Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 7

## Analisis Sistem Pengelolaan Penanganan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Palu
Analysis Of The Management System Of The Handling Of Followed Children In The Social Service Of Palu City
1 Muh. Salidyn*, 2 Haris Abdul Kadir, 3 Wahba
1,2,3 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu, Palu, Indonesia.
(*) Email Korespondensi: wahbacalista@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis sistem penanganan anak terlantar  pada  Dinas  Sosial  Kota  Palu.  Adapun  hasil  penelitian  munculnya  anak  terlantar  dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor kemiskinan, faktor ekonomi, dan faktor dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis. Dinas Sosial Kota Palu telah melakukan upaya-upaya menangani anak  terlantar  dengan  cara  mendata  dan  melakukan  pembinaan.  Walaupun  belum  maksimal. Penanganan  anak  terlantar  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Palu  berdasarkan  pasal  34  ayat  1  UUD  1945 yang  mengatakan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara  ternyata  masih belum efektif, artinya pelaksanaan UU belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan karena anak terlantar di Kota Palu belum ada terlayani dan terpelihara oleh dinas sosial Kota Palu. Hal ini dikarenakan  kurangnya  APBN  dan  APBD,  kurangnya  pekerja  sosial,  dan  kurangnya  pendekatan awal pada saat melakukan pendataan
Kata Kunci: Sistem Pengelolaan, Anak Terlantar

## Abstract
The research objective was to determine and analyze the system for handling neglected children  at  the  Social  Service  of  Palu  City.  The  results  of  the  research  on  the  emergence  of neglected children can be caused by three factors, namely poverty factors, economic factors, and factors  from  problematic  or  disharmonious  families.  The  City  of  Palu  Social  Service  has  made efforts  to  deal  with  neglected  children  by  collecting  data  and  providing  guidance.  Although  not optimal. The handling of neglected children by the Social Service of Palu City based on  article 34 paragraph 1 of the 1945 Constitution which states that the poor and neglected children are cared for by the state is still ineffective, meaning that the implementation of the law has not been fully as mandated  because  neglected  children  in  Palu  City  have  not  been  served  and  maintained  by  the social office of Palu City. This is due to the lack of APBN and APBD, lack of social workers, and lack of initial approaches when collecting data
Keywords : Management System, Abandoned Children
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 7

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka berbagai  kewenangan  serta  pembiayaan  kini dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah.  Mulai saat  itu  pemerintah  daerah  mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan,  merumuskan,  melaksanakan, serta  mengevaluasi  kebijakan  dan  program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Bagi  daerah-daerah  yang  mengalami perkembangan pesat, ternyata juga menghadapi  masalah  dan  tantangan,  yaitu pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  pesat, sementara  ketersediaan  lahan  pemukiman terbatas.  Begitu  juga  pada  daerah  yang  maju pesat,  menjadi  daya  tarik  bagi  warga  di daerah-daerah sekitarnya, sementara keterampilan mereka untuk mencari penghidupan di Kota sangat terbatas. Kondisi inilah  yang  pada  akhirnya  menyebabkan lahirnya  masalah-masalah  perkotaan,  antara lain kriminalitas, pengangguran, dan tumbuhnya anak jalanan.
Untuk menangani persoalan- persoalan  kota  yang  tergambarkan  diatas, pemerintah  kota  Palu  mengeluarkan  suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
penanganan gelandangan  dan  pengemis.  Pada  pasal  1 gelandangan  adalah  orang  yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan  yang  layak  dalam  masyarakat setempat  serta  tidak  mempunyai  tempat tinggal  dan  pekerjaan  tetap  diwilayah tertentu  dan  hidup  mengembara  ditempat umum.

## METODE
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis data  deskriptif  kualitatif.  Data-data  yang sudah  diperoleh  dan  dikumpulkan  dianalisis dengan membuat kategorisasi agar mempermudah dalam penafsiran data. Masing-masing data yang telah dikategorisasi,  dikaitkan  untuk  memperoleh hubungan  agar  sampai  pada  kesimpulan. Secara  sistematis,  dalam  menganalisa  data penelitian  ini,  data  yang  diperoleh  dalam penelitian  terlebih  dahulu  dicatat  dan  diberi kode agar sumber datanya dapat ditelusuri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kebijakan Tentang Pengelolaan
Kebjakan  publik  secara  sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak.Sedangkan  secara  umum,pengertian kebijakan  publik  adalah  segala  sesuatu  yang di  kerjakan  dan  tidak  di  kerjakan  oleh pemerintah  untuk  kepentingan  umum.Segala sesuatu  yang  dimaksud  adalah  setiap  aturan dalam  kehidupan  Bersama,baik  dengan  itu hubungan antar warga dengan pemerintah Kebijakan publik biasanya dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan seperti undang-undang (UU),peraturan  daerah  (PERDA),  peraturan presiden  (PERPRES)  merupakan  program- program  yang  di  terapkan  oleh  pemerintah dalam  arti  luas  untuk  mencapai  tujuan masyarakat.  Dengan  kata  lain,kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga  yang  berwenang  atau  pemerintah yang  menyangkut  kepentingan  masayarakat luas.Seperti  kebijakan  tarif  dasar  listrik (TDL),
BBM,pembinaan anak jalanan,pengemis,anak terlantar dan gelandangan. Pemerintah Kota Palu dalam menanggapi  persoalan  kesejahteraan  sosial terutama maraknya anak terlantar mengeluarkan  peraturan  daerah  No  3  Tahun 2018 tentang penanganan
anak gelandang,pengemis
dan anak terlantar.Dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  Kota Palu sebagai steak holder menjalankan sesuai peraturan daerah yang sudah di tetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu dijelaskan pula tentang  program  –  program  pembinaan  anak gelandangan,anak  jalanan  dan  anak  terlantar yaitu :
1. Usaha pencegahan
Usaha  pencegahan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  dan  atau masyarakat untuk mencegah
berkembang  dan  meluasnya  jumlah penyebaran dan
kompleksitas permasalahan  penyebab  adanya  anak gelandangan,anak  jalanan  dan  anak terlantar.
2. Usaha penanggulangan
Usaha  penanggulangan  merupakan usaha meminimalkan atau
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 7
membebaskan  tempat-tempat  umum dari  anak  jalanan,anak  gelandangan dan anak terlantar yang di tujukan baik kepada seseorang maupun kelompok,keterlibatan orang tua sangat penting untuk usaha
penanggulangan ini.
3. Usaha rehabilitas sosial
Usaha  rehabilitas  sosial  merupakan proses refungsional dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan  taraf  kesejahteraan  sosial terhadap anak jalanan,anak gelandangan  anak  terlantar  yang  di lakukan  melalui  sistem  panti  atau  non panti.
Anak  merupakan  potensi  sumber  daya insani bagi pembangunan nasional,karena itu pembinaan  dan  pengembangannya  di  mulai sedini  mungkin  agar  dapat  berpartisipasi secara  optimal  bagi  bangsa  dan  negara. Upaya  pengembangan  dan  peningkatan kualitas generasi bangsa termasuk
didalamnya  anak  terlantar  tidak  dapat  di lepaskan dari upaya meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya dan  khususnya  anak  yang  diwarnai  dengan upaya  pendalaman  dibidang  pendidakan, Kesehatan,  keagamaan,  dan  keterampilan kerja.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  perlindungan  anak  disebutkan bahwa  negara  menjamin  kesejahteraan  tiap- tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap  hak-hak  anak  yang  merupakan  hak asasi manusia.Upaya perlindungan anak yang di laksanakan sedini mungkin,yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampain anak berusia 18  tahun.  Bertitik  tolak  dari  konsepsi perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh,maka  kewajiban  memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas - asas  yaitu  :  non  diskriminasi,  kepentingan terbaik  bagi  anak,hak  hidup,kelangsungan hidup,perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.
B. Penyebab Munculnya Anak Terlantar
Anak menjadi terlantar tidak disebabkan  oleh  keinginannya  melainkan dapat  disebabkan  oleh  bebrapa  faktor  sesuai
dengan data yang terdapat di lapangan antara lain :
1. Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  hal  yang paling  utama  menyebabkan  anak menajdi  terlantar.Terlebih  lagi  bagi keluarga  yang  sehari  –  hari  hidup serba  pas-pasan,baru  saja  terkena PHK, dililit utang yang terus membengkak,maka  bukan  saja  akan mudah  stress  melainkan  anak  juga akan  menjadi  korban  penelantaran anak.Dikalangan keluarga miskin upaya  pemeliharaan  kesehatan  dan proses penyembuhan anak Ketika sakit acap kali ditelantarkan.Selain itu,dilingkungan  komunitas  masyrakat miskin  acap  terjadi  kelangsungan Pendidikan
yang cenderung diterlantarkan.Hal  ini  sesuai  dengan wawancara  di  lapangan  yaitu  bersama ibu  ati  pada  tanggal  15  juni  2020 mengatakan bahwa :
“Anakku itu mau sekali juga sekolah,bukan  Cuma  anakku  tapia  da juga  beberapa  anaknya  tetanggaku  mau juga  sekolah.Tapi  kebutuhan  sekolah yang  membuat  saya  tidak  sanggu memenuhinya,dulu saja waktu dia pertamk sekolah beli bajunya saja sudah harus dipinjamkan uang “
2. Berasal  dari  keluarga  bermasalah  atau tidak harmonis Faktor penyebab selanjutnya
munculnya anak terlantar selain kemiskinan dapat juga disebabkan dari keluarga  yang  bermasalah  .Anak-anak yang  berasal  dari  keluarga  bermasalah atau  kurang  harmonis  akan  jauh  dari kasi sayang, perlindungan dan pengawasan  keluarga  yang  kurang memadai.  selain  itu,kebutuhan  anak juga dapat di kurang diperhatikan oleh keluarga  terutama  orang  tua.akhirnya kehidupan seorang anak dapat menjadi terlantar.
Kurangnya  perhatian  dari  keluarga juga dapat membuat kehidupan seseorang  anak  jadi  berantakan  dan psikologis seorang anak dapat menjadi keliru  dari  lingkungan  sosial  dan sekitarnya.Selain  itu,dapat  membuat kepercayaan diri seorang anak berkurang dan rasa takut dalam dirinya
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 7
semakin besar.Contohnya seorang
anak  dapat  menutup  dirinya  sendiri dan  tidak  mempunyai  teman.hal  ini seperti  hasil  wawancara  saya  terhadap anak yang bernama sandi pada tanggal 15  juni  2020  dia  masih  duduk  di bangku sekolah SD dia berkata yaitu :
“  saya  tidak  mau  pergi  sekolah  kak biar  banyak  temanku,  saya  iri  liat dorang ( mereka ) “
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas bahwa  kurang  tahu  dan  kurang  perhatiannya orang  tua  terhadap  kehidupan  anaknya  dapat membuat  orang  tua  sulit  untuk  memberikan pengertian  kepada  anaknya  meskipun  untuk kebaikan  anak  itu  sendiri.  Selanjutnya  hasil wawancara  saya  bersama  orang  tua  sandi pada  tanggal  15  juni  2020  mengatakan bahwa :
“  saya  sebagai  papanya  susah  mau bujuk dia  ke  sekolahnya. Karena,dia mau pergi sekolah sama mamanya,sedangkan saya sudah pisah  sama  mamanya.  Bukan  Cuma susah  dibujuk  ke  sekolah,makan  pun dia sangat sulit untuk makan.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas bahwa psikologis anak benar-benar terganggu Ketika permasalahan rumah tangga  orang  tuanya  berantakan,karena seorang  anak  masih  berkeinginan  rumah tangga orang tuanya baik – baik saja.

## C. Penanganan
Pemerintah Kota Palu dalam menghadapi masalah sosial di antaranya anak jalanan  yang  semakin  banyak  di  kota tadulako  ini,maka  pemerintah  Kota  Palu mengeluarkan  peraturan  daerah  Nomor  3 Tahun  2014  tentang  pembinaan  anak jalanan,anak  gelandangan  dan  anak  terlantar di  harapkan  mampu  meminimalisir  masalah sosial khususnya anak terlantar.
Mengatasi  masalah  yang  di  hadapi anak-anak tersebut,merupakan tugas sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah  daerah  kesejahteraan  anak  dalam menjamin pertumbuhan
dan perkembangannya dengan wajar baik jasmani,rohani
maupun
sosialnya.
Pembinaan  yang  harus  dilakukan  bervariasi dimana  melalui  proses  pendidikan  yang
berkualitas  dengan  segala  aspek.Pendidikan merupakan  tanggung  jawab  Bersama  antara keluarga,sekolah,dan  masyarakat.Dari  hasil wawancara  saya  dengan  bapak  Romy  Sandi Agung  yang  merupakan  kepala  Dinas  Sosial Kota  Palu  pada  tanggal  10  juni  2020 mengatakan bahwa :
“pencegahan  dan  penanganan  yang di  lakukan  oleh  pemerintah  atau masyarakat untuk mencegah
penyebaran  dan  meluasnya  jumlah penyebaran permasalahan anak terlantar usaha yang bisa di lakukan selama ini cukup melakukan pendataan, pemantauan, pengawasan sosialisasi dan
penyuluhan”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam  hal  pencegahan  melalui  penyuluhan bahwa belum meratanya atau belum terjangkaunya anak terlantar mendapat bimbingan  dari  Dinas  Sosial  Kota  Palu  atau masyarakat  suka  relawan  yang  mengajar anak-anak  yang  hidup  di  jalanan  dan mendapatkan  fasilitas  Pendidikan  yang layak.
Fenomena  anak  terlantar  jalanan  di kota-kota  besar  di  Indonesia  khususnya  di Kota Palu ini tidak ada henti- hentinya,himpitan  ekonomi  atau  kemiskinan yang  menjadi  alasan  klasik  walaupun  Kota Palu  mempunyai  program  bagi  warga  tidak mampu menyekolahkan anaknya tanpa biaya atau  gratis.  Keluarga  yang  di  bawah  garis kemiskinan  tetap  saja  anak  harus  di  tuntut kebanyakan  orang  tua  untuk  membantu ekonomi keluarga.
Penanggulangan  merupakan  suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir  atas  kejadian  atau  perbuatan yang  telah  terjadi  agar  tidak  terjadi  lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Penanggulangan  merupakan  usaha  untuk meminimalkan  atau  membebaskan  tempat- tempat  umum  dari  anak  dari  anak  jalanan yang  ditujukan  baik  kepada  seseorang maupun kelompok.
Keberadaan  anak  jalanan  dengan kehidupannya  berdampak  bagi  diri  anak jalanan,masyarakat  dan  bangsa  dan  negara. Dampak  bagi  dirinya  sendiri  seperti  anak
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 7
jalanan  sering  mengalami  eksploitasi  baik oleh  preman  maupun  orang  tua  anak  jalanan tersebut,anak  jalanan  rawan  terhadap  tindak kekerasan,rawan  terhadap  pemerasan,  rawan terhadap  kecelakaan  lalu  lintas,  yang mengakibatkan  tumbuh  kembang  anak  tidak bisa  berlangsung  dengan  wajar  baik  fisik maupun  psikis.  Dampak  bagi  masyarakat seperti mengganggu ketertiban dan keamanan  masyarakat,  merusak  keindahan kota,dsb. Kemudian dampak bagi bangsa dan negara  kita  puluhan  tahun  kedepan  adalah generasi  muda  saat  ini,tingginya  tingkat ekonomi  yang  di  gunakan  untuk  anggaran pembinaan  rehabilitasi  sosial  bagi  anak jalanan. Keberadaan anak penyandang
masalah sosial ini sepantasanya mendapatkan perhatian  baik  dari  pemerintah  maupun  non pemerintah. Hal ini tidak berlebihan
mengingat  masa  depan  mereka  yang  juga bagian dari masa depan bangsa sebab mereka bagian dari penerus bangsa .
Masalah anak terlantar adalah masalah sosial bersama yang sulit terpecahkan  dan  menjadi  problem  klasik  di negara  berkembang.  Banyak  sisi  negative terkait  dengan  keberadaan  anak  terlantar,di sisi  lain  anak  terlantar  sendiri  mungkin memiliki  maslah  yang  berat  dan  membuat miris.  Tak  jarang  anak-  anak  dari  keluarga tidak mampu sering dipaksa untuk secepatnya  menjadi  dewasa  dengan  beban tanggung  jawab  ekonomi  keluarga  secara berlebihan,  sehingga  mereka  tidak  sempat menikmati masa-masa kecilnya yang menyenangkan.
Pelayanan  rehabilitasi  sosial  di dalam pembangunan sosial, khususnya dalam dimensi  pelayanan  kesejahteraan  sosial, memiliki    kedudukan  yang  cukup  penting, karena  kegiatan  rehabilitasi  sosial  bertujuan memulihkan kemampuan-kemampuan seseorang  sehingga  dapat  melaksanakan fungsi  sosialnya  secara  optimal  memberikan kontribusi  yang  besar  dan  cukup  berarti dalam  mewujudkan  tujuan  pembangunan sosial.Usaha  rehabilitas  sosial  merupakan proses  refungsional  dalam  tata  kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan,gelandangan  dan  anak  terlantar  yang dilakukan  melalui  system  panti  atau  luar panti,tujuan rehabilitas sosial itu sendiri yaitu
memulihkan  kondisi  psikologis  dan  kondisi sosial  serta  fungsi  sosial  seseorang  sehingga dapat  hidup,tumbuh  dan  berkembang  secara wajar  di  masyarakat  serta  menjadi  sumber daya  manusia  yang  berguna,produktif,dan berkualitas berahlak mulia.
Rehabilitas  merupakan  upaya  yang bertujuan untuk menginterigasikan seseorang yang  mengalami  masalah  sosial  kedalam kehidupan  masyarakat  dimna  dia  berada. Pengintegrasian penyesuaian diri,baik terhadap keluarga, komunitas maupun pekerjaanya.Dengan demikian,rehabilitas
sosial merupakan pelayanan sosial yang utuh dan terpadu,agar seseorang dapat melaksanakan  fungsi  sosial  secara  optimal dalam hidup bermasyarakat.
D. Pelaksanaan Pembinaan Anak Terlantar Hidup menjadi anak terlantar memang  bukan  merupakan  pilihan  yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan yang jelas dan keberadaan mereka  tidak  jarang menjadi masalah bagi banyak pihak baik itu keluarga, masyarakat,  maupun  negara.  Menjadi  anak terlantar  bukan  hidup  yang  diinginkan seseorang,  melaikan  keterpaksaan  yang  di sebabkan  oleh  suatu  alasan  tertentu.  Anak terlantar bagaimanapun telah menjadi fenomena diperkotaan,secara psikologis mereka  adalah  anak-anak  yang  belum mempunyai  bentukan  mentalemosional  yang kokoh. Sementara pada saat  yang bersamaan mereka  harus  bergulat  dengan  dunia  jalanan yang  keras  dan  cendurung  berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya, aspek psikologis ini berdampak  kuat  pada  aspek  sosial,  dimana labilitas  emosi  dan  mental  mereka  yang ditunjang dengan penampilan yang kumuh,melahirkan  pencitraan  negatif  oleh sebagian besar terhadap anak terlantar.
Anak  terlantar  dilihat  dari  sebab  dan intensitas  mereka  di  jalanan  memang  tidak dapat disamaratakan.Dilihat dari sebab sangat  tidak  semua  anak  terlantar  berada dijalan  karena  tekanan  ekonomi,boleh  jadi karena pergaulan, pelarian, tekanan orang tua atau atas dasar pilihan mereka sendiri.hal ini berdasarkan wawancara dengan pak sulisman pada  tanggal  10  juni  2020  selaku  kepala
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 7
seksi  rehabilitas  sosial  anak  dan  lanjut  usia pada Dinas Sosial Kota Palu:
“keberadaan  anak  terlantar  ini musiman,banyak di temukan terutama pada saat bulan Ramadhan dan  libur  sekolah.dengan  adanya COVID 19 kami melihat meningkatnya  jumlah  itu,dari  pihak
Dinas  Sosial  Kota  Palu  sebagai pemerintah  belum  mendata  dengan banyaknya  anak  terlantar    yang  lagi berkeliaran pada saat ini”
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa  saya  menemukan  berdasarkan  hasil penelitian perkembangan permasalahan kesejahteraan  dan  keadaan  sosial  di  Kota Palu cenderung meningkat,munculnya fenomena  sosial  bersumber  baik  dari  dalam masyarakat  maupun  globalisasi,industrials dan derasnya arus infromasi.
Penyandang  masalah  kesejahteraan sosial  adalah  keluarga  atau  kelompok masyarakat yang karena
suatu hambatan,kesulitan atau gangguan,tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga  tidak  dapat  terpenuhi  kebutuhan hidupnya  (jasmani,  rohani  dan  sosialnya) secara memadai dan wajar.Hambatan kesulitan  dan    gangguan  tersebut  dapat berupa  kemiskinan  keterlantaran,  kecacatan, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan  secara  mendadak  yang  kurang mendukung  seperti  bencana  alam.  Para penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial (PMKS)  sudah  seharusnya  menjadi  salah satu  program  prioritas  pemerintah.  Hal  ini sudah tertuang dalam undang–undang Nomor 11  Tahun  2019  tentang  kesejahteraan  sosial adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan material,spiritual  dan  sosial.  Warga  negara agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Dinas  Sosial  Kota  Palu  masih berupaya  mencari  solusi  untuk  mengurangi pertumbuhan  anak  terlantar,anak  jalanan,dan gelandangan  yang  tumbuh  pesat  di  Kota Palu.  Dibulan  Ramadhan  maupun  di  bulan  - bulan  lainnya  Dinas  Sosial  dan  dinas  terkait sering  melakukan  Razia  bagi  para  anak terlantar,anak  jalanan  dan  gelandangan.  Hal ini  sesuai  dengan  wawancara  dengan  bapak
Firman  Lapata  pada  tanggal  11  juni  2020 selaku kepala bidang pelayanan dan rehabilitas sosial yang menyebutkan:
“terus  terang  kami  Dinas  Sosial Kota Palu sangat kesulitan menangani  anak  terlantar  yang tersebar  di  sudut  -sudut  dan  tempat keramaian  dikota  palu.kami  Dinas Sosial Kota Palu bersama satpol PP Kota  Palu  sering  melakukan  razia yang kami temukan disana kebanyakan  anak-anak  yang  sudah pernah  terjaring  sebelumnya  dan sudah  pernah  terdata  oleh  kami, kami  hanya  Kembali  melakukan pendataan  dan  peneguran  untuk tidak  Kembali  ke  jalan,  karena kendala fasilitas dan kendala sumber daya  lainnya  kami  belum  bisa menampung  anak  –  anak  tersebut sehingga  kami  hanya  mendata  dan memberikan  teguran  keras  sebagai pembinaan”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas bahwa  Dinas  Sosial  Kota  Palu  belum maksimal  dalam  penanganan  anak  terlantar di  palu  dengan  masih banyaknya berkeliaran di  sudut-sudut  dan  tempat  keramaian  Kota Palu,  karena  kami  melihat  penanganan  anak terlantar  belum  menjadi  program  prioritas bagi  pemerintah  Kota  Palu.  Selanjutnya wawancara  bersama  bapak  Anton  selaku masyarakat  Kota  Palu  yang  di  lakukan  pada tanggal  14  juni  2020  yang  mengatakan bahwa
“  saya  melihat  penangan  anak terlantar,gelandangan  dan  pengemis Kota Palu belum maksimal. Karena,kita  lihat  bersama  dipinggir jalan masih banyak anak-anak terlantar yang masih mengemis contohnya  di  jalan  mawar  atau  di samping  hotel  santika.  Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Sosial Kota Palu seperti melakukan pembiaran  kepada  orang  –  orang  itu karena makin banyaknya anak – anak di situ dan orang tua menunggu belas kasihan masyrakat kota palu”
Berdasarkan  hasil  wawancara  oleh bapak anton di atas bahwa masyarakat butuh
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 7
keseriusan dari Dinas Sosial Kota Palu untuk melakukan  penanganan  anak  terlantar  yang masih  banyak  berkeliaran.  Biar  tidak meresahkan  masyarakat  dan  pengguna  jalan. Keberadaan anak terlantar di jalanan beraktifitas  sebagai  pengemis  dan  pengamen dan membawa gelas air mineral.
Dinas  Sosial  Kota  Palu  secara program  sudah  sangat  baik  namun  dalam pelaksanaannya kurang optimal,masih banyak  dijumpai  anak  terlantar  dan  anak jalanan  yang  beraktivitas  sebagai  pengemis dan pengamen di tempat–tempat umum. Dari program
pencegahan misalnya pendataan,kurang  seriusnya  Dinas  Sosial dalam  pendataan  secara  rinci  sehingga banyak  data  –  data  anak  jalanan  yang  tidak rinci  dan  tidak  terkini,banyak  data  anak terlantar  juga  tidak  tersusun  rapih  dan  tidak ada  hukuman  bagi  anak  jalanan  dan  anak terlantar  sebagai  efek  jera  bagi  mereka  dan orang  tuanya.Kemudian  sosialisasi  secara langsung  dengan  media  ceramah  ini  kurang diminati  oleh  anak-anak  karena  terkesan membosankan,  Dinas  Sosial  harus  mencari alat  peraga  atau  alat  untuk  agar  anak  jalan saat dibina tidak bosan dan tidak jenuh.
Monitoring  atau  pemantauan  yang saat  ini  diprioritaskan  oleh  di  Dinas  Sosial Kota Palumereka bekerja sama dengan satpol –  pp  untuk  memantau  anak  –  anak  yang beraktivitas  dijalanan  sebagai  pengemis maupun  pengamen  dalam  hal  ini  Dinas Sosial cukup maksimal
dalam pelaksanaanya.  Kemudian  hal  sosialisasi secara tidak langsung Dinas Sosial menggunakan  media  cetak  dam  media elektronik,misalnya pemasangan banner yang bertuliskan  larangan  memberi  uang  di jalan.Dari hasil wawancara dengan  Sulisman selaku  kepala  pelayanan  sosial  anak  dan lanjut  usia  pada  tanggal  11  Juni  2020 mengatakan bahwa:
“ memang  benar  pada  tahun  2017 pernah  Dinas  Sosial  Kota  Palu memasang banner -banner diperempat  jalan  yang  remain dijumpai anak – anak terlantar,pengamen,dan pengemis,kita  melakukan  itu  cuma berlangsung  selama  dua  tahun berjalan ”
Berdasarkan  hasil  wawancara  saya menemukan  berdasarkan  dari  penelitian bahwa  kurangnya  anggaran  dikucurkan  oleh pemerintah untuk Dinas Sosial Kota Palusehingga  dalam  pelaksanaan  pembinaan dalam  program  sosialisasi  kurang  berjalan secara optimal.Sehingga masih banyak masyarakat yang memberi uang kepada anak -anak  tersebut  yang  berprofesi  sebagai pengamen  dan  pengemis  dengan  rasa kasihan.  Masyarakat  juga  harus  memahami apabila  memberi  uang  kepada  anak  –  anak tersebut  berarti  menumpuk  berkembang luasnya  anak  jalanan  dan  anak  terlantar  di Kota Palu.
Keberadaan  anak  terlantar  dan  anak jalanan  dengan  kehidupannya  berdampak bagi  diri  anak  terlantar,  masyarakat,  bangsa dan  negara.  Dampak  bagi  dirinya  sendiri seperti  anak  terlantar  sering  mengalami eksploitasi  baik  oleh  preman  maupun  orang tua  anak  terlantar  tersebut,  anak  terlantar rawan  terhadap  tindak  kekerasan,rawan terhadap  pemerasan  yang  mengakibatkan tumbuh kembang anak tidak bisa berlangsung dengan wajar baik fisik maupun psikis.Dampak  bagi  masyarakat  seperti mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.  Kemudian  dampak  bagi  bangsa dan  negara  antara  lain  terhambatnya  penerus bangsa  dan  generasi  muda  karena  jawaban negara  kita  puluhan  tahun  kedepan  adalah generasi  muda  saat  ini,tingginya  tingkat ekonomi  yang  digunakan  untuk  anggaran pembinaan  rehabilitas  sosial  bagi  anak terlantar.Keberadaan anak penyandang masalah  sosial  ini  sepantasnya  mendapatkan perhatian  baik  dari  pemerintah  maupun  non pemerintah.Hal  ini  ini  tidak  berlebihan menginagt  masa  depan  mereka  yang  juga bagian dari masa depan bangsa sebab mereka bagian dari penerus bangsa.
Keberadaan  anak  terlantar  dan  anak jalanan  dengan  menggunakan  jalan  tidak sesuai dengan fungsi jalan dapat mengganggu  keselamatan,  keamanan  dan kelencaran lalu lintas,hal tersebut tidak dapat dianggap  sebagai  bentuk  kewajaran  atau  hal biasa dan perlu ditanggulangi secara berkesinambungan  dan  melibatkan  seluruh komponen masyarakat itu sendiri berdasarkan  nilai  –  nilai  kemanusiaan  dan
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 7
peraturan  perundang  –  undangan  yang berlaku  dengan  mengedepankan  peningkatan kualitas  dan  pemberdayaan  sumber  daya manusia.seiring dengan pelaksanaan kebijakan  otonomi  daerah  makan  daerah harus  berperan  aktif  dalam  melaksanakan upaya – upaya bagi penanganan permasalahan  sosial  tersebut.  Dari  hasil wawancara  dengan  bapak  Firman  Lapata pada  tanggal  11  Juni  2020  selaku  kepala bidang pelayanan dan rehabilitas sosial yang menyebutkan :
“ Dinas Sosial sudah melaksanakan sebagai mana diatur  pada  perundang-undangan yaitu  merazia  anak-anak  tersebut menasehati  supaya  tidak  kembali turun  ke  jalan  dan  juga  kami melakukan mediasi ke orang tuanya  atau  walinya.  Apabila orang tunya tidak mampu mendidik,membina,atau menghidupi  anak  tersebut  kami terpaksa masukkan ke panti asuhan yang ada di Kota Palu”
Berdasarkan hasil wawancara diatas,hasi  penelitian  bahwa  anak  terlantar dan  anak  jalanan  yang  sudah  dirazia  atau sudah  masuk  penjaringan  oleh  Dinas  Sosial Kota  Palu,  biasa  besoknya  sudah  Kembali turun  ke  jalan-jalan  atau  tempat-tempat umum.  Apabila  Dinas  Sosial  sebagai pelaksana  perda  no  3  tahun  2010  tidak memberikan hukuman  sebagai  efek jera bagi mereka,kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan Dinas  Sosial  untuk  meminimalisir  anak terlantar  dan  anak  jalanan  cukup  maksimal. Namun  masih  banyak  orang  tua  yang mengeksploitasi anaknya untuk mencari uang dengan  cara  meminta-minta  di  tempat umum,maupun  di  pinggir  jalan  raya.hal  ini tentu  membahayakan  pengguna  fasilitas lainnya.
Adanya  anak  terlantar  dan  anak jalanan cukup meresahkan
masyarakat,banyak yang menganggap bahwa adanya  anak  terlantar  yang  aktifitasnya sebagai  pengamen  dan  pengemis  ini  juga mengakibatkan
masalah kejahatan criminal.Dari masalah – masalah  inilah yang tidak di harapkan oleh masyarakat
luas.Pembinaan  adalah  segala  upaya  atau kegiatan  yang  dilakukanb  oleh  pemerintah atau  masyarakat  untuk  mengtatasi  masalah anak terlantar dan anak jalanan,dan kelaurganya  agar  supaya  dapatb  hidup mencari nafkah dengan mengutamakan hak – hak  dasar  bagi  kemanusiaan.Pelaksanaan pembinaan  anak  terlantar  yang  di  lakukan oleh  Dinas  Sosial  Kota  Palu  masih  menuai hambatan,dari hasi wawancara dengan bapak sulisman  selaku  kepala  seksi  pelayanan sosial  anak  dan  lanjut  usiapada  tanggal  11 juni 2020 mengatakan bahwa :
“ Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pembinaan anak terlantar  oelh  Dinas  Sosial  Kota Palu  yaitu  belum  adanya  panti asuhan  atau  rumah  singgah  yang dimiliki  oleh  pemerintah  kota palu,yang  ada  selama  ini  masih bekerja  sama  dengan  piahak swasta  dan  kurangnya  kerja  sama antara pemerintah dan masyarakat dalam  mengurangi  populasi  anak terlantar di Kota Palu“
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara dan dari hasil penelitian bahwa biaya yang di keluarkan oleh Dinas Sosial Kota Palu cukup besar  untuk  biaya  hidup  mereka  dipanti asuhan  yang  dikelolah  oleh  pihak  swasta, sehingga  pelayanan  yang  tidak  terjangkau dan  akibatnya  masih  banyak  anak  terlantar yang berkeliaran diberbagai tempat yang ada diKota  Paluini.Masyarakat  seakan  tidak peduli  dengan  maraknya  anak  terlantar dikota  palu,padahal  masalah  kesenjangan sosial ini adalah masalah bersama,penghambat pelaksanaan perda tersebut  dikarenakan  adanya  keperntingan dari  orang  atau  kelmpok  yang  mendapatkan keuntungan  dari  keberadaan  anak-anak tersebut.Disisi  lain  lain  masyarakat  belum menegtahui  maksud  dan  tujuan  dari  perda tersebut  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Mentalitas anak  terlantar  untuk  meminta-minta,serta budaya masyarakat yang masih memanjakan,kemudian  penegakkan  perda sanksi  perda,baik  merupak  denda  maupun hukuman  yang  belum  sama  sekali  berjalan dengan baik.
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 7
Adapun  hasil  penelitian  Ahmad Fauzi  (2016)  menyatakan  bahwa    hasil temuan  dalam  penelitian  ini  mengetahui kondisi  objektif  anak  jalanan  di  Provinsi Banten,  analisis  lembaga  sosial  dalam menangani masalah keberadaan anak jalanan, upaya  edukatif  dalam  merumahkan  anak jalanan  melalui  rumah  singgah,  dan  sistem yang  dibangun  oleh  pemerintah  Provinsi Banten dalam menangani masalah
kesejahteraan sosial.  dan  Rekomendasi ditujukan  kepada  Dinas  Sosial  sebagai pelaksana dalam
menyelesaikan permasalahan  kesejahteraan  sosial  harus mampu  mendorong  keberlangsungan  Rumah Singgah  sebagai  solusi  konkrit  menangani kasus keberadaan anak jalanan melalui upaya merumahkan  anak  jalanan  di  Provinsi Banten.
Hasil  penelitian  Gatot  Gunarso, Wiwik  Afifah  (2016)  yaitu  anak  terlantar yang  berhak  mendapat  layanan  pendidikan adalah  anak-anak  yang  berusia  5-18  tahun dan  tidak  dalam  asuhan  orang  tuanya  yaitu anak-  anak  yang  dipelihara  oleh  panti sosial/panti  asuhan,  anak-anak  yang  tempat tinggalnya  tidak  jelas  yaitu  di  jalanan  atau tempat-tempat umum, anak-anak yang berada di daerah terbelakang/pedalaman/pulau  terpencil,  anak dalam pengungsian/bencana.
Mengingat kompleksnya  permasalahan  pendidikan  bagi anak terlantar, maka penyelenggaraan layanan  pendidikan  bagi  anak  terlantar  tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi.

## KESIMPULAN
Munculnya anak terlantar dapat disebabkan  oleh  tiga  faktor  yaitu  faktor kemiskinan,  faktor  ekonomi,dan  faktor  dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis. Karena itu, Dinas Sosial Kota Palu telah  melakukan  upaya-upaya  menangani anak  terlantar  dengan  cara  mendata  dan melakukan  pembinaan  walaupun  belum maksimal. Oleh karena itu, penanganan anak terlantar  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Palu berdasarkan pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak terlantar  dipelihara  oleh  negara  ternyata masih belum efektif, artinya pelaksanaan UU belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  yang diamanatkan,karena  anak  terlantar  di  Kota
Palu belum ada terlayani dan terpelihara oleh dinas  sosial  kota  palu.hal  ini  dikarenakan kurangnya  APBN  dan  APBD,kurangnya pekerja  sosial,dan  kurangnya  pendekatan awal pada saat melakukan pendataan.

## SARAN
1. Untuk pemerintah perlu adanya pembuatan  kebijakan  yang  lebih  khusus mengarah kepentingan dan permasalahan anak terlantar.
2. Untuk  kementerian  sosial,perlu  adanya penambahan  tenaga  kerja  untuk  pekerja sosial ditiap kabupaten/kota.karena dengan  kurang  atau  terbatasnya  pekerja sosial dalam membantu dinas sosial  kota palu  dalam  menangani  anak  terlantar membuat penanganannya terealisasi
dengan baik
3. Untuk  Dinas  Sosial  Kota  Palu,perlu meningkatkan program –  program pendekatan dan pelayanan untuk memaksimalkan  kinerjanya,serta  tetap bertanggung jawab dan konsisten terhadapa pelayanan yang telah
dilakukan  dalam  upaya  penanganan anakb terlantar
4. Untuk  keluarga  anak  terlantar  dan  anak terlantar,diharapkan bisa lebih menyadari mengenai  hak  –  hak  dasar  anak  yang harus  terpenuhi  dengan  cara  selalu mengikuti  penyuluhan  –  penyuluhan yang  ada  atau  mencari  informasi  – informasi  yang  bermanfaat  bagi  masa depan anak.
5. Untuk masyarakat,diharapkan dapat membantu  pemerintah  sekitar  dalam menangani  anak  terlantar  dengan  cara lebih  memperhatikan  kondisi  anak  – anak terlantar

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Fauzi.  2016.    Usaha  Transformasi Anak  Jalanan  Keluar  Dari  Posisi Anak Jalanan  (Studi Perilau Sosial Anak  Jalanan  Di  Provinsi  Banten). jurnal.untirta.ac.id  ›  index.php  › E-Plus › article ›. Vol 1, No 1, Hlm 19-31.  Februari  2016  ISSN  2541- 1462
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 7
Bajari ,  Atwar. 2012 . Anak  Jalanan: Dinamika Komunikasi dan Perilku Sosial. Anak Menyimpang . Humaniora. Bandung: Gatot Gunarso, Wiwik Afifah. 2016. Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. DIH, Jurnal Ilmu Hukum. Februari  2016,  Vol.  12,  No.  23, Hal. 16 – 34.
Lexy J,  Moleong. 2009 . Metode  Penelitian Kualitatif .  Remaja.  Rosdakarya. Bandung.
M . Burhan . 2009 . Penelitian  Kualitatif . Cetakan  ke  3.  Kencana.  Prenada
Media Group. Jakarta.
Nanang,  Fattah . 2004 . Konsep  Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS)  dan Dewan. Sekolah . CV Pustaka Bani Quraisy. Bandung. Sihabuddin,  Qalyubi.  2007. Dasar-dasar ilmu  perpustakaan  dan  informasi . Jurusan  Ilmu  Perpustakaan  dan informasi,  UIN  Sunan  Kaijaga. Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang  RI  No.  6  Tahun  1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial