Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8031 (online); 2721-8333 (print) Vol. 1 No. 3 (2020): 310-340

## Tanggung Jawab Iran terhadap Penembakan Pesawat Sipil Ukraina Ditinjau dari Hukum
Udara Internasional
Nabila Indriana Hasibuan*; Retno Kusniati Fakultas Hukum, Universitas Jambi *Coresponding author: indriananabila30@gmail.com
Submission :   30 Juli 2020 Revision :   31 Oktober 2020 Publication :   23 November 2020

## Abstract
The  purpose  of  this  research  were  to  find  out  and  analyze  Iran’s responsibility for shooting Ukrainia’s civil aircraft in international air law.  The  problem  that  will  be  discussed  is  the  regulation  in international law about the state’s obligation for manage civil aviation safety that trough their territory and Iran’s responsibility for shooting Ukrainia’s civil aircraft in international law. The type that used for this research is normative legal research, the approach in this study is law approach, case approach and historical approach, the sources of legal material used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The result  of  the  study  show  that  (1)  states  whose  its  airspace  passed  by civil  aircraft  must  guarantee  the  aircaft  safety  in  a  way  regulate  the prohibited  area  if  something happen  in  the  territory  and  the  aircraft cant pass through and with a great air navigation civil aircraft safety and  security  can  be  guaranteed  well.  (2)  Iran  must  take  full responsibility  of  this  shooting  because  Iran  did  not  regulate  the prohibited  area  during  the  conflict.  In  the  future,  it  is  necessary  to emphasize  the  state’s  responbility  for  the  route  for  internationl  civil aviation  and  cooperate  with  other  parties  so  that  safety and  security on international aviation can be achhieved.
Keywords:  Civil  Aircraft;  International  Air  Law;  State Responsibility
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pertanggungjawaban negara Iran atas tertembaknya pesawat sipil Ukraina dalam Hukum Udara  Internasional.  Rumusan  masalah  yang  dibahas  adalah pengaturan hukum udara internasional terkait kewajiban para pihak untuk  mengatur  keselamatan  penerbangan  sipil  yang  melewati wilayah  udaranya  serta  tanggung  jawab  negara  Iran  terhadap penembakan  pesawat  sipil  Ukraina  ditinjau  dari  Hukum Internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum  normatif,  maka  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan (statute  approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sejarah (historical approach) , sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1) Negara  yang  wilayah  udaranya  dilewati  oleh  pesawat  sipil  harus menjamin  keselamatan  pesawat  sipil  tersebut  dengan  cara menetapkan zona larangan terbang apabila di wilayah udara negara tersebut  sedang  terjadi  sesuatu  dan  tidak  memungkinkan  untuk dilewati oleh pesawat sipil serta memberikan navigasi penerbangan yang  jelas  sehingga  dapat  menjamin  keselamatan  dan  keamanan pesawat sipil yang melewati wilayah udara negara tersebut. (2) Iran harus  bertanggung  jawab  penuh  atas  terjadinya  penembakan  ini dikarenakan  tidak  menetapkan  zona  larangan  ketika  sedang berkonflik.  Di  masa  yang  akan  datang  perlu  ditegaskan pertanggungjawaban  negara  atas  jalur  rute  penerbangan  sipil internasional serta meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak agar  keselamatan  dan  keamanan  dalam  penerbangan  internasional bisa tercapai
Kata  Kunci:  Hukum  Udara  Internasional;  Pesawat  Sipil; Tanggung Jawab Negara

## A. Pendahuluan
Pengaturan  mengenai  penerbangan  sipil  internasional  telah diatur  dalam  berbagai  Konvensi  internasional.  Dalam  hukum udara  internasional  publik  terdapat  Konvensi  Chicago  Tahun 1944  yang  berisi  tentang  beberapa  ketentuan  pengangkutan udara Internasional yang merupakan norma penerbangan sipil internasional.  Konvensi  tersebut  dijadikan  sebagai  standar dalam  pembuatan  hukum  nasional  bagi  negara  anggota
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation  Organization).  Keberadaan  ICAO  di  komunitas internasional menjadi  signifikan mengingat industri penerbangan  mempromosikan  dan  memprioritaskan  elemen teknologi  canggih  dan  terkait  dengan  kehidupan  manusia. Bahkan,  materi  pelajaran  dalam  hukum  penerbangan  adalah konsep  luas  yang  mensinergikan  peraturan  nasional  dan hukum  internasional.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  berbagai hal  aspek  hukum  yang  relevan  dengan  penggunaan  wilayah udara seperti masyarakat dan lingkungan alami suatu negara 1
Prinsip dasar hukum udara internasional adalah bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas  wilayah  udara  di  atas  wilayahnya,  termasuk  laut teritorialnya.  Pada  pergantian  abad  ke-20,  pandangan  bahwa wilayah  udara,  seperti  laut  lepas,  harus  bebas  terkadang dikembangkan.  Tetapi  prinsip  kedaulatan  wilayah  udara dengan  tegas  ditegaskan  dalam  Konvensi  Paris  tentang Peraturan Navigasi Udara (1919) dan kemudian oleh berbagai perjanjian  multilateral  lainnya.  Prinsip  tersebut  dinyatakan kembali  dalam  Konvensi  Chicago  tentang  Penerbangan  Sipil Internasional. Wilayah udara sekarang secara umum diterima sebagai  kelengkapan  dari  wilayah  penaklukan  dan  berbagi status hukum yang terakhir.
Jadi,  di  bawah  Konvensi  Jenewa  tentang  Laut  Lepas (1958)  serta  di  bawah  hukum  kebiasaan  internasional, kebebasan  laut  lepas  berlaku  untuk  navigasi  udara  serta navigasi  laut.  Secara  vertikal,  ruang  udara  berakhir  di  mana ruang  angkasa  dimulai.  Sesuai  dengan  prinsip  kedaulatan wilayah  udara  bahwa  setiap  negara  berhak  mengatur masuknya  pesawat  asing  ke  dalam  wilayahnya  dan  bahwa orang-orang  di  dalam  wilayahnya  tunduk  pada  hukumnya.
1 Andika  Immanuel  Simatupang. State  Responsibility  Over  Safety  And Security  On  Air  Navigation  Of  Civil  Aviation  In  International  Law . Jurnal Hukum Internasional . Vol 13. No 2. 2016. hal 275.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
Negara  biasanya  mengizinkan  pesawat  swasta  asing  (yaitu, nonpemerintah  dan  nonkomersial)  untuk  mengunjungi  atau terbang  melalui  wilayah  mereka  tanpa  terlalu  banyak kesulitan. Berdasarkan Konvensi Chicago, negara-negara yang mengadakan kontrak setuju untuk mengizinkan pesawat yang terdaftar di negara bagian lain yang mengadakan kontrak dan terlibat  dalam  penerbangan  komersial  tidak  terjadwal  untuk terbang ke wilayah mereka tanpa izin diplomatik sebelumnya dan,  terlebih  lagi,  untuk  mengambil  dan  menurunkan penumpang, kargo, dan surat, tetapi dalam praktek ketentuan ini sudah menjadi surat mati.
ICAO  sebagai  lembaga  internasional  dalam  bidang penerbangan    menetapkan  protokol  untuk  investigasi kecelakaan  udara  yang  diikuti  oleh  otoritas  keselamatan transportasi di negara-negara yang menandatangani Konvensi Chicago  tentang  Penerbangan  Sipil  Internasional. 2 Kegiatan ICAO telah termasuk menetapkan dan meninjau standar teknis internasional  untuk  operasi  dan  desain  pesawat,  investigasi kecelakaan,  lisensi  personel,  telekomunikasi,  meteorologi, peralatan  navigasi  udara,  fasilitas  darat  untuk  transportasi udara,  dan  misi  pencarian  dan  penyelamatan.  Bagian Investigasi  Kecelakaan  (AIG)  ICAO  bertanggung  jawab  untuk mengembangkan dan memperbarui Standar dan Praktik yang Direkomendasikan (SARP) untuk dimasukkan dalam Lampiran 13  -  Investigasi  Kecelakaan  dan  Insiden  Pesawat  Udara; memantau  perkembangan  teknik  dan  praktik  investigasi kecelakaan  serta  hal-hal  pencegahan  kecelakaan;  memantau perkembangan dalam konsep dan praktik keselamatan sistem, berkontribusi pada ICAO Global Aviation Safety Plan dan ICAO Universal Safety Oversight Audit Program (USOAP); mengelola rekomendasi  keselamatan  yang  ditujukan  kepada  ICAO;
2 https://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_ Organization diakses pada 23 Februari 2020  pukul 22.26 WIB
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
melakukan  dan  berpartisipasi  dalam  seminar  tentang investigasi dan pencegahan kecelakaan pesawat.
Bagian  AIG  memberikan  panduan  tentang  mata pelajaran berikut:
- investigasi kecelakaan dan insiden pesawat;
- pelatihan untuk penyelidik kecelakaan pesawat;
- bahaya di lokasi kecelakaan pesawat;
- bantuan  untuk  korban  kecelakaan  pesawat  dan keluarganya;
- kebijakan  dan  prosedur  investigasi  kecelakaan  dan insiden; dan
- organisasi  investigasi  kecelakaan  dan  insiden regional. 3
Organisasi ini juga mempromosikan perjanjian regional dan  internasional  yang  bertujuan  meliberalisasi  pasar penerbangan,  membantu  menetapkan  standar  hukum  untuk memastikan  bahwa  pertumbuhan  penerbangan  tidak membahayakan  keselamatan, dan mendorong  pengembangan aspek-aspek lain dari hukum penerbangan internasional. 4 Unifikasi hukum mengenai penerbangan sangat penting dalam  penerbangan  internasional,  hal  ini  karena  dalam penerbangan-penerbangan  internasional  akan  melewati beberapa wilayah negara asing yang memiliki hukummaupun tidak,  kemudian  penumpang  didalam  pesawat  juga  memiliki kewarganegaraan yang beragam, sehingga dengan dilakukannya  unifikasi  hukum  mengenai  penerbangan  sipil apabila sewaktu-waktu terjadi permasalahan seperti kejadian penembakan  pesawat  udara  sipil  antar  lain  kita  dapat  lihat kejadian  jatuhnya  maskapai  penerbangan  Malaysia  Air  Lines MH17.
3 https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/default.aspx
4 Karen Mingst. International  Civil  Aviation  Organization . Diakses  dari https://www.britannica.com/topic/International-Civil-Aviation- Organization diakses pada 23 Februari 2020 pukul 23.06 WIB
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
Pesawat  Malaysia  Airlines  MH17  yang  menglami kecelakaan  pada  tanggal  17  Juli  2014  lalu  dikarenakan menjadi sasaran penembakan rudal dan menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit. 5 Dalam hal penembakan pesawat sipil menggunakan rudal juga terjadi baru-baru ini. Tepatnya pada hari Rabu, 8 Januari 2020 pesawat sipil milik Ukraina dengan pesawat  maskapai  Ukrainian  International  Airlines  yang ditembak  oleh  Iran  menggunakan  rudal  ketika  melewati kawasan  sensitif  di  sekitar  markas  Garda  Revolusi  Iran. 6 Pesawat  jenis  Boeing  737-800  jatuh  sesaat  setelah  lepas landas dari Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran. Jatuhnya  pesawat  sipil  ini  menyebabkan  176  penumpangnya meninggal dunia. 7
Iran  mengeluarkan  pernyataan  resminya,  dan  Iran menyebut  peristiwa  itu  terjadi  akibat  kesalahan  manusia. Alasannya, pesawat maskapai Ukrainian International Airlines melintasi  kawasan  sensitif  di  sekitar  markas  Garda  Revolusi Iran. Kemudian angkatan bersenjata Iran juga  menyebut akan menindak  para  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  kejadian itu secara transparan. 8
Negara  sebagai  subjek  hukum  internasional  dapat dimintakan  tanggung  jawab  ketika  suatu  negara  tidak
5 Arland  Yoga.  Peran  International  Civil  Aviation  Organization  dalam Penanganan  Kasus  Penembakan  Penerbangan  Sipil  Internasional  Studi Kasus:  Penembakan  Pesawat  Malaysia  Airlines  MH17  Tahun  2014 . Jurnal Hubungan Internasional ,Vol 4 No. 2,2018 hlm. 242 6 Tim BBC Indonesia. Penembakan pesawat Ukraina, media Iran: 'Malu'
dan 'tak termaafkan. Diakses dari
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51081065 .  diakses  pada  30 Januari 2020 pukul 09.52 WIB.
7 Tim Detik News,”Presiden Iran: Penembak Jatuh Pesawat Sipil Ukraina
Bakal Dihukum Berat”, diakses dari https://news.detik.com/internasional/d-4855221/iran-tak-sengaja-
tembak-jatuh-pesawat-sipil-ukraina-ini-kata-pm-kanada .  diakses  pada 30 Januari 2020 pukul 20.30 WIB.
8 Ibid
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
melaksanakan kewajiban, telah melakukan tindakan-tindakan kelalaian  yang  melawan  hukum.  Negara  berkewajiban  untuk tidak  menyalah  gunakan  kedaulatan  itu  sendiri,  ketika  suatu negara  menyalah  gunakan  kedaulatannya,  maka  negara tersebut  dapat  diminta  suatu  pertanggungjawaban  atas tindakan dan kelalaiannya. 9
Iran  yang  mana  dalam  tragedi  ini  merupakan  negara kolong yang harus bertanggung jawab atas kasus penembakan di  dalam  wilayah  kedaulatan  udaranya. 10 Berdasarkan permasalahan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  menelaah permasalahan  tersebut  ke  dalam  sebuah  penelitian  yang berjudul    “Tanggung  Jawab  Negara  Iran  Terhadap Tertembaknya  Pesawat  Sipil  Ukraina  Ditinjau  Dari  Hukum Udara  Internasional”.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif,  dimana  penelitian  ini  berangkat adanya  isu  hukum.    Penelitian  hukum  dilakukan  untuk menghasilkan  argumentasi,  teori,  atau  konsep  baru  sebagai preskripsi  dalam  menghadapi  masalah  yang  dihadapi. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  dengan  menganalisis suatu  permasalahan  hukum  melalui  peraturan  perundang- undangan,  literatur-literatur  dan  bahan-bahan  referensi lainnya. Dalam penelitian tipe normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, mendeskripsikan, mensistemasikan, menginterprestasikan, menilai, dan menganalisis hukum positif. 11 Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
9 Tim BBC Indonesia. op cit . 10 Tim Detik News. op cit . 11 Bahder  Johan  Nasution. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum .  Cet.  2. Mandar Maju. Bandung. 2016. hal. 80.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
pustaka  atau  data  sekunder. 12 Kemudian  penelitian  ini  akan dilakukan  dengan  menggunakan  bahan  kepustakaan  melalui berbagai  literatur  yang  berhubungan  dengan  hukum  udara internasional.

## C. Pembahasan dan analisis
Pembahasan dan analisis bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan bagaimana temuan-temuan diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian,  bagaimana  hasil  penelitian  dapat  memecahkan masalah  serta  kemungkinan  pengembangannya.  Pembahasan dan  analisis  harus  menjawab  permasalahan  dan  tujuan penelitian.

## 1. Kewajiban  Para  Pihak  Untuk  Mengatur  Keselamatan Penerbangan Sipil dalam Konvensi Chicago 1944.
Kedaulatan  Negara  adalah  prinsip  dasar  hukum internasional.  Namun,  istilahnya  adalah  sangat  sering digunakan dalam pengertian politik, dengan interpretasi yang berbeda tergantung pada konteks dan maksudnya. Pengertian tentang  kedaulatan  bersifat  dinamis,  berkembang  dengan perkembangan  lingkungan  kelembagaan  global.  Dalam penerbangan, kedaulatan mengacu pada kepemilikan wilayah udara. Dengan kata lain, kompetensi eksklusif sebuah Negara untuk  menjalankan  kekuasaan  legislatif,  administratif  dan yudikatifnya  di  dalam  wilayah  udara  nasionalnya.  Dalam pembukaan  Konvensi  Chicago  1944  Tentang  Penerbangan Sipil Internasional  dijelaskan bahwa perkembangan penerbangan sipil di masa yang akan datang dapat digunakan
12 Soerjono  Soekanto. Peneitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan Singkat . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. hal 13
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
untuk  meningkatkan  persahabatan,  mencegah  konflik,  kerja sama antar bangsa serta memelihara perdamaian dunia. 13
Sejalan dengan lahirnya konsep diatas maka konvensi ini didasarkan  pada  prinsip  kedaulatan  negara  penuh  dan eksklusif  atas  ruang  udara.  Seperti  hal  nya  pada  Pasal  1 Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi “The contracting States recognize  that  every  state  has  complete  and  exclusive sovereignty  over  the  airspace  above  its  teritory”.  Kedaulatan negara yang complete dan exclusive merupakan kodifikasi dari hukum  kebiasaan  Internasional  yang  telah  digunakan  sejak dulu di Eropa dan sekarang telah diterima oleh Negara-Negara di dunia saat ini. Sifat universal pada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944  dapat  ditelaah  dari  penggunaan  “every  states”  untuk menyebutkan  bahwa  kedaulatan  dan  kekuasaan  para  pihak atas  wilayah  udara  di  atasnya  dimiliki  oleh  semua  negara bukan  hanya  negara  pihak  konvensi  ini  saja.  Sifat  kedaulatan di  udara  seperti  yang  ada  dalam  Pasal  1  berbeda  dengan kedaulatan negara tentang perairan. Jika dalam wilayah udara negara memiliki kedaulatan penuh sementara dalam perairan kedaulatan  negara  di  laut  territorial  dibatasi  dengan  hak negara  lain  untuk  melakukan  hak  lintas  damai  (innocent passage).  Akibat  dari  Pasal  ini  dalam  bidang  pertahanan  juga terjadi perbedaan antara kedaulatan udara dengan kedaulatan perairan. 14
Salah  satu  cara  negara  kolong  atau  negara  para  pihak melindungi  pesawat  udara  yang  melewati  wilayah  udaranya adalah  menetapkan  Zona  larangan  terbang.  Zona  larangan
13 Ratih  Puput  Prasetyani.Analisis  Yuridis  Terhadap  Tanggung  Jawab Negara  Ukraina  Atas  Jatuhnya  Pesawat    Malaysia  Airlines    MH17 Ditinjau Dari  Hukum Udara  Internasional. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya . 2015. hal 24. 14 Endang  Puji  Lestari.Rekonsepsi  Hak  Penguasaan  Negara  Atas Wilayah  Udara  Di  Tengah  Kebijakan  Liberalisasi  Penerbangan. Jurnal Rechts Vinding . Volume 4 Nomor 2. Agustus 2015.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
terbang  diatur  dalam  Pasal  9  Konvensi  Chicago  1944  yang berbunyi sebagai berikut :
a. Each contracting state may, for reason of military necessity  or  public  safety,  restrict  or  prohibit uniformly  the  aircraft  of  other  states  from  flying over certain areas of its teritory, provided that no distinction  in  this  respect  is  mae  between  the aircraft  of  the  state  whose  territory  is  involved, engaged  in  international  scheduled  airlines service,  and  the  aircraft  of  the  other  contracting states  likewise  engaged.  Such  prohibited  area shall  reasonable  extent  and  location  so  as  not  to interference  unnecessarily  with  navigation. Description  of  such  prohibited  areas  in  the territory  of  contracting  states,  as  while  as  any subsequent alteration therein shall be communicated  as  soon  as  possible  to  the  other contracting  states  and  to  international  civil aviation organization.
b. Each contracting states reserves also the right, in exceptional  circumtanses  or  during  a  period  of emergency, or in the interest of public safety, and with  immediate  effect,  temporary  to  restrict  or prohibit  flying  over  the  wholeor  any  part  in  its territory,  on  condition  that  such  ristriction  or prohibition shall be applicable without distinction
c. Each contracting states, under such regulation as it  may  prescribe,  may  require  any  aircraft entering  the  areas  contemplated  in  the subparagraph (a) or (b) above to effect a landing as  soon  as  praticable  there  after  at  some designated airport within its territory.
Pasal  9  Konvensi  Chicago  menetapkan  bahwa  Setiap Negara  yang  terikat  kontrak  dapat,  karena  alasan  kebutuhan militer  atau  keselamatan  publik,  membatasi  atau  melarang secara seragampesawat dari Negara lain untuk terbang di atas area  tertentu  di  wilayahnya,  asalkan  tidak  ada  perbedaan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
dalam penghormatan ini dibuat antara pesawat udara Negara yang  wilayahnya  terlibat,  terlibat  dalam  layanan-layanan penerbangan berjadwal internasional, dan pesawat udara dari Negara-negara penandatangan lainnya yang juga terlibat area terlarang  tersebut  harus  memiliki  luas  dan  lokasi  yang wajar agar  tidak  mengganggu  navigasi  udara  yang  tidak  perlu. Menurut  Pasal  9  diatas  Negara  anggota  berhak  menetapkan zona  larangan  atas  pertimbangan  keamanan  masyarakat umum.  Kemudian  dikarenakan  militer,  asalkan  tidak  ada diskriminasi  antar  pesawat  udara  nasional  dengan  asing ataupun terhadap sesama pesawat asing.
Penetapan  zona  larangan  harus  dilakukan  dengan semestinya  dan  tidak  mengganggu  penerbangan  apalagi kedamaian internasional. Perihal tentang zona larangan harus segera  diberitahukan  pada  Organisasi  Penerbangan  Sipil Internasional  secara  jelas.  Dalam  keadaan  darurat  serta keselamatan  umum  negara  anggota  juga  berhak  melarang seluruh  maupun  sebagian  wilayah  udaranya  agar  tidak dilewati  asalkan  tidak  bersifat  diskriminatif.  Zona  larangan terbang yang telah diatur pada pasal 9 Konvensi Chicago 1944 merupakan  salah  satu  bentuk  antisipasi  atas  ancaman  yang dapat  membahayakan  penerbangan  sipil  lintas  negara. Penentuan  zona  terlarang  tersebut  di  wilayah  suatu  Negara pihak pada persetujuan, serta yang berikutnya amandemennya,  harus  dilaporkan  kepada  Negara  pihak  pada persetujuan  lainnya  dan  Penerbangan  Sipil  Internasional Organisasi sesegera mungkin. 15
Dalam  teori  kepemilikan  ruang  udara  (The  Air Sovereignty  Theory)  ketentuan  tentang  kedaulatan  yang
15 Ewa  Jasiuka. The  responsibility  of  a  State  in  the  shooting  down  of Malaysian Airlines flight MH17, 8th International Conference on Air Transport – INAIR 2019 GLOBAL TRENDS IN AVIATION . 2019. hal 117.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
dimiliki negara kolong 16 terhadap pengangkut komersial yang melintasi wilayah ruang udara terdiri dari;
a. Negara kolong berdaulat penuh hanya terhadap satu ketinggian tertentu di ruang udara;
b. Negara  kolong  berdaulat  penuh,  tetapi  dibatasi  oleh hak  lintas  damai  bagi  navigasi  pesawat  -pesawat udara asing, dan;
c. Negara  kolong  berdaulat  penuh  tanpa  batas. Berdasarkan  teori  diatas  maka  dapat  diambil  suatu garis  besar  bahwa  negara  kolong  berdaulat  penuh atas  wilayah  udaranya,  sehingga  setiap  pengangkut komersial  yang  melintasi  wilayah  udaranya  dapat terjamin keselamatan dan keamanan penerbangannya. 17
Secara hukum udara internasional berlandaskan kepada doktrin  kedaulatan,  setiap  Negara  berhak  mengatur  segala sesuatunya  yang  berkaitan  dengan  keamanan  negaranya, keamanan  penerbangan  bagi  setiap  penerbangan  udara  di wilayahnya  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  12  Konvensi  Chicago 1944 yang berbunyi :
“Each contracting State undertakes to adopt measures to insure  that  every  aircraft  flying  over  or  maneuvering within  its  territory  and  that  every  aircraft  carrying  its nationality  mark,  wherever  such  aircraft  may  be,  shall comply  with  the  rules  and  regulations  relating  to  the flight  and  maneuver  of  aircraft  there  in  force.  Each contracting State undertakes to  keep its own regulations in these respects uniform, to the greatest possible extent, with  those  established  from  time  to  time  under  this Convention. Over the high seas, the rules in force shall be
16 Negara kolong adalah negara-negara yang tepat berada di bawah garis khatulistiwa  yang  wilayahnya  juga  merupakan  wilayah  negara  yang berada tepat di bawah kawasan GSO (Geo-Stationary Orbit).
17 Baiq Setiani. Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan  Pelanggaran  Kedaulatan  oleh  Pesawat  Udara  Asing. Jurnal Konstitusi . Volume 14. Nomor 3. September 2017.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
those established under this Convention. Each contracting State  undertakes  to  insure  the  prosecution  of  all  persons violating the regulations applicable”
Pesawat  udara  yang  melewati  suatu  wilayah  Negara harus  mematuhi  aturan  mengenai  penerbangan  di  Negara tersebut.  Aturan  dalam  penerbangan  sipil  berlaku  jika melewati wilayah udara negara kolong adalah hukum nasional negara kolong tersebut, kecuali pesawat udara yang melewati laut  lepas  maka  yang  berlaku  adalah  hukum  internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944.
Setiap negara anggota berhak membuat peraturan yang berlaku  di  negaranya,  ditujukan  pada  penerbangan  nasional maupun  internasional  yang  berasal  atau  ke  negara  tersebut. Tetapi  peraturan  itu  harus  bisa  berlaku  terhadap  semua pesawat  udara  nasional  maupun  internasional.  Kemudian negara juga harus mempertimbangkan keamanan penerbangan  sipil  internasional.  Karena  itu  dibutuhkan adanya  peraturan  yang  seragam  agar  dapat  mencangkup segalanya dalam penerbangan sipil internasional. 18
Kemudian  pada  Pasal  28  Konvensi  Chicago  1944  yang berisi  tentang  pelayanan  navigasi  udara  jelas  merupakan tanggung  jawab  Negara  yang  bersumber  dari  konsep kedaulatan  di  udara.  Navigasi  udara  ini  merupakan  hal  yang penting  untuk  mencegah  terjadinya  kecelakaan  di  wilayah udara.  Sekaligus  agar  dapat  menjaga  keselamatan  pesawat udara  yang  melewati  wilyah  Negara  tersebut.  Pasal  28  berisi sebagai berikut :
Each contracting State undertakes, so far as it may find practicable, to:
18 Ratih  Puput  Prasetyani.Analisis  Yuridis  Terhadap  Tanggung  Jawab Negara  Ukraina  Atas  Jatuhnya  Pesawat    Malaysia  Airlines    MH17 Ditinjau Dari  Hukum Udara  Internasional. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya . 2015. hal 25.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
a) Provide,  in  its  territory,  airports,  radio  services, meteorological  services  and  other  air  navigation facilities to facilitate international air navigation, in  accordance  with  the  standards  and  practices recommended  or  established  from  time  to  time, pursuant to this Convention;
b) Adopt  and  put  into  operation  the  appropriate standard  systems  of  communications  procedure, codes,  markings,  signals,  lighting  and  other operational  practices  and  rules  which  may  be recommended  or  established  from  time  to  time, pursuant to this Convention;
c) Collaborate  in  international  measures  to  secure the publication oaeronautical maps and charts in accordance  with  standards  which  may  be recommended  or  established  from  time  to  time, pursuant to this Convention.
Pesawat  udara  yang  melewati  suatu  wilayah  Negara  harus mematuhi  aturan  mengenai  penerbangan  di  Negara  tersebut. Negara  tersebut  berjanji  untuk  menjaga  keseragaman peraturan  penerbangan  yang  ada  di  Negaranya.  Tanggung jawab  berdasarkan  Pasal  28  Konvensi  Chicago  tetap  dengan peraturan  keselamatan  dan  keamanan  haruslah  dihormati oleh pesawat yang melewati wilayah tersebut. 19
Serta  berdasarkan  Pasal  28  negara  berkewajiban memberikan pelayanan keselamatan penerbangan sipil berupa pelayanan navigasi penerbangan, sehingga harus memberikan keselamatan  dan  keamanan  atas  kedaulatan  ruang  udara  di atas  wilayahnya  yang  dilewati  oleh  pesawat  yang  melintas dengan mengikuti standar dan rekomendasi yang ada (SARP). Peraturan  terkait  mengenai  standar  dan  rekomendasi  dalam penerbangan  sipil  diatur  dalam  Pasal  37  dan  38  Konvensi Chicago.
19 Baiq Setiani. Op. Cit .
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
Serta  dalam  hal  Penerapan  aspek  yurisdiksi  negara terhadap  pesawat  udara  yurisdiksi  suatu  negara  dapat dikatakan  sebagai  suatu  kewenangan  hukum  yang dilaksanakan  oleh  negara  sebagai  implementasi  dimilikinya suatu  kedaulatan.  Dalam  hal  ini,  adanya  suatu  kebebasan menentukan  kewenangannya  berkaitan  dengan  peraturan yang  berlaku  mengenai  kewajiban  pesawat  udara  sipil  harus didaftarkan  di  suatu  negara.  Dimana  negara-negara  yang dijadikan tempat pesawat udara sipil didaftarkan bebas untuk membuat  sendiri  peraturan  yang  berkaitan  dengan persyaratan  serta  prosedur  dilakukannya  pendaftaran pesawat  udara  sipil.  Akan  tetapi,  peraturan  yang  dibuat  oleh negara-negara tersebut harus tetap mengacu kepada Konvensi Chicago 1944 yang menjadi tolak ukur peraturan penerbangan secara  internasional.  Dilaksanakannya  proses  pendaftaran tersebut tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi  saja.  Melainkan  dengan  dilakukannya  proses pendaftaran  tersebut  maka  menimbulkan  suatu  hubungan hukum  antara  pesawat  udara  sipil  yang  didaftarkan  dengan negara  tempat  pesawat  udara  sipil  didaftarkan.  Hubungan hukum  tersebut  antara  lain  seperti  adanya  kewenangan negara  tempat  pesawat  udara  sipil  didaftarkan  atau  sering disebut  juga  sebagai  negara  kebangsaan  untuk  menerapkan yurisdiksinya  dalam  bentuk  hak,  kewajiban  serta  tanggung jawab negara terhadap pesawat udara sipil yang memperoleh status kebangsaan negaranya. Dalam hal ini, hak negara yang dimaksud adalah hak negara untuk menerapkan yurisdiksinya diatas pesawat udara yang didaftarkan di negaranya. Maksud dari  penerapan  yurisdiksi  tersebut  adalah  negara  berwenang untuk  memberlakukan  hukumnya  terhadap  pesawat  udara tersebut  seolah-olah  pesawat  udara  tersebut  merupakan bagian  daripada  wilayah  negaranya.  Ketentuan-ketentuan yang  berlaku  tersebut  pesawat  udara  tersebut  merupakan bentuk  dari  kewajiban  serta  tanggung  jawab  dari  negara
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
kebangsaan  untuk  melindungi  pesawat  udara  sipil  yang memiliki status kebangsaan negaranya. 20
2. Tanggung Jawab Iran Terhadap Penembakan Pesawat Sipil  Ukraina  ditinjau  dari  Hukum  Internasional  Yang Menimbulkan Peran Para Pihak Untuk Mengatur Rute
Keselamatan Dalam Penerbangan Sipil.
