## MAGISTRA Law Review
Volume 01 Nomor 02, Juli 2020 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PEMILIK BARANG AKIBAT KECELAKAAN DALAM PENGANGKUTAN LAUT

## Rahmadsyah
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang * rahmadsyah419@gmail.com

## ABSTRAK
Pengangkutan laut memiliki peran penting dalam perkembangan masyrakat karena arus barang dan lalu lintas orang (penumpang) melalui laut dapat berjalan dengan lancar. Dengan lancarnya lalu lintas barang dan penumpang ini tentu membuat masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pengangkutan  laut  tidak  terlepas  dari  adanya  risiko  terjadinya  peristiwa  yang  tidak  diharapkan,  salah satunya adalah kecelakaan kapal. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penilitian dengan judul “ Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pemilik Barang Akibat Kecelakaan Dalam Pengangkutan  Laut ”,  perumusan  masalah:  1. Bagaimanakah  tanggung  jawab  pengangkut  terhadap pemilik  barang  apabila  terjadi  kerusakan  barang  akibat  kecelakaan  dalam  pengangkutan  laut  ?,  2. Bagaimana Penyelesaian ganti rugi bila terjadi kerugian dalam pengangkutan barang melalui laut? Dalam penulisan    ini  metode  penelitian    yang  digunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  Spesifikasi penelitian  deskriptif  analitis,  Sumber  data  utama  menggunakan  data  sekunder,  Metode  analisa  data menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil  Penelitian  dan  pembahasan  sebagai  berikut  :  1.  Menjaga keselamatan  barang  yang  diangkut  sejak  saat  penerimaannya  sampai  saat  penyerahannya  dan  sudah menjadi  tanggung  jawab  pengangkut  jika  barang  tersebut  seluruhnya  atau  sebagian  tidak  dapat diserahkan atau menjadi rusak pengangkut wajib mengganti kerugian barang diangkutnya 2. Jika terjadi kecelakaan dalam pengangkutan laut  penerima barang tidak menerima barang sesuai yang tercantum dalam  perjanjian  konosemen  penerima  wajib  membuat  surat  klaim  terhadap  perusahaan  pengangkut dalam waktu yang ditentukan dengan menjelaskan kerugian yang diderita.

## Kata kunci : Kecelakaan Kapal; Pengangkutan Laut; Tanggung Jawab

## ABSTRACT
Sea transportation has an important role in the development of the community because the flow of goods and the traffic of people (passengers) by sea can run smoothly.  With the smooth traffic of goods and passengers, this certainly makes it easier for people to meet their needs. Sea transportation activities are inseparable from the risk of unexpected events, one of which is ship accident.  Based on this background the  authors  are  interested  in  conducting  research  with  the  title  "Responsibility  of  Carrier  Against  the Owner  of  Goods  Due  to  Accidents  in  Sea  Transportation,  formulation  of  the  problem:  1.  How  is  the responsibility of the carrier to the owner of goods in the event of damage to goods due to accidents in sea transportation?, 2. How Compensation for compensation if there is a loss in transporting goods by sea?    In  this  paper  the  research  method  used  is  a  normative  juridical  approach,  descriptive  analytical research  specifications,  the  main  data  source  uses  secondary  data,  the  data  analysis  method  uses qualitative methods.  Research and discussion results are as follows: 1. Maintain the safety of the goods transported from the time of receipt until the time of delivery and has become the responsibility of the carrier if the goods are wholly or partly unable to be delivered or damaged The transporter is obliged to compensate for the loss of the goods being transported 2. If an accident occurs in sea transport recipient of goods does not receive the goods as stated in the agreement of the consensus of the recipient is obliged to make a claim letter to the shipping company within the specified time by explaining the loss suffered.
Keywords: Responsibility; Sea Transportation; Ship Accidents.

## A. PENDAHULUAN
Berbagai  macam  pulau  yang  terbentang  dari  sabang  sampai  merauke  menjadikan Indonesia  sebagai  Negara  Kepulauan,    Memiliki  wilayah  perairan  yang  lebih  luas  daripada wilayah daratan  telah menjadikan  dua per tiga dari luas keseluruhan wilayah atau jurisdikasi nasional  Negara  Indonesia  merupakan  wilayah  perairan.  Laut  Indonesia  memiliki  arti  yang sangat  penting  bagi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yaitu,  laut  sebagai  media pemersatu  bangsa,  laut  sebagai  media  perhubungan,  laut  sebagai  media  sumber  daya,  laut sebagai media pertahanan dan keamanan, serta laut sebagai media diplomasi.
Indonesia juga terletak pada lokasi  yang strategis karena berada di persinggahan rute perdagangan dunia, Negara Indonesia terkenal akan jiwa perdagangan banyak sekali pebisnis yang memiliki usaha dari menengah ke bawah hingga menengah keatas. Untuk  melancarkan bisnisnya maka mereka membutuhkan bantuan untuk mengangkut barang yang sudah diperjual belikan. Sebagai contoh di bidang Pengangkutan, Hukum pengangkutan merupakan bagian dari hukum dagang (perusahaan) dan hukum dagang (perusahaan) termasuk dalam bidang hukum keperdataan. Dilihat dari segi susunan hukum normatif, bidang hukum keperdataan adalah sub- sistem tata hukum nasional. Jadi, hukum dagang (perusahaan) termasuk dalam sub-sistem tata hukum nasional. Asas-asas tata hukum nasional adalah juga asas-asas hukum pengangkutan.
Hukum Pengangkutan sendiri terdiri dari beberapa bidang yaitu Hukum Pengangkutan Darat, Hukum Pengangkutan Laut, dan Hukum pengangkutan Udara. Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke penumpang sehingga kebutuhan penumpang dapat terpenuhi. Hal  tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan, 1 Mengingat keadaan geografis Indonesia sebagai Negara yang dua pertiga wilayahnya merupakan perairan maka Indonesia lebih banyak menggunakan jalur laut untuk aktivitas  sarana  pengangkutan  serta  dari  segi  ekonomi  maupun  bisnis  penggunaan  sarana transportasi dengan kapal laut lebih efektif serta besar manfaatnya.
Berdasarkan  Pasal  6  UU  No  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran,  angkutan  di  perairan terdiri atas:
1. Angkutan laut:
Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
2. Angkutan sungai dan danau:
Angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan istilah yang terdiri dari dua aspek yaitu angkutan sungai dan danau atau ASD dan angkutan penyeberangan Istilah ASDP ini merujuk pada sebuah jenis moda atau jenis angkutan dimana suatu sistem transportasi terdiri dari 5 macam yaitu moda angkutan darat (jalan raya), moda angkutan udara, moda
1 Sendy Anantyo, dkk, 2012, Diponegoro Law Review Volume 1 Nomor 4 Tahun 2012 (Pengangkutan Melalui Laut) , Semarang: Diponegoro Law Review, Hlm. 2.
angkutan  kereta  api,  moda  angkutan  pipa  (yang  mungkin  belum  dikenal  luas),  moda angkutan laut dan moda ASDP.
Sementara  itu  Pengangkutan  perairan  dengan  kapal  diatur  dengan  Undangundang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98). Pada saat mulai  berlakunya  undang-undang  ini,  semua  perundang-undangan  yang  berkenaan  dengan pengangkutan perairan yang masih berlaku sejak zaman kolonial Belanda dahulu, dinyatakan tidak  berlaku  lagi.  Undang-undang  ini  mulai  berlaku  dua  tahun  sejak  tanggal  diundangkan. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 17 September 1992. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang berkembang kini, undang-undang ini kemudian tidak diberlakukan lagi  dan  diganti  dengan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran.  Undang- undang Pelayaran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 7 Mei 2008 dalam lemabaran Negara Tahun 2008 Nomor 64.
Sehingga dengan adanya sarana prasarana transportasi laut untuk pemindahan barang dari  suatu  tempat  ke  tempat  lainnya,  diharapkan  akan  dapat  diikuti  oleh  aktifitas  ekonomi masyarakat yang berdampak positif dalam peningkatan ekonomi suatu wilayah.
Melihat betapa pentingnya peranan transportasi di Indonesia, maka harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang seuai dengan tingkat kebutuhan dan harus memiliki pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau serta yang lebih penting jasa pengangkutan  harus  memiliki  asuransi  atas  barang  yang  ada  di  dalam  kapal  karena  untuk menjamin bahwa jika pengangkutan mengalami masalah kecelakaan atau rusaknya barang pihak dari jasa pengangkutan mampu bertanggung jawab.
Sesuai  dalam  pasal  41  ayat  3  UU  No.17  Tahun  2008  tentang  pelayaran  bahwa perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan”.
Pengangkut  sejatinya  wajib  memberikan  perlindungan  terhadap  barang  yang diangkutnya.  Kepercayaan  masyarakat  maupun  perusahaan  terhadap  jasa  pengangkut merupakan kunci utama dari eksistensi suatu sarana transportasi jasa pengangkut.
