2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022

## IMPLEMENTASI KEWENANGAN TNI DALAM MENGATASI AKSI TERORISME DI INDONESIA

## Arief Fahmi Lubis
Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia Email: arieffahmilubis0@gmail.com

## Abstrak
Terorisme  adalah  salah  satu  ancaman  dan  ganguan  yang  dihadapi  Indonesia  ke depannya,  dalam  kurun  beberapa  tahun  terahir  aktivitasnya  semakin  meningkat, sehingga  berpengaruh  pada  upaya  mewujudkan  tujuan  nasional  sebagaimana dirumuskan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini pelibatan TNI  untuk  membantu  Polri  sangat  dibutuhkan.  Tetapi  tidak  semua  pihak  seprti instansi  pemerintah  maupun  DPR  menyetuji  hal  itu  dikarenakan,  aksi pemberantasaan  untuk  penanganan  terorisme  bagi  TNI  memiliki  kewajiban tersendiri  dan  menimbulkan  permasalahan  yuridis  dalam  implementasinya. Pelibatan  TNI  menangani  aksi  terorisme  akan  menjadi  ancaman  serius  terhadap dinamika  demokrasi,  HAM  dan  supermasi  hukum  Indonesia  Kajian  terhadap implementasi  kewenagan  TNI  melalui  studi  kepustakaan  dalam  rangka mendapatkan  bahan-bahan  dan  keterangan-keterangan  yang  diperlukan  sesuai dengan pokok permaslahan: bahan hukum premier, bahan hukum sekunder. Melalui wawancara  dengan  mnggunakan  pedoman/panduan  pertanyaan  agar  tidak menyimpang  dari  permaslahn  yang  diteliti.  Dilanjutkan  dengan  menganalisis  data secara  kualitatif  dideskripsikan  dengan  mengguaan  kata-kata  yang  sistematis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari permasalahan diatas dan metode yang digunakan dapat disimpulkan  bahwa  dapat  memberikan  manfaat  bagi  pengembangan  ilmu  hukum dan bidang hukum administrasi, bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  kewenangan  TNI  dalam  mengatasi  aksi terorisme.
Kata Kunci : kewenangan TNI; mengatasi aksi terorisme di indonesia; sistem pertahanan negara, perundang-undangan

## Abstract
Terrorism is one of the threats and disturbances that will be faced by Indonesia in the future, in the last few years its activities have increased, so that it has an effect on  efforts  to  realize  national  goals  as  formulated  in  the  fourth  paragraph  of  the Preamble to the 1945 Constitution. In this case the involvement of the TNI to assist the  Police  is  very  much  needed.  However,  not  all  parties,  such  as  government agencies and the DPR, agree with this because the act of eradicating terrorism for the  TNI  has  its  own  obligations  and  creates  juridical  problems  in  its implementation.  The involvement  of the TNI  in  dealing  with  acts  of terrorism  will pose a serious threat to the dynamics of democracy, human rights and the rule of
law  in  Indonesia.  A  study  of  the  implementation  of  the  TNI's  authority  through literature  studies  in  order  to  obtain  materials  and  information  needed  in accordance  with  the  main  issues:  primary  legal  materials,  secondary  legal materials.  Through  interviews  by  using  guidelines/guide  questions  so  as  not  to deviate  from  the  problems  being  studied.  Followed  by  analyzing  the  data qualitatively  described  using  systematic  words.  The  approach  used  in  this  study uses a statutory approach. From the problems above and the method used, it can be concluded that it can provide benefits for the development of legal science and the field  of  administrative  law,  as  a  material  for  consideration  in  the  formation  of legislation related to the TNI's authority in dealing with acts of terrorism.

## Keywords: TNI's authority; overcoming acts of terrorism in Indonesia; national defense system; legislation

## Pendahuluan
Menurut  H.D  Stout  wewenang  adalah  pengertian  yang  berasal  dari  hukum organisasi  pemerintahan,  yang  dapat  dijelaskan  sebagai  seluruh  aturan-aturan  yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek  hukum  publik  didalam  hubungan  hukum  publik.  Menurut  Bagir  Manan wewenang  dalam  bahasa  hukum  tidak  sama  dengan  kekuasaan.  Kekuasaan  hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.
Secara  konseptual,  istilah  wewenang  atau  kewenangan  sering  disejajarkan  dengan istilah  Belanda  “ bevoegdheid ”  (yang  berarti  wewenang  atau  berkuasa).  Wewenang merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam  Hukum  Tata  Pemerintahan  (Hukum Administrasi),  karena  pemerintahan  baru  dapat  menjalankan  fungsinya  atas  dasar wewenang yang diperolehnya.
Kewenangan  adalah  merupakan  hak  menggunakan  wewenang  yang  dimiliki seorang  pejabat  atau  institusi  menurut  ketentuan  yang  berlaku,  dengan  demikian kewenangan  juga  menyangkut  kompetensi  tindakan  hukum  yang  dapat  dilakukan menurut  kaedah-kaedah  formal,  jadi  kewenangan  merupakan  kekuasaan  formal  yang dimiliki  oleh  pejabat  atau  institusi.  Kewenangan  memiliki  kedudukan  yang  penting dalam  kajian  hukum  tata  negara  dan  hukum  administrasi  negara.  Begitu  pentingnya kedudukan  kewenangan  ini,  sehingga  F.A.M.  Stroink  dan  J.G.  Steenbeek  menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
Diprediksikan  bahwa  spektrum  ancaman  terhadap  kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  dalam  kurun  waktu  lima  sampai  sepuluh  tahun  ke  depan, khususnya  ancaman  tradisional  berupa  agresi  atau  invasi  negara  lain  sangat  kecil kemungkinannya.  Ancaman  potensial  bagi  bangsa  Indonesia  adalah  yang  timbul  dari dalam negeri atau non tradisional baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di  dalam  wilayah  RI,  sedangkan  ancaman  yang  berasal  dari  luar  lebih  besar kemungkinan  bersumber  dari  kejahatan  terorganisir  lintas  negara  yang  dilakukan  oleh aktor-aktor  non-negara  dengan  memanfaatkan  kondisi  dalam  negeri  yang  tidak kondusif.
Salah  satu  ancaman  dan  gangguan  yang  dihadapi  Indonesia  ke  depan  adalah  aksi terorisme  yang  dalam  kurun  beberapa  tahun  terakhir  aktivitasnya  semakin  meningkat, sehingga  berpengaruh  pada  upaya  mewujudkan  tujuan  nasional sebagaimana dirumuskan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu:
“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahtetaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Dalam dekade terakhir, Indonesia telah mengalami banyak serangan terorisme yang tidak  hanya  merenggut  jiwa  dan menimbulkan  kerugian  material  yang  sangat besar, tetapi  juga  menyebarkan  atmosfer  kecemasan  dan  ketakutan  yang  luar  biasa  di kalangan  masyarakat  luas.  Istilah  “Teror”,  “Teroris”,  “Terorisme”,  “Aksi  Terorisme”, menjadi  momok  yang  sangat  menakutkan  di  Indonesia  dan  dunia  internasional. Meningkatnya  aksi-aksi  terorisme  di  Indonesia,  membuat  masyarakat  Internasional mencap Indonesia sebagai “sarang terirosme”.  Dalam kurun waktu antara tahun 1981 sampai dengan 2017 terjadi rentetan  peristiwa aksi terorisme di Indonesia dan terakhir adalah bom bunuh diri di terminal kampong melayu Jakarta Timur pada hari Kamis, 25 Mei 2017 pukul 01.15 WIB dengan total korban sebanyak 15 orang.
