## BUKU DIGITAL DAN PENGATURANNYA Elga Andina
Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI
Naskah diterima: 5 Januari 2011 Naskah diterbitkan: 10 Juni 2012
Abstracts: The development of telecommunication technology has enable people to bring the highest used of Internet. People can now access many new sources of information from the net. We can download book from the net and bring it home cheaply. The trend of digital book is soon covered Indonesia in the next five to ten years. This trend gives new way to define book. It is not only printed papers anymore, but also a digital work that can be read and even heard. The trend would also change the way book system works. Not to mention, people’s culture in macro. Digital product change the way people producing, reading, reasoning to buy a book and the means of transfer knowledge. Having the trend grows rapidly in every cities, Government must find way to control the system. Digital works is basically free of control, which can lead to various point of view, including the misuse of the product. As the Government need to protect citizen’s intellectual rights, at the same time must provide the easy way to access knowledge, the rule of book system must be considered carefully.
Keywords: Digital book, government, rule, publishing.
Abstrak: Perkembangan teknologi komunikasi telah memungkinkan manusia untuk menggunakan internet lebih baik. Orang dapat mengakses berbagai sumber informasi dari jejaring. Kita juga bisa mengunduh buku dan membawanya pulang dengan mudah. Tren buku digital pun segera melanda Indonesia dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Tren ini memberikan makna baru atas definisi buku. Buku bukan hanya hasil cetakan saja, namun dapat pula berbentuk digital yang dapat dibaca bahkan didengar. Tren ini juga akan mengubah sistem perbukuan yang ada. Budaya masyarakatpun secara umum ikut bergeser. Produk digital mengubah cara orang memproduksi, membaca, alasan orang membeli buku dan cara mengirim pengetahuan. Melihat perkembangan pesat berbagai kota ini, Pemerintah harus menemukan cara untuk mengontrol sistem baru tersebut. Sistem digital pada dasarnya bebas kontrol, yang dapat mengarahkan pada berbagai sudut pandang, termasuk penyalahgunaan produk. Pemerintah tidak hanya bertugas melindungi hak cipta, namun disisi lain juga memberikan keluasan akses pengetahuan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu merumuskan aturan sistem perbukuan secara hati-hati.
Kata Kunci: Buku digital, pemerintah, peraturan, penerbitan.

## Pendahuluan
You cannot open a book without learning something.

## ~Confucius
Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertujuan untuk membangun peradaban bangsa dengan pengembangan pemanfaatan ilmu pengetahuan melalui buku sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, negara harus dapat menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, termasuk memastikan terbukanya akses terhadap kepemilikan pengetahuan. Dengan kata lain, negara harus dapat memastikan ketersediaan buku di tengah masyarakat. Buku sebagai alat bantu pendidikan yang paling penting menempati pos permasalahan pelik di Indonesia. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) mengakui bahwa produksi buku belum mencukupi jumlah pembaca. Saat ini rasio jumlah bacaan hanya 1 berbanding 5 dengan pembaca, artinya satu buku dibaca oleh 5 orang. Di lain sisi, pertumbuhan perpustakaan baik milik pemerintah maupun pribadi mulai meningkat menunjukkan harapan masyarakat terhadap pengetahuan. Menurut daftar nomor pokok perpustakaan di tahun 2011 1 , terdapat 331.747 perpustakaan sekolah (dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas), 2.774 perpustakaan universitas, 65.687 perpustakaan umum dan 202 perpustakaan khusus yang telah mendapatkan nomor pokok perpustakaan. Penyebarannya tidak merata. Menurut data tersebut, perpustakaan terbanyak berada di Jawa Tengah (2312 perpustakaan), diikuti Jawa Timur (1438 perpustakaan) dan Jawa Barat (1354 perpustakaan). Sedangkan, daerah Indonesia bagian timur seperti Papua Barat (2 perpustakaan), Maluku Utara (8 perpustakaan), Sulawesi Barat (14 perpustakaan) dan Gorontalo (24 perpustakaan), perpustakaan tidak tumbuh subur 2 . Kenyataan ini mengindikasikan terjadinya hambatan dalam penyebaran pengetahuan di daerah yang kurang berkembang.
Sebenarnya, signifikansi buku dalam proses transfer pengetahuan telah dipahami benar oleh Pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan adanya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 Tentang Buku. Aturan ini merupakan peraturan komplementer dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Buku sebagai sarana ajar dinilai penting untuk dikelola agar tercapai sistem pendidikan yang kondusif. Sayangnya, peraturan yang telah dibuat di atas belum mampu mencakup semua aspek perbukuan dan tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah digariskan. Buku teks menjadi domain tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, namun kedua kementerian tersebut belum optimal dalam menyuplai buku-buku pendidikan yang bermutu, murah dan dapat diakses semua anak didik. Sedangkan perniagaan buku non-teks luput dari pengaturan pemerintah. Tata kelolanya diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, yang berujung pada kompetisi tidak sehat, variasi kualitas buku dan harga yang melangit.
1 Registrasi Nomor Pokok Perpustakaan. http://npp.pnri.go.id/npp/nppJmlPerpus. aspx. diakses tanggal 27 Juni 2011.
2 Laporan Statistik Jumlah Perpustakaan. http://npp.pnri.go.id/npp/nppLaporan.aspx#. diakses tanggal 27 Juni 2011.
Elga Andina, Buku Digital dan Pengaturannya
Belum lagi benang kusut diatas teruraikan, perniagaan buku nasional diramaikan pula dengan kehadiran buku digital. Perkembangan buku digital di Indonesia mendapat sambutan luar biasa dari para pembaca. Hal ini disebabkan karena: pertama , terjadi kesulitan untuk mendapatkan buku cetak konvensional, apalagi buku-buku impor yang dibutuhkan dunia pendidikan, kedua , perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat telah membuka akses pada usaha pengunduhan buku digital, ketiga, adanya  kecenderungan masyarakat untuk memilih buku yang murah dan cepat. Dengan meningkatnya aktivitas perbukuan digital, berarti tercipta sebuah sistem perbukuan baru. Masyarakat perbukuan digital makin bertambah. Tata niaga perbukuan digital pun menjadi suatu sistem yang baru disamping perniagaan buku konvensional. Sekarang orang tidak harus ke toko buku untuk mendapatkan buku. Mereka cukup membuka komputer dan memesan atau mengunduh buku melaui internet. Cara ini tentu saja berpengaruh terhadap industri lain seperti: industri perbankan, layanan kurir, penyedia layanan internet dan penerbit. Pergerakan tata niaga buku digital mempengaruhi meningkatnya ketergantungan orang terhadap industri perbankan dalam konteks transfer dana untuk pembelian buku. Penyedia layanan internet seperti Telkom pun ikut terdongkrak penghasilannya, karena semakin banyak masyarakat terhubung dengan internet. Untuk penjualan buku-buku secara online, tenaga layanan kurir menjadi signifikan.  Dengan  adanya  buku  digital,  maka  terjadi  pemotongan  proses  publikasi dengan melewati prosedur penerbitan. Buku digital dapat dipublikasikan tanpa harus dicetak dan diterbitkan oleh penerbit. Akibatnya, banyak penerbit melihat ini sebagai ancaman yang nyata.
Pada hakikatnya, tata kelola buku digital tidak jauh berbeda dengan buku konvensional, yaitu meliputi aktivitas penerbitan, baik oleh perseorangan maupun penerbit yang dipublikasikan melalui internet. Hanya saja, hubungan antara pembuat buku dengan pembaca tidak lagi dijembatani oleh toko buku, namun cukup dengan layar komputer. Perpendekan ini membawa perubahan bentuk transaksi yang tadinya langsung menjadi transaksi elektronik.
Berdasarkan uraian diatas, diperlukan pengaturan yang tegas dalam sistem perbukuan, terutama yang terkait dengan digitalisasi buku. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengulas mengenai buku digital dan pengaturannya di Indonesia. Masalah utama, ini dapat dirinci dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut:
1.  Bagaimana kondisi dan kecenderungan sistem perbukuan digital di Indonesia?
2.  Apa hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan perniagaan buku digital?
3.  Bagaimana pengaturan buku digital sekarang dan akan datang?
Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) dengan subjek pemangku kebijakan pemerintah, pemerhati dan penulis di provinsi Jawa Timur pada bulan November 2010. Data sekunder diambil dari kajian pustaka dari koran, buku dan laporan rapat Komisi X DPR RI. Analisa data dilakukan dengan analisa teks dengan teknis tematis untuk mengetahui pokok- pokok ide yang sering muncul dan menjadi perhatian setiap unit penelitian.

## Mengenal Buku Digital
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, buku diartikan sebagai lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong; kitab (KBBI 1994:152); kertas berlembar- lembar yang sama ukuran panjang lebarnya yang dijilid baik bertulisan maupun tidak (Badudu 1996:217). Definisi ini tampaknya akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Buku tidak lagi ditemukan dalam bentuk berjilid dan berbahan kertas, namun juga berbentuk digital baik yang tertulis maupun berbentuk rekaman suara.
Buku digital yang dimaksud disini adalah publikasi berupa teks dan gambar dalam bentuk digital yang diproduksi, diterbitkan dan dapat dibaca di komputer atau alat digital lainnya. Hal senada dituliskan dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford yang memberi istilah e-book pada buku versi elektronik. E-book adalah singkatan dari Electronic Book atau buku elektronik, adalah sebuah bentuk buku yang dapat dibuka secara elektronis melalui komputer.
Bentuk digital buku dibagi pula menjadi 2 yaitu Buku Elektronik dan buku audio. E-book yang berupa file memiliki berbagai format seperti portable document format
(pdf) yang dapat dibuka dengan program Acrobat Reader atau sejenisnya. Ada juga yang dengan bentuk format hypertext markup ( htm ), yang dapat dibuka dengan browsing atau internet eksplorer secara offline . Ada juga yang berbentuk format aplikasi. E-book dirancang untuk dibaca di perangkat bernama e- readers atau e-book devices seperti komputer, handphone , iPod dan iPad.
Selain buku digital yang dibaca, ada juga yang dapat didengarkan. Jenis buku digital ini disebut audiobook . Buku audio adalah tren baru dalam dunia perbukuan. Tren ini diperkenalkan oleh Apple melalui iTunesU yang memberikan layanan unduh buku yang dapat didengar. iTunesU saat ini menyediakan lebih dari 35000 kuliah, video, film gratis dari berbagai universitas di dunia.
Di Indonesia, penggunaan buku digital dalam dunia pendidikan difasilitasi dengan program Buku Sekolah Elektronik atau yang disingkat dengan nama BSE, yaitu buku berbentuk digital yang telah diuji kelayakan pakainya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai Buku Teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 46 Tahun 2007, Permendiknas No. 12 Tahun 2008, Permendiknas Nomor 34 Tahun 2008, dan Permendiknas No. 41 Tahun 2008. Buku ini meliputi buku mata pelajaran Matematika, Bahasa indonesia, Bahasa inggris, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan KewargaNegaraan (PKN), Seni Budaya dan Keterampilan (SBK), Pendidikan Jasmani (PENJAS), dan Pendidikan Agama Islam (PAI).

## A.  Kondisi Perbukuan Digital di Indonesia
Pertumbuhan buku digital di Indonesia memasuki tahap perkenalan. Teknologi komunikasi semakin akrab dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi bagian penting dalam pertumbuhan buku digital, penggunaan telepon dan internet, data terakhir menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2006 adalah 220 juta jiwa. Sebanyak 14,8 juta (6,7 persen dari jumlah penduduk) menggunakan telepon.
Pengakses internet sebanyak 14.5 juta (6.6 persen dari jumlah penduduk) dan pelanggan internet mencapai 0.6 persen dari jumlah penduduk (Suryo, 2006; The Jakarta Post, 2006). Survei lembaga riset Nielsen menunjukkan penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 17 persen dari jumlah penduduk (Andina, 2010:119-120). Upaya pengembangan dan penetrasi internet di Indonesia tidak lepas dari tantangan. Harian The Jakarta Post melaporkan sebuah hasil penelitian bahwa harga yang tinggi dari sewa sambungan internet untuk hubungan dalam dan luar negeri di Indonesia yang mencapai 48 kali lebih mahal dari negara-negara lain, menghambat perkembangan Internet and harus segera diatur. Biaya sambungan domestik tahunan untuk sambungan dua kilometer dengan kapasitas 2 Megabits per detik (Mbps) di sini adalah 18.000 dollar Amerika, 48 kali lebih tinggi dari 376 dollar Amerika yang diterapkan di India, demikian hasil penelitian yang dilakukan LIRNEasia, sebuah organisasi regional penguatan kapasitas kebijakan dan peraturan ICT ( Information And Communication Technology ) pada bulan Agustus lalu (The Jakarta Post, 15 November 2006). Pada saat bersamaan, terjadi pula peningkatkan akses masyarakat terhadap perangkat elektronik berupa laptop. Harga komputer jinjing saat ini sudah terjangkau dan bukan lagi hak eksklusif orang-orang kaya saja. Dengan kurang dari 3 juta rupiah, seorang mahasiswa dapat memiliki perangkat komputer tersebut. Dalam daftar harga laptop yang dipublikasikan pada tanggal 3 Maret 2011 3 , nilainya berkisar antara Rp2.400.000 hingga Rp3.200.000. Menariknya, pasar laptop murah tidak hanya diusung oleh produsen laptop dalam negeri, namun juga produsen terkenal seperti Hewlett Packard (HP) dan Asus. Hal ini menunjukkan peluang pasar yang luar biasa di Indonesia. Selain melalui laptop, masyarakat juga memanfaatkan telepon genggam untuk mengakses internet. Menurut Ketua Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno, jumlah pengguna seluler di Indonesia hingga Juni 2010 mencapai 180 juta pelanggan, atau sekitar 80 persen populasi penduduk 4 . Untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi perbukuan digital di daerah, dapat dijadikan contoh keadaan di Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Tata kelola perbukuan di daerah Provinsi Sumatera Selatan berada dibawah kewenangan Kementerian Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Pendidikan Kota Palembang. Pengelolaan perbukuan ini difokuskan pada pengaturan buku teks sekolah sebagai tugas utama yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota masing-masing diberi kewajiban untuk mengelola tata niaga buku sekolah yang didanai oleh APBN.
Buku Digital di Masa Depan Munculnya buku digital menjadi pilihan dalam penyampaian pengetahuan di nusantara . E-book yang dianggap gratis dan mudah didapat, hanya dengan mengunduh, sangat sesuai dengan pola hidup bangsa Indonesia yang cenderung menyukai hal-hal murah dan praktis. Selain itu, tren e-book di Indonesia cepat menyebar karena pada dasarnya masyarakat kita memiliki tingkat konformitas yang tinggi. Menurut Hofstede
3 http://www.hargalaptop.net/daftar-harga-laptop-termurah.php, diakses tanggal 3 Maret 2011.
4 http://www.harianberita.com/jumlah-pemakai-handphone-di-indonesia.html, diakses tanggal 27 Juni
2011.
(1993), Indonesia digolongkan pada negara dengan masyarakat kolektivis. Dalam masyarakat kolektivis, individu memiliki kesetiaan terhadap kelompok. Hal ini dapat berarti sebagai pemerataan kesejahteraan, dimana individu dengan pendapatan lebih wajib membantu keluarganya yang kekurangan. Budaya malu dikembangkan bila individu melakukan kesalahan. Individu cenderung merasa malu terhadap kelompoknya bila ia melakukan penyimpangan, bukan merasa bersalah yang lebih mengarah pada introspeksi pribadi. Hal ini berkaitan dengan kuatnya ikatan kelompok, sehingga kesalahan individu seringkali disamakan dengan kesalahan kelompok yang harus ditanggung bersama (Septarini & Yuwono, 200:4). Dengan kata lain, masyarakat kolektivis cenderung ingin menyamakan diri dengan anggota kelompoknya.

## Ambisi Google tentang Perpustakaan Digital
Perkembangan buku digital memang masih banyak mendapat batu sandungan di masyarakat perbukuan. Bahkan perusahaan sebesar Google pun harus berjuang keras untuk mendapat tempat di persaingan bebas ini. Saat ini Amazon menguasai kurang lebih 60 persen bisnis buku elektronik dan Barnes & Noble memiliki bagian 20 hingga 25 persen. iBookstore milik Apple menguasai 10 persen, dan Kobo memiliki kurang dari 10 persen pula. Artinya sangat sedikit celah yang dapat dimasuki Google 5 . Google melihat peluang besar dalam industri buku digital bersamaan dengan semakin canggihnya gadget yang beredar di pasaran. Para pengguna gadget tentu tidak keberatan untuk mendapatkan jutaan buku dalam genggaman mereka. Apalagi dengan meningkatnya popularitas gadget berbasis Android yang menjadi andalah Google untuk menggapai konsumennya. Gadget ini memungkinkan pembeli buku untuk dapat membeli dengan mendebit pulsa, tanpa harus memiliki akun paypal ataupun alat transfer uang lainnya 6 . Google melihat industri buku digital memberikan keuntungan kepada pembaca dalam hal: pertama , kemudahan registrasi, karena semua dilakukan secara online. Kedua, kemudahan dalam membeli. Meskipun demikian, tetap saja impian Google ini mendapat kecaman, terutama dari kompetitornya. Google mendapat gugatan class action yang diajukan pada tahun 2005 oleh serikat pengarang dan serikat penerbit ( Association of American Publisher ) yang menuduh Google atas pelanggaran hak cipta. Google menyelesaikan persoalan itu dengan membayar 125 juta dolar dan membangun secara independen “pendaftaran hak atas buku” yang akan memberikan sebagian besar pendapatan dari penjualan dan publisitas untuk penulis dan penerbit 7 .
5 Watters, Audrey. 25 Mei 2011. Is Google planning an E-Book Rental Service?. http://www. readwriteweb.com/archives/is_google_planning_an_e-book_rental_service.php. Diakses tanggal 27 Juni 2011.
6 http://www.citydirectory.co.id/news/item/popularitas-android-bangkitkan-era-buku-digital. diakses tanggal 27 Juni 2011.
7 http://arsipberita.com/show/hakim-belum-putuskan-buku-digital-google-66429. html. Diakses tanggal 27 Juni 2011.

## Buku Digital untuk Sekolah
Pola Google ini rupanya yang menjadi landasan bagi program BSE Kementerian Pendidikan Nasional. Pemerintah membeli hak cipta dari penulis untuk waktu 15 tahun, kemudian menyediakan buku tersebut secara gratis di website BSE agar dapat diunduh oleh siswa. Buku ini merupakan suplemen dari buku teks yang digunakan para siswa. Tujuan pengadaan BSE adalah untuk memudahkan siswa memperoleh buku dengan harga murah.
Buku dalam bentuk media elektronik merupakan terobosan untuk menjanjikan akses terbaik bagi seluruh siswa. Indonesia memang perlu becermin pada India, yang berupaya agar buku dapat diakses dengan mudah. Pemerintah India membuat terobosan melalui beberapa alternatif. Pertama , Pemerintah India memproduksi kertas khusus yang ringan dan murah untuk pengadaan buku. Kedua , Pemerintah India juga memiliki program pembelian hak cipta (Ghofur, 2006). Implikasi dari alternatif tersebut adalah Pemerintah India mengalokasikan dana besar untuk membeli hak cipta naskah-naskah bermutu, termasuk naskah asing untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Sebagai bagian dari upaya-upaya tersebut, penerbitan buku elektronik pada basis komersial sedang mendapatkan momentum di India. Pada level sekolah, tutorial tersedia secara online dan dalam bentuk CD-ROM untuk berbagai mata pelajaran, dan sekolah- sekolah tinggi dan universitas-universitas sedang menggunakan database offline untuk menyediakan informasi bagi peserta didiknya (Rao, 2004).
Kenyataan serupa tampaknya akan terjadi di Indonesia. Di Indonesia sudah dikenal program-program seperti Internet Masuk Sekolah ( Internet Goes to School ) yang diprakarsai oleh Telkom dan perusahaan penyediaan jasa telekomunikasi sejenis bekerjasama dengan Pemerintah. Pemetaan terhadap kemajuan program-program seperti ini dan survei secara luas mengenai melek internet di kalangan pendidik dan peserta didik merupakan hal yang cukup penting untuk mewujudkan program pemerintah dalam pengembangan sistem perbukuan (Pusat Perbukuan, 2010).
Tantangan pendidikan di dunia digital membutuhkan pemahaman mengenai perubahan natur bagaimana pendidikan dilaksanakan. Makna pengetahuan, pembelajaran dan kemampuan aksara, tidak ketinggalan cara kerja, ikut berubah sebagai hasil penggunaan komputer dan jejaring (Wilburg, 2003:114). Kehadiran buku digital merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima dunia pendidikan dengan tangan terbuka. Sebuah survei menyebutkan bahwa teknologi dapat meningkatkan hasil pendidikan (Haydn, 2002:396). Peningkatan pendidikan memang harus memanfaatkan semua pergerakan teknologi yang ada. Hal ini juga sudah menjadi tujuan Kementerian Pendidikan Nasional dengan memulai pembelajaran elektronik sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pendidikan kita.
Meskipun demikian, di Jawa Timur, konsep e-book yang ditawarkan ternyata belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah. Program ini terkesan tergesa- gesa karena tidak semua sekolah memiliki sarana penunjang untuk mengakses internet. Kebijakan e-book tidak didukung dengan kebijakan subsidi bagi penyediaan sarana sekolah.
Kurang efektifnya BSE di Jawa Timur disebabkan faktor-faktor sebagai berikut: 1.  Tidak semua daerah memiliki sarana komputer dan internet yang memadai.
2.  Siswa cenderung lebih menyukai bentuk cetakan konvensional, sehingga kemudian mencetak hasil unduhan. Hal ini malah membuat harga BSE menjadi lebih mahal. Siswa lebih tertarik menggunakan BSE hasil cetakan penerbit (yang diunduh dari website ), ketimbang mengunduh sendiri.
3.  Terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penerbit. Ada penerbit yang mengunduh BSE kemudian menerbitkannya dan menjual buku tersebut kepada siswa.
4.  BSE dianggap tidak cukup komprehensif untuk membantu pembelajaran siswa. BSE yang disediakan masih terbatas tulisan, belum dilengkapi dengan tampilan multimedia yang mendukung proses pembelajaran. Dengan BSE yang ada sekarang, siswa masih harus bergantung pada penjelasan guru dalam memahami informasi yang tersedia.

## Buku Digital non-Teks
Perkembangan buku digital umum sangat terpaut dengan keterampilan masyarakat mengakses internet. Mereka yang berpengetahuan luas cenderung menggunakan fasilitas internet dengan optimal dan menguntungkan. Masyarakat perbukuan digital ini memunculkan beberapa tren, diantaranya:
1.  Tren Self Printing
Perkembangan digitalisasi buku di berbagai daerah di Indonesia bergerak signifikan dimotori oleh berbagai pemerhati buku, aktivis, akademisi dan lembaga. Di Surabaya, misalnya, meningkatnya informasi dan dukungan terhadap penulis-penulis muda telah memberikan dorongan untuk menciptakan tren self-printing . Penulis dapat mendaftarkan naskahnya ke sebuah website berjudul nulisbuku.com untuk kemudian ditampilkan sebagai komoditi. Disini, penulis menampilkan e-book sebagai ulasan singkat yang dapat diunduh peminat sehingga peminat dapat mengintip isi buku sebelum memutuskan untuk membeli. E-book yang ditampilkan hanya berupa cuplikan dan diberikan secara cuma-cuma. Calon pembeli tinggal memilih buku yang diinginkan dari halaman web untuk kemudian dicetak (sesuai jumlah pesanan) dan dikirimkan ke pembeli. Pembeli dikenai ongkos kirim sebagai tambahan harga buku. Hal ini menjadi tren dikalangan penulis muda yang ingin segera menerbitkan karyanya. Penulis tidak harus melalui proses pengeditan yang panjang seperti yang terjadi dalam proses penerbitan konvensional, yang berarti berpengaruh terhadap kualitas tulisan itu sendiri. Kehadiran tren ini berdampak pada sistem sosial masyarakat. Kemudahan untuk menerbitkan dan mengakses buku menjadi keuntungan tersendiri. Setiap orang yang menulis dapat menerbitkan bukunya tanpa harus melalui prosedur penerbit konvensional yang kadang memakan waktu lama. Penerbitan buku dengan cara ini cepat dan menghemat kertas. Pencetakan hanya dilakukan sesuai pesanan, jadi tidak akan ada buku-buku sisa karena penerbitan secara grosir.
Disisi lain penerbitan instan tersebut tentu memangkas waktu untuk menilai kualitasnya. Pada buku konvensional, penerbit berperan sebagai saringan untuk menentukan kelayakan naskah sebelum dapat dicetak. Ketika penulis mencetak sendiri, maka ia telah mengeliminasi saluran sensor tertentu, dalam hal ini penerbit. Dengan begitu, dapat terjadi penurunan kualitas buku yang diterbitkan. Penerbitan dengan cara ini juga menjadi tantangan bagi penerbit di masa yang akan datang. Penerbitan sendiri
akan mengurangi daya saing dari penerbit biasa karena dianggap lebih mudah dan murah. Hanya saja, sistem ini belum dapat diandalkan untuk: a.  Memastikan kualitas buku, karena tidak ada pihak yang dapat mengawasi dan melakukan sensor terhadap kualitas naskah.
b.  Menekan harga jual perlu dilakukan pencetakan jarak jauh, seperti yang dilakukan koran Jawa Pos, namun tidak setiap daerah memiliki fasilitas tersebut.
c.  Diterapkan secara general di seluruh Indonesia karena perbedaan daya beli masyarakat. Harga jual semestinya disesuaikan dengan daya beli masyarakat setempat, sehingga dapat terjadi perbedaan harga buku antara satu daerah dengan daerah lain.
2. Audio Book Tujuan audio book adalah memberikan kemudahan bagi pendengar untuk mendapatkan pengetahuan dengan metode audio dimana saja. Audio book sangat mudah digunakan melalui handphone , laptop, komputer rumah dan alat pemutar suara lainnya. Dengan format MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3) yang ringan dan mudah diakses dimana saja, pendengar dapat memutarnya dalam perjalanan ke kantor, ketika menunggu antrian atau sedang duduk di kafe.
Audio book adalah alat bantu belajar bagi mereka yang memiliki tipe pembelajaran auditori. Ada tiga (3) tipe pembelajaran yang umum digunakan masyarakat. Pertama , tipe belajar visual, yaitu proses pembelajaran dengan memfokuskan pada fungsi indera penglihatan. Kedua , tipe pembelajaran auditif yang mengedepankan fungsi pendengaran, dan terakhir, tipe pembelajaran kinestetik yang menggunakan gerakan tubuh untuk memahami informasi. Audio book dirancang untuk membantu percepatan akselerasi pembelajaran bagi tipe pembelajar auditif. Sedangkan e-book dengan tampilan yang menarik dapat membantu pembelajaran visual. Hal ini didasarkan pada salah satu dari 8 tipe intelegensi spesifik Gardner (1983,1993, 2002, dalam Santrock, 2010: 140), yaitu:
• Keahlian verbal: kemampuan berpikir dengan kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan makna;
• Keahlian matematika: kemampuan untuk menyelesaikan operasi matematika;
• Keahlian spasial: kemampuan untuk berpikir tiga dimensi;
• Keahlian tubuh-kinestetik: kemampuan untuk memanipulasi objek dan cerdas dalam hal-hal fisik;
• Keahlian musik: sensitif terhadap nada, melodi, irama, dan suara;
• Keahlian intrapersonal: kemampuan untuk memahami diri sendiri dan menata kehidupan dirinya secara efektif;
• Keahlian interpersonal: kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain; dan
• Keahlian naturalis: kemampuan untuk mengamati pola-pola di alam dan memahami sistem alam dan sistem buatan manusia.
Mereka dengan keahlian musik akan mudah menerima rangsangan berupa suara. Dengan begitu, mereka lebih mudah menangkap ini pesan yang diberikan melalui audio. Teori Gardner ini merupakan pengembangan dari teori klasik VAK (Visual, Auditori, Kinestetik). Tipe pembelajaran visual meliputi penggunaan indera penglihatan atau pengobservasian, antar lain: gambar, diagram, demonstrasi, display , handout ,  film,
dan flip chart . Tipe pembelajaran auditori mengedepankan kemampuan pendengaran untuk memperoleh informasi. Dengan kata lain, seorang pembelajar auditori lebih mudah menangkap kata yang diucapkan, suara ataupun bunyi berisik. Sedangkan tipe pembelajaran  kinestetik  menggunakan  pengalaman  fisik  dalam  memahami  sesuatu, misalnya dengan merasakan, memegang, melakukan dan mempraktekkan.

## B.  Hambatan Perkembangan Perbukuan di Indonesia
Sistem perbukuan yang berlaku saat ini belum dapat melayani setiap golongan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pencerdasan kehidupan bangsa. Hal ini dilihat dari hambatan-hambatan berikut. Pertama , sumber daya manusia kurang memadai. Sumber daya pembuat buku, produsen (penerbit) dan tenaga pengembang masih perlu didukung untuk dapat menghasilkan karya yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Tenaga perbukuan saat ini tidak terdidik secara profesional untuk mengelola perbukuan. Akibatnya, kualitas buku tidak dapat dioptimalkan. Contohnya saja di negara kita belum ada pendidikan khusus untuk tenaga perwajahan. Oleh karena itu, kompetensi pelaku perwajahan masih bervariasi dan tidak dapat dikontrol.
Kedua , pengaturan pola pendidikan kurang kondusif yang tidak berpihak kepada murid. Pada prakteknya, penggunaan buku di sekolah kurang efektif, misalnya beberapa sekolah mengurangi porsi mata pelajaran mengarang sehingga anak-anak kurang terampil untuk mengambil inti sari dari bacaan. Selain itu, penerapan penggunaan buku yang sekali pakai memberatkan murid dan orang tua. Dengan begitu, penggunaan buku di sekolah pun bergerak dari fungsi pendidikan menjadi lebih ke fungsi ekonomi. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 tentang Buku yang berbunyi: “Satuan pendidikan dasar dan menengah menetapkan masa pakai buku teks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesingkat-singkatnya lima tahun.” Pada kenyataannya, belum ada aturan turunan berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Petunjuk Teknik (Juknis) pelaksanaannya. Dengan begitu, Pemerintah Daerah mengalami kesulitan untuk mengaplikasikan aturan pusat secara optimal.
Ketiga , rendahnya akses masyarakat terhadap buku. Hal ini terjadi karena adanya konflik  kepentingan  antarpemangku  kepentingan  pendidikan  untuk  kasus  buku  teks pelajaran, seperti kepentingan penerbit, dinas pendidikan, birokrasi sekolah, orang tua, toko buku, dan siswa, muncul dalam bentuk penjualan langsung oleh penerbit kepada sekolah. Beberapa kasus yang diberitakan media massa mencatat masih ada sekolah yang menjual buku-buku teks pelajaran kepada siswa, baik berupa buku lembar kerja siswa (LKS) matematika, bahasa Indonesia, sains, PKn, bahasa daerah, agama, maupun buku pelajaran lain. Kondisi demikian berdampak kepada melemahnya fungsi toko buku dan memicu munculnya penyimpangan. Padahal, tata niaga buku teks telah diatur pada Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 tentang Buku yang berbunyi “Untuk memiliki buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), peserta didik atau orangtua/walinya membelinya langsung kepada pengecer.” Pada kenyataannya, penerbit langsung menjual ke sekolah dan melewati proses distribusi untuk menawarkan harga yang murah kepada konsumen. Akibatnya, harga buku teks pelajaran menjadi lebih tinggi.
Harga mahal juga terjadi pada perniagaan buku umum. Hal ini terjadi karena proses distribusi yang panjang. Distributor meningkatkan 60 persen dari harga awal penerbit. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan buku murah. Hal ini juga terkait penyebaran lokasi penerbitan di Indonesia yang tidak merata. Dengan begitu, aktivitas distribusi buku pun terpolar pada pulau tertentu. Menurut IKAPI Jawa Timur, sebanyak 80 persen penerbit beroperasi di Pulau Jawa, sehingga menimbulkan multiplasi harga buku yang dikirim ke daerah-daerah. Selain itu, penyebaran toko buku pun mengalami hambatan di daerah-daerah terpencil. Dengan akses terbatas tersebut, harga buku pun melonjak.
Dalam tataran buku umum, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk memberikan pagar dalam tata niaganya. Hal ini disebabkan tidak adanya payung hukum yang mewadahi tugas tersebut. Lain halnya dengan buku teks yang berada dibawah kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional dan buku agama yang diatur Kementerian Agama, buku umum terlepas dari berbagai pengaturan. Dengan begitu, kualitas konten, harga dan prosedurnya tidak dapat dikendalikan pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan tingginya harga buku dan sulitnya buku ditemukan di daerah.

## C.  Peran Pemerintah dalam Tata Kelola Buku Digital
Pengaturan Buku Digital
Dalam mengatur perniagaan buku digital, Pemerintah telah memiliki sejumlah perangkat aturan sebagai berikut:
1.  Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 10 (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan .

## Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan
2.  Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pada Undang Undang ini disebutkan pengertian hak cipta sebagai berikut:
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku .
Pada Pasal 12 disebutnya mengenai Ciptaan yang dilindungi, yaitu:
(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
a. buku,  Program  Komputer,  pamflet,  perwajahan  (layout)  karya  tulis  yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
b.  ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c.  alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d.  lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f.  seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g.  arsitektur;
h.  peta;
i.  seni batik;
j. fotografi;
k. sinematografi;
l.  terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.
3.  Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Undang-undang ini mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan kepada setiap pengusaha atas transaksi jual belinya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen 8 . Setiap pengusaha wajib untuk melapotkan usahanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3A dan Pasal 4A sebagai berikut: Pasal 3A
1)  Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
2)  Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3)  Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

## Pasal 4A
1)  Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2)  Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok
8 http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai. Diakses 15 Maret 2011
barang sebagai berikut:
a.  barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
b.  barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; c.  makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
d.  uang, emas batangan, dan surat - surat berharga.
3)  Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok - kelompok jasa sebagai berikut:
a.  jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; b.  jasa di bidang pelayanan sosial;
c.  jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
d.  jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
e.  jasa di bidang keagamaan;
f.  jasa di bidang pendidikan;
g.  jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
h.  jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
i.   jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
j.   jasa di bidang tenaga kerja;
k.  jasa di bidang perhotelan;
l.  jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
Pengaturan ini kurang efektif, karena:
1.  tidak ada pengaturan turunan yang bersifat teknis di lapangan. Kurangnya kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dibatasi dengan kebijakan otonomi daerah yang belum selaras dengan misi Pemerintah Pusat. Akibatnya, masyarakat kebingungan dengan pengaturan yang ambigu ini.
2.  Adanya pembatasan pembiayaan negara karena Undang-Undang Otonomi Daerah, sehingga Pemerintah Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan di daerah.
3.  Variasi lingkungan lokal yang membutuhkan perhatian berbeda di setiap daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu membuat pengaturan yang sesuai dengan konteks lingkungannya. Tetapi, karena tidak ada legitimasi hukum, Pemerintah Daerah belum mampu melakukannya.
Berangkat dari kondisi diatas, maka pengelolaan buku digital memang perlu diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggung jawabkan isinya. Pengelolaan buku ini bersifat parsial dan tidak menyentuh konten. Pengelolaan buku digital tidak dimaksudkan untuk membatasi konten yang beredar karena pemerintah tidak berhak menghalangi kreativitas masyarakat.pemerintah hanya harus mengelola tata niaga yang bersifat online .
Intervensi Efektif
Kehadiran buku digital menimbulkan pola baru dalam pergerakan perniagaan buku. Walaupun demikian, belum ada pengaturan yang tegas mengenai peredaran buku-buku,
terutama buku umum, di Indonesia. Akibatnya, semua orang dapat menerbitkan buku tanpa ada sensor yang jelas. Dengan begitu, informasi yang beredar di masyarakatpun beragam dan tidak dapat dikendalikan.
Kita berada pada jaman dimana pengendalian konten tidak dapat dilakukan secara mudah. Bercermin pada manuver Menteri Komunikasi dan Informasi pada pertengahan tahun 2010 yang melarang situs-situs porno beredar di Indonesia, maka Pemerintah harus hati-hati dalam menerapkan pengaturan. Aturan yang bersifat positif ini ternyata tidak efektif.
Pelarangan seringkali menjadikan motivasi untuk mencoba-coba melakukan tindakan terlarang tersebut. Hal ini terkondisikan dalam masyarakat kita. Begitu pula yang terjadi dengan pembajakan, apalagi ketika objek yang dibajak berbentuk digital. Penggandaan buku digital lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan buku cetakan konvensional. Selain itu, terbatasnya akses terhadap buku cetakan membuat masyarakat memilih mengambil dari internet yang lebih mudah diakses. Ada dua pandangan disini, pertama , pembajakan terjadi bukan karena ingin merugikan pembuat buku, namun sekedar ingin memenuhi kebutuhan pribadi. Kedua , pembajakan terjadi karena terdapat peluang kebutuhan ( demand ) akan sebuah buku yang tidak dapat dipenuhi penerbit konvensional.
Selain pembajakan, tumbuh pula sikap kurang menghargai kerja keras. Generasi muda yang dekat dengan teknologi terbaru lebih mudah menemukan cara singkat untuk mendapatkan konten yang diinginkan. Mereka lebih tidak sabaran dan lebih rentan terhadap birokrasi. Hal ini mengembangkan masyarakat yang tidak tahan banting dan bermental lemah. Generasi ini tidak dapat bekerja dengan tekun, mudah menyerah dan tidak tahan tekanan. Salah satu buktinya adalah banyaknya anak-anak yang tidak lulus UN tahun 2010 lalu yang mencoba bunuh diri.
Sikap masyarakat ini merupakan bentuk kebiasaan yang dijelaskan dengan konsep jadwal penguatan Skinner (1953, dalam Santrock, 2010: 277). Menurutnya, suatu perilaku dapat terjadi tergantung pada penguatnya. Manusia menjadi kurang menghargai karena semuanya dapat diperoleh dengan cara instan. Orang menjadi kurang menghargai proses panjang pembuatan buku karena mudah mendapatkannya.
Dari sudut pandang teori belajar (Hovland, Janis, & Kelley, 1953, dalam Santrock, 2010: 167), hal ini terjadi karena orang mempelajari informasi dan fakta tentang objek sikap yang berbeda-beda dan mereka juga mempelajari perasaan dan nilai yang diasosiasikan dengan fakta itu. Asosiasi bahwa “sesuatu hal dapat diperoleh dengan mudah” menjadi landasan sikap meremehkan, kurang sabaran dan kurang mampu bertoleransi  terhadap  semua  hal  yang  tidak  efisien.  Itulah  yang  menyebabkan  gaya hidup di kota besar dengan segala fasilitasnya menjadi lebih tergesa-gesa dibandingkan kehidupan di pedesaan.
Dengan begitu, Pemerintah harus melakukan pendekatan yang hati-hati dan bertahap dalam mengantur konten digital. Pemerintah harus belajar dari hambatan yang dialami ketika Kemenkominfo melakukan pelarangan situs porno dan BlackBerry . Permasalahan digitalisasi tidak terletak dari format ataupun tempat publikasinya, namun tata niaganya yang terkait dengan pertambahan nilai. Sebagai salah satu bentuk perniagaan baru, Pemerintah harus dapat memagari dengan jernih sehingga tidak terjadi
praktik monopoli, merugikan negara dan masyarakat serta menjadi penghalang tujuan- tujuan pendidikan yang positif. Dengan begitu, peran Pemerintah perlu dilaksanakan dengan cara:
1.  Membentuk Undang Undang Sistem Perbukuan Nasional untuk menciptakan sistem perbukuan yang sehat, termasuk dalam hal buku digital.
2.  Memastikan tata niaga yang adil namun berpihak pada rakyat.
3.  Peningkatan akses terhadap buku. Dengan kata lain, pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia agar terjadi penyebaran toko buku.
4.  Menetapkan standar mutu untuk setiap terbitan.
5.  Meningkatkan pengontrolan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait, seperti Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6.  Memastikan hukuman yang berat dan menjerakan untuk setiap pelanggaran peraturan.
7.  Membimbing penerbit konvensional untuk bersiap menerima dengan buku digital. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang seluas-luasnya bagi penerbit untuk mulai mengembangkan sarana dan prasarana publikasi buku digital.

## Simpulan
Perkembangan teknologi digital akan segera menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Buku-buku digital akan menjadi suplemen kuat dalam upaya transfer ilmu. Kehadiran buku digital memberikan cara pandang dan peluang baru dalam menggunakan buku. Perkembangan tata kelola dan tata niaganya dapat menimbulkan bisnis baru dan pada saat yang sama mengancam tata niaga yang sudah ada. Namun, setiap perkembangan membutuhkan keberanian untuk berubah.
Disinilah peran Pemerintah sebagai katalisator perubahan. Dengan begitu, pengaturan buku digital perlu untuk segera dipagari dengan Undang-undang perbukuan yang menekankan pada peran pemerintah sebagai:
1.  Memfasilitasi perkembangan sarana dan prasarana digitalisasi buku untuk memastikan tersedianya akses masyarakat terhadap buku digital.
2.  Segera mempersiapkan pengaturan yang terpadu dan komprehensif untuk menjamin tata kelola perbukuan digital yang sehat hingga ke seluruh pelosok.
3.  Memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh masyarakat perbukuan untuk melakukan praktik tata niaga yang adil, tidak memonopoli dan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
4.  Menjadi penyaring kualitas buku digital dengan memberikan standar mutu yang objektif yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Badudu J. S., dan Zain, Sutan Mohammad. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Santrock, John. W. 2010. Psikologi Pendidikan (edisi kedua). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Jurnal Andina, Elga.2010. Studi Dampak Negatif Facebook terhadap Remaja Indonesia. Aspirasi. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hal: 119-120.
Haydn, Terry. 2002. ”The Book Versus the Screen: Educational Media in the Digital Age”, Paedagogica Historica, 38:1, 387-401.
Hofstede, Geert. 1993. “Cultures and Organizations: Software of the Mind”. Administrative Science Quarterly (Johnson Graduate School of Management, Cornell University) 38 (1): 132–134.
WIPO. (1980). WIPO Glossary of Terms of the Law of Copyrigth and Neighboring
Rigths. Geneva: World Intellectual
Propherty Organization.
Wiburg, Karin M. (2003) ‘Technology and the New Meaning of Educational Equity’, Computers in the Schools, 20: 1, 113 — 128
Surat Kabar
Dahlan, M. M. 23 Desember 2006. ”Dari Kantor Pos ke Revolusi Informasi”. Kompas.

## Makalah dan Presentasi
IKAPI. 2011. Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI, tanggal 9 Februari 2011.
Pusat Perbukuan. 2010. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan Nasional (Draf 11). Tidak diterbitkan.
Suryo, R. (2006). “Peran Teknologi Komunikasi dalam Pengalihan Hak Cipta Buku”. Paper dipresentasikan pada seminar Pengalihan Hak Cipta Buku: Suatu Gagasan dalam Upaya Perluasan Akses Pendidikan diselenggarakan oleh Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Hotel Atlet Century, Jakarta, 4 Desember 2006.

## Website:
Daftar Nomor Pokok Perpustakaan. http://npp.pnri.go.id/npp/npp JmlPerpus.aspx. Diakses tanggal 2 Maret 2011.
Ghofur,  S.A.15 Oktober 2006,  http://www.pontianakpost.com/berita/index. asp?Berita=Edukasi&id=126631 Diakses pada tanggal 4 November 2006.
Rao, S.S. (2004). “E-book Technologies in Education and India’s Readiness”. Emerald Program: Electronic Library and Information Systems, Volume 38 – Nomor 4 2004, halaman 257-267, www.emeraldinsight.com/0033-0337.htm, Diakses 18 Desember 2006.
Telkom, Costly Leased Lines Hamper Internet. http://www.telkom.net/ig2s.php. The Jakarta Post, 15 November 2006,. Diakses 1 Desember 2006.
Watters, Audrey. 25 Mei 2011. Is Google planning an E-Book Rental Service? http:// www.readwriteweb.com/archives/is_google_planning_an_e-book_rental_service. php. Diakses 27 Juni 2011.
--,--. 14 Juli  2010. Jumlah Pemakai Handphone di Indonesia. http://www. harianberita.com/jumlah-pemakai-handphone-di-indonesia.html. Diakses tanggal 2 Maret 2011.
--,--. 2011. Harga laptop. http://www.hargalaptop.net/daftar-harga- laptop-termurah. php. Diakses tanggal 3 Maret 2011.
--,--,  Pajak Pertambahan Nilai. http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_ nilai. Diakses tanggal 15 Maret 2011.
--,--. Popularitas Android bangkitkan era buku digital. http://www.citydirectory.co.id/ news/item/popularitas-android-bangkitkan-era-buku-digital. diakses tanggal 27 Juni 2011.
--,--. Hakim Belum Putuskan Buku Digital Google. http://arsipberita.com/show/hakim- belum-putuskan-buku-digital-google-66429.html. Diakses tanggal 27 Juni 2011.

## Undang-Undang
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 tentang Buku.