Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (6). E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## PROBLEMATIKA  PEMBATALAN  PERJANJIAN  KARENA  KETIADAAN BAHASA INDONESIA

## Frangki Boas Rajagukguk
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia Email: frangki.boas@ui.ac.id

## Abstrak
Kegiatan  penanaman  modal  asing  menyebabkan  perjanjian  dilakukan  oleh  pihak individu  atau  lembaga  swasta  Indonesia  dengan  pihak-pihak  asing  di  luar Indonesia.  Hal  tersebut  mengakibatkan  terjadinya  konflik  yang  perlu  diselesaikan secara  adil  mengenai  keabsahan  perjanjian  terkait  bahasa  yang  digunakan  dalam perjanjian.  Artikel  ini  akan  membahas  permasalahan  dimana  Undang-undang Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera, Bahasa  dan  Lambang  Negara  serta  Lagu Kebangsaan  (UU  No.  24/2009)  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2019 tentang  Penggunaan  Bahasa  Indonesia  (Perpres  No.  63/2019)  menjadi  dasar pembatalan perjanjian-perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia karena dianggap melanggar causa halal sebagai syarat sah perjanjian. Dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 575/PDT/2020/PT.DKI jo. Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst., Hakim  merujuk  pada  pengertian  kata  “wajib”  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  dan  keterangan  ahli  untuk  menyatakan  bahwa  berdasarkan  UU  No. 24/2009  dan  Perpres  No.  63/2019  perjanjian  yang  tidak  menggunakan  bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum. Melalui metode studi kasus, artikel ini akan menunjukkan  bahwa  perjanjian  yang  tidak  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  tidak serta  merta  dinyatakan  batal  demi  hukum.  Causa  perjanjian  pada  dasarnya  adalah isi perjanjian itu sendiri. Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan tersebut juga tidak mengatur sanksi bahwa perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia menjadi  batal  demi  hukum.  Selain  itu,  terdapat  aspek-aspek  yang  harus dipertimbangkan  untuk  menentukan  bagaimana  jangkauan  UU  No.  24/2009  dan Perpres  No.  63/2019  terhadap  keabsahan  perjanjian.  Dengan  demikian  putusan yang  membatalkan  perjanjian  karena  tidak  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  adalah tidak  tepat  karena  tidak  mempertimbangkan  jangkauan  dari  ketentuan  yang dilanggar serta dampak sosial yang diharapkan.
Kata kunci : Perjanjian, Pembatalan Perjanjian, Causa Yang Halal

## Abstract
Foreign  investment  activities  have  caused  that  contract  would  be  performed between individual or Indonesian legal entity and foreign parties abroad Indonesia. Such circumstance has raised a conflict which must be settled equitably regarding the  validity  of  the  contract  in  connection  with  the  language  which  used  in  such contract. This article will discuss about the issue that the Law Number 24 of 2009
regarding Flag, Language, State Symbol and National Anthem (Law No. 24/2009) and  the  Presidential  Regulation  Number  63  of  2019  regarding  the  Utilization  of Indonesian  Language  (PR  No.  63/2019)  has  been  used  as  the  basis  to  annul contracts which had been made without Indonesian language on the basis of legal consideration  that  such  contract  violated  the  valid  cause  as  the  requirement  of validity of a contract. In the legal considerations of the Decision of High Court of DKI  Jakarta  Number  575/PDT/2020/PT.DKI  in  conjunction  with  the  Decision  of the  District  Court  of  Central  Jakarta  Number  590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst.,  the Judges  referred  to  the  definition  of  “mandatory”  based  on  the  Dictionary  of Indonesian Language and expert testimony to declare that the contracts which had been  made  without  Indonesian  language  shall  be  deemed  null  and  void  in accordance  with  Law  No.  24/2009  and  PR  No.  63/2019.  Through  case  study method,  this  article  will  indicate  that  contract  which  has  not  been  made  in Indonesian language could not necessarily be declared null and void. Basically, the cause of the contract is the content of the contract. Furthermore, both regulations do  not  regulate  the  sanction  that  the  absence  of  Indonesian  language  in  contract would not cause that the contract must be deemed null and void. In addition, there are  other  aspects  that  must  be  considered  to  determine  the  scope  of  Law  No. 24/2009 and PR No. 63/2019 against validity of a contract. Therefore, the decision which  annulled  the  contract  due  to  the  absence  of  Indonesian  language  in  the contract is incorrect because it did not consider the scope of the regulations which had been violated and the expected social impacts.

## Keywords: contract, annulment of contract, valid cause

## Pendahuluan
Pada  tanggal  9  Juli  2009,  Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  24  Tentang  Bendera,  Bahasa,  Lambang  Negara  dan  Lagu Kebangsaan  (“UU  No.  24/2009”).  Dalam  ketentuan  Pasal  31  UU  No.  24/2009  antara lain mengatur bahwa nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau lembaga swasta Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
Lebih lanjut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2019  tentang  Penggunaan  Bahasa  Indonesia (Perpres  No.  63/2019)  yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  30  September  2019.  Dalam peraturan  ini,  bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  nota  kesepahaman  atau perjanjian  yang  melibatkan  lembaga  negara,  instansi  pemerintah  Republik  Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia (Pasal 26 ayat (1) Perpres No. 63/2019).
Seiring  berjalannya  waktu,  ternyata  ketentuan  terkait  kewajiban  penggunaan bahasa  Indonesia  dalam  UU  No.  24/2009  dan  Perpres  No.  63/2019  tersebut  telah mengakibatkan  adanya  permasalahan  hukum  terkait  pembatalan  perjanjian  yang disebabkan  karena  tidak  dibuatnya  suatu  perjanjian  dalam  bahasa  Indonesia.  Hal tersebut  telah  memunculkan  polemik  yang  cukup  menarik  perhatian  dalam  koridor hukum khususnya terkait keabsahan suatu perjanjian atau kontrak.
Perdebatan  ini  mulai  menarik  perhatian  masyarakat  ketika  munculnya  kasus antara  PT  Bangun  Karya  Pratama  Lestari  (PT  BKPL)  melawan  Nine  A  M  Ltd.  yang terdaftar  sebagai  perkara  dengan  nomor  register  451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar  di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakarta Barat). Dalam perkara tersebut, PT BKPL selaku  peminjam  dana,  mengikatkan  diri  dengan  Nine  A  M,  Ltd.  selaku  pihak  yang meminjamkan  dana  ke  dalam  suatu  Perjanjian  Pinjam  Meminjam  (Loan  Agreement) yang  dibuat  dan  ditandatangani  dalam  bahasa  inggris,  sekalipun  para  pihak  sepakat bahwa  Loan  Agreement  diatur  dan  tunduk  pada  hukum  Negara  Republik  Indonesia. Kemudian,  dengan  dasar  Loan  Agreement  hanya  dibuat  dalam  bahasa  Inggris  dan karenanya  bertentangan  dengan  Pasal  31  ayat  (1)   UU  No.  24/2009,  maka  PT  BKPL memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk  menyatakan  Loan  Agreement  tersebut  batal demi  hukum  atau  setidak-tidaknya  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  karena tidak  terpenuhinya  syarat  sahnya  suatu  perjanjian,  yaitu  terdapatnya  suatu  sebab  yang dilarang oleh undang-undang. Majelis Hakim pada PN Jakarta Barat dalam putusannya mengabulkan gugatan PT BKPL tersebut dan selanjutnya menyatakan Loan Agreement tersebut  batal  demi  hukum.  Putusan  mana  telah  dikuatkan  oleh  Putusan  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 48/PDT/2014/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572 K/Pdt/2015.
