## PRAKTIK MANAJEMEN ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Komparatif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)
Mayyadah IAIN Palu email: mayyadah@iainpalu.ac.id
Abstrak
Praktik  manajemen  zakat  telah  mengalami  perkembangan  dan  perubahan  dari masa ke masa. Beberapa bentuk perubahan tersebut di antaranya perluasan jenis zakat  yang  belum  maksimal  di  zaman  klasik,  penggolongan  mustahik  yang dinamis,  hingga  masalah  penetapan  syarat  amil  zakat.  Paper  ini  membahas tentang  perkembangan  praktik  pengelolaan  zakat  tersebut  dengan membandingkan antara praktik di era Islam klasik dengan kemajuan manajemen zakat di era kontemporer.
Kata Kunci: Manajemen zakat, fikih kontemporer, praktik zakat
Abstract:
Practise  of  zakah  management  has  developed  and  changed  according  to  the times. Among the examples of  these changes are the  type of zakah that  aren’t found  in  Prophet  era,  dynamic  grouping  of  mustahik  which  varies  from  one society  to  society,  and  also  amil  problem  in  need  to  new  terms  and requirement.This  paper  aims  to  explore  zakah  management  practise  and  it development from classic fikih compared to contemporary fikih perspective.
Keywords: Zakah management, contemporary fiqh, zakah practises.
A. Permasalahan
Zakat  merupakan  salah  satu  instrumen  peningkatan  kesejahteraan ekonomi  umat  yang  menjadi  bagian  dari  perintah  syariat  Islam.  Zakat  secara bahasa  berasal  dari  kosakata  bahasa  Arab al-zaka>h yang berarti  al-tat}hi>r wa al- nama>’  (suci,  bersih  dan  tumbuh  atau  berkembang).  Menurut  terminologi  fikih, zakat adalah pengeluaran harta dalam jumlah tertentu kepada orang yang berhak dengan syarat-syarat yang ditetapkan syariat. 1
Zakat  yang  dikelola  terdiri  dari  zakat  fitrah  dan  zakat  harta.  Menurut jumhur  ulama,  harta  yang  wajib  dizakati  adalah  setiap  jenis  harta  yang  dapat mendatangkan  penghasilan  atau  keuntungan  ( al-ma>l  al-na>mi>).  Kewenangan pengelolaan  zakat  diberikan  kepada  amil  zakat  menurut  hukum  Islam. Pengelolaan  zakat  tersebut  meliputi  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,
1 ‘Abdu al-‘A<l Ah}mad, al-Taka>ful al-Ijtima>’i> fi< al-Isla>m (Kairo: al-Na>syir, 1999), h.114.
pengoordinasian  dalam  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat. 2
Perkembangan  pengelolaan  zakat  pada  abad  modern  tidak  hanya berdampak pada jenis harta wajib zakat yang meluas pada jenis harta yang tidak ditemukan pada zaman Nabi saw., tetapi juga pada masalah penetapan mustahik dan  kriteria  amil  zakat.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  perspektif  hukum  Islam kontemporer  dalam  menganalisa  problematika  pengelolaan  zakat  pada  zaman modern  tanpa  mengesampingkan  khazanah  fikih  pengelolaan  zakat  pada  masa Islam klasik.
B. Pembahasan
1. Pengelolaan Zakat pada Masa Islam Klasik
Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  waktu  disyariatkan  zakat.  Ibnu Khuzaimah  memprediksi  bahwa  zakat  mulai  diwajibkan  ketika  Rasulullah  saw. masih bermukim di Mekah, sebelum umat muslim hijrah ke Habasyah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa syariat zakat diterapkan pasca hijrahnya umat muslim ke  Madinah.  Imam  al-Nawawi  mengatakan  bahwa  hal  itu  terjadi  pada  tahun kedua  Hijriyah.  Ibnu  Asir  berpendapat  tahun  kesembilan  Hijriyah.  Akan  tetapi, pendapat terkuat adalah bahwa syariat zakat dimulai pada tahun kedua Hijriyah. 3
Harta yang wajib dizakati pada masa Rasulullah saw. terbatas pada emas dan  perak,  hewan  ternak,  dan  tumbuh-tumbuhan. 4 Jenis  zakat  lain  yang diwajibkan adalah zakat fitrah, zakat barang tambang dan zakat aset perniagaan. 5
Dalam sebuah riwayat disebutkan:
ر  نن ر  ننلارسمنننر نننةرسمننع
ننف ر نر هر  ننسر لل   للل  ي ع الله للص ننُ  رنأرأنننمأ ر ن ر جر نن مرم  ننصلا يننلار سم ر ننعن ر 2 Lihat  Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat.
