## Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru

## Habibul Umam Taqiuddin

## Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat
Abstrak; Dari  perspektif  hermenetik,  putusan  pengadilan  merupakan  suatu  proses pembuktian  kebenaran  hukum  dari  berbagai  ragam  sudut  pandangan:  hukum,  tradisi,  masyarakat, tujuan sosial, kontekstual, kontekstual, dan sebagainya. Hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai  hal  mengerti  /memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi  terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistic dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks,  dan  kontekstualisasi.    Teks  tersebut  bisa  berupa  teks  hukum,  peristiwa  hukum,  fakta hukum,  dokumen  resmi  negara,  naskah  kuno  atau  kitab  suci.  Sebagai  sebuah  metode  penemuan makna teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok,  yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi. hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas  teks  hukum/peraturan  perundangan  yang  dijadikan  dasar  pertimbangannya  serta  interpretasi atas  peristiwa  dan  fakta  akan  sangat  membantu  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara  di pengadilan.
Kata Kunci: Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru

## PENDAHULUAN
Pembaruan  dalam  bidang  hukum berupa  penegakkan  hukum  secara  taat  asas merupakan  salah  satu  pilar  utama  tuntutan reformasi  di  tanah  air  yang  sudah  digulirkan hampir  dua  dasawarsa  yang  lalu.  Harapan agar  supremasi  hukum  ditegakkan  belum menampakkan  hasil  secara  memuaskan. Tetapi tonggak terakhir dan tertinggi penegakkan hukum adalah kiprah pada hakim dan  putusan  pengadilan  oleh  hakim.  Dalam soal  ini  masih  banyak  hal  yang  perlu dibenahi.  Tidak  hanya  bahwa  dalam  banyak kasus putusan-putusan pengadilan mencederai rasa  keadilan  masyarakat,  melainkan  kiprah sejumlah  hakim  di  dalam  dan  di  luar pengadilan sangat mengkhawatirkan.
Mahkota  para  hakim  adalah  putusan pengadilan.  Maka  putusan  pengadilan  paling tidak memenuhi tiga hal: legal (sesuai dengan hukum positif), adil (merealisasikan kebaikan sebagai nilai tertinggi dari hukum), dan dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Poin yang  teakhir  ini  menjadi  relevan  ketika  kita berbicara  dari  sudut  pandang  hermeneutika. Dari perspektif hermenetik, putusan pengadilan merupakan suatu proses pembuktian  kebenaran  hukum  dari  berbagai ragam  sudut  pandangan:  hukum,  tradisi, masyarakat,  tujuan  sosial,  kontekstual,  dan sebagainya. Maka tidak heran jika dewasa ini perspektif  hermeneutika  dalam  khazanah
hukum semakin menjadi syarat mutlak dalam interpretasi hukum.
Di tanah air, ide, teori, praktik, bahkan materi  interpretasi  hukum  meskipun  sudah banyak  disinggung  berbagai  pihak,  belum mendapat perhatian semestinya. Bahkan tidak jarang muncul anggapan bahwa hermeneutika hukum  bertentangan  dengan  asas  kepastian hukum.  Seolah-oleh  hermeneutika  hukum mengurangi  derajat  kepastian  hukum.  Pada hal sesungguhnya tidaklah demikian. Kelebihan hermeneutika  hukum  terletak pada cara  dan  lingkup  interpretasinya  yang  tajam, mendalam,  dan  holistic  dalam  bingkai kesatuan antara teks, konteks, dan kontekstulasiasi.  Peristiwa  hukum  maupun peraturan  perundang-undangan  tidak  semata- mata  dilihat  dari/ditafsira  dari  aspek  legalitas formal  berdasar  bunyi  teksnya  semata,  tetapi juga harus dilihat factor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa/sengketa itu muncul,  apa  akar  masalahnya.  Adakah intervensi  politik  (atau  intervensi  lainnya) yang  membidani    dikeluarkannya  suatu putusan, serta sudahkah  dampak dari putusan itu  dipikirkan  bagi  proses  penegakan  hukum dan keadilan di kemudian hari.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  perlu disimak  pendapat  Satjipto  Rahardjo  yang menyatakan  bahwa  pemikiran  hukum  perlu kembali  kepada  filosofi  dasarnya,  bahwa “hukum  adalah  untuk  manusia  dan  bukan
sebaliknya…  dan  hukum  itu  tidak  ada  untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih  luas,  yaitu…  untuk  harga  diri  manusia, kebahagiaan,  kesejahteraan,  dan  kemuliaan manusia.  Hukum  yang  baik  seharusnya menawarkan  sesuatu  yang  lebih  daripada sekedar keadilan procedural, hukum.  Hukum yang  baik  harus  berkompeten  dan  juga  adil. Hukum  semacam  itu  seharusnya  mampu mengenali  keinginan  publik  dan  punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.
PEMBAHASAN 1. Pengertian dan Ruang Lingkup
Hermeneutika Hukum Secara etimologis, kata “ hermeneutic ” (tanpa „s)  dan “ hermeneutics” (dengan huruf „s).  Kata  yang  pertama  dimaksudkan  sebagai bentuk adjective (kata  sifat)  yang  apabila diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia dapat  diartikan  sebagai ketafsiran ,  yakni menunjuk  kepada  “keadaan”  atau  sifat  yang terdapat  dalam  satu  penafsiran.  Sementara kata  kedua  ( hermeneutics )    adalah  sebuah kata benda ( noun ). Kata ini me-ngandung tiga arti:
1. Ilmu penafsiran;
2. Ilmu  untuk  mengetahui  maksud  yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis;
3. Penafsiran  yang secara khusus  menunjuk kepada  penafsiran  atas  teks  atau  kitab suci.
Kata Hermeneutics juga  berasal  dari bahasa Yunani berupa kata kerja “ hermeneuein ” yang berarti menafsirkan, dan kata  benda  “ hermeneia ”  artinya  penafsiran atau  interpertasi.  Dari  kata  kerja hermeuein dapat  ditarik  tiga  bentuk  makna  dasar  dalam pengertian  aslinya,  yaitu  (1) to  express aloud in words, that is, "to say"; (2) to explain, as in explaining a situation; and (3) to translate, as in  the  translation  of  a  foreign  tongue.  All three  meanings  may  be  expressed  by  the English  verb  "to  interpret,"  yet  each constitutes  an  independent  and  significant meaning of interpretation.
Filsafat  hermeneutika  adalah  filsafat tentang  mengerti  atau  memahami  sesuatu, yakni refleksi kefilsafatan syarat-syarat kemungkinan  bagi  semua  pengalaman  dan pergaulan  manusiawi  dengan  kenyataan,
termasuk peristiwa mengerti dan/atau interpetasi. Filsafat adalah sebuah hermeneutik yang berusaha memahami makna  yang  tersembunyi  di  dalam  sebuah teks yang mengandung arti kelihatannya yang sudah  jelas.  Karena  itu  Ricouer  mengatakan, “This  is  why  philosophy  remains  a hermeneutics, that is, a reading of the hidden meaning  inside  the  text  of  the  appreant meaning” . Memahami berarti
menginterpretasi.  Menginterpretasi  sesuatu berarti  berupaya  mencapai  pemahaman  atas sesuatu,  sebagaimana  dikatakan  Ricouer, “ Interpretation  is  the  work  of  thought  which consists  in  deciphering  the  hidden  meaning, in unfolding the levels of meaning implied the literal meaning ”.
Pada  mitologi  Yunani  Kuno,  kata hermeneutika  merupakan  derivasi  dari  kata Hermes,  yaitu  seorang  dewa  yang  bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan ( message )  dari  Sang  Dewa  kepada  manusia. Menurut versi mitos yang lain, Hermes adalah seorang utusan yang memiliki tugas menafsirakan  kehendak  dewata  (orakel) dengan bantuan kata-kata manusia. Pengertian dari mitologi ini kerap kali dapat menjelaskan pengertian  hermeneutika  teks-teks  kitab  suci, yaitu  menafsirkan  kehendak  Tuhan  sebagai- mana  terkandung  di  dalam  ayat-ayat  kitab suci.
Secara  teologis  peran  Hermes  tersebut dapat  dinisbatkan  sebagaimana  peran  Nabi utusan  Tuhan.  Sayyed  Hoessen  Nashr memiliki  hipotesis  bahwa  Hermes  tersebut tidak lain adalah Nabi Idris A.S, yang disebut dalam al-Qur‟an, dan dikenal sebagai manusia pertama  yang  mengetahui  tulisan,  teknologi tenun,  kedokteran,  astrologi,  dan  lain-lain. Menurut  riwayat  yang  beredar  di  lingkungan pesantren,  Nabi  Idris  adalah  orang  yang  ahli di bidang
pertenunan (tukang
tenun/memintal).  Sedangkan  di  lingkungan agama Yahudi, Hermes dikenal sebagai Thoth yang  dalam  mitologi  Mesir  dikenal  dengan Nabi Musa A.S.
Bagi  Hermes,  Nabi  Idris,  atau  Nabi Musa, persoalan krusial yang harus diselesaikan  adalah  bagaimana  menafsirkan pesan  Tuhan  yang  berbicara  dengan  bahasa “langit”  dapat  dipahami  oleh  manusia  yang berbahasa  “bumi”. Dari  sini makna metaforis
dari  profesi  tukang  tenun/memintal  muncul, yaitu  memintal  atau  merangkai  kata  Tuhan agar  dapat  dimengerti  dan  mudah  difahami oleh  manusia.  Pengasosiaan  hermeneutika dengan  Hermes,  Nabi  Idris,  atau  Nabi  Musa tersebut  secara  sekilas  menunjukkan  adanya tiga unsur dalam aktivitas penafsiran, yaitu:
1. Tanda,  pesan,  atau  teks  yang  menjadi sumber atau bahan dalam penafsiran yang diasosiakan  dengan  pesan  yang  dibawa Hermes atau Nabi Idris.
2. Perantara  atau  penafsir  (Hermes  atau Nabi Idris);
3. Penyampaian  pesan  itu  oleh  sang perantara  agar  bisa  difahami  dan  sampai kepada yang menerima.
Hasil  pelacakan  makna  kesejarahan hermeneutika  tersebut  secara  singkat  sebagai berikut: Pertama, hermeneutika  yang diambil dari  peran  Hermes,  Nabi    Idris,  atau  Nabi Musa  tersebut  adalah  sebuah  ilmu  dan  seni menginterpretasikan ( the art of interpretation )  suatu  teks/kitab  suci. Kedua, hermeneutika  adalah  sebuah  aliran  pemikiran filsafat  pemahaman.  Sebagai  sebuah  ilmu, hermeneutika  harus  menggunakan  cara-cara ilmiah  dalam  menggali  makna,  rasional,  dan dapat  diuji.  Sebagai  sebuah  seni,  ia  harus menampilkan  sesuatu  yang  lebih  baik  dan indah tentang suatu penafsiran.
