MEJUAJUA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat https://www.jurnal.yaspenosumatera.org/index.php/mejuajua
Volume 1 | Nomor 3| April |2022 e-ISSN: 2807-2634

## Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bagi Petugas Keamanan Di Rorinata Residence Suka Maju Kecamatan Sunggal Deliserdang
Khamo Waruwu 1) , Khairun Na’im 2) , Leonardo Indra Vitaharsa 3) , Abdi Sugiarto 4) , Muhammad Donni Lesmana Siahaan 5) , Ahmad Yudhira 6) , Andi Nova Bukit 7) , Elyani 8) , Rosniwaty Br. Bangun 9 ) 1,3,6,9 Manajemen , Ekonomi , Universitas Tjut Nyak Dhien
2,4,7,8 Hukum , Hukum , Universitas Tjut Nyak Dhien
3 Manajemen , Manajemen , STIE Pariwisata Internasional
5 Teknik Komputer , Teknik , Universitas Pembangunan Panca Budi
Keywords : Kata Kunci; SOP Kata Kunci; Keamanan Kata Kunci. Masyarakat

## Corespondensi Author
Email: waruwukhamo.se.mm@gmail.com

## History Artikel
Received : 30-03-2022; Reviewed: 05-04-2022 Revised: 15-04-2022 Accepted: 20-04-2022 Published: 27-04-2022
DOI: 10.52622/mejuajuajabdimas.v1i3.27
Abstrak. Rasa aman nyaman dalam bertempat tinggal pada  satu  lingkungan  merupakan  keinginan  setiap orang  agar  terhindar dari  rasa  kekwatiran  dan tenang bersama  keluarga  dalam  beraktifitas.  Tujuan  dari pengabdian  untuk  memberikan  pengetahuan  dalam hal  standar  operasional    prosedur  petugas  keamanan. Kegiatan dilaksanakan di RT VI Rorinata Desa Suka Maju  Sunggal  yang  diikuti  dosen  dari  beberapa perguruan tinggi, melibatkan mahasiswa dan pengurus  RT.  Hasil  dari  pengabdian  adalah memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  batasan- batasan  tugas  dan  tanggugjawab  petugas  dan kewajiban  pengelola  untuk  meminimalisir  terjadinya tindak  kejahatan  pencurian  dilingkungan  komplek dalam memberikan rasa aman nyaman bagi warga.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pendahuluan
Keamanan  dan  kenyamanan  dalam  hal  apa  saja  mulai  dari  penggunaan  bahan  sandang sampai  pada  situasi  kondisi  lingkungan  yang  memberikan  dampak  terhadap  pengguna  atau lingkungan  dalal  menjalankan  kehidupan  sehari-hari.  Berbicara  tentang  keamanan  tentunya bukan  hal  yang  baru  dibicarakankan  bahkan  diseluruh  dunia  faktor  keamanan  sangatlah penting  baik  keamaan  pada  warganya  maupun  pada  warga  asing  yang  berkunjung  dinegara tersebut.  Fenomena  seperti  perampokan,  tindakan  seksual  dan  yang  lainnya  merupakan  hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang sebab akibat dari perbuatan tidak terpuji tersebut bisa membuat  setiap  orang  memiliki  trauma  dan  bisa  menghilangkan  rasa  kerpercayaan  diri terhadap korban yang mengalaminya. Dengan pokok permasalahan ini dalam skup kecil pada lingkungan  komplek  yang  hanya  didiami  oleh  beberapa  kepala  rumah  tangga  kurang  lebih ±80  kepala  rumah  tangga  yang  dikepalai  oleh  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  dengan  luas wilayah sekitar ±2, ½ hektar terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli
Serdang.  Komplek  Ini  sudah  berdiri  sejak  2010  dan  banyak  hal  yang  sudah  dirasakan  oleh warga  suka  dan  duka  selama  ber  domisili  di  komplek  tersebut.  Faktor  keamanan  menjadi salah satu permasalahan yang dirasakan oleh warga mulai dari hal kecil seperti sepatu sampai kendaraan roda empat alias mobil milik warga juga pernah hilang dan sampai sekarang ini ini belum diketahui.
Dari  kejadian  yang  dikeluhkan  oleh  warga  tersebut  dan  ditindak  lanjuti  oleh  pengelola Komplek dalam hal ini yang bertindak adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) menggagas untuk keamanan warganya untuk mengadakan tenaga keamanan agar hal serupa seperti yang sudah pernah  dialami  oleh  warga  tersebut  tidak  terulang  kembali  atau  setidaknya  dapat meminimalisir  kejahatan  di  lingkungannya.  Dengan  alasan  keamanan  maka  dibutuhkan struktur  organisasi  dan  penentuan  tugas  serta  tanggungjawab  para  pihak  agar  kegiatan pengadaan  dan  pelaksanaan  tugas  para  penjaga  malam  nanatinya  dapat  benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan warga melaksanakan kewajibannya sebagaiman telah diatur dalam surat kesepakatan.
Pada  sebuah  terbitan  jurnal  yang  dipublikasikan  dengan  judul  Identifikasi  Pengaruh Sistem  Keamanan  Lingkungan  Terhadap  Tingkat  Kejahatan  Pencurian  Di  Kota  Surakarta Dengan  Metode  Sistem  Informasi  Geografis  memiliki  korelasi  positif  dalam  meminimalisir terjadinya  kejahatan  lingkungannya,  meskipun  tidak  besar  tapi  cukup  memberikan  pengaruh (7).  Tugas  dan  tanggungjawab  seorang  petugas  keamanan  atau  nama  kerennya  adala (SATPAM) yang ditulis oleh ikhwanudin terbi di Jurnal Security dengan  mengangkat thema “Profesionalisme Satpam di Masa Pandemi COVID-19” Profesionalisme dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh para satpam khususnya dan para pengelola atau manajemen  satpam dengan mebuat SOP (Standar Opersaional Prosedur) yang nantinya dilaksanakan oleh petugas keamanan (2).
Dari uraian karya yang sudah dipublikasikan dapat diambil satu simpulan dimana sebuah organisasi yang mengelola sumber daya keamanan harus memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur)  yang  nantinya  akan  dilaksanakan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  pihak pengelola  atau  manajemen  organisasi,  baik  lingkungan,  instansi  pemerintah  maupun perusahaan yang memiliki layanan keamanan bagi wilayahnya.

## Metode
Dalam menghasilkan sebuah standar operasional prosedur yang sesuai dengan kriteria pimpinan  warga  dan  mendapat  peresetujuan  dari  pada  warganya  maka  dengan  ini  kami bersama  tim  penyusunan  standar  operasional  prosedur  pekerjaan  seorang  penjaga  keamanan atau nama bekennya SATPAM maka dengan ini kami mendampingi dan memberi penjelasan tentang  ruang  lingkum  tugas  dan  tanggungjawab  oleh  petugas  keamanan  dan  juga  hak  dan kewajiban  dari  warga  yang  menerima  layanan  keamanan  tersebut.  Adapun  tata  cara  dalam menyusun  standar  operasional  prosedur  bagi  petugas  keamanan  ini  adalah  dengan mengumpulkan beberapa perwakilan dari warga, juga kepala Lingkungan dalam hal ini yang bertindak adalah kepala RT  yang  mengelola kegiatan petugas keamanan  tersebut,  yang  akan dituangkan  dalam  sebuah  kesepakatan  antara  pengelola  (RT),  petugas  keamanan  dan  juga perwakilan  warga  yang  akan  ditandatangani  secara  bersama-sama  sebagai  rujukan  apabila terjadi  sesuatu  hal  yang  salah  satu  dari  para  pihak  tidak  menjalankanya.  Sebagai  ketua  RT memberikan pelayanan kepada warganya dengan menyediakan petugas keamanan agar warga merasa aman.
Pelayanan  Publik  ( Public  srvice )  adalah  pelayanan  yang  ditunjukan  kepada  publik terhadap kebutuhan yang bersifat umum dari masyarakat (8). Sebagai pimpinan warga ketua RT  tidak  serta  merta  dalam  mengambil  keputusan  namun  melibatkan  beberapa  pihak
Khamo Waruwu, Khairun na’im dkk. Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur
diantaranya  adalah  tim  kegiatan  penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur.  Pengertian prosedur mengandug arti sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, atau metode  langkah  demi  langkah  secara  pasti  dalam  memecahkan  masalah  (1).  Untuk  jalannya kegiatan  pengelolaan  petugas  keamanan  maka  penyusunan  standar  operasional  dapat memberikan  kemudahan  bagi  pengelola  dan  mengurangi  tingkat  kekuwatiran  warga  atas kualitas  dari  penjaga  keamanan  dengan  adanya  susunan  standar  operasional  prosedur  yang sudah disepakati bersama.
Para  pemberi  layanan  dalam  menerapkan  SOP  pada  pelayanannya,  dapat  melakukan pelayanan  secara  prima  dengan  menyelesaikannya  tepat  pada  waktunya  serta  adanya kejelasan  dalam pelayanan,  sehingga  dapat  dilakukan  pelayanan  secara  prima  dengan menyelesaikan  tepat  waktu  serta  ada  kejelasannya  dalam  pelayanannya (4).  Selain penerapan  SOP  maka  petugas  keamanan  juga  harus  memerlukan  pendidikan  dan  pelatihan satpam  agar  dapat  bertanggungjawab  terhadap  tugas  dan  kewajibannya  dan  dapat  bertindak lebih  efektif  dalam  kewenangannya  sebagai  pengamanan  fisik  yang  sifatnya  terbatas  dan nonjustice di perusahaan (3). Menurut “Perkapolri No 24 Tahun 2007, BAB III, Pasal 6, Ayat 1”  Pengamanan  Fisik  adalah  segala  usaha  dan  kegiatan    untuk  mencegah  atau  mengatasi timbulnya  ancaman  dan  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  lingkungan  suatu  instansi  / proyek / badan usaha secara fisik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan dan perondaan serta kegiatan  lain  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masing-masing  instansi  /  proyek  /  badan usaha yang bersangkutan. Objek yang diamankan pada saat pengamanan fisik, adalah:
1. Asset : Benda bergerak – benda tidak bergerak, gedung, harta benda.
2. Personel  :  Klien,  Atasan,  manajemen,  Nasabah,  Konsumen,  Supplier,  Pengunjung,  Tamu dan Rekan.
3. Informasi : Keberadaan staff, proses produksi, kekuatan pengamanan, data-data perusahaan (5).
Adapaun  capaian  hasil  yang  didapatkan  dalam  kegiatan  penyusunan  standar operasional  prosedur  ini  adalah  petugas  keamanan  dapat  menjalankan  tugas  dan tanggungjawabnya dengan prosfesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masyarakat memiliki  kewajiban  iuran  bulanan  serta  mendapatkan  keamanan  lingkungan  sehingga mebgurangi  kekuwatiran  akan  terjadi  sesuatu  hal  yang  tidak  diinginkan  selama  bertempat tinggal di lingkungan RT VI dengan adanya petugas kemanan.

## Hasil dan Pembahasan
Berbagai  tahapan  yang  dilakukan  sebelum  merampungkan  sebuah  SOP  (Standar Operasional Prosedur) dibagi dalam 3 bagian yaitu: 1.  Tahapan Persiapan
Adapun  tahapan  penyusunan  SOP  dilakukan  dengan  syarat  yaitu:  Pertama,  mengacu pada  peraturan  perundang-undangan.  Kedua,  ditulis  dengan  jelas.  Ketiga,  memperhatikan SOP lainnya. Keempat, dapat dipertanggungjawabkan (6). Pada tahap ini diawali survei lokasi lalu  berkunjung  denagn  Ketua  RT  VI  sebagai  subjek  lokasi  pengabdian  dengan mengumpulkan  atau  mendeskripsikan  fenomena-fenomena  masalah  seputar  keamanan lingkungan, bentuk kejadian apa saja dan aksi yang dilakukan seperti apa serta pada hari-hari apa  kejadian  itu.  Memantau  kondisi  lingkungan  apakah  sistem  keluar  masuk  menggunakan satu pintu atau masih banyak celah-celah yang bisa menjadi akses terjadinya kesempatan bagi para  pelaku  kejahatan.  Mendata  jumlah  warga  yang  disesusikan  dengan  jumlah  petugas keamanan.  Perlu  di  amati  lingkungan  sekitar  apakah    dibutuhkan  media  digital  untuk merekam  sejumlah  kejadian  yang  akan  terjadi  seperti  CCTV,  serta  keadaan  ekonomi  warga untuk menentukan besaran iuran setiap bulannya.
Kata  sambutan  dari  Dekan  Fakultas  Hukum  ibu  Elyani,  SH,M  Hum  pada  acara pembukaan pendampingan penyusunan  SOP petugas kemanan dilingkungan RT  VI Rorinata Suka  Maju.  Pada  kata  sambutannya  mengharapkan  kepada  pengurus  RT  agar  selalu mengedapankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. 2.  Tahap pelaksanaan
Pelaksananan  Kegiatan  Pendampingan  Penyususunan  Standar  Operasional  Prosedur Penjaga  Kemanan  dalam  rangka  mengsinerginakan  kebutuhan  warga  dengan  tugas  dan tanggungjawab  penjaga  keamanan.  Kegiatan  ini  diikuti  oleh  tujuh  orang  dosen  Fakultas Ekonomi  dan  Fakultas  Hukum  Universitas  Tjut  Nyak  Dhien,  tiga  orang  mahasiswa  dan dihadiri  perwakilan  warga  terdiri  dari  pengurus  RT  empat  orang  dan  warga  empat  orang. Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan ini di lakukan di Kediaman RT VI pada tanggal 1 April  2022.  Media  yang  digunakan  dalam  kegiatan  diantarnya  adalah,  labtop  dan invocus , papan tulis dan ATK lainnya.
3.  Tahap evaluasi
Setelah penyusunan SOP yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan warga serta tugas  dan  tanggungjawab  masing-masing  pihak  maka  dilakukan  evaluasi.  Masyarakat mengetahui  dan  memahami  batas-batas  tugas  dan  tanggungjawab  petugas  keamanan,  serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga agar pelaksanaan tugas kemanan dapat berjalan  dengan  baik  dan  tidak  terjadi  kesalapahaman  setelah  dibagikan  dan  disusun  SOP tersbut.  Kejadian  yang  selama  ini  terjadi  diakibatkan  karena  belum  diaktifkan  petugas keamanan  hanya  partisipasi  warga  saja  melakukan  Ronda  itupun  tidak  rutin  alias  tidak terjadwal  selain  itu,  beberapa  lorong  batas  komplek  belum  ditembok  sehingga  akses  keluar masuk  orang  lain  selain  warga  komplek  sangat  berpeluang  besar  terjadinya  hal  yang merugikan warga seperti mengambil spion mobil, sepeda motor, pembobolan rumah kosong, ditambah  lagi  petugas  pengumpul  barang  bekas  alias  bootut  yang  pernah  dipergoki sepatusepeda/becak  anak-anak  komplek  yang  terparkir  di  halaman  atau  di  jalan  komplek. Maka dengan  kejadian tersebut  pihak pengelola RT VI  akan  melakukan  pembenahan  terkait peluang terjadinya hal yang merugikan warganya.
Adapun tahapan – tahapan yang dimasud dapat digambarkan sebagai berikut:
Survei Lokasi Wawancara Ketua RT Identifikasi Permasalah Penawaran Penyusunan SOP Penentuan Jadwal
Tahap Persiapan
Tahap Pelasksanaan Tahap Evaluasi Penandatangan
SOP Print Draft SOP Koreksi Ulang SOP Pembahasan dan Masukan Penjelasan Draft SOP
Penyusunan SOP Kepada Petugas Keamanan agar dapat memahami dan mengerti  tugas dan tanggungjawab serta warga mengetahui batasan pengamanan serta kewajibannya

## Gambar 1 . Tim Pendamping Penyusunan SOP
Dialog  antara  petugas  keamanan  dengan  pengurus  RT  VI  mengenai  teknis pelaksanaan  tugas  dan  tanggungjawab  sesuai  SOP  yang  sudah  disepakati.  Pembacaan  draf SOP yang sudah disusun oleh tim pendampingan penyusunan SOP kepada pengurus RT dan perwakilan dari petugas keamanan.
Berikut  ini  menunjukan  grafik  kejadian  kejahatan  modus  dan  percobaan  serta pencurian  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  terlihat  meningkat  dari  modus  sampai  kejadian tindakan pencurian yan hal ini dapat memberikan dampak kepada warga tidak aman, kuwatir apabila  meninggalkan  kediamannya  untuk  beraktivitas.  Tindakan  kejadian  kejahatan pencurian dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 1. Tindak Kejahatan

## Simpulan Dan Saran
Dari  uraian  latrbelakang  kemudian  persiapan,  pelaksanaan  serta  evaluasi  mendapatkan  hasil kesimpulan:
1. Sudah  terlaksana  pendampingan  dimana  petugas  keamanan  paham  batasan-batasan  tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dengan berpedoman pada SOP yang sudah
0 2 4 6 8 10 12 14 2020 2021 2022 Jumlah Kejadian Gagal Modus
dibuat dan disepakati para pihak.
2. Memberikan  pengetahuan  kepada  pengurus  RT  dalam  mengelola  keamanan  lingkungan dalam hal kewajiban dan lingkup tanggungjawab seoprang petugas kemanan di komplek.
3. Dengan kegiatan dapat mengurangi rasa kekuwatiran warga akan ancaman yang dilakukan oleh tindak kejahatan.
4. Diharapkan  kepada  petugas  keamanan  agar  menjalankan  tugas  sesuai  dengan  SOP  yang sudah ditentukan agar terhindar dari  tuntutan warga jika terjadi hal  yang diluar tugas dan tanggungjawabnya.
5. Pengelola  RT  diharapkan  agar  menghimbau  selalu  waspada  kepada  warga,  menyinpan barang-barang  berharga  pada  tempat  yang  tidak  mengundang  perhatian  pelaku  tindak kejahatan.

## Daftar Rujukan
1. Fatimah,  Nur,  endah.  (2015).  Strategi  Pintar  Menyusun  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur). Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
2. Ikhwanudin,  Hudha.  (2020).  Profesionalisme  Satpam  di  Masa  Pandemi  COVID-19. https://jurnalsecurity.com/profesionalisme-satpam/. April 2022.
3. Sudahnan.  (2011).  Kewenangan  Satpam  Sebagai  Tenaga  Keamanan  di  Perusahaan. https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201207081310382587/11.pdf. 16(3). 140-148. April 2022.
4. Sulam, At.all. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Operasional Prosedur terhadap Efektifitas Pelayanan  Keuangan  di  IAIN  Sultan  Amai  Gorontalo.  E-Jurnal  Al-Buhuts.  15(2).  01-20.  April 2022.
5. Perkapolri  No  24  Tahun  2007,  BAB  III,  Pasal  6,  Ayat  1.  Tugas  Pokok,  Fungsi  dan  Peranan Seorang  Satpam.  https://ppbm.co.id/tanggung-jawab-satpam/.  PPBM  Corporate  Solution.  April 2022.
6. Tambunan,  Sony,  Toman.  (2019).  SOP  Standar  Operasional  Prosedur  Instansi  Pemerintah. Bandung. YRAMA WIDYA.
7. Virgatama,  Raihan,  dkk.  (2019).  Identifikasi  Pengaruh  Sistem  Keamanan  Lingkungan  Terhadap Tingkat  Kejahatan  Pencurian  Di  Kota  Surakarta  Dengan  Metode  Sistem  Informasi  Geografis. Jurnal Geodesi UNDIP. 8(1). 398-407.
8. Yusriadi.  (2018).  Reformasi  Birokrasi  dalam  Pelayanan  Publik  (Bureaucratic  Reform  In  Public Serivice). Yogyakarta. DEEPUBLISH.