Politik  Hukum  Pengaturan  Imunitas  dalam  Pengelolaan  Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19
Allan Fatchan Gani Wardhana 1 *, Yuniar Riza Hakiki 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: allanfgwardhana@uii.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: yuniarrizahakiki@gmail.com
Articcle Information
Article History:
Received : 10-08-2022 Revised : 21-09-2022 Accepted : 05-10-2022 Published : 20-10-2022
Keyword: Legal Policy; Regulation; Immunity;
State Finance;
Covid-19;

## Abstract
The government's broad authority in managing state finances for handling the Covid-19 pandemic,  which was originally regulated based on  Perppu concerning about State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the  Covid-19.  Pandemic  and/or  Facing  Threats  That  Endanger the  National  Economy  and/or  Financial  System  Stability,  was  then determined  by  Law  has  the  potential  to  cause  losses  to  citizens  or  legal entities.  However,  there  is  an  article  of  the  Law  that  can  trigger  legal problems  because  it  provides  immunity  to  all  government  actions  taken under this Perppu so that it cannot be the object of a lawsuit to the PTUN. Research  with  normative  methods,  through  this  statutory  and  conceptual approach, aims to, first, analyze the legal policy of regulating immunity to all government decisions and/or actions in state financial management for handling  the  Covid-19  pandemic;  second,  formulate  alternative  legal protection  for  legal  subject  who  have  the  potential  to  be  harmed  by government  actions  and/or  decisions  in  managing  state  finances  for handling the Covid-19 pandemic. This study concludes one of them is legal protection  can  be  accommodated  preventively  through  administrative supervision,  ratification  and  approval,  and  government  openness;  and repressively through the mechanism of administrative efforts or reports to the Ombudsman.

## Abstrak
Wewenang  pemerintah  yang  cukup  luas  dalam  pengelolaan  keuangan negara  untuk  penanganan  pandemi  Covid-19,  yang  semula  diatur berdasarkan  Perppu  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Covid -19  dan/atau  dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan kemudian ditetapkan dengan undang-undang berpotensi menimbulkan kerugian warga negara atau badan hukum perdata. Namun, terdapat pasal yang dapat dapat memicu persoalan hukum karena memberi imunitas terhadap segala tindakan Pemerintah yang diambil  berdasarkan  UU  ini,  sehingga  tidak  dapat  menjadi  objek  gugatan kepada  PTUN.  Penelitian  dengan  metode  normatif,  melalui  pendekatan perundang-undangan  dan  konseptual  ini  bertujuan  untuk,  pertama, menganalisis politik hukum pengaturan imunitas terhadap segala keputusan dan/atau  tindakan  pemerintah  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  untuk penanganan pandemi Covid-19; kedua, merumuskan alternatif pelindungan hukum bagi subjek hukum yang berpotensi dirugikan atas tindakan dan/atau keputusan  pemerintah  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  untuk penanganan pandemi Covid-19. Penelitian ini menyimpulkan salah satunya pelindungan  hukum  dapat  terakomodasi  secara  preventif  melalui pengawasan  administrasi,  pengesahan  dan  persetujuan,  serta  keterbukaan pemerintah; dan secara represif melalui mekanisme upaya administratif atau laporan ke Ombudsman RI.

## PENDAHULUAN
Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  yang  merupakan pandemi di sebagian besar negara seluruh dunia dinilai oleh Pemerintah Indonesia telah berimplikasi terhadap berbagai sektor. Pandemi Covid-19 dinilai pemerintah telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan  belanja negara dan pembiayaan. Selain itu, juga berdampak terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. 1
Presiden menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease  2019 (Covid-19)  dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada 31 Maret 2020. Saat ini Perppu tersebut telah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  menjadi  Undang-Undang  (UU  No.  2  Tahun 2020).
UU No. 2 Tahun 2020 bisa dikatakan menjadi titik tolak kebijakan struktural untuk  mengatasi  krisis  ekonomi  akibat  pandemi  Covid-19,  sehingga  diharapkan mampu  menjadi  kerangka  hukum  ( legal  framework )  yang  bersifat  komprehensif bagi kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan dalam mengatasi  potensi krisis perekonomian nasional. 2 Riawan Tjandra memotret materi muatan UU No. 2 Tahun 2020 sebagai berikut.
“UU No. 2 Tahun 2020 pada hakikatnya mengatur subyek dan obyek yang diperlukan  untuk  melakukan  terapi  finansial  dan  moneter  terhadap  krisis perekonomian.  Subyek  yang  diatur  dalam  undang-undang  itu  adalah Pemerintah, Pemda, BI, OJK, KSSK dan LPS yang diberi kewenangan untuk mengambil  kebijakan  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing  secara
1 Konsiderans  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020 tentang  Kebijakan  Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem  Keuangan untuk Penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
2 Riawan Tjandra , “ UU No. 2 Tahun 2020: Solusi Fiskal Dan Moneter Atasi Dampak Covid- 19 ”, Tulisan Lepas , 2020.
sinergis  guna  mengantisipasi  dan  mengatasi  ancaman  krisis  perekonomian nasional. Obyek yang diatur adalah keuangan negara yang menjadi instrumen bagi  pengambilan  kebijakan  di  bidang  fiskal  dan  moneter  guna  melakukan pemulihan perekonomian.” 3
UU  No.  2  Tahun  2020  sebagai  instrumen  hukum  kebijakan  fiskal  memberi peluang yang cukup luas dan besar kepada Pemerintah untuk mengambil keputusan dan/atau  tindakan  dalam  pengelolaan  keuangan  negara.  Sebagaimana  tertuang dalam  Pasal  2  UU  No.  2  Tahun  2020,  Pemerintah  berwenang  diantaranya menetapkan  defisit  anggaran  melampaui  prosentase  dalam  keadaan  normal; melakukan  penyesuaian  besaran  belanja  wajib  ( mandatory  spending ),  melakukan pergeseran  anggaran  antarunit  organisasi,  antarfungsi,  dan/atau  antarprogram; melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk  membiayai  pengeluaran  tersebut  belum  tersedia  atau  tidak  cukup  tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/atau jasa.
Pemerintah  juga  berwenang  menggunakan  anggaran  dari  Sisa  Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara  dengan  kriteria  tertentu,  dana  yang  dikelola  oleh  Badan  Layanan  Umum (BLU),  dan/atau  dana  yang  berasal  dari  pengurangan  Penyertaan  Modal  Negara pada  BUMN,  menerbitkan  Surat  Utang  Negara  dan/atau  Surat  Berharga  Syariah Negara, menetapkan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri, memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),  melakukan  pengutamaan  penggunaan  alokasi  anggaran  untuk  kegiatan tertentu ( refocusing ), penyesuaian alokasi dan/atau pemotongan/penundaan
3 Ibid.
penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, memberikan hibah kepada Pemerintah  Daerah,  melakukan  penyederhanaan  mekanisme  dan  simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. 4 Belum lagi wewenang di bidang keuangan daerah  dan  di  bidang  perpajakan.  Selain  itu  juga  masih  ada  wewenang  untuk mengambil  kebijakan  stabilitas  sistem  keuangan,  meliputi  kebijakan  penanganan permasalahan  lembaga  keuangan  yang  membahayakan  perekonomian  nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. 5
Sekian wewenang yang melekat pada Pemerintah jika diaktualisasikan dalam berbagai  keputusan/tindakan  pemerintah  tentunya  dapat  menimbulkan  akibat hukum  terhadap  warga  negara  (seseorang/kelompok  orang)  atau  badan  hukum perdata.  Aktualisasi  wewenang  pemerintah  terhadap  warga  negara  atau  badan hukum  perdata  dapat  memicu  2  (dua)  jenis  hubungan  hukum,  yaitu  hubungan hukum  keperdataan  dan  hukum  administrasi  negara.  Hal  itu  dikarenakan, Pemerintah memiliki dua kedudukan hukum yakni selaku wakil dari badan hukum publik ( publiek rechtpersoon, public legal entity ) dan selaku pejabat ( ambtsdrager ) dari  jabatan  pemerintahan. 6 Baik  tindakan  hukum  pemerintah  dalam  hubungan keperdataan  maupun  dalam  hubungan  administrasi  (publik)  tersebut  berpeluang menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan melanggar hak-hak warga negara. 7
Persoalannya kemudian ada satu ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2020 yang justru  menentukan  imunitas  terhadap  segala  tindakan  maupun  keputusan pemerintah. Pasal 27 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020, “ Segala tindakan termasuk keputusan  yang  diambil  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara” . 8 Ketentuan tersebut dapat memicu persoalan  hukum bila ada tindakan  atau  keputusan  pemerintah  yang  meskipun  telah  didasarkan  pada  UU tersebut  tetapi  merugikan  warga  negara  atau  badan  hukum  perdata.  Sedangkan, mekanisme  hukum  untuk  mengajukan  gugatan  ke  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN) telah ditutup.
4 Lihat Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2020
5 Lihat Pasal 1 ayat (5) jo. BAB II UU No. 2 Tahun 2020
6 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet. 16, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 267
7 Ibid.
8 Pasal 27 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020
Ahmad Gelora Mahardika menilai keberadaan Pasal 27 ayat (3) Perppu No. 1 Tahun 2020 ini secara tidak langsung menyatakan segala tindakan pejabat yang didasarkan  oleh  Perppu  tidak  boleh  dilakukan  koreksi  oleh  siapapun,  sehingga melanggar  prinsip  negara  hukum rechtsstaat yang  menentukan  adanya  Peradilan Administrasi untuk mengadili keputusan pemerintah. 9 Penelitian ini berpandangan lain,  karena  dengan  tidak  dapatnya  tindakan/keputusan  itu  diajukan  gugatan  ke PTUN bukan berarti tindakan/keputusan pemerintah tidak bisa dikoreksi. Demikian pula  ketentuan  tersebut  juga  tidak  dapat  serta  merta  dapat  dinyatakan  melanggar prinsip  negara  hukum rechtsstaat. Artikel  ini  hendak  menganalisis  eksistensi ketentuan tersebut, serta mengkaji alternatif pelindungan hukum bagi warga negara atau badan hukum perdata yang berpotensi dirugikan atas tindakan atau keputusan pemerintah dalam mengelola keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid- 19.
Berlandaskan deskripsi kondisi dan konteks yang dikemukakan penulis, maka ditemukan beberapa sebab persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Rumusan  masalah  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini: pertama, bagaimana  politik hukum  pemberian  imunitas  terhadap  tindakan  dan/atau  keputusan  pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19? kedua, bagaimana pelindungan hukum bagi warga negara atau badan hukum perdata yang berpotensi  dirugikan  atas  tindakan  dan/atau  keputusan  pemerintah  dalam pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif,  dengan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  konseptual  ( conceptual approach ).  Menggunakan  bahan  hukum  primer,  khususnya  UUD  NRI  1945,  UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; UU No. 2
9 Lihat  Ahmad  Gelora  Mahardika , “Potensi  Penyimpangan  Hukum  dalam  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020” , Jurnal Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 27 Mei, 2020: 264-284, hlm. 280.
Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  menjadi  Undang- Undang;  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  kepustakaan  hukum  berupa  buku, jurnal,  makalah,  bahan  perkuliahan,  serta  bahan  hukum  sekunder  lain  yang berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Bahan-bahan  hukum  tersebut  dianalisis  secara deskriptif-kualitatif, sehingga dapat diperoleh kesimpulan sesuai rumusan masalah penelitian.

## PEMBAHASAN
A. Politik Hukum Pengaturan Imunitas terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan UU No. 2  Tahun  2020  ditengarai  perekonomian  nasional  yang  terdampak  kebijakan penanganan  penyebaran  Covid-19.  Misalnya,  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB), 10 disatu sisi penting untuk mencegah penyebaran  Covid- 19  namun  pada  sisi  yang  lain  juga  berimbas  pada  pelemahan  ekonomi  nasional karena kegiatan perekonomian masyarakat/swasta terhenti seketika. 11 Kementerian Keuangan  RI  menjelaskan  bahwa  untuk  mengatasi  berbagai  dampak  yang ditimbulkan  dari  berbagai  kebijakan  dalam  penanganan  Covid-19  memerlukan dana  yang  luar  biasa  besar,  sementara  dana  tersebut  belum  dianggarkan  dalam APBN sehingga melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 jo. UU No. 2 Tahun 2020 dana tersebut  diupayakan  bisa  tersedia,  baik  melalui  realokasi/ refocusing, utang,  dan
10 Lihat Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
11 Aturan Work  From  Home (WFH)  untuk  sektor  pemerintah  maupun  swasta,  memicu perlambatan kegiatan usaha di akhir bulan Maret 2020 sehingga berpotensi menurunkan penerimaan dalam  negeri  yang  kemudian  akan  menekan  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dalam  Negeri (PPN DN) di bulan  April 2020.  Kondisi dinilai dapat berlanjut dan semakin terkontraksi di bulan Mei  2020,  mengingat  di  bulan  April  sebagian  daerah  sudah  melaksanakan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB).  Lihat  Dina  Eva  Santi  Silalahi  Rasinta  Ria  Ginting ,  “ Strategi  Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19” , Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2, Juni 2020: 156-167, hlm. 160.
sebagainya. 12 Dampak  yang  ditimbulkan  dari  penyebaran  Covid-19  hingga  pada sektor  perekonomian  memang  tidak  hanya  dialami  oleh  sedikit  negara,  sehingga kajian atas persoalan ini relatif merekomendasikan alokasi khusus keuangan negara sebagai stimulus penanganan dan pemulihan perekonomian nasional. 13
Tindakan atau keputusan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 menjadi objek yang  tidak  dapat  diajukan  gugatan  kepada  PTUN.  Penulis  mencoba  mengaitkan ketentuan  tersebut  dengan  salah  satu  hal  yang  paling  mendasar  dalam penyelenggaran  pemerintahan  dan  kenegaraan  dalam  negara  hukum  (terutama dalam konsep rechtsstaat ) adalah asas legalitas. 14 Asas legalitas sering dirumuskan dengan  ungkapan “het  beginsel  van  wetmatigheid  van  bestuur” yakni  prinsip keabsahan  pemerintahan,  bahwa  setiap  keputusan  dan/atau  tindakan  pemerintah wajib  berdasarkan  undang-undang. 15 Penerapan  asas  legalitas  akan  menunjang berlakunya kepastian  hukum, karena  suatu  peraturan  dapat  membuat  semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah dapat diperkirakan sebelumnya, dengan melihat  pada  peraturan-peraturan  yang  berlaku/diberlakukan. 16 Asas  legalitas penting untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
UU No. 2 Tahun 2020 merupakan landasan hukum bagi pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang dianggap perlu dalam rangka penanganan Covid-19 sepanjang mengacu pada undang-undang ini. Oleh karena situasi yang melatarbelakangi terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2020 jo. UU  No.  2  Tahun  2020  ini  ialah  situasi  genting  atau  darurat,  bahkan  tujuan pembentukannya  pun  untuk  mengatasi  pandemi  Covid-19, 17 maka  segala tindakan/keputusan pemerintah perlu dijamin kepastian hukumnya. Imunitas dalam konteks  ini  berarti  kekebalan  terhadap  segala  tindakan/keputusan  itu,  sehingga tidak dapat ‘diperkarakan’ sebagai objek gugatan di PTUN.
12 “Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  Apa  dan  Mengapa:  Perppu  No.  1  Tahun 2020” , diakses  dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/05/FAQ-Perppu-1- 2020.pdf pada 4 September 2020.
13 Lihat  kajian  yang  direkomendasikan  Colin  C.  Williams  and  Aysegul  Kayaoglu , “The Coronavirus Pandemic and Europe’s Undeclared Economy: Impacts and A Policy Proposal” , South East European Journal of Economics and Business, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 89.
14 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara …, Op. Cit., hlm. 90.
15 Ibid., hlm. 91.
16 Indroharto, sebagaimana dikutip Ridwan HR, Ibid. hlm. 94-95.
17 Lihat Pasal 1 ayat (3) Perppu No. 1 Tahun 2020.
Asas  kepastian  hukum  dalam  pengambilan  tindakan/keputusan  pemerintah merupakan  asas  AUPB  yang  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan. 18 Apalagi menyangkut  tindakan atau keputusan dalam pengelolaan keuangan  negara  untuk  penanganan  pandemi  Covid-19.  Situasi  darurat/genting memerlukan tindakan/keputusan yang tepat, terukur, dan tentunya tidak  berubah- ubah  (ajeg). 19 Pasal  27  ayat  (3)  UU  No.  2  Tahun  2020  yang  menentukan  segala tindakan dan/atau keputusan sepanjang diambil berdasarkan undang-undang a quo bukan sebagai objek yang dapat diajukan gugatan kepada PTUN dalam konteks ini cukup tepat.
Asas kepastian hukum ini selaras apabila dikaitkan dengan Pasal 49 UU No. 5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Ketentuan  tersebut mengecualikan wewenang PTUN untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN dalam hal keputusan yang disengketakan dikeluarkan dalam keadaan tertentu.
“ Pengadilan  tidak  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan sengketa  Tata  Usaha  Negara  tertentu  dalam  hal  keputusan  yang disengketakan itu dikeluarkan:
a. dalam  waktu  perang,  keadaan  bahaya,  keadaan  bencana  alam,  atau keadaan  luar  biasa  yang  membahayakan,  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. dalam  keadaan  mendesak  untuk  kepentingan  umum  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .” 20
Ketentuan  di  atas  sering  disebut  sebagai  pembatasan  langsung  kompetensi absolut PTUN. 21 Pembatasan langsung terhadap kompetensi absolut PTUN tidak memungkinkan bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul
18 Lihat  Andi  Muh.  Ali  Rahman, Penyerapan  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  Ke  Dalam  Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 104. 19 Kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik (AUPB).  Asas  kepastian  hukum  adalah  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.  Lihat Pasal 10 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya  UU  No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
20 Adapun  penjelasan  Pasal  49  ini  hanya  menguraikan  apa  yang  dimaksud  dengan “kepentingan  umum”, yaitu  kepentingan  bangsa  dan  negara  dan/atau  kepentingan  masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Lihat Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
21 Fatria  Khairo , “ Urgensi Pembatasan  Kompetensi  Absolut Peradilan  Tata  Usaha Negara di Indonesia” , Jurnal Lex Librum Vol. III, No. 2, Juni 2017: 539-548, hlm. 545.
atas  keputusan  yang  dikeluarkan  dalam  keadaan  tersebut. 22 Apabika  dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) Perppu No. 1 Tahun 2020 jo. UU No. 2 Tahun 2020, maka dapat diperoleh relevansinya.
Pasal 27 ayat (3) Perppu No. 1 Tahun 2020 jo. UU No. 2 Tahun 2020 secara implisit  menegaskan  bahwa  segala  tindakan  dan/atau  keputusan  pejabat (pemerintah)  yang  diambil  berdasarkan  Perppu  No.  1  Tahun  2020 jo. UU  No.  2 Tahun  2020  ini  dikeluarkan  dalam  keadaan  menghadapi  ancaman  yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan akibat dari pandemi Covid-19. Sementara itu, pandemi Covid-19 telah ditetapkan Presiden sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease-2019. Bahkan  Presiden  menetapkannya  sebagai  bencana  nasional  non alam  berdasarkan  Keputusan  Presiden  No.  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan Bencana  Non  Alam Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  sebagai  Bencana Nasional. Segala tindakan dan/atau keputusan yang diambil berdasarkan UU No. 2 Tahun  2020  itu  linear  bila  dikualifikasikan  sebagai  tindakan  dan/atau  keputusan yang  dikeluarkan  dalam  keadaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49  UU PTUN.
Pasal 49 UU PTUN dan Pasal 27 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020 bertujuan untuk  menjamin  kepastian  hukum  atas  tindakan/keputusan  yang  diambil pemerintah  apabila  situasi  yang  melatarbelakangi  keluarnya  tindakan/keputusan tersebut  terkualifikasi  sebagaimana  yang  ditentukan.  Adapun  kepastian  hukum dalam  konteks  ini  adalah  jaminan  atas  produk  hukum  atau  kebijakan  pemerintah yang  tepat,  terukur,  dan  tidak  berubah-ubah  dalam  waktu  singkat. Tindakan/keputusan  pemerintah  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  yang  tepat, terukur,  dan  tidak  berubah-ubah  untuk  menangani  dampak  perekonomian  akibat pandemi  Covid-19  ini  diperlukan  agar  menghasilkan  kebijakan  yang  efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sebab dalam menghadapi keadaan darurat, dan saat-saat kritis  seperti  ini  membutuhkan  tindakan  pemerintah  yang  dirancang  dengan  baik
22 Despan  Heryansyah,  “Shifting the  Absolute Competence of State  Administrative Justice in the Indonesian Legal System”, International and Public Affairs, Vol. 4, No. 2: 28-34, pg. 30 .
dan memberikan pelayanan publik yang efektif, serta memastikan stabilitas makro ekonomi. 23
Tindakan dan/atau keputusan pemerintah yang berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 ini pada dasarnya tergolong dalam pengelolaan keuangan negara. Pasal 6 ayat (1)  UU  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  memberikan  atribusi kekuasaan  pengelolaan  keuangan  negara  sebagai  bagian  dari  kekuasaan pemerintahan  kepada  Presiden  selaku  Kepala  Pemerintahan.  Presiden bertanggungjawab atas kekuasaannya mengelola keuangan negara, sekalipun harus menetapkan  kebijakan  hukum  diluar  keadaan  yang  normal  dikarenakan  adanya keadaan  yang  genting  dan  memaksa  agar  keberlangsungan  pemerintahan  tetap terjaga. 24 Pada  konteks  ini  kebijakan  Presiden  di  bidang  fiskal  diaktualisasikan dengan  menerbitkan  Perppu  No.  1  Tahun  2020,  yang  saat  ini  telah  ditetapkan dengan UU No. 2 Tahun 2020.
Sehubungan  dengan  keadaan  yang  memaksa  pemerintah  mengubah  sistem dan  tata  kelola  keuangan  negara  keluar  dari  keadaan  normal,  maka  pada  saat  itu Perppu  No.  1  Tahun  2020  mengatur  berbagai  ketentuan  yang  membuka  peluang pemerintah cq. para pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan/keputusan dalam  pengelolaan  keuangan  negara  secara  lebih  cepat  dan  leluasa.  Hanya  saja tindakan/keputusan itu harus berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 jo. UU No. 2 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Mencermati  begitu  pentingnya  kebijakan  fiskal  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, maka lazim bila instrumen  hukum pelaksanaannya didesain secara ketat  dan  akomodatif.  Ketat  dalam  pengertian  tegas  sehubungan  dengan kewenangan,  sistem,  maupun  prosedurnya.  Akomodatif  dalam  pengertian  sebisa mungkin  mengakomodasi  kebutuhan  perkembangan  keadaan  negara. 25 Meski landasan hukum pengelolaan keuangan negara sangat akomodatif bahkan imunitif,
23 Lihat Norman V.  Loayza  and Steven Pennings , “ Macroeconomic Policy in the  Time  of COVID-19: A Primer for Developing Countries ”, Research & Policy Brief ,  No.28, From the World Bank Malaysia Hub, hlm. 7.
24 Perihal  keadaan  genting  dan  memaksa  dapat  dilihat  dalam  Pasal  22  UUD  NRI  1945 jo. Putusan MK RI No. 138/PUU-VII/2009.
25 Lihat  Pasal  27  ayat  (4)  UU  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  yang  juga mengakomodasi kemungkinan perubahan APBN dalam keadaan darurat. “ Dalam keadaan darurat Pemerintah  dapat  melakukan  pengeluaran  yang  belum  tersedia  anggarannya,  yang  selanjutnya diusulkan  dalam  rancangan  perubahan  APBN  dan/atau  disampaikan  dalam  Laporan  Realisasi Anggaran”.
namun  atas  segala  tindakan/keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  pemerintah dalam  pengelolaan  keuangan  negara  tetap  harus  dijamin  pelindungan  hukumnya. Apalagi  tindakan  dan/atau  keputusan  tersebut  berpotensi  atau  diduga  merugikan warga negara atau badan hukum perdata.
B. Pelindungan  Hukum  Bagi  Warga  Negara  atau  Badan  Hukum  Perdata yang  berpotensi  dirugikan  atas  Keputusan  dan/atau  Tindakan Pemerintah  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Negara  untuk  Penanganan Pandemi Covid-19
Penulis terlebih dahulu mengulas konsep keuangan negara. Ulasan ini penting guna  memahami  kedudukan  keputusan  dan/atau  tindakan  pemerintah  dalam pengelolaan keuangan negara sehubungan dengan pelindungan hukum bagi warga negara  atau  badan  hukum  perdata.  Riawan  Tjandra  memilah  ada  4  (empat)  sisi dalam merumuskan definisi stipulatif mengenai keuangan negara, yaitu sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. 26
Pengambilan  tindakan  atau  keputusan  pemerintah  dalam  pengelolaan keuangan  negara  untuk  penanganan  pandemi  Covid-19  merupakan  bagian  dari seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan obyek keuangan negara. Maka di dalamnya meliputi  perumusan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  sampai  dengan pertanggungjawabannya.
Pengelolaan  keuangan  negara  tersebut  diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk keputusan  pemerintah.  Sebagaimana  pengelolaan  keuangan  negara  melalui
26 Dari  sisi  obyek ,  keuangan  negara  meliputi  semua  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  termasuk  kebijakan  dan  kegiatan  dalam  bidang  fiskal,  moneter,  dan  pengelolaan kekayaan  negara  yang  dipisahkan,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang,  maupun  berupa  barang yang dapat dijadikan  milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak  dan kewajiban  tersebut. Dari  sisi  subyek ,  keuangan  negara  meliputi  seluruh  obyek  sebagaimana  tersebut  di  atas  yang dimikiki  negara,  dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Perusahaan Negara/Daerah,  dan  badan  lain  yang  ada  kaitannya  dengan  keuangan  negara. Dari  sisi  proses , keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas  mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan , keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum  yang  berkaitan dengan  pemilikan dan/atau  penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Lihat Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara , PT. Grasindo, Jakarta, 2014, hlm. 3-4.
APBN/APBD  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang/peraturan  daerah  dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk keputusan Presiden/Kepala Daerah. 27
Pelaksanaan  tugas,  fungsi  dan  kewajiban  pemerintah  dalam  rangka memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  melalui  pengelolaan  keuangan  negara tentu memerlukan berbagai tindakan pemerintahan ( bestuurhandlingen ). Tindakan pemerintah dalam konsep hukum administrasi negara dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu  tindakan  nyata/faktual  ( fietelijke  handeling )  dan  tindakan  hukum ( rechtshandeling ). 28 Fietelijke  handeling tidak  melahirkan  akibat  hukum, sedangkan rechtshandeling dimaksudkan  untuk  melahirkan  akibat  hukum. 29
Tindakan  nyata/faktual  itu  merupakan  tindakan-tindakan  yang  tidak  ada relevansinya  dengan  hukum  sehingga  tidak  menimbulkan  akibat-akibat  hukum, sedangkan  tindakan  hukum  adalah  tindakan  yang  memang  dimaksudkan  untuk menciptakan hak dan kewajiban ( een rechtshandlingen is gericht op het scheppen van rechten of plichten ). 30
Karakteristik  tindakan  hukum  pemerintah  yang  paling  mendasar  adalah keputusan  dan  ketetapan  yang  bersifat  sepihak,  karena  dilakukan  tidaknya  suatu tindakan  hukum  itu  bergantung  pada  kehendak  sepihak  pemerintah. 31 Keputusan dan ketetapan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum inilah yang berpotensi menyebabkan  pelanggaran  hukum  terhadap  warga  negara.  Apalagi  di  negara hukum  modern  yang  memberikan  kewenangan  luas  kepada  pemerintah  untuk mencampuri kehidupan warga negara. 32 Oleh karenanya, berkaitan dengan  segala tindakan maupun keputusan pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 jo. UU No. 2 Tahun 2020 tetap saja berpotensi terjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan warga negara atau badan hukum perdata.
27 Lihat Pasal 11 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lihat pula SF. Marbun, Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I), Cet. II (Edisi Revisi), FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 452-453.
28 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Op. Cit., hlm. 109-110.
29 Philipus  M.  Hadjon, Pegantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Gajah  Mada  University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 177-178.
30 C.J.N.  Versteden, Inleiding  Algemeen  Bestuursrecht, sebagaimana  dikutip  Ridwan  HR, Loc. Cit.
31 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 124.
32 Ridwan,  et.al, “ Perluasan  Kompetensi  Absolut  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan” , Jurnal Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25 Mei 2018: 339- 358, hlm. 340-341.
Pelanggaran hukum bisa saja terjadi dan merugikan warga negara atau badan hukum  perdata  meski  keputusan  atau  tindakan  pemerintah  dalam  penanganan Covid-19 diambil berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 jo. UU No. 2 Tahun 2020. Misalnya, keputusan pemerintah perihal pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram yang berpotensi tidak tepat sehingga merugikan warga  negara  selaku  penerima  manfaat;  keputusan  mengenai  proses  dan  metode pengadaan barang/jasa yang berpotensi terjadi maladministrasi sehingga merugikan badan  hukum  perdata  penyedia  barang/jasa; 33 keputusan  pemerintah  atau pemerintah  daerah  perihal  penggunaan  alokasi  anggaran  untuk  kegiatan  tertentu ( refocusing ) yang berpotensi tidak tepat sasaran sehingga merugikan warga negara atau  badan  hukum  perdata;  dan  berbagai  keputusan  lain  dalam  pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 yang diduga atau berpotensi merugikan warga negara atau badan hukum perdata.
Konsep  pelindungan  hukum  atas  berbagai  tindakan  atau  keputusan pemerintah  yang  berpotensi  merugikan  warga  negara  atau  badan  hukum  perdata dikenal  ada  2  (dua)  macam, yaitu  pelindungan  hukum  preventif  dan  pelindungan hukum  represif.  Pelindungan  hukum  preventif  ( preventieve  recthbescherming ) adalah  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  perbuatan  yang menyimpang  atau  kegiatan  antisipasi  terhadap  langkah-langkah  yang  akan dilakukan  oleh  pemerintah. 34 Sedangkan  pelindungan  hukum  secara  represif berkaitan dengan upaya menyelesaikan sengketa/pelanggaran hukum yang timbul pasca tindakan atau keputusan itu dikeluarkan. 35
Pelindungan  hukum  secara  preventif  terhadap  tindakan/keputusan pemerintahan dapat melalui 4 (empat) cara, yaitu: (1) pengawasan administrasi; (2)
33 Penetapan penyedia barang dan jasa termasuk keputusan pejabat tata usaha negara. Apabila keputusan itu  merugikan pihak-pihak  yang berkepentingan  maka pihak tersebut dapat  menggugat ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Lihat  Radian  Yudha  Pradipta ,  “ Batas-Batas  Tanggung  Jawab Hukum  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Terhadap  Kerugian  Negara  Dalam  Pengadaan  Barang  /Jasa Oleh Pemerintah Prinsip Asas Maslahat ”, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.1, 2017, hlm. 65.
34 Ridwan HR, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 124-125.
35 Sehubungan  dengan  pelindungan  hukum  represif,  Ridwan  HR  mengemukakan  perlunya mengetengahkan  perbuatan hukum  pemerintah apa  yang  akibat hukumnya secara nyata  menimpa warga  negara.  Apakah  perbuatan  hukum  yang  menggunakan  instrumen  hukum  peraturan perundang-undangan  ( regeling ),  peraturan  kebijakan  ( beleidsregel ),  atau  keputusan-keputusan ( beschikkingen ). Lihat Ridwan HR, Ibid. hlm. 142
pengesahan  atau  persetujuan;  (3)  keterbukaan  pemerintah;  (4)  peran  serta  warga negara. 36 Pengawasan  administrasi  biasanya  dilakukan  secara  internal  atau eksternal,  dan  dapat  dilakukan  sebelum  keputusan  pemerintah  dikeluarkan  ( a- priori )  atau  setelah  dikeluarkannya  keputusan  pemerintah  ( a-posteriori ). 37 Oleh karenanya,  penulis  kurang  sependapat  bila  tindakan/keputusan  pemerintah  dalam pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 ini dinilai tidak dapat dikoreksi oleh siapapun. Mekanisme preventif berikutnya adalah pengesahan atau persetujuan yang bisa dilakukan oleh organ/pejabat pemerintahan yang lebih tinggi sebelum suatu keputusan dikeluarkan. 38
Keterbukaan  pemerintah  sebagai  metode  pelindungan  hukum  preventif seirama  dengan  gagasan  negara  hukum  yang  demokratis,  yang  mengedepankan akuntabilitas  dan  transparansi  pemerintahan. 39 Peran  serta  warga  negara mempersyaratkan  3  (tiga)  unsur  penting,  yaitu:  (1)  tersedianya  kesempatan  yang diatur  atau  dipersiapkan  bagi  rakyat  untuk  berpartisipasi  dalam  perumusan kebijakan;  (2)  pemberian  kesempatan  kepada  rakyat  untuk  terlibat  aktif  dalam pembahasan  kebijakan;  (3)  harapan  bahwa  hasil  dari  pembahasan  kebijakan berpengaruh  pada  keputusan  final  pemerintah. 40 Namun,  dalam  konteks tindakan/keputusan pemerintah berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 jo . UU No. 2  Tahun  2020  ini,  mekanisme  preventif  yang  paling  memungkinkan  adalah pengawasan  administrasi,  pengesahan  atau  persetujuan,  dan  keterbukaan pemerintah. 41
Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19 )  merupakan  salah  satu  instrumen  hukum pencegahannya.  Meski  Inpres  No.  4  Tahun  2020  bukan  merupakan  peraturan
36 Lihat Ibid., hlm. 128-141. 37 Ibid. 38 Sebagai  contoh,  keputusan  diskresi  yang  berpotensi  mengubah  alokasi  anggaran  wajib memeroleh persetujuan dari atasan pejabat. Lihat Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
39 Lihat Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara dalam Penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
40 Ridwan HR, Tiga Dimensi Hukum…, Op. Cit., hlm. 139.
41 Akses untuk melibatkan warga negara dalam perumusan kebijakan fiskal ini tentunya sulit diimplementasikan dalam situasi darurat yang memerlukan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat, apalagi ciri khas keputusan pemerintah adalah bersifat sepihak.
perundang-undangan, melainkan peraturan kebijakan, namun efektivitas mengikat Inpres  terhadap  internal  pemerintah  ‘layaknya’  peraturan  perundang-undangan. 42
Presiden  menginstruksikan  kepada  jajaran  pejabat  pemerintah  agar  dalam melakukan  pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  percepatan  penanganan  Covid-19, melibatkan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintahan  (LKPP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keterlibatan LKPP dan  BPKP  dapat  mencegah  terjadinya  maladministrasi  dalam  tindakan  atau keputusan yang hendak diambil kemudian. 43
Inpres No. 4 Tahun 2020 secara khusus memberikan instruksi kepada Kepala BPKP  untuk  melakukan  pendampingan  dan  pengawasan  keuangan  terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19. 44 Instruksi juga diberikan kepada Kepala LKPP untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  rangka  percepatan  penanganan  Covid-19. Keterlibatan dua lembaga tersebut tentunya dapat mencegah pengambilan tindakan atau keputusan sebagai turunan dari kebijakan fiskal pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga terantisipasi dari potensi merugikan warga negara atau badan hukum perdata.
Pelindungan hukum secara represif atas tindakan atau keputusan pemerintah yang  berpotensi/diduga  merugikan  warga  negara  atau  badan  hukum  perdata bergantung  pada  sifat  dan  kedudukan  pemerintah  dalam  melakukan  tindakan hukum  itu.  Sebagaimana  sempat  diulas  sebelumnya,  karena  pemerintah  sebagai subjek  hukum  mewakili  dua  institusi  (jabatan  pemerintahan  dan  badan  hukum), maka dikenal ada dua macam tindakan hukum pemerintah, yaitu tindakan hukum
42 J.H. van Kreveld, Beleidsregel in Het Recht, Kluwer-Deventer, 1983, sebagaimana dikutip kembali oleh Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Op. Cit., hlm. 174. Lihat pula Ridwan HR, Diskresi  &  Tanggungjawab  Pemerintah, FH  UII  Press,  Yogyakarta,  2014,  hlm.  150.  Lihat  pula Bagir Manan, Hukum  Positif  Indonesia: Suatu  Kajian Teoritik, FH  UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 15.
43 Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan  Pembangunan  mengenai  fungsi  BPKP.  Lihat  pula  Pasal  1  angka  6  dan  Pasal  73  ayat  (4) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa mengenai fungsi LKPP.
44 Peran BPKP dalam pengelolaan keuangan negara dapat dikualifikasikan sebagai pengawas internal.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPKP  bukan  untuk  mencari  kesalahan  melainkan mengarahkan  pengelolaan  keuangan  negara  sehingga  tercapai  sasaran  pembangunan.  Apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuanga negara maka diupayakan untuk diperbaiki atau dibimbing. Lihat Muhammad Djafar Saidi & Eka Merdekawati Djafar, Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik, Ed. 3, Cet. 6, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 86-87.
publik  yang  tunduk  pada  hukum  publik  dan  tindakan  hukum  privat  yang  tunduk pada ketentuan hukum keperdataan. 45
Secara  umum  ada  tiga  macam  perbuatan  pemerintahan  yaitu  perbuatan pemerintahan  dalam  bidang  pembuatan  peraturan  perundang-undangan ( regeling ), perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan ( beschikking ),  dan  perbuatan  pemerintah  dalam  bidang  keperdataan ( materiele daad ). Dua bidang yang pertama terjadi dalam bidang publik, dan karena  itu  tunduk  dan  diatur  berdasarkan  hukum  publik,  sedangkan  yang terakhir  khusus  dalam  bidang  perdata,  dan  karenanya  tunduk  dan  diatur berdasarkan hukum perdata. 46
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah secara khusus diatur 1365.
Kedudukan  pemerintah  sebagai  wakil  dari  badan  hukum  publik  yang  dapat melakukan  tindakan  hukum  di  bidang  keperdataan,  misalnya  jual-beli,  sewa- menyewa,  membuat  kontrak  dimungkinkan  dapat  bertentangan  dengan  hukum ( onrecthmatige overheidsdaad ). 47 Hakim perdata pada peradilan umum berwenang menghukum  pemerintah  untuk  membayar  ganti  kerugian  berkenaan  dengan perbuatan  melawan  hukum  oleh  pemerintah,  maupun  menetapkan  larangan  atau perintah  terhadap  pemerintah  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu. 48
Ketentuan  dan  kriteria  mengenai  perbuatan  melawan  hukum  oleh  pemerintah  ini secara spesifik diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Pelindungan  hukum  bagi  warga  negara  atau  badan  hukum  perdata  atas tindakan hukum pemerintah dalam kapasitasnya sebagai wakil dari  badan hukum publik ini dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum kepada peradilan umum. Pasal 27 ayat (3) Perppu No. 1 Tahun 2020 jo. UU No. 2 Tahun 2020 kiranya tepat bila mengecualikan tindakan atau keputusan pemerintah yang diambil berdasarkan Perppu a quo sebagai bukan objek gugatan pada PTUN, sepanjang  tindakan  atau  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  itu  dalam kapasitasnya sebagai wakil badan hukum publik yang melakukan tindakan hukum di  bidang  keperdataan.  Sehingga  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  bagi  pihak yang dirugikan ialah gugatan kepada peradilan umum.
Sedangkan  pelindungan  hukum  dalam  bidang  publik  atas  kapasitas pemerintah selaku pejabat atau kumpulan pejabat yang melakukan tindakan hukum
45 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Op. Cit., hlm. 114-115.
46 Ibid., hlm. 268.
47 Ibid., hlm. 271.
48 Ibid.
pemerintah  berdasar  hukum  publik  memiliki  mekanisme  yang  berbeda. Pelindungan hukum yang tersedia di Indonesia dalam konteks ini ialah menempuh upaya administratif dan gugatan ke peradilan administrasi (PTUN). 49 Pasal 53 ayat
(1) UU PTUN menentukan perihal gugatan ke peradilan TUN sebagai berikut:
“ Seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa  kepentingannya dirugikan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan gugatan  tertulis  kepada  pengadilan  yang  berwenang  yang  berisi  tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau  tidak  sah,  dengan  atau  tanpa  disertai  tuntutan  ganti  rugi  dan  atau rehabilitasi .”
Pasal  48  UU  PTUN  mengatur  perihal  upaya  administratif  yang  harus ditempuh  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  akibat  keputusan  yang  dikeluarkan pemerintah.
“(1)  Dalam  hal  suatu  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  diberi wewenang  oleh  atau  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk menyelesaikan  secara  administratif  sengketa  Tata  Usaha  Negara  tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif  yang  tersedia.  (2)  Pengadilan  baru  berwenang  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan .”
Perihal upaya administratif ini diakui terjadi disharmonisasi diantara undang- undang  di  bidang  administrasi  negara.  UU  PTUN  mengatur  apabila  suatu penyelesaian sengketa administrasi mengharuskan dilakukannya upaya administratif, maka seluruh upaya administratif yang tersedia harus terlebih dahulu ditempuh.  Sedangkan  di  dalam  UU  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  (UU  Administrasi  Pemerintahan),  Pasal  75  ayat  (1)  justru menyebutkan,  bahwa  “ Warga  masyarakat  yang  dirugikan  terhadap  Keputusan dan/atau  Tindakan  dapat  mengajukan  upaya  administratif  kepada  pejabat pemerintahan  atau  atasan  pejabat  yang  menetapkan  dan/atau  melakukan keputusan dan/atau tindakan ”.
Kata “dapat” dalam Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan tersebut ada yang memaknai bahwa upaya administratif itu merupakan hak bagi seseorang
49 Sehubungan dengan hal ini, ada perbedaan antara peradilan administrasi ( administratieve rechtspraak ) dan ( administratief beroep ) Lihat Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Ibid. hlm. 281-282.
atau badan hukum perdata yang boleh digunakan atau tidak digunakan, hanya saja ketika  yang  bersangkutan  akan  mengajukan  gugatan  ke  PTUN  maka  upaya administratif itu tetap wajib ditempuh terlebih dahulu. Pemaknaan tersebut relevan karena UU Administrasi Pemerintahan juga tidak tegas mewajibkan ditempuhnya upaya administratif, sedangkan masih ada UU PTUN yang mengharuskan adanya upaya administratif, dan belum tegas dicabut. 50 Oleh karena itu, menempuh upaya administratif merupakan tahapan yang masih harus terlebih dahulu ditempuh dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan.
UU  Administrasi  Pemerintahan  juga  tidak  menentukan  bahwa  PTUN  baru berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan  sengketa  administrasi pemerintahan  apabila  upaya  administratif  telah  ditempuh  terlebih  dahulu.  Maka, jika  masyarakat  memilih  tidak  mengajukan  upaya  administratif  dan  langsung mengajukan  gugatan  ke  PTUN  bisa  saja  dibenarkan.  Maka,    PTUN  tidak  dapat menyatakan  gugatan  “tidak  dapat  diterima”  dengan  alasan  penggugat  belum menempuh  upaya  administratif. 51 Hanya  saja,  pasca  Mahkamah  Agung  (MA) menerbitkan Peraturan MA RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  setelah  Menempuh  Upaya  Administratif, PTUN  baru  berwenang  menerima,  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sepanjang upaya administratif telah ditempuh terlebih dahulu. 52
Hal  ini  terlepas  dari  apakah  gugatan  kepada  PTUN  bisa  ditempuh  dengan harus  terlebih  dahulu  melalui  upaya  administratif  atau  tanpa  melalui  upaya administratif,  dalam  konteks  tindakan/keputusan  yang  dikeluarkan  pemerintah berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Perppu No. 1 Tahun 2020 jo. UU No. 2 Tahun 2020, tetap saja tidak dapat diajukan gugatan ke PTUN. Oleh karenanya, upaya hukum yang tersedia bagi warga negara atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas  tindakan/keputusan  pemerintah  yang  dikeluarkan  berdasarkan  Perppu  No.  1 Tahun 2020 jo. UU No. 2 Tahun 2020 ialah dengan menempuh upaya administratif.
50 Ridwan, et. al., Perluasan Kompetensi Absolut…, Op. Cit., hlm. 347-348.
51 Ibid.
52 Lihat Pasal 2 ayat (1)  Peraturan MA RI No. 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif.
Keharusan untuk menempuh upaya administratif ini dinilai  bisa  berdampak positif untuk mendorong pembenahan internal pemerintah, karena aparatur internal pemerintah harus mampu berbenah dan menyiapkan perangkat aturan dan struktur dalam  rangka  penyelesaian  aduan/gugatan  administrasi  pemerintahan  di  masing- masing  internal  institusinya. 53 Penyelesaian  perkara  administrasi  melalui mekanisme  internal  pemerintah  (diluar  pengadilan)  ini  sebenarnya  juga  menjadi “tren” di negara-negara lain, terutama di negara yang menganut konsep hukum the rule  of  law, United  Kindom  (UK)  misalnya.  Peter  Leyland  dan  Gordon  Anthony menyebut  bahwa  meski  tersedia  mekanisme  peradilan,  beberapa  masalah  dalam lingkup  hukum  administrasi  ditangani  secara  informal  melalui  upaya  non  hukum misalnya, oleh anggota parlemen, anggota dewan lokal, ombudsman, atau prosedur pengaduan internal. 54
Di Indonesia, upaya administratif diajukan kepada pejabat atau atasan pejabat pemerintahan  yang  menetapkan  tindakan/keputusan  dalam  pengelolaan  keuangan negara berdasarkan. 55 Pasal 75 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan menjamin bahwa “ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara”. Apabila kewajiban tersebut  dilanggar,  maka  pejabat  pemerintahan  yang  bersangkutan  dikenai  sanksi administratif  ringan. 56 Menurut  Ridwan  HR,  upaya  administratif  ini  masih diperlukan, meskipun telah ada peradilan administrasi  (PTUN), karena pengujian keputusan  dan/atau  tindakan  pemerintahan  melalui  upaya  administratif  lebih lengkap,  mencakup  aspek  kebijakan  ( doelmatigheid )  dan  aspek  hukum ( rechtmatigheid )  serta  dapat  langsung  mengubah,  memperbaiki,  atau  bahkan mencabut keputusan yang disengketakan. 57
Selain  menempuh  upaya  administratif,  pelindungan  hukum  atas tindakan/keputusan  pemerintah  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  berdasarkan
53 Ridwan, Urgensi Upaya Administratif…, Op. Cit., hlm. 98
54 Peter  Leyland  and  Gordon  Anthony, Texbook  on  Administrative  Law ,  Sixth  Edition, Oxford University Press, New York, 2009, hlm. 2.
55 Lihat Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
56 Bentuk sanksi administratif ringan diantaranya adalah: teguran lisan; teguran tertulis; atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. Lihat Pasal 81 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
57 Ridwan, Urgensi  Upaya  Administratif  di  Indonesia, Cet.  Pertama,  FH  UII  Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 133
Perppu  No.  1  Tahun  2020 jo. UU  No.  2  Tahun  2020  yang  diduga  terjadi maladministrasi dapat dilaporkan kepada Ombudsman RI. Pasal 1 angka 3 UU No. 37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia  menentukan  definisi maladministrasi sebagai berikut:
“ Maladministrasi  adalah  perilaku  atau  perbuatan  melawan  hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi  tujuan  wewenang  tersebut,  termasuk  kelalaian  atau  pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”. 58
Laporan harus disertai uraian peristiwa, tindakan atau keputusan yang diduga terjadi  maladministrasi  secara  rinci,  serta  diajukan  sebelum  lewat  2  (dua)  tahun sejak  peristiwa,  tindakan  atau  keputusan  tersebut  terjadi/ditetapkan. 59 Bila  hasil pemeriksaan  Ombudsman  menyatakan  menerima  laporan  dan  memberikan rekomendasi,  maka  rekomendasi  tersebut  disampaikan  kepada  pelapor,  terlapor, dan  atasan  terlapor. 60 Rekomendasi  wajib  dilaksanakan  oleh  terlapor  dan  atasan terlapor,  sedangkan  apabila  tidak  dilaksanakan  atau  yang  dilaksanakan  hanya sebagian  rekomendasi  saja,  maka  Ombudsman  dapat  mempublikasikan  atasan terlapor dan menyampaikan laporan kepada DPR dan Presiden. 61
Kedudukan  Ombudsman  RI  ini  sekiranya  penting  dan  relevan  untuk mengawal  penyelenggaraan  pemerintahan  agar  berjalan  sebagaimana  mestinya, khususnya mengawal tindakan/keputusan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Hanya  saja,  eksistensi  dan  peran  Ombudsman  di  Indonesia ini  memang  belum  begitu  nampak  dan  menjadi  alternatif  penyelesaian sengketa/perkara  oleh  masyarakat  Indonesia.  Hal  itu  bisa  jadi  ditengarai  belum efektifnya  rekomendasi  Ombudsman  dalam  memengaruhi  penyelenggaraan pemerintahan.  Sehingga,  tantangan  Ombudsman  RI  adalah  mengoptimalkan kelembagaannya agar menjadi alternatif lembaga yang diminati masyarakat untuk menyelesaikan sengketa/perkara akibat tindakan/keputusan pemerintah. Tantangan serupa  juga  dialami  oleh  negara  lain,  di  United  Kingdom  (UK)  misalnya,
58 Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
59 Pasal 24 ayat (1) huruf b UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
60 Pasal 35 dan Pasal 37 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 61 Pasal 38 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Ombudsman  diarahkan  untuk  melembaga  sebagai  “third  way”  diantara  lembaga pengadilan formal. 62

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  sebagai  berikut: pertama, politik  hukum pengaturan Pasal 27 ayat (3) Perppu No. 1 Tahun 2020 jo. UU No. 2 Tahun 2020 yang  menentukan  segala  tindakan  atau  keputusan  yang  diambil  berdasarkan Perppu/UU a quo menjadi bukan sebagai objek gugatan yang dapat diajukan kepada PTUN  diketahui  untuk  maksud  menjamin  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum dalam konteks ini adalah  jaminan atas produk hukum atau kebijakan pemerintah yang  tepat,  terukur,  dan  tidak  berubah-ubah  dalam  waktu  singkat.  Sebab  dalam menghadapi keadaan darurat, dan saat-saat kritis seperti ini membutuhkan tindakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan  negara yang dirancang dengan baik dan memberikan  pelayanan  publik  yang  efektif,  serta  memastikan  stabilitas makroekonomi. Kedua, meskipun Pasal 27 ayat (3) Perppu No. 1 Tahun 2020 jo. UU No. 2 Tahun 2020 menutup peluang dapat digugatnya tindakan atau keputusan pemerintah  kepada  PTUN,  namun  warga  negara  atau  badan  hukum  perdata  yang berpotensi  atau  merasa  dirugikan  atas  tindakan  atau  keputusan  tersebut  masih memeroleh  pelindungan  hukum.  Pelindungan  hukum  yang  tersedia  antara  lain: pelindungan  hukum  secara  preventif  melalui  pengawasan  terhadap  administrasi, pengesahan atau persetujuan, keterbukaan pemerintah. Dalam konteks penanganan pandemi  Covid-19  telah  tersedia  Inpres  No.  4  Tahun  2020  sebagai  instrumen hukum  pencegahan  tindakan/keputusan  yang  merugikan  warga  negara/badan hukum perdata. Selain itu juga masih tersedia pelindungan  hukum secara represif melalui mekanisme upaya administratif, serta laporan kepada Ombudsman RI.
62 Nick  O’Brien  &  Mary  Seneviratne, Ombudsmen  at  the  Crossroads:  The  Legal  Services Ombudsman, Dispute Resolution and Democratic Accountability , Macmillan Publishers, London, 2017, hlm. 91-103.

## SARAN
Penelitian  ini  merekomendasikan  kepada  pemerintah  agar  dalam mengambil tindakan atau keputusan pemerintah dalam mengelola keuangan negara untuk  penanganan  pandemi  Covid-19  selalu  berpedoman  pada  peraturan perundang-undangan  dan  AUPB,  sebab  meski  tindakan  atau  keputusan  tersebut tidak  dapat  diajukan  gugatan  kepada  PTUN,  namun  pejabat  yang  bersangkutan tidak  terbebas  dari  prosedur  dan  pertanggungjawaban  hukumnya.  Badan  atau lembaga  pemerintah  yang  ditunjuk  agar  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan administratif secara ketat dan tepat. Khusus bagi warga negara atau badan hukum perdata  yang  potensial  dirugikan  atau  merasakan  dirugikan  atas  tindakan  atau keputusan  pemerintah  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  untuk  penanganan pandemi  Covid-19,  dapat  menempuh  upaya  hukum  melalui  mekanisme  upaya administratif, dan/atau mengajukan laporan kepada Ombudsman RI.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Djafar Saidi, Muhammad & Eka Merdekawati Djafar, Hukum Keuangan Negara:
Teori dan Praktik, Ed. 3, Cet. 6, Rajawali Pers, Depok, 2018
M.  Hadjon,  Philipus, Pegantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Gajah  Mada University Press, Yogyakarta, 2008
________________, Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  di  Indonesia ,  Bina  Ilmu, Surabaya, 1987
Manan,  Bagir, Hukum  Positif  Indonesia:  Suatu  Kajian  Teoritik, FH  UII  Press, Yogyakarta, 2004
Marbun, SF., Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I), Cet. II (Edisi Revisi), FH UII Press, Yogyakarta, 2018
Muh. Ali Rahman, Andi, Penyerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Ke Dalam Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, FH UII Press, Yogyakarta, 2019
Nick  O’Brien  &  Mary  Seneviratne, Ombudsmen  at  the  Crossroads:  The  Legal Services  Ombudsman,  Dispute  Resolution  and  Democratic  Accountability , Macmillan Publishers, London, 2017
Peter Leyland and Gordon Anthony, Texbook on Administrative Law , Sixth Edition, Oxford University Press, New York, 2009
Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara, Cet.  16,  Rajawali  Pers,  Depok,  2020, hlm. 267
_________, Diskresi  &  Tanggungjawab  Pemerintah, FH  UII  Press,  Yogyakarta, 2014
_________, Tiga  Dimensi  Hukum  Administrasi  dan  Peradilan  Administrasi, FH UII Press, Yogyakarta, 2009
_________, Urgensi Upaya Administratif di Indonesia, Cet. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2019
Tjandra, Riawan, Hukum Keuangan Negara, PT. Grasindo, Jakarta, 2014

## Jurnal:
Ahmad  Gelora  Mahardika,  “Potensi  Penyimpangan  Hukum  dalam  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020”, Jurnal  Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 27 Mei, 2020: 264-284
Colin  C.  Williams  and  Aysegul  Kayaoglu,  “The  Coronavirus  Pandemic  and Europe’s Undeclared Economy: Impacts and A Policy Proposal”, South East European Journal of Economics and Business , Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 89. Despan Heryansyah, “Shifting the Absolute Competence of State Administrative Justice  in  the  Indonesian  Legal  System”, International  and  Public  Affairs, Vol. 4, No. 2: 28-34
Dina Eva Santi Silalahi Rasinta Ria Ginting, “Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia  dalam  Menghadapi  Dampak  Pandemi  COVID-19” ,  Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2, Juni 2020: 156-167
Fatria  Khairo,  “Urgensi  Pembatasan  Kompetensi  Absolut  Peradilan  Tata  Usaha Negara di Indonesia” , Jurnal Lex Librum Vol. III, No. 2, Juni 2017: 539-548
Radian Yudha Pradipta, “Batas-Batas Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Kerugian Negara Dalam Pengadaan Barang /Jasa Oleh Pemerintah Prinsip Asas Maslahat”, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.1, 2017
Ridwan,  et.al,  “Perluasan  Kompetensi  Absolut  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25 Mei 2018: 339-358

## Hasil Penelitian
Norman V. Loayza and Steven Pennings, “Macroeconomic Policy in the Time of COVID-19: A Primer for Developing Countries”, Research & Policy Brief, No.28, From the World Bank Malaysia Hub

## Makalah/Perkuliahan
Riawan Tjandra, UU No. 2 Tahun 2020: Solusi Fiskal Dan Moneter Atasi Dampak Covid-19 , Tulisan  Lepas dalam  Perkuliahan  Hukum  Pajak  dan  Keuangan Negara , Program Magister Hukum Pascasarjana UII, 2020.
Riawan Tjandra, Materi Perkuliahan: Kebijakan Fiskal, BKU HTN/HAN Program Magister Hukum Pascasarjana, FH UII, 2020.

## Internet:
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia, Apa  dan  Mengapa:  Perppu  No.  1
Tahun 2020, diakses dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp- content/uploads/2020/05/FAQ-Perppu-1-2020.pdf pada 4 September 2020 .

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1986  Nomor  77,  Tambahan Lembaran Negara RI No. 3344
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran Negara RI No. 4286
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  139,  Tambahan Lembaran Negara RI No. 4899
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292,  Tambahan Lembaran Negara RI No. 5601.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  dan/atau  dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19).
Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa mengenai fungsi LKPP.
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif.

## Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 138/PUU-VII/2009