## NATAPRAJA
Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016
Halaman 31-48
BELANJA PUBLIK ( EXPENDITURE ASSIGNMENT )

## ANTARA MASALAH DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA
Neny Ayu Nourmanita 1

## ABSTRACT
This  paper  discusses  the  problems  of  public  budgets,  particularly  in  government spending. The discussion will be more emphasized on aspects of government and discussed about  the  issue  of  the  effectiveness  of  public  spending,  especially  in  the  case  studies  of Magetan  district.  This  paper  used  qualitative  descriptive  method.  The  collection  of  data obtained  through  secondary  data  and  analysis  document.  Data  were  analyzed  with interactive model, through data reduction, data presentation, and conclusion.Discussion of the results shows that overall government spending and areas in Indonesia can not be said to  be  healthy  and  in  accordance  with  the  needs  of  the  community.  Their  dominance  of indirect expenditure in the form of personnel expenditure sector remains deeply embedded in  the  budget.  Both  on  the  expenditure  and  the  shopping  area,  both  have  similarities  in personnel  expenditure  dominance  were  very  swollen.  Besides  government  spending  and shopping  area  cannot  provide  the  impact  poverty  reduction  and  improvement  of  people's welfare.
Keywords : Public Expenditure, Government Budgets, APBD, APBN.

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  mengenai  permasalahan  anggaran  publik,  khususnya  pada pembelanjaan  pemerintah.  Pembahasan  akan  lebih  dititik  beratkan  pada  aspek  belanja negara/ belanja pemerintah dan dibahas mengenai permasalahan tentang efektivitas belanja publik  terutama  dengan  studi  kasus  di  kabupaten  Magetan.  Tulisan  ini  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif.  Dimana  pengumpulan  data  diperoleh  melalui  data  sekunder dan  telaah  dokumen.  Data  dianalisis  dengan  model  interaktif,  melalui  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara keseluruhan  belanja  negara  maupun  belanja  daerah  di  Indonesia  belum  dapat  dikatakan sehat  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Adanya  dominasi  belanja  tak  langsung yang berupa sektor belanja pegawai masih sangat melekat di anggaran belanja. Baik pada belanja negara maupun pada belanja daerah, keduanya memiliki kesamaan dalam dominasi belanja  pegawai  yang  sangat  membengkak.  Selain  itu  belanja  negara  belum  dapat memberikan dampak pengurangan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran rakyat.
Kata kunci : Belanja Publik, Anggaran Pemerintah, APBD.
1 Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada. email: neny.nourmanita@gmail.com

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  mendiskusikan  tentang permasalahan  mengenai  anggaran  publik, khususnya pada pembelanjaan pemerintah.  Anggaran  negara  merupakan inti dari sistem keuangan negara.
Anggaran  negara  merupakan  salah  satu alat  politik  fiskal  untuk  mempengaruhi arah  dan  percepatan  pendapatan  nasional. Adapun  mengenai  anggaran  yang  akan digunakan tergantung pada keadaan ekonomi  yang  dihadapi.  Dalam  keadaan ekonomi  yang  normal  dipergunakan anggaran negara yang seimbang, kemudian  dalam  keadaan  ekonomi  yang deflasi  biasanya  dipergunakan  anggaran negara  yang  defisit  dan  sebaliknya  dalam keadaan ekonomi yang inflasi dipergunakan  anggaran  negara yang surplus.
Anggaran  negara  memiliki  tiga fungsi  utama  yang  berupa  fungsi  alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketiga fungsi ini harus  terpenuhi  untuk  penyelenggaraan anggaran  publik  yang  baik.  Dalam anggaran  publik,  kebijakan  anggaran dapat  dilihat  dari  3  aspek  penting anggaran yaitu Pendapatan Negara, Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran.  Keterkaitan  antara  Pendapatan Negara,  Belanja  Negara  dan  Pembiayaan
Anggaran  dengan  fungsi  fiskal  memiliki hubungan  yang  kuat  dengan  peningkatan kesejahteraan  rakyat.  Aspek  yang  ada  ini tertuang  pada  anggaran  yang  disusun setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam  pembahasan  ini  akan  lebih dititik beratkan pada aspek belanja negara/ belanja  pemerintah.  Belanja  pemerintah atau  yang  dikenal  dengan  pengeluaran pemerintah,  baik  di  pusat  maupun  di daerah  merupakan  salah  satu  faktor pendorong  pertumbuhan  ekonomi  negara. Belanja  publik  ini  akan  digunakan pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah untuk membiayai segala aktivitas pelayanan  dan  pembangunan  publik  bagi kesejahteraan  masyarakat.  Karena  itu, belanja  publik  yang  dikenal  sebagai  salah satu instrumen kebijakan fiskal, dilakukan pemerintah  di  samping  pos  pendapatan pemerintah. Semakin besar belanja publik yang  dikeluarkan  maka,  yang  diharapkan adalah  makin  meningkatkan  kegiatan perekonomian,  baik  di  pusat  maupun  di daerah  (terjadi  investasi  pada  bidang perekonomian). Di sisi lain, semakin besar pendapatan  yang  dihasilkan  dari  pajak
atau penerimaan penerimaan yang bersumber  dari  masyarakat,  maka  akan mengakibatkan menurunnya kegiatan perekonomian.