Namun dalam praktiknya ternyata tidak semua jasa pengangkutan memberikan ganti rugi, sebagai contoh PT. Pelayaran Surya Bintang Timur yang mengangkut barang 67.500 Sak atau  2.700  Ton  Semen  Tonosa  Milik  Heri  Setiabudi  selaku  pemilik  barang  yang  mengalami kerugian akibat kecelakaan laut, yang diatur dalam Pasal 40 ayat 1 dan 2 UU No.17 Tahun 2008 Tentang  Pelayaran  menyatakan:’  1.  Perusahaan  angkutan  di  perairan  bertanggung  jawab terhadap  keselamatan  dan  keamanan  penumpang  dan/atau  barang  yang  diangkutnya;  2. Perusahaan  angkutan  di  perairan  bertanggung  jawab  terhadap  muatan  kapal  sesuai  dengan jenis  dan  jumlah  yang  dinyatakan  dalam  dokumen  muatan  dan/atau  perjanjian  kontrak pengangkut yang telah disepakati”. Berdasarkan latar be lakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  dengan  judul “Tanggung  Jawab  Pengangkut  Terhadap  Pemilik  Barang Akibat Kecelakaan Dalam Pengangkutan Laut”

## B. PEMBAHASAN
A. Tanggung Jawab Pengangkut PT. Surya Bintang Timur Terhadap Pemilik Barang Apabila Terjadi Kerusakan Barang Akibat Kecelakaan Dalam Pengangkutan Laut
PT.  Surya  Bintang  Timur berkedudukan  di  Surabaya.  Dan  didirikan  dengan  tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan melayani masyarakat akan pengangkutan laut. PT. Surya Bintang Surabaya pertama kali membuka usaha yang bergerak dibidang jasa pengangkutan laut baik  pengangkutan  barang  maupun  pengangkutan  penumpang.  Adapun  untuk  sarana penunjang, PT. Surya Bintang Timur Surabaya menyediakan beberapa kapal barang dan kapal penumpang.    Dengan  misi  untuk  menunjang  program  pemerintah,  yaitu  dalam  bidang  jasa transportasi dan angkutan barang melalui kapal laut. PT. Surya Bintang Timur Surabaya selalu berusaha melayani masyrakat yang menggunakan kapal penumpang PT. Surya Bintang Timur Surabaya dengan sebaik-baiknya, sehingga tercipta suasana tertib, aman dan lancar.
Agar lebih mendukung kinerja perusahaan, perlu adanya suatu pengaturan kerja yang profesional. Melalui pendistribusian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam ruang lingkup perusahaan dan adanya jaringan kerja yang saling terkait satu sama lain akan diperoleh suatu tatanan atau konstelasi usaha yang mantap.
Secara  garis  besar  dapat  dijelaskan,  ada  3  (tiga)  bidang  kerja  yang  ditangani,  yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bagian. Ketiga bagian tersebut adalah: 2

## a. Bagian Traffic Operation
Bagian ini bertugas terhadap pelaksanaan pelayanan penumpang dan muatan barang yang menggunakan jasa pelayanan PT. Surya Bintang Timur Surabaya. Bagian Traffic Operation ini membawahi urusan pelayanan kapal, urusan muatan dan urusan claim/ Ekspedisi Muatan kapal laut (EMKL).
b. Bagian Keuangan
Bagian keuangan bertugas dan bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan dan  aktiva  pasiva  perusahaan.  Bagian  keuangan  membawahi  urusan  keuangan  PT. Surya Bintang Timur Surabaya, dan urusan umum/ personalia.
c. Bagian Terminal
Bagian  terminal  bertugas  dan  bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  kerja  di pelabuhan  dan  gudang-gudang  muatan.  Bagian  terminal  dibantu  dan  membawahi urusan bongkar/muat pergudangan dan urusan peralatan/ angkutan bandar.
Dalam pembahasan mengenai  persoalan – persoalan hukum yang menyangkut dunia pengangkutan laut, maka tidak bisa lepas dari persoalan perdagangan, hubungan antar pulau, benua, negara yang menyebabkan timbulnya pelayaran.
Perubahan – perubahan yang sangat cepat terjadi dalam politik dan ekonomi, menuntut pengetahuan  yang  khusus  dari  para  pelaut  dalam  garis  tugasnya,  sehubungan  dengan dinamisnya angkutan laut yang selaras dengan perubahan – perubahan politik dan ekonomi.
2 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Lukman  Ladjoni  selaku    Direktur  Utama  PT.  Surya  Bintang Timur  Surabaya, pada Tgl. 17 September 2019.
Para pengangkut khususnya nahkoda ini tidak hanya diharapkan menjadi sopir kapal saja tetapi  juga  menjadi  manajer  kapalnya,  dalam  mengelola  kapalnya  untuk  mencapai  sasaran perusahaan  ataupun  pemerintah  yang  masalahnya  semakin  lama  semakin  kompleks  dan membutuhkan  penanganan  yang  sungguh – sungguh.  Masalah – masalah  baru  bukan  saja ditimbulkan  oleh  teknologi  yang  semakin maju,  melainkan  juga  dalam  bidang  ekonomi,  arus perdagangan, jenis dan mutu muatan, keuangan, ketata usahaan, dan lain – lainnya.
Akan  sangat  timpang  jika  seorang  Perwira  Laut  dalam  hal  ini  Nahkoda  sebagai pengangkut,  hanya  mendalami  persoalan  teknis  tugasnya  saja,  tanpa  mengetahui,  mengerti, dan  mendalami  misinya. Apalagi  jika  kita  tinjau  bahwa  baik  dalam instansi  pemerintah  yang mengatur mengenai perkapalan dan pelayaran, maupun dalam perusahaan pelayaran dan usaha – usaha yang berkaitan dengannya, banyak dibutuhkan tenaga pelaut, apakah yang diatur oleh Undang – Undang atau peraturan – peraturan, atau untuk kelancaran dan kemantapan tugas – tugas tertentu.
Hal  tersebut  hanyalah  untuk  memperkenalkan  beberapa  persoalan  perkapalan  dan pelayaran kepada pelaut, sebagai persiapan untuk mempelajari perkapalan dan pelayaran lebih mendalam demi kebutuhan tugas – tugas dalam pengelolaan kapal, perusahaan pelayaran atau tugas dalam instansi pemerintah, atau tugas – tugas lain yang berkaitan dengan angkutan laut. Pengangkut yang dimaksud di sini adalah para awak kapal, yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
Yang termasuk sebagai awak kapal atau pengangkut:
1. Nahkoda kapal
Yaitu salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal serta mempunyai  wewenang  dan  tanggung  jawab  tertentu  sesuai  dengan  peraturan perundang – undagan yang berlaku.
2. Anak buah kapal Yaitu semua awak kapal kecuali nahkoda.
3. Perwira kapal
Adalah para awak kapal yang tercantum sebagai Perwira dalam Sijil Anak Buah Kapal.
4. Bawahan
Adalah awak kapal lainnya selain super cargo.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya melakukan usaha dibidang jasa pelayanan pengangkutan penumpang dan pengangkutan barang melalui  kapal  laut.  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  juga  bergerak  dalam  bidang  usaha mengurus  dokumen  dan  melaksanakan  pekerjaan  yang  menyangkut  penerimaan  dan penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada atau diterima dari perusahaan pelayaran bagi kepentingan pemilik barang.
Hubungan  hukum  yang  ada  dalam  pengangkutan,  diatur  oleh  hukum  dilakukan  oleh subjek hukum yang dapat melahirkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum. 3 Dalam hal pengangkutan baik barang dan atau orang hubungan hukum terjadi antara pengangkut PT. Surya Bintang Timur Surabaya, dengan pemakai jasa pengangkutan. Hubungan hukum  antara  pengangkut  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya,  dengan  pemakai  jasa
3 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta, hlm. 253.
pengangkutan ini telah diatur dan dijamin kepastian hukumnya di dalam peraturan perundang- undangan dan pelaksanaanya dilakukan melalui perjanjian.
