PENGARUH KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN  LABA RUGI KOMERSIAL TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK

## Oleh
Tony S. Chendrawan Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untirta Serang Email : tony@untirta.ac.id

## ABSTRACT
Company as corporation which become corporate of tax subject has the duty of reporting all of its activities which are  related  to  taxation  to  the  tax  imposed  in  accordance  with  the  prevailing  of  the  determination  and  taxing legislation. In order not to giving the wrong information on estimating the company potential on outcome the income after tax, first of all, it should be doing reconciliation or adjustment the financial report with the admission of revenue and expense determination which those based on Standar Akuntansi Keuangan (SAK), because not always same as The Determination Rules of  Taxing Legislation , so it will cause a differentation between commercial financial report with fiscal financial report. For that, it must be doing a tax adjustment.
According to Mohammad Zein (2005:202-208), differentiation that was happened between income before tax and taxable income, caused by permanent difference and timing difference. If that tax adjustment  is resulting the fiscal profit bigger than the commercial profit, is called a positive of tax adjustment, but if the fiscal profit become less than the commercial profit is called a negative of tax adjustment.
This research is focused to identify: (1) How the influence of the tax adjustment on commercial income statement partially  to taxable  income  (2)  How  the  influence  of  the  tax  adjustment  on  commercial  income  statement simultaneously to taxable income.
The method used on this research is Descriptive and Verificative. The objective are the LQ 45 company which are listed on  Bursa Efek Jakarta (BEJ). Sampling technique used is the Purposive Sampling method, acquired  19 sample from 45 company of  LQ 45.
To solve this research briefly use by Multiple Regression model formula by SPSS for Windows 10.0 program. Before  that,  the  test  on  Classical  Assumption,  that  is  concist  of  Multicoloniearity  test,  Autocorrelation  test, Heteroscedasticity test, and Normality test are must have done.
From those test above obtained the result are (1) Timing Difference and Permanent Difference Variable as partial has  the signification  influence  to Taxable  Income (2)  Timing  Difference  and  Permanent  Difference  Variable  as simultan has the signification influence the Taxable Income.
Keyword: Tax Adjustment, Timing Difference, Permanent Difference, Taxable Income

## I. Pendahuluan
1.1  Latar Belakang Penelitian
Negara adalah organisasi yang dibentuk dengan berbagai alasan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi lahirnya negara, menurut teori modern, negara dilahirkan karena adanya kontrak sosial masyarakat terhadap penguasa, dimana masyarakat menyerahkan sebagian hak- hak pribadi atau perdatanya diurus oleh negara, sehingga hak-hak pribadi tersebut menjadi hak publik dan negara berkewajiban menunaikan hak publik masyarakat atau rakyatnya.
Pembukaan  UUD  1945  merupakan  cerminan  kontrak  sosial  antara  bangsa  Indonesia, dimana  tujuan  dibentuknya  negara  seperti  yang  dinyatakan  dalam  pembukaan  adalah: melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia;  memajukan kesejahteraan  umum;  mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia.
Tujuan  negara  sebagaimana  yang  dicantumkan  dalam  pembukaan  UUD  1945, merupakan kesepakatan bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, tentu negara memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sumber pembiayaan untuk mencapai tujuan negara, salah satunya diperoleh melalui pajak yang dipungut negara dan menjadi beban warga negaranya.
“Hampir  seluruh  kehidupan  perseorangan  dan  perkembangan  dunia  bisnis dipenuhi  oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Pengaruh tersebut  kadang-kadang  cukup  berarti  sehingga  bagi  para  eksekutif  komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapatkan perhatian yang serius dan bahkan  merupakan  faktor  yang  menentukan  bagi  lancarnya  suatu  bisnis (Mohammad Zein, 2005;42).”
Pajak yang bersifat memaksa dan menjadi andalan pemerintah, kian menjadi primadona dalam  membiayai  dan  menggerakkan  roda  pemerintahan.  Besarnya  target  penerimaan  pajak yang diusulkan  pemerintah dan ditetapkan  bersama DPR memberikan cerminan bahwa beban masyarakat  tidaklah  ringan  dimasa  mendatang.  Beban  masyarakat  yang  besar  tersebut  akan semakin  besar  saja  dimasa  datang,  karena  selain  target  jumlah  pajak  yang  terus  meningkat, proporsi pembiayaan anggaran negara yang dibiayai oleh pajak ini juga terus membesar.
Besarnya  target  penerimaan  pajak  oleh  pemerintah,  tentu  menjadi  beban  berat  bagi wajib pajak, baik perorangan ataupun badan. Beban pajak ini tentu saja membebani keuangan perusahaan, dan pada akhirnya dapat menurunkan nilai perusahaan secara keseluruhan.
“Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan)  ke  sektor  publik.  Pemindahan  sumber  daya  tersebut  akan mempengaruhi daya beli ( purchasing power ) atau kemampuan belanja ( spending power )  sektor  privat.  Agar  tidak  terjadi  gangguan  serius  terhadap  jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik. Bagi  negara,  pajak  adalah  salah  satu  sumber  penerimaan  penting  yang  akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Erly Suandy, 2001;2).”
Dalam  reformasi  perpajakan  tahun  1983,  1994,  dan  tahun  2000  ditetapkan  berbagai perubahan  agar  pemungutan  pajak  lebih  sederhana  dan  mudah  dipahami  oleh  wajib  pajak. Antara lain dalam sistem pemungutan pajak diberlakukan sistem Self Assessment , dalam sistem ini masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri pajak yang terutang dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).
Jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan wajib pajak adalah jumlah yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan,  menyebutkan  bahwa:“Pengisian  Surat  Pemberitahuan  Tahunan
Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.”
Dengan  demikian  untuk  mengetahui  kondisi  suatu  perusahaan  serta  hasil-hasil  yang telah  dicapai  oleh  perusahaan  perlu  adanya  laporan  keuangan  dari  perusahaan  yang bersangkutan.
Agar tidak memberikan informasi yang keliru dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan  laba  setelah  pajak,  hendaknya  terlebih  dahulu  melakukan  rekonsiliasi  atau penyesuaian  laporan  keuangan  dengan  ketentuan  pengakuan  penghasilan  dan  biaya  yang didasarkan  pada  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK),  karena  tidak  selalu  sama  dengan  yang didasarkan  dalam  Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  Perpajakan,  sehingga  akan menimbulkan  perbedaan  antara  laporan  keuangan  komersial  dengan  laporan  keuangan  fiskal, untuk  itu harus dilakukan koreksi fiskal.
Seperti yang diungkapkan Erly Suandy (2001:89) yaitu:
“Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal  menimbulkan  perbedaan  dalam  menghitung  besarnya  penghasilan  kena  pajak. Perbedaan  ini  disebabkan  karena  adanya  perbedaan  kepentingan  antara  akuntansi komersial  yang  mendasarkan  laba  pada  konsep  dasar  akuntansi  yaitu the  proper matching  cost  against  revenue ,  sedangkan  dari  segi  fiskal  tujuan  utamanya  adalah penerimaan  negara.  Dalam  penyusunan  laporan  keuangan  fiskal  wajib  pajak  harus mengacu  kepada  peraturan  perpajakan,  sehingga  laporan  keuangan  komersial  yang dibuat  berdasarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan  harus  disesuaikan  /  koreksi  fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.”
Atau dengan kata lain dilakukannya koreksi fiskal akibat adanya perbedaan pengakuan penghasilan  dan  biaya  antara  SAK  dengan  Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan Perpajakan. Apabila koreksi fiskal tersebut menghasilkan laba fiskal yang lebih besar dari laba komersialnya,  hal  ini  disebut  sebagai  koreksi  fiskal  positif,  sedangkan  apabila  laba  fiskalnya menjadi lebih kecil dari laba komersialnya maka hal itu disebut sebagai koreksi fiskal negatif.
Namun, meskipun koreksi fiskal adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh para wajib pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan antara peraturan pajak dengan  SAK, seringkali penerapannya  masih  kurang  sehingga  mengakibatkan  koreksi  fiskal  yang  terjadi  berjumlah sangat  besar.  Seperti  yang  dialami  oleh  beberapa  perusahaan  terbuka  yang  tercatat  di  Bursa Efek Jakarta (BEJ), yang terlihat pada tabel 1  berikut ini:
Tabel 1 Data Beban Pajak Perusahaan Tbk pada Tahun 2003 No Nama Perusahaan Beban Pajak Berdasarkan Komersial Beban Pajak Berdasarkan Fiskal Lebih/Kurang Bayar 1. 2. 3. Langgeng Makmur Industri Tbk Andhi Candra Automotif Rp.   7.628.796.977 Rp.   3.328.047.886 Rp.   3.350.420.087 Rp. 9.360.457.900 Rp. (Rp. 1.731.660.923) Rp.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. Tbk Fortunate Indonesia Tbk Suparma Tbk Inti Keramik Inti Alamsari Tbk Kabelindo Tbk Bank CIC Tbk Bank Universal  Tbk Bank Kesawan Tbk Kedawung Tbk
Rp. 11.882.177.725 Rp.   3.666.955.653 Rp.   2.661.488.750
Rp.   2.241.135.000 Rp. 18.481.926.845 Rp.   4.653.857.399 Rp. 10.240.040.694 2.643.267.709 Rp. 2.465.089.597 Rp. 14.122.324.543 Rp. 4.798.565.332 Rp. 4.671.268.750 Rp. 3.987.245.500 Rp. 15.003.106.000 Rp. 3.432.113.099 Rp. 8.140.430.904
684.780.177
Rp. 885.330.490 (Rp.
2.240.146.818) (Rp.
1.131.609.679) (Rp. 2.009.780.000) (Rp.
1.746.110.500) Rp.
3.478.820.845 Rp. 1.221.744.300 Rp.
2.099.609.790 Sumber: Majalah Pajak Edisi April 2004
Bertitik tolak dari kondisi di atas, masalah koreksi fiskal atas laporan laba rugi komersial sebagai  sarana  untuk  menyusun  laporan  keuangan  fiskal  dan  sebelum  menghitung  besarnya penghasilan  kena  pajak  melatarbelakangi  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “Pengaruh Koreksi Fiskal atas Laporan  Laba Rugi Komersial Terhadap Penghasilan Kena Pajak (Survei  Pada  Perusahaan  Yang  Masuk  Dalam  Penghitungan  Indeks  LQ  45  Yang  Tercatat  di Bursa Efek Jakarta”.