Hukum Indonesia memang tidak menganut konsep preseden dan pada prinsipnya tidak  ada  kewajiban  bagi  pengadilan-pengadilan lainnya  di  Indonesia  untuk  mengikuti Putusan PN Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, Putusan PT DKI Jakarta No. 48/PDT/2014/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572 K/Pdt/2015  dalam  mengadili  perkara-perkara  yang  serupa.  Namun  demikian,  putusan- putusan tersebut dapat menjadi acuan bagi pengadilan-pengadilan lainnya di Indonesia dalam  menginterpretasikan  peraturan  perundang-undangan  terkait  dan  secara  tidak langsung dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat putusan-putusan dalam perkara yang sejenis, dalam hal ini permohonan untuk melakukan pembatalan perjanjian karena tidak menggunakan bahasa Indonesia.
Hal  tersebut  pada  faktanya  telah  terjadi  dan  bahkan  celakanya  Perpres  No. 63/2019 juga telah dijadikan dasar pembatalan suatu perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa  Indonesia  yang  bahkan  nyata-nyata  perjanjian  tersebut  dibuat  sebelum  adanya peraturan  ini  bahkan  sebelum  adanya  UU  No.  24/2009.  Hal  mana  tertuang  dalam Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor  575/PDT/2020/PT.DKI  jo.  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst.
Adapun  kronologis  dalam  perkara  tersebut  pada  awalnya  adalah  terkait kepemilikan  saham  Penggugat  I,  Penggugat  II  dan  Penggugat  III  pada  Turut  Tergugat II, Turut Tergugat III. Dimana Turut Tergugat II adalah pemegang Kuasa Pertambangan yang diterbitkan Bupati Musi Rawas No. 545/17/DPE/2005 tertanggal 27 Agustus 2005 dan  Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi  Produksi  No.  26/KPTS/  DISTAMBEN/2010 tertanggal  19  April  2010.  Sedangkan  Turut  Tergugat  III  adalah  pemegang  Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Musi Rawas No. 545/19/DPE/2005 tanggal 27  Agustus  2005  dan  Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi  Produksi  No.  27/KPTS/
DISTAMBEN/2010  tertanggal  19  April  2010  dan  Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi Produksi No. 39/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 20 April 2010.
Peristiwa  hukum  dalam  perkara  ini  diawali  pada  akhir  tahun  2007,  dimana Tergugat  I  yang  diwakili  oleh  Tergugat  II  selaku  Vice  President  of  Business Development  menghubungi  Penggugat  I  untuk  melakukan  kerja  sama  guna memanfaatkan  Kuasa  Pertambangan  yang  dimiliki  oleh  Turut  Tergugat  II  dan  Turut Tergugat III. Tergugat II menyampaikan portfolio Tergugat I dalam memanfaatkan dan mengelola  batu  bara  di  India,  yaitu  salah  satunya  adalah  dengan  membangun, mengawasi  dan  mengoperasikan  sebuah  pembangkit  listrik  (power  plant)  dengan menggunakan  tenaga  dari  batu  bara  impor  di  Krishnapatnam,  India  dengan  total  nilai proyek sebesar USD 2,700,000,000 (dua milyar tujuh ratus juta dollar Amerika Serikat).
Berdasarkan  proyek tersebut, Tergugat  I berencana  untuk  mengajak  Penggugat  I untuk melakukan  kerjasama dengan memanfaatkan Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh  Penggugat  I  (melalui  Turut  Tergugat  II  dan  Turut  Tergugat  III),  sehingga  dapat menjadi pemasok kebutuhan batu bara bagi proyek di Krishnapatnam tersebut. Adapun kerjasama tersebut akan dilakukan setelah Tergugat I membeli saham milik Penggugat I,  Penggugat  II  dan  Penggugat  III  pada  Turut  Tergugat  II  dan  Turut  Tergugat  III. Tergugat I juga menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III akan mendapatkan pembayaran atas harga jual beli saham-saham tersebut.
Berdasarkan  “promosi”  yang  disampaikan  oleh  Tergugat  I  disertai  keyakinan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III bahwa Tergugat I memiliki kredibilitas di bidang  usaha  Reliance  Power  dan  janji-janji  ekonomis  lainnya  yang  akan menguntungkan  Para  Penggugat,  akhirnya  Para  Penggugat  meyetujui  untuk  menjual saham-saham  mereka  kepada  Tergugat  I.  Selanjutnya,  Tergugat  I  membuat  skema pembelian saham  berdasarkan beberapa perjanjian. Perjanjian pertama antara Tergugat I, Penggugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah Investment Agreement (Perjanjian Investasi) tanggal 14 Maret 2008.
Selanjutnya, pada tahun 2010 Tergugat I membuat Sales and Purchase Agreement (Perjanjian  Jual  Beli  Saham)  tanggal  5  Juni  2010  antara  Tergugat  I  dan  Penggugat  I. Kemudian  setelah  saham  Penggugat  I,  Penggugat  II  dan  Penggugat  III  pada  Turut Tergugat  II  dan  Turut  Tergugat  III  beralih  kepada  Tergugat  I,  Tergugat  I  kembali meminta para Penggugat untuk menandatangani perjanjian-perjanjian turunan, yaitu (i) Royalty  Agreement  (Perjanjian  Royalti)  tanggal  4  Oktober  2010  yang  dibuat  oleh dan antara Penggugat IV dan Turut Tergugat II; (ii) Royalty Agreement (Perjanjian Royalti) tertanggal  4  Oktober  2010  yang  dibuat  oleh  dan  antara  Penggugat  IV  dan  Turut Tergugat  III;  (iii)  Agreement  for  Advances  tanggal  4  Oktober  2010  yang  dibuat  oleh dan antara Penggugat I, Penggugat IV dan Tergugat III yang dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan  janji  Tergugat  I;  dan  (iv)  Akta-akta  Notaris  terkait  pemindahan  hak  atas saham sebagai dasar dan bukti bahwa telah terjadi peralihan hak atas saham mayoritas perseroan  Turut  Tergugat  II  dan  Turut  Tergugat  III,  yang  semula  dimiliki  oleh Penggugat  I,  Penggugat  II  dan  Penggugat  III  menjadi  milik  Tergugat  IV,  Tergugat  V dan Tergugat VI yang merupakan perusahaan afiliasi dari Tergugat I.
Dalam  perjalanannya,  Para  Penggugat  merasa  bahwa  Para  Tergugat  telah melakukan  perbuatan  curang  dalam  transaksi  jual  beli  saham  tersebut  dan  transaksi tersebut  tidak  didasarkan  dengan  iktikad  baik.  Para  Penggugat  beranggapan  bahwa transaksi  tersebut  hanya  berdasarkan  pada  keinginan  Para  Tergugat  untuk  menguasai saham  milik  Penggugat  I,  Penggugat  II  dan  Penggugat  III.  Oleh  karena  itu  Para Penggugat  mengajukan  gugaatan  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  Para  Tergugat melalui  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  serta  mengajukan  permohonan  pembatalan perjanjian-perjanjian  terkait  transaksi  jual  beli  saham  antara  Para  Penggugat  dan  Para Tergugat.
Salah  satu  dalil  Penggugat  dalam  gugatannya  menyatakan  bahwa  seluruh perjanjian  yang  berkaitan  dengan  peralihan  hak  atas  saham  milik  Penggugat  I, Penggugat  II  dan  Penggugat  III  adalah  perjanjian  yang  melawan  hukum  karena  hanya dibuat dalam versi bahasa Inggris dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 UU No. 24/2009  yang  mewajibkan  bahasa  Indonesia  untuk  digunakan  dalam  setiap  perjanjian yang melibatkan perseorangan Warga Negara Indonesia atau lembaga swasta Indonesia. Oleh  karena  Penggugat  merasa  bahwa  perjanjian-perjanjian  yang  terkait  dengan peralihan  hak  atas  saham  ini  seluruhnya  melibatkan  perseorangan  Warga  Negara Indonesia,  maka  sudah  sepatutnya  perjanjian  itu  dibuat  dalam  versi  bahasa  Indonesia atau  setidak-tidaknya  2  versi,  yaitu  versi  bahasa  Indonesia  dan  bahasa  Inggris.  Maka, berdasarkan hal tersebut diatas, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat yang membuat  dan/atau  mempersiapkan  seluruh  perjanjian  tersebut  telah  melakukan perbuatan  melawan  hukum  dengan  tidak  membuat  versi  bahasa  Indonesia  dalam perjanjian tersebut dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.