Namun,  selama  ini  permasalahan mengenai  pembelanjaan  publik  ini  masih menjadi persoalan yang besar di Indonesia. Baik belanja publik pemerintah pusat  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  maupun  belanja pemerintah  daerah  melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keduanya memiliki persoalan yang krusial. Permasalahan yang terjadi meliputi efisiensi  dan  efektivitas  belanja  publik, korupsi pada anggaran belanja publik, dan dampak belanja publik terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran  rakyat,  serta  penyerapan anggaran  dalam  belanja  publik,  menjadi persoalan  yang  harus  segera  diselesaikan oleh  Pemerintah.  Fokus  pembahasan  ini hanya akan dibahas mengenai permasalahan  tentang  efektivitas  belanja publik  terutama  dengan  studi  kasus  di kabupaten Magetan.
Dalam penyelenggaran kegiatan pemerintahan,  sangat  diperlukan  adanya pembiayaan  keuangan  negara  agar  dalam pelaksanaan  kegiatan  berjalan  lancar sesuai dengan target dan tujuan yang ingin
dicapai.  Pembiayaan  keuangan  negara akan  lebih  terarah  apabila  dilakukan perumusan  anggaran  untuk  menentukan rencana kegiatan dengan sumber pendapatan  yang  diperoleh.  Anggaran publik  ini  penting  dilakukan,  mengingat dengan anggaran ini, maka akan membantu  pemerintah  untuk  menentukan tingkat  kebutuhan  masyarakat  dalam pengalokasian uang negara.
Anggaran  digunakan  pemerintah sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan  sosial-ekonomi,  menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat.  Selain  itu anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak  terbatas  dan  terus  berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran  diperlukan  karena  adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity  of  resources) ,  pilihan (choice) ,
dan trade offs . Anggaran diperlukan untuk meyakinkan  bahwa  pemerintah  telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada (Mardiasmo, 2005). Dengan demikian, anggaran publik dapat digunakan sebagai alat ukur atas
kebijakan  pemerintah  dalam  mengambil mensejahterakan rakyatnya.
Dalam melaksanakan fungsi alokasi, pemerintah  menyediakan  barang-barang publik yang ditujukan untuk mengalokasikan  sumber  daya  yang  ada untuk  memenuhi  kepentingan  bersama. Hal yang dilakukan yaitu dengan melakukan  pendanaan  untuk  berbagai program  dan  kegiatan  dan  investasi, seperti belanja untuk penyediaan berbagai infrastruktur,  maupun  untuk  membiayai berbagai  pengeluaran  atau  belanja  barang dan  jasa  (konsumsi)  pemerintah.  Dalam menjalankan  fungsi  distributif  negara berperan dalam mengatur distribusi pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat yang  slah  satunya  diwujudkan  dalam bentuk  pajak.  Hal  yang  dilakukan  yaitu dengan pemberdayaan kelompok masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah, kurang  beruntung  atau  berkemampuan ekonomi  terbatas  dengan  membentuk program-program  pemberdayaan  maupun program bantuan.
Program  bantuan  misalnya  berupa
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS),  Gerakan Nasional  Orang  Tua  Asuh  (GNOTA), Jaminan
Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas),  dan  lain-lain.  Kemudian dalam fungsi stabilisasi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi melalui keseimbangan  antara  uang  dan  barang maupun  jasa  yang  beredar.  Hal  yang dilakukan  pemerintah  yaitu  dalam  bentuk melakukan  subsidi  terhadap  beberapa kebutuhan  pokok  masyarakat,  misalnya subsidi  kebutuhan  sembilan  bahan  pokok (sembako)  dan  subsidi  Bahan  Bakar Minyak (BBM).
Dalam pembentukan anggaran, pemerintah Indonesia melakukan perumusan setiap satu tahun sekali dengan mengajukan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  dari  Presiden untuk  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR).  APBN  berisikan  daftar sistematis  dan  terperinci  yang  memuat rencana  penerimaan  dan  pengeluaran negara  dalam  satu  tahun  anggaran.  Pola APBN  dan  realisasinya  adalah  untuk melaksanakan  tugas  sehari-hari  (rutin) dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan. APBN mempunyai  fungsi  otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.  Fungsi  otorisasi  mengandung arti  bahwa  APBN  menjadi  dasar  untuk melaksanakan  pendapatan  dan  belanja pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi  perencanaan  mengandung arti  bahwa  APBN  menjadi  pedoman  bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada  tahun  yang  bersangkutan.  Fungsi pengawasan  mengandung  arti  bahwa APBN  menjadi  pedoman  untuk  menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan  sesuai  dengan  ketentuan yang  telah  ditetapkan.  Fungsi  alokasi mengandung  arti  bahwa  APBN  harus diarahkan  untuk  menciptakan  lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung  arti  bahwa  kebijakan  APBN harus  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatutan.  Fungsi  stabilisasi  mengandung arti  bahwa  APBN  menjadi  alat  untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan  fundamental  perekonomian negara.
Semua  penerimaan  yang  menjadi hak  dan  pengeluaran  yang  menjadi kewajiban  negara  dalam  tahun  anggaran yang  bersangkutan  harus  dimasukkan dalam  APBN.  Dalam  APBN  berisikan rincian  penerimaan  negara  dan  rincian pengeluaran  pemerintah  yang  berupa belanja negara, serta pembiayaan pemerintah.  Penerimaan  negara  meliputi penerimaan  dalam  negeri  yaitu  berupa
penerimaan  perpajakan,  dan  penerimaan negara  bukan  pajak,  serta  penerimaan hibah. Penerimaan negara baik dari dalam negeri  ataupun  yang  berasal  dari  luar negeri sangat penting bagi proses keberhasilan proses pembangunan nasional, terutama penerimaan pemerintah dari dalam negeri yaitu berupa penerimaan  pajak  dan  bukan  pajak  serta penerimaan migas dan non migas.