Sedangkan  dalam  perseptif  filosofis, hermeneutika  merupakan  aliran  filsafat  yang mempelajari hakikat hal mengerti/ memahami “sesuatu”.  Sesuatu  yang  dimaksudkan  di  sini dapat  berupa;  teks  (dokumen  resmi  negara), naskah-naskah kuno, lontar, norma, peristiwa, pemikiran  dan  wahyu  atau  kitab  suci,  yang kesemuanya  ini  merupakan  objek  penafsiran hermeneutika.  Dengan  demikian,  jika  objek penafsiran  itu  berupa  teks  hukum,  doktrin hukum,  asas  hukum,  atau  norma  hukum, maka  esensinya  ia  adalah  hermeneutika hukum.
Gregory  Leyh  dalam  buku  bunga rampainya  “ Legal  Hermeneutics:  History, Theory,  and  Practice ”,  pada  bagian pengantar  pendahuluan  memulai  tulisanya dengan  mengutip  pendapat  Gadamer  sebagai berikut:  “ Legal  harmeneutics  is,  then,  in reality no special case but is, on the contrary, fitted  to  restore  the  full  scope  of  the hermeneutical  problem and so  to  retrieve the
former  unity  of  hermeneutics,  in  which  jurist and  theologian  meet  the  student  of  the humanities ”.  Salah  satu  fungsi  dan  tujuan hermeneutika (hukum) menurut James Robinson adalah untuk “bringing the unclear into  clarity ”  (memperjelas  “sesuatu”  yang tidak  jelas  supaya  lebih  jelas).  Sedangkan menurut Leyh, tujuan daripada “hermeneutika hukum” adalah untuk menempatkan perdebatan  kontemporer  tentang  “interpretasi hukum”  di  dalam  kerangka  hermeneutika pada umumnya.
Upaya mengkontekstualisasikan teori hukum  dengan cara ini serta mengasumsikan bahwa hermeneutika  memiliki  korelasi  pemikiran dengan ilmu hukum atau yurisprudensi.
Hermeneutika hukum mempunyai relevansi  dengan  teori  penemuan  hukum, yang ditampilkan dalam kerangka pemahaman proses timbal-balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi  fakta-fakta  dalam  cahaya kaidah-kaidah  dan  menginterpretasi  kaidah- kaidah  dalam  cahaya  fakta-fakta,  termasuk paradigma  dari  teori  penemuan  hukum modern  saat  ini.  Jadi,  hermeneutika  hukum dapat  dipahami  sebagai  metode  interpretasi teks hukum  atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif.
Hermeneutika
dalam sejarah
pertumbuhannya  mengalami  perkembangan dan perubahan-perubahan persepsi dan model pemakaiannya,  sehingga  muncul  keragamaan pendefinisian dan pemahaman terhadap hermenutika  (hukum)  itu  sendiri.  Gambaran kronologis  perkembangan  pengertian  dan pendefinisian tersebut oleh Richard E. Palmer dibagi  dalam  6  (enam)  macam/kategori hermeneutika, yaitu:
1. the theory of biblical exegesis ;
2. general philological methodology ;
3. the science of all linguistic understanding ;
4. the methodological foundation of Geisteswissenschaften ;
5. phenomenology  of  existence  and  of existential understanding;
6. the systems of interpretation .
Menurut  Bernard  Arief  Sidharta,  pada awalnya hermeneutika (hukum) itu dikembangkan  sebagai  metode  atau  seni untuk  menafsirkan  teks,  supaya  dapat
memahami  isi  dari  naskah  (teks)  kuno  itu.
Kemudian lewat karya Schleiermacher, Wilhem Dilthy mengembangkan dan menggunakan  hermeneutika  (hukum)  sebagai metode  untuk  ilmu-ilmu  manusia,  khususnya ilmu  sejarah.  Dan  akhirnya,  lewat  karya Hegel  dan  karya  Heidegger,  Gadamer mengembangkan hermeneutika (hukum) sebagai landasan kefilfsatan ilmu-ilmu
manusia dalam bukunya “Truth  and Methode”. Gadamer  dalam  buku  tersebut menyisihkan  paragraph  khusus  dengan  judul “The  exemplary  significance  of  legal hermeneutics ” yang intinya berbicara mengenai  signifikansi  hermeneutika  hukum. Kemudian  dalam  karya  Heidegger  dan  karya Gadamer  (juga  Paul  Ricoeur),  hermeneutika sebagai metode dikembangkan menjadi filsafat hermeneutika hukum,  yang berintikan konsep-konsep  kunci  berikut:  pendidikan ( bildung ),  tradisi  ( ueberlieferung ),  prasangka ( vorurteil ), pemahaman ( verstehen ), lingkaran hermeneutika ( hermeneutische Zirkel ), pengalaman  ( erfahrung ),  sejarah  pengaruh ( wirkungsheschichte ), kesadaran sejarah pengaruh  ( effective  historical  consciousness ), dan perpaduan cakrawala ( fusion of horizons ). Secara filosofis, sebagaimana dijelaskan oleh Gadamer, hermeneutika hukum mempuyai tugas ontologis yaitu menggambarkan  hubungan  yang  tidak  dapat dihindari  antara  teks  dan  pembaca,  masa  lalu dan  masa  sekarang,  yang  memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali ( genuine ). Terdapat juga dimensi demistifikasi terhadpa  hermeneutika  hukum. Hukum  intinya  adalah  aktivitas  pembentukan aturan ( rule-governed ). Kadang-kadang dikatakan  bahwa  aturan  formal  dan  doktrin hukum  menyajikan  kepastian  dan  stabilitas yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  sipil. Hermeneutika  mencari  untuk  menggantikan pandangan  hukum  formalistis  ini,  walaupun tidak secara total.
Urgensi  kajian  hermeneutika  hukum, dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris  positif  yang  elitis,  tetapi  juga  dari kajian-kajian  hukum  kaum  strukturalis  atau behaviorial  yang  terlalu  empirik  sifatnya. Kajian  hermeneutika  hukum  juga  telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk
tidak hanya berkutat pada pradigma positivisme  dan  metode  logis  formal  saja. Tetapi sebaliknya hermeneutika hukum menganjurkan  agar  para  pengkaji  hukum menggali  dan  meneliti  makna-makna  hukum dari  perspektif  para  pengguna  dan  atau  para pencari  keadilan  sebagaimana  dikatakan  oleh Sarat,  “… as  an  alternative,  or  addition,  to (the study of legal) behavior” . 2. Hermeneutika Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru Kajian hermeneutika
hukum mempuyai  dua  makna  sekaligus: pertama , hermeneutika  hukum  dapat  dipahami  sebagai metode  interpretasi  atas  teks-teks  hukum. Dimana interpretasi  yang benar  terhadap teks hukum  itu  harus  selalu  berhubungan  dengan isi  (kaidah  hukumnya),  baik  yang  tersurat maupun  yang  tersirat,  atau  antara  bunyi hukum  dan  semangat  hukum.  Menurut Gadamer  ada tiga syarat  yang harus dipenuhi oleh  seorang  penafsir  yaitu:  memenuhi subtilitas intelegendi (ketepatan pemahaman), subtilitas  explicandi (ketepatan  penjabaran), dan subtilitas applicandi (ketepatan penerapan).  Maka  tidak  berlebihan  jika  para pakar  hukum,  ilmu  sosial  dan  filsafat beranggapan  bahwa  hermeneutika  hukum merupakan  alternatif  yang  tepat  dan  praktis untuk memahami naskah normatif.
Kedua ,  hermeneutika  hukum  juga mempuyai  pengaruh  besar  dengan  “teori penemuan hukum”. Hal ini ditunjukkan dalam kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses  timbal  balik  antara  kaidahkaidah  dan fakta-fakta. Karena dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi  fakta-fakta  dalam  bingkai kaidah-kaidah  dan  menginterpretasi  kaidah- kaidah  dalam  bingkai  fakta-fakta  termasuk dalam  paradigm  dari  teori  penemuan  hukum modern dewasa ini.
Hermeneutika sebagai metode
penemuan  hukum  melalui  interpretasi  teks hukum selalu menjadi diskursus utama dalam setiap  kajian  hermeneutika  hukum.  Hal  ini tidak terlepas dari substansi filsafat hermeneutika  adalah  tentang  hakikat  hal mengerti  atau  memahami  sesuatu,  yakni refleksi  kefilsafatan  yang  enganalisis  syarat- syarat  kemungkinan  bagi  semua  pengalaman dan  pergaulan  manusiawi  dengan  kenyataan,
termasuk peristiwa mengerti dan/atau interpretasi.
Menurut  B.  Arief  Sidharta,  dalam filsafat hermeneutika khususnya pada peristiwa  memahami  atau  menginterpretasi sesuatu,  subyek  (interpretator)  tidak  dapat memulai  upayanya  dengan  mendekati  obyek pemahamannya  sebagai  tabula  rasa  (tidak bertolak  dari  titik  nol).  Sebab  setiap  orang terlahir  kedalam  suatu  dunia  produk  sejarah yang  selalu  menjalani  proses  menyejarah terus-  menerus,  yakni  tradisi  yang  bermuatan nilai-nilai,  wawasan-wawasan,  pengertian- pengertian,  asas-asas,  arti-arti,  kaidah-kaidah, pola-pola  perilaku  dan  sebagainya,  yang terbentuk  dan  berkembang  oleh  dan  dalam perjalanan  sejarah.  Jadi,  tiap  subyek,terlepas dan  tidak  tergantung  dari  kehendaknya sendiri, selalu menemukan dirinya sudah berada dalam suatu tradisi  yang  sudah  ada  sebelum  ia  dilahirkan ( Befindlichkeit :  ia  menemukan  dirinya  sudah ada disitu).
Lewat  proses  interaksi  dengan  dunia sekelilingnya,  tiap  orang  menyerap  atau diresapi  muatan  tradisi  tersebut,  dan  dengan itu  membentuk  pra  -pemahaman  terhadap segala  sesuatu,  yakni  prasangka  berupa putusan yang diberikan sebelum semua unsur yang  menentukan  sesuatu  atau  suatu  situasi ditelaah  secara  tuntas,  dan  dengan  itu  juga terbentuk  cakrawala  pandang,  yakni  medan pengamatan  ( range  of  vision )  yang  memuat semua  hal  yang  tampak  dari  sebuah  titik pandang  subyektif  tertentu.  Pra  pemahaman dan  cakrawala  pandang  itu  akan  menentukan persepsi  individual  terhadap  segala  sesuatu yang  tertangkap  dan  teregistrasi  dalam wilayah  pandang  pengamatan  individu  yang bersangkutan. Dalam dinamika proses insterpretasi, pra-pemahaman dan cakrawala pandang dapat mengalami pergeseran, dalam arti meluas, melebar dan meningkat
derajat kedalamannya.
Pergeseran ini dapat
mengubah  pengetahuan  subyek,  karena  akan dapat memunculkan hal-hal
baru  dan  aspek-aspek  baru  dari  hal-hal  yang tertangkap dalam
cakrawala pandang.
Proses  interpretasi  itu  berlangsung dalam  proses  lingkaran  pemahaman  yang
disebut lingkaran hermeneutik ( hermeneutische zirkel ), yakni gerakan bolak- balik  antara  bagian  atau  unsur-unsur  dan keseluruhan  sehingga  terbentuk  pemahaman yang utuh. Dalam proses pemahaman  ini,  tiap  bagian  hanya  dapat dipahami secara tepat dalam konteks  keseluruhan,  sebaliknya  keseluruhan ini hanya
dapat dipahami berdasarkan  pemahaman  atas  bagian-bagian yang mewujudkannya. Lingkaran pemahaman ini dimungkinkan, karena pada diri interpretator  sudah  ada  cakrawala  pandang dan  pra-pemahaman  yang  terbentuk  lewat interaksi  dengan  tradisi  yang  didalamnya  ia menjalani  kehidupan.  Bertolak  dari  pra- pemahaman dalam kerangka cakrawala pandangnya tentang interpretandum (ihwal  yang  mau  dipahami) sebagai suatu  keseluruhan, interpretator berusaha  menemukan  makna  dari  bagian- bagian  lalu  berdasarkan  pemahaman  atas bagian-bagian  tersebut  dalam  hubungan antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya berupaya memahami interpretandum , hasilnya  disorotkan  pada  bagian-bagian  guna memperoleh  pemahaman  yang  lebih  tepat untuk  kemudian  hasilnya  disorotkan  balik pada  keseluruhan,  dan  demikian  seterusnya sampai  tercapai  suatu  pemahaman  yang  utuh dan tepat.
Menurut  B.  Arief  Sidharta,  filsafat hermeneutika memberikan landasan kefilsafatan (ontologikal dan epsitemologikal) pada ilmu hukum, atau filsafat ilmu dari ilmu hukum.  Sebab,  dalam  mengimplementasikan ilmu  hukum  untuk  menyelesaikan  suatu masalah  hukum,  misalnya  di  pengadilan, kegiatan interpretasi itu tidak hanya dilakukan terhadap teks yuridis,  melainkan  juga  terhadap  kenyataan yang  menimbulkan  masalah  hukum  yang bersangkutan  (misalnya  menetapkan  fakta- fakta  yang  relevan  dan  makna  yuridikalnya). Pengembangan ilmu hukum berintikan kegiatan  menginterpretasi  teks  yuridik  untuk mendistilasi atau mengekstraksi kaidah hukum  yang  (secara  implisit)  ada  pada  teks yuridik  tersebut  dan  dengan  itu  menetapkan makna  dan  wilayah  penerapannya.  Antara ilmuwan  hukum  (interpretator)  dan  teks yuridik itu terdapat jarak waktu.
Teks yuridik adalah
produk pembentuk hukum untuk menetapkan perilaku  apa  yang  seyogianya  dilakukan  atau tidak dilakukan orang yang berada  dalam  situasi  tertentu  karena  hal  itu oleh pembentuk hukum
dipandang  merupakan  tuntutan  ketertiban berkeadilan. Jadi, terbentuknya teks  yuridis  itu  terjadi  dalam  kerangka cakrawala pandang pembentuk
hukum berkenaan dengan kenyataan kemasyarakatan
yang dipandang
memerlukan pengaturan hukum dengan mengacu cita-cita hukum yang dianut dan hidup dalam masyarakat.
