e-ISSN : 2621-4105

## Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen

## Meiliana Kamila, Imam Haryanto
Fakultas Hukum Universitas, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia meilianakamila@upnvj.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  mengenai  hilangnya  barang  konsumen  yang  disebabkan oleh perusahaan jasa ekspedisi, yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian atas kelalaian jasa  perusahaan  ekspedisi.  Untuk  melindungi  hak-hak  konsumen  yang  wajib  terpenuhi.  Metode yang  digunakan  bersifat  yuridis  normatif  dengan  melukan  penelitian  hukum  kepustakaan  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka penelitian dan Undang-Undang yang mengatur. Terkait pembahasan penelitian ini memperlihatkan upaya hukum terhadap  hilangnya  barang  konsumen  yang  disebabkan  oleh  perusahaan  ekspedisi,  akibat  hukum yang  diterima  oleh  jasa  perusahaan  ekspedisi,  dan  bentuk  perlindungan  konsumen  atas  hak-hak yang  tidak  terpenuhinya.  Kesimpulan  atas  penelitian  ini  adalah  upaya  hukum  yang  dapat digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yakni  dapat  diselesaikan  melalui  2  cara,  yaitu  melalui pengadilan dan diluar pengadilan dengan arbitrasi, mediasi, dan konsiliasi. Hasil dari penelitian ini bertujuan  guna  memperbaharui  studi  yang  terdahulu  guna  mengkaji  lebih  mendalam  terkait perlindungan  atas  berbagai  hak  konsumen  yang  tidak  terpenuhi  disebabkan  kelalaian  perusahaan ekspedisi. Serta solusi agar kerugian konsumen yang timbul tidak terus terjadi.
Kata kunci: Ekspedisi; Perdagangan Elektronik; Perlindungan Konsumen

## Abstract
This study aims to examine the loss of consumer goods caused by freight forwarding companies, which  causes  consumers  to  suffer  losses  due  to  negligence  of  shipping  company  services.  To protect consumer rights that must be fulfilled. The method used is normative juridical by carrying out legal research on literature which is carried out by examining library materials or secondary data  solely  on  research  and  the  laws  that  regulate  it.  Regarding  the  discussion,  this  research shows  legal  remedies  for  the  loss  of  consumer  goods  caused  by  shipping  companies,  legal consequences received by shipping company services, and forms of consumer protection for rights that  are  not  fulfilled.  This  study  concludes  that  legal  remedies  can  be  used  to  resolve  disputes, which can be resolved in 2 ways, namely through the court and outside the court by arbitration, mediation,  and  conciliation.  The  results  of  this  study  aim  to  update  previous  studies  to  examine more deeply related to the protection of various consumer rights that are not fulfilled due to the negligence of shipping companies. As well as solutions so that consumer losses that arise do not continue to occur.
Keywords : Consumer Protection; E-Commerce; Expedition
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Di  era  digitalisasi  ini,  masyarakat  lebih  gemar  menggunakan  transaksi penjualan  online (e-commerce) sebagai  sarana  dalam  melakukan  pembelanjaan online  yang  dalam  pengangkutannya  didukung  oleh  perusahaan  jasa  ekspedisi. Namun,  Perusahaan  ekspedisi  sering  kali  lalai  saat  mengirimkan  barang konsumen.  Sehingga  konsumen  mengalami  kerugian  atas  kelalaian  jasa perusahaan ekspedisi. Berdasar pada data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)  sejumlah  3,2%  dari  total  535  aduan  selama  2021  terhadap  perusahaan ekspedisi, Anter Aja (35%) merupakan perusahaan ekspedisi paling banyak yang dikeluhkan konsumen, diikuti JNE (18%), J&T (12%), dan perusahaan ekspedisi lainnya.  Permasalahan  utama  yang  paling  banyak  diadukan  adalah  karena hilangnya barang konsumen (41%). Berikutnya, 18% merupakan soal barang yang tidak  boleh  diambil  oleh  kurir.  Pada  kasus  kehilangan  barang  yang  disebabkan oleh  perusahaan  jasa  ekspedisi  mengakibatkan  kerugian  materiil  pada  konsumen sehingga  hak-hak  atas  konsumen  tidak  terpenuhi  seperti  ketentuan  yang  telah ditetapkan  pada  Pasal  19  ayat  1  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  bahwa “pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” 1
Berhubungan  dengan  hilangnya  barang  ketika  pengiriman,  terkadang konsumen  tidak  memperoleh  informasi  yang  terperinci  terkadang  juga  tidak memperoleh sama sekali informasi dari perusahaan ekspedisi. Terkait hal tersebut, sebaiknya  perusahaan  jasa  ekspedisi  bertindak  tegas  untuk  melakukan penelurusan  terhadap  barang  konsumen  yang  hilang  dan  memberikan  informasi yang  jelas  agar  tidak  menimbulkan  kecemasan  terhadap  konsumen.  Sudah menjadi  tanggung  jawab  perusahaan  jasa  ekspedisi  atas  kelalaian  yang dilakukannya,  dan  sudah  sepantasnya  konsumen  mendapatkan  hak  perlindungan dan  ganti  kerugian  sebagaimana  diatur  dalam  payung  hukum  yang  sudah ditetapkan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.
Riset  terdahulu,  Septyawati.  (2021),  menjelaskan  pengguna  jasa  PT.  Pos Indonesia  (persero)  cabang  Tabanan  bisa  menuntut  maupun  mengajukan  klaim yang  diberikan  untuk  pihak  PT.  Pos  Indonesia  (persero)  jika  pengguna  merasa mengalami kerugian. Masalah di atas biasanya sering diselesaikan dengan melalui proses damai atau biasa dikenal lewat jalur nonlitigasi. 2 Kelebihan pada penelitian ini  data  yang  diambil  langsung  ke  lapangan  dengan  menggunakan  penelitian primer,  namun  yang  menjadi  kelemahannya  adalah  hanya  berfokus  kepada penyelesaian masalah melalui jalur nonlitigasi saja.
1 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2014). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
2 Ni Made Septyawati, I Nyoman Putu Budiartha, dan Luh Putu Suryani, “Tanggung Jawab PT. POS Indonesia (Persero) Cabang Tabanan Terhadap Wanprestasi Pengiriman Barang,” Jurnal Analogi Hukum 3, no. 1 (16 Maret 2021): 74–78, https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.74-78.
e-ISSN : 2621-4105
Sedangkan, Agastya (2019) dalam penelitiannya menjelaskan pada dasarnya selama  melakukan  merupakan  tanggung  jawab  pengangkut  terkait  dengan keamanan  serta  keselamatan  baik  penumpang  ataupun  barang  yang  diangkut. 3 Terdapat  perbedaan  dengan  riset  dahulu  dengan  riset  ini,  dalam  riset  terdahulu tidak  dijelaskan  secara  terperinci  terkait  dengan  tanggung  jawab  pelaku  usaha yang  diatur  pada  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan konsumen dan terkait peraturan lainnya.
Selanjutnya  penelitian  Nangin  (2017)  mengakaji  tanggung  jawab pengangkut  diatur  dalam  KUHD  Pasal  468,  dan  besar  ganti  kerugiannya. 4 Pada riset  ini  memiliki  kelebihan  dengan  mengaitkan  argumen-argumen  dengan beberapa  peraturan  terkait  perlindungan  konsumen.  Namun  dari  hasil  risetnya masih  belum  bisa  memberikan  solusi-solusi  bagi  konsumen  dan  penegak  hukum secara  ideal,  serta  mengenai  eksitensi  dari  peraturan  Undang-Undang  yang dibahas.
Maka  untuk  itu,  di  dalam  penelitian  ini  dibahas  lebih  jelas  bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab atas kelalaiannya berdasar pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan peraturan terkait. Lalu hal tersebut  yang  membuat  penulisan  ini  menjadi  menarik  agar  dikaji  mengenai permasalahan  yang  lebih  mendalam  dengan  memfokuskan  pada  upaya perlindungan konsumen terhadap bentuk pertanggung jawaban atas kelalaian jasa ekspedisi  sebagai  sebuah  pembeda  dengan  penelitian  yang  terdahulu.  Riset  ini bertujuan  guna  memperbaharui  studi  yang  terdahulu  guna  mengkaji  lebih mendalam  terkait  tanggung  jawab  perusahaan  ekspedisi  terhadap  perlindungan atas  berbagai  hak  konsumen  yang  tidak  terpenuhi  berdasarkan  Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (KUHPER),  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD).  Serta solusi  agar  kerugian  konsumen  yang  timbul  tidak  terus  terjadi  dengan memberikan pemahaman kepada konsumen untuk berhati-hati dalam memilih jasa ekspedisi,  pemahadan  aparat  penegak  hukum  yang  sebaiknya  bertindak  tegas, karena  hak-hak  konsumen  seharusnya  dilindungi  oleh  pemerintah,  Lembaga masyarakat,  dan  pihak  jasa  terkait.  Karena  hilangnya  barang  konsumen  yang disebabkan oleh jasa ekspedisi masih terjadi hingga saat ini, maka demi keadilan seharusnya penegak hukum lebih memperhatikan hak-hak konsumen yang sering kali terabaikan dan tidak pernah ditindaklanjuti dengan serius.
3 Ida  Bagus  Ketut  Agastya,  I  Made  Udiana,  dan  Anak  Agung  Ketut  Sukranatha,  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Pengguna  Jasa  Pengiriman  Barang  Dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum  Pada PT. Pahala Express  Delivery  Denpasar,” Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum 7,  no.  2  (17  Januari  2019):  1–15, https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i02.p12.
4 Chikie  Nangin,  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  yang  Mengalami  Kerugian  Akibat Pengiriman  Barang  oleh  Perusahaan  Ekpedisi  Menurut  UU  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen,” Lex Crimen 5, no. 4 (2017): 62–70.
e-ISSN : 2621-4105

## 2. METODE
Sejalan dengan judul serta permasalahan yang akan dikaji pada riset ini serta agar  bisa  memberikan  hasil  yang  berguna,  maka  riset  ini  dilaksanakan  dengan penelitian  yuridis  normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode penelitian  yuridis  normatif adalah penelitian hukum  kepustakaan  yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  belaka. 5 Pada riset  ini,  ruang  lingkup  penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  cara  menarik  asas hukum,  dimana  dilaksanakan  terkait  dengan  hukum  positif  tertulis  ataupun  tidak tertulis. 6 Data  yang  dipakai  diperoleh  dari  data  sekunder  yaitu  bahan  hukum primer  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen dan  peraturan  perundang-undagan  lainnya  yang  mendukung.  Serta  bahan  hukum sekunder  lainnya  misalnya  berbagai  buku  ilmiah  serta  hasil  riset  terdahulu  yang membahas  masalah  terkait  perlindungan  konsumen  atas  kelalaian  jasa  ekspedisi namun  lebih  memfokuskan  pada  kerugian  atas  kehilangan  barang  milik konsumen.  Sedangkan  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  undang-undang (statute  approach) ,  dan  pendekatan      kasus (case approach) .  Pendekatan      peraturan      perundang-undangan  dilakukan  dengan menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang  bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 7

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Transaksi  penjualan online (e-commerce) merupakan  salah  satu  bentuk praktik  perdagangan  yang  mirip  dengan  transaksi  penjualan  konvensional  yang sering dilakukan oleh masyarakat umum. Hanya media yang digunakan saja yang memiliki  perbedaan.  Internet  adalah  media  elektronik  yang  digunakan  dalam transaksi perdagangan elektronik. Artinya internet bisa menimbulkan kesepakatan atau  bahkan  penipuan. 8 Indonesia  sudah  mempunyai  peraturan-peraturan  payung hukum  yang  bisa  melindungi  konsumen.  Peraturan  perundang-undangan  yang melindungi  konsumen  yaitu  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Pasal  1  angka  1  disampaikan  bila:  “Perlindungan Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen.” 9 Begitu  juga  dicantumkan  bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.”  Maka  dari  itu,  setiap konsumen  berhak  mendapatkan  perlindungan  secara  hukum  atas  segala  hak-hak nya  yang  terpenuhi  dari  pelaku  usaha.  Memperkuat  perlindungan  konsumen
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1996).
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
8 Anwar  Sadad,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Transaksi  E  Commerce  Lovebird  Berdasarkan Undang-undang  No  8  Tathun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,” USM  Law  Review 1,  no.  2  (2018), https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250.
9 Miru dan Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen .
e-ISSN : 2621-4105
dalam aktivitasnya di e-commerce menjadi aspek yang begitu penting. Penguatan hingga  batasnya  tidak  cukup  jika  melalui  pengaturan  regulasi  saja,  tetapi  perlu ditingkatkan  lagi  dalam  bentuk  mekanisme  lembaga  yang  memperkuat kepentingan  dan  kredibilitas  oleh  otoritas  yang  terkait  serta  mempunyai wewenang dalam melindungi kedua pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha dari segala unsur penyalahgunaan praktik dalam kegiatan tersebut. 10
Sedangkan menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999, pelaku usaha ialah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang  ekonomi.”  Setiap  pelaku  usaha  memiliki  sektor  jasa  yang  berbeda-beda, salah satunya adalah perusahaan jasa ekspedisi.
Jasa  pengiriman  barang  (ekspedisi)  ialah  suatu  perusahaan  yang  bergerak pada sektor pengiriman barang yang dalam era sekarang tumbuh sangat pesat pada dunia  bisnis.  Perusahaan  yang  bergerak  pada  bidang  ini  bersaing  dalam memberikan  layanan  terbaik  untuk  kustomernya,  baik  pada  hal  ketepatan  waktu barang sampai di tempat tujuan ataupun pada sistem transaksi pengiriman barang yang berhubungan dengan pelanggan. 11
Pasal 2 Keputusan Menteri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa  Titipan.  Penyelenggaraan  jasa  titipan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk menerima,  membawa,  dan      atau      menyampaikan      paket,  uang      dan  suratpos jenis  tertentu  dalam  bentuk  barang  cetakan,  surat      kabar,  sekogram,  bungkusan kecil  dari  pengirim  kepada  penerima  dengan  memungut      biaya.  Masyarakat memakai jasa penitipan barang guna memenuhi berbagai keperluan yang strategis, tidak  cukup  untuk  keperluan  investasi  maupun  pengiriman  barang/kargo  dengan tujuan  bisnis,  tetapi  juga  menjalin  silahturahmi  lewat  surat  pos,  melaksanakan pengiriman  uang  dari  keluarga  yang  merantau  ke  keluarga  di  kampung  halaman maupun sebaliknya, pengiriman media cetak misalnya majalah serta tabloid yang sering  dilaksanakan  dari  Jakarta  ke  tiap  kota  besar  di  setiap  harinya.    Semuanya tidak bisa lepas dari resiko pada proses jasa penitipan tersebut.
H.M.N  Purwosutjipto  berpendapat  bila  pengangkutan  merupakan perjanjian   timbal   balik diantara pengangkut bersama dengan pengirim, dimana pengangkut  sendiri  mengikatkan  diri  pada  sebuah  perjanjian  bersama  dengan pengirim  guna  melaksanakan  pengangkutan  barang  dan  atau  orang  dari  tempat yang satu ke tempat yang lain dengan selamat dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat  tujuan  tertentu  dengan  selamat,  serta  pengirim  tersebut  harus
10 Deky  Paryadi,  “Pengawasan  E  Commerce  Dalam  Undang-Undang  Perdagangan  dan  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen,” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 48,  no.  3  (2018):  652–69, http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750.
11 Azam  Faiz  Kamal  dan  Budi  Widjajanto,  “Text  Mining  Untuk  Analisa  Sentiment  Ekspedisi  Jasa Pengiriman Barang Menggunakan Metode Naive Bayes Pada Aplikasi J&T Express,” Jurnal IJCCS 4, no. 2 (2017): 1–8.
e-ISSN : 2621-4105
membayarkan  ongkos  kirim  terkait  dengan  pemakaian  jasa  pengangkutan tersebut. 12 Bila dihubungkan dengan barang, dalam KUHD tidak dijelaskan terkait dengan definisi dari barang. Tetapi pada kaitannya dengan pengangkutan barang, bisa  diperoleh  definisi  barang  yang  terdapat  pada  ensiklopedia  ekonomi  yang dijelaskan  bila  barang  merupakan  suatu  jumlah  komoditi  maupun  produk  yang akan memenuhi suatu kendaraan muatan maupun kereta atau jumlah  yang cukup banyak  untuk  diperlakukan  seakan-akan  telah  memenuhi  suatu  kendaraan. 13 Mengenai pengangkutan tersebut diatur dalam KUHD Buku I Bab V bagian 2 dan 3,  mulai  Pasal  90  sampai  dengan  Pasal  98.  Pasal  tersebut  mengatur  tentang pengangkutan  darat  dan  perairan  darat,  khusunya  untuk  pengangkutan  barang. 14 Dalam  hal  tercapainya  suatu  kesepakatan  antara  pengangkutan  dan  pengirim terdapat  pada  serangkaian  perbuatan  tentang  penawaran  dan  penerimaan  yang dilakukan,  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  seperti  ini  tidak  dicantumkan peraturannya  dalam  undang-undang,  tetapi  tertuang  dalam  pola  kehidupan  di masyarakat dalam praktek pengangkutan yang sudah menjadi kebiasaan. 15
Pada kasus yang dikutip dari media konsumen, pada Februari 2022 dialami oleh  Teguh.  Hari  Kamis  (24/02/2022)  Teguh  melalui  Tokopedia  melakukan pembelian handphone Vivo  y15s  3GB/64GB  dari  salah  satu  toko  dengan  nama Alfastore,  dengan  harga  Rp.  1.769.000  dengan  estimasi  paket  tiba  pada  tanggal 26-27  Februari  2022  memakai  jasa  ekspedisi  Anteraja  dengan  nomor  resi 10003745258363. Pada Minggu (27/02/2022), Teguh menerima paketnya dengan kondisi  baik  dan  dibungkus  rapih.  Setelah  Teguh unbonxing paket  tersebut,  ia sangat  terkejut  saat  melihat  isi  dari  paket  yang  diterimanya  kosong.  Teguh langsung  menghubungi  penjual  dengan  mengirimkan  bukti  video unboxin g  nya, lalu  menghubungi  Tokopedia  Care  guna  memperoleh  solusi  atas  masalah  yang terjadi.  Penjual  mengklaim  telah  mengirim  paket  sesuai  dengan  pesanannya, meskipun pada kenyataannya paket  yang diterima hanyalah kardus kosong. Pada tanggal  9  Maret  2022  masih  dalam  proses  investigasi  yang  dilakukan  oleh Tokopedia  dengan  Anteraja.  Sampai  akhirnya  pada  14  Maret  2022  pukul  13.09 WIB,  Teguh  mendapatkan  kabar  melalui  notifikasi  pembatalan  transaksi  dengan nomor  pesanan  dan  resi  yang  tertera.  Teguh  mendapatkan  ganti  kerugian  secara utuh  melalui  Tokopedia,  dan  terkait  permasalahan  paketnya  yang  berisi  kardus kosong, setelah di investigasi ternyata handphone tersebut hilang pada saat proses pengiriman melalui ekspedisi Anteraja. 16 Atas terjadinya paket barang yang hilang di  Anteraja  mengakibatkan  kekecewaan  dan  hilangnya  rasa  kepercayaan  dari
12 Purwosutjipto  H.M.N, Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia,  Hukum  Pengangkutan (Jakarta: Djambatan, 2000).
13 H.M Hudi Asrori S, Mengenal Hukum Pengangkutan Udara (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010).
14 Lihat Pasal 90-98 Buku I Bab V bagian 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
15 Roby  Darwis  Haloho,  Jinner  Sidauruk,  dan  Utomo  Uton,  “Tanggung  Jawab  Perusahaan  Jasa Angkutan Terhadap Barang Niaga Melalui Darat (Studi PT. Jasa Tunas Agung, Jl. Sempurna Ujung No. 148 Medan),” PATIK: Jurnal Hukum 7, no. 3 (2018): 178–91.
16 Teguh  Prabowo  Rahayu,  “Pembelian  Handphone  di  Tokopedia,  Isinya  Dus  Kosong,” Media Konsumen ,  12  Maret  2022,  https://mediakonsumen.com/2022/03/12/surat-pembaca/pembelian-handphone- baru-di-tokopedia-isinya-dus-kosong.
e-ISSN : 2621-4105
konsumen.  Bisa  disebut  juga  bila  Anteraja  yang  merupakan  pelaku  usaha,  tidak bisa  melaksanakan  kewajiban  dengan  baik,  sehingga  berbagai  hak  konsumen diabaikan dan kasus yang sama juga bisa saja akan kembali terulang.
Setiap konsumen memiliki hak dan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 4 ayat  1  sampai  9  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  dijelaskan  bahwa  konsumen memiliki  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi  barang dan/jasa. Selain itu konsumen juga berhak untuk  memilih barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  sesuai dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan.  Begitu  juga  hak untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan, dan  yang paling penting dalam hal  penyelesaian sengketa, konsumen mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  pelindungan,  dan  upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
Apabila  hak-hak  konsumen  tidak  terpenuhi  dikarenakan  konsumen mengalami  kerugian  yang  diakibatkan  pelaku  usaha,  maka  pelaku  usaha mempunyai  kewajiban  seperti  yang  dituangkan  dalam  Pasal  7  Undang-Undang No.8  Tahun  1999  diantaranya  adalah  pelaku  usaha  berkewajiban  untuk  memberi kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian. 17 Setiap  melakukan pembelian  suatu  barang  atau  jasa,  konsumen  pasti  menginginkan  adanya kepuasaan  dari  barang  yang  dipesannya.  Begitu  juga  dengan  pelaku  usaha  yang juga  menginginkan  adanya  keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil  penjualan barang/jasa.  Dari  itu,  konsumen  dan  pelaku  usaha  sama-sama  menginginkan adanya  kepuasaan  masing-masing,  agar  tercapainya  kepuasaan  masing-masing kedua  pihak  dapat  terlaksana  apabila  keduanya  melaksanakan  kewajibannya secara baik dan dilandaskan dengan itikad baik. 18
Jika terjadi perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha, maka untuk menentukan  yang  benar  dan  salah  harus  mengacu  dalam  hukum  perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 menjelaskan  setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha dapat  ditempuh  berdasar  pada  pilihan  sukarela  para  pihak  yang  bersengketa  bisa melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan,  pada  ayat  (3)  dijelaskan  bahwa penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tidak  menghilangkan  tanggung  jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Hal apabila telah dipilih upaya penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan,  di  ayat  (4)  menjelaskan gugatan  melalui  pengadilan  hanya  dapat  ditempuh  apabila  upaya  tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  45  Ayat  (1)  tersebut  diatas,  untuk menyelesaikan sengketa konsumen ada 2 pilihan, antara lain lewat lembaga yang
17 Lihat Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
18 Aan Handriani, “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online,” Pamulang Law Review 3, no. 2 (2020): 127–38.
e-ISSN : 2621-4105
bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha maupun lewat  peradilan  yang  berada  di  lingkungan  peradilanan  umum. 19 Lembaga  yang dimaksud  bertugas  untuk  menyelesaikan  sengketa  adalah  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  yang  terdapat  pada  Pasal  49  Undang-Undang  No.8 Tahun 1999.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dirancang bukan sebagai pengadilan,  dikarenakan  tidak  adanya  hakim  dan  tidak  ada  kewenangan  untuk menjalankan suatu  eksekusi  terhadap aspek hukum  yang sudah dikemas  menjadi suatu  putusan,  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  bukan Small Claim  Cour t,  tetapi  merupakan quasi–rechtspraak ,  Badan  Penyelesaian Konsumen (BPSK) sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen pengadilan dengan  produk  putusan  berupa  putusan  konsiliasi,  putusan  mediasi  dan  putusan arbtrase, putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 20
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, Bab  XI.  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen;  Pasal  52:  Tugas  serta wewenang  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  mencakup  dalam  hal melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  dengam  cara melaui  mediasi  atau  arbitrase  atau  konsiliasi  serta  memberikan  konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman  klausula baku,  hingga  melaporkan  kepada  penyidik  umum  apabila  terjadi  pelanggaran ketentuan  dalam  undang-undang ni.  Melakukan  penelitian  dan  pemeriksaan hingga  menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan  undang-undang  ini. 21 BPSK  dalam  hal  penyelesaian  sengketa  dengan dilakukan  oleh  Majelis  yang  terbentuk  berdasarkan  Keputusan  Ketua  BPSK dengan dibantu oleh Panitera. Jumlah Majelis harus berjumlah ganjil dan minimal terdiri dari 3 (tiga) anggota BPSK yang dapat mewakilkan unsur pemerintah dan unsur  konsumen  juga  pelaku  usaha  sebagai  anggota,  sedangkan  Panitera  sebagai anggota  dari  sekretariat  BPSK. 22 Badan  Penyelesaian  Sengketa  (BPSK)  wajib mengambil  keputusan  dalam  waktu  21  hari  kerja  setelah  menerima  pengaduan dari  konsumen.  Perintah  pelaksanaan  terhadap  keputusan  Musyawarah  BPSK harus diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal terdakwa. Dalam waktu paling lama  7  hari  kerja  sejak  dikeluarkannya  keputusan  BPSK  berdasarkan  Pasal  55 UUPK,  pengusaha  wajib  melaksanakan  keputusan  tersebut.  Keputusan  BPSK tidak  memiliki  kekuatan  penegakan.  Ketika  BPSK  menyelesaikan  sengketa  jalur arbitrase,  waktu  yang  ditempuh  tidak  jarang  melewati  21  hari  kerja.  Hal  ini
19 Lihat Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
20 Fajar  Nugroho  Handayani  dan  Ahmad  Raihan  Harahap, Hukum  Perlindungan  Konsumen (Yoyakarta: CV Bintang Surya Madani, 2021).
21 Sarah  E  Sidiki,  “Tugas  dan  Wewenang  Badan  Penyelesaian  Konsumen  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,” Jurnal  Unsrat,  Lex  Privatum 5,  no.  7 (2017): 124–32.
22 Prayitno, Isnu Harjo, Jarkasih,Puji Iman, dan H Muhamad Rezky Pahlawan MP, “Eksitensi Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota  Tangerang  Selatan  Dalam  Melakukan  Perlindungan Terhadap  Hak-Hak  Konsumen  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun1999  Tentang  Perlindungan Konsumen,” Pamulang Law Review 4, no. 2 (2021): 43–56.
e-ISSN : 2621-4105
disebabkan  pihak  yang  tidak  hadir  pada  waktu  yang  ditentukan. 23 Sehubungan dengan  hal  tersebut,  selain  BPSK  banyak  anggota  masyarakat,  telah  melakukan pendekatan kepada lembaga lain untuk membahas hak dan kewajiban konsumen, seperti  Lembaga  Pembinaan  dan  Perlindungan  Konsumen  (LP2K).  Berbeda dengan  BPSK  yang  bisa  dikelola  secara  hukum,  organisasi  ini  lebih  menonjol sebagai  penyelesaian.  Musyawarah  antara  konsumen  dan  pemilik  usaha  menjadi isu  utama,  sehingga  banyak  pengaduan  LP2K  yang  diajukan  konsumen  sebagai pengaduan awal mereka. 24
Untuk  pengajuan  gugatan  ke  pengadilan  terdapat  suatu  prosedur  yang harus  dijalankan  berdasarkan  Pasal  46  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999,  pada ayat (1) menjelaskan bila gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh  seorang  konsumen  yang  dirugikan  atau  ahli  waris  yang  bersangkutan,  atau sekelompok  konsumen  yang  mempunyai  kepentingan  yang  sama,  dan  lembaga perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  yang  memenuhi  syarat,  yaitu berbentuk  badan  hukum  atau  yayasan,  yang  dalam  anggaran  dasarnya menyebutkan dengan tegas  bahwa tujuan didirikannya organisasi  tersebut  adalah untuk  kepentingan  perlindungan  konsumen  dan  telah  melaksanakan  kegiatan sesuai  dengan  anggaran  dasarnya.  Pada  huruf  (d)  juga  disebutkan  Pemeritah dan/atau  instansi  terkait  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau dimanfaatkan  mengakibatkan  kerugian  materi  yang  besar  dan/atau  korban  yang tidak  sedikit.  Pada  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  gugatan  yang  diajukan  oleh sekelompok  konsumen,  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat atau  pemerintah  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  diajukan  kepada  peradilan umum.  Terakhir  di  pasal  (3)  disebutkan  untuk  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai kerugian  materi  yang  besar  dan/atau  korban  yang  tidak  sedikit  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Di  Indonesia  peran  sebagaimana  dimaksud  Undang-Undang  No.8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  tersebut,  antara  lain  sudah  dilaksanakan oleh  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI),  yang  merupakan  suatu lembaga swadaya masyarakat  (LSM) ataupun organisasi  perlindungan konsumen di  Indonesia  yang  telah  mengalami  naik-turunnya  perlindungan  konsumen.  LSM tersebut  telah  biasa  melaksanakan  berbagai  tugas  pelayanan  serta  pendampingan bagi  korban,  walapun  masih  dirasakan  begitu  terbatas  dan  melaksanakan pemantauan (monitoring) terkait dengan berbagai isu konsumerisme. Konsumerisme adalah: gerakan masyarakat konsumen di dalam memperjuangkan hak  serta  kewajibannya  ketika  mengonsumsi  barang  serta  jasa.  Sedangkan konsumtif memiliki makna negatif, yaitu: mengonsumsi barang serta jasa dengan berlebihan  berdasar  pada  desakan  psikologis  semata  (status  sosial,  iklan,  dan
23 Rahmi Rimanda, “Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi  Yudisial  di  Indonesia,” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): 18–34, https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.2.
24 Nina  Juwitasari  dkk.,  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pengguna  Jasa  Ekspedisi,” USM  Law Review 4, no. 2 (2021): 688–701, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249.
e-ISSN : 2621-4105
lainnya),  serta  tidak  rasional. 25 Perlindungan  yang  pemerintah  berikan  bertujuan guna  melakukan  pencegahan  sebelum  pelanggaran  terjadi.  Hal  tersebut  ada  pada peraturan  perundang-undangan  dengan  tujuan  untuk  melakukan  pencegahan terhadap  sebuah  pelanggaran  dan  memberikan  berbagai  batasan  ketika melaksanakan  kewajiban.  Dalam  kasus  yang  penelitian  ini  ada  pelanggaran terhadap pelaku usaha ketika menjalankan kewajibannya yang ada pada Undang- Undang  No.8  Tahun  1999  Pasal  7  (b),  yaitu  memberikan  informasi  yang  benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan  dan  Pasal  7(f),  yaitu memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan. 26
Bentuk  perlindungan  konsumen  juga  diatur  melalui  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPer)  Pasal  1238,  1244,  dan  1245.  Berbagai  pasal  tersebut bisa  dikatakan  bila  pihak  yang  berutang  diangap  sebagai  pihak  yang melaksanakan  kelalaian  dilihat  dari  terdapat  surat  perintah  maupun  sebuah perikatan  yang  menunjukkan  bila  adanya  pihak  yang  melaksanakan  kelalaian. Melalui  pernyataan  bila  salah  satu  pihak  pada  perikatan  tersebut  melaksanakan kelalaian  maka  pihak  yang  lalai  wajib  dihukum  dengan  mengganti  biaya,  rugi, serta bunga. Jika ada kondisi yang memaksa maupun kejadian yang tidak terduga, pihak yang melaksanakan kelalaian tidak wajib mengganti. 27
Dalam hukum pengangkutan terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab. Yang pertama,  Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  atas  dasar  unsur  kesalahan (fault liability,  liability  based  on  fault  principle) pada  prinsip  ini  pihak  yang mengakibatkan  kerugian  baru  dapat  memenuhi  pertanggungjawabannya  secara hukum apabila sudah ada unsur kesengajaan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesengajaan  atau  kesalahan  yaitu  sesuatu  hal  unsur  yang  bertentangan  dengan hukum.
Yang  kedua,  prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  atas  praduga (rebuttable presumption of liability principle) yang mana pada prinsip ini menjelaskan pihak yang  bersalah  atau  tergugat  dianggap  sebagai  pihak  yang  berhak  bertanggung jawab  sampai  dapat  membuktikan  tidak  bersalah.  Makna  “dianggap”  dalam prinsip  ini  merupakan  kata  yang  cukup  penting,  sebab  selalu  ada  kemungkinan tergugat  menyatakan  dirinya  tidak  bersalah  dari  pertanggungjawabannya  yaitu dalam  hal  ia  dapat  membuktikan  bahwa  ia  telah  melakukan  semua  hal  yang diperlukan  agar  dapat  menghindari  terjadinya  kerugian,  dalam  prinsip  ini  beban pembuktian  ada  pada  tergugat  yang  membuat  hal  ini  bertentangan  dengan  asas
25 Yusuf  Shofie, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumeninstrumen  Hukumnya ,  Cetakan  ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
26 Bernadeth  Filia  Witiyas,  “Perlindungan  Hukum  dan  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Atas Hilangnya  Paket  Dalam  Jasa  Layanan  Pengiriman  Barang  Melalui  PT  JNE  Wilayah  Tangerang,” Jurnal Hukum Adigama 4, no. 1 (2021): 1715–36, https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.12036.
27 Lihat Pasal 1238, 1244, dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
e-ISSN : 2621-4105
hukum  praduga  tak  bersalah,  namun  jika  diterapkan  pada  kasus  perlindungan konsumen tentu asas ini cukup relevan.
Dan  yang  ketiga,  prinsip  tanggung  jawab  mutlak  atau (no  –  fault  liability, absolut atau strict liability principle) dimana prinsip ini sering diindetikan dengan prinsip absolut. Pada prinsip ini tanngung jawab bukan menjadi faktor utama yang menentukan,  tetapi  terdapat  pengecualian  yang  memungkinkan  tergugat  dapat dibebaskan  dari  tanggung  jawabnya.  Contohnya  saat  situasi force  majeure , sedangkan  untuk  prinsip  absolut  merupakan  suatu  prinsip  tanggung  jawab  tanpa kesalahan  dan  tidak  ada  pengecualian-pengecualian. 28 Tanggung  jawab pengangkut  dalam  Pasal  1236  KUHPer,  dalam  tanggung  jawabnya  pengangkut diwajibkan  untuk  memberi  ganti  kerugian  atas  biaya  serta  bunga  yang  layak diterima,  bila  yang  merugikan  tidak  dapat  memberikan  ganti  kerugian  atau  lalai dalam  merawat  sepantasnya  untuk  menjaga  barang-barang  angkutan  dan  Pasal 1246 KUHPer mengenai biaya kerugian itu sendiri terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang diperolehnya.
Setiap  ekspedisi  mempunyai  tanggung  jawab  atas  barang  yang  mereka antarkan, dilihat dari kasus Teguh, ekspedisi yang digunakan oleh nya belum bisa bertanggung  jawab  secara  penuh  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dimana jika dilihat pada Pasal 86 KUHD memberi definisi bila “ekspeditur adalah orang yang  pekerjaannya  menjadi  tukang  menyuruhkan  kepada  orang  lain  untuk menyelenggarakan  pengangkutan  barang-barang  dagangannya  dan  lainnya, melalui  daratan  atau  perairan.  Ekspeditur  mempunyai  kewajiban  untuk  membuat catatan-catatan  dalam  register  harian  berturut-turut  tentang  macam  dan  jumlah barang-barang  dagangan  dan  lainnya  yang  harus  diangkut,  seperti  tentang harganya,  mana  kala  yang  belakangan  ini  dianggap  perlu.”  Kewajiban  dari ekspeditur juga diatur pada Pasal 468 KUHD yaitu “menjaga keselamatan barang yang  diangkut  mulai  dari  diterimanya  barang  sampai  diserahkannya  barang. Selain itu, pengangkut harus mengganti kerugian yang timbul karena barang tidak dapat diserahkan dan terjadi kerusakan pada barang”. 29
Begitu  pula  konsumen  yang  merasakan  keadaan  tidak  nyaman  jika  akan melakukan  laporan  terkait  dengan  hilang  ataupun  rusaknya  barang  yang  dikirim. Perusahaan  Ekspedisi  tidak  tanggap  saat  memberikan  layanan  terkait  dengan keluhan  konsumen.  Tindakan  ini  jelas  tidak  sejalan  pada  ketentuan  pada  Pasal  4 huruf  d  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  yang  menetapkan  bila  “konsumen berhak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang dipergunakan.”  Pasal  4  huruf  e  menentapkan  bila  “konsumen  berhak  untuk mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut.” Pasal 4 huruf  h ditegaskan bila “konsumen
28 Nur  Afifah  Sitti  Maharani,  Alma  Rizkyta  Asri,  dan  Fadia  Fitriyanti,  “Tanggung  Jawab Pengangkutan Barang Dalam Angkatan Laut” 7 (2021): 7, https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102.
29 Witiyas, “Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Hilangnya Paket Dalam Jasa Layanan Pengiriman Barang Melalui PT JNE Wilayah Tangerang.”
berhak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  namun hak ini tidak diketahui oleh sebagian besar pelanggan.” 30 Permasalahan hilangnya barang  konsumen  yang  disebabkan  oleh  perusahaan  jasa  ekspedisi  terus  terjadi sampai  sekarang.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  pihak  jasa  ekspedisi  tidak menjadikan  permasalahan  ini  sebagai  suatu  hal  yang  serius,  dan  mengabaikan hak-hak konsumen.
