## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 15, No. 1, 2019, h. 183-202 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976

## Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis

## Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan
Fakultas Syariah InstitutAgama Islam Negeri (IAIN) Manado Email: Nurazizahhutagalungdo@gmail.com; edigunawan@iain-manado.ac.id
Abstract: Taklik talak is the promise of the husband who was handed over to four  conditions,  namely  leaving  his  wife  for  two  consecutive  years,  not giving a mandatory salary for three months, hurting his wife's body, and not caring about his wife for six months. If the four conditions are realized, then there will be a violation of taklik talak. The taklik talak breach gave birth due to the khuluk which had implications for the release of wife's rights to the iddah and mut'ah livelihood, and the wife was obliged to pay the ransom of  the  divorce.  Based  on  the  khuluk  background,  namely  the  violation  of taklik talak indicated by domestic violence, and the legal consequences that accompany it, the law is discriminatory and places women in a low position. Such  a  situation  is  a  form  of  gender  inequality.  Feminist  schools  strongly oppose gender inequality in law, especially feminists legal theory. Feminist legal theory is a gender stream that focuses on legal criticism of gender bias.
Keywords: Taklik Talak, Due to Law, Feminist Theory

## Taklik Talak and Its Legal Effects in the Compilation of Islamic Law Perspective of Feminist Theory
Abstrak: Taklik talak merupakan janji suami yang digantunkan pada empat keadaan,  yaitu  meninggalkan  istri  dua  tahun  berturut-turut,  tidak memberikan  nafkah  wajib  tiga  bulan  lamanya,  menyakiti  badan  istri,  serta tidak  mempedulikan  istri  enam  bulan  lamanya.  Apabila  empat  keadaan tersebut terwujud, maka telah terjadi pelanggaran taklik talak. Pelanggaran taklik  talak  melahirkan  akibat  hukum  khuluk  yang  berimplikasi  lepasnya hak-hak istri atas nafkah iddah dan mut’ah, dan istri wajib membayar uang tebusan  talak.  Berdasarkan  latar  belakang  khuluk  yakni  pelanggaran  taklik talak  terindikasi  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  dan  akibat  hukum  yang menyertainya,  maka  hukum  diskriminatif  dan  menempatkan  wanita  pada posisi  rendah.  Keadaan  demikian  adalah  bentuk  ketidaksetaraan  gender. Aliran  Feminis  menentang  keras  ketidaksetraan  gender  dalam  hukum khususnya Feminis  Legal  Theory.  Feminis  Legal  Theory  adalah  aliran gender yeng berfokus pada kritisasi hukum bias gender.
Kata Kunci: Taklik Talak, Akibat Hukum, Teori Feminis

## Perspektif Teori Feminis

## A. Pendahuluan
Kehidupan  rumah  tangga  memiliki  dinamika  tersendiri  yang  dalam realitasnya  ada  yang  menjalani  secara  harmonis  dan  ada  yang  tidak harmonis,  sehingga  berakhir  dengan  putusnya  perkawinan.  Persoalan perkawinan  yang  putus  semakin  lama  semakin  menjadi  persoalan  dalam masyarakat, karena di samping kasus perceraian semakin banyak, sebabnya pun  semakin  beragam  dan  kompleks.  Putusnya  perkawinan  dalam  Islam walaupun  diizinkan,  namun  perceraian  tersebut  tetaplah  sebauh  perbuatan yang  tidak  dianjurkan  dalam  agama,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  salah satu  hadis  Nabi  saw.  yang  artinya:  ‛Perbuatan  halal  yang  dibenci  Allah adalah perceraian.‛
Islam  mengharapkan  agar  sebuah  perkawinan  hendaknya  senantiasa harmonis,  penuh  dengan  kasih  dan  sayang.  Untuk  menggapai  hal  tersebut, maka  berbagai  pedoman  telah  ditetapkan  oleh  ajaran  Islam  untuk  menjaga kelanggengan  itu,  misalnya;  pembimbungan  dalam  memilih  pasangan  yang baik,  pengaturan  akad  nikahnya,  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  pasangan, dan  diajarkan  pula  tahapan  penyelesaian  masalah  bila  terjadi.  Namun demikian,  Islam  tidak  memungkiri  bahwa  ada  pasangan  yang  mengalami kesulitan  dalam  kehidupan  berumah-tangga,  sehingga  kebersamaan  tidak lagi  mendatangkan  kebahagiaan,  malah  sebaliknya  menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan.
Olehnya itu Islam menyuruh memelihara keutuhan perkawinan, juga membuka  peluang  kecil  untuk  keluar  dari  kesulitan  perkawinan  dengan membolehkan perceraian bila memang keadaan menuntut. Apabila kesulitan itu  ada  di  pihak  suami,  dan  persoalan  itu  tidak  bisa  terselesaikan,  maka  ia dibolehkan  menempuh  jalan  cerai  talak.  Sebaliknya,  apabila  istri  yang merasa  tersiksa  di  rumah  tangga  karena  suaminya,  maka  ia  dibenarkan mengajukan  perceraian  atau khuluk.  Hanya  saja  di  Negara  Indonesia  kata khuluk lebih familiar dengan istilah gugat cerai.
Ketika  akad  nikah  dilaksanakan  dalam  realitasnya  seorang  suami membacakan  taklik  talak  yang  telah  ditandatanganinya. Implikasi pelanggaran taklik talak tidak sampai hak-hak istri pasca cerai khuluk tidak memiliki  kepastian  hukum.  Sebagaimana  dikutip  dari  buku  yang  berjudul ‚Hukum Acara Pengadilan Agama‛ oleh A. Mukti  Arto (Ketua  Pengadilan Agama  Sleman),  khuluk  melepaskan  kewajiban  suami  untuk  memenuhi nafkah  iddah  dan  mut’ah  terhadap  istri.  Hal  ini  bukan  tanpa  sebab,  karena pasal  149  dan  158  KHI  menyebutkan  bahwa  akibat  hukum khuluk  istri
terlepas dari hak nafkah selama masa iddah dan mut’ah karena status talak dalam cerai khuluk adalah ba’in. 1
Khuluk  berlaku  aturan-aturan  iddah  sebagaimana  iddah  sebab  cerai talak.  Aturan  iddah  tersebut  adalah  istri  tidak  boleh  menerima  pinangan laki-laki  lain,  istri  harus  menjaga  diri  (Pasal  151    KHI).  Berdasarkan ketentuan  hukum  tersebut,  dapat  dianalogikan  dengan qiyas  bahwa    iddah berlaku sama untuk setiap perceraian, sudah sepantasnya istri mendapatkan hak  setidaknya  mut’ah  dan  nafkah iddah.  Selanjutnya,  mempertimbangkan bahwa istri adalah korban pelanggaran taklik talak atau kekerasan fisik dan psikis oleh suami.
Ketidakpastian  hukum  mengatur  dan  menjamin  hak-hak  istri  dalam perjanjian  taklik  talak  terdapat  unsur  bias  gender,  di  mana  suami  terlepas dari  tanggungjawab  dan  tidak  merasakan  dampak  negatif  apapun  dari pelanggaran  perjanjian.  Sedangkan  istri  selaku  korban  malah  dibebankan iwadh  dan  terlepas  dari  hak-hak  pasca  cerai.  Jelas  peraturan  demikian memberi  kesan  bahwa  hukum  memberi  kekuatan  sepihak  yang  berunsur diskriminasi dan tidak berkeadilan gender.

