Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP ISTERI ATAS MASALAH HARTA YANG DIPERSENGKETAKAN DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN

## Sri Hariati, Musakir Salat
Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia srihukum80@gmail.com, smusakirsalat@unram.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  decision  of  the  religious  court  against  the  wife regarding disputed property issues in a joint property lawsuit in a divorce case at the Religious Court and  to  analyze  the  decision  of  the  religious  court,  a  study  at  the  Mataram  Religious  Court.  The problems  that  will  be  discussed  in  this  study  include  how  the  religious  court's  decision  against  the wife over disputed property issues in a joint property lawsuit in a divorce case at the Religious Court and what are the obstacles to a court decision against the wife over disputed property issues in a joint property  lawsuit  in  a  divorce  case  in  Religious  courts.  The  method  used  is  an  empirical  research method.  The  results  of  this  study  are:  Settlement  of  disputes  over the  distribution  of  joint  assets for Muslims  is  the  authority  of  the  Religious  Courts.  Efforts  to  protect  the  law  on  joint  property  issues can  be  pursued  by  placing  marital  confiscations  and  joint  property  lawsuits.  The  aim  is  to  prevent misuse  of  shared  assets  by  the  husband,  so  as  not  to  harm  the  family.  Obstacles  that  often  arise  in legal  protection  efforts  pursued  through  joint  property  lawsuits  in  divorce  cases  are  the  limited knowledge  of  the  wife's  law,  so  that  in  litigation  it  can  affect  decisions  that  are  not  as  expected. Besides  that,  the  permissibility  of  the  accumulation  of  joint  assets  with  a  divorce  suit  also  creates many problems in the practice of the procedure (procedural law) which are contradictory and take a long time.
Keywords: Court ruling, joint property, divorce
 Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia srihukum80@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kerjasama  yang  baik  antara  suami  dan  isteri  dalam  hal  menjalankan  hak  dan  kewajiban masing-masing  pihak  sangat  diperlukan  dalam  mewujudkan  tujuan  dari  suatu  perkawinan.  Hak adalah  sesuatu  yang  seharusnya  diterima  seseorang  setelah  ia  memenuhi  kewajibannya, sedangkan  kewajiban  adalah  sesuatu  yang  seharusnya  dilaksanakan  oleh  seseorang  untuk mendapatkan hak. Suami isteri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya.  Demikian  pula  halnya  dengan  isteri,  wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
Selain  hak  dan  kewajiban  suami  isteri,  dalam  suatu  perkawinan  juga  terdapat  kedudukan suami isteri  yang  secara garis  besar adalah sama,  baik  kedudukannya  sebagai manusia  maupun dalam  kedudukanya  dalam  fungsi  keluarga.  Tujuan  dari  pasal  tersebut  adalah  agar  tidak  ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami isteri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan.
Sesuai  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia,  harta  bersama  dibagi  dengan  seimbang antara  suami  dan  isteri.  Hal  ini  apabila  tidak  dilakukan  perjanjian  perkawinan  mengenai  pisah harta  oleh  pasangan  suami  isteri  yang  dilakukan  sebelum  dan  sesudah  berlangsungnya  akad nikah.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  yaitu  dimana  kekuasaan  suami  atas  harta  bersama  adalah sangat  luas,  maka  hukum  positif  memberikan  perlindungan  hukum  yang  berupa  peletakan  sita jaminan terhadap harta bersama jika dikhawatirkan pihak suami melakukan kecurangan, seperti mengalihkan sebagian besar harta bersama kepada pihak ketiga dengan maksud ketika perceraian telah terjadi, harta bersama yang di dapat pihak yang melakukan kecurangan tersebut akan lebih banyak  dari  yang  seharusnya.  Sita  jaminan  terhadap  harta  bersama  tersebut  dikenal  dengan istilah  sita  marital  yang  dapat  diletakkan  atas  harta  yang  diperoleh  baik  masing-masing  atau suami isteri secara bersama-sama selama ikatan perkawinan berlangsung disebut harta bersama, tanpa  mempersoalkan  terdaftar  atas  nama  siapapun.  Sehingga  pada  saat  terjadi  permasalahan sehubungan dengan harta bersama, pihak yang merasa dirugikan baik suami maupun isteri masih dapat  mempertahankan  harta  bersama  tersebut  dari  penggunaan  yang  tidak  bertanggung  jawab karena semua harta bisa dibekukan dengan cara meletakkan sita marital.
Di  samping  sita  marital  sebagai  salah  satu  upaya  perlindungan  atas  harta  bersama  yang disengketakan,  terdapat  cara  lain  yaitu  dengan  mengajukan  gugatan  harta  bersama  yang dikomulasikan dengan perkara gugatan perceraian atau menggunakan gugat balik (reconventie). Satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang komulasi gugat, penggabungan beberapa gugatan menjadi  satu,  adalah  Pasal  86  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Peradilan  Agama.  Namun demikian,  karena  praktek  peradilan  sangat  memerlukan,  maka  komulasi  gugat  ini  sudah  lama diterapkan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap. Tujuan diterapkannya komulasi gugat adalah untuk  menyederhanakan  proses  dan  menghindarkan  putusan  yang  saling  bertentangan. Penyederhanaan  proses  ini  tidak  lain  bertujuan  untuk  mewujudkan  asas  peradilan  yang sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Namun  demikian,  apabila  kemudian  para  pihak memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali yang menyangkut komulasi  gugatan  harta  bersama  dan  perkara  perceraian,  maka  akibat  yang  ditimbulkan  adalah penyelesaian  perkara  perceraian  menjadi  lama  mengikuti  upaya  hukum  yang  digunakan  oleh pihak  yang  tidak  puas  atas  pembagian  harta  bersama  tersebut.  Dengan  demikian  masalah perceraian menjadi terbawa oleh pasal yang membolehkannya.

## II. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaedah hukum dan peraturan yang terkait dengan harta bersama, gugatan harta bersama dalam perkara perceraian. Empiris  karena
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pendekatan  bertujuan memperoleh  data mengenai  perlindungan  terhadap isteri  dalam  sengketa  harta bersama. 1

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, semua tata cara perceraian yang berlaku  di  lingkungan  peradilan  agama  mengacu  kepada  ketentuan  yang  ada  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga hukum acara tentang perceraian yang diberlakukan di lingkungan peradilan agama sama dengan yang diberlakukan di lingkungan peradilan umum. Namun  setelah  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  terdapat  beberapa  ketentuan khusus yang tidak ditemukan dalam peraturan pemerintah, salah satunya adalah ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan gugatan perceraian dengan beberapa gugatan lain sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  66  ayat  (5)  dan  Pasal  86  ayat  (1).  Kedua  pasal  ini membolehkan  seorang  suami  atau  isteri  yang  mengajukan  gugatan  perceraian  ke  Pengadilan Agama sekaligus mengajukan  gugatan  penguasaan anak,  nafkah  anak,  nafkah  isteri, dan  harta bersama. Berbeda dengan yang berlaku di Pengadilan Negeri, dimana pihak yang mengajukan gugatan perceraian tidak dibolehkan menggabungkan dengan gugatan harta bersama, melainkan setelah  ada  putusan  perceraian  yang  mempuyai  kekuatan  hukum  tetap  gugatan  hata  bersama dapat  diajukan.  Penggabungan  lebih  dari  satu  tuntutan  hukum  ke  dalam  satu  gugatan  atau beberapa  gugatan  digabungkan  menjadi  satu  disebut  Komulasi  Gugat.  Pada  dasarnya  setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugat hanya diperkenankan  dalam  batas-batas  tertentu,  yaitu  apabila  penggugat  atau  para  penggugat  dan tergugat atau para tergugat adalah pihak yang sama. 2
Sebagaimana terdapat pada kasus di Pengadilan Agama Semarang dengan nomor perkara 1031/Pdt.G/2007/PA.Sm, dimana selaku penggugat adalah isteri dengan komulasi gugatan harta bersama  dan  gugatan  perkara  perceraian  beserta  akibatnya.  Didalam  gugatannya  penggugat mengajukan  beberapa  tuntutan  yang  termasuk  didalamnya  adalah  pemutusan  perkawinan (perceraian),  hak  asuh  anak  atas  anak  yang  belum  dewasa  ( mummayiz ),  pembagian  harta bersama, dan nafkah anak. Sedangkan selaku tergugat adalah suami, dimana kedua belah pihak dalam  beracara  didampingi  oleh  masing-masing  kuasa  hukumnya.  Persidangan  yang dilangsungkan  mempunyai  urut-urutan  sebagaimana  proses  peradilan  lain,  yang  terdiri  dari sidang  perdamaian,  sidang  jawaban,  sidang replik,  sidang  duplik,  pembuktian  dari  penggugat, pembuktian dari tergugat, sidang kesimpulan dan sidang putusan.
Sehubungan  dengan  ketentuan  komulasi  gugat,  pada  dasarnya  hukum  acara  perdata  yang berlaku  secara  umum,  baik  yang  ada  dalam  HIR  ( Herziene  Indonesisch  Reglement) ,  R.Bg. ( Reglement  Buitengewesten )  maupun  Rv  ( Reglement  op  de  Burgerlijke  Rechtsverordering ), tidak  mengatur  tentang  komulasi  gugat,  satu-satunya  yang  mengatur  komulasi  gugat  adalah Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989.  Namun  demikian,  karena  praktek  peradilan  sangat memerlukan, maka komulasi gugat ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap.  Tujuan  diterapkannya  kumulasi  gugat  adalah  untuk  menyederhanakan  proses  dan menghindarkan  putusan  yang  saling  bertentangan.  Penyederhanaan  proses  ini  tidak  lain bertujuan  untuk  mewujudkan  peradilan  yang  sederhana.  Disamping  itu  bahwa  dengan penggabungan  gugatan  ini,  maka  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dapat terlaksana. Melalui penggabungan gugatan ini, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan  diselesaikan  secara  sekaligus  sehingga  prosesnya  menjadi  sederhana,  biayanya  menjadi lebih efisien, tidak banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dan dapat menghindari putusan yang  saling  bertentangan. 3 Lain  halnya  jika  masing-masing  perkara  diajukan  secara  terpisah, maka  prosesnya  menjadi  lama  sehingga  memerlukan  biaya,  waktu,  dan  tenaga  yang  lebih
1 Arikunto, Suharsimi., 1977, Prosedur Penelitian Pendekatan suatu Praktek , Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 67
2 Arifin, Bustanul., 1996, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya , Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 70
3 Asfinawati., Ratnaningsih, Erna., Thioren, Ines., 2004, Bila anda harus cerai: Hak-hak Perempuan Seputar Perceraian , Cetakan Ke-1, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, hlm. 82
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
banyak  dan  yang  lebih  dikhawatirkan  dapat  terjadi  putusan  yang  bertentangan  karena  hakim yang  mengadili  tidak  sama.  Putusan  demikian  tidak  akan  terjadi  apabila  diputus  oleh  satu majelis hakim melalui komulasi gugat.
Kasus  yang  terjadi  di  dalam  ikatan  perkawinan  antara  lain  suami  tidak  memberi  nafkah mencukupi,  suami  melarang  isteri  bekerja  padahal  tidak  memberi  nafkah  yang  cukup, membatasi  isteri  untuk  bekerja  di  luar  rumah  karena  suami  cemburu,  tidak  memberi  nafkah sama sekali, membebani isteri engan utang suami, suami jarang memberi nafkah, berselingkuh, dan  kemudian  menceraikan  isteri  tanpa  memberi  nafkah  pasca  perceraian.  Kasus  pasca perceraian  bisa  berwujud  suami  tidak  menjalankan  keputusan  pengadilan,  menjalankan keputusan  pengadilan  tetapi  jumlah  nafkah  yang  diberikan  kepada  bekas  isteri  tidak  sesuai dengan keputusan pengadilan dan cenderung lebih kecil, dan tidak diputuskan oleh pengadilan untuk  memberi  nafkah  kepada  bekas  isteri  dan  isteri  menerima  keputusan  itu  karena ketidaktahuannya.  Kondisi  yang  demikian  itu  memerlukan  perhatian  yang  lebih  serius  dari berbagai  pihak  yang  berwenang  sehingga  isteri  tetap  memperoleh  haknya  dengan  wajar  dan terhindar  dari  tekanan  lahir  batin  dari  suami.  Meskipun  pada  masa  sekarang  semakin  banyak kaum isteri yang dapat mengungkapkan ketidakadilan yang mereka alami dan melakukan upaya mempertahankan hak mereka. 4
Disamping  itu,  pada  praktiknya  banyak  aturan  yang  ada  tidak  efektif,  membutuhkan biaya besar  untuk mengurus  agar aturan  dilaksanakan,  dan  untuk  isteri  dari  ekonomi  bawah tidak  dapat  menuntut  terlalu  banyak  karena  pendapatan  suami  yang  tidak  banyak.  Upaya paksa secara hukum cenderung menjadi tidak bermanfaat karena pendapatan suami atau harta yang akan disita petugas untuk diberikan kepada bekas isteri tidak cukup layak dibandingkan dengan biaya hukum yang dilakukan. Sehingga diperlukan adanya peraturan yang lebih adil dalam hal nafkah karena peraturan perundang-undangan yang ada mendukung ketergantungan isteri secara ekonomi kepada suami seperti yang diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.Pada  umumnya  pasangan  yang  akan menikah  tidak  pernah  memikirkan  persoalan  mengenai  harta  bawaan  masing-masing  pihak serta  harta  bersama  dan  harta  milik  yang  didapat  setelah  perkawinan  karena  pada  awal perkawinan  tidak  ada  pasangan  yang  berpikir  untuk  bercerai.  Padahal,  ketergantungan ekonomi tersebut merupakan salah satu sebab utama terjadinya ketidakadilan terhadap pihak isteri.  Hal  tersebut  merupakan  keterbatasan  yang  dapat  dihindari  apabila  isteri  mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai perkawinan dan segala akibat yang ditimbulkannya
2. Kendala Pelaksanaan
a. Keterbatasan Informasi Hukum
Dalam  kasus  penelitian,  penggugat  (isteri)  tidak  dapat  menunjukkan  dokumen  asli (hanya  salinan  yang  berupa  fotocopy)  dalam  pembuktian  gugatan  harta  bersama  sehingga menjadi  kehilangan  kesempatan  untuk  memperoleh  bagian  harta  bersama  yang  berakibat kerugian  pada  pihak  isteri.  Bahkan  kurangnya  informasi  mengenai  perolehan  harta  bersama mengakibatkan  penggugat  (isteri)  mencantumkan  harta  bawaan  suami  (yang  ternyata  suami telah  melakukan  pertukaran  dengan  pihak  ketiga  selama  perkawinan  berlangsung  tanpa sepengetahuan isteri) ke dalam gugatan juga menjadi indikasi bahwa kurangnya komunikasi perkawinan  dimana  isteri  tidak  mengetahui  atas  nama  siapa  saja  harta  yang  ada  dapat berakibat kerugian. 5 Pada prinsipnya  pembuat  undang-undang  bermaksud  untuk memelihara dan menjaga kepentingan isteri dengan adanya Pasal 86 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun  1989  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang Peradilan  Agama,  yang  membuka  kemungkinan  untuk  mengajukan  gugatan  harta  bersama yang  dikomulasikan  dengan  perkara  gugatan  perceraian  atau  menggunakan  gugat  balik ( reconventie ). Dengan demikian para pihak dapat memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali sehubungan dengan harta bersama disamping sita marital, karena  apabila  isteri  yang  mengajukan  gugat  cerai  atau  suami  memohon  cerai  talak,  maka
4 Hamid, Zahri., 1978, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia , Binacipta, Yogyakarta, hlm. 26
5 Hoerudin,  Ahrun.,  1999, Bahasan  tentang  Pengertian  Pengajar  Perkara  dan  Kewenangan  Pengadilan  Agama setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama , Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 102
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
biasanya penguasaan harta bersama yang lebih dominan adalah suami. Hal ini berarti bahwa dalam  perceraian,  pihak  isteri  yang  dirugikan  sehingga  diantisipasi  dengan  dibukanya komulasi (penggabungan) gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian atau gugat balik tersebut.
Selanjutnya  yang  perlu  diketahui  adalah  dalam  hal  surat  gugatan,  yang  sebelum didaftarkan  ke  kepaniteraan  pengadilan  sudah  ditandatangani  oleh  penggugat,  harus  dibuat dalam  rangkap  sekurang-kurangnya  4  (empat),  terdiri  1  (satu)  asli  dan  3  salinan.  Kemudian didaftar  sebagai  perkara  di  kepaniteraan  pengadilan  dengan  diberi  nomor  register  perkara, setelah  penggugat  membayar  sejumlah  uang  muka  ( forskot )  biaya  perkara  yang  besarnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (Pasal 121 ayat (4) HIR). 6
Pada  dasarnya  gugatan  dibuat  oleh  Penggugat  dalam  bentuk  tertulis,  akan  tetapi apabila  Penggugat  adalah  seorang  yang  buta  huruf  (tidak  bisa  membaca  dan  tidak  bisa menulis  huruf  latin)  maka  gugatan  dapat  diajukan  secara  lisan,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 120 HIR yang berbunyi:
“Jika  penggugat  tidak  cakap  menulis,  maka  tuntutan  boleh  diajukan  secara  lisan kepada ketua pengadilan; ketua itu akan mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya” . Cara  yang  ditempuh  adalah  penggugat  langsung  menghadap  Ketua  Pengadilan  atau Hakim yang ditunjuk, kemudian penggugat menceritakan duduk persoalan perkaranya dengan jelas  dan  menyampaikan  hal-hal  yang  diminta  /  digugat  untuk  diputuskan  oleh  pengadilan. Ketua  Pengadilan  atau  Hakim  yang  ditunjuk  tersebut  akan  mendengarkan  dengan  seksama semua  penjelasan  penggugat  dan  mencatatnya  dalam  bentuk  Catatan  Gugatan  Lisan  yang dirumuskan  dengan  sistematika  tertentu  dan  kemudian  Catatan  Gugatan  tersebut  ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan / Hakim yang ditunjuk. Catatan Gugatan yang ditanda tangani oleh  Ketua  Pengadilan  atau  Hakim  yang  ditunjuk  tersebut  berfungsi  sebagai  pengganti gugatan tertulis bagi Penggugat yang buta huruf.
Surat  gugatan  harus  dibuat  dengan  jelas  tentang  status  dan  hubungan  hukum  antara Penggugat  dan  Tergugat  dan  memuat  peristiwa-peristiwa  tentang  hal-hal  yang  terjadi  dan menyebabkan  penguasaan  hak  oleh  Tergugat,  serta  fakta-fakta  hukum  yang  menguraikan tentang  adanya  hak  bagi  Penggugat  atau  hubungan  hukum  yang  menjadi  dasar  diajukannya gugatan.
Apabila  surat  gugatan  dibuat  dengan  uraian  yang  melantur  dan  tidak  berhubungan dengan  hal-hal  yang  digugat,  maka  gugatan  tersebut  bisa  menjadi  tidak  jelas  atau  kabur (obscuur libel) , yang akibatnya hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan “tidak dapat diterima” (niet onvankelijk verklaard) .
Pada dasarnya cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dijatuhkan oleh isteri kepada suami. Pernyataan talak  seorang  suami  kepada  isterinya  harus  dilegalisasi  di  depan  pengadilan.  Setelah pernyataan  talak  tersebut  dilegalisasi  di  hadapan  pengadilan  kemudian  pengadilan memberikan Legal Formal, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Pemberian  legal  formal  ini  mengacu  pada  alasan-alasan  cerai  pada  Undang-Undang Perkawinan.  Pada  proses  pemberian  legal  formal  ini,  hakim  memberikan  jangka  waktu kepada  suami  untuk  memikirkan  kembali  pernyataan  suami  untuk  menjatuhkan  talak. Pada  dasarnya  pernyataan  talak  tidak  boleh  diucapkan  pada  saat  suasana  hati  diliputi emosi.  Oleh  karena  itu  sejak  dikeluarkannya  Surat  Edaran  dari  Mahkamah  Agung (SEMA)  Nomor  1  Tahun  2002  Pengadilan  Agama  diharuskan  memberikan  sarana mediasi dan mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut bagi pasangan suami isteri yang akan bercerai .
Adanya  lembaga  mediasi  dan  difungsikannya  secara  optimal  lembaga  tersebut membawa  banyak  dampak  positif  karena  lembaga  mediasi  ini  selalu  berpulang  pada syar’i.  Dengan  demikian  setiap  perkara  yang  mengarah  pada  syiqaq,  sedapat  mungkin menggunakan  lembaga  mediasi.  Lembaga  mediasi  ini  dimaksudkan  agar  permohonan
6 Ibid., Hamid, Zahri., hlm. 24
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
cerai suami isteri dapat berakhir dengan berdamainya kedua belah pihak dengan kata lain suami-isteri tersebut tidak jadi meneruskan permohonan cerai tersebut.
Apabila  suami  mengajukan  permohonan  talak,  maka  permohonan  tersebut diajukan  di  tempat  tinggal  isteri.  Sedangkan  apabila  isteri  mengajukan  gugatan  cerai, gugatan  tersebut  juga  diajukan  ke  pengadilan  domisili  isteri.  Dalam  hal  ini,  kaum  isteri memang  mendapatkan  kemudahan  sebagaimana  diatur  dalam  hukum  Islam.  Mengenai tempat pengajuan gugatan perceraian mengacu pada Pasal 118 HIR.
Setelah  cerai,  maka  bagi  isteri  berlaku  masa  tunggu  (masa iddah ),  yaitu  selama tiga bulan sepuluh hari. Sedangkan bagi wanita yang sedang hamil, maka masa iddah -nya adalah sampai melahirkan. Masa iddah tersebut berlaku ketika putusan hakim berkekuatan hukum  tetap.  Sedangkan  untuk  kasus  cerai  talak,  maka  masa iddah berlaku  setelah permohonan talak suami dilegalkan oleh Pengadilan Agama.
Apabila masa iddah telah lewat dan mantan suami isteri ingin kembali rujuk, maka mereka pun dapat kembali rujuk. Kecuali suami telah menjatuhkan talak tiga kepada isteri, maka  suami  tidak  dapat  lagi  rujuk  dengan  isteri  kecuali  isterinya  telah  menikah  lagi dengan  pria  lain  kemudian  pria  tersebut  menceraikan  isteri  barulah  suami  terdahulunya dapat menikahi kembali isteri. Arti rujuk secara umum adalah kembali.
b. Gugurnya Nafkah Iddah dan Mut’ah
Dalam  kasus  penelitian,  gugatan  cerai  yang  diajukan  oleh  isteri  yang  dalam tuntutannya  antara  lain  menghendaki  pemenuhan  nafkah  mutah  dan  nafkah  iddah  menjadi gugur,  karena  nafkah-nafkah  tersebut  dapat  diperoleh  hanya  apabila  yang  mengajukan  cerai talak  adalah  suami.  Hal  demikian  merupakan  kendala  bagi  isteri  yang  berupaya  mencari keadilan  setelah  kondisi  perkawinan  sebagai  pihak  yang  teraniaya,  tetapi  masih  tidak mendapatkan hak atas nafkah pasca perceraian tersebut.
Pada  dasarnya  apabila  yang  mengajukan  gugatan  cerai  adalah  isteri  maka  hak mendapatkan nafkah mut’ah dan iddah menjadi gugur. Yang dimaksud dengan nafkah mut’ah adalah  nafkah  yang  diberikan  (mantan)  suami  sebagai  hadiah  terakhir  untuk  isteri,  dapat berupa  uang  maupun  benda  perhiasan;  sedangkan nafkah  iddah adalah  nafkah  berupa  uang yang diberikan (mantan) suami kepada isteri setelah bercerai, yakni selama 3 bulan berturut- turut setelah cerai. Nafkah mut’ah dan iddah ini didapat seorang (mantan) isteri dari (mantan) suaminya apabila yang menggugat cerai adalah suami. 7
c. Waktu Penyelesaian Berlarut-larut
Suami  isteri  yang  rumah  tangganya  tidak  layak  lagi  dipertahankan  dan  keduanya sudah menghendaki perceraian, terpaksa belum segera bisa mengakhiri ikatan perkawinannya. Hal ini terjadi karena sengketa harta bersama yang dikomulasikan dengan gugat cerai masih dalam  pemeriksaan  tingkat  kasasi  bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  sampai  tingkat peninjauan kembali. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya perkara yang harus diselesaikan oleh  Mahkamah  Agung,  sehingga  seringkali  penyelesaian  perkara  kasasi  memakan  waktu cukup lama.
Guna  mengatasi  penyelesaian  perkara  yang  berlarut-larut  ini  Mahkamah  Agung khususnya  lingkungan  peradilan  agama  telah  menetapkan  kebijakan  untuk  memberikan prioritas  penyelesaian  perkara  yang  menyangkut  perceraian,  namun  demikian,  para  pihak berperkara  masih  merasakan  lamanya  penyelesaian  perkara  karena  proses  perkaranya  sudah dimulai  sejak  tingkat  pertama.  Jika  dihitung  secara  kasar  dengan  proses  pemeriksaan  yang (relatif) cepat, misalnya di tingkat pertama diperkirakan selama dua bulan, kemudian proses dan  pemeriksaan  di  tingkat  banding  selama  empat  bulan  dan  proses  serta  pemeriksaan  di tingkat kasasi selama satu tahun, maka waktu yang dilalui sudah selama satu setengah tahun. Waktu  satu  setengah  tahun  ini  bagi  para  pihak  yang  perceraiannya  tidak  disebabkan  oleh gangguan  pihak  ketiga,  mungkin  dirasakan  tidak  terlalu  lama,  tetapi  bagi  para  pihak  yang perceraiannya  disebabkan  adanya  gangguan  pihak  ketiga,  waktu  demikian  akan  dirasakan lama.  Kasus  demikian  akan  lebih  meningkat  apabila  penyelesaian  perkaranya  memakan waktu lebih lama.
7 Ibid
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Selain  memberikan  prioritas  terhadap  penyelesaian  perkara  yang  berkenaan  dengan perceraian,  Mahkamah  Agung  pada  Rapat  Kerja  Nasional  di  Makasar  Tahun  2007  melalui komisi  yang  membidangi  peradilan  agama  telah  merumuskan  beberapa  kesepakatan  untuk mencari  solusi  atas  berlarut-larutnya  penyelesaian  perkara  perceraian  yang  dikomulasikan dengan harta bersama. Pada huruf A angka 2 menyatakan:
“ Untuk menghindari berlarut-larutnya proses penyelesaian perkara perceraian, agar perkara perceraian tidak selalu dikomulasikan dengan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam  ketentuan  Pasal  86  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dan ditambah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama,  maka pada harta bersama tersebut dapat diletakkan sita ”.
Kebijakan  yang  dirumuskan  tersebut  menunjukkan  adanya  perhatian  yang  serius untuk  mempercepat  proses  perkara  perceraian,  namun  tidak  jelas  kepada  siapa  anjuran  itu ditujukan,  apakah  kepada  aparat  pengadilan  atau  kepada  para  pihak  yang  berperkara  serta belum  jelas  bagaimana  implementasinya.  Jika  kepada  para  pihak  berperkara  kiranya kebijakan itu kurang efektif karena keberhasilannya sangat bergantung kepada kehendak para pencari  keadilan.  Tetapi  jika  anjuran  itu  ditujukan  kepada  aparat  peradilan,  kepada  siapa ditujukan,  apakah  kepada  hakim  yang  mengadili  perkara  atau  kepada  pejabat/petugas kepaniteraan yang menerima gugatan.
d. Pertentangan Dalam Praktik Beracara
Pelaksanaan  komulasi  gugat  juga  menimbulkan  permasalahan  dalam  praktek acaranya (hukum acara) antara lain:
a. Gugatan  perceraian  dilakukan  dalam  sidang  tertutup,  sedangkan  perkara  kebendaan (harta bersama) dengan sidang terbuka;
b. Pembuktian  saksi  dalam  gugatan  perceraian  yang  didominasi  alasan syiqaq (perceraian yang  disebabkan  oleh  pertikaian  para  pihak  yang sulit  didamaikan)  memerlukan kesaksian  keluarga  atau  orang-orang  dekat  dengan  kedua  pihak,  sementara  kesaksian yang  demikian  untuk  pembuktian  harta  bersama  bertentangan  dengan  Pasal  145  HIR/ Pasal 172 RBg;
Proses perkara diputus dengan verstek (Tergugat tidak pernah hadir, dan telah dipanggil dengan cara  sah  dan  patut),  maka  pemberitahuan  bukan  kepada  pribadi  / in  person tetapi  melalui  Lurah  / Kepala Desa, maka akibatnya yaitu penghitungan kesempatan untuk mengajukan verzet (perlawanan) atau  masa  berkekuatan  hukum  tetap  (BHT) berbeda  antara  perkara  perceraian  dengan  perkara  harta bersama,  perceraian  dianggap  terjadi  terhitung  sejak  putusan  Pengadilan  memperoleh  kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006) yaitu 14 (empat belas) hari sejak diberitahukannya isi putusan kepada pihak yang tidak hadir (Pasal 188 ayat (1) HIR / Pasal 199 ayat (1)RBg) sementara hukum kebendaan (harta bersama) untuk mengajukan verzet (perlawanan) masih terbuka  ketika akan melakukan eksekusi  yaitu  sampai hari ke-8 (kedelapan) setelah aanmaning / peneguran (Pasal 129 ayat (2) HIR /  153 ayat (2) RBg) . Hal-hal  demikian  merupakan  kendala  karena  meskipun  komulasi  gugatan  harta  bersama  dengan perkara perceraian adalah berhubungan erat (asas koneksitas terpenuhi), tetapi dalam praktik beracara tetap  menggunakan  dua  prosedur  yang  berbeda.  Disamping  itu,  perbedaan  jangka  waktu  yang  tidak sama untuk pengajuan verzet sangat mempengaruhi lamanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga bertentangan dengan visi Pengadilan Agama.

## IV. KESIMPULAN
Penyelesaian  sengketa  pembagian  harta  bersama  bagi  orang  Islam  merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Upaya perlindungan hukum atas masalah harta bersama dapat  ditempuh  dengan  cara  meletakkan  sita  marital  dan  gugatan  harta  bersama.  Tujuannya adalah  agar  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  harta  bersama  oleh  pihak  suami,  sehingga tidak merugikan  keluarga. Cara  pengajuan  gugatan  harta  bersama  dapat dilakukan  bersamaan dengan gugatan perceraian, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah isteri ( komulasi gugatan ) atau  diajukan  secara  terpisah  setelah  gugatan  perceraian diputus.  Suami  maupun  isteri  dapat mengajukan komulasi gugatan. Isteri dapat mengajukan gugatan lebih banyak dari suami yaitu dalam  hal  nafkah  isteri  (iddah  dan  mut’ah),  sedangkan  apabila  suami  mengajukan  gugatan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
nafkah  isteri  maka  menjadi  janggal  karena  nafkah  isteri  adalah  kewajiban  suami.  Isteri  wajib diberi  nafkah  iddah  dan  nafkah  mutah  apabila  yang  mengajukan  cerai  talak  adalah  suami, sedangkan  apabila  yang  mengajukan  gugatan  cerai  adalah  isteri,  maka  kedua  nafkah  tersebut tidak  dapat  diberikan.  Mengenai  pembuktian  atas  sengketa  harta  bersama  harus  dilakukan dalam  persidangan,  agar  dapat  diketahui  bahwa  harta  tersebut  bukan  harta  asal  atau  harta bawaan.  Pada  hal  demikian,  hakim  memutuskan  perkara  secara kasuistis, artinya  dilihat  dari kondisi per-kasus sehingga tercapai keadilan yang tidak berpihak.
Kendala yang kerap timbul dalam upaya perlindungan hukum yang ditempuh melalui gugatan harta bersama dalam perkara perceraian adalah keterbatasan pengetahuan hukum isteri, sehingga dalam berperkara dapat mempengaruhi putusan yang tidak sesuai harapan. Disamping itu,  diperbolehkannya  komulasi  harta  bersama  dengan  gugatan  perceraian  juga  menimbulkan banyak  permasalahan  dalam  praktek  acaranya  (hukum  acara)  yang  saling  bertentangan  dan memakan waktu yang lama. Selanjutnya mengenai ketentuan dalam hal isteri menggugat cerai suami sehingga tidak mendapat nafkah mutah dan nafkah iddah, dan masih pula dibebani biaya perkara.  Hal  tersebut  merupakan  suatu  kendala  bagi  isteri  yang  bermaksud  mencari  keadilan tetapi tidak mempunyai dana yang cukup.

## REFERENSI
Abdullah, Abdil Fathi., 2005, Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah, Terj.Solahudin Abdul Rahman,
Gema Insani, Jakarta.
Arikunto, Suharsimi., 1977, Prosedur Penelitian Pendekatan suatu Praktek, Rineka Cipta, Jakarta. Arifin,  Bustanul.,  1996,  Pelembagaan  Hukum  Islam  Di  Indonesia;  Akar  Sejarah,  Hambatan  dan Prospeknya, Gema Insani Press, Jakarta.
Asfinawati.,  Ratnaningsih,  Erna.,  Thioren,  Ines.,  2004,  Bila  anda  harus  cerai:  Hak-hak  Perempuan Seputar Perceraian, Cetakan Ke-1, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta.
Fajarianto,  O.,  Lestari,  A.  D.,  &  Imawan,  K.  (2021).  Lesson  Study  Model  Based  on  Learning Management  System  in  Improving  Learning  Outcomes.  EDUCATIO:  Journal  of  Education, 6(2), 170-179.
Hamid,  Zahri.,  1978,  Pokok-Pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  di Indonesia, Binacipta, Yogyakarta.
Hoerudin,  Ahrun.,  1999,  Bahasan tentang  Pengertian Pengajar  Perkara dan  Kewenangan  Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
Rostini, D., Fajarianto, O., Fatonah, U., & Yel, M. (2021, January). Professional Performance of The First  Middle  School  Teacher  in  School  Head  Master  Management.  In  Proceedings  of  the  1st International  Conference  on  Science  and  Technology  in  Administration  and  Management Information, ICSTIAMI 2019, 17-18 July 2019, Jakarta, Indonesia.