Peristiwa tersebut telah menunjukkan bahwa aksi terorisme di Indonesia (kelompok bersenjata  Santoso)  telah  berkembang,  yaitu  tidak  sekedar  kejahatan  luar  biasa  ( extra ordinary  crime ),  namun  aksi  terorisme  di  Indonesia  (terkait  dengan  organisasi  ISIS) merupakan  kejahatan  lintas  negara  ( transnational  crime )  yang  bertujuan  memisahkan diri dari NKRI.
Aksi terorisme di Indonesia saat ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai  mempunyai  kemampuan  yang  membahayakan  kedaulatan  negara,  keutuhan wilayah  negara,  dan  keselamatan  segenap  bangsa.  Dalam  hal  ini  termasuk  aksi  teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan  terorisme  dalam  negeri  atau  terorisme  dalam  negeri  yang  bereskalasi  tinggi. Dalam  hal  ini  sistem  pertahanan  negara  dalam  menghadapi  ancaman  militer menempatkan TNI sebagai komponen utama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
Begitu  pula  penggunaan  kekekuatan  senjata  oleh  TNI  yang  mengakibatkan tewasnya  Santoso  dan  Muchtar,  serta  tertangkapnya  Umi  Delima  (dan  langsung diserahkan  pada  Polri),  telah  menunjukkan  bahwa  penggunaan  kekuatan  senjata  oleh TNI tersebut dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) dan perbantuan pada Polri selalu didasarkan pada prinsip-prinsip hukum humaniter internasional (HHI) dan  hak  asasi  manusia  (HAM),  termasuk  juga  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP).  Hal  ini  merupakan  jawaban  terhadap  keragu-raguan  yang  timbul dalam  masyarakat  terkait  dengan  pelibatan  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  akan menimbulkan  pelangggaran  HAM  ( to  kill  or  to  be  killed )  yang  dapat  menyebabkan penyalahgunaan wewenang ( abuse of power ).
Dengan  demikian,  pelibatan  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa  merupakan  suatu  keniscayaan.  Di  sisi  lain  secara  yuridis  mengatasi  aksi terorisme  merupakan  salah  satu  tugas  pokok  TNI  yang  dilaksanakan  melalui  Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004  Tentang  TNI  (UU  TNI).    Oleh  karena  itu diperlukan  penyusunan  Peraturan  perundang-undangan  sebagai  payung  hukum pelibatan TNI berdiri sendiri dalam mengatasi aksi terorisme.
Sebenarnya apabila kita mengacu pada beberapa perundang-undangan yang berlaku saat  ini,  antara  lain  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2002  tentang Pertahanan  Negara  dan  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  b  angka  3  Undang-Undang  Nomor  34 tahun 2004 tentang TNI, maka kewenangan  TNI dalam mengatasi aksi terorisme telah diatur tersendiri, sehingga TNI dapat bertindak secara langsung maupun tidak langsung tanpa harus melalui permintaan bantuan dari Kepolisian.
Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 3  Tahun  2002  menyebutkan  “(2)  Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia  sebagai  Komponen  utama  dengan  didukung  oleh  komponen  cadangan  dan komponen  pendukung”.    Selanjutnya  penjelasan  Pasal  7  ayat  (2)  dirumuskan  sebagai berikut:
“Yang  dimaksud  dengan  ancaman  militer  adalah  ancaman  yang  menggunakan kekuatan  bersenjata  yang  terorganisasi  yang  dinilai  mempunyai  kemampuan  yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
Operasi Militer Selain Perang atau OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan  dalam  rangka  perang  dengan  negara  lain,  tetapi  untuk  tugas-tugas  lain  seperti melawan pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, aksi terorisme, tugas mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan kemanusiaan dan tugas perdamaian.
Dengan  demikian  apabila  kita  mengacu  pada  rumusan  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  b angka  3  di  atas,  sangat  jelas  ditentukan  bahwa  salah  satu  tugas  pokok  TNI  dalam Operasi  Militer  Selain  Perang  adalah  “mengatasi  aksi  terorisme”.  Artinya  bahwa kewenangan  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  dapat  dilakukan  melalui  permintaan atau tanpa melalui permintaan dari Kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) angkat 10 Undang-Undang TNI. Dengan kata lain bahwa TNI “dapat” memiliki “kewenangan”  untuk  menangani  secara  langsung  aksi  terorisme  terutama  aksi  teror bersenjata yang terjadi di Indonesia tanpa melalui permintaan bantuan.
Pertanyaannya  adalah  “apakah  kewenangan  TNI  sebagaimana  ketentuan  Pasal  7 ayat  (2)  huruf  b  angka  3  dimaksud  dapat  dilaksanakan  tanpa  menunggu  peraturan perundang-undangan  lainnyaatau  peraturan  pelaksanaannya?”.  Untuk  menjawab pertanyaan  tersebut,  perlu  kita melihat  rumusan  Pasal  7  ayat  (3)  Undang-Undang  TNI yang  menyebutkan  “(3)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan berdasarkan  kebijakan  dan  keputusan  politik  negara” . Rumusan  Pasal  di  atas  secara tegas  menentukan  bahwa  tugas  TNI  dalam  OMSP  termasuk  kewenangan  TNI  dalam
“mengatasi  aksi  terorisme”  baru  dapat  dilaksanakan  apabila  ada  kebijakan  dan keputusan  politik  negara”.    Menurut  Penjelasan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun  2004  tentang  TNI  bahwa  “Yang  dimaksud  dengan  kebijakan  dan  keputusan politik  negara  adalah  kebijakan  politik  pemerintah  bersama-sama  Dewan  Perwakilan Rakyat  yang  dirumuskan  melalui  mekanisme  hubungan  kerja  antara  pemerintah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat,  seperti  rapat  konsultasi  dan  rapat  kerja  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan”.
Saat  ini  telah  diadakan  pembahasan  terhadap  revisi  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  di  DPR  RI.    Salah  satu substansi  yang  dirumuskan  dalam  draft  RUU  revisi  tersebut  adalah    peran  TNI  dalam menangani aksi terorisme sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 43B rancangan Revisi Undang-Undang (RUU)  Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.  Dalam  Pasal  43B  ayat  (1)  disebutkan  "kebijakan  dan  strategi  nasional penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  dilaksanakan  oleh  Polri,  TNI,  serta  instansi pemerintah  terkait  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing  dikoordinasikan  oleh lembaga  pemerintah  non-kementerian  yang  menyelenggarakan  penanggulangan terorisme".  Sementara  ayat  (2)  Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  peran  TNI  adalah memberikan bantuan untuk Polri.
Adanya  pembahasan  rancangan  Revisi  Undang-Undang  (RUU)  Nomor  15  Tahun 2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  akan  menimbulkan permasalahan  apabila  peran  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  tersebut  dimasukan dalam RUU tersebut. Permasalahannya adalah akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri dalam berbagai perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Terorisme yang saat ini sedang dalam pembahasan di tingkat Panja DPR RI.
