Vol. 3, No. 2, 2021: 141-152, DOI: https://doi.org/10.14421/kjc.32-04.2021 ISSN (e): 2685-1334; ISSN (p): 2775-1414, http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/kjc/index

## Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program E-Parking Kota Medan
Zoraya Alfathin Rangkuti, M. Ridwan Rangkuti (a)
(a) Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara * Korespondensi Penulis, E-Mail: zorayarankuti@usu.ac.id
This study tries to explore the e-parking policy communication carried out by the Medan City Government using the triple helix model. From this model approach, e-parking is seen from several important elements involved in the policy. Starting from the Medan City Government, represented by the Medan City Transportation Service, PT Logika Garis Elektronik (LGE) as the e-parking manager, and the wider community who are e-parking users and parties affected by the policy. Using a qualitative-descriptive method, this study shows that this e-parking program comes with various pros and cons and sees how the two official institutions in this case are the City Government and PT LGE carry out the policy communication process to the public, especially to parking attendants and Public. Keywords :
Public Policy Communication,
Implementation,
E-Parking.

## A B S T R A K
Penelitian ini mencoba untuk meneroka komunikasi kebijakan e-parking yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan model triple helix. Dari pendekatan model tersebut, e-parking dilihat dari beberapa elemen penting yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Mulai dari Pemerintah Kota Medan yang diwakili Dinas Perhubungan Kota Medan, PT Logika Garis Elektronik (LGE) sebagai pengelola e-parking, dan masyarakat luas yang menjadi pengguna e-parking dan pihak yang terdampak dari kebijakan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskripti, penelitian ini menunjukkan bahwa program e-parking ini hadir dengan berbagai pro dan kontra serta melihat bagaimana dua lembaga resmi dalam hal ini adalah Pemerintah Kota dan PT LGE melakukan proses komunikasi kebijakan kepada publik, terutama kepada para juru parkir dan masyarakat. Kata Kunci : Komunikasi Kebijakan
Publik, Implementasi,
E-Parking.

## A B S T R A C T
Zoraya Alfathin Rangkuti, M. Ridwan Rangkuti

## Pendahuluan
Sebuah kebijakan yang dikeluar- kan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, mesti disosialisasikan dengan baik bagaimana kebijakan tersebut diimple- mentasikan (Akib, 2012). Hal ini mesti dilakukan agar kebijakan tersebut tidak multitafsir dan bisa dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku (Syaripudin et al., 2020). Apalagi, jika kebijakan tersebut masih dianggap baru dan masyarakat belum ter- biasa dengan hal itu sehingga perlu model komunikasi yang sesuai agar masyarakat sebagai bagian yang menjalankan buah kebijakan tersebut dapat menjalankannya (Pratamawaty et al., 2019).
Salah satu kebijakan yang diang- gap baru di antaranya adalah kebijakan e-parking di Kota Medan (Pekuwali, 2021). Kebijakan ini merupakan kebijakan yang mengganti parkir konvensional-tradisional yang biasanya bayar di tempat menjadi sistem parkir dengan pembayaran tunai. Menurut Bobby Nasution, Wali Kota Medan, kebijakan tersebut guna mengoptimalkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir di pinggir jalan yang selama ini ditengarai banyak kebocoran. Kebijakan ini ada di 22 titik pada 18 ruas jalan dan 8 kawasan (Dinas Kominfo Kota Medan, 2021). E-parking merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Medan dalam penanganan permasalahan kemiskinan dan ketidakstabilan keamanan parkir di Kota Medan. Kebijakan tersebut dimulai pada akhir 2021 saat pemerintah Kota Medan membuat regulasi yang mengatur tentang program e-parking dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) ten- tang Petunjuk Pembentukan daerah yang menerapkan e-parking di Kota Medan.
Kebijakan tersebut disahkan melalui
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 tahun 2021 tentang E-Parking. E-parking mulai diberlakukan untuk meningkatkan keamanan masyarakat dan meminimalkan munculnya parkir liar di Kota Medan.
Kebijakan e-parking ini melibatkan Dinas Perhubungan dengan PT Logika Garis Elektronik (LGE) sebagai satuan dari perangkat program e-parking yang berada di 22 titik se-Kota Medan. Saat penyeleng- garaan, sistem e-parking sempat mengalami beberapa penolakan dari kelompok yang merasa dirugikan dari kebijakan tersebut (Puspadini, 2021). Puluhan juru parkir (jukir) sempat berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Sumatra Utara. Mereka menuntut Wali Kota Medan, Bobby Nasution, untuk membatalkan penerapan e-parking yang dinilai merugikan para juru parkir ini. Walaupun begitu, dalam 24 hari kebijakan tersebut diterapkan, sudah berhasil menyumbang PAD sam- pai Rp200 Juta. Kehadiran kebijakan ini sebagai upaya untuk mengurangi banyak ditemukan tukang parkir ilegal yang sering meminta pungutan liar (pungli) dengan tarif parkir yang lebih besar dari biasanya (Efendi, 2021) .
Dari berbagai fakta tersebut, ada beberapa penelitian tentang e-parking yang sudah pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan Astuti, et al., mencoba meneroka sistem informasi akuntansi, efektivitas, dan kelebihan serta kekurangan dari penggunaan sistem e-parking sebagai pembayaran retribusi parkir di Kabupaten Tabanan (Astuti et al., 2019) . Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana kebija- kan tersebut berjalan dengan baik dengan berbagai keunggulan dan kelemahan yang ditemukan di lapangan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kriena tentang proses implementasi kebijakan smart parking system dan partisipasi masyarakat di Kota
Bandung (Kireina, 2018). Penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi kebijakan e-parking yang dilakukan DISHUB Kota Bandung belum optimal digunakan oleh masyarakat. Salah satu hambatan atas problem tersebut salah satunya ditentukan oleh faktor komunikasi politik yang belum maksimal dilakukan oleh pemerintah kota. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hisyam Ihsan, et al., menjelaskan model penggunaan e -money atau uang elektronik dalam sistem e-parking. Model penggunaan tersebut memerlukan waktu lima bulan lebih untuk penggunaan sistem yang diinginkan dan bisa diadaptasi oleh para penggunanya yang tak lain adalah masyarakat di Kota Makasar (Ihsan et al., 2020)pengguna uang tunai, dan pengguna E-Money. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan survey langsung dilapangan. Survey dilakukan dengan membagikan angket kepada 100 responden secara acak. Model matematika tipe SIRI digunakan untuk menentukan titik equilibrium. Hasil simulasi model tipe SIRI menghasilkan bilangan reproduksi dasar (R0.
Dari berbagai penelitian tersebut, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan adalah mencoba untuk meneroka kebijakan e-parking di Kota Medan yang sempat mengundang pro dan kontra dari kelompok terlibat, mulai dari kelompok jasa parkir maupun masyarakat umum yang menggunakan parkir. Berbagai usaha dilakukan, termasuk proses komunikasi sebagai proses sosial- isasi kebijakan tersebut. Berbagai temuan yang dihasilkan dari berbagai wawancara dan pengamatan langsung di lapangan maupun di media sosial menjadi poin penting dalam penelitian ini.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif yang dimulai dengan asumsi dan atau penggunaan kerangka penafsiran teoritis terkait dengan makna yang dikenakan individu atau  kelompok pada suatu permasalahan sosial atau  ma- nusia sebagaimana adanya di lapangan (Creswel, 2015). Penelitian ini berusaha objektif menjelaskan berbagai temuan di lapangan atas objek yang diteliti (Hadari, 2003).
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Medan sebagai salah satu kota yang menerapkan kebijakan e-parking. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengguna- kan purposive sampling untuk mengambil data wawancara dari aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Mulai dari Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Bappeda Kota Medan, Kepala Di- nas Perhubungan Kota Medan, Kepala PT. LGE, Juru Parkir di 65 titik se-Kota Medan hingga warga di 3 kecamatan Kota
Medan yang menggunakan penerapan E-Parking. Pengumpulan data dilakukan dalam natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengum- pulan data lebih banyak pada observasi berperan serta ( participant observation ), wawancara mendalam ( in depth interview ), dan dokumentasi (Sugiyono, 2014). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teks tulisan dan kata-kata tertulis (Moleong, 2007) sebagai sumber penelitian primer dan sekunder.
Untuk memahami metode penelitian yang digunakan,  peneliti menggunakan pendekatan teori tentang kebijakan publik. Secara etimologi, kebijakan publik berasal dari kata policy yang berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani dan berarti
Zoraya Alfathin Rangkuti, M. Ridwan Rangkuti
negara-kota. Dalam bahasa Latin, kata ini berubah menjadi politia yang berarti ne- gara. Sementara saat masuk dalam bahasa Inggris lama (the middle English), kata tersebut menjadi policie yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003).
Sementara David Easton, sebagaimana dikutip Leo Agustino (Agustino, 2009) yang memberikan definisi kebijakan pub- lik sebagai “the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system”, yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan punya tanggung jawab da- lam suatu masalah tertentu untuk diminta mengambil keputusan di kemudian hari yang diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.
Implementasi kebijakan pemer- intah pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2012). Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2005) yang mengar- tikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, kelompok pemer- intah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Selain itu, teori yang dikemukakan oleh George C. Edward Edward III (Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Dalam hal komunikasi,  Cook dan Hunsaker (Cook & Hunsaker, 2007), menyatakan bahwa komunikasi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi, dan pemuas kebutuhan sosial. Dengan demikian, komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, komunikasi menurut Agustino (Agustino, 2009) merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Imple- mentasi akan berjalan efektif, jika para pembuat kebijakan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Abdul Wahab (Wahab, 2005) mengatakan bahwa pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi  yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan sehingga dapat diterjemahkan sebagai penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan sebuah kebijakan negara
Selain itu, menurut George C. Edward ada tiga indikator penentu keberhasilan pada variabel komunikasi dalam implemen- tasi kebijakan. Pertama, transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan  sebuah implementasi yang juga baik. kedua, kejelasan informasi. Komunikasi atau informasi yang  diterima oleh para pelaksana  kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau yang dapat menimbulkan mutitafsir. Ketiga, konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan sebuah ko- munikasi selain jelas, juga harus konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.
Selain itu soal komunikasi yang menjadi hal penting dalam komunikasi
Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program E-Parking Kota Medan
kebijakan, juga diperlukan pendekatan triple helix . Pendekatan ini menjelaskan bagaimana negara—dalam hal ini pemer- intah—mesti bekerja sama dengan industri dan juga masyarakat yang diwakilkan oleh akademisi agar kebijakan pemerintah tidak salah arah. Pendekatan yang dikembang- kan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff pada 1990 ini sudah sering digunakan dalam berbagai penelitian. Penelitian yang dilaku- kan oleh Fadhil (Fadhil, 2020) mencoba untuk membaca perkembangan ekonomi kreatif di Pengrajin Tenun Sulam Tapis di Pekon Argopeni Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus atau penelitian yang dilakukan Purwandari di Perajin Bambu di Kertayasa, Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah (Purwandari, 2018). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Izzati (Izza- ti, 2017) untuk melihat perkembangan industri kreatif di Kota Malang. Tidak hanya itu, model serupa juga dijalankan
untuk melihat wisata bahari di Indonesia (Rahman & Warsono, 2019). Selain itu, bisa juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara mengentaskan persoalan kemiskinan (Amni & Diyah, 2018) sekaligus menjadi bagian dari inovasi di perguruan tinggi (Jaelani, 2019).

## Hasil dan Pembahasan
Bagian ini merupakan berbagai temuan yang didapatkan peneliti saat proses pengambilan data terkait komunikasi kebi- jakan e-parking di Kota Medan, Sumatra Selatan. Dalam temuan tersebut, akan dijabarkan berbagai upaya yang dilakukan oleh tiga aktor utama dalam pelaksanaan program e-parking di kota tersebut yang meliputi Pemerintah Kota Medan, PT. LEG, dan para juru parkir di Kota Medan.

## State
Industry
society
Zoraya Alfathin Rangkuti, M. Ridwan Rangkuti

## Komunikasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan
Program e-parking yang mulai diterapkan di kota Medan tidak berjalan begitu saja saat pertama kali diterapkan. Beberapa kelompok sempat menolak kebijakan ini karena dianggap menutup mata pencaharian para juru parkir (Efendi, 2021). Hal ini membuat pihak pemerintah kota Medan melakukan sosialisasi (Ban- gun, 2021). Sosialisasi ini mesti dilakukan agar program yang diinginkan bisa ber- jalan dengan baik. Hal ini tentu saja juga menjadi bagian dari yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Tahir, 2014). Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dengan cara mengundang perwakilan seluruh juru parkir yang ada di 65 titik se-kota Medan.
Tidak hanya itu, setelah sosialisasi dilakukan, Pemerintah Kota juga mengadakan workshop dan Forum Group Disscussion (FGD) dengan tajuk “Kota Medan Rapi dan Tertata melalui Program E-Parking”. Acara tersebut sekaligus menjadi ajang berkumpulnya simpul-simpul juru parkir sekaligus menjadi tempat musyawarah yang dilakukan oleh paguyuban juru parkir Kota Medan.
Walaupun begitu, acara ini hanya dilakukan Pemerintah Kota dan para juru parkir tanpa melibatkan PT. LGE yang juga sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan program e-parking di Kota Medan. Dirut PT LGE Sahala Nainggolan, mengungkap- kan bahwa sistem pembayaran nontunai untuk parkir pinggir jalan ini merupakan yang pertama di Indonesia. Pihaknya su- dah melakukan pelatihan terhadap juru parkir, terutama dalam hal penggunaan alat sistem pembayaran dalam waktu yang berbeda (Ila, 2021).
Selain perbedaan tersebut, pengelo-
laan e-parking juga berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai upaya agar pengelolaan yang dilakukan berjalan dengan baik. Jika ditemukan persoalan saat pelaksanaan, maka SOP tersebut sudah mengatur apa yang mesti dilakukan oleh pengelola. Seperti halnya kasus ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh juru e-parking (Arie, 2022).

## Komunikasi atau Sosialisasi PT Logika Garis Elektronik (LGE)
Komunikasi yang dilakukan  sek- tor privat ini adalah bentuk tindak lanjut dari transmisi komunikasi yang dilaku- kan Pemerintah Kota Medan kepada PT. LGE. Komunikasi yang dilakukan adalah dengan cara komunikasi secara langsung dan dalam bentuk diskusi tentang satuan bina dan Pendidikan terhadap juru parkir yang akan dilaksanakan di 65 titik se-Ko- ta Medan. Permasalahan yang dihadapi terdapat ketidakjelasan komunikasi pada transmisi komunikasi yang dilakukan oleh pihak PT. LGE yang mengaku memberikan bantuan pelatihan penggunaan perangkat E-Parking, tetapi pernyataan lain diberi- kan oleh pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan. Dari kedua argumen yang berbeda tersebut ditemukan adanya ketidakjelasan komu- nikasi di dalam pelaksanaan bina dan Pendidikan juru parkir di Kota Medan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dengan PT. LGE. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan pemahaman antara pihak PT. LGE dan Pemerintah Kota Medan. Perbedaan pemahaman PT. LGE dan Dinas Perhubungan Kota Medan di lapangan mengakibatkan pemahaman juru parkir terhadap sistem aplikasi yang digunakan tidak merata. Hal ini disebabkan komunikasi yang dilakukan PT. LGE dan
Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program E-Parking Kota Medan
Dinas Perhubungan Kota Medan tidak dilakukan intensif dan hanya dilakukan pada perencanaan program E-Parking.

## Sosialisasi Kebijakan
Sosialisasi kebijakan harus dilaku- kan dengan baik, sistematis dan terencana agar informasi yang disampaikan men- genai pelaksanaan dan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipahami oleh sasaran peserta program.
Sosialisasi program dilihat dari dua indikator yakni kemampuan penyelenggara program dan sikap terhadap sosialisasi program: 1) Kemampuan penyelenggara program Dalam melancarkan jalannya pelaksanaan, Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan sosialisasi untuk memperkenalkan Electronic Parkir (e-parking) kepada juru parkir. Pihak penye- lenggara yakni Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan beberapa kali sosialisasi dan pelatihan bagi juru parkir melalui undangan langsung ke Kantor maupun turun ke lapangan. Dalam pem- berian sosialisasi, Dinas Perhubungan Kota Medan tidak hanya menyampaikan cara pengoperasian alat namun juga informasi dibentuk adanya program tersebut serta tujuan program yang sudah disampaikan. terkait pemberian pelatihan juga wajib diberikan bagi juru parkir dengan melalui pengajaran satu per satu tiap juru parkir yang akan ditempatkan di titik lokasi.
Penyebaran sosialisasi terkait e-park- ing yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Medan tidak hanya ditujukan bagi juru parkir yang akan di tugaskan mengoperasikan alat, tetapi juga juru parkir konvensional juga tak luput diberikan sosialisasi e-parking. Pemberian sosialisasi ini dimaksudkan agar semua juru parkir mengetahui pro- gram-program yang bertujuan baik demi
pengelolaan parkir, salah satunya melalui e-parking. Selain itu, sosialisasi tersebut juga diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kota Medan memberikan sosialisasi melalui kecamatan-kecamatan dengan mengundang tokoh masyarakat dan lembaga permasyarakatan untuk mampu menyampaikan informasi e-parking pada masyarakat lainnya. Sosialisasi program e-parking juga dilakukan melalui siaran radio, media leaflet yang diberikan kepada masyarakat dan pemasangan MMT berisi informasi e-parking yang terbatas hanya di beberapa titik lokasi. Media lain yang digunakan dalam sosialisasi seperti di media sosial Facebook maupun Instagram. Terkait sosialisasi kepada masyarakat lebih digencarkan melalui media sosial sebagai upaya alternatif yang dirasa mampu men- jangkau seluruh lapisan masyarakat dan mudah diakses oleh siapa pun.
Dari beberapa fakta tersebut, dap- at disimpulkan bahwa pihak pelaksana yakni Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan sosialisasi program dengan baik kepada juru parkir maupun masyarakat. Namun, berdasarkan hasil pengamatan, masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan yang telah diselenggarakan beserta tujuan e-parking dengan jelas dikarenakan pem- berian sosialisasi kepada masyarakat belum sepenuhnya merata diberikan.
Walaupun begitu, antusiasme para juru parkir dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan para juru parkir se-kota Medan untuk mewujudkan tata kelola parkir yang lebih baik. Sementara dari kalangan masyarakat, kurang mendapatkan respons yang baik dari masyarakat. Hal ini tak lain disebab- kan masih belum efektifnya penyebaran informasi terkait e-parking di Kota Medan.
Zoraya Alfathin Rangkuti, M. Ridwan Rangkuti
Berdasarkan penjelasan tersebut, sosial- isasi program e-parking telah dilaksana- kan dengan dua indikator: kemampuan penyelenggara program dan sikap terhadap sosialisasi program yang dapat disimpulkan kurang efektif karena kurang maksimal. Sosialisasi telah berhasil merata dilakukan kepada para juru parkir yang ditugaskan memegang alat maupun konvensional. Namun dalam pelaksanaannya, masyar- akat belum tahu dan dapat menyesuaikan kebijakan tersebut. Kesadaran masyarakat yang belum terbiasa dengan pembayaran digital dan nontunai membuat kebijakan ini mengalami berbagai kendala. Selain itu, perihal tarif progresif yang membuat biaya parkir ditentukan oleh macam kendaraan. Beberapa pengendara dengan kendaraan mewah tidak mau membayar lebih mahal dan sering kali menimbulkan perdebatan antara juru parkir dan pemilik kendaraan.
Meskipun sosialisasi sudah digen- carkan melalui media sosial, tetapi tidak diimbangi dengan sosialisasi langsung secara merata pada masyarakat, maka penyampaian tujuan program tersebut berjalan kurang maksimal. Masyarakat menginginkan sosialisasi tersebut diberikan secara langsung, berkala dan menyeluruh untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil apabila mampu mendapatkan kesesuaian antara input dan output pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Seiring berjalannya kebijakan e-park- ing ini, banyak kalangan menilai mampu memberikan dampak positif. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Retribusi Daerah perihal pemberlakuan tarif progresif dapat berjalan dengan ban- tuan kebijakan ini. Setelah tarif progresif mampu berjalan, banyak memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan
yang berasal dari retribusi parkir. Adapun dengan bantuan alat cukup membantu dalam menghindari adanya perselisihan juru parkir dengan masyarakat pengguna, karcis yang telah di- print sebagi alat yang mampu memberikan bukti konkret. Pada karcis tersebut tercantum semua data-data pengguna saat parkir seperti durasi parkir dari jam masuk hingga keluar, nomor polisi, jumlah tanggungan yang harus dibayar, lokasi parkir pengguna, dan peraturan yang mengatur terkait tarif progresif.
Kegiatan perparkiran melalui e-parking ini mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat karena penagihan tarif tidak ada manipulasi serta berlangsung transparan. Selain itu, kebi- jakan ini dapat memberikan keuntungan bagi juru parkir sebagai pekerja yang diatur oleh peraturan dan tidak lagi dianggap meresahkan bagi pemilik kendaraan. Hal ini mengubah citra buruk juru parkir di Kota Medan ke arah yang lebih baik.
Dari berbagai proses sosialisasi dan komunikasi kebijakan tersebut, ada beber- apa hal yang menjadi perhatian peneliti. Pertama, soal keterlibatan stakeholders yang terlibat dalam kebijakan e-parking ini meliputi Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, PT. LGE yang kemudian melatih para juru parkir se-kota Medan, dan masyarakat Kota Medan yang menjadi pengguna parkir elektronik tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam kebijakan ini, baik sebagai pemangku kebijakan dan juru parkir serta masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut, berusaha untuk menciptakan kondisi parkir yang berkelanjutan dan berdampak pada pendapatan daerah Kota Medan.
Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program E-Parking Kota Medan

## Penutup
Dari berbagai temuan di atas, ada beberapa hal yang menjadi fokus penelitian ini terkait komunikasi kebijakan dalam implementasi program e-parking Kota Medan. Pertama , komunikasi yang dilaku- kan Pemerintah Kota Medan dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung, dalam bentuk sosialisasi, workshop , dan FGD. Proses komunikasi ini dianggap berhasil untuk memperkenalkan kebijakan e-parking pada tahap awal. Namun, karena kebijakan ini hanya dihadiri oleh elemen internal seperti pemerintah dan para juru parkir, maka kebijakan ini kurang populer untuk dikenal masyarakat luas, terkhusus masyarakat Kota Medan. Banyak masyarakat merasa kaget dengan kebijakan tersebut dan tidak terbiasa dengan pembayaran nontunai. Tidak hanya itu, beberapa masyarakat merasa keberatan dengan pemberlakuan tarif progresif untuk jenis kendaraan yang berbeda.
Selain itu, kedua, yaitu proses ko- munikasi yang dilakukan oleh PT. LGE sebagai pihak ketiga, penyedia alat parkir elektronik. PT. LGE melakukan pelatihan juru parkir se-Kota Medan yang akan menjadi pelaku lapangan saat menerap- kan kebijakan e-parking. Namun, karena pelatihan ini dilakukan sepihak dan tanpa terintegrasi dengan proses yang dilakukan Pemerintah Kota, maka pelatihan yang dilakukan oleh PT. LGE seperti dilakukan sepihak. Hal ini membuat semua proses komunikasi untuk kebijakan e-parking ini menimbulkan mis-interpretasi untuk beberapa kalangan.
Walaupun hadir dengan berbagai kendala tersebut, kebijakan e-parking berjalan dengan baik dan mampu mem- buat kondisi parkir di Kota Medan lebih
rapi dan terkendali. Hal ini tidak luput dari peran dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut, termasuk mas- yarakat yang menjadi sasaran kebijakan e-parking ini.

## Daftar Pustaka
Agustino, L. (2009). Pilkada dan Dinami- ka Politik Lokal . Pustaka Pelajar.
Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan:
Apa, Mengapa dan Bagaimana.
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 1 (1), 1–11. https://doi. org/10.26858/jiap.v1i1.289 Amni, Z. R., & Diyah, N. (2018). Tri- ple Helix in the Poverty Reduc- tion Policy Based on Communi- ty Empowerment in Semarang City. E3S Web of Conferences , 73 ,
10005. https://doi.org/10.1051/ e3sconf/20187310005 Arie. (2022, March 8). Jukir E-Parking Langgar SOP, Kadishub Medan: Jika Alat Rusak Lebih Baik Parkir
Gratis . digtara.com. https://www. digtara.com/nusantara/jukir-e- parking-langgar-sop-kadishub- medan-jika-alat-rusak-lebih- baik-parkir-gratis/ Astuti, P. i M., Dewi, R. S., & Julianto, P. (2019). Analisis Efektivitas Peng- gunaan Sistem E-Parking dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Tabanan. JIMAT
(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akun- tansi) Undiksha , 10 (3), 390–401. https://doi.org/10.23887/jimat. v10i3.22811 Bangun, S. (2021, October 5). Wali Kota Medan Sosialisasikan E-Parking— Waspada Online | Pusat Berita dan Informasi Medan Sumut Aceh . http://redaksi.waspada.co.id/
v2021/2021/10/wali-kota-med-
Zoraya Alfathin Rangkuti, M. Ridwan Rangkuti
an-sosialisasikan-e-parking/ Cook, C. W., & Hunsaker, P. (2007). Man- agement and Organizational Be- haviour . McGraw-Hill Education.
Creswel, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset . Pustaka Pelajar.
Dinas Kominfo Kota Medan. (2021,
August 18). Bobby Nasution Res-
mikan E- Parking di 22 Titik Kota
Medan . https://pemkomedan. go.id/artikel-21566-bobby-nasu- tion-resmikan-e-parking-di-22- titik-kota-medan.html
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gadjah Mada
University Press.
Efendi, R. (2021, November 13). Baru 24 Hari Diterapkan di Kota Med- an, E-Parking Sumbang PAD Rp 200 Juta . liputan6.com. https:// www.liputan6.com/regional/ read/4710152/baru-24-hari-dit- erapkan-di-kota-medan-e-park- ing-sumbang-pad-rp-200-juta Fadhil, M. A. (2020). Analisis Konsep Triple Helix dalam Mendorong Pengembangan Industri Kreatif sebagai Upaya Meningkatkan Kes- ejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Stu- di pada Kelompok Masyarakat Pengrajin Tenun Sulam Tapis di Pekon Argopeni Kecamatan Sum- ber Rejo Kabupaten Tanggamus) [Undergraduate, UIN Raden In- tan Lampung]. http://repository. radenintan.ac.id/11376/
Hadari, N. (2003). Metode Penelitian Bidang Sosial . Gajah Mada Uni- versity Press. Ihsan, H., Side, S., & Wulandari, E. (2020). Pemodelan Penggunaan E-Money pada E-Parking Kota
Makassar. JMathCos (Journal of
Mathematics, Computations, and
Statistics) , 3 (2), 88–96. https://
doi.org/10.35580/jmathcos. v3i2.20123
Ila. (2021, October 14). Dishub Kota Medan Perluas Sistem e-Parking,
Berlaku 18 Oktober di 8 Lokasi . Su- mutPos.Co. https://sumutpos.co/ dishub-kota-medan-perluas-sis- tem-e-parking-berlaku-18-okto- ber-di-8-lokasi/ Izzati, M. F. (2017). Implementasi Triple Helix dalam Mendorong Pertum- buhan Industri Kreatif di Kota
Malang sebagai Upaya Peningka- tan Daya Saing untuk Menghada- pi Masyarakat Ekonomi ASEAN [Sarjana, Universitas Brawijaya]. https://doi.org/10/BAB%20V.pdf Jaelani, A. (2019). Triple Helix Sebagai Model bagi Inovasi Pendidikan Tinggi: Analisis Logika Kelem- bagaan dalam Pengembangan Kewirausahaan Dan Ekonomi.
Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah , 11 (1), 121– 138. https://doi.org/10.24235/ amwal.v11i1.4980 Kireina, N. F. (2018). Implementasi Kebi- jakan Smart Parking System dan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Bandung Smart City . https://repository.unpar.ac.id/ handle/123456789/repository.un- par.ac.id/handle/123456789/6567
Moleong, L. J. (2007). Metodologi Peneli- tian Kualitatif . PT Remaja Rosda- karya Offset.
Nugroho, R. (2012). Public   P o l i c y . Kompas Media.
Pekuwali, D. (2021, October 18).
Cara Menggunakan E-Park- ing di Kota Medan dan Loka- si Berlaku Sistem Pembayaran No nt u n ai .   KOM PA S . c o m . https://regional.kompas.com/ read/2021/10/18/193718978/ cara-menggunakan-e-park- ing-di-kota-medan-dan-loka-
Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program E-Parking Kota Medan
si-berlaku-sistem Pratamawaty, B. B., Dewi, E. A. S., & Trulline, P. (2019). Model Strategi Komunikasi Politik Sosialisasi Kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Bandung Barat. Jurnal Kajian Komunikasi , 7 (2), 211–223. https://doi.org/10.24198/jkk. v7i2.23362 Purwandari, R. (2018). Kekuatan Triple Helix dalam Usaha Peningkatan Kualitas Produksi Perajin Bambu di Kertayasa, Mandiraja, Ban- jarnegara, Jawa Tengah. Corak : Jurnal Seni Kriya , 7 (1), 27–36. https://doi.org/10.24821/corak. v7i1.2664 Puspadini, M. (2021, October 16). Ditentang Juru Parkir, Begini Sistem e-Parking Ide Walkot Med- an Bobby Nasution . medcom. id. https://www.medcom.id/ nasional/daerah/xkEXpoMb- ditentang-juru-parkir-begini- sistem-e-parking-ide-walkot- medan-bobby-nasution
Rahman, A. Z., & Warsono, H. (2019). Kolaborasi Triple Helix dalam Pembangunan Wisata Bahari di Indonesia. Jurnal Ilmu Ad- ministrasi Negara ASIAN (Aso- siasi Ilmuwan Administrasi Ne- gara) , 7 (1), 25–31. https://doi. org/10.47828/jianaasian.v7i01.22
Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplika- si. Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pen- didikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Syaripudin, A. F., Nur, T., & Meigawati,
D. (2020). Komunikasi Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan
Reklame di Kota Sukabumi. Pub- likauma : Jurnal Administrasi Pub- lik Universitas Medan Area , 8 (2), 82–86. https://doi.org/10.31289/ publika.v8i2.4004 Tahir, A. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penye- lenggaraan Pemerintahan di
Kota Gorontalo. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara , 1 (70), 1–23.
Wahab, A. (2005). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebija- kan Negara . Bumi Aksara.