Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1(2016),pp.133-154,DOI: 10.15408/jch.v4i1.3200.2016.4.1.133-154 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

## HAK ASASI MANUSIA DALAM KERANGKA CITA NEGARA HUKUM
(Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi) 

## A. Muhammad Asrun
Pasca Sarjana Universitas Pakuan Jl. Pakuan Kotak Pos 452. Ciheuleut Bogor Email: kajipublik@ yahoo.co.id/ dutalaw@gmail.com
DOI: 10.15408/jch.v4i1.3200
Abstract: Human rights on the one hand by the concept of natural law is an inherent right of every individual human being since birth, but on the other hand the legality of human rights  must  be  shaped  by  the  flow  of  positivism. The  debate  over  whether  human  rights should  be  stipulated  in  the  constitution  also  influence  the  discussion  of  the  UUD  1945. Finally, the UUD 1945 amendments regulate the basic rights of citizens more fully starts from the premise that human rights protection is an important element in the concept of a constitutional state. Incorporated therein also setting mechanism of "judicial review" in the Constitutional Court as a means to avoid any legislation contrary to the fundamental rights of citizens as guaranteed in the constitution.
Keywords: Human Rights, State of Law, the Constitutional Court
Abstrak: Hak asasi manusia pada satu sisi menurut konsep hukum alam adalah suatu hak yang melekat pada setiap individu manusia sejak dilahirkan, tetapi pada sisi lain hak asasi harus  berbentuk  legalitas  menurut  aliran  positivisme.  Perdebatan  apakah  hak  asasi manusia harus diatur dalam konstitusi juga mewarnai pembahasan UUD 1945.  Akhirnya amandemen  UUD  1945  mengatur  hak-hak  dasar  warganegara  secara  lebih  lengkap bertitik  tolak  dari  pemikiran  bahwa  perlindungan  hak  asasi  manusia  merupakan  satu elemen penting dalam konsep negara hukum. Dimasukkan di dalamnya juga pengaturan mekanisme  “ judicial  review ”  di  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  sarana  untuk  menghindari adanya peraturan yang bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
Kata Kunci: HAM, Negara Hukum, Mahkamah Konstitusi
 Naskah diterima: 12 April 2016, direvisi: 24 Mei 2016, disetujui untuk terbit: 30 Mei 2016.

## Pendahuluan
Konsep  negara  hukum  menempatkan  ide  perlindungan  hak  asasi manusia  sebagai  salah  satu  elemen  penting.  Dengan  mempertimbangkan urgensinya  perlindungan  hak  asasi  manusia  tersebut,  maka  konstitusi  harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak- hak  warga  negara.  Salah  satu  perubahan  penting  dalam  Amandemen  UUD 1945 adalah pengaturan hak warga negara lebih komprehensif  dibanding UUD 1945  (pra-amandemen)  yang  mengatur  secara  umum  dan  singkat. 1 Catatan pelanggaran hak asasi manusia yang buruk di era Pemerintahan Orde Baru di bawah  Presiden  Suharto 2 memberi  pelajaran  bahwa  setidaknya  pengaturan hak-hak warga negara harus lebih rinci di dalam konstitusi. Amandemen UUD 1945  juga  membuat  pranata  peradilan  melalui  Mahkamah  Konstitusi  untuk menggugat  produk  perundang-undangan  yang  melanggar  hak-hak  warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Hak  asasi  manusia  merupakan  nilai-nilai  universal  yang  telah  diakui secara  universal.  Berbagai  instrumen  internasional  mewajibkan  negara-negara peserta  untuk  memberikan  jaminan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  warga negara.  Indonesia  merupakan  hukum  yang  memiliki  sejarah  panjang  dalam perjuangan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Sebagai  negara  hukum  yang demokratis,  Indonesia  telah  meratifikasi  berbagai  instrumen  hukum internasional. 3 Perubahan  mendasar  dalam  politik  penegakan  hak  asasi manusia  setelah  reformasi  1998  tetapi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sejarah panjang perjuangan sebelumnya.
1 Dalam  Pembahasan  UUD  1945,  terjadi  perdebatan  tentang  perlu  tidaknya  hak-hak warga negara dimasukkan dalam pasal-pasal UUD. Dalam Rapat BPUPKI terdapat dua kutub yaitu Soepomo-Soekarno  (menolak  Hak  warga  negara  masuk  dalam  Pasal-Pasal  UUD)  dan  M  Yamin  – M.  Hatta  (mengusulkan  hak  warga  negara  diatur  dalam  Pasal-Pasal  UUD  ).    Baca:  Saafroedin Bahar,  dkk  (penyunting), Risalah  Sidang  BPUPKI  –  PPKI, 22  Mei  1945-22  Agustus  1945 ,  Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, h. 162,  178-181, 193-300, 249-260, 263-284.
2 Suharto  mengundurkan  diri  sebagai  Presiden  Indonesia  kedua  pada  21  Mei  1998  di tengah  gelombang  demonstrasi  anti-pemerintah  dan  krisis  ekonomi  yang  menguncang  Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.
3 International  Convention  on  the  Political  Rights  of  Women  (Undang  Undang  No.  68 Tahun  1958),  International  Convention  on  the  Elimination  all  Forms  Discrimination  Against Women (Undang-Undang No.7/1984),  International Convention on the Rights of Child (Keputusan Presiden  No.  36  Tahun  1990),    International  Convention  against  Apartheid  in  Sports  (Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1993), International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or  Degrading  Treatment  or  Punishment  (Undang-Undang  No.  5  Tahun  1998),  International Convention  on  The  Elimination  of  All  Forms  of  Racial  Discrimination  (Undang-Undang  No.  29 Tahun  1999),    International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights  (Undang-Undang No. 11 Tahun 2005), International Covenant on Civil and Political Rights (Undang-Undang No. 12 Tahun 2005).
Gerakan  reformasi  politik  yang  bergulir  pada  tahun  1998 memunculkan  ide  pentingnya  pengaturan  hak  warga  negara 4 dalam  UUD, karena  kuatnya  desakan  keinginan  rakyat  untuk  menikmati  kehidupan ketatanegaraan  yang  demokratis  berdasarkan  hukum.  Keinginan  rakyat tersebut    tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengalaman  ketatanegaraan  di  bawah Presiden  Soekarno  dan  Presiden  Soeharto.  Pasca  gerakan  reformasi  1998, muncul gerakan dilakukannya amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 tidak  boleh  memberikan  peluang  bagi  munculnya  praktik  penyelenggaraan negara  dengan  kekuasaan  eksekutif  sebagai  pendulum  utama  ( executive  heavy ) seperti  terjadi  di  masa  lalu.  Demikian  pula  harus  dicegah  praktik ketatanegaraan dengan pendulum mengarah pada legislatif ( legislative heavy ).
Amanden  UUD  1945  telah  memasukkan  jaminan  perlindungan  dan pemenuhan hak warga negara dalam konstitusi. Beberapa Pasal di dalam UUD NRI  Tahun  1945  mengatur  secara  komprehensif  tentang  hak-hak  asasi  warga negara dan sekaligus kewajiban negara.  Pengaturan dan implementasi hak-hak asasi  warga  negara  dan  kewajiban  negara  selayaknya  dua  sisi  mata  uang. Beberapa  Pasal  yang  dapat  disebutkan  adalah  sebagai  berikut:  Pasal  26 (penduduk  dan  warga  negara),  Pasal  27  (jaminan  persamaan  di  muka  hukum dan  pemerintahan),  Pasal  29  (kebebasan  beragama),  Pasal  30  (pertahanan negara), Pasal 31 (pendidikan), dan Pasal 32 (kebudayaan daerah).
Perubahan mendasar dalam amandemen UUD 1945 adalah pengaturan yang cukup komprehensif tentang jaminan hak warga negara yang diatur pada Pasal 28, Pasal 28A–Pasal 28J (pengaturan rinci jaminan hak-hak warga negara).
a) Pasal  28A:  hak untuk hidup  dan  hak mempertahankan  hidup dan kehidupannya
b) Pasal  28B:  (1)  hak membentuk  keluarga melalui  perkawinan  yang sah, (2)  hak  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang sah,  (3)  hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan  berkembang, dan (4) hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
c) Pasal  28C:  (1)  hak  mengembangkan   diri  melalui  pemenuhan kebutuhan dasarnya,(2) hak mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas  hidupnya  dan demi  kesejahteraan  umat  manusia,  (3)  hak memperoleh manfaat dari ilmu   pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
4 Sebelum  hak  asasi  manusai  masuk  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945,  arus  penguatan perlindungan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  pasca  reformasi  didahului  dengan  terbitnya Ketetapan MPR RI No. XVII /MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia dan Tahun 1999 dikeluarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
136 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
umat manusia, (4) hak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan   haknya  secara  kolektif   untuk  membangun masyarakat, bangsa dan  negaranya.
d) Pasal  28D:  (1)  hak atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan, dan kepastian hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum,  (2)  hak untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan yang adil dan  layak  dalam  hubungan kerja,  (3)  hak  memperoleh kesempatan  yang  sama  dalam  pemerintahan,  (4)  hak  atas  status kewarganegaraan.
e) Pasal  28E:  (1)  hak  bebas  memeluk  agama  dan beribadat menurut agamanya,  (2)  hak  memilih pendidikan dan  pengajaran,  (3)  hak memilih pekerjaan, (4) hak memilih kewarganegaraan, (5) hak memilih tempat  tinggal di  wilayah negara  dan   meninggalkannya,  serta  berhak kembali,  (6)  hak  untuk  bebas meyakini kepercayaan,  menyatakan pikiran  dan sikap,  sesuai  dengan hati nuraninya,  (7) hak atas kebebasan  berserikat, (8) hak  atas kebebasan berkumpul, (9) hak  atas kebebasan  mengeluarkan pendapat.
f) Pasal  28F:  (1)  hak   untuk   berkomunikasi  dan  memperoleh informasi guna  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya dan,  (2)  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala jenis saluran yang tersedia.
g) Pasal  28G:  (1)  hak  atas  perlindungan diri pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat, dan harta  benda yang di bawah kekuasaannya,
(2)  hak atas  rasa  aman  dan perlindungan  dari  ancaman  ketakutan untuk berbuat  atau   tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,
(3) hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat  martabat  manusia,  (4)  hak  memperoleh  suaka politik dari negara lain.
h) Pasal  28H:  (1)  hak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  (2)  hak  bertempat tinggal,  (3)  hak  mendapatkan  lingkungan  hidup  baik dan sehat,  (4) hak memperoleh pelayanan  kesehatan,  (5)  mendapat  kemudahan  dan perlakuan khusus  untuk memperoleh  kesempatan   dan   manfaat   yang sama  guna  mencapai persamaan  dan keadilan,  (6)  hak  atas  jaminan sosial  yang  memungkinkan  pengembangan dirinya  secara  utuh sebagai manusia yang  bermartabat,  (7)  hak  mempunyai  hak  milik pribadi  dan  hak  milik  tersebut tidak boleh  diambil  alih  secara sewenang-wenang oleh siapapun.
i) Pasal 28I ayat (1): hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan  apapun    (1)  hak untuk hidup,  (2)  hak untuk tidak disiksa,  (3) hak kemerdekaan    pikiran dan hati nurani,  (4)  hak beragama,  (5)  hak untuk  tidak  diperbudak,  (6)  hak  untuk   diakui  sebagai  pribadi dihadapan hukum, (7) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
j) Pasal 28I ayat (2): (1) hak bebas
atas perlakuan yang bersifat diskriminatif  atas  dasar  apa  pun,  (2)  hak  mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
Jaminan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  warga  negara  tersebut perlu  didukung  oleh  kebijakan  pemerintah  dalam  mengimplementasikan norma-norma dasar dalam UUD 1945. Selain kewajiban dan tugas pemerintah, sebagai  negara  hukum  yang  demokratis,  warga  negara  Indonesia  harus diberikan  ruang  yang  luas  untuk  berpartisipasi  guna  mempertahankan  dan pemenuhan hak-hanya. Salah satu mekanisme yang dibangun dalam UUD 1945 adalah dengan melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dan  keputusan/tindakan  adminsitrasi  yang  dianggap  melanggar  hak  warga negara  dan  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Mekanisme  melalui  pengujian oleh kekuasaan kehakiman dikenal dengan judicial review.

## Cita Negara Hukum
Sebagai  sebuah  konsep, negara  hukum 5 dan demokrasi merupakan konsep  yang  berkembang 6 dan  terbuka  untuk  diperdebatkan  dan  diperbarui. 7
5 Oleh  banyak  ahli  konsep  negara  hukum  ( the  rule  of  law) dan  demokrasi  sebagai "essentially  contestable  concept"    karena  bersifat  evaluatif  dan  bergantung  pada  isu-isu  normatif, ketidaksepakatan. Fallon menyatakan bahwa The Rule of Law is a historic ideal, and appeals to the Rule of Law remain rhetorically powerful. Yet the precise meaning of the Rule of Law is perhaps less clear than ever before.  Many  invocations  are  entirely  conclusory,  and  some  appear  mutually  inconsistent. Richard  H. Fallon, Jr."The Rule of Law" as a Concept in Constitutional Discourse”, Columbia Law Review , Vol. 97, No. 1 (Jan., 1997), pp. 1-2, 7. Baca juga Baca Jeremy Waldron, “Is the Rule of Law an Essentially Contested  Concept  (in  Florida)?”  (2002)  21  Law  &  Phil.  137; Menurut Tamanaha, the  rule  of  law adalah gagasan yang popular secara universal sulit dipahami (the rule of law is that this universally popular  notion is  elusive —seemingly  hard  to  pin  down). Brian Z.  Tamanaha   “The History  and Elements of The Rule of Law”, Singapore Journal of Legal Studies [2012] 232–247.
6 The Rule of law sebagai konsep dinamis antara lain dimuat dalam Deklarasi Delhi 1959 yang menyebutkan “ The concept of the Rule of Law is that the law is not static, but rather dynamic and evolving. The Rule of Law is not simply about enforcing rules, but also is aimed at preserving fundamental principles.  Thus,  the  Rule  of  Law  safeguards  and  advances  not  only  the  civil  and  political  rights  of  the individual in a free society, but equally concerns the social, economic, educational and cultural conditions for realising man’s legitimate aspirations and dignity . ....”. The International Congress of Jurists, "The Rule of Law in a Free Society",  New Delhi, India 5th – 10th January 1959.
Ke  dalam  dua  konsep  tersebut  diintrodusir  perlindungan  hak  warga  negara, karena  perlindungan  hak  asasi  adalah  satu  elemen  dalam  cita  negara  hukum dan perlindungan hak warga negara merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang merupakan unsur penting dalam konsep demokrasi.
Sifat  dinamis  dapat  diamati  dalam  ruang  dan  waktu  konsep negara hukum 8 diimplementasikan  dalam  lintasan  sejarah.  Sejarah  mencatat  bahwa konsepsi negara  hukum mengalami  perkembangan  dan  pergeseran.  Konsepsi negara  hukum  dapat  diamati  dari  munculnya  konsepsi  negara  hukum  liberal ( liberale rechtsstaat )  dengan  ajaran nachwachter staat (negara  sebagai  penjaga malam) 9 bergeser  menjadi negara  hukum  formal ( formele  rechtsstaat )  yang  salah satu  pemikirnya  adalah  Friedrich  Julius  Stahl. 10 Selanjutnya  berkembang konsep  negara  hukum  materiil  ( materiele  rechtsstaat )  yang  kemudian  muncul
7 Sebagai  sebuah  "essentially  contestable  concept",  konsep negara  hukum dan demokrasi bersifat terbuka yaitu tunduk pada perbaikan berkala dalam situasi baru. Baca David Collier, et.al., Ibid. Gagasan  "essentially  contestable  concept"  diperkenalkan  oleh  W.B.  Gallie  dalam  tulisannya ‘Essentially contested concepts’, yang dimuat dalam Proceedings of the Aristotelian Society , (56, 1956). Menurut  W.B.  Gallie,  essentially  contestable  concept  ‘inevitably  involve  endless  disputes  about their  proper  uses  on  the  part  of  their  users’. Gallie  menawarkan  tujuh  kriteria  untuk mengidentifikasi, memahami, dan penalaran tentang  “ konsep ”, yaitu : (1) their appraisive character, (2) internal  complexity,  (3)  diverse  describability,  (4)  openness,  (5)  reciprocal  recognition  of  their  contested character  among  contending  parties,  (6)  an  original  exemplar  that  anchors  conceptual  meaning,  and  (7) progressive competition, through which greater coherence of conceptual usage can be achieved . Baca  David Collier, et.al loc.cit.
8 Di Indonesia, istilah the rule of law sering dipadankan dengan istilah negara hukum, atau rechstaats dalam  bahasa  Belanda.  Sejumlah  sarjana  hukum  Indonesia  mengunakan  istilah  negara hukum  sebagai  padanan the  rule  of  law .  Sebagai  bacaan  rujukan  yang  ditulis  para  sarjana  hukum dimaksud,  penulis  ingin  menyebut:  Ismail  Suny, Pergeseran  Kekuasaan  Eksekutif (Jakarta:  Aksara Bam,  cetakan  keenam,1986);  Jimly  Asshidiqie, Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi  dan Pelaksanaannya  di  Indonesia (Jakarta:  PT  Ichtiar  Bam  van  Hoeve,  1994);  Oemar  Seno  Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum (Jakarta: Penerbit Erlangga, cetakan kadi} 1985); Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights, Legal-Political Dilemmas of Indonesia 's New Order, 1966-1990 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka  Utama,  1993);  dan  Adnan  Buyung  Nasution, Aspirasi  Pemerintahan  Konstitutional  di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959 (Jakarta: T Pustaka Utama Grafiti, 1995).
9 Gagasan Rechtsstaat dalam suasana liberalisme dan kapitalisme tumbuh di Eropa pada sekitar  abad  ke-18  yang  dipelopori  oleh  Immanuel  Kant  yang  mengidealkan  paham laissez  faire laissez  aller dan  gagasan  negara  jaga  malam (nachwachtersstaat) .  Jimly  Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi , Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 90.
10 Menurut Friedrich Julius Stahl,  unsur-unsur dalam Rechtsstaat15 adalah (1) pengakuan hak-hak  asasi  manusia (grondrechten) ,  (2)  pemisahan  kekuasaan (scheiding  van  machten) ,  (3) pemerintahan  berdasar  atas  undang-undang (wetmatigheid  van  het  bestuur) ,  dan  (4)  peradilan administrasi (administratieve  rechtspraak) .  Baca  Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum:  Suatu Studi  tentang  Prinsip-prinsipnya  dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara Madinah dan Masa Kini , Jakarta, Bulan Bintang, 1992, h. 66-67.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 139
negara-negara  kesejahteraan  ( welvarstaat ). 11 Sementara  itu,  dalam  tradisi anglosaxon , muncul the rule of law yang diperkenalkan A.V. Dicey 12 dalam tradisi hukum Inggris yang kemudian berkembang di Amerika Serikat dengan model yang berbeda.
Konsep negara hukum dan konsep demokrasi merupakan konsep yang berbeda  tetapi  mempunyai  kesamaan  dan  keselarasan  dalam  memberikan perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  pembatasan  kekuasaan.  Perkembangan negara  modern  dewasa  ini,  prinsip  negara  hukum  (nomokrasi)  sering bersandingan  dengan  prinsip  demokrasi.  Konsep  negara  hukum  tidak dipertentangkan dengan konsep demokrasi. Kedua konsep (negara hukum dan demokrasi) berjalan bersama dan saling mendukung. Berbagai definsi 13 tentang negara  hukum  memasukkan  demokrasi  (dalam  hal  ini  partisipasi  publik)  dan hak asasi manusia menjadi elemen penting dalam negara hukum. Hal ini dapat diamati dari definisi the United Nations, yang menyatakan bahwa the rule of law refers to:
a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and private, including the State itself, are accountable to laws that are publicly promulgated,  equally  enforced  and  independently  adjudicated,  and  which  are
11 Reaksi keras terhadap liberalisme kapitalisme memunculkan negara kesejahteraan, oleh Utrecht,  disebut  dengan  negara  hukum  modern.  Konsepsi  negara  hukum  materiel  atau  negara hukum modern yang berkembang kemudian mencakup pengertian keadilan di dalamnya sebagai antitesis  dari  negara  hukum  klasik.  E.  Utrecht, Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia . Jakarta: Ichtiar. 1962 , h. 26-27 12 Pemikiran A.V. Dicey yang dituangkan dalam bukunya Introduction to The Study of The Law of The Constitution . Dicey mengatakan ciri penting dalam setiap negara hukum atau disebut the rule of law , adalah: (1) Supremacy of law menentang arbitrary power, Dicey menjelaskan ... the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence  of  arbitrariness,  of  prerogative,  or  even  of  wide  discretionary  authority  on  the  part  of  the government). (2)  Asas  persamaan  perlakuan  ( equality  before  the  law). Dicey  mengatakan... equality before the law, or equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts ), (3) Perlindungan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. ... may be used as a formula for expressing the fact that with us the law of the constitution, the rules which in foreign countries naturally form  part  of  of  constitutional  code,  are  not  the  source  but  the  consequence  of  the  rights  of  individual,  as defined and enforced by the courts ). A.V. Dicey, Introduction To The Study of The Law of The Constitution , Macmillan Press, London: 2005, h. 197-198;
13 Tentang  negara  hukum,  menurut  Richard  H.  Fallonk,  merupakan konsep  yang diperdebatkan dan belum ada pengertian yang tuntas. Meski demikian menurut Fallon, secara umum konsep  Negara  Hukum  memiliki  tiga  tujuan  utama,  yakni:  (1) the  rule  of  law  should  protect  against anarchy and the Hobbesian war of all against all ; (2) the rule of law should allow people to plan their affairs with reasonable confidence that they can know in advance the legal consequences of various actions, (3) the rule of law should guarantee against at least some types of official arbitrarines. Richard H. Fallon, Jr."The Rule of Law" as a Concept in Constitutional Discourse”, Columbia Law Review , Vol. 97, No. 1 (Jan., 1997), pp. 1-2, 7-8.
consistent with international human rights norms and standards. It requires, as  well,  measures  to  ensure  adherence  to  the  principles  of  supremacy  of  law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency. 14
Konsep  negara  hukum  memiliki  historis  dalam  perjuangan menegakkan  demokrasi.  Oleh    karena  itu  konsep  negara  hukum  dan  konsep demokrasi  kerap  dijadikan  satu  istilah,  yaitu  konsep  negara  hukum  yang demokratis. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi  dan  elemen-elemen  negara  hukum.  Kesamaan  tersebut  yang menjadikan  satu  nafas  untuk  menyebutkan  bentuk  ideal  negara  hukum  yang melindungi  hak-hak  warga  negara  dalam  satu  istilah  negara  hukum  yang demokratis. 15 Sifat  demokratis  dari  konsep  negara  hukum  itu  diperlihatkan melalui pemahaman  bahwa  hukum dalam  negara demokratis ditentukan oleh rakyat,  yang  tidak  lain  merupakan  pengaturan  hubungan  di  antara  sesama rakyat  dan  perlindungan  hak-hak  warga  negara  dalam  konteks  hubungan penguasa dan rakyat. 16
Dalam  perspektif  demokrasi,  berkembang  konsep constitutional democratic yaitu  pemerintahan  yang  dibatasi  kekuasaannya  dan  tidak dibenarkan  bertindak  sewenang-wenang  terhadap  warga  negaranya. Pembatasan-pembatasan  tersebut  dituangkan  dalam  konstitusi.  Konsep demikian  ini  dikenal  juga  dengan  “ pemerintahan  berdasarkan  konstitusi (constitutional goverment). 17 Tentang  konstitusi, menurut  C. F. Strong konstitusi adalah  kumpulan  asas-asas  yang  mengatur  dan  menetapkan  kekuasaan  dan
14 Report of the Secretary General, “The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies”, UN SC, UN Doc. S/2004/616 at 4.
Bandingkan  dengan  pendapat  Brian  Z.  Tamanaha.  Definisi the  rule  of  law yang disampaikan Secretary  General,  “The  Rule  of  Law  and  Transitional  Justice  in  Conflict  and  Post- Conflict  Societies  tersebut  ditolak  Brian  Tamanaha  yang  berpendapat  bahwa  demokrasi  dan  hak asasi  manusia  bukan  merupakan  elemen  penting  dalam  mendefinikan rule  of  law. Menurut Tamanaha,  Definisi  The  rule  of  law  secara  simpel  dan  mendasar  adalah  “ government  officials  and citizens are bound by and abide by the law” . Tamanaha menolak demokrasi dan hak asasi manusia sebagai elemen  penting  dalam  mendefinisikan  The  Rule  of  Law  seperti  dalam  definisi  The  Rule  of  Law dalam  Report  of  the  Secretary  General,  “The Rule  of  Law  and  Transitional  Justice  in Conflict and Post-Conflict Societies”;  Baca Brian Z. Tamanaha  “The History and Elements of The Rule of Law”, Singapore Journal of Legal Studies [2012] 232–247 .
15 Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia (Jakarta: Penerbit CV Rajalawi, 1985), h. 25.
16 Guellermo  S.  Santos,  “The  Rule  of  Law  in  Unconventional  Warfare”,  Phillipine  Law Jurnal, Number 3 (july 1965), p. 455.
17 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,  2005), 52-55.
pemerintah,  hak-hak  yang  diperintah,  dan  hubungan  antara  keduanya  atau antara  pemerintah  dengan  yang  diperintah.  Konstitusi  dipergunakan  untuk menggambarkan  keseluruhan  sistem  ketatanegaraan  suatu  negara,  yang merupakan  kumpulan  peraturan  yang  menetapkan  dan  mengatur  atau menentukan  pemerintah. 18 Constitutional  democratic terus  berkembang sejalan dengan  perkembangan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  pembatasan kekuasaan negara.
Dalam  pemahaman  demikian,  konsep  demokratik  konstitusional  dan negara  hukum  yang  demokratis  terdapat  irisan  kesamaan  dalam  hal pembatasan  kekuasaan  negara  dan  perlindungan  warga  negara.    Dalam kaitannya  dengan  operasionalisasi  konsep negara  hukum  yang  demokratis, tidak  ada  warga  negara  yang  berada  di  atas  hukum  dan  karenanya  semua warga negara harus patuh pada hukum. 19
Sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, maka kekuasaan otoriter dan autokratik harus dikeluarkan dari wacana  negara  hukum,  karena  kedua  tipe  kekuasaan  tersebut  hampir  dapat dipastikan  pelaksanaan  kekuasaan  pemerintahan  sarat  dengan  tidaknya kepastian  hukum,  tidak  terselenggaranya  peradilan  yang  independen  dan imparsial  dan  gagalnya  penerapan  prinsip  persamaan  di  muka  hukum. Penegasan  ini  penting  dikemukakan,  karena  pemerintahan-pemerintahan dengan  corak  otoriter  dan  autokratik  juga  mengklaim  dirinya  sebagai  negara hukum. Karena itu, perlu ada penambahan kata "demokratik" pada terminologi negara hukum.
Pembahasan  lebih  operasional  dari  konsep  negara  hukum  yang demokratis  juga  dikaitkan  dengan  jaminan  kekuasaan  kehakiman  yang independen  sebagaimana  dianut  dalam  tradisi  hukum anglo  saxon dan rechtsstaats .  Keterkaitan  antara  pemisahan  kekuasaan  dengan  konsep  negara hukum  terletak  pada  pengaturan  batas-batas  kekuasaan  yudikatif,  eksekutif dan  legislatif  ataupun  hubungan  di  antara  cabang-cabang  kekuasaan  tersebut dalam konstitusi. 20 Varian lain dari pemikiran negara hukum dapat dilihat dari
18 C. F. Strong , Konstitusi-Konstitusi Politik Modern , Jakarta: Nuansa dan Nusamedia, 2004, h. 9–11.
19 Teofisto  T.  Guingona,  “The  Rule  of  Law  and  Democracy  in  the  Phillipines”,    Beatrice Gorawantschy,  Beatrice  Gorawantschy,  et.al.,  Rule  of  Law  and  Democracy  in  Philippinnese (Diliman: University of Philippine, 1985) h. 15.
20 Dieter C. Umbach, “Basic Element of the Rule of Law in a Democratic Society,  Beatrice Gorawantschy,  et.al.,  Rule  of  Law  and  Democracy  in  Philippinnese  (Diliman:  University  of Philippine, 1985) h. 24.
142 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
pandangan  Friedrich  Julius  Stahl, 21 yaitu  elemen  pemerintahan  berdasarkan peraturan-peraturan,  di  samping  unsur  perlindungan  hak  asasi,  pembagian kekuasaan dan peradilan tata usaha negara.
Dalam kaitannya dengan penyusunan suatu konstitusi, segenap elemen negara hukum yang demokratis tersebut harus dijabarkan di dalam konstitusi. Penempatan  konstitusi  sebagai  sumber  hukum  tertinggi  dalam  suatu  negara merupakan  penjelmaan  semangat  demokrasi.  Konstitusi  kemudian  diartikan sebagai  benteng  demokrasi.  Bertitik  tolak  dari  konstruksi  berfikir  demikian, maka  para  pemikir  hukum  mengaitkan  ajaran  demokrasi  dalam  kontelasi semangat  hukum,  atau  sering  diucapkan  dalam  satu  istilah  konsep  negara hukum yang demokratis ( democrtische rechsstaat ).

## Pengujian UU di MK
Dalam  negara  hukum  yang  demokratis,  keterlibatan  rakyat  dalam pengambilan  keputusan  sangat  penting.  Warga  negara  tidak  hanya  berperan untuk  ikut  dalam  proses  pembuatan  keputusan.  Rakyat  juga  berhak  untuk melakukan  kontrol  terhadap  produk  hukum  yang  dibuat  legislator  dan eksekutif.  Terhadap  produk  hukum  dan/atau  keputusn  dan  tindakan badan/pejabat  tata  usaha  negara.  Warga  negara  dapat  terlibat  dalam executive review/preview , legislative  review ,  dan judicial  review. Dalam executive review/preview , legislative  review warga  negara  dapat  terlibat  aktif  memberi masukan dalam proses pengambilan keputusan. Tidak  berhenti di situ, warga negara  juga  dapat  melakukan  keberatan  terhadap  produk  hukum  dan keputusan/tindakan pejabat tata usaha negara.
Judicial  review merupakan  bentuk  kontrol  kekuasaan  kehakiman terhadap  kekuasaan  legislatif  dan  kekuasaan  eksekutif. Judicial  review menjadi pilar  penting  dalam  prinsip  pemisahan  kekuasaan. 22 Hans  Kelsen  meletakkan
21 Oemar Seno Adji Peradilan Bebas Negara Hukum  (Jakarta: Penerbit Airlangga, 1985) h.
16
22 Pemisahaan kekuasaan di antara ketiga cabang kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang  mutlak  oleh  Montesquieu.  Mengenai  pemisahan  legislatif  dan  eksekutif,  dia  mengatakan: "Bila  kekuasaan  legislatif  dan  eksekutif  dipegang  oleh  satu  orang  atau  sebuah  badan  kehakiman, maka tidak ada kebebasan karena warga negara akan khawatir jika raja atau senat yang membuat undang-undang  tirani  akan  menghukum  atau  memerintah  mereka  melalui  tirani."  Mengenai perlunya  pemisahan  kekuasaan  kehakiman  dipisahkan  dari  cabang-cabang  kekuasaan  negara lainnya, Montesquieu mengemukakan: "Kebebasanpun tidak ada jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan  kekuasaan  legislatif,  maka  kekuasaan  atas  kehidupan  dan  kebebasan  warga  negara  akan dijalankan  sewenang-wenang  karena  hakim  akan  menjadi  pembuat  hukum.  Jika  kekuasaan kehakiman  ini  disatukan  dengan  kekuasaan  eksekutif,  maka  hakim  bisa  menjadi  penindas."
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 143
gagasan  utama  dari  konsep  pemisahan  kekuasaan  pada the judicial  review  of legislation . 23 Karena  menurut  dia,  uji  material  atas  suatu  perundang-undangan merupakan  suatu  elemen  demokrasi.  Kelsen  melihat  konsep  pemisahan kekuasaan  ini  dalam  kerangka  organisasi  politik. 24 Pendapatnya  itu  dikaitkan dengan  fakta  bahwa  fungsi  ketiga  cabang  kekuasaan  dimaksud  berfungsi melakukan pelayanan publik, karena itu harus ada garis yang memisahkan dan membagi  ketiganya  secara  jelas.  Ketiga  cabang  kekuasaan  juga  tidak diperkenankan  menjadi  satu  lebih  berkuasa  dari  yang  lain  dan  harus menjalankan kekuasaannya berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.
Judicial  review dapat  dijalankan  jika  ada  jaminan  independensi peradilan. Judicial review tidak bisa dilepaskan dari independent judiciary , karena judicial  review merupakan  salah  satu  pelaksanaan independent  judiciary yang berdasar  pada  doktrin  trias  politika 25 Perdebatan  tentang  independensi peradilan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pembahasan  kekuasaan  kehakiman sebagai  suatu  cabang  kekuasaan  negara  erat  dikaitkan  dengan  konsep  negara hukum (the  rule  of  law), di  mana  proses  peradilan  yang  independen  dan imparsial merupakan salah satu syarat tegaknya negara hukum. 26
Praktik judicial  review sendiri  terdapat  perbedaan  antara  satu  negara dengan  negara  lainnya.  Bahkan  negara-negara  dalam  satu  rumpun  tradisi hukum  juga  berbeda.  Inggris  dan  Amerika  Serikat  misalnya,  sebagian  negara dengan  tradisi  Anglo  Saxon,  kedua  negara  menerapkan judicial  review secara berbeda.  Amerika  Serikat  merupakan  negara  yang  secara  kuat  menerapkan judicial  review sementara  Inggris  tidak  mengenal judicial  review/constitusional
Montesquieu, Membatasi Kekuasaan, Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang (judul asli L’esprit des Lois ), terjemahan Indonesia J.R. Sunaryo, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, h. 51-52.
23 Hans  Kelsen, Pure  Theory  of  Law (Reine  Rechtslehre),  terjemahan  Inggris  Max  Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 290-299. b aca juga Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Op.Cit., 269-282. 24 Ibid., 269. 25 Adnan  Buyung  Nasution, Arus  Pemikiran  Konstitusionalisme:  Hukum  dan  Peradilan , (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007), h. 27.
26 Ada  lima  elemen  dalam  negara  hukum,  di  mana  lebih  rincinya  adalah:  ''( 1)  The  first element is the capacity of legal rules, standards, or principles to guide people in the conduct of their affairs; (2) The  second  element  of  the  Rule  of  Law  is  efficacy,  or  the  law  should  actually  guide  people;  (3)  The  third element  is  stability,  in  which  the  law  should  be  reasonably  stable,  in  order  to  facilitate  planning  and coordinated action over time; (4) The fourth element of the Rule of Law is the supremacy of legal authority, meaning  the  law  should  rule  officials,  including,  as  well  as  ordinary  people  citizens;  (5)  The  final  element involves instrumentalities impartial justice, meaning courts should be available to enforce the law and should employ fair procedures ." Baca Richard H. Fallon, Jr., "The Rule of Law as a Concept in Constitutional Discourse," Columbia Law Review, Vol. 97 (January 1997), 8-9.
144 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
review dalam arti pengujian undang-undang terhadap konstitusi karena Inggris menganut  sistem  kedaulatan  parlemen/supremasi  parlemen  ( supremacy  of parlement ). 27
Indonesia,  setelah  melalui  perjalanan  panjang  sejak  persiapan kemerdekaan, berdasarkan UUD 1945  menerapkan judicial review. Konstruksi yang  dibangun  dalam  UUD  1945  adalah  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi untuk  melakukan judicial  review merupakan  kewenangan  atribusi  yang  diatur dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUD  1945  yang  kemudian  dijabarkan dalam Undang-Undang No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman 28 dan Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi 29 sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi. Berdasarkan  UUD  NRI  Tahun  1945  Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk:
a.  Menguji  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b.  Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c.   Memutus pembubaran partai politik, dan
d.  Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:
1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
a) penghianatan terhadap negara;
b) korupsi;
27 Menurut Dicey, prinsip kedaulatan perlemen hanya berarti bahwa parlemen, menurut Konstitusi Inggris, memiliki hak untuk membuat dan membatalkan hukum apapun dan tidak ada orang  atau  badan  lagi  yang  diakui  hukum  Inggris  berhak  membatalkan  atau  mengesampingkan legislasi  parlemen.AV  Dicey, Introduction … op.cit., hlm. 37-38;  John  Alder  mengatakan  bahwa this has tree separate aspects: (1) Parliament has unlimited lawmaking power in the sense that it can make any kind of law; (2) The legal validity of laws made by Parliament cannot be questioned by any other body; (3) A parliament  cannot  bind  a  future  parliament .  John  Alder, Constitutional  and  Administrasitive  Law, NY: Palgrave Macmillan law Master, 2007, h. 199.
28 Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  UU  Nomor  48  Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 2009 Nomor 158, TLN RI Nomor  5076.
29 Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor  98, TLN RI Nomor 4316
c) penyuapan;
d) tindak pidana lainnya; atau
2. Perbuatan tercela, dan/atau
3. Tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden sebagaimana  dimaksud  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945.
Pengakuan  hak  setiap  Warga  Negara  Republik  Indonesia  untuk mengajukan  permohonan  pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  1945 merupakan  salah  satu  indikator  kemajuan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  1945  merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto UU No. 24  Tahun  2003.  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  badan  peradilan  yang menjaga  hak  asasi  manusia  sebagai  manifestasi  peran the  guardian  of  the constitution (pengawal  konstitusi)  dan the  sole  interpreter  of  the  constitution (penafsir tunggal konstitusi).
Pengakuan  hak  setiap  warga  negara  Indonesia  untuk  mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator  perkembangan  ketatanegaraan  yang  positif,  yang  merefleksikan adanya  kemajuan  bagi  penguatan  prinsip-prinsip  negara  hukum,  di  mana Undang-Undang  sebagai  sebuah  produk  politik  dari  DPR  dan  Presiden  dapat dilakukan  pengujian  konstitusionalitasnya  pada  lembaga  yudisial,  sehingga sistem check and balances berjalan dengan efektif.
Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional  setiap  warga  negara.  Mahkamah  merupakan  badan  yudisial yang  bertugas  menjaga  hak  asasi  manusia  sebagai  hak  konstitusional  dan  hak hukum  setiap  warga  negara.  Permohonan  pengujian  Undang-Undang dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal-Pasal  apa  dalam  UUD  yang  dilanggar  oleh ketentuan Undang-Undang.
Berikut  ini  catatan  pelaksanaan  pengujian  konstitusionalitas  Undang- Undang terhadap UUD 1945 yang telah dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi, yaitu antara lain:
1) Hak  Politik  Bekas  Anggota  Organisasi  Terlarang  (Putusan  No  011-
017/PUU-I/2003)
Pada masa orde baru, dilakukan pembatasan terhadap hak-hak politik bekas anggota organisasi terlarang khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta  organisasi  sayapnya.  Kebijakan  hukum  yang  dibuat  Pemerintah  Orde
Baru  adalah  larangan  untuk  menduduki  berbagai  jabatan  publik  bagi  bekas anggota  PKI  dan  organisasi  massanya  atau  orang  yang  pernah  terlibat  dalam G.30.S/PKI baik langsung maupun tidak langsung . Kebijakan hukum demikian dituangkan  di  berbagai  Undang-Undang  yang  mengatur  jabatan  publik,  baik yang  dibuat  sebelum  reformasi  maupun  setelah  reformasi.  Begitu  juga  halnya dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pengaturan syarat calon pejabat publik bukan bekas anggota organisasi terlarang  Partai  Komunis  Indonesia  merupakan  kebijakan  hukum  yang mencabut  dan  membatasi  hak  politik  warga  negara  tanpa  batas  waktu. Kebijakan  hukum  demikian  dianggap  oleh  sebagian  masyarakat  merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hak warga negara untuk memilih dan dipilih ( right to vote and right to be candidated ) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan terhadap hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.
Mahkamah  Konstitusi,  melalui  Putusan  Nomor  011-017/PUU-I/2003 membuat  kebijakan  hukum  yaitu  memulihkan  hak-hak  politik  warga  negara mantan  anggota  organisasi  terlarang  khususnya  mantan  anggota  Partai Komunis  Indonesia.  Melalui  Putusan  011-017/PUU-I/2003,  Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## 2) Pemilu Kepala Daerah (Putusan No. 072- 073 /PUU-II/2004)
Putusan  072-  073  /PUU-II/2004  meletakkan  dasar  kebijakan  bagi Pemerintah dan DPR dalam membuat kebijakan hukum tentang pemilu kapala daerah yang dipilih secara demokratis menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan kaitannya  dengan  ketentuan  Pasal  22E  UUD  NRI  Tahun  1945.  Meski  tidak secara  tegas,  Putusan  Nomor  072-  073  /PUU-II/2004  menyatakan  pemilihan umum kepala daerah sebagai rezim Pemilu sebagaimana Pasal 22 E UUD 1945. Putusan  ini  menjadi  dasar  bagi  Pembuat  undang-undang  dalam  membuat kebijakan  menentukan  pemilu  kepala  daerah  dimasukkan  dalam  rezim Pemilihan umum serta kebijakan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Putusan  Nomor  072-  073  /PUU-II/2004  terdiri  dari  dua  permohonan yaitu 072/PUU-II/2004 dan  073/PUU-II/2004. Materi pokok dalam permohonan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 147
072/PUU-II/2004 adalah  Pasal-Pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:
a. Ketentuan  Pasal  1  angka  21  sepanjang  menyangkut  anak  kalimat  ".... yang diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  ini  untuk  menyelenggarakan pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  di  setiap  provinsi  dan/atau kabupaten/kota ";
b. Pasal  57  ayat  (1)  sepanjang  menyangkut  anak  kalimat  " yang  bertanggung jawab kepada DPRD ";
c. Pasal 57 ayat (2);
d. ketentuan  Pasal  65  ayat  (4)  sepanjang  menyangkut  anak  kalimat  " dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ";
e. Pasal  89  ayat  (3)  sepanjang  menyangkut  anak  kalimat  " diatur  dalam Peraturan Pemerintah ";
f. Pasal  94  ayat  (2)  sepanjang  menyangkut  anak  kalimat  " berpedoman  pada Peraturan Pemerintah "; dan
g. Pasal  114  ayat  (4)  sepanjang  menyangkut  anak  kalimat  " diatur  dalam Peraturan Pemerintah ".

## 3) Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  Independen  (Putusan  No.    5/PUU- V/2007)
Berkaitan  dengan  pasangan  calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  telah  dilakukan  dua  kali judicial  review oleh  Mahkamah Konstitusi  yaitu  dalam  Perkara  No.  005/  PUU-V/2005  tentang  pengujian Penjelasan  Pasal  59  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan perkara No. 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa "Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik";
Penjelasan  Pasal  59  ayat  (1)  menyatakan  bahwa "Partai  politik  atau gabungan  partai  politik  dalam  ketentuan  ini  adalah  partai  politik  atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD”.
Perkara  No.  005/PUU-V/2005  tentang  pengujian  Penjelasan  Pasal  59 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dimohonkan  oleh  Para Pemohon  mengajukan  permohonan  dalam  kualifikasi  sebagai  kumpulan perorangan  maupun  sebagai  Para  Ketua  Dewan  Pimpinan  Wilayah  dari  12
partai politik di Sulawesi Utara yang tidak memperoleh kursi dalam pemilihan umum yang lalu, akan tetapi memperoleh dukungan suara secara keseluruhan sebanyak 34,3 % suara.
Dalam  putusannya,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  bertentangan  dengan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat, sehingga  calon  independen  diperkenankan  untuk  mengikuti  Pemilu  Kepala Daerah.

## 4) Hak Mantan Narapidana Menduduki Jabatan Publik
Upaya  untuk  mendapatkan  pejabat  yang  bersih  untuk  menduduki jabatan  publik  oleh  pembuat  undang-undang  direspon  dengan  membuat aturan  yang  mensyaratkan  calon  pejabat  tidak  pernah dijatuhi  pidana  penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  atau  lebih .  Kebijakan  hukum  tersebut  dituangkan  dalam  berbagai Undang-Undang.  Terhadap  kebijakan  hukum  demikian,  telah  dilakukan  dua kali  pengujian  yaitu  dalam  perkara  Nomor  14-17/PUU-V/2007  dan  perkara Nomor  4/PUU-VII/2009,  kemudian  Mahkamah  Konstitusi  membolehkan mantan narapidana yang dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun untuk mengikuti seleksi jabatan publik, dengan syarat:
(1).  Tidak  mencakup  tindak  pidana  yang  timbul  karena  kealpaan  ringan
(culpa levis) , meskipun ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih ;
(2). Tidak mencakup kejahatan politik;
(3).  Berlaku  terbatas  jangka  waktunya  hanya  selama  5  (lima)  tahun  sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
(4).  Dikecualikan  bagi  mantan  terpidana  yang  secara  terbuka  dan  jujur mengemukakan  kepada  publik  bahwa  yang  bersangkutan  mantan terpidana;
(5). Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
5) Pembatasan  Masa  Jabatan  Kepala  Daerah  (Putusan  No  8/PUU-VI/2008 dan Putusan No. 22/PUU-VII/2009)
Dalam  perkara  Nomor  8/PUU-VI/2008  Mahkamah  Konsitusi  menguji Pasal  58  huruf  o  UU  32/2004  beserta  Penjelasannya  yang  berkenaan  dengan masa  jabatan  Kepala  Daerah.  Dalam  putusan  Nomor  8/PUU-VI/2008,
Mahkamah Konsitusi memberikan batasan jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 huruf o UU 32/2004.
Pasal 58 huruf o UU 32/2004 menentukan :
“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
o. belum  pernah  menjabat  sebagai  kepala  daerah  atau  wakil  kepala  daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama ”;
Dalam  Perkara  Nomor  22/PUU-VII/2009  pokok  permohonan  pada pengujian  Pasal  58  huruf  o  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentangPemerintahan  Daerah.  Dalam  putusannya,  Mahkamah  Konstitusi menafsirkan masa jabatan satu periode, yaitu menyatakan bahwa masa jabatan yang  dihitung  satu  periode  adalah  masa  jabatan  yang  telah  dijalani  setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.
6) Larangan  Publikasi  Quic-count  pada  Masa  Tenang  dan  Pemungutan
Suara (Putusan No. 9/PUU-VII/2009 dan Putusan No. 98/PUU-VII/2009)
Kegiatan  jajak  pendapat,  survei  atau  perhitungan  cepat (quick  count) tentang hasil Pemilu dengan menggunakan metode ilmiah merupakan kegiatan berbasis ilmiah yang juga harus dilindungi dengan jiwa dan prinsip kebebasan akademik-ilmiah. Hal demikian dijamin Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) UUD  1945  dan  ketentuan  Pasal  28F  UUD  1945.  Selain  dijamin  oleh  konstitusi, jajak pendapat, survei, atau penghitungan cepat (quick count) hasil pemungutan suara  pemilu  dengan  menggunakan  metode  ilmiah  juga  merupakan  media pendidikan  politik  warga  negara  serta  dapat  digunakan  sebagai  sarana pengawasan  dan  penyeimbang  dalam  proses  penyelenggaraan  negara termasuk pemilihan umum.
Keberadaan dan manfaat jajak pendapat, survei atau perhitungan cepat (quick  count) tentang  hasil  Pemilu  demikian  oleh  Undang-Undang  Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dibatasi. Pembatasan demikian dianggap oleh para penggiat jajak pendapat, survei atau perhitungan  cepat (quick  count) merugikan  hak-haknya.  Kedua  Undang- Undang  tersebut  melarang  pengumuman hasil  survei  atau  jajak  pendapat  pada masa  tenang  dan  masa  pencoblosan. (Pasal  245  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UU  No.  10 Tahun 2008 dan Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 2008).
Terhadap  pelarangan  pengumuman  jajak  pendapat,  survei  atau perhitungan  cepat (quick  count) dilakukan  dua  pengujian  yaitu  dalam  perkara
Putusan  Nomor  9/PUU-VII/2009  dan  Putusan  Nomor  98/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi mencabut larangan hasil quick-count di masa tenang dan pemungutan suara tersebut.
7) Hak  Pilih  Warga  Negara  dalam  Pemilu  Putusan  No.  102/PUU-VII/2009 dan Putusan No. 85/PUU-X/2012
Dalam  Putusan  Nomor  102/PUU-VII/2009,  Mahkamah  Konstitusi membuat Putusan  yang  bersifat selfexecuting yang  langsung  dapat  diterapkan oleh  KPU  tanpa  memerlukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  (Perpu)  guna  melindungi,  menjamin,  dan  memenuhi  hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Menyongsong Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  2009,  maka  sejumlah  warga  negara mengajukan  pengujian  terhadap  ketentuan  Pasal  28  dan  Pasal  111  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Permohonan  Perkara  Nomor  102/PUU-VII/2009  didorong  oleh banyaknya warga negara atau setidaknya oleh para pemohon yang kehilangan hak  suara  atau  hak  memilih  dalam  pemilihan  umum  Anggota  DPR,  DPD, DPRD  pada  tahun  2009.  Hilangnya  hak  suara  atau  hak  memilih.  Pada Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  tanggal  9  April  2009  para Pemohon  tidak  dapat  memilih  karena  tidak  tercantum  dalam  daftar  pemilih tetap  (DPT).  Hal  ini  dikarenakan  ketentuan  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD yangberbunyi,  “ Untuk  dapat  menggunakan  hak  memilih,  warga  negara  Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih .”
Sejumlah  warga  negara  juga  mengajukan  pengujian  Pasal  69  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004.  Putusan  No.  85/PUU-X/2012  dan Putusan  No.  102/PUU-VII/2009,  yang  bersifat selfexecuting ,  Mahkamah Konstitusi menyatakan:
- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan  Pasal  28  dan  Pasal  111  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  adalah konstitusional  sepanjang  diartikan  mencakup  warga  negara  yang  tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:
1) Selain  Warga  Negara  Indonesia  yang  terdaftar  dalam  DPT,  Warga Negara  Indonesia  yang  belum  terdaftar  dalam  DPT  dapat menggunakan  hak  pilihnya  dengan  menunjukkan  Kartu  Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2) Warga  Negara  Indonesia  yang  menggunakan  KTP  harus  dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3) Penggunaan  hak  pilih  bagi  Warga  Negara  Indonesia  yang menggunakan  KTP  yang  masih  berlaku  hanya  dapat  digunakan  di Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  yang  berada  di  RT/RW  atau  nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
4) Warga  Negara  Indonesia  sebagaimana  disebutkan  dalam  angka  3  di atas,  sebelum  menggunakan  hak  pilihnya,  terlebih  dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5) Warga  Negara  Indonesia  yang  akan  menggunakan  hak  pilihnya dengan  KTP  atau  Paspor  dilakukan  pada  1  (satu)  jam  sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.
8) E-voting dalam  penandaan  Pemilihan  Umum  (Putusan  No.  147/PUU-
VII/2009)
Pemohon dari Perkara Nomor 147/PUU-VII/2009 adalah adalah Bupati Jembrana,  Provinsi  Bali  (Pemohon  I)  dan  20  Kepala  Dusun  di  Kabupaten Jembrana  Provinsi  Bali  (Pemohon  II  sampai  Pemohon  XXI)  yang  di  beberapa daerah  telah  berhasil  menyelenggarakan  pemilihan  kepala  dusun  dengan menggunakan  sistem e-voting. Para  Pemohon  menguji  konstitusionalitas  Pasal 88  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah terhadap  UUD  1945.  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang menyatakan,  " Pemberian  suara  untuk  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara ".
Menurut Pemohon telah dilaksanakan penggunaan mekanisme e-voting dengan  KTP  ber- chip dalam  kegiatan  pemilihan  pemimpin  di  tingkat  desa  di Kabupaten  Jembrana,  Provinsi  Bali,  yaitu  Pemilihan  Kepala  Dusun  (Kelihan Banjar  Dinas)  di  Desa  Yehembang,  di  Desa  Pohsanten,  Kecamatan  Mendoyo, dan  di  Desa  Perancak,  Kecamatan  Jembrana.  Bahwa  pengajuan e-voting oleh para Pemohon dimaksudkan agar para Pemohon dapat menggunakan e-voting dalam  Pemilukada  Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010  merupakan  manifestasi hak memilih ( rights to vote ), karena tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 147/PUU- VII/2009  mengabulkan  permohonan  pemohon  untuk  penggunaan  “e-voting” dalam Pemilu Bupati Jembrana Tahun 2009.

## Penutup
Perlindungan hak warga negara telah menjadi pembicaraan serius sejak persiapan  kemerdekaan  Indonesia,  yaitu  ketika  para  bapak  bangsa mendiskusikan  untuk  memasukkan  aturan  perlindungan  hak  asasi  ke  dalam UUD  1945,  dengan  dua  pandangan  yang  ekstrim. Pertama ,  Sukarno  –  yang kemudian  menjadi  Presiden  Pertama  Republik  Indonesia  --  dan  guru  besar ilmu hukum Profesor Soepomo menolak  memasukkan soal hak asasi manusia ke dalam UUD 1945, karena menurut mereka negara sebagai “kepala keluarga” bagi  rakyatnya  pastilah  memberikan  perlindungan  kepada  warganya  tanpa harus  ada  aturan  perlindungan  warga  negara  di  dalam  konstitusi. Kedua , Mohammad  Hatta  –  yang  kemudian  menjadi  Wakil  Presiden  --  dan  Professor Muhammad  Yamin  berpendapat  penting  memasukkan  perlindungan  hak warga negara ke dalam konstitusi supaya ada kepastian hukum. Perlindungan hak  warga  negara  mencapai  momentum  ketika  diadakan  amandemen  UUD 1945.
Kecemasan  Mohammad  Hatta  dan  Yamin  tersebut  terbukti  kemudian di  era  Demokrasi  Terpimpin  Sukarno  dan    Orde  Baru  Suharto,  yaitu  terjadi pelanggaran massif terhadap hak asasi manusia. Pada kedua era pemerintahan tersebut  terjadi  pelanggaran  hak  warga    negara,  baik  dalam  pengertian  hak politik  berupa  kebebasan  berkumpul  maupun  hak  politik  berupa  kebebasan memilih pemimpin nasional dalam sebuah pemilihan umum. Bahkan Sukarno pernah  dinobatkan  menjadi  Presiden  seumur  hidup  melalui  proses  hukum yang  inkonstitutional  di  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara.  Suharto menjadi  Presiden  Indonesia  kedua  dan  menjadi  pemimpin  sampai  32  tahun sebelum mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 di tengah arus demonstrasi anti- pemerintah selama berbulan-bulan.
Gelombang  reformasi  1998,  memicu  kembali  gagasan  pengaturan  hak warga  negara  dalam  UUD  dan  keinginan  rakyat  yang  kuat  untuk  menikmati kehidupan  ketatanegaraan  yang  demokratis  berdasarkan  hukum.  Salah  satu perubahan  penting  dalam  Amandemen  UUD  1945  adalah  pengaturan  hak warga negara lebih komprehensif dibanding UUD 1945 (pra-amandemen) yang mengatur  secara  umum  dan  singkat.  Selain  mengatur  hak-hak  warga  negara dalam konstitusi, amandemen UUD 1945 juga mengintrodusir lembaga judicial review sebagai  upaya  menolak  peraturan  perundang-undangan  yang bertentangan dengan hak-hak asasi. Produk hukum yang tidak demokratis dan inkonstitusional  juga  tidak  boleh  lagi  mengulang  munculnya  praktik penyelenggaraan  negara  dengan  kekuasaan  negara  yang  otoriter  dan  tidak demokratis. Judicial  review di  Mahkamah  Konstitusi  akan  menghindarkan
hadirnya  produk  undang-undang  yang  inkonstitusional,  terutama  yang bertentangan dengan hak-hak warga negara.

## Pustaka Acuan
Adji,  Oemar  Seno, Peradilan  Bebas  Negara  Hukum ,  Jakarta:  Penerbit  Erlangga, 1985. Alder,  John. Constitutional  and  Administrasitive  Law, New  York:  Palgrave Macmillan Law Master, 2007.
Asshiddiqie,  Jimly. Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi  dan Pelahsanaannya di Indonesia , Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1994. Asshiddiqie,  Jimly. Agenda  Pembangunan  Hukum  Nasioanal  di  Abad  Globalisasi , Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1998. Azhary, Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip- prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta, Bulan Bintang, 1992. Bahar,  Saafroedin,  dkk  (ed.), Risalah  Sidang  BPUPKI  –  PPKI, 22  Mei  1945-22 Agustus 1945 , Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995. Cane, Pater. Understanding Judicial Review and Its Impact , dalam Judicial Review
and Bureaucratic Impact: International and interdisciplinary Prespective,  ed.  by  Marc  Hertogh  and  Simon  Halliday,  Cambridge:
Cambridge University Press, 2004.
C.F.,  Strong, Konstitusi-Konstitusi  Politik  Modern ,  Jakarta:  Nuansa  dan Nusamedia, 2004.
Collier,  David.  et.al  “Essentially  Contested  Concepts:  Debates  and
Applications” Journal of Political Ideologies (October 2006), 11(3).
Dicey,  A.V. Introduction  to  the  Study  of  the  Law  of  the  Constitution ,  London:
MacMillan Press, 2005).
Fallon,  Richard  H.  Jr."The  Rule  of  Law"  as  a  Concept  in  Constitutional Discourse”, Columbia Law Review, Vol. 97, No. 1 (Jan., 1997).
Guingona,  Teofisto  T.  “The  Rule  of  Law  and  Democracy  in  the  Phillipines”,
Beatrice Gorawantschy, Beatrice Gorawantschy, et.al., Rule of Law and Democracy in Philippine. Diliman: University of Philippine, 1985.
Kelsen,  Hans, Pure  Theory  of  Law (Reine  Rechtslehre),  terjemahan  Inggris  Max Knight Berkeley: University of California Press, 1967), 290-299. Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, Lubis, Todung Mulya, In Search of Human Rights, Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-
1990 , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
154 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
Montesquieu, Membatasi Kekuasaan , Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang (judul asli  L’esprit  des  Lois),  terjemahan  Indonesia  J.R.  Sunaryo,  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
Nasution,  Adnan  Buyung. Arus  Pemikiran  Konstitusionalisme:  Hukum  dan Peradilan , Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
Nasution, Adnan Buyung. Aspirasi Pemerintahan Konstitutional di Indonesia, Studi Sosio-Legal  atas  Konstituante  1956-1959 ,  Jakarta:  Pustaka  Utama  Grafiti,
1995.
Report  of  the  Secretary  General,  “The  Rule  of  Law  and  Transitional  Justice  in Conflict and Post-Conflict Societies”, UN SC, UN Doc. S/2004/616 at 4. Sanit, Arbi, Perwakilan Politik di Indonesia , Jakarta: Penerbit CV Rajalawi, 1985. Suny,  Ismail, Pergeseran  Kekuasaan  Eksekutif ,  Jakarta:  Aksara  Baru,  cetakan keenam,1986.
Santos, Guellermo S. “The Rule of Law in Unconventional Warfare”, Phillipine Law Jurnal, Number 3 (july 1965.
Tamanaha,  Brian Z. “The History and Elements of The Rule of Law”, Singapore
Journal of Legal Studies [2012].
The International Congress of Jurists, "The Rule of Law in a Free Society",  New
Delhi, India 5th – 10th January 1959.
Umbach, Dieter C. “Basic Element of the Rule of Law in a Democratic Society”, in  Beatrice  Gorawantschy,  et.al.,  Rule  of  Law  and  Democracy  in
Philippinnese. Diliman: University of Philippine, 1985.
Utrecht,  E, Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia .  Jakarta:  Penerbit Ichtiar. 1962.
Waldron,  Jeremy.  “Is  the  Rule  of  Law  an  Essentially  Contested  Concept, Florida: Law & Phil, 2002.