## Alternatif Penyelesaian Waris Pengganti Di Indonesia
Ahmad Insya' Ansori
Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib (STAIA) JombangJawaTimur
ahmadinsyaansori@gmail.com
Moh. Ulumuddin, MA
Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib (STAIA) JombangJawaTimur mohammadulumuddin@gmail.com

## Abstrak
The difference between salaf scholars and modern scholars about the successor  to  successors.  Salaf  scholars  state  that  "successor  inheritance" does not exist, and with the principles of naqliyyah and ijma 'Companions, hold firm that the problem of "inheritance" is qat'i, ta'abbudi, not ta'aqquli, not ijtihadi, and they uphold ijma 'Companions because there is a basis for the  words  of  the  Prophet  Muhammad  about  it.  Whereas  modern  scholars (khalaf)  in  KHI  and  Hazairin  thought  stated  that  "successor  inheritance" exists  and  has  the  inheritance  rights  of  his  parents  who  died,  and  they (modern  scholars)  put  the  issue  of  "successor  inheritance"  of  zanni, ta'aqquli, and ijtihadi, for the sake of social benefit in Indonesia.

## Abstrak
Perbedaan  ulama  salaf  dan  ulama  modern  tentang  waris  pengganti. Ulama  salaf  menyatakan  bahwa  "waris  pengganti"  tidak  ada,  dan  dengan dasar-dasar naqliyyah dan ijma' sahabat , memegang teguh bahwa masalah "waris" bersifat qat'i , ta'abbudi , bukan ta'aqquli , bukan ijtihadi , dan mereka menjunjung tinggi ijma' sahabat karena ada dasar sabda Nabi Muhammad SAW  tentang  hal  itu.  Sedangkan  ulama  modern  ( khalaf ) dalam  KHI  dan pemikiran  Hazairin  menyatakan  bahwa  "waris  pengganti"  ada  dan mempunyai  hak  waris  orang  tuanya  yang  meninggal  dunia,  dan  mereka (ulama  modern)  menempatkan  masalah  "waris  pengganti"  bersifat zanni , ta'aqquli , dan ijtihadi , demi kemaslahatan sosial di Indonesia.
Keynote : Waris Pengganti, KHI, Ulama Salaf, Ulama Modern

## KONTEKS PERMASALAHAN
Kewarisan  merupakan  serangkaian  kejadian  mengenai  pengalihan pemilikan  harta  benda  dari  seseorang  yang  meninggal  dunia  kepada  seseorang
yang masih hidup. Untuk itu kewarisan setidaknya terdiri dari tiga unsur, yaitu: 1) orang  mati,  yang  disebut  pewaris  atau  yang  mewariskan  ( muwarris ),  2)  harta milik si  mati  yang ditinggalkan ( maurus ), dan 3) satu  atau beberapa orang hidup sebagai keluarga si mati, yang disebut ahli waris ( waris ) 1 .
Dalam  hal  tersebut,  penulis  menemukan  satu  permasalahan  yang  oleh penulis  dianggap  tidak  sesuai  dengan  tuntunan  (aturan)  yang  selama  ini diberlakukan  oleh  para  shahabat  dan  generasi  penerus.  Seperti  contoh  tata  cara pembagian  harta  waris  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia  yang merujuk  pengambilannya  dalam  Hukum  Kewarisan  Bilateral  yang  menafsirkan ayat al-Qur’an Q.S.  4/ al-Nisa’: 33.  Dari ayat tersebut  dapat diambil pemahaman bahwa  seorang  cucu  dapat  menduduki  kedudukan  ayah  atau  ibunya  setelah keduanya meninggal (mati) 2 .
Disebutkan dalam KHI Pasal 185 ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu  daripada  si  pewaris,  maka  kedudukannya  dapat  digantikan  oleh  anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
Sedangkan bunyi pasal 173 dalam Kompilasi Hukum Islam adalah:
Seorang  terhalang  menjadi  ahli  waris  apabila  dengan  putusnya  Hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:
a. dipersalahkan  telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau menganiaya berat pada pewaris;
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris  telah  melakukan  suatu  kejahatan  yang  diancam  dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
Ada  tiga  hal  yang  dapat  dipahami  dari  kandungan  dan  latar  belakang pemikiran  hukum  Islam  dalam  KHI  Pasal  185  ayat  (1)  sebagaimana  tersebut  di
1 Louis  Ma’luf  dalam  Ramlan  Yusuf  Rangkuti, Fikih  Kontemporer  di  Indonesia  (studi tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) , ( Medan, Pustaka Bangsa Press, 2010), h. 346
2 Departemen  Agama, Mushaf  Al-Qur’an  Terjemah (Jakarta:  al-Huda,  2005) hal.  79.
Kalimat ُ َللّا  ُمُكي ِصوُي sangat berkaitan dengan Qs.2:180 yang memerintah wasiat pada orang tua dan kaum  kerabat  agar  dilakukan  secara  ma’ruf.  Dengan  demikian  wasiat  secara  ma’ruf  adalah mengikuti  apa  yang  telah  ditetapkan  Allah  SWT  dalam  pembagian  waris.  Oleh  karena  itu  isi wasiat tidak boleh bertentangan dengan hukum waris. Karena ayat ini turun lebih akhir dibanding Qs.2:180,  maka  ada  ulama  yang  berpendapat  berfungsi  memansuh,  ada  pula  yang  berpendapat mengecualikan atau  menjelaskan  ketentuan  wasiat.  Ma’na وُي َُللّا  ُمُكي ِص  menurut al-Nuhas (w.338H) adalah مُكْيَل َع الله  ُض ِِّرَفُي ( Allah memfardlukan, menetapkan pada kalian ). Lihat di al-Baydlowi, Tafsir al-Baydlowy . Hal. 460
atas. Pertama ;  hukum  waris  pengganti  dalam  KHI  mengutamakan  kemaslahatan sosial,  sehingga  "ahli  waris  yang  meninggal  lebih  dahulu  daripada  si  pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya". Kedua ; KHI dipelopori oleh Hazairin  –di  samping  oleh  Hasbi  Ash  Shiddiqy  dan  lainnya-.  Meskipun  KHI merupakan  buah  ide-ide  pembaharuan  dalam  pemikiran  hukum  Islam  Indonesia yang  merupakan  suatu  rangkaian  proses  yang  berlangsung  sejak  tahun  1985 3 , namun  ketokohan  Hazairin  tersebut  penting  diperhatikan  kaitannya  dengan kapasitas  pemikiran  hukum  Islam-nya. Ketiga ;  Hazairin  adalah  tokoh  pemikir pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang kapasitas pemikirannya lebih dekat pada –jika tidak dikatakan secara langsung dipengaruhi oleh- karakteristik hukum produk Belanda dan upaya akomodasi hukum-hukum adat di Indonesia.
