COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## ANALISIS TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 KESEHATAN
Erik Iswandi 1 , Deny Guntara 2 , Muhamad Abas 3 1,2,3 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia hk19.erikiswandi@mhs.ubpkarawang.ac.id 1 , deny.guntara@ubpkarawang.ac.id 2 ,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id 3 Article Info Abstract Article History Received: November 10, 2022 Accepted: December 24, 2022
Abortion is an act that violates the law because it tries to abort a pregnancy or  abort  it  with  various  problems  and  reasons.  The  reasons  for  someone having  an  abortion  can  be  in  the  form  of  medical  reasons  that  require  an abortion,  economic  reasons  that  are  not  sufficient  for  the  family's  needs, social reasons and so on. In (Decision Study Number 333/Pid.Sus/2021/PN Bks), a woman has an abortion on the grounds that if she doesn't have an abortion then she will lose her job while she is the backbone of the family because her husband doesn't work. The purpose of this study is to legally analyze  the  decision  Number  333/Pid.Sus/2021/PN  Bks.  The  research method used is normative juridical with library study data collection methods. The  results  of  this  study  indicate  that  the  act  of  abortion  is  a  criminal  act regulated in the Health Law and the Criminal Code with several exceptions. The judge decides the case by considering the evidence and facts at trial. The judge in deciding this case was in accordance with the regulations so that the judge's indictment was fair and did not harm the defendant.
Keywords: Abortion, Health, Judge's Consideration

## Abstrak
Aborsi merupakan suatu perbuatanyang melanggar hukum karena berusaha menggagalkan suatu  kehamilan  atau  menggugurkannya  dengan  berbagai  macam  persolana  dan  alasan. Alasan  seseorang  melakukan  aborsi  dapat  berupa  alasan  medis  yang  mengharuskannya untuk  dilakukan  pengguguran,  alasan  ekonomi  yang  tidak  mencukupi  kebutuhan  keluarga, alasan  sosial  dan  sebagainya.  Dalam  (Studi  Putusan  Nomor  333/Pid.Sus/2021/PN  Bks), Wanita seorang melakukan tindakan aborsi dengan alasan jika dirinya tidak melakukan aborsi maka  dirinya  akan  kehilangan  pekerjaan  sementara  dirinya  merupakan  tulang  punggung keluarga  karena  suaminya  tidak  bekerja.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  unutk  menganalisis secara yuridis putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks. Metode penelitian yang dilakukan yaitu yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan aborsi merupakan suatu tindakan pidana yang diatur dalam UU  Kesehartan  dan  KUHP  dengan  terdapat  beberapa  pengecualian.  Hakim  memutuskan perkara dengan mempertimbangkan bukti dan fakta di persidangan. Hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan peraturan sehingga dakwaan hakim adil dan tidak merugikan terdakwa.
Kata Kunci: prostitusi online, efektivitas penegakan hukum, transaksi elektronik

## I. PENDAHULUAN
Aborsi merupakan suatu tindakan dalam upaya menghentikan tumbuh kembang janin dalam  kandungan  yang  dalam  pandangan  masyarakat  hal  ini  dianggap  perbuatan  yang
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
menyalahi norma yang berlaku. Aborsi dalam bahasa hukum yang  dikenal dengan Abortus Provokatus  memiliki  dua  jenis,  yaitu  aborsi  yang  dilakukan  dalam  hal  urgensi  kesehatan (Abortus Provokatus Therapeuticus) dan aborsi yang dianggap sebagai perbuatan kriminal (Abortus  Provocatus  Criminalis).  Aborsi  Therapeuticus  merupakan  suatu  aborsi  yang dilakukan  dengan  pertimbangan  kedokteran  dan  dilakukan  oleh  orang  profesional  yang memang  memiliki  keahlian  dalam  melakukan  hal  tersebut.  Sementara  Abortus  Provocatus Criminalis  yaitu  suatu  aborsi  yang  dilakukan  menyalahi  aturan  yang  berlaku  dan  biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak memeiliki kompetensi dalam hal ini sehingga dapat  membahayakan  jiwa  yang  melakukannya  dan  karena  itu  juga  dilakukan  secara sembunyi.  Aborsi  yang  kedua  ini  meyebabkan  beberapa  meninggalnya  wanita  di  negara- negara berkembang di mana pendidikan kesehatan belum sepenuhnya tersebar menyeluruh.
