JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

## AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

## MANAJEMEN STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESTINASI WISATA

## (Studi Kasus di Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma)
Romdana 1* , Ditasman 1 , Faridah 1
1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu Email : romdana@gmail.com

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRACT
Riwayat Artikel: Diterima  : 25 Agustus 2022 Direvisi   : 28 Nopember 2022 Disetujui : 31 Desember 2022

## Keywords:
Management, Strategy,
Tourism Potential Kata Kunci:
Manajemen, Strategi, Potensi Wisata
The  results  showed  that  the  management  of  the  village  government's strategy  in  developing  the  potential  of  tourist  destinations  through  three stages  in  strategy  management,  namely  strategy  formulation,  strategy implementation  and  evaluation  of  village  government  strategies  has  been going  quite  well,  but  there  are  still  some  obstacles  such  as  lack  of  public awareness  in  developing  tourism  through  promotion  and  Another  obstacle lies in funding because funding to develop tourism only comes from village funds.  The  role  of  the  village  government  in  developing  tourism  as  a motivator, facilitator and dynamicator in developing the potential of tourist destinations in carrying out its role as the village government is not optimal enough.  As  a  motivator,  the  village  government  has  not  been  successful  in motivating  the  community  to  develop  tourism,  as  a  facilitator,  the  village government  has  been quite  good.  It  can  be  seen  that  in  tourist  objects,  the facilities  and  infrastructure  are  fairly  complete,  as  a  dynamic,  the  village government  has  not  succeeded  in  cooperating  with  third  parties  such  as district  or  city  governments  and  investors  to  cooperate  in  developing tourism in Napal Jungur Village.

## ABSTRAK
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  manajemen  strategi  pemerintah  desa dalam  pengembangan  potensi  destinasi  wisata  melalui  tiga  tahapan  dalam manajemen strategi yaitu formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi  pemerintah  desa  sudah  berjalan  cukup  baik,  namun  masih  terdapat beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan  wisata  melalui  promosi  dan  kendala  lainnya  adalah  terletak pada  pendanaan  karena  pendanaan  untuk  mengembangkan  wisata  hanya bersumber  dari  dana  desa.  Peran  pemerintah  desa  dalam  mengembangkan wisata  sebagai  motivator,  fasilitator  dan  dinamisator  dalam  mengembangkan potensi destinasi wisata dalam menjalankan sebagai perannya pemerintah desa belum  cukup  optimal.  Sebagai  motivator  pemerintah  desa  belum  berhasil memotivasi  masyarakat  untuk  mengembangkan  wisata,  sebagai  fasilitator pemerintah  desa  sudah  cukup  baik  hal  ini  dapat  diketahui  bahwa  di  objek wisata  kelengakapan  sarana  dan  prasarana  yang  terbilang  lengkap,  sebagai dinamisator pemerintah desa belum berhasil menggandeng pihak ketiga seperti pemerintah  kabupaten  ataupun  kota  dan  pihak  investor  untuk  bekerjasama dalam mengembangkan wisata yang ada di Desa Napal Jungur.

## PENDAHULUAN
Dalam teknologi globalisasi sekarang ini pariwisata sebagai sektor andalan, diharapkan mampu menjadi  salah satu  sumber  pendapatan,  pemicu  pertumbuhan  ekonomi,  dan  membuka  peluang  kerja, terutama  bagi  masyarakat  sekitar.  Pengembangan  potensi  destinasi  wisata  yang  terencana  akan memberi  manfaat  bagi  masyarakat.  Ketersediaan  fasilitas  dan  infrastruktur  yang  baik  dan  lengkap disekitar  objek  wisata  merupakan  faktor  penting  dalam  mengembangkan  potensi  destinasi  wisata. Kegiatan pariwisata mulai memiliki peranan yang penting dalam strategi-strategi ekonomi di berbagai provinsi  yang  ada  di  indonesia.  Kebijakan  pembangunan  sektor  ekonomi  tercantum  bahwa
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

## AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
pembangunan  pariwisata  perlu  ditingkatkan  mengingat  negara  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan yang  memiliki  lebih  kurang  tujuh  belas  ribu  pulau  dengan  keanekaragaman  budaya  dan keanekaragaman hayati memiliki potensi pariwisata baik budaya maupun keindahan alam yang cukup besar tersebar diberbagai daerah.
Dalam  Undang-Undang  Kepariwisataan  Nomor  10  Tahun  2009,  Bab  II  Pasal  4  disebutkan bahwa  dampak  pembangunan  pariwisata  di  Indonesia  sangat  luas,  mulai  dari  dampak  terhadap perekonomian  masyarakat,  kesejahteraan  rakyat,  kemiskinan,  hingga  alam  kelestarian.  Undang- undang  memberikan  setiap  daerah  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  dalam  hal  pembangunan daerah.  Perancangan  program  pengembangan  pariwisata,  seperti  pengembangan  desa  wisata  sudah banyak dilakukan, hanya saja pelaksanaannya masih banyak  kendala yang dihadapi.
Dalam  mengembangkan  potensi  destinasi  wisata  ini  pemerintah  perlu  adanya  konsep manajemen  publik  dalam  sektor  pengembangan  destinasi  wisata  lebih  berfokus  tentang  bagaimana pihak  pengelola  mengembangkan  destinasi  yang  ada.  Manajemen  publik  diartikan  sebagai  aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan (skill). Manajemen publik merupakan sebuah studi interdisipliner  dari  berbagai  aspek  umum  organisasi  dan  merupakan  gabungan  antara  fungsi manajemen  seperti  planning,  organizing,  actuating  dan  controlling  dengan  sumber  daya  manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik (Keban dalam Nahdiyah, 2013).
Sejalan  dengan  pernyataan  diatas,  (Nor  Ghofur,  2014)  menuturkan  Manajemen  Publik  adalah manajemen  pemerintah,  yang  artinya  manajemen  publik  juga  bermaksud  untuk  melakukan perencanaan, pengorganisasian terhadap pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangannya Manajemen Publik diperlukan bagi sektor privat maupun sektor pemerintahan, Hal ini  dilakukan  untuk  menunjang  dan  mengembangkan  sumber  daya  yang  mereka  miliki,  baik  sumber daya alam maupun dalam bentuk lainny.

