## MIZAN: Journal of Islamic Law
FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol. 4 No. 1 (2020), pp: 93-102 ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252 ---------------------------------------------------

## Etika Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
Hak Asasi Manusia *
Sugeng Widodo, 1 Mufidah 2
Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.608

## Abstract
The  rise  of  corruption  cases  in  Indonesia  certainly  forces  the  government  to  create preventive  measures  for  corruptors.  The  step  is  tapping  conducted  by  KPK.  So,  ofcourse there  is  ethics.  Ethics  so  far  has  not  been  touched  by  the  KPK  because  in  conducting wiretapping it is only limited to following the laws and regulations even though in regard to laws and regulations there should be ethics that must be maintained to guarantee the right to  life  of  one's  privacy.  The  research  method  used  in  this  study  is  the  qualitative  research method  with  the  type  of  library  research,  using  the  statutory  approach,  and  theories (conceptual  approach),  and  the  case  approach  (doctrinal  approach)  which  is  examined through  various  literatures  relating  to  the  regulation  of  privacy  rights,  also  relating  to  the regulation of wiretapping of the KPK.
Keywords: Ethics, Wiretapping by the KPK, Wiretapping in the Human Rights Perspective

## Abstrak
Maraknya  kasus  korupsi  tentu  memaksa  pemerintah  untuk  menciptakan  langkah-langkah preventif  bagi  para  koruptor.  Langkah  tersebut  adalah  penyadapan  yang  dilakukan  oleh KPK.  Tentunya  semua  ini  seharusnya  tidak  terlepas  dari  etika.  Etika  selama  ini  belum tersentuh  oleh  KPK  karena  dalam  melakukan  penyadapan  hanya  sebatas  mengikuti peraturan  perundang-undangan.  Padahal  berkenaan  dengan  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan  seharusnya  ada  etika  yang  harus  dijaga  untuk  menjamin  hak kehidupan privasi seseorang. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research ), menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statutory  approach ),  dan  teori-teori ( conceptual  approach ),  serta  pendekatan  kasus  ( doctrinal  approach )  yang  diteliti  melalui berbagai  literatur  yang  berkaitan  dengan  pengaturan  hak-hak  privasi,  juga  berkaitan dengan pengaturan penyadapan KPK.
Kata kunci:  Etika, Penyadapan oleh KPK, Penyadapan dalam Presfektif HAM
* Naskah  diterima  tanggal:  12  Januari  2020,  direvisi:  15  Februari  2020,  disetujui  untuk  terbit:  2 Maret 2020.
1 Sugeng  Widodo adalah  Dosen  di  Institut  Agama  Islam  Al  Zaytun  Indonesia.  Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat. E-mail: widodo310514@gmail.com .
2 Mufidah adalah  Dosen  di  Institut  Agama  Islam  Al  Zaytun  Indonesia.  Mekarjaya,  Gantar, Indramayu, Jawa Barat. E-mail: mufidah@iai-alzaytun.ac.id .

## A. PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  bersifat  universal  yang  berarti  melampaui  batas- batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang, baik miskin maupun kaya, laki-laki  atau  perempuan,  normal  maupun  penyandang  cacat  dan  sebaliknya. Dikatakan universal karena  hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap  sosok  manusia,  tak  peduli  apapun  warna  kulitnya,  jenis  kelaminnya,  usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya 3 . Sebagai norma yang  ditujukan  bagi  pengakuan  hak  semua  orang,  maka  setiap  orang  baik  sendiri- sendiri  maupun  kelompok  perlu  mengenali  dasar-dasar  hak  asasi  manusia  dan selanjutnya menuntut peningkatan pelaksanaannya.
Lahirnya  deklarasi  universal  HAM  membawa  konsekuensi  negara-negara anggota  PBB  untuk  menyatakan  bahwa  mereka  mengakui  hak-hak  setiap  orang sebagai  hak  asasi  yang  harus  dihormati,  guna  mencegah  atau  setidak-tidaknya mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap individu-individu  warganya.  Berdasarkan  deklarasi  ini  semua  negara  menyatakan kewajibannya  untuk  menghormati,  melindungi , dan  memenuhi hak-hak  asasi  setiap warganya 4 .
Dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  adil,  makmur  dan  terjaganya HAM maka Indonesia membutuhkan penyelenggaraan negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi  dan  Nepotisme  (KKN).  Negara  membentuk  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. 5
Meningkatnya  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak  terkendali  akan  membawa bencana  tidak  saja  terhadap  kehidupan  perekonomian  nasional  tetapi  juga  pada kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  pada  umumnya.  Tindak  pidana  korupsi  yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak- hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa  melainkan  telah  menjadi  suatu  kejahatan luar  biasa.  Begitu  pun  dalam  upaya  pemberantasannya  tidak  lagi  dapat  dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. 6
Kehadiran  KPK  menumbuhkan  harapan  baru  bagi  masyarakat  Indonesia. Keberhasilan  KPK  dalam  mengungkap  kasus-kasus  besar  hasil  penyadapan  yang menyedot  perhatian  masyarakat. KPK  bersifat  independen  dan  bebas  dari  kekuasaan manapun  membuat  KPK  bebas  melakukan  penyadapan  terhadap  terduga  tindak
3 Soetandyo Wignjosoebroto, Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa, ELSAM, Jakarta, 2007, hlm. 1.
4 Suryadi Radjab, Dasar-dasar Hak Asasi Manusia, Hlm. 7.
5 Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
6 Djaja Ermansdjah, Memberantas Korupsi Korupsi Bersama KPK , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.Hlm. 2
pidana korupsi. 7 Di balik keberhasilan KPK membongkar kasus tindak pidana korupsi terjadi  suatu  penilaian  yang  bertolak  belakang  bahwa  penyadapan  yang  dilakukan KPK dinilai telah melangar beberapa aturan yang ada di Indonesia. 8
Dalam  KUHAP  terdapat  asas presumption  of  innocennce (asas  praduga  tak bersalah) adalah asas yang menyatakan bahwa seorang tersangka atau terdakwa dari suatu tindak pidana menurut hukum dianggap tidak bersalah sampai  ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti ( inkrach van gewisjde ). Asas  ini  merupakan  implementasi  prinsip-prinsip  HAM  berupa  perlindungan terhadap hak privasi warga negara melalui proses hukum yang adil. Persoalan tentang penyadapan  menjadi  dalih  bagi  orang-orang  yang  kontradiktif  untuk  menyalahkan sistem dan proses hukum yang dijalankan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  dengan  melihat hukum  sebagai  kaidah  (norma).  Penelitian  hukum  dilakukan  dengan  meninjau Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dan  berbagai  literatur  yang  berkaitan  dengan  pengaturan  hak-hak  privasi, juga  berkaitan  dengan  pengaturan  penyadapan  KPK.  Metode  penelitian  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  metode  penelitian  kualitatif  dengan jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  ( statutory  approach ),  dan  teori-teori  ( conceptual  approach ),  serta  pendekatan kasus ( doctrinal approach ) yang diteliti melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan pengaturan  hak-hak  privasi,  juga  berkaitan  dengan  pengaturan  penyadapan  KPK. Data yang didapat melalui analisis undang-undang dan fenomena sosial yang  terjadi di masyarakat.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Etika dan Penerapannya
Etika berasal dari bahasa Yunani ethos (kata tunggal) yang memiliki arti tempat tinggal, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta, etha , yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertianya dengan moral. Moral  berasal  dari  kata  latin  yaitu  m os (bentuk  tunggal),  atau mores (bentuk  jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup. 9
7 Farisa,  F.  C.  (2020). 5  Poin  Revisi  UU  KPK  yang  Diduga  Bakal  Lemahkan  Pemberantasan  Korupsi . Retrieved  02  18,  2020,  from  https://nasional.kompas.com/read/2019/09/06/06312461/5-poin-revisi-uu-kpk- yang-diduga-bakal-lemahkan-pemberantasan-korupsi?page=all
8 Aru. (2006). www.hukumonline.com . Retrieved from Penyadapan Oleh KPK Langgar Due Process of law:http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15605/ahli-penyadapanoleh-kpk-langgar-idue- process-of-lawi
9 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, ( Jakarta: Raja Grafindo, 2012), Hlm.75
Ada  dua  pengertian  etika  yaitu  etika  sebagai  praktis  dan  etika  sebagai  refleksi. Sebagai  praktis,  etika  berarti  nilai-nilai  dan  norma  norma  moral  yang  baik  yang dipraktekkan  atau  justru  tidak  dipraktekkan.  Etika  sebagai  praktis  sama  artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh  dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. 10
Aturan etika adalah serangkaian prinsip atau nilai yang mengatur tingkah laku seseorang  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Salah  satu  hal  yang  membedakan  setiap profesi adalah adanya kode etik perilaku profesional atau kode etik yang berlaku bagi para  anggotanya.  Penerapan  aturan  etika  dapat  diartikan  sebagai  penerapan  aturan- aturan atau nilai-nilai mengenai etika profesi yang harus dipegang teguh oleh seorang penyidik.  Etika  profesi yang  dimaksud  mencakup  integritas,  objektivitas,  kompetensi serta  sikap  kecermatan  dan  kehati-hatian  profesional,  kerahasiaan,  dan  perilaku profesional oleh KPK.

## 2. Hak Asasi Manusia (HAM)
Istilah Hak Asasi Manusia (HAM)  merupakan terjemahan dari istilah droits de l’homme dalam bahasa Perancis atau Human Rights dalam bahasa Inggris, yang artinya hak manusia. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah: 11
“Hak  yang  melekat  pada  martabat  manusia  yang  melekat  pad anya  sebagai  insan ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  atau  hak-hak  dasar  yang  prinsip  sebagai  anugerah illahi.  Berarti  hak-hak  asasi  manusia  merupakan  hak-  hak  yang  dimiliki  manusia menurut  kodratnya  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hakekatnya,  karena  itu  Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci”.
Pengertian  HAM  yang  diatur  dalam  hukum  positif  negara  Indonesia  yaitu diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi sebagai berikut:
“Hak  Asasi  Manusia (HAM)  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati  dan  dijunjung  tinggi,  dan dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Konsep  HAM  pada  hakikatnya  merupakan  konsep  tertib  dunia,  karenanya tanpa  memperhatikan  konsep  HAM  tersebut,  segala  sesuatu  yang  diusahakan manusia  untuk  mewujudkan  tertib  dunia  akan  sulit  dicapai.  Demikian  pula  tujuan hukum  dan  tujuan  ilmu-ilmu  lainnya  yang  bersama-sama  berusaha  mengangkat derajat manusia agar lebih adil, makmur, sejahtera, aman, tertib, dan tenteram tidak akan  mudah  diraih 12 .  Pengembangan  dan  perlindungan  HAM  untuk  semua  orang
10 K. Bertenz, Etika, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hlm. 22 11 Ramdlon  Naning, Cita  dan  Citra  Hak-Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia,  Lembaga  Kriminologi Universitas Indonesia. (Jakarta: Universitas Indonesia,1983) 17.
12 Masyhur  Effendi, Perkembangan  Dimensi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  &  Proses  Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manuisa (HAKHAM), (Bogor: Ghalia Utama,2005), 50.
dan  di  seluruh  dunia  bukanlah  merupakan  suatu  hal  yang  mudah,  mengingat keanekaragaman  latar  belakang  bangsa-bangsa  baik  dari  segi  sejarah,  kebudayaan, sosial,  latar  belakang  politik,  agama  dan  tingkat  pertumbuhan ekonomi.  Perbedaan- perbedaan latar belakang ini menyebabkan timbulnya perbedaan konsepsional dalam perumusan HAM.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tersebut  sudah  dijelaskan  bahwa  HAM  merupakan  hak  yang  paling hakiki  yang  dimiliki  oleh  manusia  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh  siapapun, oleh karena itu terhadap HAM negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut. Manusia dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  memiliki    hak-hak  yang  harus  diperoleh dan dipenuhi sejak manusia lahir bahkan sebelum manusia itu lahir.
Perenapan HAM dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul  suatu  keharmonisan  yang  berjalan  secara  selaras  dan  seimbang  antara  hak dan kewajiban manusia . 13
3. Pengaturan Hak-Hak Asasi Pribadi atau Personal Rights di Indonesia
Setiap  warga  negara  berhak  mendapat  perlindungan  hak  asasi  pribadi  oleh negara. Hal ini berarti pemerintah selain mempersiapkan, menyediakan, dan meyusun perangkat  hukum  HAM,  mendirikan  kelembagaan  HAM,  juga  harus  berupaya memberikan perlindungan HAM kepada seluruh warga negara Indonesia. Realitanya masih  banyak  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  seiring  upaya  pemerintah  untuk melindungi  warga  negaranya.  Instrumen  HAM  di  Indonesia,  antara  lain  UUD  1945, UU No. 39 Tahun 1999; sedangkan lembaga  perlindungan HAM di Indonesia, antara lain  Komnas  HAM,  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi, dan pengadilan HAM.
Perlakuan yang sama di depan hukum diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1  yang  berbunyi  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum”.  Ayat  ini menegaskan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  mendapat  pengakuan  dan perlindungan dari negara. Setiap warga negara berhak untuk mendapat perlakuan di hadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan sedikitpun.  Ketidakadilan  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum  merupakan jaminan HAM yang paling sering dilanggar oleh negara.

## 4. Penyadapan yang Dilakukan oleh KPK
Penyadapan  memiliki  banyak  istilah  yang  dipakai  secara  umum.  Ada  yang menyebut  penyadapan  dengan  istilah wiretapping . Wiretapping adalah  proses
13 Ramdlon  Naning, Cita  dan  Citra  Hak-Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia,  Lembaga  Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 17.
pengambilan  informasi  dari  percakapan  orang  lain  tanpa  diketahui  orang  yang bersangkutan. Pengertian  dari wiretapping inilah  yang  menjadi  dasar  dari interception . Istilah interception merupakan perubahan dari istilah wiretapping 14 .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan  adalah  “Kegiatan  untuk  mendengarkan,  merekam,  membelokkan, mengubah,  menghambat,  dan/atau  mencatat  transmisi  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  yang  tidak  bersifat  publik,  baik  menggunakan  jaringan  kabel komunikasi  maupun  jaringan  nirkabel  seperti  pancaran  elektromagnetis  atau  radio frekuensi”.
Penyadapan oleh KPK pertama kali menjadi heboh saat rekaman pembicaraan di atas diperdengarkan kepada publik dalam sidang Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Percakapan tersebut merupakan percakapan Anggodo Widjojo  dengan  seorang  lelaki  yang  tidak  diketahui  identitasnya.  Percakapan  itu adalah  hasil  penyadapan  yang  dilakukan  KPK  terhadap  telepon  seluler  milik Anggodo. Anggodo mengungkapkan penetapan status dua pimpinan (nonaktif) KPK Bibit  Samad  Rianto  dan  Chandra  Hamzah  sebagai  tersangka.  Rekaman  penyadapan tersebut kemudian sampai ke publik dan menjadi perhatian media hampir setiap hari pada  kala  itu.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  Anggoro  Widjojo  adalah  terdakwa perkara dugaan suap proyek revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan pada 2006 sampai 2008. 15 Sejak saat ini penyadapan oleh KPK kemudian  selalu  dipersoalkan  serta  menuai  pro  kontra  di  tengah  opini  publik. Penyadapan  yang  sesuai  dengan  hukum  atau  dapat  dikatakan  sebagai  penyadapan yang sah dan bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Internasional.
KPK  resmi  dibentuk  pada  Desember  2003  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  disebutkan  bahwa KPK  dibentuk  karena  lembaga  pemerintah  yang  menangani  perkara  tindak  pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.  Dinamika  baru  yang  terjadi  di  KPK  dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  dianggap  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  kehidupan  ketatanegaraan, perkembangan  hukum,  dan  kebutuhan  masyarakat  sehingga  negara  membuat Undang-Undang  Nomor  19  Tahun    2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor    30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
14 Kristian. Sekelumit  tentang  Penyadapan  dalam  Hukum  Positif  di  Indonesia. (Bandung:  Nuansa Aulia,2013) Hlm.179
15 https://www.youtube.com/watch?v=uLGhCpAnEeI diakses pada hari selasa 12 Mei 2020 pukul 17.12

## 5.  Pengaturan  Penyadapan  KPK  Menurut  UU  No  19  Tahun  2019  Tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam melaksanakan penyadapan, KPK harus mengikuti kode etik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  mengatur  kelembagaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Hal  ini merupakan  etika  yang  sangat  penting  mengingat  kewenangan  penyadapan  adalah syarat  pertentangan  penyalahgunaan  yang  bisa  melanggar  HAM  dan  norma  agama. Pada prinsipnya etika penyadapan KPK adalah penyadapan yang dilaksanakan sesuai undang-undang. 16
Pasal  6  huruf  e,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun    2019  Tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  tegas  telah  memberikan  kewenangan kepada  KPK  selaku  penyelidik,  penyidik,  dan  penuntut  pada  kasus  tindak  pidana korupsi untuk melakukan penyadapan komunikasi terhadap orang yang diduga keras telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  atau  terhadap  orang-orang  yang  dianggap dapat  membuat  terang  suatu  tindak  pidana  korupsi  atau  terhadap  mereka  yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi.
Dalam  memberikan  perlindungan  HAM  terhadap  orang  yang  dilakukan penyadapan,  UU  No.  19  Tahun  2019  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (KPK)  memberikan  legislasi  pengaturan  tindakan  proses  penyadapan. Penyelidik  dan  penyidik  menurut  Pasal  12  C  melaporkan  proses  dan mempertanggung  jawabkan  hasil  penyadapan  kepada  Pimpinan  KPK;  a)  Penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang  sedang  berlangsung  kepada  pimpinan  KPK  secara  berkala;  b)  Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan  kepada  pimpinan  KPK  dan  dewan  pengawas  paling  lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.
Menurut  Pasal  12D  hasil  penyadapan  KPK  wajib  untuk  dirahasiakan  hanya untuk  kepentingan  peradilan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  dan selanjutnya hasil penyadapan yang tidak terkait korupsi wajib dimusnahkan: a) Hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk  kepentingan  peradilan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi;  b)  Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK  wajib  dimusnahkan  seketika;  c)  Dalam  hal  kewajiban  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  tidak  dilaksanakan,  pejabat  dan/atau  orang  yang  menyimpan  hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”

## 6. Etika Penyadapan Oleh KPK Dalam Pandangan HAM
Di Indonesia, ketentuan pasal yang mengatur upaya paksa diatur dalam KUHAP yang  dilengkapi  dengan  aturan-aturan  turunannya,  berupa  tindakan  penyuapan,
16 Admin, Penyadapan  yang  kami  lakukan  Tidak  Langgar  Kode  Etik .  Retrieved  02  16,  2020,  from https://news.detik.com/berita/1152134/--kpk-penyadapan-yang-kami-lakukan-tidak-langgar-kode-etik.
penahanan,  penggeledahan,  penyitaan  dan  perampasan  dan  sebagainya.  Tindakan penyadapan merupakan suatu tindakan intrusi yang dilakukan tidak secara fisik, tidak terlihat, dan tidak terasa 17 . Kedua model intrusi atau penerobosan tersebut merupakan tindakan  yang  dilarang  dan  kewajiban  negara  untuk  memberikan  perlindungan terhadap pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat yang menegaskan perlindungan oleh negara terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan asasi.
Dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun    2019  Tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kelembagaan KPK berasaskan pada kepastian  hukum,  keterbukaan,  akuntabilitas,  kepentingan  umum,  proporsionalitas dan penghormatan terhadap HAM.
Menurut  Pasal  28I  ayat  5  UUD  RI  1945,  untuk  menegakkan  dan  melindungi HAM  sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang  demokratis,  maka  dalam pelaksanaannya  dijamin,  diatur,  dan  dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan. Pada prinsipnya etika penyadapan yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan UU KPK adalah pembelaan terhadap HAM dan hak pribadi seseorang dalam rangka menjadi pengawas demokrasi dalam mewujudkan  birokrasi good governance dan clean governance di Indonesia. 18

## D. KESIMPULAN
Perlindungan  HAM  terhadap  hak-hak  privasi  seseorang  di  Indonesia  harus sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang  demokratis,  maka  dalam  pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat  dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman perlindungan dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan hak asasi.
Prosedur  penyadapan  KPK  menurut Undang-Undang  Nomor  19  Tahun    2019 Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  bahwa  dalam  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  korupsi  penyadapan  komunikasi  terhadap  orang  yang diduga keras, membuat terang atau terhadap mereka yang diduga terlibat dalam suatu tindak  pidana  korupsi.  Adapun  di  dalam  UU  KPK  Pasal  12  (1)  penyadapan  harus mendapatkan izin dari dewan pengawas dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 12  (b)  KPK.  Untuk  mendapatkan  izin  tertulis  dari  dewan  pengawas,  harus  membuat permintaan  izin  tertulis.  Proses  penyadapan  dilakukan  selama  6  bulan  dan  selama
17 Reksodiputro. pembocor  Rahasia (  Whisteler  Blower  dan  Intersepsi  rahasia  Wiretapping,  Elektronik Surveillance) dalam menanggulangi
Kejahatan di Indonesia :1994). Hlm 4.
http://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/2013/10/pembocor-rahasia-dan-penyadapan-rahasia.html.
18 Admin. Penyadapan yang kami lakukan Tidak Langgar Kode Etik 2020
https://news.detik.com/berita/1152134/--kpk-penyadapan-yang-kami-lakukan-tidak-langgar-kode-etik diakses pada hari selasa 12 mei 2020 pukul 17.12
proses  penyadapan  penyidik  KPK  melaporkan  kepada  pimpinan  KPK.  Hasil penyadapan  bersifat  rahasia,  hanya  untuk  kepentingan  pemberantasan  korupsi adapun setelah selesai wajib dimusnahkan.

## REFERENSI:

## Buku
Aji,  A.M.;  Yunus,  N.R.  Basic  Theory  of  Law  and  Justice,  Jakarta:  Jurisprudence Institute, 2018.
As, Asmaran. (2002). Pengantar Studi Akhlak,. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Bertenz, K. (2007). Etika. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Budhijanto, D. (2010). Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi. Bandung: PT. Refika Aditama
Djaja, E. (2008). Memberantas Korupsi bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika.
Effendi, M. (19z94). Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Ghzalia Indonesia.
Kristian. (2013). Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia. Bandung: Nzuansa Aulia.
Maggalatung,  A.S.;  Aji,  A.M.;  Yunus,  N.R.  How  The  Law  Works,  Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
Manthovani,  R.  (2015). Penyadapan  VS  Privasi  Tijauan  Yuridis,Kasus  dan  Komparatif. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
Mawardi,  I.  A.  (2000). Hukum  Tata  Negara  dan  Takaran  Islam  (Terjemahan  dari  Abul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani.
Muhktar  Yahya,  Fatchurrahman.  (1997). Dasar-dasar  Pembinaan  Fiqh  Islami  . Bandung: AlMa''arif.
Naning, R. (1983). Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
Nata, A. (2012). Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia. Jakarta: Raja Grafindo.
NRI. (1945). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Amanden. Jakarta: MPR.
NRI. (1999). Undang-Undang No 39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: DPR.
NRI.  (2019). Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: DPR.
Radjab, S. (2002). Dasar-dasar Hak Asasi Manusia. Jakarta: PBHI.
Sudarminta,J. (2013). Etika Umum . Yogyakarta: Kanisus.
Syarifuddin, A. (1999). Ushul Fiqh,Jilid II. Jakarta: Logos.
Wignjosoebroto,  S.  (2007). hak  asasi  Manusia  Konsep  Dasar  dan  Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa. Jakarta: ELSAM.
Yunus,  N.R.;  Anggraeni,  RR  Dewi.;  Rezki,  Annissa.  "The  Application  of  Legal  Policy Theory  and  its  relationship  with  Rechtsidee  Theory  to  realize  Welfare  State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

## Internet
Admin. (2020). Penyadapan yang kami lakukan Tidak Langgar Kode Etik . Retrieved 02 16,
2020, from https://news.detik.com/berita/1152134/--kpk-penyadapan-yang- kami-lakukan-tidak-langgar-kode-etik
Admin. (2020, 05 12). rumaysho.com . Retrieved from tajasus mencari kesalahan orang beriman: https://rumaysho.com/10529-tajassus-mencari-kesalahan-orang- beriman.html
Aru.  (2006). www.hukumonline.com .  Retrieved  from  Penyadapan  Oleh  KPK  Langgar Due  Process  of  law:  http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15605/ahli- penyadapanoleh-kpk-langgar-idue-process-of-lawi
Fadllurrohman.  (2018). Pemikiran  Abdul  Qodir  Audah  Tentang  Hukum  Pidana  Islam . Retrieved 02 16, 2020, from https://www.staiattaqwabekasi.ac.id/index.php/artikel/144-pemikiran-abdul- qadir-audah-tentang-hukum-pidana-islam Fauzan, M. (2020). Menunggu Masa Depan KPK . Retrieved from https://mediaindonesia.com/read/detail/258631-menunggu-masa-depan-kpk Ramadhan,  A.  (2020).  Retrieved  02  17,  2020,  from  KPK  Sebut  OTT  Bupati  Sidoharjo Hasil Penyadapan sejak lama: https://nasional.kompas.com/read/2020/01/08/11473931/kpk-sebut-ott-bupati-
sidoarjo-hasil-penyadapan-sejak-lama.
Reksodiputro.  (1994).  pembocor  Rahasia  (  Whisteler  Blower  dan  Intersepsi  rahasia Wiretapping,  Elektronik  Surveillance)  dalam  menanggulangi  Kejahatan  di Indonesia. http://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/2013/10/pembocor- rahasia-dan-penyadapan-rahasia.html.
Qur,an  Surat  Al  Hujurat  Ayat  12 .  (2020).  Retrieved  02  15,  2020,  from https://tafsirweb.com/9782-surat-al-hujurat-ayat-12.html