## URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DALAM MENGHADAPI PILKADA SERENTAK
TAHUN 2024

## Luqman Wahyudi
Jalan raya Situbondonomor 64, Desa Bengkak,Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur 68453 luqmandelpier47@gmail.com

## Sunardi
Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,
kpssunardi@unisma.ac.id
Moh. Muhibbin
Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,
muhibbinsh.mh_d@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  tentang  “Urgensi  Pembentukan  Badan  Peradilan  Khusus Penyelesaian  Perselisihan  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  dalam Menghadapi  PILKADA  serentak  tahun  2024”  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menjelaskan  mengenai  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  Untuk  mengetahui  dan  menjelaskan mengenai urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada.
Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  metode  penelitian  hukum normatif  dan  pelaksanaan  dari  penelitian  ini  mengumpulkan  bahan  hukum  dari berbagai  sumber  guna  mendapatkan  suatu  jawaban  atas  pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  perselisihan  hasil pilkada  di  Indonesia  adalah  berkaitan  dengan  lembaga  yang  berwenang menyelesaikan  perselisihan  hasil  pilkada.  Pembentukan  peradilan  khusus  pilkada merupakan kebutuhan hukum karena lembaga yang berwenang seperti Mahkamah Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung  tercatat  pernah  menolak  menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Sehingga keberadaan Lembaga yang khusus menangani sengketa  hasil  pemilihan  kepada  daerah  menjadi  kebutuhan  hukum  untuk  segera direalisasikan  dalam  menghadapi  pilkada  serentak  tahun  2024.  Urgensi pembentukan  badan  peradilan  khusus  pilkada  dapat  dilihat  dari  dua  aspek. Pertama aspek  faktor  kebutuhan  hukum  ( legal  requirements  factor ), Kedua , faktor  kebutuhan  kelembagaan  ( institutional  needs  factor ),  yakni  urgensi  dalam aspek  kebutuhan  kelembagaan  ini  erat  kaitannya  dengan  efisiensi  dan  efektifitas
penyelesaian perselisihan hasil pilkada saat ini di Mahkamah Konstitusi, sehingga keberadaan  Lembaga  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  sangat  urgen  untuk segara direalisaikan.
Kata Kunci: Peradilan, Perselisihan, Pilkada
The  research  entitled  "The  Urgency  of  Establishing  a  Special  Judicial Board  for  the  Settlement  of  Disputes  in  the  Election  of  Governors,  Regents  and Mayors in Facing the 2024 simultaneous regional elections" sought to clarify and illuminate  the  process  for  resolving  disagreements  regarding  the  outcomes  of regional elections in accordance with the relevant laws and regulations as well as the pressing need to create a special judicial board for dispute resolution.
The research method used in the research was the normative legal research method. This research was implemented by collecting legal materials from various sources in order to obtain answers to the main issues that were formulated.
The results of the research showed that the settlement of disputes over the results of regional elections in Indonesia  was related to the institution authorized to  resolve disputes over the results of regional head elections.  The establishment of  special  courts  for  regional  elections  is  a  legal  necessity  because  competent institutions  such  as  the  Constitutional  Court  and  the  Supreme  Court  had  been recorded  as  having  refused  to  resolve  disputes  over  the  results  of  regional elections  before.  In  that  instance,  the  existence  of  an  institution  that  specifically handles election result disputes  for certain  regions became urgently  needed to  be realized in order to prepare the simultaneous regional elections in 2024. There are two  reasons  why  establishing  a  special  judicial  board  for  regional  elections  is critical.  The  first  is  the  legal  requirements  factor,  and  the  second  is  the institutional  needs  factor,  which  is  closely  related  to  the  efficiency  and effectiveness of resolving disputes over the results of the current regional election at  the  Constitutional  Court  level.  Therefore,  it  is  imperative  that  the  board  to resolve  disagreements  over  the  outcomes  of  regional  elections  be  established instantly.
Keywords: Disputes, Judiciary, Regional Election

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  oleh  rakyat  pertama  kali dilaksanakan pada tahun 2005 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pelaksanaan  pilkada  langsung tersebut  berimplikasi  besar  pada  perkembangan  demokrasi  lokal  atau kedaerahan dan juga berimplikasi pada khasanah baru mengenai hukum pemilu atau pilkada.
Seiring  perkembangannya,  pelaksanaan  pilkada  dibenturkan  dengan perdebatan  teotiritis  dan  konseptual  apakah  pilkada  tersebut  masuk  rezim pemilu  atau  pemerintahan  daerah.  Perbedaan  pandangan  mengenai  pilkada termasuk dari rezim pemilihan umum atau rezim pemerintahan daerah tersebut berimplikasi  yuridis  terhadap  kewenangan  mengadili  dan  menyelesaikan perselisihan  hasil  pilkada  tersebut.  Perbedaan  pandangan  tersebut  tercermin dalam  dua  putusan  yang  pernah  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi (selanjutnya  disingkat  dengan  MK),  dimana  antara  putusan  yang  pertama dengan  putusan  yang  kedua  secara  substansial  tidak  konsisten  mengenai persoalan yang sama.
