## Al-Mizan

## Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
Fitriyani 1 , Abd. Basir 2
1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dpk UNUSIA Jakarta Indonesia, 2 Lembaga Litapdimas Direktorat Pendis Kementerian Agama RI Email: 1 firiyanispsuinjkt@gmail.com; 2 abdbasirkemenag@gmail.com
Author Correspondence : firiyanispsuinjkt@gmail.com
Abstract: This study aims to determine the form of marriage dispensation after the revision  of  the  marriage  law  by  examining  the  factors  that  cause  marriage dispensations  and  the  implications  of  marriage  dispensations  on  family  life.  The method used in this paper is based on a literature review and analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the cause of early age marriage comes from the  individual  factors  of  the  child  himself  and  the  factors  of  his  parents.  The existence of early marriage has psychological and social implications for children, parents, and the surrounding environment. Therefore, to  reduce the prevalence of early  marriage,  strategic  steps  are  taken  jointly  by  the  family,  the  Office  of Religious Affairs, the government, religious leaders, and other community leaders.
Keywords: Marriage Dispensation, Early Age Marriage, Marriage Law

## Early Age Marriage Dispensation after the Revision of the Marriage Law in Indonesia
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  wujud  terjadinya  dispensasi nikah pasca revisi undang-undang perkawinan dengan mencermati faktor penyebab terjadinya  dispensasi  nikah  dan  implikasi  yang  ditimbulkan  dari  dispensasi  nikah terhadap  kehidupan  keluarga.  Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini berdasarkan  kajian  literatur  dan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan penyebab dari pernikahan dini berasal dari faktor individu anak  itu  sendiri  dan  faktor  orang  tua.  Adanya  pernikahan  dini  berimplikasi psikologi dan sosial kepada anak, orang tua dan lingkungan sekitarnya. Olehnya itu untuk  mengurangi  maraknya  pernikahan dini,  maka  ada  langkah-langkah  strategis yang  yang  dilakukan  bersama  oleh  pihak  keluarga,  Kantor  Urusan  Agama, pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.
Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Perkawinan Dini, Undang-Undang Perkawinan

## A. Pendahuluan
Perkawinan atau pernikahan adalah sesuatu yang lumrah terjadi pada setiap individu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, 1 dan menjalin ikatan lahir batin antara keduanya. 2
Allah  swt.  menciptakan  laki-laki  dan  perempuan  di  muka  bumi  ini  untuk  saling mengenal  satu  sama  lain. 3 Melalui  perkenalan  itulah  muncul  bibit-bibit  cinta  dan kasih sayang, sehingga berakhir dalam sebuah ikatan suci perkawinan.
Untuk  melaksanakan  perkawinan  tentunya  memiliki  proses  pelaksanaan yang diatur oleh agama dan perundang-undangan, baik persoalan rukun dan syarat, hubungan  suami  istri,  pemeliharaan  anak,  maupun  batas  usia  seseorang  untuk menikah.  Mengenai  persoalan  usia  perkawinan  melahirkan  fenomena  perkawinan usia muda atau dini.
Masalah  fenomena  sosial  perkawinan  usia  muda  di  Indonesia  merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan  maupun  di  pedesaan.  Hal  ini  menunjukkan  kesederhanaan  pola  pikir masyarakat sehingga fenomena sosial pernikahan usia dini masih berulang terus dan terjadi  di  berbagai  wilayah  tanah  air  baik  yang  di  kota-kota  besar  maupun  di pelosok tanah air. 4
Di Indonesia, terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan  pertamanya  terjadi  pada  usia  kurang  dari  18  tahun  (1,2  juta  jiwa). Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan. 5 Berdasarkan data Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2020  jumlah  pernikahan  dini  atau  pernikahan anak  pada  tahun  2019  sebanyak  10,82%.  Kemudian  pada  tahun  2020  menurun
1 Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
3 Lihat QS al-Hujurat/49: 13 4 Surmiati Ali, “Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam  Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 1 (2015): 1-28.
5 Nur  Sahrizal,  et.al,  (eds.), Pencegahan  Perkawinan  Anak  Percepatan  yang  Tidak  Bisa Ditunda (Jakarta: Kerjasama Unicef, Universitas Indonesia dan Puskapa, 2020), 06.
walaupun  tidak  signifikan,  yaitu  10,18%. 6 Data  BPS  Provinsi  Sulawesi  Utara misalnya  menyebutkan  8,6%  laki-laki  milenial  melakukan  pernikahan  dini,  dan perempuan milenial sebanyak 3,92%; jika diuraikan berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan, maka laki-laki milenial di perkotaan sebesar 8,11% dan perempuan milenial  di  perkotaan  sebesar  3,77%,  sedangkan  laki-laki  milenial  di  pedesaan sebesar 9,09% dan perempuan milenial di pedesaan sebesar 4,07%. 7
Persoalan pernikahan dini ini menimbulkan akibat hukum adanya pemberian dispensasi  nikah  oleh  pihak  Pengadilan  Agama  bagi  yang  beragama  Islam  dan Pengadilan Negeri bagi Nonmuslim. Misalnya data yang diperolah dari Pengadilan Agama  Kabupaten  Luwu  Timur  di  tahun  2022  ini  sudah  ada  lebih  dari  150 pemohon  dispensasi.  Hal  ini  menandakan  kasus  pernikahan  dini  mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2020, dimana kasus dispensasi ada sekitar 90 kasus. 8 Komisi  Nasional Anti  Kekerasan  Terhadap Perempuan  (Komnas) perempuan  melaporkan  angka,  dispensasi pernikahan  anak  yang  dikabulkan Pengadilan  Agama  sebanyak  59.709  kasus  pada  2021.  Angka  tersebut  mengalami penurunan 7,01% dari 64.211 kasus pada 2020. 9
“ Dispensasi  adalah  pemberian  hak  kepada  seseorang  untuk  menikah  meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah di  luar  ketentuan  perundang-undangan  tersebut,  jika  dan  hanya  jika  keadaan menghendaki  dan  tidak  ada  pilhan  lain (ultimum  remedium).  Oleh  karena  makna daripada  dispensasi  kawin  adalah  pemberian  izin  kawin  oleh  Pengadilan  kepada calon  suami  atau  istri  yang  belum  berusia  19  tahun  untuk  melangsungkan perkawinan.
6 Willem  Jonata  (ed.),  “Pernikahan  Dini  di  Indonesia  Masih  Marak,  Ketahui  Faktor Penyebabnya,” dalam https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan -dini-di- indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya, diakses tanggal 16 Juni 2022.
7 https://sulut.bps.go.id/backend/images/Pernikahan-Dini-Generasi-Millenial-ind.jpg 8 Yhamaq, “Lebih 150 Dispensasi Nikah dibawah Umur Data PA, PAI Wasuponda Apresiasi DPRD  Lutim,”  dalam  https://sulsel.kemenag.go.id/dae rah/lebih-150-dispensasi-nikah-dibawah- umur-data-pa-pai-wasuponda-apresiasi-dprd-lutim-cr18I, diakses tanggal 13 Juni 2022.
9 Vika  Azkiya  Dihni,  “Selama  2021,  Angka  Dispensasi  Pernikahan  Anak  Menurun  7%,” dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi- pernikahan-anak-menurun-7, diakses tanggal 27 Juni 2021.
Persoalan  dispensasi  nikah  adalah  solusi  yang  diberikan  bagi  calon  suami istri  yang  belum  memenuhi  syarat  umur  perkawinan,  namun  kemudian  makin menambah persoalan ketika batas umur menikah  mengalami perubahan menjelang berakhirnya  masa  tugas  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPRD)  2014-2019, yaitu  Undang-Udang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengalami perubahan yang dituangkan lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perkawinan),  dan  mulai  berlaku  sejak  15 Oktober  2019.  Berbeda  dari  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  lainnnya, perubahan  Undang-Undang  Perkawinan  nyaris  kurang  mendapat  perhatian. Substansi perubahannya pun hanya tentang usia perkawinan. Padahal, ada masalah perkawinan yang sudah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Perkawinan  baru  juga  memuat  aturan  dispensasi  perkawinan,  yang  agak  berbeda rumusannya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 10
Dispensasi  adalah  pemberian  hak  kepada  seseorang  untuk  menikah meskipun  usianya  belum  mencapai  batas  minimal  19  tahun.  Prinsipnya,  seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan  diizinkan  menikah  jika  mereka  sudah  berusia  19 tahun  ke  atas.  Jika  ternyata  keadaan  menghendaki,  perkawinan  dapat dilangsungkan  meskipun  salah  satu  dari  pasangan  atau  keduanya  belum mencapai usia  dimaksud.  Artinya,  para  pihak  dapat  mengesampingkan  syarat  minimal  usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan Negeri. 11
10 Muhammad  Yasin,  “ Dispensasi  Perkawinan  Tetap  Dimungkinkan,  Begini  Syaratnya Menurut  UU  Perkawinan  yang  Baru,”  dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/dispensasi- perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru- lt5db127b0b52f3, diakses tanggal 2 Februari 2022.
11 Afif Zakiyuddin,  “Menaka r  Potensi  Dispensasi  Nikah  Pasca  Revisi  UU  Perkawinan ,” dalam https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu- perkawinan, diakses tanggal 2 Februari 2022.
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi  perkawinan  dapat  diberikan  atas  alasan  mendesak. 12 Alasan  mendesak menurut Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan  tidak  ada  pilihan  lain  dan  sangat  terpaksa  harus  dilangsungkan perkawinan. 13
Alasan  mendesak  itu  tak  bisa  sekadar  klaim.  Harus  ada  bukti-bukti pendukung  yang  cukup.  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  yang  baru menjelaskan  bukti-bukti  pendukung  yang  cukup  adalah  surat  keterangan  yang membuktikan  bahwa  usia  mempelai  masih  di  bawah  ketentuan  undang-undang perkawinan  dan  surat  keterangan  dari  tenaga  kesehatan  yang  mendukung pernyataan  orang  tua  bahwa  perkawinan  tersebut  sangat  mendesak  untuk dilaksanakan.
Tentunya  perkawinan  dini  memberi  dampak  permasalahan,  antara  lain faktor  yang  mendorong  maraknya  pernikahan  anak,  pengaruhnya  terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi,  anak  yang  dilahirkan  dan  kesehatan  psikologi  anak,  serta  tinjauan hukum  terkait  dengan  pernikahan  anak. 14 Olehnya  itu  persoalan  pernikahan  nikah dini  ini  akan  menyorot  wujud  terjadinya  dispensasi  nikah  di  usia  dini  dengan mencermati  faktor-faktor  terjadinya  pernikahan  dini  dan  implikasinya  pada kehidupan berkeluarga. ”

## B. Wujud Terjadinya Dispensasi Nikah di Usia Dini
Mencermati  persoalan  dispensasi  nikah  ini  penulis  mengungkapkan  dalam salah satu kasus yang terjadi di Jakarta bahwa sepasang remaja yang ditemukan di sebuah  kamar  pukul  dua  dini  hari.  Menurut  sepasang  remaja  tersebut  bahwa
12 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).
13 Rio  Satrio,  “Dispensasi  Kawin  di  Pengadilan  Agama  Pasca  Revisi  Undang -Undang Perkawinan,” dalam https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi- kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10,  diakses tanggal 3 Februari 2022.
14 Eddy  Fadlyana  dan  Sinta  Larasaty,  “Pernikahan  Usia  Dini  dan  Permasalahannya,” Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009; 136-140.
keduanya hendak belajar kelompok, namun yang jelas, warga sudah mencurigai si remaja  laki-laki  ketika  berjalan  menuju  rumah  pasangannya  tersebut.  Kebetulan orangtua  remaja  tersebut  tidak  di  rumah.  Belum  sempat  pelajaran  dimulai, pasangan remaja bukan suami-istri itu diteriaki oleh warga. Hampir saja keduanya dihakimi  massa.  Untung  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  setempat  segera  bertindak. Kedua remaja yang bukan suami-istri tersebut diberikan dua pilihan, antara diseret ke kantor polisi ataukah diserahkan kepada orangtua masing-masing dengan syarat segera  dinikahkan.  Dua  pilihan  itu  sama-sama  tidak  menguntungkan,  terutama yang  kedua,  dinikahkan  tanpa  peduli  sesiap  apa  dua  remaja  yang  baru  mendaftar Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut untuk menikah. 15
Mencermati kasus ini, dimana sepasang remaja tersebut diberi pilihan yang belum  tentu  dapat  menyelesaikan  masalah,  tapi  justru  berpotensi  menimbulkan masalah baru, yaitu menikah bukan perkara yang bisa selesai satu tahun, dua tahun atau  beberapa  tahun,  namun menikah  adalah long life relationship; ikatan seumur hidup, satu pasangan hingga maut menjemput idealnya begitu. Menikah juga bukan karena paksaan keadaan.
Jika  mereka  yang  telanjur  berbuat  dan  dipaksa  menikah  oleh  keadaan, bagaimana kiranya kualitas pernikahan mereka? Apa persiapan yang mereka miliki? Bukankah  karena  dipaksa  justru  akan  menimbulkan  mudarat  baru  di  kehidupan yang  akan  datang?  Tapi  rasanya  para  orangtua  tidaklah  berpikir  sejauh  itu.  Bagi orangtua yang putra putrinya bermasalah, menikahkan anak-anak mereka meskipun di bawah umur adalah cara terbaik untuk menghapus dosa sosial serta memulihkan nama  baik  keluarga.  Terlihat  bijak  dan  sangat  solutif,  padahal  jika  diamati  lebih saksama,  pilihan  inilah  yang  berpotensi  melanggengkan  rantai  nikah  dini  di Indonesia.
Di  wilayah  pedesaan  misalnya,  pernikahan  dini  menjadi  lumrah  dilakukan. Kesederhanaan  kehidupan  pedesaan  berdampak  pada  sederhananya  pola  pikir masyarakat,  dan  berimbas  pada  persoalan  pernikahan.  Untuk  sekedar  menikah,
15 Wildan  Mohamad,  “Dispensasi  Nikah  atau  Legalisasi  Pernikahan  Dini?”  dalam https://news.detik.com/kolom/d-5634269/dispensasi-nikah-atau-legalisasi-pernikahan-dini,  diakses tanggal 2 Februari 2022.
seseorang  tidak  harus  memiliki  persiapan  yang  cukup,  baik  dalam  aspek  materi maupun  pendidikan.  Asalkan  sudah  saling  mencintai,  maka  pernikahan  pun  sudah dapat  dilaksanakan.  Biasanya  seorang  remaja  yang  telah memiliki  pekerjaan  yang relatif baru akan berani untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. 16
Kejadian  ini  memberikan  pemahaman  bahwa  pernikahan  dianggap  sebatas ketercukupan  kebutuhan  materi  saja,  sementara  aspek-aspek  lainnya  terabaikan. Pernikahan  pada  masyarakat  pedesaan  dalam  kasus  tersebut  menjadi  akhir  suatu perjalanan, di mana seorang gadis yang berstatus isteri sudah harus meninggalkan semua aktifitasnya, hanya mengurusi persoalan rumah tangga. Begitu pula halnya suami sudah tidak bisa lagi bersantai karena harus mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Jika di pedesaan ditemukan gadis-gadis belia tetapi berwajah tua tidak mengherankan,  dikarenakan  beban  psikologis  yang  berat  dalam  menjalani pernikahan.
Berdasarkan  kedua  wujud  pernikahan  dini  di  atas,  permohonan  dispensasi nikah  yang  diajukan  oleh  pemohon  atau  orang  tua  pemohon  agar  Pengadilan memberikan  izin  kepada  yang  dimohonkan  dispensasi  untuk  bisa  melakukan pernikahan untuk memenuhi syarat batas usia pernikahan bagi calon pengantin laki- laki dan calon pengantin perempuan.
Orangtua tentunya mengetahui bahwa hakim di Pengadilan Agama ataupun di  Pengadilan  Negeri  hatinya  baik,  karena  hampir  semua  pengajuan  dispensasi nikah  dikabulkan.  Dalihnya,  menjaga  kehormatan  keluarga,  menjaga  kehormatan para  pemohon,  dan  menjaga  kehormatan  Majelis  Sidang.  Sebelum  ke  Pengadilan, para  orangtua  mengajukan  pendaftaran  nikah  untuk  anaknya  ke  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  dimana  berdomisili.  Selanjutnya  di  KUA,  berkas  dan  syarat diverifikasi.  Perkara  usia,  KUA  akan  menolak  berkas  yang  calon  pengantinnya masih  berusia  di  bawah  19  tahun,  itu  pasti.  Setelah  ditolak,  KUA  akan membuatkan  surat  penolakan  bagi  yang  hendak  maju  ke  Pengadilan  untuk memohon dispensasi nikah. Ketika pihak yang berkepentingan maju ke Pengadilan untuk  sidang,  jika  hasil  penetapan  dari  Majelis  Hakim  mengizinkan  dan
16 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukuba, 2015), 101.
memberikan  dispensasi  usia  kepada  calon  pengantin,  KUA  tidak  bisa  menolak untuk menikahkan. Inilah disebut pernikahan dini.

## C. Faktor-Faktor Terjadi Dispensasi Nikah di Usia Dini
Pernikahan  usia  dini  dapat  disebabkan  oleh  dua  faktor,  yaitu  internal  dan eksternal.  Faktor  internal  terdiri  dari  pendidikan,  pengetahuan,  dan  agama. Sedangkan  faktor  eksternal  dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan  orang  tua,  sosial ekonomi  keluarga,  wilayah/tempat  tinggal,  kebudayaan,  pengambilan  keputusan, akses informasi, pergaulan bebas. 17
Faktor  penyebab  terjadinya  pernikahan  dini  pada  kalangan  remaja,  yaitu sebab  dari  anak  dan  dari  luar  anak.  Faktor  internal  yang  menyebabkan  terjadinya pernikahan  dini  antara  lain  faktor  Pendidikan,  pengetahuan,  faktor  keinginan sendiri,  faktor  telah  melakukan  hubungan  biologis,  hamil  sebelum  menikah sehingga terjadi Merried by Accident (MBA). Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya  pernikahan  dini  adalah  faktor  orangtua,  pemahaman  agama,  faktor ekonomi, faktor adat, budaya, dan media massa. 18
Hakim  dalam  praktiknya  memberikan  dispensasi  kepada  anak  yang  masih dibawah  umur  untuk  menikah  dengan  beberapa  alasan.  Adapun  yang melatarbelakangi  pengajuan  dispensasi  pernikahan  pada  umumnya  ialah  karena faktor  hamil  di  luar  nikah,  faktor  pendidikan,  faktor  ekonomi,  faktor  adat  dan budaya, faktor bahwa keduanya sudah mendapat izin dari orangtua dengan maksud agar  terhindar  dari  perbuatan  yang  dilarang  agama.  Sebagaimana  terdapat  dalam beberapa  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  Nomor  0005/Pdt.P/2015/MS -Bir, Nomor 137/Pdt.P/2013/MS-Tkn, Nomor 185/Pdt.P/2012/MS-Bna. 19
17 Indanah,  et.  al.,  “Faktor  yang  Berhubungan  dengan  Pernikahan  Dini,” Jurnal  Ilmu Keperawatan  dan  Kebidanan,  Vol.  11,  No.  2,  2020;  280-290;  DOI:  http://dx.doi.org/10.26751/ jikk.v11i2.796
18 I  Nyoman  Adi  Pramana,  Warjiman  dan  Luckyta  Ibna  Permana,  “Faktor -Faktor  yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita,” JKSI: Jurnal Keperawatan Suaka Insan, Vol. 3, No. 2, 2018; 1-14; DOI: https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109
19 Muhammad  Iqbal  dan  Rabiah,  “Penafsiran  Dispensasi  Perkawinan  bagi  Anak  di  Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh),” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No. 1 Januari-Juni 2020; 101-114.
Menjadi  sebuah  perhatian  bahwa  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 butir c bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak.  Upaya  perlindungan  anak  dan  pemenuhan hak  anak  perlu  dibuat  peraturan  terkait  dengan  upaya-upaya  pencegahan perkawinan pada usia anak dan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang  sudah  melakukan  perkawinan  pada  usia  anak  dengan  mengedepankan  asas kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Idealnya  usia  pernikahan  untuk  perempuan  adalah minimal 20 tahun. Secara psikologis, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini  berpengaruh  dalam  perkawinan.  Wanita  yang  masih  berumur  kurang  dari  20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan di antara mereka lebih memikirkan bagaimana  mendapatkan  pendidikan  yang  baik  dan  bersenang-senang.  Laki-laki minimal  25  tahun,  karena  laki-laki  pada  usia  tersebut  kondisi  psikis  dan  fisiknya sangat  kuat,  sehingga  mampu  menopang  kehidupan  keluarga  untuk  melindungi, baik secara psikis emosional, ekonomi, maupun sosial. 20
Masalah yang  timbul dari pernikahan usia muda bagi pasangan  suami istri antara  lain:  dapat  menyebabkan  kematian  ibu (maternal  mortality),  kekerasan rumah  tangga (abuse  and  violence)  dan  komplikasi  psikososial.  Resiko  kesehatan pada ibu yang usia muda juga tidak kalah besarnya dibanding bayi yang dikandung. Ibu  kecil  yang  berusia  antara  10-14  tahun  berisiko  meninggal  dalam  proses persalinan  5  kali  lebih  besar  dari  wanita  dewasa.  Persalinan  yang  berujung  pada kematian merupakan faktor paling dominan dalam kematian gadis yang menikah di usia muda. 21
Ketidaksetaraan  gender  merupakan  konsekuensi  dalam  pernikahan  anak. Pelaku  perkawinan  anak  memiliki  kapasitas  yang  terbatas  untuk  menyuarakan pendapat,  menegosiasikan  keinginan  berhubungan  seksual,  memakai  alat
20 Muliyawan,  “Paradigma  Baru  Hukum  Perlindungan  Anak  Pasca  Perubahan  Undang - Undang  Perlindungan  Anak,”  dalam  https://www.pn -palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164- paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak, diakses tanggal 4 Februari 2022.
21 Yayuk  Widiyarti  (ed.),  “5  Masalah  yang  Muncul  akibat  Pernikahan  Dini,  Fisik  dan Mental,”  dalam  https://cantik.tempo.co/read/1022091/5 -masalah-yang-muncul-akibat-pernikahan- dini-fisik-dan-mental, diakses tanggal 5 Februari 2022.
kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah  tangga.  Anak  yang  menghadapi  kekerasan  dalam  rumah  tangga  cenderung tidak  melakukan  perlawanan,  sebagai  akibatnya  merekapun  tidak  mendapat pemenuhan  rasa  aman,  baik  di  bidang  sosial  maupun  finansial.  Selain  itu, pernikahan  dengan  pasangan  terpaut  jauh  usianya  meningkatkan  risiko  keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.  Banyak  sekali  pernikahan-pernikahan  ini  harus  berakhir  kembali  ke pengadilan  dalam  waktu  yang  tidak  lama  setelah  pernikahan,  untuk  perkara  yang berbeda, yaitu perceraian. 22
Tuntutan  persamaan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan  terus-menerus diperjuangkan  di  Indonesia.  Salah  satu  kebijakan  negara  adalah  dirumuskannya kesetaraan jender. Namun dalam kenyataannya masih terdapat diskriminasi jender dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Olehnya  itu  konsep  yang  penting  yang  perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep jenis kelamin (seks) dan konsep jender. Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan jender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini dikarenakan  ada  kaitan  yang  erat  antara  perbedaan  jender  dan  ketidakadilan jender, 23 tak terkecuali dalam kasus pernikahan dini.
Pernikahan  usia  muda  atau  pernikahan  dini  juga  menyebabkan  komplikasi psikologis.  Komplikasi  psikososial  akibat  pernikahan  dan  kehamilan  di  usia  dini didukung  oleh  suatu  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  keluaran  negatif  sosial jangka  panjang  yang  tak  terhindarkan,  ibu  yang  mengandung  di  usia  dini  akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis percaya diri. Anak juga  secara  psikologis  belum  siap  untuk  bertanggungjawab  dan  berperan  sebagai istri, partner  seks,  dan  ibu,  sehingga  jelas  bahwa  pernikahan  anak  menyebabkan
22 Hasan  Bastoni,  “Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  (Tinjauan  Batas  Umur  Perkawinan menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,” Yudisia,  Vol.  7,  No.  2,  Desember 2016; 354-384.
23 Rizal  Darwis,  “ Hak  Nafkah  Batin  Istri  dalam  Perkawinan:  Telaah  Fikih  dan  Hukum Nasional Perspektif Jender,” Disertasi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 8.
imbas  negatif  terhadap  kesejahteraan  psikologis  serta  perkembangan  kepribadian bagi pelakunya. 24
Faktor-faktor inilah kemudian menjadi landasan terhadap adanya pelarangan untuk melakukan pernikahan dini, baik itu aspek pendidikan, sosial, agama, hukum dan psikologis. Namun jika tidak dapat dihindari terjadinya pernikahan dini, maka perlu adanya izin orang tua. Perkawinan tidak akan dilaksanakan tanpa adanya izin orang  tua,  khusus  bagi  calon  wali  orang  tua  harus  ada  sebagai  syarat  yang  telah ditentukan oleh aturan hukum dalam syarat perkawinan.

## D. Implikasi Dispensasi Nikah terhadap Kehidupan Berkeluarga di Usia Dini
Keluarga  sebagai  peletak  pondasi  dasar  haruslah  mampu  menciptakan terlebih  dahulu  keluarga  yang  harmonis.  Hal  ini  dikarenakan  keluarga  memegang peranan  penting  dalam  pembinaan  dan  membentuk  watak,  moral  dan  perilaku setiap anggotanya. Artinya bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menciptakan sakinah, mawaddah wa rahmah dalam perkawinannya. Pemahaman ini dapat dilihat dari arti perkawinan itu sendiri, 25 tak terkecuali dalam pernikahan dini.
Pernikahan dini dapat berimplikasi kepada keluarga. Implikasi ini memiliki keterkaitan  pada  persoalan  biologis,  psikologis,  sosial,  dan  perilaku  seksual menyimpang, antara lain:
Pertama,  secara  biologis.  Alat-alat  reproduksi  anak  masih  dalam  proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan  jenisnya,  apalagi  jika  sampai  hamil  kemudian    melahirkan.  Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan  dampak yang berbahaya bagi ibu dan  bayinya.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  sejumlah  perguruan  tinggi  dan  LSM perempuan,  bahwa  dampak  perkawinan  di  bawah  umur  di  mana  organ  reproduksi belum siap untuk dibuahi, dapat memicu penyakit pada alat reproduksi perempuan,
24 E lprida  Riyanny  Syalis  dan  Nunung  Nurwati,  “Analisis  Dampak  Pernikahan  Dini Terhadap  Psikologis  Remaja”, Focus:  Jurnal  Pekerjaan  Sosial,  Vol.  3,  No.  1,  2020;  29-39;  DOI: https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192
25 Rizal  Darwis, Nafkah  Batin  Isteri  dalam  Perkawinan  (Gorontalo:  Sultan  Amai  Press, 2015), 2.
misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Usia  ideal  pembuahan  pada  organ  reproduksi  perempuan  sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologisnya, yakni usia 21 tahun, di mana seorang  perempuan  dipandang  telah  siap  secara  fisik  dan  mental  untuk  menjadi seorang ibu, yang dapat menerima kehadiran buah hati dengan segala kebahagiaan dan berbagai masalahnya. 26
Kedua,  secara  psikologis.  Anak  yang  belum  mencapai  usia  matang, sebenarnya juga belum memiliki kesiapan dan pemahaman yang memadai tentang hubungan  seks,  sehingga  bisa  menimbulkan  trauma  psikis  berkepanjangan  dalam jiwa  anak  yang  sulit  disembuhkan.  Anak  akan  murung  dan  menyesali  hidupnya yang  berakhir  pada  perkawinan  yang  dia  sendiri  tidak  mengerti  atas  putusan hidupnya.  Selain  itu,  ikatan  perkawinan  akan  menghilangkan  hak  anak  untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. 27
Ketiga,  secara  sosiologis.  Fenomena  pernikahan  dini  ini  berkaitan  dengan faktor  sosial  budaya  dalam  masyarakat  patriarkhi  yang  bias  jender,  yang menempatkan  perempuan  pada  posisi  yang  rendah  dan  hanya  dianggap  pelengkap seks  laki-laki  saja.  Kondisi  ini  sangat  bertentangan  dengan  ajaran  agama  apapun termasuk  agama  Islam  yang  sangat  menghormati  perempuan.  Kondisi  ini  hanya akan  melestarikan  budaya  patriarkhi  yang  bias  gender,  yang  akan  dapat  memicu dan melahirkan kekerasan terhadap perempuan. 28
Keempat,  secara  seksual.  Pernikahan  dini  juga  bisa  berimplikasi  pada adanya perilaku seksual yang menyimpang, yaitu perilaku yang gemar berhubungan
26 U mi  Sumbulah  dan  Faridatul  Jannah,  “Pernikahan  Dini  dan  Implikasinya  terhadap Kehidupan  Keluarga pada  Masyarakat  Madura  (Perspektif  Hukum  dan  Gender),” Egalita:  Jurnal Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender,  Vol.  7,  No.  1,  Januari  2012;  83-101;  DOI: 10.18860/egalita.v0i0.2113
27 Ibid., lihat juga Nurul Ma’rifah, Perkawinan di Indonesia Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia, Mahkamah:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam,  Vol.  9,  No.  1,  Januari-Juni  2015;  63-83;  DOI: 10.24235/mahkamah.v9i1.290.  Lihat  juga Surawan,  “Pernikahan  Dini;  Ditinjau  dari  Aspek Psikologi,” Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1, Mei 2019; 200-219.
28 U mi  Sumbulah  dan  Faridatul  Jannah,  “Pernikahan  Dini  dan  Implikasinya…,”  83 -101. Lihat  juga  Musdah  Mulia,  Esai- Esai  Musdah  “Stop  Perkawinan  Anak,”  dalam  http://musdah - mulia.blogspot.com/2018/11/stop-perkawinan-anak.html, diakses tanggal 4 Mei 2022.
seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedophilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal menggunakan seks anak, namun dikemas dalam balutan perkawinan yang seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  khususnya  pasal  81, yang  ancamannya  berupa  pidana  penjara  maksimum  15  tahun,  minimum  3  tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara illegal, maka akan menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku, bahkan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi yang lain. 29
Implikasi-implikasi  yang  ditimbulkan  adanya  dispensasi  nikah  yang berakibat  pernikahan  dini  ini  memberikan  gambaran  adanya  ketidakberpihakan kepada pihak anak dalam mewujudkan perlindungan anak.

## E. Kesimpulan
Pernikahan adalah penyatuan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan  seorang  perempuan.  Untuk  menggapai  hal  tersebut  tentunya  perlu  memiliki persiapan,  baik  secara  fisik,  ekonomi  dan  psikologis.  Fenomena  pernikahan  dini marak terjadi di masyarakat dan berimbas pada adanya pemberian dispensasi nikah.
Berbagai  faktor  penyebab  terjadinya  pernikahan  dini,  di  antara  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  sebab  dari  anak  dan  dari  luar  anak.  Faktor  internal yaitu  pendidikan  dan  pengetahuan  anak  tersebut,  faktor  keinginan  sendiri,  faktor telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah. Faktor eksternal yang menyebabkan  terjadinya  pernikahan  dini  adalah  faktor  orangtua,  pemahaman agama,  faktor  ekonomi,  faktor  adat,  budaya,  dan  media  massa.  Pernikahan  dini berimplikasi pada hubungan keluarga, di antaranya: (1)  secara biologis belum ada kematangan berhubungan seks dengan lawan jenisnya; (2) secara  psikologis belum adanya  kesiapan  dan  pemahaman  tentang  hubungan  seks;  (3)  secara  sosiologis berdampak adanya budaya patriarkhi yang bias jender; dan (4) secara seksual bisa berakibat pada perilaku seksual menyimpang, yaitu seks dengan anak-anak.
29 U mi Sumbulah dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini dan Implikasinya…,” 83-101.

## Daftar Pustaka
Ali,  Surmiati. “Perkawinan  Usia  Muda  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Negara  dan Agama serta  Permasalahannya,” Jurnal Legislasi Indonesia,  Vol. 12, No. 1 (2015).
Bastoni,  Hasan. “Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  (Tinjauan  Batas  Umur Perkawinan  menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,” Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
Darwis,  Rizal. Nafkah  Batin  Isteri  dalam  Perkawinan.  Gorontalo:  Sultan  Amai Press, 2015.
______. “Hak  Nafkah  Batin  Istri  dalam  Perkawinan:  Telaah  Fiki h  dan  Hukum Nasional Perspektif Jender. ” Disertasi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
Dihni,  Vika  Azkiya. “Selama  2021,  Angka  Dispensasi  Pernikahan  Anak  Menurun 7%,”  dalam  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama - 2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7
Fadlyana, Eddy, dan Sinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya,” Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.
Indanah,  et.  al.  “Faktor  yang  Berhubungan  dengan  Pernikahan  Dini,” Jurnal  Ilmu Keperawatan  dan  Kebidanan,  Vol.  11,  No.  2,  2020;  DOI: http://dx.doi.org/10.26751/ jikk.v11i2.796
Iqbal  Muhammad, dan  Rabiah,  “Penafsiran  Dispensasi  Perkawinan  bagi  Anak  di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh),” El- Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No. 1 Januari-Juni 2020.
Jonata, Willem (ed.). “Pernikahan Di ni di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya,”  dalam  https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/ pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya
Ma’rifah, Nurul . “ Perkawinan di Indonesia Aktualisasi Pemikiran  Musdah Mulia .” Mahkamah: Jurnal Kajian  Hukum Islam,  Vol. 9, No. 1,  Januari-Juni 2015; DOI: 10.24235/mahkamah.v9i1.290.
Mulia, Musdah. Esai- Esai Musdah “Stop Perkawinan Anak,” dalam http://musdah - mulia.blogspot.com/2018/11/stop-perkawinan-anak.html
Muliyawan. “Paradigma  Baru  Hukum  Perlindungan  Anak  Pasca  Perubahan Undang- Undang Perlindungan Anak,” dalam https://www.pn -
palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum- perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak
Mohamad,  Wildan. “Dispensasi  Nikah  atau  Legalisasi  Pernikahan  Dini?”  dal am https://news.detik.com/kolom/d-5634269/dispensasi-nikah-atau-legalisasi- pernikahan-dini
Pramana,  I  Nyoman  Adi, Warjiman  dan  Luckyta  Ibna  Permana,  “Faktor -Faktor yang  Mempengaruhi  Pernikahan  Usia  Dini  Pada  Remaja  Wanita,” JKSI: Jurnal  Keperawatan  Suaka  Insan,  Vol.  3,  No.  2,  2018;  DOI: https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
______. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
______. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Sahrizal,  Nur,  et.al,  (eds.), Pencegahan  Perkawinan  Anak  Percepatan  yang  Tidak Bisa  Ditunda.  Jakarta:  Kerjasama  Unicef,  Universitas  Indonesia  dan Puskapa, 2020.
Satrio, Rio. “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan,”  dalam  https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/ artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang- perkawinan-oleh-rio-satria-16-10
Sumbulah, Umi, dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan  Keluarga  pada  Masyarakat  Madura  (Perspektif  Hukum  dan Gender),” Egalita:  Jurnal  Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender,  Vol.  7,  No.  1, Januari 2012; DOI: 10.18860/egalita.v0i0.2113
Surawan. “Pernikahan  Dini;  Ditinjau  dari  Aspek  Psikologi . ” Al-Mudarris:  Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1, Mei 2019.
Syalis, Elprida Riyanny, dan Nunung Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja”, Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 3, No. 1,
2020; DOI: https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192
Widiyarti Yayuk, (ed.), “5 Masalah yang Muncul akibat Pernikahan Dini, Fisik dan Mental,” dalam https://cantik.tempo.co/read/1022091/5-masalah-yang- muncul-akibat-pernikahan-dini-fisik-dan-mental
Yasin,  Muhammad. “ Dispensasi  Perkawinan  Tetap  Dimungkinkan,  Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru,” dalam
https://www.hukumonline.com/berita/a/dispensasi-perkawinan-tetap- dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru- lt5db127b0b52f3
Yusdani. Menuju Fiqh Keluarga Progresif. Yogyakarta: Kaukuba, 2015.
Yhamaq. “Lebih  150  Dispensasi  Nikah  dibawah  Umur  Data  PA,  PAI  Wasuponda Apresiasi  D PRD  Lutim,”  dalam  https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/lebih - 150-dispensasi-nikah-dibawah-umur-data-pa-pai-wasuponda-apresiasi-dprd- lutim-cr18I
Zakiyuddin,  Afif. “Menakar  Potensi  Dispensasi  Nikah  Pasca  Revisi  UU
Perkawinan,” dalam https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi- dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan
https://sulut.bps.go.id/backend/images/Pernikahan-Dini-Generasi-Millenial-ind.jpg