Menurut Siti Utari, pengertian umum tentang perjanjian pengangkutan adalah sebagai sebuah  perjanjian  timbak  balik,  dimana  pihak  pengangkut  mengikatkan  diri  untuk menyelenggarakan  pengangkutan  barang  dan/orang  ke  tempat  tujuan  tertentu,  sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan  pembayaran  biaya  tertentu. 4 Berdasarkan  pengertian  tersebut  perjanjian pengangkutan  laut  pada  umumnya  dalam  hubungan  hukum  antara  pengangkut    PT.  Surya Bintang Timur Surabaya  dengan pemakai jasa pengangkutan berkedudukan sama tinggi atau koordinasi ( geeoordineerd ), tidak seperti dalam perjanjian perburuhan, dimana kedudukan para pihak tidak sama tinggi atau kedudukan subordinasi ( gesubordineerd ). 5
Menurut  sistem  hukum  Indonesia,  perjanjian  pengangkutan  tidak  disyaratkan  harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (konsensus). Dari pengertian diatas dapat  diartikan  bahwa  untuk  adanya  suatu  perjanjian  pengangkutan  cukup  dengan  adanya kesepakatan  (konsensus)  diantara  para  pihak,  hal  ini  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam ketentuan Pasal 90 KUHD yang menyatakan :
Surat angkutan merupakan persetujuan antara si pengirim atau ekspeditur pada pihak satu dan pengangkut atau juragan perahu pada pihak lain dan surat itu memuat selain apa yang kiranya telah disetujui oleh kedua belah pihak, seperti misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkutan  telah  harus  selesai  dikerjakannya  dan  mengenai  penggantian  rugi  dalam  hal kelambatan, memuat juga :
1) Nama  dan  berat  atau  ukuran  barang-barang  yang  diangkut,  begitupun  merek- merek dan bilangannya;
2) Nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya;
3) Nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu;
4) Jumlah upah pengangkut;
5) Tanggal;
6) Tanda tangan si pengirim atau ekspeditur.
Dalam  Pasal  90  KUHD  ditentukan  bahwa  dokumen/surat  angkutan  merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspeditur dan pengangkut atau nakhoda. Sebetulnya tanpa dokumen/surat  angkutan,  apabila  tercapai  persetujuan  kehendak  antara  kedua  belah  pihak perjanjian telah ada, sehingga dokumen/surat angkutan hanya merupakan surat bukti belaka mengenai  perjanjian  angkutan.  Dokumen/surat  angkutan  dinyatakan  telah  mengikat  bukan hanya ketika dokumen/surat angkutan tersebut telah ditandatangani pengirim atau ekspeditur, melainkan  juga  ketika  pengangkut/nakhoda  telah  menerima  barang  angkutan  beserta dokumen/surat angkutan tersebut. 6
Mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan terdapat beberapa pendapat, yaitu:
a. Pelayanan berkala artinya hubungan kerja antara pengirm dan pengangkut tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila pengirim membutuhkan pengangkutan (tidak terus menerus), berdasarkan atas ketentuan pasal 1601 KUH Perdata.
4 Siti Utari, 1994, Pengangkutan Laut , Balai Pustaka, Jakarta, hlm.9.
5 Ibid
6 Sution Usman Adji, dkk, 1991, Hukum Pengangkutan di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, hlm.
b. Pemborongan  sifat  hukum  perjanjian  pengangkutan  bukan  pelayanan  berkala  tetapi pemborongan sebagaimana dimaksud pasal 1601 KUH Perdata. Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 KUH Perdata (Pasal penutup dari bab VII A tentang pekerjaan pemborongan).
c. Campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran yakni perjanjian melakukan pekerjaan (pelayanan berkala) dan perjanjian penyimpanan ( bewaargeving ). Unsur pelayanan berkala (Pasal 1601 KUH Perdata) dan unsur penyimpanan (Pasal 468 (1) KUHD).
Selain itu syarat sahnya perjanjian pengangkutan pada pengangkutan barang maupun orang  antara  pengangkut  dengan  pemakai  jasa  pengangkutan  sama  halnya  dengan  syarat sahnya  perjanjian  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata, yaitu:
1. Adanya kesepakatan antara para pihak.
2. Adanya kecakapan unutk membuat sebuah perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal
PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  disini  pada  prinsipnya  dia  memberikan  pelayanan kepada  perusahaan/  pihak  pengguna  jasa  atau  yang  berkepentingan  dengan  instansi  yang berhubungan dengan pengangkutan baik terhadap barang impor maupun barang ekspor dan muatan antar pulau di Indonesia.
Dalam hal ini PT. Surya Bintang Timur Surabaya merupakan salah satu usaha penunjang bagi  usaha  pengangkutan.  Usaha  utama  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  sendiri  adalah pelayanan  jasa  pengangkutan  barang  dan  penumpang  melalui  laut.  PT.  Surya  Bintang  Timur Surabaya yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Departemen Perhubungan  Laut  yang  diberi  wewenang  untuk  mengoperasikan  kapal  barang  serta  kapal penumpang.
Oleh  karena  itu  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  diberi  wewenang  untuk mengoperasikan kapal barang atau pengangkutan, sehingga PT. Surya Bintang Timur Surabaya dalam hal ini juga menerima order pengiriman barang dari para eksportir dan importir  yang beroperasi disekitarnya yaitu yang berlokasi di Surabaya.
PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  merupakan  perusahaan  pelayaran  yang  menjadi pilihan  utama  bagi  masyarakat  yang ingin menggunakan  jasa  pelayanan  pengangkutan  kapal laut. Hal tersebut terlihat dari besarnya jumlah penumpang dalam tiap tahunnya dan terjadinya peningkatan arus penumpang yang menggunakan jasa PT. Surya Bintang Timur Surabaya.
Apabila  dilihat  dari  golongan  penumpang,  jumlah  penumpang  yang  terbesar  justru penumpang dek. Adapun hal yang mendasari adalah bahwa  harga tiket untuk  dek jauh lebih murah dibandingkan dengan harga tiket untuk kelas, apalagi VIP. Besarnya animo masyarakat dalam  memanfaatkan  jasa  pelayanan  pengangkutan  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  tidak terlepas dari profesionalnya kinerja dari PT. Surya Bintang Timur Surabaya  itu sendiri.
Sehubungan  dengan  pengangkutan  barang  dilaut  khususnya  dalam  mewujudkan terlaksananya Wawasan Nusantara terutama dalam melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai kesatuan ekonomi, pengangkutan dilaut bertujuan agar keperluan angkutan barang niaga dapat dilayani secara tetap dan teratur sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah dapat tumbuh secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Pelabuhan-pelabuhan sebagai pintu gerbang ke luar  masuknya barang yang strategis dilihat  dari  segi  ekonomis,  sosial  dan  politik  adalah  merupakan  komponen  yang  tidak terpisahkan  dengan  terselenggaranya  kelancaran  pengangkutan  di  laut.  Hal  ini  berarti dibutuhkan adanya keseimbangan antara arus barang dan kapal, agar dapat tercipta kehidupan niaga yang lancar dan adanya tarif yang sesuai.
Perkembangan perdagangan pada dewasa ini khususnya terhadap barang-barang yang dikirimkan ataupun datang lewat pelabuhan, yang akan menambah ramainya lalu lintas barang yang berarti bertambahnya pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan lain.
PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  dalam  eksistensinya  menjalankan  fungsi-fungsinya tersebut tetap berpedoman pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menyebutkan  bahwa  untuk  menjalankan  usaha  penunjang  angkutan  laut  wajib  dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Dilakukan  oleh  badan  hukum  Indonesia  berbentuk  Perseroan  terbatas  (PT),  badan Usaha Milik Negara, dan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memiliki dan menguasai peralatan yang sesuai dengan bidang usahanya.
c. Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP).
PT. Surya Bintang Timur  Surabaya  juga berusaha untuk tetap dalam kerangka yuridis formal dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak akan terjadi pencabutan ijin usaha oleh Menteri Perhubungan Laut berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Surya Bintang Timur  Surabaya sebagaimana disebutkan bahwa ijin usaha dibidang penunjang angkutan laut dapat dicabut oleh Menteri Perhubungan Laut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
a. Tidak menjalankan kegiatan usaha dengan nyata dalan jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut.
b. Perusahaan dinyatakan pailit
c. Perusahaan menyatakan membubarkan diri.
d. Ijin usaha dan ijin operasi diperoleh dengan cara tidak sah.
e. Menjalankan  usaha  yang  tidak  sesuai  dengan  bidang  yang  bersangkutan  atau kegiatan melanggar ketentuan peratutan perundang-undangan yang berlaku
Seperti  telah  diterangkan  sebelumnya  bahwa  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya merupakan perusahaan yang pekerjaannya menyangkut penerimaan/ penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada/ diterima pemilik barang.
Pada prinsipnya PT. Surya Bintang Timur Surabaya hanya bertanggung jawab terhadap barang-barang  yang  telah  diterimanya  dari  pengirim  sampai  dengan  barang-barang  tersebut diserahkan kepada maskapai pelayaran untuk diangkut dan dikirim ke tujuan.
Tanggung  jawab  menurut  kamus  umum  Bahasa  Indonesia  adalah  keadaan  wajib menanggung  segala  sesuatunya.  Berkewajiban  menanggung,  memikul  tanggung  jawab, menanggung  segala  sesuatunya,  atau  memberikan  jawab  dan  menanggung  akibatnya. 7 Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang  dan/atau  penumpang  yang  berbentuk  badan  usaha.  Jadi  pengertian  tanggung  jawab
7 Khairunnisa,  2008, Kedudukan,  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Hukum  Direksi ,  Pasca  Sarjana,  Medan, hlm.4
pengangkut adalah kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang  untuk  mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh  penumpang  dan/atau  pengirim barang serta pihak ketiga. 8
Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata,  tanggung  jawab  hukum  kepada  orang  yang  menderita  kerugian  tidak  hanya terbatas  kepada  perbuatan  sendiri,  melainkan  juga  perbuatan,  karyawan,  pegawai,  agen, perwakilannya  apabila  menimbulkan  kerugian  kepada  orang  lain,  sepanjang  orang  tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada orang tersebut. 9
Tanggung  jawab  perusahaan  pengangkutan  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  dalam angkutan laut terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim atau penerima.
Dalam hukum pengangkutan dikenal adanya lima prinsip tanggung jawab pengangkut yaitu:
1) Tanggung Jawab Praduga Bersalah ( Presumtion of Liabelity )
Menurut  prinsip  ini,  ditekankan  bahwa  selalu  bertanggung  jawab  atas  setiap kerugian  yang  timbul  pada  pengangkutan  yang  diselenggarakannya,  tetapi  jika pengangkut dapat membuktikan bahwa  dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung  jawab  membayar  ganti  rugi  kerugian  itu.  Beban  pembuktian  ini  diberikan kepada pihak  yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum ( illegal act ) sebagai aturan umum dan  aturan  khususnya  diatur  dalam  undang-undang  tentang  masing-masing pengangkutan.  Dalam  perjanjian  pengangkutan,  perusahaan  angkutan  dan  pengirim boleh  menjanjikan  prinsip  tanggung  jawab  praduga,  biasanya  dirumuskan  dengan “(kecuali  jika  perusahaan  angkutan  dapat  me mbuktikan  bahwa  kerugian  itu  dapat karena kesalahannya)”.
Dalam KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga bersalah. Dalam ketentuan pasal 468 ayat 2 KUHD yaitu, “apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan  sebagian  atau  seluruhnya  atau  rusak,  pengangkut  bertanggung  jawab mengganti  kerugian  kepada  pengirim,  kecuali  dia  dapat  membuktikan  bahwa diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya.”
Dengan demikian jelas bahwa dalam hukum pengangkutan di Indonesia, prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga bersalah keduanya dianut. Tetapi prinsip  tanggung  jawab  karena  kesalahan  adalah  asas,  sedangkan  prinsip  tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian, artinya pengangkut bertanggung jawab atas setiap  kerugian  yang  timbul  dalam  penyelenggaraan  pengangkutan,  tetapi  jika
8 Tjakranegara  Soegijatna,  1995, Hukum  Pengangkutan  Barang  dan  Penumpang ,  Renika Cipta,Jakarta,hlm.15.
9 H.K.Martono  dan  Eka  Budi  Tjahjono,  2011, Transportasi  di  Perairan  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.168.
pengangkut  berhasil  membuktikan  bahwa  dia  tidak  bersalah  atau  lalai,  maka  dia dibebaskan dari tanggung jawab.
2) Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan ( Based on Fault or Negligence )
Dapat  dipahami,  dalam  prinsip  ini  jelas  bahwa  setiap  pengangkut  harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti  rugi  dan  pihak  yang  dirugikan  wajib  membuktikan  kesalahan  pengangkut. Beban  pembuktian  ini  diberikan  kepada  pihak  yang  dirugikan  dan  bukan  pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (illegal act) sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undang- undang  tentang  masing-masung  pengangkutan.  Dalam  KUHD,  prinsip  ini  juga  dianut pada pasal 468 ayat (2).
3) Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak ( Absolut Liability )
Pada  prinsip  ini,  titik  beratnya  adalah  pada  penyebab  bukan  kesalahannya.
Menurut  prinsip  ini,  pengangkut  harus  bertanggung  jawab  atas  setiap  kerugian  yang timbul  dalam  pengangkutan  yang  diselenggarakan  tanpa  keharusan  pembuktian  ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan  alasan  apapun  yang  menimbulkan  kerugian  itu.  Prinsip  ini  dapat  dapat dirumuskan dengan kalimat: “pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam pe nyelenggaraan pengangkutan ini.”
Dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pengangkutan,  ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur, mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha dibidang jasa angkutan tidak perlu di bebani dengan resiko yang terlalu berat. Akan tetapi tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Para pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini  untuk  kepentingan  praktis  penyelesaian  tanggung  jawab,  berdasarkan  asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan maka dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya pada dokumen pengangkutan.
4) Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut ( Limitation of Libelity )
Bila jumlah ganti rugi sebagaimana yang  ditentukan oleh pasal 468 KUHD itu tidak dibatasi, maka ada kemungkinan pengangkut akan menderita rugi dan jatuh pailit. Menghindari hal ini, maka undang-undang memberikan batasan tentang ganti rugi. Jadi, pembatasan  ganti  rugi  dapat  dilakukan  oleh  pengangkut  sendiri  dengan  cara mengadakan klausula dalam perjanjian pengangkutan, konosemen atau charter party , dan oleh pembentuk undang-undang.
5) Presumtion of Non Liability
Dalam prinsip ini, pengangkut dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini, bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggung jawabnya ataupun dinyatakan  bebas  tanggungan  atas  benda  yang  diangkutnya,  tetapi  terdapat pengecualian-pengecualian  dalam  mempertanggungjawabkan  suatu  kejadian  atas benda dalam angkutan. Prinsip-prinsip  tanggung jawab perusahaan pengangkut yang diatur  dalam  Undang-Undang  Pelayaran  yang  terdapat  pada  Pasal  40  dan  Pasal  41 tersebut  menyebutkan  bahwa  perusahaan  angkutan  menggunakan  prinsip  tanggung jawab pengangkut mutlak dan prinsip tanggung jawab praduga bersalah.
Sebagai gambaran yang lebih jelas mengenai tanggung jawab PT. Surya Bintang Timur Surabaya selaku pengangkut maka perlu kita perhatikan Pasal 468 KUHD yang berbunyi:
“Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut menjaga keselamatan barang yang diangkut  sejak  saat  penerimaan  sampai  saat  penyerahannya.  Pengangkut  diwajibkan mengganti  kerugian  yang  disebabkan  karena  tidak  diserahkannya  barang  seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang kecuali bilamana ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan itu adalah suatu peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegah atau dihindarinya akibat dari sifat keadaan atau cacad benda sendiri atau dari kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab perbuatan-perbuatan dari mereka yang  ia  pekerjakan  dan  terhadap  benda-benda  yang  ia  pergunakan  pada pengangkutan”.
Pasal 468 KUHD tersebut dapat dikatakan suatu pasal mengenai inti tanggung jawab pengangkut.  Tanggung  jawab ini membawa serta konsekuensi yang berat bagi pengangkut, kalau ia tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Mengenai tanggung  jawab pengangkut dapat kita temukan di dalam KUHD Pasal 468, ayat 1, yang bunyinya :
“Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaannya sampai saat pe nyerahannya”.
Mengenai tanggung  jawab pengangkut ini juga disebutkan di dalam The Haque Rules 1924 dan juga di dalam The Hamburg Rules 1978.
Menurut The  Haque  Rules 1924  tanggung    jawab  pengangkut  adalah  sejak  saat barang  itu  dimuat  sampai  barang  dibongkar.  Dengan  demikian  maka  tanggung  jawab pengangkut itu berakhir sejak barang dibongkar diserahkan dekat kapal.
Sedangkan menurut The Hamburg Rules 1978 mengenai tanggung  jawab pengangkut dirumuskan lebih terperinci, yaitu sejak saat barang-barang ada di bawah penguasaannya, yaitu di  pelabuhan  pemberangkatan,  selama  berlangsungnya  pengangkutan  sampai  di  pelabuhan pembongkaran. 10
Tanggung jawab yang dipikul oleh pengangkut dalam hal ini PT. Surya  Bintang Timur Surabaya  itu  adalah suatu kenyataan, bahwa  pengangkut PT. Surya  Bintang Timur  Surabaya dalam perjanjian pengangkutan itu merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk memberikan suatu jasa. Sehubungan dengan Pasal 1 KUHD di dalam Ketentuan Umum disebutkan :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Ini, sekedar di dalam Kitab Undang-Undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang.
Dalam  hal  yang  diangkut  barang,  maka  pengangkut  diwajibkan  untuk  menjaga keselamatan barang yang harus ia angkut serta selanjutnya adalah menjadi tanggung jawabnya, apabila barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan atau menjadi rusak.
Pasal 477 KUHD menetapkan pula bahwa  pengangkut juga bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkannya barang yang diangkut.  Juga di dalam
10 Wiwoho  Soedjono,  SH,    1992, Hukum  Perkapalan  Dan  Pengangkutan  Laut ,    Jakarta,  Penerbit  Bina Aksara, hlm. 130.
Pasal 477 KUHD itu ditentukan, bahwa pengangkut bebas dari tanggung jawab sebagai demikian itu,  apabila  dapat  dibuktikan  oleh  pengangkut,  bahwa  hal-hal  itu  disebabkan  karena  bahaya yang tidak mungkin dapat dicegah atau dihindarinya.
Khusus terhadap rusaknya barang ia bebas dari tanggung jawabnya apabila pengangkut PT. Surya Bintang Timur Surabaya dapat membuktikan, bahwa rusaknya itu disebabkan karena cacatnya barang  atau karena kesalahan si pengirim (Pasal 91 KUHD jo Pasal 468 KUHD).
Dengan  memperhatikan article 3  dari The  Haque  Rules 1924    mengenai  kewajiban- kewajiban  pengangkut  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  pada  sebelum  dan  pada  awal pelayaran ditetapkan bahwa pengangkut PT. Surya Bintang Timur Surabaya  diharuskan meneliti dengan cermat tentang :
a. Kapal harus layak laut.
Layak  laut  dalam  hal  ini  harus  diartikan  secara  luas,  yaitu  kondisi  kapal  harus memenuhi segala syarat untuk menyelenggarakan pengangkutan di laut secara aman dan baik.
b. Kapal harus diawaki, diperlengkapi dan diberi persediaan sebagaimana layaknya.
c. Membuat palkah, kamar-kamar pendingin, dan semua bagian lain dari kapal dimana barang-barang  akan  diangkut,  siap  dan  aman  untuk  menerima,  mengangkut  dan mengawasi barang-barang tersebut.
Selanjutnya The  Haque  Rules 1924  tidak  mengatur  secara  tegas  tanggung  jawab pengangkut, sebaliknya yang tegas dikemukakan adalah hal-hal dimana pengangkut bebas dari tanggung jawab.
Hal ini dapat kita temui dalam article 4 yang menyatakan bahwa pengangkut  PT. Surya Bintang  Timur  Surabaya    dapat  dibebaskan  dari  kewajiban  dan  tanggung  jawab  setelah pengangkut  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  dapat  membuktikan  bahwa  pengangkut  telah melakukan usaha-usaha yang sewajarnya untuk menghindari rusak dan kehilangan barang.
The Hamburg Rules 1978 dalam hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut itu menetapkan dengan tegas bahwa pengangkut bertanggung jawab atas akibat daripada hilang dan  rusaknya  barang,  bahkan  diperluas  lagi  dengan  tanggung  jawab  atas  keterlambatan penyerahan  barang-barang,  jika  hal  itu  terjadi  sepanjang  barang-barang  itu  ada  di  dalam penguasaan pengangkut.
Ini  berarti  bahwa  kalau  terjadi  kelambatan  penyerahan  barang  misalnya  oleh pengangkut, maka pihak pengangkutlah yang harus membuktikan tentang ketidak salahannya apabila terjadi tuntuatan ganti rugi yang disebabkan oleh karena lambatnya penyerahan barang tersebut.  Juga  keadaan  demikian  itu  dapat  pula  terjadi  dalam  hal  barang itu  hilang  ataupun barang itu rusak.
Dalam  menerima  barang  dari  pemilik  barang/  pengirim,  PT.  Surya  Bintang  Timur Surabaya selalu meneliti lebih dulu dokumen-dokumen untuk disesuaikan dengan kondisi fisik barang sebelum barang-barang tersebut diterimanya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya klaim (tuntutan ganti rugi) oleh pemilik barang terhadap kerusakan barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya.
Untuk memperlancar arus lalu lintas barang dalam lalu lintas perdagangan luar negeri, para eksportir umumnya selalu menggunakan jasa PT. Surya  Bintang Timur Surabaya  sendiri.
Adapun prosedur pengangkutan melalui laut yang menggunakan jasa PT. Surya Bintang Timur Surabaya. Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut adalah sebagai berikut : 11
1. Perjanjian pelaksanaan pengangkutan barang dengan menggunakan perantara EMKL. Perjanjian pelaksanaan pengangkutan barang-barang dengan menggunakan perantara EMKL, akan terdapat dua kali perjanjian, yaitu :
a. Perjanjian  antara  pemilik/  pengirim  barang  dengan  EMKL  yang  dinamakan dengan perjanjian ekspedisi. Ekspedisi diartikan perjanjian timbal balik antara ekspeditur dan pengirim, dimana ekspeditur mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspeditur.
b. Perjanjian  antara  EMKL  dengan  pengangkut/  perusahaan  pelayaran  yang disebut perjanjian pengangkutan.
Perjanjian ekspedisi ini mempunyai sifat hukum rangkap yaitu pelayanan berkala (pasal 1601 KUHPerdata) dan pemberian kuasa (pasal 1792 KUHPerdata).
Sifat  hukum  berkala  ini  ada  karena  hubungan  hukum  antara  ekspeditur  dan  pemilik barang  tidak  tetap  hanya  kadang  kala  saja,  yaitu  apabila  pengirim  barang  membutuhkan pengangkut untuk pengiriman barangnya.
Sedangkan  sifat  hukum  pemberian  kuasa  akan  nampak  apabila  pengirim  telah memberikan  kuasanya  kepada  ekspeditur  untuk  mencarikan  angkutan  yang  baik  untuknya. Kedudukan keduanya dalam perjanjian ekspedisi ini adalah koordinatif (sama tinggi).
Sebenarnya perjanjian antara ekspeditur dengan pemilik  barang tersebut tidak hanya pelayanan  berkala  dan  pemberian  kuasa,  tetapi  berujud  lainnya  sesuai  dengan  yang diperjanjikan antara keduanya, misalnya karena ia harus menyimpan barang-barangnya dahulu maka  berlakulah  ketentuan-ketentuan  mengenai  penyimpanan  barang  (pasal  1694 KUHPerdata).
Didalam dunia perdagangan pada umumnya orang sangat menghargai faktor ekonomi, yaitu  waktu  dan  efisiensi  untuk  menyelesaikan  urusan  yang  berkaitan  dengan  usaha perdagangan.  Begitu  juga  halnya  dengan  eksportir  dan  importir  yang  biasanya  menghadapi masalah  bagaimana  caranya  agar  barang  dapat  segera  keluar  dari  pelabuhan  dan  masuk kepasaran bebas. Hal ini disebabkan karena untuk dapat keluar dari pelabuhan harus melalui bebrapa instansi dengan segala formalitas yang harus dipenuhi, yaitu Bea Cukai, Bank Devisa, Perusahaan Umum Pelabuhan dan Perusahaan Pelayaran.
Meskipun sekarang para eksportir dan importir diperkenankan untuk mengurus sendiri dokumen dan barangnya namun mereka lebih suka menyerahkan pekerjaannya kepada EMKL, karena dipandang dari segi efisiensi dan faktor ekonomi, EMKL dipandang mempunyai keahlian dalam  menangani  urusan  pabean  dan  masalah  pengangkutan  maka  untuk  penyelenggaraan usaha eksport/ import tersebut mereka serahkan kepada EMKL.
11 Ibid .hlm.11
2. Dokumen-dokumen  yang  diperlukan  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  terhadap pengurusan barang.
Dalam menjalankan tugasnya, PT. Surya Bintang Timur Surabaya membutuhkan dokumen guna mengurus barang-barang yang diserahkan atau diterima dari perusahaan pelayaran yaitu:
a. Surat Kuasa
Surat  kuasa  yaitu  surat  yang  dibuat  oleh  pemilik  barang  baik  eksportir  maupun importir,  yang  ditujukan  kepada  EMKL  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  dimana isinya menyatakan bahwa pemilik barang menunjuk EMKL PT. Surya Bintang Timur Surabaya untuk menjadi wakil kuasanya dalam pengurusan barang-barang miliknya yang  masih  berada  di  pelabuhan,  untuk  dapat  segera  dibebaskan  dari  segala urusankepabean maupun pembayaran biaya yang membebani barang tersebut.
b. Pemberitahuan pemasukan barang untuk dipakai (PPUD)
PPUD suatu surat pemberitahuan pemasukan barang untuk dipakai dengan maksud untuk  mengetahui  seberapa  banyak  bea  masuk  yang  harus  dibayar  oleh  pemilik barang  pada  Bank  Devisa  atau  pihak  Bea  dan  Cukai,  surat  ini  mutlak  dalam pelabuhan.
c. Bill of Lading (Konosemen)
Bill  of  Lading  yaitu  suatu  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  pengangkut  atau  agen perusahaan  pelayaran  di  pelabuhan  muat.  Namun  apabila  dipelabuhan  tersebut perusahaan  pelayaran  tidak  mempunyai  agen,  maka  pembuatan  konosemen dilakukan oleh nahkoda kapal.