Pada  kasus  Teguh  dalam  proses  pengiriman  barang  yang  diantarkan  oleh jasa ekspedisi Anteraja tidak sampai sesuai dengan yang diperjanjikan, hal ini lah yang  menjadi  permasalahan  karena  hak-hak  Teguh  sebagai  konsumen  tidak terpenuhi  seperti  yang  dicantumkan  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  No.8  Tahun 1999.  Maka  dalam  hal  untuk  melindungi  konsumen,  pemerintah  membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang tercantum pada Pasal 31, 32, 33, dan 34 Undang-Undang No.8 Tahun 1999. 31
Adanya Badan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki eksitensi yang cukup penting dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya  mengembangkan  perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Pada  ayat  1  untuk menjalankan  fungsi  sebagaimana  dimaksud,  Badan  Perlindungan  Konsumen Nasional  mempunyai  tugas  dalam  memberikan  saran  dan  rekomendasi  kepada pemerintah  dalam  rangka  penyusunan  kebijaksanaan  di  bidang  perlindungan konsumen  serta  melakukan  penelitian  dan  pengkajian  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  bidang  perlindungan  konsumen.  Hingga yang  paling  penting  bagi  konsumen  adalah  menerima  pengaduan  tentang perlindungan  konsumen  dari  masyarakat,  lembaga  perlindungan  konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha. Untuk melaksanakan tugasnya pada ayat 2 disebutkan Badan perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.
Menurut  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen      Pasal      45  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  “penyelesaian  sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Penyelesaian sengketa yang biasa dilakukan  oleh  pelaku  usaha  apabila  terjadi  sengketa  dengan  konsumen  adalah melalui  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan. 32 Penyelesaian  sengketa  yang ditempuh  Teguh  adalah  dengan  jalur  nonlitigasi  atau  diluar  pengadilan.  Melalui jalur  nonlitigasi  tidak  serumit  melalui  jalur  litigasi,  namun  jika  diselesaikan dengan jalur litigasi dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha, sehingga di kemudian  hari  pelaku  usaha  tidak  lagi  melakukan  hal  serupa  dan  akan meminimalisir kelalaian pelaku usaha terhadap konsumen.
30 Nangin.
31 Lihat Pasal 31-34 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
32 Jim Jeffrey Prajogo dan Siti Mahmudah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Mikroindo Puteratama Semarang,” Diponegoro Law Review 6, no. 2 (2017): 1–14.
e-ISSN : 2621-4105
Gugatan  wanprestasi  perdata,    jalur  litigasi  hukum  acara  yang  berlaku adalah  hukum  acara  perdata.  Seseorang  dianggap  melakukan  wanprestasi  jika  ia lalai  melakukan kesepakatan  yang diperjanjikan  atau lalai melaksanakan  prestasi yang  diperjanjikan. 33 Salah  satu  kasus  yang  ditempuh  melalui  jalur  litigasi  ada pada  Putusan  Pengadilan  Nomor  733/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL  yang  menimpa Masayu  Chairani  selaku  penggugat  dan  DHL  express  selaku  tergugat  mengenai tanggung  jawab  perusahaan  ekspedisi  DHL  Express  yang  telah  menghilangkan barang  dalam  pengiriman  kamera  Canon  tipe  C500  dari  Jakarta  ke  Malang  dan menimbulkan kerugian pada konsumen sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh  lima  juta  rupiah).  Dalam  hal  ini  Masayu  menempuh  jalur  hukum  akibat tidak ada kelanjutan dari pihak ekspedisi mengenai barangnya yang hilang, selain itu  pihak  perusahaan  ekspedisi  telah  melanggar  perjanjian  pengangkutan  atau melakukan  wanprestasi  yang  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  1234  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Maka  pengadilan  memutuskan  untuk mengabulkan  gugatan  Masayu  sebagian,  menyatakan  bahwa  DHL  Express  tidak mengirimkan  barang  ke  alamat  yang  diperjanjikan,  menghukum  DHL  Express untuk  membayar  kerugian  dengan  melakukan  penggantian  satu  unit  kamera Canon  DSLR Full  Set ,  menghukum  perusahaan  ekspedisi  dengan  membayar kerugian biaya Masayu dalam pengiriman paket sebesar Rp. 529.358.000,00 (lima ratus  dua  puluh  sembilan  ribu  tiga  ratus  lima  puluh  delapan  ribu  rupiah),  dan menghukum DHL Express untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah). Jika salah satu pihak gagal melakukan yang  sudah  diperjanjikan,  pihak  lain  dapat  menuntut  agar  perjanjian  tersebut dilakukan.  Hubungan  hukum  antara  para  pihak  yang  berkontrak  tentu  saja merupakan hubungan hukum perseorangan ( personlijke ), bukan hubungan hukum substantif  ( zaakelijke ).  Menurut  Pasal  1233  KUH  Perdata,  “tiap-tiap    perikatan dilahirkan  baik  karena  persetujuan,  baik  karena  undang-undang.  Persetujuan yang berisikan janji-janji yang termuat di dalamnya dianggap sebagai janji antara para  pihak  yang  membuatnya.” 34 Prinsipnya  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak  tidak  terikat  pada  suatu  bentuk  tertentu.  Akibat  hukum  timbul  dari hubungan keperdataan antara para pihak yang mengadakan perjanjian, yang harus diperhatikan  dan  dilaksanakan  oleh  para  pihak.  Hubungan  hukum  ini  timbul melalui pembuatan suatu perjanjian atau kontrak atas tujuan yang dicapai. 35
Pada  kasus  Teguh,  lebih  memilih  melakukan  pengaduan  melalui  aplikasi Tokopedia sebagai perantara antara konsumen dengan pelaku usaha. Pada layanan Tokopedia  konsumen  dapat  mengklaim  asuransi  pengajuan  barang  yang  hilang
33 Meisya Andriani Lubis dan Mohamad Fajri Mekka Putra, “Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum  Para  Pihak,  Gagal  Bayar,  Dan  Legalitas,” USM  Law  Review 5,  no.  1  (2022):  188–204, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896.
34 Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2021), https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119.
35 Soraya  Hafidzah  Rambe  dan  Paramitha  Sekarayu,  “Perlindungan  Hukum  Nasabah  Atas  Gagal Klaim  Asuransi  Akibat  Ketidaktransparanan  Informasi  Polis  Asuransi,” USM  Law  Review 5,  no.  1  (2022): 93–109, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073.
e-ISSN : 2621-4105
dalam  waktu  3x24,  setelah  dokumen  dilengkapi  oleh  konsumen  kemudian  akan dilakukan proses verfikasi oleh PT Asuransi Tokio Marine Indonesia selama 1x24 jam  kerja.  Apabila  pengajuan  klaim  telah  disetujui  oleh  pihak  asuransi,  maka biaya  kerugian  akan  digantikan  senilai  harga  produk  yang  dibeli. 36 Pada  hal  ini idealnya  konsumen  bisa  melakukan  pengaduan  kepada  pihak  berwajib  dengan meminta pendampingan Lembaga Perlindungan  Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), salah satunya adalah YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Konsumen dapat menghubungi melalui nomer hotline yang dapat dihubungi, dan menceritakan  kronologis  secara  lengkap  disertai  dengan  bukti-bukti  yang  jelas. Sehingga dengan demikian, hak-hak konsumen tidak dipandang sebelah mata dan dapat diselesaikan sesuai dengan payung hukum yang disahkan.
Selain melalui situs e-commerce sebagai perantara antara konsumen dengan pelaku  usaha,  dalam  hal  pengaduan  pemerintah  membuat  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  untuk  melindungi  konsumen  di  samping  lembaga  yang resmi  pemeritah  bentuk,  pada  Bab  IX  Pasal  44  memungkinkan  di  bentuknya Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  (LPKSM).  Salah  satu tugas  LPKSM  ini  ialah  untuk  membantu  konsumen  untuk  memperjuangkan berbagai haknya, termasuk menerima keluhan maupun pengaduan dari konsumen yaitu  YLKI  (Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia). 37 Eksitensi  YLKI  dalam rangka  penyelesaian  sengketa  konsumen  selama  ini  sudah  cukup  membantu pemerintah  dalam  mengendepankan  hak-hak  konsumen  dan  kewajibannya,  baik secara  lisan  maupun  tertulis.  Namun  adanya  YLKI  masih  belum  bisa meminimalisir  banyaknya  kasus  yang  menimpa  konsumen,  terlebih  pada  kasus kehilangan  barang.  Biasanya  kasus  seperti  itu  hanya  diselesaikan  melalui  jalur mediasi  saja  dan  tidak  memberikan  efek  jera  kepada  perusahaan  ekspedisi. Mengakibatkan  kasus  yang  sama  terus  terjadi  secara  berulang  dan  hak-hak konsumen terabaikan.
Keberadaan  kelompok  konsumen  tentu  saja  memiliki  perbedaan  dengan organisasi  konsumen.  Kelompok  konsumen  pada  hakikatnya  lebih  merupakan pengelompokkan  konsumen  untuk  berbagai  sektor,  seperti  kelompok  konsumen pemegang  kartu  kredit,  kelompok  konsumen  berbagai  barang  elektronik,  dan lainnya.  Jika  disebutkan  bila  kelompok  konsumen  bertindak  dalam  kapasitasnya selaku konsumen. Adapun berbagai organisasi konsumen dalah lembaga swadaya masyarakat  yang  bergerak  dalam  sektor  perlindungan  konsumen.  Di  dalam seluruh  kegiatannya  tentu  saja  organisasi  konsumen  seperti  Yayasan  Lembaga Konsumen  Indonesia  (YLKI)  bertindak  pada  kapasitasnya  selaku  perwakilan konsumen (consumer  representation). Meskipun  begitu,  keduanya  mempunyai
36 “Syarat  dan  Ketentuan  Klaim  Asuransi  di  Tokopedia,”  diakses  5  Juni  2022, https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-klaim-asuransi-di-tokopedia.
37 Tulus Siambaton dan Yosua Lorenzo Tarigan, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Yang Menyesatkan Pada Media Cetak,” Visi  Sosial Humaniora 1,  no. 2  (18  Desember  2020): 30–41, https://doi.org/10.51622/vsh.v1i2.83.
e-ISSN : 2621-4105
tujuan yang sama, yaitu melayani serta meningkatkan martabat serta kepentingan konsumen. 38
Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material ataupun formal makin  terasa  begitu  krusial,  mengingat  ilmu  pengetahuan  serta  teknologi  yang semakin  maju  sekaligus  menjadi  penggerak  untuk  produktivitas  serta  efisiensi produsen atas barang maupun jasa yang dihasilkannya dalam rangka memperoleh sasaran  usaha.  Sebagai  rangka  mengejar  serta  mencapai  ke-2  hal  tersebut, akhirnya  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Konsumen  lah  yang  pada umumnya  akan  terkena  dampaknya.  Berbagai  upaya  dalam  memberikan perlindungan  yang  mencukupi  terkait  dengan  kepentingan  konsumen  merupakan sebuah  hal  yang  begitu  penting  serta  mendesak  untuk  segera  dicari  solusinya, terutama  di  Indonesia,  mengingat  begitu  kompleksnya  permasalahan  yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, terlebih lagi dalam menghadapi era perdagangan  bebas  yang  akan  datang. 39 Di  era  perdagangan  yang  bebas  kasus serupa  yang  dialami  oleh  Teguh  sudah  sering  kali  terjadi,  tetapi  kebanyakan korban  lebih  memilih  memberitakannya  melalui  pers  dibanding  membuat  aduan kepada  lembaga  penegak  hukum.  Karena  itu,  permasalahan  mengenai perlindungan  konsumen  tidak  harus  fokus  kepada  pencarian  siapa  yang  bersalah dan  apa  sanksi  yang  akan  didapatkannya,  tetapi  juga  persoalan  mengenai pendidikan  dan  adanya  edukasi  terhadap  masyarakat  sebagai  konsumen  dan penyadaran  kepada  semua  pihak  tentang  pentingnya  dasar  hukum  Undang- Undang Perlindungan Konsumen dalam hal keselamatan dan keamanan di dalam pemakaian jasa atau komsumsi.
Untuk  mengatasi  masalah-masalah  tersebut  maka  diperlukan  adanya  revisi terhadap  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  ada  dengan  selalu memberikan  perhatian  terkait  dengan  kepentingan  konsumen  serta  pelaku  usaha dengan  sepadan,  mengakomodir  kepentingan  nasional  serta  internasional.  Piranti hukum  yang  melindungi  konsumen  tidak  bertujuan  guna  membuat  usaha  para pelaku  usaha  tidak  berkembang,  namun  sebaliknya  perlindungan  konsumen  bisa memberikan  dorongan  terhadap  iklim  usaha  yang  sehat  serta  memberikan dorongan  terhadap  munculnya  perusahaan  yang  tangguh  ketika  menghadapi persaingan  lewat  penyediaan  barang  maupun  jasa  yang  memiliki  kualitas  yang baik  dengan  aparat  penegak  hukum  wajib  benar-benar  serius  ketika  melakukan pengawasan,  memproses  serta  menyelesaikan  berbagai  pelanggaran  yang  terjadi melalui  pemberian  sanksi  ataupun  hukuman  yang  tegas  serta  setimpal  agar  efek timbulnya  jera  untuk  yang  melaksanakan  pelanggaran.  Sebagaimana  diketahui, regulasi  yang  mendukung  kewenangan  BPSK  selama  ini  hanya  UUPK  dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001
38 Liza  Deshaini  dan  Evi  Oktarina,  “Peran  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  dan Badan  Perlindungan  Sengketa  Konsumen  (BPSK  )  Dalam  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia,” Majalah Disiplin 26, no. 17 (2020): 41–49.
39 Deshaini dan Oktarina.
e-ISSN : 2621-4105
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Kedua aturan ini masih sangat spesifik,  tidak  jelas,  bahkan  terkadang  saling  bertentangan.  Keadaan  ini mempengaruhi  kekuatan  produk  atau  output  yang  dihasilkan  oleh  BPSK. Implikasinya, keputusan BPSK harus dikesampingkan jika produk yang sah diuji oleh lembaga peradilan. Penyebabnya adalah lemahnya dasar hukum. 40
Begitu  juga  mengenai  pertanggung  jawaban  hukum  perusahaan  ekspedisi dalam  melakukan  proses  pengiriman  barang,  perusahaan  ekspedisi  harus  cepat, tanggap dalam memberikan informasi yang jelas juga teransparan, sehingga setiap kali  terjadi  kasus  kehilangan  barang  konsumen  tidak  mengalami  kebingungan. Perusahaan  ekspedisi  sebaiknya  dapat  bertanggung  jawab  secara  penuh  atas pelanggaran perjanjian pengangkutan barang yang mengakibatkan kerugian secara materi  atau  kerugian-kerugian  lainnya  yang  mengganggu  konsumen  dalam menjalani  aktivitasnya,  seperti  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  91  KUHD  dan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. PENUTUP
Upaya penyelesaian sengketa diantara konsumen dengan pelaku usaha bisa diselesaikan  lewat  2  cara,  yaitu  melalui  jalur  nonlitigasi  dan  litigasi.  Jika diselesaikan  melalui  jalur  nonlitigasi  atau  diluar  pengadilan,  konsumen  dapat mengajukan  permasalahan  kepada  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK).  Sedangkan  apabila  dalam  penyelesaian  melalui  jalur  nonlitigasi  tidak berhasil,  konsumen  dapat  mengajukan  gugatan  melalui  jalur  litigasi  atau pengadilan. Sedangkan pada kasus kehilangan barang konsumen yang disebabkan perusahaan  ekspedisi  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  prinsip  tanggung  jawab atas  unsur  kesalahan  karena  telah  melanggar  perjanjian  hukum  dan mengakibatkan  hak-hak  konsumen  tidak  terpenuhi,  dalam  hal  ini  perusahaan ekspedisi  wajib  mengganti  kerugian  secara  penuh  baik  materiil  maupun  non materiil  yang  berdampak  pada  kelancaran  aktivitas  konsumen  yang  telah terganggu.

## DAFTAR PUSTAKA
Agastya,  Ida  Bagus  Ketut,  I  Made  Udiana,  dan  Anak  Agung  Ketut  Sukranatha. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Pada PT. Pahala Express Delivery Denpasar.” Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum 7,  no.  2  (17  Januari  2019):  1–15. https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i02.p12.
Andriani Lubis, Meisya, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. “Peer To Peer (P2P)
Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas.” USM Law Review 5, no. 1 (2022): 188–204.
https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896.
40 Rida  Ista  Istepu  dan  Hana  Muhammad,  “Efektifitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (Bpsk) SebagaiLembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia,” Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 3, no. 2 (2021): 7–14.
e-ISSN : 2621-4105
Arifin,  Miftah.  “Membangun  Konsep  Ideal  Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam Hukum  Perjanjian.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  1  (2021). https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119.
Asrori S, H.M Hudi. Mengenal Hukum Pengangkutan Udara . Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.
Deshaini, Liza, dan Evi Oktarina. “Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)  dan  Badan  Perlindungan  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia.” Majalah Disiplin 26, no. 17 (2020): 41–49.
Hafidzah  Rambe,  Soraya,  dan  Paramitha  Sekarayu.  “Perlindungan  Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi
Polis  Asuransi.” USM Law Review 5, no. 1 (2022): 93– 109.https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073.
Haloho,  Roby  Darwis,  Jinner  Sidauruk,  dan  Utomo  Uton.  “Tanggung  Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Terhadap Barang Niaga Melalui Darat (Studi PT. Jasa  Tunas  Agung,  Jl.  Sempurna  Ujung  No.  148  Medan).” PATIK:  Jurnal Hukum 7, no. 3 (2018): 178–91. Handayani,  Fajar  Nugroho,  dan  Ahmad  Raihan  Harahap. Hukum  Perlindungan Konsumen . Yoyakarta: CV Bintang Surya Madani, 2021. Handriani,  Aan.  “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual  Beli Online.” Pamulang Law Review 3, no. 2 (2020): 127–38.
H.M.N,  Purwosutjipto. Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia,  Hukum Pengangkutan . Jakarta: Djambatan, 2000.
Istepu,  Rida  Ista,  dan  Hana  Muhammad.  “Efektifitas  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Sebagai  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  Di  Indonesia.” Jurnal  Rechten:  Riset  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia 3, no. 2 (2021): 7–14.
Juwitasari,  Nina,  Diah  Sulistyani  RS,  Muhammad  Junaidi,  dan  Soegianto
Soegianto.  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pengguna  Jasa  Ekspedisi.” USM Law Review 4, no. 2 (2021): 688–701.
https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249.
Kamal, Azam Faiz, dan Budi Widjajanto. “Text Mining Untuk Analisa Sentiment Ekspedisi Jasa Pengiriman Barang Menggunakan Metode Naive Bayes Pada Aplikasi J&T Express.” Jurnal IJCCS 4, no. 2 (2017): 1–8. Maharani, Nur Afifah Sitti, Alma Rizkyta Asri,  dan Fadia Fitriyanti. “Tanggung Jawab  Pengangkut  Barang  Dalam  Angkutan  Laut”  7  (2021):  7. https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102.
Mahmud  Marzuki,  Peter. Penelitian  Hukum .  Revisi.  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2019.
Miru,  Ahmadi,  dan  Sutarman  Yodo. Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Nangin,  Chikie.  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  yang  Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang oleh Perusahaan Ekpedisi Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Lex Crimen 5, no. 4 (2017): 62–70.
Paryadi, Deky. “Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.” Jurnal  Hukum  &
e-ISSN : 2621-4105
Pembangunan 48, no. 3 (2018): 652–69. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750. Prabowo  Rahayu,  Teguh.  “Pembelian  Handphone  di  Tokopedia,  Isinya  Dus Kosong.” Media Konsumen . 12 Maret 2022.
https://mediakonsumen.com/2022/03/12/surat-pembaca/pembelian- handphone-baru-di-tokopedia-isinya-dus-kosong.
Prajogo, Jim Jeffrey, dan Siti Mahmudah. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap  Pelaku  Usaha  Mikroindo  Puteratama  Semarang.” Diponegoro Law Review 6, no. 2 (2017): 1–14.
Prayitno,  Isnu  Harjo, Jarkasih,Puji Iman, dan H  Muhamad Rezky Pahlawan MP. “Eksitensi  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota Tangerang  Selatan  Dalam  Melakukan  Perlindungan  Terhadap  Hak-Hak Konsumen  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun1999  Tentang Perlindungan Konsumen.” Pamulang Law Review 4, no. 2 (2021): 43–56. Rimanda, Rahmi. “Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai  Lembaga Quasi  Yudisial di  Indonesia.” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): 18–34. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.2.
Sadad, Anwar. “Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E Commerce Lovebird
Berdasarkan  Undang-undang  No  8  Tathun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.” USM Law Review 1, no. 2 (2018). https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250 |.
Septyawati,  Ni  Made,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  dan  Luh  Putu  Suryani.
“Tanggung Jawab PT. POS Indonesia (Persero) Cabang Tabanan Terhadap Wanprestasi Pengiriman Barang.” Jurnal Analogi Hukum 3, no. 1 (16 Maret 2021): 74–78. https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.74-78.
Shofie,  Yusuf. Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumeninstrumen  Hukumnya . Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Siambaton,  Tulus,  dan  Yosua  Lorenzo  Tarigan.  “Bentuk  Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Yang Menyesatkan Pada Media Cetak.” Visi  Sosial  Humaniora 1,  no.  2  (18  Desember  2020):  30–41. https://doi.org/10.51622/vsh.v1i2.83.
Sidiki,  Sarah  E.  “Tugas  dan  Wewenang  Badan  Penyelesaian  Konsumen Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.” Jurnal Unsrat, Lex Privatum 5, no. 7 (2017): 124–32.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1996. Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mahmudji. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
“Syarat  dan  Ketentuan  Klaim  Asuransi  di  Tokopedia.”  Diakses  5  Juni  2022. https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-klaim- asuransi-di-tokopedia.
Witiyas,  Bernadeth  Filia.  “Perlindungan  Hukum  dan  Tanggung  Jawab  Pelaku Usaha  Atas  Hilangnya  Paket  Dalam  Jasa  Layanan  Pengiriman  Barang Melalui  PT  JNE  Wilayah  Tangerang.” Jurnal  Hukum  Adigama 4,  no.  1
(2021): 1715–36. https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.12036.