Penyetaraan Gender di Sri Lanka: Konflik Macam Tamil sebagai Tantangan Program UNDP

## Bayu Setyawan
Ilmu Pemerintahan - Universitas Kristen Palangkaraya bayu.dagut@gmail.com

## Abstract
The issue of gender inequality in  Sri Lanka has made women  get discriminatory treatment in various ways, both in the social and political manner, as well as in education and employment. UNDP  has  made  efforts  to  fight  for  the  rights  of  Sri  Lankan  women.  However,  these  efforts impressed  without  significant  development.  This  study  tries  to  explain  the  various  obstacles faced by UNDP. The study uses the concept of an international regime with qualitative analysis methods. The results of the study indicate that UNDP has not succeeded in equalizing gender in Sri Lanka because the separatist Tigers conflict has hampered international assistance.
Keywords: Sri Lanka, UNDP, gender, tamil tiger

## Abstrak
Masalah  ketimpangan  gender  di  Sri  Lanka  telah  membuat  perempuan  mendapatkan perlakuan diskriminatif dari berbagai cara, baik secara sosial-politik,  pendidikan, dan pekerjaan. UNDP telah melakukan upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Sri  Lanka.  Namun,  upaya  ini  terkesan  tanpa  perkembangan  signifikan.  Studi  ini mencoba  menjelaskan  berbagai  kendala  yang  dihadapi  oleh  UNDP.  Penelitian  ini menggunakan  konsep  rezim  internasional  dengan  metode  analisis  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  UNDP  belum  berhasil  menyetarakan  gender  di  Sri Lanka  karena  konflik  separatis  Macan  telah  menghambat  bantuan  internasional tersebut.
Kata Kunci : Sri Lanka, UNDP, gender, macan tamil
Latar Belakang
Meski fenomena diskriminasi gender di Sri Lanka bukan hal baru, tapi sampai sekarang masih belum ada jalan keluar untuk masalah diskriminasi yang telah dialami oleh perempuan di negara ini. Wanita memiliki hak yang sama seperti laki-laki di mata hukum. Tetapi dalam aturan keluarga dan setiap komunitas, kenyataannya cenderung bersifat diskriminatif. Juga mengenai aturan pernikahan, perceraian, properti, transaksi keuangan. Dalam beberapa kelompok masyarakat, hak yang sama wanita dengan laki- laki tidak diakui, terutama kepemilikan ke tanah perumahan yang berasal dari bantuan negara.  Hukum  pekerja  sesuai  dengan  standar  internasional,  tapi  implementasi  nya masih  relatif  lemah,  hukum  pekerja  tidak  menguntungkan  bagi  perempuan.  Mereka ditempatkan pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada laki-laki di piramida kerja. 20
Mayoritas wanita mendapat akses 13 tahun pendidikan gratis di sebagian besar daerah di Sri Lanka. Namun, banyak wanita Sri Lanka tidak memiliki akses yang sama kepada  laki-laki  untuk  mencari  pekerjaan.  Meskipun  Sri  Lanka  adalah  salah  satu negara  pertama  di  dunia  di  era  pemerintahan  modern  yang  memungkinkan perempuan  untuk  memilih,  dan  bahkan  pernah  satu  kali  memiliki  seorang  perdana menteri  perempuan,  hanya  sebagian  kecil  perempuan  yang  berpartisipasi  dalam tingkat politik. Berbeda dengan negara-negara tetangganya di wilayah Asia Selatan, Sri Lanka tidak memiliki kuota yang membutuhkan persentase khusus perempuan untuk menjalankan posisi dalam sistem pemerintah (Green, n.d.).
Pada  kebanyakan  distrik,  persentase  dari  anak-anak  yang  putus  sekolah,  tidak bersekolah atau baru  mulai bersekolah tidaklah terlalu  signifikan. Namun pada  salah satu  distrik  yang  rawan  konflik,  terdapat  17%  anak  putus  sekolah,  tidak  bersekolah atau tidak pernah mendaftar untuk bersekolah.
Di sebagian besar distrik, persentase anak yang putus sekolah, tidak bersekolah atau baru bersekolah tidak terlalu signifikan. Namun di distrik yang rawan konflik, ada 17%  anak  putus  sekolah,  tidak  bersekolah  atau  tidak  pernah  mendaftar  sekolah (Senarath, n.d.).
Dalam  perkembangan  Sri  Lanka,  United  Nations  Development  Programme (UNDP)  sebagai  badan  PBB  yang  berfokus  pada  pengembangan  program  di  suatu negara telah membantu Sri Lanka dalam program kesetaraan gender. Setelah memulai operasinya di Sri Lanka pada tahun 1967, UNDP didedikasikan untuk mendukung Sri Lanka  dalam  mencapai  Millennium  Development  Goals  (MDGs)  dan  pengurangan
20 Fokus penelitian ini adalah permasalahan gender dan upaya UNDP sejak awal tahun 2000 sampai tahun 2014.
kemiskinan.  Program  ini  ditunjukkan  oleh  kegiatan  para  aktivis  UNDP,  yang  terjun langsung  ke  lapangan  untuk  memberikan  pelatihan  bagi  warga  masyarakat  di  Sri Lanka, terutama perempuan dalam upaya untuk mengarusutamakan gender dan untuk memperjuangkan hak-hak politik di Sri Lanka. Dengan berakhirnya konflik 30 tahun di Sri  Lanka,  negara  ini  sekarang  berada  dalam  posisi  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi dan mencapai pembangunan manusia yang adil dan berkelanjutan.
Namun,  tujuan  UNDP  di  Sri  Lanka  yang  seharusnya  berjalan  dengan  positif seperti jalan di tempat di tengah konflik berdarah antara pemerintah Sri Lanka dengan separatis  Macan  Tamil  atau  (LTTE) 21 .  Bahkan  setelah  berakhirnya  konflik,  tidak  ada kemajuan  yang  signifikan  dari  program  MDGs.  Dengan  berfokus  pada  tantangan program UNDP di Sri Lanka, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa konflik separatis  Macan  Tamil  telah  menghambat  bantuan  internasional,  termasuk  UNDP,  di negara tersebut.

## Kerangka Konsep dan Metode
Dalam  upaya  menjelaskan  permasalahan  di  Sri  Lanka  tersebut,  penulis menggunakan konsep Efektivitas Rezim Internasional, terkait dengan peran UNDP di Sri Lanka. Dalam memahami Efektivitas rezim internasional, ada beberapa pemahaman tentang efektivitas rezim internasional. Para ekonom mendefinisikan efektivitas rezim sebagai  rasio  keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil  yang  diberikan  dan  biaya  yang terkait  dengan  pencapaian  tersebut.  Pemahaman  ini  menyebar  ke  banyak  penelitian awal  tentang  evaluasi  kebijakan  publik.  Sementara  hukum  internasional  berkaitan dengan  efektivitas  rezim  internasional.  Hukum  internasional  untuk  memahami keefektifannya  sebagai  status  hukum  tertentu  dari  suatu  norma,  yaitu  terikat  pada tujuan  atau  terikat  dengan  implementasi  aturan,  seperti  dampak  pada  situasi  faktual yang relevan. Definisi keefektifan memiliki keterkaitan dengan pengertian keefektifan yang diterapkan oleh para ilmuwan politik yang biasanya lebih fokus pada pencapaian tujuan  daripada  penggunaan  sumber  daya.  Misalnya  saja  pembahasan  institusi domestik.  Dengan  menerapkan  efektivitas  rezim  semacam  itu,  maka  kita  dapat menentukan  sejauh  mana  efektivitas  rezim  internasional  untuk  mempertahankan legitimasinya dalam suatu fenomena (Stokke, 2007).
Studi  ini  berfokus  pada  rentan  waktu  sejak  1967,  di  mana  UNDP  mulai beroperasi di Sri Lanka dan kemudian menjalankan program MDGs. UNDP bertujuan mengarahkan Sri Lanka dalam kesetaraaan gender dan meningkatkan partisipasi aktif
21 Liberation Tigers of Tamil Eelam
perempuan  dalam  struktur  kekuasaan,  dan  juga  pengambilan  keputusan  politik. Rentang waktu dibatasi hingga tahun 2012, dengan melihat situasi gender di berbagai bidang di Sri Lanka beberapa tahun setelah berakhirnya konflik yang banyak memakan korban antara pemerintah Sri Lanka dan kelompok separatis Macan Tamil.
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, karena data yang diperoleh adalah sekunder sehingga harus dipahami kualitasnya. Kemudian didukung  oleh  fakta  yang  didasarkan  pada  kerangka  teori  yang  diterapkan  sehingga dapat  ditemukan  hubungan  antara  fakta  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung metode tersebut adalah melalui studi literatur yang diambil dari buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan media internet yang relevan.

## Program UNDP di Sri Lanka
Program  UNDP  bertujuan  untuk  menyediakan  bantuan  teknis  dan pengembangan  di  dunia.  Berbasis  di  New  York  City  dan  juga  organisasi  terbesar  di PBB, Organisasi ini didanai oleh donor. Pedonor biasanya membantu memberikan para ahli  dan  penasihat,  pelatihan,  dan  pengembangan  peralatan  untuk  negara-negara berkembang dengan meningkatkan penyediaan bantuan.
UNDP  dibentuk  pada  tahun  1965  sebagai  penggabungan  dua  organisasi sebelumnya (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB). Organisasi ini  dilihat  sebagai  organisasi  yang  melakukan  tugas  pokok  PBB  selain  perwujudan perdamaian dunia dan keamanan dunia.
UNDP  dibentuk  pada  tahun  1965  sebagai  penggabungan  dua  organisasi sebelumnya (Program Bantuan Teknis Program PBB dan Dana Khusus PBB). Organisasi ini  dipandang  sebagai  organisasi  yang  melakukan  tugas  utama  PBB  di  samping perwujudan perdamaian dunia dan keamanan dunia.
Pedonor UNDP terbesar adalah Amerika Serikat (AS) yang berkontribusi sebesar $  243  juta,  diikuti  oleh  Inggris  yang  memberikan  kontribusi  $  233  juta  pada  UNDP. Norwegia,  Jepang,  Swedia,  dan  Belanda  memberikan  kontribusi  lebih dari  $  100  juta. Sementara  Uni  Eropa  berkontribusi  lebih  dari  $  921.  UNDP  memiliki  keanggotaan sekitar 166 negara dari seluruh dunia dan bekerja dengan bantuan pemerintah dan LSM lokal.  Fungsi  umum  UNDP  adalah  untuk  mewujudkan  demokrasi  di  negara,
mengurangi  kemiskinan,  membantu  negara  berkembang  dari  kesulitan,  membantu mengembangkan energi dan keseimbangan lingkungan, dan mencegah HIV / AIDS.
Pasca  berakhirnya  konflik  selama  tiga  dekade  di  Sri  Lanka,  UNDP  membantu negara  ini  dalam  membangun  pertumbuhan  ekonomi  dan  mencapai  pembangunan manusia  yang  adil  dan  berkelanjutan.  Namun,  ada  beberapa  tantangan  yang  masih harus ditangani. UNDP sendiri mulai beroperasi di Sri Lanka pada tahun 1967, tujuan menyeluruh UNDP adalah untuk mendukung negara tersebut dalam mencapai MDGs dan pengurangan angka kemiskinan. UNDP mengejar tujuan ini dengan bekerja sama dengan Pemerintah Sri Lanka sejalan dengan tujuan dari “Government of Sri Lanka in line  with  the  National  Development  Policy  Framework  Vision”,  Mahinda  Chintana 2011-2016 dan dalam United Nations Development Assistance Framework (UNDAF).
Dalam  membangun  kemitraan  dengan  pemerintah  dan  masyarakat  sipil  di tingkat pusat dan daerah di Sri Lanka, UNDP menekankan peningkatan kelembagaan yang  baik,  mempromosikan  multi-stakeholder,  pendekatan  advokasi  kebijakan  dan reformasi, dan memanfaatkan pengetahuan di Sri Lanka sebagai pembelajaran global. UNDP  juga  bekerja  sama  dengan  sektor  swasta  serta  bertujuan  meningkatkan keterlibatan  kaum  perempuan  dan  para  pemuda,  mempromosikannya  sebagai pemimpin  dan  pengambil  keputusan  dan  memberdayakan  mereka  untuk  mengakses peluang baru.
UNDP telah terlibat serta beroperasi di Sri Lanka selama lebih dari enam dekade dan memberikan program-program baru. Pasca konflik, UNDP membantu masyarakat membangun  kehidupan  yang  produktif  dan  membangun  kembali  infrastruktur  skala kecil.  Ini  juga  memungkinkan  mereka  untuk  menjadi  lebih  tangguh  dengan  terlibat dalam  perencanaan  di  tingkat  desa.  Selain  itu  kapasitasnya  dalam  tanggap  bencana telah  meningkat  seperti  misalnya  kemampuan  membangun  rumah  yang  tahan terhadap badai dan banjir.
UNDP telah memainkan peran dalam meningkatkan kinerja sektor publik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Sri Lanka untuk meningkatkan pemantauan arus bantuan  (sebagaimana  tercantum  dalam  agenda  Paris)  melalui  pembentukan  Sistem Terpadu  Informasi  Data  Nasional  atau Integrated  National  Data  Information  System (Indis).  Database  ini  memonitor  berbagai  indikator  kinerja  utama,  termasuk  berbagai parameter  berdasarkan  Hasil  berbasis  Manajemen  atau Results-based  Management (RBM).  Bertempat  di  Departemen  Keuangan,  database  tersebut  telah  memperkuat akuntabilitas  penggunaan  dana  maupun  pengelolaan  bantuan.  Sistem  Indis  juga
memiliki  kemampuan  mengelola  evaluasi  proyek  pembangunan  di  masa  lalu  yang meliputi pelajaran. Hal ini telah meningkatkan pengembangan proposal proyek. Pada tahun 2011, dengan dukungan teknis UNDP, Departemen Keuangan dan Perencanaan mewajibkan  penggunaan  teknik  RBM  untuk  memantau  kinerja  dan  penyusunan anggaran.
Untuk  mendukung  struktur  pemerintahan,  UNDP  telah  membangun  kapasitas dan  dekonsentrasi  pemerintah,  serta  lembaga-lembaga  yang  dipilih  secara  lokal.  Ini kemudian  menjadi  posisi  yang  kuat  untuk  merencanakan  dan  mengoordinasikan kegiatan  pembangunan  dengan  menggunakan  berbagai  sumber  informasi  dan mengadopsi  praktik  terbaik  untuk  desain  bangunan  dan  penggunaan  lahan.  UNDP juga telah membangun hubungan yang erat dengan lembaga pemerintah dan lembaga terkait  lainnya  dalam  masalah  lingkungan.  Ini  adalah  posisi  strategis  dalam mendukung agenda nasional untuk pembangunan berkelanjutan.
Dalam  meningkatkan  respon  terhadap  bencana  alam,  organisasi  UNDP  telah memberikan bantuan  teknis  dan pelatihan untuk memperkuat pusat  penanggulangan bencana nasional di Sri Lanka. UNDP didukung lebih dari 30 instansi pemerintah yang terlibat dengan pengembangan, konservasi dan perencanaan untuk melakukan evaluasi strategis bagi lingkungan terpadu untuk provinsi utara Sri Lanka (Jafna) yang terkena dampak konflik. Hal ini diimplementasikan dengan didirikannya baseline lingkungan serta pemetaan sebagai daerah arkeologi penting dan juga sebagai koridor bagi satwa- satwa  liar.  UNDP  melakukan  banyak  hal  sebagai  komitmen  untuk  memberikan bantuan teknis bagi pembangunan di negara-negara berkembang.

## Program Kepemimpinan Perempuan Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi
UNDP Sri Lanka dengan dukungan dari Bureau for Crisis Prevention and Recovery (Biro  Pencegahan  dan  Pemulihan  Krisis)  telah  mengupayakan  program Women’s Leadership Development Project (WLDP) sejak tahun 2009 di Ampara, sebuah distrik multi etnis di Pantai timur Sri Lanka. Ampara dipilih sebagai contoh pengembangan program untuk perempuan karena distrik ini merupakan wilayah terparah atas dampak bencana Tsunami  serta  konflik  etnis  di  Sri  Lanka.  Selain  itu  distrik  ini  menunjukkan  adanya tingkat  partisipasi  politik  perempuan  yang  paling  rendah  di  Sri  Lanka.  Hal  ini diperparah  dengan  kurangnya  eksistensi  LSM  perempuan  dan  bantuan  advokasi gender.  Dengan  melibatkan  sejumlah  pemimpin  perempuan  potensial  dari  berbagai segmen  masyarakat,  proyek  tersebut  telah  memberikan  support  kepada  perempuan
untuk memperkuat keterampilan mereka dalam bidang hukum, terutama menyangkut hak  mereka  sebagai  perempuan,  manajemen  proyek,  mobilisasi  sumber  daya  dan komunikasi selain sumber dana untuk memulai kegiatan di tingkat masyarakat.
WLDP  lebih  banyak  dijalakan  melalui  beberapa  kegiatan  pelatihan,  share pengetahuan,  dan  membentuk  jaringan  organisasi  perempuan.  Beberapa  pemimpin perempuan  membagikan  pengalaman  mereka,  mulai  dari  pengalaman  pemilu  lokal, mengatasi  hambatan  budaya  dan  menjembatani  perbedaan  etnis.  Program  ini dilengkapi  dengan  diskusi  tentang  bagaimana  PBB,  pemerintah  dan  masyarakat  sipil bisa  lebih  baik  dalam  membantu  mempromosikan  dan  mendukung  pemimpin perempuan  untuk  bergerak  maju.  Jaringan  perempuan  diupayakan  dengan menghubungkan  para  pemimpin  dan  petugas  Pengembangan  Distrik  bagi  kaum Perempuan yang dapat berfungsi sebagai platform untuk mengatasi isu-isu perempuan dan mengangkat isu-isu yang lebih besar berdasarkan Komite Nasional Colombo.
Melalui WLDP, UNDP bersinergi dengan mitra pendonor untuk meningkatkan perhatian  terhadap  tantangan  kepemimpinan  perempuan  secara  hukum.  Upaya  ini menyoroti  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh  pemimpin  perempuan.  Selain itu, pengalaman  yang  dibagikan  berguna  untuk  menunjukkan  kemungkinan hasil  positif. Upaya-upaya WLDP yang lebih banyak dijalankan di Ampara, tersebut dimaksudkan sebagai model bagi daerah lain di negara tersebut (n-peace.net, 2012).
WLDP digalakkan berkaitan dengan latar belakang buruknya kesetaraan gender di  Sri  Lanka.  Rendahnya  pendidikan  dan  upah  kerja  serta  kekerasan  terhadap perempuan  merupakan  permasalahan  sosial  yang  berkepanjangan.  Kurangnya  akses terhadap  sumber  daya,  keterampilan  dan  jaringan  sering  menghambat  perempuan untuk  menjadi  bagian  dari  pengambil  keputusan  dalam  struktur  masyarakat.  Secara keseluruhan,  representasi  perempuan  sangat  rendah  dalam  bidang  politik  baik  di tingkat  nasional  dan  lokal.  Meski  telah  ada  berbagai  organisasi  perempuan  yang berusaha  untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, namun  banyak  dari  upaya  ini  yang  belum  mencapai  hasil  signifikan.  Partisipasi perempuan masih tergolong sangat terbatas.
Untuk  itu  program  WLDP  ditujukan  untuk  membangun  kepercayaan  diri, keberanian  dan  kemampuan  perempuan  dalam  menangani  dampak  konflik.  Hal  ini diupayakan  untuk  meningkatkan  keterampilan,  komunikasi  dan  advokasi,  hak  dan kewajiban,  serta  kesetaraan  gender  dalam  bisnis  yang  berorientasi  pada  strategi jaringan  dan  mobilisasi  sumber  daya.  Program  ini  rutin  dijalankan  setidaknya  setiap
bulan. Dengan latar belakang etnis, sosial dan ekonomi yang berbeda, mereka bertemu untuk  membentuk  ikatan  yang  kuat  tanpa  memandang  perbedaan  di  antara  mereka. Untuk melangsungkan program ini, berbagai kalangan digandeng sebagai mitra kerja, mulai  dari  pemerintah/pejabat,  media  dan  elemen  masyarakat  lain.  Dengan  adanya WLDP,  partisipasi  perempuan  di  Sri  Lanka  diharapkan  dapat  meningkat.  Mulai  dari sisi  sosial,  seperti  peran  mereka  dalam  lingkungan  keluarga  dan  masyarakat,  serta dalam ranah politik baik lokal maupun nasional (UNDP, 2012).
Lalu  bagaimana  pencapaian  program  terhadap  perempuan  yang  telah dilaksanakan sejak 2009? Hal ini penting karena berkaitan dengan  tujuan Millennium Development Goals (MDGs) yang ditargetkan pada bulan Desember 2015. Sejauh ini Sri Lanka  mengklaim  telah  mengurangi  kemiskinan,  dari  angka  26,1  persen  pada  1990- 1991  menjadi  6,7  persen  pada  2012-2013.  Namun  demikian  dalam  kesetaraan  gender, upaya yang telah dilakukan dinilai belum maksimal. 51,8 persen dari total penduduk negara  itu  adalah  perempuan.  Namun  hanya  34  persen  saja  yang  berada  pada  status tenaga kerja. Meski secara umum, Sri Lanka memang telah menikmati kemajuan yang signifikan dalam indikator sosial dan ekonomi.
Tetapi  mengingat  adanya  perubahan  demografi,  kemajuan  Sri  Lanka  akhirnya akan tergantung pada kemampuannya untuk meningkatkan kesempatan keikutsertaan perempuan  dan  orang-orang  muda  untuk  aktif  dalam  agenda  pembangunan  pasca- 2015.  Untuk  itu  melalui  berbagai  program  khusus  untuk  memajukan  perempuan, perempuan harus berada dalam kontrol penuh. Mereka harus ikut serta secara penuh dalam ekonomi dan kehidupan politik. Hal ini juga diharapkan akan mampu menekan tingkat diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan (Perera, 2015).
Dengan  melihat  fakta  tersebut,  tingkat  kesetaraan  gender  di  Sri  Lanka  masih belum  tercapai  seperti  yang  diharapkan.  Beberapa  kemajuan  mungkin  telah  dicapai, namun  khusus  pada  aspek  gender,  negara  ini  masih  berada  di  bawah  standar. Meskipun  program  dari  PBB  terus  digalakkan,  pencapaian  yang  belum  memuaskan tentu menuntut penjelasan lebih lanjut.

## Ketidaksetaraan Gender Di Sri Lanka
Berbagai hal serupa sebenarnya telah diupayakan oleh PBB dalam membangun kesetaraan  gender  di  Sri  Lanka.  Namun  demikian,  upaya  selama  ini  tidak  begitu menunjukkan hasil yang cukup signifikan.
Sebuah  panel  PBB  yang  diselenggarakan  pada  tahun  2012  menemukan kegagalan  peran  PBB  dalam  membantu  menyelesaikan  permasalahan  di  Sri  Lanka. Beberapa fakta yang ditunjukkan dalam panel yang  diselenggarakan untuk mengulas perkembangan aksi PBB di negara tersebut berkaitan dengan sistem dan mandat yang seharusnya  dijalankan.  Sebagai  contoh,  beberapa  staf  lapangan  tidak  dapat menjalankan tugas dalam melindungi masyarakat. Bahkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dilaporkan. Hal ini terjadi karena tidak adanya sinergi dan  kerjasama  yang  baik  antara  petugas  lapangan  dengan  kantor  pusat.  Adanya tekanan  yang  didapatkan  menjadi  alasan  untuk  menghindari  konfrontasi  dengan pemerintah.  Secara  keseluruhan,  panel  ini  menyimpulkan  bahwa  upaya  untuk menegakkan Hak Asasi Manusia belum cukup memberikan hasil (UN, 2012).
Kehadiran  UNDP  di  Sri  Lanka  juga  tidak  begitu  menunjukkan  kemajuan. Kesetaraan  gender  yang  menjadi  salah  satu  tujuan  MDGs  belum  bisa  dicapai.  Di  Sri Lanka,  mayoritas  keluarga  yang  kurang  mampu  sangat  memprioritaskan  anak  laki- lakinya  untuk  mendapatkan  kesempatan  dalam  bidang  pendidikan  yang  lebih  besar jika dibandingkan dari anak perempuan. Hal ini dikarenakan tidak semua keluarga di seluruh  bagian  Sri  Lanka  mendapatkan  akses  pendidikan  gratis.  Kebanyakan  dari keluarga  yang  kurang  mampu  berasumsi  bahwa  nantinya  laki-laki  berpotensi  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  lebih  baik  dan  mampu  mengangkat  kondisi  ekonomi keluarganya  daripada  perempuan.  Sehingga  kebanyakan  kaum  perempuan  yang minim  edukasi  dan  pengetahuan  tentang  politik  terkadang  mendapatkan  pekerjaan atau  jabatan  yang  lebih  rendah  daripada  laki-laki.  Bahkan  kaum  perempuan  sangat jarang mendapatkan jabatan atau posisi sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau dunia  kerja  seperti  perkantoran,  apalagi  untuk  berkarir  dalam  bidang  politik  yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki.
Situasi ekonomi di Sri Lanka membuat kaum perempuan terpaksa harus bekerja di luar negeri. Data dari pemerintah Sri Lanka tahun 2009 menunjukkan sebanyak lebih dari  77.000  perempuan  asal  Sri  Lanka  bekerja  di  Timur  Tengah  sebagai  pembantu rumah  tangga.  42.000  di  antaranya  bekerja  di  Arab  Saudi.  Perempuan  asal  Sri  Lanka yang  bekerja  sebagai  pembantu  rumah  tangga  di  Arab  Saudi  juga  berperan  penting dalam mendatangkan devisa bagi Sri Lanka. Pada tahun 2009, senilai setengah dari 3,4 miliar dolar AS dari jumlah total pengiriman uang ke Sri Lanka berasal dari cek yang dikirim perempuan pekerja imigran (R.A Kawilarang, 2010).
Diskriminasi  gender  di  Sri  Lanka  tidak  hanya  dalam  bidang  pekerjaan,  kaum perempuan  mengalami  diskriminasi  di  bidang  ekonomi,  pendidikan,  dan  kemudian
juga  berimbas  terhadap  bidang  politik  terkait  peran  politik  mereka  di  Sri  Lanka.  Hal tersebut tidak lepas dari faktor kebudayaan di Sri Lanka yang memang sudah bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan.
Permasalahan yang sering kali menjadi hambatan bagi kaum perempuan dalam upaya  melawan  berbagai  bentuk  diskriminasi  gender  di  Sri  Lanka  adalah  tingkat partisipasi  politik  di  Sri  Lanka  yang  masih  sangat  didominasi  oleh  kaum  laki-laki. Diskriminasi yang terjadi terhadap kaum perempuan pada beberapa bidang dan aspek kehidupan  dapat  diminimalisir.  Namun,  pada  tingkat  politik  masih  belum  mencapai hasil yang memuaskan.
Kaum perempuan terus mengalami dan menghadapi berbagai macam kesulitan dalam  memasuki  lembaga  pemerintahan.  Partai-partai  politik  gagal  untuk  memilih mereka sebagai calon kandidat untuk masuk bidang politik dan pemilihan itu sendiri telah  merefleksikan  dominasi  maskulin.  Stereotip  gender  dalam  masyarakat  lebih cenderung  pada  memilih  laki-laki.  Jumlah  dari  representasi  dari  perempuan  yang sangat minim di lembaga-lembaga pemerintahan menyebabkan kendala-kendala  baru seperti pembatasan kapasitasnya untuk berperan.
Jika  melihat  sejarah,  persentase  perempuan  di  parlemen  pertama  pada  tahun 1947 adalah 3%. Kemudian mengalami sedikit peningkatan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Setelah lebih dari 50 tahun, persentase perempuan di parlemen tahun 2012 hanya mampu mencapai angka maksimal 5,7% dan partisipasi kaum perempuan pada tingkat daerah hanya sebesar 1,8%.  Persentase keterlibatan kaum perempuan di parlemen  Sri  Lanka  memang  lebih  rendah  dibandingkan  negara-negara  tetangganya yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah seperti Bangladesh yang mencapai angka 15%  dari  kursi  di  parlemen  untuk  perempuan,  Pakistan  pada  angka  30%,  dan Afghanistan yang mampu mencapai angka lebih dari 27% (lankanewpapers.com, 2010). Rendahnya  tingkat  keterlibatan  sebenarnya  tidak  hanya  pada  aspek  politik.  Dalam bidang sosial ekonomi, perempuan muda yang berpartisipasi jauh lebih sedikit sebagai tenaga kerja dibandingkan laki-laki muda. Bahkan mereka juga cenderung lebih banyak menganggur.

## Konflik Macan Tamil Sebagai Penghambat UNDP
Konflik disintegritas merupakan salah satu masalah besar yang pernah dihadapi Sri Lanka. Dalam catatan sejarah negara pulau di Asia Selatan ini, kelompok Liberation Tigers  of  Tamil  Eelam  (LTTE)  telah  berusaha  melakukan  gerakan  separatis.  Gerakan yang  berbasiskan  etnis  ini  bertujuan  mendirikan  Negara  Tamil  yang  berdaulat  di wilayah  Tenggara  Sri  Lanka.  Macan  Tamil  yang  dibentuk  pada  1976  oleh  Velupillai Prabhakharan  ini  telah  melakukan  berbagai  gerakan  perlawanan  secara  gerilya terhadap pemerintah Sri Lanka (Robertson, 2010, p. 293).
Bagian  ini  menjelaskan  beberapa  poin  tentang  konflik  sipil  antara  pemerintah dan etnis Tamil yang menyebabkan instabilitas nasional. Keamanan suatu negara tentu berpengaruh  terhadap  berbagai  upaya  pembangunan.  Baik  yang  dilakukan  oleh pemerintah nasional, maupun pihak luar. Sebagai badan pembangunan global, UNDP yang  telah  digalakkan  selama  beberapa  dekade  di  Sri  Lanka  menghadapi  masalah stabilitas / keamanan.
Di  samping  masalah  keamanan  tersebut,  konflik  macan  Tamil  ternyata merupakan bagian dari upaya perjuangan gender dari kaum Perempuan Tamil. Dalam persepsi kelompok pemberontak ini, pemerintah nasioanal dianggap telah melakukan diskriminasi  tidak  hanya  terhadap  etnis  Tamil  secara  umum,  namun  juga  terhadap perempuan.  Penegakan  tujuan  nasional  dalam  konflik  tersebut  telah  menimbulkan berbagai korban kekerasan bagi perempuan. Lebih dari itu, keadaan pasca konflik juga menimbulkan berbagai permasalahan perempuan yang cukup krusial.
Program pembangunan tidak berjalan tanpa adanya keadaan yang aman. LTTE yang  dapat  dikatakan  sebagai  gerakan  pemberontakan  menjadi  suatu  masalah berkepanjangan  di  negara  tersebut.  Di  sisi  yang  lebih  khusus,  masalah  diskriminasi gender juga tidak bisa dilepaskan dari konflik ini. Untuk itu konteks permasalahan dan fokus kekerasan gender akan dijelaskan dalam bagian ini.

## Konflik Macan Tamil
Misi  UNDP  adalah  fokus  pada  aspek  pembangunan  dalam  berbagai  lini. Sebagaimana diketahui, lembaga ini sudah beroperasi di Sri Lanka sejak 1967. Selama beberapa dekade tersebut tentu UNDP menghadapi konflik sipil.
Konflik  antara  Sri  Lanka  dan  Macan  Tamil  berawal  dari  kesenjangan  yang dialami  oleh  etnis  minoritas  Tamil  terhadap  etnis  Sinhala  sebagai  mayoritas  di  Sri Lanka.  Dari  sekitar  17.5  juta  penduduk,  etnis  Sinhala  berjumlah  sekitar  74%  yang sebagian besar beragama Budha, sementara etnis Tamil berjumlah 12% dengan Hindu sebagai agama dominan (Alison, 2003). Kebijakan Sinhala Sentris di tahun 1950-an yang
memberlakukan  kebijakan  bahasa  Sinhala  sebagai  bahasa  resmi  di  Sri  Lanka  sangat memberatkan  etnis  Tamil.  Warga  Tamil  yang  bekerja  di  pemerintahan  kemudian diberhentikan.
Dalam  upaya  menanamkan  identitas  nasional  yang  terlalu  memihak  etnis Sinhala kepada rakyatnya, Solomon Bandaranaike yang menjabat sebagai presiden Sri Lanka  pada  saat  itu  merancang  slogan  "Sinhala  Only".  Sri  Lanka  melakukan  hal tersebut  mengingat  jumlah  penduduk  Sri  Lanka  yang  didominasi  oleh  etnis  Sinhala. Niat yang dilakukan Bandaranaike awalnya bertujuan baik, yaitu mengangkat derajat orang Sinhala yang memudar di zaman penjajahan Inggris.
Tetapi  perubahan  telah  terjadi  di  luar  batas.  Etnis  Tamil  yang  tidak  bisa berbahasa Sinhala mulai tergusur ke daerah pinggiran. Banyak posisi-posisi pekerjaan yang  tidak  bisa  mereka  isi.  Dengan  kebijakan  yang  diskriminatif  itu,  mereka  yang bukan  pengguna  bahasa  Sinhala  digeser,  dipersulit  akses  pendidikannya  dan mengalami beragam bentuk diskriminasi di segala bidang.
Fanatisme  golongan  terbentuk  setelah  semakin  terasa  dominasi  etnis  Sinhala dalam  bidang  politik  dan  budaya.  Etnis  Tamil  semakin  putus  asa  karena  ada kecenderungan  mengidentifikasikan  Sri  Lanka  dengan  Sinhala.  Etnis  Tamil  merasa kebudayaan dan identitasnya mulai terancam. Bergantinya nama dari Ceylon menjadi Sri  Lanka  yang  dilakukan  pemerintah  Sri  Lanka  tidak  berhasil  untuk  meredam kemarahan  rakyat  Tamil.  Ceylon  adalah  istilah  Inggris  yang  berasal  dari  ungkapan Sanskrit, Simhaladvipa yang berarti tanah/negeri orang Sinhala.
Sejak saat itu etnis Tamil melakukan aksi-aksi perlawanan. Di akhir tahun 1960- an,  beberapa  pemuda  Tamil  yang  termasuk  di  antaranya  Velupillai  Prabhakaran terlibat dalam aktivitas-aktivitas demostrasi warga Tamil terhadap pemerintah  saat itu. Mereka kemudian membentuk Macan Tamil Baru atau Tamil New Tiger ( TNT ) di tahun 1972 yang berbasis ras dengan mengambil inspirasi dari millenium pertama kekaisaran Chola,  kerajaan  yang  menjadi  simbol  kejayaan  Tamil  pada  masa  lalu.  Simbol  Macan yang digunakan pun diambil dari lambang kekaisaran tersebut.
Perlu diketahui, etnis Tamil sendiri terbagi setidaknya ke dalam lima kelompok separatis. Masing-masing di antara mereka berbeda pendapat, misi dan strategi dalam menuntut  kebijakan  pemerintah.  Lebih  dari  itu,  di  antara  mereka  juga  sering  terjadi perselisihan  yang  berujung  konflik  intern  etnis  Tamil.  Namun  kelompok  Tamil  yang paling  kuat  adalah  LTTE  atau  lebih  dikenal  dengan  kelompok  Macan  Tamil.  Macan Tamil  menjadi  kelompok  hegemoni  setelah  pada  tahun  1980an  berhasil  mengalahkan kompetitor mereka.
Macan Tamil sendiri telah membentuk pemerintahan sendiri dengan mendirikan kepolisian,  membangun  sekolah,  serta  pengadilan.  Dengan  seringnya  menggunakan anak-anak dalam kampanye mereka, kelompok ini mendapat kecaman keras oleh dunia internasional. Dengan tujuan politiknya yang berkaitan dengan konflik etno-politik di Sri Lanka, kelompok ini digolongkan sebagai gerakan teroris terkuat di dunia. Hal ini didasarkan  pada  jaringan  logistik  dan  infrastruktur  yang  tersebar  di  seluruh  dunia (Stepanova,  2008,  p.  7).  Kelompok  tersebut  mulai  terlibat  dalam  konflik  bersenjata dengan pemerintah Sri Lanka sejak  tahun 1983. Dikatakan juga sebagai gerakan teror karena mereka menggunakan taktik atau strategi gerilya (Combs & Slann, 2009, p. 171). Bahkan sebuah pendapat menyatakan Macan Tamil sebagai kelompok paling terkenal berbahaya di regional (Baumann, 2007, p. 266).
Macan  Tamil  atau  LTTE  telah  menunjukkan  kapabilitasnya  sebagai  gerakan institusional yang radikal dengan merekrut, melakukan sosialisasi, dan memanfaatkan sumber  daya  manusia  hingga  dapat  terdoktrinasi  secara  total.  Gerakan  brutalnya melalui  metode  bunuh  diri  dinilai  paling  efektif  dalam  penyerangan  (Forest,  2007,  p. xix).
Berbagai  peristiwa  penting  dalam  konflik  antara  pemerintah  Sri Lanka  dengan LTTE dapat dipahami dalam timeline berikut (ICAN, 2013):
1948: kemerdekaan Sri Lanka dari pemerintahan Inggris. Kewarganegaraan Tamil membantah melalui " Citizenship Act".
1956: Sinhala menjadi bahasa resmi Sri Lanka.
1972: Konstitusi Baru mempertahankan Sinhala sebagai bahasa resmi Sri Lanka dan membuat agama Buddha agama resmi negara itu, dan selanjutnya mengasingkan Tamil dan minoritas lainnya.
1981: Polisi Sinhala diduga membakar Perpustakaan Umum Jaffna, menyebabkan kebencian di masyarakat Tamil.
1983: Serangan gerilya pertama oleh pejuang Tamil membunuh 13 tentara. Kerusuhan meletus, menewaskan ratusan orang. Dimulailah "Perang Pertama Eelam".
1985: Upaya Pertama pada pembicaraan damai antara pemerintah dan LTTE gagal.
1998-2002: Upaya mediasi berhasil dipimpin oleh masyarakat sipil dan Association of Parents of Missing Servicemen
2002: Norwegia menengahi gencatan senjata antara LTTE dan pemerintah Sri Lanka.
2004: LTTE pecah, Kolonel Karuna keluar dari LTTE, membentuk pasukan pro- pemerintah.
2005: Mahinda Rajapaksa memenangkan pemilihan presiden.
2006: (April) – insiden-insiden kecil pemicu konflik mulai pecah lagi.
2008: Pemerintah Sri Lanka secara resmi menarik diri dari gencatan senjata dengan LTTE dan baru meletus pertempuran.
2009: Setelah berbulan-bulan pertempuran dengan LTTE, pemerintah menyatakan kemenangan.
Eksistensi LTTE memang cukup panjang sebelum akhirnya berakhir pada tahun 2009. Dengan waktu yang lama tersebut,  kelompok ini telah mempengaruhi dinamika berbagai aspek terutama sosial dan politik di Sri Lanka. Dari dinamika itu, perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Dalam  periode  yang  panjang  itu,  keamanan  Sri  Lanka  permasalahan  serius secara nasional. Bagi suatu lembaga yang menangani pembangunan, UNDP tentu tidak dapat  begitu  saja  menjalankan  programnya  dengan  lancar.  Setidaknya,  UNDP  hanya dapat  menyentuh  masyarakat  di  beberapa  wilayah  yang  aman  dari  konflik.  Artinya pembangunan tersebut belum sepenuhnya dapat dicapai secara nasional.
Sebagai  tambahan,  isu  keamanan  yang  berkepanjangan  juga  telah  menguras perhatian nasional. Kerjasama pembangunan dengan pemerintah setempat tentu akan dinilai sebagai suatu kebijakan yang bukan prioritas. Hal ini menjelaskan alasan UNDP selama beberapa dekade terkesan tidak menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan karena alasan keamanan.

## Perempuan dan Macan Tamil : Antara Perjuangan Gender dan Korban Kekerasan
Secara  spesifik,  salah  satu  tujuan  UNDP  ialah  meningkatkan  peran  kaum perempuan  dalam  berbagai  bidang.  Secara  ofisial,  lembaga  ini  masuk  melalui kerjasama dengan pemerintah nasional. Namun di lain sisi, pihak pemberontak - dalam hal ini adalah etnis Tamil, juga menunjukkan adanya sebagian upaya perjuangan kaum perempuan.
Dalam  perjuangan  kelompok  Macan  Tamil  sendiri,  perempuan  menempati peran  yang  cukup  diperhitungkan.  Keterlibatan  perempuan  sebagai  pejuang menunjukkan bahwa LTTE merupakan gerakan feminisme. Namun di sisi lain, korban perempuan akibat konflik berkepanjangan ini juga tidak sedikit. Hal ini menimbulkan
perdebatan  tersendiri  dalam  pembahasan  tentang  feminisme  di  Sri  Lanka.  Bagian  ini mencoba  menjelaskan  peran  perempuan  dalam  perjuangan  LTTE  serta  mengurai kesenjangan terhadap perempuan akibat konflik tersebut.
Perempuan  dalam  kelompok  Tamil  sendiri  tidak  begitu  perperan,  setidaknya pada  awal-awal  kelompok  tersebut  dibentuk.  Namun pada  tahun 1980-an,  partisipasi perempuan  menunjukkan  peningkatan.  Salah  satu  alasannya  karena  LTTE  yang berupaya  mengkader  perempuan  dalam  perekrutan  sebagai  pejuang.  Perempuan dalam  hal  ini  terlibat  dalam  upaya  propaganda,  sebagai  petugas  medis,  pencari informasi, dan lebih jauh lagi dilatih sebagai pasukan / kombatan.
Bahkan  untuk  divisi  khusus  perempuan,  pada  1983  LTTE  pernah  membentuk Vituthalai  Pulikal  Munani atau  Women’s  Front  of  the  Liberation  Tigers.  Seiring berjalannya waktu, keterlibatan perempuan semakin meningkat. Mereka bahkan telah terdidik dan terlatih militer dengan disiplin yang tinggi. Angka kombatan perempuan dalam  kelompok  Macan  Tamil  sendiri  ditaksir  berkisar  20  sampai  33  persen  dari keseluruhan total kekuatan pasukan.
Keikutsertaan  perempuan  dalam  kombatan  menjadi  hal  yang  menarik  untuk ditelusuri.  Secara  umum  diketahui  bahwa  dalam  perekrutan,  LTTE  meminta  setiap keluarga  etnis  Tamil  untuk  mengerahkan  minimal  satu  dari  anggotanya  untuk bergabung  dalam  organisasi  tersebut.  permintaan  tersebut  sebenarnya  bersifat  suka rela.  Seiring  banyaknya  korban  laki-laki  yang  gugur,  kebutuhan  untuk mempertahankan  kekuatan  menjadi  urgen.  Untuk  itu,  perempuan  kemudian  ikut mengambil peran.
Perempuan  yang  bergabung  sediri  cenderung  termotivasi  oleh  semangat nasionalisme atas nama etnis Tamil. Mereka menginginkan kedaulatan Tamil, baik hak maupun tanah air. Hal  ini karena pemerintah dinilai kurang memperhatikan hak asasi etnis  Tamil.  Kecenderungan  respek  lebih  banyak  kepada  etnis  Sinhalese.  Untuk  itu mereka harus mempunyai kebijakan dan wilayah sendiri yang terpisah dari Sri Lanka.
Alasan  lain  yang  mendorong  keterlibatan  perempuan  adalah  penderitaan, penindasan  dan  ketidakadilan.  Kebanyakan  mereka  yang  melibatkan  diri  dalam perjuangan  bersenjata  adalah  mereka  yang  pernah  mengalami  penindasan  dari pemerintah.  Selain  itu,  perempuan  juga  terdorong  karena  rasa  marah  dan  benci lantaran anggota keluarga yang dicintainya meninggal di tangan pasukan pemerintah. Bahkan dengan latar belakang tersebut, perempuan di usia muda pun terdorong untuk ikut  bergabung.  Selain  itu,  ada  pula  pembatasan  dan  gangguan  pendidikan  yang menyebabkan perempuan bergabung dalam LTTE. Hal  ini tidak lain disebabkan oleh
tidak  tercapainya  keinginan  untuk  mendapatkan  edukasi  dari  adanya  operasi  militer yang menutup layanan pendidikan (Alison, 2003).
Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa perempuan menjadi bagian dari LTTE dengan  berbagai  latar  belakang  atau  motivasi.  Sehingga  yang  perlu  digaris  bawahi adalah  semangat  perempuan  memperjuangkan  hak  bagi  etnis  mereka.  Berkaitan dengan misi empowering women , UNDP menemui tantangan serius. Di satu sisi lembaga ini  ingin  membangun  melalui  jalur  pemerintah,  namun  di  sisi  lain  LTTE  juga diperjuangkan sebagai upaya perjuangan gender.
Maka dengan berakhirnya konflik, UNDP tentu akan mendapatkan angin segar untuk  melancarkan  pembangunan.  Namun  demikian,  bukan  berarti  pasca  konflik tantangan  menjadi  tidak  ada.  Akhir  perang  sipil  ini  ternyata  menimbulkan  berbagai problematika.  Salah  satunya  adalah  permasalahan  perempuan  dikaitkan  dengan tanggung jawab negara.

## Permasalahan Perempuan Pasca Konflik LTTE
Bulan  Mei  tahun  2009,  militer  Sri  Lanka  telah  menumpas  Pembebasan  Macan Tamil. Hal ini menandai berakhirnya kepemimpinan dan kendali Tamil di negara itu. Sri Lanka dipuji sebagai negara pertama untuk memberantas terorisme di tanah sendiri, tapi  kemenangan  2009  datang  dengan  biaya  manusia  yang  signifikan.  Diperkirakan 300.000  orang  mengungsi.  Menurut  PBB,  sekitar  40.000  warga  sipil  tewas  dalam  lima bulan  pertama  tahun  2009.  Keluarga  dan  masyarakat  sipil  terutama  etnis  Tamil dibunuh  dan  jasad  mereka  tak  bisa  dikenali.  Dalam  satu  survei  dari  daerah  yang dilanda perang, sebanyak 80% perempuan korban perang menjadi janda karena suami mereka  yang  tewas  ketika  konflik  berlangsung,  dan  mereka  yang  menikah,  bercerai atau  hidup  terpisah  dari  suami  mereka,  sebanyak  70%  di  antaranya  terpaksa memimpin rumah tangga dan mayoritas tidak punya pekerjaan.
Kerusakan yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil telah menjadi subyek dari investigasi  jurnalisme  dan  organisasi  hak  asasi  manusia.  Pada  Februari  2013,  Human Rights  Watch  (HRW)  melaporkan  kekerasan  seksual  terhadap  Tamil  oleh  Pasukan Keamanan  Sri  Lanka,  tercatat  75  kasus  pemerkosaan  yang  dilakukan  oleh  pasukan keamanan  terhadap  perempuan  Tamil  antara  tahun  2006  dan  2012.  Kasus  kekerasan seksual  ini  juga  menjadi  salah  satu  penyebab  mengapa  perempuan  ikut  bergabung dalam perjuangan LTTE.
Penyelidikan  resmi  PBB  juga  menyimpulkan  bahwa  di  tengah  perang pemerintah  dan  LTTE  di  bulan-bulan  terakhir  perang  di  tahun  2009,  pemerintah  Sri
Lanka  bertanggung  jawab  untuk  sebagian  besar  kematian  dan  tuduhan  kejahatan perang.  Pada  bulan  Februari  2013,  Amerika  Serikat  membawa  resolusi  tentang pelanggaran hak asasi manusia di Sri Lanka di Dewan HAM PBB, namun masyarakat internasional tidak mempersoalkan secara lebih lanjut karena menganggap hal tersebut adalah  masalah  internal  dan  terkait  kedaulatan  Sri  Lanka  dalam  bagian  ini  karena mereka menilai pihak LTTE juga sangat ekstrem. Sementara itu, pemerintah Sri Lanka tidak  berniat  untuk  menggali  masa  lalu  atau  apa  yang  terjadi  selama  konflik berlangsung  dan  menyangkal  tuduhan  pelecehan.  Penekanan  mereka  adalah  pada pemulihan, rekonstruksi dan masa depan.
Selain itu, pemerintah memperkirakan bahwa di area utara dan timur Sri Lanka ada 90.000 janda, kebanyakan dari mereka di bawah usia 40 tahun. Sebuah survei yang dilakukan  oleh  Jaffna-based  Center  for  Women  and  Development  mengungkapkan bahwa  wilayah  utara  memiliki  sekitar  40.000  kepala  keluarga  perempuan,  termasuk lebih dari 20.000 di distrik Jaffna saja. Meskipun demikian, tingkat pengangguran bagi perempuan  adalah  dua  kali  lipat  dari  jumlah  laki-laki  (Social  Scientists  Association, 2011).  Tingkat  kemiskinan  sangat  tinggi.  Banyak  dari  mereka  berasal  dari  keluarga tradisional di mana peran utama mereka adalah untuk mengelola urusan rumah tangga dan memberikan pendapatan untuk dikelola suami mereka. Memasuki dunia kerja di dalam tingkatan masyarakat merupakan tantangan besar bagi mereka.
Stigma  yang  diasosiasikan  dengan  istilah  “janda”  masih  kuat  dalam  budaya Hindu.  Ini  adalah  kendala  utama  yang  banyak  wanita  Tamil  hadapi  setiap  hari.  Di daerah pedesaan tidak diatur dan di sektor non-serikat misalnya, perempuan menerima upah  yang  lebih  rendah  karena  mereka  dianggap  kurang  terampil.  Mereka  juga menjadi  target  eksploitasi.  Hak-hak  mereka  dibatasi  untuk  memiliki  tanah.  Proses rekonstruksi  pasca-perang  diarahkan  pada  unit  keluarga  tradisional  dengan  asumsi bahwa  laki-laki  adalah  kepala  rumah  tangga  dan  pembuat  keputusan.  Meskipun wanita  di  beberapa  distrik  telah berkonsultasi  dalam rehabilitasi  pekerjaan,  perhatian pada mereka sering kali diabaikan dalam aturan yang ditetapkan.
Dalam  memahami  program  kesetaraan  gender  dari  PBB,  dengan  adanya permasalahan  perempuan  ini  UNDP  tentu  mengalami  kesulitan.  Di  satu  sisi  UNDP ingin menghapus diskriminasi gender di seluruh wilayah Sri Lanka, namun di sisi lain, permasalahan  gender  itu  sendiri  justru  bertentangan  dengan  pemerintah  yang melawan  LTTE.  Padahal  LTTE  sendiri  merupakan  bagian  dari  gerakan  feminisme  di negara tersebut.

## Kesimpulan
Upaya  menegakkan  kesetaraan  gender  di  Sri  Lanka  telah  dilakukan  oleh berbagai pihak, salah satunya adalah UNDP. Program yang dilakukan oleh organisasi internasional  tersebut  bukan  tanpa  hambatan.  Tesis  ini  mencoba  mempelajari  faktor- faktor penghambat tersebut. Beberapa hal yang dapat menjadi acuan dalam memahami sulitnya  UNDP  dalam  menyetarakan  gender  di  Sri  Lanka  adalah  adanya  konflik separatis.  Konflik  separatis  etnis  Tamil  terutama  LTTE  telah  menghambat  berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi internasional. Dengan adanya  situasi  yang  tidak  aman  dan  berkepanjangan,  program-program  UNDP  sulit dilaksanakan.
Dengan demikian, studi ini menggarisbawahi bahwa suatu rezim atau organisasi internasional  tidak  bisa  memaksimalkan  tujuannya  di  suatu  negara  ketiga  negara tersebut dalam keadaan tidak stabil serta kurangnya dukungan dari pemerintah. Dalam suasana  konfliktual,  UNDP  akan  selalu  menghadapi  kendala.  Sudah  menjadi paradigma  umum  bahwa  kondisi  yang  tidak  aman  akan  menghambat  setiap tindakan/kebijakan  tanpa  terlebih  menyelesaikan  konflik  tersebut.  selain  itu,  UNDP mengalami  hambatan  karena  di  satu  sisi  organisasi  ini  harus  berjalan  pada  pihak otoritas pemerintahan, namun di sisi lain gerakan LTTE juga dinilai sebagai perjuangan hak  gender  di  negara  tersebut.  Hal  ini  menyulitkan  UNDP  untuk  melakukan  setiap pendekatan  dalam  mencapai  program  MDGs  terutama  dalam  misi  “Empowering Women”.

## Daftar Pustaka
Alison, M. (2003). Cogs in the wheel? Women in the Liberation Tigers of Tamil Eelam. Civil Wars , 6 (4), 37–54.
Baumann, K. (2007). Red sky in the morning: The Nexus between international maritime piracy and transnational terrorism. Countering Terrorism and Insurgency in the 21st Century. International Perspectives (Vol. 2). London: Praeger Security International.
Combs, C. C., & Slann, M. W. (2009). Encyclopedia of terrorism . Infobase Publishing.
Forest, J. J. (2007). Countering terrorism and insurgency in the 21st century: international perspectives (Vol. 1–3). London: Praeger Security International.
Green, P. (n.d.). Team 1325 and Women in Sri Lanka:Building a Common Platform for Peace . Retrieved January 10, 2015, from http://www.karunacenter.org/reports/srilankafall08.pdf
ICAN. (2013, March 7). Elusive Peace, Pervasive Violence: Sri Lankan Women’s Struggle for Security and Justice. (Spring 2013). ICAN . Retrieved June 25, 2018, from http://www.icanpeacework.org/2013/03/07/elusive-peace-pervasive- violence-sri-lankan-womens-struggle-for-security-and-justice-spring-2013/
lankanewpapers.com. (2010, March 22). Women quota in Sri Lanka Parliament urged.
Retrieved June 25, 2018, from
http://www.lankanewspapers.com/2017/08/06/their-bonds-and-our-bonds/
n-peace.net. (2012). Women’s Leadership Development Project, Ampara District. n- peace.net . Retrieved from n-peace.net/publications/download/46
Perera, R. (2015). Sri Lanka’s Development Goals Fall Short on Gender Equality. Inter Press Service News Agency . Retrieved June 25, 2016, from http://www.ipsnews.net/2015/05/sri-lankas-development-goals-fall-short-on- gender-equality/
R.A Kawilarang, R. (2010, November 19). PRT Sri Lanka pun Bermasalah di Arab Saudi. VIVA . Retrieved June 25, 2017, from https://www.viva.co.id/berita/dunia/189516-prt-sri-lanka-pun-bermasalah-di- arab-saudi
Robertson, A. E. (2010). Key Players. Terrorism and global security . Infobase Publishing.
Senarath, R. (n.d.). Melanjutkan Isu Sistem Pendidikan di Sri Lanka . Retrieved June 10,
2014, from http://www.idp-europe.org/eenet-asia/eenet-asia-5-ID/page30.php Social Scientists Association. (2011). Women Manifesto . Karunaratne & Sons (Ptv.).
Stepanova, E. A. (2008). Terrorism in asymmetrical conflict: Ideological and structural aspects (Vol. 23). Oxford: Oxford University Press.
Stokke, O. S. (2007). Determining the Effectiveness of International Regimes. paper for discussion at the 15th national academic conference in political ….
UN. (2012). Report of the Secretary-General’s Internal Review Panel on United Nations Action in Sri Lanka . Retrieved April 5, 2016, from
https://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/The_Internal_Review_Pan el_report_on_Sri_Lanka.pdf
UNDP. (2012, March 20). The Women’s Leadership Development Project (WLDP). UNDP in Sri Lanka . Retrieved June 25, 2015, from http://www.lk.undp.org/content/srilanka/en/home/presscenter/articles/201 2/03/20/the-women-s-leadership-development-project-wldp-.html