Corresponding Author: STIE Enam Enam Kendari, Indonesia Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia. email: desriayulestari301@gmail.com

## ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KENDARI

## Desri Ayu Lestari
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari, Indonesia
Article History:
Received Janu  10 th ,   2020 Accepted March 11 th , 2020 Published June  22 th ,  2020

## Keyword:
kontribusi, pajak daerah, pendapatan asli daerah.
Paper type: Research Paper
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan mengetahui  Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Kendari,  metode  analisis  data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan alat analisis deskriptif.Informan dalam penelitian ini berjumlah satu orang. Hasil penelitian ini dapat dirumuskan  kesimpulan  sebagai  berikut,  kontribusi  pajak daerah tahun 2017 hingga tahun 2019 kepada pendapatan asli daerah  adalah  53,11%  dan  kontribusi  ini  berkriteria  cukup baik.
Copyright © 2020 Sigma: Journal of Economic and Business. All rights reserved
How to cite (APA Style):
Lestari, D.A. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhdap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. Sigma: Journal of Economic and Business, 3(1).
20 Lestari . / Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhdap Pendapatan.....

## 1. PENDAHULUAN
Diterapkannya  penyerahan  kekuasaan Pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada daerah  (otonomi)  daerah  akan  menimbulkan permasalahan  dalam  perimbangan  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  mana untuk      melaksanakan  tugas  dan  wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan  dukungan  pendanaan.  Berlakunya kebijakan otonomi daerah tersebut menyebabkan  sistem  pemerintahan  mengalami perubahan yang mendasar.
Penyelenggaraan otonomi
daerah, penyerahan, pelimpahan, dan kemudian penugasan  urusan  pemerintahan  kepada  daerah yang  nyata  dan  bertanggungjawab  maka  salah satu dari indikasi dari kemampuan melaksanakan  prinsip  otonomi  daerah  tersebut yakni  mendorong  agar  terus  meningkatkan pendapatan asli daerah.
Tanggung  jawab  perencanaan  sumber dana  bagi  pembangunan  ekonomi  di  daerah berada  padapemerintah  daerah.  Pemerintah daerah  harus  mampu  memanfaatkan  berbagai potensi  yang  adadi  wilayahnya,  sehingga  dapat menjadi
sumber pendapatan daerah (Octovido:2014). Pelaksanaan pembangunan daerah sering terkendala keterbatasan dana akibat pemberlakuan  Undang-Undang  otonomi  daerah untuk aktif
menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan meminimalkan  ketergantungan  bantuan  pusat (Hoque:2008). Untuk  lebih  meningkatkan kemandirian dalam membiayai kegiatan daerah, maka  akan  terus  ditingkatkan  perolehan pendapatan daerah salah satunya dari mekanisme pajak daerah melalui upaya mengefisienkan  pemungutan  dari  setiap  pajak dengan mempertimbangkan potensi yang seharusnya dicapai.
Faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan otonomi  daerah  adalah  keuangan  yang  baik.Ini berarti kegiatan pemerintah sangat erat kaitannya  dengan  keuangan,  karena  tidak  ada satu  kegiatan  pun  yang  tidak  membutuhkan biaya.Makin  besar  jumlah  uang  yang  tersedia, makin  banyak  pula  kegiatan  yang  bisa dilaksanakan.Sebaliknya, jika keuangan pemerintah  kacau,  maka  timbulah  berbagai kesulitan  dan  rintangan  dalam  melaksanakan segala  kewajiban  pemerintah.Demikian  juga pemerintah  daerah,  keuangan  merupakan  hal yang  utama  dalam  mengatur  rumah  tangga daerah.
Otonomi  daerah  memberikan  harapan
kepada pemerintah daerah untuk dapat membangun daerahnya secara maksimal.Seiring dengan harapan  tersebut, meningkatnya  volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan  naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan  yang  harus  kemudian  dicermati. Kenyataan  yang  ditemui  dalam  prakteknya, pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber  penerimaan  negara,  sedangkan pemerintah  daerah  dihadapkan  pada  masalah keterbatasan sumber-sumber penerimaan sehingga masih berharap pada pusat.
Undang-undang  tentang  Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah sumber  penerimaan  yang  berasal  dari  dalam daerah  dan  dapatdikembangkan  sesuai  dengan kondisi  masing-masing  daerah  (Gomies  dan Pattiasina,  2011).Sumber-sumber  pendanaan pelaksanaan  pemerintahan  daerah  terdiri  dari Pendapatan  asli  Daerah,  Dana  Perimbangan, Pinjaman  Daerah  dan  Pendapatan  Lain-lain yang sah.Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota tersebut.
Pemerintah  Kota  Kendari  sebagaimana daerah-daerah  lainnya,  tidak  mau  ketinggalan dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  terus berupaya  meningkatkan  kemampuannya  dalam menghasilkan  pendapatan  asli  daerah.Dengan demikian  pajak  daerah  merupakan  pendapatan yang  berasal  dari  pajak  yang  dibayarkan  oleh masyarakat  yang  kemudian  diserahkan  kepada pemerintah  daerah  melalui  Badan  Pendapatan Daerah Kota Kendari meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.
Pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Kendari  bekerja  keras untuk  mengoptimalkan  pendapatan  asli  daerah khususnya  pajak  daerah.Penerimaan  kas  daerah akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan  daerah  pada  pemerintah  pusat dalam  rangka  menjalankan  program  otonomi daerah.
PenjelasanUU  No.  34  Tahun  2000  Pajak daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah yang terutang oleh seseorang memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan    untuk    keperluan    Daerah    bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Hal  ini berarti otonomi menjadi hal yang sangat penting bagi  daerah.  Untuk  pengelolaan  dana  yang cukup  besar  ini  diperlukan  juga  peraturan  yang lebih  kongkret  dan  jelas,  seperti  Peraturan
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020 pp. 19-28
Pemerintah.  Berdasarkan  definisi  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  pajak  merupakan  sesuatu yang  bersifat  memaksa  mau  tidak  mau  semua wajib  pajak  orang  pribadi  atau  badan  wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang- Undang perpajakan.
Penulis, menyajikan data realisasi penerimaan kas sektor pajak pada Kantor Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Kendari  salaam  3 (tiga) tahun terakhir dari Tahun Anggaran 2017, 2018  hingga  2019,  dapat  dilihat  pada  tabel berikut  :
Tabel  1.1.  Daftar  Penerimaan  Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target  dan  Realisasi  Pajak  Daerah  (PD) 2017-2019 Tahun Target Pajak Realisasi Pajak 2017 Rp.102.371.000.000 Rp.100.967.114.548 2018 Rp.117.595.000.000 Rp.103.213.100.708 2019 Rp.129.753.305.377 Rp.119.628.043.058 Sumber  :  Kantor  Badan  Pendapatan  Pajak  Daerah  Kota Kendari 2020.
Berdasarkan tabel 1.1  menunjukan bahwa dalam tahun 2017 hingga 2019, realisasi penerimaan  pajak tidak mencapai target. Tahun 2017  dari  target  Rp.102.371.000.000  hanya terealisasi sebesar Rp.100.967.114.548 kemudian pada tahun 2018, target 117.595.000.000 hanya terealisasi Rp.103.213.100.708  dan  tahun  2019  dengan target  Rp.129.753.305.373  sedangkan  realisasi hanya sebesar Rp.
119.628.053.058.
Berdasarkan  data-data  ini  juga,  dapat  dikatakan dalam  kurun  waktu  2017  hingga  2019  terjadi fluktuatif  penerimaan  dari  segi  presentase, misalkan  pada  tahun  2017  hanya  mencapai 85,86%,  pada  tahun  2018  hanya  79,55% sedangkan tahun 2019 sebesar 92,20%. Kondisi diatas  disebabkan  oleh  berbagai  hal  salah satunya wajib pajak belum terlambat melaporkan hasil transaksinya.
Penelitian  terdahulu  oleh  Rudi  Abdullah dan  Asrianti  Dja’wa  2019  yaitu  Analisis Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Kendari  Tahun  2012-2016 menunjukan  bahwa  pajak  daerah  memberikan kontribusi  terbesar  terhadap  PAD  selama  5 tahun  terakhir  adalah  pada  tahun  2012  yaitu 51,60  persen.  Sedangkan  pajak  daerah  dengan kontribusi  paling  kecil  adalah  pada  tahun  2014 hanya sebesar 43,17 persen. Persentase rata-rata kontribusi  total  pajak  daerah  terhadap  PAD adalah  sebesar  47,79  persen.  Ini  menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota  Kendari  memiliki  kriteria  yang  baik
karena  berkisar  antara  40-50  persen.  Adapun kontribusi  sumber  pajak  daerah  terhadap  PAD Kota  Kendari  yang  paling  besar  adalah  pajak penerangan  jalan  yaitu  rata-rata  sebesar  16,01 persen  pertahun.  Sedangkan  kontribusi  sumber pajak daerah yang paling kecil adalah Pajak Air Tanah yaitu rata-rata hanya sebesar 0,15 persen pertahun.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  teori yang  ada,  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan judul yaitu Analisis Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Kendari  (Studi  Kasus  Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota
Kendari)..

## 2.  T I N J A U ANPUSTAKA
Dalam  Isroah  menurut  Undang-Undang Nomor  28  tahun  2007  (2013:7)  tentang perubahan  ketiga  UU  Nomor  6  tahun  1983 yakni  pengertian  pajak  pipungut  oleh  negara (baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah). Menurut  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak,  Pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang oleh seseorang memaksa 16
berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat. Rochmat
Soemitro  dalam  Mardiasmo  (2011:1)  :“Pajak adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan)  dengan  tiadamendapat  jasa  timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapatditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaranumum. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan  bahwa  pajak  merupakan  sesuatu yang  bersifat  memaksa  mau  tidak  mau  semua wajib  pajak  orang  pribadi  atau  badan  wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang- Undang perpajakan.
Pajak  mempunyai  fungsi  yang  sangat signfikan  terhaap  tumbuh  dan  berkembanganya suatu  negara  hal  ini  menjadi  berarti  jik diperhatikan, menurut  Sumarsan  (2017:5)  pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
1. Fungsi Penerima, pada fungsi ini menekankan  untuk  menampung  daris  etiap anggaran  dari  masyarakat  Indonesia,  karena dikethaui  pula  bahw  anegara  memiliki kebutuhan untuk berbelanja..
2. Fungsi  Mengatur  (Regulerend)  pada  fungsi ini  menekanan  jika  apajk  merupakan  sarana untuk mengatur stuktur pendapatan.
Berdasarkan  Undang  –  Undang  no  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  yang  dimaksud  dengan: ”Pajak  Daerah
22 Lestari . / Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhdap Pendapatan.....
yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi  wajib  pajak  kepada  Daerah  yang terutang oleh oleh seseorang memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Siahaan  (2013:9)  mengemukakan  bahwa pajak  daerah  merupakan  pajak  yang  ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam
pelaksanaan  penyelennggaraan  pemerintah  dan pembangunan daerah.

## 3. METODE PENELITIAN
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  kontribusi  pajak  daerah  terhadap pendapatan asli  daerah  Kota  Kendari.dari  tahun 2017  sampai  dengan  tahun  2019.Penelitian  ini dilakukan  di  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah Kota Kendari.
1. Data  kualitatif  dalam  penelitian ini  berupa uraian  penjelasan  dari  variabel  dan  obyek penelitian yang didapatkan dari wawancara yang  akan  dilakukan  kepada  informan kunci  yaitu  Hasrul  Syamsuddin,  S.E., M.Si,  selaku  Kepala  Subbagian  Kantor
Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.
2. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data  mengenai  kontribusi  pajak  terhadap pendapatan  daerah  Kota  Kendari  tahun 2017 sampai dengan 2019.
Data  dari  penelitian  ini,  berasal  dari  dua sumber, sebagai berikut:
1. Data  primer,  yaitu  data  yang  diambil langsung  dari  pusat  data.  Data  dalam penelitian ini berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari
2. Data  sekunder,  dalam  penelitian  ini  yaitu mengambil  data  dokumentasi  pada  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Kendari  dan pihak-pihak  terkait  yang  dapat  menunjang penelitian ini.
Teknik pengumpulan data yang
dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Wawancara. Wawancara yaitu pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan  tertulis  maupun  tidak  tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden
2. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan  untuk  mencari  data  dengan mengamati  langsung  aktitas  dan  juga
kondisi  yang  terjadi  pada  obyek  yang diteliti, hal ini dilakukan sebagai pendulung  dari  kegiatan  interview  yang telah dilaksanakan.
3. Dokumentasi,  adalah  teknik  pengumpulan data  melalui  pengumpulan  bahan-bahan tertulis  berupa  buku  atau  data-data  yang tersedia  dan  laporan  yang  relevan  dengan obyek penelitian ini.
Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Editing,  yaitu  melakukan  pengecekan kembali  kebenaran  data  yang  diperoleh baik data primer dan data sekunder.
2. Tabulasi,  yaitu  memasukan  data  kedalam tabel  tertentu  sesuai  dengan  kategori  dan peruntukannya.
3. Interprestasi,  yaitu  menjelaskan  data  hasil tabulasi untuk
dianalisi dengan menggunakan  teknik  analisis  yang  telah ditentukan.
Analisis  kontribusi  yaitu  suatu  alat analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui bagaimana  kontribusi  yang  di  sumbangkan pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah. Untuk  menghitung  konstribusi  pajak  daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dari tahun  2017  hingga  2019,  dapat  digunakan rumus yang dikemukakan oleh Halim, (2007:163), berikut:
Total Realisasi pajak daerah x 100% Total realisasi pendapatan daerah Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Presentase (%) Kriteria 0-10 Sangat Kurang 10-20 Kurang 20-30 Sedang 30-40 Cukup Baik 40-50 Baik 50 Baik Sekali Sumber:  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Kendari 2020

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  perhitungan  akan  dianalisi  secara deskriptif berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengajukan beberapa  pertanyaan  kepada  informan  dan kemudian dijawab.
Sebelum memperlihatkan kontribusi pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020 pp. 19-28
(PAD), penulis terlebih dahulu ingin memperlihatkan  target  dan  realisasi  pendapatan asli daerah pada kurun waktu 2017 hingga 2019 sebagai berikut:
Tabel  4.1  Target  dan  Realisasi  Pendapatan
Asli Daerah (PAD) 2017-2019 Tahu n Target PAD Realisasi PAD 2017 Rp.408.475.410.745 Rp.218.182.912.965 2018 Rp.313.111.078.549 Rp.176.116.069.072 2019 Rp.460.226.752.939 Rp.215.330.974.788 Sumber: Olahan Data 2020
Tabel 4.1 diatas, menunjukan jika Kantor
Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Kendari  belum terealisasi  targetnya  pada  tahun  2017  hingga 2019, pada 2017 terlihat target Rp 408.475.410.745 hanya terealisasi Rp
218.182.912.965,  pada tahun  2017  obyek  pajak yag  tidak  mencapai  target  seperti  obyek  pajak losmen,  warung  makan  dan  pajak hiburan  serta pajak parkir, ini disebabkan karena obyek pajak kurang  kesadaran  dalam  membayar  pajak sehingga  tidak  mencukupi.  Pada  tahun  2018 dengan target tahun 2018 yaitu Rp 313.111.078.549 hanya terealisasi Rp 176.116.069.072,  adanya  beberapa  obyek  pajak yang menutup usahanya sendiri, serta pendapatan  kurang,  otomatis  pajaknya  juga menurun,  seperti  obyek  pajak  penerangan  jalan dan beberapa obyek pajak yang lain. Pada tahun 2019  dengan  target  Rp  460.226.752.939  hanya terealisasi  sebesar  Rp  215.330.974.788  dan  jika dihitung  berdasarkan  kontribusi  nilainyapun naik  turun  dan  tidak  ada  yang  mencapai  60  % setiap realisasi dari target yang telah ditentukan, merosotnya  pendapatan  karena  tingginya  target yang  diberikan,  sedangkan  potensi  wajib  pajak yang  tidak  signifikan,  serta  banyak  wajib  pajak yang menutup usahanya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan daerah bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintah  daerah.Salah  satu  komponen  PAD yang  berkontribusi  cukup  besar  adalah  Pajak Daerah (OPD). Olehnya, penulis akan memperlihatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dibawah ini:
Tabel  4.2  Kontribusi  Pajak  Daerah  (PD)
Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) 2017-2019
Tabel  4.2  menunjukan  kontribusi  pajak daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah,  pada tahun  2017  hingga  tahun  2019  dapat  dilihat angka kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan  asli  daerah  naik  turun.  Tahun  2017 misalkan,  realisasi  pajak  daerah  sebesar  Rp 100.927.114.548 dengan kontribusi ke pendapatan  asli  daerah  46.26%,  tahun  2018 realisasi  pajak  Rp  103.213.100.708  dengan kontribusi  ke  pendapatan  asli  daerah  58.61% dan tahun 2019, realisasi pajak daerah hanya Rp 119.628.043.058 dengan kontribusi ke pendapatan  asli  daerah  55.56%  dan  jika  di jumlah secara keseluruhan di tiga tahun terakhir, kontribusi  pajak  terhadap  pendapatan  asli daerah hanya 53.11%.
Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas,  penulis  ingin  memperlihatkan  terkait klasifikasi  kriteria  kontribusi  pajak  daerah terhadap pendapatan asli darah:

## Tabel 4.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi
Presentase (%) Kriteria 0-20 Sangat Kurang 21-40 Kurang 41-60 Cukup Baik 61-80 Baik 81-100 Baik Sekali
Sumber:  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Kendari
2020
Berdasarkan  tabel  4.3  diatas,  jika  di jumlah secara keseluruhan di tiga tahun terakhir, kontribusi  pajak  terhadap  pendapatan  asli daerah  hanya  53.11%  dan  ini  menandakan kontribusi berkiteria cukup baik untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Peneliti  juga  melakukan  wawancara dengan informan kunci yaitu Hasrul Syamsuddin, S.E., M.Si, selaku Kepala Subbagian  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah Kota  Kendari  pada  17  Agustus  2020.Ia menjelaskan terhadap naik turunnya penerimaan pajak yang ada lingkup daerah Kota Kendari.
Ia  menjelaskan  mengapa  realisasi  pajak tidak pernah mencapai 100 %
“Hal  ini  disebabkan  karena  kesadaran  wajib pajak  untuk  membayar  pajak  masih  kurang kemudian juga soal keterlambatan
Tahun Realisasi Pajak Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kontribusi 2017 Rp.100.927.114.548 Rp.218.182.912.965 46.26% 2018 Rp.103.213.100.708 Rp.176.116.069.072 58.61% 2019 Rp.119.628.043.058 Rp.215.330.974.788 55.56% Jumlah Rp. 323.768.258.314 Rp. 609.629.956.825 53.11%
24 Lestari . / Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhdap Pendapatan.....
keterlambatan  waiib  pajak  dalam  membayar pajak  dan  target  yang  semakin  tinggi.  Hingga mengakibatkan target
tidak pernah mencapai,”ujarnya
Terkhusus  pada  2017  hingga  2019 terdapat  naik  tuurnnya  pajak  Ia  menjelaskan bahwa:
“Kalau ditelusuri kami pada tahun 2017 kami  melihat  bahwa  obyek  pajak  yag  tidak mencapai  target  seperti  obyek  pajak  losmen, warung  makan  dan  pajak  hiburan  serta  pajak parkir,  ini  disebabkan  karena  obyek  pajak kurang  kesadaran  dalam  membayar  pajak sehingga  tidak  mencukupi,  sedangkan  pada tahun 2018 adanya beberapa obyek pajak yang menutup  usahanya  sendiri,  serta  pendapatan kurang,  otomatis  pajaknya  juga  menurun, seperti  obyek  pajak  penerangan  jalan  dan beberapa  yang  lain  dan  sedangkan  pada  2019 merosotnya pendapatan karena tingginya target yang  diberikan,  sedangkan  potensi  wajib  pajak yang  tidak  signifikan,  serta  banyak  wajib  pajak yang menuutp usahanya,”.
Pajak  daerah  merupakan  salah  satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan  otonomi  daerah.Permasalahan yang  dihadapi  oleh  Daerah  pada  umumnya dalam  kaitan  penggalian  sumber-sumber  pajak daerah  dan  retribusi  daerah,  yang  merupakan salah  satu  komponen  dari  PAD,  adalah  belum memberikan kontribusi  yang  yang  begitu tinggi terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.
Ia  juga  menjelaskan  terkait  faktor-faktor apa saja yang menghambat penerimaan pajak “Sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  tenaga penagih dari pihak bapenda yang kurang.Semntara  objek  pajak  semakin  banyak. Terjadi  miskomunikasi  antara  wajib  pajak  dan pihak bapenda terkait pembayaran pajak,”
Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Kendari  juga  melakukan  evaluasi  terhadap penerimaan pajak setiap tahunnya “Iya  ada  evaluasi,  tiap  tahun  dilakukan evaluasi, setelah di evaluasi, ada inovasi seperti pemasangan alat pantau (alat perekam pajak),”terangnya.
Ia  menjelaskan  jika  ada  program- program  yang  dijalankan  Badan  Pendapatan Daerah  Kota  Kendari  untuk  meningkatkan kontribusi pajak “Uji  petik/  pemantauan  dari  bapenda  dan  di pantau  dengan  cara  pemasangan  alat  perekam pajak  selama  1  bulan  untuk  memantau pemasukan oleh objek pajak, yang diawasi oleh satpol  pp  dan  dri  pihak  Bapenda,  serta  di bentuk  tim  yustisi  yg  didalamnya  terdapat  tim internal  dari  bapenda,  kejaksaan,  kepolisian, Satpol  PP,    tim  hukum  dan  inspektorat  dan pom,”terangnya
Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Kendari  juga  akan  memberikan  sanksi  kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak “Dimana  ada  denda  2  %  ketika  wajib  pajak telat  membayar  pajak  kemudian  diterbitkan surat teguran 1,2 dan 3 apabila telat membayar pajak  di  turunkan  tim  pengawasan  dari  Satpol PP  serta  di  masukan  dalam  daftar  list  tim yustisi, pemasangan plan bahwa objek pajak ini tidal  membayar  pajak  dan  paling  terakhir adalah pencabutan izin usaha”terangnya.
Berdasarkan  wawancara  di  atas,  maka peneliti menarik kesimpulan jika realisasi pajak memang belum terlalu maksimal untuk mendongkrak  pendapatan  asli  daerah,  namun berdasarkan penilaian klasifikasi kriteria kontribusi  dari  Kantor  Badan  Pendapatan Daerah  Kota  Kendari  2020  menunjukan kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan asli daerah berkriteria cukup baik.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat dilihat angka kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami  fluktuatif.  Pada  2017  terlihat  target Rp  408.475.410.745  hanya  terealisasi  Rp 218.182.912.965,  hal  ini  disebabkan  karena obyek  pajak  yag  tidak  mencapai  target  seperti obyek  pajak  losmen,  warung  makan  dan  pajak hiburan serta pajak parkir, ini disebabkan karena obyek pajak kurang kesadaran dalam membayar pajak  sehingga  tidak  mencukupi,  kemudian banyak  objek  pajak  yang  belum  mendapatkan edukasi  atau  pemahaman  tentang  pentingnya membayar  pajak.  Sedangkan  tahun  2018  yaitu Rp  313.111.078.549  hanya  terealisasi  Rp 176.116.069.072, dapat dijelaskan jika beberapa obyek  pajak  yang  menutup  usahanya  sendiri, serta  pendapatan  kurang,  hal  ini  menyebabkan pendapatan  pajaknya  juga  menurun,  seperti obyek  pajak  penerangan  jalan  dan  beberapa obyek  pajak  yang  lain,  masalah  yang  dihadapi oleh  Bapenda  Kota  Kendari  tidak  berbeda  jauh dari  masalah  pada  tahun  2017  yakni  salah satunya adalah sumber daya manusia dalam hal ini  penagih  pada  kantor  Bapenda masih minim. Sementara  objek  pajak  yang  harus  di  kunjungi tiap  bulannya  baik  objek  pajak  baru  maupun objek pajak yang sudah lama makin bertambah.Banyak  juga  objek  pajak  yang  tidak mau  pergi  membayar  pajak  sendiri  harus  di jemput untuk dibayarkan pajaknya.
Tahun 2019 dengan target Rp
460.226.752.939  hanya  terealisasi  sebesar  Rp 215.330.974.788  dan  jika  dihitung  berdasarkan kontribusi  nilainya  pun  fluktuatif  dan  tidak  ada
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020 pp. 19-28
yang  mencapai 60  %  setiap realisasi  dari  target yang  telah  ditentukan,  merosotnya  pendapatan karena tingginya target yang diberikan, sedangkan  potensi  wajib  pajak  yang  tidak signifikan,  serta  banyak  wajib  pajak  yang menutup usahanya.
Ciri  utama  yang  menunjukkan  suatu daerah  otonom  mampu  berotonomi  yaitu terletak pada kemampuan
keuangan daerah.Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan  oleh penulis,  Kota  Kendari  belum  secara  maksimal menggali  potensi-potensi  pajak  yang  dimiliki sehingga  kontribuasi  pajak  daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah masih harus ditingkatkan lagi. Hal ini demi menyongsong pembangunan serta pelaksanaan roda
pemerintahan  suatu  daerah  guna  menciptakan pola  hubungan  kerja  yang  terpadu  sangat  perlu memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran  serta  masyarakat,  potensi  ekonomi  dan keanekaragaman  daerah,  sehingga  nantinya dalam  proses  pembangunan  dapat  berjalan dengan  baik,  Masyarakat  Kota  Kendari  yang sudah  masuk  kategori  Wajib  Pajak  (WP) harusnya menyadari pentingnya untuk membayar  pajak.  Dengan  melihat  unsur-unsur dari  pengertian  pendapatan  itu  sendiri  yakni dengan  adanya  lingkungan  dengan  pembalasan tertentu dan adanya lingkungan yang lebih besar sebagaimana  telah  dijelaskan  mengenai  bagian pendapatan  negara  maka  tidak  ada  perbedaan dengan  pemerintah.Berdasarkan  unsur-unsur tersebut maka yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah sesutu yang diperoleh atau  diusahakan  pada  organisasi  pemerintah suatu lingkungan tertentu yaitu Propinsi/Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhannya. Dapat dikatakan pengertian dari
pendapatan daerah itu sendiri adalah pendapatan pemerintah daerah.Sedangkan pendapatan daerah  adalah  pendapatan  yang  berasal  dari usaha  daerah  itu  sendiri  yang  sering  dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pendapatan daerah sendiri dapat diartikan  sebagai  penerimaan  yang  diperoleh daerah  dari  sumbersumber  dalam  wilayah sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah  sesuai  peraturan  daerah  yang  berlaku (Lohyu, 2003:16).Daerah harus mampu menggali keuangan daerah disamping didukung oleh  perimbangan  pusat  dan  daerah,  serta propinsi  dan  kabupaten/kota.  Ketentuan  pokok mengenai  keuangan  daerah  yang  meliputi pengaturan  dan  penetapan  sumber-sumber keuangan  daerah  diatur  dalam  dalam  pasal  6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan Daerah (Umbara, 2004 : 271).
Mikha  (2010:66)  mengatakan  P ajak daerah  yang  merupakan  komponen  Pendapatan Asli Daerah (PAD), memiliki prospek yang baik untuk  dikembangkan.Oleh  kerana  itu  pajak daerah  harus  dikelola  secara  profesional  dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan
kontribusinya terhadap Pendapatan  Asli  Daerah,  hal  ini  merupakan pekerjaan rumah untuk Pemerintah Daerah Kota Kendari.  Pelaksanaan  pembangunan  daerah sering  terkendala  keterbatasan  dana  akibat pemberlakuan  Undang-Undang  otonomi  daerah untuk aktif menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan meminimalkan  ketergantungan  bantuan  pusat (Hoque:2008). Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan daerah  yang  utamadalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.Kovacs  (2009)  berpendapat  ada beberapa  alasan  mengapa  pajak  harus  diberi kewenangan  khusus  kepada  pemerintah  daerah, misalnya penyediaan dan pembiayaan di tingkat lokal.Pendapatan pajak daerah yang lebih tinggi dapat mengurangi ketergantungan pada dukungan  anggaran  negara.Penetapan  jenis pajak  lainnya  ini  harus  benar-benar  bersifat spesifik dan potensial didaerah yang bersangkutan. Komponen  dari  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  adalah  pajak  daerah,  distribusi daerah,  bagian  laba  pengelolaan  aset  daerah yang  dipisahkan  dan  lain-lain  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  sah.Semakin  tinggi kemampuan  daerah  menghasilkan  PAD,  maka semakin  besar  pula  sekresi  daerah  untuk menggunakan  PAD  tersebut  sesuai  dengan aspirasi,  kebutuhan,  dan  prioritas  pembangunan (Mahmudi, 2009).
Hampir  semua  Kabupaten  dan  Kota, termasuk  Pemerintah  Daerah  Kota  Kendari berusaha  memacu  dengan  menggalipotensi daerahnya  sendiri  (Kambu,  2014).Penelitian  ini juga sejalan dengan temuan dari Rudi Abdullah (2019)  Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Tahun  2012-2016.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa pajak daerah yang berkontribusi paling besar terhadap PAD selama 5  tahun  terakhir  adalah  pada  tahun  2012  yaitu 51,60  persen.  Sedangkan  pajak  daerah  dengan kontribusi  paling  kecil  adalah  pada  tahun  2014 yaitu  hanya  43,17  persen.  Persentase  rata-rata kontribusi  total  pajak  daerah  terhadap  PAD adalah  sebesar  47,79  persen.  Ini  menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota  Kendari  memiliki  kriteria  yang  baik karena berkisar antara 40-50 persen.
26 Lestari . / Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhdap Pendapatan.....
Hal ini sama juga dengan hasil penelitian dari  Sry  Lestari  (2014),  Penelitian  relevan Dengan  judul  penelitian  “Kontribusi  Pajak Daerah  Terhadap  Pendapatan  AsliI  Daerah Kabupaten  Kebumen”  adapun  analisis  data Menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif merupakandata  yang  dinyatakan  dalam  bentuk kata, kalimat dan angka. adapun hasil penelitian untuk  tahun  2013  naik  4,63%.  Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode yang sama  yaitu  metode  kuantitatif  perbedaan penelitiaan ini terdapat pada objek penelitian ini dilakukan di BPPRD Kota Kendari.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kusuma  dan Wirawati (2013) serta penelitian Murtadlo, yang membuktikan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).Pajak Daerah  merupakan  penyumbangan  terbesar sumber  PAD.Oleh  karenanya,  Manajemen perpajakan  daerah  harus  mampu  menciptakan sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan efektif.Pemerintah  daerah  harus  memastikan bahwa penerimaan pajak lebih tinggi dari  biaya pemungutan.Selain itu, pemerintah daerah perlu menjaga  stabilitas  penerimaan  pajak  tersebut (Mahmudi,  2009).  Penelitian  yang  dilakukan oleh Rosalina  diperoleh  bahwa  penerimaan pajak  daerah  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia signifikan  berkontribusi  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Rata-rata  yang  memberi pengaruh  terhadap  PAD  sebesar  54,23%. Melihat  hal  tersebut  maka  dari  hasil  penelitian sesuai  dengan  teori  yang  digunakan,  dimana bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap PAD dengan nilai lebih dari (>50%).
Berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Gomies  dimana  hasil  penelitian tersebut  Jurnal  Program  Studi  Pendidikan Ekonomi  Vol:  8  Nomor:  3  Tahun  2016  8 diperoleh  bahwa  angka  pertumbuhan  realisasi penerimaan  pajak  daerah  berfluktuasi  dengan kecendrungan  menurun.  Berdasarkan  hasil tersebut  maka  penelitian  tersebut  berbanding negatif  dengan  teori  yang  digunakan,  dimana pajak daerah tidak berpengaruh secara signifikan  terhadap  PAD.Hal  tersebut  disinyalir disebabkan oleh faktor banyaknya sumber pajak yang  belum  digali.  Pada  penelitian  sebelumnya yang  dilakukan  oleh  Nina  Rosalina  diperoleh bahwa  penerimaan  pajak  daerah  kabupaten  dan kota  di  Indonesia  signifikan  berkontribusi terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Rata- rata  yang  memberi  pengaruh  terhadap  PAD sebesar 54,23%. Melihat hal tersebut maka dari hasil  penelitian  sesuai  dengan  teori  yang digunakan, dimana bahwa pajak daerah berpengaruh  terhadap  PAD  dengan  nilai  lebih dari  (>50%).  Berbeda  dengan  hasil  penelitian
yang  dilakukan  oleh  Gomies  dimana  hasil penelitian  tersebut  Jurnal  Program  Studi Pendidikan  Ekonomi  Vol:  8  Nomor:  3  Tahun 2016  8  diperoleh  bahwa  angka  pertumbuhan realisasi  penerimaan  pajak  daerah  berfluktuasi dengan  kecendrungan  menurun.  Berdasarkan hasil tersebut maka penelitian tersebut berbanding negatif dengan teori yang digunakan, dimana pajak daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
PAD.Hal  tersebut  disinyalir  disebabkan  oleh faktor  banyaknya  sumber  pajak  yang  belum digali.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut, kontribusi pajak daerah pada tahun 2017 hingga tahun  2019  pada  pendapatan  asli  daerah  adalah 53.11%.  Artinya  kontribusi  ini  cukup  baik.Hal tersebut menunjukan menjelaskan bahwa pembayaran  tersebut  belum  sempurna.Sehingga Bapenda terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan pajak daerah.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  oleh peneliti  berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan tersebut adalah:
1. Pemerintah  Kota  Kendari  melalui  Kantor Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Kendari perlu  untuk  menggunakan  teknik  analisis data  dalam  penelitian  yaitu  menganalisis persentase  kontribusi  pajak  sebagai  bentuk informasi  data  dalam  membuat  keputusan kedepannya
2. Memperluas basis penerimaan pajak melalui identifikasi pembayar pajak baru,
meningkatkan  efisiensi,  penekanan  biaya pemungutan  serta  memberikan  sosialisasi pembayaran pajak.
3. Meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak yang di berlakukan dengan meningkatkan  kompetensi  aparat  daerah yang  melaksanakan  pemungutan  pajak daerah dan menyederhanakan proses administrasi
4. Untuk  penelitian  yang  akan  datang  untuk meneliti  perjenis  pajak  daerah  untuk mengetahui  kontribusi  secar  rinci  pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020 pp. 19-28

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Heryanto,  (2016)  Pengaruh  Penerimaan
Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad) (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta).Skripsi  thesis,  Universitas PGRI Yogyakarta. Anne  Ahira.  2012.  Pengertian  Kontribusi. Bandung: Kencana Maluku Tenggara,Jurnal  Volume  13  No  2,  Asset September. Beni  Pekei.  2016.  Konsep  dan  Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah  di  Era  Otonomi.  Buku  1.Jakarta Pusat : Taushia Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar
Bahasa  Indonesia,  Edisi  III,  (Jakarta:
Balai Pustaka 2002) Departemen  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia. 2015.  Kepmendagri  No.  690.900.327. Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta: Depdagri. Gomies,  Stevanus  J.    dan  Pattiasina,  Victor (2011) Analisis Kontribusi Pajak Daerah danRetribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halim,  Abdul.  2007.  Akuntansi  Sektor  Publik: Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta  :
Salemba Empat.
Hoque, Zahirul Adams. 2008. Measuring Public
Parfomance:  A  Study  of  Government Departements  In  Australia.  International Journal. Australia.
Kambu,  Susi  Susanti.  2014.  Kontribusi  Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli
Daerah  Kabupaten  Sorong.  Universitas
Sam Ratulangi. Jurnal. Manado.
Kovács  Gábor.  2009.  Local  taxes:  Theory  and the practice. International Journal. Hungary.
Kusuma,  K.  A.,  &  Wirawati,  N.  G.  P.  (2013).
Analisis  pengaruh  penerimaan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap peningkatan  pad  sekabupaten/kota  di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 5(3), 574-585. Mahmudi (2009), Manajemen Keuangan
Daerah, Jakarta: Erlangga
Mardiasmo.  2016.  Perpajakan  Edisi  Revisi
2016. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2011 Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta:Penerbit Andi.
Mikha, D. (2010). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Sleman.  Kajian Akuntansi, 5(1), 66-79.
Muhammad  Syafril.  (2019)  Analisis  Pengaruh
Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal.Tesis.Medan : Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Nugraha,  Satria  Adi,  2012.  Analisis  Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaanpajak  Hotel  (Studi  Kasus pada  Pemerintah  Kota  Semarang  pada Tahun 2001-2010).Skripsi. Fakultas Ekonomika  Dan  Bisnis  Universitas Diponegoro Semarang Octovido,  Irsandy.  2014.  Analisis  Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah SebagaiSumber  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Batu.Jurnal. Malang. Reza,  Arditia.  2012.  Analisis  Kontribusi  Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai
SumberPendapatan  Asli  Daerah  Kota Surabaya.Jurnal. Surabaya. Rahmaniyah, Sekayu. 2013. Analisis Kontribusi Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin.Jurnal. Musi Banyuasin
Rosalina,  Nina.“Kontribusi  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  dan  Kota di  Indonesia  Tahun  2006-2010”.Skipsi (tidak diterbitkan)
Rudi Abdullah (2019) Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli
Daerah  Kota  Kendari  Tahun  2012-2016.
Jurnal  Inovasi  Baru  dalam  Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora Rudi  Abdullah  dan  Asrianti  Dja’wa  2019 Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Kendari Tahun 2012-2016. Jurnal
Inovasi  Baru  dalam  Penelitian  Sains,
Teknologi dan Humaniora
28 Lestari . / Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhdap Pendapatan.....
Rukmana,  W.  V.  (2013).  Pengaruh  Pajak Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Skripsi.Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Siahaan,  Marihot  P.  2013.  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.Cetakan ketiga. Rajawali Pers. Jakarta. Sidik,  M.  (2002).Optimalisasi pajak  daerah  dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan  kemampuan  keuangan daerah.Makalah disampaikan Acara
Orasi Ilmiah.Bandung, 10. Siti Resmi 2014. Perjakan Teori dan KasusEdisi 4. Jakarta: Salemba Empat SriLestari  (2014)  Kontribusi  Pajak  Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten  Kebumen  Tahun  2011-2013. Tesis,  Fakultas  Ekonomi  Universitas Negeri Yogyakarta Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan  Undang-Undang  Terbaru
(Edisi 5).Jakarta : PT.Indeks
Undang–Undang  Dasar  1945  pasal  23  ayat  2 mengatur tentang pemungutan pajak.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata Cara Perpajakan.
Undang–Undang  No.  36  Tahun  2009  Tentang Pajak Penghasilan. Waluyo.2009 .Akuntansi Pajak. Jakarta .Penerbit : Salemba Empat.