Mengenai  konosemen  dapat  kita  jumpai  pengaturannya  dalam  Pasal  506 KUHD yang memberikan definisi sebagai berikut :
Suatu surat yang bertanggal dalam mana si pengangkut menerangkan bahwa dia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkut ke suatu tempat tujuan tertentu  dan  menyerahkannya  disitu  kepada  seorang  tertentu,  beserta  pula menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang tersebut akan diserahkan.
Dari  ketentuan  tersebut  dapat  dikatakan  konosemen  atau  Bill  of  lading adalah suatu bukti adanya perjanjian pengangkutan, dengan berisikan pernyataan bahwa  pengangkut  telah  menerima  barang  dari  pengirim  dan  bersedia mengangkutnya  sampai  ke  tempat  tujuan  serta  menyerahkan  kepada  penerima barang.  Dari  rumusan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  konosemen  mempunyai  dua fungsi yaitu :
1. Sebagai bukti penerimaan barang dan,
2. Sebagai dokumen angkutan
Selain  konosemen  juga  berfungsi  sebagai  pelindung  atas  barang  untuk diangkut  dengan  kapal  yang  bersangkutan  dimana  hal  ini  menjadi  konosemen sebagai jaminan atas barang dapat dipertanggung jawabkan, karena telah mengikat ketiga belah pihak yaitu pengirim barang, pengangkut barang dan penerima barang, sehingga  dengan  sendirinya  barang  terlindung  dari  perbuatan  yang  tidak bertanggung jawab dari pihak pengangkut.
d. Invoice atau daftar harga
Adalah faktur penjualan yang dibuat oleh penjual (eksportir) dan dikirimkan kepada pembeli (importir) sebagai dokumen atas barang yang dikirimkan tersebut.
e. Packing List atau daftar pengumuman
Suatu daftar mengenai keadaan tiap-tiap kali barang dengan isinya yaitu mengenai:
1. Merek dan nomor koli
2. Berat masing-masing koli
3. Kwalitas barang
4. Ukuran masing-masing koli
5. Keterangan mengenai isi dari tiap-tiap koli
6. Jumlah total dari semua koli
7. Berat kotor dan berat bersih koli.
f. Surat tanda Setor (STS) Bea Masuk
Surat  ini  merupakan  dokumen  yang  isinya  menyatakan  bahwa  pemilik  barang tersebut telah membayar bea masuk  kepada Bank  Devisa dengan fungsi sebagai syarat untuk pengeluaran barang.

## g. Polis Asuransi
Polis  ini  merupakan  tanda  bukti  bahwa  barang-barang  yang  diangkut  telah  di pertanggungjawabkan, Polis Asuransi mempunyai arti penting bagi importir, karena polis asuransi ini merupakan jaminan atas keselamatan barang yang akan diterima dari eksportir. Disamping itu polis asuransi merupakan jaminan untuk memperoleh ganti  rugi  dari  pihak  penanggung  jika  ternyata  barang  yang  di  pertanggung jawabkan ternyata rusak atau tidak sampai ke tempat tujuan.
h. Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP)
Merupakan suatu dokumen barang yang isinya menyatakan bahwa barang tersebut sudah  mengalami  pemeriksaan  fisik,  dan  diakui  kebenarannya  seperti  yang tercantum dalam invoice, sedang yang mengeluarkan surat ini oleh surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Sucofindo.
i. Letter of Credit (L/C)
Merupakan  surat  kredit  yang  dikeluarkan  oleh  suatu  Bank  atas  permintaan nasabahnya  dengan  tujuan  kepada  korespondennya  atau  perwakilannya  atau cabangnya  di  tempat  lain  atau  di  luar  negeri  dengan  permintaan  agar  sejumlah uang untuk orang atau perusahaan yang namanya tercantum dalam L/C tersebut.
Walaupun  dalam  menjalankan  usahanya,  PT.  Surya  Bintang  Timur Surabaya  telah  bersikap  hati-hati  terhadap  kemungkinan  terjadinya  resiko kerusakan barang kiriman yang dapat menimbulkan gugatan tuntutan ganti rugi, namun PT. Surya Bintang Timur Surabaya tetap juga pernah mengalami masalah. Adapun kasusnya sebagai berikut :
Berdasarkan perjanjian pengangkutan sebagaimana tercantum dalam Bill of  Lading  (B/L),  apabila  terjadi  kerusakan  barang  selama  pengangkutan,  maka
pemilik barang/ penerima barang berhak mendapat ganti kerugian 2 kali dari harga barang  tersebut.  Oleh  sebab  itu  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  segera memberikan ganti kerugian kepada penerima/pemilik barang seharga 2 kali dari harga barang tersebut.
Apa  yang  dilakukan  oleh  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  dengan memberikan  ganti  rugi  tersebut  telah  sesuai  dengan pertanggungan  jawab yang harus ia lakukan, sebab  dalam KUHD Pasal 468, ayat 1, dikatakan :
“Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaannya sampai saat penyerahannya”.
Sedangkan menurut The Hamburg Rules 1978 yang juga merupakan acuan yang dipakai dalam pertanggungan jawab pengangkut dirumuskan lebih terperinci, dimana pengangkut dalam hal ini PT. Surya Bintang Timur Surabaya bertanggung jawab sejak saat barang-barang ada di bawah penguasaannya, yaitu di pelabuhan pemberangkatan,  selama  berlangsungnya  pengangkutan  sampai  di  pelabuhan pembongkaran.
Jadi  dalam  hubungannya  dengan  tanggung  jawab  pengangkut  itu menetapkan  dengan  tegas  bahwa  pengangkut  bertanggung  jawab  atas  akibat daripada hilang dan rusaknya barang, jika hal itu terjadi sepanjang barang-barang itu ada di dalam penguasaan pengangkut.
Ini  berarti  bahwa  kalau  terjadi  kelambatan  penyerahan  barang misalnya  oleh  pengangkut, maka  pihak  pengangkutlah  yang  harus  membuktikan tentang  ketidak  salahannya  apabila  terjadi  tuntutan  ganti  rugi  yang  disebabkan oleh  karena  lambatnya  penyerahan  barang  tersebut.  Juga  keadaan  demikian itu dapat pula terjadi dalam hal barang itu hilang ataupun barang itu rusak.
Dari  gambaran  tersebut  dapat  dianalisa  bahwa  dalam  melaksanakan fungsinya  sebagai  perusahaan  jasa  pelayaran  pengangkutan  PT.  Surya  Bintang Timur Surabaya selalu berupaya memberikan palayanan yang terbaik sebagaimana motto dari PT. Surya Bintang Timur Surabaya yaitu memberikan pelayanan kepada pelanggan  sebaik  mungkin  dan  dengan  penekanan  biaya  sekecil  mungkin  serta efisien, hal tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah pengguna jasa PT. Surya Bintang Timur Surabaya
B. Upaya Penyelesaian Hukum Jika Terjadi Kecelakaan Selama Proses Pemanduan
Sengketa  merupakan  hal  yang  tidak  bisa  dihindarkan  lagi  jika  manusia  saling berselisih  atau  ada  perbedaan  kesepahaman  dengan  manusia  lainnya  dalam  kehidupan sehari-hari.  Menurut  Soeryono  Soekanto,  sengketa  dapat  juga  diartikan  sebagai  suatu keadaan dimana adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar. 12 Dalam prespektif hukum, sengketa dapat berawal dari adanya suatu wanprestasi dari salah satu pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum.Lahirnya suatu tanggung jawab hukum berawal dari adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal  1233  KUH  Perdata  hak  dan  kewajiban  (perikatan)  bersumber  dari  perjanjian  dan
12 Soeryono Soekanto, 1979, Mengenal Antropologi Hukum , Alumni, Bandung, hlm. 26.
undang-undang.  Perikatan  yang  bersumber  dari  undang-undang  terbagi  lagi  menjadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum
Menurut PNH Simanjuntak wan prestasi adalah keadaan di mana seorang debitur (pihak yang berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagai mana mestinya sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  suatu  perjanjian. 13 Wanprestasi  (lalai/alpa)  dapat timbul  karena  kesengajaan  atau  kelalaian  debitur  sendiri  itu  sendiri  dan  karena  faktor adanya keadaan memaksa ( overmacht/force majeur ). 14 Wanprestasi yang dilakukan oleh salah  satu  pihak  tentu  saja  dapat  menimbulkan  kerugian  kepada  pihak  lainnya.  Prinsip- prinsip dari wanprestasi tersebut di atas juga dapat terjadi dalam perjanjian pengangkutan laut. Dengan demikian, pihak pengangkut wajib untuk  mengganti kerugian yang dialami penumpang.  Menurut  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  KUH  Perdata,  apabila  debitur (pengangkut) yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :
a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata)
c. Peralihan  risiko  kepada  debitur  sejak  saat  terjadinya  wanprestasi  (Pasal  1237 Ayat(2) KUH Perdata)
d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 HIR).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1267  KUH  Perdata  yang  menyatakan  “Pihak  yang terhadapnya  perikatan  tidak  dipenuhi,  dapat  memilih  memaksa  pihak  yang  lain  untuk memenuhi  persetujuan,  jika  hal  itu  masih  dapat  dilakukan,  atau  menuntut  pembatalan persetujuan,  dengan  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga”,  dalam  hal  debitur melakukan wanprestasi, maka debitur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa:
a. Pemenuhan perjanjian
b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
c. Ganti kerugian saja
d. Pembatalan perjanjian
e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian
Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan bahwa penyelesaian sengketa pengangkutan  adalah  penyelesaian  suatu  keadaan  dimana  adanya  ketidakserasian  antara pribadi-pribadi  atau  kelompok-kelompok  yang  mengadakan  hubungan  dalam  hal  ini  antara pengangkut dengan penumpang karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang.
Penyelesaian  sengketa  dalam  pengangkutan  laut  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Apabila telah dipilih  melalui  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  gugatan  melalui  pengadilan  hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasi, yang terdapat dalam Pasal 45 UUPK.
Setiap sengketa dalam hubungan hukum pada umumnya dapat diselesaikan melalui dua cara penyelesaian, yaitu :
13 22PNH Simanjuntak, 1999, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia , Djembatan, Jakarta, hlm.339
14 Ibid , hlm. 340
a. Penyelesaian secara damai (non litigasi),
b. Penyelesaian melalui lembaga atau institusi yang berwenang (litigasi). 15
Kedua jenis penyelesaian sengketa di atas juga dapat diterapkan dalam pengangkutan laut. Namun, kedua jenis penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan  kelemahan masing-masing. Penyelesaian sengketa secara damai, membutuhkan kemauan dan kemampuan berunding  untuk  mencapai  penyelesaian  sengketa  secara  damai.  Penggunaan  model penyelesaian sengketa non litigasi lebih mengutamakan pendekatan “konsensus” dan b erusaha mempertemukan  kepentingan  pihak-pihak  yang  bersengketa  serta  bertujuan  mendapatkan hasil  penyelesaian  sengketa  ke  arah  win-win  solution.  Keadilan  yang  ingin  dicapaimelalui mekanisme  tersebut  adalah  keadilan  komutatif. 16 Sedangkan  penyelesaian  melalui  lembaga atau instansi yang berwenang membutuhkan pengetahuan tentang tata cara dan/atau aturan yang  berlaku  bagi  penyelesaian  sengketa  tersebut  yaitu  berupa  aturan-aturan  hukum  yang bersifat prosedural.
Selain  itu  dalam  pengangkutan  laut  juga  dapat  diterapkan  perlindungan  hukum sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  1  angka  1 UUPK  menyatakan  “Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  ke pada  konsumen”. Rumusan di atas merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk membentengi atau untuk melindungi  konsumen  dari  tindakan  sewenang-wenang  para  pelaku  usaha.  Menurut  Yusuf Shofie  undang-undang  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  mengelompokan  norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:
1) perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
2) ketentuan tentang pencantuman klausula baku. 17
Dalam  suatu  proses  pengangkutan  melalui  laut  tidak  bisa  terlepas  dari  adanya suatu resiko dan Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pengangkutan barang melalui laut adalah :
1. Faktor Alam
- Jika cuaca sangat buruk, hal ini membawa pengaruh bagi kapal dalam melakukan pemuatan  atau  pengapalan  barang – barang,  sehingga  barang  akan  tetap menumpuk di dalam gudang.
Cara mengatasinya adalah menunggu sampai cuaca membaik, sehingga mau tidak mau akan memakan waktu yang lebih lama.
- Terjadi badai pada saat pelayaran di tengah laut, sehingga mengakibatkan kapal menjadi oleng.
Cara mengatasi : Nahkoda harus membuang sebagian muatan sampai kapal tidak oleng.
2. Faktor Alat
15 Az.  Nasution,  1999, Pengantar  Hukum Perlindungan  Konsumen ,  Penerbit  Daya Widya, Jakarta, hlm. 232.
16 Ibid .hlm.11.
17 Yusuf  Shofie, 2003  Adi  Sulistiyono,  2006, “ Budaya  Musyawarah  Untuk  Penyelesaian  Sengketa Win- Win Solution Dalam Perspektif Hukum ”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 25 No.1, tahun 2006, hlm. 72.
Di  beberapa  pelabuhan,  sering  alat – alat  yang  diperlukan  untuk  bongkar  muat seperti  crane,  banyak  yang  sudah  rusak,  sehingga  mengganggu  kelancaran kecepatan  bongkar  muat,  dan  cara  mengatasinya  dengan  menggunakan  tenaga manusia, sehingga memakan waktu yang cukup lama.
3. Faktor Manusia
Hal  ini  terjadi  karena  manusia  kurang  berhati – hati  dalam  mengerjakan pekerjaannya  sehingga  banyak  barang  yang  rusak  atau  pecah.,  dan  Untuk mengurangi  kemungkinan  terjadi  hal  seperti  tersebut  di  atas,  maka  pihak pengusaha  pelayaran  Nahkoda  harus  tegas  dan  teliti  dalam  mengawasi  anak buahnya bekerja.
Seperti halnya resiko pengirima yang dihadapi oleh PT. Surya Bintang Timur Surabaya. Pemilik  barang  di  Surabaya  membeli  barang  berupa  semen  dari  PT.  Semen  Tonosa  Persero kemudian dikirm melalui pelabuhan Biringkassi Sulawesi Selatan menuju pelabuhan Ende Nusa Tenggara Timur (NTT) menggunakan kapal MV. CANCI LADJONI ex. MV. BAHARI 1 milik PT. Surya Bintang  Timur  dan  mengalami  kecelakaan  pada  tanggal  25  September  2013  sehingga menyebabkan  barang  yang  diangkut  oleh  kapal  pengangkut  PT.  Surabaya  Bintang  Timur mengalami kerusakan dengan total: 68,156 sak @ 40kg dengan harga Rp. 43.400,00,- (empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sebanding dengan 2,726,240 Ton semen dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.929.500.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah
Dari kasus tersebut, maka berdasarkan perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh PT. Surabaya Bintang Timur Surabaya dengan pemilik barang tercantum bahwa apabila terjadi klaim, maka akan diselesaikan di pelabuhan tujuan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam konosemen.
Setelah adanya klaim yang diajukan oleh pemilik barang pada PT. Surya Bintang Timur Surabaya selaku pengangkut, maka klaim ini dapat menimbulkan pengaruh terhadap masing – masing  pihak  yang  tersangkut  dalam  pelaksanaan  pengangkutan,  baik  perjanjian  maupun barang – barang muatannya.
Di  sini  klaim  yang  diajukan  Pemilik  Barang  pada  PT.  Pelayaran  Surya  Bintang  Timur selaku  pengangkut  adalah  untuk  meminta  pertanggung  jawabannya  atas  kerugian  yang ditimbulkan oleh PT. Pelayaran Surya Bintang Timur. Pengirim selaku pemilik barang menuntut pada  PT.  Pelayaran  Surya  Bintang  Timur  dengan  cara  Pemilik  barang  menerima  surat pemberitahuan  dari  PT.  Pelayaran  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  untuk  segera  mengajukan klaim  pada  PT.  Pelayaran  Surya  Bintang  Timur  Surabaya,  Di  dalam  surat  tuntutan  tersebut diterangkan dengan jelas hal – hal yang menyangkut :
a. Keterangan mengenai barang yang diangkut (barang Semen Tonosa), nama kapal yang mengangkut (MV. CANCI LADJONI ex. MV. BAHARI 1), nama pelabuhan asal (Biringkassi Sulawesi Selatan), pelabuhan tujuan (Ende Nusa Tenggara Timur (NTT)).
b. Penunjukan  tanggal  dan  keterangan  mengenai  kerusakan  barang  pada  saat penyerahan dengan total: 68,156 sak @ 40kg.
c. Jumlah ganti rugi yang diinginkan adalah senilai berkurangnya jumlah barang, yaitu Rp. 2.929.500.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
Apabila hal tersebut di atas telah memenuhi syarat yang ditetapkan, maka PT. Pelayaran Surya Bintang Timur Surabaya dapat meneliti keabsahan datanya dan setelah menerima surat tuntutan dari selaku pemilik barang, maka PT. Pelayaran Surya Bintang Timur Surabaya segera memeriksa letak kesalahannya, sehingga menjadi jelas siapa yang bersalah dalam hal ini. Setelah pemeriksaan mengenai berapa jumlah barang yang rusak dilakukan serta mengeahui berapa kerugian yang ditimbulkan, PT. Pelayaran Surya Bintang Timur Surabaya kemudian memeriksa juga surat tuntutannya untuk memastikan apakah masih berlaku atau sudah kadaluarsa.
Berdasarkan uraian diatas ternyata semua syarat telah dipenuhi, sehingga PT. Pelayaran Surya Bintang Timur Surabaya harus menerima dan menyetujui klaim yang diajukan serta segera mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya PT. Pelayaran Surya  Bintang Timur Surabaya  harus membuat  surat  pemberitahuan  tertulis  dan  dikirimkan  pada  Pemilik  Barang  beserta  dengan jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

## C. PENUTUP

## A.  Kesimpulan
1.  Pertanggung Jawaban Pengangkut Dalam Pengangkutan Melalui Laut Di dalam pengangkutan laut, pertanggung jawaban pengangkut dalam hal ini PT.
Surya Bintang Timur Surabaya antara lain:
a.  Menjaga  keselamatan  barang  yang  diangkut  sejak  saat  penerimaannya  sampai  saat penyerahannya. (Pasal 468 KUHD).
b.  Sedangkan  menurut  The  Hamburg  Rules  1978  mengenai  pertanggungan  jawab pengangkut,  yaitu  sejak  saat  barang-barang  ada  di  bawah  penguasaannya,  yaitu  di pelabuhan  pemberangkatan,  selama  berlangsungnya  pengangkutan  sampai  di pelabuhan pembongkaran.
c.  Dalam hal yang diangkut barang, maka pengangkut dalam hal ini PT. Surya Bintang Timur Surabaya  diwajibkan  untuk  bertanggung  jawab    menjaga  keselamatan  barang  yang harus ia angkut serta selanjutnya adalah menjadi tanggung jawabnya, apabila barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan atau menjadi rusak.
Jadi  tanggung  jawab  pengangkut  dalam  hal  ini  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  itu adalah :
a.  sejak barang – barang dikaitkan pada sling (tali derek) lepas dari dermaga di pelabuhan pemuatan;
b.  selama pelayaran dari pelabuhan pemuatan sampai pelabuhan pembongkaran, dan;
c.  berakhir  di  pelabuhan  pembongkaran  pada  saat  barang – barang  menyentuh permukaan dermaga.
Dari  penjelasan  dan  penjabaran  bahwa  pihak  pengangkut  PT.  Surya  Bintang  Timur Surabaya telah lalai dalam menjamin keamanan barang yang diangkutnya, sehingga pengangkut PT. Bintang Timur Surabaya harus mengganti kerugian kepada pemilik barang.
2 . Penyelesaian Ganti Rugi Bila Terjadi Kerugian Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut Terkait  kecelakaan  dalam  pengangkutan  laut  PT.  Surya  Bintang  Surabaya  yang menyebabkan  kerugian  terhadap  pemilik  barang,  Sesuai  dengan  perjanjian  yang  tercantum dalam konosemen, maka jika penerima menerima barang tidak sesuai seperti yang tercantum
dalam konosemen, penerima tetap menandatangani surat konosemen tersebut sebagai bukti bahwa barang telah diterima oleh penerima barang.
Jika  setelah  dicek  ternyata  barang  ada  yang  kurang, maka  penerima  wajib membuat surat  klaim  kepada  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  dalam  waktu  2  x  24  jam,  dengan menjelaskan bahwa  jenis barang apa saja yang kurang, berat barangnya berapa, dan berapa besar kerugian yang diderita.
PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  setelah mempelajari  surat  klaim  tersebut  lalu mengadakan  pengecekan  di  lapangan  guna  mengetahui  kebenaranya,  dan  bila  ternyata kerusakan atau kehilangan itu memang terbukti kesalahan PT. Surya Bintang Timur Surabaya, maka  PT.  Surya  Bintang  Timur  Surabaya  akan  memberikan  ganti  rugi  sesuai  yang  tercantum dalam  konosemen.  Namun  jika  kerusakan  atau  kehilangan  itu  bukan  menjadi  kesalahannya, maka  PT.  Surya  Bintang  timur  Surabaya  harus  bisa  membuktikan  bahwa  kerusakan  atau kehilangan  disebabkan  karena  keadaan  memaksa,  kesalahan  pengirim  dalam  melakukan pengepakan, atau karena cacat yang melekat pada barang.

## B.  Saran
1. Agar pengangkut dalam hal ini PT. Surya Bintang Timur Surabaya dapat melaksanakan pertanggung jawabannya dengan baik, sehingga  tidak  sampai terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang-barang yang diangkut,  maka pengangkut dalam hal ini PT. Surya Bintang  Timur  Surabaya  pada  saat  menerima  barang  dari  pengirim  harus  betul-betul memeriksa dengan teliti, jangan sampai ada yang rusak/hilang atau cacat dan sebelum kapal  berangkat  harus  memperhatikan  DWT  Kapal  (batas  daya  muat  kapal),  jangan sampai melebihi batas daya muat yang telah ditentukan; Dan
2. Untuk  menghindari  hambatan  yang  terjadi,  jika  hambatan  itu  disebabkan  faktor  alat atau  manusia,  maka  pihak  perusahaan  pelayaran,  yaitu  PT.  Surya  Bintang  Timur Surabaya, harus bisa mempersiapkan tenaga manusia yang ahli, sehingga alat – alat bisa dipersiapkan dengan baik. Tetapi jika penyebabnya faktor alam, nahkoda lah yang harus betul – betul memperhatikan DWT Kapal (batas daya muat kapal) agar kapal tidak oleng.

## DAFTRA PUSTAKA
Muhammad, Abdul Kadir, SH, 1991. Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara , Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti
Purwosutjipto, H.M.N., SH, 1991. Pengertian Pokok Hukum Dagang III , , Jakarta: Djambatan
Ningrum, Lestari, 2004, Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif HukumBisnis, Bandung:
Citra Aditya Bakti,
Siregar, Muchtaruddin, 1990. Beberapa Masalah Ekonomi dan Management Pengangkutan , Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Perhubungan Laut , Departemen Perhubungan.
Hartono, Sri Redjeki, SH, 1996. Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat , Penerbit Seksi Hukum Dagang, Semarang : Fakultas Hukum Undip
Soedjono, Wiwoho, SH, 1982. Hukum Dagang , Jakarta : Bina Aksara
Utari, Siti, SH, 1994. Pengangkutan Laut di Indonesia , Jakarta: (Suatu Tinjauan Yuridis)
Sudjatmiko,  Drs.  F.D.C.,  1979. Pokok – Pokok  Pelayaran  Niaga ,  Jakarta:  Bhratara  Karya Aksara
Morlok, Edward K., 1988. Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi , Jakarta: Erlangga
R. Citro Sudibyo, R. Subekti, 1986, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan Undang – Undang Hukum Kepailitan , Jakarta: Pradnya Paramita
Sudjatmiko, F.D.C., 1985. Pokok – Pokok Pelayaran Niaga , Jakarta: Akademika Pressindo
Az. Nasution, 1999, Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Daya Widya
Soeryono Soekanto, 1979, Mengenal Antropologi Hukum , Bandung: Alumni
PNH Simanjuntak, 1999, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia , Jakarta: Djembatan
Wiwoho Soedjono, SH,  1992, Hukum Perkapalan Dan Pengangkutan Laut , Jakarta : Bina Aksara
Khairunnisa, 2008, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi , Medan: Pasca Sarjana
Tjakranegara  Soegijatna,  1995, Hukum  Pengangkutan  Barang  dan  Penumpang ,  Jakarta: Renika Cipta
H.K.Martono dan Eka Budi Tjahjono, 2011, Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 , Jakarta : Raja Grafindo Persada
Sution Usman Adji, dkk, 1991, Hukum Pengangkutan di Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana
Soekardono R., 1981, Hukum Dagang Indonesia , Rajawali
Muhammad  Syaifuddin,  2012, Hukum  Kontrak  Memahami  Kontrak  Dalam  Persektif Filsafat, Teori,  Dogmatik, dan praktek hukum (Sari  Pengayaan Hukum Perikatan) ,

## Bandung: Madar Maju
Mariam Darus Badrulzaman, 1991, Kompilasi Hukum Perikatan , Bandung: Citra Aditya Bakti
Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008

## Kitab Undang- undang Hukum Perdata
Anantyo,  Sendy,  dkk,  2012, Diponegoro  Law  Review  Volume  1  Nomor  4  Tahun  2012 (Pengangkutan Melalui Laut) , Semarang: Diponegoro Law Review
Setiawan, Ebta, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia , http://kbbi.web.id/angkut, Di Akses Pada Tanggal 18 November 2016 Pukul 22.55 WITA.
Wawancara  penulis  dengan  Lukman  Ladjoni  selaku  Direktur  Utama  PT.  Pelayaran  Surya Bintang Timur, pada tanggal 17 September 2019.
Yusuf Shofie, 2003 Adi Sulistiyono, 2006, “ Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution Dalam Perspektif Hukum ”, J urnal Hukum Bisnis, Volume  25 No.1, tahun 2006