________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5  No.1 Januari – Juni 2022
Delmus
Referensi Pemilih |333

## PREFERENSI PEMILIH MUSLIMS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020 DI SUMATERA BARAT DAN SULAWESI UTARA

## DELMUS PUNERI SALIM
IAIN Manado delmus.salim@gmail.com

## Abstract
This  article  focuses  on  the  influence  of  religious  sentiment  in  the  simultaneous regional head elections in West Sumatra and North Sulawesi in 2020. This article discusses political behavior that is influenced by the religion of voters in provinces with  a  Muslim  majority  and  minority.  Data  collection  was  carried  out  by  survey using  interviews  and  online  applications  with  Muslim  voters  on  the  reasons  that influenced  them  in  choosing  regional  heads.  This  study  reveals  that  religious sentiments  have a strong influence on Muslim political  behavior  in  West  Sumatra and not in North Sulawesi. This Muslim political behavior is related to the history of colonialism in Indonesia and the management of religious resources in the two areas  studied.  Regional  heads  in  Muslim-majority  and  minority  areas  greatly influence the dynamics of religious resources in the areas they lead. This study, in turn,  highlights  the  importance  of  developing  strategies  for  managing  religious resources in Indonesia.
Kata Kunci: : Politik, Sentimen Agama, Pilkada, Sumber Daya Keagamaan

## A. Pendahuluan
Sentimen  agama  selalu  mempengaruhi  perilaku  pemilih  Muslim  di Indonesia.  Dinamika  politik  masa  IaIu  dan  kontemporer  Indonesia  telah menunjukkan  pengaruh  sentimen  ini.  Agama  mewarnai  politik  Indonesia  sejak berdirinya  negara, 1 disamping,  sentimen  suku. 2 Di  tingkat  lokal,  sentimen  agama meningkat tajam setelah pemilihan Gubernur DKI. 3
1 Schirrmacher, A. (2016). Christine Political Islam When Faith Turns Out to Be Politics. The WEA Global Issues . Series Volume 16.
2 Abdullah, B. (2012). Politik Ketatanegaraan Dalam Islam . Bandung: Pustaka Setia.
3 Iqbal, M. and Nasution, A. H. (2010). Pemikiran Politik Islam . Jakarta: Kencana.
________________________________________________________________________________________________ 334| Delmus Referensi Pemilih… POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5 No.1 2022
Sentimen suku dan agama secara bersamaan juga mempengaruhi pemilih di Jakarta pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. 4 Namun, hingga saat ini belum ada studi kuantitatif sistematis yang meneliti sentimen agama dan membandingkan pengaruh relatifnya di daerah mayoritas dan minoritas Muslim di Indonesia.
Studi  ini  mengisi  kesenjangan  dalam  literatur  dengan  mengkaji  perilaku pemilih Muslim di daerah mayoritas dan minoritas Muslim pada Pemilihan Kepala Daerah  serentak  2020  di  provinsi  Sulawesi  Utara  dan  Sumatera  Barat.  Pemilihan Kepala  Daerah  calon  wakil  walikota  Manado  satu-satunya  berasal  dari  calon Muslim  kalah  dalam  pemilihan  dan  hanya  mendapatkan  13,4  persen  bersama pasangannnya  dari  hampir  40  persen  warga  Muslim  kota  Manado  meskipun didukung  oleh  tokoh  Muslim  Manado  dan  organisasi  masyarakat  Laskar  Kopiah Putih  kota  Manado.  Pemenangnya  adalah  calon  beragama  Konghucu  dan  bersuku Tionghoa.  Sedangkan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Sumatera  Barat  menampilkan calon wakil gubernur yang mengembalikan dukungan dari partai yang pimpinannya menganggap  daerah  Sumatera  Barat  terlalu  agamis  dan  kurang  Pancasilais.  Calon wakil  gubernur  tersebut  menjauhkan  dirinya  dari  partai  yang  diasosiakan  kurang beragama tetapi tetap kalah dalam pemilihan. 5
Studi ini menganalisis apakah responden Muslim cenderung memilih calon Muslim  dibandingkan  calon  non-Muslim  baik  di  daerah  mayoritas  maupun  di daerah  minoritas  Muslim?.  Apakah  responden  Muslim  cenderung  memilih  calon dengan identitas dominan baik di daerah mayoritas dan daerah minoritas?. Apakah responden  Muslim  cenderung  memilih  calon  Muslim  atau  non-Muslim  karena faktor Iain? Studi mengukur sentimen agama dalam pemilihan umum di Indonesia dan  mengembangkan  bagaimana  sentimen  agama  membentuk  prilaku  politik  dan berkontribusi  pada  perilaku  pemilih  Muslim  dalam  politik  mayoritas  dan  politik minoritas  di  pemilihan  kepala  daerah  serentak  tahun  2020.  Studi  juga  bertujuan
4 Ibid.
5 Bakhtiar, A. (1997). Filsafat Agama . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5  No.1 Januari – Juni 2022
Delmus
Referensi Pemilih |335
untuk  berkontribusi tentang perdebatan  yang lebih  luas tentang politik dan agama di Indonesia.
Studi  tentang  perilaku  pemilih  Muslim  sebagian  besar  fokus  pada pertanyaan  apakah  Muslim  mendukung  kandidat  atau  partai  Islam  tanpa  syarat. Para  sarjana  menunjukkan  sedikit  bukti  untuk  dukungan  tanpa  syarat  tersebut terhadap  kandidat  atau  partai  Islam. 6 Dukungan  tanpa  syarat  tersebut  ada,  jika pemilih  tidak  yakin  terhadap  kinerja  kandidat  atau  partai  (Pepinsky,  Liddle,  dan Mujani  2012  ).  Studi  tentang  politik  minoritas  menunjukkan  bahwa  pemilih  dari agama mayoritas hampir selalu tidak mendukung kandidat dari agama minoritas.
Kurzman  dan  Naqvi  (2010)  menganalisa  setiap  pemilihan  parlemen  dalam masyarakat Muslim selama 40 tahun terakhir dan menunjukkan bahwa partai-partai Islam sering bersaing dan jarang menang dalam pemilihan umum bebas di berbagai negara  Muslim  demokratis.  Mereka  juga  berpendapat  partai-partai  Islam  telah bertransformasi  sejak  1980-an  untuk  mendukung  demokrasi  dan  hak-hak perempuan secara terbuka.
Mujani dan Liddle (2009) menyebutkan bahwa setelah 10 tahun demokrasi di  Indonesia  partai  politik  nasionalis  masih  menguasai  pemilihan  umum  di Indonesia  karena  alasan  keberagaman  agama  dalam  sejarah  bangsa,  kebijakan presiden  Suharto  selama  Orde  Baru,  masifnya  komunitas  Muslim  toleran  dan ketidakefektifan mobilisasi masa oleh partai-partai Islam. 7
Pepinsky,  Liddle,  dan  Mujani  (2012  )  berpendapat  bahwa  mereka  tidak menemukan  bukti  bahwa  Muslim  yang  saleh  lebih  atau  kurang  demokratis,  lebih atau kurang berorientasi  pasar, atau lebih atau kurang kosmopolitan dibandingkan rekan-rekan  Muslim  yang  kurang  saleh.  Mereka  menunjukkan  bahwa  kesalehan
6 Saiful  Mujani,  William  Liddle  dan  Kuskridho,  Kuasa  Rakyat  “analisis  tentang  Prilaku  Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru, (Jakarta: Mizan, 2009).
7 Ibid.
________________________________________________________________________________________________ 336| Delmus Referensi Pemilih… POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5 No.1 2022
secara  alami  tidak  menghambat  kecenderungan  menuju  modernitas,  demokrasi, atau kosmopolitanisme. 8
Studi  ini  melihat  bagaimana  sentimen  agama  pada  prilaku  Muslim  dalam politik  mayoritas  dan  politik  minoritas.  Studi  ini  menggambarkan  bagaimana Muslim  dalam  masyarakat  Mayoritas  dan  Minoritas  merespon  kandidat  dengan sentimen  agama.  Studi  ini  secara  normatif  sangat  penting.  Kualitas  demokrasi  di negara-negara  Muslim  bisa  dilihat  dari  bagaimana  mayoritas  prilaku  politik Muslim  terhadap  kandidat  minoritas.  Demokrasi  yang  sehat  tidak  hanya membutuhkan pemilihan umum yang bebas, tetapi juga perwakilan yang memadai dari kelompok minoritasnya.
Menchik  (2016)  menunjukkan  sentimen  agama  selalu  mempengaruhi perilaku  pemilih  Muslim  di  Indonesia.  Dinamika  politik  masa  IaIu  dan kontemporer  Indonesia  telah  menunjukkan  pengaruh  sentimen  ini.  Agama mewarnai  politik  Indonesia  sejak  negara  Indonesia  merdeka.  Sentimen  suku  juga memainkan  peran  utama  dalam  politik  Indonesia. 9 Di  tingkat  lokal,  sentimen agama semakin meningkat tajam setelah pemilihan Gubernur DKI. Sentimen suku dan agama secara bersamaan juga mempengaruhi pemilih Gubernur di Jakarta pada tahun 2017 (Sumaktoyo 2021). Namun, hingga saat ini belum ada studi kuantitatif sistematis yang meneliti sentimen agama dan membandingkan pengaruh relatifnya di daerah mayoritas dan minoritas Muslim di Indonesia.
Sentimen agama selalu  memainkan peran penting dalam politik  Indonesia. Dari  sisi  agama,  sejak  kemerdekaan,  Indonesia  sudah  menghadapi  perdebatan apakah  harus  memasukkan  kewajiban  menjalankan  agama  atau  tidak  dalam konstitusinya. 10 Studi-studi  juga  menunjukkan  pengaruh  organisasi  keagamaan yang meningkat. Organisasi Islam konservatif telah berkontribusi pada peningkatan
8 ibid
9 Armajani, J. (2012). Modern Islamist Movements . Oxford: Wiley-Balckwell
10 Curran, T. (1989). Politics in Classical Greece: The Nature of the Polis and the Origins of the Rule of Law, Sacred Heart University Review . 9 (2).
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5  No.1 Januari – Juni 2022
Delmus
Referensi Pemilih |337
diskriminasi  sosial  terhadap  minoritas  agama  (Sumaktoyo  2020  )  dan  kelompok pemilih Muslim konservatif menjadi lebih berpengaruh dalam politik. 11
Dengan  semakin  meningkatnya  pengaruh  agama  dalam  politik,  studi  ini melihat bagaimana agama mempengaruhi perilaku pemilih. Ada banyak studi yang menunjukkan  perilaku  pemilih  Muslim  Indonesia.  Survei  oleh  Lembaga  Survei Indonesia  tahun  2018  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2018,  sekitar  52  persen orang Indonesia keberatan memiliki gubernur non-Muslim, meningkat 12 poin dari tahun  2016.  Menganalisis  hasil  pemilihan  presiden  tahun  2014,  Gueorguiev, Ostwald,  dan Schuler ( 2018 ) juga menunjukkan bahwa agama berpengaruh kuat di wilayah Muslim konservatif  yang sangat menyukai Prabowo Subianto daripada Joko Widodo.  Sumaktoyo, Ottati,  dan Untoro ( 2016 ) menunjukkan bahwa sikap menjadi  lebih  beragama  meningkatkan  dukungan  pemilih  untuk  seorang  kandidat dengan agama yang sama dan Pepinsky, Liddle, dan Mujani ( 2012 ) menemukan bahwa label Islam mempengaruhi dukungan pemilih untuk sebuah partai di bawah ketidakpastian  ekonomi.  Ideologi  agama  mempengaruhi  pilihan  pemilih  dan kebijakan  di  Indonesia. 12 Dalam  studi  terbaru,  Sumaktoyo  (2021)  menunjukkan agama  sangat  berpengaruh  dalam  sikap  pemilih  Muslim  dalam  pilkada  Gubernur DKI 2017, tetapi bukan sebagai faktor tunggal.
Agama  bukanlah  satu-satunya  faktor  yang  membentuk  prilaku  politik  di Indonesia.  Studi  lain  menunjukkan  bahwa  suku  juga  sangat  berperan. 13 Toha (2017)  beranggapan  bahwa  suku  sangat  berperan  dalam  masyarakat  yang  terdiri dari  beragam  suku  di  Indonesia.  Aspinall  (2011)  menggambarkan  peran  suku dalam  politik  lokal  di  masa  awal  reformasi  di  Indonesia  dan  Mavridis  (2015) menunjukkan peran suku dalam relasi sosial politik di Indonesia.
11 Durkheim,  É.  1963[1912].  The  Elementary  Forms  of  the  Religious  Life.  Translated  from  the French by Joseph Ward Swain. New York: Collier Books.
12 Diego Fossati, Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi, Eve Warburton, Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case, electoral studies, 2020.
13 Heywood, A. (2016). Politics . Palgrave. Heywood, A. (2016). Politics . Palgrave.
________________________________________________________________________________________________ 338| Delmus Referensi Pemilih… POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No.1 2022
Studi ini melihat apakah sentimen agama atau factor lain yang lebih tinggi mempengaruhi prilaku pemilih pada pemilu  kepala daerah serentak tahun 2020 di daerah mayoritas dan minoritas Muslim di Indonesia. 14
Dari sisi sentimen suku, Indonesia memiliki sejarah panjang sentimen anti- Tionghoa  dari  zaman  kolonial  Belanda  (Purdey  2006  ).  Di  bawah  pemerintahan Belanda,  suku  Tionghoa  didorong  dalam  perdagangan,  dipisahkan  dari  penduduk setempat  secara  ekonomi  dan  sosial.  Ini  menandai  dimulainya  ketegangan  yang mendalam  antara  penduduk  setempat  dengan  suku  Tionghoa.  Pada  masa  Presiden Suharto  perayaan  budaya  Tionghoa  dilarang  dan  setiap  individu  suku  Tionghoa diwajibkan  untuk  mengajukan  surat  klarifikasi  kewarganegaraan.  Sesaat  sebelum pengunduran  diri  presiden  Soeharto,  banyak  warga  suku  Tionghoa  dibunuh, diperkosa, dan ribuan bisnis milik Tionghoa dirusak atau dijarah (Wibowo 2001 ).
Sentimen  anti-Tionghoa  ini  juga  ditemukan  dalam  politik  elektoral. Kandidat  politik  suku  Tionghoa  menghadapi  tantangan  pemilu  yang  serius. Aspinall,  Dettman,  dan  Warburton  (2011)  mendokumentasikan  penolakan semacam  itu  terhadap  calon  non-  Muslim,  suku  Tionghoa  yang  mencalonkan  diri sebagai  walikota  di  Sumatera  Utara  tahun  2010.  Secara  lebih  umum,  survei nasional  menemukan  bahwa  64,4  persen  orang  Indonesia  merasa  tidak  nyaman dengan suku Tionghoa dalam posisi kepemimpinan politik. 15
Sentimen  anti  suku  non-Minang  si  Sumatera  Barat  juga  menguat  di pemilihan  Bupati  dan  wakil  Bupati  Kabupaten  Pasaman  tahun  2010.  Pasangan dengan  wakil  bupati  dari  suku  Mandahiling  Batak  menang  dalam  pemilihan  dan digugat oleh yang Iain karena sentimen suku. 16
Ada  beberapa  istilah  dalam  perbahasan  politik  dan  Islam,  yaitu  Islam politik,  Islamisme  dan  politik  Islam.  Istilah  Islam  politik  terutama  mengacu  pada
14 Denoeux, G. (2002). The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam. Middle East Policy . 9 p.
61.
15 Enjang and Tajiri, H. (2009). Etika Dakwah . Bandung: Widya Padjajaran.
16 Fuller, G. (2003). The Future of Political Islam . New York: Palgrave.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5  No.1 Januari – Juni 2022
Delmus
Referensi Pemilih |339
reformasi  institusi  dan  sistem  politik,  sedangkan  Islamisme  umumnya  dikaitkan dengan  gerakan  sosial  yang  berpartisipasi  dalam  reformasi  social  politik kelembagaan.  Dan  politik  Islam  pada  umumnya  diungkapkan  dalam  istilah-istilah Islam  seperti  jihad,  siyasah  dan  syura  dalam  reformasi  politik.  Namun,  istilah- istilah ini saling terkait dan kadang-kadang dapat dipertukarkan.
Selama  beberapa  dekade  terakhir,  politik  Islam  telah  menjadi  titik  acuan sentral  untuk  berbagai  kegiatan  politik,  argumen  dan  gerakan  oposisi.  Di  negara- negara demokrasi  Islam, beberapa menentang identitas politik berdasarkan afiliasi agama sementara yang lain bersikeras bahwa pemeluk agama harus memilih dalam demokrasi  elektoral  berdasarkan  keyakinan  mereka.  Beberapa  mengklaim  bahwa politisi  Muslim  kontemporer  menggunakan  Islam  untuk  tujuan  politik.  Di  Eropa, banyak  Muslim  menganjurkan  akomodasi  keyakinan  dan  praktik  keagamaan  di tempat umum. 17
Cakupan politik Islam  sangat  luas. Hal  ini karena  Islam sebagai  salah satu agama besar dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Islam telah dianut oleh hampir seluruh wilayah masyarakat dunia saat ini. Muslim tinggal di negara-negara Islam  dan  negara-negara  Barat  sebagai  komunitas  mayoritas  dan  minoritas.  Di dalam  komunitas-komunitas  ini,  Nabi  Muhammad  dianggap  sebagai  pemandu agama  dan  pemimpin  politik  dan  para  penerusnya  yang  awal  mengambil  alih otoritas  atas  komunitas  Islam.  Namun,  tidak  ada  kesepakatan  yang  jelas  tentang seperti  apa  seharusnya  institusi  politik  Islam  yang  ideal,  tetapi  secara  konsisten dipegang bahwa prinsip dan nilai-nilai Muslim harus menjadi intinya.
Para  ulama  telah  mendefinisikan  Islam  politik  sebagai  formulasi  Islam untuk  negara  dan  masyarakat. 18 Namun  para  ulama  ini  fokus  pada  berbagai  sisi Islam politik. Beberapa sarjana telah prihatin dengan politik Islam di negara-negara
17 Geertz,  C.  (1993  [1966].  Religion  as  a  cultural  system  in  Clifford  G. The  Interpretation  of Cultures: Selected Essays. London: Fontana Press.
18 Knudsen, A. (2003). Political Islam in the Middle East . Michelsen Institute Development Studies and Human Rights.
________________________________________________________________________________________________ 340| Delmus Referensi Pemilih… POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No.1 2022
Barat (Tibi, 2008, 2014; Warner, 2011; dan Schirrmacher, 2016). Tibi berpendapat bahwa  umat  Islam  berjuang  untuk  menerapkan  nilai-nilai  Islam  di  negara-negara Barat  sementara  Warner  bersikeras  bahwa  penerapan  hukum  Islam  di  negara- negara  Barat  harus  ditolak  ketika  hukum  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Barat. Schirrmacher  menunjukkan  gerakan-gerakan  Islam  tertentu  melakukan  aktivitas lobi  di  Eropa  untuk  mempromosikan  implementasi  masyarakat  Islam.  Para  ulama ini  menyebut  Islam  politik  sebagai  implementasi  praktik  Islam  di  arena  publik  di negara-negara Barat. 19
Ulama  lain  telah  berfokus  pada  Islam  politik  di  negara-negara  Islam. 20
Denoeux  (2002)  berpendapat  bahwa  Islam  politik  merupakan  bentuk instrumentalisasi  Islam  oleh  individu,  kelompok  dan  organisasi  yang  mengejar tujuan  politik  dengan  meminjam  konsep  dari  tradisi  Islam.  Fuller  (2003) mendefinisikan  politik  Islam  sebagai  bagaimana  politik  dan  masyarakat  harus diatur  dalam  dunia  Muslim  kontemporer  dan  diimplementasikan  dalam  beberapa cara  berdasarkan  keyakinan  Islam.  Knudsen  (2003)  sebagai  politik  Islam  sebagai ekspresi  politik  yang  sah  mampu  memanfaatkan  aspirasi  tidak  hanya  dari  bagian masyarakat  yang  lebih  miskin  tetapi  juga  dari  kelas  menengah. 21 Soage  (2009) berpendapat  bahwa  Islam  politik adalah  implementasi alami  Islam sebagai  bentuk pemerintahan  karena  merupakan  reaksi  terhadap  tantangan  westernisasi  di  dunia Islam. Meijer (2009) menunjukkan munculnya organisasi  gerakan politik di  dunia Islam  dalam  upaya  mengubah  institusi  politik.  Armajani  (2012)  menunjukkan ideologi  politik  di  balik  gerakan  Islam  di  negara-negara  Islam.  Rohac  (2014) berpendapat  bahwa  Islam  politik  sebagai  gerakan  Islam  yang  menjalankan pelayanan  sosial  bagi  masyarakat  dan  membayar  dalam  memperoleh  dukungan dalam kegiatan politik. Para ulama ini menunjukkan Islam politik di negara-negara
19 Tibi, B. (2014). Political Islam, World Politics and Europe . Routledge.
20 Meijer,  R.  (2009).  Towards  a  Political  Islam.  The  Hague,  Netherlands  Institute  of  International Relations. Clingendael Diplomacy Papers No. 22.
21 Nasution,  H.  (1985) Islam  Ditinjau  Dari  Berbagai  Aspeknya .  Jilid  3,  Universitas  Indonesia,
Jakarta.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5  No.1 Januari – Juni 2022
Delmus
Referensi Pemilih |341
Islam sebagai gerakan melawan pemerintah, alasan ideologis di balik gerakan dan hubungan timbal balik antara gerakan Islam dan masyarakat. 22
Beberapa  ulama  mengkritik  implementasi  Islam  politik  di  dunia  Islam. Mumtaz  (1993)  berpendapat  bahwa  Islam  politik  pada  banyak  tahap  tidak diterapkan di negara-negara Islam karena ia menunjukkan bahwa syuro (konsultasi) dengan  rakyat  sebagai  prinsip  utama  etika  politik  Islam  ditinggalkan  dalam pemilihan kepemimpinan. Demikian pula Sofyan (2012) berpendapat bahwa Islam politik  adalah  tentang  etikanya  daripada  pragmatismenya  dalam  memperoleh  dan mempertahankan  kekuasaan  seperti  yang  dipraktikkan  di  negara-negara  Islam. Situmorang  (2012)  mengemukakan  tujuan  dan  prinsip  Islam  politik  yaitu  untuk mencapai tujuan bersama melalui keadilan dan keadilan sosial. Namun, Roy (1996) berpendapat  bahwa  Islam  politik  yang  berfokus  pada  kebajikan  dan  ketakwaan telah gagal di negara-negara Islam. 23
Pergeseran  dari  gerakan  sosial  ke  gerakan  politik  dan  dari  gerakan  politik kekerasan ke non-kekerasan adalah kunci keberhasilan Islam politik di dunia Islam seperti  yang  ditunjukkan  oleh  beberapa  ulama.  Tibi  (2014)  menunjukkan perubahan  bentuk  gerakan  politik  kelompok  Islam  dari  kekerasan  menjadi partisipasi  dalam  institusi  politik  di  negara-negara  Islam. 24 Schirrmacher  (2016) berpendapat bahwa pembentukan bentuk Islam politik pertama yang dilembagakan, Ikhwanul  Muslimin  sebagai  gerakan  Islam  tanpa  kekerasan  yang  berusaha  secara damai mengerahkan pengaruh politik dan sosial di seluruh dunia.
Beberapa  ulama  juga  menunjukkan  manfaat  Islam  politik  di  dunia  Islam. Kholil  (2009)  menunjukkan  keterlibatan  partai  politik  non-agama  dengan kelompok  Islam  dengan  melibatkan  pemimpin  Muslim  dalam  komite  partai, memaksa  Muslim  untuk  menerima  ideologi  nasional  daripada  ideologi  Islam,  dan
22 Rahman, F. (1993). Prinsip Syura dan Peranan Umat Dalam Islam In Mumtaz A. (eds) Masalah- masalah Teori Politik Islam . 23 Esposito,  J.L.  (1998). Islam  and  Politics .  Fourth  Edition.  Syracuse  University  Press.  Lihat  juga Roy, O. (1996). The Failure of Political Islam . ( Volk, C. Trans .) Harvard University Press.
24 Esposito, J.L. (2005). Introduction: Straight Path. Oxford University Press.
________________________________________________________________________________________________ 342| Delmus Referensi Pemilih… POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No.1 2022
mengusulkan  Islam  substansial  daripada  Islam  formalistik  di  dalam  negara. Mulkhan  (2009)  berpendapat  bahwa  tujuan  umum  Islam  politik  adalah  untuk memberi  manfaat  bagi  semua  manusia  termasuk  non-Muslim  dan  ateis.  Salim (2015)  menunjukkan  manifestasi  Islam  politik  melalui  peraturan  pemerintah  dan bagaimana  pengaruhnya  terhadap  pemerintah.  Salim  (2016)  lebih  jauh menunjukkan  wacana  di  balik  penerapan  syariat  Islam  oleh  partai  politik  yang menguntungkan mereka. 25
Ulama  lain  telah  menunjukkan  pluralitas  Islam  politik.  Esposito  (1998) berpendapat  bahwa  tidak  mungkin  untuk  berargumentasi  bahwa  hanya  ada  satu teori  Islam  politik  ketika  ia  mempelajari  formulasi  Islam  untuk  negara  dan masyarakat di banyak negara Islam. Ia menemukan Islam politik mulai dari wahyu, hukum,  situasi  politik saat  ini, dan kerangka ideologis  dan sejarahnya  (baik  nyata maupun  ideal).  Suntana  (2010)  menunjukkan  berbagai  bentuk  Islam  politik  dari kerangka teoritis hingga pemikiran politik di kalangan pemikir Muslim. Mandaville (2014)  berpendapat  bahwa  Islam  politik  sebagai  manifestasi  ganda  Islam  bagi negara  dan  masyarakat  oleh  gerakan-gerakan  Islam  yang  kompleks  dan  beragam atas nama Islam. 26
Secara  harfiah,  politik  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu  polis  yang  berarti negara-kota. Dari kata tersebut munculah konsep polites yang berarti warga negara dan konsep politikos yang berarti kewarganegaraan. Dari bahasa ini, politik berarti usaha  untuk  mengatur  negara-kota  dan  warganya.  Politik  juga  dapat  diambil  dari bahasa  Inggris,  yang  berarti  pandai  dan  bijaksana  dalam  memerintah  dan  dari bahasa  Arab,  siyasah,  yang  berarti  mengatur,  mengendalikan,  mengelola  atau mengambil  keputusan  dan  berbuat  sesuatu  untuk  kebaikan.  Dari  bahasa-bahasa
25 Situmorang, J. (2012). Politik Ketatanegaraan dalam Islam. Bandung: Pustaka Setia.
26 Thabrani,  A.  M.  (2015).  Ijtihad  Politik  Umar  Ibn  Al-Khattab  (Implementasi  Fiqh  Kontekstual dalam Pemerintahan Islam), Nuansa , 12 (2).
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5  No.1 Januari – Juni 2022
Delmus
Referensi Pemilih |343
tersebut,  politik  secara  umum  berarti  upaya  membuat,  mengubah,  dan melaksanakan aturan. 27
Di  luar  definisi  literal  di  atas,  politik  didefinisikan  sebagai  kekuasaan, pengambilan  keputusan,  seni  negara  atau  pemerintahan,  kebijakan  publik,  alokasi dan  distribusi  kesejahteraan.  Politik  sebagai  kekuasaan  adalah  kapasitas  atau kemampuan  untuk  mengarahkan  atau  mempengaruhi  perilaku  orang  lain  atau jalannya  peristiwa.  Politik  mencakup  upaya  untuk  mempengaruhi  isi  keputusan, membatasi  agenda  dan  mempengaruhi  orang  lain  untuk  mengikuti  keputusan melalui  kompromi  dan  konsensus. 28 Sebagai  seni  bernegara  atau  pemerintahan, politik  merupakan  upaya  untuk  menunjukkan  kontrol  dalam  masyarakat  melalui pengambilan  dan  pelaksanaan  keputusan  politik.  Politik  adalah  tentang  cara mempengaruhi orang lain, individu dan kelompok, di tempat umum. Politik sebagai alokasi  dan  distribusi  kesejahteraan  berarti  bagaimana  mengalokasikan  dana  di berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, bagian utama dari politik  adalah  upaya  untuk  menentukan  sistem  dan  cara  untuk  memperoleh  dan mempertahankan  kekuasaan,  lobi  dan  pemungutan  suara  dalam  pengambilan keputusan,  membuat  aturan  yang  mengikat  warga  di  tempat-tempat  umum, mendanai  pembangunan  infrastruktur  dan  layanan,  serta  mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat. komunitas.
Definisi  politik  di  atas  bukannya  tanpa  masalah.  Situasi  inilah  yang membuat  politik  sering  dipahami  dan  dipandang  negatif  karena  politik  dikaitkan dengan  segala  cara  yang  dilakukan  politisi  dalam  meraih  dan  mempertahankan kekuasaan serta memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Para pemimpin politik  yang  dipilih  melalui  pemilihan  langsung  seringkali  berbagi  kekuasaan  di dalam kelompok pendukung mereka sesudahnya. 29 Praktik tersebut
27 Dien, M. I. (2004). Islamic Law: From Historical Foundations to Contemporary Practice . Notre Dame: The University of Notre Dame Press.
28 Mulkhan, A. M. (2009). Politik Santri . Yogyakarta: Kanisius.
29 Mumtaz,  A.  (1993) State,  Politics  and  Islam. translation.,  American  Trust  Publication.  (Hadi,  A. Trans) Bandung: Mizan.
________________________________________________________________________________________________ 344| Delmus Referensi Pemilih… POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No.1 2022
mengkhawatirkan kelompok lain sehingga setiap kelompok melakukan segala cara untuk  mendapatkan  dan  mempertahankan  kekuasaan.  Untuk  itu,  Budiharjo menyatakan  bahwa  politik  harus  memasukkan  tujuan  yang  baik  dalam  tujuan politiknya. 30 Politik  sangat  dibentuk  oleh  nilai-nilai  budaya  dan  ideologi masyarakat  pada  waktu  dan  tempat  yang  berbeda,  namun  politik  terbaik  adalah upaya  menempatkan  kepentingan  semua  anggota  masyarakat  di  atas  kepentingan pribadi dan kelompok. 31
Membatasi  politik  untuk  mengatur  urusan  publik  juga  membuat  pembuat kebijakan  di  pemerintahan  sulit  dalam  merumuskan  aturan  dalam  keluarga, organisasi  sosial  dan  kehidupan  pribadi  warga  negara.  Hal  inilah  yang  membuat aturan tentang pernikahan sesama jenis, organisasi sosial yang bertentangan dengan ideologi  negara,  dan  pakaian  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  sosial  menjadi bermasalah. 32 Politik sebagai seni negara mengabaikan politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga  non-negara  atau  non-pemerintah.  Saat  ini  lembaga-lembaga sosial  nasional  seperti  organisasi  perburuhan  dan  lembaga  internasional  seperti Bank  Dunia  telah  membuat,  mengubah  dan  menerapkan  aturan-aturan  untuk mencapai  tujuan  kelembagaannya  bagi  para  anggotanya  dan  mereka  yang  terkait dengan  lembaganya.  Apalagi  setiap  orang  pernah  berpolitik  dalam  keluarga  dan kelompok kecil bersama teman-temannya. 33
Dengan  memahami  permasalahan  tersebut,  maka  pengertian  politik  yang digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  segala  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  setiap orang  baik  secara  individu  maupun  kelompok  dalam  mempengaruhi  dan  atau melibatkan  orang  lain  tentang  urusan  orang  lain  atau  bersama-sama  dalam kehidupan publik atau pribadi dengan memberikan pendapat, mempengaruhi sikap
30 Budiharjo, M. (2015). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
31 Tylor, E. B. 1958[1871]. Primitive Culture . London: Murray.
32 Natsir, M. (2000). Islam Sebagai Dasar Negara . Jakarta: DDII.
33 Samuddin, R. (2013). Fiqih Demokrasi . Jakarta: Gozian Press.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5  No.1 Januari – Juni 2022
Delmus
Referensi Pemilih |345
dan tindakan. melalui proses interaksi yang menghasilkan kesepakatan atau konflik dalam membangun komunitas seperti negara, kota, organisasi, keluarga dan agama.
Secara  harfiah,  agama  dalam  bahasa  Indonesia  berasal  dari  bahasa Sansekerta, yaitu āgama yang artinya tradisi, artinya tidak, dan gama artinya pergi.
Dalam  istilah  ini,  agama  berarti  tidak  pergi,  tetap  pada  tempatnya,  diwariskan secara  turun-temurun  atau  tradisi. 34 Istilah  yang  sama  juga  berarti  tidak  kacau karena berarti tidak dan gama juga berarti kacau. Dari bahasa Latin, religi berasal dari  kata  religio  yang  berakar  dari  kata  kerja  re-ligare  yang  berarti  mengikat kembali,  yaitu  mengikatkan  diri  kepada  Tuhan.  Dari  bahasa  Inggris,  religi  secara informal berarti kegiatan yang dilakukan dengan antusias dan rutin. Sedangkan dari bahasa  Arab  ad-Dien  berarti  kekuasaan,  ketundukan  pada  kekuasaan,  aturan,  dan pahala serta hutang dan kebiasaan. 35
Secara  terminologis,  agama  dijelaskan  dengan  cara  yang  berbeda.  Agama pada  awalnya  dipahami  sebagai  kepercayaan  terhadap  makhluk  gaib  seperti  dewa dan  menjiwai  jiwa  pada  setiap  makhluk  hidup  atau  tidak.  Agama  kemudian didefinisikan sebagai suatu sistem kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal  yang  sakral,  kepercayaan,  dan  praktik  yang  terintegrasi  dalam  satu komunitas  moral. 36 Agama  selanjutnya  dipahami  sebagai  sistem  simbol  yang memberikan  ide,  menciptakan  perasaan  dan  motivasi  yang  kuat,  menyebabkan kinerja ritual, menempelkan konsep pandangan dunia dan etos pada faktualitas, dan pada  akhirnya  dilihat  sebagai  realitas  khusus.  Dan,  agama  adalah  sistem  yang mengatur  kepercayaan  dan  peribadatan  kepada  Tuhan  dan  aturan-aturan  yang berhubungan dengan manusia lain dan lingkungan.
Definisi  agama  juga  tidak  sederhana.  Sebagai  sebuah  keyakinan,  agama lebih  mudah  dipahami  jika  realitas  yang  ditawarkan  agama  diterima  tanpa
34 Soage, A. (2009). Introduction to Political Islam. Religon Compass 3 (5) page 887–896.Sofyan, A.
(2012). Etika Politik Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.
35 Rohac, D. (2014). Understanding Political Islam. Bulletin of Economic Development. 20.
36 Stark, R. and Finke, R. (2000). Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion . Berkeley: University of California Press.
________________________________________________________________________________________________ 346| Delmus Referensi Pemilih… POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No.1 2022
pertanyaan seperti keberadaan makhluk gaib, kekuatan gaib dan sejenisnya. Dalam pikiran  orang  beragama,  segala  sesuatu  terjadi  karena  tekad  supranatural,  doa sangat  penting  dan  berkat  diperlukan.  Masalah  muncul,  seberapa  jauh  umat beragama membedakan suatu realitas yang terjadi karena penentuan kekuatan gaib atau kekuatan manusia. 37
Agama  bekerja  sebagai  platform  untuk  mengklarifikasi  masalah  yang kompleks  dan  irasional,  memerangi  depresi  mental,  dan  menjelaskan  kematian. Mukjizat  sering  diucapkan  oleh  orang-orang  beragama.  Terapis  memanfaatkan pengalaman  religius  sebagai  obat  bagi  mereka  yang  sakit  jiwa  dan  agama menawarkan  cara  menghadapi  kematian.  Apalagi  perilaku  keagamaan  terdapat pada  semua  makhluk  hidup  karena  setiap  hewan  memiliki  ritualnya  masing- masing.  Ritual  memotivasi  dan  menggerakkan  mereka  untuk  membangun komunitas.
Ritual  diekspresikan  dalam  suka  dan  duka  dan  yang  lebih  penting  mereka menciptakan dan mempertahankan identitas komunal. Dalam konteks ini, perilaku beragama  dipahami  dari  proses  apa  yang  dilakukan  oleh  umat  beragama  dan mengapa  hal  itu  dilakukan  oleh  mereka.  Studi  agama  telah  berfokus  pada signifikansi  agama  bagi  seseorang  atau  kelompok  daripada  pada  definisinya. Kondisi ini tidak membuat kita mengabaikan definisi Islam sebagai berikut.
Islam secara harfiah berarti damai, penyerahan total kepada Tuhan, bersih, damai  dan  aman.  Makna-makna  tersebut  diambil  dari  ayat-ayat  Al-Qur'an  yang mengandung kata Islam.
Makna Islam sebagai damai dapat dilihat dari Al-Quran surah Al-Anfal (8) ayat  61.  Makna  penyerahan  total  kepada  Tuhan  ditemukan  dalam  surah  An-Nisa (4)  ayat  125,  Al-Anam  (6  )  162,  Ali  Imran  (3)  83,  dan  As-Saffat  (37)  26.  Arti bersih  berasal  dari  surah  Asy-Syuara  (26)  ayat  89,  As-Saffat  (37)  84.  Makna kedamaian dan keselamatan berasal dari surah Maryam (19) ayat 47.
37 Syafiie, I.K (2010). Ilmu Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5  No.1 Januari – Juni 2022
Delmus
Referensi Pemilih |347
Secara  terminologis,  literatur  Islam  mendefinisikan  Islam  sebagai  agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad yang berisi aturan dan petunjuk sebagai pedoman hidup manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat.  Namun,  makna  Islam  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  definisi yang  dijelaskan  oleh  John  Esposito  (2005).  Menurutnya,  Islam  adalah  keragaman keyakinan,  sikap,  ritual,  hukum  dan  nilai-nilai  sosial  yang  bersumber  dari  Kitab Suci  Al-Qur’an  dan  pesan-pesan  Nabi.  Definisi  ini  menggambarkan  keragaman keyakinan, perilaku, ritual dan nilai-nilai sosial yang ditemukan dalam masyarakat Muslim.

## B. Pembahasan

## a. Muslim dan Kepala Daerah di Sumatera Barat
Pemilihan  kepala  daerah  serentak  tahun  2020  di  Sumatera  Barat  meliputi pemilihan  Gubernur  di  tingkat  Provinsi  dan  Bupati  walikota  di  13  kabupaten  dan kotamadya  dari  19  kabupaten  dan  kotamadya  yang  ada.  Daftar  pemilih  tetap berjumlah  3.719.429  pemilih  yang  terdiri  dari  1.836.825  pemilih  laki-laki  dan 1.882.604  pemilih  perempuan  dengan  penyebaran  12.548  Tempat  Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 1.158 nagari di Sumatera Barat.
Tabel 1: Daftar Nama Kepala Daerah Terpilih dan Agamanya pada pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2020 di Sumatera Barat
N
No
Kepala Daerah Calon Terpilih Prosenta si Suara Agama 1 1 Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi-Audy Joinaldy 32,4 % Islam-Islam 2 2 Kabupaten Pesisir Selatan Rusma  Yul  Anwar- Rudi Hariyansyah 57,2 % Islam-Islam 3 3 Kabupaten Solok Epyardi Asda-Jon Firman Pandu 35,3 % Islam-Islam
4 Kabupaten Sijunjung Benny  Dwifa  Yuswir  -  25 % Islam-Islam
________________________________________________________________________________________________ 348| Delmus Referensi Pemilih… POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No.1 2022
4
Iraddatillah 5 5 Kabupaten Tanah Datar Eka  Putra -  Richi Aprian 42,5 % Islam-Islam 6 6 Kabupaten Padang Pariaman Suhatri Bur - Rahmang 40,7 % Islam-Islam 7 7 Kabupaten Agam Andri  Warman  -  Irwan Fikri, 32,3 % Islam-Islam 8 8 Kabupaten Limapuluh Kota Safaruddin, Dt Bandaro Rajo - Rizki Kurniawan. N 31,4 % Islam-Islam 9 9 Kabupaten Pasaman Benny Utama-Sabar AS 83 % Islam-Islam 1 10 Kabupaten Dharmasraya Sutan  Riska  Tuanku Kerajaan - Dasril Panin Datuk Labuan 63,6 % Islam-Islam 1 11 Kabupaten Solok Selatan Khairunas - Yulian Efi,  38,8 % Islam-Islam 1 12 Kabupaten Pasaman Barat Hamsuardi - Risnawanto 31,5 % Islam-Islam 1 13 Kota Solok Zul Elfian - Ramadhani Kirana Putra 35,3 % Islam-Islam 1 14 Kota Bukittinggi Erman Safar - Marfendi  44,5 % Islam-Islam
Kami melakukan survei  di Sumatera Barat pada bulan Juni dan September 2021.  Stratified  random  sampling  digunakan  untuk  mendapatkan  sampel  warga Sumatera Barat yang berusia lebih dari tujuh belas tahun atau telah menikah (yaitu pemilih  yang  memenuhi  syarat).  Sebanyak  200  responden  diwawancarai.  Saat ditanya  soal  apakah  mereka  memilih  berdasarkan  agama,  53  persen  mengatakan bahwa  mereka  memilih  karena  alasan  agama  sebagai  alasan  utama.  Sekitar  43 persen  mengatakan  mereka  memilih  berdasarkan  track  record  calon  pemimpin ketimbang  alasan  lain  dan  sisanya  memilih  karena  alasan  program  kerja  dan lainnya.  Kami  membatasi  analisis  hasil  wawancara  pada  mereka  yang menunjukkan  pilihan  suara  karena  alasan  agama  dan  mendikotomikan  tanggapan
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5  No.1 Januari – Juni 2022
Delmus
Referensi Pemilih |349
mereka dengan memberikan skor 1 jika responden mengindikasikan bahwa mereka memilih  pemimpin  karena  alasan  agama  dan  0  untuk  alasan  lainnya.  Tabulasi silang sederhana menunjukkan bahwa Muslim Sumatera Barat cenderung memilih kepala daerah berdasarkan agama atau religiusitasnya.
Tabel  2:  Persentasi  Alasan  Pertama  Pemilih  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah Di Sumatera Barat

## b. Muslim dan Pemimpin Non-Muslim di Sulawesi Utara
Pemilihan  kepala  daerah  serentak  tahun  2020  di  Sulawesi  Utara  meliputi pemilihan  Gubernur  di  tingkat  Provinsi  dan  Bupati  Walikota  di  7  kabupaten  dan kotamadya  dari  15  kabupaten  dan  kotamadya  yang  ada.  Daftar  pemilih  tetap berjumlah  1.831.867  pemilih  yang  terdiri  dari  926.184  pemilih  laki-laki  dan 905.683 pemilih perempuan dengan penyebaran  5.809 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 1.839 desa di Sulawesi Utara.
Tabel 3: Daftar Nama Kepala Daerah Terpilih dan Agamanya pada
pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2020 di Sulawesi utara. N Kepala Daerah Calon Terpilih Prosentasi  Agama Agama [NILAI] % Lainnya [NILAI] % Alasan Pertama dalam memilih pemimpin di Sumatera Barat
________________________________________________________________________________________________ 350| Delmus Referensi Pemilih… POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5 No.1 2022
No Suara 1 1 Provinsi Sulawesi Utara Olly  Dondokambey  - Steven O. E. Kandouw 57,1 % Kristen-Kristen 2 2 Kabupaten Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar – Petra Yani Rembang 53,2 % Kristen-Kristen 3 3 Kabupaten Minahasa Utara Joune  J  E  Ganda  – Kevin William Lotulung 57,4 % Kristen-Kristen 4 4 Kabupaten Boltim Sam  Sachrul  Mamonto – Oskar Manoppo 41,3 % Islam-Islam 5 5 Kabupaten Bolsel  Iskandar Kamaru – Deddy Abdul Hamid 75,1 % Islam-Islam 6 6 Kota Manado Andrei Angouw – Richard  Henry  Marten Sualang 36,7 % Konghucu-Kristen 7 7 Kota Bitung Maurits Mantiri – Hengky Honandar 59,1 % Kristen-Kristen 8 8 Kota Tomohon Caroll  Joram  Azariaz Senduk – Wenny Lumentut 64,5 % Kristen-Kristen
Survei  yang  sama  dilakukan  di  Sulawesi  Utara  pada  bulan  Juli  dan September 2021. Sampel warga Sulawesi Utara  yang berusia di atas 17 tahun dan sudah  menikah  atau  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Pemilih  Tetap  pemilihan  Kepala Daerah  Serentak  tahun  2020  dijadikan  sebagai  sampel  melalui  sratified  random sampling.  Sebanyak  200  responden  diwawancarai.  Responden  di  Sulawesi  Utara, ketika  ditanya  apakah  mereka  memilih  berdasarkan  agama,  hanya  26  persen menjawab  bahwa  mereka  memilih  karena  alasan  agama  sebagai  alasan  pertama. Sekitar  68  persen  mengatakan  mereka  memilih  berdasarkan  track  record  dan program kerja calon pemimpin ketimbang alasan lain dan sisanya memilih karena alasan partai politik penduduk calon pemimpin dan lainnya. Batasan analisis hasil wawancara dilakukan pada mereka yang menunjukkan pilihan suara karena alasan agama  dan  mengkategorikan  tanggapan  mereka  dengan  memberikan  skor  1  jika responden  mengindikasikan  bahwa  mereka  memilih  pemimpin  karena  alasan
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5  No.1 Januari – Juni 2022
Delmus
Referensi Pemilih |351
agama dan 0 untuk alasan lainnya. Tabulasi silang sederhana menunjukkan bahwa Muslim Sulawesi Utara tidak memilih kepala daerah berdasarkan agamanya.
Tabel 4: Persentasi Alasan Pertama Pemilih dalam Pemilihan Kepala
Daerah Di Sulawesi Utara
Apa  yang  menjelaskan  perilaku  pemilih  Muslim  Sumatera  Barat  dan Sulawesi Utara dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini? Mengapa pemilih  Mayoritas  Muslim  di  Sumatera  Barat  lebih  mengutamakan  pemimpin berdasarkan agamanya ketimbang faktor lain? Mengapa pemilih Muslim Minoritas di Sulawesi Utara hanya sebagian kecil memilih berdasarkan agamanya? Sebagian besar sarjana telah menjelaskan pengaruh sentimen agama dalam pemilihan umum di  Indonesia  (Arifianto  2017;  Aspinall  2017;  Chaplin  2017;  Fealy  2016;  Lindsey 2016; Mietzner dan Muhtadi 2018; Mietzner, Muhtadi, dan Halida 2018).
Hasil  survey  diatas  menjelaskan  beberapa  hal.  Fakta  bahwa  kepala  daerah sangat  menentukan  dinamika  Sumber  Daya  keagamaan  di  daerah  kabupaten  dan kotamadya  serta  provinsi.  Kepala  daerah  berpengaruh  menentukan  pimpinan lembaga-lembaga  keagamaan  baik  yang  dimiliki  pemerintah  maupun  lembaga kemasyarakatan keagamaan. Ketua  Badan Amil Zakat  Kabupaten dan Kotamadya
Agama [NILAI] % Lainnya [NILAI] % Alasan Pertama dalam memilih pemimpin di Sulawesi Utara
________________________________________________________________________________________________ 352| Delmus Referensi Pemilih… POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No.1 2022
serta Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah juga ikut memberikan rekomendasi langsung maupun secara tidak langsung dalam pemilihan Ketua Majelis  Ulama  Indonesia tingkat  Kabupaten dan Kotamadya serta  provinsi. Pimpinan rumah ibadah yang dikelola oleh pemerintah daerah juga ditetapkan oleh kepala  daerah.  Rekomendasi  Kepala  Daerah  juga  mempengaruhi  pemilihan pimpinan  organisasi  kemasyarakatan  keagamaan  di  setiap  tingkatan  administrasi pemerintahan melalui kantor wilayah kementerian agama.
Situasi  ini  mendorong  keterlibatan  elit  agama  baik  di  Sumatera  Barat maupun  di  Sulawesi  Utara  untuk  berpartisipasi  dan  mendukung  calon  tertentu dalam pemilihan kepala daerah baik calon kepala daerah yang Muslim di Sumatera Barat  maupun  yang  non-Muslim  di  Sulawesi  Utara.  Elit  agama  tersebut  akan memiliki peluang lebih besar menguasai sumber daya keagamaan daerah terutama Lembaga yang berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah.
Di  Sumatera  Barat,  semua  calon  kepala  daerah  dalam  pemilihan  kepala daerah  serentak  tahun  2020  lalu  adalah  Muslim  dan  mayoritas  pemilih  adalah Muslim.  Oleh  karena  itu,  sangat  masuk  akal  jika  pemilih  di  Sumatera  Barat memahami kepala daerah mereka harus beragama mayoritas Islam dan bukan non- Muslim.  Bagi  Muslim  di  Sumatera  Barat,  agama  sangat  penting  dalam  pemilihan kepala  daerah  karena  kepala  daerah  non-Muslim  dikhawatirkan  akan  melakukan proses  penyiaran  agama  non-Muslim  seperti  yang  terjadi  pada  masa  penjajahan. Bagi  mereka  juga,  kepala  daerah  non-Muslim  dikhawatirkan  menguasai  dan mempengaruhi  sumber  daya  keagamaan  dengan  memilih  pimpinan  lembaga keagamaan yang cenderung liberal.
Namun  ketika  ditanya  tentang  pengaruh  agama  dalam  pemilihan  kepala daerah  di  antara  semua  calon  yang  beragama  Islam  yang  ada  saat  ini,  mereka memahami  bahwa  tingkat  religiusitas  setiap  calon  kepala  daerah  sangat mempengaruhi  pemilih  dalam  menentukan  pilihannnya.  Religiousitas  pemimpin
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5  No.1 Januari – Juni 2022
Delmus
Referensi Pemilih |353
dianggap  sebagai  satu  cara  terbaik  dalam  penyelesaian  berbagai  masalah  sosial politik  dan  ekonomi  daerah.  Pemimpin  yang  hidup  sederhana  dipahami  sebagai pemimpin  yang  mengutamakan  kesejahteraan  masyarakat  banyak.  Kondisi ekonomi  warga  yang  masih  banyak  berada  di  bawah  garis  kemiskinan  dianggap sering  diabaikan  oleh  pemimpin  daerah  yang  hidup  mereka  cenderung  dengan segala  kemewahan-kemewahan  dan  fasilitas  yang  dibiayai  oleh  negara.  Gubernur Sumatera  Barat  terpilih  pada  pemilihan  kepala  daerah  serentak  2020  ini  dianggap memiliki kelebihan ini dibandingkan dengan calon-calon gubernur yang lain. 38
Indikator  religiousitas  kedua  yang  menjadi  perhatian  pemilih  Muslim  di Sumatera  Barat  adalah  dukungan  kepala  daerah  terhadap  kegiatan-kegiatan keagamaan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sendiri maupun oleh lembaga  social  kemasyarakatan  keagamaan.  Kehadiran  kepala  daerah  dalam kegiatan  keagamaan  dan  apalagi  bantuan  finansial  terhadap  kegiatan  keagamaan tersebut  dipahami  sangat  penting.  Kebanyakan  pemilih  Muslim  Sumatera  Barat memahami  bahwa  dukungan  pemerintah  daerah  terhadap  lembaga  social kemasyarakatan  keagamaan  dan  kegiatan  keagamaan  akan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Semakin tinggi  kegiatan keagamaan dilakukan diyakini semakin tinggi  tingkat  kesejahteraan rakyat  tercapai.  Tingkat  kesejahteraan rakyat meningkat  dipahami  tercapai  dari  hal-hal  yang  tidak  rasional,  tidak  terduga  dan bukan  hanya  dari  program  kesejahteraan  rakyat  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  sendiri  yang  sering  implementasinya  tidak  berjalan  sesuai  yang dikonsepkan.
Di  Sulawesi  Utara,  hanya  dua  pasangan  kepala  daerah  dari  8  pasangan dalam  pemilihan  kepala  daerah  serentak  tahun  2020  lalu  adalah  Muslim  dan mayoritas  pemilihnya  adalah  non-Muslim.  Oleh  karena  itu,  hanya  26  persen pemilih  Muslim  di  Sulawesi  Utara  memahami  kepala  daerah  mereka  harus
38 Salim, D.P. (2013). Politics, Islam, and Identity in West Sumatra . Journal Of Indonesian Islam 7 (1).
________________________________________________________________________________________________ 354| Delmus Referensi Pemilih… POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No.1 2022
beragama  Islam.  Ketika  ditanya  tentang  kenapa  agama  bagi  sebagian  besar responden bukan menjadi alasan utama dalam pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara mereka menjawab agama tidak menjadi factor utama dalam pemilihan kepala daerah  karena    kepala  daerah  non-Muslim  lebih  tinggi  probabilitas  terpilihnya ketimbang  calon  Muslim.  Jawaban  ini  berkaitan  dengan  peluang  Muslim  menjadi kepala daerah dalam sistim pemilihan kepala daerah secara langsung seperti saat ini sangat  kecil  di  daerah  minoritas  Muslim.  Alasan  berikutnya,  dukungan  kepala daerah terhadap lembaga dan kegiatan keagamaan lebih penting dari pada identitas agama  kepala  daerah.  Pengalaman  pemilih  Muslim  di  kotamadya  Manado  pada satu dekade sebelumnya dimana identitas keagamaan kepala daerah dianggap tidak sejalan  dengan  dukungannya  terhadap  lembaga  kemasyarakatan  keagamaan  Islam dan  atau  kegiatan  keagamaan  Islam  yang  ada.  Pemilih  Muslim  di  Sulawesi  Utara juga menganggap elit agama Muslim lebih baik mempunyai hubungan yang dekat dengan  kepala  daerah,  yang  propabilitas  terpilih  non-Muslim  lebih  tinggi,  karena kepala  daerah  akan  mempengaruhi  sumber  daya  keagamaan  dalam  memilih pimpinan  lembaga  keagamaan.  Oleh  karena  itu,  pimpinan  Lembaga  keagamaan Islam di provinsi Sulawesi Utara dikenal sangat dekat dengan pemerintah daerah.
Kepala  Daerah  juga  mempunyai  kewenangan  dalam  menentukan  apakah suatu  lembaga  kemasyarakatan  keagamaan  dan  atau  suatu  kegiatan  keagamaan mendapatkan bantuan  atau tidak dari pemerintah daerah. Kebijakan kepala daerah sangat  menentukan  suatu  lembaga  kemasyarakatan  keagamaan  mendapatkan  dana hibah untuk operasional dan kegiatan keagamaannya dari pemerintah daerah setiap tahun.  Elit  agama  di  Sumatera  Barat  dan  di  Sulawesi  Utara  menjelaskan  bahwa tidak  semua  kepala  daerah  memberikan  dana  hibah  dengan  jumlah  yang  tetap setiap  tahun  dalam  dua  decade  terakhir.    Dengan  situasi  ini,  calon  kepala  daerah yang  memberikan  peluang  bantuan  dana  hibah  kepada  pimpinan  lembaga keagamaan  lebih  disukai  oleh  elit  agama.  Dalam  situasi  sebaliknya,  elit  agama yang  mempunyai  hubungan  yang  baik  dengan  kepala  daerah  lebih  diinginkan
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5  No.1 Januari – Juni 2022
Delmus
Referensi Pemilih |355
memimpin  lembaga  kemasyarakatan  keagamaan  agar  kemungkinan  mendapatkan bantuan dana hibah tersebut lebih tinggi.
Kepala  daerah  juga  berpengaruh  terhadap  lembaga  kemasyarakatan keagamaan  dalam  kegiatan  utamanya.  Di  Sumatera  Barat,  dengan  mayoritas penduduk  beragama  Islam,  peraturan  daerah  bernuansa  Islam  paling  banyak ditemukan  dibandingkan  dengan  daerah  lain  di  Indonesia  diluar  provinsi  Aceh yang memiliki otonomi khusus. Peraturan daerah bernuansa Islam ini telah banyak membantu elit agama dalam menjalankan tugas keagaamaanya.

## Penutup :
Pengaruh  sentimen  agama  dalam  pemilihan  Kepala  Daerah  serentak  tahun 2020  di  Sumatera  Barat  dan  Sulawesi  Utara  sangat  berbeda.  Pemilih  Muslim mayoritas  di  Sumatera  Barat  menempatkan  agama  sebagai  alasan  utama  dalam pemilihan kepala daerah yang berarti mereka tidak menginginkan daerah mayoritas Muslim  dipimpin  oleh  non-Muslim.  Sedangkan  pemilih  minoritas  Muslim  di Sulawesi Utara bukan menempatkan identitas agama sebagai prioritas utama tetapi menginginkan  calon  kepala  daerah  yang  membantu  mereka  dalam  kegiatan- kegiatan  keagamaan.  Hasil  studi  ini  menunjukkan  bahwa  Muslim  Sumatera  Barat sangat  mengkhawatirkan  kepemimpinan  Non-Muslim  yang  bisa  saja  menyiarkan agama  non-Muslim  di  daerah  mereka  dan  dengan  kewenangan  kepala  daerah mengangkat  pimpinan  Lembaga  kemasyarakatan  keagamaan  yang  cenderung liberal.  Bagi  pemilih  Sumatera  Barat,  agama  juga  dipahami  sebagai  tingkat religiusitas  kepala  daerah.  Semakin  religious  seorang  kepala  daerah  semakin  baik bagi  daerah.  Pemilih  Muslim  di  Sulawesi  Utara,  dengan  probabilitas  non-Muslim sebagai  kepala  daerah  yang  tinggi  dalam  sistim  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung  saat  ini,  mengutamakan  relasi  yang  kuat  antara  kepala  Daerah  Non- Muslim  dengan  elit  agama  sehingga  Lembaga  kemasyarakatan  keagamaan
________________________________________________________________________________________________ 356| Delmus Referensi Pemilih… POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No.1 2022
mempunyai  peluang  yang  lebih  tinggi  dalam  mendapatkan  bantuan  dana  dari kepala daerah.
Implikasi studi ini terhadap kajian politik dan agama adalah pertama sejarah imperialisme  masih  mempengaruhi  prilaku  politik  Muslim  di  tanah  air.  Kedua, ketidak  mandirian  Lembaga  kemasyarakatan  keagamaan  secara  finansial memberikan peluang yang tinggi bagi kepala daerah untuk membangun relasi yang dominan  dengan  elit  agama.  Kepala  daerah  bisa  saja  memberikan  bantuan  dana hibah atau tidak kepada Lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.
Studi ini dapat berimplikasi positif dalam rangka pengembangan pemikiran politik dan agama, khususnya masalah perilaku pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia  yang  dipengaruhi  oleh  sentimen  agama.  Studi  ini  menunjukkan  bahwa relasi  politik  dan  agama  selalu  berkembang  dengan  dua  arah  yang  berbeda  di mayoritas  dan  minoritas  Muslim  di  Indonesia.  Kajian  Islam  dan  politik  secara nasional  yang  cenderung  menempatkan  Islam  sebagai  agama  mayoritas mengabaikan dinamika Islam dan politik di daerah minoritas Muslim di Indonesia.
Studi  ini  juga  mendorong  pengelolaan  sumber  daya  keagamaan  harus dinegasikan  dari  kepentingan  politik  praktis  pada  masa  dan  setelah  pemilihan kepala  daerah.  Pengelolaan  sumber  daya  keagamaan  dimaksudkan  untuk kepentingan  masyarakat  banyak,  bukan  kepentingan  perseorangan,  kelompok  dan golongan tertentu saja. 39
39 Budiharjo, M. (2015). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5  No.1 Januari – Juni 2022 Delmus Referensi Pemilih |357

## REFERENCES
Schirrmacher,  A.  (2016).  Christine  Political  Islam  When  Faith  Turns  Out  to  Be Politics. The WEA Global Issues . Series Volume 16.
Abdullah,  B.  (2012). Politik  Ketatanegaraan  Dalam  Islam .  Bandung:  Pustaka Setia.
Iqbal, M. and Nasution, A. H. (2010). Pemikiran Politik Islam . Jakarta: Kencana.
Bakhtiar, A. (1997). Filsafat Agama . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Saiful  Mujani,  William  Liddle  dan  Kuskridho,  Kuasa  Rakyat  “analisis  tentang
Prilaku  Memilih  dalam  Pemilihan  Legislatif  dan  Presiden  Indonesia  Pasca Orde Baru, (Jakarta: Mizan, 2009).
Armajani, J. (2012). Modern Islamist Movements . Oxford: Wiley-Balckwell
Curran,  T.  (1989).  Politics  in  Classical  Greece:  The  Nature  of  the  Polis  and  the Origins of the Rule of Law, Sacred Heart University Review . 9 (2).
Durkheim,  É.  1963[1912].  The  Elementary  Forms  of  the  Religious  Life.
Translated  from  the  French  by  Joseph  Ward  Swain.  New  York:  Collier
Books.
Diego  Fossati,  Edward  Aspinall,  Burhanuddin  Muhtadi,  Eve  Warburton,
Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case, electoral studies, 2020.
Heywood, A. (2016). Politics . Palgrave.
Denoeux,  G.  (2002).  The  Forgotten  Swamp:  Navigating  Political  Islam. Middle East Policy . 9 p. 61.
Enjang and Tajiri, H. (2009). Etika Dakwah . Bandung: Widya Padjajaran.
Fuller, G. (2003). The Future of Political Islam . New York: Palgrave.
Geertz,  C.  (1993  [1966].  Religion  as  a  cultural  system  in  Clifford  G. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. London: Fontana Press.
________________________________________________________________________________________________ 358| Delmus Referensi Pemilih… POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5 No.1 2022
Knudsen,  A.  (2003). Political  Islam  in  the  Middle  East .  Michelsen  Institute Development Studies and Human Rights.
Tibi, B. (2014). Political Islam, World Politics and Europe . Routledge.
Meijer, R. (2009). Towards a Political Islam. The Hague, Netherlands Institute of
International Relations. Clingendael Diplomacy Papers No. 22.
Nasution, H. (1985) Islam Ditinjau  Dari Berbagai Aspeknya . Jilid  3, Universitas
Indonesia, Jakarta.
Rahman, F. (1993). Prinsip Syura dan Peranan Umat Dalam Islam In Mumtaz A.
(eds) Masalah-masalah Teori Politik Islam .
Esposito,  J.L.  (1998). Islam  and  Politics .  Fourth  Edition.  Syracuse  University
Press.  Lihat juga  Roy, O. (1996). The Failure of Political Islam . ( Volk, C.
Trans .) Harvard University Press.
Esposito, J.L. (2005). Introduction: Straight Path. Oxford University Press.
Situmorang,  J.  (2012). Politik  Ketatanegaraan  dalam  Islam. Bandung:  Pustaka
Setia.
Thabrani, A. M. (2015). Ijtihad Politik Umar Ibn Al-Khattab (Implementasi Fiqh Kontekstual dalam Pemerintahan Islam), Nuansa , 12 (2).
Dien, M.  I. (2004). Islamic Law: From Historical Foundations to  Contemporary Practice . Notre Dame: The University of Notre Dame Press.
Mulkhan, A. M. (2009). Politik Santri . Yogyakarta: Kanisius.
Mumtaz,  A.  (1993) State,  Politics  and  Islam. translation.,  American  Trust Publication. (Hadi, A. Trans) Bandung: Mizan.
Tylor, E. B. 1958[1871]. Primitive Culture . London: Murray.
Natsir, M. (2000). Islam Sebagai Dasar Negara . Jakarta: DDII.
Samuddin, R. (2013). Fiqih Demokrasi . Jakarta: Gozian Press.
Soage,  A.  (2009).  Introduction  to  Political  Islam. Religon  Compass 3  (5)  page 887–896.Sofyan,  A.  (2012). Etika  Politik  Islam. Bandung:  CV  Pustaka
Setia.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5  No.1 Januari – Juni 2022
Delmus
Referensi Pemilih |359
Rohac,  D.  (2014).  Understanding  Political  Islam. Bulletin  of  Economic Development. 20.
Stark,  R.  and  Finke,  R.  (2000). Acts  of  Faith:  Explaining  the  Human  Side  of Religion . Berkeley: University of California Press.
Syafiie, I.K (2010). Ilmu Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
Salim,  D.P.  (2013).  Politics,  Islam,  and  Identity  in  West  Sumatra .  Journal  Of
Indonesian Islam 7 (1).
Budiharjo,  M.  (2015). Dasar-dasar  Ilmu  Politik. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.