Dalam  Putusan  MK  No.  072-073/PUU-II/2004, 1 dimana  dalam pertimbangan  putusan  ini  dinyatakan  bahwa  kewenangan  penyelesaian sengketa pilkada harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan yang  kedua,  yakni  putusan  MK  No.  97/PUU-XI/2013, 2 MK  menyatakan norma  yang  memberi  kewenangan  kepada  Mahkamah  untuk  menyelesaikan sengketa  perselisihan  hasil  pilkada  adalah  inkonstitusional,  karena  pilkada tidak  lagi  dikualifikasikan  sebagai  rezim  pemilihan  umum  seperti  yang dimaksud dalam Pasal  22E ayat  (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian MK secara konstitusional menyatakan dirinya tidak berwenang menyelesaikan atau mengadili perselisihan hasil pilkada. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 a quo secara tidak langsung mengkoreksi putusan MK sebelumnya yaitu putusan No.  072-73/PUU-II/2004,  yakni  menyatakan  pilkada  tidak  termasuk  rezim pemilihan  umum  dan  kewenangan  MK  mengadili  sengketa  perselisihan  hasil pilkada ialah inkonstitusional.
Setelah  diundangkannya  Undang-Undang  tentang  Pilkada  sebagaimana perubahan  terakhir  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2020  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Nomor  8  Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan  Perpu  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubenur,  Bupati, dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  (selanjutnya  disebut  dengan  UU Pilkada).  Berdasarkan  Pasal  157  ayat  (1)  UU  Pilkada  No.  8  Tahun  2015,
1 Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 072- 073 /PUU-II/2004 Perihal Pengujian Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XI/2013  perihal  Pengujian  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
dinyatakan  bahwa  kewenangan  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada diberikan kepada “badan peradilan khusus”, meskipun sampai detik ini belum terbentuk badan peradilan khusus sebagai penyelesai perselisihan hasil pilkada seperti dimaksud ayat (1) a quo. Pada dasarnya pembentuk UU Pilkada a quo sudah  dapat  memperkirakan  jika  badan  peradilan  khusus  tersebut  tidak  akan dibentuk dalam waktu dekat, hal tersebut bisa dilihat pada bunyi Pasal 157 ayat (3),  dinyatakan  bahwa  perkara  perselisihan  penetapan  perolehan  suara  hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  sejak  pilkada  diatur dalam UU Pemda No. 32 Tahun 2004 sampai UU Pilkada Nomor 6 Tahun 2020?
2. Bagaimanakah  urgensi  pembentukan  badan  peradilan  khusus  penyelesaian perselisihan hasil pilkada ?
C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Menurut  Soerjono Seokanto  dalam  bukunya  yang  berjudul  Penelitian  Hukum  Normatif, menyatakan  bahwa  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum kepustakaan. 3 Penelitian  hukum  kepustakaan  pada  penelitian  ini  adalah pengumpulan  data  dengan  mempelajari  literatur-literatur  dan  sumber-sumber hukum  yang  berkaitan  dengan  urgensi  pembentukan  badan  peradilan  khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

## PEMBAHASAN
A. Penyelesaian  Perselisihan  Hasil  Pilkada  Sejak  Pemilihan  Kepala  Daerah Diatur  Dalam  UU  Pemda  No.  32  Tahun  2004  sampai  UU  Pilkada  No.  6 Tahun 2020
Sejak  pelaksanaan  pilkada  secara  langsung  sampai  sekarang,  pada perkembangannya  mengalami  dinamika  dalam  penyelesaian  sengketa  Pilkada khususnya mengenai perselisihan hasilnya. Secara garis besar dinamika dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada tersebut dapat dirangkum ke dalam dua poin,  yakni pertama ,  lembaga  yang  berwenang  menyelesaikan  perselisihan hasil  pemilihan. Kedua ,  perluasan  dari    keadilan  prosedural  ke  keadilan substansial dalam peradilan penyelesaian perselisihan hasil pilkada a quo .
a. Penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  menurut  UU  Pilkada  No.  32 Tahun 2004
Dalam  UU  Pemda  No.  32  Tahun  2004,  penyelesaian  perselisihan  hasil pilkada  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  (selanjutnya  disebut  MA)  untuk memutuskan perselisihan tentang hasil penghitungan suara. Pasal  106 ayat (1) sampai (7) UU Pemda No. 32 Tahun 2004. 4
3 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2006, Penelitian  Hukum  Normatif ,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.
4 Lihat Pasal 106 ayat (1)-(7) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437).
Desain  awal  dalam  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  ini  ialah menunjuk  MA  untuk  menyelesaikannya,  mengingat  secara  konstitusional  MK sebagai  lemabaga  yudisial  memiliki  kewenangan  yang  terbatas.  Pembatasan kewenangan yang dimaksud ialah MK hanya berwenang dalam penyelesaikan perselisihan  hasil  pemilihan  umum  (PHPU)  saja,  hal  tersebut  mengacu  pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Pembatasan  kewenangan  MK  tersebut  diawali  dengan  pandangan  hukum bahwa secara konstitusional pilkada yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI  Tahun  1945,  berbeda  dan  tidak  termasuk  bagian  dari  pemilihan  umum (pemilu)  yang  diatur  dalam  Pasal  22E  yang  menjadi  ranah  kewenangan  MK untuk memutus perselisihan hasilnya.
