Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance dengan Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi
Sally Edinov 1* , Taufeni Taufik 2 , Yesi Mutia Basri 3 , Novita Indrawati 4 , Emrinaldi Nur DP 5 1,2,3,4,5) Universitas Riau, Indonesia sally.edinov1890@grad.unri.ac.id *Penulis Korespondensi Diajukan : 25 Agustus  2022 Disetujui
: 6 September 2022
Dipublikasi : 1 Oktober 2022

## ABSTRACT
This study aims to find the empirical evidence of the influence about the Government's of Internal  Control  System,  Fixed  Assets  Administration,  Organizational  Culture,  Organizational Commitment  and  Information  Technology  on  Good  Governance  with  Human  Resources  as  the moderating  variable.  This  research  was  conducted  in  the  work  unit  of  Directorate  General  of Natural Resources and Ecosystem Conservation, the Ministry of Environment and Forestry. The sampling  technique  used  is  the  census  d  method  by  sending  a  questionnaire  to  the  Nation  Civil Apparatus using the application of Financial Accounting System at the agency level. Of the 225 questionnaires  distributed,  218  were  processed  using  WarpPLS  7.0  analysis.  The  results  of  the study  prove  that  there  is  an  influence  of  the  Government's  Internal  Control  System  and  Fixed Assets Administration on Good Governance. Meanwhile, Organizational Culture, Organizational Commitment and Information Technology cannot affect Good Governance. Human Resources are only  able  to  moderate  the  relationship  between  the  Government's  Internal  Control  System  and Fixed Assets Administration with Good Governance but are not able to moderate the relationship between  Organizational  Culture,  Organizational  Commitment,  Information  Technology  and Good Governance.
Keywords : Good Governance Factors; Moderation of Human Resources.

## PENDAHULUAN
Saat  ini  tuntutan  terhadap  terwujudnya  G ood  Governance sangat  diperlukan  terutama  di instansi  pemerintah  di  Indonesia  (Riwukore et  al ,  2022)  sementara  implementasi Good Governance di Indonesia masih dikatakan belum baik. Nanda et al (2020) yang mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan kualitas rendah, sejajar dengan Cina, Nepal & Pakistan. Nanda et  al (2020)  menyatakan  bahwa  Indonesia  hanya  menduduki  posisi  di  rangking  yang  paling bawah  dengan  besaran  indeks  Efisiensi  Peradilan  2,50,  indeks  Korupsi  2,15  &  indeks Good Governance 2,88. Riset The Worldwide Governance Indicators ( WGI), menunjukkan bahwa nilai dari enam indikator tata kelola pemerintahan Indonesia Tahun 2021 berada pada urutan ke 42 dari 180  negara  di  dunia  dengan  skor  nilai  58,7 dari  skor  nilai  tertinggi  sebesar  73,2  yang  diperoleh Estonia.  Data  ini  memperlihatkan  masih  belum  maksimalnya  penerapan  tata  kelola  pemerintah yang baik terutama pada pemerintah pusat (Khairudin et al , 2022). Banyak  faktor  yang  menyebabkan  rendahnya Good  Governance di  Indonesia,  diantaranya ialah  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP).  SPIP  diperlukan  dalam  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dimana SPIP berpengaruh positif terhadap penerapan Good Governance . Jika  SPIP  semakin  baik,  maka  penerapan  prinsip-prinsip  tata  kelola  pemerintah  akan  semakin baik  pula (Sari  &  Mailoor et  al ,  2017;  Yunus,  2018;  Haura et  al , 2019;  Haeli  &  Prabawa et  al , 2020).  Namun  tidak  sependapat  dengan  Ponto et  al (2020)  yang  menyatakan  bahwa  Sistem
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192
Pengendalian  Internal  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  penerapan Good  Governance yang optimal.
Faktor  kedua  yang  juga  dapat  mempengaruhi Good  Governance ialah  Penatausahaan  Aset Tetap (PAT). Aisyah (2021) mengatakan akuntabilitas & transparansi  memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan aset tetap pemerintah. Namun tidak sejalan dengan Setiabudhi (2019) yang menyatakan  bahwa  kegiatan  pengelolaan  aset  haruslah  dapat  menghasilkan  keuntungan  melalui metode  pemanfaatan  aset  dengan  memaksimalkan  manfaat  dari  Sumber  Daya  BMN/D  dalam penyelenggaraan pemerintah baik pemerintahan di negara maupun di daerah.
Faktor  ketiga  yang  dapat  mempengaruhi Good  Governance ialah Budaya  Organisasi  (BO). Menurut  Yateno  (2020),  BO  merupakan  nilai-nilai  inti  yang  berfungsi  untuk  menanamkan prinsip-prinsip  dasar  &  cita-cita  dalam  tenaga  kerja  organisasi.  Dari  pengertian  BO  tersebut Aparatur  Sipil  Negara  dapat  termotivasi  untuk  memiliki  kinerja  pelayanan  publik  yang  baik sehingga  hal  tersebut  akan  mendukung  penerapan  prinsip Good  Governance .  Erayanti et  al (2021)  &  Sari  (2017)  menyatakan  BO  memiliki  pengaruh  secara  positif  &  signifikan  terhadap penerapan Good Governance . Namun tidak sependapat dengan (Mailoor et al , 2017) bahwa BO memberikan  pengaruh  yang  negatif  &  tidak  signifikan  terhadap  Penerapan Good  Governance yang optimal.
Faktor  keempat  untuk  mewujudkan Good  Governance ialah  Komitmen  Organisasi  (KO). Menurut  Yateno  (2020),  KO  merupakan  kondisi  psikologis  untuk  mengkoneksikan  hubungan karyawan  dengan  organisasi  &  mempengaruhi  keputusan  karyawan  untuk  melanjutkan  atau berhenti  dari  organisasi.  Karyawan  perlu  memiliki  keyakinan  agar  organisasi    dapat  berhasil mencapai  tujuannya  yaitu  dengan  memberikan  pelayanan  publik  yang  sesuai  prinsip Good Governance yang  telah  ditetapkan.  Sari  &  Rantelangi  (2017)  berpendapat  bahwa  KO  memiliki pengaruh  positif  terhadap  penerapan Good  Governance yang  optimal.  Namun  tidak  sependapat dengan Jefri (2018), KO tidak berpengaruh terhadap penerapan Good Governance yang optimal. Faktor  kelima  selain  SPIP,  PAT,  BO  &  KO  ialah  Teknologi  Informasi  (TI).  TI  juga  perlu diterapkan  dalam  mewujudkan Good  Governance ,  karena  digunakan  untuk  mengubah  data dengan  menggunakan  komputer  sebagai  alat  utama  menjadi  informasi  yang  baik.  Hal  ini  akan menghasilkan produksi informasi berkualitas tinggi dan tepat waktu (Syafnidawaty, 2020). Ponto et al (2020) menyatakan bahwa TI apabila dimanfaatkan dengan baik dalam proses bekerja, akan berdampak pada Penerapan Good Governance yang optimal . Sedangkan Farnita & Junaidi (2020) mengatakan TI memiliki pengaruh positif & signifikan terhadap Implementasi Good Governance yang optimal.
Good  Governance dengan  faktor-faktor  seperti  SPIP,  PAT,  BO,  KO  &  TI  masih  harus diperkuat  dengan  variabel  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  berupa  kompetensi  kerja  aparatur negara  agar seluruh  fungsi  Pemerintah  berjalan  sesuai  dengan  aturan  karena  perbedaan individu mempengaruhi  kemampuan  dalam  melakukan  pekerjaan  (Chuang et  al ,  2019).  Untuk mewujudkan Good Governance yang optimal diperlukan aparatur negara yang siap berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi (Sedarmayanti, 2019), sementara banyak aparatur negara belum optimal dalam melakukan pengelolaan sesuai dengan yang dikehendaki aturan sehingga variabel SDM berupa kompetensi kerja dinilai dapat memperkuat faktor-faktor yang mempengaruhi Good Governance sehingga  riset  ini  bertujuan  untuk  menguji  variabel  SPIP,  PAT,  BO,  KO  &  TI dengan  menambahkan  kebaruan  variabel  SDM  berupa  kompetensi  kerja  sebagai  variabel pemoderasi khususnya pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan.

## STUDI LITERATUR

## Teori Stewardship
Teori Stewardship ialah  teori  yang  menempatkan  kepentingan  masyarakat  ( agent )  sebagai prioritas  yang  harus  dilakukan,  sehingga  sektor  publik  dituntut  untuk  selalu  berorientasi  pada perbaikan  kinerja  secara  terus  menerus  untuk  kepentingan  organisasi  ( steward )  (Faridani et  al , 2021).  Teori  ini  mengasumsikan  SDM  dengan  mengimplementasikan  TI  untuk  meningkatkan efektivitas  Pengendalian  Internal  dalam  PAT  untuk  menciptakan  BO  yang  baik  &  kuat  serta didukung oleh KO untuk menghasilkan Good Governance yang optimal.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192

## Good Governance (GG)
Menurut  Sedarmayanti  (2019), GG ialah  serangkaian  nilai  yang  merupakan  aspek-aspek fungsional  dalam  interaksi  antara  pemerintah  &  masyarakat  berkenaan  dengan  kepentingan pemenuhan  kebutuhan  serta  keinginan  guna  mencapai  keadilan-kesejahteraan  sosial. GG terwujud  apabila  di  dalamnya  terdapat  2  unsur  penting,  berupa:  orientasi  ideal  negara  yang terarah  pada  pencapaian  tujuan  bernegara  &  pemerintahan  yang  berfungsi  ideal  serta  efektif dalam mencapai tujuan bernegara.

## Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
PP 60 Tahun 2008, SPIP ialah proses yang integral pada tindakan & kegiatan yang dilakukan secara  terus-menerus  oleh  pimpinan  &  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif & efisien. Haeli (2020); Haura et al  ( 2019);  Sari  &  Mailoor et  al (2017)  menyatakan  bahwa  SPIP  memiliki  pengaruh  terhadap Good Governance . H 1 : SPIP berpengaruh terhadap Good Governance .

## Penatausahaan Aset Tetap (PAT)
PAT meliputi BMN yang dilakukan penatausahaan untuk tertib administrasi karena Laporan yang  disusun  digunakan  dalam  neraca  pemerintah  pusat  &  dilaksanakan  sesuai  azas  fungsional, azas  kepastian  hukum,  azas  transparansi  &  keterbukaan,  azas  efisiensi,  azas  akuntabilitas  & kepastian  nilai.  Gerriyent et  al (2021)  menyatakan  bahwa  Pengaturan  pertanggungjawaban hukum  dalam  mengelola  BMN  sangat  perlu  dilakukan  dalam  rangka  mewujudkan Good Governance .  Setiabudhi  (2019)  Peran  dari  Pengelolaan  Aset  Tetap  Pemerintah  terhadap pembangunan dengan konstruksi hukum yang ideal akan dapat mencerminkan Good Governance . H 2 : PAT berpengaruh terhadap Good Governance.

## Budaya Organisasi (BO)
Yateno  (2020)  menyatakan  bahwa  BO  merupakan  seperangkat  nilai  &  mitos  yang mengkomunikasikan landasan nilai serta keyakinan pada para karyawan. Erayanti et al (2021) BO berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Governance yang optimal. Menurut Nurhazizal et  al (2019),  BO  membentuk  karakteristik  pegawai  yang  bekerja  dalam  sebuah  instansi.  Bila karakteristik  yang  terbentuk  baik,  sebuah  instansi  cenderung  mudah  melakukan Good Governance pada instansinya. H 3 : BO berpengaruh terhadap Good Governance.

## Komitmen Organisasi (KO)
Menurut  Yateno  (2020),  KO  ialah  kondisi  psikologis  untuk  mengkoneksikan  hubungan karyawan  terhadap  organisasi  &  mempengaruhi  keputusan  mereka  untuk  lanjut  atau  menyerah dari organisasi. KO memiliki pengaruh positif terhadap Good Governance (Yunasdi, 2020 & Sari, 2017). H 4 : KO berpengaruh terhadap Good Governance.

## Teknologi Informasi (TI)
Menurut  Syafnidawaty  (2020),  TI  ialah  informasi  strategis  yang  digunakan  dalam mengambil  keputusan  dengan  menggunakan  komputer  sebagai  alat  utama  untuk  olah  data  jadi informasi bermanfaat. Pemanfaatan TI memiliki pengaruh signifikan terhadap Good Governance (Ponto et al, 2020; Farnita et al, 2020). H 5 : TI berpengaruh terhadap Good Governance .

## Sumber Daya Manusia (SDM)
Andrianto  (2017),  SDM  ialah  kemampuan  manusia  dalam  menunaikan  tugas.  SDM  diukur dengan  mempergunakan  indikator  berupa  Pendidikan,  Pelatihan  &  Pengalaman.  Penilaian kapasitas  &  kualitas  SDM  dalam  pelaksanaan  suatu  fungsi  dilihat  dari  tanggung  jawab  yang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192
tertuang  dalam  deskripsi  jabatan  sebagai  dasar  pelaksanaan  tugas,  Kompetensi  SDM  sangat penting bagi aparatur negara dalam mewujudkan G ood Govenance karena sangat mempengaruhi aspek  akuntabilitas  &  transparansi  (Nurlis  &  Yadiati,  2017  serta  Erliyanti,  2021).  Pemahaman terhadap  SPIP  secara  tepat  dapat  terlahir  dari  SDM  dengan  kompetensi  yang  mampu  untuk mengimplementasikan SPIP secara konsisten serta sesuai aturan sehingga dapat memberikan hasil yang  optimal.  Yunus  &  Jefri  (2018)  melaporkan  kalau  keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai tujuan  ditentukan  oleh  kemampuan  SDM  yang  tinggi  dalam  memberikan  pelayanan  bagi masyarakat, sehingga bisa menunjang terwujudnya Good Governance yang baik. (Gerriyent et al , 2021  &  Setiabudhi,  2019)  menyatakan  SDM  yang  berkompetensi  dibutuhkan  untuk  melakukan pengaturan  pertanggungjawaban  hukum  dalam  pengelolaan  BMN  dalam    mewujudkan Good Governance . BO mempengaruhi cara karyawan bekerja dengan karyawan lainnya (Yateno, 2020). Erayanti et  al (2021);  Aprilia  (2018);  Mailoor et  al (2017)  melaporkan  bahwa  BO  memiliki pengaruh signifikan terhadap Good Governance apabila dikelola secara tepat. Sari & Rantelangi (2017)  serta  Haura et  al (2019)  berpendapat  bahwa  SDM  sangat  dibutuhkan  perannya  dalam memegang  teguh  Komitmen  terhadap  Organisasi  tempat  bekerja  agar  dapat  mewujudkan Good Governance yang  maksimal.  Farnita et  al (2020)  menyatakan  bahwa  kontribusi  SDM  sangat dibutuhkan untuk menerapkan TI dalam rangka mewujudkan Good Governance yang maksimal. H 6 : SDM dapat memoderasi hubungan antara SPIP dengan Good Governance . H 7 : SDM dapat memoderasi hubungan antara PAT dengan Good Governance .
H 8 : SDM dapat memoderasi hubungan antara BO dengan Good Governance .
H 9 : SDM dapat memoderasi hubungan antara KO dengan Good Governance . H 10 : SDM dapat memoderasi hubungan antara TI dengan Good Governance .

