PUSAKA Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Busines Event Volume 2, No.1 (2020) 44-51 ISSN 2656-1301 (Online) 2656-1336 (Print)

## Kelayakan Operasional Hotel Nonbintang di Sulawesi Selatan
Daniel Adolf Ohyver
Department of Hospitality, Politeknik Pariwisata Makassar, Kota Makassar ohyver@gmail.com
Nursjam
Department of Hospitality, Politeknik Pariwisata Makassar, Kota Makassar nursjam@yahoo.co.id,
Kurnia Yusniar Rahman
Department of Hospitality, Politeknik Pariwisata Makassar, Kota Makassar kurniayusniarrahman@poltekparmakassar.ac.id

## ABSTRACT
This  research  aims  to  know  the  condition  of  non-star  hotels in  relation  to  product,  service  and  management  aspects.  In addition, this research was also carried out with the intention of  evaluating  the  feasibility  of  operating  non-star  hotels  in South  Sulawesi.  This  type  of  research  is  applied  research with a qualitative approach. Information is obtained through observation using  check lists, interviews, and documentation in  the  form  of  assessment  guidelines.  Determination  of informants was taken in 10 regions with a total of 56 hotels, each  hotel  has  one  informant,  plus  10  informants  from  the Regional  Tourism  Office,  so  the  number  of  informants became 66 people. The analysis technique used is descriptive analysis.  The  results  showed  that,  of  the  56  non-starred hotels studied there were 23 that were less feasible, 19 were feasible and 14 were very feasible.
KEYWORDS :  Feasibility,  Product,  Service  And Management

## PENDAHULUAN
Sehubungan dengan arahan menteri tentang pengembangan  pariwisata  pedesaan  guna  mengurangi kepadatan  penduduk  di  perkotaan,  maka  Pemerintah memprioritaskan wilayah terpencil untuk dikembangkan.  Hotel  terkait  dengan  beberapa  unsur sebagaimana  dikemukakan  oleh  Dimyati  (1992)  bahwa Unsur-unsur  yang  dimaksud  berupa  hotel  yang merupakan  “suatu  bangunan  atau  badan  usaha akomodasi  yang  menyediakan  fasilitas  pelayanan makan dan minum, dan diperuntukkan bagi masyarakat umum  yang  tinggal  di  suatu  tempat  hanya  untuk sementara  waktu,  serta  dikelola  secara  komersial”. Pendapat  ini  sejalan  dengan  penjelasan  dalam  undang- undag  kepariwisataan  no.10  tahun  2009  pada  bab  1, pasal 1, ayat 7 dan 8, bahwa usaha pariwisata adalah
“usaha  yang  menyediakan  barang  dan/  atau  jasa  bagi pemenuhan  kebutuhan  wisatawan  dan  penyelenggaraan pariwisata.”  Ditambahkan  oleh  Hadinoto  (1996),  yang mengemukakan  berbagai  tipe  akomodasi  adalah,  hotel berbintang,  hotel  melati,  motel  resort  hotel,  apartemen dan sebagainya. Hotel nonbintang merupakan salah satu akomodasi sebagaimana dikemukakan di bawah ini.
Tarmoezi  (2000)  mengklasifikasi  hotel  melati  menurut jumlah  kamar,  yaitu,  melati  I  jumlah  kamar  minimal lima  buah,  melati  II  jumlah  kamar  minimal  sepuluh buah,  melati  III  jumlah  kamar  minimal  15  buah. Sedangkan  Rahim  (2016)  berpendapat  bahwa  hotel melati  adalah  “penginapan  yang  mematok  tarif  murah, dengan  fasilitas  seadanya,  tidak  ada  CCTV  tetapi aman”.  Agak  berbeda  dengan  yang  dikemukakan  oleh Marlina  (2008)  yang  mengklasifikasi  hotel  menurut jumlah  kamar  sebagai  berikut;  untuk small  hotel memiliki jumlah kamar maksimal 25 kamar. Hotel yang berukuran medium memiliki  antara  29  –  299  kamar sedangkan large hotel,  yaitu  hotel  yang  agak  besar memiliki minimal 300 kamar. 1
Demikian  pula  dengan  Rahmada  (2010) yang mengemukakan  bahwa  hotel  nonbintang  adalah  “hotel yang belum memenuhi persyaratan untuk menjadi hotel bintang”. 2
Dalam  hal  ini  Peneliti  sependapat  dengan  yang dikemukakan  oleh  Rahmada.  Dewasa  ini  hotel  tidak lagi  menggunakan  istilah  melati,  tetapi  hanya
1 https://dwar4tune.wordpress.com/2012/01/02/hotel-dan- klasifikasinya/
2 https://www.homefage.ga/2016/04/pengertian-arti-hotel- melati.html
PUSAKA Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Busines Event Volume 2, No.1 (2020) 44-51 ISSN 2656-1301 (Online) 2656-1336 (Print)
dikategorikan  dalam  dua  bagian,  yaitu  Hotel  Bintang dan  nonbintang.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  hotel merupakan  salah  satu  komponen  pariwisata  yang merupakan  bagian  dari amenities. Hotel  dapat diklasifikasikan  dalam  dua  kategori  yaitu  hotel berbintang dan hotel nonbintang sebagaimana dikemukakan  dalam  Peraturan  Menteri  pariwisata (2013), namun bagi Sunaryo (2013) masih menggunakan  istilah  hotel  melati  untuk  hotel nonbintang.
Dalam  kaitannya  dengan  perjalanan  wisata  ditemukan bahwa  tidak  semua  wisatawan  yang  melakukan perjalanan  mampu  menginap  di  hotel  berbintang, sebaliknya mereka tetap memiliki motivasi tinggi untuk berwisata,  meskipun  mereka  memiliki  keterbatasan biaya. Dengan keterbatasan biaya, para wisatawan tetap mengharapkan  mendapatkan  akomodasi  yang  relatif murah namun tetap memperhatikan kebersihan hotel.
Hal  yang  tidak  menyenangkan  pernah  dialami  oleh peneliti  di  hotel  nonbintang  yaitu,  munculnya  kecoa pada  saat  tamu  sedang  makan,  nyamuk  mengganggu tamu,  adanya  gangguan  lalat,  daun  pintu  berbunyi  saat dibuka  atau  ditutup,  dinding  mengelupas,  air  tergenang di  lantai  kamar  mandi  dan  sering  Peneliti  menemukan ulat  di  bawah  ember  dalam  kamar  mandi.  Dari gambaran di atas, Peneliti melakukan penelitian dengan tujuan  untuk  mengetahui  kondisi  aspek  produk,  aspek pelayanan  karyawan  terhadap  tamu  hotel  dan  aspek pengelolaan  yang  dilaksanakan  oleh  karyawan  hotel, serta  ingin  mengetahui  seberapa  banyak  jumlah  hotel nonbintang  di  Sulawesi  Selatan  yang  layak  beroperasi di Sulawesi Selatan.
Dalam permenpar tahun 2013 bab 5 pasal 9 ayat 17 dan Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif Republik  Indonesia  Nomor  pm.53/hm.001/mpek/2013, Bab  1  pasal  1  ayat  5  tentang  standar  usaha  hotel, dikatakan  bahwa  ada  tiga  aspek  yang  harus  menjadi perhatian  sehingga  layak  dikatakan  sebagai  hotel nonbintang  yaitu:  aspek  produk  yang  meliputi  11 (sebelas)  unsur  dan  28  sub  unsur.  Aspek  Pelayanan meliputi  lima  unsur  dan  5  lima  sub  unsur.  Terakhir adalah  aspek  Pengelolaan  yang  meliputi  empat  unsur dan lima  sub unsur.  Aspek-aspek di atas menjadi dasar bagi  penulis  melakukan  penelitian  tentang  kelayakan operasional hotel nonbintang.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Mulyadi  dan  Akhmad  Faturrahman (2016)  di  Desa  Kandri  Semarang.  Mereka  lebih
mementingkan  kemampuan  berbahasa  Inggris  dalam melihat kelayakan hotel. Para karyawan diharapkan siap menerima  wisatawan mancanegara  yang datang. Tetapi pada kenyataannya kemampuan mereka dalam berbahasa  Inggris  cenderung relatif rendah karena rata- rata  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  masih tergolong  minim  dan  kemampuan  berbahasa  asing masih kurang. 3
Sehubungan  dengan  kelayakan  hotel  nonbintang,  maka berikut  ini  dikemukakan  tiga  aspek  yang  harus  dinilai yaitu:  aspek  produk,  pelayanan  dan  pengelolaan sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

## KAJIAN TEORI

## Produk Hotel
Salah satu persyaratan hotel nonbintang adalah fasilitas yang  merupakan  produk  hotel.  Dimyati  (1992) mendefinisikan  bahwa  produk  hotel  adalah  “segala sesuatu  yang  sengaja  disediakan  untuk  dipakai  atau dipergunakan  dan  dinikmati  oleh  tamu.  Produk  yang dimaksud  disini  bukan  hanya  sekedar  fasilitas  mandi, makan  dan  minum,  tetapi  segala  sesuatu  yang  dapat memenuhi kebutuhan tamu. Soekadijo (1996) menambahkan  bahwa  bahwa  “fasilitas  mandi  di  dalam hotel  yang  paling  baik  menurut  gaya  kepariwisataan ialah bak untuk mandi rendam (bathtub)”.

## Pelayanan Hotel
Unsur  pelayanan  berhubungan  dengan  segala  yang dikerjakan  oleh  actor  dalam  pelayanan.  Hal  tersebut  di atas  diperkuat  oleh  pernyataan  Budi  (2013)  bahwa “Kualitas layanan jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan  dan  keinginan  pelanggan  serta  ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan.” Demikian pula dengan Mulyadi  dan Andri (2014)  yang  mengatakan  bahwa  “rendahnya  kualitas pelayanan  disebabkan  sumber  daya  manusia  yang dihasilkan  oleh  lembaga  pendidikan  kurang  memenuhi standar  kompetensi  untuk  pekerjaan  di  bidang pariwisata.”  Demikian  disampaikan  oleh  Soekadijo (1996)
Belum banyak aktivitas di bidang perhotelan yang dapat digantikan  oleh  mesin.  Aktivitas  yang  dimaksud  antara lain  pelayanan  makan,  minum,  pertunjukan.  Kegiatan hotel  tersebut  merupakan  kebutuhan  yang  sangat
3 https://journal.unnes.ac.id/artikel_nju/abdimas/7652.
PUSAKA Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Busines Event
Volume 2, No.1 (2020) 44-51 ISSN 2656-1301 (Online) 2656-1336 (Print)
penting dalam mengantisipasi perkembangan kepariwisataan  di  masa  yang  akan  datang,  oleh  karena itu  sumber  daya  manusia  masih  menjadi  penentu terhadap  maju  tidaknya  suatu  usaha.  Pernyataan  ini didukung  oleh  Suwantoro  (1997)  yang  mengatakan bahwa “untuk dapat menciptakan SDM Pariwisata yang berkualitas  dan  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan kepariwisataan nasional, regional, maupun internasional diperlukan  keterlibatan  pelaku  pariwisata  secara berimbang dan menyeluruh”.
Hal  tersebut  di  atas  sejalan  dengan  yang  dikemukakan oleh Noe dkk (2010: 6) bahwa “Sumber Daya Manusia sebagai  alat  untuk  berkontribusi  terhadap  profitabilitas, kualitas”.  Dalam  kutipan  ini  jelas  menunjukkan  bahwa perhotelan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sumber  daya manusia  yang  kompeten  dan  berkualitas,  sehingga mampu bekerja secara professional. Didukung pula oleh Arsyad  dkk  (2011)  bahwa  „tidak  ada  Negara  dengan kualitas SDM rendah yang maju dari sisi pembangunan ekonominya.  Sebaliknya  tidak  ada  Negara  dengan kualitas  SDM  tinggi  yang  masuk  pada  kategori  Negara miskin”  Sementara  itu  Bagyono  (2012)  juga mengatakan bahwa seorang karyawan dapat dinyatakan kompeten apabila memiliki berbagai keterampilan yang dapat menunjang pekerjaannya.
Mulyadi  dan  Akhmad  Faturrahman  (2016)  yang mengemukakan tentang kompetensi yang harus dimiliki bagi  seorang  karyawan  di  industri  perhotelan,  bahwa unsur  kompetensi  bagi  manajer  hotel  terakumulasi kedalam  tiga  hal,  yaitu:  pengetahuan  (basic  theoretical knowledge),  kemampuan  teknis  (hand-on  operating skill),  serta  kemampuan  manajemen  diri  (self- adjustment  abilities).  Selain  ketiga  unsur  tersebut, kemampuan  berbahasa  asing  menjadi  faktor  yang sangat  penting  dalam  menentukan  seberapa  baik kompetensi  layanan  dari  seorang  manajer  hotel. Nugroho  (2011)  menambahkan  bahwa  pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui program pelatihan.  Demikian  pula  dengan  pernyataan  Suyatno (2011)  bahwa  “pendidikan  dan  pelatihan  hendaknya dilakukan setiap saat, baik yang terkait dengan keluhan tamu  ataupun  tidak”.  Selain  itu  keterampilan  dan pengetahuan  di  bidang  perhotelan  Bagiyono  (2012) mengatakan  bahwa  dibutuhkan  keterampilan  prosedur check-in  dan  check-out  bagi  kelompok  dan  individu. Selain  itu,  keterampilan  berbahasa  asing  sangat dibutuhkan  dalam  mendukung  pekerjaan,  agar  tidak terjadi  kesalahpahaman  yang  diakibatkan  adanya komunikasi yang tidak saling memahami bahasa.
Kesopanan  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  sikap  dan perilaku  petugas  hotel  jika  berhadapan  dengan  tamu, sebagaimana dikemukakan oleh Suyatno (2011) bahwa, dengan  sikap  yang  ekspresif,  hambatan  informasi  itu dapat dikurangi. Didukung dengan pernyataan Isdaryono  (2013)  bahwa  “implementasi  dari Global Code  of  Ethic  for  Tourism harus  segera  diterapkan  di seluruh jajaran industri pariwisata”.
Pendapat  para  pakar  di  atas  tentang  pelayanan berintikan pada sumber daya manusia yang berpengetahuan  dan  memiliki  keterampilan  sesuai dengan bidang masing-masing, serta kesopanan petugas hotel.

## Pengelolaan Hotel
Harun  dan  Lukman  (1992)  mengemukakan  bahwa pengelolaan  adalah  “suatu  totalitas  yang  terpadu”. Sedangkan  Moekijat  (2000)  mengatakan  bahwa pengelolaan  adalah  “rangkaian  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pengorganisasian,  petunjuk  pelaksanaan, pengendalian  dan  pengawasan”.  Dipertegas  lagi  oleh Atmosudirdjo  (1998)  bahwa  manajemen  merupakan pengendalian  dan  pemanfaatan  semua  faktor  dan sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai tujuan kerja tertentu. Dalam hal  ini  Fayol  (1996)  menambahkan  dengan directing dan actuating dalam fungsi manajemennya.
Dari  pendapat  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa Pengelolaan  merupakan  usaha  dari  seseorang  atau masyarakat agar sumber daya yang dimilikinya menjadi penunjang  dalam  setiap  kegiatan,  khususnya  usaha pariwisata.  Sebagaimana  yang  tercantum  dalam Peraturan Menteri 2013. Dia memfokuskan pengelolaan pada adanya struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian  tugas  dari  masing-masing  karyawan.  Ketiga aspek  tersebut  di  atas  meliputi  kriteria  mutlak  pada Standar  Usaha  Hotel,  olehnya  itu  penelitian  ini menggunakan kriteria Standar Usaha Hotel  yang terdiri atas tiga aspek dan 38 unsur.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  terapan  dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh informasi tentang kelayakan operasional  hotel  nonbintang  dengan  melakukan penilaian  terhadap  ketiga  aspek  yang  telah  disebutkan sebelumnya.
PUSAKA Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Busines Event Volume 2, No.1 (2020) 44-51 ISSN 2656-1301 (Online) 2656-1336 (Print)
Instrumen  utama  penelitian  ini  adalah  Peneliti  sendiri. Data  diperoleh  dari  observasi  dengan  menggunakan check-list , dan data yang diperoleh melalui wawancara, Peneliti  menggunakan  instrumen  berupa  sejumlah pertanyaan  yang  terstruktur  sebagai  pedoman  dalam melakukan  wawancara.  Sebagian  data  Sekunder  yang diperoleh  oleh  peneliti  bersumber  dari  berbagai  buku, selebaran  atau  brosur  yang  diperoleh  dari  dinas pariwisata.
Wilayah  penelitian  ditentukan  berdasarkan  kota  atau kabupaten yang memiliki daya tarik wisata dan menjadi sasaran  atau  tujuan  kunjungan  para  wisatawan  serta mempertimbangkan  arahan  Menteri  Pariwisata  yang telah  ditindak  lanjuti  oleh  Deputi  Pengembangan Kelembagaan  Kepariwisataan  Kementerian  Pariwisata No.  SK.  400/OT.001/DPKP/Kempar/2016,  tentang pelaksanaan  program  dan  kegiatan  Pengembangan SDM di destinasi utama dan destinasi prioritas.
Atas  dasar  inilah  maka  peneliti  menentukan  wilayah penelitian  yaitu:  Kota  Makassar,  Tana  Toraja  dan Toraja  Utara,  Kajang  dan  Tanjung  Bira  di  Kabupaten Bulukumba,  Kabupaten  Maros,  Pangkep,  Barru,  kota Pare-Pare,  Kabupaten  Bantaeng  dan  Kabupaten Pinrang. Dari 10 wilayah penelitian, ditentukan 1 orang informan  di  setiap  kantor  Dinas  Pariwisata.  Dari  56 jumlah  hotel  yang  dikunjungi  kami  mewawancarai masing-masing  satu  orang  yang  mewakili  managemen hotel,  enam  belas  diantaranya  berstatus  manager  dan pemilik  hotel,  berarti  jumlah  informan  secara keseluruhan sebanyak 66 orang.
Data  yang  diperoleh  melalui  checklist,  diatur,  disusun dan selanjutnya disajikan dalam bentuk table, kemudian dianalisis  secara  deskriptif.  Data  tersebut  dianalisis berdasarkan  format  penilaian  yang  tercantum  dalam Peraturan  Menteri  Pariwisata  tentang  Panduan  dan Metode  Penilaian  Standar  Usaha  Hotel  Nonbintang tahun 2013.
Selanjutnya  data  yang  diperoleh  dari  wawancara  dan observasi  direduksi,  yakni,  menyederhanakan  dan memfokuskan  data,  melakukan  ringkasan  data  dan mentransformasi  data  mentah  ( raw  data ).  Makna reduksi data dilakukan dengan cara membaca, transkrip wawancara,  catatan  hasil  pengamatan  atau  dokumen yang dianalisis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Aspek Produk
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  belum  ada satupun  dari  informan  yang  mengetahui  tentang penggolongan kelas hotel. Pada umumnya pemilik hotel dan  para  informan  yang  mewakili  kepala  dinas pariwisata  sebenarnya  mengetahui  Standar  Usaha Hotel,  tetapi  mereka  tidak  mengetahui  tentang  siapa yang  seharusnya  menetapkan  Standar  Hotel  tersebut dan  sampai  sekarang  belum  jelas  dari  Lembaga  apa sebenarnya  yang  seharusnya  diberikan  kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat status hotel sebagai hotel bintang atau hotel nonbintang.
Dari  56  hotel  yang  diteliti  hanya  ada  tiga  yang  telah menerima  sertifikat,  tetapi  masih  dalam  bentuk  hotel melati belum berbentuk sertifikat  Standar Usaha Hotel. Diketahui  juga  bahwa  kebanyakan  pimpinan  hotel belum  memperhatikan  pengembangan  kompetensi karyawannya.  Hal  ini  terbukti  bahwa  hanya  ada  dua karyawan  dari  56  hotel  yang  diteliti  memperoleh sertifikat kompetensi perhotelan.
Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa bangunan  hotel  yang  tidak  terawat  dengan  baik  dan tidak  memiliki  pencahayaan  yang  baik.  Fasilitas  parkir bervariasi  ada  yang  hanya  memuat  tiga  kendaraan beroda empat, tetapi ada juga tempat parkir  yang dapat menampung  lebih  dari  sepuluh  kendaraan  beroda empat,  bahkan  dapat  ditambah  dengan  beberapa kendaraan beroda dua.
Ada satu hotel di kabupaten Barru yang tidak memiliki counter,  sehingga  kelihatan  seperti  rumah  tinggal. Ditemukan  pula  di  Kabupaten  Bulukumba  yang memiliki  counter,  tetapi  jarak  antara  ruang  masuk menuju  counter  kurang  lebih  20  meter  dengan  bentuk jalan  memanjang  seperti  lorong,  kemudian  naik  satu lantai  untuk  mencapai  counter  tempat  menerima  tamu. Kedua  hotel  tersebut  kelihatan  seperti  rumah  tinggal atau yang biasa disebut home stay .
Di  Kabupaten  Pinrang  dan  di  Toraja  Utara  terdapat hotel  dimana  area  penerimaan  tamu  hanya  memiliki satu  toilet,  bahkan  ada  yang  tidak  memiliki  toilet  di ruang  penerimaan  tamu.  Disamping  itu  ada  juga  hotel yang  memiliki  dua  toilet,  tetapi  tidak  ada  tulisan  toilet wanita  dan  pria.  Kebanyakan  tempat  sampah  hanya dilapisi  dengan  kantong  pelastik  tanpa  menggunakan penutup.
PUSAKA Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Busines Event Volume 2, No.1 (2020) 44-51 ISSN 2656-1301 (Online) 2656-1336 (Print)
Kondisi kamar tidur sebahagian sudah sangat bersih dan telah  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan, tetapi  masih  lebih  banyak  kamar  hotel  yang  kurang bersih,  contohnya,  peneliti  menemukan  lipan  di  lantai kamar  tempat dimana  kami menginap. Ada juga  kamar twin yang semestinya dilengkapi dengan dua sabun, dua handuk,  tapi  kenyataannya  hanya  tersedia  satu  sabun dan satu handuk.
Lebih  dari  sebahagian  hotel  yang  diteliti  mempunyai kamar  tidur  yang  tidak  terawat  dan  tidak  dilengkapi dengan  kursi,  meja,  rak  koper.  Kalaupun  ada  kursi  dan meja,  kondisinya  tidak  layak  pakai  sebagai  fasilitas hotel.  Hal  ini  ditemukan  di  Kabupaten  pinrang  dan Toraja.
Hampir  tidak  ada  pintu  dan  jendela  dilengkapi  dengan rantai  pengaman,  serta  lubang  intai,  namun  hotel  di Makassar pada umumnya kamar tidur kondisinya sudah cukup  baik  dan  tetap  terawat  dengan  baik.  Selain  itu hampir  semua  hotel  sudah  menggunakan  petunjuk  arah kiblat  dan  memasangnya  di  langit-langit  kamar,  tetapi masih  ditemukan  juga  hotel  yang  arah  kiblatnya dipasang di dinding kamar tidur dan di laci meja.
Ada  satu  hotel  yang  ditemukan  di  Kabupaten  Barru yang  setiap  kamarnya  menggunakan  tempat  tidur dengan  ukuran  160  x  200  cm  dilengkapi  seperei  satu lembar  yang  berwarna  warni  beserta  dengan  sarung bantal,  sehingga  kelihatan  seperti  rumah  tinggal  dan tidak  jelas  terlihat  apakah sheet yang  digunakan  masih bersih  atau  sudah  kotor.  Dalam  kaitannya  dengan  lena, terlihat  bahwa  belum  semua  hotel  memiliki  tempat penyimpanan  lena  yang  baik.  Kebanyakan  tempat penyimpanan lena masih menggunakan rak yang hanya ditutup dengan tirai, bahkan ada yang sama sekali tidak mempunyai penutup.

## Aspek Pelayanan
Hasil  observasi  yang  berkaitan  dengan  pelayanan karyawan  terhadap  tamu  di  kantor  depan  ditemukan bahwa  lebih  dari  setengah  hotel  tempat  penelitian melakukan registrasi sudah sesuai dengan aturan, tetapi masih  ada  petugas  memiliki  rangkap  kerja,  yaitu, disamping  sebagai  reseptionis  juga  sebagai  kasir. Pelayan  yang  melayani  makanan  dan  minuman kebanyakan  masih  berpenampilan  sederhana,  dengan hanya  menggunakan  baju  kaos  biasa,  meskipun demikian mereka tetap bersikap ramah dan sopan dalam melayani tamu.
Hasil  wawancara  bahwa  petugas  keamanan  menjaga keamanan  hotel  siang  dan  malam,  pada  umumnya mereka  jujur  dan  selalu  bersikap  ramah  dan  sopan terhadap  tamu.  Ada  yang  mempunyai  dua  petugas keamanan,  ada  juga  tiga,  tetapi  ada  juga  yang mempunyai  hanya  satu  orang.  Bahkan  ada  hotel  sama sekali  tidak  mempunyai  petugas  keamanan,  karena mereka sudah menganggap hotelnya aman.
Pelayanan kesehatan terhadap karyawan dan tamu hotel tersedia  P3K  (pertolongan  Pertama  Pada  Kecelakaan). Keseluruhan  karyawan  sudah  memahami  bagaimana penggunaan  obat-obat  yang  tersedia  di  kotak  P3K. disamping  itu  hotel  memiliki  informasi  klinik  yang dapat  segera  dihubungi  apabila  terjadi  kondisi  darurat atau emergency .

## Aspek Pengelolaan
Sehubungan  dengan  pengelolaan  hotel,  Peneliti  tidak membicarakan  fungsi  manajemen  secara  utuh,  tetapi hanya  yang  berkaitan  dengan  pemeliharaan  kesehatan, lingkungan,  struktur  organisasi,  peraturan-peraturan perusahaan, kebersihan hotel dan lingkungan, pemeliharaan,  perbaikan  gedung  dan  peralatan  hotel, serta  yang  berkaitan  dengan  kompetensi  yang  dimiliki oleh sumber daya manusia.
Hasil wawancara sehubungan dengan pengelolaan hotel bahwa  pemeliharaan  dan  perbaikan  peralatan  hotel dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhan,  seperti  pengecatan dilakukan  apabila  sudah  kelihatan  kusam,  namun  ada satu  orang  pemilik  hotel  yang  menyampaikan  bahwa dia  menjadwalkan  pemeliharaan  hotel  sekali  dalam enam bulan.
Gambaran  ketiga  aspek  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa para  pimpinan  atau  manager  hotel  nonbintang  di Sulawesi  Selatan  belum  berfikir  untuk  meningkatkan wawasan  karyawannya,  atau  belum  berfikir  tentang profesionalime  karyawannya  dalam  bekerja,  mereka hanya  melihat  kompetensi  calon  karyawan  pada  saat dilakukan penerimaan karyawan baru.
Hasil  Penelitian  berdasarkan check-list dikemukakan dalam  bentuk  tabel.  Dalam  tabel  tersebut  terdapat jumlah  hotel  yang  dikategorikan  sebagai  hotel nonbintang  kurang  layak,  layak,  dan  sangat  layak  di sepuluh  kota  dan  kabupaten  Sulawesi  Selatan.  Kode kesepuluh wilayah penelitian diberikan sebagai pengganti  nama  wilayah  dan  hotel  dimana  peneliti melakukan peneliian. Kode tersebut adalah:
PUSAKA Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Busines Event Volume 2, No.1 (2020) 44-51 ISSN 2656-1301 (Online) 2656-1336 (Print)
0101 – 0110 = 01 berarti kode Kabupaten Toraja Utara, 01 sampai dengan 10 berarti jumlah hotel. 0201 – 0204 =  02  berarti  kode  Kabupaten  Tana  Toraja,  01  sampai dengan  04  jumlah  hotel.  0301  –  0304  =  03  adalah Kabupaten  Pinrang  dan  01  sampai  dengan  04  adalah jumlah hotel, 0401 – 0407 = 04 adalah kode Kota Pare- Pare,  dan  seperti  biasa  01  sampai  dengan  07  adalah kode jumlah hotel. Sedangkan 0501 adalah satu-satunya hotel yang ada di Kabupaten Pangkep. Kode wilayah 05 adalah  kode  yang  diberikan  pada  dua  kabupaten  yaitu, Kabupaten Pangkep dan Barru. Selanjutnya kode 0601- 0604  adalah  kode  wilayah  Kabupaten  Maros,  yang jumlah  hotelnya  hanya  empat,  dan  0701-0717  adalah kode  wilayah  kota  Makassar  dengan  jumlah  hotel sebanyak  17.  Sedangkan  kode  0801-0802  adalah  kode wilayah Kabupaten Bantaeng yang berjumlah dua hotel, dan  yang  terakhir  adalah  kode  0901-0905  yang  berarti kode  wilayah  Kabupaten  Bulukumba  dengan  jumlah lima hotel.
Tabel 2: Jumlah Hotel Nonbintang yang Diteliti di Sulawesi Selatan
NO KODE HOTEL KURANG LAYAK 76 - 118 LAYAK 119 - 161 SANGAT LAYAK 162 - 288 KETERANGAN 1. 0101 – 0110 502 461 367 Toraja Utara 2. 0201 – 0204 270 - 196 Tana Toraja 3. 0301 – 0304 202 - 390 Kab. Pinrang 4. 0401 - 0407 318 151 510 Kota Pare-Pare 5. 0501 408 270 168 Kab. Pangkep
6. 0502 - 0503 Kab Barru 7. 0601 – 0604 Kab. Maros 8. 0701 - 0717 557 937 899 Kota Makassar 9. 0801 - 0802 118 890 Kab. Bantaeng 10. 0901 - 0905 Kab. Bulukumba Jumlah Nilai Kelayakan 2375 2709 2530 Tiap Wilayah Nilai Rata-Rata 2375: 23 = 103.27 2709: 19 = 142.58 2530: 14 = 180.71 Tiap Wilayah Nilai Rata-Rata (Jumlah nilai kelayakan dibagi Jumlah Hotel) 2375 + 2709 + 2530 = 7614 : 56 = 135.9642 Sulawesi Selatan
Selanjutnya  nilai  dari  hotel  nonbintang  setiap  wilayah, dan  nilai  rata-rata  setiap  wilayah,  serta  nilai  rata-rata setiap hotel di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 3: Nilai Kelayakan operasional Hotel Nonbintang di Sulawesi Selatan
Pada  tabel  2  menunjukkan  bahwa  dari  56  jumlah  hotel nonbintang,  di  Kota  Makassar  memang  jauh  lebih banyak,  hal  ini  juga  yang  menyebabkan  jumlah  hotel yang  diteliti  di  kota  Makassar  lebih  banyak dibandingkan  dengan  hotel  yang  ada  di  kota  dan kabupaten lain di Sulawesi Selatan.
Dari  semua  wilayah  penelitian,  Kabupaten  Toraja Utara,  Kabupaten  Pinrang,  Kota  Pare-pare  dan  Kota Makassar yang memiliki daftar nama akomodasi. Daftar nama-nama  akomodasi  di  Kota  Pare-pare  digabung dengan  hotel,  wisma  penginapan,  jumlah  keseluruhan sebanyak 32, sedangkan yang kami teliti hanyalah yang berstatus hotel (nonbintang)
Sama  halnya  dengan  akomodasi  yang  ada  di  Kota Makassar.  Peneliti  memperoleh  data  akomodasi  dari Dinas  Pariwisata  Kota,  dengan  jumlah  akomodasi sebanyak  103.  Dari  daftar  tersebut  tidak  diberi keterangan tentang status akomodasi tersebut, semuanya berstatus hotel. Pada saat peneliti melakukan penelitian, barulah diketahui status penginapan terebut.
Demikian  pula  data  akomodasi  yang  kami  dapatkan  di Toraja  Utara,  semua  daftar  akomodasi  digabung,
NO KODE KURANG LAYAK 76 - 118 LAYAK 119 - 161 SANGAT LAYAK 162 - 288 KETERA NGAN 1. 0101 – 0110 5 3 2 Toraja Utara 2. 0201 – 0204 3 1 Tana Toraja 3. 0301 – 0304 2 2 Kab. Pinrang 4. 0401 – 0407 3 1 3 Kota Pare- Pare 5. 0501 1 Kab. Pangkep 6. 0502 – 0503 2 Kab Barru 7. 0601 – 0604 1 2 1 Kab. Maros 8. 0701 – 0717 5 7 5 Kota Makassar 9. 0801 - 0802 2 Kab. Bantaeng 10. 0901 – 0905 1 4 Kab. Bulukumba Total Hotel 23 + 19 + 14 = 56 23 19 14
PUSAKA Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Busines Event Volume 2, No.1 (2020) 44-51 ISSN 2656-1301 (Online) 2656-1336 (Print)
jumlah  secara  keseluruhan  sebanyak  74  akomodasi (hotel,  homestay,  wisma,  dan  penginapan).  Tidak berbeda  dengan  akomodasi  yang  ada  di  Kabupaten Pinrang,  juga  digabung  sebanyak  9  akomodasi,  dan hotel non bintang yang diteliti sebanyak 4 hotel.
Pada  tabel  3  menunjukkan  bahwa  pada  kolom  kedua atau  kolom  kode  adalah  jumlah  hotel  di  setiap  wilayah penelitian.  Di  kolom  ketiga,  empat  dan  lima, menunjukkan  jumlah  nilai  kelayakan  dari  keseluruhan hotel di setiap wilayah, dan kolom yang terakhir adalah sepuluh  nama-nama  kota  dan  kabupaten  tempat dilaksanakan penelitian.
Selain  itu,  tabel  3  tersebut  memperlihatkan  rata-rata nilai  setiap  hotel  non  bintang.  Dari  table  tersebut  juga dapat  dilihat  nilai  rata-rata  kelayakan  operasional  hotel berada  di  bawah  standar  yaitu  134.96.  Meskipun  rata- rata  nilai  seperti  yang  terlihat  dalam  table  3  di  atas berada  di  bawah  standar,  tetapi  tidak  berarti  bahwa  di dalam  nilai  rata-rata  tersebut  tidak  terdapat  hotel nonbintang yang sudah sangat layak beroperasi, bahkan sudah  ada  14  hotel  yang  dapat  dikategorikan  sebagai hotel  nonbintang  yang  sangat  layak  sebagai  hotel nonbintang  seperti  yang  terlihat  pada  tabel  2.  Hotel tersebut  masing-masing  berlokasi  di  Kabupaten  Toraja Utara. Kabupaten Pinrang, dan Kota Makassar.

## KESIMPULAN

## Kondisi hotel nonbintang
1. Aspek Produk
Bangunan  hotel  kebanyakan  kurang  perawatan, ruang  tamu  cukup  bersih.  Kebanyakan  hotel belum memiliki toilet yang terpisah antara wanita dan  pria.  Tempat  sampah  tidak  menggunakan penutup.  Kebanyakan  kamar  tidur  dan  kamar mandi  belum  dilengkapi  dengan  peralatan  yang standar,  namun  sudah  banyak  hotel  nonbintang memiliki  petunjuk  arah  kiblat.  Ruang  makan minum  memiliki  pencahayaan  yang  cukup. Masih  sedikit  hotel  memiliki  ruang  karyawan, tempat ibadah, dan kantor pimpinan.
Pemeriksaan  kualitas  air  bersih  tidak  pernah dilakukan.  belum  memiliki  sertifikat  Usaha Standar Hotel.
2. Pelayanan Melayani  tamu  dengan  ramah  dan  sopan, sebagian  hotel  telah  mempunyai  seragam. Karyawan  pada  umumnya  jujur  dan  disiplin, termasuk  petugas  keamanan,  tetapi  masih  ada rangkap jabatan.
3. Pengelolaan,
Belum  ada  satupun  hotel  yang  memiliki  struktur organisasi disertai dengan uraian tugas, karyawan belum sepenuhnya diberikan pelayanan kesehatan.  Pemeriksaan  kebersihan  dilakukan oleh  supervisor.  Pemeliharaan  dan  perbaikan peralatan  belum  terjadwal,  gedung  hanya diperbaiki  apabila  ada  yang  rusak.  Pimpinan belum memperhatikan pengembangan SDM.
Jumlah  hotel  Nonbintang  yang  telah  memenuhi persyaratan  kelayakan  beroperasi  di  Sulawesi Selatan
1. Hotel nonbintang  yang  kurang layak berjumlah 23 hotel dengan nilai rata-tata 103.27
2. Hotel nonbintang yang layak sebanyak 19 hotel dengan nilai rata 142.58
3. Hotel  nonbintang  yang  sangat  layak  sebanyak 14 hotel dengan nilai rata-rata 180.71.
Dalam rangka meningkatkan wawasan atau pengetahuan  dalam  mengelola  suatu  hotel,  dan berkaitan  dengan  penilaian  hotel,  Pemilik  hotel sebaiknya memberikan kesempatan kepada karyawannya  untuk  mengikuti  pelatihan-pelatihan tentang  persyaratan-yang  harus  dipenuhi  oleh  hotel nonbintang,  sehingga  bukan  hanya  pemilik  hotel  yang dapat  menegur  langsung  karyawannya  apabila  ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
1. Pemerintah sebaiknya menetapkan satu
Lembaga khusus yang menangani uji kompetensi serta mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi karyawan hotel yang dianggap telah  memiliki  kompetensi  sesuai  dengan bidangnya masing-masing.
2. Sebaiknya Pemerintah menetapkan satu lembaga  khusus  yang  patut  menilai  hotel  dan memberikan  wewenang  untuk  mengeluarkan sertifikat  sesuai  dengan  kelayakan  operasional hotel.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad,  Lincolin  et  all.  2011 .  Strategi  Pembangunan Perdesaan berbasis Lokal . STIM YKPN: Yogyakarta.
Bagyono.  2012. Teori  dan  Praktik.  Hotel  Front  Office . Alfabeta: Bandung Budi,  Agung  Permana.  2013. Manajemen  Marketing Perhotelan . Andy Offset: Yogyakarta
PUSAKA Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Busines Event Volume 2, No.1 (2020) 44-51 ISSN 2656-1301 (Online) 2656-1336 (Print)
Damanik,  Phil  Janianton.  2013. Pariwisata  Indonesia. Antara  Peluang  dan  Tantangan .  Pustaka  Pelajar: Yogyakarta Endy,  marlina.  2008. Hotel  dan  klasifikasinya . https;//dwar4tune.wordpress.com George  et  all.  2009. Rural  Tourism  Development, Localism  and  Cultural  Change. Channel  View: Toronto Hasibuan  Malayu.  2014. Manajemen  Sumber  Daya Manusia , edisi Revisi. Bumi Aksara: Jakarta Isdaryono.  2013. Wajah  Pariwisata  Indonesia .  Pusat
Penelitian dan pengembangan Kebijakan Kepariwisataan. Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Republik Indonesia: Jakarta Kusherdyana. 2011. Pemahaman  Lintas Budaya, dalam Konteks  Pariwisata  dan  Hospitalitas.  Alfabeta: Bandung Litosseliti,  Lia  (editor).  2011, Research  Methods . Continuum: New York.
Luthans.  2006. Organizational  Behavior .  Edisi  Ke-9. New York : McGraw-Hill.
Mulyadi,  dan  Akhmad  Faturrahman.  2016. Perbedaan klasifikasi hotel . https://journal.unnes.ac.id/artikel_nju/abdimas/7652 Moekijat.  2000. Fungsi-Fungsi  manajemen .  Mandar Maju: Bandung. Marlina, Endy. 2008. (http://ravikhayyu.blogspot.co.id/2012/07/perbedaan- klasifikasi-hotel-bintang-nonbintang
Noe Raymond A dkk. 2014. Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Salemba Empat: Jakarta.
Nugroho,  Iwan.  2011. Ekowisata  dan  Pembangunan Berkelanjutan . Pustaka Pelajar: Yogyakarta Nurdiyansah. 2014. Peluang dan Tantangan Pariwisata Indonesia . Alfabeta: Bandung Rahmada. 2010. https://www.homefage.ga/2016/04/pengertian-arti- hotel-melati.html Rahim. 2016. https://dwar4tune.wordpress.com/2012/01/02/hotel- dan-klasifikasinya/ Riyadi  Heru  dkk.  2011. Pengetahuan  Menu .  Alfabeta: Bandung
Rutherfort, Denney G (editor). 1990. Hotel
Management  and  Operation .  Van  Nostrand Reinhold: New York. Sedarmayanti. 2014. Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan  dan  Industri  Pariwisata .  Refika Aditama: Bandung
Sulaiman Samsuddin dan Kusherdyana. 2013.
Pengantar Statistika Pariwisata, Aplikasinya dalam bidang Pariwisata, Usaha Perjalanan dan
Perhotelan . Alfabeta: Bandung Sunaryo.  2013. Kebijakan  Pembangunan  Destinasi Pariwisata . Gava Media: Yogyakarta Sunyoto  Danang.  2012. Teori,  Kuesioner  dan  Analisis Data:  Sumber  Daya  Manusia.  CAPS (Center  for Academic Publishing Service): Jakarta Sugiyono:  2012 .  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  Kombinasi ( Mixed  Methods ). Alfabeta: Bandung Sujatno  Bambang.  2011. Hospitality:  Secreet  Skills, Attitudes,  and  Performances  for  Restaurant Manager . Andi: Yogyakarta Tarmoezi,  2013. Perbedaan  Klasifikasi  Hotel  (Bintang 1, 2, 3, 4, 5 dan Hotel MelatiI.
http://anheyblog.blogspot.co.id/2012/02/klasifikasi hotel.html, Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang
Kepariwisataan .
Undang-Undang  No.  27  tahun  1997  tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup . Undang-Undang  No.  22  tahun  1990  tentang Otonomi
Daerah . Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif Republik Indonesia Nomor. PM.53/HM.001.MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel Umar  Husein.  2013. Desain  Penelitian  Manajemen Strategik:  Cara  Mudah  Meneliti  Masalah-Masalah Manajemen  Strategik  untuk  Skripsi,  Tesis,  dan Praktik Bisnis. Rajawali Press: Kota Depok Wardiyanta. 2010. Metode Penelitian Pariwisata . Andi: Yogyakarta