3 H}asan ‘Ali> Kurku>li>, “Masa}rif al-Zakah fi> al-Isla>m” , Tesis (Arab Saudi: Fakultas Syariah dan Studi Islam, Universitas Ummul Qura, 1983), h. 30-31.
4 H}asan ‘Ali> Kurku>li>, “Masa}rif al-Zakah fi> al-Isla>m” , h. 50.
5 ‘Abdul  ‘Azi>z  al-Salma>n, al-Talkhi>s}a>t  li  Julli  Ah}ka>m  al-Zaka>h  (Cet.  VI;  Riyad:  t.p., 1979), h. 27.
)دوادر نأرهاور(ر.عيبلل . 6 ر
Dari Samrah bin Jandab mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk membayar zakat dari yang kami perjualbelikan. (HR. Abu Daud).
Sistem pengelolaan zakat pada masa Rasulullah saw. masih manual, yaitu pembayaran dilakukan  di  hadapan Rasulullah  saw.  atau amil  yang  ditunjuk  dan diperintahkan  untuk  membagikannya  kepada  delapan  kelompok  penerima  zakat secara  langsung.  Zakat  yang  dikontrol  oleh  negara  pada  masa  Rasulullah  saw. hanya zakat pertanian atau perkebunan saja.  Adapun jenis zakat lain, umat Islam mengelola zakat tersebut secara individu dan berdasarkan inisiatif atau kesadaran sendiri. 7
Ada sekitar 25 amil zakat yang khusus ditunjuk oleh Rasulullah saw. pada masa  itu  dan  amil  tersebut  yang  mendistribusikan  zakat  ke  daerah kewenangannya  masing-masing.  Distribusi  zakat  masih  bersifat  lokal.  Artinya, jika  zakat  dikumpulkan  dari  daerah  Madinah,  distribusinya  hanya  sebatas  kota Madinah.  Pendapatan  zakat  tidak  dapat  dipakai  untuk  membiayai  pengeluaran negara. 8
Pengumpulan dan distribusi zakat baru dikelola secara sistematis pada era Khulafaur rasyidin seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan beragamnya suku bangsa ketika itu. Keakuratan penghitungan zakat dan proses  administrasi juga sangat diperhatikan pada masa ini. Pada era Abu Bakar, hukuman bagi yang tidak membayar zakat adalah diperangi dan ijtihad Abu Bakar tersebut menjadi kesepakatan  bagi  para  Sahabat.  Penetapan  hukuman  tersebut  demi memaksimalkan  pengumpulan  zakat  dari  kalangan  mampu  yang  enggan
6 Abu> Dau>d Sulaima>n bin al-Asy’a>s| al-Sajista>ni>, Sunan Abi> Dau>d, Juz 3, Kitab tentang Zakat, Hadis nomor 1562 (Damaskus: Da>r al-Risa>lah al-‘Alawiyyah, 2009), h. 10.
7 Dian  Masyita,  “Lesson  Learned  of  Zakah  Management  from  Different  Era  and Countries”,
Jurnal
al-Iqtishad, Vol. 10 No. 2 (2018), h. 444.
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/download/7237/pdf. (29 Juni 2019).