Alasan  konstitusional  lain  lembaga  yang  paling memungkinkan  diberikan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pilkada adalah MA. Mengingat MA dapat  diberikan wewenang tambahan selain yang disebutkan dalam UUD NRI  Tahun  1945  melalui  undang-undang,  hal  tersebut  mengacu  pada  Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang  terhadap  undang,  dan  mempunyai  wewenang  lainnya  yang  diberika oleh undang-undang”. 5
b. Penyelesaian perselisihan hasil pilkada menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  menurut  Undang-Undang  No.  12
Tahun  2008  tidak  lagi  dilaksanakan  oleh  MA  melainkan  dilaksanakan  oleh MK,  hal  tersebut  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  236C  Undang-Undang  No.  12 Tahun 2008, yakni “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  oleh  Mahkamah  Agung  dialihkan kepada  Mahkamah  Konstitusi  paling  lama  18  (delapan  belas)  bulan  sejak Undang-Undang ini diundangkan” 6
Lahirnya Pasal  236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 a quo berawal dari  putusan MK Nomor 072-73/PUU-II/2004, tanggal  22 maret  2005, karena dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan a quo membuka ruang  untuk  mengkualifikasikan  pilkada  langsung  ke  dalam  bagian  pemilu yang  diatur  dalam  Pasal  22E  UUD  NRI  Tahun  1945.  Ruang  tersebut  menjadi wewenang pembentuk undang-undang untuk memasukkan pilkada langsung ke dalam pemilu atau tidak memasukkan ( open legal policy ).
Penanganan  perselisihan  hasil  pilkada  oleh  MK  berdasarkan  Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Pemda No. 32 Tahun 2004, tidak terlepas dari keberlakuannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-Undang
5 Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
6 Lihat Pasal 236 C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Neraga  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

## Jurnal Negara dan Keadilan
No.  22  Tahun  2007 a  quo terdapat  transformasi  seputar  hukum  pilkada  yakni sebagai berikut: 7
1) Pemilihan  kepala  daerah  dimasukkan  dalam  rezim  pemilu,  hal  ini ditandai  dengan  dimasukkannya  pengaturan  mengenai  pilkada  di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, sehingga secara resmi bernama  pemilihan  umum  kepala  daerah  atau  wakil  kepala  daerah dengan disingkat pemilukada. 2) Perubahan  pemaknaan  pilkada  dari  rezim  pemerintahan  daerah  ke rezim  pemilu  di  dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2007 membawa  implikasi  dikemudian  hari  dengan  diserahkannya penanganan  perselisihan  hasil  dari  MA  ke  MK  melaui  Undang- Undang No. 12 Tahun 2008.
c. Penyelesaian  Perselisihan  Hasil  Pilkada  Menurut  UU  Pilkada  No.  1 Tahun 2015
Dalam  ketentuan  di  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Perpu  No.  1  Tahun  2014 Tentang  Pemilihan  Gubenur,  Bupati,  dan Walikota  Menjadi  Undang-Undang  (selanjutnya  disebut  UU  Pilkada  No.  1 Tahun 2015) tersebut, terdapat 3 (tiga) ketentuan  yang menarik untuk dibahas, yakni pertama , pelaksanaan pilkada secara serentak , seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada No. 1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa “pemilihan dilaksanakan  setiap  5  (lima)  tahun  sekali  secara  serentak  di  seluruh  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 8
Penyelenggaraan  pilkada  langsung  serentak  diterapkan  karena  dipandang lebih efisien dari sisi penyelenggaraan serta dimaksudkan agar stabilitas sosial, politik, dan penyelenggaraan pemerintahan tidak terlalu sering  terganggu oleh eskalasi  suhu  politik  dari  pelaksanaan  pilkada  yang  terus-menerus.  Pilkada dilaksanakan  secara  bertahap  untuk  menuju  pilkada  serentak  secara  nasional pada  2027. Pilkada  serentak  2015  ini  merupakan  pilkada  serentak  tahap pertama yang akan dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu 2017, 2018, 2020, 2022, dan 2023. 9
Kedua , perselisihan hasil pilkada kembali diselesaikan oleh MA bukan lagi menjadi kewenangan dari MK, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat  (1)  UU  Pilkada  No.  1  Tahun  2015.  Paradigma  hukum  penyelesaian perselisihan hasil pilkada menurut UU Pilkada No. 1 Tahun 2015 a quo sama dengan  paradigma  hukum  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  yang  diatur dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah,
7 Indra  Hendrawan, penyelesaian  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Kepala  Daerah  Pasca Putusan  MK  No.  97/PPU-XI.2013 ,  Jurnal  Rechts  Vinding,  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional, Volume 4, Nomor 1, April 2015, hlm. 145.
8 Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Perpu  No.  1 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubenur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
9 Janedjri M Gafar, Catatan Pilkada Serentak , http://nasional.sindonews.com/read/1069533/18/catatan-pilkada-serentak-1450160158 , diakses pada hari Sabtu 23 Januari 2016, Pukul 15:09
yakni  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  diselesaikan  oleh  Pengadilan Tinggi yang ditujuk oleh MA.
Ketiga ,  selain  penetapan  perolehan  suara  yang  signifikan  dan mempengaruhi  penetapan  calon  untuk  maju  ke  putaran  berikutnya  atau penetapan  calon  terpilih,  yaitu  adanya  ambang  batas  selisih  suara  hasil pemilihan  dengan  jumlah  tertentu  yang  menjadi  syarat  formil  untuk mengajukan  keberatan  terhadap  penetapan  hasil  yang  ditetapkan  oleh  KPUD, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemda No. 1 Tahun 2015.
Berdasarkan  uraian  diatas  kewenangan  mengadili  perselisihan  hasil pilkada  tidak  lepas  dari  perdebatan  secara  teoritis  bahwa  pilkada  masuk  pada rezim pemilu atau tidak yang berpengaruh terhadap Lembaga yang berwenang untuk  mengadili.  Seiring  dengan  perkembangannya,  kewenangan  dalam mengadili sengketa hasil pilkada memunculkan Lembaga baru, yakni peradilan khusus  untuk  menyelesaikan  perselisihan  hasil  pilkada  berdasarkan  pada ketentuan  dalam  UU  Pilkada  No.  8  Tahun  2015  sebagaimana  diubah  terakhir oleh  UU  No.  6  Tahun  2020.  Akan  tetapi  MK  tetap  masih  dinyatakan berwenang  menyelesaikan  perselisihan  hasil  pilkada  sampai  dibentuknya kelembagaan  badan  peradilan  khusus  tersebut.  Terdapat  perbedaan  mendasar dalam  penanganan  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  oleh  MK  antara sebelum  dan  sesudah  pilkada  serentak, 10 khususnya  mengenai  mekanisme pemeriksaan sengketa pilkada.
Jika  sebelum  dilaksanakannya  pilkada  secara  serentak,  MK  tidak  hanya memeriksa persoalan perselisihan hasil suara yang ditetapkan oleh KPUD akan tetapi juga memeriksa persoalan pelanggaran pada tahap proses pemilihan baik berupa  pelanggaran  administrasi  atau  pelanggaran  pidana  pemilihan (election offences) dengan  dalih  terjadinya  pelanggaran  yang  bersifat  sistematis, terstruktur, dan masif.
Pada  pelaksanaan  pilkada  serentak, 11 pemeriksaan  dalam  penyelesaian perselisihan  hasil  pilkada  oleh  MK  menggunakan  mekanisme  pemeriksaan yang sama dengan mekanisme pemeriksaan yang digunakan oleh MK sebelum putusan  perselisihan  hasil  pilkada  gubenur  Jawa  Timur,  yakni  hanya memeriksa persoalan perselisihan hasil suara atau kalkulatif an sich , sehingga MK dikenal dengan mahkamah kalkulator. Secara normatif rezim UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020, penanganan perselisihan hasil pemilihan pilkada  sangat  menekankan  pada  pemeriksaan  perselisihan  hasil  suara  yang ditetapkan oleh KPUD. Hal tersebut  sesuai  dengan bunyi  ketentuan Pasal  157 ayat  (3)  dan  (4)  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2015  sebagaimana  diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020: 12
10 Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Unddang No. 8 Tahun 2015
11 Pemilihan kepla daerah serentak secara nasional dilaksanakan dengan beberapa tahap, tahap  pertama  dilaksan  pada  tanggal  09  Desember  2015 yang  dilaksanakan  di  269  daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang serentak memilih kepala daerah
12 Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  No.  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Perpu  No.  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
Penulis  berpendapat,  pada  dasarnya  jika  pendekatan  paradigma  hukum progresif  yang  digunakan  pada  pilkada  serentak,  MK  dapat  saja  memeriksa pelanggaran  pada  tahap  proses  pemilihan  yang  bersifat  sistematis,  terstruktur, dan massif,  hanya saja dalam pilkada serentak tersebut  MK dihadapkan pada pilihan  kuantitas  daerah  peserta  pilkada  serentak  baik  level  provinsi, kabupaten/kota,  dan  semuanya  berpotensi  bersengketa  di  MK.  Ketika  semua peserta  pilkada  serentak  bersengketa  di  MK,  makan  akan  dipandang  cukup berat  bagi  MK,  karena  pilkada  serentak  pada  tanggal  09  desember  2015  lalu diikuti  264  daerah, 13 sehingga  cukup  beralasan  pembentuk  undang-undang menggunakan  ambang  batas  selisih  hasil  sebagai  syarat  formil  untuk bersengketa di MK sebagaimana diatur dlm Pasal 158 UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020.
B. Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada
Mengenai  urgensi  pembentukan  badan  peradilan  khusus  penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang diatur dalam Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020, badan peradilan  khusus a  quo pembentukannya  masih  berupa  kerangka  dasar kelembagaan  dan  belum  dibentuk  kelembagaannya  secara  konkrit.  Pada prinsipnya  pembentukan  badan  peradilan  khusus  penyelesaian  perselisihan hasil  pilkada  ialah  sama  dengan  pembentukan  komisi  negara  independen (independent agencies) , yakni sama-sama diawali dengan faktor kebutuhan/kemendesakan  ( the  urgency  factor )  atau  sesuatu  hal  yang  sifatnya urgen. Hanya saja secara karakteristik kelembagaan komisi negara independen berada di luar ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 14 sedangkan kedudukan  kelembagaan  badan  peradilan  khusus  pilkada  dapat  saja  berada pada  ranah  cabang  kekuasaan  yudikatif  atau  didesain  seperti  komisi  negara independen tergantung kebijakan dan desain pembentuk undang-undang.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  secara  garis  besar pembentukan  badan  peradilan  khusus  pilkada  memiliki  kesamaan  dengan  apa yang  menjadi  latar  belakang  pembentukan  komisi  negara  independen (independent  agencies). Kesamaan  yang  dimaksud  ialah  karena  sama-sama berawal  dari  kebutuhan  berkaitan  dengan  persoalan-persoalan  tertentu, khususnya  bagi  badan  peradilan  khusus  pilkada  ialah  mengenai  persoalan sengketaka  pilkada  yang  harus  diselesaikan  oleh  lembaga  atau  badan  yang diberikan kewenangan yudisial tertentu, baik karena kebutuhan hukum maupun kebutuhan kelembagaan.
Untuk  mengetahui  apakah  pembentukan  badan  peradilan  khusus penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  memiliki  faktor  kemendesakan  ( the urgency  factor )  yang  menjadi  latar  belakang  dibentuknya,  setidaknya  dapat dilihat  dari  dua  hal,  yakni pertama, faktor  kebutuhan  hukum  ( legal requirements  factor ),  yakni  urgensi  pembentukan  peradilan  khusus penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  dalam  aspek  yuridis  dan kedua ,  faktor kebutuhan kelembagaan ( institutional needs factor ), yakni urgensi
13 lihat  di  situs  resmi  KPU, Keberhasilan  Pilkada  2015  Keberhasilan  Rakyat  Indonesia , http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2016/4736/Keberhasilan-Pilkada-2015-Keberhasilan- Rakyat-Indonesia/berita-terkinidiakses pada hari senin, 08 Pebruari 2016, pukul 12:23.
14 Gunawan A. Tauda, 2012, .... Op. Cit ., hlm. 93
pembentukan  peradilan  khusus  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  dalam aspek kebutuhan kelembagaan.
a. Urgensi  Pembentukan  Badan  Peradilan  Khusus  Penyelesaian Perselisihan  Hasil  Pilkada Dalam  Perspektif  Kebutuhan  Hukum (Legal Requirements)
Munculnya  istilah  badan  peradilan  khusus  penyelesaian  perselisihan  hasil pilkada  bermula  dari  ketentuan  dalam  Pasal  157  ayat  (1)  UU  Pilkada  No.  8 Tahun  2015  sebagaimana  diubah  terakhir  oleh  UU  No.  6  Tahun  2020, dinyatakan  bahwa  “perkara  perselisihan  hasil  Pemilihan  diperiksa  dan  diadili oleh  badan  peradilan  khusus”. 15 Badan  peradilan  khusus a  quo masih  berupa kerangka  kelembagaannya  saja,  belum  mencerminkan  kelembagaannya  secara utuh  dan  konkrit,  sehingga  belum  dapat  difungsikan  selayaknya  badan peradilan karena tidak dilanjutkan dengan pengaturan secara konkrit.
Untuk  mengetahui  apakah  pembentukan  badan  peradilan  khusus a  quo memiliki  urgensi  dalam  aspek  kebutuhan  hukum  ( legal  requirements ),  maka perlu  diketahui  bahwa  pembentukan  badan  peradilan  khusus a  quo tidak  bisa dipisahkan  dari  peristiwa  hukum  sebelumnya,  yakni  dikeluarkannya  putusan MK  No.  97/PUU-XI/2013.  Dalam  amar  putusan a  quo, MK  mengamputasi kewenangannya sendiri dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada dengan menyatakan  Pasal  236C  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2008  bertentangan dengan  UUD  NRI  Tahun  1945,  meskipun  dalam poin  berikutnya  dalam  amar putusan  tersebut  MK  menyatakan  masih  berwenang  mengadili  perselisihan hasil  pilkada  selama  belum  ada  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  hal tersebut. 16
Sesuai  ketentuan    Pasal  157  ayat  (1)  UU  Pilkada  di  atas  maupun  secara konstitusional,  MA  merupakan  lembaga  yang  dianggap  paling  tepat  untuk menangani  dan  menyelesaikan  perselisihan  hasil  pilkada. 17 berkaitan  dengan peralihan  kewenangan  menyelesaikan  perselisihan  hasil  pilkada  dari  MK kepada  MA,  Jimly  Asshiddiqie  berpendapat,  bahwa  MA  merupakan  puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakikat fungsinya berbeda dari MK  yang  tidak  berhubungan  tuntutan  keadilan  bagi  warga  Negara  melainkan dengan  sistem  hukum  yang  berdasarkan  konstitusi. 18 Meskipun  dalam  hal  ini sulit  memisahkan  persoalan  keadilan  dan  persoalan  hukum  yang  berdasarkan konstitusi.
Meskipun  MA  dianggap  lembaga  yang  paling  tepat  untuk  menyelesaikan perselisihan  hasil  pilkada,  hanya  saja  MA  menolak  kewenangan  tersebut.  Hal tersebut seperti yang pernah diungkapkan oleh hakim agung Suhadi, pada saat
15 Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).
16 lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013..... Op., Cit ., hlm. 63
17 Secara  konstitusional  MA  dianggap  lembaga  yang  paling  tepat  menangani  dan menyelesaikan  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  daerah  waktu  itu,  karena  berdasarkan  Pasal 24A  UUD  NRI  Tahun  1945  dinyatakan,  Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili  pada  tingkat kasasi,  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
18 Jimly  Asshiddiqie,  2004,  Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Perss, Yogyakarta, hlm. 85.
rapat  membahas  pemilihan  kepala  daerah  bersama  komisi  II  DPR  pada  12 Februari 2015, Suhadi menyatakan sebagai berikut: 19
“Kami  menyarankan  agar  pilkada  dikembalikan  lagi  ke  MK  dan  Komisi  II menampung  saran  dari  kita,  alasan  MA  tidak  mau  mengadili  pilkada  karena pihaknya  sudah  memegang  banyak  perkara.  Dalam  setahun  MA  bisa menyidang  13  sampai  14  ribu  perkara.  Kita  setahun  ada  14  ribu  perkara reguler.  Belum  lagi  kita  sidang  pidana  pemilu  tambah  sidang  TUN  pemilu. Apalagi  kalau  ditambah  sengketa  pemilukada”. MA  beralasan  belum  siap untuk  menyidang  perkara  sengketa  pemilukada  karena  SDM-nya  belum  ada. Hakim untuk sidang pilkada kan ad hoc , tapi sampai sekarang kita belum tahu syarat jadi hakim ad hoc sengketa pilkada seperti apa.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penolakan  MA  untuk  mengadili  perselisihan hasil  pilkada  setidaknya  dikarenakan  dua  alasan, pertama, perkara  yang ditangani  oleh  MA  sudah  terlalu  banyak  dalam  setiap  tahunnya, kedua ,  MA secara  SDM  belum  siap  mengadili  perselisihan  hasil  pilkada.  Berawal  dari saling  lempar  bola  kewenangan  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  antara MK  dan  MA,  yakni  MK  menyatakan  dirinya  tidak  berwenang  mengadili perselisihan hasil pilkada, sedangkan MA menolak pengembalian kewenangan tersebut.  Kondisi  tersebut  mencerminkan  terjadinya  ketidakpastian  hukum ( legal  uncertainty ) 20 dalam  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada,  sehingga pembentuk  undang-undang  secara  yuridis  memandang  urgen  melakukan kebijakan legislasi  untuk menjawab ketidakpastian hukum tersebut. Kebijakan legislasi  tersebut  dengan  membentuk  badan  peradilan  khusus  penyelesaian perselisihan  hasil  pilkada  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  157  ayat  (1)  UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020.
Jadi, pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada  dapat  dikatan  urgen  dipandang  dari  aspek  kebutuhan  hukum  ( legal requirements ), karena jika badan peradilan khusus a quo tidak segera dibentuk maka  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  tidak  memiliki  saluran  yuridis atau tidak memiliki kepastian hukum ( legal uncertainty ).
b. Urgensi  pembentukan  badan  peradilan  khusus penyelesaian perselisihan  hasil  pilkada dalam  perspektif  kebutuhan  kelembagaan (institutional needs factor)
Urgensi  pembentukan  badan  peradilan  khusus  pilkada  dalam  aspek kebutuhan  kelembagaan( institutional  needs  factor ),  memiliki  pengertian  yang berbeda  dengan  urgensi  pembentukan  peradilan  khusus  pilkada  dalam  aspek
19 Lihat situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MA Tendang Bola Panas Sengketa Pilkada ke DPR,
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10606#.VsWXajG- TDc diakses pada hari kamis 18 Februari 2016,  pukul 17:09 WIB.
20 Ketidakpastian  hukum  ( legal  uncertainty )  meunjukkan  kenafian  kepastian  hukum ( legal certainty) , H.L.A. Hart berpendapat dan  memberi contoh mengenai kepatian hukum ( legal certainty ),  bahwa  kata-kata  dalam  undang-undang    dan  apa  yang  diperintahkan  undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya.  Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan  hukm  lainnya.  Dalam  buku  H.L.A.  Hart, The  Concept  of  Law,  (Clarendon  Press- Oxford,  1997) dan  (diteremahkan  oleh  M.  Khozim)  -  H.L.A.  Hart,  2010, Konsep  Hukum , Nusamedia, Bandung, hlm. 230.
kebutuhan hukum ( legal requirements ). Urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada dalam aspek kebutuhan kelembagaan ini erat kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perselisihan hasil pilkada, oleh karena itu penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  sekarang  akan  menjadi  parameter apakah  pembentukan  badan  peradilan  khusus  pilkada  memiliki  aspek kemendesakan kebutuhan kelembagaan atau tidak .
Jika  efisiensi  dan  efektifitas  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada menjadi parameter urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada, maka menarik  untuk  dianalisa  bagaimana  efektifitas  dan  efisiensi  penyelesaian perselisihan  hasil  pilkada  saat  ini.  Penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilihan maupun  pelanggaran  pilkada  saat  ini  diselesaikan  dibeberapa  lingkungan peradilan  yakni  perselisihan  hasil  di  MK,  pidana  pemilihan  di  Pengadilan Umum,  serta  sengketa  administrasi  di  PTUN. Penyelesaian  perselisihan  hasil pilkada  oleh  MK  saat  ini  terdapat    kendala,  yakni  sifat  MK  yang  sentralistik. Sifat  sentralistik  MK  tersebut  setidaknya  menyebabkan  ketidak  efektifan  dan persoalan  lain  muncul  dalam  penyelesaian  sengketa  pilkada,  semisal  ketika pilkada  belum  dilaksanakan  secara  serentak  saja,  telah  terjadi  penumpukkan perkara perselisihan  hasil pilkada pada waktu tertentu.
Terdapat  persoalan  yang  akan  muncul  ketika  penyelesaian  perselisihan hasil  pilkada  dan  pelanggaran  pidana  maupun  sengketa  administrasi  tidak diselesaikan dalam satu peradilan, hal tersebut dapat dilihat pada kasus gugatan PTUN  yang  diajukan  oleh  Rudolf  Pardede  dan  Affifudin  Lubis  tentang  hak mereka  untuk  ditetapkan  sebagai  pasangan  calon, 21 pangkal  persoalan  dalan kasus  ini  ialah  putusan  PTUN  tersebut  tidak  dieksekusi  oleh  KPUD  Kota Medan  dengan  alasan  tahapan  penetapan  calon  sudah  lewat.  Putusan  PTUN yang  demikian  tersebut  oleh  pemohon  sebagai  calon  kepala  daerah  telah beberapa kali dijadikan dasar untuk memiliki legal standing berperkara di MK. Kasus Rudolf Pardede dan Affifudin Lubis ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak kasus serupa dalam pelaksaan pilkada saat ini.
Persoalan  medasarnya  yang  timbul  akibat  terpisah-pisahnya  penyelesaian hasil  pilkada,  pidana  pemilihan,  dan  sengketa  administrasi  dalam  beberapa lingkungan  peradilan ialah  adanya  potensi  ketidaksingkronan  antara  putusan peradilan  yang  satu  dengan  yang  lainnya  baik  dari  segi  substansi  dan timing nya.  Akibatnya  putusan  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  atau  bahkan diabaikan  oleh  penyelenggara  pilkada,  dengan  demikian  keadilan  yang diharapkan  dari  proses  peradilan  tidak  dapat  dicapai,  padahal  keadilan  itulah yang  menjadi  tujuan  utama  yang  hendak  dicapai  dari  proses  penyelesaian sengketa  di  pengadilan. 22 Terlebih  dalam  gagasan  demokrasi  modern,  hukum menempati  posisi  sentral.  Demokrasi  yang  diidealkan  harus  diletakkan  dalam koridor hukum. Tanpa hukum demokrasi justru bisa berkembang ke arah yang
21 Mahkamah  Konstitusi,  2012, Prosiding  Seminar  Nasional  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah, Kepanitraan  dan  Sekretariat  Jendral  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Jakarta, hlm. 31.
22 Bambang Sutyoso, 2009, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan, UII Perss , Yogyakarta, hlm. 2.
keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi. 23
Dalam kasus  Rudolf Pardede dan Affifudin  Lubis di  atas, terdapat2 (dua) persoalan  lain  terkait  keterlibatan  pengadilan  biasa  dalam  penyelesaian masalah hukum pilkada. Pertama , pengadilan konvensional sering bermasalah dari segi kapasitas (terhadap kasus-kasus spesifik) dan integritas (karena wabah judicial  corruption ). Kedua ,  dalam  konteks  pemilu/pilkada  Indonesia  yang banjir  perkara  pemilu  di  mana-mana,  ada  kebutuhan  untuk  menyatu-atapkan penyelesaian  perselisihan  hasil,  sengketa  administrasi,  dan  pidana  pemilihan tersebut  ke  dalam  sebuah  peradilan  khusus  agar  satu  sama  lain  tidak  saling bertabrakan  atau  malah  saling  tidak  berkaitan  dalam  satu  kasus  yang  sama terlebih dalam menghadapi keserentakan pilkada.
Pola  penyelesaian  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada,  sengketa administrasi,  dan  pidana  pemilihan  yang  terpisah-pisah  tersebut,  juga dihadapkan  pada  persoalan  kesulitan  memenuhi  ketepatan  waktu  dalam penyelesaiannya. Sebelum  pilkada  dilaksanakan  secara  serentak  saja, permasalahan ketepatan waktu putusan lembaga peradilan menjadikan hal yang menyebabkan gagalnya negara memenuhi hak konstitusional warga negaranya, seperti  pada  kasusnya  calon  kepala  daerah  Rudolf  Pardede  dan  Affifudin Lubis.  Uraian  persoalan  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  di  atas mencerminkan  adanya  kebutuhan  dan  pembentukan  kelembagaan  badan peradilan  khusus  pilkada,  guna  mewujudkan  penyelesaian  sengketa  pilkada yang efektif, efisien, dan berkeadilan.
Dalam  mewujudkan  penyelesian  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada yang  efektif  ialah  dengan  membentuk  badan  peradilan  khusus,  hanya  saja dimungkinkan  ada  opsi  lain  selain  badan  peradilan  khusus,  semisal penyelesaian penyelesaian perselisihan hasil, sengketa administrasi, dan pidana pemilihan  denganmodel  desentralisasi.  Model  desentralisasi  merupakan  anti tesa  dari  model  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  di  MK  yang  bersifat sentralistik.  Penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  model  desentralisasi  ini dapat dibagi ke dalam beberapa varian model, yaitu: 24
a. Model penyelesaian oleh MA melalui Pengadilan Tinggi
b. Model  penyelesaian  melalui  MK,  tapi  ditambah  dengan  adanya  hakim ad hoc pilkada
c. Model pengadilan ad hoc pilkada
d. Model penyelesaian melalui tribunal pemilu
Jika  sentralisasi  dianggap  tidak  menjadi  masalah  determinan,  maka  ada beberapa  model  alternatif  model  penyelesaian  perselisihanhasil  pilkada  yang dapat dirumuskan sebagai jalan keluar bagi Indonesia, yaitu: 25
23 Jimly  Asshiddiqie,  2005, Hukum  Tata Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi ,  Konstitusi Perss, Jakarta, hlm. 244.
24 Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, Alia Harumdani Widjaja, 2012, Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi , Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 21-22.
25 Ibid.
a. Model penyelesaian melalui MK sekarang, tapi dengan memperpanjang waktu  penyelesaian  sengketa  pilkada  dan  penambahan  jumlah  panitera pengganti
b. Model MK dengan dua kamar ( two chambers ). Model ini dipraktekkan di Jerman
c. Model Penyelesaian Melalui MK, tapi dengan kewenangan terbatas. Dari  persoalan  kendala  dan  ketidakefektifan  penyelesaian  perselisihan  hasil pilkada  oleh  MK  di  atas,  maka  ke  depannya  solusi  yang  diambil  dalam penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  adalah  dengan  membentuk  badan peradilan  khusus  pilkada  yang  bersifat ad  hoc .  Desain  pengadilan ad  hoc pilkada  dipilih  mengingat  pelaksanaan  pilkada  kedepannya  dilaksanakan serentak secara nasional dan sekali dalam lima tahun.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  secara  secara  garis  besar  dapat dikualifikasikan ke dalam dua hal, yakni pertama , lembaga yang berwenang menyelesaikan  seperti  yang  diatur  dalam  UU  Pemda  No.  32  Tahun  2004 sampai  UU  Pilkada  No.  8  Tahun  2015  sebagaimana  diubah  terakhir  oleh UU  No.  6 Tahun  2020. Kedua ,   dinamika  dalam penanganan  penyelesaian perselisihan hasil pilkada dengan memperluas kewenangannya tersebut dari semula  yang  hanya  berwenang  menyelesaikan  perselisihan  hasil  juga memeriksa  persolan  pelanggaran  pada  tahap  pemilihan  berupa  pelanggaran administrasi maupun pidana pemilihan.
2. Urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada dapat dilihat dari dua aspek. Pertama aspek faktor kebutuhan hukum ( legal requirements factor ), yakni aspek kebutuhan hukum dalam urgensi pembentukan badan peradilan khusus  pilkada  ini  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  peristiwa  hukum sebelumnya,  yakni  dikeluarkannya  putusan  MK  No.  97/PUU-XI/2013. Dalam  putusan a  quo MK  menganulir  kewenangannya  sendiri  dalam menyelesaikan  perselisihan  hasil  pilkada,  sedangkan  MA  menolak kewenangan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  hasil  pilkada,  dengan demikian secara yuridis dipandang urgen untuk membentuk badan peradilan khusus  pilkada. Kedua ,  faktor  kebutuhan  kelembagaan  ( institutional  needs factor ),  yakni  urgensi  dalam  aspek  kebutuhan  kelembagaan  ini  erat kaitannya  dengan  efisiensi  dan  efektifitas  penyelesaian  perselisihan  hasil pilkada  saat  ini  di  MK,  sehingga  hal  tersebut  dapat  dijadikan  parameter kebutuhan  kelembagaan  dalam  pembentukan  badan  peradilan  khusus pilkada.

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas,  saran  yang  dapat dikemukakan dalam penulisan ini sebagai berikut
1. Berdasarkan  proses  penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  yang  diatur dalam UU Pemda No. 32 Tahun 2004 sampai UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana  diubah  terakhir  oleh  UU  No.  6  Tahun  2020,  baik  dalam  hal lembaga  yang  berwenang  menyelesaikan  maupun  dalam  penanganan penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada,  kedepannya  pembentuk  undang- undang  seharusnya  dapat  lebih  konsisten  dalam  melakukan  pengaturan melalui  kebijakan  legislasi  mengenai  penyelesaian  perselisihan  hasil, sengketa  administrasi,  dan  pidana  pemilihan,  dengan  memperkuat kedudukan dan kewenangan badan peradilan khusus pilkada a quo sehingga terwujud format penyelesaian perselisihan hasil, sengketa administrasi, dan pidana pemilihan yang lebih permanen yakni oleh satu wadah peradilan.
2. Faktor  kebutuhan  hukum  ( legal  requirements  factor )  dan  faktor  kebutuhan kelembagaan  ( institutional  needs  factor )  harus  benar-benar  dikaji  dan dijadikan  dasar  dalam  pembentukan  kelembagaan  badan  peradilan  khusus secara  konkrit  nantinya.  Hal  tersebut  untuk  memperkuat  kedudukan  dan kewenangan  badan  peradilan  khusus  pilkada  sehingga  terwujud penyelesaian perselisihan hasil, sengketa administrasi, dan pidana pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, efektif, dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aminah,  Siti,  2014, Kuasa  Negara  Pada  Ranah  Politik  Lokal ,  Jakarta,  Kencana Prenadamedia Group.
Bambang Sutyoso, 2009, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan, Yogyakarta, UII Perss.
Gunawan A., 2012, Komisi Negara Independen , Yogyakarta, Genta Pers.
H.L.A.  Hart  (diteremahkan  oleh  M.  Khozim),  2010,  Konsep  Hukum,  Bandung, Nusamedia.
Indra  Hendrawan,  2015, penyelesaian  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Kepala Daerah  Pasca  Putusan  MK  No.  97/PPU-XI.2013 ,  Jurnal  Rechts  Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional.
Iwan  Satriawan,  Helmi  Kasim,  Siswantana  Putri  Rachmatika,  Alia  Harumdani Widjaja,  2012, Studi Efektifitas  Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilukada oleh  Mahkamah  Konstitusi ,  Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara, Pengelolaan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia.
Jimly  Asshiddiqie,  2004, Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945 , Yogyakarta, FH UII Perss.
Jimly  Asshiddiqie,  2005, Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi , Jakarta, Konstitusi Perss.
Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Jakarta, Sinar Grafika.
Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum , Jakkarta, Prenada Media.
Soerjono  Soekanto  dan Sri  Mamudji, 2006, Penelitian  Hukum Normatif , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Kepanitraan  dan  Sekretariat  Jendral  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Jakarta, hlm.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang- Undang menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang  No.  10  Tahun  2016    tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Perpu  No.  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan  Gubenur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Gubenur,  Bupati,  dan  Wali  Kota  menjadi Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5588).
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  No.  82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-Undang    Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 ).
Undang-Undang  Nomor    22  Tahun  2007  Tentang  Penyelenggara  Pemilihan Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2005  tentang  Pemilihan,  Pengesahan, Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah.Peraturan Mahkamah