## Efektifitas  Semu  Pelaksanaan  UU  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Widaryanto 1 , Syaikhu 1 , Surya Sukti 1 1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia
widaryanto1977@gmail.com
ARTICLE INFO Article history: Received February 08, 2024 Revised May 26, 2024 Accepted June 02, 2024

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  enalysis  the  effectiveness  of  the implementation of Law Number 16 of 2019 which amends Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This law revision hopes that the goal of marriage that promotes a happy and sustainable home by the teachings of Islam can be realized.  This  research  uses  qualitative  methods  by  conducting  field observations.  The  results  showed  that  increasing  the  minimum  age  limit  for women  in  marriage  from  sixteen  years  to  nineteen,  by  the  changes  in  Law Number  16  of  2019,  brought  new  legal  impacts  in  society.  Although administratively  the  number  of  child  marriages  recorded  at  the  District Religious Affairs Office in West Kotawaringin Regency has decreased, in reality on the ground, unregistered child marriages are increasing.
Keywords :  Pseudo-Effectiveness  of  Law,  Amendments  to  Law  Number  1  of 1974 Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  persatuan  spiritual  dan  fisik  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  harmonis  dan  langgeng  sesuai  dengan ajaran  agama,  terutama  Islam  (Nashir  et  al.,  2022).  Untuk  dianggap  sah,  kedua  calon pengantin  harus  memiliki  keyakinan  agama  yang  sama.  Menikah  antara  individu  dari agama yang berbeda tidak disarankan dalam agama dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.  Untuk  memperoleh  pengakuan  resmi  dari  negara,  perkawinan  harus didokumentasikan. Pencatatan perkawinan bagi umat Islam diurus oleh petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan (Hasanudin et  al.,  2021).  Namun,  agar  pencatatan  ini  sah  secara  hukum,  calon  pengantin  yang  akan melaksanakan  perkawinan  harus  memenuhi  berkas  dan  syarat  yang  telah  ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
Pecatatan  pernikahan  adalah  kegiatan  pengadministrasian  peristiwa  pernikahan (PMA Nomor 20 Tahun 2020 pasal 1 ayat 1). Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk  dapat  dilangsungkannya  sebuah  perkawinan  dan  dicatat  oleh  petugas  pencatat nikah  adalah  batas  umur  minimal  calon  pengantin.  Menurut  ketentuan  pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  batas  umur  minimal  calon  pengantin  baik  pria maupun wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun.
Bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun, mereka dapat mencatat pernikahan yang akan dilakukan dengan syarat harus mendapatkan izin atau  dispensasi terlebih  dahulu  dari  Pengadilan  Agama  (Narly  &  Elvi,  2020).  Permohonan  izin  atau

## Bulletin of Community Engagement
dispensasi untuk menikah bagi calon pengantin yang masih di bawah usia 19 tahun harus diajukan ke Pengadilan Agama oleh salah satu atau kedua calon pengantin, disertai dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang memadai.
Perkawinan  yang  dilakukan  sebelum  calon  pengantin  mencapai  usia  19  tahun dikategorikan  sebagai  perkawinan  anak  di  bawah  umur,  yang  sering  disebut  sebagai pernikahan dini di masyarakat.

## Kerangka Teori

## Teori Maqasid Al- Syari’ah
Agama  Islam  adalah  agama  yang  lengkap,  menyeluruh  atau  dengan  kata  lain sempurna  (Sudarto  et  al.,  2019).  Hukum-hukum  Islam,  yang  sumber  utamanya  berasal dari  Al-Quran  maupun  hadis  yang  kemudian  dijabarkan  dan  dikembangkan  oleh  para ulama untuk mencari jawaban-jawaban atas permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat  Islam  (Khair,  2022),  khususnya  yang  berkaitan  dengan  bidang  muamalah. Salah satu konsep atau teori hukum yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan di  masyarakat  adalah  teori  atau  konsep  yang  disebut  maqashid  syariah,  yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Asy-Syatibi.
Asy-Syatibi  menggunakan  prinsip  bahwa  syariat  Islam  memiliki  tujuan  untuk mencapai  kemaslahatan  bagi  manusia,  baik  dalam  kehidupan  dunia  maupun  di  akhirat, sebagai  salah  satu  dasar  dalam  menyusun  konsep  maqashid  syariah. Ada  lima  bentuk pokok  maqasid  syariah  yang  dikemukakan  oleh  Asy-Syatibi,  yaitu  menjaga  agama (muhafazah  al-din) ,  menjagajiwa (muhafazah  al-nafs), menjaga  akal  atau  pikiran (muhafazah  al- ‘aql ), menjaga keturunan (muhafazah  al-nashl/al-nasb) dan menjaga harta (muhafazah al-mal).
Dari  teori  maqashid  syariah  yang  dikemukakan  oleh  Asy-Syatibi,  oleh  para  ulama sekarang dikaji kembali secara sistematis kaidah atau prinsip-prinsip pentingnya maqasid syariah  menjadi  cara  dalam  menetapkan  hukum  Islam.    Sehingga  muncul  prinsip  dalam membuat suatu norma hukum sebagai berikut:
a. Hukum  dibuat  untuk  kebaikan  hidup  manusia  saat  ini  dan  di  masa  depan,  sesuai dengan prinsip kaidah yang berbunyi:
اًعَم ُّلَجَلأا َو ِل ِجاَعلا يِف ِداَبِعلا ِحِلاَصِل  َوُه اَمَّنِإ ِحءا  ْرَّشلا َّحَض َو Artinya : “Sesungguhnyahuk um-hukum itu dibuat adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhira)”.
b. Tidak ada maksud untuk memberatkan manusia, sesuai dengan prinsip yang berbunyi:
ِهْيف  ٌتاَنِع لآو ِقٓاَّشلا اِب  ِفْيِلْكَّتلا ىَلِٕا ُدَصْقُي ْمَل ُع ِراَشلا َّنِإ
Artinya: “  Sesungguhnya  syariat  itu  tidak  bertujuan  untuk  membebani  hukum  yang diikuti kesusahan dan kesulitan dalam melaksanakannya.”
c. Memperhatikan dampak dari suatu perbuatan , prinsip ini sesuai dengan kaidah:
ًةَفَلاَخُم  ْوْا ًةَقَفا َوُم ُلاَعْفْلاَا  ْتَناَك اَع  ْرَش ٌد ْوُصْقَم  ٌرَبَتْعُم ٌل اَمَع َّلاِا ٍتَلاَام ىِف  ُرَظَّنلَا Artinya:  ‘Memperhatikan  dampak  perbuatan  hukum  adalah  diperintahkan  oleh  syara’i baik  perbuatan-perbuatan  itu  sesuai  dengan  tujuan  syarak  (maqasid  al- shar’iah)  atau sebaliknya bertentanga n.” Tujuan  dari  pencatatan  perkawinan  adalah  untuk  memberi  kepastian  dan melindungi kepentingan hukum bagi pasangan yang menikah, memastikan adanya bukti yang  kuat  untuk  mendukung  hak  dan  kewajiban  keduanya  secara  adil  dan  seimbang (Narly  &  Elvi,  2020).  Ketika  terjadi  masalah  hukum  dalam  keluarga  di  masa  depan, pencatatan perkawinan akan menjadi bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum.
Teori Social Engineering (Teori Rekayasa Sosial)
Hukum  dapat  dimaknai  sebagai  sarana  kontrol  sosial.  Hukum  berfungsi  bukan hanya untuk mencari dan mengamankan kekuasaan saja, tapi hukum juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengontrol kehidupan sosial di masyarakat atau law as tool of social
engineering (Lili  Rasjidi,  1990).  Sebagai  kontrol  sosial,  hukum  dapat  berperan  untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang baik akan dapat dirasakan manfaatnya bila dapat menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur, tenteram dan membawa kedamaian.  Hukum  juga  harus  melindungi  kepentingan  masyarakat  dan  dapat menyeimbangkan kepentingan antar masyarakat serta dapat mewujudkan rasa keadilan (Noor et al., 2022).

## METODE
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  ialah  metode  penelitian  kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  berusaha  mendapatkan  pemahaman mendalam tentang fenomena yang tidak bisa diukur dengan langkah-langkah statistik atau cara  kuantitatif  lainnya  (Muslimah  et  al.,  2020).  Di  sisi  lain,  ada  pandangan  lain  yang menyebutkan  bahwa  penelitian  kualitatif  merujuk  pada  penjabaran  dan  analisis fenomena, peristiwa sosial, sikap, pandangan, dan pemikiran individu maupun kelompok (Ahmad  &  Muslimah,  2021).  Dengan  demikian,  secara  singkat,  penelitian  kualitatif bertujuan  untuk  mengamati,  menganalisis,  dan  menjelaskan  peristiwa  yang  terjadi  di masyarakat terkait efektivitas penerapan suatu norma hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkawinan Anak di Bawah Umur
Perkawinan  atau  pernikahan  dalam  pengertian  bahasa  merujuk  pada  tindakan menyatukan  atau  mengumpulkan.  Secara  istilah,  nikah  adalah  ikatan  yang  sangat  kuat, baik  secara  fisik  maupun  spiritual,  antara  seorang  pria  dan  wanita  yang  tidak  memiliki hubungan  kekerabatan  yang  dilarang  menurut  agama  (muhrim),  dengan  tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia berdasarkan petunjuk Allah SWT (Khanif et  al.,  2021).  Sementara  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita sebagai suami istri, dengan maksud membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa.
Perkawinan  selayaknya  hanya  dapat  dilaksanakan  oleh  orang  yang  telah  masuk kategori  dewasa  dan  telah  mencapai  batasan  umur  tertentu  yang  telah  ditetapkan  baik menurut  syariat  atau  hukum  agama  maupun  menurut  peraturan  perundangan  yang berlaku. Dalam syariat/hukum Islam tidak ditemukan ketentuan atau aturan berapa umur seseorang  diperbolehkan  untuk  melangsungkan  perkawinan  (Narly  &  Elvi,  2020).  Para fuqaha  atau  ahli  hukum  Islam  menyimpulkan  batasan  seseorang  untuk  dapat melangsungkan  perkawinan  adalah  apabila  sudah  baligh  dan  sudah  mampu  dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dia lakukan (mukallaf).
Arti baligh sendiri dalam Islam tidak secara jelas disebutkan ketika sudah mencapai umur tertentu. Secara umum seseorang dikategorikan sudah baliqh apabila telah mampu membedakan dan menilai suatu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, bagi laki- laki  telah  mimpi  nasah  dan  bagi  perempuan  ditandai  dengan  telah  datang  bulan  atau datangnya  haid.  Sedangkan  Imam  Hanafi  berbendapat  bahwa  batasan  usia  telah dewasa/baligh bagi pria ketika telah berusia 18 (delapan belas) tahun, dan wanita ketika telah  mencapai  usia  17  (tujuh  belas)  tahun.  Sedangkan  menurut  Imam  Syafi’i  usia dewasa/baligh bagi pria dan wanita ketika sudah berusia 15 (lima belas) tahun.
Dalam Islam, tidak ada ketentuan yang jelas dan absolut tentang batasan usia untuk menikah.  Al-Quran  menyatakan  bahwa  seseorang  yang  ingin  menikah  harus  siap  dan mampu, baik secara fisik maupun mental dan spiritual (lihat QS An-Nur ayat 32).
Sedangkan hasil Ijma’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia II Tahun 2009, menetapkan  bahwa  usia  bagi  seseorang  untuk  layak  dan  memenuhi  syarat  untuk melaksanakan perkawinan adalah ketika calon pengantin sudah cakap  untuk berbuat dan menerima hak, atau dengan kata lain ketika sudah siap dan mampu untuk melaksanakan
kewajiban  dan  menerima  haknya  sebagai  seorang  suami  dan  seorang  istri  secara seimbang.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Anak, seseorang  dianggap  sebagai  anak  jika  belum  mencapai  usia  delapan  belas  tahun  atau masih dalam kandungan. Anak dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan manusia dan merupakan aset vital bagi pembangunan bangsa dan negara kelak di kemudian hari yang  harus  dilindungi.  Mereka  memiliki  hak  untuk  kehidupan  yang  aman,  hak-haknya harus dijamin, diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara layak, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ketentuan bagi mereka yang masih di bawah umur yang ingin menikah adalah sebagai berikut:
1. Seseorang di bawah usia 21 tahun memerlukan izin tertulis dari kedua orang tua.
2. Perkawinan  hanya  bisa  dilakukan  jika  calon  pengantin,  baik  pria  maupun  wanita, sudah mencapai usia 19 tahun.
3. Jika seseorang belum mencapai usia 19 tahun dan terpaksa menikah, harus meminta izin  atau  dispensasi  dari  Pengadilan  Agama.  Permohonan  izin  atau  dispensasi tersebut  harus  diajukan  oleh  salah  satu  orang  tua  atau  kedua  orang  tua  dari  calon pengantin.
Kondisi Riil di Masyarakat
Usia  calon  pengantin  merupakan  faktor  utama  yang  tidak  boleh  diabaikan. Pernikahan  pada  usia  muda  dapat  memiliki  dampak  negatif  bagi  anak  atau  keturunan mereka.  Anak  yang  dilahirkan  dari  ibu  yang  belum  cukup  usia  dan  belum  siap  secara mental  bisanya  memiliki  tingkat  kecerdasan  yang  kurang  dan  di  bawah  rata-rata  bila dibandingkan dengan anak yang lahir dari ibu  yang lebih matang secara usia dan sudah siap secara fisik dan mental.
Jumlah  penduduk  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  sekitar  272.000  ribu  jiwa  dan mayoritas beragama Islam, terdiri dari dari beragam suku dan budaya yang menunjukkan multikultur  masyarakatnya  (Tang  S  et  al.,  2020). Dari  jumlah  penduduk  yang  mayoritas beragama Islam tersebut, tercatat peristiwa perkawinan yang terjadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Barat rata-rata mencapai 2.000 peristiwa setiap  tahunnya.  Dari  jumlah  tersebut  tidak  dipungkiri  bahwa  masih  terjadi  peristiwa perkawinan  anak  di  bawah  umur  yang  belum  memenuhi  ketentuan  syarat  usia  sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Ketentuan  yang  berlaku  pada  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  yang mensyaratkan  batas  usia  minimal  seorang  calom  pengantin  untuk  melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun efektif berlaku sejak tahun 2020. Dari data yang penulis peroleh dilapangan, terjadi suatu kondisi yang  menarik,  bahwa  ketika  batas  syarat  usia  minimal  untuk  dapat  melangsungkan perkawinan dinaikkah  justru peristiwa perkawinan di bawah  umur yang tercatat secara resmi  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  di  Kabupaten  Kotawaringin  Barat mengalami penurunan.
Adapun  data  peristiwa  perkawinan  berdasarkan  usia  di  wilayah  Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018-2023 sebagai berikut:
No Usia Pengantin (Tahun) Tahun Laki-Laki Perempuan <16 16- 18 19- 21 21< <16 16- 18 19- 21 21< 1 2018 3 76 440  1.805 16 273 512  1.523
2 2019 1 64 387  1.780 14 220 535  1.463 3 2020 5 36 277  1.680 31 147 454  1.366 4 2021 0 33 285  1.732 0 113 493  1.444 5 2022 0 16 228  1.850 0 52 546  1.496 6 2023 0 9 266  1535 0 32 527  1.251
= Jumlah peristiwa perkawinan anak di bawah umur
Angka perkawinan anak di bawah umur yang terjadi setiap dari tahun 2018 sampai dengan 2023 secara rinci adalah sebagai berikut :
- Tahun 2018 terjadi perkawinan dibawah umur sebanyak 95 peristiwa
- Tahun 2019 terjadi perkawinan dibawah umur sebanyak 79 peristiwa
- Tahun 2020 terjadi perkawinan dibawah umur sebanyak 218 peristiwa
- Tahun 2021 terjadi perkawinan dibawah umur sebanyak 146 peristiwa
- Tahun 2022 terjadi perkawinan dibawah umur sebanyak 68 peristiwa
- Tahun 2023 terjadi perkawinan dibawah umur sebanyak  41 peristiwa
Berdasarkan  data  tersebut,  terlihat  bahwa  jumlah  pernikahan  anak  di  bawah  usia yang  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kabupaten  Kotawaringin  Barat mengalami penurunan yang signifikan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.  Penurunan  jumlah  peristiwa  perkawinan  anak  di  bawah  usia  yang  terjadi  antara tahun 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan efektivitas implementasi Undang-Undang tersebut.
Meskipun  begitu,  penulis  menemukan  bukti  lain  dan  situasi  yang  sebenarnya  di lapangan, bersama dengan data dari berbagai pihak seperti Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N), tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Mereka  menunjukkan  bahwa  terjadi  peningkatan  yang  signifikan  dalam  peristiwa perkawinan  yang  tidak  terdaftar  atau  yang  dikenal  sebagai  nikah  sirri  setelah  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 diberlakukan. Mayoritas perkawinan yang tidak tercatat tersebut dilakukan oleh anak di bawah usia atau yang belum mencapai usia sembilan belas tahun.
Keputusan  untuk  menikahkan  anak  di  bawah  usia  yang  tidak  terdaftar  semakin meningkat karena kemampuan untuk mencatat dokumentasi administrasi kependudukan seperti  Kartu  Keluarga  (KK)  bagi  mereka  yang  melakukan  pernikahan  secara  sirri. Meskipun  pada  kolom  keterangan  Kartu  Keluarga  tersebut  mencantumkan  bahwa perkawinan  tidak  tercatat,  mereka  meyakini  bahwa  pernikahan  mereka  sah  menurut agama dan diakui berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku karena telah memiliki Kartu Keluarga.
Patut  diketahui  bahwa,  meskipun  telah  mendapatkan  dokumen  administrasi kependudukan  berupa  kartu  keluarga,  namun  mereka  belum  mendapat  hak-hak sepenuhnya  di  dalam  keluarga  tersebut.  Jika  mempunyai  anak  atau  keturunan  dan peristiwa  pernikahan  tersebut  belum  dicatat  secara  resmi  pada  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan,  maka  anak  mereka  tersebut  hanya  mendapat  pengakuan  orang  tua  dari  ibu kandungnya  saja.  Dokumen  akta  kelahiran  dari  anak  tersebut  tidak  diakui  sebagai  anak dari  ayah  biologisnya  dan  hanya  akan  diakui  serta  tertera  nama  ibu  kandungnya  saja. Demikian juga jika terjadi perpisahan atau perceraian diantara mereka, maka tidak akan dapat  diproses  secara  hukum  positif  yang  berlaku,  termasuk  pembagian  harta  bersama atau harta gono-gininya.
Terjadinya  peristiwa  pernikahan  anak  di  bawah  umur  yang  tidak  tercatat,  atau perkawinan sirri tersebut dapat diketahui dari:
1. Informasi dan kejadian yang penulis saksikan sendiri di tengah-tengah masyarakat
2. Adanya  dokumen  perististiwa  perkawinan  berupa  Kartu  Keluarga  (KK)  calon pengantin  yang  sudah  berstatus  nikah  tidak  tercatat,  dan  dari  data  tersebut  dapat diketahui mereka telah melaksanakan pernikahan secara sirri ketika masih berusia di bawah umur.
3. Semakin  meningkatnya  peristiwa  pencatatan  administrasi  kependudukan  pada  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Koatwaringin Barat dari pernikahan yang tidak tercatat, yang sebagian besar dilakukan anak di bawah umur.
4. Tidak  semua  calon  pengantin  yang  berkas  persyaratan  pernikahannya  ditolak  oleh pegawai  yang  melakukan  pencatat  nikah  karena  masih  di  bawah  umur  melanjutkan untuk mengurus izin/rekomendasi nikah ke  Pengadilan Agama, dan mereka memilih untuk melakukan pernikahan secara sirri atau tidak tercatat.
Berbagai  alasan  masih  terjadinya  perkawinan  anak  di  bawah  umur  di  Kabupaten Kotawaringin Barat disebabkan antara lain:
1. Calon pengantin perempuan telah hamil duluan
2. Tingkat ekonomi yang rendah sehingga mereka memutuskan untuk segera menikah.
3. Sudah tidak mau melanjutkan pendidikan lagi, sehingga beranggapan lebih baik segera menikah.
4. Sudah saling cinta, dan ingin cepat-cepat berumah tangga. Perubahan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menjadi  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  yang  meningkatkan  persyaratan  usia  minimal  wanita  untuk menikah menjadi 19 tahun, sama dengan laki-laki, bertujuan agar calon pengantin telah matang  secara  fisik  dan  mental  untuk  menghindari  risiko  perceraian  dan  memastikan keturunan  yang  sehat  dan  berkualitas.  Namun,  perubahan  ini  juga  berdampak  pada peningkatan  perkawinan  anak  di  bawah  usia  yang  tidak  tercatat  atau  dikenal  sebagai nikah sirri.
Tujuan  dari  pencatatan  perkawinanatau  pernikahan  yaitu  untuk  memberikan legalitasatau  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  sumai  istri  dan  keluarganya, sehingga  dapat  menjadi  bukti  autentik  yang  tidak  terbantahkan  kelak  jika  timbul permasalahan hukum dalam keluarga (Tanjung et al., 2021).
Mekipun  dalam  buku  atau  kitab    fiqih  klasik  tidak  dijumpai  aturam  tentang keharusan  dilaksanakannya  pencatatan  nikah,  namun  seiring  dengan  berkembangnya kehidupan  manusia,  lebih-lebih  untuk  mendapatkan  legalitas  atau  kepastian  hukum hubungan  suami istri, menjamin hak-hak suami  istri,  anak-anaknya  dan  para  ahli  waris, maka pencatatan peristiwa perkawinan menjadi suatu keharusan.

## KESIMPULAN
Meskipun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara administratif yang tercatat  di  KUA  Kecamatan  di  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  menunjukkan  penurunan yang signifikan dalam perkawinan anak di bawah umur, namun munculnya masalah baru dalam  bentuk  perkawinan  anak  di  bawah  umur  yang  tidak  terdaftar  secara  resmi  atau dilakukan  secara  sirri  mengindikasikan  bahwa  efektivitas  Undang-Undang  tersebut mungkin  hanya  bersifat  permukaan  atau  semu.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa  walaupun terjadi  penurunan,  tetapi  perkawinan  anak  di  bawah  umur  masih  terjadi  secara tersembunyi, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru, terutama dalam hukum keluarga.

## REFERENSI
Ahmad,  A.,  &  Muslimah,  M.  (2021).  Memahami  teknik  pengolahan  dan  analisis  data kualitatif. Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS) , 1 (1). Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi III, Jakarta  Balai Pustaka, Cet III, 2005.
Departemen  Agama,  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam, Ilmu Fiqih, Jilid II , Jakarta, 1985.
Hasanudin, H., Sadiani, S., Elvi, S., & Muslimah, M. (2021). Disfungsi BP4 dalam Perspektif Maslahah  Studi  Kasus  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Seruyan  Hilir Kabupaten Seruyan. Jurnal Tana Mana , 2 (2), 65 – 77.
Khair, A. (2022). “Kujujuran” competition in bakumpai tribe marriage: An Islamic review. The  International  Journal  of  Social  Sciences  World  … , 4 (2),  325 – 333. https://growingscholar.org/journal/index.php/TIJOSSW/article/view/281%0Aht tps://growingscholar.org/journal/index.php/TIJOSSW/article/download/281/22 8
Khanif,  R.,  Muslimah,  &  Ahmadi.  (2021).  Urgensi  pengelolaan  keluarga  sebagai madrasatul’ula  dalam  meminimalisir  dekadensi  moral  generasi  muda  masa  kini. Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan , 1 (2), 103 – 112. Kementerian  Agama  RI, Al-Quran  dan  Terjemahannya ,  Jakarta:  PT.  Sinergi  Pustaka Indonesia, 2012.
Muslimah, Laksono, H., Saini, M., Sardi, Nurviana, L., Wardiyanto, P. W., Azizah, N., Fatimah, Marlinawati, R., Iqlima, Rosyadi, A., Marhamah, & Sya’idun, A. (2020). Cara Mudah Membuat Proposal Penelitian . CV. Narasi Nara.
Narly, N., & Elvi, S. (2020). Solusi Qur’ani terhadap Tren Perceraian Akibat Media Sosial.
Jurnal Tana Mana , 1 (2), 157 – 165.
Nashir, M., Erlinawati, E., & Muslimah, M.  (2022). Membangun Kebersamaan Pendidikan Islam  dalam  Keluarga  di  Masa  Pandemi  Covid  19. At  Turots:  Jurnal  Pendidikan Islam , 4 (1), 122 – 134.
Noor, A. M., Nashihin, H., & Muslimah. (2022). Teori dan Analisis Wacana Keadilan serta Kesetaraan Gender pada Perempuan. Attractive: Innovative Education Journal , 4 (1), 323 – 334.
Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  34  Tahun  2016  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja KUA Kecamatan , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252. Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  20  Tahun  2019  tentang Pencatatan  Pernikahan , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 1118. Sudarto,  Bahrudin,  C.,  Muntiara,  Agustini,  S.,  Rahmiah,  Prasetyawan,  R.,  Supiannor,  M., Kurniasih, Rahmawati, S., Aidil, Napilah, Suryani, L., Norbaiti, Atqia, K., & Muin, H.
(2019).  Bunga  Rampai :  Pendidikan  Agama  Islam. Ilmu  Pengetahuan  Dalam Pandangan Islam , 1 – 140.
Tang S, M., Muslimah, M., & Riadi, A. (2020). The Concept of Multicultural Education in Al- Qur’an  Surah  Al -Hujarat  Verse  11-13. SYAMIL:  Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam (Journal of Islamic Education) , 8 (2), 119 – 133. https://doi.org/10.21093/sy.v8i2.2558 Tanjung,  A.  A.,  Anwar,  K.,  Soeradji,  E.,  &  Muslimah,  M.  (2021).  Pengucapan  Talak  Tiga
Sekaligus  Persepsi  Ulama  Muhammadiyah  Kota  Palangka  Raya. Jurnal  Hadratul Madaniyah , 8 (1), 31 – 39. https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2381 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2022  tentang Perlindungan  Anak ,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama ,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan ,    Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2019 Nomor 186.
Copyright Holder:
© Widaryanto et al., (2024)
First Publication Right : © Bulletin of Community Engagement
This article is under:
CC BY SA