## Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia

## Siti Munawaroh
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Stikubank Semarang email : siti@unisbank.ac.id
ABSTRAK :  Dengan  berkembangnya  teknologi  komputer  dan  pengaplikasiannya  memberikan  dampak yang  signifikan  terhadap  sistem  informasi  dan  kehidupan  masyarakat  dunia.  Salah  satu    contoh  dampak yang  sangat  berpengaruh  besar  terhadap  teknologi  komputer  dan  pengaplikasiannya  adalah    Pelanggaran terhadap  hak  cipta  kekayaan  intelektual  (HAKI).  Perkembangan  Teknologi  informasi  yang  cepat  juga diikuti oleh permintaan akan sistem informasi yang lebih baik, sehingga dampaknya akan mencakup pada bidang  yang  salah  satunya  adalah  pada  bidang  HAKI.  Sedangkan  usaha  untuk  melindungi  Hak  cipta kekayaan  intelektual  sebenarnya  sudah  pernah  dilakukan  oleh  beberapa  negara  yaitu  persetujuan  WIPO (Word  Intellectual  Property  Organization)  yang  bernaung  di  bawah  PBB.  Namun  hal  itu  tidak  dapat menjamin Hak cipta kekayaan intelektual mereka aman, karena hanya beberapa negara saja yang membuat persetujuan (anggotanya terbatas).
Kata kunci : HAKI, teknologi informasi, intelectual property right

## PENDAHULUAN
Dengan berkembangnya teknologi komputer  dan  pengaplikasiannya  memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap  sistem informasi  dan  kehidupan  masyarakat  dunia. Salah  satu    contoh  dampak  yang  sangat berpengaruh  besar  terhadap  teknologi  komputer dan  pengaplikasiannya  adalah    Pelanggaran terhadap hak cipta kekayaan intelektual (HAKI). Sedangkan  usaha  untuk  melindungi  Hak  cipta kekayaan  intelektual  sebenarnya  sudah  pernah dilakukan oleh beberapa negara yaitu persetujuan  WIPO  (Word  Intellectual  Property Organization)  yang  bernaung  di  bawah  PBB. Namun  hal  itu  tidak  dapat  menjamin  Hak  cipta kekayaan  intelektual  mereka  aman,  karena hanya  beberapa  negara  saja  yang  membuat persetujuan (anggotanya terbatas).
Disamping  itu  perkembangan  teknologi komputer  juga  semakin  cepat  dan  dalam pelaksanaannya  tidak  memiliki  mekanisme untuk  menyelesaikan  dan  menghukum  setiap pelanggaran  HAKI.  Dengan  demikian  timbul inisiatif,  dimana  yang  negara  yang  pertama memprakarsai  adalah    Amerika  untuk  membuat persetujuan  TRIPs,  sebagai  antisipasi  dari timbulnya  kondisi  perdagangan  dan  ekonomi
internasional  yang  dirasakan  semakin  meluas yang tidak ada lagi mengenal batas-batas negara.
Persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects of  Intelectual  Property  Rights  =  Aspek-aspek perdagagan  yang  bertalian  dengan  Hak  Milik Intelektual), merupakan  salah satu issue dari 15 issue dalam persetujuan GATT(General Agreement  on  Tarof and Trade) yang mengatur masalah  hak  milik  intelektual  secara  global. Dokumen  akhir  Putqaran  Uruguay  (GATT) disetujui  pada  15  Desember  1993  dan diratifikasi pada 15 April 1998 dari pukul 17.30 waktu  setempat  di  Marrakech,  321  km  kearah Barat  dari  kota  Rabai  Ibukota  Maroko,  Afrika Utara.
Dokumen  akhir  Putaran  Uruguay  setebal lebih  dari  500  halaman  dengan  lebih  dari  28 kesepakatan  perdagangan  yang  global  telah ditandatangani  oleh  125  negara  termasuk Indonesia.  Secara  umum  persetujuan  TRIPs berisikan  norma-norma  yuridis  yang  harus dipatuhi  dan  dilaksanakan  di  bidang  HAKI,  di samping pengaturan mengenai larangan melakukan  perdagangan  atas  barang  hasil pelanggaran.

## PERMASALAHAN
Pelanggaran Hak
cipta kekayaan intelektual  (HAKI)  pertama  kali  disahkan  pada tahun  1981  oleh  Mahkamah  Agung  Amerika setelah  kasus  Diamond  Vs  Diehr  bergulir.  Hak paten atau hak cipta kekayaan intelektual sangat penting  karena  memberikan  hak  kepada perusahaan  software  tertentu  untuk  melindungi hasil karyanya dari pembajakan oleh perusahaan software  yang  lain  sekaligus  memberikan peluang bagi mereka untuk menjadikan software buatannya  sebagai  komoditas  financial  yang dapat mendorong pertumbuhan industri.
Dengan  adanya  hak  cipta  terhadap software,  apabila  terjadi  pembajakan  terhadap software tersebut maka pelakunya dapat dituntut secara hukum dan dikenakan sanksi yang berat. Maka,  para  perusahaan  software  pun  berlomba- lomba  mematenkan  produknya  tidak  peduli betapa  mahal  dan  sulitnya  proses  pengeluaran hak paten tersebut. Namun di satu sisi, hak cipta kekayaan  intelektual  memberikan  masalah  baru terkait dengan aplikasinya oleh para pengguna di seluruh  dunia.  Disebarluaskannya  penggunaan floppy disk drive pada PC hingga alat yang saat ini  popular  yaitu  CD-RW  dan  DVD-RW membuat  kasus  pembajakan  software  semakin marak di seluruh dunia.
Kemampuan  alat  ini  untuk  menciptakan software  lebih  banyak  dimanfaatkan  oleh pengguna  computer  untuk  menggandakan software  dengan  mudah  tanpa  mengurangi kualitas  produknya.  Bahkan  produk  hasil penggandaanya  berfungsi  sama  seperti  software yang  asli.  Kasus  ini  terjadi  karena  mahalnya harga  lisensi  software  yang  asli  sehingga  tidak terjangkau  oleh  pengguna.  Padahal  sebagian besar  pengguna  ini  sangat  membutuhkan aplikasi  software  tersebut  dalam  pekerjaan sehari-harinya.
Kita  lihat  saja,  harga  lisensi  Windows  98 adalah  200$,  sedangkan  Windows  98  bajakan dapat kita beli hanya dengan harga Rp. 10.000,- saja.  Jika  sebuah  kantor  mempunyai  10 komputer  yang  menggunakan  Windows  98, maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar 2000 US$  atau  hampir  Rp.  20.000.000,-  hanya  untuk sistem  operasinya  saja,  dan  ini  belum  termasuk program-program aplikasi lainnya.
Hal yang dikemukan tadi merupakan salah satu  contoh  pelanggaran  HAKI  tidak  hanya  di Indonesia,  tapi  mungkin  juga  merupakan masalah  negara-negara  yang  lain.  Dengan adanya  permasalahan  inilah  yang  mendorong negara-negara  yang ada di dunia mengupayakan membuat  suatu  pencegahan  agar  masalah  yang timbul  itu  bisa  di  atasi,  apalagi  melihat perkembangan  perdagangan  sekarang  ini  sudah semakin bebas.
Lahirnya  persetujuan  TRIPs  dalam Putaran  Uruguay  (GATT)  pada  dasarnya merupakan  dampak  dari  kondisi  perdagangan dan  ekonomi  intenasional  yang  dirasakan semakin meluas yang tidak lagi mengenal batas- batas  negara.  Negara  yang  pertama  sekali mengemukakan lahirnya TRIPs adalah,
Amerika, sebagai antisipasi yang menilai bahwa WIPO (Word Intellectual Property
Organization)  yang  bernaung  di  bawah  PBB, tidak mampu melindungi HAKI mereka di pasar intenasional yang mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif.
Argumentasi mereka mengenai kelemahan- kelemahan WIPO adalah :
1. WIPO  merupakan  suatu  organisasi  dimana anggotanya terbatas (tidak banyak),
sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan tehadap non anggota.
2. WIPO  tidak  memiliki  mekanisme  untuk menyelesaikan  dan  menghukum  setiap pelanggaran HAKI.
Disamping itu WIPO  dianggap  juga tidak mampu  mengadaptasi  perubahan  struktur perdagangan  internasional  dan  perubahan tingkat  invasi  teknologi.  Sejak  tahun  1982, Amerika  berusaha  memasukkan  permasalahan HAKI ke forum perdagangan GATT. Pemasukan  HAKI  ini  pada  mulanya  ditentang oleh  negara-negara  berkembang  dengan  alasan bahwa  pembicaraan  HAKI  dan  GATT  tidaklah tepat (kompeten).
GATT merupakan forum perdagangan multirateral,  sedangkan  HAKI  tidak  ada kaitannya dengan perdagangan. Namun akhirnya mereka  bisa  menerimanya  setelah  negara argumentasi  bahwa  kemajuan  perdagangan (internasional)  suatu  negara  bergantung  pada kemajuan/keunggulan  teknologinya  termasuk perlindungan HAKInya.
Dengan  masuknya  HAKI,  GATT  yang  semula hanya mengatur 12 permasalahan, kini telah ada 15  permasalahan,  3  diantaranya  merupakan kelompok New Issues, yaitu :
1. TRIPs ( masalah HAKI)
2. TRIMs (masalah investasi)
3. Trade is Service (masalah perdagangan yang berkaitan dengan sektor jasa).

## TUJUAN TRIPs
TRIPs  bertujuan  melindungi  dan  menegakkan hukum  hak  milik  intelektual  guna  mendorong timbulnya  inovasi,  pengalihan  serta  penyebaran teknologi,  diperolehnya  manfaat  bersama pembuat  dan  pemakai  pengetahuan  teknologi, dengan  cara  yang  menciptakan  kesejahteraan sosial  dan  ekonomi  serta  berkeseimbangan antara hak dan kewajiban.
Untuk  itu  perlu  dikurangi  gangguan  dan hambatan  dalam  perdagangan  internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan  perlindungan  yang  efektif  dan memadai  terhadap  hak  milik  intelektual,  serta untuk  menjamin  agar  tindakan  dan  prosedure untuk  menegakkan  hak  milik  intelektual  tidak kemudian menjadi penghalang bagai perdagangan yang sah.

## ISI TRIPs
TRIPs berisi:
Bagian I : Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar Bagian  II  :  Standar  Ketersediaan,  Lingkup  dan Penggunaan hak Milik Intelektual
1. Hak Cipta dan Hak-hak yang Terkait
2. Merek Dagang
3. Indikasi Geografis
4. Disain Industri
5. Paten
6. Disain  Tata  Letak  (Topografi)  Sirkuit Terpadu
7. Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan
8. Perlindungan  Praktek  Anti  Persaingan Dalam Lisensi Dikontrak.
Bagian III : Penegakan Hak Milik Intelektual
1. Kewajiban Umum
2. Prosedur  dan  Penyelesaian  Perdata  serta Administrasif
3. Tindakan Sementara
4. Persyaratan  khusus  yang  Berkaitan  Dengan Tindakan yang Sifatnya Tumpang Tindih
5. Prosedure Pidana
Bagian IV : Pemerolehan dan Pemeliharaan Hak Milik Intelektual dan Prosedur Antar Para Pihak.
Bagian  V  :  Pencegahan  dan  Penyelesaian Perselisihan
Bagian VI : Pengaturan Peralihan
Bagian  VII  :  Pengaturan  Kelembagaan  : Ketentuan Penutup.
Dari  ketentuan  yang  termasuk  dalam lingkup  hak  milik  intelektual  pada  bagian  II  di dalam  persetujuan  TRIPs  ternyata  lebih  luas pengaturannya  dibanding  peraturan  perundang- undangan  nasional  maupun  konvensi-konvensi internasional sebelumnya.
Hak  cipta  dan  hak-hak  yang  terkait lainnya  yang  akan  dijelaskan   disini  adalah  hak cipta  seperti  hak  rekaman  video,  rekaman  film, rekaman  lagu,  atau  bahkan  mungkin  program komputer.  Hak  cipta  termasuk  bagian  yang sangat penting pada HAKI karena pada hak cipta ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  perkembangan teknologi  informasi.  Perkembangan  teknologi yanga  semakin  cepat  ini  juga  merupakan dampak dari perdagangan yang semakin bebas.
Kita  lihat  saja  banyak  beredar  rekaman baik  itu  rekaman  film,  video  atau  lagu,  bahkan mungkin  program  komputer  dengan  harga murah  dan  mudah  didapatkan.  Ini  merupakan beberapa  contoh  yang  dapat  kita  jumpai, sebenarnya  masih  banyak  kalau  kita  lihat  hak cipta yang butuh sekali perlindungan khususnya oleh pemerintah.
Hak  paten  juga  merupakan  bagian  yang tidak  kalah  pentingnya  dengan  hak  cipta  dan hak-hak  yang  lain.  Hak  paten  juga  bagian  dari HAKI  yang  sangat  perlu  perlindungan, khususnya  di  Indonesia  yang  kaya  akan  seni budayanya.  Contoh  dari  hak  paten  yang  sering kita  jumpai  di  Indonesia  misalnya  seorang
perajin  ukir  kayu  tradisonal  Bali  harus membayar  royalti  kapada  orang  Amerika  yang mematenkannya.  Padahal,  jenis  ukiran  itu merupakan warisan budaya masyarakat lokal.
Kalau  kita  lihat  sebenarnya  hak  paten  itu tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia  saja,  negara- negara  lain  juga  sering  mengalami    hal  serupa dimana  secara  tidak  sah  warisan  budaya kelompok  masyarakat  tertentu  diakui  miliknya. Peranan  pemerintah  sendiri  sebenarnya  juga sangat  penting  dalam  menangani  sertifikasi paten  pada  temuan-temuan  teknologi  yang sebenarnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Disamping hak cipta, hak paten yang tidak kalah  pentingnya  adalah  perlindungan  terhadap informasi  yang  dirahasiakan.  Sebenarnya masalah  perlindungan  terhadap  informasi  yang dirahasiakan merupakan dampak dari kebijakan- kebijakan  dari  pemerintah  yang  sebelumnya pernah menendatangani keputusa WTO. Indonesia  masuk  dalam  jebakan  dengan menandatangani  keputusan  WTO  itu,  dimana WTO  itu  digagas    oleh  negara-negara  yang memang  maju  dalam  bidang  ekonominya. Sedangkan  pemerintah  sendiri  juga  berada diposisi  yang  sulit  karena  demi  tidak terungkapnya keburukan perburuhan di Indonesia,  penahanan  pemimpin  serikat  buruh, juga penganiyaan serikat buruh yang menyebabkan pemerintah  saat itu  mau  bertanda tangan,  dimana  akibatnya  adalah  negara-negara yang  tergabung  dalam  WTO  itu  harus  sepakat dengan  ”pasar  bebas”  untuk  produk  informasi dan teknologi.
Akibat dari kebijakan yang sudah ditanda tangani itu dapat kita lihat belakangan ini banya industri  teknologi  informasi  dalam  negeri ”perangkat  lunak  maupun  perangkat  kerasnya” yang tergilas habis korporasi global, namun juga peluang mengalirnya data-data vital dan rahasia negeri  ini,  baik  data  pollitik,  militer,  ekonomi- bisnis  maupun  kultural.  Dengan  dikuasainya database  negeri  ini,  soal  penyubordinasian  atau penaklukan tinggal masalah waktu.

## PERANAN  TRIPs  TERHADAP  HAKI  DI INDONESIA
Indonesia  sebagai  salah  satu  Negara berkembang  mempunyai  kepentingan  spesifik
pada bidang teknologi informasi untuk berperan serta  secara  aktif  dalam  perundingan  Putaran Uruguay  untuk  mengakomodasi  TRIPs  dalam perangkat  hukum  nasional  di  bidang  HAKI. Sedangkan  teknologi  informasi  yang  akan dilindungi disini kaitannya dengan hak cipta dan hak-hak  yang  terkait  lainnya,  hak  paten  dan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan.
Dampak  dari  pasar  bebas  yang  sekarang ini  sedang  berlangsung  adalah  timbulnya permintaan/demand  yang  tinggi  terhadap teknologi informasi, disini kalau kita lihat sistem informasi  yang  dibutuhkan  oleh  negara-negara itu  juga  semakin  baik.  Dengan  adanya permintaan  yang  tinggi  terhadap  teknologi informasi, maka teknologi informasipun berlomba-lomba menyediakan/supply yang banyak.
Jika  negara-negara  itu  membutuhkan Sistem  informasi  yang  baik  maka  pasti  juga membutuhkan  teknologi  informasi  yang  baik juga,  dan  teknologi  komputer  merupakan  salah satu bagian dari teknologi informasi. Sedangkan perkembangan  teknologi  informasi  sekarang  ini semakin  pesat,  apalagi  perkembangan  teknologi komputer.  Maka  tidak  menutup  kemungkinan terjadi  pelanggaran-palanggaran  pada  bidang HAKI.
Dibawah  ini  gambar  hubungan  antara Sistem  Informasi,  Teknologi  Informasi  dan Teknologi Komputer.
