PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMAN PADA PEMBELIAAN TERSELUBUNG DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat)

## Elvi
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: elvi@gmail.com

## ABSTRACT
Informants who carry out the undercover buy technique are police personnel who carry out their duties as investigators in the investigation process and if needed once use the appointed officer based on the selection of recruitment as follows: 1) Recruitment of informants whose characteristics are being kept secret by the police; 2) Not in a case or has been sentenced in a criminal case by the Court; 3) Being an adult; 4) Agreeing and not being coerced, obeying the code of ethics. Meanwhile, the internal police regulation protecting every action carried out by investigators in the implementation of covert purchases in the field is Decree No. Pol SKep/1205/IX/2000/11  September  2000,  "regarding  the  revision  of  the  Association  of Guidelines  and  Technical  Guidelines  for  Criminal  Investigation  processes".  Constraints encountered  in  the  implementation  of  providing  legal  protection  for  informants  in  covert purchasing techniques stem from the lack of quality factors (not mastering the technique of using  tools  in  uncovering  cases,  difficulties  in  communicating  when  dealing  with  foreign actors) and the quantity of apparatus resources. law enforcers (police), frequent replacement of  narcotics  investigators  I,  limited  facilities  and  infrastructure  in  capturing  perpetrators, namely  in  the  provision  of  technological devices  and  operational funds,  community  factors, namely the paradigm of society which actually makes the circulation of narcotics a profitable business and the transformation of western culture that is not in accordance with the nation's culture through tourism where the habit of using narcotics in their country is not prohibited.
Keywords: undercover buy, covert purchase, narcotics, drugs, investigation

## ABSTRAK
Informan  yang  menjalankan  teknik  undercover  buy  adalah  dari  personil  kepolisian  yang menjalankan tugas sebagai penyidik dalam proses penyelidikan dan apabila dibutuhkan sekali menggunakan  petugas  yang  di  tunjuk  berdasarkan  pemilihan  perekrutan  sebagai  berikut:  1) Perekrutan informan siapa dan ciri- cirinya dirahasikan oleh pihak kepolisian; 2) Tidak dalam perkara  atau  telah  dijatuhi  vonis  kasus  tindak  pidana  oleh  Pengadilan;  3)  Sudah  dewasa;  4) Menyetujui  dan  bersedia  tidak  dengan  paksa,  mentaati  kode  etik.  Sedangkan  peraturan internal  kepolisian  yang  melindungi  setiap  tindakan  yang  dilakukan  penyidik  dalam pelaksanaan  pembelian  terselubung  di  lapangan  adalah  Surat  Keputusan  No.  Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, “tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan  Tindak  Pidana”.  Kendala-kendala  yang  di  temui  dalam  pelaksanaan  pemberian perlindungan  hukum  bagi  informan  pada  teknik  pembelian  terselubung,  justru  bersal  dari faktor  kurang  nya  kualitas  (tidak  menguasai  teknik  penggunaan  alat  dalam  mengungkap
kasus,  kesulitan  dalam  berkomunikasi  jika  menghadapi  pelaku  yang  berkewarganegaraan asing) dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum (polisi), seringna terjadi penggantian anggota I reserse narkotika, keterbatasan sarana dan prasarana dalam menjaring pelaku yakni dalam  penyediaan  perangkat  teknologi  dan  dana  operasional,  faktor  masyarakat  yakni paradigm  masyarakat  yang  justru  menjadikan  peredaran  narkotika  sebagai  bisnis  yang menguntungkan  serta  transformasi  budaya  barat  yang  tidak  sesuai  dengan  budaya  bangsa melalui  pariwisata  dimana  kebiasaan  menggunakan  narkotika  di  Negara  mereka  tidak dilarang.
Kata Kunci : Undercover Buy, Pembelian Terselubung, Narkotika, Narkoba, Penyelidikan

## PENDAHULUAN
Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan Narkotika serta menaggulangi  penyalahgunaan  narkotika  dan  perawatan  para  korbannya  dikenal  dengan hukum  narkotika. 1 Hukum  yang  mengatur  tentang  Narkotika  ini  sangatlah  diperlukan mengingat penyebarannya  yang  semakin meningkat di berbagai daerah baik secara nasional maupun  transnasional.  Hukum  ini  lah  yang  mengatur  mengenai  segala  sesuatu  berkaitan dengan narkotika.