Pencantuman  peran  TNI  dalam  revisi  Undang-Undang  Terorisme  telah mengundang  pro  dan  kontra  dari  berbagai  elemen  masyarakat  termasuk  Kapolri Jenderal  Polisi  Tito  Karnavian  yang  menolak  secara  tegas  pelibatan  TNI  secara langsung  dalam  penanganan  terorisme  karena  dianggap  dapat  memicu  polemik  di  lain hari  apabila  Pasal  dalam  revisi  Undang-Undang  tersebut  disahkan.    Menurut  Kapolri bahwa  penindakan  terhadap  teroris  tidak  perlu  diserahkan  secara  langsung  ke  TNI, sehingga  pelibatan  TNI  sebaiknya  tetap  dalam  koordinasi  Polri.  Penolakan  lainnya datang  dari  Hendardi  dari  Setara  Institute  yang  berargumen  bahwa  keterlibatan  TNI dalam  penanganan  terorisme  di  Indonesia  justru  berpotensi  memperkeruh  situasi  dan melanggar  HAM.    Hal  senada  disampaikan  oleh  anggota  DPR  RI  Charles  Honoris, kelihatannya  juga  "keukeuh"  menolak  pelibatan  TNI  dan  menganggapnya  sebagai pengkhianatan  terhadap  reformasi.   Direktur  LSM  Imparsial  berpendapat  bahwa pelibatan  TNI  menangani  aksi  terorisme  akan  menjadi  ancaman  serius  terhadap dinamika demokrasi, HAM dan supremasi hukum di Indonesia.
Namun  demikian  banyak  pula  elemen  masyarakat  yang  menginginkan  agar  TNI harus  dilibatkan  dalam  penanganan  aksi  terorisme  dengan  pertimbangan  bahwa  aksi terorisme  di  Indonesia  sudah  mengancam  keutuhan  dan  kedaulatan  Negara. Pertimbangan lainnya karena keberhasilan beberapa operasi militer yang dilakukan oleh TNI  dalam menangani aksi  teroris  di  Indonesia  baik  dalam  maupun  luar  negeri.  Salah satu  bukti  konkrit  keberhasilan  operasi  TNI  adalah  tertembaknya  pimpinan  Mujahidin Indonesia  Timur  (MIT)  Santoso  alias  Abu  Wardah  pada  tanggal  14  September  2016 yang  dilakukan  oleh  Satgas  Batalyon  Raider  515  Kostrad  dan  Pembebasan  ABK  MV Sinar  Kudus  yang  dibajak  di  perairan  Somalia  pada  tanggal  16  Maret  2011. Pertimbangan  lainnya  adalah  TNI  memiliki  satuan  khusus  anti  teror  (Detasemen  81 (Kopassus  AD), Detasemen  Jala  Mangkara  atau  Denjaka  (Marinir  AL),  Bravo  90 (Paskhas AU) dan PRRC Kostrad serta satuan TNI lainnya yang tidak perlu diragukan lagi  kemampuannya  untuk  dilibatkan  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  dalam  berbagai situasi  dan  kondisi.    Peran  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  ke  depan  sebaiknya pada semua tahapan yang dimulai dari tahap pencegahan, penindakan dan pemulihan.
Dengan  mengacu  pada  strategi  internasional  dan  praktek  pelibatan  militer  dalam penanganan aksi terorisme di beberapa Negara serta adanya aksi teror di Indonesia yang mengancam  kedaulatan  dan  keutuhan  wilayah  NKRI,  maka  seharusnya  pelibatan  TNI dalam  penanganan  aksi  terorisme  di  Indonesia  tidak  perlu  diperdebatkan  lagi. Permasalahannya  adalah  masih  adanya  keragu-raguan  pemerintah  dan  DPR  serta komponen  bangsa  lainnya  untuk  melibatkan  TNI  dalam  penanganan  aksi  terorisme  di Indonesia.  Di  samping  itu,  pemberian  kewenangan  kepada  TNI  dalam  mengatasi  aksi terorisme  masih  menimbulkan  permasalahan  yuridis  dalam  implementasinya  seperti yang telah peneliti uraikan di atas.
Dari  permasalahan  diatas  dan  metode  yang  digunakan  dapat  disimpulkan  bahwa dapat  memberikan  manfaat  bagi  pengembangan  ilmu  hukum  dan  bidang  hukum administrasi,  bahan  pertimbangan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan melakukan  kajian  yang  komprehensif  bersumber  pada  peraturan  perundang-undangan dan  juga  penelitian  yuridis  empiris  yaitu  melakukan  pengkajian  berdasarkan  pada pengamatan  terhadap  penanganan  aksi  terorisme  di  Indonesia  yang  melibatkan  TNI. Metode  penelitian  tersebut  dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  1)  metode  pengumpulan data;  a)  studi  kepustakaan.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kepustakaan dalam  rangka  mendapatkan  bahan-bahan  dan  keterangan-keterangan  yang  diperlukan sesuai  dengan  pokok  permasalahan.  Peneliti  mengumpulkan  bahan-bahan  yang  akan digunakan  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum primer  yaitu  bahan-bahan  yang  terdiri  dari  norma  dasar   atau  kaidah  dasar  yaitu UUD 1945,  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  dan bahan-bahan  lainnya  yang  terkait  denga  penelitian.  b)  metode  wawancara.  Teknik
wawancara  dilakukan  langsung  kepada  sampel  penelitian  yaitu  pejabat  yang berkompeten dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangian di lingkungan Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia serta Mabes TNI. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman/panduan  pertanyaan  agar  tidak  menyimpang  dari  permasalahan  yang diteliti. 2)  metode  analisa  data.  Data  telah  diperoleh  dari  hasil  penelitian  kemudian dilanjutkan  dengan  analisis  data  secara  kualitatif yaitu  menganalisis  data  berdasarkan kualitasnya  lalu  di  deskripsikan  dengan  menggunakan  kata-kata  sehingga  diperoleh bahasan  atau  paparan  dalam  bentuk  kalimat  yang  sistematis  dan  dapat  dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat diukur yang berwujud peraturan perundang-undangan sehingga memerlukan penjabaran  melalui  uraian-uraian. Dari  data  dan  informasi  yang  telah  terkumpul,  akan dipilih dan disesuaikan dengan topik pembahasan penelitian. Kemudian data ini diolah secara  kualitatif  yaitu  menjabarkan  dengan  kata-kata  sehingga  merupakan  uraian kalimat  yang  dapat  dimengerti,  dipahami  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Analisa kualitatif  ini  dilakukan  dengan  memperhatikan  data  yang  berasal  dari  bahan-bahan kepustakaan  maupun  data  yang  diperoleh  dari  narasumber  di  lapangan.  3)  pendekatan yang digunakan. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dan dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan  yang  sedang  dicoba  untuk  ditemukan  jawabannya.  Pendekatan- pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan peraturan  perundang-undangan.  Pendekatan  tersebut  dilakukan  dengan  melakukan pengkajian  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  tema  sentral penelitian dan digunakan untuk menganalisa kedua permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menjelaskan tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hasil Penelitian
Beberapa  faktor  penyebab  belum  diimplementasikannya  tugas  TNI  dalam mengatasi  aksi  terorisme  secara  langsung  melalui  operasi  mandiri  antara  lain: pertama,  adanya  pembatasan  dalam  Pasal  7  ayat  (3)  Undang-Undang  TNI  yang menyebutkan  “Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan  dan  keputusan  politik  Negara  sebagaimana  dijelaskan  dalam  penjelasan Pasal  5  UU  TNI  yang  menyebutkan  “Yang  dimaksud  dengan  kebijakan  dan keputusan  politik  negara  adalah  kebijakan  politik  pemerintah  bersama-sama  Dewan Perwakilan  Rakyat  yang  dirumuskan  melalui  mekanisme  hubungan  kerja  antara pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  seperti  rapat  konsultasi  dan  rapat  kerja sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Makna  yang  terkandung  dalam penjelasan  Pasal  tersebut  adalah  bahwa  pelaksanaan  tugas  OMSP  baru  dapat dilaksanakan oleh TNI apabila terdapat kebijakan dan keputusan politik Negara yang
dirumuskan  secara  bersama-sama  antara  DPR  RI  dengan  Pemerintah  melalui kerjasama seperti rapat konsultasi dan rapat kerja.
Hasil  wawancara  dengan  Dirkum  Strahan  Kemhan  Anang  Puji  Utama, menyatakan bahwa saat ini sedang dilakukan penyusunan dan pembahasan terhadap peraturan pelaksanaan (PP/Perpres) dari tugas OMSP sebagaimana yang dirumuskan dan  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  b  angka  1  s.d  14.  Data  yang  didapatkan  dari  Direktorat Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Pertahanan RI bahwa dari 14 (empat belas) tugas OMSP baru 1 (satu) peraturan pelaksanaan/turunan sebagai pelaksanaan dari  Pasal  7  ayat  (3)  yaitu  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pengamanan  Presiden  dan Wakil  Presiden.  Sedangkan  13  (tiga  belas)  tugas  OMSP  lainnya  sampai  saat  ini masih dalam proses penyusunan dan pembahasan interkem.
Kedua,  aksi  terorisme  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana,  sehingga  pola penanganannya  melalui  pendekatan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh kepolisian  sebagai  aparat  penegak  hukum  dan  pelibatan  TNI  hanya  sebatas perbantuan  kepada  Polri.  Ketiga,  aksi  terorisme  di  Indonesia  masih  dinilai  sebagai tindak  kriminal  biasa  yang  mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  dan dianggap  belum  mengancam  dan  membahayakan  kedaulatan  negara,  keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa, sehingga belum melibatkan TNI.
Dalam  praktek,  pelibatan  TNI  dalam  penanganan  aksi  terorisme  di  Indonesia adalah  bersifat  perbantuan  (contoh,  TNI  diperbantukan  pada  Polri  dengan  status bawah  kendali  operasi  (BKO),  guna  memperkuat  pasukan  Brimob  dalam  operasi perburuan  kelompok  Santoso  di  Gunung  Biru,  Kecamatan  Poso  Pesisir,  Kabupaten Poso,  dalam  operasi  dengan  sandi  Tinombala).  Dasar  hukum  tugas  perbantuan tersebut  adalah  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  b  angka  10.    Pertimbangan  tugas  perbantuan TNI  tersebut  adalah  karena  aksi  terorisme  yang  dilakukan  oleh  kelompok  Santoso selaku  pemimpin  Mujahidin  Indonesia  Timur,  bersifat  mengganggu  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  di  Poso  dan  operasi  yang  dilakukan  oleh  Polisi  bersifat penegakan hukum sehingga dinilai belum membahayakan kedaulatan NKRI.
Ke depan, pelibatan TNI secara langsung baik melalui operasi mandiri maupun operasi terpadu sebaiknya dimulai pada setiap tahapan yaitu pencegahan/penangkalan,  penindakan  dan  pemulihan  yang  disesuaikan  dengan fungsi  TNI  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  6  yang  menyebutkan  bahwa  (1) TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: a) penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; b) penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan c) pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
Dalam Bujukin OMP dan Bujukin OMSP yang dimaksud dengan: a) penangkal artinya kekuatan TNI harus mampu mewujudkan daya tangkal terhadap setiap bentuk ancaman  militer  dan  non  militer  dari  luar  dan  dalam  negeri  terhadap  kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Fungsi penagkal ditujukan agar kekuatan nyata berdampak psikologis dan diperhitungkan lawan, sehingga mengurungkan dan
mencegah  niat  lawan  yang  akan  mengancam  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah dan  keselamatan  bangsa”.  b)  penindak,  kekuatan  TNI  harus  mampu  digerakkan untuk  menghancurkan  kekuatan  musuh  yang  mengancam  terhadap  kedaulatan, keutuhan  wilayah  dan  keselamatan  bangsa.  c)  pemulih,  kekuatan  TNI  bersama dengan  instansi  pemerintah  lainnya  membantu  fungsi  pemerintah  untuk mengembalikan  kondisi  keamanan  Negara  yang  telah  terganggu  akibat  kekacauan perang,  pemberontakan,  konflik  komunal,  huru  hara,  terorisme  dan  bencana  alam. Fungsi  pemulih  dalam  hubungan  internasional,  TNI  turut  berperan  aktif  untuk mewujudkan  perdamaian  dunia  melalui  tugas  perdamaian  dunia  sesuai  dengan kebijakan politik luar negeri di bawah naungan PBB”.
Konsep  TNI  dalam  upaya  pencegahan/penangkalan  terhadap  aksi  terorisme dilakukan dengan memelihara kondisi aman dalam masyarakat dan deteksi dini dan cegah  dini,  dengan  melalui  kerjasama  dengan  Kementerian  dan  Lembaga  serta komponen bangsa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan upaya  penindakan  terhadap  aksi  terorisme  dilakukan  melalui  operasi  militer  selain perang  dengan  mengerahkan  kekuatan  TNI  secara  langsung  berdasarkan  ketentuan hukum  nasional  dan  ketentuan  hukum  internasional  yang  telah  diratifikasi. Sedangkan  upaya  pemulihan  terhadap  aksi  terorisme  dilaksanakan  melalui  tindakan rehabilitasi  dan  rekonstruksi,  yang    melibatkan  TNI,  Polri,  Kementerian/Lembaga Pemerintah  dan  instansi  terkait  lainnya  dibawah  koordinasi  BNPT.  Bentuk  operasi yang  dilakuan  oleh  TNI  dalam  penanganan  aksi  terorisme  yang  berskala  nasional adalah  operasi  terpadu  dan  operasi  mandiri  dengan  sifat  operasi  tempur  sedangkan dalam  aksi  terorisme  yang  berskala  internasional,  operasi  dilaksanakan  secara terpadu dengan kekuatan yang tersebar di berbagai institusi.

## B. Pembahasan
TNI belum dapat melakukan operasi mandiri mengatasi aksi teror, selain karena alasan  yuridis,  juga  penanganan  terorisme  perlunya  melibatkan  stakeholder  lain seperti  Polri  sebagai  institusi  utama  dalam  penanganan  tindak  pidana,  Pemerintah Daerah,  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  dan  lain-lain. Mengingat  bahwa  terorisme  yang  terjadi  di  beberapa  negara  termasuk  di  Indonesia saat  ini  kian  jelas  dan  telah  menjadi  momok  bagi  peradaban  modern  dan  sifat tindakan,  pelaku,  tujuan  strategis,  motivasi,  hasil  yang  diharapkan  serta  dicapai, target-target  serta  metode  Terorisme  kini  semakin  luas  dan  bervariasi,  sehingga penanganan  terorisme  harus  melibatkan  segenap  komponen  bangsa  termasuk  TNI yang  memiliki  kemampuan  untuk  menghadapi  aksi  terorisme  dalam  segala  bentuk dan  motifnya.  Pemerintah  harus  berupaya  secara  konkrit  melakukan  penanganan terhadap  ancaman  terorisme,  dan  perang  melawan  terorisme  perlu  dilakukan  secara terkoordinasi  lintas  instansi,  lintas  nasional  baik  yang  sifatnya  mendahului (preemptif),  mencegah  (preventif)  dan  menekan  (refresif)  dengan  mengusut  tuntas pelaku-pelaku  Tindak  Pidana  Terorisme  itu  serta  memidana  pelaku  dan  aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  institusi  yang  memiliki kewenangan  untuk  menangani  masalah  keamanan  negara  termasuk  dalam penanganan terorisme tidak akan mampu sendirian untuk memberantas terorisme di Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena  kompleksnya  isu  terorisme.  Menurut  Tri Poetrantro, S.Sos, penanganan terorisme tak dapat hanya diserahkan kepada institusi tunggal  (Kepolisian)  saja,  melainkan  harus  ditangani  lintas  departemen/instansi dengan  bekerjasama  secara  menyeluruh  antara  aparat  Kepolisian  dengan  TNI  serta melibatkan  seluruh  komponen  masyarakat  bangsa  Indonesia  sampai  ke  tingkat  RT dan RW.
Polisi harus merenungkan apakah mampu institusinya sendiri menangani semua persoalan  keamanan  nasional,  karena  secara  obyektif  harus  diakui  bahwa  dengan keterbatasan  sarana  dan  prasarana  serta  SDM  anggota  Polri  saat  ini  maka  diyakini institusi  Polri  tidak  akan  mampu  secara  sendiri  menangani  permasalahan  yang menyangkut  keamanan  nasional  khususnya  penanganan  aksi  terorisme.  Meskipun Polri  selama  ini  telah  banyak  mengungkap  beberapa  aksi-aksi  teror  namun  bukan berarti  lembaga  ini  telah  berhasil  mengungkap  akar  dari  jaringan  terorisme  yang lebih besar lagi, hal ini disebabkan karena belum sempurnanya kapasitas kepolisian untuk  menangani  sendiri  aksi  terorisme.  Disamping  itu  Polri  masih  kurang pengalaman  dalam  menangani  kegiatan  radikal  yang  terjadi  di  Indonesia dibandingkan dengan TNI yang sangat sarat dengan pengalaman tugas operasi.
Ke  depan,  TNI  perlu  diberikan  kewenangan  untuk  melaksanakan  baik  operasi mandiri maupun operasi terpadu dalam pemberantasan aksi terorisme sehingga tidak hanya  terbatas  pada  bantuan  TNI  kepada  Kepolisian.  TNI  dapat  secara  langsung mengatasi aksi terorisme dengan melalui operasi mandiri karena dalam Pasal 7 ayat (2)  maupun  dalam  ketentuan  lainnya,  tidak  ada  yang  mengatur  peran  TNI  dalam mengatasi  aksi  terorisme  bersifat  bantuan  baik  kepada  Polri  maupun  kepada kementerian/  lembaga  lainnya.  Bahkan  dalam  dalam  Undang-Undang  Pertahanan pada  Pasal  7  ayat  (2)  dan  penjelasannya  menempatkan  aksi  terorisme  bersenjata sebagai  salah  satu  ancaman  militer  yang dalam  sistem  pertahanan  negara  Indonesia ancaman  militer  tersebut  menempatkan  Tentara  Nasional  Indonesia  sebagai Komponen  utama  dengan  didukung  oleh  komponen  cadangan  dan  komponen pendukung.
Ketentuan tentang tugas perbantuan dalam OMSP diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf  b  yaitu  angka  9.  Membantu  tugas  pemerintahan  di  daerah;  angka  10. Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban  masyarakat  yang  diatur  dalam  undang-undang;  angka  11.  membantu mengamankan  tamu  negara  setingkat  kepala  dan  perwakilan  pemerintah  asing  yang sedang  berada  di  Indonesia;  angka  12.  Membantu  menanggulangi  akibat  bencana alam,  pengungsian,  dan  pemberian  bantuan  kemanusiaan;  angka  13.  Membantu pencarian  dan  pertolongan  dalam  kecelakaan  (search  and  rescue);  dan  angka  14. Membantu  pemerintah  dalam  pengamanan  pelayaran  dan  penerbangan  terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
Dalam Buku Petunjuk Induk OMP dan OMSP yang diterbitkan oleh Babinkum TNI  diberikan  pengertian  tentang  operasi  mandiri  yaitu  operasi  yang  dilaksanakan oleh TNI secara sendiri, tanpa melibatkan kekuatan di luar institusi TNI. Sedangkan operasi  Terpadu  adalah  operasi  yang  dilaksanakan  oleh  TNI  bersama-sama  dengan institusi/kelembagaan  lain.  Kewenangan  TNI  dalam  menangani  aksi  terorisme  di Indonesia bukanlah mengambil bukan tanpa dasar hukum dan bukan pula mengambil alih peran institusi lain tetapi pelibatan TNI dalam mengatasi Terorisme merupakan kewenangan yang diamanatkan oleh UU TNI dan UU Pertahanan. Dengan demikian ada hak dan kekuasaan bagi TNI untuk bertindak apabila ada aksi terorisme.
Menurut  H.D  Stoud  ini  adalah  kewenangan  yang  dilimpahkan  kepada  instansi yang  melaksanakannya,  maka  terlebih  dahulu  harus  ditentukan  dalam  ketentuan perundang-undangan.    Defenisi  yang  sama  diberikan  oleh  S.F  Marbun  yang mengatakan bahwa wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan  hukum  publik,  atau  secara  yuridis  adalah  kemampuan  bertindak  yang diberikan  oleh  undang-undang  yang  berlaku  untuk  melakukan  hubungan-hubungan hukum.  Sedangkan  dalam  Black  Law  Dictionary  kewenangan  diartikan  lebih  luas, tidak  hanya  melakukan  praktek  kekuasaan,  tetapi  kewenangan  juga  diartikan  dalam konteks  menerapkan  dan  menegakan  hukum,  adanya  ketaatan  yang  pasti, mengandung  perintah,  memutuskan,  adanya  pengawasan  yuridiksi  bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik.
Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, peneliti berpendapat bahwa  kewenangan  merupakan  suatu  hak  yang  dimiliki  oleh  seorang  pejabat  atau institusi  yang  bertindak  menjalankan  kewenangannya  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat juga dikatakan bahwa kewenangan adalah kemampuan  untuk  bertindak  berdasarkan  kekuasaan  yang  sah.  Dengan  demikian apabila  dikaitkan  dengan  kewenangan  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU  TNI  dan  UU  Pertahanan  Negara,  maka  telah sejalan  dengan  pengertian  kewenangan  dari  beberapa  ahli  sebagaimana  telah diuraikan diatas yaitu kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang sah dimiliki oleh  TNI  untuk  bertindak  menjalankan  kewenangannya  berdasarkan  perundang- undangan.
Dengan mengacu pada rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 (UU TNI) dan Pasal  7  ayat  (2)  beserta  penjelasannya  (UU  Pertahanan  Negara)  maka  dapat dikatakan  bahwa  pelibatan  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  dapat  dilaksanakan baik  secara  langsung  melalui  operasi  mandiri  maupun  operasi  terpadu  serta  dapat dipertanggungjawabkan secara politik dan hukum. Oleh karena itu setiap orang harus menghilangkan  pemikiran  atau  anggapan  bahwa  TNI  dalam  melaksanakan  OMSP tidak memiliki dasar hukum dan mengambil alih peran instansi pemerintah yang lain. Di  samping  itu  perlu  pula  dikesampingkan  persepsi  yang  sempit  tentang  penilaian yang  menyangkut  “Keamanan  Nasional”  sebagai  domein  atau  kewenangan sepenuhnya  dari  Polri  karena  penilaian  tersebut  tidak  tepat.  Masalah  keamanan nasional merupakan permasalahan setiap warga negara termasuk institusi TNI.
Dalam  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Keamanan  Nasional disebutkan bahwa “Keamanan nasional harus ditempatkan sebagai milik publik yang dapat  dinikmati  oleh  setiap  warga  negara  dalam  mengatur,  mengelola  dan membentuk  sistem  keamanan  nasional  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan”.  Harus  dipahami  pula  bahwa  masalah  keamanan  dan  pertahanan  adalah dua  pengertian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  karena  pertahahan  merupakan  bagian dari keamanan. Dengan demikian Sistem pertahanan dan keamanan semesta dimana TNI  dan  Polri  merupakan  elemen  utama  dalam  menghadapi  aksi  terortisme  harus selalu  melakukan  koordinasi  dan  bersinergi  dengan  instansi-  instansi  pemerintah lainnya  atau  dengan  komponen  bangsa  lainnya,  karena  dengan  dukungan  dan koordinasi  dalam  mendeteksi  dan  mengatasi  berbagai  permasalahan  teroris,  akan mudah diatasi. Aksi terorisme di Indonesia tidak dapat dibiarkan berkembang karena akan  mengancam  keutuhan  dan  kedaulatan  negara  yang  pada  gilirannya  akan menghambat  kelancaran  pembangunan  nasional.  Menurut  Tri  Poetranto  bahwa penanganan  terhadap  aksi  terorisme  sebaiknya  tidak  hanya  pada  penindakan  saja dengan  mengusut  pelaku-pelakunya  serta  menghukum  mereka  seberat-beratnya seperti  yang  banyak  dipraktekan  oleh  Polri,  tetapi  penanganan  yang  paling  utama adalah  mencegah  terjadinya  aksi-aksi  tersebut  di  masa  mendatang  sehingga  dapat dihindari  terjadinya  korban  jiwa  dan  harta  benda.  Tugas-tugas  penanganan  aksi terorisme  tersebut  akan  mampu  diemban  oleh  institusi  TNI  sebab  “Prajurit  TNI” yang  sarat  dengan  pengalaman  tugasnya  dan  lebih  khusus  lagi  sarat  dengan pengalaman  operasi  militer  selain  perang,  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri  akan dapat  membantu  Polri  untuk  secara  bersama-sama  menangani  aksi  terorisme  di Indonesia  baik  yang  bersifat  “mendahului”  (preemptif),  mencegah  (reventif  )  dan menekan (refresif) dengan mengusut tuntas pelaku-pelaku Tindak Pidana Terorisme itu  serta  memidana  pelaku  dan  aktor  intelektual  dibalik  peristiwa  tersebut  dan  TNI melaksanakan  penanganan  terhadap  aksi  terorisme  tersebut  bersama-sama  dengan instansi  fungsional  (Polri)  dalam  suatu  keterpaduan  usaha  yang  sinergis  sesuai bentuk  ancaman,  dengan  memprioritaskan  tindakan  preemtif  dan  preventif dibandingkan  dengan  tindakan  refresif  karena  keberhasilan  tindakan  preemtif  dan preventif akan mampu menghindari jatuhnya korban dan  dampak negatif yang lebih besar.
Kendala  Undang-Undang  Terorisme  yang  Dikualifikasikan  Sebagai  Tindak Pidana.  Diberikan  gambaran  bahwa  aksi  terorisme  merupakan  kejahatan  terhadap kemanusiaan  dan  peradaban  serta  salah  satu  ancaman  serius  terhadap  kedaulatan setiap  Negara.  Disamping  itu,  terorisme  sudah  merupakan  kejahatan  yang  bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan  kesejahteraan  masyarakat,  sehingga  perlu  dilakukan  pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan, agar hak asasi orang banyak (public) dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.
Selain  itu,  adanya  komitmen  masyarakat  Internasional  untuk  mencegah  dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dan berbagai konvensi Internasional yang
menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang mengancam  perdamaian  dan  kedamaian  umat  manusia,  sehingga  seluruh  anggota perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  termasuk  Indonesia  wajib  mendukung  dan melaksanakan  revolusi  Dewan  Keamanan  PBB  yang  mengutuk  dan  menyerukan seluruh  anggota  PBB  untuk  mencegah  dan  memberantas  terorisme  melalui pembentukan peraturan undang-undang nasional negaranya.
Pemerintah Republik Indonesia telah merespon aksi terorisme sebagai kejahatan luar  biasa  ( extra  ordinary  crime )  melalui  upaya  mengantisipasi  dan  mengatasi tindakan  terorisme itu  dengan  disahkannya  Undang-Undang  RI  No.  16 Tahun  2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti ndang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang  pemberantasan  Terorisme  menjadi  Undang-Undang  yang  disahkan  oleh Presiden  RI  pada  tanggal  4  April  2002  atas  persetujuan  DPR.    Disamping  itu, diperkuat  pula  dengan  UU  No.  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  Pemberlakuan  Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  (UU  PTPT),  pada  Peristiwa  Peledakan  Bom  di  Bali  Tanggal  12  Oktober 2002 menjadi UU yang disahkan pada tanggal 4 April 2003 atas persetujuan DPR.
Apabila melihat judul Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 yang menggunakan nomenklatur  “ Pemberantasan  Tindakan  Terorisme”, maka  dapat  dapat  dimaknai bahwa  tujuan  dibentuknya  UU  tersebut  adalah  untuk  menjadikan  terorisme  sebagai suatu  tindak  pidana  di  Indonesia  dan terorisme  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana khusus  yang  harus  diberantas  habis  sampai  kepada  akar-akarnya.  Dalam  Undang- undang  No.  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme, mengkualifikasikan  tindak  pidana  terorisme  sebagai  berikut:  1)  Delik  materil  yang terdapat  pada  Pasal  6,  2)  Delik  formil  yang  terdapat  pada  Pasal  7  sampai  dengan Pasal  12,  3)  Delik  pembantuan  Pasal  6  huruf  g,  4)  Delik  penyertaan  Pasal  13  dan Pasal 15, 5) Delik perencanaan terdapat dalam Pasal 14.
Subjek hukum yang dapat digolongkan menjadi pelaku tindak pidana terorisme menurut  Pasal  1  butir  2  dan  Pasal  3  Undang-undang  pemberantasan  terorisme, didalam  melakukan tindak  pidana terorisme  dapat  perilakunya  berupa  manusia  atau perseorangan.  Dalam  rumusan  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  subjek  pelaku dalam  tindak  pidana  terorisme  merupakan  setiap  orang  yang  didefenisikan  sebagai seseorang,  beberapa  orang  atau  koorporasi  dan  kelompok  tersebut  yang  terdiri  dari sipil maupun militer ataupun polisi, perseroan, yayasan, dan organisasi lainnya.
Mengacu  pada  uraian  di  atas,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  UU  PTPT merupakan  Undang-Undang  yang  substansinya  memuat  unsur-unsur  tindak  pidana dari  suatu  aksi  terorisme.  Dengan  demikian  karena  aksi  terorisme  dikualifikasikan sebagai  tindak  pidana  maka  pola  penanganannya  melalui  pendekatan  penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebagai lembaga yang  berwenang  melakukan  proses  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  aksi terorisme.
Penggunaan Judul “ Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ” dalam UU PTPT menjadi salah satu kendala atau penghambat dalam pemberantasan aksi terorisme di Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena  UU  PTPT  tersebut  tidak  mengatur  tentang upaya pencegahan terhadap aksi dan baru digunakan setelah terjadinya aksi teror. Di samping itu, adanya pembatasan terhadap aksi terorisme sebagai suatu tindak pidana secara tidak langsung telah membatasi TNI beserta komponen bangsa lainnya untuk terlibat secara langsung menangani aksi terorisme di Indonesia, mengingat TNI tidak memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  aksi teror.
Terorisme Seharusnya Ditempatkan Sebagai Bentuk Ancaman Non Tradisional yang  Dapat  Mengancam  Kedaulatan  Negara.  Terorisme  yang  terjadi  di  Indonesia merupakan  ancaman  berbahaya  dan  perlu  mendapat  penanganan  serius  dari pemerintah  dan  pihak  keamanan.  Aksi  teror  ini  tidak  hanya  mengarah  pada  aparat keamanan  (polisi)  saja,  akan  tetapi  masyarakat  sipil  berpotensi  besar  ikut  menjadi korban  teror.  Sudah  banyak  masyarakat  menjadi  korban  ledakan  bom  dahsyat  yang dilakukan  teroris  secara  terencana.  Hal  inilah  mengapa  terorisme  dikatakan  juga sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan ( Crime Against Humanity ).
Proses  penanganan  dan  pemberantasan  terorisme  tentunya  harus  melibatkan semua  unsur  dan  semua  komponen  bangsa.  Baik  Polri  maupun  TNI  mempunyai wewenang  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  mengingat  ancaman  terorisme  sekarang ini begitu besar, sebagai contoh yaitu ISIS. Gerakan ISIS yang terpusat di negara Irak dan Suriah ternyata sudah menyebar ke Indonesia beberapa tahun silam. Sangat tepat jika terorisme disebut dengan istilah Kejahatan Internasional  ( International Crime ). Aksi terorisme merupakan salah satu ancaman “Non Tradisional” sebagaimana dirumuskan  dalam  Bujukin  OMP  dan  Bujukin  OMSP  yang  menyebutkan  ancaman non tradisional sebagai ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan Negara atau keutuhan  wilayah  atau  keselamatan  bangsa  berupa  terorisme,  gerakan  separatisme, kejahatan  lintas  Negara,  aksi  radikalisme,  konflik  komunal,  pelanggaran  laut  dan udara  diwilayah  yurisdiksi  nasional,  serta  bencana  yang  disebabkan  oleh  alam  atau manusia. Dimasukkannya aksi terorisme bersenjata sebagai ancaman non tradisional yang  mengancam  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah  dan  segenap  bangsa,  akan memberikan  kewenangan  kepada  TNI  untuk  terlibat  secera  langsung  baik  melalui operasi  mandiri  maupun  operasi  terpadu  dalam  mengatasi  aksi  terorisme sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pertahanan Negara dimana  aksi  terorisme  bersenjata  meruakan  salah  satu  ancaman  militer  yang menempatkan TNI sebagai komponen utama dalam penanganannya.
Kepolisian yang selama ini melakukan penindakan dan pemberantasan ternyata belum  mampu  menghancurkan  jaringan  teroris  di  Indonesia.  Terkait  masalah  ISIS, Polri  melalui  Irjen  Boy  Rafli  Amar  pernah  menyatakan  bahwa  pihaknya  tidak  bisa mengindentifikasi  asal  ISIS  di  Indonesia.  Bahkan  dalam  pernyataannya  Boy menyatakan  Penangkapan  anggota  ISIS  bisa  dilaksanakan  bila  ada  aktivitas terorisme.  Pernyataan  Polri  tersebut  sama  sekali  tidak  membantu  pemberantasan
terhadap terorisme. Ini hanyalah upaya untuk menutupi kelemahan, ketidakmampuan dan ketidakberanian Polri dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan negara.
Dengan  demikian  apabila  mencermati  perkembangan  beberapa  aksi  jaringan terorisme  Indonesia  saat  ini,  seperti  Mujahidin  Indonesia  Timur  (MIT),  Jamaah Islamiyah  (JI),  Mujahidin  Indonesia  Barat  (MIB),  Mujahidin  Jakarta  (MJ),  Laskar Jihad,  Jamaah  Anshaarut  Tauhid,  dan  Daulah  Islamiyah  Nusantara,  yang  aksinya bertujuan  untuk  mendirikan  kekhilafahan  dengan  memberlakukan  syariat  islam  di Indonesia,  maka  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  aksi  terorisme  di  Indonesia termasuk  dalam  ancaman  non  tradisional  yang  dapat  dikategorikan  sebagai kejahatan terhadap  kedaulatan  Negara  yang  ingin  merubah  ideologi  Pancasila.  Aksi terorisme  di  Indonesia  bukanlah  semata-mata  tindak  pidana/kejahatan  biasa,  tetapi sudah termasuk kejahatan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara,  keamanan  negara  dan  keselamatan  segenap  bangsa  yang  harus  dihadapi dengan  melibatkan  segenap  komponen  bangsa  dalam  rangka  meningkatkan kewaspadaan nasional.
Upaya  untuk  mengantisipasi  dan  mengatasi  persoalan  tindak  pidana  terorisme dengan  melibatkan  TNI  telah  sejalan  dengan  pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945.  Di  samping  itu  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  Negara  kesatuan  yang berlandaskan  hukum  dan  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk  memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian  dunia,  maka  pemerintah  wajib  memelihara  dan menegakkan  kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau ancaman destruktif baik  dari  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Dengan  demikian  secara  strategis maupun  yuridis  pemerintah  dan  DPR  harus  melibatan  TNI  dalam  penanganan  aksi terorisme  sebagai  ancaman  terhadap  kedaulatan  Negara  yang  dimulai  dari  tahap pencegahan, tahap penindakan, sampai dengan tahap pemulihan.

## Kesimpulan
Implementasi  kewenangan  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  di  Indonesia:  a) TNI  belum  dapat  mengimplementasikan  kewenangannya  secara  langsung  melalui operasi  mandiri  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  dan  pelibatan  TNI  masih  bersifat bantuan  kepada  Kepolisian  dalam  rangka  penegakan  hukum.  b)  TNI  belum  dapat melaksanakan  tugas  operasi  mandiri  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  karena  terorisme dikualifikasikan  sebagai  bentuk  tindak  pidana  dalam  perundang-undangan  sehingga menjadi  penindakannya  merupakan  kewenangan  Kepolisian.  c) Belum  ada  peraturan perundang-undangan  untuk  melaksanakan  ketentuan  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  b angka  3  tentang  Tugas  TNI  dalam  OMSP  untuk  mengatasi  aksi  terorisme.  Saran  dari sang  peneliti,  kewenangan  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  harus  dapat diimplementasikan,  mulai  dari  tahap  pencegahan,  penindakan  dan  pemulihan  yang dapat  dilaksanakan  baik  secara  langsung  melalui  operasi  mandiri  maupun  operasi terpadu.  Segera  dilakukan  pembentukan  peraturan  pelaksanaan  dari  ketentuan  Pasal  7 ayat  (2)  huruf  b  angka  3  Undang-Undang  Nomor  34  tahun  2004  tentang  Tentara
Nasional  Indonesia  yaitu  dalam  bentuk  Peraturan  Presiden  yang  substansinya  memuat peran  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  mulai  dari  tahap  pencegahan,  penindakan dan pemulihan.

## BIBLIOGRAFI
Atmadja,  Arifin  P.  Soeria.  (2009). Keuangan  publik  dalam  perspektif  hukum:  teori, kritik, dan praktik . Rajawali Pers. Google Scholar
Atmosudirdjo, Prajudi. (2020). Hukum administrasi negara . Google Scholar
Azhary.  (1995). Negara  hukum  Indonesia:  analisis  yuridis  normatif  tentang  unsur- unsurnya . Penerbit Universitas Indonesia. Google Scholar
Brouwer, Jan Gesienus. (1998). A survey of Dutch administrative law . Google Scholar
Budiardjo,  Miriam,  Politik,  Dasar  Dasar  Ilmu,  &  Penerbit,  P.  T.  (1998).  Gramedia pustaka utama. Jakarta, 2oo9 . Google Scholar
Fajar  Purwawidada,  MH.,  M.  Sc.  (2014).  Kontra  Terorisme  Indonesia,  Konflik  dan Perbatasan.  Retrieved  from  http://analisishankamnas.blogspot.co.id  website: http://analisishankamnas.blogspot.co.id/2014/02/kelompok-teroris-mujahidin- indonesia.html, Google Scholar
Hadjon,  Philipus  M.  (1997).  Tentang  Wewenang,  Makalah. Universitas  Airlangga, Surabaya . Google Scholar
Hadjon,  Philipus  M.,  Martosoewignjo,  Sri  Soemantri,  &  Basah,  Sjachran.  (2005). Pengantar hukum administrasi Indonesia . Google Scholar
Halim,  Koentjoro  Diana.  (2004).  Hukum  Administrasi  Negara. Bogor:  Ghalia Indonesia . Google Scholar
Indonesia,  Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2002). Kamus  besar  bahasa  Indonesia .

## Google Scholar
Indonesia,  Informatika  Republik.  (1919). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia . -. Google Scholar
Indonesia, Pemerintah Republik. (2003). Undang-undang republik Indonesia nomor 13 tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia, Jakarta . Google Scholar
Indonesia, Republik. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Lembaran  Negara  RI  Tahun .
Google Scholar
Indonesia,  Republik.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta (ID): RI . Google Scholar
Indroharto,  S.  H.  (2000). Usaha  Memahami  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  Buku  I:  Beberapa  Pengertian  Dasar  Hukum  Tata  Usaha  Negara . Google Scholar
Kantaprawira,  Rusadi.  (1998).  Hukum  dan  kekuasaan. Makalah,  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta . Google Scholar
Lotulung, Paulus Effendie. (1994). Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik . Google Scholar
Manan,  Bagir,  &  Magnar,  Kuntana.  (1987).  Peranan  Peraturan  Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional. Armico, Bandung . Google Scholar
Marbun,  S.  F.  (2011). Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  Di  Indonesia. Yogyakarta: FH . UII Press. Google Scholar
Marbun, S. F., & MD, Moh. Mahfud. (1987). Pokok-pokok hukum administrasi negara . Liberty. Google Scholar
Marzuki, Laica. (1996). Peraturan Kebijaksanaa (Beleidsregel) Serta Fungsinya Selaku Sarana  Hukum  Pemerintahan,  Makalah  Pada  Penataran  Nasional  Hukum  Acara Dan Hukum Administrasi Negara . Google Scholar
Mulyosudarmo,  Suwoto.  (1990).  Kekuasaan  dan  Tanggung  Jawab  Presiden  Republik Indonesia. Suatu  Penelitian  Segi-Segi  Teoritik  Dan  Yuridis  Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya . Google Scholar
Nurmayani,  S.  H.  (2009).  MH  Hukum  Administrasi  Daerah. Universitas  Lampung Bandarlampung . Google Scholar
Rasyid,  Abdul.  (2004). Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasinya  dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . Universitas Airlangga. Google Scholar
Ridwan, H. R. (2020). Hukum administrasi negara . Google Scholar
Salim,  Amarullah.  (1994).  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  Dilakukan  oleh  Penguasa Menurut  Hukum  Perdata  Beserta  Masalah  Ganti  Rugi. Bahan  Kuliah  Pekan Orientasi Dan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta . Google Scholar
Setiardja,  A.  Gunawan.  (1990). Dialektika  Hukum  dan  Moral  dalam  Pembangunan Masyarakat Indonesia . Google Scholar
Soekanto, Soerjono. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat . Google Scholar
Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta , 167 . Google Scholar
Soetami,  Siti.  (2000).  Hukum  Administrasi  Negara. Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro Semarang . Google Scholar
Stout, H. D. (2004). de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah . Google Scholar
Syafrudin,  Ateng.  (2000).  Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih dan  Bertanggung  Jawab. Jurnal  Pro  Justisia  Edisi  IV,  Universitas  Parahyangan, Bandung . Google Scholar
Syukir,  Asmuni.  (1983).  Dasar-Dasar  Strategi  Dakwah  Islam,  al-Ikhlas. Surabaya,  Tt .

## Google Scholar
Tutik, Titik Triwulan. (2012). Pengantar Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher . Google Scholar
Utrecht,  Ernst.  (1963). Pengantar  hukum  administrasi  negara  Indonesia .  Ichtiar.

## Google Scholar
Valerine,  J.  L.  K.  (2009).  Modul  Metode  Penelitian  Hukum. Edisi  Revisi,(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014) . Google Scholar
Wiyono,  R.  (2018). Pembahasan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme . Sinar Grafika. Google Scholar

## Copyright holder:
Irman Putra, Arief Fahmi Lubis (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: