Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
PEMBATALAN RATUSAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 296/B/2013/PT.TUN.JKT JO. PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
NOMOR 11/G/2013/PTUN.BDG)
(The Annulment of Hundreds Land Certificates by the National Land Agency, West Java Branch Office)

## Beny Hadinata Wangean
Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Depok Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jln. Boulevard Raya Kota Kembang,
Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat.
E-mail : benyhadinata@gmail.com

## Abstrak
Peningkatan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan masalah bagi para pihak yang menguasainya. Alas hak berupa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat bukan mutlak, sehingga  pemegang  hak  bersertifikat  masih  menghadapi  kemungkinan  gugatan  dari pihak  lain.  Kasus  pembatalan  sertifikat  di  Kelurahan  Pengasinan  dengan  Putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  menjadi  contoh  lemahnya  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bersertifikat.  Metodologi penelitian yang digunakan ialah metodologi  yuridis normatif  atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal  ( doctrinal  research ).  Dalam  kasus  yang  diteliti  ini,  terjadi  pembatalan  246 (dua ratus empat puluh enam) sertifikat di Kelurahan Pengasinan,  Kota Depok, melalui Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  No.  296/B/2013/PT.TUN.JKT jo. Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Bandung  No.  11/G/2013/PTUN-BDG sebagai  akibat  adanya  alas  hak  lain  pada  objek  yang  sama,  yaitu  berupa  Surat Keputusan  Kepala Inspeksi  Agraria (SK  Kinag) No. 205.D/VIII/1964  yang diterbitkan pada  tanggal  31  Desember  1964  dalam  rangka  pelaksanaan  program landreform dan diredistribusikan  kepada  para  petani  penggarap.  Beberapa  faktor  yang  menyebabkan terjadinya persoalan hukum tersebut ialah karena adanya ketidakcermatan pihak Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertifikat, lemahnya mutu putusan hakim, serta karakteristik  sengketa  pertanahan  yang  secara  simultan  berwatak  publik  sekaligus privat.
Kata kunci: keputusan tata usaha negara, pembatalan sertifikat, pendaftaran tanah.

## Abstract
The  increasing  of  the  use  of  land  could  potentially  cause  legal  problem  to  several parties. Even some of them have certificate proving the ownership of land, but such of certificate  still  able  to  become  an  object  of  annulment.  There  was  a  case  of  such annulment  in  Pengasinan  Village,  Depok  City,  through  Administrative  Court.  That annulment  then  reflected  the  weakness  of  law  in  protecting  certain  person’s  land, although  he  or  she  holds  freehold  title  certificate.  This  study  uses  doctrinal  research

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
method. In this case study, there were hundreds of annulments of freehold certificates in Pengasinan  Village,  Depok  City,  through  Administrative  High  Court  of  Jakarta’s Decision  Number  296/B/2013/PT.TUN.JKT  jo.  Administrative  Court  of  Bandung’s Decision Number 11/G/2013/PTUN-BDG as the result of the issuance of the Decree of Head  of  Agrarian  Inspection  Number  205.D/VIII/1964.  The  decree  was  issued  to implement landreform program in Indonesia. Several factors could become the cause of such  kind  of  legal  problem  in  the  land  tenure  context,  among  others,  the  inaccuracy from National Land Agency officer in issuance of certificates, the low-qualified judge’s decision in land dispute settlement, and also the characteristic of land dispute which is not only public, but also private.
Keywords: annulment of certificate, governmental decree, land registration.

## A. Pendahuluan
Tanah  merupakan capital  asset yang  memiliki  nilai  ekonomis  tinggi,  dan  juga merupakan social asset yang memiliki nilai filosofis, sosial, kultural dan ekologis. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang rentan dengan berbagai masalah sosial, termasuk hukum, yang kompleks dan rumit.
Peningkatan pemanfaatan tanah, baik untuk permukiman, pertanian, perkebunan skala  besar,  pertambangan,  pusat  kegiatan  bisnis,  pariwisata,  maupun  sistem  jaringan infrastruktur pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, berpotensi menimbulkan sengketa  di  antara  para  pihak  yang  hendak  menguasai tanah.  Gejala re-claiming tanah oleh  masyarakat  terhadap  unit  dan  aset-aset  produktif  yang  telah  dibangun  di  atasnya telah  terjadi  di  hampir  seluruh  wilayah  Indonesia. 1 Keadaan  ini  diperparah  dengan kebijakan Pemerintah Orde Baru, yang saat berkuasa, banyak melakukan tindakan atau membuat  kebijakan  yang  bersifat ad  hoc, inkonsisten,  dan  ambivalen  antara  satu kebijakan  dengan  yang  lain  sehingga  struktur  hukum  pertanahan  menjadi  tumpang tindih. 2
Reformasi pertanahan yang diawali dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) seharusnya dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat dan  negara.  Reformasi  pertanahan  pada  waktu  itu  bertujuan  untuk  mempertinggi penghasilan  dan  taraf  hidup  para  petani, khususnya  petani  kecil  dan  petani  penggarap, sebagai  landasan  atau  prasyarat  penyelenggaraan  pembangunan  ekonomi  menuju masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila. 3 Reformasi  pertanahan diselenggarakan,  di  antaranya,  melalui  pembatasan  luas  maksimum  penguasaan  tanah, penghapusan  tuan-tuan  tanah  besar  ( groot-grondbezit ),  kewajiban  mengusahakan
1 Arie  Sukanti  Hutagalung, Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hlm. 369.
2 Ibid.
3 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 370.
sendiri secara aktif atas tanah-tanah pertanian, larangan pemilikan tanah secara absentee atau  guntai,  redistribusi  tanah-tanah  pertanian,  pengembalian  dan  penebusan  tanah- tanah  pertanian  yang  digadaikan,  pengaturan  kembali  perjanjian  bagi  hasil  pertanian, serta  penetapan  luas  minimum  pemilikan  tanah  pertanian  disertai  larangan  untuk melakukan  perbuatan  hukum  yang  dapat  mengakibatkan  pemecahan  pemilikan  tanah- tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.
Dalam UUPA, diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam sistem Hukum Tanah Nasional, yaitu: 4
1. Hak  Bangsa  Indonesia yang  disebut  dalam  Pasal  1,  yaitu  merupakan  hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah  Negara  Indonesia,  yang  merupakan  tanah  bersama,  bersifat  abadi  dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan lain atas tanah;
2. Hak  Menguasai  dari  Negara yang  disebut  dalam  Pasal  2,  yaitu  hak  yang bersumber  dari  hak  bangsa  Indonesia  atas  tanah,  yang  hakikatnya  merupakan penugasan  pelaksanaan  tugas  kewenangan  bangsa  kepada  Negara  Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
3. Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat yang  disebut  dalam  Pasal  3,  yaitu serangkaian  wewenang  dan  kewajiban  suatu  masyarakat  hukum  adat  yang berhubungan  dengan  tanah  yang  terletak  dalam  wilayahnya,  tetap  diakui sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada  dan  sesuai  dengan  kepentingan nasional  dan  Negara,  serta  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  dan peraturan-peraturan lainnya;
4. Hak-hak  Perseorangan/Individual ,  yaitu  hak  yang  memberi  wewenang  kepada pemegang  haknya  untuk  menggunakan  tanah  dan/atau  mengambil  manfaat  dari tanah  yang  dihakinya.  Macam-macam  hak  atas  tanah  yang  dimaksud  di  sini  di antaranya adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa,  hak  membuka  tanah,  hak  memungut  hasil  hutan,  hak-hak  tanah  untuk keperluan suci dan sosial, dan hak tanggungan atas tanah.
Untuk  memberi  jaminan  kepastian  hukum  dan  kepastian  akan  hak-hak  tersebut di atas diperlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas. Selain itu, UUPA telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia, di samping bagi para pemegang hak untuk mendaftarkan hak  atas  tanah  yang  ada  padanya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. 5 Terselenggaranya pendaftaran tanah memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk  dengan  mudah  membuktikan  hak  atas  tanah  yang  dikuasainya,  dan  bagi  para pihak  yang  berkepentingan  untuk  memperoleh  keterangan  yang  diperlukan  mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah
4 Ibid. , hlm. 24.
5 Djoko Prakoso, dan Boediman Adi Purwanto, Eksistensi Prona sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 19.
untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahannya. 6 Berdasarkan kondisi tersebut, maka diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai pengganti PP No. 10 Tahun 1961 yang dirasa belum cukup mampu memenuhi jaminan kepastian hukum yang diinginkan masyarakat.
PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mempunyai kedudukan yang strategis dan menentukan, bukan hanya sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 UUPA, tetapi lebih dari itu PP No. 24 Tahun 1997 menjadi tulang punggung yang mendukung berjalannya administrasi pertanahan sebagai salah satu program Catur Tertib Pertanahan dan Hukum Pertanahan di Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dalam  rangka rechts  kadaster ,  yang  bertujuan memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas tanah,  dengan  alat  bukti  yang  dihasilkan  pada  akhir  proses  pendaftaran  tanah  tersebut berupa  Buku  Tanah  dan  Sertifikat  Tanah  yang  terdiri  dari  Salinan  Buku  Tanah  dan Surat Ukur. 7 Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam rechts kadaster ini,  meliputi  kepastian  status  hak  yang  didaftar,  kepastian  subjek  hak,  dan  kepastian objek hak. 8
Rechts kadaster atau legal  cadastre merupakan  kebalikan  dari fiscal  cadastre , yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan menetapkan  siapa yang wajib membayar  pajak atas tanah. Fiscal cadastre menghasilkan surat tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB).
Menurut  Pasal  1  angka  1  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, yang  dimaksud  dengan  pendaftaran  tanah  adalah:  “…  rangkaian  kegiatan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  secara  terus-menerus,  berkesinambungan,  dan  teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan  rumah  susun  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak- hak tertentu yang membebaninya.”
Sistem  pendaftaran  tanah  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  sistem  pendaftaran hak  ( registration  of  title ),  bukan  sistem  pendaftaran  akta  ( registration  of  deeds ). Hal tersebut  tampak  dengan  adanya  buku  tanah  sebagai  dokumen  yang  memuat  data  fisik dan  data  yuridis  yang  dihimpun  dan  disajikan,  serta  diterbitkannya  sertifikat  sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar. 9
Sertifikat  hak  atas  tanah  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat,  bukan  alat pembuktian yang mutlak. Hal ini berarti bahwa keterangan-keterangan  yang tercantum di  dalamnya  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  harus  diterima  (oleh  hakim)  sebagai keterangan  yang  benar  selama  dan  sepanjang  tidak  ada  alat  pembuktian  yang
6 Ibid. , hlm. 20.
7 Arie Sukanti Hutagalung, op.cit. , hlm. 81.
8 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 19.
9 Boedi Harsono, op.cit. , hlm. 480.
membuktikan  sebaliknya. 10 Oleh  karenanya,  pemegang  sertifikat  hak  atas  tanah  masih mungkin  digugat  pihak  lain  yang  merasa  dirugikan.  Dan  ketika  hal  tersebut  terjadi, maka pengadilan yang akan memutuskan alat bukti mana yang benar. Apabila terbukti bahwa data fisik dan data  yuridis  yang termuat dalam suatu sertifikat tidak benar, atas dasar  putusan  hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  maka  diadakan  perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya. 11
Kelemahan sistem publikasi negatif ialah, bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan  dari  pihak  lain  yang  merasa  mempunyai  tanah  itu. 12 Umumnya  kelemahan tersebut  diatasi  dengan  menggunakan  lembaga acquisideve  verjaring atau adverse possession. Hukum  tanah  Indonesia  yang  memakai  dasar  hukum  adat  tidak  dapat menggunakan  lembaga  tersebut,  karena  hukum  adat  tidak  mengenalnya.  Tetapi  dalam hukum adat terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi  negatif  dalam  pendaftaran  tanah,  yaitu  lembaga rechtsverwerking. Sistem inilah yang disebut sistem publikasi negatif bertendensi positif. 13
Dalam  hukum  adat,  jika  seseorang  selama  sekian  waktu  membiarkan  tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad  baik,  maka  hilanglah  haknya  untuk  menuntut  kembali  tanah tersebut.  Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan (Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini.
Sejalan  dengan  penjelasan  UUPA  di  atas,  Boedi  Harsono  dan  Arie  Sukanti Hutagalung  menyatakan  bahwa,  “ Rechtsverwerking atau  kehilangan  hak  untuk menuntut  terjadi  ketika  seseorang  yang  selama  jangka  waktu  tertentu  membiarkan tanahnya  tidak  dikerjakan,  kemudian  tanah  itu  dikerjakan  orang  lain  yang memperolehnya  dengan  itikad  baik,  maka  dia  dianggap  telah  melepaskan  haknya  atas bidang  tanah  yang  bersangkutan  dan  karenanya  hilanglah  haknya  untuk  menuntut kembali  tanah  tersebut.” 14 Lebih  lanjut,  menurut  ahli  hukum  tersebut,  “Lembaga rechtsverwerking ini  sesuai  prinsip  yang  dianut  oleh  hukum  adat  bahwa  tanah merupakan  milik  bersama  masyarakat/anggotanya,  dan  tidak  boleh  sekedar  dimiliki akan tetapi tidak digunakan, sama halnya dengan larangan menelantarkan tanah dalam Hukum Tanah Nasional.” 15
10 Arie Sukanti Hutagalung, op.cit. , hlm. 81.
11 Yoelianto  Sudayat,  “Pembatalan  Sertipikat  Hak  atas  Tanah  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 298/B/2013/PT-TUN.JKT),” Jurnal Selisik (Vol. 2, No. 4, Desember 2016): 106-107.
12 Ibid.
13 Muhammad  Irfan,  dan  Nia  Kurniati,  “Kepastian  Hukum  Hak  atas  Tanah  dan  Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking dalam  Perspektif  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah,” Jurnal Acta Diurnal (Vol. 1, No. 2, Juni 2018): 168-169, dan 171.
14 Boedi Harsono, op.cit. , hlm. 483.
15 Arie Sukanti Hutagalung, op.cit. , hlm. 89.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
Selanjutnya, Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga  menegaskan  tentang  lembaga rechtsverwerking , yakni:  “Dalam  hal  atas  suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau  badan hukum yang  memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata  menguasainya, maka  pihak  yang  merasa  mempunyai  hak  atas  tanah  ini  tidak  dapat  lagi  menuntut pelaksanaan  hak  tersebut  apabila  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”
Terkait  dengan  hal  tersebut  di  atas,  peneliti  menemukan  kasus  pembatalan  246 (dua  ratus  empat  puluh  enam)  Sertifikat  Hak  Milik  melalui  Surat  Keputusan  Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No.
03/Pbt/BPN.32/2015  tanggal  6  Februari  2015,  yang  mana  surat  keputusan  tersebut diterbitkan dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 296/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 12 Mei 2014 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha  Negara  Bandung  No.  11/G/2013/PTUN-BDG  tanggal  11  Juli  2013  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang salah satu amar putusannya membatalkan 246 (dua ratus empat puluh enam) Sertifikat Hak Milik yang tercatat atas nama KS. Moch. Kemal, dkk. dan terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.
Penelitian  terhadap  kasus  ini  sangat  menarik  karena  menyangkut  pembatalan Sertifikat  Hak  Milik  dalam  jumlah  besar  sehingga  melibatkan  banyak  pemegang sertifikat  hak  atas  tanah  yang  dirugikan.  Ditinjau  dari  status  tanah  yang  dibatalkan sertifikatnya,  hal  itu  semula  merupakan  tanah  objek Landreform yang  telah diredistribusikan  pada  tahun  1964  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Inspeksi Agraria  (SK  Kinag)  kepada  para  petani  di  Kelurahan  Pengasinan,  Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Kemudian, dilakukanlah pembebasan lahan dengan membayar ganti  rugi  kepada  para  penggarap/petani  penggarap  penerima  redistribusi  tanah, prosesnya dilakukan sejak tanggal 14 November 2002 oleh PT. Karya Perkasa lndonesia (PT.  KPI),  namun  pada  saat  akan  diproses  permohonan  peningkatan  hak  atas  lahan tersebut  ternyata  telah  terbit  sertifikat  hak  milik  atas  nama  KS.  Moch.  Kemal  Abidin, dkk.
PT.  KPI  kemudian  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Bandung  dengan  lanjutan  upaya  banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara Jakarta yang pada akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat (PT. KPI) seluruhnya serta menyatakan  batal  Surat  Keputusan  yang  diterbitkan  oleh  Tergugat  (Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Depok)  berupa  246  (dua  ratus  empat  puluh  enam)  Sertifikat Hak Milik atas nama KS. Moch. Kemal Abidin, dkk.

## Jurnal Legal Reasoning

## B. Metodologi Penelitian
Metode  merupakan  suatu  unsur  mutlak  yang  harus  ada  dalam  penelitian  yang berfungsi  untuk  mengembangkan  ilmu  pengetahuan.  Metode  dalam  suatu  penelitian berfungsi  sebagai  suatu  pedoman  bagi  ilmuwan  dalam  mempelajari,  menganalisis  dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi. 16
Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif adalah meneliti  hukum  sebagai positive  norm  as  it  is  written  in the  book. 17 Penelitian  yuridis normatif  difokuskan  untuk  mengaji  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum positif, 18 yaitu  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan, dalam konteks penelitian ini terutama di bidang pertanahan, yang terdiri dari Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Keputusan  Presiden, Peraturan  Menteri  Negara/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  Keputusan  Menteri  dan Putusan  Pengadilan.  Sedangkan  tipologi  penelitiannya  adalah  penelitian  preskriptif, yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  atau  menjelaskan  lebih mendalam untuk memberikan jalan ke luar dalam mengatasi permasalahan.
Dalam konteks penelitian di bidang hukum pertanahan ini, maka penjelasan atau analisis  yang  diajukan  oleh  peneliti  dimaksudkan  lebih  dari  sekedar  untuk  dapat memahami  persoalan  pembatalan  ratusan  sertifikat  hak  atas  tanah.  Peneliti  ingin  pula berupaya  agar  hasil  dari  penelitian  ini  dapat  menjadi  semacam  langkah  awal  dalam memahami  untuk  kemudian  mengatasi  permasalahan  hukum  pertanahan,  serta memperkuat upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.
Sebagai penunjang, dilakukan juga penelitian lapangan  untuk memperoleh  data primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  informan  melalui  wawancara. Wawancara  adalah  sebuah  dialog  yang  dilakukan  oleh  pewawancara  (peneliti)  untuk memperoleh  informasi.  Penelitian  lapangan  dilakukan  oleh  peneliti  dalam  rangka klarifikasi dan pengayaan atas data sekunder yang sudah ada.

## C. Pembahasan

## 1. Posisi Kasus
Objek  sengketa  bermula  dari  sebagian  tanah Eigendom  Verponding No.  2  atas nama Gadelaire Petronalle Christine Bernadine Du Bus yang terkena ketentuan Undang- Undang  No.  1  Tahun  1958  dan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pertanian  dan  Agraria tanggal  8  November  1962  No.  SK.30/Ka/1962  statusnya  ditetapkan  sebagai  objek Landreform dan  diredistribusikan  kepada  para  petani  penggarap  atas  dasar  SK  Kinag tanggal  31  Desember  1964  No.  205.D/VIII/1964.  Pada  objek  yang  sama  kemudian
16 Soerjono  Soekanto,  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 7.
17 Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya (Jakarta: Elsam, dan Huma, 2002), hlm. 12.
18 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif (Malang:  Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 240.

## Jurnal Legal Reasoning
diberikan Hak Milik kepada Sabar-Karo-karo berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tk.  I  Jawa  Barat cq. Kepala  Direktorat  Agraria  tanggal  30  Agustus  1980  No. SK.2897/DIT.PHT/HM/1980,  lalu  didaftarkan  dan  diterbitkan  246  (dua  ratus  empat puluh  enam)  Sertifikat  Hak  Milik  tercatat  atas  nama  Moch.  Kemal  Abidin,  dkk. seluruhnya  seluas  11,7  ha.  Objek  bidang  tanah  tersebut  terletak  di  Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.
Penerbitan 246 (dua ratus empat puluh enam) Sertifikat Hak Milik tercatat atas nama Moch. Kemal Abidin, dkk. seluruhnya seluas 11,7 ha yang terletak di Kelurahan Pengasinan,  Kecamatan  Sawangan,  Kota  Depok,  dipermasalahkan  oleh  Unggul Supradikto  selaku  Direktur  PT.  KPI.  Unggul  Supradikto  selaku  Direktur  PT.  KPI mengklaim  bidang  tanah  yang  di  atasnya  telah  diterbitkan  246  (dua  ratus  empat  puluh enam) sertifikat, sebenarnya tanah tersebut ialah miliknya yang diperoleh melalui Oper Alih Garapan dari para petani penggarap penerima redistribusi, dan proses itu dikuatkan dengan  Surat  Kepala  Kelurahan  Pengasinan,  Kecamatan  Sawangan  tanggal  10 Desember 2012 No. 594/2751-Pem.
Kemudian, pada tanggal 23 September 2011, Walikota Depok menerbitkan Surat Keputusan  No.  591/414/Kpts/BPPT/Huk/2011  tentang  Pemberian  Izin  Lokasi  untuk pembangunan perumahan atas nama PT. KPI, seluas 435.352 m2, di mana tanah objek sengketa termasuk di dalamnya.
PT.  KPI  mengajukan  permohonan  pertimbangan  pembatalan  246  (dua  ratus empat  puluh enam)  Sertifikat  Hak  Milik tercatat  atas  nama  KS.  Moch.  Kemal  Abidin, dkk.  kepada  Kantor  Pertanahan  Kota  Depok  melalui  surat  tanggal  21  Desember  2012 No. 2203/13-32.76/2012. Karena di atas objek sengketa tersebut terdapat objek perkara perdata  yang  masih  sedang  diproses  oleh  Pengadilan  Negeri  Depok,  tercatat  dalam Register  Perkara  No.  170/Pdt.G/2012/PN.Dpk,  sehingga  permohonan  pertimbangan pembatalan  ditangguhkan  sampai  perkara  yang  dimaksud  mempunyai  keputusan  yang telah berkekuatan tetap.
Karena permohonan pertimbangan pembatalan atas 246  (dua ratus empat puluh enam) Sertifikat Hak Milik atas nama KS. Moch. Kemal Abidin, dkk. tidak ada jawaban dan tanggapan dari Kantor Pertanahan Kota Depok, maka PT. KPI mangajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pihak Kantor Pertanahan Depok sebagai Tergugat, Betty Wiwi Prawoto selaku Tergugat II Intervensi 1, Tony Irmawanto selaku Tergugat  II  Intervensi  2,  Winaryo  selaku  Tergugat    II  Intervensi  3,  dan  Budiman  N. selaku Tergugat II Intervensi 4.
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 296/B/2013/PT.TUN.JKT  tanggal  12  Mei  2014 jo. Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Bandung  No.  11/G/2013/PTUN-BDG  tanggal  11  Juli  2013  menyatakan  batal Surat  Keputusan  yang  diterbitkan  oleh  Tergugat  berupa  246  (dua  ratus  empat  puluh enam) Serifikat Hak Milik atas nama KS. Moch. Kemal Abidin dkk. seluas ± 11,7  ha, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
Selanjutnya  dilakukan  eksekusi  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Depok berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi Jawa Barat No. 03/Pbt/BPN.32/2015 tentang Pembatalan 246 (dua ratus empat puluh  enam)  Sertifikat  Hak  Milik,  tercatat  atas  nama  KS.  Moch.  Kemal  Abidin,  dkk. seluruhnya seluas 11.7176 ha, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota  Depok,  Jawa  Barat,  sebagai  pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara  Jakarta  No.  296/B/2013/PT.TUN.JKT jo. Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Bandung  No.  11/G/2013/PTUN-BDG  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap ( Inkracht Van Gewijsde ).

## 2. Analisis Hukum
a.  Analisis  Pertimbangan  Hukum  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  mengenai Pembatalan 246 Sertifikat di Kelurahan Pengasinan
Dalam  pertimbangannya,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara berpendapat  bahwa  246  (dua  ratus  empat  puluh  enam)  Sertifikat  Hak  Milik  atas  nama KS.  Moch.  Kemal  Abidin,  dkk.  terbit  awalnya  didasarkan  pada  SK  Gubernur  Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat untuk membuka tanah negara, sehingga bila dikaitkan dengan bukti  P-15,  di  mana  pada  konsiderans  III,  Riwayat  Tanah,  pada  angka  1  huruf  c disebutkan bahwa luas tanah yang menjadi objek Landreform di Kelurahan Pengasinan seluas  ±  546.245  m2  (lima  ratus  empat  puluh  enam  ribu  dua  ratus  empat  puluh  lima meter persegi), maka dapatlah disimpulkan bahwa Gubernur selaku Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat telah membuka tanah yang terletak di Kelurahan Pengasinan untuk dijadikan dasar penerbitan 246 (dua ratus empat puluh enam) Sertifikat Hak Milik atas nama KS. Moch. Kemal Abidin, dkk. seluas ± 546.245 m2 (lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) atau ± 54,624 ha (lebih dari 50 ha).
Apabila dicermati berdasarkan uraian tersebut, jelaslah prosedur penerbitan 246 (dua ratus empat puluh enam) Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara  ini  telah  melanggar  ketentuan  bagian  5,  tentang  Pembukaan  Tanah,  Pasal  6 Permendagri  No.  6  Tahun  1972  tentang  Pelimpahan  Wewenang  Pemberian  Hak  Atas Tanah.
Menurut Pasal 6 Permendagri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah tersebut secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Gubernur Kepala  Daerah  Tk.  I  hanya  diberi  wewenang  untuk  membuka  tanah  lebih  dari  10  ha (sepuluh hektar) tetapi tidak melebihi dan 50 ha (lima puluh hektar).
Dengan  demikian,  peneliti  mencermati  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim adalah  keliru.  Adanya  ketidaksesuaian  data  antara  dalil  Penggugat,  pertimbangan Majelis  Hakim  dengan  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional  Provinsi  Jawa  Barat  No.  03/Pbt/BPN.32/2015  menjadikan  timbulnya kerancuan  dalam  pertimbangan  hukum  dalam  putusan  perkara  ini.  Terdapat  beberapa

## Jurnal Legal Reasoning
hal yang menarik untuk dicermati pada bagian pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu:
Pertama ,  data  dan  fakta  hukum  dalam  persidangan  jelas  menunjukkan  bahwa luas  lahan  ±  54,624  ha  (lebih  dari  50  ha)  yang  dimaksud  Majelis  Hakim  adalah  luas lahan  objek Landreform di  Kelurahan  Pengasinan  yang  penetapannya  berdasarkan Keputusan  Menteri  Pertanian  dan  Agraria  No.  SK.30/Ka/1962  tanggal  8  November 1962  sebagaimana  maksud  Pasal  1  huruf  d  PP  No.  224  Tahun  1961  yang  telah diredistribusikan berdasarkan SK Kinag Jawa Barat, salah satunya adalah SK Kinag No. 205.D/VIII-54/1964  yang  terbit  tanggal  31  Desember  1964.  Sedangkan  luas  lahan berdasarkan  SK  Gubernur  Daerah  Tk.  I  Jawa  Barat  No.  SK.2897/DlT.PHT/HM/1980 yang  diterbitkan  tanggal  30  Agustus  1980  atas  nama  Sabar  Karo-karo,  dkk.  adalah seluas  11,7176  ha  (kurang  dari  50  ha)  jika  merujuk  pada  SK  Kepala  Kantor  Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa  Barat  No.  03/Pbt/BPN.32/2015  tentang Pembatalan 246 (dua ratus empat puluh enam) Sertifikat Hak Milik tercatat atas nama KS. Moch. Kemal Abidin, dkk.
Ke  dua ,  berkaitan  dengan  ketidaksesuaian  data  tersebut  di  atas,  peneliti  juga menemukan adanya perbedaan luas objectum litis yang sangat signifikan, yakni:
1. ±  546.245  m2,  versi  Majelis  Hakim,  berdasarkan  SK  Kinag  No.  205.D/VIII- 54/1964 tanggal 31 Desember 1964;
2. ± 435.352 m2, versi Penggugat (PT. KPI), berdasarkan Surat Kepala Kelurahan Pengasinan No. 594/2751-Pem tanggal 10 Desember 2012;
3. 117.176  m2,  versi SK  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi Jawa Barat, No. 03/Pbt/BPN.32/2015; dan
4. 117.464  m2,  versi  peneliti,  berdasarkan bukti  T-1  sampai  dengan  T-246  dalam Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Bandung  No.  11/G/2013/PTUN.BDG tanggal 11 Juli 2013.

## b. Analisis Prosedur Hukum
Aspek prosedur hukum merupakan salah satu dasar bagi Pengadilan Tata Usaha Negara  untuk  dapat  membatalkan  sertifikat  hak  atas  tanah,  disebabkan  Badan  atau Pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan perbuatan hukum mengeluarkan keputusan, yang  saat  dalam  proses  dikeluarkannya  keputusan  itu  mengandung  kesalahan  yang bersifat prosedural.
Apabila  proses  penerbitan  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  mengandung kesalahan prosedural (kesalahan yang terbukti berdasarkan data dan fakta persidangan), maka Keputusan Tata Usaha Negara itu dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Konsekuensi  yuridisnya  ialah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  itu  bisa  menjadi  objek
sengketa tata usaha di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan dapat pula berujung sampai dinyatakan batal atau tidak sah ( nietig ) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. 19
Dalam  konteks  perkara  yang  dikaji  oleh  peneliti,  dalam  Putusan  Pengadilan Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  No.  296/B/2013/PT.TUN.JKT jo. Putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Bandung  No.  11/G/2013/PTUN-BDG  pun  tampak terjadi  kekeliruan  dalam  menarik  objek  sengketa  tata  usaha  pada  perkara  ini.  Menurut peneliti, materi atau objek yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Keputusan Tata  Usaha  Negara  seharusnya  masuk  dalam  kompetensi  absolut  Peradilan  Umum karena berkaitan dengan sengketa hak kepemilikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman jo. Pasal  2  Undang-Undang  No.  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara jo. Pasal  7,  dan  Pasal  10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, “Tidak  termasuk  dalam  pengertian  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  menurut  Undang- Undang  ini:  a.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  perbuatan  hukum perdata;  …”  Ditegaskan  juga  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  No.  88 K/TUN/1993  tanggal  7  September  1994  sebagai  kaidah  hukum  yang  menyatakan, “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam  perkara  tersebut  menyangkut  pembuktian  hak  kepemilikan  atas  tanah,  maka gugatan  atas  sengketa  tersebut  harus  diajukan  terlebih  dahulu  ke  Peradilan  Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata; …”

## c. Kepastian Hukum Hak Kepemilikan dan Penguasaan atas Tanah Bersertifikat
Tergugat II Intervensi 3 berdasarkan bukti T II Intr. 3-1 sampai dengan bukti T II  Intr.  3-9  serta  juga  para  saksi  bernama  Mangsur  dan  Bahrudin  yang  diajukan  dan memberi keterangan di bawah sumpah di pengadilan, di mana Tergugat II Intervensi 3 disebutkan  (dinyatakan)  telah  memiliki  dan  menguasai objectum  litis tersebut  selama kurang  lebih  15  (lima  belas)  tahun  sejak  diterbitkan  Sertifikat  Hak  Milik  atas  nama Tergugat  II  Intervensi  3  sampai  hari  di  mana  menjadi  sengketa  di  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  ini.  Artinya,  jika  ada  pihak  yang  merasa  telah  memiliki  hak  atas  tanah tersebut dengan SK Kinag atau alas hak lainnya, tentulah sudah mengajukan keberatan, baik  kepada  Tergugat  II  Intervensi  3,  Badan  Pertanahan  Nasional  Depok  ataupun melakukan  upaya  litigasi  lainnya.  Namun,  ternyata  selama  penguasaan  tersebut  oleh Tergugat II Intervensi 3 dalam kurun waktu yang cukup lama tidak ada gangguan atau keberatan dari pihak manapun, sehingga  berarti telah sesuai dengan ketentuan lembaga
19 Fani  Martiawan  Kumara  Putra,  “Pembatalan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Karena  Cacat Administratif  serta Implikasinya  Apabila  Hak  Atas Tanah Sedang  Dijaminkan,” Jurnal  Perspektif (Vol. XX, No. 2, Mei 2015): 114.

## Jurnal Legal Reasoning
rechtsverwerking yang termuat dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah,  tapi  fakta  tersebut  justru  diabaikan  dalam  pertimbangan  Majelis Hakim.

## D. Simpulan
Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi Jawa  Barat  No.  03/Pbt/BPN.32/2015  sebagai  pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tinggi Tata  Usaha  Negara Jakarta  No.  296/B/2013/PT.TUN.JKT jo. Putusan  Pengadilan Tata Usaha  Negara  Bandung  No.  11/G/2013/PTUN-BDG  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  ( Inkracht  Van  Gewijsde ),  apabila  dicermati  berdasarkan  alat  bukti,  fakta persidangan, prosedur penerbitan sertifikat hak milik, serta aspek hukum lainnya, belum dapat  memberikan  keadilan,  kepastian  hukum  serta  perlindungan  bagi  pemegang  hak atas  tanah  bersertifikat,  karena: pertama ,  Majelis  Hakim  dalam  perkara  keliru  dalam menggunakan data dan fakta hukum dalam persidangan; ke dua , materi atau objek yang dipergunakan  sebagai  dasar  untuk  menerbitkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara seharusnya masuk dalam kompetensi absolut Peradilan Umum karena berkaitan dengan sengketa  hak  kepemilikan,  di  mana  masih  terdapat  perbedaan  luas,  letak  dan  status kepemilikan objectum litis ; dan ke tiga , lembaga rechtsverwerking dalam Pasal 32 ayat (2)  PP  No.  24  Tahun  1997  masih  belum  bisa  memberikan  jaminan  yang  kuat  bagi pemegang  hak  atas  tanah  bersertifikat,  salah  satunya  dalam  konteks  perkara  ini  ialah Tergugat II Intervensi 3.

## Daftar Pustaka

## Jurnal
Irfan, Muhammad, dan Nia Kurniati. “Kepastian Hukum Hak atas Tanah dan Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking dalam  Perspektif  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.” Jurnal Acta Diurnal (Vol. 1, No. 2, Juni 2018).
Putra,  Fani Martiawan Kumara. “Pembatalan Sertipikat Hak  Atas Tanah Karena Cacat Administratif  serta  Implikasinya  Apabila  Hak  Atas  Tanah  Sedang  Dijaminkan.” Jurnal Perspektif (Vol. XX, No. 2, Mei 2015).
Sudayat,  Yoelianto.  “Pembatalan  Sertipikat  Hak  atas  Tanah  Berdasarkan  Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 298/B/2013/PT- TUN.JKT).” Jurnal Selisik (Vol. 2, No. 4, Desember 2016).

## Buku
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Jakarta:
Djambatan, 2003.

## Jurnal Legal Reasoning
Hutagalung, Arie Sukanti. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.
Ibrahim,  Johnny. Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang:  Bayumedia Publishing, 2006.
Prakoso,  Djoko,  dan  Boediman  Adi  Purwanto. Eksistensi  Prona  sebagai  Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2011.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamuji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
Wignyosoebroto,  Soetandyo. Hukum:  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya.
Jakarta: Elsam, dan Huma, 2002.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Penghapusan  Tanah-Tanah  Partikelir ,  UU  No.  1 Tahun 1958.
-------. Undang-Undang  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria ,  UU  No.  5 Tahun 1960.
-------. Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , UU No. 9 Tahun 2004.
-------. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman , UU No. 48 Tahun 2009.
-------. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan , UU No. 30 Tahun 2014.
-------. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah , PP No. 10 Tahun 1961.
-------. Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian Ganti Kerugian , PP No. 224 Tahun 1961.
-------. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah , PP No. 24 Tahun 1997.
-------. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pelimpahan  Wewenang  Pemberian Hak Atas Tanah , Permendagri No. 6 Tahun 1972.