## II. Kerangka Pemikiran
Perusahaan  sebagai  badan  usaha  yang  menjadi  subjek  pajak  badan  berkewajiban melaporkan semua kegiatan usahanya yang berkaitan dengan perpajakan untuk dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Sejak  tahun  1983  sistem  perpajakan  di  Indonesia  menganut Self  Assesment ,  dimana wajib  pajak  mendapat  beban  yang  berat  tetapi  sekaligus  diberi  keleluasaan  oleh  pemerintah untuk  menghitung  sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang  dengan  mengisi  Surat  Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dalam Self Assesment ini perusahaan harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberitahuannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah  pajak  yang  terutang  atau  mengangsur  jumlah  pajak  yang  terutang.  Untuk  itu diperlukannya pembukuan yang baik, terpercaya dan relevan.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan:
“Pengisian  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  oleh  Wajib  Pajak  yang wajib  melakukan  pembukuan  harus  dilengkapi  dengan  laporan  keuangan  berupa  neraca  dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak”.
Erly Suandy (2001:86) menyatakan bahwa:
“Dalam kerangka dasar Standar Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa tujuan Laporan Keuangan  adalah  untuk  menyediakan  informasi  yang  menyangkut  posisi  keuangan, kinerja  serta  perubahan  posisi  keuangan  suatu  perusahaan  yang  bermanfaat  bagi sejumlah  besar  pemakai  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi.  Laporan  Keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.”
Hal  penting  yang  tidak dapat  diabaikan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan adalah  masalah pengukuran tiap-tiap unsur pembentuk laporan keuangan. Pengukuran data akuntansi khususnya pengukuran laba usaha bukanlah hal yang mudah karena harus memperhatikan pengaruh dari transaksi-transaksi yang sesungguhnya terjadi yang dapat mengakibatkan timbulnya pendapatan dan beban untuk suatu periode tertentu.
Untuk memenuhi maksud tersebut, maka disusunlah beberapa hal yang sesuai dengan SAK yang merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan, seperti pemerintah, kreditur, pemegang saham, dan yang lainnya.
Namun,  informasi  yang  terdapat  dalam  laporan  keuangan  (yang  telah  disusun berdasarkan  SAK)  tersebut  bukanlah  merupakan  satu-satunya  sumber  informasi  untuk pengambilan  keputusan,  akan  tetapi  masih  ada  informasi  lain  yang  harus  dipertimbangkan, karena sifat dan keterbatasan laporan keuangan tersebut.
Laba pada dasarnya merupakan selisih pendapatan dikurangi dengan biaya yang terjadi. Dalam penentuan laba periodik tersangkut dua masalah yaitu mengenai pengakuan pendapatan pada periode yang bersangkutan dan penentuan beban yang terjadi, yang berbeda ketentuannya apabila digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Laba  akuntansi  atau  disebut  juga  Laba  Komersial  penghitungannya  bertumpu  pada  prinsip matching  cost  against  revenue (penandingan  antara  pendapatan  dengan  biaya-biaya  terkait), dalam salah satu prinsip tersebut terhadap konsep bahwa pengeluaran perusahaan yang tidak mempunyai  manfaat  untuk  masa  yang  akan  datang bukanlah  merupakan  aset oleh  karena  itu harus dibebankan sebagai biaya. Dengan demikian dalam akuntansi seluruh pengeluaran/beban perusahaan sepanjang memang  harus dikeluarkan oleh perusahaan diakui sebagai biaya  atau beban (Erly Suandy, 2001:122)”.
Menurut PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Paragraf 07:  “Penghasilan Kena Pajak atau Laba Fiskal atau Rugi Pajak adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung  berdasarkan  peraturan  perpajakan  dan  yang  menjadi  dasar  penghitungan  Pajak Penghasilan.”
Dalam  penentuan  laba  menurut  akuntansi,  semua  pengeluaran  yang  berhubungan dengan  perusahaan  dapat  dibebankan  sebagai  biaya,  sedangkan  dalam  ketentuan  pajak  ada biaya  tertentu  yang  tidak  boleh  dikurangkan  dari  penghasilan.  Dan  ada  sebagian  penghasilan bagi  akuntansi  merupakan  penghasilan,  tetapi  dalam  pajak  penghasilan  tersebut  bukan merupakan penghasilan, atau merupakan penghasilan yang ditangguhkan pengenaan pajaknya.
Perbedaan  pengakuan  pendapatan  dan  biaya  antara  akuntansi  komersial  dengan akuntansi  pajak  menyebabkan  besarnya  laba  yang  menjadi  dasar  pengenaan  pajak  menurut perusahaan berbeda dengan dasar pengenaan pajak menurut fiskus.
“Membicarakan  masalah  perbedaan  laporan  keuangan  komersial  dengan  laporan keuangan  fiskal,  sama  halnya  dengan  membicarakan  masalah  akuntansi  pajak,  sedang akuntansi  pajak  umumnya  menyangkut  masalah kapan  suatu  penghasilan  diakui  dan  kapan suatu biaya  diakui sebagai pengurangan dari penghasilan  tersebut . Masalah  ini sesungguhnya tergantung  kepada  tahun  pajak  atau  tahun  buku  wajib  pajak,  metode  akunting  yang digunakannya  dan  doktrin  serta  konsep  yang  menjadi  acuannya.  Perbedaan  utama  antara laporan  keuangan  komersial  dengan  laporan  keuangan  fiskal  disebabkan  karena  perbedaan tujuan  serta  dasar  hukumnya,  walaupun  dalam  beberapa  hal  terdapat  kesamaan  antara akuntansi  pajak  yang  mengacu  kepada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan dan akuntansi keuangan yang mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (Mohammad Zein, 2005:116).”
Sama halnya yang diungkapkan Erly Suandy (2001:89), bahwa:
“Adanya  perbedaan  pengakuan  penghasilan  dan  biaya  antara  akuntansi  komersial  dan  fiskal menimbulkan  perbedaan  dalam  menghitung  besarnya  penghasilan  kena  pajak.  Perbedaan  ini disebabkan  karena  adanya  perbedaan  kepentingan  antara  akuntansi  komersial  yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu the proper matching cost against revenue , sedangkan  dari  segi  fiskal  tujuan  utamanya  adalah  penerimaan  negara.  Dalam  penyusunan laporan  keuangan  fiskal  wajib  pajak  harus  mengacu  kepada  peraturan  perpajakan,  sehingga laporan  keuangan  komersial  yang  dibuat  berdasarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan  harus disesuaikan  /  koreksi  fiskal  terlebih  dahulu  sebelum  menghitung  besarnya  penghasilan  kena pajak.”
Untuk itu, sebelum perusahaan menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, laporan laba  rugi  komersial  yang  disusun  berdasarkan  SAK  harus  direkonsiliasi  dengan  koreksi  fiskal yang akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.
Muda Markus dan Hendry Yujana (2002:704) meyatakan bahwa:
“Rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan laba  rugi  komersial  (yang  disusun  berdasarkan  prinsip  akuntansi)  dengan  perbedaan  yang terdapat dalam laporan laba rugi fiskal (yang disusun berdsarkan prinsip peraturan Perundang- undangan Perpajakan)”
Koreksi fiskal adalah koreksi terhadap laporan laba rugi komersial yang disusun menurut prinsip  akuntansi  (SAK)  yang  berbeda  dengan  prinsip  Undang-Undang  Pajak  supaya  sesuai dengan Undang-Undang Pajak (Muda dan Hendry, 2002:705).
Menurut Mohammad Zein (2005:202-208), perbedaan yang terjadi antara Penghasilan Sebelum Pajak dan Penghasilan Kena Pajak, disebabkan oleh perbedaan permanen ( permanent difference ) dan perbedaan waktu ( timing difference );
1) Perbedaan Permanen ( Permanent Difference ) Perbedaan permanen dapat berbentuk:
a.  Penghasilan  tertentu,  baik  sebagian  maupun  seluruhnya  dikecualikan  dari  pengenaan pajak penghasilan.
b.  Kelompok  wajib  pajak  tertentu,  baik  sebagian  maupun  seluruhnya  dibebaskan  dari pembayaran pajak.
c.  Pengurangan  khusus  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  atau  pengurangan  secara selektif yang diberlakukan terhadap wajib pajak tertentu.
Dengan demikian akan terjadi perbedaan sebagai berikut:
1.   Bagi  akuntansi  keuangan  merupakan  penghasilan,  tetapi  bagi  akuntansi  pajak, penghasilan  tersebut  bukan  merupakan  penghasilan  (tidak  objek  pajak)  atau merupakan penghasilan yang ditangguhkan pengenaan pajaknya.
2.   Bagi akuntansi keuangan sudah merupakan pengeluaran, tetapi bagi akuntansi pajak, pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.
3.  Bagi akuntansi keuangan tidak/belum merupakan biaya, tetapi bagi akuntansi pajak, pengeluaran dapat dikurangkan sebagai biaya.
4.  Ketentuan penghitungan penghasilan dan biaya yan diatur secara khusus, terutama transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
Pada  umumnya  perbedaan  permanen  disebabkan  oleh  pengaturan  yang  berbeda berkenaan  dengan  rekognisi  penghasilan  dan  biaya  antar  Standar  Akuntansi  Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terdapat pada: Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 18 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000.
2) Perbedaan Waktu ( Timing Difference )
Pada  dasarnya  perbedaan  waktu  disebabkan  karena  perbedaan  waktu  pengakuan penghasilan, biaya dan beban yang bersifat sementara yang mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi penghasilan atau beban. Perbedaan waktu pengakuan ini secara otomatis akan menjadi  nihil  ( counter  balance )  dengan  sendirinya  pada  saat  lampaunya  waktu  tersebut. Perbedaan tersebut dapat dibagi dalam empat kelompok;
1. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dapat  dikenakan  pajak,  tetapi  berdasarkan  akuntansi  keuangan  merupakan  penghasilan yang masih akan diterima.
2. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dikenakan  pajak,  tetapi  berdasarkan  akuntansi  keuangan  merupakan  penghasilan  yang diterima di muka.
3. Beban atau pengeluaran yang  berdasarkan akuntansi pajak sudah sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar di muka.
4. Beban atau pengeluaran yang  berdasarkan akuntansi pajak sudah sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar. Perbedaan  tersebut  umumnya  merupakan  perbedaan  antara  metode  penyusutan  dan amortisasi komersial dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan metode penilaian  persediaan  komersial  dan  Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  Perpajakan, penghapusan  piutang  tidak  tertagih  yang  nyata-nyata  tidak  dapat  ditagih  dan  bukan  taksiran piutang  tidak  tertagih  berdasarkan  persentase  tertentu  atau  cara-cara  lain.  Pasal-pasal  yang
terkait dengan masalah tersebut diatas adalah: Pasal 6 ayat (10) huruf h, Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 dan Pasal 11A.
Sama halnya yang diungkapkan Erly Suandy (2001:89-90) bahwa:
“Perbedaan  antara  laporan  keuangan  komersial  dengan  laporan  keuangan  fiskal  dapat dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu  perbedaan  waktu  ( timing  differences )  dan  perbedaan  tetap ( permanent differences ). Perbedaan waktu ( timing differences ) adalah perbedaan yang bersifat sementara  karena  adanya  ketidaksamaan  waktu  pengakuan  penghasilan  dan  beban  antara peraturan  perpajakan  dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan.  Perbedaan  waktu  dapat  dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan  waktu  positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan  penghasilan  untuk  tujuan  pajak  lebih  lambat  dari  pengakuan  penghasilan  untuk tujuan  akuntansi.  Perbedaan  waktu  negatif  terjadi  jika  ketentuan  perpajakan  mengakui  beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak. Sedangkan perbedaan tetap ( permanent differences ) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba  menurut Standar Akuntansi Keuangan  tanpa ada koreksi  dikemudian  hari.  Perbedaan  permanen  dapat  positif  karena  ada  laba  akuntansi  yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan relief pajak, sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.”
Dengan kata lain, koreksi fiskal positif akan menambah laba perusahaan dan mengurangi biaya, sehingga  menyebabkan  jumlah  Penghasilan Kena Pajak membesar. Sedangkan koreksi fiskal  negatif  akan  mengurangi  laba  dan  menambah  biaya,  sehingga  menyebabkan  jumlah Penghasilan Kena Pajak mengecil.

## III. Hipotesis
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:
1. Koreksi  fiskal  atas  laporan  laba  rugi  komersial  secara  parsial  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap penghasilan kena pajak pada perusahaan yang masuk dalam penghitungan indeks LQ 45 yang tercatat di Bursa Efek Jakarta periode 2003-2005.
2. Koreksi fiskal atas laporan laba rugi komersial secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghasilan kena pajak pada perusahaan yang masuk dalam penghitungan indeks LQ 45 yang tercatat di Bursa Efek Jakarta periode 2003-2005.

## IV.  Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam penghitungan indeks LQ 45 yang tercatat pada Bursa Efek Jakarta (BEJ).
Dalam  penelitian  ini  yang  akan  menjadi  unit  analisisnya  adalah  laporan  keuangan perusahaan  auditan,  yang  terdiri  dari  laporan  neraca,  laporan  laba  rugi  dan  catatan  yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.
V.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskritif  dan  verifikatif.  Penelitian  deskritif dimaksudkan  untuk  memperoleh  gambaran  secara  sistematis  tentang  variabel  yang  sedang diteliti,  sedangkan  penelitian  verifikatif  dimaksudkan  untuk  menguji  kebenaran  suatu  hipotesis melalui pengumpulan data di lapangan (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo., 1999:26).

## VI.  Operasionalisasi Variabel
Variabel  penelitian  yang  akan  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  yang  dirumuskan sebelumnya diuraikan lewat indikator variabel yang terdapat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2 Operasionalisasi Variabel Variabel Sub Variabel Konsep Indikator Sumber data Skala Koreksi  Fiskal  atas Laporan  Laba  Rugi Komersial  (X);  koreksi terhadap  laporan  laba rugi  komersial  yang disusun  menurut  prinsip akuntansi  (SAK)  yang berbeda  dengan  prinsip Undang-Undang  Pajak supaya  sesuai  dengan Undang-Undang  Pajak
(Muda Markus dan Hendry Yujana, 2002:705) Perbedaan Waktu
( Timing Difference)
(X 1 )
Perbedaan yang bersifat  sementara karena adanya ketidaksamaan waktu  pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan  dengan
Standar  Akuntansi Keuangan Erly Suandy (2001:89-90); Kesit
Bambang Prakosa
(2000:176-177); Mohammad Zein
(2005:208) Undang- undang  No. 17 tahun 2000  pasal 6  ayat  (1), pasal 10 ayat (6), pasal 11 dan  pasal 11 A tentang Pajak Penghasilan Neraca, laporan laba  rugi, dan catatan atas laporan keuangan Rasio Perbedaan Tetap ( Permanent
Difference) (X 2 )
Perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar  Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi dikemudian hari Undang- undang  No. 17 tahun 2000  pasal 4  ayat  (3), pasal 9 ayat (1)  dan  (2), pasal 18 tentang Pajak Penghasilan Neraca, laporan laba  rugi, dan catatan atas laporan keuangan
Rasio
Erly Suandy (2001:89-90);
Kesit Bambang Prakosa (2000:175- 176); Mohammad
Zein (2005:202- 204) Penghasilan Kena Pajak (Y) Penghasilan  kena pajak  atau  laba fiskal ( taxable profiit )  atau  rugi pajak  ( tax  loss ) adalah  laba  atau rugi  selama  satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan  pajak penghasilan. (PSAK No. 46) Penghasilan netto – kompensasi kerugian (jika ada) Undang- undang No. 17 tahun 2000 pasal 16 ayat (1) tentang
Pajak
Penghasilan Laporan laba  rugi, dan catatan atas laporan keuangan
Rasio
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam penghitungan indeks LQ  45  yang  tercatat  pada  Bursa  Efek  Jakarta  (BEJ).  Dari  populasi  tersebut  di  pilih  sampel dengan  teknik purposive  sampling ,  yaitu  pengambilan  sampel  berdasarkan  kriteria  tertentu. Dalam  penelitian  ini  yang  digunakan  sebagai  kriteria  yaitu  perusahaan  yang  masuk  dalam penghitungan  indeks  LQ  45  yang  tercatat  pada  Bursa  Efek  Jakarta  (BEJ)  yang  tetap  eksis selama kurun waktu penelitian yaitu tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 (acuan tahun 2005). VII Metode Analisis
Untuk  menentukan  besarnya  pengaruh  suatu  variabel  terhadap  variabel  lainnya, menurut  Sugiyono  (2003:243)  analisis  regresi  dapat  digunakan  yaitu  untuk  mengetahui bagaimana  variabel  dependen  dapat  diprediksikan  melalui  variabel  independen  atau  prediktor, disamping  itu  analisis  regresi  dilakukan  bila  hubungan  variabel  berupa  hubungan  kausal  atau fungsional.  Sebelum  dilakukan  pengujian  model  regresi,  terlebih  dahulu  perlu  dilakukan pengujian validasi asumsi-asumsi klasik yang dimiliki Ordinary Least Squares (OLS), yaitu:
1) Tidak terjadi Multikolonieritas antar variabel bebas;
2) Tidak terjadi Autokorelasi;
3) Tidak terjadi Heteroskedastisitas;

## 4) Model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## VIII. Pengujian Hipotesis Penelitian
1. Pengujian secara individu (parsial)
Dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  secara  individu  variabel  tersebut  secara  statistik berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
Hipotesis operasionalnya adalah sebagai berikut:
Ho  :  β i = 0 artinya  variabel  bebas  ke-i  yang  dihipotesiskan  tidak  berpengaruh  secara  individu terhadap variabel tidak bebasnya.
H 1 :  β i ≠ 0 artinya  variabel  bebas  ke-i  yang  dihipotesiskan  berpengaruh  secara  individu terhadap variabel tidak bebasnya.
Dimana i = 1,2.
Rumus  pengujian  secara  individu  yang  dikembangkan  oleh  Gujarati  (2003:134)  yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
i i H S t    Dimana :
β i = Parameter/koefisien ke-i Sβ i = Standart error parameter/koefisien ke-i i   = 1,2.
Dalam penelitian ini t H diperoleh melalui software SPSS versi 10.0 Keputusan:
Bila:   t H ≤ t ½ α db atau  t H ≥ -t ½ α db maka terima Ho : β i = 0   (j =1,2.) Bila:    t H > t ½ α db atau  t H < -t ½ α db maka tolak Ho : β i ≠ 0 Keterangan: db = derajat bebas yang dihitung dengan rumus n – 2 dengan α = 5% Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:
½α = 0.025 95% ½α = 0.025 Daerah Penerimaan - t tabel t tabel

## Gambar 2 Uji t dua pihak
2. Pengujian secara keseluruhan (simultan)
Dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  secara  bersama-sama  variabel  independen  tersebut secara  statistik  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Hipotesis  pada  pengujian secara keseluruhan ini adalah:
Ho:    β i =  β j =  0  artinya  semua  variabel  bebas  yang  dihipotesiskan  secara  serentak  tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.
H a :  Sekurang-kurangnya  ada  β i ≠  0  artinya  semua  variabel  bebas  yang  dihipotesiskan secara serentak berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya.
Rumus pengujian secara keseluruhan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
) /( ) 1 ( ) /( 2 2 k n R k R F    Dimana :
R 2 = Koefisien determinasi K   = Parameter n  = Jumlah sampel data yang digunakan Keputusan:
Bila: F H ≤ F α {2;n-3} maka terima Ho : βij = 0   (ij =1,2) Bila: F H > F α ;{2;n-3} maka tolak Ho : βij ≠ 0
IX Pembahasan
1. Pengujian Validasi Asumsi Klasik a.  Pengujian Multikolonieritas
Uji  Multikolonieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi korelasi  diantara  variabel  independen.  Nilai cutoff yang  umum  dipakai  untuk  menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Imam Ghozali, 2001: 91).
Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS versi 10.0, diketahui hasil yaitu  nilai tolerance X 1 dan X 2 = 0,753 dan nilai VIF X 1 dan X 2 = 1,328 menunjukkan tidak ada variabel independen (X 1 dan X 2 ) yang memiliki nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel X 1 dan X2 yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  juga  menunjukkan  hal  yang  sama,  tidak  ada  satu  variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antara variabel X 1 dan X 2.
b.  Pengujian Autokorelasi
Uji  autokorelasi  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  linier  ada  korelasi  antara kesalahan  penganggu  pada  periode  t  dengan  kesalahan  penganggu  pada  periode  t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu uji Durbin – Watson (Imam Ghozali, 2001: 95-96).
Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS versi 10.0, diketahui hasil sebagai berikut:
Besarnya nilai Durbin-Watson sebesar 1,545. Nilai D-W menurut tabel dengan n = 19 dan k = 2 di dapat angka dl = 1,074 dan batas atas (du) = 1,536. Oleh karena nilai D-W hitung > du dan kurang  dari  4-du  (4-1,536),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  autokorelasi  antar residual.
c.  Pengujian Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Model  regresi  yang  baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot . Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  (Imam  Ghozali, 2001: 105-110).
Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS versi 10.0, diketahui hasil sebagai berikut:

## Scatterplot

## Dependent Variable: Penghasilan Kena Pajak
Regression Standardized Predicted Value
4 3 2 1 0 -1 -2 -3 R eg re ss io n S tu de nt iz ed R es id ua l 3 2 1 0 -1 -2
Dari  grafik  diatas,  terlihat  titik-titik  menyebar  secara  acak  (random)  baik  diatas  maupun dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

## d. Pengujian Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  pengganggu atau  residual  memiliki  distribusi  normal.  Ada  dua  cara  untuk  mendeteksi  apakah  residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Imam Ghozali, 2001: 110-113).
1.   Analisis Grafik
Pada  prinsipnya  normalitas  dapat  dideteksi  dengan  melihat  penyebaran  data  (titik)  pada sumbu  diagonal  dari  grafik  atau  melihat  histogram  dari  residualnya.  Dasar  pengambilan keputusan:
1. Jika  data  menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis  diagonal  atau  grafik histogramnya  menunjukkan  pola  distribusi  normal,  maka  model  regresi  memenuhi  asumsi normalitas
2. Jika  data  menyebar  jauh  dari  diagonal  dan/atau  tidak  mengikuti  arah  garis  diagonal  atau grafik  histogramnya  tidak  menunjukkan  pola  distribusi  normal,  maka  model  regresi  tidak memenuhi asumsi normalitas.
Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS versi 10.0, diketahui hasil sebagai berikut:
Regression Standardized Residual 2.50 2.00 1.50 1.00 .50 0.00 -.50 -1.00 Histogram Dependent Variable: Penghasilan Kena Pajak F re q u e n cy 8 6 4 2 0 Std. Dev = .94 Mean = 0.00 N = 19.00 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

## Dependent Variable: Penghasilan Kena Pajak
Observed Cum Prob 1.00 .75 .50 .25 0.00 E xp e ct e d C um P ro b 1.00 .75 .50 .25 0.00
Dengan  melihat  tampilan  grafik  histogram  maupun  grafik  normal  plot,  dapat  disimpulkan bahwa  dari  grafik  histogram  tampak  bahwa  residual  tidak  terdistribusi  secara  normal,  karena cenderung  menceng  ke  kanan.  Sedangkan  pada  grafik  normal  plot  terlihat  titik-titik  menyebar disekitar garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal.
2.  Analisis Statistik
Agar  hasil  pengujian  lebih  tepat,  maka  dilakukan  uji  statistik  lain  yang  digunakan  untuk menguji normalitas residual yaitu uji statistik non-parametrik Kolmogorof-Smirnow (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:
Ho : Data residual berdistribusi normal Ha : Data residual tidak berdistribusi normal.
Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS versi 10.0, diketahui nilai Kolomogorov-Smirnov Z sebesar 1,090 dan tidak signifikan pada 0,05 (karena p = 0,816 > 0,05). Jadi Ho diterima, artinya bahwa residual terdistribusi secara normal.
Berdasarkan hasil analisis grafik dan analisis statistik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal.
3.  Analisis Data
Setelah  data  lolos  dari  pengujian  validasi  asumsi  klasik,  tahap  selanjutnya  adalah mencari  pengaruh  variabel  Perbedaan  Waktu  (X 1 )  dan  Perbedaan  Tetap  (X 2 )  terhadap Penghasilan Kena Pajak (Y), melalui SPSS versi 10.0.
Adapun  hasil  analisis  data  dengan  menggunakan  analisis  regresi  sebagaimana perhitungan SPSS versi 10.0 adalah sebagai berikut:
a. Analisis Persamaan Regresi
Persamaan regresi untuk model penelitian adalah sebagai berikut:
PKP = 1.202.339 + 4,958PW - 603PT + ε
Nilai koefisien variabel independen dalam persamaan tersebut menunjukkan nilai yang positif untuk β 1 dan nilai yang negatif untuk β 2 . Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa Perbedaan Waktu berpengaruh searah terhadap Penghasilan Kena Pajak dan Perbedaan Tetap berpengaruh berlawanan arah terhadap Penghasilan Kena Pajak.
b. Koefisien Determinasi
Besarnya  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  sebesar  0,832,  berarti  bahwa  pengaruh  secara bersama-sama yang diberikan  oleh  variabel Perbedaan Waktu  dan  Perbedaan Tetap terhadap Penghasilan  Kena  Pajak  adalah  sebesar  83,2  %,  sedangkan  sisanya  16,8%  dipengaruhi  oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.
Maka dapat disimpulkan bahwa varabel X 1 dan X 2 mempunyai tingkat pengaruh yang tinggi terhadap variabel Y, atau dengan kata lain Perbedaan Waktu dan Perbedaan Tetap mempunyai tingkat pengaruh yang tinggi terhadap Penghasilan Kena Pajak.

## 3. Pengujian Hipotesis
1. Pengujian Secara Individu (Parsial)
Pengujian secara individu (parsial) ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel Perbedaan Waktu dan Perbedaan Tetap secara parsial terhadap variabel Penghasilan Kena Pajak. Dimana hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:
Coefficients a i Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Model B Std. Error Beta 1  (Constant) 1202339  293709.78 4.094 .001 Perbedaan Waktu 4.958 .709 .778 6.990 .000 Perbedaan Tetap -.603 .278 -.242 -2.170  .045
a  Dependent Variable: Penghasilan Kena Pajak
Sebelumnya dalam perhitungan SPSS telah ditentukan pemberian tanda positif dan negatif pada variabel data (X 1 dan X 2 ) yang akan diolah yaitu; apabila diberi tanda positif  merupakan koreksi fiskal positif yang akan menambah Penghasilan Kena Pajak (Y) dan apabila diberi tanda negatif merupakan koreksi fiskal negatif yang akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak.
Di dalam koreksi fiskal positif terdapat dua kemungkinan yang terjadi, yang pertama koreksi sebagai  pengurang  beban  dan  yang  kedua  koreksi  sebagai  penambah  pendapatan  terhadap laporan Laba Rugi yang akan menambah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan di dalam koreksi fiskal negatif terdapat dua kemungkinan yang terjadi, yang pertama koreksi sebagai penambah beban dan yang kedua koreksi sebagai pengurang pendapatan terhadap laporan Laba Rugi yang akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak.
Adapun hasil pengujian secara parsial terhadap hipotesis statistik sebagaimana hasil diatas adalah sebagai berikut:
1)   Pengujian  secara  individu  (parsial)  variabel  Perbedaan  Waktu  (X 1 )  terhadap  Penghasilan Kena Pajak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4 Uji Individu (Parsial) Variabel Perbedaan Waktu Variabel t-hitung t -tabel p-value Keputusan PW 6,990 2,110 0,000 Tolak Ho
Berdasarkan hasil tersebut diatas, ditunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 6,990 memiliki p- value  dibawah  5%  yang  ditunjukkan  oleh  nilai  t hitung >  t tabel .  Dengan  demikian,  variabel Perbedaan Waktu signifikansi pada level 95% ( ½α = 2,5%) dan derajat bebas (db = 17), sehingga sesuai dengan ketentuan dalam kriteria pengujian, jika nilai     t hitung >  t tabel atau  t hitung < -t tabel , maka  Ho  ditolak  dan  terima  Ha.  Hal  ini  berarti  variabel  Perbedaan  Waktu  secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap Penghasilan Kena Pajak.
Adapun persamaan regresi untuk uji parsial variabel Perbedaan Waktu (X 1 ) ini adalah:
1 1 1 958 , 4 339 . 202 . 1 ˆ ˆ X Y X Y O      
Persamaan  tersebut  diatas  memiliki  arti  bahwa  X 1 berpengaruh  positif  terhadap  Y  atau dengan kata lain semakin besar nilai X 1 maka semakin besar pula nilai Y dan semakin kecil nilai X 1 maka semakin kecil pula nilai Y.
Sesuai dengan fenomena yang ada pada 19 Perusahaan LQ 45 di dapat persamaan sebagai berikut:
KFPW Y KFPW Y 958 , 4 339 . 202 . 1 ˆ ) ( 958 , 4 339 . 202 . 1     
Dari persamaan tersebut KFPW positif muncul karena jumlah koreksi yang dominan pada X 1 adalah koreksi fiskal positif yaitu koreksi pengurang beban, sehingga sesuai dengan ketentuan sebelumnya  bahwa  semakin  besar  nilai  koreksi  pengurang  beban  semakin  besar  pula Penghasilan Kena Pajak-nya begitu pula sebaliknya, atau dengan kata lain semakin besar nilai Koreksi  Fiskal  Positif  pada  variabel  Perbedaan  Waktu  (KFPW)  maka  semakin  besar  pula Penghasilan  Kena  Pajak-nya  dan  semakin  kecil  nilai  Koreksi  Fiskal  Positif  pada  variabel Perbedaan Waktu (KFPW) maka semakin kecil pula Penghasilan Kena Pajak-nya
a.  Pengujian  secara  individu  (parsial)  variabel  Perbedaan  Tetap  (X 2 )  terhadap  Penghasilan Kena Pajak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 5  Uji Individu (Parsial) Variabel Perbedaan Tetap Variabel t-hitung t -tabel p-value Keputusan PT -2,170 2,110 0,045 Tolak Ho
Berdasarkan  hasil  tersebut  diatas,  ditunjukkan  bahwa  nilai  t hitung sebesar                    –2,170 memiliki  p-value  dibawah  5%  yang  ditunjukkan  oleh  nilai  t hitung <  -t tabel .  Dengan  demikian, variabel Perbedaan Tetap signifikansi pada level 95% ( ½α = 2,5%) dan derajat bebas (db = 17), sehingga sesuai dengan ketentuan dalam kriteria pengujian, jika nilai t hitung >  t tabel atau  t hitung < -t tabel , maka Ho ditolak dan terima Ha. Hal ini berarti variabel Perbedaan Tetap secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penghasilan Kena Pajak.
Adapun persamaan regresi untuk uji parsial variabel Perbedaan Tetap (X 2 ) ini adalah:
2 2 2 603 , 0 339 . 202 . 1 ˆ ˆ X Y X Y O      
Persamaan  tersebut  memiliki  arti  bahwa  X 2 berpengaruh  negatif  terhadap  Y  yaitu  semakin besar nilai X 2 maka semakin kecil nilai Y atau semakin kecil nilai X 2 maka semakin besar nilai Y.
Namun berdasarkan fenomena yang ada pada 19 Perusahaan LQ 45 yaitu adanya  koreksi fiskal negatif yang  dominan pada variabel Perbedaan Tetap  yang diberi tanda negatif di dapat persamaan sebagai berikut:
KFNT Y KFNT Y 603 , 0 339 . 202 . 1 ˆ ) ( 603 , 0 339 . 202 . 1 ˆ     
Dari persamaan tersebut KFNT negatif muncul karena jumlah koreksi yang dominan pada X 2 adalah koreksi fiskal negatif yaitu koreksi pengurang pendapatan, karena hasil kali KFNT dengan koefisien  X 2 bernilai  positif  sehingga  dapat  diartikan bahwa  semakin  besar  nilai  Koreksi  Fiskal Negatif pada Perbedaan Tetap (KFNT) maka nilai Penghasilan Kena Pajak semakin besar atau semakin  kecil  nilai  Koreksi  Fiskal  Negatif  pada  Perbedaan  Tetap  (KFNT)  maka  semakin  kecil pula  nilai  Penghasilan  Kena  Pajak-nya,  sehingga  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  sebelumnya yang menyatakan bahwa semakin besar nilai koreksi fiskal negatif pada Perbedaan Tetap maka Penghasilan Kena Pajak semakin kecil.
b.  Pengujian Secara Bersama-sama (Simultan)
Hasil pengujian secara bersama-sama (simultan) digunakan untuk menguji pengaruh variabel Perbedaan  Waktu  dan  Perbedaan  Tetap  secara  simultan  terhadap  variabel  Penghasilan  Kena Pajak. Dimana hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:
ANOVA b Model df F Sig. 1 Regression 2 45.591 .000 Residual 16 Total 18
a  Predictors: (Constant), Perbedaan Waktu, Perbedaan Tetap b  Dependent Variable: Penghasilan Kena Pajak
Berdasarkan hasil tersebut diatas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar  45,591 lebih besar dibandingkan dengan F tabel = 4,69 pada tingkat signifikansi 95% (½α = 2,5%) dan derajat bebas (db  =2;16),  sehingga  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  kriteria  pengujian,  jika  nilai  F hitung >  F α ;{2;n-3}  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Hal  ini  berarti  variabel  Perbedaan  Waktu  dan Perbedaan  Tetap  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penghasilan  Kena Pajak.
Adapun persamaan regresi untuk uji simultan ini adalah:
             2 1 2 2 1 1 603 , 0 958 , 4 339 . 202 . 1 ˆ ˆ X X Y X X Y O
Persamaan tersebut diatas memiliki arti bahwa secara bersama-sama X 1 (Perbedaan Waktu) berpengaruh  positif  terhadap  Y  (Penghasilan  Kena  Pajak)  dan  X 2 (Perbedaan  Tetap) berpengaruh negatif terhadap Y (Penghasilan Kena Pajak) yaitu semakin besar nilai Perbedaan Waktu  maka  semakin  besar  pula  nilai  Penghasilan  Kena  Pajak-nya  atau  semakin  kecil  nilai
Perbedaan Waktu dan Perbedaan Tetap maka semakin kecil pula nilai Penghasilan Kena Pajak- nya.  Sedangkan  pada  Perbedaan  Tetap  yaitu  semakin  besar  nilai  Perbedaan  Tetap  maka semakin kecil nilai Penghasilan Kena Pajak-nya atau semakin kecil nilai Perbedaan Tetap maka semakin besar nilai Penghasilan Kena Pajak-nya.
Sedangkan apabila dilihat dari koreksi fiskal yang dominan pada 19 Perusahaan LQ 45 yang dijadikan sampel tersebut, maka dapat dihasilkan persamaan sebagai berikut:
             KFNT KFPW Y X X Y O 603 , 0 958 , 4 339 . 202 . 1 ˆ ˆ 2 2 1 1
Persamaan tersebut diatas memiliki arti bahwa secara bersama-sama Koreksi Fiskal Positif pada  variabel  Perbedaan  Waktu  (KFPW)  dan  Koreksi  Fiskal  Negatif  pada  variabel  Perbedaan Tetap (KFNT) berpengaruh positif terhadap Y (Penghasilan Kena Pajak).
5.  Pengaruh  Koreksi  Fiskal  (Perbedaan  Waktu  dan  Perbedaan  Tetap) terhadap  Penghasilan Kena Pajak)
Mengacu pada pengujian hipotesis secara simultan tersebut diatas, bahwa Perbedaan Waktu  dan  Perbedaan  Tetap  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  Penghasilan  Kena Pajak, diperlihatkan oleh nilai F hitung > F tabel , dengan nilai koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 83,2 %  yang  artinya  bahwa  realisasi  Penghasilan  Kena  Pajak  83,2  %  ditentukan  oleh  variabel Perbedaan Waktu dan Perbedaan Tetap atau dengan kata lain variabel Perbedaan Waktu dan Perbedaan Tetap mempunyai tingkat pengaruh yang tinggi terhadap Penghasilan Kena Pajak. Hasil penelitian yang signifikan berdasarkan uji F, memperlihatkan bahwa Penghasilan Kena Pajak secara bersama-sama dipengaruhi oleh variabel Perbedaan Waktu dan Perbedaan Tetap.
Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi variabel Penghasilan Kena Pajak yang tidak diteliti  adalah  Kompensasi  Kerugian  dan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  mempunyai tingkat pengaruh yang rendah yaitu sebesar 16,8%.
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Mohammad (2005:202-208), bahwa perbedaan yang terjadi antara Penghasilan Sebelum Pajak dan Penghasilan Kena Pajak, disebabkan oleh perbedaan permanen ( permanent difference ) dan perbedaan waktu ( timing difference );
Mohammad  Zein  (2005:79)  menjelaskan  pula  formula  umum  perhitungan  Penghasilan Kena Pajak, yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel  6  Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan
1 2 (-) Jumlah seluruh penghasilan Penghasilan tidak objek Pajak 3 4 (=) (-) Penghasilan Bruto Biaya Fiskal boleh dikurangkan Koreksi Biaya Fiskal tidak boleh dikurangkan
5 6 7
(=) (-) (-) Penghasilan Neto Kompensasi Kerugian Penghasilan Tidak Kena Pajak (WP orang pribadi) 8 (=) Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Kesit  Bambang  Prakosa.  (2000:190)  mengemukakan  bahwa  untuk  dapat  menyusun laporan keuangan fiskal, maka perlu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang memiliki perlakuan yang  berbeda  antara  SAK  dan  UU  PPh.  Setelah  ditemukan  perbedaan-perbedaan  yang  ada, langkah selanjutnya menganalisis perbedaan yang terjadi dan mengoreksi perbedaan tersebut. Koreksi terhadap perbedaan tersebut akan berdampak pada besarnya jumlah laba kena pajak, disebut koreksi fiskal.
Hal tersebut diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosef Suryajaya (2001) bahwa laba komersial, perbedaan permanen dan perbedaan waktu secara bersama-sama benar- benar berpengaruh secara signifikan terhadap penghasilan kena pajak.
6.   Pengaruh Perbedaan Waktu terhadap Penghasilan Kena Pajak
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  secara  individu  (parsial)  atas  arah  pengaruh  variabel Perbedaan  Waktu  terhadap  Penghasilan  Kena  Pajak  adalah  positif,  yaitu  sebesar  4,958, sebagaimana  diperlihatkan  oleh  koefisien  regresinya.  Setiap  kenaikan  Rp.  1  nilai  Perbedaan Waktu, maka akan menaikkan nilai Penghasilan Kena Pajak sebesar 4.958.000.
Kemudian  didapat nilai p-value dibawah 5% yang ditunjukkan oleh nilai t hitung = 6,990 dengan tingkat signifikansi 95% ( ½α = 2,5%) dan derajat bebas (db = 17) lebih besar dari t tabel-nya. Hal  ini  berarti  bahwa  hipotesis  penelitian  yang  mengatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang signifikan  dari  Perbedaan  Waktu  secara  individu  terhadap  Penghasilan  Kena  Pajak  adalah terbukti.
Berdasarkan  data  penelitian  dari  19  perusahaan  yang  dijadikan  sampel,  terdapat  40 indikator koreksi Perbedaan Waktu yang terdiri dari koreksi fiskal positif yaitu korekis pengurang beban dan koreksi penambah pendapatan, yang lebih didominasi oleh koreksi pengurang beban yang akan menambah Penghasilan Kena Pajak. Sehingga Perbedaan Waktu (X 1 ) berpengaruh positif terhadap Penghasilan Kena Pajak (Y) dan Koreksi Fiskal Positif pada Perbedaan Waktu (KFPW) berpengaruh positif  pula  terhadap Penghasilan  Kena Pajak.  Ini berarti sejalan dengan hasil pengujian statistik yang diperoleh, dalam hasil pengujian statistik tersebut dikatakan bahwa Perbedaan Waktu berpengaruh positif terhadap Penghasilan Kena Pajak dengan kata lain setiap kenaikan  Rp.  1  nilai  Perbedaan  Waktu,  maka  akan  menaikkan  nilai  Penghasilan  Kena  Pajak sebesar Rp. 4.958.000.
Sejalan dengan  yang diungkapkan Erly Suandy (2001:89-90) bahwa  perbedaan waktu
( timing  differences )  adalah  perbedaan  yang  bersifat  sementara  karena  adanya  ketidaksamaan waktu  pengakuan  penghasilan  dan  beban  antara  peraturan  perpajakan  dengan  Standar Akuntansi  Keuangan.  Perbedaan  waktu  dapat  dibagi  menjadi  perbedaan  waktu  positif  dan perbedaan  waktu  negatif.  Perbedaan  waktu  positif  terjadi  apabila  pengakuan  beban  untuk akuntansi  lebih  lambat  dari  pengakuan  beban  untuk  pajak  atau  pengakuan  penghasilan  untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif  terjadi  jika  ketentuan  perpajakan  mengakui  beban  lebih  lambat  dari  pengakuan  beban
akuntansi  komersial  atau  akuntansi  mengakui  penghasilan  lebih  lambat  dari  pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak. Dengan kata lain,  koreksi fiskal positif akan menambah laba perusahaan dan mengurangi biaya, sehingga menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak membesar.
7.  Pengaruh Perbedaan Tetap terhadap Penghasilan Kena Pajak
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  secara  individu  (parsial)  atas  arah  pengaruh  variabel Perbedaan  Tetap  terhadap  Penghasilan  Kena  Pajak  adalah  negatif,  yaitu  sebesar  -0,603, sebagaimana  diperlihatkan  oleh  koefisien  regresinya.  Setiap  kenaikan  Rp.  1  nilai  Perbedaan Tetap, maka akan menurunkan nilai Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 60.300.
Kemudian didapat nilai p-value dibawah 5% yang ditunjukkan oleh nilai t hitung = -2,170 dengan tingkat signifikansi 95% ( ½α = 2,5%) dan derajat bebas (db = 17) lebih kecil dari -t tabel-nya. Hal  ini  berarti  bahwa  hipotesis  penelitian  yang  mengatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang signifikan  dari  Perbedaan  Tetap  secara  individu  terhadap  Penghasilan  Kena  Pajak  adalah terbukti.
Berdasarkan  data  penelitian  dari  19  perusahaan  yang  dijadikan  sampel,  terdapat  21 indikator koreksi Perbedaan Tetap yang terdiri dari koreksi fiskal negatif yaitu koreksi penambah beban  dan  koreksi  pengurang  pendapatan,  yang  lebih  didominasi  oleh  koreksi  pengurang pendapatan. Jika dilihat dari koreksi pengurang pendapatan, Perbedaan Tetap akan berpengaruh negatif  terhadap  Penghasilan  Kena  Pajak,  karena  semakin  berkurangnya  pendapatan  maka Penghasilan Kena Pajak akan semakin  kecil atau berkurang. Hal ini tidak sesuai dengan hasil pengujian  statistik  di  atas  yang  menyatakan  bahwa  Perbedaan  Tetap  berpengaruh  positif terhadap Penghasilan Kena Pajak.
Menurut  Erly  Suandy  (2001:89-90)  bahwa  perbedaan  tetap  ( permanent  differences ) adalah  perbedaan  yang  terjadi  karena  peraturan  perpajakan  menghitung  laba  fiskal  berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada  koreksi dikemudian hari.  Perbedaan  permanen  dapat  positif  karena  ada  laba  akuntansi  yang  tidak  diakui  oleh ketentuan  perpajakan  dan relief pajak,  sedangkan  perbedaan  permanen  negatif  disebabkan adanya  pengeluaran  sebagai  beban  laba  akuntansi  yang  tidak  diakui  oleh  ketentuan  fiskal. Dengan  kata  lain  koreksi  fiskal  negatif  akan  mengurangi  laba dan  menambah  biaya,  sehingga menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak mengecil.
Selaras dengan yang diungkapkan Kesit Bambang Prakosa. (2000:175-176), perbedaan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan bisnis dan fiskal dapat juga disebabkan karena perbedaan  pengakuan  biaya  dan  penghasilan  yang  secara  bisnis  merupakan  biaya  dan penghasilan,  tetapi  untuk  tujuan  fiskal  secara  tetap  bukan  merupakan  penghasilan  dan  biaya. Penghasilan dan biaya secara bisnis diperlakukan untuk itu, namun oleh ketentuan perpajakan tidak  diakui  sebagai  biaya  dan  penghasilan  kena  pajak,  hal  ini  akan  menyebabkan  adanya perbedaan jumlah secara permanen.

## X.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab sebelumya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Selama  periode  pengamatan  variabel  Perbedaan  Waktu  (X 1 )  dan  Perbedaan  Tetap  (X 2 ) secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap Penghasilan Kena Pajak (Y).
2. Selama  periode  pengamatan  variabel  Perbedaan  Waktu  (X 1 )  dan  Perbedaan  Tetap  (X 2 ) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Penghasilan Kena Pajak (Y).
Terjadinya  ketidaksesuaian  antara  hasil  pengujian  statistik  dengan  hipotesis  pada Koreksi Fiskal Negatif pada variabel Perbedaan Tetap. Hal ini bisa dikarenakan fenomena yang terjadi  pada  perusahaan  dalam  sampel  penelitian  ini  yaitu  19  perusahaan  yang  masuk  dalam penghitungan  indeks  LQ  45,  dari  sampel  perusahaan  tersebut  terdapat  dua  perusahaan  yang berskala besar yang melakukan koreksi fiskal negatif yaitu koreksi pengurang pendapatan jauh lebih  besar  (dominan)  dibandingkan  dengan  17  perusahaan  lainnya,  yang  tentunya  akan mempengaruhi  perhitungan  pengujian  dalam  statistik,  sehingga  persamaan  regresi  yang dihasilkan  menjadi  tidak  sesuai  dengan  hipotesis.  Hal  ini  berarti  dua  perusahaan  tersebut memiliki  kemungkinan  untuk  melakukan Tax  Planning dengan  cara  menambahkan  koreksi pengurang  pendapatan  dengan  tujuan  mengecilkan  nilai  Penghasilan  Kena  Pajak.  Namun berdasarkan  persamaan  regresi,  justru  mengalami  kondisi  sebaliknya.  Ternyata  dengan menambahkan pengurang pendapatan, maka akan menaikkan Penghasilan Kena Pajak.

## XI.  Saran
1. Bagi  pihak  manajemen  perusahaan  dalam  rangka  meminimalisir  koreksi  fiskal  dapat dilakukan  dengan  lebih  memahami  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan,  sehingga  dapat dilakukan usaha melalui perencanaan dan pengendalian pajak yang dapat menguntungkan perusahaan  dengan  cara  yang  legal  yaitu  sesuai  dengan  ketentuan  pajak.  Dan  usaha meminimalisir pajak disarankan lebih ditekankan pada  koreksi fiskal positif pada Perbedaan Tetap.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  akan  meneliti  mengenai  Pengaruh  Koreksi  Fiskal  Terhadap Penghasilan Kena Pajak, disarankan agar dalam penggunaan pengujian hipotesis sebaiknya menggunakan  pengujian  satu  arah,  yaitu  uji  pihak  kanan.  Agar  lebih  ketat  dalam pengambilan keputusan. Uji pihak kanan dimunculkan karena dalam kenyataannya terdapat perusahaan yang berusaha untuk meminimalisir Penghasilan Kena Pajak atau dengan kata lain  memperbesar  koreksi  negatif  yang  akan  mengecilkan  nilai  Penghasilan  Kena  Pajak, sehingga  pihak  fiskus  berusaha  untuk  mengembalikan  Penghasilan  Kena  Pajak  keasalnya yaitu dengan membuat peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang Penghasilan Kena Pajak yang sesuai dengan tujuan pajak yaitu memperbesar korekis positif yang akan membesarkan Penghasilan Kena Pajak.
3. Disarankan  untuk  penelitian  selanjutnya  agar  peneliti  memfokuskan  penelitian  pada perusahaan yang berskala besar di Indonesia, supaya diketahui kebenaran fenomena yang terjadi pada perusahaan tersebut berkenaan dengan ketidaksesuaian antara tujuan koreksi fiskal perusahaan dengan peraturan pajak.
XII.  Daftar Pustaka
1. Darwanis.  1999. Pengaruh  Pemahaman  wajib  pajak  Badan  Mengenai  Undang-undang Pajak  Penghasilan  Terhadap  Koreksi  Fiskal. Tesis.  Program  Studi  Akuntansi  Universitas Padjajaran, Bandung.
2. Erly Suandy. 2001. Perencanaan Pajak . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
3. Gujarati,  Damodar.  1995. Basic  Econometrics. Singapore.  Mc  Graw  –  Hill  International Edition.
4. Imam  Ghozali.  2005. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS.  Edisi  3i . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
5. Kesit Bambang Prakosa. 2000. Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal .   Yogyakarta: Ekonisia.
6. Majalah Berita Pajak. 2004. Edisi 1 April. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.
7. Mohammad Zain. 2005. Manajemen Perpajakan . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
8. Muda Markus dan Hendry Yujana. 2002. Pajak Penghasilan . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
9. Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Jogjakarta: BPFE.
10. Republik  Indonesia.  2000.  Undang-Undang  No.16  tahun  2000  Tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
11. Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang No.17 tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
12. Republik  Indonesia,  PSAK  No.46.  1999.  Akuntansi  Pajak  Penghasilan.  Jakarta:  Penerbit Salemba Empat.
13. Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
14. Yosef  Suryajaya.  2001. Pengaruh  Laba  Komersial  Dan  Koreksi  Fiskal  Terhadap Penghasilan  Kena  Pajak  Pada  Industri  Tekstil  Terbuka  di  Indonesia  Untuk  Tahun  2000.
Tesis. Program Magister Manajemen Universitas Padjajaran, Bandung.