Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni  2020 | 125

## MENYOAL KOMERSIALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA

## Musayyidi
Institut Kariman Wirayudha (INKADHA) Sumenep

## Abstract
Privatisasi  pendidikan  oleh  Pemerintah  telah  melegitimasi komersialisasi  pendidikan  dengan  menyerahkan  tanggung  jawab penyelenggaraan  pendidikan  ke  pasar.  Dengan  begitu,  nantinya sekolah  memiliki  otonomi  untuk  menentukan  sendiri  biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya  untuk  meningkatkan  dan  mempertahankan  mutu. Akibatnya,  akses  rakyat  yang  kurang  mampu  untuk  menikmati pendidikan  berkualitas  akan  terbatasi  dan  masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak  harus  murah  atau  gratis.  Tetapi  persoalannya  siapa  yang seharusnya  membiayai?  Dalam  hal  ini  Pemerintah  sebenarnya  yang berkewajiban  untuk  menjamin  setiap  warganya  memperoleh pendidikan  dan  menjamin  akses  masyarakat  bawah  untuk mendapatkan pendidikan bermutu
Keyword s : Menyoal, Komersialisasi Pendidikan

## Pendahuluan
Pendidikan  adalah  bagian  penting  dari  kehidupan  manusia,  dari  pertama manusia  diciptakan  telah  mengenal  apa  yang  di  sebut  dengan  pendidikan, sehingga pendidikan selalu menarik untuk di bahas dan dikaji dengan mendalam. Pendidikan  selalu  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  kemajuan  berpikir ummat manusia,  pada  awal  keberadaan  manusia di  muka bumi  kebutuhan  akan
126 | Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni 2020
pendidikan masih sangat sederhana. Dimana nabi adam hanya butuh dididik oleh Allah SWT secara langsung. Allah sebagai sumber pengetahuan dan yang disifati dengan  Maha  Mengetahui  telah  berikan  bekal  kepada  nabi  Adam,  untuk menjalankan  tugas  kepemimpinannya  di  bumi,  sebagai  tujuan  awal  penciptaan manusia.
Menurut  Sahabat Ali ra, ada enam  syarat bagi para pencari  pengetahuan dan  kebenaran  sejati  dalam  hidup  agar  bisa  melaksanakan  tugas  kekholifahan sesuai dengan koridor yang telah terjaustifikasi dalam irodatullah. Syarat pertama adalah  adanya  potensi  berfikir  cerdas  untuk  bisa  melakukan  internalisasi  setiap ilmu  pengetahuan  yang  telah  ditranformasikan  oleh  orang  yang  dengan  sengaja mengajari  dan  mendidikanya  atau  dari  setiap  pengakajian  dan  penelitian  untuk mengambil sebuah konklusi relatif sebelum diyakini sebagai sebuah pengetahuan dengan kebenaran absolut.
Kedua yaitu adanya kemauan kuat disertai rasa ingin tahu terhadap semua objek  yang  belum  di  ketahui.  Dengan  rasa    ingin  tahu  manusia  akan mengeksplorasikan potensi dirinya demi sebuah pengetahuan. Setiap usaha untuk memuaskan rasa ingin tahu, apabila telah terjawab dengan kesimpulan awal, akan memunculkan  kembali  rasa  ingin  tahu  kepada  sesuatu  yang  lebih  sempurna  dan absolut kebenarannya setelah melalui proser koreksi dan evaluasi.
Ketiga  adalah  kesabaran  dalam  melakukan  observasi  ataupun  eksprimen ilmu  pengetahuan,  terlebih  terhadap  ilmu  pengetahuan  yang  abstrak,  berbeda dengan ilmu terapan yang tingkat pencapaian dan keberhasilannya terukur dengan rumus  dan  juga  hasil  eksprimen.  Sedangkan  ilmu  pengetahuan  yang  abstrak menuntut  sebuah  pemahaman  secara  mendalam,  pada  saat  itulah  di  butuhkan kesabaran  untuk  mendapatkan  konklusi  positif,  konklusi  awal  dari  sebuah pengkajian  memiliki  probabilitas  untuk  memunculkan  mafhum  mukholafah  dari konklusi awal.
Keempat  ialah  adanya  biaya  atau  kemampuan  untuk  membiayai  proses pendidikan  yang  akan  di  tempuhnya,  syarat  keempat  ini  di  era  awal perkembangan Islam tidak terlalu urgen, pada saat zakat dan infaq dari para kaya masih  tersalurkan  dengan  baik  kepada  lembaga  pemerintah  yang  kemudian  di distribusikan diantaranya kepada lembaga pendidikan. Hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan pendidikan di abad modern, disaat formalitas menuntut sebuah kemampanan,  maka  kebutuhan  terhadap  biaya  akan  menjadi  lebih  besar,  dan bahkan saat ini pendidikan telah menjadi barang mahal dan sulit terjangkau oleh kalangan tidak mampu, lebihh ironis lagi saat ini paradigma masyarakat indonesia
Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni  2020 | 127
mengidentikkan pendidikan berkualitas dengan biaya mahal, sehingga apabila ada lembaga pendidikan yang menawarkan mutu bagus dan dengan biaya gratis tidak akan  serta  merta  di  percaya,  hal  ini  menambah  rumitnya  pendidikan.  Syarat keempat ini lah yang akan menjadi topik bahasan kami.
Syarat  kelima  setiap  proses  tranformasi  dan  aktualisasi  sebuah pengetahuan  membutuhkan  adanya  pembimbing  atau  guru.  Kedudukan  guru sangat  urgen,  walaupun  sekarang  media  pembelajaran  dan  pengetahuan  telah banyak  dan  sangat  mudah  untuk  di  peroleh  tetap  tidak  akan  menggeser  dan menggantikan kedudukan para guru. Bila guru di asumsikan sebagai transformator semata maka posisinya bisa digantikan dengan media dan sumber belajar lainnya. Namun  apabila  guru  di  posisikan  sebagai  teladan  dan  orang  yang  telah mengaktualisasikan  pengetahuan  dalam  hidup  dan  kehidupannya,  maka  posisi guru tidak akan bisa tergantikan oleh sumber belajar yang lain.
Islam  begitu  memulyakan  kedudukan  ilmu  pengetahuan  sehingga  harus dicari  selama  manusia  hidup.  Manusia  yang  memiliki  kesadaran  terhadap pentingnya Iman, Islam, Ihsan, dan IPTEK, tidak akan pernah puas dengan ilmu yang  dimiliki,  sehingga  akan  selalu  belajar  dan  mengkaji  tentang  alam  sebagai makrokosmos  dan  dirinya  sendiri  sebagai  mikrokosmos,  agar  menjadi  manusia paripurna (Insan Kamil).
Sesuai  dengan  sifatnya  yang  tidak  pernah  berakhir  dari  sisi  proses  ( never ending process ), pendidikan itu mempunyai banyak fase untuk ditelaah. Pendidikan memang  muncul  dalam  berbagai  bentuk  dan  paham.  Menurut  Paulo  Freire pendidikan  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mengembalikan  fungsi  manusia menjadi  manusia  agar  terhindar  dari  berbagai  bentuk  penindasan,  kebodohan sampai  kepada  ketertinggalan . 1 Pada  dasarnya  pendidikan  memang diselenggarakan  dalam  rangka  membebaskan  manusia  dari  berbagai  persoalan hidup.
Selain  itu  pendidikan  banyak  dipahami  sebagai  wahana  untuk menyalurkan  ilmu  pengetahuan,  alat  pembentukan  watak,  alat  mengasah  otak, serta media untuk meningkatkan ketrampilan kerja. 2 Sementara bagi paham lain, pendidikan  lebih  diyakini  sebagai  suatu  media  untuk  menanamkan  nilai-nilai moral dan ajaran keagamaan, alat meningkatkan taraf ekonomi, alat mengurangi kemiskinan,  alat  mengangkat  status  sosial,  dan  juga  wahana  untuk  menciptakan keadilan sosial.
1 Firdaus M. Yunus, Pendidikan Berbasis Realitas Sosial, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), Hal 1.
2 Francis Wahono, Kapitalisme Pendidikan Antara Kompetisi dan keadilan, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), Hal 2.
128 | Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni 2020

## Kapitalisme Sebagai Akar Komersialisasi Pendidikan
Secara  etimologis,  kapitalisme  berasal  dari  bahasa  latin  “ Caput” (kata benda)  dan  “ Capitalis” (kata  sifat)  yang  berarti  “kepala”  atau  “yang  berkaitan dengan  kepala”.  Kaitan  dengan  kata  ini,  kapitalisme  berarti usaha  untuk mempertahankan  kepala,  kehidupan,  dan  kesejahteraan . 3 Secara  terminologis, kapitalisme  dipakai  untuk  menamai  sistem  ekonomi  yang  mendominasi  dunia Barat sejak runtuhnya feodalisme.
Sebagai  sebuah  sistem,  kapitalisme  terkait  dengan  hubungan  antara pemilik pribadi atas alat produksi seperti tanah dan instalasi industri, yang secara keseluruhan  disebut modal atau  kapital  dan  para pekerja  yang  tidak  mempunyai modal.  Max Weber  (1867-1920),  peletak  dasar  sosiologi modern  dalam  bukunya The  Protestant  Ethic  and  Spirit  of  Capitalism mendefinisikan  “kapitalisme  sebagai hadirnya  industri  bagi  kebutuhan  kelompok  manusia  yang  dilaksanakan  dengan metode perusahaan yang dikelola secara rasional”, 4 seperti adanya neraca modal. Weber  menggunakan  semangat  kapitalisme  untuk  menggambarkan  sikap  mental yang selalu berusaha mencari keuntungan secara rasional dan sistematis.
Kapitalisme sebagai sistem baru telah berkembang sejak zaman kuno, dan selalu  mengalami  masa  kemajuan  dan  masa  kemerosotan.  Karena  kapitalisme merupakan  suatu  sistem  yang  terus  mengalami  perkembangan  dalam  upaya eksistensi dirinya, kapitalisme mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda pada setiap zamannya. Secara umum ciri-ciri kapitalisme dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kapitalisme klasik dan kapitalisme modern.

## Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas
”Pendidikan  bermutu  itu  mahal” .  Kalimat  ini  sering  muncul  untuk menjustifikasi  mahalnya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  masyarakat  untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak- Kanak  (TK)  hingga  Perguruan  Tinggi  (PT)  membuat  masyarakat  miskin  tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, — sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.
3 Nina M. Armando, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), Hal 52.
4 Ibid., 53.
Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni  2020 | 129
Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah  yang  menerapkan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS).  MBS  di Indonesia  pada  realitanya  lebih  dimaknai  sebagai  upaya  untuk  melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ  MBS  selalu  disyaratkan  adanya  unsur  pengusaha.  Asumsinya,  pengusaha memiliki  akses  atas  modal  yang  lebih  luas.  Hasilnya,  setelah  Komite  Sekolah terbentuk,  segala  pungutan  uang  kadang  berkedok,  “sesuai  keputusan  Komite Sekolah”.  Dampaknya,  daya  finansial  sebagian  masyarakat  di  negeri  ini  masih belum  sanngup  dan  memadai  karena  tidak  semua  masyarakat  indonesia mempunyai pendapat yang pasti dan serba berkecukupan.
Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan  (RUU  BHP).  Berubahnya  status  pendidikan  dari  milik  publik  ke bentuk  Badan  Hukum  jelas  memiliki  konsekuensi  ekonomis  dan  politis  amat besar. Dengan perubahan status itu pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya  tidak  jelas.  Perguruan  Tinggi  Negeri  pun  berubah  menjadi  Badan Hukum  Milik  Negara  (BHMN).  Munculnya  BHMN  dan  MBS  adalah  beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial.
Privatisasi  pendidikan  oleh  Pemerintah  telah  melegitimasi  komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar.  Dengan  begitu,  nantinya  sekolah  memiliki  otonomi  untuk  menentukan sendiri  biaya  penyelenggaraan  pendidikan.  Sekolah  tentu  saja  akan  mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu, sekolah juga  menentukan  kebijakan  pendaftaran  siswa  baru  (PSB)  dengan  angka  yang relatif membuat orang tua siswa mengeraskan dahi untuk mengumpulkan jumlah nominal  yang  tidak  sedikit.  Akibatnya,  akses  rakyat  yang  kurang  mampu  untuk menikmati  pendidikan  berkualitas  akan  terbatasi  dan  masyarakat  semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.
Jika  pendidikan  bermutu  itu  harus  mahal,  maka  argumen  ini  hanya berlaku  di  Indonesia.  Di  Jerman,  Perancis,  Belanda,  dan  di  beberapa  negara berkembang lainnya,  banyak  sekolah  yang  bermutu  namun  biaya  pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan.
Pendidikan  berkualitas  memang  tidak  mungkin  murah,  atau  tepatnya, tidak  harus  murah  atau  gratis.  Tetapi  persoalannya  siapa  yang  seharusnya membiayai?  Dalam  hal  ini  Pemerintah  sebenarnya  yang  berkewajiban  untuk menjamin  setiap  warganya  memperoleh  pendidikan  dan  menjamin  akses
130 | Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni 2020
masyarakat  bawah  untuk  mendapatkan  pendidikan  bermutu.  Secara  teori  dan kebijakan  undang-undang  memang  diatur  di  Indonesia,  misalnya  di  UUD  1945 amandemen  IV  menyatakan  bahwa  “setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan pendidikan”.  Dan  UU  No  20  tahun  2003  tentang  Sistem  pendidikan  Nasional (SISDIKNAS) 5 pasal 11 Ayat 2, Pasal 12 ayat 1, pasal 34 ayat 2. Impian masyarakat akan datangnya pendidikan gratis yang telah ditunggu- tunggu  dari  sejak  zaman  kemerdekaan  Republik  Indonesia  telah  muncul  dengan seiring datangnya fenomena pendidikan gratis untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan  Tingkat  Pertama.  Fenomena  pendidikan  gratis  ini  memang  sangat ditunggu-tunggu,  pasalnya  Pemerintah  mengeluarkan  dana  BOS  (Biaya Operasional  Sekolah)  untuk  menutupi  harga-harga  buku  yang  kian  hari  kian melambung,  sumbangan  ini  itu,  gaji  guru  yang  tidak  cukup  dan  biaya-biaya lainnya. Dan tidak bisa dipungkiri keberadaan dana BOS sejak tahun  2005 relatif terbatas.
Masuk  dan  berkembangnya  kapitalisme  di  dunia  pendidikan  ditandai dengan  semakin  maraknya  pembangunan  sekolah-sekolah  swasta  dengan memberlakukan  perilaku  pasar  bebas  dan  dunia  bisnis  di  dunia  pendidikan (sekolah).
Maraknya  pasar  bebas  didunia  pendidikan,  dilandasi  pada  suatu  ideologi yang  berangkat  dari  kepercayaan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  hanya  dapat dicapai  sebagai  hasil  normal  dari  “kompetisi  bebas”. 6 Kompetisi  Pasar  Bebas merupakan  suatu  kompetisi yang  agresif  akibat dari  terjaganya  mekanisme pasar bebas.  Kesemua  keyakinan  ini  berangkat  dari  suatu  pendirian  bahwa  “pasar bebas”  itu  efisien,  dan  pasar  bebas  diyakini  sebagai  cara  yang  tepat  untuk mengalokasikan  sumber  daya  alam  yang  langka,  demi  untuk  memenuhi kebutuhan manusia.
Pasar  bebas  dan  bisnis  yang  berlaku  di  sekolah-sekolah  semakin berkembang pesat, dengan banyaknya program baru yang semakin menekan dan melumpuhkan orang tua sebagai wali murid dalam membiayai sekolah anaknya. Program sekolah itu berupa seperti adanya pengadaan kaos olah raga, study tour, daftar  ulang,  perubahan  warna  baju  seragam  sekolah  setiap  tahunnya,  gantinya terbitan  buku  pelajaran  setiap  semester  dan  lain  sebagainya,  yang  semua  itu dikoordinir oleh pihak sekolah. 7
5 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
6 Wahono, Kapitalisme Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Hal 2.
7 Darmaningtyas, Pendidikan yang Memiskinkan, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), Hal 229.
Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni  2020 | 131
Program tersebut dilandasi atas alasan untuk meningkatkan kualitas anak didik dan untuk mempermudah jalannya sitem pendidikan di sekolah, tapi dibalik itu  semua  terdapat  adanya  dunia  bisnis,  dimana  seorang  guru  dan  lembaga berfungsi  sebagai  birokrasi  perusahaan  dengan  mendapatkan  keuntungan  yang besar.
Semua  praktisi  bisnis  di  sekolah  itu  berjalan  lancar  karena  kolusi  antara pengusaha  (industri  wisata,  penerbitan,  tekstil,  asuransi,  sepatu  dan  lain sebaginya) dengan penguasa maupun pelaksana pendidikan, 8 yang mana pastinya mereka mendapat keuntungan yang sangat besar dari praktisi bisnis tersebut.
Lain  halnya  dengan  masyarakat  yang  menjadi  korban,  dengan  adanya program-program  tersebut,  mereka  semakin  terlumpuhkan  dan  tertekan  dengan biaya  sekolah.  Sehingga  mereka  selalu  dihantui  rasa  takut  dengan  biaya  sekolah yang mahal dan keputus-asaan dalam menuntut ilmu.
Dengan adanya buku pelajaran yang selalu berganti setiap tahunnya atau terkadang  setiap  semester,  maka  buku-buku  tersebut  tidak  dapat  diwariskan kepada  adiknya  atau  tetangga  yang  membutuhkan,  begitupula  dengan  seragam sekolah. Padahal jika tidak ada beberapa program tersebut, para orang tua dapat menghemat biaya pendidikan, dan dapat menyekolahkan anaknya sampai selesai sehingga akan semakin berkurang data anak yang putus sekolah (drop-out) .
Dari beberapa program sekolah diatas, betapa program sekolah telah turut menyumbang  terjadinya  proses “Pemiskinan” dan “Pembodohan” di  masyarakat, karena  semakin  banyaknya  anak  didik  yang  tidak  dapat  menyelesaikan  program study  mereka  sampai  selesai,  dikarenakan  biaya  sekolah  yang  mahal  dan  hanya dapat dijangkau oleh mereka yang ekonominya terjangkau.

## Faktor Penyebab Kapitalisme dan Komersialisasi Pendidikan
Berkembangnya  kapitalisme  pendidikan  di  sekolah  adalah  dampak  dari zaman  globalisasi  dan  juga  dampak  dari  kesalahan  Paradigma  dan  Pendekatan. Kesalahan  ini  merupakan  warisan  pemerintah  kolonial  Belanda  dan  oleh pemerintah orde baru sampai kini masih dilanjutkan tanpa sadar.
Kesalahan paradigma tersebut adalah menanamkan paradigma “kompetisi” dalam  pendidikan,  dan  bukan  paradigma  “ keadilan  sosial” yang  seharusnya ditanamkan  pada  masyarakat.  Sekilas  paradigma  itu  adalah  wajar-wajar  saja,
132 | Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni 2020
namun apabila diteliti lebih jeli, kompetisi dalam orde baru adalah kamuflase dari mempertahankan status-quo ekonomi-sosial yang sangat timpang. 9
Sebagai  contohnya  adalah  pembedaan  alokasi  subsidi  yang  bias  pada sekolah-sekolah negeri top dan di ibu kota yang menganaktirikan sekolah-sekolah negeri bawahan dan jauh dari pusat, atau di kabupaten pelosok tanah air.
Contoh  lain  adalah  pembedaan  perlakuan  antara  sekolah-sekolah  yang dikelola  oleh  Negara  (  sekolah  negeri)  dan  sekolah-sekolah  yang  dikelola  oleh swasta. Biasanya yang dikelola oleh Negara adalah anak emas dan yang dikelola oleh swasta adalah anak tiri. Pembedaan ini adalah pembedaan sistematis, artinya untuk maksud tujuan politik ekonomi tertentu.
Paradigma  “kompetisi”  lebih  mengimplikasikan  pendekatan kapitalis liberalis -di  Indonesia  ditambah  dengan  ajektif  “feodal”-“sumber  daya manusia”. 10
Pendekatan “sumber daya manusia” mengandaikan investasi dalam bentuk uang maupun  tenaga  kerja,  dimana  manusia  disama-ratakan  dengan  barang. Pendekatan  ini  dibesarkan  oleh  pemikir  ekonom  klasik  pengenai  “pertumbuhan ekonomi”.
Dari  kesalahan  paradigma  dan  pendekatan  yang  menyebabkan  adanya pembedaan  dan  perhatian  pemerintah  dalam  hal  alokasi  subsidi  antara  sekolah negeri  dan  sekolah  swasta,  membuat  sekolah-sekolah  swasta  kekurangan  dana dalam pengembangan pendidikan, khususnya menghadapi zaman globalisasi ini.
Maka  dalam  melengkapi  fasilitas  sekolah  agar  tercapainya  tujuan pendidikan  yang  diinginkan,  dan  untuk  menggaji  para  guru,  pihak  sekolah menarik uang SPP yang tidak sedikit dan lebih mahal dari sekolah negeri, selain itu  juga  masih  ada  dana  potongan  yang  dibebankan  kepada  orang  tua  murid, seperti  biaya  ujian,  uang  rapor,  uang  ijazah,  perayaan  hari  besar,  uang  UKS, OSIS, dan lain sebagainya. 11
Dengan  beratnya  tanggungan  ekonomi  sosial  pendidikan  ini mengakibatkan ketimpangan ekonomi sosial bagi guru/dosen di satu pihak, tetapi juga  bagi  peserta  didik  dan  keluarganya  di  lain  pihak,  sehingga  mengakibatkan rendahnya tingkat penyelesaian atau pelulusan peserta didik, yakni sepertiga dari jumlah pendaftar.
Dengan  kata  lain  drop-out  atau  putus  sekolah  sebelum  waktunya merupakan  dampak  dari  beratnya  tanggungan  dan  ketimpangan  ekonomi  sosial,
9 Wahono, Kapitalisme Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Hal 86.
10 Ibid., 89.
11 Ade Irawan, dkk, Mendagangkan sekolah , (Jakarta: Yayasan Tifa, 2004), Hal 96.
Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni  2020 | 133
sehingga  semakin  banyak  anak  didik  yang  tidak  mendapatkan  hak-hak  mereka dalam dunia pendidikan.

## Tata Pendidikan Berkeadilan Sosial
Pendidikan  adalah  kebutuhan  dasar (basic  need) hidup  manusia. 12
Pendidikan  juga  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hak  asasi  manusia,  tapi kenyataan  yang  terjadi  pendidikan  dan  pengajaran  di  dalam  paradigma neokolonial  Indonesia  selama  ini  hanya  diajukan  demi  fungsinya  terhadap kebutuhan penguasa, tidak demi masyarakat.
Maka sudah saatnya kita merubah paradigma pendidikan yang selama ini keliru.  Paradigma  pendidikan  yang  seharusnya  ditanamkan  adalah  paradigma “keadilan sosial”, yang direkomendasi oleh Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27. yang  pertama  menjadikan  “ikut  mencerdaskan  kehidupan  bangsa”,  yang  kedua menjamin “hak memperoleh pendidikan untuk semua”. 13
Paradigma  “kedilan  sosial”  menuntut  dijadikannya  dasar  membangun sistem  persekolahan  maupun  pendidikan  masyarakat  luas  usaha-usaha  secara preferensial untuk mensubsidi peserta didik yang tertinggal secara ekonomi sosial. Subsidi  tidak  hanya  berupa  materi  termasuk  uang,  tetapi  berupa  juga pendampingan  ekstra.  Maksudnya,  agar  beban  ekonomi  sosial  tidak  menjadi kendala untuk mengembangkan kepandaian otak dan keluhuran watak.
Dalam  paradigma  “Kompetisi”,  menggunakan  pendekatan “sumber  daya manusia” .  Lain  halnya  dengan  paradigma  “kedilan  sosial”,  menggunakan pendekatan “pemberdayaan  manusia” .  Pendekatan  ini  menempatkan  manusia sebagai manusia. Manusia tidak disejajarkan dengan barang. Manusia merupakan makhluk  otonom  yang  merdeka,  mempunyai  potensi-potensi  yang  dapat dikembangkan dan direalisasikan.
Mekanisme paradigma “keadilan sosial” adalah
“penetasan kemakmuran”.  Argumentasinya  asal  ada  pertumbuhan,  perataan,  atau  distribusi berjalan  dengan  sendirinya.  Pendidikan  yang  berkeadilan  ini  akan  terlaksana bilamana kita semua serius mentransformasikan pendidikan menuju ke pendidikan yang menempatkan  manusia sebagai manusia. 14
Jika  paradigma  ini  terlaksana,  maka  tidak  akan  ada  lagi  beratnya tanggungan  dalam  dunia  pendidikan    dan  ketimpangan  ekonomi  sosial  bangsa.
12 Firdaus M. Yunus, Pendidikan Berbasis Realitas Sosial, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), Hal 7.
13. Wahono, Kapitalisme Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) Hal , 87. 14 Ibid., 107.
134 | Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni 2020
Dengan paradigma “keadilan sosial” semua anak didik akan mendapatkan haknya dalam  menuntut  ilmu,  dan  kemungkinan  besar  akan  terjadinya  pengurangan dalam jumlah anak didik yang putus sekolah.
Selain  itu  para  pendidik  atau  guru  juga  akan  mendapatkan  kesejahteraan yang semestinya dan yang memang sudah seharusnya mereka terima sebagai para pendidik.  Sebagaimana  pernyataan  KH.  Syukri  Zarkasyi  bahwa  agar  pendidikan dapat  berjalan  secara  efektif,  efisien  dan  tetap  survive  khususnya  di  zaman globalisasi  ini  maka  kesejahteraan  guru  harus  sangat  diperhatikan. 15 Mengingat mereka adalah orang-orang yang mencerdaskan kaderisasi bangsa.
Dengan adanya paradigma keadilan dalam dunia pendidikan, baik dalam hal  subsidi  antara  sekolah  negeri  dan  sekolah  swasta,  diharapkan  tidak  ada  lagi kesan  “sekolah  mahal”  dan  sekolah  hanya  dapat  dijangkau  oleh  mereka  yang berekonomi tinggi, tapi semua manusia dapat mendapatkan haknya dalam dunia pendidikan.

## Komersialisasi Pendidikan dalam Pandangan Islam
Manusia  adalah homo  educandum (makhluk  pebelajar)  karena  dia  terlahir kedunia  untuk  laksanakan  tugas  beratnya  sebagai  pemimpin  makrokosmos, keberadaan mikro kosmos sangat berpengaruh terhadap lestarinya peradaban dan kehidupan  alam  semesta,  untuk  itulah  Islam  hadir  sebagai  agama  cinta  kasih untuk sekalian alam.
Islam  dengan  qonun  syar’inya  telah  menerapkan  pola  regenerasi  islam dengan  pendidikan.  Solusi  yang  ditawarkan  Islam  di  masa  kejayaan  Islam  telah berhasil  ciptakan  generasi  haus  ilmu  dan  cinta  pengetahuan  hal  ini  di  sebabkan oleh  berbagai  macam  faktor  diantaranya  mekanisme  dan  sistem  kelembagaan pendidikan  Islam  membuka  peluang  dan  kesempatan  bagi  genersinya  untuk belajar tanpa di bebani oleh biaya pendidikan.
Pada  prinsipnya  pendidikan  dalam  islam  harus  di  orientasikan  kepada upaya pengejawantahan nilai-nilai ilahiah dan internalisasinya dalam diri generasi Islam.  Agar  dia  mampu  mengaktualisasikan  dirinya  menjadi  wakil  tuhan, pengenalan  kepada  Tuhan  melalui  sifat-sifat  dan  nama-nama-Nya  adalah  untuk mengenalkan  hakikat  Tuhan,  untuk  kemudian  belajar  bertaqorrub  kepada  Dzat
15 Syukri  Zarkasyi,” Pengembangan  Pendidikan  Pondok  Pesantren  di  Era  Otonomi  Pendidikan : Pengalaman  Pondok Modern Darusslam Gontor ”, (disertasi: UIN Syarif Hidyatullah, 2005), Hal 29.
Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni  2020 | 135
yang  sudah  diyakini  adanya,  sesuatu  yang  sulit  terjadi,  penyerahan  diri  kepada Dzat yang sejatinya tidak diketahui dan tidak dikenali. 16
Kemutlakan  Allah  dengan  segala  dimensi-Nya  harus  tampak  dalam seluruh  komponen  pendidikan  Islam,  mulai  visi  dan    misi,  standar  isi,  standar sarana  ataupun  standar  proses    dan  komponen  pendukung  lainya.  Dimensi keabsolutan  Allah  sebagai    sumber  kebenaran  sejati  melahirkan  cara  pandang epistimologis  tentang  apa  yang  disebut  dengan  pengetahuan,  tidak  ada pengetahuan  yang  diasumsikan  sebagai  sebuah  pengetahuan  yang  benar  dan berlaku  secara  universal  jika  tidak  didasarkan  kepada  ayat-ayat  Allah  baik  Ayat Qauliyah ataupun Ayat Kauniyah. 17
Islam menegaskan dalam banyak tekstual ayat ataupun hadits nabi, bahwa mencari ilmu adalah wajib dan hak tiap manusia, maka perlu kiranya dibuatkan lembaga-lembaga  pendidikan  yang  dibiayai  oleh  pemerintah  Islam.  Di  era  awal perkembangan  Islam  tepatnya  masa  para  sahabat  sampai  masa  tabiit  tabiin pembelajaran  dilakukan  di  masjid-masjid  dan  di  kuttab  serta  dirumah  para sahabat.  Namun  sejak  dinasti  bani  Umayyah  dan  Abbasiyah  pembelajaran  telah terorganisir dengan baik contohnya madrasah An-nidhomiyah yang dibiayai oleh pemerintah Abbasiyah.
Lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh sistem kebijakan pemerintah dan  paradigma  yang  berkembang  di  masyarakat.  Hampir  seluruh  persoalan  di zaman ini yang tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari keterkaitan-keterkaitan struktural, sehingga harus menemukan rumusan-rumusan kebijakan universal dan dapat  mengeralisasi  semua  persoalan  termasuk  pendidikan.  Apabila  kita  melihat kebijakan  pemerintah  Indonesia  dengan  berbagai  macam  undang-undang pendidikan yang tidak mengaplikasikann keadilan sosial.
Pendidikan  dengan  sistem  kapitalisme  global  akan  menghasilkan cendekiawan  yang  dahsyat  intelektualitasnya,  tetapi  tidak  memiliki  tradisi  olah spiritual  yang  sesungguhnya  sangat  diperlukan  sehingga  sering  ada  yang terabaikan  ketika  harus  menyelami  sistuasi-sistuasi  budaya  masyarakat  dan kemanusiaan.  Kualitas  pendidikan  sejauh  ini  hanya  menghasilkan  manusia parsial.  Kaum  intelektual  modern  yang  tidak  meng-kerjasama-kan  proses intelektualnya  dengan  olah  spiritual  membuat  sukar  masuk  dan  di  terima  di kalangan  masyarakat.  Karena  sesungguhnya  ummat  dan  masyarakat  itu  lebih
16 Hasan Basri. Filsafat Pendidikan Islam , (Bandung : Pustaka Setia, 2009), Hal 45
17 Tedi Priatna. Reaktualisasi paradigma Pendidikan Islam ,  (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), Hal 19.
136 | Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni 2020
karib  untuk  di  dekati  dengan  metode  metode  kultur  yang  muatan  utamanya adalah spiritualitas.
Dampak  kedua  dari  pendidikan  dengan  materialisme  global  akan membuat  kalangan  masyarakat  yang  tidak  siap  secara  materi  dan  mental  akan terpinggirkan. Mereka akan menjaga jarak dengan semua bentuk prodak duniawi karena  akan  mengarahkan  pada  hubbud  dunya.  Sehingga  ada  kecenderungan untuk  lebih  mendalami  spiritualitas,  dan  laku  ibadah  dengan  mengesampingkan wawasan  intelektual  sehingga  gagal  memperoleh  kematangan  mental.  Dengan demikian fungsi kesejarahan dan kekholifahannya tidak maksimal. Banyak tokoh spiritual  keagamaan  tetapi  kualitasnya  stereotipikal,  karena  rendahnya  tradisi intelektualnya  tidak  membawanya  ke  pemahaman-pemahaman  yang  memadai tentang masalah-masalah di zamannya.
Konsistensi  pemerintah  dan  masyarakat  harus  disinergikan  untuk menghadirkan sebuah lembaga pendidikan berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan  masyarakat,  sehingga  tidak  akan  ada  lagi  kesenjangan  dalam  dunia pendidikan. Islam dengan slogannya education for All adalah pengejawantahan dari kesmestaan faham agama universal untuk kelestarian alam semesta. Ia hadir untuk memberikan jaminan kepada semua ummat untuk mendapatkan haknya dan bisa terlaksananya kewajiban personal ataupun keseluruhan.
Islam  yang  di  bawa  oleh  Nabi  Muhammad  memposisikan  derajat  para iman dan pencari ilmu dengan derajat dan martabat khusus di hadapan Allah dan seluruh ciptaannya. Keimanan seseorang hanya dapat dilihat dari amal perbuatan hasil dari aplikasi dan implementasi ilmu yang telah diserap dan diperoleh dalam proses pembelajaran. Amaliah seseorang yang berdasarkan tauhid vertikal ataupun tauhid horizontal bisa dijadikan indikator ketercapaian pendidikan. Manusia yang memiliki  kesholehan  spriritual  dan  keshalehan  sosial  adalah  hasil  dari  sebuah lembaga  pendidikan  yang  menerapkan  kurikulum  akhlaq  mulia  dan  wawasan global. 18
Sejarah  modern  meletakkan  manusia  dalam  bentuk  perhubungan  yang lebih  sistemik,  kohesif  satu  sama  lain, multirelated, maka  salah  benar  dan  baik buruk  lebih  bersifat  kolektif  di  banding  individual.  Adanya  degadensi moral  dan kepribadian  generasi  Islam  dalam  sistem  sosial  semacam  ini  terkait  dengan berbagai macam historisitas. Misalnya tawuran, tidak semata-mata karena punya
18 Akhdiayat, Ilmu pendidikan Islam , (Bandung: Insan Mandiri. 2007), Hal 76.
Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni  2020 | 137
niat  untuk  berkelahi,  tetapi  perbuatannya  berhubungan  dengan  kondisi  kondisi makro-eksternal di lingkungannya.
Seorang  anak  menjadi  bringas drop-out dari  sekolahnya  mungkin  karena produk  ketimpangan  ekonomi  sehingga  tidak  sanggup  untuk  melanjutkan pendidikan minimal sampai tamat SMA. Sebenarnya istilah tamat dan lulus tidak bisa dijadikan sebagai tendensi keberhasilan sebuah sistem pindikan, secara faktual kurikulum  pendidikan  yang  ada  saat  ini  lebih  menekankan  kepada  target pencapaian materi, dibanding ketercapaian indikator pembelajaran.
Kesenjangan  ekonomi  memiliki    dampak  yang  sangat  besar  terhadap terselenggranya  pendidikan  yang  baik  dan  berkualitas,  untuk  mengatasi  hal tersebut maka perlu kiranya melihat kembali kepada sistem pendidikan Islam yang di bangun di atas prinsip keadilan, artinya setiap orang berhak untuk mendapatkan pembelajaran,  agar  dia  bisa  hidup  dan  memaknai  kehidupannya.  Rasanya  tidak perlu  diikuti  sistem  pendidikan  kapitalisme  dan  materialisme  global,  yang  telah menggeser  nilai  dan  peranan  pendidikan  menjadi  lembaga  penghasil  pekerja profesional miskin pemaknaan.
Nilai  dan  peranan  pendidikan  harus  tetap  dilaksanakan  di  atas  prinsip- prinsip  keisalaman  dalam  pendidikan.  Sebagai  lembaga  pembangun  akhlaq  dan wawasan Islam dan global harus memiliki konsistensi dan kematangan untuk tetap membendung  arus  kapitalisme  dan  matrealisme.  Pendidikan  yang  berbasis keIslaman  akan  menciptakan  generasi  profesional  yang  memiliki  kematangan mental dan keshalehan spiritual.
Kondisi  pendidikan  sekarang  lebih  banyak  menciptakan  peluang-peluang ketidak  jujuran  dan  keterpaksaan.  Adanya  manipulasi,  kebohongan  kecurangan serta    keserakahan,  dan  lain  sebagainya  mungkin  karena  tidak  adanya  peluang yang  lebih  baik  untuk  dilakukan  di  tengah  atmosfer  sistemik  pendidikan  yang memaksa  untuk  memiliki  perilaku  menyimpang,  atau  bahkan  mungkin  ke-tidak baik-an yang dilakukan karena kondisi kepribadian dan moralnya secara bertahap telah  di  lemahkan  dan  di  hancurkan  oleh  sistem  pendidikan  yang  telah membuatnya  drop-out  dari  sekolahnya  dan  juga  kondisi  lingkungan  yang  hanya memberikan  pilihan  semacam  itu  yang  sebenarnya  tidak  diinginkan  dan  tidak disenangi.
Dalam  pandangan  Islam  pendidikan  berkualitas  dan  bermutu  memang membutuhkan biaya dan modal penyelenggaraan proses pembelajaran, namun hal ini  bukan  berarti  biaya  pendidikan  harus  di  tanggung  oleh  peserta  didik.  Ada banyak  pilihan  yang  di  tawarkan  melalui  mekanisme keadilan ,  misalkan  dengan
138 | Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni 2020
pembuatan Undang-undang pendidikan, biaya pendidikan di tanggungkan kepada pemerintah atau orang kaya dengan penarikan zakat dan shodaqoh, atau lembaga pendidikan  harus  memiliki  aset  usaha  yang  bisa  menghasilkan  kemudian digunakan untuk penyelenggraan pendidikan.
Potensi  zakat  yang  di  miliki  ummat  Islam  akan  mengurangi  beban kalangan  tidak  mampu  untuk  tetap  eksis  dalam  kehidupan  dan  memperoleh kelayakan  hidup.  Walaupun  tidak  mudah  untuk  menjalankan  pilihan  ini,  ada berbagai  macam  keabsahan  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  :  amil  zakat,  sistematika zakat,  kelembagaan  yang  kredibel  dan  akuntabel.  Di  tengah  krisis  kepercayaan personal sulit rasanya untuk mengembangakan sistem ini, akan tetapi kesulitan itu jangan  sampai  menjadi  aral  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  yang berkeadilan  sosial.  Tidak  adanya  pilihan  yang  lebih  mudah  untuk  di  jalankan memaksa kita untuk tetap mencoba tawaran ini demi tercapai tujuan pendidikan menurut Islam, yaitu memanusiakan manusia ketaraf paripurna (Insan Kamil ).
Tawaran  kebijakan  pemerintah  apabila  yang  dijadikan  sampel  adalah pemerintah Indonesia, sepertinya sulit hal itu terwujud dengan sistem trias politika saat  ini,  terlalu  banyak  muatan  kepentingan  kelompok  dalam  pengambilan kebijakan, sulit untuk menciptakan undang-undang yang memayungi kepentingan hidup  bangsa.  Adanya  UU  Sisdiknas,  RUU  BHP  (badan  hukum  pendidikan) adalah gambaran dari sistem yang terlalu banyak muatan kepentingan.

## Kesimpulan
Pendidikan adalah sesuatu yang urgen untuk eksistensi manusia. Dan akan selalu  menjadi  topik  menarik untuk  di perbincangakan  dan dilakukan  penelitian. Namun  ketika  pendidikan  telah  mengalami  kemajuan  melahirkan  problem  baru, diantaranya  adalah  mahalnya  biaya  pendidikan.  Hal  ini  sebenarnya  bisa  diatasi dengan  melakukan  perubahan  terhadap  sistem  pendidikan  yang  berasal  dari kebijakan  pemerintah.  Sehingga  komersialisasi  dalam  dunia  pendidikan  bisa  di perkecil  dengan  adanya  penanggungan  biaya  pendidikan  yang  oleh  pemerintah dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidanga pendidikan.
Contoh  pendidikan  pada  masa  keemasan  keilmuan  islam  di  topang  oleh zakat  para  kaya  yang  diserahkan  kepada  pengelola  zakat  untuk  kemudian didistribusikan  kepada  lembanga  pendidikan.  Apakah  indonesia  akan  selamanya selalu  terpuruk?  Atau  kemudian  bangkit  untuk  merubah  peringkat  kita  dalam pendidikan sebagai rangking ke 124 di dunia.
Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni  2020 | 139
Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga swakelola yang tumbuh subur dipesantren  dan  lingkungan  masyarakat  adalah  sebagai  bukti  sumbangsihnya kepada  bangsa  ini.  Namun  eksistensisnya  semakin  termarjinalkan  tatkala  tidak mampu  bersaing  dengan  lembaga  pendidikan  yang  di  biayai  oleh  pemerintah, sehingga  pesantren  banyak  yang  harus  merekonstruksi  ulang  sistem kelembagaannya.  Tantangan  inilah  yang  menyebabkan  mahalnya  biaya pendidikan,  karena  pesantren  dan  lembaga  pendidikan  swasta  islam  harus berupaya  untuk  menjaga  kesinambungan  pembelajaran  dengan  memungut  dana penyelenggraan pendidikan dari wali murid, hal yang juga membentuk paradigma bahwa pendidikan berkualitas dan bermutu itu mahal.
Potensi  zakat  yang  di  miliki  ummat  Islam  juga  akan  bisa  mengurangi beban kalangan tidak mampu untuk tetap eksis dalam kehidupan dan memperoleh kelayakan  hidup.  Walaupun  tidak  mudah  untuk  menjalankan  pilihan  ini,  ada berbagai  macam  keabsahan  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  :  amil  zakat,  sistematika zakat, kelembagaan yang kredibel dan akuntabel
Tulisan  ini  tentu  banyak  memiliki  kekurangan,  sehingga  sumbangsih pemikiran dari para pembaca kami harapkan untuk penyempurnaan pengetahuan keilmuan kami.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhdiayat. Ilmu pendidikan Islam , Bandung : Insan Mandiri, 2007.
Armando. Nina M. Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
Basri. Hasan. Filsafat Pendidikan Islam , Bandung : Pustaka Setia, 2009.
Darmaningtyas. Pendidikan yang Memiskinkan, Yogyakarta: Galang Press, 2004.
Irawan, Ade. dan dkk. Mendagangkan sekolah , Jakarta: Yayasan Tifa,  2004.
Priatna, Tedi. Reaktualisasi paradigma Pendidikan Islam , Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
UUD No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Wahono, Francis. Kapitalisme Pendidikan Antara Kompetisi dan Keadilan.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
140 | Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni 2020
Yunus. Firdaus M. Pendidikan Berbasis Realitas Sosial, Yogyakarta: Logung
Pustaka, 2005.
Zarkasyi. Syukri. Pengembangan Pendidikan Pondok Pesantren di Era
Otonomi Pendidikan (disertasi: UIN Syarif Hidyatullah, 2005.