Dalam  pandangan  ulama salaf pada  sejumlah  referensi  adalah  bahwa  cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, semua saudara secara secara mutlak, dan  semua  paman  secara  mutlak  tidak  dapat  mewarisi,  karena  ada  penghalang dengan  halangan  pelarangan  ( mahjub  hirman )  berupa  anak  laki-laki.  Pendapat ulama salaf tersebut  memegang  teguh ijma'  sahabat dan  sifat qat'i dalam mayoritas  masalah  kewarisan.  Hal  inilah  yang  menjadi  perhatian  para  ahli  usul fikih  terkemuka  untuk  merumuskan  pandangan  hukum  secara  tegas  tentang  sifat qat'i kewarisan,  di  antaranya  dikemukakan  oleh  Abdul  Wahhab  Khallaf  dan tulisan  Wahbah  al-Zuhayli—dikemukakan  bahwa  mayoritas  ketentuan  hukum tentang  kewarisan  bersifat ta`abbudi (bukan ta'aqquli )  yang  tidak  memerlukan ijtihad fikih 4 .

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  paparan  penjelasan  pada  latar  belakang  masalah  tersebut  di atas,  dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  masalah  yang  akan  diteliti  sebagai berikut:
1. Bagaimanakah hukum waris pengganti dalam pandangan Hukum Islam ?
2. Bagaimanakah alternatif penyelesaian waris pengganti di Indonesia?
3 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Akademika  Pressindo, 2004), h.31.
4 Khallaf, 'Ilm Usul al-Fiqh , 23; Zulayli, Usul al-Fiqh... , 440.

## METODOLOGI PENELITIAN
Perspektif  teologis  merupakan  bentuk  pengertian  subtantif  dari  agama, sementara sosiologis adalah bentuk pengertian fungsional dari agama, yakni studi mengenai  pengaruh  agama  terhadap  masyarakat.  Pendekatan  teologi-filosofis 5 dipakai  untuk  mengukur  metode istimbath hukum  dan  konsistensi  para  ulama dalam permasalahan waris pengganti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan descriptive  analytic  method 6 dengan  pendekatan  kualitatif.  Secara  garis  besar, proses analisis data meliputi tiga tahap, yakni (1) deskripsi, (2) formulasi, dan (3) interpretasi. Deskripsi diawali dengan menjelaskan waris pengganti dan kaitannya dengan  pemberlakuan  hokum  di  Indonesia.  Kemudian  data  dan  informasi  yang diperoleh  diproses  dalam  sistem  kategorisasi  untuk  memilah-milah  data  sesuai dengan substansi permasalahan, yang pada saat bersamaan juga dilakukan proses reduksi  data  melalui  pembuangan  data  dan  informasi  yang  tidak  layak  dan  tidak sesuai  untuk  dimasukkan  ke  dalam  sistem  data  penelitian.  Proses  selanjutnya berupa  formulasi,  yakni  dengan  cara  mengamati  kecenderungan,  mencari hubungan  asosiasional  untuk  selanjutnya  data  tersebut  diinterpretasikan  secara rasional  dan  sistematis.  Seluruh  proses  penelitian  mulai  dari  pengumpulan  data, pengolahan data, hingga analisis diimplementasikan dalam siklus yang interaktif. Jika  saat  dilakukan  analisis  itu  datanya  dipandang  masih  kurang,  maka pengumpulan  data  dapat  kembali  dilakukan.  Siklus  ini  akan  berakhir  ketika  data dirasa  cukup  lengkap  untuk  menjawab  pertanyaan  pokok  dalam  penelitian  ini. Bahan  yang  telah  terkumpul  penulis  bahas  dengan  menggunakan  kerangka berpikir  metode  induktif 7 .  Sedangkan  dalam  menganalisis  waris  pengganti  dan relevansinya  dengan  realitas  sosial,  penulis  menggunakan  metode  deduktif  yang
5 Lihat Frank Whaling, Pendekatan  Teologis dalam Peter  Connolly, ed. Aneka  Pendekatan Studi Agama, diterjemahkan oleh Imam Khoiri, (Yogyakarta: LKiS. 2002). h. 313, 321-324
6 W.  Lawrence  Newman, Social  Research  Methods,  Qualitative  and  Quantitative Approaches (Needham Heights USA: Allyn & Bacon, 4 th edition, 2000), h. 292-298.
