∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽

## KONSTRUKSI ARCHIPELAGIC STATE PRINCIPLE DALAM PEMBANGUNAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Ria Tri Vinata
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia Jl. Dukuh Kupang XXV Nomor 25, Surabaya, Jawa Timur, 60225 riatrivinata@uwks.ac.id
Naskah diterima: 1 Juni; direvisi: 2 Agustus; disetujui: 13 September

## ABSTRAK
Wilayah  kepulauan  yang  terdiri  dari  beberapa  kepulauan  pesisir  dan  dua  negara kepulauan  di  wilayah  Asia  Tenggara  dalam  memperjuangkan  konsep Archipelagic State  Principle yaitu  Indonesia  dan  Filipina.  Dalam  penerapan Archipelagic  State Principle perlu untuk mempertimbangkan keadaan khusus dari negara tersebut yang tidak  hanya  berfokus  pada  faktor  geografis,  tetapi  juga  yang  karakteristik  alam  dan khususnya latar belakang sejarah. Metode penulisan dalam penelitian ini dengan tipe penelitian  normatif  dan  pendekatan statute  approach dan historis  approach dengan menelaah  dasar  ontologis  dari travaux  preparatoire Archipelagic  principle .  Hasil dalam  penulisan  ini  bahwa Archipelagic  State  Principle yang  diperjuangkan  oleh negara  kepulauan  tersebut  pada  hakikatnya  merupakan  penerapan  prinsip  garis pangkal  lurus  pada  negara  kepulauan,  meskipun  prinsip  ini  berdasarkan  hukum internasional hanya berlaku pada negara kepulauan dan negara pantai.
Kata kunci: Archipelagic State Principle , Garis Pangkal Lurus, Kepulauan .
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽

## CONSTRUCTION OF ARCHIPELAGIC STATE PRINCIPLE IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW OF THE SEA
Ria Tri Vinata
Faculty of Law, University of Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia Dukuh Kupang XXV Street Number 25, Surabaya, East Jawa, 60225 riatrivinata@uwks.ac.id

## ABSTRACT
The archipelago consists of several coastal islands and two archipelagic countries in Southeast  Asian  in  fighting  for  the  concept  of  the  Archipelagic  State  Principle, namely Indonesia and the Philippines. In applying the Archipelagic State Principle, it is necessary to consider the specific circumstances of the country which are not only focused on geographical factors, but also on natural characteristics and in particular historical backgrounds. The method of writing in this study is the normative research and  the  statute  approach  as  well  as  the  historical  approach  by  examining  the ontological basis of the travaux preparatory archipelagic principle. The results of the study  are  that  the  Archipelagic  state  Principle  was  championed  by  the  archipelagic state which is essentially the application of the principle of a straight line in an island nation,  although  this  principle  is  based  on  international  law  only  applies  to  island nations and coastal states.
Keyword: Archipelagic State Principle, Straight Line, Islands.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽

## A. Latar belakang
Diawali lahirnya konsepsi hukum laut internasional tidak dapat dilepaskan dari sejarah  perkembangan  hukum  laut  internasional  yang  mengenal  pertarungan  antara dua  konsepsi,  yaitu: Pertama, Res  Communis menyatakan  bahwa  laut  merupakan milik bersama masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara dan Kedua, Res Nulius menegaskan bahwa laut tidak ada yang memiliki,  dan  karena  itu  dapat  dimiliki  oleh  masing-masing  negara. 1 Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh imperium Roma. Dengan demikian menimbulkan suatu keadaan bahwa  Lautan  Tengah  telah  menjadi  lautan  yang  bebas  dari  gangguan.  Pemikiran hukum bangsa Romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin res communis omnium atau  hak  bersama  seluruh  umat  manusia,  yang  memandang  penggunaan  laut  bebas atau terbuka bagi setiap orang.
Dilihat  dari  sejarah  perkembangan  hukum  internasional  sejak  zaman  Romawi, rezim  laut  teritorial  sudah  merupakan  bagian  penting  dari  hukum  kebisaan internasional.  Sementara  dalam  konteks  kebebasan  di  laut,  yang  didasarkan  atas doktrin res communis omnium telah meletakkan dasar bagi perkembangan pemikiran hukum laut internasional modern tentang kebebasan di laut lepas yang dikenal zaman sekarang. Doktrin laut bebas telah menjadi salah satu hal terpenting untuk kebijakan luar  negeri  Amerika.  Hal  ini  tersirat  dalam  posisi  yang  diambil  oleh  Thomas Leflerson pada tahun 1793 ketika menjadi Sekretaris Negara,  mengedepankan klaim resmi Amerika untuk zona 3 mil 2 sebagai batas teritorial Amerika Serikat. Penegasan tersebut, yaitu:
This  position  has  never  been  departed  from.  It  has  been  reaﬁirmed  on numerous  occasions,  and  the  United  States  has  uniformly  protested encroachments  on  this  doctrine  through extensions  of the  marginal  belt, whether arrived at unilaterally or multilaterally.
Tercapainya  kompromi  antara  penganut  doktrin  laut  tertutup  dan  laut  bebas, dengan  diakuinya  pembagian  laut  ke  dalam  laut  teritorial  yang  jatuh  di  bawah kedaulatan penuh suatu negara pantai dan laut lepas yang bersifat bebas untuk seluruh umat  manusia,  telah  menyesaikan  pertentangan  kepentingan  antar  negara  mengenai laut.  Persoalan  laut  teritorial  ini  dibicarakan  dan  dibahas  di  dalam  Konferensi  Den Haag tahun 1930 tentang Laut Teritorial. 3
* Hasil penelitian ini didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdiam Kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 2019, penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan. Penelitian dilaksanakan untuk mengikuti Call for Paper Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum.
1 Hasyim  Djalal, Perjuangan  Indonesia  di  Bidang  Hukum  Laut ,  (Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Binacipta, 1979), hlm. 1.
2 Aturan 3 mil terdapat di dalam yurisprudensi Eropa, dan negara maritim lainnya mengklaim lebih luas laut wilayahnya seperti Norwegia dan Swedia sepanjang 4 mil, Spanyol sepanjang 6 mil, Mexico sepanjang 9 mil. sejauh ini tidak ada kesepakatan internasional yang telah dicapai pada jarak seragam. Dalam pembentukan aturan hukum internasional, dua prinsip utama harus dihormati: (1). Kedaulatan bangsa pesisir, dan (2). Kebebasan laut lepas. Kedua prinsip ini telah menjadi batu sandungan sejauh ini. Salah satu titik kesepakatan oleh semua bangsa adalah bahwa 3 mil adalah luasnya minimal atau menyatakan secara berbeda.
3 Archipelagos in International Law , 1971, British Yearbook of lnternutional Law , Volume 40, hlm. 5.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
Konferensi kodifikasi Hukum Internasional pada tahun 1930 yang meliputi tiga (3)  masalah,  yaitu:  Kewarganegaraan  atau nationality dan  perairan  territorial  atau territorial  waters serta tanggung  jawab  negara  untuk  kerugian  yang  ditimbulkan dalam  wilayahnya  terhadap  pribadi atau kekayaan  orang  asing  atau responsibility of states .  Konferensi  kodifikasi  yang  diadakan  oleh  Liga  Bangsa-Bangsa  ini  dalam sejarah hukum internasional dapat dianggap sebagai usaha lanjutan kodifikasi hukum internasional  dari  masyarakat  bangsa-bangsa  yang  untuk  pertama  kalinya  diadakan tahun  1899 4 pada  waktu  diadakannya  konferensi  perdamaian  di  kota  yang  sama. 5 Dipilihnya hukum mengenai Laut Territorial sebagai salah satu masalah hukum yang perlu  dikodifikasikan  menggambarkan  keinginan  masyarakat  bangsa-bangsa  waktu itu untuk memperoleh ketegasan dalam suatu bidang hukum yang telah berkembang sejak  beberapa  abad.  Konferensi  Den  Haag  yang  diadakan  secara  resmi  oleh  Liga Bangsa-Bangsa  berhasil  merumuskan  ketentuan-ketentuan  mengenai  laut  teritorial dengan  ukuran  lebar  tiga  sampai  empat  mil  ditambah  dengan  suatu  jalur  tambahan. Tetapi mengenai masalah lebar laut teritorial, konferensi gagal mencapai persetujuan. Konferensi  kodifikasi  Den  Haag  tahun  1930  terutama  dalam  pekerjaan persiapannya,  telah  menghasilkan  gagasan-gagasan  yang  kemudian  ternyata merupakan  benih-benih  bagi  pertumbuhan  hukum  laut  internasional.  Salah  satu diantaranya yakni pengaturan hukum laut negara kepulauan. Namun berlainan dengan jalur  tambahan  atau contiguous  zone konsepsi  jalur  perlindungan  perikanan  tidak pernah  mencapai  bentuk  rumusan  yang  kongkrit  bahkan  tidak  sampai  mencapai bentuk  rancangan  pasal  dalam  kertas  kerja  atau  rancangan  pasal-pasal  yang  disusun oleh Sub Panitia Ahli sekalipun.
Konferensi  Kodifikasi  Den  Haag  tahun  1930  bagi  perkembangan  hukum  laut internasional  tidak  semata-mata  diiukur  dengan  hasil  atau  dokumen  formil  yang dihasilkannya,  melainkan  kita  melihatnya  sebagai  suatu  peristiwa  dalam  proses- proses  perkembangan  atau  pembentukan kaidah-kaidah  hukum  internasional tentang laut,  maka  akan  dapat  kita  melihatnya  sebagai  suatu  jembatan  antara  hukum  laut internasional  klasik  di  satu  pihak  dengan  hukum  laut  internasional  modern  dipihak lain. Proses pertumbuhan hukum laut yang dimulai beberapa abad yang  lalu dengan pembagian  dua  lautan,  atas  laut  wilayah  yang  berada  dibawah  kekuasaan  negara pantai  dan  laut  lepas  yang  bersifat  bebas  telah  menemukan  bentuk  kemantapannya dalam perangkat ketentuan-ketentuan tentang laut territorial yang dirumuskan dalam Konferensi  Kodifikasi  Hukum  Den  Haag  tahun  1930.  Sebaliknya  di  dalam Konferensi  Kodifikasi  Den  Haag  telah  lahir  beberapa  gagasan  dan  konsepsi  yang meletakkan  dasar-dasar  bagi  perkembangan  hukum  laut  internasional  di  kemudian hari.  Walaupun  demikian  bagaimanapun  juga  hasil-hasil  positif  bagi  perkembangan hukum  laut  internasional  akan  lebih  baik  lagi  artinya  seandainya  konferensi  dapat mencapai  persetujuan  tentamg  persoalan  lebar  laut  territorial,  sebagai  puncak  atau
4 Dalam tahun 1899 hingga 1901 diselenggarakan Konferensi-konferensi Perdamaian di Den Haag yang merupakan  usaha  pertama  dari  masyarakat  bangsa-bangsa  untuk  melakukan  perumusan  kaidah-kaidah  hukum yang  mengatuir  hubungan  antara  negara  dalam  bentuk  tertulis  Konferensi-konferensi  Perdamaian  Den  Haag ini kemudian  disusun  dengan  Konperensi  Kodifikasi  tahun  1907  menghasilkan  Konvensi-konvensi  tentang  Perang dan Netralitas.
5 Moctar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional , (Bandung: Penerbit Binacipta, 1976), hlm. 35.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
mahkota  hasil  kerja  konferensi. 6 Dalam  perkembangan  hukum  laut  Internasional maka lahirlah konferensi Hukum Laut I pada tahun 1958 maupun Konferensi Hukum Laut  II  pada  tahun  1960  belum  dapat  membahas  konsep  kepulauan  yang  melihat kepulauan  sebagai  suatu  kesatuan  atau archipelago  as  one  unit .  Hal  ini  disebabkan oleh  karena  hal-hal  yang  menyangkut  konsep archipelago belum  jelas  dan  juga karena  secara  praktis  negara-negara  yang  langsung  berkepentingan  dengan  rejim perairan  serupa  itu  tidak  banyak.  Bahkan  tidak  semua  negara  kepulauan  seperti Inggris dan Jepang berkeinginan untuk menerima dan mendukung konsep tersebut. 7

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut,  permasalahan  hukum  yang  akan dibahas  dalam  artikel  ini  adalah:  Bagaimana Archipelagic  State  principle dalam Konvensi Den Haag 1930 dan perkembangan Hukum Laut Internasional?
C. Tujuan Penulisan
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah:  Untuk  meneliti  dan  menganalisis Archipelagic  State  principle dalam  Konvensi  Den  Haag  1930 dan perkembangan Hukum Laut Internasional.

## D. Metode Penelitian
Metode  penulisan  dalam  penelitian  ini  dengan  tipe  penelitian  normatif.  Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  permasalahan Archipelagic  State  principle ,  baik  dalam  konteks  hukum  nasional  maupun  hukum internasional, seperti undang-undang, konvensi-konvensi yang tekait dengan masalah perbatasan  wilayah  laut  antar  negara  yang  berhadapan  dan  berdampingan. 8 Dalam penelitian hukum ini terdapat dua pendekatan, yang dijelaskan berikut ini: Pertama, Pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau Statute Approach, yaitu Pendekatan peraturan  perudang-undangan  dilakukan  dalam  rangka  menelaah  semua  peraturan perudang-undangan  dan  konvensi  serta  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan Arcipelagic  State  principle .  penulisan  ini  mengkaji travaux  preparatoire dan  dasar ontologis dengan tujuan untuk mengetahui kandungan filosofis lahirnya Archipelagic State  Principle . Kedua, pendekatan  dengan historical  approach, pendekatan penelitian  ini  dilakukan  dalam  rangka  menganalisa  dan  mengkonstruksi  perubahan lembaga dan sejarah dalam melahirkan konsep archipelagic state principle . E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
1. Konsep Archipelago
Kata Archipelago berasal  dari  istilah  Italia  pada  Abad  Pertengahan,
Archipelagos .  Kata Arci yang  berarti  penting  atau  terpenting,  dan Pelagus yang
6 Anand  Ram  Prakash, Origin  and  Development  of  The  Law  of  The  Sea , Publications  On  Ocean Development , 1933, hlm. 75.
7 Terdapat  pendapat  dari  negara  Philipina  dan  Yugoslavia  mengenai  pasal-pasal  yang  mengatur archipelago terpaksa ditarik kembali. Oleh karena masih banyak hal-hal yang belum diatur oleh hukum laut, maka pada tahun 1973 dimulai Konferensi Hukum Laut ke- III sebagai kelanjutan dari kedua konferensi tersebut di atas. Pada  konferensi  ke-III  ini  Indonesia  beserta  negara-negara  kepulauan  lainnya  berhasil  mengajukan  rancangan pasal-pasal negara kepulauan untuk oleh peserta konferensi.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Pranada Media Grup, 2014), hlm. 133.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
artinya  Laut  atau  wilayah  lautan  maka archipelagos adalah  laut  yang  terpenting. 9 Lahir  pengertian Archipelago adalah  Wilayah  lautan  dengan  pulau-pulau  di dalamnya. Webster's New Collegiate Dictionary mendefinisikan archipelago sebagai hamparan  air  dengan  banyak  pulau  yang  tersebar  atau  kelompok  dari  pulau-pulau. Istilah  ini  berasal  dari  Italia  yaitu arcipelagus pada  Abad  Pertengahan  dan  berasal dari Arci yaitu  paling  penting  dan Pelagus yang  artinya  laut.  Dengan  demikian, terjemahan  harfiah  dari  arcipelagus  adalah  laut  yang  terpenting.  Jens  Evensen menjelaskan  berbagai  formasi  geografis archipelagos ,  pulau  merupakan  kelompok dari pulau yang berkumpul dan atau menyebar archipelagos dapat terdiri pulau, dan batu-batu yang membentuk karang dan menonjol seperti semenanjung. 10
Dalam definisi umum archipelagos Evensen menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan  yang  merupakan  formasi  dua  atau  lebih  pulau  (pulau  atau  batu),  yang secara  geografis  dapat  dianggap  sebagai  keseluruhan,  dan  mendefinisikan  negara kepulauan sebagai memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. A  substantial  number  of  relatively  large  islands  are  scattered  in  an  areal, not a linear, pattern;
2. The  islands  relate  geographically  to  each  other  and  to  others  in  the  group (adjacency);
3. The political administration perceives the islands as a unitary Whole.
Robert  D.  Hodgson  dan  Lewis  M.  Alexander  menegaskan  bahwa  negara kepulauan  dalam  hal  keadaan  khusus,  berpendapat  bahwa  perbedaan  harus diklarifikasi  antara  istilah  kepulauan  dan  kelompok  pulau,  dan  antara  kepulauan pesisir dan kepulauan terpencil. 11 Mereka juga menunjukkan kondisi yang beragam di mana  rezim  khusus  ini  bisa  dibentuk  untuk  negara  kepulauan  terpencil. Pertama , kondisi  ini  termasuk  kedekatan  Pulau  yang  terletak  dalam  kaitannya  satu  sama  lain bahwa  kelompok  pulau  dapat  dianggap  sebagai  keseluruhan  geografis; Kedua, kelompok  pulau  tertentu  dan  perairan  antar  pulau  yang  mungkin  secara  tradisional atau  kebiasaan  telah  dianggap  sebagai  satu  hal  yang  khusus  (politik),  terlepas  dari faktor  kedekatan; Ketiga, penduduk  di  pulau  tersebut  memiliki  ketergantungan ekonomi  di  perairan  pesisir  mereka  dan dengan  demikian  berhak  atas  pertimbangan khusus  dalam  yurisdiksi  perairan  ini,  terlepas  geografi  atau  sejarah.  Secara  yuridis dari  negara  kepulauan  melibatkan  wilayah  perairan  dari  batas  dan  zona  yurisdiksi wilayah  laut  lainnya  untuk  menentukan  kedaulatan  atas  perairan  dan  negara kepulauan membutuhkan pemahaman tentang doktrin laut teritorial dan metode garis pangkal lurus yang digunakan dalam delimitasi laut teritorial.
Perkembangan  paling  akhir archipelago diartikan  pulau-pulaunya  saja,  tanpa menyebut-nyebut lagi unsur lautannya. Sebagai akibat ambil alih oleh bahasa-bahasa
9 Terdapat  dalam  naskah  resmi  Perjanjian  antara  Republik Venizia dan  Raja  Michael  Palaleologus pada tahun 1268 yang dimaksudkan dengan Archipelago Aigaius-Pelagos atau Laut Aigea yang dianggap sebagai Laut terpenting oleh negara-negara yang bersangkutan berkembang dalam  arti makna tidak hanya laut Aigea saja tapi dengan pulau-pulau di dalamnya.
10 Phiphat  Tangsubukul, The  Southeast  Asian  Archipelagic  States:  Concept,  Evolution,  and  Current Practice,  East-West Environment  and Policy  Intitute: Research  Report Nomor  15,  Honolulu  Hawai,  1984,  hlm. 76.
11 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
Barat maka archipelago senantiasa diartikan Pulau-pulau atau kumpulan pulau-pulau. Dalam  perkembangan  atau  perubahan  arti  ada  yang  tetap  melihat  pada  pengertian archipelago yaitu  pulau-pulau  tersebut  selalu  dipandang  dalam  Kesatuan  Utuh. 12 Lahir  pengertian  asas archipelago memandang  pulau-pulau  tersebut  selalu  dalam kesatuannya yang utuh di mana unsur air lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur menghubungkan bukan unsur pemisah.
2. Archipelagic State sebagai Norma yang Belum Sempurna dalam Hukum laut Internasional
Perbuatan manusia yang diatur oleh suatu norma hukum terdiri atas dua unsur, yaitu  unsur  materi  merupakan  hal  yang  harus  diperbuat  atau  jangan  diperbuat,  dan unsur  orang  atau  pelaku  yaitu  orang  yang  harus  melakukan  perbuatan  tersebut  atau menjauhi  perbuatan  tersebut.  Suatu  norma  adalah  sempurna  hanya  jika  norma tersebut  menentukan  kedua  unsur  tersebut.  Norma-norma  hukum  internasional biasanya  hanya  menentukan  unsur  materi,  dan  menurut  pengertian  ini,  tidaklah sempurna.  Norma-norma  hukum  internasional  menunggu  tambahan  oleh  norma- norma  hukum  nasional.  Negara-negara  kepuluan  tersebut  merasakan  perlunya memperjuangkan  konsepsi  negara  kepuluan  untuk  melindugi  kepentingan  mereka. Penerapan  konsepsi  negara  kepulauan  ini  tidak  saja  untuk  memelihara  dan melindungi  keutuhan  negara  secara  politis,  ekonomi  dan  hankamas.  Selanjutnya, negara-negara kepuluan memperjuangkan suatu rezim hukum bagi negara kepulauan yaitu  negara  yang  seluruhnya  atau  sebagian  besar  terdiri  dari  gugusan  pulau  atau beberapa gugusan pulau. 13
Rezim  negara  kepulauan  yang  diperjuangkan  oleh  negara  kepulauan  tersebut pada  hakikatnya  merupakan  penerapan  prinsip  garis  pangkal  lurus  pada  negara kepulauan, meskipun prinsip ini berdasarkan hukum internasional hanya berlaku pada negara  kepulauan  pantai.  Berdasarkan  pada  rezim  negara  kepulauan  ini  maka  garis- garis pangkal lurus ditarik dari titik-titik terluar di pulau-pulau terluar negara tersebut. Karakteristik  hukum  internasional  yang  hanya  mewajibkan  negara  saja  semata-mata terletak pada fakta bahwa norma-normanya pada umumnya hanya menentukan unsur materi  dan  menyerahkan  penentuan  unsur  orang  kepada  hukum  nasional.  Norma- norma hukum internasional saat ini berkenaan dengan masalah yang diaturnya, maka kita dapat membedakan dua golongan norma yang berbeda. Golongan pertama terdiri atas  norma-norma  yang  menunjuk  kepada  masalah  yang  dapat  diatur  hanya  oleh hukum  internasional  dan  tidak  menyerahkan  pengaturannya  melalui  hukum nasional. 14 Dalam norma-norma ini, fungsi esensial dari hukum internasional tampak jelas.  Golongan  kedua  terdiri  atas  norma-norma  yang  menunjuk  kepada  masalah- masalah  yang  juga  dapat  diatur  oleh  hukum  nasional,  dan  yang  benar-benar  hanya
12 Montserrat Gorina I. Ysem, “Principles of International Law of the Sea Governing Coastal State Access to Marine Scientific Research Results”, Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy at the University of New South Wales, 1995, hlm. 54.
13 Malcolm Shaw, Introduction International of Law , (Inggris: Cambridge University Press Inggris, 2008), hlm. 90.
14 Yoshifumi  dan  Tanaka, Predictability  and  Flexibility  in  the  Law  of  Maritime  Delimitation, (Oxford: Hart Publishing, 2006), hlm. 7.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
diatur  oleh  hukum  nasional  selama  hukum  internasional  (kebiasaan  atau  perjanjian) tidak mengaturnya. 15
Adapun  norma-norma  yang  digolongkan  sebagai  norma-norma  internasional karena  norma-norma  tersebut  menunjuk  kepada  masalah-masalah  yang  menurut sifatnya  tidak  dapat  diatur  oleh  hukum  nasional,  maka  orang  mensyaratkan  suatu konsepsi  tertentu  tentang  hubungan  antara  negara.  Ini  adalah  suatu  konsep  yang diterima  oleh  semua  pakar  hukum  internasional,  apapun  pandangan  mereka  tentang hakikat  hukum  internasional.  Menurut  konsep  ini,  semua  negara  adalah  sama, masing-masing  berada  dalam  bidangnya  sendiri  yang  dibatasi  oleh  suatu  tatanan norma  dari  bidang  negara-negara  lain.  Dalam  mengkaji  unsur-unsur  negara  bahwa penegasan  bidang  eksistensi  negara  ini  sekurang-kurangnya  dibatasi  dalam  satu bidang teritorial dan satu bidang personal. Masing-masing negara dapat menyatakan sebagai  teritorialnya  hanya  satu  bagian  ruang  dan  sebagai  rakyatnya  hanya  satu bagian  manusia.  Intervensi  negara  terhadap  negara  lain  dianggap  sebagai  tindakan yang dilarang, sebagai suatu pelanggaran hak negara lain. Satu pembatasan normatif tentang  bidang  eksistensi  negara  tersebut  bahkan  diakui  oleh  mereka  yang  menolak karakter hukum dari tatanan internasional.
Pembatasan normatif memungkinkan negara-negara untuk hidup berdampingan secara  damai  sebagai  subyek-subyek  yang  sama  dan  sederajat.  Pembatasan  ini  tidak bisa  dicapai  oleh  norma-norma  yang  termasuk  ke  dalam  tatanan  hukum  dari  satu negara,  sebab  keberlakuan  dari  setiap  tatanan  hukum  tersebut  terbatas  kepada teritorial dan rakyat atau warga dari negara tersebut Pembatasan ini harus diciptakan oleh  suatu  tatanan  normatif  yang  berlaku  bagi  seluruh  territorial  dan  personal  dari semua  tatanan  hukum  nasional.  Satu-satunya  tatanan  normatif  yang  diketahui memenuhi  persyaratan  ini  adalah  hukum  internasional.  Sebenarnya  yurisdiksi teritorial,  personal  dan  temporal  dari  tatanan  hukum  nasional  itu  dibatasi  dan ditentukan  oleh  hukum  internasional.  Penentuan  bidang  validitas  tatanan  hukum nasional ini  merupakan  fungsi  esensial  dari  hukum  internasional  norma-norma  yang mengatur  masalah  ini  pada  hakikatnya  dan  semestinya  norma-norma  hukum internasional.
Karena  tatanan  hukum  internasional  tidak  hanya  menuntut  tatanan-tatanan hukum  nasional  sebagai  pelengkap  yang diperlukan,  tetapi  juga  menentukan  bidang validitasnya  dalam  segala  hal,  maka  hukum  internasional  dan  hukum  nasional membentuk  satu  kesatuan  yang  tak  terpisahkan.  Satu aspek  dari  kesatuan  ini adalah fakta bahwa negara sebagai sebagai pribadi yang bertindak merupakan organ hukum internasional,  atau  organ  masyarakat,  yang  dibentuk  oleh  hukum  internasional. 16 Pembentukan  dan  pelaksanaan  suatu  tatanan  merupakan  fungsi  dari  para  organnya, dan  tatanan  hukum  internasional  dibentuk  dan  dilaksanakan  oleh  negara-negara. Pembentukan  hukum  internasional  melalui  perjanjian  secara  jelas  mengungkapkan
15 Hans  Kelsen, General  Theory  of  Law  and  State ,  (New  York:  Russel  and  Russel,  1971), diterjemahkan  oleh  Raisul  Muttaqien, Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara ,  (Bandung:  Nusa Media, Ujung Berung Bandung, 2014).
16 Philip  C.  Jessup, A  Modern  Law  of  Nation,  Pengantar  Hukum  Antar  Bangsa ,  (Bandung: Nuansa, 2012), hlm. 35.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
bahwa  negara  merupakan  organ  masyarakat  internasional.  Perjanjian  internasional merupakan  satu-satunya  cara  yang  dapat  membentuk  hukum  internasional.  Oleh sebab itu, pembentukan hukum internasional melalui kebiasaan, yang merupakan satu sumber  hukum  internasional  lain.  Keinginan  untuk  menelusuri  semua  hukum internasional  kepada  kehendak  bebas  dari  negara  dan  oleh  sebab  itu  merupakan keinginan  untuk  mempertahankan  gagasan  bahwa  negara  adalah  berdaulat,  yang berarti  bahwa  negara  bukanlah  subjek  dari  suatu  tatanan  hukum  yang  lebih  tinggi yang membatasi kebebasannya. 17
Jika  perjanjian  merupakan  satu-satunya  sumber  hukum  internasional,  maka tidak  ada  negara  yang  secara  hukum  dapat  diwajibkan  tanpa  atau  bertentangan dengan  kehendaknya.  Namun  demikian,  kebiasaan  tidak  dapat  ditafsirkan  sebagai perjanjian, sebab suatu peraturan hukum yang dilahirkan oleh kebiasaan internasional pun  mewajibkan  negara-negara  yang  jelas-jelas  tidak  turut  serta  di  dalam pembentukan  peraturan  kebiasaan  tersebut. 18 Hukum  internasional  umum  yang mewajibkan  semua  anggota  masyarakat  internasional  merupakan  hukum  kebiasaan, tetapi  secara  umum  diakui  bahwa  suatu  negara  tidak  bisa  menghindari  keberlakuan suatu norma hukum internasional umum dengan membuktikan bahwa negara tersebut tidak turut serta dalam pernbentukannya. Kalau tidak demikian, tidak akan mungkin untuk  memandang  suatu  negara  baru  sebagai  subyek  hukum  internasional  umum, atau  memandang  suatu  negara  yang  hingga  kini  sebagai  negara  daratan  setelah mendapat akses ke laut.
Hukum  internasional  positif  mengakui  perjanjian-perjanjian  yang  mempunyai akibat  bagi  negara-negara  ketiga,  bahkan  yang  membebankan  kewajiban-kewajiban kepada  negara-negara  yang  bukan  pihak  penandatangan  perjanjian.  Negara-negara ketiga,  misalnya  diwajibkan  oleh  perjanjian-perjanjian  yang  menentukan kebertundukan  negara.  Satu  kategori  perjanjian  internasional  lain  yang  mungkin menetapkan  kewajiban  negara-negara  ketiga  adalah  perjanjian  pembentukan  suatu negara  baru.  Perjanjian  yang  ditandatangani  oleh  dua  negara  bisa  mempunyai  suatu akibat hukum yakni hanya bisa menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan  perjanjian  atau  negara-negara  ketiga  jika  ada  suatu  norma  umum  yang mengkualifikasikan  perjanjian  tersebut  sebagai  satu  fakta  yang  melahirkan  norma. Dengan  kata  lain,  suatu  perjanjian  internasional  bisa  ini  melahirkan  suatu  norma khusus yang mewajibkan dan memberi hak kepada para pihak yang menandatangani tersebut atau negara-negara ketiga.
Agar  dapat  melahirkan  norma  yang  berlaku  bagi  lebih  dari  satu  negara  saja, maka negara-negara itu harus diberi kekuasaan oleh suatu  tatanan hukum yang lebih tinggi  dari  tatanan  hukumnya  sendiri,  suatu  tatanan  hukum  yang  bidang  validitas teritorial  dan  personalnya  meliputi  bidang-bidang  validitas  dari  negara-negara  di mana  norma  tersebut  harus  diberlakukan.  Oleh  sebab  itu  norma  yang  dibutuhkan
17 Boer  Mauna, Hukum  Internasional  Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika  Global, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 181.
18 I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian I , (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 13.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
mesti merupakan bagian dari tatanan hukum yang membatasi bidang-bidang validitas dari masing-masing negara tersebut. 19
Hukum internasional sebagai satu tatanan hukum yang lebih tinggi dari negara, yang  memungkinkan  pembentukan  norma-norma  yang  berlaku  bagi  dua  atau  lebih bidang negara yakni norma-norma internasional. Adalah hukum internasional umum, khususnya melalui peraturannya tentang pacta sunt servanda , yang melahirkan norma yang  mewajibkan  negara-negara  untuk  menghormati  untuk  berbuat  sesuai  dengan ketentuan  perjanjian  yang  telah  mereka  tandatangani.  Hukum  mengatur pembentukannya  sendiri.  Demikian  juga  hukum  internasional,  pembentukannya adalah fungsinya sendiri. Apabila dua negara menandatangani suatu perjanjian maka mereka  berfungsi  sebagai  organ-organ  hukum  internasional.  Para  wakil  dari  kedua belah  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  secara  bersama-sama  membentuk  organ gabungan  yang  melahirkan  norma  perjanjian.  Ini  adalah  sebuah  organ  masyarakat internasional  yang  dibentuk  oleh  hukum  intemasional  umum.  Dari  organ  gabungan ini,  para  wakil  dari  negara  yang  mengadakan  perjanjian  tersebut  merupakan  organ- organ bagian.
Tatanan  hukum  internasional  yang  melimpahkan  kepada  masing-masing tatanan  hukum  nasional  untuk  menentukan  orang  yang  menjadi  wakil  negara, berkompeten  untuk  menandatangani  perjanjian-perjanjian  bersama-sama  dengan wakil  dari  negara  lain.  Oleh  sebab  itu,  wakil  dari  sebuah  negara  yang  mengadakan perjanjian  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  organ  (bagian)  dari  masyarakat internasional, dan hanya dalam urutan kedua dia sebagai organ dan negaranya sendiri. Di bawah pengaruh dogma kedaulatan, lazim dikatakan bahwa masing-masing negara melahirkan hukum internasional melalui perjanjian. 20 Masyarakat internasional yang melahirkan hukum internasional dengan menggunakan masing-masing negara sebagai organ-organnya  sama  seperti  seperti  masyarakat  nasional  yaitu  negara  yang  melalui organ-organnya  melahirkan  hukum  nasional.  Negara  sebagai  organ  hukum internasional  ini  hanyalah  salah  satu  ungkapan  kiasan  dari  fakta  bahwa  tatanan hukum  masing-masing  negara  yakni  masing-masing  tatanan  hukum  nasional, mempunyai  hubungan  organik  dengan  tatanan  hukum  intemasional  dan  melalui tatanan hukum internasional ini, dengan setiap tatanan hukum nasional lain,  sehingga semua tatanan hukum menyatu menjadi sistem hukum yang terpadu.

## F. Hasil Pembahasan
Konsepsi  kepulauan  mulai  berkembang  sejak  abad  ke-19  kedalam  hukum internasional. Pada abad ini masalah yang timbul mengenai konsepsi kepulauan ialah bagaimana mempersatukan dan mengelompokkan gugusan pulau kecil dan batu-batu karang  yang  terdapat  di  lepas  pantai  agar  dapat  ditentukan  negara  mana  yang  akan menguasainya. 21 Beberapa  gugusan  pulau yang  terletak  di  lepas  pantai  demikian  itu
19 Syahmin  A.K., Hukum  Internasional  Publik  dalam  Rangka  Studi  Analitis ,  (Palembang:  Binacipta, 1999), hlm. 165.
20 Hans Kelsen, General Theory of Law and State , (New York: Russel and Russel, 1971), diterjemahkan oleh  Raisul  Muttaqien, Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara ,  (Bandung:  Nusa  Media,  Ujung  Berung Bandung, 2014).
21 J.A.  Draper, The  Indonesian  Archipelagic  State  Doctrine  and  Law  of  the  Sea:  'Territorial  Grab  or justifiable Necessity? International lawyer , Volume 11, Nomor 1, 1977, hlm. 144.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
antara  lain:  Florida,  Kuba,  Kepulauan  Bahama  dan  Bermuda.  Pada  waktu  masalah konsepsi  kepulauan  hanya  dipandang  dari  segi  kedaulatan  wilayah  saja  dan  bukan dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan seperti yang telah  diperjuangkan  negara-negara  kepulauan  kemudian.  Pada  tahun  1889  dalam Sidang Institut  de  Droit  International di  Hamburg,  seorang  sarjana  Norwegia  yang bernama  Aubert  menganjurkan  agar  diadakan  penentuan  batas-batas  laut  wilayah coastal  archipelagoes . 22 Tetapi  tampaknya  hal  ini  tidak  mendapat  tanggapan.  Pada waktu itu arti gugusan pulau dan rezim hukum bagi Perairan yang terletak di antara pulau  tersebut  belum  banyak  dipersoalkan.  Baru  pada  awal  abad  ke-20,  hal  ini dibahas  oleh  berbagai  konferensi  internasional  yang  secara  khusus  membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Laut.
Pandangan  agar  perairan  antara  pulau-pulau  harus  diberikan  kedudukan  atau status yang khusus pernah dibahas dalam pertemuan-pertemuan American Institute of International  Law. Pembahasan  mengenai  konsepsi  kepulauan  ini  dilakukan  pada tahun 1925 dan 1926 dalam Sidang American Institute at International Law . Dalam Sidang ini telah diusulkan mengenai konsepsi kepulauan yang menyebutkan bahwa in the  case  of  archipelagos . 23 Saran  ini  merupakan  perumusan  baru  dari  Pasal  7 draft articles  on  the  National  Domain yang  dihasilkan  oleh  sidang  tersebut.  Selanjutnya Institute  de  Droit  Internasional dalam  sidangnya  tahun  1927  yang  membahas konsepsi  kepulauan.  Pembahasan  konsepsi  kepulauan  pada  sidang  tahun  1927 tersebut timbul sebagai akibat pembahasan mengenai batas laut wilayah pulau-pulau yang  terletak  di  luar  laut  wilayah  suatu  negara.  Sidang  menyarankan  agar  diterima rezim khusus wilayah laut tetapi belum jelas apakah jarak tersebut satu atau dua kali lebar  laut  wilayah.  Khususnya  pada  sidang  tersebut  dicapai  kesepakatan  untuk menetapkan  lebar  laut  wilayah  6  mil,  pada  saat  itu  terjadi  kecenderungan  untuk menerima konsepsi kepulauan asalkan jarak-jarak diantara pulau-pulau tidak melebihi dua kali lebar laut wilayah. Kemudian disepakati bahwa laut yang terdapat dibagian sebelah  dalam  dari  garis-garis  yang  menutup  pulau-pulau  tersebut  dinamakan  laut tertutup dan itu berarti perairan pedalaman.
Dalam  sidang  yang  diadakan  di  Stockholm  setahun  kemudian  lebar  laut wilayah di rubah dari 6 mil berubah  menjadi 3 mil yang mengakibatkan berubahnya pula jarak antara pulau-pulau menjadi 6 mil untuk dapat dianggap sebagai kepulauan. Selain  itu  dibahas  perbedaan  antara group  of  islands yang  berarti midocean archipelago dengan coastal  archipelago yaitu  gugusan  pulau  yang  terdapat  di sepanjang  lepas  pantai.  Pada  tahun  1924  dalam  pertemuan International  Law Association di  Stockhlom  telah  dibahas  juga  mengenai  masalah  kepulauan  dalam kaitannya dengan wilayah. Alvers, ketua komite dalam kaitannya mengenai netralitas mengajukan  usul  agar  pulau-pulau  dianggap  sebagai  satu  kesatuan  dan  laut  wilayah diukur  dari  pulau-pulau  terjauh  dari  pusat  kepulauan  itu  sendiri.  Dalam  usul  itu
22 John Crawfurd, A Descriptive Dictionary of the Indian Islands and Adjacent Countries, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1971), hlm. 13-14.
23 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
diberikan  batas  mengenai  panjangnya  garis-garis  penutup  atau  lingkaran  kepulauan itu, usul ini juga tidak mendapatkan perhatian. 24
Selain  itu  Alvarez  mengemukakan  bahwa  penentuan  laut  wilayah  dari  suatu kelompok pulau-pulau sangat berbeda dari penentuan laut wilayah dari satu pulau dan dari  titik  mana  mulai  diukurnya  lebar  laut  wilayah.  Apakah  lebar  laut  wilayah  itu harus  diukur  dari  pusat  kepulauan  atau  dari  pulau  terluar.  Pandangan  Alvares  ini mendapat  tentangan  dari  sejumlah  peserta  sidang  yang  menganggap  bahwa pandangan tersebut akan menghilangkan prinsip kebebasan di laut. Dalam tahun 1924 tersebut  terlihat  pengertian  mengenai  kepulauan  masih  kabur  sebagian  peserta mempunyai  pandangan  pandangan  bahwa  jika  pulau-pulau  cukup  berdekatan  satu sama lain tidaklah disanksikan lagi bahwa perairan yang mengelilinginya merupakan laut  wilayah.  Tidak  perlu  diadakan  kepentingan  khusus  bagi  pulau-pulau  yang jaraknya  satu  sama  lain  cukup  jauh.  Karena  pulau-pulau  tersebut  meruapakan  suatu kepulauan.  Karena  belum  adanya  kesepakatan  mengenai  adanya  pengertian  atas konsepsi  kepulauan  dan  status  laut  yang  mengelilingi  pulau-pulau  dari  suatu kepulauan atau seluruh kepulauan, maka pembahasan konsepsi kepulauan tidak jelas. Pada  tahun  1925  usul  Alvares  diperbincangkan  lagi  dalam Institute  De  Droit International , dalam sidang ini telah menghasilkan satu resolusi, sebagai berikut:
In the case of Archipelagos, the islands comprising it shall be considered as forming a unit and the extent of the territorial sea shall be measured from the outer most points of the islands and the distance separating one island from the other is not more than twice the breadth of the territorial sea.
Kemudian  pembahasan  mengenai  konsepsi  kepulauan  ini  dilakukan  lagi  pada tahun  1926  dalam  sidang American  Institute  of  International  law .  Dalam  sidang  ini telah diusulkan mengenai konsepsi kepulauan yang menyebutkan, bahwa:
Island and keys comprising it shall be considered as forming a unit and the  extent  of  the  territorial  waters  is  measured  from  the  island  furthest from the centre of the archipelgo.
Terdapat  keraguan  mengenai  definisi  suatu  kepulauan,  walaupun  ada pengakuan atas kesatuan dari suatu gugusan pulau, status perairan yang terletak yang terletak  di  dalam  kepulaun  tersebut  masih  belum  jelas.  Yang  jelas  ialah  bahwa konsepsi  kepulauan  telah  menjadi  masalah  baru  dalam  bidang  Hukum  Laut Internasional  dalam  konferensi  Kodifikasi  Den  Haag  pada  tahun  1930  konsepsi kepulauan  tidak  dibahas  secara  khusus  sebagai  salah  satu  mata  acara  agenda konperensi  tetapi  dalam  konteks  lebar  laut  wilayah.  Pembahasan  di  konferensi  ini tidak  berhasil  merumuskan  ketentuan-ketentuan  hukum  mengenai  konsepsi kepulauan.  Sepanjang  yang  menyangkut  konsepsi  kepulauan  terdapat  usul  yang menyatakan  bahwa  pulau-pulau  dari  suatu  kepulauan  dianggap  satu  kesatuan  dan lebar  laut  wilayah  akan  di  ukur  dari  pualau-pulau  terjauh  dari  pusat  kepulauan  itu
24 Mochtar  Kusumaatmadja, Pengantar  Hukum  Internasional  Wawasan  Nusantara  Hukum  dan Pembangunan , (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 90.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
sendiri. Juga diusulkan agar tidak ditetapkan jarak maksimum antara pulau-pulau dari kepulauan tersebut. Usul tersebut kemudian dirumuskan sebagai rancangan atau draft ketentuan yang diajukan oleh Commitee of Expert kepada Preparatory Commitee of Codification  Conference .  Ketentuan  tentang  kepulauan  yang  dicantumkan  sebagai Pasal 5 ayat (2) yang diusulkan oleh Komite Para Ahli tersebut oleh sebagai berikut: In  the  case  of  archipelagos  the  constituent  island  are  considered  as forminga  whole  and  the  width  of  the  territorial  sea  shall  be  measured from islands most distant from the center of the archipelagos.
Pendapat  dari  negara-negara  peserta  konferensi  berbeda-beda  dan  belum  ada kesepakatan,  bahkan  sebagaian  besar  negara-negara  peserta  menolak  teori  kesatuan dari  gugusan  pulau-pulau.  Negara-negara  seperti  Australia,  Denmark,  Inggris, Selandia  Baru,  dan  Italia  menolak  teori  ini.  Tetapi  lima  negara  termasuk  Jerman, Jepang  dan  Belanda  mengusulkan  agar  pulau  dianggap  sebagai  satu  kesatuan  jika garis yang menghubungkannya dibatasi dengan jarak tertentu Jerman mengusulkan 6 mil.  Sementara  ini  Finlandia  mengusulkan  suatu  jarak  yang  tidak  melibihi  dua  kali lebar laut wilayah. Selanjutnya sebagai pembahasan Jepang mengajukan usul, yaitu:
In  the  case  of  group  of  island  which  belong  to  a  single  state  and  the circumtence  of  the  group  are  not  separated  from  the  another  by  more than  10  miles,  the  belt  of  territorial  waters  shall  be  measured  from  the outmost  island  of  the  group.  The  whole  group  shall  be  regarded  as  a single unit. 25
Demikian  pula second  sub  commite telah  menyampaikan  laporannya  kepada konferensi antara lain:
With regard to group of island (archipelelagos) and island situated along the  coast  the  majority  of  the  sub  commite  was  of  the  opinion  that  a distance  of  10  miles  (between  them)  should  be  adopted  as  a  basis  for measuring  the  territorial  sea  outward  in  the  direction  of  the  high  sea, owing to the lack of the technical details, however the idea of drafting  a difinite text on the subject has to be a bonded. The sub committe did not express  any  opnion  with  regard  to  the  nature  of  the  waters  included within the group. 26
Dengan  demikian,  bahwa  penentuan  konsepsi  kepulauan  pada  waktu  itu bukanlah soal yang mudah, karena antara lain selalu dikaitkan dengan masalah lebar laut  wilayah.  Masalahnya  makin  menjadi  rumit  karena  belum  adanya  ketentuan hukum  positif  lebar  laut  wilayah  tersebut.  Di  samping  itu  persoalan  garis  pangkal akan  menentukan  kelompok  pulau-pulau  dapat  dianggap  suatu  kepulauan.  Selama persoalan-persoalan  tersebut  di  atas  belum  terpecahkan  akan  sulit  pula  untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai konsep kepulauan.
25 Ibid .
26 Ibid .
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
Sementara itu para sarjana pun mengemukakan pemikiran-pemikiran mengenai konsepsi  kepulauan  Philips  C.  Jessup  mengemukakan  bahwa  pulau-pulau  harus dianggap sebagai satu kesatuan dan batas-batas laut wilayah harus diukur dari pusat kepulauan sampai pulau yang terluar. Terdapat praktek negara berkembang mengenai konsepsi  kepulauan  ini  berkembang  mengenai  konsepsi  kepulauan,  antara  lain Denmark  dengan  pengumuman Nautrality  Decree tanggal  27  Januari  1927  dan Swedia  dengan Custom  Regulation tanggal  7  Oktober  1927.  Pada  tanggal  12  Juli 1935  Norwegia  mengeluarkan Royal  Decree praktek  negara  ini  pada  umumnya berkaitan  dengan coastal  archipelago .  Di  samping  itu  terdapat  beberapa  praktek negara  yang  menganut  prinsip  pulau-pulau  sebagai  suatu  kesatuan  yang  dikenal sebagai midocean  archipelago atau archipelago  as  one  unit antara  lain  equador (kepulauan  Galapagos),  Filipina,  Eslandia,  Kepulauan  Faroes,  dan  Fiji,  Equador dengan  dekrit  Pemerintah  tanggal  21  Februari  1951.  Kepulauan  Feroes  berdasarkan perjanjian Britania Raya dan Denmark tahun 1902.
Konferensi Den Haag tahun 1930 pada perkembangan hukum laut internasional adalah kejernihan yang dibawanya ke dalam persoalan lintas damai kapal-kapal asing melalui laut territorial walaupun dalam hukum kebiasaan internasional yang berlaku hingga  pada  saat  itu  hak  lintas  damai  demikian  diakui.  Namun  belum  pernah  ada suatu perangkat ketentuan yang menetapkan dan mengatur pengertian lintas damai itu sendiri  secara  jelas,  demikian  pula  menetapkan  batas-batas  ruang  lingkup  daripada hak  negara  pantai maupun  kapal-kapal  asing  dalam  melakukan  lintas  damai  melalui laut  territorial.  Perangkat  ketentuan  hukum  yang  dirumuskan  oleh  konferensi  dalam Pasal  3  sampai  dengan  Pasal  7  tentang  hak  lintas  melalui  laut  territorial  merupakan pengaturan  dan  perumusan  mengenai  hal  yang  bersifat  menyeluruh.  Perumusan ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  yurisdiksi  negara  pantai  atas  kapal-kapal  yang berada  dalam  laut  territorial  demikian  pula  ketentuan  dalam  pasal  yang  mengatur secara hak pengejaran seketika. 27
Kejelasan  dalam  persoalan  penarikan  garis  pangkal,  pengertian  teluk, pelabuhan,  dermaga  dan  pulau-pulau  tertuang  dalam  Konferensi  Den  Haag  1930. Walaupun persoalan-persoalan yang disebut di atas merupakan persoalan pengaturan hukum  segi-segi  tekhnis  laut  territorial  hasil  perbincangan  Sub  Komite  II  mengenai hal-hal tersebut sangat penting bagi perkembangan ketentuan-ketentuan hukum laut, sekalipun  rumusan  yang  dihasilkannya  pada  waktu  konferensi  selesai  merupakan perumusan  sementara  dan  belum  berbentuk  rancangan  pasal-pasal  konvensi.  Dalam hubungan  membicarakan  segi-segi  teknis  laut  territorial  ini,  dapat  kiranya dikemukakan  bahwa  ketentuan  mengenai  kepulauan  atau archipelago yang  semula terdapat  dalam  naskah  rancangan  pasal-pasal  Schucking  tidak  sampai  dibicarakan oleh konferensi walaupun ketentuan mengenai kumpulan pulau-pulau atau kepulauan itu termuat juga di dalam daftar persoalan atau schedule of points yang disusun oleh Panitia Persiapan konperensi.
Hasil-hasil yang telah dicapai oleh Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930 tentang  Laut  Teritorial  bagi  perkembangkan  hukum  laut  internasional  patutlah
27 Djamhur , Postur Pertahanan Luar dalam Pranata Luar Nusantara , (Jakarta: Bunga Rampai Wawasan Nusantara 2, Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, 1981), hlm. 67.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
disayangkan bahwa usul untuk menetapkan pasal-pasal yang telah selesai dirumuskan itu  sebagai  suatu  Konvensi  tentang  Laut  Teritorial  sambil  menunggu  tercapainya persetujuan atas pasal mengenai lebar laut teritorial tidak diterima oleh sidang pleno konferensi.  Yang  kemudian  terjadi  adalah  bahwa  rancangan  atau  naskah  konvensi tentang laut teritorial yang memuat pasal-pasal yang telah disetujui kecuali ketentuan tentang  lebar  laut  teritorial  itu  dijadikan  lampiran  akta  final  konferensi  disertai anjuran  atau  harapan  agar  rancangan  pasal-pasal  tersebut  diperhatikan  dalam  usaha untuk mengatur persoalan laut territorial yang diadakan di kemudian hari. 28
Perkembangan  hukum  laut  internasional  publik  sesudah  tahun  1930 menunjukkan  bahwa  rancangan  pasal-pasal  atau  naskah  konvensi  dihasilkan  oleh Konferensi Kodifikasi Den Haag Tahun 1930 itu ternyata mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar walaupun ketentuan-ketentuan itu bukan merupakan konvensi resmi. Pengaruh  Konferensi  Kodifikasi  Den  Haag  tentang  Laut  Territorial  atas perkembangan  hukum  laut  internasional  publik  kemudian  tidak  hanya  terbatas  pada persoalan-persoalan  yang  telah  menemukan  bentuknya  yang  jelas  dalam  rancangan pasal-pasal  yang  selesai  dikerjakan  melainkan  juga  tentang  sagi-segi  teknis  yang belum dirumuskan dalam pasal-pasal.
Dalam  hubungan  ini  perlu  pula  dicatat  konsepsi  tentang  jalur  tambahan  atau contiguous zone yaitu suatu jalur laut yang berbatasan dengan laut teritorial di mana negara  pantai  mempunyai  beberapa  wewenang  terbatas  untuk  keperluan  tertentu. Berlainan  dengan  wewenang  yang  penuh  dan  bersifat  umum  yang  dimliki  negara pantai  dalam  laut  teritorial  berdasarkan  kedaulatannya,  wewenang  negara  pantai  di dalam  jalur  yang  berbatasan,  yang  dapat juga  kita  namakan  jalur  tambahan,  bersifat terbatas.  Untuk  menjamin  kepentingan  negara  pantai  di  bidang  bea  cukai,  imigrasi, dan  kesehatan  (karantina).  Walaupun  tidak  sampai  tencapai  suatu  perumusan  yang disepakati peserta konferensi mengenai jalur tambahan ini, namun adanya suatu jalur tambahan  untuk  wewenang  tertentu  yang  terbatas  sifatnya  bagi  negara  pantai  dapat dikatakan telah menemukan kematangannya dalam Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930.
Hal  ini  tidak  mengherankan  apabila  diingat  bahwa  adanya  wewenang  negara pantai di luar laut teritorial untuk keperluan-keperluan tertentu dalam sejarah hukum laut  internasional  memang  sudah  ada  sejak  beberapa  lama.  Perundang-undangan Inggris  dan  Amerika  yang  bertujuan  untuk  mencegah  penyelundupan  yang merupakan  contoh  daripada  wewenang  negara  pantai  dalam  laut  yang  berbatasan dengan  laut  teritorial  demikian.  Dipandang  secara  demikian  maka  konsepsi  jalur tambahan  atau  contiguous  zone  yang  mencapai  bentuk  yang  cukup  jelas  selama konferensi  Kodifikasi  Den  Haag  dengan  demikian  bisa  dianggap  sebagai  rekaman atau  kodifikasi  daripada  suatu  lembaga  yang  secara  umum  telah  diterima  menjadi hukum menurut kebiasaan praktek berapa negara. Apabila pekerjaan Konferensi Den Haag tahun 1930 tidak dibatasi pada naskah konvensi yang telah dihasilkannya, tetapi dalam  arti  yang  luas  kita  masukkan  pula  segala  pakerjaan  persiapan  yang  telah diadakan  baik  oleh  Panitia  Persiapan  Konperensi  atau Preperatory  Committee maupun  oleh  Panitia  Ahli  dengan  Sub  Panitia  Ahlinya,  akan  dapat  diketemukan
28 Ibid .
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
bukti-bukti  bahwa  pada  konferensi  kodifikasi  Den  Haag  ini  telah  diletakkan  dasar- dasar bagi perkembangan hukum laut internasional. 29
Perkembangan  konsep Southeast  Midocean  Archipelagic  State merupakan akibat  langsung  dari  perkembangan  umum Archipelagic  State  Principle .  Dalam menganalisa  tersebut  yang  Tenggara  masalah  kepulauan  Asia  itu  perlu  untuk mempelajari secara terpisah kasus Indonesia dan Filipina. Namun, negara kepulauan di Asia Tenggara melakukan berbagi beberapa kesamaan dalam masalah kepulauan. Pada  Umumnya  baik  Indonesia  dan  Filipina  disahkan  prinsip  kepulauan  di  tengah laut diusulkan pada UNCLOS I yang dapat jelaskan, sebagai berikut:
1. The  outlying  (midocean)  archipelago  should  not  be  disregarded  as  part  of international law because of its peculiar geographic, historic, and economic aspects.
2. The outlying archipelago should be treated as a Whole, which is frequently the only natural and practical solution.
3. The  straight  baselines  method  should  be  used  for  delimiting  territorial waters. These straight baselines should be drawn from the outermost points of  the  archipelago  that  is,  from  the  outermost  points  of  the  constituent islands,  islets,  and  rocks  fand  the  seaward  limit  should  be  drawn  at  a specific number ofnautical miles outside and parallel to such baselines
4. Such  treatment  ofan  outlying  archipelago  depends  largely  on  the geographical features of the archipelago.
Kepulauan  terpencil  tergantung  pada  fitur  kepulauan  geografis,  mendasarkan pada pendapat Evensen, yang menyatakan:
ln  addition  to  the  difﬁculties  arising  out  of  the  wide  variety  of  the geographical  characteristics  and  the  speciﬁc  economic,  historical  and political  factors  involved  in  each  case,  the  legal  approach  to  the questions  involved  is  further  complicated  by  the  fact that  such  a  host  of different  legal  principles  sometimes  conflicting  may  be  invoked  for  the concrete delimitation of territorial waters. The rules of international law governing  bays  and  tjords,  the  straight  baselines  system  governing heavily indented coastlines, the rules governing international straits, the rules governing the territorial waters of isolated islands, the principle of the  freedom  of  the  seas;  these  and  other  principles  must  constantly  be borne in mind in answering the question as to what rules of international law  govern  the  concrete  delimitation  of  the  territorial  waters  of  an archipelago.
Dokumen pertama adalah proposal awal, berjudul Archipelagic State Principl e disajikan oleh delegasi Indonesia, Filipina, Fiji, dan Mauritius kepada Komite Dasar
29 James Harrison, “Evolution of the law of the sea: developments in law-making  in the wake of the  1982 Law of the Sea Convention”, These , School of Law, University of Edinburgh, 2007.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
Laut  di  Majelis  Umum  PBB  pada  tahun  1973  (UN  Doc.A/AC.l38/SC.ll/L.l5). Dokumen ini berisi: 30
1. An archipelagic  State, whose component islands and other natural features form  an  intrinsic  geographical,  economic  and  political  entity,  and historically  have  or  may  have  been  regarded  as  such,  may  draw  straight baselines  connecting  the  outermost  points  of  the  outermost  islands  and drying reefs of the archipelago from which the extent of the territorial sea of the archipelagic State is or may be determined.
2. The  waters  within the  baselines,  regardless  of  their  depth  or  distance from the coast, the seabed and the subsoil thereof, and the superjacent air space, as well as all their resources, belong to, and are subject to the sovereignty of the archipelagic State.
3. Innocent passage of foreign vessels through the waters of the archipelagic State  shall  be  allowed  in  accordance  with  its  national  legislation,  having regard  to  the  existing  rules  of  international  law.  Such  passage  shall  be through sea lanes as may be designated for that purpose by the archipelagic State.
Konsepsi  kepulauan  tersebut  tidak  luput  dari  perhatian  Komisi  Hukum Internasional  (ILC)  yang  bertugas  untuk  mengembangkan  kodifikasi  ketentuan- ketentuan  hukum  internasional  atas  prakasa Special  Rappourteur JFA  Francois Komisi  Hukum  Internasional  telah  menyelenggarakan  pertemuan  para  Ahli  di  Den Haag  pada  tahun  1953  untuk  meneliti  dan  membuat  laporan  mengenai  beberapa masalah  teknis  yang  timbul  dari  rancangan  pertama laporan  komisi  mengenai  rezim laut wilayah. Bagian ke III dari laporan ini telah menyangkut ialah menyangkut garis pangkal dan kelompok pulau-pulau. Mengenai kelompok pulau dan laporan tersebut diusulkan  agar  garis  pangkal  yang  tidak  melebihi  5  mil  dapat  ditarik  antara  pulau- pulau  dan  dengan  demikian  pulau-pulau  tersebut  akan  merupakan  suatu  kelompok dan perairan yang terdapat didalamnya akan merupakan perairan pedalaman.
Walaupun belum ada ketentuan dalam hukum internasional mengenai midocean archipelago yang  akan  diterapkan  pada  negara  kepulauan  beberapa  negara kepualauan  sebelum  Konferensi  PBB  tentang  Hukum  Laut  I  secara  unilateral  telah menerapkan  sistem  penarikan  garis  pangkal  lurus  terhadap midocean  archipelagos mereka  atas  dasar  keputusan  Mahkamah  Internasional  dalam  Kasus  Perikanan Inggris-Norwegia tahun 1951 dan pada ayat 1 Konvensi Jenewa 1958 tentang hukum laut. 31 Pada  tanggal  7  Maret  1955  pemerintah  Filipina  mengirimkan  suatu note verbale pada Sekretaris Jenderal PBB dan pada tanggal 20 Januari 1956 sebuah Note Verbale yang  lain  yang  isinya  sama  dikirimkan  pada  komisi  hukum  internasional yang  isinya  antara  lain  bahwa  semua  perairan  diantara  dan  menghubungkan  pulau- pulau dari kepulauan Filipina.
30 UN Doc.A /AC.l38/SC.ll/L.l5.
31 Tri  Patmasari, The  Indonesian  Archipelagic  Baseline ,  (Jakarta:  Badan  Koordinasi  dan Pemetaan Nasional, 2013).
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
Semua  daerah  perairan  lainnya  yang  terletak  didalam  garis-garis  sebagaimana ditentukan  dalam  Perjanjian  Paris  1898  dan  perjanjian-perjanjian  lainnya  yang  ada hubungannya  adalah  sebagai  wilayah  laut  Filipina.  Lintas  damai  kapal-kapal  asing melalaui perairan ini dijamin. Hal ini menarik untuk dicatat bahwa keputusan kongres tahun  1961  yang  menegaskan  bahwa  posisi  pemerintahan  Filipina  perairan  yang ditentukan  oleh  perjanjian  tersebut  dalam Note  Verbale sebagai  laut  wilayah dipandang sebagai bagian kepulauan Pulau Filipina sementara perairan didalam garis dasar yang ditarik dari titik-titik dari pulau terluar adalah inland waters atau internal waters . 32
Negara-negara  kepuluan  tersebut  merasakan  perlunya  memperjuangkan konsepsi negara kepuluan untuk melindugi kepentingan mereka. Penerapan konsepsi negara  kepulauan  ini  tidak  saja  untuk  memelihara  dan  melindungi  keutuhan  negara secara  politis,  ekonomi  dan  hankamas.  Selanjutnya,  negara-negara  kepuluan memperjuangkan  suatu  rezim  hukum  bagi  negara  kepulauan,  yaitu  negara  yang seluruhnya  atau  sebagian  besar  terdiri  dari  gugusan  pulau  atau  beberapa  gugusan pulau. 33 Rezim negara kepulauan yang diperjuangkan oleh negara kepulauan tersebut pada  hakikatnya  merupakan  penerapan  prinsip  garis  pangkal  lurus  pada  negara kepulauan, meskipun prinsip ini berdasarkan hukum internasional hanya berlaku pada negara  kepulauan  pantai.  Berdasarkan  pada  rejim  negara  kepulauan  ini  maka  garis- garis pangkal lurus ditarik dari titik-titik terluar di pulau-pulau terluar negara tersebut. Dalam  mempersiapkan  rancangan  konvensi  untuk  konperensi  PBB  tentang  hukum laut  I  Tahun  1958,  Komisi  Hukum  Internasional  mengambil  keputusan  Mahkamah Internasional dalam kasus Perikanan Inggris-Norwegia tahun 1951 dan menggunakan garis  pangkal  lurus.  Dalam  Konferensi  tentang  hukum  laut  I  tersebut  keputusan Mahkamah  Internasional  dalam  kasus  Perikarnan  Inggris-Norwegia  tentang kepulauan  pantai  atau coastal  archipelago akhirnya  akhirnya  menjadi  salah  satu Ketentuan Konvensi Hukum Laut I958 yaitu Pasal 4 ayat  (1) Konvensi tentang Laut Wilayah  dan  Zona  Tambahan.  Dalam  pasal  ini  ditentukan  bahwa  sistem  penarikan garis pangkal lurus dapat dipergunakan untuk hal-hal tertentu yaitu: 34
1. Ditempat-tempat  di  mana  pantai  banyak  liku-liku  tajam  atau  laut  menjorok jauh ke dalam; dan
2. Apabila terdapat deretan pulau yang letaknya tidak jauh dari pantai.
Dengan  demikian delimitation  of  coastal  archipelago telah  menjadi  hukum internasional  positif  dengan  dimasukkannya  prinsip  tersebut  dalam  Pasal  4  ayat  (1) Konvensi  Jenewa  Tahun  1958  tersebut.  Tetapi  di  Konperensi  tersebut  masalah midocean  archipelago tetap  belum  jelas  maupun  telah  dibahas.  Dalam Preparatory Document nomor 15 Konferensi yang merupakan studi tentang rezim kepulauan oleh Jeans Evensen Hakim Mahkamah Agung Norwegia sebagai ahli PBB, diusulkan agar midocean  archipelago milik  suatu  negara  yang  dapat  dianggap  sebagai  suatu
33 Malcolm Shaw, Introduction International of Law , (Inggris: Cambridge University Press, 2008), hlm. 90.
34 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
kesatuan  diperbolehkan  menarik  garis-garis  pangkal  lurus  yang  menghubungkan pulau-pulau terluarnya. 35
Bagian laut yang terletak di sisi bagian dalam garis-garis pangkal lurus tersebut dianggap  sebagai  perairan  pedalaman  dengan  ketentuan  bahwa  hak  lintas  damai diakui  apabila  dalam  perairan  tersebut  terdapat  selat.  Komisi  Hukum  lntemasional ternyata  tidak  dapat  mencapai  kesepakatan  tentang  rezim midocean  archipelago ini sehingga  dalam  rancangan  Konvensi  Laut  Wilayah  dan  Zona  Tambahan  telah terdapat  rejim  tersebut.  Komisi  menyerahkan  masalah  ini  kepada  Konperensi  untuk dibahas  dan  diselesaikan.  Sementara  itu  Konferensi  Delegasi  Filipina  menyarankan agar  gugusan  pulau-pulau  tersebut  cukup  berdekatan  satu  sama  lain  dan  secara historis  telah  dianggap  sebagai  satu  kesatuan.  Delegasi  Indonesia  dalam  Konferensi tersebut menegaskan bahwa persoalan penentuan batas laut wilayah kepulauan adalah persoalan  penentuan  batas  laut  wilayah  suatu geographical  unit  with  a  unique character .
Indonesia  juga  menyatakan  harapannya  bahwa  meskipun  Konvensi  Hukum Internasional  belum  berhasil  merumuskan  suatu  rancangan  mengenai  masalah tersebut,  namun  isi  Pasal  10  rancangan  Konvensi  yang  disiapkan  oleh  Konvensi Hukum  Internasional  akan  dilengkapi  dengan  dimasukkannya  suatu  ketentuan tambahan. 36 Amerika  Serikat  berpendapat  bahwa  semua  usaha  untuk  memberi batasan kepada pulau-pulau dari suatu kepulauan dengan mempergunakan garis-garis pangkal  lurus  merupakan  hambatan  terhadap  prinsip  kebebasan  dilaut.  Usaha Indonesia  di  Konferensi  I  untuk  memasukkan  konsepsi  Kepulauan  pada  dasarnya adalah  memperjuangkan  agar  konperensi  dapat  menerima  satu  pasal  yang  mengatur soal  lat wilayah  disekeliling  kepulauan  sebagai  satu  kesatuan  mencegah  agar konferensi tidak menemukan batas maksimum bagi panjang garis pangkal lurus dari titik-titik terluar dan mengusahakan agar lebar laut wilayah dapat ditentukan menjadi 12 mil laut.
Dalam  menyusun  deﬁnisi  Indonesia  dengan  Filipina  mendasarkan  konsepsi negara  kepulauan  pada  pertimbangan-pertimbangan  keamanan,  politis,  ekonomi, geografis  dan  sejarah.  Sedangkan  Fiji  lebih  menekankan  pada  pertimbangan- pertimbangan ekonomis  (pemanfaatan  sumber  daya)  geografis.  Unsur  sejarah  dalam deﬁnisi  negara  kepulauan cukup  menimbulkan  persoalan  terutama  karena Indonesia dan  Filipina  mendasarkan  konsepsi  mereka  kepada  faktor  sejarah  sedangkan  faktor ini  sama  sekali  tidak  ada  dalam  konsepsi  Fiji  dan  Mauritius.  Karena  itu  perumusan and  historically  may  have  been  regarded  as  such seperti  dirumuskan  di  New  York kurang  memuaskan  bagi  Indonesia  dan  Filipina.  Karena  itu  kedua  negara  ini kemudian mengusulkan agar perumusan tersebut diganti dengan and historically have or  may  have  been  regarded  as  such agar  tercakup  keadaan  kedua  negara  ini  yang faktor  sejarahnya have  been  regarded sebagai  unsur  yang  panting  bagi  konsepsi negara kepulauan. Usul Indonesia dan Filipina ini disetujui oleh Fiji di Manila, tetapi Fiji  merasa  keberatan  karena  tetap  dipandangnya  unsur  sejarah  itu  bukan  bagian
35 Bing Bing Jia, The Principle of the Domination of the Land over the Sea: A Historical Perspective on the  Adaptability  of  the  Law  of  the  Sea  to  New  Challenges, (Jerman:  German  Yearbook  of  International  Law, 2014), hlm. 57.
36 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional , (Jakarta: Binacipta, 1978), hlm. 34.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
dalam  konsepsi  Negara  Kepulauan  melainkan  sebagai  suatu  pilihan.  Karena  itu kemudian  kata  and  diganti  kata  atau  sehingga  perumusan  yang  akhirnya  disepakati bersaina  di  dalarn  konferensi  Hukum  Laut  adalah or  which  historically have  been regarded  as  such .  Dengan  demikian  maka  faktor  sejarah  Negara  Kepulauan  kini adalah merupakan faktor pilihan dan bukan faktor yang konstitutif.
Di  samping  itu  terdapat  pula  masalah  yaitu  sehubungan  dengan  taktik  dan strategi  perjuangannya  negara-negara  kepulauan  pada  umumya  tidak  ingin menimbulkan  kesan  bahwa  mereka  hanya  memperjuangkan  kepentingan  sendiri  dan mengabaikan negara pantai yang mempunyai kepulauan atau gugusan kepulauan jauh dari  pantainya.  Oleh  karena  itu  negara-negara  tersebut  menganggap  defenisi  yang bersifat  umum  akan  lebih  tepat.  Namun  kemudian  setelah  negara-negara  kepulauan itu  mengkaji  lebih  dalam  keputusannya  dalam  masalah  ini  mereka  sepakat  umuk secara  terang-terangan  membatasi  perjuangan  kepada  konsepsi  negara  kepulauan. 37 Sampai  demikian  jauh  perumusan  tentang  negara  kepulauan  yang  ingin diperjuangkan dapat diterima sebagai salah satu pasal dalam hukum laut baru masih belum mendapatkan  kesepakatan  diantara  negara  kepulauan  sendiri.  Oleh  karena  itu bulan maret tahun 1972 untuk untuk pertama kalinya negarra-negara kepulauan yaitu Indonesia,  Filipina,  Fiji,  dan  Mauritius  mengadakan  pertemuan  di  New  York  guna merumuskan defenisi tentang negara kepulauan. 38
Dalam  pertemuan  New  York  tersebut  negara-negara  kepulauan  belum  dapat merumuskan  definisi  yang  jelas  dari  apa  yang  dimaksud  dengan archipelagic  state principle tetapi hanya secara umum menyebutkan bahwa archipelagic state principle adalah  suatu  negara  yang component  islands  and  other  natural  feature s-nya merupakan an instristic geographical, economic and political entity and historically may have been regarded a such . Elemen penting adalah ketentuan yang menegaskan negara kepulauan untuk menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Dalam menganalisis kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah atau kawasan kepulauan yang terdiri dari beberapa kepulauan pesisir dan dua negara kepulauan, yaitu: Indonesia dan Filipina perlu untuk mempertimbangkan tidak hanya  geografis,  tetapi  juga  yang  karakteristik  alam  dan  khususnya  latar  belakang sejarah. 39
Dalam  hal  penggambaran  Kepulauan  India  dan  Negara  yang  berdekatan,  John Crawfurd  menjelaskan  bahwa  istilah  yang  digunakan  untuk  Indonesia  dan  Filipina adalah Asiatic  Archipelagic dan  dibentuk  oleh  dua  kepulauan  utama,  Melayu (Indonesia) dan kepulauan Filipina dan pulau-pulau kecil yang berdekatan dan pulau termasuk  seluruh  bagian  dari  semenanjung  yang  meliputi:  Burma,  Thailand, Malaysia,  dan three  Indo  chinese  states dengan  kata  lain,  mencakup  wilayah  yang sekarang dikenal sebagai Asia Tenggara. Definisi ini didasarkan pada latar belakang historis  dan  sosiologis  dari  kawasan  Asia  Tenggara  bukan  murni  pada  aspek geografis. 40
37 Ibid . 38 Draft  Articles  on  Archipelagos, Bunga  Rampai  Wawasan  Nusantara  2 ,  (Jakarta:  Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, 2011), hlm. 514.
39 Ibid . 40 Ibid .
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
Praktek negara-negara wilayah ini mengenai penggunaan laut secara ipso facto didasarkan  pada  pelaksanaan  perdagangan  bebas  di  laut  bebas.  Oleh  karena  itu, pelaksanaan pengendalian mutlak laut Asia Tenggara atau jenis praktek yang relevan dengan konsep Mare Clausum tampaknya telah muncul hanya setelah tiba di wilayah tersebut  yang  penjajah  Barat,  terutama  Portugis,  yang  tertarik  oleh  perdagangan rempah-rempah.  Selain  itu,  praktek-praktek  tradisional  yang  berkaitan  dengan penggunaan  laut  dipengaruhi  Hugo  Grotius,  sebagai  sumber  hukum  internasional. Belanda dan Amerika yang menjajah Indonesia dan Filipina tidak pernah menerapkan konsep  kepulauan  untuk  mengatur  laut  antar  pulau  tersebut.  Sebaliknya,  dalam praktek  dari  kedua  penjajah  dari  kebijakan  menjaga  perairan internasional  sebanyak mungkin  untuk  perdagangan  di  bawah  gagasan  kebebasan  di  laut  lepas.  Implikasi prinsip  laut  teritorial  dari  kekuasaan  kolonial  dalam  kawasan  Asia  Tenggara  yang tercermin  dalam  perjanjian,  perintah,  dan  keputusan  pengadilan  setempat.  Luasnya kewenangan wilayah laut menjadi tidak pasti selama lebih dari tiga abad.
Era  baru  politik  yang  dimulai  pada  tahun  1945  telah  menjadi  lebih  kompleks karena  teknologi  canggih  memungkinkan  eksploitasi  sumber  daya  di  laut  dan  dasar laut.  Setelah  Perang  dunia  ke  II  telah  menghasilkan  kesadaran  yang  berkembang bahwa  waktu  yang  tepat  untuk  menciptakan  aturan  yang  baru  hukum  laut.  Seperti negara  berkembang  lainnya,  negara-negara  Asia  Tenggara  pada  umumnya  setuju dengan  gagasan  pembentukan  kembali  hukum  laut.  Klaim  atas  wilayah  laut  yang berdekatan  dan  dapat  diperpanjang  berawal  dari  hukum  internasional  klasik  yang diperlukan  untuk  memanfaatkan  potensi  ekonomi  di  laut  yang  berdekatan  dengan landas kontinen. Republik baru seperti Indonesia dan Filipina telah menyatakan untuk keamanan  nasional  dan  kedaulatan  integritas  politik  internal  atas  wilayah  laut  yang ada  antara  pulau-pulau  dari  kepulaunnya  sampai  sekarang  dianggap  laut  lepas  dan perairan teritorial.
Perkembangan  perekonomian  yang  signifikansi  atas  sumber  daya  laut  di  laut dan dasar laut di kepulauan Indonesia dan Filipina telah berkembang menjadi sebuah elemen  politik  penting  dalam  unifikasi  dan  stabilitas  mereka,  seperti  yang digambarkan dalam pidato-pidato pejabat pemerintah mereka. Mochtar Kusumaatmadja, Menteri Luar Negeri Indonesia, menyatakan:
I  think  you  can  understand  the  way  our  politicians  thought.  They envisaged Indonesia being carved up into several parts. These rebellions were  going  on,  supported  from  outside.  Then  they  were  confronted  with these two drafts of the Territorial Waters Revision Committee, and were shown  on  the  maps  where  one  showed  a  solid  unit  of  the  whole Indonesian  Archipelago,  and  the  other  map  of  the  national territory  full of  holes  or  gaps  of  high  seas  in  between  the  islands;  as  the  politicians saw  the  country  falling  apart,  they  said,  “We  must  have  a  concept  that shows thesc simple people physically that we are one”.
So  i  think  the  archipelago  theory  makes  sense.  The  people  had  to  be shown  in  simple  symbols  that  Indonesia  was  one.  We  had  gotten  our independence, and we had all these big boys interfering, trying to keep us apart  because  they  had  their  own  designs.  So  this  archipelago  principle seemed to be a good thing for the important political unity of Indonesia.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
Estelito P. Mendoza of the Philippines Stated :
The seat of our government is in the City of Manila situated in the island of  Luzon.  The  three  primary  branches  of  our  government  function  from this city. Our Congress which is composed of representatives from all the provinces meets in Manila. This does not only symbolize the oneness and unity  of  our  country  but  also  stresses  that  to  effectively  function,  our government  must  maintain  unimpeded,  complete  and  continuous communication among all the islands.

## Menurut Pendapat DP O'Connell, menegaskan bahwa:
The Indonesian archipelagic claim must be evaluated against the politics ofthe  Sukarno  era  when  sensitivity  about  national  security  was  high  "At that  time  Indonesia‘s  expressed  concern  was  with  subversion,  and  her interest in enclosing the seas was strategic and not economic. Today the opposite is the case.
Posisi  hukum  yang  diwarisi  dari  sistem  hukum  Belanda  bahwa  laut  antara pulau-pulau  utama  di  kepulauan  ini  dianggap  sebagai  laut  lepas  memberikan dukungan untuk klaim otonomi. Sama seperti di Indonesia, pemerintah Filipina juga menghadapi klaim otonomi oleh pemberontakan Muslim di Pulau Mindanao. Apabila Filipina  memasukkan  tuntutan  hukum  warisan  dari  praktek  Amerika  Serikat  selama kontrol atas Kepulauan Filipina yang dianggap setiap pulau memiliki batas 3 mil dari laut teritorial, itu berarti bahwa seseorang harus menyeberangi kantong laut atau laut bebas  dalam  perjalanan  dari  satu  pulau  ke  yang  lain.  Pemerintah  Indonesia  dan Filipina  telah  menemukan  bahwa  praktek  ini  mendukung  baik  perencanaan pembangunan mereka atau ideologi mereka mengintegrasikan darat dan laut. 41

## G. Penutup
1. Kesimpulan
Sebagian  besar  negara  peserta  konferensi  memperlihatkan  tidak  adanya kesepakatan sama sekali tentang ukuran lebar laut territorial. Konferensi Den Haag  tahun  1930  tentang  Laut  Territorial  satu  hal  jelas  yaitu  bahwa mengakhiri  pendapat  bahwa  3  (tiga)  mil  merupakan  ukuran  lebar  laut territorial  yang  diterima  secara  umum.  Perkembangan  hukum  laut internasional sesudah tahun 1930 menunjukkan bahwa rancangan pasal-pasal atau  naskah  konvensi  dihasilkan  oleh  Konferensi  Kodiifikasi  Den  Haag Tahun  1930  itu  ternyata  mempunyai  pengaruh  yang  jauh  lebih  besar walaupun  ketentuan-ketentuan  itu  bukan  merupakan  konvensi  resmi. Pengaruh  Konferensi  Kodifikasi  Den  Haag  tentang  Laut  Territorial  atas perkembangan hukum laut internasional kemudian tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan  yang  telah  menemukan  bentuknya  yang  jelas  dalam rancangan  pasal-pasal  yang  selesai  dikerjakan  melainkan juga tentang  sagi- segi tehnis yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
41 UN Doc.A/AC.l38/SC.ll/L.l5.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽

## 2. Saran
Dalam  Perkembangan  Hukum  Laut  Internasional,  sudah  seharusnya  negara mengakui  tentang  keberadaan Archipelagic  State  Principles dan  dalam perundingan  negara  yang  berbatasan  dengan  negara  lain,  konsep  ini  harus menjadi landasan utama dalam penentuan batas wilayah laut antar negara.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Djalal,  dan  Hasyim. Perjuangan  Indonesia  di  Bidang  Hukum  Laut,  Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta: Binacipta. 1979. Djamhur. Postur  Pertahanan  Luar  dalam  Pranata  Luar  Nusantara,  Bunga  Rampai Wawasan  Nusantara  2 .  Jakarta:  Departemen  Pertahanan  Keamanan  Lembaga Pertahanan Nasional. 1981.
Draft  Articles  on  Archipelagos. Bunga  Rampai  Wawasan  Nusantara  2 .  Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, 1981.
Jessup,  Philip  C. A  Modern  Law  of  Nation,  Pengantar  Hukum  Antar  Bangsa . Bandung: Nuansa. 2012.
Jia,  Bing  Bing. The  Principle  of  the  Domination  of  the  Land  over  the  Sea:  A Historical  Perspective  on  the  Adaptability  of  the  Law  of  the  Sea  to  New Challenges. Jerman: German Yearbook of International Law. 2014. John,  Crawfurd. A  Descriptive  Dictionary  of  the  Indian  Islands  and  Adjacent Countries. Kuala Lumpur: Oxford University Press. 1971. Kelsen, Hans. General Theory of Law and State . New York: Russel and Russel. 1971. Diterjemahkan  oleh  Raisul  Muttaqien. Teori  Umum  tentang  Hukum  dan Negara . Bandung: Nusa Media, Ujung Berung Bandung. 2014. Kusumaatmadja,  Mochtar. Pengantar  Hukum  Internasional  Wawasan  Nusantara Hukum dan Pembangunan . Bandung: Alumni. 2003.
________________. Hukum Laut Internasional . Jakarta: Binacipta. 1978.
________________. Pengantar Hukum Internasional . Bandung: Binacipta. 1976. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Pranada Media Group. 2014. Patmasari, Tri. The Indonesian Archipelagic Baseline . Jakarta: Badan Koordinasi dan Pemetaan Nasional. 2013.
Prakash,  Anand  Ram. Origin  and  Development  of  The  law  of  The  Sea .  Inggris: Publications On Ocean Development. 1933.
Parthiana,  I.  Wayan. Hukum  Perjanjian  Internasional Bagian  I .  Bandung:  Mandar Maju. 2002.
Shaw,  Malcolm. Introduction  International  of  Law .  Inggris:  Cambridge  University Press. 2008.
Syahmin.  A.K. Hukum  Internasional  Publik  dalam  Rangka  Studi  Analitis . Palembang: Binacipta. 1999.
Tanaka, Yoshifumi. Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation Hart. Oxford: Publishing. 2006. Tangsubukul, Phiphat. The Southeast Asian Archipelagic States: Concept, Evolution, and  Current  Practice. East-West  Environment  and  Policy  Intitute:  Research Report Nomor 15. Honolulu Hawai. 1984.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kontruksi  Archipelagic Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional ∽ Ria Tri Vinata ∽
Usman,  Usnaini. Perjuangan  Indonesia  Untuk  Prinsip  Nusantara,  Bunga  Rampai Wawasan  Nusantara  2 .  Jakarta:  Departemen  Pertahanan  Keamanan  Lembaga Pertahanan Nasional. 1981.
2.  Artikel Jurnal
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Draper,  J.A.  “The  Indonesian  Archipelagic  State  Doctrine  and  Law  of  the  Sea:
'Territorial Grab or justifiable Necessity?”. International Lawyer . Volume 11, Nomor 1. 1977.
Djalal,  dan  Hasjim.  “The  Regime  of  Archipelagic  States  in  Historical  Perspektif, Center  of  International  Relation  and  Strategic  Studies”.  Volume  1.  Nomor  7. Desember 2014.
Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. O'Connell,  D.P.  “Archipelagos  in  International  Law”. British  Yearbook  of lnternational Law . Volume 40. Nomor 1. 1971.
3.  Hasil Penelitian/Tugas Akhir
James, Harrison.” Evolution of the law of the sea: developments in law-making in the wake  of  the  1982  Law  of  the  Sea  Convention”. These .  School  of  Law. University of Edinburgh.  2007.
Ysem,  I.,  dan  Montserrat  Gorina.  “Principles  of  International  Law  of  the  Sea Governing Coastal State Access to Marine Scientific Research Results”. Thesis. for the Degree of Doctor of Philosophy at the University of New South Wales. 1995.
4.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
League of Nation Doc. Number C 44 M 21. 1928.
Yearbook  of  the  International  Law  Commission.  1953.  Volume  11.  United  Nations Publication.