## Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci dan Dampaknya terhadap Wilayah Pinggiran Kota Sungai Penuh
Implementation of Sungai Penuh City Extension from Kerinci Regency and Its Impact on Sungai Penuh City Periphery Area
Adryan 1* , Erwin 2 & Jafrinur 3
1 Jurusan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Andalas, Kota Padang 25163; 2 Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Kota Padang 25163;
3 Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Andalas, Kota Padang 25163;
* Penulis korespondensi. e-mail : adryannofri60@gmail.com (Diterima: 19 Juli 2018; Disetujui: 2 Oktober 2018)

## ABSTRACT
Law Number 32 Year 2004 on Regional Government article 4  stated that the formation of regions  could  be  in  the  form  of  merging  or  splitting  one  area  into  two  or  more  regions.  The implementation  of  the  splitting  or  extension  will  effect  the  improvement  of  community  welfare, acceleration  of public  services,  and  management  of  regional potential. This  study  is aimed  (1)  to describe  the  consideration  of  Sungai  Penuh  City  extension  from  Kerinci  Regency;  (2)  to  analyze the influences of city extension in increasing economic growth and potential development of Sungai Penuh  City  Area;  and  (3)  to  understand  the  impact  of  city  extension  on  development  of  Sungai Penuh  periphery  area.  This  study  conducts  case  study  research  with  using  qualitative  and quantitative  method,  and  determines  informant  using  purposive  sampling  technique.  Qualitative analysis  is  used  to  achieve  the  first  and  the  third  research  purpose,  and  quantitative  analysis  is used  to  achieve  the  second  research  purpose.  Results  stated  that  the  implementation  of  Sungai Penuh  City  extension  is  implemented  by  considering  physical  condition,  regional  function, economy,  and  social  community.  Economic  growth  of  Sungai  Penuh  City  after  city  extension increased 3.13% during 2010 to 2016. The economic growth was also supported by the increase of Human Development Index. The trade sector becomes a potential sector to be developed in Sungai Penuh City. City economic growth has an impact on development of its periphery area through the availability and accessibility of educational, health and agricultural infrastructure.
Keywords : city extension , regional autonomy, regional development, Sungai Penuh City

## ABSTRAK
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  pasal  4  menyatakan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan atau pemekaran  satu daerah menjadi dua daerah  atau  lebih.  Pelaksanaan  pemekaran  wilayah  memberikan  dampak  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, percepatan pelayanan publik dan pengelolaan potensi daerah. Penelitian ini  bertujuan  untuk  (1)  mendeskripsikan  pertimbangan  pemekaran  Kota  Sungai  Penuh  dari Kabupaten  Kerinci;  (2)  menganalisis  pengaruh  pemekaran  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dan  pengembangan  potensi  wilayah  Kota  Sungai  Penuh;  dan  (3)  memahami  dampak pemekaran  terhadap  pembangunan  wilayah  pinggiran  Kota  Sungai  Penuh.  Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  studi  kasus  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dan  kuantitatif,  penentuan
informan menggunakan teknik purposive sampling . Untuk mencapai tujuan penelitian pertama dan ketiga digunakan analisis kualitatif dan untuk mencapai tujuan penelitian kedua digunakan analisis kuantitatif.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  pemekaran  Kota  Sungai  Penuh dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan  keadaan  fisik,  fungsi  wilayah,  ekonomi,  dan  sosial masyarakat.  Terjadi  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  Kota  Sungai  Penuh  setelah  pemekaran sebesar  3.13%  selama  tahun  2010-2016,  peningkatan  ekonomi  tersebut  juga  didukung  dengan peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Sektor  perdagangan  menjadi  sektor  yang  potensial untuk  dikembangkan  di  Kota  Sungai  Penuh.  Pertumbuhan  ekonomi  Kota  memberikan  dampak terhadap pembangunan wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh dengan tersedianya dan kemudahan akses sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan bidang pertanian.
Kata kunci: otonomi daerah, pembangunan daerah, pemekaran daerah, Kota Sungai Penuh

## PENDAHULUAN
Reformasi  pada  tahun  1998  menjadi  era baru  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  di Indonesia.
Perubahan
pelaksanaan pemerintahan  dari  sistem  sentralisasi  menjadi sistem  desentralisasi.  Sistem  sentralisasi  yang semua  kekuasaan  terpusat  berubah  menjadi sistem  desentralisasi  dengan  melimpahkan sebagian wewenang, kekuasaan dan tanggungjawab  kepada  daerah.  Hal  tersebut dikarenakan  sistem  sentralisasi  yang  terjadi mengakibatkan  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  seharusnya  dapat  dinikmati  oleh  daerah namun ditarik kepusat.
Dengan diambilnya semua hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  oleh  pusat mengakibatkan  terjadinya  ketidakadilan  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Sumber  daya  alam  di  Indonesia  yang  tidak merata,  juga  merupakan  salah  satu  penyebab diperlukannya  suatu  sistem  pemerintahan  yang memudahkan  pengelolaan  sumber  daya  alam yang  merupakan  sumber  pendapatan  daerah sekaligus menjadi pendapatan nasional (Trisnawati, 2015).
Oleh karena itu untuk mengatasi masalah yang  terjadi  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  tersebut  maka  dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah  Daerah  yang  telah  direvisi  menjadi Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah  junto  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang
Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Polkitang, 2013).
Pelaksanaan
otonomi daerah memungkinkan  daerah-daerah  untuk  dapat mengelola  sumberdaya  nasional  yang  ada  di daerah  untuk  kepentingan  daerah.  Pengelolaan kekayaan  atau  sumberdaya  daerah  tersebut dijelaskan  dalam  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah memiliki  wewenang untuk  mengelola  dan  memelihara  sumber  daya nasional  yang  dimilikinya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan (Hakim, 2017).
Setelah  dikeluarkannya  kebijakan  yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi, sebagian besar daerah banyak yang menginginkan untuk dilaksanakannya pemekaran  daerah.  Pelaksanaan  pemekaran daerah  di  era  otonomi  daerah  pada  saait  ini memiliki  daya  tarik  tersendiri  di  tengah masyarakat,  dan  terus  menjadi  pembicaraan disemua  kalangan.  Kuatnya  wacana  tersebut juga  semakin  menguatkan  kontroversi  dan perdebatan  antar  elit,  kelompok  masyarakat bahkan pembuat kebijakan sekalipun (Wahyun,2013).
