Vol.13, No.3, Desember 2023: 310-328 https://doi.org/10.22146/kawistara. 81315 https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/index ISSN 2088-5415 (Print) | ISSN 2355-5777 (Online) Submitted: 14-01-2023; Revised: 08-05-2023; Accepted: 28-11-2023

## Kawistara Jurnal

## The Journal of Social Sciences and Humanities
Copyright© 2023 THE AUTHOR (S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. Jurnal Kawistara is published by the Graduate School of Universitas Gadjah Mada.

## Visi Penggagas Persatuan dalam Bahasa Indonesia: Kajian Historis Lahirnya Bahasa Persatuan Indonesia
The Unifying Vision of Bahasa Indonesia: A Historical Study of The Birth of the Unifying Language of Indonesia
1 Saefu Zaman; Anis Rahmawati 2* , dan Ajeng Rahayu Tjaraka 4
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta
3 Maryanto
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jakarta *Corresponding author: anis-rahmawati@brin.go.id
ABSTRACT The existence of there has been concern recently that the national language of Indonesia, Bahasa Indonesia, is losing its historical meaning as a unifying language. n language must always be maintained during the degradation of the Indonesian language. One of the things that can be done is to foster shared memories about the history of the birth of the Indonesian language. This study aims to explain and reintroduce the history, vision, and struggle for the birth of the Indonesian language. Based on This research is a historical study. T, the data of this research are in the form of manuscripts, congress reports, newspapers, historical records, and biographies of figures. The result of this research highlights the significance of the context Indonesian language, which was born simultaneously with the emergence of the spirit of national unity among youth organizations to achieve the goal of independence. Indonesian was born out of the desire for unity based on one homeland, one nation, and one language. The idea of an Indonesian name first appeared in the Indies Baroe daily on February 11, 1926. The name Indonesian language reappeared in the formulation session of the results of the First Youth Congress on May 2, 1926. The Indonesian name was officially recognized by the pioneers of the struggle at the close of the Second Youth Congress which was integrated into the Youth Pledge (Youth Pledge). The name Indonesian was raised to eliminate the existence of linguistic imperialism from one particular tribal language to other tribal languages which it was feared would hinder national unity.
ABSTRAK Akhir-akhir ini terdapat kekuatiran bahwa bahasa nasional Indonesia, Bahasa Indonesia, kehilangan makna historisnya sebagai bahasa pemersatu. Salah satu upaya mengatasi hal tersebut adalah dengan menumbuhkan ingatan bersama tentang sejarah lahirnya Bahasa Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengenalkan kembali sejarah, visi, dan perjuangan lahirnya Bahasa Indonesia. Data penelitian ini berupa naskah, laporan kongres, surat kabar, catatan sejarah, dan biografi tokoh. Dengan menggunakan kajian historis, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya konteks bahasa Indonesia yang lahir bersamaan dengan munculnya semangat persatuan bangsa di kalangan organisasi-organisasi kepemudaan untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Bahasa Indonesia lahir dari keinginan akan persatuan yang berlandaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ide nama Bahasa Indonesia pertama kali muncul di harian Hindia Baroe pada tanggal 11 Februari 1926. Nama “Bahasa Indonesia” muncul kembali dalam sidang perumusan hasil Kongres Pemuda I pada tanggal 2 Mei 1926. Nama “Bahasa Indonesia” secara resmi diakui oleh para perintis perjuangan pada penutupan Kongres Pemuda Kedua yang diintegrasikan ke dalam Sumpah Pemuda. Nama “Bahasa Indonesia” dimunculkan untuk menghilangkan adanya imperialisme bahasa dari satu bahasa suku tertentu ke bahasa suku lainnya yang dikuatirkan akan menghambat persatuan bangsa.
KEYWORDS Indonesia; The National Language; The Initiator of The Indonesian Language; Youth Congress; Vision.
KATA KUNCI Bahasa Indonesia; Indonesia;  Kongres Pemuda; Penggagas Bahasa Indonesia; Visi.

## PENGANTAR
Sebagai bahasa resmi negara Indonesia, makna  Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi negara Indonesia seringkali tereduksi hanya sebagai alat komunikasi dan mengesampingkan makna substantif dalam visi yang tergambar dari sejarah kelahiranya. Sebagai bahasa nasional, Kedudukan kedudukan dan fungsi sebagai bahasa nasional Indonesia berkaitan dengan aspek politis, sedangkan kedudukan dan fungsi sebagai bahasa negara berkaitan dengan aspek praktis (Wright, 2004). Mengenai bahasa nasional, Holmes (2008) menyebut bahasa persatuan sebagai berikut.
“A national language is the language of a political, cultural, and social unit. It is generally developed and used as a symbol of national unity. Its function is primarily utilitarian rather than symbolic. It is possible, of course, for one language to serve both functions.”
Pandangan tersebut mengemukakan bahwa bahasa nasional—dalam hal ini bahasa Indonesia—merupakan simbol kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia adalah kedaulatan, kebudayaan, dan kehidupan sosial bangsa Indonesia (Setyono & Widodo, 2019). Indonesia juga memiliki kekayaan bahasa yang sangat beragam. Jumlah bahasa yang hidup di Indonesia adalah 707 bahasa (Simons, G. F., & Fennig, 2017). Sementara itu, temuan lain menunjukkan bahwa ada 731 bahasa dan lebih dari 1.100 dialek (Frederick, W. H., & Worden, 2011). Bahasa nasional (bahasa Indonesia) adalah alat yang dapat menyatukan bangsa Indonesia yang majemuk tersebut (Martono et al., 2022). Tidak dapat dibayangkan, tanpa bahasa Indonesia, apa yang akan menjadi simbol bahwa suku-suku
yang ada di Nusantara ini adalah Indonesia? Apa yang dapat menyatukan pikiran, jiwa, dan ideologi ratusan suku dengan berbagai bahasa di wilayah Nusantara ini jika bukan bahasa Indonesia? Memang ada Bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila sebagai lambang negara, tetapi posisi bahasa Indonesia—meskipun banyak yang tidak menyadari—adalah yang paling berpengaruh terhadap kesatuan bangsa Indonesia karena bahasa Indonesia melekat pada diri manusia Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan alat persatuan bangsa Indonesia yang setiap hari digunakan. Dengan berbahasa Indonesia, akan selalu ada rasa kesamaan di antara seluruh suku bangsa yang jumlahnya ratusan di Indonesia. Tidak dapat dibayangkan bagaimana jika tidak memiliki satu bahasa nasional, bahasa Indonesia, dalam komunikasi antarsuku di wilayah Indonesia dan ini dapat dilihat dari kasus di negara India, yaitu negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia yang tidak memiliki bahasa nasional yang diketahui oleh seluruh penduduknya. Sneddon (2003) mengungkapkan sebagai berikut.
“How remarkable the acceptance of Indonesian has been is shown by a comparison with India, where forms for the 2001 census had to be printed in 17 languages. By contrast, in every Indonesian census, forms have been printed only in Indonesian, although the country has many more languages than India.”
Pernyataan Sneddon tersebut menggambarkan betapa sulitnya sebuah bangsa yang memiliki penduduk sangat besar dan tersebar dalam wilayah yang sangat luas, jika tidak memiliki bahasa yang mampu diketahui dan digunakan bersama oleh seluruh penduduknya. Oleh karena
itu, harus bersyukur dengan adanya Bahasa Indonesia dan syukur tersebut harus pula dimanifestasikan dalam tindakan nyata berupa sikap cinta dan setia terhadap bahasa Indonesia serta senantiasa menjaga muruah dan eksistensi Bahasa Indonesia.