Perilaku  aborsi  dilarang  dalam  peraturan  perundang-undnagn  yang  berlaku  namun terdapat  beberapa  tindakan  aborsi  yang  diperbolehkan  untuk  dilakukan  dengan  ketentuan memiliki  kedaruratan  medis  sebagaimana  dalam  Pasal  77  Undnag-Undang  No,  29  Tahun 2009  tentan  Kesehatan  (slanjutkan  disebut  UU  Kesehatan).  Jika  melihat  undang-undang tersebut  maka  seorang  dokter  yang  memang  mendapatkan  perempuan  hamil  yang mengharuskanya diaborsi diperbolehkan melakukannya jika memang dengan jelas terdapat kedaruratan  medis  dan  diengan  persetujuan  perempuan  tersebut.  Hal  ini  bertentangan dengan KUHP di mana dalam KUHP tidak terdapat pengecualian dalam perbuatan aborsi dan itu termasuk perbuatan yang dilarang secara hukum atau ilegal.
Peraturan mengenai aborsi ini menjadi perdebatan dalam sistem hukumd Indoensia hal ini terlihat dalam Pasal 15 Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa dalam hal menyelamatkan jiwa sang ibu atau janin maka diperbolehkan untuk  dilakukan  aborsi.  Perbuatan  aborsi  saat  diberlakukannua  UU  Kesehatan  menjadi kembali mencuat karena dianggap dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang dianggap kontroversi bahkan bertentangan dengan norma yang berlaku di Indonesia. Pada  dasarnya  perilaku  aborsi  dilrang  dalam  UU  Kesehatan,  namun  terdapat  beberapa kondisi medis di mana aborsi diperbnolehkan dalam keadaan berikut ini:
1.  Adanya  penyakit  genetik  dalam  bayi  sehingga  apbila  dibiarkan  hidup  akan berbahaya bagi bayi tersebut sehinggaperlu dilakukannya aborsi; atau
2.  Kehamilan yang disebabkan pemerkosaan sehingga dapat menimbulkan keadaan psikologis yang memburuk pada sang ibu.
Perbuatan aborsi dalam KUHP diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan Pasal 349. Dalam  pasal-pasal  tersebut  secara  tegas  perbuatan  aborsi  dilarang  meskipun  bagi perempuan yang hamil akibat pemerkosaan. Bahka, pelaku yang merupakan tenaga medis mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada oran yang non pekerja medis.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif  di  mana  yang  dalam  penelitian  ini  objek  utamanya  yaitu  peraturan  perundang- undangan, teori-teori hukum, perbandingan hukum, dan penerapannya. Data yang digunakan yaitu  menggunakan  data  sekunder  atau  bahan  hukum  yang  dikumpulkan  menggunakan metode studi pustaka dan kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada teruatama kaitannya dengan penelitian tentang hukum aborsi di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Tindakan Aborsi Secara Legal Maupun Ilegal di Indonesia
Praktik aborsi di Indonesia merupakan suatu hal yang tabu (tidak umum dan menyalahi norma) karena dianggap suatu perbuatan yang mengambil hak hidup suatu janin. Seorang dokter yang akan melakukan kegiatan aborsi biasanya akan menyarankan kepada sang ibu untuk  melakukannya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada,  namun  tetap  semuanya dikembalikan kepada ibu yang mengandung. Biasanya dalam hal tersebut seorang ibu hamil melakukan aborsi dalam keadaan sebagai beriku:
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
1.  Aborsi  dilakukan  karena  keadaan  kandungan  yang  dapat  dipastikan  mengalami keguguran. Dalam hal ini jika seorang dokter telah mendeteksi sesutu yang buruk terjadi baik dengan adanya pendarahan atau dengan dicek menggunakan perangkat teknologi yang ada maka aborsi akan segera dilakukan. Hal ini karena jika dibiarkan terus hingga anak tersebut melahirkan anak tersebut tidak aakn tertolong.
2.  Dinyatakan  darurat  antara  ibu  atau  anaknya  saja  yang  selamat.  Keadaan  tersebut membuat seorang yang sedang hamil dalam dua keadaan, yakni harus menyelamatkan bayi atau menyelamatkan jiwa ibu hamil.
Beberapa alasan yang biasanya digunakan oleh ibu hamil untuk melaksanakan aborsi baik legal maupun ilegal adalah sebagai berikut:
1.  Alasan kesehatan, yaitu ketika dokter menemukan indikasi berbahaya bagi sang ibu atau ketika terdapat hal genetik yang membuat sang bayi tumbuh dalam keadaan yag cacat sehingga proses aborsi harus dilakukan.
2.  Alasan ekonomi, yaitu di mana suatu keadaan di mana pasar kerja perempuan semakin tinggi sehingga untuk mememnuhi kebutuhan ekonomi seorang harus terus bekerja agar kebutuhan menjadi tercukupi. Untuk memebuhi kebutuhan itu beberapa orang memilih untuk  menunda  pernikahan  dan  memutuskan  untuk  bekerja  terlebih  dahulu.  Dalam pernikahan  di  luar  nikah  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  mearasa  belum  siap secara  ekonomi  namun  sudah  terlanjur  berhubungan  seks  dan  hamil  mereka  memilih untuk melakukn aborsi. Bagi sebaian orang juga hal ini merupakan rencana keluarga di mana  merek  menentukan  berapa  anak  yang  akan  mereka  miliki  dan  ketika  mereka terlanju  hamil  maka  mereka  memilih  unutk  menggugurkannya  karena  tidak  mampu mencukupi kebutuhan ekonomi.

## Analisis Tinjauan  Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang- Undang No 36 Tahun 2009 (Studi Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks)
Putusan  Nomor  333/Pid.Sus/2021/PN  Bks  menyatakan  Riesma  Soeryatiningrum Halim secara jelas telah melakukan suatu perbuatan aborsi ilegal dan melanggar peraturann dalam  Pasal  194  jo.  Pasal  75  ayat  (2)  Undang-Undang  RI  Nomor  36  Tahun  2009  tentang kesehatan jo.pasal 55 ayat (1) KUHP.
Riesma dijatuhi hukuman pidana selama 10 bulan dan dendan sebesar Rp2.000.000 dan apabila tidak membayar denda tersebut maka dia ditamabah  kurungan selama satu bulan dengan barang bukti satu buah handphone dan satu sim card dan dalam putusan tersebut juga terpidana dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000.
Berdasarkan  putusan  tersebut  perihal  duduk  perkara  adalah  Riesma  dibatu  oleh seorang saksi bernama Ernawati yang memerintahkan Riesma terlebih dahulu untuk buang air kecil kemudian memberikan obat Cytotec Tablets Misoprostol 200 mg kepada Riesma dan setelah  oabt  tersebut  bereaksi  selama  lima  menit  kemudian  Ernawati  melakukan  sedot vacuma agar janin keluar dari rahim Riesma dan dengan beberapa saat saja janin tersebut dapat keluar.
Hal  itu    diketahui  oleh  saksi  Mangimpal  Silaban,  S.H.,  M.H  beserta  Tim  dari Ditreskrimsus polda metro jaya, di mana hal itu dilakukan di tempat yang buka seharusnya dilakukan abosi kemudian Mangimpal Silaban, S.H., M.H beserta Tim menggeledah tempat itu    dan  mendaptati  8  (delapan)  orang  lainnya  yang  melakukan  aborsi  lalu  mengamankan barang bukti yaitu: 1 (satu) kantong plastik jasad janin hasil aborsi, 1 (satu) set alat vacum, 7 (tujuh) botol air infus berikut selang, 1 (satu) plastik suntikan dan kapas, 1 (satu) plastik obat cytotec  misoprostol  200  mg,  1  (satu)  botol  antiseptik  dan  betadine,  1  (satu)  kotak  obat perangsang aborsi (oxytocin), 1 (satu) kotak paracetamol dan 1 (satu) kotak etobion, 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda beserta sim card dan 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) buah alas tidur/karpet, 11 (sebelas) buah gunting, uang senilai Rp 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) ikat plastik berisi Folei Ballon Catheter serta 5 (lima) buah softek, Dengan barang bukti tersebut kemudian terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Bahwa perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh Ernawati dan saksi Sofyan  Taufik  terhadap  terdakwa  tidak  menunjukkan  tanda-tanda  kondisi  medis  yang mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin,  baik  itu  dalam  situasi  di  mana  janin  mengalami penyakit  genetik  yang  serius  dan/atau  kelainan  bawaan,  maupun  dalam  kondisi  di  mana kondisi bayi tersebut tidak dapat diperbaiki sehingga akan sulit untuk bertahan hidup di luar rahim. Selain itu, tindakan pengguguran tersebut juga bukan hasil dari kejadian pemerkosaan yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis. Perbuatan tersebut diamcam sebagaimana tedapat dalam Pasal 55 KUHP jo Pasal 194 jo Pasal 75 UU Kesehatan .
Penuntut umum mempertimbangkan bahwa terdakwa telah menyatakan pemahaman terhadap isi tuduhan tersebut, dan terdakwa juga mengungkapkan ketidakberatan terhadap dakwaan tersebut. Untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:
1.  Mangimpal Silaban
2.  Daniel P. Bone
3.  Ahmad Hafiz
Lalu Ernawati dan Suaminya Taufik diamankan oleh Tim yang memeriksa rumah tersebut. Dalam persidangan pihak terdakwa tidak mengahadirkan saksi dan dengan perbuatan terebut penuntut umum menghadirkan alat bukti sebagai berikut:
1.  Satu unit HP Samsung hitam dan kartu sim; sehingga dengan alat bukti tersebut kuat bahwa  telah  dilakukan  suatu  tindakan  aborsi  yang  dilakuka  oleh  Ernawati  terhadaro Riesma  pada  Senin  tanggal  01  Februari  2021  sekira  pukul  13.30  Wib  di  rumah  yang beralamat di Kp. Cibitung Rt.001 Rw.05 No.115 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.
2.  Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
3.  Pasal  194  jo.  Pasal  75  ayat  (2)  Undang-Undang  RI  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Kedua melanggar pasal
4.  Berdasarkan fakta hukum makan dinilai perbuatan Riesma sesuai dengan apa yang ada dalam  dakwaan,  yaitu  Dakwaan  Kesatu  melanggar  pasal  194  jo.  Pasal  75  ayat  (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;
a.  Tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2)
b.  Dengan sengaja melakukan aborsi c.  Setiap orang
Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

## Unsur “setiap orang”
Yaitu bahwa terdakwa Riesma telah terbukti secara identitas baik melalui Berita Acara Pemeriksaan maupun dalam Berita Acara Peneltian sehingga atas hal tersebut hakim telah menentukan  bahwa  tidak  ada  kesalahan  subjek  hukum  dalam  prebuatan  yang  dilakukan Riesma (error in persona).
Atas perbuatan aborsi yang dilakukannya Riesma menyatakan telah melakukan hal tersebut di persidangan dan menyatakan keinsyafannya. Selain itu apa yang dilakukannya tersebut dalam tidak ada alasan pemaaf dan bukan termasuk dalam kategori yang ada dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP karena itu Riesma harus tetap menjalani hukuman.

## Unsur “dengan sengaja melakukan aborsi”
1.  Konsep  dengan  sengaja  dalam  KUHP  tidak  secara  dijelaskan  secara  rinci,  namun  m Memorie van Toelichting menjelaskan bahwa dengan sengaja yaitu suatu perbuatan yang dilakukan  denegan  pengetahuan  yang  pasti  dari  pekau  dan  dengan  kehendak  yang memang keluar dari pelaku (willens en wetens handelen). Jadi dengan sengaja berarti
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
bahwa ketika seseorng mengetahui apa yang dilakukannnya dan mengetahui dampak dari perbuatannya.
2.  Dalam perbuatannya, unsur sengaja melakukan aborsi ini telah terpenuhi sebagaimana pernyataan dan hasil pemerikasaan serta berita acara yang dihadirkan di persidangan yang membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan unsur kesenajaannya telah terpenuhi.
3.  Unsur “tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2)”
4.  Pasal 75 ayat (2) mengecualikan perbuatan aborsi jika dalam hal:
5.  Keadaan  Riesma  berdasarkan  pasal  tesebut  harus  adanya  darurat  medis  yang mengharuskan  dilakukan  aborsi  sehingga  perbuatannya  memang  sesuai  dengan pengecualian dalam pasal tersebut;atau
6.  Jika memang tidak terjadi kedaruratan medis maka anak yang dikandung dari terdakwa bukan  anak  dari  hasil  korban  pemnerkosaan  sehingga  dengan  ini  pasal  tersebut  tdak terpenuhi.
Maka dengan tanpa adanya alasan pengecualian di atas perbuatan Riesma telah melanggar hukum yang berlaku. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Dengan berbagai alat bukti yan gdihadirkan di persidangan diinyaakan bahwa terdakwa telah terbutkti melanggar hukum.
Perbuatan yang dilakukan oleh Riesma telah memnuhi unsur pidana dalam Pasal 55 KUHP jo Pasal 194 jo Pasal 75 UU Kesehatan .
1.  Menimbang  bahwa  sejak  terdakwa  dinyatakan    bersalah,  sedangkan  pengadilan  tidak menemukan hak atau alasan yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab pidana, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum.
2.  Tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi tujuannya adalah  untuk  membina  dan  mendidik  terdakwa  agar    menyadari  dan  menyadari kesalahannya agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.
3.  Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa juga dijatuhi hukuman denda selain hukuman penjara  yang  apabila  tidak  dibayarkan  maka  diganti  menjadi  hukuman  pidana  selama satu bulan.
4.  Prosedur  acara  yang  dilakukan  terhadap  terdakwa  telah  memenuhi  sesuai  dengan hukuma acara pidana. (Pasal 22 ayat 4 KUHAP).
5.  Terdakwa tetap berada dalam tahana dengan alat bukti yang cukup (pasal 193 ayat 2b KUHAP).
6.  Bukti-bukti yang diajukan jaksa dalam persidangan diperiksa sebagai berikut:
a.  HP merk samsung dengan kartu sim satu buah, disita dan akan dimusnahkan karena telah dijadikan suatu tindakan pidana.
b.  Barang yang disita atas perbuatan pidana akan dimusnahkan.
Keadaan yang memberatkan : nyawa terancam bahaya dalam perbuatan tersebut. Keadaan yang meringankan:
1.  Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga
2.  Terdakwa memiliki anak yang masih berusia balita
3.  Selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif dan santun.
4.  Terdakwa belum pernah dihukum
Memperhatikan, pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHPidana  dan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang bersangkutan;

## Mengadili :
1.  Terdakwa terbukti melanggar hukum dengan melakukan aborsi ilegal
2.  Dipidana selama 5 bulan dan dendan Rp1.000.000 dan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan satu bulan
3.  Barang bukti disita dan dimusnahkan
4.  Masa pidana dikurangi masa tahanan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## 5.  Menetapkan terdakwa tetap ditahan
6.  Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## KESIMPULAN
Surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dengan itu hakkim memutuskan bahwa terdakwa dipidana. Tuntutan yang diajukan penuntut umum yaitupidana penjara 10 tahun dan denda dua juta rupiah namun hakum memutuskan dengan pidana penjara lima bulan dan denda satu juta rupiah dengan apabila  tidak  dibayar  maka  harus  menambah  pidana  selama  satu  bulan  atas mempertimbangkan  keadaan  yang  meringankan  Terdakwa  merupakan  tulang  punggung ekonomi keluarga Terdakwa memiliki anak yang masih berusia balita; Selama persidangan terdakwa  bersikap  kooperatif  dan  santun;  Terdakwa  belum  pernah  dihukum;  Terdakwa melakukannya karena faktor ekonomi dimana jika ia tidak melakukan aborsi maka ia akan kehilangan  pekerjaannya.  Alasan  tersebut  bukan  alasan  yang  dapat  dikecualikan  dari larangan aborsi dalam UU Kesehatan.
Seseorang  pelaku  yang  dengan  sengaja  memerintahkan/memaksa  untuk mengganggu isi orang lain dengan membayar ganti rugi dan ikut serta di dalamnya, dapat didakwa sebagai ayah dalam pasal  55 ayat 1 ayat 2 KUHP. sehubungan dengan pasal 349, pidana  penjara paling lama lima tahun enam bulan dikurangi jangka waktu pidana penjara.
Aborsi banyak dilakukan melalui cara-cara yang tidak sehat bahkan membahayakan nyawa karean dilakukan secara ilegal dan bukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan sehingga hal ini menjadi sulit untuk ditindak lanjuti oleh penegak hukum karena keberadaanya tidak muncul di permukaan. Tindkan aborsi yang dilakukan seseorang melanggar Pasal 346 KUHP dan dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun.

## REFERENSI
Hawari,  Dadang.  " Aborsi  Dimensi  Psikoreligi ."  Jakarta:  Fakultas  Kedokteran  Universitas Indonesia (2006).
https://www.merdeka.com/sehat/alasan  medisuntuk-melakukan-aborsi.html  (diakses  pada tanggal 15 agustus 2023, 12.30 WIB)
https://www.rappleSr.com/indonesia/149384-sebelum-40-hari-proses-aborsi- indonesia.(diakses pada tanggal 14 juli 2023, 10.45) Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP)
Langie,  Yuke  Novia.  "Tinjauan  Yuridis  Atas  Aborsi  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  di  Kota Manado)." Lex Et Societatis 2.2 (2014).
Marwan, M. " Kamus Hukum: Dictionary of law complete edition ." (2016). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan