## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  3 – Desember  2023,  Hal.  403-410  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7881.403-410

## TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Putusan No 83/Pid.B/2020/PN
Bnj)
Siti Rahmah Rambey 1 , Khalid 2
1,2 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indoneisa
1 sitirhmhrambey14@gmail.com, 2 khalid.mhum@gmail.com

## Abstrak
Suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja,  pasti  dilakukan  oleh  orang yang  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Sedangkan  sanksi  pidana  adalah  jenis  hukuman  yang dijatuhkan  karena  melanggar  hukum  dan  dilaksanakan  oleh  lembaga  yang  diakui.  Merampas  kebebasan  orang lain  berarti  membatasi  semua  perilaku  mereka  selain  kemampuan  mereka  untuk  bergerak.  Menurut  Pasal  333 KUHP, tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang  mempunyai ancaman  hukuman penjara 8 (delapan) tahun,  hukuman  pidana  paling  lama  9  (sembilan)  tahun  untuk  penganiayaan  berat,  dan  pidana  penjara  paling lama  12  (dua  belas)  tahun  untuk  kematian.  Sanksi  dalam  hukum  pidana  islam  dikategorikan  sebagai  jarimah ta’zir diamana perbuatan pidana yang bentuk hukumannya ditentukan penguasa (hakim).  Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  hukum  pidana  Islam  dan  Pasal  333  KUHP  digunakan  untuk menentukan hukuman yang tepat bagi mereka yang melanggar hukum dengan merampas kebebasan orang lain. Metode penelitian  memanfaatkan  metode  yuridis  normatif.  Temuan penelitian digunakan dalam keputusan no. 83/Pid.B/2020/PN  Bnj  yang  menghukum  terdakwa  5  (lima)  bulan  penjara.  Namun  sanksi  dalam  Pasal  333 KUHP  berbeda  dengan  putusan  karena  hakim  bebas  memberikan  pertimbangan  hukum  berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya dalam mengambil keputusan.
Kata Kunci: Sanksi Pidana, Perampasan Kemerdekaan, Hukum Pidana Islam

## Abstract
An action that violates the law, whether purposefully or accidentally, must have been done by a person who can be held accountable for his acts. While criminal sanctions are a type of punishment meted out for breaking the law  and  are  enforced  by  a  recognized  agency.  Taking  away  someone  else’s  freedom  entails  restricting  all  of their  behaviors  in  addition  to  their  ability to  move  at  all. According  to  Article  333  of  the  Criminal  Code,  the offense  of  robbing  someone  of  their  freedom  has  a  possible  8  (eight)  year  jail  sentence,  a  maximum  9  (nine) year  sentence  for  serious  harm,  and  a  maximum  12  (twelve)  year  sentence  for  death..  Sanctions  in  Islamic criminal law are categorized as jarimah ta’zir where criminal acts whose form of punishment is determined by the  ruler  (judge).  The  goal  of  this  study  is  to  determine  how  Islamic  criminal  law  and  Article  333  of  the Criminal  Code  are  used  to  determine  the  appropriate  punishment  for  those  who  violate  the  law  by  depriving others of their freedom. The research method utilizes normative juridical methods. The results of the research in decision  no  83/Pid.B/2020/PN  Bnj  sanctioned  the  defendant  for  5  (five)  months  while  the  sanctions  in  article 333  of  the  Criminal  Code  are  different  from  the  verdict  because  the  judge  has  the  freedom  to  give  legal considerations according to the knowledge and confidence of the judge in making a decision from a case being heard.
Keywords: Punishment, Deprivation of Another Person’s Liberty, Islamic Penal Law

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  dibangun  berdasarkan  supremasi  hukum,  bukan  sekedar kekerasan. Dengan ancaman pidana terhadap individu yang melanggar hukum, Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  membela  kepentingan  hukum.  Bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum ditegaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945.  Salah  satu  unsur  yang  harus  dijaga  dalam  kehidupan
bernegara  adalah  kehidupan  bermasyarakat  yang  sah.  Hukum  pidana  pada  dasarnya  menitikberatkan pada  pengendalian  masalah-masalah  kejahatan  yang  timbul  dalam  masyarakat.  Salah  satu  kejahatan yang  dapat  dianggap  sebagai  kejahatan  adalah  perampasan  hak  kemerdekaan  dan  penegakan supremasi  hukum  orang  lain.  Hukum  pidana  berfungsi  sebagai  pengaman  untuk  membantu masyarakat mencegah kejahatan (Harefa, 2019).
Landasan  kehidupan,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  adalah  hukum.  Suatu  negara  hukum dapat  diidentifikasi  dengan  adanya  sistem  dan  norma  yang  dapat  mengendalikan  perilaku  individu maupun  perilaku  secara  keseluruhan.  Karena  hukum  telah  menjadi  komponen  penting  dalam masyarakat,  maka  kebutuhan  akan  standar  hukum  berusaha  untuk  menjaga  ketertiban  dan kenyamanan  dalam  masyarakat  yang  menunjukkan  bahwa  hukum  dapat  muncul  dan  tumbuh  dalam lingkungan  sosial.  Melanggar  hukum  dapat  dipandang  sebagai  kejahatan  dalam  kehidupan  sosial masyarakat (Wahyuda et al., 2022).
Menjatuhkan pidana terhadap pidana merupakan salah satu cara hukum pidana untuk mencapai tujuannya. Dan tindakan melakukan kejahatan itu sendiri pada dasarnya mengharuskan negara dengan sengaja  membebaskan  korban  atau  pelaku  dari  segala  penderitaan  atau  kesengsaraan  (Roy  & Donal, 2020).
Kejahatan  terhadap  kemerdekaan  orang  lain  merupakan  kejahatan  terhadap  kebebasan  rakyat adalah kejahatan yang mempengaruhi kemampuannya untuk menggunakan hak asasinya atau haknya untuk bergerak secara bebas untuk mengejar aspirasinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, terdapat kontradiksi  antara  badan-badan  yang  melayani  kepentingan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  terdapat pertentangan  antara  dua  prinsip  pedoman,  yaitu  di  satu  pihak  hak  asasi  manusia  atas  kebebasan bergerak yang harus dijunjung tinggi, dan di pihak lain perlunya melindungi ketenteraman masyarakat dari kegiatan ilegal tersangka. Dua jenis kejahatan dilakukan terhadap kebebasan seseorang: kejahatan yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  merampas  kebebasannya,  sering  dikenal  sebagai  pelanggaran perampasan kebebasan pribadi (Kartini, 2015).
Kasus yang akan dijadikan bahan oleh penulis adalah kasus Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnj,  dimana  pelaku  terdakwa  I  Rajbinder  Singh  dan  Terdakwa  II  Andika  Natal  Sitorus  melakukan perampasan  kemerdekaan  terhadap  sanksi  korban  yang  bernama  Surjit  Singh  yang  disekap  disebuah ruangan. Perampasan kemerdekaan disini lebih ke tindakan penahanan atau penyekapan dengan cara mengurung, menutup dalam kamar dan dibatasi kebebasannya. Sehingga diancam pidana dalam pasal 333 KUHP menurut terjemahan dari Tim Penerjema Bahasa Pembinaan Hukum Nasional yaitu:
1) Hukuman  maksimal  bagi  siapa  pun  yang  dengan  sengaja  melanggar  hak  orang  lain  dengan sengaja  merampas  kebebasannya  atau  membiarkan  orang  tersebut  dirampas  kebebasannya secara tidak adil adalah delapan tahun penjara.
2) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika menimbulkan luka berat.
3) Hukuman paling lama dua belas tahun penjara dijatuhkan jika mengakibatkan kematian.
4) Hukuman yang diuraikan dalam pasal ini juga berlaku bagi siapa saja yang dengan sadar dan melawan  hukum  menciptakan  situasi  yang  memungkinkan  terjadinya  perampasan kemerdekaan.
Sesuai  dengan  Ayat  Pertama  Pasal  447  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang Kejahatan  Terhadap  Kebebasan  Orang  Lain,  siapa  pun  yang  karena  kelalaiannya  mengakibatkan perampasan  kemerdekaan  orang  lain  secara  melawan  hukum  atau  membiarkan  perampasan  itu berlanjut  akan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam  bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya Golongan II Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pelanggaran yang disebutkan pada ayat (1)  menyebabkan  kerugian  yang  besar  dan,  menurut  ayat  (3),  pelakunya  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  satu  tahun.  Jika  tindak  pidana  sebagaimana  disebutkan  pada  ayat  (1) menyebabkan kematian, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Menurut pasal tersebut, adalah ilegal untuk menyangkal kebebasan orang lain. Oleh karena itu, mereka yang melanggar hak orang lain harus menghadapi hukuman yang berat. Tindak pidana dapat dikenakan  untuk  suatu  perbuatan  yang  tidak  termasuk  dalam  pengertian  delik  ketika  seseorang melakukan  suatu  tindak  pidana  yang  tidak  termasuk  dalam  delik.  Karena  Negara,  masyarakat,  dan manusia  pada  umumnya  semuanya  dilindungi  oleh  hukum  pidana  selain  individu.  Namun  menurut hukum Islam, hampir semua jenis tindakan pemusnahan terhadap makhluk hidup dilarang oleh agama dan  disebut  sebagai  kejahatan,  jinayah,  atau  jarimah  (perbuatan  kriminal),  karena  bertentangan dengan larangan Allah. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) berlaku untuk kejahatan yang dilakukan
oleh  mukallaf  (mereka  yang  dapat  dikenakan  tanggung  jawab).  Ditinjau  dari  terminologis  syariah diartikan  tanda  syariah  diartikan  menjadi  peraturan  atau  hukum-hukum  yang  diberikan  syariat  untuk hamba-hambanya  baik  menyangkut  aqidah,  ibadah,  akhlak.  Menurut  tafsir  hukum  pidana  Islam, dilarang  mengingkari  kebebasan  orang  lain,  termasuk  jarimah  ta’zir.  Jarimah  ta’zir  mana  yang merupakan kejahatan yang bentuk dan hukumannya ditetapkan oleh penguasa (hakim) untuk berbagai jenis  kejahatan,  baik  yang  melanggar  hak  Allah  maupun  hak  hamba-Nya  dengan  cara-cara  yang merugikan atau merusak kemajuan masyarakat (Djazuli.A., 2019).
Isalam mengajarkan agar tidak menyakiti akum muslimin dengan perkataan dan perbuatannya. Hal ini sesuasi firman Allah SWT dalam Surah Al-Humazah Ayat 1:
ٍٍۙة َزَمُّل ٍة َزَمُه ِّ لُكِّ ل ٌلْي َو -
١
Artinya:
“Celakalah  bagi  setiap  pengumpat  dan  pencela” (Q.S  Al-Humazah:1).  ( Al-Quran  Dan Terjemahan, Jus 1-30 )
Dalam  penelitian  terdahulu  peneliti  belum  mengidentifikasi  penelitian  secara  detail,  namun judul skripsi yang terkait dengan judul penelitian terdiri dari:
Pertama, skripsi berjudul  “Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan  Seseorang Menurut Pasal 333  KUHP  (Kajian  Putusan  MA  Nomor  233  K/PID/2013)”  oleh  Jisril  Timoyius  Menajang  (2018) Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk memahami  bagaimana  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  233  K/Pid/2013  mengatur  tentang  tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang atau perpanjangan perampasan tersebut dalam prakteknya (Menajang, 2018).
Kedua  skripsi  berjudul  “Pelaksanaan  Denda  Sebagai  Alternatif  Kejahatan  Perampasan Kemerdekaan”  dan  ditulis  oleh  Mona  Lisa  Manulang  pada  tahun  2020  untuk  Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Riau.  Penulis  rangkuman  ini  lebih  menitikberatkan  pada  Pasal  10  KUHP  dan mencirikan  pidana  denda  sebagai  pokok  setelah  kematian,  penjara,  dan  kurungan.  Tesis  ini  lebih memilih pemenjaraan atau kurungan karena memiliki efek penderitaan (Manullang, 2020).
Seperti disebutkan sebelumnya, bidang masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana  penerapan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  perampasan  kemerdekaan orang lain menurut Pasal 333 KUHP dan Prespektif Hukum Pidana Islam.
2) Bagaimana praktik penerapan Pasal 333 KUHP dalam putusan nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnj.
Tujuan dilakukannya penelitian ini  utnuk mengetahui penerapan sanksi berdasarkan Pasal 333 KUHP dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/ PN Bnj menjatuhkan pidana kepada pelaku perampasan kemerdekaan orang lain.

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yuridis  normatif  yang  digambarkan  sebagai  penelitian  hukum  kepustakaan yang  dilakukan  melalui  kajian  terhadap  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  lainnya  digunakan  untuk membangun metodologi penelitian dalam  karya ini. Penelitian yang menyelidiki norma  hukum yang berasal  dari  kaidah  hukum  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Pasal  333 KUHP,  yang  mengatur tentang  perampasan  kebebasan  orang  lain,  termasuk  dalam  materi  hukum  inti.  Mengenai  sumber- sumber hukum sekunder, seperti buku-buku, karya tulis akademik tentang mata pelajaran hukum, dan bahan-bahan tertulis lainnya. The Statute Approach, which is a component of this study, aims to help legal  writers  comprehend  and  thoroughly  evaluate  the  hierarchy  of  laws  and  principles  in  statutes (Widyastono, 2007).

## III. HASILDANPEMBAHASAN
3.1   Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain Menurut Pasal 333 KUHP dan Prespektif Hukum Pidana Islam
Artikel berikut digunakan  untuk menggambarkan tindak pidana, atau strafbaar dalam  bahasa Belanda: kejahatan, pelanggaran, kejahatan, atau  kejahatan. Sesuai dengan  asas sahnya Pasal 1 Ayat (1)  KUHP  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  perbuatan  seperti  itu,  diancam  dengan  pidana  selain beratnya  hukum  pidana.  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  seseorang  dapat dianggap  telah  melakukan  tindak  pidana  sebelum  perbuatan  tersebut  dilakukan  apabila  perbuatan
tersebut telah dilarang oleh Undang-Undang Dasar. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang,  dan  siapa  saja  yang  melakukannya  menghadapi  ancaman  hukuman  (sanksi)  berupa pidana tambahan.
Sanksi  Pidana  merupakan  cabang  dari  Melawan  Hukum  dan  merupakan  cabang  dari  tersebut setelah diundangkan. Sanksi biasanya digunakan  untuk mendorong orang untuk berpartisipasi dalam ritual,  tetapi  juga  dapat  digunakan  sebagai  bentuk  penyakit  untuk  mendorong  orang  untuk  berpikir dua  kali  sebelum  mengulangi  ritual.  Sanksi  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa syarat-syarat  yang  disepakati  diikuti,  termasuk  unsur-unsur  kunci  dari  ancaman  pidana.  Sanksi digunakan  untuk  menegakkan  moralitas  dan  keadilan  dalam  masyarakat  sehingga  orang  dapat dibebaskan dari perbudakan (Wicaksana & Rachman, 2018).
Perbuatan  pidana,  kejahatan,  delik,  dan  perbuatan  yang  dapat  dihukum  semuanya  merupakan sinonim  yang  berarti  perbuatan  melawan  hukum.  umumnya  lebih  luas  dikenal  sebagai  kejahatan. Perbuatan  atau  perilaku  yang  dilarang  dan  dikenai  sanksi  hukum  itulah  yang  dimaksud  dengan pelanggaran (Robert & Brown, 2004).
Perampasan  kemerdekaan  orang  lain  berarti  membatasi  semua  perilaku  mereka  selain kemampuan  mereka  untuk  bergerak  sama  sekali.  Mengunci  seseorang  di  kamar  dan  mencegahnya pergi,  mengikat  kaki  atau  anggota  tubuh  lainnya,  menempatkannya  dalam  situasi  di  mana  dia  tidak dapat pergi, dan menggunakan paranormal (histeris) untuk mencegahnya pergi adalah contoh-contoh pengingkaran  kebebasan  seseorang.  Perampasan  kemerdekaan  orang  lain  itu  banyak  bentuknya, termasuk ditahan di luar kehendak mereka, diculik, dipenjara, disiksa, disandera, dan dapat melarikan diri tidak melalui pintu keluar yang ditentukan tetapi melalui pintu keluar lain tanpa mengalami atau menyaksikan. kekerasan.
Dengan  ancaman  hukuman  bagi  pelanggar  hukum,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)  memberikan  pembelaan  terhadap  hukum.  KUHP  (KUHP)  memberikan  pembelaan  hukum. Perampasan  kemerdekaan  orang  lain  merupakan  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  333  KUHP. Dalam Pasal 333 KUHP No. 1 Tahun 1946 :
1) Barang siapa terus menerus merampas kemerdekaan seseorang dengan sengaja  dan melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
2) Pelaku  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  9  (sembilan)  tahun  penjara  apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat.
3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
4) Hukuman  yang  diuraikan  dalam  pasal  ini  juga  berlaku  bagi  siapa  saja  yang  dengan  sengaja menciptakan suasana perampasan kemerdekaan yang tidak sah.
Unsur-unsur tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain dalam Pasal 333 KUHP yaitu:
1) Barang  siapa,  merupakan  unsur  pelaku  atau  subjek  dari  tindak  pidana  (delik).  Pelakunya adalah  dapat  siapa  saja,  dan  siapa  pun.  Dikatakan  pelh  Mahrus  Ali  subjek  perbuata  pidana yang di akui oleh KUHP adalah manusia.
2) Dengan Sengaja, adalah kesengajaan itu dalan mengkehendaki dan mengetahui.
3) Melawan  Hukum,  sebagaimana  inti  dari  delik.  Jadi,  dalam  dakwaan  jaksa  harus  tercantum dan dengan demikian  hal ini harus dibuktikan untuk dapatnya dipidana pembuat  (Menajang, 2018).
Dalam  Pasal  333  KUHP  menyebutkan  bahwa  perbuatan  perampasan  kemerdekaan  orang  lain merupakan  perbuatan  pidana.  Ketika  seseorang  melakukan  perbuatan  pidana,  maka  dapat dijatuhkan pidana  dan  diberikannya  sanksi  pidana.  Perbuatan  manusia  yang  termasuk  dalam  pengertian  delik, terlarang, dan berpotensi menjijikkan secara moral dianggap sebagai tindak pidana. Maka seharusnya perilaku perampasan kemerdekaan orang lain harus dipidana secara tegas dan diberikan sanksi seperti pada pasal 333 KUHP yg telah dipaparkan diatas. Sebab yang di lindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat dan orang perorangan/pribadi.
Menurut  Aqidah  Islam  berpendapat  bahwa  Allah  adalah  zat  tertinggi.  Kekuasaannya  tidak terbatas  karena  Dia  menciptakan  segala  sesuatu  yang  ada  di  bumi.  Dia  mengetahui  semua  pikiran, perasaan,  dan  rahasia  kita.  Karena  itu,  Dia  juga  mengetahui  perbuatan  baik  dan  buruk  seseorang. Islam  melarang  manusia  memiliki  akal  dan  pilihan  bebas,  membiarkannya  bernalar  sesuai  dengan pengamatan dan pengetahuannya. Setiap manusia bebas (tidak dibatasi) dalam apa yang mereka pilih untuk  dilakukan,  tetapi  Allah  mengetahui  perbuatan  baik  dan  negatif  mereka.  Dosa  adalah  sesuatu
yang  dipilih  seseorang  untuk  dilakukan  atas  kehendak  bebasnya  sendiri.  Akibatnya,  dia  benar-benar bertanggung jawab atas tindakannya (Djamal, 2019).
Tindakan  perampasan  kemerdekaan  seseorang  adalah  tindakan  yang  dapat  merugikan  diri sendiri, terutama orang lain, dan karena itu dilarang oleh agama karena bertentangan dengan perintah Allah  dan  pelakunya  durhaka  kepada  Allah.  Dalam  pandangan  hukum  pidana  Islam,  merampas kebebasan  orang  lain  adalah  tindakan  yang  salah  dan  disebut  juga  melanggar  hak  asasi  seseorang, termasuk  konsep  ta’zir.  Jarimah  yang  diartikan  sebagai  perbuatan  dosa,  kesalahan,  atau  kejahatan dilarang  oleh  hukum  Islam  dan  tunduk  pada  penilaian  had  atau  ta’zir  Allah.  Kata  “ta’zir”  sendiri mempunyai  arti  bahwa  hakimlah  yang  akan  menentukan  kekhususan  hukumannya.  Fungsi  ta’zir dilarang  melakukan  perbuatan  yang  sama  sebanyak  dua  kali.  Menurut  Al-Syirazi,  ta’zir  adalah hukuman  atas  perbuatan  melawan  hak  Allah  dan  hamba-hambanya  yang  tidak  ditentukan  oleh  Al- Qur’an  atau  hadis.  Disimpulkan  bahwa  jarimah  ta’zir  adalah  tindak  pidana  yang  definisi  dan hukumannya ditetapkan oleh penguasa (hakim) atas berbagai tindak pidana, termasuk yang melanggar hak  Allah  dan  hak  asasi  manusia  serta  berpotensi  menimbulkan  kerugian  baik  bagi  pelakunya  dan lain-lain (Mukrimaa et al., 2016).
Tidak  dapat  disangkal  bahwa  kejahatan  telah  ada  di  planet  ini  sejak  awal  mulanya.  Namun untuk  mengurangi  frekuensi  kejahatan  tersebut,  perlu  ditetapkan  peraturan  berupa  sanksi  yang dijatuhkan  kepada  pelanggar,  dengan  tujuan  untuk  mendidik  dan  mencegah  kejahatan  di  kemudian hari,  sehingga  pelanggar  atau  orang  lain  tidak  berani  melakukan  perbuatan  tersebut.  Lakukan pelanggaran kedua.
Allah  tidak  menciptakan  hukum  atau  syariat  dengan  cara  yang  sembarangan,  juga  tidak melakukannya  secara  acak.  Sebaliknya,  Allah  menetapkan  hukum  Islam  untuk  sebab-sebab  penting yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Tujuan keuntungan dunia adalah menarik keuntungan itu dan menolak kemudharat yang merupakan kemaslahatan dharuriyah. Bukankah Islam mengajarkan untuk saling adil dan berbuat baik. sebagaimana friman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An- Nahl Ayat 90:
Dalam Al-Qur’an surah An-Nahl Ayat 90:
ْلا َو   رَكْنُمْلا َو   ءاَشْحَفْلا   نَع  ٰىَهْنَي َو  ٰىَب ْرُقْلا ي ذ  ءاَتي إ َو   ناَسْح  ْلْا َو  لْدَعْلا ب  ُرُمْأَي َ َّاللَّ َّن إ َنو ُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ْمُكُظ عَي ۚ  يْغَب - 0 ٩
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji,  kemungkaran  dan  baginya (permusuhan,  melanggar  hak  manusia  tanpa  alasan  yang  benar).  Dan  dia  memberi  pengajaran kepadamu agar  kamu  dapat  mengambil  pelajaran” (Q.S  An-Nahl:  90)  ( Al-Quran  Dan  Terjemahan, Jus 1-30 ).
Al-Quran  merupakan  penjelasan,  petunjuk,  rahmat,  dan  kabar  gembira  bagi  orang-orang  yang berserah  diri  kepada  Allah,  sesuai  ayat  sebelumnya.  Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  berbuat  adil  dan berbuat baik adalah perintah yang benar. Tidak diragukan lagi, Allah selalu memerintahkan umat-Nya untuk berperilaku terhormat dan menghormati satu sama lain. Beliau juga mengarahkan mereka untuk melakukan perbuatan baik, yang melampaui tindakan adil. Selain itu, menurut keyakinannya, seluruh bawahannya  melakukan  perbuatan-perbuatan  keji  yang  tercela  dari  sudut  pandang  agama,  seperti merampas  kebebasan  orang  lain  atau  melanggar  hak  asasi  manusia,  membunuh,  dan  melakukan kemunkaran,  atau  perbuatan-perbuatan yang  bertentangan  dengan  sosial. norma.  Dia menginstruksikan  dan  mengarahkan  hambanya  tentang  topik  yang  berkaitan  dengan  kebaikan  dan kejahatan melalui larangan ini agar Anda dapat mengambil pelajaran penting (Muslich, 2001).
Aqidah  Islam  berpendapat  bahwa  Allah  adalah  zat  tertinggi.  Otoritasnya  tidak  terbatas  karena dia  menciptakan  segala  sesuatu  yang  ada  di  Bumi.  Ia  mengetahui  segala  sesuatu  yang  tersembunyi, terdalam,  dan  dipikirkan.  Oleh  karena  itu,  ia  menyadari  tindakan  seseorang,  apakah  itu  baik  atau buruk. Islam juga mengklaim bahwa manusia diberi otak, pikiran dan kehendak oleh Allah, yang juga memberinya kemampuan untuk berpikir menurut persepsi dan pengetahuannya. (Siregar, 2020)

## 3.2 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnj
Perampasan kemerdekaan prang lain yang meluas merupakan fenomena kejahatan yang terjadi di  masyarakat  saat  ini.  Serupa  dengan  putusan  Pengadilan  Negeri  Binjai  dengan  putusan  Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnj tentang mereka yang secara melawan hukum merampas kebebasan  orang lain
dengan  penculikan  dan  penahanan.  Putusan  tersebut  menyatakan  bahwa  terpidana  II  ANDIKA NATAL  SITORUS  dan  pembela  I  RAJBINDER  SINGH  Alias  WIJE  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “merampas  kemerdekaan  orang  lain”  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  333  ayat  (1).  Bertempat  di  Dusun  V,  Desa  Lau  Mulgap,  Kecamatan  Selesai, Kabupaten  Langkat,  pada  Selasa,  31  Desember  2019  sekitar  pukul  13.00  WIB.  Putusan  tersebut menyatakan  bahwa  korban  adalah  saksi.  saksi  korban  Surjit  Singh  Alias  Ican  sedang  menonton televisi dirumahnya  tepat diruang tamu,  tiba-tiba mendengar orang yang mengetuk pintu  dan setelah dibukakan  ternyata  yang  datang  adalah  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II,  dan  Terdakwa  I  langsung mengarahkan  pisau  ke  arah  leher  saksi  korban  sambil  mengancam  akan  menikam  saksi  korban, kemudia  Terdakwa  I  memaksa  saksi  korban  pergi  sambil  berkata  “ayo  ikut  kau  kalau  engga  ikut kutikam  betul  kau,  biar  tau  mamak  kau,  kalau  kau  mau  selamat  suruh  pulang  adikmu”  setelah  itu Terdakwa  I  menampar  korban  dan  memukul  pundak  korban.  Dan  terdakwa  I  dan  terdakwa  II langsung  membawa  pergi  saksi  korban  dengan  menggunakan  Mobil  Xenia  BK  1405  JS  sambil mengancam  akan  membunuh  saksi  korban.  Hal  tersebut  dilihat  langsung  oleh  istri  saksi  korban  dan dijadikan  sebagai  saksi  oleh  penyidik  dalam  melakukan  penyidikan.  Dari  kronologi  tersebut  maka Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  melakukan  penculikan  dan  penyanderaan  bahwa  mobil  yang  yang dikenakan  oleh  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  adalah  mobil  Saksi  Koran.  Maka  Terdakwa  I  dan Terdakwa II dijadikan tersangka oleh penegak hukum dengan dikenakan Pasal 333 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam  putusan  tersebut,  mengingat  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,  para terdakwa ditahan di Sei Buluh hingga mendapat persetujuan dari pihak kepolisian sekitar pukul 19.00 pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, atas penculikan korban yang dijatuhi sanksi. di Dusun V, Desa  Lau  Mulgap,  Kecamatan  Finish,  Kabupaten  Langkat.  Perbuatan  dengan  sengaja  merampas kemerdekaan  orang  lain  termasuk  perbuatan  yang  menculik  dan  mengurungnya.  Dan  merupakan perbuatan melawan hukum bagi pelaku yang mengancam korban.. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dikembalikan yaitu:
1) Menyatakan  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  telah  terbukti  secara  sah  dan  persuasif  bersalah melakukan tindak pidana  “merampas kemerdekaan orang lain” sebagaimana kami dakwakan melanggar Pasal 333 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2) Memenjarakan  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  masing-masing  selama  7  (tujuh)  bulan,  kurang dari masa tahanannya, dengan syarat tetap ditahan.
3) Menyatakan barang bukti berupa
a) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1405
b) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam
c) 1 (satu) unut handphone merk nokia warna hitam
d) Dikembalikan kepada pemiliknya
e) 1 (satu) bilah pisau untuk dimusnahkan
4) Menetapkan agar terdakwa dibebanni untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
Setelah  mendengarkan  pembelaan  para  terdakwa  dan/atau  kuasa  hukum  para  terdakwa  yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman. menyatakan bahwa Terdakwa I dan II terlibat dalam  perbuatan  “merebut  kemerdekaan  orang  lain”  dan  masing-masing  menjatuhkan  hukuman penjara  5  bulan.  Menentukan  lamanya  masa  tahanan  dan  penahanan  para  terdakwa,  yang  telah dikurangi seluruhnya dari tindak pidana dan dianggap akan dihukum setelah dikembalikannya barang bukti dan pengakuan bersalahnya.
Dalam  putusan  hakim  berbeda  dengan  Pasal  333  KUHP,  dimana  dalam  putusan  tersebut diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkan dalam Pasal 333 KUHP, ancaman pidananya  adalah  pidana  penjara  selama  8  (delapan)  bulan.  )  tahun  jika  mengakibatkan  luka-luka,  9 (sembilan)  tahun  penjara  jika  mengakibatkan  kematian,  dan  12  (dua  belas)  tahun  penjara.  Dalam memutus  suatu  perkara,  seorang  hakim  mempunyai  wewenang  dan  kebebasan  untuk  memberikan pertimbangan hukum berdasarkan pengetahuan dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan atas suatu perkara. Ini disebut sebagai Dissenting Opinion (DO) dalam konteks ini. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945  menyatakan  bahwa  “Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  melakukan perbuatan  hukum  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan”.  Hakim  mempunyai  kebebasan  untuk mempertimbangkan  dan  memutus  perkara,  yang  meliputi  kebebasan  untuk  meneliti,  menjunjung
tinggi,  dan  memahami  norma-norma  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat  serta  hak  untuk  bebas  dari tekanan-tekanan dari luar yang dapat mengubah persepsinya terhadap keadilan. keadilan.
Pertimbangan  hakim  merupakan  aspek  yang  paling  krusial  dalam  membentuk  nilai  putusan hakim.  Putusan  ini  mencakup  kewajaran  dan  ketentuan  hukum,  selain  melayani  kepentingan  para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus didekati dengan hati-hati, cermat, dan teliti.  Dalam  memeriksa  suatu  perkara,  hakim  juga  memerlukan  alat  bukti,  karena  hasil  pembuktian akan  menjadi  dasar  untuk  mengambil  keputusan  atas  perkara  tersebut.  Proses  pembuktian  ini bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  terjadinya  peristiwa  dan  fakta  yang  dikemukakan,  dengan tujuan akhir tercapainya putusan pengadilan yang adi (Putra et al., 2021).
Aturan  hukum,  baik  nasional  maupun  internasional,  telah  digunakan  untuk  membenarkan adanya  kekuasaan  kehakiman  yang  independen  baik  secara  institusional  maupun  yuridis.  Hakim biasanya  dipengaruhi  oleh  salah  satu  dari  dua  aliran  pemikiran  ketika  mengambil  keputusan:  aliran konservatif,  di  mana  hakim  hanya  mempertimbangkan  ketentuan  hukum  tertulis  (peraturan perundang-undangan),  atau  aliran  progresif,  di  mana  hakim  mempertimbangkan  ketentuan  hukum tertulis  serta  pengetahuan  dan  pengalaman  empiris.  Secara  hukum,  Negara  Republik  Indonesia menganut sistem “hukum perdata”. Hukum tertulis merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum perdata. Namun, satu-satunya sumber hukum bukanlah hukum tertulis. Undang-undang tidak sama dengan undang-undang karena ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan sistem  hukum,  dan  hakim  diharuskan  mempertimbangkan  semua  faktor  yang  relevan  ketika mengambil  keputusan.  Agar  putusan  hukum  dapat  mencerminkan  secara  tepat  asas-asas  hukum, terutama  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan,  maka  seorang  hakim  harus  mempunyai pemahaman yang mendalam tentang ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.(Monteiro, n.d.)

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
1) Perampasan kemerdekaan orang lain dapat merugikan diri sendiri terutama orang lain.  Salah satu  bentuk  perampasan  kebebasan  orang  lain  adalah  penyiksaan.  Bentuk  perampasan kebebasan  lainnya  termasuk  penculikan,  pendidikan,  dan  penahanan  seseorang  dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  dengan  tujuan  menempatkan  orang  tersebut  di  bawah kekuasaannya  secara  melawan  hukum.  Perampasan  kemerdekaan  orang  lain  merupakan perbuatan  pidana  yang  dimana  sanksinya  dalam  pasal  33  KUHP  yaitu:  penjara  8  (delapan) tahun,  jika  mengakibatkan  luka  penjara  9  (sembilan)  tahun,  jika  mati  penjara  12  (dua  belas) tahun.  Merampas  kemerdekaan  seseorang  sering  disebut  sebagai  pelanggaran  hak  asasi manusia,  termasuk  jari  ta’zir,  dalam  hukum  pidana  Islam.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia menyebut  jarimah  ta’zir  sebagai  perintah  yang  diturunkan  atas  kebijaksanaan  hakim  karena tidak  disebutkan  dalam  Al-Qur’an  atau  hadis.  Sedangkan  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada orang yang melanggar hukum atau norma tidak tercakup dalam hudud.
2) Praktik penerapan Pasal 333 KUHP dalam putusan nomor 83/Pid.B/2020PN Bnj, yaitu sudah merupakan perbuatan merampas kemerdekaan. Dan dimana  sebuah putusan dari  hakim pasti sudah memiliki pertimbangan dan hakim memiliki kekuasan sendiri dalam memutuskan suatu perkara. Hakim dalam melaksanakan tugas untuk merujuk suatau keadilan, kususnya perkara pidana.  Seorang  hakim  harus  memiliki  ilmu  hukum,  teori  hukum  dan  filsafat  hukum  untuk memutuskan suatu perkara pidana agar mendapatkan keadilan.

## 4.2 Saran
1) Istilah  perampasan  kemerdekaan  perlu  diberikan  pengertian  yang  lebih  jelas  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  agar  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan  pengetahuan yang luas.
2) Dalam Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnj diharapkan pengadilan tegas dalam mengambil keputusan  ke  depan  dan  memberikan  sanksi  sesuai  dengan  perbuatan  terdakwa  untuk memberikan efek jera kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran Dan Terjemahan, Jus 1-30 . Departemen Agama. Djazuli. A. (2019). Fiqh Jinayah . Raja Grafindo Persada.
Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. University of Bengkulu Law Journal , 4 (1), 35–58.
Wahyuda,  I.M.Y.,  Dewi,  A.A.S.L,  &  Sudibya,  D.G.  (2022).  Sanksi  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (1), 55–59. Putra,  I.B.M.A.,  Sugiartha,  N.G.,  &  Subarnia,  I.N.  (2021).  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Perkara Penadaan Mobil. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (2), 241–245. Kartini, K. (2015). patologi sosial jilid I . PT Raja Grafindo Persada.
Manullang, M.L.U. (2020) Penerapan Pidana Denda Sebagai Alternatif Dari Pidana Perampasan Kemerdekaan. Other thesis, Universitas Islam Riau.
Menajang,    J.T.  (2018).  Tindak  Pidana  Dengan  Sengaja  Dan  Melawan  Hukum  Merampas  Kemerdekaan Seseorang  Menurut  Pasal  333  Kuhp  (Kajian  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  233  K/Pid/2013). Lex Crimen , 7 (7), 46–53. Monteiro,  J.  M.  (2007). Putusan  Hakim  Dalam  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia .  Jurnal  Hukum  PRO JUSTITIA. 25 (2) .
Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., Yulia Citra, A., Schulz, N. D., ناسغ , د ., Taniredja, T., Faridli, E.
M., & Harmianto, S. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析 . Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar , 6 (August), 128.
Muslich, A. W. (2001). Ayat-Ayat Pidana Dalam Al-Qur’an. Alqalam , 18 (90–91), 46. https://doi.org/10.32678/alqalam.v18i90-91.1463
Roy,  O.,  &  Donal,  F.  (2020). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pemidanaan  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia . VII (2).
Siregar,  N.  A.  (2020).  Aqidah  Islam,  Analisa  Terhadap  Keshohihan  Pemikirannya. Wahana  Inovasi:  Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU , 9 (1), 99–105.
Djamal,  S.F.  (2019).  Penanggulangan  Kejahatan  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam  . Binamulia  Hukum , 8 (2), 217–230.
Widyastono,  H.  (2007).  Metode Penelitian  Ilmiah  dan  Alamiah.  In Jurnal  Pendidikan  dan  kebudayaan (Issue 068, pp. 757–775).