Penghargaan terhadap Bahasa Indonesia yang saat ini semakin menurun, salah satu penyebabnya adalah sedikitnya pengetahuan mengenai sejarah dan peranan bahasa Indonesia sejak masa lampau. Masyarakat umumnya menganggap bahasa Indonesia adalah sesuatu yang ada dengan sendirinya. Padahal, bahasa Indonesia bukanlah sesuatu yang given. Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diupayakan dan dilahirkan dengan perjuangan. Kurangnya penghargaan terhadap Bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan bahasa asing dan juga adanya anggapan bahwa bahasa asing memiliki nilai atau prestise yang lebih tinggi. Tentunya ini adalah masalah yang harus diselesaikan demi menjaga muruah Bahasa Indonesia dan melindungi eksistensi Bahasa Indonesia.
Semakin rendahnya penghargaan atas bahasa Indonesia yang tecermin dari semakin maraknya penggunaan bahasa asing di berbagai ruang publik di negeri kita merupakan masalah yang perlu diatasi (Hendrastuti, 2015; Marsudi & Zahrok, 2015; Wulansari, 2020). Akan tetapi, terkadang ada kesulitan untuk menjelaskan mengapa harus setia terhadap Bahasa Indonesia. Kajian ini akan memaparkan pentingnya Bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia dilihat dari historis pelahiran bahasa Indonesia yang memang sejak dahulu sudah diproyeksikan sebagai pemersatu yang kuat bagi bangsa- bangsa yang ada di wilayah Nusantara
yang sangat kompleks. Kajian historis ini juga akan membangun memori kolektif bangsa Indonesia tentang visi pelahiran bahasa Indonesia yang pada akhirnya dapat menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa yang sangat penting dan harus dijaga demi keutuhan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia sebagai bentuk sikap dan perilaku mencintai negara dan bangsa (Léglise & Migge, 2021).
Ingatan bersama bangsa Indonesia tentang bahasa Indonesia sampai saat ini hanya berhenti pada Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Hal tersebut sebenarnya tidaklah salah karena Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak lahirnya bahasa Indonesia (Foulcher, 2000). Akan tetapi, bagaimana Bahasa Indonesia sampai dicetuskan jarang sekali dibahas dan diketahui masyarakat. Oleh karena itu, peranan bahasa Indonesia, alasan perumusan bahasa Indonesia, dan tokoh-tokoh yang berperan dalam pelahiran bahasa Indonesia, dan perjuangan pada masa-masa awal bahasa Indonesia jarang sekali diketahui masyarakat. Hal lain yang cukup ironis terkait kesejarahan bahasa Indonesia adalah minimnya penyebutan bahasa Indonesia dalam sejarah kemerdekaan NKRI. Sejarah kemerdekaan saat ini cenderung diisi dengan heroisme tokoh-tokoh revolusi nirtokoh bahasa. Meskipun ada tokoh bahasa Indonesia yang ikut dibicarakan, ketokohan yang dibicarakan bukan tentang kebahasaindonesiaannya. Padahal, sejarah bahasa Indonesia adalah sejarah yang menyatu dengan sejarah perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghadirkan sejarah bahasa Indonesia yang
lebih nyata adalah dengan memunculkan kembali sejarah lahirnya bahasa Indonesia agar bangsa Indonesia tahu bahwa bahasa Indonesia benar-benar diupayakan oleh para pejuang perintis kemerdekaan sebagai pemecah persoalan kemajemukan bangsa.
Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsi- kan sejarah pelahiran bahasa Indonesia dan tujuan/visi pelahiran bahasa Indonesia. Pendeskripsian sejarah dan visi pelahiran bahasa Indonesia akan mampu memberikan informasi lengkap tentang visi dan manfaat bahasa Indonesia yang pada akhirnya dapat menyadarkan masyarakat sekarang ini untuk cinta dan setia terhadap bahasa Indonesia. Tujuan akhir dari hal tersebut adalah terjaganya muruah dan eksistensi bahasa Indonesia.
Alasan perlunya dilakukan kajian historis penggagasan bahasa Indonesia adalah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang memegang peran vital dalam menyatukan wilayah Indonesia guna mencapai kemerdekaan pada masa lalu dan menjadi pemersatu dan penanda paling kuat bangsa Indonesia pada masa sekarang. Selain itu, ketiadaan narasi heroisme bahasa persatuan, bahasa Indonesia, menjadikan sejarah bahasa Indonesia sangat jarang disinggung dan diinformasikan kepada masyarakat, baik melalui buku sejarah umum maupun melalui pendidikan fomal (Gunawan, 2014; Nuryani & Bahtiar, 2019). Ketiadaan ini jelas memengaruhi sikap masyarakat Indonesia terhadap Bahasa Indonesia. Sikap tersebut adalah sikap kurang menghargai dan kurang peduli terhadap bahasa Indonesia. Dengan kata lain, keberadaan histori bahasa persatuan ini memiliki tiga manfaat, yaitu (1) bagi pemerintah ialah memberikan bantuan
untuk memudahkan pembinaan Bahasa Indonesia kepada masyarakat; (2) bagi masyarakat yaitu memberikan informasi keilmuan tentang sejarah Bahasa Indonesia; dan (3) bagi Bahasa Indonesia yaitu meningkatkan muruah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa resmi negara Indonesia. Sinergi ketiga manfaat tersebut dapat mendukung terciptanya masyarakat yang cinta, setia, dan bangga terhadap bahasa Indonesia.

## Metode Penelitian
Kajian ini adalah kajian historis dengan pendekatan analisis wacana kritis. Kajian historis akan menjawab sebuah peristiwa, perkembangan, dan pengalaman masa lampau yang dipertanyakan. Masalah historis merupakan masalah yang tidak dapat dikaji secara empiris sehingga data kajian ini adalah bukti-bukti  sejarah,  biografi,  manuskrip, arsip, prasasti, surat kabar, katalog, bukti lisan, dan lain sebagainya.
Kajian historis Bahasa Indonesia memiliki cakupan yang luas, misalnya kajian terhadap bukti-bukti linguistik, seperti prasasti, naskah, karya sastra, surat, dan surat kabar dan juga kajian terhadap tokoh-tokoh yang menyuarakan atau menyampaikan ide Bahasa Indonesia dan/atau bahasa persatuan di wilayah-wilayah yang kini menjadi wilayah NKRI.
Kajian ini bukan kajian linguistik komparatif ataupun kajian perubahan bahasa. Kajian ini berfokus pada peristiwa- peristiwa sejarah penggagasan Bahasa Indonesia dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam penggagasan Bahasa Indonesia untuk menghasilkan sejarah utuh pelahiran Bahasa
Indonesia melalui pendekatan analisis wacana kritis.
Pendekatan analisis wacana kritis memandang teks dari tiga dimensi, yaitu analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis sosial-budaya (Fairclough, 1995). Teks yang dikaji dalam penelitian ini merupakan teks yang berkaitan dengan wacana politik merupakan yang di dalamnya terdapat proses pemroduksian ideologi (van Dijk, 2008). Analisis wacana kritis digunakan untuk melihat visi, latar belakang, konteks, dan ideologi yang ada dalam proses pelahiran Bahasa Indonesia berdasarkan teks-teks yang ada.
Rentang waktu yang penulis kaji dalam tulisan ini adalah rentang waktu awal tahun 1900-an yang ditengarai sebagai rentang waktu munculnya Bahasa Indonesia yang ditandai dengan mulai digunakannya huruf latin (Ejaan Van Ophuijsen 1902), Kongres Pemuda Pertama (1926), dan Kongres Pemuda Kedua (1928).

## PEMBAHASAN
H asil penelitian berisi hasil penelusuran terhadap sejarah penggagasan bahasa persatuan Indonesia disertai dengan pembahasan mengenai awal dan visi penggagasan Bahasa Indonesia serta arti penting pencetusan nama Bahasa Indonesia.

## Penggagasan Bahasa Persatuan Indonesia
Bahasa adalah penanda utama suatu kumpulan  manusia  dapat  diidentifikasi dalam satu kelompok. Antara orang Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Bugis, dan Betawi tidak akan dapat dibedakan ketika mereka tidak berbahasa. Mereka baru dapat dibedakan berdasarkan identitas kesukuan
ketika berbahasa. Perbedaan bahasa bukan semata-mata perbedaan simbol komunikasi, melainkan juga perbedaan budaya, ideologi, dan hubungan sosial. Perbedaan bahasa berarti perbedaan kognisi yang menjadi dasar manusia mempersepsikan diri dan lingkungan karena pada dasarnya manusia berpikir dengan bahasa (Sapir, 1929)
Bahasa Indonesia dikembangkan dari bahasa Melayu (Abduh & Rosmaladewi, 2019; Zein, 2020). Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa bahasa Indonesia dikembangkan dari Bahasa Melayu yang ada di Riau. Bahasa Melayu merupakan rumpun bahasa-bahasa Sumatra dan bahasa-bahasa Sumatra merupakan rumpun dari bahasa- bahasa Indonesia. Bahasa Melayu telah telah menyebar dan menjadi bahasa pergaulan antarsuku di Asia Tenggara sejak masa lampau (Collins, 2005) . akan tetapi, seiring dengan masuknya bangsa Eropa ke wilayah Asia Tenggara ini, bahasa Melayu bersaing dengan bahasa bangsa Eropa. Di satu sisi, bahasa Melayu adalah lingua franca, di sisi lain, bahasa bangsa Eropa menawarkan kemajuan peradaban. Bangsa Eropa yang mula-mula menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat komunikasi dengan pribumi, lama kelamaan menyebarkan bahasanya kepada penduduk di wilayah-wilayah yang didudukinya.
Dalam kasus di Indonesia, bangsa Belanda yang menduduki wilayah Indonesia melakukan pengembangan Bahasa Melayu dengan mentransliterasikan penulisan Bahasa Melayu yang semula menggunakan huruf Arab Melayu diubah menjadi huruf Latin. Ini ditandai dengan adanya Ejaan van Opuijsen tahun 1902. Meskipun demikian, bangsa Belanda pun menyebarkan bahasa
Belanda kepada penduduk Indonesia. Di sinilah mulai terjadi persaingan antara Bahasa Melayu dan Bahasa Belanda. Bahasa Belanda yang menawarkan kemajuan peradaban dan menawarkan nilai ekonomi menjadi hal yang menarik bagi bangsa Indonesia. Bahkan, dalam Kongres Budi Utomo 1908, ada tuntutan tentang Bahasa Belanda yaitu agar penduduk Indonesia juga diberi kesempatan belajar Bahasa Belanda. Belanda pun menyambut hal ini dengan membangun sekolah Hollandsch Inlandsch Scholen yang menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Pada akhirnya, Bahasa Belanda menjadi penanda kelas sosial tertentu di kalangan pribumi. Kondisi ini juga didukung oleh kalangan terpelajar pribumi yang banyak meminati penguasaan Bahasa Belanda karena dengan menguasai Bahasa Belanda, bangsa Indonesia dapat melanjutkan pelajaran, memperoleh wawasan, dan juga menduduki jabatan yang gajinya besar.
Dalam kondisi perkembangan Bahasa Belanda yang makin pesat dan penting di Indonesia, Bahasa Belanda direncanakan dijadikan sebagai bahasa persatuan orang- orang yang ada di wilayah Hindia Belanda. Keinginan akan bahasa persatuan ini dikemukakan oleh orang berkebangsaan Belanda, Dr. G. J. Nieuwenhuis. Tujuan pembentukan bahasa persatuan di wilayah Nusantara olehnya adalah untuk menguatkan kekuasaan Belanda karena dia yakin bahwa hubungan antara negeri penjajah dan negeri jajahan tidak akan kekal dan bahasa adalah alat paling baik untuk mempertahankan kekuasaan selama mungkin (Kridalaksana, 1991, 2010). Kondisi kebahasaan yang mengarah pada penerapan Bahasa Belanda sebagai bahasa persatuan dan adanya
kebanggan tersediri bagi pribumi dalam menguasai Bahasa Belanda jika dilihat dari sudut pandang kebangsaan, jelas sangat berbahaya. Seandainya pada masa itu tidak ada kesadaran para tokoh perjuangan, mungkin, saat ini Bahasa Belanda yang menjadi bahasa persatuan di Indonesia dan belum tentu Indonesia telah merdeka.
Kesadaran akan bahasa persatuan yang bukan Bahasa Belanda muncul dari tokoh pergerakan yang sadar bahwa Bahasa Belanda tidak akan mampu menjadi perekat seluruh lapisan masyarakat di Nusantara. Ini terjadi karena orang-orang yang menguasai Bahasa Belanda hanya sedikit. Di sisi lain, kebutuhan akan persatuan untuk perjuangan menentang penjajahan membutuhkan tenaga yang besar dari seluruh lapisan masyarakat. Di sinilah Bahasa Melayu yang memang sudah sejak lama menjadi bahasa yang dipahami oleh banyak suku di Nusantara ( lingua franca ) digunakan sebagai alat komunikasi perjuangan dan pendidikan Bangsa Indonesia.
Pandangan mengenai bahasa yang cocok digunakan di seluruh Hindia juga pernah diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Pandangan tersebut diungkapkan Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 28 Agustus 1916 dalam Kongres Pengajaran Kolonial di Den Haag Negeri Belanda. Dalam prasarannya yang berjudul “ Welke Plaats Behooren Bij Het Onderwijs in te Nemen, Eensdeels de Inheemsche Talen (ook het Chineesch en Arabisch), anderdeels het Nederlandsch? ”, meskipun tidak secara khusus meng ungkapkan bahasa persatuan, Ki Hadjar Dewantara mengungkapkan pernyataan dalam Bahasa Belanda yang artinya sebagai berikut.
“Bahasa Melayu, yang untuk mempelajari- nya sedikit mempersyaratkan
kemampuan filologis dan yang sejak lama menjadi bahasa pengantar di antara penutur asli dan juga di antara penutur pribumi dari pelbagai bagian Insulinde, pada masa yang akan datang akan menjadi bahasa yang cocok untuk seluruh Hindia.” (Kridalaksana, 2010).
Peristiwa penggagasan bahasa persatuan yang terakhir terjadi pada suatu peristiwa yang bisa dianggap sebagai tonggak persatuan bangsa Indonesia, yaitu Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama merupakan kongres pertama yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari berbagai organisasi pemuda di wilayah Hindia yang membicarakan persatuan suku-suku bangsa dan golongan yang ada di wilayah Hindia Belanda. Kongres ini terlaksana ketika kesadaran akan kesatuan antarsuku dan daerah mulai muncul di kalangan pergerakan, terutama kalangan pemuda. Pembicaraan mengenai perlunya diadakan kongres antarorganisasi kepemudaan pada masa itu berawal dari klub debat Politieke Debating Club yang dibentuk oleh Jong Java dan Jong Sumatranen tahun 1921. Keinginan mengadakan kongres diawali dari pembahasan masalah Manifesto Politik 1925 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi pelajar Indonesia di Belanda (Darmansyah dan Misman, 2010).
Organisasi-organisasi pemuda kala itu, baik yang berbasis kedaerahan maupun berbasis kesukuan, kegiatan mereka masih bersifat kedaerahan/kesukuan dan masih mengutamakan kepentingan kesukuan ataupun kedaerahan. Oleh karena itu, penyatuan kelompok-kelompok ini masih merupakan hal yang abstrak pada waktu itu. Meskipun demikian, pada waktu itu sudah
ada beberapa tokoh yang memiliki pemikiran besar berupa persatuan nasional. Tokoh- tokoh yang memiliki pemikiran besar tersebut di antaranya adalah M. Tabrani, Sumarto, Suwarso, Bahder Djohan, Jamaludin, Sarbaini, Yan Toule Soulehuwiy, Paul Pinontoan, Hamami, dan Sanusi Pane. Tokoh-tokoh tersebut sudah memiliki gagasan persatuan nasional masyarakat Indonesia.