Pemekaran daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat  pelayanan,  kehidupan  demokrasi, meningkatkan perekonomian daerah, peningkatan pengelolaan potensi daerah, keamanan  dan  ketertiban,  dan  hubungan  yang serasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah. Tujuan  pelaksanaan  pemekaran  tersebut  sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Pasal 2 Tahun 2000. (Ayu, 2012).
Pemekaran  adalah  pemisahan  atau memecahkan  suatu  bagian  yang  awalnya utuh  menjadi  beberapa  bagian  yang  dapat berdiri  sendiri  atau  masing-masing  dapat berjalan  sendiri  (Poerwadarminta,  2005) . Dalam pelaksanaan pemekaran wilayah pemerintah  harus  memperhatikan  pembagian sumber  daya  antara  daerah  induk  dan  daerah pemekaran  agar  setelah  terjadinya  pemekaran tidak  terjadi  ketimpangan  antar  wilayah  yang dimekarkan. (Harmantyo, 2007).
Tingkat  kesejahteraan  ekonomi  suatu daerah  salah  satunya  dapat  dilihat  dari pendapatan  masyarakat  yang  diukur  dangan nilai  PDRB  per  kapita.  Daerah  yang  lebih sejahtera  umumnya  memiliki  PDRB  per  kapita yang  lebih  tinggi.  PDRB  per  kapita  dihitung dengan  cara  membagikan  nilai  PDRB  daerah dengan  jumlah  penduduk  di  daerah  tersebut (Neti, 2016).
Pelaksanaan otonomi daerah adalah salah satu  cara  untuk  memberdayakan  pembangunan di  daerah.  Daerah  diharapkan  dapat  kreatif  dan inovatif  dalam  mengembangkan  daerahnya. Dan  ketergantungan  dari  daerah  kepada pemerintah  pusat  semakin  berkurang.  Dampak yang  ditimbulkan  oleh  otonomi  daerah  adalah pelayan menjadi lebih maksimal baik dalam hal penyediaan  jasa  ataupun  sarana  dan  prasarana publik (Arrafat, 2011).
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan  dalam  pelaksanaan  pembangunan di daerah (Nugroho dan Dahuri, 2004), yaitu:
1. Keunggulan  Komparatif,  yang  pada  poin ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan  sumber  daya  yang  ada  untuk digunakan  tetapi  sangat  sulit  untuk digerakkan  atau  digunakan.  Hal  tersebut dikarenakan  oleh  kondisi  lokal  yang mengikat seperti iklim dan budaya.
2. Aglomerasi,  yang  pada  poin  ini  sangat berpengaruh  pada  kegiatan  ekonomi  baik itu  peningkatan  ekonomi  secara  spasial. Peningkatan  ekonomi  atau  keuntungan
tersebut  disebabkan  oleh  berkurangnya jarak tempuh dari pusat distribusi ke pasar. 3. Biaya  transportasi,  yang  pada  poin  ini sangat  sulit  untuk  dilihat  dikarenakan  hal tersebut terkait dalam biaya yang dikeluarkan menuju kegiatan  ekonomi dan terkait  dengan  jarak  dan  lokasi.  Maka  hal tersebut sangat perlu untuk dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan wilayah.
Pelaksanaan Otonomi daerah pada dasarnya  ketika  daerah  harus  mampu  untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya secara optimal. Pelaksanaan eksplorasi  sumber  daya  yang  ada  di  daerah dapat  diwujudkan  dengan  kewenangan  yang dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  untuk  dapat mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya yang ada (Imamudin, 2012).
Namun  dalam  pelaksanaan  pemekaran wilayah  di  Indonesia,  masih  banyak  wilayah pemekaran  belum  mampu  untuk  mencapai tujuan  dari  pemekaran  wilayah.  Permasalahan yang muncul setelah dilaksanakannya pemekaran  wilayah,  ketika  wilayah  pemekaran tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  pertumbuhan ekonomi  wilayahnya.  Hal  tersebut  terjadi dikarenakan  wilayah  pemekaran  belum  mampu untuk  mengelola  segala  potensi  yang  ada  di daerah, baik itu dari segi sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya sebagai sumber pendapatan asli daerah (Simamora, 2013).
Permasalahan  tersebut  juga  memicu terjadi  buruknya  pelayanan  publik  di  daerah. Pemekaran  wilayah  juga  menimbulkan  konflik ruang  antara  wilayah  induk  dan  wilayah pemekaran,  konflik  tersebut  terjadi  karena perebutan  kepemilikan  aset  daerah.  Belum mempunyai wilayah pemekaran untuk mengelola  sumber  daya  yang  ada  di  daerah sebagai  sumber  pendapatan  daerah  semakin memberikan  beban  pada  keuangan  negara  atau APBN untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan  daerah  melalui  Dana  Alokasi Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (  Agustino, 2008).
Berdasarkan  Pasal  5  UU  No.  32  Tahun 2004  ada  beberapa  syarat  administratif  yang harus  dipenuhi  untuk  membentuk  daerah otonomi baru, yaitu:
1. Syarat  administratif,  yaitu  persetujuan dari  DPRD  masing–masing  daerah  serta rekomendasi menteri dalam negeri.
2. Syarat teknis yaitu kemampuan ekonomi, potensi  daerah,  sosial  budaya,  sosial politik,  kependudukan,  luas  daerah, pertahanan, keamanan.
3. Syarat fisik paling sedikit lima Kabupaten  atau  Kota  untuk  membentuk
Provinsi dan paling sedikit lima Kecamatan untuk pembentukan
Kabupaten  dan  empat  Kecamatan  untuk pembentukan Kota. Lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintah. Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah  yang  berada  di  Provinsi  Jambi  dengan luas  ±  3,746.77  km2.  Dan  total  penduduk sebanyak 322,322 jiwa. Dan dibagi menjadi  13 Kecamatan.  Dengan  luas,  jumlah  penduduk serta  jumlah  Kecamatan  yang  ada  Kabupaten Kerinci  memiliki  potensi  untuk  dapat  di mekarkan  menjadi  beberapa  daerah  baru.  Hal tersebut  diperlukan  untuk  mempercepat  proses pelayanan  kepada  masyarakat,  memaksimalkan pengembangan  potensi  yang  ada  pada  wilayah serta  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan pada mayarakat.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati Kerinci  Nomor  21  tahun  2005  dan  juga memperhatikan  tuntutan  dari  masyarakat  maka disetujui untuk pelaksanaan pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh. Kemudian  juga  di  setujui  oleh  DPRD Kabupaten  Kerinci  dengan  mengeluarkan keputusan  No  09  Tahun  2006  tentang persetujuan  pembentukan  Kota  Sungai  Penuh. Kota  Sungai  Penuh  dibentuk  atas  dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan  Kota  Sungai  Penuh,  yang  terdiri atas  5  Kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Sungai Penuh, Kecamatan Hamparan
Rawang,
Kecamatan  Pasisir  Bukit,  Kecamatan  Tanah Kampung, dan Kecamatan Kumun Debai. Kota Sungai  Penuh  memiliki  luas  wilayah    ±  391.5
km 2 ,  dengan  jumlah  penduduk  yang  tercatat pada  tahun  2007  adalah  sebanyak    ±  77,315 jiwa.
Menurut
Cahyadin (2006) sebelum dilaksanakannya  pemekaran  wilayah  untuk mengurangi  resiko  wilayah  pemekaran  gagal untuk  berkembang.  Maka  dibutuhkan  beberapa pertimbangan sebelum dilaksanakan pemekaran wilayah diantaranya:
1. Pertimbangan  fungsi  wilayah  digunakan untuk  mengetahui  tingkat  keseimbangan antara  pusat-pusat  pelayanan  yang  ada dan  distribusi  penduduk  di  dalam masing-masing  kecamatan  pada  wilayah administrasi suatu Kabupaten atau Kota.
2. Pertimbangan kriteria fisik atau
lingkungan  diperlukan  untuk  menilai potensi  lahan  dan  ketersediaan  sumber daya  lahan  dalam  kaitannya  terhadap pembagian  wilayah  pemekaran  yang bertujuan  agar  masing-masing  wilayah hasil  pemekaran  dapat  tumbuh  dan berkembang.
3. Pertimbangan kriteria ekonomi diperlukan  untuk  mengetahui  potensi ekonomi masing-masing wilayah
pemekaran.
4. Pertimbangan  kriteria  sosial  diperlukan untuk mengetahui, interaksi, dan aktivitas masyarakat sosial budaya masyarakat.
Dengan  adanya  wilayah  otonomi  baru atau wilayah pemekaran maka akan menimbulkan dampak sebagai berikut:
1. Pelayanan  publik  akan  mudah  diakses oleh  masyarakat,  jadi  pelayanan  akan semakin dekat dengan masyarakat
2. Adanya  peningkatan  partisipasi  aktif  dan rasa memiliki oleh masyarakat.
3. Adanya efektivitas dan produktivitas oleh pemerintah daerah.
4. Pemekaran  daerah  secara  tidak  langsung akan  berdampak  pada  kesejahteraan masyarakat.
5. Dengan  adanya  pemekaran  maka  untuk mewujudkan keadilan dalam
mendapatkan  pelayanan  dan  kesetaraan hak masyarakat akan meningkat.
Semua  faktor  yang  dikemukakan  diatas sangat  penting  sebagai  bahan  pertimbangan bagi  suatu  daerah  untuk  membentuk  daerah otonomi  baru.  Agar  tujuan  utama  pemekaran wilayah  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dapat tercapai.  Pada  prinsipnya  keuntungan  atau kerugian yang timbul sebagai dampak
pemekaran daerah merupakan indikator
sederhana  untuk  mengetahui  seberapa  jauh pemekaran  menjadi  solusi  atau  sebaliknya menjadi masalah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Sehingga tujuan penelitian ini adalah:
1. Menganalisis  pertimbangan  pemekaran Kota  Sungai  Penuh  dari  Kabupaten Kerinci.
2. Menganalisis  pengaruh  pemekaran  Kota Sungai  Penuh  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dan  pengembangan  potensi wilayah Kota Sungai Penuh.
3. Menganalisis  dampak  pemekaran  Kota Sungai Penuh terhadap wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh.

## METODOLOGI
Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus  ketika  penelitian  studi  kasus  berfokus pada  spesifikasi  kasus  dalam  suatu  kejadian baik itu mencakup individu, kelompok, maupun potret  kehidupan.  (Creswell,  1998).  Dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dan kuantitatif.
Untuk mencapai tujuan penelitian
mengenai pertimbangan pemekaran Kota
Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci
digunakan analisis kualitatif dengan menggunakan  data  primer  berupa  wawancara dengan  Tim  Pembentukan  Kota  Sungai  Penuh dan  Tokoh  Masyarakat  Adat  Kota  Sungai Penuh.
Untuk mencapai tujuan penelitian mengenai  pengaruh  pemekaran  Kota  Sungai Penuh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan pengembangan  potensi  wilayah    digunakan analisis  kuantitatif  menggunakan  data  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  rentang waktu  tertentu  yaitu  dari  Tahun  2010-2016. Analisis dilakukan dengan menggunakan rumus Rate  of  Growth untuk  mengukur  pertumbuhan, yaitu:
Pt = Po
keterangan:
Pt  = PDRB pada Tahun t Po  = PDRB pada Tahun awal r      =  Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi  ( Rate  of Growth)
t    = Jarak Periode
Untuk mencapai tujuan penelitian mengenai  dampak  pemekaran  Kota  Sungai Penuh terhadap wilayah pinggiran Kota  Sungai Penuh  digunakan  analisis  secara  kualitatif dengan  menggunakan  data  berupa  hasil wawancara  dengan  Kepala  Desa,  Masyarakat Desa  yang  ada  di  wilayah  pinggiran  Kota Sungai Penuh yaitu Desa Talang Lindung, Desa Sungai  Ning  dan  Desa  Sungai  Jernih  untuk mengetahui  bagaimana  dampak  pemekaran terhadap wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh dalam  pelaksanaan  urusan  wajib  pemerintah daerah pada bidang kesehatan, bidang pendidikan  dan  bidang  pertanian,  peternakan. Variabel yang dapat menjawab tujuan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1  Variabel penelitian No Variabel Indikator 1 Aspek Pertimbangan Pemekaran Pertimbangan Fungsi Pertimbangan Kriteria Fisik Pertimbangan Kriteria Ekonomi Pertimbangan Kriteria Sosial 2 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Potensi Wilayah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengembangan wilayah berbasis sumberdaya Pengembangan wilayah berbasis Tata ruang 3 Dampak Pemekaran dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, Pertanian dan Peternakan Ketersediaan  Sarana  dan Prasarana Kemudahan Akses Pembinaan Pelayanan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertimbangan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci
Ada  beberapa  aspek  yang  menjadi pertimbangan  sebelum  dilaksanakannya  suatu pemekaran  daerah  baik  itu  dari  pertimbangan pemerintah  dan  pertimbangan  masyarakat,  jika dilihat  dalam  pelaksanaan  pemekaran  daerah Kota  Sungai  Penuh,  maka  dapat  dideskripsikan sebagai berikut:
1. Pertimbangan fungsi wilayah
Pertimbangan  fungsi  wilayah  adalah keseimbangan  antara  distribusi  penduduk  dan pusat-pusat  pelayanan  yang  ada  pada  suatu daerah.  Sebelum  dilaksanakannya  pemekaran wilayah
Kabupaten/Kota harus memperhatikan  jumlah  Kecamatan  yang  ada di  wilayah  pemekaran  yang  disesuaikan dengan  distribusi  penduduk  di  dalam  wilayah pemekaran, hal tersebut sesuai dengan UU No 32  tahun  2004  pasal  5,  yang  mana  dalam pembentukan  Kota/Kabupaten  minimal  harus memiliki 5 Kecamatan. Tabel 2  Pembagian wilayah Kota Sungai Penuh pada awal pembentukan. No Kecamatan Desa Kelurahan Luas Wilayah % 1 Kec. Tanah Kampung 13 - 1,200 2.84 2 Kec. Sungai Penuh 15 4 20,625 52.45 3 Kec.Hamparan Rawang 13 - 1,235 3.15 4 Kec. Pesisir Bukit 15 - 2,120 5.49 5 Kec. Kumun Debai 9 - 14,300 36.37 Jumlah 65 4 39,150 100.00
Sumber: BPS Kota Sungai Penuh (2008)
Pada  awal  pembentukan  Kota  Sungai Penuh  terdiri  dari  5  Kecamatan  dengan  4 Kelurahan dan 65 Desa. Wilayah yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sungai Penuh dengan luas wilayah lebih kurang 20,625 Ha dengan persentase sebesar 52.45% dari  luas total  Kota  Sungai  Penuh.  Dan  wilayah  yang memiliki  luas  paling  sedikit  adalah  Kecamatan Tanah  Kampung  dengan  luas  lebih  kurang 1,200  Ha  dengan  persentase  2.84%  dari  luas total Kota Sungai Penuh.
Pelaksanaan pemerintahan di Kota Sungai Penuh, pada tingkat terendah terdiri dari Desa  dan  Kelurahan.  Keberadaan  Desa  dan Kelurahan  di  Kota  Sungai  Penuh  sebagai pemerintahan  terendah  di  daerah  memiliki status  setara.  Sebenarnya  dalam  Undang-
undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa menyatakan  bahwa  pemerintah  desa  bersama masyarakat desa memiliki hak untuk mengubah status  desa  menjadi  kelurahan  sesuai  dengan prakarsa  pemerintah  desa  dan  masyarakat  yang ada di desa 2. Pertimbangan fisik Pertimbangan fisik merupakan salah satu pertimbangan dalam pembentukan wilayah baru atau pemekaran suatu wilayah, kriteria pertimbangan  fisik ketika  harus  adanya ketersedian  lahan  untuk  pelaksanaan  proses pembangunan.  Ketersediaan  lahan  di  Kota Sungai  Penuh  bukan  hanya  digunakan  untuk kawasan  perkotaan  tetapi  juga  diperuntukkan sebagai  lahan  pertanian,  dan  yang  dapat  dilihat pada Tabel 3 berikut:
Tabel 3  Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh dalam (Ha) Penggunaan Lahan Kec.Hamparan Rawang Kec.Kumun Debai Kec.Pesisir Bukit Kec.Sungai Penuh Kec,Tanah Kampung Hutan Primer - 11,032 379 11,767 - Hutan Sekunder - 666 837 6,384 - Kebun Campuran - 1,218 - 695 38 Pemukiman 150 128 144 346 147 Pertanian Lahan Basah 287 3 - 53 51 Pertanian Lahan Kering - 70 394 576 3 Rawa 127 - - - 3 Sawah 651 505 350 619 858 Semak Belukar - 568 5 83 - Tanah Terbuka - 9 1 2 - Luas 1,215 14,200 2,110 20,525 1,100
Sumber: Bappeda Kota Sungai Penuh (2008)
Berdasarkan  data  pada  tabel  diatas dapat  dilihat  bahwa  dengan  luas  lahan  terbesar berada  di  Kecamatan  Sungai  Penuh  yaitu 20,525  ha.  Pelaksanaan  pembangunan  sarana prasana  pemerintahan  seperti  perkantoran,  dan pasar  induk  semuanya  terpusat  di  Kecamatan Sungai Penuh.
4. Pertimbangan sosial budaya
Pertimbangan  Sosial  Budaya  adalah aspek  pertimbangan  keadaan  masyarakat  yang dilihat  dari  bagaimana  interaksi  dan  keadaan sosial masyarakat dalam mendukung pelaksanaan  pemekaran  daerah.  Hal  tersebut diharapkan bahwa pemekaran wilayah merupakan  tuntutan  dari  masyarakat  untuk dimekarkannya  suatu  wilayah  dari  wilayah induk  dengan  tujuan  untuk  kesejahteraan masyarakat.
Pertimbangan  sosial  masyarakat  dalam pelaksanaan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten  Kerinci,  ide  utama  pembentukan Kota  Sungai  Penuh  berasal  dari  Bupati  Kerinci Bapak H. Fauzi Siin, kemudian ide
pembentukan  Kota  Sungai  Penuh  tersebut didukung  oleh  masyarakat  Kota  Sungai  dan Kabupaten  Kerinci  dengan  menandatangani surat  persetujuan  pembentukan  Kota  Sungai Penuh.
Keterwakilan beberapa lembaga masyarakat  yang  memberikan  persetujuan pembentukan  Kota  Sungai  Penuh,  merupakan orang  empat  jenis  yang  di  dalam  masyarakat adat  kerinci,  orang  empat  jenis  adalah  orang
yang dijadikan panutan atau pemimpin di dalam masyarakat yang terdiri dari Adat, Cendekiawan,  Ulama  dan  Pemuda.  Maka keterwakilan orang empat jenis tersebut di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dianggap sudah  mewakili  seluruh  suara  dan  keinginan masyarakat yang ada.
Pengaruh pemekaran Kota Sungai Penuh terhadap pertumbuhan dan pengembangan potensi wilayah Kota Sungai Penuh
Agar dapat mengetahui bagaimana kondisi  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat digunakan  data  PDRB  (Produk  Domestik Regional  Bruto)  yang  digunakan  sebagai  alat analisis  utama  untuk  mendapatkan  bagaimana keadaan  ekonomi  Kota  Sungai  Penuh  pada waktu  tertentu  atas  dasar  harga  berlaku  atau atas  dasar  harga  konstan.  Apabila  dihitung  laju pertumbuhan  ekonomi  Kota  Sungai  Penuh menggunakan  data  PDRB  dari  Tahun  2010- 2016  dengan  menggunakan  Rumus Rate  Of Growth, maka di dapatkan:
r =
= 0.00313 = 3.13 %
Berdasarkan  hasil  tersebut  didapatkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi pada Kota Sungai  Penuh  dari  rentang  tahun  2010  hingga 2016 sebesar 3.13%.
Tabel 4  Pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh dari tahun 2010-2016 PDRB Jumlah Pertumbuhan (r%) 2010 2,592,925.19 - 2011 2,770,910.54 6.86% 2012 2,967,371.60 7.09% 2013 3,218,243.48 8.45% 2014 3,460,943.21 7.54% 2015 3,705,362.24 7.06% 2016 3,946,467.11 6.50% Pertumbungan PDRB dari rentang 2010-2016 3.13 %
Sumber: BPS Kota Sungai Penuh (2018)
Apabila  pertumbuhan  ekonomi  Kota Sungai  Penuh  sebesar  3.13%  dianalisis  dengan teori  proses  pembangunan  menurut  Rostow. Pembangunan  Kota  Sungai  Penuh  berada  pada tahap  Pra  kondisi  tinggal  landas  ketika masyarakat  mempersiapkan  dirinya  untuk mencapai  pertumbuhan  atas  kekuatan  sendiri, pada  tahap  ini  dan  sesudahnya  pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis. Pertumbuhan  ekonomi  Kota  Sungai  Penuh sudah terjadi namun relatif lambat.
Untuk lebih menguatkan data
pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah  maka dibutuhkan  data  pendukung  berupa  Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut dibutuhkan  untuk  melihat  perkembangan  aspek sosial  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Berikut dapat  dilihat  data  pertumbuhan  IPM  Kota Sungai  Penuh  dan  wilayah  induk  Kabupaten Kerinci.
Tabel 5  Indeks pembangunan manusia Kota Sungai Penuh tahun 2010-2016 IPM (Tahun) Angka Kategori 2010 69.91 Tinggi 2011 70.55 Tinggi 2012 71.23 Tinggi 2013 72.09 Tinggi 2014 72.48 Tinggi 2015 73.03 Tinggi 2016 73.35 Tinggi Pertumbuhan  IPM  dari  Tahun 2010-2016 2.56%
Berdasarkan  data  diatas  maka  dapat dilihat  bahwa  dari  rentang  waktu  tahun  2010- 2016 tingkat pembangunan manusia yang ada di Kota Sungai Penuh berada pada kategori tinggi yaitu  diatas  angka  64.  Maka  didapatkan  hasil bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  di Kota Sungai Penuh diikuti dengan pertumbuhan pembangunan manusianya.
Wilayah pemekaran atau wilayah otonomi  baru  diharapkan  mampu  untuk mengembangkan  segala  potensi  yang  ada  di daerah  sebagai  sumber  pendapatan  guna pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan visi  dan  misi  Kota  Sungai  Penuh  sebagai  pusat perdagangan  dan  pendidikan.  Kota  Sungai Penuh  telah  merujuk  sektor  pendidikan  dan sektor  perdagangan  besar  dan  eceran  sebagai sektor  basis  atau  dikategorikan  sebagai  sektor maju dan tumbuh pesat.
Tabel 6 Pendapatan   asli    daerah   Kota  Sungai Penuh tahun 2010-2016
Tahun Pajak daerah Retribusi Lain-lain PAD yang sah Penglolaan kekekayaan yg dipisahkan 2010 2,378,445,724.87 1,791,474,285.00 4,120,035,365.08 - 2011 2,809,780,700.00 1,234,554,360.00 10,302,798,109.74 10,712,398.16 2012 4,204,329,060.00 2,133,549,646.00 11,148,226,490.90 2,207,696,864.64 2013 4,466,398,153.00 2,385,188,827.00 11,551,856,104.97 5,863,221,786.06 2014 5,400,206,843.30 2,574,384,763.00 16,783,799,810.00 8,441,466,802.00 2015 5,657,521,743.00 2,216,227,576.00 20,058,980,104.66 8,314,202,410.18 2016 6,291,629,478.00 2,950,566,253.00 20,095,567,670.18 7,294,713,593.15 (r%) 9.3% 3.21% 23.3% 33.42%
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh (2018)
Berdasarkan  analisis  menggunakan  data PDRB dan PAD Kota Sungai Penuh dari tahun 2010-2016 maka di dapatkan hasil bahwa dalam rangka  pengembangan  Kota  Sungai  Penuh
terdapat  tiga  sektor  potensial  dengan  tingkat pertumbuhan  lebih  tinggi  dari  pada  sektor lainnya  yaitu  sektor  perdagangan  besar  dan eceran, sektor konstruksi transportasi dan sektor
pergudangan  serta  komunikasi  dan  informasi. Hal tersebut berimpilikasi terhadap peningkatan pendapatan  asli  daerah  setiap  tahunnya  dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
Sebagai  data  pembanding  antara  wilayah pemekaran Kota Sungai Penuh dengan Wilayah Induk  Kabupaten  Kerinci  agar  terlihat  apakah terjadi  ketimpangan  pertumbuhan  ekonomi wilayah  induk  Kabupaten  Kerinci  dengan wilayah  Pemekaran  Kota  Sungai  Penuh    serta untuk  dapat  melihat  sektor  yang  mendominasi sebagai  sumber  PDRB  masing-masing  wilayah dapat dilihat pada Tabel 7.
Berdasarkan  data  Tabel  7  dapat  dilihat perbandingan  pertumbuhan  ekonomi  melalui Produk  Domestik  Regional  Bruto  antara wilayah  induk  Kabupaten  Kerinci  dengan wilayah  Pemekaran  Kota  Sungai  Penuh.  Pada tahun  2010  PDRB  Kota  Sungai  Penuh Rp  2,592,925  miliar,  pada  tahun  yang  sama PDRB  wilayah  induk  Kabupaten  Kerinci Rp 3,639,538 miliar.
Tabel  7  Perbandingan  PDRB  wilayah  induk Kabupaten Kerinci dengan wilayah pemekaran Kota Sungai Penuh. Tahun Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci 2010 2,592,925.19 3,639,538.40 2011 2,770,910.54 3,865,496.20 2012 2,967,371.60 4,155,505.90 2013 3,218,243.48 4,411,405.90 2014 3,460,943.21 4,811,384.40 2015 3,705,362.24 5,120,000.40 2016 3,946,467.11 5,463,047.60 r (%) 3.13% 3.23%
Setiap  tahunnya  terjadi  pertumbuhan ekonomi  dengan  ditandai  peningkatan  PDRB pada  kedua  wilayah.  Hingga  pada  tahun  2016 PDRB  Kota  Sungai  Penuh  Rp  3,946,467  dan Kabupaten Kerinci sebesar Rp 5,463,047 miliar. Pertumbuhan ekonomi wilayah induk Kabupaten  Kerinci  dan  wilayah  pemekaran Kota  Sungai  Penuh  tidak  jauh  berbeda walaupun  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi lebih  tinggi  pada  wilayah  induk  Kabupaten Kerinci yaitu 3.23%.
Jika dilihat dari sektor sumber pendapatan  Produk  Domestik  Regional  Bruto, antara  wilayah  induk  Kabupaten  Kerinci  dan wilayah  pemekaran  Kota  Sungai  Penuh,  maka dapat dilihat pada Tabel 8.
Berdasarkan  data  perbandingan  sektor usaha  sebagai  sumber  Produk  Domestik Regional Bruto antara wilayah induk Kabupaten  Kerinci  dengan  wilayah  pemekaran Kota  Sungai  Penuh,  didapatkan  bahwa,  sektor pertanian  mendominasi  PDRB  wilayah  Induk Kabupaten  Kerinci  yaitu  Rp  16,337,380  miliar atau  51.8%  dari  PDRB  total,  sedangkan  untuk wilayah  pemekaran  Kota  Sungai  Penuh  sektor pertanian  hanya  menghasilkan  sebesar  Rp 1,425,164 miliar atau 6.2%.
Untuk  wilayah  pemekaran  Kota  Sungai Penuh,  Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  didominasi  oleh  sektor  perdagangan besar dan eceran yaitu Rp 5,566,699 miliar atau 24.56%,  sedangkan  untuk  di  wilayah  induk Kabupaten  Kerinci  sektor  perdagangan  besar dan  eceran  hanya  berkontribusi  sebesar  Rp. 2,973,584 miliar atau 9.4%.
Menurut  Undang-Undang  No.  26  Tahun 2007  Tentang  Penataan  Ruang,  kawasan perkotaan  adalah  wilayah  yang  mempunyai kegiatan  utama  bukan  pertanian  dengan susunan  fungsi  kawasan  sebagai  tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi  pelayanan  pemerintahan,  pelayanan sosial  dan  kegiatan  ekonomi  perdagangan  atau jasa.
Apabila dianalisis dengan wilayah pemekaran Kota Sungai Penuh dengan Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) yang  didominasi  oleh  sektor  perdagangan sebesar  Rp  5,566,699  miliar  atau  24.56%  dari PDRB  total  Kota  Sungai  Penuh  dari  tahun 2010-2016,  maka  Kota  Sungai  Penuh  dapat dikategorikan  sebagai  sebuah  kota  dengan sektor utama yaitu perdagangan.
Tabel 8 Perbandingan berdasarkan sektor usaha PDRB wilayah induk Kabupaten Kerinci dengan wilayah pemekaran Kota Sungai Penuh. Sektor Usaha Kota Sungai Penuh Persen Kabupaten Kerinci Persen Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,425,164 6.2% 16,337,380 51.8% Pertambangan dan Penggalian 198,063 0.8% 457,466 1.4% Industri Pengolahan 164,696 0.7% 984,671 3.1% Pengadaan Listrik dan Gas 5,574 0.02% 31,190 0.09% Pengadaan  Air,  Pengelolaan  Sampah, Limbah dan Daur Ulang 90,070 0.3% 131,558 0.4% KonstruTransportasi dan Pergudangan ksi 3,007,859 13.2% 2,097,081 6.6% Perdagangan  Besar  dan  Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,566,699 24.56% 2,973,584 9.4% Transportasi dan Pergudangan 854,869 3.7% 811,836 2.5% Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum  250,662 1.1% 269,381 0.8% Informasi dan Komunikasi 3,222,866 14.2% 2,007,257 6.3% Jasa Keuangan dan Asuransi 1,147,543 5% 339,288 1% Real Estate 694,726 3% 626,202 1.9% Jasa Perusahaan 1,405,627 6.2% 14,301 0.04% Administrasi  Pemerintahan,  Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,318,559 5.8% 1,931,735 6.1% Jasa Pendidikan 2,177,342 9.6% 1,443,046 4.5% Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 569,901 2.5 504,530 1.6% Jasa lainnya 561,948 2.4% 524,853 1.6% Total 22,662,168 100% 31,485,359 100% Dampak pemekaran terhadap wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh Pelaksanaan pembangunan harus
dilaksanakan  secara  merata  dari  pusat  kota hingga  wilayah  pinggiran  Kota  Sungai  Penuh.
Kota  Sungai  Penuh  merupakan  Kota  dengan sebagan  besar  wilayahnya  terdiri  dari  kawasan Taman  Nasional  Kerinci  Seblat,  yang  dapat dilihat pada gambar berikut.

## Gambar 1 Peta ruang Kota Sungai Penuh
Berdasarkan  gambar  pada  peta  ruang Kota Sungai Penuh di atas dapat dilihat wilayah perkotaan ditandai dengan  garis berwarna  ungu yang  membentuk  pola  ruang  perkotaan, kemudian  yang  berwarna  ungu  merupakan kawasan  Taman  Nasional  Kerinci  Seblat  yang berada  di  wilayah  pinggiran  Kota  Sungai Penuh,  serta  lokasi  Desa  yang  ada  di  pinggiran Kota  Sungai  Penuh  dan  berbatasan  langsung dengan  Taman  Nasional  Kerinci  Seblat  dapat dilihat pada Gambar 1 di atas.
Di Kota Sungai Penuh terdapat Kelurahan dan Desa sebagai Struktur pemerintahan  terendah.  Dalam  melihat  dampak pemekaran  terhadap  wilayah  pinggiran  Kota Sungai Penuh dilihat dalam pelaksanaan urusan wajib  pemerintah  daerah  diantaranya  bidang pendidikan  dan  bidang  kesehatan,  kemudian ditambah dengan bidang pertanian dan peternakan  karena  ditinjau  dari  topografi wilayah desa yang ada dipinggiran Kota Sungai Penuh  dan  berbatasan  langsung  dengan  Taman
Nasional Kerinci Seblat mayoritas
masyarakatnya  bekerja  pada  sektor  pertanian dan peternakan. Tiga desa tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 9 Desa pinggiran Kota Sungai Penuh Desa Jumlah Penduduk Desa Talang Lindung 1,481 Desa Sungai Jernih 975 Desa Sungai Ning 921 Sumber: BPS Kota Sungai Penuh (2018) 1. Bidang Pendidikan
Pada  wilayah  pinggiran  Kota  Sungai Penuh, pelaksanaan pembangunan dalam bidang  pendidikan  dirasakan  oleh  masyarakat dengan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana pendidikan.  Yang  mana  pada  setiap  desa  telah di  sediakan  sarana  dan  prasarana  oleh pemerintah  daerah  mulai  dari  jenjang  PAUD, TK, dan Sekolah Dasar.
Dalam hal pembangunan PAUD dikelola oleh  pemerintah  Desa  dan  dibangun  oleh Pemerintah  Desa  menggunakan  Dana  Desa. Pembangunan  sarana  dan  prasarana  sekolah pada  setiap  desa  memberikan  kemudahan kepada  masyarakat  desa  untuk  mendapatkan
pelayanan  pendidikan.  Walaupun  masih  ada beberapa masyarakat desa yang tidak menyekolahkan anak mereka pada sekolah yang berada di desa karena alasan kualitas perkembangan  anak.  Berikut  dapat  dilihat  data ketersediaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan pada 3 desa tersebut, diantaranya:
Tabel 10 Sarana pendidikan Desa Talang Lindung No Nama Jumlah Status Kepemilikan Guru Siswa 1 Paud 1 Desa 4 35 2 SD 1 Negara 30 60 3 MIS 1 Swasta 22 56 4 TPQ 1 Desa 4 150 Sumber: Pemerintah Desa Talang Lindung(2018) Tabel 11 Sarana pendidikan Desa Sungai Jernih No  Nama  Jumlah  Status Kepemilikan Guru  Siswa 1 Paud 1 Desa 5 27 2 SD 1 Negara 28 65 3 MIS 1 Swasta 3 31 4 TPQ 0 - - - Sumber: Pemerintah Desa Sungai Jernih (2018) Tabel 12 Sarana pendidikan Desa Sungai Ning No  Nama Jumlah Status Kepemilikan Guru Siswa 1 Paud 3 Desa 16 112 2 SD 1 Negara 28 78 3 MIS 0 - - - 4 TPQ 0 - - - Sumber: Pemerintah Desa Sungai Ning (2018) Berdasarkan data sarana prasarana pendidikan  yang  ada  di  Desa  Talang  Lindung, Desa  Sungai  Jernih  dan  Desa  Sungai  Ning didapatkan  hasil  bahwa  sarana  dan  prasarana untuk  mewujudkan  pelayanan  pendidikan kepada  masyarakat  telah  tersedia  dari  tingkat PAUD,  Sekolah  Dasar,  dan  MIS.  Namun jumlah siswa yang ada di setiap sekolah sangat sedikit.
2. Bidang Kesehatan
Agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh dapat dilakukan secara maksimal, maka pemerintah Kota Sungai Penuh harus menyediakan sarana dan prasarana yang  memadai  serta  tenaga  medis  yang profesional  dan  handal  untuk  memberikan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat.  Pada
setiap  desa  di  wilayah  Kota  Sungai  Penuh memiliki Puskesmas Pembantu untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat desa.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan  pada  Desa  Talang  Lindung,  Sungai Ning  dan  Sungai  Jernih  pemerintah  Kota Sungai  Penuh  membangun  sarana  kesehatan berupa puskesmas Kecamatan yang berlokasi di Desa  Talang  Lindung.  Dengan  tenaga  medis sebagai berikut:
Tabel 13 Tenaga medis Puskesmas Kecamatan Sungai Bungkal No Tenaga Medis Jumlah 1 Dokter 1 2 Dokter Gigi 0 3 SKM 1 4 Perawat 5 5 Perawat Gigi 0 6 Bidan 1 7 Farmasi 1 Sumber: Puskesmas Kec.Sungai Bungkal (2018)
Berdasarkan data di atas didapatkan hasil penelitian  bahwa  fasilitas  kesehatan  sudah tersedia  namun  dari  segi  sumber  daya  masih kekurangan, ketika dokter gigi dan perawat gigi masih  belum  ada.  Permasalahan  lain  yang terjadi  ketika  akses  masyarakat  menuju puskesmas sering terkendala dikarenakan masalah  sulitnya  mendapatkan  transportasi umum  walaupun  akses  jalan  sudah  ada.  Hal tersebut dapat ditujukan dengan data kunjungan pasien  puskesmas  Kecamatan  Sungai  Bungkal dalam  3  bulan  terakhir  tahun  2018  sebagai berikut :
Tabel 14 Kunjungan pasien Puskesmas Kecamatan
Sungai Bungal 3 bulan    terakhir tahun 2018 No Pasien Jumlah 1 Laki-Laki 121 2 Perempuan 471 3 Total 592 Sumber: Puskesmas Kec.Sungai Bungkal (2018)
Berdasarkan  data  di  atas  didapatkan bahwa  jumlah  pasien  yang  berobat  ke puskesmas  Kecamatan  yang  berada  di  Desa Talang  Lindung  sangat  sedikit,  hal  tersebut bukan dikarenakan tingkat kesehatan masyarakat  yang  tinggi,  namun  dikarenakan
akses  masyarakat  menuju  puskesmas  terbatas, dikarenakan  sulitnya  mendapatkan  transportasi umum.  Namun  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut  puskesmas  mengadakan  puskesmas keliling  secara  bergantian  mendatangi  setiap desa  untuk  melakukan  pengecekan  kesehatan masyarakat.
3.
Bidang pertanian dan peternakan Wilayah  pinggiran  Kota  Sungai  Penuh yang  terdiri  dari  Desa  Talang  Lindung,  Desa Sungai Jernih dan Desa Sungai Ning merupakan wilayah dengan topografi perbukitan  dan  di  dominasi  oleh  sektor pertanian  sebagai  sumber  mata  pencaharian utama  masyarakatnya.  Pemerintah  Kota  Sungai Penuh  melalui  Dinas  Pertanian  dan  Peternakan Kota  Sungai  Penuh  memberikan  bantuan kepada  petani  yang  ada  di  desa  dengan  proses membentuk  kelompok-kelompok  tani  yang terdiri  dari  beberapa  petani  yang  ada  di  desa kemudian diberikan penyuluhan tentang bagaimana  cara  bertani  yang  lebih  baik  serta diberikan  bantuan  bibit  pertanian,  pupuk  dan alat-alat  pertanian  dengan  cara  mengajukan proposal melalui Dinas Pertanian dan
Peternakan Kota Sungai Penuh. Untuk pemasaran hasil pertanian
BUMDES Desa Talang lindung telah mendirikan  pasar  mingguan  dengan  hasil komoditi  utama  yaitu  sayuran,  buah,  dan daging.  Dengan  dibangunnya  pasar  mingguan di Desa Talang Lindung memudahkan masyarakat untuk dapat menjual hasil pertanian selain  harus  dijual  kepasar  induk  yang  ada  di Pasar Kota Sungai Penuh.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Ada  beberapa  aspek  yang  menjadi pertimbangan  sebelum  dibentuknya  Kota Sungai  Penuh  diantaranya  pertimbangan fisik,  pertimbangan  fungsi  wilayah, pertimbangan ekonomi dan pertimbangan sosial budaya.
2. Pertumbuhan  ekonomi  Kota  Sungai Penuh  dari  Tahun  2010-2016  yang dihitung menggunakan PDRB mengalami
pertumbuhan sebesar 3.13% setiap tahun. Kota  Sungai  Penuh  memiliki  potensi pada  sektor  perdagangan  yang  dapat dikembangkan.  Pertumbuhan  ekonomi Kota  Sungai  Penuh  juga  disertai  dengan pertumbuhan  IPM  yang  berada  pada kategori tinggi yaitu diatas angka 64.
3. Dampak  pemekaran  terhadap  wilayah pinggiran  Kota  Sungai  Penuh  yaitu  Desa Talang  Lindung, Desa  Sungai Jernih dan Desa Sungai Ning. Pada bidang pendidikan  dengan  menyediakan  sarana dan  prasarana  pendidikan  dasar  berupa
PAUD  dan  SD,  pada  bidang  kesehatan berupa
pembangunan puskesmas Kecamatan  pada  wilayah  desa  talang lindung  untuk  membantu  puskemas pembantu  yang  ada  pada  masing  - masing  desa,  pada  bidang  pertanian  dan peternakan
pembangunan berupa pembentukan  dan  pembinaan  kelompok tani  serta  penyediaan  bibit  dan  alat-alat pertanian  melalui  Dinas  Pertanian  Kota Sungai Penuh.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah peneliti  lakukan,  untuk  mewujudkan  wilayah pemekaran  yang  mampu  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat:
1. Kota  Sungai  Penuh  memiliki  sektor perdagangan  dan  jasa  yang  potensial dikembangkan  ke  depannya  dengan dikembangkannya sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah.
2. Dalam  hal  percepatan  pelayanan  Kota Sungai  Penuh  harus  memperhatikan kembali  rentang  jarak  bagi  masyarakat yang  berada  di  pinggiran  Kota  Sungai Penuh untuk mendapatkan pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  L.  (2008).  Proliferasi  Dan    Etno Nasionalisme  Dari  Pada  Pemberdayaan Dalam         Pemekaran       Daerah      di Indonesia. Jurnal  Administrasi  dan Organisasi, 15 (3), 196-201. Arianti,  N.  N.  (2016).  Kajian  Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesenjangan  Ekonomi  Antar  Daerah Pesisir  di    Provinsi  Bengkulu. Jurnal Agrisep, 16 (1), 30-31. Arrafat,  M.    (2011). Kajian    Dampak Pemekaran                    Wilayah        Terhadap Pembangunan        Daerah  StudiKasus Kabupaten  Mamasa      Sulawesi      Barat . Tesis. Institut Pertanian Bogor. Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research  Design :  Choosing  among  Five Tradition. London: Sage Publications Hakim, A. (2017). Analisis Dampak Pemekaran Daerah  Ditinjau  dari  Aspek  Percepatan Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal
JOMFekon., 4 (1), 844-845.
Harmantyo,  D.    (2007).  Pemekaran  Daerahdan Konflik  Keruangan. Jurnal  Makara,
Sains, 11 (1), 16-22.
Khairullah.  &  Cahyadin,  M.  (2006).    Evaluasi Pemekaran  Wilayah  di  Indonesia  Studi Kasus Kabupaten  Lahat. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 11 (3), 261-277.
Muqoyyidin, A.  W.  (2013).  Pemekaran Wilayah  dan  Otonomi  Daerah  Pasca Reformasi  di  Indonesia  Konsep  Fakta Empiris  dan  Rekomendasi  ke  Depan.
Jurnal Konstitusi, 10 (2), 288-289.
Nugroh,  I.,  &  Dahuri,  R  (2004). Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan . LP3ES.
Poerwadarminta. (2005 ). Kamus Umum Bahasa
Indonesia . Balai Pustaka.
Polakitang,  R.        (2013).      Dampak  Pemekaran
Wilayah  terhadap  Pelayanan  Publik.
Jurnal Eksekutif, 2 (1), 2-3.
Riani,  I.  A.  P.  &  Pudjihardjo,  M.  (2012).
Analisis  Dampak  Pemekaran  Wilayah Terhadap PendapatanPerkapita,
Kemiskinan,  Dan   Ketimpangan     Antar Wilayah di   Provinsi Papua. Jurnal Bumi Lestari , 12 (1), 137-148.
Simamora,  R.  &  Halim,  A.  (2013).    Faktor- faktor  yang  Mempengaruhi  Pengelolaan Aset    Pasca      Pemekaran    Wilayah    Dan
Pengaruhnya    Terhadap    Kualitas Laporan  Keuangan    Pemerintah    Di Kabupaten    Tapanuli  Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 13 (2), 29-43. Trisnawati,  D.  (2015). Pemekaran  Daerah  Di Kabupaten  Bintan .    Tesis.  Umrah Tanjung Pinang.
Yuliadi,  I.  (2012).  Kesenjangan  Investasi    Dan
Evaluasi  Kebijakan  Pemekaran  Wilayah di    Indonesia. Jurnal    Ekonomi
Pembangunan. 13 (2), 276-287.