ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1276-1287                                         M. Irawan Adi Hartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.256 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## MELINTASI HAMBATAN ETIKA: Tinjauan Terhadap Kemandirian dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu Pada KPU dan BAWASLU
M. Irawan Adi Hartono 1 , Robi Cahyadi K. 2 , Feni Rosalia 3 , Hertanto 4

## Universitas Lampung
Correspondent author : Irawanhartono777@gmail.com Bandar Lampung - Indonesia

## Abstract
Elections can only be held in a credible and fair manner if they are placed by an impartial institution. According to the Constitution, elections are conducted by an independent EMB, with no additional definition of independence. The purpose of this study is to determine the post-reform  electoral  management  institution  model  and  the  concept  of  independence  in Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution as recognized by the Constitutional Court, the research methodology is the normative legal method and the legal and case approach. According  to  the  findings  of  this  study,  the  post-reform  election  model  is  an  independent model that does not involve representatives from political parties or employees.
Keywords: Constitutional Court; Election Organizing Body; Ethics; Independence

## Abstrak
Pemilu  hanya  dapat  diselenggarakan  secara  kredibel  dan  adil  jika  diawasi  oleh  lembaga yang tidak memihak. Menurut Konstitusi, pemilihan dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang independen, tanpa definisi tambahan tentang kemerdekaan. Tujuan penelitian ini  untuk  mengetahui  model  lembaga  penyelenggara  pemilu  pasca  reformasi  dan  konsep kemandirian  berdasarkan  Pasal  22E  ayat  (5)  UUD  1945  sebagaimana  ditafsirkan  oleh Mahkamah Konstitusi, metodologi penelitian yaitu metode hukum normatif dan pendekatan hukum  dan  kasus.  Menurut  temuan  penelitian  ini  model  organisasi  pemilu  pasca  reformasi, merupakan  model  independen  yang  tidak  melibatkan  perwakilan  dari  partai  politik  atau birokrasi .
Kata Kunci: Badan Penyelenggara Pemilu; Etika; Kemandirian; Mahkamah Konstitusi
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Konsep  independensi,  sebagaimana  disinggung  dalam  Pasal  1  ayat  UUD  1945,  telah tertanam  kuat  dalam  konstitusi.  Pemilu  memungkinkan  individu  dalam  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  memilih  arah  penyelenggaraan  pemerintahan  sekaligus  memberikan legitimasi  kepada  pemerintah  dan  anggota  legislatif  untuk  melaksanakan  tugas pemerintahan negara. Etos demokrasi elektoral konstitusi kemudian membantu terwujudnya demokrasi di tingkat lokal, dengan Gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis, menurut Pasal 18 UUD 1945.
Pemilihan  yang  diamanahkan  kepada  KPU,  dan  tidak  memihak,  menurut  konstitusi. Namun, tiga ciri yang ditentukan menurut Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tidak diperjelas lagi.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1276-1287 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.256
Mengingat  pentingnya  dan  kegunaan  strategis  pemilukada  langsung  pasca-konflik  dalam siklus  kepemimpinan  nasional  dan  lokal,  pembentukan  organisasi  penyelenggara  yang kredibel dan kompeten sangat penting untuk keberlangsungan pemilu.
Sistem  pemilu  juga  akan  menjadi  ujian  kepatuhan  penyelenggara  negara  terhadap gagasan  kedaulatan  rakyat  yang  diabadikan  dalam  UUD  1945.  Semakin  sistem memungkinkan  individu  untuk  membuat  pilihan  mereka  sendiri,  semakin  dekat  sistem dengan  esensi  kedaulatan  rakyat.  Semakin  sistem  membatasi  ruang  gerak  rakyat  untuk menentukan pilihan, semakin jauh sistem tersebut menyimpang dari esensi kedaulatan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jika  dicermati,  model  pemilu  legislatif  pasca  reformasi  terus  berkembang.  Setiap  kali ada  pemilu,  sistem  yang  diterapkan  berubah.  Mekanisme  yang  digunakan  dalam  tiga pemilihan umum juga berubah. Salah  satu  ciri  penting  legalitas  dan  kepercayaan penyelenggara  pemilu  adalah  independensi.  Dalam  politik  hukum  makro,  frasa “kemerdekaan” hanya mengacu pada pengaturan bank sentral (Pasal 23D UUD 1945). Mitra yang  sebanding,  di  sisi  lain,  adalah  independen  atau  kemandirian.  Ucapan “Merdeka” sering  digunakan  untuk  menyebut  lembaga  peradilan  sebagai  pelaku  kekuasaan kehakiman,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945.  Sedangkan  istilah “Independen” muncul dalam pengatur an lembaga penyelenggara pemilu.
Kehadiran penanganan pemilu secara khusus ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945  yang  menunjukkan  bahwa  lembaga  itu  esensial  dari  segi  konstitusional  atau  memiliki makna konstitusional. Karena tidak mungkin melakukan modifikasi formal terhadap konstitusi secara teratur, keputusan keberadaannya dalam standar UUD 1945 adalah keputusan yang tepat.
Pekerjaan  lembaga  penyelenggara  dalam  melembagakan  penyelenggara  pemilu berbeda-beda  sesuai  dengan  kompleksitas  penugasan  di  masing-masing  negara.  Lopez- Pintor  membagi  jenis  lembaga  penyelenggara  menjadi  lima  kategori  berdasarkan keterlibatan  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  pemilu  di  berbagai  negara.  Lembaga yang  sepenuhnya  dikendalikan  oleh  eksekutif  (pemerintah  di  bawah  model  pengawasan), dikendalikan oleh eksekutif dengan badan pengawas, model yang sangat terdesentralisasi, model peradilan (model tribunal), dan model independen.
Seperti  yang  diklaim  oleh  banyak  organisasi  lain,  International  IDEA  hanya mengkategorikan  pelembagaan  lembaga  penyelenggara  pemilu  menjadi  tiga  jenis. Pertama, Model Independen, di mana KPU dan Badan pengawas independen dari eksekutif, memiliki  otonomi  dan  akuntabilitas  keuangan  dan  kinerja,  serta  anggotanya  dipilih  secara terbuka  dan  melibatkan  masyarakat,  dan  akuntabilitas.  keuangan  dan  kinerja,  dan anggotanya  dipilih  secara  bebas  dan  mencakup  masyarakat  dari  luar  eksekutif.  Dengan
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1276-1287                                         M. Irawan Adi Hartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.256 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
metode  ini,  badan  pelaksana  seringkali  terdiri  dari  fungsionaris  dan  dipimpin  oleh  seorang menteri  atau  pejabat  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada  kabinet, dengan kementerian atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pendanaan.
Berbeda  dengan  berbagai  Karya  Tulis  sebelumnya,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  niat  penyelenggara  pemilu  independen  berdasarkan  interpretasi  Mahkamah Konstitusi (MK) sejak era reformasi. Untuk mencapai penataan kelembagaan penyelenggara pemilu  yang  optimal  di  masa  mendatang,  diperlukan  interpretasi  konstitusional penyelenggara  pemilu  yang  tidak  memihak.  Sebab,  tujuan  kemerdekaan  penyelenggara pemilu tidak dijelaskan dalam UUD 1945.
Masalah  kajian  yang  hendak  dijawab  adalah  bagaimana  model  kelembagaan penyelenggaraan  pemilu  pasca  reformasi,  yang  berangkat  dari  upaya  mengkaji  dan mengungkap interpretasi  independensi penyelenggara  pemilu  dalam  berbagai  putusan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut interpretasi MK terhadap UUD 1945 Pasal 22E ayat (5), apa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu yang independen?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  hukum  normatif  yang  dihubungkan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur dan  sumber  kepustakaan.  Kajian  hukum  normatif  menitikberatkan  pada  perkembangan hukum  dan  implementasinya  dalam  praktik  hukum.  Sedangkan  pendekatan  kasus  adalah suatu  cara  untuk  menilai  suatu  perkara  hukum  berdasarkan  putusan-putusan  yang mempunyai akibat hukum yang bertahan lama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyelenggara Pemilu di Era Reformasi
Presiden  bertugas  menyelenggarakan  pemilu  pada  masa  transisi  politik  ke  fase reformasi.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Pemilihan  Umum,  kewenangan  Presiden  yang menentukan  dan  memilih  KPU.  Anggota  MPR  setuju  bahwa  pemilihan  hanya  dapat diselenggarakan  sesuai  dengan  cita-cita  pemilu  yang  bebas,  jujur,  dan  adil  jika penyelenggaranya  adalah  organisasi  non-partisan  yang  tidak  terkait  dengan  kekuatan politik  apa  pun  dan  tidak  dipengaruhi  oleh  pihak  yang  berkepentingan.  “Pemilihan  umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang nasional, tetap, dan independen,” bunyi Pasal 22E UUD 1945.
Inti  dari  pemilihan  umum  adalah  penyerahan  wewenang  dari  rakyat  kepada  wakil- wakilnya.  Pemilihan  umum  memiliki  dua  aspek:  pertama  adalah  pelaksanaan  kedaulatan rakyat  secara  langsung,  dan  kedua  adalah  pemilihan  wakil-wakil  serta  pendelegasian kedaulatan  kepada  mereka  yang  akan  mewakili  rakyat.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR), Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  dan  presiden  adalah  tiga  pilar  lembaga  perwakilan  di

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1276-1287 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.256
Indonesia,  menurut  Konstitusi.  Meski  tidak  ada  istilah  "perwakilan"  dalam  nama  lembaga presiden,  namun  juga  merupakan  cerminan  dari  wakil  rakyat,  ketiganya  merupakan  jenis lembaga  yang  muncul  dari  aspirasi  rakyat.  Alhasil,  ketiga  lembaga  tersebut  berada  pada posisi  yang  sama  dalam  hal  memperoleh  amanah  atau  kepercayaan  dari  masyarakat umum. Rakyat kemudian memberikan mandat kepada mereka bertiga untuk menjalankan fungsinya  sesuai  dengan  porsinya  masing-masing,  yaitu  DPR  dan  Presiden  diberi  fungsi membuat  undang- undang,  DPD  dan  DPR  diberi  fungsi  “konstituen”  membuat  undang - undang dan mereka semua ditempatkan dalam satu wadah yang sama, yaitu MPR.
Kemampuan  KPU  menyelenggarakan  pemilu  yang  bebas  dari  pengaruh  politik, transparansi  dan  akuntabilitas  yang  jelas  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, sesuai  dengan  Penjelasan  Umum  UU  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  ,  menentukan  independensinya.  Berdasarkan  pengalaman masa  lalu,  salah  satu  syarat  untuk  masuk  ke  KPU  dan  jenjang  di  bawahnya  adalah  Anda bukan  anggota  atau  pengurus  partai  politik  dan  tidak  sedang  memegang  jabatan  politik atau  publik.  Calon  anggota  KPU  diusulkan  oleh  Presiden  dan  harus  mendapat  persetujuan DPR..
Setelah  lahirnya  Undang-Undang  No  22  Tahun  2007  terkait  Penyelenggara  Pemilu, anggota  KPU  dipilih  oleh  panel  independen  yang  terdiri  dari  akademisi,  profesional,  dan tokoh  masyarakat,  berbeda  dengan  sistem  rekrutmen  sebelumnya.  Calon  harus  membuat pernyataan  yang  didukung  dengan  surat  pendukung  yang  menyatakan  bahwa  mereka sudah  bukan  anggota  partai  politik  dalam  waktu  lima  tahun  setelah  mendaftar  sebagai calon  anggota KPU untuk  mengurangi  interaksi  dengan  partai  politik.  Hanya  Bawaslu  yang tetap di atas, dengan mesin pengawasan pemilu ad hoc ditempatkan di bawah.
Selama masa jabatannya, telah disahkan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang pada intinya mengatur persyaratan yang sama bagi calon anggota KPU dan Bawaslu, yaitu kesediaan tida berpolitik atau birokrasi, serta jabatan milik negara/daerah. perusahaan. Kriteria UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menambah  batas  waktu  pengunduran  diri  dari  keanggotaan  partai  politik  menjadi  paling lambat  5  tahun  sebelum  pendaftaran  anggota  KPU  dan  Bawaslu  diadopsi  kembali.  Di lembaga  penyelenggara  pemilu  pasca  reformasi,  ada  kecenderungan  aturan penyelenggara  pemilu  mengamanatkan  pendekatan  yang  tidak  memihak  dan  non- partisan.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1276-1287                                         M. Irawan Adi Hartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.256 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tabel 1. Kemandirian Penyelenggara Pemilu di Era Reformasi
UU Aspek Institusional Aspek Fungsional Aspek Personal UU 3/1999 • KPU dibentuk oleh Presiden • Panwas ditetapkan oleh ketua pengadilan • KPU bertanggung jawab kepada Presiden • KPU terdiri dari perwakilan partai politik dan pemerintah • Panwas terdiri dari hakim, unsur perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat • Rekrutmen melalui system penunjukan UU 12/2003 • KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri • Panwas dibentuk oleh KPU • DK-KPU bersifat adhoc • KPU Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemilu • Panwas bertanggunga jawab kepada KPU • Syarat non-partisan dan non-pemerintahan • Rekrutmen melalui penunjukan oleh presiden dan kepala daerah dengan persetujuan DPR/DPRD sesuai tingkatan UU 22/2007 • KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri
• Bawaslu bersifat tetap • DK-KPU bersifat adhoc • KPU Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemilu • Bawaslu bertanggungajwab atas pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu • Syarat non-partisan dan non-pemerintahan • Rekrutmen oleh tim seleksi independen UU 15/2011 • KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri
• Bawaslu dan
Bawaslu Propinsi bersifat tetap • DKPP bersifat tetap
• KPU Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemilu
• Bawaslu bertanggungajwab atas pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu • DKPP bertanggung jawab atas penegakkan kode etik
• Syarat non-partisan dan non-pemerintahan
• Rekrutmen anggota KPU dan bawaslu oleh tim seleksi dari unsur pemerintahan dan masyarakat
• DKPP terdiri dari unsur
KPU, Bawaslu, utusan setiap partai politik, utusan pemerintah, dan tokoh masyarakat. UU 7/2017 • KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri
• Bawaslu dan Bawaslu Propinsi dan bawaslu Kab/kota bersifat tetap • DKPP bersifat tetap
• KPU Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemilu
• Bawaslu bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu
• DKPP bertanggung jawab atas penegakkan kode etik
• Syarat non-partisan dan non-pemerintahan
• Rekrutmen anggota KPU dan bawaslu oleh tim seleksi dari unsur pemerintahan, akademisi dan masyarakat
• DKPP terdiri dari unsur
KPU, Bawaslu, , dan tokoh masyarakat.

## Sumber: diolah peneliti, 2023
Tabel 1 menjelaskan bahwa posisi keberadaan Panwaslu yang kemudian menjadi Bawaslu. Bersifat  permanen  sampai  tingkat  kabupaten/kota  bila  berubah  menjadi  Bawaslu.  Garis kewenangan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP terjalin dengan baik. KPU mengawasi pemilu, dengan  Bawaslu  sebagai  pengawas.  DKPP  memiliki  kewenangan  untuk  memberlakukan kode  etik  kepada  anggota  KPU  dan  Bawaslu.  Untuk  meminimalkan  pengaruh  dan  konflik

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1276-1287 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.256
kepentingan  antara  penyelenggara  pemilu,  partai  politik,  dan  pemerintah,  kualifikasi kandidat anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP diperketat.

## Interpretasi Mahkamah Konstitusi Tentang Independensi Penyelenggara Pemilu
Aturan  di  ranah  pemilu  merupakan  salah  satu  jenis  regulasi  yang  paling  sering  diteliti legalitasnya.  Namun,  tidak  semua  regulasi  tersebut  diuji  legalitasnya  terkait  dengan penyelenggaraan  pemilu.  Beberapa  di  antaranya  tentang  kelengkapan  pencalonan, penuhi hak pilih, dan sebagainya. Bagian berikut mengkaji keputusan yang secara langsung relevan dengan independensi penyelenggara pemilu.

## Pertanggungjawaban KPUD diserahkan kepada DPRD
Anggota  MPR  menyimpulkan  bahwa  frasa  “demokratis” di  UUD  1945  Pasal  18  dapat digunakan  sebagai  pengganti  DPR  dan  Presiden  dalam  penulisan  undang-undang  sesuai dengan konteks aslinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari sistem pemilu.
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 072-073/PUU-II/2004 menemukan bahwa jika KPUD terbukti  bertanggung  jawab  kepada  DPRD,  maka  pemilihan  langsung  berdasarkan  prinsip pemilihan umum dan diselenggarakan oleh lembaga independen tidak dapat tercapai.
Mahkamah  Konstitusi  juga  mensyaratkan  agar  dana  yang  digunakan  untuk pelaksanaan  Pemilihan  kepala  daeaha  tidak  hanya  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah,  tetapi  juga  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Pemerintah Pusat. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa KPUD memiliki kekuasaan untuk memilih  pasangan  calon  yang  bersaing,  tetapi  juga  harus  memiliki  kekuasaan  untuk membatalkannya.  Kualitas  kelembagaan  dan  kewenangan  KPUD  diuntungkan  dari keputusan ini.