8 Dian  Masyita,  “Lesson  Learned  of  Zakah  Management  from  Different  Era  and Countries”, h. 444.

## membayar zakat kepada kalangan tidak mampu. 9
Kelompok  mustahik  zakat  dipersempit  menjadi  tujuh  orang  pada  masa Khalifah  Umar  dengan  menghapus  pemberian  zakat  kepada  mualaf  karena dianggap  kuat  secara  ekonomi  dan  agama  serta  Islam  menjadi  agama  yang mayoritas. 10 Adapun administrasi zakat dikelola sepenuhnya oleh negara melalui pendirian  Baitul  Mal.  Pada  masa  Umar,  klasifikasi  zakat  terus  dikembangkan dengan  menetapkan  kadar  pembayaran  zakat  seperti  zakat  madu  dan  zakat perhiasan. 11 Umar  memerintahkan  agar  pendapatan  dan  distribusi  zakat  diaudit oleh  negara  untuk  mengontrol  kinerja  para  amil  zakat.  Para  amil  diangkat  oleh negara dan  disebarkan ke  jalan-jalan  dan jembatan-jembatan  agar  pengumpulan zakat  dapat  terlaksana  secara  maksimal  dan  mudah  dijangkau  oleh  para muzakki. 12
Manajemen zakat tersebut terus berlangsung pada masa Dinasti Umayyah dan  Abbasiyah.  Pemberdayaan  zakat  sebagai  sumber  ekonomi  umat  mencapai puncaknya pada  masa  Khalifah Umar  bin  Abdul Aziz.  Sejarah  mencatat  bahwa dalam kurun tiga tahun kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, umat Islam dapat terlepas  dari  belenggu  kemiskinan  dengan  memaksimalkan  distribusi  dan pengelolaan  zakat.  Baitul  Mal  ketika  itu  memiliki  pendapatan  zakat  yang melimpah  ruah  sehingga  para  amil,  bahkan  kesulitan  untuk  mencari mustahiknya. 13
Manajemen zakat yang sukses pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz disebabkan  oleh  beberapa  faktor: Pertama,  adanya  kesadaran  kolektif  kaum
9 Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Fiqh al-Zaka>h, Juz 1, (Cet. II; Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1973),
h. 82.
10 Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Fiqh al-Zaka>h, Juz 2, h. 600.
11 Fadel  Hayeeharasah,  Sakda  Sehvises,  and  Hashem  Ropha,  “Timeline  of  Zakah”,
Procedia Social dan Behavioral Sciences, Vol. 88 (2013), h. 6.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813026050(29 Juni 2019).
12 Dian  Masyita,  “Lesson  Learned  of  Zakah  Management  from  Different  Era  and Countries”, h. 445.
13 Direktorat  Pemberdayaan  Zakat, Zakat  Community  Develompment:  Model Pengembangan  Zakat  (Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaan  Zakat,  Direktorat  Bimas  Islam Kenetrian Agama, 2013), h. 2.
muslim  untuk  menyetor  zakatnya  pada  negara  melalui  Baitul  Mal  yang menjadikan  dana  zakat  yang  terhimpun  dapat  dikelola  secara  optimal. Kedua, komitmen yang tinggi dan keteladanan dari pemimpin didukung oleh rakyatnya untuk  menciptakan  kesejahteraan  dan  menguatkan  solidaritas  umat. Ketiga, muzakki  yang  mapan  dan  berekonomi  tinggi  bersikap  patuh  demi  kepentingan umat. Keempat,  tingginya  kepercayaan  umat  terhadap  para  amil  zakat  yang diangkat oleh negara. 14
Adapun  sistem  pembayaran  zakat  pada  masa  Islam  kasik  mengenal metode  pembayaran  dengan qi>mah  atau  nilai  zakat  itu.  Kemudahan  untuk pengumpulan  dan  pengelolaan  zakat,  beberapa  ulama  klasik  membolehkan pembayaran  zakat  diganti  dengan  uang  atau  dengan  barang  lain  yang  mudah didapatkan  di  daerah  tersebut.  Sebuah  riwayat  disebutkan  bahwa  ketika  Mu’az bin Jabal diutus oleh Rasulullah saw. ke luar kota Madinah, Mu’az membolehkan penduduk  untuk  membayar  zakat  dengan  pakaian  karena  di  wilayah  itu  kain adalah  barang  yang  mudah  diperoleh.  Kebolehan  tersebut  menurut  Hanafiyyah menunjukkan fleksibilitas pembayaran zakat. Dan pembayaran dengan nilai zakat lebih memudahkan dalam perhitungan dan lebih bermanfaat bagi mustahik. 15

## 2. Pengelolaan Zakat pada Masa Islam Kontemporer
Manajemen  pengelolaan  zakat  pada  abad  modern  terbagi  kepada  dua sistem yaitu sentralisasi (terpusat) dan desentralisasi. Sentralisasi adalah proses pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat dilaksanakan melalui satu pintu atau  satu  lembaga  resmi  negara,  desentralisasi  sebaliknya.  Sistem  tersebut diterapkan oleh negara seperti Pakistan melalui lembaga zakatnya yang bernama Central Zakah Fund  (CZF) dan negara-negara di wilayah persekutuan Malaysia melalui lembaganya Zakah Collecting Centre (ZCC). Adapun contoh negara yang menerapkan  sistem  desentralisasi  pengelolaan  zakat  yaitu  Indonesia,  yang ditandai  oleh  beragamnya  lembaga  dan  komunitas  pengelola  zakat  mulai  dari
14 Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia”, Analisis, Vol. XI Nomor  2  (2011),  h.  250.  https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah- pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf. (30 Juni 2019).
15 Maryam Ah}mad al-Da>gista>ni>, Mas}a>rif al-Zakah fi> al-Syari>’ah al-Isla>miyyah (Kairo: al-
Mat}ba’ah al-Isla>miyyah al-H}adi>s|ah, 1992), h. 137.

## milik pemerintah hingga swasta. 16
Terdapat beberapa negara mayoritas muslim mewajibkan masyarakatnya untuk membayar zakat dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan pada masa sekarang. Oleh karena itu, selain aturan dari syariat, beberapa negara juga membuat regulasi khusus tentang pengelolaan zakat. Negara tersebut antara lain Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Pakistan, Kuwait, Yordania, dan Sudan. Selain di negara mayoritas muslim, negara-negara seperti Singapura dan sebagian besar negara Eropa juga menetapkan regulasi pengelolaan zakat bagi umat muslim.
Manajemen pengelolaan zakat yang ideal terdiri dari 4 tahapan yaitu: 17
a. Perencanaan ( planning):
Tahapan  perencanaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pengelola  zakat meliputi  rencana  sosialisasi  ke  masyarakat,  penetapan  jadwal  tertentu pengumpulan zakat dan distribusinya, rencana pendayagunaan zakat, dan rencana pengawasannya.
b. Pengorganisasian ( organizing):
Agar  zakat  dapat  dikelola  secara  efektif  dan  tepat  sasaran,  dibutuhkan pengorganisasian  yang  profesional.  Oleh  karena  itu,  amil  zakat  yang  diangkat oleh lembaga  atau pemerintah harus memiliki kapasitas dalam mengelola zakat. Pengorganisasian zakat yang dibebankan kepada para amil merupakan tugas yang berat, syariat memberikan hak mustahik zakat kepada mereka.
c. Pengarahan dan motivasi ( actuating):
Pengarahan dan motivasi dapat diberikan baik kepada muzakki, mustahik maupun  kepada  amil  zakat.  Fungsi  pengarahan  bagi  muzakki  untuk membangkitkan kesadaran spritual mereka dalam berzakat ke lembaga-lembaga zakat  resmi,  sedangkan  bagi  mustahik  motivasi  dan  pengarahan  dibutuhkan untuk meningkatkan etos kerja atau taraf hidup mereka dengan mengalokasikan
16 Ataina  Hudayati  dan  Achmad  Tohirin, Management  of  Zakah:  Centralised  vs Decentralised  Approach  (Malaysia:  Institusi  Islam  Hadhari  Universitas  Kebangsaan  Malaysia, 2010),  h.  370-371.  http://www.ukm.my/hadhari/wp-content/uploads/2014/09/proceedings- seminar-waqf-tawhidi.pdf#page=355. (30 Juni 2019).
17 Ahmad  Atabik,  “Manajemen  Pengelolaan  Zakat  yang  Efektif  di  Era  Kontemporer”, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2 Nomor 1 (Juni 2015), h. 57.
http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1535. (29 Juni 2019).
dana zakat sebagai sumber usaha. Tahapan pengarahan juga perlu dilakukan oleh pemerintah  kepada  para  amil  zakat  agar  dapat  mengelola  zakat  secara  kredibel dan transparan.
d. Pengawasan ( controlling):
Pengawasan meliputi kontrol manajemen perencanaan dan pengorganisasian,  evaluasi  kinerja  lembaga  zakat,  serta  pengecekan  aliran distribusi zakat.
Keberhasilan  sebuah  lembaga  pengelolaan  zakat  dapat  didorong  dengan memperluas  cakupan  harta  wajib  zakat,  baik  yang  sifatnya  tetap  maupun  tidak tetap.  Pada  zaman  modern,  jenis  harta  wajib  zakat  menjadi  lebih  luas dibandingkan pada masa Islam klasik. Di antara jenis zakat pada era kontemporer adalah  zakat  pendapatan  atau  zakat  profesi,  zakat  saham  dan  obligasi,  hingga zakat properti.
Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  zakat  harta yang  dikelola  meliputi  zakat  emas  dan  perak,  zakat  uang  dan  surat  berharga, perniagaan,  pertanian,  perkebunan  dan  kehutanan,  peternakan  dan  perikanan, pertambangan,  perindustrian,  pendapatan  dan  jasa,  serta  zakat  rikaz  (harta temuan). 18 Di Arab Saudi, pengelolaan zakat profesi bersumber dari pendapatan individu  maupun  perusahaan  seperti  dokter,  pengacara,  kontraktor,  pejabat kerajaan, termasuk pula pendapatan dari hotel dan travel. 19
Para  ulama  klasik  sepakat  bahwa  semua  harta  yang  dapat  menghasilkan atau menguntungkan wajib dikenakan zakat, termasuk zakat profesi yang sering menjadi  wacana  perdebatan  pada  fikih  kontemporer.  Pada  era  klasik,  zakat profesi diistilahkan dengan zakat al-ma>l al-mustafa>d. Dalam fikih kontemporer, beberapa ulama berpendapat bahwa zakat profesi dapat dikeluarkan saat gaji atau pendapatan  seseorang  dari  profesi  tersebut  sudah  diterima.  Oleh  karena  itu, pembayaran zakat profesi tidak mesti menunggu akhir tahun. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa untuk nisabnya mengikuti emas dan perak yaitu 2,5%, namun
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4.
19 Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia”, h. 252.

## haulnya mengikuti sistem zakat pertanian. 20
Ulama kontemporer lain seperti Muhammad al-Gazali berpendapat bahwa nisab  zakat  profesi  adalah  senilai  653  kilogram  beras.  Menurut  Yusuf  al- Qaradawi nisab zakat profesi lebih tepat jika dikiaskan kepada nisab zakat mata uang  seperti  pada  zakat  saham  dan  obligasi,  karena  pembayaran  gaji  atau pendapatan profesi juga berupa uang. Adapun metode pembayaran zakat profesi bagi orang-orang yang bekerja dengan pendapatan tidak tetap, pengeluaran zakat ketika pendapatannya baru diterima adalah lebih adil bagi mereka. 21
Secara teologis normatif nas menetapkan ada delapan golongan mustahik pada tataran penyaluran zakat. Akan tetapi, seiring perubahan zaman, kelompok penerima  zakat  bersifat  dinamis  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  di  tempat zakat  tersebut  disalurkan.  Contoh,  di  Brunei,  hanya  ada  enam  jenis  mustahik yaitu  fakir,  miskin,  amil,  mualaf,  orang  yang  terlilit  utang  ( ga>rim),  dan  ibnu sabil. 22 Adapun  budak  ( al-riqa>b)  dan  fi<  sabi>lillah  tidak  dimasukkan  ke  dalam mustahik karena; Pertama, budak tidak lagi ada pada zaman sekarang. Kedua, fi> sabi>lillah  tidak  berlaku  di  Brunei  sesuai mazhab  negara  yaitu  Syafi’iyyah  yang membatasi  kelompok  ini  pada  pengertian  orang-orang  yang  berperang  di  jalan Allah.
Penyaluran  di  Pakistan,  zakat  yang  dikelola  oleh  negara  diproritaskan untuk  disalurkan  kepada  fakir  miskin  dengan  mengutamakan  para  janda,  orang cacat,  dan  keluarga  narapidana  yang  ditinggalkan  kepala  keluarga,  baik  secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga kerjasama pemerintah seperti klinik, sekolah,  dan  sejenisnya. 23 Demikian  pula  di  Indonesia,  distribusi  zakat didasarkan  pada  skala  prioritas  dengan  memperhatikan  prinsip  pemerataan, keadilan, dan kondisi wilayah. Khusus orang miskin, zakat yang diberikan dapat berupa  zakat  produktif  yang  dapat  digunakan  sebagai  modal  usaha  dan  sumber
20 Wahbah al-Zuhaili>, Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Juz 2, h. 866.
21 Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Fiqh al-Zaka>h, Juz 2, h. 514.
22 Direktorat  Pemberdayaan  Zakat, Zakat  Community  Develompment:  Model Pengembangan Zakat, h. 122.
23 Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia”, h. 253.

