HAK MENDAHULUI UPAH PEKERJA DALAM PERKARA KEPAILITAN (Analisis Putusan MK No. 18/PUU-VI/2008 Jo No. 67/PUU-XI/2013)
Oleh :
Muhamad Abas
Universitas Buana Perjuangan Karawang
Email : muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id  / abbas2107022@gmail.com

## ABSTRAK
Hak  mendahului  (hak  preferen)  upah  pekerja  dalam  perkara  kepailitan  perusahaan sebaiknya  dilakukan  dengan  penerapan  asas  kepastian  hukum  dan  keadilan  serta manfaat, hal ini dimaksudkan agar efektivitas penerapan dan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi(MK) No. 67/PUU-XI/2013 yang menyatakan upah pekerja harus didahulukan  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Terdapat  benturan  kepentingan  antara kreditor  saat  terjadi  kepailitan  dan  mudahnya  syarat  kepailitan.  Putusan  MK  pertama lebih  mengedepankan  asas  kepastian  hukum  daripada  asas  keadilan  dan  sependapat dengan  pemerintah  lebih  melindungi  investor  daripada  pekerja.  MK  menolak permohonan para Pemohon. Putusan MK kedua Majelis hakim bersifat responsif dalam memutus  permohonan,  menjunjung  tinggi  nilai  keadilan  berdasarkan  pada  nilai-nilai kemanusiaan  dengan  mempertimbangkan  subjek  hukum,  objek  hukum  dan  risiko  yang timbul  akibat  kepilitan. MK  menerima  permohonan  para  Pemohon  sebagian. Inkonsistensi  penegakkan  hukum  bertentangan  dengan  konsep  negara  kesejahteraan dimana  tugas  negara  memikul  tanggungjawab  mewujudkan  keadilan  sosial, kesejahteraan  umum  dan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Keadilan terhadap  kedudukan  pekerja  dengan  kreditor    lainnya  dapat  terwujud  apabila masyarakat menganut prinsip keadilan yang sama atau mempunyai pokok pikiran yang sama dalam perkara kepailitan.
Kata Kunci : “ Hak Preferen, Upah Pekerja, Kepailitan”.
PREEMPTIVE RIGHTS WORKERS’ WAGES IN BANKRUPTCY CASES (Analysis Of The Decision Of The Constitutional Court No. 18/PUU-VI/2008 Jo No. 67/PUU-XI/2013)
By :
Muhamad Abas
Buana Perjuangan Karawang University
Email : muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id / abbas2107022@gmail.com

## ABSTRACT
Preemptive rights (preferential rights) of workers' wages in the case of corporate bankruptcy should be carried out with the application of the principle of legal certainty and justice and benefits, this is intended so that the effectiveness of the implementation and implementation of the Constitutional Court decision No. 67 / PUU-XI / 2013 which states that workers' wages must take precedence can be carried out well. There is a conflict of interest between creditors when bankruptcy occurs and easy bankruptcy requirements. The first decision of the Constitutional Court to prioritize the principle of legal certainty over the principle of justice and agree with the government to protect investors more than workers. The Court rejected the Petitioners' petition. The second Constitutional Court verdict The panel of judges is responsive in deciding the petition, upholding the value of justice based on human values by considering legal subjects, legal objects and risks arising from constriction. The Court accepted the request of the Petitioners in part. The inconsistency in enforcing the law contradicts the concept of a welfare state where the duty of the state to assume responsibility is to realize social justice, public welfare and as much as possible for the prosperity of the people. Justice towards the position of workers with other creditors can be realized if the community adheres to the same principle of justice or has the same subject matter in bankruptcy cases.
Keywords: "Preferential Rights, Workers' Wages, Bankruptcy".

## PENDAHULUAN
Hak  mendahului  (hak  preferen)  upah  pekerja  dalam  perkara  kepailitan perusahaan  sebaiknya  dilakukan  dengan  penerapan asas  kepastian  hukum  dan  keadilan serta  manfaat,  hal  ini  dimaksudkan  agar  efektivitas  penerapan  dan  pelaksanaan  dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menyatakan upah pekerja harus didahulukan dapat terlaksana dengan baik.
Kepailitan adalah istilah yang merupakan terjemahan dari failissement (Belanda). Sedangkan  dalam  sistem  hukum    common  law  yang  dianut  beberapa  negara  seperti Amerika Serikat dan Inggris dikenal dengan istilah bankruptcy. Kepailitan adalah segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  pailit.    Pailit  adalah  suatu  keadaan  dimana  debitur tidak  mampu  lagi  atau  berhenti  membayar  utang-utangnya  kepada  kreditur  yang  telah melewati jatuh tempo pembayaran sesuai dengan perjanjian.
Pada  bulan  Oktober  Tahun  2005  PT  Sindoll  Pratama  mulai  tidak  sanggup membayar penuh upah pekerjanya sehingga Serikat Pekerja PT Sindoll Pratama (SP PT Sindoll Pratama) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dengan  gugatan  cedera  janji  (wanprestasi)  senilai  Rp  1,98  Miliar.  Sementara  bulan Agustus  Tahun  2006  Pengadilan  Hubungan  Industrial  (PHI)  menghukum  PT  Sindoll Pratama untuk membayar upah pekerja senilai Rp 2,77 Miliar.
PT  Sindoll  Pratama  melakukan  perlawanan  (verzet)    atas  putusan  PHI.  Namun pada  akhirnya,  perlawanan  itu  ditolak  oleh  majelis  hakim.  Selanjutnya  permohonan eksekusi  dari  pekerja  PT  Sindoll  Pratama  pun  dikabulkan  Ketua  PN  Jakarta  Pusat. Putusan  Majelis  Hakim  merujuk  pada  pasal  95  ayat  (4)  UU  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Pasal  ini  menyebutkan:  “Dalam  hal  perusahaan  dinyatakan pailit  atau  dilikuidasi  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang  yang harus didahulukan pembayarannya”.  Pada  pokoknya  pasal  ini  menghendaki  agar  upah  pekerja  dapat dibayarkan terlebih dahulu.
Pada  saat  bersamaan  dengan  proses  gugatan  perdata  pekerja  dan  gugatan  PHI, PT  Citra  Handal  Printing  mengajukan  permohonan  pailit  PT  Sindoll  Pratama.
Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus Tahun 2006 PN Jakarta Pusat menyatakan pailit PT Sindoll  Pratama,  Putusan  dengan  Nomor  29/Pailit/2006/PN.N.JKT.PST  ini  ditetapkan oleh  Majelis  Hakim  lebih  dahulu  dibanding  penetapan    ketua  PN  Jakarta  Pusat  yang mengabulkan eksekusi atas putusan PHI.
PT  Sindoll  Pratama  kemudian  mengajukan  Peninjauan  Kembali  (PK),  namun Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 13/PK/N/2006 menolak PK PT Sindoll Pratama. Dari hasil putusan hukum  yang telah pasti atau tetap (inkrah) ini timbul permasalahan dalam pembagian asset budel pailit, pekerja PT Sindoll Pratama menuntut hak atas upah yang  belum  dibayar  sedangkan  kurator  ingin  membagi  asset  secara  proporsional berdasar  Pasal  26  UU  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU  KPKPU)  yang memberi wewenang kepada kurator untuk mengajukan tuntutan mengenai hak dan kewajiban terkait harta pailit.
Permasalahan  antara  pekerja  PT  Sindoll  Pratama  dengan  kurator  dalam pembagian  budel  pailit  ditambah  lagi  dengan  Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  yang melakukan  eksekusi  lelang  atas  bangunan  dan  tanah  PT  Sindoll  Pratama  karena  BNI sebagai  pemegang  Hak  Tanggungan  berhak  mengeksekusi.  Hak  BNI  itu  dijamin  oleh UU  37  2004  KPKPU.  Pasal  55  ayat  (1)  menegaskan:  “Kreditor  pemegang  gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atau hak kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.
Selanjutnya, pekerja PT Sindoll Pratama mengajukan uji materi Undang-Undang Kepailitan      kepada  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  18/PUU-VI/2008  karena merasa  haknya  untuk  mendapatkan  upah  tidak  dapat  terpenuhi  yang  sebenarnya dilindungi  oleh  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  pasal  28D  ayat  (2)  menegaskan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
Mahkamah Konstitusi, berkesimpulan: Bahwa Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59  ayat  (1)  dan  Pasal  138  UU  37  2004  KPKPU  tidak  bertentangan  dengan  Pasal  28D ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUD  1945;  Bahwa  dalam  upaya  memberikan  jaminan  dan perlindungan  hukum  yang  lebih  baik  terhadap  pekerja  atau  buruh  dalam  hal  terjadi
kepailitan,  pembentuk  UU  perlu  melakukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi  UU  yang terkait  dengan  pengaturan  hak-hak  buruh;  Bahwa,  diperlukan  adanya  peranan  negara dalam bentuk kebijakan konkret untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau buruh dalam hal terjadi kepailitan.
Perkara  Pailit  dirasa  sangat  merugikan  para  pekerja  dimana  seharusnya  hak pekerja  tetap  didahulukan  jika  perusahaan  pailit,    sehingga  pada  Juni  Tahun  2013 beberapa  pekerja  pertamina  mengajukan  uji  materi  ke  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 67/PUU-XI/2013  menguji  pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang  nomor  13  tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.
Hasil Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
1.1.Pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4279)    bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 sepanjang  tidak  dimaknai:  “pembayaran  upah    pekerja/buruh  yang  terhutang didahulukan atas  semua  jenis  kreditur  termasuk  atas  tagihan  kreditur  separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan  pembayaran  hak-hak  pekerja/buruh  lainnya  didahulukan  atas  semua tagihan  termasuk  tagihan  hak  negara,  kantor  lelang,  dan  badan  umum  yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”;
1.2.Pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4279)  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah  pekerja/buruh  yang  terhutang  didahulukan  atas  semua  jenis  kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan  umum  yang  dibentuk  Pemerintah,  sedangkan  pembayaran  hak-hak pekerja/buruh  lainnya  didahulukan  atas  semua  tagihan  termasuk  tagihan  hak
negara,  kantor  lelang,  dan  badan  umum  yang  dibentuk  Pemerintah,  kecuali tagihan dari kreditur separatis”;
2. Memerintahkan  pemuatan  putusan  ini  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya.
Dari  putusan  MK  diatas  seharusnya  sudah  sangat  jelas  bahwa  upah  pekerja (pesangon) didahulukan daripada kreditor lain dalam perkara kepailitan. Namun setelah putusan  MK  No.  67/PUU-XI/2013  tersebut  masih  ada  perusahaan  yang  pailit  dengan upah pekerja (pesangon) tidak didahulukan.
Adanya  inkonsistensi  putusan  Hakim  Pengadilan  Niaga  dan  pendapat  yang berbeda  dikalangan  para  praktisi  hukum  dan  akademisi  akibat  ketidak  harmonisan hukum  yang  berkaitan  dengan  kepailitan  seperti  hukum  kepailitan,  hukum ketenagakerjaan,  hukum  perusahaan,  hukum  keuangan  negara,  hukum  pajak,  hukum perasuransian  dan  KUHPerdata  sehingga  menimbulkan  ketidaktaatan  asas  kepastian hukum dan asas keadilan. Jadi diperlukan adanya partisipasi hukum dan peranan hukum yang artinya hukum bersifat responsif.
Berdasarkan  uraian  alasan  latar  belakang  diatas,  penelitian  ini  akan  membahas hak  mendahului  (hak  preferen)  upah  pekerja  dengan  judul.  “HAK  MENDAHULUI UPAH  PEKERJA  DALAM  PERKARA  KEPAILITAN  (Analisis  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 Jo Nomor 67/PUU-XI/2013)”.

## PERMASALAHAN
1. Bagaimana  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  hak  mendahului  (hak  preferen) upah pekerja dalam perkara kepailitan?
2. Bagaimana  konsistensi    putusan    Pengadilan    Niaga    terhadap    penerapan    hak mendahului  (hak preferen)  upah terkait putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari teori keadilan Aristoteles dan John Rawls?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berdasarkan  penelitian  hukum  secara  Yuridus  Normatif,  yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan studi terhadap bahan kepustakaan, karena  metode  ini  kiranya  dapat  membahas  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan pelanggaran pembayaran upah minimum, yang meliputi:
1. Jenis  Penelitian:  Penulisan  penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  yaitu memusatkan  pada  masa  sekarang  atau  pada  masalah-masalah  aktual  lainnya. Dalam  pelaksanaannya adalah  mengumpulkan  data,  menyusun  data, menjelaskan, menganalisa data dan menginterpretasikan tentang arti dari itu.
2. Pendekatan  Penelitian:  Menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  type kualitatif,  yaitu  menguji  dan  mengkaji  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang akan dibahas.
3. Metode/Teknik  Pengumpulan  Data:  Penelitian  perpustakaan  berupa:  Bahan hukum primer berupa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sebagai bahan hukum  yang  mengikat;  bahan  hukum  sekunder  yang  berasal  dari  buku-buku pedoman  sebagai  acuan  dalam  penelitian  ini;  dengan  mengambil  inti  yang  ada kaitannya  dengan  bab-bab  yang  akan  ditulis.  Metode  ini  disebut  metode literer atau books survey ;  bahan hukum tersier yang berasal majalah, internet atau surat kabar  dan  media  pendukung    lain  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang akan  diteliti;  Penelitian  Lapangan,  yaitu  melakukan  tanya  jawab  (metode interview)  atau  Pengamatan/Observasi  Penelitian  lapangan  ( field  research ) dengan mengambil data dari media dan/atau mewancarai Hakim.
4. Pengolahan  Data:  Karena  penelitian  ini  mempergunakan  metode  dogmatik hukum, yang cenderung didasarkan pada hukum logika, maka setelah semua data mentah  dikumpulkan,  dan  telah  dinyatakan  valid    dan  reliabel,  maka  langkah selanjutnya  adalah  pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan  kegiatan-kegiatan antara  lain:  Memilih  pasal-pasal  yang  berisikan  kaidah-kaidah  hukum  yang
mengatur  masalah  pengupahan;  Membuat  sistematik  dari  pasal-pasal  tersebut, sehingga mengahasilkan klasifikasi-klasifikasi tertentu; Menganalisa pasal-pasal tersebut,  dengan  mempergunakan  azas-azas  hukum  yang  ada;  dan  menyusun suatu konstruksi,
5. Analisis Data: Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis deduksi Metode  deduksi  adalah  metode  yang  berpangkal  dari  pengajuan  premis  mayor yang kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis  adalah  dengan  menggunakan  interpretasi  gramatikal  yaitu  merupakan cara  penafsiran  atau  penjelasan  untuk  mengetahui  makna  ketentuan  undang- undang  dengan  menguraikannya  menurut  bahasa,  susun  kata  atau  bunyinya. Makna  ketentuan  undang-undang  dijelaskan  menurut  bahasa  sehari-hari  yang umum. Hakim tidaklah terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang.

## PEMBAHASAN
Berhentinya  sebuah  usaha  yang  diakibatkan  karena  tidak  bisa  mengembalikan utang  dalam  lingkungan  kita  dikenal  dengan  istilah  pailit  atau  bangkrut  yang  menurut Erna  Widjajati  bila  suatu  perusahaan  sudah  berada  dalam  keadaan  berhenti  membayar atau  sudah  tidak  mampu  lagi  membayar  utang-utangnya  dapat  dijatuhi  putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. 1
Nating  Imran  berpendapat  bahwa  kepailitan  atau  kebangkrutan  adalah  suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang dapat membawa akibat pada  rendahnya  kinerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  yang  berkelanjutan,  yang  pada akhirnya  menjadikan  perusahaan  tersebut  kehilangan  sumber  daya  dan  dana  yang dimiliki. 2
1 Erna Widjajati., Hukum Perusahaan dan Kepailitan diIndonesia , (Jakarta: Jalur, Februari 2014), hal. 66.
2 Nating.,  Imran, Peranan  Dan  Tanggung  Jawab  Kurator  Dalam  Pengurusan  Dan  Pemberesan Harta Pailit , (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 2.
Selanjutnya, Black’s Law Dictionary mengartikan “pailit” atau “ bangkrupt ” adalah sebagai berikut: 3
“ Bankrupt  is  the  state  or  condition  of  a  person  (individual,  partnership, corporation,  municipality)  who  is  unable  to  pay  its  debt  as  they  are,  or  become due”. The term includes a person againts whom a voluntary petition has been filed, or  who  has  been  adjudged  a  bankrupt.” Bangkrut  adalah  keadaan  atau  kondisi seseorang  (individu,  kemitraan,  korporasi,  kota)  yang  tidak  mampu  membayar utang karena mereka, atau menjadi akibat ".
Pengertian  upah  berdasarkan  Pasal  1  butir  30  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  upah  yaitu  hak  pekerja  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan,  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja  dan  keluarganya  atas  suatu  pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. 4
Kemudian jika ada upah  yang terutang,  maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU KPKPU  bahwa  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan,  upah  yang  terutang sebelum  maupun  sesudah  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  merupakan  utang  harta pailit. 5 Sedangkan  untuk  pembayarannya  dalam  hal  perusahaan  dinyatakan  pailit  atau dilikuidasi  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  upah  dan hak-hak lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Yang dimaksud  didahulukan  pembayarannya  adalah  upah  pekerja  harus  dibayar  lebih  dahulu dari pada utang lainnya.
Pasal 1 Faillissementverordening sebelum diubah menyebutkan syarat untuk dapat dipailitkan  bahwa  “debitor  harus  dalam  keadaan  telah  berhenti  membayar  utang- utangnya”.  Sementara  itu,  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  KPKPU  mensyaratkan  “debitor
3 Irawan.,  Bagus, Aspek-aspek  Hukum  Kepailitan;  Perusahaan;  dan  Asuransi ,  (Bandung:  PT. Alumni, 2017), hal. 19.
4 UU 13 2013 Ketenagakerjaan. Pasal 1 butir 30.
5 UU 37 2004 KPKPU. Pasal 39 ayat (2).
yang  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.” 6
Asas-asas dalam kepailitan di Indonesia :
a. Asas keseimbangan
b. Asas kelangsungan usaha
c. Asas keadilan
d. Asas integrasi
Prinsip-Prinsip Universal Kepailitan : 7
a. Prinsip Paritas Creditorum
b. Prinsip Pari Passu Prorata Parte
c. Prinsip Structured Creditors
d. Prinsip utang
e. Prinsip Debt Collection
f. Prinsip Debt Pooling
g. Prinsip Debt Forgiveness
h. Prinsip Universal dan Teritorial
i. Prinsip Commercial Exit From Financial Distress
j. Prinsip Putusan Pailit Harus Disetujui Oleh Para Kreditor Mayoritas
Berikut  dapat  dikelompokan  jenis  kreditor  –  kreditor  akibat  hukum  penyataan pailit, yaitu:
a) Kreditor  separatis: Kreditor  pemegang  hak  jaminan  kebendaan,  yang  dapat bertindak  sendiri.  Golongan  kreditor  ini  tidak  terkena  akibat  putusan  pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada  kepailitan  debitor.  Hak  jaminan  kebendaan  ini  seperti  gadai,  hipotek,  hak
6 Nating., Imran, Op Cit, hal. 22.
7 Erna Widjajati., Op Cit , halaman 80.
tanggungan  dan  jaminan  fidusia. Jika  terdapat  kreditor  yang  diistimewakan  yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan kreditor separatis, kurator atau kreditor diistimewakan  tersebut  bahkan  dapat  minta  seluruh  haknya  secara  penuh  dari kreditor separatis yang diambil dari hasil penjualan aset jaminan utang, baik dijual oleh kreditor separatis sendiri ataupun jika dijual oleh kurator. 8
b) Kreditor  preferen/istimewa  :  Kreditor  istimewa  adalah  kreditor  yang  karena  sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan  terlebih  dahulu  dari  penjualan  harta  pailit.  Kreditor  istimewa  berada  di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUHPerdata mengatakan bahwa  hak  untuk  didahulukan  di  antara  orang-orang  berpiutang  terbit  dari  hak istimewa dari gadai dan hipotik. 9
c) Kreditor konkuren/bersaing : Kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama dan berhak  memperoleh  hasil  penjualan  harta  kekayaan  debitor,  baik  yang  telah  ada maupun  yang  akan  ada  dikemudian  hari  setelah  sebelumnya  dikurangi  dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang  masing-masing  kreditor  konkuren  tersebut  (berbagi  secara pari  passu  pro rata parte ). 10
Hak mendahului (hak preferen)
Hak mendahului dalam perkara kepailitan yang terdapat di peraturan perundang- undangan di Indonesia yaitu:
NO PERATURAN HAK MENDAHULUI
8 UU 37 2004 KPKPU Pasal 60 ayat (2)
9 Imran, Nating , Op. Cit , hal. 107.
10 Sjahdeni, Sutan Remy, Hukum Kepailitan ,  (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 12.
1 UU 13/2003 Ketenagakerjaan Pasal 95
Upah Pekerja 2 UU 37/2004 KPKPU Pasal  59 Kreditor Separatis 3 UU 16/2000 KUP Pasal 21 Utang Negara/Pajak 4 UU 19/2000 PPSK Pasal 19 ayat (6) Utang Negara/Pajak 5 KUHPerdata Pasal 1150 Gadai 6 UU 42/1999 Pasal  27 Fidusia 7 UU 4/1996 Pasal 6 & 20 Hak Tanggungan
Jika  melihat  data  diatas  maka  dapat  diresumekan  apabila  terjadi  kepailitan perusahaan di Indonesia maka akan ada perselisihan hak antara kreditor yang dijamin oleh  Undang-Undangnya  masing-masing.  Hal  ini  diakibatkan  ketidaksinkronan  dalam pembuatan Undang-Undang.
Selanjutnya dapat dibandingkan tingkatan pembayaran utang sebelum dan sesudah putusan MK 67/2013:
NO SEBELUM SESUDAH 1 Biaya Perkara Upah Pekerja 2 Tagihan Pajak Kreditor Separatis 3 Kreditor Separatis Tagihan Pajak 4 Kurator Kantor Lelang 5 Upah Pekerja Badan Umum 6 Kreditor Konkuren Kreditor Konkuren
Perbandingan kasus pailit PN Niaga
a. Putusan  29/Pailit/2006/PN.N.JKT.PST  terhadap    PT  Sindoll  Pratama  :  Hakim mendahulukan kreditor separatis.
b. Putusan  No.  070PK/Pdt.Sus/2009.  KPP  Pratama  Jakarta  :  Hakim  mendahulukan pelunasan utang pajak.
c. Putusan  No.  049  PK/Pdt.Sus/2011:  Putusan  pailit  No.  25/Pailit/2009/PN.  Niaga. JKT.PST terhadap PT Fit-U Garment Industry : Hakim lebih mengutamakan kreditor separatis.
d. Putusan Kasasi No. 101K/Pdt.Sus/2012: Putusan pailit No. 31/Pailit/2011/PN.Niaga. Sby  terhadap  PT  Sido  Bangun  Plastic  Factory  :  Hakim  mengesampingkan  hak-hak pekerja  dalam  proses  kepailitan.  Hakim  masih    berpandangan    pekerja  dalam kelompok kreditor konkuren
e. Putusan  No.  41/Pdt.Sus.pailit/2014/PN.  Niaga.JKT.PST    terhadap  PT  Myungsung Indonesia  :  Hakim  memutus  pailit  dan  Pengusaha  kabur,  pekerja  kehilangan  hak pesangon dan upah yang terutang belum dibayar.
f. Putusan  04/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst  terhadap  PT  Jaba  Garmindo  : Hakim  memutus  pailit  dan  Kurator  berusaha  mengakomodir  hak  pekerja  namun lebih mendahulukan kreditor separatis.

## Putusan MK ditinjau dari teori keadilan
Berdasarkan pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 bahwa keadilan bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap  orang.  Keadilan  dapat  berarti  memperlakukan  sama  terhadap  hal-hal  yang memang  sama  dan  memperlakukan  berbeda  terhadap  hal-hal  yang  memang  berbeda. Sehingga, justru menjadi tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama. Hak pekerja diatas kreditor lainnya itu adil karena hak pekerja adalah satu-satunya sumber penghasilan pekerja untuk mempertahankan hidup pekerja dan keluarganya.
Lebih  mengutamakan  peraturan  dilaksanakan  sesuai  dengan  redaksi  peraturan tanpa  terkecuali.  Interpretasi  (penafsiran)  yang  sedikit  saja  berbeda  dengan  redaksi dianggap  melanggar  hukum.  Tetapi,  pada  dasarnya  tujuan  hukum  adalah  terciptanya keadilan  masyarakat.  Saat  kepastian  hukum  justru  bertentangan  dengan  keadilan masyarakat maka kewibawaan hukum dipertanyakan. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan  hukum  adalah  untuk mewujudkan keadilan  dan  keteraturan.  Keadilan,  kepastian hukum,  dan  keteraturan  itu  harus  diwujudkan  secara  simultan  agar  tercipta  kedamaian hidup  bersama.  Sebagaimana  pendapat  Jimly  Asidiqqie,  mengutamakan  kepastian peraturan terkadang dapat mencederai keadilan masyarakat.
Keadilan  memang  sifatnya  relatif,  saat  anggota  masyarakat  yang  satu  merasa dirugikan  belum  tentu  anggota  masyarakat  yang  lain  juga  dirugikan.  Oleh  karena  itu, UU  Kepailitan  juga  harus  memerhatikan produk  hukum  setingkat  yang  memuat  materi yang kurang lebih sama sehingga dapat meminimalisasi dampak ketidakadilan dari suatu produk hukum (UU Ketenagakerjaan).
Menurut  Rawls,  keadilan  pada  dasarnya  merupakan  sebuah fairness atau pure procedural  justice (keadilan  sebagai  kesetaraan).  Rawls  menekankan  pentingnya  suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan yang lahir  dari  prosedur  itu  mampu  menjamin  kepentingan  semua  orang.  Prinsip  keadilan diharapkan dapat mendukung suatu distribusi yang adil (Keadilan distributif) atas barang dan  nilai-nilai  sosial  ( primary  social  goods ),  seperti  pendapatan  dan  kekayaan, kebebasan dan kesempatan, serta peluang bagi perlindungan dan peningkatan harga diri. Berdasarkan  teori  keadilan  Rawls,  perlindungan  hukum  dapat  terjadi  apabila  semua pihak, terutama pihak yang lemah, mendapatkan apa yang menjadi haknya.
Menurut  Aristoteles,  keadilan  yang  distributif  adalah  keadilan  yang  menuntut bahwa  setiap  orang  mendapat  apa  yang  menjadi  haknya  atau  jatahnya.  Jatah  ini  tidak sama  untuk  setiap  orang  tergantung  pada  apa  yang  dihasilkannya  atau  sifatnya proporsional.  Dengan  demikian,  pekerja/buruh  merupakan  pihak  yang  seharusnya
mendapatkan  proporsi  yang  paling  besar.  Pekerja/buruh  merupakan  pihak  yang menghasilkan  keuntungan  bagi  perusahaan  walau  pun  modal  milik  pengusaha.  Negara dalam  hal  ini  pemerintah  hanya  memungut  pajak  yang  katanya  nantinya  digunakan untuk pembangunan.
Rawls juga mengatakan, tak seorang pun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi  sosialnya.  Sebagaimana  yang  diutarakan  oleh  Rawls  penulis  sependapat  bahwa tidak  diperbolehkan  Negara  dalam  hal  ini  Pemerintah  dapat  mendominasi  atau  pun memanfaatkan  kesempatan  yang  tidak  adil  (adanya  Hak  Mendahulu  Negara)  yang diperoleh  dari  ketentuan  perundang-perundang  sedangkan  ada  pihak  yang  tidak mempunyai kesempatan yang besar atau dalam posisi yang lemah, dalam hal ini pekerja yang berkompetisi dalam mendapatkan haknya dalam suatu proses kepailitan.
Kedudukan  Pekerja/Buruh  ditinjau  Teori  Keadilan  dalam  Perkara  Kepailitan sebagai  berikut,  pencapaian  dari  tujuan  negara  harus  dilandasi  oleh  keadilan  secara merata  dan  seimbang.  Keadilan  dapat  berarti  memperlakukan  sama  terhadap  hal-hal yang  memang  sama  dan  memperlakukan  berbeda  terhadap  hal-hal  yang  memang berbeda.  Keadilan  dapat  juga  berarti  kebajikan  utama  dalam  institusi  sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.
Keadilan  dapat  terwujud  jika  setiap  orang  menerima  dan  mengetahui  bahwa  orang lain  menganut  prinsip  keadilan  yang  sama  serta  institusi-institusi  sosial  dasar  yang  ada umumnya  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  tersebut.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  keadilan terhadap  kedudukan  hak  pekerja  dengan  kreditor  lainnya  dapat  terwujud  apabila masyarakat  menganut  prinsip  keadilan  yang    sama  atau  mempunyai  pokok  pikiran  yang sama dalam perkara kepailitan. Hal yang penting untuk dipertimbangkan, menurut Rawls tak seorang pun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Putusan  MK  terhadap  hak  mendahului  (hak  preferen)  upah  pekerja  dalam  perkara kepailitan:
1) Amar putusan MK yang pertama, yaitu, Majelis hakim lebih mengedepankan asas kepastian hukum daripada asas keadilan dan sependapat  dengan pemerintah lebih melindungi investor daripada pekerja. MK menolak permohonan para Pemohon.
2) Amar  putusan  MK  yang  kedua,  yaitu,  Majelis  hakim  bersifat  responsif  dalam memutus  permohonan  dimana  Majelis  hakim  menjunjung  tinggi  nilai  keadilan yang  berdasarkan  pada  nilai-nilai  kemanusiaan  dengan  mempertimbangkan subjek  hukum,  objek  hukum  dan  risiko  yang  timbul  akibat  kepilitan.  MK menerima  permohonan  para  Pemohon  yang  beralasan  menurut  hukum  untuk sebagian.
2. Konsistensi putusan Pengadilan Niaga terhadap penerapan hak preferen upah terkait putusan MK ditinjau dari teori keadilan Aristoteles dan John Rawls:
1) Inkonsistensi  penegakkan  hukum  bertentangan  dengan  konsep  negara kesejahteraan  dimana  tugas  negara  memikul  tanggungjawab  mewujudjan keadilan  sosial,  kesejahteraan  umum  dan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran rakyat.
2) Keadilan  terhadap  kedudukan  pekerja  dengan  kreditor    lainnya  dapat  terwujud apabila masyarakat menganut prinsip keadilan yang sama atau mempunyai pokok pikiran yang sama dalam perkara kepailitan.

## Saran
1. Saran kepada Pemerintah dan DPR dengan melakukan pembenahan di substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum:
1) Mengenai  substansi  hukum  agar  melakukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi undang-undang  yang  terkait  dengan  pengaturan  hak-hak  pekerja.  Karena
masing-masing  UU  masih  memberikan  “jaminan/keuntungan/keamanan” bagi stakeholder dibidangnya masing-masing.
2) UU 37/2004 KPKPU selayaknya agar diubah karena ada celah hukum, yaitu syarat kepailitan yang terlalu sederhana dan insolvensi adanya diakhir proses pemberesan  harta  pailit. Dan  perubahan  mekanisme  pailit  untuk  mencegah debitor pailitkan diri sendiri.
3) Revisi  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  yang  diatur  di  dalam  UU  3/1992 tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  dan  UU  40/2004  tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasioanl,  ruang  lingkupnya:  jaminan  kecelakaan  kerja, jaminan  kematian,  jaminan  hari  tua,  jaminan  pemeliharaan  kesehatan,  dan jaminan  pensiun.  Kehilangan  pekerjaan  karena  pailitnya  perusahaan  bukan resiko  yang  ikut  dijamin,  karena  itu  perlu  adanya  perlindungan  asuransi untuk kehilangan pekerjaan. Jadi perlu jaminan atas pembayaran upah.
4) Dalam  pembuatan  suatu  Undang-Undang  yang  baru  perlu  juga  melihat Undang-Undang  yang  berlaku  di  negara-negara  maju  sebagai  perbandingan hukum  dimana  seperti  Undang-Undang  Kepailitan  di  negara  Amerika  dan negara  maju  lain  yang  menempatkan  hak  pekerja  diatas secure  creditor (kreditor dengan hak jaminan)
5) Mengenai  struktur  hukum  untuk  peningkatan  profesioalisme  para  hakim terutama  hakim  ditingkat  pertama  yang  mengadili  kepailitan  dalam mengambil putusan harus  konsisten dengan taat asas keadilan dan merujuk atau mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh MK.
2. Saran  kepada  MK  agar  dalam  melaksanakan  tugas  kekuasaan  kehakimannya tetap  menjunjung  tinggi  rasa  keadilan  agar  putusan-putusan  MK  tidak  menjadi konstroversi  dan  perdebatan  ditengah  masyarakat  Indonesia.  Serta  Kinerja  dan putusan-putusan MK juga harus dikritisi dan disikapi agar MK tidak keluar dari jalur yang disediakan secara konstitusional.
3. MK  dalam  memberikan  pertimbangan  hukumnya  juga  perlu  berpikir out  of  the box .  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  namun  juga  tidak  haram  bahwa  hakim  menemukan  hukum  karena pada prinsipnya bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bagus,  Irawan. Aspek-aspek  Hukum  Kepailitan;  perusahaan;  dan  asuransi. Bandung: PT Alumni, 2007.
Erna, Widjajati. Hukum Perusahaan dan Kepailitan diIndonesia , Jakarta: Jalur, 2014. Imran,  Nating. Peranan  Dan  Tanggung  Jawab  Kurator  Dalam  Pengurusan  Dan Pemberesan Harta Pailit . Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
Sutan,  Remy  Syahdeni. Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.

## Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang  Dasar 1945 perubahan ke IV tahun 2002.
Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan dengan:
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 Tanggal 26 Oktober 2004,
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008 Tanggal 18 Juni 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 Tanggal 17 Januari 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-IX/2011 Tanggal 16 Juli 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-X/2012 Tanggal 19 Sep. 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Tanggal 17 Juni 2013
Indonesia,  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.