Pada  hari  Rabu,  8  Januari  2020  pesawat  sipil  milik Ukraina  dengan    pesawat  maskapai  Ukrainian  International Airlines  yang  ditembak  oleh  Iran  menggunakan  rudal  ketika melewati  kawasan  sensitif  di  sekitar  markas  Garda  Revolusi Iran. Pesawat jenis Boeing 737-800 jatuh sesaat setelah lepas landas  dari  Bandara  Internasional  Imam  Khomeini  di Teheran.Penerbangan Ukraine Airlines ini terbang dari Bandar Udara  Internasional  Imam  Khomeini,  Teheran    ke  Bandar Udara Boryspil di Kiev. 21
Pesawat  itu  membawa  167  penumpang  dan  9  awak termasuk 15 anak-anak. Penerbangan 752  lepas landas pada pukul  06.12  waktu  setempat  dan  diperkirakan  mendarat  di Kiev  pada  pukul  08.00  waktu  Ukraina.  Beberapa  saat kemudian pesawat terjatuh. Menurut data, ketinggian terakhir adalah  2.416  meter  (7.923  kaki)  di  atas  permukaan  laut dengan  kecepatan  udara  sekitar  260  knot.  Kecelakan  itu terjadi  sekitar empat jam setelah Iran meluncurkan serangan balasan  kepada  Amerika  Serikat  atas  pembunuhan  Mayor Jendral Qasem Soleimani. 22
20 Alyssa  Adrianti.  Tinjauan  Hukum  Mengenai  Pendaftaran  Pesawat Udara  Sipil  di  Indonesia  Berdasarkan  Konvensi  Chicago  1944  dan UU  No  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan. DIPONEGOROLAW JOURNAL Volume 6 Nomor 2. Tahun 2017.
21 Tim  BBC  Indonesia,”Penembakan  pesawat  Ukraina. Media  Iran:
'Malu' dan taktermaafkan . Diakses
dari https:/www.bbc.com/indonesia/dunia-51081065 .  Diakses  pada  30 Januari 2020 pukul 09.52 WIB 22 Tim BBC Indonesia. Ibid.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
Media  Iran  memberitahukan  bahwa  tidak  ada penumpang yang selamat ketika pesawat ini jatuh pada pukul 06.22  waktu  setempat.  Biasanya  kasus  penembakan  pesawat melibatkan  lebih  dari  1  negara.  Seperti  pada  kasus  ini  tidak hanya  melibatkan  Iran  yang  melakukan  dan  Ukraina  yang memiliki  pesawat  saja  melainkan  Kanada  juga  turut  campur dikarenakan  korban  dari  tragedi  ini  karena  sebanyak  63 korban adalah warga negara Kanada. 23
Ketua  komisi  kecelakaan  di  ICAO  Iran  menyatakan bahwa  mereka  tidak  menerima  pesan  darurat  dari  pesawat sebelum  kecelakaan  tersebut.  Disebutkan bahwa  kotak  hitam pesawat  telah  ditemukan  (flight  data  recorder dan cockpit voice  recorder)  tetapi  ICAO  menolak  untuk  menyerahkannya ke pihak Boeing. 24
Juru  bicara  ICAO  mengatakan  belum  jelas  ke  negara mana  kotak  hitam  tersebut  akan  dikirim  sehingga  data  nya dapat  dianalisis.Pada  tanggal  9  Januari  2020,  kotak  hitam dilaporkan oleh penyelidik Iran telah rusak. Beberapa sumber intelijen  open-sorce 25 menemukan  bukti  bahwa  pesawat sipil itu terkena rudal. 26 Pada 10 Januari 2020, Angkatan Bersenjata Republik Iran mengakui  bahwa mereka yang telah menembak jatuh  pesawat  sipil  milik  Ukraina  tersebut  karena  tidak sengaja  mengidentifikasi  pesawat  tersebut  sebagai  musuh. Selama  tiga  hari,  Iran  membantah  tudingan  bahwa  tembakan misilnya  telah  menyebabkan  jatuhnya  pesawat  tersebut.  Iran menyebut  peristiwa  itu  terjadi  akibat  kesalahan  salah  satu tentara  mereka.  Alasannya  dikarenakan  pesawat  maskapai Ukrainian  International  Airlines  melintasi  kawasan  yang
23 https://id.wikipedia.org/wiki/Ukraine_International_Airlines_Pe nerbangan_752 diakses 26 Agustus 2020 pada  20.10 WIB.
24 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51047006 . diakses pada 26 Agustus 2020 pada 19.25 WIB 25 Open  Source  Intelligence(OSINT) adalah  pengumpulan  dan  analisis informasi yang dikumpulkan dari publik atau sumber terbuka.
26 Ibid.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
sedang  berkonflik  di  sekitar  markas  Garda  Revolusi  Iran. Angkatan bersenjata Iran juga menyebut akan menindak para pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  kejadian  itu  secara transparan. 27
Brig-Gen  Amir  Ali  Hajizadeh  Komandan  Pengawal Revolusi Iran menyatakan bahwa oknum yang melakukan hal ini  akan  bertanggung  jawab  penuh  atas  kecelakaan  tersebut. Dia  juga  mengatakan  permintaan  telah  dibuat  untuk  zona larangan  terbang  di  daerah  tersebut  sebelum  insiden  tetapi karena alasan yang tidak jelas permintaan ini ditolak. 28
Meskipun  suatu  negara  mempunyai  kedaulatan  atas dirinya,  tidak  lantas  negara  tersebut  dapat  menggunakan kedaulatannya tanpa  menghormati  kedaulatan  negara-negara lain.  Hukum  internasional  telah  mengatur  bahwa  kedaulatan tersebut  berkaitan  dengan  kewajiban  untuk  tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, karena apabila suatu Negara  menyalahgunakan  kedaulatannya,  maka  negara tersebut  dapat  dimintai  suatu  pertanggungjawaban  atas tindakan dan kelalaiannya.
Harus  diingat  juga  bahwa  Paris  Konvensi  1919    sudah secara tegas menyatakan prinsip kedaulatan bukannya konsep kebebasan  udara.  Kontrol  lalu  lintas  udara  dan  layanan navigasi  udara  untuk  Iran  dan  wilayah  sekitarnya  di  wilayah tersebut masih  diberikan  di  bawah  otoritas  Iran,  oleh  karena itu,  tidak  perlu  dipertanyakan  lagi  bahwa  Iran  bertanggung jawab atas hal itu memastikan keamanan operasi penerbangan sipil di wilayah udara yang berdaulat.
Iran,  yang  merupakan  anggota  Organisasi  Penerbangan Sipil  Internasional,  berkewajiban  memastikan  pengelolaan ruang udara atas wilayah ini. Standar dan rekomendasi dalam
27 Ibid.
28 https://www.npr.org/2020/07/12/890194877/iranian-report-details- chain-of-mistakes-in-shooting-down-ukrainian-passenger-p l    diakses pada 3 Agustus 2020 pada 10.43 WIB
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
penerbangan  sipil  internasional  berada  dalam  Lampiran  11 berlaku di bagian wilayah udara tersebut di bawah yurisdiksi Negara  pihak  pada  Persetujuan  dimana  layanan  lalu  lintas udara  disediakan  dan  juga  dimanapun  Negara  Peserta menerima  tanggung  jawab  menyediakan  layanan  lalu  lintas udara di laut lepas atau di wilayah udara dari kedaulatan yang tidak ditentukan. 29
Iran  yang  tengah  berkonflik  dengan  Amerika  Serikat seharusnya mengabulkan permintaan Gen Amir Ali Hajizadeh Komandan  Pengwal  Revolusi  Iran  untuk  membuat  zona larangan terbang di daerah tersebut. Agar pesawat yang ingin melewati daerah tersebut tidak memasuki wilayah udara yang tengah  berkonflik  itu.Mengenai  pertanggungjawaban  atas penembakan  pesawat  sipil  milik  Ukraina  ini  yang  didasarkan pada  teori  kepemilikan  ruang  udara  (  The  Air  Sovereignity) menyatakan  bahwa  subjacent  state  yang  dalam  kasus  ini adalah  Iran  berdaulat  penuh  atas  wilayah  udara  di  atasnya maka praktis ini merupakan tanggung jawab penuh Iran untuk melindungi  pesawat apapun yang melintasi wilayah udaranya.
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  44  huruf  (a)  Konvensi Chicago 1944 bahwa penggunaan senjata sebagai media untuk memaksa  pesawat  udara  yang  melakukan  pelanggaran wilayah  kedaulatan  tidak  sejalan  dengan  prinsip  safety  first dalam hukum udara internasional. 30
Pertanggungjawaban  hukum  pelaku  sesuai  dengan peristiwanya  dapat  terkait  dengan  ketentuan-ketentuan hukum  internasional  yang  diatur  dalam  Pasal  3  tambahan Konvensi Chicago 1944, yang berbunyi sebagai berikut :
29 Dewa  Gede  Sudika  Mangku.  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap Penembakan  Pesawat  MH17  Diatas  Wilayah  Konflik  Bersenjata Antara Ukraina dan  Rusia  Berdasarkan Hukum Internasional. Jurnal Komunitas Yusticia . Volume 14. Nomor 1. Juni 2019. hal. 25-33. 30 Bambang    Widarto.  Pertanggungjawaban  Hukum  Dalam  Peristiwa Penembakan  Pesawat  Udara  Sipil  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum Internasional. Jurnal Yuridis . Volume 1 No. 2 Desember 2014.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
a) The  contracting  States  recognize  that  every  State must  refrain  from  resorting  to  the  use  of  weapons against  civil  aircraft  in  flight  and  that,  in  case  of interception,  the  lives  of  persons  on  board  and  the safety  of  aircraft  must  not  be  endangered.  This provision  shall  not  be  interpreted  as  modifying  in any  way  the  rights  and  obligations  of  States  set forth in the Charter of the United Nations.
b) The contracting States recognize that every State, in the exercise of its sovereignty, is entitled to require the  landing  at  some  designated  airport  of  a  civil aircraft flying above its territory without authority or if there are reasonable grounds to conclude that it  is  being  used  for  any  purpose  inconsistent  with the  aims  of  this  Convention;  it  may  also  give  such aircraft any other instructions to put an end to such violations.  For  this  purpose,  the  contracting  States may  resort  to  any  appropriate  means  consistent with  relevant  rules  of  international  law,  including the  relevant  provisions  of  this  Convention, specifically  paragraph  a)  of  this  Article.  Each contracting  State  agrees  to  publish  its  regulations in force regarding the interception of civil aircraft.
c) Every civil aircraft shall comply with an order given in  conformity  with  paragraph  b)  of  this  Article.  To this  end  each  contracting  State  shall  establish  all necessary  provisions  in  its  national  laws  or regulations to make such compliance mandatory for any  civil  aircraft  registered  in  that  State  or operated by an operator who has his principal place of  business  or  permanent  residence  in  that  State. Each  contracting  State  shall  make  any  violation  of such  applicable  laws  or  regulations  punishable  by severe  penalties  and  shall  submit  the  case  to  its competent  authorities  in  accordance  with  its  laws or regulations
d) Each  contracting  State  shall  take  appropriate measures to prohibit the deliberate use of any civil aircraft  registered  in  that  State  or  operated  by  an
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
operator who has his principal place of business or permanent  residence  in  that  State  for  any  purpose inconsistent  with  the  aims  of  this  Convention.  This provision shall not affect paragraph a) or derogate from paragraphs b) and c) of this Article.
Keselamatan  paling  penting    harus  diarahkan  pada kalimat pertama dan kalimat kedua pasal 3
tambahan.Kewajiban  di  kalimat  pertama  di  paragraf  (a)  jauh lebih  kaku  daripada  di  artikel  pertama.  Ketika  melihat  lebih dekat  pada  paragraf  (a)  sepertinya  itu  adalah  keselamatan pesawat  dan  nyawa  orang-orang  di  dalamnya  yang  penting. Pentingnya paragraf (a) kemudian ditekankan dalam paragraf (b) dan Negara-negara pihak harus menahan diri untuk tidak menggunakan senjata terhadap pesawat sipil. Pembatasan dan pelarangan ini didasarkan pada alasan kebutuhan militer atau keamanan  publik.  Jika  didalam  suatu  periode  yang membahayakan,  negara  dapat  membatasi  atau  menutup seluruh  bagian  dari  wilayah  udaranya.  Zona  yang  dilarang untuk  dilewati  harus  dikomunikasikan  secepatnya  kepada negara lainnya dan kepada ICAO. 31
Menggunakan senjata pada penerbangan sipil adalah hal yang  dilarang  meskipun  pesawat  tersebut  adalah  ancaman ataupun  melanggar  wilayah  kedaulatan  negara  kolong. Kedaulatan penuh dan eksklusif memungkinkan negara untuk mengatur  dan  mengelola  wilayah  udaranya  sendiri.  Sehingga setiap  pesawat  udara  sipil  yang  akan  melewati  ataupun mendarat  di  wilayah  udara  suatu  negara  harus  meminta  ijin terlebih dahulu kepada negara kolong wilayah udara tersebut. Untuk  membantu  Konvensi  Chicago  1944  diadopsilah
31 Arland Yoga. Peran International Civil  Aviation  Organization dalam Penanganan  Kasus  Penembakan  Penerbangan  Sipil  Internasional Studi  Kasus:  Penembakan  Pesawat  Malaysia  Airlines  MH17  Tahun 2014 .  Jurnal Hubungan Internasional . Vol 4 No. 2. 2018 hal. 242.
rekomendasi  standar  dan  teknis  yang  terkait  dengan  aspek penerbangan. 32
Standar dan Teknis ini diadopsi kedalam Annex 13 yang dibuat oleh ICAO. Annex 13 berisi sebagai berikut :
“The  causes  of  an  aircraft  accident  or  serious incident  must  be  identified  in  order  to  prevent repeated  occurrences.  The  identification  of  causal factors  is  best  accomplished  through  a  properly conducted  investigation.  To  emphasise  this  point, Annex  13  states  that  the  objective  of  the investigation  of  an  accident  or  incident  is prevention.”
“Annex  13  provides  the  international  requirements for  the  investigation  of  aircraft  accidents  and incidents. It has been written in a way that can be understood  by  all  participants  in  an  investigation. As such, it serves as a reference document for people around  the  world  who  may  be  called  on,  often without  any  lead  time,  to  deal  with  the  many aspects  involved  in  the  investigation  of  an  aircraft accident  or  serious  incident.  As  an  example,  the Annex spells out which States may participate in an investigation,  such  as  the  States  of  Occurrence, Registry, Operator, Design and Manufacture. It also defines  the  rights  and  responsibilities  of  such States.”
Annex 13 memberikan rincian mengenai negara-negara mana  saja  yang  punya  hak  untuk  berpartisipasi  dalam melakukan investigasi dalam sebuah kecelakaan pesawat. Dan dalam  kasus  ini  Kanada,  Ukraina,  Swedia,  Afghanistan  dan Inggris  dapat  berpartisipasi  dalam  investigasi  ini  karena  ada warga negara mereka yang menjadi korban dalam kecelakaan
32 Baiq  Setian.  Konsep  Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan  Pelanggaran  Kedaulatan  oleh  Pesawat  Udara  Asing.
Jurnal Konstitusi . Volume 14 Nomor 3. September 2017. hal 494.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
ini.  Annex  13  membahas  mengenai  kecelakaan  pesawat  dan investigasinya.  Pada  annex  tersebut  dijelaskan  mengenai tanggung jawab suatu negara ketika melaksanakan investigasi akan  kecelakaan  pesawat.  Penggolongan  negara  dalam  annex 13 ini dibagi kedalam 5 kategori yang diantaranya adalah State of Occurance, State of Registry, State of the Operator, State of Design, dan State of Manufacture. 33
ICAO  biasanya  tidak  berpartisipasi  dalam  penyelidikan kecelakaan  pesawat,  kecuali  jika  Negara  yang  memiliki kewenangan  sesuai  dengan  Annex  13  meminta  bantuannya secara  langsung.  Dalam  keadaan  luar  biasa  tersebut,  bantuan tersebut  biasanya  melibatkan  ICAO  yang  bertindaksebagai pengamat  resmi  dan  /  atau  mengklarifikasi  berbagai persyaratan Annex 13 bila diminta. 34
ICAO  biasanya  tidak  berpartisipasi  dalam  penyelidikan kecelakaan  pesawat,  kecuali  jika  Negara  yang  memiliki kewenangan  sesuai  dengan  Annex  13  meminta  bantuannya secara  langsung.  Dalam  keadaan  luar  biasa  tersebut,  bantuan tersebut  biasanya  melibatkan  ICAO  yang  bertindaksebagai pengamat  resmi  dan  /  atau  mengklarifikasi  berbagai persyaratan  Annex  13  bila  diminta. 35 Dalam  kasus penembakan  ini  Piagam  PBB  yang  dianggap  sebagai  puncak hukum  internasional  memiliki  kerangka  khusus  kondisi tentang  penggunaan  kekuatan.  Secara  khusus,  Pasal  2  ayat  4 berbunyi: “the Charter prohibits the threat or use of force and calls  on  all  Members  to  respect  the  sovereignty,  territorial
33 http://www.ilmuterbang.com/artikel-mainmenu-29/keselamatan- penerbangan-mainmenu-48/795-bab-2-annex-13-dari-konvensi- chicago-bagian-1 diakses pada 20 Agustus 2020 pada 20.35 WIB . 34 http://www.ilmuterbang.com/artikel-mainmenu-29/keselamatan- penerbangan-mainmenu-48/796-bab-2-annex-13-dari-konvensi- chicago-bagian-2 . diakses pada 20 Agustus 2020 pada 22.37 WIB 35 http://www.ilmuterbang.com/artikel-mainmenu-29/keselamatan- penerbangan-mainmenu-48/796-bab-2-annex-13-dari-konvensi- chicago-bagian-2 . diakses pada 20 Agustus 2020 pada 22.37 WIB
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
integrity  and  political  independence  of  other  States”.  Dalam Pasal ini mewajibkan semua  negara anggota untuk menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain apa pun tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Penggunaan  kekerasan  terhadap  pesawat  sipil,  dalam hukum internasional merupakan penggunaan kekuatan dalam arti aturan ini. Jika Kanada atau negara lain memang memilih untuk  menerapkan  hukum  internasional  untuk  mencari keadilan  untuk  warganya  dalam  hal  ini,  Iran  kemungkinan akan menggunakan Pasal 51 Piagam PBB, yang memverifikasi hak  pertahanan  diri  negara  anggota.  Pertanyaan  tentang pertahanan  diri  muncul  dalam  hal  ini  kasus  karena penembakan  pesawat  752  terjadi  tak  lama  setelah  konflik terjadi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran (meskipun di  luar  wilayah  Iran)  serta  Amerika  Serikat  baru  saja melakukan  pembunuhan  yang  ditargetkan  dengan  serangan pesawat  tak  berawak  di  Baghdad  pada  komandan  Pasukan Quds  Soleimani,  dan  Iran  menanggapi  dengan  menembakkan rudal  jelajah  ke  pangkalan  Amerika  Serikat  di  Irak.  Tetapi argumen  pembelaan  diri  mungkin  tidak  dapat  diterapkan dalam hal ini. 36 Mengingat bahwa Penerbangan 752 Ukrainia Airlines  ditembak  jatuh  hanya  beberapa  jam  setelah  Iran menyerang  dua  pangkalan  Amerika  Serikat  di  Irak,  Iran  bisa membantah bahwa kesalahan manusia yang menyebabkan itu karena salah  mengidentifikasi  pesawat Ukraina  sebagai rudal Amerika  setidaknya  sebagian  dapat  dijelaskan  oleh  konteks militer.  Tapi  pesawat  sipil  tidak  boleh    terancaman,  tidak
36 Punsara  Amarasinghe. International  Law  and  the  Downing  of Ukraine International Airlines Flight 752 . BESA Center Perspectives Paper No. 1. Januari 2020. hal 414.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
peduli  apa  yang  terjadi  di  wilayah  tersebut.  Pesawat  sipil  itu jatuh sebagai akibat dari kesalahan yang tragis. 37
Dalam  situasi  khusus  ini,  tanggung  jawab  Iran  tampak lebih berat. Kesalahan Iran meningkat dengan upaya awalnya untuk  menghalangi  penyelidikan  kecelakaan  tersebut  dan untuk menggambarkannya secara menipu sebagai akibat dari kesalahan  teknis.  Lebih  penting  lagi,  pesawat  tidak  akan pernah  tertembak  jatuh  seandainya  otoritas  Iran  menutup wilayah  udara  negara  hari  itu.  Tindakan  pencegahan  yang wajar  mengingat  kemungkinan  konflik  yang  masih  bergulir dengan Amerika Serikat setelah Serangan rudal Iran.
Langkah paling bijak Iran, sebelum tindakan hukum apa pun  oleh  Kanada,  Ukraina,  Swedia,  atau  Inggris,  mungkin mengakui tanggung jawab dan berkomitmen untuk membayar ganti rugi bagi nyawa yang hilang. Serta melakukan investigasi yang adil, memberikan reparasi, dan meminta maaf, Iran dapat mengurangi  status  negaranya  ke  isolasi  yang  lebih  besar dalam lingkup Internasional.

## D. Simpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dihasilkan simpulan sebagai berikut :
1. Pengaturan  hukum  udara  internasional  terkait kewajiban  para  pihak  untuk  mengatur  keselamatan penerbangan sipil yang menlewati wilayah udaranya adalah  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  1    Konvensi Chicago  1944  bahwa  negara  berdaulat  penuh  dan utuh  atas  wilayah  udara  diatasnya,  negara  secara otomatis  juga  wajib  menjaga  keamanan  dan keselamatan  pesawat  yang  melintasi  wilayah udaranya.  Hal  yang  dapat  negara  lakukan  adalah pertama menetapkan zona larangan terbang apabila
37 Punsara Amarasinghe. Ibid.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
di  wilayah  udara  negara  tersebut  sedang  terjadi sesuatu  dan  tidak  memungkinkan  untuk  dilewati oleh  pesawat  sipil  dan  kedua  memberikan  navigasi penerbangan  yang  jelas  sehingga  dapat  menjamin keselamatan  dan  keamanan  pesawat  sipil  yang melewati wilayah udara negara tersebut.
2. Iran  yang  telah  menembak  jatuh  pesawat sipil  milk Ukraina  yang  sedang  melewati  wilayahnya bertanggung jawab penuh atas hal itu. Sesuai dengan Pasal  1  dalam  Konvensi  Chicago  1944.  Iran seharusnya  menetapkan  zona  larangan  terbang  di wilayah udaranya ketika sedang berkonflik sehingga pesawat  sipil  milik  Ukraina  itu  tidak  memasuki wilayah tersebut.
3. Iran  juga  seharusnya  menahan  diri  dan  tidak menggunakan  senjata  terhadap  pesawat  sipil. Karena pesawat sipil tidak boleh  terancaman, tidak peduli  apa  yang  terjadi  di  wilayah  tersebut.  Prinsip safety  must  always  come  first  harus  diterapkan dalam  keadaan  apapun.  Keselamatan  penumpang dalam  pesawat  sipil  adalah  jaminan  yang  absolut. Apapun yang terjadi di wilayah tersebut tetap harus menempatkan  keamanan  dan  keselamatan  pada derajat teratas. Dan karena Iran gagal melakukan itu,
maka Iran dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban penuh atas perbuatannya.
Adapun saran dalam pembahasan di atas adalah sebagai berikut :
1. Sesuai  dengan  Pasal  1    Konvensi  Chicago  1944 bahwa  negara  berdaulat  penuh  dan  utuh  atas wilayah  udara  diatasnya,  negara  secara  otomatis juga  wajib  menjaga  keamanan  dan  keselamatan pesawat  yang  melintasi  wilayah  udaranya.  Negara pihak seharusnya mematuhi Konvensi Chicago 1944 karena di dalam Konvensi itu merupakan peraturan yang  menyeluruh  tentang  bagaimana  Negara  pihak
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
harus  mengatur  dan  melindungi  keselamatan penerbangan sipil yang melewati wilayah udaranya.
2. Konvensi  Chicago  1944  dan  juga  ICAO  sudah menjamin  keselamatan  dan  keamanan  dalam penerbangan. Iran sebagai Negara kolong seharusnya dapat lebih memperhatikan keselamatan pesawat  sipil  yang  melewati  wilayah  udaranya. Terlepas  dari  apapun  yang  terjadi  antara  Iran  dan Amerika Serikat. Iran yang menembak rudal nya ke pesawat  sipil  Ukrainian  Airlines  dan  menyebabkan korban  jiwa  yang  tidak  sedikit  harus  bertanggung jawab  atas  perbuatannya.  Iran  yang  gagal  dalam menjaga  keselamatan  pesawat  sipil  yang  melewati wilayah  udaranya  harus  bertanggung  jawab  penuh dengan cara melakukan perbaikan (reparation) atas kerugian  material  ataupun  moral  yang  diakibatkan oleh  perbutannya.  Di  masa  yang  akan  datang diperlukan ketegasan dan sanksi hukum yang nyata atas  pertanggungjawaban  negara  yang  melakukan kelalaian  dan  menyebabkan  kerugian  dalam  rute penerbangan  sipil  internasional  serta  perlunya meningkatkan  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak agar keselamatan dan keamanan dalam penerbangan internasional bisa tercapai.

## Referensi Instrumen Hukum
Chicago Convention on International Civil Aviation 1944 Convention  and  Certain  Other  Acts  Committe  on  Board  Aicraft 1963 Paris Convention of 1919 The Montreal Convention 1999
Buku
Abdurrasyid,  Priyatna.    Kedaulatan  Negara  Di  Ruang  Udara.
Fikahati Aneska, Jakarta, 2003. Adolf, Huala. Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional. CV Keni Media. Bandung. 2011. Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. PT. Alumni. Bandung 2003.
Martono,  H.K.dan  Amad  Sudiro,Hukum  Udara  Nasional  dan
Internasional.Cet.Pertama.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012. Marzuki, Peter Mahmud. PenelitianHukum. Cet.Kesembilan.Kencana,Jakarta,2014.
Nasution,Bahder  Johan.  Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum. Cet.Kedua. Mandar Maju. Bandung. 2016. Shaw  QC,  Malcolm  N.  Hukum  Internasional.  Nusa  Media, Bandung. 2008.
Soekanto,  Soerjono.  Peneitian  Hukum  Normatif  :  Suatu Tinjauan  Singkat,  PT.Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
2003.
Starke,  JG. Pengantar Hukum Internasional.  Edisi Kesepuluh,
Sinar Grafika. Jakarta. 2006.
Suherman,  E.  Hukum  Udara  Indonesia  dan  Internasional. Alumni. Bandung. 1983.
Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar.Hukum Internasional
Kontemporer.Cet. Pertama. Refika Aditama. Yogyakarta. 2006. Wiradipradja, E. Saefullah. Tanggung Jawab Pengangkut dalam
Hukum Pengangkut Udara  Internasional dan Nasional. Liberty. Yogyakarta. 1989.

## Artikel/Jurnal
Adrianti,  Alyysa,  ”Tinjauan  Hukum  Mengenai  Pendaftaran Pesawat  Udara  Sipil  di  Indonesia  Berdasarkan Konvensi  Chicago  1944  dan  UU  No  1  Tahun  2009
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
Tentang  Penerbangan”  DIPONEGORO  LAW  JOURNAL Volume 6 Nomor 2. Tahun 2017.
Mangku,  Dewa  Gede  Sudika,”Tanggung  Jawab  Negara Terhadap Penembakan Pesawat  MH17 Diatas Wilayah Konflik  Bersenjata  Antara  Ukraina  dan  Rusia Berdasarkan  Hukum  Internasional”.  Jurnal  Hukum. Vol.14 No.1. 2019.
Puji Lestari, Endang, ”Rekonsepsi Hak Penguasaan Negara Atas Wilayah  Udara  Di  Tengah  Kebijakan  Liberalisasi Penerbangan”. Jurnal Rechts Vinding. Volume 4 Nomor
2. Agustus 2015.
Setiani,  Baiq,”Konsep  Kedaulatan  Negara di  Ruang  Udara dan Upaya  Penegakan  Pelanggaran  Kedaulatan  oleh Pesawat  Udara  Asing”.  Jurnal  Konstitusi,  Volume 14Nomor 3. September 2017. Jakarta.  2017. Simatupang,  Andika  Immanuel.  “State  Responsibility  Over Safety  Security On Air  Navigation Of Civil Aviation In International Law”. Jurnal Hukum Internasional Vol 13
No 2 2016. Jakarta. 2016.
Universitas  Indonesia.  LPHI  “International  Law  Making”, Jurnal Hukum Internasional Vol 6 No 4 Jakarta. 2009. Untung ,  Heribertus,  “ Pertanggungjawaban  negara  terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan di Indonesia tahun 1997”. Jurnal Hukum Lingkungan,2001. Widarto,  Bambang,  “Pertanggungjawaban  Hukum  Dalam Peristiwa  Penembakan  Pesawat  Udara  Sipil  Ditinjau Dari  Aspek  Hukum  Internasional”.  Jurnal  Yuridis,
Volume 1 No. 2 Desember 2014.
Yoga,  Arland.”Peran  International  Civil  Aviation  Organization dalam  Penanganan  Kasus  Penembakan  Penerbangan Sipil  Internasional  Studi  Kasus:  Penembakan  Pesawat Malaysia Airlines MH17 Tahun 2014”. Jurnal Hubungan Internasional,Vol 4 No. 2,2018.Jakarta,2018.

## Karya Ilmiah
Amarasinghe, Punsara. “International Law and the Downing of Ukraine International Airlines Flight 752, International Law and the Downing of Ukraine International Airlines Flight 752”. BESA Center Perspectives Paper No. 1,414. January 21. Israel. 2020
Jasiuka,  Ewa.  “The  responsibility  of  a  State  in  the  shooting down  of  Malaysian  Airlines  flight  MH17”,  8th International  Conference  on  Air  Transport  –  INAIR 2019 GLOBAL TRENDS IN AVIATION.  Polandia. 2019.
Laman https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/12/12/Ti ngkat-Kecelakaan Penerbangan-Global https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51081065 https://news.detik.com/internasional/d-4855221/iran-tak- sengaja-tembak-jatuh  pesawat-sipil-ukraina-ini-kata- pm-kanada https://kumparan.com/gulardi-nurbintoro/4-hal-yang-wajib- diketahui-tentang-mahkamah-internasional- 1550672851698861560 https://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Or ganization https://www.icj-cij.org/en/jurisdiction https://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Or ganization https://en.m.wikipedia.org/wiki/Air_battle_over_Merklín https://www.britannica.com/topic/International-Civil- Aviation-Organization https://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_penumpang_sipil#Seja rah_dan_perkembangannya diakses pada 18 Juni 2020 pukul 22.00 WIB https://suduthukum.com/2017/02/sejarah-hukum-udara- internasional.html
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51047006 https://id.wikipedia.org/wiki/Ukraine_International_Airlines_ Penerbangan_752 https://www.npr.org/2020/07/12/890194877/iranian- report-details-chain-of-mistakes-in-shooting-down- ukrainian-passenger-pl http://www.ilmuterbang.com/artikel-mainmenu- 29/keselamatan-penerbangan-mainmenu-48/795- bab-2-annex-13-dari-konvensi-chicago-bagian-1 http://www.ilmuterbang.com/artikel-mainmenu- 29/keselamatan-penerbangan-mainmenu-48/796- bab-2-annex-13-dari-konvensi-chicago-bagian-2