Dalam  upaya  mendistilasi  kaidah hukum dari dalam teks yuridis dengan menginterpretasi teks tersebut, interpretator tidak dapat lain kecuali  dalam  kerangka  pra-pemahaman  dan cakrawala  pandangnya  dengan  bertolak  dari titik berdirinya sendiri, jadi terikat pada waktu yang didalamnya  interpretsi  itu  dilakukan.  Dengan demikian, pada setiap interpretasi teks yuridik terjadi  proses  lingkaran  hermeneutik  yang didalamnya  berlangsung  pertemuan  antara dua cakrawala pandang, yakni cakrawala dari interpretandum  (teks  yuridik)  dan  cakrawala dari interpretator. Perpaduan cakrawala
tersebut dapat  menghasilkan  pemahaman  baru  pada interpretator tentang kaidah hukum  yang  terkandung  dalam  teks  yuridik itu. Subyektivitas dari hasil interpretasi  itu  akan  dapat  dikurangi  hingga ketingkat yang paling
minimal,
karena  pertama-tama  kegiatan  interpretasi  itu harus selalu mengacu cita hukum (keadilan, kepastian hukum, kehasilgunaan), nilai-nilai  kemanusiaan yang fundamental dan sistem hukum yang berlaku. Kedua, produk interpretasi selalu terbuka bagi pengkajian  rasional  terhadap  argumentasi yang  melandasi  produk  interpretasi  tersebut oleh  forum  hukum  dengan  cita  hukum,  nilai- nilai  kemanusiaan  yang  fundamental  dan sistem  hukum  sebagai  kriteria  pengujinya. Jadi,  lewat  berbagai  perpaduan  cakrawala dalam  dialog  rasional  dalam  forum  hukum dapat  diharapkan  akan  dihasilkan  produk interpretasi  yang  paling  akseptabel,  yakni
secara  rasional  dapat  dipertanggungjawabkan karena  kekuatan  argumentasinya,  sehingga memiliki keberlakuan intersubyektif.
Menurut Fahruddin Faiz, hermeneutika  berusaha  menggali  makna dengan mempertimbangkan
horison/cakrawala  yang  melingkupi  teks. Horison  yang  dimaksud  adalah  horison  teks, horison  pengarang  dan  horison  pembaca. Dengan memperhatikan ketiga horison tersebut,  diharapkan  suatu  upaya  pemahaman atau penafsiran menjadi kegiatan rekonstruksi  dan  reproduksi  makna  teks,  di samping  melacak  bagaimana  suatu  teks  itu dilahirkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang  masuk  atau  ingin  dimasukkan  oleh pengarang  kedalam  teks  yang  dibuatnya. Selain dari itu seorang interpretator senantiasa berusaha melahirkan kembali makna tersebut  sesuai dengan situasi dan  kondisi  saat  teks  tersebut  dibaca  atau dipahami. Simpulan yang bisa diambil adalah sebagai  sebuah  metode  penemuan  makna teks, hermeneutika harus selalu  memperhatikan  tiga  komponen  pokok, yaitu teks, konteks,
kemudian upaya kontekstualisasi.
3. Hermeneutika  Hukum  Dalam  Praktek Pengadilan Pada proses penemuan hukum ( rechtsvinding ), perlu dibedakan dua hal yaitu mengenai tahap sebelum pengamblan putusan ( ex  ante )  dan  tahap  sesudah  pengambilan putusan  ( ex  post ).  Dalam  perspektif  teori penemuan  hukum  modern,  yang  terjadi sebelum pengambilan putusan
disebut “heuristika”, yaitu proses mencari dan berfikir yang mendahului tindakan pengambilan  putusan  hukum.  Pada  tahap  ini berbagai  argument  pro-kontra  terhadap  suatu putusan  tertentu  ditimbang-timbang  antara yang  satu  dengan  yang  lain,  kemudian ditemukan makna yang tepat.
Sedangkan  penemuan  hukum  yang terjadi  sesudah  putusan  disebut  “legitimasi”, dan  legitimasi  selalu  berkenaan  dengan pembenaran dari putusan yang sudah diambil. Pada  tahap  ini  putusan  diberi  motivasi (pertimbangan) da argumentasi secara substansial,  dengan  cara  menyusun  suatu penalaran yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suau
putusan hukum tidak bisa diterima oleh forum hukum,  maka  berarti  putusan  itu  tidak memperoleh legitimasi. Konsekuensinya, premis-premis  yang  baru  harus  diajukan, dengan  tetap  berpegang  pada  penalaran ex ante ,  untuk  menyakinkan  forum  hukum tersebut agar putusan tersebut dapat diterima.
Disinilah  pentingnya  hermeneutika hukum  berperan  sekaligus  digunakan  oleh para  hakim  pada  saat  menemukan  hukum. Penemuan  hukum  oleh  Hakim  tidak  semata- mata  hanya  penerapan  peraturanperaturan hukum  terhadap  peristiwa  konkrit,  tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan  hukumnya.  Menurut  Gadamer, metode hermeneutika hukum pada hakikatnya sangat  berguna,  ketika  seorang  hakim menganggap dirinya berhak untuk menambah makna  orisinal  dari  teks  hukum.  Bahkan menurut  Charter,  pengalaman  Hakim  pada saat  menemukan  hukum  dalam  praktek dipengadilan  memberikan  dukungan  bagi konsepsi pragmatis dan interpretasinya.
Oleh  karena  itulah  hermeneutika hukum  berfungsi  sebagai  metode  untuk interpretasi atas teks hukum/peraturan perundangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa  dan  fakta  akan  sangat  membantu Hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus perkara dipengadilan.  Untuk  memperjelas  penerapan hermeneutika  hukum  dalam  aras  praksis, dalam  tulisan  ini  akan  dipaparkan  putusan pengadilan di Amerika sebagai ilustrasi dalam penerapan  metode  hermeneutika  hukum  oleh Hakim dipengadilan.