## KAJIAN LITERATUR

## Konsep Strategi
Menurut  Pearce  II  dan  Robinson  (2008:2),  strategi  adalah  rencana  berskala  besar,  dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi  adalah  aksi  potensial  yang  membutuhkan  keputusan  manajemen  puncak  dan  sumber  daya perusahaan dalam jumlah besar.
Siagian  (2004)  mendefinisikan  strategi  adalah  serangakaian  keputusan  dan  tindakan  yang mendasar  yang  dibuat  oleh  manajemen  puncak  dan  diimplementasikan  oleh  seluruh  jajaran  suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan orgnaisasi tersebut.Strategi memiliki dasar atau rancangan untuk mencapai sasaran yang dituju. Setiap organisasi baik publik maupun organisasi privat memiliki langkah atau cara yang tersusun secara sistematis, keseluruhan langkah dengan perhitungan yang pasti guna untuk mencapai suatu tujuan atau untuk  mengatasi suatu persoalan, inilah yang disebut dengan strategi.

## Konsep Manajemen Strategi
Manajemen  berasal  dari  kata  management  yang  berarti  pengelolaan,  pengelolaan  dilakukan melalui proses dan dikelola sesuai dengan tata tertib dan fungsi manajemen itu sendiri.
Menurut  (Yusmaniarti  et  al.  2021)  menjelaskan  manajemen  strategi  didefinisikan  sebagai sekumpulan  keputusan  dan  tindakan  yang  menghasilkan  perumusan  (formulasi)  dan  pelaksanaan (implementasi)  rencana-rencana  yang  dirancang  untuk  mencapai  sasaran. Manajemen  strategi  adalah upaya untuk mengelola strategi agar tercapai tujuannya.
Menurut  Wheelen  dan  Hunger  (2013),  bahwa  manajemen  strategi  merupakan  serangkaian keputusan  dan  tindakan  manajerial  yang  menentukan  kinerja  perusahaan  dalam  jangka  panjang, manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi serta evaluasi dan pengedalian.

## Konsep Pemerintah Desa
Pemerintah  desa  adalah  pemerintah  terkecil  dari  bagian  pemerintah  nasional.  Pada  prinsipnya
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

## AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
pemerintah desa memiliki tugas, yaitu:
1. Melaksanakan urusan pemerintahan, umum, pembangunan rumah tangga , urusan pemerintahan umum, membangun maupun pembinaan terhadap masyarakat.
2. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah daerah baik dari kabupaten, provinsi dan pusat.
3. Tugas  pokok  tersebut  melahirkan  fungsi  pemerintah  desa  yang  bersentuhan  langsung  dengan kehidupan dan situasi sosial masyarakat desa.
4. Pemerintah  adalah  proses,  cara,  dan  tindakan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berbasis demokrasi,  dan  gubernur  mengatur  daerah  tingkat  1  dan  menguasai  segala  sesuatu  yang dilakukan negara untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara.
5. Desa adalah  masyarakat  yang sah dengan batas wilayah yang berhak mengatur dan menguasai kepentingan masyarakat  berdasarkan asal usul dan kebiasaan daerah yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Peran Pemerintah Desa
Peranan  adalah  mencakup  tindakan  ataupun  perilaku  yang  dilaksanakan  oleh  seseorang  yang menempati suatu posisi didalam status sosial. Kemudian dipertegas oleh Komarudin (1994:768) yang mengungkapkan sebagai berikut:
1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen,
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status,
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau perantara
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya,
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.
Peran timbul karena kedudukan seseorang dalam menjalankan perilakunya dan ia tidak bekerja sendiri  sebab  memiliki  lingkungan  yang  diperlukan  untuk  berinteraksi.  Dengan  demikian  peranan merupakan  kedudukan  yang  dimiliki  seseorang  dari  setiap  perilaku  yang  diharapkan  oleh  pihak  lain dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  status  yang  dimilikinya.  Begitu  pula  dalam pandangan Levinson (Soekanto, 2009:231), peranan mencakup tiga hal yaitu:
1. Peran  meliputi  norma-norma  yang  dihubungkan  dengan  posisi  atau  tempat  seseorang  dalam masyarakat.
2. Peran  merupakan  suatu  konsep  tentang  apa  yang  dapat  dilakukan  oleh  individu  dalam masyarakat sebagai organisai.
3. Peran sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## Konsep Pengembangan Pariwisata
Konsep  pariwisata  telah  berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Namun  pada  hakikatnya  konsep pariwisata  adalah  suatu  bentuk  pariwisata  yang  misinya  adalah  melestarikan  kawasan  alam, mendatangkan manfaat ekonomi, dan menjaga keutuhan lingkungan.
Menurut  Sihite  (Hanief  dan  Permana,  2018:1)  mendefinisikan,  Pariwisata  merupakan  suatu perjalanan  yang  dilakukan  orang  untuk  sementara  waktu  yang  diselenggarakan  dari  suatu  tempat ketempat  lain  meninggalkan  tempat  semula  dengan  suatu  perencanaan  dan  dengan  maksud  bukan berusaha  mencari  nafkah  ditempat  yang  dikunjungi  tetapi  semata-mata  untuk  menikmati  kegiatan pertamasyaan  dan  rekreasi  atau  untuk  memenuhi  keinginan  yang  beragam.Pengembangan kepariwisataan haruslah memiliki tiga aspek penting produk pariwisata, yaitu:
a. Atraksi, adalah pusat dari industri pariwisata. Maksudnya atraksi mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karna ciri-ciri khas tertentu.  Ciri  khas  yang  menarik  wisatawan  adalah,  keindahan  alam,  iklim  dan  cuaca  dan kebudayaan.
b. Amenitas  adalah  berbagai  fasilitas  penunjang  para  wisatawan  untuk  bewisata  ke  suatu daerah tujuan wisata dengan kenyamanan dan kepuasan tersendiri. Hal tersebut berhubungan dengan  antara  lain,  akomodasi  yang  nyaman,  fasilitas  yang  memadai,  sikap  masyarakat setempat, keamanan dan lain-lain.
c. Aksesbilitas  berhubungan  dengan  segala  jenis  transportasi,  jarak  atau  kemudahan
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

## AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
penncapaian suatu objek wisata. Serta unsur pendukung lainnya (pelaku industri pariwisawa, masyarakat  dan  institusi  pengembangan)  yang  membentuk  sistem  yang  sinergis  dalam menciptakan motivasi kunjungan wisatawan.

## METODE PENELITIAN
Menurut  Sugiyono,  metode  penelitian  pada  dasarnya  adalah    sarana  penelitian  ilmiah  yang bertujuan untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Atas dasar ini, empat kata kunci harus  diperhatikan,  yaitu:  sarana,  data,  tujuan  dan  kegunaan  ilmiah.  Jalur  ilmiah  mengacu  pada kegiatan  penelitian  yang  didasarkan  pada  karakteristik  ilmiah,  empiris,  dan  sistematis.  Berdasarkan interpretasi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  metode  penelitian  adalah  metode  ilmiah  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  tergantung  pada  apa  yang  dipelajari  dengan  tujuan  dan kegunaan tertentu.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data dan pengumpulan informasi yang komprehensif dengan menggambarkan bagaimana manajemen strategis pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desa tempat wisata di desa Napal Jungur.

## HASIL PENELITIAAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  dilapangan,  maka  peneliti  menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan. Untuk lebih jelasnya dibawah ini peneliti akan menguraikan  satu-persatu  temuan  yang  peneliti  temukan  dilapangan.  Berdasarkan  permasalahan  dan tujuan  peneliti  yang  telah  dikemukakan  pada  bab  I,  yaitu  untuk  mengetahui  manajemen  strategi pemerintah  desa  dalam  pengembangan  potensi  destinasi  wisata  dan  untuk  mengetahui  peran pemerintah  desa  dalam  pengembangan  potensi  destinasi  wisata,  maka  data  para  informan  sangat dibutuhkan.  Untuk  itu  disusun  pedoman  perolehan  data  penelitian  yang  dapat  dijadikan  sebagai pedoman  wawancara.  Untuk  menginterprensikan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  maka berikut ini akan dideskripsikan data hasil penelitian sebagai berikut:

## Manajemen Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Destinasi Wisata
Manajemen  strategi  pemerintah  desa  dalam  pengembangan  potensi  destinasi  wisata menggunakan teori Fred R. David (2011) tentang tahapan manajemen strategi sebagai berikut:

## Formulasi Strategi
Formulasi strategi adalah proses penetapan suatu program atau rencana yang akan dilaksanakan oleh  suatu  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  akhir  yang  ingin  dicapai  oleh  organisasi  tersebut  dan cara-cara  yang  akan  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Dalam  perumusan  strategi  memiliki beberapa  poin  yang  meliputi  perumusan  visi  dan  misi,  mengenali  peluang  dan  ancaman  dari  luar organisasi, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan rencana pengembangan jangka panjang serta menghasilkan strategi alternatif.
Dengan  adanya  destinasi  wisata  yang  ada  di  Desa  Napal  Jungur  ini  tentu  memiliki  visi  misi. Dalam  perumusan  visi  misi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa,  pemerintah  desa  melibatkan Perangkat desa, BPD, Bumdes serta Tokoh masyarakat dalam pembentukan visi dan misi dengan cara musyawarah.

## Implementasi Strategi
Tahapan  implementasi  menurut  Wheleen  dan  Hunger  (2004)  terdiri  dari  tiga  tahapan.  Ketiga tahap ini antara lain:
a. Penetapan program,
b. Penetapan anggaran,
c. Penetapan prosedur
Pelaksanaan  implementasi  strategi  harus  dilengkapi  dengan  kebijakan  agar  dapat  berjalan dengan baik, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa napal jungur pemerintah desa membuka  peluang  kepada  masyarakat  untuk  berwirausaha  di  objek  wisata.  Berikut  ini  merupakan
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

## AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
kutipan wawancara Peneliti dengan Bapak Mas Mulyadi selaku Kepala Desa Napal Jungur:
“Tentu dalam pengelolaan wisata pemerintah mempunyai program-program untuk memajukan destinasi  wisata  yang  ada  di  napal  jungur  ini,  program-program  tersebut  antara  lain  adalah, pembentukan  kelompok  sadar  wisata  (pokdarwis),  membuka  peluang  kepada  masyarakat  untuk berwirausaha  di  objek  wisata  untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  setempat, mempromosikan  wisata  bekerjasama  dengan  pihak  pengelola  wisata,  serta  melengkapi  sarana  dan prasarana  untuk  kenyamanan  pengunjung.” (Hasil  wawancara  pada  tanggal  6  Juli  2022,  pukul 10:10 WIB)
Hasil  wawancara  bersama  dengan  kepala  desa  napal  jungur  tidak  berbeda  jauh  dengan  yang dikemukakan oleh Ketua Bumdes Bapak Medar Saprianto :
“Pemerintah desa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi tingkat pengangguran dengan cara memperkerjakan para pemuda desa napal jungur di tempat wisata selain  itu  pemerintah  juga  membuka  peluang  usaha  bagi  masyarakat  yang  ingin  berwirausaha  di tempat wisata napal jungur.” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 14:56 WIB)
Standar Operasional Prosedur Bagi Pengelola Wisata :
a. Pengelola wisata adalah pokdarwis dibawah naungan kepala desa dan bumdes.
b. Pengelola wajib mematuhi waktu jam kerja wisata yaitu pukul  08.30- 17.00 WIB.
c. pengelola wajib melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana yang ada dilokasi wisata secara berkala
d. Pengelola harus bekerja dan bertanggung jawab sesuai tupoksinya.
e. Pengelola wajib menciptakan sapta pesona (keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, kenangan) di lingkungan wisata
Standar Operasional Prosedur Pengunjung :
a. Jadwal berkunjung adalah pukul 07.30-17.00 WIB
b. Pengunjung wajib membayar tiket masuk dan parkir utuk memasuki kawasan wisata
c. Pengunjung hasrus menghormati tradisi, adat istiadat dan budaya yang ada di desa napal jungur
d. Apabila  terjadi  kecelakaan  pengunjung,  maka  pengunjung  mendapat  asuransi  atau diberikan bantuan pengobatan sesuai dengan kesepakatan
e. Pengunjung wajib mematuhi tata tertib yang ada dilingkungan wisata
Standar Operasional Prosedur Bagi Pedagang :
a. Pedagang diutamakan dari masyarakat lokal desa napal jungur
b. Pedagang dilarang menggunakan bahan pengawet dan bahan terlarang lainnya
c. Pedagang dilarang melakukan persaingan secara tidak sehat sesama pedagang
d. Pedagang  diharuskan  mewujudkan  sapta  pesona  (keamanan,  ketertiban,  kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, kenangan) dilingkungan wisata
e. Pedagang diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp. 5000 perhari

## Standar Operasional Prosedur Pendapatan :
Pembagian  pendapatan  dari  hasil  tiket  adalah  30%  :  70%  yaitu  30%  untuk  pihak  pengelola wisata dan 70% untuk Bumdes
Berdasarkan  Penetapan  Standar  Operasional  Prosedur  yang  dilakukan  oleh  pemerintah desatelah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku.

## Evaluasi Strategi
Evaluasi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi.Para manajer sangat perlu mengetahui ketika strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktivitas  yang  fundamental,  yaitu  meninjau  ulang  kembali  faktor-faktor  internal  dan  eksternal  yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur kinerja organisasi dan mengambil langkah korektif.
Pemerintah desa melakukan evaluasi terhadap strategi yang dilakukan dengan cara memperbaiki
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

## AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
kekurangan-kekurangan  dalam  melaksanakan  strategi.  Evaluasi  strategi  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa napal jungur ialah dengan meninjau kembali strategi yang dijalankan telah terlaksana dengan baik atau belum. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mas Mulyadi selaku Kepala Desa Napal Jungur sebagai berikut :
“Pemerintah  desa  dalam  menjalankan  strategi  melakukan  evaluasi  terhadap  strategi  yang dijalankan  untuk  memperbaiki  kekurangan-kekurangan  dalam  mengembangkan  wisata  dengan melakukan  rapat  evaluasi  setiap  tahun  bersama  dengan  bumdes  dan  pokdarwis.  Tidak  hanya  itu pemerintah dalam mengevaluasi juga memperhatikan kinerja dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan  wisata  berjalan  dengan  baik  atau  tidak  dengan  cara  pemantauan  langsung  di  objek wisata.” (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juli 2022, pukul 10:10 WIB)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  bahwa  pemerintah  Desa  Napal  Jungur  melakukan kegiatan evaluasi setiap tahun sekali guna untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan- kekurangan dalam penerapan strategi.

## Motivator
Peran pemerintah desa sebagai motivator dalam pengembangan potensi destinasi wisata sangat diperlukan  agar  pembangunan  dan  pengembangan  destinasi  wisata  terus  berjalan.  Pemerintah  desa, pengelola wisata dan masyarakat merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar  perkembangan  wisata  dapat  terus  berjalan  dengan  baik.  Upaya  pemerintah  desa  dalam memotivasi  masyarakat  terkait  dengan  pengembangan  potensi  destinasi  wisata  adalah  dengan memberikan  pengarahan  dan  pembinaan  serta  dukungan  pendanaan  untuk  membangun  fasilitas  fisik dalam  rangka  pengembangan  potensi  destinasi  wisata.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Bapak  Mas Mulyadi selaku Kepala Desa Napal Jungur sebagai berikut:
“Pemerintah memberikan binaan dan arahan terkait dengan pengembangan wisata. Pemerintah memberikan  dukungan  dalam  bentuk  dukungan  fisik  seperti  dana  untuk  melengkapi  fasilitas  sarana dan prasarana yang dibutuhkan di tempat destinasi wisata.” (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juli 2022, pukul 10:10 WIB)
Dari  wawancara  tersebut tidak jauh  berbeda  dengan  yang  dikemukakan  oleh Ketua  Pokdarwis Maman Yudiansyah yaitu:
“Pemerintah  desa  sering  memberikan  pengarahan  kepada  kami  selaku  pengelola  wisata  untuk terus bekerjasama untuk membangun wisata. Melihat dukungan yang diberikan pemerintah desa untuk memajukan  wisata  seperti  pendanaan  yang  pemerintah  desa  salurkan  untuk  membangun  wisata  agar wisata desa napal jungur ini semakin berkembang dan pemerintah desa membuka peluang usaha bagi masyarakat yang ingin berwirausaaha ditempat wisata untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 14:38 WIB)
Dari  hasil  wawancara  diatas  menunjukan  bahwa  motivasi  atau  dorongan  yang  diberikan pemerintah  desa  terkait  dengan  pengembangan  potensi  destinasi  wisata  adalah  dengan  memberikan pengarahan  dan  pembinaan  kepada  pengelola  wisata  dan  membuka  peluang  usaha  bagi  masyarakat setempat yang ingin berwirausaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

## Fasilitator
Sebagai  fasilitator  pengembangan  potensi  wisata,  peran  pemerintah  desa  adalah  melengkapi kebutuhan  sarana  dan  prasarana  untuk  pembangunan  wisata.  Fasilitas  fisik  yang  di  sediakan  oleh pemerintah desa untuk mendukung pengembangan destinasi wisata disampaikan oleh ketua pokdarwis Maman Yudiansyah berikut :
“Anggaran  yang  diberikan  pemerintah  desa  untuk  melengkapi  fasiltas  wisata  semuanya bersumber  dari  dana  desa  yang  diberikan  pemerintah  desa  untuk  membangun  dan  melengkapi kebutuhan yang diperlukan untuk memajukan wisata.” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 14:38 WIB)
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukan  bahwa  sebagai  fasilitator  pemerintah  desa  membangun dan  menyediakan  fasilitas untuk  pengembangan  potensi  wisata.    Adapun upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  dalam  mengoptimalisasikan  fasilitas  fisik  tersebut  dikemukakan  oleh  Ketua
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

## AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
Pokdarwis Maman Yudiansyah sebagai berikut:
“Sebagai  pengelola  wisata  pokdarwis  diberi  amanat  oleh  pemerintah  desa  untuk  menjaga fasilitas yang telah dibuat oleh pemerintah desa untuk dirawat sebaik  mungkin  agar fasilitas-fasilitas ini tidak cepat rusak karena menyangkut kepentingan bersama.” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 14:38 WIB)
Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, pemerintah desa bersama dengan pokdarwis melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas fisik yang ada secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar setiap fasilitas fisik yang telah disedikan oleh pemerintah desa dapat  tetap  berfungsi  dengan  baik  dan  memadai  ketika  di  pergunakan  oleh  wisatawan  yang  datang berkunjung ke destinasi wisata yang ada di desa napal jungur.

## Dinamisator
Untuk  mewujudkan  pembangunan  yang  ideal,  pemerintah  desa,  swasta  dan  masyarakat  harus berkoordinasi dengan baik. Pemerintah sebagai salah satu pihak yang berperan  dalam  pengembangan  wisata  memiliki  peran  menggabungkan  ketiga  pihak  tersebut, sehingga  diantara  keduanya  terciptanya  simbiosis  mutualisme  untuk  pengembangan  wisata  di  desa napal  jungur.  Seperti  yang  disebutkan  sebelumnya  belum  ada  pihak  swasta  ataupun  investor  yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata napal jungur. Pemerintah bersama dengan bumdes dan pokdarwis melakukan kerjasama untuk membangun dan mengembangkan wisata walau belum adanya pihak pemerintah kabupaten maupun kota yang mau diajak kerjasama dalam mengembangkan wisata napal jungur. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah desa untuk mengembangkan wisata dengan kemandirian dari pemerintah desa dan pengelola wisata. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Bumdes Napal jungur Bapak Medar Saprianto:
“Untuk saat ini belum ada pihak dari pemerintah kabupaten ataupun kota yang mau bekerjasama dalam mengembangkan wisata napal jungur, namun hal ini tidak menghalangi pemerintah desa untuk memajukan  wisata,  adapun  cara  yang  dilakukan  pemerintah  desa  untuk  memajukan  wisata  yaitu dengan  melakukan  kerjasama  antara  bumdes  dan  pokdarwis.” (Hasil  wawancara  pada  tanggal  29 Juni 2022, pukul 14:56 WIB)
Pendapat  ketua  bumdes  hampir  sama  dengan  Maman  Yudiansyah  selaku  Ketua  Pokdarwis terkait kerjasama pemerintah desa dengan pengelola wisata :
“Selama  ini  belum  ada  pihak  pemerintah  kabupaten  maupun  kota  untuk  memajukan  wisata. Disini pemerintah desa melakukan kerjasama dengan pengelola wisata seperti pokdarwis dan bumdes untuk mengembangkan destinasi wisata ini.” (Hasil  wawancara  pada  tanggal  27  Juni  2022,  pukul 14:38 WIB)
Hasil  wawancara  tersebut  dapat  menunjukan  bahwa  dalam  menjalankan  perannya  sebagai dinamisator,  pemerintah  desa  menjalin  kerjasama  dan  bersinergi  dengan  pengelola  wisata  dalam mengembangkan wisata, hal ini karenakan belum ada yang mau bekerjasama dengan pemerintah desa dalam  memajukan  wisata  seperti  pemerintah  kabupaten  ataupun  kota.  Namun  hal  ini  tidak menghalangi pemerintah desa untuk mengembangkan wisata dengan melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan wisata.

## PEMBAHASAN Manajemen Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Destinasi Wisata
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  wawancara  dengan  informan  yang  telah  dilakukan,  maka diambil  deskripsi  umum  tentang  temuan  dari  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  manajemen strategi  pemerintah  desa  dalam  pengembangan  potensi  destinasi  wisata  di  Desa  Napal  Jungur Kecamatan  Lubuk  Sandi  Kabupaten  Seluma,  meliputi  tentang  tahapan  strategi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  Napal  Jungur  dalam  pengembangan  potensi  destinasi  wisata.Dari  hasil  temuan tersebut,  kemudian  peneliti  berupaya  untuk  melakukan  analisis  hasil  dari  penelitian  yang  berkaitan dengan manajemen strategi pemerintah desa dalam pengembangan potensi destinasi wisata.
Analisis  ini  dilakukan  dengan  melihat  faktor-faktor  dan  temuan  dilapangan  sebagaimana  telah
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

## AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
dideskripsikan  di  hasil  penelitian.  Kemudian  peneliti  akan  memfokuskan  pembahasan  sesuai  dengan teori David 2011 tentang tahapan manajemen strategi yaitu: formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi.

## Formulasi Strategi
David  menjelaskan  bahwa  dalam  perumusan  strategi  memiliki  beberapa  poin  yang  meliputi perumusan visi dan misi, mengenali peluang dan ancaman dari luar organisasi, menetapkan kekuatan dan  kelemahan  internal,  menetapkan  rencana  pengembangan  jangka  panjang  serta  menghasilkan strategi alternatif.
Penetapan  visi  dan  misi  pemerintah  desa  disini  dalam  mengembangkan  potensi  wisata  yaitu membangun  kerjasama  antara  pemerintah  desa  dengan  pengelola  wisata,  mengembangkan  dan melestarikan  sumber  daya  alam  yang  ada,  guna  untuk  mewujudkan  Desa  Napal Jungur  sebagai  desa wisata dan mewujudkan desa yang lebih unggul dibidang pariwisata. Dalam visi pemerintah desa ini berfokus pada peningkatan pendapatan asli desa dan dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Napal Jungur.
Dalam  identifikasi  permasalahan  yang  dapat  dirumuskan  dengan  melihat  berbagai  faktor eksternal  yaitu  peluang  dan  ancaman,  serta  faktor  internal  yaitu  kekuatan  dan  kelemahan.  Dalam penguatan  pengelolaan  wisata  air  terjun  yang  ada  di  Desa  Napal  Jungur  memiliki  berbagai  macam peluang  yang  dapat  mendukung  pengembangan  potensi  wisata,  peluang  yang  dimiliki  di  kawasan wisata air terjun Napal Jungur ini adalah terletak pada nuansa alam yang masih alami serta kondisi air yang  berwarna  hijau  dan  dasar  air  yang  berbentuk  napalan  yang  membuat  wisata  ini  memiliki  daya tarik  tersendiri.  Sedangkan  untuk  ancaman  dari  faktor  eksternal,  ancaman  seperti  curah  hujan  yang tinggi  dapat  membuat  debit  air  menjadi  bertambah,  jalan  yang  curam  dapat  membahayakan  para pengunjung dan biasanya juga terjadi pohon tumbang serta longsor akibat hujan yang dapat membuat akses jalan tertutup.
Sedangkan  permasalahan  internal  dalam  organisasi  dapat  diketahui  bahwa  wisata  yang  ada  di Desa  Napal Jungur  dilihat dari  faktor  kekuatan  dan  kelemahan   dalam  mengembangkan  wisata  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa.  Kekuatan  adalah  faktor  yang  digunakan  sebagai  hal  yang  dapat menjadi  pendongkrak  pengelolaan  destinasi  wisata  yaitu,  pemerintah  desa  mendukung  sepenuhnya pengembangan potensi destinasi wisata dengan melakukan kerjasama yang baik bersama bumdes dan membentuk pokdarwis untuk mengelola dan mengembangkan wisata.

## Implementasi Strategi
Pelaksanaan implementasi strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam pelaksanaan tahapan implementasi yaitu penetapan program, penetapan anggaran, dan penetapan prosedur sudah berjalan. Pada  penetapan  program  pemerintah  desa  meempunyai  program  untuk  kemajuan  destinasi  wisata, pemerintah  desa  napal  jungur  membuat  struktur  organisasi  yang  efektif,  dalam  poin  ini  dilakukan pembentukan struktur organisasi oleh pemerintah desa napal jungur yaitu pokdarwis yang mempunyai tugas  untuk  mengelola  wisata  yang  dibawah  naungan  Bumdes,  struktur  organisasi  yang  dibuat berfungsi  untuk  mengatur  kinerja,  tupoksi  masing-masing  anggota,  serta  tanggungjawab  yang dipegang.  Dengan  adanya  struktur  organisasi  yang  jelas  maka  akan  mempermudah  proses pengembangan  wisata,  mengingat  wilayah  Desa  napal  jungur  yang  cukup  luas  dan  memiliki  potensi wisata.  Dalam  penetapan  program  ini  pelaksanaannya  sudah  berjalan  yaitu  dengan  cara mempromosikan  wisata  untuk  menarik  jumlah  pengunjung  dan  minat  kunjung  wisatawan  terhadap destinasi  wisata  air  terjun  napal  jungur,  dalam  hal  ini  pokdarwis  melakukan  promosi  melalui  sosial media. Namun dalam hal mempromosikan objek wisata ini ada kendala yang dihadapi oleh pengelola wisata dan pemerintah desa karena masyarakat desa napal jungur ini kurang ikut berpartisipasi dalam mempromosikan wisata hal ini menjadi suatu hambatan dalam mengembangkan objek wisata.

## Evaluasi Strategi
Langkah  evaluasi  strategi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  yaitu  pemerintah  desa  napal jungur  melakukan  peninajuan  kembali  strategi  yang  dijalankan  telah  terlaksana  dengan  baik  atau belum.  Pemerintah  Desa  Napal  Jungur  melakukan  kegiatan  evaluasi  setiap  tahun  sekali  guna  untuk
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

## AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
memperbaiki kesalahan atau kekurangan- kekurangan dalam penerapan strategi.
Selain  itu  dalam  evaluasi  strategi  pemerintah  desa  melakukan  pengukuran  kinerja  dari organisasi  dengan  melakukan  pemantauan  langsung  ke  objek  wisata  guna  untuk  meninjau  apakah kinerja  dari  pihak  yang    berjalan  dengan  baik  atau  tidak.  Dalam  mengambil  langkah  korektif  yang dilakukan  pemerintah  desa  untuk  mengevaluasi  strategi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  evaluasi strategi pemerintah desa dalam melakukan evaluasi hanya sebatas mengadakan rapat untuk membahas evaluasi setahun sekali dan memantau kinerja dari pihak pengelola. Hal ini dirasa kurang efektif dalam melakukan evaluasi strategi, evaluasi yang baik dilakukan setiap bulan atau enam bulan sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal didalam mengembangkan wisata.

## Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Destinasi wisata Motivator
Peran  pemerintah  desa  sebagai  motivator  dalam  pengembangan  wisata  diperlukan  agar  usaha pariwisata terus berjalan, pemerintah desa adalah lembaga yang mempunyai kedudukan yang dimana pada  posisi  statusnya  mempunyai  kekuasaan  sehingga  sangat  berperan  besar  dalam  memberikan motivasi kepada pihak-pihak sektoral yang akan mendukung kegiatan peningkatan potensi wisata yang ada di wilayah kekuasaannya (Pitana & Gayatri,2005). Menurut Mudjiono (2009) menyebutkan bahwa motivator atau motivasi  dipandang  sebagai  dorongan  mental  yang  menggerakan  perilaku  manusia,  lebih  jelas  lagi menurut  Sardirman  (2007)  mengatakan  bahwa  motivator  atau  motivasi  mendorong  seseorang  untuk melakukan sesuatu.
Peran  pemerintah  desa  sebagai  motivator  yang  mendorong  pengelola  wisata  dan  masyarakat untuk  bergerak  mengelola  dan  mengembangkan  destinasi  wisata  air  terjun  yang  ada  di  Desa  Napal Jungur. Motivasi atau dorongan yang diberikan pemerintah desa terkait dengan pengembangan potensi destinasi wisata adalah dengan memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pengelola wisata dan membuka  peluang  usaha  bagi  masyarakat  setempat  yang  ingin  berwirausaha  untuk  meningkatkan perekonomian masyarakat.

## Fasilitator
Peran  sebagai  fasilitator  adalah  peran  pemerintah  desa  sebagai  penyedia  segala  fasilitas  yang mendukung pengelolaan wisata peningkatan potensi destinasi wisata yang ada di wilayah otonominya, serta dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya peran itu sendiri meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan, prosedur perencanaan dan penetapan peraturan (Pitana & Gayatri 2005).
Pemerintah  Desa  Napal  Jungur  menyediakan  sarana  dan  prasarana.  fasilitas  yang  dilengkapi oleh pemerintah desa seperti, tempat parkir,  toilet, Pondok-pondok untuk bersantai, pemandu wisata, pelampung,    spot  foto  dan  lain  sebagainya.  Pemerintah  desa  dalam  hal  melengkapi  fasilitas pengembangan wisata sudah cukup optimal.

## Dinamisator
Menurut Pitani dan Gayatri (2005:95) mengatakan bahwa dalam pilar good govermence pihak pemerintah, swasta dan masyarakat harus bersinergi agar dapat berlangsung pembangunan yang hebat. Untuk mewujudkan pembangunan yang ideal, pemerintah, swasta dan masyarakat harus berkoordinasi dengan baik.
Pemerintah sebagai salah satu pihak yang berperan dalam pengembangan wisata memiliki peran menggabungkan  ketiga pihak tersebut, sehingga diantara keduanya terciptanya simbiosis mutualisme untuk  pengembangan  wisata  di  Desa  Napal  Jungur.  Seperti  yang  disebutkan  sebelumnya  belum  ada pihak  swasta  ataupun  investor  yang  terlibat  dalam  pengembangan  destinasi  wisata  Napal  Jungur. Pemerintah  bersama  dengan  bumdes  dan  pokdarwis  melakukan  kerjasama  untuk  membangun  dan mengembangkan  wisata,  walau  belum  adanya  pihak  pemerintah  kabupaten  maupun  kota  yang  mau diajak kerjasama dalam mengembangkan wisata napal jungur. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah  desa  untuk  mengembangkan  wisata  dengan  kemandirian  dari  pemerintah  desa  dan pengelola wisata.
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

## AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Manajemen  strategi  pemerintah  desa  dalam  pengembangan  potensi  destinasi  wisata  di  Desa Napal  Jungur  sudah  berjalan  dengan  baik,  dilihat  dari  tahapan  dalam  manajemen  strategi  yaitu formulasi strategi, implementasi strategi  dan evaluasi strategi, Namun dalam pengembangan destinasi wisatamasih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengembangkan potensi  destinasi  wisata  seperti  minimnya  anggaran,  kurangnya  kesadaran  masyarakat  serta  lahan diobjek wisata masih milik masyarakat setempat.
Dalam  pengembangan  potensi  destinasi  wisata  di  Desa  Napal Jungur  masih  terdapat  beberapa kendala  yang  dihadapi  pemerintah  desa  dalam  menjalankan  perannya  sebagai  motivator,  pemerintah desa belum berhasil memotivasi masyarakat dan  pihak ketiga dalam pengembangan potensi destinasi wisata, Peran sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi destinasi wisata sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana yang sudah lengkap di destinasi wisata yang ada di  Desa  Napal  Jungur,  selain  itu  peran  sebagai  dinamisator  dalam  mengembangkan  wisata  belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan pemerintah desa belum berhasil menjalin kerjasama bersama pemerintah kabupaten atau propinsi.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  berjudul  “Manajemen  Strategi  Pemerintah  Desa  Dalam Pengembangan  Potensi  Destinasi  Wisata”di  Desa  Napal  Jungur  ada  beberapa  saran  yang direkomendasi oleh peneliti antara lain :
1. Agar  masyarakat  sadar  akan  potensi  destinasi  wisata  pemerintah  desa  diharapkan  mampu membangun  motivasi-motivasi  dan  melakukan  pembinaan  atau  pengarahan  terhadap masyarakat  tentang  pentingnya    potensi  destinasi  wisata,  keberhasilan  suatu  wisata  sangat perlunya  dukungan  dari  masyarakat  setempat  untuk  membangun  wisata  agar  kegiatan  wisata dapat berkembang dengan baik.
2. Pemerintah  desa  perlu  membangun  kerjasama  dengan  pemerintah  kabupaten  ataupun  kota untuk  membangun  wisata  yang  lebih  baik  dengan  adanya  kerjasama  yang  terjalin  tersebut mempermudah  pemerintah  desa  dalam  mengembangkan  wisata  seperti  pendanaan  ataupun keperluan lainnya yang diperlukan dalam mengembangkan wisata.
3. Pemerintah  Kabupaten  diharapkan  dapat  melakukan  perbaikan  terhadap  akses  jalan  menuju wisata di Desa Napal Jungur.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal,  Fahmi,  (2021).  “Manajemen  Strategi  Desa  Wisata  Gronjong  Wariti  Dalam  Meningkatkan Perekonomian Desa Mejono Kabupaten Kediri”. Jurnal Administrasi Publik,  Vol.  9.  No. 2 . 171-18.
Agustin, A. (2018). “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Desa Kemiren  Kecamatan  Glagah  Kabupaten  Banyuwangi)”.  (Disertasi  Doktor,  Universitas Brawijaya).
Ahmad (2020) . “Manajemen Strategi”. Makassar : Nas Media Pustaka 202
Ainia,  D.  Z.,  Afifuddin,  A.,  &  Suyeno,  S.  (2021).”  Peran  Pemerintah    Desa  Sekapuk  Dalam Pengembangan  Objek  Wisata  Bukit  Setigi  Desa  Sekapuk,  Kecamatan  Ujungpangkah, Kabupaten Gresik”. Respon Publik, 15(6), 57-63.
Fahira,  N.  S.,  Umar,  R.,  &  Habibi,  M.  M.  (2022).  “Peran  Pemerintah  Desa  Purworejo  Dalam Pengembangan Wisata Alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri”. Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (Jihi3s), 2(3), 291-303.
Ganar,  Yb,  Sahroni,  S.,  Zulfitra,  Z.,  Apriansyah,  M.,  &  Susanto,  S.  (2021).  Manajemen  Strategi Pengembangan Wisata Goa Gudawang. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 83-87.
Hilman, Ya, & Putri, Rhn (2022). “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Destinasi Wisata
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

## AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
Sawah  Lungguh  Untuk  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Bareng  Kecamatan  Pudak  Kabupaten Ponorogo”. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 12 (1), 12-20.
Iswanti,  S.  I.  S.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2022).  “Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Pengembangan  Objek Wisata  Pulau  Tilan  Di Kepenghuluan  Rantau  Bais Kecamatan Tanah  Putih Kabupaten  Rokan Hilir”. Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8(1), 92-103.
Martins,  Z.,  Paturusi,  Sa,  &  Surya,  Ibk  (2017).  “Peran  Pemerintah  Dalam  Pengembangan  Potensi Pariwisata Branca Metiaut, Dili. Jurnal Master Pariwisata (Jumpa)”.  3 (2), 372-386.
Putri,  Ra,  Fiadi,  A.,  &  Sulhani,  S.  (2021).  “Strategi  Pemerintah  Desa  Dalam  Pengembangan  Objek Wisata Danau Tangkas Desa Tanjung Lanjut, Kabupaten Muaro Jambi”. (Disertasi Doktor, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
Ristarnado,  R.,  Settyoko,  J.,  &  Harpinsyah,  H.  (2019).  “Strategi  Pemerintahan  Desa  Dalam Mengembangkan Pariwisata”. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah , 1 (1), 40-51.
Robinson,  Tk,  Kiyai,  B.,  &  Mambo,  R.  (2019).  “Strategi  Pemerintah  Dalam  Meningkatkan Pengembangan  Pariwisata  Di  Kabupaten  Bolaaang  Mongondow  Utara”.  Jurnal  Administrasi Publik , 5 (84).
Rudin,  Is,  Faruk,  A.,  &  Huda,  Iais  (2021).  “Strategi  Pemerintah  Desa  Tuo  Dalam  Pengembangan Potensi  Wisata  Air  Terjun  Sigerincing  Di  Desa  Tuo  Kecamatan  Lembah  Masurai  Kabupaten Merangin”.  (Disertasi Doktor, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
Setyoko, J., & Ristarnado, R. (2021). “Strategi Pemerintahan Desa Tanjung Alam Kecamatan Jangkat Timur  Kabupaten  Merangin  Dalam  Pengembangan  Wisata  Telaga  Biru”.  Jurnal  Politik  Dan Pemerintahan Daerah , 3 (1), 1-17.
Sugiyono,  (2016). “Metodologi Penelitian”. Bandung : Alfabeta.
Yusmaniarti,  Yusmaniarti,  Lastini  Nur  Sholihah,  Ummul  Khair,  and  Marini  Marini.  2021.
“Embodiment  of  Good  Governance  through  Accountability  and  Transparency  in  the Management  of  Village  Fund  Allocations.” BIMA  Journal  (Business,  Management,  & Accounting Journal) 2 (2): 123–66. https://doi.org/10.37638/bima.2.2.123-166.