## ELIT POLITIK DAN KETERLIBANNYA DALAM PIMILUKADA DI KOLAKA UTARA
Oleh Surayah Rasyid Email: surayahrasyid03@gmail.com Dosen Tetap Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar

## Abstrak
Orientasi  politik  di  kalangan  elit  politik  dalam  pemilukada setidaknya dapat dilihat pada dua hal, yaitu orientasi yang bersifat pragmatis  dan  yang  bersifat  ideologis.  Orientasi  pragmatis  adalah dimana  elit-elit  politik  memposisikan  dirinya  sebagai  “elit  lokal” untuk  berjuang  memenangkan  pemilihan  yang  dilakukan  sekali dalam  lima  tahunan  itu.  Dalam  konteks  ini  elit-elit  politik  akan memaksimalkan usahanya untuk memperoleh kekuasaan karena itu yang  menjadi  orientasi  politik.  Sementara  orientasi  ideology,  elit politik yang terjun ke gelanaggang politik merupakan panggilan hati untuk mengawal proses demokratisasi agar tercipta masyarakat yang aman,  tentaram,  adil  dan  makmur.  Atau  dengan  bahasa  agama,
bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar . Jika dilihat kedua orientasi tersebut,  maka  orientasi  yang  bersifat  pragmatisme  ini  lebih dominan dibandingkan dengan yang bersifat ideology. Kepentingan pragmatis  motivasinya  bisa  beragam  sesuai  dengan  keragaman kepentingan  dan  orientasi  elit  tersebut.  Dan  orientasi  politik  di kalangan  elit  bisa  beragam  motivasinya.  Motivasi  itu    ada  yang karena  ingin  berkuasa,  ada  karena  ingin  mencari  nafkah  lewat politik,  ada  karena  ingin  mengembangkan  wawasan  kebangsaan,
dan  ada  pula  karena  ingin  terkenal.  Tetapi  dari  hasil  penelitian mnunjukan bahwa motivasi kekuasaanlah yang paling dominan dari pada yang lain.
Kata Kunci : Elet, Politik,  Keterlibatan, Pemilukada, dan sirkulasi

## I. Latar Belakang
Pasca  jatuhnya  rezim  Soeharto  telah  membawa  perubahan  sirkulasi  elit  politik yang  cukup  signifikan  di  era  reformasi.    Posisi  dan  peran  meliter  yang  sejak pemerintahan demokrasi  Terpimpin cukup besar dan makin dominan di era Orde Baru sebagai  pemasok  sekaligus    penentu  sirkulasi  elit  politik  makin  berkurang.  Transisi kepemimpinan terjadi tanpa diikuti oleh panduan nilai kepemimpinan transformative.
Disadari atau tidak, elit yang muncul dan dominan walaupun dari kemunitas non militer, mayoritas masih melanjutkan dan mengembangkan nilai-nilai dominan Orde Baru.
Berpijak pada paham serupa itu, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa elit di era reformasi merupakan hasil  “sekolahan”  dari Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru yang    otoritarian  kurang  memberi  peluang  elemen  sipil  mengembangkan    potensi termasuk kepemimpinan sipil secara baik. Beberapa tokoh sipil yang muncul  di masa Orde  Baru  dipaksa  untuk  menyesuaikan  dengan  kepentingan    kelompok  dominan. Beberapa  elemen  elit  masyarakat  yang  memiliki  dukungan  akar  rumput  yang  kuat cenderung tersisih. Elit yang bermental “komprador” mendapat ruang yang lebih besar.
Dalam tataran intelektual pemikiran ekonomi kapitalis berbasis pemikiran liberal Barat  memberikan  landasan  sekaligus  pembenaran  epistimologis  pembangunan modernisasi  yang dilaksanakan. Ekonomi menjadi  panglima pembangunan. Berbagai keberhasilan  cenderung  diukur  dari  indikator  makro  ekonomi.  Sementara  dimensi moral, kejujuran, dan keadilan kurang  dijadikan sebagai acuan praksis pembangunan.
Munculnya konsep dan istilah “ massa mengambang” pada era Orde Baru tidak hanya  memunculkan  massa  riil  yang  mengambang,  melainkan  juga  elit  yang mengambang.  Fanatisme  kelompok  masyarakat  terhadap  ideology  sebagai  bentuk loyalitas berhasil diminamilisir oleh rezim Orde Baru. Kondisi tersebut seiring dengan kepentingan  dunia  politik  ekonomi  internasional  yang  berusaha  menggeser  cara pandang elit dan masyarakat yang pro pasar.
Indonesia  dengan  kekayaan  alam  yang  melimpah  serta  jumlah  penduduk  yang besar  menjadi  asset  utama  kekuatan  ekonomi  politik    baik  sebgai  pemasok  bahan mentah  maupun  sebagai  pasar.  Upaya  menempatkan  masyarakat  Indonesia  sebagai konsumen cukup menggoda kalangan korporasi. Ruang bagi masyarakat menjalin relasi dengan elit untuk saling memberdayakan sebagai suatu komunitas yang mandiri sulit dilakukan.
Dalam  konteks  itulah  elit  yang  pandai  menjalin  relasi  dengan  pusat  kekuasaan dapat  tumbuh  dan  berkembang.  Elit  yang  memiliki  jaringan  dan  kekuatan  ekonomi memiliki  peluang  lebih  besar.  Sebaliknya  elit  yang  menekuni  dan  terus  berusaha mengabdi  pada  ideology  partai  cenderung    tersisih.  Agama  dan  ideology  cenderung hanya  berada  dalam  tataran    formalitas  tetapi  kurang  membekas  dalam  aksi  dan tindakan  politik.  Pragmatisme  telah  menyisihkan  idealisme.  Anak-anak  muda  tidak dibiasakan  oleh  atmosfir  sosial  ekonomi-politik-budaya  untuk  tumbuh  menjadi pemimpin masadepan yang otentik dan berkarakter.
Otentisitas dan jati diri elit dalam proses sejarah politik di Indonesia makin sulit berkembang. Tetapi itu tidak berarti tidak mungkin. Berbagai elemen kritis masyarakat, pemuda  dan  mahasiswa  masih  memancarkan  idealism  di  tengah  hiruk  pikuk  politik yang makin  kuat.  Kelompok kecil  yang kritis dan kreatif itulah  yang pada saat  Orde Baru berkuasa berani  menyuarakan pemikiran kritis  sekaligus  menawarkan  wacana alternative. Pada awal reformasi mereka berhasil menjadi obor perubahan. Namun pada saat  proses  reformasi  obor  mereka  makin  terdesak  dan  diredupkan  oleh  berbagai kekuatan    politik  ekonomi  yang  juga  menggunakan    baju  reformasi  dengan  selogan demokrasi. Banyak muncul penunggang reformasi yang piawai menggunakan slogan-
slogan  reformasi.  Kegemerlapan  duniawi  dijadikan  sebagai  pancaran  keberhasilan. Banyak  elit-elit    muda  yang  ingin  hanya  tanpa  mempertimbangkan  moralitas  dalam mencari  kekayaan.  Banyak  elit-elit  muda  dalam  belbagai  bidang  yang  tergoda  dan melakukan    tindakan  korupsi.  Sebaliknya  anak-anak  muda  yang  menggali  jati  diri sebagai pribadi, jati diri  bangsa untuk dijadikan acuan berjuang dan mengabdi terasa makin berkurang.
Dari  periode  kemerdekaan,  Orde  Lama,  dan  Orde  Baru  sampai  orde  reformasi semuanya  memiliki  keistimewaan  tersendiri,  dan  dibidang  politik  mengalami  pasang surut    baik  yang  terkait  dengan  sistem  perpolitikan,  gejolak  para  pemimpin  partai maupun  suasana  kehidupan  perpolitikan  di  Indonesia.  Semua  itu  membawa pembaharuan  pada  aktifitas  masyarakat    yang  selalu  kontradiktif  terhadap  dominasi politik.
Partai  politik  dan  kebebasan  kerapkali  tidak  bisa  dipisahkan,  seolah-olah keduanya bisa bertukar tempat tanpa meninggalkan persoalan sedikit pun. Kehadiran partai politik selalu diasosiasikan  dengan kebebasan dan sebaliknya untuk mengamati kebebasan maka perhatikan kita terhadap kehadiran partai politik . 1
Pendirian partai politik dimulai pada tahun 1918 yang pertma kalinya bangsa ini mengenal partai professional dan sekaligus  juga pertanda terintegrasinya kaum terjajah ke  dalam  sistem  penjajahan  secara  juridicopolitis,  ketika  partai-partai  seperti  partai Boedi  Otomo  dan  partai  Serikat  Islam  (SI)  menjadi  garda  terdepan    dalam  proses tersebut,  tidak  lama  kemudian  masa  Kabinet  Syahrir  akhir  tahun  1945  yang  sangat instrumental  karena  salah  satunya  mengubah  sistem  presidensil  menjadi  parlementer dan  partai-partai  yang  ikut  dalam  pemilihan  umum  1955  adalah  partai  post-kolonial yang juga tidak lama mengalami kebebasan. 2
Sejak berakhirnya rezim Orde Baru, sepektrum politik Indonesia diwarnai oleh pergulatan elit politik.  Hal ini terutama terefleksi dari munculnya puluhan partai politik yang masing-masing terpilih akibat perbedaan visi dan misi, bahkan spectrum ideology. Kelompok  Islam  dan  yang  memakai  simbol-simbol  Islam  merupakan  salah  satu kelompok yang memiliki andil dalam pertarungan politik. 3
Fenomena  pergulatan  politik  pasca  Orde  Baru  telah  melibatkan  banyak kelompok.  Masing-masing  terpilah  akibat  perbedaan  visi  dan  misi  atau  bahkan spectrum  ideology,  walaupun  sama-sama  mengakui  pancasila  sebagai  dasar  negara. Masing-masing  mempunyai  agenda  politik,  strategi  dan  taktik  yang  berbeda  untuk merealisasikan tujuan politik mereka.
Dalam dunia perpolitikan, kita mencoba melacak perubahan partai ditinjau dari dua sisi sekaligus, yaitu dari sisi para pemilih. Apa makna sesungguhnya parati politik bagi mereka. Hasil survey membuktikan bahwa tidak banyak yang berarti bagi partai.
1 Lihat Prisma, Partai Politik di Persimpangan Jalan , (Jakarta: LP3ES, t,t. ), h. 87
2 Partai Politik di Persimpangan Jalan , h. 88
3 Lihat Dhurorudin Mashad, Akar Konflik Politik Islam di Indonesai , cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. xvii
Karena tingkat kesetiaannya relative rendah, semua pemilih mengalir dari satu partai kepartai  yang  lain  tanpa  menanggung  beban  apapun.  Tiada  beban  ideologis  yang mengharuskan    mereka  memiliki  tempat  dalam  satu  partai,  dan  segala  sesuatu    yang terkait dengan nasibnya.
Di  sisi  lain  kiprah  kaum  elit  partai  adalah  tempat  terbaik  untuk  melihat  pada proses pengerjaan koalisi. Koalisis adalah keniscayaan politik tempat segmentasi politik berlangsung  dan  tidak  terjembatani.  Disinilah  kelihatan  suatu  paradox  antara keterkaitan    koalisi  yang  tidak  lain  perjanjian  yang  harus  dipegang  oleh  pihak-pihak yang bersangkutan  dan  setiap fakta tanpa ikatan dan beban apapun. Di satu  sisi  ada keterikatan  sementara  disisi  lain  pencarian    prinsip  yang  tidak  menuntut  keterikatan jenis apapun.
Dalam  sejarah  perjalan  bangsa  Indonseai  pasca  kemerdekaan,  keterlibatan  elit- elit politik bukanlah barang baru. Sejak berlangsunya pemilihan umum pertama (1955) sampai pemilu terakhir (2014), perpolitikan di negeri ini senantiasa dimeriahkan oleh para elit politik. Demikian pula pada pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dimulai sejak tahun 2004 sampai tahun ini, elit politik semakin memainkan perannya. Hal ini karena sejak kemunculannya, baik organisasi keagamaan maupun partai politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan  dari keterlibatan mereka dalam aktivitas  politik  kenegaraan.  Karena  tidak  adanya  garis  pemisah  antara  agama  dan politik.
Elit politik dalam konteks ini didefinisikan sebagai para petinggi yang memimpin partai poltik, kepala pemerintahan atau ketua legislative, baik di pusat maupun di daerah dan kabupaten/ kota.
Digelarnya model pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung membawa dampak serius terhadap perilaku elit-elit politik di tingkat lokal. Para aktor politik lokal tiba-tiba  mendapatkan  arena  bermain  cukup  luas  untuk  menyalurkan  bakat  politik mereka secara bebas dan mempengaruhi masyarakat. Hal ini terjadi  di berbagai daerah di tanah air termasuk di Kolaka Utara. Tampilnya para kandidat calon kepala daerah di arena pilkada langsung ini, pada akhirnya harus menyeret berbagai kekuatan elit politik lokal  yang  memiliki  basis  yang  kuat.  Kelompok-kelompok  masyarakat  baik  yang terhimpun dalam  organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan organisasi sosial politik menjadi  ladang  potensial  untuk  diperebutkan  oleh  para  elit-elit  politik  dan  calon kandidat kepala daerah.
Terjadinya  pola-pola  koalisi  yang  melibatkan    agama  dalam  kekuatan  politik dengan  ideology  yang  berbeda.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa  adanya  pengaruh  elit politik  lokal  dalam  menyikapi  berlangsungnya  pemilihan  kepala  daerah  langsung. Demikian juga mengalirnya dukungan  elit agama terhadap kandidat tertentu yang tidak bersinggungan  dengan  basis  keagamaan  mereka,  memperlihatkan  betapa  kuatnya pengaruh elit politik tersebut terhadap posisi strategis mereka sebagai aktor politik di tingkat lokal.
Bertolak dari perspektif di atas, masalah elit politik dan pengaruhnya terhadap pilkada pada masyarakat merupakan kajian yang bersifat problematik. Pada satu sisi ia terkait  dengan  demensi  intelektual  para  elit-elit  politik,  partai  politik,  dan  kekuasaan
negara. Oleh karena itu kajian ini akan melihat akar pemikiran para ahli yang berkaitan dengan kekuasaan negara, pilkada dan demokrasi, dan pada sisi lain merupakan bagian atau esensial dari pemikiran politik di Indonesia.
Dari  realitas  tersebut,  yang  menjadi  persoalan  utama  adalah  “Bagaimana sirkulasi elit politik dan keterlibatannya begitu dominan dalam pemilukada di Kolaka Utara”.
Permasalahan ini berkaitan dengan esensi dan eksistensi politik ketatanegaraan. Oleh  karena  itu,  kajian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  secara  akademis mengenai elit politik dan pengaruhnya terhadap pemilukada dan masa depan demokrasi di Kolaka Utara. Dalam konteks ini ada tiga tujuan yang hendak dicapai melalui studi atau penelitian ini, yakni:
Pertama , untuk mengetahui proses sejarah sirkulasi elit politik dan pengaruhnya terhadap  pelaksanaan  pilkada. Kedua, untuk  mengetahui    pandangan  masyarakat terhadap  pelaksanaan  pilkada  langsung  itu  dapat    menumbuhkan  sebuah  koredo demokrasi yang menjadi esensi pengelolaan pemerintahan dalam sebuah negara. Dan ketiga, untuk  mengetahui  persepsi  masyarakat  terhadap  peran  elit-elit  politik  dalam pilkada  langsung  dan  meretas  permasalahan  yang  terjadi  pada  masyarakat    Kolaka Utara.
Harapan yang terkandung dibalik dari tujuan tersebut dalam rangka membantu merumuskan  garis-garis  pandangan  umum,  untuk  menjelaskan  kecenderungan typologies  mengenai  pemikiran  politik,  sikap  dan  tindakan  para  elit  politik  dan masyarakat dalam suasana kongkrit di lingkungan politiknya serta upaya mencari jalan keluar  dari  kemelut  dan  kebuntuan  konsepsional  bagi  hak-hak  politik  masyarakat  di Kolaka Utara.
Generalisasi empiris dari ketiga tujuan di atas, diharapkan selain dapat memberi sumbangan  teoritis  mengenai  kajian  yang  berkaitan  dengan  sejarah  sirkulasi  elit–elit politik, pilkada dan masa depan demokrasi, juga dapat menghasilkan gambaran empiris tentang  pengaruh  elit  politk  terhadap  pilkada  dan  sekaligus  memperoleh  gambaran mengenai perwujudan hak-hak politik warga negara tanpa ada diskriminasi, demikian pula  secara  praktis  kajian  ini  diharapkan  dapat  berguna  bagi  yang  berminat  untuk memahami dan menambah wawasan dalam bidang ini serta sebagai kontribusi positif penulis  terhadap  khasanah  perpustakaan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  pemerhati politik. Akumulasi dari semua itu kajian ini bermaksud membumikan ajaran demokrasi dan  ketatanegaraan  yang  berkaitan  dengan  peran  elit-elit  politik  dalam  pilkada  di Kolaka Utara.
II. Fakta  Empiris  Terhadap  Proses Sirkulasi Elit Politik dan Keterlibatannya dalam Pemilukada di Kolaka Utara
Untuk  mengkaji  permasalahan  di  atas,  penulis  melakukan  penelitian  lapangan dengan menetapkan 23 inforrman secara purposif dari  elit-elit politik dan elit Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Elit partai-partai politik dimaksud antara lain: elit Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP);  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS);      Partai
Demokrat; Partai Golongan Karya (GOLKAR); Partai Amanat Nasional (PAN), PDI- Perjuangan;  Partai  Gerindra;  Partai  Hanurah;  Partai  Nasdem.  Dan    lembaga  yang mengelola  pilkada  KPUD.  Demikian  juga  masyarakat  sebagai  pengguna  hak  politik untuk  mengetahui  pandangan  dan  keterlibatan  mereka  dalam  pilkada  tersebut. Instrumen  penelitian  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data,  yakni  observasi, wawancara, dan dukumentasi dari literatur.
Melalui  analisis  kualitatif  yang  bercorak naturalistik dengan  pendekatan fenomenologi, akhirnya  diperoleh  kesimpulan  bahwa  sirkulasi  elit  politik  dan keterlibatan  elit  politik  dalam  pemilukada    di  Kolaka  Utara  telah  terjadi  sejak  era reformasi.  Di  era  reformasi  terdapat  perubahan  peta  sosial-politik  yang  sangat signifikan  dibanding  dengan  masa  Orde  Baru.  Pada  masa  Orde  Baru  diberlakukan sistem kepartaian yang relatif terbatas, yaitu hanya satu golongan dan dua partai politik. Pada  saat  itu  juga  terjadi  single  majority  yang  dipegang  oleh  Golkar,sedangkan  dua partai  yang  lain  yaitu  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dan  Partai  Demokrasi Indonesia (PDI) adalah partai pelengkap penderita.
Perubahan sistem kepartaian di era reformasi direspon oleh tokoh agama dengan cara  yang  beragam  seperti  menggagas  berdirinya  partai  politik.  Beberapa  partai bentukan para tokoh agama seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nahdatul Ummat (PNU), Partai  Kebangkitan Umat  (PKU), Partai  Keadilan (PK), Partai  Bulan Bintang  (PBB)  dan  lain  sebagainya.  Di  kalangan  Nahdatul  Ulama  (NU)  misalnya, wadah penyaluran aspirasinya sebagian besar diberikan kepada PKB, karena memang PKB secara resmi didirikan oleh NU dan sebagian besar tokoh-tokoh NU.
Saat menjelang pemilu, perilaku elit-elit politik dapat diamati dari keterlibatan mereka  dalam  memobilisasi  massa  untuk  menopang  partainya  masing-masing.  NU misalnya,  dalam  rangka  mendukung  PKB  dalam  pemilu  1999  PBNU  mengeluarkan seruan  dari hasil rapat pleno ke 4 tanggal 24 Juli 1998 di Jakarta agar seluruh warga NU  memberikan  dukungan  kepada  PKB  sebagai  satu-satunyan  partai  politik  milik warga NU. Begitu pula ketika menggolkan  Abdurrahman Wahid atau Gusdur sebagai presiden.
Kecenderungan  perubahan  perilaku  politik  para  elit  politik  dari  yang  bersifat kultural ke arah perilaku elit yang bersifat structural dengan politik praktis tidak hanya terjadi di kalangan ormas saja, tetapi juga terjadi di kalangan partai politik yang berbasis Islam.  Terbukti  dengan  lahirnya  partai-partai  politik  Islam  sejak  era  reformasi. Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  dengan  Haeruddin  Pawelloi,  salah  seorang tokoh  politik  dan  juga  ketua  Partai  Politik  PDIP  Kolaka  Utara,  mengatakan  bahwa kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  elit-elit  politik  banyak  bersentuhan  dengan wilayah politik praktis. Hal ini tidak dapat dihindari karena di daerah ini terdapat latar belakang  partai  politik  yang  beragam  dan  dapat  mempengaruhi  kekuasaan  sehingga perubahan politik yang begitu cepat dan dinamis. Ini menunjukkan adanya kepentingan- kepentingan politik praktis yang berperan dalam kekuasaan yang lebih strategis. 4
4 Haeruddin Pawelloi, Ketua Partai Politik PDIP, wawancara di Lasusua, Kolaka Utara,7 Mei 2016
Pada masa pemerintahan Orde Baru  perubahan sirkulasi elit politik pada  era reformasi.  Posisi dan peran meliter sejak pemerintahan demokrasi  Terpimpin cukup besar  dan  makin  dominan  di  era  Orde  Baru  sebagai  pemasok  sekaligus    penentu sirkulasi elit politik makin berkurang. Transisi kepemimpinan terjadi tanpa diikuti oleh panduan  nilai  kepemimpinan  transformative.  Disadari  atau  tidak,  elit  yang  muncul walaupun  dari  kemunitas  non  militer,  mayoritas  masih  melanjutkan  dan mengembangkan nilai-nilai yang diwariskan oleh Orde Baru.
Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa elit di era reformasi merupakan warisan dari  pemerintahan  Orde  Baru.  Pemerintahan  Orde  Baru  yang    otoritarian  kurang memberi peluang elemen sipil mengembangkan  potensi termasuk kepemimpinan sipil secara  baik.  Beberapa  tokoh  sipil  yang  muncul    di  masa  Orde  Baru  dipaksa  untuk menyesuaikan  dengan  kepentingan    kelompok  dominan.  Beberapa  elemen  elit masyarakat  yang  memiliki  dukungan  akar  rumput  yang  kuat  cenderung  tersisih.  Elit yang bermental “komprador” mendapat ruang yang lebih besar.
Dalam konteks itulah elit yang pandai menjalin relasi dengan pusat kekuasaan dapat  tumbuh  dan  berkembang.  Elit  yang  memiliki  jaringan  dan  kekuatan  ekonomi memiliki  peluang  lebih  besar.  Sebaliknya  elit  yang  menekuni  dan  terus  berusaha mengabdi  pada  ideology  partai  cenderung    tersisih.  Agama  dan  ideology  cenderung hanya  berada  dalam  tataran    formalitas  tetapi  kurang  membekas  dalam  aksi  dan tindakan  politik.  Pragmatisme  telah  menyisihkan  idealisme.  Anak-anak  muda  tidak dibiasakan  oleh  atmosfir  sosial  ekonomi-politik-budaya  untuk  tumbuh  menjadi pemimpin masadepan yang otentik dan berkarakter.
Otentisitas dan jati diri elit dalam proses sejarah politik di Indonesia makin sulit berkembang. Tetapi itu tidak berarti tidak mungkin. Berbagai elemen kritis masyarakat, pemuda dan mahasiswa  masih memancarkan idealisme di  tengah hiruk pikuk  politik yang makin  kuat.  Kelompok kecil  yang kritis dan  kreatif itulah  yang pada saat  Orde Baru berkuasa berani  menyuarakan pemikiran kritis  sekaligus  menawarkan  wacana alternative. Pada awal reformasi mereka berhasil menjadi obor perubahan. Namun pada saat  proses  reformasi  obor  mereka  makin  terdesak  dan  diredupkan  oleh  berbagai kekuatan    politik  ekonomi  yang  juga  menggunakan    baju  reformasi  dengan  selogan demokrasi. Banyak muncul penunggang reformasi yang piawai menggunakan slogan- slogan  reformasi.  Kegemerlapan  duniawi  dijadikan  sebagai  pancaran  keberhasilan. Banyak  elit-elit    muda  yang  ingin  hanya  tanpa  mempertimbangkan  moralitas  dalam mencari  kekayaan.  Banyak  elit-elit  muda  dalam  belbagai  bidang  yang  tergoda  dan melakukan    tindakan  korupsi.  Sebaliknya  anak-anak  muda  yang  menggali  jati  diri sebagai pribadi, jati diri  bangsa untuk dijadikan acuan berjuang dan mengabdi terasa makin berkurang.
Dalam  sejarah  perjalanan  elit-elit  politik  telah  mengalami  perubahan  sejalan dengan perubahan kondisi sosial  politik dan kekuasaan, tetapi perubahan institusi dan regulasi  tidak  membawa  perubahan  pada  pergeseran  orientasi  nilai  demokrasi  yang substantif. Mentalitas mayoritas elit masih mengacu dan berorientasi pada kekuasaan yang  sempit.  Transparansi  dan  akuntabilitas  belum  menjadi  prinsip  utama  dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yang dominan masih ingin dilayani. Kekuasaan
yang  berorientasi  untuk  melayani  sekaligus  memberdayakan  konstituen  dikalahkan oleh nafsu untuk memperdaya. Hiruk pikut demokrasi dan kedaulatan rakyat menggema dalam pidato dan wacana namun hampa dalam praksis kekuasaan.
Uapay  melakukan  gerakan  dalam  rangka  menjatuhkan  kekuasaan  Orde  Baru sebagai rezim yang otoritarian berhasil dilakukan. Namun, nilai-nilai demokrasi yang substantive sulit dilakukan. Transisi kekuasaan yang tidak dikendalikan secara dominan oleh  para  pelaku  dan  pejuang  reformasi  member  ruang  bagi  pihak  lain  untuk memanfaatkan proses  perubahan.
Berbagai  kekuatan  politik  (individual,  lokal,  nasional  dan  internasional)  yang pada masa sebelum reformasi diuntungkan oleh rezim Orde Baru berhasil melakukan metamorphosis  dan  mengambil  keuntungan  dari  proses  reformasi  yang  berjalan. Pengalaman, jaringan relasi dan kekayaan yang dimiliki elit Orde Baru memungkinkan mereka  lebih  berhasil  bersaing  dengan  elit-elit  yang  baru  muncul  di  era  reformasi sebagai konsekuensi logis perubahan politik yang lebih mendekati pola transplacement. Proses  transisi  kekuasaan  belum  berhasil  menciptakan  perubahan  paradigma kekuasaan  yang emansipatoris sekaligus memihak dan memberdayakan rakyat. salah satu penyebab dari kondisi tersebut adalah proses pergantian kekuasaan Orde Baru ke Reformasi,  yang  menurut  Samuel  P.  Huntinton  bersifat  “ transplacemen t”. 5 Menurut Huntington “ transplacemen t” adalah proses perubahan kekuasaan yang diwarnai oleh negosiasi  dan  consensus  antara  kelompok  reformis  dalam  masyarakat  yang memperjuangkan perubahan dengan kelompok dominan atau wakil negara dari rezim yang  berkuasa  sebelumnya.    Transisi  kekuasaan  di  era  reformasi  tidak  berlangsung dalam  pola “transformation ”  dan transplacemen t”  . Transformation adalah  proses perubahan  yang  lebih  disebabkan    oleh  kelompok-kelompok  reformis  dalam  tubuh negara.  Sementara  dalam  “ replacement ”    transisi  kekuasaan  bersifat  total  sehingga perubahan kearah demokratisasi menjadi agenda yang utama karena sisa-sisa kekuasaan yang lama diganti secara total. 6
Dalam proses “ transplacemen t”, kekuatan yang dominan pada masa Orde Baru baik secara kelembagaan maupun individual berhasil melakukan tawar menawar posisi sekaligus  melakukan  transformasi.  Keberadaan  lembaga  partai  politik,  posisi  militer dan lembaga negara tidak dapat  ditentukan oleh  kekuatan pendukung reformasi  saja. Dalam proses tawarmenawar tersebut baik kekuatan yang diuntungkan pada masa Orde Baru  lebih  diuntungkan    dengan  lemahnya  saling  kepercayaan  di  antara  pendukung reformasi.  Distorsi  komunikasi  yang  sistemik  atara  kekuatan  “ civil  society ” menyebabkan  konsolidasi agenda reformasi sukit direalisasikan. Baik kekuatan politik lanjutan  Orde  Baru  maupun  kekuatan  reformasi  tidak  berhasil  merumuskan  agenda transformasi yang visioner untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. 7
5 Lihat  Samuel  P.  Huntington, Gelombang  Demokratisasi  Ketiga ,  (Jakarta:  Pustaka  Utama Grafiti, 1995), h. 16
6 Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, h. 56
7 Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga,
Relasi  antar  elit  politik  yang  rapuh  menyebabkan  mereka  sulit  membangun komitmen  memperjuangkan  kepentingan  bangsa  secara  bersama.  Koalisi  antar  partai politik  maupun  elit  menjadi  sangat  rentan.  Kecurigaan  lebih  menonjol  disbanding kepercayaan.  Antar  elit  yang  berkoalisi  lebih  banyak  memasang  “kuda-kuda” disbanding  bergandeng  tangan  memberdayakan  masyarakat.  Banyaknya  persaingan antar kepala daerah dengan wakilnya pada masa pemilihan berikutnya merupakan salah satu contoh yang gambling dan mudah dibaca oleh masyarakat awam. Ketulusan dan keikhlasan  dalam  menjalin  kerjasama  antar  elit  seolah  menjadi  barang  langka  di  era reformasi.
Dalam kondisi tersebut mereka menduduki posisi dominan kehilangan dimensi kritis dalam bernegosiasi dengan kekuatan politik ekonomi internasional. Tidak adanya keteladanan  dari  elit  menyebabkan  nilai-nilai  kebersamaan,  toleransi  dan  kerja  keras tersisih  oleh  sikap  yang  lebih  berorientasi  kepentingan  sendiri.  Konflik  horizontal mudah  terjadi  akibat  makin  mudarnya  saling  kepercayaan  sebagai  bangsa  yang bermartabat.  Mereka  kesulitan  menemukan  sosok  elit  yang  dapat  menjadi  bintang sekaligus pencerah menuju masa depan.
Dalam  berbagai  pertarungan  kepentingan  politik,  para  elit  di  era  reformasi bersanding  dan  bersaing  memperebutkan  kekuasaan.  Upaya  tampil  dan  memperoleh kekuasaan dengan cepat terasa mendesak. Para elit selalu berlomba mendekati rakyat untuk kepentingan jangka pendek, yaitu saat mendekati pemilihan umum, kepala daerah atau priesiden. Rakyat ditawari oleh program namun pada saat merealisasikan program rakyat tidak dilibatkan.
Pola pencitraan dan “penipuan aspirasi rakyat” yang berjalan sejak era reformasi tidak hanya terjadi di kalangan elit. Virus negative tersebut merembet pada kehidupan yang  lebih  luas,  ternasuk  masyarakat  kebanyakan.  Masyarakat  tahu  dan  sadar  kalau sosok  gambar  tokoh  yang  murah  senyum  tersebut  sesungguhnya  bukan  orang  yang ramah. Mereka juga tahu elit yang suka membagi-bagikan uang dan sembako menjelang pemilihan  umum/pilkada  bukan  sosok  yang  pemurah.    Masyarakat  menanggapinya biasa saja. Mereka sadar kalau ditipu. Masyarakat pun balik menipu, masyarakat senang menerima pemberian elit menjelang pilkada. namun mereka tidak menjamin siapa yang akan  dipilih  pada  saat  pemilihan  dilakukan.  Kondisi  tersebut  menyebakan kecenderungan timbulnya relasi “saling menipu” terjadi antara elit dan rakyat.
Modal  sosial  mudah  tercabik.  Nilai-nilai  luhur  budaya  bangsa  tidak  mampu merajut relasi yang saling menguntungkan anta relit dan masyarakat. Baik elit maupun masyarakat  sama-sama  terhipnotis  oleh  kepentingan  sesaat.  Kepentingan  bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik tersisih oleh dominasi pemikiran yang sempit serta jiwa elit yang kerdil.
Bahwa  Setelah diberlakukannya Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka pemilihan kepala daerah – gubernur dan bupati/walikota – akan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Artinya proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang selama ini dilaksanakan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mengalami perombakan. Karena itu, siapa yang bakal menjadi gubernur dan walikota/bupati akan ditentukan sendiri oleh rakyat
di daerahnya. Apalagi tahun ini akan dilaksanakan pilkada serentak. dibeberapa daerah, baik kabupaten/kota maupun provensi yang akan melangsungkan pilkada.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Sahlan  Launu,  SOS,    mantan ketua  KPU  Kolaka  Utara  mengatakan  bahwa  Munculnya  pilkada  langsung  ini merupakan suatu yang baik dalam proses perkembangan demokrasi di tanah air. Melalui pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan  sebagai media untuk  mendesentralisasikan sistem  demokrasi  yang  semakin  disempurnakan,  termasuk  melalui  pilkada  ini diharapkan akan menggairahkan  dan merangsang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro demokrasi di daerah.  Dalam pengertian lain, melalui pemilihan kepala daerah secara  langsung  ini,    akan  lahir  aktor-aktor  demokrasi  di  daerah,  yang  kemudian diharapkan  akan  sanggup  membuat  kontrak  politik  dengan  segenap  komponen masyarakat, serta mampu melakukan gerakan-gerakan baru bagi perubahan. 8
Jika  selama  ini  lanjut  Sahlan,    kepala  daerah  dipilih  oleh  sekelompok  ‘elit’  di DPRD,  yang  ternyata  tidak  jarang  tercium  aroma  tak  sedap,  berupa  politik kongkalikong di antara elit-elit politik daerah, hanya menimbulkan malapetaka politik bagi  rakyat.  Maka kita tak heran, ketika pemilihan kepala daerah, tak jarang muncul calon yang justru  sangat ‘dibenci’ rakyat. Akan tetapi dengan bermodalkan kekuatan yang  ada  padanya  (misalnya  uang),  kemudian  digunakan  untuk  mengelabui  lembaga DPRD, untuk akhirnya memilihnya. Pada saat yang sama ada banyak  anggota DPRD yang justru menunggu dan menginginkan hal tersebut. 9
Melalui  pilkada,  pemerintahan  di  tingkat  lokal  akan  semakin  dekat  dengan rakyat,  kemudian  sekaligus  akan  menciptakan  akuntabilitas  yang  tinggi  dari  rakyat untuk  pemerintahan  lokal.  Maka  dengan  demikian  akan  tercipta  juga  responsiveness yang baik. Misalnya melalui semakin kritisnya  rakyat dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal.
Pemilihan secara langsung bagi para kepala daerah  ( local geverment heads ) dan para  anggota    Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  ( local  representative  council ), merupakan  salah  satu  syarat    utama  bagi  terwujudnya  pemerintahan  daerah  yang akuntabel  dan  responsive,  serta  terbangunnya  apa  yang  disebut  dengan political equality (persamaan hak politik) di tingkat lokal.
Dalam  pemilihan  kepala  daerah  tentu  akan    terjadi  persaingan  politik  yang semakin  tinggi  dihampir  semua  daerah  bahkan  semua  negara.  Hal  ini  juga  disertai dengan  semakin  banyaknya  negara  atau  daerah  yang  mengadopsi  sistem  demokrasi. Dalam era ini, di Indonesia pada masa Orde Baru, pun  telah menerapkan demokrasi yang  sesungguhnya.  Memang  pemerintah  Orde  Baru  di  bawah  rezim  Soeharto menggunakan  demokrasi  sebagai  landasan    pemerintahannya.  Tetapi,  dalam pelaksanaannya banyak sekali yang melenceng. Kekuasaan Soeharto pada jayanya tak ubahnya dengan kekuasaan raja-raja di masa feodal. Proses demokrasi dipelintir begitu
8 Sahlan Launu, SOS,  mantan ketua KPU Kolaka Utara, wawancara, di Lasusua Kolaka Utara, 24  Juni 2016
9 Sahlan Launu, SOS,  mantan ketua KPU Kolaka Utara, wawancara, di Lasusua Kolaka Utara, 24  Juni 2016
rupa,  sehingga  dalam  pemilu  selalu  saja  Soeharto  dan  para  kroninya  tetap  berada  di puncak  kekuasaan  pemerintah.  Tetapi  desakan  dari  dalam  maupun  luar  membuat gerakan  reformasi    berkembang  dan  akhirnya  menjatuhkan  kekuasaannya.  Indonesia harus belajar lagi untuk menerapkan demokrasi dalam jalurnya yang benar.
Dalam demokrasi yang tidak dipoles-poles untuk sekedar menjadi hiasan bibir, peralihan dan pergantian kekuasaan dilakukan melalui suatu  mekanisme yang disebuat dengan pilkada. Masing-masing peserta pilkada memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi  dan  dipilih.  Praktik-praktik  represif  dan  manipulative  yang  sering  kali terjadi  dalam  sistem  otoriter  tidak  dapat  lagi  digunakan.  Persaingan  politik  menjadi suatu konsep yang sangat penting sekarang ini.
Pemerintahan Indonesia  yang menganut sistem multipartai membuat satu partai harus bersaing dengan partai lain. Untuk dapat keluar sebagai pemenang dalam pilkada, partai politik perlu bersaing dengan partai  politik lain. Karena memang satu sama lain berusaha  untuk  mendapatkan  suara  terbanyak  dan  keluar  sebagai  pemenang  pilkada. Pandangan senada ini juga dikemukakan Nasrullah Amri, S.Pd, fraksi Partai Persatuan Pembangunan  (PPP)    dalam  suatu  wawancara  khusus  dengan  peneliti.  Beliau mengatakan bahwa Ide persaingan politik sebenarnya bukanlah hal baru. Melihat bahwa demokrasi  merupakan  sistem  yang  berbasis  persaingan  antar  partai  politik  dan pemilihlah yang menentukan. 10
Yang  paling  penting  dalam  sistem  demokrasi  yang  ideal  sebagaimana  yang dikemukakan Hidayat  Idrus, SE, sekretasis PDIP  dan sekaligus sebagai anggota DPRD Kolaka Utara adalah sejauh mana kontestan dapat merebut hati rakyat melalui program kerja yang ditawarkan. 11 Masyarakat berada dalam posisi yang akan menentukan siapa yang menang dan kalah. Dengan demikian, kemenangan kontestan merupakan fungsi dari kedekatan dan keberpihakan pada permasalahan yang dihadapi daerah, bangsa dan negara.  Masing-masing    kontestan  berusaha  menjadi  yang  terbaik  di  mata  rakyat. Kenyataan  ini  semakin  meningkatkan  udara  persaingan  yang  ada  di  antara  para kontestan yang terlibat dalam pilkada.
Dalam  hubungannya  dengan  kemenangan  dalam  persaingan  politik,  maka strategi  untuk  memperoleh  kemenangan  persaingan  politik  tersebut  menjadi  topik penting yang harus dikaji di dalam internal partai politik. Strategi  untuk memenangkan persaingan  tentunya  harus  dikembangkan  dan  diimplementasikan    sesuai  dengan standard dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Memenangkan persaingan untuk menjadi kepala daerah dalam pilkada, memang tidak mudah. Tidak seperti di zaman orde baru, menjadi kepala daerah tergantung dari penunjukan pimpinan, maka dalam era reformasi kini, posisi kepala daerah sangat sulit untuk dicapai. Bahkan, untuk menjadi calon kepala daerah saja bukan persoalan mudah.
10 Nasrullah Amri, S.Pd, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Wawancara di Lasusua Kolaka Utara,25 Mei 2016
11 Hidayat  Idrus,  Sekretaris  PDIP  dan  angora  DPRD  Klaka  Utara, Wawancara di  Lasusia Kolaka Utara, 25 Mei  2016
Berbagai proses harus dilewati untuk mendapat predikat sebagai pasangan calon kepala daerah.
Menurut  Drs. Aisar Mas’ud, anggota KPU Kolaka Utara, bahwa pada Pemilihan Kepala  Daerah/Bupati  yang  lalu  penentuan  calon  yang  ikut  dalam  pemilihan  kepala daerah  tersebut  terhitung  lebih  dari  sebulan  para  kandidat  harus  berjuang  untuk mencapai predikat calon. Dalam rentang waktu itu,  ujiannya tidaklah mudah. 12
Berkaitan  dengan  para  kandidat  dari  bakal  calon  perseorangan  disyaratkan menyerahkan dukungannya. Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2008 sebagai perubahan terakhir UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, setiap pasangan calon yang  berminat    untuk  mengikuti  pemilihan  kepala  daerah  lewat  jalur    perseorangan untuk  daerah  seperti    Kota  Makassar,  maka  wajib    menyerahkan    dukungan  rakyat daerah itu sebesar minimal 3 persen (jika penduduk daerah itu di atas 1 juta jiwa). 13 Jika tidak, maka calon tersebut akan teriliminasi dengan sendirinya.
Aturan main yang ditetapan dalam pilkada itu haruslah menjadi perhatian semua pihak  yang  terlibat  dalam  pilkada  tersebut,  agar  pilkada  dapat  berlangsung  sesuai dengan    parameter  demokrasi.  Dalam  mengahadapi  pesta  demokrasi  melalui  pilkada yang  dilakukan  sekali  dalam  lima  tahun  ini,  dapat  terlihat  keterlibatan  warga  negara dalam pilkada itu demikian antusias, atau dalam  bahasa lain keterlibatan  politik atau budaya politik partisipan secara psikologis terlibat dalam politik atau peduli terhadap persoalan publik.
Dalam  konteks  pertumbuhan  atau  perkembangan  demokrasi  melalui pelaksanaan  pilkada,  Tasman  Wahid,  SH,  Ketua  Nasdem  Kola  Utara  dalam  suatu wawancara  dengan  peneliti,  memulai  pandangannya  dengan  memahami  istilah demokrasi.  Baginya,  demokrasi  itu    adalah  dari  rakyat  untuk  rakyat,  oleh  karena  itu rakyat  harus  didorong  agar  benar-benar  terlibat  secara  penuh  dalam  pesta  demokrasi untuk  memilih  calon  pemimpin  daerah  yang  akuntabel.  Perspektif  demikian  lanjut Sultan,  penyelenggara  pilkada  dalam  hal  ini  KPU,  Bawaslu,  Panuaslu,  KPPS  dan sebagainya,  demikian  pula  peserta  pilkada  (calon  atau  kandidat  masing-masing), maupun partisipan (masyarakat) haruslah secara sinergi dalam memainkan persta lima tahunan itu, dan pengalaman selama pilkada di daerah ini terlihat begitu ramai, rakyat antusias melaksanakan pilkada. Dan bagi beliau pesta demokrasi tersebut mengalami pertumbuhan atau peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. 14
Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Drs. Kamaruddin, SH, MH, tokoh masyarkat bahwa legitimasi kepemimpinan dalam sebuah pemilihan langsung tentu saja akan  banyak  ditentukan  oleh  seberapa  besar  pemilih  yang  datang  memberikan
12 Drs. Aisar Mas’ud, Anggota Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Kolaka Utara, Wawancara di Lasusua Kolaka Utara, 12Juni  2016
13 Lihat UU No. 12 Tahun  2008  sebagai perubahan terakhir UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,
14 Tasman Wahid, SH, Ketua Nasdem Kola Utara, Wawancara di Lasusuam Kolaka Utara, 13 Juni  2016
suaranya. 15 Dalam  pengalaman  perhelatan  demokrasi  selama  ini  di  Kolaka  Utara menurut  Rusda  Mahmud,  Bupati  Kolaka  Utara  bahwa  tingkat  partisipasi  pemilih cenderung  menurun,  tetapi  dengan  dituntaskannya  pemilihan  bupati  Kolaka  Utara dengan  baik  pada  pilkada  yang  lalu,  tanpa  riak  yang  berarti.  Hal  ini  selain  karena kesuksesan  KPU  dalam  mengendalikannya,  juga  karena  dipengaruhi  oleh  tingkat kesadaran  pemilih  yaitu  warga  Kolaka  Utara  yang  semakin  dewasa  dalam  menjalani perhelatan politik tersebut. Ini terlihat dengan kemampuan warga kolut dalam menahan keinginan mereka untuk bertindak anarkis terhadap apapun yang menurut mereka tidak dilaksanakan dengan baik atau merugikan kelompoknya. Ini tentu menjadi poin penting dan membahagiakan karena sebagai  wilyah dengan tingkat konstalasi politik yang amat tinggi serta sebagai barometer perpolitikan, Kolaka Utara selama ini dianggap rawan konflik  dalam  pilkada.  Namun,  kedewasaan  warga  kota  yang  kemudian menyelamatkan semuanya. Hal ini bisa menjadi tolok ukur bahwa demokrasi di Kolaka Utara mengalami pertumbuhan atau peningkatan. 16
Daya  psikologis  keterlibatan  dalam  politik  ini  sangat  penting  bagi  partisipasi politik. Pentingnya jaringan  keterlibatan kewarganegaraan dalam organisasi sosial atau partisipasi politik, sebagian terletak pada asumsi bahwa keterlibatan akan mendorong orang untuk lebih terekspos pada masalah publik, sehingga mereka akan memperoleh informasi yang cukup tentang kepentingan kepentingan kolektif mereka, menjadi lebih tertarik  dan  bersedia  mendiskusikan  masalah  politik.  Jika  keterlibatannya  dalam organisasi sosial tidak menghasilkan  gambaran psikologis yang relevan seperti itu, ia kehilangan pengaruhnya terhadap partisipasi politik.
Dalam literatur mengenai sikap politik ( political  attitude ), keterlibatan politik mencakup di dalamnya minat terhadap politik, partisanship (pendekatan dengan partai politik tertentu), dan  informasi politik. Dalam studi ini yang dimaksud dengan minat atau ketertarikan pada politik adalah “sejauh mana politik meningkatkan keingintahuan seseorang  warga  negara  untuk  tertarik  pada  politik”.    Jadi  di  sini  menekankan  pada keingintahuan atau ketertarikan pada politik. Dengan adanya ketertarikan itu, ia akan melibatkan diri dalam politik, dalam arti bahwa secara psikologis mendorong seorang warga  negara  untuk  terlibat  atau  ikut  berpartisipasi  memilih  dalam  pemilu.  Hal  ini karena keterlibatan rakyat dalam proses pilkada merupakan tolok ukur bagi pelaksanaan demokrasi.
Oleh  karena  itu  penyelenggaraan  pilkada  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip demokrasi  dan  berdasarkan  pada  aturan  main  yang  jujur,  adil,  dan  terbuka  sangatlah penting  dalam  rangka  mewujudkan  makna  kedaulatan  rakyat  melalui  pembentukan pemerintahan yang legitimate dan demokratis. Untuk itu dibutuhkan keikutsertaan atau partisipasi rakyat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pilkada, karena pilkada merupakan proses perwujudan kedaulatan rakyat.
15 Drs.  H.  Kamaruddin,  SH,  MH,  tokoh  masyarkat  yang  juga  mantan  Bupati  Kolaka  Utara, Wawancara di Lasusua, Kolaka Utara, 18 Juni 2016
16 Rusda Mahmud, Bupati Kolaka Utara, Wawancara di Lasusua, Kolaka Utara, 20 Juni 2016
Parameter  yang  dapat  diajukan  dalam  rangka  membangun  keterlibatan  rakyat secara penuh dalam pilkada adalah perlunya diberikan ruang  yang cukup bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses penentuan calon, pemberian kesempatan yang sama untuk  berpartisipasi  secara  jujur,  bebas  dari  segala  bentuk  fraud  yang  melibatkan penyelenggara negara dan atau pemerintahan.
Berkaitan  dengan  persoalan  keikutsertaan  rakyat  dalam  proses  pilkada  tidak terlepas dari konsep negara demokrasi. Sebab dalam konsep negara demokrasi selalu dilandaskan pada pengutamaan orang banyak dengan anggapan, bahwa semakin banyak orang  yang  terlibat  atau  semakin  luas  partisipasi  rakyat  dalam  proses  pengambilan keputusan  mengenai  kekuasaan  negara,  maka  semakin  baik  sistem  kenegaraan  atau pemerintahan itu
Keterlibatan elit-elit politik dalam setiap menghadapi pilkada bukanlah hal  yang baru. Keterlibatan elit politik maupun elit agama sejak zaman kemerdekaan sudah ada. Jika zaman kemerdekaan elit agama seperti Kiai sudah terlibat dalam politik praktis,  mereka  meneriakkan  kemerdekaan  melalui  pesantren  mereka.  Di  era  ini mereka terjung ke dunia politik melalui partai politik. Hal ini dapat dilihat pada pemilu pertama  tahun  1955  sampai  pemilu  terakhir  tahun  2004  yang  lalu.  Panggung  politi nasional selalu diramaikan oleh  elit politik dan elit agama.
Menurut    Syarifuddin  Jurdil,  setidaknya  ada  tiga  periode  pentas  politik  elit agama  dalam  percaturan  perpolitikan  di  Indonesia. Pertama, periode  1945  sampai dengan  periode tahun 1965, ketika para politisi dengan basis agama masih bisa berkipra secara relative bebas  dalam  perpolitikan nasional. Dalam periode ini para elit  politik agama  yang  menjadi  politisi,  selanjutnya  disebut  sebagai  politisi  Islam  bisa  menjadi pelaku aktif atau subyek dari permainan politik Indonesia. 17
Kedua ,  masa-masa  di  mana  politisi  Islam  lebih  berperan  sebagai  obyek  yang terikat oleh sistem maupun rezim pemerintahan otoriter Orde Baru yang menganggap kekuatan Islam sebagai musuh besar negara dan karena itu para elitnya harus dikooptasi sedemikian  rupa  sehingga  bisa  meminimalisir  semua  potensi  perlawanan  dan pembangkangan terhadap dominasi negara. Periode kedua ini berlangsung cukup lama, yaitu selama 32 tahun masa kejayaan Oerde  Baru, antara tahun 1966 sampai dengan 1998.
Ketiga, periode  antara  tahun  1998-2006  yang  ditandai  dengan  kembalinya kebebesan  untuk  mengekspresikan  hak-hak  politik  warga  negara  termasuk  ekspresi politik para elit agama dalam hal ini elit Islam. Dalam kurung waktu yang cukup pendek sejak  tahun  1998  kita  telah  menyaksikan  sedemikian  banyak  peristiwa  politik  yang melibatkan    para  politisi  Islam.  Selama  periode  ketiga  ini  pula  kita  menyaksikan perilaku dan wajah politik yang ternyata tidak tunggal, ada yang bopeng tetapi banyak juga yang mulus.
Aktualisasi  strategi  politik  Islam  tidak  jarang  dilakukan,  baik  secara  pribadi maupun  melalui  organisasi  seperti  Nahdatul  Ulama  (NU)  dan  Muhammadiyah  atau
17 Lihat  Syarifuddin  Jurdil,  Islam  dan  Politik  Lokal  Studi  Kritis  Atas  Nalar  Politik  Wahdah Islamiyah, Jakarta: Lantera, 2012), h. 13
partai politik. Kiprah politik Islam secara perorangan tidak lepas dari kewibawaan dan kemampuan memanfaatkan peluang serta meminimalkan berbagai kendala. Di samping itu kemampuan elit agama sebagai enterprenuer politik pada posisinya sebagai cultural broker, menghasilkan strategi politik.
Elit  agama  yang  aktualisasinya  dapat  diterima  oleh  umat.  Penerimaan  umat menjadi  faktor  penting  karena  dapat  mereduksi  kewibawaan  yang  dimiliki  oleh  elit agama  tersebut.  Orientasi  politik  elit  agama  sesungguhnya  adalah amar  ma’ruf  nahi mungkar .  Orientasi  ini  kemudian  dikemas  dalam  kepentingan  kekuasaan.  Secara teoritis,  kekuasaan    adalah  naluri  manusia  dalam  perilaku  politik  yang  tidak  bisa diabaikan. 18
Retorika  politik  para  elit  agama  dalam  menggunakan  simbol-simbol  agama lewat dakwa bil bilhal maupun billisan perlu dibuktikan secara nyata dalam kerja-kerja politik  yang  lebih  riil.  Elit  agama  juga  bisa  berperang  mencerdaskan  umat  melalui komunikasi politik dan bahasa politik. Ketika misi amar ma’ruf nahi mungkuar yang diperangkan.  Elit  agama,    maka  kerja-kerja  elit  tersebut  lebih  fokus  pada  strategi menyelesaikan  kemungkaran  yang  bisa  dirasakan  oleh  umat.  Sebab  apabila  simbol agama  yang  lebih  dikedepankan  tanpa  kerja-kerja  politik  yang  lebih  riil,  akan menciptakan sesuatu yang kurang produktif dan kurang meyakinkan hasilnya dan akan menjadi kontra produktif terhadap diri elit agama itu sendiri.
Kepentingan politik merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku politik. Hal ini sejalan  dengan  pandangan  Irwansah,  seorang  Politikus  dari  PKS  dalam  suatu wawancara  mengatakan  bahwa  keterlibatan  elit  politik  dalam  setiap  pilkada,  pada dasarnya adalah mengejar kepentingan. Dan  kepentingan politik  yang dikejar paling dominan adalah kekuasaan. 19
Dalam konteks yang disebutkan terakhir, yakni kekuasaan,  maka orientasi  elit- elit politik, setidaknya dapat dilihat pada dua hal, yaitu orientasi yang bersifat pragmatis dan  yang  bersifat  ideologis.  Orientasi  pragmatis  adalah  dimana  elit-elit  politik memposisikan  dirinya  sebagai  “elit  lokal”  untuk  berjuang  memenangkan  pemilihan yang  dilakukan  sekali  dalam  lima  tahunan  itu.  Oleh  karena  itu  elit  politik  akan memaksimalkan  usahanya  dalam  rangka  memperoleh  kekuasaan  karena  itu  yang menjadi  tujuannya.  Sementara  orientasi  ideology,  elit  politik  yang  terjun  ke gelanaggang politik merupakan panggilan hati untuk mengawal proses demokratisasi agar tercipta masyarakat yang aman, tentaram, adil dan makmur. Atau dengan bahasa agama, bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar .
Jika dilihat kedua orientasi tersebut, maka orientasi yang bersifat pragmatisme ini lebih dominan dibandingkan dengan yang bersifat ideology. Kepentingan pragmatis motivasinya  bisa  beragam  sesuai  dengan  keragaman  kepentingan  dan  tujuan  elit tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan, yakni
18 Lihat  Andrian,  Carless  F., Kehidupan  Politik  dan  Perubahan  Sosial ,  (Yogyakarta:  Tiara Wacana, 1992), h. 135
19 Irwansah, seorang Politikus dari PKS KOlaka Utara, wawancara di Lasusua Kolaka Utara, 31 Juni 2016
Ashal, tokoh masyarakat Kolaka Utara, mengatakan  bahwa terdapat beragam motivasi di kalangan  elit-elit politik  dalam menghadapi pilkada langsung. Motivasi tersebut  ada yang karena ingin berkuasa, ada karena ingin mencari nafkah lewat politik, ada karena ingin mengembangkan wawasan kebangsaan,  dan ada pula karena ingint terkenal. 20 Oleh  karena  itu  para  elit  politik  dalam  memainkan  perannya  melalui  pilkada sering kali terjadi konflik kepentingan terutama untuk kepentingan orientasi pragmatis di atas. Untuk mencapai tujuan itu, maka elit-elit politik bersaing dalam memenangkan pemilukada  dan  masyarakat  menjadi  rebutan  dan  menjadi  lahan  garapan  untuk dipengaruhi oleh elit politik tersebut. Namun masyarakat sebagai objek, pola interaksi sosial hanya berupa seperangkat respon yang bisa terjadi atas berlangsungnya pola-pola interaksi  tersebut.  Pada  intinya  bahwa  manusia  bertindak  berdasarkan  atas  makna- makna yang didapatkan melalui orang lain lewat interaksi.
Kepentingan  orientasi  para  elit  politik  untuk  memperoleh  kekuasaan  demi kepentingan memperjuangkan umat, dirasa perlu melakukan pemetaan awal yang lebih kategoris  untuk  mengklasifikasikan  pola-pola  interaksi  yang  dilakukan  elit  dalam masyarakat, sehingga dapat menjelaskan pola interaksi elit politik lokal.  Pola interaksi ini  menjadi  penting,  karena  elit  lokal  dapat  menjadi  penentu  dalam  pengambilan kebijakan dan keputusan yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir masyarakat. Menurut  Kakllo  Candra,  Ketua  Partai  Politik  GERINDRA  Kolaka  Utara, bahwa  digelarnya  pemilihan  Kepala  Derah  secara  langsung  membawa  dampak  yang cukup serius terhadap perilaku politik di tingkat lokal. Para  aktor politik lokal tiba-tiba mendapatkan  arena  bermain  yang  cukup  luas  untuk  menyalurkan  bakat-bakat  politik mereka  secara  bebas.  Tampilnya  para  kandidat  calon  Kepala  Daerah  dalam  arena pilkada  langsung,    mau  tidak  mau  harus  menyeret  dukungan  dari  berbagai  kekuatan yang  memiliki  basis  massa  yang  kuat.  Organisasi  sosial  masyarakat  dan  organisasi keagamaan adalah lahan potensial  yang menajdi rebutan para elit  untuk  memperoleh dukungan suara bagi calon Kepala Daerah untuk memenangkan pertarungan. 21

## IV. Kesimpulan
Membaca  narasi  di  atas,  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  dengan pendekatan fenomenologi, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.  Bahwa Kecenderungan perubahan perilaku politik para elit politik dari yang bersifat kultural ke arah perilaku elit yang bersifat structural dengan politik praktis tidak hanya terjadi di kalangan ormas saja, tetapi juga terjadi di kalangan partai politik yang berbasis Islam. Terbukti dengan lahirnya partai-partai politik Islam sejak era reformasi. bahwa  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  elit-elit  politik  banyak  bersentuhan dengan    wilayah  politik  praktis.  Hal  ini  tidak  dapat  dihindari  karena  terdapat  latar
20 Askal, Tokoh Masyarakat Kolaka Utara, Wawancara di Lasusua Kolaka Utara, 9 Mei 2016
21 Kallo Candra, Ketua Partai Politik GERINDRA Kolaka Utara, wawancara di Lasusua Kolaka Utara, 24 Juni 2016
belakang  partai  politik  yang  beragam  dan  dapat  mempengaruhi  kekuasaan  sehingga perubahan politik yang begitu cepat dan dinamis. Ini menunjukkan adanya kepentingan- kepentingan politik praktis yang berperan dalam kekuasaan yang lebih strategis.
Pada masa pemerintahan Orde Baru  perubahan sirkulasi elit politik pada  era reformasi.  Posisi dan peran meliter sejak pemerintahan demokrasi  Terpimpin cukup besar  dan  makin  dominan  di  era  Orde  Baru  sebagai  pemasok  sekaligus    penentu sirkulasi elit politik makin berkurang. Transisi kepemimpinan terjadi tanpa diikuti oleh panduan  nilai  kepemimpinan  transformative.  Disadari  atau  tidak,  elit  yang  muncul walaupun  dari  kemunitas  non  militer,  mayoritas  masih  melanjutkan  dan mengembangkan nilai-nilai yang diwariskan oleh Orde Baru.
Pemerintahan Orde Baru yang  otoritarian kurang memberi peluang elemen sipil mengembangkan    potensi  termasuk  kepemimpinan  sipil  secara  baik.  Beberapa  tokoh sipil yang muncul  di masa Orde Baru dipaksa untuk menyesuaikan dengan kepentingan kelompok  dominan.  Beberapa  elemen  elit  masyarakat  yang  memiliki  dukungan  akar rumput yang kuat cenderung tersisih. Elit yang bermental “komprador” mendapat ruang yang lebih besar.
Dalam konteks itulah elit yang pandai menjalin relasi dengan pusat kekuasaan dapat  tumbuh  dan  berkembang.  Elit  yang  memiliki  jaringan  dan  kekuatan  ekonomi memiliki  peluang  lebih  besar.  Sebaliknya  elit  yang  menekuni  dan  terus  berusaha mengabdi  pada  ideology  partai  cenderung    tersisih.  Agama  dan  ideology  cenderung hanya  berada  dalam  tataran    formalitas  tetapi  kurang  membekas  dalam  aksi  dan tindakan  politik.  Pragmatisme  telah  menyisihkan  idealisme.  Anak-anak  muda  tidak dibiasakan  oleh  atmosfir  sosial  ekonomi-politik-budaya  untuk  tumbuh  menjadi pemimpin masadepan yang otentik dan berkarakter.
Otentisitas dan jati diri elit dalam proses sejarah politik di Indonesia makin sulit berkembang. Tetapi itu tidak berarti tidak mungkin. Berbagai elemen kritis masyarakat, pemuda dan mahasiswa  masih memancarkan idealisme di  tengah hiruk pikuk  politik yang makin  kuat.  Kelompok kecil  yang kritis dan kreatif itulah  yang pada saat  Orde Baru berkuasa berani  menyuarakan pemikiran kritis  sekaligus  menawarkan  wacana alternative. Pada awal reformasi mereka berhasil menjadi obor perubahan. Namun pada saat  proses  reformasi  obor  mereka  makin  terdesak  dan  diredupkan  oleh  berbagai kekuatan    politik  ekonomi  yang  juga  menggunakan    baju  reformasi  dengan  selogan demokrasi. Banyak muncul penunggang reformasi yang piawai menggunakan slogan- slogan  reformasi.  Kegemerlapan  duniawi  dijadikan  sebagai  pancaran  keberhasilan. Banyak  elit-elit    muda  yang  ingin  hanya  tanpa  mempertimbangkan  moralitas  dalam mencari  kekayaan.  Banyak  elit-elit  muda  dalam  belbagai  bidang  yang  tergoda  dan melakukan    tindakan  korupsi.  Sebaliknya  anak-anak  muda  yang  menggali  jati  diri sebagai pribadi, jati diri  bangsa untuk dijadikan acuan berjuang dan mengabdi terasa makin berkurang.
Dalam  sejarah  perjalanan  elit-elit  politik  telah  mengalami  perubahan  sejalan dengan perubahan kondisi sosial  politik dan kekuasaan, tetapi perubahan institusi dan regulasi  tidak  membawa  perubahan  pada  pergeseran  orientasi  nilai  demokrasi  yang substantif. Mentalitas mayoritas elit masih mengacu dan berorientasi pada kekuasaan
yang  sempit.  Transparansi  dan  akuntabilitas  belum  menjadi  prinsip  utama  dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yang dominan masih ingin dilayani. Kekuasaan yang  berorientasi  untuk  melayani  sekaligus  memberdayakan  konstituen  dikalahkan oleh nafsu untuk memperdaya. Hiruk pikut demokrasi dan kedaulatan rakyat menggema dalam pidato dan wacana namun hampa dalam praksis kekuasaan.
2.  Bahwa  Setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  (UU)  No  32  Tahun  2004 tentang  pemerintahan  daerah,  maka  pemilihan  kepala  daerah  –  gubernur  dan bupati/walikota  –  akan  dilaksanakan  secara  langsung  oleh  rakyat.  Artinya  proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang selama ini dilaksanakan oleh lembaga Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  telah  mengalami  perombakan.  Karena  itu,  siapa yang bakal menjadi gubernur dan walikota/bupati akan ditentukan sendiri oleh rakyat di daerahnya.
Munculnya  pilkada  langsung  ini  merupakan  suatu  yang  baik  dalam  proses perkembangan  demokrasi  di  tanah  air.  Melalui  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang dijadikan  sebagai media untuk  mendesentralisasikan sistem demokrasi yang semakin disempurnakan,  termasuk  melalui  pilkada  ini    diharapkan  akan  menggairahkan    dan merangsang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro demokrasi di daerah.  Dalam pengertian lain, melalui pemilihan kepala daerah secara langsung ini,  akan lahir aktor- aktor demokrasi di daerah, yang kemudian diharapkan akan sanggup membuat kontrak politik  dengan  segenap  komponen  masyarakat,  serta  mampu  melakukan  gerakan- gerakan baru bagi perubahan. 22
Jika selama ini,  kepala daerah dipilih oleh sekelompok ‘elit’ di DPRD, yang ternyata tidak jarang tercium aroma tak sedap, berupa politik kongkalikong di antara elit-elit politik daerah, hanya menimbulkan malapetaka politik bagi rakyat. Maka kita tak heran, ketika pemilihan kepala daerah, tak jarang muncul calon yang justru  sangat ‘dibenci’  rakyat.  Akan  tetapi  dengan  bermodalkan  kekuatan  yang  ada  padanya (misalnya  uang),  kemudian  digunakan  untuk  mengelabui  lembaga  DPRD,  untuk akhirnya  memilihnya.  Pada  saat  yang  sama  ada  banyak    anggota  DPRD  yang  justru menunggu dan menginginkan hal tersebut. 23
Mealui  pilkada,  pemerintahan  di  tingkat  lokal  akan  semakin  dekat  dengan rakyat,  kemudian  sekaligus  akan  menciptakan  akuntabilitas  yang  tinggi  dari  rakyat untuk  pemerintahan  lokal.  Maka  dengan  demikian  akan  tercipta  juga  responsiveness yang baik. Misalnya melalui semakin kritisnya  rakyat dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal.
Pemilihan secara langsung bagi para kepala daerah  ( local geverment heads ) dan para  anggota    Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  ( local  representative  council ), merupakan  salah  satu  syarat    utama  bagi  terwujudnya  pemerintahan  daerah  yang
22 Sahlan Launu, SOS,  mantan ketua KPU Kolaka Utara, wawancara, di Lasusua Kolaka Utara, 24  Juni 2016
23 Sahlan Launu, SOS,  mantan ketua KPU Kolaka Utara, wawancara, di Lasusua Kolaka Utara, 24  Juni 2016
akuntabel  dan  responsive,  serta  terbangunnya  apa  yang  disebut  dengan political equality (persamaan hak politik) di tingkat lokal.
3. Bahwa Keterlibatan elit-elit politik dalam setiap pilkada bukanlah hal yang baru. Keterlibatan elit politik maupun elit agama sejak zaman kemerdekaan sudah ada. Jika zaman kemerdekaan elit agama seperti Kiai sudah terlibat dalam politik praktis, mereka meneriakkan kemerdekaan melalui pondok pesantren mereka. Di era ini  mereka terjung ke dunia politik melalui partai politik. Hal ini dapat dilihat pada pemilu pertama tahun 1955  sampai  pemilu  terakhir  tahun  2004  yang  lalu.  Panggung  politi  nasional  selalu diramaikan dengan elit politik dan elit agama..
Orientasi  politik  di  kalangan  elit  politik  dalam  pemilukada  setidaknya  dapat dilihat pada dua hal, yaitu orientasi yang bersifat pragmatis dan yang bersifat ideologis. Orientasi pragmatis adalah dimana elit-elit politik memposisikan dirinya sebagai “elit lokal”  untuk  berjuang  memenangkan  pemilihan  yang  dilakukan  sekali  dalam  lima tahunan  itu.  Dalam  konteks  ini  elit-elit  politik  akan  memaksimalkan  usahanya  untuk memperoleh kekuasaan karena itu yang menjadi orientasi politik. Sementara orientasi ideology,  elit  politik  yang  terjun  ke  gelanaggang  politik  merupakan  panggilan  hati untuk mengawal proses demokratisasi agar tercipta masyarakat yang aman, tentaram, adil dan makmur. Atau dengan bahasa agama, bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar . Jika dilihat kedua orientasi tersebut, maka orientasi yang bersifat pragmatisme ini lebih dominan dibandingkan dengan yang bersifat ideology. Kepentingan pragmatis motivasinya  bisa  beragam  sesuai  dengan  keragaman  kepentingan  dan  orientasi  elit tersebut. Orientasi politik di kalangan elit tersebut bisa beragam motivasinya. Motivasi tersebut  ada yang karena ingin berkuasa, ada karena ingin mencari nafkah lewat politik, ada  karena  ingin  mengembangkan  wawasan  kebangsaan,    dan  ada  pula  karena  ingin terkenal.  Tetapi  dari  hasil  penelitian  mnunjukan  bahwa  motivasi  kekuasaanlah  yang paling dominan dari pada yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrian,  Carless  F., Kehidupan  Politik  dan  Perubahan  Sosial ,  (Yogyakarta:  Tiara  Wacana, 1992), h. 135
Bottomoro, T.B., Elit and Society , New York: Basic Books Inc. Publishers, 1964
Brotowidjoyo  Mukayat  D, Metodologi  Penelitian  Dan  Penulisan  Karangan  Ilmiah , Yogyakarta: Liberty, 1991
Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, cet. 22, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002
------------, Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat , Bandung: Mizan, 1998
------------, Politiok Dalam Paradoks , Jakarta: PT. Gramedia, 2012
Carless  F.,  Andrian, Kehidupan  Politik  dan  Perubahan  Sosial ,  Yogyakarta:  Tiara  Wacana, 1992
Danujaya,  Marphin  Budiarto, Demokrasi  Disensus:  Politik  Dalam  Paradoks, Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2012
Departemen  Agama  RI, Pedoman  Dasar  Kerukunan  Hidup  Beragama, Jakarta:  Proyek Pemibinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, 1984/1985
Dhurorudin  Mashad, Akar  Konflik  Politik  Islam  di  Indonesai ,  cet.  I,  (Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar, 2008), h. xvii
Dwipayana;  Pilkada  Langsung  dan  Otonomi  Daerah,  online,  2006,  ( http://www.plod.u g m.ac/makalah/pilkada_dan_otoda.htm),
Faisal, Sanapiah, Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasinya, cet. pertama, Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1989
Gaffar, Afan, Beberapa Aspek Pembangunan Politik Sebuah Bunga Rampai , Jakarta: Rawali, 1983
George  Junus  Aditjondro,  “Tiga  belas  Tesis  Tentang  Kerusuhan  dan  Konflik  Sosial,”
(makalah)
Haeruddin Pawelloi,  Ketua Partai Politik PDIP, wawancara di  Lasusua, Kolaka Utara,7 Mei 2016
Hitti, Philip K., Histori of The Arabs, edisi 10, (t.tp. tp. t.th),
Hok,  Sidney,  “Demokrasi,  Sebuah  Tinjauan  Umum”,  dalam Kelompok  Studi  Indonesia, Menegakkan  Demokrasi , Jakarta: Yayasan Studi Indonesia
Hoofsteede, W., Pembangunan Masyarakat, Society in Transition Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1991
Huntington, Samuel P, dan John Nelson, Gelombang Demokratisasi Ketiga , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995
Jurdil, Syarifuddin, Islam dan Politik Lokal Studi Kritis Atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah, Jakarta: Lantera, 2012
Prisma, Partai Politik di Persimpangan Jalan , (Jakarta: LP3ES, t,t. ), h. 87
Sahlan Launu, SOS,  mantan ketua KPU Kolaka Utara, wawancara, di Lasusua Kolaka Utara, 24  Juni 2016
Samuel  P.  Huntington, Gelombang  Demokratisasi  Ketiga ,  (Jakarta:  Pustaka  Utama  Grafiti, 1995), h. 16
Syarifuddin Jurdil, Islam dan Politik Lokal Studi Kritis Atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah, Jakarta: Lantera, 2012), h. 13
The  Arab  A  Short  History , diterjemahkan dengan judul “Dunia Arab:  Sejarah Ringkas oleh Hutagalung dan O.D.P. Sihombing, cet. tujuh, Bandung: Sumur, t.th
UU  No.  12  Tahun    2008    sebagai  perubahan  terakhir  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan daerah,