## KEADILAN RESTORATIF DAN PEMBATASAN DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Zenny Rezania Dewantary email: zennyrezania@gmail.com

## Abstract
Since 1997 Indonesia possessed a Law specifically regulating child court (Law No. 3 of 1997). The law’s perspective, however, was still based on retributive justice. This was apparent in how the court handles juvenile delinquents.  To provide better protection to the handling of children before criminal courts, the government amended Law No. 3 of 1997 by Law No. 11 of 2012 re. Juvenile Court System. This new law was  founded  upon  the  theory  of  restorative  justice  and  provide  for  diversion.    Diversion  is  used  to prevent children from being sent to prison and in general purports to improve societal condition. This article discusses problems related to the use of diversion. One recommendation offered is that diversion should  be  taken  into  consideration  without  discrimination,  not  only  in  the  case  the  penal  sanction  is below 7 years (imprisonment) but also above this number. In deciding the need for diversion, while also taking into consideration the seriousness of the crime committed, expediency should also be a deciding factor.
Keywords: Juvenile Court System, Diversion, Restorative Justice

## Abstrak
Sejak 1997 Indonesia memiliki UU khusus tentang pengadilan anak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).    Namun  landasan  pikir  yang  digunakan  masihlah  keadilan  retributif  (pembalasan),  yakni ketika  Undang-Undang  ini  digunakan  dalam  menangani  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum (ABH).    Untuk  meningkatkan  perlindungan  hukum  bagi  anak  (sebagai  pelaku  pidana:  ABH),  maka Undang-Undang  No.  3  tahun  1997  dicabut  dan  digantikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) yang menggunakan teori keadilan restoratif melalui upaya diversi. Tujuannya adalah menghindarkan anak dari hukuman penjara secara khusus, dan  perbaikan  kondisi  masyarakat  secara  umum.  Tulisan  ini  akan  mendiskusikan  persoalan  yang terkait  dengan  diversi.  Satu  rekomendasi  penting  yang  dapat  diajukan  ialah  bahwa  diversi seharusnya diwajibkan tidak hanya untuk ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun tapi juga di atas 7  (tujuh)  tahun  tanpa  pembedaan.  Berat  atau  ringannya  pidana  yang  dilakukan  sebagai pertimbangan  penegak  hukum  untuk  diversi  seharusnya  didasarkan  pada  kemanfaatan  dan  tidak dibatasi oleh UUSPPA itu sendiri.
Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Keadilan Restoratif

## Pengantar
Hukum  dalam  sebuah  sistem  masyarakat  dapat  dilihat  dari  3  (tiga) fenomena.  Ketiga  fenomena  ini  adalah  seimbangnya  peranan  antara  satu  dengan yang  lain.  Pertama,  ada  kekuatan-kekuatan  sosial  dan  legal  yang  dengan  cara
tertentu  mendesak  masuk  dan  membentuk  “hukum.” 1 Kemudian  muncul  “hukum” itu sendiri  –  struktur-struktur  dan  peraturan-peraturan. 2 Ketiga,  ada  dampak dari hukum tersebut terhadap perilaku di dunia luarnya. 3
Dalam sistem hukum pidana terdapat beberapa aliran pemidanaan. Pertama aliran pemidanaan yang mendasarkan pada teori retributivisme di mana tujuan dari pemidanaan  adalah  pembalasan.  Pelaku  pidana  pantas  untuk  diberikan  hukuman sesuai  dengan  tindak  pidananya.  Aliran  yang  kedua  adalah  aliran  utilitarianisme yang  melihat  pada  kemanfaatan  dari  pemidanaan  itu  sendiri.  Sebuah  pemidanaan harus  mempertimbangkan  faktor  pada  masyarakat  secara  menyeluruh,  bukan hanya  untuk  pembalasan  semata.  Dari  aliran  ini  terdapat  teori  tujuan  (relatif). Dalam  teori  tujuan  ini  penekanannya  adalah  pada  bagaimana  memperbaiki  atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan bagaimana mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. 4
Pendekatan  yang  kedua  tersebut  muncul  pada  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia.  Pada  UUSPPA tersebut disebutkan mengenai keadilan restoratif dan upaya diversi. Kedua konsep ini  tidak  ada  pada  Undang-Undang  Pengadilan  Anak  Nomor  3  Thun  1997  yang berlaku sebelumnya. UU Pengadilan Anak hanya mengulang apa yang diatur dalam KUHAP  dan  masih  berprinsip  retributif  atau  pembalasan.  Sedangkan  UUSPPA melalui  ketentuan  umumnya  sudah  terlihat  ingin  berlandaskan  pada  aliran pemidanaan  yang  melihat  pada  tujuan  kemanfaatan  dan  keterlibatan  aspek-aspek masyarakat guna memperbaharui struktur sosial yang mengalami peristiwa pidana.
Dalam  sistem  pidana  anak  terdapat  beberapa  kategori  anak,  yaitu  anak sebagai  korban,  anak  sebagai  saksi  dan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  atau disebut juga anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Istilah ABH ini muncul di
1 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 2.
2 Id.
3 Id.
4 Djisman Samosir, Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm 89
UUSPA. UU Pengadilan anak menyebut anak yang melakukan tindak pidana sebagai Anak Nakal.
ABH menurut SPPA adalah mereka yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun dan  belum  berusia  18  (delapan  belas)  dan  belum  menikah.  Untuk  anak  sebagai korban  dan  anak  sebagai  saksi  dikategorikan  sebagai  mereka  yang  belum  berusia 18 (delapan belas) dan belum menikah.
Pemerintah  meningkatkan  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  terlibat dengan  hukum,  pertama,  terlihat  dengan  menjadi  Negara  Pihak  dalam  Konvensi Hak-Hak  Anak  ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child ) 5 yang  mengatur  prinsip pelindungan  hukum  terhadap  anak.  Negara  mempunyai  kewajiban  untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan  yang dapat dilakukan Negara terhadap ABH adalah dengan memiliki instrumen hukum yang khusus mengatur tentang itu. Sebagaimana disebut dalam The Beijing Rules 6 :
Member States shall endeavour to develop conditions that will ensure for the juvenile a meaningful life in the community, which, during that period in life when she or he is most susceptible to deviant behaviour, will foster a  process  of  personal  development  and  education  that  is  as  free  from crime and delinquency as possible.
Dalam  instrumen  hukum  nasional,  perlindungan  Negara  atas  ABH  dalam menjalani  prosedur  acara  pidana  diatur  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dalam  peraturan  perundang-undangan  termasuk  berdasarkan  Pancasila  dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, pasal 2 meliputi: 7
a. Non diskriminasi
b. Kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  adalah  dalam  semua  tindakan  yang menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  masyarakat,  badan
5 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx diakses 2 Desember 2016
6 United  Nations  Standard  Minimum  Rules  For  the  Administration  of  Juvenile  Justice,  96 th Plennary Meeting , November 29 th , 1985
7 H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2016, hlm. 36- 37.
legislatif  dan  badan  yudikatif,  maka  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak harus menjadi pertimbangan utama.
c. Hak untuk  hidup,  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  adalah hak  asasi yang  paling  mendasar  bagi  anak  yang  dilindungi  oleh  negara,  pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
d. Penghargaan  terhadap  pendapat  anak  adalah  penghormatan  atas  hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan  terutama  jika  menyangkut  hal-hal  yang  mempengaruhi kehidupannya.
Dari  instrumen  hukum  internasional  dan  juga  landasan  Negara  yaitu Pancasila  dan  UUD  1945,  perlindungan  terhadap  ABH  diterjemahkan  ke  dalam UUSPPA  sebagaimana  disebut  sebelumnya.  UUSPPA  menggunakan  teori  keadilan restoratif  untuk  menggantikan  teori  keadilan  retributif.  Hal  tersebut  diwujudkan dalam  tersedianya  upaya  diversi  yang  memberi  kesempatan  agar  sistem  acara pidana  biasa  tidak  perlu  diterapkan.  Sehingga  bagi  ABH  dapat  terhindar  dari dampak  negatif  pemidanaan  dan  baginya  dapat  dicarikan  alternatif  penyelesaian perkara yang lebih memperhatikan kemanfaatan bagi masa depan ABH, bagi korban serta bagi masyarakat secara umum.
Pancasila pada sila ke-4 dan ke-5 menyiratkan bahwa ciri Bangsa Indonesia adalah  berlandaskan  pada  musyawarah  dan  keadilan  sosial.  Diversi  yang merupakan metoda yang menggunakan musyawarah dan tujuan keadilan restoratif itu  berada  di  jalur  yang  sama  dengan  keadilan  sosial.  Keadilan  retributif  pada  UU Pengadilan Anak bersifat individual karena menekankan pada pembalasan semata.
Perlu dicermati dalam UUSPPA, Pasal 7 ayat (1) berbunyi,
Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
Ayat (2) berbunyi,
Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal tindak  pidana  yang  dilakukan:  a.  diancam  dengan  pidana  penjara  di
bawah  7  (tujuh)  tahun;  dan  b.  bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana.
Pasal  ini  memberikan  pembatasan  bahwa  kewajiban  diversi  hanya  untuk perkara  pidana  yang  memiliki  ancaman  pidana  di  bawah  7  (tujuh)  tahun,  artinya, untuk  perkara  pidana  yang  diancam  dengan  7  (tujuh)  tahun  penjara  atau  lebih, dan/atau  merupakan  pengulangan  tindak  pidana,  tidak  wajib  ditawarkan  upaya diversi.
Pembatasan  kewajiban  diversi  dengan  dasar  masa  ancaman  pidana  tidak sejalan dengan tujuan diversi itu sendiri. Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi,
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:  a.  kategori  tindak  pidana;  b.  umur  Anak;  c.  hasil penelitian  kemasyarakatan  dari  Bapas;  dan  d.  dukungan  lingkungan keluarga dan masyarakat. (2) Kesepakatan
Kemudian Pasal 9 ayat (2) berbunyi,
Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga  Anak  Korban  serta  kesediaan  Anak  dan  keluarganya,  kecuali untuk:  a.  tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran;  b.  tindak  pidana ringan;  c.  tindak  pidana  tanpa  korban;  atau  d.  nilai  kerugian  korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
Pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  penerapan  diversi  adalah  wajib  dengan memperhatikan  faktor-faktor  yang  muncul  dalam  situasi  penyelesaian  tindak pidana  yang  bersangkutan.  Jadi,  penegak  hukum  dalam  segala  tingkatan  proses acara  pidana  wajib  untuk  menawarkan  upaya  diversi  terlebih  dahulu.  Baru kemudian  tetap  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  timbul  dalam  prosesnya, misalnya tidak tercapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak pelaku.
Sedangkan,  isi  Pasal  7  ayat  (2)  dengan  sendirinya  menutup  kesempatan diversi bagi tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 7 (tahun) atau lebih. Penegak hukum tidak wajib untuk menawarkan upaya diversi untuk jenis kejahatan yang  demikian.  Diversi  yang  wajib  pun,  tetap bergantung pada  kesepakatan  pihak apakah berkehendak untuk menggunakan jalur diversi atau tidak. Sifat wajib yang dimaksud  UUSPPA  adalah  kewajiban  bagi  penegak  hukum  untuk  menawarkan
upaya  ini.  Mengenai  apakah  kemudian  diversi  akan  ditempuh  atau  tidak  tetap tergantung  para  pihak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kewajiban  diversi  dalam UUSPPA adalah kewajiban diversi terbatas.
Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana  penjara  7 (tujuh)  tahun  atau  lebih,  atau  mengulangi  tindak  pidana,  berarti  anak  tersebut memerlukan penanganan yang lebih komprehensif. Koreksi perlu dilakukan secara hati-hati  dan  bertahap  dengan  melibatkan  tenaga  ahli  anak.  Dalam  hal  ini  justru diversi tepat untuk digunakan bagi anak yang bersangkutan. Atas rgumen tersebut maka  pembatasan  dengan  dasar  ancaman  masa  penjara  7  (tujuh)  tahun  menjadi tidak relevan.
Dari  ilustrasi  di  atas  perlu  dilakukan  kajian  berjudul  Teori  Keadilan Restoratif dan Masalah Pengaturan Diversi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia
Pasal 1 Convention on the Rights of the Child memberikan definisi dari anak, yaitu  “… a  child  means  every  human  being  below  the  age  of  eighteen  years  unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier .” 8 Atau anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun kecuali jika hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah dicapai terlebih dahulu.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia menjelaskan  bahwa  anak  merupakan  bagian  dari  kelompok  rentan.  Setiap  orang yang  termasuk  kelompok  masyarakat  yang  rentan  berhak  memperoleh  perlakuan dan  perlindungan  lebih  berkenaan  dengan  kekhususannya. 9 UU  HAM  juga menyebutkan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  perlindungan  oleh  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  dan  negara  dan  bahwa  hak  anak  adalah  hak  asasi  manusia
8 Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General  Assembly  resolution  44/25  of  20  November  1989  entry  into  force  2  September  1990,  in accordance with article 49
9 Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia, L.N.R.I Tahun 1999 No. 165, Pasal 5 ayat (3)
dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. 10 Pun halnya bagi anak yang terlibat dengan hukum acara pidana.
Sebelum  terdapat  UU  yang  khusus  mengatur  mengenai  acara  pidana  untuk anak,  hal  tentang  pidana  dan  pemidanaan  untuk  anak  berlandaskan  pada  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  dan  sistem  hukum  penitensier  Indonesia.  Hukum  penitensier disebut  keseluruhan  dari  norma-norma  yang  mengatur  lembaga  pidana  atau pemidanaan,  lembaga  penindakan  dan  lembaga  kebijaksanaan  yang  telah  diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam hukum pidana materiil. 11
Anak  dapat  masuk  ke  dalam  ruang  sistem  pidana  saat  ia  menjadi  korban tindak  pidana,  saksi  dalam  tindak  pidana,  dan  saat  menjadi  pelaku  tindak  pidana. KUHP mengatur mengenai  tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang belum berumur  16  tahun.  Variasi  hukuman  yang  diberikan  KUHP  bagi  anak  belum berumur 16 tahun adalah:
- Dikembalikan kepada orang tuanya tanpa pidana apapun;
- Diserahkan  kepada  Pemerintah  (Rumah  Pendidikan  Negara)  tanpa  pidana apapun;
- Pidana.
Prinsip  yang  diaplikasikan  dalam  pemidanaan  anak  pada  era  KUHP  adalah konsep  mengenai  pemidanaan  terhadap  anak  mengacu  pada  pemahaman  bahwa, terhadap anak di bawah 10 tahun perlu dipertimbangkan tidak adanya unsur schuld dalam  perbuatan  si  anak.  Hal  ini  dengan  menilai  bahwa  anak  di  bawah  usia  10 tahun  belum  memiliki  pemahaman  dan  pertanggungjawaban  atas  apa  yang  dia perbuat. Sehingga, sejalan dengan konsep dolus dan culpa dalam menentukan suatu tindak  pidana,  bagi  pelaku  berusia  kurang  dari  10  tahun  dianggap  bahwa  unsur schuld itu tidak ada dan dapat dijadikan dasar penghapus pidana.
10 Id, Pasal 52 ayat (1)(2)
11 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7.
Bagi pelaku anak berusia di atas 10 tahun, hakim akan menilai apakah yang bersangkutan mampu memahami perbuatannya dan apakah ia cukup cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika si anak ternyata level mentalitasnya masih  seperti  usia  di  bawah  10  tahun  maka  baginya  tidak  diberlakukan  pidana penjara  melainkan  dapat  diubah,  si  anak  akan  mendapatkan  pendidikan  di  panti sosial atau lembaga pendidikan swasta maupun milik negara. Sedangkan jika anak sudah dianggap cakap, maka baginya akan dipidana. 12
Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengesampingkan  aturan  KUHP  mengenai  pidana  anak.  Pasal-pasal  dalam  UU Pengadilan  Anak  pada  intinya  masih  menggunakan  pendekatan  retributif (pembalasan). Undang-Undang ini mengatur mengenai jenis-jenis pertanggungjawaban  bagi  Anak  Nakal,  istilah  untuk  anak  yang  melakukan  tindak pidana.
Dalam Undang-Undang ini diatur batas usia Anak Nakal adalah mereka yang berumur  minimal  8  (delapan)  tahun  sampai  dengan  belum  berusia  18  (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah. Jika dibandingkan dengan UUSPPA, di mana Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  adalah anak berusia  12  (dua  belas) sampai  dengan  belum  berusia  18  (delapan  belas),  maka  UU  Pengadilan  Anak membuka  ruang  lebih  luas  bagi  Anak  Nakal  untuk  masuk  ke  dalam  sistem pemidanaan dan menerima hukuman penjara.
UU  Pengadilan  Anak  pun  tidak  mengatur  bahwa  penegak  hukum  yang menangani perkara Anak Nakal harus mengikuti pelatihan teknis bidang peradilan anak.  Hal-hal  yang  demikian  kemudian  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan  tujuan perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  menginginkan  suatu  konsep  penanganan perkara  pidana  anak  dengan  mempertimbangkan  perlindungan  hukum  atas  hak dari anak sebagai pelaku. Sasaran lain juga adalah proses acara pidana yang tidak hanya  membalas  perbuatan  pelaku,  tapi  juga  memperbaiki  ( to  restore )  tatanan
12 Id., hlm., 2.
masyarakat secara umum sehingga mampu mencegah peningkatan kriminal secara umum dan mencegah dilakukannya tindak pidana oleh seseorang secara khusus.
UUSPPA  berusaha  menjawab  keinginan  perlindungan  hukum  tersebut dengan memasukkan fasilitas berupa upaya diversi yang pada dasarnya diwajibkan untuk diupayakan oleh penegak hukum dalam tiap tingkat pemeriksaan.
Menggantikan retributive justice , UUSPPA menerapkan restorative justice . Hal ini  dicantumkan  pada  Pasal  1  angka  6  UU  tersebut.  Prinsip  keadilan  restoratif  ini diwujudkan dengan upaya diversi, yang diatur pada Pasal 1 angka 7. Diversi adalah pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di luar  peradilan  pidana.  Melalui  diversi  dimungkinkan  proses  penyelesaian  acara pidana melalui musyawarah antar pihak-pihak terkait.
Latar  belakang  terbitnya  UUSPPA  adalah  guna  menyempurnakan perlindungan  hukum  bagi  anak yang  terlibat dalam sistem  peradilan  pidana,  yang mana tidak ada pada UU Pengadilan Anak sebelum UUSPPA. Hal ini juga merupakan kewajiban Negara sebagai pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child ) 13 .

## Keadilan Restoratif
Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UUSPPA) Nomor  11  Tahun 2012  memberikan  definisi  mengenai  keadilan  restoratif (restorative  justice) pada Pasal 1 angka 6 berbunyi,
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan bukan pembalasan.
Bagir  Manan,  dalam  tulisannya  menguraikan  tentang  substansi ”restorative justice” yang  berisi  prinsip-prinsip,  antara  lain:  ”Membangun  partisipasi  bersama antara  pelaku,  korban,  dan  kelompok  masyarakat  menyelesaikan  suatu  peristiwa
13 United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice, 96 th Plennary Meeting , November 29 th , 1985
atau  tindak  pidana.  Menempatkan  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  sebagai ”stakeholders” yang  bekerja  bersama  dan  langsung  berusaha  menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)” .14
Prinsip keadilan restoratif yang pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, tidak dapat diterapkan  pada  semua  jenis  atau  tingkatan  pidana.  Akan  tetapi  dalam  tindak pidana  tertentu,  penerapan  prinsip  ini  boleh  dikatakan  jauh  lebih  efektif dibandingkan proses peradilan pidana yang konvensional. 15
Prinsip  keadilan  restoratif  di  Indonesia  mulai  diterapkan  pada  sistem peradilan  anak.  Melalui  keadilan  restoratif,  suatu  tindak  pidana  dianggap  sebagai penyakit yang perlu disembuhkan, bukan hanya tindakan melanggar hukum semata. Teori keadilan retributif mampu mengakomodasi pemahaman bahwa tindak pidana hanya merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan jika ia dianggap sebagai penyakit yang  harus  disembuhkan,  maka  penanganannya  haruslah  holistik,  komprehensif, melibatkan semua unsur yang tersentuh oleh tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang dapat digunakan.
Sepaham dengan itu, adalah teori keadilan dari John Rawls dan juga keadilan yang  dianut  oleh Pancasila.  Rawls  melihat  kepentingan  utama  keadilan  adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan  kehidupan  bersama 16 Pemikiran  keadilan  John  Rawl  merupakan  pemikiran keadilan  sosial  yang  dapat  diterapkan  dalam  proses  penegakan  hukum.  Di  dalam proses  penegakan  hukum  atas  suatu  tindakan  kejahatan  tentu  harus  dilihat  akar persoalan tindak kejahatan itu sendiri apakah dipengaruhi oleh struktur sosial yang tidak  adil.  Dalam  kasus  demikian  tentu  tindakan  penegakan  hukum  baru  dapat dikatakan adil jika mempertimbangkan kondisi dan struktur sosial. 17
14 http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak pdf diakses 29 November 2016
15 https://ditreskrimsuspoldakalsel.blogspot.co.id/2013/07/keadilanrestoratif-dalam-penegakan. html diakses 29 November 2016
16 Id
17 Id
Pancasila sebagai landasan idea Bangsa Indonesia menyatakan dalam sila ke- 5,  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia.  Pernyataan  itu  menunjukkan bahwa  prinsip  keadilan  yang  digunakan  dalam  struktur  dan  tatanan  masyarakat Indonesia  adalah  keadilan  dalam  konteks  masyarakat,  bukan  keadilan  yang individualistis.
Hasilnya,  dalam  tatanan  hukum  acara  pidana  bagi  anak,  keadilan  restoratif dapat  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  pemidanaan  yang  berusaha menyembuhkan  ABH  dan  menyembuhkan  kondisi  sosial  yang  terinfeksi  oleh peristiwa pidana.
Perwujudan  dari  keadilan  restoratif  adalah  melalui  upaya  diversi sebagaimana terdapat dalam UUSPPA.

## Diversi
Sejalan  dengan  diberlakukannya  UU  SPPA,  Pemerintah  mengeluarkan Peraturan  Pelaksana  tentang  diversi  melalui  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  65  tahun  2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12  (Dua  Belas)  Tahun.  Kemudian  melalui PERMA  RI  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Bab II dinyatakan bahwa diversi adalah wajib diupayakan.
Serangkaian  peraturan  tersebut  pada  intinya  mengatakan  bahwa  diversi adalah  proses  penyelesaian  perkara  pidana  anak  melalui  non-peradilan,  yaitu melalui proses musyawarah di luar pengadilan.
Pengaturan  diversi  pada  UUSPPA  terdapat  pada  bab  tersendiri  yaitu  Bab  II tentang  Diversi  mulai  dari  Pasal  6  hingga  Pasal  15.  Lebih  lanjut,  pedoman pelaksanaan  diversi  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Mahkamah Agung juga mengeluarkan PERMA terkait diversi yaitu  PERMA  nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pada  UUSPPA  terdapat  pengaturan  yang  menjadi  pokok  dalam  tulisan  ini, yaitu yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) poin a, yang berbunyi,
Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal tindak  pidana  yang  dilakukan:  a.  diancam  dengan  pidana  penjara  di bawah 7 (tujuh) tahun.
Kriteria  7  (tujuh)  tahun  merupakan  kesepakatan  di  mana  angka  tersebut merupakan lama ancaman penjara yang tepat dijadikan batas pemisah antara wajib- diversi dan tidak wajib-diversi. Jika kurang dari 7 (tujuh) tahun, maka akan sedikit jenis  pidana  yang  diwajibkan  melakukan  diversi. 18 Sementara  UUSPPA berkeinginan untuk membuka upaya diversi seluas-luasnya.
Ketentuan  demikian  artinya,  bagi  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih  tidak  wajib  melakukan  diversi.  Berarti  bagi tindak  pidana  pelakunya  akan  diperiksa  di  pengadilan  melalui  prosedur  acara pidana konvesional.
Kembali pada prinsip keadilan restoratif yang menginginkan penyembuhan yang  holistik  terhadap  penyakit  tindak  pidana.  Juga,  di  Indonesia  terdapat kebutuhan  untuk  mengurangi  peningkatan  jumlah  terpidana  anak  di  Indonesia. Menurut  data  KPAI  (Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia),  anak-anak  yang menjalani hukuman penjara atau tahanan tiap tahun berjumlah sekitar 6000 orang anak. 19
Di satu sisi, batas 7 (tujuh) tahun yang memisahkan wajib-diversi dan yang tidak  menunjukkan  keinginan  untuk  kepastian  hukum  untuk  tindak  pidana  yang dianggap  berat  (menurut  undang-undang)  atau  merupakan  pengulangan  tindak pidana, sekalipun pelakunya adalah anak. Di sisi lain, untuk sejalan dengan keadilan restoratif,  upaya  diversi  diwajibkan  di  tiap  level  pemeriksaan.  Artinya  diversi adalah wajib, tapi wajib terbatas.
18 Ani Triwati, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Idealisme Nilai Keadilan Pancasila, Universitas  Semarang,  disampaikan  dalam  Konferensi  Asosiasi  Filsafat  Hukum  Indonesia  (AFHI) ke-6 tanggal 16-19 November di Universitas Pasundan, Bandung.
19 http://icjr.or.id/panduan-praktis-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/ diakses pada 29 November 2016
Pembatasan lain terlihat pula pada Pasal 9 ayat (2) UUSPPA yang berbunyi,
(2)  Kesepakatan  Diversi  harus  mendapatkan  persetujuan  korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali  untuk:  a.  tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran;  b.  tindak pidana  ringan;  c.  tindak  pidana  tanpa  korban;  atau  d.  nilai  kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
Artinya, bagi tindak pidana kecuali yang dikecualikan dalam pasal tersebut, kewajiban diversi hanya sampai pada pengupayaannya oleh penegak hukum di level pemeriksaan terkait. Diversi adalah wajib diupayakan, tapi pelaksanaannya, apakah akan  ditempuh  diversi  atau  tidak,  tergantung  kesepakatan  dari  pihak  pelaku  dan korban.  Dalam  hal  ini  sangat  terlihat  diversi  pada  prinsipnya  adalah  wajib,  tapi wajib terbatas.

## Aspek Hukum Acara Pidana dan Teori Pemidanaan
Hukum  acara  pidana  Indonesia,  atau  disebut  juga  sebagai  hukum  pidana formal, formeel  strafrecht atau strafprocesrecht, mengacu  kepada  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  (LNRI  1981-76;  TLNRI  3209)  atau  disebut  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  KUHAP  diundangkan  pada  tanggal  31 Desember  1981.  Sedangkan  sistem  hukum  pidana  materil,  mengacu  kepada  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lain di luar KUHP yang terkait pidana.
Hukum  Acara  Pidana  menurut  Lilik  Mulyadi 20 dapat  dikatakan  sebagai berikut:
 Peraturan  Hukum  yang  mengatur,  menyelenggarakan  dan mempertahankan  eksistensi  ketentuan  Hukum  Pidana  Materiel (Materiel  Strafrecht) guna  mencari,  menemukan  dan  mendapatkan kebenaran materiel atau kebenaran yang sesungguhnya.
 Peraturan  hukum  yang  mengatur  bagaimana  cara  dan  proses pengambilan putusan oleh hakim.
 Peraturan  hukum  yang  mengatur  tahap  pelaksanaan  terhadap putusan hakim yang telah diambil.
20 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 7-9.
Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana tidak hanya membahas tentang dasar-dasar dan aturan-aturan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai ancaman  berupa  pidana  tertentu,  tentang  menentukan  kapan  dan  dalam  hal  apa dikenakannya  pidana  yang  diancamkan,  tapi  juga  mengatur  tentang  menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 21
Sistem  peradilan  pidana  Indonesia  terbagi  ke  dalam  5  institusi  yang bersama-sama  sebagai  sub  sistem  peradilan  pidana  menegakkan  dan mempertahankan  seluruh  alur  beracara  pidana.  Tidak  hanya  itu,  sub  sistem peradilan  pidana  juga  berfungsi  pengayoman  bagi  seluruh  aspek  masyarakat Negara Indonesia. 5 institusi tersebut adalah:
 Lembaga Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)
 Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004)
 Pengadilan  (Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2004,  Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009)
 Lembaga  Pemasyarakatan  (Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995)
 Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003)
Hal-hal  mengenai  pidana  dan  pemidanaan  ini  diatur  dalam  sistem  hukum yang disebut sebagai sistem hukum penitensier.
Hukum penitensier pada dasarnya bicara tentang: 22
 bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku,
 jenis  pidana  yang  bagaimanakah  yang  dapat  dijatuhkan  bagi  pelaku tersebut,
 untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan,
 dengan cara yang bagaimanakah pidana harus dilaksanakan.
Bemmelen  mengartikan  hukum  penitensier atau penitentiaire recht sebagai het racht betreffende doel, werking en organisatie der strafinstituten . Artinya: Hukum
21 Lihat Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.
22 Supra no. 5, hlm. 1
yang  berkenan  dengan  tujuan,  daya  kerja,  dan  organisasi  dari  lembaga-lembaga pemidanaan. 23
Berbicara  tentang  pemidanaan  maka  pembahasan  akan  sampai  pada  teori pemidanaan.  Adapun  terkait  tujuan  dari  pemidanaan  ada  beberapa  karakteristik, diantaranya: 24
 Reformation ,  yaitu  memperbaiki  atau  merehabilitasi  penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
 Restraint ,  yaitu  mengasingkan  pelanggar  dari  masyarakat sehingga timbul rasa aman masyarakat
 Retribution ,  yaitu  pembalasan  terhadap  pelanggar  karena  telah melakukan kejahatan
 Deterrence , yaitu menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai  individual  maupun  orang  lain  yang  potensi  menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
Rancangan  KUHP  tahun  2013  mencantumkan  tentang  tujuan  pemidanaan. Pasal 54 R-KUHP 2013 berbunyi,
(1) Pemidanaan bertujuan:
a) mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma hukum demi pengayoman masyarakat;
b) memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
c) menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana, memulihkan  keseimbangan,  dan  mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat; dan
d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Jika  ditarik  dari  beberapa  sifat  tujuan  pidana  tersebut,  dapat  dipahami tujuan  pidana  menurut  beberapa  teori.  Berikut  ini  adalah  teori-teori  mengenai tujuan pemidanaan: 25
23 Supra no 5, hlm. 2
24 Sugi Arto, Dasar dan Tujuan Pemidanaan, http://artonang.blogspot.co.id/2015/02/dasar-dan- tujuan-pemidanaan.html diakses 15 Agustus 2016
25 Lihat Fajrin Recht, Pidana dan Pemidanaan, http://kitabpidana.blogspot.co.id/2012/04/pidana- dan-pemidanaan.html diakses 15 Agustus 2016
 Teori  absolut/retributif/pembalasan  ( lex  talionis ):  hukum  adalah  sesuatu yang  harus  ada  sebagai  konsekuensi  dilakukannya  kejahatan,  dengan demikian orang yang salah harus dihukum
 Teori relatif/tujuan (utilitarian): penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu,  bukan  hanya  sekadar  sebagai  pembalasan.  Hukuman  pada umumnya  bersifat  menakutkan,  oleh  karena  itu  hukum  sebaiknya  bersifat merehabilitasi/memperbaiki karena pelaku kejahatan sesungguhnya adalah orang yang sakit moral sehingga harus diobati. Dalam hal ini hukum sebagai treatment dan  pembinaan.  Tujuan  lain  yang  hendak  dicapai  merupakan prevensi.  Prevensi  umum  artinya  hukuman  dijatuhkan  sebagai  pencegahan bagi  masyarakat  umum  agar  tidak  mencontoh  perbuatan  atau  kejahatan yang telah dilakukan. Prevensi khusus artinya bagi pelaku sendiri agar tidak mengulang perbuatan jahat serupa maupun perbuatan jahat lain. Selain dua tujuan  tadi,  termasuk  dalam  teori  ini  adalah  pemidanaan  sebagai  sarana perlindungan bagi masyarakat lain agar merasa aman, terlindungi dan tidak menjadi korban kejahatan.
 Teori  gabungan:  gabungan  kedua  teori  di  atas  sehingga  pemidanaan bertujuan  sebagai  pembalasan,  juga  sebagai  upaya  prevensi,  merehabilitasi pelaku, dan melindungi masyarakat.
Berdasarkan  uraian  tentang  tujuan  pemidanaan  di  atas  maka  tujuan pemidanaan  yang  sesuai  dengan  keadilan  restoratif  adalah  teori  relatif/tujuan (utilitarian). Hal tersebut juga sejalan dengan pemikiran keadilan sosial john Rawls dan juga keadilan sosial dalam Pancasila.
Keadilan restoratif sampai saat ini diterapkan pada sistem peradilan pidana anak,  sedangkan  untuk  sistem  peradilan  pidana  umum  masih  menggunakan  pola konvensional.  Walau  demikian.  seandainya  hukum  pidana  digunakan,  sehingga sanksi  pidana  diterapkan,  tujuan  pemidanaan  utama  yang  harus  dipertimbangkan bukannya rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, melainkan justru efek moral dan
pencegahan  dari  sanksi  pidana. 26 Sistem  peradilan  pidana  konvensional menimbulkan  masalah  antara  lain overcapacity pada  Lembaga  Pemasyarakatan (Lapas).
Untuk  melihat  seberapa  besar  permasalahan overcapacity dapat  dilihat melalui tabel dibawah ini : 27
Jumlah Des 2012 Des 2013 Des 2014 Jan 2015 Tahanan 48.309 51.293 52.922 53,014 Narapidana 102.379 108.668 110.482 111.845 UPT 440 459 463 464 Kapasitas 102.040 107.359 109.573 110.098 Overcapacity (%) 148% 149% 149% 150%
Tabel 1. Perbandingan UPT, Kapasitas, dan Jumlah Tahanan+Narapidana
Sampai dengan tahun 2015, dari 33 provinsi di Indonesia, hanya 6 provinsi yang tidak mengalami overkapasitas, yaitu Provinsi D.I Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara,  Papua,  Papua  Barat,  dan  Sulawesi  Barat. 28 Terkait  dengan overcapacity ini adalah  penempatan  tahanan  dan  narapidana  anak  yang  pada  beberapa  kejadian masih ditempatkan bersamaan atau satu komplek dengan tahanan dan narapidana dewasa.

## Aspek Hukum Acara Pidana Anak
UU  Pengadilan  Anak  yang  lama  (UU  No.  3  Tahun  1997)  tidak  mengenal konsep diversi dan keadilan restoratif. UU tersebut merupakan seperangkat aturan yang mengatur proses pidana selayaknya bagi pelaku dewasa namun dikhususkan bagi  pelaku  anak.  Pelaku  anak  tetap  masih  dianggap  sebagai  pelaku  kejahatan dewasa  versi  mini.  Dalam  UU  ini  belum  terdapat  alternatif  tindakan  bagi  pelaku anak  selain  melalui  proses  persidangan  pengadilan  sehingga  penjatuhan  pidana masih merupakan pilihan populer dan bukanlah sebagai ultimum remedium .
26 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007), hlm. 5.
27 Erasmus A.T. Napitupulu, Over kapasitas Lapas dan Rutan: Jumlah Penghuni dan Masalah utama, http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-jumlah-penghuni-dan- masalah-utama Diakses 9 Agustus 2016
28 Lihat http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly diakses 15 Agustus 2016
Dengan  adanya  UU  SPPA,  maka  hal-hal  yang  dirasa  kurang  tepat  dalam menangani  perkara  anak  melalui  UU  Pengadilan  Anak  No.  3  Tahun  1997  dapat diperbaharui. UU SPPA menjadi lex specialis dalam menangani perkara hukum yang melibatkan anak. Bersama-sama dengan UU SPPA dan KUHAP, perlakuan terhadap anak  juga  menjadi  perhatian  Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Dalam  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak,  disebutkan  bahwa penyelenggaraan  perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila  dan  berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi (pasal 2): 29
a. Non diskriminasi.
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, masyarakat,  badan  legislatif  dan  badan  yudikatif,  maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak  asasi  yang  paling  mendasar  bagi  anak  yang  dilindungi  oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
d. Penghargaan  terhadap  pendapat  anak adalah penghormatan  atas hak-hak  anak untuk  berpartisipasi  dan  menyatakan  pendapatnya dalam pengambilan  keputusan  terutama  jika menyangkut  hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
Secara  prinsipil UUSPPA  sudah  memberikan  ruang untuk  metode  alternatif penyelesaian  perkara  pidana  anak  yang  lebih  berasaskan  kemanfaatan  bagi  anak dan  seluruh  sistem  masyarakat  yang  terlibat,  melalui  penerapan  teori  keadilan restoratif dan upaya diversi. Dalam perumusannya, terdapat kelemahan yaitu dalam hal kontradiksi antara  keinginan mewajibkan upaya diversi seluas-luasnya namun juga membatasi kewajiban dari penerapan diversi itu melalui UUSPPA sendiri.

## Masalah Pengaturan Diversi dalam UUSPPA
Diversi wajib diupayakan oleh setiap Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Keadilan  restoratif  yang  merupakan  prinsip  dalam  meyelesaikan  perkara  pidana
29 Supra no 4, hlm 36-37
anak  dikatakan  dapat  dicapai  dengan  menggunakan  proses  diversi.  Dengan  ini pemidanaan  penjara  dapat  dihindari  sedapat  mungkin  bagi  terpidana  anak  dan dapat dicari penyelesaian perkara yang lebih progresif bagi anak, keluarga si anak, korban dan juga masyarakat.
Dengan  hadirnya  UU  SPPA  menggantikan  UU  Pengadilan  Anak  yang  lama, harapannya  adalah  keadilan  restoratif  bagi  pelaku  anak  dapat  terpenuhi  melalui alternatif  metode  pemeriksaan  perkara  yang  disebut  dengan  diversi.  Hal  ini kemudian  menimbulkan  pertanyaan  apakah  hal  tersebut  telah  mampu  tercapai sejak diundangkannya UU SPPA.
Berdasarkan database pemasyarakatan akhir tahun 2015, jumlah anak yang berada  pada  LPKA/Lapas/Rutan  dan  bermasalah  dengan  hukum  sebanyak  2.993 anak.  Terdapat  penurunan  jumlah  angka  yang  sangat  signifikan  dari  sebelumnya yaitu 5.358 (data 2012-2014), yang mendapatkan putusan pidana penjara. 30
Ini adalah salah satu indikator bahwa konsep keadilan restoratif (restorative justice) dan upaya diversi sebagaimana telah diberlakukannya UU nomor 11 tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SSPA),  memiliki  dampak  positif  bagi anak yang berkonflik pada masalah hukum. 31
Sebelum  keberlakuan  UU  SPPA,  terdapat  banyak  pelanggaran  hak  yang dialami  oleh  pelaku  anak  bahkan  sejak  sebelum  dimulainya  acara  pengadilan. Restaria  Hutabarat  dari  LBH  Jakarta  pada  tahun  2012  memaparkan  pada Tempo.com,  hasil  penelitian  berjudul  "Situasi  Anak  dalam  Proses  Hukum  Pidana”. Dalam  penelitian  itu,  lembaganya  mewawancarai  100  responden  tahanan  yang menjalani  proses  hukum  pada  periode  Januari  2010-Januari  2012.  Hampir  semua tahanan anak mengalami kekerasan, bahkan pelecehan seksual, sebelum sampai di persidangan.  Sebanyak  98  persen  anak  mengaku  disiksa  saat  menjalani pemeriksaan,  97  persen  mengaku  dipukuli  ketika  penangkapan,  dan  74  persen
30 http://itjen.kemenkumham.go.id/berita-utama/792-keadilan-restoratif-terhadap-anak-yang- bermasalah-dengan-hukum diakses 21 September 2016
31 Id.
dihajar  saat  di  dalam  tahanan. 32 Dia  mencontohkan  hal  yang  dialami  saat penangkapan  dan  pembuatan  berita  acara  pemeriksaan.  Sebanyak  54  responden mengaku pernah dibentak, 45 anak mengaku pernah dipukul, 37 dibentak, dan 27 dipukuli  sampai  timbul  luka  permanen  pada  tubuhnya.  Berikutnya,  sebanyak  30 anak ditodong dengan pistol, dan 11 anak disiksa dengan dijepit jarinya. Satu orang mengaku pernah dibakar. Selain itu, ada 8 anak yang mengaku pernah diraba pada bagian tubuhnya yang sensitif, dan 2 anak dipaksa melakukan oral seks. 33
Penegak hukum yang diwawancarai pun mengakui bahwa bentuk kekerasan tersebut  diperlukan  guna  mendapatkan  pengakuan.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan prinsip  sistem  akusator  dalam  sistem  hukum  acara  pidana.  Juga,  sebelum  ada  UU SPPA  belum  terdapat  sosialisasi  dan  pendidikan  yang  memadai  bagi  penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Walaupun UU Pengadilan Anak saat itu sudah menyebutkan bahwa, misalnya, Hakim adalah Hakim anak dan tidak mengenakan toga selama pemeriksaan.
Setelah berlakunya UU SPPA, bentuk kekerasan seperti itu diharapkan tidak terjadi  lagi  walau  sampai  saat  ini  belum  ada  data  yang  membuktikan  bahwa pemeriksaan pidana terhadap pelaku anak sudah bersih dari unsur kekerasan.
Keberhasilan  UUSPPA meningkatkan  perlindungan  bagi  ABH  sesungguhnya dapat  dioptimalkan  dengan  menghilangkan  atau  memperbaharui  Pasal  7  ayat  (2) UUSPPA  mengenai  batas  7  (tujuh)  tahun  antara  tindak  pidana  yang  wajib-diversi dan yang tidak. Pasal ini bertentangan dengan teori keadilan restoratif yang diusung UUSPPA itu sendiri.
Bahwa  sesungguhnya  tidak  tepat  pembedaan  ABH  yang  melakukan  tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan di atas 7 (tujuh) tahun.  Konsekuensinya  adalah  bagi  ABH  yang  melakukan  tindak  pidana  dengan ancaman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih tidak mendapatkan fasilitas diversi dan kesempatan  yang  sama  untuk  disembuhkan,  karena  penegak  hukumnya  tidak
32 https://m.tempo.co/read/news/2012/04/12/173396497/lbh-hampir-semua-tahanan-anak- disiksa diakses 21 September 2016
33 Id.
diwajibkan  untuk  itu.  Jadi,  baginya  tetap  beresiko  terkena  stigma  negatif pemidanaan.
Itu artinya, tidak ada keadilan sosial yang menginginkan keseimbangan antar unsur masyarakat. ABH yang melakukan tindak pidana lebih dari atau sama dengan 7  (tujuh)  tahun  penjara  bukan  termasuk  subyek  dalam  masyarakat  di  bawah naungan UUSPPA.
Anak  pada  hakekatnya  tidak  melakukan  perilaku  menyimpang.  Jika  anak ternyata melakukan perilaku menyimpang, termasuk di  dalamnya perbuatan yang melawan hukum, berarti status mental anak tersebut perlu dievaluasi. Apalagi jika anak  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  pidana  penjara  lebih  dari  7  (tujuh) tahun  dan  dianggap  tindak  pidana  berat,  maka  anak  yang  bersangkutan  perlu evaluasi  yang  hati-hati  sebagai  tindakan  koreksi  baginya,  dan  evaluasi  yang komprehensif untuk memperbaiki tatanan masyarakat di sekitar anak tersebut.
Kesempatan  evaluasi  yang  demikian  terdapat  dalam  upaya  diversi.  Upaya diversi  yang  justru  tidak  diwajibkan  baginya  akibat  adanya  pembatasan  diversi melalui Pasal 9 ayat (2) UUSPPA.
Juga,  bahwa  diversi  adalah  wajib  tapi  tetap  berdasarkan  pada  kesepakatan pihak  pelaku  dan  korban,  menunjukkan  bahwa  diversi  hanya  wajib  dalam  hal pengupayaan oleh penegak hukum. Sedangkan, jika para pihak tidak sepakat akan melakukan  diversi  maka  diversi  tidak  akan  dijalankan.  Hal  ini  menunjukkan UUSPPA justru tidak maksimal dalam terus mengembangkan upaya diversi.
Upaya diversi menjadi upaya yang optional , di mana proses acara pidana di pengadilan justru lebih bersifat wajib daripada diversi itu sendiri. Lebih tepat jika Pasal  tentang  diversi  mengatur  bahwa  upaya  diversi  wajib  tanpa  terkecuali,  dan proses  acara  pidana  di  pengadilan  baru  ditempuh  jika  proses  musyawarah  antar pelaku dan korban tidak berhasil.

## Penutup
Pemerintah  melalui  instrumen  UUSPPA  sudah  memberikan  perlindungan hukum  bagi  anak,  khususnya  ABH.  Perlindungan  hukum  bagi  ABH  dalam  UUSPPA
lebih  baik  dibandingkan  dengan  instrumen  hukum  acara  pidana  anak  sebelum UUSPPA.  Teori  keadilan  restoratif  yang  dianut  UUSPPA  untuk  menggantikan  teori keadilan retributif dalam hukum acara pidana anak yang lama, juga sesuai dengan prinsip  keadilan  sosial  yang  dianut  Pancasila.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  teori pemidanaan relatif yang berusaha memperbaiki tindak pidana secara komprehensif dan bukan pidana sebagai pembalasan semata.
UUSPPA  masih  memiliki  kekurangan  dalam  hal  penerapan  diversi  guna mewujudkan  tujuan  pemidanaan  dan  teori  keadilan  restoratif  tersebut.  UUSPPA mengatakan  diversi  adalah  wajib,  namun  meletakkan  Pasal  7  ayat  (2)  yang membatasi kewajiban diversi itu sendiri, di mana diversi hanya wajib untuk tindak pidana yang diancam hukuman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Kewajiban diversi ini pun ternyata adalah kewajiban bagi penegak hukum untuk menawarkan kepada para  pihak  agar  menggunakan  upaya  diversi.  Bukan  wajib  untuk  melaksanakan diversi.  Hal  ini  terlihat  dari  Pasal  9  ayat  (2)  bahwa  pelaksanaan  diversi  tetap tergantung pada persetujuan pihak korban.
Pasal-pasal  tersebut  membatasi  pelaksanaan  diversi.  Penggunaan  upaya diversi  seharusnya  mutlak  wajib  tanpa  dibatasi  oleh  kategori  lamanya  ancaman pidana  penjara.  Hal  itu  malah  menunjukkan  bahwa  UUSPPA  memberikan pertimbangan  pengupayaan  diversi  atas  tolak  ukur  obyek  pidana,  bukan memprioritaskan subyek pelaku pidana anak.
Untuk memaksimalkan pemenuhan keadilan restoratif dan kemanfaatan dari pemidanaan  itu,  maka  Pasal  7  ayat  (2)  UUSPPA  seharusnya  diubah  dengan menghapus  pembatasan  ancaman  pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun.  Bahwa  diversi diprioritaskan  untuk  tindak  pidana  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  adalah  tidak  sesuai dengan latar belakang dibuatnya UUSPPA dan prinsip yang melingkupinya.
Diversi  sebaiknya  mutlak  diwajibkan  untuk  dilaksanakan,  bukan  hanya diupayakan,  untuk  setiap  jenis  tindak  pidana  anak.  Jika  proses  musyawarah kemudian  gagal,  baru  bisa  dilanjutkan  proses  acara  pidana  konvensional.  Hal  ini tentunya juga sejalan dengan prinsip ultimum remedium dari hukum pidana.
Hal yang demikian menurut hemat penulis adalah konsep paling ideal agar UUSPPA  secara  filosofis  linear  dengan  teori  keadilan  restoratif  dan  teori pemidanaan  relatif.  Juga  agar  secara  praktis  UUSPPA  dapat  mengakomodasi perlindungan hukum bagi ABH secara maksimal.

## Daftar Pustaka
Buku
C.  Djisman  Samosir,  Sekelumit  tentang  Penologi  dan  Pemasyarakatan.  Bandung:
Nuansa Aulia, 2012.
H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK, 2016
Lawrence M. Friedman. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media, 2011
Lilik  Mulyadi.  Hukum  Acara  Pidana  Normatif,  Teoretis,  Praktik  dan Permasalahannya. Bandung: Alumni, 2007.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana.  Bandung:  Alumni,
2007.
Munir  Fuady  dan  Sylvia  Laura  L.  Fuady.  Hak  Asasi  Tersangka  Pidana.  Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

## Internet
Erasmus  A.T.  Napitupulu,  Over  kapasitas  Lapas  dan  Rutan:  Jumlah  Penghuni  dan Masalah  utama,  http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas- lapas-dan-rutan-jumlah-penghuni-dan-masalah-utama Fajrin Recht, Pidana dan Pemidanaan,
http://kitabpidana.blogspot.co.id/2012/04/pidana-dan-pemidanaan.html diakses 15 Agustus 2016 Sugi Arto, Dasar dan Tujuan Pemidanaan, http://artonang.blogspot.co.id/2015/02/dasar-dan-tujuan- pemidanaan.html diakses 15 Agustus 2016 http://geotimes.co.id/indonesia-butuh-tambahan-lapas-khusus-anak/ http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-jumlah- penghuni-dan-masalah-utama http://itjen.kemenkumham.go.id/berita-utama/792-keadilan-restoratif-terhadap- anak-yang-bermasalah-dengan-hukum
http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/845/press-realese-anak- berhadapan-dengan-hukum-abh-mesti-mendapat-perlindungan-khusus http://nasional.sindonews.com/read/1029405/13/lapas-anak-berubah-jadi- lembaga-pembinaan-khusus-anak-1438691149/2 http://poskotanews.com/2016/08/14/anak-dipidana-di-bawah-tujuh-tahun-tidak- dimasukkan-ke-lapas/
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly diakses 15 Agustus 2016 https://m.tempo.co/read/news/2012/04/12/173396497/lbh-hampir-semua- tahanan-anak-disiksa

## Sumber Hukum Primer
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  UU No.  23  Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia, L.N.R.I Tahun 1999 No. 165
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LNRI 1981-76; TLNRI 3209) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12  (Dua Belas) Tahun.

## PERMA  RI  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and  accession  by  General  Assembly  resolution 44/25  of  20  November  1989 entry into force 2 September 1990.