## J-MAS
Jurnal Manajemen dan Sains, 8(1), 2023: 1006-1011 Program Magister Manajemen Universitas Batanghari ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print), DOI 10.33087/jmas.v8i1.1025

## Analisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung
Ovaliani Anna Sasmita 1 , Erike Anggraeni 2 , Syamsul Hilal 3
1 Pascasrjana UIN Raden Intan Lampung
2,3 UIN Raden Intan Lampung *Correspondence email: Ovalianianna@gmail.com

## ABSTRAK
Kemiskinan  telah  membuat  jutaan  rakyat  tidak  bisa  mengenyam  pendidikan  yang  berkualitas,  kesulitan membiayai  kesehatan,  kurangnya  tabungasn  dan  tidak  ada  investasi,  kurangnya  akses  ke  pelayanan  publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi    ke    kota,    dan    yang    lebih    parah,  kemiskinan  menyebabkan  jutaan  rakyat  memenuhi  kebutuhan pangan,  sandang  dan  papan  secara  terbatas.  Permasalahan  kesejahteraan  sosial  yang  berkembang  dewasa  ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak  karena belum  memperoleh  pelayanan  sosial  dari  negara.  Dengan  demikian,  pembangunan  kesejahteraan  sosial, sebagaimana pula pembangunan secara umum tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Tujuan dari penelitian  ini  untuk  mengetahui  apakah  dana  banuan  program  keluarga  harapan  bisa  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di bandar  lampung.  Metode yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  mengunakan metode  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  belum  menyeluruhnya  bantuan  Program  Keluarga Harapan dan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di Kota Bandar Lampung.
Kata kunci : Kemisikanan; PKH; Kesejahteraan.

## ABSTRACT
Poverty has made millions of people unable to get a quality education, difficulties in financing health care, lack of savings and no investment, lack of access to public services, lack of employment opportunities, lack of social security  and  protection  for  families,  increased  migration  flows  to  cities,  and  more  severe,  poverty  causes millions of people to meet their limited needs for food, clothing and boards. Social welfare problems that are currently  developing  indicate  that  there  are  citizens  whose  rights  to  their  basic  needs  have  not been  properly fulfilled because they have not received social services from the state. Thus, social welfare development, as well as development in general, cannot be carried out by the government alone. The purpose of this research is to find out whether the Family Hope Program assistance fund can improve people's welfare in Bandar Lampung. The method used in this research is to use qualitative methods. Based on the results of the study, it was found that  the  assistance  from  the  Family  Hope  Program  had  not  been  comprehensive  and  the  level  of  poverty  in Bandar Lampung City was not yet complete.
Keywords: Misery; PKH; Well-being.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  masalah  publik    yang    kompleks,      dan  bersifat  multidimensi. Wrihatnolo berpendapat bahwa multidimensional sifat kemiskinan tidak hanya disebabkan satu faktor, melainkan berbagai faktor seperti; aspek ekonomi, sosiologis, antropologis, kebijakan, teknologi serta perubahan  global.  Kemiskinan  juga  berimplikasi  terhadap  pendidikan,  kesehatan,  kemampuan ekonomi, serta partisipasi politik masyarakat dalam sebuah negara.
Kemiskinan telah membuat  jutaan  rakyat  tidak  bisa mengenyam  pendidikan  yang  berkualitas, kesulitan  membiayai  kesehatan,  kurangnya  tabungan  dan  tidak  ada  investasi,  kurangnya  akses  ke pelayanan  publik,  kurangnya  lapangan  pekerjaan,  kurangnya  jaminan  sosial  dan  perlindungan terhadap  keluarga,  menguatnya  arus  migrasi    ke    kota,    dan    yang    lebih    parah,  kemiskinan menyebabkan  jutaan  rakyat  memenuhi  kebutuhan  pangan,  sandang  dan  papan  secara  terbatas. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang
terjamin, mendapatkanpekerjaan yang layak dan kemiskinanmenjadialasan yang sempurnarendahnya Human  Development Index (HDI).  Kemiskinan  merupakan fenomena dan masalah  sosial  yang terus menerus  dikaji  dan  menjadi  perhatian  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.Salah  satu  faktor penyebab  ketertinggalan  dan  penghambat  dalam  pembangunan  suatu  bangsa adalah  tingginya  angka kemiskinan.Kemiskinan  dapat  menimbulkan  dampak  yang  bersifat  menyebar  ( multiplier  effects ) terhadap  tatanan  kemasyarakatan  secara  menyeluruh.  Kemiskinan  juga  merupakan  muara  dari masalah sosial lainnya. Persoalan kemiskinan ini juga dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kateogori pengangguran terselubung, dimana mereka tidak produktif pekerjaannya (musiman). Pengangguran  model  tersebut  menempati  porsi  yang  cukup  besar  dalam  lapisan  masyarakat Indonesia,  sehingga  banyak  keluarga  Indonesia  masih  mengalami  kesulitan  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.
Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan). Dimana Lampung mencapai 1,08 juta orang (12,62 persen), turun sebesar  7,21  ribu  orang  dibandingkan  dengan kondisi  September  2020 yang  sebesar  1,09  juta  orang (12,76  persen). Selama  periode  September  2020  -  Maret  2021,  jumlah  penduduk  miskin  di  daerah perkotaan  turun  sebanyak  4,68  ribu  orang  (dari  259,28  ribu  orang  pada  September  2020  menjadi 254,60 ribu orang pada Maret 2021), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 2,53 ribu orang (dari 831,86 ribu orang pada September 2020 menjadi 829,33 ribu orang pada Maret 2021).
Sementara  di  daerah  perdesaan  turun  sebanyak  2,53  ribu  orang  (dari  831,86  ribu  orang  pada September 2020 menjadi 829,33 ribu orang pada Maret 2021. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 adalah sebesar 9,29 persen atau turun 0,30 poin dibandingkan September 2020  yang  sebesar  9,59  persen.  Sementara  persentase  penduduk  miskin  di  daerah  perdesaan  pada Maret 2021 sebesar 14,18 persen atau mengalami penurunan 0,04 poin jika dibandingkan September 2020  yang  sebesar  14,22. Data  statistik  kota  bandar  lampung  menunjukan  bahwa  jumlah  penduduk kota Bandar lampung tahun 2020 adalah 93,74 jiwa dan 634.743 nya adalah data penduduk miskin di kota Bandar Lampung jika di persen darikan 8,81 persen, Dan data statistik kemiskinan kota Bandar Lampung di tahun 2021 adalah 654 576. Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 1,08 juta orang  (12,62  persen),  turun  sebesar  7,21  ribu  orang  dibandingkan  dengan  kondisi  September  2020 yang sebesar 1,09 juta orang (12,76 persen).(bps, 2021)
Kecamatan  kedamaian  memiliki  Jumlah  pernduduk  prasejahtera  terbanyak  di  kota  bandar lampung  sebanyak  5111  orang  sedangkan  yang  paling  sedikit  adalah  kecamatan  enggal  sebanyak 1346  orang.  Permasalahan  kemiskinan  merupakan  tantangan  utama  pembangunan  Kota  Bandar lampung  dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Meskipun  tingkat  kemiskinan  Kota Bandar lampung selama  tahun-tahun terakhir ini terus menunjukkan penurunan, namun masih tinggin yang kemiskinan dibanding wilayah lainnya yang sudah baik ini mengisyaratkan bahwa  Kota Bandar lampung  masih  harus  menaruh  perhatian  pada  kemiskinan  sebagai  prioritas  dalam  kebijakan pembangunan.
Populasi penduduk juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran  pengaruhnya  relatif  kecil,  sedangkan  pendidikan  berpengaruh  secara  negatif  dan  signifikan terhadap  kemiskinan  dengan  pengaruh  paling  besar. Pemerataan  dan  perluasan  akses  pendidikan diarahkan  pada  upaya  memperluas  daya  tampung  satuan  pendidikan,  serta  memberikan  kesempatan yang  sama  bagi  semua  peserta  didik  dari  berbagai  golongan  masyarakat  yang  berbeda,  baik  secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Kota Bandar lampung untuk  dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era glogal serta meningkatkan Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Masalah  utama  untuk  meningkatkan  kualitas  Pendidikan  di Kota  Bandar  lampung  adalah  kemampuan  ekonomi  masyarakat  yang  rendah,  akses  antara  lokasi rumah  dan  sekolah  terlalu  jauh,  dan  pemahaman  masyarakat  akan  pentingnya  pendidikan  formal masih  rendah.  Hal  yang perlu  di  prioritas  kan  untuk  diintervensi  adalah menurunkan lagi anak-anak yang putus sekolah.
Masalah  dasar  lainnya  yang  telah  dilakukan  oleh  Wali  kota  Kota  Bandar  lampung  yaitu masalah  pendidikan  bagi  generasi  muda.  Tingkat  pendidikan  merupakan  indikator  yang  paling berpengaruh  dalam  penurunan  kemiskinan.  Rata-rata  lama  sekolah  berkaitan  dengan  pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin menunjukan bahwa pertumbuhan berpengaruh
negatif  dan  signifikan  dalam  mengurangi  kemiskinan,  namun  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi tersebut relatif tidak terlalu besar.(Andika, 2021)
Terkait  dengan  permasalahan  kemiskinan,  BAPPEDA  berkordinasi  dengan  UPTD  –  UPTD yang ada. Untuk menuntaskan kemiskinan secara perlahan di Kota Bandar Lampung,  perlu dilakukan sosialisasi  dan  pendampingan  kepada  SKPD-SKPD  terkait  dalam  penyusunan  perencanaan  kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan  hendaknya  sudah  disertai  dengan  jumlah,  lokasi,  dan  sasaran  rumah  tangga/penduduk miskin  yang  akan  diintervensi  ( by  name  dan  by  address )  sehingga  akan  memudahkan  dalam pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  kedepannya. Permasalahan  kemiskinan  merupakan tantangan  utama  pembangunan  Kota  Bandar  lampung  dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.  Meskipun  tingkat  kemiskinan  Kota  Bandar  lampung  selama  tahun-tahun  terakhir  ini terus menunjukkan penurunan, namun masih tingginya angka kemiskinan dibanding wilayah lainnya yang  sudah  baik,  ini  mengisyaratkan  pada  kita  bahwa Bandar   Lampung  masih  harus  menaruh perhatian pada kemiskinan sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan.
Program      Keluarga  Harapan      (PKH)  merupakan  program  pengentasan  kemiskinan  dengan memberi  bantuan  sosial  bersyarat  kepada  keluarga    miskin    di    Indonesia.  Dalam  usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindak lanjuti dengan Perpres Nomor 15  Tahun  2010  tentang  percepatan  penangulangan  kemiskinan.  Program  ini  merupakan pengembangan  sistem  perlindungan  sosial  yang  dapat  meringankan  dan  membantu  rumah  tangga sangat  miskin  dalam  hal  mendapatkan  akses  pelayanan  kesehatan  dan  Pendidikan  dengan  harapan program  ini dapat mengurangi  kemiskinan.  Program  ini  dilatar belakangi oleh  adanya  permasalahan utama  pembangunan  yaitu  masih  besarnya  jumlah  penduduk  miskin  serta  rendahnya  kualitas sumberdaya manusia.
Permasalahan  kesejahteraan  sosial  yang  berkembang  dewasa  ini  menunjukkan  bahwa  ada warga  negara  yang  belum  terpenuhi  hak  atas  kebutuhan  dasarnya  secara  layak  karena  belum memperoleh  pelayanan  sosial  dari  negara.  Dengan  demikian,  pembangunan  kesejahteraan  sosial, sebagaimana  pula  pembangunan  secara  umum tidak mungkin  dilaksanakan  oleh  pemerintah  sendiri. Pembangunan sebaiknya dilaksanakan secara sinergis antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Guna  mencapai  kondisi  tersebut,  perlu  dibangkitkan  semangat  kebersamaan  pada  masyarakat  untuk dapat mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya berdasarkan potensi yang dimilikinya sendiri. Penyaluran  bantuan  sosial  yang  tepat  waktu  dan  tepat  sasaran  menjadi  kunci  dalam  upaya penanggulangan  kemiskinan  di  Tanah  Air.(Habibah et  al. ,  2020)  Pemerintahakan  terus  memberi perhatian khusus dan fokus pada upaya mengurangi kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan. Bantuan  sosial  reguler  berupa  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT)/Program Sembako  dipastikan akan tetap berjalan normal pada tahun 2021. Kedua program inimasih  menjadi  program  penting  pemerintah  dalam  upaya  mempercepat  penurunan  angka kemiskinan. “Untuk  program  PKH  dan  tetap  berjalan  dengan  normal,”  katanya.  Untuk  PKH,  tahun 2021  akan  menjangkau  10  juta  KPM  dengan  anggaran  Rp30,4  triliun.  Kemudian  untuk BPNT/Program  Sembako  akan  menjangkau  18,5  juta KPM  dengan anggaran  Rp44,7  triliun.(Widuri and Magatsari, 2021)
Belum  menyeluruhnya  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  dan  besarnya  tingkat  kemiskinan. Setelah  paparan  Program  Keluarga  Harapan,  Indeks  Kemiskinan  di  kota  Bandar  Lampung  serta Kesejahteraan  di  Kota  Bandar  lampung  apakah  adanya  Program  Keluarga  Harapan  apakah  dapat mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  di  Kota  Bandar  Lampung  dan  dapat  meningkatkan Kesejahteraan  di  Kota  Bandar  lampung  mengingatangka  tidak  semua  lapisan  masyarakat  miskin mendapat  kanbantuan  Program  Keluarga  Harapan.  Dengan  adanya  penelitian  ini  penulis  ingin mengetahui  dan  melihat  analisis  Program  Keluarga  Harapan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  di Kota Bandar Lampung.

## METODE
Metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini  berupa  wawancara  kepada  para  pelaku  Program  Keluarga  Harapan(PKH)  untuk  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  dikota  Bandar  Lampung.  Jumlah  populasi  dan  sampel  yang  diambil  adalah dari  data  penduduk  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dikota  Bandar  Lampung.  Adapun  dalam
penelitian ini besar kecilnya sampel tersebut, peneliti berpedoman pada pendapat pada slovin, maka sample minimal yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 399 responden PKH.

## HASIL
Konsep  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dinas  Sosial  Kota  Bandar  Lampung  dalam menguragi  jumlah  penduduk  miskin  dan  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  warga  Bandar lampung .
Berdasarkan  keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  146/HUK/2013  tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai criteria meliputi : 1. Tidak  mempunyai  sumber  mata  pencarian  dan  /  atau  mempunyai  sumber  mata  pencarian  tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan primer;
2. Mempunyai  pengeluaran  sebagaian  besar  digunakan  untuk  memenuhi  konsumsi  makanan  pokok dengan sederhana
3. Tidak  mampu  dan  mengalami  kesulitan  untuk  berobat  ketenaga  medis,  kecuali  puskesmas  atau yang disubsidi pemerintah
4. Tidak  mampu  membeli  pakaian  satu  kali  dalam  rumah  satu  kali  dalam  satu  tahun  untuk  setiap angota rumah tangga;
5. Mempunyai  kemampuan  hanya  menyekolahkan  anaknya  sampai  jenjang  Pendidikan  Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai  dinding  rumah  terbuat  dari  bambu/kayu/tembok  yang  sudah  usang  /berlumut  atau tembok tidak diplester;
7. Kondisi  lantai  terbuat  dari  tanah  atau  kayu/semen/kramik  dengan  kondisi  tidak  baik/kualitas rendah;
8. Mempunyai penerapan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
9. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m 2 / orang dan 10. Mempunyai  sumber  air  minum  berasal  dari  sumur  atau  air  tak  terlindungi/air  sungai/air hujan/lainnya.
Menurut  sekjen  kemensos  berhasil  penanggulangan  kemiskinan  tidak  hanya  ditentukan  oleh program-program  yang  tepat  inovatif  tetapi  juga  harus  didukung  dengan  criteria  kemiskinan  yang jelas,  serta  data  yang  akurat  dan  u p  to  date, untuk  mendapatkan  data  yang up  to  date tersebut dilakukan  verifikasi  dan  validasi  secara  berkala  sesuai  dengan  jenis  programnya.  Pusat  Data  dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kemensos) secara terus menerus mengembangkan aplikasi system  informasi  kesejahteraan  social  (SIKS)  dengan  nomengklatur  SIKS-NG  (Sistem  Informasi Kesejahteraan  Sosial  –  Next  Generation),  system  terserbut  dapat  diakses  dinas  social  provinsi  dan kabupaten/kotaseluruh  Indonesia  selanjutnya  data  kemiskinan  yang  telah  diverifikasi  dan  divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat digunalan oleh kementrian/Lembaga terkait  untuk  penanganan  kemiskinan.  Menurut  sekjen  kemensos  aplikaso  SIKS-NG  dilengkapi dengan  variable-variabel  yang  terdapat  dalam  form  Basis  Data  Terpadu,  sehingga  informasi  yang dibutuhkan  tentang  masyarakat  miskin  akan  semakin  lengkap.  Dengan  demikian  akan  mudah mengintegrasikannya kedalam Basis Data Terpadu (BDT)  dan seluruh program perlindungan social secara  nasional  dan  sekarang  disebut  juga  dengan  Data  terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  yang pada  awalnya  dikelola secara  nasional  oleh  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggunlangan  Kemiskinan (TNP2K)  pada  Kantor  Sekretariat  Wakil  Presiden.  Namun  pada  tahun  2017  diserahkan pengelolaannya  kepada  Pusat  Data  dan  Teknologi  Informasi  Kesejahteraan  Sosial  (PUSDATIN- KESOS) Kementrian Sosial.
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dirancang  untuk  menjadi  sistem  perlindungan  sosial  yang lebih  baik  di  Indonesia.  Penerima  manfaat  program  ini  adalah  rumah  tangga  sangat  miskin  yang memiliki  ibu  hamil  dan  anak  usia  0-15  tahun  (balita  atau  anak  usia  sekolah).  Bandar  lampung memiliki 35.000/anggota PKH,  67 e-warung, 130 pendamping PKH yang tersebar di 12 kecamatan di Bandar  Lampung,  pendamping  PKH  tersebut  melalui  seleksi  kementrian  sosial.  Sebagai kewajibannya  penerima  manfaat  PKH  tersebut  harus  memeriksakan  anak  balita  dan  ibu  hamil kelayanan  kesehatan  dan  menyekolahkan  anaknya.  Peran  pendamping  PKH  sangat  menentukan keberhasilan  program.  Peran  dan  keterampilan  yang  dapat  dilakukan  pendamping  PKH  antara  lain: Fasilitasi,  pendidik,  perwakilan  dan  teknikal.  Meskipun  tidak  semua  peran  dan  keterampilan  yang
dilaksanakan  oleh  Pendamping  PKH  karena  sangat  dipengaruhi  situasi  dan  kondisi  lingkungan sehingga  kualitas  dan  fleksibilitas  pendamping  PKH  di  lapangan  menjadi  penentu  pelaksanaan  di lapangan. Secara urnum PKH adalah program yang memberikan bantuan uang tunai bersyarat kepada Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  dan  sebagai  imbalannya  RTSM  tersebut  diwajibkan  untuk memenuhi  persyaratan  yang  terkait  dalam  upaya  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia,  yaitu pendidikan  dan  kesehatan.  PKH  dilatar  belakangi  karena  masih  banyaknya  RTSM  yang  tidak  dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan.(Fraser, Aldrich and Small, 2021)
Permasalahan  kesejahteraan  sosial yang  berkembang  dewasa  ini  menunjukkan  bahwa  ada warga  negara  yang  belum  terpenuhi hak  atas  kebutuhan  dasarnya  secara  layak  karena  belum memperoleh  pelayanan  sosial  dari  negara. Dengan  demikian,  pembangunan  kesejahteraan  sosial, sebagaimana  pula  pembangunan  secara  umum tidak mungkin  dilaksanakan  oleh  pemerintah  sendiri. Pembangunan sebaiknya dilaksanakan secara sinergis antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Guna  mencapai  kondisi  tersebut,  perlu  dibangkitkan  semangat  kebersamaan  pada  masyarakat  untuk dapat mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya berdasarkan potensi yang dimilikinya sendiri. Penyaluran  bantuan  sosial  yang  tepatwaktu  dan  tepat  sasaran  menjadi  kunci  dalam  upaya penanggulangan  kemiskinan  di  Tanah  Air.  Pemerintah  akan  terus  memberi  perhatian  khusus  dan fokus pada upaya mengurangi kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan.
Permasalahan  kesejahteraan  sosial  yang  berkembang  dewasa  ini  menunjukkan  bahwa  ada warga  negara  yang  belum  terpenuhi  hak  atas  kebutuhan  dasarnya  secara  layak  karena  belum memperoleh  pelayanan  sosial  dari  negara.  Dengan  demikian,  pembangunan  kesejahteraan  sosial, sebagaimana  pula  pembangunan  secara  umum tidak mungkin  dilaksanakan  oleh  pemerintah  sendiri. Pembangunan sebaiknya dilaksanakan secara sinergis antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Guna  mencapai  kondisi  tersebut,  perlu  dibangkitkan  semangat  kebersamaan  pada  masyarakat  untuk dapat mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya berdasarkan potensi yang dimilikinya sendiri. Penyaluran  bantuan  sosial  yang  tepat  waktu  dan  tepat  sasaran  menjadi  kunci  dalam  upaya penanggulangan  kemiskinan  di  Tanah  Air.  Pemerintah  akan  terus  memberi  perhatian  khusus  dan fokus pada upaya mengurangi kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan. Bantuan sosial reguler berupa  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)/Program Sembako  dipastikan akan tetap berjalan normal pada tahun 2021. Kedua program ini masih menjadi program  penting  pemerintah  dalam  upaya  mempercepat  penurunan  angka  kemiskinan.  “Untuk program PKH dan tetap berjalan dengan normal,” katanya. Untuk PKH, tahun 2021 akan menjangkau 10  juta  KPM  dengan  anggaran  Rp30,4  triliun.  Kemudian  untuk  BPNT/Program  Sembako  akan menjangkau 18,5 juta KPM dengan anggaran Rp44,7 triliun.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum menyeluruhnya bantuan Program Keluarga Harapan dan besarnya tingkat kemiskinan. Setelah paparan Program Keluarga Harapan, Indeks Kemiskinan di kota  Bandar  Lampung  serta  Kesejahteraan  di  Kota  Bandar  lampung  sebagian  dapat  mengurangi jumlah  penduduk  miskin  di  Kota  Bandar  Lampung  dan  dapat  meningkatkan  Kesejahteraan  di  Kota Bandar  lampung  tetapi  mengingatangka  tidak  semua  lapisan  masyarakat  miskin  mendapat  kan bantuan  Program  Keluarga  Harapan  khusus  nya  di  pedesaan  yang  penduduknya  sangat  banyak sehingga sulit untuk terorganisir, sehingga perlunya strategi yang tepat untuk menangguli hal tersebut, dan bisa mengurangi jumlah kemiskinan di pedesaan yang sulit terjangkau oleh pemerintah.

## SIMPULAN
Pemerintah  akan  terus  memberi  perhatian  khusus  dan  fokus  pada  upaya  mengurangi kemiskinan  dan  perlindungan  kelompok  rentan.  Bantuan  sosial  reguler  berupa  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  dan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)/Program  Sembako    dipastikan  akan  tetap berjalan  normal  pada  tahun  2021.  Kedua  program  ini  masih  menjadi  program  penting  pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Belum menyeluruhnya  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  dan  besarnya  tingkat  kemiskinan.  Setelah paparan Program Keluarga Harapan, Indeks Kemiskinan di kota Bandar Lampung serta Kesejahteraan di  Kota  Bandar  lampung  sebagian  dapat  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  di  Kota  Bandar Lampung  dan  dapat  meningkatkan  Kesejahteraan  di  Kota  Bandar  lampung  tetapi  mengingatangka tidak semua lapisan masyarakat miskin mendapat kan bantuan Program Keluarga Harapan khusus nya di  pedesaan  yang  penduduknya  sangat  banyak  sehingga  sulit  untuk  terorganisir,  sehingga  perlunya
strategi  yang  tepat  untuk  menangguli  hal  tersebut,  dan  bisa  mengurangi  jumlah  kemiskinan  di pedesaan yang sulit terjangkau oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andika,  S.  (2021)  ‘Pengaruh  Program  Keluarga  Harapan  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat Menurut  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  Desa  Mekar  Delima  Kecamatan  Tasik  Putri Puyu)’, Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam , 2(1), pp. 44–55.  doi: 10.56633/jsie.v2i1.227.
Habibah,  A.  N. et  al. (2020)  ‘Peran  Kebijakan  Fiskal  Islam  Dalam  Mengentas  Kemiskinan  Melalui Program  Keluarga  Harapan’, Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam ,  6(2),  p.  251.  doi: 10.29040/jiei.v6i2.1014.
Widuri, T. S. and Magatsari, H. (2021) ‘Modal Sosial Balita Dalam Komitmen Kesehatan Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid-19 The Social Capital of Toddler in the Health Commitment  of  the  Program  Keluarga  Harapan  During  Covid-19  Pandemic  Tunjung  Senja Widuri *, Hario Megatsari Fakult’, 15(2), pp. 136–142.