## Jurnal Masyarakat dan Budaya

## Volume 22 No. 1 Tahun 2020
Halaman

## Gutomo Bayu Aji
 Dayak Kaharingan di Tengah Perubahan Sosial Ekologi dan Praktik Perpindahan Agama di Perdesaan Kalimantan Tengah 13 Nindyo Budi Kumoro  Marjinalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat 25 Tine Suartina  Nasionalisme Masyarakat Natuna 43
Budiana Setiawan
 Frontierisation dan Defrontierisation Sebagai Kerangka untuk Studi Marjinalitas:
Kasus Dataran Lindu di Sulawesi Tengah 57  Marjinalisasi Perempuan Kuli Panggul di Pasar Pabean Surabaya 75 Miranti Dwi Yuniarti  Mencipta Ruang, Menggapai Langit: Pendidikan Publik Kritis dan Ruang Alternatif Minoritas di Yogyakarta dan Bandung 89  Adaptasi Sosial Gay Muslim Indonesia Terhadap Agama dan Keluarga 103 Wisnu Adihartono
Tinjauan Buku:
 Membicarakan Masyarakat Pinggiran di Indonesia 115

## Riwanto Tirtosudarmo
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 22 No. 1 Tahun 2020
i
Pengantar Redaksi iii Topik:  Karakter Keberagamaan di Jawa Pasca Geertz 1
Greg Acciaioli dan Muhammad Nasrun
Meike Lusye Karolus dan Firdhan Aria Wijaya

## FRONTIERISATION DAN DEFRONTIERISATION SEBAGAI
KERANGKA UNTUK STUDI MARJINALITAS:

## KASUS DATARAN LINDU DI SULAWESI TENGAH
FRONTIERISATION AND DEFRONTIERISATOIN AS A FRAMEWORK FOR STUDYING MARGINALITY:

## A CASE OF LINDU PLAIN IN CENTRAL SULAWESI
Greg Acciaioli School of Social Sciences M257 The University of Western Australia gregory.acciaioli@uwa.edu.au

## Muhammad Nasrum
Program Studi Antropologi Sosial Universitas Tadulako muhammadnasrum@gmail.com

## Abstract
Drawing on past and recent literature using the concept frontier, this paper presents a case study of processes of frontierization and defrontierization  in the Lindu plain of Central  Sulawesi. After establishing the rationale for  a  more  processual  framework  to  analyse  frontiers,  it  traces  the  history  of  the  Lindu  plain  along  the  four dimensions  of  frontierization  related  to  control,  extraction,  settlement  and  conservation  from  the  precolonial era  to  the  contemporary  post-Reformasi  period.  Using  this  Lindu  case  study,  it  seeks  to  reconceptualise  such notions  as  the  closing  of  frontiers  by  drawing  attention  away  from  certain  demographic  and  economic thresholds of occupation and by emphasising instead the exercise of agency on the parts of marginalised local peoples in frontier regions, allowing them to reverse the asymmetric relations of the (dominant) occupiers and (subordinated)  occupied  that  have  constituted  frontiers.  This  is  illustrated  by  the  changing  position  of  the Indigenous  Lindu  people  as  subordinated  first  by  colonial  incursions  and  then  in  the  immediate  postcolonial period through domination by entrepreneurial Bugis migrants whose own position was buttressed by alliances with  governmental  agencies  to  the  contemporary  reassertion  of  their  control  over  their  own  territory  through alliances with both the Indonesian Indigenous people’s movement and with transnational conservation.
Keywords:  frontier,  frontierisation,  defrontierisation,  marginality,  marginal  societies,  Lindu  Bugis,  Central Sulawesi

## Abstrak
Bersandar  kepada  naskah  lama dan  mutakhir  yang  menggunakan  konsep frontier , tulisan ini  menyajikan studi kasus  proses frontierisation dan defrontierisation di  Dataran  Lindu,  Sulawesi  Tengah.  Sesudah  penjelasan difokuskan  pada  proses,  tulisan  ini  menggambarkan  pula  sejarah  Dataran  Lindu  melalui  empat  dimensi frontierisation –  yaitu  kendali,  ekstraksi,  pemukiman,  dan  konservasi  –  dari  zaman  prakolonial  sampai  era pascareformasi.  Studi  kasus  tersebut  digunakan  untuk  memikirkan  kembali  gagasan  seperti  pembalikan  status frontier dengan  mengurangi perhatian  pada indikator demografis dan ekonomis dan   lebih memfokuskan pada faktor lain, seperti agensi dari masyakarat lokal yang didominasi/dipinggirkan dalam usaha membalikkan relasi kuasa.  Hal  itu  kemudian  menjadi  kriteria  utama  dalam  pembalikan  status frontier ( defrontierisation ). Pembalikan  status frontier ini  seperti  terlihat  pada  perubahan  posisi To  Lindu sebagai  orang  asli  di  wilayah Sulawesi Tengah. Mereka telah mengalami banyak peristiwa; mulai dari keadaan dipinggirkan di masa kolonial, lalu  didominasi  oleh  migran  Bugis  yang  memperkuat  usaha  kewiraswastaannya  dengan  menggunakan  alasan pembangunan dan aliansi dengan instansi pemerintah pada era pascakolonial, sampai pada peristiwa penarikan kembali penguasaan atas wilayahnya oleh masyarakat To Lindu melalui aliansi dengan gerakan masyarakat adat dan organisasi konservasi di era reformasi dan pascareformasi.
Kata  kunci: frontier , frontierisation , defrontierisation ,  marjinalitas,  masyarakat  pinggiran,  Lindu  Bugis, Sulawesi Tengah.
Pendahuluan: Dari Frontier ke Frontierisation dan Defrontierisation
... selain  memerlukan  telaah  yang  bersifat makro  tentang  konstitusi  dan  berbagai perundangan  yang  ada,  satu  hal  yang  sangat penting  dilakukan adalah  melakukan analisis tentang proses-proses sosial, politik, ekonomi maupun  kebudayaan  yang  dianggap  telah mengakibatkan terjadinya peminggiran sebagian  warga  bangsa,  seperti  dialami  oleh komunitas-komunitas  adat,  penganut  agama minoritas,  kaum  difabel,  LGBT,  buruh migran  dan  lainnya.  Analisis  sistimatik diperlukan  selain  untuk  memahami  proses yang  terjadi,  juga untuk  mengenali  dinamika internal  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat- masyarakat  pinggiran  itu  sendiri.  Analisis perlu menekankan pentingnya melihat dimensi relasi-kuasa ( power relations ) antara institusi-institusi,  para  aktor  dan  agensi- agensi  yang  terlibat  dalam  proses  sosial, politik,  ekonomi  dan  kebudayaan  yag  terjadi (Tirtosudarmo,1917.: 2).
Kalimat  di  atas    merupakan  rumusan ketiga dari lokakarya dengan tema “Membangun dari  Pinggir:  Menelaah  Masyarakat  Pinggiran sebagai  Bagian  dari  Negara-Bangsa  Indonesia” yang  diadakan  atas  inisiatif  Tim  Unggulan Ketahanan  Sosial  (TUKS)  -  LIPI,  bekerjasama dengan Pusat Studi Laman Batas dan Pusat Studi Kebumian  -  Universitas  Brawijaya  dan Center for  Religious  and  Cultural  Studies (CRCS)- Universitas  Gajah  Mada  pada  tanggal  9-10 November 2016 di Kampus Universitas Brawijaya,  Malang.  Tulisan  ini  dimaksudkan sebagai  sumbangan  untuk  mendalami  satu bentuk  peminggiran  dan  usaha  untuk  mengatasi peminggiran  yang  merupakan  ciri  sejarah  dari sebagian  masyarakat  pinggiran,  yaitu  yang tinggal di daerah pinggiran dalam arti geografis, seperti  komunitas  adat.  Proses  itu  penulis namakan frontierisation dan  pembalikannya penulis  sebut  dengan  istilah defrontierisation .
Jelas, nama kedua proses timbal-balik itu berasal dari kata frontier 1 , satu gagasan yang akhir-akhir ini  mulai  digunakan  lagi  dan  diperluas  sebagai sebuah  kerangka  untuk  mempelajari  interaksi antara  masyarakat  yang  wilayahnya  diduduki
1 Meskipun  menurut  Stevens  &  Schmidgall- Tellings  (2004:  282),  istilah  frontir  sudah  masuk Bahasa  Indonesia,  dalam  tulisan  ini  tetap  digunakan kata “frontier”, dengan huruf miring.
dengan  pihak  yang  mendudukinya  dan  dengan lingkungan dalam suatu konteks global.
Dalam pidato resminya pada tahun 1893 yang  berjudul  ‘ The  Significance  of  the  Frontier in  American  History ’  (1994),  sejarawan  Frederick Jackson Turner untuk pertama kalinya memunculkan suatu debat yang  bertahan selama beberapa  dasawarsa  menyangkut  signifikansi dari frontier dalam  mengokohkan  ciri  khas Amerika  dalam  perdagangan  bebas  dan  politik individualisme ( laissez faire ) yang menopangnya. Karya  Owen  Lattimore  memperluas  kegunaan gagasan  tersebut  dengan  lebih  meningkatkan proses  dialektika  antara  ekspansi  dan  penarikan kembali.  Proyek  intelektual  yang  dilakukan seumur hidup oleh Lattimore adalah mengembangkan suatu  model  “ilmiah”  bagaimana  masyarakat secara  umum  terbentuk,  berkembang,  tumbuh, merosot,  dan  bermutasi  dalam  konteks  berinteraksi dengan  masyarakat  lain  sepanjang frontier (Rowe,  2007:  259).  Tulisannya  memfokuskan pada  perbatasan  kekaisaran  Cina,  yang  dia visualkan  sebagai  wilayah-wilayah  perebutan  – suatu  pasang  surut  masyarakat  Cina  dan tetangganya  (masyarakat  Manchuria,  Mongolia, dan  Tibet)  yang  interaksinya  dipandu  oleh parameter-parameter  ekologi  terkait  dengan tingkatan teknologi relatif dari pihak-pihak yang melakukan interaksi.
Oleh  karena  itu, frontier lebih  tepat  jika disebut  sebagai  zona  sosial  yang  berfluktuasi, daripada  didefinisikan  melalui  perbedaan  khas secara geografis yang interaksi antara masyarakat dibedakan secara sosial dan ekonomi, baik pihak yang  menduduki maupun pihak yang diduduki.  Pendefinisian frontier sebagai  zona sosial  berfluktuasi  tersebut  tentu  memiliki beragam  konsekuensi  –  baik  amalgamasi, pengusiran, maupun perpaduan keduanya, tergantung pada perbedaan-perbedaan relatif dari pihak yang menduduki dan pihak yang diduduki dalam  kompleksitas  sosial,  skala  sosial,  serta “tekad  sosial  dan  kekuatan  institusional” (Lattimore,  1968:  374). Frontier menciptakan formasi  sosial  baru,  seperti  tribalisme  dan feodalisme, yang dimunculkan untuk mengupayakan kehidupan  pihak  yang  menduduki  dan  pihak yang  diduduki  secara  berdampingan  (Lattimore, 1968: 377-378).
Berbeda  dengan  pandangan  awal  para sejarawan  dan  ahli  geografi,  para  antropolog cenderung  lebih  berkonsentrasi  pada  agensi golongan marjinal yang diduduki – “sisi lain dari
frontier ” (Bohannan, 1967: xii) – serta pengaruh mereka  pada  pihak  yang  menduduki  (Hallowell, 1967).  Di  samping  mempengaruhi  pembalikan arah  teoretis  tersebut,  para  antropolog  secara aktif telah menggunakan frontier sebagai sebuah kerangka  pelacakan  etnografis  situasi-situasi tertentu yang menunjukkan kompleksitas multietnis (misalnya, Cole dan Wolf, 1974; Little, 2001).
Pendapat  yang  lebih  mutakhir  muncul dari  Anna  Tsing  yang  menekankan  dampak transformasi  wilayah  Meratus  di  Kalimantan Selatan  menjadi  sebuah frontier yang  ditandai dengan koeksistensi yang saling berlawanan dari pemaksaan  ekonomi  yang  terorganisasi,  hamparan luas perkebunan monokultur akasia, kelapa sawit, dan tanaman lainnya, serta keliaran para individu yang masuk ke area untuk melakukan “perusakan” melalui penebangan, pertambangan, dan  usaha  lainnya.  Tsing  sendiri  mencatat relevansi  konseptualisasi  Turner  mengenai frontier sebagai  tempat  pertemuan  antara kebiadaban dan kebudayaan. Lebih lanjut, tokoh pemerintah  Indonesia  sendiri  telah  mencatat persamaannya dengan frontier Amerika: ‘Kalimantan pada saat ini adalah bagian dari Wild West (Barat yang  Liar)….  seperti  bagian  dari  Amerika  di abad  kesembilan  belas….’  (Menteri  Lingkungan Hidup Indonesia dikutip dalam Tsing, 2005: 31). Namun,  dia  menganggap frontier bukan  sebagai suatu  tempat  maupun  proses,  melainkan  sebuah “proyek”  –  sebuah  wilayah  yang  dipandang sebagai  kumpulan  sumber  daya  alam  yang  patut dieksploitasi  oleh  pengusaha  dan  pekerja.  Oleh karena  itu,  daerah  tersebut  secara  spesifik merupakan frontier kapitalis,  yang  definisinya ditentukan  oleh  prospek  produksi  panen  yang ditakdirkan sebagai komoditas.
Tsing  (2005:  31-32)  menyebut  adanya jenis-jenis frontier lainnya – yaitu frontier pembentukan suatu  bangsa,  teknologi,  dan  penyelamatan ( salvage )  –  dan  menggolongkan  situasi  di Kalimantan  saat  ini  sebagai  perpaduan  dari frontier sumber  daya  dan  penyelamatan  yang ditandai  dengan  adanya  kemunduran,  produksi, dan  konservasi  yang  semuanya  dapat  disaksikan berjalan  di  waktu  yang  bersamaan.  Namun, penekanan  Tsing  atas  terjadinya  berbagai  hal dalam  waktu  yang  sama  tersebut  tidak memungkinkan  adanya  penelusuran  terhadap bagaimana  berbagai  hal  tersebut  dapat  berjalan bersamaan  walaupun  berada  di  ruang  yang berbeda. Ruang yang berbeda tersebut maksudnya  adalah  ketika  satu  jenis frontier
memegang  peran  yang  lebih  besar,  maka  jenis frontier lainnya mungkin berkurang perannya di suatu wilayah. Pendapat Tsing mengenai frontier sebagai  proyek  tersebut  sesuai  dengan  orientasi Foucault  mengenai  bagaimana  formasi  diskursif membentuk  jenis-jenis  subjek  manusia  tertentu (Tsing,  2005:  30).  Pendekatan  ini  merupakan sebagian dari latar belakang gagasan pembentukan  dan  pembalikan  status frontier di suatu wilayah – frontierisation dan defrontierisation .
Untuk  menyoroti  aspek  pembentukan dan  pembalikan  status frontier ini,  penulis menggunakan  dan  memperluas  tipologi frontier dari  Danilo  Geiger  (2008b)  dalam  survei  besar tentang relevansi frontier di Amerika  Latin dan Asia.  Geiger  mendefinisikan frontier sebagai “areas remote from political centres which hold strategic significance or economic potentials for human  exploitation,  and  are  contested  by  social formations  of  unequal  power” (“wilayah  yang jauh dari pusat-pusat politik yang memegang arti strategis  atau  potensi  ekonomi  untuk  eksploitasi manusia  dan  diperebutkan  oleh  formasi  sosial kekuasaan yang tidak setara”) (Geiger, 2008a: 78, huruf  miring  seperti  aslinya). 2 Penekanannya pada  “potensi  ekonomi”  mengingatkan  kepada gagasan frontier sumber  daya  dari  Tsing,  tetapi penyebutan  tambahan  mengenai  “signifikansi strategis” juga menyoroti dimensi politik kendali negara.  Sindiran  akhirnya  untuk  “formasi  sosial kekuasaan  yang  tidak  setara”  mengulangi  dan mengklarifikasi  fokus  awal  Lattimore  mengenai perbedaan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  yang berinteraksi  dalam  konteks frontier. Namun, definisinya  mengenai frontier sebagai  suatu “wilayah”,  memadukan  gagasan  suatu  daerah dengan  bingkai  yang  dibebankan  atasnya. Penulis  menganggap  akan  lebih  tepat  jika frontier ditafsirkan  sebagai  pembingkaian  suatu wilayah  oleh  negara  atau  “formasi  sosial  tidak setara”  lainnya  yang  mendefinisikan  ulang wilayah  itu  dengan  cara  yang  memiliki konsekuensi terhadap pola-pola kendali, pemukiman, dan eksploitasi.
2 Geiger  mengulangi  definisi  ini  di  halaman 99  dari  karya  yang  sama,  dan  juga  memberikan keterangan  yang  lebih  ringkas:  ‘daerah  perbatasan adalah  ruang  yang dikelola  secara longgar  yang  kaya akan sumber daya, yang didambakan oleh nonpenduduk’  (Geiger,  2008a:  78).  Dia  mengakui bahwa  definisinya  berasal  dari  spesifikasi  Hvalkof (2008)  yang  lebih  lengkap  dalam  esai  yang  nantinya berada di dalam volume yang sama.
Atas dasar  definisi ini,  Geiger  mengajukan tipologi tripartit dari frontier. Tipe pertama, yang jelas-jelas berangkat dari konseptualisasi Turner, adalah frontier pemukiman”  ( frontier  of  settlement ). Tipe  pertama  ini  mengacu  pada  suatu  wilayah dapat  menjadi  fokus  pemukiman  oleh  berbagai tipe  migran;  (1)  pendatang  yang  secara  jelas didukung oleh pemerintah, seperti pada program transmigrasi  Indonesia;  (2)  pemukim  yang bekerja  dengan  cara  mereka  sendiri  tetapi difasilitasi  oleh  pemerintah  melalui  pinjaman, penyediaan  alat-alat,  dan  pasokan  lainnya  di pemukiman  baru;  serta  (3)  migran  spontan. Meskipun demikian, bahkan para migran spontan sering  kali  datang  membawa  dan  memaksakan inovasi-inovasi  yang  sesuai  dengan  program negara  tentang  pembangunan  di  wilayah pemukiman  baru  mereka,  seperti  pertanian  yang intensif, tanaman perdagangan, dan sejenisnya.
Tipe  kedua, frontier ekstraksi”  ( frontier of  extraction ),  sangat  sejalan  dengan  definisi frontier sumber  daya  dari  Tsing.  Seperti  yang juga  ditekankan  oleh  Lattimore,  suatu  formasi sosial  menentukan  suatu frontier dengan merujuk  pada  teknologinya  yang  dapat  menuai atau memanfaatkan apa yang kemudian diidentifikasi  sebagai  “sumber  daya”  di  wilayah yang  ditetapkan  statusnya  sebagai frontier. Proses  ini  seringnya  dipelopori  oleh  penetrasi perusahaan,  baik  milik  negara  maupun  swasta, dan  juga  oleh  perusahaan  transnasional  yang bekerja  sama  dengan  perusahaan  dan  agensi- agensi  domestik  negara  tersebut.  Hal  tersebut biasanya  dilakukan  dengan  cara  perusahaan datang  untuk  mengambil  apa  yang  sudah diidentifikasi  sebagai  sumber  daya  (misalnya, mineral  yang  diidentifikasi  oleh  perusahaan tambang)  ataupun  untuk  menciptakan  konstelasi ekonomi  (contohnya,  perkebunan  monokultur berskala  besar)  yang  dapat  memanfaatkan sumber  yang  teridentifikasi  (misalnya,  jenis tanah  tertentu  atau  habitat  lainnya  yang  cocok untuk budidaya tersebut).
Tipe ketiga, frontier kendali” ( frontier of control ),  adalah  zona-zona  yang  prioritasnya adalah  untuk  mengamankan  kedaulatan  dari negara atau bentuk politik yang serupa (misalnya kerajaan,  kekaisaran,  dan  lain-lain).  Zona-zona tersebut seringkali ditemukan di sekitar perbatasan nasional, tempat munculnya ancaman invasi oleh negara tetangga (misalnya, kepulauan
Natuna  di  perbatasan  Indonesia). 3 Namun, frontier kendali  tersebut  juga  dapat  muncul dalam  tataran  internal  suatu  negara,  seperti dalam  kasus  pemberontakan  oleh  konstituen etnis  atau  agama  (misalnya,  Jawa  Barat  semasa pergerakan Darul Islam).
Sebagai tambahan atas ketiga tipe di atas, penulis mengusulkan tipe keempat, yaitu frontier konservasi  ( frontier  of  conservation ).  Tsing memberikan  penjelasan  awal  mengenai  tipe  ini dalam gagasannya mengenai frontier penyelamatan,  yang  dilihat  sebagai  koeksistensi ironis  dengan frontier sumber  daya.  Dalam kasus  Kalimantan,  kawasan  lindung  mungkin menjadi  wilayah  yang  disukai  untuk  operasi militer  dan  usaha  lainnya  yang  dijalankan  oleh kroni-kroni  negara.  Konservasi  menciptakan jenis  perbatasan-perbatasan  baru  di  sekitar kawasan lindung – daerah cadangan, lahan basah, taman nasional, dan sebagainya – dan zona-zona baru  juga  –  misalnya,  zona  penyangga  –  baik yang  melarang  maupun  yang  menentukan  tipe ekstraksi  yang  berbeda  dan  penggunaannya mengakibatkan  transformasi  hubungan  antara para pribumi dan pemukim.
Frontier baru ini juga menarik “komunitas”  pendatang  baru,  yaitu  konservasionis dan  para  birokrat  yang  bekerja  sama  dalam mengamankan  perbatasan-perbatasan  baru  ini. Frontier konservasi,  seperti  halnya frontier lain, dapat terwujud secara bertahap, dengan menggunakan  kawasan  lindung  yang  sering  kali ditangguhkan  dalam  jangka  waktu  yang  lama dengan  status  calon  kawasan,  tetapi  kemudian diaktifkan  sebagai  kawasan  yang  relevan  secara lebih  intensif  ketika  ambang  batas  tertentu  telah dilalui,  seperti  penegasan  dan  pemberitahuan tentang kawasan lindung.
Sementara itu, Tsing mencatat, simultanitas lebih  dari  satu  jenis frontier, dalam  proses sejarahnya,  setiap  jenis  bingkai frontier ini  bisa menunjukkan  relevansi  yang  berbeda.  Contohnya, setelah  perang, frontier suatu  wilayah  dapat berfungsi  sebagai  suatu frontier kendali, meskipun  masih  berfungsi  juga  sebagai frontier ekstraksi dan bahkan mungkin bisa diintensifkan fungsinya  sebagai frontier pemukiman  untuk kepentingan  keamanan  batas  nasional.  Tiap-tiap bingkai frontier ini memiliki lintasannya sendiri,
3 Lihat  tulisan  Budiana  setiawan  dalam nomor khusus ini.
baik  dalam  bentuk  tanggapan  atas  kemajuan teknologi,  ketegangan-ketegangan  politik  setempat, tekanan  global,  imperatif  negara,  maupun sejumlah  kondisi  lainnya.  Karakterisasi  seperti itu  mengharuskan  definisi  mengenai frontier diubah  supaya  lebih  bersifat  persimpangan  dari frontierisation dan defrontierisation .
Bahkan, bagi  mereka  yang  membicarakan mengenai “pembalikan status frontier ” ( defrontierisation ), misalnya  di wilayah Barat di Amerika  –  kadang-kadang  merujuk  pada  tahun 1890  (Webb,  1952:  4)  –  hal  itu  harus  dianggap sebagai  proses  yang  bertahap,  bukan  peristiwa yang  terpisah-pisah.  Namun,  penulis  tidak mengaitkan  secara  langsung defrontierisation dengan  pemukiman  yang  mencapai  ambang batas  atau  tingkat  demografis  tertentu,  tetapi lebih  pada  keberhasilan  para  pribumi  yang menggunakan  agensi  sendiri  dalam  menegaskan kembali  kendali  wilayah  mereka  dari  pemukim, kendali  perusahaan,  dan  instansi  yang  telah berusaha  untuk  mendominasi  mereka  (Acciaioli & Sabharwal, 2017).
Tulisan  ini  berusaha  mengilustrasikan kegunaan  suatu  pendekatan  yang  memiliki relevansi  sangat  luas  dengan  memfokuskan perhatian  pada  konteks  Dataran  Lindu  di Sulawesi  Tengah.  Penulis  berusaha  mengonsepkan pembentukan  dan  pembalikan  status frontier berdasarkan konsep frontierisation dan defrontierisation pada  empat  aspek  secara menyeluruh.  Keempat  aspek  itu  adalah  kendali, ekstraksi,  pemukiman,  dan  konservasi.  Tulisan ini  akan  mengulas  lima  periode  sejarah  yang dikategorisasikan  sesuai  dengan  sejarah  Indonesia pada  umumnya  dan  sejarah  Dataran  Lindu  pada khususnya.  Penulis  berharap  bahwa  pendekatan ini  mampu  menyingkapkan  bagaimana  Dataran Lindu menanggapi desakan berbagai pihak yang selalu  menyerbu  sejak  masa  prakolonial  ketika posisi  mereka  masih  sebagai  daerah  pinggiran kerajaan kecil hingga zaman negara-bangsa yang baru  –  semacam  pendeskripsian  sejarah  relasi kuasa  yang  tidak  seimbang  ( unequal  power relations ).
Saat  ini  masyarakat  Lindu  sebagai komunitas  tinggal  di  kawasan  yang  dikelilingi oleh  wilayah  keanekaragaman  hayati,  yaitu Taman  National  Lore  Lindu  di  dalam  ekokawasan Wallacea  (Mittermeier, et.al. ,  2004).  Wilayah tinggal  mereka  tersebut  memang  bisa  disebut sebagai  jenis frontier baru,  tetapi  keadaan  itu bisa pula memberi kesempatan kepada
masyarakat  Lindu  untuk  membalikkan  relasi kuasa  itu  dengan  kekuatan  agensi  mereka  dan sedikit  banyak  memerdekakan  mereka  dari bingkai frontier yang  lain.  Salah  satu  cara  yang bisa  dilakukan  adalah  mencapai  semacam kedaulatan dengan bantuan dari Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  dan instansi lain yang bersangkutan.

## Masa  Prakolonial    –    Akhir  Abad  19  :  Lindu sebagai Wilayah Pinggiran
Pada  masa  sebelum  datangnya  kolonial Belanda,  Lindu  merupakan  wilayah  pinggiran yang relatif terisolasi yang baru mulai dikunjungi oleh  pendatang  secara  bertahap  dan  belum memenuhi  syarat  untuk  dikategorikan  sebagai frontier . Kontak langsung dataran  tinggi Sulawesi  Tengah  ( Midden  Celebes )  dengan kolonialisme  Belanda  baru  dimulai  pada  awal Periode  Etis  di  tahun  1904.  Sebelumnya, penetrasi  ke  dalam  dataran-dataran  tinggi  ini hanya berupa kunjungan sejumlah kerajaan kecil ( koningkjes dalam terminologi kolonial Belanda).
Meskipun  sebagian  besar  masyarakat  di pegunungan  Sulawesi  Tengah  relatif  otonom, mereka  memberikan  penghormatan  kepada kerajaan dataran rendah Kaili yang kuat. Lindu – di sini nama ini bisa berarti tiga hal, yaitu nama dataran  tinggi  yang  berpusat  di  sekitar  danau dengan  nama  yang  sama,  nama  kelompok  etnis pribumi 4 yang  pertama  kali  menghuni  dataran tersebut, 5 dan  nama  pemerintahan  yang  meliputi semua  pemukiman  di  sana  ( ngata  Lindu )  – memberikan  upeti  bahan  pangan  secara  berkala (misalnya,  ikan  tapa)  kepada  Kerajaan  Sigi  di Lembah  Palu.  Sigi  bisa  dianggap  sebagai penguasa,  tidak  hanya  karena  menuntut  upeti sebagai  pengakuan  atas  keunggulannya,  tetapi juga  menggunakan  orang-orang  dari  kerajaan kecil  pegunungan  pinggiran  tersebut  untuk melakukan serangan terhadap kerajaan tetangganya.  Lindu  adalah  kelompok  terakhir dari kerajaan kecil yang terdaftar pada Valentijn (jilid  1,  bagian  b,  1724:  74).  Hal  itu  mungkin
4 Ketika  digunakan  untuk  merujuk  pada masyarakat, nama seperti itu biasanya diawali dengan to yang  berarti  ‘orang’,  yaitu  To  Lindu.  Masyarakat pribumi  dari  wilayah  juga  dapat  disebut  sebagai penutur bahasa Tado ( To poTado ).
5 Kaudern  (1925)  memperkirakan  pemukiman awal oleh nenek moyang  To  Lindu telah terjadi tidak lebih awal dari tiga abad sebelumnya.
karena  Lindu  merupakan  bagian  pinggiran  jauh dari  Sigi  dan  terdapat kompetisi  memperebutkannya di antara beberapa kerajaan kecil di Lembah Palu. Dusun-dusun  kecil  yang  melingkari  dataran tersebut berada di bawah kendali para pemimpin lembaga  adat  dari  peringkat  bangsawan  turun- temurun  ( maradika ),  tetapi  tidak  memiliki kepemimpinan  seorang  raja  atau magau yang lebih  terpusat,  seperti  yang  dimiliki  Sigi  dan kerajaan-kerajaan kecil dataran rendah yang lain.
Pengamatan Kapten van der Hart (1853) selama  pelayaran  mengelilingi  pulau  Sulawesi untuk  membujuk  para  raja  setempat  agar memenuhi  kuota  upeti  emas  mereka  kepada pemerintah kolonial mengungkapkan kemiskinan yang  relatif  terdapat  di  semua  raja  setempat, jumlah  pengikut  yang  sedikit,  dan  terbatasnya kapasitas pasukan dan sumber daya dari  daerah- daerah  pedalaman  seperti  Lindu.  Hubungan utama  Lindu  sehari-hari  adalah  dengan  kerajaan kecil  pengikut  yang  berada  dalam  situasi  yang serupa di pegunungan, misalnya Kulawi di barat daya  dan  Lore  di  timur. Maradika  To  Lindu secara  berkala  menikah  dengan  para  bangsawan dari kedua wilayah tersebut (Kaudern, 1940: 14), tetapi  terkadang  perselisihan  mengenai  mas kawin  dan  penghinaan  lainnya  menyebabkan mereka  saling  merampok;  tangkapan  perang secara  berkala  dijadikan  budak  ( batua )  yang diperlukan  untuk  pengorbanan  ritual  pada upacara-upacara  komunitas  dan  ritual-ritual siklus hidup (Kruyt, 1898, 1938). 6
Berdasarkan  hal  itu,  selama  periode prakolonial,  Lindu  dengan  anggota  komunitas awalnya,  mungkin  paling  tepat  digolongkan sebagai  wilayah  batas  luar  yang  belum mengalami  pendudukan  dan  ekstraksi  serta belum  tepat  jika  dikategorikan  sebagai  daerah frontier. Meskipun masyarakat Lindu menyerahkan upeti  secara  berkala  pada  suatu  kerajaan,  tetapi tidak  ditemukan  pemukiman  skala  besar  dari suatu  komunitas  kerajaan  kecil  di  seluruh
6 Seperti  halnya  Adriani  dan  Kruyt  sebelum mereka,  sepupu  Sarasin  dari  Basel  terkesan  selama kunjungan  mereka  ke  Lindu  dari  tanggal  20-14  (14- 20?) Juli tahun 1903 dengan balai desa/kuil atau lobo di pulau Lewuto (Bola) di Danau Lindu. Akan tetapi, mereka juga ketakutan mengetahui bahwa sekelompok  pria  Lindu  kemudian  keluar  melakukan perjalanan  menemukan  korban  manusia  untuk dikorbankan  di lobo ini  sehingga  bangsawan  yang baru  saja  meninggal  dapat  dikubur  dengan  penuh kehormatan (Sarasin & Sarasin 1905).
Lembah  Palu.  Jika  mengacu  pada  tipologi frontier menurut  Geiger,  upeti  hanya  dianggap sebagai  mode  ekstraksi  yang  paling  dangkal, yang  hanya  diindeksasi  sebagai  suatu  kendali politik  yang  sangat  lemah  yang  diterapkan  oleh kerajaan kecil dataran rendah.

## Tahun 1898 - 1945: Masa Kolonial
Penetrasi  kolonial  di  dataran  tinggi bagian barat Sulawesi Tengah melalui intervensi militer  langsung  baru  dimulai  dengan  sungguh- sungguh dengan dicanangkannya Periode Etis di Hindia  Belanda  pada  tahun  1901.  Penaklukan daerah Kaili oleh Belanda dimulai di tahun 1902, ketika  berbagai magau dari  kerajaan  dataran rendah  Sigi,  Palu,  dan  Tawaeli  ditekan  oleh organisasi  militer  Belanda  agar  mengizinkan ekspedisi  para  naturalis,  Swiss  Fritz  dan  Paul Sarasin, untuk melakukan survei daerah pedalaman  (Klerck,  jilid  2  1938:  43;  Sarasin  & Sarasin,  1905;  lihat  juga Mailrapporten 1902, dokumen 690). 7
Setelah  Sigi  menyerah  di  tahun  1904 dengan  penangkapan  dan  pengasingan magau - nya,  Kulawi  pun  mulai  runtuh.  Pemerintah Hindia  Belanda  (NEI)  mulai  mengkonsolidasi pemerintah  setempat  di  dataran-dataran  tinggi, yang menghapuskan otonomi lembaga ngata dan mempersatukan  semua desa-desa  pegunungan di bawah  kepemimpinan zelbestuurder tunggal (suatu  administratur  “otonom”  secara  harfiah), yang  diberikan  gelar magau sejajar  kebiasaan dataran  rendah  Kaili  (Kruyt,  jilid  1,  1938:  14; Kaudern,  1940:  35).  Hal  tersebut  seperti  yang disebut oleh  Lattimore sebagai  penciptaan “kepala” baru  di  wilayah frontier dengan  menggunakan kekuatan  politik  yang  menempatinya.  Dataran Lindu  kemudian  dimasukkan  dalam  cakupan otoritas pemimpin tersebut – magau Kulawi ketiga, Lakuntu  Tomai  Mampo,  merupakan  keturunan Lindu. 8
7 Dengan  perhatian  komunitas  ilmiah  dunia atas  ekspedisi  Sarasin  di  tahun  1902,  Pemerintah Hindia  Belanda  tidak  mampu  memberikan  kesan bahwa  hanya  melakukan  kendali  nominal  di  daerah pedalaman  yang  dimilikinya.  Meskipun  ekspedisi  ini tidak  diluncurkan  untuk  kepentingan  konservasi, penelitian sejarah alam yang telah dimulai menetapkan  fondasi  awal  membingkai  daerah  Lore- Lindu  sebagai  bagian  dari  kawasan  konservasi delapan puluh tahun kemudian.
8 Para  informan  Lindu  bersikeras  bahwa posisi magau di  Kulawi  pertama  kali  ditawarkan
Catatan  umum  tahun-tahun  berikutnya menghasilkan  suatu  gambaran  “dislokasi  dan kemerosotan  moral  yang  cepat  dan  besar- besaran”  pada  kelompok  dataran  tinggi  dan, menurut  sejumlah  sumber,  “runtuhnya”  budaya tradisional  (Davis,  n.d.a.:  90).  Terlepas  dari benar  atau  tidaknya  hal  tersebut,  Dataran  Lindu yang  masuk dalam wilayah magau Kulawi yang baru  secara  garis  besar  tetap  berfungsi  sebagai frontier kendali  sepanjang  era  kolonial.  Sesuai dengan  kebijakan  pemaksaan  perpindahan  para peladang  untuk  bermukim  kembali  di  desa-desa permanen,  pemerintahan  Hindia  Belanda  (NEI) memang  memindahkan  semua  penduduk  Lindu dari  pondok  terpencil  mereka  di  antara  sawah dan  kebun  kering  di  bukit-bukit  sekitarnya  ke tiga  desa  inti  di  sekitar  danau  (Davis,  n.d.b.:  3). Peningkatan infrastruktur budidaya sawah menjadi prioritas pemerintah NEI (Boonstra  van Herdt, 1914: 626). 9
Belanda juga  memperkenalkan penanaman kopi  kepada  para  penduduk  dataran  tinggi sehingga mereka memiliki tanaman perdagangan yang  memungkinkan  mereka  untuk  membayar pajak.  Hal  itu  membuat  fungsi  Lindu  dan  area- area  sekitarnya  diintensifkan  sebagai frontier ekstraksi.  Untuk  memudahkan  transportasi barang-barang  seperti  beras  dan  kopi,  beberapa upaya  pembangunan  jalan  alternatif  ke  Lindu yang  menggantikan  jalan  dari  Kulawi  dilakukan oleh  kolonial  Belanda.  Hal  itu  dilaksanakan karena  pada  pertengahan  tahun  1930-an, sebagian  besar  jalan  yang  menuju  ke  Dataran Lindu  dari  jalan  utama  antara  Palu  dan  Kulawi hanya dapat dilalui dengan kuda (Vorstman, n.d.: 10-11).
Akan  tetapi,  penemuan  terkait  di  tahun 1930-an  menyebutkan  bahwa  Dataran  Lindu terinfeksi oleh siput yang mengandung schistosoma yang  menyebabkan  penyakit schistosomiasis (Whitten, Mustafa & Henderson, 1987: 289) dan menghalangi  segala  upaya  lebih  lanjut  untuk meningkatkan  akses  –  sampai  ada  istilah  “jalan
kepada  seorang  bangsawan  Lindu,  dan  hanya  setelah penolakannyalah  diberikan  kepada maradika Kulawi Tomai  Rengke,  pemimpin  pasukan  lawan  yang sebelumnya.
9 Para  misionaris  Belanda  Adriani  dan  Kruyt telah  menemukan  irigasi  sawah  yang  sangat sederhana  waktu  mereka  mengunjungi  dataran  Lindu sebagai  orang  Barat  yang  tercatat  pertama  di  tahun 1898 (Adriani, 1898; Adriani & Kruyt, 1898).
kuda  tidak  akan  ditingkatkan  hingga  awal milenium  ketiga”.  Penemuan  ini  menjadi  sebab utama  yang  menggagalkan frontierisation lebih lanjut  di  Lindu,  yang  tetap  kurang  terintegrasi dengan  kerajaan  lain  di  dataran  tinggi  dan lembah  sepanjang  sisa  periode  kolonial  dan dengan  demikian  kurang  sesuai  dengan  kriteria pemukiman  sebagai frontier untuk  orang-orang luar.
Meskipun  demikian,  Lindu  memang menjadi  terintegrasi  ke  dalam  kendali  kolonial melalui satu cara, yaitu melalui upaya misionaris (bandingkan  Aragon,  2000).  Belum  menjadi frontier pemukiman,  dan  hanya  secara  garis besar  tunduk  pada  ekstraksi  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  masa  prakolonial,  Lindu adalah  bagian  dari frontier misionaris  yang didorong  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  dan dengan  demikian  merupakan  sejenis frontier kendali yang baru dimunculkan. Setelah pendirian kampung Kalawara na Puti di Lembah Palu oleh para transmigran Jawa Tengah dengan perlindungan  dari  petugas  Bala  Keselamatan  di tahun 1900, para opsir Bala Keselamatan seperti Kolonel Leonard Woodward dan Kapten Edward Rosenlund  memulai  perjalanan  ke  pegunungan dan  akhirnya  tinggal  lama  di  wilayah  itu  dan sekitarnya  (Brouwer,  1977;  Caddy,  1982; Vlaardingen,  1937).  Pada  kesempatan  tersebut mereka  mulai  melakukan  konversi  sejumlah besar  komunitas  pegunungan  ke  dalam  agama Kristen.
Melalui  pembangunan  rumah  ibadah, sekolah,  klinik  dasar  dan  cara  hidup  kebaktian, pertemuan  doa,  serta  “mukjizat-mukjizat”  lain, para petugas Bala Keselamatan, yang menunjukkan  anugerah  mereka  yang  unggul (Aragon,  1996b),  berhasil  mengubah  para pemimpin  desa  ( maradika )  menjadi  penganut dalam  agama  ini. 10 Pada  pertengahan  tahun 1930-an,  Bala  Keselamatan  telah  memiliki
10 Pengaruh  pandemik  Flu  Spanyol  (1918- 1920)  di  seluruh  dunia  yang  menyerang  pedalaman Sulawesi (Henley, 2005: 263) juga harus dipertimbangkan sebagai  unsur  konversi  juga.  Bahkan  di  area  yang jauh  seperti  Lembah  Rampi  atau  Masamba,  yang terletak  di  pegunungan  beberapa  hari  berjalan  kaki dari  Palu,  lebih  dari  tiga  perempat  penduduknya meninggal.  Seperti  yang  penulis  biografi  Rosenlund tunjukkan,  flu  ini  ‘cukup  menurunkan  moral,  mereka jelas  siap  apabila  seseorang  menuntun  mereka  ke dalam hidup yang baru dan lebih baik’ (Caddy, 1982: 17).
anggota  sebanyak  296  petugas,  yang  tersebar  di 199  pos  di  seluruh  Sulawesi  (Klerck,  jilid  2, 1938:  527).  Pada  tahun  1942,  di  Sulawesi Tengah  saja  Divisi  Komandan  Woodward mengelola  jaringan  sebesar  140  korps  dan cabang korps, 19 sekolah, 5 klinik medis, dan 66 petugas,  yang  kebanyakan  dari  mereka  pada awalnya  telah  menjadi  penganut  agama  Kristen di  daerah  Pipikoro,  Kulawi,  dan  sekitarnya (Brouwer,  1977:  60).  Para  opsir  Bala  Keselamatan bertugas  sebagai  panutan  dan  perantara  budaya (Haba  n.d.  [2001])  yang  memperlebar  kendali kolonial  yang  mendisiplinkan  jemaat.  Para jemaat  itu  mengungkapkan  penghargaan  mereka kepada  kolonial  Belanda  atas  transformasi  yang mereka  alami  sehingga  mereka  bisa  menjadi kaum yang “beradab”. Pernyataan itu merupakan ungkapan yang biasa diutarakan oleh masyarakat “tradisional” sebagai subjek baru rezim kolonial.
Pendudukan  Jepang  yang  dimulai  tahun 1942 meneruskan sebagian besar kebijakan yang ada  pada  periode  kolonial  Belanda.  Lindu  tetap relatif  terisolasi,  dengan  hanya  dua  prajurit Jepang  yang  ditempatkan  di  wilayah  ini sepanjang  masa  perang.  Beberapa  wilayah tetangga  mengalami  dampak  yang  lebih  intensif dari  pendudukan  Jepang,  seperti  pemaksaan kerja  dalam  suatu  operasi  untuk  pertambangan mika  di  Kulawi  (Aragon,  1996a).  Namun, frontierisation Lindu  dalam  hal  ekstraksi diintensifkan  oleh  angkatan  bersenjata  Jepang untuk  Kawasan  Kemakmuran  Bersama  Asia Timur  Raya  yang  mereka  jatuhkan.  Hal  itu dilakukan  Jepang  dengan  mengambil  semua cadangan makanan, termasuk sebenarnya banyak yang  perlu  untuk  kebutuhan  subsistensi,  dibawa untuk  mendukung  upaya  perang  kekaisaran Jepang.  Bahkan,  semua  pakaian  dan  tekstil  apa pun  yang  ditemukan  oleh  Jepang 11 kemudian diambil.  Hal  itu  yang  memaksa  para  penduduk Lindu  kembali  membuat  dan  mengenakan pakaian  dari  kulit  kayu.  Dalam  sejumlah  hal, pengaruh  dua  kolonial  tersebut,  Belanda  dan Jepang,  tidak  hanya  mengokohkan  penundukan Lindu  sebagai frontier kendali,  tetapi  juga melanjutkan proses pemukiman oleh orang yang bukan penduduk dataran tinggi. Hal itu ditandani
11 Kebanyakan tekstil ikat tradisional ( mbesa ) yang  digunakan  untuk  transaksi  mahar  ( oli )  dan sebagai  pembungkusan  mayat  ( pobungu  to  mate ) dikubur  oleh  masyarakat  Lindu  untuk  menghindari pengerukan Jepang.
dengan datangnya para misionaris yang mengintensifikan  pembukaan  Lindu  sebagai frontier dengan  kedatangan  para  pendeta,  guru, petugas kesehatan, dan lain-lain.

## Tahun 1945 - 1967: Kemerdekaan Lore Lindu di Era Orde Lama
Setelah periode singkat defrontierisation awal  yang  muncul  dari  pengabaian  negara, segera  setelah  kemerdekaan,  pemberontakan regional  meningkatkan frontierisation Lindu. Proses  ini  berkenaan  dengan  kendali,  khususnya disebabkan  efek  intervensi  militer  di  area-area sekitarnya  –  meskipun,  ironisnya,  pergerakan pengungsi  internal  (IDPs)  ke  Lindu  tidak  hanya meningkatkan frontierisation di segi pemukiman, tetapi  juga  meningkatkan  Lindu  sebagai frontier ekstraksi.  Sejak  tahun  1950-an  hingga  pertengahan 1960-an,  perang  gerilya  memberikan  dorongan yang  paling  signifikan  terhadap  pergerakan penduduk di Sulawesi.
Setelah pemberontak Qahhar Mudzakkar di  Sulawesi  Selatan  menggabungkan  dirinya dengan  gerakan  separatis  Darul  Islam  (Harvey, n.d.;  Jackson,  1980),  gerombolan  –  istilah  lokal untuk  masa  perang  gerilya  –  ini  menyebar melalui  pegunungan  dan  lembah  Sulawesi Selatan,  Tenggara,  dan  Tengah.  Pasukan  gerilya itu  menghukum  mati  para  penganut  animisme dan  Kristen,  bahkan  Islam  yang  tradisional/ heterodoks. Setelah gerilya itu mencapai dataran rendah  Kaili  dan  pegunungan  di  sekitarnya, daerah ini menjadi frontier kendali yang sangat intensif,  dengan  pasukan  pemerintah  dikirim untuk  meredam  pasukan  separatis  pada  daerah operasional  pinggiran  bagian  utara.  Selain  itu, wilayah  ini  juga  ditetapkan  sebagai frontier kendali  ketika  wilayah  Kaili  juga  menandai perbatasan  selatan  dari  pemberontakan  separatis Permesta 12 , serta pemberontakan wilayah lainnya yang  berasal  dari  Sulawesi  Utara.  Lebih  lanjut, wilayah  ini  juga  menjadi frontier kendali  ketika
12 Istilah  Permesta  adalah  singkatan  dari Perintah  Perang  Semesta  ( The  Order  of  Total  War ), yang  mengesahkan  operasi  revolusioner  untuk membunuh  semua  pria,  wanita  dan  anak-anak  yang tidak  membantu  kelompok  gerilya  secara  aktif (Jackson,  1980:  17).  Meskipun  dikeluarkan  pada tanggal  11  Juni  tahun  1961  oleh  Darul  Islam, singkatan  untuk  perintah  tersebut    –    Permesta    – mulai  menjadi  lebih  terkait  sebagai  label  dengan pergerakan  separatis  di  Sulawesi  Utara  yang didominasi oleh orang-orang Kristen Minahasa.
ada  gejolak  sayap  kiri  (Komunis)  dan  di  masa pemerintahan nasional Soekarno (Harvey, 1977).
Kondisi  tersebut  kemudian  memaksa munculnya  fungsi  Lindu  sebagai frontier pemukiman yang membentang di sekitar wilayah kerajaan  sampai  batas  luar  pegunungan  bagian tenggara.  Selanjutnya,  wilayah  Lindu  diatur ulang  menjadi  sebuah  kecamatan  (subdistrik). Pengungsi  yang  kabur  dari  Permesta  dari  utara mulai  bergerak  ke  Lindu  selama  tahun  1950-an, kemudian berdatangan pula pengungsi dari Pada- Seko,  Rampi,  dan  kelompok  etnis  Kristen lainnya.  Mereka  berasal  dari  dataran  tinggi Sulawesi  Selatan  bagian  utara  dan  bermukim  di Sulawesi  Tengah  bagian  barat,  termasuk  di wilayah  Lindu. 13 Selain  itu,  ada  pula  arus pengungi  berupa  masyarakat  Islam  Bugis  yang tiba dari Sulawesi Selatan.
Orang  Bugis  tersebut  mulai  mendiami Dataran  Lindu  sebagai  pemukim  di  awal  tahun 1950-an.  Mereka  merupakan  pengungsi  yang melarikan  diri  dari  pemberontakan  Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan. Para migran ini segera  memulai  proses  migrasi  berantai  dengan membawa  sanak  keluarga  agar  membantu berkembangnya  usaha  ekonomi  mereka  (Acciaioli, 1999;  2000).  Hal  itu  kemudian  membentuk sebuah  “formasi  sosial”  baru  yang  berlawanan secara signifikan dengan ngata yang berorientasi subsistensi  dari  para  pribumi To  Lindu .  Orang- orang  Bugis  datang  dari  berbagai  wilayah  di jantung  Sulawesi  Selatan  –  Wajo’,  Sidenreng- Rappang  (Sidrap),  Soppeng,  Bone,  Pangkajene Kepulauan  (Pangkep),  dan  kawasan  lainnya  – dan  mereka  berhasil  mempertahankan  identitas wilayah  subetnis mereka dengan baik dari tahun 1980-an  dan  sesudahnya.  Sejak  saat  itu,  Lindu muncul  pada  skala  besar  sebagai frontier pemukiman.
Kompleksitas  skala  dan  teknologi  usaha yang  dibangun  oleh  orang-orang  Bugis  juga membuat  Lindu  berfungsi  sebagai frontier ekstraksi.  Hal  itu  terjadi  karena  adanya pemasaran  sumber  daya  dari  Danau  Lindu, pembukaan  lahan  sawah,  dan  kebun  tanaman perdagangan. Frontierisation ekstraktif ini diteruskan  oleh  negara  sebagai  bagian  dari
13 Selain  sebagai  pengungsi  internal,  orang Minahasa  dari  Sulawesi  Utara  sudah  mulai  datang sebelumnya  sebagai  guru  di  sekolah  yang  dibangun oleh Bala Keselamatan.
frontierisation pembangunan yang lahir kemudian dari wilayah ini. Departemen Perikanan  memasukkan  beberapa  jenis  ikan  ke Danau Lindu mulai tahun 1951, termasuk mujair ( tilapia  mossambica  sp )  sebagai  jenis  yang paling signifikan. Meskipun “pembibitan” danau ini 14 dimaksudkan  untuk  membantu  perkembangan mata  pencaharian To  Lindu ,  meningkatkan pendapatan  mereka,  dan  menghubungkan  mereka melalui  pertukaran  komoditas  dengan  wilayah yang  lebih  luas,  tetapi  masyarakat  Lindu  belum mampu  menanggapi  sepenuhnya  sumber  daya baru  ini  karena  ketiadaan  penyediaan  teknologi penangkapan ikan yang cocok.
Sebaliknya, orang Bugis mampu membawa jaring  insang  nilon  ( landak )  dari  Selatan  dan mengerahkan  sanak  saudara  mereka  sebagai klien nelayan untuk memanen sumber daya baru ini.  Hanya  sedikit  keluarga  Lindu  yang  mampu mengupayakan membeli landak dari orang Bugis pada  harga  yang  dibebankan  (empat  puluh  kali lipat  biaya  mereka  di  Sulawesi  Selatan),  dan pada masa itu usaha memancing jenis ikan lain – misalnya    ikan  gabus  ( Channa  striata )  –  juga mulai  didominasi  oleh  para  migran  Bugis. 15 Orang-orang Bugis menyempurnakan transformasi ini  dengan  membangun  sistem  pemasaran  ikan yang  kompleks,  dengan  para  pemasar  Bugis yang  berjualan  di  Palu  dan  menggerakkan jaringan  klien  nelayan  mereka  di  Lindu (Acciaioli,  2000).  Tidak  hanya  sistem  ini menunjukkan dominasi suatu formasi sosial yang inkursif,  tetapi  juga  menunjukkan  keterlibatan orang-orang  Bugis  dalam  memperkenalkan tujuan  negara  di  bidang  pembangunan  dan “mensosialisasikan”  pembangunan  itu  kepada “masyarakat  terasing”  –  sebuah  kategori  yang digunakan oleh Departemen Sosial pada masa itu
14 Transformasi  danau  oleh  Departemen Perikanan  menjadi  satu  set  baru  sumber  daya  yang mencontoh  tindakan  ‘kepanjangan  akal  daya’  yang disebut  oleh  Tsing  (2005:  30)  sebagai  unsur  dalam etiologi asal frontir kapitalis di Kalimantan Selatan.
15 Di  samping  penggunaan  landak  untuk menangkap  mujair,  orang  Bugis  lain  membawa teknologi  lain  yang  tidak  dikenal  oleh  To  Lindu, seperti  jala,  yang  mereka  gunakan  untuk  menangkap karper  (yaitu  ikan  emas  atau Ciprinus  carpio ),  tawes ( Puntius  javanicus ),  dan  gurame  ( Osphronemus gurame ),  yang  sudah  dikenalkan  bersama  dengan mujair  ( tilapia  mossambica )  oleh  Departemen Perikanan  (Whitten,  Mustafa  &  Henderson,  2002: 298; Watling & Mulyana, 1981: 65).
untuk  menamakan  kelompok-kelompok  seperti To  Lindu di  area  pinggiran  Indonesia.  Jadi, Lindu  semakin  kena frontierisation dalam  hal ekstraksi dan pemukiman, selain juga kendali.
Tahun 1967–1998: Masa Pembangunan Imperatif Orde Baru
Inisiasi  Orde  Baru  dengan  pengambilan kekuasaan  oleh  Mayor  Jenderal  Soeharto  pada periode  transisi  tahun  1965-1967  ditandai  dengan orientasi  umum  ke  percepatan  modernisasi; pembangunan  masif  menjadi  legitimasi  rezim yang  baru.  Akibatnya,  Lindu  dan  wilayah pinggiran  serupa  mengalami  peningkatan  penetrasi dan  mengalami frontierisation di  semua  aspek. Hal  itu  terutama  dilakukan  dengan  penerapan intensif  perkembangan  ekonomi  (misalnya melalui  suksesi  program  peningkatan  beras  – Bimas,  Inmas,  dan  lain-lain)  oleh  negara. Perkembangan  itu  selanjutnya  meningkatkan ekstraksi  dan  pemukiman  di  daerah  ini.  Proses ini  disertai  dengan  meningkatnya  kendali  ketika Orde Baru berusaha memaksakan pengembangan budaya (Acciaioli 1985; Jones, 2013) yang sesuai dengan standar peradaban  Jawa (Pemberton,  1994) dan  homogenisasi  semua  struktur  administratif, termasuk  pendirian  kawasan  lindung  yang menandai terjadinya frontierisation konservasi di Lindu.
Kebijakan  yang  Orde  Baru  terapkan adalah  memasukkan  Indonesia  Bagian  Luar sebagai frontier kendali  –  suatu  daerah  yang tunduk pada program pembangunan dan peningkatan  (Li,  2007).  Namun,  program “perbaikan”  ini  dilengkapi  dengan  dukungan resmi  melalui  lisensi  operasi  perusahaan  swasta skala  besar  (yaitu  kroni  kapitalisme)  yang mengintensifkan  ekstraksi.  Sistem  administratif desa  yang  seragam  diwajibkan  di  seluruh Indonesia  yang  mencontoh  pada  desa  di  Jawa 16 dan  dengan  demikian  menghilangkan  pula partisipasi  resmi  lembaga  adat  yang  berakibat pada  berkurangnya  pula  otonomi  dan  cakupan agensi dari masyarakat.
Pengalaman  Lindu  mengenai  perubahan ini  mencontohkan  dampak  kebijakan  di  daerah
16 Dasar  dari  sistem  administrasi  desa  yang seragam  ini  ditetapkan  melalui  dua  peraturan perundang-undangan:  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  di Daerah  dan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1979 tentang Pemerintahan Desa.
lain  di  Indonesia.  Dinas  Pertanian  lokal memperkenalkan  berbagai  program  peningkatan tanaman,  yang  tidak  hanya  berfokus  pada  beras, tetapi  juga  jagung  dan  tanaman  dataran  tinggi lainnya  yang  dianggap  “cocok”.  Departemen Sosial dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  membatasi  ruang  lingkup  adat dengan menentukan apa yang merupakan isi adat yang  sah  di  “masyarakat  terasing”  tersebut seperti To  Lindu (Acciaioli,  1985:153).  Para pemimpin  adat  tidak  lagi  diizinkan  untuk mengadili  sengketa  tanah  dan  mesti  membatasi kegiatan  mereka  hanya  pada  beberapa  hal.  Hal- hal  yang  masih  menjadi  wewenang  pemimpin adat  antara  lain  mengawasi  perundingan  mas kawin  dan  mahar  di  upacara  perkawinan, berdandan dalam pakaian adat untuk menyambut pejabat  pemerintah,  menghibur  turis,  dan berpartisipasi  dalam  festival  “menampilkan” budaya – dengan kata lain adat dijadikan sebagai seni  saja.  Domestikasi  bidang  lingkungan  adat mewujudkan  proyek  Orde  Baru  dalam  menguasai pemerintah  daerah  tersebut  merupakan  bagian dari  fungsi frontier kendali.  Kepala  desa  yang diangkat  lebih  banyak  yang  dipilih  dari pensiunan perwira militer ketimbang bangsawan lokal ( maradika ) yang bagian dari hirarki adat.
Para  migran  Bugis  menganggap  danau dan lahan sekitarnya sebagai sistem akses terbuka ( open  access )  dan  mereka  memaksimalkan pengambilan  ikan  sehari-hari  dengan  semua teknik  yang  bisa  mereka  gunakan,  termasuk pemakaian  peralatan strom dari  tahun  1990-an. Selain  itu,  mereka  membuka  sawah  dan  kebun semaksimal  modal  dan  kemungkinan  tenaga kerja  mereka  yang  tersedia.  Mereka  tidak menghiraukan  ketentuan  adat To  Lindu –  yang semakin  terkikis  oleh  pemerintah  Indonesia  – yang  sebelumnya  mengatur  danau  dan  lahan sebagai  sumber  milik  bersama  ( commons ) (Ostrom,  1990)  sebelum  munculnya  pendatang di tahun 1950-an (Acciaioli, 2009).
Eksploitasi  sumber  daya  oleh  kelompok pendatang  dalam  rezim  akses  terbuka  yang dipercepat  seperti  itu  semakin  mengintensifkan frontierisation Lindu yang menyangkut ekstraksi. Pada  tahun  1970-an,  orang  Bugis  telah mendirikan  dominasi  ekonomi  di  dataran, pertama  dengan  berhasil  memasarkan  ikan Danau  Lindu  dan  kemudian  menggunakan  dana usaha  tersebut  untuk  memperoleh  tanah  dari To Lindu melalui  berbagai  transaksi  “ganti  rugi”, yang kemudian dengan cepat dikonversi menjadi kepemilikan tanah dengan mendapatkan
sertifikat  tanah  dari  Badan  Pertanahan  Nasional. Orang  Bugis  mendirikan  petak  sawah  di  lahan yang  diairi  dekat  danau  dan  kebun  di  hutan sekitarnya,  tempat  mereka  menanam  tanaman perdagangan  –  kopi,  cengkeh,  kemudian  vanili dan kakao. Beberapa orang Bugis membuka kios dan beroperasi sebagai pemasar perantara produk tidak  hanya  dari  sesama  pendatang  Bugis  tetapi juga dibeli (dengan harga rendah) dari To Lindu dan migran lainnya ke daerah.
Kelunturan adat To Lindu dan intensifikasi kegiatan kewirausahaan migran yang melakukan “pembangunan  liar”  itu  disebut  Tsing  sebagai karakteristik frontier sumber  daya  kapitalis. Para  migran  Bugis  sebagian  besar  mengatur urusan  mereka  melalui  keadilan  masyarakat mereka  sendiri  –  misalnya,  hukuman  yang diberikan  kepada  sesama  nelayan  Bugis  jika ketahuan mencuri, serta sanksi paling berat yang diberikan adalah pengasingan dari Dataran Lindu. Pemaksaan  wewenang  pemerintah  desa  oleh negara  serta  invasi  masyarakat  Bugis  pada  adat Lindu, khususnya dalam eksploitasi sumber daya danau,  pada  akhirnya  membawa  konsekuensi ekologis  yang  buruk:  menipis  dan  –  pada akhirnya  –  musnahnya  semua  ikan  mujair  di danau Lindu (Acciaioli, 2009).
Bahkan,  perubahan  tata  kelola  lingkungan pada akhirnya menyebabkan pembalikan lintasan frontierisation yang  baru  mulai  di  Lindu. Ironisnya,  meskipun  eksploitasi  sumber  daya yang  diintensifkan  ini  diamanatkan  oleh  tujuan pembangunan, Orde Baru juga mulai “memperhatikan” isu-isu  lingkungan.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari banyaknya  kawasan  hutan  yang  dijadikan sebagai  kawasan  lindung.  Cribb  (n  d.:  26,  36), misalnya,  menghubungkan  upaya  pendirian kawasan  lindung  itu  dengan  usaha  pemerintah mengkonsolidasikan  dan  memperluas  kendali birokrasi,  serta  menegaskan  kembali  legitimasi pemerintah. Hal itu dilakukan karena pemerintah khawatir  liberalisasi  ekonomi  akan  melemahkan pemerintah  dari  kekuasaan  regulasi,  terutama  di daerah frontier ekstraksi  sumber  daya.  Dengan demikian,  pada  1970-an,  bagian-bagian  besar dari  Hutan  Negara  semakin  ditetapkan  sebagai cagar  alam,  suaka  margasatwa,  taman  rekreasi alam,  taman  hutan  penuh,  hutan  lindung,  dan, mulai  tahun  1980-an,  taman  nasional.  Bahkan, saat  ekstraksi  kapitalis  dan  kendali  pusat semakin  meningkat,  jumlah frontier konservasi juga meningkat di seluruh Indonesia.
Ditetapkan  sebagai  cagar  biosfer  oleh UNESCO pada tahun 1977 (Sangaji, et.al. , 2004: 17), wilayah Lore Lindu menjadi sasaran bingkai konservasi yang baru oleh deklarasi seri kawasan lindung  di  area  tersebut  –  Suaka  Margasatwa Lore  Kalamanta  pada  tanggal  20  Oktober  1973; Hutan  Wisata  dan  Hutan  Lindung  Danau  Lindu pada  25  Januari  1978;  dan  Suaka  Margasatwa Sungai Sopu-Sungai Gumbasa pada 10
November  1982  (Taman  Nasional  Lore  Lindu, 2004:  1).  Namun,  menyadari  kebutuhan  bagi struktur  yang  lebih  terintegrasi,  Direktorat Konservasi  Alam  Indonesia  meminta  bantuan dalam  perencanaan  taman  nasional  dari United Nations  Food  and  Agriculture  Organization (FAO) dan World Wildlife Fund (WWF). 17 Kerja sama  tersebut  kemudian  memunculkan  draf rencana manajemen FAO untuk Taman Nasional Lore  Kalamanta  (Blower, et.al. ,  1977)  dan rancangan rencana WWF untuk Taman Nasional Lore  Lindu,  yang  mengintegrasikan  ketiga kawasan  lindung  yang  tersebut  (Watling  dan Mulyana, 1981).
Pencarian  pemerintah  Indonesia  akan legitimasi dalam mengakomodasi tekanan internasional untuk konservasi terbukti pada saat menjadi  tuan  rumah  konferensi  internasional tahun 1982 tentang taman nasional, International Union  for  the  Conservation  of  Nature  and Natural  Resources (IUCN),  dan  deklarasi selanjutnya  pada  tahun  itu  lebih  dari  tiga  puluh calon  taman  nasional,  di  antaranya  Taman Nasional Lore Lindu. Meskipun suksesi kawasan lindung  telah  dideklarasikan  dan  dimulai  di wilayah  tersebut  dan  selanjutnya  mengintensifkan frontierisation konservasi, Taman Nasional Lore Lindu  tetap  dengan  status  calon  sampai dinyatakan  taman  nasional  tahun  1993,  lalu dideklarasi ulang pada tahun 1999 dengan batas- batas  yang  dikurangi  untuk  mengakomodasi daerah-daerah  enklave  dan  pemukiman  manusia lainnya di batas luarnya.
Tahun  1990an  -  Sekarang:  Otonomi  Daerah, Gerakan  Masyarakat  Adat,  dan  Kecamatan Konservasi
Periodisasi  akhir  yang  dipilih  adalah mulai  akhir  tahun  sembilan  puluhan,  yang
17 Belakangan,  organisasi  ini  mengubah namanya  (kecuali  untuk  cabang  AS)  menjadi Worldwide  Fund  for  Nature ,  meskipun  tetap mempertahankan singkatan WWF.
ditandai  dengan  munculnya  pelaksanaan  agensi oleh  masyarakat  lokal  dari  daerah frontier ini dan,  oleh  karena  itu,  inisiasi defrontierisation terdapat  pada  setidaknya  beberapa  dimensi. Dengan  runtuhnya  Orde  Baru  sebagai  akibat krisis keuangan Asia Tenggara setelah devaluasi baht  Thailand  pada  tahun  1997,  salah  satu langkah  pertama  era  Reformasi  di  Indonesia adalah  dibuatnya  undang-undang  Otonomi Daerah (UU No. 22 dan UU No. 25) pada tahun 1999.  Pemberian  otonomi  daerah  merupakan penarikan  sebagian  dari frontier kendali  yang dulu  merupakan  pembesaran  pengusasaan  Orde Baru, terutama di luar Jawa, seperti Sulawesi.
Konsekuensi  tak  terduga  dari  otonomi daerah adalah pembagian tak terkendali atas unit administrasi  yang  telah  ada  menjadi  unit-unit baru  –  provinsi    kabupaten,  kecamatan  bahkan desa-desa – dalam proses yang dinamakan pemekaran. Di  beberapa  daerah,  hal  ini  merupakan  upaya yang  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat  yang menganggap  diri  mereka  sebagai  putera  daerah atau masyarakat adat untuk membangun kembali kendali  mereka  sendiri  atas  wilayah  mereka  – sebuah  proses  yang  Cribb  (2019)  namakan cantonisation (wilayah-isasi).  Tindakan  ini diadakan  untuk  mengurangi  penguasa  dari  luar (misalnya,  birokrat  dari  Lembah  Palu)  yang mengerahkan  kendali  politik  dan  kelompok migran yang berorientasi kewirausahaan (misalnya  Bugis)  dan  di  beberapa  daerah melakukan dominasi ekonomi selama Orde Baru.
Cantonisation tersebut  menyebabkan munculnya  kekerasan  sektarian  di  beberapa daerah,  khususnya  Maluku,  Maluku  Utara, Kalimantan  Tengah,  dan  Sulawesi  Tengah.
Meskipun  kekerasan  itu  sebagian  timbul  dari dinamika  baru  persaingan  politik  di  antara  elit (Klinken,  2007),  episode  ini  juga  terkait  dengan perjuangan  kehidupan  orang-orang  biasa  (Li, 2007),  terutama  persaingan  antara  anak  daerah dan  pendatang  (Acciaioli,  2001;  Jones,  2019). Para  pribumi  berusaha  untuk  menggulingkan dominasi  ekonomi  dari  para  migran,  yang  telah membeli  tanah  mereka  selama  Orde  Baru  dan krisis ekonomi regional. Dalam kerangka pikiran penulis,  konflik  ini  mewakili  upaya  lokal  untuk menutup frontier kendali,  pemukiman,  dan ekstraksi  yang  ada  sepanjang  Orde  Baru  dan  di permulaan era Reformasi kemarin ketika peluang untuk  mendapatkan  keuntungan  di  tingkat  lokal berkembang.
Sebagian  dari  pembentukan  unit-unit administratif  baru  melalui  proses  pemekaran  ini juga  merupakan  upaya  masyarakat  setempat untuk  memfasilitasi  upaya  mereka  dalam merebut kembali kendali lokal atas sumber daya di  wilayah  mereka  dan  atas  pola  pemukiman. Dengan  kata  lain,  memulai  kembali  pembingkaian daerah  mereka  dalam  hal  penutupan frontier kendali,  pemukiman,  dan  ekstraksi  –  yaitu defrontierisation . Upaya tersebut memiliki implikasi terhadap pemukiman, seperti konflik di Kalimantan Tengah dan Maluku yang mengakibatkan  ribuan  keluarga  migran  asal Madura  di  Kalteng  dan  Buton,  Bugis,  dan Makasar  di  Maluku,  melarikan  diri  kembali  ke daerah  asal  mereka.  Kejadian  tersebut  merupakan suatu  contoh defrontierisation yang  menutup pemukiman.
Peristiwa  di  Lindu  juga  menunjukkan pola defrontierisation dalam  hal  kendali, ekstraksi,  dan  pemukiman.  Hal  itu  ditunjukkan dengan  usaha  redefinisi  istilah  konservasi. Redefinisi  ini  dilakukan  dengan  menggunakan pengaturan  konservasi  lokal  sebagai  kendaraan bagi To  Lindu untuk  berusaha  mendapatkan kembali  kendali  atas  tanah  air  mereka  serta membalikkan  dominasi  Bugis  dan  migran lainnya.  Mobilisasi To  Lindu di  bawah  naungan konservasi  sebenarnya  telah  tercatat  sejak  awal tahun  sembilan  puluhan,  ketika  aliansi  yang dikepalai  Gubernur  Sulawesi  Tengah  pada  akhir tahun  1980-an,  berbekal  dana  dari  Bank Pembangunan  Asia,  mengumumkan  pembangunan sebuah  bendungan  Pembangkit  Listrik  Tenaga Air (PLTA) di muara Danau Lindu.
Langkah  ini  mengharuskan  pemindahan semua  orang  dari  Dataran  Lindu,  karena  waduk air  di  belakang  bendungan  akan  membanjiri semua  desa  dan  sawah. To  Lindu beraliansi dengan  LSM  Yayasan  Tanah  Merdeka  yang berbasis di Palu berhasil menahan rencana PLTA itu (Sangaji, 2000), dengan mengajukan argumentasi  ketidakcocokan  adanya  bendungan PLTA  di  tengah-tengah  taman  nasional.  Mereka dengan demikian mampu menyelaraskan bingkai Lindu  sebagai frontier konservasi  dengan kepentingan  masyarakat  untuk  membalikkan usaha pemerintah dalam membuang semua orang Lindu  –  termasuk To  Lindu asli,  orang  Bugis, orang  Winatu,  dan  pemukim  lain.  Tujuan  dari pembanguan  bendungan  tersebut  sebetulnya adalah  mengintensifkan  Lindu  sebagai frontier kendali dan ekstraksi (yaitu, ekstraksi energi).
Berangkat  dari  keberhasilan  itu, To Lindu menjadi  “kesayangan”  gerakan  masyarakat adat  yang  berkembang  di  Indonesia  (Li,  2000), yang  muncul  sebagai  kekuatan  yang  efektif untuk  mengatalisasi defrontierisation .  Dorongan dari AMAN  sebagai payung gerakan masyarakat adat  dalam  memfasilitasi  usaha  supaya  wilayah To  Lindu tidak  lagi  dikendalikan  oleh  instansi pemerintah  pusat,  para  migran  kewirausahaan, dan perusahaan kapitalis internasional, melainkan  sebagai  daerah  di  bawah  kendali masyarakat adat sendiri bisa  dibilang  sukses. To Lindu muncul  sebagai  pemimpin  dalam  upaya serupa  untuk  seluruh  Sulawesi  Tengah,  dengan pelantikan  seorang To  Lindu sebagai  kepala organisasi  masyarakat  adat  provinsi  (Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Tengah atau AMASUTA)  dan To  Lindu lain  yang  bertugas sebagai wakil AMAN pada tingkat provinsi.
Setelah  memperoleh  manfaat  bersekutu atas alasan konservasi, To Lindu dengan gembira berpartisipasi dalam proses penyelesaian kesepakatan  konservasi  masyarakat  ( community conservation  agreements atau  CCA)  yang diperantarai  oleh The  Nature  Conservancy (TNC),  yang  telah  dibawa  oleh  otoritas  taman nasional  Indonesia  untuk  bersama  mengelola Taman  Nasional  Lore  Lindu.  Hanya  wakil To Lindu yang menandatangani perjanjian tersebut – pendatang  Bugis  dan  pemukim  lain  tidak  diakui di dalamnya. Pada waktu itu pejabat TNC sendiri mengakui  bahwa To  Lindu masuk  dalam perjanjian tersebut untuk mengedepankan agenda mereka  sendiri  dalam  mendapatkan  kembali kendali  tanah  air  mereka.  Sebuah  laporan  TNC mencatat,  misalnya,  para  pemimpin  tradisional berusaha  untuk  mempengaruhi  tindakan  pendatang baru/imigran  ke  wilayah  tersebut  (Acciaioli, 2008b).
Perjanjian  konservasi  yang  dirumuskan di  Lindu  pada  tahun  2001  adalah  semacam kantong  campuran  yang  mengandung  larangan seperti  membuka  tanah  tanpa  persetujuan lembaga adat, memiliki atau menjual tanah tanpa sepengetahuan  lembaga  adat,  dan  lain-lain. Banyak  langkah  serupa  bisa  ditafsirkan  sebagai respon terhadap pengalaman pahit alienasi tanah kepada  orang  Bugis  pada  tahun-tahun  sebelumnya. Persetujuan tersebut menegaskan, pada dasarnya,
hak To Lindu sebagai penduduk asli dataran dan yang  diwakili  oleh maradika yang  menjadi anggota  lembaga  adat  untuk  bertindak  sebagai penguasa  di  domain  mereka  dan  untuk
mengelola  sumber  daya  sesuai  dengan  prioritas mereka sendiri (Li, 2007: 226).
Akibatnya, To  Lindu bertindak  dalam aliansi  dengan  pihak  konservasi  agar  lokasi mereka tidak dianggap sebagai frontier kendali, pemukiman,  dan  ekstraksi  –  walaupun  tindakan dan aliansi itu mengakibatkan penguatan bingkai frontier konservasi.  Menerima  legitimasi  Taman Nasional Lore Lindu sebagai frontier konservasi memungkinkan  mereka  untuk  menggunakan bingkai  yang  membalikkan  eksploitasi  Lindu sebagai frontier pemukiman  dan  ekstraksi  oleh para  pendatang.  Tetua  dari  golongan To  Lindu yang  menjadi  anggota  lembaga  konservasi  desa (LKD)  yang  ditetapkan  melalui  Kesepakatan Konservasi Masyarakat Dataran Lindu bertindak keras  untuk  membatasi  pembukaan  kebun  oleh para  pendatang  baru  (misalnya,  orang  Toraja). Secara  eksplisit,  mereka  melarang  pembukaan kebun  di  daerah  batas  air  ( watershed )  dan mengukuhkan  persyaratan  pelaporan  bagi  para pendatang baru yang berusaha untuk melanjutkan migrasi berantai (Acciaioli, 2008a).
Dalam  kapasitasnya  sebagai  anggota Lembaga  Adat  Lindu,  para  tetua  bahkan mengeluarkan  dekret  yang  membatasi  jumlah lahan yang boleh ditanami oleh seorang individu sejumlah  dua  hektar,  dengan  ketentuan  semua tanah  di  luar  batas  ini  akan  direklamasi  sebagai tanah  adat To  Lindu . 18 Meskipun  mereka  tidak sepenuhnya  menutup  Lindu  sebagai frontier ekstraksi,  langkah-langkah  tadi  telah  membatasi ekstraksi  oleh  pemukim  dari  luar.  Hal  itu  juga memulai  proses  golongan To  Lindu asli  sebagai masyarakat  adat  dalam  usahanya  menutup kesenjangan  antara  kepemilikan  lahan  mereka dan  orang-orang  migran  –  dalam  istilah  Geiger antara  pihak  “yang  diduduki”  dan  “yang menduduki”.  Jika  Lindu  telah  menjadi  contoh klasik  dari  daerah  “potensi  ekonomi  untuk eksploitasi  manusia  ...  yang  diperebutkan  oleh formasi  sosial  kekuasaan  yang  tidak  setara”, seperti  yang  diungkapkan  oleh  Geiger  (2008a: 77),  tindakan To  Lindu kini  tidak  hanya  untuk menyamakan  kekuatan  itu,  tetapi  juga  untuk membalikkan  hubungan  kekuasaan  yang  selama
18 Dekrit  ini  secara  tegas  ditujukan  pada migran,  khususnya  orang  Bugis.  Beberapa  di antaranya  telah  membuka  kebun  hingga  seluas  12 hektar  untuk  menanam  kopi,  kakao  dan  tanaman mereka  lainnya,  ditambah  tanah  sawah  yang  masih mereka kerjakan.
ini  menempatkan  pribumi  di  bawah  pemukim  – dalam istilah penulis, mengadakan defrontierisation .
Proses defrontierisation ini  kemudian diajukan  melalui  pemekaran  Lindu  sebagai kecamatan  konservasi  baru  pada  tahun  2007. Sekali  lagi To  Lindu menggunakan  konservasi sebagai  alasan  yang  jelas  bagi  mereka  untuk bertindak  di bawah  naungan  persetujuan  dengan TNC. Hal itu dilakukan dengan cara paralelisme dari motto kecamatan konservasi Lindu – “hidup saya,  bumi  saya”  –  dengan  motto  TNC  – “melindungi  alam,  melestarikan  hidup”.  Melalui cara  tersebut,  para  pemimpin To  Lindu secara efektif  berhasil  melembagakan  kembali  Lindu sebagai ngata ,  meskipun  diformat  dalam administrasi  modern.  “Piagam  Lindu”,  yang memberikan  dasar  bagi  kecamatan  baru  ini, secara  resmi  menggabungkan  kembali  lembaga adat To  Lindu –  yang  dalam  kecamatan  baru  ini diangkat ke status Majelis Adat – sebagai bagian resmi dari pemerintah kecamatan.
Salah  satu  dokumen  yang  dikeluarkan sebagai  bagian  dari  deklarasi  resmi  Kecamatan Lindu  adalah  buku  kodifikasi  adat  Lindu  yang berjudul Kapotia  Nulibu  Ntotua  (Maradika Ngata)  Ada  NtoLindu .  Buku  ini  khususnya mengutarakan  alasan  pelestarian  sebagai  dasar adat  Lindu:  “Tatanan  sosial  masyarakat  adat Dataran Lindu mengambil bentuk peraturan yang menentukan  pelanggaran  ( Waya )  dan  sanksi ( Sompo )  dalam  hal  pelestarian  lingkungan  dan pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  ekosistemnya dalam  batas-batas  tanah  adat  dan  tanah  tempat masyarakat  Dataran  Lindu  memiliki  hak  pakai ( ulayat )  dan  keteraturan  masyarakat”  (Propinsi Sulawesi Tengah, 2007). Buku pegangan hukum adat  Lindu,  sebagai  bagian  dari  alat  pemerintah kecamatan  baru,  dikelola  sepenuhnya  oleh To Lindu ,  dan  secara  resmi  digunakan  dalam  usaha memberlakukan  kembali  cara  hidup  adat  di Lindu.  Aturan  ini  membalikkan  status  akses terbukanya  sebagai frontier pemukiman  dan ekstraksi  dan  menetapkan  kembali  kebiasaan tanah  dan  sumber  daya  alam  milik  bersama ( commons )  yang  diatur  oleh  adat To  Lindu sendiri.  Seluruh  proses  formalisasi  kecamatan konservasi berfungsi untuk membangun kembali Lindu  sebagai  wilayah  yang  otonom  dan berdaulat dalam beberapa segi.
Aturan  baru  dibuat  dengan  tujuan  untuk menangkal frontierisation Lindu  yang  telah dipengaruhi  oleh  proyek  pemerintahan  kolonial,
Orde  Lama,  dan  Orde  Baru  yang  memaksakan
bingkai  kendali  melalui  homogenisasi  pemerintah dan  pembinaan  atas  pemukiman  bebas  dan ekstraksi  oleh  migran  yang  tidak  dapat dikenakan  oleh  aparat  adat  yang  statusnya dijatuhkan  oleh  pemerintah  nasional.  Dengan merumuskan  kembali  adat  mereka  sebagai sistem  manajemen  sumber  daya  alam  dan mengelola  kawasan  dengan  cara-cara  resmi sebagai  bagian  dari  proses  desentralisasi, To Lindu telah  menyusun  kembali  bingkai frontier konservasi  untuk  memajukan  lembaga  mereka sendiri  dalam  proses defrontierisation di  dalam dimensi kendali, pemukiman, dan ekstraksi.

## Penutup
Sepanjang  sejarah  mereka, To  Lindu jelas  telah  mengalami  serbuan  dari  komunitas lain  dan  instansi  luar.  Hal  itu  merupakan  proses yang dinamakan pembentukan frontier dan yang akibatnya menjadikan mereka masyarakat pinggiran. Tulisan  ini  mencoba  memberikan  analisis  yang lebih  artikulatif  dengan  menelusuri  bagaimana berbagai lintasan frontierisation dan defrontierisation dalam aspek kendali, ekstraksi,  pemukiman, dan –  dalam  konteks  yang  lebih  kontemporer  – konservasi,    bisa  dipasang  untuk  membentuk sejarah daerah ini sebagai kumpulan proses yang saling  bertautan  dan  berbeda  dan  yang mengintensifkan dan melemahkan sebuah frontier .  Kendali,  pemukiman,  ekstraksi  dan konservasi  semua  telah  menjadi  relevan  di wilayah  Dataran  Lindu  sebagai  bingkai  untuk pendirian frontier dan  –  sampai  batas-batas tertentu – juga pembalikan status frontier .
Dengan  mengkonseptualisasikan  kembali gagasan frontier dalam  hal  lintasan frontierisation dan defrontierisation ini,  penulis  telah  berusaha untuk  memajukan  studi  hubungan  antara  pihak yang menduduki dan pihak yang diduduki – atau dengan  kata  lain  pihak  yang  meminggirkan  dan pihak  yang  dipinggirkan  –  di  daerah  daerah frontier. Meskipun  penulis  telah  mendasarkan analisis ini pada tipologi Geiger tentang frontier kendali, pemukiman, dan ekstraksi, penulis telah menambahkan  tipe  keempat,  yaitu frontier konservasi, yang serupa dengan daerah perbatasan  penyelamatan  ( salvage )  seperti  yang dijelaskan  oleh  Tsing.  Hal  ini  perlu  dilakukan untuk menjelaskan  pembentukan sejenis frontier yang  dipengaruhi  oleh  intervensi  dari  instansi konservasi,  terutama  di  daerah  kawasan  lindung seperti taman nasional.
Seperti  yang  dilakukan  oleh  kendali, pemukiman,  dan  ekstraksi,  konservasi  menetapkan batas-batas  baru,  menciptakan  zona  baru, mengubah campuran dari tiga dimensi yang lain tersebut,  dan  menyusun  kembali  hubungan antara  orang  asli  dan  pendatang.  Di  abad  kedua puluh  satu, frontier konservasi  akan  menjadi semakin  penting  sebagai  implementasi  dari program-program  seperti  pemasaran  karbon, termasuk  REDD + ,  dan  skema  kompensasi lainnya  untuk  para  penjaga  hutan  lokal,  dan sebagai  saluran  untuk  mengubah  pola  kendali, pemukiman, dan ekstraksi.
Akhirnya,  dalam  karakterisasi  lintasan defrontierisation ,  penulis  agak  membedakan analisis  ini  dari  keterangan  pembalikan  status frontier yang sudah ada. Penulis tidak mengutamakan  kriteria  pencapaian  beberapa ambang kepadatan pemukiman atau indeks yang serupa  lainnya,  seperti  yang  telah  tercantum  di awal argumen tentang pembalikan status frontier di  wilayah  Barat  Amerika  Serikat.  Sebaliknya, penulis  mengutamakan  agensi  masyarakat  lokal dalam  upaya  mereka  untuk  membalikkan hubungan  asimetris  antara  pihak  yang  menduduki (mendominasi)  dan  pihak  yang  diduduki (didominasi)  sebagai  kriterium  utama  untuk mengidentifikasi  proses defrontierisation .  Dengan menggunakan  kerangka  analisis frontierisation dan defrontierisation ini penulis harap tulisan ini berhasil, walaupun tidak selengkapnya, “melakukan analisis tentang proses-proses sosial, politik,  ekonomi  maupun  kebudayaan  yang dianggap telah mengakibatkan terjadinya peminggiran sebagian warga bangsa” (Tirtosudarmo, 2017)  dan  selain  itu  bagaimana  status  pinggiran itu  bisa  diatasi  melalui  agensi  dari  masyarakat beraliansi  dengan  pihak  lain,  seperti  instansi konservasi dan gerakan masyarakat adat.

## Daftar Pustaka
Acciaioli, G.  (2009). Conservation and Community in  the  Lore  Lindu  National  Park: Customary  Custodianship,  Multi-Ethnic Participation, and Resource Entitlement. Dalam C. Warren & J. McCarthy (Eds.), Community,  Environment  and  Local Governance  in  Indonesia    –    Locating the  Commonweal (hlm.  88-118).  Oxon: Routledge.
Acciaioli, G. (2008a). Environmentality Reconsidered:
Indigenous To  Lindu Conservation
Strategies  and  the  Reclaiming  of  the
Commons in Central Sulawesi, Indonesia.Dalam M.  Galvin & T. Haller (Eds.), People,  Protected  Areas  and Global Change: Participatory Conservation in  Latin  America,  Africa,  Asia,  and Europe (hlm.  401-430).  Bern:  Geographica Bernensia  (Perspectives  of  the  Swiss National  Centre  of  Competence  in Research (CCR) North-South, University of Bern, Vol. 3.).
Acciaioli, G.  (2008b). Strategy and Subjectivity in Co-management of Lore Lindu National Park  (Central  Sulawesi,  Indonesia). Dalam N. Sodhi, G. Acciaioli, M. Erb & A.K_J  Tan  (Eds.), Biodiversity  and human  livelihoods  in  Protected  Areas:
Case  Studies  from  the  Malay  Archipelago (hlm.  266-288).  Cambridge:  Cambridge University Press.
Acciaioli,  G.  (2001).  Grounds  of  Conflict, Idioms  of  Harmony:  Custom,  Religion, and  Nationalism  in  Violence  Avoidance at  the  Lindu  Plain,  Central  Sulawesi. Indonesia , 72, 81-112.
Acciaioli,  G.    (2000).  Kinship  and  Debt:  The Social  Organization  of  Bugis  Migration and  Fish  Marketing  at  Lake  Lindu, Central Sulawesi. Dalam R. Tol, K. van Dijik  &  G.  Acciaioli  (Eds.), Authority and  Enterprise  among  the  Peoples  of South  Sulawesi (hlm.  210-239).  Leiden: KITLV Press (Verhandelingen 188).
Acciaioli,  G.    (1999).  Principles  and  Strategies of  Bugis  Migration:  Some  Contextual Factors  Relating  to  Ethnic  Conflict. Masyarakat  Indonesia:  Majalah  Ilmu- Ilmu Sosial Indonesia , 25(2), 239-268.
Acciaioli,  G.    (1985).  Culture  as  Art:  From Practice  to  Spectacle  in  Indonesia. Canberra  Anthropology (Special  issue: Minorities  and  the  State ),  8(1&2),  148- 172.
Acciaioli, G. & Sabharwal, A. (2017). Frontierization and  Defontierization:  Reconceptualizing Frontier Frames. Dalam J. Moreno & B. Tatar  (Eds.), Transnational  Frontiers  of Asia and Latin America from 1800 , (hlm. 313-45).  Burlington  Oxon:  Ashgate    – Taylor and Francis.
Adriani, N. (1898). Het Lindu-Meer. Mededeelingen van  wege  het  Nederlandsche  Zendeling-
genootschap  (Tijdschrift  voor  Zendings- wetenschap ), 42(1), 107-110.
Adriani,  N.  &  Kruyt,  A.C.  (1898).  Van  Posso naar Parigi, Sigi en Lindoe. Mededeelingen van  wege  het  Nederlandsch  Zendeling- genootschap  (Tijdschrift  voor  Zendings- wetenschap) , 42(2), 369-535.
Aragon, L.  (2000). Fields of the Lord: Animism, Christian Minorities, and State Development  in  Indonesia .  Honolulu: University of Hawaii Press.
Aragon,  L.    (1996a).  “Japanese  time”  and  the mica mine: Experiences of the occupation  in  the  western  Central Sulawesi highlands Journal of Southeast Asian Studies , 27(1), 49-63.
Aragon,  L.  (1996b).  Twisting  the  Gift: Translating  Precolonial  into  Colonial Exchanges  in  Central  Sulawesi,  Indonesia. American Ethnologist , 23(1), 43-60.
Blower,  J.J.,  Wind,  J.  &    Amir,  H.  (1977). Proposed  Lore  Kalimantan  National Park Management Plan 1978/79- 1980/1981. Directorate of Nature Conservation, Directorate-General of Forestry, Republic of
Indonesia in association with the Nature Conservation  and  Wildlife  Management Project  of  the  Food  and  Agriculture Organization of the United Nations.
Bohannan,  P.    (1967).  Introduction.  Dalam  P. Bohannan  &  F.  Plog  (Eds.) Beyond  the Frontier:  Social  Process  and  Cultural Change (hlm.  xi-xviii).  Garden  City:
The  Natural  History  Press  (American Museum Sourcebooks in Anthropology).
Boonstra van Herdt, R. (1914). De berglandschappen  (Koelawi,  Lindoe, Toabakoe, Tolé, Banasu) behoorende tot de  onderafdeeling  Paloe  van  Midden Celebes. Tijdschrift  van  het  Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (seri ke2), 13, 618-644.
Brouwer, M.  (1977). 60 tahun Bala Keselematan di Sulawesi Tengah . Bandung: Bala Keselematan.
Caddy, R. (1982). Where the Pepper Grows: The story  of  Edward  Rosenlund .  London: Salvationist  Publishing  and  Supplies. Ltd.
Cole,  J.W.  &  Wolf,  E.R.  (1974). The  Hidden Frontier:  Ecology  and  Ethnicity  in  an Alpine  Valley .  New  York  &  London: Academic Press.
Cribb,  R.  (n.d.  [1990]). The  Politics  of Environmental  Protection  in  Indonesia . Clayton  VIC:  The  Centre  of  Southeast Asian  Studies, Monash  University (Working Paper No. 48).
Cribb,  R.  (2019).  Minorities  in  Indonesian history:  From  Ambiguous  advantage  to cantonisation.  Dalam  G.  Fealy  &  R. Ricci  (Eds.), Contentious  Belonging:
The  Place  of  Minorities  in  Indonesia (hlm.  19-35).  Singapore:  ISEAS  Yusof Ishak Institute.
Davis,  G.  (n.d.a  [1974]).  Parigi:  A  Social History  of  the  Balinese  Movement  to Central  Sulawesi,  1907-1974.  Unpublished PhD  thesis,  Department  of  Anthropology, Stanford University.
Davis,  G.  (n.d.b  [c.1973]).  The  People  and Legends  of  Lake  Lindu,  Central  Sulawesi, Indonesia.  Naskah  yang  tidak  diterbitkan. Disediakan  untuk  Museum  Negeri Propinsi  Sulawesi  Tengah,  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Tingkat Propinsi, Palu.
Geiger,  D.    (2008a).  Turner  in  the  Tropics:  The Frontier Concept  Revisited.  Dalam  D. Geiger  (Ed), Frontier  Encounters: Indigenous  Communities  and  Settlers  in Asia  and  Latin  America (hlm.  77-125). Copenhagen:  International  Work  Group for  Indigenous  Affairs,  Swiss  National Centre  of  Competence  in  Research North-South  (IWGIA  Document  No. 120).
Geiger,  D.  (Ed).  (2008b). Frontier  Encounters: Indigenous  Communities  and  Settlers  in Asia  and  Latin  America. Copenhagen: International  Work  Group  for  Indigenous Affairs,  Swiss  National  Centre  of Competence  in  Research  North-South (IWGIA Document No. 120).
Haba,  J.  (n.d.  [2001]).  Resettlement  and Sociocultural Change among the ‘Isolated  Peoples’  in  Central  Sulawesi, Indonesia:  A  Study  of  three  Resettlement Sites.  Unpublished  PhD  thesis,  The University of Western Australia.
Hart,  C.  van  der  (1853). Reize  Rondom  het Eiland  Celebes  en  naar  eenige  der Moluksche  Eilanden  gedaan  in  den  jare 1850 door z.M. Schen Van Oorlog Argo en  Bromo,  onder  Bevel  van  C.  van  der Hart . 's-Gravenhage: K. Fuhri (vanwege het  Koninklijk  Instituut  voor  Taal-, Land-  en  Volkenkunde  van  Neerlandsch- Indië).
Hallowell,  A.I.  (1967).  The  Backwash  of  the Frontier :  The  Impact  of  the  Indian  on American  Culture.  Dalam  P.  Bohannan &  F.  Plog  (Eds,), Beyond  the  Frontier: Social  Process  and  Cultural  Change
(hlm.  319-345).  Garden  City:  The Natural History Press (American Museum Sourcebooks in Anthropology).
Harvey,  B.S.  (1977). Permesta:  Half  a Rebellion .  Ithaca  NY:  Cornell  Modern
Indonesia Project, Southeast Asia Program,  Cornell  University.  (Monograph Series, Publication No. 57).
Harvey, B.S. (n.d. [1974]). Tradition, Islam, and Rebellion:  South  Sulawesi  1950-1965. Unpublished  PhD  thesis,  Department  of Government,  Cornell  University.  Ann Arbor: University Microfilms.
Henley,  D.  (2005). Fertility,  Food  and  Fever: Population,  Economy  and  Environment in  North  and  Central  Sulawesi,  1600-
1930 . Leiden: KITLV Press (Verhandelikningen  van  het  Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunder 201).
Hvalkof, S. (2008). Colonization and Conflict on the  Amazon Frontier :  Dimensions  of
Interethnic  Relations  in  the  Peruvian Montana. Dalam D. Geiger (Ed), Frontier Encounters:  Indigenous  Communities  and Settlers in Asia and Latin America (hlm. 219-286).  Copenhagen:  International Work  Group  for  Indigenous  Affairs, Swiss National Centre of Competence in Research  North-South  (IWGIA  Document No. 120).
Jackson,  K.D.  (1980). Traditional  Authority,
Islam,  and  Rebellion:  A  Study  of Indonesian Political Behavior . Berkeley: University of California Press.
Jones,  S.  (2019).  Manipulating  minorities  and majorities:  Reflections  on  ‘contentious
belonging’.  Dalam  G.  Fealy  &  R.  Ricci (Eds.), Contentious  Belonging:  The Place  of  Minorities  in  Indonesia (hlm.
255-265).  Singapore:  ISEAS  Yusof Ishak Institute.
Jones,  T.  (2013). Culture, Power, and Authoritarianism  in  the  Indonesian State:  Cultural  Policy  across  the Twentieth-Century  to  the  Reform  Era . Leiden: Brill.
Kaudern,  W.  (1925). Migrations  of  the  Toradja in  Central  Celebes .  Goteborg:  Elanders Boktryckeri  Aktiebolag,  1925.  (Jilid  2 Ethnographical  Studies  in  Celebes: Results  of  the  Author's  Expedition  to Celebes 1917-1920 . 6 jilid, 1925-1944).
Kaudern,  W.  (1940).  The  Noble  Families  or Maradika  of  Koelawi,  Central  Celebes. Etnologiska Studier , 11, 30-124.
Klerck,  E,S.  de  (1938). History  of  the
Netherlands East Indies . 2 jilid.
Rotterdam: W. L. & J. Brusse.
Klinken,  G.  van    (2007). Communal  Violence and  Democratization  in  Indonesia: Small  town  wars .  London:  Routledge (Routledge Contemporary Southeast Asia Series).
Kruyt,  A.C.  (1898).  De  Opsporing  van  het Lindoe-Meer op Celebes. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap , seri ke2, 15(1), 46.
Kruyt,  A.C.  (1938). De  West-Toradjas  op Midden-Celebes . 4 jilid. Amsterdam: De N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers-
Maatschappij. (Verhandelingen Der Koninklijke  Nederlandsche  Akademie van  Wetenschappen  te  Amsterdam,
Afdeeling  Letterkunde,  Nieuwe  Reeks 40).
Lattimore, O.D. (1968). The Frontier in History. Dalam  R.A.  Manners  &  D.  Kaplan (Eds.), Theory  in  Anthropology:  A Sourcebook . Chicago: Aldine Publishing (Penerbitan  pertama  di Relazioni  del  X Congresso  Internazionale  di  Scienze Storiche (Florence, 1956)).
Li,  T.M.    (2007). The  Will  to  Improve: Governmentality,  Development,  and  the Practice  of  Politics .  Durham:  Duke University Press.
Li, T.M.  (2000). Articulating Indigenous Identity in Indonesia:  Resource  Politics  and  the Tribal  Slot .  Comparative  Studies  in Society and History , 42(1), 149-179.
Little, P.E.  (2001). Amazonia: Territorial Struggles on  Perennial  Frontiers .  Baltimore  and London:  The  Johns  Hopkins  University Press.
Mailrapporten 1902 Mailrapporten .  Algemeen Rijksarchief  (den  Haag),  Tweede  Afdeling-- Kolonien.
Mittermeier,  R.A.,  Gil,  P.R.,  Hoffmann,  M., Pilgrim,  J.,  Brooks,  T.,  Mittermeier, C.G., Lamoreux, J., Fonseca, G.A.B. da. (2004). Hotspots Revisited . Mexico City: CEMEX.
Ostrom,  E.  (1990). Governing  the  Commons:
The  Evolution  of  Institutions  for
Collective Action . Cambridge:
Cambridge University Press.
Pemberton,  J.  (1994). On  the  Subject  of  ‘Java’ . Ithaca: Cornell University Press.
Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala,
Dataran  Lindu  (2007). Kapotia  Nulibu Ntotua  (Maradika  Ngata)  Ada  NtoLindu: Hukum  Adat  Lindu .  Enclave  Taman National Lore Lindu.
Rowe,  W.T.  (2007).  Owen  Lattimore,  Asia,  and Comparative  History. The  Journal  of Asian Studies, 66(3), 759-786.
Sangaji,  A.  (2000). PLTA  Lore  Lindu:  Orang Lindu  Menolak  Pindah Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama dengan Yayasan  Tanah  Merdeka,  ED  Walhi Sulawesi Tengah.
Sangaji, A., Hamdin, M., Sugiharto, Lumeno, F., Lahigi, S. & Lumeno, F. (2004). Masyarakat dan  Taman  Nasional  Lore  Lindu . Jakarta:  Yayasan  Kemala  dan  Yayasan Tanah Merdeka.
Sarasin,  P.  &  Sarasin,  F.  (1905). Reisen  in Celebes:  Ausgefuhrt  in  Den  Jahren 1893-1896  und  1902-1903 ,  2  jilid. Wiesbaden : C.W. Kreidel's Verlag.
Stevens,  A.M.  &  Schmidgal-Tellings,  A.E. (2004). A  Comprehensive  Indonesian- English  Dictionary .  Athens  OH:  Ohio
University Press and American Indonesian Chamber of Commerce. Taman  Nasional  Lore  Lindu    (2004). Taman Nasional Lore Lindu: Rencana Pengelolaan (Buku 1: Rencana Pengelolaan) . Palu: Balai Taman Nasional Lore Lindu,
Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Hutan dan  Konservasi  Alam,  The  Nature Conservancy.
Tirtosudarmo,  R.  (n.d.  [2017]).  Masyarakat Pinggiran  dalam  Dinamika  Kebangsaan dan  Agenda  Kedepan.  Naskah  yang tidak diterbitkan (n.d.).
Turner,  F.J.  (1994).  The  significance  of  the frontier in American history. Dalam J.M.
Faragher (Ed), Rereading Frederick Jackson  Turner (hlm.  31-60).  New York: Henry Holt.
Tsing, A.L. (2005). Friction: An Ethnography of Global Connection . Princeton: Princeton University Press.
Vlaardingen, A. van (1937). Het Leger des Heils in  Ned.  Oost-Indië.  Dalam Gulden Schooren  van  Gods  Anker:  Gedenkboek ter  Gelegenheid  van  het  50-Jarig Bestaan  van  het  Leger  des  Heils  in Nederland,  1887-1937 .  Wageningen: Leger  des  Heils  door  Gebr.  Zomer  en Keunings Uitgeversmaatschappij N.V.
Vorstman, J.A. (n.d.) Aanvullende Memorie  van Overgave  van  den  Controleur  van Paloe .  Memorie  van  Overgave  yang tidak  diterbitkan,  Algemeen  Rijksarchief, Tweede  Afdeling--Koloniale  Aanwinsten, Memories  van  Overgave  Nederlands- Indië KIT Nr. 690, 28 Februari 1935.
Watling,  D,  &  Mulyana,  Y.  (1981). Lore  Lindu National Park Management Plan 1981 - 1986 (Laporan  yang  disediakan  oleh World Wildlife Fund – Indonesia Programme [Bogor]  untuk  Directorate  of  Nature Conservation,  Directorate  General  of Forestry, Republic of Indonesia).
Webb,  W.P.  (1952). The  Great  Frontier .
Cambridge MA: The Riverside Press.
Whitten,  T.,  Mustafa,  M.,  Henderson,  G.S. (2002). The  Ecology  of  Sulawesi ,  edisi ke2.  Singapore:  Periplus  (The  Ecology of Indonesia Series, jilid IV).