Sedangkan  belanja  negara  atau pengeluaran  pemerintah  berupa  Belanja Pegawai,  Belanja  Barang,  Belanja  Modal, Bunga,  Subsidi,  Hibah,  Bantuan  Sosial, dan  Belanja  Lain-lain  serta  tranfer  ke daerah  yang  berupa  pemberian  dana alokasi  umum  maupun  dana  alokasi khusus  pada  daerah.  Belanja  negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah.
Otonomi  daerah  yang  berlaku  di Indonesia  dengan  dikeluarkannya  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  otonomi  daerah dan  berlaku  hingga  saat  ini  dimaksudkan untuk  memberikan  sebagian  kewenangan pemerintah  pusat  kepada  daerah  untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.  Pemberian  otonomi  daerah  ini
juga  diikuti  oleh  pemberian  kewenangan dalam  hal  keuangan  atau otomoney .  Hal ini  menyebabkan  pemerintah  daerah dituntut  untuk  memaksimalkan  potensi sumber  daya  keuangan  yang  dimiliki daerah untuk mendukung penyelenggaraan  pemerintahan.  Daerah, seperti  halnya  pemerintah  Pusat  harus membuat  rancangan  anggaran  keuangan untuk memetakan penerimaan daerah serta kebutuhan belanja daerah dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan  rencana  keuangan  tahunan pemerintah  daerah  yang  dibahas  dan disetujui  bersama  oleh  pemerintah  daerah dan  DPRD  serta  ditetapkan  dengan Peraturan  Daerah  (UU  No.  32  Tahun 2004).
Selain merupakan rencana keuangan tahunan  pemerintah  daerah,  APBD  juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan  pelayanan  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya  tujuan  bernegara.  Lingkup anggaran  menjadi  relevan  dan  penting  di lingkungan  pemerintah  daerah.  Hal  ini terkait  dengan  dampak  anggaran  terhadap kinerja  pemerintah,  sehubungan  dengan fungsi  pemerintah  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sama halnya dengan APBN, didalam  struktur  APBD  terdiri  dari  tiga aspek,  yaitu  pendapatan  daerah,  belanja daerah dan pembiayaan. Penerimaan yang dimiliki  daerah  terdiri  atas  pendapatan daerah  dan  pembiayaan.  Pendapatan daerah sendiri terdiri dari Pendapatan Asli Daerah  (PAD);  Dana  Perimbangan;  dan Lain-lain  Pendapatan.  Aspek  belanja daerah  terdiri  dari  belanja  pegawai, belanja  barang/  jasa,  dan  belanja  modal. Sedangkan  komponen  pembiayaan  terdiri atas  Sisa  lebih  perhitungan  anggaran  TA sebelumnya  (SiLPA),  pencairan  dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  penerimaan pinjaman  daerah,  penerimaan  kembali pemberian  pinjaman,  penerimaan  piutang daerah.

## METODE
Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Dimana pengumpulan  data  diperoleh  melalui  data sekunder  dengan  telaah  dokumen.  Data dianalisis dengan model interaktif, melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan  kesimpulan.  Kajian  yang  ada didukung  dengan  beberapa  data  empiris dan dielaborasikan untuk dapat menggambarkan efektifitas belanja publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Belanja negara Indonesia:

## Permasalahan yang di hadapi
Dalam  pelaksanaan  penganggaran publik  di  Indonesia  selama  ini  telah berjalan secara terbuka dengan menggunakan  prinsip  anggaran  berbasis kinerja. Prinsip penganggaran ini dilakukan dengan mengaitkan setiap biaya yang  dituangkan  dalam  kegiatan-kegiatan dengan  manfaat  yang  dihasilkan.  Namun, meski  telah  menerapkan  prinsip  ini,  pada kenyataannya  anggaran  yang  ada  selama ini  masih  belum  menyentuh  kebutuhan masyarakat.  Kebutuhan  tersebut  baik berupa kebutuhan mendasar bagi masyarakat  seperti  pendidikan, kesehatan, layanan sosial serta peningkatan kesejahteraan  masyarakat  secara  merata. APBN  yang  selama  ini  dibentuk  oleh pemerintah belum berpihak pada kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  dibuktikan dengan masih tingginya belanja pemerintah dalam pembiayaan belanja tak langsung berupa belanja pegawai dibandingkan  dengan  pembiayaan  dalam aspek  barang/  jasa  bahkan  pada  aspek belanja modal.
Setiap  tahun  anggaran  publik  masih terbebani dengan anggaran belanja pegawai  yang  cukup  besar  melebihi anggaran  yang  digunakan  untuk  belanja
modal. Terlebih pada tahun 2013, kenaikan  yang  cukup  besar  terjadi  pada setiap  anggaran  belanja  pemerintah.  Tiap tahunnya anggaran belanja modal pemerintah  pusat  meskipun  mengalami kenaikan  besaran  anggaran,  namun  masih belum  lebih  besar  dari  anggaran  belanja pegawai. Permasalahan lain terkait dengan belanja  negara  yaitu  pelum  maksimalnya penyerapan  anggaran  pemerintah.  Selama ini penyerapan anggaran pemerintah tidak sesuai dengan target dan jadwal pemerintah dalam pengalokasian anggaran.  Penyerapan  anggaran  hingga  7 Juni 2013 baru mencapai Rp 541,9 triliun atau  32,2%  dari  pagu  yang  ditetapkan dalam  APBN  tahun  2013  sebesar  Rp 1.683  triliun.  Realisasi  serapan  anggaran ini  lebih  rendah  dibandingkan  periode yang sama pada tahun lalu,  yakni 34,1%. Penyerapan belanja yang hanya 32,2% itu juga  jauh  di  bawah  target  pemerintah, yakni 40%.
Pada  dua  tahun  terakhir,  realisasi belanja  modal  dalam  APBN  terbilang rendah.  Realisasi  belanja  modal  pada tahun  2013  bahkan  jauh  lebih rendah di bandingkan tahun sebelumnya.  Bila per 7 Juni  2012  realisasi  belanja  modal  sudah mencapai  16,4%  maka  per  7  Juni  2013 belanja  modal  baru  terserap  14,4%  (Rp 26,55 triliun), sekedar kilas balik,
anggaran 2009 hanya terserap 91,8 persen, lalu menjadi 90,9 % pada 2010. Dua tahun berikutnya,  penyerapan  anggaran berkisar pada  87 %. Penyerapan  anggaran  yang tidak  optimal  100%  baik  pada  tingkat pusat maupun daerah menjadikan penumpukan  anggaran  pada  akhir  tahun dan  tidak  terpakainya  anggaran  ( idle cash ).  Hal  ini  menyebabkan  terjadinya penggunaan  anggaran  yang  sia-sia  yang justru  digunakan  oleh  pemerintah  dalam pengadaan  program-program  yang  tak terencana  untuk  menghabiskan  anggaran yang  terlanjur  dibuat.  Selain  itu  dapat diketahui  pada  simpanan  yang  dimiliki daerah  pada  bank-bank  daerah  maupun umum  karena  sisa  anggaran  yang  tidak terpakai.
Selama  ini  permasalahan  yang banyak  dikeluhkan  masyarakat  dan  perlu untuk mendapatkan perhatian pada saat ini adalah  terkait  ketersediaan  infrastruktur untuk mendorong kegiatan dan pemerataan  hasil-hasil  pembangunan.  Hal ini  merupakan  tantangan  tersendiri  bagi upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan pembangunan yang merata.
Pemerataan masih dirasakan kegiatan pertumbuhan yang masih terpusat  di  daerah  tertentu,  sementara daerah lain masih belum mampu mengoptimalkan potensi ekonomi
daerahnya.  Permasalahan  tersebut  antara lain disebabkan daya dukung infrastruktur untuk  menopang  perkembangan  kegiatan ekonomi  belum  tersedia  secara  memadai di seluruh wilayah secara merata. Pentingnya peran infrastruktur yang memadai dalam pencapaian sasaran pembangunan dapat terlihat dalam beberapa hal sebagai berikut. Infrastuktur, khususnya  jaringan  transportasi  antar daerah,  akan  meningkatkan  keterkaitan dan  keterhubungan  antar  daerah  di Indonesia.  Hal  ini  diharapkan  mampu menciptakan  peluang  dan  kesempatan yang  lebih  besar  bagi  pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat serta aktivitas produksi.
Peningkatan  aktivitas  ekonomi  dan produksi  akan  menciptakan  kesempatan dan peluang kerja, peningkatan pendapatan,  perbaikan  taraf  hidup  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Infrastruktur  yang  mendukung  perbaikan komunikasi dan transportasi antar wilayah di  Indonesia  akan  menciptakan  peluang pasar  yang  lebih  besar  bagi  dunia  usaha. Di  samping  itu,  ketersediaan  infrastruktur yang  merata  akan  lebih  memberikan jaminan  yang  lebih  baik  bagi  penyebaran hasil-hasil pembangunan ke seluruh wilayah  dan  masyarakat,  khususnya  bagi masyarakat di wilayah-wilayah terluar dan
terpencil.  Pemerataan  hasil  pembangunan dan  distribusi  yang  lebih  merata  akan memberikan  dampak  positif  bagi  upaya pengendalian  inflasi  di  berbagai  wilayah negara,  yang  juga  merupakan  faktor penting  bagi  upaya  menjaga  tingkat pendapatan riil masyarakat.
Dari  kondisi  belanja  negara  yang masih  mengalami  permasalahan  tersebut maka  dapat  diketahui  bagaimana  kondisi belanja  negara  saat  ini.  Kondisi  belanja negara  saat  ini  jauh  untuk  bisa  dikatakan sehat. Hal ini selain dikarenakan banyaknya persoalan terkait dengan belanja  negara,  juga  dipengaruhi  oleh masih  didominasinya  belanja  negara  saat ini dalam aspek belanja tak langsung yang berupa belanja pegawai.
Belanja  negara  Indonesia  banyak digunakan  untuk  membiayai  gaji  para Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Padahal kinerja  banyak  dari  PNS  tersebut  yang kurang  maksimal  atau  bahkan  cenderung mengecewakan.  Para  PNS  yang  di gadang-gadang  sebagai  abdi  masyarakat pada  kenyataannya  justru  banyak  yang tidak  produktif  dan  tidak  benar-benar bekerja  seperti  tugas  yang  seharusnya. Ketidaksesuaian  antara  anggaran  belanja pegawai yang dianggarkan dengan kinerja PNS  ini  membuat  belanja  negara  menjadi
tidak  sehat  karena  terjadi  pemborosan yang luar biasa besar.
Anggaran  belanja  negara  saat  ini juga  sangat  tidak  sesuai  dengan  apa  yang dibutuhkan  masyarakat.  Belanja  negara yang  masih  didominasi  oleh  belanja  tak langsung dari pada belanja langsung pada aspek belanja pegawai dan kecilnya sektor belanja  modal  dan  belanja  barang/jasa menjadikan  belanja  negara  tidak  memilki keberpihakan  kepada  masyarakat.  Salah satu peningkatan kemakmuran masyarakat hanya  dapat  didorong  oleh  anggaran publik,  dimana  belanja  modal (capital spending) terus  ditambah  dan  dikelola dengan  baik.  Namun,  struktur  APBN  saat ini  menunjukkan  bahwa  belanja  modal sangat  sulit  ditingkatkan.  Salah  satunya dibebani  oleh  belanja  tak  langsung  yang berupa belanja pegawai yang tinggi.
Belanja  negara  yang  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  adalah  belanja negara  yang  lebih  memprioritaskan  pada aspek  belanja  modal.  Dimana  belanja modal ini dapat dipergunakan oleh negara untuk  membangun  infrastruktur  bagi masyarakat.  Infrastruktur  dapat  berupa bangunan  sekolah,  jembatan,  jalan  raya, sistem  irigasi,  jaringan,  dan  sebagainya yang  dapat  dimanfaatkan  masyarakat untuk  pemerataan  hasil  pembangunan.
Infrastruktur  yang  memadai  juga  dapat mendorong  peningkatan  ekonomi  di daerah-daerah,  mendekatkan  komunikasi dan transportasi antar wilayah di
Indonesia yang berupa kepulauan.
Cara  terbaik  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  atau  hal  yang seharusnya  dilakukan  pemerintah  dengan kondisi  belanja  negara  saat  ini  yaitu dengan membuat kebijakan anggaran yang tepat  yaitu  dengan  membuat  kebijakan anggaran  yang  pro  rakyat.  Maksudnya disini  adalah  dengan  menyeimbangkan pendapatan  (baik  negara/  daerah)  dengan kebutuhan  yang  diperlukan.  Misalnya apabila  difokuskan  pada  hal  belanja negara/ daerah maka perlu untuk melakukan  menekan  anggaran  belanja pegawai.  Memang  tidak  mungkin  untuk mengurangi  gaji  pegawai  yang  selama  ini jumlahnya  terus  membengkak,  namun dapat dilakukan dengan menekan pengeluaran dalam pemberian honorarium maupun  biaya  perjalanan  dinas  bagi pegawai.
Disamping itu, dengan lebih meningkatkan  belanja  modal  pemerintah agar  pembangunan  infrastruktur  bagi masyarakat  terus  meningkat.  Hal  ini karena  belanja  modal  pemerintah  yang berupa  pembelian  aset  nilainya  jangka panjang  dan  lebih  dari  12  bulan  sehingga
akan  efektif  apabila  ditingkatkan  besaran anggaran  untuk  peningkatan  kemakmuran publik.

## Kondisi Belanja Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Magetan
Sama halnya dengan belanja negara, secara  umum  kondisi  belanja  daerah  juga mengalami  permasalahan.  Permasalahan yang  dihadapi  dalam  belanja  daerah adalah  masih  dominannya  belanja  tidak langsung  dibandingkan  belanja  langsung dalam komposisi belanja daerah. Akibatnya, belanja langsung yang digunakan  untuk  meningkatkan  kuantitas dan kualitas pemenuhan hak layanan dasar dalam  pelayanan  publik  bagi  masyarakat belum optimal.
Selain itu masalah yang menyangkut anggaran  di  daerah  yaitu  korupsi  yang terjadi di tingkat daerah dalam penggunaan  anggaran  belanja.  Dana APBD  banyak  digunakan  untuk  politik uang  bagi  para  pejabat,  biaya  prosedural politik  dan  dana  lain-lain.  Selain  itu bentuk  korupsi  yang  dilakukan  di  daerah yaitu  berupa  banyaknya  kepala  daerah yang  menggunakan  dana  APBD  untuk kepentingan  pribadi  dan  kelompoknya maupun  bersama  pihak  swasta  yang menjadi  rekanan  bisnis  atau  proyek penyelewengan anggaran.
Dari  permasalahan  yang  ada  di daerah, menjadikan pertanyaan yang perlu untuk  dijawab,  mengenai  bagaimana efektivitas  belanja  daerah  melalui  APBD yang ada? apakah sesuai dengan kebutuhan  daerah  yang  bersangkutan dalam  pembangunan  yang  diharapkan pada  daerah  yang  bersangkutan?.  Untuk menjawab pertanyaan mengenai efektivitas  APBD  melalui  rincian  tiga komponen dalam anggaran belanja langsung,  yaitu  belanja  pegawai,  belanja modal,  dan  belanja  barang/jasa  perlu dilakukan  analisis  terhadap  suatu  daerah. Untuk  itu  akan  dilakukan  studi  kasus dengan  melakukan  analis  pada  APBD Kabupaten Magetan.
Berdasarkan profil APBD Kabupaten  Magetan  tahun  2014  yang menunjukkan  pendapatan  yang  diperoleh sebesar Rp. 1.340.179.611.736,00.
Sedangkan besaran jumlah belanja seluruhnya sebesar Rp.1.403.496.525.571,00  yang terdiri  dari belanja tidak langsung sebesar Rp.905.060.206.071,00 dan belanja langsung  sebesar  Rp.498.436.319.500,00. Hal  ini  menunjukkan  APBD  tersebut diketahui  mengalami  defisit  anggaran sebesar Rp.63.316.913.835,00. Data ringkasan  APBD  Kabupaten  Magetan sebagai berikut:
Data  tersebut  sebelumnya  dapat dilakukan analisis efektivitas APBD pada Kabupaten  Magetan  yaitu  bahwa  APBD tersebut  belum  dapat  dikatakan  efektif. Hal  ini  dilihat  dari  alokasi  belanja  tidak langsung  berupa  gaji  pegawai  masih sangat  tinggi  daripada  alokasi  pada belanja  langsungnya.  Padahal  belanja langsung  berupa  honorarium  pegawai, belanja  barang/  jasa  dan  belanja  modal lebih penting dan dibutuhkan masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi daerah.
Efektivitas  anggaran  daerah  dapat diketahui dengan seberapa besar pemerintah daerah mengalokasikan besaran  nilai  belanja  untuk  kepentingan publik  yang  dapat  digunakan  secara optimal  untuk  kegiatan  ekonomi  demi kesejahteraan masyarakat. Dalam permendagri dalam pedoman penyusunan APBD juga telah dijelaskan bahwa dalam penyusunan  APBD  harus  ditekankan pada  keberpihakan  pada  kepentingan masyarakat  (publik)  yang  berupa  belanja langsung  daripada  kepentingan  aparatur (belanja tidak langsung).
Belanja  modal  kabupaten  Magetan yang  hanya  sebesar  222.683.607.134,00 menunjukkan  bahwa  pengeluaran  daerah
masih  relatif  rendah.  Hal  ini  berarti efektivitas  penggunaan  anggaran  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat di  kabupaten  Magetan  juga  masih  relatif kecil  dan  menghambat  pertumbuhan ekonomi  daerah.  Kemudian  apabila dilihat  dari  besarnya  anggaran    belanja barang/jasa, anggaran sebesar Rp.
254.562.992.866,00  menunjukkan  bahwa pemkab  masih  cenderung  konsumtif dalam pengadaan barang dan jasa.
Penyerapan anggaran daerah banyak  dialokasikan  untuk  pengadaan barang/jasa. Seharusnya pengadaan barang  dan  jasa  ini  dilakukan  dengan melakukan  evaluasi  dan  pengkajian terhadap  barang-barang  inventaris  yang tersedia  baik  dari  sisi  kondisi  maupun umur  ekonomisnya  sehingga  pengadaan barang  inventaris  dapat  dilakukan  secara selektif  sesuai  kebutuhan  masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Namun,  apabila  dilihat  rincian anggaran belanja barang/ jasa ini ternyata masih  didominasi  belanja  barang/  jasa bagi kepentingan pegawai pemkab sendiri.  Belanja  kepentingan  barang pegawai  ini  berupa  penggunaan  fasilitas bagi pegawai berupa pemeliharaan kendaraan  dinas,  biaya  bensin,  maupun asuransi  kesehatan  bagi  PNS.  Hal  ini
tentu  saja  tidak  berpengaruh  dalam peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Sehingga  efektivitas  anggaran  belanja barang/jasa  masih  terlampau  besar  yang dianggarkan  dan  belum  cukup  efektif untuk meningkatkan kesejahteraan publik.
Dari  analisis  efektivitas  anggaran diatas  maka  dapat  diketahui  bahwa anggaran yang demikian tersebut cenderung  tidak  sehat  dan  kurang  efektif karena  belanja  pemkab  masih  sangat terbebani  oleh  belanja  pegawai  dan mengesampingkan  belanja  modal  untuk peningkatan kesejahteraan publik.
Sehingga  kesejahteraan  masyarakat  di kabupaten  Magetan  masih  sulit  untuk ditingkatkan  apabila  anggaran  daerah masih  dibebani  belanja  pegawai  yang besaran anggarannya cenderung besar.
Seharusnya  dilakukan  peningkatan belanja modal dengan mengurangi belanja  pegawai  yang  berupa  tunjangan dan  belanja  baran/jasa  yang  hanya  untuk fasilitas  pegawai  pada  besaran  belanja tidak langsung tersebut. Dengan meningkatkan belanja modal maka infrastruktur
kabupaten
dapat ditingkatkan  dan  investasi  daerah  dapat meningkat untuk kesejahteraan masyarakat.
Belanja modal yang besaran anggarannya hanya sebesar 222.683.607.134,00  akan  menjadikan kurangnya  infrastruktur  yang  ada  di kabupaten  Magetan.  Kondisi  ini  akan mempersulit  akses  masyarakat  untuk memperoleh  hak-hak  pelayanan  dasar yang  seharusnya  mereka  miliki.  Hak pelayanan  dasar  tersebut  berupa  layanan kesehatan,  pendidikan,  dan  pelayanan sosial.
Maupun dalam layanan admisnistrasi  yang  berupa  perijinan,  akta maupun  lisensi  yang  kewenangannya diatur  dan  dikeluarkan  oleh  kabupaten yang  bersangkutan.  Selain  melakukan analisis  mengenai  efektivitas  belaja daerah  Kabupaten  Magetan  melalui APBD  yang  dimiliki,  maka  dapat  pula dilihat  kesesuaian  kebutuhan  kabupaten dengan alokasi dana pada masing-masing dinas  yang  ada,  data  disajikan    dalam Tabel 2.
Dari  data  tersebut  menunjukkan bahwa  dalam  pengalokasian  besaran belanja  pemerintah  daerah  sesuai  dengan urusan  pemerintahan,  alokasi  pada  dinas yang  mengurusi  tentang  pelayanan  dasar mendapat  porsi  yang  sesuai.  Dimana porsi yang sesuai ini artinya mendapatkan porsi yang relatif cukup besar dibandingkan dengan dinas pengelola
Tabel 2. Ringkasan Jumlah Belanja Kabupaten Magetan URUSAN PEMERINTAH DAERAH Kab. Magetan Jumlah Belanja Urusan Wajib 1.311.794.432.556 Pendidikan 653.018.707.863 Kesehatan 161.417.360.818 Pekerjaan Umum 138.500.487.192 Perumahan 8.450.000.000 Penataan Ruang 950.000.000 Perencanaan Pembangunan 6.349.444.200 Perhubungan 15.932.379.975 Lingkungan Hidup 15.715.095.850 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.082.193.850 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 370.000.000 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 10.718.220.609 Sosial 6.375.452.000 Ketenagakerjaan 500.816.000 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3.516.319.000 Penanaman Modal 1.590.000.000 Kebudayaan 1.963.000.000 Pemuda dan Olahraga 8.223.323.750 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 17.226.618.200 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 239.378.837.724 Ketahanan Pangan 6.145.475.575 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.593.741.600 Statistik 175.000.000 Kearsipan 345.000.000 Komunikasi dan Informatika 1.491.974.950 Perpustakaan 1.764.983.400 Urusan Pilihan 91.702.093.015 Pertanian 47.786.425.891 Kehutanan 8.065.971.450 Energi dan Sumber Daya Mineral 160.000.000 Pariwisata 8.329.200.770 Kelautan dan Perikanan 3.451.223.400 Perdagangan 3.996.999.000 Industri 19.421.772.504 Ketransmigrasian 490.500.000 Jumlah Belanja 1.403.496.525.571 Sumber: Kabupaten Magelang (2015) pelayanan yang bukan merupakan pelayanan  dasar  bagi  masyarakat.  Pada dinas  yang  memberikan  pelayanan  dasar seperti  pendidikan  mendapatkan  jumlah
anggaran belanja sebesar Rp.653.018.707.863,00 urusan pelayanan dasar  kedua  berupa  kesehatan  mendapat jatah  alokasi  anggaran  belanja  sebesar
Rp.161.417.360.818,00 dan urusan pekerjaan  umum  yang  mengurus  dalam hal infrastruktur jalan jembatan mendapatkan  alokasi  belanja  sebesar  Rp. 138.500.487.192,00  ketiga  urusan  ini merupakan  urusan  pelayanan  dasar  yang sangat  dibutuhkan  masyarakat  telah mendapatkan  porsi  yang  cukup  sesuai dengan  apa  yang  di  emban  oleh  dinas terkait.
Namun, yang menjadi poin penting yang perlu dicermati adalah pada sektor pelayanan dasar seperti kependudukan dan pencatatan sipil, dinas sosial,  keluarga  berencana,  perumahan, ketahanan  pangan  dan  bahkan  ketenaga kerjaan  justru  proporsi  jumlah  anggaran belanja  yang  diterima  cenderung  lebih kecil atau bahkan sangat kecil dibandingkan  dengan  sektor  urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan  daerah,  perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Dua urusan terakhir  tersebut  mendapat  proporsi belanja  yang  sangat  besar  dan  bahkan cenderung tidak wajar sebesar
Rp.17.226.618.200,00 dan Rp.239.378.837.724,00.  Padahal  kedua urusan tersebut tidak banyak bersinggungan langsung dengan
kepantingan  dasar  masyarakat,  justru pelayanan dalam perijinan, lisensi, ataupun  pembuatan  akta  pada  dinas kependudukan  misalnya  yang  langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
Besarnya anggaran tersebut sebaiknya  dilakukan  perombakan  dan dialokasikan  pada  sektor  yang  lain. Karena apabila tidak, maka akan menimbulkan  korupsi  yang  mau  tidak mau  akan  terjadi  karena  besaranya anggaran  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan dan kenyataannya dilapangan yang dibutuhkan masyarakat dalam hal pelayanan.  Anggaran  belanja  yang  tidak wajar  ini  sebaiknya  dialokasikan  pada beberapa  urusan  pilihan  yang  ada. Apabila  dicermati,  urusan  pilihan  yang ada pada kabupaten magetan menunjukkan  potensi  yang  ada  di kabupaten ini yaitu pada sektor pertanian. Kemudian  pendukungnya  yaitu  pada sektor industri. Potensi kabupaten magetan  yang  berada  pada  sektor pertanian sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Magetan.
Hal yang perlu diperhatikan disini yaitu  apabila  sektor  pertanian  menjadi
sektor yang utama di Kabupaten Magetan maka tentu saja sektor pangan juga harus dikedepankan untuk mendapatkan anggaran  belanja  yang  besar.  Namun, apabila  dilihat  pada  urusan  wajib, anggaran  belanja  daerah  pada  urusan ketahanan  pangan  mendapatkan  proporsi anggaran  belanja  yang  kecil,  yaitu  hanya sebesar Rp.6.145.475.575,00. Seharusnya anggaran  untuk  ketahanan  pangan  juga saling  terkait  dengan  sektor  pertanian, karena  usaha  melakukan  ketahanan pangan  di  kabupaten  magetan  harus ditingkatkan.  Jika  sektor  pertanian  tinggi namun  dari  sektor  dinas  yang  mengurusi atau  berwenang  dalam  hal  ketahan pangan tidak melakukan upaya dikarenakan  kurangnya  anggaran  belanja pada  dinas  terkait,  maka  hal  tersebut tentu akan percuma.
Maka, untuk menjawab pertanyaan  “Apakah  prioritas  belanja  di daerah  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan pembangunan di daerah yang bersangkutan?”  jika  dicermati  sesuai dengan  studi  kasus  pada  daerah  di kabupaten  magetan  tersebut  jawabannya adalah belum sesuai. Hal ini dikarenakan di  kabupaten  magetan,  proporsi  belanja daerah  selain  masih  didominasi  oleh belanja  tak  langsung  pada  sektor  belanja pegawai  dan  rendahnya  belanja  modal
dan  barang/jasa.  Juga  diakibatkan  dari belum sesuainya anggaran yang ditetapkan dalam pengalokasian anggaran belanja  sesuai  dengan  potensi  dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di Kabupaten Magetan.

## SIMPULAN
Secara  keseluruhan  belanja  negara maupun  belanja  daerah  di  Indonesia belum  dapat  dikatakan  sehat  dan  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini disebabkan  masih  banyaknya  persoalan yang  masih  belum  mampu  diatasi  oleh pemerintah. Adanya dominasi belanja tak langsung  yang  berupa  sektor  belanja pegawai masih sangat melekat di anggaran  belanja  kita.  Baik  pada  belanja negara  maupun  pada  belanja  daerah, keduanya  memiliki  kesamaan  dalam dominasi  belanja  pegawai  yang  sangat membengkak. Persoalan lain yaitu belum terserapnya  anggaran  belanja  pemerintah pusat  maupun  daerah  dengan  baik  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini menyebabkan terjadinya kelebihan anggaran  yang  tak  jarang  menimbulkan korupsi  di  berbagai  lini  pemerintah,  baik kementerian,  lembaga,  badan  usaha, hingga  pada  pemerintah  daerah  dari kepala  daerah,  birokrat  publik,  maupun
kepala dinas. Kebocoran anggaran ini tak hanya  dari  sektor  belanja  saja  melainkan menyeluruh  pula  pada  sektor  pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat maupun daerah.
Selain  itu  belanja  negara  dan belanja  daerah  belum  dapat  memberikan dampak  pengurangan  kemiskinan  dan peningkatan  kemakmuran  rakyat.  Hal  ini karena  kurangnya  belanja  modal  yang dimiliki daerah untuk membangun infrastruktur untuk menghubungkan wilayah  antar  pulau  di  Indonesia,  untuk memeratakan hasil pembangunan, mendorong peningkatan ekonomi masyarakat,  menarik  investor  untuk melakukan  investasi  pada  daerah  di Indonesia.  Perlu  dilakukan  pembuatan anggaran  belanja  modal  yang  semakin tajam  pada  sektor  ini.  Belanja  modal yang  tajam  dapat  digunakan  untuk pelayanan  dasar  bagi  masyarakat,  dalam hal  pendidikan,  kesehatan,  pelayanan sosial,  dan  infrastruktur.  Dengan  begitu infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat akan  terpenuhi  sehingga  ekonomi  akan meningkat.  Pemerintah daerah juga perlu melakukan peningkatan daya serap anggaran  yang  semakin  besar  untuk kepentingan pelayanan publik.
Dalam  hal  ini  transparansi  dan keterbukaan  pemerintah  dalam  anggaran
sangat  diperlukan.  Pemerintah  daerah maupun pusat wajib memberikan keterbukaan  akan  anggaran  yang  telah dibuat dan besaran belanja yang digunakan. Perlu dibuat laporan pertanggungjawaban yang seluruh aktivitas  pembelanjaan  masyarakat  dapat mengetahui untuk ikut mengawasi jalannya pembiayaan belanja yang dilakukan pemerintah.
Partisipasi masyarakat  dalam  pengawasan  kinerja pemerintah dalam pembelanjaan anggaran  perlu  ditingkatkan.  Jangan sampai masyarakat baru ikut berpartisipasi  ketika  anggaran  belanja yang  digunakan  pemerintah  ditemukan telah  terjadi  penyelewengan  anggaran. Masyarakat  perlu  untuk  terus  memantau apa  yang  dilakukan  pemerintah  dalam belanja publik.
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam SKPD juga perlu ditingkatkan untuk melayani masyarakat  dalam  pelayanan  publik. Pengetahuan akan kebutuhan dasar masyarakat dalam pelayanan publik perlu untuk  ditingkatkan  oleh  pemerintah. Dengan  begitu,  SKPD  akan  mengetahui anggaran  belanja  yang  perlu  untuk ditingkatkan  maupun  diperbesar  agar pelayanan publik bagi masyarakat terpenuhi.  Dan  pada  akhirnya,  yang
terpenting adalah memperbaiki komposisi APBN  maupun  APBD  dengan  lebih menekankan pada kebijakan yang mendukung keberpihakan kepada masyarakat.  Yaitu  dengan  membuat anggaran  sesuai  dengan  kebutuhan, potensi,  dan  lingkungan  (Sumber  Daya Alam  dan  Sumber  Daya  ekonomi)  serta daya dukung infrastruktur  yang ada pada suatu  wilayah  tertentu.  Jangan  sampai terjadi  ketimpangan  antara  apa  yang menjadi  kebutuhan  pembangunan  daerah dengan  anggaran  belanja  yang  dibuat oleh  pemerintah,  karena  hal  ini  akan menjadi  bumerang  yang  tentu  akan merugikan  masyarakat  atas  kebijakan yang tidak pro pada kepentingan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Kabupaten  Magetan.  2013.  Deskripsi
analisis APBD. http://setkab.go.id/kawal- apbn/penyerapananggarandanpert umbuhanekonomi/html. diakses pada 25 mei pukul 08.05
Mardiasmo.  2005. Akuntansi  Sektor
Publik . Yogyakarta: Penerbit
Andi.
Kementerian  Keuangan  RI.    2014.  Nota
keuangan.
Perda  APBD  Tahun  Anggaran  2014 Kabupaten Magetan.pdf http://www.djpk.kemenkeu.go.id  diakses tanggal 13 Juli 2014 pukul 9.56 http://www.bps.go.id  diakses  tanggal  9 Juli 2014 pukul 11.16