## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DARI TINDAKAN PHK PERUSAHAAN DIMASA COVID-19

## LEGAL PROTECTION FOR LABOR FROM PHK FUNCTION MEASURES IN THE COVID-19 PERIOD
Ramlan 1 dan Rizki Rahayu Fitri 2
1,2 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jln. Kapten Muchtar Basri No.3, Medan Timur, Glugur Darat II, Sumatera Utara, 20238 Email: ramlan_mosya71@yahoo.com

## Abstract
Covid-19 in Indonesia made the national economy worse, so the unemployment rate was booming, because company workers had to be dismissed because debtors were unable  to  pay  their  salaries.  This  forced  situation  is  called  force  majeure,  is  a situation where the company is no longer able to pay workers' wages. The purpose of this study was to analyze the legal protection for workers from company layoffs. The author is interested in studying, who is the party that suffers losses due to Force Majeure conditions for workers during the Covid-19 pandemic? In this situation, company  policy  is  needed,  employee  flexibility  to  be  clear  in  dealing  with  this situation.
Keywords: Force majeure, labor, and company

## Intisari
Covid-19 di  Indonesia  membuat  perekonomian  nasional  memburuk,  sehingga angka  pengangguran  kian  membludak,  sebab  buruh  perusahaan  terpaksa diberhentikan  karena  debitur  tidak  sanggup  membiayai  gaji  mereka.  Keadaan terpaksa ini disebut dengan force majeure, merupakan keadaan dimana perusahaan tidak lagi mampu membayar upah pekerja. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  dari  tindakan  PHK  perusahaan.  Penulis tertarik  mengkaji,  Siapakah  Pihak  yang  menanggung  kerugian  karena  keadaan Force  Majeure terhadap  pekerja  pada  masa  pandemic  C ovid-19 ?,  Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada masa Covid-19 ?.  Dalam  situasi  ini,  diperlukan  kebijaksanaan  perusahaan, kelegowoan pekerja agar jernih dalam menyikapi situasi ini.
Kata kunci: Force majeure, buruh, dan perusahaan

## A. Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 Pasal  28D  Ayat  (2)  yang  dinyatakan,  “Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja”. 3
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2 Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
3 Lihat Pasal 28 A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
Terlepas  dari  adanya  jaminan  bagi  setiap  warga  negara  terkait  hak  untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dalam dunia ketenagakerjaan merupakan  salah  satu  masalah  yang  sering  muncul  yaitu  Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK),  selanjutnya  disingkat  dengan  PHK,  yang  tidak  jarang  juga,  dapat menimbulkan  konflik  hubungan  industrial,  konflik  antara  pengusaha  dengan pekerja/buruh, yang mengakibatkan terjadinya pengangguran.
Pasal  1  Angka  25  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  memberikan  definisi,  “Pemutusan  Hubungan  Kerja  adalah pengakhiran  hubungan  kerja  karena  suatu  hal  tertentu  yang  mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/ buruh dan pengusaha”. 4 PHK adalah salah satu hal yang seharusnya dapat dihindarkan, baik itu oleh pengusaha atau pun oleh pekerja/ buruh. Namun hal ini masih sering terjadi, masih cukup sering ditemui adanya  kasus-kasus  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  yang  dilakukan  oleh beberapa  perusahaan  dengan  berbagai  alasan  atau  penyebabnya.  Keputusan pemutusan hubungan kerja tentunya berdampak buruk terhadap perekonomian dan kelangsungan  hidup  serta  masa  depan  para  pekerja/buruh.  Dalam  hal  terjadi pemutusan  hubungan  kerja,  tentunya  tidak  boleh  dilakukan  secara  sewenang- wenang.  Pemutusan  hubungan  kerja  hanya  boleh  dilakukan  karena  alasan-alasan tertentu,  setelah  melalui  beberapa  tahapan  upaya  yang  tentunya  dilakukan  untuk dapat menghindarinya.
Ditengah terjadinya permasalahan seperti covid-19 ini, yang menjadi korban dari force majeure ialah karyawan yang memiliki kontrak kerja tertentu. Sehingga ancaman PHK dan sebagainya lebih menonjol kepada karyawan yang hanya sebatas kerja tertentu. Namun beda halnya dengan karyawan yang bekerja memiliki waktu tidak  tertertu.  Perlu  diketahui  terlebih  dahulu  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT)  adalah  perjanjian  kerja  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu. Penerapan sistem PKWT lebih banyak digunakan oleh perusahaan dinilai sangat efektif dan efisien bagi pengusaha yaitu  demi  mendapatkan  keuntungan  yang  lebih  besar  dimana  biaya  dikeluarkan pengusaha  untuk  pekerjaan  menjadi  lebih  kecil  karena  pengusaha  tidak  harus memiliki  tenaga  kerja/pekerja  dalam  jumlah  yang  banyak.  Hubungan  pengusaha dan  tenaga  kerja  yang  bekerja  bersama-sama  dalam  menjalankan  suatu  kegiatan usaha dalam hukum ketenagakerjaan dikenal dengan istilah hubungan kerja, yaitu hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan  perjanjian  kerja, yang  mempunyai  unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Setiap hubungan kerja ini secara  otomatis  akan  terikat  dengan  adanya  hak  dan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  pengusaha  dan  pekerja  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam perjanjian yang dibuatnya.
Pada tanggal 13 April 2020 lalu, Presiden Republik Indonesia merilis sebuah Keputusan  Presiden  (Keppres)  tentang  bencana  non-alam  yakni  Keppres  No.  12 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non-alam  Penyebaran  Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Sontak menyusul dirilisnya Perpres  tersebut  muncul  spekulasi  di  tengah-tengah  masyarakat  bisnis  bahwa Keppres  tersebut  bisa  dijadikan  dasar  untuk  membatalkan  kontrak-kontrak
4 Lihat Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
keperdataan,  terutama  kontrak-kontrak  bisnis.  Alasannya  bencana  adalah  sebuah force  majeure, kejadian  luar  biasa  yang  menyebabkan  orang  tidak  mampu memenuhi  prestasinya  karena  peristiwa  yang  di  luar  kemampuannya.  Di  dalam hukum  perjanjian  memang  ada  ketentuan  bahwa force  majeure bisa  dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak. Tetapi tentu saja spekulasi tersebut misleading yang  agak  meresahkan,  bukan  hanya  dalam  dunia  usaha  tetapi  juga  bagi Pemerintah. 5
Dalam  praktik  dunia  ketenagakerjaan,  sudah  banyak  perusahaan  yang melakukan  PHK,  dengan  berbagai  alasan,  dan  sangatlah  menarik  untuk  dapat diteliti, apakah alasan-alasan tersebut sudah sah jika ditinjau dari sisi hukum atau peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  sudah  memberikan  batasan-batasan  terkait  hal-hal yang diperbolehkan dan  tidak diperbolehkan untuk  dijadikan sebagai  alasan atau pertimbangan  untuk  dilakukannya  PHK.  Tentang  PHK  diatur  dalam  Pasal  150 sampai  dengan  Pasal  172  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.  PHK  dilakukan  oleh  pengusaha  terhadap  pekerja  atau  buruh, dilakukan  dengan  berbagai  alasan,  seperti  pengunduran  diri,  mangkir,  perubahan status  perusahaan,  perusahaan  tutup,  perusahaan  pailit,  pekerja  meninggal  dunia, pekerja pensiun, atau karena pekerja/ buruh telah melakukan kesalahan berat, dan lain-lain.
Pasal  164  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  menyatakan:  Pengusaha  dapat  melakukan  pemutusan  hubungan kerja  terhadap  pekerja/buruh  karena  perusahaan  tutup  bukan  karena  mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali, ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian  hak  sesuai  ketentuan  Pasal  156  Ayat  (4).Keadaan  memaksa  adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat  diketahui  atau  tidak  dapat  diduga  akan  terjadi  ketika  membuat  perikatan. Dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat disalahkan karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. 6
Force  majeure memang  tidak  bisa  secara  otomatis  dijadikan  alasan pembatalan kontrak ataupun PHK, tetapi memang bisa dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak. Kontrak harus tetap dilaksanakan  sesuai  dengan  isinya  karena  menurut  Pasal  1338  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (KUHPerd)  “Setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Jadi selama kontrak tidak diubah dengan kontrak baru yang disepakati tetap berlaku mengikat seperti undang- undang.
5 Asosiasi  Pengajar  Hukum  Keperdataan,Bencana  Covid-19  Dan  Pembatalan  Kontrak Dalam Bisnis, Perkembangan, Problematik, Dan Implikasi Force Majeure Akibat Covid-19 Bagi Dunia  Bisnis” Seminar  Nasional  Keoordinator  Kementeriah  Hukum,  Politik  Dan  Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, hal 5
6 Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan, Pustaka Setia, Bandung, hal 107
Apabila  diketahui  pengusaha  memiliki  pekerja  yang  banyak,  maka pengusaha harus memberikan berbagai tunjangan untuk kesejahteraan para pekerja seperti  tunjangan  pemeliharaan  kesehatan,  tunjangan  pemutusan  hubungan  kerja (PHK),  tunjangan  penghargaan  kerja  dan  sebagainya  dalam  arti  kata mempekerjakan  tenaga  kerja  dengan  PKWT,  maka  biaya  tersebut  dapat  ditekan. Akan tetapi, bagi pekerja kontrak sendiri mengenai kebijakan penggunaan dalam PKWT  dinilai  kurang  menguntungkan  karena  mereka  merasa  tidak  memiliki kepastian  dalam  hal  jangka  waktu  kerja  dalam  pengangkatan  sebagai  karyawan tetap yang mempengaruhi jenjang karir, status atau kedudukan sebagai pekerja, dan pesangon  pada  saat  kontrak  akan  berakhir.  Namun  faktanya  pihak  perusahaan dalam  masa  pandemic  seperti  ini  malah  merumahkan  pekerja  dan  sekaligus memPHK  pekerja,  ini  bukanlah  solusi  yang  solutif  untuk  meningkatkan perekonomian  Negara,  yang  ada  peningkatan  jumlah  penduduk  miskin  sekaligus pengangguran massal. Sehingga krisis moneter pun terulang kembali.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  diatas  penulis  merumuskan permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini,  yaitu  Pihak  manakah  yang menanggung kerugian karena keadaan Force Majeure terhadap pekerja pada masa pandemic covid-19 ? dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada masa pandemic?

## B. PEMBAHASAN
1. Pihak  yang  Menanggung  Kerugian  karena  Keadaan  Force  Majeure terhadap Pekerja pada Masa Pandemic Covid-19
Dalam hal ganti kerugian yang ditanggung terhadap pekerja oleh perusahaan ialah:
a. Perjanjian hibah.
b. Perjanjian jual beli.
c. Perjanjian tukar menukar
d. Perjanjian sewa menyewa. 7
Pihak-pihak  bebas  memperjanjikan  tanggung  jawab  itu  dalam  perjanjian yang  mereka  buat  apabila  terjadi  keadaan  memaksa.  Ganti  rugi  dalam    keadaan memaksa hanya berlaku untuk ke empat hal diatas, namun dalam keadaan seperti covid-19 saat ini, tidak ada perusahaan baik juga pemerintah menanggung secara eksplisit kerugian yang di rasa oleh pekerja yang di PHK. Perjanjian kerja waktu tertentu yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat  untuk  pekerjaan  tertentu  yang  menurut  jenis  dan  sifat  atau  kegiatan pekerjaanya  akan  selesai  dalam  waktu  tertentu. 8 “ Perjanjian  kerja  yang  dibuat untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis (Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan).  Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk lebih  menjamin  atau  menjaga  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  sehubungan  dengan
7 Indrayani,  Kajian  Hukum  Keterlambatan  Membayar  (Wanprestasi)  Debitur DalamPerjanjian Sewa Beli Menurut Aturan Hukum Yang Berlaku, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 10/Okt/2019, hal 43
8 Abdul Khakim, 2007 Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Pt. Citra Aditia Bakti, Bandung, hal. 59
berakhirnya  kontrak  kerja.  Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  tidak  boleh mensyaratkan adanya masa percobaan”.
Setiap  tenaga  kerja  berhak  untuk  mendapatkan  upah  yang  layak  sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah.  “Dalam Pasal 1 angka 30 Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Berdasarkan  pengaturan tersebut dapat kita ketahui bahwa upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan”.
Beberapa  prinsip  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang  perlu  diperhatikan antara  lain:  Harus  dibuat  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  huruf  latin, minimal rangkap dua; Apabila dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dan terjadi perbedaan penafsiran, yang berlaku bahasa Indonesia; Hanya dapat dibuat untuk  pekerjaan  tertentu  yang  menurut  jenis  dan  sifat  atau  kegiatan  pekerjaanya akan  selesai  dalam  waktu  tertentu;  Paling  lama  tiga  tahun  termasuk  jika  ada perpanjangan atau perbaharuan; Pembaharuan PKWT dilakukan setelah tenggang waktu  tiga  puluh  hari  sejak  berakhirnya  perjanjian;  Tidak  dapat  diadakan  untuk jenis  pekerjaan  yang  bersifat  tetap;  Tidak  dapat  mensyaratkan  adanya  masa percobaan  kerja  dan  Upah  dan  syarat  kerja  yang  diperjanjikan  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama  (PKB),  dan perturan perundang-udangan. Apabila prinsip PKWT dilanggar: Terhadap hurup a sampai  dengan  huruf  f,  maka  secara  hukum  PKWT  menjadi  PKWTT;  Terhadap huruf g, maka tetap berlaku ketentuan dalam perauran perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan. 9 Syarat-syarat pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu.
Force  Majeure adalah  keadaan  terpaksa  atau  kejadian  yang  terjadi  diluar kemampuan  manusia  dan  tidak  dapat  dihindarkan  sehingga  suatu  kegiatan  tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Force Majuere biasanya merujuk pada tindakan alam, sepertin bencana alam (banjir, gempa bumi), epidemic, kerusuhan, pernyataan  perang,  perang  dan  sebagainya.  Pengertian  bencana  alam  ialah  suatu kejadian alam dikatakan sebagai bencana ( disaster ) apabila mengakibatkan korban dan  penderitaan  manusia,  kerugian  harta  benda,  kerusakan  sarana,  dan  prasarana serta  fasilitas  umum  yang  menimbulkan  gangguan  terhadap  tata  kehidupan  dan masyarakat. 10
Dalam kaitan dengan kontrak pengadaan barang/jasa (kontrak pengadaan), lazimnya Force  Majure dialami  oleh  penyedia  (kontraktor/suuplier)  baik  karena bencana  alam,  bencana  non  alam,  pemogokkan,  barang  diskontinyu,  dll.  Tetapi sekarang  terjadi  fenomena  baru.  Terjadinya  pandemi  mewajibkan  negara  untuk mengutamakan keselamatan penduduk, dan karena itu perlu menyediakan anggaran yang  cukup.  Inilah  yang  mengakibatkan  terjadinya  “pergeseran  anggaran”  yang kemudian  membuat  anggaran  untuk  pengadaan  barang/jasa  menjadi  berkurang secara  signifikan,  atau  bahkan  tidak  ada  lagi.  Di  sisi  lain,  tentu  pihak  penyedia
9 Ibid
10 Dini Ajeng Wulandari, 2016, Wanprestasi Debitur Akibat Force Majeure (Bencana Alam) Dalam Perjanjian Kredit (Study Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2010/Pn.Smi), Skripsi , Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 16.
dalam  banyak  kasus  juga  mengalami  kendala  dalam  memenuhi  kewajibannya akibat pandemi ini. Banyak factor penyebab .11
Konsep keadaan memaksa ( Overmacht atau Force Majeur /FM) merupakan konsep  yang  terkait  dengan  pemenuhan  kewajiban  yang  lahir  dari  perikatan (pemenuhan  perikatan).  Dua  elemen  fundamental  dalam  FM  adalah:  pemenuhan kewajiban  tercegah,  dan  akibat  tidak  dipenuhinya  kewajiban  itu  tidak  dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur (pihak yang wajib). Tercegah mengandung arti debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban berhubung adanya peristiwa yang tergolong sebagai  FM.  Ini  dapat  seluruh atau sebagian kewajiban. Dan,  dari segi waktu,  dapat  selamanya  ( permanent )  dapat  pula  sementara  ( temporary ).  Makna tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan  adalah  bahwa  debitur  tidak  dapat  dituntut (digugat) untuk membayar ganti rugi, biaya atau pun bunga (Pasal 1244 jo. 1245. 1444 KUH Perdata). 12
Sedangkan  akibat  dari  kejadian  yang sepertinya diluar  kuasa  manusia sehubungan dengan kegiatan ekonomi, misalnya krisis ekonomi Indonesia selama ini, yang mana ternyata menimbulkan efek yang berbeda pada pelaku ekonomi --- maksudnya ada yang merugi dan memperoleh keuntungan --- biasanya bukan dasar alasan  yang  kuat  sebagai force  majeure .  Dalam  hal  demikian,  bagi  pelaku  yang merugi  dapat  meminta  penyelesaian  melalui  mekanisme  bi-partit  dengan  pihak terkait,  atau  bahkan  meminta  intervensi  pemerintah,  untuk  keringanan/bantuan sehubungan dengan kerugiannya/tambahan beban kewajiban yang ditanggungnya. Mengenai  PHK  karena force  majeure ,  UUK  menetapkan  bahwa  pekerja/buruh berhak  atas  uang  pesangon  sebesar  1  (satu)  kali  ketentuan  Pasal  156  (2)  uang penghargaan  masa  kerja  sebesar  1  (satu)  kali  ketentuan  Pasal  156  (3)  dan  uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156.
a. Akibat Hukum Force Majeure
Jika  ditelaah  sifat force  majeure memiliki  implikasi  yang  sama  yaitu ketidakmampuan salah satu pihak menjalankan kewajibannya. Sehingga implikasi yuridis  dari tidak dijalankannya kewajiban, Pihak yang dirugikan dapat  meminta ganti rugi yang dideritanya sebagai akibat dari tidak dijalankannya kewajiban salah satu  pihak.  Tetapi  Mengacu  pada  Pasal  1244  j.o  Pasal  1245  yang  menyatakan sebagai berikut; Pasal 1244 KUHPerdata:
Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak  pada  waktu  yang  tepat  dilaksanakannya  perjanjian  itu,  disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.
11 Y. Sogar Simamora, Force Majeur Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, makalah  seminar  nasional,  Guru  Besar  Fh  Unair-Surabaya  –  Ketua  Asosiasi  Pengajar  Hukum Keperdataan. Hlm. 10.
12 Ibid.
Pasal 1245 KUHPerdata: “
Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa  (overmacht) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua Pasal diatas mengafirmasi untuk melepaskan  kewajiban  mengganti  rugi  bagi  pihak  yang  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  karena  adanya  keadaan  memaksa/ force  majeure .  Selain  itu  akibat hukum lainnya yang mungkin terjadi adalah melakukan perubahan/addendum perjanjian  untuk  menjalankan  kewajiban  di  waktu  lain  jika disepakati oleh para pihak tergantung dari isi klausul perjanjian itu sendiri.
Adapun  syarat-syarat  formal  yang  harus  dipenuhi  oleh  suatu  kesepakatan kerja tertentu adalah sebagai berikut:
a) Kesepakatan  kerja  dibuat  rangkap  3  (tiga),  masing-masing  digunakan  untuk pekerja, pengusaha dan kantor Departemen Tenaga Kerja setempat yang masing- masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
b) Kesepakatan  kerja  harus  didaftarkan  pada  kantor  Departemen  Tenaga  Kerja Setempat,  selambat-lambatnya  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  sejak ditandatangani kesepakatan kerja tertentu.
c) Biaya  yang  timbul  akibat  pembuatan  kesepakatan  kerja  tertentu  semuanya ditanggung oleh pengusaha. 13
Namun, perlu ditekankan juga bahwa dalam keadaan memaksa yang perlu dikedepankan  adalah  kebijaksanaan  dari  para  pihak  dalam  menyikapi  kondisi tersebut. Masing-masing pihak harus menyadari secara bijaksana bahwa ada hal- hal lain yang dapat dikedepankan seperti menanggung kerugian secara bersama atas kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Atau jika keadaan memaksa tersebut membuat salah satu pihak terhambat menjalankan kewajibannya agar pihak lainnya dapat  memberikan  kebijaksanaan  berupa  kompensasi  pada counterpartnya untuk menjalankan kewajibannya pada waktu lain yang disepakati bersama.
Force  majeure merupakan  salah  satu  klausa  yang  lazimnya  berada  dalam suatu  perjanjian,  dikatakan  salah  satu  klausa  karena  kedudukan force  majeure dalam  suatu  perjanjian  berada  di  dalam  perjanjian  pokok,  tidak  terpisah  sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian accesoir . Force  majeure atau  yang  sering  diterjemahkan  sebagai  “keadaan memaksa”  merupakan  keadaan  dimana  seorang  debitur  terhalang  untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat  dibuatnya  kontrak,  keadaan  atau  peristiwa  tersebut  tidak  dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk.
13 Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu  Tertentu  Berdasarkan    Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), Jurnal Al Hikmah Volume Xxi Nomor 2/2019, hal 15
Force  majeure tidak  bisa  secara  serta  merta  dijadikan  alasan  pembatalan kontrak  juga  dalam  arti  pembatalan  kontrak  dengan  alasan force  majeure tergantung pada isi klausul kontraknya. Artinya harus dilihat dulu apakah di dalam klausul  kontrak  tersebut  ada  kesepakatan  bahwa  jika  terjadi force  majeure isi kontrak  bisa  disimpangi.  Jadi  harus  ada  klausul  dalam  kesepakatan  itu.  Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu: keadaan memaksa yang absolut ( absolut onmogelijkheid ) dan keadaan memaksa yang relatif ( relatieve onmogelijkheid ) .
b. Force Majeure absolut
Force  majeure absolut  adalah  kejadian  yang  secara  mutlak  meniadakan kemampuan pihak untuk memenuhi prestasinya seperti musnahnya bangunan yang dijadikan jaminan kontrak karena bencana alam yang menyebabkannya ambles dan hilang  seperti  gempa  yang  terjadi  di  Palu  pada  Tahun  2018  yang  menyebabkan adanya rumah-rumah dan hotel berbintang lenyap ditelan bumi. 14
c. Force Majeure relatif
Force majeure relatif adalah force majeure yang mengubah keadaan tetapi masih  ada alternatif-alternatif yang dapat  disubstitusikan, dikompensasi,  ditunda, dan sebagainya seperti terhalangnya penyampaian barang karena alat transportasi yang membawanya mengalami kecelakaan. 15
Dari kedua bagian Force Majeure kita berada pada Force Majeure absolut, karena  Covid-19  mencakup  keadaan  memaksa  yang  bersifat  mutlak,  yakni membuat  para  pihak  tidak  memungkinkan  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya. Sehingga  karyawan  yang  sebatas  pekerja  dalam  waktu  tertentu  tidak  diberikan secara  utuh  bahkan  tidak  diberikan  kewajibannya  oleh  debitur  dalam  keadaan memaksa seperti pandemic-19 ini.

## 2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  atas  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu pada Masa Pandemic
Perlindungan Hukum tenaga kerja sebagaimana yang telah diatur dalam UU 13/2003 bertujuan untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja/buruh dengan pengusaha tanpa disertai adanya tekanan-tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu pengusaha yang secara sosio-ekonomi  memiliki  kedudukan  yang  kuat  wajib  membantu  melaksanakan ketentuan  perlindungan  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 16
“Hukum  menentukan  kepentingan-kepentingan  masyarakat  yang  dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan identitas hukum yang dapat  berupa  orang  perorangan  secara  kodrati  dan  dapat  juga  entitas  hukum  nir kodrati  yaitu  entitas  hukum  atas  hasil  rekaan  hukum”. 17 Terkait  perlindungan
14 Op.Cit, Bahan Seminar Menkopolhukam
15 Ibid 16 Rosyita, Ita, et al. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Perusahaan Garmen, Jurnal Living Law , ISSN 2087-4936 Volume 8 Nomor 2, Oktober 2016, hlm.. 121.
17 Harjono,  2008, Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa ,  Penerbit  Sekretaris    Jenderal  Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. hal. 377.
hukum,  Philipus  M  Hadjon 18 “mengatakan  bahwa  Selalu  berkaitan  dengan kekuasaan.  Ada  dua  kekuasaan  yang  selalu  menjadi  perhatian  yakni  kekuasaan pemerintah  dan  kekuasaan  ekonomi.  Dalam  hubungan  dengan  kekuasaan pemerintah,  permasalahan  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  (yang  diperintah), terhadap  pemerintah  (yang  memerintah).  Dalam  hubungan  dengan  kekuasaan ekonomi,  permasalahan  perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  bagi  silemah (ekonomi)  terhadap  si  kuat  (ekonomi),  misalnya  perlindungan  bagi  pekerja terhadap pengusaha”.
Perlindungan  hukum  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum  korban  kejahatan  sebagai  bagian  dari  perlindungan  masyarakat,  dapat diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk,  seperti  melalui  pemberian  restitusi, kompensasi,  pelayanan  medis,  dan  bantuan  hukum. 19 Perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  subyek  hukum  ke  dalam  bentuk  perangkat  baik  yang  bersifat preventif maupun  yang  bersifat represif, baik  yang  lisan  maupun  yang  tertulis. Dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  bahwa  perlindungan  hukum  sebagai  suatu gambaran  tersendiri  dari  fungsi  hukum  itu  sendiri,  yang  memiliki  konsep  bahwa hukum  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan kedamaian. Pengertian di  atas mengundang beberapa  ahli untuk  mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya: Menurut Satjipto  Raharjo  mendefinisikan  perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 20
Pada 17 Maret 2020 telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan  Usaha  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  COVID- 19 (“SE  Menaker  3/2020”).SE  Menaker  3/2020  dikeluarkan  sehubungan  dengan meningkatnya  penyebaran  COVID-19  di  beberapa  wilayah  Indonesia  dan memperhatikan  pernyataan  resmi World  Health  Organization (WHO)  yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Salah satu hal yang diatur dalam SE Menaker 3/2020 adalah tentang pelaksanakan:
a. bagi  pekerja/buruh  yang  dikategorikan  sebagai Orang  Dalam  Pemantauan (ODP) COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja  paling  lama  14  hari  atau  sesuai  standar  Kementerian  Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
b. Bagi  pekerja/buruh  yang  dikategorikan  kasus suspek  COVID-19 dan dikarantina/diisolasi  menurut  keterangan  dokter,  maka upahnya  dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.
18 M Hadjon, Philipus. “ Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila, Makalah Disampaikan  Pada  Symposium  Tentang  Politik,  Hak  Asasi  Dan  Pembangunan  Hukum  Dalam Rangka Dies Natalis Xv/ Lustrum Viii, Universitas Airlangga, 3 November 1994
19 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, hal. 133
20 Satjipto  Rahardjo,  2000. Ilmu  Hukum, Citra  Aditya      Bakti,  Cetakan    Ke-V,  Bandung, hlm. 53
c. Bagi  pekerja/buruh  yang  tidak  masuk  kerja  karena sakit  COVID-19 dan dibuktikan  dengan  keterangan  dokter,  maka  upahnya  dibayarkan  sesuai peraturan perundang-undangan.
d. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah  di  daerah  masing-masing  guna  pencegahan  dan  penanggulangan COVID-19,  sehingga  menyebabkan sebagian  atau  seluruh  pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan  sesuai  dengan  kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
Jadi  dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, perubahan besaran dan cara pembayaran  upah  pekerja  dilakukan  sesuai  dengan  kesepakatan  antara pengusaha dengan pekerja. 21
Berdasarkan  SE  Menaker  3/2020  juga  diatur  berbagai  pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja, dengan:
a. melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  dilaksanakannya  peraturan perundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (“K3”).
b. menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasan Gubernur.
c. mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus COVID-19 di tempat kerja;
d. memerintahkan  setiap  pimpinan  perusahaan  untuk  melakukan  antisipasi penyebaran  COVID-19  pada  pekerja/buruh  dengan  melakukan  tindakan- tindakan  pencegahan  seperti  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat  dengan mengintegrasikan  dalam  program  K3,  pemberdayaan  Panitia  Pembina Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (P2K3)  dan  optimalisasi  fungsi  pelayanan kesehatan kerja.
e. mendorong  setiap  pimpinan  perusahaan  untuk  segera  membuat  rencana kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  pandemi  COVID-19,  dengan  tujuan memperkecil risiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha.
f. dalam  hal  terdapat  pekerja/buruh  atau  pengusaha  yang  berisiko,  diduga,  atau mengalami  sakit  akibat  COVID-19,  maka  dilakukan  langkah-langkah penanganan  sesuai  standar  kesehatan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Kesehatan. 22
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  terhadap subjek  hukum.  Pengertian  perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum
21Keadaan Memaksa/Force Majeur,
Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Cl2572/Keadaan-Memaksa--Force- Majeur/, Diakses Pada 12 Mei 2020.
22 Faq Bekerja di Tengah Pandemi Corona, Https://Gajimu.Com/Tips-Karir/Kondisi-Kerja- Dan-Kehidupan-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19-Indonesia/Faq-Ketenagakerjaan-Dan-Covid- 19/Faq-Bekerja-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19, Di Akses Pada 12 Mei 2020
yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 23
“Sebagaimana  perjanjian  kerja  pada  umumnya,  perjanjian  kerja  waktu tertentu  (PKWT)  harus  memenuhi  syarat-syarat  pembuatan,  baik  syarat materil  maupun  formil.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 syarat  materil  diatur  dalam  Pasal  52,  Pasal  55,  Pasal  58,  Pasal  59,  dan Pasal  60,  sedangkan  syarat  formil  diatur  dalam  Pasal  54  dan  Pasal  57. Seperti dalam Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 diatur bahwa  PKWT  tidak  dapat  mensyaratkan  adanya  masa  percobaaan  kerja. Jadi,  jika  ada  PKWT  yang  mensyaratkan  masa  percobaan,  maka  masa percobaan  dalam  PKWT  tersebut  batal  demi  hukum.  Akibat  hukumnya PKWT tersebut menjadi PKWTT”.
“Syarat-syarat  kerja  yang  dimuat  dalam  PKWT  tidak  boleh  lebih  rendah dari  syarat-syarat  kerja  yang  termuat  dalam  peraturan  perusahaan  atau perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam dua rangkap  untuk  masing-masing  pengusaha  dan  pekerja/buruh.  Mengingat perlunya pencatatan PKWT sebagaimna diatur dalam Pasal 13 Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  Kep.  100/Men/VI/2004, maka  ditambah  satu  rangkap  lagi  yaitu  untuk  instansi  yang  bertanggung jawab  dibidang  Ketenagakerjaan  Kabupaten/Kota  setempat.  Pencatatan dilakukan  selambat-lambatnya  tujuh  hari  kerja  sejak  penandatanganan perjanjian  kerja.  Segala  hal  dan/atau  biaya  yang  timbul  atas  pembuatan PKWT menjadi tanggung jawab pengusaha (Pasal 53 Undang-Undang No.
13 Tahun 2003”). 24
Dalam  melakukan  pekerjaan  tentunya  karyawan  terlebih  dahulu  membuat perjanjian,  dalam  perjanjian  biasanya  karyawan  yang  sebagai  PKWT  berjanji secara  lisan,  berbeda  dengan  PKWTT  yang  kontrak  perjanjiannya  tersebut  di lakukan secara tertulis. Dapat kita lihat bagaimana model-model perjanjian secara peraturan perundang-undangan, diantaranya:
a. Perjanjian Kerja
Definisi perjanjian kerja dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  adalah  perjanjian  antara  pekerja/buruh dengan mengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 25 Sedangkan Pasal 1601 huruf a KUHPerdata, bahwa yang dimaksud  perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang majikan atau beberapa perkumpulan majikan yang berbadan hukum dengan suatu atau beberapa serikat buruh yang berbadan hukum mengenai syarat- syarat kerja yang diindahkan pada waktu membuat perjanjian kerja.
23 Rahayu, Pengangkutan Orang , Etd.Eprints.Ums.Ac.Id. Peraturan Pemerintah Ri, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat,.2009, hlm. 109.
24 Ibid.
25 Lihat Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
b. Syarat-syarat perjanjian
Syarat sahnya perjanjian kerja sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu:
a. kesepakatan kedua belah pihak
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan
d. pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal  1338  KUHPerdata  juga  saling  berkaitan  dengan  perjanjian.  Suatu perjanjian tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan  kedua belah  pihak, atau  karena  alasan-alasan  yang  dinyatakan  dalam  undang-undang  dinyatakan  cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
c. Unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja
Unsur-unsur dalam perjanjian kerja Menurut Abdul Khakim 26 disebutkan bahwa perjanjian kerja dapat ditarik ke dalam beberapa unsur yaitu:
1. Adanya unsur work atau pekerjaan
2. Adanya unsur service atau pelayanan
3. Adanya unsur time atau waktu
4. Adanya unsur upah.
d. Pembagian Perjanjian Kerja
Pasal 1603 e ayat (1) KUHPerdata yang mengatur mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Pekerjaan kerja untuk waktu tertentu juga dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
1. Pekerjaan untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut perjanjian.
2. Pekerjaan untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut undang-undang.
3. Pekerjaan untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut kebiasaan. 27
Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah dari pada majikan/pengusaha  maka  perlu  adanya  campur  tangan  pemerintah  untuk memberikan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum yang dimaksud dengan tujuan  supaya  dalam  hubungan  kerja  dapat  terjamin  adanya  keadilan  maupun perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  (pekerja)  yang  keduanya  merupakan tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri.Dalam hal perjanjian kerja, dapat di bagi lagi menjadi dua, diantaranya:
1. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Dalam  dunia  kerja  sering  didengar  bahwa  pekerja  tetapmerupakan  pekerja dengan  ketentuan  yang  mengacu  pada  peraturan  perundangan  di  bidang ketenagakerjaan. 28 (PKWTT)  tidak  memiliki  jangka  batas  waktu  lamanya  bekerja selagi pekerja masih dikatakan mampu dan kompeten dalam bidang pekerjaannya. Jika
26 Abdul Khakim,. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 15
27 Lihat Pasal 1603 E Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
28 Sudibyo Aji Narendra Buwana, et al. Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Terhadap  Pekerja  Status  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (Pkwt)  Pada  Pt  X  Di  Kota  Malang, Universitas Ma Chung, Jurnal Study Manajemen, Vol.9, No 2, Oktober 2015, hal 206
terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan karena pelanggaran berat atau tenaga kerja mengundurkan diri maka tenaga kerja tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (bagi tenaga kerja yang bekerja minimal 3 tahun) dan uang penggantian  hak  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yang berlaku. 29

## 2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Tenaga  kerja  kontrak  dipekerjakan  oleh  perusahaan  untuk  masa  waktu tertentu  saja.  Hubungan  kerja  antara  perusahaan  dan  tenaga  kerja  kontrak dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Sesuai ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 62 dinyatakan bahwa apabila salah satu  pihak  mengakhiri  hubungan  kerja  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  yang ditetapkan dalam pekerjaan waktu tertentu, atau berakhirnya berakhirnya hubungan kerja bukan karena terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan untuk membayar ganti  rugi  kepada  pihak  lainnya  sebesar  upah  tenaga  kerja  sampai  batas  jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja. 30
Dari apa yang tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perjanjian kerja waktu tidak tertentu terjadi karena hal-hal sebagai berikut:
a. PKWT tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin.
b. PKWT tidak dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.
2) Pekerjaan  yang  diperkirakan  dapat  disele-saikan  dalam  waktu  yang  tidak terlalu lama, paling lama 3 (tiga) tahun.
3) Pekerjaan yang bersifat musiman.
4) Pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  produk  baru,  kegiatan  baru,  atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan,
c. PKWT diadakan untuk untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
d. PKWT  yang  didasarkan  atas  jangka  waktu  tertentu  diadakan  untuk  jangka waktu lebih dari 2 tahun dan diperpanjang lebih dari 1 tahun.
e. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang PKWT, paling lama7 (tujuh) hari sebelum  perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  tersebut  berakhir  tidak memberikan  maksudnya  secara  tertulis  kepada  pekerja/buruh  yang bersangkutan.
f. Pembaharuan  PKWT  diadakan  tidak  melebihi  masa  tenggang  waktu  30 (tigapuluh) hari berakhirnya PKWT yang lama. PKWT diadakan lebih dari 1 (satu) kali dan lebih dari 2 (dua) tahun. 31
Melihat  bagaimana  perjainjian  kerja  terhadap  karyawan  yang  melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan perusahaan, maka sebagai masyarakat kita
29 Abby  Tabrani,  2006. Hukum  Perburuhan/Ketenagakerjaan  Dalam  Kumpulan  Tulisan Panduan Hukum Indonesia . Edisi Pertama. Jakarta: YLBHI dan PSHK, hlm. 56.
30 Ibid.
31 Fithriatus  Shalihah,  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  dalam  Hubungan  Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif HAM,  Faculty Of Law, Universitas Islam Riau, UIR Law Review ,Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, hlm. 151.
perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, dikarenakan hal  ini  menyebabkan  ketidak  adilan  bagi  para  pekerja  PKWT.  Masih  banyaknya Warga Negara Indonesia belum mengetahui perbedaan pkwt dan PKWTT sehingga mereka menyamakan kedua hal tersebut. Ketika terjadi Force Majeure seperti saat ini merekalah yang menjadi korban dari ketidak adilan perusahaan dan pemerintah atas hak-haknya yang seharusnya mereka peroleh.
Peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  Ketenaga  Kerjaan  (Menaker) terkait covid, tidak lain hanya kekhawatiran umum masyarakat Indonesia terhadap penularan covid-19, namun terhadap pemutusan, pemecatan terhadap tenaga kerja waktu  tertentu  tidak  diterangkan.  Perlunya  direvisi  kebijakan  tersebut  secepat mungkin. Walaupun telah ada payung hukum terhadap tenaga kerja dalam sebuah bentuk  undang-undang  belum  bisa  menjamin  dan  memberi  rasa  keadilan, kemanfaatan  hukum  itu sendiri. Dalam  hubungannya  dengan  perlindungan  hukum, karena  tenaga  kerja  waktu  tertentu  tidak  menerima  berbagai  tunjangan  dan  fasilitas sebagaimana  yang  diterima  oleh  tenaga  kerja  waktu  tidak  tertentu,  maka  sebaiknya upah yang diberikan kepada tenaga kerja waktu tertentu lebih ditingkatkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan pekerja dan pengusaha adalah simbiosis mutualisme. Pekerja  tanpa  pengusaha  menjadi  tidak  bermakna  apa-apa,  sebab  pekerja menggantungkan mata pencaharian untuk kelangsungan hidupnya dari pengusaha, sementara pengusaha tanpa pekerja juga tidak berguna sebab proses produksi tidak akan  pernah  terlaksana  tanpa  adanya  pekerja,  oleh  karena  itu  harus  disetarakan kedudukan antara PKWT dan PKWTT.

## C. Penutup
Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi  oleh debitur karena  terjadi  peristiwa  yang  tidak  dapat  diketahui  atau  tidak  dapat  diduga  akan terjadi  ketika  membuat  perikatan.  Dalam  keadaan  memaksa,  debitur  tidak  dapat disalahkan  karena  keadaan  ini  timbul  di  luar  kemauan  dan  kemampuan  debitur. Dalam  hal foce  majeure perusahaan  mengambil  kesempatan  untuk  melakukan pemutusan kerja terhadap karyawan dengan alasan debitur tidak mampu membiayai karyawan dengan melihat kondisi penyebaran covid semakin luas.
Dalam  hal  perlindungan  hukum  pemrintah  telah  menetapkan  kebijakan dengan  cara  mengeluarkan  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor M/3/HK.04/III/2020  Tahun  2020  tentang  Perlindungan  Pekerja/Buruh  dan Kelangsungan  Usaha  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  COVID- 19 (“SE  Menaker  3/2020”).Isi  dari  surat  tersebut  ialah  antara  lain  mengenai pencegahan  penularan Covid- 19  saja.  Walaupun  isinya  tidak  mampu mengakomodir seluruh kepentingan para karyawan yang telah di PHK.  Sehingga dalam konteks ini, sangat perlu perlindungan hukum yang tepat untuk masyarakat Indonesia yang hanya bekerja dengan sebatas waktu  tertentu saja. Hal ini sangat sulit bagi mereka dalam memperoleh gaji atau pesangon dari pihak perusahaan. Tak  elok  rasanya  jika  sebuah  penelitian  tanpa  solusi,  adapun  solusi  yang
solutif ialah:
1. Melalui pendekatan keadilan persuasif sebagai wujud penegakan hukum yang manusiawi  dan  berkeadaban.  Artinya  disini  pemerintah  dan  debitur  harus memperbaiki kerugian tersebut dengan cara, mengajak, mengayomi masyarakat
untuk berpartisipasi membantu masyarakat. Persuasive dapat dilakukan secara emosional  biasanya  menyentuh  aspek  afeksi,  yaitu  berkaitan  dengan  hal emosional, sehingga para stakeholder yang terlibat dapat bersimpati dan empati terhadap permasalahan force majeure .
2. Memberi kredit kecil mikro untuk pengusaha kecil, agar perusahaan kecil tetap berjalan dengan system pelaksanaan melalui daring, agar pertumbuhan ekonomi tetap stagnan dan mengurangi pengangguran pada masa covid-19 .
3. Pada  setiap  kontrak  kerja  yang  memakai  sistem  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT)  hendaknya  diuraikan  secara  jelas  tentang  jenis  pekerjaan  dan  waktu  kerja, sehingga  terhadap  setiap  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  yang  dibuat menjadi jelas bagi pekerja/buruh, atau mengenai pengaturan persyaratan jenis dan sifat pekerjaan yang selama ini diatur oleh pemerintah, hendaknya diserahkan saja kepada kebutuhan para pihak

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Khakim, Abdul.  2007, Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Pt.  Citra  Aditia  Bakti, Bandung.
------------------, 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,
Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa , 2008, Penerbit: Sekretaris  Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi .
Hariri,Wawan Muhwan. 2011, Hukum Perikatan, Pustaka Setia, Bandung, Muhammad,  Farouk, et  al. 2005. Metodologi  Penelitian  Sosial .  Jakarta:  Restu Agung.
Rahardjo, Satjipto.2000 Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung.
Soekanto, Soerjono. 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta
-----------------------  Dan  Sri  Mamudji.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif , Suatu Tinjauan Singkat . Cetakan Keenam. Jakarta: Radagrafindo Persada. Tabrani,  Abby.  2006.  Hukum  Perburuhan/Ketenagakerjaan  Dalam  Kumpulan Tulisan  Panduan  Hukum  Indonesia.  Edisi  Pertama.  Jakarta:  YLBHI  dan PSHK.

## Jurnal/artikel
Asosiasi  Pengajar  Hukum  Keperdataan,Bencana  Covid-19  Dan  Pembatalan Kontrak  Dalam  Bisnis, Perkembangan,  Problematik,  Dan  Implikasi  Force Majeure  Akibat  Covid-19  Bagi  Dunia  Bisnis” Seminar  Nasional Keoordinator  Kementeriah  Hukum,  Politik  Dan  Keamanan  Republik Indonesia.
Buwana, Sudibyo Aji Narendra, et al , Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Pada Pt X Di Kota Malang, Universitas Ma Chung, Jurnal Study Manajemen , Vol. 9, No 2, Oktober 2015.
Faq Bekerja Di Tengah Pandemi Corona, Https://Gajimu.Com/Tips-Karir/Kondisi- Kerja-Dan-Kehidupan-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19-Indonesia/Faq-
Ketenagakerjaan-Dan-Covid-19/Faq-Bekerja-Di-Tengah-Pandemi-Covid- 19, Di Akses Pada 12 Mei 2020.
Hafid, Muhammad Irvan. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan  (Studi  Dinas  Ketenagakerjaan  Kota  Makassar), Jurnal Al Hikmah Volume Xxi Nomor 2/2019.
Indrayani, Kajian Hukum Keterlambatan Membayar (Wanprestasi) Debitur Dalam Perjanjian  Sewa  Beli  Menurut  Aturan  Hukum  Yang  Berlaku, Lex  Et Societatis Vol. VII/No. 10 /Okt/2019. Keadaan Memaksa / Force Majeur, Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Cl2572/Keadaan- Memaksa--Force-Majeur/, Diakses Pada 12 Mei 2020. Philipus  M  Hadjon,  “ Perlindungan  Hukum  Dalam  Negara  Hukum  Pancasila,
Makalah  Disampaikan  Pada  Symposium  Tentang  Politik,  Hak  Asasi  Dan Pembangunan  Hukum  Dalam  Rangka  Dies  Natalis  Xv/  Lustrum  Viii, Universitas Airlangga, 3 November 1994
Rosyita,  Ita  Dan  T.N  Syamsah,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja Dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Pada  Perusahaan  Garmen Jurnal Living Law Issn 2087-4936 Volume 8 Nomor 2 , Oktober 2016. Rahayu, Pengangkutan  Orang ,  Etd.Eprints.Ums.Ac.Id.  Peraturan  Pemerintah  Ri, Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Tata  Cara  Perlindungan  Korban  Dan  Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat,. 2009,
Shalihah,  Fithriatus.Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (Pkwt)  Dalam  Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham, Faculty Of Law, Universitas Islam Riau, Uir Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017.
Simamora,  Y.  Sogar. Force  Majeur Dalam  Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah,  makalah  seminar  nasional,  Guru  Besar  Fh  Unair-Surabaya  – Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan
Tengku  Erwinsyahbana.  2017.  “Pertanggungjawaban  Yuridis  Direksi  Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah”. Jurnal Ilmu  Hukum  De  Lega  Lata .  Vol.  2  No.  1.  Januari-Juni.  Medan:  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Wulandari, Dini Ajeng. 2016, Wanprestasi Debitur Akibat Force Majeure (Bencana Alam) Dalam Perjanjian Kredit (Study Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2010/Pn.Smi), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  M/3/HK.04/III/2020  Tahun  2020 tentang  Perlindungan  Pekerja/Buruh  dan  Kelangsungan  Usaha  dalam Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  COVID-19 (“SE  Menaker 3/2020”).