The Educational Research of TEKIBA (2023): Volume (3), Issue (1), PP. 29-34 E-ISSN: 2776-947X DOI: http://dx.doi.org/10.36526/tekiba.v3i1.2803/

## Tindakan Preventif Dampak Pinjaman Online Sebagai Potensi Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Alfiana 1 , Dharmayanti Pri Handini 2
1 alfi1503@widyagama.ac.id , 2 yanti@widyagama.ac.id ** alfi1503@widyagama.ac.id
1,2 Program Studi Manajemen, Universitas Widyagama Malang, Indonesia
ARTICLE INFO ABSTRACT Article History: Revisied Date: 31 May 2023 Published Date: 04 June 2023
Online  loans  (pinjol)  are  a  growing  money  lending  service.  This application  has  a  negative  impact  on  the  user  community.  Various research and community service activities have been carried out. This article aims to describe preventive treatments for the impact of online loans  as  potential  community  service  activities.  The  description  is carried out with a brief review based on the publication of community service activities that have been carried out. The results of the review show  that  legal  and  economic  aspects  are  the  main  topics  of  activity. Activities are carried out using the socialization method with the target group of the public  community and among housewives. The potential targets for the next community service activities in this area are teachers and layoff victims as the two top list of loan victims. The scope of new activities can be directed at the security of digital transactions and the impact of knowledge in minimizing negative effects.
Keywords: Prevention,  Public  Service, Online Loan, Negative Impacts

## 1. PENDAHULUAN
Pinjaman online (pinjol)  adalah  jenis peer  to peer lending sebagai salah satu tipe layanan dalam bisnis fintech  (financial  technology). Pinjaman dilakukan melalui metode baru dalam pembiayaan hutang dengan cara mempertemukan kepentingan antara  pemilik  dengan  peminjam  dana [1] . Pinjaman online merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan atau institusi tertentu secara online. Jenis  pinjaman  ini  cukup  diajukan secara online melalui  aplikasi handphone ,  tanpa perlu  tatap  muka  [2].  Praktik  pinjaman online dalam  perspektif  perbankan,  dapat  dikatakan telah sesuai [3]. Tetapi, pinjaman online memiliki dua sisi dampak bagi masyarakat yang terlibat di
dalamnya.  Selain  dapat  membantu  masyarakat untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  secara cepat  dan  mudah,  pinjaman  ini  bisa  menjadi masalah besar bagi pengguna layanannya [4]. Dari perspektif  komunitas  dan  konsumen,  bentuk pinjaman online, khususnya yang  ilegal,  ini  juga sangat  berbahaya.  Jumlah  dana  yang  kemudian harus dibayarkan menjadi lebih besar dari jumlah pada  umumnya  [5].  Pinjaman online dapat menambah  masalah  bagi  pengguna  layanannya, jika ditinjau dari maraknya pinjaman online ilegal, suku  bunga  yang  tinggi,  teror  singkat,  hingga pencemaran  nama  baik  pengguna  layanan  [6]. Praktik  pinjaman online yang  membebankan bunga  yang  tinggi  tidaklah  jauh  berbeda  dengan rentenir (lintah darat) yang menjerat masyarakat
miskin [3]. Maraknya pinjaman online dipengaruhi oleh kebutuhan dan gaya hidup konsumtif [7] . Pinjaman online ini sedang banyak diperbincangkan  terutama  mengenai  payung hukum yang mendasarinya. Belum ada kejelasan terkait  mekanisme  transaksinya,  akibat  hukum dari  prestasi  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah pihak, dan pula tidak sedikit yang mengakhirinya melalui  jalur  hukum  pidana  [8].  Adanya  kasus keterjeratan  masyarakat  dalam  pinjaman online memerlukan  model  kesiapsiagaan  penanganan sebelum menjadi bencana sosial [9]. Permasalahan  akan  timbul  pada  saat  terjadi keterlambatan  pembayaran.  Apabila  masyarakat menggunakan fintech ilegal atau fintech yang tidak terdaftar  maupun  terizin  di  OJK  (Otoritas  Jasa Keuangan), maka konsekuensi yang diterima oleh peminjam  dapat  sangat  mengerikan  [10]. Kesulitan dalam melakukan penindakan terhadap usaha pinjaman online illegal dikarenakan belum terdapat  regulasi  yang  memberikan  sanksi  tegas terhadap  beroperasinya  pinjaman online ilegal [11].  Pemerintah  perlu  melakukan  langkah- langkah preventif seperti  edukasi  dan  sosialisasi kepada  masyarakat.  Tujuan  prevensi  tersebut agar  semakin  banyak masyarakat  yang  mengerti cara  memilih  layanan  pinjaman online yang kompeten  serta  memahami  risiko-risiko  yang mungkin  terjadi  saat  menggunakan  layanan pinjaman online [12].  Perlu  adanya  penanaman nilai literasi keuangan sejak dini agar tidak terjadi permasalahan  [13].  Di  sisi  lain,  OJK  layaknya diberikan  dukungan  dari  segi  regulasi  untuk menindak  secara  tegas  keberadaan  pinjaman online ilegal  dan  tidak  hanya  menyerahkan laporan sepenuhnya kepada kepolisian [14].
Banyaknya  pihak  yang  tidak  memahami aturan  beserta  risiko  dalam  pelaksanaan pinjaman online menyebabkan  banyaknya  kasus yang  tidak  terselesaikan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  hanya  59%  ketercapaian perusahaan  pinjaman online dalam  memenuhi peraturan  yang  berlaku  [15].  Kredit  bermasalah pada  perusahaan – perusahaan fintech memiliki nilai Non  Perfoming  Loan  (NPL) secara  rata-rata sebesar  6,08%  lebih  besar  dari  5%  batas maksimum  yang  ditetapkan.  Kondisi  tersebut menunjukkan  bahwa  kredit  pada  perusahaan – perusahaan fintech masuk  dalam  kategori bermasalah  atau  tidak  sehat  [16].  Ditinjau  dari perspektif  etika  bisnis,  kegiatan  pinjaman online
bisa dilakukan dengan saling menjaga kepercayaan  yang  memiliki  pengaruh  besar terhadap  reputasi  perusahaan.  Namun  apabila perusahaan  tersebut  ilegal  dapat  memicu terjadinya  tindak  pidana  seperti  penipuan, pencucian  uang  atau  penyalahgunaan  data  milik konsumen [17] .
Banyaknya  permasalahan  pinjaman online di kalangan masyarakat pengguna banyak dikaji dari aspek  perlindungan  hukum  terhadap  pengguna jasa  [12][18] [19][20][21] ,  penyalahgunaan  data pribadi  [22][23]  dan  aspek  hak  asasi  manusia [11].  Di  sisi  lain,  sebuah  temuan  penelitian menunjukkan tentang  pentingnya  memahami persepsi  risiko  pinjaman online [24] .  Selain  itu, perlu  adanya  penjelasan  mengenai  pentingnya pengetahuan  masyarakat  terhadap  dampak  dari pinjaman online [10].
Langkah preventif untuk mengurangi permasalahan dampak perlu dilakukan. Upaya ini dapat  dilakukan  dalam  bentuk  kegiatan pengabdian  masyarakat.  Berbagai  kegiatan  yang telah  dilakukan  dapat  menjadi  acuan  bagi kegiatan sejenis. Penyusunan artikel ini bertujuan untuk  mendeskripsikan  tindakan  preventif dampak pinjaman online sebagai potensi kegiatan pengabdian masyarakat.

## 2. METODE
Deskripsi tindakan preventif dampak pinjaman online dilakukan  dengan  melakukan ulasan  ringkas  kegiatan-kegiatan  pengabdian masyarakat  yang  telah  dilakukan.  Ulasan dilakukan  terhadap  referensi-referensi  yang diperoleh  dengan  penelusuran  publikasi  terkait secara online .  Penelusuran  pustaka  dilakukan dengan kata kunci yaitu pengabdian masyarakat, dampak,  pinjaman,  dan online .  Tidak  dilakukan pembatasan  terhadap  tahun  publikasi  karena topik pinjaman online masih relatif baru.
Ulasan  ditampilkan  dalam  bentuk  tabel dengan pengelompokan berdasarkan aspek topik pengabdian, kelompok sasaran, metode kegiatan dan  hasil  kegiatan.  Penyusunan  ini  dilakukan dengan  mengurutkan  tahun  publikasi  referensi- referensi  yang  didapat.  Hasil  ringkasan selanjutnya  menjadi  bahan  analisis  kegiatan- kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  telah dilakukan  dan  menjadi  acuan  pembahasan kegiatan-kegiatan sejenis yang dapat dilakukan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelusuran  pustaka  skala  nasional mendapatkan 15
kegiatan pengabdian
masyarakat yang telah dilakukan (Tabel 1). Topik pengabdian  masyarakat  dapat  dikelompokkan menjadi aspek hukum (dampak), edukasi literasi
keuangan,  dan  informasi  umum.  Kelompok sasaran  meliputi  masyarakat  umum,  ibu-ibu, pelaku  UMKM  dan  guru.  Metode  pelaksanaan kegiatan  yang  digunakan  adalah  sosialisasi  atau penyuluhan.  Hasil  kegiatan  secara  umum menunjukkan peningkatan
pengetahuan kelompok sasaran. Tabel 1. Ringkasan Pengabdian Masayarakat Dampak Pinjaman Online Referensi Topik Kelompok Sasaran Metode Hasil Kegiatan [25] Edukasi legalitas pinjol Kelompok Dasa Wisma (ibu-ibu) Sosialisasi Manfaat informasi [26] Bahaya produk pinjaman online (aspek hukum) Masyarakat umum Sosialisasi Kesadaran hukum masyarakat  yang  lebih baik [27] Edukasi literasi keuangan Kelompok ibu-ibu dan remaja Sosialisasi Materi  literasi  sangat bermanfaat [28] Literasi perlindungan data pribadi Masyarakat pesisir Sosialiasi Peningkatan pemahaman hukum [29] Edukasi bahaya Masyarakat umum Sosialisasi Peningkatan pengetahuan [30] Dampak dan aspek hukum Masyarakat umum Sosialisasi Pengetahuan masyarakat [31] Edukasi dan transaksi digital Pelaku UMKM Sosialisasi Peningkatan pengetahuan [32] Perlindungan hukum Masyarakat umum Sosialisasi Peningkatan pengetahuan [33] Informasi umum Masyarakat umum, khususnya ibu-ibu Sosialisasi Peningkatan pengetahuan [34] Informasi umum Masyarakat umum, khususnya ibu-ibu Sosialisasi Peningkatan pengetahuan [35] Literasi keuangan digital Masyarakat umum, khususnya ibu-ibu Sosialisasi Peningkatan pengetahuan [36] Aspek legal Masyarakat umum Sosialisasi Peningkatan pengetahuan [37] Keuangan digital Ibu-ibu Sosialisasi Peningkatan pengetahuan [38] Legalitas dan bahaya Guru Sosialisasi Peningkatan pengetahuan [39] Strategi hutang Masyarakat umum Sosialisasi Peningkatan pengetahuan
Data-data pada Tabel 1 dapat dianalisis secara mudah dalam bentuk gambar. Grafik di Gambar 1 menunjukkan  bahwa  aspek  hukum  banyak menjadi  topik  pengabdian  masyarakat.  Hal  ini berkaitan  dengan  dampak  permasalahan  yang terjadi,  yang  bisa  melibatkan  aspek  hukum. Permasalahan  kelancaran  pembayaran  dan penyalahgunaan identitas pribadi menjadi akibat dari minimnya informasi yang dimiliki masyarakat  pengguna.  Hal  ini  khususnya  terjadi pada pinjol ilegal yang tidak bernaung di bawah pengelolaan  OJK.  Aspek  keuangan  menjadi  topik berikutnya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kurangnya
pengetahuan masyarakat terkait model pinjaman, khususnya  dalam  hal  perhitungan  bunga pinjaman dan dampak keterlambatan pembayaran.
Gambar 1. Grafik Topik Pengabdian Masyarakat
Grafik  di  Gambar  2  menunjukkan  bahwa masyarakat  umum  dan  kalangan  ibu  rumah tangga  banyak  menjadi  kelompok  sasaran pengabdian  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan data  pengguna  layanan  pinjol.  Demikian  juga halnya  dengan  kelompok  ibu-ibu.  Minimnya pengetahuan  aspek  hukum  dan  keuangan, khususnya transaksi digital menjadikan masyarakat umum dan ibu-ibu menjadi kelompok rentan terhadap dampak negatif pinjol.
Dari  segi  metode  pelaksanaan  kegiatan, sosialisasi  atau  penyuluhan  banyak  digunakan. Hal  ini  dilakukan  terkait  materi  atau  informasi yang  perlu  diberikan  secara  langsung  terhadap kelompok  sasaran.  Sosialisasi  atau  penyuluhan dilakukan  dengan  cara  ceramah  dan  diskusi. Manfaat  kegiatan  pada  umumnya  adalah peningkatan  pengetahuan  kelompok  sasaran. Peningkatan  pengetahuan  itu  diukur  melalui prosedur pre-test dan post-test .  Manfaat  yang disebutkan  tersebut  sebenarnya  lebih  seperti konsekuensi  logis  dari  pemberian  materi.  Yang tidak  tahu  menjadi  tahu.  Yang  belum  dilihat adalah  dampak  dari  peningkatan  pengetahuan tersebut. Ini adalah peluang kegiatan baru.
Gambar 2. Kelompok Sasaran
Secara umum, kegiatan pengabdian masyarakat  terkait  pinjol  dilakukan  untuk memberikan  pengetahuan  yang  lebih  baik terhadap  suatu  kelompok  masyarakat.  Bidang ilmu  yang  terkait  langsung  adalah  ilmu  hukum dan ekonomi, sesuai dengan dampak dan proses layanan  keuangannya.  Sesuai  dengan  kajian- kajian  yang  telah  dilakukan,  aspek  hukum  lebih banyak mendapatkan perhatian dalam pengabdian  masyarakat.  Aspek  hukum  menjadi materi sosialisasi, baik sebagai pengetahuan awal maupun  sebagai  informasi  untuk  penyelesaian permasalahan pinjaman yang dialami masyarakat pengguna.  Dalam  hal  ini,  guru  adalah  target sasaran yang masih perlu disentuh, karena guru adalah  kelompok  terbesar  korban  pinjol  (42%) menurut  penelitian  Lembaga  Riset  No  Limit Indonesia  [40].  Kelompok  sasaran  lain  yang menempati  urutan  kedua  dan  ketiga  adalah korban PHK (21%) dan ibu rumah tangga (18%).
Aspek  ekonomi  perlu  juga  menjadi  topik bahasan  pengabdian  masyarakat.  Hal  ini  terkait dengan model transaksi digital yang ada maupun aspek perhitungan keuangan pinjaman. Pengetahuan  transaksi  digital  dan  perhitungan keuangan, khususnya bunga pinjaman berpotensi untuk  mengurangi  atau  meminimalkan  dampak negatif  pinjol di  masyarakat.  Kemanan  transaksi digital online juga  bisa  menjadi  kegiatan pengabdian masyarakat bidang teknologi informasi.  Peran  akademisi  sangat  diperlukan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini.

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan-kegiatan  pengabdian  masyarakat terkait  dampak  negatif  pinjol  banyak  dilakukan dari  aspek  hukum.  Aspek  ekonomi  juga  perlu mendapatkan  perhatian  terkait  transaksi  digital dan perhitungan keuangan. Akademisi di bidang ilmu  ekonomi  perlu  berkolaborasi  dengan akademisi  bidang  hukum  dalam  kegiatan pengabdian masyarakat ini.
Aspek kebaruan kegiatan bisa diarahkan pada kelompok target guru dan korban PHK, sementara pengukuran  dampak  peningkatan  pengetahuan juga  belum  pernah  dilakukan.  Keamanan transaksi digital bisa melibatkan bidang teknologi informasi.
8 5 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hukum Keuangan Informasi umum 7 6 1 1 0 2 4 6 8 Masyarakat umum Ibu-ibu
UMKM Guru

## REFERENSI
[1] H.  S.  Disemadi  and  Regent,  “Urgensi  Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis  Pinjaman  Online  Sebagai  Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia,” Junrla Komunikasi Hukum , vol. 7, no. 2, pp. 605 – 618,
2021.
[2] O.  Alexander,  “Etika  Bisnis  Dan  Legalitas Hukum  Terhadap  Pinjaman  Online  Dalam Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” Hutanasyah:  Jurnal  Hukum  Tata  Negara (Siyasah Syar’iyyah) , vol. 1, no. 1, pp. 11 – 23, 2022.
[3] T. Wahyudi, Mustamam, and Mukidi, “Onli ne
Loan Practice (Pijol) Viewed from Perpsective  Of  The  Banking  Law  System
(Study  In  Medan  City),” Jurnal  Ilmiah Metadata , vol. 3, no. 1, pp. 136 – 155, 2021.
[4]  D. A. Khuluqiyah, H. Oktaviana, H. F. Zaelani, and  P.  Rahmatika,  “Konstruksi  media terhadap isu pinjam online dalam perspektif islam,” Nautical:  Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin , vol. 1, no. 1, pp. 60 – 64, 2022.
[5]  K. A. Dwiyanti, I. N. P. Budiartha, and D. G. D. Arini,  “Penggunaan  layanan  aplikasi  pinja man  kredit  online  ditinjau  dari  perspektif hukum p erjanjian,” Jurnal Preferensi Hukum , vol. 3, no. 2, pp. 276 – 281, 2022.
[6]  A.  Savitri,  A.  Syahputra,  H.  Hayati,  and  H. Rofizar,  “Pinjaman  Online  di  Masa  Pandemi Covid- 19  bagi  Masyarakat  Aceh,” Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis , vol. 22, no. 2, pp. 116 – 124, 2021.
[7] S.  Wijayanti  and  Hartiningrum,  “Dampak
Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik, Mizania:  Jurnal  Ekonomi  dan Akuntansi , vol. 2, no. 2, pp. 230 – 235, 2022.
[8] Wahyuni,  “Aspek hukum  terhadap transaksi pinjaman  online,” TADAYUN:  Jurnal  Hukum Ekonomi  Syariah ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  25 – 39, 2021.
[9]  F.  Novika,  N.  Septivani,  and  I.  M.  I.  P, “Pinjaman  Online  Ilegal  Menjadi  Bencana Sosial  Bagi  Generasi  Milenial,” Management Studies  and  Entrepreneurship  Journal ,  vol.  3, no. July, pp. 1174 – 1192, 2022.
[10] A. Abdullah, “Analisis Pengetahuan Pinjaman Online  Pada  Masyarakat  Muslim  Surakarta,” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , vol. XI, no. 2, pp. 108 – 114, 2021.
[11] R.  Ober,  A.  Guna,  and  Y.  Primawardani, “Perlindungan  Hak  Pengguna  Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Jurnal HAM , vol. 11, no. 3, pp. 353 – 367, 2020.
[12] J.  Z.  Y.  Arvante,  “Dampak  Permasalahan Pinjaman  Online  dan  Perlindungan  Hukum
Bagi  Konsum en  Pinjaman  Online,” Ikatan Penulis  Mahasiswa  Hukum  Indonesia  Law Journal , vol. 2, no. 1, pp. 73 – 87, 2022.
[13] A. Hidayah, “Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer  Lending  (Pinjaman  Online) Pada  Mahasiswa  Di  Yogyakarta,” Journal  of Humanity Studies , vol. 1, no. 1, pp. 1 – 17, 2022. [14] S.  Wico,  F.  Natalia,  and  S.  N.  Bunalven, “Efektivitas  Otoritas  Jasa  Keuangan  (O JK) Dalam  Mengawasi  Permasalahan  Praktik Pinjaman  Online  Ilegal  Di  Indonesia,” Lex Jurnalica , vol. 19, no. 1, pp. 9 – 22, 2022.
[15] H.  Wulandari et  al. ,  “Analisa  Permasalahan Berbagai  Platform  Pinjaman  Daring  (Peer- To-Peer  Lending)  Dan  Penanganannya  Di Indonesia,” Inspiration:  Jurnal  Teknologi Informasi dan Komunikasi , vol. 10, no. 1, pp.
45 – 56, 2019.
[16] A.  Munandar,  Alwi,  Nurhayati,  and  Herman, “Analisis  Besarnya  Kredit  Bermasalah  Sela ma  Masa  Pandemi  Covid-19  Pada  Perusaha an  Financial  Technology  (Fintech),” Jurnal JDM , vol. 4, no. 2, pp. 184 – 192, 2021.
[17] R.  A. E.  Wahyuni  and  B.  E.  Turisno,  “Praktik Finansial  Teknologi  Ilegal  Dalam  Bentuk Pinjaman  Online  Ditinjau  Dari  Etika  Bisnis,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , vol. 1, no. 3, pp. 379 – 391, 2019.
[18] A.  Priyonggojati,  “Perlindungan  Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis  Peer  to  P eer  Lending,” Jurnal  USM
Law Review , vol. 2, no. 2, pp. 162 – 173, 2019.
[19] Jr. Sugangga and E. H. Sentoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol)  Ilegal,” PAJOUL  (Pakuan  Justice Journal  of  Law) ,  vol.  01,  no.  01,  pp.  47 – 61,
2020.
[20] A.  T.  Shalahuddin  and  A.  Yunita, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Yogyakarta),” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , vol. 8, no. 1, pp. 118 – 138, 2022, doi: 10.3376/jch. v8i1.583.
[21] D.  A.  T.  Dewi  and  N.  K.  S.  Darmawan, “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak- Hak  Pribadi  Pengguna,” Acta  Comitas: Jurnal  Hukum  Kenotariatan ,  vol.  06,  no.  02, pp. 259 – 274, 2021.
[22] M.  Olifiansyah,  “Perlindungan  Hukum
Pencurian  Data  Pribadi  Dan  Bahaya Penggunaan  Aplikasi  Pinjaman  Online,” Jurnal Hukum De’rechtsstaat , vol. 7, no. 2, pp. 199 – 205, 2021.
[23] M.  Natsir,  Zulkarnain,  and  P.  D.  Negara, “Perlindungan Hukum
Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dalam Pinjaman  Online  Berbasis  Aplikasi,”  in The
4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021) , Malang:  Universitas  Widyagama,  2021,  pp. 125 – 132.
[24] U.  Prajogo  and  Rusno,  “Persepsi  risiko terhadap  minat  melakukan  pinjaman  online dengan  kemudahan  penggunaan  sebagai variabel  moderasi  Pendahuluan,” MBR (Management and Business Review) , vol. 6, no. 1, pp. 22 – 32, 2022.
[25] M.  Syafi  and  D.  Catur,  “Sosialisasi  Produk Pinjaman  Dan  Investasi  Online  Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  Pada  Anggota  Dasa  Wisma Perumahan  Alam  Hijau  Jember,” Jurnal
Pengabdian  Masyarakat  Ipteks ,  vol.  6,  no.  1, pp. 48 – 52, 2020.
[26] D.  Anugrah,  T.  Tendiyanto,  and  S. Akhmaddhian,  “Sosialisasi  Bahaya  P roduk Pinjaman  Online  Ilegal  Bagi  Masyarakat,” Empowerment:  Jurnal  Pengabdian  Masya- rakat , vol. 04, no. 03, pp. 293 – 297, 2021.
[27] A.  Firmansyah et  al. ,  “Edukasi  Literasi Keuangan  Kepada  Kelompok  Ibu-Ibu  Dan Remaja Terkait Dengan Jasa Pinjaman Online Di Era Pandemi Covid19,” Pengmasku , vol. 1, no. 1, pp. 14 – 21, 2021.
[28] H.  S.  Disemadi et  al. ,  “Literasi  Masyarakat Pesisir  terhadap  Perlindungan  Data  Pribadi dalam  Transaksi  Financial  Technology,” Jurnal  ABDIMASA  Pengabdian  Masyarakat , vol. 5, no. 2, pp. 68 – 76, 2022.
[29] Fajri,  M.  Daud,  Mursalin,  and  M.  Ali, “Pembinaan  Masyarakat  Melalui  Edukasi Bahaya Pinjaman Online Untuk Menghindari Bahaya  Kejahatan  Siber  di  Gampong  Cot Keumuneng  Kecamatan  Sawang  Kabupaten
Aceh Utara,” Jurnal Solusi Masyarakat Dikara , vol. 2, no. 3, pp. 158 – 165, 2022.
[30] Wagiman,  “Excess and  Legal  Damages  of Peer-To- Peer  Lending  (P2PL),” JPM:  Jurnal Pengabdian Mandiri , vol. 1, no. 11, pp. 2147 – 2156, 2022.
[31] P. Gultom, S. G. V Nainggolan, and F. Hariana, “Edukasi  Pinjaman  Online  dan  Transaksi Digital bagi Pelaku UMKM,” Jurnal IPTEK bagi Masyarakat  (J-IbM) ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  1 – 5, 2022.
[32] S.  Lisdayanti,  M.  Hasibuan,  A.  Qurniati,  and Zulyan,  “Sosialiasasi  perlindungan  hukum bagi  pengguna  pinjaman  online,” Batara
Wisnu  Journal:  Indonesian  Journal  of Community Services , vol. 2, no. 2, pp. 257 – 261,
2022.
[33] I.  Kamil,  D.  Anggraini,  and  H.  Prihanto, “Sosialisasi  Financial  Technology  (Fintech): Cerdas  Dalam  Memilih  dan  Memutuskan Penggunaan Aplikasi Pinjaman Dana,” Jurnal Pustaka Dianmas , vol. 2, no. 1, pp. 2 – 7, 2022.
[34] A.  S.  Dewi, M. H.  Gilang,  S.  Riyadi,  A. Pujiati, and  Y.  Maulina,  “Penyuluhan  Tentang Financial  Technology  Di  Desa  Batu  Putuk Kecamatan  Teluk  Betung  Barat,” Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS , vol. 02, no.
3, pp. 751 – 757, 2022.
[35] P. Handayati and N. Trisnawati, “Peningkatan
Literasi  Keuangan  Digital  dalam  Upaya Meminimalkan  Korban  Pinjaman  Online,” Idea  Pengabdian  Masya-rakat ,  vol.  2,  no.  06, pp. 294 – 298, 2022.
[36] M.  Abas  and  Listiyono,  “Sosialisasi  Aspek
Legal  Fintech  Ke  Masyarakat  Di  Desa Kutamukti  Kecamatan  Kutawaluya,”  in
Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) Ke-3 , Karawang: Universitas  Buana  Perjuangan  Karawang,
2023, pp. 1273 – 1282.
[37] A. Z. Nihayah, I. K. Suci, M. R. Chamami, and L. H.  Rifqi,  “Edukasi  Keuangan  Digital  dalam Memanfaatkan  Jasa  Pinjaman  Online,” Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat , vol. 5, no. 1, pp. 231 – 240, 2023.
[38] Dimyati,  A.  Fageh,  and  A.  Syihabuddin, “Penyuluhan Kepada Komunitas Guru Ma’arif Kecamatan  Deket  Kabupaten  Lamo-ngan Tentang  Legalitas  Dan  Bahaya  Pinja-man Online,” Communnity  Development  Journal , vol. 4, no. 2, pp. 1151 – 1161, 2023.
[39] M.  Kusumawardani,  A.  Soediro,  M.  Farhan, and F. Adhitama, “Strategi H utang Aman Dan Syariah Serta Cerdas Dalam Menyikapi Pinjol
(Pinjaman Online),” Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , vol. 4, no. 1, pp. 195 – 205, 2023.
[40] M.  Idris,  “Guru,  Profesi  yang  Paling  Banyak Jadi Korban Pinjol Ilegal,” Kompas.Com , Oct.
09,  2022.  https://money.kompas.com/read /2022/10/09/115621926/guru-profesi- yang-paling-banyak-jadi-korban-pinjol- ilegal?page=all (accessed Apr. 19, 2023).