## RELASI BUDAYA POLITIK DI MADURA TERHADAP DEMOKRASI LOKAL:
Analisis Reformasi Birokrasi dan Pemilihan Kepala Desa
Dwi Listia Rika Tini 1

## ABSTRAK
Kajian  tentang  relasi  budaya  politik  di  Madura  dengan  demokrasi  khususnya  dalam  hal reformasi  birokrasi  yang  menyebabkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  di  Kabupaten Pamekasan  dan  Pilkades  serentak  di  Sumenep  menunjukkan  bahwa  budaya  politik  dengan demokrasi  dan  kepemimpinan  lokal  di  Madura  secara  umum  positif  dan  relative  demokratis. Terjadinya good governance dengan melibatkan masyarakat dalam kepentingan public dan tidak terjadi diskriminasi dalam pencalonan, baik karena faktor afiliasi politik, etnis dan jenis kelamin. Semua  warga  masyarakat  yang  memenuhi  syarat  dapat  mencalonkan  diri  sebagai  kandidat. Namun  dalam  pemilihan  Pilkades  di  Sumenep  masih  ada  hal-hal  yang  dapat  menciderai demokrasi,  antara  lain: Pertama ,  muculnya  calon  tunggal.  Dari  90  desa  yang  melaksanakan Pilkades, ada 2 desa  yang memiliki satu  calon  atau calon  tunggal. Kedua, maraknya isu money politics .  Meskipun  sulit  dibuktikan,  pemilihan  kepala  desa  di  Madura,  termasuk  di  Kabupaten Sumenep, sejak masa dulu hingga saat ini tidak bisa meniadakan Praktik money politics . Selain itu  Praktik open  house para  calon  kades  beberapa  bulan  sebelumnya  dari  pemberian  sangu kepada  calon  pemilih.  Akan  tetapi  hal-hal  yang  berpotensi  menciderai  demokrasi  tersebut  di masa yang akan datang dapat diminimalisasi melalui pendidikan politik secara terus-menerus.
Kata Kunci: Budaya Politik, Kepemimpinan Lokal, Good Governance, Money Politics
1 Dwi listia rika tini adalah Mahasiswi Pascasarjana Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM Yogyakarta

## Pendahuluan
Hubungan antara budaya politik dan demokratisasi  sangat  erat.  Budaya  politik memiliki pengaruh penting dalam perkembangan  demokrasi.  Demokratisasi tidak  berjalan  baik  apabila  tidak  ditunjang oleh  terbangunnya  budaya  politik  yang sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi 2 . Dalam  merespons  tuntutan  perubahan, kemungkinan  munculnya  dua  sikap  yang secara diametral bertentangan, yaitu “mendukung”  (positif)  dan  kemungkinan pula “menentang” (negatif), sulit dielakkan. Sebagai  sebuah  proses  perubahan  dalam menciptakan kehidupan politik yang demokratis,  realisasi  demokratisasi  juga dihadapkan  pada  kedua  kutub  yang bertentangan  itu,  yaitu  budaya  politik masyarakat  yang  mendukung  (positif)  dan yang menghambat (negatif) proses demokratisasi. Budaya politik yang matang termanifestasi melalui orientasi, pandangan,  dan  sikap  individu  terhadap sistem  politiknya.  Budaya  politik  yang demokratis  akan  mendukung  terciptanya sistem  politik  yang  demokratis.  Budaya politik  demokratis  adalah  suatu  kumpulan sistem  keyakinan,  sikap,  norma,  persepsi dan sejenisnya yang menopang terwujudnya  partisipasi (Almond  dan Verba).  Budaya  politik  yang  demokratis
2 http://vivinzeey.blogspot.com/2011/05/pengaruh- budaya-politik-terhadap.html
merupakan budaya politik yang partisipatif, yang  diistilahkan  oleh  Almond  dan  Verba sebagai civic culture. Karena itu, hubungan antara  budaya  politik  dan  demokrasi (demokratisasi) dalam konteks civic culture tidak  dapat  dipisahkan.  Adanya  fenomena demokrasi  atau  tidak  dalam  budaya  politik yang berkembang di suatu masyarakat tidak hanya  dapat  dilihat  dari  interaksi  individu dengan  sistem  politiknya,  tetapi  juga interaksi individu dalam konteks kelompok atau  golongan  dengan  kelompok  dan golongan  sosial  lainnya.  Dengan  kata  lain, budaya  politik  dapat  dilihat  manifestasinya dalam  hubungan  antara  masyarakat  dan struktur  politiknya,  dan  dalam  hubungan antar  kelompok  dan  golongan  dalam masyarakat itu.
Tulisan ini akan mengkaji nilai-nilai budaya  politik  di  Madura  dalam  kaitannya dengan demokrasi. Selain itu, akan dibahas juga  good  governance  terhadap  dinamika demokrasi  dan  pola  suksesi  kepemimpinan dalam  pemilihan  Kepala  Desa.  Agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif  dan  representatif  tentang relasi  budaya  politik  dengan  demokrasi  di Madura, kajian ini menfokuskan berjalannya  demokrasi  lokal  di  kabupaten pamekasan dan kabupaten sumenep.
Madura,  adalah  nama  sebuah  pulau yang  terletak  di  sebelah  timur  Jawa  Timur dan  terdiri  dari  empat  kabupaten,  yaitu Bangkalan,  Sampang,  Pamekasan  dan
Sumenep. Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah utara Jawa Timur. Pulau Madura  ini  besarnya  kurang  lebih  5.250 km2  (lebih  kecil  dari  pulau  Bali),  dengan penduduk  sebanyak  4  juta  jiwa.  Madura dibagi  menjadi  4  kabupaten,  Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep . Pulau Madura  terdiri  dari  Madura  daratan  dan kepulauan  yaitu  terdiri  dari  63  pulau  dan didiami  oleh  suku  bangsa  Madura.  Batas wilayah  pulau  Madura  adalah  bagian  barat berbatasan  dengan  Selat  Kamal,  bagian Utara  berbatasan  dengan  Selat  Flores  dan bagian  Selatan  dengan  Selat  Madura 3 .
Secara  administratif,  pulau  ini  terrnasuk bagian dari Jawa Timur. Kedekatan tempat dengan  pulau  Jawa  inilah  yang  barangkali menjadikan  sebagian  orang  menyamakan budaya  Madura  dengan  budaya  Jawa  atau seringkali  menganggap  budaya  Madura sebagai  kelanjutan  dari  budaya  Jawa. Anggapan  ini  tentu  tidak  dapat  dibenarkan mengingat  Madura  dan  Jawa  memiliki budaya  yang  berbeda.  Masyarakat  Madura merupakan  masyarakat  agraris.  Hampir 80%  penduduknya  terpencar-pencar  di pedalaman, di desa-desa dan kelompokkelompok perumahan petard. Sebagian kecil, sekitar 20% dari penduduknya  hidup  di  kota.  Seperti  kota Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan.  Oleh  karena  itu,  pulau  Madura
3 http://madurastudies.wordpress.com/
merupakan  wilayah  yang  strategis  dan berbatasan  dengan  Indonesia  bagian  Timur yang  juga  potensial  untuk  dikembangkan secara optimal.
Bangkalan  berada  di  ujung  paling barat  pulau  Madura  dan  saat  ini  telah dibangun jembatan terpanjang di Indonesia, jembatan  Suramadu  (Surabaya-Madura), merupakan salah satu kawasan perkembangan  Surabaya,  serta  tercakup dalam  Gerbangkertosusila.  Dan  uniknya Sumenep  yang  merupakan  salah  satu kabupaten  di  Madura  selain  terdiri  dari wilayah daratan, terdiri pula dari kepulauan yang berjumlah 126 pulau. Meski kebanyakan wilayah yang termasuk kawasan  Madura  adalah  kepulauan,  namun Madura tetap memiliki kebudayaan tersendiri.  Budaya  Madura  berbeda  dengan budaya  Jawa.  Kebudayaan  Madura  yang bersumber  dari  kraton,  sedikit  banyak terpengaruh  oleh  kebudayaan  kraton  Jawa. Baik  dalam  bidang  seni,  tari,  macopat, bahasa,  ataupun  gending-gending  gamelan. Namun  hal  ini  bukan  berarti  Madura  tidak memiliki akar budaya sendiri 4 .
Perbedaan  yang  cukup  mencolok dapat  terlihat  dalam  kehidupan  keseharian, sifat  orang  Madura  yang  lebih  egaliter  dan terbuka,  berbeda  dengan  sifat  orang  Jawa yang  mempunyai  sifat  “ ewuh  pakewuh “.
4 http://jawatimuran.wordpress.com/2013/01/10/bu daya-dasar-masyarakat-madura/
Dalam hal mencari rezeki pun, orang-orang Madura  sejak  masa  lalu  sudah  berani merantau  ke  luar  pulau.  Hal  ini  terbukti dengan  banyaknya  orang  Madura  yang tersebar  hampir  di  seluruh  penjuru  Negeri bahkan  sampai-sampai  di  luar  negeri  pun ada.  Masyarakat  Madura  dikenal  juga memiliki budaya yang khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik.
Istilah khas disini menunjukkan bahwa entitas etnik Madura memiliki kekhususan- kultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas  etnik  lain.  Kekhususan-kultural ini  antara  lain  tampak  pada  ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka kepada empat figur utama dalam kehidupan yaitu Buppa, Babu, Guruh, ban Ratoh (Ayah,  Ibu,  Guru  dan  Pemimpin Pemerintahan).  Selain  itu  pula  Madura masih memiliki beberapa nilai budaya yang perlu untuk dilestarikan dan dikembangkan. Diantaranya  adalah  ungkapan-ungkapan seperti: “ Manossa coma dharma “,
ungkapan ini menunjukkan keyakinan akan kekuasaan  Allah  Yang  Maha  Kuasa. “ Abhantal  ombha’  asapo’  angen,  abhantal syahadad asapo’ iman “, menunjukkan akan berjalin kelindannya budaya Madura dengan  nilai-nilai  Islam.  ” Bango’  jhuba’a e  ada’  etembang  jhuba’  a  e  budi “,  lebih baik  jelek  di  depan  daripada  jelek  di belakang.  “ Asel  ta’  adhina  asal “,
mengingatkan  kita  untuk  tidak  lupa  diri ketika  menjadi  orang  yang  sukses  dan
selalu ingat akan asal mula keberadaan diri. “ Lakonna lakone, kennengngana kennengnge ” sama halnya dengan ungkapan  “ The  right  man  in  the  right place “.  “ Pae’  jha’  dhuli  palowa,  manes jha’  dhuli  kalodu “,  nasehat  agar  kita  tidak terburu-buru  mengambil  keputusan  hanya berdasarkan fenomena. Kita harus mendalami akar permasalahan, baru diadakan analisis untuk kemudian menetapkan  kebijakan.  “ Karkar  colpe’ “, bisa  dikembangkan  untuk  menumbuhkan sikap bekerja keras dan cerdas, apabila kita ingin  menuai  hasil  yang  ingin  dinikmati 5 . Keunikan  lainnya  dari  budaya  di  Madura yaitu  yang  dikenal  dengan  budaya  tlatah yang  mendiami  pulau  Madura  dan  budaya Madura  wilayah  ‘tapal  kuda’,  yaitu  yang berdiam  di  sekitar  Pulau  Madura  dan daerah  Pandalungan  (orang  Madura  yang tinggal  di  daerah  pantai  utara  Jatim  seperti Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo).
Berdasarkan  uraian  diatas  tentang budaya  yang  ada  di  Madura  dalam kaitannya  dengan  demokrasi  maka  kajian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten  Sumenep.  Adapun  Kabupaten Pamekasan  dipilih  karena  kabupaten  ini cukup berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi  dan good  governance .  Selain  itu
5 http://fariddikiperdana.blogspot.com/2013/02/keb udayaan-madura.html
dasar  pertimbangan  dipilihnya  Kabupaten Sumenep  dikarenakan  kabupaten  tersebut berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak di 90 desa. Pilkades, serentak tersebut merupakan prosesi  demokrasi  langsung  tingkat  desa yang  pertama  di  era  reformasi  dan berlangsung  secara  aman,  damai  dan demokratis.

## Relasi Budaya Politik  dengan Demokrasi
Konsep  budaya  politik  merupakan sebuah upaya sistematik untuk menerapkan pandangan-pandangan psikologi sosial pada  kajian  politik  komparatif. 6 Gabriel Almond,  seorang  ilmuwan  pelopor  teori budaya politik pada tahun 1956 menegaskan  bahwa  “setiap  sistem  politik itu  melekat  dalam  pola  orientasi  tertentu terhadap  aksi  politik….  budaya  politik.” 7
Pada karya selanjutnya, Almond dan Verba mendefinisikan  budaya  politik  sebagai “…orientasi  politik  khusus—sikap-sikap terhadap  sistem  politik  dan  berbagai macam  bagian  dan  sikap  terhadap  peran kedirian  dalam  sistem  tersebut.”.  Pada tahap  selanjutnya,  Verba  mendefinisikan budaya  politik  sebagai  “sistem  keyakinan empiris,  simbol  ekspresif,  dan  nilai  yang
6 Gabriel Ben-Dor, “Political Culture Approach to Middle East Politics,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 8, No. 1 (Jan., 1977), hal 45
7 Gabriel Almond, “Comparative Political Sistem,” Journal of Politics, 18 (1956), hal  395
mendefinisikan  situasi  di  mana  tindakan politik terjadi.” 8
Istilah  budaya  politik  mulai  dikenal terutama sejak aliran perilaku (behavioralism).
Berkaitan dengan nilai lokal demokrasi,  sebuah  penelitian  yang  pernah dilakukan  mengenai  nilai  budaya  politik dan  demokrasi  lokal  menyimpulkan  bahwa secara  umum  terdapat  kesamaan  nilai demokrasi  di  semua  wilayah  yang  diteliti, yaitu yaitu persamaan ( equality ), pemilihan umum  ( election ),  kebebasan  berpendapat ( freedom  of  expression ),  dan  musyawarah untuk mufakat ( concensus and deliberation ).  Ditemukan  ada  korelasi positif antara demokrasi lokal dengan level budaya politik, ada atau tidaknya demokrasi  lokal,  tergantung  pada  budaya politik  mampu  mendorong  realisasinya. Sebagai masyarakat yang majemuk, demokrasi  nasional  salahsatunya  ditopang oleh demokrasi lokal dan interaksi antarlokal. Dengan demikian upaya demokratisasi  di  Indonesia,  dimulai  dari bawah,  karena  demokrasi  lokal  merupakan penopang demokrasi nasional. 9
8 Sydney Verba, “Comparative Political Culture,” dalam Lucian W. Pye dan Verba (Eds.), Political Culture and Political Development (Princeton:
Princeton University Press, 1966),  hal 513.
9 Zuhro, R. Siti, Demokrasi Lokal: Perubahan Dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan Dan Bali, Yogyakarta: Ombak, 2009. Hal 268-270
Menurut Almond dan Verba, budaya  politik  merupakan  orientasi  politik dan  sikap-sikap  yang  dipegang  individu- individu dalam berhubungan dengan sistem politik  mereka,  yang  kemudian  menjadi agregat  pada  tingkat  kolektif.  Almond  dan verba juga menjelaskan mengenai beberapa poin  penting  dalam  kebudayaan  politik demokrasi dibeberapa Negara. Poin pertama  yang  disampaikan  adalah  sifat kebudayaan  demokratis  itu  sendiri.  Ide-ide besar demokrasi adalah kebebasan individual  dan  prinsip  pemerintahan  dari rakyat.  Oleh  karena  itu  partisipatoris menjadi  penting  untuk  merealisasikan  ide- ide  besar  tersebut,  yaitu  signifikansi  peran serta  rakyat  dalam  sistem  politik.  Poin kedua adalah demokrasi mengkonfontrasikan orang-orang dari belahan  dunia  lain,  seringkali  demokrasi terlalu  ditekan  dengan  rasionalnya.  Selain itu budaya politik yang demokratis merupakan budaya politik yang partisipatif, yang  diistilahkan  oleh  Almond  dan  Verba sebagai civic culture 10 . Karena itu, hubungan  antara  budaya  politik  dan demokrasi  dalam  konteks  civic  culture tidak dapat dipisahkan. Dalam buku “Civic Culture” karya Gabriel Almond dan Sidney Verba  (1963)  dijelaskan  bahwa  budaya politik  merujuk  pada  perilaku  terhadap
10 Almond, Gabriel A, dan Verba, Sidney. 1963.
Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara (teri.Sahat Simamora, Civic Culture). Jakarta: Bumi Aksara
sistem  politik  dan  bagian-bagiannya,  serta perilaku  diri  terhadap  sistem  tersebut. Pertanyaannya adalah “apakah pola perilaku politik bisa membantu perkembangan stabilitas semokrasi?” Almond
dan Verba kemudian menyimpulkan bahwa civic culture merupakan  percampuran  budaya  politik dimana  individu  tidak  selalu  sepenuhnya aktif maupun pasif.
Relasi budaya lokal dengan demokrasi  cukup  menarik  diamati  yaitu  di Madura  karena      masyarakat  Madura dikenal  dengan  karakter  budayanya  yang terbuka, ekspresif, artikulatif dan menyatakan  apa  adanya  tanpa  ditutup- tutupi. Hal itu tercermin dalam relasi sosial sehari-hari  antar  masyarakat.  karakteristik budaya  Madura  yang  terbuka,  ekspresif, disegani,  dihormati  bahkan  “ditakuti”  oleh masyarakat yang lain lebih banyak memengaruhi  corak  demokrasi  lokal  di Madura. Oleh sebab itu, dalam menyampaikan aspirasinya masyarakat madura pada umumnya terbiasa mengartikulasikannya secara terang- terangan  dan,  bahkan,  sering  terkesan ‘keras”.  Relasi  budaya  politik  dan demokrasi  yang  menarik  disini  terjadi  di Kabupaten Pamekasan. Meskipun kabupaten  tersebut  berada  dalam  lanskap Madura  yang  terbilang  kasar  dan  yang sering dianggap kurang demokratis, realitas politik  menunjukkan  bahwa  Pamekasan
berbeda  dengan  kabupaten  lainnya  di Madura.  Baik  level  suprastruktur  politik maupun  infrastruktur  politik  di  Pamekasan cenderung  memiliki  fenomena  nilai-nilai demokrasi.  Dalam  penyelenggaraan  tata kelola  pemerintahan,  misalnya,  Pemerintah Kabupaten  Pamekasan  telah  melakukan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi.
Sebelum dilakukan reformasi birokrasi, menurut Bupati Kabupaten Pamekasan,  Drs.  H.  Achmad  Syafii,  M.Si, Kabupaten  Pamekasan  menghadapi  dua hambatan,  yakni  yang  bersifat  struktural dan  kultural.  Hampir  seluruh  birokrasi pemerintah  daerah  di  Indonesia,  termasuk di  Pamekasan,  mempunyai  struktur  yang ‘gemuk’  dengan  kultur  (budaya)  birokrasi yang  lamban,  tidak  inovatif  dan  kreatif karena  terjebak  pada  rutinitas,  koordinasi yang  lemah  dan  selalu  menunggu  petunjuk dari  atasan (topdown). Prinsip  bahwa pimpinan  selalu  benar  sehingga  tidak memerlukan  masukan  dan  bawahan  masih cukup  melekat  dalam  kultur  birokrasi. Promosi  pegawai  untuk  jabatan  struktural juga  masih  didasarkan  atas  aspek  legal formal,  Seperti  aspek  senioritas,  kedekatan dengan atasan dan mengabaikan pertimbangan  prestasi  dan  kreativitas. Selain  itu,  orientasi  kerja  birokrasi  sering bersifat  asal  bapak  senang,  sistem  dan mekanisme  kerja  pemerintahan  cenderung tertutup  (hanya  pemerintah  kota  saja  yang
boleh  mengetahui  dokumen  publik  atau perencanaan  pembangunan),  Praktik  KKN banyak  terjadi  dalam  program-program pemerintah dan birokrasi banyak dipengaruhi kekuatan politik yang berkuasa 11 .
Langkah  awal  yang  dilakukan adalah  mengubah mindset para  birokrat pemerintah  dan  paradigma  bagi  birokrat yang  sering  mengindentifikasi  diri  sebagai aparatur  pemerintah  yang  dibutuhkan masyarakat  dan  karenanya  harus  dilayani masyarakat  sehingga  pola  pikir  tersebut berpengaruh pada rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, para birokrat  harus  berpikir  bahwa  mereka adalah  pelayan  masyarakat  yang  harus memberikan  public  services  yang  baik dengan  semangat  pengabdian  yang  tinggi. Langkah  selanjutnya  adalah  menerapkan reward and punishment secara  konsisten. Mereka yang berprestasi dan aktif melakukan inovasi diberikan ganjaran yang memadai,  misalnya,  promosi  jabatan  atau peningkatan kesejahteraan. Sebaliknya, mereka  yang  melakukan  kesalahan  dan pelanggaran  diberikan  sanksi  yang  tegas, namun  bersifat  mendidik  agar  terjadi perbaikan  ke  depan.  Langkah-langkah reformasi  internal  birokrasi  itu,  menurut
11 Wawancara antara Koran Madura dengan Bupati Pamekasan yaitu Drs. H. Achmad Syafii, M.Si pada tanggal 08 Oktober 2013 jam 09:09. http://www.koranmadura.com/2013/10/08/bupati- meyakini-pemerintahan-tetap-sehat/
Syafi’i, dilakukan secara bertahap, terencana  dan  terarah  melalui  rasionalisasi kelembagaan, penempatan personil, penguatan  tugas  dan  fungsi  lembaga, sinergi  dan  koordinasi  antar  unit  kerja, penguatan  budaya  komunikasi  dua  arah, membangun  semangat  kebersamaan  dalam meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kesejahteraan pegawai 12 .
Di  samping,  untuk  meningkatkan efisiensi, Bupati
Pamekasan juga melakukan sistem informasi anggaran yang
transparan dengan dilaksanakannya Penandatanganan
Nota Kesepahaman antara  Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan dengan Perwakilan BADAN PENGAWASAN

## KEUANGAN
DAN
PEMBANGUNAN  (BPKP)  Provinsi  Jawa Timur.  Nota  kesepahaman  ini  dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 1. Mengembangkan menajemen pemerintahan dalam rangka
mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan yang baik (good governance) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pamekasan.
2. Meningkatkan  pelaksanaan  tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  masyarakat  di  Kabupaten Pamekasan.
12 Pernyataan Bupati Pamekasan pada berita Madura dan Pamekasan  pada tanggal 10 januari 2014. (lihat Berita Madura dan Pamekasan, Madura Tempo Dulu. Mediamadura.com)
Sedangkan  ruang  lingkup  Nota Kesepahaman  ini  meliputi  pendampingan dan pemberian asistensi kegiatan pengembangan  manajemen  pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan,  yang bentuknya dapat meliputi :
1. Pendampingan/Bimbingan
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Pendampingan/Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). 3. Pendampingan/Bimbingan Teknis Penyusunan  RPJPD,  RPJMD,  RKPD,
Renstra SKPD serta Renja SKPD.
4. Pendampingan/Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah
(LPKD).
5. Pendampingan/Bimbingan
Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP). 6. Pendampingan/Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
Pertanggungjawaban  (LKPJ)  tahunan dan  LPKJ  akhir  masa  jabatan  Kepala Daerah.
7. Pengelolaan  keuangan  daerah,  yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
8. Pengembangan  dan  penyelenggaraan system akuntansi keuangan daerah.
9. Pengembangan  dan  penyelenggaraan system  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah
10. Penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan
kapasitas
aparat pengawasan intern pemerintah daerah. 11. Pengembangan  dan  penyelenggaraan system  pengendalian  intern  pemerintah (SPIP). 13
Selain  itu  juga  dilakukan  pola penetapan kebijakan program pembangunan yang memperhatikan aspirasi rakyat  kecil,  sistem  pengurusan  izin  usaha yang  tidak  berbelit-belit,  yakni  sistem perizinan  satu  atap.  Serta,  kedekatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat  sebagaimana  program  Bunga Bangsa.  Syafi’I  menjelaskan  Kabupaten Pamekasan  merupakan  satu  dari  38 kabupaten  se-Indonesia  yang  menerima penghargaan dari pemerintah pusat  sebagai kabupaten  yang  menerapkan  tata  kelola pemerintah yang baik. 14
Dalam  meningkatkan  pelayanan publik  pemerintah  Kabupaten  Pamekasan juga melakukan Kerjasama dengan Telkom untuk  menjadikan  Pamekasan  sebagai  kota pertama  di  Pulau  Madura  yang  terhubung
13 http://bpka.pamekasankab.go.id  pada tanggal 24 april 2014
14 http://www.beritasatu.com/nusantara/180458- pamekasan-raih-penghargaan-tata-kelola- pemerintahan-terbaik.html. pada tanggal 27 april
secara  digital.  Sebagai  kota  yang  giat berbenah  untuk  menjadi  maju,  Bupati Pamekasan menyadari pentingnya teknologi informasi di segala sendi kehidupan  kota  yang  dipimpinnya.  Syafi’I menjelaskan Dengan memanfaatkan teknologi  akan  membuat  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  tentunya  akan membawa dampak kemajuan bagi masyarakat Pamekasan. Dengan masyarakat yang menjadi sebuah komunitas  digital  yang  besar,  maka perekonomian di Pamekasan ke depan akan cepat  bertumbuh  dan  punya  daya  saing kompetitif  di  pasar  global.  Kemudian, mengoneksikan sekolah-sekolah di Pamekasan  dan  menjadikannya  sebagai koneksi  Indischools  (Indonesia  Digital Schools).  Targetnya,  adalah  menjadikan generasi  muda  Pamekasan  lebih  berdaya saing  dan  kompetitif  di  dunia  luar.Tak hanya itu, kemajuan di bidang perekonomian  juga  digarap  pada  program Pamekasan  Digital  Society.  Salah  satunya yakni pemberdayaan Usaha Kecil Menengah  (UKM)  Go  Online.Sejumlah UKM  di  Kabupaten  Pamekasan  akan digunakan  sistim  online  untuk  pemasaran produk. Mereka para UKM akan terbangun menjadi  sebuah  direktori  bisnis  secara online.  Hingga  saat  ini  sudah  terdapat  186 UKM  yang  tergabung  dalam  direktori bisnis  tersebut.  Dengan  target  mampu
menggaet 680 UKM se-Kabupaten Pamekasan 15 .
Oleh  karena  itu  dari  kebijakan- kebijakan  yang  dijalankan  oleh  Kabupaten Pamekasan  menunjukkan  adanya public service kepada  masyarakat  dengan  selalu mementingkan  kepentingan  masyarakat. Dengan  melibatkan  masyarakat  dalam segala  hal  menunjukkan  adanya  nilai-nilai budaya politik dalam menopang terlaksananya demokrasi.
Demokrasi  dalam  Kepemimpinan  Lokal pada Pemilihan Kepala Desa
Sejak  diberlakukannya  UU  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, kepala  daerah  tidak  lagi  ditentukan  oleh elite politik di DPRD seperti era Orde Baru, Mengawali babak baru yaitu orde reformasi,  pilkada  merupakan  pesta  politik masyarakat dalam mewujudkan hak politiknya.  Kendati  demikian,  masyarakat hanya mampu menikmati indahnya berdemokrasi  melalui  pemenuhan  hak politik  baik  memilih  ataupun  dipilih  dalam jabatan-jabatan  publik.  Pemilihan  kepala daerah  dengan  memilih  secara  langsung oleh  rakyat  telah  menjadi  gaya  baru  dalam menerapkan  demokrasi  di  negara  kita  saat ini  Indonesia.  Hampir  tidak  ada  hentinya pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan di negeri  ini    yang  akrab  disebut  dengan
15 http://telkomsolution.com/news.  Pamekasan Digital Society, Diluncurkan
Pilkada tersebut. Dalam menegakkan demokrasi, Pilkada semacam ini memberikan  wewenang  yang  besar  bagi masyarakat  dalam  memilih  pemimpinnya, di  mana  masyarakat  dapat  menetukan pilihan  secara  langsung  sesuai  dengan kehendaknya.
Sebagaimana yang dikemukakan
Prihatmoko, ia mengemukakan  bahwa  Pillkada  langsung merupakan  mekanisme  demokratis  dalam rangka  rekrutmen  pemimpin  di  daerah,  di mana  rakyat  secara  menyeluruh  memiliki hak  dan  kebebasan  untuk  memilih  calon- calon  yang  didukungnya,  dan  calon-calon bersaing  dalam  suatu  medan  permainan dengan  aturan  main  yang  sama 16 .  Pilkada seperti  inilah  merupakan  momentum  untuk melakukan  suksesi  kepemimpinan  lokal sebagai  wujud  implementasi  demokrasi yang partisipatif. Inilah lompatan demokrasi  yang  cukup  penting  dalam lanskap  sosio-politik  Indonesia,  dan  yang bercorak  sentralistik  di  masa  Orde  Baru menjadi desentralistik di era reformasi.
Selain  pemilihan  kepala  daerah, yang  menarik  dicatat  dalam  perkembangan demokrasi lokal di Madura adalah pemilihan  kepala  desa. Pilkades  dianggap merupakan  praktek  penerapan  demokrasi yang  paling  nyata  di  masyarakat  melalui prinsip one  man  one  vote. Pilkades
16 Joko J. Prithatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung , Yogyakarta, pustaka pelajar. 2005. Hal. 109.
(Pemilihan  Kepala  Desa)  mungkin  sesuatu pesta  demokrasi  dan  politik  di  desa  yang kurang  trand  secara  nasional,  akan  tetapi Pilkades  ini  sebenarnya  adalah  salah  satu tombak  pertama  untuk  penguatan  jalannya pemerintah  daerah  maupun  pusat.  Pilkades adalah pesta demokrasi dan politik masyarakat  desa  yang  kebanyakkan  lekat akan  kesadaran  tinggi  masyarakat  desa  itu sendiri  dalam  memajukan  pertumbuhan desa  dari  berbagai  sektor  kehidupan  yang positif.  Dan  pesta  demokrasi  politik  desa ini  lebih  cenderung  berkualitas  hasilnya ketimbang  pesta  demokrasi  dan  politik yang terjadi di tingkat kabupaten, walikota, gubernur maupun nasional. Apalagi dengan dibentuknya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa  yang  salah  satunya  diadakannnya pemilihan kepala desa serentak dan biaya di tanggung  oleh  APBD,  itu  semua  untuk mencegah  hal-hal  yang  dapat  menciderai demokrasi desa.
Menurut  Ibnu  Tri  Cahyo,  dosen  di Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya, Malang,  yang  terlibat  dalam  penyusunan RUU tentang Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pilkades secara serentak diharapkan dapat mencegah permainan para botoh  (penjudi)  yang  terbiasa  menjadikan Pilkades  sebagai  ajang  taruhan  perjudian. Tidak  jarang,  permainan  para  botoh  itu menimbulkan  kekisruhan  di  masyarakat karena  mereka  sering  melakukan  praktik- praktik  kotor  dan  menciderai  demokrasi,
seperti  membeli  suara,  menyuap  panitia untuk melakukan kecurangan, atau meneror calon  pemilih  untuk  memilih  atau  tidak memilih  kandidat  tertentu  agar  kandidat yang  dipertaruhkan  meraih  kemenangan. Ibnu  juga  mencatat  Pilkades  secara serentak  menjadikan  suasana  demokrasi  di desa-desa  di  suatu  kabupaten  dirasakan lebih  hidup  dan  dapat  memacu  tingkat partisipasi  masyarakat  yang  sangat  tinggi. Golput  boleh  dikatakan  tidak  ada.  Justru masyarakat  yang  tidak  bisa  menggunakan hak pilihnya banyak yang mengeluh karena waktu  pencoblosan  mereka  berhalangan karena  bekerja  atau  sedang  bepergian  ke luar daerah 17 . Hal ini menandakan kesadaran  politik  masyarakat  desa  sudah sangat tinggi.
Temuan lain yang patut dikemukakan dalam studi tentang pelaksanaan suksesi kepemimpinan lokal di desa adalah netralitas birokrasi. Bupati dan Camat  pada  umumnya  tidak  melakukan intervensi  untuk  mendukung  kandidat tertentu.  Begitu  juga  dengan incumbent yang maju dalam Pilkades. Sejauh ini tidak terlihat adanya upaya mobilisasi masyarakat atau politisasi birokrasi pemerintahan  desa  oleh  kepala  desa  yang sedang  menjabat  dan  maju  kembali  dalam Pilkades untuk kepentingan politiknya.
17 Tri cahyo, Ibnu. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, dalam acara Workshop di Universitas Brawijaya, Malang, 12 Juni 2013.
Berdasarkan diatas
dalam pelaksanaan  kepemimpinan  lokal  di  desa- desa  tersebut,  tampak  bahwa  implementasi demokrasi  di  desa-desa  lebih genuine, partisipatif  dan  memenuhi  asas fairness dibandingkan dengan suksesi kepemimpinan  di  tingkat  kabupaten/kota dan  provinsi.  Dari  4  kabupaten  di  Madura yang  menjalankan  pemilihan  kepala  desa serentak  dengan  demokratis  dan  damai yaitu  di  Kabupaten  Sumenep.  Kabupaten ini  memiliki  434  desa  dan  kelurahan  yang tersebar  di  27  Kecamatan  yang  terdiri  dari 19  di  daratan  dan  8  di  kepulauan. 18 Dari jumlah  tersebut,  90  desa  di  antaranya melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak  yang  dilaksanakan  pada   hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sebanyak 31 Desa, dan putaran ke dua hari Rabu,  26  Nopember  2014  sebanyak  33 Desa  semua  di Kecamatan  daratan, Sedangkan  berikutnya  hari  Senin  tanggal 01  Desember  2014  berlangsung  di  seluruh kepulauan di 24 Desa. Pilkades serentak itu diikuti  280  calon  kades 19 .  Kegiatan  itu menelan  dana  sebesar  Rp.  7  Miliar  dari APBD.  Dari  dana  tersebut  tidak  perlu  ada biaya  lagi  dari  calon  Kades.  Dana  Rp.7 miliar  digunakan  untuk  biaya  kepanitiaan Pilkades  sebesar  Rp.  5,8  milyar,  dan  Rp.
18 http://kpud-sumenepkab.go.id/pemilu/jumlah- kecamatan-dan-desa/
19 http://www.sumenep.go.id/?page=detailberita.htm l
1,2  milyar  untuk  pengamanan.  Pemilihan kepala  desa  di  Sumenep  itu  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  06  Tahun  2013 yang mengamanhkan semua biaya pilkades dianggarkan  melalui  APBD  Kabupaten. Jadi  para  calon  kepala  desa  tidak  dibebani biaya  lagi  seperti  sebelumnya,  sehingga lebih  memberikan  ruang  kepada  seluruh elemen masyarakat untuk bertarung sehat 20 . Untuk melaksanakan Pilkades serentak  di  90  desa  tidaklah  mudah.  Ada kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah yaitu munculnya konflik horizontal  seperti  tidak  terimanya  antara yang  kalah  dan  yang  menang  namun Pemkab  Sumenep  tidak  menyerah  begitu saja. Menurut Bupati, KH. A Busro Karim, M.Si pihaknya membuat pertemuan dengan para  calon-calon  kepala  desa  untuk melakukan sosialisasi dan penandatanganan Deklrasi  Damai  di  Pendopo  Agung Sumenep, sekaligus berikrar untuk menyelenggarakan  Pilkades  damai  yang diadakan  pada  13  November  2014  jam 11.46. Tujuannya, masyarakat Kab. Sumenep  yang  melaksanakan  Pilkades  di desanya  lebih  tenang,  tentran  dan  aman tanpa  dihantui  kejurigaan  apa-  apa  serta berinisiatif  ingin  meminimalisir  terjadinya bentuk bentuk kejanggalan yang selama ini
20 http://lintasmaduranews.blogspot.com/2014/08/p emkab-sumenep-siapkan-rp7-miliar-untuk.html
pada  pelaksanaan  Pilkades  sebelumnya kurang efektif dan efesien 21 .
Pilkades secara serentak di 90 desa. Tercatat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten  Sumenep  juga  cukup  tinggi. Berdasarkan  data  yang  dihimpun  Bagian pemerintahan Kabupaten Sumenep, partisipasi  masyarakat  dalam  Pilkades  rata rata  di  atas  80%.  Menurut  Kabag Pemerintahan  Desa  (Pemdes)  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Sumenep,  Moh.  Ramli, S.Sos,  M.Si, masyarakat  yang  tidak menggunakan  hak  pilihnya  bukan  karena mereka  memprotes,  melainkan  karena kendala-kendala  teknis,  seperti  bepergian ke luar daerah atau tidak bisa meninggalkan pekerjaannya  bahkan  kuliah  di  luar daerah 22 .  Pilkades  serentak  di  90  desa  di Sumenep  memperlihatkan  perubahan  yang cukup  signifikan  dalam  perkembangan demokrasi  lokal.  Bahkan,  dalam  hal-hal tertentu,  akulturasi  nilai-nilai  demokrasi modern  telah  terjadi  di  desa-desa  di kabupaten Sumenep.
Ada  beberapa  temuan  penting dalam  pemilihan  kepala  desa  serentak  di kabupaten  Sumenep. Pertama, Pilkades  di Sumenep juga menampilkan calon
21 http://www.forumnusantaranews.com/digital- camera-deklarasi-damai-pilkades-serentak-2014-di- kab sumenep.html
22 http://www.rri.co.id/sumenep/post/berita/12254 0/politik/partisipasi_masyarakat_dalam_pilkades_c ukup_tinggi.html
perempuan.  Dari  280  calon  Kades,  8  di antaranya  adalah  calon  Kades  perempuan. Dari  8  calon  kades  perempuan  tersebut semuanya  menang  yaitu  masing-masing  di Desa  Lombang  Kecamatan  Batang-batang memperoleh  dukungan  300  suara  dengan jumlah  hak  pilih  606  sedangkan  pesaing pertama  mendapat  210  suara  dan  pesaing kedua  64  suara  dengan  jumlah  pemilih tidak hadir 20 orang. Namun, perolehan itu membuatnya  mengalahkan  dua  calon  pria dalam  pemilihan  itu.  Selain  itu  di  Desa Batu  Dinding  Kecamatan  Gapura  calon kades  perempuan  memperoleh  dukungan suara  sebanyak  673  dan  pesaingnya mendapat  dukungan  suara  sebanyak  517 dari jumlah hak pilih sebanyak 1.243 orang. Sedangkan suara tidak sah sebanyak 12 dan hak pilih tidak hadir sebanyak 41 orang 23 . Munculnya  calon  perempuan  dari  8 di  antaranya  terpilih  mengindikasikan bahwa masyarakat Sumenep pada dasarnya menjunjung  tinggi  nilai-nilai  demokrasi. Padahal,  masyarakat  Islam  tradisional  di masa  lalu  tidak  dapat  menerima  kehadiran pemimpin perempuan dalam jabatan publik.  Ini  merupakan  perubahan  nilai budaya politik lokal yang cukup penting di desa  terutama  di  Madura  yang  notaben agamanya  kuat.  Penerimaan  masyarakat Sumenep  terhadap  calon  perempuan  juga
23 http://www.sumenepkab.go.id/index.php?page=de tailberita.html
menjadi  kabar  baik  bagi  kaum  perempuan di  tingkat  nasional  yang  tengah  berjuang melakukan affirmative  action bagi  hak-hak politik perempuan, khususnya untuk jabatan-jabatan  publik.  Demokrasi  di  desa ternyata tidak ketinggalan dengan masyarakat perkotaan dalam merespon isu- isu demokrasi, Seperti kesetaraan gender.
Kedua , kesiapan untuk  menang dan kalah.  Proses  suksesi  kepemimpinan  selalu berujung  pada  dua  kenyataan:  menang  dan kalah.  Kematangan  jiwa  berdemokrasi antara lain ditandai dengan penandatanganan  deklarasi  damai  untuk para  calon  kepala  desa  dengan  tujuan kesiapan  untuk  menerima  hasil  prosesi demokrasi, apa pun hasilnya. Sering terjadi, para  kandidat  hanya  siap  menang  tetapi tidak  siap  kalah.  Dalam  Pilkades  di Sumenep  tidak  ada  komplain  yang  berarti atau  penolakan  dan,  bahkan,  gugatan  dari pihak  yang  kalah  dalam  pemilihan 24 .
Mereka menerima secara legowo meskipun kekecewaan  tidak  bisa  disembunyikan karena pada umumnya telah  menghabiskan dana  ratusan  juta  rupiah.  Tidak  adanya gugatan atau konflik pasca Pilkades, antara lain, disebabkan telah dipenuhinya prinsip- prinsip  demokrasi  dalam  pelaksanaan Pilkades,  seperti  kesepakatan  damai  para calon kades, netralitas panitia, tidak adanya
24 http://www.sumenep.go.id/?page=detailberita.htm l&id=21474
politisasi  birokrasi  desa,  dan  minimnya pelanggaran  atau  kecurangan.  Fenomena kesiapan  untuk  mengakui  kekalahan  dan terpenuhinya prinsip-prinsip demokrasi dalam  pelaksanaan  Pilkades  merupakan pendidikan  politik  yang  cukup  baik.  Ini merupakan  cikal  bakal  demokrasi  yang sangat  penting  bagi  masa  depan  sistem politik Indonesia secara keseluruhan.
Ketiga, masuknya pengaruh teknologi politik. Salah satu ciri modernisasi  adalah adanya  akomodasi atau penerimaan  terhadap  teknologi  modern. Dalam perkembangan pelaksanaan demokrasi  kontemporer,  hal  itu  ditandai dengan  masuknya  pengaruh  teknologi dalam  politik.  Misalnya  penggunaan quick count untuk  mengetahui  secara  dini  hasil Sebuah pemilihan. Selama ini metode quick count hanya  dikenal  di  kota-kota  besar, dalam Pemilu atau Pilkada.

## Penutup
Uraian  tentang  reformasi  birokrasi yang menyebabkan tata kelola pemerintahan  yang  baik  di  Kabupaten Pamekasan  dan  Pilkades  serentak  di Sumenep menunjukkan bahwa relasi budaya  politik  dengan  demokrasi  dan suksesi  kepemimpinan  lokal  di  Madura secara umum positif dan relative demokratis.  Terjadinya  good  governance dengan  melibatkan  masyarakat  dalam kepentingan  public  dan  tidak  terjadi diskriminasi dalam pencalonan, baik karena
faktor  afiliasi  politik,  etnis  dan  jenis kelamin.  Semua  warga  masyarakat  yang memenuhi  syarat  dapat  mencalonkan  diri sebagai kandidat.
Berbicara  tentang  Relasi  budaya lokal dengan demokrasi di Madura masyarakat Madura dikenal dengan karakter budayanya yang terbuka, ekspresif,  artikulatif  dan  menyatakan  apa adanya  tanpa  ditutup-tutupi.  Hal  itu tercermin  dalam  relasi  sosial  sehari-hari antar  masyarakat.  karakteristik  budaya Madura  yang  terbuka,  ekspresif,  disegani, dihormati bahkan “ditakuti” oleh masyarakat yang lain lebih banyak memengaruhi  corak  demokrasi  lokal  di Madura. Relasi budaya politik dan demokrasi  yang  terjadi  di  Kabupaten Pamekasan  walaupun  kabupaten  tersebut berada  dalam  lanskap  Madura  yang terbilang  kasar  dan  yang  sering  dianggap kurang demokratis, realitas politik menunjukkan  bahwa  Pamekasan  berbeda dengan kabupaten lainnya di Madura. Baik level suprastruktur politik maupun infrastruktur politik di Pamekasan cenderung  memiliki  fenomena  nilai-nilai demokrasi.  Dalam  penyelenggaraan  tata kelola  pemerintahan,  misalnya,  Pemerintah Kabupaten  Pamekasan  telah  melakukan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan  melalui  reformasi  birokrasi sehingga  terjadinya  perubahan  pola  pikir yang  awalnya  aparatur  pemerintah  yang
dibutuhkan  masyarakat  dan  karenanya harus  dilayani  masyarakat  namun  sekarang para birokrat berpikir bahwa mereka adalah pelayan masyarakat yang harus memberikan  public  services  yang  baik dengan semangat pengabdian yang tinggi.
Selain  itu  suksesi  kepemimpinan lokal dalam pemilihan kepala desa serentak dikabupaten  Sumenep  berjalan  demokratis yaitu  di  tandai  dengan  tiga  hal  penting dalam pemilihan kepala desa serentak yang di  adakan  pada  bulan  November  2014, antara  lain: pertama, menampilkan  calon perempuan  dan  dari  8  calon  perempuan semuanya  mendapatkan  suara  terbanyak. Itu menandakan bahwa masyarakat Sumenep pada  dasarnya  menjunjung tinggi nilai-nilai  demokrasi.  Padahal,  masyarakat Islam  tradisional  di  masa  lalu  tidak  dapat menerima  kehadiran  pemimpin  perempuan dalam  jabatan  publik.  Ini  merupakan perubahan  nilai  budaya  politik  lokal  yang cukup  penting  di  desa  terutama  di  Madura yang  notaben  agamanya  kuat. Kedua, kesiapan  untuk  menang  dan  kalah,  yang  di tandai  dengan  tidak  adanya  konflik  pasca pemilihan  kepala  desa. Ketiga, masuknya pengaruh  teknologi  politik.  Salah  satu  ciri modernisasi  adalah adanya  akomodasi atau penerimaan  terhadap  teknologi  modern yang di tandai dengan adanya quick qount . Namun  Selain  nilai-nilai  positif dalam konteks demokrasi lokal, Pilkades di Sumenep juga berpotensi menciderai
demokrasi. Pertama ,  muculnya  calon tunggal.  Dari  90  desa  yang  melaksanakan Pilkades,  ada  2  desa  yang  memiliki  satu calon  atau  calon  tunggal.  Meskipun  waktu pendaftaran sudah diundur, tidak ada warga masyarakat  yang  ‘berani’  mendaftar sebagai  kandidat.  Sehingga  2  desa  tersebut terancam  gagal  melaksanakan  pilkades namun  mereka  melakukan  strategi  lain dengan  cara  terpaksa  mengajukan  istrinya sebagai  kompetitor  sehingga  dipastikan pihaknya juga yang memenangkan pemilihan  dan  itu  sangat  menciderai demokrasi. Kedua, maraknya  isu money politics . Meskipun sulit dibuktikan, pemilihan kepala desa di Madura, termasuk di  Kabupaten  Sumenep,  sejak  masa  dulu hingga  era  reformasi  saat  ini  tidak  bisa meniadakan Praktik money politics .
Sejumlah  orang  yang  ditanyakan,  hampir seluruhnya  menyebutkan  adanya  Praktik apalagi serangan fajar money politik sangat terang-terangan  dan  semua  rata-rata  para calon  kepala desa melakukannya meskipun itu sulit  ditemukan bukti-bukti materiilnya. Praktik open  house para  calon  kades beberapa bulan sebelumnya dari pemberian sangu  kepada  calon  pemilih,  dalam  batas tertentu dapat dikategorikan sebagai money politics yang  berpotensi  dapat  menciderai demokrasi.
Terlepas  dan  sejumlah  kekurangan, pelaksanaan suksesi kepemimpinan lokal di sejumlah  daerah  di  Madura  yang    lebih
khususnya di Kabupaten Sumenep menghancurkan harapan yang cerah terhadap masa depan demokrasi di Indonesia pada umumnya. Nilai-nilai demokrasi secara perlahan sudah membudaya di kalangan masyarakat hingga di  desa-desa.  Namun  beberapa  perilaku yang  berpotensi  menciderai  demokrasi tersebut  di  masa  yang  akan  datang  dapat diminimalisasi  melalui  pendidikan  politik secara  terus-menerus  sehingga  masyarakat memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi.

## Daftar Pustaka
Almond,  Gabriel  A,  dan  Verba,  Sidney. 1963. Budaya Politik: Tingkah Laku Politik  dan  Demokrasi  di  Lima
Negara (teri.Sahat Simamora, Civic
Culture) . Jakarta: Bumi Aksara Gabriel Ben-Dor, “Political Culture
Approach  to  Middle  East  Politics,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 8, No. 1 (Jan., 1977) Gabriel  Almond,  “Comparative  Political Sistem,” Journal of Politics, 18 (1956)
Joko  J.  Prithatmoko, Pemilihan  Kepala Daerah  Langsung ,  Yogyakarta,  pustaka pelajar. 2005.
Sydney  Verba,  “Comparative  Political Culture,” dalam Lucian W. Pye dan Verba  (Eds.),  Political  Culture  and Political  Development  (Princeton:
Princeton University Press, 1966).
Tri cahyo, Ibnu. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, dalam acara Workshop di
Universitas  Brawijaya,  Malang,  12
Juni 2013. Zuhro, R. Siti, Demokrasi Lokal: Perubahan  Dan  Kesinambungan
Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa  Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan Dan Bali, Yogyakarta: Ombak, 2009.
http://www.koranmadura.com/2013/10/08/
bu
pati-meyakini-pemerintahan-tetap- sehat/http://bpka.pamekasankab.go.i d .Pada tanggal 24 april 2014
http://www.beritasatu.com/nusantara/18045 8-pamekasan-raih-penghargaan- tata-kelola-pemerintahan- terbaik.html
http://telkomsolution.com/news. Pamekasan    Digital Society, Diluncurkan
http://kpud.sumenepkab.go.id/pemilu /jumlah-kecamatan-dan-desa/ http://www.sumenep.go.id/?page=detailber it a.html
http://lintasmaduranews.blogspot.com/2014 / 08/pemkab-sumenep-siapkan-rp7- miliar-untuk.html
http://www.forumnusantaranews.com/digit al-camera-deklarasi-damai- pilkades-serentak-2014-di-kab sumenep.html
http://www.rri.co.id/sumenep/post/berita/12 2540/politik/partisipasi_masyarakat _dalam_pilkada_cukup_tinggi.html http://www.sumenepkab.go.id/index.php?p a ge=detailberita.html
http://vivinzeey.blogspot.com/2011/05/pen ga ruh-budaya-politik-terhadap.html
http://madurastudies.wordpress.com/ http://jawatimuran.wordpress.com/2013/01/
1 0/budaya-dasar-masyarakat-madura/
http://fariddikiperdana.blogspot.com/2013/ 0 2/kebudayaan-madura.html