IDJ , Volume 4, Issue 1 (2023), pp. 95-110 doi: 10.19184/idj.v4i1.39525 © University of Jember, 2023 Published online May 2023

## Penerapan Pembiayaan Green Banking Atas Ide Proposal Hijau Generasi Muda di Sektor UMKM
Marchethy Riwani Diaz
Universitas Surabaya, Indonesia
Jennifer Kurnia Putri Universitas Surabaya, Indonesia
Hwee Kwan Universitas Surabaya, Indonesia

## Heru Saputra Lumban Gaol
Universitas Surabaya, Indonesia

## Abstrak
Terpuruknya iklim bumi melatarbelakangi lahirnya Perjanjan Paris Tahun 2015 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai  Perubahan  Iklim.  Degradasi kualitas lingkungan hidup tidak hanya berdampak secara lokal tetapi juga berdampak secara luas sehingga  menjadi  kewajiban  seluruh  manusia  untuk  melakukan  pengelolaan  dan  pelestarian lingkungan  hidup.  Salah  satu  upaya  strategis  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengentaskan persoalan  lingkungan  hidup  yaitu  dengan  melibatkan  sektor  perbankan  dalam  pembiayaan kredit  hijau  kepada  pelaku  usaha  UMKM  sehingga  dapat  mewujudkan  pemberdayaan  dan keberlanjutan yang pada akhirnya akan bermuara pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Upaya  untuk  menyeimbangkan profit , planet ,  dan people secara  beriringan  dapat  dimulai  dari generasi  muda dengan  mengajukan  proposal  ide  bisnis  yang berbasis  ramah  lingkungan  yang memanfaatkan  kemajuan  digitalisasi.  Tujuan  dari  penulisan  ini  untuk  menganalisis  model penerapan green  banking di  berbagai  negara  serta  peran  generasi  muda  sekaligus  lembaga perbankan melalui penyaluran kredit hijau dalam skema proposal bisnis hijau oleh pelaku usaha UMKM  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  di  Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder  melalui  studi  pustaka  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Hasil  dari  penulisan  ini  menunjukkan  bahwa  berbagai  negara  telah  berkomitmen  untuk mengurangi emisi karbon melalui upaya penerapan green banking serta peran generasi muda dapat memaksimalkan  pembangunan  ekonomi  yang  inklusif  karena  adanya  keseimbangan  antara pembangunan ekonomi melalui optimalisasi UMKM dan terwujudnya lingkungan hidup yang baik melalui penyaluran kredit hijau oleh lembaga perbankan.
Kata Kunci: Generasi Muda, Green Banking, Kredit Hijau, UMKM, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

## Abstract
The decline in the earth's climate was the cause for the birth of the 2015 Paris Agreement which was ratified by Indonesia through Law Number 16 of 2016 concerning the Paris Agreement on the  Convention  which  disrupted  the  work  of  the  United  Nations  on  Climate  Change.  The degradation  of  environmental  quality  does  not  only have  a  local  impact  but also  has  a broad
impact so that is the responsibility of all human beings to carry out environmental management and preservation. One of the strategic efforts that can be carried out to alleviate environmental issues is to involve the banking sector in green credit financing for MSMEs business actors so that they can realize empowerment and sustainability which will ultimately lead to sustainable economic development. Efforts to balance profit, planet and people simultaneously can be started from the younger generation by submitting environmentally friendly business proposal ideas that take advantage of advances in digitalization. The purpose of this paper is to analyze the model of implementing green banking in various countries and the role of the younger generation as well as banking institutions through green credit in a green business proposal scheme by MSMEs in order to achieve the goal of sustainable economic development in Indonesia. The writing method used is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The data used is secondary data  through  literature  study  on  primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials.  The results of this paper show that various countries have committed to reducing carbon emissions through efforts to implement green banking and the role of the younger generation in maximizing inclusive  economic  development  because  there  is  a  balance  between  economic  development through optimizing MSMEs and creating a good environment through green credit by banking institutions.
Keywords:  Green  Banking,  Green  Credit,  MSMEs,  Sustainable  Economic  Development, Young Generations.

## I. PENDAHULUAN
Terpuruknya  iklim  bumi  belakangan  ini  menjadi  fokus  perhatian  masyarakat internasional  karena  dianggap  menimbulkan  efek  domino  yang  berdampak  signifikan terhadap keberlangsungan hidup. Hal ini sejalan dengan data hasil kajian dari World Health  Organization (WHO),  bahwa  sembilan  dari  sepuluh  orang  menghirup  udara dengan kadar polutan yang tinggi. 1 Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyatakan bahwa peningkatan suhu akibat perubahan iklim telah menyebabkan kematian  sebanyak  150.000  jiwa  setiap  tahunnya. 2 Fenomena  tersebut  memprakarsai lahirnya Perjanjian Paris tahun 2015 (Paris Agreement) sebagai wujud komitmen dalam United  Nations  Frameworked  Convention  on  Climate  Change (UNFCCC)  yang disepakati  oleh  195  negara  PBB. Lahirnya  Perjanjian  Paris  tahun 2015 menjadi sebuah solusi  atas  tuntutan  masyarakat  internasional  untuk  mengentaskan  permasalahan penurunan kualitas lingkungan hidup.
Degradasi kualitas lingkungan ini tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga berdampak luas. Konsekuensinya, menjadi kewajiban bagi seluruh umat manusia untuk melakukan  pengelolaan  dan  pelestarian  lingkungan  hidup  sebagaimana  amanat  dari hasil  konferensi  dalam  United  Nations  Conference  on  the  Human  Environment. 3 Terlebih  dalam  mewujudkan  ketertiban  dunia  khususnya  dalam  upaya  mengurangi pemanasan  global  dan  sebagai  bentuk  respon  pemerintah  atas  Deklarasi  Stockholm memberikan  komitmen  bahwa  pengelolaan  lingkungan  hidup  merupakan  kewajiban dari  setiap  manusia  dan  pemerintah  di  seluruh  dunia. 4 Pernyataan  tersebut
1 https://environment- indonesia.com/6- sumber-polusi-udara-di-dunia/ , diakses  pada Mei 2022.
2 https://www.its.ac.id/tgeofisika/id/perubahan- iklim/, diakses pada Mei 2022.
3 Nicholas  F.  Maramis.  “Tanggung  Jawab  Perbankan  dalam  Penegakan  Green  Ba nking  mengenai Kebijakan Kredit” (2016) 4:6 Lex Et Societatis, 104.
4 Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).
mengindikasikan bahwa perlu adanya peran aktif dari berbagai sektor, mulai dari hulu hingga  hilir.  Salah  satu  sektor  yang  dapat  turut  andil  untuk  mewujudkan  kelestarian lingkungan  adalah  sektor  perbankan.  Perbankan  sebagai  sebuah  entitas  bisnis merupakan  jantung  perekonomian  bangsa  karena  sebesar  80%  sektor  ekonomi didominasi oleh kegiatan konsumsi dan investasi yang merupakan bagian dari sektor jasa keuangan, yaitu lembaga perbankan. 5
Berkaca  dari  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup,  pemerintah  mengharapkan lembaga  perbankan  tidak  hanya  semata-mata  berfokus  pada  pencapaian  laba (profit oriented), tetapi  juga  menerapkan  prinsip  pemberdayaan  dan  keberlanjutan  dengan mendudukkan  pada  satu  garis  sejajar  antara  bumi (planet), keuntungan (profit) ,  dan manusia (people) atau yang dikenal dengan prinsip 3P sebagai upaya untuk mewujudkan keuangan  berkelanjutan  dan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan (sustainable finance). Perwujudan keuangan berkelanjutan dapat dilakukan oleh lembaga perbankan melalui sebuah gerakan yang dikenal dengan istilah green banking .
Penerapan green  banking sejatinya  telah  mencerminkan  semangat  pembenahan terhadap dampak perubahan iklim. Hal tersebut senada pula dengan misi pembangunan nasional  yang  harus  dilandaskan  pada  demokrasi  ekonomi  dengan  mengedepankan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  yang  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi dalam  rangka  mensejaterahkan  masyarakat. 6 Pada  hakikatnya, green  banking menitikberatkan  pada  perbankan  ramah  lingkungan  dengan  tujuan  mengurangi eksternalitas negatif emisi gas karbon yang dilakukan dalam lingkup internal maupun eksternal.  Dalam  lingkup  internal,  pengurangan  eksternalitas  negatif  merujuk  pada kegiatan operasional perbankan sedangkan, dalam lingkup eksternal dilakukan dengan upaya memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya Usaha Kecil Mikro dan Menengah  (selanjutnya  akan  disebut  UMKM).  UMKM  memegang  peranan  esensial dalam  penggerak  dan  penopang  perekonomian  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  didasarkan pada fakta terdapat 65, 47 juta UMKM di Indonesia yang mendominasi seluruh sektor usaha  sebagaimana  hasil  kajian  dari  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian Republik  Indonesia. 7 Indonesia  sendiri  menduduki  peringkat  kelima  sebagai  negara dengan  jumlah  perusahaan rintisan  terbanyak  di  dunia  pada  tahun 2022  berdasarkan laporan Startup Rangking. 8
Realita menunjukkan adanya dominasi UMKM sebagai penopang perekonomian bangsa, namun ironisnya tidak diimbangi dengan pengembangan kualitas mutu UMKM tersebut. Hal  tersebut selaras dengan hasil survei dari Pricewaterhouse Coopers yang
5 https://keuangan.kontan.co.id/news/peran-perbankan-sangat-besar-dalam-menggerakkan- ekonomi-nasional , diakses pada  Mei 2022.
6 Kurniawan. Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan   Tidak  Berbadan  Hukum  di Indonesia , ( akasar: Genta Publishing, 2014).
7 https://dataindonesia.id/sektor- riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia diakses pada Mei 2022.
8 https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/617e5accc75b9/indonesia-masuk-5-besar-dengan- startup-terbanyak-di-dunia, diakses pada Mei 2022.
menyatakan bahwa terdapat 74% UMKM di Indonesia masih belum mendapatkan akses pembiayaan oleh lembaga perbankan. 9 Pendanaan yang disediakan lembaga perbankan yang belum dapat dijangkau oleh UMKM mengakibatkan adanya keterbatasan modal bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga menjadi salah satu faktor kurang  berkembangnya  UMKM  di  Indonesia.  Ditambah  lagi,  pemberian  kredit  oleh bank  hanya  didasarkan  pada  objek  jaminan  atau  agunan  yang  dapat  diberikan  oleh pelaku  usaha  tanpa  mempertimbangkan  model  bisnis  yang  ditawarkan  oleh  pelaku usaha.  Padahal,  hasil  Survei  Pengusaha  Muda  Asia  Pasifik  tahun  2021  menunjukan sebanyak  72%  Generasi  Z  dan  Milenial  tertarik  menjalankan  aktivitas  bisnis,  salah satunya UMKM.
Konsep green banking dengan menyasar generasi muda sejatinya merupakan upaya dalam  menggerakkan  lahirnya  bisnis  yang  ramah  lingkungan.  Proses  pengajuan  ide bisnis hijau oleh generasi muda ini menjadi kurang lengkap jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengajuan kredit yang cepat, efektif, dan mudah untuk  dijangkau dimana saja  dan  kapan  saja.  Pengajuan  proposal  bisnis  hijau  tersebut  dapat  diajukan  dengan mekanisme online sesuai dengan karakteristik generasi muda yang fleksibel dan energik. Pengajuan secara online ini pun mendukung adanya aksi nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup karena dokumen yang diperlukan bersifat digital atau soft file, sehingga tidak menambah adanya sampah kertas yang dapat mencemari lingkungan. Lebih lanjut dengan mengadopsi sistem online akan mempercepat proses pendaftaran proposal bisnis hijau  sebab  dilakukan  secara  mandiri  oleh  pelaku  UMKM  tersebut.  Namun,  konsep pelaksanaan  pengajuan  proposal  secara  digital  ini  tetap  perlu  diimbangi  dengan pelaksanaan  prinsip 5’C  of  Credits yang  meliputi character,  capacity,  capital, collateral, dan condition dari  debitur.  Dalam  hal  ini,  penerapan  prinsip  tersebut  ditujukan sebagai implementasi  prinsip  kehati-hatian  lembaga  perbankan,  khsususnya  dalam  menilai kelayakan calon nasabah peminjam dan nilai obyek jaminan sebagai bentuk kepastian hukum.
Penulisan  ini  merupakan  penulisan  hukum  normatif  yang  menggunakan pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statute  approach) dan  pendekatan konseptual (conceptual  approach) .  Pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  isi hukum  yang  akan  diteliti.  Pendekatan  konseptual (conceptual  approach) merupakan pendekatan yang mengacu terhadap pandangan ahli hukum dan doktrin-doktrin untuk mengkaji pemahaman yang dikemukakan oleh ahli hukum terkait dengan konsep peran generasi muda dan lembaga perbankan dalam memajukan UMKM melalui green banking . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tergolong dalam beberapa bagian yaitu, bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer  terdiri  atas  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan
9 https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm, diakses pada Mei 2022.
Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  51/POJK.03/2017  tentang  Penerapan  Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Sementara bahan hukum sekunder dalam penulisan ini terdiri atas literatur yang berkenaan dengan teori, artikel, pendapat ahli, dan jurnal-jurnal terkait dengan permasalahan tersebut.
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dikaji melalui studi pustaka dan literatur untuk mendapatkan pemahaman yang tepat yang dituangkan dalam susunan kalimat. Pada akhir penelitian akan dilakukan analisis dengan berlandaskan pada metode  deduktif yang mendudukan peraturan perundang- undangan  sebagai  premis  mayor  dan  bahan  hukum  sekunder  sebagai  premis  minor 10 untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan peran generasi muda  dan lembaga perbankan dalam memajukan UMKM melalui green banking .
Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  terkait  model penerapan green  banking di  berbagai  negara  serta  peran  generasi  muda  dalam menggerakkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui mekanisme green banking dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

## II. PEMBAHASAN
A. Model Penerapan Green Banking di Berbagai Negara
Hadirnya  konsep green  banking berasal  dari  konsep green  economy sebagai  jawaban  dan upaya pengentasan terhadap berbagai permasalahan ekonomi yang berimbas terhadap keberlangsungan  lingkungan  hidup  sebab  pada  hakikatnya  konsep green  economy merupakan pengembangan dari konsep sustainable development . 11 Green economy merupakan sebuah  gagasan  pembangunan  ekonomi  dengan  mengedepankan  keberlangsungan lingkungan  hidup  dan  mengurangi  eksternalitas  negatif  emisi  karbon.  Model green economy dapat menciptakan adanya green jobs, green finance, green investment, green tourism, dan green  banking yang  berupaya  mengedepankan  pembangunan  lingkungan  hidup  dan menyelaraskan  konsep  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  yang  dikenal  dengan  konsep triple bottom line . 12 Salah satu bentuk perwujudan dari green economy teraktualisasi melalui mekanisme green  banking yang  menerapkan  pola  pengintegrasian  perlindungan lingkungan  hidup  dalam  mendapatkan  keuntungan  ekonomi.  Artinya,  penyaluran pembiayaan  seperti  kredit  memuat  unsur  ramah  lingkungan  dalam  mewujudkan pembiayaan berkelanjutan. 13
Konsep green banking menginisiasi adanya transformasi dari greedy economy menjadi greener  economy yang  menitikberatkan  pada  keseimbangan  antara  ekonomi,  sosial,  dan
10 Heru Saputra L.G., dan Rizky Novian H. “ Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria” (2021) 7:1 Jurnal Agraria dan Pertanahan, 45.
11 Makmum. “Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan” (2011) 19:2 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 1.
12 Widyaningrum,  R.  A.  Analisis  Penerapan  Green  Banking  Pada  Bri  Syariah  Kantor  Cabang  (Kc) Madiun. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2020.
13 Cai, R., & Guo, J. “ Finance for the environment: A scientometrics analysis of green finance ” (2021) 9:13 Mathematics.
lingkungan  hidup. United  Nations  Environmental  Program (UNEP)  mendefinisikan green banking sebagai  salah  satu  upaya  untuk  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  serta mewujudkan  keadilan  sosial  dengan  turut  memperhatikan  keseimbangan  lingkungan hidup 14 .  Masukujjaman  dan  Aktar  memberikan  pemaknaan green banking sebagai  bank yang ramah lingkungan ( eco-friendly) dengan menyediakan produk perbankan hijau yang inovatif  untuk  meminimalisir  kerusakan  lingkungan  sehingga  bumi  dapat  menjadi tempat  tinggal  yang  layak  bagi  seluruh  makhluk  hidup 15 . Green  banking merupakan kegiatan  operasional  perbankan  yang  berbasis  ramah  lingkungan  dan  mendasarkan kegiatannya pada tanggung jawab dan perlindungan bagi lingkungan hidup. 16 Konsep green banking yang  digaungkan  oleh  Marzio pada  dasarnya  menyelaraskan green banking dengan ethical bank yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup. 17 Kesatuan pemaknaan terkait green banking pun disampaikan oleh Schultz sebagaimana dikutip oleh Shaumya, etl al memberikan definisi bahwa green banking merupakan usaha untuk  mempromosikan  aktivitas  lembaga  perbankan  yang  ramah  linkungan  dengan tujuan mengurangi emisi gas karbon. 18 Berangkat dari pendapat tersebut, green banking dapat  dimaknai  sebagai  upaya  lembaga  perbankan  untuk  memberikan  penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha yang memiliki ide bisnis berbasis ekonomi hijau yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan.
Kehadiran green banking bukan sebuah hal baru dalam sektor perekonomian. Konsep dan implementasi green banking telah direalisasikan di beberapa negara sejak tahun 2008, seperti Colombia, Bangladesh, Mongolia, Brazil, dan Cina. Penerapan green banking oleh negara-negara  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  pertumbuhan  ekonomi  dunia  yang berbanding lurus dengan penurunan kualitas lingkungan hidup yang sangat parah. Hal tersebut dapat dilihat melalui peningkatan gross domestic product (GDP) yang mencapai 100%,  tetapi  pada  periode  yang  sama  terdapat  kerusakan  terhadap  ekosistem  dunia sebesar 60%. 19 Konteks penerapan green banking di negara Colombia memiliki kesamaan dengan  negara  Brazil  yakni  menerapkan  Protokol  hijau (Protocol  Verde). Protocol  Verde Colombia merupakan seperangkat pedoman sukarela yang dikembangkan oleh Asosiasi Perbankan  Colombia  yang  dikenal  dengan  sebutan  Colombian  banking  association Asobancaria. 20 Penandatangan  perjanjian  antara  pemerintah  Colombia  dengan  sektor keuangan  bertujuan  untuk  menghasilkan  manfaat  lingkungan  bagi  masyarakat
14 Pipit  Rosita  A.  dan  Yovhan  Firdiansyah.  “Penerapan  Praktik  Green  Banking  pada  Bank  BUMN  di Indonesia” (2020) 17:2 Jurnal Eksekutif, 234.
15 Lilik Handayani, dll. “Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking pada Bank BUMN” (2019) 15:1 Jurnal Economia, 2.
16 Ibid.
17 Sari Yuniarti. “Peran Perbankan dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan” (2013) 17:3 Jurnal Keuangan dan Perbankan, 464.
18 K. Shaumya, dan A.A. Arulrajah. “Measuring Green Banking Practices: Evidence from Sri Lanka:. 13 th International Conference on Business Management. (2016): 1001.
19 Makmun. “Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan” (2011) 19:2 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 2.
20 Poser, C. Moving Forward with Environmental and Social Risk Management, (Washington, DC: IFC, 2014)
Colombia  karena  mencakup  berbagai  mekanisme  bagi  bank  untuk  menawarkan pemberian  kredit  dan  investasi  hijau  yang  bermuara  pada  meningkatnya  atau tumbuhnya  kualitas  hidup  dan  penggunaan  sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan. 21 Upaya  pemberian  kredit  hijau  bertujuan  untuk  menghubungkan  upaya  pemerintah Colombia  dalam  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  dengan  praktik  bisnis  di sektor keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan produk dan layanan dalam  membiayai  kegiatan  dan  proyek  yang  memiliki  manfaat  terhadap  sosial  dan lingkungan.
Penerapan green  banking di  negara  Bangladesh  dikenal  sebagai  Pedoman Environmental Risk Management (ERM) yang berlaku sejak tahun 2011 oleh bank Bangladesh selaku  bank  sentral  dengan  berkolaborasi  dengan  bank-bank  lokal  dan  pemangku kepentingan internasional maupun lokal lainnya. Pedoman ERM tersebut berifat wajib bagi bank-bank di Bangladesh yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait isu lingkungan dan sosial. Proyeksi kebijakan tersebut mencakup klasifikasi investasi ke dalam kategori berisiko tinggi, sedang, dan rendah dengan pembagian ke dalam aspek- aspek sektoral untuk melengkapi persyaratan uji tuntas. Kebijakan tersebut bertujuan pula  untuk  memberikan  penguatan  terhadap  kemampuan  bank  dalam  mengevaluasi risiko  lingkungan  sebagai  bagian  dari  kegiatan  pemberian  pinjaman  dan  investasi. 22 Arah pedoman  tersebut  dibentuk semata-semata untuk melindungi pembiayaan bank dari  risiko  lingkungan  yang  semakin  memburuk  sekaligus  memastikan  praktik perbankan  yang  berkelanjutan,  serta  tingkat  persaingan  yang  setara  dapat dipertahankan dalam sektor keuangan di Bangladesh. 23
Aplikasi green  banking di  negara  Mongolia  dimulai  pada  Desember  2014  yang bertujuan untuk memberikan kerangka kerja dalam membangun bank-bank lokal untuk mengintegrasikan  lingkungan  hidup  dan  sosial  dalam  rangka  keputusan  pemberian pinjaman  kepada  pelaku  usaha.  Gagasan green banking di  negara  Mongolia  diprakarsai oleh  industri  perbankan  Mongolia  yang  dipimpin  oleh  the  Mongolian  Banking Association (MBA), the Ministry of Environment, Green Development and Tourism, the Bank  of  Mongolia  and  other  stakeholders  and  development  finance  institutions. 24 Hakikat  realisasi green  banking di  negara  Mongolia  mendasarkan  pemberian  pinjaman pada  produk  yang  ramah  lingkungan  sebagai  usaha  untuk  mendorong  terwujudnya pembangunan  berkelanjutan. 25 Penerapan  pemberian  kredit  hijau  di  Mongolia
21 Nolet, G., W. Vosmer, M. de Bruijn & I. Braly-Cartillie. Managing  Environmental and Social Risks, A Roadmap for  National  Development  Banks  in  Latin  America  and  the  Caribbean ,  (Washington,  DC:  Inter-American Development Bank, 2014).
22 Islam,  M.  S.  and  P.  C.  Das. “ Green  Banking  Practices  in  Bangladesh:  A  Study  on  Some  Selected Commercial Banks ” (2013) 8:3 Journal of Business and Management (IOSR – JBM), 39 – 44.
23 Bangladesh Bank. Environmental Risk Management Guidelines for Banks and Financial Institutions in Bangladesh , (Dhaka: Bangladesh Bank, 2011).
24 Olaf  Weber.  “Development  of  Sustainability  and  Green  Banking  Regulation s  Existing  Codes  and Practices” (2015) CIGI Papers, 8.
25 O toritas  Jasa  Keuangan.  “Informasi  Kebijakan  Sustainable  Financing  Negara  Anggota  SBN” , https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/ide/publikasi/riset-dan- statistik/Documents/Informasi%20Kebijakan%20Sustainable%20Financing%20di%20Beberapa%2
didasarkan pada prinsip-prinsip perbankan yang meliputi;  (a) perlindungan  terhadap lingkungan;  (b)  perlindungan  terhadap  masyarakat  dan  komunitas;  (c)  perlindungan terhadap warisan budaya; (d) pertumbuhan ekonomi hijau; (e) inklusi keuangan; (f) tata kelola perusahaan; (g) transparansi dan akuntabilitas; dan (h) menerapkan hasil kajian. 26 Konsep green  banking di  negara  Brazil  dikenal  dengan  istilah Protocol  Verde yang pengaplikasiannya ditujukan bagi bank-bank di sektor publik maupun swasta di Brazil. Protocol Verde digaungkan pada tahun 2008 yang pada awalnya pedoman tersebut hanya ditujukan  untuk  bank-bank  publik.  Sementara  itu,  bank-bank  swasta  menyetujui Protocol Verde pada tahun 2009 27 . Adapun prinsip penerapan keuangan berkelanjutan di negara Brazil bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga keuangan dalam kerangka  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  di  negara  Brazil.  Komitmen  yang disepakati  dalam Protocol  Verde mencakup  adanya  penyediaan  pembiayaan  berupa pemberian  kredit  keuangan  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  hidup  penduduk dengan tetap memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan  dampak  dan  biaya  lingkungan  dalam  melaksanakan  portofolio bisnis. 28
Negara  Cina  pun  mengadopsi  penerapan green  banking karena  adanya  dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan hidup sebagai imbas dari adanya aktivitas industri-industri  di  Tiongkok.  Dalam  rangka  mengentaskan  eksternalitas  negatif tersebut, pemerintah memperkenalkan pedoman dan peraturan untuk mengintegrasikan isu-isu  lingkungan  hidup  dalam  aspek  pembiayaan  keuangan. 29 Fokus  utama  dari Tiongkok  dalam  menerapkan  pembiayaan  hijau  ditujukan  kepada  bank-bank  dengan memberikan  pinjaman  secara  langsung  melalui  kebijakan  kredit  hijau  yang  telah dilaksanakan  sejak  tahun  2006  melalui  pengawasan  3  (tiga)  lembaga,  yang  meliputi Ministry of Environmental Protection (MEP), the People’s Bank of China (PBOC), dan the China Banking  Regulatory  Commission (CBRC). 30 Mekanisme  pemberian  kredit  hijau  yang diimplementasikan di Cina yakni bank harus membatasi pinjaman kepada industri yang menghasilkan polusi udara tinggi dan menawarkan suku bunga yang berbeda dengan mendasarkan pada kinerja lingkungan dari sektor pemberi pinjaman. 31 Proses kebijakan tersebut  menjadi  dasar  bagi  perumusan  perbankan  berkelanjutan  di  China  sebagai pedoman kredit hijau pada tahun 2012 yang diperluas penerapannya kepada bank umum, bank koperasi desa, dan serikat kredit desa di China.
0Negara%20Anggota%20Sustainable%20Banking%20Networ%20(SBN)%20Member.pdf, diakses pada Mei 2022.
26 MBA. Mongolian Sustainable Finance Principles Guidelines , (UlanbataarMongolia: MBA, 2014).
27 Febraban, 2012. “F ebraban and the Brazilian Banking Sector Support the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio + 20).” F ebraban press release.
28 Olaf Weber. supra note 24.
29 Bai ,  Y.,  M.  Faure  and  J.  Liu.  “The  Role  of  China’s  Banking  Sector  in  Providing  Green  Finance. Duke Environmental Law and Policy Forum ” (2013) 24, 89 – 279.
30 Aizawa, M. and Y. Chaofei. “Green Credit, Green Stimulus, Green Revolution? China’s Mobilization of Banks for Environmental Cleanup ” (2010) 19:2 The Journal of Environment & Development, 119 – 44.
31 Zhao, N. and X.- J Xu. “An alysis on Green Credit in China ” (2012) 3:21 Advances in Applied Economics and Finance (AAEF), 501 – 6.
Oleh sebab itu, green banking digaungkan sebagai salah satu solusi untuk menekan eksternalitas  negatif  emisi  karbon  di  berbagai  negara.  Sebab,  penerapan green  banking mengindikasikan adanya kesadaran dari masyarakat internasional untuk menghadirkan kegiatan bisnis yang ramah lingkungan.

## B. Prospek Penerapan Green Banking di Indonesia
Apabila meninjau pada sistem perbankan di Indonesia, green banking telah digagas sejak tahun  2012  sebagai  wujud  kesadaran  negara  Indonesia  untuk  melakukan  mitigasi terhadap  perubahan  iklim.  Tak  hanya  itu,  tumbuh  pesatnya  kegiatan  perbankan Indonesia  dengan  adanya  peningkatan  nilai  aset  perbankan  dan  pembiayaan  yang disalurkan  dalam  bentuk  kredit  sebagaimana  menjadi  usaha  bank  umum  yang  telah diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Aktivitas  perbankan  tersebutlah  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  adanya  degradasi terhadap  lingkungan  hidup  karena  pemberian  kredit  yang  diberikan  oleh  lembaga perbankan belum berorientasi pada pemberian kredit yang ramah lingkungan sehingga berimbas pada meningkatnya emisi gas karbon yang berdampak pada perubahan iklim dunia  yang  drastis.  Atas  dasar  tersebut,  konsep  pemberian  kredit  oleh  bank  sebagai lembaga intermediasi dibenahi dengan mensyaratkan usaha bisnis yang dijalankan harus memperhatikan  lingkungan  hidup  sehingga  bank  dituntut  untuk  memiliki komitmen dan turut berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lestari sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disebut  UUPPLH) bahwa  “Setiap  orang  berkewajiban  memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup serta m engendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Lebih lanjut, Pasal  68  UUPPLH  pun  menegaskan  bahwa  “Setiap  orang  yang  melakukan  usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: (a) memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; (b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan (c) menaati ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Pada  prinsipnya, green  banking merupakan  sebuah  mekanisme  yang  digunakan untuk  memperkuat  kemampuan  manajemen  perbankan  dengan  mendudukkan  isu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Upaya pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan efektivitas  pelaksanaan green  banking ditandai  dengan  dikeluarkannya  produk  hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 51/POJK.03/2017  tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (selanjutnya disebut POJK Nomor 51/POJK.03/2017). Secara yuridis dalam peraturan a quo bersifat mengikat yang mana seluruh lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik harus menerapkan prinsip green banking . Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor  51/POJK.03/2017  mendasarkan  penerapan  prinsip  keuangan  berkelanjutan dengan mengedepankan beberapa prinsip diantaranya; (a) prinsip investasi bertanggung jawab;  (b)  prinsip  strategi  dan  praktik  bisnis  berkelanjutan;  (c)  prinsip  pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup; (d) prinsip tata kelola; (e) prinsip komunikasi yang
informatif; (f) prinsip inklusif; (g) prinsip pengembangan sektor unggilan prioritas; dan (h) prinsip koordinasi dan kolaborasi.
Kesadaran  pemerintah  maupun  lembaga  perbankan  pun  semakin  meningkat dengan  adanya  komitmen  yang  dituangkan  dalam  penandatanganan green banking pilot project oleh  Bank  Mandiri,  Bank  Central  Asia  (BCA),  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI) Syariah,  Bank  Negara  Indonesia  (BNI),  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  dan Banten  (BJB),  Bank  Muamalat,  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI),  dan  Bank  Artha  Graha Internasional. 32 Aksi  nyata  yang  mulai  dinampakkan  oleh  lembaga  perbankan  dalam menerapkan green  banking dapat  dilihat  dari  adanya  transformasi  kegiatan  bisnisnya menjadi  digital  seperti,  penyediaan  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM)  yang  dapat memberikan  kesempatan  kepada  nasabah  untuk  melakukan  transaksi  tanpa  datang secara langsung ke kantor cabang serta adanya mobile banking sebagai bentuk kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan jaringan internet. 33 Selain itu, Bank BNI pun mencatat telah menyalurkan dan memberikan kredit senilai Rp6, 1 triliun untuk kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan sepanjang kuartal I/2022. 34
Konsep green  banking yang  digagas  oleh  lembaga  perbankan  berusaha  untuk menyeimbangkan  keuntungan (profit), lingkungan (planet), dan  manusia (people) .  Salah satu  pilar  yang  dapat  menjadi  penyokong  terwujudnya  pembangunan  nasional  yang berkelanjutan  adalah  UMKM  sebagai  pengembangan  kegiatan  ekonomi  lokal  dan pemberdayaan  masyarakat.  Menurut  Tambunan  yang  dikutip  oleh  Halim,  UMKM merupakan  sebuah  unit  usaha  yang  berdiri  sendiri  dan  diselenggarakan  oleh  orang perorangan  atau  badan  usaha  pada  sektor  ekonomi. 35 Secara  yuridis,  pemaknaan UMKM dapat  digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:  (a)  usaha  mikro;  (b)  usaha  kecil;  dan  (c)  usaha  menengah.  Berdasarkan penggolongan  dari  jenis  UMKM  tersebut,  menurut  Rudjito  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  sebagai  sebuah  usaha  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  roda perekonomian bangsa Indonesia, baik dari terciptanya lapangan kerja maupun jumlah usaha yang ada. 36
Salah  satu  upaya  mewujudkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  dapat dilakukan  melalui  peran  serta  lembaga  perbankan  dengan  meningkatkan  penyaluran kredit  kepada  UMKM  yang  mendasarkan  pada  alasan  bahwa  kegiatan  usaha  pada UMKM  lebih  mudah  untuk  dibina  sehingga  produk  yang  dihasilkan  lebih  ramah lingkungan.  Alasan  menyasar  sektor  UMKM  pun  dilandaskan  pada  data  hasil  kajian
32 Pipit Rosita A. dan Yovhan Firdiansyah. op.cit : hlm. 236.
33 https://digitalbisa.id/artikel/green-banking-upaya-menjaga-lingkungan-dengan-transformasi-digital- 4OTud, diakses pada Mei 2023.
34 https://www.cnbcindonesia.com/market/20220415103736-17-331942/bni-salurkan-triliunan-rupiah- ke-sektor-hijau, diakses pada Mei 2023.
35 Abdul Halim. “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan  Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju ” (2020) 1:2 Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, 161-162.
36 Qotrunnada Ratri Hamidah, dkk. “The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with The Industrial Revolution 4.0” (2019) 2: 1 Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series, 347.

## HUMANITIES
Kementerian Koperasi dan UKM yang menyatakan bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto sebesar 61, 07% atau setara dengan Rp 8.573, 89 triliun rupiah di tahun 2021. 37 Sejalan dengan data tersebut, ASEAN Investment Report  pun  merilis  pada  tahun  2022  yang  menyatakan  bahwa  negara  Indonesia menduduki  peringkat  pertama  sebagai  negara  dengan  jumlah  UMKM  terbanyak  di kawasan ASEAN dengan jumlah sekitar 65, 46 juta unit. 38 Kontras dengan data tersebut, perlu adanya sebuah perhatian khusus terhadap pengembangan usaha di sektor UMKM dengan cara memberikan kredit terhadap pelaku usaha yang dapat memberikan proposal bisnis dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup.
Fakta empiris di lapangan masih menimbulkan banyak problematika antara pihak perbankan  selaku  pemberi  kredit  dengan  pelaku  usaha  selaku  penerima  kredit.  Hal tersebut didasarkan pada banyaknya sektor UMKM yang masih belum tersentuh oleh lembaga perbankan, sehingga menghambat pengembangan usaha UMKM akibat adanya keterbatasan modal. Hal tersebut selaras dengan data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tahun 2021 menunjukkan sebanyak 46,6 juta atau setara dengan  77,  6%  UMKM  belum  mampu  untuk  menjangkau  akses  kredit  perbankan maupun fintech . 39 Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Sri  Mulyani  selaku  Menteri  Keuangan Republik Indonesia pun mengemukakan bahwa terdapat 18 (delapan belas) juta UMKM yang  belum  mendapatkan  akses  perbankan  padahal  sektor  UMKM  telah  menjadi penopang yang menyelamatkan perekonomian  negara selama pandemi. 40 Tidak hanya permasalahan  di  bidang  permodalan,  acap  kali  UMKM  tidak  memiliki  wadah  untuk mempromosikan  usaha  yang  dijalankannya,  sehingga  permintaan  tersebut  semakin menurun dan lambat laun usaha  tersebut akan  gulung tikar. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Ketua Komite Tetap UKM dan Koperasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia  (KADIN)  yang  menyatakan  bahwa  pendapatan  UMKM  mengalami penurunan yang signifikan hingga 70%. Bahkan, terdapat pula 40% UMKM yang telah gulung tikar. 41 Indikasi persoalan yang melekat pada UMKM tersebut harus dituntaskan yang  dimulai  dari  peran  generasi  muda  untuk  menciptakan  iklim  usaha  yang  dapat menyumbang  produk  domestik  bruto  (PDB)  serta  ramah  lingkungan  dengan mengelaborasikan digitalisasi dalam menjalankan usaha tersebut.
Generasi muda sebagai tonggak penggerak  perekonomian Indonesia diharapkan dapat menjadi titik awal untuk menunangkan kreativitasnya melalui ide-ide bisnis yang ramah  lingkungan  sekaligus  menerapkan  digitalisasi  di  dalam  prosesnya,  mengingat
37 https://amp.kompas.com/money/read/2022/02/04/070800426/pentingnya-peran-dan-kontribusi- umkm-dalam-pemulihan-ekonomi-indonesia, diakses pada Mei 2022.
38 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya-umkm-terbanyak-di-asean- bagaimana-daya-
saingnya#:~:text=Laporan%20tersebut%20mencatat%20jumlah%20UMKM,sekitar%2065%2C46%2 0juta%20unit., diakses  pada Mei 2023.
39 https://money.kompas.com/read/2021/04/21/163726326/776-persen-umkm-indonesia-masih- tidak- mendapat-akses-kredit, diakses pada Mei 2022.
40 https://www.cnbcindonesia.com/market/20230126144249-17-408478/miris-sri-mulyani-bilang-18- juta-umkm-tak-punya-akses-kredit, diakses pada Mei 2023.
41 Kompas, supra note 39.
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dewasa ini berkembang sangat pesat. Salah  satu  komitmen  lembaga  perbankan  yang  melakukan  pemberdayaan  kepada UMKM melalui pemberian kredit yaitu UMKM yang memanfaatkan kerajinan rumahan dengan menciptakan sebuah produk sedotan  dari bahan rumput purun yang dikemas dalam  bentuk  kerajinan  lainnya,  seperti  tas  dan  anyaman. 42 Ide  bisnis  tersebut  yang dapat  diadopsi  oleh  generasi  muda  untuk  turut  serta  memberikan  sumbangsih pemikiran  proposal  bisnis  hijau  untuk  memberikan  PDB  dan  menjaga  keberlanjutan lingkungan. Ketika generasi muda berhasil menguasai pasar dan menjadi trendsetter , maka pelaku usaha dalam lingkup yang besar akan turut serta mengembangkan bisnis dengan menitikberatkan pula pada keseimbangan lingkungan hidup. Akan lebih baik jika proses pelaksanaan ide bisnis maupun promosi produk tersebut dapat memanfaatkan kemajuan teknologi  menimbang  menawarkan  sebuah  fleksibilitas,  menerapkan  prinsip paperless , dan dapat dijangkau oleh semua orang secara lintas batas.
Keberhasilan suatu UMKM hijau tidak terlepas dari permodalan yang disalurkan oleh  lembaga  perbankan.  Namun,  dalam  implementasinya  mengingat  belum  banyak lembaga  yang  menjangkau  UMKM  maka  perlu  sebuah  gagasan  pemberian  kuota  di wilayah  Indonesia  untuk  menyamaratakan  pengembangan  UMKM.  Hal  tersebut ditujukan agar adanya perlakuan yang sama terhadap setiap wilayah di Indonesia serta adanya pembangunan UMKM yang merata sehingga lambat laun perekonomian negara dan kelestarian lingkungan dapat berjalan seiringan. Tidak berhenti disitu, pembenahan terkait mekanisme penyaluran kredit kepada pihak UMKM perlu dikaji secara berkala. Dalam hal ini, perbankan seharusnya memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang mengajukan  portofolio  hijau  dengan  menerapkan  sistem online dalam  pendaftarannya. Sistem online tersebut  hanya  ditujukan  pada  proses  pendaftaran  dan  pemeriksaan dokumen yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mengurangi adanya penggunaan kertas serta mempercepat proses verifikasi karena kemudahan pelaku usaha untuk menjangkau secara  fleksibel.  Namun,  khusus  jaminan  yang  dijaminkan  oleh  pelaku  usaha,  harus dituntaskan  secara  langsung  antara  perbankan  dengan  pelaku  usaha  untuk  menilai kelayakan jaminan dengan menerapkan prinsip 5’C of Credits. Tidak hanya itu, perbankan dapat  memaksimalkan  keberlanjutan  usaha  UMKM  dengan  menetapkan  suku  bunga yang  tetap  sehingga  tidak  memberatkan  pelaku  usaha  UMKM  dan  menjaga keberlangsungan usaha UMKM. Hal tersebut didasarkan mengingat suku bunga yang bersifat fluktuatif, dapat berimbas pada ketidakstabilan UMKM. Dengan menerapkan suku  bunga  yang  tetap  tersebut,  tentunya  akan  mendorong  adanya  persaingan  yang sehat dalam masyarakat untuk menciptakan ide-ide bisnis berbasis ramah lingkungan, yang  pada  akhirnya  dapat  mewujudkan  perekonomian  berkelanjutan.  Hal  yang seyogianya harus diterapkan oleh lembaga perbankan adalah pemberian kredit dengan jangka  waktu  yang  lama  bagi  UMKM.  Hal  ini  dikarenakan,  pemberian  jangka  waktu yang lama akan membantu UMKM secara financial cash flow karena dapat menekan biaya pengeluaran dari UMKM tersebut. Jangka waktu tersebut dapat ditargetkan maksimal
42 https://www.idxchannel.com/amp/economics/40-persen-pelaku-umkm-putuskan-gulung-tikar- akibat-terdampak-pandemi, diakses pada Mei 2022.
15 (lima belas) tahun. Artinya, jangka waktu kredit tersebut bersifat opsional sehingga UMKM memiliki kebebasan untuk memilih jangka waktu kredit yang dapat disesuaikan dengan kemampuan UMKM tersebut.
Dengan demikian, jika generasi muda dilibatkan dalam roda perekonomian bangsa Indonesia  melalui  penyaluran  kreativitas  yang  dituangkan  dalam  bentuk  ide  bisnis berbasis hijau dan lembaga perbankan bersedia memberikan kredit untuk mendukung pengembangan  usaha  tersebut,  niscaya  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  dan keadilan  intergenerasi  maupun  antargenerasi  dapat  terwujud  sebab  di  satu  sisi perekonomian  akan  meningkat  dan  disisi  lain  kelestarian  lingkungan  akan  tercipta. Alhasil,  cita-cita  bangsa  Indonesia  yang  sebagaimana  tertuang  dalam  Alinea  ke-4 (empat)  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 yakni  menciptakan  kesejahteraan  umum  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat Indonesia melalui pemberdayaan UMKM berbasis hijau.

## III. KESIMPULAN
Konsep green banking di Indonesia lahir sebagai bentuk komitmen negara Indonesia untuk meratifikasi Perjanjian Paris tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai  Perubahan  Iklim,  yang  dilatarbelakangi  oleh  kian  menurunnya  kualitas lingkungan  hidup.  Implementasi green  banking telah  mencerminkan  upaya  pemerintah untuk  melakukan  pengelolaan  dan  pelestarian  lingkungan  hidup  melalui  sektor perbankan. Hal ini dikarenakan, sektor perbankan merupakan jantung perekonomian suatu negara. Namun, penopang perekonomian negara tidak hanya terbatas pada sektor perbankan semata, melainkan didominasi pula oleh sektor UMKM.
Apabila  merujuk  pada  implementasi green  banking di  Indonesia,  penerapan green banking telah  diakomodir  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 51/POJK.03/2017  tentang  Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  bagi  Lembaga  Jasa Keuangan,  Emiten,  dan  Perusahaan  Publik.  Namun,  dalam  implementasinya  peran perbankan  sebagai  penyalur  kredit  masih  perlu  dilakukan  pembenahan.  Hal  ini dikarenakan, masih banyak sektor UMKM yang tidak dapat mengembangkan usahanya akibat  keterbatasan  modal.  Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan menggerakkan generasi muda agar aktif menghasilkan ide bisnis berbasis hijau sehingga dapat  mendorong  pelaku  usaha  lainnya  untuk  turut  serta  menghasilkan  ide  bisnis berbasis  hijau  lainnya.  Sedangkan,  disisi  lain  lembaga  perbankan  diharapkan  untuk selektif dalam memberikan kredit kepada pelaku usaha dengan memberikan kemudahan seperti suku bunga yang tetap, jangka waktu yang lama, serta memanfaatkan kemajuan teknologi (digitalisasi) untuk memangkas proses yang berbelit bagi pelaku usaha yang mengajukan ide bisnis berbasis hijau.
Dengan  demikian,  dibutuhkan  kerjasama  antara  generasi  muda  dan  lembaga perbankan  sebagai  bentuk  upaya  menjaga  kelestarian  lingkungan  dalam  rangka mewujudkan  keadilan  intergenerasi  dan  antargenerasi  yang  bermuara  pada pembangunan ekonomi berkelanjutan (sustainable finance) .

## IV. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdurrahman. Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990). Bangladesh Bank. Environmental Risk Management Guidelines for Banks and Financial Institutions in Bangladesh , (Dhaka: Bangladesh Bank, 2011).
Kurniawan. Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan  Tidak Berbadan Hukum di Indonesia , (Makasar: Genta Publishing, 2014).
MBA. Mongolian Sustainable Finance Principles Guidelines , (Ulanbataar Mongolia:MBA, 2014). Nolet, G., W. Vosmer, M. de Bruijn & I. Braly-Cartillie. Managing   Environmental and Social Risks, A Roadmap for National Development Banks in Latin America and the Caribbean , (Washington, DC: Inter-American Development Bank, 2014).
Poser, C. Moving Forward with Environmental and Social Risk Management , (Washington, DC: IFC, 2014).
Jurnal:
Aizawa,  M.  &  Y.  Chaofei. “Green  Credit,  Green  Stimulus,  Green  Revolution?  China’s Mobilization  of  Banks  for  Environmental  Cleanup” (2010)  19:2  The  Journal  of Environment & Development.
Andarsari, Pipit Rosita & Yovhan Firdiansyah. “Penerapan Praktik Green Banking pada Bank BUMN di Indonesia” (2020) 17:2 Jurnal Eksekutif. Bai, Y., M. Faure & J. Liu. The Role of China’s Banking Sector in Providing Green Finance (2013) Duke Environmental Law and Policy Forum 24.
Cai,  R.,  &  Guo,  J.  “Finance  for  the  environment:  A  scientometrics  anal ysis  of  green finance” (2021) 9:13 Mathematics.
Febraban. “F ebraban  and  the  Brazilian  Banking  Sector  Support  the  United  Nations Conference on Sustainable Development (Rio + 20) ” (2012) Febraban press release. Gaol,  Heru  Saputra  L.,  &  Rizky  Novian  H.  Political  Will  Pemerintah  Terhadap Pengelolaan Hutan  Adat  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Konflik  Agraria  (2021)  7:1 Jurnal   Agraria dan Pertanahan.
Halim, Abdul. “Pengaruh  Pertumbuhan  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  Terhadap Pertumbuhan  Ekonom i  Kabupaten  Mamuju” (2020)  1:2  Growth:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Pembangunan
Handayani,  Lilik,  dkk. “Kajian  Tentang  Inisiasi  Praktik  Green  Banking  pada  Bank BUMN” (2019) 15:1 Jurnal Economia.
Islam, M. S. & P. C. Das. “ Green Banking Practices in Bangladesh: A Study on Some
Selected Commercial Banks ” (2013) 8:3 IOSR Journal of Business and Management (IOSR – JBM).

## HUMANITIES
K. Shaumya, & A.A. Arulrajah. “Measuring Green Banking Practices: Evidence from Sri Lanka ” (2016) 13th International Conference on Business Management.
Makmun.  “Green  Economy:  Konsep,  Implementasi,  dan  Peranan  Kementerian Keuangan” (2011) 19:2 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan.
Maramis,  Nicholas  F. “Tanggung  Jawab  Perbankan  dalam  Penegakan  Green  Banking mengenai Kebijakan Kredit” (2016) 4:6 Lex Et Societatis.
Qotrunnada Ratri Hamidah, dkk. “The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with The Industrial   Revolution
4.0”
(2019) 2:1 Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference.
Weber, Olaf. “Development of Sustainability and Green Banking Regulations Existing Codes and Practices” (2015) CIGI Papers, 65.
Widyaningrum,  R.  A. “ Analisis  Penerapan  Green  Banking  Pada  Bri  Syariah  Kantor Cabang (Kc) Madiun ” (2020) Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Yuniarti,  Sari. “Peran  Perbankan  dalam  Implementasi  Bisnis  Hijau  dan  Pembangunan Berkelanjutan ” (2013) 17:3 Jurnal Keuangan dan Perbankan.
Zhao, N. & X.- J Xu. “An alysis on Green Credit in China ” (2012) 3:21 Advances in Applied Economics and Finance (AAEF).

## Internet:
CNBC  Indonesia.  “BNI  Salurkan  Triliunan  Rupiah  ke  Sektor  Hijau”.  Online:
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220415103736-17-331942/bni- salurkan-triliunan-rupiah-ke-sektor-hijau>.
CNBC Indonesia. “Miris! Sri Mulyani Bilang 18 Juta UMKM Tak Punya Akses Kredit” . Online: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230126144249-17-
408478/miris-sri-mulyani-bilang-18-juta-umkm-tak-punya-akses-kredit>. Data Indonesia. “Berapa Jumlah UMKM di Indonesia?”. Online: <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>.
Databoks. “Indonesia Punya UMKM Terbanyak di AS EAN, Bagaimana Daya Saingnya?” .
Online:   <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia- punya-  umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya- saingnya#:~:text=Laporan%20tersebut%20mencatat%20jumlah%20UMKM,sekit ar%2065%2C46%20juta%20unit>.
Depart emen Teknik Geofisika ITS. “Perubahan Iklim”. Online:
<https://www.its.ac.id/tgeofisika/id/perubahan-iklim>.
Digitalbisa. “Green Banking: Upaya Menjaga Lingkungan dengan Transformasi Digital”. Online:<https://digitalbisa.id/artikel/green-banking-upaya-menjaga-lingkungan- dengan-transformasi-digital-4OTud>.
IDX  Channel.  “40  Persen  Pelaku  UMKM  Putuskan  Gulung  Tikar  Akibat  Terdampak Pandemi”. Online:  <https://www.idxchannel.com/amp/economics/40-persen- pelaku-umkm-putuskan-gulung-tikar-akibat-terdampak-pandemi>.
IEC. “6 Sumber Polusi Udara di Dunia”. Online: <https://environment- indonesia.com/6- sumber-polusi-udara-di-dunia/>.
Katadata.  “Indonesia  Masuk  5  Besar  dengan  Startup  Terbanyak  di  Dunia”. Online: <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/617e5accc75b9/indonesia-masuk5- besar-dengan-startup-terbanyak-di-dunia>.
Kompas. “77,6 Persen UMKM Indonesia Masih Tidak Mendapat Akses Kredit”. Online: <https://money.kompas.com/read/2021/04/21/163726326/776-persen-umkm- indonesia-masih-tidak-mendapat-akses-kredit>.
Kompas.  “Pentingnya  Peran  dan  Kontribusi  UMKM  dalam  Pemulihan  Ekonomi Indonesia”.
Online:
<https://amp.kompas.com/money/read/2022/02/04/070800426/pentingnya-peran- dan-kontribusi-umkm-dalam-pemulihan-ekonomi-indonesia>.
Kontan.co.id. “Peran Perbankan Sangat Besar dalam Menggerakan Ekonomi Nasional”.
Online: <https://keuangan.kontan.co.id/news/peran-perbankan-sangat-besar- dalam-menggerakkan-ekonomi-nasional>.
Online Pajak. “5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi di Indonesia dan Solusinya”.
Online: <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm>. Otoritas  Jasa  Keuangan.  “Informasi  Kebijakan  Sustainable  Financing  Negara  Anggota SBN”. Online:  <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/riset-dan- statistik/Documents/Informasi%20Kebijakan%20Sustainable%20Financin g%20di%20Beberapa%20Negara%20Anggota%20Sustainable%20Bankin g%20Networ%20(SBN)%20Member.pdf>.
Suara Sumbar. “UMKM Binaan RI Ganti Sedotan Berbahan Plastik dari Rumput Purun yang Ramah Lingkungan”. Online: <https://sumbar.suara.com/read/2022/05/17/195000/umkm-binaan-bri-ganti- sedotan-berbahan-plastik-dari-rumput-purun-yang-ramah-lingkungan>.

## Peraturan perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.