## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Dari Sikap Radikal Menuju Perilaku Terorisme : Deskripsi Perilaku Teroris di Kabupaten Lamongan
Nur Ika Fatmawati
Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga fatmanaura.ahmad@gmail.com
Ahmad Farid Pegawai Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan farid.ahmad@gmail.com
Received: 01 Juli 2020; Revised: 10 Juli 2020; Accepted : 20 Juli 2020; Published : Agustus 2020; Available online : Agustus 2020.

## Abstract
The  Indonesian  state  has  lived  and  grown  based  on  the  diversity  of  ethnic  groups, religions, beliefs and customs that have developed beyond the age of this republic. Because of these factors, the founders of this nation formulated the values and philosophies of the nation which were abstracted in the Pancasila and also the opening of the Constitution as the basis of the country's constitution. One of the values is tolerance and respect for the different. These values  are  manifested  in  daily  life  or  also  manifested  in  policies  that  protect  all  citizens without exception. Unfortunately, over time and global developments that continue to change, these values and principles eroded so that they become a source of social conflict. One of the problems  that  continues  to  emerge  in  the  Indonesian  public  sphere  is  religious  intolerance, radicalization  and  terrorism.  Religious  intolerance,  radicalization  and  terrorism  are manifested  in  the  prohibition  of  religious  worship  activities,  the  spread  of  hatred,  religious based  violence  or  the  destruction  of  places  of  worship.  In  addition  to  increasingly  diverse forms of intolerance, the territory is also expanding. Initial studies show that there is a strong geographical  link  between  the  growth  of  religious  intolerance  and  the  recruitment  of terrorist  groups  and  ISIS.  Religious  intolerance  has  occurred  in  almost  all  regions  of Indonesia, as well as the radicalization of religion and terrorism.

## Keywords: Radicalism, Terrorism, Lamongan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020

## Pendahuluan
Indonesia  dikenal  sebagai  Negara bangsa yang hidup dan tumbuh berbasis keragaman suku bangsa, agama, kepercayaan  serta  adat  istiadat  yang berkembang melebihi umur republik ini. Karena  faktor-faktor  tersebutlah  para pendiri  bangsa  ini  merumuskan  nilai- nilai  dan  falsafah  bangsa  yang  disarikan dalam  Pancasila  dan  juga  pembukaan UUD  sebagai  basis  konstitusi  Negara. Salah satu nilai yang ada adalah toleransi dan penghormatan kepada yang berbeda. Nilai-nilai  tersebut  termanifestasikan dalam  kehidupan  sehari-hari  atau  juga diwujudkan  dalam  kebijakan  yang melindungi  semua  warga  Negara  tanpa terkecuali. Sayangnya, seiring perjalanan waktu  dan  perkembangan  global  yang terus berubah, nilai dan prinsip tersebut terkikis sehingga menjadi sumber konflik sosial.
Salah  satu  permasalahan  yang saat  ini  terus  mengemuka  ke  dalam ranah publik Indonesia adalah Intoleransi,  radikalisasi  dan  terorisme agama.  Intoleransi,  radikalisasi  dan terorisme  agama  diwujudkan  dalam pelarangan  kegiatan  ibadah  keagamaan, penyebaran kebencian, kekerasan berbasis  agama  ataupun  pengrusakan tempat  ibadah.  Selain  bentuk – bentuk intoleransi  yang  semakin  beragam,
wilayahnya  juga  semakin  meluas. Berbagai  penelitian  awal  menunjukkan bahwa  ada  kaitan  geografis  yang  kuat antara tumbuhnya intoleransi keagamaan dengan perekrutan
kelompok  teroris  dan  ISIS.  Intoleransi keagamaan  sudah  terjadi  hampir  di seluruh wilayah Indonesia, demikian juga dengan radikalisasi agama dan terorisme.
Indonesia  dalam  rentang  waktu 10  tahun  ini  mengindikasikan  adanya gejala  intoleransi,  radikalisme  dan terorisme.  Terorisme,  penyerangan  dan pengusiran terhadap kelompok minoritas,  pelarangan  kegiatan,  dan pembakaran  buku  adalah  sebagian bentuk  intoleransi  dan  radikalisme  itu. Indonesia  masih  menyimpan  potensi intoleransi  dan  radikalisme,  sebagian dari  itu  sudah  terjadi  meski  hanya  di beberapa  daerah,  sebagian  besarnya bukan  tidak  mungkin  akan  muncul  ke permukaan  secara  masif  di  waktu  yang akan  datang,  jika  tidak  ditangani  secara sungguh-sungguh.
Dibeberapa  kampus  perguruan tinggi umum, kecenderungan mahasiswa untuk  mendukung  tindakan  radikalisme juga  sangat  tinggi.  Hal  ini  terungkap dalam  penelitian  tentang  Islam  Kampus yang melibatkan 2466 sampel mahasiswa  dari  berbagai  perguruan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
tinggi  ternama  di  Indonesia.  Ketika  para mahasiswa  ditanya  tentang  pelaksanaan amar makruf nahi munkar dalam bentuk sweeping tempat-tempat  yang  dianggap sumber  maksiyat , mereka  menjawab sebagai  berikut:  sekitar  65%  (1594 responden) mendukung dilaksanakannya sweeping kemaksiyatan,  18%  (446 responden) mendukung sekaligus berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan sweeping. Selanjutnya,  mereka  yang mendukung sweeping beralasan  bahwa kegiatan sweeping tersebut  sebagai bagian  dari  perintah  agama  (88%), mendukung sweeping karena berpendapat  bahwa  aparat  keamanan tidak  mampu  menegakkan  hukum  (4%), dan karena alasan dekadensi moral (8%) (Fadjar, 2007 : 35) .
Fenomena  kekerasan  atas  nama agama  yang  sering  dikenal  dengan radikalisme  agama  semakin  tampak garang ketika muncul berbagai peristiwa teror  pemboman  di  tanah  air.  Beberapa peristiwa teror dalam bentuk pengeboman  telah  memakan  banyak korban  dan  berdampak  luas  terhadap kehidupan  sosial  masyarakat  Indonesia. Setidaknya telah terjadi lebih dari 20 kali peristiwa  pemboman  sejak  tahun  2000 sampai  sekarang  (Wikipedia,  2017). Jaringan  terorisme  terus  bekerja  dan perekrutan orang baru untuk
menjalankan aksi teror masih berlangsung,  meski  tokoh-tokoh  utama pelaku  teror  sudah  ditahan.  Hal  ini sejalan dengan temuan Wahid Foundation  dalam  laporannya  tahun 2014,  ditemukan  bahwa  dari  230 organisasi yang telah berdiri sejak zaman Orde  Lama,  147  diidentifikasi  sebagai organisasi  intoleran,  49  organisasi memiliki kecenderungan pada radikalisme, dan 34 organisasi terindikasi sebagai kelompok terror.
Penelitian ini mengambil lokasi di Lamongan  karena  kota  ini  menyumbang banyak  sekali  tokoh-tokoh  terorisme yang ada di Indonesia. Mengutip laporan IPAC ( Institute  for  Policy  Analysis  of Conflict ) soal Jaringan Lamongan, kota ini dikenal sebagai wilayah dengan sekolah- sekolah  agama  penelur  tokoh  teror.
Analisis yang dilakukan terhadap hubungan  tokoh-tokoh  di  Lamongan menunjukkan jaringan alumni pesantren Al  Islam  dan  sekolah  lainnya  pernah berhubungan  dengan  organisasi  Jamaah Islamiyah.  Walaupun  tokoh-tokoh  ini bukan atau dalam beberapa kasus, bukan lagi  anggota  JI,  sekolah-sekolah  ini  tetap menjadi  komponen  penting  untuk komunitas  ekstremis  setelah  JI  sendiri sudah  berhenti,  setidaknya  sementara, melakukan kekerasan.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
Dari  uraian  di  atas  dapat  di  tarik
permasalahan
sebagai berikut:
Bagaimana  perilaku  radikalisme  bisa mengarah  pada  tindakan  terorisme  di Kabupaten Lamongan. Bagaimana mencegah  atau  mengurangi  perilaku radikalisme  supaya  tidak  mengarah kepada terorisme di Kabupaten Lamongan.

## PEMBAHASAN
Pengertian Toleransi Agama
Istilah  radikalisme  berasal  dari bahasa  Latin  “ radix ”  yang  artinya  akar, pangkal,  bagian  bawah,  atau  bisa  juga berarti  menyeluruh,  habis-habisan  dan amat  keras  untuk  menuntut  perubahan. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  radikalisme  berarti  (1)  paham atau  aliran  yang  radikal  dalam  politik;
(2) paham atau aliran yang
menginginkan perubahan atau
pembaharuan  sosial  dan  politik  dengan cara  kekerasan  atau  drastis;  (3)  sikap ekstrem dalam aliran politik. 1
Setidaknya,  radikalisme  bisa  dibedakan ke dalam dua level, yaitu level pemikiran dan  level  aksi  atau  tindakan.  Pada  level pemikiran,  radikalisme  masih  berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara
1 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  (1995 ). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Ed.II;  Jakarta: Balai Pustaka,hlm. 115
kekerasan  untuk  mencapai  tujuan. Adapun  pada  level  aksi  atau  tindakan, radikalisme  bisa  berada  pada  ranah sosial-politik  dan  agama.  Pada  ranah politik,  faham  ini  tampak  tercermin  dari adanya tindakan memaksakan pendapatnya  dengan  cara-cara  yang inkonstitusional,  bahkan  bisa  berupa tindakan mobilisasi masa untuk kepentingan politik tertentu dan
berujung pada konflik sosial.
Dalam bidang keagamaan, fenomena  radikalisme  agama  tercermin dari tindakan-tindakan destruktif- anarkis atas nama agama dari sekelompok  orang  terhadap  kelompok pemeluk  agama  lain  (eksternal)  atau kelompok  seagama  (internal)  yang berbeda  dan  dianggap  sesat.  Lebih  detil, Rubaidi  menguraikan  lima  ciri  gerakan radikalisme. Pertama, menjadikan  Islam sebagai  ideologi  final  dalam  mengatur kehidupan  individual  dan  juga  politik ketata  negaraan. Kedua, nilai-nilai  Islam yang  dianut  mengadopsi  sumbernya  di Timur  Tengah  secara  apa  adanya  tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial  dan  politik  ketika  Al-Quran  dan hadits  hadir  di  muka  bumi  ini,  dengan realitas  lokal  kekinian. Ketiga, karena perhatian  lebih  terfokus  pada  teks  Al- Qur’an  dan  hadist,  maka  purifikasi  ini sangat  berhati-hati  untuk  menerima

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
segala  budaya  non  asal  Islam  (budaya Timur  Tengah)  termasuk  berhati-hati menerima  tradisi  lokal  karena  khawatir mencampuri  Islam  dengan bid ’ah.
Keempat, menolak  ideologi  Non-Timur Tengah  termasuk  ideologi  Barat,  seperti demokrasi,  sekularisme  dan  liberalisme.
Kelima, gerakan  kelompok  ini  sering berseberangan  dengan  masyarakat  luas termasuk  pemerintah.  Oleh  karena  itu, terkadang  terjadi  gesekan  ideologis bahkan  fisik  dengan  kelompok  lain, termasuk pemerintah. 2

## Menurut  Simon  Tormey  dalam
International  Enyclopedia  of  Social Sciences (Vol.7,  hal  48),  radikalisme merupakan sebuah konsep yang bersifat kontekstual dan posisional, dalam hal ini kehadirannya  merupakan  antitesis  dari ortodoks  atau  arus  utama  ( mainstream), baik  bersifat  sosial,  sekuler,  saintifik, maupun keagamaan. Menurutnya, radikalisme tidak mengandung seperangkat  gagasan  dan  argumen, melainkan  lebih  memuat  posisi  dan ideologi  yang  mempersoalkan  atau menggugat sesuatu (atau segala sesuatu) yang  dianggap  mapan,  diterima,  atau menjadi pandangan umum. 3 Radikalisme
2 A.  Rubaidi, Radikalisme  Islam,  Nahdlatul  Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia , (Yogykarta: Logung Pustaka, 2010), hlm. 63 3 Azca,  Muhammad  Najib.  Yang  Muda,  Yang Radikal:  Refleksi  Sosiologis  Terhadap  Fenomena Radikalisme  Kaum  Muda  Muslim  di  Indonesia
adalah  paham  atau  aliran  yang menginginkan perubahan atau pembaharuan  sosial  dan  politik  dengan cara  kekerasan  atau  drastis.  Sedangkan Kelompok  Islam  radikal  adalah  sebuah gerakan  politik  ekstrim  yang  berusaha membentuk  negara  Islam  melalui perjuangan  bersenjata.  Dimana  terdapat doktrin-doktrin  pada  kelompok  untuk membenarkan tindakan kekerasan untuk menghilangkan  rezim  di  dunia  yang dianggap  kafir  saat  ini.  Dan  karena tindakan kekerasan inilah, maka gerakan Islam  radikal  seringkali  di  cap  sebagai teroris oleh negara-negara barat khususnya Amerika. 4
Radikalisasi adalah proses perubahan di mana kelompok mengalami transformasi ideologi atau perilaku yang mengarah  pada  penolakan  prinsip- prinsip demokrasi dengan cara menuntut untuk  dilakukannya  revolusi  di  bidang sosial  politik,  sosial  ekonomi,  dan perubahan budaya dengan jalan kekerasan  atau  peningkatan  tingkat kekerasan,  untuk  mencapai  tujuan politik.  Pada  dasarnya  radikalisasi muncul  akibat  adanya  kesenjangan  dan
Pasca Orde Baru. Jurnal Maarif, Vol. 8, No. 1 (Juli 2013): 14-41.
4 Cavatorta,  Francesco,  (2005).  The  ‗War  on Terrorism‘—Perspectives  from  Radical  Islamic Groups. Journal  of  Irish  Studies  in  International Affairs, Vol. 16 (2005). Diakses dari http://doras.dcu.ie/488/1/isia_16_April_2017.pdf

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
marjinalisasi  politik.  Adapun  tujuan  dari kelompok-kelompok radikal di indonesia adalah menciptakan negara islam. Dalam mencapai tujuan, kelompok ini melakukan  proses  rekruitmen  anggota mulai  dari  tingkat  sekolah  hingga universitas. Dan biasanya proses indoktrinasi  ini  dilakukan  melalui kegiatan ekstrakurikuler agama yang ada di sekolah maupun perguruan tinggi. Ada 3  cara  yang  dapat  ditempuh  untuk menganalisis  munculnya  gerakan  islam radikal  di  indonesia  yakni:  1.  Konteks historis;  munculnya  islam  radikal  di indonesia. 2. Konteks global; kebangkitan gerakan  jihad,  3.  Implementasi  syariah sebagai ideologi negara. 5
Radikalisme memiliki istilah yang beragam, ada yang menyebut radikalisme dengan istilah
fundamentalisme, ada pula yang menyebutnya sebagai ekstrimisme bahkan  ada  pula  yang  mengaitkannya dengan terorisme. Penamaan ini disebabkan karena makna yang
terkandung dalam istilah-istilah tersebut hampir  sama.  Jika  radikalisme  disebut sebagai paham yang cenderung
menggunakan  jalan  kekerasan,  maka
istilah fundamentalisme dimaknai
5 Hasan,  Noorhaidi. Islam  di  Ruang  Publik;  Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. Jakarta;  Center  for  Study  of  Religion  and  Culture- KAS, 2010.
sebagai  paham  yang  cenderung  untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal, selanjutnya ekstrimisme dimaknai sebagai  paham  yang  cenderung  ekstrim (keras).  Selanjutnya  istilah  terorisme sering pula dikaitkan dengan radikalisme karena  terorisme  mengandung  makna penggunaan kekerasan untuk menimbulkan  rasa  takut  dalam  usaha mencapai suatu tujuan. 6

## Terorisme
Terorisme  bukan  persoalan  siapa pelaku,  kelompok  dan  jaringannya. Namun,  lebih  dari  itu  terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan,  doktrin  dan  ideologi  yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh  suburnya  terorisme  tergantung di  lahan  mana  ia  tumbuh  dan berkembang.  Jika  ia  hidup  di  tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan  tempat,  sebaliknya  jika  ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyakarat  yang  dicemari  oleh  paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan. 7
6 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  (1995 ). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Ed.II;  Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 281, 255, 1048
7 A.M.  Hendroprioyono, Terorisme:  Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam (Jakarta: Buku Kompas, 2009),  hlm. 13.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
Radikalisme  merupakan  suatu sikap  yang  mendambakan  perubahan secara  total  dan  bersifat  revolusioner dengan  menjungkirbalikkan  nilai-nilai yang  ada  secara  drastis  lewat  kekeraan (violence)  dan  aksi-aksi  yang  ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap  dan  paham  radikal.  1.  Intoleran (tidak  mau  menghargai  pendapat  & keyakinan  orang  lain),  2.  Fanatik  (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain  salah),  3.  Eksklusif  (membedakan diri  dari  umat  Islam  umumnya)  dan  4. Revolusioner  (cenderung  menggunakan cara-cara  kekerasan  untuk  mencapai tujuan).
Memiliki  sikap  dan  pemahaman radikal  saja  tidak  mesti  menjadikan seseorang  terjerumus  dalam  paham  dan aksi  terorisme.  Ada  faktor  lain  yang memotivasi  seseorang  bergabung  dalam jaringan  terorisme.  Motivasi  tersebut disebabkan  oleh  beberapa  faktor.
Pertama, Faktor  domestik,  yakni  kondisi dalam  negeri  yang  semisal  kemiskinan, ketidakadilan  atau  merasa  Kecewa dengan  pemerintah. Kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya  dorong  tumbuhnya  sentiment keagamaan  seperti  ketidakadilan  global, politik  luar  negeri  yg  arogan,  dan imperialisme  modern  negara  adidaya.
Ketiga, faktor  kultural  yang  sangat terkait  dengan  pemahaman  keagamaan yang  dangkal  dan  penafsiran  kitab  suci yang  sempit  dan  leksikal  ( harfiyah ). Sikap  dan  pemahaman  yang  radikal  dan dimotivasi  oleh  berbagai  faktor  di  atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.
Lalu  apa  itu  terorisme  ?  Banyak  ragam pengertian dalam mendefinisikan terorisme.  Dari  beragam  definisi  baik oleh  para  pakar  dan  ilmuwan  maupun yang  dijadikan  dasar  oleh  suatu  negara, setidaknya  memuat  tiga  hal: pertama , metode,  yakni  menggunakan  kekerasan; kedua, target,  yakni  korban  warga  sipil secara  acak,  dan ketiga tujuan,  yakni untuk  menebar  rasa  takut  dan  untuk kepentingan  perubahan  sosial  politik. 8
Karena  itulah,  definisi  yang  dijadikan dasar  oleh  negara  Indonesia  dalam melihat  terorisme  pun  tidak  dilepaskan dari  tiga  komponen  tersebut  Dalam  UU
No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme  disebutkan  :  Setiap  orang yang dengan  sengaja  menggunakan kekerasan atau  ancaman  kekerasan menimbulkan  situasi  teror  atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau
8 Harvey  W.  Kushner, Encyclopedia  of  Terrorism , London : Sage Publication, 2003. Hlm. Xxiii.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
menimbulkan korban  yang  bersifat massal ,  dengan  cara  merampas  harta benda  orang  lain,  atau  mengakibatkan kerusakan  atau  kehancuran terhadap obyek-oyek vital strategis atau lingkungan  hidup  atau  fasilitas  publik atau fasilitas internasional. 9
Dari  Intoleran  dan  Radikalisme hingga menjadi Terorisme
Nilai Budaya dan Praktik Sosial
Di lapisan dasar, nilai budaya dan praktik sosial berperan dalam
menghasilkan
kecenderungan toleran/intoleran  dan  radikal.  Praktik toleransi/intoleransi  dan  radikalisme terkait  dengan  nilai  dan  praktik  sosial yang  ada  di  masyarakat.  Apa  yang diyakini  oleh  individu-individu  di masyarakat  dapat  dipahami  sebagai representasi  sosial,  sebagai  ide  dan keyakinan yang ada di masyarakat, yang diinternalisasi oleh individu.
Representasi  sosial  adalah  sekumpulan nilai,  ide,  metafora,  keyakinan,  dan praktik  yang  dibagi  bersama  di  antara anggota  kelompok  dan  komunitas (Moscovici, 1973).
Representasi
sosial itu memungkinkan  orang-orang  dalam  satu kelompok atau komunitas berbicara satu sama  lain  dan  bertindak  bersama  serta
9 Lihat UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
saling berinteraksi. Itu menjadi seperangkat  pengertian  bersama  dan memandu praktik sosial. Sistem nilai, ide dan  praktik  itu  memiliki  dua  fungsi. Pertama ,  menegakkan  keteraturan  yang akan memampukan individu mengorientasikan  dirinya  dalam  dunia material dan sosial, serta memampukannya melakukan
penyesuaian  diri  dan  penanganan lingkungan. Kedua , memungkinkan komunikasi  mengenai  beragam  aspek dunia, individu dan kelompok berlangsung di antara anggota komunitas dengan  menyediakan  bagi  peserta komunikasi  kode  untuk  pertukaran sosial,  penamaan  dan  klasifikasi  secara jelas.  Makna  dikreasi  melalui  sistem negosiasi  sosial  ketimbang  hal  yang sudah ajek dan terdefinisikan. Penafsirannya  mensyaratkan  pengertian atas  aspek  tambahan  dari  lingkungan sosial.

## Kondisi Perekonomian
Di  lapisan  berikutnya,  kondisi perekonomian berperan dalam menghasilkan kecenderungan
toleran/intoleran  dan  radikal.  Kondisi perekonomian yang meleluasakan warga mengambil  peranan  dan  memperoleh sumber  daya  memadai  atau  relatif merata,  disertai  ketimpangan  ekonomi relatif  rendah,  mencegah  timbulnya

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
kecenderungan intoleransi dan radikalisme.
Keragaman Sumber Norma
Di  lapisan  berikutnya  ditemukan faktor  keragaman  sumber  norma  ikut berperan dalam kecenderungan tolerasnsi/intoleransi  dan  radikalisme. Masyarakat  yang  hanya  berpegang  pada satu  atau  sedikit  sumber  norma menampilkan  kecenderungan  intoleran yang  lebih  tinggi,  dari  pada  masyarakat yang  mengandalkan  banyak  sumber norma.  Namun  perlu  ditegaskan  pula, beragam  sumber  norma  itu  harus memiliki hubungan positif atau kesesuaian  antara  satu  dan  lainnya,  jika tidak  maka  bisa  terjadi  kebingungan pada  warganya,  untuk  mengikuti  norma yang  mana  dalam  kehidupannya  sehari- hari.
Pengaruh Tokoh Signifikan
Di  lapisan  berikutnya,  faktor pengaruh  tokoh  yang  signifikan  dan dianggap  penting  oleh  warga  turut berperan terhadap kecenderungan toleran/intoleran dan radikalisme.
Kehadiran dan Keberfungsian Negara
Di  lapisan  paling  atas,  kehadiran dan  keberfungsian  negara  berperan sebagai faktor penting dalam kecenderungan  toleran/intoleran  dan radikalisme.  Di  Kabupaten  Lamongan yang  diteliti  ditemukan  peran  kehadiran
dan  keberfungsian  negara  dalam  gejala toleran/intoleansi dan radikalisme. Peran  negara  yang  diwakili  pemerintah daerah dapat meningkatkan atau menurunkan  gejala  intoleransi  dan radikalisme.  Jika  negara  hadir  dan menjalankan  fungsi-fungsi  yang  efektif dan menjaga toleransi, maka kcederungan  toleran  pada  warga  akan lebih besar. Peran negara yang dimaksud di  sini  adalah  berikap  netral  dan  tegas, bekerja sesuai payung hokum yang tidak diskriminatif, antisipatif dengan menyiapkan semacam sistem peringatan dini  ( Early  Warning  System )  kepada warga, untuk menghindar dari kecenderungan  intoleran  dan  radikal, serta mampu memediasi dan koordinasi. Gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme  disebabkan  oleh  lebih  dari satu  faktor  yang  secara  bersama-sama bekerja.  Dalam  pencermatan  terhadap empat kota yang diteliti, semua faktor itu bekerja  bersama-sama  dalam  porsi tertentu dalam menghasilkan kecenderungan  tolerans/intoleransi  dan radikalisme. Skema berikut ini meringkas  faktor-faktor  yang  sudah dipaparkan di atas.
Intoleran  didefinisikan  sebagai ketidaksediaan atau ketidakmauan untuk memberikan  hak  pada  orang  atau kelompok  yang  berbeda,  baik  berbeda

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
dalam  keyakinan,  ideologi,  status  sosial, maupun  etnik.  Sedangkan  radikalisme adalah  keyakinan  seseorang  yang  begitu tinggi  terhadap  satu  faham  atau  nilai, yang membuat ia menutup kemungkinan benar faham-faham lain,  disertai dengan pandangan  bahwa  yang  lain  salah, sehingga  layak  diabaikan,  dihilangkan atau dihukum. Radikalisme juga dipahami  sebagai  intoleransi  dalam bentuk ekstrem, disertai dengan kecenderungan  untuk  menggunakan kekerasan,  yang  ditujukan  kepada  orang atau  kelompok  yang  berbeda  faham. Berdasarkan  pengertian-pengertian  ini, dan  hasil  studi  di  Kabupaten  Lamongan yang  diteliti,  dibangun  satu  model penjelasan mengenai toleransi/intoleransi, radikalisme  hingga terorisme.
Model  ini  menjelaskan  hubungan antara perbedaan keyakinan dan toleransi/  intoleransi  yang  dimediasi oleh  kepentingan  ekonomi.  Perbedaan keyakinan
mempengaruhi toleransi/intoleransi bermuatan kepentingan  ekonomi  (termasuk  juga kepentingan  politik  yang  bertujuan memperoleh  sumber  daya  ekonomi). Perbedaan  keyakinan  atau  etnik  saja tidak  signifikan  pengaruhnya  terhadap toleransi/  intoleransi.  Dalam  berbagai kasus intoleransi selalu ada peran faktor
ekonomi di dalamnya, yang menghubungkan  perbedaan  keyakinan atau etnik dengan intoleransi. Hubungan ini  dimoderasi  oleh  kehadiran  negara. Tingkat  kehadiran  negara  yang  tinggi memperkuat hubungan antara perbedaan dan toleransi, serta memperkuat hubungan antara perbedaan dan kepentingan ekonomi.
Nilai  budaya  dan  praktik  sosial berperan  sebagai  moderator  dalam hubungan antara kepenting ekonomi dan toleransi/intoleransi,  serta  hubungan antara perbedaan dan toleransi/intoleransi.  Seberapa  kuat perbedaan menghasilkan kecenderungan toleransi/intoleransi  ikut  dipengaruhi oleh  nilai  budaya  dan  praktik  sosial. Begitu  juga  seberapa  kuat  ketimpangan ekonomi mempengaruhi toleransi/intoleransi  dipengaruhi  oleh oleh  nilai  budaya  dan  praktik  sosial. Radikalisme  merupakan  hasil  pengaruh dari  intoleransi.  Semakin  intoleran seseorang, semakin besar kemungkinannya  untuk  menjadi  radikal. Tidak semua orang yang intoleran adalah orang  yang  radikal,  tetapi  semua  orang yang radikal, dalam pengertian menggunakan kekerasan untuk menghadapi  orang  atau  kelompok  yang berbeda, adalah orang yang intoleran.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
Gejala  toleransi/intoleransi  dan radikalisme  memiliki  lebih  dari  satu sebab  ( multicausal ).  Seperti  gejala  sosial pada  umumnya,  tidak  ada  penyebab tunggal  dari  toleransi/intoleransi.  Selain itu,  bukan  hanya  keberadaan  faktor tertentu  saja  yang  memunculkan  gejala toleransi/intoleransi,  melainkan  juga bagaimana  hubungan  antar  faktor. Keberadaan  semua  faktor  tersebut  saja belum  tentu  memunculkan  intoleransi atau radikalisme. Tanpa adanya hubungan  yang  signifikan  antara  faktor, gejala toleransi/intoleransi tidak muncul. Guna dapat memahami gejala toleransi/intoleransi  dan  radikalisme dibutuhkan analisis komprehensif, terhadap faktor-faktornya serta pencermatan  terhadap  hubungan  antara faktor-faktor itu.
Meskipun ada banyak faktor yang berperan  dalam  munculnya  gejala toleransi/  intoleransi  dan  radikalisme, berdasarkan model yang dihasilkan studi ini,  ada  faktor  yang  dapat  dikenali sebagai  faktor  yang  mendahului  yang lain.  Ada  perbedaan  keyakinan,  etnik, status  sosial  ekonomi,  dan  sebagainya menjadi  gejala  awal  yang  berpotensi menghasilkan gejala toleransi/intoleransi  dan  radikalisme. Namun,  seperti  yang  diketahui  bersama,
perbedaan  itu  seringkali  merupakan situasi yang terberi dan tak terhindarkan.  Juga  perlu  dipahami bahwa  perbedaan  itu  tidak  serta  merta menghasilkan intoleransi apalagi radikalisme.  Ada  kepentingan  ekonomi yang berperan menghubungkan perbedaan  dengan  intoleransi,  yang  jika semakin  menguat  nantinya  dapat menghasilkan pula radikalisme.
Di  sisi  lain  ada  peran  kehadiran negara,  yang  dapat  mengurangi  atau menguatkan peran kepentingan ekonomi dalam menghasilkan intoleransi. Kehadiran  negara  juga  berperan  dalam memperkuat hubungan antara perbedaan  dan  intoleransi.  Faktor kehadiran Negara menjadi penting dalam konteks ini dan lebih dapat dikendalikan dari  pada  faktor  perbedaan.  Hadirnya negara  menjadi  faktor  yang  dapat diupayakan. Jika negara dapat menjalankan  fungsinya  dalam  arti bersikap netral dan tegas, bekerja sesuai payung  hukum  yang  tidak  diskriminatif, antisipatif dengan menyiapkan semacam sistem  peringatan  dini  kepada  warga, maka  kecenderungan  intoleran  dan radikal  dapat  dihindari  dan  dihilangkan. Negara  yang  mampu  memediasi  dan mengkoordinasi para pihak di masyarakat  menjadi  kunci  penting  bagi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
munculnya  toleransi.  Peran  negara  juga penting untuk menjaga agar kepentingan ekonomi  tidak  membuat  perbedaan menjadi  faktor  yang  meningkatkan kecenderungan intoleransi dan radikalisme.
Jika  nilai  budaya  dan  praktik sosial yang sejalan dengan toleransi kuat, maka  intoleransi  dan  radikalisme  juga dapat  dihambat.  Sebaliknya,  jika  nilai budaya  dan  praktik  sosial  memfasilitas menguatnya  persepsi  akan  perbedaan dan  petentangan  kepentingan  ekonomi, maka  intoleransi  dan  radikalisme cenderung  menguat.  Tetapi,  peran  nilai budaya  dan  praktik  sosial  akan  lebih kecil,  jika  sedari  awal  kehadiran  negara berperan  optimal  dan  berfungsi  untuk menghindarkan warga dari sikap menjadikan  perbedaan  dan  kepentingan ekonomi,  sebagai  penyebab  intoleransi dan radikalisme. Merujuk pada model ini, dalam  upaya  mendorong  masyarakat Indonesia  menjadi  masyarakat  yang toleran, kehadiran negara perlu diupayakan  untuk  mencegah  terjadinya intoleransi  dan  radikalisme.  Sebaliknya, jika  negara  justru  mendukung  atau membiarkan kecenderungan dan praktik intoleransi  berjalan,  maka  kemungkinan terjadinya  tindakan  intoleran  sangat besar.  Begitu  pula  dengan  gejala
radikalisme,  kehadiran  negara  menjadi faktor yang besar pengaruhnya.

## KESIMPULAN
Hasil kajian di Kabupaten Lamongan  ini  memberikan  pemahaman mengenai  faktor  apa  saja  yang  secara signifikan mempengaruhi  perspektif  dan perilaku warga terkait perilaku intoleransi,  radikalisme  dan  terorisme. Faktor  yang  berperan  itu  mencakup demografi,  latar  belakang  budaya  dan politik,  affiliasi  dan  asosiasi,  kebijakan, Nilai,  Ideologi,  makna  agama,  akses terhadap  media  sosial. Hubungan antara faktor-faktor  toleransi/intoleransi  dan radikalisme  dapat  dilihat  berdasarkan letak  faktor-faktor  itu  dalam  lapisan sosial,  mulai  dari  nilai  yang  tercakup dalam  budaya  hingga  faktor  struktural, yang mencakup kebijakan dan keberfungsian negara. Di lapisan dasar, nilai budaya dan praktik sosial berperan dalam menghasilkan kecenderungan
toleran/intoleran  dan  radikal.  Di  lapisan berikutnya, kondisi perekonomian
berperan dalam menghasilkan kecenderungan  toleran/intoleran  dan radikal.  Lalu,  faktor  keragaman  sumber norma ikut berperan dalam kecenderungan toleransi/intoleransi dan radikalisme ada di lapisan berikutnya. Di

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
lapisan  berikutnya  lagi,  faktor  pengaruh tokoh  yang  signifikan  dan  dianggap penting  oleh  warga  turut  berperan terhadap kecenderungan tolern/intoleran  dan  radikalisme.  Di lapisan  paling  atas,  kehadiran  dan keberfungsian  Negara  berperan  sebagai faktor  penting  dalam  kecenderungan toleran/intoleran dan radikalisme.
Perbedaan keyakinan mempengaruhi toleransi/intoleransi bermuatan kepentingan ekonomi (termasuk juga kepentingan politik, yang bertujuan  memperoleh  sumber  daya ekonomi).  Perbedaan  keyakinan  atau etnik  saja  tidak  signifikan  pengaruhnya terhadap  toleransi/intoleransi.  Nilai budaya  dan  praktik  sosial  berperan sebagai  moderator  dalam  hubungan antara kepenting ekonomi dan toleransi/intoleransi,  serta  hubungan antara perbedaan dan toleransi/intoleransi. Radikalisme merupakan hasil pengaruh dari intoleransi. Semakin intoleran seseorang, semakin  besar  kemungkinannya  untuk menjadi radikal. Gejala toleransi/intoleransi  dan  radikalisme memiliki lebih dari satu sebab ( multicausal ).  Seperti  gejala  sosial  pada umumnya,  tidak  ada  penyebab  tunggal dari  toleransi/intoleransi.  Meskipun demikian,  berdasarkan  model  yang
dihasilkan  studi  ini,  ada  faktor  yang dapat  dikenali  sebagai  faktor  yang mendahului yang lain.
Kepentingan ekonomi yang berperan  menghubungkan  perbedaan dengan  intoleransi,  yang  jika  makin menguat  nanti  dapat  menghasilkan  pula radikalisme.  Di  sisi  lain  ada  peran kehadiran negara, yang dapat mengurangi  atau  menguatkan  peran kepentingan ekonomi dalam menghasilkan  intoleransi.  Kehadiran Negara juga berperan dalam memperkuat hubungan antara perbedaan  dan  intoleransi.  Jika  nilai budaya  dan  praktik  sosial  yang  sejalan dengan  toleransi  kuat,  maka  intoleransi dan  radikalisme  juga  dapat  dihambat, dan  sebaliknya.  Tetapi,  peran  nilai budaya  dan  praktik  sosial  akan  lebih kecil  jika  sedari  awal  kehadiran  Negara berperan  optimal  dan  berfungsi  untuk menghindarkan warga, untuk menjadikan  perbedaan  dan  kepentingan ekonomi  sebagai  penyebab  intoleransi dan radikalisme. Untuk dapat mendorong  masyarakat  Indonesia  agar menjadi  masyarakat  yang  toleran, kehadiran  negara  perlu  diupayakan untuk  mencegah  terjadinya  intoleransi dan  radikalisme.  Sebaliknya,  jika  negara justru  mendukung  atau  membiarkan kecenderungan  dan  praktik  intoleransi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
berjalan,  maka  kemungkinan  terjadinya tindakan  intoleran  sangat  besar.  Itu berlaku juga pada gejala radikalisme.
Daftar Pustaka
Azca,  Muhammad  Najib.  2013. Yang Muda,  Yang  Radikal:  Refleksi Sosiologis  Terhadap  Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde Baru ‖ Jurnal Maarif,  Vol.  8,  No.  1 (Juli  2013): 14-41.
Cavatorta, Francesco. 2005. The ‗War on Terrorism‘— Perspectives from
Radical  Islamic  Groups. Journal  of Irish  Studies  in  International Affairs,  Vol.  16 (2005).  Diakses dari
http://doras.dcu.ie/488/1/isia_1 6_April_2017.pdf Departemen Pendidikan
dan
Kebudayaan,  1995. Kamus  Besar Bahasa  Indonesia ,  Ed.II;  Jakarta:
Balai Pustaka.
Fadjar,  Abdullah  dkk,  2007. Laporan
Penelitian Islam Kampus. Jakarta:Ditjen Dikti Depdiknas.
Kushner,    Harvey  W.  2003. Encyclopedia of  Terrorism ,  London  :  Sage
Publication.
Marsh,  David  dan  Gerry  Stoker.  2002.
Theory  and  Methods  in  Politial Science. Hampshire: Palgrave
Macmilla.
Moleong,  Lexy  J.  2004  . Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Peninjauan  kembali  Pendidikan  Agama Islam. Dalam www.swatt- online.com/2017/04/lakip- pemerintah-harus-tinjaukembali- pendidikan-agama-islam / di akses 1 0/04/2017 20:30 WIB Rubaidi,  A.  2010. Radikalisme  Islam, Nahdlatul  Ulama;  Masa  Depan Moderatisme  Islam  di  Indonesia .
Yogykarta: Logung Pustaka. Terorisme di Indonesia, 2017. http://id.wikipedia.org/wiki/Ter orisme_di_Indonesia , diakses 20/04/2017, 20:39 WIB
U.S.  Department  of  Justice, Hate  Crime: The  Violence  of  Intolerance , http://www. usdoj.
gov/crs/pubs/htecrm.htm,
diakses  pada  1  Mei  2017,  22:04 WIB