Dalam  perkara  tersebut,  dalam  pertimbangan  hukumnya  Majelis  Hakim membatasi  diri  dalam  membuat  pertimbangan  yaitu  hanya  untuk  memeriksa  dan mempertimbangkan  mengenai  persengketaan  yang  menjadi  kewenangan  peradilan umum dan tidak mengenai isi dari perjanjiannya atau mengenai persengketaan tentang pelaksanaan  perjanjian  tersebut.  Majelis  Hakim  sama  sekali  tidak  mempertimbangkan mengenai bantahan dan/atau argumentasi Para Pihak terkait dengan perjanjian pura-pura (proforma)  yang  merupakan  dalil  dari  Penggugat  bahwa  Para  Tergugat  telah  berbuat curang  untuk  memperkaya  diri  sendiri.  Akan  tetapi,  Majelis  Hakim  dalam pertimbangannya  hanya  mempertimbangkan  dalil  terkait  perjanjian  yang  hanya  dibuat dalam  versi  bahasa  Inggris.  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  bahwa  perjanjian- perjanjian  pokok  yaitu  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  dan  Perjanjian  Royalti  yang  dibuat dalam  versi  bahasa  Inggris  termasuk  yang  mengawali  dan  menyertai  perjanjian  pokok tersebut yaitu Investment Agreement yang dibuat pada tahun 2008 serta Akta-akta Turut Tergugat  I  telah  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  31  UU  No.  24/2009  dan ketentuan  Pasal  26  Perpres  No.  63/2019.  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  bahwa suatu ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang yang telah disahkan dan isinya telah  jelas,  diadakan  tentulah  untuk  agar  dipenuhi,  dipedomani  dan  dilaksanakan sehingga  tidak  hanya  merupakan  ketentuan  di  atas  kertas  yang  tanpa  makna,  yang
kemudian ditafsir-tafsirkan sehingga maksudnya menjadi bias. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat  bahwa  tidak  adanya  versi  bahasa  Indonesia  pada  perjanjian-perjanjian dalam  perkara  ini  merupakan  suatu  hal  pelanggaran  terhadap  ketentuan  normatif perundang-undangan,  sehingga  harus  dinyatakan  batal  demi  hukum.  Oleh  karena  itu, Majelis  Hakim  membatalkan  seluruh  perjanjian-perjanjian  antara  Para  Penggugat  dan Para Tergugat yang terkait dengan perkara ini.
Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tersebut, dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak tepat. Majelis Hakim dalam perkara tersebut membatalkan  perjanjian-perjanjian  antara  para  pihak  dengan  dasar  bahwa  perjanjian- perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu causa atau sebab  yang  halal  karena  tidak  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  mendasarkan kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam UU  No.  24/2009  dan  Perpres  No.  63/2019.  Padahal,  sejatinya  bahasa  yang dipergunakan  oleh  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  bukan  merupakan  sebab  atau causa dari perjanjian itu sendiri.  Hal ini mengingat yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri (Subekti, 2005:19). Dengan demikian,  seharusnya  perjanjian-perjanjian  yang  tidak  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia tersebut  tersebut  tidak  melanggar  syarat  sahnya  suatu  perjanjian.  Seandainya  pun terdapat pelanggaran, maka yang dilanggar adalah formalitas dari perjanjian  itu sendiri, yaitu  penggunaan  bahasa  Inggris  pada  perjanjian  tanpa  dibarengi  dengan  penggunaan bahasa  Indonesia.  UU  No.  24/2009  dan  Perpres  No.  63/2019  juga  tidak  mengatur konsekuensi  hukum  dan/atau  sanksi  apa  pun  apabila  ketentuan  terkait  kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian tidak dipenuhi.
Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 24/2009 telah menimbulkan sejumlah pertanyaan  mendasar  terkait  kebebasan  berkontrak,  kesakralan  perjanjian  dan  validitas perjanjian.  Namun  demikian,  diterbitkannya  Perpres  No.  63/2019  tidak  dapat memberikan  jawaban  terkait  pertanyaan-pertanyaan  tersebut.  Ketentuan  Pasal  26  ayat (1)  dan  (2)  Perpres  No.  63/2019  semata-mata  hanya  merupakan  penegasan  terkait persyaratan  dimana  nota  kesepahaman  atau  perjanjian  yang  melibatkan  perseorangan warga  negara  Indonesia  atau  lembaga  swasta  Indonesia  harus  menggunakan  bahasa Indonesia dan apabila ada pihak asing yang terlibat, nota kesepahaman atau perjanjian tersebut juga  dapat  ditulis  dalam  bahasa nasional  pihak asing tersebut  dan/atau  bahasa Inggris.
Penelitian  ini  ini  bertujuan  untuk  menjawab  pertanyaan  apakah  suatu  perjanjian yang tidak dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia dapat serta merta dinyatakan batal  demi  hukum  dan  apakah  UU  No.  24/2009  dan  Perpres  No.  63/2019  dapat diterapkan  sebagai  dasar  hukum  untuk  membatalkan  perjanjian  yang  tidak  dibuat dengan  menggunakan  bahasa  Indonesia.  Adapun  kegunaan  dari  penelitian  ini  yaitu secara  teoritis  dapat  menjadi  acuan  dalam  sengketa  atau  perselisihan  hukum  terkait pembatalan  perjanjian  khususnya  terkait  dengan  tidak  digunakannya  bahasa  Indonesa dalam  suatu  perjanjian.  Selain  itu,  dari  segi  praktik  hukum,  penelitian  ini  diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis bagi para
penegak hukum, khususnya Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang serupa.

## Metode Penelitian
Artikel ini menggunakan metode penelitian studi kasus (case study) yaitu terkait Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor  575/PDT/2020/PT.DKI  jo.  Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  dilakukan  dengan  menggunakan  studi  literatur  dimana  data  yang diperoleh  dalam  penulisan  artikel  ini  didapatkan  dari  data-data  sekunder.  Hal  ini mengingat  bahwa  dalam  konteks  penulisan  artikel  ini,  belum  terdapat  data-data sekunder  yang  memadai  yaitu  dalam  hal  ketiadaan  bahasa  Indonesia  dalam  suatu perjanjian  telah  menjadi  dasar  pembatalan  perjanjian  khususnya  terkait  penggunaan Perpres No. 63 Tahun 2019  sebagai dasar pembatalan perjanjian.  Metode analisis data yang  akan  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Adapun tujuan  dari  digunakannya  metode  penelitian  kualitatif  dalam  artikel  ini  adalah  untuk menemukan  pemahaman  yang  mendalam  terhadap  suatu  situasi  sosial  yang  bersifat kompleks,  dalam  hal  ini  terkait  pembatalan  perjanjian  karena  ketiadaan  bahasa Indonesia dalam perjanjian itu sendiri dan mengembangkannya menjadi suatu hipotesis dan akhirnya menjadi sebuah teori.

## Hasil dan Pembahasan
A. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor 575/PDT/2020/PT.DKI  jo.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst.
1. Perdebatan  Causa  Halal  dan  Formalisme Terkait  Kewajiban  Penggunaan  Bahasa Indonesia Dalam UU No. 24/2009 dan Perpres No. 63/2019
Majelis  Hakim  dalam  perkara  ini  telah  menjatuhkan  suatu  putusan  dengan mempertimbangkan bahwa tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam Perjanjian Jual  Beli  Saham  beserta  perjanjian  yang  mendahului  dan  menyertai  perjanjian tersebut melanggar  syarat  sah  suatu  perjanjian  yaitu causa atau  sebab  yang  halal karena  telah  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  31  UU  No.  24/2009  dan ketentuan  Pasal  26  Perpres  No.  63/2019.  Hal  mana  sebagaimana  tertuang  pada halaman 77 Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor
590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang menyatakan sebagai berikut:
Adapun pertimbangan tersebut diambil oleh Majelis Hakim dengan merujuk pada definisi kata “wajib” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan keterangan ahli  yang  diajukan  Penggugat  dalam  perkara  tersebut.  Adapun  hal  tersebut sebagaimana  tertuang  pada  (i)  halaman  76  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst.