## penghasilan. 24
Mayoritas  kelompok  mustahik  yang  pasti  ditemui  di  negara-negara muslim ada empat yaitu fakir, miskin, ga>rim, dan ibnu sabil. Kelompok lainnya berbeda-beda  antara  kondisi  negara  yang  satu  dengan  yang  lain.  Syafi’iyyah membolehkan  penyaluran  zakat  kepada  minimal  tiga  kelompok  mustahik, sementara  mayoritas  mazhab  selain  Syafi’iyyah  berpendapat  bahwa  penyaluran zakat boleh dibagi ke satu kelompok saja, yaitu kelompok yang dianggap paling mendesak  kebutuhannya  terhadap  zakat.  Argumentasi  para  ulama  tersebut dilandaskan  pada  ayat  QS  al-Taubah/9:  60  yang  menunjukkan  bahwa  mustahik zakat tidak dapat keluar dari 8 kelompok, namun penyebutan kelompok mustahik dalam ayat tersebut bersifat takhyi>r (opsional). 25
Rasyid  Rida  mengutip  pendapat  Imam  Ma>lik  bahwa  masalah  distribusi zakat  dikembalikan  kepada  kebijakan  pemerintah  atau  imam  dengan  melihat kelompok  yang  paling  membutuhkan  dan  boleh  menggilir  kelompok  prioritas mustahik berbeda-beda setiap setahun, dua tahun atau beberapa tahun tergantung kemaslahatan.  Distribusi  tersebut  menurut  Rasyid  Rida  juga  tergantung  pada besar kecilnya pendapatan zakat yang terdapat pada Baitul Mal/ Unit Pengelola Zakat. 26
Konteks fi>  sabi>lillah  sebagai  mustahik  zakat  juga  menjadi  perdebatan para ulama kontemporer. Sebagian ulama berpegang pada pendapat kesepakatan ulama-ulama klasik yang membatasi pengertian fi> sabi>lillah hanya pada konteks berperang di jalan Allah. Oleh karena itu, zakat tidak disalurkan untuk digunakan membangun  masjid,  jembatan,  pasar,  dan  sebagainya.  Dalil  yang  digunakan antara lain; Pertama, penyaluran zakat pada pembangunan fisik tidak memenuhi syarat al-tamli>k.  Kedua,  hal  tersebut  keluar  dari  batasan  kelompok  yang  sudah jelas tercantum dalam nas al-Qur’an. 27
24 Lihat  Pasal  26  dan  27  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat.
25 Wahbah al-Zuhaili>, Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Juz 2, h. 868.
26 Maryam Ah}mad al-Da>gista>ni>, Mas}a>rif al-Zakah fi> al-Syari>’ah al-Isla>miyyah, h. 126.
27 Maryam Ah}mad al-Da>gista>ni>, Mas}a>rif al-Zakah fi> al-Syari>’ah al-Isla>miyyah, h. 113.
Al-Kasani  menafsirkan  kata fi>  sabi>lillah  dalam  ayat  60  surah  al-Taubah dengan al-qurbah  ilallah,  semua  jenis  kegiatan  dalam  konteks  ketaatan  kepada Allah  dan  bahkan  jika  dibutuhkan  dapat  meluas  kepada  konteks  semua  jalan kebaikan. Sebagian Hanafiyyah menafsirkannya dengan aktivitas menuntut ilmu, meski  penuntut  ilmu  tersebut  orang  kaya  maka  boleh  mendapatkan  zakat. 28
Pendapat ini juga sejalan dengan pemikiran al-Qaradawi yang mengatakan bahwa konteks fi>  sabi>lillah  pada  zaman  sekarang  adalah  jihad  akademik  atau  jihad pemikiran dan berjuang atas kepentingan dakwah Islam. 29
Oleh  karena  itu,  meski  jumhur  ulama  klasik  membatasi  penafsiran fi> sabi>lillah pada perang di jalan Allah, namun konteks tersebut dapat disesuaikan dengan perubahan zaman. Jihad melalui perang hanya sebagian kecil dari bentuk- bentuk  jihad  dalam  Islam.  Rasulullah  saw.  dalam  sebuah  riwayat  menjelaskan tiga bentuk jihad yaitu berjihad dengan mempertaruhkan nyawa, berjihad dengan harta, dan berjihad dengan lisan dan hati. Selain itu, ilat berperang di jalan Allah adalah menolong agama Allah dapat dikiaskan pada konteks di luar perang. 30
Selain kriteria harta wajib zakat dan batasan mustahik, pengelolaan zakat pada zaman sekarang juga tidak luput dari masalah penetapan syarat-syarat amil. Al-Qaradawi  dan  mayoritas  ulama  kontemporer  sepakat  bahwa  amil  zakat merupakan  amil  yang  diangkat  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  jika  amil  zakat berasal dari lembaga swasta, minimal terdaftar dan diawasi oleh pemerintah. Di Indonesia,  pendapat  ini  juga  diperpegangi  oleh  ulama  Nahdlatul  Ulama  (NU) dengan  menyatakan  bahwa  panitia  pengumpulan  zakat  yang  dibentuk  dari swakarsa masyarakat tidak boleh mendapatkan zakat sebagai amil selama tidak mempunyai SK atau izin dari lembaga zakat berwenang. 31
Al-Qaradawi membagi jenis amil menjadi dua jenis yaitu amil ida>rah al- d}ara>’ib yang bertugas untuk mendata muzakki, menghitung harta dan kadar zakat muzakki, dan mengumpulkan dana zakat. Jenis kedua adalah amil ida>ra al-tauzi’
28 Wahbah al-Zuhaili>, Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Juz 2, h. 876.
29 Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Fiqh al-Zaka>h, Juz 2, h. 669.
30 Maryam Ah}mad al-Da>gista>ni>, Mas}a>rif al-Zakah fi> al-Syari>’ah al-Isla>miyyah, h. 116.
31 Hanif Luthfi, Siapakah Amil Zakat (Jakarta: Rumah Fiqhi Publishing, 2018), h. 30.
atau al-d}ama>n  al-ijtima’i>  yang  bertugas  untuk  mendata  dan  menetapkan mustahik,  menghitung  bagian  zakat  mustahik,  dan  memastikan  sampai  zakat kepada para mustahik. 32
Para  ulama  klasik  menetapkan  syarat  laki-laki  bagi  amil  pada  masa lampau.  Akan  tetapi,  beberapa  ulama  kontemporer  membolehkan  perempuan menjadi  amil  zakat  dengan  argumentasi  bahwa  dalil-dalil  zakat  yang  ada  tidak menunjukkan  batasan  amil  zakat  hanya  pada  kaum  lelaki.  Pertimbangan tingginya  angka  mustahik  perempuan  di  beberapa  negara,  di  antaranya  adalah kelompok  perempuan  yang  diceraikan  suaminya  dan  tidak  memiliki  pencari nafkah, keberadaan amil perempuan diharapkan lebih memahami kebutuhan dan memberikan hak zakat yang sesuai dengan kondisi perempuan tersebut. 33
Khusus  di  Indonesia,  selain  merekrut  amil  perempuan,  pemerintah  juga menetapkan  beberapa  kriteria  khusus  seorang  amil  lembaga  zakat  negara (BAZNAS). Di antaranya tidak terlibat sebagai anggota partai politik, memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat (yang dibuktikan melalui seleksi), dan tidak pernah  dihukum  karena  terlibat  tindak  kejahatan  minimal  lima  tahun  penjara. 34
Penetapan  kriteria  amil  zakat  tersebut  merupakan  bagian  dari  peningkatan kualitas  dan  profesionalitas  pengelolaan  zakat  yang  diharapkan  dapat memberikan  pengaruh  terhadap  kepercayaan  masyarakat  untuk  menyalurkan zakatnya ke lembaga pemerintah. Wallahu A’lam.
C. Kesimpulan
Pengelolaan  zakat  perspektif  hukum  Islam  kontemporer  mencakup permasalahan tentang perluasan jenis harta wajib zakat seperti penetapan hukum wajibnya  zakat  profesi.  Selain  itu,  hukum  Islam  kontemporer  juga  menetapkan batasan  pengertian  mustahik  dan  kriteria  amil  zakat  yang  disesuaikan  dengan perkembangan zaman.
Pada  masa  Islam  klasik,  sistem  pengelolaan  zakat  mengalami  tahapan
32 Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Fiqh al-Zaka>h, Juz 2, h. 581.
33 ‘Abdullah bin Mans}u>r al-Gafi>li>, Nawa>zil al-Zakah (Riya>d}: Da>r al-Mayma>n, 2008), h.
383.