## METODE
Populasi penelitian sebanyak 75 Satuan Kerja Dirjen KSDAE Kementerian LHK. Metode sampel  yang  digunakan  metode  sensus  ( non  probability  sample )  &  responden  tiap  satuan  kerja sebanyak 3 orang yaitu pegawai yang melaksanakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi  (SAKTI)  sehingga  diperoleh  225  responden.  Jenis  data  ialah  data  kuantitatif.  Sumber data  ialah  data  primer  dari  kuesioner  yang  disebarkan  melalui whatsapp grup  SAIBA SIMAKBMN  KSDAE  kepada  225  responden  yang  bertanggung  jawab  terhadap  aplikasi  Sistem Akuntansi  Keuangan  Tingkat  Instansi  (SAKTI).  Metode  analisis  data  ialah  program WarpPLS 7.0.  Variabel  diukur  dengan  5  point  skala  likert.  Skala  1  “sangat  rendah”  &  skala  5  “sangat tinggi”. Pengukuran GG dengan 7 indikator mengacu pada Yohana (2020), SPIP diukur dengan 5 indikator mengacu kepada Safrizal (2018),  Penatausahaan Aset Tetap diukur dengan 3 indikator mengacu  pada  PP  No.  71/2010,  Budaya  Organisasi  diukur  dengan    7  indikator  mengacu  pada Aprilia (2018),  Komitmen  Organisasi  diukur  dengan  3  indikator  mengacu  pada  Raharjo (2017), Teknologi  Informasi  diukur  dengan  2  indikator  mengacu  pada  Sedarmayanti  (2019).  Terakhir variabel SDM berupa kompetensi kerja diukur mengacu Faridani (2021) dengan 3 indikator.

## HASIL
Descriptive Statistical Test Nilai rata-rata semua variabel menunjukkan data cukup baik disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Descriptive Statistical Test Latent Variable N Min Max Mean Standard Deviation GG 218 26 50 42,64 4,756 SPIP 218 64 145 115,58 16,069 PAT 218 22 50 42,19 5,136 BO 218 155 275 219,08 26,013 KO 218 48 110 72,55 11,599 TI 218 26 50 41,63 4,762 SDM 218 13 45 30,80 5,737 Sumber: Hasil Olahan Data, 2022
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192
Indicator of Reliability Test
Tabel 2. Indicator of Reliability Test Composite of Reliability The Cronbach's Alpha AVE X1 (SPIP) 0.979 0.978 0.618 X2 (PAT) 0.940 0.929 0.612 X3 (BO) 0.983 0.982 0.517 X4 (KO) 0.928 0.918 0.373* X5 (TI) 0.922 0.903 0.550 Y ( GG ) 0.911 0.892 0.508 Z (SDM) 0.905 0.882 0.518 Sumber: Hasil Olahan Data, 2022
Ditabel  2 Cronbach’s  Alpha masing-masing  indikator  lebih  >  dari  0.7,  sehingga  dapat dikatakan seluruh variabel sudah reliable .

## Coefficient of Determination Result
Tabel 3. Coefficient of Determination Result Pengaruh R Square X1, X2, X3, X4, X5, X1*Z, X2*Z, X3*Z, X4*Z, X5*Z  Y 0.821
Sumber: Hasil Olahan Data, 2022
Nilai R-Squared  Good  Governance pada  tabel  3  sebesar  0,821  artinya  pengaruh  SPIP, Penatausahaan  Aset  Tetap,  Budaya  Organisasi,  Komitmen  Organisasi,  Teknologi  Informasi  & SDM  terhadap Good  Governance ialah  sebesar  82,1%  sedangkan  sisanya  yaitu  17,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

## Hypothesis Test Result
Tabel 4. Hypothesis Test Result Uji Hipotesis P-value Path Coefficient Keterangan H 1 SPIP GG <0,001 0,649 Terima H 2 PAT GG <0,001 0,224 Terima H 3 BO GG 0,162 0,066 Tolak H 4 KO GG 0,215 0,053 Tolak H 5 TI GG 0,319 0,032 Tolak H 6 SPIP GG dengan SDM sebagai Variabel Moderasi 0,030 0,125 Terima H 7 PAT GG dengan SDM sebagai Variabel Moderasi 0,003 0,180 Terima H 8 BO GG dengan SDM sebagai Variabel Moderasi 0,128 0,076 Tolak H 9 KO GG dengan SDM sebagai Variabel Moderasi 0,112 0,081 Tolak H 10 TI GG dengan SDM sebagai Variabel Moderasi 0,145 -0,071 Tolak
Sumber: Hasil Olahan Data, 2022

## PEMBAHASAN
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Good Governance Hipotesis  pertama  (H 1 )  diterima,  nilai P-value signifikan  <  0,001  (α  <  0,05),  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  berpengaruh  terhadap Good
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192
Governance dengan path coefficient sebesar 0,649 (hubungan positif). Hasil  penelitian ini sejalan dengan  Sari  &  Mailoor et  al (2017);  Yunus (2018),  Haura  et  al (2019),  Haeli,  Wafa et  al , serta Prabawa et al (2020) namun berbeda dengan Ponto et al (2020). Adanya komitmen dari Pimpinan & seluruh pegawai dalam melaksanakan SPIP secara optimal sesuai PP No. 60/2008, hal ini akan mendukung terwujudnya Good Governance.
Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Good Governance Hipotesis  kedua  (H 2 )  diterima,  nilai P-value signifikan  <  0,001  (α  <  0,05),  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  Penatausahaan  Aset  Tetap  berpengaruh  terhadap Good  Governance dengan path  coefficient sebesar  0,224  (hubungan  positif).  Hasil  ini  mendukung  Gerriyent  et  al  (2021) Pengaturan  pertanggungjawaban  hukum  dalam  pengelolaan  BMN  dilakukan  dalam  rangka mewujudkan Good  Governance &  juga  Setiabudhi  (2019)  Peran  dari  Pengelolaan  Aset  Tetap Pemerintah  terhadap  pembangunan  dengan  konstruksi  hukum  yang  ideal  akan  dapat mencerminkan penyelenggaraan Good Governance .
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Good Governance Hipotesis  ketiga  (H 3 )  ditolak,  nilai P-value signifikan  =  0,162  (α  >  0,05),  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  Budaya  Organisasi  tidak  mampu  memberikan  pengaruh  terhadap Good Governance dengan path coefficient sebesar 0,066 (hubungan positif). Hasil ini bertolak belakang dengan (Erayanti et al , 2021; Jefri & Aprilia, 2018) & lebih sejalan dengan Mailoor et al (2017) dimana Budaya Organisasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penerapan Good Governance .
Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Good Governance Hipotesis  keempat  (H 4 )  ditolak,  nilai P-value signifikan  =  0,215  (α  >  0,05),  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  Komitmen  Organisasi  tidak  mampu  memberikan  pengaruh  terhadap Good Governance dengan path coefficient sebesar 0,053 (hubungan positif). Hasil ini bertolak belakang dengan  (Sari  &  Rantelangi et  al ,  2017)  &  lebih  sejalan  dengan  Jefri  (2018)  dimana  Komitmen Organisasi  memiliki  hubungan  tidak  signifikan  terhadap Good  Governance sehingga  Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Good Governance secara langsung.
Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Good Governance Hipotesis  kelima  (H 5 )  ditolak,  nilai P-value signifikan  =  0,319  (α  >  0,05),  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  Teknologi  Informasi  tidak  mampu  memberikan  pengaruh  terhadap Good Governance dengan path coefficient sebesar 0,032 (hubungan positif). Hasil ini bertolak belakang dengan  Ponto et  al (2020);  Farnita et  al (2020,  lebih  sejalan  dengan  Rentika  (2017)  dimana Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  memiliki  hubungan  yang  tidak  signifikan  terhadap Good Governance sehingga  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  tidak  berpengaruh  terhadap Good Governance secara langsung.

## SDM dapat memoderasi hubungan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Good Governance
Hipotesis  keenam  (H 6 )  diterima,  nilai P-value signifikan  =  0,030  (α  <  0,05),  sehingga  dapat disimpulkan bahwa SDM mampu  memoderasi hubungan antara SPIP dengan Good Governance dengan path  coefficient sebesar  0,125  (hubungan  positif).  Hasil  ini  bertolak  belakang  dengan Faridani et al (2021) & lebih sejalan dengan Yunus (2018) serta Nurlis & Yadiati (2017) dimana keberhasilan organisasi mencapai tujuan ditentukan oleh kompetensi SDM  yang berada didalam organisasi itu sendiri. Peran SDM dalam organisasi publik  ditekankan pada kemampuan mereka memberikan  pelayanan  terbaik  untuk  masyarakat,  sehingga  organisasi  tersebut  akan  tetap memiliki reputasi kinerja yang selalu unggul & akuntabel dimata masyarakat.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192
SDM  dapat  memoderasi  hubungan  antara  Penatausahaan  Aset  Tetap  dengan Good Governance Hipotesis  ketujuh  (H 7 )  diterima,  nilai P-value signifikan  =  0,003  (α  <  0,05),  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  SDM  mampu  memoderasi  hubungan  antara  Penatausahaan  Aset  Tetap dengan Good  Governance dengan path  coefficient sebesar  0,180  (hubungan  positif).  Hasil  ini bertolak belakang dengan Faridani et al (2021) & lebih sejalan dengan Yunus (2018) serta Nurlis &  Yadiati  (2017)  yang  menyatakan  keberhasilan  organisasi  mencapai  tujuan  ditentukan  oleh kompetensi  SDM  yang  ada  didalam  organisasi  tersebut  karena  peran  SDM  didalam  organisasi publik  ditekankan  pada  kemampuan  mereka  dalam  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi masyarakat, sehingga reputasi organisasi tetap unggul & akuntabel dimata masyarakat.
SDM dapat memoderasi hubungan antara Budaya Organisasi dengan Good Governance Hipotesis  kedelapan  (H 8 )  ditolak,  nilai P-value signifikan  =  0,128  (α  >  0,05),  sehingga  dapat disimpulkan bahwa SDM tidak mampu memoderasi hubungan antara Budaya Organisasi dengan Good  Governance dengan path  coefficient sebesar  0,076  (hubungan  positif).  Hasil  ini  bertolak belakang  dengan  Faridani et  al (2021)  &  lebih  sejalan  dengan  Jefri  (2018)  dimana  dikatakan bahwa  jika  pegawai  tidak  memiliki  budaya  organisasi  yang  kuat  dalam  memberikan  pelayanan publik  maka  pelayanan  publik  tidak  akan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  prinsip  yang  telah ditetapkan  dan  berlaku  dalam Good  Governance .  Tidak  didukungnya  hipotesis  ini  dapat dijelaskan  bahwa  berdasarkan  data  karakteristik  responden  pada  pengelola  Satuan  Kerja ditemukan bukti bahwa tingkat pendidikan responden yang beragam mulai dari pendidikan SMA sampai S3 menyebabkan beragam pula pemahaman penerapan Budaya Organisasi, pada akhirnya tidak mampu memperkuat secara nyata terhadap Good Governance .
SDM dapat memoderasi hubungan antara Komitmen Organisasi dengan Good Governance Hipotesis  kesembilan  (H 9 )  ditolak,  nilai P-value signifikan  =  0,112  (α  >  0,05),  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  SDM  tidak  mampu  memoderasi  hubungan  antara  Komitmen  Organisasi dengan Good  Governance dengan path  coefficient sebesar  0,081  (hubungan  positif).  Hasil  ini bertolak  belakang  dengan  Faridani et  al (2021)  &  lebih  sejalan  dengan  Jefri  (2018)  dimana dikatakan  bahwa  jika  pegawai  tidak  memiliki  komitmen  organisasi  yang  kuat  maka  pelayanan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  tidak  akan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  prinsip  yang  telah ditetapkan  dan  berlaku  dalam Good  Governance .  Tidak  didukungnya  hipotesis  ini  dapat dijelaskan  bahwa  berdasarkan  data  karakteristik  responden  pada  pengelola  Satuan  Kerja ditemukan  bukti  bahwa  terdapat  beragamnya  persepsi  yang  diberikan  oleh  responden  terhadap masing-masing  variabel  yang  disebabkan  karena  beragamnya  jabatan  yang  dimiliki  oleh responden  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pemahaman  penerapan  Komitmen  Organisasi  dari masing-masing responden yang beragam tersebut pada akhirnya tidak mampu memperkuat Good Governance .
SDM dapat memoderasi hubungan antara Teknologi Informasi dengan Good Governance Hipotesis  kesepuluh  (H 10 )  ditolak,  nilai P-value signifikan  =  0,145  (α  >  0,05),  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  SDM  tidak  mampu  memoderasi  hubungan  antara  Teknologi  Informasi dengan Good  Governance dengan path  coefficient sebesar  -0,071  (hubungan  negatif).  Hasil  ini bertolak  belakang  dengan  Faridani et  al (2021)  &  lebih  sejalan  dengan  Jefri  (2018)  dimana dikatakan bahwa jika pegawai tidak mampu untuk memanfaatkan teknologi informasi yang sudah dirancang  sedemikian  rupa  untuk  meningkatkan  pelayanan  maka  pelayanan  publik  yang  akan diberikan pemerintah tidak akan berjalan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dan berlaku dalam Good  Governance .  Tidak  didukungnya  hipotesis  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  berdasarkan data  karakteristik  responden  pada  pengelola  Satuan  Kerja  ditemukan  bukti  bahwa  kebanyakan responden  yang  mengisi  kuesioner  telah  berusia  diatas  30  tahun  sehingga  mereka  merasa kesulitan  dalam  mengikuti  perkembangan  teknologi  informasi.  Hal  inilah  yang  menyebabkan pemahaman  mereka  dalam  penerapan  Teknologi  Informasi  juga  dinilai  masih  rendah  &  pada akhirnya hal ini tidak mampu memperkuat secara nyata terhadap Good Governance .
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  ialah  SPIP  berpengaruh  secara  positif  &  signifikan terhadap Good  Governance ,  Penatausahaan  Aset  Tetap  juga  berpengaruh  positif  &  signifikan terhadap Good  Governance serta  Variabel  SDM  hanya  mampu  memoderasi  hubungan  antara SPIP  dengan Good  Governance serta  juga  hubungan  antara  Penatausahaan  Aset  Tetap  dengan Good  Governance .  Implikasi  penelitian  ini  bagi  Pemerintah  Pusat,  menjadi  masukan  bagi Aparatur  Sipil  Negara  dalam  membuat  keputusan  untuk  menentukan  kebijakan  publik  terkait pentingnya  untuk  mewujudkan Good  Governance dengan  dilihat  dari  Faktor-Faktor  yang mempengaruhinya.  Serta  bagi  Akademis,  menjadi  referensi  tambahan  dan  sumber  informasi maupun  sebagai  bahan  masukan  terkait  dengan  faktor-faktor  apa  saja  yang  dapat  berpengaruh terhadap Good  Governance dimana  hasil  yang  telah  didapatkan  ialah  adanya  pengaruh  variabel SPIP  &  variabel  Penatausahaan  Aset  Tetap  terhadap  variabel Good  Governance serta  variabel SDM  mampu  memperkuat  hubungan  antara  SPIP  &  Penatausahaan  Aset  Tetap  dengan Good Governance .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapkan  terima  kasih  &  penghargaan  yang  sebesar-besarnya  Penulis  berikan  pada Kementerian  Keuangan  khususnya  LPDP  sebagai  Lembaga  Pengelola  Dana  Pendidikan  yang telah  memberikan  beasiswa targeted  group kepada  penulis  sehingga  penulis  dapat  melanjutkan pendidikan  Magister  Akuntansi  &  juga  kepada  Kementerian  Lingkungan  Hidup  &  Kehutanan khususnya  Dirjen  KSDAE  serta  Balai  Besar  KSDA  Riau  yang  telah  memberikan  kesempatan kepada  penulis  untuk  melaksanakan  tugas  belajar  melanjutkan  pendidikan  Magister  Akuntansi ini.

## REFERENSI
Aisyah, A. (2021). Pengaruh Good Governance pada Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah.
Majalah Media Perencana, 2(1), 145-152.
Andrianto, P., & Nursikuwagus, A. (2017). Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Web di Puskesmas. In Seminar Nasional Komputer dan Informatika (p. 6).
Aprilia,  N.  N.  (2018). Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah,  dan  Budaya  Organisasi  terhadap  Penerapan  Good  Governance (doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
Aridhayandi,  M.  R.  (2018).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Pemerintahan  Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (4), 883-902.
AW, M. J. (2019). Perwujudan Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah. UIN Sunan Kalijaga.
Chuang,  Y.,  Chiang,  H.,  &  Lin,  A.  (2019).  Helping  behaviors  convert  negative  affect  into  job satisfaction and creative performance: The moderating role of work competence. Personnel Review.
Dhiyavani,  Siti  I., et  al .  (2017).  Pengaruh  Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Daerah,  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan  Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintah terhadap Penerapan Good Governance. vol. 4, no. 1, Feb. 2017, pp. 1859-1872.
Erayanti,  Fitria.,  Yesi  Mutia  Basri  dan  Nur  Azlina.  (2021).  Implementasi  Good  Governance Pemerintah  Desa:  Apakah  Dipengaruhi  SAP,  Gaya  Kepemimpinan,  Budaya  Organisasi?.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192
Manajerial, Vol. 20 No. 1 Januari 2021, Hal-129.
https://ejournal.upi.edu/index.php/manajerial. P-ISSN: 1412-6613. E-ISSN: 2527-4570.
Erliyanti,  E.,  Yuliani,  R.,  &  Hamdani,  H.  (2022).  Pengaruh  kompetensi  aparatur  pemerintah, partisipasi  masyarakat,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  dan  Gaya Kepemimpinan terhadap Good Governance pada Pengelolaan Keuangan SKPD Kabupaten Balangan. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan , 4 (11), 5252-5265.
Faridani, M. R., Roekhudin, R., & Adib, N. (2021). Does human  resource knowledge  moderate the effect of Good Governance and regional financial performance?. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 10(3), 189-201.
Farnita,  I.,  &  Junaidi,  R.  (2020).  Pengaruh  Teknologi  Informasi  dan  Komitmen  Pelayanan terhadap Good Governance di Jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi Vol , 4 (1).
Fithiyah,  Ghina. (2018). Peranan  Sistem  Informasi  Manajemen  Akuntansi  Barang  Milik  Negara (SIMAK  BMN)  dan  Aplikasi  Persediaan  dalam  Penyusunan  Laporan  Keuangan  pada Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sukabumi. other  thesis,  Universitas  Muhammadiyah Sukabumi.
Gerriyent,  Marzuki  dan  Ibnu  Affan.  (2021).  Pertanggungjawaban  Hukum  Bappeda  Kota  Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance (Tinjauan Peraturan Walikota Binjai Nomor 49 Tahun  2016  Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota  Binjai). Jurnal  Ilmiah  Metadata, ISSN: 2723-7737,  Vol.  3  Edisi  September  2021.  Published:  28-10-2021,  Pages:  1047-1071. DOI:https: //doi.org/10.10101/metadata.v3i3.
Ghozali, H. I. (2018). Metodologi Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
Haeli.  (2020).  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  Pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus). Jurnal Bestari Volume/Nomor 01, Agustus 2020, P. 1-
9.
Haliah, D., Nirwana, S. E., & Akhzan, F. H. (2020). Role of Performance Audit in Public Sector Organization. Available at SSRN 3743077.
Hasibuan,  B.  R.  (2019). Implementasi  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  Terhadap  Pelayanan Publik  (Studi  Pada  Kantor  Kecamatan  Sorkam  Kabupaten  Tapanuli  Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
Haura, G. A., Junita, A., & Meutia, T. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Good  Governance  Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Pada SKPK Di Kota Langsa). Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI) , 3 (1), 33-52.
Jefri, R. (2018). Peran Pengendalian Internal Terhadap Hubungan Antara Komitmen Organisasi, Budaya  Organisasi,  Dan  Kompetensi  Dengan  Good  Governance (Doctoral  Dissertation, Universitas Hasanuddin).
Kartiman,  K.  (2021).  Layanan  Administrasi  Kependudukan  Di  Masa  Pandemi  Covid  19  Di Kabupaten Rembang Dalam Mewujudkan Good Governance. Magistra Law Review , 2 (02), 121-136.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192
Lamangida,  T.  (2018).  Studi  Implementasi  Good  Governance  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Bone Bolango. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 6 (2), 119-126.
Mailoor, J. H., Sondakh, J. J., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya  Organisasi,  Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Daerah,  Peran  APIP,  Dan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill" , 8 (2).
Malik, M., Sarwar, S., & Orr, S. (2021). Agile practices and performance: Examining the role of psychological empowerment. International Journal of Project Management, 39 (1), 10-20.
Mansur,  I.  (2018).  The  Influence  of  Asset  Inventory,  Quality  Of  Human  Resources  And Leadership Commitment To Optimization Of Asset Management And Quality Of Financial Statements Regional Government Of Taliabu Islands Regency. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, X (2) .
Nurlis,  &  Yadiati,  W.  (2017).  The  influence  of  internal  control  effectiveness,  information technology  utilization  and  human  resources  competence  on  local  government  financial reporting  quality  (Survey  on  SKPD  Banten  Provincial  Government  and  Serang  City).
Research Journal of Finance and Accounting , 8(12), 111–124
Riwukore,  J.  R.,  Habaora,  F.,  &  Terttiaavini,  T.  (2022).  Good  Governance  Dalam  Mengukur Kinerja Lembaga Negara. Jurnal Pemerintahan dan Politik , 7 (1).
Risna,  D.  A.,  &  Yandari,  A.  D.  (2022).  Peran  Inspektorat  Dalam  Melakukan  Coaching  dan Controlling  SPIP  Untuk  Mempertahankan  Hasil  Opini  Audit  (Studi  Pada  Kantor Inspektorat Kabupaten Sumenep). Jurnal Multidisiplin Madani , 2 (6), 2801-2814.
Salam,  R.  (2021).  The  Implementation  of  Good  Governance  with  a  View  to  Improving  the Competence of State Civil Apparatus in the Regional Government. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 4(1), 1198-1206.
Syamsir, S. (2020). Competence, Job Satisfaction, Work Motivation, and Job Performance of The Village  (“Nagari”)  Masters  in  Managing  E-Village  Finance. International  Journal  of Advanced Science and Technology , 29 (8). pp. 1337-1350

## Peraturan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 . Jakarta: BPK
Indonesia,  R.  (2010).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010. Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah .
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021, [Online]. Available: https://www.menlhk.go.id.