Merujuk  pada  pendapat  Prof.  Subekti,  yang  dimaksud  dengan  sebab  atau causa  dari  suatu  perjanjian  adalah  “isi”  dari  perjanjian  itu  sendiri  (Subekti, 2005:19).  Sedangkan  “isi”  perjanjian  ditentukan  oleh  apa  yang  para  pihak,  baik
secara  tegas  maupun  diam-diam  sepakati  serta  berkenaan  dengan apa  yang  telah dinyatakan  para  pihak,  ataupun  maksud  dan  tujuan  yang  menjadi  sasaran pencapaian kontrak sebagaimana betul dikehendaki para pihak melalui perbuatan hukum tersebut (Herlien. B, 2015:337).
Lebih  lanjut,  menurut  Hamaker,  causa  suatu  perjanjian  adalah  akibat  yang sengaja  ditimbulkan  oleh  tindakan  menutup  perjanjian,  yaitu  apa  yang  menjadi “tujuan  mereka”  untuk  menutup  perjanjian.  Hamaker  menyatakan  bahwa  setiap perjanjian  mempunyai  tujuannya  sendiri  yang  khas  dan  setiap  perjanjian sebenarnya  adalah  upaya  melaksanakan  akibat  tertentu  dari  perjanjian  yang mereka  sepakati  Bersama.  Di  dalam  akibat  mana  terletak  tujuan  bersama  atau causa perjanjian (Juswito. S, 2019:60-61).
Dari  pendapat  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  sesuatu  keadaan  yang mendasari dilakukannya suatu perjanjian adalah tujuan para pihak dalam menutup suatu  perjanjian.  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan  Prof.  Wiryono  Prodjodikoro yang  mengatakan  bahwa  causa  dalam  hukum  perjanjian  adalah  isi  dan  tujuan suatu  persetujuan  yang  menyebabkan  adanya  persetujuan  tersebut  (Wiryono.  P, 2017: 37).
Causa  yang  dilarang  dalam  suatu  perjanjian  diatur  dalam  ketentuan  Pasal 1337  KUHPerdata  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  suatu  sebab  adalah terlarang jika sebab itu (i) dilarang oleh undang-undang; (ii) bertentangan dengan kesusilaan; dan (iii) bertentangan dengan kepentingan umum.
Causa  perjanjian  dikatakan  bertentangan  dengan  undang-undang  apabila terdapat  suatu  larangan  dalam  undang-undang  untuk  membuat  suaut  persetujuan yang  bersifat  melanggar  larangan  tersebut.  Lebih  lanjut,  causa  perjanjian  yang dilarang oleh undang-undang perdata harus selalu disertai sanksi kebatalan (A. S. Hartkamp,  2020:  320).  Dengan  demikian,  pembatalan  suatu  perjanjian  yang bertentangan  dengan  undang-undang  dapat  dilakukan  apabila  berkaitan  dengan ketentuan  yang  bersifat  memaksa.  Artinya,  para  pihak  tidak  boleh  mengabaikan larangan  dalam  undang-undang  tersebut  karena  adanya  sanksi  yang mengakibatkan  pembatalan  perjanjian  dalam  hal  dilakukannya  larangan  dalam undang-undang tersebut.
Adapun  larangan  causa  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  bertentangan dengan ketertiban umum bersifat tidak mutlak (relatif) dan tidak sama wujudnya di seluruh dunia (Wiryono. P, 2017: 38). Kesusilaan adalah hal yang abstrak yang dapat  berbeda-beda  di  suatu  daerah  dibandingkan  dengan  daerah  lainnya  dan penilaian  orang  tentang  kesusilaan  berubah-ubah  menurut  perkembangan  zaman. Adapun yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum adalah hal- hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, seperti keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan lain-lain (Johannes. I. K, 2019: 137).
Dengan  demikian,  suatu  perjanjian  dapat  dinyatakan  bertentangan  dengan causa atau sebab yang halal jika “isi” dari perjanjian itu melanggar ketentuan yang
dilarang  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Lebih  lanjut,  penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian bukan merupakan materi atau isi dari perjanjian itu sendiri. Sehingga,
Menurut  Hartkamp,  sebagaimana  dikutip  oleh  Herlien  Budiono,  suatu tindakan hukum menimbulkan suatu perjanjian adalah berhubungan dengan syarat substantif utama dari perjanjian, yaitu perjumpaan kehendak dari para pihak yang terkait  dengan  ciri  atau  karakteristik  umum  sebagai  berikut  (Herlien.  B, 2015:140):
- Perjanjian  bentuknya  bebas,  namun  untuk  beberapa  perjanjian,  suatu  bentuk khusus dipersyaratkan oleh perundang-undangan;
- Tindakan  hukum  harus  terbentuk  oleh  atau  melalui  Kerjasama  dari  dua  atau lebih pihak;
- Pernyataan-pernyataan  kehendak  yang  bersesuaian  tersebut  tergantung  satu dengan yang lainnya;
- Kehendak dari para pihak harus ditujukan untuk memunculkan akibat hukum; dan
- Akibat  hukum  ini  dimunculkan  demi  kepentingan  salah  satu  pihak  dan  atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak bertimbal balik.
Selanjutnya,  perjanjian  terjadi  melalui  atau  dengan  pernyataan  kehendak dari  orang  atau  pihak  yang  bertindak,  yang  ditujukan  pada  timbulnya  akibat hukum  atau  karena  pihak  yang  bertindak  menunjukkan  kepercayaan  pada  pihak lainnya,  dimana  kehendaknya  itu  tertuju  pada  terjadinya  perjanjian  (Herlien.  B, 2015: 142). Syarat dari suatu tindakan hukum adalah kehendak yang tertuju pada suatu akibat hukum tertentu yang disampaikan dalam suatu pernyataan baik secara lisan  maupun  tertulis  (Herlien.  B,  2015:  443).  Hal  utama  yang  terkait  dalam hukum  adalah  para  pihak  telah  menyampaikan  kehendaknya  satu  sama  lain dengan  cara  apa  pun,  baik  melalui  bahasa  atau  tanda-tanda,  lisan  atau  tertulis, langsung  atau  melalui  pihak  ketiga,  dengan  bantuan  alat  mekanis,  gerak  tubuh, sikap  atau  tindakan,  perkataan  ”  ya”,  atau  pada  keadaan  tertentu  hanya  dengan berdiam diri (A. S. Hartkamp, 2020: 120).
Namun  demikian,  terdapat  kemungkinan  dimana  salah  satu  pihak menghendaki pernyataannya  serta memahaminya sebagaimana pihak lawan telah memahaminya, namun tidak menginginkan akibat hukum dari pernyataannya itu. Dalam  hal  ini,  seseorang  menyatakan  mengikatkan  diri  pada  sesuatu,  tetapi ungkapan  batinnya  tidak  menghendaki  akibat  hukum  dari  pernyataannya  itu, dimana  ungkapan  batinnya  itu  disembunyikannya  dari  pihak  lawan  atau  dikenal dengan  “reservatio  mentalis”  (A.  S.  Hartkamp,  2020:  157).  Reservatio  mentalis adalah ungkapan yang disampaikan secara ambigu guna memberikan kesempatan kepadanya  untuk  menginterpretasikan  lagi  komitmennya  di  kemudian  hari  agar sesuai  dengan  tujuan  pribadinya  (Alice  Pinheiro  Walla  dalam  Larry,  2018:197). Pihak  tersebut  pada  dasarnya  tidak  berkehendak  untuk  mengadakan  perjanjian
yang dibuatnya,  tetapi hal tersebut tidak sesuai dalam hukum. Hal ini mengingat hukum  menyatakan  bahwa  pihak  tersebut  bertanggung  jawab  terlepas  dari  tidak adanya  kehendak  secara  psikologis  (Josef  L.  K,  1934:380).  Salah  satu  pihak dalam  perjanjian  tidak  dapat  hanya  bergantung  pada  reservasi  mental  untuk melarikan diri dari tanggung jawab kontraktualnya (Elsje Bonthuys, 2017:271).
Suatu  perjanjian  terjadi  melalui  pernyataan  yang  sesuai  dengan  kehendak yang  sebenarnya  dari  para  pihak  dengan  pengecualian  bahwa  dalam  peristiwa tertentu,  perjanjian  juga  dapat  terjadi  meskipun  pernyataannya  tidak mencerminkan kehendaknya dan juga apabila atas dasar keadaan-keadaan tertentu pihak  lawan  dapat  mempercayai  bahwa  kehendak  dan  pernyataan  tadi  saling mendukung  (A.  S.  Hartkamp,  2020:  132).  Oleh  karena  itu,  meskipun  salah  satu pihak  melakukan  reservatio  mentalis,  perjanjian  tersebut  tetap  sah  dan  mengikat para  pihak  dalam  perjanjian  tersebut.  Dengan  kata  lain,  tidak  dapat  dilakukan pembatalan perjanjian dengan dalil adanya reservatio mentalis. Dengan demikian, dapat  dikatakan  bahwa  perjanjian  ada  karena  adanya  tindakan  yang  dilakukan dengan  bantuan  bahasa  (Herlien.  B,  2015:  144)  baik  lisan  maupun  tertulis.  Pada prinsipnya, perjanjian terbentuk secara konsensual dan bukan formal (Herlien. B, 2015: 444).
Terkait Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
575/PDT/2020/PT.DKI  jo.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst.,  Majelis  Hakim  perlu  mempertimbangkan  adanya relevansi  reservatio  mentalis  dalam  perkara  ini.  Hal ini mengingat  pada awalnya pihak-pihak  yang mengajukan  permohonan  pembatalan  perjanjian  dalam  perkara tersebut  telah  menyatakan  kehendaknya  untuk  menyetujui  penawaran  yang disampaikan oleh Para Tergugat. Adapun hal tersebut sebagaimana tertuang pada halaman 8 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang menyatakan sebagai berikut:
“ Karena mempercayai kredibilitas dari Tergugat 1 sebagai bagian dari kelompok usaha Reliance Power yang merupakan pemain besar dalam bidang usaha energi di India, “promosi” yang begitu menarik dari Tergugat 1 (melalui Tergugat 2), serta  janji-janji  keuntungan  ekonomis,  Penggugat  1  (bersama-sama  dengan Penggugat 2 dan Penggugat 3) kemudian menyetujui untuk menjual saham-saham mereka kepada Tergugat 1”
Selain  itu,  para  pihak  dalam  perkara  tersebut  secara  sadar  mengetahui  dan sepakat  bahwa  perjanjian  tersebut  dibuat  hanya  dengan  menggunakan  bahasa asing.  Para  Penggugat  menyadari  sepenuhnya  dan  bertindak  bahwa  dirinya memiliki  hubungan  kontraktual  dengan  Para  Tergugat  berdasarkan  perjanjian. Penggugat  1  juga  menyatakan  telah  menerima  keuntungan  finansial  dengan ditutupnya  Perjanjian  Jual  Beli  Saham.  Hal  tersebut  sebagaimana  tertuang  pada halaman  13  (angka  31)  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang menyatakan sebagai berikut:
“ Mengacu  pada  Pasal  2.2  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  jual  beli  saham yang  keseluruhannya  adalah  USD  200,000  (dua  ratus  ribu  Dollar  Amerika Serikat) yang sebelumnya telah diterima oleh Penggugat 1, … ”
Lebih  lanjut,  Penggugat  1  menyatakan  menyadari  bahwa  Perjanjian  Jual Beli Saham hanya sebuah perjanjian pura-pura pada saat diminta menandatangani Agreement  for  Advances  yang  notabene  dilaksanakan  pada  tanggal  4  Oktober 2010.  Hal  tersebut  sebagaimana  tertuang  pada  halaman  13  (angka  30)  Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst.  yang menyatakan sebagai berikut:
“ Dan  sebagaimana  kami  uraikan  pada  poin  21,  Penggugat  baru  menyadari bahwa  SPA  dimaksud  hanyalah  sebuah  perjanjian  pura-pura  (proforma)  pada saat  Penggugat  1  diminta  oleh  Tergugat  1  (melalui  Tergugat  2)  untuk menandatangani Agreement for Advances. ”
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  ketika ditandatanganinya  Agreement  for  Advances  pada  tanggal  4  Oktober  2010,  Para Penggugat  sudah  menyadari  dan  menyepakati  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang tertuang dalam perjanjian tersebut, terlepas dari adanya dalil Para Penggugat yang menyatakan  bahwa  perjanjian  tersebut  adalah  perjanjian  pura-pura.  Oleh  karena itu,  Majelis  Hakim  seharusnya  perlu  memeriksa  (melalui  proses  pembuktian) mengapa  Para  Penggugat  baru  mengajukan  gugatan terkait  permasalahan  hukum ini  pada  tanggal  19  Oktober  2019,  sementara  Penggugat  1  sendiri  secara  nyata- nyata  menyatakan  telah  menyadari  kesepakatan  tersebut  pada  tanggal  4  Oktober 2010. Dalam hal ini, perlu dibuktikan apakah Para Penggugat sebenarnya memang sepenuhnya menyadari dan menghendaki akibat hukum dari perjanjian-perjanjian yang  telah  dibuat  dengan  Para Tergugat atau  apakah  Para  Penggugat  sebenarnya dari awal tidak menghendaki akibat hukum yang menimbulkan kerugian baginya, sehingga  bermaksud  untuk  membatalkan  perjanjian-perjanjian  tersebut,  akan tetapi, karena terbentur dengan kondisi  reservatio mentalis, maka digunakan dalil kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  sebagai  dasar  untuk  membatalkan perjanjian tersebut.
Bahasa  dan  hukum  memiliki  keterkaitan,  sebab  bahasa  merupakan  media untuk menyusun hukum (Priskila. P. P, 2019:84), mengingat hukum hanya dapat diungkapkan  dalam  bahasa  (Derek.  R,  1992:57),  yaitu  baik  dalam  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan  maupun  perjanjian  atau  kontrak.    Saat ini  hukum  dengan  jelas  merujuk  setidaknya  pada  tindakan  sosial  atau  ucapan, seperti pemberlakuan undang-undang, perintah pengadilan, putusan, pembebasan, dan  pengampunan,  begitu  juga  dengan  pernikahan,  kontrak,  serta  bukti  material yang  dapat  ditemukan  dalam  dokumen  dan  arsip  (Marianne.  C.,  2015:361).
Pemahaman  tentang  aturan  hukum  pada  intinya  mengacu  pada  gagasan  bahwa peraturan dan norma dapat dinyatakan dalam bahasa, baik secara tertulis maupun lisan  (Peter  M.  T  &  Lawrence.  M.  S,  2012:3).  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  bahasa  hanya  merupakan  media  untuk  menyampaikan  suatu pernyataan  dan  bukan  merupakan  substansi  dari  suatu  produk  hukum,  dalam  hal ini termasuk perjanjian.
Sehubungan  dengan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor 575/PDT/2020/PT.DKI  jo.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst.,  causa  dari  perjanjian-perjanjian  yang  terjadi  antara Para  Penggugat  dan  Para  Tergugat  pada  pokoknya  adalah  mengenai  jual  beli saham milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III pada Turut Tergugat II dan  Turut  Tergugat  III.  Adapun  “isi”  perjanjian  tersebut,  yaitu  terkait  jual  beli saham,  bukanlah  merupakan  suatu  hal  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Republik  Indonesia.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa Perjanjian  Jual  Beli  Saham  beserta  perjanjian-perjanjian  yang  mengawali  dan mengikuti  perjanjian  pokok  tersebut  pada  dasarnya  memenuhi  prinsip  “suatu sebab yang halal” sebagai syarat sahnya perjanjian.
Dengan  demikian,  kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  31  UU  No.  24/2009  dan Perpres No. 63/2019 pada dasarnya adalah terkait formalitas dari suatu perjanjian. Dengan  demikian,  seharusnya  ketentuan  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  dasar untuk  membatalkan  suatu  perjanjian.  Karena,  pada  dasarnya  suatu  perjanjian secara  hukum  tidak  wajib  dibuat  secara  tertulis.  Dengan  kata  lain,  fakta  hukum bahwa  para  pihak  dalam  perkara  ini  telah  melakukan  proses  negosiasi  dan komunikasi mengenai kesepakatan jual beli saham telah mengikat mereka dalam suatu kesepakatan. Ditambah lagi, kesepakatan tersebut telah berjalan yang dapat dibuktikan  dengan  dibuatkannya  perjanjian  turunan  dari  perjanjian  induk  untuk mengakomodir kesepakatan para pihak serta Para Tergugat juga telah melakukan pembayaran  di  muka  (advance  payment)  kepada  Para  Penggugat.  Dengan demikian,  perjanjian-perjanjian  antara  Para  Penggugat  dan  Para  Tergugat  telah terlaksana.
Perjanjian yang dibuat dalam versi bahasa Inggris dalam perkara ini semata- mata  hanya  digunakan  sebagai  “media”  bagi  para  pihak  yang  sebelumnya  telah menyampaikan  pernyataan  kehendaknya  mengenai  jual  beli  saham  yang mencerminkan maksud dan tujuan para pihak dalam mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.  Selanjutnya,  seandainya  pun  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  serta perjanjian  yang  mengawali  dan  mengikuti  perjanjian  pokok  tersebut  dinyatakan tidak berlaku karena tidak memenuhi formalitas suatu perjanjian.
Di  sisi  lain  dalam  membuat  suatu  perjanjian,  dikenal  asas  kebebasan berkontrak  (Freedom  of  Contract)  yang  diatur  dan  dikenal  dalam  KUHPerdata. Pada  pokoknya,  asas  ini  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  yang berkontrak untuk bebas dalam mengadakan suatu perjanjian, sepanjang perjanjian
itu dibuat secara sah dan beriktikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan  kesusilaan.  Asas  tersebut  memberikan  penjelasan  bahwa  setiap  pihak  dapat membuat  perjanjian  dengan  isi  apapun,  termasuk  menentukan  bahasa  yang digunakan dalam perjanjian tersebut.
UU No. 24/2009 dan Perpres No. 63/2019 memang memberikan persyaratan formal  bahwa  perjanjian  yang  melibatkan  pihak  Indonesia  wajib  dibuat  dalam bahasa  Indonesia.  Namun  demikian,  tidak  dipenuhinya  persyaratan  tersebut seharusnya  tidak  berpengaruh  kepada  keabsahan  dan  keberlakuan  suatu perjanjian.  Hal  ini  mengingat,  perbuatan  hukum  terkait  perjanjian  tersebut  tetap berlaku dan absah sekalipun syarat mengenai bentuk telah dilanggar (Herlien. B, 2015:449).  Sekalipun  ada  cacat  dalam  pemenuhan  syarat  bentuk,  tetap  terbuka kemungkinan bahwa perjanjian yang dibuat dalam kondisi demikian sebagaimana adanya tetap berlaku dan absah (Ibid.: 451).
2. Ambiguitas  Dan  Kontradiksi  Dalam  Ketentuan  Terkait  Kewajiban  Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam UU No. 24/2009 dan Perpres No. 63/2019
Dalam  pertimbangan  hukum  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat Nomor  590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst,  Majelis  Hakim  mendalilkan  sifat  wajib dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 UU No. 24/2009 dan Pasal 26 Perpres No. 63/2019. Hal mana sebagaimana tertuang pada  halaman  76  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang menyatakan sebagai berikut:
“Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  31  Undang-undang Nomor  24  Tahun  2009  yang  dipertegas  dengan  ketentuan  Pasal  26  Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, telah jelas ditentukan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia  dalam  perjanjian  yang  antara  lain,  melibatkan  perseorangan  warga negara Indonesia adalah bersifat wajib”
Ketentuan  Pasal  31  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  24/2009  telah  menimbulkan sejumlah  pertanyaan  mendasar  terkait  kebebasan  berkontrak,  kesakralan perjanjian  dan  validitas  perjanjian.  Namun  demikian,  diterbitkannya  Perpres  No. 63/2019 tidak dapat memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Perpres No. 63/2019 hanya merupakan  suatu penegasan  mengenai  persyaratan  dimana nota  kesepahaman atau  perjanjian  yang melibatkan perseorangan warga negara Indonesia atau  lembaga swasta Indonesia harus  menggunakan  bahasa  Indonesia  dan  apabila  ada  pihak  asing  yang  terlibat, nota  kesepahaman  atau  perjanjian  tersebut  juga  dapat  ditulis  dalam  bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
Namun  demikian,  terdapat  hal  menarik  dalam  ketentuan  Pasal  26  ayat  (4) Perpres  No.  63/2019  dimana  ketentuan  tersebut  mengatur  bahwa  dalam  nota kesepahaman atau perjanjian para pihak bebas memilih bahasa yang akan berlaku, dimana  bahasa  tersebut  menjadi  pedoman  bagi  para  pihak  jika  ditemukan perbedaan penafsiran antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa asing. Hal ini
tentunya  kontradiktif  dengan  ketentuan  Pasal  26  ayat  (1)  Perpres  No.  63/2019 yang  mewajibkan  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam  nota  kesepahaman  atau perjanjian  yang  melibatkan  perseorangan  warga  negara  Indonesia  atau  lembaga swasta  Indonesia.  Di  satu  sisi  nota  kesepahaman  atau  perjanjian  wajib menggunakan bahasa Indonesia, sementara di sisi lain para pihak dalam perjanjian tersebut diperkenankan untuk memilih bahasa yang berlaku dalam perjanjian.
Ketidakjelasan  yang  paling  utama  sehubungan  dengan  kewajiban penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam  nota  kesepahaman  atau  perjanjian  pada dasarnya  disebabkan  oleh  tidak  jelasnya makna  dari  ketentuan  Pasal  31  UU  No. 24/2009 dan Pasal 26 ayat (1) Perpres No. 63/2019 itu sendiri. Adapun ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009 menyatakan sebagai berikut:
“Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  nota  kesepahaman  atau perjanjian  yang  melibatkan  lembaga  negara,  instansi  pemerintah  Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”
Ketidakjelasan  pertama  yang  dapat  ditarik  dari  ketentuan  tersebut  adalah ruang  lingkup  keberlakuan  ketentuan  itu sendiri,  dalam  hal  ini  terkait  pengertian kata “perjanjian” dalam ketentuan tersebut. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009 mencoba memberikan penjelasan terkait hal ini dengan menyatakan:
“ Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu  setiap  perjanjian  di  bidang  hukum  publik  yang  diatur  oleh  hukum internasional,  dan  dibuat  oleh  pemerintah  dan  negara,  organisasi  internasional, atau  subjek  hukum  internasional  lain.  Perjanjian  internasional  ditulis  dalam bahasa  Indonesia,  bahasa  negara  lain,  dan/atau  bahasa  Inggris.  Khusus  dalam perjanjian  dengan  organisasi  internasional  yang  digunakan  adalah  bahasa- bahasa organisasi internasional .”
Namun  demikian,  Penjelasan  Pasal  31  ayat  (1)  UU  No.  24/2009  tersebut tidak  dapat  memberikan  kepastian  dan  kejelasan  apakah  definisi  “perjanjian” dalam  ketentuan  tersebut  juga  mencakup  perjanjian  komersial  yang  dilakukan oleh  pihak  swasta  (private  commercial  agreement).  Apabila  merujuk  pada ketentuan  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang Perjanjian  Internasional  (“UU  No.  24/2000”),  maka  yang  dimaksud  dengan perjanjian  internasional  adalah  perjanjian  dalam  bentuk  dan  nama  tertentu  yang diatur  dalam  hukum  internasional  yang  dibuat  secara  tertulis  serta  menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Lebih lanjut, perjanjian internasional tersebut  dibuat  oleh  pemerintah  dengan  negara,  organisasi  internasional  atau subjek  hukum  internasional  lain.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  perjanjian komersial  yang  dilakukan  oleh  pihak  swasta  (private  commercial  agreement)
bukan  merupakan  perjanjian  internasional  sebagaimana  dimaksud  dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat ketidakjelasan apakah ketentuan ini juga dapat diaplikasikan pada perjanjian  komersial  yang  dilakukan  oleh  pihak  swasta  (private  commercial agreement).
Ketidakjelasan  kedua  terkait  ketentuan  Pasal  31  ayat  (1)  UU  No.  24/2009 dan  Pasal  26  ayat  (1)  Perpres  No.  63/2019  adalah  mengenai  bentuk  perjanjian yang diatur dalam ketentuan tersebut, yaitu apakah perjanjian antara perseorangan warga negara Indonesia atau lembaga swasta Indonesia dengan warga negara atau badan hukum asing yang dibuat secara lisan (verbal) juga tunduk pada ketentuan ini. Hal ini mengingat adalah suatu hal yang umum bahwa suatu perjanjian tidak selalu harus dibuat secara tertulis. Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak membuat  ketentuan  khusus  yang  bertentangan,  dimana  bukti  tertulis  dari perjanjian  tidak  secara  tegas  diperlukan,  maka  perjanjian  tersebut  adalah  sah walaupun hanya dibuat secara lisan (Joseph, et al., 1860:857).
Lebih  lanjut,  hukum  perjanjian  Indonesia  juga  tidak  mempersyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perjanjian  yang  dibuat  secara  lisan  juga  merupakan  perjanjian  yang  sah  apabila para  pihak  telah  sepakat  untuk  mengikatkan  dirinya.  Namun  demikian,  UU  No. 24/2009  maupun  Perpres  No.  63/2019  sebagai  peraturan  pelaksananya  tidak mengatur  apakah  ketentuan  tersebut  juga  berlaku  untuk  perjanjian  yang  dibuat secara lisan (verbal).
Ketidakjelasan  berikutnya  terkait  ketentuan  Pasal  31  ayat  (1)  UU  No. 24/2009  dan  Pasal  26  ayat  (1)  Perpres  No.  63/2019  adalah  sehubungan  dengan terminologi  “Warga  Negara  Indonesia”  dalam  ketentuan  tersebut.  Seharusnya terminologi  ini  diterjemahkan  dengan  merujuk  pada  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia (“UU No. 12/2006”). Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan, yaitu bagaimana jika seseorang  yang  merupakan  Warga  Negara  Indonesia  tetapi  tidak  bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tidak mengerti bahasa Indonesia?  Apakah  perjanjian  yang  dibuat  orang  tersebut  harus  dibuat  dalam bahasa  Indonesia  untuk  mematuhi  ketentuan  Pasal  31  ayat  (1)  UU  No.  24/2009 tersebut,  padahal  orang  tersebut  sama  sekali  tidak  mengerti  bahasa  Indonesia. Pertanyaan  selanjutnya  adalah  terkait  terminologi  “Warga  Negara  Indonesia” dalam  ketentuan  Pasal  31  ayat  (1)  UU  No.  24/2009  ini  adalah  bagaimana  jika seseorang Warga Negara Indonesia yang sejak dilahirkan telah berdomisili di luar wilayah  Republik  Indonesia  dan  bermaksud  untuk  membuat  perjanjian  dengan pihak  asing  di  wilayah  tempat  tinggalnya  tersebut?  Apakah  perjanjian  tersebut juga harus dibuat dalam bahasa Indonesia?
Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  tentunya  akan  merujuk  pada  prinsip kebebasan  berkontrak  dan  keseimbangan  bagi  para  pihak  dalam  menutup  suatu perjanjian.  Suatu  perjanjian  seharusnya  mengikat  para  pihak  jika  adanya kesepakatan  bersama  dari  para  pihak  bahwa  suatu  hal  tertentu  harus  dilakukan atau  tidak  dilakukan.  Bagaimana  mungkin  seseorang  dapat  mengerti  hal  yang diperjanjikan jika orang tersebut tidak mengerti dan tidak berkomunikasi dengan menggunakan  bahasa  yang  harus  digunakan  dalam  perjanjian  tersebut.  Dalam kondisi  seperti  itu,  tentunya  tidak  efektif  dan  tidak  adil  apabila  orang  tersebut membuat suatu perjanjian dengan warga negara asing di wilayah domisilinya yang terletak  di  luar  Indonesia  dan  perjanjian  tersebut  harus  dibuat  dalam  bahasa Indonesia. Padahal faktanya orang itu sendiri tidak berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan tidak mengerti bahasa Indonesia.
Dengan demikian, penerapan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 24 untuk membatalkan perjanjian karena tidak menggunakan bahasa Indonesia tidak tepat.  Hal  ini  mengingat,  ketentuan-ketentuan  tersebut  bersifat  ambigu, kontradiktif dan multi tafsir.
3. UU  No.  24/2009  dan  Perpres  No.  63/2019  Tidak  Menentukan  Sanksi  Akibat Hukum  Keperdataan  Terhadap  Perjanjian  Yang  Tidak  Menggunakan  Bahasa Indonesia
UU  No.  24/2009  dan  Perpres  No.  63/2019  tidak  mengatur  akibat  hukum dan/atau sanksi apa pun dalam hal ketentuan terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia  dalam  nota  kesepahaman  atau  perjanjian  tidak  dipenuhi.  Padahal, seharusnya kebatalan atau pembatalan suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang,  hanya  dapat  dibahas  apabila  hal  tersebut  memiliki  keterkaitan dengan  ketentuan  undang-undang  yang  bersifat  hukum  memaksa  (A.  S. Hartkamp, 2020: 313).
Ketentuan  undang-undang  yang  bersifat  mengatur,  selalu  memiliki  arti bahwa  pembentuk  undang-undang  menetapkan  suatu  pengaturan  yang dipandangnya sebagai sebagai patut dan bermanfaat bagi kepentingan para pihak, tanpa  ada  maksud  pembentuk  undang-undang  memaksakan  berlakunya  (Ibid.). Suatu hukum memaksa meletakkan suatu perintah dari pembentuk undang-undang dan para pihak tidak boleh mengabaikan perintah ini atas ancaman saksi kebatalan atau pembatalan tindakan hukumnya (Ibid.). ‘
Untuk mengetahui apakah suatu undang-undang memiliki kekuatan hukum memaksa,  maka  harus  dicari  maksud  pembentuk  undang-undang  dan  jangkauan dari  ketentuan  undang-undang  itu  sendiri,  dalam  hal  ini  hukum  perikatan  adalah hukum yang mengatur (Ibid.:315).
Kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam  perjanjian  sejatinya merupakan  ketentuan  terkait  persyaratan  bentuk  perjanjian.  Meskipun  ada kesalahan  bentuk,  suatu  perjanjian  tetap  terbuka  kemungkinan  bahwa  perjanjian tersebut  tetap  berlaku  dan  absah.  Selain  itu,  perjanjian  yang  mengandung  cacat
pada  bentuknya  tidak  selamanya  merugikan  para  pihak  (Herlien.  B,  2015:385- 386).
Dengan  demikian,  keputusan  Majelis  Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst,  untuk  membatalkan Perjanjian Jual Beli Saham dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya dalam perkara tersebut  adalah  tidak  tepat.  Hal  ini  mengingat  UU  No.  24/2009  dan  Perpres  No. 63/2019  tidak  mengatur  sanksi  bahwa  dalam  hal  suatu  perjanjian  tidak  dibuat dengan  menggunakan  bahasa  Indonesia,  maka  perjanjian  tersebut  menjadi  batal demi hukum.
B. Potensi  Hilangnya  Makna  Dalam  Penerjemahan  Terkait  Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian
Bahasa  yang  digunakan  oleh  para  pelaku  bisnis  di  dunia  pada  umumnya  juga merupakan  bahasa  yang  digunakan  ketika  mereka  mengadakan  perjanjian.  Kontrol atas  bahasa  atau  penggunaannya  memberikan  kemungkinan  membentuk  dan mengatur kelompok besar manusia (Thomasz. D. I. K, 2001:236). Lebih lanjut, tidak dapat  dipungkiri  bahwa  substansi  yang  mendasari  transaksi  bisnis  dalam  ekonomi global dilakukan dalam bahasa Inggris (Volker. T. dalam Frances. O, 2009:147).
Dalam hal suatu perjanjian berkaitan dengan transaksi bisnis yang melibatkan negara  lain,  tentunya  kemungkinan  akan  terjadi  singgungan  dengan  sistem  hukum negara  tersebut  yang  menganut  sistem  hukum  common  law.  Hal  tersebut  tentunya akan  menimbulkan  permasalahan  karena  tentunya  terdapat  terminologi-terminologi hukum dalam sistem hukum common law yang berbeda dengan system hukum civil law yang dianut oleh Indonesia yang tentunya tidak dapat serta merta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya.
Oleh karena itu, apabila perjanjian diharuskan menggunakan bahasa Indonesia, tentunya  hal  tersebut  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak-pihak  yang  tidak mengetahui  dan  tidak  memahami  mengenai  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam perjanjian dan akhirnya akan menimbulkan sengketa bagi para pihak kemudian hari.
Selain  itu,  patut  diduga  pula  akan  terjadi  konsensus  palsu  apabila  salah  satu pihak  tidak  mengerti  bahasa  yang  dipergunakan  dalam  perjanjian  atau  memiliki penafsiran  yang  berbeda  terhadap  makna  bahasa  dalam  perjanjian  tersebut. Konsensus  palsu  menyebabkan  salah  satu  pihak  seolah-olah  mempercayai  bahwa pihak lain memiliki pemahaman yang sama dengannya (Robert. P., 2003:364).
Lebih lanjut, merujuk pada asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam perjanjian bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya. Dalam hal ini, tentunya  para  pihak  juga  dapat  menentukan  hukum  yang  berlaku  dalam  perjanjian tersebut.  Sehubungan  dengan  hal  ini,  maka  tidak  tepat  jika  perjanjian  wajib  dibuat dengan  bahasa  Indonesia,  padahal  misalnya  para  pihak  dalam  perjanjian  tersebut memilih hukum Inggris sebagai hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Tentunya hal  tersebut  akan  menjadi  kendala  di  kemudian  hari  jika  para  pihak  mengalami perselisihan hukum terkait pelaksanaan perjanjian tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: (i)  tidak  dibuatnya  suatu  perjanjian  dengan  menggunakan  bahasa  Indonesia,  tidak mengakibatkan  perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum  dengan  pertimbangan  hukum bahwa  perjanjian  tersebut  tidak  memenuhi  causa  yang  halal  sebagai  syarat  suatu perjanjian;  dan  (ii)  pelanggaran  terhadap  ketentuan  terkait  kewajiban  penggunaan bahasa  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  24/2009  Perpres  No.  63/2019 merupakan  syarat  formil  dan  karenanya  tidak  dapat  diterapkan  sebagai  dasar pembatalan  perjanjian  terlebih  perjanjian  yang  dibuat  sebelum  adanya  peraturan perundang-undangan tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Budiono,  Herlien.  (2015).  Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia (Hukum  Perjanjian  Berdasarkan  Asas-Asas  Wigati).  Bandung:  Pt  Citra  Aditya Bakti.
Budiono,  Herlien.  (2001).  Het  Evenwichtsbeginsel  Voor  Het  Indonesisch Contractenrecht. Holland: Diss Leiden.
Chitty,  Joseph,  Et  Al.  (1860),  A  Treatise  On  The  Law  Of  Contracts  And  Upon  The Defences To Actions Thereon. Springfield: George And Charles Merriam.
Fuady, Munir. (2002). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
Garner, Bryan A. (2009). Black’s Law Dictionary. Minnesota: West Publishing Co.
Hartkamp.  A.  S.,  (2020).  Hukum  Perikatan:  Ajaran  Umum  Perjanjian.  Terjemahan Rachmad Setiawan. Bandung: Yrama Widya.
Kosasih,  Johannes  Ibrahim.  (2019).  Kausa  Yang  Halal  Dan  Kedudukan  Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
Krasnoff,  Larry,  Nuria  Sánchez  Madrid  And  Paula  Satne.  (Eds.).  (2018). Kant's Doctrine Of Right In The 21st Century. Cardiff: University Of Wales Press.
Olsen,  Frances,  Alexander  Lorz  And  Dieter  Stein  (Eds).  (2009).  Translation  Issues  In Language And Law. Hampshire: Palgrave Macmillan.
Prodjodikoro,  Wirjono.  (2017).  Azas-Azas  Hukum  Perjanjian.  Cet.  9.  Bandung:  Cv. Mandar Maju.
Satrio,  Juswito.  (2019).  Hukum  Perikatan,  Perikatan  Yang Lahir  Dari  Perjanjian  Buku 2. Cet.2. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
Subekti. (2014). Aneka Perjanjian. Cet. 11. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Cet. 21. Jakarta: Intermasa.
Tiersma,  Peter  M,  Solan,  Lawrance.  M.  (Eds).  (2012).  The  Oxford  Handbook  Of Language And Law. New York: Oxford University Press.
Bonthuys, Elsje. (2017). Proving Express And Tacit Universal  Partnership Agreements In Unmarried Intimate Relationships. South African Law Journal, Vol. 134, No. 2, 263-273.
Constable,  Marianne.  (2015).  Speaking  Imperfectly: Law,  Language,  And  History.  Uc Irvine Law Review 5, No. 2, 349-364.
Kunz,  Josef.  L.  (1934).  The  Vienna  School  And  International  Law.  New  York University Law Quarterly Review 11, No. 3, 370-422.
Roebuck, Derek. (1992). Language, Law And Truth. Asia Pacific Law Review 1, No. 1, 51-63.
Penasthika, Priskila. P. (2019). The Mandatory Use Of National Language In Indonesia And Belgium: An Obstacle To International Contracting?. Indonesia Law Review, Vol. 9, No. 2, 83-107.
Kamusella,  Thomasz  D.  I.  (2001).  Language  As  An  Instrument  Of  Nationalism  In Central Europe. Nations And Nationalism 7, No. 2, 235-251.
Prentice,  Robert.  (2003).  Contract-Based  Defenses  In  Securities  Fraud  Litigation:  A Behavorial Analysis. University Of Illinois Law Review, Vol. No.2, 337-422.
Sugiyono,  &  Susanto,  Agus.  (2017). Cara  Mudah  Belajar  Spss  &  Lisrel  (Teori Dan Aplikasi Untuk Analisis Data Penelitian) . Bandung: Alfabeta.
Copyright holder:
Frangki Boas Rajagukguk (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: