Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Fajar Jl. Prof. Abdurahman Basalamah No.101, Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231 Email: muh.shahib@unifa.ac.id
Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia
Habib Muhammad Shahib *1 , Muhammad Ridwan Hasanuddin 2 , Yasmi Nurdin 3 , Siprianus Palete 4 , Fenny Mika 5 , Reski Rahayu Saputri 6
123456 Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Fajar

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 8 No. 1 Tahun 2021 DOI: 10.21776/ub.transformative.2022.008.01.5
Abstract. This  study  tries  to  analyze  the  accountability  and  transparency  of  local  government budgets  throughout  Indonesia,  during  the  Covid-19  period,  through  their  official  website.  This research then used an indicator-based content analysis that has been commonly used to  measure accountability and transparency practices through local government websites while still adapting them  to  the  local  Indonesian  context.  This  study  shows  the  low  level  of  accountability  and transparency of local government budgets, especially about the re-focusing budget for the COVID- 19 response. It is suspected that this result is caused by (1) weak public pressure on the government, (2)  the  absence  of  standards  that  have  law  consequences  governing  the  pattern  of  local government  accountability  on  their  official  websites,  (3)  the  uneven social-education-technology order of Indonesian society, especially in the regions of central and eastern Indonesia which are far behind. Therefore, there is no good community structure that can optimally oversee government accountability  and  transparency  in  all  regions  in  Indonesia.  Finally,  this  study  suggests  that  the provincial government to district/city governments should pay more attention to accountability and transparency related to the budget as a form of government accountability by inviting the public to oversee these activities actively. This research is then expected to fill the discussion of accountability and transparency issues in the current government study literature.
Keywords: Accountability; Transparency; Budget; Covid-19; Government; Local; Indonesia.
Abstrak. Studi  ini  mencoba  menghadirkan  suatu  analisis  dalam  menilai  akuntabilitas  dan transparansi anggaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, pada masa Covid-19, melalui website resmi mereka. Penelitian ini kemudian menggunakan analisis konten berbasis indikator yang telah umum  digunakan  untuk  mengukur  praktik  akuntabilitas  dan  transparansi  melalui website pemerintah daerah  dengan tetap menyesuaikannya dengan konteks lokal Indonesia. Hasil studi ini kemudian  menunjukkan  rendahnya  tingkat  akuntabilitas  dan  transparansi  anggaran  pemerintah daerah, khususnya  yang  berkaitan  dengan re-focusing anggaran  untuk  penanggulangan  Covid-19. Diduga hasil ini diakibatkan oleh (1) lemahnya daya tekan publik kepada pemerintah, (2) tidak adanya standar  yang  berkonsekuensi  hukum  yang  mengatur  pola  akuntabilitas  pemerintah  daerah  di website resmi  mereka,  (3)  tatanan  sosial-pendidikan-teknologi  masyarakat  Indonesia  yang  belum merata,  khususnya  di  wilayah  Indonesia  tengah  dan  timur  yang  jauh  tertinggal.  Sehingga  belum hadir tatanan masyarakat yang mampu mengawal akuntabilitas dan transparansi pemerintah secara optimal  di  seluruh  daerah  di  Indonesia.  Akhirnya,  penelitian  ini  menyarankan  agar  pemerintah provinsi  hingga  pemerintah  kabupaten/kota  lebih  memperhatikan  akuntabilitas  dan  transparansi terkait  anggaran  sebagai  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  publik  dengan mengajak publik untuk turut serta berpartisipasi  aktif mengawal aktivitas tersebut . Penelitian ini kemudian  diharapkan  dapat  mengisi  diskusi  isu-isu  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  literatur kajian pemerintahan terkini.
Kata Kunci: Akuntabilitas; Transparansi; Anggaran; Covid-19; Pemerintah; Daerah; Indonesia.
Received: 22 Oktober 2021            Revised: 8 Februari 2022             Accepted: 6 Maret 2022

## PENDAHULUAN
ata statistik menunjukkan kasus Covid 19 di Indonesia, sejak bermula di awal tahun 2020, telah menembus  5 juta kasus dan telah memakan korban  jiwa  sebanyak  140  ribu  jiwa  (Satuan  Tugas  Penanganan COVID-19, 2022). Untuk menahan laju penyebaran Covid-19, berbagai sektor ekonomi kemudian  menyesuaikan  hingga  menghentikan  proses  operasinya.  Beberapa contohnya, perusahan menghentikan proses produksi, membatasi jumlah karyawan aktif, hingga dibatasinya jam operasional pusat perbelanjaan. Hal tersebut memicu perekonomian daerah hingga berbagai negara di dunia mengalami guncangan akibat terganggunya  proses  produksi  hingga  penjualan  barang  dan  jasa  (Rusiadi,  Aprilia, Adianri, & Verawati, 2020).
Melemahnya  pertumbuhan  perekonomian  dunia  di  era  Covid-19  sangat mempengaruhi  daya  produksi  dan  beli  masyarakat.  Khususnya,  masyarakat menengah  kebawah  yang  cukup  terdampak  berat  akibat  pandemi  ini.  Kondisi  ini kemudian mendorong pemerintah untuk  menghadirkan beberapa kebijakan dalam menanggulangi  dampak  perekonomian  yang  cukup  berat  dirasakan  masyarakat. Beberapa  hal  tersebut  antara  lain:  memberi  bantuan  sosial  (BANSOS)  tunai  (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT)   Desa, bantuan untuk usaha mikro kecil, dll (CNBC, 2021). Tetapi, pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tergolong mampu malah mendapatkan  bansos  tersebut.  Apalagi,  ketika  mantan  Menteri  Sosial  Juliari  Peter Batubara  ditangkap  karena  dugaan  korupsi  BANSOS  (Iqbal,  2021).  Hal  ini menyebabkan  hadirnya  tanda  tanya  besar  dari  masyarakat  atas  akuntabilitas  dan transparansi penggunaan dana pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini (Cahya, Tarigan, & Rivaldo, 2021; CNN-Indonesia, 2021).
Selain  itu,  sejak  pemerintah  menetapkan  peraturan  mengenai  penyesuaian anggaran  pada  masa  pandemi  Covid-19  dengan  menyediakan  regulasi  terkait penyesuaian  anggaran  dalam  rangka  penanganan  Covid-19.  Banyak  daerah  yang mengalami  perlambatan  pembangunan,  baik  pembangunan  fisik  maupun  non-fisik (Masinambow  &  Gosal,  2021;  Sugihamretha,  2020;  Tarigan,  Sinaga,  &  Rachmawati, 2020).  Hal  yang  juga  semakin  membuat  publik  bertanya-tanya,  bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah, dari pusat hingga

## D
daerah.  Apalagi  dalam  kondisi  Covid-19,  ruang-ruang  terbuka  publik  cenderung dibatasi  untuk  menekan  penyebaran  virus  (Saputra,  2021).  Hal  yang  kemudian menyebabkan  akses  terhadap  informasi  publik  tidak  sebebas  seperti  sebelum pandemi.
Isu akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana pemerintah di era Covid-19 kemudian  menjadi  menarik  untuk  ditelaah  lebih  jauh.  Khususnya,  jika  hal  tersebut dikaitkan  dengan  begitu  melekatnya  wacana  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam kajian-kajian  administrasi,  manajemen,  hingga  politik  pemerintah  (Ahn  & Bretschneider, 2011; da Cruz, Tavares, Marques, Jorge, & de Sousa, 2016; Jurnali & Siti- Nabiha, 2015; Navarro Galera, De Los Ríos Berjillos, Ruiz Lozano, & Tirado Valencia, 2014;  Pina,  Torres,  &  Royo,  2010;  Shahib,  2021;  Shahib,  Sukoharsono,  Achsin,  & Prihatiningtias, 2020b).
Umumnya, banyak ahli yang memandang bahwa secara filosofis akuntabilitas itu  merujuk  pada  tiga  poin  utama  yakni  1)  “situasi  atau  kualitas pertanggungjawaban”,  2)  “kewajiban  atau  keinginan  untuk  menerima pertanggungjawaban”,  dan  3)  “mempertanggungjawabkan  sesuatu  hal”  (Deegan, 2017;  Ezzamel,  1997;  Ramanna,  2013;  Shahib,  2021).  Ketiga  hal  ini  lebih  jauh  dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari social legitimacy pemerintah terhadap publik yang dipimpinnya. Hal ini dikarenakan, pemerintah adalah institusi yang berasal dari rakyat,  menggunakan  uang  rakyat,  dan  bekerja  untuk  kemaslahatan  rakyat.  Maka secara otomatis, pemerintah kemudian dituntut oleh rakyat untuk akuntabel dalam setiap  aktivitasnya  (Alcaraz-Quiles,  Navarro-Galera,  &  Ortiz-Rodríguez,  2015; Fukuyama, 2014; Lanis & Richardson, 2013).
Sedangkan  transparansi  adalah  salah  satu  unsur  penting  dari  akuntabilitas pemerintah, khususnya mewakili poin “situasi atau kualitas pertanggungjawaban”. Terutama, hal tersebut berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengetahui proses, fakta,  dan  nilai  (angka)  yang  dihasilkan  dari  suatu  aktivitas  pemerintah.  Dalam praktiknya,  transparansi  sering  diwakili  oleh  kemudahan  akses  dan  ketersediaan informasi dari berbagai aktivitas pemerintah kepada publik. Umumnya, contoh nyata praktik  transparansi  adalah  tersedianya  laporan  aktivitas  pemerintah  (seperti: Laporan  Keuangan,  Kinerja,  Anggaran,  dll)    (Gallhofer,  Haslam,  &  Yonekura,  2015;
ICMA, 2021; Navarro Galera et al., 2014; Pina et al., 2010; Whyte & Wiegratz, 2016). Hal ini  pada  akhirnya  diharapkan  akan  menghadirkan  jaminan  kepada  publik  bahwa pemerintah  telah  dikelola  secara  efisien  dan  bebas  dari  korupsi  (ICMA,  2021; Transparancy International, 2015).
Selanjutnya, ada hal yang menarik  jika melihat  kajian-kajian akuntabilitas dan transparansi  keuangan  pemerintah  dalam  satu  dekade  terakhir.  Kajian-kajian tersebut cenderung berfokus kepada transformasi pemerintah di berbagai belahan dunia  untuk  lebih  akuntabel  dan  transparan  kepada  publik  dengan  menggunakan bantuan  teknologi  informasi,  seperti  dengan  menggunakan  website  resmi  atau aplikasi resmi pemerintah (Alcaraz-Quiles et al., 2015; Navarro Galera et al., 2014).
Berangkat  dari  kajian  akuntabilitas  dan  transparansi  terdahulu,  khususnya fenomena  digitalisasi  praktik  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  dana pemerintah  dalam  satu  dekade  belakangan  ini.  Fenomena  akuntabilitas  dan transparansi keuangan pemerintah dalam kondisi pandemi Covid 19 ini menemukan momentum yang tepat untuk dikaji sebagai salah satu bentuk kebaruan dalam kajian akuntabilitas  dan  transparansi  keuangan  pemerintah  yang  bergerak  ke  arah full- digital .
Hal  ini  dikarenakan,  pertama,  terjadi  gejala  turunnya  kepercayaan  publik terhadap  pengelolaan  keuangan  pemerintah  di  era  Covid-19  akibat  kasus  korupsi Bansos  yang  dilakukan  oleh  Mantan  Menteri  Sosial  (Iqbal,  2021).  Kedua, melambatnya  pembangunan  fisik  dan  non-fisik  di  berbagai  daerah  dengan menggunakan  alasan refocusing anggaran  untuk  penanggulangan  Covid-19  juga membuat publik mempertanyakan ketepat-sasaran dari aktivitas refocusing anggaran tersebut  (Cahya  et  al.,  2021;  Indonesia  corruption  watch,  2020;  Syaipudin,  2020). Ketiga,  pembatasan  aktivitas  fisik  untuk  menekan  laju  penyebaran  Covid-19 menyebabkan  akses  terhadap  informasi  publik  tidak  sebebas  seperti  sebelum pandemi  (Saputra,  2021).    Maka  tentu,  pilihan  digitalisasi  praktik  akuntabilitas  dan transparansi adalah yang paling relevan untuk dipilih oleh pemerintah dalam rangka menjaga kepercayaan publik terhadap Pemerintah (Cahya et al., 2021). Berdasarkan hal  tersebut,  penelitian  ini  kemudian  berfokus  untuk  meneliti  bagaimana
akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah, di era covid-19 ini, pada website pemerintah daerah (Pemda) se-Indonesia?
Selain  dari  yang  telah  diutarakan  sebelumnya,  terdapat  alasan  lain  mengapa memilih  fokus  penelitian  pada  isu  akuntabilitas  dan  transparansi  anggaran pemerintah se-Indonesia melalui website Pemda. Pertama, aktivitas Pemda di seluruh Indonesia menarik dikaji dikarenakan dalam rentang satu dekade terakhir Pemda se- Indonesia juga turut mengalami transformasi aktivitas akuntabilitas dan transparansi ke arah digital. Hal ini ditandai dengan semakin informatifnya website resmi Pemda se-Indonesia (Shahib & Risky, 2017; Shahib, Sukoharsono, Achsin, & Prihatiningtias, 2020a). Namun demikian, aktivitas akuntabilitas Pemda di website resmi-nya masih bersifat  sukarela  karena  belum  diatur  oleh  aturan  terkait  (Shahib  &  Risky,  2017; Shahib et al., 2020a). Hal ini kemudian memungkinkan perbedaan pola akuntabilitas website dari tiap Pemda.
Kedua, dalam satu dekade  terakhir  ini juga, jumlah Pemda se-Indonesia yang mendapatkan  opini  WTP  (Wajar  Tanpa  Pengecualian)  sebagai  salah  satu  indikator tertib  administrasi  keuangan,  dari  BPK-RI  (Badan  Pemeriksa  Keuangan-Republik Indonesia) terus meningkat, bahkan hingga mencapai persentase 80-90 persen dari total  seluruh  Pemda  di  Indonesia  (BPK-RI,  2021).  Hal  ini  tentu  menarik  dikaji linearitasnya  dengan  bagaimana  pola  akuntabilitas  dan  transparansi  yang digambarkan dalam website Pemda se-indonesia.
Ketiga,  di  era  pandemi  kali  ini,  pola  pemberitaan  yang  timpang  akibat terpusatnya media massa di wilayah Indonesia barat (khususnya, Jakarta), membuat pengawasan atas aktivitas pemerintah yang dilakukan media massa cenderung hanya berfokus  di  wilayah  Indonesia  barat.  Maka  penelitian  ini  diharapkan  dapat meneropong Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia (R. William Liddle, 2013), dengan lebih adil dan menyeluruh.
Penelitian ini pada akhirnya memberikan beberapa kontribusi. Pertama, dalam mengembangkan  kajian  akuntabilitas  dan  transparansi  Pemerintah.  Khususnya dalam  konteks  akuntabilitas  dan  transparansi  keuangan  berbasis  website  pada Pemda  di  Indonesia.  Kedua,  penelitian  ini  memberikan  masukan  kebijakan  kepada Pemda  dalam  mengembangkan  pola  akuntabilitas  dan  transparansi  keuangan
dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  website  secara  lebih  efektif.  Ketiga, tentu  penelitian  ini  akan  mengisi  diskusi  isu-isu  akuntabilitas  dan  akuntansi  dalam literatur kajian pemerintahan terkini.
Artikel  penelitian  ini  kemudian  akan  dibahas  secara  terstruktur.  Pertama, pendahuluan, kedua, metode penelitian, ketiga, hasil dan pembahasan, dan terakhir, kesimpulan.

## METODE PENELITIAN
Untuk  mengetahui  bagaimana  akuntabilitas  dan  transparansi  anggaran pemerintah,  pada  website  Pemda  se-Indonesia  di  era  Covid  19  ini,  penelitian  ini kemudian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis analisis konten. Metode analisis  konten merupakan metode yang umumnya  digunakan secara luas untuk menilai kuantitas dan kualitas informasi yang disiarkan/diterbitkan oleh entitas privat  dan  publik  melalui  berbagai  media  (cetak,  online,  dan  gambar  bergerak) (Creswell, 2013; Jose, Lee, & Lee, 2017; Krank, Wallbaum, & Grêt-Regamey, 2010; Mir, Chatterjee, & Taplin, 2015; Navarro Galera et al., 2014; Parker, 2009; Saldaña, 2013; Shahib  et  al.,  2020a).  Umumnya,  penggunaan  analisis  konten  akan  berujung  pada penggunaan standar/acuan “ada” atau “tidak ada” -nya suatu informasi di media yang dimiliki  entitas.    Hal  ini  kemudian  akan  berujung  pada  pemberian  nilai  1  untuk informasi yang tersedia dan O untuk informasi yang tidak tersedia berdasarkan acuan tertentu (Alcaraz-Quiles et al., 2015; Navarro, Ríos, Ruiz, & Tirado, 2014).
Hal ini kemudian menjadikan acuan penilaian untuk analisis konten menjadi hal yang  sangat  penting  untuk  dipersiapkan  dengan  baik.  Untuk  itu,  mengikuti  saran- saran  penelitian  terdahulu,  salah  satu  upaya  yang  dapat  meningkatkan  kualitas acuan/standar penilaian dalam penelitian yang menggunakan analisis konten adalah dengan melakukan replikasi dan penyesuaian standar/acuan dari penelitian terdahulu yang telah luas digunakan (Creswell, 2013; Jose et al., 2017; Krank et al., 2010; Mir et al., 2015; Navarro Galera et al., 2014; Parker, 2009; Saldaña, 2013; Shahib et al., 2020a). Penelitian ini kemudian melakukan penyesuaian  dari standar/acuan analisis  konten untuk menilai akuntabilitas Pemda yang telah digunakan oleh Navarro Galera et al., (2014).
Ada  tiga  alasan  utama  mengapa  acuan  analisis  konten  Navarro  Galera  et  al., (2014) dipilih. Pertama, acuan analisis konten yang digunakan oleh Navarro Galera et al.,  (2014)  adalah  acuan  berbasis  model  GRI  (Global  Reporting  Intitiative),  suatu lembaga internasional yang konsen membantu entitas publik dan swasta atas isu-isu akuntabilitas dalam bentuk laporan (GRI, 2010). Panduan GRI ini telah luas digunakan dan  diakui  secara  internasional  sebagai  acuan  valid  untuk  mengukur  publikasi informasi entitas publik (GRI, 2010, 2016; Hossain, Nik Ahmad, & Siraj, 2016; Joseph et al., 2016; Niemann & Hoppe, 2018). Kedua, acuan yang digunakan Navarro Galera et al., (2014)  juga menyesuaikan dengan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh badan-badan akuntansi dunia seperti Audit Commission , Chartered Institute of Public Finance  and  Accountancy (CIPFA),  dan Organisation  for  Economic  Co-operation  and Development (OECD) , yang membuat acuan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, akuntabilitas  secara  keseluruhan  dan  transparansi  keuangan  sebagai  konsekuensi penjelasan “situasi atau kualitas pertanggungjawaban” dari akuntabilitas keuangan pemerintah  (Navarro  et  al.,  2014).  Ketiga,  studi  Navarro  Galera  et  al.,  (2014)  telah dirujuk oleh banyak peneliti dari seluruh dunia. Scopus (2022) mencatat terdapat 62 artikel yang merujuk penelitian ini  dan Google-Scholar (2022) mencatat 108 artikel dan buku yang telah merujuk penelitian ini.
Akhirnya, setelah melakukan penyesuaian dengan konteks Pemda di Indonesia, berikut acuan indikator analisis konten yang digunakan dalam penelitian ini:

## Tabel 1. Indikator Akuntabilitas Anggaran Covid-19

## No.  INDIKATOR
1 Apakah terdapat profil website pemerintahan?
2 Apakah layanan publik telah dipublikasikan?
3 Apakah  kinerja  pemda  telah  digambarkan  secara  efektif  dan  efisien  pada  website pemda?
4 Apakah informasi program Pemerintah telah disajikan pada website ?
5 Apakah APBD tahun 2020 diungkapkan pada website Pemda?
6 Apakah  realokasi  anggaran  Covid-19  pada  tahun  2020  diungkapkan  pada website Pemda?
7 Apakah Alokasi modal telah dipublikasikan secara rinci menurut klasifikasi keuangan di website Pemda?
8 Apakah laporan tentang kebijakan akuntabilitas yang dipublikasikan dihadirkan pada website Pemda?
9 Apakah laporan tentang perkiraan pengeluaran dipublikasikan di website Pemda?
10 Apakah  pengeluaran  bruto  telah  dipublikasikan  secara  rinci  menurut  klasifikasi keuangan di website Pemda?
11 Apakah  terjadi  kesulitan  dalam  mengakses  dokumen  publik  tentang  anggaran Pemda di website Pemda?
12 Apakah  mudah  dalam  mengakses  dokumen  publik  tentang  anggaran  di  Website Pemda?
13 Apakah  anggaran  disajikan  secara  terbuka,  cepat,  dan  tepat  kepada  seluruh masyarakat di website Pemda?
14 Apakah  penyajian  anggaran  telah  menyertakan  periode  sebelumnya  di website Pemda?
15 Apakah  tampilan  dalam  mengevaluasi  anggaran  hanya  membandingkan  dengan realisasi sesungguhnya?
16 Apakah proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus menerus?
17 Apakah  laporan  pertanggung  jawaban  anggaran  tahunan  dipublikasikan  tepat waktu?
Sumber: Navarro Galera et al., (2014) disesuaikan dengan konteks Pemda di Indonesia

## Tabel 2. Indikator Transparansi Pelaporan Anggaran
NO. INDIKATOR
1 Ketersediaan Laporan Keuangan dengan Lengkap
2 Ketersediaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3 Ketersediaan Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
4 Ketersediaan Laporan Operasional (LO)
5 Ketersediaan Laporan Arus Kas
6 Ketersediaan Laporan Perubahan Modal
7 Ketersediaan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
8 Ketersediaan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)
Sumber: Navarro Galera et al., (2014) disesuaikan dengan konteks Pemda di Indonesia
Berdasarkan  tabel  1  di  atas,  dapat  disaksikan  bahwa  sudut  pandang  yang digunakan  dalam  penelitian  ini    adalah  mencoba  melihat  praktik  akuntabilitas anggaran di website Pemda se-Indonesia secara holistik yang mampu mewakili tiga d imensi praktik akuntabilitas yaitu (1) “situasi atau kualitas pertanggungjawaban”, (2)  “kewajiban  atau  keinginan  untuk  menerima  pertanggungjawaban”,  dan  (3) “mempertanggungjawabkan sesuatu hal” (Deegan, 2017; Ezzamel, 1997; Ramanna, 2013; Shahib, 2021). Sedangkan tabel 2, tabel ini menunjukkan acuan utama aktivitas transparansi  anggaran  pemerintah  yang  berbasis  pada  kemudahan  akses  dan ketersediaan  informasi  atas  keterkaitan  siklus  anggaran  dan  pelaporan  keuangan yang dapat dilihat dan dipahami jika seluruh unsur laporan keuangan Pemda berbasis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tersedia (ICMA, 2021).
Selanjutnya  dalam  menerapkan  metode  konten  analisis  berbasis  acuan  dari tabel  1  dan  2  di  atas,  Penelitian  ini  berfokus  kepada  seluruh  website  Pemda  (34) Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  (514)  Se-Indonesia.  Jika  informasi  berbasis  acuan tersebut tersedia atau diungkapkan via website Pemda maka tiap Pemda diberikan nilai  1  dan  0  jika  sebaliknya.  Hal  ini  kemudian  menghasilkan  indikator  numerik  dari jumlah  informasi  yang  dikeluarkan  di  setiap  website  Pemda.  Tidak  lupa,  analisis dengan  lebih  fokus  dilakukan  untuk  menghindari  subjektivitas  (Joseph,  Pilcher,  & Taplin, 2014).  Kemudian, skor total untuk Pemda diperoleh sebagai jumlah aritmatika dari nilai yang diperoleh untuk setiap item indikator acuan.
Dalam pengambilan data, penelitian ini fokus mengambil data dalam rentang bulan  September – November  2021.  Periode  ini  dipilih  karena  dianggap  paling menggambarkan  situasi re-focusing anggaran  yang  dialami  semua  pemda  di Indonesia  sejak  awal  tahun  2020  yang  akan  tergambar  dalam  laporan  keuangan pemerintah tahun 2020 yang diperiksa oleh BPK-RI pada awal tahun 2021 (Januari- Mei).  Selain  itu,  rentang  waktu  ini  dipilih  berdasarkan  asumsi  tampilan  informasi keuangan  di  website  Pemda  dalam  periode  ini  tidak  akan  mengalami  perubahan karena telah melewati masa audit laporan keuangan pemerintah untuk tahun 2020 (Januari-Mei)  dan  tidak  berada  pada  fase  finalisasi  penyusunan  laporan  keuangan (UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara).
Metode penelitian ini kemudian menjadikan studi ini memiliki dua level analisis. Pertama,  analisis  deskriptif  dari  hasil  penelitian  ini  yang  menunjukkan  tingkatan informasi yang diungkapkan oleh Pemda se-Indonesia. Kedua, analisis lanjutan untuk melihat bagaimana hubungan hasil penelitian ini dengan diskusi isu-isu akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam literatur kajian pemerintahan terkini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Covid-19 Pemerintah Provinsi se-Indonesia Sebagaimana  yang  dapat  disaksikan  dalam  Tabel  3  di  bawah  ini,  pola akuntabilitas  dan  transparansi  anggaran  Covid-19  Pemda  Provinsi  (Pemprov)  se- Indonesia  menunjukkan  tren  yang  cenderung  seragam.  Bahkan  jika  mengikuti
pembagian  zona  waktu,  terlihat  wilayah  barat,  tengah,  dan  timur  Indonesia  tidak memiliki perbedaan yang jauh mencolok satu sama lain. Hal ini ditunjukkan dari masih banyaknya Pemprov di tiap zona waktu yang nilai akuntabilitas websitenya berada dibawah  nilai 9 sebagai  nilai  tengah  dari  total  skor  acuan  akuntabilitas  website penelitian ini.
Tabel 3. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia
Sumber:  data  diolah  (2021)  berbasis  pada  tabel  1.  Indikator  Akuntabilitas  Anggaran  Covid-19 & Tabel 2. Indikator Transparansi Pelaporan Anggaran
Hal  menarik  lainnya,  ternyata  hanya  tiga  Pemprov,  yakni  Kalimantan  Utara, Barat, dan Sulawesi Tenggara yang mempublikasikan “informasi realokasi anggaran covid  pada  tahun 2020”  (indikator  nomor  6.  Akuntabilitas)  pada  website  Pemda dalam rentang pengamatan penelitian ini (September – November 2021).   Namun, ketiga Pemprov ini tercatat tidak sama transparannya dalam menyediakan akses ke laporan  keuangannya.  Tercatat,  hanya  Pemprov  Kalimantan  barat  yang  praktik akuntabilitas  realokasi  anggaran  Covid-19-nya  selaras  dengan  transparansi  laporan keuangannya sebagaimana yang tergambar dalam Tabel 3 di atas.
Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Covid-19 Pemerintah Kabupaten/Kota se- Indonesia
Selanjutnya, setelah melakukan pengumpulan alamat dan menganalisis website Pemda Kabupaten/Kota se-Indonesia, ditemukan  fakta yang menarik  dari  total 514 Kabupaten/Kota, ternyata hanya 407 (79%) Pemda Kabupaten/Kota yang websitenya dapat  diakses  dan  memiliki  informasi  yang  dibutuhkan  penelitian  ini.  Mengingat banyaknya jumlah website Pemda Kabupaten/Kota se-Indonesia, studi ini kemudian mengelompokkan  hasil  analisis  konten  website  Pemda  Kabupaten/Kota  dengan melakukan  akumulasi  berbasis  indikator  akuntabilitas  dan  transparansi  anggaran Covid-19 yang digunakan penelitian ini, sekaligus mengikuti format pembagian zona waktu Indonesia, timur, tengah, dan barat. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Covid-19 pada Pemda Kab/Kota Se-Indonesia
Sumber:  data  diolah  (2021)  berbasis  pada  tabel  1.  Indikator  Akuntabilitas  Anggaran  Covid-19 &Tabel 2. Indikator Transparansi Pelaporan Anggaran
Berdasarkan  data  Tabel  4  tersebut,  terlihat  jelas  bahwa  pola  informasi akuntabilitas website Pemda Kabupaten/Kota se-Indonesia sudah semakin ramai dan semarak. Namun, terdapat catatan penting yang juga selaras dengan temuan di Tabel 3 sebelumnya, bahwa informasi akuntabilitas realokasi anggaran covid 19 pada tahun 2020  (indikator  no.6)  cenderung  tidak  menjadi  prioritas  Pemda  untuk mempublikasikannya  ke  masyarakat  luas.  Hal  yang  juga  tergambar  dengan rendahnya  skor  transparansi  informasi  pelaporan  anggaran  yang  ditunjukkan  oleh tabel 4. Selain itu, hal menarik lainnya adalah studi ini menemukan rendahnya skor dari  Pemda  Kabupaten/Kota  di  wilayah  Indonesia  tengah  dan  timur  dari  segi akuntabilitas  (fokus  poin  6-17)  dan  transparansi  anggaran  Pemerintah.  Hal  ini kemudian menarik untuk didiskusikan lebih jauh.
Akuntabilitas  dan  Transparansi  Anggaran  Covid-19  di  Website  Pemda:  Daya Legitimasi sosial, NPM, dan infrastruktur sosial-pendidikan-teknologi
Menarik kemudian untuk mendiskusikan hasil penelitian di atas dari berbagai perspektif. Terutama mengaitkan hasil penelitian tersebut dengan kajian-kajian pola akuntabilitas  pemerintah.  Setidaknya  ada  tiga  sudut  pandang  teoritis  yang  dapat menjelaskan fenomena tersebut.
Pertama,  sudut  pandang  praktik  akuntabilitas  pemerintah  adalah  simbol legitimasi sosial tatanan masyarakat. Sudut pandang ini berdasar pada teori legitimasi yang  mengasumsikan  bahwa  semua  organisasi,  termasuk  juga  organisasi pemerintah,  senantiasa  mencoba  untuk  berperilaku  etis  sesuai  standar  etika masyarakat  di  mana  organisasi  tersebut  beroperasi  agar  mereka  dapat  menjaga eksistensi dan legitimasi sosialnya di tengah masyarakat (Hahn & Kühnen, 2013; Qian, Burritt,  &  Monroe,  2011;  Shahib  &  Risky,  2017).  Menyediakan  laporan  akuntabilitas dalam berbagai bentuknya kemudian dipercaya banyak peneliti sebagai cara yang jitu untuk  mengkomunikasikan  aktivitas-aktivitas  baik  organisasi  untuk  menjaga legitimasi sosialnya (Hahn & Kühnen, 2013; Qian et al., 2011; Shahib, 2021; Shahib & Risky,  2017).  Terlebih,  jika  terdapat  dorongan/tekanan  publik  agar  organisasi mempertanggungjawabkan  suatu  isu.  Maka  umumnya,  organisasi  akan menggunakan instrumen laporan akuntabilitasnya untuk lebih fokus menjelaskan hal tersebut  c.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  logika  akuntabilitas,  laporan  adalah  resume akhir yang dapat menggambarkan tiga dimensi utama akuntabilitas yaitu (1 ) “situasi atau kualitas pertanggungjawaban dari suatu entitas ”, (2) “kewajiban atau keinginan entitas  untuk  menerima  pertanggungjawaban”,  dan  (3)  “bagaimana  entit as mempertanggungjawabkan sesuatu hal” (Shahib, 2021).
Dengan logika teori legitimasi sosial ini, temuan penelitian ini kemudian seolah menunjukkan  bahwa  keresahan  dan  pertanyaan-pertanyaan  kritis  publik  atas pengelolaan dan refocusing anggaran Pemda untuk penanggulangan Covid-19 (Cahya et al., 2021; CNN-Indonesia, 2021; Indonesia corruption watch, 2020; Junaidi, Sukarna, Arifin,  &  Soegianto,  2020;  Tarigan  et  al.,  2020)  belum  dianggap  sebagai  fenomena yang harus ditanggapi dengan serius oleh mayoritas Pemda di Indonesia meskipun sarana website tersedia untuk itu. Di sisi lain, fenomena ini juga bisa dibaca sebagai
tanda bahwa pandangan kritis masyarakat atas isu anggaran Covid-19 belum memiliki daya tekan yang kuat sehingga belum dapat memaksa Pemda untuk lebih akuntabel dan transparan atas isu tersebut (Hahn & Kühnen, 2013; Qian et al., 2011; Shahib & Risky, 2017). Terlebih dalam konteks saat ini, meskipun telah ada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sayangnya belum ada instrumen hukum turunannya yang mewajibkan dan mengatur secara jelas praktik akuntabilitas Pemda di website resmi mereka.
Selanjutnya,  sudut  pandang  kedua  yang  juga  memiliki  kemungkinan mempengaruhi praktik akuntabilitas dan transparansi berbasis website dari Pemda di seluruh  Indonesia    adalah  dominannya  paradigma New  Public  Management (NPM) dalam tata kelola Pemda saat ini (Bell, Hoque, Harun, Van Peursem, & Eggleton, 2012; Shahib,  2021).  Paradigma  NPM  ini  percaya  bahwa  gaya  tata  kelola  dan  kinerja manajemen pemerintah akan lebih baik jika mengikuti cara pandang linear, mekanis, ekonomis (berbasis pasar), dan efisien-efektif sebagaimana perusahaan berorientasi profit bekerja (Bell et al., 2012; Diefenbach, 2009; Harun & Robinson, 2010; Shahib, 2021).
Jejak  paradigma  NPM  ini  dapat  ditelusuri  sejak  tahun  80-90an  dipopulerkan oleh  negara-negara  maju  dunia  seperti  Amerika,  Kanada,  dan  Inggris  (Diefenbach, 2009;  Goldfinch  &  Wallis,  2010;  Lapsley,  2009;  Lorenz,  2012;  Perez-Lopez,  Prior,  & Zafra-Gómez,  2015)  dan  penyebarannya  didukung  oleh  lembaga think-tank terkemuka dunia, seperti Bank Dunia (World Bank) dan IMF (International Monetary Fund) (de Vries & Nemec, 2013; Harun, An, & Kahar, 2013; Prabowo, Leung, & Guthrie, 2017).  Krisis  ekonomi-politik  di  tahun  1998  kemudian  menjadi  momentum  bagi lembaga-lembaga dunia, seperti Bank dunia dan IMF, untuk mendorong pemerintah Indonesia  mengadopsi  paradigma  NPM  ini  dalam  tata  kelola  pemerintahnya  dari pusat  hingga  ke  seluruh  daerah.  Bahkan,  dorongan  ini  terlihat  seperti  paksaan, dikarenakan  hal  ini  menjadi  syarat  bantuan  utang  IMF  ke  pemerintah  Indonesia, termasuk juga kepada negara-negara lain yang membutuhkan bantuan keuangan di masa itu (Bell et al., 2012; Hadi et al., 2012; Harun & Robinson, 2010).
Paradigma  NPM  kemudian  perlahan  terinstitusionalisasi  mulai  dari  peraturan hingga  ke  praktik  kerja  pemerintah.  Sebut  saja,  praktik  seperti  penilaian  kinerja
berbasis aturan, pengendalian biaya, orientasi kinerja yang efisien  dan efektif, dan kerja yang berorientasi laporan audit semakin menguat (Shahib, 2021). Disadari atau tidak,  kondisi  ini  kemudian  membuat  pemerintah,  pusat  dan  daerah,  perlahan bertransformasi layaknya perusahaan yang berorientasi pasar dan profit. Pemerintah akan  cenderung  fokus  kepada  orientasi  efisien-efektif  kerja  berbasis  indikator keuangan  dan  pertumbuhan  ekonomi  semata,  serta  cenderung  menafikan  hal-hal non-keuangan lainnya, seperti isu sosial, budaya dan lingkungan (Diefenbach, 2009; Djamhuri, 2009; Lapsley, 2009; Rajiani, 2011; Shahib, 2021).
Berdasarkan  pemaparan  atas  pengaruh  kuat  NPM  dalam  gaya  tata  kelola pemerintah  tersebut,  faktor  kuatnya  orientasi  efisien-efektif  kerja  berbasis  aturan dan indikator keuangan dari gaya NPM memiliki kemungkinan menjadi pertimbangan utama  Pemda  untuk  belum  berfokus  dalam  praktik  akuntabilitas  dan  transparansi anggaran  covid-19  di  website  mereka.  Hal  ini  disebabkan  karena  kewajiban  utama yang diatur dan menjadi simbol akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Pemda adalah terlaksananya pelaporan keuangan Pemda berbasis Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP)  yang  laporannya  wajib  diaudit  oleh  BPK-RI  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah  No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan UU No.  15/2005  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara.
Sehingga, selama Pemda sudah menjalankan peraturan tersebut dan ini  jelas tergambar dari jumlah Pemda se-Indonesia yang mendapatkan opini WTP dari BPK-RI yang telah mencapai persentase 80-90 persen dari total seluruh Pemda di Indonesia untuk  tahun  laporan  keuangan  2021  (BPK-RI,  2021).  Pemda  kemudian  akan menganggap bahwa mereka telah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Meskipun, terdapat begitu besar dorongan publik agar Pemda lebih akuntabel dan transparan dalam  pengelolaan  anggaran  Covid-19  dengan  memanfaatkan  semua  sumber dayanya.
Terakhir,  sudut  pandang  ketiga  yang  memiliki  kemungkinan  besar mempengaruhi praktik akuntabilitas dan transparansi berbasis website dari Pemda di seluruh  Indonesia  adalah  tatanan  infrastruktur  sosial-pendidikan-teknologi masyarakat  Indonesia  yang  belum  merata  (CNN  Indonesia,  2019).    Dalam  kajian
akuntabilitas  berbasis  internet,  ketersediaan  infrastruktur  sosial-pendidikan- teknologi yang membuat masyarakat melek internet adalah hal yang diduga menjadi faktor  penting  yang  mempengaruhi  pola  akuntabilitas  pemerintah  di  internet (Alcaraz-Quiles et al., 2015).
Hal ini berdiri di atas asumsi bahwa dunia internet adalah dunia paralel (Shahib et  al.,  2020a).  Maksudnya,  pemerintah  cenderung  akan  melakukan  segala  upaya untuk lebih akuntabel di dunia internet jika masyarakatnya juga sudah sangat aktif di dunia  internet  (Shahib  et  al.,  2020a).  Contoh  nyata  dari  hal  ini  adalah  bagaimana gerakan  aktivisme  sosial-lingkungan  di  negara-negara  maju  menggunakan  media sosial,  seperti twitter dan facebook untuk  menjalankan  protesnya  terhadap pemerintah  dan  pemerintah  pun  meresponsnya  dengan  melakukan counter- discourse melalui  website  dan  akun-akun  media  sosial  resmi  mereka  (Eltantawy  & Wiest, 2011; Lee, So, & Leung, 2015; Lotan, Graeff, Ananny, Gaffney, & Pearce, 2011). Bahkan hingga menggunakan pasukan Buzzer (pendengung) untuk melawan narasi gerakan aktivisme tersebut  (Bell et al., 2012; Shahib, 2021).
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  yang  menunjukkan  bahwa  Pemda-Pemda  di wilayah Indonesia barat lebih akuntabel dan transparan di websitenya. Hal ini tentu menjadi salah satu indikasi bahwa kondisi infrastruktur sosial-pendidikan-teknologi di Indonesia belum merata. Sehingga, belum tercipta dunia yang paralel yang membuat Pemda dipaksa untuk lebih akuntabel dan transparan  di dunia maya khususnya untuk wilayah  Indonesia  tengah  dan  timur.  Hal  ini  juga  sangat  sesuai  dengan  data  yang menunjukkan  meskipun  Indonesia  tercatat  memiliki  202,35  juta  pengguna  internet dan termasuk  dari lima besar negara pengguna internet terbesar di dunia. Namun sebarannya, masih terpusat di wilayah barat Indonesia, khususnya pulau Jawa yang mencapai  55-60%  total  pengguna  internet  di  Indonesia  (Kurnia  &  Astuti,  2017; Situmorang, 2012). Hal ini juga kemudian dapat menjelaskan mengapa isu pemerintah pusat  dan  DKI  Jakarta  yang  lebih  banyak  menjadi  sorotan  pengguna  internet  di Indonesia, khususnya melalui platform media sosial, seperti twitter, facebook, dan instagram (Juliadi, 2017; Shahib et al., 2020a).

## Habib Muhammad Shahib, Muhammad Ridwan Hasanuddin, Yasmi Nurdin, Siprianus Palete, Fenny Mika, Reski Rahayu Saputri
Menatap  Pola  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Anggaran  Pemda  berbasis  website Setelah Covid-19.
Setelah  pembahasan  dari  berbagai  perspektif  atas  hasil  studi  ini,  penting kemudian mendiskusikan akan ke mana pola akuntabilitas dan transparansi anggaran pemda yang berbasis website setelah pandemi Covid-19. Setidaknya ada   tiga poin penting yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini.
Poin pertama, dengan semakin banyak dan tersebarnya pengguna internet di Indonesia  yang  turut  memaralelkan  ruang  publik  di  kehidupan  nyata  dan  maya (Kurnia & Astuti, 2017; Situmorang, 2012). Publik membutuhkan pola tekanan publik yang  berbeda  dan  lebih  sesuai  zaman  untuk  mendorong  Pemda  untuk  lebih akuntabel  dan  transparan  dalam  isu  pengelolaan  anggarannya.  Hal  ini  tentu membutuhkan  komunikasi  yang  intens,  baik  secara offline maupun online ,  dari kelompok-kelompok sipil untuk mencari dan membangun pola baru tersebut. Tidak lupa,  bangunan  pola  atau  metode  ini  wajib  mempertimbangkan  konteks  sosial- masyarakat yang unik dari masing-masing wilayah di Indonesia (Shahib, 2021; Shahib et al., 2020a).
Tentu,  pola  atau  metode  tekanan  publik  yang  efektif  untuk  menekan pemerintah hanya akan dapat didapatkan oleh publik jika tingkat literasi penggunaan internet  publik,  dalam  mengawal  isu  pemerintahan  dan  sosial,  juga  meningkat kualitasnya (Kurnia & Astuti, 2017; Kurniawan & Rye, 2014; Shahib et al., 2020a). Hal ini  kemudian  menjadikan  tingkat  kualitas  literasi  internet  masyarakat  menempati poin  kedua  sebagai  hal  yang  akan  sangat  mempengaruhi  pola  akuntabilitas  dan transparansi  anggaran  Pemda  di  masa  depan.  Maka,  peningkatan  kualitas  literasi internet  masyarakat  menjadi  pekerjaan  rumah  (PR)  bersama  seluruh  elemen masyarakat. Tidak terkecuali pemerintah, sebab pemerintahan yang baik hanya dapat hadir dari masyarakat yang memiliki kemampuan mengawal jalannya pemerintahan dengan baik (Fukuyama, 2014).
Terakhir, penelitian ini menemukan poin penting untuk memaksa Pemda untuk lebih akuntabel dan transparan kepada masyarakatnya adalah dengan menghadirkan standar  akuntabilitas  berbasis website .  Hal  ini  dikarenakan  pola  NPM  yang menekankan  aktivitas  pemerintah  harus  berbasis  standar  yang  jelas  dan
mempertimbangkan  efektif  dan  efisiennya  suatu  program  sudah  begitu  mengakar dalam tata kelola pemerintah hari ini (Shahib, 2021). Kehadiran standar ini tentu wajib melibatkan  seluruh stakeholder pemerintah  dalam  penyusunannya.  Khususnya, melibatkan perwakilan masyarakat sipil dari daerah-daerah. Sehingga pada akhirnya, standarisasi ini tetap mengakomodir pandangan berbasis konteks sosial-masyarakat daerah-daerah  di  Indonesia  (Shahib  et  al.,  2020b)  yang  akan  memperkuat pengawalan penerapan standar akuntabilitas berbasis internet ini sebagaimana yang jamak  terjadi  di  belahan  dunia  maju  lainnya  (Niemann  &  Hoppe,  2018).  Akhirnya, bagaimana pola akuntabilitas dan transparansi anggaran Pemda di era internet akan sangat  tergantung  pada  tiga  poin  utama  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  dan tergambar dengan jelas dalam gambar berikut ini.

## Gambar 1. Masa depan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemda di era Internet
Sumber: data diolah berbasis hasil penelitian ini.

## KESIMPULAN
Setelah  mengkaji  fenomena  akuntabilitas  dan  transparansi  anggaran pemerintah, di era covid-19 ini, pada website Pemda se-Indonesia, studi ini kemudian menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, era internet dan digital ini semakin memperkuat  infrastruktur  digital  di  masyarakat.  Di  satu  sisi,  Pemda  semakin mencoba  untuk  lebih  akuntabel  dan  transparan  kepada  masyarakat  dengan
menghadirkan website resmi mereka. Sayangnya, informasi yang ditampilkan belum terlihat  menjawab  tuntutan  publik  yang  ingin  mengetahui  akuntabilitas  dan transparansi anggaran pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Hal yang kemudian ditengarai sebagai penyebabnya adalah  pandangan kritis masyarakat atas  isu  anggaran  Covid-19  belum  memiliki  daya  tekan  publik  yang  kuat  sehingga belum  dapat  memaksa  Pemda  untuk  lebih  akuntabel  dan  transparan  atas  isu tersebut.
Setali tiga uang dengan kesimpulan pertama di atas, hasil penelitian ini semakin memperkuat  bukti  bahwa  gaya  NPM  dalam  manajemen  pemerintah  yang  sangat berbasis  pada  standar  dan  ukuran  yang  didasarkan  pada  manfaat  ekonomi  dan ukuran efektif-efisiensi kinerja pemerintah terlihat sudah sangat terinstitusionalisasi dalam laku Pemda se-Indonesia. Hal ini kemudian membuat Pemda hanya berfokus kepada aturan yang telah ditetapkan, yakni hanya menyediakan laporan keuangan yang akan diaudit oleh BPK-RI, karena hal ini memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Akhirnya,  Pemda  se-Indonesia  belum  memfokuskan  dirinya  untuk  lebih  akuntabel dan transparan dalam isu keuangan di website resminya.
Dari dua catatan utama tersebut, kebutuhan akan peningkatan literasi internet masyarakat  juga  tidak  kalah  penting  untuk  digalakkan.  Sebab  hal  ini  akan menghadirkan  komunitas  masyarakat  yang  memiliki  pemahaman  tentang pentingnya praktik akuntabilitas dan  transparansi Pemda yang akan secara paralel tergambar melalui website resmi mereka. Pada akhirnya, peningkatan literasi internet masyarakat  juga  akan  membantu  hadirnya  standar  akuntabilitas  dan  transparansi berbasis website yang sesuai dengan konteks sosial-masyarakat di daerah.  Akhirnya, penelitian  ini  kemudian  diharapkan  dapat  memperkaya  dan  mengisi  diskusi  isu-isu akuntabilitas dan akuntansi dalam literatur kajian pemerintahan terkini di Indonesia. Sekaligus,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  mendorong  kajian-kajian  baru  dengan fokus studi pola akuntabilitas dan transparansi pemerintah di era internet dan sosial media dalam konteks Indonesia bahkan dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahn, M. J., & Bretschneider, S. (2011). Politics of E-Government: E-Government and the  Political  Control  of  Bureaucracy. Public  Administration  Review , 71 (3),  414 – 424. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02225.x
Alcaraz-Quiles,  F.  J.,  Navarro-Galera,  A.,  &  Ortiz-Rodríguez,  D.  (2015).  Factors determining online sustainability reporting by local governments. International Review of Administrative Sciences , 81 (1), 79 – 109. https://doi.org/10.1177/0020852314541564
Bell,  J.,  Hoque,  Z.,  Harun,  H.,  Van  Peursem,  K.,  &  Eggleton,  I.  (2012). Institutionalization of accrual accounting in the Indonesian public sector. Journal of Accounting & Organizational Change .
BPK-RI. (2021). Opini WTP Laporan Keuangan Pemda Alami Peningkatan. Retrieved January 30, 2022, from Siaran Pers website: https://www.bpk.go.id/news/opini- wtp-laporan-keuangan-pemda-alami-peningkatan
Cahya,  D.  A.  D.,  Tarigan,  J.  S.  R.,  &  Rivaldo,  T.  (2021).  Urgensi  Open  Government Melalui  Inisiatif  Open  Data  dalam  Mencegah  Korupsi  Anggaran  Penanganan Covid-19  di  Indonesia. Journal  of  Governance  Innovation , 3 (1),  33 – 57. https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.503
CNBC. (2021). PPKM Diperpanjang, Jokowi Janji Penyaluran Bansos Dipercepat.
CNN-Indonesia.  (2021,  Januari  11).  BPK  Ungkap  Risiko  Korupsi  Dana  APBN  di  Masa Pandemi Corona. CNN Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210111112407-532-592071/bpk- ungkap-risiko-korupsi-dana-apbn-di-masa-pandemi-corona .
CNN  Indonesia.  (2019).  4  Area  di  Papua  Masih  Belum  Bisa  Akses  Internet. CNN Indonesia . https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190910195136-192- 429245/4-area-di-papua-masih-belum-bisa-akses-internet . Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches . Sage publications.
da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2016). Measuring Local  Government  Transparency. Public  Management  Review , 18 (6),  866 – 893. https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572
de Vries, M., & Nemec, J. (2013). Public sector reform: an overview of recent literature and research on NPM and alternative paths. International Journal of Public Sector Management , 26 (1), 4 – 16. https://doi.org/10.1108/09513551311293408
Deegan, C. (2017). Twenty five years of social and environmental accounting research within Critical Perspectives of Accounting: Hits, misses and ways forward. Critical Perspectives on Accounting , 43 , 65 – 87. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.06.005 Diefenbach, T. (2009). New Public Management in Public Sector Organizations: the Dark  Sides  of  Managerialistic  “Enlightenment.” Public  Administration , 87 (4), 892 – 909. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2009.01766.x
Djamhuri, A. (2009). A case study of governmental accounting and budgeting Reform at local authority in indonesia: an institutionalist perspective . USM.
Eltantawy,  N.,  &  Wiest,  J.  B.  (2011).  The  Arab  spring  Social  media  in  the  Egyptian revolution: reconsidering resource mobilization theory. International Journal of Communication , 5 , 18.
Ezzamel,  M.  (1997).  Accounting,  Control  and  Accountability:  Preliminary  Evidence From  Ancient  Egypt. Critical  Perspectives  on  Accounting , 8 (6),  563 – 601. https://doi.org/10.1006/cpac.1997.0123
Fukuyama, F. (2014). Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy . New York: Farrar, Straus and Giroux.
Gallhofer, S., Haslam, J., & Yonekura, A. (2015). Accounting as differentiated universal for  emancipatory  praxis. Accounting,  Auditing  &  Accountability  Journal , 28 (5), 846 – 874. https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2013-1451
Goldfinch, S., & Wallis, J. (2010). Two Myths Of Convergence In Public Management Reform. Public  Administration , 88 (4),  1099 – 1115. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9299.2010.01848.x
Google-Scholar.  (2022).  Cited  by  108:  Transparency  of  sustainability  information  in local governments: English-speaking and Nordic cross-country analysis Navarro Galera  A.,  De  Los  Rios  Berjillos  A.,  Ruiz  Lozano  M.,  Tirado  Valencia  P.  (2014) Journal  of  Cleaner  Production,  64  ,  pp.  Retrieved  January  31,  2022,  from https://scholar.google.com/scholar?cites=1021776258897106659&as_sdt=2005 &sciodt=0,5&hl=en
GRI.  (2010).  GRI  Reporting  in  Government  Agencies.  In Global  Reporting  Initiative .
Retrieved from Global Reporting Initiative
website: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-Reporting-in- Government-Agencies.pdf
GRI. (2016). Consolidated Set of  GRI Sustainability Reporting Standards (2016th ed.). Amsterdam: Global Reporting Initiative.
Hadi, S., Daeng, S., Afrimadona, Darmastuti, S., Pratiwi, E., & Nataprawira, I. (2012). Kudeta  Putih:  Reformasi  and  Pelembagaan  Kepentingan  Asing  dalam  Ekonomi Indonesia . Jakarta: Bentang Pustaka.
Hahn, R., & Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: a review of results,  trends,  theory,  and  opportunities  in  an  expanding  field  of  research.
Journal of Cleaner Production , 59 , 5 – 21. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2013.07.005
Harun, H., An, Y., & Kahar, A. (2013). Implementation and challenges of introducing NPM and accrual accounting in Indonesian local government. Public Money and Management , 33 (5), 383 – 388. https://doi.org/10.1080/09540962.2013.817131
Harun,  H.,  &  Robinson,  P.  (2010).  The  adoption  of  accrual  accounting  in  the Indonesian public sector. In Research in Accounting in Emerging Economies (Vol. 10). https://doi.org/10.1108/s1479-3563(2010)0000010014
Hossain, D. M., Nik Ahmad, N. N., & Siraj, S. A. (2016). Marxist Feminist Perspective of Corporate Gender Disclosures. Asian Journal of Accounting and Governance , 7 , 11 – 24. https://doi.org/10.17576/ajag-2016-07-02
ICMA. (2021). Transparent Governance & Anti-Corruption. ICMA . https://icma.org/transparent-governance-anti-corruption
Indonesia  corruption  watch.  (2020).  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Saat  COVID-19. https://antikorupsi.org/id/article/transparansi- dan-akuntabilitas-pengadaan-barang-dan-jasa-saat-covid-19
Iqbal,  M.  (2021,  Juli  28).  Eks  Mensos  Juliari  Dituntut  11  Tahun  Bui  Dalam  Korupsi Bansos. CNBC . https://www.cnbcindonesia.com/news/20210728141604-4- 264312/eks-mensos-juliari-dituntut-11-tahun-bui-dalam-korupsi-bansos
Jose,  A.,  Lee,  S.,  &  Lee,  S.  (2017).  Disclosures  Environmental  Reporting  of  Global
Corporations :  A  Content  Analysis  based  on  Website  Disclosures. Journal  of Business , 72 (4), 307 – 321. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9172-8 .
Joseph, C., Gunawan, J., Sawani, Y., Rahmat, M., Avelind Noyem, J., & Darus, F. (2016).
A comparative study of anti-corruption practice disclosure among Malaysian and Indonesian  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  best  practice  companies.
Journal of Cleaner Production , 112 , 2896 – 2906. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.091
Joseph,  C.,  Pilcher,  R.,  &  Taplin,  R.  (2014).  Malaysian  local  government  internet sustainability reporting. Pacific Accounting Review , 26 (1/2), 75 – 93. https://doi.org/DOI 10.1108/PAR-07-2013-0071
Juliadi, R. (2017). The Construction of Buzzer Identity on Social Media. Advances in
Social Science, 150 (November 2017), 337 – 344. https://www.atlantis- press.com/proceedings/icotic-17/25902416 .
Junaidi,  M.,  Sukarna,  K.,  Arifin,  Z.,  &  Soegianto,  S.  (2020).  Kebijakan  Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Halu Oleo Law Review , 4 (2), 145. https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096 .
Jurnali,  T.,  &  Siti-Nabiha,  A.  K.  (2015).  Performance  Management  System  for  Local Government: The Indonesian Experience. Global Business Review , 16 (3), 351 – 363. https://doi.org/10.1177/0972150915569923 .
Krank, S., Wallbaum, H., & Grêt-Regamey, A. (2010). Constraints to implementation of sustainability indicator systems in five Asian cities. Local Environment , 15 (8), 731 – 742. https://doi.org/10.1080/13549839.2010.509386 .
Kurnia,  N.,  &  Astuti,  S.  I.  (2017).  Peta  Gerakan  Literasi  Digital  Di  Indonesia:  Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran Dan Mitra. Informasi , 47 (2),
149 – 166. https://doi.org/10.21831/informasi.v47i2.16079 .
Kurniawan, N. I., & Rye, S. A. (2014). Online Environmental Activism And Internet Use In The  Indonesian  Environmental Movement. Information  Development , 30 (3),
200 – 212. https://doi.org/10.1177/0266666913485260 .
Lanis,  R.,  &  Richardson,  G.  (2013).  Corporate  Social  Responsibility  and  Tax Aggresiveness:  a  Test  of  Legitimacy  Theory. Accounting,  Auditing  & Accountability Journal , 26 (1), 75 – 100.
https://doi.org/10.1080/0969160x.2015.1093778 .
Lapsley,  I.  (2009).  New  public  management:  The  cruellest  invention  of  the  human spirit? Abacus , 45 (1), 1 – 21. https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2009.00275.x .
Lee, P. S. N., So, C. Y. K., & Leung, L. (2015). Social Media And Umbrella Movement:
Insurgent Public Sphere In Formation. Chinese Journal of Communication , 8 (4), 356 – 375. https://doi.org/10.1080/17544750.2015.1088874 .
Lorenz,  C.  (2012).  If  you’re  so  smart,  why  are  you  under  surveillance?  Universities, neoliberalism,  and  new  public  management. Critical  Inquiry , 38 (3),  599 – 629. https://doi.org/10.1086/664553 .
Lotan, G., Graeff, E., Ananny, M., Gaffney, D., & Pearce, I. (2011). The Arab Spring | the revolutions  were  tweeted:  Information  flows  during  the  2011  Tunisian  and Egyptian revolutions. International Journal of Communication , 5 , 31.
Masinambow,  B.  W.  L.,  &  Gosal,  P.  H.  (2021).  Tantangan  dan  Peluang  Dunia  Jasa Konstruksi di Tengah Pandemik Covid-19. Media Matrasain , 17 (1), 9 – 14.
Mir, M. Z., Chatterjee, B., & Taplin, R. (2015). Political competition and environmental reporting  Evidence  from  New  Zealand  local  governments. Asian  Review  of Accounting , 23 (1), 17 – 38. https://doi.org/10.1108/ARA-02-2014-0027 .
Navarro Galera, A., De Los Ríos Berjillos, A., Ruiz  Lozano, M., & Tirado Valencia, P.
(2014). Transparency of sustainability information in local governments: English- speaking  and  Nordic  cross-country  analysis. Journal  of  Cleaner  Production , 64 , 495 – 504. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.038 .
Niemann,  L.,  &  Hoppe,  T.  (2018).  Sustainability  reporting  by  local  governments:  a magic  tool?  Lessons  on  use  and  usefulness  from  European  pioneers. Public
Management Review , 20 (1), 201 – 223. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1293149 .
Parker,  L.  D.  (2009).  Photo-elicitation:  An  ethno-historical  accounting  and management  research  prospect. Accounting,  Auditing  and  Accountability Journal , 22 (7), 1111 – 1129. https://doi.org/10.1108/09513570910987439 .
Perez-Lopez,  G.,  Prior,  D.,  &  Zafra-Gómez,  J.  L.  (2015).  Rethinking  New  Public Management Delivery Forms and Efficiency: Long-Term Effects in Spanish Local Government. Journal of Public Administration Research and Theory , 25 (4), 1157 –
1183. https://doi.org/10.1093/jopart/muu088 .
Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2010). Is E-Government Leading To More Accountable and Transparent Local Governments? an Overall View. Financial Accountability & Management , 26 (1), 3 – 20. https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2009.00488.x .
Prabowo, T. J. W., Leung, P., & Guthrie, J. (2017). Reforms in Public Sector Accounting and Budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions In Implementation. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management , 29 (1), 104 – 137.
Qian, W., Burritt, R., & Monroe, G. (2011). Environmental management accounting in local government. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 24 (1), 93 – 128. https://doi.org/10.1108/09513571111098072 .
R. William Liddle. (2013). Improving the Quality of Democracy in Indonesia: Toward a Theory of Action. Indonesia , (96), 59. https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0057 . Rajiani, I. (2011). A cultural ecology of new public management in Indonesia. Journal of Administrative Science , 8 (1), 17 – 31.
Ramanna, K. (2013). A framework for research on corporate accountability reporting.
Accounting Horizons , 27 (2), 409 – 432.
Rusiadi,  Aprilia,  A.,  Adianri,  V.,  &  Verawati.  (2020).  Dampak  Covid-19  Terhadap Stabilitas  Ekonomi  Dunia  (Studi  14  Negara  Berdampak  Paling  Parah). Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 5 (2), 173 – 182.
Saldaña,  J.  (2013).  The  coding  manual  for  qualitative  researchers.  In International Journal . Retrieved from
https://books.google.com/books/about/The_Coding_Manual_for_Qualitative_R esear.html?id=V3tTG4jvgFkC .
Saputra,  R.  O.  (2021).  PENGATURAN  PELAKSANAAN  DEMONSTRASI  PADA  MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal Gagasan Hukum , 3 (02), 188 – 195.
Satuan  Tugas  Penanganan  COVID-19.  (2022).  Data  Covid-19  Indonesia.  Retrieved January 30, 2022, from Information website: https://covid19.go.id/
Scopus. (2022). 62 documents have cited: Transparency of sustainability information in  local  governments:  English-speaking  and  Nordic  cross-country  analysis Navarro Galera A., De Los Rios Berjillos A., Ruiz Lozano M., Tirado Valencia P. (2014)  Journal  of  Cleaner  Producti.  Retrieved  January  30,  2022,  from
https://www.scopus.com/results/citedbyresults.uri?sort=plf-f&cite=2-s2.0- 84890311145&src=s&imp=t&sid=fd93ce1fd064e64647394bc977c605aa&sot=cit e&sdt=a&sl=0&origin=inward&editSaveSearch=&txGid=af4cca297aa2ee5dfc49 04d23b2346fa
Shahib,  H.  M.  (2021). Towards  the  Local  Government’s  Integrated  Accountability Framework:  A  Critical  Lesson  from  Socio-Environmental  Issues  in  Indonesia . https://doi.org/10.1007/978-981-33-6617-6
Shahib, H. M., & Risky, F. R. (2017). Accountability in the Internet Era: A Lesson from Local  Governments  in  Indonesia. Hasanuddin  Economics  and  Business  Review , 1 (1), 57 – 74.
Shahib,  H.  M.,  Sukoharsono,  E.  G.,  Achsin,  M.,  &  Prihatiningtias,  Y.  W.  (2020a).
Assessing  Government’s  Social -Environmental  Accountability  in  Industrial Revolution 4.0 Era: A Review of Indonesian Setting. Proceedings of the 1st Annual Management, Business and Economic Conference (AMBEC 2019) , 136 (Ambec 2019), 99 – 105. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200415.020
Shahib,  H.  M.,  Sukoharsono,  E.  G.,  Achsin,  M.,  &  Prihatiningtias,  Y.  W.  (2020b).
Developing  Local  Government’s  Socioenvironmental  Accountability:  Insights from Indonesian Socioenvironmental NGOs’ Annual Reports. In K. C. Yekini, L. S. Yekini, & P. Ohalehi (Eds.), Environmentalism and NGO Accountability (Advances in  Environmental  Accounting  &  Management)pp.  27-54 (Vol.  9,  pp.  27 – 54). https://doi.org/10.1108/S1479-359820200000009003
Situmorang,  J.  R.  (2012).  Pemanfaatan  internet  sebagai  new  media  dalam  bidang politik,  bisnis,  pendidikan  dan  sosial  budaya. Jurnal  Administrasi  Bisnis , 8 (1). https://doi.org/10.26593/jab.v8i1.418.%25p .
Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah COVID-19 Pada  Sektor  Pariwisata. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian Journal of Development Planning , 4 (2), 191 – 206.
Syaipudin, L. (2020). Peran Komunikasi Massa Di Tengah Pandemi Covid-19. Kalijaga ,
2 (1), 14 – 34.
Tarigan,  H.,  Sinaga,  J.  H.,  &  Rachmawati,  R.  R.  (2020).  Dampak  pandemi  covid-19 terhadap kemiskinan di indonesia. Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian ,
3 , 457 – 479.
Transparancy  International.  (2015).  Corruption  Perception  Index.  Retrieved  from http://www.transparency.org/cpi2015
Whyte, D., & Wiegratz, J. (2016). Neoliberalism and the Moral Economy of Fraud (Vol. 211). Routledge.