## Fungsi Penyelenggara Pemilu sebagai Satuan Kerja KPU, Bawaslu, dan DKPP
Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang  Penyelenggara  Pemilu  mengatur  bahwa  pemilihan  dilakukan  oleh  KPU  dan jajarannya, serta lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu di tingkat nasional dan Panwaslu di  masing-masing  provinsi  dan  kabupaten.  /kota.  Untuk  menjawab  kebutuhan  pengawas pemilu  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota,  KPU  dan  Bawaslu  memutuskan  untuk menggelar  192  Panwaslu  di  seluruh  wilayah.  MK  memutuskan  perkara  tersebut  dengan Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2007. Karena Bawaslu merupakan organisasi baru dengan peran pengawasan pemilu tetap, maka Bawaslu memiliki otonomi untuk merekrut anggota Panwaslu. tanpa melibatkan KPU.
Salah  satu  inisiatif  untuk  menjamin  independensi  lembaga  pengawas  pemilu  adalah teknik  perekrutan  anggota  Panwaslu.  Akibatnya,  Mahkamah  Konstitusi  menetapkan  192
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1276-1287                                         M. Irawan Adi Hartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.256 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Panwaslu  daerah  masih  sah  dan  mampu  menjalankan  kewajiban  tersendiri  demi kemaslahatan,  efisiensi,  dan  kepastian  hukum  yang  adil.  Menurut  penyelenggara  pemilu, putusan  ini  menetapkan  KPU  tidak  bertanggung  jawab  penuh  atas  penyelenggaraan pemilu.

## Meningkatkan Independensi Anggota Panitia Penyelenggara Pemilu
Persyaratan UU No. 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilu tidak mengatur  batasan  waktu  minimal  tidak  menjabat  di  partai  politik  sebelum  mendaftar sebagai  calon  anggota  KPU  dan  Bawaslu.  Perbedaan  kedua  aturan  tersebut  sudah  jadi perbincangan utama dalam Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011, yang mengkaji konstitusionalitas Pasal  11  huruf  I  dan  Pasal  85  huruf  I  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011.  Tidak  adanya batasan  waktu  penarikan  kembali.  dari  keanggotaan  parpol  dapat  dimanfaatkan  parpol untuk mengikutsertakan kadernya sebagai penyelenggara pemilu, menurut MK.
Mahkamah  Konstitusi  juga  merubah  jumlah  dan  susunan  keanggotaan  DKPP  yang ditetapkan oleh perwakilan partai politik di DPR. Sebab Parpol sebagai peserta pemilu yang harus  diawasi,  dapat  mengawasi  KPU  dan  Bawaslu,  jika  peserta  pemilu  mengisi keanggotaan  DKPP,  mereka  memiliki  kapasitas  untuk  menyandera  penyelenggara  pemilu atau merusak independensinya.
Keputusan  ini  menggambarkan  kemandirian  pribadi  para  anggota  penyelenggara pemilu, yang  menuntut  mereka  untuk  bebas  dari  hubungan  dan  pengaruh  dengan  partai politik yang mereka ikuti sebelum pemilu. Masih dalam lingkup organisasi kepegawaian, Mahkamah  Konstitusi  menetapkan  dalam  Putusan  Nomor  80/PUU-IX/2011 subjek  anggota  KPU  diberhentikan  sewaktu-waktu. Penjelasan  valid  lainnya  mungkin ada, tetapi tidak selalu terkait dengan kesehatan atau kondisi medis atau mental seseorang.

## Pelurusan Karakter Akhir dan Pengikatan Putusan DKPP
Jika  pemberhentian  Ketua  Panwaslu  DKI  Jakarta  didasarkan  pada  keputusan  DKPP, maka  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  syarat  terkait  Penyelenggara  Pemilu  tentang keputusan  final  dan  pengikatan  DKPP  tersebut  tidak  sah.  Mahkamah  Konstitusi  mengutip Putusan  Sementara  Nomor  115/PHPU.D-XI/2013  yang  menetapkan  bahwa  DKPP  adalah organisasi  tata  usaha  negara.  Putusan  yudisial  adalah  dokumen  hukum  yang  mempunyai kekuatan hukum mengikat yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa.
Akibat pengangkatannya sebagai penyelenggara tata usaha negara, DKPP terikat oleh hukum  tata  usaha  negara,  dan  setiap  putusan  DKPP  dapat  digugat  di  pengadilan  tata usaha  negara.  Dalam  menjalankan  putusan  DKPP,  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat bahwa pimpinsn negara, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu harus diakui sebagai  final  dan  mengikat.  Dengan  kata  lain,  putusan  MK  menegaskan  bahwa  putusan DKPP hanya bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, dan Bawaslu, serta pegawainya, dalam hal memberhentikan atau memberhentikan penyelenggara pemilu.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1276-1287 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.256
Pemecatan  anggota  KPU  dan  Bawaslu  di  tingkat  pusat  harus  berdasarkan  arahan presiden  secara  bertahap.  Presiden,  KPU,  dan  Bawaslu  menandatangani  surat  keputusan yang  dapat  digunakan  untuk  mengajukan  pengaduan  di  pengadilan  tata  usaha  negara, yang  memungkinkan  pengadilan  untuk  menguji  dan  mengubah  putusan  DKPP.  Sekilas,  MK tampak membatasi otoritas  DKPP agar menjalankan kode etik penyelenggara pemilu. Di sisi lain,  keputusan  tersebut  bermaksud  untuk  merekonstruksi  institusi  yang  bertugas menyelenggarakan pemilu yang adil.

## KPU tidak wajib menyusun peraturan berdasarkan musyawarah.
Kewenangan  KPU  untuk  menulis  aturan  teknis  dan  rekomendasi,  di  sisi  lain,  harus dipertimbangkan  dimusyawarah  formal  dengan  DPR  dan  Pemerintah.  Fungsi  KPU  sebagai penyelenggara  independen  dalam  mengembangkan  norma  dan  standar  teknis penyelenggaraan Pilkada serentak sangat penting dalam forum perbincangan antara KPU dengan  DPR,  serta  Pemerintah.  Jika  tidak  ada  kesepakatan,  KPU  akan  terjebak  dan  tidak bisa  membuat  aturan  teknis  dan  pedoman  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  Pilkada dengan  sukses.  Jika  sifat  mengikat  dari  hasil  diskusi  dengan  DPR  dan  Pemerintah dipertahankan,  kriteria  yang  sebanding  sangat  mungkin  untuk  dimasukkan  ke  dalam undang-undang pemilu nasional.
Menurut  Mahkamah  Konstitusi,  tatap  muka  dengan  DPR  dan  Pemerintah  tidak bertentangan dengan konsep independensi KPU karena konstitusi perlu diselaraskan dengan norma dan pedoman teknis KPU, serta sinkronisasi agenda konstitusional. Jenis putusan yang dibuat  dalam  forum  musyawarah  dengan  yurisdiksi  mengikat  KPU,  di  sisi  lain,  memiliki konsekuensi yang dapat menyebabkan independensi KPU tergerus.
Kemandirian  kelembagaan,  kemandirian  fungsional,  dan  kebebasan  pribadi semuanya  tertuang  di  UUD  1945  Pasal  22E,  menurut  Mahkamah  Konstitusi.  Independensi pribadi,  di  sisi  lain,  mengharuskan  tidak  adanya  keanggotaan  partai  di  antara  anggota penyelenggara  pemilu.  Di  satu  sisi,  putusan  ini  memperkuat  otonomi  fungsional  KPU  dalam merumuskan norma dan rekomendasi teknis. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi memberikan pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  maksud  UUD  1945  tentang  independensi penyelenggara  pemilu  dengan  menyatakan  bahwa  independensi  institusional, independensi fungsional, dan independensi personal penyelenggara pemilu adalah sama.

## Penyelenggara Pemilu di Aceh Itu Unik (KIP dan Panwaslih)
Disahkannya  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  yang  sering  disebut dengan Undang-Undang Pemilu, berdampak pada pembentukan dan rekrutmen anggota Komisi Independen dan Panwaslu di Aceh, serta kerangka hukum penyelenggaraan pemilu. Tahun 2019. Mahkamah Konstitusi menemukan keunikan KIP di Aceh karena konteks sejarah, karena KIP Aceh pernah menjadi lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1276-1287                                         M. Irawan Adi Hartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.256 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pemilihan kepala daerah secara langsung di Aceh, dalam Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017 yang  mengkaji  konstitusionalitas  norma  dalam  UU  Pemilu  tentang  keberadaan  KIP  dan Panwaslih.  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan,  jika  ingin  mengubah  cara  penyelenggaraan pemilu di Aceh, terlebih dahulu harus menganalisis dan berkonsultasi dengan DPR.
Dalam  uji  materi  Putusan  Nomor  66/PUUXV/2017,  UU  Pemilu,  hal  yang  sama  juga terjadi.  Dengan  kembali  menekankan  pertimbangan  hukum  dalam  putusan  sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa tidak cukup bukti yang meyakinkan bahwa proses perumusan  ketentuan  dalam  UUPA  yang  membatalkan  pengaturan  KIP  dan  Panwaslih dilakukan  dengan  konsultasi  dan  pertimbangan  dari  DPRA.  Kedua  pendekatan  ini  terkait erat  dengan  gagasan  pemisahan  organ  penyelenggara  pemilu  nasional  dari  yang  ada  di Aceh.  Kedua  hal  ini  sekadar  menggarisbawahi  signifikansi  historis  penyelenggara  pemilu independen pertama di Aceh, yang masih aktif hingga saat ini.
Meski  diatur  dalam  undang-undang  yang  berbeda,  ada  beberapa  persamaan antara  pencalonan  anggota  KPU  dan  Bawaslu  dengan  pencalonan  KIP  dan  Panwaslih. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum di Aceh,  salah  satu  syarat  untuk  menjadi  calon  anggota  KIP  dan  Panwaslih  adalah  tidak pernah  menjadi  anggota  partai  politik  atau  partai  politik  lokal  yang  tercantum  dalam pernyataan, atau setidaknya untuk jangka waktu tertentu.

## Perlu Keseimbangan Antara Beban Kerja dan Penyelenggara Pemilu Yang Dibutuhkan.
KPU  Kabupaten/Kota  dulunya  beranggotakan  lima  orang,  namun  UU  Pilkada dikurangi menjadi tiga atau lima, dan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi tiga.  Meski  menetapkan  jumlah  anggota  merupakan  kebijakan  hukum,  MK  menetapkan dalam Putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 bahwa penambahan beban penyelenggara pemilu tanpa  jumlah  anggota  yang  memadai  akan  mengurangi  profesionalismenya,  yang  akan berdampak pada perwujudan atau prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil.
Gagasan  untuk  menyelenggarakan  pilkada  serentak  pada  pemilu  2019  semakin menuntut  pejabat  kabupaten/kota  dan  membutuhkan  sumber  daya  manusia  ekstra. Pengurangan  jumlah  penyelenggara  dinilai  meningkatkan  risiko  penyimpangan  dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Artinya, selain keterampilan, dibutuhkan jumlah operator  yang  tepat.  Anggaran  dasar  yang  mengatur  jumlah  anggota  KPU  harus  diubah sesuai  dengan  jumlah  anggota  KPU  Kabupaten/Kota  yang  ditetapkan  oleh  Mahkamah Konstitusi.
Kedua  penilaian  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  yang  cukup  berdampak  pada kapasitas  mereka  untuk  menjalankan  tanggung  jawab  dan  wewenangnya  sebagai penyelenggara  pemilu.  Profesionalisme  penyelenggara  pemilu  akan  dirugikan  oleh sedikitnya jumlah anggota dengan beban kerja yang berat, yang akan berpengaruh pada

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1276-1287 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.256
terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Akibatnya, jumlah penyelenggara pemilu harus diubah untuk mempertanggungjawabkan tugas besar yang mereka hadapi.
Kedua  penilaian  tersebut  menunjukkan  bahwa  jumlah  orang  yang  cukup  besar berpengaruh  terhadap  kemampuannya  kepemimpinan  dan  wewenangnya  sebagai penyelenggara  pemilu.  Sebagaimana  ditunjukkan  dalam  tabel  di  bawah  ini,  kualitas kelembagaan,  ciri  fungsi  dan  wewenang,  dan  aspek  pribadi  penyelenggara  pemilu, semuanya berkontribusi pada kemurnian dan penguatan rasa kemandirian.
Tabel 2. Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada Menurut Tafsir MK
Aspek Nomor Putusan Keterangan Aspek Institusional • Putusan Nomor 072- 073/PUU-II/2004 • Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 • Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017 • Putusan nomor 66/PUU-XV/2017 • KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung tidak bertanggung jawab kepada DPRD
• KPU bersama bawaslu dan DKPP adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu
• Memperkuat jaminan konteks historis penyelenggara pemilihan yang independen di Aceh Aspek Fungsional • Putusan Nomor 072- 073/PUU-II/2004 • Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 • Putusan nomor 92/PUU-XIV/2016 • KPUD berwenang membatalkan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang
• Putusan DKPP harus dimaknai final dan mengikat bagi presiden, KPU dan Bawaslu sebagai dasar pembentukan keputusan tata usaha Negara • Memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu melaksanakan kewenangan membentuk peraturan dan pedoman teknis Aspek Personal • Putusan nomor 80/PUU-IX/2011 • Putusan nomor 81/PUU-IX/2011 • Putusan nomor 31/PUU-XVI/2018 • Putusan nomor 38/PUU-XVI/2018 • Menetapkan batas waktu pengunduran diri dari partai politik sekurang-kurangnya 5(lima) tahun sebelum mengajukan diri sebagai calon anggota penyelenggara pemilu
• Menghapus keikutsertaan unsur partai politik dan pemerintah dalam komposisi keanggotaan DKPP
• Memberi keleluasaan penyelenggara pemilu untuk berhenti antarwaktu tanpa menyertakan alas an yang dapat diterima • Jumlah anggota yang minim dengan beban kerja yang besar akan mengurangi profesionalitas penyeleggara pemilu

## Sumber: diolah peneliti, 2023
Table  2  dijelaskan  bahwa,  dalam  pemikiran  teoritis  yang digariskan  di  awal  artikel,  putusan MK diklasifikasikan ke dalam tiga karakteristik independensi yang ditampilkan dalam tabel di atas.  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  penyelenggara  pemilu  tidak  hanya  bertanggung jawab kepada KPU, tetapi juga kepada Bawaslu dan DKPP. Karena independensi ini, KPUD,
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1276-1287                                         M. Irawan Adi Hartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.256 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
bukan  DPRD,  melapor  kepada  KPU  sebagai  penanggung  jawab  penyelenggara  pemilu pusat.
Salah satu yang menjadi perhatian mendasar dalam interpretasi MK tentang independensi fungsional  adalah  kemampuan  penyelenggara  pemilu  untuk  menetapkan  standar  dan pedoman  teknis.  Sementara  itu,  sebelum  bersaing  dalam  pemilu  sebagai  penyelenggara pemilu,  waktu  mundur  dari  partai  politik  sangat  penting.  Upaya  pengisian  kursi  anggota penyelenggara  pemilu  oleh  pemerintah  dan  partai  politik  harus  dihindari  melalui  berbagai aturan dan proses berat komposisi keanggotaan.

## KESIMPULAN
Pertama,  kajian  ini  akan  mencoba  mendeskripsikan  penyelenggara  pemilu  yang independen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Meski dinilai independen, independensi  yang  diharapkan  dari  bahasa  undang-undang  pemilu  mengharuskan keterlibatan MK dalam menafsirkannya. Meski dicitrakan sebagai model independen, partai politik  dan  pemerintah  berupaya  menyusup  ke  badan  penyelenggara  pemilu,  sehingga memerlukan interpretasi MK terhadap Pasal 22E ayat UUD 1945.
Kedua,  interpretasi  Mahkamah  Agung  tentang  independensi  penyelenggara  pemilu menunjukkan  bahwa  independensi  yang  dituntut  oleh  UUD  1945  terdiri  dari  komponen kelembagaan,  fungsional,  dan  personal.  Masalah  pribadi,  di  sisi  lain,  membutuhkan ketidakberpihakan  pejabat  pemilu.  Sesuai  dengan  model  kelembagaan  penyelenggara pemilu  pasca  reformasi,  MK  menilai  lembaga  penyelenggara  pemilu  yang  terbaik  adalah yang independen atau mandiri. Kajian ini merekomendasikan agar undang-undang pemilu ke  depan  dapat  meningkatkan  independensi  penyelenggara  pemilu  dengan  mengacu pada rumusan-rumusan yang diberikan oleh MK dalam berbagai putusan tersebut di atas

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Ibrahim, Johnny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing.
Lopez-Pintor, Rafael, 2000, Electoral Management Bodies as Institutions of Governance, New York: UNDP.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Cet. 13, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Supriyanto, Didik, 2007, Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, Jakarta: USAID, drsp, dan Perludem.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1276-1287 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.256
Surbakti,  Ramlan  dan  Kris  Nugroho,  2015,  Studi  tentang  Desain  Kelembagaan  Pemilu  yang Efektif, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
Tim  Penyusun,  2010,  Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan  Umum.  Edisi  Revisi,  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Wall,  Alan,  et.al.  2006,  Electoral  Management  Design:  The  International  IDEA  Handbook, Stockholm: International IDEA.
Yulianto,  Veri  Junaidi,  dan  August  Mellaz,  2010,  “Memperkuat  Kemandirian  Penyelenggara Pemilu:  Rekomendasi  Revisi  Undang- Undang  Penyelenggara  Pemilu”,  Position  Paper Hasil  Diskusi  dan  Analisa  Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasional  (KRHN),  Jakarta,  29 November.

## Jurnal:
Nazriyah, R., 2011, “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  81/PUU- IX/2011)”,  Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum,  Volume  18, Oktober, h. 107-126.

## Putusan Mahkamah Konstitusi:
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  072-073/PUU-II/2004,  bertanggal  22  Maret  2005, mengenai  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, bertanggal 18 Maret 2010, mengenai Pengujian  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara  Pemilihan Umum.
Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 81/PUU-IX/2011,  bertanggal  4  Januari  2012,  mengenai Pengujian  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan Umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, mengenai Pengujian  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden dan Wakil Presiden.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-XIV/2016,  bertanggal  10  Juli  2017,  mengenai Pengujian  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Maret 2019, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.