Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 2, Februari 2021

## ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PAJAK HIBURAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

## Faisal Reza dan Achmad Lutfi
Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia Email: faisaalreza16@gmail.com dan achmad.lutfi@ui.ac.id

## Abstract
The busy city of DKI Jakarta makes it necessary for entertainment for the people in the city, so that the entertainment industry tends to increase. This encourages local governments  to  further  explore  the  potential  for  entertainment  tax  revenue  in  DKI Jakarta. The realization of entertainment tax revenue in DKI Jakarta from 2015 to 2019  tends  to  increase  every  year.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the growth rate of entertainment tax in DKI Jakarta from 2015 to 2019 and also to find out  how much entertainment  tax contributes to  local revenue in  DKI Jakarta.  This research uses a quantitative descriptive research approach. The results of this study show  that  the  growth  rate  of  entertainment  tax  revenue  in  DKI  Jakarta  tends  to increase every year and the contribution of entertainment tax in DKI Jakarta is still very  insufficient,  so  that  entertainment  tax  cannot  be  considered  a  significant component  in  the  contribution  of  locally-generated  revenue  in  DKI  Jakarta Province which is used for the interests of Regional Government Administration.
Keywords: Entertainment Tax; Growth Rate; Contribution; Locally-Generated Revenue

## Abstract
Sibuknya kota DKI Jakarta membuat dibutuhkannya suatu hiburan untuk masyarakat di  kota  tersebut,  sehingga  industri  hiburan  cenderung  meningkat.  Hal  tersebut mendorong  Pemerintah  Daerah  untuk  semakin  menggali  potensi  penerimaan  pajak hiburan  di  DKI  Jakarta.  Realisasi  penerimaan  pajak  hiburan  di  DKI  Jakarta  dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hiburan di  DKI  Jakarta  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019  dan  juga  untuk  mengetahui sebesar  apa  kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  DKI Jakarta.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  kuantitatif. Hasil  dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa  laju  pertumbuhan  penerimaan  pajak hiburan  di  DKI  Jakarta  cenderung  meningkat  setiap  tahunnya  dan  kontribusi  pajak hiburan  di  DKI  Jakarta  masih  sangat  kurang,  sehingga  pajak  hiburan  belum  dapat dianggap komponen yang signifikan dalam penyumbang Pendapatan Asli Daerah di Provinsi  DKI  Jakarta  yang  digunakan  untuk  kepentingan  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kata Kunci: Pajak Hiburan; Laju Pertumbuhan; Kontribusi; Pendapatan Asli Daerah
Coresponden Author
Email: faisaalreza16@gmail.com Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Seiring  dengan  semakin  berkembangnya  teknologi  informasi  telah  membuat setiap  orang  semakin  mudah  memperoleh  informasi  dan  menikmati  hiburan.  Hiburan dianggap  suatu  hal  yang  dapat  menciptakan  rasa  kebahagiaan  kepada  seseorang  dan dianggap  sebagai  salah  satu  cara  untuk  mengurangi  rasa  sedih  atau  stres  yang  dialami seseorang,  namun  setiap  orang  mempunyai  sudut  pandang  masing-masing  mengenai hiburan untuk  mereka. Definisi hiburan memiliki  sifat  subjektif karena masing-masing individu mungkin memiliki penafsiran yang berbeda dalam merasakan suatu hiburan. ( Siahaan  (2005:197),  menyebutkan  bahwa  hiburan  merupakan  seluruh  jenis  permainan ketangkasan,  permainan  yang  ditonton  orang,  pertunjukkan  yang  dipungut  bayaran, namun  tidak  termasuk  fasilitas  berolahraga.  Sedangkan  (Soekarno,  Kitri,  &  Utomo, 2016)  menjelaskan  bahwa  hiburan  merupakan  sesuatu  yang  bersifat  menyenangkan pribadi  yang  menikmati  atau  mengkonsumsinya.  Dari  definisi  tersebut,  maka  secara umum  hiburan  merupakan  semua  kegiatan  atau  perbuatan  yang  mempunyai  tujuan untuk  menghibur  hati  seseorang  untuk  menjadi  senang. Dengan  demikian,  segala sesuatu  yang  bersifat  menyenangkan  dan  membuat  rileks  secara  subjektif  termasuk sebagai hiburan.