Beberapa  ketentuan  TRIPs  yang  perlu  mengisi kekosongan hukum perangkat hukum nasional di bidang  teknologi  informasi  dalam  kaitannya dengan  HAKI  menyangkut  ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Rental  Rights  bagi  pemegang  hak  cipta rekaman  video,  lagu/film  dan  komputer program.
2. Perlindungan  bagi  performers,  producer  of phonograms (sound recording) dan broadcasts.
3. Perlindungan  atas  Lay-out  design  dari  pada integrated circuits
4. Perlindungan terhadap undisclosed
information.
Beberapa  ketentuan  perangkat  hukum  nasional dibidang  teknologi  informasi  yang  berkaitan dengan  HAKI  yang  perlu  dirubah  untuk mengakomodasikan  ketentuan  TRIPs  dalam sistem  perundang-undangan  nasional  yang menyangkut pengaturan tentang :
1. Perlindungan  hak  cipta  atas  computer program  yang  lamanya  harus  tidak  kurang dari  50  tahun,  sementara  dalam  undang- undang hak cipta hanya 25 tahun.
2. Isi  hak  yang  diberikan  dalam  paten  dan merek tidak sekedar terbatas pada hak untuk memakai,  menyewakan,  menjual  atau memberi hak orang lain guna memakai (atau melarang  orag  lain  memakai  tanpa persetujuannya),  tetapi  juga  meliputi  hak untuk  melarang  impor  produk  yang dilindungi  paten  atau  memakai  merek  yang bersangkutan  oleh  orang  lain  yang  tidak berhak.
Tindak  lanjut  ketentuan  TRIPs  dalam  bidang teknologi informasi dalam peraturan perundang- undangan Nasional di bidang HAKI.
Beberapa ketentuan pokok yang dari persetujuan TRIPs  yang  memerlukan  perhatian  dan  tindak lanjut  khususnya  dalam  bidang  teknologi informasi adalah sebagai berikut :
1. Bidang  hak  cipta  dan  hak-hak  terkait lainnya.
a.   Mengantisipasi ketentuan TRIPs tentang perlindungan program komputer sebagai literary  work  harus  berlangsung  selama 50 tahun, perlu diperhatikan bahwa:
Program komputer sudah dicakup dalam Undang-undang  Hak  Cipta,  tetapi perlindungannya  hanya  berlaku  selama 25  tahun.  Oleh  sebab  itu  perlu  ditindak lanjuti  ketentuan  Undang-undang  Hak Cipta  Nomor  7  tahun  1987  perlu disesuaikan.
Gambar 1. Hubungan sistem informasi, teknologi informasi dan komputer
b.   Mengantisipasi ketentuan TRIPs tentang Hak Penyewa/Rental Right bahwa untuk karya  sinematogrsfi,  ditentukan  adanya hak  penyewa  yang  diberikan  kepada pencipta  atas  kegiatan  penyewaan karya-karya  tersebut,  perlu  diperhatikan tentang  :  Hak  Cipta  yang  belum mengatur  tentang  masalah  hak  ini, dimana terhadap penyewaan vidio kaset film dan program komputer pemilik Hak cipta  atas  karya-karyanya  tersebut berhak  atas  bagian  penghasilan  yang diperoleh  dari  usaha  penyewaan  tadi. Oleh  sebab  itu  perlu  ditindak  lanjuti pengaturan dan penyempurnaan Undang-undang Hak cipta. 2.   Bidang Paten a.    Mengantisipasi ketentuan TRIPs terhadap objek paten yaitu :
� Perlindungan diberikan untuk semua bentuk teknologi, termasuk kepentingan kemanusiaan dan kesehatan  manusia  seperti  terhadap teknologi untuk pengobatan, varietas  hewan,  tanaman,  dan bioteknologi
� Paten  memberikan  hak  eksklusif baik  tehadap  paten  produk  maupun paten  proses  yang  menjangkau  pula larangan  untuk  melakukan  impor tanpa ijin pemegang paten.
3.    Bidang Desain Lay-Out (Topografi)
Mengantisipasi  ketentuan  TRIPs  tentang Desaign  Lay-Out  tidak  dianggap  sebagai pelanggaran  apabila  seseorang  memang tidak  mengetahui  atau  tidak  ada/cukup alasan  untuk  mengetahui  bahwa  sewaktu menerima  lay-out  desain,  ternyata  terbawa pula lay-out desain bajakan.
4.  Bidang Undisclosed Information
Mengantisipasi  ketentuan  TRIPs  tentang negara  anggota  wajib  menjaga  informasi yang dirahasiakan pemiliknya dan data yang diserahkan  kepada  pemerintah  sebagai persyaratan  pendaftaran  sesuatu  produk  dan data  tersebut  harus  merupakan  rahasia, memiliki nilai komersial (karena
kerahasiaannya),  diperlukan  dan  dijaga sebagai informasi rahasia.
Dalam  upaya  mencapai  keberhasilan pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  tersebut  di atas,  dijabarkan  serangkaian  langkah- langkah  intern  maupun  ekstern  untuk mendukung  keberadaan  instansi/unit  kerja yang  menangani  HAKI  di  bidang  teknologi informasi  dan  mendukung  mekanisme  kerja dan kebijaksanaan teknis operasional.
Langkah-langkah tersebut meliputi :
1. Intern
a. Melaksanakan
program komputerisasi.
b. Membangun pusat dokumentasi dan informasi di bidang HAKI, khususnya menyangkut TRIPs.
c. Menambah  pengadaan  prasarana, sarana, personalia
d. Mengembangkan  /  meningkatkan kemampuan profesionalisme penegak  hukum,  praktisi  hukum melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri.
e. Menyempurnakan prosedur kerja.
2. Ekstern
a. Membangun sistem jaringan dokumentasi  dan  informasi  di bidang TRIPs untuk konsumsi dunia usaha.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  yang  telah  dikemukakan  pada  bab- bab terdahulu dapat disimpulkan :
1. Lahirnya TRIPs bertujuan untuk melindungi dan  menegakkan  hukum  hak  milik intelektual    guna  mendorong  timbulnya inovasi,  pengalihan,  serta  penyebaran teknologi,  diperolehnya  manfaat  bersama pembuat  dan  pemakaian  pengetahuan teknologi,  dengan  cara  yang  menciptakan kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi  serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban.
HAKI  diatur  di  dalam  TRIPs  yang  isinya meliputi ketentuan umum dan prinsip dasar,
standar ketersediaan, lingkup dan
penggunaan  HAKI,  penegakan  HAKI, perolehan  dan  pemeliharaan  HAKI  dan prosedur  antar  pihak,  pencegahan  dan penyelesaian,  pengaturan  peralihan  dan pengaturan  kelembagaan  serta  ketentuan penutup.
2. Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang ikut  menandatangani  perjanjian  putaran Uruguay berupaya mengakomodasikan TRIPs  dalam  perangkat  hukum  nasional  di bidang  HAKI  sesuai  dengan  kepentingan spesifiknya  yaitu  pembangunan  nasional dengan  meningkatkan  laju  ekspor  non migas.
3. Hubungan  yang  erat  antara  Sistem
Informasi,  Teknologi  Informasi,  Teknologi Komputer sangat
mempengaruhi perkembangan  HAKI  di  bidang  teknologi informasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Aleli  Angela  G.  Quirino,  1995, Asean  Law Journal Volume  3,  Penerbit  Asean  Law Association  Foundation  University  of  The Philippines
2. Kesewo  B.,  SH,  LLM,  1994,  Beberapa Ketentuan  Dalam  Persetujuan  TRIPs (Seminar  Sehari “Dampak  GATT/Putaran Uruguay Bagi Dunia Usaha” ), Departeman
Perdaganan RI, Jakarta
3. ---------,  1994, Pengantar  Umum  Mengenai HAK di Indonesia , Departemen
Perdagangan RI, Jakarta.
4. Miljani  H.,  SH.,  1994,  Seminar  Sehari
” Dampak  GATT/Putaran  Uruguay  Bagi Dunia  Usaha ”,  Departemen  Perdagangan RI, Jakarta
5. Gembiro  I.,  SH.,  1991, Hukum  milik intelektual  (Law  of  Intellectual  Property) , Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia.
6. Kansil  N.,  SH.,  1994, Pengantar  umum Mengenai  Hak  Cipta,  Paten,  dan  Merek , Penerbit Yan apul & Founers.
7. Poerdharminta WJS., 1976, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia , Penerbit Has Jakarta.
8. --------,  1976, Kamus  Umum  Bahasa Indonesia , Penerbit Balai Pustaka.
9. Indrajit  RE.,  Dr.,  2000, Pengantar  Konsep Dasar  Manajemen  Sistem  Informasi  Dan Teknologi  Informasi ,  Penerbit  PT  Elex Media Komputindo