7 Winarno  Surakhmad, Pengantar  Penelitian  Ilmiah  Dasar  Metode  Tekhnik (Bandung: Tarsito, 1994).
menggunakan  kesimpulan  khusus  lewat  dalil-dalil  atau  pengetahuan  umum  yang menjadi sandaran atau dasar pijakannya. 8

## PEMBAHASAN

## 1. Waris Pengganti dalam Taksonomi Fikih
Waris  pengganti  dalam  wacana  kontemporer  dapat  dilihat  pada  pemikiran Hazairin  tentang  pembaharuan  hukum  Islam  di  Indonesia  yang  dituangkannya dalam  buku  " Hukum  Mawaris  Bilateral  Menurut  Qur’an  dan  Hadits ". 9 Istilah mawali yang  dalam  konsep  pemikiran  Hazairin,  dalam  teori mawali ini  Hazairin mengartikan  kata  " kullin "  pada  kata-kata  " li  kullin " 10 dengan  arti  "anak-anak", bukan  harta  peninggalan  sebagaimana  pada  umumnya  penjelasan  para  ahli  tafsir al-Qu'ran.  Teori  itulah  yang  menjadi  sumber  inspirasi  bagi  pandangan  hukum Islamnya  bahwa  "cucu  memperoleh  harta  warisan,  mengganti  kedudukan  ahli waris yang meninggal dunia."
Berbeda  dengan  pendapat  ulama salaf yang  memegang ijma'  sahabat tentang  "cucu  terhalang  oleh  orang  tuanya  secara  mutlak  dalam  perolehan warisan"  dipegang  teguh  dan  tidak  dilakukan  ijtihad  apa  pun  meskipun  karena alasan  kemaslahatan  sosial.  Untuk  dapat  melakukan  kajian  ilmiah  atas  materi kewarisan,  diperlukan  wawasan  konseptual  tentang  taksonomi  fikih  yang  secara luas  telah  diterima  oleh  para  ilmuan/  ahli  fikih.  Dalam  wacana  modern, sebagaimana  penjelasan  Khallaf  dan  Zuhayli 11 ,  taksonomi  fikih  untuk  bidang mu’amalah terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu:
a. ‘Ahkam  al-ahwal  al-shakhsiyah (hukum  perdata),  berkenaan  dengan kekerabatan  yang  mengatur  hubungan  suami-isteri,  antar  kerabat,  dan kewarisan (terdapat 70 ayat dalam al-Qur’an);
8 Sanapiah  Faisal, Format-Format  Penelitian  Sosial  Dasar-Dasar  dan  Aplikasi (Jakarta: Raja  Grafindo  Persada.  1995),  h.  5.  Lihat  pula  Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian Hukum dan Jurimetri. (Jakarta: Yudhistira. 1990), h. 35.
9 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits (Jakarta: PT Tinta Mas Indonesia, 1982)
10 Lihat Q.S. 4/ al-Nisa': 33.
11 `Abd  al-Wahhab  Khallaf, 'Ilm  Usul  al-Fiqh (Kuwait:  Dar  al-Qalam,  1977),  32-33; Wahbah al-Zulayli, Usul al-Fiqh al-Islami (Damshiq: Dar al-Fikr 1986), 438-439.
b. Al-’ahkam  al-madaniyah (hukum  antar  individu/  warga);  ber-kenaan dengan  perbuatan  antar  individu,  yang  meliputi  jual-beli,  gadai,  agunan, perseroan,  dan  sebagainya,  yang  bermaksud  untuk  mengatur  hubungan kehartaan antar individu dan melindungi hak seseorang (terdapat 70 ayat);
c. Al-ahkam  al-jinaiyah (hukum  pidana),  berkenaan  dengan  kejahatan  dan sanksi  hukumnya,  dan  bermaksud  untuk  melindungi  kehidupan  manusia, hartanya,  dan  hak-haknya,  dan  untuk  membatasi  hubungan  antara terpidana dengan pemidana dan masyarakat (terdapat 30 ayat);
d. Al-’ahkam  al-murafa‘at (hukum  acara),  berkenaan  dengan  proses peradilan,  keputusan,  kesaksian,  dan  sumpah,  bermaksud  untuk  mengatur tindakan-tindakan  agar  tercipta  keadilan  di  antara  sesama  manusia (terdapat 13 ayat);
e. Al-’ahkam al-dusturiyah (hukum perundangan), berkenaan dengan tatacara hukum  dan  sumber-sumbernya;  bermaksud  untuk  membatasi  hubungan antara pemerintah dan orang yang rakyat, dan pernyataan hak-hak individu dan masyarakat (terdapat 10 ayat);
f. Al-’ahkam  al-dauliyah (hukum  kenegaraan);  hukum  mengenai  relasi antara  negara  dan  warganya,  juga  dengan  negara-negara  lain;  berkenaan dengan  (a)  hubungan  pemerintah  Islam  dengan  negara-negara  lain,  yakni undang-undang  ( qanun )  umum  kenegaraan,  (b)  hal-ihwal  selain  muslim yang  berada  dalam  sistem  pemerintahan  Islam,  yakni  undang-undang khusus  kenegaraan,  bermaksud  untuk  membatasi  hubungan  pemerintahan Islam  dengan  negara-negara  lain  dalam  perdamaian  dan  peperangan  dan membatasi hubungan masyarakat Islam dengan masyarakat lainnya dalam negara Islam (terdapat 25 ayat); dan
g. Al-’ahkam  al-iqtisadiyah  wa  al-maliyah (hukum  kehartabendaan), berkenaan dengan hak-hak kehartaan individu-individu dan pertanggungjawabannya dalam pengaturan harta, serta hak-hak negara dan kewajiban-kewajibannya, bermaksud untuk mengatur hubungan kehartaan antara  orang  kaya  dan  orang  miskin,  dan  antara  negara  dan  individu- individu (terdapat 10 ayat).
Dalam  pandangan usul  fiqh ,  ketujuh  bidang  di  atas  termasuk  dalam wilayah hukum mu‘amalah yang  bermaksud  untuk  mengatur  hubungan  antar sesama  manusia,  apakah  sebagai  individu  maupun  sebagai  anggota  masyarakat. Ini  merupakan  hukum  ketiga  yang  terdapat  dalam  al-Qur’an.  Pembagian  leng- kapnya adalah (1) hukum keyakinan ( al-ahkam al-i‘tiqadiyah ), (2) hukum akhlak ( al-ahkam  al-khuluqiyah );  dan  (3)  hukum  perbuatan  ( al-ahkam  al-‘amaliyah ). 12
Hukum  keyakinan  berkenaan  dengan  kewajiban  bagi mukallaf untuk  meyakini Allah,  para  malaikat-Nya,  kitab-kitab-Nya,  Rasul-rasul-Nya,  dan  hari  akhir. Hukum  akhlak  berkenaan  dengan  kewajiban  bagi mukallaf untuk  menghiasi  diri dengan  perilaku  yang  terpuji  dan  menghindari  perilaku  yang  tercela.  Sedangkan hukum  perbuatan  berkenaan  dengan  kewajiban  bagi mukallaf ,  yang  meliputi perkataan, perbuatan, transaksi, dan tindakan. Hukum terakhir ini disebut fikih al- Qur’an, yang memerlukan ilmu usul fiqh . Hukum ini terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum ‘ibadah dan hukum mu’amalah .
Hukum  ibadah  meliputi  salat,  puasa,  zakat,  haji,  ujar  ( nadhar ),  sumpah, dan  sebagainya,  yang  bertujuan  untuk  mengatur  hubungan  manusia  dengan Tuhannya.  Sedangkan  hukum mu‘amalah sebagaimana  penjelasan  di  atas.
Kemudian, al-Khatib, dengan merujuk  pada konvensi  hukum  di  kalangan ahli  fikih,  menyatakan  bahwa  muatan  fikih  secara  rinci  terbagi  menjadi  delapan bidang, yaitu (1) hukum ibadah, (2) hukum al-ahwal al-shakhsiyah yang meliputi hukum  keluarga  dan  kewarisan,  (3)  hukum mu‘amalah  madaniyah ,  (4)  hukum maliyah  wa  iqtisadiyah ,  (5)  hukum  pidana,  (6)  hukum murafa‘at ,  (7)  hukum dusturiyah , dan (8) hukum dauliyah . 13
Hukum  kedua  dalam  pembagian  menurut  al-Khatib  di  atas  memperjelas wawasan konseptual bahwa sejumlah subjek materi yang terhimpun dalam hukum al-ahwal  al-shakhsiyah terklasifikasi  menjadi  dua,  yaitu  hukum  keluarga/ pernikahan  dan  hukum  kewarisan.  Kemudian  hukum  ketiga,  hukum mu‘amalah madaniyah mengatur  hubungan  kehartaann  antar  individu.  Sedangkan  hukum
12 Khallaf, 'Ilm Usul al-Fiqh , 32; al-Zuhayli, Usul al-Fiqh... , 438.
13 Hasan Ahmad al-Khatib, al-Fiqh al-Muqarin , 12-14.
keempat, hukum maliyah wa iqtisadiyah mengatur relasi kehartaan antara negara dan warganya, dan antara si kaya dan si miskin.
Dalam  taksonomi  fikih  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa kewarisan termasuk  dalam  kelompok  " ‘Ahkam  al-ahwal  al-shakhsiyah (hukum  perdata)". Kemudian  dalam  wacana  ilmiah  kontemporer,  penulis  menemukan  bahwa kewarisan termasuk dalam bagian-bagian penting ( competency of the parties in a marriage ) dan konsekuensi pernikahan ( consequences of marriage ) pernikahan. Bagian-bagian  penting  ( competency  of  the  parties  in  a  marriage )  bidang munakahah yang ditawarkan Esposito dalam telaah karyanya mengenai Women in Muslim  Family  Law meliputi:  (1)  jumlah  isteri,  (2)  agama,  (3) relasi  keluarga , ‘iddah ,  dan  (5)  kesetaraan 14 .  Juga  dipertimbangkan  tawarannya  mengenai konsekuensi  pernikahan  ( consequences  of  marriage )  yang  meliputi  hak  dan kewajiban patner ( rights and obligations of patners ), yang mencakup (1) tatacara kesepakatan nikah, (2) hak properti, (3) hak mahar, (4) hak nafkah, dan (5) nasab ; demikian  juga  tawaran  klasifikasi  (konsep)nya  tentang  cerai  dan  akibatnya, perawatan,  dan  waris 15 .  Tentu  saja,  hanya  muatan  klasifikasi  yang  bersesuaian dengan  karakter  dan  kebutuhan  penelitian  ini  yang  diambil,  yakni  tentang kewarisan yang berkaitan dengan relasi keluarga (pada competency of the parties in a marriage ) dan tentang "nasab" (pada consequences of marriage ). Dalam hal relasi keluarga dan nasab, muncullah konsekuensi berikutnya sebagai keniscayaan tentang  adanya kewarisan yang  menjadi  hak  nasab  dalam  relasi  kekeluargaan, ketika dalam sebuah keluarga terdapat harta peninggalan.
Menurut beberapa referensi otoritatif di bidang fikih, penulis menemukan penjelasan bahwa ketentuan kewarisan merupakan nas qat‘i , seperti halnya bahwa anak  perempuan  memperoleh  bagian  separuh  atau asabah (bagian  sisa)  apabila bersamaan  dengan  anak  laki-laki  ( li  al-dhakar  mithl  hazz  al-unthayayn 16 ).  Di samping  itu,  secara  metodologis,  dalam usul  fiqh –semisal  karya-karya  fikih Abdul  Wahhab  Khallaf  dan  tulisan  Wahbah  al-Zuhayli—dikemukakan  bahwa
14 John L. Esposito, Women in Muslim Family Law (New York: Syracuse University Press, 1982), 19-22.
15 Ibid ., 28-48.
16 Al-Qur'an, 4 (al-Nisa'): 10, 175.
(1) Zainal (2) Zainab
(4) Rozak (5) Qohar (6) Siti
(3) Zahra
(7) Romli
mayoritas  ketentuan  hukum  tentang  kewarisan  bersifat ta`abbudi yang  tidak memerlukan ijtihad fikih 17 .
Setelah  diperhatikan  pendapat-pendapat  ulama salaf dan  ulama khalaf (dalam  kasus  KHI)  sebagaimana  penjelasan  di  atas,  maka  diperoleh  pemahaman adanya  kontradisi  pendapat  di  antara  keduanya  tentang  waris  pengganti. Kontradiksi  ini  dapat  dilihat  secara  lebih  dekat  pada  tiga  hal  sebagaimana penjelasan di bawah ini.
Pertama ; dalam pendapat ulama salaf , "cucu lelaki dari anak lelaki terhalang oleh  anak  laki-laki  (ayah)  atau  garis  menyamping  (paman)."  Sedangkan  menurut pendapat  ulama khalaf dalam  KHI  dan  pemikiran  Hazairin,  "ahli  waris  yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh  anaknya." Kedua ;  ulama  salaf,  dengan  dasar-dasar naqliyyah dan ijma' sahabat ,  memegang  teguh  bahwa  masalah  "waris  pengganti"  bersifat qat'i , ta'abbudi ,  bukan ta'aqquli ,  bukan ijtihadi ,  dan  mereka  menjunjung  tinggi ijma' sahabat karena  ada  dasar  sabda  Nabi  Muhammad  SAW  tentang  hal  itu. Sedangkan  ulama khalaf dalam  KHI  dan  pemikiran  Hazairin  menempatkan masalah  "waris  pengganti"  bersifat zanni , ta'aqquli ,  dan ijtihadi ,  dengan  dalil kemaslahatan sosial di Indonesia. Ketiga ; ada persoalan yang tersisa dari dua hal kontradiktif  tersebut  di  atas,  yakni  adanya  pasal  185  ayat  (2)  KHI  yang menyatakan:
Bagian  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh  melebihi  dari  bagian  ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
Disebutkan  dalam al-Hadits dan Ijma’ al-Shahabah dalam kitab-kitab salaf bahwa cucu lelaki dari anak lelaki terhalang oleh anak laki-laki (ayah) atau garis menyamping (paman).
Contoh :
17 Khallaf, 'Ilm Usul al-Fiqh , 23; Zulayli, Usul al-Fiqh... , 440.
Keterangan :
1. Rozak meninggal pada tanggal 12 Januari 2003
2. Zainal meninggal pada tanggal 17 Pebruari 2003
3. Romli  terhalang  mengganti  kedudukan  ayah  (Rozak)  yang  sudah meninggal.
Cara pembagian harta waris dengan aslul masalah (a.m.) 8 dan meninggalkan harta sebesar Rp. 800.000
1. Zaenab 1/8 karena bersama farun waris mendapat Rp. 80.000
2. Qohar mendapat as}a>bah binafsih sebesar Rp. 480.000
3. Siti mendapat as}a>bah bil-ghayr sebesar Rp. 240.000
4. Romli mah}ju>b (terhalang) oleh anak laki-laki menyamping (paman).
Inti  pendapat  ulama salaf bahwa  cucu  laki-laki,  cucu  perempuan  dari  anak laki-laki,  semua  saudara  secara  secara  mutlak,  dan  semua  paman  secara  mutlak tidak  dapat  mewarisi,  karena  ada  penghalang  dengan  halangan  pelarangan ( mahjub hirman ) berupa anak laki-laki 18 .
Pendapat ulama salaf tersebut memegang teguh ijma' sahabat dan sifat qat'i dalam mayoritas  masalah kewarisan. Hal  inilah yang menjadi  perhatian para ahli usul  fikih  terkemuka  untuk  merumuskan  pandangan  hukum  secara  tegas  tentang sifat qat'i kewarisan, di antaranya dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf dan tulisan  Wahbah  al-Zuhayli—dikemukakan  bahwa  mayoritas  ketentuan  hukum
18 Syaikh  al-Imam  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Ali  bin  Yusuf  al-Fairuzi  Abadi  al-Syairazi, al- Muhadhdhab  fi  Fiqhi  Imam  al-Shafi'i, Jil.  2 ((tk:  Syirkah  al-Nur  Asiya,  t.t.),  h.  27.  Lihat  juga Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusdi al-Qurthuby, Bidayah al-Mujtahid wa  Al  Nihayah  al  Muqtasid ,  Juz  II  (Surabaya:  al-  Hidayah,  tt),  h.  264.  Syaikh  al-Syarqawi, Syarqawi  'Ala  al-Tahrir ,  Juz  II  (Jiddah-Singapura:  al-Haramain,  t.t.),  h.  197.  Syekh  Muhammad Sya'rany  al-Khatibi, al-Iqna’ ,  Juz  II  (Semarang:  Toha  Putra,  tt.),  h.  100.  Imam  Taqiyuddin  Abu Bakar bin Mohammad al-Husaini, Kifayah al-Akhyar , Juz II  (Surabaya: al-Hidayah, tt.), h. 17. Al- Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 6. Abu Bakar Jabir  al- Jazairi, Minhaj al-Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 331.
tentang  kewarisan  bersifat ta`abbudi (bukan ta'aqquli )  yang  tidak  memerlukan ijtihad fikih 19 .
Kompilasi  Hukum  Islam  terdiri atas  3  buku masing-masing  Buku  I  tentang Perkawinan, Buku  II  tentang  Kewarisan dan  buku  III  tentang  Perwakafan. Pembagian  dalam  tiga  buku  ini  hanya  sekedar  pengelompokan  bidang  hukum yang  dibahas  yaitu  bidang  hukum  perkawinan  ( munakahat ),  bidang  hukum kewarisan  ( Faraid )  dan  bidang  hukum  perwakafan.  Dalam  kerangka sistematikanya  masing-masing  buku  terbagi  dalam  berapa  bab  dan  kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.
Secara  keseluruhan  kompilasi  Hukum  Islam  terdiri  atas  229  pasal  dengan distribusi  yang  berbeda-beda  untuk  masingmasing  buku.  Porsi  yang  terbesar adalah  pada  buku  Hukum  Perkawinan, kemudian  Hukum  kewarisan dan  yang paling  sedikit  adalah  Hukum  Perwakafan.  Perbedaan  ini  timbul  bukan  karena ruang lingkup materi yang  berbeda, akan tetapi  hanya  karena intensif dan  terurai atau  tidaknya  pengaturannya  masing-masing  yang  tergantung  pada  tingkat penggarapannya.  Hukum  perkawinan  karena  sudah  digarap  sampai  pada  hal-hal yang detail dan hal yang sedemikian dapat dilakukan mencontoh pengaturan yang ada  dalam  perundang-undangan  tentang  perkawinan.  Sebaliknya,  karena  hukum kewarisan  tidak  pernah  digarap  demikian,  maka  ia  hanya  muncul  secara  garis besarnya dan dalam jumlah yang cukup terbatas.
Sistematika kompilasi  mengenai  hukum  kewarisan adalah lebih sempit  jika dibandingkan  dengan  hukum  perkawinan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di muka. Kerangka sistematika hukum kewarisan dalam KHI adalah sebagai berikut: Bab I :  Ketentuan Umum (pasal 171)
Bab II :  Ahli waris (pasal 172-175)
Bab III  :  Besarnya bagian (pasal 176-191)
Bab IV  : Aul dan Rad (pasal 192-193)
Bab V : Wasiat (pasal 194-209)
Bab VI  : Hibah
19 Khallaf, 'Ilm Usul al-Fiqh , 23; Zulayli, Usul al-Fiqh... , 440.
Sebagaimana  halnya  dengan  hukum  perkawinan,  maka  apa  yang  diatur dalam  ketentuan  umum  adalah  pengertian-pengertian  dan  ternyata  juga  di  sini tidak  menguraikan  secara  keseluruhan  pengertian  yang  disebutkan  dalam  Buku ke-II ini. Ketentuan ini berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris yaitu beragama Islam dan karenanya masalah harta warisannya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum  Islam. Hal ini merupakan suatu  hal  yang sangat prinsip,  tetapi dalam kompilasi ini disebut secara sepintas dalam rumusan mengenai pewaris dan ahli waris.
Persoalan  agama  menjadi  sangat  esensial  sehingga  harus  ada  penegasan bahwa perbedaan agama akan menghilangkan hak waris, namun hal ini juga tidak kita  temukan  dalam  kompilasi  buku  kedua  ini.  Sebagaimana  halnya  pewaris adalah beragama Islam maka ahli warispun harus beragama Islam. Untuk itu pasal 172 menegaskan tentang indikator untuk menyatakan bahwa seseorang itu adalah Islam.
Mengenai siapa yang dapat menjadi  ahli waris juga tidak disebutkan dalam kompilasi  ini.  Sehanasnya  perlu  ada  penegasan  bahwa  setiap  orang  yang memenuhi ketentuan dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia apakah  ia  laki-laki  atau  wanita.  Hak  yang  demikian  sudah  ada  sejak  ia  masih dalam kandungan ibunya dengan ketentuan kalau ia lahir hidup akan mendapatkan hak sedangkan kalau ia lahir mati bagiannya diserahkan pada ahli waris lainnya.
Dalam  pasal  173  diatur  tentang  terhalarignya  seseorang  untuk  menjadi  ahli waris  yang  pada  dasarnya  hanya  berupa  melakukan  kejahatan  terhadap  pewaris. Tetapi,  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  ketentuan  ini  tidak  mencantumkan bahwa murtadnya seseorang menjadi penghalang utama untuk menjadi ahli waris. Hal yang demikian seharusnya ditambahkan dalam pasal 173 ini.
Mengenai siapa ahli waris, pasal  174 menyebutkannya secara singkat,  yaitu ahli waris karena hubungan darah dan ahli waris menurut  hubungan perkawinan. Kemudian  disebutkan  keutamaan  dari  masing-masing  ahli  waris  apabila  semua ahli  waris  ada.  Sayangnya  di  sini  tidak  disebutkan  bagaimana  pewarisan  dari seorang  pewaris  yang  meninggal  dunia  tanpa  meninggalkan  ahli  waris  sama sekali.  Hal  ini  memang  diatur  dalam  pasal  191,  tetapi  mengenai  pembagian
warisnya.  Begitu  juga  mengenai  keutamaan  yang  sifatnya  lebih  kasuistik  dimana satu  ahli  waris  dapat  mendinding  ( hijab )  ahli  waris  lainnya  seharusnya  juga dimuat secara lebih rinci di sini.
Penegasan  tentang  anak  luar  kawin  dan  anak  angkat  seharusnya  juga termasuk  dalam  bagian  ini.  Mengenai  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan disebutkan  dalam  pasal  186  bahwa  ia  mempunyai  hubungan  saling  mewaris dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Sedangkan mengenai anak angkat perlu ada  penegasan  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam  anak  angkat  tidak mewarisi  orang  tua  angkatnya.  Akan  tetapi,  anak  angkat  berhak  mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain.
Di  sini  juga  tidak  ada  ketentuan  mengenai  saat  dilakukannya  pembagian warisan,  mengingat  banyaknya  kecenderungan  di  tempat  kita  mreka  yang  tidak melakanakan  pembagian  waris,  bahkan  ada  yang  dikenal  harta  pusaka  sebagai harta warisan yang tidak dibagi tetapi hanya dinikmati bersama seluruh ahli waris. Dalam  pasal  175  tentang  kewajiban  ahli  waris  memang  ada  diatur  sebagai  salah satu  kewajiban  membagi  harta  warisan  di  antara  para  ahli  wads  tetapi  kapan pelaksanaan pembagian itu dilakukan tidak disebutkan di sini. Sedangkan hal 188 mengatur  tuntutan  untuk  membagi  waris  jika  ada  pihak  yang  tidak  mau membaginya, tetapi tidak ditentukan kapan harus dibaginya.
Dalam  persoalan  mengenai  besarnya  bagian  warisan  dapat  dicatat  ada beberapa hal penting yang menarik perhatian di sini:
a.  Mengenai  porsi  perbandingan  bagian  wanita  dan  bagian  laki-laki  masih dipertahankan  secara  ketat,  bahwa  bagian  anak  laki-laki  adalah  dua berbanding  satu  dengan  anak  perempuan  (pasal  176),  walaupun  sebenarnya cukup  banyak  orang  termasuk  dari  kalangan  umat  Islam  sendiri  yang menginginkan  penentuan  bagian  yang  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan. Tetapi  karena  dalil  a1-Quran  tentang  hal  ini  cukup  tegas  kompilasi  Hukum Islam menuangkannya sebagaimana tersebut di atas.
b.  Mengenai  prinsip  musyawarah  dalam  pembagian  waris  juga  dimungkinkan. Pasal  183  menentukan  bahwa  para  ahli  waris  dapat  bersepakat  melakukan perdamaian  dalam  pembagian  harta  warisan,  setelah  masing-masing
menyadari  bagiannya.  Ketentuan  ini  akan  membuka  peluang,  setelah  para pihak  yang  terlibat  menentukan  bagian-bagian  masing-masing  yang  se- harusnya  mereka  terima  selanjutnya  mereka  tentukan  secara  musyawarah misalnya semua harta dibagi sama di antara ahli waris.
c.  Penentuan  bagian  dari  masing-masing  ahli  waris  adalah  sesuai  dengan ketentuan faraid yang  umumnya  ditentukan  kasus  per  kasus  seperti  dapat dilihat dalam pasal 177-182.
d.  Pembagian waris tidak  mesti  harus membagikan  bendanya secara fisik.  Pasal 189  mengatur  tentang  pembagian  warisan  yang  berupa  lahan  pertanian  yang luasnya kurang dari 2 Ha yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau  dengan  membayar  harga  tanah  sehingga  tanahnya  tetap  dipegang  oleh seorang ahli waris saja.
Pasal  187  mengatur  tentang  tatacara  pembagian  warisan,  yang  selanjutnya harus  dikaitkan  dengan  ketentuan  pasal  192  dan  193  yang  ada  di  bawah  Bab tentang  " Aul dan Rad "  (istilah  ini  perlu  dicarikan  padanannya  dalam  bahasa Indonesia),  pasal  190  mengatur  tentang  pembagian  warisan  bagi  mereka  yang mempunyai istri lebih dari seorang.
Masih ada ketentuan lain yang seharusnya dimasukkan dalam Bab mengenai ahli  waris,  yaitu  tentang  waris  pengganti,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal 185.  Dengan  adanya  ketentuan  seperti  ini  dalam  kompilasi,  maka  kita  sudah mengambil  sikap  bahwa  dalam  hukum  Islam  Indonesia  dimungkinkan  terjadinya penggantian  tempat  dalam  warisan,  walaupun  dalam  paham  yang  lain  hal  yang demikian tidak dikenal dalam hukum Islam.
Bab  V  mengatur  tentang  wasiat  (pasal  194-209),  baik  menyangkut  mereka yang berhak untuk berwasiat, bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam wasiat. Sedangkan Bab VI (pasal 210-214) adalah tentang hibah yang hanya diatur secara singkat.
2. Penyelesaian Kasus Waris Pengganti di Indonesia
a. Problematika Waris Pengganti
Di  bawah  ini  dikemukakan  sejumlah  persoalan  yang  muncul  dalam  hal waris pengganti, yakni:
1) Hak  pusaka  cucu  ialah  mendapat  bagian  waris  sepenuhnya  setelah orang tuanya meninggal dunia (menggantikan kedudukan orangtuanya dalam hal menerima waris).
2) Hak  pusaka  cucu  laki-laki  pancar  laki-laki  itu  ialah ushubah dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Jika  si  mati  tidak  mempunyai  anak  dan  tidak  ada  ahli  waris  yang lain,  ia  menerima  seluruh  harta  peinggalan  secara  ushubah.  Dan kalau ada ahli waris ashhabul furudl ia menerima sisa dari ashhabul furudl .
b) Jika  cucu  itu  mewarisi  bersama-sama  dengan  saudari-saudarinya  ia membagi  seluruh  harta  peninggalan  atau  sisa  harta  dari ashhabul furudl dengan saudari-saudarinya menurut  perbandingan orang laki- laki mendapat dua kali lipat bagian orang perempuan.
b. Alternatif Penyelesaian Kasus Waris Pengganti di Indonesia 1)  Alternatif 1 :
Kasus 1 : Alternatif Penyelesaian : Mayit Isteri Ana
(Anak Perempuan, meninggal dunia) Kamil (Anak-Laki-Laki, meninggal dunia) Isteri Karim (Waris Pengganti)
Vina
(Waris Pengganti)
a) Karim (cucu  laki-laki)  memperoleh  bagian  1  karena  mengganti kedudukan Ana (anak perempuan si mayit).
b) Vina (cucu  perempuan)  memperoleh  bagian  2  karena  mengganti kedudukan Kamil (anak laki-laki si mayit).
Alternatif penyelesaian di  atas secara naqliyyah didasarkan pada firman  Allah  SWT  dalam  al-Qur'an: "li  al-dhakar  mithl  hazz  al- unthayayn" 20 .  Meskipun  Karim  adalah  laki-laki,  tetapi  dia  mengganti kedudukan  ibunya  (Ana,  anak  perempuan  si  mayit),  karena  itu  dia memperoleh  bagian  ibunya,  yaitu  1.  Sedangkan  Vina,  meskipun perempuan,  dia  menggantikan  kedudukan  ayahnya  (Kamil,  anak  laki- laki  si  mayit),  karena  itu  dia  memperoleh  bagian  2.  Bagaimanapun kondisi  ekonomi  Karim  dan  Vina,  keduanya  berhak  memperoleh bagian-bagian  masing-masing  sesuai  dengan  kandungan  firman  Allah pada ayat tersebut di atas.
2)  Alternatif 2 :
Kasus 2 :
Alternatif Penyelesaian :
a) Basyir (cucu laki-laki) terhalang (tidak memperoleh harta warisan)
karena ibunya (Afidah, anak perempuan si mayit) masih hidup.
Mayit
Isteri
Afidah (Anak Perempuan, masih hidup) Amri (Anak-Laki-Laki, meninggal dunia) Isteri Basyir (Terhalang) Sayyidah
(Waris Pengganti)
b) Sayyidah (cucu  perempuan)  memperoleh  bagian  2  karena mengganti kedudukan ayahnya (Amri, anak laki-laki si mayit).
Alternatif penyelesaian di atas  –sebagaimana penyelesaian kasus 1—secara naqliyyah didasarkan  pada  firman  Allah  SWT  dalam  al- Qur'an: "li  al-dhakar  mithl  hazz  al-unthayayn" 21 .  Sayyidah,  meskipun dia  perempuan,  namun  dia  berhak  memperoleh  bagian  2  karena menggantikan kedudukan ayahnya.
Penyelesaian  ini  tidak  mengikuti  model  penyelesaian  KHI  pada pasan  185  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa:  "bagian  ahli  waris pengganti  tidak  boleh  melebihi  dari  bagian  ahli  waris  yang  sederajat dengan  yang  diganti".  Sedangkan shahibul  fard } yang  masih  hidup, yaitu  Afidah  (anak  perempuan  si  mayit,  bibi  Sayyidah)  bagiannya adalah 1.

## KESIMPULAN
1. Dalam pendapat ulama salaf , "cucu lelaki dari anak lelaki terhalang secara mutlak oleh anak laki-laki (ayah) atau garis menyamping (paman)." Cucu dari  anak  yang  meninggal  dunia  tidak  mempunyai  hak  sebagai  waris pengganti; waris pengganti tidak ada.
2. Menurut pendapat ulama khalaf dalam KHI dan pemikiran Prof. Hazairin,
"ahli  waris  yang  meninggal  lebih  dahulu  daripada  si  pewaris,  maka kedudukannya  dapat  digantikan  oleh  anaknya."  Cucu  dari  anak  yang meninggal  dunia  mempunyai  hak  sebagai  waris  pengganti;  waris pengganti  dinyatakan  ada  dan  mempunyai  hak  waris  orang  tuanya  yang meninggal dunia.
21 Q.S. 4/ al-Nisa': 10, 175.

## BIBLIOGRAFI
Abdurrahman,  H. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Akademika Presindo, 1992.
Arifin, Bustanul. Kampilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-undang. Pesantren, No. 2 Vol. II /1985.
Bar, Ibnu 'Abd. Fathul Bari (Syarah Sahih Bukhari) , Juz 7. t.k.: al-Maimuniyah, t.t.
Basran, H. Masrani. Kompilasi Hukum Islam . Mimbar Ulama No. 105 Th. X, Mei 1986.
Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il. Shahih al-Bukhari , Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
Esposito, John L. Women in Muslim Family Law . New York: Syracuse University Press, 1982.
Hasan,  Masudul. History  of  Islam:  Classical  Period 571-1258 C.E. Delhi,  India: Adam Publishing, 1995.
Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Qur’an  dan  Hadits .  Jakarta:  PT Tinta Mas Indonesia, 1982.
Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Mohammad Kifayah al-Akhyar , Juz II. Surabaya: al-Hidayah, tt.
Ibn  Rusyd,  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Ahmad  al-Qurthuby. Bidayah  al  Mujtahid  wa  Al  Nihayah  al  Muqtasid ,  Juz  II.  Surabaya:  al- Hidayah, tt.
Jazairi, Abu Bakar Jabir. Minhaj al-Muslim. Beirut: Dar al-Fikr, tt. Khallaf, `Abd al-Wahhab. 'Ilm Usul al-Fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam, 1977.
Khatib, Hasan Ahmad. al-Fiqh al-Muqarin . Khatibi, Syekh Muhammad Sya'rany. al-Iqna’ , Juz II. Semarang: Toha Putra, tt. Nata,  Abuddin. Metodologi  Studi  Islam. Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persana,  Cet. III, 1999.
Shiddiqy,  Teuku  Mohammad  Hasbi. Fiqih  Mawaris .  Semarang:  Pustaka  Rizi, 1999.
Syairazi,  Syaikh  al-Imam  Abu  Ishaq  Ibrahim bin  Ali  bin  Yusuf al-Fairuzi  Abadi al-Muhadhdhab fi Fiqhi Imam al-Shafi'i, Jil. 2. tk: Syirkah al-Nur Asiya, t.t Syarqawi,  Syaikh. Syarqawi  'Ala  al-Tahrir ,  Juz  II.  Jiddah-Singapura:  al- Haramain, t.t..
Zarkasyi, H. Muchtar. Hukum Islam dalam Putusan-Putusan Pengadilan Agama . Makalah  pada  Seminar  Hukum  Islam  di  Indonesia,  IAIN  Imam  Bonjol, Padang, 26-28 Desember 1985.
Zulayli, Wahbah. Usul al-Fiqh al-Islami . Damshiq: Dar al-Fikr 1986.