34 Lihat Pasal 11 Undang-Undang RI tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011.
perkembangan  dari  sistem  manual  di  periode  Nabi  hingga  sistem  administrasi yang ketat di masa Khalifah.  Pada masa Khulafaur rasyidun, pembayaran zakat juga sudah bersifat fleksibel yaitu boleh  dibayar dengan uang atau barang yang senilai  zakatnya.  Manajemen  zakat  pada  masa  klasik  mencapai  puncak kesuksesannya  pada  masa  Umar  bin  Abdul  Aziz  yang  berhasil  mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat.
Adapun  pada  masa  modern,  beberapa  negara  menerapkan  regulasi  dan manajemen  pengelolaan  zakat  yang  berbeda-beda.  Akan  tetapi,  tahapan manajemen pengelolaan zakat pada masa kontemporer tidak terlepas dari empat tahapan  yaitu  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan  atau  motivasi,  dan pengawasan.  Di  Indonesia,  pengelolaan  zakat  diberikan  kepada  lembaga berwenang yang diawasi langsung oleh pemerintah.

## Daftar Pustaka
Ah}mad, ‘Abdu  al-‘A<l. Al-Taka>ful al-Ijtima>’i> fi< al-Isla>m. Kairo: al-Na>syir, 1999. Atabik,  Ahmad.  “Manajemen  Pengelolaan  Zakat  yang  Efektif  di  Era Kontemporer”. Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol. 2 Nomor 1 (Juni 2015): h. 41- 62.  http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1535.  (29 Juni 2019).
Al-Da>gista>ni>,  Maryam  Ah}mad. Mas}a>rif  al-Zakah  fi>  al-Syari>’ah  al-Isla>miyyah. Kairo: al-Mat}ba’ah al-Isla>miyyah al-H}adi>s|ah, 1992.
Direktorat  Pemberdayaan  Zakat  Kementrian  Agama  RI. Zakat  Community Develompment:  Model  Pengembangan  Zakat.  Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimas Islam Kenetrian Agama, 2013.
Faisal.  “Sejarah  Pengelolaan  Zakat  di  Dunia  Muslim  dan  Indonesia”. Analisis. Vol. XI Nomor 2 (2011): h. 241-272. https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan- zakat-di-dunia-musli.pdf. (30 Juni 2019).
Al-Gafi>li>,    ‘Abdullah  bin  Mans}u>r. Nawa>zil  al-Zakah.  Riya>d}:  Da>r  al-Mayma>n,
2008.
Hayeeharasah, Fadel, Sakda Sehvises, and Hashem Ropha. “Timeline of Zakah”. Procedia  Social  dan  Behavioral  Sciences.  Vol.  88  (2013):  h.  2-7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813026050(29 Juni 2019).
Hudayati,  Ataina  dan  Achmad  Tohirin. Management  of  Zakah:  Centralised  vs
Decentralised  Approach.  Malaysia:  Institusi  Islam  Hadhari  Universitas
Kebangsaan Malaysia, 2010. http://www.ukm.my/hadhari/wp- content/uploads/2014/09/proceedings-seminar-waqf-tawhidi.pdf#page=355.
(30 Juni 2019).
Kurku>li>, H}asan ‘Ali>. “Masa}rif al-Zakah fi> al-Isla>m” . Tesis. Arab Saudi: Fakultas Syariah dan Studi Islam, Universitas Ummul Qura, 1983.
Luthfi, Hanif. Siapakah Amil Zakat. Jakarta: Rumah Fiqhi Publishing, 2018. Masyita, Dian.  “Lesson Learned of Zakah Management from Different Era and Countries”, Jurnal  al-Iqtishad.  Vol.  10  No.  2  (2018):  h.  441-456. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/download/7237/pdf. (29 Juni 2019).
Al-Qarad}a>wi>, Yu>suf. Fiqh al-Zaka>h. Cet. II; Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1973. Al-Salma>n, ‘Abdul ‘Azi>z. Al-Talkhi>s}a>t li Julli Ah}ka>m al-Zaka>h. Cet. VI; Riyad: t.p., 1979.
|Al-Sajista>ni>,  Abu>  Dau>d  Sulaima>n  bin  al-Asy’a>s. Sunan  Abi>  Dau>d.  Damaskus: Da>r al-Risa>lah al-‘Alawiyyah, 2009.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Al-Zuhaili>,  Wahbah. Fiqh  al-Isla>mi>  wa  Adillatuh.  Cet.  II;  Suriah:  Da>r  al-Fikr,
1985