## B. Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan
Perjanjian  kawin  dalam  bahasa  Arab  diartikan  secara  etimologi dengan sebutan ittifa’ atau akad, dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian atau  kontrak. 2 Perjanjian  adalah  sebuah  persetujuan  yang  di  mana persetujuan  itu  mengikatkan  dirinya  seorang  atau  lebih.  Disebut  perjanjian kawin  disebabkan  perjanjian  ini  diadakan  dan  mempunyai  hubungan  erat dengan  perkawinan  dna  dipandang  seba  gai  sebuah  peristiwa  di  mana  dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 3
Dalam  arti  formal  perjanjian  perkawinan  adalah  setiap  perjanjian yang  dilangsungkan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang  antara  calon suami  istri  mengenai  perkawinan,  sedangkan  isi  perjanjian  tersebut  tidak dibatasi  isinya.  Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  kata  perjanjian  diartikan
1 A.Mukti  Arto, Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Agama,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008), 235
2 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 24.
3 Umar  Haris  Sanjaya  dan  Aunur  Rahim  Faqih, Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 87.

## Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam
suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang  mana  salah  satu  pihak  berjanjian  atau  dianggap  bejanjian  untuk melakukan  suatu  hal,  sedangkan  pihak  lain  berhak  menuntut  pelaksanaan janji  tersebut. 4 Dengan  demikian  kata  perjanjian  sebagai  perhubungan hukum.  Apabila  perhubungan  tersebut  berkaitan  dengan  perkawinan  maka akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) diatur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal saja yaitu pasal 29. Isi pasal tersebut adalah:
1) Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan,  setelah  mana  isinya berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga tersangkut.
2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar bataas- batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4) Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dapat diubah,  kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Pasal  ini  menjelaskan  bahwa  selama  masa  perkawinan  suami  istri dapat membuat suau perjanjian apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.  Tetapi  perjanjian  yang  dimaksud  bukanlah  perjanjian  taklik  talak sebagaimana  yang  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Perjanjian sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  29  UUP  dapat  dirubah  atau  dicabut  atas persetujuan  suami  istri  dan  tidak  merugikan  pihak  ketiga  atau  orang  lain apabila terkait. Sedangkan taklik talak di dalam KHI adalah perjanjian yang tidak  dapat  dirubah  ataupun  dicabut  selama-lamanya  apabila  telah diikrarkan (Pasal 46 (3)  KHI). Kemudian, Isi atau sighat taklik talak telah diatur  oleh  Menteri  Agama,  suami  hanya  akan  menyetujui  dan  juga menandatangani akta nikah. ( Pasal 11 [3] Peraturan Menteri Agama Nomor
4 Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perdata  tentang Persetujuan-persetujuan  tertentu,
(Bandung: Sumur, 1981), 11.
3  Tahun  1975).  Ini  berarti,  taklik  talak  tidak  termasuk  kategori  perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 29 UUP.
Kata  taklik  talak  terdiri  dari  dua  kata,  yakni  taklik  dan  talak.  Kata taklik  berasal  dari  kata  Arab ‘allaqa  yu’alliqu  ta’liqan,  yang  berarti menggantungkan. Sementara kata talak berasal dari kata Arab yakni talaqa yutlliqu  tatliqan,  yang  berarti  mentalak,  menceraikan  atau  kata  ganti perpisahan.  Artinya  terjadi  talak  (perceraian)  atau  perpisahan  antara  suami istri yang digantungkan terhadap sesuatu. 5 Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta  nikah  berupa  janji  talak  yang  digantungkan  kepada  suatu  keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang . (Pasal 1 (e) KHI).
Adapun isi perjanjian taklik talak sebagai berikut:
Kemudian  berdasarkan  kepada  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor 298 Tahun 2003 tentang Taklik Talak, bunyi ketentuan taklik talak seperti di bawah ini:
‚sesudah  akad  nikah,  saya...bin....berjanji  dengan  sesungguh  hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya  pergauli  istri  saya  bernama....binti...dengan  baik  (mu’asyarah  bil ma’ruf) menurut ajaran syariat Islam.
Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya  itu seperti berikut:
Sewaktu-waktu saya:
1 Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2 Atau  saya  tidak  memberikan  nafkah  wajib  kepadanya  tiga  bulan lamanya,
3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
4 Atau  saya  membiarkan  (tidak  mempedulikan)  istri  saya  itu  enam bulan lamanya.
Kemudian  istri  saya  tidak  ridha  dan  mengadukan  halnya  kepada Pengadilan Agama atau kepada petugas yan diberi hak mengurus pengaduan itu,  dan  pengaduannya  dibenarkan  serta  diterima  oleh  pengadilan  atau petugas  tersebut,  dan  istrinya  itu  membayar  uang  sebesar  Rp.  10.000  iwad
5 Khoiruddin  Nasution, Wacana  Baru  Hukum  Keluarga  Islam,  (Yogyakarta: Program Pascasarjana (PPS), 2009), 3.

## Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam
(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.
Empat  poin  dalam  perjanjian  taklik  talak  tersebut  merupakan keadaan  yang  dimaksud  dalam  perjelasan  sebelumnya  tentang  taklik  talak adalah  suatu  janji  yang  digantungkan  pada  suatu  keadaan  yang  mungkin akan  terjadi  masa  yang  akan  datang.  Apabila  salah  satu  atau  lebih  dari keadaan  tersebut  terjadi  dalam  ikatan  perkawinan  maka  istri  berhak mengajukan khuluk dengan syarat adanya iwadh atau tebusan talak. Tetapi sebelum  itu,  terdapat  suatu  janji  bahwa  suami  harus  memperlakukan  istri secara  ma’ruf  sebagai  pasangan  suami  istri.  Keadaan  demikian  melahirkan pandangan bahwa  terdapat bias dalam hukum, di mana tergambar istri dan suami adalah dua manusia yang beda dalam hak dan kedudukan. Selanjutnya akan kita bahas lebih rinci di paragraf berikutnya.
Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  Pasal  29  UUP mengatur  tentang  perjanjian  perkawinan,  maka  dalam  KHI,  perjanjian perkawinan diatur cukup panjang yakni Pasal 45-52 KHI.  KHI menyebutkan bahwa pasangan suami istri dapat membuat  perjanjian dalam bentuk taklik talak dan perjanjian dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan hukum (Pasal 45 [1-2]). Ini mengartikan unsur-unsur dalam perjanjian nikah tidak dibatasi, mencakup apa saja selama tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran perjanjian, yakni taklik talak tidak  langsung  berimplikasi  pada  putusnya  ikatan  perkawinan,  harus  ada pengajuan  gugatan  oleh  istri  pada  pengadilan  untuk  kemudian  melalui prosedur perceraian (Pasal 46 [2]). Hukum perjanjian taklik talak tidak dapat dicabut  ataupun  dirubah  apabila  telah  disetujui  dengan  ikrar  dan  tanda tangan yang dibubuhkan dalam buku akta nikah (Pasal 46 [2-3]).
Berikutnya  terdapat  Pasal  11  dalam  Peraturan  Menteri  Agama Nomor 3 Tahun 1975 menguatkan keberadaan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, yakni:
1) Calon  suami  istri  dapat  mengadakan  perjanjian  sepanjang  tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan  dan  ditandatangani  oleh  suami  setelah  akad  nikah dilangsungkan.

## 3) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.
Perjanjian  perkawinan  berupa  taklik  talak    berimplikasi  bolehnya istri  menggugat  cerai  khuluk.(Pasal  51  KHI).  Perjanjian    taklik  talak  tidak mengikat  suami  dan  tidak  ada  konsekuensi  ditanggung  suami  atas pelanggaran  perjanjian.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  taklik  talak  belum mampu  menjamin hak-hak perempuan sepenuhnya.
Hukum  mengatur  taklik  talak  sebagai  sebuah  perjanjian  dengan tujuan  supaya  suami  terikat  dengan  janji  yang  sudah  sepantasnya  ditepati. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian adalah perbuatan yang  mengakibatkan  keterikatan  pada  setiap  pihak  yang  terkait  dalam kesepakatan  yang  dibentuk  bersama.(Pasal  1313  KUH  Perdata).  Dengan adanya  perjanjian,  maka  timbullah  sebuah  perikatan  yang  sudah  disepakati sebelumnya untuk ditaati dan dilaksanakan.
Menurut  Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan,  apabila memperhatikan  sighat  taklik  talak,  dapat  dipahami  bahwa  maksud  yang kandungannya amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi perempuan  dari  kesewenang-wenangan  suami  dalam  memenuhi kewajibannya,  yang  merupakan  hak-hak  sang  istri  yang  harus  diterimanya. Meskipun  istri  sudah  mendapat  hak  baik  hak  khulu’  (gugat  cerai)  maupun hak fasakh. 6
Penulis  kurang  menyetujui  tentang  pandangan-pandangan  bahwa taklik  talak  adalah  perjanjian  kuat  untuk  menghindari  perempuan  dari kesewenang-wenangan.  Taklik  talak  sebagaimana  dipandang  oleh  penulis sebelumnya,  yakni  memiliki  kepastian  hukum  menjamin  hak-hak perempuan,  belum  sepenuhnya  benar.  Taklik  talak  memberikan  gambaran bahwa  hukum  perkawinan  positif  di  Indonesia  belum  mampu  melindungi hak-hak wanita.
Taklik  talak  sebenarnya  termasuk  hasil  pembaruan  hukum  keluarga dalam bentuk KHI, di masa Islam klasik tidak disebutkan perjanjian  taklik talak. 7 Tetapi  meskipun  demikian,  Syariat  sudah  memberikan  hak  khuluk bagi istri tanpa melalui perjanjian, bahkan tanpa adanya iwadh dengan dasar bahwa suami melakukan kesalahan hingga mengakibatkan istri mengajukan
6 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal  Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2006), 123.
7 Tim Penyunting MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: MUI., 1997), 119.

## Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam
khuluk. 8 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pembaruan  hukum  keluarga  dalam bentuk  taklik  talak  malah  menuju  pada  keterbelakangan  hukum.  Dalam pandangan peneliti, Perjanjian taklik talak yang progresif adalah perjanjian yang  mengikat  dan  mengandung  konsekuensi  bagi  si  pelanggar.  Misalkan, apabila terbukti secara hukum suami menyakiti fisik istri dengan kedzaliman atau  terbukti  menelantarkan  istri  secara  sengaja,  maka  istri  berhak  atas nafkah  selama  masa  menunggu  (iddah)  apabila  terjadi  khuluk.  Oleh  karena itu,  peneliti  memandang  taklik  talak  masih  perlu  dilakukan  peninjauan kembali,  untuk  kemudian  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  pembuat  dan penegak  hukum  dalam  upaya  melakukan  pembaruan  hukum  yang  lebih berkeadilan gender.

## C. Pelanggaran Taklik Talak sebagai Tindak KDRT
Janji  yang  diucapkan  suami  dalam  taklik  talak  adalah  mempergauli istri secara ma’ruf. Sedangkan pelanggaran terhadap perjanjian sebagaimana dimuat dalam sighat taklik talak yaitu:
a) Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut
b) Tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya
c) M enyakiti badan atau jasmani istri (KDRT bentuk kekerasan fisik)
d) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.
Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  menurut  Pasal  1  UU  No.
23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan defenisi KDRT menurut  UU  No.  23  Tahun  2004,  empat  point  pelanggaran  taklik  talak  di atas  termasuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  suami terhadap  istri.  Sedangkan  lahirnya  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004 bersesuaian  dengan  tujuan  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga dalam bentuk apapun. Upaya menghapus kekerasan rumah tangga termasuk
8 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 433- 435.
dengan  penjaminan  kepastian  hukum,  yaitu  apa  konsekuensi  bagi  suami apabila  suami  melakukan  pelanggaran  taklik  talak  selain  dari  adanya  hak khuluk istri.
Talak  tidak  jatuh  langsung  dengan  adanya  pelanggaran  taklik  talak oleh suami,tetapi harus melalui prosedur pengajuan gugat cerai dengan jalan khuluk  oleh  istri  ke  Pengadilan  Agama.(Pasal  46  [2]).  Pengadilan  Agama harus meneliti bahwa apakah memang benar telah terjadi pelanggaran taklik talak atau tidak.(Pasal 148 [2]). Dengan demikian dapat diketahui benar atau tidaknya  telah  terjadi  kekerasan  psikis,  fisik,  dan  ekonomi  dalam  rumah tangga.  Apabila  terbukti  terjadi  pelanggaran  taklik  talak,  pengadilan mengabulkan khuluk.
Bentuk-bentuk  pelanggaran  taklik  talak  berjumlah  empat  poin. Empat  poin  tersebut  merupakan  bentuk  kekerasan  terhadap  istri,  yang berdasarkan  hukum  telah  melanggar  hak  asasi  manusia.  Kasus  kekerasan laki-laki  terhadap  perempuan  dan  kekerasan  suami  terhadap  istri  adalah kasus lama. Sebelum lahirnya Undang Undang penghapusan kekerasan pada tahun  2004  kasus  KDRT  meningkat  setiap  tahunnya.  Bahkan  setelah lahirnya  UU  No.  23  Tahun  2004  tentang  PKDRT,  berdasarkan  data  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), KDRT masih marak terjadi, yakni penelantaran ekonomi, penyiksaan istri oleh suami secara fisik maupun psikis. 9

## D. Feminis Legal Theory
Pemikiran  awal Feminist  Legal  Theory  (FLT)  atau  Feminist Jurisprudence  muncul  mengikuti  gelombang  pemikiran  para  feminis, khususnya  gelombang  kedua  dari  feminis  Amerika  yang  merefleksikan ketertarikannya  pada  bidang  hukum,  yaitu  pada  akhir  tahun  1960-an  dan selama  tahun  1970-an.  Realitas  tersebut  disebabkan  dengan  semakin meningkatnya  perempuan  Amerika  yang  memilih  bidang  studi  hukum  dan dimulainya kritik-kritik mereka pada teori-teori hukum yang tidak memiliki kontribusi pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan perempuan. 10
9 Harian Pemikiran Rakyat, 21 April 2007
10 D.Kelly  Weisberg  (ed)  , Feminist  Legal  Theory  :Foundations,  (Philadelphia: Temple University Press,1993), 45.

## Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam
Pada  awal  1990-an,  konsep Feminist  Legal  Theory,  telah menciptakan  keanekaragaman  yang  lebih  besar  terhadap  fungsi  sosial  dari suatu  hukum  di  dalam  suatu  negara.  Persepsi  yang  berkembang  dan merupakan  kritisasi  dari  kaum  perempuan  adalah,  hukum  seringkali  hanya mengakomodir  kepentingan  laki-laki  sebagai  subyek  yang  tersangkut  dari suatu  hukum  tersebut.  Penganut  aliran  Feminisme,  yang notabene  adalah perempuan,  merasa  tidak  terlindungi  dengan  sistem  hukum  yang diberlakukan,  karena  seringkali  terjadi  perubahan  struktur  hukum  maupun struktur  sosial  di  dalam  suatu  komunitas  global,  ataupun  hubungan  antara teori dengan praktek yang terjadi, yang dielaborasikan di dalam suatu kasus tertentu dengan efek yang tertentu. 11
Bagi  kelompok  ini,  hukum  dipandang  sebagai  produk  ideologi tertentu,  yakni  ideologi  yang  dianut  kaum  laki-laki.  Dikatakan  bahwa: feminist  theorists  claim  that  law  is  male,  it  is  masculine  in character. 12 Dengan  demikian  kelompok  ini  menolak  argumentasi  bahwa hukum  dibentuk  dengan  menggunakan  perspektif  laki-laki. Feminist  Legal Theory  tumbuh  pesat  di  benua  Eropa  yang  diawali  dengan  pertumbuhan Critical  Legal  Studies  Movement  atau  Gerakan  Studi  Hukum  Kritis  yang salah  satunya  merupakan  pendobrakan  terhadap  hal  yang  menyangkut diskriminasi. 13
Asumsi  dasar Feminist  Legal  Theory  dikembangkan  dari  gagasan awal Brenda Cossman, yang melihat bahwa hukum diinformasikan oleh laki- laki dan bertujuan memperkokoh hubungan sosial yang patriarkhis, sehingga hukum abai  terhadap  pengalaman  perempuan,  dan  hukum  yang  dihasilkan adalah hukum yang seksis atau bias laki-laki. 14
Para  pemikir Feminst  Legal  Theory,  selain  dipengaruhi  oleh  aliran feminis  utama  (liberal,  radikal,  sosialis  dan  ekofimisme/  post  modernis), mereka  juga  dipengaruhi  oleh  aliran Critical  Legal  Theory  (CLS).  Sama dengan  CLS,  aliran Feminist  Legal  Theory,  secara  tegas  menolak
11 Martha  Albertson  Fineman  &  Nancy  Sweet  Thomadsen,  ‚Feminist  Legal Theory‛ ,Journal Of Gender, Social Policy & The Law ,Vol. 13:1 , 2005), 14. 12 Hari  Chand, Modern  Jurisprudence,  (Kuala  Lumpur:  International  Law  Book Service, 1994), 320.
13 Roberto  Mangabeira  Unger, The  Critical  Legal  Studies  Moverment,  (USA: Harvard University Press, 1983)
14 Sulistyowati Irianto, Lim  Sing Meij, Firliana Purwanti, Luki Widiastuti (Editor B.  Rahmanto), Perdagangan  Perempuan  Dalam  Jaringan  Pengedar  Narkotika,  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 354.
objektifikasi  dan  netralitas  hukum  dari  aliran  positivisme  yang  menurut mereka hanya akan melahirkan hukum yang tidak adil gender atau seksis.
Pengaruh  kental  dari  para  ahli  CLS  terhadap  para  pemikir  feminis yaitu,  tentang  metode  dekonstruksi.  Metode  ini  berguna  sebagai  metode untuk mengkritik idiologi yang mengarah pada pemikiran dan lembaga yang patriarkhis. Mereka setuju bahwa teknik dekonstruksi dapat diadopsi untuk tujuan  mengkritik  doktrin  hukum  yang  tidak  berkeadilan  dan  menciptakan banyak  keadilan.  Feminis  menggunakan  argumen  dekonstruksi  untuk mengungkap  dan  mengkritisi  penekanan  dan  marginalisasi  terhadap perempuan  dan  feminitas.  Dekonstruksi  ini  juga  digunakan  oleh  feminis untuk  membongkar  makna  lain  dari  perumusan  sebuah  peraturan  dan merekonstruksinya untuk dipahami dengan makna yang baru. 15
Feminist  Legal  Theory  tidak  mempercayai  netralitas  hukum  dan karena  mengangkat  pengalaman  perempuan,  ia  menjadi  teori  hukum  yang memihak  dengan  tujuan  emansipasi. 16 Feminis Legal Theory  berpendapat, bahwa  hukum  yang  dibentuk  saat  ini  hendaknya  memperhatikan  keadilan dan kesetaraan gender, dan bukan berarti adanya ketentuan yang mengatur khusus perempuan, sensitif gender. 17

## E. Taklik Talak dan Akibat Hukumnya

## 1. Khuluk  dan Hak-hak Istri Pasca Khuluk
Akibat hukum khuluk yang diajukan istri secara umum terdapat pada pasal  161  KHI  bahwa  ‚Perceraian  dengan  jalan  khuluk  mengurangi  jumlah talak  dan  tak  dapat  dirujuk.‛  Secara  gamblangnya,  akibat  khuluk  hanya dimuat  dalam  1  pasal  yaitu  Pasal  161  KHI.  Berbeda  halnya  dengan  akibat Talak, dimana diatur pada BAB XVII bagian satu pada Pasal 149-152 KHI. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa pasal memberikan penggambaran secara langsung bahwa gugatan cerai (khulu’) yang dilakukan istri melepas hak-hak istri pasca cerai. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 149 KHI yang mengatur
15 Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum ,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 28-29.
16 Donny  Danardono. Teori  Hukum  Feminis:  Menolak  Netralitas  Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme , (Jakarta: YOI, 2006), 5.
17 Achie sudiarti luhulima, Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007),  4.

## Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam
akibat cerai talak. Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dilakukan  suami  untuk  memutuskan  hubungan  perkawinan.  Akibatnya adalah  suami  memberi  nafkah,  mut’ah,  dan  hak-hak  lainnya,  berikut  lebih jelasnya:
Pasal  149  [b]  KHI  menyatakan  bahwa  istri  yang  tertalak  atau dijatuhi  talak  ba’in  tidak  memperoleh  nafkah  iddah,  maskan,  dan  kiswah. Kemudian disebutkan lagi pada pasal 119 bahwa pemutusan perkawinan atas kehendak  istri  (khulu’)  mengakibatkan  istri  dijatuhi  talak  ba’in  shughraa. Artinya,  istri  yang  mengajukan  cerai  gugat  (khuluk)  dijatuhi  talak  ba’in shughraa,  dan  secara  otomatis  istri  yang  tertalak  ba’in  shughraa, berdasarkan peraturan tidak memperoleh hak nafkah iddah.

## Pada pasal 119 KHI dijelaskan pula
1. Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
a) talak yang terjadi qabla al dukhul;
b) talak dengan tebusan atahu khuluk;
c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
Hak istri pasca cerai talak selanjutnya adalah mut’ah. Mut’ah tidak diperuntukkan  bagi  istri  yang  mengajukan  gugatan  cerai  (khulu).  Karena hukum  memandang  tindakan  pengajuan  cerai  oleh  si  istri  menyebabkan lepasnya  tanggungjawab  suami.  Tetapi  kemudian,  berdasarkan  ketentuan pasal  iddah  di  atas,  istri  yang  tertalak  ba’in  karena  khulu’  tetap  berlaku iddah  talak  .  Masa  iddah  dan  ketentuan-ketentuannya  iddah  berlaku  pula untuk bekas istri cerai khulu. Maksudnya, bekas istri tersebut harus menjaga diri,  tidak  menerima  pinangan,  dan  tidak  menikah  dengan  pria  lain sebagaimana yang dilakukan oleh bekas istri yang tertalak raj’i (cerai  talak oleh suami) (Pasal 151 KHI).
H.  A.  Mukti  Arto  menyebutkan  akibat  hukum  khuluk  serta  dasar- dasar hukum yang menyertainya, yaitu:
a) perkawinan  putus  dengan  talak  khul’i  (talak  ba’in  shughraa  yang jatuh dengan upaya khuluk)
b) berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuki. (161 KHI)
c) Istri menjalani iddah talak biasa (155 KHI)
d) Bekas  suami  bebas  dari  kewajiban  untuk  membayar  nafkah  iddah terhadap bekas istri (pasal 149 KHI). 18

## 2. Iwadh Taklik Talak
Iwadh  sebagaimana  disebut  di  dalam  KHI  adalah  syarat  berlakunya khuluk.(Pasal 1 [i] KHI). Artinya suami menerima iwadh atau tebusan dari istri  yang  akan  mengajukan  gugatan  cerai  atas  suaminya  ke  Pengadilan Agama.  Kehendak  bercerai  oleh  istri  tidak  dapat  disebut  sebagai  khuluk apabila  antara  suami  istri  terjadi  perselisihan  tentang  besar  kecil  suatu tebusan  atau  ketidak  bersediaan  salah  satu  pasangan  dalam  penyerahan iwadh.  Maka,  perceraiaan  tersebut  dialih  namakan  menjadi  gugatan  cerai biasa. (Pasal 148 KHI).
Tetapi  di  dalam  perjanjian  perkawinan  berupa  taklik  talak, perundingan  ataupun  perselisihan  tentang  besar  kecilnya  uang  iwadh  atau tebusan tidak lagi menjadi kendala. Hal  ini disebabkan dalam sighat taklik talak  telah  ditentukan  oleh  Menteri  Agama.  Secara  gamblang  menjadikan iwadh  sebagai  akibat  hukum  yang  jelas  tertulis  sebagai  syarat  adanya khuluk. Adapun jumlah iwadh yang harus dibayar istri untuk menebus talak suami adalah sebesar Rp. 10. 000. Di dalam perjanjianpun telah ditetapkan untuk kemudian uang tersebut diserahkan pada badan sosial.(Sighat Taklik Talak).

## 3. Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis
Feminist  Legal  Theory  (FLT)  atau  Feminist  Jurisprudence  muncul mengikuti gelombang pemikiran para feminis, khususnya gelombang kedua dari  feminis  Amerika  yang  merefleksikan  ketertarikannya  pada  bidang hukum, yaitu pada akhir tahun 1960-an dan selama tahun 1970-an. Realitas tersebut  disebabkan  dengan  semakin  meningkatnya  perempuan  Amerika yang memilih bidang studi hukum dan dimulainya kritik-kritik mereka pada teori-teori hukum yang tidak memiliki kontribusi pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan perempuan. 19
Bagi  kelompok  ini,  hukum  dipandang  sebagai  produk  ideologi tertentu,  yakni  ideologi  yang  dianut  kaum  laki-laki.  Dikatakan  bahwa:
18 A.Mukti  Arto, Hukum  Acara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 235.
19 D. Kelly Weisberg (ed), Feminist Legal Theory, 45.

## Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam
feminist  theorists  claim  that  law  is  male,  it  is  masculine  in character. 20 Dimaknakan hukum menguatkan posisi laki-laki sebagai makluk yang  kuat  dan  rasional,  sehingga  laki-laki  lebih  berhak  dalam  memutuskan segala  sesuatunya.  Berdasarkan  teori  ini,    permasalahan  hukum  tentang status  taklik  talak  sebagai  perjanjian  tanpa  konsekuensi  keperdataan  bagi suami  merupakan  alat  bagi  laki-laki  untuk  mempertahankan  posisi  mereka sebagai pemegang otoritas. Meskipun pada dasarnya perbuatan suami yang diposisikan  hukum  sebagai  kepala  keluarga  sebagaimana  yang  diposisikan dalam  Pasal  7  [1]  KHI  malah  tidak  bertangungjawab.  Berdasarkan  hukum, suami  wajib  memberikan  segala  hal  yang  dibutuhkan  istri  menurut kemampuan suami dan kepantutannya (Pasal 34 [1] UU No. 1/1974 tentang Perkawinan).
Teori  ini  menolak  keras  peraturan  sebagai  produk  ideologi  yang menguatkan kedudukan sepihak, sehingga perjanjian sebagai payung hukum bagi  istri  untuk  mengkhuluk  suami,  menandakan  istri  pada  dasarnya  tidak memiliki  hak  memutuskan  ikatan  perkawinan,  kemudian  haknya  diperoleh dengan perjanjian.  Meskipun tujuan taklik talak adalah untuk kebaikan istri, namun  pada  kenyataannya  status  perjanjian  meggambarkan  ketidakadilan hukum  dalam  menempatkan  kedudukan  suami  istri  sebagai  warga  negara yang  sama-sama  memiliki  hak  mengambil  keputusan.  Sebagaimana dinyatakan dalam Universal  Declaration of Human Right (UDHR) tentang HAM  dalam  PBB  Pasal  2: ‚Setiap  orang  berhak  atas  semua  hak  dan kebebasan-kebebasan  yang  tercantum  di  dalam  Pernyataan  ini  tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik  atau  pendapat  yang  berlainan,  asal  mula  kebangsaan  atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.   Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum  atau  kedudukan  internasional  dari  negara  atau  daerah  dari  mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah- wilayah  perwalian,  jajahan  atau  yang  berada  di  bawah  batasan  kedaulatan yang lain.‛
Suami  istri  adalah  tim  atau  partner  saling  bekerjasama  dan membutuhkan.  Tidak  dibenarkan  laki-laki  memiliki  kedudukan  lebih  untuk bebas  memutuskan  persoalan  sedangkan  istri  adalah  penerima  putusan
20 Hari  Chand, Modern  Jurisprudence  (Kuala  Lumpur:  International  Law  Book Service, 1994), 320.
suami.  Asumsi  yang  demikian  mengakibatkan  keputusan  istri  untuk melakukan suatu hal dalam rumah tangga semisal gugat cerai (khuluk) akan dianggap tabu dan salah (nusyuz). Tetapi hukum yang lebih rumit dan sulit diterima  adalah  Istri  melakukan  khuluk  karena  pelanggaran  taklik  talak malah  terlepas  dari  hak  nafkah  iddah  dan  mut’ah,  bahkan  istri  harus membayar tebusan. Ini mengartikan hanya suami yang berhak memutuskan atau  memilih  lanjut  suatu  hubungan  bahtera  rumah  tangga  dengan  alasan apapun.  Taklik  talak  akan  menjadi  perjanjian  yang  kuat  untuk  melindungi masing-masing suami istri, dan lebih berpihak pada korban daripada pelaku pelanggar perjanjian. taklik talak sebagai perjanjian harus dikuatkan dengan konsekuensi  pelanggaran,  di  mana  suami  dibebankan  kewajiban sebagaimana  hak-hak  istri  pasca  cerai  talak  (cerai  atas  kehendak  suami). Kewajiban  yang  dimaksud  adalah  memberikan  hak  pasca  cerai  bagi  istri cerai  talak  maupun  khuluk,  ketentuan  ini  kemudian  dicantumkan  di  dalam sighat taklik talak.
Kekerasan fisik dan psikis (pelanggaran  taklik talak) sebagai alasan mengajukan  khuluk,  melapas  tanggungan  suami  terhadap  istri  karena perceraian  atas  kehendak  istri  (khuluk).  Sedangkan  kasus  cerai  talak,  istri berhak  atas  hak-hak  pasca  cerai,  karena  yang  berkehenkan  memutuskan ikatan  perkawinan  adalah  suami.  Keadaan  demikian,  hukum  seakan memandang  bahwa  tindakan  istri  menggugat  cerai  khuluk  suami  adalah kefatalan sehingga suami tidak dibebankan tanggungjawab.
Menurut Feminis  Legal  Theory,  apa  yang  menjadi  tanggungan  istri sebagai  akibat  hukum  taklik  talak  adalah  bentuk  diskriminasi  dan memperkokoh  hubungan  sosial  yang  patriarkhis,  sehingga  hukum abai terhadap pengalaman perempuan, dan hukum yang dihasilkan adalah hukum yang seksis  atau  bias  laki-laki. 21 Untuk  mengatasi  prolematika  hukum demikian,  Feminis  Legal  Theory  yang  dipengarugi Critical  Legal  Theory (CLS) menggunakan argumen dekonstruksi. Metode ini berguna mengkritik idiologi  yang  mengarah  pada  pemikiran  dan  hukum  yang  patriarkhis. Dekonstruksi  ini  juga  digunakan  oleh  feminis  untuk  membongkar  makna lain  dari  perumusan  sebuah  peraturan  dan  merekonstruksinya  untuk dipahami  dengan  makna  yang  baru. 22 Artinya,  hukum  yang  dipandang  bias laki-laki, patriarki, dan abai terhadap perempuan penting untuk dirumuskan
21 Sulistyowati Irianto, Lim  Sing Meij, Firliana Purwanti, Luki Widiastuti (Editor B. Rahmanto), Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedar Narkotika, 354.
22 D. Kelly Weisberg (ed) , Feminist Legal Theory :Foundations, 455-456.

## Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam
kembali.  Supaya  hukum  lebih  menitik  beratkan  keadilan  bersama, mempertimbangkan  khuluk  bukan  semata-mata  atas  kehendak  istri,  tetapi adanya tindakan-tindakan pengabaian oleh suami terhadap istri.
Untuk lebih jelasnya, metode dokonstruksi dapat diterapkan dengan melihat  kembali  atas  dasar  apa  hukum  Islam  di  Indonesia  yaitu  KHI menetapkan hukum khuluk dan iwadh dalam taklik talak. Ayat yang menjadi landasan dasar khuluk dan iwadh adalah:
وُمُتْ يَ تآ اَِّمِ اوُذُخَْتَ ْنَأ ْمُكَل ُّلَِيَ لاَو ٍناَسْحِِبِ ٌحيِرْسَت ْوَأ  ٍفوُرْعَِبِ ٌكاَسْمِإَف ِنَتََّرَم ُقلاَّطلا َّنُه
ْنَأ لاِإ اًئْ يَش
اَمِهْيَلَع َحاَنُج لاَف َِّللَّا َدوُدُح اَميِقُي لاَأ ْمُتْفِخ ْنِإَف َِّللَّا َدوُدُح اَميِقُي لاَأ اَفاََيَ َنوُمِلاَّظلا ُمُه َكِئَلوُأَف َِّللَّا َدوُدُح َّدَعَ تَ ي ْنَمَو اَهوُدَتْعَ ت لاَف َِّللَّا ُدوُدُح َكْلِت ِهِب  ْتَدَتْ فا اَميِف
( ٢٢٢ )
Terjemahnya:
Talak  (yang  dapat  dirujuki)  dua  kali.  Setelah  itu  boleh  rujuk  lagi dengan  cara  yang  ma´ruf  atau  menceraikan  dengan  cara  yang  baik. Tidak  halal  bagi  kamu  mengambil  kembali  sesuatu  dari  yang  telah kamu  berikan  kepada  mereka,  kecuali  kalau  keduanya  khawatir  tidak akan  dapat  menjalankan  hukum-hukum  Allah.  Jika  kamu  khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,  maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya  tentang  bayaran  yang diberikan  oleh  isteri  untuk  menebus  dirinya.  Itulah  hukum-hukum Allah,  maka  janganlah  kamu  melanggarnya.  Barangsiapa  yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. al-Baqarah/2: 229).
Untuk  itu  perlu  kita  kaji  lagi  bahwa  sebab  turunnya  ayat  ini berdasarkan  riwayat  berikut:  ‚Dari  Ibnu  Abbas  Radhiyallahu  Anhuma bahwa  istri  Tsabit  bin  Qais  menghadap  Nabi  Shallallahu  Alaihi  wa  sallam dan  berkata,  ‚Wahai  Rasulullah,  aku  tidak  mencela  Tsabit  bin  Qais  dalam hal akhlak dan agama, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk  Islam.  Lalu  Rasulullah  Shallalahu  Alaihi  wa  Sallam  bersabda, ‚Apakah  engkau  mengembalikan  kebun  kepadanya?  Ia  menjawab,  ‚ya.‛
Maka  Rasulullah  bersabda  kepada  Tsabin  bin  Qais,  ‚Terimalah  kebun  itu dan ceraikanlah ia‛ (HR. Al-Bukhari). 23
Berdasarkan  tinjauan  kontekstual  ayat  yakni  historisitas  turunnya QS al-Baqarah/2: 229 tergambar hukum yang fleksibel dan tidak memihak. Terdapat  makna  lain  dari  hukum  khuluk  dan  pembayaran  tebusan  (iwadh). Riwayat  tersebut  di  atas  tentang  kewajiban  pembayaran  iwadh  oleh  istri yang  tidak  menyenangi  suaminya  padahal  suami  tersebut  memiliki  agama, perilaku  dan  akhlak  yang  baik.  Tentu  ini  sangat  berbeda  dengan  sifat-sifat suami  yang  tersebut  dalam  sighat  taklik  talak,  di  mana  suami  melanggar perjanjian  dengan  melakukan  serangkaian  kekerasan  (KDRT).  Secara spesifiknya  istri  sebagai  korban  penelantaran  ekonomi,  kekarasan  fisik  dan psikis oleh suami. Pembayaran iwadh oleh istri bukanlah masalah besar atau kecilnya,  tetapi  layak  atau  tidakkah  seorang  istri  dalam  keadaan  tersebut pada  pelanggaran  sighat  taklik  talak  membayar  tebusan.  Penting  dipahami bahwa pemberlakuan iwadh dalam kasus hukum khuluk secara general akan merugikan wanita sebagai korban pelanggaran taklik talak.
Berdasarkan  kekurangan  hukum  dalam  memperhatikan  hak  istri korban  kekerasan  yakni  pelanggaran  taklik  talak,  hak  wanita  korban kekerasan  rumah  tangga  menjadi  sebuah  dilema,  dikriminasi  dan subordinasi, di mana hal tersebut tentu bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender dan hukum Islam.
Aliran Feminis Legal Theory muncul sebagai perwujudan keresahan atas huku-hukum bias gender. hukum bias gender dan seksis, menurut aliran ini  disebabkan  hukum  muncul  atas  dominasi  laki-laki  dalam  pembentukan hukum.  Sehingga  hukum  yang  lahir  mencerminkan  maskulin,  patriarki  dan dan  tidak  mengakomodir  hak-hal  perempuan  (istri).  Secara  gamblangnya, maka  perlu melihat  dari  kaca mata  sejarah,  KHI  terbentuk  secara  dominan oleh karakter maskulinitas didasari oleh kewenangan mereka yang demikian besar  dalam  membentu  KHI.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam pembentukan KHI, peran laki-laki lebih banyak daripada laki-laki.
Lahirnya  KHI  bermula  dari  surat  keputusan  bersama  antara Mahkamah  Agung  dan  Menteri  Agama  tentang  Pelaksanaan  Proyek Pembangunan  Hukum  Islam  Nomor.  07/KHA/1985  dan  No.  25  tahun  1985
23 Muhammad  bin  Ismail  Al-AmirAsh-Shan’ani, Subulussalam:  Syarah  Bulughul Maram, (Riyadh: Darus Sunnah, 2014).

## Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam
tanggal  25  Mei  di  Yogyakarta. 24 Kemudian  didukung  oleh  Keputusan Presiden  Nomor  191/1985  tanggal  10  Desember  1985. 25 Diketahui  bahwa terdapat  15  penanggungjawab  utama  dalam  pembentukan  KHI,  hanya  1  di antaranya  perempuan  berstatus  sebagai  sekretaris  Proyek  yaitu  Ny.  Lies Sugondo  S.H. 26 Selanjutnya  serangkaian  acara  seminar  isi  draf  KHI  yang diselenggarakan  pada  2-6  Februari  1988  dan  dihadiri  124  peserta.  Seminar tersebut  didominasi  oleh  Mayoritas  laki-laki  sebab  hanya  ada  4  wanita dalam 124 peserta tersebut. 27
Ini  masa  yang  tidak  kondusif  dan  tidak  membuat  wanita  leluasa dalam  mengeluarkan  pandangannya.  Kondisi  demikian,  di  mana  wanita hanya  berjumlah  sedikit,  menunjukkan  peran  wanita  belum  dipandang penting untuk berpartisipasi membentuk hukum di negara. Hukum menjadi bersifat  maskulin  di  mana  laki-laki  ditempatkan  sebagai  makhluk  superior, yang bahkan untuk mendapatkan haknya bercerai harus diserta pembayaran iwadh  (tebusan).  Lebih  membingungkan  adalah  istri  yang  mengajukan gugatan  cerai  karena  pelanggaran  taklik  talak  berimplikasi  terbebasnya suami dari kewajiban membayar nafkah iddah dan mut’ah. Padahal melihat dari kondisi atau latar belakang timbulnya perceraian, seharusnya KHI lebih mengutamakan hak-hak wanita dan memberikan konsekuensi bagi pelanggar perjanjian.

## F. Penutup
Pelanggaran  taklik  talak  di  atas  merupakan  kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT)  baik  secara  fisik  maupun  Psikis  (psikologis).  Suami  yang terbukti  melakukan  pelanggaran  taklik  talak  dengan  kesengajaannya  maka termasuk kedzaliman dan tidak bertanggungjawab. Akibat hukum perjanjian taklik  talak  adalah  istri  dapat  mengajukan  khuluk  (gugat  cerai)  ke pengadilan  agama  dan  membayar  tebusan,  kemudian  pengadilan  akan menyelesaikannya berdasarkan proses peradilan perceraian.
24 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 9.
25 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Ed. 1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 34.
26 Amin Husain Nasution, Hukum Kewarisan, 9 27 Asep  Saepudin  Jahar,  Euis  Nurlaelawati,  dan  Jaenal  Aripin, Hukum  Keluarga, Pidana, dan Bisnis (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 22-23.
Dengan  terbuktinya  suami  melakukan  pelanggaran  pada  perjanjian, maka  istri  dapat  bercerai.  Selanjutnya,  berdasarkan  KHI,  perceraian  atas dasar  pelanggaran  taklik  talak  oleh  suami  tidak  memberi  kepastian  hukum terhadap  hak-hak  istri.  Naasnya  istri  bahkan  terlepas  haknya  terhadap nafkah  iddah  dan  mut’ah  disebabkan  kehendak  cerai  gugat  sebab pelanggaran  taklik  talak  tersebut.  Sehingga  dapat  dipahami  bahwa terindikasi bias gender di dalam taklik talak dan akibat hukumnya, di mana terdapat  ketidaksetaraan  hukum  dalam  menempatkan  wanita  sebagai manusia  yang  memiliki  hak  yang  sama.  Berdasarkan  Perspektif  Teori Hukum  Feminis  atau Feminis  Legal  Theory,  hukum  yakni  KHI  dalam mengatur  taklik  talak  belum  setara  gender  dan  belum  mampu  mengcover hak-hak  wanita  selaku  korban  pelanggaran  perjanjian  (taklik  talak). Sehingga aturan KHI tentang sighah taklik talak dan akibat hukumnya perlu ditinjau  kembali  dan  dilakukan  pembaharuan  yang  lebih  berkesetaraan gender.

## Daftar Pustaka
Arto,  A.  Mukti. Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Agama,  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008.
Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,  Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
Chand, Hari. Modern Jurisprudence, Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1994.
Danardono,  Donny. Teori  Hukum  Feminis:  Menolak  Netralitas  Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme , Jakarta: YOI, 2006.
Fineman, Martha Albertson dan Nancy Sweet Thomadsen, ‚Feminist Legal Theory‛ ,Journal Of Gender, Social Policy & The Law ,Vol. 13, No.1
, 2005.
Harian Pemikiran Rakyat, 21 April 2007
Irianto, Sulistyowati Irianto, dkk. Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan
Pengedar Narkotika, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
Irianto,  Sulistyowati. Perempuan  dan  Hukum ,Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2006.

## Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam
Jahar,  Asep  Saepudin,  dkk. Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis,  (Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group, 2013)
Nasution,  Khoiruddin. Wacana  Baru  Hukum  Keluarga  Islam,  Yogyakarta: Program Pascasarjana, 2009.
Nasution,  Amin  Husein. Hukum  Kewarisan,  Suatu  Analisis  Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam,  Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Cet. II.
Nuruddin,  Amiur  dan  Azhari  Akmal  Tarigan. Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
Prodjodikoro,  Wirjono. Hukum  Perdata  tentang  Persetujuan-persetujuan tertentu, Bandung: Sumur, 1981.
Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
Tim Penyunting MUI. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,  Jakarta: MUI., 1997.
Unger, Roberto Mangabeira, The Critical Legal Studies Moverment,  USA:
Harvard University Press, 1983.
Weisberg,  D.  Kelly. Feminist  Legal  Theory  :Foundations,  Philadelphia: Temple University Press, 1993.
al-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011.