## Musamus Journal of Public Administration
(eISSN/pISSN: 2622917X/26226499)
Vol. 6, No. 2, April, 2024
Implikasi Penyederhanaan Birokrasi Terhadap Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara
Anggy Reonal 1 , Roni Ekha Putera 2* , Hendri Koeswara 3 ,
123 Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Andalas, Indonesia
Keywords: Bureaucratic Simplification; Work system; ASN.
Kata Kunci: Penyederhaanaan Birokrasi; Sistem Kerja ; ASN
* Author correspondence : roniekhaputera@soc.unand.ac.id DOI: https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.6017
© 2024 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## Abstract
Efforts to create a dynamic, agile and professional bureaucracy continue to be implemented in the form of bureaucratic simplification policies, fundamental and comprehensive transformation is very necessary, especially in aspects of the ASN work system, changes in the work system require changes in the work system of the apparatus which was previously hierarchical to become agile, flexible and collaborative. as well as a work system that prioritizes teamwork that focuses on results and respects competence, expertise and skills with the support of digital-based governance to support the achievement of organizational goals. This article is expected to provide an overview and  explanation  of  the  implications  of  bureaucratic  simplification  policies  on  the  ASN  work system.  The  method  used  in  the  discussion  is  a  qualitative  descriptive  approach  with  data collection using library research. Using this method, the author interprets all existing data and events to construct the meanings needed to understand and answer cases and problems in the field. The work system adjustment is intended so that ASN understand and know each task and function after position equalization. The work system will be a guide for ASN in carrying out the main tasks and functions after position equalization and will be a determining factor for the success of the bureaucratic simplification policy.

## Abstrak
Upaya  mewujudkan  birokrasi  yang  dinamis,  lincah,  dan  profesional  terus  dilaksanakan  dalam bentuk  kebijakan  penyederhanaan  birokrasi,  transformasi  mendasar  dan  menyeluruh  sangat diperlukan  khususnya  dalam  aspek  sistem  kerja  ASN,  perubahan  system  kerja  menuntut perubahan  sitem  kerja  aparatur  yang  tadinya  bersifat  hierarki  menjadi  lincah,  fleksibel,  dan kolaboratif  serta  sistem  kerja  yang  mengedepankan  kerja  tim  yang  fokus  pada  hasil  serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis  digital  untuk  mendukung  pencapaian  tujuan  organsiasi,  tulisan  ini  diharapkan  dapat memberikan  gambaran  dan  penjelasan  implikasi  kebijakan  penyederhanaan  birokrasi  terhadap system kerja  ASN. Metode  yang digunakan  dalam pembahasan  adalah  pendekatan dekskriptif kualitatif  dengan  pengumpulan  data  menggunakan  studi  pustaka.  Dengan  metode  ini,  penulis menginterpretasikan segala data dan peristiwa yang ada untuk mengonstruksi makna-makna yang dibutuhkan dalam memahami dan menjawab kasus serta permasalahan di lapangan. Penyesuaian sistem kerja dimaksudkan agar ASN memahami dan mengetahui setiap tugas dan fungsi pasca penyetaraan jabatan. Sistem kerja akan menjadi pedoman ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pasca penyetaraan jabatan dan  menjadi faktor penentu bagi keberhasilan kebijakan penyederhanaan birokrasi..

## 1. Pendahuluan
Reformasi  birokrasi  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari  pembaharuan  menyeluruh  di  bidang  ekonomi,  politik, hukum, serta agama dan sosial budaya. Reformasi tersebut ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, dan  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  rakyat.  Selain  dalam  rangka  mengamankan  demokrasi  dan  mendukung perekonomian,  reformasi  juga  ditujukan  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  (good  governance)  (Polidano  & Hulme, 1999). Selain reformasi birokrasi, reformasi administrasi publik di Indonesia juga ditujukan untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. Melalui peningkatan profesionalisme  aparatur negara, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan  nasional.  Sebagai  acuan  untuk  mencapai  tujuan  penerapan  reformasi  birokrasi  di  Indonesia,  yaitu membangun  birokrasi  pemerintahan  yang  profesional  dan  berintegritas  tinggi,  ditetapkan  dokumen  Grand  Design Reformasi  Birokrasi  2010- 2025  dengan  visi  “Terwujudnya  Pemerintahan  Kelas  Dunia”,  namun  dalam  pelaksanaanya reformasi birokrasi  di  Indonesia  masih  mengalami  beberapa  kelemahan.  Studi  oleh  Turner,  et.  al.  (2019)  menyatakan bahwa  program  reformasi  memang  menunjukkan  kemajuan  dan  mencatatkan  beberapa  pencapaian  kinerja,  namun perubahannya relatif kecil dan bersifat inkremental. Reformasi yang telah berhasil diimplementasikan sejauh ini tidak menghadirkan  perubahan  signifikan  terhadap  model  dominan  Old  Public  Administration  Kelemahan  mendasar  dari reformasi birokrasi di Indonesia, menurut Turner, et  al. (2019), adalah kegagalan dalam merombak manajemen SDM secara radikal, untuk menciptakan sistem berbasis merit dengan pegawai yang sangat berkualifikasi, berorientasi pada hasil,  dan  inovatif,  dalam  hubungan  kerja  yang  lebih  fleksibel,  dan  mendorong  penggunaan  kemampuan  organisasi secara optimal (Turner. et al., 2019).
Dalam  rangka  percepatan  reformasi  birokrasi  di  Indonesia,  pemerintah  menerapkan  kebijakan  penyederhanaan birokrasi,  sejatinya  kebijakan  ini  telah  lama  menjadi  wacana  pemerintah.  Pada masa  kepemimpinan  Presiden  Susilo Bambang  Yudoyono,  kebijakan  penyederhanaan  birokrasi  telah  menjadi  bahan  kajian  dan  diskusi  sejak  tahun  2003- 2004, melalui penataan kelembagaan yang disusun berdasarkan prinsip hemat struktur namun kaya fungsi, dengan lebih banyak unit/pemegang jabatan profesi/fungsional daripada jabatan struktural (Komarudin, 2012). Terdapat dua hal yang menjadi perhatian pemerintah saat ide penyederhanaan birokrasi ini digagas yakni percepatan pengambilan keputusan pemerintah dan revitalisasi jabatan fungsional.
Penyederhanaan  birokrasi  perlu  dilakukan  guna  menjaring  tatanan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  efektif  dan efisien  guna  memberikan  pelayanan  publik  yang  cepat  dan  berkualitas,  disisi  lain  penyederhanaan  struktur  birokrasi pemerintahan bertujuan untuk mengubah pola pikir ASN yang selama ini lebih cenderung mengejar jabatan, persaingan diantara  pejabat  struktural,  perlombaan  dalam  segi  pangkat  dan  golongan,  serta  memperebutkan  fasilitas  dan  power jabatan  daripada  menjalankan  peran  tugas  pokok  dan  fungsinya  sebagai  pelayan  publik  itu  sendiri.  Presiden  Joko Widodo dalam pidato pertamanya saat pelantikan presiden periode kedua menyampaikan dan menilai keberadaan level struktur  jabatan  yang  ada  di  kementerian  dan  lembaga  terlalu  banyak.  Jokowi  ingin  agar  struktur  ini  dapat disederhanakan, hal ini disampaikan dalam pidatonya usai dilantik sebagai presiden RI 2019- 2024, pada hari Minggu 20 Oktober 2019, “Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa  tidak kebanyakan, saya  minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, keterampilan, serta menghargai kompetensi” (Ihsanuddin,  2019).  Kebijakan  penyederhanaan  birokrasi  dan  penyetaraan  jabatan  administrator  dan pengawas menjadi  bagian dari  program strategis untuk  memangkas birokrasi,  pemangkasan jabatan administrator dan pengawas  ditujukan  untuk  memperpendek  proses  pengambilan  keputusan,  jika  tingkatan  birokrasi  pada  jabatan administrator dan jabatan pengawas dihilangkan atau dikurangi,  maka  rentang pengambilan keputusan bisa dipangkas hakikatnya  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  akan  menjadi  efisien  dan  efektif  serta  proses  pengambilan keputusan yang diharapkan lebih cepat.
Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi, dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi,  penyetaraan  jabatan,  dan  penyesuaian  sistem  kerja.  Dalam  hal  penyederhanaan  struktur  organisasi  telah ditetapkan  kriteria  umum  mengenai  unit  organisasi  yang  dapat  dipertahankan dan yang dapat  disederhanakan.  Dalam hal  penyetaraan jabatan, penyetaraan jabatan dilaksanakan tanpa  memperhatikan jenjang pangkat dan golongan ruang yang melekat pada pejabat administrator dan pengawas yang akan disetarakan. Kemudian, dalam hal penyesuaian sistem kerja,  meliputi  mekanisme  kerja  dan  proses  bisnis.  Penyesuaian  sistem  kerja  dimaksudkan  agar  PNS  memahami  dan mengetahui  setiap  tugas  dan  fungsi  pasca  penyetaraan  jabatan,  dalam  hal  tersebut  Penyetaraan  jabatan  erat  kaitanya dengan  penyesuaian  sistem  kerja.  Sistem  kerja  akan  menjadi  pedoman  ASN  dalam  melaksanakan  tugas  pasca penyetaraan  jabatan.  Penyesuaian  sistem  menjadi  faktor  penentu  bagi  keberhasilan  pelaksanaan  penyederhanaan birokrasi

## 2. Kerangka Teoritik

## 2.1 Pengertian Birokrasi Pemerintahan
Secara  bahasa  istilah  birokrasi  berasal  dari  bahasa  Pran cis  “bureau”  yang  berarti  kantor  atau  meja  tulis  dan  dari bahasa Yunani “cretain” yang berarti mengatur. Selanjutnya dalam bahasa Inggris pengertian birokrasi dapa t dikatakan sebagai  “civil  service”  kemudian  disebut  juga  dengan  “public  service”,  “public  administration”  atau  “public  sector”. Oleh  karena  kerja  birokrasi  ada  pada  suatu  kantor  organisasi  formal  maka  birokrasi  dapat  diartikan  sebagai  tipe
organisasi yang mengerjakan kegiatan yang dilakukan banyak orang dan saling berkoordinasi. Adapun menurut Weber (Suradinata, 2002:27) birokrasi adalah sebagai  salah satu sistem otorita yang ditetapkan  secara  rasional  oleh berbagai peraturan. Dengan demikian birokrasi yang dimaksud adalah pengorganisasian secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan banyak orang. Sedangkan menurut J.B Kristiadi (1994:93) birokrasi sebagai organisasi yang memiliki sumber daya  manusia  yang  cukup  besar  jumlahnya  dan  di  dalamnya  terdapat  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  melekat,  serta struktur organisasi yang jelas. Birokrasi yang dimaksud untuk penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk  didalamnya  penyelenggaraan  pelayanan  umum  dan  pembangunan.  Selanjutnya  menurut  Thoha  (2008:15) bahwa  birokrasi  merupakan  sistem  untuk  mengatur  organisasi  yang  besar  agar  diperoleh  pengelolaan  yang  efisien, rasional dan efektif.
Kemudian  berkaitan  dengan  pengertian  birokrasi  pemerintahan  Ismail  (2009:56)  mengatakan  bahwa  birokrasi pemerintah  merupakan  garda  paling  depan  untuk  pelayanan  umum  kepada  masyarakat.  Selanjutnya  masih  menurut Ismail  bahwa  dalam  memberikan  pelayanan  umum,  birokrasi  pemerintah  dituntut  lebih  efektif,  efisen  sehingga  akan nampak  mementingkan  kualitas  pelayanan.  Sedangkan  menurut  Ndraha  (2003:521)  birokrasi  pemerintahan  sebagai struktur  organisasi  pemerintahan  yang  memproduksi  layanan  civil  dan  jasa  publik  berdasarkan  kebijakan  yang ditetapkan  dengan  mempertimbangkan  berbagai  pilihan  lingkungan.  Pemerintah  selaku  provider  harus  mengantarkan dan menyerahkan produk itu sampai ditangan contumer pada saat dibutuhkan atau sebaliknya. Berdasarkan pengertian birokrasi  di  atas  maka  dapat  dikatakan  birokrasi  adalah  organisasi  formal  yang  di  dalamnya  terdapat  kegiatan  yang dilakukan pemerintah yang mana kegiatan tersebut telah diatur dan dijalankan dengan rasa tanggung jawab. Menurut  Weber  (Mustafa,  2014:17)  bahwa  ciri pokok  birokrasi  adalah  :
 Jabatan  administratif  yang  terorganisasi/tersusun  secara  hirarki
 Jabatan yang disandang sesuai kompetensinya
 Aparatur pemerintah yang diterima dan ditempatkan dalam bertugas sesuai dengan latar belakang ijasah dan melewati tahap ujian
 Aparatur sipil negara menerima penghasilan tetap disesuaikan pangkat serta kedudukannya
 Pekerjaan sebagai pegawai pemerintah memiliki batas waktu bekerja atau dibatasi masa pension
 Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri
 Para pejabat sebagai subyek untuk mengontrol dan mendisiplinkan
 Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata.
Sedangkan menurut ahli lain yaitu Rourke (1979) mengatakan bahwa ciri-ciri dari birokrasi adalah :
 Hirarki dan terdapat pembagian kerja yang jelas
 Mengikat secara perseorangan dengan aturan tertulis yang jelas
 Dikerjakan oleh pegawai yang bekerja penuh, seumur hidup serta profesional
 Aparatur  pemerintah  yang  bekerja  tidak  memiliki  hak  atas  sarana  dan  prasarana  pemerintahan,  keuangan, pekerjaan dan jabatan.
 Hidup dari gaji dan pendapatan yang diterimanya tidak didasarkan secara langsung atas dasar kinerja mereka.
Melihat dari ciri-ciri birokrasi di atas yang telah disampaikan oleh ahli bahwa terlihat adanya pembagian kerja, hirarkis, digaji oleh pemerintah, dan bekerja sesuai dengan kualifikasi kompetensi dasar yang dimiliki.

## 2.2 Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  merupakan salah  satu  dimensi  administrasi  publik yang  berkenaan   dengan   keputusan    tentang apa  yang  harus  dikerjakan.  Dimensi kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak  dikerjakan  oleh  sistem  organ  tubuh  atau  dimensi  struktur  organisasi melalui  suatu  energi  atau  sistem penggerak  dan  kendali  atau  dimensi manajemen. Riant Nugroho dalam Bukunya yang berjudul “Public Policy Edisi ke- 6” memaparkan  beberapa Definisi  Kebijakan  Publik  menurut para  ahli  sebagai  berikut:  Pertama  menurut  Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71) mendefinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan- tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu ( a projected program of goals, values, and practices ). David  Easton  (1965,  212)  mendefinisikannya  sebagai  akibat  dari  aktivitas  pemerintah  (the  impact  of  government activity). James Anderson (2011, 6) mendefinisikannya sebagai a relative stable, purposive course of action followed  by an  actor  or  set  of  actor  in  dealing  with  a  problem  or  matter  of  concern .  Thomas  R  Dye  mendefinisikannya  sebagai segala  sesuatu  yang  dikerjakan  pemerintah,  mengapa  mereka  melakukan  dan  hasil  yang  membuat  sebuah  kehidupan bersama  tampil  berbeda  ( public  policy  is “whatever governments  choose  to  do  or  not  do.  Public  Policy  is  What government do, why they do it, and what difference it makes ”).
Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum(authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis).
 Kebijakan publik sebagai tujuan Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan  publik  adalah  serangkaian  tindakan  pemerintah  yang  didesain  untuk  mencapai  hasil-hasil
tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.
 Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat  para  pegawai  negri untuk  bertindak  atau  mengarahkan  pilihan  tindakan  atau  kegiatan  seperti menyiapkan  rancangan undang-undang  atau peraturan  pemerintah  untuk  dipertimbangkan  oleh  parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.
 Kebijakan  publik  sebagai  hipotesis,  Kebijakan  dibuat  berdasarkan  teori,  model  atau  hipotesis  mengenai sebab  dan  akibat.  Kebijakan-kebijakan  senantiasa  bersandar  pada  asumsi-  asumsi  mengenai  prilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif  yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu  memuat  disensetif  yang  mendorong  orang  tidak  melakukan  sesuatu.  Kebijakan  harus  mampu menyatukan  perkiraan-perkiraan  mengenai  keberhasilan  yang  akan  dicapai  dan  mekanisme  mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.
Dalam kaitanya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai  maksud  atau  tujuan  tertentu  daripada  prilaku  yang  berubah  atau  acak.  Kedua,  kebijakan  publik  pada dasarnya  mengandung  bagian  atau  pola  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  daripada  keputusan  yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan.  Keempat,  kebijakan  publik  dapat  berbentuk  positif  maupun  negatif.  Secara  positif,  kebijakan  melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat  diperlukan.Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

## 4. Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (Moleong 2010:5) penelitian kualitatif, dengan menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan  jalan  melibatkan  berbagai  metode  yang  ada.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi  pustaka  berbagai sumber atau literatur berkaitan masalah yang sedang diteliti.

## 5. Hasil dan Diskusi
Langkah  awal  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  implementasi  kebijakan  penyederhanaan  birokrasi adalah menyiapkan perangkat kebijakan operasional, sebagai konsekuensi institusi pemerintah bertransformasi menjadi birokrasi  agile,  untuk  menjawab  kebutuhan  perubahan  lingkungan  yang  VUCA  (volatility,  uncertainty,  complexity, ambiguity).  Bahwa  penyetaraan  jabatan  bukan  sekadar  ganti  baju,  bukan  sekadar  perubahan  cover,  tetapi  merupakan kebijakan  buffer  (kebijakan  reformasi  birokrasi).  Kebijakan  penyangga  untuk  mengurangi  dampak  kerugian  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  terdampak.  Kebijakan  penyederhanaan  birokrasi  merupakan  konsekuensi  organisasi  yang bertransformasi menjadi dinamis, adapun Kebijakan yang telah dan perlu diambil banyak pemerintah dan pemerintah daerah,   yaitu    penyederhanaan    birokrasi    dengan    tiga    subkebijakan:    (1)    penyederhanaanstruktur    organisasi;    (2) penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional;  dan  (3)  perubahan  tata  kerja.  Perubahan  struktur dilakukan  secara  bertahap  dan  parsial  menjadi  struktur  yang  lebih  datar  flatarchies  dan  kemudian  holacracy  yang memungkinkan kebijakan disusun dan dilaksanakan lebih cepat sehingga proses pelayanan lebih berkualitas. Perubahan paradigma struktur hierarkis yang melekat dengan praktik buruk birokrasi diharapkan dapat berubah dengan mengubah struktur yang mendukung budaya patronisme menjadi meritrokrasi.
Manajemen  kinerja  yang  lincah  penyelarasan  unit-unit  organisasi,  proyek-proyek,  atau program  kegiatan  lingkup instansi harus dilakukan, begitu juga dengan pengaturan mengenai pola hubungan pelaksanaan tugas pada unit kerja di organisasi, dimana proses bisnis terjalin antara jabatan pimpinan tinggi pratama dengan koordinator dan subkoordinator. Alokasi  dan  penyediaan  sumber  daya  untuk  penerapan  manajemen  kinerja,  serta  yang  paling  urgen  dalam  perubahan sistem kerja adalah  bagaimana agar seluruh tata kerja sudah berbasiskan teknologi informasi. Perubahan dalam sistem kerja termasuk di dalamnya adalah pola komunikasi. Komunikasi pada pola lama merupakan komunikasi berjenjang ke setiap  tingkatan  sehingga  kinerja  birokrasi  semakin  rigid.  Birokrasi  baru  bergerak  jika  adanya  arahan,  pedoman, disposisi  biasanya  dengan pola  komunikasi  satu  arah  dengan  lima  jenjang  pelaksanaan. Secara  umum,  yaitu  Kepala Daerah  (Chief  Executive  Officer)  mendisposisi  pada  Sekretaris  Daerah  (Middle  Management/  Manajer  Penghubung), kemudian Sekretaris Daerah mendisposisi pada Asisten Sekretariat Daerah jika membutuhkan koordinasi antarperangkat daerah/  unit  kerja.  Pejabat  Asisten  Sekretariat  akan  mengoordinasikan  pada    Pejabat  Pimpinan  Tinggi  per  urusan Pemerintah Daerah. Jika bersifat teknis, bisa didisposisi langsung pada Pimpinan Tinggi Pratama dinas/ badan/lembaga teknis lainnya untuk selanjutnya meneruskan diposisi pada Pejabat Administrator yang kemudian meneruskan disposisi pada  Pejabat  Pengawas  untuk  kemudian  dilaksanakan  oleh  pejabat  pelaksana.  Pada  tatanan  ideal  sesuai  dengan
Permenpan  RB  Nomor  7  Tahun  2022,  Tentang  Sistem  Kerja  Pada  Instansi  Pemerintah,  dalam  pelaksanaan  tugasnya Pejabat  Fungsional  dan  pelaksana  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  secara  langsung  kepada  Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat  Pimpinan  Tinggi Pratama, Pejabat  Administrator atau  Pejabat  Pengawas. Dalam hal Pejabat  Fungsional  diangkat  untuk  memimpin  suatu  unit  kerja  mandiri  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana. Penentuan kedudukan dan tanggung jawab disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-masing Instansi Pemerintah. Kedudukan ditetapkan oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian.  Pejabat  Fungsional  dan  pelaksana  dapat  bekerja  secara  individu  dan/atau  dalam tim  kerja  dengan  mengedepankan  profesionalisme,  kompetensi,  dan  kolaborasi  berdasarkan  keahlian  dan/atau keterampilan. Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah. Dalam tim kerja yang  anggotanya  berasal  dari  lintas  Unit  Organisasi  dan/atau  lintas  Instansi  Pemerintah,  Pejabat  Fungsional  atau pelaksana  yang  berperan  sebagai  ketua  tim  diutamakan  berasal  dari  Unit  Organisasi  pemilik  kinerja.  Dengan  adanya penyederhanaan birokrasi melalui system kerja tersebut  diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dapat dilaksanakan lebih fleksibel dan efektif dengan tahapan yang lebih singkat dan lebih cepat.
Untuk  mendukung  system  kerja  baru  tersebut  perlu  dilakukan  penyesuaian  kebijakan  tata  naskah  dinas  manual maupun  berbasis  elektornik  yang  mengakomodir  kewenangan  pejabat  struktural  dan  pejabat  fungsional  untuk menandatanganinya  sesuai  kebutuhan  pelaksanaan  kerja.  Adapun  terkait  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas, pejabat  fungsional  dan  pelaksana  yang  ditugaskan  secara  individu  melaporkan  pelaksanaan  tugasnya  secara  langsung kepada kepala OPD, pejabat fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim. Pejabat fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada kepala OPD secara berkala. Kepala OPD sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim  dan/atau  anggota  tim  kerja  dengan  memanfaatkan  layanan  administrasi  pemerintahan  berbasis  elektronik  melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja Instansi Pemerintah.

## 6. Kesimpulan
Pada hakikatnya pengaturan mengenai penyetaraan jabatan harus dibarengi dengan pengaturan penyesuaian sistem kerja.  Pengaturan  penyesuaian  sistem  kerja  mencakup  ketentuan  mengenai  peran  koordinasi  dan  subkoordinasi sebagaimana  dimaksud dalam Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja  Pada  Instansi Pemerintah, Pemerintah  Pusat/Kementerian  Lembaga  serta  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten  Kota  diharapkan  dapat menerbitkan kebijakan yang afirmatif baik dalam bentuk regulasi maupun juklak dan/atau juknis mengenai pengaturan penyesuaian  sistem  kerja  pasca  penyetaraan  jabatan,  sehingga  ketidakpastian  hukum  dan  multitafsir  bagi  pejabat fungsional hasil penyetaraan dalam menjalankan tugasnya dapat diminimalisir.
Implikasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional akan mempengaruhi tingkat efektivitas sistem  kerja  pemerintah,  hal  tersebut  ditentukan  dalam  hal  mekanisme  kerja,  pejabat  fungsional  harus  memiliki  pola kerja yang fungsionalis. Pola kerja fungsionalis dapat dipahami sebagai suatu tata kerja di mana kegiatan setiap fungsi di  dalam  organisasi  merupakan  rangkaian  siklus yang  saling  terkait, dilakukan  oleh fungsi-fungsi yang  terbagi dalam sebuah  tim  kerja  atau  kelompok  kerja  (Pokja),  pimpinan/kepala  OPD  diharapkan  dapat  mengatur  tata  laksana mekanisme  kerja  agar  dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  secara  administrasi  maupun  teknis,  serta  menjadi  agen  of change  dalam  mengelola  sistem  penempatan  jabatan  fungsional  sesuai  dengan  bidang  keahlian  dan  keterampilan, kemudian  mendorong  tercapainya  pengembangan  kepemimpinan  dan  kompetensi  dengan  meningkatkan  kapasitas pejabat  fungsional,  adapun  pejabat  fungsional  khususnya  hassil  penyetaraan  diharapkan  dapat  berkolaborasi  dengan pejabat fungsional lain dalam mendukung penyelenggaraan tupoksi dan pencapaian tujuan pemerintah. Kolaborasi lintas fungsi dan jabatan fungsional dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah akan membantu meningkatkan kinerja organisasi,kinerja tim dan kinerja individu masing-masing ASN.

## 7. Referensi
Eriyatno. 1999. “Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen”. Jilid Satu. IPB Press, Bogor Milles, Mattew B & Huberman, M. B. 2012. Analisa Data Kualitatif. Jakarta: UI Press Mintzberg, H. (1993). Structure in Fives : Designing Effective Organizations Moleong, L. J. (2010). Metologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya Polidano,  C.,  &  Hulme,  D.  1999.  Public  Management  Reform  in  Developing  Countries.  Public  Management:  An International Journal of Research and Theory Suharto Edi. 2007. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta Turner, M. 2013. Summary Report of the Public Sector Governance Reform Evaluation. In: London: Oxford Policy Management Ltd (OPM)
Haria  Wibisana,  Bima.  2022.  Paparan  Birokrasi  dan  Manajemen  ASN  di  Masa  Depan.  Rapat  Koordinasi  Nasional Kepegawaian Tahun 2022.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  17  Tahun  2021  tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor 7 Tahun  2022  Tentang  Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
Ajib,  Rakhmawanto. 2021 Analisis Dampak Perampingan Birokrasi Terhadap Penyetaraan Jabatan administrator Dan Pengawas. Jurnal Pusat Pengkajian Manajemen Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara. Civil Service Vol. 15 No.2
Rusliandy. 2022. Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Jurnal Administrasi Publik, Volume 8 Nomor 1
Mochamad Nurhestitunggal,  Muhlisin. 2020. Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis Dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 1 – 20