e-ISSN: 2621-153X
http://journal.umg.ac.id/index.php/jre Vol. 6 No. (2) 2023, 123-137

## INISIASI SISTEM DAN MANAJEMEN DATA PEREKONOMIAN DESA, MELALUI PENGELOLAAN BUM DESA DI PROVINSI JAWA TIMUR
Risanda A. Budiantoro 1 , Aulia Prima K 2 , Ahmad Sehabuddin 3 1,2,3 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Email Korespondensi: risanda.abe@mail.unnes.ac.id

## Abstract

## Keyword:
Autonomy, Village-Owned Enterprises, Digitization, “Si Langit Bumi”

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  diberikan  kebebasan  untuk  mengatur  dan  mengelola  wilayah mereka  dalam  era  otonomi  daerah  (Iswahyuni  &  Permana,  2018).  Selain  itu,  Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menerapkan otonomi daerah sebagai bentuk upaya mereka untuk mengelola  wilayahnya. Fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah  membangun desa. Desa memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan wilayah dan terkait dengan kebutuhan  masyarakat,  terutama  dalam  penyediaan  layanan  publik    (Sosiawan,  2008b). Digitalisasi desa sebagai bentuk upaya melakukan percepatan pembangunan desa menjadi lebih terarah dan untuk meningkatkan mutu serta kualitas terutama dalam penyelenggaraan pemerintah desa Lailiyah (2022).
Program pemerintah dimaksudkan untuk membangun Indonesia dari desa, di mana terdapat empat desain desa digital. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021) menjelaskan bahwa digitalisasi, berupa: penyusunan database, pengembangan potensi desa, percepatan  layanan,  transparansi.  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  bekerja  sama  dengan berbagai  pihak,  termasuk  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa,  memperkenalkan sistem informasi terintegrasi dan manajemen data desa berbasis komputer dan situs web di Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan publik.

## Cheeck for
Update
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  East  Java  Provincial Government  in  initiating  “Si  Langit  Bumi”  as  a  form  of  providing information  system  services  and  village  economic  data  management through  managing  computer-based  village-owned  enterprises  and integrated websites that are easy to access for users. This study uses a business model canvas with secondary data as an analytical tool. The results of the research are in the form of ideal modeling of “Si Langit Bumi”,  based  on  a  memorandum  of  understanding  between  the stakeholders  involved  in  order  to  manage  information  systems  and village  economic  data  management  to  become  transparent, accountable, and on target and to make village-owned enterprises in The Province of  East Java  more resilient and contribute to the regional economy.
Affiliasi 1. Ekonomi dan Keuangan Islam, Program Studi Akuntansi, Fakultas
Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
2. Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi
Pendidikan Ekonomi, Fakultas
Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

## Histori Artikel
Received:
4 Mei 2023
Reviewed: 13 Agustus 2023 Revised:
24 Agustus 2023 Accepted: 29 Agustus 2023 7 Pebruari 2023
Risanda A, Aulia P K, Ahmad S / Inisiasi Sistem dan Manajemen D …
Langkah  pemerintah  ini  sejalan  dengan  ketentuan  Undang  –  Undang  (UU)  No.  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: mewajibkan pemerintah daerah menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan efisien guna mendukung pemerintahan yang transparan, akuntable,  tepat  sasaran, dan  dapat  diawasi  oleh masyarakat. Penggunaan  teknologi  dalam media  komunikasi  dan  meningkatnya  kualitas  layanan  publik  dapat  membantu meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan. Aritonang, (2017); Oktariyanda & Rahaju (2018). Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis digital dapat dilakukan dengan berbagai macam pendekatan keilmuan, seperti: teknologi, komunikasi dan informasi, manajemen, poltik dan pemerintahan  hingga  aspek  sosial  (Akbar,  Jaya,  et  al.,  2019).  Teknologi  merupakan  faktor utama pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis digital.
Pemanfaatan teknologi bagi sistem pemerintahan Negara Indonesia bukan merupakan perihal baru dikarenakan sudah di mulai sejak dua dekade, mengacu pada Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang informasi  dan teknologi  komunikasi. “SI Desa” sebagai  layanan sistem  informasi  desa  yang  diinisiasi  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat,  Desa, Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  Provinsi  Jawa  Tengah.  “Si  Desa”adalah  bentuk transformasi  digital  desa  yang  berasal  dari  inisiasi  beberapa  desa  secara  mandiri.  Namun, kelemahan  pemanfaatan,  pengetahuan  dan  penerapan  “Si  Desa”serta  keterbatasan  sarana teknologi menyebabkan implementasi sistem pemerintahan berbasis digital menjadi kurang optimal (Akbar, Putubasai, et al., 2019).
Gambaran  umum  penggunaan  e-government  masih  belum  optimal  atau  pemerintah belum  memiliki  website.  Tabel  1.,  menunjukkan  rincian  sebaran  jumlah  dan  status  website pemerin tah  daerah. Ketersediaan  website  pemerintah  provinsi,  kota,  atau  kabupaten mengalami  peningkatan  sejak  Tahun  2004  dengan  sebanyak  350  (80%)  dan  Tahun  2018 menjadi sebanyak 527 (97%). Jika ditinjau  menurut situs yang dimiliki pemerintah daerah, maka hanya sebanyak 368 situs (70 %) pada kondisi lancar untuk diakses. Meskipun dari segi jumlah, terjadi peningkatan. Namun, secara persentase terjadi penurunan menjadi 270 situs (77%), sedangkan 89 situs (17%) tidak dapat diakses. Angka ini menunjukkan peningkatan, baik jumlah dan persentase untuk periode tahun yang sama 35 situs (10%).
Tabel 1. Sebaran Jumlah dan Status Website Pemerintah Daerah
Status Wahid (2004) Sosiawan (2008a) Nurdin, Stockdale, dan Scheepers (2012) Yunita dan Aprianto (2018) Jumlah Website % Jumlah Website % Jumlah Website % Jumlah Website % Dapat diakses 270 77 234 71 309 73 463 85 Tidak dapat diakses 35 10 43 13 59 14 62 11 Tidak memiliki website 45 13 53 16 55 13 16 3 Total website 350 80 330 70 424 88 527 97 TOTAL 438 472 486 528
Sumber: (Nurdin et al., 2012; Sosiawan, 2008a; Wahid, 2004; Yustina & Purbantara, 2019)
Pemerintah menyediakan berbagai informasi yang pada situs website sebagai sarana publikasi  pemerintah  daerah  sebagai  layanan  informasi  publik.  Ketersediaan  website pemerintah  daerah  akan  memberikan  kesempatan  pada  masyarakat  luas  agar  dapat mengetahui  dan  mencari  informasi  dengan  terbuka  dan  bebas  tanpa  birokrasi  (Sosiawan, 2008b). Kebaruan penelitian ini adalah pengembangan dan penyusunan model ideal untuk layanan terintegrasi pada sistem informasi dan manajemen data perekonomian desa, melalui “Si Langit Bumi”. Inisiasi “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” Provinsi Jawa Timur ditemukan beberapa kendala layanan, seperti:  keterlambatan proses kerja pemerintah desa
dalam  aktivitas  pendataan  sistem  informasi  dan  kesulitan  bagi  masyarakat  mengakses informasi tentang desa.
Bertitik tolak permasalahan ini, maka penelitian ini terdorong untuk mengeksplorasi mengenai beberapa bidang kajian, yaitu:  sistem informasi  dan manajamen data desa,  serta layanan  “Si  Langit  Bumi”(Sistem  Informasi  Layanan  Digital  Pemberdayaan  BUM  Desa) terintegrasi. Selama ini pelayanan publik dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah perlu mempersiapkan  ketersediaan  sarana  prasarana,  baik  secara  online  maupun  offline  untuk menunjang  keberhasilan  dan  integrasi  antar-stakeholder  yang  matang  dalam  memberikan layanan  ini.    Penelitian  ini  diharapkan  mampu  menjawab  pertanyaan  penelitian  sebagai berikut: pertama, bagaimana kinerja BUM Desa terhadap perekonomian daerah di Provinsi Jawa  Timur;  kedua,  bagaimana  gambaran  umum  “Si  Langit  Bumi”  sebagai  bentuk  e- government milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur?; ketiga, apa keunggulan dari “Si Langit Bumi”?

## KAJIAN TEORI

## Teori Sistem Informasi dan Manajemen Data Desa
Sistem  informasi  dan  manajemen  desa  adalah  sistem  yang  dapat  mengakomodasi sebagian  besar  kegiatan  adminstrasi  dan  pengelolaan  data  di  kantor  desa  atau  kelurahan secara  cepat  dan  akurat  Sihombing  (2018).  Implementasi  sistem  informasi  dan  manajemen memiliki tujuan (Atmajha et al., 2022) untuk meningkatkan pelayanan publik di desa yang berbasis  teknologi  informasi  yang  mudah  diakses,  akurat  dan  mudah  digunakan, meningkatkan pelayanan desa dengan menggunakan teknologi untuk melakukan pendataan pelayanan masyarakat. “Si Langit Bumi” mengelola layanan terintegrasi sistem informasi dan manajemen  data  perekonomian  desa  di  Provinsi  Jawa  Timur  dengan  standar  kebutuhan pengelolaan menjadi model layanan publik ideal, melalui:
Tabel 2. Standar Kebutuhan Pengelolaan “Si Langit Bumi” sebagai Layanan Terintegrasi Sistem
Informasi dan Manajemen Data Perekonomian Desa Standar Keterangan Realible Mampu menjamin layanan “Si Langit Bumi” dapat berja baik dan handal termasuk robust kesalahan dalam data dan informasi serta perubahan sistem operasi bug free Interoperable  Mampu menjamin  kemampuan layanan “Si Langit Bumi” saling melakukan komunikasi/ data dan informasi dua arah, sehingga membentuk sinergisitas sistem layanan publik  yang ideal
Scalable Mampu menjamin kemampuan layanan “Si Langit Bumi” dapat dikembangkan dan ditingkatkan, sehingga dapat dengan mudah untuk menambah fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi yang lebih besar User friendly Mampu menjamin pengelolaan layanan “Si Langit Bumi” dapat dengan mudah untuk dioperasikan dengan antarmuka pengguna (user interface) yang lazim berlaku pada instansi pemerintahan dan ssuai dengan kebiasaan bahasan dan budaya penggunanya
Integrateable  Manmpu menjamin layanan “Si Langit Bumi” mudah diintegrasikan dengan sistem atau aplikasi lainnya, sehingga mempermudah pertukaran data dan informasi antarsistem e- government dalam ruang lingkup satu pemerintah daerah atau dengan lainnya.
Sumber: (Kominfo, 2003; Sagirani & Diradinata, 2017; Yuhefizar et al., 2017)
Berdasarkan pada pengembangan dan pengelolaan model “Si Langit Bumi” beragam sesuai kebutuhan daerah. Namun, terdapat lima komponen, yaitu: realible, interoperable, scalable, user friendly  dan  integrateable)  dibutuhkan  untuk  memfasilitasi  pengembangan  sistem  informasi dan manajemen data ekonomi desa sesuai konteks desa di Provinsi Jawa Timur.

## Konsep Pemberdayaan BUM Desa sebagai Pengembangan Desa
Pemberdayaan  sebagai  konsep  berakar  (kata  dasar  "daya")  mengacu  pada  kekuatan  dan kemampuan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  (2020);  Irawan  (2017).  Pemberdayaan
mencerminkan upaya membantu kelompok masyarakat lemah secara sosial ekonomi dengan berbagai  cara,  seperti:  memberikan  pendidikan  mengenai  pengembangan  potensi  yang dimiliki,  melaksanakan  program  pelatihan,  sehingga  kelompok  tersebut  dapat  mengatasi ketidakberdayaan  yang  mereka  alami  sebelumnya.  Implementasi  program  pemberdayaan oleh  BUM  Desa  didukung  karakteristik  kelompok  yang  unik  dan  berbeda  dari  lembaga ekonomi komersial pada umumnya.
Pemerintah menyusun struktur hierarkis (pusat hingga ke daerah) guna memfasilitasi pemberdayaan BUM Desa (Hasan & Gusnardi, 2020). Kepemilikan dan pengelolaan badan usaha dilakukan secara bersama oleh desa. Modal usaha diperoleh, melalui sumbangan modal dengan  porsi  kepemilikan  51%:  desa  dan  49%:  masyarakat.  Pendekatan  operasional didasarkan pada nilai  budaya lokal. Jenis usaha desa dipengaruhi oleh potensi dan informasi hasil  usaha.  Keuntungan  yang  diperoleh  digunakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan anggota penyerta modal dan masyarakat, melalui kebijakan desa.
Pengawasan  operasional  atas  kebijakan  desa  dilakukan  bersama  antara  pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, anggota BUM Desa, dan masyarakat desa. Pengelolaan dan  pemberdayaan  BUM  Desa  memiliki  tujuan  akhir  untuk  mecapai  pembangunan  yang berkelanjutan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa.  Konsep  SDGs  desa  menjadi  role pembangunan  berkelanjutan  dan  sebagai  upaya  terpadu  untuk  mewujudkan  desa  pada pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum serta tata kelola masyaraakat di tingkat desa (Boekoesoe & Maksum, 2022) .
Goals SDGs desa diturunkan dari tujuan SDGs nasional dengan 18 fokus pembangunan. Semakin besar nilai diperoleh pada setiap tujuan SDGs desa, maka menunjukkan semakin tercapainya  tujuan  SDGs  desa.  Percepatan  capaian  18  tujuan  SDGs  desa  ini  akan  mampu dicapai,  melalui  “Si  Langit  Bumi”  sebagai  layanan  terintegrasi  untuk  memudahkan  desa dalam  beberapa  manfaat,  yaitu:  menyusun  data,  informasi  digital  tentang  kondisi  objektif desa, perencanaan pembangunan desa berbasis data detail dan riil serta mengarahkan kinerja pembangunan desa terukur, sistematis, terarah dan berkelanjutan.

## METODE

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  berbasis  kualitatif  dengan  analisis  Business  Model  Canvas (BMC).  Keunggulan  BMC  adalah  memiliki  kemampuan  untuk  menjelaskan,  menilai, memvisualisasikan dan membentuk model ideal. Inisiasi layanan integrasi sistem informasi dan manajemen data dirancang rasional, komprehensif dan optimal. Penggunaan alat analisis bisnis menggunakan BMC adalah cara tepat merancang layanan “Si Langit Bumi”.  Metode ini  sejalan  dengan  Osterwalder  &  Pigneur  (2010);  Tjitradi  (2015)  bahwa  BMC  dapat menggambarkan kemampuan organisasi untuk menciptakan, memberikan dan menangkap nilai dengan bantuan kanvas yang dibagi menjadi komponen utama.
Sembilan komponen BMC mencakup customer segment; customer relationship; customer channel; revenue structure; value proposition; key activities; key resource;  cost structure; key partners (Direktorat Pembinaan & Pengembangan Kewirausahaan/ Simpul Tumbuh, 2021; Hermawan &  Pravitasari,  2021).  Komponen  ini  dibagi  menjadi  sisi  kanan  dan  sisi  kiri.  Sisi  kanan menunjukkan  ide  sedangkan  sisi  kiri  menunjukkan  logika.  Penelitian  ini  dimulai  dengan mempertimbangkan potensi desa dan BUM Desa yang bisa dikembangkan.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur,  melalui  nota  kesepahaman  dengan  instansi  lain memberikan solusi kepada BUM Desa, sehingga diharapkan mampu menguraikan masalah internal dan eksternal yang berpotensi dapat melemahkan kemampuan dan kontribusi BUM Desa  bagi  ekonomi  daerah.  Optimalisasi  hasil  penelitian  ini  didukung  data  sekunder  dari sumber  relevan  dan  teknik  pengelolaan  menggunakan  BMC  yang  dapat  menunjang pelaksanaan  sistem  informasi  dan  manajemen  data  desa.  Harapan  untuk  inisiasi  layanan
integrasi sistem ini bagi desa adalah memberikan layanan kepada desa sebanyak 29 kabupaten dan  sembilan  kota  di  Provinsi  Jawa  Timur,  sehingga  desa  menjadi tangguh  dan  berdikari, melalui pengembangan 6.118 BUM Desa.

## Kerangka Konseptual dan Alur Penelitian
Kerangka konseptual penelitian ini dimulai dari survei awal, meliputi:  pengungkapan masalah  yang  dihadapi  sistem  informasi  dan  manajemen  data  desa.  Multiplier  effect berdampak  pada  keterlambatan  proses  kerja  pemerintah  desa  berupa  pendataan  sistem informasi.  Adanya  kesulitan  bagi  masyarakat  ketika  mengakses  informasi  tentang  desa. Dengan demikian, “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” menginisiasi pembangunan sistem informasi pelayanan terpadu dan pengelolaan data desa Provinsi Jawa Timur.
Pelaksanaan “Si Langit Bumi” mempertimbangkan berkembangnya sistem informasi dan  teknologi,  sehingga  dapat  mempermudah  masyarakat  saat  mengakses  data,  informasi dan media, serta publikasi potensi pemerintah desa. Luaran insiasi layanan “Si Langit Bumi” ini adalah penciptaan website desa. Manfaat website desa, antara lain: sebagai sistem informasi dan  manajemen  data  perekonomian  desa,  meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilan aparatur  desa,  serta  mengoptimalkan  peran  BUM  Desa.  “Si  Langit  Bumi”  sebagai  sistem informasi dan manajemen data perekonomian desa di Provinsi Jawa Timur.
Keberadaan  “Si  Langit  Bumi”  diharapkan  dapat  menjadi  layanan  publik  yang transparan, akuntable dan tepat sasaran. Setiap desa di Jawa Timur dapat menjadi tangguh dan mandiri.  Pemanfaatan  layanan  “Si  Langit  Bumi”  dapat  berkontribusi  BUM  Desa  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  desa  dan  menambah  kontribusi  pendapatan  untuk kesejahteraan  masyarakat  desa  di Provinsi  Jawa  Timur.  (Rozi &  Listiawan, 2017;  Yunita & Aprianto, 2018) “Si Langit Bumi” digagas oleh “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”, melalui nota kesepahaman dengan instansi lain ini dengan mengacu pada beberapa ketentuan, yaitu: Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 73 Tahun 2017 mengenai pedoman pelaksanaan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa  Timur,  serta  Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  No.  8  Tahun  2018  tentang  pedoman pengelolaan  pelayanan  informasi  dan  dokumentasi  di  lingkungan  pemerintah,  serta peraturan turunan lainnya.

## Jenis dan Sumber Data
Rumusan model untuk pengelolaan data dan sistem informasi desa adalah ideal bagi Provinsi Jawa Timur. Penggunaan data gabungan antara data primer dan data sekunder alan menjadi pertimbangan.  Sumber  data  penelitian  ini  diperoleh,  melalui:  teknik  kajian  pustaka  dan menggunakan berbagai laporan dan publikasi dari lembaga terkait di wilayah Jawa Timur.

## HASIL PENELITIAN

## Kinerja BUM Desa dan Kontribusinya terhadap Perekonomian Daerah Jawa Timur
BUM  Desa  berperan  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan pemberdayaan masyarakat desa. Peran ini didasarkan pada kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Fungsi utama BUM Desa adalah membantu dalam melakukan jual beli produk UMK masyarakat  desa,  serta  meningkatkan  kapasitas  dan  memperdayakan  perekonomian masyarakat  di  desa  (Saputra  et  al.,  2021).  BUM  Desa  juga  memiliki  peran  sebagai  strategi untuk  mencapai  kemandirian  ekonomi  bangsa,  sekaligus  sebagai  lembaga  yang  dapat menampung kegiatan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing - masing desa. Tujuan BUM Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Risanda A, Aulia P K, Ahmad S / Inisiasi Sistem dan Manajemen D …
Saifudin  &  Kusumawati  (2020)  menganggap  bahwa  BUM  Desa  sebagai  lembaga ekonomi desa yang mampu menciptakan usaha baru dan lapangan kerja baru di desa. Dengan demikian,  BUM  Desa  dapat  mengoptimalkan  kegiatan  ekonomi  yang  sudah  ada  dengan memperhatikan  aspek  sosio  ekonomi.  Keberhasilan  BUM  Desa  dalam  berkontribusi  pada perekonomian  desa  tidak  terlepas  dari  keberhasilannya  ketika  mengatasi  kendala  sumber daya internal dan eksternal (Lukmawati et al., 2014).
Wicaksono  et  al.,  (2020)  menunjukkan  bahwa  kontribusi  BUM  Desa  terlihat  dari peningkatan  kesempatan  kerja  dan  pengurangan  kemiskinan.  BUM  Desa  dapat  menjadi pendorong pertumbuhan wilayah di pedesaan. Peran penting lainnya oleh BUM Desa untuk masyarakat dirasakan berupa peningkatan ekonomi dan peningkatan keterampilan  (Suparji, 2019; Utami et al., 2019). Beberapa kendala BUM Desa pada Tabel 3., berikut:
Tabel 3. Permasalahan yang Dihadapi Pelaku BUM Desa
Permasalahan Internal Permasalahan Eksternal Hambatan Kualitas Manajemen dan Penguatan Organisasi
 Terdapat kekurangan dalam meningkatkan efektivitas peran dan fungsi BUM Desa
 Kapasitas penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja masih belum mencapai optimal.
 Efektivitas manajemen dan tata kelola organisasi, termasuk penerapan standar operasional manajemen dan l standar prosedur operasiona belum optimal.

## Hambatan Aksesibilitas Pasar
 Pemanfaatan potensi desa dan nilai keekonomian budaya di desa masih belum optimal.
 Peningkatan nilai tambah dari produk unggulan desa masih belum optimal.
 Peningkatan daya saing dan produktivitas masyarakat desa masih belum optimal.
 Kurangnya fasilitas bimbingan teknis dalam pengembangan produk unggulan desa merupakan kendala yang dihadapi.

## Hambatan Pengelolaan Aset dan Permodalan
 Sebanyak 60-75 persen BUM Desa menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan dan lembaga peminjaman.
 Terdapat keterbatasan dalam penyusunan program atau kebijakan untuk melakukan penguatan pengelolaan aset dan permodalan pada BUM Desa

## Hambatan Kerjasama dan Kemitraan
 Fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM Desa masih belum optimal.
 Fasilitasi dan penguatan kerja sama antara BUM Desa dengan dunia usaha dan dunia industri masih belum optimal.
 Fasilitasi dan penguatan kerja sama antara BUM Desa dengan lembaga pembiayaan atau lembaga penjaminan masih belum optimal.
Hambatan Pengelolaan Usaha
 Kurangnya pengetahuan mengenai informasi pendirian dan pengembangan unit usaha
 Kemampuan kemampuan pengendalian mutu relatif rendah
 Belum optimalnya pendampigan di bidang pemasaran
 Keterbatasan dari diversifikasi usaha dan/ atau unit usaha
 Keterbatasan kemampuan dalam penyusunan program atau kegiatan lain dalam mengelola usaha dan unit usaha

## Hambatan Kelembagaan
 Rendahnya pendampingan bidang restrukturisasi organisasi
 Keterbatasan pengetahuan kelembagaan akibat rendahnya penyuluhan dan sosialisasi badan hukum
 Belum optimalnya pemantauan dan pembianaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah
 Belum optimalnya penyelenggaraan konsultasi dan pendampingan terkait kelembagaan
 Belum padnya koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Desa
 Belum optimalnya penyelenggaraan klinik konsultasi kepada BUM Desa dalam memberikan bantuan penyelesaian masalah
Hambatan Kualitas Pelaporan dan Akuntailitas Pengelolaan Administrasi,
 Efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntable belum optimal
 Keterbatasan pengetahuan dari kapasitas dan pemahaman dari laporan keuangan badan usaha
 Lemahnya  pengetahuan darivkapasitas dan pemahaman implementasi good corporate governance
Sumber: (Sanjaya & Nuratama, 2020; Sopandi, 2020)

## Gambaran Umum E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia
Payung hukum menginisiasikan “Si Langit Bumi” dengan mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah memberikan dan mengatur kewenangan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi  atau kabupaten atau kota. Sistem  informasi layanan digital digali dari praktik penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan  pengelolaan  dan  pengolahan  layanan  terintegrasi  sistem  informasi  dan manajemen data usaha mikro dan kecil. Selain itu, UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana pemerintah daerah wajib menyediakan media komunikasi secara efektif dan efisien guna menunjang kinerja pemerintahan yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Layanan publik dapat dipantau oleh masyarakat dengan menggunakan “Si Langit Bumi” ini.
Keberlangsungan  sistem  informasi  dengan  layanan  digital  digunakan  untuk pengelolaan  dan  pengolahan  layanan  terintegrasi  sistem  informasi  dan  manajemen  data perekonomian  desa.  Tujuan  sistem  informasi  dengan  layanan  digital  adalah  menunjang peningkatan  pelayanan  publik  terutama  optimalisasi  pengelolaan  BUM  Desa  secara transparan,  akuntabel  dan  tepat  sasaran.  Proses  pengembangan  sistem  informasi  dengan layanan digital harus terintegrasi  dan mengikuti  kerangka arsitektur  e-government nasional (Sosiawan,  2008a).  (Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi,  2017)  menjelaskan  bahwa kerangka arsitektur “Si Langit Bumi” diinsiasi dan dirancang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan empat lapis struktur.

## PEMBAHASAN

## Gambaran  Umum  “Si  Langit  Bumi”:  Layanan  Terintegrasi    Sistem  Informasi  dan Manajemen Data Perekonomian Desa (Pengelolaan BUM Desa)
Insiasi  “Si  Langit  Bumi”  oleh  “Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa” mempertimbangkan  kinerja  BUM  Desa  dan  kontribusinya  bagi  perekonomian  daerah Provinsi Jawa Timur. Eksistensi BUM Desa telah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap  kondisi  makro  ekonomi  di  tingkat  regional  maupun  nasional.    BUM  Desa  dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat, terutama situasi krisis seperti pandemi (Amirya, 2020; Ramadana et al., 2013). Kontribusi BUM Desa terhadap kemandirian ekonomi desa, antara lain adalah meningkatkan perekonomian desa  dan  pendapatan  asli  desa,  sebagai  tulang  punggung  pertumbuhan  dan  pemerataan ekonomi pedesaan (Amirya, 2020).
BUM  Desa  perlu  untuk  memperhatikan  beberapa  aspek  untuk  membangun  sistem informasi  yang  terstruktur  dan  terencana  dengan  baik  yang  melibatkan  seluruh  desa. (Larasdiputra  et  al.,  2019)  menjelaskan  adanya  inisiator  yang  berperan  sebagai  penggerak pendirian BUM Desa. Potensi usaha ekonomi desa dapat dioptimalkan dengan mengenlola BUM  Desa  dengan  lebih  baik,  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  yang  tersedia. (Apriyansyah et al., 2018; Rozikin et al., 2020) mengungkakan bahwa instalasi “Si Langit Bumi” sebagai sistem informasi dan manajemen data perekonomian desa di tingkat daerah secara “daring” dan “luring” didasarkan pada Undang - Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Input dan integrasi “Si Langit Bumi” sebagai layanan terintegrasi sistem informasi dan manajemen  data  perekonomian  desa  berbasis  digital  secara  terpadu  dengan  keterlibatan pemangku  kepentingan,  seperti:  Dinas  Sosial,  yang  membagikan  Basis  Data  Terpadu  atau Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial;  Dinas  komunikasi  dan  informatika,  yang  melakukan adopsi  sistem  informasi  dan  teknologi  digital  bagi  BUM  Desa;    Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil, yang membagikan Data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang meningkatkan kemampuan pelaku usaha pemula dan
lanjutan  di  desa;  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  yang    memberikan  pelayanan pemberdayaan  BUM  Desa;  Dinas  Koperasi  dan  UKM,    membagikan  Basis  Data  Terpadu Pelaku  UMKM;  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  mendorong investasi untuk bermitra dengan pelaku usaha di desa. BUM Desa; dan Lembaga keuangan, memberikan bantuan pembiayaan kepada pelaku usaha di desa.
Kerangka  “Si  Langit  Bumi”  sebagai  layanan  terintegrasi  sistem  informasi  dan manajemen  data  perekonomian  desa.  Aplikasi  sistem  informasi  dengan  layanan  digital melibatkan Ketua RT, Ketua RW, Kepala desa, Kepala Camat, masyarakat desa.  “Si Langit Bumi” berperan untuk membantu badan usaha miliki desa terkait dengan kelengkapan data dan membantu BUM Desa yang belum terjangkau internet. Dengan demikian, pengolahan sistem  informasi  dan  layanan  serta  manajemen  data  perekonomian  desa  dan  sistem dokumentasi dari BUM Desa diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan.
“Si  Langit  Bumi”  berbasis  digital  secara  terpadu  dan  berperan  menggunggah  data berdasarkan menu yang terintegrasi sistem informasi dan manajemen data dari perekonomian desa.  Penyediaan  sarana  dan  prasarana  layanan  sistem  informasi  dan  manajemen  data perekonomian  desa  berbasis  digital  sebagai  e-government  dalam  pelayanan  publik  dengan penggunaan  dana  pemerintah  daerah.  Hasil  pengelolaan  sistem  informasi  dan  manajemen data  perekonomian  desa  e-government  dari  pemerintah  daerah.  Unsur  pengelolaan  sistem informasi bersifat transparan, akuntable dan tepat sasaran. Keberadaan “Si Langit Bumi” dapat dipantau guna menjadikan BUM Desa mampu naik kelas.
Jika BUM Desa memiliki kinerja baik, maka akan dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat desa. Akhirnya, BUM Desa mampu berkontribusi dalam perekonomian daerah. Penciptakan  website  ”Si  Langit  Bumi”  mampu  menciptakan  sistem  informasi  dan  layanan pemberdayaan  BUM  Desa  yang  terintegrasi.  Selain  itu,    website  ”Si  Langit  Bumi”  dapat mendukung penciptaan ketersediaan dan kesesuaian data dan informasi perkembangan BUM Desa, meningkatkan kemampuan dan menambah keterampilan aparatur pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun skema penginisiasian layanan terintegrasi sistem  informasi  dan  manajemen  data  perekonomian  desa  di  Provinsi  Jawa  Timur. Implementasi  pengelolaan  BUM  Desa  dapat  dilakukan  secara  optimal.  Bentuk  layanan terintegrasi  berupa  e-government.  E-government  mampu  memberikan  ketersediaan  dan kesesuaian  data  dan  informasi  dan  terwujudnya  sistem  informasi  dan  layanan  terintegrasi digital.
(Husna  &  Abdullah,  2016;  Polii  et  al.,  2017),  harmonisasi  dalam  pengembangan  e- government adalah diperlukan agar mampu untuk mengoptimalkan hubungan antara insiatif antarinstansi,  menguatkan  kerangka  penciptaan  dan  kebijakan  dalam  jaringan  sistem informasi  dan  manajemen  data  perekonomian  desa.  Proses  kerja  BUM  Desa  dilakukan, melalui pengelolaan BUM Desa yang terpadu, karena (Ramadana et al., 2013): kepentingan pendayagunaan  dari  pengalaman  dan  pemahaman  antarinstansi  terkait  dengan  pelayanan publik. BUM Desa memiliki kepentingan untuk penataan sistem informasi dan manajemen perekonomian data serta proses kerja yang terpadu.
Keunggulan layanan “Si Langit Bumi” ini berupa pengoptimalan peran dan potensi dari BUM Desa sebagai motor penggerak perekonomian desa. Layanan ini menjadi langkah konkrit  yang  solutif  dalam  memberikan  layanan  sistem  informasi  dan  manajemen  data perekonomian desa berbasis pada komputer dan website secara transparan, akuntable dan tepat sasaran serta pendayagunaan dari kebermanfaatannya guna menciptakan seluruh desa yang terdapat di Provinsi Jawa Timur menjadi tangguh dan berdikari.
Berdasarkan pertimbangan kondisi saat ini, maka implementasi “Si Langit Bumi” ini dinilai  penting  untuk  dilaksanakan  dengan  penerapan  enam  strategi  terkait  antara  satu dengan lainnya. (Rozikin et al., 2020): mengembangkan sistem pelayanan yang handal dengan beberapa  keunggulan,  diantaranya:  terpercaya,  mudah  diakses  oleh  masyarakat,  penataan
sistem  manajemen  dan  proses  kerja  pemerintahan  yang  holistik,  pemanfaatan  teknologi informasi secara optimal, mampu untuk meningkatkan peran dunia usaha,  mengembangkan industri  telekomunikasi  dan  teknologi  informasi,  serta  mengembangkan  kapasitas  sumber daya  manusia  disertai  dengan  meningkatkan  e-literacy  masyarakat,  dan  mengembangkan secara sistematik dengan tahapan-tahapan yang terukur dan realistis.
Tabel 4. Gambaran Umum “Si Langit Bumi” sebagai Layanan Terintegrasi Sistem Informasi dan
Manajemen Data Perekonomian Desa Gambaran Umum Keterangan Bentuk Inisiasi layanan terintegrasi sistem informasi dan manajemen data ekonomi desa untuk mengelola BUM Desa di Provinsi Jawa Timur. E-government (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur) adalah layanan digital publik Visi “Si Langit Bumi” menjadi e-government yang mempermudah layanan pengembangan dan pemberdayaan BUM Desa di Provinsi Jawa Timur Misi  Menyediakan data perkembangan BUM Desa dan kontribusi ekonomi daerah
 Menyediakan informasi untuk mengembangkan dan memberdayakan BUM Desa
 Menyediakan formulir online untuk mendaftar pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
 Menyediakan fasilitas untuk mengurus perlindungan produk unggulan desa yang dihasilkan oleh masyarakat desa, seperti PIRT, NIB, BPOM, SNI, halal, haki, paten
 Menyediakan pendampingan manajemen usaha bagi masyarakat desa
 Menyediakan pengembangan pemasaran produk ungulan desa yang luas
 Penguatan keuangan dan pengelolaan aset sehingga badan usaha desa terhubung dengan lembaga keuangan dan lembaga penjaminan Pihak Terlibat  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
 Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur
 Ketua RT, RW, Kepala Desa dan Kepala Camat
 BUM Desa
 Masyarakat desa
Wilayah 6.118 BUM Desa tersebar dalam 29 Kabupaten dan sembilan kota di Provinsi Jawa Timur akan terhubung “Si Langit Bumi” sebagai layanan terintegrasi untuk sistem informasi dan manajemen ekonomi desa di Provinsi Jawa Timur Proses Insiasi Layanan  Melakukan kesepakatan dan pembentukan komitmen dengan Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Kepala Camat, Organisasi Perangkat Daerah lainnya, masyarakat desa, dan BUM Desa dalam bentuk nota kesepahaman dalam menjalankan perannya pada “Si Langit Bumi” sebagai bentuk komitmen dari pemerintah untuk mengembangkan BUM Desa sehingga mampu berkontribusi terhadap perekonomian desa dan meningkatkan kesejahtera masyarakat desa
 Peguatan kelembagaan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur sebagai payung hukum pelaksanaan “Si Langit Bumi” dan turunan dari Undang- Undang No.  6 Tahun 2014 tentang Desa
 Mengembangkan dan memberdayakan BUM Desa, melalui program kerjan memberi layanan pelatihan, pembimbingan, pembiayaan dan pendampingan berbasis digital dengan memanfaatkan jaringan internet , sehingga aparatur daerah mampu mengoperasionalkan “Si Langit Bumi” ini sebagai e-government secara optimal
 Melakukan manajemen data ekonomi desa dan sistem dokumentasi perkembangan BUM Desa di Provinsi Jawa Timur berbasis digital internet, sehingga kemampuan aparatur daerah dapat mengoperasionalkan “Si Langit Bumi” sebagai e-government secara optimal Dampak Insiasi Layanan  Terwujudnya ketersediaan dan kesesuaian data dan informasi terkait dengan perkembangan perekonomian desa melalui pengotimalan BUM Desa di Provinsi Jawa Timur
 Terwujudnya sistem informasi dan layanan yang terintegrasi secara digital dalam pengembangan dan pemberdayaan BUM Desa di Provinsi Jawa Timur yang terintegrasi
Gambaran Umum Keterangan  Terwujudunya tertib administrasi dalam pemberian layanan pelatihan, pembimbingan, pembiayaan dan pendampingan bagi BUM Desa di Provinsi Jawa Timur yang terintegrasi
 Terciptanya peluang ekonomi dalam pengembangan pemasaran produk unggulan desa yang lebih luas
 Terwujudnya BUM Desa tangguh, dan mandiri, sehingga mampu naik kelas, dan dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat desa
 Terwujudnya e-government sebagai bagian layanan publik, khususnya layanan digital untuk pengembangan dan pemberdayaan BUM Desa di Provinsi Jawa Timur secara transparansi, akuntable dan tepat sasaran
Sumber: (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi  Jawa Timur menginisiasikan layanan terintegrasi “Si Langit Bumi” untuk sistem informasi dan manajemen data perekonomian desa.
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di mana sistem informasi dan manajemen data berbasis teknologi adalah bagian pengembangan dan  pemberdayaan  BUM  Desa,  Provinsi  Jawa  Timur.  (Kania  et  al.,  2020)  menunjukkkan kontribusi atas terwujudnya ekonomi nasional yang berkembang dan berkeadilan. Kontribusi ini menumbuhkan kemampuan BUM Desa menjadi lembaga usaha milik desa yang tangguh dan  mandiri.  Kontribusi  lainnya  adalah  pembangunan  ekonomi  desa  untuk  menciptakan lapangan  pekerjaan,  pemerataan  pendapatan,  pertumbuhan  perekonomian,  dan  menjadi bagian pengetasan kemiskinan (Tabel 4).
Peningkatan kinerja layanan publik, khususnya sistem informasi dan manajemen data ekonomi  desa  berbasis  jaringan  teknologi  dari  instansi  pemerintah  daerah.  Banyak pemerintah  daerah  termasuk  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  mulai  menginisiasi pembentukan  sistem  informasi  layanan  digital  untuk  pemberdayaan  BUM  Desa  yang berbentuk situs website ideal (Achmadi, 2015).
Tabel 5. Kerangka Arsitektur E-Government dalam “Si Langit Bumi”
Pilar Keterangan Akses Ketersediaan dan kemudahan akses, melalui penggunaan webiste layanan publik berbentuk jaringan telekomunikasi, internet dan media komunikasi lainnya Portal pelayanan publik Portal layanan publik untuk mengintegrasikan situs web pemerintah dengan penyedia layanan publik tertentu, melalui internet. Organisasi pengelola informasi Badan pendukung (back office) memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola, menyediakan, dan memproses transaksi informasi dan data elektronik BUM Desa di Provinsi Jawa Timur. Infrastruktur dan aplikasi dasar Seluruh infrastruktur, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, untuk mendukung efisiensi pengelolaan, pemrosesan, transaksi, dan distribusi informasi dalam sistem layanan digital termasuk back office, portal pelayanan publik, dan antarportal layanan publik) dijalankan, melalui jaringan teknologi yang aman, andal, dan dipercaya.
Sumber: (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2020; Sosiawan, 2008a)
.
Dalam  menunjang  kinerja  layanan  publik,  khususnya  sistem  informasi  dan manajemen data ekonomi desa berbasis jaringan teknologi, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur  menginisiasi  pembentukan  sistem  informasi  layanan  digital  untuk  pemberdayaan BUM Desa berbentuk situs website ideal, melalui empat pilar akses, portal pelayanan publik, organisasi  pengelola  dan  infrastruktur  dan  aplikasi  dasar  yang  memadai  (Achmadi,  2015; Cheisviyannya  et  al.,  2018).  Pengembangan  sistem  informasi  dan  manajemen  desa  harus memiliki empat struktur (Nugroho, 2008; Sari et al., 2022), yaitu: penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan kemapanan peraturan dan perundang- undangan.

## Peran Keterlibatan Stakeholder pada “Si Langit Bumi”
BUM Desa secara kelembagaan memiliki karakteristik social enterprise, yaitu: kolaborasi dari bisnis dan sosial. BUM Desa selain bertujuan mencapai misi sosial namun juga melakukan bisnis dengan menggunakan mekanisme pasar (Ebrahim et al., 2014; Pestoff & Hulgård, 2015). BUM  Desa  juga  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  desa, optimalisasi aset desa untuk kesejahteraan; pemberdayaan usaha masyarakat: partisipasi dan kemampuan  masyarakat  desa  dalam  mengelola potensi  ekonomi  di  desa  dapat  meningkat melalui  pelatihan,  pendampingan,  dan  dukungan  pengembangan  usaha;  pengembangan kerja  sama  usaha;  penciptaan  peluang  pasar  dan  jaringan;  penciptaan  lapangan  kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan peningkatan pendapatan masyarakat desa.
Keberadaan dan keberhasilan BUM Desa adalah mempertimbangkan kebutuhan desa dan  kemampuan  masyarakatnya  untuk  mengelola  BUM  Desa  (Kementerian  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  2020;  Nain,  2017).  Pengelolaan  BUM Desa  yang  berhasil didukung oleh tersedianya inisasi pemerintah dan tidak terlepas keseriusan stakeholder, seperti: aplikasi “Si Langit Bumi” sebagai layanan terintegrasi pada sistem informasi dan manajemen ekonomi desa di Provinsi Jawa Timur. Keterlibatan berbagai pihak perlu untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebaik mungkin.
Upaya  meminimalisasi  tumpang  tindah  kepentingan  dan  peningkatan  kolaborasi, maka implementasi “Si Langit Bumi” membagi keterlibatan pemangku kepentingan menjadi dua  peran,  yaitu  steering  committee  dan  dan  technical  committee.  Steering  committee memfokuskan pada pengarahan dan panduan strategis untuk memperkuat dan memastikan harmonisasi dan koordinasi desain layanan “Si Langit Bumi”. Sementara, technical committee menekankan pelaksanaan koordinasi bagian teknis pelaksanaan layanan “Si Langit Bumi”.

## Analisis Model Business Canvas dalam Pengembangan “Si Langit Bumi”
Pengelolaan dan pengembangan layanan terintegrasi sistem informasi dan manajemen data  ekonomi  desa  adalah  penting.  E-government  berperan  untuk  meningkatkan  layanan publik, mengembangkan dan memberdayakan BUM Desa secara transparan, akuntable, dan tepat  sasaran.  Adopsi  layanan  “Si  Langit  Bumi”  dapat  dipantau  dan  memberi  manfaat. Analisis dan kajian mendalam, dan penggunaan BMC (Purbasari et al., 2019) . “Si Langit Bumi” mengelola sistem informasi dan manajemen data desa berbasis komputer dan website yang akan dioptimalkan dengan tepat (Srirejeki, 2018).
“Si  Langit  Bumi”  dikelola  oleh  pihak  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi Jawa  Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa Pemerintah Provinsi  Jawa  Timur, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sampai pada struktur terkecil, yaitu: Ketua RT, RW, Kepala Desa dan Kepala Camat. Target pasar implementasi “Si Langit Bumi” ini  adalah  keseluruhan  masyarakat  desa  dan  BUM  Desa  di  Provinsi  Jawa  Timur  dan masyarakat  yang  membutuhkan  “Si  Langit  Bumi”  sebagai  layanan  terintegrasi  sistem informasi dan manajemen data perekonomian desa. Analisis key activities “Si Langit Bumi”, berupa penguatan pengelolaan BUM Desa untuk melayani sesuai kebutuhan publik dengan mengacu pada potensi desa. Pemeliharaan layanan terintegrasi berbasis sistem informasi dan manajemen data perekonomian desa.
Penguatan  implementasi  “Si  Langit  Bumi”  ditunjukkan  oleh  key  resources,  berupa penguatan sarana dan prasarana pendukung (infrastuktur teknologi dan informasi dan website) di  tingkat  daerah,  peningkatan  pos  penganggaran  pemerintah  daerah,  dan  peningkatan kemampuan  aparatur  pemerintah  daerah  terhadap  “Si  Langit  Bumi”  secara  “daring”  dan “luring”.  Analisis  BMC  terletak  pada  value  proposition  “Si  Langit  Bumi”adalah  berupa: penyediaan informasi data perkembangan BUM Desa. Kontribusi BMC bagi ekonomi daerah adalah  menciptakan  layanan  terintegrasi  berbentuk  e-government,  sehingga  dapat
meningkatkan layanan publik. Pelaksanaan “Si langit Bumi” diharapkan dapat meningkatkan kemampuan apartur pemerintah secara transparan, akuntable dan tepat sasaran. Keberadaan “Si  Langit  Bumi”  dapat  dipantau  masyarakat  untuk  mengelola  dan  mengembangkan  “Si Langit  Bumi”  (Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  &  Badan  Pusat  Statistik,  2021; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional et al., 2021) .

## KESIMPULAN
Ekonomi desa ditopang oleh BUM Desa. Keberhasilan BUM Desa dalam memenuhi kebutuhan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi di desa, seperti: memasarkan produk UMK  milik  masyarakat  desa,  meningkatkan  dan  memperdayakan  masyarakat  desa.  BUM Desa  mampu  menjalankan  perannya  dalam  lembaga  ekonomi  desa  dengan  memberikan multiplier effect dalam peningkatan aspek sosio - ekonomi masyarakat desa. Keberhasilan BUM Desa  dipengaruhi  oleh  keseriusan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  dalam  menginisiasi layanan “Si Langit Bumi” dengan fokus pada layanan sistem informasi dan manajemen data ekonomi desa melalui penggunaan komputer dan website untuk mengelola BUM Desa.
Hakikat  inisiasi  pengelolaan  dan  pengolahan  “Si  Langit  Bumi”  oleh  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Provinsi  Jawa  Timur.  “Si  Langit  Bumi”    membantu dalam mengoptimalkan potensi desa dengan memanfaatkan perkembangan sistem informasi dan  komunikasi.  Demikian,  desa  menjadi  tangguh  dan  berdikari,  melalui  pengembangan 6.118 BUM Desa. Keunggulan layanan “Si Langit Bumi” pengoptimalan peran dan kedudukan dari BUM Desa sebagai motor penggerak perekonomian desa. Layanan ini menjadi langkah solusi bagi  sistem informasi dan manajemen data ekonomia desa berbasis pada komputer dan website sebagai bentuk pelayanan publik.
Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintahan provinsi lainnya  untuk  mengembangkan  BUM  Desa  yang  berpotensi,  sehingga  mampu  memberi dampak  positif  berlipat  ganda  untuk  pembangunan  di  daerah.  Semakin  luas  jangkauan layanan ini, maka semakin baik penyebaran pembangunan daerah potensial. Pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan mandiri ekonomi daerah. milik desa secara terpadu, transparan, akuntable, dan berorientasi pada tujuan yang jelas.
Rekomendasi  bagi  penelitian  selanjutnya  diharapkan  mampu  memperdalam mekanisme perancangan sistem informasi desa dengan bahasa pemograman PHP dan MySQL secara  efektif  dan  efisien,  sehingga  bisa  digunakan  dengan  baik  oleh  aparatur  desa  dalam menjalankan  pekerjaannya  atau  pengguna  untuk  memperoleh  datta  yang  dibutuhkan. Langkah ini meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa sesuai dengan potensi optimal yang ada, dengan tujuan membuat BUM Desa menjadi lebih kuat dan mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi. (2015). Kewajiban Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah di Era Otonomi. Anterior Jurnal, 14(2), 221 – 227. https://doi.org/10.33084/anterior.v14i2.188 Akbar, M. F., Jaya, F. H., & Putubasai, E. (2019). Implementasi Website Desa dalam Pemberian Pelayanan  Informasi  Pembangunan  (Studi  pada  Desa  Hanura  Kecamatan  Teluk  Pondan Kabupaten  Pesawaran).  Jurnal  Teknologi  Dan  Komunikasi  Pemerintahan,  1(1),  42–51. https://doi.org/10.33701/jtkp.v1i1.888
Akbar,  M.  F.,  Putubasai,  E.,  &  Asmaria,  A.  (2019).  Peran  Komunikasi  Dalam  Pembangunan Masyarakat. Komunika, 2(2), 111–127. https://doi.org/10.24042/komunika.v2i2.6027 Amirya,  M.  (2020).  Peran  BUM  Desa  (Bumdes)  dalam  Mendukung  Kemandirian  Ekonomi  Desa.
Surabaya: Ikatan Akuntansi Indonesia Provinsi Jawa Timur.
Apriyansyah,  Maullidina,  I.,  &  Purnomo,  E.  P.  (2018).  Efektivitas  Sistem  Informasi  Desa  (SID) dalam  Pelayanan  Publik  di  Desa  Dlingo,  Kecamatan  Dlingo,  Kabupaten  Bantul.  Jurnal
Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 4(1), 78–99. https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5901
Aritonang,  D.  M.  (2017).  The  Impact  of  E-Government  System  on  Public  Service  Quality  in Indonesia.
European Scientific Journal, 13(35), 99–111. https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n35p99
Atmajha, M. C., Muhammad, A. S., Suswaini, E., Puspitasari, C., & Mardhika, J. G. (2022). Sistem Informasi Manajemen Desa, Menuju Desa Mandiri.
Boekoesoe,  L.,  &  Maksum,  T.  S.  (2022).  Optimalisasi  Pembangunan  Desa  dalam  Mewujudkan
SDGs Desa. Jurnal Sibermas (Sinergi Peberdayaan Masyarakat), 1–10.
https://doi.org/10.37905/sibermas.v11i1.12103
Cheisviyannya, C., Helmy, H., & Dwita, S. (2018). Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1087– 1104.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, & Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil Perhitungan Nilai Tambah Koperasi dan UMKM di Jawa Timur 2021. Surabaya: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Direktorat Pembinaan & Pengembangan Kewirausahaan atau Simpul Tumbuh. (2021). Pelatihan UMKM: Business Model Canvas (BMC). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Ebrahim, A., Battilana, J., & Mair, J. (2014). The Governance Of Social Enterprises: Mission Drift And Accountability Challenges In Hybrid Organizations. Research in Organizational Behavior, 34, 81–100. https://doi.org/10.1016/j.riob.2014.09.001
Hasan, A., & Gusnardi. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Asli desa dan BUM Desa dalam Meningkatan Pembangunan Perekonomian. Riau: Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Riau.
Hermawan, A., & Pravitasari, R. J. (2021). Business Model Canvas . Akselerasi, 1–23. Husna,  S.,  &  Abdullah,  S.  (2016).  Kesiapan  Aparatur  Desa  dalam  Pelaksanaan  Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  (Studi  pada  Beberapa  Desa  di  Kabupaten  Pidie).  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi 1(1), 282–293., 1(1), 282–293.
Irawan, D. (2017). Perancangan Sistem Informasi Pendistribusian Obat dan Alat Kontrasepsi di Kantor  Badan  Keluarga  Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan  Kota  Lubuklinggau Berbasis Web Mobile. Jurnal Teknik Infomatika Musirawas, 2(1), 13–22.
Iswahyuni,  E.,  &  Permana,  B.  I.  (2018).  Pelayanan  Publik  Dalam  Era  Otonomi  Daerah  Di  Desa Wongsorejo. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(1), 1–4.
Kania,  I.,  Anggadwita,  G.,  &  Alamanda,  D.  T.  (2020).  A  New  Approach  To  Stimulate  Rural Entrepreneurship Through Village-Owned Enterprises In Indonesia. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 15(3), 1–9. https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Pengembangan Desa Digital. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2003). Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government (Inpres No. 3 Tahun 2003): Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Versi 1.0. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2017). E-Government. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2020). Rintisan Startup, Talenta Digital, Ide, Inovasi. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). Integrasi Sistem Informasi Desa (SID) dan Basis Data Terpadu (BDT). JakartaL Kompak.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  (2021).  Multilateral  Meeting  Major  Project Pengelolaan  Terpadu  UMKM  Tahun  2022  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Jakarta:  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, & Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). Kompak Living Design Document 2015–2022. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan.
Lailiyah,  K.  (2022).  Digitalisasi  Desa  Sebagai  Upaya  Percepatan  Pelayanan  Publik  Dalam Mewujudkan Good Governance. Ristek : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang, 6(2), 26–34.
Larasdiputra, G. D., Anggiriawan, P. B., Kawisana, P. G. W. P., & Putra, I. G. N. P. (2019). The Role of  Village  Owned  Enterprises  in  Increasing  the  Rural  Economy.  International  Journal  of Advances in Social and Economics (IJASE), 1(2), 29–37. https://doi.org/10.33122/ijase.v1i2.41 Lukmawati, A., Puspaningtyas, A., & Rochim, A. I. (2014). Strategi BUM Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (Studi  BUMDes  Desa  Getas  dan  BUMDes  Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora). JPAP: Journal of Public Administration, 6, 69–72. https://doi.org/10.30996/jpap.v1i02
Nain, U. (2017). Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris. Jakarta: Garis Khatulistiwa. Nugroho,  R.  A.  (2008).  E-Government:  Konsep  dan  Implementasinya.  Seminar  E-Government Universitas Sebelas Maret
Nurdin, Stockdale, R., & Scheepers, H. (2012). Benchmarking Indonesian Local E-Government . Pacific Asia Conference on Information System Proceedings, 1–13.
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New Jersey: Wiley & Sons, Inc.
Pestoff, V., & Hulgård, L. (2015). Participatory Governance in Social Enterprise. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 27(4), 1103–1118.
Polii, R. R., Rindengan, Y. D. Y., & Karouw, S. (2017). Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Desa  Berbasis  Web  Model  Government-To-Citizen.  Jurnal  Teknik  Informatika,  12(1),  1–7. https://doi.org/10.35793/jti.12.1.2017.17789
Purbasari, R. P., Soeling, P. D., & Wijaya, C. W. (2019). An Entrepreneurial Ecosystems Approach to Encouraging Local Economic Development through A Village-Owned Enterprises Policy [A  Case  Study of Indonesian Village-Owned  Enterprises  (BUMDes)]. Archives  of Business Research, 7(4), 254–264. https://doi.org/10.14738/abr.74.6475 .
Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan BUM Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(6), 1068–1076.
Rozi, F., & Listiawan, T. (2017). Pengembangan Website dan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Tulungagung.  JIPI:  Jurnal  Ilmiah  Penelitian  Dan  Pembelajaran  Informatika,  2(2),  107–112. https://doi.org/10.29100/jipi.v2i2.366
Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government  Pemerintah  Daerah.  Jurnal  Borneo  Administrator,  16(1),  61–80. https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603
Sagirani, T., & Diradinata, M. E. (2017). Perancangan Sistem Informasi Bagi Usah Mikro Kecil dan Menengah  dalam  Meningkatkan  Layanan  pada  Pelanggan.  Jurnal  Komunikasi,  Media  dan Informatika, 7(1), 18–29. https://doi.org/10.31504/komunika.v7i1.1363
Sanjaya,  P.  T.  A.,  &  Nuratama,  I.  (2020).  Tata  Kelola  Manajemen  &  Keuangan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah. Kabupaten Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang.
Saputra, R., Sarwoko, E. A., Nugraheni, D. M. K., Rismiyati, & Suharto. (2021). Digital Marketing Untuk  Pemberdayaan  Masyarakat  Binaan  Yayasan  Sokoguru  Ungaran.  Martabe:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 53–78. http://dx.doi.org/10.31604/jpm.v4i1.123-130 Sari, D.  I.  P.,  Widjajani, R.,  &  Noor,  T.  (2022). Implementation  Of  E-Government In  Improving Public  Service:The  Policy  of  the  Directorate  General  of  Taxes  at  the  South  Malang,  in Indonesia. International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering, 8(2), 42–46. https://doi.org/10.31695/IJASRE.2022.8.2.6
Sihombing, V. (2018). Aplikasi Simade (Sistem Informasi Manajemen Desa) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Di Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Riau. Jurnal Sistemasi, 7(3), 292–297. https://doi.org/10.32520/stmsi.v7i3.384 Sopandi, A. (2020). Strategi Pengembangan BUM Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Sosiawan, E. A. (2008a). Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia: Prespektif Content dan Manajemen. Seminar Nasional Informatika, 1(5), 88–98. Sosiawan,  E.  A.  (2008b).  Tantangan  dan  Hambatan  dalam  Implementasi  E-Government  Di Indonesia. Seminar Nasional Informatika, 1(5), 99–108.
Srirejeki,  K.  (2018).  Empowering  the  Role  of  Village  Owned  Enterprises  (BUMDes)  for  Rural Development:  Case  of  Indonesia.  Jurnal Akuntansi,  Manajemen  Dan Ekonomi,  20(10),  5–10. https://doi.org/10.32424/1.jame.2018.20.1.1018
Suparji. (2019). Pedoman Tata Kelola Bumdes (BUM Desa). Yogyakarta: UAI Press. Oktariyanda,  T.  A.,  &  Rahaju,  T.  (2018).  E-government  Strategy  of  Surabaya  City  Government through e-rt /rw to Improve the Quality of Public Service. Journal of Physics: Conference Series, 953, 1–7. https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012161
Tjitradi, E. C. (2015). Evaluasi dan Perancangan Model Bisnis Berdasarkan Business Model Canvas. Jurnal Agora, 3(1), 8–16.
Utami,  K.  S.,  Tripalupi,  L.  E.,  &  Meitriana,  M.  A.  (2019).  Peran  BUM  Desa  (Bumdes)  Dalam Peningkatan  Kesejahteraan  Anggota  Ditinjau  Melalui  Kewirausahaan  Sosial.  Jurnal Pendidikan Ekonomi, 11(2), 498–508. https://doi.org/10.23887/jjpe.v11i2.21545
Wahid, F. (2004). Lessons from E-Government Initiatives in Indonesia. Media Informatika, 2(2), 13– 21. https://doi.org/10.20885/informatika.vol2.iss2.art2 Wicaksono,  E.,  Tenrini,  R.  H.,  Wardhana,  I.  W.,  Setiawan,  H.,  Damayanty,  S.  A.,  Solikin,  A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djunedi, P., Rahman, A. B., Handoko, R., & Arifin, B. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. Journal of Rural Studies, 79, 382–394.
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052
Yuhefizar, Huda, A., Gunawan, I., & Hariyanto, E. (2017). Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah  Tentang  Pengelolaan  E-Government  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Padang:  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government Di Indonesia: Analisis Website. Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 329– 336.
Yustina, F., & Purbantara, A. (2019). Modul KKN Tematik Desa Membangun BUM Desa (Bum Desa). Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.