Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)

## ANALISIS AKTOR DAN FAKTOR KONDISI AWAL YANG MEMPENGARUHI COLLABORATIVE GOVERNANCE PROGRAM BELI KREATIF LOKAL JABODETABEK
Veni Robiatal Adawiyah 1 , Amy Yayuk Sri Rahayu 2
Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1,2
E-mail: veni.robiatal@ui.ac.id

## ABSTRAK
UMKM  memiliki  peran  yang  strategis  sebagai  penggerek  perekonomian  negara. Di  masa  pandemi  covid-19  sebagian  besar  UMKM  mengalami  penurunan pendapatan  disebabkan  permasalahan  yang  semakin  kompleks.  Walaupun demikian  terdapat  sebagian kecil  UMKM  yang justru  memiliki  pendapatan  yang tetap  bahkan  meningkat.  Hal  ini  menarik  berbagai  penelitian  untuk  mengkaji bagaimana  UMKM  dapat  bertahan  dalam  menjalankan  usahanya  di  masa pandemi covid-19. Apakah UMKM tersebut bergerak sendiri-sendiri atau dengan bantuan  pemerintah  atau  ada  aktor  lainnya  yang  dapat  membantu  UMKM? Melalui  studi  ini  peneliti  akan  mengkaji  bagaimana  program  Beli  Kreatif  Lokal sebagai bagian dari strategi untuk membantu UMKM di masa pandemi covid-19. Tujuan dari studi adalah untuk memetakan siapa saja aktor yang dapat berperan dan bagaimana kondisi awal yang dapat dijadikan modal sosial untuk membantu UMKM  tersebut.  Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  tersebut  metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskripstif  kualitatif  dengan  studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan menggambarkan bahwa collaborative governance yang dilakukan aktor state dan non state dapat membantu kesulitan UMKM di masa pandemi covid-19. Perbedaan sumber daya atau  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  aktor  dan  insentif  untuk berpartisipasi berperan sebagai modal sosial untuk melakukan kolaborasi.
Kata Kunci : pandemi covid-19, UMKM, collaborative governance.

## ABSTRACT
MSMEs have a strategic role as a driving force for the country's economy. During the  Covid-19  pandemic,  most  MSMEs  experienced  a  decrease  in  income  due  to increasingly complex problems. Even so, there are a small number of MSMEs that actually have a steady income and even increase. This attracts various studies to examine how MSMEs can survive in running their business during the Covid-19 pandemic.  Do  these  MSMEs  operate  independently  or  with  the  help  of  the government or are there other actors who can help MSMEs? Through this study researchers  will  examine  how  the  Local  Creative  Buy  program  is  part  of  a strategy to help MSMEs during the co-19 pandemic. The purpose of the study is to map which actors can play a role and what are the initial conditions that can be used as social capital to help these MSMEs. To answer the research question, the
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
method  used  in  this  research  is  a  qualitative  descriptive  study  of  the  literature. The results of the research that has been carried out illustrate that collaborative governance carried out by state and non-state actors can help MSME difficulties during the Covid-19 pandemic. Differences in resources or power owned by each actor and incentives to participate act as social capital for collaboration.
Keywords : Covid-19 pandemic, SMEs, collaborative governance.

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM) merupakan penggerak ekonomi  negara  (Yuli  Rahmini  Suci, 2008).  Di  Indonesia  jumlah  unitnya lebih banyak daripada perusahaan besar dan tersebar di seluruh daerah pedesaan. Perkembangan atau pertumbuhannya menjadi elemen penting  dari  kebijakan  negara  untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan (Tambunan,2006).  Dimana  pada  tahun 2017 jumlah UMKM tercatat 64,18 juta dan  mampu  menyerap  97%  tenaga kerja. Selain itu, UMKM menghasilkan devisa  negara  melalui  ekspor  sebesar 14,7%  serta  berkontribusi  pada  PDB Nasional  sebesar  61%  (Badan  Pusat Statistik, 2020).
Ketahanan UMKM sebagai
pengerak  ekonomi  telah  teruji.  Ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997- 1998  banyak  industri  besar  bangkrut, namun  UMKM  mampu  bertahan  dari krisis  tersebut  (Suci,  2017).  Perhatian pemerintah  untuk  membantu  UMKM agar  berkembang  juga  telah  lama dilakukan.
Bayak upaya yang dilakukan pemerintah memberikan bantuan  keuangan  maupun  program pemberdayaan. Seperti penelitian terdahulu banyak yang telah membahas
upaya  membnatu  UMKM  dengan bantuan  pemerintah  berupa  modal usaha  ataupun  dana  bergulir  (Wirawan et  al.,  2015)  dan  (Bhagas,  2016). Program pemberdayaan yang dilakukan oleh  lembaga  riset  pemerintah  dengan pemanfaatan  teknologi  (Asmara  & Prasetyo,2016)  dan  (Maksum  et  al., 2020)  serta  program  yang  terkini bagaimana  UMKM  bisa  menjangkau pasar yang luas dengan pasar digitalisasi UMKM (Purnomo, 2019).
Namun,  sejak  terjadi  pandemi COVID-19  di  tahun  2019  UMKM merupakan bagian dari sektor ekonomi yang  terdampak.  UMKM  menghadapi lingkungan yang tidak menentu terutama  di  negara-negara  berkembang (Aidoo et al., 2021) dan (Qamruzzaman  &  Jianguo,  2019). Pusat  Penelitian  Ekonomi  LIPI  (2020) memperkirakan UMKM rawan
menutup  operasional  usahanya  jika pandemi  tidak  segera  berakhir.  Dari survei  yang  dilakukan  paling  banyak atau  85,42%  UMKM  berpendapat  bisa mempertahankan  usahanya  maksimal setahun  sejak  pada  saat  awal-awal pandemi dirasakan di Indonesia. Walaupun usahanya beroperasi, banyak perusahan menerapkan berbagai kebijakan yang dapat merugikan posisi tenaga  tenaga  kerja.  kebijakan  yang
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
paling banyak diterapkan adalah dengan  melakukan  pengurangan  jam kerja,  merumahkan  tenaga  kerja  tanpa memeberikan bayaran, dan
memberhentikan  pekerja  dalam  waktu singkat (Badan Pusat Statistik, 2020).

## Gambar. 1 Kebijakan Perusahaan di
Masa Pandemi Covi-19
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.
Berbagai  kendala  finansial  dan nonfinansial  dialami  UMKM  di  masa pandemi  covid-19.  Kendala  finansial yang  dihadapi  diantaranya  kesulitan dalam pengembalian
pinjaman, pembayaran tagihan listrik, tagihan gas, dan  gaji  karyawan.  Sedangkan  kendala non  finansial  yang  dihadapi  UMKM antara  lain  kesulitan  dalam  mendapat bahan  baku,  terhambatnya  distribusi dan  produksi,  serta  pemasaran  untuk meningkatkan pembeli (Bappenas, 2020).  Masalah  finansial  menjadi masalah klasik bagi UMKM, umumnya mereka  juga  mengalami  keterbatsan penggunaan  teknologi  dan  kualitas sumber  daya  manusia  yang  masih rendah  (Burger  et  al.,  2015).  Kondisi tersebut  nampak  bahwa  UMKM  yang dulu posisinya dapat penompang perekonomian negara kini terpuruk. Mayoritas  UMKM  mengalami penurunan
pendapatan tetapi
diperkirakan masih ada UMKM memiliki  pendapatan  yang  tetap  atau sekitar 16% dan 2,55% justru mengalami kenaikan pendapatan (Badan  Pusat  Statistik,  2020).  Situasi ini menarik untuk dianalisis bagaimana dan mengapa UMKM dapat beradaptasi  mempertahankan  usahanya terutama  di  masa  pandemi  covid-19. Siapakah yang dapat membantu
UMKM?
Gambar. 1 Persepsi Pendapaan
UMKM di Masa Pandemi Covid-19
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020.
Di beberapa negara maju sekalipun, pemerintahnya tetap mendukung  UMKM  dengan  berbagai sejumlah kebijakan selama masa pandemi.  Seperti  kebijakan  UMKM  di Amerika  Serikat,  Jepang  dan  China umumnya terdapat
kesamaan mencakup lima aspek yaitu keringanan pajak,  bantuan  untuk  tenaga  kerja, bantuan  operasioanl  dan  keuangan, serta peningkatan
pelayanan pemerintah  (Qamruzzaman  &  Jianguo,
2019).  Tidak  berbeda  jauh  dengan negara tersebut, Indonesia juga mengeluarkan kebijakan nasional untuk aktivitas  masyarakat  yang  berdampak pada ekonomi terutama UMKM seperti
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
Pemulihan  Ekonomi  Nasional  berdasar pada PP Nomor 23 Tahun 2020.
Namun  apakah  untuk  membantu UMKM  bertahan  di  masa  pandemi hanya  melalui  bantuan  pemerintah? Sebab  negara  atau  pemerintah  di  era globalisasi  tidak  lagi  dianggap  sebagai satu-satunya  lembaga  atau  aktor  yang dapat secara efektif, ekonomis dan adil memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik.
Menurut Peters dan Pierre (2006) ada  dua  penyebab  masalah  utamanya. Pertama,  overloaded  government  yaitu situasi dimana pemerintah gagal merespon  semua  tuntutan  dan  harapan dari  masyarakat  atau  aktor  di  luar lingkungan  pemerintah  itu  sendiri. Kedua, Ungovernable society merupakan  ciri  dari  masyarakat  yang semakin  berkembang  disebabkan  oleh pertumbuhan kompleksitas masyarakat. Ungovernable  society  adalah  sebuah gambaran  atas  kompleksitas  yang menjadikan  ketidakmungkinan  bagi negara untuk memenuhi kebutuhan dan menggunakan  aturan  yang  sama  untuk terlibat.

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut  Osborne  (2010)  bahwa tata  kelola  perlu  bergeser  dari  bentuk hierarkis,  kaku  menjadi  sistem  yang berbasiskan  jaringan.  Hal  ini  erat kaitannya dengan gagasan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance memperkenalkan pentingnya pelibatan peran serta masyarakat melalui mekanisme
kemitraan  antara  pemerintah,  swasta dan masyarakat. Peran utama pemerintah  adalah  untuk  membantu warga  dan  mempertemukan  berbagai kepentingan daripada untuk mengendalikan atau mengarahkan masyarakat  (Denhardt  &  Denhardt, 2000). Tata  kelola  yang  dilakukan  oleh satu  atau  lebih  lembaga  publik  yang melibatkan secara langsung stakeholders  non  state  di  dalam  proses kebijakan publik atau untuk menyelesaikan  persolan  publik  dapat disebut sebagai Collaborative governance.  Secara  khusus  definisi Collaborative governance adalah serangkaian  pengaturan  dimana  satu atau  lebih  lembaga  publik  yang melibatkan secara langsung stakeholders  non  state  di  dalam  proses pembuatan  kebijakan  yang  bersifat formal,  berorientasi  konsensus  dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat  atau  mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program (Ansell & Gash, 2008). Definisi  tersebut  mengemukakan
bahwa  negara  memiliki  peran  utama dalam  kolaborasi  dan  melibatkan aktor lainnya. Model collabrative governance yang  diinisiasi  oleh  negara  berarti pemerintah  memiliki  wewenang  untuk membicarakan,  mencapai  konsensus, mengelola  konflik,  menetapkan  aturan, dan  memasukkan  kekuasaan,  otoritas, dan  sumber  daya  untuk  aksi  bersama (Clarke,  2017).  Sedangkan  aktor  non state  juga  memiliki  peran  signifikan dalam keputusan tidak hanya mengikuti
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
keputusan  yang  telah  ditetapkan  aktor state. Kolaborasi berbeda dengan koordinasi  dan  kerjasama  (Donahue  et al.,  2012).  Perbedaannya  terletak  pada sifat  tujuan  kerjasama  dan  dalam bentuk ketergantungan. Koordinasi dan kerjasama adalah upaya organisasi dari berbagai  pihak  untuk  mencapai  tujuan dimana  tujuan  tersebut  bersifat  tujuan statis Hubungan koordinasi dan kerjasama  antar  organisasi  bersifat independen.  Sedangkan  kolaboratif,
semua pihak bekerja sama dan mencapai  konsensus  untuk  mencapai keputusan yang yang dapat menguntungkan semua pihak. Beberapa  penelitian  terdahulu telah  banyak  mengidentifikasi  faktor- faktor  yang  mendorong  suksesnya collaborative governance. Seperti penerapan  Collaborative  Governance dalam program Suistainable Development  Goals  melibatkan  aktor state  dan  non  state  yang  berasal  dari berbagai  sektor.  Kolaborasi  lintas sektor tersebut dilakukan untuk menciptakan  nilai,  baik  bagi  aktor pemerintah  maupun  non  pemrintah.
Dari hasil studinya menjelaskan terdapat salah satu aktor non state yang lemah dan terpinggirkan sebagai penerima  manfaat  sasaran  program yaitu  petani.  Keberhasilan  program tersebut  dipengaruhi  oleh  terdapatnya peran pemimpin dapat menyeleraraskan  berbagai  kepentingan terutama  aktor  yang  lemah  (Florini  & Pauli,  2018).  Terdapat  studi  lainnya juga
menganalisis collaborative
governance.  Dimana  hasil  studinya menunjukan faktor kepemimpinan organik  dan  aturan  yang  dibuat  oleh masyarakat dan pemerintah serta desain kelembagaan  yang  inklusif  merupakan faktor  eksternal  yang  penting  untuk mendorong  stabilitas  dan  komitmen yang  kuat  di antara  para  peserta  dalam berkolaborasi. Selama proses kolaboratif,  pertemuan  tatap  muka yang terus dilakukan untuk membangun kepercayaan dan menghasilkan output diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam membangun  momentum  kolaborasi yang sukses (Ullah & Kim, 2020), Dalam studi kasus pengembangan pariwisata berkelanjutan  di  negara  bagian  Rio  de Janeiro juga pernah diteliti menggunakan  konsep  Collaborative Governance. Terdapat keterlibatan pemerintah,  organisasi  nirlaba  dan UMKM  untuk  merumuskan  tata  kelola pembanguanan pariwisata yang berkelanjutan.  Hasil  dari  studi  tersebut adalah proses collaborative governance dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan demi pembangunan berkelanjutan. Selain itu akan ada pola saling  ketergantungan  yang  kompleks yang akan
mempengaruhi kelangsungan  hidup  berbagai  aktor untuk  bekerja  sama  secara  efektif
(Robertson, 2011)
Sebelum masa pandemi covid-19, beberapa studi terdahulu tentang collaborative governance pernah dilakukan untuk mengatasi permasalahan  UMKM  di  Indonesia
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
pernah  dilakukan  yaitu  pada  dalam pengembangan industri kerajinan Reog. Keterlibatan  pemerintah  daerah,  bank, dan  organisasi  nirlaba  yang  diwakili Yayasan Reog, serta seniman /
pengrajin  berperan  untuk  mencari solusi  yang  dihadapi  umkm  dengan berbagi  sumber  daya  diantara  aktor (Ratnadewi, 2012).  Keberadaan aktor- aktor  tersebut  untuk  berbagi  sumber daya  menjadi  bagian  penting  untuk membantu mengembangkan bisnis UMKM. Perbedaan kepemilikan sumber  daya  yang  dimiliki  para  aktor state  dan  non  state  juga  dapat mendorong proses collaborative
governance. Hasil studi lainnya menyatakan bahwa keberhasilan program Collaborative governance untuk  mebantu  UMKM  didukung  oleh aktor pemerintah yang memiliki goodwill (Dyo, 2019).
Penelitian  terdahulu  pernah  juga membahas  collaborative  governance dalam  implementasi  Program  1.000 Kios  UMKM.  Hasil  dari  penelitian tersebut menemukan faktor yang mempengaruhi  suksesnya  model  tata kelola  kolaboratif  dipengaruhi  oleh variabel  kondisi  awal,  kepemimpinan fasilitatif  dan  desain  kelembagaan (Utari & Rahayu, 2018).  Studi lainnya mengkaji collaborative governance dalam  upaya  adaptasi  UMKM  di  era revolusi  industri  4.0  yang  sebagian besar  belum  memanfaatkan  teknologi digital  dalam  memasarkan  produk. Dalam  penelitian  tersebut  ditemukan bahwa program-program yang dikerjakan antara pihak pemerintah dan
non pemerintah tumbang tindih sehingga  dampaknya  kurang  optimal (Faidati & Muthmainah, 2018) Berdasarkan  penelusuran  yang peneliti lakukan belum banyak penelitian  yang  mengkaji  collaborative governance  dalam  rangka  membantu UMKM  di  masa  pandemi  covid-19. Maka tujuan dari studi ini adalah untuk memetakan  siapa  saja  aktor  yang terlibat  dalam  membantu  UMKM  dan menganalisis  faktor  yang  menjadi pendorong  collaborative  governance dalam  lingkup  program  Beli  Kreatif Lokal.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji collaborative governance UMKM program  Beli  Kreatif  Lokal  adalah kualitatif  deskripstif  dengan  studi literatur. Studi literatur yang digunakan dalam suatu penelilitian dengan penggunaan kajian teoritis dan beberapa  referensi  merupakan  bagian yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari literatur  ilmiah  (Sugiyono,  2012). Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber data sekunder. data sekunder didapatkan  dari  berbagai  studi  literatur dari penelitian terdahulu. Seperti artikel jurnal  ilmiah,  buku  maupun  laporan riset. Selain itu juga peneliti menggunakan  data  sekunder  informasi dari media massa, situs resmi pemerintah, dan laporan kinerja pemerintah.  Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  berupa  data
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
kualitatif seperti informasi berupa kata, kalimat,  bagan,  gambar,  grafik,  serta angka frekuensi dan tabel. buku, artikel ilmiah,  catatan  dan  berbagai  laporan yang  berkaitan  dengan  masalah  yang akan dipecahkan dalam penelitian studi literatur umum dilakukan (Nazir,
2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aktor Collaborative  Governance Beli
Kreatif Lokal Sekitar  47,75  persen  UMKM telah menggunakan internet dan Teknologi Informasi (TI) untuk pemasaran  via  online  sejak  sebelum pandemi.  Sementara  itu,  sekitar  5,76 persennya  baru  menggunakan  internet dan  TI  untuk  pemasaran  pada  saat pandemi (Badan Pusat Stastistik, (2020). Keuntungan dari memanfaatkan  TI  pun  dirasakan  oleh pelaku  usaha  UMKM.  UMKM  yang sudah melakukan pemasaran via online sebelum pandemi mempunyai pendapatan  lebih  tinggi  1,14  kali dibanding  yang  baru  online  saat pandemi.
Beberapa  peneliti  terdahulu  telah membahas  bagaimana  UMKM  dapat bertahan.  Studi  terdahulu  menemukan dalam  merespon  tantangan  bisnis ketika  pandemi  covid-19  UMKM dengan  dengan  tingkat  kematangan digital tinggi mengubah menjadi perusahaan  digital;  kedua,  UMKM yang  mengalami  masalah  likuiditas tetapi  tingkat  kematangan  digitalnya rendah yang memutuskan hanya fungsi penjualan  yang  berubah  digital;  dan
ketiga,  UMKM  yang  memiliki  literasi digital  sangat  terbatas  tetapi  memiliki modal  sosial  yang  tinggi  melakukan kerjasama dengan mitra  yang memiliki kemampuan  digital  (Priyono  et  al., 2020). Arianto (2020) juga menemukan alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan UMKM adalah digitalisasi,  baik  melalui  marketplace atau  e-commerce  maupun  penggunaan media  sosial.  Hal  ini  memberikan manfaat bagi UMKM untuk mengurangi biaya promosi,
meningkatkan  posisi  daya  saing,  dan memfasilitasi  transaksi  pembayaran secara  digital  (Riadi  et  al.,  2022)  dan (Ayu &  Lahmi, 2020). Namun, apakah kemampuan UMKM agar tetap bertahan  pada  masa  pandemi  berjalan secara  mandiri  tanpa  bantuan  aktor- aktor lainnya?
Peran pemerintah untuk membantu  UMKM  juga  dibutuhkan. Implementasi Program pemerintah yang  disebut  Jawa  Timur  Belanja Online  berhasil  meningkatkan  omzet UMKM di wilayah Jawa timur di masa pandemi dengan cara mengikutsertakan UMKM  pada  pengadaan  barang  jasa pemerintah.  (Nafiah,  et.  al.,  2021).
Studi terdahulu telah menguji bagaimana  pengaruh  praktek  inovasi dan bantuan pemerintah mempengaruhi
UMKM. Temuannya menunjukan bahwa  praktik  inovasi  berdampak positif pada peningkatan kinerja
UMKM. Sedangkan dukungan eksternal  seperti  bantuan  pemerintah bisa memperkuat dukungan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
kelangsungan bisnis UMKM (Adam & Alarifi, 2021).
Kerentanan  sektor  ekonomi  ini tidak  hanya  terdiri  dari  sumber  daya yang  terbatas,  tetapi  juga  inovasi  yang relatif  rendah  (Razumovskaia  et  al.,
2020).  sebagian  besar  pelaku  usaha UMKM ingin mempraktekkan digitalisasi dalam pengembangan usahanya  (Susanti,  2020).  Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi  UMKM  terutama  pada  skala mikro.  Pertama,  banyak  UMKM  yang gagal  di  pasar  digital  karena  tidak memenuhi  kebutuhan  pasar  digital. Kedua,  kualitas  ketahanan  UKM  tidak merata.  Sebab  di  pasar  digital  pelaku UMKM  harus  bisa  bersaing  dengan perusahaan  besar  yang  juga  beralih  ke platform digital. Ketiga, masalah literasi  digital  dan  kualitas  SDM  yang selama ini sangat rendah. Studi  pengaruh  literasi  digital pada  UMKM  pernah  dilakukan  oleh penelitian sebelumnya. Hasilnya terdapat  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  antara  pengetahuan  literasi digital  terhadap  kinerja  UMKM  dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara  pengetahuan  literasi  digital  dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM. (Hastuti, 2020). Sehingga Penguatan pendidikan literasi digital  dan  penguatan  SDM  pelaku usaha UMKM dibutuhkan sebab literasi  digital  dan  kualitas  SDM  dapat memaksimalkan  hasil  produk  yang berkualitas (Suwarni et al., 2019).
Dalam rangka membantu UMKM di masa pandemi, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengeluarkan kebijakan  dalam  bentuk  program  yaitu Program  Beli  Kreatif  Lokal.  Program tersebut merupakan bagian dari Program  Gerakan  Nasional  Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Melalui  gerakan  tersebut  pemerintah mengupayakan national branding produk  UMKM  unggulan  di berbagai marketplace sekaligus digitalisasi  UMKM.  Dengan  adanya gerakan tersebut pemerintah,
masyarakat  dan  swasta  diharapkan berkolaborasi untuk membantu UMKM dalam kesulitan di masa pandemi.
Sasaran dari program Beli Kreatif Lokal adalah UMKM berbasis ekonomi kreatif.  Ekonomi  kreatif  menjadikan sumber  daya  manusia  (SDM)  sebagai modal  utama  pengembangan  dimulai dari  ide,  gagasan,  dan  pemikiran. Harapannya,  sumber  daya  manusia  ini dapat  mengubah  produk  yang  bernilai rendah  menjadi  produk  yang  bernilai tinggi dan berdaya jual Terdapat 16 sub sektor  ekonomi  kreatif  di  Indonesia, tiga diantaranya yaitu subsektor kuliner, kriya dan fesyen yang merupakan  penyumbang  PDB  terbesar sejak tahun 2018 sampai 2020 dibandingkan subsektor ekonomi kreatif lainnya (Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).
Jumlah dari sasaran program Beli Kreatif Lokal yaitu sebanyak 500 (lima ratus)  UMKM  di  wilayah  Jakarta, Bogor,  Depok,  Tangerang,  dan  Bekasi (Jabodetabek). Terdiri atas 281 UMKM berasal dari subsektor kuliner, kriya 79
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
dan  fesyen  140.  Target  dari  program tersebut  adalah  meningkatkan  Omset UMKM  dan  mengembangkan  cara berjualan  secara  online.  Kegiatan  yang dilakukan  adalah  pendampingan  atau mentoring  dan  pemberian  berbagai pelatihan yang dilaksanakan pada bulan April  hingga  Desember  2020  dengan beberapa rincian kegiatan diantaranya:
1. Membuat  konten  foto  atau  motion agar produknya menarik.
2. Pelatihan strategi promosi
3. Pelatihan  strategi  penjualan  melalui media  sosial  dan  pemasangan  iklan tertarget
4. Pengurusan  merek  /  hak  kekayaan intelektual  (HKI)  pada  100  peserta ekonomi kreatif terpilih.
5. Penyediaan pelatihan aplikasi pembukuan berbayar
6. Pengurusan  sertifikat  cuti  bayar pajak
7. Konsultasi dan pendampingan pendirian badan hukum UMKM
8. Pendampingan  bisnis  melalui  grup interaktif melalui monitoring harian, pendampingan to do list harian, dan konseling program.
Gambar. 3 Komposisi Peserta
Program Beli Kreatif Lokal Jabodetabek
Sumber: Kemenparekraf, 2020.
Program  Beli  Kreatif  Lokal melibatkan  mitra  dari  sektor  swasta.
Mitra  tersebut  diantarnya  Gojek,  Grab, Bukalapak, Blue Bird, Shopee, Tokopedia, dan KontrakHukum. Selain itu,  pemerintah  melibatkan  penyedia layanan Kontrak Hukum untuk membantu  UMKM  mengurus  hak kekayaan  Intelektual,  pengurusan  cuti pajak  serta  konsultasi  bagi  pelaku ekonomi  kreatif  yang  belum  berbadan hukum UMKM (Kemenparekraf, 2020).
Tabel. 1 Sekor Swasta yang terlibat

## Program Beli Kreatif Lokal
Jabodetabek No. Market place Transportasi Konsultan Hukum 1. Tokopedia Gojek Kontrak Hukum 2. Bukalapak Grab 3. Shopee Blue Bird 4. JD.ID 5. Lazada
6. Bibli Sumber: Laporan Kinerja Kemenparekraf, 2020 (diolah) Kondisi Awal Pendorong Collaborative Governance Kondisi awal atau Starting merupakan kondisi yang terjadi sebelum  proses  kolaborasi.  Kondisi awal  ini  dapat  mendorong  atau menfasilitasi maupun menghambat kooperasi antar aktor pemangku kepentingan.  Ansell  dan  Gash  (2008) menjelaskan model collaborative
governance yang diawali oleh starting condition untuk  mendorong  hasil  akhir outcomes .    Dua  diantaranya  kondisi
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
awal  yang  mendorong  collaborative governence Beli Kreatif Lokal:
1.  Perbedaan  kepemilikan  sumber daya dan kekuasaan Aktor dalam proses collaboarative governance dapat dilakukan lintas sektor, lembaga publik,  perusahaan  swasta,  organisasi masyarakat  sipil,  serta  kelompok  dan individu  (Hartley  et.al,  2013).  Setiap aktor harus memainkan peranan penting  agar  proses  kolaborasi  terus berkelanjutan.
Program  Beli  Kreatif  Lokal  di didorong  oleh  kondisi  awal  kekuatan sumber  daya  dan  kekuasaan  yang berbeda  yang  dimiliki  oleh  masing- masing  aktor.  Dalam  hal  ini  posisi lembaga pemerintah memiliki kekuasaan  dan  sumber  daya  untuk membuat membuat program permberdayaan dan mendanainya. Sedangkan  aktor  non  pemerintah  juga memiliki sumber daya untuk memfasilitasi  pemasaran  yang  lebih luas  untuk  produk  UMKM  dan transaksi  jual-beli  secara  online  yang terinterasi  keuangan  digital.  Adapun sumber  daya/  kekuasaan  dari  masing- masing  aktor  dalam  Program  Kreatif Lokal secara singkat dapat diidentifikasi melalui tabel berikut ini :
Tabel. 2 Aktor State dan Non State
Collaborative Governance Beli Kreatif Lokal Sumber Daya / Kekuasaan Kebijakan  / Program Penyediaan teknologi / Pengetahuan Pemerintah  X Swasta X  Pelaku  usaha  / UMKM Ekonomi Kreatif X X Pelaksana dan penerima program
Sumber: Kemenparekraf, 2021 (diolah)
Perbedaan  sumber  daya  dalam collaborative  governence  ini  menjadi modal  bagi  para  aktor    menfasilitasi kolaborasi antar aktor Hubungan saling ketergantungan  antara  stakeholders, baik dari sisi sumber daya, pengetahuan  dan  anggaran  merupkan faktor penting dalam kolaborasi (Agranoff dan McGuire,2003). Keberhasilan proses kolaboratif tergantung  pada  partisipasi  kooperatif dan pembagian kekuasaan pada masing-masing aktor. Ada tiga kekuasaan penting yang mempengaruhi proses kolaborasi yaitu Formal Authority, Resources, Discursive Legitimacy . Kekuasaan digunakan dalam proses kolaboratif untuk mempengaruhi siapa yang berpartisipasi, sifat proses, dan bagaimana  isi  diskusi  dibingkai  untuk mencapai kesepakatan Purdy (2012). Jika ada ketidakseimbangan kekuasaan/sumberdaya  yang  signifikan di  antara stakeholders, dan  pihak  yang lemah  tidak  mampu  berpartisipasi secara berarti, maka proses
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
collaborative governance membutuhkan komitmen untuk memberdayakan dan merepresentasikan kelompok yang lebih lemah. 2. Insentif untuk berpartisipasi Memahami  insentif  para  aktor untuk  berpartispasi  dalam  kolaborasi sangat  penting,  mengingat  partisipasi bersifat sukarela. Sebab tanpa
partisipasi  collaborative  governance tidak akan berjalan. Faktor ini bergantung  atas  harapan stakeholders mengenai  apakah  proses  kolaboratif akan menghasilkan sesuatu yang berarti terhadap  waktu  dan  tenaga  yang  akan dihabiskan di dalam prosesnya. Insentif untuk  berkolaborasi  akan  meningkat apabila  tiap  aktor  melihat  adanya hubungan  langsung  atas  partisipasi mereka  terhadap outcome kebijakan yang  terlihat,  konkrit  serta  efektif.
Insentif akan menurun apabila partisipasi  hanya  dianggap  sebagai kegiatan yang seremonial atau formalitas.
Menurut  Fendt  (2010),  ada  tiga
alasan  mengapa  organisasi  melakukan kolaborasi,  yaitu  :  1.  Organisasi  perlu berkolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan  tugas  tertentu  seorang diri  tanpa  bantuan  pihak  lain.  2. Dengan berkolaborasi, keuntungan yang  akan  diperoleh  organisasi  dapat lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan bekerja sendiri. 3. Dengan berkolaborasi, organisasi dapat menekan  biaya  produksi  sehingga produk  mereka  dapat  menjadi  murah dan memiliki daya saing di pasar. Dalam mengimplementasikan program  Beli  Kreatif  Lokal  aktor  non state dilibatkan untuk mengelola program. Pemerintah menyadari bahwa terdapat kebutuhan aktor lainnya untuk membantu  UMKM  di  masa  pandemi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio (2020)  mengatakan  bahwa  percepatan digitalisasi  menjadi  sangat  penting. Dengan  banyak  bekerja  sama  dengan berbagai  mitra  seperti  dengan  Grab Indonesia  dan  yang  lainnya,  akan semakin  mengoptimalkan  program  dan membantu  meningkatkan  produktivitas UMKM  terutama  para  pelaku  kreatif. sehingga  dapat  mendukung  kembali perekonomian negara (cnbcindonesia.com, Mei 2020) Selain itu aktor penerima implementasi kebijakan memiliki peran dalam kolaborasi. Program ini
merupakan  program  yang  ditujukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Jika  penerima  program  pemberdayaan kurang  memiliki  kesadaran  terhadap perannya  dan  turut  serta  terlibat  dalam kolaborasi  maka  program  kurang berdampak maksimal. Untuk itu diperlukan komitmen penuh dari UMKM  penerima  program  dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan agar program berjalan  efektif  dan  bermanfaat  bagi UMKM penerima program,. Permasalahan non-keuangan
yang  dihadapi  oleh  UMKM  terutama pada  skala  usaha  mikro  dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing. Kurangnya,  kapasitas  sumber  daya
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
manusia  dan  keterampilan  UMKM
memerlukan pendekatan kebijakan yang  berbeda.  Upaya  pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan pendekatan usaha sosial. tetapi dibutuhkan  kesadaran  dan  kesamaan nilai-nilai yang diyakini dari para aktor yang terlibat terutama penerima program (Maksum, et al, 2020) Untuk  meningkatkan  kapasitas dan  keberlanjutan  UKM  mencapai tujuannya  jika  para  aktor  dalam kolaborasi memiliki
nilai-nilai bersama.  Seperti  yang  utarakan  oleh Ansell  dan  Gash  (2008),  kolaborasi aktor  negara  dan  non-negara  juga berarti  bahwa  setiap  aktor  yang berkolaborasi berbagi akuntabilitas atas konsekuensi kebijakan, yang karenanya mengharuskan  pemangku  kepentingan terlibat  langsung  dalam  pengambilan keputusan.
Program  Beli  Kreatif  Lokal membantu para peserta untuk memperluas  akses  pasar  dengan  cara pertama, mendorong yang belum onboard  untuk  segera  onboard  di platform/marketplace yang paling sesuai.  Kedua,  mengoptimalkan  akses pasar  dengan  membantu  onboarding  di lebih dari satu marketpace marketplace. Adapun  perkembangan  UMKM  yang memperluas akses pasar digital sebagai berikut :
Table. 3 Perluasan Akses Pasar Digital UMKM Setelah Program Beli
Kreatif Lokal Jabodetabek UMKM/ Pelaku Ekonomi Kreatif Data Awal Setelah Pendampingan (per 19 Nov 2020) Memiliki 1 marketplace 212 262 Memiliki  >  1 marketplace 119 144 Menggunakan channel lain selain marketplace (WA,  IG,  FB, website) 169 94
Sumber: Kemenparekraf, 2020.
Selain  itu  dari  sisi  swasta  sendiri partisipasi  program  ini  memberikan keuntungan  profit  denggan  menjaring banyak  mitra  UMKM  untuk  masuk  ke dalam platform mereka. Kemenparekraf  dengan  berbagai  mitra swasta tersebut telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding  (MOU)  pada  Jumat,29 Mei  2020  secara  virtual.  Sedikitnya terdapat  dua  fokus  kolaborasi  antara kedua  belah  pihak.  Pertama  co- branding untuk mempromosikan produk UMKM ekonomi kreatif.
Kedua,  menyalurkan  produk  UMKM untuk dipasarkan pada platform transportasi  dan  marketplace  yang terintegrasi secara digital (Kemenparekraf,  2020).  Di  dalam MOU tersebut terdapat berbagai aturan dasar mengenai hal dan tangung jawab yang  disepakati  oleh  para  pemangku kepentingan.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
Ikatan  formal  menjadi  aspek penting  untuk  menjaga  komitmen  para aktor. Ansell & Gash (2008) penyertaan  aktor  non  state  untuk terlibat  dalam  mengatasi  persoalan publik  yang  harus  dilakukan  secara formal  dan  diinisiasi  oleh  Pemerintah terlebih dahulu. Collaborative Governance  juga  dapat  dilakukan secara  informal  dan  dorongan  dimulai dari  akar  rumput  (Emerson  et  al., 2012).    Akan  tetapi  menurut  studi terdahulu bagi negara-negara berkembang  kesuksesan  CG  perlu diikat  oleh  ikatan  yang  formal  untuk
menjaga stabilitas dan komitmen antara akor (Ullah & Kim, 2020).
Kolaborasi cenderung terjadi ketika terdapat keuntungan serta tujuan yang  dapat  dicapai  dan  konkrit  di dalam  proses  menuju  pencapaian tujuan  akhir.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  adanya “small  wins” secara kontinu  yang  membangun  momentum menuju  target  akhir  dari  penyelesaian permasalahan  bersama.  Hasil  evaluasi program  beli  kreatif  lokal  pada  Juni 2020  (Batch  I)  telah  menunjukan peningkatan  omset  bagi  UMKM,  dari hasil  program  tersebut  UMKM  dapat terus melanjutkan penjualan di marketplace. Berdasarkan Laporan Kemenparekraf  (2020),  Program  Beli Kreatif Lokal  telah menghasilkan total keseluruhan  omset  dari  periode  Juli  –
November  selama  pendampingan  lebih dari  22  Milar.  Rata-rata  pertumbuhan omzet  selama  pendampingan  program
Beli  Kreatif  Lokal  Jabodetabek  adalah sebesar 60,18 %.
Tabel. 4 Pertumbuhan Omzet Beli Kreatif Lokal Jabodatek Bulan Juli- November 2020
Sumber: Kemenparekraf, 2020.
Selain  dari  segi  omzet,  pelaku ekraf  juga  mengalami  pertambahan tenaga  kerja  /  SDM.  Hal  ini  juga menjadi indikator bahwa usaha mereka semakin  besar  dan  memproduksi  lebih banyak barang. Tenaga kerja yang pada awalnya  berjumlah  2.152  pekerja menjadi  2.713  pekerja  dari  total  500 UMKM  yang  terlibat  dalam  Program Beli Kreatif Lokal Jabodetabek. Peningkatan  tenaga  kerja  terdapat  di subsektor  fesyen  sebanyak  217  orang, dari  690  menjadi  907  orang,  subsektor kuliner sebanyak 203 orang, dari 1.051 menjadi  1.254  orang,  dan  subsektor kriya  sebanyak  131  orang,  dari  411 menjadi 552 orang.
Testimoni yang ditayangkan dalam instagram resmi
@belikreatiflokal  menunjukkan  bahwa para pelaku usaha UMKM yang terlibat dalam  program  Beli  Kreatif  Lokal Jabodetabek  merasa  terbantu  untuk mendapatkan bantuan pelatihan manajemen dan pemasaran.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
Selanjutnya program ini juga diterapkan  pada  kota-kota  destinasi wisata  untuk  membantu  UMKM  yang terdampak  di  sektor  pariwisata  seperti di Danau Toba dan Mandalika.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  di masa pandemi covid-19 UMKM
mengalami  masalah  yang  semakin kompleks. Di satu sisi UMKM jumlahnya  besar  dan  peran  UMKM sangat besar bagi perekonomian negara.  Tetapi  di  sisi  lain  UMKM memiliki  sejumlah  permasalahan  baik masalah finansial maupun non finansial akibat  pandemi  covid-19  sehingga berdampak terhadap keberlanjutan bisnis yang dijalankan UMKM. Dalam studi ini peneliti menemukan bahwa program beli
kreatif  lokal,  kebijakan  collaborative governance  yang  dikeluarkan  oleh Kemenparekraf  sebagai  bagian  dari Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan Indonesia  (Gernas  BBI),    merupakan kebijakan  yang  dikelola  oleh  sejumlah aktor  state  dan  non  state  untuk membantu  UMKM  di  masa  pandemi covid-19.  Perbedaan  kekuatan  sumber daya dan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing  aktor  berperan  dalam proses kolaborasi. Dalam hal ini posisi lembaga pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan/program  sedangkan  aktor non  pemerintah  dari  swasta  juga memiliki sumber daya berupa teknologi untuk  memfasilitasi  pemasaran  produk
agar UMKM dapat melakukan
transaksi  jual-beli  secara  online  dan terintegrasi.  Selain  itu  terdapat  insentif dari masing-masing aktor untuk berpartisipasi dalam proses collaborative governance.
Penelitian  ini  telah  memberikan kontribusi  akademis  untuk  memetakan aktor  yang  dapat  membantu  UMKM dan  gambaran  umum  kondisi  awal yang  mendorong  proses  kolaborasi  di masa pandemi covid-19. Namun penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan.  Penelitian  ini  belum membahas  apa  saja  faktor-faktor  yang mempengaruhi collaborative governance  dan  bagaimana  proses collaborative  governance  memberikan kontribusi positif bagi UMKM sehingga  hal  ini  dapat  menjadi  saran untuk gagasan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  N.  A.,  &  Alarifi,  G.  (2021).
Innovation  practices  for  survival of  small  and  medium  enterprises (SMEs)  in  the  COVID-19  times: the  role  of  external  support. Journal of Innovation and Entrepreneurship , 10 (1). https://doi.org/10.1186/s13731- 021-00156-6
Aidoo,  S.  O.,  Agyapong,  A.,  Acquaah, M., & Akomea, S. Y. (2021). The performance implications of strategic  responses  of  SMEs  to the  covid-19  pandemic:  Evidence from an African economy. Africa Journal  of  Management , 7 (1),
74–103.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
https://doi.org/10.1080/23322373.
2021.1878810
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008). Collaborative governance in theory  and  practice. Journal  of
Public  Administration  Research and  Theory , 18 (4),  543–571.
https://doi.org/10.1093/jopart/mu m032 Ayu,  S., &  Lahmi,  A. (2020). Peran e- commerce terhadap perekonomian  Indonesia  selama pandemi Covid-19. Jurnal Kajian Manajemen  Bisnis , 9 (2),  114. https://doi.org/10.24036/jkmb.10 994100
Badan Pusat Statistik. (2020). Katalog:
3101028. Analisis  Hasil  Survei Dampak  COVID-19  Terhadap Pelaku Usaha , vi+ 22 halaman.
Bappenas.  (2020). Kajian  Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19  terhadap  UMKM: Survey  Kebutuhan  Pemulihan Usaha bagi UMKM Indonesia . 1–
59. Bhagas,  A.  (2016).  Analisis  Pengaruh Modal,  Jumlah  Tenaga  Kerja, Teknologi dan Bantuan Pemerintah  Terhadap  Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah  (Studi  Kasus  Umkm Sulampita  Di  Kota  Semarang). Tesis , 34.
http://eprints.undip.ac.id/49498/
Burger,  N.,  Chazali,  C.,  Gaduh,  A., Rothenber, A. D., Tjandraningsih,
I., & Weilant, S. (2015).
Reforming  policies  for  small  and medium-sized enterprises in
Indonesia. RAND  Corporation  in Collaboration  with  Tim  Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) , 136. http://www.tnp2k.go.id/images/u ploads/downloads/Reforming
SMEs_0529_lowres_2015-1.pdf
Clarke,  S.  E.  (2017).  Local  Place-
Based  Collaborative  Governance: Comparing State-Centric and Society-Centered  Models. Urban
Affairs  Review , 53 (3),  578–602. https://doi.org/10.1177/10780874 16637126
Denhardt,  R.  B.,  &  Denhardt,  J.  V. (2000).  The  new  public  service: Serving  rather  than  steering.
Public  Administration  Review ,
60 (6),
549–559. https://doi.org/10.1111/0033- 3352.00117 Donahue,  J.  D.,  Zeckhauser,  R.  J.,  & Stephen Breyer. (2012). Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times . Dyo, B. Z. (2019). Penerapan Collaborative  Governance  Pada Promosi  Produk  UMKMTenun Balai Panjang di Kota Payakumbuh. Jurnal Administrasi Dan  Kebijakan  Publik , 3 (1),  91–
108.
https://doi.org/10.25077/jakp.3.1.
91-108.2017
Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,
S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal  of  Public Administration Research and
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
Theory , 22 (1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur 011 Faidati,  N.,  &  Muthmainah,  N.  F.
(2018). Collaborative Governance
Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi  Industri. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi , 1–6.
Florini,  A.,  &  Pauli,  M.  (2018). Collaborative  governance  for  the
Sustainable  Development  Goals. Asia  and  the  Pacific  Policy Studies , 5 (3), 583–598. https://doi.org/10.1002/app5.252
Hartley,  J.,  Sørensen,  E.,  & Torfing,  J. (2013).  Collaborative  innovation:
A  viable  alternative  to  market competition  and  organizational entrepreneurship. Public administration review , 73 (6),
821-830. Hastuti,  W.  K.  (2020).  Pengaruh Pengetahuan  Literasi  Digital  Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap  Kinerja  Usaha  Mikro Kecil  Dan  Menengah  (Umkm) Batik Di Surakarta.
Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif.  (2020).  Kemenpar  2020.
2020 , 6–12.
Maksum,  I.  R.,  Rahayu,  A.  Y.  S.,  & Kusumawaardhani,  D.  (2020).
www.econstor.eu. Journal of Open  Innovation:  Technology, Market, and Complexity Provided . Priyono,  A.,  Moin,  A.,  &  Putri,  V.  N.
A.  O.  (2020).  Identifying  digital transformation paths in the business  model  of  smes  during
the  covid-19  pandemic. Journal of  Open  Innovation:  Technology, Market, and Complexity , 6 (4), 1–
22. https://doi.org/10.3390/joitmc604 0104
Purnomo,  F.  (2019).  Program  Ladit (Lapak  Digital) :  Optimalisasi Media  Digital  sebagai  Wadah dalam  Pengembangan  Umkm  di Madura. Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis , 6 (2), 89–95. https://doi.org/10.21107/jsmb.v6i 2.6687 Qamruzzaman,  M.,  &  Jianguo,  W. (2019). SME financing innovation and SME development in  Bangladesh:  an  application  of
ARDL. Journal of Small Business and Entrepreneurship , 31 (6),
521–545. https://doi.org/10.1080/08276331.
2018.1468975
Razumovskaia,  E.,  Yuzvovich,  L., Kniazeva,  E.,  Klimenko,  M.,  & Shelyakin, V. (2020). The effectiveness of Russian government  policy  to  support smes in the COVID-19 pandemic. Journal  of  Open  Innovation: Technology, Market, and Complexity , 6 (4), 1–20. https://doi.org/10.3390/joitmc604 0160 Riadi,  S.  S.,  Heksarini,  A.,  Lestari,  D., Maria, S., Zainurossalamia, S., &
Yudaruddin,  R.  (2022).  The Benefits  of  e-Commerce  before and during the Covid-19 Pandemic  for  Small  Enterprises
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(809-825)
in Indonesia. WSEAS Transactions on Environment and Development , 18 (January),  69–
79.
https://doi.org/10.37394/232015.2 022.18.8 Susanti,    elisa.  (2020). Pelatihan Digital  Marketing  Dalam  Upaya Kecamatan  Jatinangor . 1 (2),  36– 50.
Suwarni,  E.,  Sedyastuti,  K.,  Mirza,  A. H.,  &  Darma,  U.  B.  (2019). Peluang Dan Hambatan Pengembangan Usaha Mikro Pada Era Ekonomi Digital . 3 . Tambunan, T.T. Development of Small & Medium Enterprises in
Indonesia  from  the  Asia-Pacific Perspective, Jakarta: LPFE- USAKTI, 2006; LPFE: Edinburgh, UK, 2006. Ullah,  I.,  &  Kim,  D.  Y.  (2020).  A Model of Collaborative Governance for Community- based  Trophy-Hunting  Programs in Developing Countries. Perspectives  in  Ecology  and Conservation , 18 (3),  145–160. https://doi.org/10.1016/j.pecon.20
20.06.004 Utari,  R.  D.,  &  Rahayu,  A.  Y.  S. (2018). Analysis Of The Collaborative  Practice  In  The 1,000 Stalls For Msmes Programme  In  Depok  City,  West Java Province, Using The Collaborative Governance Approach. 2nd International Conference  on  Administrative Science,  Policy,  and  Governance
Studies  2018  (ICAS-PGS  2018) , 257–267. https://drive.google.com/file/d/1t kEc1tRKuhFVFiU73F-oB- eeEMuZdZFj/view Wirawan,  I.  K.,  Sudibia,  K.,  & Purbadharmaja,  I.  B.  (2015). Pengaruh Bantuan Dana Bergulir, Modal  Kerja,  Lokasi  Pemasaran Dan  Kualitas  Produk  Terhadap Pendapatan  Pelaku  Umkmsektor Industri  Di  Kota  Denpasar. E- Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis Universitas Udayana 4.01 , 4 (01),
01–21.
Yuli  Rahmini  Suci.  (2008).  Usaha
Mikro,  Kecil  dan  Menengah. UU No. 20 Tahun 2008 , 1 , 1–31.