Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa Fiat Pengadilan Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Vania Nabilah Bani Sonjaya, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa Fiat Pengadilan Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah

## Vania Nabilah Bani Sonjaya, Atik Winanti
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia 2010611029@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  sejauh  mana  proses  parate  eksekusi  objek  hak  tanggungan  tanpa  fiat pengadilan  untuk  menyelesaikan  kredit  bermasalah  di  Indonesia  diatur  dan  pertimbangan-pertimbangan hukum ketidakabsahan parate eksekusi atas perlawanan yang diajukan debitur pemberi hak tanggungan. Parate eksekusi  merupakan  kewenangan  yang  diberikan  Pasal  6 jo Pasal  14  ayat  (3)  UUHT  kepada  pemegang  hak tanggungan  pertama  mengeksekusi  objek  hak  tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  berdasarkan  kekuatan eksekutorial  sertifikat  hak  tanggungan  tanpa  perlu  persetujuan  debitur  pemberi  hak  tanggungan  maupun  fiat pengadilan.  Namun  praktiknya  pasal  tersebut  belum  sepenuhnya  menjamin  kepastian  hukum  sebab ketidakkonsistenan dari UUHT itu sendiri dan ketidakcermatan penafsiran hukum sehingga penting penelitian ini  dilakukan  demi  menghindari  kesalahpahaman  yang  berulang.  Penelitian  ini  penelitian  yuridis  normatif yang  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  kasus  melalui  penelusuran  kepustakaan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  inkonsistensi  pelaksanaan parate  eksekusi objek  hak  tanggungan yang  masih mengikuti tata cara eksekusi grosse akta hipotik yang diatur Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata serta Pasal 224 HIR  dan/atau  Pasal  258  RBg,  yang  memandang  perlunya  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  debitur  dan keterlibatan pengadilan untuk mengeksekusi. Penerapan asas lex posterior derogat legi priori dan lex specialis derogate  legi  generalis, diikuti  penafsiran gramatikal  terhadap  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku  sebagai hukum positif mempengaruhi aspek progresivitas akan kemudahan eksekusi.
Kata kunci: Fiat Pengadilan; Hak Tanggungan; Parate Eksekusi

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  how  far  the  process  of  parate  execution  of  mortgage  rights  without court  order  is  regulated  in  Indonesia  to  solve  non-performing  loans  and  the  legal  considerations  of  the invalidity  parate  execution  over  the  objection  filed  by  the  debtor  granting  the  mortgage  rights.  Parate execution is the power granted by Article 6 and Article 14 paragraph (3) of the Mortgage Rights Law to the first  holder  of  a  mortgage  rights  to  execute  the  mortgage  rights  on  its  own  power  based  on  the  executorial power of the mortgage rights certificate without approval from the debtor granting the mortgage rights and court  order.  However,  the  practice  of  the  article  has  not  fully  guaranteed  legal  certainty  due  to  the inconsistency of the Mortgage Rights Law and the incompatibility of legal interpretation so it is important that this  research  is  carried  out  to  avoid  repeated  misunderstandings.  This  research  is  normative  juridical  that uses  a  statute  and  case  approach  with  library  research.  The  results  show  that  the  inconsistency  of  parate execution of mortgage rights still followed the procedure for execution of the grosse mortgage deed regulated in Article 1178 paragraph (2) of the Civil Code and Article 224 HIR/258 RBg, that need approval from the debtor granting the mortgage rights and court order. The application principles of lex posterior derogat legi priori  and  lex  specialis  derogat  legi  generalis,  followed  by  the  grammatical  interpretation  to  positive  law, affects the progressive aspect of the ease of execution.
Keywords: Court Order; Mortgage Rights; Parate Execution
Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa Fiat Pengadilan Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Vania Nabilah Bani Sonjaya, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  menuju  ke  arah  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  acap kali  tidak  terlepas  dari  peran  serta  lembaga  perbankan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  semakin meningkatnya  pembangunan  maka  akan  meningkat  pula  permintaan  penyediaan  modal terhadap  pelaksanaan  pembangunan  tersebut  yang  diperoleh  dari  bank,  dalam  bentuk penyaluran  dana  kredit  kepada  masyarakat  baik  untuk  modal  usaha  maupun  kebutuhan konsumsinya. 1 Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  Pasal  1  angka 11  menyebutkan  “Kredit  yang  disalurkan  oleh  bank  dilandaskan  pada  suatu  perjanjian pinjam  meminjam  uang  bahwa  nasabah  peminjam  (debitur)  sesuai  tenggang  waktu  yang telah  ditentukan  akan  mengembalikan  pinjaman  itu  kepada  bank  disertai  pembayaran sejumlah bunga.”
Agar  tujuan  penyaluran  kredit  tercapai,  bank  patut  memperhatikan  prinsip  kehati- hatian,  analisis  yang  saksama  terhadap  kapabilitas  nasabah,  pengawasan  yang  baik,  dan pengikatan  jaminan  yang  kuat. 2 Kredit  merupakan  bagian  dari  aktiva  bank  yang  juga sebagai aset utama memiliki risiko (risk asset) karena aset bank tersebut dikendalikan oleh pihak di  luar bank yakni debitur. Walaupun bank telah berusaha memastikan kualitas aset berisiko  ini  baik  dalam  hal  produktivitas  dan collectable, kredit  yang  dipinjamkan  selalu berisiko tidak dapat dilunasi tepat waktu, yang dikenal dengan nama kredit bermasalah atau Non  Perfoming  Loan (NPL). 3 Keberadaan  jaminan  dinilai  krusial  bagi  bank  untuk menjamin  kelancaran  pembayaran  debitur  jika  sewaktu-waktu  debitur  mengalami  gagal bayar atau dinyatakan pailit.
Bank  memiliki  kekuasaan  menyita  dan  menjual  objek  jaminan  ketika  debitur  lalai memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  diperjanjikan  dan  berdasarkan  jangka  waktu  yang ditetapkan  debitur  tetap  tidak  memperbaiki  kelalaiannya  tersebut.  Pada  umumnya  objek yang dijadikan jaminan kebendaan adalah tanah dan/atau bangunan yang lebih disukai bank sebab  memiliki collateral  coverage yang  tidak  terlalu  fluktuatif.  Berbeda  dengan  jaminan benda bergerak yang nilainya biasa terdepresiasi dari waktu ke waktu, nilai jaminan berupa tanah  dan/atau  bangunan  biasanya  akan  memiliki  nilai  jual  yang  semakin  meningkat  dari tahun ke tahun, khususnya di kota-kota besar. 4 Pengikatan jaminan hak atas tanah dan/atau bangunan  ini  dilakukan  berdasarkan  pembebanan  hak  tanggungan  sesuai  yang  diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT).
Namun, praktiknya pelaksanaan parate eksekusi justru menimbulkan permasalahan di
1 Zike  Martha  dan  Rizki  Fadillah,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit  Dengan Jaminan  Hak  Tanggungan  Menurut  Undang-Undang  No  4  Tahun  1996,” Jurnal  Legisia 14,  no.  2  (2022):  204–13, https://doi.org/https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.200.
2 Heru  Sugiyono,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pihak  Ketiga  Sebagai  Pemilik  Jaminan  Ketika  Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan,” Jurnal Yuridis 4, no. 1 (2017): 98–109.
3 Yolanda  Fransisca  Eunike  Pangau,  “Tinjauan  Hukum  Penyelesaian  Kredit  Macet  Melalui  Penjualan  Agunan Oleh Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,” Lex Privatum 7, no. 5 (2019): 93–100.
4 Anis  Mashdurohatun,  Zaenal  Arifin,  dan  Gunarto, Rekonstruksi  Parate  Eksekusi  Hak  Tanggungan  atas  Tanah yang Berkeadilan , 1 ed. (Semarang: Unissula Press, 2016).
Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa Fiat Pengadilan Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Vania Nabilah Bani Sonjaya, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
mana debitur yang cidera janji tersebut mengajukan perlawanan ke pengadilan yang sengaja dimaksudkan  untuk  membatalkan  pelelangan.  Dengan  alasan  parate  eksekusi  yang dilakukan  kreditur  pemegang  hak  tanggungan  tanpa  fiat  pengadilan  adalah  tidak  sah. Sebagaimana  yang  terjadi  dalam  kasus  Putusan  Nomor  5/Pdt.Plw/2017/PN  Cianjur  antara Tn.Tjhai  Pin  Tan  dan  Ny.  Liu  Siu  Ha  melawan  Bank  Cimb  Niaga,  PT  Citra  Lelang Nasional  dan  KPKNL  Bogor.  Hakim  memutus  bahwa  parate  eksekusi  terhadap  tanah  dan bangunan  milik  Ny.Liu  Siu  Ha  tanpa  fiat  pengadilan  termasuk  suatu  perbuatan  melawan hukum (onrechtmatige  daad) .  Sedangkan  Putusan  Nomor  3072  K/Pdt/2019  menyatakan parate eksekusi oleh Bank Cimb Niaga, dkk tanpa fiat pengadilan ini sah dan dibenarkan.
Perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  perbankan  diatur secara  konkret  melalui  norma  hukum.  Dengan  norma  hukum  ini,  hak  dan  kewajiban  para pihak dapat diketahui jelas dan pasti sehingga akan menciptakan hubungan yang harmonis dan  seimbang. 5 Di  sisi  lain,  konflik  norma  antara  UUHT  dan  acara  perdata  pada pelaksanaan  parate  eksekusi  hak  tanggungan  seperti  kasus  di  atas  membuat  tidak terjaminnya  kepastian  hukum  dan  terhambatnya  realisasi  hak-hak  kreditur  yang menggunakan  parate  eksekusi  sebagai  penyelesaian  kredit  bermasalah.  Hal  ini  akhirnya memicu penurunan kepercayaan terhadap instrumen hukum.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  meneliti  eksekusi  hak  tanggungan,  diantaranya penelitian yang dilakukan R. Suharto (2019) menyimpulkan eksekusi hak tanggungan dapat melalui  parate  atau  fiat  yang  artinya  kreditur  dibebaskan  memilih.  Parate  berarti  kreditur cukup memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan lelang yang ditentukan KPKNL, kalau fiat  berarti  kreditur  wajib  koordinasi  bersama  pengadilan  negeri  setempat  dan  KPKNL sehubungan  dokumen  yang  dibutuhkan,  akibatnya  memerlukan  birokrasi  yang  panjang. 6 Penelitian  ini  rinci  membahas  prosedur  lelang  baik  secara  parate  maupun  fiat,  tetapi penelitian ini tidak menjumpai pertentangan parate eksekusi yang diharuskan dengan fiat.
Penelitian  lain  yang  dilakukan  Sasea  (2020)  mengidentifikasi  bahwa  upaya perlawanan  dari  debitur  yang  cidera  janji  tidak  menyurutkan  pelaksanaan  lelang  eksekusi hak tanggungan. 7 Penelitian ini memiliki kelemahan yang tidak menjelaskan lebih spesifik aturan-aturan  hukum  yang  menjamin  perlindungan  hak  kreditur  atas  perlawanan  yang terjadi.  Selanjutnya,  Sajow  dkk.  (2022)  penelitiannya  terbatas  menerangkan  keberadaan Pasal  6  UUHT  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  kepada  kreditur  melaksanakan eksekusi  sendiri  karena  pada  dasarnya  hak  tanggungan  bersifat  piutang  yang diistimewakan, 8 tidak diiringi analisis yang mendalam yang mampu mendukung informasi yang disajikan.
Berbeda  dari  ketiga  penelitian  terdahulu  yang  tidak  menemukan  adanya ketidakpastian  hukum  mengenai  pelaksanaan  parate  eksekusi  yang  diatur  Pasal  6  UUHT.
5 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan , 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
6 R. Suharto, “Lelang Eksekusi Hak Tanggungan,” Law, Development and Justice Review 2, no. 2 (2019): 183–93, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6315.
7 Enny  Martha  Sasea,  “Upaya  Perlawanan  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan:  Perspektif  Kreditor,” Amanna Gappa 28, no. 2 (2020): 87–100, https://doi.org/https://doi.org/10.20956/ag.v28i2.11909.
8 Pamela  C.  Sajow,  Tommy  F.  Sumakul,  dan  Friend  H.  Anis,  “Kajian  Yuridis  Debitur  Yang  Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembebanan Hak Tanggungan,” Lex Privatum 10, no. 1 (2022): 172–82.

## Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa
Fiat Pengadilan Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Vania Nabilah Bani Sonjaya, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Letak  kebaruan  penelitian  ini  akan  menyoroti  kerancuan  pengaturan  parate  eksekusi  dan praktik  hukum  di  pengadilan  yang  menjadi  sumber  konflik,  yakni  keharusan  parate eksekusi  disertai  fiat  pengadilan.  Tujuan  penelitian  ini  dilakukan  adalah  mengkaji  proses parate  eksekusi  objek  hak  tanggungan  tanpa  fiat  pengadilan  untuk  menyelesaikan  kredit bermasalah di Indonesia dan dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Cianjur sebagai  pertimbangan  terkait  ketidakabsahan  parate  eksekusi  dalam  Putusan  Nomor  3072 K/Pdt/2019.

## 2. METODE
Penelitian  ini  jenis  penelitian  yuridis  normatif  yang  fungsinya  menguraikan  norma yang  kosong,  norma  yang  kabur  dan  norma  yang  kontradiktif  menjadi  suatu  argumentasi yuridis. 9 Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  kasus  dengan  menelaah  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  Pengadilan  Negeri Cianjur  dalam  Putusan  Nomor  3072  K/Pdt/2019  sehingga  dapat  menyusun  analisa argumentasi  terhadap  permasalahan  hukum  proses  parate  eksekusi  hak  tanggungan  di Indonesia.  Berhubungan  penelitian  ini  penelitian  yuridis  normatif  maka  data  yang dikumpulkan berupa data sekunder atau data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Bahan  hukum  primer  diantaranya  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan pengadilan  yang  bersangkut  paut  pada  penelitian  ini.  Kemudian  bahan  hukum  sekunder mencakup  buku,  hasil  penelitian  maupun  hasil  penulisan  ilmiah  lainnya.  Sementara  bahan hukum  tersier adalah kamus  hukum  yang memuat  istilah-istilah hukum guna terbentuknya penelitian  ini.  Di  mana  hasil  analisis  data  disajikan  secara  deskriptif  kualitatif.  Analisis deskriptif  dilakukan  dengan  interpretasi  untuk  menarik  kesimpulan  dari  argumentasi  yang dibangun dalam bentuk preskripsi (menyatakan apa yang seharusnya dan rekomendasi). 10

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Proses  Parate  Eksekusi  Objek  Hak  Tanggungan  Tanpa  Fiat  Pengadilan  untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah
Keuntungan  bank  sebagai  pemegang  hak  tanggungan  adalah  memiliki  kedudukan yang  diutamakan  dibandingkan  kreditur  lain  dan  apabila  debitur  tidak  mampu  melunasi utangnya maka bank berhak melaksanakan parate eksekusi (eigenmachtige verkoop) , yakni menjual objek hak tanggungan tanpa perlu persetujuan dari debitur pemberi hak tanggungan dan fiat pengadilan setempat, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 6 UUHT. Pasal 6 UUHT telah melegitimasikan “Pemegang hak tanggungan pertama atas kekuasaan sendiri menjual objek  hak  tanggungan  melalui  pelelangan  umum  yang  hasil  penjualannya  dijadikan pelunasan  piutang.”  Pemegang  hak  tanggungan  dapat  mengajukan  permohonan  langsung kepada Kantor Lelang untuk melelang objek hak tanggungan yang bersangkutan. 11
9 I  Made  Pasek  Diantha, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori  Hukum ,  2  ed.  (Jakarta: Kencana, 2017).
10 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).
11 Dyah Anggraeni, “Parate Eksekusi Pada Hak Tanggungan Dalam Kajian Biaya Sosial (Social Costs Theory),” Legal Spirit 3, no. 1 (2020): 44–55, https://doi.org/https://doi.org/10.31328/ls.v3i1.1465.
Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa Fiat Pengadilan Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Vania Nabilah Bani Sonjaya, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Eksekusi  objek  hak  tanggungan  sebagaimana  diatur  dalam  UUHT  menyediakan model eksekusi secara variatif supaya para pihak dapat menyesuaikan pilihannya. 12 Pasal 6 jo Pasal  20  ayat  (1)  UUHT  menawarkan  kepada  pemegang  hak  tanggungan  pertama  atas kekuasaan sendiri menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum sementara Pasal 20  ayat  (2)  UUHT  memberikan  alternatif  kepada  pemberi  dan  pemegang  hak  tanggungan atas kesepakatan bersama melakukan penjualan di bawah tangan. Akan tetapi, penjualan di bawah  tangan  ini  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pemberi  dan  pemegang  hak  tanggungan setelah lewat satu bulan sejak pemberitahuan tertulis kepada pihak yang berkepentingan dan dimuat  sekurang-kurangnya  dalam  dua  surat  kabar,  serta  tidak  ada  pihak  yang berkeberatan. 13
Pembentukan  UUHT  yang  tujuannya  mempermudah  kreditur  selaku  pemegang  hak tanggungan segera memperoleh kembali pelunasan piutangnya dan memperkuat kedudukan pemegang  hak  tanggungan  pertama  berikut  pihak-pihak  yang  mendapatkan  hak daripadanya,  secara  khusus  eksekusi  hak  tanggungan  mengatur  mengenai  lembaga  parate eksekusi, 14 yang  keberadaannya  ditunjukkan  dalam  Pasal  6 jo Pasal  20  ayat  (1)  UUHT. Bahwa  menjual  objek  hak  tanggungan  melalui  pelelangan  umum  tersebut  akan menghadirkan banyak calon pembeli dan setidaknya meraih harga yang sesuai dengan nilai objek hak tanggungan yang bersangkutan atau bahkan diraihnya harga penawaran tertinggi, yang  mana  setelah  dikurangi plafon kredit  dan  biaya  lelang  nantinya  kelebihan  dari  hasil penjualan lelang dikembalikan kepada debitur pemberi hak tanggungan.
Pemegang  hak  tanggungan  harus  menerapkan  asas  kepatutan  saat  menyelesaikan kredit bermasalah. Hal ini menyangkut kedudukan yang dimiliki pemegang hak tanggungan pada proses parate eksekusi juga membuka potensi penyalahgunaan wewenang. Pemegang hak  tanggungan  selaku  pihak  yang  berwenang  melakukan  penilaian  bisa  saja  menetapkan harga  lelang  di  bawah  pasar  atau  terlalu  rendah  dari  nilai  limit  (harga  minimal)  yang merugikan  debitur  pemberi  hak  tanggungan  selaku  pemilik  barang.  Jaminan  perlindungan hukum  bagi  debitur  dalam  konteks  ini  adalah  berhak  mengajukan  gugatan  pembatalan lelang dan meminta perjanjian ulang kredit. Sehingga di satu sisi esensi di balik pelaksanaan parate eksekusi tetap diharuskan melindungi hak debitur terkait penetapan harga yang adil dan kompetitif.
Istilah  parate  eksekusi  secara  etimologis  berasal  dari  bahasa  Belanda, “paraat” yang artinya siap di tangan. Menurut J. Satrio, parate eksekusi dikatakan sebagai sarana eksekusi yang  selalu  siap  di  tangan  pada  waktu  dibutuhkan  karena  disederhanakan  oleh  undang- undang,  untuk  pemegang  hak  tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  menjual  objek  hak tanggungan, yang syarat pelaksanaannya digantungkan hanya manakala debitur cidera janji,
12 M. Ichsan Alfara, “Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Hal Objek Lelang  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Pengumuman  Lelang  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Manado  Nomor 123/Pdt. G/2018/Pn. Mnd),” Indonesian
Notary 2, no. 1 (2020): 622–45, https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1760.
13 Pasal  20  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor 4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah
14 Anggraeni, “Parate Eksekusi Pada Hak Tanggungan Dalam Kajian Biaya Sosial (Social Costs Theory).”
Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa Fiat Pengadilan Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Vania Nabilah Bani Sonjaya, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
tidak perlu mengikuti prosedur hukum  acara dan permohonan ke pengadilan. 15 Pasal  1238 KUHPerdata  menyebutkan  yang  dimaksud  dengan  debitur  cidera  janji  adalah  tidak dipenuhinya  suatu  peringatan  (somasi)  pembayaran  utang  sesuai  jangka  waktu  yang ditentukan kreditur. Pada umumnya kreditur mengeluarkan surat somasi sebanyak tiga kali, tetapi debitur tidak juga memenuhi kewajibannya, terhadap hak tanggungan yang menganut asas droit de preference maka kreditur pemegang hak tanggungan pertama berhak terlebih dahulu melaksanakan parate eksekusi di antara kreditur lainnya.
Pemegang  hak  tanggungan  pertama  dapat  memohon  eksekusi  langsung  ke  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL),  sebuah  divisi  vertikal  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  di  bawah  Kementerian  Keuangan,  tanpa  persetujuan debitur  pemberi  hak  tanggungan  maupun  fiat  ketua  pengadilan  negeri. 16 Sebab  secara implisit menjual atas kekuasaan sendiri ini diartikan pelaksanaan parate eksekusi yang tidak memerlukan  persetujuan  pihak  manapun.  Kreditur  selaku  pemegang  hak  memiliki  otoritas untuk mengambil sendiri apa yang menjadi haknya sekaligus memilih proses eksekusi yang tentunya berorientasi pada efisiensi waktu dan biaya saat menyelesaikan kredit bermasalah.
Pemahaman  Pasal  6  UUHT  mengundang  sisi  positif  pelaksanaan  eksekusi  yang biasanya  memerlukan  formalitas  hukum  acara  yang  rumit  dan  panjang.  Parate  eksekusi memang semestinya dapat dilakukan sendiri oleh pemegang hak tanggungan terhadap suatu piutang yang telah pasti (fixed loan) tertagih, sama halnya undang-undang juga menetapkan demikian.  Namun  dalam  praktik  selanjutnya,  ternyata  pengertian  parate  eksekusi  menjadi kabur  akibat  ketidaksinkronan  antar  norma  yang  mensyaratkan  hal-hal  lain  sehingga menimbulkan  multitafsir  dari  arti  parate  eksekusi  yang  sebenarnya  dan  pelaksanaan eksekusinya tidak semudah yang dicita-citakan.
Mencermati  lebih  lanjut  Penjelasan  Pasal  6  UUHT  justru  memberikan  arti  parate eksekusi yang sebaliknya dan berlawanan dengan bunyi Pasal 6 itu sendiri. Pasal 6 UUHT berbunyi,  “Apabila  debitur  cidera  janji,  pemegang  hak  tanggungan  pertama  berhak  atas kekuasaan  sendiri  menjual  objek  hak  tanggungan  melalui  pelelangan  umum  serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” sedangkan Penjelasan Pasal 6 UUHT menyebutkan frasa “atas kekuasaan sendiri” didasarkan pada janji yang diberikan pemberi hak tanggungan. Padahal Penjelasan Pasal 6 UUHT dengan jelas menyebutkan hak menjual  atas  kekuasaan  sendiri  guna  memberikan  pemegang  hak  tanggungan  kedudukan yang  diutamakan.  Apabila  parate  eksekusi  tanpa  fiat  pengadilan  diperjanjikan  terlebih dahulu  oleh  pemberi  hak  tanggungan,  sesungguhnya  mengesampingkan  kedudukan diutamakan  yang  dimiliki  pemegang  hak  tanggungan  dan  semisalnya  tidak  diperjanjikan berarti parate eksekusi terpaksa harus dilaksanakan melalui fiat pengadilan.
15 J.  Satrio, Hukum  Jaminan,  Hak  Jaminan  Kebendaan,  Hak  Tanggungan  Buku  I ,  1  ed.  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1997).
16 Subhan  Amnan,  “Tanggung  Jawab  Bank  Atas  Hasil  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Yang  Dibatalkan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN Stb),” Nommensen Journal of Legal Opinion 3, no. 1 (2022): 125– 38, https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.442.
Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa Fiat Pengadilan Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Vania Nabilah Bani Sonjaya, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Bahwa  untuk  dimilikinya  hak  menjual  atas  kekuasaan  sendiri  maka  dalam  akta pemberian  hak  tanggungan  dicantumkan  janji  tersebut. 17 Di  mana  tampaknya  parate eksekusi objek hak tanggungan merujuk ketentuan eksekusi pada saat hipotik hak atas tanah berlaku, yakni Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata yang berbunyi, “Di perkenankanlah kepada kreditur  peringkat  pertama,  pada  waktu  penyerahan  hipotik  dengan  tegas  minta diperjanjikan,  jika  utang  pokok  tidak  dilunasi  semestinya  atau  bunga  yang  terutang  tidak dibayar, ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang diperikatkan di muka umum  agar  dari  hasilnya  dilunasi  baik  jumlah  uang  pokok,  bunga  serta  biayanya.” Kalau pemegang  hak  tanggungan  melakukan  parate  eksekusi  seperti  bunyi  Pasal  1178  ayat  (2) KUHPerdata  di  atas,  tentunya  mereka  berpikir  melakukannya  berdasarkan lastgeving atau mandaat dari pemberi hak tanggungan dalam akta yang bersangkutan. 18
Salah satu yang patut diperhatikan, lahirnya UUHT merupakan langkah reformasi dan unifikasi  hukum  pertanahan  yang  diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  untuk  menggantikan  hipotik sebagai  lembaga  jaminan  yang  berasal  dari  hukum  barat  yang  sekiranya  tidak  mampu mewadahi perkembangan yang terjadi. 19 Alhasil ketentuan hipotik atas tanah beserta benda- benda  yang  melekat  di  atasnya  yang  diatur  dalam  Buku  II  KUHPerdata  dicabut.  Sikap pembentuk UUHT yang masih terlihat berpegangan pada Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata berarti  tetap  belum  menuntaskan  dualisme  hukum  tanah  yang  jelas  kontradiktif  dengan tujuan utama UUPA.
Adanya  kekaburan  memaknai  “atas  kekuasaan  sendiri”  ini  akibat  dari  UUHT  tidak memberikan  definisi  secara  eksplisit,  yang  membuktikan  pembentuk  UUHT  inkonsisten melegitimasikan kewenangan (hak) pemegang hak tanggungan melakukan parate eksekusi. Kekaburan ini menyulitkan pemegang hak tanggungan dan pihak terkait dalam memahami kewenangan  parate  eksekusi.  Dapat  dikatakan  berlebihan  ketika  kewenangan  parate eksekusi perlu diperjanjikan karena diperjanjikan atau tidak, kewenangan tersebut berada di tangan  pemegang  hak  tanggungan  demi  hukum. 20 Sejatinya  rumusan  Pasal  6  UUHT  telah memberikan  kewenangan  sepenuhnya  kepada  pemegang  hak  tanggungan  pertama mengeksekusi  tanpa  fiat  pengadilan  yang  tidak  lagi  diperjanjikan  terlebih  dahulu.  Pasal  6 UUHT  menetapkan  suatu  kewenangan  yang  semula  lahir  dari  perjanjian  menjadi kewenangan mengikat yang diberikan undang-undang (ex lege) . 21
17 Pasal  11  ayat  (2) huruf  e  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak Tanggungan  atas  Tanah  Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
18 Antonius  Budi,  “Hapusnya  Lembaga  Parate  Eksekusi  Sebagai  Akibat  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 2 (2021): 326–41, https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3053.
19 Siti Nurjannah, “Eksistensi Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah (Tinjauan Filosofis),” Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 5, no. 1 (2018): 195–205, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5439.
20 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan) , 1 ed. (Bandung: Alumni, 1999).
21 Khoirul  Muslihah,  “Analisis  Terhadap  Hak  Gugat  Debitur  Pada  Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Dalam  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan Dengan Tanah,” Legal Spirit 3, no. 1 (2020): 23–34.
Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa Fiat Pengadilan Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Vania Nabilah Bani Sonjaya, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak terlepas dari kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa."  Pasal  14  ayat  (3)  UUHT  menyebutkan  irah-irah  yang dicantumkan guna menegaskan sewaktu debitur cidera janji, sertifikat hak tanggungan siap dieksekusi  seperti  halnya  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap (inkracht). Pencantuman  irah-irah  "Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  pada sertifikat  hak  tanggungan  yang  diterbitkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) merupakan  kewenangan  atribusi  yang  diberikan  kepada  pejabat  administrasi  negara (lembaga  eksekutif)  tanpa  perlu  menunggu  lembaga  yudikatif  mengeluarkan  putusan inkracht agar  eksekusi  dapat  dijalankan  di  bawah  pimpinan  ketua  pengadilan  negeri. Mengingat  salah  satu  ciri  hak  tanggungan  mudah  dalam  proses  eksekusinya.  Ditambah kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan disamakan seperti putusan pengadilan erat kaitannya dengan kedudukan sertifikat hak tanggungan sebagai akta otentik yang kekuatan pembuktiannya  adalah  sempurna  dan  harus  dianggap  benar,  kecuali  alat  bukti  yang sederajat membuktikan sebaliknya. 22
Tanpa  fiat  pengadilan  memungkinkan  pelaksanaan  lelang  menjadi  sederhana,  cepat, dan  ringan  yang  mana  objek  hak  tanggungan  tidak  memerlukan  penyitaan  dan  proses pengadilan  yang  panjang. 23 Dengan  begitu  mempersingkat  penyelesaian  kredit  bermasalah sebab  satu  mata  rantai,  yakni  fiat  eksekusi  dari  pengadilan  telah  diputus.  Memperhatikan Pasal  26 jo Penjelasan  Umum  angka 9 UUHT sebelumnya mengatakan  selama belum  ada peraturan pelaksana khusus yang mengatur eksekusi hak tanggungan, pelaksanaan eksekusi sertifikat  hak  tanggungan  masih  mengikuti  tata  cara  eksekusi  grosse  akta  hipotik  yang menggunakan  fiat  pengadilan  menurut  hukum  acara  perdata  yang  diatur  Pasal  224  HIR dan/atau Pasal 258 RBg, kini sudah sepatutnya dikesampingkan.
Dikarenakan  dalam  perkembangannya,  eksekusi  hak  tanggungan  telah  memiliki peraturan  pelaksana  yang  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  (PMK  213/2020)  yang mengklasifikasikan  lelang  atas  dasar  pengadilan  dan  lelang  berdasarkan  Pasal  6  UUHT. Terkait lelang atas dasar pengadilan, PMK 213/2020 mensyaratkan bahwa “Dokumen yang diajukan  diantaranya  terdiri:  (i)  salinan/fotokopi  putusan  dan/atau  fiat  pengadilan;  (ii) salinan/fotokopi aanmaning kepada tereksekusi dari ketua pengadilan; (iii) salinan/fotokopi penetapan sita; (iv) salinan/fotokopi berita acara sita; (v) salinan/fotokopi perincian hutang yang  harus  dipenuhi;  (vi)  asli  dan/atau  fotokopi  bukti  kepemilikan/hak;  (vii)  asli  dan/atau fotokopi dokumen yang menunjukkan adanya hak, perihal yang dilelang berupa benda tidak berwujud; (viii) salinan/fotokopi laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian.” 24
22 Anita Afriana, “Kedudukan Fiat Eksekusi Pengadilan Negeri Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Tanah Dan Bangunan Pada Bank Dan Lembaga Pembiayaan Lainnya Dalam Konteks Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum,” Selisik 2, no. 4 (2016): 17–31.
23 Purnama  Tioria  Sianturi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang  Jaminan  Tidak  Bergerak  Melalui Lelang , 2 ed. (Bandung: Mandar Maju, 2013).
24 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa Fiat Pengadilan Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Vania Nabilah Bani Sonjaya, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Ketika  lelang  dilakukan  dengan  menyertakan  fiat  pengadilan  maka  langkah  pertama untuk  mendapat  fiat  adalah  mengajukan  permohonan  eksekusi  terlebih  dahulu  kepada pengadilan  negeri,  yang  kemudian  ketua  pengadilan  memperingatkan/aanmaning tereksekusi agar menyerahkan objek hak tanggungan selama-lamanya delapan hari. Sesuai jangka  waktu  yang  ditentukan  tetapi  tereksekusi  enggan  menyerahkan,  ketua  pengadilan akan  mengeluarkan  penetapan  yang  memerintahkan  juru  sita  menjalankan  penyitaan terhadap  objek  hak  tanggungan.  Juru  sita  wajib  membuat  berita  acara  sita,  yang  juga dijadikan syarat guna melakukan lelang di KPKNL.
Sementara  lelang  berdasarkan  Pasal  6  UUHT,  PMK  213/2020  mensyaratkan “Dokumen yang diajukan langsung kreditur peringkat pertama kepada KPKNL diantaranya terdiri: (i) salinan/fotokopi perjanjian kredit; (ii) salinan/fotokopi sertifikat hak tanggungan dan  akta  pemberian  hak  tanggungan;  (iii)  fotokopi  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  dibebani hak  tanggungan;  (iv)  salinan/fotokopi  perincian  hutang  yang  harus  dipenuhi;  (v) salinan/fotokopi  bukti  debitur  cidera  janji  yang  meliputi  surat  peringatan;  (vi)  surat pernyataan kreditur selaku pemohon lelang yang isinya pertanggungjawaban apabila terjadi gugatan  perdata  dan/atau  tuntutan  pidana;  (vii)  salinan/fotokopi  laporan  penilaian  atau dokumen  ringkasan  hasil  penilaian  yang  memuat  tanggal  penilaian.” 25 Dokumen persyaratan  lelang  berdasarkan  Pasal  6  UUHT  ini  menunjukkan  letak  eksekusinya  pada sertifikat  hak  tanggungan  dan  tidak  perlu  menyertakan  fiat  pengadilan  yang  proses  fiat tersebut  membutuhkan  waktu  yang  lama.  Keberadaan  PMK  2013/2020  merupakan  suatu kemajuan bagi pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tanpa fiat pengadilan.

## 3.2 Dasar Hukum Pengadilan Negeri Cianjur dalam Putusan Nomor 3072 K/Pdt/2019
Parate  eksekusi  tanpa  fiat  pengadilan  memang  tidak  menutup  kemungkinan  akan menimbulkan  konflik  norma  dengan  pelaksanaan  eksekusi  menurut  hukum  acara  perdata yang  memandang  perlunya  keterlibatan  pengadilan.  Seperti  dilihat  dalam  kasus  Putusan Nomor  3072  K/Pdt/2019,  bermula  pada  perlawanan  yang  diajukan  Tn.Tjhai  Pin  Tan  dan Ny. Liu Siu Ha sebab lelang eksekusi yang dimohonkan Bank Cimb Niaga melalui jasa pra lelang  PT  Citra  Lelang  Nasional  ke  KPKNL  Bogor  itu  tanpa  fiat  pengadilan.  Bahwa Tn.Tjhai  Pin  Tan  selaku  penerima  fasilitas  kredit  (debitur)  sebagaimana  perjanjian  kredit tidak  kunjung  melunasi  sisa  utangnya  sebesar  Rp.  9.141.344.535  meski  sudah  diberikan somasi sebanyak tiga kali. Beralaskan akta pemberian hak tanggungan, tidak dapat dihindari Ny. Liu Siu Ha selaku istri dari Tn.Tjhai Pin Tan, yang jadi penjamin utang ikut mengalami kerugian. Pasalnya pengeksekusian dilakukan terhadap tanah dan bangunan miliknya yang bersertifikat  Hak  Milik  Nomor  1306/Desa  Sukanagalih  tersebut  dibebani  sertifikat  hak tanggungan.
Searah  yang  diamanatkan  Pasal  6  UUHT  sesungguhnya  parate  eksekusi  yang dilakukan Bank Cimb Niaga, dkk memiliki keabsahan dan bukan suatu perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata memenuhi syarat untuk dikatakan cidera janji. Namun, hal ini kembali lagi mengenai bagaimana hakim mengkonstruksikan dan menafsirkan dasar hukum
25 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa Fiat Pengadilan Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Vania Nabilah Bani Sonjaya, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
keabsahan  parate  eksekusi.  Sehubungan  pada  tingkat  pertama  Putusan  Nomor  3072 K/Pdt/2019, yakni Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2017/PN Cianjur menyatakan lelang eksekusi yang dilakukan Bank Cimb Niaga, dkk tanpa disertai fiat pengadilan adalah suatu perbuatan melawan hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur merujuk ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan  dalam  Empat  Lingkungan  Peradilan  yang  mensyaratkan  pemegang  hak tanggungan  menghadap  ketua  pengadilan  negeri  untuk  mengeksekusi  sertifikat  hak tanggungan  yang  nantinya  ketua  pengadilan  negeri  melakukan  eksekusi  seolah-olah eksekusi  putusan  yang  telah inkracht, sejalan  dengan  eksekusi  grosse  akta  hipotik  yang diatur Pasal 224 HIR dan/atau Pasal 258 RBg.
Mengingat  lahirnya  sertifikat  hak  tanggungan  telah  menggantikan  kedudukan  grosse akta  hipotik,  di  mana  Pasal  6 jo Pasal  14  ayat  (3)  UUHT  menunjukkan  pemegang  hak tanggungan berhak mengeksekusi atas kekuasaan sendiri berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat  hak  tanggungan  tanpa  melibatkan  pengadilan.  Maka  memperhatikan  asas preferensi guna memastikan hukum mana yang diberlakukan, penerapan hukum Pengadilan Negeri Cianjur tidak sesuai asas lex posterior derogat legi priori . Lex posterior derogat legi priori merupakan  asas  penafsiran  hukum  yang  menghendaki  apabila  ketentuan  eksekusi tanah diperbarui konsekuensinya ketentuan eksekusi yang lama (hipotik) tidak berlaku lagi.
Majelis Hakim yang memilih mengedepankan eksekusi yang umumnya diatur hukum acara  perdata  dibandingkan  eksekusi  khusus  hak  tanggungan  turut  menyalahi  asas lex specialis  derogate  legi  generalis. Padahal  asas lex  specialis berfungsi  sangat  penting  di tengah  kompleksitas  tatanan  hukum  positif  kala  menciptakan  rasionalitas  penggunaan hukum  khusus  yang  jelas  lebih  kompatibel  dan  spesifik  terhadap  kebutuhan  dan  objek hukum  yang  tidak  terjangkau  oleh  hukum  umum. 26 Patut  disadari  bagi  hakim  penerapan hukum  yang  mencermati  asas lex  posterior  derogat  legi  priori dan lex  specialis  derogate legi  generalis merefleksikan  progresivitas  hakim  dalam  menafsirkan  teks  undang-undang agar memenuhi tuntutan kemajuan zaman akan kemudahan eksekusi.
Berbicara  kepastian  hukum,  hukum  positif  yang  tersebar  di  negara  ini  tentu bermaksud  untuk  mendatangkan  keadaan  yang  pasti  di  antara  kehidupan  sosial.  Selain aturan hukum, hakim juga berperan memberi kepastian hukum melalui putusannya kepada para  pihak  yang  berperkara. 27 Kemampuan  hakim  menggali  kepastian  mengenai  apa  yang sebenarnya  dikehendaki  Pasal  6 jo Pasal  14  ayat  (3)  UUHT  seiring  bagaimana  hakim  itu menafsirkan  secara  gramatikal  susunan  kata,  redaksi  kalimat,  dan  bunyi  pasal  yang bersangkutan sesuai kaidah bahasa baik lewat kamus maupun penjelasan ahli bahasa. Kalau parate  eksekusi  membutuhkan  fiat  justru  letak siap  di  tangan (paraat) dan  atas  kekuasaan sendirinya hilang.
26 Nurfaqih  Irfani,  “Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan,  Problematika,  dan Penggunaannya  dalam  Penalaran  dan  Argumentasi  Hukum,” Jurnal  Legislasi  Indonesia 16,  no.  3  (2020):  305–25, https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711.
27 Ryan  Dwitama  Hutadjulu,  Lastuti  Abubakar,  dan  Tri  Handayani,  “Akibat  Hukum  Terhadap  Bank  Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 209–25, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6646.
Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa Fiat Pengadilan Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Vania Nabilah Bani Sonjaya, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Kekeliruan  gramatikal  berikutnya  dari  Hakim  Pengadilan  Negeri  Cianjur  adalah penafsirannya terhadap Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 213/2020). Pasal 14 ayat (1) berbunyi,  “Jika  sebelum  pelelangan  objek  hak  tanggungan  ada  gugatan  kepemilikan  yang diajukan  oleh  pihak  lain  selain  debitur/tereksekusi,  suami  atau  istri  debitur/tereksekusi, lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan.” Diikuti Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi, “Pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan yang memerlukan fiat pengadilan.”
Hakim  menimbang  “pelelangan  yang  mengandung  gugatan  di  dalamnya  perlu dimohonkan  eksekusi  kepada  ketua  pengadilan  negeri,  sehingga  dikarenakan  adanya gugatan  perlawanan  dari  Ny.  Liu  Siu  Ha  (pelawan  II),  Bank  Cimb  Niaga  (terlawan) sebelum  mengeksekusi  objek  hak  tanggungan  milik  pelawan  II  (istri  debitur)  wajib mengajukan  permohonan  eksekusi  dahulu  ke  pengadilan  negeri  tempat  objek  hak tanggungan  itu  berada.”  Namun  menurut  pemahaman,  sepanjang  yang  menggugat  masih istri  debitur/tereksekusi  seharusnya  tidak  menyurutkan  pelaksanaan  lelang  berdasarkan Pasal 6 UUHT. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) tersebut baru berlaku semisalnya gugatan  perlawanan  berasal  dari  pihak  lain  di  luar  debitur/tereksekusi,  suami  atau  istri debitur/tereksekusi.  Begitu  juga  didukung  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor 10K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985 bahwa “gugatan perlawanan yang diajukan oleh istri  tereksekusi  haruslah  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  mempertimbangkan  pelawan termasuk pihak yang ikut andil mengosongkan objek eksekusi dan menyerahkannya kepada terlawan.”
Setiap mengadakan perikatan berarti para pihak yang mengikatkan diri bersedia untuk menyerahkan  sesuatu,  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  demi  kepentingan  dan keuntungan  pihak  yang  dijanjikan,  baik  dibarengi  jaminan  berbentuk  harta  kekayaan  yang dimiliki  dan  akan  dimiliki  bagi  mereka  yang  saling  mengikatkan  diri. 28 Ny.  Liu  Siu  Ha selaku  penjamin  utang  yang  setuju  memberikan  tanah  dan  bangunan  miliknya  dijadikan jaminan  pelunasan  utang  Tn.Tjhai  Pin  Tan  maka  ketika  Tn.Tjhai  Pin  Tan  selaku  debitur lalai membayar utangnya, Ny. Liu Siu Ha berkewajiban menyerahkan jaminan yang terikat kepada  kreditur.  Dalam  hukum  perikatan  kondisi  ini  secara  praktik  biasa  dikenal pertanggungan ( borgtocht). Bahwa  meskipun  penjamin  tidak  memiliki  kewajiban membayar  utang,  tetapi  penjamin  bertanggung  jawab  atas  utang  debitur  melalui  jaminan yang diberikannya. 29
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  13  Peraturan  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara  Nomor 2/KN/2017  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Lelang  ternyata  sudah  menyebut  secara tegas,  “Yang  dimaksud  pihak  lain  selain  debitur/tereksekusi,  suami  atau  istri debitur/tereksekusi  terkait  kepemilikan  diantaranya:  (a)  ahli  waris  yang  sah,  yang
28 Muhammad Teguh Rahmadi dan Wiwiek Wahyuningsih, “Analisis Yuridis Mengenai Peralihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil,” Private Law 2, no. 1 (2022): 151–59.
29 Niru  Anita  Sinaga,  “Implementasi  Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Hukum  Perjanjian,” Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 1 (2020): 1–20, https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400.
Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa Fiat Pengadilan Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Vania Nabilah Bani Sonjaya, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
gugatannya  mendalilkan  pembebanan  hak  tanggungan  dilakukan  setelah  meninggalnya pewaris  selaku  pemilik  jaminan  beserta  bukti-bukti  yang  sah;  atau  (b)  pihak  lain  yang memiliki  dokumen  kepemilikan  yang  sah  selain  dokumen  kepemilikan  yang  diikat  hak tanggungan.”
Majelis  Hakim  yang  kurang  mencermati  pertimbangan  hukumnya  mengakibatkan Putusan  Nomor  5/Pdt.Plw/2017/PN  Cianjur  dikategorikan  putusan  yang  kurang  cukup pertimbangan (onvoldoende  gemotiveerd). Tidak  hanya  memberikan  alasan-alasan  yang harus  dipertimbangkan,  hakim  harus  mampu  menemukan  dasar  hukum  yang  tepat diterapkan  sesuai  peristiwa  konkret  yang  sedang  diperiksanya  demi  menghindari  putusan yang tidak sempurna. 30 Ditinjau pada Putusan Nomor 3072 K/Pdt/2019, Hakim Mahkamah Agung menilai ketidaktepatannya judex facti Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menerapkan hukum dan menimbang Bank Cimb Niaga berhak atas kekuasaan sendiri menjual objek hak tanggungan berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan melalui pelelangan umum.  Putusan  tanpa  pertimbangan  yang  relevan  dan  lengkap  melahirkan  ketidakadilan hak-hak  kreditur  dengan  menjadikan  parate  eksekusi  tanpa  fiat  pengadilan  sebagai perbuatan melawan hukum sementara kerugian timbul dari kesalahan debitur itu sendiri.

## 4. PENUTUP
Parate  eksekusi  tanpa  fiat  pengadilan  yang  dikonstruksikan  Pasal  6  UUHT  sejatinya merupakan  kewenangan  yang  telah  dilegitimasikan  undang-undang  untuk  pemegang  hak tanggungan  pertama  atas  kekuasaan  sendiri  menjual  objek  hak  tanggungan  melalui pelelangan  umum  demi  mempercepat  penyelesaian  kredit  bermasalah.  Tetapi  bilamana dihubungkan pada Penjelasan Pasal 6 UUHT justru tidak konsisten dengan bunyi Pasal 6 itu sendiri.  Sebab  perlu  diperjanjikan  terlebih  dahulu  oleh  debitur  pemberi  hak  tanggungan selayaknya  eksekusi  saat  hipotik  atas  tanah  masih  berlaku.  Sehingga  asas  kemudahan  dan kepastian pelaksanaan parate eksekusi yang dikehendaki pembentuk UUHT menjadi sumir. Inkonsistensi materi muatan UUHT semakin diperparah adanya putusan pembatalan parate eksekusi tanpa fiat  pengadilan. Seperti yang diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam Putusan Nomor 3072 K/Pdt/2019 bahwa lelang yang dimohonkan Bank Cimb Niaga langsung  ke  KPKNL  Bogor  tanpa  fiat  ketua  pengadilan  negeri  sebagai  suatu  perbuatan melawan  hukum.  Padahal  kekuatan  eksekutorial  sertifikat  hak  tanggungan  menunjukkan lelang eksekusi hak tanggungan dapat tidak melibatkan pengadilan dan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT barulah tidak dapat dilaksanakan jika pihak lain di luar debitur/tereksekusi, suami  atau  istri  debitur/tereksekusi  yang  mengajukan  gugatan  perlawanan  terkait kepemilikan.  Penting  bagi  hakim  memberikan  penafsiran  hukum  secara  cermat  mulai  dari penafsiran  gramatikal  terhadap  bunyi  pasal  yang  bersangkutan  hingga  asas-asas  hukum yang berperan mewujudkan progresivitas hukum acara dan hukum jaminan.
30 Aditya Y. Sulistyawan dan Aldio F. P. Atmaja, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 482– 96, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232.
Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa Fiat Pengadilan Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Vania Nabilah Bani Sonjaya, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## Afriana, Anita. “Kedudukan Fiat Eksekusi Pengadilan Negeri Dalam Pelaksanaan Eksekusi
Jaminan Tanah Dan Bangunan Pada Bank Dan Lembaga Pembiayaan Lainnya Dalam Konteks Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum.” Selisik 2, no. 4 (2016): 17–31. Alfara,  M.  Ichsan.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemenang  Lelang  Eksekusi  Hak Tanggungan  Dalam  Hal  Objek  Lelang  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Pengumuman Lelang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 123/Pdt. G/2018/Pn. Mnd).”
Indonesian Notary 2, no. 1 (2020): 622–45.
https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1760.
Amnan,  Subhan.  “Tanggung  Jawab  Bank  Atas  Hasil  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan Yang  Dibatalkan  Pengadilan  (Studi  Putusan  Nomor  24/Pdt.Bth/2017/PN  Stb).” Nommensen Journal of Legal Opinion 3, no. 1 (2022): 125–38. https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.442.
Anggraeni,  Dyah.  “Parate  Eksekusi  Pada  Hak  Tanggungan  Dalam  Kajian  Biaya  Sosial (Social Costs Theory).” Legal Spirit 3, no. 1 (2020): 44–55. https://doi.org/https://doi.org/10.31328/ls.v3i1.1465.
Budi,  Antonius.  “Hapusnya  Lembaga  Parate  Eksekusi  Sebagai  Akibat  Hukum  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 51, no. 2 (2021): 326–41. https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3053. Diantha, I Made Pasek. Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum . 2 ed. Jakarta: Kencana, 2017.
Gazali,  Djoni  S.,  dan  Rachmadi  Usman. Hukum  Perbankan .  1  ed.  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2018.
Hutadjulu, Ryan Dwitama, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani. “Akibat Hukum Terhadap Bank  Atas  Pembatalan  Hak  Tanggungan  Melalui  Putusan  Pengadilan  Berkekuatan Hukum  Tetap.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (2023):  209–25. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6646.
Irfani,  Nurfaqih.  “Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum.” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2020): 305–25. https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711.
Martha,  Zike,  dan  Rizki  Fadillah.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Dalam Perjanjian  Kredit  Dengan  Jaminan  Hak  Tanggungan  Menurut  Undang-Undang  No  4
Tahun 1996.” Jurnal Legisia 14, no. 2 (2022): 204–13. https://doi.org/https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.200.
Mashdurohatun,  Anis,  Zaenal  Arifin,  dan  Gunarto. Rekonstruksi  Parate  Eksekusi  Hak Tanggungan atas Tanah yang Berkeadilan . 1 ed. Semarang: Unissula Press, 2016. Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
Muslihah,  Khoirul.  “Analisis  Terhadap  Hak  Gugat  Debitur  Pada  Pelaksanaan  Lelang Eksekusi  Dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.” Legal Spirit 3, no. 1 (2020): 23–34.
Nurjannah,  Siti.  “Eksistensi  Hak  Tanggungan  Sebagai  Lembaga  Jaminan  Hak  Atas  Tanah (Tinjauan  Filosofis).” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan Hukum 5, no. 1 (2018): 195–205. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5439. Pangau,  Yolanda  Fransisca  Eunike.  “Tinjauan  Hukum  Penyelesaian  Kredit  Macet  Melalui Penjualan Agunan Oleh Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.” Lex Privatum 7, no. 5 (2019): 93–100.
Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa Fiat Pengadilan Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Vania Nabilah Bani Sonjaya, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Rahmadi,  Muhammad  Teguh,  dan  Wiwiek  Wahyuningsih.  “Analisis  Yuridis  Mengenai Peralihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Jual  Beli Mobil.” Private Law 2, no. 1 (2022): 151–59.
Sajow, Pamela C., Tommy F. Sumakul, dan Friend H. Anis. “Kajian Yuridis Debitur Yang Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Dengan  Pembebanan  Hak Tanggungan.” Lex Privatum 10, no. 1 (2022): 172–82.
Sasea,  Enny  Martha.  “Upaya  Perlawanan  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan:  Perspektif Kreditor.” Amanna Gappa 28,
no. 2 (2020): 87–100. https://doi.org/https://doi.org/10.20956/ag.v28i2.11909.
Satrio,  J. Hukum  Jaminan,  Hak  Jaminan  Kebendaan,  Hak  Tanggungan  Buku  I .  1  ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Sianturi,  Purnama Tioria. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang . 2 ed. Bandung: Mandar Maju, 2013.
Sinaga,  Niru  Anita.  “Implementasi  Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Hukum Perjanjian.” Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara 10,  no.  1  (2020):  1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400.
Sjahdeini,  Sutan  Remy. Hak  Tanggungan  Asas-Asas,  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Dan Masalah  Yang  Dihadapi  Oleh  Perbankan  (Suatu  Kajian  Mengenai  Undang-Undang Hak Tanggungan) . 1 ed. Bandung: Alumni, 1999.
Sugiyono,  Heru.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pihak  Ketiga  Sebagai  Pemilik  Jaminan Ketika  Tidak  Dilaksanakannya  Prinsip  Kehati-Hatian  Oleh  Bank  Dalam  Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan.” Jurnal Yuridis 4, no. 1 (2017): 98–109. Suharto, R. “Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.” Law, Development and Justice Review 2, no. 2 (2019): 183–93. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6315.
Sulistyawan,  Aditya  Y.,  dan  Aldio  F.  P.  Atmaja.  “Arti  Penting  Legal  Reasoning  Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd.” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 482–96. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232.