Putusan tersebut adalah putusan pengadilan  kasus  Marbury  versus  Madison (1803).  Putusan  terhadap  kasus  Marbury versus  Madison  ini  menandai  lahirnya lembaga  “ Judicial  Review ,  untuk  pertama kalinya  dalam  tatanan  sistem  hukum  di Amerika  Serikat.  Dimana  dalam  kasus  ini John  Marshal  selaku Chief  of  Justice dari supreme court , telah menolak untuk mengeluarkan writ  of  mandamus ,  yaitu  suatu perintah pengadilan kepada pejabat pemerintah untuk melakukan perbuatan tertentu yang merupakan salah satu kewajiban dari  pejabat  tersebut,  yang  dituntut  oleh William  Marbury  kepada  James  Madison
selaku secretary  of  state .  Alasannya,  dasar hukum penuntutan hak tersebut yaitu pasal 13 judicial  act (UU  Kekuasaan  Kehakiman) tahun  1789  yang  dirumuskan  oleh  kongres, dianggap menambahkan kewenangan supreme court dari kewenangan yang tercantum dalam konstitusi Amerika Serikat. Oleh
karena itu, ketentuan tersebut adalah inkonstitutional  dan  tidak  sah.  Sebab,  UU tidak bisa mengubah konstitusi yang merupakan  “ the  supreme  law  of  the  land ” (asas lex superior derogate leg inferiori ).
Doktrin  judicial  review  memperoleh kekuatan  hukum ketika  John  Marshal memutuskan  kasus  Marbury  versus  Madison tersebut  pada  bulan  Februrai  1803,  dengan mengatakan bahwa:  “ it  one  of  the  purpose  of written  constitution  to  define  and  limit  the powers  of  the  legislature.  The  legislature cannot  be  permittes  to  pass  statutes  contrary to  a  constitution,  if  the  letter  is  to  prevail  as superior  law.  A  court  avoid  choosting between  the  constitution  and  a  conflicting statute  when  both  are  relevant  to  a  case which  the  court  is  asked  to  decide.  Since  the constitution is paramount law, judges have no choise  but  to  prefer  it  to  refuse  to  give  effect to the latter .”
Sebenarnya  dibalik  kasus  itu  sarat dengan  muatan  politis,  meskipun  jika  dilihat dari  posisi  kasus  yang  sebenarnya  sekedar merupakan  sengketa  kepentingan  antara Marbury  (sebagai  Penggugat)  dan  Madison (sebagai Tergugat). Tetapi John Marshall tahu bahwa  dibalik  sengketa  itu  tersembuyi masalah  yang  lebih  besar  dan  menyangkut kepentingan  rakyat  banyak.  Dalam  usahanya memberikan  putusan  yang  tepat,  Marshall menalar  secara  hermeneutika.  Premis  yang muncul berdasarkan penalaran secara hermeneutika  (premis  tak  terberi),  antara lain:
a. Masa  lalu:  masalah  itu  muncul  karena kelalaian Jhon Marshall sendiri.
b. Masa  kini:  ada  perseteruan  politik  antara partai republik (Thomas Jefferson) dengan partai federalis (John Adam).
c. Masa depan: kemungkinan muncul konflik terbuka antara lembaga kepresidenan  dengan supreme  court ,  bila
tuntutan  Marbury  dikabulkan,  yang  bisa membahayakan keutuhan nasional.
Dengan dalih mempertimbangkan dan menyelaraskan  ketiga  kepentingan  diatas, John  Marshall  dalam  putusannya  berusaha mencari  titik  temu  dalam  kasus  tersebut dengan  cara  mendialogkan  antara  konstitusi Amerika  Serikat, judicial  act ,  fakta  yuridis, kondisi sosial politik, serta  kepentingan  dirinya  dan  lembaga  yang dia  pimpin.  Pertimbangan  yang  dia  lakukan itu  merupakan  pertimbangan  atas  dasar  nilai, dan  keputusan  yang  dia  ambil  merupakan wujud dari kebijaksanaannya.
Menurut analisa Samuel Jaya Kusuma,  keputusan  akhir  bahwa judicial  act adalah  inkonstitusional  itu  muncul  secara heuristika.  Mengapa,  karena  kesimpulan  ini merupakan  suatu  pengembangan  (inovasi) secara kreatif dari asas “ lex superior derogate leg  inferiori ”.  Selain  itu  pula  diperkuat dengan  interpretasi  hermeneutika  atas  lafal sumpah jabatannya sebagai  hakim  dengan  asas  “ ius  curia  novit ” dan pada akhirnya dapat memperjelas maksud konstitusi. Akibatnya lahir suatu temuan baru dibidang  hukum  berupa  lembaga judicial review ,  yang  keberadaannya  diakui  di  AS hingga  sekarang.  Penemuan  hukum  dengan perspektif hermeneutika yang spektakuler ini, bisa muncul berkat “cakrawala pandang  yang luas” dari hakim Marshall. Penemuan hukum seperti ini juga membuktikan bahwa supreme court lewat  hakim  Marshall  ini  tidak  sekedar bertindak sebagai corong undang-undang, tapi telah
sanggup
menemukan  dan  membentuk  nilai  hukum baru.  Pada  akhirnya,  setelah  mendapat pengakuan dari forum hukum dan masyarakat, temuannya itu menjadi suatu asas hukum  yang  mempuyai  kekuatan  sebagai preseden, karena  “ratio  decidendi”-nya akseptabel.

## KESIMPULAN
Hermeneutika  hukum  adalah  ajaran filsafat  mengenai  hal  mengerti  /memahami sesuatu,  atau  sebuah  metode  interpretasi terhadap  teks  dimana  metode  dan  teknik menafsirkannya  dilakukan  secara  holistic dalam  bingkai  keterkaitan  antara  teks, konteks,  dan  kontekstualisasi.  Teks  tersebut bisa  berupa  teks  hukum,  peristiwa  hukum,
fakta  hukum,  dokumen  resmi  negara,  naskah kuno atau kitab suci.
Pada  setiap  interpretasi  teks  yuridik berlangsung  pertemuan  antara  dua  cakrawala pandang, yakni cakrawala dari interpretandum (teks yuridik) dan cakrawala dari interpretator.  Perpaduan  cakrawala  tersebut dapat  menghasilkan  pemahaman  baru  pada interpretator  tentang  kaidah  hukum  yang terkandung  dalam  teks  yuridik  itu.  Sebagai sebuah  metode  penemuan  makna  teks, hermeneutika  harus  selalu  memperhatikan tiga  komponen  pokok,  yaitu  teks,  konteks, kemudian upaya kontekstualisasi.
Hermeneutika hukum penting digunakan  oleh  para  hakim  pada  saat menemukan  hukum.  Penemuan  hukum  oleh Hakim  tidak  semata-mata  hanya  penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit,  tetapi  sekaligus  penciptaan  hukum dan  pembentukan  hukumnya.  Oleh  karena itulah hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum/peraturan perundangan yang dijadikan dasar  pertimbangannya  serta  interpretasi  atas peristiwa  dan  fakta  akan  sangat  membantu hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus perkara di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Atho‟,  Nafisul  dan  Arif  Fahrudin  (Ed),
Hermeneutika  Transendental  ( Dari Konfigurasi  FIlosofis  Menuju  Praksis Islamic Studies , (Yogyakarta: IRCiSod, 2003 Bakker,  Anton  dan  Achmad  Charris  Zubair. Metodelogi Penelitian Filsafat , Kanisius, Yogyakarta, hlm 41-54; Faiz,  Fahruddin.  Hermeneutika  Qur‟ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstuali-sasi, Qalam, Yogyakarta: 2002
Gadamer,  Hans-Georgr. Truth  and  Method. (New York: The Seabury Press, 1975) Hamidi,  Jazim.    Hermeneutika  Hukum (Sejarah,  Filsafat,  &  Metode  Tafsir). (Malang  :  Universitas    Brawijaya Press, 2011), hlm 4
Hamidi, Jazim. Hermeneutika Hukum : Teori Penemuan  Hukum  Baru  Dengan Interpetasi  Teks.  Yogyakarta:  UII Press, 2005
Hardiman,  F.  Budi.  Melampaui  Positivisme dan  Modernitas  (Diskursus  Filosofis Tentang  Metode  Ilmiah  dan  Problem Modernitas),  (Yogyakarta:  Kanisius, 2003) J.J.H Bruggink. “Rechts-Reflecties,
Grondbegrippen  uit  de  rechtstheorie.
Terjemahan oleh Bernard Arife
Sidharta,  Refleksi  Tentang  Hukum.
Citra Aditya Bakti, Bandung 1996 Kusuma,  Samuel  Jaya. Proses  Penemuan Hukum Dalam Perspektif Hermeneutika  Hukum , Skripsi  pada Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik Parahyangan, Bandung, 2002
Leyh, Gregory. Legal Hermeneutics: History, Theory,  and  Practice. (Berkely  Los Angeles Oxford: University of California Press, 1992)
Muller, Kurt-Vollmer (Ed), The Hermeneutics
Reader ,  The  Continuum  Oublishing Company, New York, 1990, Nashr,  Sayyed  Hossein.  Knowledge  and  The Sacred.  (New  York:  State  University Press, 1989)
Nonet,  Philippe  &  Philip  Selznick,  Hukum
Responsif, terjemahan Raisul Muttaqien,  Bandung,  Nusa  Media, 2010 Palmer, Richard E.. Hermeneutics Interpretation Theory in Schleiermacher,  Dilthey,  Heidegger, and Gadamer. (Evanston: Northwestern  Universty  Press,  1969) Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif,  Jakarta:  Buku  Kompas,
2006
Ricoer,  Paul, The  Conflict  of  Interpretations , Nortwestern University Press, 1974 Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 88 Sidharta,  B.  Arief,  makalah  Hermeneutik:
landasan  kefilsafatan  ilmu  hukum dalam Bahan  Kuliah/Handout  Mata Kuliah Filsafat Hukum ,  pada program
doktor(S3) Ilmu Hukum UII Yogyakarta, tahun 2007 Sidharta,  B.  Arief.  Ilmu  Hukum  Indonesia. (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2010)
Sidharta,  Bernard  Arief.  Refleksi  Tentang Struktur  Ilmu  Hukum  :  Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan  Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional Indonesia.  (Bandung:  Mandar  Maju, 2000) Sumaryono,  E.  Hermeneutik  Sebuah  Metode Filsafat. Kanisius, Yogyakarta, 1999 Wignjosoebroto.
Soetandyo. Hukum:
Paradigma,  Metode,  dan  Dinamika Masalahnya,  Diterbitkan  oleh  Elsam bekerjasama  dengan  Huma,  Jakarta, 2002