Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 `

## PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JIPANG KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS
Riris Ardhanariswari* 1 , Enny Dwi Cahyani 2 , Syarafina Dyah Amalia 3 ,
Tri Murniati 4 , Aditya Riza Dharmawan 5
1,2,3,5 Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
4 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Correspondent Author Email*: riris.ardhanariswari@unsoed.ac.id

## Abstract
Jipang Village is one of the villages in the Karanglewas District, Banyumas Regency, that needs to increase legal awareness through community empowerment to face and overcome social changes in society. Law as a tool of social engineering is able to regulate human behavior. A strong, advanced, independent, and democratic village is a local government structure that is supported by active community participation in the dynamics of life in the village. Village residents who actively participate will be able to involve themselves in democratic village governance, especially in village deliberations and the preparation  of  legal  products  in  the  village.  Village  strengthening  requires  community  empowerment  in  an  effort  to increase the community's own ability to overcome problems and manage resources in their environment. The aim of the service is to find out the community's understanding regarding legal awareness and to increase legal awareness through community  empowerment  in  Jipang  Village,  Karanglewas  District,  Banyumas  Regency.  The  method  used is  empirical juridical with a qualitative approach related to the researcher's beliefs according to research experience and the nature of the problem. The results of the service activities show that the understanding of legal awareness in Jipang Village is quite good, this can be seen from the questionnaires that have been filled out by various elements of society in Jipang Village. Increasing legal awareness through community empowerment in Jipang Village which was carried out using focus group discussions (FGD) obtained good results. FGDs have been effective in increasing community participation regarding legal awareness.
Keywords : Empowerment, Participation, Legal awareness.

## Abstrak
Desa Jipang merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas yang perlu meningkatkan  kesadaran  hukum  melalui  pemberdayaan  masyarakat  untuk  menghadapi  dan  mengatasi perubahan sosial di masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial mampu untuk mengatur manusia dalam bertingkah laku.  Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis adalah sebuah tatanan pemerintahan lokal yang ditopang oleh adanya partisipasi masyarakat yang aktif dalam dinamika hidup di desa. Warga desa yang aktif dalam berpartisipasi akan mampu melibatkan dirinya tata pemerintahan desa yang demokratis khususnya dalam  musyawarah  desa  dan  penyusunan  produk  hukum  di  desa.  Penguatan  Desa  mensyaratkan  adanya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri dalam mengatasi masalah  dan  mengelola  sumberdaya  di  lingkungannya.  Tujuan  pengabdian  yaitu  untuk  mengetahui pemahaman  masyarakat  terkait  kesadaran  hukum  dan  untuk  meningkatan  kesadaran  hukum  melalui pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Jipang,  Kecamatan  Karanglewas  Kabupaten  Banyumas.  Metode  yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif terkait keyakinan peneliti sesuai pengalaman penelitian  dan  sifat  permasalahan.  Hasil  kegiatan  pengabdian  menujukan  bahwa  pemahaman  kesadaran hukum di Desa Jipang sudah cukup baik, hal ini dilihat dari kuesioner yang telah diisi oleh berbagai unsur masyarakat yang  ada  di  Desa  Jipang.  Peningkatan kesadaran  hukum  melalui  pemberdayaan  masyarakat  di Desa  Jipang yang  dilakukan dengan focus  group discussion (FGD)  mendapatkan hasil  yang  baik.  FGD  sudah efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait kesadaran hukum.
Kata Kunci : Pemberdayaan, Partisipasi, Kesadaran hukum.
PENDAHULUAN Copyright©2023, Riris Ardhanariswari dan kawan-kawan This is an open access article under the CC – BY NC-SA license. DOI 10.30656/ps2pm.v5i2.7532
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 `
Laju modernisasi yang terus berkembang tidak dapat dipungkiri merupakan suatu keniscayaan, yang tidak dapat dihindari oleh lapisan masyarakat kalangan manapun. Saat ini  modernisasi  tidak  hanya  dialami  oleh  masyarakat  di  perkotaan,  namun  sudah merambah pada masyarakat di pedesaan. Masyarakat pedesaan sebagai suatu entitas, yang erat kaitannya dengan tingkat homogenitas tinggi, terhadap nilai-nilai budaya lokal, sikap, dan tingkah laku (Susilawati, 2019).
Berdasarkan  Pasal  1  angka  8  Permendagri  RI  Nomor  7  Tahun  2007  tentang  Kader Pemberdayaan Masyarakat, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan  dalam  pembangunan  masyarakat  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia. Modernisasi yang ada di tengah masyarakat khususnya masyarakat pedesaan tidak  selalu  memberikan  dampak  positif,  akan  tetapi  juga  memiliki  dampak  negatif, sehingga  dapat  menjadi  suatu  ancaman  dan  dapat  mendegradasi  nilai-nilai  yang  sudah erat  kaitannya  dengan  masyarakat  pedesaan,  hal  ini  karena  dilatarbelakangi  oleh variatifnya  permasalahan  klasik  yang  sudah  ada,  diantaranya  kemiskinan,  tingkat pendidikan, penyakit masyarakat dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan menekan akibat dampak negatif dari laju modernisasi, perlu dilakukan suatu upaya dari  nilai-nilai  yang  erat  kaitannya  dengan  masyarakat  pedesaan  menjadi  kesadaran hukum.
Hukum sebagai alat rekayasa sosial jika dilakukan dengan secara terus menerus atau berulang-ulang,  akan  menjadi  kebiasaan  dari  masyarakat.  Kebiasaan  tersebut  dalam nantinya  menjadi  sebuah  perubahan  sosial  bila  dibebaskan  untuk  terjadi  secara berkepanjangan  dalam  kehidupan  masyarakat,  maka  disitulah  tercipta  sebuah  budaya hukum  yang  baru  terbentuk  dan  lama  kemudian  dapat  menjadi  budaya  masyarakat  itu sendiri.  Hal  tersebut  selaras  dengan  3  (tiga)  komponen  yang  dijelaskan  Lawrence  M Friedman  dalam  Al  Kautsar  &  Muhammad  (2022),  antara  lain:  struktur  hukum  ( legal structure ), substansi hukum ( legal substance ) dan budaya hukum ( legal culture ).
Menurut Friedman dalam Maradona (2021) menjelaskan bahwa budaya hukum ( legal culture ),  merupakan  komponen  utama  dalam  bekerjanya  hukum,  hal  ini  karena  baha
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 `
dimensi  hukum  memiliki  kedudukan  lebih  utama  sebagai  suatu  realitas  sosial,  jika dibandingkan komponen hukum lainnya. Maka dari itu vitalitas budaya hukum akibat dari serangkaian  perubahan  sosial,  perlu  diciptakan  dari  dalam  masyarakat  itu  sendiri. Sehingga  budaya  tertib atau  kepatuhan terhadap  hukum  dapat  terimplementasikan  dan kehidupan yang beradab dapat terwujud karena hukum sebagai alat rekayasa sosial.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  Kabupaten  Banyumas  khususnya  Purwokerto  sebagai pusat  penyangga  karsedianan  dari  Kabupaten  Purbalingga,  Banyumas,  Cilacap,  dan Kebumen (Barlingmascakeb) menjadi salah satu pusat perekonomian baru di Jawa Tengah (Darmawan,  2022),  sehingga  selain  adanya  peningkatan  arus  urbanisasi  juga  memiliki implikasi  terhadap  pola  perilaku  masyarakat.  Dengan  demikian,  seyogyanya pemberdayaan  masyarakat  perlu  dilakukan  peningkatan  untuk  menghadapi  dan mempersiapkan  dampak  akibat  laju  perubahan  sosial  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya turbulensi kehidupan sosial masyarakat. Desa Jipang sebagai salah satu desa di Kabupaten Banyumas, memiliki jarak yang tidak jauh dari pusat Purwokerto, yakni (±) 7.9 Km ,  tentu  mengalami  perubahan-perubahan  sosial  masyarakat.  Maka  dari  itu,  perlu adanya  stimulasi  untuk  dilakukannya  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam meningkatkan ketahanan sosial dan hukum.
Profesi  mayoritas  warganya  adalah  sebagian  besar  sebagai  petani,pedagang,serta karyawan  swasta  Pusat  perbelanjaan  di  kawasan  Purwokerto.  Suhu  udara  di  desa  ini cenderung sejuk, karena Desa Jipang sendiri berada di kaki Gunung Slamet. Oleh karena itu  tanah  di  sekitar  kawasan  ini  sangatlah  subur,  sehingga  menjadikan  mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Wilayah Desa Jipang terbagi atas 5 Rukun Warga dan terbagi lagi menjadi 25 Rukun Tangga,di sisi sebelah barat terdapat Jembatan Seloasih yang menghubungkan Desa Jipang dan Grumbul Lenggerang,Desa Karanggude Kulon.
Beberapa peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan warga masyarakat Jipang antara lain kasus kehamilan di luar perkawinan yang cukup banyak di Desa Jipang tahun 2018, kasus pencurian di balai desa Jipang tahun 2020, kasus transgender asal Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) tahun 2022. Persoalan hukum yang melibatkan masyarakat Desa Jipang inilah yang
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 `
mendorong  tim  pengabdi  untuk  melakukan  kegiatan  peningkatan  kesadaran  hukum melaui pemberdayaan masyarakat.

## METODE PELAKSANAAN
Pengabdian ini menggunakan metode hukum empiris (Achmad, 2010), yaitu suatu metode  penelitian  hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari perilaku  manusia,  baik  perilaku  verbal  yang  didapat  dari  wawancara  maupun  perilaku nyata  yang  dilakukan  melalui  pengamatan  langsung.  Pengabdian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  terkait  keyakinan  peneliti  sesuai  pengalaman  penelitian  dan  sifat permasalahan (Corbin & Strauss, 1990).
Pengabdian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  kombinasi  FGD, studi  dokumen,  dan  observasi.  Secara  lebih  rinci,  teknik  pengumpulan  data  yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: a. FGD dengan perwakilan unsur pemerintah desa, BPD, LKMD, Karang Taruna, maupun PKK di Desa Jipang Kecamatan Karanglewas untuk menggali  pemahaman  masyarakat  terkait  kesadaran  hukum.  b.  Studi  dokumen,  untuk memperoleh bahan-bahan yang berupa dokumen seperti peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, prosiding, dan lain sebgainya. c. Observasi, dengan menggunakan pre-test dan post-test untuk membantu melengkapi data dan informasi yang belum diperoleh, yang mendukung  deskripsi  kualitatif  tentang  peningkatan  kesadaran  hukum  melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Jipang Kecamatan Karanglewas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Jipang  termasuk  dalam  wilayah  Kecamatan  Karanglewas  Kabupaten Banyumas.  Pada  tahun  2020  Desa  Jipang  terdiri  dari  22  RT  dan  5  RW  dengan  jumlah penduduk  4.923 jiwa,  dengan  komposisi  penduduk  berjenis  kelamin  laki-laki  2.529  jiwa dan  penduduk  berkelamin  perempuan  2.394  jiwa  tergabung  dalam  keluarga  dengan jumlah  Kepala  Keluarga  (KK)  terdiri  dari  1.347  KK.  Tingkat  pendidikan  di  Desa  Jipang tergolong sedang, dengan terdapatnya fasilitas pendidikan di Desa Jipang yaitu 2 PAUD (Pendidikan Usia Dini), 2 Taman Kanak-Kanak, 1 Sekolah Dasar, 1 Madrasah Ibtidaiyah, dan 2 Madrasah Diniyah.
Desa Jipang memiliki wilayah membujur dari arah utara ke arah selatan. Ketinggian
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 `
wilayah Desa Jipang pada kisaran 100 Meter atas permukaan laut (dpl), sehingga tergolong dataran rendah. Wilayah yang berupa tanah kering, kolam peraian dan sawah dengan pola irigasi  teknis  sehingga  tanaman  yang  paling  banyak  dibudidayakan  masyarakat  adalah padi  dan  budidaya  perikanan.  Luas  Desa  Jipang  seluruhnya  200,563  Ha,  mayoritas penduduknya mempunyai pekerjaan petani, buruh bangunan, buruh tani, peternak ikan. Pola  kepilikan  lahan  sangat  berkaitan  erat  dengan  mata  pencahariannya.  Lahan  tesebut terbagi atas 162,563 Ha tanah sawah, 38 Ha tanah pemukiman dan tanah pekarangan, dan sisanya tanah untuk pendidikan, sungai, lapangan, jalan pemakaman dan lain-lain.

## Pelaksanaan Kegiatan
Menurut  Soerjono  Soekanto  (Soekanto,  1982),  kesadaran  hukum  adalah  kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum tersebut merupakan proses psikis yang terdapat dalam din manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi tentang asas kesadaran hukum itu terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku.
Akibat  yang  ditimbulkan  oleh  rendahnya  kesadaran  hukum  tersebut  bisa  menjadi lebih  parah  lagi  apabila  melanda  aparat  penegak  hukum  dan  pembentuk  peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi  sistem  dan  tata  hukum  yang  ada.  Bagi  Ewick  dan  Silbey  dalam  Ali  (2009), “kesadaran  hukum”  terbentuk  dalam  tindakan  dan  karenannya  merupakan  persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.
Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan  akan  menunjang  dan  menjadikan  masyarakat  menjunjung  tinggi intitusi/aturan  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  untuk  mendambakan  ketaatan  serta ketertiban  hukum.  Peran  dan  fungsi  membangun  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan 1)Stabilitas;  2)Memberikan  kerangka  sosial  terhadap  kebutuhan-kebutuhan  dalam masyarakat; 3)Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma.
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 `
Kegiatan sosialisasi di awali dengan pre-test secara tertulis, dimana peserta diminta untuk mengisi kuesioner pre-test yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait kesadaran hukum.  Tujuan  dilakukannya  pre-test  yaitu  untuk  mengukur  pemahaman  masyarakat Desa Jipang terkait kesadaran hukum. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 7,75 dari 20 peserta, hal ini menyatakan bahwa masyarakat Desa Jipang mengetahui hukum.
Gambar 1. Peserta Mengisi Kuesioner Pre-Test
Sumber: Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), 2023
Proses selanjutnya dilakukan focus group discussion yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pemamparan  materi,  pada  tahap  ini  dilakukan  oleh  2  narasumber.  Narasumber pertama  menjelaskan  terkait  dampak  modernisasi  yang  menyebabkan  turunnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat. Narasumber menampilkan presentasi dan video-video  tentang  dampak  dari  modernisasi.  Narasumber  kedua  memaparkan terkait pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat.
Menurut  Soerjono  Soekanto  dalam  Achmad  (2018),  indikator-indikator  dari kesadaran  hukum  sebenarnya  merupakan  petunjuk  yang  relatif  kongkrit  tentang  taraf kesadaran  hukum.  Dijelaskan  lagi  secara  singkat  bahwa  terdapat  4  indikator  kesadaran hukum yakni:
a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku- perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah  hukum  tertulis  maupun  hukum  yang  tidak  tertulis.  Perilaku  tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 `
b. Indikator kedua adalah pemahaman hukum Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  aturan-aturan  tertentu,  misalnya  adanya pengetahuan  dan  pemahaman  yang  benar  dari  masyarakat  tentang  hakikat  dan  arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
c. Indikator  yang  ketiga  adalah  sikap  hukum  Seseorang  mempunyai  kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.
Keempat  indikator  di  atas  sekaligus  menunjukkan  tingkatan-tingkatan  pada kesadaran  hukum  tertentu  di  dalam  perwujudannya.  Apabila  seseorang  mengetahui hukum. maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadarahn hukumnya masih rendah. Tetapi jikalau  seseorang  atau  suatu  masyarakat  telah  berperilaku  sesuai  hukum,  maka  tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

## Gambar 2. Narasumber Memaparkan Materi tentang Kesadaran Hukum
Sumber: Tim PKM, 2023
2. Diskusi,  pada  tahap  ini  peserta  diberi  kesempatan  untuk  memberikan  pertanyaan dengan menganalisis permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa modernisasi berdampak pada perilaku masyarakat yang  sehingga  permasalahan  hukum  masih  sering  terjadi.  Peserta  sudah  mencapai tingkat  sikap  hukum,  dimana  masyarakat  mempunyai  kecenderungan  untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 `
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR PRETEST SKOR POST TEST

## Gambar 3. Diskusi Peserta dengan Narasumber Sumber: Tim PKM, 2023
Kegiatan  sosialisasi  dilanjutkan  dengan  post-test  secara  tertulis.  Setelah  dilakukan focus group discussion dengan memparkan materi dan diskusi mengenai kesadaran hukum, peserta diminta untuk mengisi kuesioner post-test yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait kesadaran hukum lebih lanjut. Tujuan dilakukannya post-test yaitu untuk melihat perkembangan dari pemahaman masyarakat Desa Jipang terkait kesadaran hukum. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 8,25 dari 20 peserta. Berikut hasil peningkatan kesadaran hukum setelah dilakukan pre-test dan post-test:
Tabel 1. Data Peningkatan Kesadaran Hukum

## Sumber: Tim PKM, 2023
Berdasarkan  hasil  sosialisasi  yang  dilakukan,  kesadaran  hukum  masyarakat  Desa Jipang telah meningkat. Peningkatan kesadaran hukum sebesar 8%, sosialisasi melalui focus
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 `
group discussion merupakan  cara  yang  efektif  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum. Sehingga, dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maka akan menciptakan partisipasi  masyarakat  yang  aktif  terlibat  dalam  penyusunan  produk  hukum  maupun pelaksanaan hukumnya.

## SIMPULAN
Kegiatan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di Desa Jipang diikuti oleh 20 peserta dengan antusias. Sosialisasi melalui focus group discussion melibatkan semua  unsur  desa  mulai  dari  masyarakat,  karang  taruna,  tokoh  masyarakat  dan pemerintah desa di Desa Jipang. Sosialisasi ini memberikan peningkatan kesadaran hukum sebesar  8%.  Peningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  akan  menciptakan  partisipasi masyarakat  yang  aktif  terlibat  dalam  penyusunan  produk  hukum  maupun  pelaksanaan hukumnya.  Sehingga  masyarakat  Desa  Jipang  memiliki  tingkat  kesadaran  hukumnya tinggi dengan berperilaku sesuai hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, M. F. & Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif  dan Empiris. Pustaka Pelajar.
Ahmad,  I.  (2018).  Rencana  dan  Strategi  Peningkatan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat.
Gorontalo Law Review, 1(1), 15 – 24.
Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. Sapientia Et Virtus, 7(2), 84 – 99.
Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) . Jakarta: kencana, 1.
Corbin,  J.  M.,  &  Strauss,  A.  (1990). Grounded Theory  Research:  Procedures,  Canons,  And Evaluative Criteria . Qualitative sociology, 13(1), 3 – 21.
Darmawan, L. (2022). Cilacap dan Banyumas Didorong Jadi Pusat Ekonomi Baru Jateng. Media Indonesia.
Maradona, T. B. (2021). Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9(1), 26 – 39.
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 `
Soekanto, S. (1982). kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. CV. Rajawali.
Susilawati, N. (2019). Sosiologi Pedesaan. INA-Rxiv.