Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.2(2016),pp.167-186,DOI: 10.15408/jch.v4i2.4098 .2016.4.2.167-186 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## MENELUSURI KONSEP KEADILAN PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD 1945


## Khairul Fahmi
Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Limau Manis, Padang Sumatera Barat Email: fahmihukum@gmail.com DOI: 10.15408/jch.v4i2.4098
Abstract. As a contest for garnering the trust of the people, an election shall be lawful and legitimate  whenever  it  is  conducted  in  a  fair  manner.  A  fair  election  is  a  constitutional mandate, explicitly stated in Article 22E point  (1)  of the  1945  Constitution. However,  the Constitution had not provided further guidance on fair election. Consequently, exploring the philosophical base of the fairness of the election will be critical in order  to formulate the benchmark of fairness of the election. Furthermore, such benchmark will be referred to in formulating  regulations  or  the  technical  issues  of  election  organization.  By  means  of conceptual  approach,  this  Excerpt  wishes  to  explore  this  cause.  Based  on  the  studies conducted, the fairness of election as intended by the Constitution is actually based on the concept of fairness and the social justice stated in the Fifth Principles of Pancasila. Keywords : justice, election.
Abstrak. Sebagai  kontestasi  memperebutkan  kepercayaan  rakyat,  sebuah  pemilu  akan sah  dan  memeroleh  legitimasi  bila  mana  ia  dilaksanakan  secara  adil.  Pemilu  yang  adil merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas dimuat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak memberi panduan lebih jauh ihwal bagaimana sesungguhnya pemilu yang adil. Oleh karenanya, menelurusi landasan filosofis keadilan pemilu menjadi amat penting guna merumuskan ukuran adil atau tidaknya pemilu. Untuk  selanjutnya,  ukuran  itulah  yang  akan  diacu  dalam  merumuskan  aturan  maupun teknis penyelenggaraan pemilu. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, nukilan ini hendak mendalami hal itu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, keadilan pemilu yang dikehendaki konstitusi sesungguhnya dilandaskan pada konsep keadilan sebagai fairness dan keadilan sosial yang termuat dalam Sila Kelima Pancasila.
Kata kunci : keadilan, pemilihan umum.
 Naskah  diterima:  13  April  2016,  direvisi:  23  Mei  2016,  disetujui  untuk  terbit:  24 September 2016.

## Pendahuluan
Dalam  Pasal  22E  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945  dinyatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  setiap  lima  tahun  sekali. Sesuai  ketentuan tersebut,  “adil”  merupakan  salah  satu  asas  penyelenggaraan  pemilu.  Oleh karena  itu,  asas  tersebut  haruslah  menjiwai  sistem  pemilu  yang  terdiri  dari hukum pemilu (electoral law) maupun proses penyelenggaraan pemilu (electoral process).
Diadopsinya  asas  “adil”  dalam  norma  konstitusi  terkait  pemilu menunjukkan  bahwa  perwujudan  negara  hukum  yang  demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dilakukan  secara  berkeadilan.  Peralihan  sekaligus  pelaksaaan  kekuasaan tertinggi  negara  yang  berada  di  tangan  rakyat  tidak  boleh  dilakukan  secara tidak fair. Dalam arti, kehendak atau suara rakyat dalam pemilu jangan sampai dikhianati  dengan  cara-cara  membelokkannya  menjadi  kehendak  elit  secara curang,  baik  melalui  tipu-daya  penyusunan  aturan  pemilu  maupun  melalui pelaksanaan  pemilu  dengan  menggunakan  cara-cara  yang  tidak  dibenarkan menurut ukuran hukum dan moral.
Dengan  semangat  itu,  asas  pemilu  yang  adil  sesungguhnya  hendak mengawal  penyelenggaraan  pemilu  sebagai  prosedur  peralihan  kekuasaan negara  secara  konstitusional.    Dalam  konteks  itu,  tanpa  hukum  pemilu  yang adil, sulit tentunya menghasilkan pemilu yang dipercaya. Sepadan dengan itu, tanpa  proses  yang  adil,  hasilnya  pun  tidak  akan  dapat  diterima.  Oleh  karena itu,  keadilan  merupakan  prinsip  sekaligus  mandat  yang  mesti  diwujudkan dalam penyelenggaraan setiap pemilihan umum.
Hanya saja, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan keadilan pemilu dan  bagaimana  seharusnya  ia  dimaknai  dalam  menyusun  norma  dan  proses penyelenggaraan pemilu? Pertanyaan-pertanyaan ini hendak didalami  dengan cara menemukan landasan filosofi konsep keberadaannya.

## Pelandasan Filosofis Konsep Keadilan Pemilu
Apa yang dimaksud dengan keadilan pemilu? Sampai saat ini, keadilan pemilu  baru  dipahami  sebatas  berjalannya  proses  pemilu  sesuai  aturan  dan tersedianya mekanisme penyelesaian  sengketa dan pelanggaran pemilu sesuai waktu  yang  ditentukan.  Terkait  hal  tersebut,  IDEA  mencatat  bahwa electoral justice adalah:
a).  for  ensuring  that  each  action,  procedure  and  decision  related  to  the electoral  process  is  in  line  with  the  law  (the  constitution,  statute  law, international  instruments  and  treaties,  and  all  other  provisions) 1 ;  b).  for protecting or restoring the enjoyment of electoral rights, giving people who believe  their  electoral  rights  have  been  violated  the  ability  to  make  a complaint, get a hearing and receive an adjudication. 2
Dalam kerangka itu, keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta  mengandung  tiga  elemen,  yaitu  pencegahan  terhadap  sengketa  pemilu ( prevention  of  electoral  disputes ),  penyelesaian  terhadap  sengketa  pemilu ( resolution  of  electoral  disputes ),  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  pemilu  di luar mekanisme yang ada ( alternative of electoral disputes ). Penyelesaian terhadap sengketa  pemilu  dapat  dibagi  ke  dalam  dua  hal,  yaitu  koreksi  terhadap kecurangan  melalui electoral  challenges dan  hukuman  bagi  mereka  yang melakukan kecurangan baik secara administatif maupun pidana. 3
Dengan  demikian,  ukuran  adil  atau  tidaknya  pemilu menurut  standar yang  dirumuskan  IDEA  bergantung  pada  ada  atau  tidaknya  ketersediaan instrumen  hukum  pemilu  beserta  mekanisme  penyelesaian  masalah  hukum pemilu yang terjadi.  Sekalipun definisi keadilan pemilu yang dikemukan IDEA berangkat  dari  paradigma  adanya  jaminan  terhadap  hak  pilih  warga  negara, 4 namun  batasan  yang  dikemukan  jelas  sangat  prosedural-formalistik.  Keadilan pemilu  yang  demikian  hanya  menjadi  makna  lain  dari  “kebenaran”  pemilu. Maknanya,  pelaksanaan  pemilu  sudah  berjalan  benar  sepanjang  dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Definisi demikian baru sampai pada taraf “keadilan” dalam pengertian hukum  sebagaimana  dikemukakan  Hans  Kelsen.  Keadilan  dinilai  dari  aspek kecocokan  tindakan  dengan  hukum  positif  terutama  kecocokan  dengan undang-undang.  Pemilu  dianggap  adil  jika  pelaksanaannya  sesuai  dengan aturan  yang  ada.  Dalam  konteks  itu,  makna  adil  hanyalah  kata  lain  dari “benar”.  Sebab,  penerapan  hukum  akan  dikatakan  “tidak  adil”  jika  sebuah norma  umum  diterapkan  pada  satu  kasus  tetapi  tidak  diterapkan  pada  kasus sejenis lainnya yang muncul. 5
1 Ayman  Ayoub  &  Andrew  Ellis  (Ed.), Electoral  Justice: The  International  IDEA  Handbook, International IDEA, Stockholm, 2010, h.  1
2 Ayman  Ayoub  &  Andrew  Ellis  (Ed.), Electoral  Justice:  The  International  IDEA  Handbook, International IDEA, h.  1
3 Ayman  Ayoub  &  Andrew  Ellis  (Ed.), Electoral  Justice: The  International  IDEA  Handbook, International IDEA , h. 10.
4 Veri Junaidi, dkk., Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014, (Jakarta: Perludem, 2015), h. 4 5 Hans  Kelsen, Introduction  to  The  Problems  of  Legal  Theory, translated  by  Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford : Clarendon Press, 1992), h. 16
Berangkat  dari  kritik  atas  sempitnya  makna  keadilan  pemilu  yang dirumuskan  IDEA,  Ramlan  Surbakti  sekalipun  tidak  memberikan  definisi keadilan  pemilu  secara  tegas,  namun  ia  mengemukakan  tujuh  kriteria  yang mesti  dipenuhi  untuk  mewujudkan  pemilu  yang  adil  dan  berintegritas.  Tujuh kriteria  tersebut  adalah:  1).  kesetaraan  antarwarga  negara,  baik  dalam pemungutan  dan  penghitungan  suara  maupun  dalam  alokasi  kursi  DPR  dan DPRD  dan  pembentukan  daerah  pemilihan;  2).  kepastian  hukum  yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; 3). persaingan bebas dan adil antarkontestan  pemilu;  4).  partisipasi  seluruh  pemangku  kepentingan  dalam seluruh  rangkaian  penyelenggaraan  tahap  pemilu; 5).  badan  penyelenggara pemilu  yang  profesional,  independen,  dan  imparsial;  6).  integritas pemungutan,  penghitungan,  tabulasi,  dan  pelaporan  suara  pemilu;  7). penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. 6
Tujuh  kriteria  yang  dikemukakan  Ramlan  di  atas  tidak  hanya mengukur  pemilu  dari  aspek  regulasi  dan  tersedianya  mekanisme  komplain, melainkan  juga  menyentuh  aspek  kesetaraan  antarwarga  negara  dan persaingan  yang  bebas  dan  adil.  Kesetaraan  antarwarga  negara  dijelaskan sebagai  kesetaraan  baik  dalam  pencalonan,  pemungutan,  penghitungan  suara maupun alokasi kursi DPR dan DPRD. 7 Sementara persaingan yang bebas dan adil  diartikan  sebagai  suatu  kontestasi  di  mana  para  kontestan  berangkat  dan bersaing dari titik tolak atau titik star yang sama dan setara. 8
Terkait  hal  itu,  pendapat  Ramlan  tentu  dapat  diamini,  hal  tersebut merupakan  salah  satu  aspek  penting  keadilan  pemilu  adalah  terwujudnya kesetaraan  antarwarga  negara  dan  terlaksananya  kontestasi  yang  bebas  dan adil. Lalu, apa sesungguhnya definisi yang dapat dinisbahkan sebagai keadilan pemilu?
Untuk memberi jawaban atas pertanyaan tersebut terlebih dahulu akan dielaborasi  teori-teori  tentang  keadilan.  Terkait  hal  itu,  sangat  disadari  bahwa keadilan merupakan suatu postulat yang dalam sejarah ummat manusia tidak pernah  absen  diperdebatkan.  Banyak  teori  yang  telah  berupaya  mengungkap apa  sesungguhnya  yang  dimaksud  dengan  keadilan,  namun  sejauh  proses pencarian  itu,  sama  sekali  belum  ditemukan  makna  atau  definisi  yang disepakati  bersama.  Hal  paling  mungkin  dipertemukan  dari  sekian  banyak teori  tentang  keadilan  adalah  pendekatan  dan  prinsip-prinsip  yang  mesti dipenuhi dari apa yang oleh masing-masing teori disebut sebagai keadilan.
6 Ramlan Surbakti, Pemilu Berintegritas dan Adil, Harian Kompas edisi 14 Februari 2014, h. 6
7 Ramlan Surbakti, Pemilu Berintegritas dan Adil , h. 6 . 8 Ramlan Surbakti, Pemilu Berintegritas dan Adil , h. 6 .
Dari sekian banyak teori kadilan, yang akan diulas lebih jauh hanyalah dua  teori  yang  mengeksplorasi  sistem  moral  yang  berkaitan  dengan  masalah keadilan.  Di  mana,  keduanya  merupakan  varian  dari  mazhab  pemikiran liberalisme. 9 Dua teori keadilan tersebut adalah teori keadilan John Stuart Mill dan  teori  keadilan  John  Rawls.  Pada  saat  yang  sama,  juga  akan  dielaborasi konsep  keadilan  yang  terkandung  dalam  Pancasila  sebagai  filosofi  negara Indonesia.

## Kebahagian Terbesar sebagai Keadilan (Utilitas)
Bagi  mazhab  Utilatarianisme,  tindakan-tindakan  adalah  benar  jika sebanding  dengan  kecenderungan  mereka  untuk  mendorong  kebahagiaan (happiness) ,  dan  adalah  salah  jika  sebanding  dengan  kecenderungan  mereka untuk  menghasilkan  kebalikan  dari  kebahagiaan . 10 Setidaknya,  terdapat  dua prinsip  pokok  yang  terkandung  dalam  ajaran  mazhab  ini,  yaitu:  1).  tujuan hidup  adalah  kebahagian;  dan  2).  kebenaran  suatu  tindakan  diukur  dari seberapa besar konstribusinya bagi pencapaian kebahagian.
Sebagai tujuan hidup, mazhab Utilitarianisme juga berbeda pandangan tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  kebahagian.  Jeremy  Bentham  (1748-1832) mengatakan,  kebahagiaan  itu  adalah  kesenangan  dan  ketidakhadiran  rasa sakit. 11 Sementara  John  Stuart  Mill  (1806-1873)  sebagai  penerus  mazhab  ini mengatakan,  kebahagian  tidak  hanya  terhenti  sampai  pada  kesenangan  dan tidak  hadirnya  rasa  sakit,  melainkan  juga  meliputi  tujuan  akhirnya  berupa kebenaran  dan  keindahan. 12 Perbedaan  pandangan  tersebut  akhirnya melahirkan  dua  kelompok  besar  dalam  mazhab  utilitarianisme,  yaitu utilitarianisme hedonistik dan utilitarianisme ideal.
Selanjutnya,  terkait  prinsip  kedua,  muncul  pertanyaan  tentang bagaimana  mengukur  suatu  tindakan  berkontribusi  bagi  pencapaian kebahagian  sehingga  tindakan  tersebut  dapat  dikatakan  benar?  Bentham mengatakan sebagai berikut:
9 Karen  Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan  :  Analisis  Kritis  Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), diterjemahkan oleh Yudi Santoso, (Bandung : Nusamedia, 1986), h. 3.
10 Joseph  Losco  dan  Leonard  Williams, Political  Theory,  Kajian  Klasik  dan  Kontempoter Pemikiran Machiavelli-Rawls, Volume II, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h.  681.
11 Karen  Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan:  Analisis  Kritis  Terhadap
Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h. 15. 12 Karen  Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan:  Analisis  Kritis  Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h. 15.
…Berjalan  sebagai  berikut.  Dimulai  dengan  siapa  pun  yang  merasa kepentingannya  sudah  sangat  terpengaruh  oleh  hal  ini,  untuk  mulai menghitung. 1). Nilai setiap kesenangan yang berbeda-beda itu… 2). Nilai rasa sakit  ….  3).  Jumlahkan  semua  nilai  semua  kesenangan  di  satu  sisi,  dan  nilai semua  rasa  sakit  di  sisi  lain…  4).  Hitunglah  jumlah  pribadi-pribadi  yang kepentingannya  terlibat  di  sini  juga;  dan  ulangi  lagi  proses  di  atas  satu persatu… seimbangkan… 13
Cara  penilaian  yang  dilakukan  Bentham  dinilai  ekstrim  karena menggunakan  penghitungan  kalkulus  yang  panjang  lebar  dan  memakan waktu. 14 Oleh karena itu, Mill pun mengemukakan cara yang lebih sederhana, di mana penghitungan kebenaran suatu tindakan diukur dengan konsekuensi- konsekuensi dari prinsip kemanfaatan, di mana setiap tindakan individu tidak dapat  diuji  secara  langsung  dari  prinsip  pertama,  melainkan  ketika  tindakan yang dilakukan terbukti memiliki kemanfaatan bagi semua pihak. 15
Hal tersebut bermakna suatu tindakan baru dapat dinilai kebenarannya setelah  melihat  dampak  dari  tindakan  tersebut,  apakah  memberikan  manfaat atau  tidak  kepada  semua  pihak.  Dalam  hal  memberikan  manfaat,  maka tindakan tersebut adalah benar, jika sebaliknya, maka tindakan tersebut adalah salah. Dengan demikian, penilaian benar salahnya suatu perbuatan baru dapat dilakukan setelah diketahui dampaknya. Adapun ukuran berapa banyak pihak yang  menerima  manfaat,  mazhab  ini  menilai  bahwa  kebahagiaan  selayaknya dapat  dirasakan  oleh  setiap  individu,  tetapi  jika  tidak  mungkin  dicapai diupayakan  agar  kebahagian  itu  dinikmati  oleh  sebanyak  mungkin  individu dalam  masyarakat (the  greatest  happiness  for  the  greatest  number  of  people). 16 Dengan  demikian,  hak  atau  klaim  individu  dipertimbangkan  berdasarkan kebahagian orang lain. 17
Lalu, apakah tindakan yang benar menurut ukuran utilitas merupakan sesuatu yang adil? Banyak kritik sesungguhnya yang diajukan terkait keadilan yang diabaikan dalam ajaran utilitarianisme ini. Sebab, hak dan klaim individu
13 Jeremy  Bentham, An  Introduction  to  the  Principles  of  Morals  and  Legislation, diedit  oleh J.H. Burns dan H.L.A. Hart, (London : Methuen, 1982), h. 11-12, dalam  Karen Leback, Ibid., h. 16.
14 Karen  Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan:  Analisis  Kritis  Terhadap
Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h. 16.
15 Karen  Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan:  Analisis  Kritis  Terhadap
Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h. 16-17.
16 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.  117. 17 Karen  Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan:  Analisis  Kritis  Terhadap
Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h. 17.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 173
bisa  diabaikan  selama  kebaikan  terbesar  bisa  dicapai. 18 Menjawab  kritikan tersebut,  Mill  mengatakan  bahwa  saya  menentang  kemunafikan  teori  yang mendukung  standar  khayali  keadilan  yang  tidak  didasarkan  pada kemanfaatan. 19 Dalam  konteks  itu,  Mill  hendak  menekankan  bahwa  keadilan bukanlah  prinsip  yang  muncul  secara  independen,  melainkan  merupakan bagian dari kemanfaatan itu sendiri.  Keadilan menurut Mill adalah nama bagi persyaratan  moral  tertentu  yang  secara  kolektif  berdiri  lebih  tinggi  di  dalam skala  kemanfaatan  sosial  karenanya  menjadi  kewajiban  yang  lebih  dominan ketimbang persyaratan moral lainnya. 20
Baginya, keadilan sangat bergantung pada kemanfaatan, karena konflik di  dalam  aturan-aturan  umum  keadilan  hanya  dapat  diselesaikan  dengan mengacu pada asas kemanfaatan tersebut. Selengkapnya Mill menyatakan :
Keadilan  adalah  nama  bagi  kelas-kelas  aturan  moral  tertentu  yang  menyoroti esensi  kemaslahatan  manusia  lebih  dekat  dari  pada  dan  karenanya  menjadi kewajiban yang lebih abolut aturan panduan hidup apa pun yang lain; serta ide yang  kita  ketahui  merupakan  esensi  dari  gagasan  keadilan,  yaitu  sebuah  hak yang  diberikan  kepada  seorang  individu  mengimplementasikan  dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat. 21
Untuk  sampai  pada  kesimpulan  yang  demikian,  Mill  melakukannya melalui  tahapan  berikut, pertama, menghitung  bentuk-bentuk  “ketidakadilan” dan  menyelidiki  sifat  umumnya; kedua, menyelidiki  kenapa  muncul  perasaan yang  sangat  kuat  mengenai  keadilan  dan  meneliti  apakah  perasaan  tersebut dilandaskan  pada  kemanfaatan; ketiga, mengkaji  beberapa  kasus  kontroversial untuk  menunjukkan  bahwa  desakan  terhadap  keadilan  tidak  akan  bisa menjawab  kontroversi  tersebut,  melainkan  hanya  kalkulasi  kemanfaatan  yang dapat menjawabnya. 22
Terkait  langkah  pertama,  Mill  mengemukakan  enam  kondisi  yang disepakati sebagai sesuatu yang tidak adil, yaitu:
18 Karen  Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan:  Analisis  Kritis  Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h. 17.
19 Karen  Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan:  Analisis  Kritis  Terhadap
Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h. 18. 20 Karen  Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan:  Analisis  Kritis  Terhadap
Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h. 19.
21 Joseph  Losco  dan  Leonard  Williams, Political  Theory ,  h.  699.  Baca  juga  dalam  Karen Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan:  Analisis  Kritis  Terhadap  Pemikiran  J.S.  Mill.  John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h. 18. 22 Karen  Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan  :  Analisis  Kritis  Terhadap
Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h.19- 20.
1). memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka memiliki hal legal;
2). memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka memiliki hak moral;
3).  manusia  tidak  memperboleh  apa  yang  layak  diterimanya  kebaikan  bagi yang  bertindak  benar,  dan  keburukan  bagi  yang  bertindak  keliru;  4). perselisihan  iman  diantara  orang  per  orang;  5).  bersikap  setengah-setengah, contohnya  menunjukkan  dukungan  hanya  sebagai  pemanis  bibir;  6). mengancam atau menekan orang lain yang tidak setara dengannya. 23
Kondisi  ketidakadilan  tersebut  menurut  Mill  harus  diatasi  dengan pelaksanaan  terhadap  “tanggung  jawab  terhadap  kewajiban  sempurna”  dan “tanggung  jawab  terhadap  kewajiban  tidak  sempurna.” 24 Tanggung  jawab terhadap  kewajiban  sempurna  melahirkan  hak-hak  bagi  penerimanya, 25 sementara  tanggung  jawab  terhadap  kewajiban  yang  tidak  sempurna melahirkan  hak-hak  yang  setara. 26 Di  mana,  tanggung  jawab  terhadap kewajiban  sempurna  yang  memunculkan  hak-hak  itulah  yang  menurut  Mill akan menjadi arena keadilan.
Lalu,  bagaimana  dan  dari  mana  datangnya  perasaan  khusus  yang melekat pada keadilan? Terkait hal itu, Mill mengatakan:
“sentimen  keadilan”  adalah  hasrat  hewani  untuk  menolak  atau  membalas sebuah rasa sakit dan kerusakan yang menimpa dirinya atau orang lain. Dalam dirinya,  tidak  ada  yang  bersifat  moral  dengan  perasaan  ini,  namun  ketika  dia disubordinasikan  kepada  “simpati-simpati  sosial”  sehingga  hasrat  untuk membalas  berubah  menjadi  hasrat  bahwa  mereka  yang  melanggar  aturan mestinya  dihukum,  barulah  perasaan  ini  akan  menjadi  perasaan  moral. Singkatnya,  dibelakang  keadilan  terletak  kepentingan  yang  paling  vital  dari semua  kepentingan  yang  ada.  Aturan-aturan  keadilan  kalau  begitu  didukung oleh kemanfaatan dari mempertahankan rasa aman. Ketika ada yang bertanya kenapa  masyarakat  harus  membela  hak-hak,  jawabanya  terletak  pada
23 Karen  Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan  :  Analisis  Kritis  Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h. 20.
24 Karen  Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan  :  Analisis  Kritis  Terhadap
Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h. 20-21.
25 Termanifestasi  oleh  pernyataan  :  jika  saya  memiliki  tanggung  jawab  untuk  tidak menyakiti anda, anda memiliki hak untuk tidak saya sakiti. Dalam Karen Leback, Karen Leback, Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h. 20. 26 Termanifestasi oleh pernyataan: saya bertanggung jawab untuk bertindak baik, namun anda tidak memiliki hak bahwa saya akan bertindak baik kepada anda. Dalam Karen Leback, Karen Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan  :  Analisis  Kritis  Terhadap  Pemikiran  J.S.  Mill.  John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h. 20-21.
kepentingan  bersama  akan  rasa  aman  itu  sendiri.  Keadilan,  kalau  begitu, dilandaskan pada kemanfaatan. 27
Jadi, menurut Mill, tidak ada teori keadilan yang dapat dipisahkan dari tuntutan  kemanfaatan.  Kemanfaatanlah  yang  menjadi  ukuran  final  apakah suatu  tindakan  adil  atau  tidak.  Di  mana,  sifat-sifat  esensial  keadilan  dalam skema utilitariannya Mill adalah sebagai berikut :
Keadilan  mengakui  eksistensi  hak-hak  individu  yang  didukung  masyarakat. Keadilan  memperolehkan  aturan-aturan  yang  ditetapkan  menjadi  kebaikan masyarakat  demi  menjamin  pemenuhan  kewajiban-kewajiban  tertentu  yang keras  dan  demi  melindungi  hak-hak  individu.  Keadilan  bisa  memadukan konsep  mengenai perlakuan  setara dan  konsep pengabaian .  Namun  yang terpenting,  keadilan  bukanlah sui  generis, karena  dia  bergantung  sepenuhnya pada  kemanfaatan  sosial  sebagai  fondasinya.  Karena  itulah,  semua  aturan keadilan,  termasuk  kesetaraan,  bisa  tunduk  kepada  tuntutan-tuntutan kemanfaatan “setiap orang yakin kalau kesetaraan adalah keadilan, kecuali dia berfikir metodenya mensyaratkan ketidak-setaraan. Dengan demikian, apapun yang membawa kebaikan terbesar bagi semuanya dapat disebut “adil”. 28
Intinya,  secara  umum  utilitarianisme  mengajarkan  bahwa  benar salahnya  atau  adil  tidaknya  peraturan  atau  tindakan  tergantung  pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. 29 Sejauh  aturan  tersebut  berakibat  baik,  peraturan  atau  tindakan  itu  dengan sendirinya baik dan adil. Sebaliknya, jika berakibat buruk, maka peraturan atau tindakan dimaksud tidak baik dan tidak adil.
Terhadap teori
tersebut, Ronald
Dworkin
mengemukakan, utilitarianisme  gagal  untuk  menjamin  keadilan  sosial  karena  mendahulukan asas  manfaat  dari  pada  hak. 30 Oleh  karena  itu,  konsep  utilitarianisme  tidak tepat  dijadikan  landasan  untuk  membangun  suatu  teori  tentang  keadilan. Sejalan  dengan  itu,  Rawls  juga  mengemukan  kritiknya  atas  utilitarian,  bahwa justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good shared
27 Karen  Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan  :  Analisis  Kritis  Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda),, h. 21. Baca juga dalam Joseph Losco dan Leonard Williams, Political Theory, h. 693.
28 Karen  Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan  :  Analisis  Kritis  Terhadap
Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h. 24.
29 Andre  Ata  Ujan, Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2001) , h. 21. 30 Karen  Leback, Six  Theories  of  Justice  (Teori-Teori  Keadilan  :  Analisis  Kritis  Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), h. 21.
176 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 2 Desember 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
by . 31 Lebih  jauh  Ralws  juga  mengemukan  sifat  kontras  antara  utilitarianisme dengan keadilan sebagai fairness yang diusungnya :
…that  utilitarianism  ia  a  teological  theory  whereas  justice  as  fairness  is  not.  By definition, then, the latter is a deontological theory, one that either does not specify the good indepently from the right, or does not interpret the right as maximizing the good. (It should be noted that deontological theories are defined as non-teological ones, not as views that characterize the rightness of institutions and acts independently from their consequences. All ethical doctrines worth our attention take consequences into account in judging rightness. One which did not would simply be irrational, crazy. 32
Soepomo dalam pidatonya dalam Sidang BPUPKI tanggal  31 Mei 1945 juga  menyampaikan  kritik  terhadap  teori  utilitarian.  Dalam  menyampaikan gagasan  tentang  konsep  negara  integralistik,  ia  juga  menyinggung  utilitarian sebagai  ajaran  individualisme  yang  tidak  sesuai  dengan  bangsa  Indonesia. Soepomo menyatakan :
Seorang  filosof  Inggris  bernama  Jeremy  Bentham  (akhir  abad  ke-18) mengajarkan,  bahwa staat menuju  kepada “the  greatest  happiness  of  the  greatest number”, akan  tetapi  pikiran  ini  berdasarkan  atas  pikiran  individualisme. Menurut  aliran  pikiran  tentang  negara  yang  saya  anggap  sesuai  dengan semangat  Indonesia  asli  tadi,    negara  tidak  mempersatukan  dirinya  dengan golongan  yang  terbesar  dalam  masyarakat,  pun  tidak  mempersatukan  dirinya dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, pun tidak mempersatukan dirinya dengan  golongan  yang  paling  kuat  (golongan  politik  atau  ekonomi yang paling kuat), akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala seseorang, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat seluruhnya. 33

## Keadilan Sebagai Fairness
Berangkat  dari  kritiknya  terhadap  utilitarianisme  dan  intuisionisme klasik, 34 John  Rawls  mengemukakan  konsep  keadilan  sebagai  fairness.  Ia menyempurnakan  argumen-argumen  teori  kontrak  sosial (social contract) yang terlalu  bertumpu  pada  paham  individualisme  dengan  menambahkan  dua prinsip  pokok (complementary  principles) dalam  perspektif  tentang  masyarakat
31 John  Rawls, A  Thery  Of  Justice  (Revised  Edition),  ( Cambridge,  Massachusetts  :  The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), h. 25.
32 John  Rawls, A  Thery  Of  Justice  (Revised  Edition),  ( Cambridge,  Massachusetts  :  The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), h. 26.
33 RM.  A.B.  Kusuma, Lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945, (Jakarta  :  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 127.
34 Andre Ata Ujan, RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, h. 28.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 177
yang berkeadilan. 35 Dua prinsip keadilan tersebut ia sampaikan dalam melalui dua pernyataan berikut :
First : each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others.
Second  :  social  and  economic  inequalities  are  to  be  arranged  so  that  they  are  both  (a) reasonably  expected  to  be  to  everyone’s  advantage,  and  (b)  attached  to  positions  and offices open to all. 36
Prinsip pertama ia kategorikan sebagai prinsip yang berkenaan dengan kebebasan  warga  negara,  yaitu  kebebasan  politik  (hak  memilih  dan  dipilih menduduki  jabatan  publik)  bersama  dengan  kebebasan  berbicara  dan berserikat;  kebebasan  berkeyakinan  dan  kebebasan  berfikir;  kebebasan seseorang  seiring  dengan  kebebasan  untuk  mempertahankan  hak  milik;  dan kebebasan  dari  penangkapan  sewenang-wenang  sebagaimana  didefinisikan oleh  konsep rule  of  law . 37 Prinsip  ini  diharuskan  untuk  setara,  karena  warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama. 38
Sedangkan  prinsip  kedua  disebut  sebagai  prinsip  yang  berkenaan dengan  distribusi  pendapatan,  kekayaan  serta  desain  organisasi  yang menggunakan  perbedaan  dalam  otoritas  dan  tanggung  jawab,  atau  rantai komando. 39 Di  mana,  prinsip  distribusi  kekayaan  dan  pendapatan  tidak  perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi- posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. 40
Dua prinsip tersebut disajikan dalam “urutan leksikal”, yang bermakna bahwa mereka hadir dalam urutan prioritas. Di mana, prioritas pertama harus dipenuhi  sebelum  yang  kedua  dibangkitkan. 41 Urutan  prioritas  pertama, meneguhkan  prinsip  “prioritas  kebebasan”,  memungkinkan  kebebasan  hanya demi  kebebasan  itu  sendiri.  Sedangkan  prioritas  kedua,  meneguhkan  priritas keadilan atas efisiensi dan kesejahteraan.
35 Jimly  Asshiddiqie, Gagasan  Konstitusi  Sosial,  Institusionalisasi  dan  Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani, (Jakarta : LP3ES, 2015), h. 91. 36 John  Rawls, A  Thery  Of  Justice  (Revised  Edition),  ( Cambridge,  Massachusetts  :  The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), h. 53.
37 John  Rawls, A  Thery  Of  Justice  (Revised  Edition),  ( Cambridge,  Massachusetts  :  The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), h. 53. 38 John  Rawls, A  Thery  Of  Justice  (Revised  Edition),  ( Cambridge,  Massachusetts  :  The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), h. 53.
39 John  Rawls, A  Thery  Of  Justice  (Revised  Edition),  ( Cambridge,  Massachusetts  :  The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), h. 53.
40 John  Rawls, A  Thery  Of  Justice  (Revised  Edition),  ( Cambridge,  Massachusetts  :  The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), h. 53.
41 Joseph Losco dan Leonard Williams, Political Theory, h. 1046.
Khusus  untuk  prinsip  kedua,  Rawls  lebih  jauh  menguraikan  bahwa frasa “keuntungan semua orang” dan “terbuka secara sama bagi semua orang” masing-masingnya memiliki dua interpretasi sebagai berikut: 42
“terbuka secara sama” “keuntungan semua orang” Prinsip efisiensi Prinsip Diferen Kesamaan  dalam  arti  karier terbuka bagi yang punya bakat Sistem kebebasan natural Aristokrasi natural Kesamaan  dalam  arti  kesamaan kesempatan yang fair Kesamaan liberal Kesamaan Demokratis
Dalam rangka  memenuhi maksud  memberikan keuntungan  bagi semua orang,  sesuai  prinsip  diferen,  ketidaksamaan  dalam  kebebasan  politik  dapat diterima karena adanya perbedaan-perbedaan objektif di antara anggota warga itu  sendiri  yang  memang  tidak  dapat  diabaikan. 43 Sementara  dari  sudut kesamaan  demokratis  yang  melahirkan  prinsip  diferen  dipahami  bahwa keunggulan kelompok yang lebih beruntung itu tidak boleh menutupi peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk mendapatkan akses yang sama. 44
Selanjutnya,  sekalipun  terbuka  alternatif  interpretasi  dari  prinsip  yang dikemukakan,  namun  pada  dasarnya  keduanya  saling  terikat  dan  sejalan  satu sama  lain.  Dalam  arti,  distribusi  kekayaan  dan  pendapatan,  serta  hirarkhi otoritas,  harus  sejalan  dengan  kebebasan  warga  negara  dan  kesamaan pendapatan.  Dalam  hal  ini,  lebih  jauh  Rawls  memformulasikan  konsep keadilan yang lebih umum sebagai berikut :
All social values – liberty and opportunity, income and wealth, and the social bases of self-respect – are to be distributed equality unless an unequal distribution of any, or all, of these values is to everyone’s advantage. 45
Sejalan  dengan  itu,  maka  konsep  ketidakadilan  juga  dapat diformulasikan  sebaliknya.  Bahwa  ketidakadilan  adalah  ketimpangan  yang tidak  menguntungkan  semua  orang. 46 Artinya,  ketika  diatur  distribusi  hak secara  berbeda  antara  kelompok  yang  satu  dengan  lain,  namun  pembedaan dimaksud  ditujukan  untuk  memberikan  keuntungan  bagi  semua  orang,  maka itu  adalah  adil.  Sebaliknya  mengatur  distribusi  hak  secara  sama  namun  tidak menguntungkan bagi semua orang, maka hal itu adalah tidak adil.
42 John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition), The Belknap Press Of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1971, hlm. 57
43 Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls, h. 103.
44 Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls, h. 104.
45 John Rawls, A Thery Of Justice (Revised Edition), h. 54. 46 John Rawls, A Thery Of Justice (Revised Edition), h. 54.
Teori  keadilan  sebagai fairness sebagaimana  dikemukan  Rawls  hanya bisa    diterapkan  dalam  suatu  masyarakat  demokratis,  di  mana  di  dalam masyarakat  tersebut  mereka  tunduk  pada  peraturan-peraturan  dan  hukum- hukum yang dibuat, diterima, dan diakui keberlakuannya oleh masyarakat itu sendiri. 47 Artinya,  keadilan  hanya  bisa  diwujudkan  dalam  suatu  tatanan masyarakat, bukan secara individu. Dalam konteks itu, apa yang dikemukakan Rawls  sejalan  dengan  apa  yang  juga  pernah  dikemukakan  Hans  Kelsen.  Bagi Kelsen, keadilan adalah kebahagian yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu,  sehingga  ia  harus  dicari  dalam  masyarakat.  Sehingga  keadilan  itu dapat  dikatakan  sebagai  suatu  kebahagian  sosial.  Selengkapnya  Kelsen mengemukan:
The    longing  for  justice,  considered  psychologically,  is  the  eternal  longing  of  man  for happiness, which he cannot find as an individual and threrefore seeks in society. Social happiness is called “justice.” 48
Pada  suatu  tatanan  masyarakat,  khususnya  masyarakat  demokratis diasumsikan  bahwa  setiap  individu  memiliki  kebebasan  dan  tanggung  jawab atas  dirinya  sendiri  dalam  pergaulan  yang  demokratis.  Dalam  pergaulan tersebut,  kebebasan  individu  hanya  boleh  dibatasi  oleh  kebebasan  yang lainnya.  Rawls  mengatakan,  dalam  perspektif  keadilan  sebagai fairness, kebebasan  dapat  dibatasi  karena  alasan  bahwa  pembatasan  tersebut  dapat mengakibatkan  ketidaksamaan  dalam  kebebasan  politik,  akan  tetapi ketidaksamaan  tersebut  diperbolehkan  apabila  hal  itu  penting  demi terjaminnya kebebasan dari kelompok yang kurang beruntung. 49
Terlepas dari berbagai kritik yang dihadapkan pada teori keadilan yang dikemukakan Rawls, setidaknya apa yang ia kemukan dapat digunakan untuk menilai  apakah  pengaturan  hak  tertentu  dapat  dikatakan  adil  atau  tidak, termasuk  dalam  menilai  pengaturan  hak  memilih  dan  dipilih.  Sekalipun  hak tersebut  merupakan  hak  dasar,  namun  pendistribusiannya  sama  sekali  tidak dapat  dilepas  atau  harus  sejalan  dengan  prinsip  distribusi  kekayaan pendapatan dan hierarkhi otoritas. Dengan demikian, pembatasan-pembatasan tertentu  terhadap  hak  memilih  dan  dipilih  untuk  tujuan  memberikan keuntungan bagi semua orang adalah dibenarkan.

## Keadilan Sosial Sesuai Pancasila
47 Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls, h  102.
48 Hans  Kelsen, Introduction  to  The  Problems  of  Legal  Theory, translated  by  Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford : Clarendon Press, 1992), h. 16.
49 Hans  Kelsen, Introduction  to  The  Problems  of  Legal  Theory, translated  by  Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson , h. 105.
180 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 2 Desember 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
Sila  kelima  Pancasila  menyatakan, Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia . Ditempatkannya “keadilan sosial” pada urutan kelima dari lima sila Pancasila  memberi  isyarat  bahwa  keadilan  sosial  merupakan  misi  besar 50 sekaligus  tujuan  akhir  bernegara,  yaitu  mewujudkan  suatu  kesejahteraan rakyat  dengan  melalui  keadilan. 51 Di  mana,  sila-sila  sebelumnya  bertujuan untuk  mewujudkan  apa  yang  dinyatakan  pada  sila  kelima.  Dalam  arti,  sila kelima merupakan suatu tujuan bagi empat sila lainnya. 52 Sebagai tujuan besar kehidupan  bernegara,  apa  sesungguhnya  semangat  dan  batasan  dari  frasa “keadilan sosial” yang dimaksud dalam sila kelima tersebut?
Semangat  yang  terkandung  dalam  frasa  “keadilan  sosial”  tergambar dari  apa  yang  disampaikan  Soekarno  dalam  pidatonya  dalam  sidang  BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyatakan :
Saudara-saudara,  saya  usulkan:  Kalau  kita  mencari  demokrasi,  hendaknya bukan  demokrasi  Barat,  tetapi  permusyawaratan  yang  memberi  hidup,  yakni politiek economische  democratie yang  mampu  mendatangkan  kesejahteraan sosial!  Rakyat  Indonesia  sudah  lama  bicara  tentang  hal  ini.  Apakah  yang dimaksud  dengan  Ratu  Adil?  Yang  dimaksud  dengan  faham  Ratu  Adil,  ialah sociale  rechtvaardigheid ,  rakyat  ingin  sejahtera.  Rakyat  yang  tadinya  merasa dirinya  kurang  makan  kurang  pakaian,  menciptakan  dunia  baru  yang  di dalamnya  ada  keadilan,  di  bawah  pimpinan  Ratu-Adil.  Maka  oleh  karena  itu jikalau  kita  memang  betul-betul  mengerti,  mengingat,  mencintai  rakyat Indonesia,  marilah  kita  terima  prinsip  hal sociale  rechtvaardigheid ini,  yaitu bukan  saja  persamaan  politik,  saudara-saudara,  tetapi  pun  di  atas  lapangan ekonomi  kita  harus  mengadakan  persamaan,  artinya  kesejahteraan  bersama yang sebaik-baiknya. 53
Sederhananya, keadilan sosial yang dimaksud adalah keadilan di mana seluruh  rakyat  Indonesia  memiliki  hak  yang  sama  atau  persamaan  di  semua bidang,  baik  politik  maupun  ekonomi.  Keadilan  sosial  dimaksud  adalah kondisi  di  mana  tidak  seorangpun  rakyat  yang  tidak  dipenuhi  kebutuhan dasarnya oleh negara. Bahkan, dalam Rapat Besar BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Soekarno  menekankan  bahwa  keadilan  sosial  inilah  protes  kita  yang  maha hebat kepada dasar individualisme. 54
50 Yudi  Latif, Negara  Paripurna,  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas  Pancasila, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 534.
51 Kaelan, Negara  Kebangsaan  Pancasila,  Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis,  dan
Aktualisasinya, (Yogyakarta : Paradigma, 2013), h. 381.
52 Kaelan, Negara  Kebangsaan  Pancasila,  Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis,  dan
Aktualisasinya, h. 398. 53 RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, h. 162.
54 Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, h. 539.
Sementara  Soepomo  mengatakan,  keadilan  pada  hakikatnya  adalah merupakan  konsekuensi  dari  negara  integralisitik  yang  merefleksikan keinsyafan  akan  keadilan  rakyat  seluruhnya. 55 Sehubungan  dengan  itu, Soepomo mengusulkan :
Atas  dasar  pengertian  negara  sebagai  persatuan  bangsa  Indonesia  yang tersusun  atas  sistem  hukum  yang  bersifat  integralistik  tadi,  di  mana  negara akan  terwujud  dan  bertindak  sebagai  penyelenggara  keinsyafan  keadilan rakyat seluruhnya, maka kita akan dapat melaksanakan Negara Indonesia yang bersatu  dan  adil,  seperti  sudah  termuat  dalam  Panca  Dharma,  pasal  2,  yang berbunyi : kita mendirikan negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil. Maka negara akan bisa adil jikalau negara itu menyelenggarakan keadilan rakyat kepada cita-cita luhur, menurut aliran zaman. 56
Selain itu, para pendiri negara lainnya juga berbicara tentang keadilan ekonomi  sebagai  bagian  penting  dari  pencapaian  keadilan  sosial.  Bung  Hatta misalnya mengemukakan tentang konsekuensi operasi kapitalisme- imperialisme di Indonesia yang memicu ketidakadilan. Ia menyatakan :
Sejak munculnya kapitalisme liberal sesudah tahun 1870, Indonesia dipandang semata-mata  sebagai  suatu onderneming besar  untuk  menghasilkan  barang- barang  bagi  pasar  dunia.  Dasar  ekonominya  ialah export  economy. Pasar  di dalam  negeri  diabaikan  semata-mata  sebab  tidak  mendatangkan  keuntungan yang  sebesar-besarnya.  Oleh  karena  Indonesia  dipandang  sebagai  suatu onderneming besar,  masyarakat  Indonesia  dipandang  semata-mata  sebagai daerah  persediaan  buruh  yang  murah.  Soal  menimbulkan  tenaga  beli  rakyat dengan  sendirinya  tersingkir dari  perhitungan.  Ini  kelanjutan  daripada  sistem kapitalisme  yang  mendasarkan  perekonomian  Indonesia  kepada export economy. Sistem ini memutar ujung jadi panggal. 57
Lebih jauh Hatta menekankan bahwa keadilan dan kemakmuran harus diusahakan.  Di  mana,  dalam  usaha  tersebut  meniscayakan  adanya  semangat kerjasama,  tolong-menolong  sesama  rakyat  dalam  suasana  kesederhanaan. 58 Dalam  rangka  merumuskan  pasal-pasal  UUD  1945,  Hatta  memberikan masukan mengenai keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai berikut : 59
1. Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong;
55 Kaelan, Negara  Kebangsaan  Pancasila,  Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis,  dan
Aktualisasinya, h. 383.
56 Kaelan, Negara  Kebangsaan  Pancasila,  Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis,  dan Aktualisasinya, h. 383, juga dapat dibaca dalam Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, h. 509.
57 Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, h. 509.
58 Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, h. 523.
59 Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, h. 535-536.
2. Tiap-tiap  orang  Indonesia  berhak  mendapatkan  pekerjaan  dan mendapat  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusia.  Pemerintah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang;
3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar koletif;
4. Cabang-cabang  produksi  yang  menguasai  hidup  orang  banyak, dikuasai oleh pemerintah;
5. Tanah  adalah  kepunyaan  masyarakat,  orang-seorang  berhak  memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga;
6. Harta  milik  orang-seorang  tidak  boleh  menjadi  alat  penindas  orang lain;
7. Fakir miskin dipelihara oleh pemerintah.
Menanggapi haluan sosialisme Hatta, Sutan Sjahrir membawa gagasan tersebut  ke  arah  yang  lebih  “kanan”.  Sjahrir  menyerang  komunisme  sebagai ideologi  yang  mengkhianati  sosialisme  karena  mengabaikan  kemanusiaan.  Ia menekankan  bahwa  sosialisme  yang  diperjuangkan  adalah  sosialisme  yang memerdekakan  manusia  dari  penindasan  dan  penghisapan  oleh  manusia. 60 Lebih  jauh  Sjahrir  menegaskan  bahwa  kebebasan  individu  dihormati,  namun individu tersebut hendaknya individu yang kooperatif dengan sikap altruisme, asosiatif, dan harmonis dengan kehidupan secara kolektif. 61 Dengan cara itulah kemudian keadilan sosial akan diwujudkan.
Dari  semua  proses  pembahasan  mengenai  keadilan  sosial  di  awal kemerdekaan  dapat  dipahami  bahwa  prinsip  keadilan  sosial  mendapatkan perhatian  khusus  dalam  pendirian  negara  Indonesia,  bahkan  ia  menjadi  salah satu  dari  lima philosofische  grondslag negara.  Hal  itu  menunjukan  bahwa komitmen keadilan sosial hadir menjiwai pembukaan dan pasal-pasal Undang- Undang Dasar 1945.
Lalu,  apa  sesungguhnya  cita-cita  keadilan  sosial  yang  terkandung dalam  konstitusi  negara  tersebut?  Kaelan  menilai,  bahwa  rumusan “…negara melindungi  segenap  tumpah  darah  bangsa  Indonesia  dengan  berdasar  atas  persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menunjukan  bahwa yang dikehendaki dengan  pendirian negara  adalah adanya persatuan segenap bangsa  Indonesia  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia. 62
60 Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, h. 526.
61 Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, h. 526.
62 Kaelan, Negara  Kebangsaan  Pancasila,  Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis,  dan Aktualisasinya, h. 383, juga dapat dibaca dalam Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila h. 426.
Berdasarkan  semangat  persatuan  tersebut,  maka  sila  keempat mendasari  dan  menjiwai “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”. Dengan demikian,  dalam  sila  keempat  yang  berbunyi “kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam  pemusyawaratan/perwakilan” tersimpul  pengertian demokrasi  politik maupun demokrasi  ekonomi atau keadilan  sosial . 63 Dengan begitu, dalam sila keadilan sosial tersimpul pula unsur-unsur yang terkandung dalam sila keempat, yaitu: “satu buat semua, semua buat satu, semua buat semua” . 64 Dengan demikian, keadilan sosial bangsa Indonesia dikembalikan kepada sifat kodrat  manusia  yang  “monodualis”, 65 di  mana  ia  didasarkan  pada  hakikat manusia  sebagai  makhluk  individu  dan  makhluk  sosial  yang  menghendaki hidup kekeluargaan, perdamaian, dan persatuan dunia. 66
Dengan  demikian,  dalam  kerangka  keadilan  sosial  yang  diadopsi sebagai  salah  satu  sila  Pancasila,  hak  setiap  individu  dilindungi  dan  wajib dihormati setiap orang. Pada saat yang sama, hak-hak individu tersebut tunduk pada  pembatasan-pembatasan  dalam  kapasitasnya  sebagai  makhluk  sosial yang hidup dalam sebuah negara dengan satu sistem nilai tertentu yang dianut secara bersama.
Kembali  ke  pertanyaan  awal  tentang  apa  itu  keadilan  pemilu,  maka prinsip-prinsip  keadilan  sebagaimana  dielaborasi  di  atas,  terutama  teori keadilan  sebagai fairness sebagaimana  dikemukakan  John  Ralws  dan  konsep keadilan  sosial  sebagaimana  dikandung  filosofi  negara  Indonesia  merupakan prinsip yang secara inheren harus ada dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, bahwa keadilan pemilu akan berwujud dalam suatu aturan atau kebijakan yang  diterapkan  menurut  prinsip-prinsip  keadilan  sebagai fairness yang  juga bersesuaian dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila.  Sesuai  hal  itu,  keadilan  pemilu  dapat  dirumuskan  sebagai pelaksanaan  pemilu  yang  tunduk  pada  aturan-aturan  (termasuk  pembatasan- pembatasan)  hukum  pemilu  yang  adil  dan  memberi  ruang  kebebasan  dan
63 Kaelan, Negara  Kebangsaan  Pancasila,  Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis,  dan Aktualisasinya, h. 383, juga dapat dibaca dalam Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, h. 426.
64 Kaelan, Negara  Kebangsaan  Pancasila,  Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis,  dan Aktualisasinya, h. 383, juga dapat dibaca dalam Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila , h. 426.
65 Kaelan, Negara  Kebangsaan  Pancasila,  Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis,  dan Aktualisasinya, h. 383, juga dapat dibaca dalam Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, h. 426.
66 Kaelan, Negara  Kebangsaan  Pancasila,  Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis,  dan Aktualisasinya, h. 383, juga dapat dibaca dalam Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, h. 427.
kesetaraan  antar  warga  negara  dalam  suatu  sistem  demokrasi  yang menguntungkan semua warga negara.
Dalam  konteks  ini,  keadilan  pemilu  tidak  hanya  terhenti  pada bagaimana  menciptakan  sebuah  aturan  main  yang  adil  dan  berkepastian hukum,  melainkan  juga  dapat  dijadikan  sebagai  alat  untuk  menjaga  suara rakyat.  Keadilan  pemilu  tidak  hanya  terhenti  pada  tersedianya  mekanisme penyelesaian  sengketa  dalam  berbagai  bentuknya,  melainkan  juga  mampu memastikan  bahwa  semua  warga  negara  terjamin  hak-haknya  dari kemungkinan  berbagai kecurangan yang terjadi. Keadilan pemilu juga sampai pada  level  bagaimana  institusi  penyelenggara  pemilu  diisi  oleh  orang-orang nonpartisan  serta  mampu  bekerja  dengan  integritas  yang  terjaga.  Bahkan, keadilan  pemilu  juga  menjangkau  titik  yang  paling  rumit,  di  mana  rakyat sebagai  tumpuan  demokrasi  memiliki  pemahaman  yang  cukup  akan keberadaannya  sebagai  penentu  proses  peralihan  kekuasaan  melalui  pemilu yang berjalan secara fair . Dengan demikian, keadilan pemilu mencakup semua aspek  yang  mempengaruhi  bagaimana  pemilu  sebagai  sebuah  kontestasi berjalan secara bebas dan setara.

## Penutup
Keadilan  pemilu  merupakan  sebuah  konsep  ihwal  bagaimana  pemilu sebagai  sebuah  kontestasi  dilaksanakan  sesuai  aturan  hukum  yang  dibuat secara  adil  untuk  semua  dan  dilaksanakan  oleh  sebuah  institusi  independen dengan  integritas  terpelihara.  Konsep  tersebut  didasarkan  pada  filosofi keadilan  sosial  yang  dikandung  sila  kelima  Pancasila,  di  mana  semua  warga negara  mesti  terjamin  kesetaraan  hak-haknya,  terutama  hak  pilih  sebagai  hak politiknya. Sesuai konsep tersebut, kebebasan dan kesetaraan hak semua warga negara  merupakan  kunci  mewujudkan  keadilan  pemilu.  Di  mana,  untuk mewujudkannya,  semua  warga  negara  mesti  bebas  untuk  menentukan pilihannya.  Saat  yang  sama,  juga  bebas  dari  segala  bentuk  pengaruh  maupun tindakan curang kontestan pemilu.

## Pustaka Acuan
Asshiddiqie, Jimly,
Gagasan Konstitusi Sosial, Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi  Kehidupan  Sosial  Masyarakat  Madani, Jakarta  :  LP3ES,
2015
Ayoub,  Ayman  &  Andrew  Ellis  (Ed.), Electoral  Justice  :  The  International  IDEA Handbook, Stockholm : International IDEA, 2010
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 185
Darmodiharjo,  Darji  dan  Shidarta, Pokok-pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  dan Bagaimana  Filsafat  Hukum  Indonesia, Jakarta  :  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2006
Junaidi,  Veri,  dkk., Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014, Jakarta  :  Perludem, 2015
Kaelan, Negara  Kebangsaan  Pancasila,  Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis,  dan Aktualisasinya, Yogyakarta : Paradigma, 2013
Kelsen,  Hans, Introduction to The Problems of Legal Theory, translated  by  Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Oxford : Clarendon Press, 1992
Kusuma,  RM.  A.B., Lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945, Jakarta  :  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
Latif,  Yudi, Negara  Paripurna,  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas  Pancasila, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011
Leback, Karen, Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran  J.S.  Mill.  John  Rawls,  Robert  Nozick,  Reinhold  Neibuhr,  Jose Porfirio  Miranda), diterjemahkan  oleh  Yudi  Santoso,  Bandung  : Nusamedia, 1986
Losco,  Joseph  dan  Leonard  Williams, Political  Theory,  Kajian  Klasik  dan Kontempoter  Pemikiran  Machiavelli-Rawls,  Volume  II, Jakarta  :  PT. RajaGrafindo Persada, 2005
Rawls,  John, A  Thery  Of  Justice  (Revised  Edition), Cambridge,  Massachusetts  : The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971
Surbakti,  Ramlan, Pemilu  Berintegritas  dan  Adil, Harian  Kompas  edisi  14 Februari 2014
Ujan,  Andre  Ata, Keadilan  dan  Demokrasi  Telaah  Filsafat  Politik  John  Rawls, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2001