## PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEJABAT PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pemerintahan Kota Makassar)

## Muttiarni
( muttiarni@unismuh.ac.id) Muhammad Akram Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah Kota Makassar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.
Metode ini dipilih karena sampel dipilih berdasarkan kriteria Pejabat Pemerintah Daerah yang memegang jabatan di tingkat bawah dan  menengah  serta  pejabat  yang  berwenang  berarti  pejabat  yang memiliki  kegiatan  penganggaran  dan  sekaligus  sebagai  eksekutif anggaran dan penanganan staf dalam penyusunan anggaran. Sampel yang  diolah  dalam  penelitian  ini  sebanyak  50  sampel  dan  diolah menggunakan program SPSS untuk menguji hipotesis.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  dari  lima  variabel Karakteristik  Tujuan  Anggaran,  tiga  variabel  (partisipasi,  kejelasan tujuan, umpan balik) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pejabat  Pemerintah  Daerah  di  Kota  Makassar,  sedangkan  evaluasi anggaran  variabel  tidak  signifikan  terhadap  Kinerja  Pejabat Pemerintah Daerah Kota Makassar .
Kata kunci: Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  influence  of Characteristics  of  Budget  Objectives  on  Performance  of  Local Government  Officials  in  Makassar  City.  Sampling  technique  in  this research using purposive sampling.
This method was chosen  because  the  sample  was  chosen based on the criteria of Local Government Officials who held positions at the lower  and  middle  level  as  well  as  committed  official  means  officials who  have  activities  in  budgeting  and  simultaneously  as  budget executives  and  staff  handling  in  the  preparation  of  the  budget. Samples  are  processed  in  this  study  as  many  as  50  samples  and processed using SPSS program to test the hypothesis.
This  study  found  that  from  five  variable  Characteristic  of Budgetary  Objectives,  three  variables  (participation,  clarity  of purpose,  feedback)  significantly  influence  Performance  of  Local Government  Officials  in  Makassar  City,  while  variable  budget evaluation  is  not  significant  to  Performance  of  Local  Government Officials in Makassar City.
Keywords: Characteristic of Budget Objectives towards Performance of Regional Government Officials.

## A. LATAR BELAKANG
Anggaran  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam perencanaan  agar  dapat  melakukan  pengendalian  terhadap pencapaian  tujuan  organisasi  dalam  hal  ini  pemerintah  daerah. Anggaran  dibutuhkan  oleh  sebuah  organisasi  untuk  menerjemahkan keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka  panjang.  Selanjutnya,  mengingat  pentingnya  fungsi  anggaran sebagai  alat  perencanaan  dan  pengendalian  dalam  organisasi  maka proses  penyusunan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  anggaran  perlu dilakukan agar dapat disesuaikan dengan tujuan anggaran.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan  upaya  pencapaian  hasil  kerja  atau  output  dari perencanaan  alokasi  biaya  atau  input  yang  ditetapkan.  Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun harus pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
Mengingat  pentingnya  anggaran  sektor  publik,  maka  APBD harus  disusun  berdasarkan  prinsip-prinsip  anggaran  sektor  publik. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  52  Tahun  2015  tentang Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Tahun  Anggaran 2016  menyatakan  bahwa  dalam  penyusunan APBD harus  memperhatikan  prinsip-prinsip  sebagai  berikut  :  (1)  Sesuai dengan  kebutuhan  penyelenggara  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  daerah.  (2)  Tertib,  (3)  Tepat  waktu,  (4) Transaparan,  (5)  Partisipatif,  (6)  Tidak  bertentangan  dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  pemerintah  provinsi  dan pemerintah  kabupaten,kota  harus  mendukung  tercapainya  sasaran dan  1  (satu)  lintas  bidang  serta  9  (sembilan)  bidang  pembangunan tersebut  sesuai  dengan  potensi  dan  kondisi  masing-masing  daerah, mengingat  keberhasilan  pencapaian  sasaran  dan  1  (satu)  lintas bidang  serta  9  (sembilan)  bidang  pembangunan  dimaksud  sangat tergantung  pada  sinkronisasi  kebijakan  antara  pemerintah  provinsi dengan  pemerintah  dan  antara  pemerintah  kabupaten/kota  dengan
pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sinkronisasi  kebijakan  pemerintah  daerah  dan  pemerintah lebih  lanjut  dituangkan  dalam  rancangan  Kebijakan  Umum  APBD (KUA)  dan  rancangan  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara (PPAS)  yang  disepakati  bersama  antara  Pemerintah  Daerah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai  dasar  dalam penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  Tahun Anggaran 2016.
Agar pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif, penyusunan  anggaran  dan  penerapannya  harus  memperhatikan  5 komponen karakteristik tujuan anggaran yaitu partisipasi penyusunan  anggaran  (budgetary  participation),  kejelasan  sasaran anggaran  (budget  goal  clarity),  umpan  balik  anggaran  (budgetary feedback),  evaluasi  anggaran  (budgetray  evaluation)  dan  kesulitan sasaran  anggaran  (budget  goal  difficulty).  Adanya  tujuan  anggaran yang  jelas  akan  memudahkan  individu  untuk  menyusun  target anggaran.  Selanjutnya,  target  anggaran  yang  disusun  akan  sesuai dengan  sasaran  atau  tujuan  yang  ingin  dicapai  organisasi  sehingga dapat  memberikan  suatu  tingkat  kepuasan.  Berdasarkan  uraian diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk  menguji  kembali “ Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintahan Kota Makassar) ” .

## B. TINJAUAN TEORETIS
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  31  Tahun 2016,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah suatu  rencana  keuangan  tahunan  Daerah  yang  ditetapkan berdasarkan  Peraturan  Daerah    tentangAPBD.  APBD  disusun berdasarkan    Arah  dan  Kebijakan  Umum  (AKU)  APBD  yang  telah ditetapkan      bersama  dengan  DPRD.  Arah  kebijakan  umum  APBD disusun  setelah  melalui  proses  penjaringan  aspirasi  masyarakat, berpedoman  pada  Rencana  Strategis  Daerah  dan  Dokumen perencanaan  daerah  lainnya  yang  telahditetapkan  Daerah,  serta pokok-pokok  kebijakan  nasional  di  bidang  keuangan  daerah  oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Mekanisme Pendapatan dan Belanja Daerah
Dalam  penyusunan  APBD  tahun  anggaran  2016  masih  tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu  pendekatan  penganggaran  yang  mengutamakan  keluaran (output)  dari  program  atau  kegiatan  yang  akan  atau  telah  dicapai sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan  kuantitas  dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarakan
untuk  melaksanakan  program  dan  kegiatan  harus  terukur  secara jelas  indikator  kinerjanya  yang  dipresentasikan  kedalam  tolak  ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.
Partisipasi  adalah  suatu  proses  pengambilankeputusan bersama oleh kedua belah pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa  depan  bagi  pembuat  dan  penerima  keputusan  dan  mengarah pada  seberapa  besar  tingkat  keterlibatan  aparat  pemerintah  daerah dalam  menyusun  anggaran  daerah  serta  pelaksanaannya  untuk mencapai  target  anggaran  tersebut.  Dengan  kata  lain  ketika diterapkan kepada perencanaan, partisipasi mengacu pada keterlibatan  manajer  tingkat  menegah  dan  bawah  dalam  mengambil keputusan  yang  mengarah  pada  penentu  tujuan  operasional  dan penetapan  sasaran  kerja.  Dalam  sistem  keuangan  daerah,  peran penting APBD dapat dilihat dari fungsi utamanya. Anggaran memiliki beberapa  fungsi  utama  yaitu:  (1)  Sebagai  Alat  Perencanaan,  (2)  Alat Pengendalian  Anggaran,  (3)Alat  Kebijakan  Fiksal  Anggaran,  (4)  Alat Politik  Anggaran,  (5)  Alat  Koordinasi  Dan  Komunikasi  Penyusun anggaran,  (6)  Alat  Penilaian  Kinerja  eksekutif,  (7)  Alat  Motivasi Anggaran.
Menurut  (Indra  Bastian,  2005)  menjelaskan  bahwa  fungsi anggaran adalah sebagai berikut: (1) Anggaran merupakan hasil akhir proses  penyusunan  rencana  kerja,  (2)  Anggaran  merupakan  cetak baru  aktivitas  yang  akandilaksanakan  dimasa  mendatang,  (3) Anggaran  sebagai  alat  komunikasi  intern  yang  menghubungkan sebagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan,
(4)  Anggaran  sebagai  alat  pengendalian  imit  kerja,  (5)  Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi, (6) Anggaran merupakan instrumen politik Berdasarkan  definisi  fungsi  diatas,  dapat  ditarik  prinsip anggaran  dalam  penyusunan  APBD  sebagai  suatu  perencanaan  yang disusun untuk periode waktu tertentu yaitu: (1) Demokratis, (2) Adil,
(3) Transparan, (4) Bermoral tinggi, (5) Berhati-hati, (6) Akuntabel.
Keterkaitan  keuangan  daerah  yang  melekat  dengan  APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan  dana  pusat  atau  dikenal  dengan  istilah  perimbangan  keuangan pusat dan daerah.
3. Penyusunan APBD
Dalam  penyusunan  APBD  tahun  anggaran  2016  masih  tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu  pendekatan  penganggaran  yang  mengutamakan  keluaran (output)  dari  program  atau  kegiatan  yang  akan  atau  telah  dicapai sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan  kuantitas  dan kualitas  yang  terukur.  Dalam  hal  ini,  setiap  dana  yang  dianggarkan untuk  melaksanakan  program  dan  kegiatan  harus  terukur  secara
jelas  indikator    kinerjanya  yang  dipresentasikan  kedalam  tolak  ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.
Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016, dalam menyusun APBD tahun anggaran 2017 ditekankan pada penyusunan  anggaran  yang  terpadu  (unifilied  budget)  dimana  dalam menyusun  rencana  keuangan  tahunan  dilakukan  secara  terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang  didasarkan  pada  prinsip  pencapaian  efisiensi  alokasi  dana. Penyusunan  APBD  secara  terpadu,  harus  tetap  sejalan  dengan penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja.  Dalam  siklus  penganggaran ditetapkan prinsip-prinsip pokok sebagai berikut: (1) Tahap persiapan anggaran,  (2)  Tahap  ratifikasi,  (3)  Tahap  implementasi/pelaksanaan anggaran, (4) Tahap pelaporan dan evaluasi.
Dalam  rangka  menyusun  APBD,  langkah-langkah  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, dapat dirumuskan sebagai berikut: (a) Penyusunan  rancangan  Kebijakan  Umum  APBD  (KUA)  oleh  Kepala Daerah  dibantu  oleh  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD),  (b) Penyusunan  Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS)  oleh pemerintah  daerah,  (c)  Pembahasan  dan  penetapan  kesepakatan bersama  mengenai  PPAS  antara,  (d)  Pemerintah  daerah  dengan DPRD,  (e)  Penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Raperda) tentang  APBD,  (f)  Penyusunan  rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah tentang  penjabaran  APBD.  Selanjutnya  menyebutkan  bahwa  pihak yang  terlibat  dalam  proses  penyusunan  anggaran  dapat  dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu: Eksekutif, Legeslatif, dan Auditor APBD  sebagai  proses  manajemen  pemerintah  maka  proses penyusunan APBD dianggap sebagai proses administrasi pemerintah. Birokrasi  pemerintahan  juga  beroperasi  sebagaimana  organasasi perusahaan  dimana  setiap  elemen  sosial  dan  kenegaraan  dikontrol dan diarahkan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.
4. Karakteristik Tujuan Anggaran Dalam  UU  No.  17  Tahun  2003  dijelaskan  bahwa  sebagai instrument kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk
mewujudkan  pertumbuhan  dan  stabilitas  perekonomian  serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapaitujuan bernegara.
Proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, target  dan  kebijakan.  Kesamaan  persepsi  antar  berbagai  pihak tentang  apayang  akan  dicapai  dan  keterkaitan  tujuan  dengan berbagai  program  yang  akan  dilakukan,  sangat  krusial  bagi kesuksesan  anggaran.  Di  tahap  ini,  proses  distribusi  sumber  daya mulai dilakukan.
Pencapaian  konsensus  alokasi  sumber  daya  menjadi  pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan
tujuan  ke  pelaksanaan  anggaran  seringkali  melewati  tahap  yang melelahkan,  sehingga  perhatian  terhadap  tahap  penilaian  dan evaluasi  sering  diabaikan.  Kondisi  inilah  yang  nampaknya  secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006: 188).
Dalam kajian teoritis sebagai dasar untuk penelitian ini masih banyak  menggunakan  kajian  teoritis  pada  sektor  privat  yang berhubungan  dengan  variable-variabel  yang  diteliti.  Hal  ini dikarenakan variabel-variabel yang diteliti juga masih menggunakan variabel  yang  diteliti  pada  sektor  privat.  Namun  tidak  mengurangi kajian-kajian teoritis yang berhubungan dengan sektor publik sebagai dasar/acuan  dalam  penelitian  pada  sektor  publik.  Karakteristik Tujuan Anggaran (budgetary Goal Characteristics) 5 macam yaitu: Partisipasi  Anggaran;  Partisipasi  penyusunan  anggaran merupakan  pendekatan  yang  secara  umum  dapat  meningkatkan kinerja  yang  pada  akhirnya  dapat  efektivitas  organisa.  Proses penyusunan  anggaran  merupakan  kegiatan  yang  penting  dan komplek,  kemungkinan  akan  menimbulkan  dampak  fungsional  dan disfungsional  terhadap  sikap  dan  perilaku  anggota  organisasi. Partisipasi  anggaran  menunjukkan  pada  luasnya  partisipasi  bagi pejabat pemerintah daerah. Munawar (2006) menemukan mekanisme input  partisipasi  warga  negara  mempunyai  pengaruh  langsung  pada keputusan anggaran. Keuntungan penggunaan input warga negara ke dalam  operasional  kota  bisa  membantu  dewandalam  menjalankan tanggung  jawabnya  untuk  mewakili  konstituen  dan  memberikan  visi dan arahan kebijakan jangka panjang.
Kejelasan Tujuan Anggaran; Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing  program  harus  sudah  memuat  secara  lebih  rinci uraian  mengenai  nama  program, tujuan  dan  sasaran  program output yang  akan  dihasilkan,  sumber  daya  yang  dibutuhkan,  periode pelaksanaan  program,  lokasi  dan  indikator  kinerja.  Seluruh  program yang  telah  dirancang  oleh  masing-masing  unit  kerja,  selanjutnya diserahkan ke Panitia Eksekutif. Panitia eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program yang  akan  dijadikan  rencana  kerja di  masing-masing  unit  kerja berdasarkan program  kerja  yang  masuk  ke  Panitia  Eksekutif, selanjutnya  disusun  dan  dirancang  draft  Kebijakan  Pembangunan Dan  Kebijakan  Anggaran  Tahunan  (APBD)  yang  nantinya  akan dibahas  dengan  pihak  Legislatif  (Kepmendagri  No  52  Tahun  2016  ). Adapun tujuan penyusunan anggaran sebagai berikut: (1) Membantu pemerintah  mencapai  tujuan  fiskal  dan  meningkatkan  koordonasi antar  bagian  dalam  lingkungan  pemerintah,  (2)  Membantu menciptakan  efisiensi  dan  keadilan  dalam  menyediakan  barang  dan jasa  publik  melalui  proses  pemprioritasan,  (3)  Memungkinkan  bagi pemerintah  untuk  memenuhi  prioritas  belanja,  (4)  Miningkatkan
transparansi  dan  pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  DPR  atau MPR dan masyarakat.
Umpan  Balik  Anggaran;  Hapsari  (2010)  menyatakan  bahwa umpan balik terhadap sasaran anggaran yang dicapai adalah variabel penting  yang  memberikan  motivasi  kepada  manajer.  Jika  anggota organisasi  tidak  mengetahui  hasil  yang  diperoleh  dari  upayanya untuk  mencapai  sasaran,  maka  ia  tidak  mempunyai  dasar  untuk merasakan kesuksesan atau kegagalan, dan tidak  ada insentif untuk menunjukkan  kinerja  yang  lebih  baik,  dan  pada  akhirnya  menjadi tidak  puas.  Rasuli  dan  Darlis  (2015)  menyatakan  umpan  balik memiliki  dua  fungsi  bagi  orang-orang  yang  menerimanya  yang pertama  berkaitan  dengan  instruksi  dan  kedua  adalah  berkaitan dengan motivasi.
Evaluasi  Anggaran;  Menurut  PP  No.  6  Tahun  2008  tentang pedoman  evaluasi  penyelenggaran  pemerintah  daerah,  pemerintah berkewajiban  mengevaluasi  kinerja  daerah  untuk  mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan  hak  yang  diperoleh  daerah  dengan  capaian  keluaran dan  hasil  yang  telah  direncanakan.  Menurut  Kamaliah  Darlis  (2010) evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan  kembali  oleh  individu  pimpinan  departemen  dan digunakan  dalam  evaluasi  kinerja  mereka.  Evaluasi  anggaran merupakan  alat  pengendalian  terhadap  kinerja  anggaran.  Evaluasi anggaran  pada  dasarnya  membandingkan  antara  anggaran  dengan pelaksanaan sehingga ditentukan penyimpangan yang terjadi.
Kinerja  Pejabat  Pemerintah  Daerah;  Menurut  Aulia  Apriani (2009),  kinerja  merupakan  kuantitas  dan  kualitas  pekerjaan  yang diselesaikan  oleh  individu,  kelompok,  atau  organisasi.  Pada  sektor pemerintahan,  kinerja  dapat  diartikan  sebagai  suatu  prestasi  yang dicapai  oleh  pegawai  pemerintah  atau  instansi  pemerintah  dalam melaksanakan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  suatu  periode. Menurut  Bastian  (2005)  Indikator  Kinerja  merupakan  ukuran kuantitatif  dan  kualitatif  yang  menggambarkan  tingkat  pencapaian suatu  sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  dengan memperhitungkan  indikator  input,  output,  outcome,  benefit,  dan impact.  Sedangkan  syarat  indicator  yang  baik  adalah:  spesifik, measurable, Attributable, Relevan, Timely.
Tujuan  pokok  penilaian  kinerja  adalah  untuk  memotivasi karyawan  dalam  mencapai  sasaran  organisasi  dalam  memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelunya, agar membuahkan tindakan danhasil yang diinginkan. Manfaat dari pengukuran kinerja yaitu:  (a)  Mengelolah  operasi  organisasi  secara  efektif  dan  efisien melalui  pemotivasian  karyawan  secara  maksimum.  (b)  Membantu mengambil  keputusan  yang  bersangkutan  dengan  karyawan,  seperti
promosi,  transfer,  dan  pemberhentian,  (c)  Mengidentifikasikan kebutuhan  pelatihan  dan  pengembangan  karyawan  dan  untuk menyediakan  kriteria  seleksi  dan  evaluasi  program  pelatihan karyawan,  (d)  Menyediakan  umpan  balik  bagi  karyawan  mengenai bagaimana  atasan  mereka  menilai  kinerja  mereka,  (f)  Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.
Menurut  Bastian  (2005;276)  setiap  organisasi  tertarik  pada pengukuran  kinerja  dalam  aspek  :  Aspek  financial,  Kepuasan pelanggan,  Operasi  dan  Bisnis,  Kepuasan  pegawai,  Kepuasan komunitas dan Shareholders/stakeholders, dan aspek waktu.
Adapun  kerangka  pikir  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
+ + +
Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1.  Partisipasi  Anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.
H2. Kejelasan Tujuan Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.
H3.  Umpan  Balik  Anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.
H4.  Evaluasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.

## C. METODE PENELITIAN
Fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah  Kota  Makassar.  Yang  dilaksanakan  pada  bulan  Maret-April 2017. Sampel berjumlah 50 orang, dengan tehnik purposive sampling.
Evaluasi Anggaran (X4) Kejelasan Tujuan Anggaran (X2) Umpan Balik Anggaran (X3) Kinerja Pejabat Pemda (Y) Partisipasi Angaran (X1)
Data  yang  diperoleh  berkaitan  dengan  pengukuran  kinerja  Pejabat Pemerintah Kota Makassar melalui kuesioner.
Metode  analisis  data  dilakukan  dengan  dengan  uji  kualitas data dan uji hipotesis. Uji kualitas dengan dilakukan dengan cara: uji validitas,  uji  reliabilitas.  Sedangakan  uji  hipotesis  dilakukan  untuk pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau simultan (analisis regresi berganda) dan secara parsial (Uji t) dilakukan dengan bantuan SPSS.
Regresi  linier  berganda  dilakukan  dengan  menggunakan metode  antar  dimana  semua  variabel  dimasukan  untuk  mencari pengaruh  antara  variabel independen  dan  variabel  dependen  melalui meregresikan  kinerja  pejabat  pemda  sebagai  variabel  dependen  dan partisipasi  anggaran,  kejelasan  tujuan  anggaran,  umpan  balik anggaran, dan evaluasi anggaran sebagai variabel independen.
Uji  t  digunakan  untuk  menguji  atau  membandingkan  rata nilai  suatu  sampel  dengan  nilai  lainnya.  Uji  t  dilakukan  untuk mengetahui  apakah  semua  variabel  independen  secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap variable dependen.
Uji  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  signifikansi  dari  setiap variable  independent  terhadap  variable  dependen.  Model  regresi berganda  ini  akan  dapat  dicerminkan  dengan  persamaan  sebagai berikut:

## Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e
Keterangan:  X1:    Partisipasi  anggaran  ,  X2:  Kejelasan  tujuan anggaran,  X3:  Umpan  balik  anggaran,  X4:  Evaluasi  anggaran,  Y: Kinerja  pejabat  pemda,  e  :  Residual  yang  terstandarisasi  (error),  a  :

## Konstanta, dan β : Koofisien regresi
Berbeda  dengan  alat  analisis  lainnya,  regresi  linear  ganda memerlukan uji persyaratan yang sangat ketat. Uji persyaratan pada regresi  linear  ganda  biasa  disebut  dengan  istilah  uji  asumsi  klasik. Setelah data yang didapat dianggap valid dan reliable, maka langkah selanjutnya  adalah  menganalisis  data.  Uji  asumsi  klasik  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Uji  normalitas,  Uji autokorelasi, Uji heterokedastisitas, Pengujian Multikolinearitas.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Data dan Deskripsi Responden
Sampel penelitian ini adalah Kepala Dinas dan kepala Bagian, DPRD  bagianAnggaran  yang  ikut  berpartisipasi  dalam  penyusunan anggaran  yang  mana  terdapat  pada  9  kantor  dinas  dan  1  kantor DPRD  bagian  Anggaran  diPemerintahan  Kota  Makassar,  kuisioner yang  tidak  terkumpul  kembali  sebanyak  5  atau  10%  dikarenakan  1 responden  Kepala  Dinas  dan  4  responden  Kepala  Bagian  dikantor dinas  tidak  mengembalikan  kuesiner  dengan  waktu  yang  telah
disepakati  atau  ditentukan  bersama  untuk  mengambil  kuesioner kembali,  disebabkan  para  responden  tersebut  sibuk  dan  lagi  dinas keluar kota.
Berdasarkan  uji  validitas  dan  reliabilitas  instrumen  penelitian yang  dilakukan  terhadap  seluruh  item  yang  digunakan,  hasilnya menunjukkan  bahwa  seluruh  item  yang  ditetapkan  dalam  penelitian ini adalah valid dan reliable.
Uji normalitas adalah langka awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate khususnya jika tujuanya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas maka akan terdistribusi secara normal. Dari nomal  probability  plot  dapat  dilihat  secara  seksama  bahwa  data menyebar sekitar garis diagonal atau mengukuti dan mendekati garis diagonalnya  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi memenuhi asumsi normalitas (Hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran).
Untuk  mendeteksi  autokorelasi  dapat  dilakukan  dengan melihat  angka  Durbin-Watson,  terlihat  bahwa  angka  Durbin-Watson sebesar  1,799  nilai  akan  di  bandingkan  dengan  nilai  tabel  dengan menggunakan signifikan 5% jumlah simple (n) 45 dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka di tabel Durbin-Watson test bound akan di peroleh  nilai  dL=1,3357  dan  nilai  dU=1,7200  (dapat  dilihat  pada lampiran).
Dari  data  tersebut  dapat  di  simpulkan  bahwa  nilai  Durbin- Watson 1,799 berada di antara dU dan (4 – dU ) atau 1,799 lebih besar dari 1,72 dan 1,799 lebih kecil dari 2,28 maka dapa dikatakan bahwa dalam  model  regresi  linier  tersebut  tidak  terdapat  Autokorelasi  atau tidak terjadi korelasi di antara kesalahan pengganggu.
Uji heterokedastisitas dapat dideteksi melalui grafik scatterplot deteksinya  dengan  melihat  ada  tidaknya  pola  tertentu  pada  grafik dimana  sumbu  X  dan  Y  menyebar  di  atas  dan  bawah  angka  0  pada sumbu Y. grafik jelas memperlihatkan bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada  sumbu  Y.  (dapat  dilihat  pada  lampiran).  Maka  dapat  di simpulkan  tidak  terdapat  gejala  heteroskedastistas  yang  berarti modal  regresi  ini  layak  untuk  memprediksikan  variabel  dependen berdasarkan masukan variabel independen.
Pengujian  Multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel  bebas (independen).  Jika  terjadi  korelasi,  maka  terdapat  masalah multikolinearitas.  Uji  multikolinearitas  menyimpulkan  bahwa  nilai Tolerance semua variabel lebih besar 0,05(>5%) serta nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10 (VIF>10). (Dapat dilahat pada lampiran)  Maka  dapat  di  simpulkan  bahwa  tidak  terjadi multikolinearitas.

## 2. Hasil Pengujian Hipotesis
Penelitian  ini  menggunakan  regresi  linier  berganda  dilakukan dengan  menggunakan  metode  enter  dimana  semua  variabel dimasukan  untuk  mencari  pengaruh  antara  variabel independen  dan variabel  dependen  melalui  meregrasikan  kinerja  pejabat  pemda sebagai variabel dependen dan partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran,  umpan  balik  anggaran,  dan  evaluasi  anggaran  sebagai variabel independen. Hasil analisis regresi berganda ini menggunakan program SPSS yabg sudah tercamtum pada tabel dibawah ini:
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1(Constant) -25.113 7.650 -3.283  .002 Partisipasi Anggaran .649 .138 .485  4.709  .000 .566  1.767 Kejelasan Tujuan Anggaran 2.549 .445 .486  5.728  .000 .836  1.196 Umpan Balik Anggaran .327 .157 .237  2.083  .044 .463  2.160 Evaluasi  Anggaran -.055 .227 -.032  -.242  .810 .350  2.856
a. Dependent Variable: Kinerja Pejabat Pemda emda
Dari  hasil  analisis  data  di  atas,  maka  hasil  persamaan  regresi adalah sebagai berikut:
Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +e
Y = -25.113+0,649X1+2,549X2+0,327X3-0,055X4+e Penjelasan dari persamaan:
1. Konstanta (a). Ini berarti jika semua semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat sebesar -25.113.
2. Partisipasi (X1) terhadap kinerja pejabat pemda (Y). Nilai koefisien leverage untuk variabel X1 sebesar 0,649. Hal ini mengandung arti bahwa  setiap  kenaikan  sebesar  1,  maka  variabel  dependen  juga mengalami peningkatan sebear 0,649%.
3. Kejelasan  Tujuan  Anggaran  (X2)  terhadap  Kinerja  Pejabat  Pemda (Y).  Nilai  koefisien  leverage  untuk  variabel  X2  sebesar  2,549.  Hal
ini  mengandung  arti  bahwa  setiap  kenaikan  sebesar  1,  maka variabel dependenjuga mengalami peningkatan sebesar 2,549%.
4. Umpan  Balik  Anggaran  (X3)  terhadap  Kinerja  Pejabat  Pemda  (Y). Nilai  koefisien  leverage  untuk  variabel  X3  sebesar  0,327.  Hal  ini mengandung  arti  bahwa  setiap  kenaikan  sebesar  1,  maka  variabel dependenjuga mengalami peningkatan sebesar 0,327%.
5. Evaluasi Anggaran (X4) terhadap Kinerja Pejabat Pemda (Y). Nilai koefisien  leverage  untuk  variabel  X4  sebesar  -0,055  dan  bertanda negatif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka  variabel  dependen  juga  mengalami  peningkatan  sebesar  - 0,055%.
Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t )
Uji  ini  mengetahui  dari  masing-masing  variabel  independen terhadap  variabel  dependen.  Jika  nilai  signifikansi  a<  0,05,  maka dapat  di  katakana  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  antara variabel  independen  dengan  variabel  dependen  secara  individu. Sebaliknya jika signifikansi a> 0,05 maka tidak terjadi pengaruh yang signifikan. Berikut hasil uji regresi (uji t) yang telah di bahas pada uji analisis regresi berganda:
1. Variabel  partisipasi  anggaran  (X1)  menunjukan  Coefficients  Beta sebesar  0,484  pada  tingkat  signifikansi  0,000,  karena  tingkat signifikansi  0,000  <  0,05.  Hal  ini  berarti  variabel  partisipasi anggaran  (X1)  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja pejabat pemda (Y) dengan demikian hepotesis H1 terbukti.
2. Variabel  kejelasan  tujuan  anggaran  (X2)  menunjukan  Coefficients Beta  sebesar  0,486  pada  tingkat  signifikansi  0,000,  karena  tingkat signifikansi  0,000  <  0,05.  Hal  ini  berarti  variabel  kejelasan  tujuan anggaran  anggaran  (X2)  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kinerja pejabat pemda (Y) dengan demikian hepotesis H2 terbukti.
3. Variabel umpan balik anggaran (X3) menunjukan Coefficients Beta sebesar  0,237  pada  tingkat  signifikansi  0,044,  karena  tingkat signifikansi  0,044  <  0,05.  Hal  ini  berarti  variabel  umpan  balik anggaran  (X3)  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja pejabat pemda (Y) dengan demikian hepotesis H3 terbukti.
4. Variabel  evaluasi  anggaran  (X4)  menunjukan  Coefficients  Beta sebesar  -0,032  pada  tingkat  signifikansi  0,810,  karena  tingkat signifikansi  0,810  <  0,05.Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  evaluasi anggaran secara parsial berpengaruh negative yang tidak signifikan terhadap  kinerja  pejabat  pemerintahdaerah  (Y)  artinya  hepotesis H4 tidak terbukti terbukti.
Hasil temuan hipotesis dan pembahasan Hasil temuan pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel partisipasi anggaran  terhadap  variabel  kinerja  pejabat  pemerintah  daerah.  Ini
berarti  bahwa  peningkatan  atas  partisipasi  kinerja  pejabat  pemda dalam  pembuatan  tujuan  anggaran  akan  meningkatkan  kinerja pejabat  pemda.  Sebaliknya  jika  partisipasi  kinerja  pejabat  pemda dalam  pembuatan  tujuan  anggaran  turun  maka  kinerja  pejabat pemda juga akan turun. Oleh sebab itu hepotesis H1 dalam penelitian ini diterima.
Hasil  temuan  kedua  dalam  penelitian  ini  menyatakan  bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel kejelasan tujuan  anggaran  terhadap  variabel  kinerja  pejabat  pemerintah daerah.  Ini  berarti  bahwa  semakin  jelas  kejelasan  tujuan  anggaran dalam  penyusunan  anggaran  maka  semakin  tinggi  kinerja  pejabat pemda  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya. Sebaliknya  jika  tujuan  anggaran  kurang  jelas  maka  kinerja  pejabat pemda juga akan turun. Oleh sebab itu hepotesis H2dalam penelitian ini diterima.
Hasil  temuan  ketiga  dalam  penelitian  ini  menyatakan  bahwa terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  atas  variabel  umpan balik anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah daerah. Ini berarti bahwa semakin tinggi umpan balik yang diterima pejabat pemda  maka  semakin  tinggi  kinerja  pejabat  pemda  dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebaliknya jika umpan balik  anggaran yang sedikit  maka akan  melemahkan  kinerja  pejabat pemda. Oleh sebab itu hepotesis H3 dalam penelitian ini diterima. Hasil  temuan  keempat  dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negative yang tidaksignifikan atas variabel evaluasi  anggaran  terhadap  variabel  kinerja  pejabat  pemerintah daerah.  Artinya  nilai  evaluasi  anggaran  yang  semakin  tinggi akanmemberikan  pengaruh  terhadap  kinerja  yang  semakin  rendah dan  sebaliknya  nilai  evaluasi  anggaran  yang  semakin  rendah  akan memberikan pengaruhterhadap kinerja yang semakin tinggi.
Hal  ini  dikarenakan  para  penyusun  anggaran  disetiap  dinas tidak  bertanggung  jawab  atas  anggaran  yang  diusulkan  oleh  unit kerjanya,  hanya  sebagian  orang  saja  yang  terlibat  didalam menentukan  dan  menyusun  anggaran.  Oleh  karena  itu  hipotesis  H4 dalam penelitian ini ditolak.

## E. KESIMPULAN
Penelitian  ini  menguji  hipotesis  pengaruh  antara  partisipasi anggaran,  kejelasan  tujuan  anggaran,  umpan  balik  anggaran,  dan evaluasi  anggaran  terhadap  kinerja  pejabat  daerah.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  hipotesis  pertama  penelitian  ini  terdapat pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  atas  variabel  partisipasi anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah daerah. Hasil temuan  kedua  dalam  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  terdapat
pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  atas  variabel  kejelasan  tujuan anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah daerah. Hasil temuan  ketiga  dalam  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  terdapat pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  atas  variabel  umpan  balik anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah daerah. Hasil temuan  keempat  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh  negative  yang  tidaksignifikan  atas  variabel  evaluasi anggaran terhadap variabel
DAFTAR PUSTAKA Al-Qur ’ an (Surah Al-Baqarah ’ ayat 153) Al-Qur ’ an (Surah An-Insyrahayat 6-8)
Aulia  Apriani,  M.  Rasuli  &  Taufeni  Taufik.  (2009).  Pengaruh Karakteristik  Tujuan  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Aparat Pemerintah  Kota  Pekanbaru  Dengan  Sikap  Aparat  Pemerintah Sebagai Variabel Intervening.
Akuntansi,  J.,  &  Ekonomi,  F.  (2011).  Terhadap  Kinerja  Manajerial Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (  Skpd  )  Di  Kabupaten Blora Dengan Komitmen.
Bastian, Indra.2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat Jakarta.
Hapsari,  N.  (2010).  Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran Terhadap  Kinerja  Manajerial  Dengan  Komitmen  Organisasi  Dan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Pt Adhi Karya (Persero) Tbk. Divisi Konstruksi I).Skripsi, 1 – 58. Kamaliah,  Darlis,  E.,  &  Virsanita,  V.  (2010).  Pengaruh  Perilaku Oportunistik  Terhadap  Hubungan  Antara  Partisipasi  Anggaran Dengan  Kinerja  Manajerial  (Studi  Empiris  Pada  Pegawai Pemerintah  Kabupaten/Kota  Dan  Provinsi  Di  Provinsi  Riau). Jurnal Ekonomi, 18(2), 50 – 62.
Munawar. (2006). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah  Di  Kabupaten  Kupang. Simposium Nasional Akuntansi Ugm Yogyakarta.
Putu,  L.,  Wirawati,  P.,  Sinarwati,  N.  K.,  &  Atmadja,  A.  T.  (2014). Pengawasan  Intern  Terhadap  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Kabupaten  Bangli.  E-Journal  S1  Ak  Universitas Pendidikan Ganesha, 2.
__________,  Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
__________, Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 tentangPembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah    Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  Walikota Makassar, Makassar.
__________,  Permendagri  No.  31  Tahun  2016  tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, Jakarta.
__________,  Permendagri  No.  52  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
__________,  Permendagri  No.  52  Tahun  2016  tentang  Pedoman Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun Anggaran 2017, Jakarta
Rasuli,  M.,  &  Darlis,  E.  (2015).  Pengaruh  Karakteristik  Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Sebagai Variabel  Intervening  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Merangin, 10, 179 – 193.
Rahayu,  dkk.  (2007).  Studi  Fenomenolog  is  Terhadap  Proses Penyusunan  Anggaran  Daerah  Bukti  Empiris  dari  Satu  Satuan Kerja Perangkat Daerah Jambi.
Solina,  M.  (2014).  Pengaruh  Akuntanbilitas  Publik,  Partisipasi Penyusunan  Anggaran,Kejelasan  Anggaran  Dan  Struktur Desentralisasi  Terhadap  Kinerja  Manajerial  Pada  Skpd  Kota Tanjung Pinang.
Republik  Indonesia.  2003.  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara.  Komite  Penyempurnaan  Manajemen Keuangan,Jakarta.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.
Republik  Indonesia.  2005.  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta Veby Anggi Wulandari. (2008).Pengaruh Karakteristik TujuanAnggaran Terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Pekanbaru.