BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL

## (Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-prinsipnya)

## Yusriadi
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Alhilal Sigli E-Mail: yusriadi.ibr74@gmail.com

## Abstrak
Kajian  terhadap  perbedaan  bank  syariah  dengan  konvensional  bukan  merupakan kajian yang baru lagi, akan tetapi dalam hal ini menurut  penulis  kajian tersebut tetap  memerlukan  perhatian  lebih,  dikarenakan  di  kalangan  masyarakat  saat  ini masih  mempersamakan  bank  syariah  dengan  bank  konvensional,  yang kenyataannya sangat berbeda, Perbedaan bank syariah dan bank konvensional jika di  lihat  dari  segi  pengertiannya.  Bank  syariah  ialah  perbankan  yang mempraktekkan  kegiatan  usahanya  berlandaskan  prinsip  syariah  yang  prinsipnya tidak  mengandung  unsur  riba,  maysir,  gharar,  zalim  dan  obyek  yang  haram. Berbedan dengan bank konvensional yang merupakan bank yang mempraktekkan kegiatan usaha secara konvensional, yang mana dalam kegiatannya menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran berlandaskan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan  oleh  Undang-undang.  Adapun  dilihat  dari  segi  asas  dan  fungsinya. Asas  pada  bank  syariah  dan  konvensional  sebetulnya  sama,  yaitu  sama-sama berasaskan untuk demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Namun, pada bank syariah terdapat asas prinsip syariah yang tidak ada pada bank konvensional.  Fungsi  dari  bank  syariah  yang  lebih  luas  dibanding  bank konvensional. Meskipun keduanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
Kata Kunci : Perbankan, Syariah, Konvensional, dan Perbedaannya.

## Abstract
The study of the differences between Islamic and conventional banks is not a new study, but in this case, according to the authors of the study, it still requires more attention,  because  today's  society  still  equates  Islamic  banks  with  conventional banks, which in reality are very different. and conventional banks when viewed in terms  of  understanding.  Islamic  banks  are  banks  that  practice  their  business activities based on sharia principles which in principle do not contain elements of usury,  maysir,  gharar,  unjust  and  unlawful  objects.  This  is  different  from conventional banks, which are banks that practice conventional business activities, which  in  their  activities provide  services  in  payment  traffic  based  on  procedures and provisions  stipulated by law.  As for the views of the principle and function. The  principles  of  Islamic  and  conventional  banks  are  actually  the  same,  namely they are both based on economic democracy by using the precautionary principle. However,  in  Islamic  banks  there  are  Islamic  principles  that  do  not  exist  in conventional banks. The functions of Islamic banks are broader than conventional banks. Although both function to collect and distribute public funds.
Keywords: Banking, Sharia, Conventional, and the Difference.

## A. PENDAHULUAN
Kedudukan  bank  memiliki  banyak  manfaat  untuk  kemajuan  ekonomi sebuah  negari.  Keberadaan  bank  sangat  berfungsi  untuk  menggerakkan perputaran  ekonomi  masyarakat,  hingga  tidak  ada  satu  negarapun  di  muka bumi  ini  yang    tidak  mempunyai  lembaga    ban  tersebut.  disebabkan  bank berperan  mendistribusikan  pembiayaan  dan  jasa-jasa  lainnya  pada  lalu-lintas pendistribusian  dan  perputaran  uang.  Secara  definisi,  ada  beberapa  defunisi yang  diungkapkan  oleh  beberapa  pakar,  baik  pakar  perbankan    dan  pakar hukum perbankan, sebagaimana disebutkan di bawah ini;
Definisi yang diutarakan oleh G. M. Verryn Stuart , menurutnya Bank ialah sebuah badan usaha yang mempunyai tujuan untuk memenuhi keperluan kredit  baik  dengan  alat-  alat  pembayarannya  sendiri  atau  uang  yang diperolehnya dari pihak lain, ataupun melalui jalan mengedarkannya alat- alat tukar yang baru berupa uang dalam bentuk giral.
Kemudian  definisi  bank  juga  didefiniskan  oleh  Macleod,  menurutnya bank  adalah  tempat  usaha  yang    memberikan  pinjaman  kepada  peminjam dengan cara membentuk pinjaman lainnya.
Kemudian  definisi  bank  di  dalam  Undang-undang  Nomor.  7  1992 tentang  bank,  bank  ialah  lembaga  usaha  yang  mengumpulkan  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  tabungan,  dan  mendistribusikannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  pembiayaan  untuk  meningkatkan  mensejahterakan rakyatnya (pasal 1 ayat 1).
Kajian ini merupakan penelitian kajian yang sifatnya normatif, metode yang digunakan dengan melakukan kajian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji tulisan-tulisan  didalam  literatur  maupun  undang  yang  berlaku,  dengan    data yang  diperlukan  adalah  data  sekunder  yang  berupa  bahan  hukum  primer berupa peraturan undang-undang yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, sedangkan  bahan  hukum  sekunder  ialah  bahan  dari    literatur  dari  karya beberapa  penulis  tentang  penelitian  ini,  sehingga  peneliti  bisa  menemukan jawaban-jawaban  tentang  prinsip-prinsip  dan  perbedaan  bank  syariah  dengan konvensioal.

## B. PERBEDAAN  BANK  KONVENSIONAL  DENGAN  SYARIAH SEBAGAI ANALISA
1. Bank Konvensional
Penerapan      bank  konvensional  sejatinya  sudah  ada  semenjak  zaman Romawi,  Yunani dan Babilonia. Aplikasi perbankan dimasa itu sangat sangat urgen  di  dalam  lalu  lintas  perdagangan.  Awal  mulanya  dijalankan  perbankan hanya terbatas kepada tukar-menukar uang saja. Kemudian praktek tersebut di kemudian hari tambah berkembang menjadi usaha menerima setoran tabungan
dari masyarakat, menitipkan uang ataupun memberikan pinjaman uang dengan kemudian mengambil bunga pinjaman dari peminjam. 1
Masa  bank  konvensional  modern  dimulai  sejak  abad  ke  16  di  ,  Belgia Inggris,  dan  Belanda.  Si  waktu    itu  tukang  emas  mau  menerima  uang  logam (emas  dan  perak)  untuk  dijadikan  tabunggan.  Tanda  bukti  tabungan  emas  ini ditunjukkan  dengan  surat  deposito  yang  disebut  goldmith’s  note.  Dalam perkembangan  selanjutnya  goldmith’s  note  ini  digunakan  sebagai  alat pembayaran.  Para  tukang  emas  mulai  mengeluarkan  goldmith’s  note  yang tidak  didukung  dengan  cadangan  emas  atau  perak  dan  diterima  sebagai  alat pembayaran  yang  sah  dalam  transaksi  bisnis.  Inilah  cikal  bakal  munculnya uang  kertas  modern.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  zaman  ini  adalah konsumen,  produsen  serta  pedagang,  raja-raja  serta  aparatnya,  organisasi gereja  yang  membutuhkan  jasa  perbankan  untuk  melancarkan  kegiatannya. Dari derkriptif sejarah perbankan konvensional di atas, dapat diketahui bahwa ada keterkaitan yang erat antara mekanisme perbankan yakni sebagai lembaga perantara  (intermediary  institusion)  antara  debitur  dan  kreditur  dalam  hal penyaluran dan penarikan dana dari masyarakat dengan prinsip dan mekanisme bunga.  Kedua  hal  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan,  ketika  membicarakan prinsip dan mekanisme perbankan konvensional.
Sebagaimana  disebutkan    di  dalam  UU  Nomor.  7    1992,  Di  Indonesia bank dibedakan menjadi 2 jenis bank dengan masing-masing usahanya yaitu:
1) Bank Umum
Dalaaam   Menurut ketentuan pasal usaha bank umum meliputi :
a. Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, sertifikat deposito,  simpanan  giro,  deposito  berjangka,  dan  atau  bentuk  lainnya yang disamakan dengan itu.
b. Menyalurkan kredit.
c. Membuat surat pengakuan hutang.
1 Y.  Sri  Susilo, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  lain (Yogyakarta;  Gama  Mulia,  2002), hlm.5
d. Menjual,  membeli,  dan  menjamin  atas  resiko  sendiri  maupun  untuk kepentingan dan atas perintah nesabahnya yaitu :
1. Surat-surat  wesel  diantaranya  wesel  yang  diakseptasi  oleh  bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dan pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
2. Surat  pengakuan  hutang  dan  kertas  dagang  lainnya  yang  masa berlakunya  tidak  lebih  lama  dari  kebiasaan  dalam  perdagangan surat-surat dimaksud.
3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
4. Sertifikat bank Indonesia (SBI)
5. Obligasi
6. Surat dagang jangka waktu sampai dengan 1 tahun.
e. Memindahkan  uang  baik  untuk  kepentingan  sendiri  maupun  untuk kepentingan nasabah.
f. Meminjam  dana  dari,  menempatkan  dana  pada,  atau  meminjamkan dana  kepada  bank  lain,  baik  dengan  menggunakan  surat,  sarana telekomunikasi, wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
i. Melakukan  kegiatan  penitipan  untuk  kepentingan  pihak  lain berdasarkan suatu kontrak.
j. Melakukan  penempatan  dana  dari  nasabah  ke  nasabah  lainnya  dalam bentuk berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
k. Membeli  melalui  pelelangan  agunan  baik  semua  maupun  sebagian dalam  bal  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya  kepada  bank  dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
l. Menyediakan  pembiayaan  bagi  nasabah  berdasarkan  prinsip  madin keuntungan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan pemerintah.
m. Melakukan  kegiatan  lain  yang  lazim  dilakukan  oleh  bank  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  Undang-undang  ini  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas, bank umum juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut ini:
a.  Melakukan  kegiatan  dalam  valuta  asing  dengan  memenuhi  ketentuan  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
b.  Melakukan  kegiatan  penyertaan  modal  pada  bank  atau  perusahaan  lain  di bidang keuangan, seperti sewa usaha, modal ventura, perusahaan efek asuransi serta  lembaga  kliring  penyelesaian  dan  penyimpanan,  dengan  memeenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
c.  Melakukan  kegiatan  penyertaan  modal  sementara  untuk  mengatasi  akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan nya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
d.  Bertindak  sebagai  pendiri  dana  pensiun  dan  pengurus  dana  pension  sesuai dengan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dana  pensiun  yang berlaku.
Terhadap  aktifitas  usaha  Bank  Umum  ini  terdapat  pembatasan  atau pelarangan, yaitu ;
a) melakukan penyertaan modal,
b) melakukan usaha perasuransian ; dan
c) melakukan usaha laiin di luar kegiatan usaha.
Di  samping  lingkup  aktifitas  usaha  bank  umum  seperti  diuraikan  di atas,  pemerintah  dapat  pula  menugaskan  bank  Umum  untuk  melaksanakan program  pemerintah  guna  mengembangkan  sektor-sektor  perekonomian tertentu, atau memberi perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan  ekonomi  lemah,  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  orang banyak,  berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan pemerintah,
2) Perkreditan Rakyat
Menurut  ketentuan  pasal  13  LTU  Nomor  7  tahun  1992  tentang usaha perbankan, usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :
a.  Menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  berupa deposito  berjangka,  tabunngan  dan  atau  bentuk  lainnya  yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.
c.  Menyediakan  pembiayaan  bagi  nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi hasil  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan Pemerintah.
d.  Menempatkan  dananya  dalam  bentuk  Sertifikat  Bank  Indonesia (SBI),  deposito  berjangka,  sertifikat  deposito  dan  atau  tabungan  pada bank lain.
Sementara  itu  menurut  ketentuan  pasal  14,  Bank  Perkreditan Rakyat
dilarang :
a.  Menerima  simpanan  giro  dan  ikut  serta  dalam  lalu  lintas pembayaran.
b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
c. Melakukan penyertaan modal.
e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha

## 2. Bank Syariah
Menurut Niazi, praktek perbankan dalam Islam telah ada sejak lama, 2 Ia menyebutkan bahwa pengusaha muslim telah mengenal usaha penukaran uang (Money changer), yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sarraf dan adanya siftajah yakni sejenis letter of credit atau kertas pembayaran (bill of exchange) menandakan  telah  dikenal  operasional  transper  dana  (remmitance)  dalam masyarakat  muslim.  Pengharaman  bunga  dalam  mekanisme  perbankan  Islam,
2 Liquali Ali Nazy Khan, Islamic Law of Contrart ,hlm.409
menyebabkan bisnis mereka tidak mampu bersaing dengan pebisnis lain yang non muslim yang menerapkan bunga yang tinggi.
Prinsip-prinsip  nilai  dan  mekanisme-mekanisme  operasional  dari  satu sistem  perbankan  tertentu  akan  membedakannya  dengan  perbankan  lain. Dalam  perbankan  Islam,  internalisasi  nilai-nilai  syariah  dan  operrasional perbankan  dapat  dilihat  dari  produk-produk  maupun  jasa  layanan  yang ditawarkan perbankan syariah.
Secara  garis  besar,  produk-produk  dan  jasa  layanan  perbankan  syariah dapat  dogolongkan  berdasarkan  prinsip-prinsip  akad  sebagai  berikut Internalisasi nilai-nilai syari’ah dalam operasional perbankan dapat dilihat dari produk-produk  maupun  jasa  layanan  yang  ditawarkan  perbankan  syari’ah. Secara  garis  besar,  produk-produk  dan  jasa  layanan  perbankan  syari’ah  dapat digolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut:

## 1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository/ al- Wadi ’ah) 3
Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan nama al-waa'i ’ah, yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak  lain,  baik  individu  maupun  badan  hukum,  yang  harus  dijaga  dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Landasan hukum al-wad'i’ah antara lain adalah Q.S. an-Nisa (4): 58.
Dua jenis al-wadi ’ah adalah:
1) Al-wadi  'ah  yad  al-amanah  Dalam  akad  ini  pihak  penyimpan  tidak bertanggung-jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang  tidak  diakibatkan  oleh  perbuatan  atau  kelalaian  penyimpan.  Selain  itu pihak  penyimpan  tidak  boleh  menggunakan  dan  memanfaatkan  uang  ataupun barang  yang  dititipkan,  tetapi  harus  benar-benar  menjaga  sesuai  kelaziman.
3 M.  Syafi’I  Antonio, Bank  Syari’ah  dari  Teori  ke  Praktek (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2001), hlm. 85-89
Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya pinitipan.
2) Al-wadi ’ah yad ad-damanah Dalam akad ini, pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan titipan tersebut, dan bertanggungjawab  atas kerusakan atau kehilangan barang  yang disimpan. Semua  manfaat  dan  keuntungan  yang  diperoleh  dalam  penggunaan  barang tersebut menjadi hak penyimpan.
Aplikasi nya dalam perbankan syari’ah, Al-wadi’ah yad ad-damanah ini dapat  berbentuk  eurrent  aecount  (giro)  dan  saving  aeeount  (tabungan berjangka).  Manfaat  bagi  penyimpan  selain  mendapat  jaminan  keamanan terhadap  harta  nya,  juga  bisa  mendapatkan  insentif  dalam  bentuk  bonus  yang di berikan bank dari keuntungan bagi hasil atas pemanfaatan dana penyimpan tersebut dalam berbagai fasilitas pembiayaan.

## 2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)
Secara  umum  prinsip  bagi  basil  dalam  perbankan  syari’ah  dapat  dilakukan dalam  empat  macam  akad  utama,  yaitu:  musyarakah,  mudarabah,  musaqah, dan muzara ’ah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak diterapkan dalam praktek perbankan adalah mudarabah dan musyarakah.
1) Al-mudarabah  (Trust  Financing/  Trust  Investment)  Secara  teknis mudarabah  adalah  akad  kerjasama  usaha  antara  dua  pihak,  dimana  pihak pertama  (sahib  al-mal)  menyediakan  keseluruhan  (100%)  modal,  sedangkan pihak  lain  nya  menjadi  pengelola.  Keuntungan  usaha  akad  mudarabah  dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak.
Sedangkan  apabila  rugi,  kerugian  ditanggung  oleh  pemilik  modal, selama  kerugian  itu  bukan  diakibatkan  kekurangan  atau  kelalaian  pihak pengelola.  Apabila  demikian,  maka  pengelola  harus  bertanggung  jawab  atas kerugian tersebut.
Landasan  hukum  mudarabah  seeara  umum  adalah  ayat  yang meneerminkan  anjuran  untuk  melakukan  usaha  seperti  tampak  pada  Q.S.  al-
Muzammil  (73):  20,  dan  al-Baqarah  (2):  198.  Akad  mudarabah  terbagi  ke dalam  dua  jenis.  Pertama,  mudarabah  mutlaqah,  yaitu  transaksi  kerja  sama antara  sahib  al-mal  yang  memberi  kekuasaan  sangat  besar  kepada  mudarib, yang  eakupannya  sangat  luas  dan  tidak  dibatasi  oleh  spesifikasi  jenis  usaha, waktu, dan daerah bisnis.
2)   Mudarabah muqayadah, (restrieted mudarabah/ speefied mudarabah) 4 yaitu akad  kerjasama  antara  sahib  Al-mal  dengan  mudarib  disertai  batasan-batasan jenis  usaha,  waktu,  ataupun  tempat  usaha.  Aplikasinya  dalam  praktek perbankan, mudarabah biasa diterapkan baik pada produk penghimpunan dana maupun  pembiayaan.  Pada  sisi  penghimpunan  dana,  mudarabah  diterapkan pada:
a.  Tabungan  berjangka,  yaitu  tabungan  yang  dimaksudkan  untuk  tujuan khusus, seperti: tabungan haji, tabungan qurban, dll.
b. Deposito biasa
c.  Deposito  spesial  (speeial  investment,  dimana  dana  yang  dititipkan  nasabah pengelolaannya  khusus  untuk  bisnis  tertentu,  misalnya  murabahah  saja  atau ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan , mudarabah diterapkan untuk: a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
b.  Investasi  khusus,  sumber  dana  khusus  untuk  penyaluran  yang  khusus  pula dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh  sahib  al-mal.  Musyarakah (Partnership, Projeet Finaneing Petrtieipatien).
3. Prinsip  Jual-Beli  (Sale  and  Purehase)  Bentuk-bentuk  akad  yang menggunakan prinsip jual beli adalah: bai ’ almurabahah, bai’ bisamanin ajil, bai’  as-salam,  dan  bai  al-istisna.  Dasar  hukum  akadakad  dengan  prinsip  jual beli seeara umum adalah Q.S. al-Baqarah (2) : 275, dan Q.S. Al -Nisa( 4): 29.
1). Bai ’ al -Murabahah dan Bai ' Bisamanin
Ajil
4 Ibid., hlm. 95-98
Al- murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar  harga  pokok  ditambah  dengan  keunmngan  yang  disepakati  bersama dengan  pembayaran  ditangguhkan  satu  bulan  sampai  satu  tahun.  Persetujuan tersebut juga meliputi eara pembayaran sekaligus. Sedangkan bai' bisamanin ajil adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga  pokok  ditambah  dengan  keuntungan  yang  disepakati  bersama. Persetujuan ini termasuk jangka waktu angsuran dan jumlah angsuran. Kedua bentuk akad tersebut, aplikasinya dalam praktek perbankan.
2). Bai ’ as-salam (In-Front Payment Sale)
Bai ’ as-salam adalah persetujuan jual beli suatu barang, dimana terjadi pembayaran  harga  barang  pada  waktu  akad  seeara  tunai,  dan  penyerahan barang  ditangguhkan  dan  dilakukan  pada  waktu  yang  disepakati.  Jika diaplikasikan  dalam  perbankan,  keuntungan  yang  didapat  bank  adalah  selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.
Bai’as-salam  biasanya  dipergunakan  pada  pembiayaan  bagi  petani  dengan jangka  waktu  yang  relatif  pendek  yaitu  2-6  bulan.  Karena  yang  dibeli  bank adalah barang seperti padi, jagung dan eabai, dimana bank tidak berniat untuk menjadikan  barang-barang  tersebut  sebagai  simpanan  (inventory),  maka dilakukanlah  akad  bai’  as-salam  kepada  pembeli  kedua,  misalnya  bulog, pedagang pasar induk atau grosis.
3).  Bai  ’  al-Istisna  (Purehase  By  Order  or  Manufaeture)  Akad  bai’  al-istisna merupakan  kontrak  penjualan  antara  pembeli  dan  pembuat  barang.  Dalam kontrak  ini  pembuat  barang  lalu  berusaha  melalui  orang  lain  untuk  membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada  pembeli  akhir.  Kedua  belah  pihak  bersepakat  atas  harga  serta  sistem pembayaran,  apakah  dilakukan  di  muka,  melalui  eieilan,  atau  ditangguhkan sampai waktu tertentu.

## 4. Prinsip Sewa ( al- Ijarah) 5
Dasar  hukum  prinsip  ijarah  adalah  Q.S.  al-Baqarah  (2):  233.  Akad yang menggunakan ptinsip ijarah ada dua, yaitu: ijarah ( operational lease) itu sendiri  dan  al-ijarah  al-muntahia  bittamlik  (  financial  lease  with  purchase option).
1.  Al-Ijarah  (Operational  Lease)  Pengertiannya  adalah  akad  pemindahan  hak guna  atas  barang  atau  jasa,  melalui  pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti dengan  pemindahan  kepemilikan  (ownership/  milkiyyah)  atas  barang  itu sendiri.
2.  Al-Ijarah  Muntahi  Bittamlik  (  Financial  Lease  With  Purchase  option) Transaksi  yang  disebut  dengan  al-ijarah  al-muntahia  bittamlik  adalah perpaduan  antara  kontrak  jual  beli  dan  sewa  atau  lebih  tepatnya  akad  sewa yang  diakhiri  dengan  kepemilikan  barang  di  tangan  penyewa.  Sifat pemindahan  kepemilikan  ini  pula  yang  membedakan  dengan  ijarah  biasa. Bank-bank syari’ah  mengaplikasikan  prinsip  al-ijarah  ini  dengan mengoperasikan  leasing,  baik  operatianal  lease  maupun  financial  lease.  Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan al-ijarah al-muntahia bittamlik karena lebih sederhana dari sisi pembukuan.
5 Adiwarna Azwar Karim, Agenda Perkembangan Perbankan Syariah dalam Mendukung Sistem Perekonomian yang tangguh di Inodonesia; Inovasi Produk, Permasalahan dan solusi nya, makalah di presentasikan dalam symposium nasional I Sistem Ekonomi.
5. Prinsip Jasa (Fee Based Services)
“ Beberapa akad yang didasarkan pada prinsip jasa adalah ” ;
1. Al-  Wakalah  (Deputyship.  Wakalah  atau  wikalah  berarti  penyerahan, pendelegasian,  atau  pemberian  mandat.  Dasar  hukum  al-wakalah  adalah QS  al-  Kahfi  (18):  19,  dan  Q.S.  Yusuf  (12):  55.  Aplikasi  nya  dalam perbankan,  yaitu  bank  melayani  jasa  penitipan  uang  atau  surat  berharga, dimana  bank  mendapat  kuasa  dari  si  penitip,  untuk  mengelola  uang  atau surat  berharga  tersebut.  Dalam  hal  ini  bank  akan  memperoleh  fee  sebagai imbalan jasanya.
2. Al-Kafalah  (  Guaranty)  Al-Kafalah  merupakan  jaminan  yang  diberikan oleh  penanggung  (kafil  )  kepada  pihak  ketiga  untuk  memenuhi  kewajiban pihak  kedua  atau  yang  ditanggung.  Dalam  pengertian  lain,  kafalah  juga berarti  mengalihkan  tanggung  jawab  orang  lain  sebagai  penjamin.  Dasar hukm  al-kafalah  adalah  QS.  Yusuf  (12):  72.  Jenis-jenis  kafalah  adalah: kafalah  binnafs,  kafalah  bilmal,  kafalah  bittamlik  ,  kafalah  almunzazah, dan kafalah aI-mu ’alIaqah.
3. Al-Hawalah (Transper Service) Al-hawalah adalah akad pengalihan hutang dari  pihak  yang  berutang  kepada  pihak  lain  yang  wajib  menanggungnya. Kontrak  hawalah  dalam  perbankan  biasanya  diterapkan  pada  hal-hal sebagai berikut:
a. Factoring  atau  anjak  piutang,  dimana  nasabah  yang  memiliki  piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan menagihnya dari pihak ketiga.
b. Post-dated  cheek,  dimana  bank  bertindak  sebagai  juru  tagih  tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
c. Bill  discounting,  seeara  prinsip  serupa  dengan  hawalah  hanya  saja nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan tentang fee tidak didapati dalam kontrak hawalah.
4. Al-Rahn  (Mortgage)  Al-rahn  adalah  menahan  salah  satu  harta  milik  si peminjam  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang  diterimanya.  Barang  yang
ditahan  tersebut  harus  memilik  nilai  ekonomis.  Seeara  sederhana  rahn adalah jaminan utang atau gadai.
Prakteknya    nya  di  dalam  perbankan,  kontrak rahn dipakai  dalam  dua hal, yaitu:
a. Sebagai  produk  pelengkap,  artinya  merupakan  akad  tambahan  (jaminan/ collateral)  terhadap  produk  lain  seperti  dalam  pembiayaan  bai’  al- murabahah.
b. Di beberapa negara Islam seperti Malaysia, akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaannya jika dalam pegadaian konvensional dikenakan bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedang  dalam  rahn  tidak  tendapat  bunga,  tapi  hanya  biaya  penitipan pemeliharaan/  penjagaan  serta  penaksiran  yang  hanya  sekali  serta ditetapkan di muka (pada saat akad).

## C. PENUTUP
Berdasarkan temuan yang sudah dijelaskan bisa dipahami bahwa dalam jasa-jasa  dan  produk  beserta  prinsip-prinsip  aplikasi  transaksi  di  perbankan konvensional  maupun  perbankan  syariah,  Nampak  sekalipun  sama-sama memberikan  keuntungan  pada  pemilik  modal,  akan  tetapi  sistem  bunga  pada bank  konvensional  dan  sistem  bagi  hasil  pada  bank  syariah  memiliki signifikansi  perbedaan,  perbedaannya  adalah:  pada  prinsipnya  antara  bunga yang  merupakan  instrumen  utama  perbankan  konvensional  dan  sistem  bagi hasil  yang  merupakan instrumen bank  syariah  merupakan 2 hal  yang  berbeda dari  segi  esensi  dan  teknisnya.  Perbedaan  pokoknya  terletak  pada  landasan falsafah yang dianutnya.
Bank syariah  menerapkan sistem bagi hasil dalam seluruh aktivitasnya dan  tidak  menenal  system  bunga,  sedangkan  bank  konvensional  menerapkan system bunga dan tidak menerapkan system bagi hasil, Dari segi operasional, uang  yang  diamanahkan  oleh  nasabah  kepada  bank  syariah  dapat  berupa titipan  maupun  investasi  sementara  pada  bank  konvensional  berupa  deposito yang  memang  jelas-jelas  mengupayakan  pembungaan  uang.  Dari  segi
tanggungjawab,  bank  syariah  berkewajiban  untuk  mengeluarkan  zakat  serta mengelolanya, sedang bank konvensional tidak mengeluarkan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Sartono, Manajemen  Keuangan  Teori  Dan  Aplikasi. Edisi  keempat. BPFE. 2001
Antonia,  M.  Syafi’I dari  Teori  ke  Praktek, Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2001
Azhar Abdullah, Kelembagaan Perbankan , Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005
Jonathan  Sarwono. Analisis  Data  Penelitian  Menggunakan  SPSS  13. Andi. Yogyakarta. 2006.
Mudrajad  Kuncoro  dan  Suhardjono, Manajemen  Perbankan  Teori  dan Aplikasi, Edisi pertama. BPFE. Yogyakarta. 2002.
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank  Syariah  Suatu  Pengenalan  Umum, Tazkia Institute. Jakarta. 2000.
Sugiyono, Eri Wibowo, Statistika untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung. 2004 .
Y. Sri Susilo, Bank Keuangan Lembaga Lain , Yogyakarta : Gama Mulia, 2002