## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT
Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati. Fakultas Hukum, Universitas Jambi Email: dnafitriani112@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  peranan Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  Kabupaten  Muaro  Jambi  dan  kendalanya  dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban  KDRT.  Tipe  penelitian  ini  adalah  Yuridis  Empiris.  Hasil penelitian adalah pelaksanaan peranan P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dengan memberikan sosialisasi, penerapan Undang-Undang Tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Sedangkan kendala  yang  dialami  yaitu  tidak  mempunyai  Rumah  Aman, anggaran  yang  terbatas,  SDM    yang  kurang,  masyarakat  yang kurang paham dengan hukum, korban dan keluarga tidak terbuka dalam memberikan keterangan, penarikan pengaduan dari pihak Kepolisian  dan  kekurangan  psikolog.  Saran : diharapkan pemerintah  dapat  bekerjasama  dengan  baik  dengan  P2TP2A Kabupaten  Muaro  Jambi  dalam  menangani  kasus  KDRT  dan masyarakat diberikan pemahaman hukum mengenai KDRT.
Kata Kunci: Peranan; perlindungan; hukum

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-09-28
Accepted: 2021-10-10 Publish: 2021-10-22 KEYWORDS: Legal protection; law

## ABSTRACT
The objectives of this  study are:  to determine implementation of the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women  and  Children  (P2TP2A)  providing  legal  protection  for women and children victims of domestic violence (KDRT).  To find obstacles  providing  legal  protection  for  women  and  children  for being  victims.  Research  Method:  The  method  used  is  Juridical Empirical.  Research  Results:  1)Role’s  implementation  of  the P2TP2A in Muaro Jambi providing legal protection for women and children by providing socialization, then implementing the Law of Child  Protection  and  Law  of  Republic  Indonesia  of  Elimination  of Domestic  Violence.  2)Obstacles  experienced  by  P2TP2A  Muaro Jambi providing legal protection for women and children. Namely, not having a safe house, limited budget, lacking human resources, many  people  who  do  not  understand  the  law,  victims  and  their families  are  not  open  in  providing  information,  withdrawal  of complaints  from  the  police,  P2TP2A  Muaro  Jambi  lacks psychologists. Suggestion: The government should cooperate with P2TP2A  in  Muaro  Jambi  dealing  with  KDRT’s  case  and  the community should be give more understanding regarding domestic violence’s law.

## A. PENDAHULUAN
Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, adil dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang- Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Namun faktanya tindak pidana semakin tahun  semakin  meningkat  dan  menjadi  permasalahan  yang  cukup  ramai diperbincangkan.
Setiap  masyarakat  tidak  dapat  menghindari  terjadinya  suatu  konflik,  baik  itu konflik antar pribadi dan kelompok, antar kelompok dan antara pribadi, kelompok dengan negara. Oleh karena itu dalam sistem hukum dari suatu negara, dalamnya mencakup  pula  pengaturan  mekanisme  penyelesaian  sengketa.  Di  Indonesia penyelesaian  perkara  pidana  dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 1 .
Hukum pidana dalam ilmu hukum. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum  nasional  adalah  merupakan  produk  pemikiran  manusia  yang  sengaja dibuat  untuk  melindungi  korban  dari  semua  bentuk  kejahatan.  Pembentukan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak-hak individu  dan masyarakat sangat  relevan  dan  terkait  dengan  program  untuk  melindungi  perempuan  dari tindak pidana kekerasan 2 .
Hukum  pidana  merupakan  norma  yang  menjadi  pedoman  dan  pelindung masyarakat dalam menghadapi masalah tindak pidana. Kekerasan dalam rumah tangga  sebenarnya  bukan  merupakan  hal  yang  baru.  Namun,  selama  ini  selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Di samping  itu,  budaya  masyarakat  ikut  berperan  dalam  hal  ini.  Kekerasan  yang terjadi  dalam  rumah  tangga  mengandung  sesuatu  yang  spesifik  atau  khusus. Kekhususan  tersebut  terletak  pada  hubungan  antara  pelaku  dan  korban,  yaitu hubungan  kekeluargaan  atau  hubungan  pekerjaan  (majikan  dengan  pembantu rumah tangga). Selain itu locus delicti pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik,  yaitu  di  dalam  rumah,  di  mana  pelaku  dan  korban  bertempat  tinggal. Dalam  tindak  pidana  lain, locus  delicti bisa  di  mana  saja,  di  semua  tempat 3 . Kekerasan bukanlah sesuatu yang baru kita dengar. Sering sekali terjadi bisaanya bersamaan dengan tindak kejahatan lainnya.
Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan  tetapi  kurang  mendapat  tanggapan  dari  masyarakat  dan  para  penegak hukum karena beberapa alasan. Pertama: ketiadaan statistic criminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada perempuan dalam rumah  tangga memiliki ruang lingkup  yang sangat  pribadi  dan  terjaga  privacynya  berkaitan  dengan  kesucian dan keharmonisan rumah tangga ( sanctitive of the home ), ketiga: tindak kekerasan
1 Usman,  Andi  Najemi,  “Mediasi  Penal  di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan  dan  Kepastian Hukumya”,  Undang: Jurnal  Hukum,  Vol.1,  No.1,  2018. https://ujh.unja.ac.id/index.php /home/article/view/17/4, Diakses pada tanggal 03 Maret 2020.
2 Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 33.
3 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 13.
pada perempuan dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan 4 .
Kelemahan  struktur  biologis  perempuan  menempatkannya  pada  posisi  yang marginal dalam masyarakat. Perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan fisik, lemah,  emosional,  sehingga  hanya  berhak  mengerjakan  pekerjaan  yang  halus, seperti  pekerjaan  rumah,  mengasuh  anak,  dan  lain-lain.  Relasi  sosial  dilakukan atas dasar ukuran laki-laki. 5
Perempuan mendapatkan stigma lemah dalam masyarakat. KDRT merupakan jenis  kekerasan  yang  memiliki  sifat-sifat  yang  khas  yakni  dilakukan  di  dalam rumah,  pelaku  dan  korban  adalah  anggota  keluarga.  Jenis-jenis  KDRT  meliputi kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  dan  penelantaran  dalam rumah  tangga.  Oleh  sebab  itu  setiap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga mempunyai potensi untuk menjadi pelaku maupun korban KDRT.” 6
Kesejahteraan sosial merupakan salah satu unsur dasar dalam pemerintahan guna menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya.  Menurut Pasal  1 Ayat (2) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  Tentang  Kesejahteraan  Sosial, penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  adalah  upaya  terarah,  terpadu,  dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan  sosial  guna  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara,  ingin meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.  Menurut  Undang-Undang  tersebut  maka  kegiatan  pelaksanaan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab masing-masing daerah otonom yang mana  kegiatan  tersebut  diharapkan  dapat  lebih  tepat  sasaran  dan merata hingga lingkup daerah terkecil di daerah tersebut.
Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan  suatu  daerah  yang  artinya  permasalahan  sosial  yang  ada  di masyarakat dapat tertangani dengan baik. Namun, permasalahan sosial yang lebih bersifat  personal  terkadang  diabaikan  oleh  pemerintah  daerah  padahal  hal tersebut  sangatlah  penting  karena  menyangkut  harta  dan martabat seseorang 7 . Dalam perkembangannya, persoalan kekerasan seksual tidaklah bersifat personal dan  berdiri  sendiri,  melainkan  merupakan  masalah  sosial  yang  mempunyai banyak aspek dan faktor yang melingkupinya.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  merupakan  kewajiban  bagi  kita  semua
4 Hasbianto,  Ellin, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, Mizan  Khasanah  Ilmu-Ilmu  Islam,  Jakarta, 1996, hlm. 31.
5 Siti  Nurkhikmah  dan  Sofyan  Nur,  “Kekerasan  Dalam  Pernikahan  Siri:  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol.1, No.1, 2020, hlm. 55.
6 Sahuri  Lasmadi,  Umar  Hasan,  dan  Elly  Sudarti, “Tindakan Diskresi  Oleh  Penyidik  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat”, Jurnal  Sains  Sosio  Huaniora, Vol.3,  No.2,  Desember,  2019,  hlm.  140.  https://www.online- journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/8118, Diakses pada tanggal 03 Maret 2020.
7 Anna  Marie  Wattie, Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Di  Ruang  Public;  Fakta,  Penanganan  dan Rekomendasi, PKK dan Ford Doundation, Yogyakarta, 2002, hlm. 4.
mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam  mewujudkan  cita-cita  bangsa,  oleh  sebab  itu  anak  harus  mendapatkan pembinaan  dan  perlindungan  sehingga mereka  dapat  tumbuh  dan  berkembang dengan  baik.  Anak  termasuk  kelompok  yang  rentan  terhadap  terjadinya  suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana 8 .
Selain  memberikan  perlindungan  hukum,  negara  juga  harus  memberikan pendampingan  hukum  terhadap  perempuan dan  anak  sebagai  korban  tindakan kejatahan.
Adanya peningkatan angka kekerasan seksual di Indonesia, pemerintah pusat mengambil  langkah  kebijakan  untuk  penyelesaian  permasalahan  sosial  ini. Diresmikannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 atas perubahan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Undang-Undang tersebut mengatur segala jenis permasalahan sosial  dan hukum anak, tata cara pendampingan dan keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan tujuan dari Undang-Undang tersebut.
Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sebagai lembaga pemerintahan yang secara khusus  sebagai  tempat  pendampingan  terhadap  anak  dan  perempuan  yang mengalami masalah sosial utamanya menangani pelanggaran hak asasi manusia dan  tindak  pidana  kekerasan  seperti:  perdagangan  manusia,  kekerasan  dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  bahwa  Pemerintah  Daerah  bersama berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban  kekerasan  berbasis  gender  dan  anak.  Pasal  10  huruf  a  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan  bahwa: “korban berhak  mendapatkan:  perlindungan  dari  pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”
Penjelasan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menyatakan  bahwa:  “Yang dimaksud  dengan “lembaga sosial” adalah  lembaga  atau  organisasi  sosial  yang peduli  terhadap  masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  misalnya  lembaga- lembaga bantuan hukum. ”
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  atau  yang disingkat  dengan  P2TP2A  merupakan  lembaga  sosial  dalam  penanganan  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Keputusan  mengenai  pembentukan  pusat pelayanan  terpadu  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  tercantum  pada
8 Sri Rahayu, dkk., “Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort  (POL RES) Tanjung Jabung Barat”, Jurnal Karya  Abdi Masyarakat, Vol.3, No.2, Desember 2019, hlm. 301.
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembentukan dan  pengembangan  pusat  pelayanan  terpadu  merupakan  kewajiban  dan  tugas daerah  di  dalamnya  penguatan  kelembagaan  dan  pemenuhan  sarana  dan prasarana operasional yang berkaitan.
Lembaga pemerintahan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang disingkat dengan P2TP2A mempunyai peran penting dalam memberikan  pendampingan  hukum  terhadap  perempuan  dan  anak  sebagai korban  kejahatan 9 .  Khususnya  korban  tindak  pidana  kekerasan  memiliki  tugas bertanggungjawab  memberikan  sejumlah  pelayanan  yaitu  pemberian pendampingan oleh pengacara dan psikolog.
Rangka  perlindungan  anak  dan  perempuan  dari  kekerasan  maka  melalui Keputusan  Gubernur  Jambi  Nomor  142/Kep.Gub/BPMP/2011  Tentang “Pembentukan  Tim  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak Provinsi Jambi”. Dalam peraturan gubernur ini menyebutkan Tim P2TP2A di Provinsi Jambi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penyadaran dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, penyandang cacat dan lanjut usia perempuan akan Hak Asasi Manusia.
2. Membantu  memberdayakan  perempuan  dan  anak  korban kekerasan.
3. Menyediakan  informasi  dan  fasilitas  yang  diperlukan  dalam mengupayakan  peningkatan  kualitas  hidup  dan  perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang cacat serta lanjut usia perempuan.
4. Menyediakan  P2TP2A  bagi  permasalahan  perempuan,  anak  dan penyandang cacat serta lanjut usia perempuan.
Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi diatur juga di Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak. Pasal 21 Ayat (1) mengatur tentang bentuk dan mekanisme pelayanan perlindungan yang menyatakan bahwa:
(1) Bentuk layanan perlindungan terhadap korban meliputi:
a. Layanan pengaduan dan rujukan;
b. Layanan pendampingan psikologis;
c. Layanan pendampingan hukum;
d. Layanan pendampingan rohani;
e. Layanan mediasi permasalahan perempuan dan anak;
f. Layanan pendampingan restitusi;
g. Layanan rumah perlindungan;
9 Pocut Ismayati Vonda & Cut Dian Fitri, “Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Aceh”, Gender Equality: International Journal Of Child and Gender Studies, Vol.3, No.1, Maret 2017, hlm. 65.
h. Layanan khusus anak; dan
i. Layanan reintegrasi sosial.
Misi  dibentuknya  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak      adalah  membangun  gerakan  bersama  untuk  menghapus  kekerasan  dan traficking terhadap  perempuan  dan  anak,  memberikan  pelayanan  yang  meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang  mengalami  tindak  kekerasan,  menjadikan  P2TP2A  sebagai  basis pemberdayaan  perempuan  dan  anak  secara  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif. Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  akan  dianalisis  1)  Bagaimana  peran  P2TP2A Kabupaten  Muaro  Jambi  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap perempuan  dan  anak  korban  KDRT  dan  2)  Apakah  Kendala  P2TP2A  Kabupaten Muaro  Jambi  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  dan anak korban KDRT.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Metode penelitian empiris adalah penelitian ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat  dikonstatasi  atau  diamati  dan  bebas  nilai  dan  memiliki  ciri-ciri  yaitu; membedakan  fakta  dari  norma  gejala  hukum  murni  empiris,  yaitu  fakta  sosial, metodologinya metode ilmu-ilmu empiris dan bebas nilai 10 .

## C. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Peranan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi dalam Memberikan Perlindungan Hukum  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga.
KDRT  merupakan  jenis  kekerasan  yang  memiliki  sifat-sifat  yang  khas  yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga. Jenis-jenis KDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga.
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak direalisasikan pada tanggal 22 Oktober 2009 pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA). Kemudian Kementerian PP dan PA membentuk Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Nomor  5  Tahun  2010  Tentang  Panduan  Pembentukan  dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
10 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81- 82.
Peraturan  tersebut  mengatur  bahwa  masing-masing  daerah  Kabupaten/  Kota mempunyai  kewajiban  membentuk  lembaga  P2TP2A.  Pusat  Perlindungan  Terpadu Pemberdayaan  dan  Perlindungan  Anak  (P2TP2A)  mempunyai  visi  mengedepankan pemberdayaan  perempuan  dan  anak  dari  tindak  kekerasan,  sesuai  prinsip  hak  asasi manusia.
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah sebagai salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak yang bertujuan untuk memberikan  kontribusi  terhadap  keadilan  dan  kesetaraan  Gender  dengan mengintegrasikan  strategi  dalam  berbagai  pelayanan  bagi  peningkatan  peran perlindungan perempuan dan anak serta memberikan kesejahteraan dari perlindungan anak dan perempuan.
Lembaga pemerintahan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  atau  yang  disingkat  dengan  P2TP2A  mempunyai  peranan  penting  dalam memberikan  pendampingan  hukum  terhadap  perempuan  dan  anak  sebagai  korban kejahatan  khususnya  korban  tindak  pidana  kekerasan  memiliki  tugas bertanggungjawab  memberikan  sejumlah  pelayanan  yaitu  pemberian  pendampingan oleh pengacara dan psikolog.
Rangka  perlindungan  anak  dan  perempuan  dari  kekerasan  maka  melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 142/Kep.Gub/BPMP/2011 Tentang “Pembentukan Tim Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Jambi”. Dalam Peraturan Gubernur ini menyebutkan Tim P2TP2A di Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Melakukan  penyadaran  dan  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak, penyandang cacat dan lanjut usia perempuan akan Hak Asasi Manusia.
2. Membantu memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Menyediakan  informasi  dan  fasilitas  yang  diperlukan  dalam  mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan, anak  dan penyandang cacat serta lanjut usia perempuan.
4. Menyediakan  P2TP2A  bagi  permasalahan  perempuan,  anak  dan  penyandang cacat serta lanjut usia perempuan.
Lembaga pemerintahan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang disingkat dengan P2TP2A mempunyai peran penting dalam memberikan pendampingan  hukum  terhadap  perempuan  dan  anak  sebagai  korban  kejahatan khususnya korban tindak pidana kekerasan.
P2TP2A  mempunyai  4  (empat)  tugas  dan  wewenang  yang  terdapat  pada Keputusan Gubernur Jambi N omor: 142/Kep.Gub/BPMP/2011 Tentang “Pembentukan Tim  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Jambi”, yaitu:
1. Melakukan  penyadaran  dan  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak, penyandang cacat dan lanjut usia perempuan akan Hak Asasi Manusia. Untuk mewujudkan tugas dan wewenang yang terdapat pada keputusan gubernur ini Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) terdapat pada hasil wawancara dengan Fitrianis selaku KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi bahwa P2TP2A melakukan penyuluhan atau sosialisasi beberapa kali dalam setahun di setiap wilayah kabupaten muaro jambi  atau  terkadang  juga  melakukannya  pada  wilayah  yang  membutuhkan adanya  penyuluhan  atau  sosialisasi  yang  berkaitan  dengan  kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT)  atau  penyuluhan  yang  berhubungan  dengan  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  serta  Undang-Undang  Nomor  21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Bahkan terkadang ibu Fitrianis selaku Kasi PPPA melakukan sosialisasi tersebut jika ia sedang berkumpul dengan ibu- ibu PKK 11 .
2. Membantu  memberdayakan  perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk mewujudkan  tugas  dan  wewenang  yang  kedua  ini  dalam  hasil  wawancara dengan Rahayu Kurniasih Satuan Bakti Pekerja Sosial di Muaro Jambi bahwa pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  melakukan peningkatan peningkatan kualitas perempuan melalui aksi afirmasi terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, social, ekonomi. Peningkatan upaya perlindungan  perempuan  dari  berbagai  tindak  pidana  dan  diskriminasi. Melakukan  komunikasi,  edukasi  dan  informasi.  Meningkatkan  peran masyarakat dan media dalam penanggulangan 12 .
Menurut Rahayu Kurniasih Satuan Bakti Pekerja Sosial di Muaro Jambi itu yang  dilakukan  P2TP2A  Muaro  Jambi  dalam  membantu  memberdayakan perempuan  korban  kekerasan  dan  untuk  memberdayakan  anak  korban kekerasan  P2TP2A  melakukanmelaksanakan  kebijakan  dan  Peraturan Perundang-Undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum dan sosial. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan perlindungan dan kesejahteraan anak 13 .
3. Menyediakan  informasi  dan  fasilitas  yang  diperlukan  dalam mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang cacat serta lanjut usia perempuan. Untuk mewujudkan  tugas  dan  wewenang  yang  ketiga,  dalam  Peraturan  Daerah Provinsi  Jambi  Nomor  7  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggara  Perlindungan Perempuan dan Anak, pada Pasal 21 Ayat (1) mengakur tentang bentuk dan mekanisme layanan perlindungan yang menyatakan bahwa:
(1) Bentuk layanan perlindungan terhadap korban meliputi:
a. Layanan pengaduan dan rujukan;
b. Layanan pendampingan psikologis;
c. Layanan pendampingan hukum;
d. Layanan pendampingan rohani;
11 Wawancara dengan Fitrianis, KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 23 Agustus 2021.
12 Wawancara dengan Rahayu Kurniasih, Sakti Pekerja Sosial di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 23 Agustus 2021.
13 Ibid.
e. Layanan mediasi permasalahan perempuan dan anak;
f. Layanan pendampingan restitusi;
g. Layanan rumah perlindungan;
h. Layanan khusus anak; dan
i. Layanan reintegrasi sosial.
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perlindungan  Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak merupakan bentuk peranan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada wawancara Azri Ansar selaku Kabid PPPA di P2TP2A Muaro Jambi. Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Muaro  Jambi,  memberikan  layanan  pengaduan  dan  rujukan  sesuai yang  terdapat  pada  point  a  PERDA  Provinsi  Jambi  yaitu  bentuk layanan perlindungan terhadap korban meliputi layanan pengaduan dan rujukan 14 .
P2TP2A Muaro Jambi sendiri untuk psikolognya menggunakan psikolog dari UPTD Provinsi Jambi dalam hal ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.
Menurut Fitrianis selaku KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten  Muaro  Jambi  bahwa  P2TP2A  Muaro  Jambi  tidak  merekrut Psikolog  dikarenakan  terkendala  dalam  hal  anggaran  serta  jika merekrut Psikolog yang baru dikhawatirkan potensi pengalaman dalam menghadiri persidangan di pengadilan kurang serta dikhawatirkan Psikolog baru masih kurang  berpengalaman  memberikan  keterangan  ahli  saat  berhadapan dengan Jaksa dan Hakim ketika beradu argumentasi. Sebelumnya P2TP2A Muaro  Jambi  sudah  pernah  merekrut  Psikolog  baru  namun  potensinya kurang memadai sehingga staf masih harus membantu, sehingga hingga saat ini P2TP2A Muaro Jambi masih menggunakan Psikolog dari UPTD Provinsi Jambi 15 .
Layanan pendamping hukum yang tertera pada PERDA Provinsi Jambi, Tim P2TP2A juga merekrut layanan pendamping hukum atau advokat UPTD Provinsi  Jambi.  Menurut  Fitrianis  selaku  KASI  Perlindungan  dan Kesejahteraan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi bahwa P2TP2A Muaro Jambi advokat dikarenakan tidak merekrut advokat alasannya terkendala dalam hal anggaran serta jika merekrut advokat yang baru dikhawatirkan potensi pengalaman  dalam  menghadiri  persidangan  di  pengadilan  kurang  serta
14 Wawancara dengan Azri Ansar Kabid PPPA di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 03 Oktober 2020.
15 Wawancara dengan Fitrianis, KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.
dikhawatirkan  advokat  baru  masih  kurang  berpengalaman  memberikan keterangan  ahli  saat  berhadapan  dengan  Jaksa  dan  Hakim  ketika  beradu argumentasi 16 .
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak belum mempunyai  layanan  pendampingan  rohani  dikarenakan  terkendala  oleh anggaran  juga,  dinyatakan  oleh  Fitrianis  selaku  KASI  Perlindungan  dan Kesejahteraan  Anak  di  P2TP2A  Muaro  Jambi. 17 Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Muaro  Jambi memiliki layanan mediasi permasalahan perempuan dan anak disebutkan pada  wawancara  dengan  Fitrianis  selaku  KASI  Perlindungan  dan Kesejahteraan  Anak  di  P2TP2A  Muaro  Jambi  bahwa  layanan  mediasi permasalahan  perempuan  dan  anak  di  PT2P2A  Kabupaten  Muaro  Jambi dilaksanakan oleh dirinya sendiri dengan bantuan tim yang lain 18 .
Layanan  pendamping  restitusi  pada  P2TP2A  Muaro  Jambi  menurut Fitrianis  selaku  KASI  Perlindungan  dan  Kesejahteraan  Anak  di  P2TP2A Muaro Jambi bahwa pemberian perlindungan bagi perempuan dan anak di P2TP2A  Muaro  Jambi  dilakukan  sebuah  tim.  Dalam  hal  memberikan perlindungan KASI  dibantu oleh  Advokat, Sakti Peksos, Kabit PPPA, serta staff yang bertuga di P2TP2A Muaro Jambi. KASI P2TP2A Muaro Jambi selain menjadi  KASI,  ia  juga  ikut  berperan  menangani  kasus  di  P2TP2A  Muaro Jambi. Namun untuk Psikolog di P2TP2A Muaro Jambi masih menggunakan Psikolog UPTD Provinsi Jambi 19 .
Rumah aman atau kata lainnya layanan rumah perlindungan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Muaro Jambi belum ada. KASI P2TP2A Muaro Jambi sudah pernah menyarankan untuk  membuat  rumah  aman  di  wilayah  Muaro  Jambi  namun  hingga sekarang masih belum dilaksanakan.
Untuk layanan khusus anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Muaro Jambi dilakukan oleh Ibu Fitrianis dibantu oleh staf yang lain. Selanjutnya pada point terakhir dalam PERDA Nomor  7  Tahun  2019  Provinsi  Jambi  yaitu  layanan  reintegrasi  sosial dilakukan  oleh  Satuan  Bakti  Pekerja  Sosial  dan  KASI  Perlindungan  dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi.
4. Menyediakan P2TP2A bagi permasalahan perempuan, anak dan penyandang cacat serta lanjut usia perempuan. Untuk mewujudkan tugas dan wewenang yang terakhir ini menurut Fitriani Selaku KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan  dan  Anak  di Kabupaten Muaro  Jambi bahwa  peranan,  tugas  dan wewenang dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
16 Ibid.
17 Wawancara dengan Fitrianis, KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.
18 Ibid.
19 Wawancara dengan Fitrianis KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.
(P2TP2A)  Kabupaten  Muaro  Jambi  diantaranya;  menerima  laporan  atau pengaduan baik secara langsung, secara rujukan dari Pengadilan Negeri Agama, secara rujukan dari pihak Kepolisian, kemudian menerima laporan dari UPTD Provinsi Jambi, serta dari lembaga social lainnya seperti KPI, LKS, PSM, TKS 20 . Secara  umum  tugas  dan  fungsi  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Muaro  Jambi  dapat  diketahui bahwa:
1) Tugas
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan pemberdayaaan perempuan dan anak  yang  berbasis  masyarakat.  Dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya P2TP2A  memiliki  bagian-bagian  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan pokok  permasalahan  yang  menjadi  fokus  untuk  ditangani  di  setiap daerah dengan menerima laporan atau pengaduan.
2) Wewenang P2TP2A memfasilitasi berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun nonfisik, yang meliputi informasi, rujukan, konsultasi/konseling,  pelatihan  keterampilan  serta  kegiatan-kegiatan lainnya.  Di  samping  itu  juga  menjadi  tempat  untuk  mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang  besar  terhadap  masalah  perempuan  dan  anak  di  segala  bidang (kesehatan,  pendidikan  ekonomi,  politik  hukum  serta  perlindungan perempuan dan anak serta perdagangan orang).
3) Tujuan Umum
Memberikan  kontribusi  terhadap  terwujudnya  kesetaraan  dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengutamaan gender dalam  berbagai  kegiatan  pelayanan  terpadu  bagi  peningkatan  kondisi, peran  dan  perlindungan  perempuan  serta  memberikan  kesejahteraan dan perlindungan anak.
4) Tujuan Khusus
Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dan mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis pelayanan  di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak seperti pusat data dan informasi, konseling, terapi psikologis dan medis, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, pusat  rujukan,  pelatihan  keterampilan  dan  sebagainya  dalam  upaya untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  perempuan,  kesejahteraan  dan perlindungan anak yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Serta membangun mekanisme dialog antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama/kemitraan yang dapat mendukung
20 Wawancara dengan Fitrianis KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.
keberadaan P2TP2A.
Menurut  Fitrianis  selaku  KASI  Perlindungan  dan  Kesejahteraan  Anak  di  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi  bahwa:  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi dalam meminimalisir tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan  memberikan  sosialisasi,  kemudian penerapan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 21 .
Prosedur  tahapan  korban  yang  ingin  melaporkan  kasus  mereka  adalah  sebagai berikut:
1. Penerimaan  pengaduan  dengan  cara  datang  sendiri  atau  bersama keluarga setelah  itu  melakukan  wawancara  tentang  penyebab Permasalahan status kasus yang terjadi tentang KDRT atau kekerasan lainnya,
2. Melakukan  pengkajian  kebutuhan  korban  dengan  inventarisasi  dan penelusuran dan penyebab kebutuhan,
3. Menginformasikan persetujuan atau kesepakatan tertulis dan secara hukum mengenai status penyebab masalah,
4. Memberikan rekomendasi pelayanan berupa medis, psikososial, hukum dan reintegrasi,
5. Melakukan  rujukan  dibutuhkan  rumah  aman  dan  bisa  juga  kembali kekeluarga,
6. Melakukan pencatatan dan pelaporan,
7. Mendampingi korban hingga ke tahapan akhir.
Visi misi P2TP2A Muaro Jambi yaitu visinya adalah terwujudnya perempuan dan anak  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  sebagai  warga  negara  yang  bermartabat  dan terhormat sesuai dengan Hak Asasi Manusia dalam bingkai syariah. Sedangkan misinya menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, memfasilitasi  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  untuk  meningkatkan kemampuan,  keterampilan  dan  kemandirian, meningkatkan  peran serta masyarakat dan  pemangku  kepentingan  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan.
P2TP2A Muaro Jambi sebagai salah satu lembaga pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Muaro Jambi dibangun dengan berbasiskan masyarakat yang melibatkan 3 pilar utama, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas
21 Wawancara dengan Fitrianis, KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.
pemulihan/pemberdayaan,  serta  untuk  mewujudkan  kesejahteraan,  keadilan  dan kesetaraan  gender  di  berbagai  bidang  kehidupan  perempuan  dan  anak  secara menyeluruh.
Tujuan  pembentukan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  tersebut  adalah  memberikan  kontribusi  terhadap  terwujudnya kesetaraan  dan  keadilan  gender  (KKG)  dengan  menggabungkan  strategi  penerapan kepedulian  gender  dalam  berbagai  kegiatan  pelayanan  terpadu  bagi  peningkatan kondisi,  peran  dan  perlindungan  perempuan  serta  memberikan  kesejahteraan  dan perlindungan bagi anak.
Tujuan  lain  dari  pembentukan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ialah dapat mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Muaro Jambi agar tidak banyak lagi adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Kendala  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Akibat  yang  dapat  terjadi  ketika  suami  isteri  bertengkar  adalah  timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada istri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri  maupun  anak  yang  berdampak  buruk  terhadap  keutuhan  fisik,  psikis  dan keharmonisan  hubungan.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa  kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT)  yang  terjadi  pada  perempuan  kerap  kali  timbul  di  Indonesia tidak  terkecuali  juga  terjadi  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  yang  dapat  memberikan dampak negative bagi keluarga baik itu suami, isteri maupun anak.
Perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan trauma bagi para korban.  Korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  mengalami  trauma fisik  yang berupa  luka  fisik,  kerusakan  syaraf,  cacat  permanen,  gugur  kandungan,  kehamilan, penyakit  kelamin  dan  kematian.  Psikologis  (mental)  yang  berupa  kehilangan  nafsu makan, gangguan tidur, cemas, takut, tidak percaya diri, mudah curiga, kehilangan akal sehat dan depresi berat.
Menurut  Fitrianis  selaku  KASI  Perlindungan  dan  Kesejahteraan  Anak  di  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi bahwa:
Terdapat  kendala  anggaran  karena  anggaran  yang  disediakan  Pemerintah terbatas tidak sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani dan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) masyarakat banyak yang kurang paham dengan hukum yang berkaitan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga banyak masyarakat  yang  menolak  untuk  diberikan  sosialisasi  menangani  kekerasan tindak pidana dalam rumah tangga 22 .
Menurut  Azri  Anshar  selaku  Kabid  PPPA  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu
22 Wawancara dengan Fitrianis, KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi bahwa:
Kurangnya  sensitifitas  dari  masyarakat  dalam  hal  kekerasan  dalam  rumah tangga,  sering  terjadi  pertengkaran  dalam  rumah  tangga  yang  sudah menggunakan  fisik  namun  korban,  tetangga  maupun  orang  yang  mengetahui tidak  melaporkan  kepihak  yang  berwajib  dikarenakan  menganggap pertengkaran  itu  merupakan  masalah  internal  keluarga.  Dan  kurangnya sensitifitas Pemerintah Daerah terhadap kekerasan tindak pidana dalam rumah tangga  sebenarnya  Bupati  dan  Camat  ikut  dalam  menangani  kasus  kekerasan dalam rumah tangga namun selama  ini hanya sebatas menerima laporan dari P2TP2A Muaro Jambi 23 .
Menurut  Pipin  Nur  Gianti  dan  Novita  korban  Kekerasan  Rumah  Tangga  Muaro Jambi bahwa:
Terdapat rasa takut untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pihak kepolisian maupun ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan merasa malu jika menceritakan tindakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak lain 24 .
Menurut  Endang  Ratna  Ningsih  Kobran  Kekerasan  Rumah  Tangga  Muaro  Jambi bahwa:
Ia sempat ingin melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami ke Ketua RT setempat, namun ia mengurungkan niat tersebut dikarenakan takut bahwa ia membuka aib keluarganya sendiri dan takutnya pihak RT hanya menganggap itu sebagai masalah keluarganya saja. Namun karena sudah tidak bisa  menahannya  lagi  ia  memberanikan  diri  didampingi  keluarganya  untuk melaporkan tindakan KDRT tersebut ke P2TP2A Muaro Jambi 25 .
Hampir  setiap  lembaga  sosial  memiliki  masalah  terkait  keuangan  karena anggaran  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  sering  kali  terbatas  jika  dibandingkan dengan jumlah  kasus yang ditangani  begitu  juga yang dialami P2TP2A Muaro Jambi yang  juga  mengalami  kendala  terkait  dana  operasional  dalam  memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
Menurut  Naza  Alahafisdan  Novi  Kobran  Kekerasan  Rumah Tangga  Muaro Jambi bahwa:
Terdapat rasa cemas dan takut, bahkan hanya untuk membicarakannya dengan orang-orang  terdekat.  Ia  merasa  takut  jika  ia  memberitahu  dengan  orang terdekatnya bahwa ia mengalami tindakan kekerasan tersebut akibatnya ia akan mengalaminya kembali 26 .
23 Wawancara dengan Azri Anshar, Kabid PPPA di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 03 Oktober 2020.
24 Wawancara dengan Pipin Nur Gianti dan Novita, Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, tanggal 04 November 2020.
25 Wawancara dengan Endang Ratna Ningsih, Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, tanggal 05 November 2020.
26 Wawancara dengan Naza Alahafis dan Novi, Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, tanggal 07 November 2020.
Kekerasan  terhadap  anak,  orang  tua  sering  memaksakan  kehendaknya,  padahal anak juga memiliki hak-haknya. Di sini orang tua seolah-olah lebih berhak menentukan pilihannya. Perilaku-perilaku masyarakat beragam dan sulit dihilangkan karena sudah menjadi  pola  pikir  dan  perilaku  yang  berlangsung  lama.  Kurangnya  pengetahuan terhadap hukum, ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor hukum lebih erat dengan tingkat pendidikan yang rendah karena jika tidak  memahami  kondisi  dan  hukum  maka  apa  yang  akan  dilakukan  tanpa  berfikir dengan akibatnya menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang lebih khususnya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.
Menurut  Fitrianis  selaku  KASI  Perlindungan  dan  Kesejahteraan  Anak  di  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi bahwa:
P2TP2A Muaro Jambi kekurangan psikolog dikarenakan tidak merekrut Psikolog alasannya terkendala dalam hal anggaran serta jika merekrut Psikolog yang baru dikhawatirkan  potensi  pengalaman  dalam  menghadiri  persidangan  di pengadilan  kurang  serta  dikhawatirkan  Psikolog  baru  masih  kurang berpengalaman memberikan keterangan ahli saat berhadapan dengan Jaksa dan Hakim  ketika  beradu  argumentasi.  Sebelumnya  P2TP2A  Muaro  Jambi  sudah pernah  merekrut  Psikolog  baru  namun  potensinya  kurang  memadai  sehingga staf masih harus membantu, sehingga hingga saat ini P2TP2A Muaro Jambi masih menggunakan Psikolog dari UPTD Provinsi Jambi 27 .
P2TP2A Muaro Jambi sendiri untuk psikolognya menggunakan psikolog dari UPTD Provinsi  Jambi  dalam  hal  ini  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap perempuan  dan  anak  masih  kurang  maksimal  yang  dilakukan  oleh  P2TP2A  Muaro Jambi itu sendiri.
Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi diatur juga di Peraturan Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor  7  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggara  Perlindungan Perempuan  Dan  Anak.  Pasal  21  ayat  (1)  mengatur  tentang  bentuk  dan  mekanisme pelayanan  perlindungan.  Kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  anak  dan perempuan  setiap  tahunnya  meningkat.  Dari  kasus  kekerasan  fisik,  kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kasus penelantaran. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sebanyak 16 kasus dan Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sebanyak 15 kasus.
Menurut  Rahayu  Kurniasih  selaku  Sakti  Peksos  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi bahwa:
Banyak  kasus  yang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terkait  perempuan  dalam konteks isteri, sudah mengajukan laporan ke tahap Kepolisian namun menarik laporannya sehingga Kepolisian ketika sudah ada laporan mengenai kekerasan
27 Wawancara dengan Fitrianis, KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.
dalam  rumah  tangga  meminta  korban  untuk  melaporkan  ke  P2ATP2A Kabupaten Muaro Jambi dulu. Kasus sering tidak memenuhi unsur pidana 28 .
Menurut Fitrianis selaku KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi  bahwa: “Korban dan  keluarga  tidak  terbuka  dalam  memberikan  keterangan. Kekurangan personil dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena kasusnya banyak dan meningkat. ” 29
Dampak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kasus  tindak  kekerasan  merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, stress, trauma,  timbul  konflik  bahkan  pembunuhan,  serta  bagi  anak  bisa  menghambat pertumbuhan  kembangannya.  Dampak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.
Dampak jangka pendek bisaanya berdampak secara langsung seperti cacat, luka fisik, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lainnya. Dampak jangka panjang bisaanya di kemudian  hari  bahkan  berlangsung  seumur  hidup.  Bisaanya  korban  mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul  rasa  takut  hingga  depresi.  Dari  dua  hal  tersebut  dampak  tersebut,  hal  yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan selanjutnya. Artinya bahwa korban tidak ditangani  dengan  baik  dikhawatirkan  menjadi  pelaku  kekerasan  di  kemudian  hari sebagai bentuk pelampiasan trauma di masa lalu.
P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap perempuan maupun anak memiliki hambatan sebagai berikut:
1. Tidak  mempunyai  Rumah  Aman  menurut  informasi  dari  beberapa korban menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui Layanan-layanan yang dapat diperoleh oleh korban. Layanan yang selama ini didapatkan oleh  korban  hanyalah  visum  gratis  dan  konseling  tapi  tidak mendapatkan rumah aman.
2. Anggaran  yang  terbatas  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap perempuan  dan  anak  terdapat  kendala  anggaran  karena  anggaran  yang disediakan  Pemerintah  terbatas  tidak  sesuai  dengan  jumlah  kasus  yang ditangani.
3. SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang karena personil yang ada di P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi terbatas tidak sesuai dengan kasus yang ditangani.
4. Korban dan keluarga tidak terbuka dalam memberikan keterangan.
5. Penarikan  pengaduan  dari  pihak  Kepolisian  banyak  kasus  yang  kekerasan dalam  rumah  tangga  terkait  perempuan  dalam  konteks  isteri,  sudah mengajukan laporan ke tahap Kepolisian namun menarik laporannya sehingga Kepolisian ketika sudah ada laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga meminta korban untuk melaporkan ke P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dulu.
6. P2TP2A  Muaro  Jambi  tidak  mempunyai  psikolog  dikarenakan  tidak
28 Wawancara dengan Rahayu Kurniasih, Sakti Peksos di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 03 Oktober 2020.
29 Wawancara  dengan  Fitrianis,  KASI  Perlindungan  dan  Kesejahteraan  di  P2TP2A  Muaro  Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.
merekrut Psikolog alasannya terkendala dalam hal anggaran serta jika merekrut Psikolog yang baru dikhawatirkan potensi pengalaman dalam menghadiri  persidangan  di  pengadilan  kurang  serta  dikhawatirkan Psikolog  baru  masih  kurang  berpengalaman  memberikan  keterangan ahli  saat  berhadapan  dengan  Jaksa  dan  Hakim  ketika  beradu argumentasi. Sebelumnya P2TP2A Muaro Jambi sudah pernah merekrut Psikolog baru namun potensinya kurang memadai sehingga staf masih harus membantu, sehingga hingga saat ini P2TP2A Muaro Jambi masih menggunakan Psikolog dari UPTD Provinsi Jambi.

## D. SIMPULAN
Pelaksanaan    peran  P2TP2A    dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap perempuan  dan  anak  korban  KDRT  yaitu  memfasilitasi  berbagai  pelayanan  untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi informasi, rujukan, konsultasi/ konseling , pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Disamping itu juga menjadi  tempat  untuk  mengadakan  pelatihan-pelatihan  para  kader  yang  memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (kesehatan, pendidikan ekonomi, politik hukum serta perlindungan perempuan dan anak serta perdagangan orang). Kendala P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi  dalam menangani  kasus  kekerasan  dalamrumah  tangga  terhadap  perempuan  maupun  anak yaitu;  tidak mempunyai rumah aman, Anggaran yang terbatas, Sumber Daya Manusia kurang, korban dan keluarga tidak terbuka dalam memberikan keterangan, penarikan pengaduan dari pihak Kepolisian, P2TP2A Muaro Jambi dan tidak adanya psikolog dan advokat. Pemerintah dapat bekerjasama dengan baik dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Muaro  Jambi  dalam menangani  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  hendaknya  masyarakat  lebih diberikan pemahaman tentang hukum  mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga  dan  Perlu  adanya  regulasi  mengenai  Standar  Operasional  Prosedur  P2TP2A Kemudian  perlu  adanya  pendekatan  melalui  sosialisasi  rutin  yang  dilakukan  oleh P2TP2A terhadap masyarakat Kabupaten Muaro Jambi supaya masyarakat tidak segan melaporkan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada  Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LNRI Tahun 2004 Nomor 95, TLNRI Nomor 4419.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 297. TLNRI Nomor 5606.
Provinsi Jambi, Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 7 Tahun 2019. LN Tahun 2014 Nomor 112. TLN Nomor 07.
Buku
G, W. Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka. 2014.
Gosita, A. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo. 1989.
Hasbianto, Elli N. Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam. 1996.
Indah, M. Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi). Jakarta: Kencana Prenada Media Grub. 2014.
Kelsen, H. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media. 2008.
Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Invertor di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. 2003.
Muladi & Arif, Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Alumni Bandung. 2005.
Muladi. Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama. 2005.
Muladi. HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama. 2005.
Muladi, H. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: B.P. Undip. 1995.
Saraswati, R. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2009.
Soekamto, S. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
Soeroso & Hadiati, Moerti. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
Soeroso, M. H. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis.
Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
Subhan, Z. Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004.
Syahrani, R. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Adity Bakti. 2009.
Wattie, A. M. Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik; Fakta, Penanganan dan Rekomendasi. Yogyakarta: PKK dan Ford Foundation. 2002.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Gunawan,  Steven,  “ Tinjauan  Yuridis  Perempuan  Sebagai  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga  Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004 Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga ”,  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Surabaya, Vol.4, No.2, (2015).
Herlina, Nelli, & Hafrida , “ Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kota Jambi ”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No.2, (2016).
Lasmadi, Sahuri, “ Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di Polres Tanjung Jabung Barat ”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.3, No.2, (2019).
Najemi,  Andi,  &  Usman,  “ Mediasi  Penal  di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan Kepastian Hukumnya ”, Undang: Jurnal Hukum, Vol.1, No.1, (2018).
Noviana, Ivo, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Healing”, Jurnal Sosio Informa, Vol.1, No.1, (2015).
Nuradhawati,  Rira,  “Peran  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Jambi”, Jurnal Academia Praja, Vol.1, No.1, (2018).
Nurkhikmah, Siti, & Sofyan Nur, “ Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 3, No.2, (2019).
Rahayu, Sri et. al., “ Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES) Tanjung Jabung Barat ”, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Vol.3, No.2, (2019).
Rosnawati, Emy, “ Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  dalam  Mengatasi  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga ”,  Jurnal  Kosmik Hukum, Vol.18, No.1, (2018)
Santoso, Agung Budi, “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif  Pekerj aan  Sosial”,  Jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam,  Vol.10, No.1, (2019).
Sudarti,  Elly,  et.  al.,“ Penyuluhan  Hukum  Tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  Kepada  Anggota  Polisi  dan  Penyidik  Di  Kepolisian  Resort  (POLRES) Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat ”,  Jurnal  Karya  Abdi  Masyarakat,  Vol.3,  No.2,
(2019).