M. Tabrani adalah ketua panitia Kongres Pemuda Pertama. Muktamar pemuda Indonesia yang kemudian disebut dengan Kongres Pemuda Pertama ini membahas pelbagai segi untuk merintis usaha ke arah persatuan nasional. Tujuan dari kongres ini adalah untuk menggugah semangat kerja sama antarorganisasi-organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia (Sularto, 1986). Dalam pidato pembukaan kongres oleh ketua panitia kongres, M. Tabrani, dijelaskan bahwa tujuan kongres adalah kesatuan antarsuku atau daerah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tujuan tersebut secara jelas diungkapkan sebagai berikut.
“Kita semua, orang-orang Jawa, Sumatera, Minahasa, Ambon dan lain-lainnya, oleh sejarah dijadikan mahluk yang harus saling mengulurkan tangan, bilamana kita ingin mencapai apa yang menjadi cita-cita kita semua, yaitu kemerdekaan Indonesia, tanah air kita yang tercinta” (Nur, 1981).
Selain dalam pidato tersebut, Ketua Kongres Pemuda Pertama, M. Tabrani, juga sudah mengungkapkan tujuan kongres pemuda pertama tersebut dalam tulisannya yang dimuat dalam koran Hindia Baroe tanggal 9 Januari 1926 yang berjudul “Kongres Pemoeda-Pemoeda Kita”.
Gambar 1.
“Kongres Pemoeda-Pemoeda Kita” dalam koran Hindia Baroe , 9 Januari 1926

## Sumber: Perpustakakan Nasional Republik Indonesia
Dalam Kongres Pemuda Pertama dibahas beberapa tema yang berkaitan dengan persatuan, kebangsaan, dan kemasyarakatan, yaitu (1) gagasan persatuan Indonesia oleh Sumarto, (2) kedudukan wanita dalam mayarakat Indonesia oleh Bahder Djohan, (3) Kedudukan Wanita Menado oleh Nona Adam, (4) Rapak Lumuh (Aturan Perkawinan/ Perceraian di Surakarta) oleh Djaksodipoero, (5) Kemungkinan-Kemungkinan Masa Depan Bahasa dan Sastra Indonesia oleh Muh. Yamin, dan (6) Tugas Agama dalam Gerakan Nasional oleh P. Pinontoan (Nur, 1981).

## Gambar 2. Peserta Kongres Pemuda Pertama
Sumber: Museum Sumpah Pemuda
Perihal bahasa persatuan menjadi salah satu masalah yang dibicarakan dalam Kongres Pemuda Pertama. Muhammad
Yamin menjadi orang yang diberi tugas untuk membicarakan bahasa persatuan di Indonesia. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin menyatakan keyakinannya akan Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan di Indonesia. Pendapat yang hampir sama dengan yang pernah dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam Kongres Pengajaran di Belanda tahun 1916. Salah satu pernyataan Muhammad Yamin tentang bahasa persatuan adalah sebagai berikut.
“Menurut keyakinanku, maka bahasa Melayu lambat-lain akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan bagi rakyat Indonesia. Dan bahwa kebudayaan Indonesia pada masa depan, akan diungkapkan dalam bahasa itu” (Sularto, 1986).
Istilah “Bahasa Indonesia” selama ceramah-ceramah dalam persidangan kongres tidak pernah muncul karena memang tidak ada yang namanya Bahasa Indonesia. Istilah Bahasa Indonesia baru muncul ketika Panitia Perumus yang terdiri atas Muhammad Yamin (ketua), M. Tabrani, Sanusi Pane, dan Djamaludin sedang menyusun naskah rumusan putusan Kongres Pemuda Pertama pada 2 Mei 1926. Dalam sidang tersebut, M. Yamin mengajukan rumusan yang ia sebut dengan istilah Ikrar Pemuda sebagai berikut.
Pertama Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia Kedua Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia
Ketiga
Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Melajoe
Rumusan putusan naskah yang diajukan oleh M. Yamin pada umumnya diterima oleh panitia perumus, kecuali bagian ketiga yang tidak disetujui oleh M. Tabrani. M. Tabrani tidak setuju dengan penggunaan Bahasa Melayu . Dengan melihat rumusan pertama dan kedua yang menyatakan tanah dan bangsa Indonesia, Tabrani berpendapat bahwa bahasa yang digunakan seharusnya adalah bahasa Indonesia. Pendapat M. Tabrani ini tentu saja mendapat penolakan dari M. Yamin karena memang saat itu tidak ada yang namannya bahasa Indonesia. Akan tetapi, M. Tabrani bersikukuh dengan pendapatnya. Dia tetap menginginkan Bahasa Melayu dalam rumusan ketiga diubah menjadi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, menurutnya, perlu dilahirkan dalam kesempatan tersebut. Ketiadaan kesepakatan mengenai rumusan Kongres Pemuda Pertama ini membuat rumusan tersebut tidak dibacakan dalam penutupan Kongres Pemuda Pertama. M. Yamin diminta memikirkan usul tersebut oleh M. Tabrani. Dikarenakan tidak adanya kesepakatan, akhirnya diambil kesepakatan berupa penundaan hasil kongres hingga Kongres Pemuda Kedua (Tabrani, 1979).
Adapun rumusan Ikrar Pemuda yang dibawa M. Yamin tersebut, kemudian dibacakan dalam Kongres Pemuda Kedua tanggal 28 Oktober 1928 oleh Ketua Kongres Pemuda Kedua. Pada saat itu, M. Yamin yang hadir dalam Kongres Pemuda II mengajukan usulan hasil kongres kepada Sugondo Joyopuspito (ketua panitia Kongres Pemuda II) dan para panitia lain. Seluruh panitia menyetujui rumusan yang diajukan M. Yamin. Usulan yang diajukan M. Yamin tersebut sebenarnya adalah rumusan yang dibahasnya bersama Panitia Perumus hasil
Kongres Pemuda Pertama pada tanggal 2 Mei 1926. Dalam rumusan tersebut, M. Yamin mengubah bunyi rumusan ketiga, yaitu yang semula “menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu” menjadi “menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia” sesuai dengan yang diusulkan oleh M. Tabrani. Rumusan tersebut kemudian dibacakan (tanggal 28 Oktober 1928) oleh Ketua Panitia Kongres Pemuda II, Sugondo Joyopuspito dan menjadi “Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia” atau yang sekarang dikenal sebagai Sumpah Pemuda.

## Gambar 3. Putusan Kongres Pemuda Kedua “Sumpah
Pemuda”
Sumber: Museum Sumpah Pemuda

## Awal dan Visi Munculnya Nama Bahasa Indonesia
Bangsa dan negara Indonesia merupakan bangsa dan negara yang dibangun oleh beratus suku, budaya, dan bahasa serta beberapa etnis, agama, dan golongan. Banyaknya suku, budaya, bahasa, agama, etnis, dan golongan
ini membutuhkan satu identitas bersama untuk menjadi satu Indonesia.
Pemilihan identitas tersebut tentu saja jangan sampai malah menjadi awal perpecahan karena tidak adanya penerimaan. Maka dari itu, perlu adanya identitas yang mampu menyatukan tanpa menimbulkan perasaan dibawahkan.
Pemikiran penyatuan bangsa dengan bahasa dengan tegas diungkapkan oleh M. Tabrani. M. Tabrani sebagai jurnalis sekaligus pemimpin redaksi koran Hindia Baroe secara terang-terangan menggunakan terma Bahasa Indonesia dalam korannya sejak awal tahun 1926. Itu terlihat dari salah satu kolom dalam koran Hindia Baroe yang dinamai dengan “Anak dan Bahasa Indonesia”. Kolom yang berisi tulisan dari masyarakat—semacam Surat Pembaca pada koran masa kini—itu merupakan cerminan bahwa nama Bahasa Indonesia sudah mulai dimasyarakatkan melalui koran yang dipimpin oleh M. Tabrani ini.
Gambar 4. Koran Hindia Baroe , 11 Februari 1926
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Selain nama kolom, pemikiran Tabrani tentang Bahasa Indonesia secara jelas terpampang pada tulisannya dalam koran
Gambar 5. Koran Hindia Baroe , 11 Februari 1926
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Hindia Baroe yang dipimpinnya. Tulisan yang berjudul “Bahasa Indonesia” yang ada pada kolom Kepentingan secara jelas mengemukakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk mencapai kemerdekaan.
Gambar 6. Koran Hindia Baroe tanggal 11 Februari 1926
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Pemikiran dalam tulisan tersebut merupakan sebuah pemikiran yang berani yang diungkapkan seseorang yang hidup di wilayah yang sedang dijajah oleh bangsa asing, bangsa Belanda. Dalam tulisannya yang berjudul “Bahasa Indonesia” yang terbit pada 11 Februari 1926 itu, Tabrani mengatakan beberapa hal berikut.
(1) “Pergerakan persatoean anak Indonesia ta’ begitoe keras dan lekas antara lain disebabkan, oleh karena kita ta’ mempoenjai bahasa yang gampang diketahoei oleh sekalian bangsa kita Indonesia”.
(2) “Dalam niat boeat menerbitkan bahasa Indonesia itoe, banjak dan besarlah rintangan-rintangan”.
(3) “Maka maksoed kita dengan pergerakan penerbitan bahasa Indonesia itoe lain tidak soepaja pergerakan persatoean anak-Indonesia akan bertambah keras dan tjepat”.
(4) “Karena menoeroet kajakinan kita kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini teroetama akan tertjapai dengan djalan persatoean anak-Indonesia jang antara lain-lain terikat oleh bahasa Indonesia”.
Secara kewacanaan, tulisan Tabrani tersebut merupakan wacana politik. Wacana politik mengacu pada wacana yang berkaitan dengan kekuasaan. Wacana politik merupakan proses politik. Proses politik sendiri merupakan proses pemroduksian ideologi (van Dijk, 2008). Berkaitan dengan itu, ide atau pikiran yang termuat dalam wacana politik berkaitan dengan apa yang dianggap dan diyakini kebenarannya oleh aktor politik atau ideologi. Ideologi sebagai
keyakinan yang dianggap benar oleh kelompok sosial ini akan disebarkan melalui wacana yang kelompok sosial itu buat agar kelompok sosial lain mengikuti ideologi tersebut. Ideologi merupakan representasi aspek-aspek dunia yang berkontribusi pada kondisi sosial. Bagaimana aktor sosial membangun, memelihara, atau mengubah hubungan sosial masyarakat adalah ideologi (Fairclough, 1992, 1995).
Analisis wacana kritis Fairclough me- mandang teks dari tiga dimensi, yaitu analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis sosial-budaya (Fairclough, 1995). Analisis teks melihat muatan atau pemaknaan berdasarkan fitur-fitur  linguistik  yang  ada  pada  teks  atau wacana; analisis praktik wacana melihat atau memaknai teks berdasarkan praktik produksi dan konsumsi teks; dan analisis konteks sosial-budaya memerlihatkan bagaimana latar belakang, persepsi masyarakat terhadap teks, dan teks-teks lain berkaitan dengan teks yang diproduksi. Analisis teks menjadikan analisis lebih objektif berdasarkan linguistik eviden; analisis praktik wacana merupakan kesadaran bahwa teks atau wacana tidak lahir dari kekosongan; dan analisis sosial-budaya merupakan kesadaran bahwa wacana selalu berkaitan dengan konteks tertentu: sosial, budaya, institusi, dan wacana lain (Zaman, 2022).
Dalam proposisi pertama, Tabrani memberikan  identifikasi  terhadap  kondisi pergerakan nasional dengan “tidak keras dan lekas”. Tidak keras berarti ‘tidak kuat, mudah terpecah, mudah berubah, tidak gigih’ dan lekas ‘cepat, segera’. Tabrani meyakini bahwa perjuangan yang ada saat itu tidak dilakukan dengan gigih, kuat, dan progresnya kurang  progresif.  Identifikasi  tersebut
kemudian dilanjutkan dengan verba relasional “disebabkan, oleh karena”. Hubungan relasional kausalitas tersebut kemudian diikuti dengan pernyataan “bahasa yang gampang diketahoei oleh sekalian bangsa kita Indonesia” yang ditunjuk sebagai sebab utama proposisi awal. Pandangan Tabrani ini cukup berbeda dengan narasi-narasi yang selama ini beredar bahwa perjuangan tidak berhasil karena dilakukan secara sporadis dan kedaerahan. Tabrani melihat hal yang lebih detail dari tidak adanya persatuan yang besar, yakni tidak adanya bahasa yang mudah dipahami di antara para pejuang. Bahkan dengan latar belakang institusional Tabrani yang bukan ahli bahasa (Tabrani seorang wartawan), pandangannya tersebut menunjukkan kejelian Tabrani dalam melihat masalah secara holistik. Tabrani tak melihat masalah tidak kuatnya perlawanan disebabkan masalah kesukuan atau masalah sosial-budaya lain, tetapi ia melihatnya karena masalah komunikasi dengan ketiadaan bahasa yang mudah dipahami bersama oleh setiap suku bangsa.
Kutipan-kutipan tulisan Tabrani tersebut menunjukkan pemikiran-pemikiran Tabrani yang bisa dikatakan orisinal dan besar pada masa itu. Pertama, Tabrani sudah menggunakan nama bahasa Indonesia jauh sebelum adanya Ikrar Sumpah Pemuda (1928) dan bahkan sebelum adanya Kongres Pemuda Pertama (28 April—2 Mei 1926). Kedua, Tabrani telah menyadari adanya masalah yang menyebabkan persatuan anak Indonesia tidak cepat tercapai, yaitu tidak adanya bahasa yang secara kebulatan tekad dipakai oleh seluruh bangsa Indonesia, selain bahasa Belanda. Ketiga, Tabrani telah meyakini bahwa kemerdekaan akan tercapai jika ada persatuan; persatuan dapat
tercapai salah satunya jika ada ikatan bahasa Indonesia.
Orisinalitas gagasan Tabrani terlihat dari dikemukakannya nama “Bahasa Indonesia” yang pada saat itu sesungguhnya belumlah ada. Selain keorisinilan pemikiran tersebut, Tabrani juga seorang visioner. Dia mampu memandang ke depan tentang potensi dan risiko yang dapat muncul dari nama bahasa. Tabrani bahkan sudah memberikan pandangannya tentang diambilnya nama bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan anak-Indonesia pada saat itu. Pandangan tersebut dapat dilihat dari tulisan Tabrani yang berjudul “Bahasa Indonesia” berikut.
(5) Dan kemoedian kita diwadjibkan djoega berani moelai sekarang bekerdja oentoek menerbitkan bahasa Indonesia itoe.
(6) Goed, goed, alles is goed maar.... bahasa Indonesia jang dimaksoed itoe toch bahasa Melajoe, boekan?
O, tidak! Sekali-kali tidak!
Dan djika bahasa Indonesia itoe soenggoeh bahasa Melajoe, tapi ta’ orong djoega kita menjeboetnja ia bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melajoe.
Karena djika ta’ begitoe nistjajalah bangsa kita jang ta’ mempoenjai bahasa Melajoe itoe akan merasa terantjam dalam bahasanja.
Orisinalitas pemikiran Tabrani terlihat dari pernyataan (5). Pernyataan “bekerdja oentoek menerbitkan Bahasa Indonesia” mengandung makna bahwa bahasa Indonesia pada saat itu belum ada. Tabrani mencetuskan ide nama Bahasa Indonesia untuk diterbitkan. Bahkan, pernyataan Tabrani yang sangat tegas tentang pelahiran Bahasa Indonesia juga diungkapkan dalam tulisan ini, yaitu “Bangsa Indonesia beloem ada. Terbitkanlah
bangsa Indonesia itoe! Bahasa Indonesia beloem ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia!”. Tabrani tegas bahwa bangsa dan bahasa Indonesia harus diterbitkan (dilahirkan).
Tabrani juga tegas menyatakan bahwa bahasa Indonesia tidak bisa disebut sebagai bahasa Melayu (pernyataan 6). Ia sekali- kali tidak mau ada yang menyebut bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Di sini kevisioneran Tabrani dalam memandang politik bahasa terlihat jelas. Tabrani tahu potensi  konflik  dan  masalah  yang  bisa muncul dengan menyebut nama bahasa Melayu. Tabrani tahu penggunaan nama bahasa  Melayu  dapat  memicu  konflik antarbangsa-bangsa di Indonesia karena mereka merasa terancam dalam bahasanya. Tabrani tahu bahwa pada masa sebelum adanya suatu negara-bangsa, tiap suku bangsa harus memiliki kedudukan yang sama agar mau bersama-sama bersatu. Tidak boleh ada penjajahan dari satu suku bangsa kepada suku bangsa yang lain, bahkan sampai pada ranah bahasa sekalipun, karena penjajahan—meskipun kecil—akan menghambat persatuan yang sedang digalang pada masa itu. Bahkan, secara ekstrem, Tabrani menyebut penggunaan nama selain nama bahasa Indonesia sebagai bentuk imperialisme bahasa.
(7) Djika kita menjeboetnja bahasa itoe bahasa Melajoe salahlah kita. Karena seboetan sematjam itoe seolah2 dan mesti mengandoeng sifat imperialisme dari bahasa Melajoe terhadap kepada lain2 bahasa bangsa kita disini.
Pemikiran penyatuan bangsa dengan menggunakan bahasa yang dikemukakan Tabrani merupakan gagasan besar dan berani.
Tidak banyak orang yang berani secara terang-terangan (di media massa) menyebut persatuan dengan arah menuju kemerdekaan pada masa itu—tahun 1926—karena masa itu adalah masa imperialisme Belanda. Prinsip Tabrani yang mencerminkan pemikirannya tentang bahasa persatuan dan dijadikan motto baginya adalah “satoe bangsa jang ta’ mempoenjai bahasa gampang dihantjoerkan. Karena bahasa itoe adalah pertalian jang tegoeh dan koeat”.

## Arti Penting Pencetusan Nama “Bahasa Indonesia”
Nama “Indonesia” merupakan nama yang telah dikemukakan jauh sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang yang pertama mengemukakan nama “Indonesia” adalah J.R. Logan dan kemudian diikuti oleh A. Bastian tahun 1884 (Slametmuljana, 1964). Menariknya, nama Indonesia muncul dalam penelitian- penelitian tentang bangsa dan bahasa, seperti penelitian H. Kern tahun 1886 yang berjudul “ De Fidji-taal vegeleken met hare verwanten in Indonesia en Polynesie. Nama “Indonesia ” disandingkan dengan “bahasa” pun juga dilakukan oleh Renward Brandstetter dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Indonesia  Languistics  (Monografi  I:  Root and Word in the Indonesia Languages, 1910) yang diterjemahkan oleh (Djajadiningrat, 1957). Meskipun demikian, taklantas muncul suatu kesatuan berupa bangsa Indonesia. Yang ada tetaplah suku/daerah: Melayu, Jawa, Dayak, Bugis, Bali, Batak, Ambon dan sebagainya. Bahasa yang menonjol pun tetap bahasa kesukuan. Makna dari hal ini adalah “Indonesia” pada masa-masa itu
sudah ada, tetapi hanya mengacu pada aspek kewilayahan, bukan kesatuan kebangsaan.
Persoalan persatuan Indonesia pada awalnya dianggap sebagai sebuah utopia. Treub sangat menyangsikan adanya Indonesia sebagai sebuah kesatuan bangsa. Treub yang dikutip dari ceramah Sumarto dalam Kongres Pemuda Pertama mengatakan sebagai berikut.
“Hindia merupakan suatu kelompok pulau-pulau kecil dan besar, sebagian sangat besar, yang beraneka warna, yang paling tidak mempunyai hubungan, selain semuanya berada dalam kekuasaan tertinggi Belanda. Penduduk dari berbagai jenis suku berbicara berbagai bahasa, memeluk berbagai agama dan mempunyai berbagai adat dan kebiasaan, dengan derajat peradaban dan kemajuan yang jauh berbeda-beda; dan sebagai akibatnya tak terdapat perasaan senasib dan sebangsa” (Nur, 1981).
Persoalan yang diungkapkan Treub di atas adalah nyata dan merupakan masalah yang harus dipecahkan dalam penyatuan untuk membangun satu bangsa. Dari segi geografis,  pulau-pulau  yang  sangat  banyak dan tersebar di wilayah yang sangat luas dengan jarak yang cukup jauh merupakan masalah yang besar dalam penyatuan. Tidak mungkin menyatukan pulau-pulau tersebut secara fisik. Dari segi etonografis, manusia- manusia yang bermacam suku, adat, kebiasaan, agama, dan ras adalah masalah yang sangat besar dalam usaha penyatuan. Apalagi manusia-manusia yang beragam tersebut memiliki tingkat peradaban yang tidak sama dan bahkan mencolok sekali perbedaannya.  Dari  segi  filologis,  hampir setiap suku yang tersebar di pulau-pulau yang sangat banyak terebut memiliki bahasanya
sendiri. Hal tersebut berdampak pada hambatan komunikasi di antara manusia- manusia yang berlainan tersebut. Di sisi lain, setiap golongan atau kelompok manusia memiliki keinginan untuk diakui dan tidak diinferiorkan oleh manusia dari kelompok yang lain. Untuk menyatukan keberagaman tersebut, dibutuhkan suatu alasan dan alat yang dapat diterima oleh semua golongan. Alasan bebas dari jajahan Belanda mungkin dapat dijadikan sebagai alasan untuk bersatu. Akan tetapi, hal itu tentu saja tidak cukup jika di antara suku dan ras yang tersebar di ratusan pulau tersebut tidak memiliki satu alat yang mengeratkan persatuan. Suku dan ras adalah bawaan lahir; agama, dan adat adalah sesuatu yang tidak dapat disamakan karena memiliki nilai-nilainya sendiri. Satu-satunya yang dapat menyatukan keberagaman suku-suku tersebut adalah diciptakannya sesuatu yang baru yang diterima dan tidak mengusik apa yang telah dimiliki dan dianggap bernilai oleh masing-masing kelompok.
Persoalan kesatuan kebangsaan Indonesia akhirnya terpecahkan saat diikrarkannya Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II tahun 1928. Integrasi dari ketiga bunyi Sumpah Pemuda merupakan tonggak awal pemecahan masalah persatuan dan bahasa adalah solusi penyatuan dari keberagaman suku bangsa dan golongan yang ada di Indonesia. Pernyataan pertama dan kedua Sumpah Pemuda, yaitu bertumpah darah satu dan berbangsa satu masih merupakan hal yang abstrak untuk menyatakan suatu persatuan kebangsaan karena tidak ada penanda atau identitas untuk hal itu. Akan tetapi, bunyi Sumpah Pemuda yang ketiga, “menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia” dapat menyelesaikan
keabstrakan tersebut. Bahasa Indonesia menjadi penyatu sekaligus pengikat tekad untuk bersatu menjadi satu bangsa. Di sisi lain, Bahasa Indonesia juga menjadi penanda atau identitas orang-orang yang mengaku bertumpah darah dan berbangsa Indonesia. Dari aspek penguatan identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan faktor penentu dalam mengidentifikasi nasionalisme seseorang. Bahasa membedakan orang Indonesia dengan orang lain, misalnya sebagai bahasa resmi, budaya kewarganegaraan, dan ideologi (Abbott, 2017).
Bunyi ketiga dari Sumpah Pemuda yang sedikit berbeda dengan bunyi pertama dan kedua, yaitu tidak dinyatakan dengan kalimat “mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia”, tetapi “menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”, menunjukkan kedalaman pemikiran tentang persatuan tanpa mereduksi keberagaman bahasa yang sudah ada sehingga tidak ada suku mana pun yang akan merasa dirugikan dengan pengakuan tersebut karena eksistensi bahasanya tidak dipertentangkan dengan bahasa baru, Bahasa Indonesia ini. Kemunculan istilah “bahasa Indonesia” memiliki dampak yang sangat besar bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu penerimaan dan rasa memiliki bersama seluruh suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia karena nama Indonesia adalah nama yang dimiliki bersama, bukan nama salah satu suku bangsa. Nama bahasa Indonesia menjadikan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia tidak harus merasa inferior karena harus mengakui bahasa suku bangsa lain sebagai bahasa persatuannya. Ini sangat penting karena pada masa penyatuan, permasalahan perasaan inferior-superior
bisa menjadi masalah yang besar dan menghambat persatuan suku-suku bangsa di wilayah Indonesia.
Secara psikologis, orang akan lebih mudah menerima hal-hal yang dirinya menjadi bagian dari hal tersebut dibandingkan dengan menerima hal yang berada di luar dirinya apalagi yang sudah menjadi milik orang lain. Dalam kaitannya dengan istilah Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu, orang yang berada di dalam wadah tanah air dan bangsa Indonesia tentu akan lebih mudah menerima dan menjadi bagian dari “Bahasa Indonesia” dibandingkan “Bahasa Melayu” yang memiliki unsur kesukuan. Penggantian nama Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia bukan sekadar penggantian nama, melainkan juga pembentukan identitas kebangsaan seluruh suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia (Purwanto, 2019).
Pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda juga sekaligus mengakhiri persaingan Bahasa Belanda dengan Bahasa Melayu untuk menjadi bahasa yang digunakan untuk komunikasi/ pergaulan di seluruh wilayah Indonesia. Nama Bahasa Indonesia menjadi ampuh dan tidak ada yang berani menggoyahkan karena adanya kesepakatan bersama dalam sebuah peristiwa besar dengan tujuan mulia yaitu Kongres Pemuda Kedua.
Istilah “Bahasa Indonesia” juga memengaruhi arah perkembangan Bahasa Indonesia yang saat ini dapat dikatakan berbeda dengan Bahasa Melayu (bahasa Induknya). Dalam kaitannya dengan hal tersebut,  Kridalaksana (2010) menjelaskan sebagai berikut.
“Bahasa Indonesia yang pada awalnya muncul dari tekad mempersatukan
seluruh bangsa yang dijajah Belanda dan upaya membedakannya dari bahasa Melayu akhirnya benar-benar berbeda dengan bahasa Melayu”.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia sekarang ini adalah berbeda dengan Bahasa Melayu yang dahulu digunakan sebagai sumber atau bahasa induk dari Bahasa Indonesia. Sebagai bahasa baru, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang sangat terbuka untuk menyerap kosakata dari berbagai bahasa di seluruh Nusantara. Tata bahasa dalam bahasa Indonesia pun mengalami perubahan dari Bahasa Melayu meskipun dasar-dasarnya masih sama.
Dalam pada itu, pernyataan tidak tepat jika menyebut Bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu atau menyebut Bahasa Indonesia sama dengan Bahasa Melayu. Hal itu penting untuk ditegaskan karena berkaitan dengan penghargaan terhadap suku-suku bangsa yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, Kridalaksana (2010) memberi penjelasan sebagai berikut.
“Bahasa berwujud bukan hanya semata- mata karena ada sistem ujaran yang diucapkan yang membentuk dan terbentuk dari sistem makna sendiri, melaikan lebih-lebih karena sikap, persepsi, dan kesepakatan penuturnya. Meskipun dari struktur secara garis besar tampak sama, bila penutur menyatakan bahwa kedua bahasa itu berlainan, jadilah bahasa yang berlainan karena faktor struktur semata-mata tidak menentukan eksistensi dan identitas bahasa, tetapi faktor sosial psikologislah yang lebih kuat”.
Dari pernyataan tersebut, dapat diambil simpulan bahwa pada dasarnya bahasa suatu masyarakat adalah sikap, persepsi, dan kesepakatan para penggunanya. Nama bahasa bukan semata-mata karena fitur-fitur bahasa
itu sendiri, melainkan lebih pada penerimaan masyarakat yang menggunakannya. Ketika masyarakat Indonesia menyebut bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia, berarti bahasa tersebut adalah Bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bahasa Jawa, atau bahasa lainnya . Bahasa Indonesia harus ditempatkan sebagai bahasa tertinggi di wilayah Indonesia karena Bahasa Indonesia adalah bahasa seluruh rakyat Indonesia yang terdiri atas ratusan suku dan bahasa. Pengklaiman Bahasa Indonesia ke dalam salah satu bahasa—secara politis—adalah kurang menguntungkan bagi persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, Bahasa Indonesia telah dikembangkan secara mandiri oleh bangsa Indonesia yang terdiri atas ratusan suku.
Hal penting lain yang perlu diingat dari awal penyatuan bangsa-bangsa di Indonesia adalah bahwa para pendiri bangsa telah memilih bahasa sebagai simbol penyatu dan identitas atas bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah negara bangsa yang bersatu dengan penanda bahasa. Tentu ini berbeda dengan negara lain yang bersatu atas dasar kesamaan agama ataupun suku sebagai identitas. Bahasa Indonesia yang dahulu “dilahirkan” adalah solusi paling ampuh untuk mencari persamaan dari sekian banyak perbedaan, baik perbedaan bahasa, suku, maupun agama karena pada wilayah Indonesia terdapat bermacam suku, bahasa, dan agama yang harus diakomodasi secara setara. Perlu diingat juga, adanya bahasa yang diakui dan dipakai bersama merupakan penopang utama pengembangan sosial- budaya masyarakat Indonesia yang majemuk karena pada dasarnya bahasa memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap dunia (Duranti, 1997). Kepemilikan bahasa
persatuan yang sama—bahasa Indonesia-- berarti mendukung arah pengembangan bangsa Indonesia.

## SIMPULAN
Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat vital bagi persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menjaga muruah dan eksistensi Bahasa Indonesia adalah wajib bagi seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dimunculkan atau dilahirkan dalam upaya membangun persatuan bangsa untuk meraih kemerdekaan negara Indonesia. Istilah Bahasa Indonesia muncul pertama kali pada koran Hindia Baroe . Pemikiran dan visi pelahiran Bahasa Indonesia disampaikan oleh M. Tabrani pada tulisannya yang berjudul “Bahasa Indonesia” yang diterbitkan pada kolom Kepentingan dalam koran Hindia Baroe tanggal 11 Februari 1926. Nama Bahasa Indonesia diusulkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia pertama kali diusulkan oleh M. Tabrani pada sidang perumusan hasil Kongres Pemuda Pertama yang dihadiri oleh M. Yamin, Sanusi Pane, Djamaludin, dan M. Tabrani tanggal 2 Mei 1926. Akan tetpi, tidak ada kesepakatan di antara para perumus, rumusan kongres tersebut tidak dibacakan pada penutupan Kongres Pemuda Pertama. Atas pesan M. Tabrani, M. Yamin membawa draf hasil rumusan tersebut dalam Kongres Pemuda Kedua. Seluruh panitia menyetujui draf tersebut yang oleh M. Yamin kata “Bahasa Melayu” telah diubah menjadi “Bahasa Indonesia” atas usulan M. Tabrani pada sidang perumusan Kongres Pemuda Pertama. Putusan kongres yang dibacakan oleh Ketua Kongres Pemuda Kedua tanggal 28 Oktober 1928 tersebut kemudian dikenal dengan
nama Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tersebutlah pengakuan secara bersama- sama oleh perwakilan organisasi pergerakan dari seluruh Indonesia akan eksistensi Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Visi penggagasan bahasa Indonesia adalah menciptakan bahasa pemersatu antarsuku dari suku-suku bangsa di Indonesia yang majemuk yang memiliki bahasa-bahasanya sendiri tanpa mereduksi bahasa-bahasa yang sudah ada agar tujuan meraih kemerdekaan dapat tercapai. Penggagasan nama “Bahasa Indonesia” yang semula belum ada merupakan upaya menghindari imperialisme bahasa dari satu bahasa kepada bahasa-bahasa lain yang semuanya sudah hidup di wilayah Nusantara. Tujuannya adalah persatuan yang kuat—satu- nusa, satu-bangsa, satu-bahasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbott, A. (2017). Educational sovereignty and transnational exchanges in post- secondary Indonesian education. In Educational Sovereignty and Transnational Exchanges in Post-Secondary Indonesian Education . https://doi.org/10.1007/978- 3-319-53985-0
Abduh, A., & Rosmaladewi, R. (2019). Language policy, identity, and bilingual education in Indonesia: A historical overview. XLinguae ,
12 (1), 219–227. https://doi.org/10.18355/ XL.2019.12.01.17
Collins, J. T. (2005). Bahasa Melayu Bahasa Dunia:  Sejarah  Singkat (1st ed.). Yayasan Obor Indonesia. Darmansyah dan Misman. (2010). Jong Sumatranen  Bond:  Perjuangan  dalam Membangun Persatuan (1917—1931) . Museum Sumpah Pemuda, Kementerian Pendidikan dan Pariwisata. Djajadiningrat, S. (1957). Akar Kata dan Kata dalam Bahasa Indonesia . PT Pustaka Rakjat.
Duranti, A. (1997). Linguistic Anthropology. In Cambridge University Press (1st ed.). Cambridge University Press. https:// doi.org/10.1016/B978-0-08-097086- 8.53060-8 Fairclough, N. (1992a). Discourse and social change . Polity Press. Fairclough, N. (1992b). Discourse and social change . Polity Press.
Fairclough, N. (1995a). Critical discourse analysis:  The  critical  study  of  language . Longman Publishing. Fairclough, N. (1995b). Critical discourse analysis:  The  critical  study  of  language . Longman Publishing.
Foulcher, K. (2000). Sumpah Pemuda: The making and meaning of a symbol of Indonesian nationhood. Asian Studies Review , 24 (3), 377–410. https://doi. org/10.1080/10357820008713281
Frederick, W. H., & Worden, R. L. (2011).
Indonesia:  A  country  study . Government Printing Office. Gunawan, R. (2014). Bahasa Indonesia dan  Nasionalisme  Tidak  Pernah  Mati: Perspektif Empiris-Historis .
Hendrastuti, R. (2015). Variasi Penggunaan Bahasa pada Ruang Publik di Kota Surakarta. Kandai , 11 (1), 29–43. Holmes, J. (2008). An Introduction to Sociolinguistics 3rd ed. Longman Publishing.
Kridalaksana, Harimurti. (1991). Masa Lampau
Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai . Kanisius. Kridalaksana, Harimurti. (2010). Masa-Masa Awal Bahasa Indonesia . Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi, FIB UI. Léglise, I., & Migge, B. (2021). Language and identity construction on the French Guiana-Suriname border. International Journal of Multilingualism , 18 (1), 90–104. https://doi.org/10.1080/14790718.2019.16 33332 Marsudi, M., & Zahrok, S. (2015). Kesetiaan Berbahasa Indonesia Dipertanyakan Di Era Globalisasi. Jurnal Sosial Humaniora , 8 (1),
95. https://doi.org/10.12962/j24433527. v8i1.1245 Martono, M., Dewantara, J. A., Efriani, E., & Prasetiyo, W. H. (2022). The national identity on the border: Indonesian language awareness and attitudes through multi-ethnic community involvement. Journal of Community Psychology ,
50 (1), 111–125. https://doi.org/10.1002/ jcop.22505
Nur, M. (1981). Laporan Kongres Pemuda Pertama di Jakarta 1926 (Terjemahan) . CV Takari.
Nuryani, N., & Bahtiar, A. (2019). Peran Mkwu Bahasa Indonesia Sebagai Penguat Identitas Dan Nasionalisme Mahasiswa Ptki (Studi Pelaksanaan Mkwu Bahasa Indonesia Di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). KEMBARA  Journal  of  Scientific Language Literature and Teaching , 5 (2), 231. https://doi.org/10.22219/kembara. vol5.no2.231-244 Purwanto, B. (2019). Perspektif Historis Kesadaran Kebangsaan Dan Kemerdekaan Indonesia Berdimensi Kebudayaan. Historia:  Jurnal  Pendidik  Dan  Peneliti Sejarah , 2 (2), 125. https://doi. org/10.17509/historia.v2i2.16636
Sapir. (1929a). The Status of Linguistics as a Science Author ( s ): E . Sapir Published by : Linguistic Society of America Stable URL : https://www.jstor.org/stable/409588 . 5 (4), 207–214.
Sapir, E. (1929b). The Status of Linguistics as a Science. Linguistic Society of America Stable , 5 (4), 207–214.
Setyono, B., & Widodo, H. P. (2019). The representation of multicultural values in the Indonesian Ministry of Education and Culture-Endorsed EFL textbook: a critical discourse analysis. Intercultural Education , 30 (4), 383–397. https://doi.org /10.1080/14675986.2019.1548102
Simons, G. F., & Fennig, C. D. (2017).
Ethnologue:  Languages  of  Indonesia  (20th ed.) . SIL International.
Slametmuljana. (1964). Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara . Balai Pustaka. Sularto, B. (1986). Dari Kongres Pemuda Indonesia Pertama ke Sumpah Pemuda . Balai Pustaka. Tabrani, M. (1979). Otobiografi Anak Nakal Banyak Akal . Aqua Press. van Dijk, T. A. (2008a). Discourse and Power. In Discourse and Power (pp. 211–236).
van Dijk, T. A. (2008b). Discourse and Power.
In Discourse and Power (pp. 211–236). https://doi.org/10.1007/978-1-137- 07299-3_9
Wright, S. (2004). Language policy and language planning: From nationalism to globalisation. Language Policy and Language  Planning:  From  Nationalism
to Globalisation , 1–311. https://doi. org/10.1057/9780230597037 Wulansari, D. W. (2020). Linguistik Lanskap di Bali: Tanda Multilingual dalam Papan nAMA Ruang Publik. KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra , 3 (2), 420–429. https:// jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index Zaman, S. (2022). Analisis Wacana Kritis Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sawerigading ,
28 (2). https://doi.org/https://doi. org/10.26499/sawer.v28i2.1049 Zein, S. (2020). Language Policy in Superdiverse Indonesia . Routledge.