## Redaktur PUTIH JURNAL PENGETAHUAN TENTANG ILMU DAN HIKMAH
Ijin terbit SK. Mudir Ma’had Aly No. 18/MAy-PAF/II/2018/SK

## PEMBINA
Muhammad Musyafa' Abdur Rosyid Ahmad Syathori

## PENGARAH
Fathur Rozi

## PIMPINAN REDAKSI
Fathul Haris

## DEWAN EDITOR
Achmad Imam Bashori

## ANGGOTA
Mustaqim Samsul Arifin
Abdul Hadi Alamat Penyunting dan Surat Menyurat :
Jl. Kedinding Lor 99 Surabaya
ISSN 2598-7607 e-ISSN: 2622-223X
diterbitkan : MA’HAD ALY
PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH
Surabaya
9 7 7 2 5 9 8 7 6 0 0 0 0 9 7 7 2 6 2 2 2 2 3 0 0 6

## Daftar Isi
 Daftar Isi
 Pedoman Transliterasi

##  PRINSIP-PRINSIP BUDAYA SEBAGAI SUMBER
HUKUM ISLAM
FathurRozi
 Jumlah Anak Ideal dalam Perspektif  Hadis Muzamil
 Mengenal Tafsir Lat}a>‘if  al -Ishara>t  Karya al-Qushayri>
(Kerangka Metodologis dan Kecenderungan Ideologis)
Kusroni
 MAHKOTA SINGGASANA DALAM ISTANA SHUFIYAH
Kajian  Ruang  Lingkup  Maqomat  Dan    Ahwal    (Pangkat, Derajat dan Kedudukan Para Shufi Di Sisi  Allah Swt.)
Ahmad Syatori
 PENGARUH QIRA<’AH  MUTAWA<TIRAH DALAM

## HUKUM FIQH
Abu Sari
 AL-AS{I<L :    PENAFSIRAN  AL  QURAN  DENGAN BAHASA ARAB
Fathul Haris

## PEDOMAN TRANSLITERASI
Berikut  ini  adalah  skema  transliterasi  Arab-Indonesia  yang ditetapkan dalam penulisan jurnal ini:
NO ARAB INDONESIA ARAB INDONESIA
1 ا ‘ ط t} 2 ب B ظ z{ 3 ت T ع ‘ 4 ث Th
غ
gh 5
ج
J
ف
F
6 ح h{
ق Q
7 خ Kh
ك
K
8 د
D
ل L 9
ذ Dh
م M 10 ر
R
ن
N
11
ز Z
و
W 12 س S
ـه H 13 ش Sh ء ,
14 ص s{ ي y 15 ض d{
Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang ( madd) dengan cara menuliskan coretan horizontal di atas huruf a>, i> dan u>>   ( ْي ِا ، ْو ُا ، ا ا ).

## PRINSIP-PRINSIP BUDAYA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM
Oleh FathurRozi STAI Al Fithrah Surabaya arroziani@gmail.com
Abstrak Tulisan  ini  menguraikan  tentang ‘Urf atau  tradisi  yang  merupakan suatu  sumber  hukum  islam,  yang  digunakan  oleh  ulama  Mazhab Hanafi  dan  Maliki, ‘urf merupakan  salah  satu  kaidah  yang  berada diruang  lingkup na ṣ .  ‘ Urf adalah  bentuk-bentuk mu’ ā malah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat.  Dengan  menggunakan  kaidah  ini,  berarti  kita mengaitkan antara hukum Islam dengan budaya lokal. Namun tradisi atau  budaya  lokal,  tidak  sepenuhnya  diterima  oleh shara ’  sebagai sesuatu ketetapan hukum yang berlaku, karena di satu sisi mungkin ada  tradisi  yang  justru  bertentangan  dengan  pokok-pokok  ajaran Islam  dan  di  sisi  lain  ada  tradisi-tradisi  yang  tidak  bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itulah tulisan ini akan membahas prinsip-prinsip budaya sebagai sumber hukum Islam, Alasan tekstual dan  rasional  bagi  penerimaan  aspek-aspek  lokalitas  dalam  hukum Islam, serta mekanisme penerimaan hukum Islam terhadap kekayaan budaya,  tradisi  atau  praktek  lokal.  Untuk  menerima  dan  mengakui tradisi  atau  budaya  lokal,  hukum  Islam  memiliki  prinsip-prinsip tertentu  yang harus  dipenuhi  oleh  tradisi  tersebut,  yaitu:  ‘ Urf itu termasuk ‘urf yang ṣ ah ī h ,  dalam  artian  tidak  bertentangan  dengan ajaran al- Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. ‘Urf itu mengandung kemaslahatan  dan  logis. ‘Urf itu  harus  sudah  ada  ketika  terjadinya suatu  peristiwa  yang  akan  dilandaskan  kepada ‘urf itu. ‘Urf itu berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan ‘urf . Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut,  sebab  jika  kedua  pihak  yang  berakad  telah sepakat  untuk  tidak  terikat  dengan  kebiasaan  umum  yang  berlaku, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf .
Kata Kunci : Budaya, Sumber, Hukum Islam

## Latar Belakang Masalah
Berkaitan  dengan  tema  tentang  hukum  Islam  dan  budaya lokal, tentunya kita perlu mengingat kembali bahwa sumber-sumber pokok  yang  digunakan  oleh  ulama  ushul  fikih  dalam  menggali hukum  Islam  dan  disepakati  oleh  jumhur  ulama,  yakni:  Al- Qur’an,
Hadis,  Ijma’  dan  Qiyas.  Di  samping  empat  sumber  utama  tersebut ada beberapa kaidah yang diterapkan oleh para ulama, diantaranya:
‘Urf , Isti ṣ h ā b , Sadd  al-Dhar ā i ’ , Ma ṣā lih  Mursalah dan  lain sebagainya.
‘Urf atau tradisi, adalah merupakan suatu sumber hukum yang digunakan  oleh  ulama  Mazhab  Hanafi  dan  Maliki, ‘urf merupakan salah  satu  kaidah  yang  berada  diruang  lingkup na ṣ .  ‘ Urf adalah bentuk-bentuk mu’ ā malah yang  telah  menjadi  adat  kebiasaan  dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat. Dengan menggunakan kaidah  ini,  berarti  kita  mengaitkan  antara  hukum  Islam  dengan budaya lokal.
Landasan  tekstual  diterimanya  aspek-aspek  lokalitas  dalam hukum Islam, dalilnya bersumber dari al- Qur’an dalam surat al -Nisa (4:  115)  dan  surat  al- A’raf  (7:  199).  Adapun  alasan  rasional penerimaan  tradisi  budaya  diantaranya,  karena  syari’at  telah diturunkan  dengan  tujuan  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  umat manusia,  dan  termasuk  yang  mencerminkan  kemaslahatan  adalah hendaknya diperhatikan tradisi budaya.
Tradisi  atau  budaya  lokal,  tidak  sepenuhnya  diterima  oleh shara ’ sebagai sesuatu ketetapan hukum yang berlaku, karena di satu
sisi  mungkin  ada  tradisi  yang  justru  bertentangan  dengan  pokok- pokok  ajaran  Islam  dan  di  sisi  lain  ada  tradisi-tradisi  yang  tidak bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Oleh  karena  itulah  tulisan  ini akan membahas konsep ‘urf dan ‘a>dah dalam hukum Islam, Alasan tekstual  dan  rasional  bagi  penerimaan  aspek-aspek  lokalitas  dalam hukum  Islam,  serta  mekanisme  penerimaan  hukum  Islam  terhadap kekayaan budaya, tradisi atau praktek lokal.
Konsep ‘Urf dan ‘ Ãdah
Secara etimologi, ‘ urf atau al- ‘urfu artinya “yang baik”. Para ulama  ushul  fikih  membedakan  antara ‘ ā dah dan ‘urf dalam menjelaskan  posisinya  sebagai  salah  satu  dalil  untuk  menetapkan suatu  hukum  Islam.  Dalam  ushul  fikih, ‘ ā dah didefinisikan  sebagai berikut: 1
ةيلقع ةقلاع ريغ نم رركتلما رملأا
“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang -ulang tanpa adanya hubungan rasional”
Definisi  tersebut  menjelaskan  bahwa  jika  suatu  perbuatan dilakukan  berulang-kali  menurut  hukum  akal,  maka  tidak  bisa disebut  sebagai  ‘ ā dah .  Pengertian  ini  juga  menunjukkan  bahwa ‘ ā dah itu  meliputi  persoalan  yang  sangat  luas,  yang  berkaitan dengan  permasalahan  pribadi,  misalnya  kebiasaan  sesorang  dalam hal  tidur,  makan,  olahraga,  atau  perkara  yang  menyangkut  orang
1 Ahmad  Fahmi  Abu  Sunnah, al- ‘Urf  wa  al - ‘ Ãdah  f ī Ra ’ yi  al-Fuqah ā ’ , (Mesir: Dar al-Fikr al- ‘Arabi, tth...), 8.
banyak.  ‘ Ãdah bisa  juga  terjadi  secara  alamiah,  seperti  cepatnya seorang  anak  menjadi  baligh  di  daerah-daerah  yang  tropis  dan kelambatan  balighnya  anak  di  daerah- daerah  yang  dingin.  ’ Ãdah juga  bisa  bersumber  dari  hawa  nafsu  dan  kerusakan  akhlak,  seperti budaya korupsi yang merajalela, begitupula ‘ ā dah bisa terjadi karena pengaruh  budaya  asing,  yang  mengakibatkan  perubahan  budaya suatu daerah. 1
Adapun  definisi ‘urf menurut  ulama  ushul  fikih,  adalah sebagai berikut: 2
لعف وأ لوق يف موق روهمج ةداع
“Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam hal perkataan maup un perbuatan”
Berdasarkan definisi tadi, seorang guru besar fikih di Jordania, yakni  Musthafa  Ahmad  al- Zarqa’  mengatakan  bahwa ‘urf merupakan  bagian  dari ‘ ā dah ,  karena ‘ ā dah itu  lebih  umum dibanding ‘urf . Menurutnya, ‘urf harus berlaku pada mayoritas orang di daerah tertentu, bukan hanya pada pribadi atau golongan tertentu dan ‘urf bukanlah  suatu  kebiasaan  yang  alami  sebagaimana  yang terjadi  dalam  kebanyakan ‘ ā dah ,  tetapi ‘urf muncul  dari  suatu pemikiran  dan  pengalaman.  Misalnya,  kebiasaan  mayoritas masyarakat  pada  daerah  tertentu  dalam  prosesi  pernikahan,
1 Nasrun  Haroen, Ushul  Fiqh  1,  (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu,  Cet.  2, 1997), 138.
2 Abdul  Aziz  al-Khayyath, Na ẓ ariyyat  al- ‘Urf  (‘Amman:  Maktabah  al - Aqsha, tth...), 24.
bahwasanya untuk memenuhi keperluan rumah-tangga biasa diambil dari  mas  kawin  yang  diberikan  suami  dan  takaran  tertentu  yang digunakan suatu daerah dalam jual-beli makanan. 1
Konsep ‘urf dan ‘ ā dah dalam al-qaw ā ’ id  al-fiqhiyyah ,  yang disebut pada kaidah kelima, bunyi teksnya adalah: ةمكحم ةداعلا “ Adat kebiasaan  dapat  ditetapkan  sebagai  hukum “  Dalam  perspektif al- qaw ā ’ id  al-fiqhiyyah ,  keduanya  memiliki  satu  makna,  yakni  lafadz yang mutar ā dif . ‘urf adalah  suatu  perbuatan  yang  jiwa  merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat yang baik. ‘Urf tidak terjadi kecuali dalam hal yang telah dikenal oleh seluruh masyarakat, yakni al- ‘urf ‘ ā m , dan juga terjadi dalam perkara yang sudah dikenal oleh negara atau daerah tertentu, yakni al- ‘urf al -kh āṣ .
Adapun ‘ ā dah adalah, suatu hal yang telah terbiasa dilakukan oleh  orang-orang  Islam,  dan  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  suatu daerah, negara, atau suku, dan juga hal yang terbiasa dilakukan oleh seseorang.  Misalnya, ‘ ā dah atau  kebiasaan  perempuan  dalam  haid dan  nifasnya. Maka bisa  disimpulkan bahwa,  pada dasarnya kedua- duanya  sama,  intinya  adalah  sesuatu  yang  jiwa  merasa  tenang melakukannya dan hal itu diterima oleh akal yang sehat, oleh karena itu tidak ada perbedaan antara keduanya. 2
Abdul Mun’im Saleh, dalam bukunya yang berjudul “Hukum
1 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, 138-139.
2 Abdul Aziz Muhammad Azzam, al-Qaw ā ’ id al-Fiqhiyyah (Kairo: Dar al- Hadis, 2005), 172-173.
Manusia  Sebagai  Hukum  Tuhan”  mengatakan  bahwa,  pada prinsipnya istilah ‘urf dan ‘ ā dah mempunyai maksud yang sama, hal ini ditunjukkan oleh rincian dari gagasan ini, sebagaimana terdapat pada  kaidah  kelima  Bab  1,  yakni: ةمكحم  ةداعلا ,  satu-satunya  kaidah cabang dari kaidah utama ini adalah:
فرعلا ىلإ هيف عجري ةغللا يف لاو هيف هل طباض لاو اقلطم عرشلا هب درو ام لك
“Setiap ketentuan yang diberikan shara’ tanpa pembatasan dan tidak  disebutkan kriteria di dalamnya maupun di dalam istilah bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf”.
Menurutnya,  kedua  kaidah  ini  baik  kaidah  yang  pokok  maupun cabangnya, memaksudkan ide yang sama, yakni menghargai praktik lokal  sebagai  perwujudan  dari  rasa  keadilan  masyarakat  setempat. Hukum  Islam  mengindahkannya  atas  dasar  perintah  tuhan sebagaimana disebutkan dalam surat al- A’raf, ayat 199 dan landasan tekstual lainnya. Kedua kaidah serumpun ini (induk kaidah dan anak cabangnya)  menggunakan  dua  istilah  yang  berbeda  yaitu ‘urf dan ‘ ā dah .  Hal  ini  justru  memperkuat  pendapat  bahwa  kedua  istilah tersebut  bukanlah  hal  yang  berbeda.  Lebih  lanjut  ia  mengatakan, tidak menutup kemungkinan pemberian nama yang berbeda tersebut, hanyalah  masalah  rasa  bahasa  saja.  Jika  dalam  ushul  fikih  dipilih nama ‘urf ,  sedangkan  dalam al-qaw ā ’ id  al-fiqhiyyah diberi  nama ‘ ā dah ,  hal  itu  berkaitan  dengan  rasa  keindahan  redaksional  kaidah.
‘urf dikaidahkan  dalam al-qaw ā ’ id  al-fiqhiyyah akan  tetapi  diganti namanya  menjadi ‘ ā dah supaya  bunyi  redaksi  dari  kaidah  itu memiliki  sajak  atau  keragaman  bunyi  yang  enak  didengar.
Mendengar  kata ةمكحم  ةداعلا lebih  enak  daripada  mendengar فرعلا مكحم ,  namun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  memang  ada perbedaan konsepsi di dalam kedua bidang tersebut. 1
Perbandingan Umum antara ‘Urf dan ‘‘ ā dah
1. Dari  sisi  maknanya, ‘ ā dah mengandung  arti  pengulangan.
Karenanya  segala  sesuatu  yang  baru  dilakukan  satu  kali  belum dinamakam ‘ ā dah .  Namun  berapa  kali  suatu  perbuatan  harus dil akukan  baru  disebut  ‘ ā dah ,  tidak  pula  ada  ukuran  yang  jelas.
Sedangkan sesuatu yang dikatakan sebagai ‘urf , tidak dilihat dari sisi  berulang-kalinya  suatu  perbuatan  dilakukan,  tetapi  dilihat dari  sisi  bahwa  perbuatan  itu  telah  dikenal,  diakui  dan  diterima oleh orang banyak. 2
2. ‘Urf merupakan bagian dari ‘ ā dah , karena ‘ ā dah itu lebih umum dibanding ‘urf . ‘Urf harus berlaku pada mayoritas orang di daerah tertentu,  bukan  hanya  pada  pribadi  atau  golongan  tertentu  dan ‘urf bukanlah  suatu  kebiasaan  yang  alami  sebagaimana  yang terjadi  dalam  kebanyakan ‘ ā dah ,  tetapi ‘urf muncul  dari  suatu pemikiran dan pengalaman. 3
3. Pembahasan  adat  kebiasaan  sebagai ‘urf dalam  ushul  fikih ditekankan  kepada  kedudukannya  sebagai  hal  atau  kepantasan
1 Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif  Menemukan  Hakikat  Hukum  Model  al-Qaw ā ’ id  al-Fiqhiyyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2009), 284-286.
2 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Logos, 1999), 363.
3 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, 139.
yang  telah  secara  luas  dikenal  di  dalam  masyarakat.  Sedangkan dalam al-qaw ā ’ id  al-fiqhiyyah ,  kebiasaan  sebagai ‘ ā dah ditekankan  sebagai  hal  yang  telah  terjadi  berulang-ulang.  Oleh karena  itu,  pembicaraan  tentang ‘urf dalam  ushul  fikih menjelaskan  pembagian ‘urf dari  segi  keabsahannya  menurut pandangan shara’. Disana ‘urf dibagi  menjadi ‘urf ṣ ah ī h (legal) dan ‘urf f ā sid (ilegal).
4. Di  dalam al-qaw ā ’ id  al-fiqhiyyah ,  pembahasan  adat  kebiasaan lebih rinci sifatnya, tidak demikian hitam putih. Tidak ada istilah ṣ ah ī h atau f ā sid ,  tetapi  ada  bahasan  tentang  kebiasaan  dengan kriteria konsistensi yang bagaimanakah yang telah dianggap sah untuk  menjadi  pertimbangan  hukum.  Di  dalam al-qaw ā ’ id  al- fiqhiyyah sudah  dianggap  maklum  jika  yang  diterima  haruslah
‘urf ṣ ah ī h saja.  Meskipun  demikian, ‘urf ṣ ah ī h masih  harus dipertimbangkan dari segi konsistensinya. Ini untuk memastikan apakah  telah  bisa  dianggap  sebagai ‘ ā dah yang  sah  sebagai pertimbangan  hukum  ataukah  tidak. 1 Penjelasan  lebih  lanjut,
baca buku “Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan”.

## Macam-macam ‘Urf
Para ulama ushul fikih membagi ‘urf menjadi tiga macam:
1. Dari segi objeknya, ‘urf terbagi menjadi al- ‘urf al -laf ẓ i (kebiasaan yang berkaitan dengan ungkapan) dan al- ‘urf al - ‘amali (kebiasaan
1 Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, 286-287.

## yang berbentuk perbuatan).
a. Al- ‘urf  al -laf ẓ i ,  adalah  kebiasaan  masyarakat  dalam mempergunakan lafadz tertentu dalam mengucapkan sesuatu, sehingga  makna  ucapan  itulah  yang  dipahami  dan  terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti  daging  sapi:  padahal  kata- kata  “daging”  meliputi seluruh  daging  yang  ada.  Apabila  seseorang  mendatangi penjual  daging,  sementara  penjual  daging  itu  memiliki bermacam- macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambilkan daging  sapi,  karena  kebiasaan  masyarakat  setempat  telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.
b. Al- ‘urf al - ‘amali , adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan  perbuatan  biasa.  Yang  dimaksud  “perbuatan  biasa” adalah  perbuatan  masyarakat  dalam  masalah  kehidupan mereka  yang  tidak  terkait  dengan  kepentingan  orang  lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu,  kebiasaan  masyarakat  tertentu  memakan  makanan dan  meminum  minuman  khusus  atau  memakai  pakaian tertentu dalam acara-acara tertentu. 1
2. Dari  segi  cakupannya, ‘urf terbagi  dua,  yakni al- ‘urf  al - ‘ ā m
(kebiasaan  yang  bersifat  umum)  dan al- ‘urf  al -kh āṣ (kebiasaan yang bersifat khusus).
a. Al- ‘urf al - ‘ ā m , adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara
1 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, 139-140.
luas diseluruh masyarakat ataupun daerah. Contoh, kebiasaan yang berlaku pada negara-negara tertentu mengenai ungkapan talak  terhadap  istri,  seperti  pernyataan  “engkau  telah  haram aku gauli”. Apabila ungkapan ini telah diucapkan oleh suami terhadap  istrinya,  suami  dianggap  telah  menjatuhkan  talak kepada istrinya. Begitupula kebiasaan menyewa kamar mandi umum  dengan  jumlah  sewa  tertentu,  tetapi  tidak  ditetapkan secara  pasti  lamanya  waktu  mandi  dan  kadar  air  yang digunakan. 1
b. Al- ‘urf al -kh āṣ , adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat  tertentu.  Misalnya,  di  kalangan  para  pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.  Contoh  lain,  adalah  kebiasaan  yang  berlaku dikalangan  pengacara  hukum  bahwa  jasa  pembelaan  hukum yang  akan  dia  lakukan  harus  dibayar  dahulu  sebagian  oleh kliennya.  Menurut  Musthafa  Ahmad  al- Zarqa’, ‘urf ini  tidak terhitung  jumlahnya  dan  senantiasa  berkembang  sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat. 2
3. Dari segi keabsahannya dalam pandangan shara’ , ‘urf terbagi dua, yaitu: al- ‘urf  al - ṣ ah ī h (kebiasaan  yang  dianggap  sah  atau  benar) dan  al- ‘urf  al -f ā sid (kebiasaan  yang  dianggap  rusak  atau  tidak benar).
1 Firdaus, Ushul  Fiqh:  Metode  Mengkaji  dan  Memahami  Hukum  Islam Secara Komprehensif (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet. 1, 2004), 98.
2 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, 140-141.
a. Al- ‘urf  al - ṣ ah ī h ,  adalah  kebiasaan  yang  berlaku  ditengah- tengah masyarakat, yang mana tidak bertentangan dengan al- na ṣ (al- Qur’an atau had is), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka  dan  tidak  pula  membawa  mudharat  bagi  mereka. Misalnya,  dalam  masa  pertunangan  pihak  laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, dan hadiah ini tidak dianggap sebagai bagian dari mahar.
b. Al- ‘urf  al -f ā sid ,  kebiasaan  yang  bertentangan  dengan  dalil- dalil shara’ dan  kaidah-kaidah  dasar  yang  ada  dalam shara’ . 1
Misalnya,  sogok-menyogok  atau  suap-menyuap.  Untuk memenangkan  perkaranya,  seseorang  menyerahkan  sejumlah uang  kepada  hakim,  atau  untuk  kelancaran  urusan  yang dilakukan  seseorang,  ia  memberikan  sejumlah  uang  kepada orang  yang  menangani  urusannya. 2 Contoh  lain,  menyajikan minuman  memabukkan  pada  acara-acara  resmi,  atau mengadakan  tarian-tarian  wanita  yang  berpakaian  seksi  dan mempertontonkan  aurat  pada  acara  yang  dihadiri  perserta laki-laki. 3
Kedudukan ‘Urf sebagai Metode Istinb āṭ Hukum Islam
Para  ulama  ushul  fikih  sepakat  bahwa,  ‘ urf ṣ ah ī h yang  tidak
1 Abdul Wahhab Khallaf, ‘ Ilmu U ṣū l al-Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan M. Tholhah Mansur (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 8, 2002), 131.
2 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, 141.
3 Satria  Effendi,  M.  Zein, Ushul  Fiqh  (Jakarta:  Prenada  Media,  Cet.  1, 2005), 155.
bertentangan dengan shara’ , baik yang menyangkut ‘urf al - ‘ ā m dan
‘ urf al-kh āṣ , maupun yang berkaitan dengan ‘urf al-laf ẓ i dan ‘urf al -
‘amali ,  dapat  dijadikan  sebagai hujjah dalam  menetapkan  hukum shara’ .
Menurut  Imam  al-Qarafi,  ahli  fikih  Maliki  (w.  684  H/  1285 M), 1 Seorang mujtahid dalam  menetapkan  suatu  hukum,  harus terlebih  dahulu  meneliti  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  masyarakat setempat,  sehingga  hukum  yang  ditetapkan  itu  tidak  bertentangan atau  menghilangkan  kemaslahatan  yang  menyangkut  masyarakat tersebut. Menurut Imam al-Syatibi,  ahli ushul fikih Maliki (w.  790 H)  dan  Imam  Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah,  ahli  ushul  fikih  Hambali (691-751  H/  1292-1350  M),  seluruh  ulama  mazhab  menerima  dan menjadikan ‘urf sebagai  dalil shara’ dalam  menetapkan  hukum, apabila tidak ada na ṣ yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.  Misalnya,  seseorang  yang  menggunakan  jasa  pemandian umum  dengan  harga  tertentu,  padahal  lamanya  ia  dalam  kamar mandi  itu  dan  berapa  jumlah  air  yang  terpakai  tidak  jelas.  Sesuai dengan ketentuan umum sya ri’at Islam dalam suatu akad, kedua hal ini  harus  jelas  adanya.  Akan  tetapi,  perbuatan  seperti  ini  telah berlaku  luas  di  tengah-tengah  masyarakat,  sehingga  seluruh  ulama mazhab  menganggap  sah  akad  ini.  Alasan  mereka  adalah ‘urf  al -
‘amali yang berlaku.
Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat
1 Syihabuddin  Ahmad  ibn  Idris  al-Qarafi, Anw ā r  al-Bar ū q  f ī Anw ā ’ al- Fur ū q Jilid III (Mesir: Dar al- Ihya’ al -Kutub al- ‘Arabiyyah, 1344 H, 49.
al- Qur’an  diturunkan,  banyak  sekali  ayat -ayat  yang  mengukuhkan kebiasaan  yang  terdapat  di  tengah-tengah  masyarakat.  Misalnya, kebolehan  jual-beli  yang  sudah  ada  sebelum  Islam.  Hadis-hadis Rasulullah  SAW  Juga  banyak  sekali  yang  mengakui  eksistensi ‘urf yang  berlaku  di  tengah  masyarakat,  seperti  hadis  yang  berkaitan dengan  jual-beli  pesanan  ( salam ).  Dalam  sebuah  riwayat  dari  Ibn Abbas dikatakan bahwa, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau  melihat  penduduk  setempat  melakukan  jual  beli salam tersebut. lalu Rasulullah SAW bersabda:
مولعم لجأ ىلإ مولعم نزوو مولعم ليك يف فلسيلف رمت يف فلسأ نم
“Barang  siapa  yang  melakukan  jual -beli  salam  pada  kurma, maka  hendaklah  ditentukan  jumlahnya,  takarannya,  dan tenggang waktunya” (HR. al -Bukhari).
Dari  berbagai  kasus  yang  dijumpai,  para  ulama  ushul  fikih merumuskan  kaidah-kaidah  fikih  yang  berkaitan  dengan ‘urf , diantaranya adalah yang paling mendasar:
ةمكحم ةداعلا
“Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan menjadi hukum”.
ةنكملأاو ةنمزلأا ريغتب ماكحلأا ريغت ركني لا
“Tidak  bisa  dipungkiri  perubahan  hu kum  disebabkan perubahan zaman dan tempat”.
صنلاب تباثلاك فرعلاب تباثلا
“Sesuatu  yang  ditetapkan  berdasarkan  ‘urf  sama  halnya dengan  perkara  yang  ditetapkan  berdasarkan  nash  (ayat  dan atau hadis). 1
1 Jalaluddin  Abd  al-Rahman  al-Suyuthi, al-Ashb ā h wa al-Na ẓā ’ ir  (Beirut: Muassasat al-Kutub al-Tsaqafiyyah, cet. 2, 1996) 80,88.
Alasan Tekstual dan Rasional Penerimaan ‘Urf dan ‘ Ãdah
Landasan diterimanya aspek-aspek lokalitas atau tradisi dalam hukum Islam, adalah :
1. Abdul Aziz Muhammad Azzam mengutip dari buku “ al-Faw ā ’ id al-Janiyyah ‘ Al ā al-Maw ā hib  al-Saniyyah ”  bahwasanya, dianggapnya ‘ ā dah sebagai hujjah dalam  menetapkan  hukum
Islam, dalilnya bersumber dari firman Allah SWT:
نينمؤلما ليبس ريغ عبتيو ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو
منهج هلصنو ىلوت ام هلون تءاسو :ءاسنلا( اريصم 115 .)
Yang dijadikan dalil dalam ayat ini adalah: makna dari kata “ al- Sabil ”, yakni “jalan”, maka jalan nya orang-orang mukmin adalah kebiasaan-kebiasaan mereka yang dianggap baik, dan Allah SWT telah  memberikan  ancaman  bagi  mereka  yang  tidak  mengikuti jalan  orang-orang  mukmin,  maka  ini  menunjukkan  bahwa mengikuti jalan orang-orang mukmin itu wajib. 1
2. Abdul  Karim  Zaidan  mengatakan,  sebagian  ulama  yang menjadikan ‘urf sebagai  salah  satu  landasan  untuk  menetapkan hukum  Islam  berpendapat,  bahwasanya  Allah  SWT  telah berfirman dalam al- Qur’an:
:فارعلأا( نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ 199 ) Menurutnya, hujjah ini lemah karena yang dimaksud dengan kata
‘urf dalam  ayat  tersebut  adalah  “yang  telah  dikenal  atau diketahui”,  yakni  yang  telah  diketahui  kebaikannya  dan  wajib
1 Abdul Aziz Muhammad Azzam, al-Qaw ā ’ id al-Fiqhiyyah, 173.
melaksanakannya, dengan kata lain setiap apa yang diperintahkan oleh syari’at. 1
3. Disebutkan dalam kitab “ al-Ashb ā h wa al-Na ẓā ’ ir ” bahwasanya,
asas dari kaidah ini adalah perkataan Ibnu Mas’ud R.A. :
دنع وهف احيبق نوملسلما هآر ام و ،نسح الله دنع وهف انسح نوملسلما هآر ام
حيبق الله )يراخبلا هاور(
2
Al- ‘Alai  berkata:  Aku  tidak  mendapatkannya marf ū ’ dalam kitab-kitab  hadis  dan  tidak  pula  dengan  sanad  yang  lemah, setelah  mengkaji  dan  meneliti  lebih  detail,  didapatkan bahwasanya hadis tersebut mauq ū f dari Abdullah bin Mas’ud, hal ini dis ebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab “ Musnad ”. 3
Walaupun demikian hadis itu maknanya benar dan sesuai dengan yang  diminta,  apakah  diriwayatkan marf ū ’ kepada  Nabi Muhammad  SAW  atau mawq ū f atas  Ibnu  Mas’ud  R.A.,  karena keterangan  hadis  mengisyaratkan  bahwa  maksud  dari  pada  kata “ muslim ī n ”  dalam  hadis  tersebut  adalah  sahabat,  ulama -ulama salaf dan khalaf. Hal ini dipahami dari kata-kata al-Amidi, Ibnu Hazm  dan  Syatibi  dalam  kitab  “ al- I’ti ṣā m ”,  yang  mengatakan: bahwasanya,  kata  “ muslim ī n ”  adalah  merupakan s ī ghah ‘umum dan huruf lamnya adalah l ī al-istighr ā q yang menunjukkan ijma’
1 Abdul  Karim  Zaidan, al-Waj ī z  F ī U ṣū l  al-Fiqhi  (Beirut:  Muassasat  al- Risalah, Cet. 4, 1994), 254.
2 Jalaluddin  Abd  al-Rahman  al-Suyuthi, al-Ashb ā h  wa  al-Na ẓā ’ ir,  119. Muhammad Abu Zahroh, U ṣū l al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr al- ‘Arabi, tth...), 273.
3 Amir Abdul Aziz, U ṣū l al-Fiqhi al-Isl ā miy, al-Mujallad II  (Mesir: Dar al- Salam, Cet. 1, 1997), 503.
ahl  al-hill  wa  al- ‘aqd ,  dan  apa-apa  yang  dianggap  mereka  baik, maka  bagi  Allah  itu  baik,  dengan  makna  ini  bisa  dijadikan sebagai hujjah .
4. Para  ulama  telah  bersepakat  bahwa,  tradisi  atau  kebiasaan  bisa dijadikan  sebagai  hukum  dalam  hal-hal  yang  telah  berulang- berulang  dilakukan  menurut  adat  kebiasaan,  karena  itu  terlahir dari  hajat  dan  kemaslahatan  yang  tidak  bertentangan  dengan nu ṣūṣ al-shar ’ i dan  tujuan-tujuan  umumnya.  Kadang-kadang masyarakat  pada  zaman  nabi  SAW  terbiasa  melakukan  suatu perkara  yang  berkaitan  dengan  perihal  kehidupan  mereka  dan Nabi tidak mengharamkan hal itu, ini membuktikan hal tersebut boleh  dilakukan.  Maka  adat  atau  tradisi  merupakan  landasan hukum  dalam  perkara-perkara  yang  baru  pada  setiap  zaman  dan tempat. 1
5. Syari’at  telah  diturunkan  dengan  tujuan  mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi hamba-hambanya, dan termasuk  yang  mencerminkan  kemaslahatan  adalah,  hendaknya diperhatikan tradisi dan kebiasaan mereka yang disenangi, yakni tradisi atau kebiasaan yang mereka lakukan dan menganggapnya baik  dan  mereka  sukai.  Oleh  karenanya,  sewajarnya ‘urf itu dianggap  dan  diakui  sebagai  salah  satu  sumber  dari  sumber- sumber  hukum  Islam,  dengan  catatan  harus  ada  ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat tertentu, yang menjadikannya justru
1 Abdul Aziz Muhammad Azzam, al-Qaw ā ’ id al-Fiqhiyyah, 173-174.
tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 1
Imam  al- Suyuthi  dalam  kitab  “ al-Ashb ā h  wa  al-Na ẓā ’ ir ” dalam  hal ‘urf mengatakan,  “ketahuilah!  Diterimanya ‘urf dan ‘ ā dah dalam  hukum  Islam  merujuk  pada  fikih  dalam  beberapa masalah yang tidak terhitung banyak, diantaranya: umur haid dan baligh.  Minimalnya  masa  haid,  nifas  dan  masa  suci  dari  haid. Masa  haid  pada  umumnya  dan  maksimalnya,  perbuatan- perbuatan  yang  menafikan  sholat,  najis-najis  yang ma’f ū kalau sedikit  kadarnya,  panjang  dan  pendeknya  zaman  dalam  hal dianggap  berkesinambungannya  wudhu,  khutbah,  jum’at,  antara ijab  dan  qabul,  memberikan  salam  dan  membalasnya, penangguhan  yang  menghalangi  dikembalikannya  barang  karena adanya  aib/cacat,  mengambil  atau  memakan  buah-buahan  yang jatuh  dari  pohonnya,  dalam  hal al- mu’ āṭā h sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, dalam timbangan dan takaran yang belum diketahui keadaannya pada masa Rasulullah SAW,  pendapat  yang  paling ṣ ah ī h dalam  hal  ini  adalah,  dilihat adat  kebiasaan  negara  atau  daerah  dalam  berjual-beli.  Dalam perkara  melepaskan  hewan-hewan  ternak  pada  siang  hari  dan menjaganya pada malam hari. 2
Prinsip-Prinsip Budaya Sebagai Sumber Hukum Islam
Untuk  menerima  dan  mengakui  tradisi,  kebiasaan,  atau
1 Amir Abdul Aziz, U ṣū l al-Fiqhi al-Isl ā miy, al-Mujallad II, 507.
2 Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, al-Ashb ā h wa al-Na ẓā ’ ir, 119-120.
budaya lokal sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum Islam, disyaratkan memenuhi beberapa prinsip, yaitu:
1. ‘Urf tersebut  termasuk ‘urf yang ṣ ah ī h ,  dalam  artian  tidak bertentangan  dengan  ajaran  al- Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah SAW. 1 Misalnya,  kebiasaan  di  satu  negeri  atau  daerah bahwasanya  sah  mengembalikan  harta  titipan  atau  amanah kepada  istri  dan  anak  dari  pihak  pemberi  atau  pemilik  titipan. Kalau  kebiasaannya  bertentangan  dengan al-na ṣ (al- Qur’an  dan Sunnah), maka kebiasaan itu tidak dianggap atau diakui. Seperti kebiasaan ber- mu’ ā malah dengan riba, meminum-minuman keras pada  acara-acara  tertentu,  atau  membuka  aurat  dan  lain sebagainya. Menurut  jumhur  ulama,  kebiasaan-kebiasaan  seperti ini tidak bisa diterima. 2
2. ‘Urf itu  mengandung  kemaslahatan  dan  logis.  Syarat  ini merupakan  sesuatu  yang  mutlak  ada  pada ‘urf yang ṣ ah ī h sehingga  dapat  diterima  masyarakat  umum.  Sebaliknya,  apabila ‘urf itu  mendatangkan  kemudharatan  dan  tidak  dapat  diterima logika,  maka ‘urf yang  demikian  tidak  dapat  dibenarkan  dalam Islam.  Misalnya,  kebiasaan  istri  yang  membakar  dirinya  hidup- hidup  bersamaan  dengan  pembakaran  jenazah  suaminya  yang meninggal.  Meskipun ‘urf ini  dipandang  baik  dalam  suatu msyarakat  tertentu,  tetapi  kebiasaan  seperti  ini  tidak  dapat
1 Muchlis  Usman, Kaidah-kaidan  Istinbath  Hukum  Islam  (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 1997), 142.
2 Abdul Karim Zaidan, al-Waj ī z F ī U ṣū l al-Fiqhi, 256.
diterima oleh akal sehat. 1
3. ‘Urf itu  harus  sudah  ada  ketika  terjadinya  suatu  peristiwa  yang akan  dilandaskan  kepada ‘urf itu.  Misalnya,  seseorang  yang mewakafkan  hasil  kebunnya  kepada  ulama,  sedangkan  yang disebut  ulama  waktu  itu  hanyalah  orang  yang  mempunyai pengetahuan  agama  tanpa  adanya  persyaratan  memiliki  ijazah, maka  kata  ulama  dalam  pernyataan  wakaf  itu  harus  diartikan dengan  pengertiannya  yang  sudah  dikenal  itu,  bukan  dengan pengertian  ulama  yang  menjadi  populer  kemudian  setelah  ikrar wakaf  itu  terjadi,  seperti  harus  punya  ijazah. 2 Contoh  lain: mengenai pemberian mahar kepada istri oleh suami. Orang yang melaksanakan  akad nikah dan pada saat akad tidak menjelaskan teknis  pembayaran  maharnya,  dalam  artian  dibayar  lunas  atau dicicil.  Sementara ‘urf yang  berlaku  di  tempat  itu  adalah melunasi  seluruh  mahar.  Ternyata  kemudian ‘urf di  tempat  itu mengalami  perubahan  dan  masyarakat  telah  terbiasa  mencicil mahar.  Lalu  muncul  masalah  yang  menyebabkan  terjadinya perselisihan  antara  suami-istri  tentang  pembayaran  mahar tersebut.  suami  berpegang  pada  adat  yang  berlaku  kemudian, yakni  dicicil.  Sementara  istri  berpegang  pada ‘urf yang  berlaku pada  saat  akad  nikah  dulu.  Berdasarkan  syarat  ini,  maka  suami harus  membayar  mahar  kepada  istrinya  dengan  lunas,  sesuai
1 Firdaus, Ushul  Fiqh:  Metode  Mengkaji  dan  Memahami  Hukum  Islam Secara Komprehensif, 105.
2 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, 157.
dengan ‘urf yang  berlaku  dulu,  pada  saat  akad  nikah berlangsung. 1 Dalam kaidah ushuliyyah disebutkan:

## ئراطلا فرعلل ةربع لا
“ Urf yang  datang  kemudian  tidak  dapat  dijadikan  sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama ”. 2
4. ‘Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan ‘urf ,  atau  minimal  di  kalangan  sebagian  besar masyarakat. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang  dalam  masyarakat.  Umpamanya,  umumnya masyarakat  di  Indonesia  dalam  melakukan  transaksi  senantiasa menggunakan  alat  tukar  resmi,  yakni  mata  uang  rupiah. Karenanya,  dalam  suatu  transaksi,  tidak  masalah  bila  tidak menyebutkan  secara  jelas  tentang  jenis  mata  uangnya,  karena semua  orang  telah  mengetahuinya  dan  tidak  ada  kemungkinan lain  dari  penggunaan  mata  uang  rupiah  yang  berlaku,  kecuali dalam kasus tertentu. 3
5. Tidak  ada  ketegasan  dari  pihak-pihak  terkait  yang  berlainan dengan  kehendak ‘urf tersebut,  sebab  jika  kedua  pihak  yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf .  Misalnya,  adat  yang  berlaku  pada  suatu  masyarakat,  istri
1 Firdaus, Ushul  Fiqh:  Metode  Mengkaji  dan  Memahami  Hukum  Islam Secara Komprehensif, 106.
2 Abdul Aziz Muhammad Azzam, al-Qaw ā ’ id al-Fiqhiyyah, 190.
3 Firdaus, Ushul  Fiqh:  Metode  Mengkaji  dan  Memahami  Hukum  Islam Secara Komprehensif, 106.
belum  boleh  dibawa  oleh  suaminya  pindah  dari  rumah  orang- tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah  pihak  telah  sepakat  bahwa,  sang  istri  sudah  boleh  dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan melunasi maharnya. Dalam kasus ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku. 1

## Kesimpulan
Konsep ‘ ā dah dalam  ushul  fikih,  adalah  Sesuatu  yang dikerjakan  secara  berulang-ulang  tanpa  adanya  hubungan  rasional. Adapun ‘urf menurut ulama ushul fikih, adalah Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam hal perkataan maupun perbuatan.
Konsep ‘urf dan ‘ ā dah dalam al-Qaw ā ’ id al-Fiqhiyyah , yang disebut  pada  kaidah  kelima,  bunyi  teksnya  adalah: ةمكحم  ةداعلا , keduanya  memiliki  satu makna,  yakni  lafadz yang mutar ā dif ,  kami lebih  cenderung  ke  pendapat  yang  mengatakan  bahwa,  pemberian nama yang berbeda tersebut, hanyalah masalah rasa bahasa saja. Jika dalam  ushul  fikih  dipilih  nama ‘urf ,  sedangkan  dalam al-qaw ā ’ id fiqhiyyah diberi  nama ‘ ā dah ,  hal  itu  berkaitan  dengan  cita-rasa keindahan redaksional kaidah.
Alasan  Tekstual  dan  Rasional  Penerimaan ‘Urf dan ‘ ā dah adalah: dalam al- Qur’an disebutkan dalam surat al -Nisaa, ayat: 115 dan  surat  al- A’raf,  ayat:  199.  Sedangkan  dalam  hadis,  perkataan
1 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, 157.
Ibnu  Mas’ud  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari.  Alasan rasionalnya,  para  ulama  telah  bersepakat  bahwa,  tradisi  atau kebiasaan  bisa  dijadikan  sebagai  hukum  dalam  hal-hal  yang  telah berulang-berulang  dilakukan  menurut  adat  kebiasaan,  karena  itu terlahir dari hajat dan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nu ṣū s  al-shar ’ i dan  tujuan-tujuan  umumnya. Syari’at  telah diturunkan  dengan  tujuan  mewujudkan  kemaslahatan-kemaslahatan bagi  hamba-hambanya,  dan  termasuk  yang  mencerminkan kemaslahatan adalah, hendaknya diperhatikan tradisi dan kebiasaan mereka  yang  disenangi,  dengan  catatan  harus  ada  ketentuan- ketentuan  dan  syarat-syarat  tertentu,  yang  menjadikannya  justru tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Untuk  menerima  dan  mengakui  tradisi  atau  budaya  lokal, hukum Islam mensyaratkan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi  oleh  tradisi  tersebut,  yaitu:  ‘ Urf itu  termasuk ‘urf yang ṣ ah ī h , dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran al- Qur’an dan Sunnah  Rasulullah  SAW. ‘Urf itu  mengandung  kemaslahatan  dan logis. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan  dilandaskan  kepada ‘urf itu. ‘Urf itu  berlaku  umum  pada masyarakat  yang  terkait  dengan  lingkungan ‘urf .  Tidak  ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut,  sebab  jika  kedua  pihak  yang  berakad  telah  sepakat untuk  tidak  terikat  dengan  kebiasaan  umum  yang  berlaku,  maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf .

## DAFTAR PUSTAKA
Azzam  Abdul  Aziz  Muhammad, al-Qaw ā ’ id  al-Fiqhiyyah. Kairo: Dar al-Hadis, 2005.
Aziz  Amir  Abdul, U ṣū l  al-Fiqhi  al-Isl ā miy,  al-Mujallad  II. Mesir: Dar al-Salam, Cet. 1, 1997.
Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Jakarta: Zikrul Hakim, Cet.
1, 2004.
Haroen  Nasrun, Ushul  Fiqh  1.  Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu, Cet. 2, 1997.
Khallaf Abdul Wahhab, Ilmu U ṣū l al-Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Barsany  dan  M.  Tholhah  Mansur.  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, Cet. 8, 2002.
Khayyath  (al)  Abdul  Aziz, Na ẓ ariyyat  al- ‘ Urf. ‘Amman:
Maktabah al-Aqsha, tth...
Qarafi  (al)  Syihabuddin  Ahmad  ibn  Idris, Anw ā r  al-Bar ū q  f ī Anw ā ’ al -Fur ū q Jilid III. Mesir: Dar al- Ihya’ al -Kutub al- ‘Arabiyyah, 1344 H.
Saleh Abdul Mun’im, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al- Qaw ā ’ id al-Fiqhiyyah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.
1, 2009.
Sunnah  Ahmad  Fahmi  Abu, al- ‘Urf  wa  al - ‘ Ãdah    f ī Ra ’ yi  al- Fuqah ā ’ . Mesir: Dar al-Fikr al- ‘Arabi, tth...
Suyuthi  (al)  Jalaluddin  Abd  al-Rahman, al-Ashb ā h  wa  al- Na ẓā ’ ir. Beirut: Muassasat al-Kutub al-Tsaqafiyyah, cet.
2, 1996.
Syarifuddin Amir, Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Logos, 1999.
Usman  Muchlis, Kaidah-kaidan  Istinbath  Hukum  Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 1997.
Zahroh Muhammad Abu, U ṣū l al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, tth...
Zaidan  Abdul  Karim, al-Waj ī z  F ī U ṣū l  al-Fiqhi.  Beirut: Muassasat al-Risalah, Cet. 4, 1994.
Zein  Satria  Effendi  M., Ushul  Fiqh.  Jakarta:  Prenada  Media, Cet. 1, 2005.