Bias Patriarki dalam Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991 Mempertimbangkan Pengalaman Khas Perempuan untuk Perlindungan dari Diskriminasi

## Khotimatul Husna
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khotimatulhusna@gmail.com

## ABSTRACT
The protection of women from discrimination in Islamic family law is a demand of women's rights 7ighters, but in Sudan this demand is not accepted because there is still a patriarchal bias in the articles of the 1991 Sudanese family law. These articles discriminate against women in various aspects, both social and biological, because of strong and deep-rooted patriarchal traditions. This study aims to explore  eight  discriminatory  issues  against  women  from  articles  of  patriarchal  bias  in  the  1991 Sudanese family law which views women's rights and obligations as different from those of men in the family. This study uses a descriptive analysis approach with the theory of essential justice proposed by Dr. Nur Ro7iah Bill. Uzm. This theory sees women as whole human beings and equal subjects, so that true justice requires consideration of women's experiences which can be biologically and socially different from men's. Data obtained through literature review or library research. This study concludes that the discriminatory articles against women in the 1991 Sudanese Islamic family law are due to the fact that the family law was drafted by government authorities and a masculine societal culture and does not present women's unique experiences as a policy consideration. The reasoning of patriarchal culture in Sudanese family law completely ignores the impact of harm or harm on women. In the end, patriarchal bias articles in Sudanese family law have contributed to perpetuating gender inequality. This con7irms that  efforts  to  protect  Sudanese  women  from  acts  of  subordination,  marginalization,  stereotypes, violence, and double burden face serious challenges because they are legitimized by positive law. As a result, women occupy a weak and weakened position in the family.
Keywords: Patriarchy, Sudanese Islamic Family Law

## ABSTRAK
Perlindungan  perempuan  dari  diskriminasi  dalam  hukum  keluarga  Islam  merupakan tuntutan dari pejuang hak-hak perempuan, namun di Sudan tuntutan ini tidak diterima karena masih terdapat  bias  patriarki  dalam  pasal-pasal  hukum  keluarga  Sudan  Tahun  1991.  Pasal-pasal  ini mendiskriminasi  perempuan  dalam  berbagai  aspek,  baik  sosial  maupun  biologis,  karena  tradisi patriarki  yang  kuat  dan  mengakar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  delapan  isu diskriminatif  terhadap  perempuan  dari  pasal-pasal  bias  patriarki  dalam  hukum  keluarga  Sudan Tahun 1991 yang memandang hak dan kewajiban perempuan berbeda dari laki-laki dalam keluarga. Kajian  ini  menggunakan  pendekatan analisis  deskriptif  dengan  teori  keadilan  hakiki  yang dikemukakan oleh Dr. Nur RoDiah Bil. Uzm. Teori ini melihat perempuan sebagai manusia utuh dan subjek  yang  setara,  sehingga  keadilan  hakiki  meniscayakan  pertimbangan  pada  pengalaman perempuan yang bisa berbeda secara biologis dan sosial dari laki-laki. Data diperoleh melalui kajian literatur  atau library  research .  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pasal-pasal  diskriminatif
terhadap perempuan dalam hukum keluarga Islam Sudan Tahun 1991 dikarenakan hukum keluarga itu disusun oleh otoritas pemerintah dan budaya masyarakat yang maskulin dan tidak menghadirkan pengalaman khas perempuan sebagai pertimbangan kebijakan. Penalaran budaya patriarki dalam hukum  keluarga  Sudan  sama  sekali  tidak  mengindahkan  dampak  bahaya  atau  mudaratnya  bagi perempuan. Pada akhirnya, pasal-pasal bias patriarki dalam hukum keluarga Sudan memiliki andil dalam  melanggengkan  ketidakadilan  gender.  Hal  ini  mempertegas  bahwa  upaya  perlindungan perempuan Sudan dari tindakan subordinasi, marginalisasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda menghadapi  tantangan  berat  karena  dilegitimasi  oleh  hukum  positif.  Akibatnya,  perempuan menempati posisi lemah dan dilemahkan dalam keluarga.
Kata Kunci: Patriarki, Hukum Keluarga Islam Sudan

## PENDAHULUAN
Dalam Islam, banyak aturan hukum dalam @ikih dan etika yang berbasis agama yang mengizinkan  poligami  bagi  laki-laki;  memberikan  perwalian  bagi  anak  di  bawah  umur kepada  ayah  atau  bahkan  kakek;  melarang  perempuan  menjadi  hakim  atau  pemimpin politik; dan mengesahkan bagian waris yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Aturan hukum tersebut dibuat berdasarkan asumsi bahwa laki-laki diciptakan lebih unggul dari perempuan. Selain itu, asumsi bahwa keluarga patriarki adalah satuan dasar masyarakat, dan  harus  dilindungi  demi  keberlangsungan  masyarakat  itu  sendiri.  Asumsi-asumsi  ini terus diulang-ulang hingga tampak seolah menjadi hal yang wajar.
Aturan  dan  praktik  hukum  keluarga  Islam  yang  berlangsung  di  beberapa  negara muslim,  juga  dipengaruhi  dan  didasari  oleh  asumsi-asumsi  yang  mendiskreditkan perempuan  tersebut.  Meskipun  asumsi  itu  cacat  dan  tidak  berdasarkan  realitas  yang sesungguhnya, namun sering kali dipercaya karena kultur patriarki yang sangat kuat. Kultur yang  bias  patriarki  ini  turut  mewarnai  pemikiran  para fuqaha termasuk  dalam pembentukan hukum keluarga di Sudan.
Tulisan  ini  akan  menelaah  dan  meneliti  pasal-pasal  yang  bias  patriarki  dalam Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991, atau yang disebut dengan yang disahkan pada 24 Juli 1991. Hukum keluarga tersebut terdiri dari Pembukaan, Buku I-V, 13 Bagian, 45 Bab, 17 Cabang, 411 Pasal The Muslims Personal Status Act Sudan, 1991, dan 226 Ayat. Akan tetapi,  penulis  hanya  akan  mengkaji  8  isu  dari  pasal-pasal  diskriminatif  terhadap perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991, yakni Pasal 19 dan Pasal 51 tentang  pembolehan  poligami,  Pasal  40  tentang  perwalian,  dan  Pasal  40  tentang pembolehan perkawinan anak, Pasal 51, 91, 92 tentang kepatuhan istri, Pasal 75 tentang perempuan pekerja, Pasal 139 tentang kedaulatan perempuan, Pasal 207 dan 210 tentang masa iddah , Pasal 356, 357 tentang waris.
Adapun  tulisan  terdahulu  terkait  hukum  keluarga  Islam  di  Sudan  sebagian  besar membahas tentang pembaharuan dan reformasi hukumnya. Sedangkan satu tulisan yang membahas  materi  atau  substansi  hukumnya  yang  dikaitkan  dengan  isu  keadilan  gender adalah tulisan Enno Nuri Al Sara, 2020 yang berjudul Tantangan Universalitas Hak Asasi
Manusia  oleh  Norma  Domestik:  Kebijakan  Sudan  Tidak  Merati@ikasi  Convention  on Elimination  of  All  Forms  of  Discrimation  Against  Women.  Tulisan  Enno  Nuri  ini menyimpulkan bahwa kebijakan Sudan untuk tidak merati@ikasi CEDAW disebabkan oleh ketidaksesuaian  antara  norma  domestik  Sudan  dan  norma  universal.    Berbeda  dengan tulisan Enno Nuri el Sara dan tulisan terdahulu tentang hukum keluarga Sudan, penulis akan lebih  khusus  membahas  delapan  isu  dari  pasal-pasal  diskriminatif  terhadap  perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  menggunakan  pendekatan  analisis  deskriptif dengan  teori  keadilan  hakiki  yang  dikemukakan  oleh  Dr.  Nur  Rofiah  Bil.  Uzm.  Teori  ini melihat perempuan sebagai manusia utuh dan subjek yang setara, maka keadilan hakiki meniscayakan  pertimbangan  pada  pengalaman  perempuan  yang  bisa  berbeda  secara biologis dan sosial dari laki-laki. Dalam pendekatan keadilan hakiki, kebaikan yang harus diterima  perempuan  adalah  yang  berangkat  dari  pengalamannya  yang  khas  dan  bisa berbeda dari pengalaman laki-laki. Sebagai subjek yang setara dan manusia utuh, laki-laki dan  perempuan  berhak  atas  segala  kebaikan,  kemaslahatan,  dan  kesejahteraan.  Namun, jenis kebaikan yang diterima laki-laki bisa berbeda dari yang diterima perempuan. Begitu pun bentuk kemaslahatan yang didefinisikan bagi perempuan, karena pengalamannya yang khas,  bisa  berbeda  dari  yang  didefinisikan  bagi  laki-laki.  Setidaknya  dari  perbedaan  alat reproduksi,  perempuan  memiliki  lima  pengalaman  yang  tidak  dialami  laki-laki.  Yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Keputusan hukum atau suatu kebijakan tidak  bisa  dipandang  makruf  jika  menafikan  pengalaman  khas  perempuan,  atau  justru hasilnya membuat perempuan, dengan kondisi khas tersebut, tambah sakit dan sengsara. Pengalaman  lain  adalah  kondisi  sosial  yang  dalam  ribuan  tahun  perempuan  mengalami stigmatisasi  (pelabelan  negatif),  subordinasi  (tidak  dianggap  penting  dalam  sistem kehidupan),  marginalisasi  (peminggiran  dari  sistem  keputusan),  beban  ganda  antara domestik dan publik, serta kekerasan, baik fisik, psikis, seksual maupun yang lain. Sesuatu dianggap makruf, misalnya, adalah jika mempertimbangkan pengalaman sosial perempuan yang  rentan  terhadap  lima  bentuk  ketidakadilan  ini,  sehingga  yang  diputuskan  harus mampu mentransformasikan kondisi perempuan menjadi manusia dengan martabat mulia, sebagai  pusat  kehidupan  sebagaimana  laki-laki,  dilibatkan  dalam  perumusan  keputusan dan kebijakan, berbagi beban dengan pasangan, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.
Untuk  itu,  pasal-pasal  bias  patriarki  dalam  hukum  keluarga  Sudan  1991  akan penulis kaji berdasarkan perspektif keadilan hakiki agar terwujud kesetaraan gender dalam hukum  keluarga  Islam.    Argumen-argumen  Islam  mendukung  praktik  berkeluarga  yang berkeadilan.  Karena  Islam  mengajarkan  bahwa  berkeluarga  adalah  salah  satu  sarana menjaga  martabat  dan  kehormatan  manusia.  Islam  menolak  praktik-praktik  berkeluarga yang menistakan martabat manusia, termasuk praktik diskriminatif terhadap perempuan.
Adapun  tulisan  ini  diawali  dengan  pendahuluan,  kemudian  membahas  dinamika pembaruan hukum keluarga Islam Sudan hingga disahkannya Hukum Keluarga Islam Sudan
Tahun 1991, lalu dijelaskan rincian atau anatomi hukum keluarga tersebut, baru kemudian dianalisis  pasal-pasal  bias  patriarki  dalam  aturan  tersebut  dengan  teori  keadilan  hakiki. Terakhir disimpulkan dari hasil analisis terhadap Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991 tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinamika Hukum Keluarga Islam Sudan
Sudan  Merdeka  pada  1  Januari  1956.  Pada  tahun  1975,  gerakan  perempuan (Republicans  Brothers)  menuntut  kesetaraan  karena  negara  memproduksi  Hukum Keluarga  berupa Manshurat /Surat  Edaran  Syariah  yang  bertentangan  dengan  Konstitusi Tahun 1973 tentang persamaan hak dan kedudukan. Tahun 1983, berlaku Hukum Acara Perdata  Tahun  1983  dan  Surat  Edaran  Syariah  tentang  Hukum  Keluarga  Islam  Sudan. Berikutnya, tahun 1991, Hukum Keluarga Islam Sudan disahkan pada 24 Juli 1991 atau yang disebut dengan The Muslims Personal Status Act, 1991. Peraturan Hukum Keluarga Islam yang berlaku sebelumnya dicabut.
Pada  perkembangannya,  tahun  2005,  Perjanjian  Perdamaian  Komprehensif  (CPA) antara  Partai  Kongres  Nasional  Islam  (NCP)  yang  berkuasa  dan  Gerakan  Pembebasan Rakyat  Sudan  (SPLM),  mengakhiri  perang  saudara  terlama  di  Afrika.  Setelah  CPA, perempuan secara khusus terlibat perdebatan tentang reformasi hukum keluarga Muslim. Meskipun  perjanjian  damai  tersebut  sebagian  besar  masih  bias  gender,  tetapi  Konstitusi Nasional  Sementara  tahun  2005  memasukkan  klausul  tentang  kesetaraan  gender  dan tindakan a@irmatif, yakni Pasal 32 tentang hak perempuan dan anak.

## Anatomi Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991
Hukum  Keluarga  Islam  Sudan  Tahun  1991  terdiri  dari  Pembukaan,  Buku  I-V,  13 Bagian, 45 Bab, 17 Cabang, 411 Pasal, dan 226 Ayat. Pembukaan terdiri dari 6 pasal dengan perincian  sebagai  berikut:  Pasal  1  Judul:  Undang-undang  ini  dapat  disebut  sebagai,  "UU Muslim (Status Pribadi}, 1991". Pasal 2. Ketentuan pelaksanaan. Pasal 3. Dicabut - UU dan Aturan  sebelumnya  tentang  hukum  keluarga.  Pasal  4  dan  5  Ketentuan  Undang-undang Berlaku UU. Pasal 6 mengatur tentang Asosiasi dengan Prinsip Hukum saat Penerapan.
Hukum  keluarga  Sudan  terdiri  dari  lima  buku  yang  secara  garis  besar  mengatur tentang:
• Buku 1: Ketentuan perkawinan dan dampaknya.  Buku 1 terdiri dari 3 bagian, yakni bagian I: Pertunangan. Bagian II: Perkawinan. Bagian III: Akibat Perkawinan.
• Buku 2: Perpisahan antara pasangan. Buku 2 terdiri dari 4 bagian, yakni Bagian I: Perceraian.    Bagian  II: Khulu’ .    Bagian  III:  Pemisahan  Yudisial.  Bagian  IV:  Alasan Pembatalan.
• Buku 3: Kapasitas dan perwalian. Buku terdiri dari 2 bagian, yaitu Bagian I: Ketentuan Umum. Bagian II: Perwalian
• Buku 4: Hadiah, peninggalan, dan wakaf. Buku 3 terdiri dari 3 bagian, yaitu Bagian I: Hadiah. Bagian II: Peninggalan. Bagian III: Wakaf.
• Buku 5: Harta warisan. Buku 5 terdiri dari 2 bagian, yakni Bagian I: Ketentuan Umum. Bagian II: Golongan Ahli Waris dan Hak-Haknya

## Bias Patriarki dalam Pasal-pasal Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991
Dalam  pasal-pasal  Hukum  Keluarga  Islam  Sudan  Tahun  1991  terdapat  8  isu diskriminatif yang mengatur praktik berkeluarga yang akan penulis kaji sebagai berikut:

## 1. Pasal 19, 51, 79 tentang Kebolehan Poligami
Pasal tentang poligami dalam Pasal 19. (b} menikahi lebih dari empat istri meskipun salah  satunya  dalam  masa  tunggu  ( ’iddah };  Hak  istri  Pasal  51.  Hak  istri  atas  suaminya adalah: -(d) keadilan antara dia dan istri-istri lainnya, di mana suami memiliki lebih dari satu istri. Tinggal dengan istri lain. Pasal 79 berbunyi: Seorang suami tidak boleh tinggal bersama istrinya dengan istri lain ( darra ) di rumah yang sama, kecuali istri menyetujuinya, dan istri berhak untuk menarik kembali kapan saja dia mau .
Pasal tentang poligami ini bila dilihat dari perspektif keadilan hakiki, setidaknya ada dua  kondisi  yang  dialami  perempuan  Sudan  korban  poligami,  yakni  kondisi  sosial  dan biologis. Dua kondisi yang dialami perempuan ini tidak ada padanannya pada laki-laki. Cara kita menyikapi dua jenis pengalaman ini menentukan cara kita memanusiakan perempuan.
Secara sosial, perempuan Sudan mengalami berbagai bentuk diskriminasi sebagai dampak kebijakan kebolehan poligami. Perempuan mengalami lima bentuk diskriminasi sekaligus, yakni subordinasi, marginalisasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa motif umum poligami di Sudan adalah untuk menunjukkan kekayaan, prestise, dan berkat Tuhan dengan memiliki banyak istri, banyak anak, dan lebih banyak ternak.  Oleh karena itu, keluarga berencana sangat jarang terjadi di sebagian besar masyarakat. Seseorang yang mensosialisasikan dan memberikan edukasi tentang metode keluarga  berencana  (kontrasepsi)  untuk  meminimalkan  kehamilan  acak  dan  tidak direncanakan justru mendapat peringatan dan ancaman serius dari masyarakat setempat.
Perempuan di Sudan tidak dianggap sebagai manusia yang utuh dan subjek penuh, karena  dalam  perkawinan  poligami  perempuan  hanya  dilihat  sebagai  objek  seksual  dari laki-laki atau second sex . Subordinasi secara seksual biologis ini berdampak secara sosial karena kemudian perempuan hanya menjadi pelengkap kebutuhan hasrat seksual semata. Perempuan dinikahi hanya untuk memperbanyak anak dan keturunan karena banyak istri dan anak dianggap sebagai prestise bagi kehormatan laki-laki di Sudan.

## 2. Pasal 24 tentang Perwalian
Pasal  tentang  Perwalian  Pasal  24  berbunyi:  Wali  terdekat  dapat  mengajukan pembatalan akad pernikahan, dalam hal seorang perempuan dewasa yang sehat menikah tanpa persetujuannya, dengan laki-laki yang tidak sehat; namun bila ada kehamilan, hak wali tersebut hilang.
Pasal ini dilihat dengan perspektif keadilan hakiki, maka secara sosial perempuan tersubordinasi dengan otoritas wali yang sangat kuat karena bahkan wali bisa membatalkan perkawinan  bila  anak  perempuan  menikah  tanpa  izinnya.  Otoritas  wali  ini  juga bertentangan  dengan  hak  memilih  pasangan  bagi  perempuan  dewasa  dan  kerelaan perempuan dalam perkawinan yang juga diajarkan Islam. Kemutlakan persetujuan wali ini tentu tidak diberlakukan kepada anak laki-laki yang hendak menikah.
Secara biologis, perkawinan yang dipaksakan terhadap anak perempuan membawa trauma  berkepanjangan  karena  dalam  menjalankan  fungsi  reproduksinya  tidak  dalam kondisi  nyaman  dan  bahagia,  bahkan  bisa  memicu  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga. Hal ini diperkuat dengan data bahwa Sudan menempati urutan ke 17 dari 22 negara terburuk  di  Arab  terkait  Hak  Asasi  Perempuan.  Praktik-praktik  pelanggaran  hak  asasi perempuan, di antaranya kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, pemerkosaan dalam perkawinan ( marital rape ), kekerasan seksual yang sering kali tidak dihukum, dan lain-lain. Dalam survei yang dilakukan oleh The Thomson Reuters Foundation States Sudan one of worst countries for women's rights juga disebutkan 12.1 juta perempuan disunat. Kematian akibat melahirkan terjadi 700 kematian di antara 100.000 kelahiran. Sudan juga tidak  merati@ikasi  konvensi  internasional  untuk  hak  asasi  perempuan  atau  CEDAW ( Convention to Eliminate All Forms of Discriminations Against Women ).

## 3. Pasal 40 tentang Perkawinan Anak
Pasal  tentang  Perkawinan  Anak,  yakni  Pernikahan  anak  yang  gila,  bodoh,  dan istimewa. Pasal 40: Ayat (1) Perkawinan anak yang gila, bodoh atau istimewa, tidak boleh dilakukan,  kecuali  oleh  walinya  setelah  munculnya  kepentingan  yang  mungkin.  Ayat  (2) Pengecualian dilakukan terhadap anak yang mencapai usia sepuluh tahun.
Pada pasal tersebut, pencabutan batas usia nikah dari 18 tahun menjadi 10 tahun, juga meminggirkan perempuan untuk menempuh pendidikan, karena di usia yang masih belia sudah dinikahkan atau perkawinan anak. Terputus dari akses pendidikan dan upah murah  jika  anak  perempuan  yang  sudah  kawin  ini  bekerja  membuat  perempuan  Sudan hidup dalam kemiskinan.
Perkawinan  anak  di  Sudan  termasuk  yang  tertinggi  di  Afrika.  Di  Sudan,  10,7% perempuan berusia 15 hingga 49 tahun menikah sebelum usia 15 tahun, dan 38% menikah sebelum usia 18 tahun. Perkawinan anak ini dipicu agar mendapatkan maskawin yang tinggi dari  laki-laki  kaya,  meskipun  usianya  berbeda  jauh  dari  perempuan.  Seorang  laki-laki  di Sudan  dapat  menikahi  perempuan  sebanyak  yang  dia  mampu  membayar  mas  kawin, sehingga jumlah istri sering kali bergantung pada kekayaan laki-laki tersebut.
Perkawinan  anak  menyebabkan  pengantin  perempuan  lebih  mungkin  mengalami kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  perkosaan  dalam  pernikahan.  Dengan  alasan  untuk “pendisiplinan”  karena  pengantin  perempuan  belum  cakap,  maka  tak  jarang  suami melakukan pemukulan terhadap istrinya.
Perkawinan anak di Sudan membawa mudarat yang besar bagi perempuan secara
biologis  dan  sosiologis.  Secara  biologis,  perkawinan  anak  menyebabkan  tingginya  angka kematian ibu dan bayi, kekurangan gizi, stunting , dan lainnya. Secara sosiologis, perkawinan anak menghambat anak perempuan untuk mengakses pendidikan, kemandirian ekonomi, KDRT, perceraian, dan lain-lain.

## 4. Pasal 51, 91, 92 tentang Kepatuhan Istri
Tentang Hak Istri disebutkan pada Pasal 51 bahwa Hak istri atas suaminya adalah: (a)  Pemeliharaan;  (b)  mengizinkannya  untuk  mengunjungi  orang  tuanya  dan  kerabatnya dari  mahramnya  dan  kunjungan  mereka,  dalam  kebaikan;  (c)  tidak  untuk:  (i)  merusak properti pribadinya; (ii) merugikannya secara material, atau immaterial (d) keadilan antara dia dan istri-istri lainnya, di mana suami memiliki lebih dari satu istri.
Adapun tentang Hak Suami pada Pasal 52. Hak-hak suami atas istrinya adalah: (a) merawatnya dan menaatinya dalam kebaikan; (b) menjaga dia dalam dirinya dan hartanya.
Pada  Bab  II  Ketentuan  Ketaatan  terhadap  suami.  Pasal  91.  Seorang  istri  harus menaati suaminya dengan cara yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan Syariah, di mana  syarat-syarat  berikut  terpenuhi,  yaitu:  (a)  dia  harus  membayar  mas  kawinnya  di muka;  (b)  ia  harus  dapat  dipercaya;  (c)  menyiapkan  rumah  Syariah,  dilengkapi  dengan barang-barang yang diperlukan di antara tetangga yang baik. Pada bab Istri Menahan diri dari Ketaatan, Pasal 92 berbunyi “Dalam hal istri tidak menaati suaminya, hak na@kahnya hilang selama masa menahan diri.”
Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa istri memiliki kewajiban untuk mematuhi suami, bahkan bila istri tidak mematuhi suami maka dia akan kehilangan hak atas na@kah dari  suaminya.    Hal  ini  tidak  berlaku  sebaliknya  terhadap  suami,  suami  tidak  wajib mematuhi  istri.  Secara  sosial,  kewajiban  ini  mendomestikasi  perempuan  sehingga  akses pada  peran  di  ruang  publik  menjadi  terbatas.  Secara  biologis,  kepatuhan  perempuan terhadap suami tanpa syarat menyebabkan ketergantungan @inansial sehingga perempuan miskin tidak bisa menjalankan fungsi reproduksi secara sehat karena tidak berdaya secara ekonomi.  Jika  suami  tidak  mampu  membiayai  kebutuhan  haid,  hamil,  melahirkan,  dan menyusui maka bisa dipastikan terjadi kondisi gizi buruk, meningkatnya kematian ibu dan bayi.
Ketidakpatuhan  istri  terhadap  suami  ini  disebut  dengan  istilah nusyuz.  Nusyuz sering  kali  dijadikan  alat  legitimasi  suami  atau  laki-laki  untuk  membatasi  perempuan, termasuk  dalam  hukum  keluarga  Sudan  1991.  Hal  ini  diperkuat  dengan  pendapat  Asma Abdel  Halem  sebagai  berikut:  “Selama  berabad-abad,  hukum  keluarga  di  seluruh  dunia Muslim  telah  diberlakukan  terutama  dengan  tujuan  untuk  membatasi  perempuan  dan mengekang  hak-hak  mereka.  Salah  satu  persoalan  yang  banyak  diperhatikan  dan  diatur secara rinci oleh hukum keluarga adalah kemaksiatan ( nusyuz ) istri. Nusyuz dalam syariah dikatakan menahan hak suami istri. Meskipun Nusyuz menjadi gambaran tentang perilaku perempuan, dalam Al-Qur'an Bab 4, An-Nisa (perempuan) menyebutkan nusyuz suami dan istri— nusyuz istri pada ayat 34 dan nusyuz suami pada ayat 128. Pembahasan nusyuz suami dan  istri  serta  menyoroti  maskulinitas  (dan  manipulasi  interpretasi  tersebut)  dalam  Al-
Qur'an untuk membuat undang-undang seperti Sudanese Personal Status for Muslims Act, 1991.  Undang-undang  tersebut  membahas  ketidaktaatan  istri  secara  rinci,  tetapi  sama sekali tidak dihiraukan untuk mengatur batas-batas desersi suami terhadap istrinya atau perilaku apa pun yang dapat menjadikannya nasyiz .”

## 5. Pasal 75 tentang Perempuan Pekerja
Disebutkan dalam hukum keluarga Sudan Tahun 1991 tentang kasus perampasan pemeliharaan pada Pasal 75 bahwa Tidak boleh ada na@kah bagi seorang istri dalam salah satu kasus berikut, yaitu: - (d) bekerja di luar rumah, tanpa persetujuan suaminya, kecuali suaminya dengan sewenang-wenang mencegahnya bekerja.
Istri akan dinyatakan tidak patuh jika dia meninggalkan rumah matrimonial tanpa alasan yang sah, yaitu bekerja di luar, atau mengunjungi orang tuanya tanpa izin suami.” Aturan  ini  membuat  perempuan  Sudan  yang  sudah  menikah  tidak  bisa  bekerja  di  luar rumah tanpa seizin suami.
Secara  sosial,  persetujuan  suami  bagi  istri  yang  bekerja  menjadi  hambatan  bagi perempuan  Sudan  untuk  berperan  di  ruang  publik.  Ketentuan  persetujuan  istri  tidak diberlakukan kepada suami.  Pekerja perempuan di ibu kota Sudan merundingkan batasan hukum  yang  menempatkan  mereka  di  bawah  perwalian  suami  mereka,  memaksakan identitas publik dan kode perilaku yang ketat kepada mereka, dan menjunjung segregasi pekerjaan di tempat kerja. Kondisi ini membuat perempuan pekerja sulit untuk menentukan pilihan mandiri terkait ekonomi, dan membatasi berbagai aspek kehidupan perempuan .

## 6. Pasal 139 tentang Kedaulatan Perempuan
Terdapat  aturan  bahwa  Pernikahan  kembali  dengan  istri  yang  diceraikan diperbolehkan.  Pasal  139:  Seorang  suami  dapat  menikah  lagi  dengan  istrinya  yang  telah diceraikan, jika istrinya berada dalam masa tunggu perceraian retraksi, meskipun istrinya tidak menyetujuinya; dan hak ini tidak akan hilang karena pengabaian istri.
Pasal  tersebut  menempatkan  laki-laki  atau  suami  sangat  dominan  dibanding perempuan atau istri, bahkan pendapat istri bisa diabaikan meski terkait tubuh dan harga dirinya.  Kedaulatan  perempuan  tidak  diterima  dan  tidak  diakui  dalam  hukum  keluarga Sudan.  Untuk  itu,  demi  kedaulatan  dan  harga  diri,  Perempuan  Sudan  melanjutkan perjuangan berani mereka di garis depan untuk melakukan protes, mengendus gas air mata, bahkan  terus  meninggikan  suara  mereka,  dengan  menyatakan:  "Bunuh  aku...  tapi  jangan langgar kebebasanku".

## 7. Pasal 207 dan 210 tentang Masa Iddah
Masa  Tunggu ('iddah )  Pasal  207:  Ayat  (1)  Masa  tunggu (‘iddah )  adalah  masa penantian  yang  wajib  dijalani  oleh  seorang  perempuan,  tanpa  perkawinan,  setelah berpisah/bercerai.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   438-448  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5010
Pasal 210: Ayat (2): 'Iddah istri yang tidak hamil dilakukan dengan salah satu cara berikut, yaitu: -(d) minimal dua periode, dari tiga kali menstruasi, atau satu tahun untuk orang  yang  berhenti  menstruasi  sebelum  menopause.  Ayat  (3):    Menopause  harus  lima puluh lima tahun .
Masa iddah bagi perempuan hukumnya wajib dalam Hukum Keluarga Islam Sudan, kewajiban ini tentu tidak berlaku bagi laki-laki yang ditinggal mati atau bercerai dengan istri. Iddah ini sering kali kemudian dijadikan sebagai dogma untuk membatasi perempuan dalam  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga  ketika  ditinggal  mati  atau  bercerai  dengan suami. Bahkan, durasi iddah di Sudan dengan kategori tertentu lamanya bisa satu tahun. Regulasi hukum keluarga Sudan tidak mempertimbangkan pengalaman sosial dan biologis perempuan.
Padahal, Islam mengupayakan adanya pengurangan waktu berkabung bagi seorang istri,  dan  ini  dilakukan  tidak  dengan  cara  yang  merendahkan  atau  menistakan  diri perempuan.  Sesuai  dengan  keterbatasan  dan  kesederhanaan  pada  waktu  itu  dan pertimbangan etis-moral lainnya, dibuatkanlah suatu ketentuan yang disebut ‘iddah . Yaitu, suatu  masa  menunggu  bagi  seorang  perempuan  yang  baru  berpisah  dari  suaminya,  baik karena  perceraian  atau  kematian,  untuk  tidak  menikah  lagi  sebelum  melalui  beberapa waktu tertentu.

## 8. Pasal 356, 357 tentang Waris
Pada pembahasan Bagian suami yang ditahbiskan Pasal 356: Suami mewarisi bagian yang  telah  ditahbiskan  -(a)  setengah  dari  harta  warisan,  tanpa  adanya  keturunan  yang mewarisi; sama sekali; (b) seperempat dari warisan di hadapan keturunan yang mewarisi, sama sekali. Bagian istri yang ditahbiskan. Pasal 357: Ayat (1) Istri mewarisi bagian yang ditahbiskan  -  (a)  seperempat  dari  warisan,  dalam  hal  tidak  adanya  keturunan  yang mewarisi,  sama  sekali;  (b)  seperdelapan,  dari  warisan,  di  hadapan  seorang  pewaris keturunan,  sama  sekali;  Ayat  (2)  Dalam  hal  ada  beberapa  istri,  bagian  yang  ditahbiskan harus dibagi rata di antara mereka.
Menurut  Hukum  Status  Personal  1991,  warisan  tunduk  pada  ketentuan  hukum Islam (Syariah), di mana perempuan memiliki hak ke warisan, tetapi menerima setengah bagian yang diterima ahli waris laki-laki yang setara. Alasan hak laki-laki untuk mewarisi lebih besar karena laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Dalam hukum  adat  Sudan  seorang  perempuan  tidak  memiliki  hak  untuk  mewarisi  adapun. Faktanya, “perempuan adalah properti” klaim sang pemimpin Dewan Gereja Sudan. “Jika suaminya meninggal, dia harus menikah dengan seseorang dalam keluarga”, ujarnya. Di lain kata, keluarga mewarisi dia.

## KESIMPULAN
Pasal-pasal  bias  patriarki  dalam  hukum  keluarga  Islam  Sudan  Tahun  1991  turut membuat kondisi perempuan Sudan semakin terpuruk dan tidak memperoleh perlakuan
yang adil di hadapan hukum. Perempuan tidak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif di masyarakat Sudan. Bias patriarki dalam hukum keluarga Islam Sudan Tahun 1991  tidak  bisa  dipungkiri  berawal  dari  proses  penyusunannya  yang  tidak mempertimbangkan  pengetahuan  dan  pengalaman  perempuan  serta  dibentuk  dalam konstruksi budaya hukum yang patriarki. Untuk itu, perlu mendialogkan teks yang normatif dengan realitas praktik kehidupan berkeluarga agar melahirkan produk hukum yang adil dan memberikan kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan, terutama di Sudan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Moqsith Ghazali. (2007). “‘Iddah dan Ihdâd”, di KH. Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul  Kodir,  Lies  Marcoes  Natsir  dan  Marzuki  Wahid, Dawrah  Fiqh  Concerning Women – Modul Kursus Islam dan Gender , Fahmina Institute, Cirebon.
Asma Abdel Halim. (2011). Home for Obedience: Masculinity in Personal Status for Muslims Law, hlm. 1.
Asrizal. Hasbi, Umar, Hermanto, Harun. (2021). Pembaharuan Hukum Islam di Mesir dan Sudan: Studi Komparasi. Elpipit.
Enno  Nuri  Al  Sara.  (2020).  Tantangan  Universalitas  Hak  Asasi  Manusia  oleh  Norma Domestik:  Kebijakan  Sudan  Tidak  Merati@ikasi Convention  on  Elimination  of  All Forms  of  Discrimation  Against  Women, Tesis  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik, Universitas Diponegoro, hlm. 1.
Fahima Hasyim. (2018). Political Economy of Violence Againts Women in Sudan, hlm. 15, diakses  dari  laman  https://dawnnet.org/wp-content/uploads/2021/01/Political- Economy
Faqihuddin Abdul Kadir. (2022). Metodologi Fatwa Kupi; Pokok-Pokok Pikiran Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia . (Cirebon, KUPI), 110-112.
Hassan Youse@i Eshkevari. (2017). Memikirkan Kembali Otoritas Laki-Laki atas Perempuan, Qiwama, Wilaya, dan Asumsi-Asumsi yang Mendasarinya, dalam Reformasi Hukum Keluarga  Islam,  Perjuangan  Menegakkan  Keadilan  Gender  di  Berbagai  Negara Muslim. Yogyakarta: LkiS.
Ibid., hlm. 280.
KH. Husein Muhammad. (2012).  Fiqh Perempuan; Re@leksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: LkiS.
Liv  Tonnessen.  (2007).  Competing  Perceptions  of  Women’s  Civil  Rights  in  Sudan.  6(4), diakses  dari  https://www.cmi.no/publications/@ile/2703-competing-perceptions- of-womens-civil-rights-sudan.pdf
Muslims Personal Status Act Sudan. (1991). hlm. 1.
Nasaruddin Umar. (1999).  Kodrat Perempuan dalam Perspektif Al-Quran, dalam Lili Zakiah Munir, Memposisikan Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam. Bandung: Mizan.
Nasaruddin  Umar.  (2001).  Argumen  Kesetaraan  Gender  Perspektif  Al  Quran.  Jakarta: Paramadina.
Nazik  Kabalo.  In  Sudan:  Women  Made  Revolution,  dapat  diakses  di https://nazra.org/en/2012/07/sudan-women-made-revolutions
Nur  Ro@iah,  Dr.,  Bil.Uzm.,  Nalar  Kritis  Muslimah.  (2020).  Re@leksi  atas  Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman. Bandung: A@karuna.
Orly Stern. This is how marriage happens sometimes’: Women and marriage in South Sudan,
hlm 12-13, diakses dari laman
http://www.orlystern.com/wp- content/uploads/2016/08/This-is-how-marriage-happens-sometimes_.pdf
Peter  Reat  Gatkuoth.  (2007).  Perception  of  Polygamous  Marriage  in  Sudanese  Society. diakses dari laman https://sudantribune.com/article23983/
Qodir Zaelani. (2012). Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia.
Safwat, S. (1988). Islamic Law in The Sudan. In Islamic Law: Social and Historical Contects. Ttp: Routledge, hlm. 231-232.
Samia el Nagar, Sharifa Bamkar, Liv Tonnessen. (2017). Girls, Child Marriage, and Education in  Red  Sea  State,  Sudan:  Perspective  on  Girls  Freedom  to  Choose ,  Bergen:  Chr. Michelsen Institute, Sudan Report.
Sudan  Gender  Justice,  diakses  dari  https://sudan.unfpa.org/sites/default/@iles/pub- pdf/Sudan%20Country%20Assessment%20-%20English.pdf.
The Muslims Personal Status Act. (1991). Pasal 3.
Tim KUPI. (2017). Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Cirebon, KUPI, hlm. 102-103.
Tim Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI. (2009). Fondasi Keluarga Sakinah. Dirjen Bimas Islam, hlm. 1.
Wawan  Saputra.  (2022).  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  (Studi  Analisis  Terhadap Pembahruan Hukum Islam Sudan).