Dilihat  dari  bahaya  dan  tingkat  peredarannya,  pemerintah  akhirnya  menetapkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  ketentuan perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  narkotika  telah  disusun  dan  diberlakukan, namun  demikian  tindak  pidana  Narkotika  belum  dapat  diredakan.  Dalam  banyak  kasus terakhir,  banyak  Bandar-Bandar  dan  pengedar  yang  tertangakp  dan  mendapat  sanksi  berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkan nya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah opersinya. 2
Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  dan  penaggulangan  dan  pemberantasan  tindak  pidana Narkotika  tidak  mengenal  kata  lelah.  Buktinya  Polda  Sumatera  Barat  melalui  penyidik Ditresnarkoba  polda  Sumbar  semakin  gencar  mengungkap  jaringan  peredaran  gelap narkotika. Dalam pelaksanaan tugasnya penyidik ditresnarkoba Polda Sumbar menggunakan teknik  khusus,  yaitu  teknik  pembelian  terselubung.  Teknik  pembelian  terselubung  tidak mudah  dilakukan  oleh  penyidik,  dimana  penyidik  berpura-pura  sebagai  pembeli,  sehingga dibutuhkan  sarana  dan  prasarana  serta  profesionalisme  penyidik.  Jika  tidak,  maka  akan kesulitan  bagi  penyidik  dalam  menjalankan  tugasnya,  karena  orang  yang  berkecimpung dalam dunia Narkotika juga sangat mahir dalam memainkan perannya.
Aparat  penegak  hukum  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam  menangani  tindak pidana Narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar, dimana  penyidik  diharapkan  mampu  membantu  proses  penyeleseian  terhadap  kasus  tindak pidana  Narkotika,  yang  dimana  penyidik  memiliki  barbagsi  cara  untuk  bisa  mengungkap tindak  pidana  narkotika  ini,  Beberapa  teknik  penyelidikan  itu  mulai  dari  observasi (peninjauan), surveillance (Pembuntutan), undercover agen (penyusupan  agen), undercover buy (pembelian  terselubung), controlled  planning (penyerahan  yang  dikendalikan), phone
1 Hari  Sasangka, Narkotika  dan  Psikotropika  Dalam  Hukum  Pidana ,  Mandar  Maju,  Bandung,  2003, hlm 4.
2 Frans Simangunsong, Penenggakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta) . Jurnal Fakultas Hukum UNSA, Vol 8 No 1 Maret 2014, hlm 2
intercept (penyadapan  telepon):  dan raid  planning  execution (rencana  pelaksanaan penggerebekan). 3
Melihat  peredaran  Narkotika  yang  semakin  berkembang  di  wilayah  hukum Ditresnarkoba  Polda  Sumbar,  tentunya  membuat  masyarakat  semakin  resah,  sehingga  para pihak terkait terutama pihak kepolisian tentunya harus meningkatkan penanggulangan untuk mengatasi  permasalahan  tersebut.  Dalam  penanggulangan  terhadap  penyalahgunaan  dan peredaran  narkotika  tersebut,  salah  satunya  adalah  dilakukan  nya  teknik  pembeliaan terselubung (undercover buy).
Pembelian  terselubung (undercover  buy) merupakan  salah  satu  kewenangan  yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada penyidik tindak pidana Narkotika.  Hal ini tertuang pada Pasal 75 huruf (J) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ini merupakan suatu teknik  khusus  dalam  penyelidikan  tindak  pidana  Narkotika,  dimana  seorang  informan  atau anggota polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika.
Pelaksanaan  Penyelidikan  dengan  pembelian  terselubung (undercover  buy) dalam kasus  tindak  pidana  Narkotika  memang  dapat  dilakukan  oleh  kepolisian  berdasarkan peraturan  kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Sebagaimana dimadsud dalam Pasal 24 huruf (f) yaitu khusus kasus peredaran Narkotika dapat digunakan dengan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (undercover  buy), penyamaran  untuk  dapat  melibatkan  diri  dalam  distribusi Narkotika  sampai  tempat  tertentu,  penyamaran  disertai  penindakan  atau  pemberantasan, namun  pelaksanaan  pembelian  terselubung  yang  dilakukan  dalam  penyelidikan  tidak dibenarkan  tindakan  yang  diluar  dari  pada  yang  di  atur  di  peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  manajemen  Penyidikan  Tindak Pidana.  Artinya  tidak  dibenarkan  jika  aparat  kepolisian  melakukan  tindakan  pembelian terselubung tanpa adanya perintahtertulis dari pimpinan.

## PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan  Pemberian  Perlindungan  Hukum  Bagi  Informan  Pada  Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika
Pelaksanaan  pembelian  terselubung  ini  dilakukan  oleh  penyidik  Tindak  Pidana Narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan  pembelian  terselubung  ini  harus  dilakukan  oleh  penyidik  yang  telah mendapatkan  surat  perintah/tugas  dari  pimpinan  untuk  melaksanakan  pembelian terselubung. Dalam melakukan pembelian terselubung, penyidik dilindungi oleh Undang- Undang  Narkotika.  Selain  Undang-Undang  Narkotika  perlidungan  juga  diberikan  oleh KUHAP dan Undang-Udang Kepolisian.
Sedangkan  peraturan  internal  kepolisian  yang  melindungi  setiap  tindakan  yang dilakukan  penyidik  dalam  pelaksanaan  pembelian  terselubung  di  lapangan  adalah  Surat Keputusan  No.Pol  SKep/1205/IX/2000/11  September  2000,  “tentang  revisi  Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”.
3 Syaefurrahman Al-Banjary, Hitam Putih Polisi Dalam Mengunggap Jaringan Narkoba , PTIK Press, Jakarta, 2005, hlm 29
Berbeda  dengan  tindak  pidana  pada  umumnya,  dalam  proses  penyidikan  tindak pidana  narkotika  dikenal  dengan  adanya  informan.  Informan  dalam  tindak  pidana narkotika  berasal  dari  masyarakat  biasa,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat,  pemakai  atau pengedar  narkotika  itu  sendiri.  Kedudukan  informan  dalam  pelaksanaan  teknik pembelian  terselubung  hanyalah  sebatas  memberikan,  memperoleh  dan  mencari informasi. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 106 Undang-Undang Narkotika. Jadi  berdasarkan  ketentuan  Pasal  106  UndangUndang  Narkotika  tersebut  masyarakat tidak boleh terjun/terlibat langsung dalam proses pembelian terselubung tersebut apalagi menyamar  sebagai  pembeli.  Hal  ini  dilakukan  guna  melindungi  din  informan  dari tindakan-tindakan  yang  membahyakan  dirinya  oleh  sipelaku.  Apabila  dalam pelaksanaannya  terpaksa  menggunakan  informan  untuk  menyamar  dalam  melakukan pembelian,  maka  dalam  pelaksanaan  tersebut  harus  diketahui  dan  disetujui  oleh pimpinan.  Selain  itu  pada  saat  pelaksanaanya  harus  benar-  benar  diawasi  dan  dijaga dengan ketat keselamatan dan si Informan. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Narkotika  pun  telah  dijamin  perlindungan  terhadap  masyarakat  yang  membantu  proses pemberantasan penyalahgunaan narkotika dimana tepatnya pada Pasal 100.
Didalam pasal tersebut dengan jelas dinyatakan saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa tindak pidana narkotika wajib diberi perlidungan oleh negara.  Mengenai  penggunaan  informan  dalam  pelaksanaan  teknik  pembelian terselubung memang tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan. Akan tetapi, secara implisit  hal  tersebut  diperbolehkan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002,  tentang  Kepolisian  Negarta  Republik Indonesia  yaitu  mengenai  diskresi  kepolisian,  dimana  pihak  petugas  kepolisian diperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri, selama dalam pelaksanaannya ketika terjadi pembelian narkotika dengan pelaku pada saat terjadi serah  terima  barang  informan  tidak  boleh  sampai  memegang  barang  yang  dibelinya tersebut.  Jadi,  dalam  hal  ini  pihak  penyidik  harus  bertindak  cepat  untuk  langsung melakukan penangkapan sebelum dilakukannya serah terima barang.
Penerapan  teknik  pembelian  terselubung  dalam  prakteknya  telah  dilaksanakan. Dalam  proses  penangkapan  tersangka  penyidik  menerapkan  teknik  pembelian terselubung untuk menangkap tersangka. Akan tetapi, pada proses penangkapannya tidak dilaksanakan  sesuai  yang  seharusnya.  Dimana  disini  penyidik  dalam  melakukan pembelian  terselubung  menggunakan  informan.  Kedudukan  informan  dalam  pembelian terselubung  hanyalah  sebatas  sampai  memberikan  informasi  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  106  Undang-  Undang  Narkotika,  tetapi  dalam  proses  penangkapan  tersangka penyidik  menggunakan  informan  untuk  melakukan  pembelian.  Dimana  seharusnya penyidik  mengetahui  secara  pasti  bahwa  hal  tersebut  dapat  membahayakan  jiwa informan.  Pada  kasus  juga  dapat  dilihat  bahwa  penyidik  menggunakan  informan  untuk melakukan  pembelian  sebanyak  dua  kali.  Padahal  teknik  pembelian  terselubung  adalah sebuah  teknik  yang  dalam  pelaksanaannya  adalah  dengan  membeli  langsung  tangkap. Apabila  memperhatikan  pendapat  petugas,  maka  dapat  dilihat  dengan  jelas ketidakmengertian  petugas  dalam  penerapan  pembelian  terselubung.  Masih  ada  petugas yang memahami pembelian terselubung adalah teknik penyelidikan. Hal ini dikarenakan di dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan
No  SKep/1205/X112000  pembelian  terselubung  sendiri  masih  dianggap  sebagai  suatu tindakan penyelidikan. Padahal di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  dengan  jelas  disebutkan  bahwa  teknik  pembelian terselubung adalah teknik penyidikan yang harus dilakukan oleh penyidik.
Jadi  informan  yang  menjalankan  teknik  undercover  buy  adalah  dari  personil kepolisian  yang  menjalankan  tugas  sebagai  penyidik  dalam  proses  penyelidikan  dan apabila  dibutuhkan  sekali  menggunakan  petugas  yang  di  tunjuk  berdasarkan  pemilihan perekrutan sebagai berikut:
1. Perekrutan informan siapa dan ciri-cirinya dirahasikan oleh pihak kepolisian;
2. Tidak dalam perkara atau telah dijatuhi vonis kasus tindak pidana oleh Pengadilan;
3. Sudah dewasa;
4. Menyetujui dan bersedia tidak dengan paksa, mentaati kode etik.
B. Kendala-Kendala  yang  Ditemui  dalam  Pelaksanaan  Pemberian  Perlindungan Hukum  Bagi  Informan  pada  Teknik  Pembelian  Terselubung  Dalam  Penyelidikan Tindak  Pidana  Narkotika  di  Direktorat  Reserse  Narkoba  Kepolisian  Daerah Sumatera Barat
Meskipun kepolisian telah melakukan tugas dan kewajibannya, akan tetapi dalam pelaksanaannnya pihak kepolisian mengalami hambatan-hambatan selam amelaksanakan penyelidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan  Natrkotika  dengan  undercover  buy  adalah sebagai berikut:
1. Faktor Internal
a. Personil
Melihat  dari  jumlah  khasus  tindak  pidana  Narkotika  yang  setiap  tahunnya meningkat yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Sumbar, dibandingkan dengan jumlah  anggota  penyidik  sangat  terbatas  dalam  melakukan  penyelidikan  maka analisa  penulis  yaitu  jumlah  kasus  tidak  sebanding  dengan  jumlah  personil penyidik.
b. Sarana dan Prasarana
Kekurangan  sarana  dan  prasarana  untuk  melakukan  penyelidikan  maupun penyidikan  dapat  mempengaruhi  kecepatan  serta  ketre;itian  penyidik  dalam mengumpulkan  alat  bukti  mengenai  suatu  tindak  pidana  Narkotika.  Misalnya, dalam  melakukan  teknik  pembelian  terselubung  penyidik  mengaku  mengalami kesulitan  dalam  melakukan  penyadapan  yang  nantinya  akan  berguna  sebagai  alat nukti  mengingat  bahwa  alat  bukti  yang  digunakan  dalam  mengungkap  seta menangani  tindak  pidana  narkotika  yang  menyatakan  bahwa  segala  bentuk informasi  yang  bisa  dilihat  maupun  didengar  maka  akan  bisa  dijadikan  alat  bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.
c. Terbatas nya biaya operasional Persoaln  biaya  tidak  lepas  dari  hambatan  yang  dialami  Ditresnarrkoba  Polda Sumbar. Dalam melaksanakan penyelidikan dengan teknik pembeliaan terselubung membutuhkan  waktu  yang  lama  sehinnga  harusmengeluarkan  biaya  yang  banyak ,yaitu  dalam  menerapkan  penyelidikan  dengan  teknik  pembeliaan  terselubung contohnya  dalam  baiaya  sewa  rumah  yang  menjadi  tempat  tinggal  dan  petugas
selama melakukan penyelidikan, serta uang pancingan dalam melakukan transaksi, biaya pengeluaran untuk melakukan penyelidikan undercover buy dalam satu kasus sekitar 4 sampai 5 juta rupiah.
2. Faktor Esternal
a. Situasi lapangan
Dalam  pelalsanaan  teknik  pembelian  terselubung  pihak  ditresnarkoba  polda Sumbar  menghadapi  kesulitan  dan  situasi  lapangan.  Penyidik  ditresnarkoba  polda sumbar  yaitu  saat  melaksanakan  penyelidikan  sasaran  dalam  penyelidikan  lalu menyewa rumah tempat tinggal di ujung atau gang buntu dan pengedar sulit untuk percaya dengan orang baru yang membeli narkoba.
b. Masyarakat
Beradsarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar, masyarakat  yang  mengetahui  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  tidak memberikan  informasi  kepada  pihak  kepolisian  dikarenakan  takut,  jika  melapor kepada  pihak  kepolisian  merasa  embahayakankeselamatan  jiwa  mereka.  Menurut analisa  penulis  masyarakat  tidak  memberikan  informasi  dikarenakan  takut  itu wajar,  karena  dapat  mengancam  keselamatan  mereka,  namun  dikarenakan  pihak kepolisian  tidak  memberikan  rasa  aman  kepada  masyarakat  yang  kemudian  tidak memberikan  perlindungan  bagi  yang  memberikan  informasi.  Adapun  upaya  yang dilakukan  dalam  mngatasi  kendala-kendala  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi informan pada teknik pembelian terselubung dalam  penyelidikan  tindak  pidana  Narkotika  di  direktirat  Reserse  Narkoba Kepolisian daerah Sumatera barat Yaitu:
1) Faktor Internal
a) Peesonil
Melihat  dari  penerapan  penyelidikan  yang  dilakukan  dengan  teknik pembeliaan  terselubung  yang  membutuhkan  waktu  yang  lama  dan  penyidik juga  mendapat  terror,  terror  pasti  dialami  anggota  yang  akan  melaksanakan penangkapan  dengan  teknik  undercover  buy  ini,  karena  pada  saat pelaksanaannya  pengedar  akan  berada  pada  posisi  tertekan,  dan  pada  saat itulah  anggota  kepolisian  yang  sedang  menyamar  akan  mendapatkan  terror baik  itu  terror  fisik/baku  hantam,  ataupun  terror  verbal  yaitu  dengan memakai  atau  hal  yang  lebih  nekat  lagi,  contohnya  seperti  berteriak  seolah anggota kepolisian adalah pencuri atau perampok.
b) Sarana dan prasarana
dalam  hambatan  sarana  dan  prasarana  yang  di  miliki  oleh  ditresnarkoba polda  Sumbar  sangat  terbatas  dan  kurangnya  jumlah  peralatan  yang diperlikan  dalam  pelaksanaan  metode  pembeliaan  terselubung  (undercover buy)
2) Faktor Eksternal
a) Situasi lapangan
Dalam  mendapatkan  informan  dalam  melaksanakan  teknik  undercover  buy, kepolisian  perlu  mendapat  informasi  awal  tentang  adanya  peredaran  gelap
narkotika. hal ini beberapa kesempatan sulit untuk didapatkan kepolisian. hal itu terjadi antara lain, karena warga masyarakat masih terkesan takurt dalam berurusan  dengan  kepolisian  terutama  dalam  kasus  pidana  besar  seperti Narkotika  ini.  kemudian  dalam  menentukan  lokasi  pembelian  terselubung dalam hal menentukan lokasi pembelian terselubung anggota kepolisian pada umumnya akan mengikuti tempat keinginan para pengedar narkoba, dan pada saat itu lah tingkat penyeleseian teknik ini masuk dalam kategori sulit, karena pengedar akan memilih tempat yang telah dikuasai daerah setempat.
b) Masyarakat
Kurangnya  peran  serta  masyarakat,  Peran  serta  Masyarakat  diatur  dalam Pasal  104  s/d  108  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun 2009  yang  mana  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  seluas  luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekusor narkotika.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Informan Pada Teknik Pembelian Terselubung  Dalam  Penyelidikan  Tindak  Pidana  Narkotika.  Pelaksanaan  pembelian terselubung  ini  harus  dilakukan  oleh  penyidik  yang  telah  mendapatkan  surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung.
Dalam  melakukan  pembelian  terselubung,  penyidik  dilindungi  oleh  Undang- Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlidungan juga diberikan oleh KUHAP  dan  Undang-Udang  Kepolisian.  Jadi  informan  yang  menjalankan  teknik undercover  buy  adalah  dari  personil  kepolisian  yang  menjalankan  tugas  sebagai penyidik  dalam  proses  penyelidikan  dan  apabila  dibutuhkan  sekali  menggunakan petugas yang di tunjuk berdasarkan pemilihan perekrutan sebagai berikut:
a. Perekrutan informan siapa dan ciri-cirinya dirahasikan oleh pihak kepolisian;
b. Tidak dalam perkara atau telah dijatuhi vonis kasus tindak pidana oleh Pengadilan;
c. Sudah dewasa;
d. Menyetujui dan bersedia tidak dengan paksa, mentaati kode etik Sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan  penyidik  dalam  pelaksanaan  pembelian    terselubung  di  lapangan  adalah Surat  Keputusan  No.  Pol  SKep/1205/IX/2000/11  September  2000,  “tentang  revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”.
2. Kendala-kendala  yang  di  temui  dalam  pelaksanaan  pemberian  perlindungan  hukum bagi  informan  pada  teknik  pembelian  terselubung  dalam  penyelidikan  tindak  pidana narkotika di direktorat Reserse narkoba Polda Sumbar, yaitu: justru bersal dari faktor kurang  nya  kualitas  (tidak  menguasai  teknik  penggunaan  alat  dalam  mengungkap kasus, kesulitan dalam berkomunikasi jika menghadapi pelaku yang berkewarganegaraan asing) dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum (polisi), seringna  terjadi  penggantian  anggota  I  reserse  narkotika,  keterbatasan  sarana  dan prasarana  dalam  menjaring  pelaku  yakni  dalam  penyediaan  perangkat  teknologi  dan
dana  operasional,  faktor  masyarakat  yakni  paradigm  masyarakat  yang  justru menjadikan  peredaran  narkotika  sebagai  bisnis  yang  menguntungkan  serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa melalui pariwisata dimana kebiasaan menggunakan narkotika di Negara mereka tidak dilarang.

## B. Saran
1. Penerapan  penyelidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  dengan  teknik pembelian  terselubung (Undercover  Buy) harus  dilakukan  pengawasan  yang  lebih khusus  supaya  dalam  penyelidikan  dengan  penyamaran  tidak menyalahi  aturan  yang ada  berjalan  sesuai  dengan  prosedur.  Hendaknya  dalam  pelaksanaan  pembelian terselubung  ini  diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan  pelaksana  agar  pelaksanaan  di lapangan terarah dan ada anggaran yang jelas sesuai dengan target operasi. Informan dan  kurir  yang  dibina  agar  tidak  hanya  mengambil  keuntungan  dari  pekerjaannya. Informan  dan  kurir  harus  bekerja  sama  dengan  kepolisian  dalam  memberantas peredaran gelap narkotika demi masa depan bangsa.
2. Pihak  kepolisian  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  harus  menangkap  pemakai  bukan hanya focus kepada pengedar, pihak kepolisian juga harus memberikan perlindungan bagi  masyarakat  yang  telah  memberikan  informasi  mengenai  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika supaya masyarakat yang melapor merasa aman yang dapat membantu  pihak  kepolisian.  Kemudian  diharapkan  pemerintah  juga  lebih memperhatikan  sarana  dan  prasarana  bagi  tugas  dan  fungsi  kepolisian  khususnya terhadap  tindak  pidana  narkotika,  karena  pemerintah  bertanggung  jawab  terhadap perkembangan  generasi  muda  sebagai  penerus  bangsa  yang  terhindar  dari penyalahgunaan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan , Rafika Aditama, Bandung, 2001.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  PT.  Radja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana , PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
Anton Tabah, Menatap dengan Hati Polisi Indonesia , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992,
Darmono, Toksikologi  Narkoba  Dan  Alkohol  (Prngaruh  Neorotoksisitasnya  Pada  Saraf Otak), Univ. Indonesia Press, Jakarta, 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

## Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  1946  tentang  peraturan  hukum  pidana (KUHP)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  tahun  1981  tentang  hukum  acara  pidana (KUHAP)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2002  tentang  kepolisian  Negara Republik Indonesia
Petunjuk lapangan Nomor: Pol. Juklap/04/VIII/ 1983, taktik dan teknik pembelian Narkotika dan psikotropika , Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesian Markas Besar 1983
Himpunan  Bujuklak,  Bujuknis  dan  bujukmin  proses  penyidikan  Tindak  pidana,  Jakarta kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar 1983.
Peraturan  kepala  kepolisian  Negara  republic  Indonesia  Nomor  14  tahun  2012  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana