## PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAK DAN WEWENANG KEKUASAAN DI NEGARA INDONESIA OLEH PESAWAT UDARA ASING
Oleh: Muhammad Ali Adnan 1)
Atika Sunarto 2)
Universitas Prima Indonesia 1,2)
E-mail: aliadnansh14@gmail.com 1) atikasunarto@gmail.com 2)

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  form  of  law  enforcement  in  regulating violations  of  sovereignty  in  air  space  by  foreign  aircraft  and  to  find  out  the  obstacles  the Indonesian state has in its efforts to defend its sovereign territorial boundaries in air space regarding the right to fly foreign aircraft. which, using empirical juridical research methods, concluded  1.  Law  Enforcement  in  Regulating  Violations  of  Sovereignty  in  the  Airspace  by Foreign  Aircraft  in  international  law  is  in  Article  1  of  the  1919  Paris  Convention  and  has been clarified in the 1944 Chicago Convention concerning international civil aviation which emphasizes that every country has full and exclusive sovereignty over the air space above its territory. Thus the authority of law enforcement in the event of a violation of sovereignty in the airspace remains with the country that owns the territory. In Indonesian national law, law enforcement against violations of sovereignty over airspace has been regulated in Law No.43 of 2008 concerning State Territories, in Article 401 of Law No.1 of 2009 concerning Aviation Government Regulation No.4 of 2018 concerning Security Republic of Indonesia Air Area. 2. Obstacles  for  the  Indonesian  state  in  its  efforts  to  maintain  sovereignty  boundaries  in airspace  regarding  the  right  to  fly  foreign  aircraft,  namely  the  existence  of  different understandings in handling cases of violations of foreign aircraft flying permits, resulting in different opinions in dealing with and resolving this problem by the TNI-AU and Ministry of Transportation,  the  limited  number  of  combat  aircraft  owned  by  Indonesia  to  carry  out security in Indonesian airspace and the lack of radar owned by Indonesia to detect activities that occur in Indonesian airspace.
Keywords:Law Enforcement; Sovereignty; Airspace; Foreign Aircraft

## ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk penegakan hukum dalam mengatur  pelanggaran  kedaulatan  di  ruang  udara  oleh  pesawat  udara  asing  dan  untuk mengetahui  hambatan  negara  Indonesia  dalam  upayanya  mempertahankan  batas  wilayah kedaulatan  di  ruang  udara  terkait  hak  melintas  pesawat  udara  asing.  yang  dengan  metode penelitian  yuridis  empiris,  disimpulkan  1.Penegakan  Hukum  dalam  Mengatur  Pelanggaran Kedaulatan  Di  Wilayah  Udara  oleh  Pesawat  Udara  Asing  dalam  hukum  internasioal  adalah dalam  Pasal  1  Konvensi  Paris  1919  dan  telah  diperjelas  dalam  Konvensi  Chicago  1944 tentang  international  civil  aviation  yang  menegaskan  bahwa  setiap  negara  mempunyai kedaulatan  yang penuh dan eksklusif  atas  ruang  udara  di  atas  wilayah  teritorialnya.  Dengan demikian  kewenangan  penegakan  hukum  apabila  terjadi  pelanggaran  kedaulatan  di  wilayah udara  tetap  ada  pada  negara  yang  memiliki  wilayah  tersebut.  Dalam  hukum  nasional Indonesia,  penegakan  hukum terhadap  pelanggaran kedaulatan  di  wilayah  udara  telah  diatur dalam  Undang-  Undang  No.43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara,  dalam  Pasal  401 Undang- Undang No.1  Tahun  2009 tentang Penerbangan  Peraturan Pemerintah No.4 Tahun
2018  tentang  Pengaman  Wilyah  Udara  Republik  Indonesia. 2.Hambatan  negara  Indonesia dalam  upayanya  mempertahankan  batas  wilyah  kedaulatan  di  ruang  udara  terkait  hak melintas  pesawat  udara  asing,  yaitu  adanya  pemahaman  yang  berbeda  dalam  penanganan perkara pelanggaran  izin  terbang  pesawat  asing,  sehingga  terjadi perbedaan  pendapat  dalam menghadapi  dan  menyelesaikan  permasalahan  ini  oleh  TNI-AU  dan  Kementerian Perhubungan,  terbatasnya  jumlah  pesawat  tempur  yang  dimiliki  Indonesia  untuk melaksanakan  pengamanan  di  wilayah  udara  Indonesia  dan  kurangnya  radar  yang  dimiliki Indonesia untuk mendeteksi aktivitas yang terjadi di wilayah udara Indonesia.
Kata Kunci:Penegakan Hukum; Kedaulatan; Wilayah Udara; Pesawat Udara Asing

## 1. PENDAHULUAN
Kedaulatan  negara  merupakan  salah satu  perihal  yang  amat  berarti  buat dilindungi  oleh  sesuatu  negara.  Negara yang  berdaulat  dimaksud  selaku  negara yang  memiliki  kewenangan  paling  tinggi( supreme authority) yang berarti bebas dari kekuasaan  negara  lain.  Ditegaskan  dalam pasal  I  Konvensi  Chicago  1944  yang berbunyi“ The Contracting States recognize  that  every  State  has  complete and  exclusive  sovereignty  berlebihan  the airspace  above  its  territory”(  Pengakuan atas  independensi  negeri  yang  telak  serta penuh  itu  legal  untuk  semua  negeri, walaupun negeri yang berhubungan bukan anggota konvensi). Indonesia selaku negeri yang  berdaulat  berhak  menata  kawasan darat,  laut  ataupun  hawa  buat  kebutuhan pertahanan,  keamanan,  keamanan  ataupun aktivitas  yang  lain.  Area  perbatasan  ialah wilayah  rawan  konflik  antar  negara ataupun dunia internasional, hingga penjagaan  area  perbatasan  negeri  ialah salah  satu  permasalahan  penting  yang lingkungan  untuk  tiap  negeri,  sebab  di
batasan  itu  ada  angka  imbuh  yang berbentuk  sumber  daya  alam(  SDA)  serta independensi.
Pelanggaran  batas  wilayah  udara adalah  suatu  keadaan,  dimana  pesawat terbang  suatu  negara  sipil  atau  militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin dari negara yang dimasukinya. Setelah menyadari  bahwa  wilayah udara memiliki nilai ekonomis dan strategis, negara- negara mulai  memikirkan  instrument  hukum untuk melindungi kepentingannya sehingga lahirlah  berbagai  perjanjian internasional  di  bidang  hukum  udara.  Dua perjanjian  internasional  yang  mengatur kepemilikan  negara  atas  ruang  udara adalah Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago  1944,  lahirnya  dua  perjanjian tersebut  didasari  atas  teori  kepemilikan ruang udara ( the air sovereighty theory ).
Pengaturan  kedaulatan  negara  di  wilayah udara  dalam  hukum  nasional  Indonesia diatur  dalam  pasal  4  Undang-  Undang No.43  tahun  2008  tentang  Wilayah Negara,  pasal  5  Undang-Undang  No.  1 tahun  2009  tentang  Penerbangan  yang
menyatakan  bahwa  “Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdaultan  penuh  dan eksklusif  atas  wilayah  udara  Republik Indonesia” dan Peraturan Pemerintah (PP)
RI  No.4 Tahun  2018  tentang  Pengamanan Wilayah  Udara  Republik  Indonesia  yang merupakan  pelaksanaan  dari  ketentuan pasal 9  Undang-Undang  No.1  Tahun  2009 tentang Penerbangan. Pelanggaran Wilayah  Kedaulatan  dalam  PP  tersebut diatur  dalam  BAB  III,  bahwa  Pesawat Udara  Negara  Asing  yang  terbang  ke  dan dari  atau  melalui  wilayah  udara  harus memiliki  Izin  Diplomatik  ( diplomatic clearance )  dan  Izin  Keamanan  ( security clearance ) dan Persetujuan Terbang ( flight approval ). PP ini mengatur pula pengenaan  sanksi  administratif  berupa denda administratif paling banyak Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  10  ayat  (2).  Pengenaan  sanksi administratif  dilakukan  oleh  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan.
Perumusan Masalah
Bagaimana bentuk penegakan hukum dalam mengatur  pelanggaran kedaulatan  di  ruang  udara  oleh  pesawat udara asing ?
Bagaimana  hambatan  negara  Indonesia dalam  upayanya  mempertahankan  batas
wilayah  kedaulatan di  ruang  udara  terkait hak melintas pesawat udara asing ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Penegakan  Hukum  Dalam  Mengatur Pelanggaran  Kedaulatan  Di  Ruang Udara Oleh Pesawat Udara Asing
Hukum Internasional
Kedaulatan  sesuatu  negara  tidak  lagi bersifat  telak  ataupun  mutlak,  hendak namun  pada  batas-  batas  khusus  wajib menghormati kedaulatan negara lain, yang diatur  lewat  hukum  internasional.  Dari prinsip  kedaulatan  negeri  di  area  udara begitu juga tertera dalam Pasal 1 Konvensi Chicago  1944,  ada  2  perihal  berarti  buat dicoba ulasan serta uraian, ialah( 1) penuh serta utuh( complete and exclusive), serta( 2)  ruang  ataupun  area  udara(  airspace). Dari kedua prinsip itu, tiap negeri di dalam area  kedaulatannya  memiliki  hak  penuh buat menata, melaksanakan dan menuntaskan  kasus  yang  terjalin  atas orang,  barang  dan  wilayahnya  bersumber pada  peraturan  nasional  yang  legal  dalam wilayahnya.  Namun  tiap  negeri  tidak  bisa melepaskan  ketentuan-  ketentuan  yang sudah diatur dalam hukum global.
Area  udara  yang  ada  di  atas wilayah  darat,  perairan  banat,  serta  area laut  tercantum  kedalam  yurisdiksi  sesuatu negeri.  Perihal  ini  nampak  dari  pasal  1 Kesepakatan  Chicago  1944  mengenai Penerbangan Sipil
Internasional:“
Independensi negeri di ruang hawa di atas area  teritorialnya  bertabiat  utuh  serta penuh( complete and exclusive sovereignity)”. Determinasi ini ialah salah satu  pilar  utama  hukum  global  yang menata ruang udara.
Pertahanan keamanaan sesuatu negeri  yang  penting  dalam  wilayahnya sudah diketahui oleh pembuat Kesepakatan  Paris  1919  mengenai  the regulation  of  aerial  navigation.  Pasal  1 Kesepakatan  Paris  1919  sudah  diperjelas dalam Kesepakatan Chicago 1944 mengenai international civil aviation yang menerangkan  kalau  tiap  negeri  memiliki independensi  yang  penuh  serta  khusus atas  ruang  hawa  di  atas  area  teritorialnya. Dengan  cara  mendatar  negeri  mempunyai independensi  atas  ruang  udara  di  atas darat serta perairan hingga laut teritorialnya.  Ruang  udara  di  atas  alam bonus,  ZEE  telah  bukan  lagi  kedaulatan negeri  kolong,  paling  utama  ruang  hawa di atas laut bebas. Setelah itu dengan cara lurus  hingga  dikala  ini  belum  terdapat batasan  khusus,  perihal  ini  disebabkan belum  terdapat  perjanjian  hingga  dimana ketinggian ruang udara.
Dalam  melainkan  pesawat  sipil ataupun  pesawat  menguntungkan  dengan pesawat  negeri  ataupun  pesawat  tentara bukanlah  gampang.  Hukum  internasional tidak  mengaturnya  dengan  nyata  perihal itu.  Selaku  ilustrasi  dalam  kesepakatan
Chicago  1944  cuma  dituturkan  kalau kesepakatan  tidak  legal  buat  state  aircraft atau  military  aircraft,  tetapi  tidak  terdapat uraian  rinci  hal  perihal  itu,  cuma  dalam wujud  statment  minus.  Bagi  Boer  Mauna diferensiasi apakah sesuatu pesawat tercantum pesawat awam ataukah pesawat negeri  terkait  pada  gunanya  bukan  mutu pemiliknya.  Dalam  kemajuan  pengaturan Kesepakatan Chicago 1944, pada bertepatan pada 10 Mei  1984 di  Montreal sudah ditandatangani Aturan yang mengganti  Kesepakatan  Chicago  tahun 1944(  Convention  on  international  Civil Aviation).  Aturan  dimaksudkan  buat memuat  kehampaan  dalam  Kesepakatan Chicago 1944 yang sepanjang ini lumayan lama dialami. Kehampaan diartikan merupakan  ketidakjelasan  Kesepakatan dalam  mencegah  pesawat  hawa  awam yang  sebab  suatu  perihal  melanggar  area hawa  suatu  negeri,  serta  aksi  kekerasan senjata  negeri  yang  merasa  terlanggar, yang  kerap  berdampak  parah  untuk  jiwa penumpang  serta  badan  pesawatnya. Pergantian  atas  Kesepakatan  Chicago 1944  dicoba  dengan  memasukkan  artikel terkini,  ialah  Pasal  3  bis.  Pasal  3  bis  itu memastikan selaku selanjutnya:
Dari  ketentuan ini negeri  memiliki peranan  hukum  buat  menahan  diri  tidak memakai  senjata  kepada  pesawat  udara sipil  dalam  penerbangannya(  must  refrain from  resorting  to  the  use  of  weapons
against  civil  aircraft  in  flight).  Dalam perihal melaksanakan metode pencegatan( interception),  negeri  bertanggung  jawab buat  tidak  mematikan  jiwa  orang  yang terletak  di  dalam  pesawat  hawa,  dan pesawat  udara  yang  diintersepsi  itu sendiri.  Dengan  terdapatnya  determinasi ini  tidak  bisa  dimaksud  selaku  mengubah ataupun  memodifikasi  hak  serta  peranan begitu  juga  diresmikan  dalam  Piagam PBB( the Charter of the United Nations).
Dengan  begitu  selaku  konkretisasi independensi, negeri berkuasa menginstruksikan  pesawat  udara  sipil yang  melaksanakan  pelanggaran  area udara  berlabuh  di  bandar  udara  negeri  itu yang  didetetapkan(  to  require  the  landing at  some  designated  airport).  Dalam mempraktikkan wewenangnya, balik diingatkan  supaya  negeri  mencermati determinasi  yang  awal  di  atas.  Tidak hanya itu negeri dimohon buat memublikasikan ketentuan- ketentuan yang  dibuatnya  dalam  menata  metode intersepsi kepada pesawat udara sipil.
Dalam perihal ini, wajib mencermati  determinasi  hukum  global spesialnya  Attachment  dari  Annex  2 mengenai  Rule  of  Air.  Dalam  Annex  ini diketahui  terdapatnya  dasar  estimasi bawah manusiawi( elementary considerations  of  humanity)  di  mana dengan  cara  jelas  sudah  diklaim  selaku dasar  yang  mendasari  tindakan-  aksi
negeri  dalam  mengahadapi  pelanggaran area  udaranya  oleh  pesawat  hawa  asing dalam  Annex  ini,  ada  determinasi  hal hukum  yang  wajib  senantiasa  legal dimanapun  pesawat  hawa  melambung serta tidak bisa terdapat bentrokan dengan determinasi  dari  negeri  lain.  Annex  2 membagikan  saran  serta  standar  yang berkaitan  dengan  ketentuan-  ketentuan penerapan  penerbangan  begitu  juga  yang diamanatkan  oleh  Artikel  37  Kesepakatan Chicago  1944.  Sebagian  persyaratan berarti yang wajib dipatuhi dalam penerbangan  awam  global  yang  diatur dalam  Annex  ini  antara  lain  merupakan awal mengenai flight plan ataupun konsep penerbangan11. Pesawat sipil yang melakukan  penerbangan  global  wajib mengantarkan  pada  air  traffic  services units  mengenai  flight  plan-  nya.  Pesawat yang  berhubungan  wajib  menarangkan keadaan  semacam  pengenalan  pesawat, tipe,  penerbangan  yang  diseleksi  bisa berbentuk  melambung  instrumen  ataupun visual(  melambung  dengan  memakai isyarat  bumi  selaku  petunjuk)  serta  jenis dari  penerbangan  ialah  sipil  ataupun tentara;  no  serta  jenis  pesawat,  arah  yang diseleksi,  tujuan  pendaratan  serta  lain serupanya.  Flight  plan  ini  wajib  di informasikan  satu  jam  saat  sebelum penerbangan ataupun dapat di informasikan  pada  dikala  melambung dengan memakai  radio  komunikasi sangat
lelet  10  menit  saat  sebelum  merambah titik  dimana  terdapat  zona  pengaturan ataupun  titik  dimana  melampaui  hawa ataupun rute- rute yang sudah diresmikan. Perihal  berarti  kedua  yang  diatur  oleh Annex 2 merupakan peranan melaksanakan  komunikasi  2  arah  dengan pengatur  kemudian  rute  hawa  buat memberi tahu letaknya tiap kali melampaui reporting poin semacam mengenai  durasi  serta  ketinggian.  Perihal ini amat berarti buat menghindari benturan( collision) pesawat. Tiap pesawat  pula  wajib  menjaga  memantau radio  serta  melakukan  komunikasi  2  arah dengan bagian daulat setempat.
Kehadiran  bagian  ATS  amatlah berarti buat menghindari tumbukan dampingi pesawat, menghindari tumbukan antara  pesawat  di  zona  penerbangan dengan  sesuatu  barang  yang  terdapat  di zona  itu  serta  membagikan  anjuran  serta data  yang  bermanfaat  untuk  keamanan serta  kemampuan  penerapan  penerbangan dan  membagikan  data  apabila  sesuatu pesawat  wajib  dicoba  pencarian  serta bantuan  serta  menolong  tubuh  search  and rescue( SAR) bila dibutuhkan. ATS diatur dengan  cara  spesial  dalam  Annex  11 mengenai  ATS.  Dalam  penerapan  ATS dipaparkan  kalau  tiap  negeri  badan  harus memastikan  bagian-  bagian  dari  area udaranya tempat pemberian jasa lalulintas hawa buat kebutuhan keamanan.
Dengan begitu wewenang penguatan hukum bila terjalin pelanggaran independensi  di  area  udara  senantiasa terdapat  pada  negeri  yang  mempunyai area  itu.  Seluruh  berbagai  ganjaran  yang diserahkan  oleh  negeri  kolong  jadi tanggung  jawab  dari  kongsi  penerbangan yang  berhubungan.  Namun  pelanggaran bisa dilimpakan pada negeri bila negeri itu berikan  sarana  kepada  pelanggaran  yang dicoba ataupun apalagi negeri membagikan  perintah  buat  melaksanakan pelanggaran  di  wilayah  udara  negeri kolong. Bila pelanggaran ini bisa dilimpahkan  pada  negeri  hingga  yang terjalin  bukan  lagi  hanya  pelanggaran kepada  hukum  nasional  negeri  kolong tetapi  sekalian  pula  jadi  pelanggaran hukum  global  yang  penyelesaiannya  pula bersumber  pada  metode  penanganan bentrokan hukum global.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum Nasional Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi  anggota  Organisasi  Penerbangan Sipil Internasional sejak 27 April 1950 dan telah  menyempurnakan  Undang-Undang No.15  Tahun  1992  dengan  Undang- Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengacu kepada Konvensi Chicago 1944. Hukum Internasional  melalui  Konvensi  Chicago 1944  mengakui  bahwa  kedaulatan  negara atas wilayah darat, laut  dan  udara.  Namun
dalam Pasal 33 ayat (3)  Undang  –  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  hanya mengatur  penguasaan  negara  atas  wilayah darat dan laut saja.
Pengaturan  kedaulatan  negara  di wilayah  udara  dalam  Hukum  Nasional Indonesia  penting  untuk  dikaji  kembali guna memahami bagaimana hukum nasional  mengatur  tentang  pelanggaran kedaulatan di wilayah nasional Indonesia.
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang No.48  Tahun  2008  tentang  Wilayah Negara  mengatakan  penafsiran  wilayah negeri  ialah  Wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  berikutnya diucap  dengan  Area  Negara  merupakan salah  satu  faktor  negeri  yang  ialah  satu kesatuan  area  darat,  perairan  banat, perairan  kepulauan  serta  laut  kedaerahan bersama  bawah  laut  serta  tanah  di bawahnya,  dan  ruang  hawa  di  atasnya, tercantum  semua  pangkal  kekayaan  yang tercantum  di  dalamnya,  yang  maksudnya area  negeri  Indonesia  mencakup  area bumi, area perairan, dasar laut, serta tanah di  bawahnya  dan  ruang  udara  di  atasnya, tercantum  semua  sumber  kekayaan  yang tercantum  di  dalamnya.  Batasan  area negeri Indonesia ialah:
Darat  bersekat  dengan:  Malaysia, Papua  Nugini,  serta  Timor  Leste  Laut bersekat dengan: Malaysia, Papua Nugini, Singapore,  serta  Timor  Leste  Udara
menjajaki  batasan  independensi  negeri  di darat  serta  di  laut,  serta  batasnya  dengan angkasa  luar  diresmikan  bersumber  pada kemajuan  hukum  global.  Lebih  lanjut, batasan  area  negeri  Indonesia,  tercantum titik- titik koordinatnya diresmikan bersumber  pada  akad  bilateral  serta  atau ataupun multilateral. Bila tidak berbatasan dengan negeri lain, Indonesia memutuskan batasan area negeri dengan cara unilateral bersumber  pada  peraturan  perundang- undangan serta hukum global.
Alhasil,  bawah  hukum  pengaturan  area negeri  Republik  Indonesia  tertuang  dalam UUD  1945  yang  setelah  itu  dibuatkan dalam  sesuatu  hukum  tertentu  ialah Undang-  Undang  Nomor.  43  Tahun  2008 mengenai Wilayah Negara.
Buat  mengatur  batasan  area  negeri serta  mengatur  area  pinggiran  pada tingkatan  pusat  serta  wilayah,  penguasa membuat  Tubuh  Pengelola  Nasional  di tingkatan  pusat  serta  Tubuh  Pengelola Wilayah  di  tingkatan  wilayah,  yang dipandu oleh kepala tubuh yang bertanggungjawab  ke  Presiden  ataupun kepala  wilayah  cocok  kewenangannya. Tubuh  pengelola  yang  diartikan  ialah Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan Republik  Indonesia  (BNPP).  .  Kepala BNPP  adalah  Menteri  Dalam  Negeri  dan anggota  BNPP  yaitu  jajaran  Menteri- menteri, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan lainnya  yang tertuang dalam Pasal 6
huruf c  Perpres  No.44 tahun  2017  tentang Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan. Adapun  tugas  BNPP  adalah:  menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan menetapkan rencana kebutuhan anggaran  mengoordinasikan  pelaksanaan melaksanakan  evaluasi  dan  pengawasan. Fungsi  BNPP  yaitu  :  kategorisasi  serta penentuan  konsep  induk  serta  konsep kelakuan  pembangunan  batasan  area negeri serta area perbatasan pengoordinasian  penentuan  kebijaksanaan serta penerapan pembangunan, pengurusan dan  eksploitasi  batasan  area  negeri  serta area  perbatasan  pengurusan  serta  fasilitasi penerangan,  perawatan  serta  penjagaan batasan area negara pencatatan kemampuan  sumber  daya  serta  saran penentuan  alam  pengembangan  ekonomi, pertahanan,  sosial  adat,  lingkungan  hidup serta  alam  yang  lain  di  area  perbatasan kategorisasi  program  serta  kebijaksanaan pembangunan  alat  serta  infrastruktur perhubungan  serta  alat  yang  lain  di  area perbatasan kategorisasi perhitungan pembangunan  serta  pengurusan  batasan area  negeri  serta  area  pinggiran  cocok dengan rasio prioritas penerapan, pengaturan serta pengawasan dan penilaian serta peliputan penerapan pembangunan  serta  pengurusan  batasan area negeri serta area perbatasan.
Pengaturan  Independensi  Di  Area Hawa Nasional Indonesia Dalam Undang–
Undang  Nomor.  1  Tahun  2009  mengenai Penerbangan Wilayah udara yang berbentuk  ruang  udara  di  atas  area  darat serta  perairan  Republik  Indonesia  ialah kekayaan nasional alhasil wajib digunakan sebesar-  besarnya  untuk  kebutuhan  orang, bangsa,  serta  negeri.  Selaku  negeri berkuasa  Republik  Indonesia  mempunyai independensi  penuh  serta  utuh  di  area hawa  Republik  Indonesia,  cocok  dengan determinasi  Kesepakatan  Chicago  1944 mengenai  Penerbangan  Awam  Global serta  Kesepakatan  Hukum  Laut  Global Tahun 1982 yang sudah diratifikasi dengan UU  No  17  Tahun  1985  Mengenai Pengesahan United Nations Convention on the  Law  of  the  Sea.  Ketentuan  dalam artikel ini cuma menerangkan hal wewenang  serta  tanggung  jawab  negeri Republik Indonesia buat menata pemakaian  area  hawa  yang  ialah  bagian dari  area  Indonesia,  sebaliknya  hal independensi atas wilayah Republik Indonesia  dengan  cara  global  senantiasa legal  determinasi  perundang-  undangan  di aspek pertahanan negeri.
Penerbangan  selaku  satu  kesatuan sistem  yang  terdiri  atas  eksploitasi  area hawa,  pesawat  hawa,  bos  hawa,  angkutan hawa,  keamanan  serta  keamanan,  area hidup, dan sarana cagak serta sarana biasa yang  lain.  Wewenang  memutuskan  area hawa  ilegal  serta  terbatas  ialah  wewenang dari  tiap  negeri  berkuasa  buat  menata
pemakaian  area  udaranya,  dalam  bagan keamanan warga besar, keamanan penerbangan, perekonomian nasional, area hidup,  dan  pertahanan  serta  keamanan. Yang  diartikan  dengan  area  hawa  ilegal( prohibited  zona)  merupakan  kawasan udara  dengan  pemisahan  yang  bertabiat permanen  serta  global  untuk  seluruh pesawat  hawa.  Pemisahan  cuma  bisa diresmikan  di  dalam  area  hawa  Indonesia, selaku  ilustrasi  instalasi  nuklir  ataupun kastel  Kepala  negara.  Sebaliknya  area hawa terbatas( restricted zona) merupakan area  hawa  dengan  pemisahan  bertabiat tidak  senantiasa  serta  cuma  bisa  dipakai buat  pembedahan  penerbangan  khusus( pesawat udara Tentara Nasional Indonesia(TNI)). Pada durasi tidak dipakai(  tidak  aktif  area  ini  bisa  dipakai buat  penerbangan  awam.  Pemisahan  bisa berbentuk  pemisahan  ketinggian  serta cuma  bisa  diresmikan  di  dalam  wilayah udara Indonesia, misalnya instalasi ataupun area tentara.
Buat  bisa  melindungi  independensi  area hawa Negeri Kesatuan Republik Indonesia,  wajib  dicoba  kemampuan  serta pengembangan  teknologi  supaya  Negeri Kesatuan Republik Indonesia bisa setinggi bisa  jadi  memahami  area  udaranya  buat kebutuhan  yang  seluas-  luasnya  untuk warga spesialnya buat kebutuhan penerbangan.
Saat
sebelum diundangkannya Undang- Undang Nomor.
1  Tahun  2009  mengenai  Penerbangan, pengaturan mengenai penerbangan terlebih dulu  diatur  dalam  Hukum  Nomor.  83 Tahun  1958  serta  Undang-  Undang Nomor. 15 Tahun 1992.
Selaku aplikasi independensi negeri  di  ruang  hawa,  penguasa  bagi Artikel  6  Hukum  Nomor.  1  tahun  2009 mengenai Penerbangan berfungsi melakukan  independensi  negeri  dalam wujud  wewenang  serta  tanggung  jawab terpaut  pengaturan  ruang  hawa  buat kebutuhan  penerbangan,  perekonomian nasional,  pertahanan  serta  keamanan negeri, sosial  adat,  dan area udara. Wujud independensi  negeri  di  aspek  pertahanan serta  keamanan  negeri  dicoba  lewat  awal, wewenang  penguasa  memutuskan  area hawa  ilegal  serta  terbatas,  serta  kedua, pesawat  hawa  Indonesia  ataupun  pesawat udara  asing  dilarang  melambung  lewat area  udara  ilegal.  Pantangan  itu  wajib bertabiat permanen serta global.
Pesawat asing yang melanggar area independensi  Indonesia  dapat  dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Selaku  ilustrasi  merupakan  apa  yang diresmikan  dalam  Pasal  401  kalau  tiap orang  yang  melaksanakan  pesawat  hawa Indonesia  ataupun  pesawat  udara  asing yang  merambah  area  udara  ilegal  begitu juga  diartikan  dalam  Pasal  7  ayat(  2) dipidana dengan kejahatan bui sangat lama 8( delapan) tahun serta kompensasi sangat
banyak  Rp.  500.  000.  000,  00(  lima  ratus juta rupiah). Tiap orang yang melaksanakan  pesawat  hawa  Indonesia ataupun pesawat udara asing yang merambah  kawasan  udara  terbatas  begitu juga  diartikan  dalam  Pasal  7  ayat(  4)  di kejahatan dengan kejahatan penjara sangat lama  3(  tiga)  tahun  ataupun  kompensasi sangat banyak Rp. 500. 000. 000, 00( lima ratus  juta  rupiah). Dalam  sebagian permasalahan  pelanggaran  ruang  hawa Indonesia,  terlihat  kalau  pesawat  awam ataupun  pesawat  menguntungkan  yang melanggar  area  independensi  Indonesia dikenakan  kompensasi  begitu  juga  di  atur dalam  hukum  penerbangan.  Pesawat  sipil Singapore  yang  dituntut  berlabuh  oleh  2 pesawat  Sukhoi  27  atau  30  Flanker Tentara Nasional Indonesia(TNI) diizinkan kembali sehabis penuhi ketentuan administrasi tercantum melunasi kompensasi  Rp.  60.  000.  000,  00.  Dalam Pasal  418  UU  1  Tahun  2009  mengenai Penerbangan dituturkan, pelanggaran penerbangan  niaga  tidak  berjadwal  yang masuk  ke  RI  tanpa  permisi  didenda maksimum  Rp.  200.  000.  000,  00. Kompensasi  Rp.  60.  000.  000,  00  ditaksir Tentara Nasional Indonesia(TNI)
Angkatan  udara(AU)  amatlah  kecil  serta amat  tidak  cocok  dengan  bayaran  yang dikeluarkan  negeri  buat  memobilisasi pesawat tempur kepunyaan Tentara Nasional Indonesia(TNI) Angkatan Udara(
AU). Bagi Tentara Nasional Indonesia(TNI) Angkatan udara(AU) diperlukan  anggaran  dekat  Rp.  400.  000. 000,  00  buat  pesawat  tempur  Sukhoi supaya  dapat  melambung  sepanjang  satu jam. Pelanggaran area kedaulatan Indonesia  yang  dilakukanpesawat  sipil Singapore  ini  bukanlah  memunculkan tanggung  jawab  pada  negara  Singapura, namun  menjadi  tanggung  jawab  industri kongsi penerbangan pesawat itu. Ganjaran dijatuhkan  berdasarkan  hukum  nasional Indonesia  mengenang  pelanggaran  yang terjalin  merupakan  pelanggaran  kepada hukum nasional Indonesia.
Peraturan  perundang-  undangan Indonesia  tidak  melainkan  status  pesawat asing  yang  melaksanakan  pelanggaran ruang hawa apakah pesawat awam ataukah pesawat negeri. Perihal ini pasti berpotensi memunculkan  bentrokan  sebab  hukum global  membagikan  perlakuan  spesial apabila pesawat yang melaksanakan pelanggaran ruang hawa merupakan pesawat awam.
Kemesraan  serta  kejelasan  dalam penguatan  hukum  pada  pesawat  pelakon pelanggaran  area  independensi  Indonesia, yang  bisa  memunculkan  dampak  kapok tentulah amat dibutuhkan. Hukum Penerbangan  Indonesia  tidak  menata perbandingan perlakuan kepada tipe pesawat asing yang melaksanakan pelanggaran  area  independensi  Indonesia.
Buat  pesawat  awam  nyata  kalau  tipe pesawat  ini  wajib  angkat  tangan  pada hukum  Indonesia  apabila  terletak  di  area Indonesia.  Pesawat  ini  bisa  dikenai ganjaran bersumber pada hukum Indonesia. Berlainan perihalnya bila pesawat  yang  melaksanakan  pelanggaran merupakan pesawat negeri asing spesialnya  pesawat  tentara  asing  yang bukan  subyek  hukum  nasional  Indonesia. Pelanggaran  yang  dicoba  tipe  pesawat  ini melahirkan  tanggung  jawab  negeri  serta penyelesaiannya memakai metode penanganan bentrokan bagi hukum global. Bagi  hukum  global penanganan bentrokan bisa  dicoba  lewat  metode  rukun  ataupun kekerasan. Daulat keamanan negeri kolong dalam  bagan  self  defence  berkuasa menghalau pesawat asing itu, melaksanakan  intersepsi  ataupun  apalagi menembak  jatuh  pesawat  asing  itu. Menembak  jatuh  pesawat  negeri  asing yang  melanggar  area  independensi  negeri kolong  ialah  salah  satu  wujud  metode kekerasan  yang  legal  dicoba  oleh  negeri kolong  bila  pesawat  negeri  asing  itu dicurigai  melaksanakan  kegiatan  yang mematikan  keamanan  nasional  negeri kolong18.
Penanganan  dengan  cara  rukun bisa  dicoba  bagus  melalui  rute  hukum ataupun  politik.  Pengakuan  bersalah  serta permohonan maaf dari negeri asal pesawat negeri  yang  melaksanakan  pelanggaran
ialah salah satu wujud pertanggungjawaban  negeri  asal  pesawat yang  melaksanakan  pelanggaran.  Wujud pertanggungjawaban  yang  lain  merupakan ganti  rugi  atas  kehilangan  yang  dialami negeri kolong.
Pengaturan  Independensi  Di  Area Hawa Nasional Indonesia Dalam Peraturan Penguasa Nomor. 4 Tahun 2018 mengenai Penjagaan Area Hawa Republik  Indonesia Peraturan  Penguasa  No  4  Tahun  2018 mengenai  Penjagaan Area Hawa Republik Indonesia  diresmikan  lewat  estimasi  buat melakukan  determinasi  Pasal  9  Undang- Undang  No  I  Tahun  2009  mengenai Penerbangan. Kepala negara Joko Widodo memaraf  Peraturan  Penguasa  No  4  Tahun 2018  mengenai  Penjagaan  Area  Udara Republik  Indonesia  pada  bertepatan  pada 13  Februari  2018.  PP  4  Tahun  2018 mengenai Penjagaan Area Udara Republik Indonesia  diundangkan  di  Jakarta  oleh Menkumham  Yasonna  H.  Laoly  dalam Kepingan  Negeri  Republik  Indonesia Tahun  2018  No  12  pada  bertepatan  pada 19  Februari  2018.  Peraturan  Penguasa  No 4  Tahun  2018  mengenai  Penjagaan  Area Udara  Republik  Indonesia(  RI)  ini  pula menata  mengenai  Pesawat  Hawa  Negeri Asing  serta  Pesawat  Hawa  Awam  Negeri Asing  yang melambung  di  atas darat  serta atau  ataupun  perairan  Indonesia.  Pesawat Udara  Negeri  Asing  bisa  melakukan  hak rute  hawa  di  atas  Ceruk  Laut  Kepulauan
serta atau  ataupun transit  pada ceruk  yang sudah  diresmikan  buat  penerbangan  dari satu  Bos  Udara  ataupun  pos  hawa  negeri asing  ke  Bandar  Udara  ataupun  pos  udara negeri  asing  yang  lain  melampaui  laut bebas  ataupun  Alam  Ekonomi  Khusus tanpa  mengusik  kebutuhan  Indonesia  di Area  Udara  Yurisdiksi.  Pasal  19  Ayat  6: Pesawat  Udara  Negeri  Asing yang melintas  di  luar  Alur  Laut  Kepulauan wajib  mempunyai  Permisi  Diplomatik( diplomatic clearance) serta Permisi Keamanan( security clearance).
Perwakilan  negeri  dari  Pesawat Hawa  Negeri  Asing  yang  melakukan  hak rute  hawa  di  atas  Ceruk  Laut  Kepulauan begitu juga diartikan harus memberitahukan pada menteri yang menyelenggarakan hal rezim di aspek luar negara  serta  Komandan  Tentara  Nasional Indonesia(TNI). Pasal 20 ayat( 2) bersuara“  Badan  Pesawat  Udara  Sipil Asing  yang  memilah  arah  penerbangan  di atas Alur Laut Kepulauan yang diresmikan begitu juga diartikan wajib memberitahukan pada Bagian Jasa Pemanduan Kemudian Rute Penerbangan” maksudnya  Pesawat  Sipil  Asing  bisa melambung  di  Area  Udara  di  atas  Ceruk Laut  Kepulauan  sehabis  menemukan  arah penerbangan yang diresmikan oleh menteri yang menyelenggarakan hal rezim di aspek perhubungan  serta  Badan  Penerbangan Awam  Internasional19.  Bersumber  pada
Pasal  1  Kesepakatan  Chicago(  Chicago Convention)  1944  kalau  tiap  Negeri berkuasa  penuh  serta  khusus  atas  ruang hawa di atas wilayahnya. Perihal itu sudah dituangkan  dalam  determinasi  Pasal  5 Undang-  Undang  No  1  Tahun  2OO9 mengenai  Penerbangan,  kalau  Negeri Kesatuan  Republik  Indonesia  berkuasa penuh serta khusus atas Wilayah Udara.
Indonesia selaku Negeri Kepulauan serta  posisi  yang  penting  membolehkan banyak  terbentuknya  penerbangan  kepada Wilayah  Udara.  Sehubungan  dengan kemajuan  Hukum  Internasional  dikala  ini, Negeri  Kesatuan  Republik  Indonesia selaku  Negeri  Kepulauan  memiliki  akibat wajib  sediakan  Ceruk  Laut  Kepulauan( archipelagic  sea  lane  passage)  serta  rute hawa di atasnya buat kebutuhan rute kapal serta  Pesawat  Udara  Asing  cocok  dengan kesepakatan  Perserikatan  Bangsa-  Bangsa mengenai  Hukum  Laut  Tahun  1982(  yang sudah diratilikasi dengan Undang- Undang No  17  Tahun  1985).  Buat  melakukan  hak rute  diartikan  di  atas  wajib  berdasar  pada determinasi  International  Ciuil  Auiation Organization(  ICAO).  Dengan  begitu, mungkin terbentuknya pelanggaran kepada independensi  serta  hukum  di  Wilayah Udara amat besar.
Dalam  Pasal  11  PP  Nomor.  4 Tahun  2018  mengenai  Pengaman  Wilyah Hawa Republik Indonesia bersuara: Setiap orang  yang  melanggar  ketentuan  begitu
juga diartikan dalam Artikel 10 bagian( 2) dikenakan ganjaran administratif berbentuk kompensasi administratif sangat banyak  Rp5.  000.  000.  000,  00(  5  milyar rupiah).
Pengenaan  ganjaran  administratif begitu  juga  diartikan  pada  bagian(  1) dicoba oleh menteri yang menyelenggarakan  hal  rezim  di  aspek perhubungan  cocok  dengan  wewenang. Determinasi lebih lanjut hal aturan metode pengenaan  ganjaran  administratif  begitu juga  diartikan  pada  bagian(  1)  serta bagian( 21 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan hal rezim di aspek perhubungan20.
Dalam  Pasal  32  penerapan  aksi kepada  pesawat  hawa  serta  personelnya dicoba  begitu  juga  diartikan  dalam  artikel 27, yaitu Pesawat Hawa yang melaksanakan  pelanggaran  begitu  juga diartikan dalam pasal 10 ayat( 3), Pasal 12 ayat( 4), Pasal 18, pasal 23, pasal 24 serta Pasal  25  terlebih  dulu  diberi  peringatan lewat perlengkapan komunikasi.
Dalam  perihal  peringatan  begitu juga diartikan pada bagian( 1) tidak ditaati serta senantiasa melanjutkan penerbangan, Pesawat Hawa Tentara Nasional Indonesia(TNI) melaksanakan aksi identifikasi dengan cara visual, pembayangan,  penghalatlan,  serta  atau ataupun pemaksaan berlabuh yang didahului dengan Intersepsi.
Penerapan  Intersepsi  begitu  juga diartikan pada bagian( 2) didahului dengan koordinasi  antara  Angkatan  Nasional Indonesia  dengan  personel  pembimbing Kemudian Rute Penerbangan buat membagikan  data  yang  dibutuhkan  untuk
Pesawat Udara Tentara Nasional Indonesia(TNI)  serta  Pesawat  Udara  yang melanggar. Pesawat Udara yang diintersepsi wajib menjajaki seluruh perintah  yang  diserahkan  oleh  Pesawat Hawa  Interseptor  lewat  komunikasi  radio ataupun  menjajaki  tanda-  ciri  visual  yang diserahkan  bersumber  pada  determinasi dalam  Kesepakatan  Penerbangan  Sipil Internasional21.
Tetapi penjagaan wilayah independensi  udara  Republik  Indonesia pula wajib mencermati determinasi Hukum  Internasional  serta  peraturan perundang-  undangan  Nasional  terpaut, alhasil  penjagaan  area  independensi  udara nasional bisa diperoleh oleh warga bangsa- bangsa serta oleh warga Indonesia sendiri. Buat  kedudukan  penguatan  independensi serta  hukum  di  udara  terdapat  pada Tentara  Nasional  Indonesia(TNI)  cocok kedudukannya selaku perlengkapan negeri di aspek pertahanan yang dalam melaksanakan  tugasnya  bersumber  pada kebijaksanaan  serta  ketetapan  politik negeri.
Hambatan Negara Indonesia Dalam  Upayanya  Mempertahankan  Batas

## Wilayah  Kedaulatan  Di  Ruang  Udara Terkait Hak Melintas Pesawat Udara Asing
Faktor  –  Faktor  Yang  Mengakibatkan Terjadinya  Pelanggaran  Di  Wilayah Udara  Indonesia  Oleh  Pesawat  Udara Asing :
Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran wilayah udara adalah  karena  tidak  adanya  penyidik khusus  yang  menangani  permasalahan kedaulatan  negara  di  wilayah  udara Indonesia.
Upaya  Penegakan  Hukum  Atas Pelanggaran Kedaulatan  Di  Wilayah Negara  Indonesia  Oleh  Pesawat  Udara Asing Keterlibatan TNI-AU dalam Penegakan  Kedaulatan  di  Ruang  Udara Nasional Sesuai dengan Pasal 10 Undang- Undang  No.  34  Tahun  2004  tentang  TNI, ditentukan  bahwa  TNI-  AU  bertugas antara lain :
Melaksanakan  tugas  TNI  matra udara di bidang pertahanan;
Menegakan hukum dan menjaga keamanan  di  wilayah  udara  yuridiksi nasional  sesuai  dengan  ketentuan  hukum nasional  dan  hukum  internasional  yang telah diratifikasi Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, Melaksanakan pemberdayaan wilayah  pertahanan  udara.  Pembentukan

## Air Defense Identification Zone
Usaha  lain  yang  dicoba  oleh
Indonesia dalam penguatan hukum kepada pelanggaran  independensi  di  area  udara merupakan  dengan  membuat  Air  Defence Identification  Zone(  ADIZ)  ataupun  alam pengenalan  pertahanan  hawa  dengan memikirkan  sistem  serta  keahlian  unsur- unsur  pertahanan  udara.  ADIZ  merupakan sesuatu ruang hawa khusus yang didalamnya  pesawat  wajib  membagikan pengenalan  saat  sebelum  merambah  area hawa  yang  diartikan.  Dasar  hukum pendirian ADIZ merupakan praktek global yang  sudah  jadi  Kerutinan  global.  Dalam usaha  menciptakan  penyeimbang  antara kebutuhan  keselamatan  nasional  dengan pertahanan  negeri  di  area  kedaulatan  atas ruang udara, merupakan dengan membuat, membina,  serta  menguatkan  sumber  daya serta  kekuatan  tangkal  yang  sanggup meniadakan  tiap  bahaya  serta/  ataupun pelanggaran  hukum  di  ruang  udara,  bagus yang tiba dari luar ataupun dalam negara.

## 4. SIMPULAN
Penegakan Hukum dalam Mengatur  Pelanggaran  Independensi  Di Wilayah Udara oleh Pesawat Udara Asing dalam  hukum  internasioal  merupakan dalam  Pasal  1  Konvensi  Paris  1919  serta sudah  diperjelas  dalam  Konvensi  Chicago 1944 mengenai  international  civil  aviation yang  menerangkan  kalau  tiap  negeri memiliki  independensi  yang  penuh  serta khusus  atas  ruang  hawa  di  atas  area
teritorialnya.  Dengan  begitu  wewenang penguatan hukum bila terjalin pelanggaran independensi  di  area  hawa  senantiasa terdapat pada negeri yang mempunyai area itu.  Dalam  hukum  nasional  Indonesia, penguatan  hukum  kepada  pelanggaran independensi  di  wilayah  udara  sudah diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor.  43 Tahun 2008 mengenai Area Negeri, dalam Pasal  401  Undang-  Undang  Nomor.  1 Tahun 2009 mengenai Penerbangan Peraturan  Pemerintah  Nomor.  4  Tahun 2018  mengenai  Pengaman  Wilyah  Udara Republik Indonesia.
Halangan  negeri  Indonesia  dalam upayanya menjaga batasan wilyah independensi  di  ruang  hawa  terpaut  hak melintas  pesawat  udara  asing,  ialah terdapatnya  uraian  yang  berlainan  dalam penindakan  masalah  pelanggaran  permisi melambung  pesawat  asing,  alhasil  terjalin perbandingan opini dalam mengalami serta menuntaskan kasus ini oleh TNI- AU serta Departemen Perhubungan, terbatasnya jumlah  pesawat  tempur  yang  dipunyai Indonesia  buat  melakukan  penjagaan  di area  udara  Indonesia  serta  minimnya pencari  yang  dipunyai  Indonesia  buat mengetahui  kegiatan  yang  terjalin  di  area udara Indonesia.
Saran Penegakan Hukum dalam Mengatur Pelanggaran  Kedaulatan  Di  Wilayah
Udara oleh Pesawat Udara Asing
diharapkan  agar  pemerintah  lebih  tegas dalam  mengatasi  pelanggaran  kedaulatan di  wilayah  udara  demi  mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan  nasional  dengan  pertahanan negara  di  wilayah  kedaulatan  atas  ruang udara  dan  mempertahankan  sumber  daya alam serta meniadakan setiap ancaman atau pelanggaran  hukum  di  ruang  udara,  baik yang  datang  dari  luar  maupun  dalam negeri.
Hambatan negara Indonesia dalam upayanya  mempertahankan  batas  wilyah kedaulatan  di  ruang  udara  terkait  hak melintas pesawat udara asing membutuhkan  keterlibatan  penuh  dari TNI-AU dan pengamanan dalam mengatasi pelanggaran  di  Ruang  Udara  Nasional Indonesia lebih di tingkatkan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
AK,  S.,  Utama,  M.,  &  Idris,  A.  (2012).
Hukum Udara dan Ruang Angkasa . Bambang Widarto(2014), Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa Penembakan
Pesawat Udara Sipil Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional Kusumaningrum,  A.  (2019). Kedaulatan Negara  di  Ruang  Udara  dan Perkembangan  Angkutan  Udara Internasiona l. Universitas Brawijaya Press.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia  Tahun  1945  Undang- Undang  No.43  tahun  2008  tentang Wilayah Negara
Undang-Undang  No.  1  tahun  2009 tentang Penerbangan
Undang-Undang  No.83 Tahun  1958
tentang Penerbangan
Undang-Undang No.15 Tahun 1992
Penerbangan