Berbagai  bentuk  hiburan  yang  dapat  dinikmati  diantaranya  adalah  tontonan, permainan,  pertunjukan,  atau  keramaian  yang  dinikmati  pada  umumnya  dengan dipungut  bayaran  dan  sebagian  terkadang  dapat  dinikmati  secara  gratis.  Kategori hiburan  menurut  (Siagian,  2012)  adalah  pertunjukkan  atau  keramaian,  seperti pertunjukan  sandiwara,  wayang,  pasar  malam,  kabaret,  pameran,  olahraga,  musik,  dan lain-lain  yang  dipungut  bayaran.  (Suharsono  &  Harahap,  2018)  membedakan  hiburan menjadi 2, yaitu:
1. Hiburan  Permanen,  yaitu  hiburan  yang  penyelenggaraannya  bersifat  tetap  karena diselenggarakan  pada  waktu  dan  tempat  yang  tetap,  sehingga  konsumen  dapat mengunjungi  lokasi  hiburan  itu  kembali  pada  waktu  dan  tempat  yang  sama. Contoh hiburan permanen diantaranya adalah bioskop, panti pijat, diskotek, dll.;
2. Hiburan Insidental, yaitu hiburan yang yang diselenggarakan dalam jangka waktu terbatas dan tempat yang tidak tetap. Dalam hiburan insindental, konsumen tidak dapat  kembali  sewaktu-waktu  sesuai  yang  mereka  inginkan,  namun  harus menyesuaikan  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  penyelenggara  hiburan.  Contoh hiburan insidental diantaranya adalah konser musik.
Industri hiburan belakangan ini memang berkembang pesat terutama di kota-kota besar  seperti  DKI  Jakarta.  Kesibukan  di  DKI  Jakarta  membuat  dibutuhkannya  suatu hiburan  untuk  masyarakat  di  kota  tersebut,  sehingga  industri  hiburan  cenderung meningkat.  Hal  tersebut  mendorong  Pemerintah  Daerah  untuk  semakin  menggali
potensi penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta. Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan  terhadap  penyelenggaraan  hiburan.  Bayaran  yang  dipungut  atas  beberapa jenis  hiburan  harus  dipungut  pajak  hiburan.  (Widiartini,  2012)  menyebutkan  bahwa hiburan tidak dianggap sebagai konsumsi yang penting, dan bahwa mereka yang dihibur layak  untuk  membayar  mahal  untuk  hiburan  tersebut  dan  untuk  mendukung  dana publik. Awalnya pajak hiburan hanya sebatas pada pajak tontonan saja, namun seiiring dengan  perjalanan  waktu  dan  berkembangnya  zaman  membuat  pajak  hiburan  tidak hanya pajak tontonan saja, namun diperluas. Pengertian pajak hiburan menurut (Putri & Iskandar, 2014) yaitu merupakan suatu pajak yang diselenggarakan di suatu daerah yang dikenakan  terhadap  semua  jasa  hiburan  dengan  memungut  bayaran.  Berdasarkan definisi  tersebut  maka  dengan  kata  lain  hiburan  yang  tidak  dipungut  bayaran  tidak dikenakan pajak hiburan oleh Pemerintah Daerah, contohnya seperti pertunjukkan layar tancep dimana semua semua lapisan masyarakat dapat menikmati hiburan tersebut tanpa dipungut  bayaran,  walaupun  saat  ini  hiburan  yang  tidak  dipungut  bayaran  seperti  itu sudah jarang ditemui terutama di kota-kota besar.
Menurut  (Block  et  al.,  2009)  menyebutkan  bahwa  pajak  hiburan  sesuai  apabila dimasukkan  kedalam  kategori  Pajak  Daerah  karena  lokasi  hiburan  mudah  diketahui, sehingga  penentuan  Pemerintah  Daerah  sebagai  pemungut  pajak  tidak  sulit  dilakukan. Selain  itu,  kewajiban  pajak  hiburan  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  hiburan  membuat biaya pemungutan pajak hiburan menjadi lebih efisien.
Undang-undang  otonomi  daerah  yang  diberlakukan  membuat  sejumlah  daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab sendiri untuk membiayai pengeluaran daerah tersebut  dan  mencari  sumber  penghasilan  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  tersebut. Diterbitkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  membuat  Peraturan  Daerah  mengenai  pajak  daerah  mengacu  pada  Undang- Undang  tersebut.  Kemudian  pada  tahun  2010  diterbitkanlah  Peraturan  Daerah  No.  6 Tahun  2010  tentang  Ketentuan  Umum  Pajak  Daerah  dan  Peraturan  Daerah  No.  13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan yang mengatur mengenai pemungutan pajak hiburan di  DKI  Jakarta,  kemudian  pada  tahun  2015  diterbitkan  Peraturan  Daerah  No.  3  Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan sebagai pengganti Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010.
Pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 terdapat beberapa perubahan tarif pajak sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta. Realisasi penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta sejak diterbitkannya Peraturan  Daerah  No.  3  Tahun  2015  cenderung  meningkat  dari  tahun  2015  sampai dengan 2019, seperti terlihat pada tabel 1.

## Tabel 1
Penerimaan Pajak Hiburan di DKI Jakarta Tahun Realisasi 2015 Rp. 608.548.867.617 2016 Rp. 769.540.465.131 2017 Rp. 755.043.772.182 2018 Rp. 833.995.184.987
2019 Rp. 859.007.050.478

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Meningkatnya  realisasi  pajak  hiburan  tersebut  tidak  serta  merta  menunjukkan bahwa  pemungutan  pajak  hiburan  sudah  efektif  dan  efisien,  ada  banyak  faktor  yang menentukan apakah pemungutan pajak hiburan sudah efektif. Selain itu, karena sistem pemungutan  pajak  hiburan  bersifat self  assessment maka  fiskus  juga  harus  melakukan pengawasan  lebih  mendalam  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak,  karena  menurut penelitian  (Diamastuti  (2016))  menyebutkan  bahwa  sistem self  assessment dapat mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak, penggelapan pajak dan tunggakan pajak. Hal-hal tersebut tentu saja dapat menghambat realisasi penerimaan pajak hiburan yang mengakibatkan pertumbuhan pajak hiburan terganggun.
Naiknya tarif pajak beberapa jenis hiburan sejak diterbitkannya Peraturan Daerah No.  3  Tahun  2015  diharapkan  dapat  membuat  laju  pertumbuhan  pajak  hiburan  juga meningkat. (Astuti  &  Yudea,  2016)  menyebutkan  bahwa  diketahuinya  pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk  mengevaluasi  potensi-potensi  yang  perlu  mendapat  perhatian.  Penelitian mengenai  analisis  laju  pertumbuhan  pajak  daerah  dilakukan  oleh  (Astuti  &  Yudea, 2016) yang meneliti mengenai  Analisis Laju  Pertumbuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan  Dan  Perkotaan  Dan  Kontribusinya  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Balikpapan.  Hasil  penelitiannya  menyebutkan  jika  laju  pertumbuhan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  sangat  meningkat  di  Pamekasan  setiap tahunnya.  Namun,  pada  penelitian  ini  yang  akan  diukur  laju  pertumbuhannya  adalah pajak hiburan di DKI Jakarta.
Kenaikan  tarif  pajak  hiburan  juga  diharapkan  dapat  semakin  meningkatkan kontribusi penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta, m enurut (Cindoswari, 2016) menyebutkan bahwa kontribusi  merupakan  bentuk  iuran dana atau uang, bantuan pemikiran, tenaga, materi, dan segala bentuk bantuan lainnya yang dapat membantu  mensukseskan  kegiatan  pada  suatu  forum,  perkumpulan  dan  lain-lain. Sedangkan  tujuan  adanya  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  untuk  memberi  kewenangan setiap  daerah  masing-masing  dapat  membiayai  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai bentuk desentralisasi. Menurut (Nurcholis, 2013) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan  yang  didapatkan  setiap  daerah  dari  penerimaan  pajak  daerah,  retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan yang sah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  yaitu  merupakan  sumber  keuangan  daerah  yang  digali  dari  wilayah daerah  yang  bersangkutan  yang  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  Pendapatan  Asli Daerah  yang  sah.  Sehingga  secara  umum  pengertian  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah pendapatan  yang  diperoleh  dari  usaha  dan  kinerja  Pemerintah  Daerah  dalam  menggali dan  memanfaatkan  sumber  keuangan  daerahnya  dalam  membiayai  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut.
Diskresi suatu daerah dalam menggunakan Pendapatan Asli Daerah akan semakin tinggi apabila kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah juga  meningkat  sehingga  aspirasi,  kebutuhan,  dan  prioritas  pembangunan  dapat  segera dilaksanakan. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan suatu daerah akan semakin baik dan  kemampuan  daerah  dalam  membiayai  kegiatan  pembangunan  daerah  oleh Pemerintah  Daerah  juga  akan  semakin  meningkat  apabila  proporsi  Pendapatan  Asli Daerah  terhadap  penerimaan  daerah  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah juga  meningkat.  Pajak  Daerah  merupakan  penyumbang  terbesar  Pendapatan  Asli Daerah,  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Sipakoly,  2018)  yang menjelaskan  bahwa  pajak  daerah  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  seberapa besar  sumbangsih  atau  peran  pajak  hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  secara keseluruhan.  Semakin  besar  potensi  penerimaan  pajak  hiburan,  maka  seharusnya semakin  besar  juga  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak  hiburan  tersebut  dimana  hal tersebut  dapat  mendorong  berkurangnya  ketergantungan  Pemerintah  Daerah  kepada Pemerintah Pusat.
Penelitian  sebelumnya  mengenai  kontribusi  pajak  hiburan  dilakukan  oleh (Rahmawati  &  Fajar,  2017)  dengan  penelitian  mengenai  Kontribusi  Pajak  Hiburan Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Pada  Dinas  Pendapatan Kabupaten  Pamekasan.  Penelitian  tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan berapa besar efektifitas pajak  hiburan  di  Kabupaten  Pamekasan.  Tingkat  efektifitas  tersebut  menunjukkan bahwa  pemungutan  pajak  hiburan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  berjalan sangat efektif.
Untuk  mengetahui  kontribusi  suatu  pajak  daerah  dapat  dilakukan  dengan membandingkan  penerimaan  pajak  daerah  pada  periode  tertentu  dengan  penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  pada  periode  tertentu  pula.  Semakin  besar  hasilnya  berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya  jika  hasil  perbandingannya  terlalu  kecil  berarti  peranan  pajak  daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  maka  t ujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hiburan di DKI Jakarta dan juga untuk mengetahui sebesar  apa  kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  DKI  Jakarta paa periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 .

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  kuantitatif,  yaitu dimana data yang diperoleh dalam proses penelitian ini diolah dan selanjutnya dianalisis untuk  mendapatkan  hasil  penelitian.  (Watuseke  &  Pangemanan,  2016)  menyebutkan bahwa  data  kuantitatif  merupakan  suatu  data  yang  dapat  dinyatakan  dalam  bentuk angka-angka.  Sedangkan  penelitian  deskriptif  menurut  (Sekaran  &  Shawis,  2009)
dilakukan  untuk  memastikan  kemampuan  mendeskripsikan  karakteristik  variabel  yang diteliti  dalam  suatu  situasi.  Sehingga  penelitian  deskriptif  kuantitatif  adalah  suatu metode  untuk  menganalisis  data  yang  menggunakan  angka-angka  dalam  menarik kesimpulan  dari  kejadian-kejadian  yang  dapat  diukur.  Dalam  penelitian  ini  adalah dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan penelitian. Jenis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif  karena  peneliti  menggunakan data-data yang berhubungan dengan angka-angka.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  metode dokumentasi  dan  wawancara.  Metode  dokumentasi  adalah  suatu  metode  pengumpulan data  dengan  mengumpulkan  data-data  atau  informasi  dari  buku  atau  laporan-laporan yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini  agar  didapatkan  hasil  penelitian  akuntabel. Selain itu, juga melakukan metode  wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak informan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif,  yaitu  dengan  menyajikan  dan  mendeskripsikan  data-data  yang  diperoleh dengan  menggambarkan  secara  apa  adanya  sesuai  dengan  realita  yang  ada.  Pada penelitian ini langkahnya sebagai berikut:
1. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan
Menghitung  laju  pertumbuhan  penerimaan  dari  pajak  hiburan  menggunakan rumus sebagai berikut:
GX =   = Xt - X (t-1) x 100% X(t-1)
Sumber: Abdul Halim dalam Astuti dan Widea (2016)
Keterangan:
Xt - X (t-1) GX = x 100% X(t-1) Gx = Laju pertumbuhan pajak hiburan/tahun Xt = Tahun realisasi penerimaan pajak hiburan t X(t-1) = Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun sebelumnya
2. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menghitung  kontribusi  penerimaan  pajak  hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), maka rumus yang digunakan yaitu:
Kontribusi Pajak Hiburan  = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan x 100%

## Realisasi Penerimaan PAD
Sumber: Abdul Halim dalam Astuti dan Widea (2016)
(Halim,  2017)  juga  menyebutkan  klasifikasi  kriteria  kontribusi  pajak  hiburan sebagai berikut:
Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Hiburan Prosentase Kriteria ≥ 50 Sangat baik 40 – 50 Baik 30 – 40 Sedang 20 – 30 Cukup 10 – 20 Kurang ≤ 10 Sangat kurang Sumber: Halim dalam Fajar (2017)
Permasalahan  pada  penelitian  ini  hanya  akan  difokuskan  pada  Analisis  Laju Pertumbuhan  Pajak  Hiburan  dan  Kontribusinya  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## Hasil dan Pembahasan
1. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan DKI Jakarta
Pemerintah Daerah tentunya mengharapkan pertumbuhan pajak hiburan dapat terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Karena  hal  tersebut  juga  dapat  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  yang  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  Pemerintah Daerah untuk  kepentingan bersama.  Namun  jika pertumbuhan pajak hiburan tidak meningkat  atau  mengalami  penurunan  dapat  membuat  citra  yang  negatif  terhadap kinerja  Pemerintah  Daerah  dalam  menggali  potensi  penerimaan  pajak  hiburan, namun hal tersebut tidak serta merta dapat menyalahkan Pemerintah Daerah karena terdapat  faktor-faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  pajak  hiburan, seperti misalkan ondisi ekonomi yang sedang lesu atau bahkan wabah atau pandemi penyakit yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah.
Laju  pertumbuhan  pajak  hiburan  di  DKI  Jakarta  dari  tahun  2015  sampai dengan  2019  dapat  dilihat  pada  tabel  2,  dengan  menggunakan  data  target penerimaan  dan  realisasi  pajak  hiburan  yang  didapat  peneliti  (sumber:  Badan Pendapatan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta)  dan  rumus  Halim  dalam  (Astuti  & Yudea,  2016),  maka  laju  pertumbuhan  pajak  hiburan  di  DKI  Jakarta  sebagai berikut:
Tabel 3 Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan DKI Jakarta Tahun Target Realisasi Xt - X (t-1) (%) GX (%) 2015 Rp550.000.000.000  Rp.608.548.867.617  Rp107.174.409.314 18% 2016 Rp750.000.000.000  Rp.769.540.465.131  Rp160.991.597.514 21% 2017 Rp800.000.000.000  Rp.755.043.772.182  -Rp14.496.692.949 -2% 2018 Rp900.000.000.000  Rp.833.995.184.987 Rp78.951.412.805 9% 2019 Rp850.000.000.000  Rp.859.007.050.478 Rp25.011.865.491 3%

## Sumber: Diolah Peneliti
Dari tabel 3 tersebut terlihat jika laju pertumbuhan Pajak Hiburan dari tahun 2015  sampai  dengan  2019  mengalami  pertumbuhan  yang  cukup  stabil  sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2015 tentang Pajak  Hiburan.  Pada  tahun  2015  laju  pertumbuhan  pajak  hiburan  mengalami pertumbuhan  sebesar  18  %  dibandingkan  tahun  2014  dan  selanjutnya  penerimaan pajak  hiburan  pada  tahun  2016  juga  tetap  stabil  dengan  mengalami  pertumbuhan sebesar  21%  dibandingkan  penerimaan  pajak  hiburan  tahun  2015.  Namun,  pada tahun 2017 terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak dibandingkan penerimaan pajak  hiburan  tahun  2016  dengan  persentase  sebesar  -2%.  Pada  tahun  2018  dan 2019 laju pertumbuhan penerimaan pajak hiburan juga meningkat sebesar 9% dan 3%,  walaupun  laju  pertumbuhan  tersebut  tidak  sebesar  laju  pertumbuhan  pada tahun  2015  dan  2015,  namun  jika  dilihat  secara  umum,  maka  laju  pertumbuhan pajak hiburan di DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2015 cenderung cukup  stabil  walaupun  sempat  mengalami  penurunan  pada  tahun  2017.  Menurut hasil  wawancara  dengan  Devri  Prawitra  selaku  staf  Bidang  Perencanaan  dan Pengembangan  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta,  menjelaskan alasan  mengapa  penerimaan  pajak  hiburan  di  DKI  Jakarta  menurun  pada  tahun 2017, yaitu:
“jadi  untuk  pajak  daerah  di  tahun  2017  itu  fokusnya  lebih  banyak  terkait dengan bumi dan bangunan antara lain PBB dan BPHTB, dimana penerimaan BPHTB  termasuk  yang  paling  tinggi  untuk  tahun  2017,  sehingga  akhirnya fokus  utamanya  lebih  banyak  tertuju  pada  PBB  dan  BPHTB,  walaupun  kami juga melakukan usaha di jenis pajak-pajak lainnya, sehingga akhirnya 2 (dua) jenis  pajak  tersebut  yang  menjadi  primadona  penerimaan  DKI  Jakarta  tahun 2017.  Selain  itu,  untuk  tahun  2017  terkait  dengan  penagihan,  kami  belum terlalu  masif  untuk  melakukan  penagihan  pajak  dengan  surat  paksa.  karena masih  belum  maksimalnya  peran  dari  juru  sita  dalam  melakukan  penagihan pajak  dengan  surat  paksa.  Selain  itu,  belum  adanya  sistem  pembayaran elektronik  yang  baik  membuat  pertambahan  penerimaan  pajak  dari  tempat hiburan tidak terdata dengan baik.”
Menurut  Devri  Prawitra  selaku  narasumber  menjelaskan  bahwa  terjadinya penurunan penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta tahun 2017 diantaranya adalah karena di tahun 2017 tersebut Badan Pendapatan Daerah sebagai satuan kerja yang mengurusi  terkait  pajak  daerah  lebih  fokus  terhadap  penerimaan  PBB-P2  dan BPHTB  namun  tetap  berusaha  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  jenis  pajak daerah lainnya, selain itu peran juru sita pajak pada tahun tersebut belum optimal, dan  juga  belum  adanya  sistem  pembayaran  elektronik  juga  mempengaruhi penerimaan pajak hiburan tahun 2017.

## 2. Kontribusi  Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli  Daerah (PAD)  Provinsi DKI Jakarta
Mengukur atau menghitung sumbangsih atau kontribusi pajak hiburan di DKI Jakarta  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  analisis  kontribusi  pajak  hiburan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yaitu  dengan  melakukan  perbandingan hasil analisis kontribusi tersebut dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dimana dari hasil  analisis  tersebut  akan  terlihat  kontribusi  pajak  hiburan  dari  yang  terbesar sampai yang terkecil dari tahun ke tahun dalam jangka waktu 2015 sampai dengan 2019.  Sehingga  seberapa  besar  peran  pajak  hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dapat  diketahui  dengan  menggunakan  kriteria- kriteria  yang  sudah  ditentukan.  Pada  tabel  4  terlihat  realisasi  penerimaan  pajak hiburan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  (sumber:  Badan Pendapatan  Daerah),  yang  kemudian  diolah  untuk  mendapatkan  hasil  analisis kontribusinya.
Tabel 4 Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Realisasi Pajak Hiburan Pendapatan Asli Daerah Kontribusi Kriteria 2015 Rp.608.548.867.617 Rp.33.686.176.815.708 1,81% Sangat Kurang 2016 Rp.769.540.465.131 Rp.36.888.017.587.716 2,09% Sangat Kurang 2017 Rp.755.043.772.182 Rp.43.901.488.807.743 1,72% Sangat Kurang 2018 Rp.833.995.184.987 Rp.43.327.136.602.811 1,92% Sangat Kurang 2019 Rp.859.007.050.478 Rp.45.707.400.003.802 1,88% Sangat Kurang Rata-Rata 1,88% Sangat Kurang Sumber: Diolah Peneliti
Pada  analisis  yang  terlihat  di  tabel  4,  dapat  dilihat  bahwa  kontribusi  pajak hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  tahun  2015
masuk  kriteria  sangat  kurang  dengan  kontribusi  sebesar  1,81%,  kemudian  pada tahun  2016  persentase  kontribusinya  meningkat  menjadi  2,09%  dibandingkan dengan tahun 2015, namun kriterianya tetap sangat kurang. Tahun 2017 persentase kontribusinya  sedikit  menurun  jika  dibandingkan  tahun  2016  dengan  kontribusi sebesar  1,72%  dengan  kriteria  sangat  kurang,  selanjutnya  pada  tahun  2018 persentase  kontribusi  sedikit  meningkat  dibandingkan  tahun  2017  menjadi  1,92% dengan  kriteria  sangat  kurang.  Pada  tahun  2019,  persentase  kontribusi  apabila dibandingkan  dengan  tahun  2018  agak  sedikit  mengalami  penurunan  menjadi 1,88% dan tetap masuk  pada kriteria sangat  kurang. Sehingga dalam kurun waktu tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019  rata-rata  kontribusi  realisasi  penerimaan pajak  hiburan  terhadap  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinis  DKI  Jakarta adalah sebesar 1,88% dan termasuk kedalam kriteria sangat kurang.
Dari analisis tersebut, dapat terlihat bahwa kontribusi realisasi pajak hiburan terhadap  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  DKI  Jakarta  sedikit fluktuatif  dimana  persentase  kontribusinya  mengalami  naik  turun  dalam  jangka waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Selain itu, kontribusi realisasi pajak hiburan  terhadap  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  DKI  Jakarta dalam  jangka  waktu  tersebut  selalu  masuk  dalam  kriteria  sangat  kurang,  sehingga terlihat  bahwa  pajak  hiburan  belum  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta. Wawancara dengan Devri  Prawitra  selaku  staf  Bidang  Perencanaan  dan  Pengembangan  Badan Pendapatan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  menjelaskan  beberapa  alasan  mengapa penerimaan  pajak  hiburan  di  DKI  Jakarta  belum  terlalu  signifikan  terhadap Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
“ ketika  kita berbicara potensi maka berhubungan dengan jumlah  dari objek itu  sendiri,  jumlah  objek  pajak  hiburan  yang  ada  di  Jakarta  itu  ya  kalau dibandingkan  dengan  pajak  restoran  dan  pajak  hotel  itu  tidak  lebih  banyak dari  dua  jenis  pajak  tersebut  dan  itu  juga  yang  membuat  potensi  mereka nggak  terlalu  banyak  dibandingkan  jumlah  pajak  yang  saya  sebutkan sebelumnya,  sehingga  potensi  pajak  hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah DKI Jakarta tidak terlalu signifikan. Selain itu, walaupun tarif pajak mengalami  kenaikan,  namun  yang  berubah  itu  untuk  untuk  beberapa  jenis hiburan  saja,  sehingga  belum  secara  signifikan  meningkatkan  penerimaan pajak hiburan.”
Menurut Devri Prawitra selaku narasumber menjelaskan beberapa penyebab mengapa  penerimaan  pajak  hiburan  di  DKI  Jakarta  belum  terlalu  signifikan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,  yaitu  diantaranya  dikarenakan  jumlah  objek pajak  hiburan  yang  tidak  sebanyak  restoran  ataupun  hotel  dan  juga  kenaikan  tarif pajak  hiburan  untuk  beberapa  jenis  hiburan  tidak  mempengaruhi  secara  signifikan penerimaan  pajak  hiburan  di  DKI  Jakarta  karena  kenaikan  pajak  hiburan  tersebut hanya untuk beberapa jenis hiburan dikarenakan tarif pajak hiburan di DKI Jakarta bervariasi tidak hanya satu tarif saja.

## Kesimpulan
Sesuai  dengan  hasil  dan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  hal-hal berikut: pertama, laju  pertumbuhan  pajak  hiburan  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung mengalami kenaikan, namun terjadi anomali  pada tahun 2017 dimana  laju pertumbuhan menurun karena terjadi  penurunan realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar -2% apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak  hiburan  tahun  2016.  Sehingga  dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  laju  pertumbuhan  penerimaan  pajak  hiburan  di  DKI  Jakarta  cenderung meningkat setiap tahunnya.
Kedua kontribusi  penerimaan  pajak  hiburan  terhadap  realisasi  Pendapatan  Asli Daerah masih sangat kurang, dimana kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah  dalam  jangka  waktu  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019  rata-rata  adalah sebesar 1,88%. Selain itu, kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta masih fluktuatif atau masih naik turun. Hal tersebut menunjukkan bahwa  kontribusi  pajak  hiburan  di  DKI  Jakarta  masih  sangat  kurang,  sehingga  pajak hiburan  belum  dapat  dianggap  komponen  yang  signifikan  dalam  penyumbang Pendapatan  Asli  Daerah  di  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  digunakan  untuk  kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BIBLIOGRAFI
Astuti,  Wigi,  &  Yudea,  Yudea.  (2016).  Analisis  Laju  Pertumbuhan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. Forum Ekonomi , 18 (1).
Block,  Keith  I.,  Block,  Penny  B.,  Reynolds  Fox,  Susan,  Stouffer  Birris,  Jamie,  Feng, April Y., De La Torre, Michael, Nathan, Deva, Tothy, Peter, Maki, Amanda K., & Gyllenhaal,  Charlotte.  (2009).  Making  Circadian  Cancer  Therapy  Practical. Integrative Cancer Therapies , 8 (4), 371–386.
Cindoswari,  Ageng  Rara.  (2016).  Perilaku  Komunikasi  Etnis  Sunda  Pendatang  Dalam Adaptasi  Ekonomi,  Sosial  Dan  Budaya  Pada  Majelis  Ta’lim  Paguyuban  Babul Akhirat Di Kota Batam. Jurnal Komunikasi Islam , 6 (2), 44–66.
Halim,  Totok  Eko  Nur.  (2017). Strategi  Komunikasi  Dakwah  Kyai  Aminoto  Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Iain Ponorogo.
Nurcholis,  Moch. (2013). Reorientasi Jihâd Fî  Sabîlillah; Menimbang Kebodohan Dan Kemiskinan  Sebagai  Musuh  Bersama. Tafáqquh:  Jurnal  Penelitian  Dan  Kajian Keislaman , 1 (2), 22–38.
Putri, Noventi Ersa, & Iskandar, Dadang. (2014). Analisis Preferensi Konsumen Dalam Penggunaan Social Messenger Di Kota Bandung Tahun 2014 (Studi  Kasus:  Line, Kakaotalk, Wechat, Whatsapp). Jurnal Manajemen Indonesia , 14 (2), 110–126.
Rahmawati, Masayu, & Fajar, Catur Martian. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan  Dana  Perimbangan  Terhadap  Belanja  Daerah  Kota  Bandung. Jurnal  Kajian Akuntansi , 1 (1).
Sekaran,  Prabhu,  &  Shawis,  Rang.  (2009).  Perineal  Groove:  A  Rare  Congenital Abnormality Of Failure  Of Fusion Of The Perineal  Raphe And Discussion Of Its Embryological  Origin. Clinical  Anatomy:  The  Official  Journal  Of  The  American Association  Of  Clinical  Anatomists  And  The  British  Association  Of  Clinical Anatomists , 22 (7), 823–825.
Siagian,  Sahat.  (2012).  Pengaruh  Strategi  Pembelajaran  Dan  Gaya  Belajar  Terhadap Hasil Belajar Ipa. Jurnal Teknologi Pendidikan , 5 (01), 193–208.
Sipakoly,  Selly.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Serta  Pertumbuhan  Pajak  Daerah  Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. Jurnal Maneksi , 5 (1), 32–43.
Soekarno, Subiakto, Kitri, Mandra Lazuardi, & Utomo, Suryo. (2016). Capital Structure Determinants  And  The  Speed  Of  Adjustment  Towards  Capital  Structure  Target: Evidence  From  Indonesian  State-Owned  Enterprises. International  Journal  Of Monetary Economics And Finance , 9 (4), 388–400.
Suharsono,  Agus,  &  Harahap,  Burhanudin.  (2018).  The  Development  Of  Tax  Law Application Formula In Indonesia From Irac Into Ireac. Shs Web Of Conferences , 54 , 6006. Edp Sciences.
Watuseke, Chlief, & Pangemanan, Sifrid S. (2016). Analisis Potensi Pajak Hiburan Di Kota  Manado. Jurnal  Emba:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan Akuntansi , 4 (1).
Widiartini, Ni Ketut. (2012). Umpan Balik Model Pembelajaran Pada Materi Membuat Pola Busana. Jurnal Evaluasi Pendidikan , 3 (2), 188–200.