## KONTRIBUSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI DEPOK
Sudarno
Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta

## Kampus UI Depok
__________________________________________________________________________ Abstrak
Penelitian  ini  mencoba  mengetahui  sampai  seberapa  besar  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah (UMKM) di Depok dapat menyerap tenaga kerja dan Kebijakan-kebijakan apa yang dapat diambil dalam rangka pemberdayaan UMKM agar dapat menyerap tenaga kerja lebih  banyak.  Penduduk  depok  pada  tahun  2011  mencapai  1.756.565  orang, terdiri  dari 879.325 orang laki-laki dan 857.240 orang perempuan.  Dari jumlah tersebut di atas yang masuk angkatan kerja mencapai 730.924 orang atau hanya 41%, itu berarti sekitar 59 persen terdiri anak-anak, remaja dan orang lanjut usia. Dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 730.924 orang, yang dapat diserap oleh pasar tenaga kerja hanya sebesar 657.050, itu berarti terdapat pengangguran sebesar 73.874 orang atau mencapai 10%. Kemampuan UMKM di Depok  Menyerap  keseluruhan  angkatan  kerja  sebesar  534.500    orang  atau  sekitar  73  %. Permasalahan  yang  paling  banyak  dihadapi  oleh  pengusaha  UKM  adalah  masalah kurangnya  modal,  yakni  sebesar  45%,  disusul  kemudian  masalah  kurang  terampilnya sumber  daya  manusia,  masalah  bahan  baku  juga  termasuk  permasalahan  serius,  ini menempati tingkat permasalahan rangking tiga, yakni sebesar 4%. Masalah lainya seperti persaingan, lokasi, perijinan, pemasaran dan lain-lain merupakan permasalahan berikutnya yang sering dihadapi oleh pengusaha UKM.
Kata  kunci:  kontribusi,  industri  skala  kecil  dan  menengah,  tenaga  kerja,  daya  serap, kemampuan.
__________________________________________________________________________ Abstract
This  study tried  to find  out to  what  extent the Micro,  Small and  Medium  Enterprises (MSMEs) in Depok could absorb labor and what policies can be taken in order to empower SMEs to  be  able  to absorb more labor. Depok population in  2011 reached 1,756,565, consisting  of 879,325 men and 857,240 women. Of the  above amount entering the  labor force reached 730,924 people or only 41%, that means about 59 percent consists of children, teenagers  and the elderly. Of  the  total workforce reached 730,924 people, which can  be absorbed by the labor market of only 657,050, it means there is unemployment of 73,874 people  or 10%. The  ability  of MSMEs  in Depok Absorb the  total  workforce of 534,500 people or about 73%. The problems most commonly faced by SMEs is the lack of capital, ie by  45%,  followed  by the  problem  of  lack skilled human  resources,  the  problem  of raw materials also  include  a serious problem, it occupies  the third rank problems, which amounted to 4%. Other problems such as competition, location, licensing, marketing, etc. is the next problem often faced by SMEs.
Key words: contribution, small and middle scale industry, labour absorbtion.

## PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil dan  menengah  menjadi  sangat  strategis
karena  potensinya  yang  besar  dalam menggerakan potensi ekonomi masyarakat,  dan  sekaligus menjadi tumpuan  pendapatan  sebagaian  besar masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya.
Upaya  pemberdayaan  UMKM  dari tahun  ke  tahun  selalu  dimonitor  dan dievaluasi  perkembanganya  baik  dalam hal  kontribusinya  terhadap  Produk Domestik  Bruto  (PDB),  penyerapan tenaga  kerja,  pertumbuhan  investasi, penerimaan  devisa  melalui  ekspor komoditi dan atau jasa. UMKM diharapkan dapat membantu  penyerapan  tenaga  kerja, mengingat  sebagian  besar  UMKM sifatnya padat karya, sehingga pertumbuhan UMKM mempunyai dampak  yang  signifikan  terhadap penyerapan  tenaga  kerja,  terutama didaerah  padat  penduduk  seperti  Jawa
Barat  yang  merupakan  propinsi  dengan jumlah  penduduk  paling  banyak  di Indonesia.  Umumnya  tenaga  kerja  yang diserap oleh  UMKM adalah tenaga kerja yang  berpendidikan  setingkat  SLTA  dan tingkat  pendidikan  dibawahnya.  Hanya saja  mungkin  kondisi  usaha  yang ditangani  oleh  UMKM  ini  belum  begitu menggembirakan  karena  pengucuran kredit  yang  masih  berkesan  ekstra  hati- hati dari pihak perbankan setempat. Perhatian untuk menumbuh kembangkan  usaha  Mikro,kecil  dan menengah  (UMKM)  setidaknya  dilandasi oleh  tiga  alasan. Pertama ,  UMKM sebagai  strategi  mempertahankan  hidup ( survival strategy) di tengah krismon.
Kecenderungan  menyerap  banyak
tenaga  kerja  umumnya  membuat  banyak UMKM juga intensif dalam menggunakan sumberdaya  alam  lokal.  Apalagi  karena lokasinya banyak di pedesaan, pertumbuhan UMKM  akan  menimbulkan dampak  positif  terhadap  peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan,  pemerataan  dalam  distribusi pendapatan,  dan  pembangunan  ekonomi di pedesaan . Dari sisi kebijakan, UMKM
jelas  perlu  mendapat  perhatian  karena tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian  besar  angkatan  kerja  Indonesia, namun  juga  merupakan  ujung  tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Di perdesaan,  peran  penting  UMKM memberikan tambahan pendapatan, sebagai  pengembangan  industri  dan sebagai  pelengkap  produksi pertanian bagi  penduduk  miskin. Boleh  dikata,  ia juga berfungsi
2 . Perumusan Masalah
Bertolak dari pemikiran tersebut di atas maka peneliti merumuskan masalah pada hal-hal sebagai berikut:
1. Seberapa  besar  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah(UMKM)  di  Depok dapat menyerap tenaga kerja?
2. Kebijakan-kebijakan  apa  yang  dapat diambil  dalam  rangka  pemberdayaan UMKM  agar  dapat  menyerap  tenaga kerja lebih banyak?

## TINJAUAN PUSTAKA
Ada  dua  definisi  usaha  kecil  yang dikenal  di  Indonesia.  Pertama,  definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No.
20 tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah adalah  usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri, yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak  perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau menjadi  bagian  baik  langsung  maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria Usaha  Kecil  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  no  20  Tahun 2008.  Kriteria  tersebut  antara  lain memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) sampai  dengan  paling  banyak  Rp. 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan tempat  usaha  atau  memiliki  hasil penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp.
300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah) sampai  dengan  paling  banyak  Rp. 2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus juta  rupiah).  Kedua,  menurut  kategori Badan  Pusat  Statistik (BPS),  usaha  kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah  tangga.  BPS  mengklasifikasikan
industri  berdasrakan  jumlah  pekerjanya, yaitu:  (1)  industri  rumah  tangga  dengan pekerja  1-4  orang;  (2)  industri  kecil dengan  pekerja  5-19  orang;  (3)  industri menengah  dengan pekerja  20-99  orang;
(4)  industri  besar  dengan  pekerja  100 orang atau lebih (BPS, 1999:250).
Kendati  ada  beberapa  definisi mengenai  usaha  kecil  namun  agaknya usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam.
Pertama ,  tidak  adanya  pembagian tugas  yang  jelas  antara  bidang administrasi  dan  operasi.  Kebanyakan industri  kecil  dikelola  oleh  perorangan yang  merangkap  sebagai  pemilik sekaligus  pengelola  perusahaan,  serta memanfaatkan tenaga  kerja  dari  keluarga dan  kerabat  dekatnya.  Data  BPS  (1994) menunjukkan  hingga  saat  ini  jumlah pengusaha  kecil  telah  mencapai  34,316 juta  orang  yang  meliputi  15,  635  juta pengusaha kecil mandiri (tanpa menggunakan  tenaga  kerja  lain),  18,227 juta  orang  pengusaha  kecil  yang menggunakan  tenaga  kerja  anggota keluarga  sendiri  serta  54  ribu  orang pengusaha  kecil  yang  memiliki  tenaga kerja tetap.
Kedua, rendahnya  akses  industri kecil  terhadap  lembaga-lembaga  kredit formal  sehingga  mereka  cenderung menggantungkan  pembiayaan  usahanya dari  modal  sendiri  atau  sumber-sumber lain  seperti  keluarga,  kerabat,  pedagang perantara, bahkan rentenir.
Ketiga, sebagian  besar  usaha  kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan  hukum.  Menurut  catatan  BPS
(1994),  dari  jumlah  perusahaan  kecil sebanyak sebanyak 124.990, ternyata 90,6
persen merupakan perusahaan perorangan yang  tidak  berakta  notaris;  4,7  persen tergolong  perusahaan  perorangan  berakta notaris; dan hanya 1,7 persen yang sudah mempunyai  badan  hukum  (PT/NV,  CV, Firma, atau Koperasi).
Keempat, dilihat  menurut  golongan industri  tampak  bahwa  hampir  sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak
pada  kelompok  usaha  industri  makanan, minuman dan tembakau (ISIC31), diikuti oleh  kelompok  industri  barang  galian bukan  logam  (ISIC36),  industri tekstil (ISIC32), dan industri kayu,bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumahtangga (ISIC33) masing-masing  berkisar  antara  21% hingga  22%  dari  seluruh  industri  kecil yang ada. Sedangkan yang bergerak pada kelompok  usaha  industri  kertas  (34)  dan kimia  (35) relatif  masih  sangat  sedikit sekali yaitu kurang dari 1%.
Padahal,  UMKM  memiliki  peranan yang  cukup  besar  dalam  industri manufaktur  dilihat  dari  sisi  jumlah  unit usaha dan daya serap tenaga kerja, namun lemah  dalam  menyumbang  nilai  output. Pada  tahun 2002,  dari  total  unit  usaha manufaktur  di  Indonesia  sebanyak  2,732 juta,  ternyata  99,2  %  merupakan  unit usaha  UMKM.  UMKM,  dengan  jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, mampu menyediakan  kesempatan  kerja  sebesar 59,3  %  dari  total  kesempatan  kerja. Kendati demikian, sumbangan nilai output UMKM  terhadap  industri  manufaktur hanya sebesar 17,8 %. Pola ini cenderung sama dari tahun ke tahunnya (1997-2002). Banyaknya  jumlah  orang  yang  bekerja pada  UKM  memperlihatkan  betapa pentingnya  peranan  UMKM  dalam membantu memecahkan masalah pengangguran  dan  pemerataan  distribusi pendapatan.

## TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk  mengetahui  Seberapa  besar Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di Depok dapat menyerap tenaga kerja?
2. Untuk Mengetahui Kebijakan- kebijakan  apa  yang  dapat  diambil
dalam  rangka  pemberdayaan  UMKM agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak?

## Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  dapat dipakai sebagai masukan dalam pengembangan dan pembinaan UMKM di Depok, sekaligus upaya untuk menanggulangi pengangguran yang semakin hari semakin meningkat.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam tahap-tahap, yaitu:
1. Metode Pengumpulan Data Data  diambil  melalui  kuesioner  yang dibagikan  kepada  responden,  yang merupakan  sampel  dari  pengusaha UMKM di Depok 2. Tahap Pra Lapangan: Menyusun instrument penelitian berupa  pedoman  wawancara  untuk para tenaga lapangan. 3. Teknik  Analisa  Data  menggunakan analisa tabulasi dengan membandingkan data antar periode. 4. Cara  Penafsiran  dan  Penyimpulan Hasil Penelitian Dengan  menggunakan  teknik  analisa data  tersebut  diatas  maka  dapat menyimpulkan seberapa besar pengaruh UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja

## Profil Wilayah
Depok  bermula  dari  sebuah  Kecamatan yang  berada  di  lingkungan  Kewedanaan (Pembantu  Bupati)  wilayah  Parung Kabupaten  Bogor,  kemudian  pada  tahun 1976  perumahan  mulai  dibangun  baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang  yang  kemudian  diikuti dengan  dibangunnya kampus  Universitas Indonesia  (UI),  serta  meningkatnya
perdagangan dan Jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk Kota  Administratif  Depok  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  tahun 1981 yang peresmiannya pada tanggal 18 Maret  1982  oleh  Menteri  dalam  Negeri (H.  Amir  Machmud)  yang  terdiri  dari  3 (tiga)  Kecamatan  dan  17  (tujuh  belas) Desa, yaitu:
1. Kecamatan  Pancoran  Mas,  terdiri  dari 6  (enam)  Desa,  yaitu  Desa  Depok, Desa  Depok  Jaya,  Desa  Pancoram Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan Jaya, Desa Rangkapan Jaya Baru. 2. Kecamatan  Beji,  terdiri  dari  5  (lima) Desa,  yaitu  :  Desa  Beji,  Desa  Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.
3. Kecamatan  Sukmajaya,  terdiri  dari  6 (enam)  Desa,  yaitu  : Desa  Mekarjaya, Desa  Sukma  Jaya,  Desa  Sukamaju, Desa  Cisalak,  Desa  Kalibaru,  Desa
Kalimulya. Selama  kurun  waktu  17  tahun  Kota Administratif  Depok  berkembang  pesat baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan  dan  Kemasyarakatan. Khususnya  bidang  Pemerintahan  semua Desa  berganti  menjadi  Kelurahan  dan adanya  pemekaran  Kelurahan  ,  sehingga pada  akhirnya  Depok  terdiri  dari  3 (Kecamatan)  dan  23  (dua  puluh  tiga) Kelurahan, yaitu:
1. Kecamatan  Pancoran  Mas,  terdiri  dari
6 (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Depok,  Kelurahan  Depok  Jaya, Kelurahan  Pancoran  Mas,  Kelurahjn Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. 2. Kecamatan  Beji  terdiri  dari  (enam) Kelurahan,  yaitu  : Kelurahan  Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurah Pondok Cina, Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan  Kukusan,  Kelurahan  Tanah Baru. 3. Kecamatan  Sukmajaya,  terdiri  dari  11 (sebelas) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Sukmajaya,  Kelurahan  Suka  Maju,. Kelurahan  Mekarjaya,  Kelurahan
Abadi  Jaya,  Kelurahan  Baktijaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan  Kali  Jaya,  Kelurahan Cilodong,  Kelurahan  Jati  Mulya, Kelurahan Tirta Jaya Terbentuknya Kota Depok Dengan  semakin  pesatnya  perkembangan dan  tuntutan  aspirasi  masyarakat  yang semakin mendesak agar Kota Administratif  Depok  diangkat  menjadi Kotamadya  dengan  harapan  pelayanan menjadi maksimum. Disis lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama-sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan  perkembangan  tesebut, dan  mengusulkannya  kepada  Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan  Undang-undang  No.  15 tahun  1999,  tentang  pembentukan Kotamadya  Daerah  Tk.  II  Depok  yang ditetapkan  pada  tanggal  20  April  1999, dan  diresmikan  tanggal  27  April  1999 berbarengan  dengan  Pelantikan  Pejabat Walikotamadya  Kepala  Daerah  Tk.  II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul  Kamal  yang  pada  waktu  itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok. Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tk.  II  Depok  dan  pelantikan  pejabat Walikotamadya  Kepala  Daerah  Tk.  II Depok  dapat  dijadikan  suatu  landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok. Berdasarkan  Undang-undang  nomor  15 tahun 1999 Wilayah Kota Depok meliputi wilayah  Administratif Kota  Depok, terdiri  dari  3 (tiga)  Kecamatan sebagaimana  tersebut  diatas  ditambah dengan  sebagian  wilayah  Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yaitu: 1. Kecamatan  Cimanggis,  yang  terdiri dari  1  (satu)  Kelurahan  dan  12  (dua belas)  Desa  ,  yaitu  :  Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa  Tugu,  Desa  Mekarsari,  Desa Cisalak  Pasar,  Desa  Curug,  Desa Hajarmukti,  Desa  Sukatani,  Desa
Sukamaju  Baru,  Desa  Cijajar,  Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung. 2. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14  (empat  belas)  Desa,  yaitu  :  Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong  Sari,  Desa  Bojong  Sari  Baru, Desa  Duren  Seribu,  Desa  Duren Mekar,  Desa  Pengasinan  Desa Bedahan, Desa Pasir Putih.
3. Kecamatan  Limo  yang  terdiri  dari  8 (delapan)  Desa,  yaitu  :  Desa  Limo, Desa  Meruyung,  Desa  Cinere,  Desa Gandul,  Desa  Pangkalan  Jati,  Desa Pangkalan  Jati  Baru,  Desa  Krukut, Desa Grogol.
4. Dan  ditambah  5  (lima)  Desa  dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu : Desa Cipayung,  Desa  Cipayung  Jaya,  Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.
Kota  Depok  selain  merupakan  Pusat Pemerintahan  yang  berbatasan  langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga  Ibu  Kota  Negara  yang diarahkan  untuk  kota  pemukiman  ,  Kota Pendidikan, Pusat pelayanan perdagangan dan jasa, Kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.

## Data Ketenagakerjaan di Depok
Berdasarkan  data  sensus  Badan  Pusat Statistik Kota Depok, total penduduk Kota  Depok Tahun  2010 mencapai  1.736.565  jiwa.  Dari  jumlah tersebut,  879.325  orang  adalah  laki-laki dan 857.240 perempuan.
Tabel 1: Data Angkatan Kerja di Depok Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Jumlah orang Berkerja Pengan gguran Laki-Laki 879.325 449.564 413.935 35.629 Perempuan 857.240 281.360 243.115 38.425 Jumlah 1.736.565 730.924 657.050 73.874 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Depok, 2011
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Depok 2010, peta ketenagakerjaan
di  Kota  Depok,  Jumlah  angkatan  kerja sebanyak 730.924 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 449.564 laki-laki dan 281.360 perempuan.  Sedangkan  jumlah  orang yang  bekerja  sesuai  dengan  data Disnakersos  adalah  sejumlah  657.050 orang. Yang terdiri dari 413.935 laki-laki dan  243.115  perempuan.  Jadi  jumlah pengangguran  di  Kota  Depok  sebanyak 73.874 orang, terdiri dari 35.629 laki-laki dan  38.425  perempuan.  Penyebab pengangguran  dipengaruhi  beberapa faktor,  antara  lain, pertama ,  jumlah lapangan  kerja  yang  tersedia  lebih  kecil dari  jumlah  pencari  kerja. Kedua , kompetensi  pencari  kerja  tidak  sesuai dengan  pasar  kerja. Ketiga , kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Keempat , perusahaan yang menutup/mengurangi  bidang  usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat  inventasi;  hambatan  dalam proses ekspor impor. Setiap tahun angka pengangguran di Kota
Depok  terus  merambat  naik  yang didominasi  oleh  penganggur  usia  muda, berpendidikan rendah, penganggur wanita dan sebagian penganggur terdidik. Namun pihak Dinas tenaga kerja mengakui belum mempunyai data yang lengkap. Kondisi  pengangguran  dan  setengah pengangguran yang tinggi, menyebabkan, pemborosan  sumber  daya  dan  potensi yang  ada,  menjadi  beban  keluarga dan masyarakat,  sumber  utama  kemiskinan, dapat  mendorong  peningkatan  keresahan sosial  dan  kriminal  dapat  menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Masalah  pengangguran  dan  setengah pengangguran  merupakan  permasalahan di  muara  yang  tidak  bisa  diselesaikan pada  titik  itu  saja,  tapi  juga  harus ditangani dari hulu sampai ke hilir. Sektor  di  hulu  yang  banyak  berdampak pada  pengangguran  dan  setengah pengangguran adalah sektor kependudukan,  pendidikan  dan  ekonomi. Untuk itu, diperlukan penanganan khusus secara terpadu  program  aksi  penciptaan
dan  perluasan  kesempatan  kerja  oleh semua  pihak  serta  dituntut  pula  sebuah kesadaran yang tinggi bagi masyarakatnya.

## Populasi dan Sample
Untuk penelitian ini yang menjadi objek  penelitian  adalan  perusahaan pengolahan  (manufaktur)  yang  berskala kecil  dan  menengah  (UKM)  yang  berada di  enam  kecamatan  di  kota  Depok. Keenam  kecamatan  tersebut,  yaitu: Sawangan,  Beji,  Cimanggis,  Pancoran Mas dan Sukmajaya.
Berdasarkan  jumlah  tenaga  kerja, industri  pengolahan  digolongkan  menjadi industri  besar,  sedang  dan  kecil.  Jika suatu  perusahaan  industri  mempunyai tenaga  kerja  diatas  99  orang  maka perusahaan  tersebut  diklasifikasikan menjadi industri besar, jika tenaga  kerja  antara  20-99  orang  masuk industri  sedang,  sedangkan  industri  kecil mempunyai tenaga kerja 5-19 orang. Jumlah industri Kecil dan Mengengah  di  Kota  Depok  hasil pendaftaran  usaha/perusahaan  menurut Kadin  Kota  Depok  adalah  126 perusahaan.  Industri  yang  paling  banyak di  kota  Depok  adalah  industri  makanan dan  minuman  ada  26  perusahaan, kemudian  industri  pakaian jadi  ada  26 perusahaan. Pada Penelitian ini sample di ambil  30%  dari  populasi.    Di  bawah  ini adalah  daftar  sample  dan  populasi  (tabel
3) Tabel 2: Industri Pengolahan Berskala Kecil dan Menengah di Depok No Jenis Industri Populasi Tenaga Kerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Industri Alat Rumah Tangga Industri Obat Industri Kerajinan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Percetakan Industri Logam dan Elektronik Industri Suku Cadang Industri Mesin Perkakas 8 4 18 25 10 10 4 5 10 434 227 956 1.030 210 220 190 322 170
10 Industri Kimia dan Kertas Makanan dan Minuman 26 1.190 Tatal 126 534.500 Sumber : Data Primer dioleh, 2011 Tabel 3: Industri Pengolahan Berskala Kecil dan Menengah di Depok No Jenis Industri Populasi Sample 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 Industri Alat Rumah Tangga Industri Obat Industri Kerajinan (handicraf) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Percetakan Industri Logam dan Elektronik Industri Suku Cadang Industri Mesin Perkakas Industri Kimia dan Kertas Makanan dan Minuman 5 4 18 29 10 10 4 5 10 28 2 2 5 8 3 3 2 2 3 8 Tatal 126 38 Sumber : Data Primer dioleh,2011 Sedangkan mengenai data responden baik dilihat  dari  umur,  jenis  kelamin,  tingkat pendidikan,  status  menikah,  jenis pekerjaan dan modal usaha yang dimiliki pada  saat  awal  memulai usaha  dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.
Tabel 4: Jumlah responden berdasarkan Umur dan Jenis kelamin No Jenis Jumlah Prosentase 1 Umur/Tahun: a. 20 – 30 3 7,89% b. 31 – 40 15 39,47% c. 41 – 50 14 36,84% d. 51 – 60 4 10,52% e. > 61 2 5,26% 2 Kelamin a. laki-laki 26 68,42% b. Perempuan 12 31,57% Sumber: Data primer diolah, 2011
Dari  data  di  atas  jelas  bahwa responden  terbanyak  berusia  pada  umur 31  sampai  40  tahun,  ini  menunjukkan bahwa  dikalangan  usia  muda  sudah tergerak  untuk  melakukan  usaha  yang sangat beragam.
Sedangkan  usia  41  sampai  dengan 50  tahun juga menunjukkan jumlah yang cukup  banyak  ini  berarti  bahwa  kegiatan usaha  masih  produktif  dilakukan  oleh responden yang berusia di atas 40 tahun. Berikut  tabel  5 yang  menjelaskan mengenai  tingkat  pendidikan,  status marital, jumlah anak  dan pekerjaan
Tabel 5: Tingkat Pendidikan, status marital, jumlah anak No Jenis Jumlah Prosentase 1 Pendidikan a. SD 3 7% b. SMP 7 18% c. SMU 22 57% d. Diploma/Sarjana 6 15% 2 Status Marital a. Menikah 25 65% b. Belum menikah 13 35% 3 Jumlah anak yang ditanggung a. 1 – 2 anak 17 44% b. 3 – 4 anak 5 13% c. > 4 anak 3 7% d. Belum/Tidak memiliki anak 8 21% Sumber: Data primer diolah, 2011
Dari  data  di  atas  dapat  disampaikan bahwa  angka  terbesar  responden  untuk tingkat pendidikan yang terbanyak adalah tingkat  SMU  sebesar    22%  ini menunjukkan  bahwa  saat  ini  yang tergerak  untuk  mengembangkan  usaha sendiri  adalah  berpendidikan  menengah. Sedangkan  untuk  status  marital  yang terbanyak  sudah  menikah    25  %  dengan jumlah  keluarga/anak  yang  menjadi tanggungan  berkisar  tidak  lebih  dari  dua anak yaitu sebesar 44%.  Angka ini berarti bahwa  dalam  situasi  ekonomi  saat  ini menjadi  pilihan  yang  tepat  untuk  tidak memiliki jumlah tanggungan yang banyak
melebihi  tingkat  pendapatan  yang diperoleh  sebagai  bagian  dari  mata pencaharian.
Adapun untuk  modal usaha yang dimiliki oleh  responden  dapat  dilihat  dari  tabel  6 berikut. Tabel 6 Modal awal usaha  dan Jenis usaha No Jenis Jumlah Prosentase 1 Modal awal usaha: a. 1.000.000-10.000.000 5 13% b. 11.000.000 – 20.000.000 7 18% c. 21.000.000 - 30.000.000 6 14% d. 31.000.000 - 40.000.000 10 26% e.  41.000.000 – 50.000.000 5 13% f.  > 50.000.000 5 13% 2 Jenis Usaha:  Industri Alat Rumah Tangga 2 5%  Industri Obat 2 5%  Industri Kerajinan (handicraf) 5 13%  Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 8 21%  Percetakan 3 7%  Industri Logam dan Elektronik 3 7%  Industri Suku Cadang 2 5%  Industri Mesin Perkakas 2 5%  Industri Kimia dan Kertas 3 7%  Makanan dan Minuman 8 21% Sumber: Data primer diolah, 2011
Dari  tabel  4  di  atas  industri  yang  paling banyak  adalah  industri  makanan  dan minuman,  yakni  sebesar  21%,  disusul kemudian industri tekstil dan pakaian jadi.
Tabel 7: Hambatan Dalam Menjalankan Usaha No Jenis hambatan Jumlah Prosentase 1 Kurangnya modal 17 45% 2 Sulit  untuk  mencari bahan baku 4 9% 3 Staf /pegawai kurang terampil 6 14%
4 Banyak  usaha  yang sejenis 3 8% 5 Tempat tidak strategis 2 5% 6 Ijin  usaha  yang agak sulit 2 5% 7 Promosi produk kurang 2 5% 8 Harga  jual  produk mahal sehingga sulit untuk bersaing 2 5% Sumber :  Data primer diolah, 2011
Permasalahan  yang  paling  banyak dihadapi  oleh  pengusaha  UKM  adalah masalah kurangnya  modal,  yakni  sebesar 45%,  disusul  kemudian  masalah  kurang terampilnya  sumber  daya  manusia, masalah  bahan  baku  juga  termasuk permasalahan  serius,  ini  menempati tingkat permasalahan rangking tiga, yakni sebesar 4%.
Masalah lainya seperti persaingan, lokasi, perijinan,  pemasaran  dan  lain-lain merupakan permasalahan berikutnya yang sering dihadapi oleh pengusaha UKM.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Penduduk  depok  pada  tahun  2011 mencapai  1.756.565  orang, terdiri  dari 879.325  orang laki-laki  dan  857.240 orang perempuan.  Dari jumlah tersebut di atas yang masuk angkatan kerja mencapai 730.924 orang atau hanya 41%, itu berarti sekitar  59  persen  terdiri  anak-anak, remaja dan orang lanjut usia Dari  jumlah  angkatan  kerja  yang mencapai  730.924  orang,  yang  dapat diserap  oleh  pasar  tenaga  kerja  hanya sebesar  657.050,  itu  berartai  terdapat pengangguran  sebesar  73.874  orang  atau mencapai  10%, kemampuan  UMKM  di Depok  Menyerap  keseluruhan  angkatan kerja sebesar 534.500  orang atau sekitar 73 % Permasalahan  yang  paling  banyak dihadapi  oleh  pengusaha  UKM  adalah masalah  kurangnya  modal,  yakni  sebesar 45%,  disusul  kemudian  masalah  kurang
terampilnya  sumber  daya  manusia, masalah  bahan  baku  juga  termasuk permasalahan  serius,  ini  menempati tingkat permasalahan rangking tiga, yakni sebesar  4%.  Masalah  lainya  seperti persaingan,  lokasi,  perijinan,  pemasaran dan  lain-lain  merupakan  permasalahan berikutnya  yang  sering  dihadapi  oleh pengusaha UKM.

## Saran
Agar daya serap UMKM di Depok dapat ditingkatkan  maka  kami  memberikan saran-saran sebagai berikut:
a. Pemerintah  Daerah  Depok  melalui dinas  yang  terkait  sebaiknya  mencari jalan  keluar  terhadap  permasalahan- permasalahan  yang  dihadapi  oleh pengusaha,  termasuk  permodalan, bahan  baku,  persaingan  usaha, pefijinan  dan penggunaan  teknologi informasi yang sesuai.
b. Pemerintah  Daerah  Depok  melalui dinas yang terkait harus lebih proaktif dalam meeningkatan  kualitas  sumber daya manusia ketenagakerjaan. Dengan cara  membangun  sistem  peningkatan kualitas  tenaga  kerja, meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pelatihan, produktivitas  dan  penempatan  tenaga kerja. meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga  pelatihan  kerja swasta,  perguruan  tinggi.  serta mendorong peranan masyarakat luas di bidang  Ketenagakerjaan  meliputi pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Kuncoro,  Mudrajad  dan  PT  Asana Wirasta Setia. 1997. Pengembangan Pola  Pembinan  Usaha  Kecil  dan Masyarakat  di  Sekitar  Obyek  dan
Kawasan  Pariwisata,  PT  Asana Wirasta  Setia  dan Deparpostel, Yogyakarta. Kustituanto, Bambang, Masykur Wiratmo,  Mudrajad  Kuncoro,  dan R.  Agus  Sartono.  1995. Laporan Akhir Pengembangan Pusat Konsultasi  Pengusaha  Kecil  di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ,  kerjasama  Depkop  & PPK dengan PPE-FE-UGM, Yogyakarta.