## PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN WAKAF (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)
Ahmad Fauzi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Email : ahfaadv@gmail.com

## Abstract
The effectiveness and efficiency of waqf property management is important to do so that progress can be measured, as well as to avoid tabdzir that is detrimental to the ummah. For example, land around a mosque that is not productive is usually left alone, even though the land can be used and the proceeds are for the maintenance of the mosque. Waqf Management and Utilization (PPW) in Indonesia. This research focuses on examining the Management and Utilization of Waqf in BWI, Lampung Province. This research is an empirical normative legal research. This research model is qualitative, which focuses on the assumptions about the symptoms in the research that are holistic (complete,  cannot  be  separated)  so  that  it  will  not  determine  the  research  based  on  research variables, but the overall social situation under study which includes aspects of place, actor  and activities  that  interact  synergistically.  The  empirical  juridical  approach  will  be  directed  at  the implementation  of  regulations  that  are  in  accordance  with  Indonesian  law  carried  out  at  BWI Lampung  Province.  The  result  of  this  study  is  that  the  Indonesian  Waqf  Board  has  a  strategic function in helping  waqf management  more  productively. The Indonesian Waqf Board is able to respond  to  the  problems  faced  by  society  in  general  and  Muslims.  The  main  tasks  such  as administering to managing  waqf  funds must be in line  with the program that has  been created. However,  in  reality,  waqf  which  is  mostly  managed  by  the  Indonesian  Waqf  Board  still  includes immovable objects, while for movable object waqf is still not managed optimally, only movable object waqf in the form of money they are starting to manage, because there are still many people who do not know the objects that can be used. waqf other than land and buildings. The problems faced by BWI Lampung province are a challenge for the current management to administer, manage and manage waqf assets properly.
Keywords: Problematics, Management, Utilization of Waqf, BWI Lampung

## Abstrak
Efektifitas  serta  efisiensi  pengelolaan  harta  benda  wakaf  perlu  dilaksanakan  agar peningkatannya terukur, sehingga tabzir yang merugikan ummat dapat dihindari. Misalnya  tanah di sekitaran masjid yang tak berdaya guna biasanya sekedar diabaikan, padahal tanah tersebut bisa  dimanfaatkan  dan  hasilnya  dapat  disalurkan  untuk  biaya  pemeliharaan  masjid.  Hal  ini sejalan  dengan  visi-misi  Pengelolaan  dan  Pendayagunaan  Wakaf  (PPW)  di  Indonesia.  Adapun fokus  Penelitian  ini  mengenai  Pengelolaan  Dan  Pendayagunan  Wakaf  pada  BWI  Provinsi Lampung.    Penelitian  ini  ialah  penelitian  hukum  normatif  empirik  dengan  Jenis  penelitian kualitatif yang terfokus secara holistic (keselurahan, tak bisa di pisahkan)  kepada gejala dalam penelitian,  sehingga  penelitian  tidak  berdasarkan  variabel  penelitian,  namun  semua  kondisi social yang dianalisa seperti aspek lokasi, pelaku, serta aktivitas yang terintegrasi secara sinergi. Pendekatan yuridis empiris akan diarahkan pada penerapan aturan-aturan yang sejalan dengan ketentuan  hukum  positif  di  Indonesia  yang  dilaksanakan  oleh  BWI    Provinsi  Lampung.  Hasil penelitian  ini  adalah  BWI  memiliki  fungsi  yang  penting  dalam  meningkatkan  produktivitas pengelolaan  wakaf.  Lembaga  BWI  sanggup  merespon  berbagai  persoalan  yang  dihadapi  oleh umat dan terkhusus bagi kaum muslimin. Tugas utama seperti pengadministrasian sampai proses pengelolaan  harta  wakaf  harus  sejalan  dengan  kebijakan  program  yang  sudah  dibuat.  Tetapi faktanya, sebagian besar harta wakaf yang dikelola oleh BWI Lampung masing tergolong ke dalam
jenis harta benda wakaf tidak bergerak, serta belum optimalnya pengelolaan harta benda wakaf bergerak yang ditandai dengan adanya pengelolaan harta wakaf berupa uang tunai yang dinilai masih  baru  disamping  banyaknya  harta  benda  wakaf  yang  termasuk  ke  dalam  jenis  harta tersebut. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang berbagai jenis harta yang  dapat  disalurkan  dalam  bentuk  wakaf  selain  tanah  dan  bangunan.  Dengan  demikian permasalahan  administrasi,  pengelolaan,  manajemen  yang  baik,  serta  sosialisasi  jenis  harta benda wakaf menjadi tantangan bagi pengurus aktif BWI provinsi lampung.
Kata kunci: Problematika, Pengelolaan, Pendayagunaan Wakaf , BWI Lampung

## A. PENDAHULUAN
Masalah masyarajat yang  kerap ada di masyarakat Indonesia, khususnya sesudah  krisis  multi-dimesi  bisa  diatasi  seperti  dengan  hasil  wakaf  sebagai lembaga  social  yang  begitu  berperan.  Wakaf  disamping  menjadi  aspek  ajaran yang spritual, dan pula aturan yang menekan pentingnya membangun kebaikan, untuk wak af żurri juga wakaf khairi yang berkaitan. Maka, menganalisa kembali wakaf  supaya  mempunyai  arti  yang  condon  sesuai  pada  situasi  umat  yang sebenarnya menjadi begitu krusial.
Fiqih  wakaf  memaparkan  wakaf  ialah  sebuah  pemberian  yang  ketika melaksanakannya  melalui  metode  menahan  pokoknya  ( tahbis  al – ashli )  juga mendemarkan hasil ataupun kegunaannya oleh umat( tahbis al- ṡamrah ). Caranya dengan  diorientasikan  kepada  sektor-sektor  kebajikan  serta  ebaikan  yang relevan  terhadap  keinginan  wakif  yang  terdapat  pada  ikrar  dengan  tidak menginginkan imbalan 1 .
Mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  yang  pertama  kali  melaksakan wakaf dalam Islam ialah Sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab dengan menjadikan tanahnya yang terletak di wilayah Khaibar sebagai wakaf. Ibnu Umar menerangkan  bahwa  Ayahnya,  Umar  r.a.  menyedekahkan  hasil  pengelolaan tanah tersebut kepada para fakir miskin,  para sahabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil serta kepada para tamu yang berkunjung. Namun, penjelasan lainnya menyatakan bahwa pelaksanaan wakaf pertama kali dilakukan oleh Nabi dengan
1 Mukhlisin  Muzarie, Hukum  Perwakafan  dan  Implikasinya  Terhadap  Kesejahteraan Masyarakat, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 2
mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid.  Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat sahabat yang bernama  Umar bin Syabah dari Amr bin Saad bin Muadz, mengatakan:
ىورو نع نب ةبش نع رمع نبو نب ذاعم : انلآس نع لوآ ىف ملاسلآا لقف نورجاهملا ةقدص لاقو راصنلآآ ةقدص لوسر الله ىلص الله هيلع ملسو
Artinya:
“ kami  pernah  bertanya  perihal  siapa  yang  pertama  kali  melaksanakan wakaf  dalam  Islam  ,  orang  muhajirin  menjawab  bahwa  Ia  adalah  umar, sedang  orang-orang  Anshor  menjawab  bahwa  yang  pertama  kali melakukan wakaf adalah wakaf Rasullah saw” (Asy-Syaukani 1374 H: 129) 2 .
Dengan pewakafan tanah  yang dilaksanakan oleh sahabat Umar terhadap tanahnya  yang  terletak  di  Khaibar,  Abu  Thalhah  lalu  menyusulnya  dengan menjadikan  kebun  kesayangannya “Bairoha” sebagai  tanah  wakaf.  Kemudian disusul oleh para sahabat yang lain, seperti Abu Bakar, Usman, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zuber bin Awwam, juga Aisya Isteri Rasullah. Jumlah wakaf serta pemanfaatannya tidak dibatasi kepada pembangunan rumah ibadah  semata  melainkan  juga  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  kemanusiaan dan keperluan masyarakat umum.
Munculnya UU Wakaf No. 41/2004 ialah jalan serta memberi pemikiran baru tentang wakaf Indonesia, sebab tak lagi sekesar masalah peribadatan tetapi mnejadi pranata ilmu agama yang berperan menjadi indicator ekonomi. Pada UU tersebut ada peraturan penerapan dan pengelolaannya, yang mana itu sebagai penghargaan  pemerintah  pada  filantropi    dengan  harapan  dalam  mengelola wakaf bisa berjalan dengan dinamika serta perkembangan di masyarakat.  Maka pemerintah  berusaha  fokus  pada  perhatian  penataan  administrasi  wakaf  yang memberikan  kepastian  hukum  untuk  pemberi  wakaf,  nazir  (Pengelola)  dan maukuf ’alaih (objek wakaf), juga mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tak berdaya guna menjadi produktif .
2 Suparman  Usman, Hukum  Perwakafan  Indonesia, (Serang:  Darul  Ulum  Press,  1999), hlm. 26-27
Pasal  42  dan  43  UU  41/2004  itu  mewajibkan  nazir  untuk  kelola  serta melakukan  perkembangan  objek  wakaf  relevan  pada  tujuan,  kefungsian  serta kegunaan  serta  wajib  dilaksanakan  dengan  berdaya  guna  dengan  tidak bertentangan  pada  konsep  syariah.  Mengelola  serta  mengembangkan  objek wakaf  dilaksanakan  dengan  berdaya  guna  melalui (fundrising) ,  investasi, penanaman  modal,  kemitraan,  produksi,  perdagangan,  pertambangan, perindustrian,  agrobisnis,  pengembangan  teknologi,  pembangunan  gedung, apartemen,  rumah  susun,  pasar  swalayan,  pertokoan,  perkantoran,  sarana pendidikan maupun sarana kesehatan serta upaya-upaya yang tak berlawanan dengan syari’ah 3 .
Indonesia  sebagai  negara  mayoritas  umat  Islam  terbesar  didunia, mempunyai  potensi  wakaf  yang  besar.  Lainnya  tak  lain  sebab  wakaf  ialah instrumen  kemaslahatan  dalam  Islam  yang  mempunyai  banyak  keutamaan. Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat Indonesia terus berlomba-lomba memberi  harta  terbaiknya  untuk  wakaf.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  publikasi Global  Charities  Aid  Foundation  pada  tahun  2021  yang  menjelaskan  jika Indonesia  ialah  negara  paling  dermawan  didunia,  yaitu  pada  urutan  pertama menurut World Giving Index 2021.
Dari  hasil  observasi  yang  sudah  dilaksanakan  oleh  penulis  jumlah  data wakaf Provinsi Lampung sebagai berikut :
Tebel 1 Jumlah Tanah Wakaf Provinsi Lampung
3 Nuhidayani  dkk, Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Wakaf  Tanah  dan  Bangunan Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017
Jumlah Luas [Ha] Jumlah Luas [Ha] 1. KAB. LAMPUNG SELATAN 1.561 215,69 580 60,11 981 155,58 2. KAB. LAMPUNG TENGAH 2.928 2.334,74 1.886 2.163,05 1.042 171,7 3. KAB. LAMPUNG UTARA 1.346 219,73 998 161,48 348 58,25 4. KAB. LAMPUNG BARAT 751 106,4 264 35,88 487 70,53 5. KAB. TULANG BAWANG 186 2.046,62 62 24,44 124 2.022,18 6. KABUPATEN TANGGAMUS 607 59,15 305 25,86 302 33,29 7. KAB. LAMPUNG TIMUR 3.042 411,17 1.618 187,46 1.424 223,71 8. KABUPATEN WAY KANAN 562 174,59 495 104,73 67 69,86 9. KOTA BANDAR LAMPUNG 1.027 66,59 834 55,07 193 11,53 10. KOTA METRO 500 32,31 213 14,27 287 18,04 11. KABUPATEN PESAWARAN 681 70,27 139 11,09 542 59,18 12. KABUPATEN PRINGSEWU 819 87,59 351 38,13 468 49,46 13. KAB. TULANG BAWANG BARAT 59 4 8 0,09 51 3,91 14. KABUPATEN MESUJI 80 46,84 4 1,31 76 45,53 14.149 5.875,69 7.757 2.882,97 6.392 2.992,73 Jumlah
No Kantor Kementerian Agama Jumlah Luas [Ha]
Sudah Sertifikat
Belum Sertifikat
Selain itu pengelolaan wakaf dengan profesional memerlukan ketepatan serta  profesionalitas.  Efektifitas  serta  efisiensi  pengelolaan  harta  wakaf  perlu untuk  dilaksanakan  supaya  bisa  terukur,  serta  bisa  terindari  dari  tabzir  yang merugikan  umat.  Misalnya  tanah  disekitar  masjid  yang  tak  berdaya  guna biasanya semata diabaikan, meskipun tanah itu bisa digunakakan serta hasil nya sebagai    pemeliharaan  masjid.  Efektifitas  ini  berdasarkan  departemen  agama ialah memanfaatkan secara optimal objek wakaf bagi keperluan masyarakat 4 .
Pengelolaan  dan  Pendayagunaan  Wakaf  (PPW)  di  Indonesia  Sekalipun sudah  ada  undang-undang  masih  jauh  dari  yang  di  harapkan  di  bandingkan dengan  Zis.  PPW  terlihat  masih  amatiran  disamping  telah  inplikasinya  tidak produktif dan bahkan menjadi beban umat/masyarakat. Nazir tidak profesional, manajemen  pengelolaan  tradisonal.  Penelitian  ini  fokus  mengkaji mengenaoPengelolaan Dan Pendayagunan Wakaf Di BWI Provinsi Lampung.
Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  metode  penelitian  hukum normatif  empirik.    Penelitian  ini  berfokus  kepada  gejala  dan  fenomena  secara holistic dan  tidak  akan  melakukan  penelitian  berdasarkan  variabel-variabel tertentu, namun semua kondisi social yang dianalisa seperti aspek lokasi, pelaku, serta  aktivitas  yang  berinteraksi  dengan  sinergi.  Pendekatan  yuridis  empiris akan  diarahkan  pada  penerapan  aturan-aturan  yang  sejalan  dengan  hukum  di Indonesia yang dilaksanakan pada kantor BWI  Provinsi Lampung.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Konsep Wakaf dalam Islam
Term wakaf (pencegahan), tahbis (penahanan), tasbil (pendermaan untuk fi sabilillah) memiliki makna yang sama. Secara etimologi wakaf berarti  menahan untuk berbuat, membelanjakan, dalam bahasa A rab dikatakan “ wakaftu  kadzaa ”, yang berarti aku telah  menahannya.
4 Aji  Damanuri, Efektivitas  Dan  Efisiensi  Pemanfaatan  Harta  Wakaf  Majlis  Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo.
Kalimat auqaftuhu (aku  telah  mewakafkannya)  hanya  diucapkan  dalam bahasa  Arab  dialek  Tamimi.  Penuturan  seperti  ini  dianggap  jelek,  serta  hanya digunakan oleh kaum awam saja.
Kebalikan wakafa ialah ahbasa. Term ahbasa cenderung  lebih  sering dipakai daripada habasa. Hal ini dikarenakan lafal ( ahbasa ) merupakan bahasa fasih ( fusha ) sedangkan yang  lafal ( habasa ) dianggap kurang bagus. Termasuk penggunaan derivasi kata wakafa ialah al-mauqif yaitu tempat menahan orang untuk  perhitungan  (amal).  Pengguna  kata  wakaf  lalu  terkenal  pada  arti isim maf’ul yaitu benda yang diwakafkan. 5
Kedua Mazhab besar yakni, Syafi’i dan Ahmad bin Hambal menerangkan bahwasanya  wakaf  ialah  melepaskan  hak  kepemilikan  harta  yang  telah diwakafkan  dari  si  pemberi  wakaf,  sejak  terpenuhinya  seluruh  prosedur administrasi perwakafan. Dalam hal ini, si Wakif tidak diperbolehkan melakukan apapun  terhadap  harta  tersebut,  misalnya:  menukar  atau  memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Apabila si pemberi wakaf meninggal, maka ahli warisnya tidak dapat mewarisi harta yang telah diwakafkan olehnya. Dalam hal  ini  si  Wakif  juga  tidak  diperkenanankan  melarang maukuf ‘alaih untuk menyedekahkan manfaatnya/hasil yang diperoleh dari objek wakaf dikarenakan telah terhitung sebagai sedengah yang mengikat. Jika pemberi wakaf melarang, maka hakim dapat memaksa si wakif untuk menyelurkannya kepada penerima wakaf .  Sebab  itulah  madzhab  syafi’i  menjelaskan  bahwa wakaf  ialah “ Tidak melakukan sebuah perbuatan terhadap sebuah benda, yang statusnya milik Allah SWT,  dengan  menyedekahkan  hasil  dan  manfaat  yang  diperoleh  dari  benda tersebut pada jalan kebajikan (sosial)”. 6
5 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu,  Hak-hak  anak,  Wasiat,  Wakaf,  dan Warisan (jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 269
6 Kementerian  Agama  Ri, Fiqih  Wakaf ,  (jakarta:  Direktoral  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam, Direktoral Bimbingan wakaf: 2006), hlm. 1.

## 2. Macam-macam Wakaf
Jika dilihat dari sisi peruntukan wakaf , maka dibedakan menjadi dua (2) yaitu:
a. Wakaf Ahli
Wakaf Ahli ialah wakaf yang ditujukkan pada seseorang ataupun beberapa orang,  keluarga  pemberi  wakaf  ataupun  bukan.  Wakaf  tersebut  dikenal  pula wakaf  żurri. Jika  seseorang  memberikan  sebidang  tanah  sebagai  wakaf  pada anaknya,  kemudian  pada  cucu,  hukumnya  sah  serta  yang  boleh  memperoleh manfaat  dari  objek itu ialah  orang-orang    yang  disebutkan  dalam ikrar  wakaf. Selain itu jenis wakaf ini juga dikenal dengan wakaf 'alal aulad, yakni wakaf untuk keperluan  serta  jaminan  bagi  orang-orang  yang  berada  di  dalam  lingkungan keluarga, serta kerabat sendiri. 7
Daud Ali menjelaskan makna wakaf keluarga  ialah serupa dengan wakaf umum,  yakni  untuk  bertindak  baik  kepada  orang  lain  dalam  pelaksanan perbuatan kebaikan berdasarkan syari’at. 8

## b. Wakaf Khairi
Wakaf khairi ialah  wakaf  dengan  tegas  untuk  keperluan  keagamaan ataupun  sosial,  misalnya  yang  diberikan  untuk  membangun  masjid,  tempat belajar, rumah sakit,  sarana jalan, panti asuhan anak yatim, dll.
Jenis wakaf  tersebut juga dipaparkan dalam Hadis Rasulullah SAW yang bercerita perihal wakaf Umar bin Khathab. Ia menyerahkan hasil perkebunannya pada  fakir  miskin,  sabililah,  ibnu  sabil,  para  tamu,  serta  hamba  sahaya  yang berupaya menembus dirinya. Wakaf itu ditunjukkan pada masyarakat dengan tak dibatasi  pemanfaatannya  yang  tercakup  seluruh  aspek  bagi  keperluan  serta kemaslahatan masyarakat. Yaitu sebagai jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertahanan, keamanan dll.
7 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnahlm. (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), hlm.461
8 Siah  Khosyi’iah, Wakaf  Hibah  Persepektif  Ulama  Fiqih  Dan  Perkembangannya  Di Indonesia , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 66

## 3. Rukun dan Persyaratan Wakaf
Pasal  2  UU  41/2004  menentukan  wakaf  yang  sah  ialah  jika  dilakukan berdasarkan  syariat.  Lalu  pasal  6,  wakaf  dilakukan  dengan  melengkapi  unsur wakaf  yaitu: Wakif; Nazhir, Harta Benda Wakaf; Ikrar, Wakaf; peruntukan harta benda wakaf; serta jangka waktu wakaf. 9
Wakaf dikatakan sah jika sudah dipenuhi rukun serta syarat. yaitu:
a. Wakif (pemberi wakaf)
b. Maukuf (objek wakaf)
c. Maukuf ‘alaih ( tujuan wakaf)
d. Shighat    (persyaratan  wakif  sebagai  kehendak  mewakafkan  hartanya). Semua perkataan, tulisan ataupun isyarat dari orang yang berakad untuk mengatakan keinginannya.

## 4. Manajemen  Pengelolaan  Wakaf  di  Badan  Wakaf  Indonesia  Prov. Lampung
Manajemen pengelolaan wakaf sangat peting untuk kemaslahatan umat. BWI  sebagai  satu  di  antara  institusi  wakaf  harus  berperan  penting  dalam melakukan  pengelolaan  wakaf  dengan  cara  memanajemen  secara  baik  supaya terkordinasi dalam melaksanakan tugas sebagai badan wakaf.
Menurut  Erwinto  selaku  sekretaris  Badan  Wakaf  Indonesia  Provinsi Lampung, manajemen adalah suatu proses atau serangkain aktivitas satu sama lain saling beurutan. yang pertama , peroses pengarahan , yakni sebuah tahapan untuk memberi arahan dari atas pada bawahannya. kedua, cara memberikan fasilitas  kerja (prosess  facilitating  the  work), yaitu  tahapan    kegiatan  untuk memberi sarana prasarana serta jasa yang memberi kemudahan penerapan kerja dari atasan pada bawahannya ataupun pada seseorang yang terorganisasi pada bentuk kelompok formal untuk mencapai sebuah tujuan 10 .
9 Abd  Shomad, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsif  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia , (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010), hlm. 373
10 Erwinto,  (Sekretaris  Pengurus  Badan  Wakaf  Indonesia  Provinsi  Lampung).
Wawancara, Tanjung Karang  Barat, 26 Februari 2022 Pukul 10.30 WIB
Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  menurut  Erwinto  selaku  sekretaris  BWI Prov.  Lampung,  merupakan  sarana  manajemen  wakaf  untuk  mengawasi pengelolaan wakaf yang di lakukan oleh nazir wakaf.
Selanjutnya  menurut  Erwinto  selaku  sekretaris  Badan  Wakaf  Indonesia Provinsi Lampung, dalam UU menjelaskan bahwasanya tindakan hukum wakaf harus  tercatat  pada  akta  ikrar  wakaf  dan  juga  dipublikasikan  sebagaimana prosedur yang dijelaskan pada peraturan perundang-undangan. Tujuan itu agar terciptanya  ketertiban  dalam  hukum  dan  administrai  guna  sebagai  bentuk perlindungan terhadap objek wakaf. Ruang lingkupnya tak terbatasi pada objek tak  bergerak  seperti  tanah  juga  bangunan,  namun  mencakup  objek  bergerak misalnya  perlengkapan  kantor,  kendaran,  logam  mulia,  uang,  surat  berharga, kekayaan  intelektual,  hak  sewa,  hak  menempati  dan  barang-barang  ekonomis lainnya.  Peruntukan  wakaf    tak  sekedar  bagi  keperluan  keagamaan  serta kemasyarakatan,  namun  juga  diarahkan  untuk  memajukan  kemashlahatan masyarakat  dengan  menciptakan  kemampuan  serta  kegunaan  ekonomi  objek wakaf. Atau bisa disebut juga bahwa wakaf diperuntukkan bagi perkembangan serta  pemberdayaan  ummat  supaya  dapat  memberikan  manfaat  yang semaksimal mungin. Wakaf yang dinyatakan wakif serta dicantumkan pada AIW tak terbatasi pada wakaf  khairi, namun pula wakaf ahly, sebab mencakup untuk mendorong kemaslahatan masyarakat meskipun pada lingkungan kerabat yang didasari  kepada  nasab  dengan  wakif.  Syarat  nadzir  wajib  terdiri  dari  orang mampu,  amanah  serta  profesional  sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam peraturan  perundang-undangan,  tujuannya  untuk  menjamin  keamanan  objek wakaf dan agar terhindar dari intervensi pihak lain yang akan memberi kerugian wakaf.  BWI  ialah  sebuah  kelembagaan  indepeden  yang  mempunyai  tugas melaksanakan  pembinaan  pada  nazir  dalam  mengelola  serta  mengembangkan objek wakaf.
5. Manajemen  Pengelolaan  Wakaf  Uang  di  BWI  Perwakilan  Prov.

## Lampung
Pemerintah  sudah  seharusnya  menjadikan  pengelolaan  wakaf  melalui BWI sebagai salah satu sumber instrumen pembangunan ekonomi umat muslim. “Langkah  konkrit  yang  sudah  dilakukan  oleh  Pemerintah  adalah  dengan membentuk BWI dengan berdasarkan UU 41/2004 ,”
Demikianlah disampaikan Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung Drs. H. Hery Suliyanto, MM, saat menyampaikan materi tentang peran dan  tugas  BWI  didepan  peserta  Workshop  Manajemen  Pengelolaan  Wakaf. Masyhuri  yang  juga  Sekretaris  Umum  MUI  Provinsi  Lampung  ini  menjelaskan bahwasanya  era  kini  wakaf  pun  telah  terdapat  pergerakan  makna  dan  model benda yang bisa diwakafkan berdasarkan UU tersebut.
“ adanya  perluasan  makna  wakaf  ke  arah  yang  lebih  fleksibel  serta menguntungkan, yaitu wakaf dimaknai sebagai tindakan hukum seorang wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingan peribadatan  dan  atau  kesejahteraan  umum  berdasarkan syariah,”  katanya mengutip Pasal 1 UU tentang wakaf tersebut.
Ia  menambahkan  bahwa  inilah  yang  menjadi  tugas  dari  BWI  untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perwakafan sebagaimana diatur  dalam  undang-undang.  Lebih  lanjut  Ia  merinci  tugas  serta  kewenangan BWI  meliputi  :  (1)  Pembinaan  terhadap  nazir  dalam  mengelola  serta mengembangkan  harta  benda  wakaf  (2)  Melaksanakan  pengelolaan  serta pengembangan  harta  benda  wakaf  berskala  nasional  dan  internasional.  (3) Memberi  kesepakatan  serta  atau  izin  atas  perubahan  peruntukan  serta  status objek    wakaf.  (4)  Memberhentikan  serta  mengganti  nazir  (5)  Memberi kesepakatan  terhadap  penukaran  objek  wakaf  (6)  Memberi  masukan  serta pertimbangan  terhadap  Pemerintah  pada  penyusunan  aturan  di  bidang perwakafan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat  dan  Wakaf  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Prov.  Lampung  ini
dilakukan selama 3 hari mulai Selasa sampai dengan Kamis tanggal 10-12 Mei 2022 di Hotel Kurnia Bandar Lampung. Workshop ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan untuk para pengurus Baznas dan BWI dari seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung. 11

## 6. Pengelolaan  Wakaf di BWI Perwakilan Provinsi Lampung
BWI sebagai mitra pemerintah diharapkan sanggup menerapkan tujuan pemerintah  pada  pemberdayaan  aset  wakaf,  agar  wakaf  menjadi  salah  satu  di antara instrumen pembangunan kehidupan bangsa dalam sektor ekonomi sosial, utamanya kaum muslimin. Salah satu di antara tugas Badan Wakaf Indonesian yang diamanaktkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ialah membuat aturan mengenai pelaksanaan tugasnya dengan harapan hal tersebut mampu  meningkatkan  pengelolaan,  pemberdayaan  dan  pengembangan  wakaf nasional .
Wakaf  ialah  satu  di  antara  cara  untuk  membangkitkan  ekonomi masyarakat,  dengan  adanya  lembaga  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  sebagai organisai independen di bidang perwakafan.
Pada Bab I pasal 1 (satu) dijelaskan Badan Wakaf Indonesia disebut BWI dibentuk dengan UU 41/2004 serta PP 42/2006 tentang Pelaksana UU 41/2004. dan pasal 2 ayat (1) badan wakaf Indonesia ialah lembaga independen di dalam pelaksanaan  tugas,  ayat  (2)  BWI  berkedudukan  di  Ibu  Kota  Negara  Republik Indonesia yang berkedudukan Pengurus Pusatnya.
Pada  pengelolaan  wakaf,  nazir  memegang  peranan  yang  begitu  krusial sebagai  garda  terdepan.  Ini  berati  kunci  kesuksesan  perkembangan  wakaf ditentukan oleh professionalitas seorang nazir. Agar  tujuan wakif terhadap harta benda yang telah diwakafkan sejalan dengan tujuan yang dikehendakinya, maka nazir  bertangggungjawab  sebagai  pengelola  objek  wakaf,  atau  bisa  dikatakan, nazir  ialah  yang  mengatur  wakaf,  bertanggungjawab  memelihara,  mengelola, serta mendistribusikan hasil wakaf pada sasaran yang dikendaki wakif.
11 Rita  Linda,  (Devisi  Pembinaan  Nazir  Badan  Wakaf  Indonesia  Provinsi Lampung)Wawancara, Teluk Betung 12 Mei 2022 Pukul 10.40 wib
Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut dengan nazir yang berati pemelihara,  manajer,  administrator,  atau  disebut  juga  dengan mutawalli yang berati pengelola, manajer, yang diberi kuasa, berkomitmen, dan eksekutif. Nazir adalah orang yang bertugas mengelola, memlihara, dan mengembangkan harta wakaf. ini berati adalah seorang manajer dari harta wakaf.
Maka,  nazir  ialah  seseorang  yang  begitu  bertanggungjawab  pada  objek wakaf  yang  dipegangnya,  baik  pada  objek  wakaf  itu  ataupun  pada  hasil  serta usaha peningkatan produktivitasnya. Tiap tindakan nazir pada objek wakaf mesti atas dasar pertimbangan yang matang dan asas kontinuitas agar hasilnya bisa di distribuskian  kepada maukuf ’alaih. Hasil  yang  akan  diperoleh  wakif  sangat bergantung  pada  nazir  sebab  di  tangan  nazirlah  objek  wakaf  bisa  terjamin keberlangsungannya.
Objek wakaf sebagai aset umat haruslah dikelola dengan profesional serta amanah agar  potensi yang dimiliki oleh objek wakaf dapat digali serta disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karenanya kapasitas dan integritas seorang Nazhir  sebagai  titik  pusat  pemberdayaan  harta  wakaf  mempunyai  posisi  yang sangat penting. Maka, sebagai instrumen yang sangat krusial dalam pengelolaan wakaf,  kriteria tersebut harus dipenuhi untuk memperoleh hasil yang optimal.
Mengingat posisi nazir begitu krusial untuk perkembangan wakaf. Inovasi perkembangannya sangat bergantung pada kreatifitas seorang nazir. Sebab, UU 41/2004 memberikan kategori begitu ketat kepada  nazir. Nazhir tidak sekedar tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiyai, ataupun ulama melainkan wajb memiliki kemampuan  manejerial.  Pada  UU  tersebut  dipaparkan  bahwasanya  nazir meliputi perseorangan, organisasi serta badan hukum, yaitu:
a. Nazhir Perseorangan
Nazir perseorangan ialah sebuah perkumpulan masyarakat yang terdiri minimal  3  orang.  Syaratnya  ialah:  a)  WNI,  b)  Islam,  c)  Dewasa,  Amanah,  d) Sanggup secara jasmani serta ruhani, e) Tak terhalang melaksanakan perbuatan hukum. Untuk nazir perseorangan, berdasar aturan wakaf ditunjuk oleh wakif. Dia harus didata di menteri serta badan wakaf Indonesia lewat KUA setempat.
Lalu salah satu nazir itu wajb berdomisili di kecamatan tempat objek wakaf itu berada.
b. Nazir Organisasi
Nazir  organisasi  merupakan  organisasi  yang  bergerak  di  bidang  sosial, pendidikan,  kemasyarakatan  dan/atau  keagamaan  Islam.  Organisasi  tersebut wajib melengkapi syarat: a) Pengurus organisasi wajib melengkapi syarat nazir perorangan;  b)  Salah  seorang  pengurus  organisasi  wajib  bertempat  di kabupaten/kota  letak  benda  wakaf  berada;  c)  mempunyai:  (1)  Salinan  akta notaris mengenai pendirian serta anggaran dasar; (2) Daftar susunan pengurus; (3)  Anggaran  rumah  tangga;  (4)  Program  kerja  dalam  pemberdayaan  dan pengelolaaan  wakaf;  (5)  Daftar  kekayaan  yang  berasal  dari  objek  wakaf  yang terpisah  dari  kekayaan  lain  atau  yang  juga  kekayaan  organisasi;  (6)  Surat pernyataan  bersedia  untuk  diaudit.  Sama  seperti  nazir  perorangan,  nazir organisasipun  harus  didaftarkan  pada  menteri  serta  Badan  Wakaf  Indonesia lewat KUA setempat yang dilaksanakan sebelum menandatangani AIW.
c. Nazir Badan Hukum
Nazir badan hukum Ialah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  bidang  sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau kegamaan Islam. Badan hukum tersebut wajib  melengkapi  syarat:  a)  Pengurus  badan  hukum  wajib  melengkapi  syarat nazir perorangan; b) Salah seorang pengurus badan hukum wajib berdomisili di kabupaten/kota  badan  wakaf  berada;  c)  mempunyai:  (1)  Salinan  akta  notaris terkait pendirian serta anggaran dasar badan hukum yang sudah disahkan oleh instansi berwenang: (2) Daftar susunan pengurus; (3) Anggaran rumah tangga; (4) Program kerja pada pengembangan wakaf, (5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal  dari  objek  wakaf  atau  merupakan  kekayaan  badan  hukum;  (6)  Surat pernyaatan  bersedia  untuk  di  audit.  Nazir  badan  hukum  berdasar  atas  aturan perwakafan tersebut harus didaftarkan ke Menteri dan BWI lewat KUA setempat.
Bermanfaat  atau  tidaknya  objek  wakaf  sangat  ditentukan  dari  peran seorang nazir. Hal ini kemudian melahirkan persolan baru terkait siapakah nazir
yang  memiliki  kapabilitas  dalam  pengelolaan  wakaf  tunai  secara  produktif? Sebagai salah satu institusi perekonomian masyarakat serta salah satu  moneter islami  yang  begitu  potensial,  wakaf  tunai  semestinya  dikelola  oleh  para  nazir yang  profesional,  dalam  masalah  pengelolaan  wakaf  uang,  menurut  Uswatun Hasanah, nazirnya tak dapat disamakan dengan nazir wakaf tanah milik. Nazir wakaf  tanah  milik  bisa  dilaksanakan  oleh  sekelompok  orang  ataupun  badan hukum, sedang wakaf tunai semestinya dikelola oleh lembaga yang profesionmal dengan kategori:
1) Memiliki keahlian akses yang cepat pada wakif
2) Memiliki keahlian melaksanakan investasi harta wakaf
3) Memiliki keahlian admnistrasi rekening beneficiary
4) Memiliki kemampuan melaksanakan distribusi hasil investasi harta wakaf
5) Memiliki kredibilitas di masyarakat serta beroprasi berdasarkan aturan yang berlaku agar memudahkan proses pengontrolan dan pengawasan.
Berdasarkan  uraian  kriteria  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  para  nazir memegang peranan yang krusial agar harta wakaf dapat menghasilkan manfaat dan turut serta membangun ekonomi masyarakat sebagaimana yang dikendaki oleh para wakif. Olehkarenanya, objek wakaf mestinya dikelola oleh orang yang memiliki  kepribadian  yang  baik  serta  memiliki  kemampuan  manajerial  yang handal.
Nazir  wakaf  sebagai  orang  yang  diberi  kewenangan  dalam  pengelolaan objek wakaf, bertanggungjawab untuk  menangani hal-hal berikut :
a. Mengelola serta menjaga objek wakaf.
Tugas  utama  seorang  nazir  ialah  mengelola  serta  menjaga  objek  wakaf sebab  mengabaikan pemeliharaan objek wakaf akan berdampak pada kerusakan serta  hilangnya  fungsi  wakaf.  Sebab  itu  fuqaha  bersepakat,  bahwasanya kewajiban  pertama  nazir  wakaf  ialah  memlihara  objek  wakaf.  Menjaga  serta mengelola objek wakaf tersebut wajib didahului  dari membagikan hasil wakaf pada  mustahik.  Pada  pengelolaan  serta  usaha  mengembangkan  objek  wakaf, nazir bisa melakukannya dengan cara berikut :
1) Menyewakan  objek  wakaf  apabila  hal  tersebut  akan  menguntungkan  seta tiada pihak yang melarangnya. Kemudian hasilnya dapat dipakai membiayai pemeliharaan  objek  wakaf  dan  sekaligus  dapat  disalurkan  kepada  para mustakhik.
2) Menanami tanah wakaf untuk pertanian ataupun perkebuanan, baik dengan cara  menyewakan  ataupun  melalui    kerjasama  bagi  hasil,  sebagaimana muzara’ah  serta musaqah,  atau  pun  nazhir  sendiri  yang  mengelola  tanah tersebut.  Bentuk  kegiatan  ini  jelas  akan  memberi  pengaruh  positif  untuk meningkatkan perekonomian umat .
b. Membangun bangunan di atas tanah wakaf
Demi peningkatan dayaguna harta wakaf, maka mendirikan bangunan di atas  lokasi  tanah  wakaf  dapat  memberikan  manfaat  yang  lebih  besar,  seperti membangun  pertokoan  dan  perumahan  untuk  disewakan.  Hal  ini  tentunya dilakukan agar manfaat dari harta tersebut dapat dirasakan oleh para mustahik.
c. Mengubah bentuk serta kondisi objek wakaf.
Demi  keperluan  mustahik,  nazir  diperbolehkan  merubah  bentuk  serta kondisi objek wakaf menjadi lebih baik dan lebih berguna untuk para fakir miskin serta mustahik, seperti apabila objek wakaf tersebut berupa rumah. nazir bisa merubahnya  menjadi apartemen,  maupun  pertokoan,  ataupu bentuk  lain  yang dia  inginkan  sepanjang  hal  tersebut  relevan  dengan  aturan  dari  wakif  serta tujuan wakaf.
Disamping kebolehan yang diberikan kepada seorang nazir, mereka juga bertanggungjawab  atas  kerusakan  objek  wakaf  yang  disebabkan kecerobohannya. Berdasarkan hal tersebut para nazir  dapat diberhentikan dari jabatannya. Dan apabila  seorang nazir berkhianat atau mengelola objek wakaf dengan  cara  yang  tidak  patut  sehingga  mengakibatkan  kerusakan  pada  harta wakaf, maka hakim dapat menyerahkan tugas tersebut pada orang lain.
Maka,  tanggungjawab  nazir,  tak  hanya  sekedar  menjaga  serta mempertahankan  keberadaan  objek  wakaf  saja,  namun  bertanggungjawab memproduktifkan  objek  wakaf.    Dengan  cara  tesebut  kegunaan  wakaf,  tak
sekedar  bagi  keperluan  sosial  keagamaan,  namun  juga  bisa  diarahkan  demi pemberdayaan  ekonomi umat.
Selanjutnya  pada  pengelolaan  harta  wakaf  di  BWI  Perwakilan  Prov. Lampung masih berupa wakaf benda tidak bergerak selain uang, dalam hal ini peneliti  mengambil  dua  Kabuapaten  /  Kota  se  -  Lampung  yaitu  Kabupaten Lampung  Selatan  juga  Kota  Bandar  Lampung,  dari  hasil  data  yang  ditemukan jumlah harta wakaf yang ada di provinsi lampung dari tahun 2018 sampai dengan 2022 hanya bersifat wakaf tidak bergerak berupa tanah.
Nilai  IWN  di  Prov.  Lampung  pada  tahun  2021  turun  menjadi  0,085 (sangat kurang) di bandingkan tahun 2020 yang mempunyai nilai IWN sebesar 0,267 (cukup) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 68%. Itu terjadi sebab ditahun  2020,  Lampung  melaksanakan  pengisian  quesioner  sedang  di  tahun 2021 Lampung tidak melakukannya sehingga data-data yang diperlukan menjadi tiada  nilai  ataupun  kosong.  Tahun  2021,  terjadi  penurunan  nilai  pada  faktor regulator,  faktor  proses,  faktor  sistem,  faktor  outcome,  serta  faktor  impact  di tahun 2021.
Nilai  faktor  regulatori  menurun  dikarenakan  tidak  diketahuinya  data mengenai anggaran dana dukungan operasional Badan Wakaf Indonesia daerah pada tahun 2021, sedang pada tahun 2020 jumlah dana operasionalnya mencapai sebesar Rp. 100 juta.  Di luar itu, frekuensi pelatihan ataupun pembinaan yang diberikan  oleh  otoritas  wakaf  untuk  para  nazir  pada  tahun  2021  di  wilayah tersebut juga tidak diketahui. Sedangkan  pada tahun 2020, frekuensi pelatihan ataupun pembinaan bagi nazir yakni 3 kali setahun.
Pada  faktor  proses  terjadi  penurunan  nilai  pada  indikator  valuasi  aset wakaf non-tanah dan surplus pengelolaan wakaf. Tahun 2020 valuasi aset wakaf non tanah mencapai Rp. 200 juta serta surplus pengelolaan wakaf mencapai Rp. 20 juta. Sedang ditahun 2021, tak diketahui data baik bagi nilai aset wakaf non- tanah serta surplus pengelolaan wakaf.
Pada  faktor  sistem terjadi  penurunan  nilai  dalam  indikator  manajemen informasi  publik.  Nilai  indikator  manajemen  informasi  publik  ditahun  2021
turun  menjadi  1  dari  yang  sebelumnya  3  pada  tahun  2020.  Itu  menunjukkan bahwasanya  Badan  Wakaf  Indonesia  di  wilayah  Lampung  tidak  melaksanakan publikasi pada media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik) di  tahun  2021.  Selain  itu,  terjadi  penurunan  jumlah  nazir  institusi  yang sebelumnya mencapai 30 unit ditahun 2020, tetapi ditahun 2021 tak diketahui data berkait jumlah nazir institusi.
Pada faktor outcome terjadi penurunan nilai pada indikator rasio wakaf produktif  serta  rasio  maukuf  alaih.  Di  tahun  2020  unit  aset  wakaf  produktif mencapai 5.800 unit, unit aset wakaf total mencapai 15.100 unit,  serta jumlah maukuf alaih mencapai 2 juta orang. Sedang di tahun 2021, tak diketahui data baik bagi unit aset wakaf produktif, unit aset wakaf total, serta total maukuf alaih.
Pada faktor impact, nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Lampung turun menjadi 0,59. Sedang pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST Lampung mencapai angka 0,66. Maka dengan nilai indeks kemandirian yang menurun dari yang sebelumnya sebesar 0,61 hingga sebesar 0,56.

## 7. Pendayagunaan  Wakaf  di  Badan  Wakaf  Indonesia  Perwakilan Provinsi Lampung
Jika  dilihat  dari  potensi  wakaf  yang  terdapat  di  Indonesia,  pengelolaan objek    wakaf    belum  dilaksanakan  secara  optimal  demi  membangun  dan meningkatkan perekonomian umat. Dana wakaf sendiri jika dipakai dan dikelola secara  optimal    oleh  BWI  bisa  digunakan  bagi  kemaslahatan  bersama.    Sebab dana  wakaf  dapat  disebut  dana  fleksibel,  di  mana  dapat  diperuntukkan  untuk berbagai keperluan yang lebih berguna serta bisa memberikan manfaat bagi si pemberi  dan  penerimanya.  Tetapi,  faktanya  pemanfaaatan  wakaf  produktif khususnya  pada  lahan  wakaf  belum  diupayakan  secara  maksimal.    Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta wakaf oleh BWI belum terlaksana secara  maksimal  dan  masih  memiliki  banyak  kekurangan.  Misalnya  hasil  dari pengelolaan  harta  wakaf  belum  bisa  memberikan  sumbangsih  terhadap permasalahan  kenaikan  harga  bahan  bakar  minyak  (BBM)  .  Walaupun  tidak
semua pemanfaatan wakaf itu membuahkan hasil sesuai harapan, namun dalam perkembangannya, telah ada aset wakaf yang berupa rumah  sakit.
Dengan  demikian  Badan  Wakaf  Indonesia  Perwakilan  Provinsi, seharusnya menetapkan target pengelolaan dan manajemen wakaf sebagaimana yang  telah  dilakukan  oleh pengurus  BWI  pada  masa  jabatan  sebelumnya  yang berupa :
a. Mengikuti  Rakornas  Badan  Wakaf  Indonesia  tiap  tahun  serta  membuat laporan perkembangan Badan Wakaf Indonesia Prov. Lampung;
b. Mengadakan Rapat Kerja dan Kordinasi Badan Wakaf Indonesia se Provinsi Lampung tiap tahun;
c. Pembinaan Nazir di 13 Kabupaten/Kota, Edukasi Wakaf  di 10 Madrasah, 4 Sekolah serta Kantor Kementerian Agama di Bandar Lampung;
d. Seminar  “ Wakaf Goes  to  School  and  Campus ”  di  IBI  Darmajaya  dengan Narasumber  dari  Badan  Wakaf  Indonesia  Pusat,  Menerbitkan  Buku Manajemen Wakaf Produktif;
e. Pendampingan Ruislagh tanah wakaf, Pelatihan Interpreunership dan wakaf produktif;
f. Memberikan Bantuan Pinjaman dari wakaf uang bagi 13 UMKM Kelompok Binaan senilai 90 juta rupiah;
g. Menerima  penyerahan  tanah  wakaf  seluas  16.820  M  di  Bumi  Ratu  Nuban Lampung Tengah dari Nazir Yayasan Tarbiyah Islamiyah Lampung (YATILA) kepada BWI Provinsi Lampung sebagai Nazhir Pengganti untuk mengelola dan mengembangkannya.
Adapun upaya yang tengah dilakukan oleh pengurus BWI Lampung ialah dengan  menjadikan  Ikon  Wakaf  sebagai  master  plan  serta  melakukan  inovasi baru dalam bidang manajemen dan pengelolaan wakaf di BWI Provinsi Lampung menurut Erwinto selaku sekretaris BWI Provinsi Lampung. Kedua, kualitas nazir yang  rendah,  bahwasanya  pekerjaan  nazir  bukanlah  profesi  yang  banyak diminati  di  kalangan  masyarakat.  Mengingat  penghasilan  yang  diterima  oleh nazir  sebagai  pengelola  wakaf  masih  tergolong  rendah.  Hasil  survey  pun
memperlihatkan bahwa jumlah nazir yang mengaku meneripa gaji sekitar (8%) dan dari (82 %) penerima gaji tersebut menyatakan bahwa pendapatan sebagai pengelola  wakaf  belum  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Selain  itu, pemilihan  atau  penunjukan  nazir  tidak  didasarkan  atas  asas  profesionalitas melainkan atas dasar ketokohan, kekerbatan atau asas kepercayaan. Hal ini telah memberikan penguatan terhadap pernyataan bahwa nazir merupakan pekerjaan sambilan  yang  hanya  dilakukan  di  sisa  waktu  pekerjaan  pokok  dengan  upah sekedarnya saja. Hal ini tentu berdampak bagi kinerja nazir  dengan pola kerja asal-asalan.    Dengan  fakta  tersebut  seharusnya  profesi  nazir  mendapatkan perhatian, salah satunya dengan cara menyejahterakan para nazir melalui proses pengupahan yang layak sehingga mereka dapat hidup dengan layak di dunia dan pekerjaan mereka bernilai ibadah di akhirat kelak.
Dalam  Teori  Perubahan  Sosial  ada  4  Teori  Perubahan  Sosial  yakni  : Pertama Teori Evolusi (Evolutionary Theory). Teori ini dibagi atas teori evolusi unilinear  serta  multilinear.  Teori  evolusi  unilinear  berasumsi  bahwasanya berubahnya sosial mempunyai arah tetap dan proses yang sama. Perubahan itu dilalui  oleh  seluruh  umat  serta  dimulai  dari  proses  perkembangan  awal  yang sederhana ke tahap perkembangan terakhir yang sempurna. Sementara itu, teori evolusi multilinear melihat bahwasanya perubahan sosial yang mempunyai arah tetap,  tapi  faktanya  masing-masing  masyarakat  tak  wajib  menjalani  prosedur yang  sama.  Kedua  Teori  Siklus  ( Cyclical  Theory )  Teori  siklus  memandang terdapat beberapa proses yang wajib dilewati oleh tiap umat.  Pada teori ini, cara perubahan umat tak selesai di "tahap terakhir" yang sempurna, tetapi pada tahap hancurnya lalu bersiklus lagi ke tahap awal untuk peralihan (perubahan). Ketiga Teori Fungsionalis  (Functionalist  Theory). Teori fungsionalis berasumsi bahwasanya  tiap  elemen  umat  memberi  fungsi  pada    elemen  umat  lain. Perubahan yang timbul pada sebagian umat akan memunculkan perubahan pada bagian lain. Teori Konflik (Conflict Theory). Teori konflik melihat permasalahan yang terjadi antar kelompok yang mengakibatkan perubahan sosial disebabakan oleh perbedaan status atau kelas sosial di lingkungan masyarakat. Pada akhirnya
perubahan  akan  melahirkan  komunitas  dan  kelas  social  baru.  Dan  apabila konfilik  baru  terjadi  kembali,    maka  akan  melahirkan  perubahan  sosial berikutnya.
Dalam  teori Maqāṣid  Syariah terdapat  3  (tiga  teori pertama  pada  teori dharuriyah , di mana pada masa pandemi ini banyaknya masyarakat yang begitu memerlukan  pertolongan  untuk  membiayai  kehidupannya  sehari-hari,  jika pengelolaan wakaf berjalan dengan optimal atau produktif, maka hasilnya dapat dialokasikan  untuk  menolong  masyarakat  yang  mengalami  masalah  finansial guna memenuhi kebutuhannya. Badan wakaf Indonesia di tengah kenaikan harga Bahan  Bakar  Minyak  menurunkan  suatu  pergerakan  wakaf  keperdulian (KALISA)  di  mana  pergerakan  tersebut  dapat  menolong  menangani  pengaruh kenaikan  harga  Bahan  Bahan  Minyak  BBM)  sebagai  perwujudan  dari  teori maqashid syariah ditingkat pertama yakni dharuriyah , sehingga pendapatan yang dihasilkan  dari  pengelolaan  wakaf  dapat  disalurkan  dengan  optimal  serta menjadi tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Kemudian ditingkat kedua serta  ketiga,  pada  teori maqashid  syariah ada  prinsip hajiyah serta tahsiniyah . Konsep hajiyah mempunyai tujuan supaya kelima unsur itu menjadi lebih baik lagi di dalam melengkapi keperluan. Keperluan tersebut tidak mengancam jiwa jika tidak terpenuhi, namun akan mengalami suatu kesulitan. Jika prinsip hajiyah terlengkapi secara baik, sehingga akan melengkapi tingkatan sebelumnya maka kemaslahatan umat akan tercapai.
Untuk  tingkatan  yang  paling  akhir  terdapat  konsep tahsiniyah yang memiliki  tujuan  untuk  menyempurnakan  kelima  unsur  pada  teori maqashid syariah .  Menurut  Subagiyo,  bahwasanya  keperluan tahsiniyah ialah  keperluan tambahan  serta  pelengkap  apabila  keperluan ad-dharuriyah dan hajiyah telah terpenuhi. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa jika tingkatan terakhir ini tidak dapat  terpenuhi,  maka  tidak  akan  memberikan  dampak  kemusnahan  hidup sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan dharuriyah dan tidak pula membuat kehidupan  manusia  menjadi  sulit  sebagaimana  tidak  terpenuhinya  kebutuhan hajiyah. Salah satunya adalah mengenai gaya hidup yang berlebihan, dimana gaya
hidup ini tidak relevan dengan akal dan fitrah manusia terutama dari sisi akhlak, sehingga kebutuhan tahsiniyah berusaha menjembatani akhlak manusia dengan gaya hidupnya. Dengan demikian, kebutuhan tahsiniyah ini terkait pada akhlak mulia dan adat yang baik. Adapun penjabaran masing-masing mengenai tinjauan maqashid  syariah  terhadap  pendayagunaan  wakaf  ditengah  kenaikan  harga bahan Bakar Minyak (BBM).

## C. KESIMPULAN
Badan  Wakaf  Indonesia  mempunyai  fungsi  serta  kedudukan  yang strategis    dalam upaya  meningkatkan  produktifitas  objek  wakaf.  Kelembagaan Badan  Wakaf  Indonesia  mampu  merespon  berbagai  persoalan  yang  dihadapi oleh  masyarakat  pada  umumnya  dan  umat  Islam.  Tugas  pokok  seperti mengadministrasikan  sampai  dengan  pengelolaan  dana  wakaf  harus  sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Namun dalam kenyataannya wakaf yang banyak  dikelola  oleh  Badan  Wakaf  Indonesia  masih  mencakup  benda  tidak bergerak, sedangkan untuk wakaf benda bergerak masih belum banyak dikelola secara maksimal dikarenakan pengelolaan wakaf tunai masih tergolong baru. Hal ini disebabkan minimnya pemahaman masyarakat terkait jenis-jenis harta yang dapat  diwakafkan  selain  tanah  dan  bangunan.  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI) sebagai institusi/lembaga wakaf yang independen harus lebih mampu mengelola dan memanajemen wakaf, sehingga wakaf dapat dikelola dengan baik, terutama pembinaan terhadap nazhir sebagai orang yang bertugas mengelola, memelihara, dan  mengembangkan  harta  wakaf.  Dengan  kata  lain  posisi  nazir  ialah  sebagai manajer  dari  harta  wakaf.  Dengan  demikian  berbagai  permasalahan  yang dihadapi  BWI  provinsi  lampung  seharusnya  dijadikan  sebagai  tantangan  oleh para  pengurus  BWI  agar  segera  dapat  melakukan  pengadministrasian, pengelolaan dan memanajemen harta wakaf dengan cara yang lebih baik untuk memperoleh hasil yang lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsif Syariah Dalam Hukum Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010.
Aji Damanuri, Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majlis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo.
Erwinto,  (Sekretaris  Pengurus  Badan  Wakaf  Indonesia  Provinsi  Lampung). Wawancara, Tanjung Karang  Barat, 26 Februari 2022 Pukul 10.30 WIB Kementerian  Agama  RI, Fiqih  Wakaf ,  Jakarta:  Direktoral  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam, Direktoral Bimbingan wakaf: 2006.
Mukhlisin  Muzarie, Hukum  Perwakafan  dan  Implikasinya  Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
Nuhidayani dkk, Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017
Rita  Linda,  (Devisi  Pembinaan  Nazir  Badan  Wakaf  Indonesia  Provinsi Lampung)Wawancara, Teluk Betung 12 Mei 2022 Pukul 10.40 wib
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009.
Siah Khosyi’iah, Wakaf Hibah Persepektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia , Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , Bandung, Alfabeta, , 2016
Suparman Usman, Hukum Perwakafan Indonesia, Serang: Darul Ulum Press, 1999. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Hak-hak anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan , Jakarta: Gema Insani, 2011.