## KONSEP NEW NORMAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Muhammad Erfan Muktasim Billah
Universitas Jember Email: m.erfan.mb@gmail.com

## Abstract
During times of great crisis like the Covid-19 pandemic today, individuals and communities consult their moral systems  for  support and countermeasures mechanisms.  For the Islamic religious  community,  the  ritual  of  worshippers  makes  an  integral  part  of  this  causational mechanism, which strengthens their relationship with God, Almighty, who can provide the best support. However, more and more scientific evidence is supported by the WHO guidelines, urging people and governments to postpone or cancel mass meetings because it contains a risk of  spreading  new  viruses.  At  first,  Muslim  religious  scholars  looked  fragmented,  and sometimes  even  confused,  on  how  to  incorporate  new  scientific  data  in  religious-ethical discourse that has long been in the rituals of pilgrims one of the procedures for the funeral of Muslims.
Keywords: New Normal, Muslim, Covid-19.

## A. Pendahuluan
Terobosan  ilmiah  meningkatkan  pemahaman  kita  tentang  etiopatogenesis pandemi. Pada tahun 1870-an, Teori Miasma yang lama dipegang akhirnya berakhir dan  digantikan  oleh  Teori  Kuman. Pada  tahun  1894,  agen  penyebab  wabah ditemukan, bakteri Yersinia  pestis ,  yang  pertama  kali  menyebar  di  antara  tikus  dan kemudian berpindah ke manusia melalui vektor kutu tikus. Pada tahun 1969,  World Health  Organization  (WHO)  menyatakan  bahwa  hanya  ada  empat  penyakit  yang dapat  dikarantina. Pasien  saat  ini  yang  terinfeksi  dengan  penyakit  yang  terkait dengan  wabah  klasik sekarang  dapat  diobati  dalam  waktu  sekitar  48  jam. Untuk coronavirus novel,  studi peer-review menjelaskan  karakteristik  klinis dan dinamika transmisi yang diterbitkan sangat singkat (beberapa dalam waktu sekitar satu bulan) setelah wabah pada bulan Desember 2019.
Fakta  yang  ada  menunjukkan  bahwa  virus  baru  sangat  menular  dan  bisa berakibat fatal, tanpa vaksin atau perawatan yang tersedia. Hanya langkah-langkah pencegahan  yang  dapat  menghentikan  penyebarannya,  termasuk  meminimalkan kontak  antar  manusia. Dengan  demikian,  beberapa  negara  membatasi  pertemuan hingga  maksimal  dua  orang  termasuk  negara  Indonesia  yang  mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) merujuk pada Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan data faktual ini, wacana religius-moral tidak bisa sekadar melatih posisi yang dicatat dalam perjanjian klasik tentang wabah tanpa mempertimbangkan dampak moral dari konteks ilmiah modern kita. Seseorang  tidak  dapat  melegitimasi  ritual  jamaah,  yang  mengarah  pada penyebaran virus yang sebenarnya, dengan menyatakan bahwa masjid tidak pernah ditutup selama masa wabah, rumah ibadah adalah tempat penyembuhan (spiritual),
bukan penyebaran  pandemi,  virus tidak dapat menular karena hanya Tuhan yang memutuskan segalanya dalam hidup.
Umat  Islam  percaya  bahwa  Allah  SWT  menciptakan  segala  sesuatu  di  alam semesta  dengan  sangat  tepat,  dan  Allah  SWT  tidak  membiarkan  apa  pun  bekerja tanpa  hukum  yang  mengatur  dengan  cermat  dan  konsisten . Bukti  empiris  yang konklusif  menunjukkan  bahwa  virus  dapat  secara  berbeda  mempengaruhi  orang- orang  dari  kelompok  umur  yang  berbeda  tetapi  tetap  buta  terhadap  etnis,  afiliasi agama, atau kelas sosial orang.
Dalam  hukum  Islam  bagaimana  penerapan  konsep new  normal yang sesungguhnya selama masa pandemi Covid-19 ini? Bagaimana hukum pemakaman bagi  umat  muslim  selama  masa  pandemi  Covid-19?  Untuk  menjawab  pertanyaan tersebut,  dalam  jurnal  ini  penulis  akan  menganalisa  dan  memaparkan  penerapan konsep new normal juga pengaruhnya terhadap hukum islam dalam masa pandemi Covid-19.

## B. Pembahasan
B.1. Penerapan Konsep New normal dalam Pandangan Islam
Istilah ‘ new normal ’ seiring dengan pandemik coronavirus disease 19 yang dikenal Covid-19. Pasalnya, tidak ada negara atau organisasi yang dapat mengklaim kapan vaksin  Covid-19  akan  ditemukan  sementara  kelangsungan  hidup  normal  sangat dibutuhkan. Sehingga timbul istilah new normal , termasuk di Indonesia.
Setidaknya  ada  empat  hal  yang  harus  kita  perhatikan  dengan  saksama, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan, satu dengan lainnya saling berkaitan.  Keempat  hal  ini  adalah  kaidah ‘ as-sababiyah ’ ( kausalitas sebab  akibat), memperhatikan pendapat ahli, memperhatikan ahkam dharar , dan konsep tawakal. 1 Pertama,  kaidah as-Sababiyah .  Syekh  Abdul  Karim  as-Saamiy  dalam kitabnya As- Sababiyah,  Qoidatu  Injazi  al’Amali  wa  Tahqiqi  al  Ahdafi menyatakan bahwa as – sababiyah adalah  upaya  mengaitkan  sebab-sebab  fisik  dengan  akibat- akibatnya yang juga bersifat fisik dalam rangka mencapai target dan tujuan tertentu. 2 Dalam perspektif hukum Islam, upaya menjalani as – sababiyah merupakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah saw. tentang orang Badui yang salah dalam memahami konsep bertawakal:
“ Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw yang hendak meninggakan untanya. Ia berkata, “Aku akan membiarkan untaku, lalu aku akan bertawakal kepada Allah.” Akan tetapi Nabi saw bersabda, “Ikatlah untamu dan bertawakkalah kepada Allah .” 3
Hadis  tersebut  mengandung shighat  amr pada  kata i’qilha (ikatlah).  Berarti terdapat  tuntutan  yang  pasti  ( thalab  jazm )  untuk  mengerjakan  sesuatu.  Maka dipahami  dari maudhu’ hadis tersebut bahwa terdapat kewajiban untuk melakukan hukum sebab akibat bersama kewajiban bertawakal.
1 https://www.muslimahnews.com/2020/06/07/new-normal-life-bagaimana-syariat- memandangnya/diakses pada 10 November 2020.
2 Abdul Karim Ash Shaami, As Sababiyah (Causality), (Maktabah Islami, 2017), h. 27.
3 Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqolani, Tahdzibu al Tahdzib , (Bairut: Muassatur Risalah, 1996), h.10.
Kedua,  memperhatikan  pendapat  ahli.  Setiap  muslim,  ketika  ia  hendak melakukan  sesuatu,  sesungguhnya  ia  dituntut  untuk  memahami  terlebih  dahulu bagaimana hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Apalagi seorang pemimpin atau penguasa, maka sesungguhnya ia pun terikat dengan aturan Allah SWT ketika hendak membuat kebijakan. Selain itu, Rasulullah saw sebagai pemimpin, telah  mencontohkan  kepada  kita  agar  memperhatikan  pendapat  orang-orang  ahli atau ahlil khubra jika itu berkaitan dengan pemikiran, strategi, atau pada hal-hal yang diperlukan  adanya  pendapat  ahli.  Salah  satu  contohnya  adalah  berkaitan  dengan penentuan  markas  kaum  muslimin  ketika  perang  Badar,  maka  Rasulullah  saw merujuk pada pendapat sahabat Khubab . 4
Ketiga,  memperhatikan  hukum  atau  kaidah  tentang dharar (kemudaratan). Ajaran  Islam  telah  melarang  seseorang  mengerjakan  sesuatu  aktivitas  yang membahayakan  dirinya  sendiri  atau  membahayakan  orang  lain,  baik  berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar. Dalam kitabnya Taysir Al-Wushul Ilaa  Al-  Ushul ,  Syaikh  Atha’  bin  Khalil  Abu  Rusytah  mengungkapkan  bahwa kaidah dharar mencakup  dua  hal: 5 Pertama , Asy- Syâri’ telah  mengharamkan  sesuatu yang membahayakan ( dharar ). Artinya, setiap perkara yang mengandung dharar wajib ditinggalkan. Sebab, adanya dharar merupakan dasar atas keharamannya. Kedua , Asy- Syâri’ telah memperbolehkan perkara yang umum, akan tetapi jika salah satu bagian dari perkara yang umum tersebut mengandung dharar , maka bagian tersebut menjadi haram.  Adanya dharar pada  bagian  yang  umum  tersebut  menjadi  dasar  atas keharamannya.
Keempat,  yakin akan taqdir Allah  SWT  dan bertawakal  pada-Nya.  Keimanan terhadap taqdir akan berpengaruh positif terhadap aktivitas manusia dalam keadaaan apa pun. Keyakinan tersebut akan mendorongnya untuk melakukan aktivitas, bukan malah  menjadikannya  sebagai  fatalis.  Karena  selama  sebab-sebab  yang menghantarkan terhadap tujuan itu masih ada dalam lingkaran yang dikuasainya, dia masih bisa untuk mengupayakannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ali- Imran ayat 160 sebagai berikut:
“Apabila kamu ditolong oleh Allah, maka tidak akan ada yang sanggup mengalahkan kamu  dan  menghinakan  kamu.  Maka  siapakah  yang  dapat  menolong  kamu  setelah (pertolongan)  Allah?  Dan  kepada  Allah-lah  orang-orang  beriman  hendaknya bertawakkal.” 6
Namun  bukan  berarti  dengan  bertawakal  kepada  Allah  SWT  berarti meninggalkan  hukum  sebab-akibat.  Karena  harus  dibedakan  antara  akidah  dan hukum syara’ .  Tawakal  termasuk  wilayah  akidah,  sedangkan  kewajiban mengusahakan as sababiyah adalah ranah hukum syara’ . Dengan pengertian tawakal seperti ini, maka pengemban dakwah akan memiliki semangat dan kekuatan untuk melakukan  pekerjaan-pekerjaan  besar,  terutama  mewujudkan  tujuan  untuk mengembalikan kehidupan Islam.
4 Taqiyudin An Nabhani, As Syakhshiyah al Islamiyah , (Darul Ummah: 2003), h. 12.
5 Atha’ bin Khalil Abu Rusytah, Taysir Al-Wushul Ilaa Al- Ushul, (Darul Ummah: 2003), h. 188.
6 https://quran.kemenag.go.id/sura/3 dikases pada 10 November 2020.
Firman Allah SWT, “ Wa man yu’min billaahi yahdi qalbahu”, dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Allah akan memberikan kesabaran kepada orang-orang mukmin dalam menghadapinya, sedangkan Ibnu Katsir menyatakan bahwa Allah SWT akan menganugerahkan  hidayah  (petunjuk  Allah  SWT  kepadanya),  akan  menggantikan perkara dunia yang hilang darinya bahkan menggantinya dengan yang lebih baik, dan Allah SWT akan menggantinya dengan petunjuk di dalam hati dan keyakinan yang benar.

## B.2. Lima Sendi Kebutuhan Pokok Manusia Dalam Masa New normal
Penerapan kemaslahatan oleh Allah SWT tercermin dari adanya hukum Islam yang  dikenal  dengan maqashid  syari’ah . Maqashid  syari’ah memiliki  tiga  kategori tingkatan  yang  dikenalkan  oleh  Al-syatibi  melalui  kitabnya  yang  berjudul al- Muwafaqat fi Ushul asy- syari’ah . 7 Tiga kategori tingkatan tersebut yakni Dharuriyyat, Hajiyyat , dan Tahsiniyyat . Ketiga tingkatan tersebut merupakan kebutuhan manusia, seperti Dharuriyyat yang  merupakan  kebutuhan  paling  pokok  umat  manusia  yang mana  jika  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi  maka  akan  mengancam  keselamatan  di dunia dan di akhirat. Sedangkan dua tingkatan lainnya yakni Hajiyyat dan Tahsiniyyat sebagai  kebutuhan  yang  tidak  sampai  mengancam  kebutuhan  umat  manusia  jika tidak terpenuhi, akan tetapi hanya menyebabkan kesulitan.
Konsep new normal perlu dikorelasikan antara kebutuhan pokok manusia yakni Dharuriyyat . Dharuriyyat mengandung  lima  sendi  pokok  secara  umum  yang  harus terpenuhi setiap pengambilan kebijakan 8 . Lima sendi pokok tersebut pertama, Hifdz ad-din (Memelihara  Agama),  memelihara  agama  dapat  terlihat  dengan  terbukanya akses  tempat  ibadah  untuk  manusia  melaksanakan ibadah  seperti  masjid,  jika  kita lihat  pada  era new  normal maka  masjid  dibuka  kembali  untuk  memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk beribadah dengan  tetap mematuhi  protokol kesehatan. Kewajiban ibadah sendiri selaras dengan firman Allah SWT  dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, “ Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. ” 9
Kedua, Hifdz an-nafs (Memelihara Jiwa), kewajiban memelihara jiwa merupakan sebuah keniscayaan bahwa kita harus semaksimal mungkin menjaga diri dari segala keburukan atau kebinasaan. Pentingnya menjaga jiwa terlihat dari adanya hukuman qishash (setimpal) bagi pelaku tindak kriminal, seperti orang yang membunuh maka syariat mewajibkan pelakunya dihukum mati. Selain itu juga terlihat dari larangan untuk melakukan bunuh diri. Sebagaimana Rasulullah saw bersabada:
“ Siapa  yang  membunuh  dirinya  sendiri  dengan  besi,  maka  besinya  akan  berada  di tangannya  menikam  perutnya  di  neraka  Jahannam  yang  ia  berada  disana  selama- lamanya.  Siapa  yang  minum  racun,  sehingga  ia  membunuh  dirinya,  maka  ia  akan meminumnya di dalam neraka Jahannam yang ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan siapa yang menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung sehingga membunuh dirinya,
7 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah , (Beirut: Dar al-Ma ’ rifah, 1900), h. 173.
8 Ibid. 9 https://quran.kemenag.go.id/sura/3 diakses pada 10 November 2020
maka ia akan menjatuhkan dirinya di dalam neraka Jahannam yang ia berada disana selama- lamanya.” (HR. Muslim) . 10
Jika  kita  kontekstualisasikan  pada  kebijakan new  normal memang  sedikit memberikan  kelonggaran  kepada  masyarakat.  Masyarakat  dituntut  untuk  mandiri dalam  menjaga  diri  dari  terpaparnya  virus  Covid-19.  Sendi Hifdz  an-nafs dalam kebijakan new normal memang akan berisiko kepada masyarakat untuk terpapar virus Covid-19 apabila tidak patuh pada protokol kesehatan yang ada.
Ketiga, Hifdz al- ‘aql (memelihara akal), memelihara akal merupakan sarana agar hidup  dapat  lebih  terarah,  akal  merupakan  objek  hukum,  tanpa  akal  tidak  ada kewajiban  atau beban  hukum.  Cara  memelihara  akal  dengan  menuntut ilmu  yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda “ Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim ” (H.R Ibnu Majah) . 11 Sarana dalam  menuntut  ilmu  pada  saat  ini  adalah  lembaga  pendidikan  seperti  sekolah ataupun  majelis-majelis  ilmu.  Pada  era new  normal sekolah  akan  kembali  dibuka dengan berbagai pertimbangan seperti di zona hijau, maka hal ini sesuai dengan sendi kebutuhan pokok ketiga ini.
Keempat, Hifdz  an-nasl (memelihara  keturunan),  keturunan  merupakan anugerah yang diamanahkan oleh Allah SWT sehingga memelihara keturunan adalah salah  satu  tujuan  diadakannya  hukum  Islam.  Memelihara  keturunan  juga  harus dilakukan  dengan  cara-cara  yang  mulia  yakni  dengan  pernikahan,  oleh  sebab  itu Allah SWT sangat melarang segala bentuk perzinahan yang akan merusak kesucian jiwa dan kemuliaan keturunan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al- Isra’ ayat 32 yang artinya, “ Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk ” . 12 Pada kondisi new normal hal ini dapat tetap dilaksanakan walaupun tanpa adanya acara resepsi. Karena, pernikahan tidak boleh ditunda-tunda karena akan dapat menyebabkan manusia ke jurang perzinaan. Kelima atau yang terakhir yakni, Hifdz al-mal (memelihara harta), tujuan syariat untuk memelihara harta terlihat dari pelarangan Allah SWT untuk melakukan tindak kriminal  pencurian.  Melalui  harta  kita  dapat  melakukan  amal-amal  baik  seperti bersedekah ataupun membantu orang yang sedang kesusahan. Selain itu tanpa harta kita akan mengalami kesusahan dan kemiskinan yang akan mendekatkan diri kita kepada kekufuran.
Sebagaimana  Rasulullah  saw bersabda  “ Kemiskinan  itu  dekat  kepada kekufuran ”(H.R  Abu  Na’im).  Orang  miskin  akan  mengalami  keadaan  yang  serba kekurangan  sehingga  dapat  menggodanya  untuk  melakukan  kemaksiatan  guna memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  hidupnya.  Seperti  melakukan  perampokan ataupun tindak kriminal lainnya. Pada era new normal aktivitas ekonomi akan kembali normal  dengan  tetap  mematuhi  protokol  kesehatan,  hal  ini  selaras  dengan  sendi terakhir dari tujuan hukum Islam.
Melihat dari kelima sendi diadakannya hukum Islam terhadap kebijakan new normal maka memang dapat disimpulkan kebijakan ini  juga mengandung maslahat
10 http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=187&uid=0&sharh=10000&bo ok=31&bab_id=45 diakses pada 10 November 2020.
11 Ibid. 12 https://quran.kemenag.go.id/sura/3 diakses pada 10 November 2020.
walaupun juga ada mudharatnya . Maslahat (kebaikan) yang didapatkan dari kebijakan new  normal ini  antara  lain  umat  Islam  dapat  kembali  beribadah  di  masjid,  sektor ekonomi dapat kembali berjalan, sekolah di zona hijau dapat kembali menuntut ilmu secara tatap muka. Namun, disamping itu semua, terdapat juga mudharat yang mana jika kita tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah disediakan pemerintah maka akan  dapat  mengancam  keselamatan  jiwa  kita  karena  dapat  terinfeksi  pandemi Covid-19 yang masih belum ditemukan vaksinnya. Maka dari  itu, patuhi  protokol kesehatan agar kita dapat selamat dan dapat menyelamatkan orang lain dengan tidak membawa virus kepada saudara-saudari kita. 13

## B.3. Hukum Pemakaman Umat Muslim selama Masa Pandemi Covid-19
Semakin banyak fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan, termasuk al-Azhar,  Majelis  Ulama  Indonesia,  Direktorat  Urusan  Agama  Turki,  Masyarakat Islam Amerika Utara, telah menunjukkan kesadaran yang baik tentang pengetahuan ilmiah  yang  tersedia  dan  mempromosikan  pesan ‘ sholat  di  rumah ’ . Mereka  secara konsensus menekankan bahwa setiap individu dapat mengarahkan diri kepada Allah SWT kapan saja dan di mana saja, di dalam atau di luar masjid. Pada saat-saat darurat ketika kesehatan atau kehidupan seseorang dalam bahaya, para cendekiawan agama selalu  sepakat  bahwa  ritual  jama ’ ah  dapat  ditangguhkan,  diperaktikkan  di  rumah atau diganti dengan praktik individu. 14 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan di fasilitas publik berlaku untuk ruang publik, termasuk department store , hotel, bandara, perusahaan makanan dan minuman, tempat ibadah dan lokasi wisata . Protokol kesehatan untuk daerah tersebut meliputi dasar-dasar, seperti mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik dan memperaktekan  gaya  hidup  sehat  dan  higienis.  Peraturan  tersebut  menyatakan bahwa  orang  yang  berpartisipasi  dalam  kegiatan  di  tempat-tempat  umum  harus mempertimbangkan  jumlah  peserta  dan  kehadiran  orang-orang  dari  kelompok rentan, seperti balita, orang lanjut usia, wanita hamil dan orang-orang cacat. 15 Pada  situasi new  normal yang  paling  dibutuhkan  adalah  kemampuan beradaptasi.  Bagaimana  seseorang  dapat  memasuki  dan  menjalani  kehidupnya  di tengah situasi baru yang berubah, tetap sebagai orang yang beriman. Yakni orang- orang  yang  hidup  dengan  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  yang  selaras  dengan imannya.  Dalam  Islam,  terdapat  ajaran  yang  berdimensi muhkamat ,  yakni  bersifat tetap  atau  pasti,  masuk  dalam  kriteria tsawabit ,  tidak  boleh  diubah.  Dan  ada  juga ajaran yang berdimensi mutasyabihat , yakni bersifat tidak tetap atau tidak pasti, masuk dalam  kriteria mutaghayyirat ,  bisa  menerima  adanya  perubahan  dan  penafsiran kontekstual.  Contoh  yang  bersifat  tetap  dan  tidak  boleh  berubah  adalah  prinsip
13 https://sumeks.co/new-normal-dalam-prespektif-maqashid-syariah/diakses pada 11
November 2020.
14 http://www.bioethics.net/2020/04/religious-rituals-during-the-coronavirus-pandemic- insights-from-islamic/ diakses pada 11 November 2020.
15 https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/20/health-minister-issues-new-protocols- for-public-activities.html diakses pada 11 November 2020.
aqidah, keyakinan tentang ketauhidan kepada Allah SWT. Sedangkan yang bersifat tidak tetap dan bisa berubah misalnya adalah protokol hukum di bidang muamalah . 16 Di bawah hukum Islam, seperti dalam banyak budaya dan agama, perawatan janazah adalah objek aturan khusus yang bertujuan memastikan martabat dan rasa hormat orang mati serta kerabat mereka yang masih hidup. Namun, sifat dan skala tipis  dari  pandemi coronavirus saat  ini,  telah  menciptakan  sejumlah  pertanyaan, tantangan,  dan  bahkan  rumor  di  negara-negara  mayoritas  muslim  serta  untuk komunitas  muslim  di  seluruh  dunia.  Bagaimana  hukum  penguburan  dalam perspektif  Islam  dapat  dirujuk  dan  disesuaikan  dengan  berbagai  tantangan perlindungan  dalam  konteks  muslim  untuk  penanganan  yang  lebih  bermartabat terhadap sisa-sisa makhluk hidup.
Dalam  hukum  Islam,  penguburan  jenazah  adalah  kewajiban  kolektif  ( fardu kifayah ) oleh komunitas muslim. Kewajiban ini terdiri dari ghusl , ritual memandikan mayat, kafan , atau mengkafani dengan potongan-potongan kain dan akhirnya menyolatinya, dan doa pemakaman.
Dalam menangani sisa-sisa korban Covid-19, baik di negara mayoritas muslim atau  non-muslim,  aturan  Islam  yang  dikembangkan  oleh  ahli  hukum  Islam  dan otoritas  Islam  harus  dipandu  oleh  dua  pertimbangan.  Pertama,  nyawa  pengurus tubuh  dan  anggota  komunitas  lainnya  tidak  boleh  terancam  punah. Perlindungan hidup  ( hifdz  an-nafs )  adalah  yang  pertama  dari  lima  tujuan  akhir  hukum  Islam ( maqashidus  syari’ah )  dan  karenanya  mengesampingkan  kewajiban  Islam lainnya. Oleh  karena  itu  sangat  penting  untuk  diingat,  bahwa  menentukan  posisi Islam pada salah satu dari tiga hukum pemakaman Islam untuk para korban Covid- 19 tergantung pada bukti medis yang tersedia tentang bagaimana praktik semacam itu dapat menempatkan hidup beresiko.
Kedua,  peraktek  pemakaman  dalam  hukum  Islam  harus  memperhatikan martabat  orang  mati  dan  emosi  orang-orang  yang  mereka  cintai,  seperti  konflik bersenjata, epidemi, bencana atau bencana lainnya. Pendekatan pragmatis ini adalah karakteristik  hukum  Islam,  sebagaimana  dibuktikan  dalam  prinsip-prinsip  hukum Islam 17 yang berkaitan  dengan  pandemi  Covid-19,  yaitu;  kerusakan  harus dihilangkan ( ad darar yuzal ); kesulitan melahirkan kemudahan ( al mashaqqah tajlibut taysir );  kebutuhan  menghapus  larangan/membuat  yang  melanggar  hukum  ( ad darurat  tubihul  mahdurat );  kebutuhan  diukur  berdasarkan  proporsinya  (a d  darurah tuqaddar  biqadariha ); dan  hal-hal  harus  dinilai  berdasarkan  tujuannya  (a l  umur bimaqasidiha ).
Penolakan untuk mengubur jenazah korban Covid-19 adalah karena kesalahan persepsi bahwa mayat dapat menyebarkan infeksi di pusat populasi terdekat. Jenis rumor  ini  mendorong  Dr.  Ahmed  al-Tayyeb  (Imam  Besar  Al-Azhar,  otoritas keagamaan tertinggi di dunia Sunni) dan Dr. Shawki Allam (Mufti Besar Mesir) untuk mengeluarkan pernyataan  yang mengutuk  dan  melarang  praktik  ini.  Ini menggambarkan  perlunya  kerja  sama  yang  diperkuat  antara  pihak  berwenang,
16 https://www.researchgate.net/profile/Nyong_Santosa/publication/341998548_New_Normal _Islami/links/5eddb81f92851c9c5e8f9bf8/New-Normal-Islami.pdf diakses pada 11 November 2020.
17 Luqman Zakariyah, Prinsip Hukum dalam Hukum Pidana Islam: Teori dan Aplikasi, (Leiden: Brill Nijhoff, 2015), h. 177.
lembaga  Islam  dan  organisasi  kemanusiaan  terlebih  khusus  lagi,  pakar  forensik kemanusiaan untuk memastikan pemakaman jenazah yang bermartabat. Penyebaran dan komunikasi sangat penting, baik pada bukti ilmiah yang relevan maupun fakta bahwa menguburkan jenazah sebagai kewajiban kolektif (fardu kifayah) dalam Islam berarti bahwa seluruh komunitas muslim akan bersalah jika mereka gagal memenuhi tugas bersama ini.
Sementara hukum Islam menyatakan bahwa setiap jenazah harus dikuburkan di  sebuah  kuburan  individu,  para  ahli  hukum  Islam  sepakat  bahwa,  dalam  kasus kebutuhan seperti konflik bersenjata atau bencana, kuburan kolektif diizinkan. Tubuh laki-laki dan perempuan harus dikubur di kuburan yang terpisah, tetapi jika perlu menentukan  sebaliknya,  ahli  hukum  Islam  klasik  menetapkan  bahwa  penghalang debu harus ditempatkan di antara mayat-mayat itu.
Para ahli hukum Islam klasik juga setuju bahwa muslim dan non-muslim harus dimakamkan  di  kuburan  yang  terpisah. 18 Namun,  dalam  situasi  di  mana  identitas religius mayat tidak diketahui, para ahli hukum  Islam tidak setuju apakah mereka harus dimakamkan di kuburan muslim atau non-muslim atau apakah mereka harus dimakamkan di kuburan khusus yang bukan milik salah satu makam muslim atau non-muslim. Praktek penguburan janazah di kuburan terpisah berdasarkan identitas agama masih diamati di beberapa negara mayoritas muslim dan dapat menghambat pemakaman  bermartabat  mayat  yang  tidak  dikenal  jika  tidak  ada  kuburan  yang dialokasikan untuk tubuh non-muslim.
Dalam hukum Islam dan budaya muslim, mengubur janazah di tanah dianggap sebagai  cara  yang  benar  untuk  menghormati  mayat,  sementara  kremasi  dilarang karena  dianggap  melanggar  martabat  tubuh  manusia. Kremasi  sisa-sisa  individu yang  telah  meninggal  karena  Covid-19  karenanya  menjadi  perhatian  besar  bagi komunitas muslim di beberapa negara mayoritas non-muslim.

## C. Simpulan
Pelaksanaan new  normal di  tengah-tengah  pandemi  Covid-19  hendaknya memperhatikan  kebijakan  yang  diterapkan  pemerintah  Indonesia.  Prinsip  dasar pelaksanaan new  normal dapat  diambil  dari  ajaran-ajaran  hukum  Islam.  dengan memperhatikan  prosedur  Covid-19.  Sinergi  pemerintah  dan  masyarakat  dalam menekan  pandemi  adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umat  dalam konsep maqashid syariah,  yaitu  kesejahteraan  yang  meliputi ad  din (agama), an nafs (jiwa) , al aql (akal), an nasl (keturunan)  dan al maal (kekayaan). Untuk memenuhi kesejahteraan ad-din, pemerintah harus menjamin terpenuhinya bidang keagamaan. Sosialisasi new normal dalam hal ibadah perlu disampaikan dengan baik dan intensif. Hukum  penguburan  Islam  dan  instruksi  dari  otoritas  kesehatan  di  negara-negara mayoritas muslim secara signifikan dan terus menerus dibentuk oleh bukti medis dan pedoman  forensik  yang  tersedia,  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  mampu beradaptasi dengan realitas penanganan sisa-sisa orang yang telah meninggal karena
18 Ahmed  Al-Dawoody,  "Manajemen  orang  mati  dari  hukum  Islam  dan  perspektif  hukum humaniter  internasional:  Pertimbangan  forensik kemanusiaan," Tinjauan  Internasional  Palang  Merah ,  h. 769-770.
Covid-19. Dengan  kata  lain,  adalah  realistis  untuk  mengikuti  instruksi  medis  dan forensik  pihak  berwenang  sambil  juga  menghormati  hukum  penguburan  Islam. Dalam proses legislatif Islam, para ahli hukum Islam menggunakan sumber-sumber Islam dan perangkat hukum tertentu untuk mengembangkan undang-undang yang mengatur  penanganan  jenazah  individu  yang  telah  meninggal  karena  Covid-19, dipandu  oleh  tujuan  mencegah  kerusakan  individu  dan  komunal  serta  menjaga martabat  janazah. Untuk  memenuhi  tujuan-tujuan  ini,  para  ilmuwan  forensik kemanusiaan,  perlindungan,  komunikasi  dan  delegasi  jaringan  memerlukan pemahaman dasar tentang posisi-posisi Islam di atas, sistem hukum Islam, sumber- sumbernya, dan perangkat hukum, ditambah dengan kesadaran akan praktik-praktik berbeda dalam berbagai budaya dan konteks muslim yang akan membantu mereka untuk  mengkomunikasikan  pesan-pesan  utama  dan  memfasilitasi  diskusi  dengan landasan bersama menggunakan pendekatan yang sensitif secara budaya.

## Referensi:
Al-Asqolani, Ahmad bin Ali bin Hajar, Tahdzibu al Tahdzib, Bairut: Muassatur Risalah, 1996, h.10.
Al-Dawoody,  Ahmed,  "Manajemen  orang  mati  dari  hukum  Islam  dan  perspektif hukum  humaniter  internasional:  Pertimbangan  forensik  kemanusiaan," Tinjauan Internasional Palang Merah.
al-Syatibi, Abu Ishaq, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Beirut: Dar al- Ma’rifah, 1900. An-Nabhani, Taqiyudin, As Syakhshiyah al Islamiyah, Darul Ummah: 2003. Ash Shaami, Abdul Karim, As Sababiyah (Causality), Maktabah Islami, 2017. http://www.bioethics.net/2020/04/religious-rituals-during-the-coronavirus- pandemic-insights-from-islamic/
http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=187&uid=0&sharh= 10000&book=31&bab_id=45 https://quran.kemenag.go.id/sura/3 https://sumeks.co/new-normal-dalam-prespektif-maqashid-syariah/ https://www.muslimahnews.com/2020/06/07/new-normal-life-bagaimana- syariat-memandangnya/
https://www.researchgate.net/profile/Nyong_Santosa/publication/341998548_Ne w_Normal_Islami/links/5eddb81f92851c9c5e8f9bf8/New-Normal-Islami.pdf https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/20/health-minister-issues-new- protocols-for-public-activities.html
Rusytah, Atha’ bin Khalil Abu, Taysir Al-Wushul Ilaa Al- Ushul, Darul Ummah: 2003. Zakariyah,  Luqman, Prinsip  Hukum  dalam  Hukum  Pidana  Islam:  Teori  dan  Aplikasi, Leiden: Brill Nijhoff, 2015.