Jurnal AGORA Vol. 16 No. 2 Desember 2018 : 69-75 DOI: http://dx.doi.org/10.25105/agora.v16i2.3230
ISSN 1411-9722 (Print) ISSN 2622-500X (Online)

## PERAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI DALAM MENGHADAPI FENOMENA KAMPUNG TERJEPIT PADA

## DAS CISADANE KABUPATEN TANGERANG
THE ROLE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN ADDRESSING 'KAMPUNG TERJEPIT' PHENOMENON ALONG CISADANE RIVERBANKS AT TANGERANG REGION
Dicky S. Tanumihardja 1
1 Program Studi Arsitektur, Universitas Pelita Harapan Email: dicky.tanumihardja@uph.edu

## ABSTRAK
Pengentasan  kemiskinan  di  Indonesia  merupakan  sebuah  isu  multi  dimensi  yang membutuhkan  pendekatan  multi  dimensi  juga.  Salah  satu  isu  yang  mendasar  adalah bagaimana  tidak  berdayanya  masyarakat  berpenghasilan  rendah  yang  menyebabkan  mereka tidak  dapat  berpartisipasi  dalam  pembangunan  atau  mendapatkan  manfaatnya.  Kondisi  ini dapat terlihat dari adanya ko-eksistensi — tapi tanpa kohesi — dari pemukiman tradisional (mis. kawasan  kumuh,  kampung,  dsb)  di  antara  yang  modern  (mis.  perumahan, mixed  use development , dsb). Kondisi ini juga  nampak pada DAS  Cisadane  yang selalu  menjadi salah satu  tempat  dengan  populasi  terbanyak  untuk  pemukiman  tradisional  karena  rendahnya kendali dari pemerintah. Sayangnya, pembangunan yang pesat di Kabupaten Tangerang telah menyebabkan  pemukiman  ini  dikelilingi  oleh  pembangunan  yang  lebih  maju  (baik  secara fisik maupun ekonomi) dan menciptakan jarak sosial di antaranya. Pada awalnya Pemerintah Kabupaten  melaksanakan  program  pengentasan  kemiskinan  secara  mandiri,  tetapi  setelah pemaparan  pendapat  penasehat  dari  kalangan  non-pemerintah  maka  diputuskan  untuk melibatkan  perguruan  tinggi  sebagai  fasilitator  dan  pelaksana  program  karena  perguruan tinggi dianggap mempunyai sumber daya yang lebih relevan untuk program ini. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memaparkan skema kolaborasi di antara para pemangku kepentingan dan secara khusus akan menekankan peran perguruan tinggi sebagai community developer ;  demikian  juga  tantangan  yang  dihadapi  dan  hasil  pembelajarannya.  Makalah  ini diharapkan  dapat  menambah  wawasan  tentang  peran  institusi  perguruan  tinggi  dalam menangani isu kemiskinan di sekitarnya.
Kata  Kunci:  peran  perguruan  tinggi,  pengentasan  kemiskinan,  multi  dimensi, kolaborasi, ko-eksistensi tanpa kohesi.

## ABSTRACT
Poverty  alleviation  in  Indonesia  has  always  been  a  multi  dimensional  issues  that  needs  a multi dimensional approaches as well. One of the fundamental issue is how helpless are the low  income  community  that  caused  them  unable  to  participate  with  the  progressive development  or  benefit  from  it.  This  situation  can  be  pictured  with  the  coexistence—but without  cohesion—of  traditional  settlement  (i.e.  slums,  kampungs,  etc)  among  the  modern ones  (i.e.  housing  estate,  mixed  use  development,  etc).  This  situation  is  also  occurred  in Cisadane riverbanks which have always been one of the most populated area for traditional settlements because the lack of control from government. Unfortunately, the progressive real estate development in Tangerang region has caused these settlements surrounded with more advanced  (both  economically  and  physically)  development  and  created  the  social  gap  in between. Initially the Regional Government  (Pemerintah Kabupaten) conducted the poverty alleviation  program  independently,  but  soon  after  the  hearing  from  non-governmental advisors  then  decided  to  involve  universities  as  facilitator  and  conductor  of  the  program because  the  universities  are  considered  to  have  more  relevant  resources  needed  for  the
program.  The  purpose  of  this  paper  is  to  present  the  collaboration  scheme  taken  among stakeholders  and  particularly  will  stressed  the  role  of  universities  as  the  community developer; as well as the expected challenge and the lessons learned. This paper is expected to add more knowledge on how higher education institution addresses poverty issues around them.
Keywords:  role  of  universities,  poverty  alleviation,  multi  dimensional,  collaboration, coexistence without cohesion

## A. LATAR BELAKANG
Kabupaten  Tangerang  adalah  area  yang menjadi bagian dari
metropolis JABODETABEK,  posisinya  sebagai  daerah transit antara Jakarta dan Merak menjadikannya  cocok  sebagai  lokasi  industri yang  merupakan  generator  ekonomi  kawasan tersebut.  Kebutuhan  untuk  perumahan  mewah di  daerah  ini  meningkat  pada  awal  dan pertengahan  1990  karena  ulah  spekulan  yang membeli  rumah-rumah  baru  dengan  keperluan sebagai  investasi  dengan  harapan  harga  jual kembali  lebih  tinggi,  sehingga  banyak  rumah baru ini tidak dihuni (Firman, 1997). Terdapat empat  pengembang  utama  yang  beroperasi  di Kabupaten Tangerang  yakni:  Lippo Karawaci, Sinarmas  Land,  Summarecon  dan  Paramount Land. Para pengembang ini telah mengakuisisi lahan  begitu  luas  dan  mempunyai  rencana ambisius untuk mengubahnya menjadi pembangunan modern dengan pusat perbelanjaan, apartemen, perkantoran, sekolah, dll.  Adapun  lahan  yang  telah  diakuisisi sebelumnya merupakan kampung yang diyakini  sebagai  area  kumuh  di  mana  kaum miskin  terkonsentrasi  dan  menggabungkan sumber  daya  mereka  untuk  bertahan  hidup (Evers, 1989). Dengan demikian pembangunan semacam  ini  hanya  akan  dapat  dinikmati  oleh kelas  menengah  ke  atas  —yang  merupakan bagian kecil dari masyarakat Indonesia.
Sekalipun dengan kondisi pembangunan seperti  ini,  masih  terdapat  lahan  berupa kampung yang  belum  terakuisisi  dan  menjadi kantong  di  tengah  pengembangan  real  estate, di  mana  penghuninya  mungkin  ikut  mendapat manfaat dengan tersedianya lowongan pekerjaan  baru—seperti  anggota  keamanan, tukang  kebun,  pembantu  rumah  tangga,  sopir, dsb—tapi  tidak  pernah  terintegrasi  dengan pembangunan itu sendiri. Sementara pengembang  menciptakan gated  cluster untuk menjamin keamanan penghuninya, hal tersebut juga  memberikan  segregasi  yang  tegas  dari kampung-kampung  di  sekitarnya  dengan
dinding setinggi tiga meter. Koeksistensi tanpa kohesi ini adalah tipe pembangunan yang tidak diharapkan karena tidak sejalan dengan indeks pembangunan berkelanjutan yang memerlukan kohesi  di  antara  masyarakat  (Tanumihardja, 2017).  Situasi  ini  serupa  dengan  di  Jakarta,  di mana  banyak  lingkungan  di  kota  yang  pada awalnya  berupa kampung ;  sayangnya,  banyak kampung  di  Jakarta  yang  dibongkar  untuk menyediakan  lahan  bagi  pembangunan  baru seperti  perhotelan,  perkantoran,  kondominium dan  pusat  perbelanjaan  (lihat  juga  Jellinek, 1991).  Jadi  sebenarnya  pengembangan  kota baru  dan  perumahan  berskala  besar  ini  tidak memberikan inovasi dalam mengurangi segregasi  spasial  dan  kesenjangan  sosial. Dalam  tulisan  ini,  fenomena  ini  akan  disebut sebagai kampung terjepit.
Secara  prinsip,  pengembang  perumahan  dan kota  baru  diwajibkan  oleh  pemerintah  untuk membangun  rumah  dengan  formula  1:3:6— yakni  untuk  setiap  satu  rumah  mewah terbangun, pengembang harus membangun tiga rumah  kelas  menengah  dan  enam  rumah sederhana  di  lokasi  yang  sama,  dengan  tujuan untuk  memberikan  subsidi  bagi  perumahan murah.  Bagaimanapun,  peraturan  ini  belum pernah  benar-benar  ditegakkan  atau  bahkan disalahartikan  sehingga  rumah-rumah  murah dapat  dibangun  pada  lahan  yang  sama  sekali tidak  menguntungkan  atau  bahkan  ditunda tanpa  batas  waktu  (Dijkgraaf,  2000,  p.3;  lihat juga Cowherd, 2000). Kelalaian ini menyebabkan  tidak  memungkinkannya  para penghuni  kampung  yang  lahannya  dibeli, untuk dapat kembali bermukim di rumah yang disediakan  developer  karena  harganya  sudah tidak terjangkau.
Menurut Firman (2004), dengan tetap berjalannya  kecenderungan  ini,  pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah pembangunan  kota  baru  dan  pembangunan tersegmentasi di Tangerang akan berlanjut atau berubah  di  masa  depan?  Jawabannya  adalah selama  masih  terdapat  kebutuhan  akan
keamanan yang lebih baik dan ketidakmampuan sistem keamanan publik (dari pemerintah)  untuk  memenuhi  kebutuhan  ini, maka  kecenderungan  ini  akan  terus  berjalan. Bahkan  'keamanan'  mungkin  telah  menjadi komoditas  yang  ditawarkan  para  pengembang kepada segmen masyarakat kelas menengah ke atas, dan memang inilah yang menarik mereka untuk  tinggal  di  area  pemukiman  eksklusif. Dengan  kata  lain,  semakin  baik  sistem keamanannya,  akan  semakin  tertarik  pula konsumen  untuk  tinggal  di  kota  baru.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  segregasi  spasial  akan tetap berlanjut di Tangerang.
Pemkab Tangerang melihat kampung- kampung  ini  sebagai  potret  kemiskinan  yang harus  dihilangkan.  Itulah  sebabnya  Pemkab meluncurkan  program  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang, namun programnya hanya
melakukan  perbaikan  fisik  seperti  'bedah rumah',  sedangkan  untuk  kasus kampung terjepit perlu  ada  inovasi  lebih  besar  daripada hanya perubahan fisik. Menyadari bahwa tidak cukupnya  sumber  daya  yang  memadai  untuk menjalankan  program,  maka  Pemkab  bekerja sama  dengan  Universitas  Pelita  Harapan (UPH),  Institut  Teknologi  Indonesia  (ITI), Universitas  Trisakti  (Trisakti),  dan  dibantu oleh pegiat arsitektur berbasis komunitas yang merekomendasikan bahwa isu besarnya adalah untuk  menciptakan  kohesi  antara  kampung- kampung  terjepit  dan  real  estate  dengan
melibatkan  mereka  dalam  pembangunan  itu sendiri.  Tulisan  ini  akan  menjelaskan  skema kolaborasi  yang  dilakukan  para  universitas selaku  mitra  pemerintah  dalam  menangani  isu kampung terjepit.

## B. ISU KAMPUNG TERJEPIT
Fenomena kampung  terjepit adalah  sebuah kenyataan ironis dari pembangunan itu sendiri, tetapi  tertutupi  oleh  gencarnya  iklan-iklan perumahan  yang  menawarkan  gaya  hidup modern.  Walaupun  Pemkab  telah  memetakan setidaknya terdapat empat ratus lokasi kampung  yang  perlu  perbaikan,  namun  hanya empat  di  antaranya  yang  dipilih  sebagai pilot project ,  di  mana  setiap  kampung  akan didampingi  oleh  satu  perguruan  tinggi. Perguruan  tinggi  sebagai  lembaga  riset  akan melakukan  studi  mengenai  fenomena  ini dengan  berusaha  menjawab  pertanyaan:  (1)
bagaimana  kita  dapat  menciptakan  kohesi antara kampung-kampung dengan pengembangan  real  estate?  dan  (2)  apa  saja peran dari masing-masing pemangku kepentingan  untuk  mewujudkan  kohesi  ini? Dalam  periode  kerja  sama  lima  tahun, pertanyaan-pertanyaan ini akan digali bersama dengan Pemkab yang juga menghendaki solusi dari situasi ini.
Isu  ini  menjadi  penting  karena  pembangunan di  Indonesia  dan  khususnya  di  Kabupaten Tangerang  lebih  banyak  dikendalikan  oleh
Gambar 1. Posisi empat kampung terjepit yang dijadikan pilot project oleh Pemkab Tangerang.
(Sumber: Diolah dari Google Maps, 2017)
pihak swasta, di mana tujuan utamanya adalah keuntungan  finansial.  Dari  sudut  pandang pengembang,  tidak  ada  kepentingan  dan manfaat  untuk  menyediakan  fasilitas  bagi penghuni kampung. Sedangkan Pemkab melihat  situasi  ini  sebagai  ketidakberdayaan mereka  dalam  menangani  keadilan  ruang, bahwa  kampung  tidak  dijadikan  bagian  dari pembangunan  yang  dilakukan  oleh  swasta.  Di sisi  lain,  kehadiran  institusi  perguruan  tinggi turut  hadir  dan  menjadi  salah  satu  fasilitas yang  ditawarkan  oleh  pengembang,  seperti Universitas  Pelita  Harapan  (UPH)  di  Lippo Karawaci,  Universitas  Matana  di  Paramount Land,  Pradita  Institute  di  Summarecon,  Atma Jaya  dan  Prasetya  Mulya  di  BSD  City.  Dalam konteks tulisan ini hanya satu perguruan tinggi milik  pengembang  yang  bekerja  sama  dengan Pemkab, yaitu Universitas Pelita Harapan.
Menurut  UU  no  12  tahun  2012,  Perguruan tinggi sebagai pelaku Tri Dharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) harus  mampu  memposisikan  dirinya  di  luar kepentingan  politik  praktis  dan  berperan  aktif dalam  menggalang  kerja  sama,  baik  itu  antar perguruan  tinggi  maupun  dengan  dunia  usaha dan  masyarakat;  dalam  hal  ini,  pemerintah diharapkan  berperan  sebagai  fasilitator  yang mempertemukan  antara  perguruan  tinggi, pelaku  usaha  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu UPH  sebagai  perguruan  tinggi  yang  berada  di tempat  terjadinya  fenomena kampung  terjepit mempunyai  tanggung  jawab  moral  untuk melakukan  upaya  menangani  isu  ini.  Trisakti dan  ITI  turut  mengambil  bagian  karena sebelumnya  telah  menjalin  kerjasama  dengan Pemkab  Tangerang  dan  dianggap  cukup mumpuni  dalam  melaksanakan  program  ini. Dalam hal ini, program studi yang terlibat dari UPH dan Trisakti adalah arsitektur , sedangkan ITI  melibatkan  program  studi perencanaan wilayah dan
kota ;  sehingga  pendekatan  yang  dilakukan lebih  bersifat  perencanaan  dan  perancangan spasial.

## C. METODE PELAKSANAAN
Dalam  menyikapi  fenomena kampung  terjepit ini,  maka  metode  yang  diterapkan  adalah memberikan pemberdayaan masyarakat dengan  perencanaan  yang  bersifat  partisipatif, atau  dikenal  dengan  nama Community  Action Planning (Hamdi  &  Goethert,  1995).  Metode ini  dianggap  tepat  dikarenakan  karakternya sebagai berikut:
 CAP  berasal  dari  metode  perencanaan fisik,  sosial  dan  ekonomi  dibandingkan dengan  ilmu  antropologi  terapan  sehingga memberikan  dampak  yang  dapat  dirasakan langsung kepada komunitas.
 CAP  mempunyai  konteks  lebih  sesuai dalam  perencanaan  kawasan  perkotaan dibandingkan pedesaan, dikarenakan bahwa  sumber  ekonomi  di  kawasan perkotaan  cenderung  beragam,  formal maupun informal.
 CAP dapat menyinggung baik penyelesaian masalah di tingkat komunitas maupun  perencanaan  strategis  di  tingkat kota.  Sebagai  tambahan  dari  memenuhi kebutuhan komunitas, tujuan jangka panjangnya  adalah  untuk  membangun kebijakan  perencanaan  kota  yang  lebih luas lagi, di mana sangat diperlukan untuk mengatur  pertumbuhan  kota,  hunian,  dan layanan publik.
 CAP dapat diaplikasikan kepada 4 (empat) jenis kegiatan sebagai berikut:
1. Peningkatan/perbaikan kawasan perkotaan (urban improvement)
2. Peningkatan kapasitas (capacity building)
3. Perencanaan kawasan baru (new
development planning)
4. Perencanaan daerah kritis (planning under crisis)
Tujuan  akhir  dari  pemberdayaan  ini  adalah supaya  dalam  jangka  panjang  terjadi  sebuah pembangunan  yang  mandiri,  terlepas  dari ketergantungan  terhadap  pihak  luar  (Hamdi, 2004). Dalam pelaksanannya, metode CAP ini memerlukan pemahaman akan peran serta dari seluruh stakeholder yang  terlibat  dalam perencanaan. Hal ini diperlukan untuk menentukan  seberapa  besar  intervensi  yang dilakukan  oleh  pihak  di  luar  komunitas  dalam setiap  tahap  pelaksanaan.  Tulisan  ini  akan menjabarkan  para stakeholder yang  terlibat dan  bagaimana  perannya  untuk  mendukung pemberdayaan ini.

## D. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB STAKEHOLDERS
Untuk  dapat  melaksanakan  program  ini,  maka perlu  ditekankan  bahwa  isu  kemiskinan bukanlah tanggung jawab satu pihak dan setiap pihak  mempunyai  peran  dan  tanggung  jawab yang proporsional. Apabila peran dan tanggung  jawab  ini  dilaksanakan  dengan  baik maka  niscaya  akan  terjadi  inovasi  dalam
pembangunan  di  Kabupaten  Tangerang.  Oleh karena  itu  perlu  dijabarkan  siapa  saja  para stakeholders (pemangku kepentingan) termasuk  peran  dan  tanggung  jawabnya. Stakeholders yang  dapat  diidentifikasi  adalah: (1)  Pemkab  Tangerang,  (2)  Pengembang,  (3) masyarakat kampung terjepit dan (4) perguruan tinggi.
Pemkab  selaku  pemegang  otoritas  tertinggi mempunyai  peranan  paling  penting  dalam program  ini  karena  semua  kegiatan  harus berjalan  dengan  ijin  resmi.  Peran  ini memampukan pemerintah memfasilitasi pertemuan  antar stakeholders yang  lain,  dan memastikan  bahwa  semua  pihak  berjalan sesuai  dengan  peran  dan  tanggungjawabnya. Namun  Pemkab  juga  rentan  terhadap  praktik korupsi  yang  menghilangkan  rasa  hormat  dan percaya  dari  kalangan  non  pemerintah, ditambah  dengan  birokrasi  dan  minimnya sumber  daya  manusia  yang  kompetitif. Keterlibatan  Pemkab  dalam  program  ini menjadi  penting  karena  sebagai  satu-satunya institusi yang dipercaya oleh semua pihak dan mampu  membawa  isu  ini  sampai  ke  tingkat administratif yang lebih tinggi untuk berkoordinasi.  Apabila  program  ini  berhasil, maka dapat menjadi rujukan dalam menetapkan peraturan tentang pembangunan.
Pihak swasta (dalam konteks ini, pengembang) adalah stakeholder yang mempunyai pengaruh dan  kuasa  sangat  besar.  Ketajaman  para pengembang  dalam  melihat  peluang  usaha membuatnya berkembang pesat dan kompetitif, dimotivasi oleh keuntungan
finansial. Dilihat dari posisinya, maka pengembang  lebih  banyak  berperan  sebagai pelaksana;  sedangkan  potensi  yang  dimiliki seharusnya  mampu  membuat  pengembang menjadi inovator dalam pembangunan berkelanjutan—bila  mereka  melihat  manfaat dalam  bisnisnya.  Keterlibatan  pengembang dalam  program  ini  sangat  diharapkan  untuk menjadikan kampung  terjepit sebagai  bagian dari  area  pengembangan,  inovasi  ini  belum terlaksana  karena  belum  mampu  menemukan manfaat bagi pengembang.
Masyarakat  penghuni kampung  terjepit adalah 'kelompok  terakhir'  yang  bertahan  di  tengah pembangunan  real  estate.  Peran  yang  dapat diidentifikasi sampai saat ini adalah kemampuan mereka untuk menyediakan pekerja  informal  atau  berupah  rendah.  Namun
hal  ini  tidak  akan  berkelanjutan  karena  belum menunjukkan inovasi dalam upaya meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu,  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  dalam program  ini  akan  meningkatkan  wawasan, ilmu,  sumber  daya  dan  kesempatan  mereka berinovasi  dalam  pembangunan.  Pentingnya peran  masyarakat kampung  terjepit ini  sangat penting sehingga apabila mereka enggan untuk mengupayakan perubahan maka seluruh program  ini  akan  gagal,  hal  ini  akan menyebabkan  harga  tanah kampung semakin tinggi sedangkan nilainya semakin turun.
Perguruan  tinggi  (dalam  konteks  ini,  Prodi Arsitektur  dan  PWK)  menjadi  perpanjangan tangan  dari  Pemkab  untuk  melaksanakan program  karena  karakternya  yang  netral. Perguruan  tinggi  dapat  menjadikan  isu kampung terjepit sebagai kasus dalam pengajaran,  penelitian  dan  pengabdian  kepada masyarakat.  Dengan  pendekatan Tri  Dharma , maka masing-masing universitas dapat melibatkan prodi lain yang relevan dengan  isu kampung terjepit , misalnya prodi hukum untuk membahas  masalah  pertahanan,  prodi  bisnis untuk  membahas  masalah lapangan  pekerjaan, prodi  teknik  sipil  untuk  membahas  masalah irigasi,  dan  sebagainya. Walaupun  planolog dan  arsitek  mampu  membuat  perencanaan dalam program ini, namun mereka tidak dapat bergerak secara independen untuk memberikan perubahan yang diharapkan. Pendekatan multidisiplin  adalah  yang  dibutuhkan  untuk menangani  isu  pembangunan  di  negara berkembang seperti Indonesia.

## E. TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
Tantangan  yang  mungkin  muncul  untuk program  ini  adalah:  (1)  penolakan  warga kampung terjepit karena tidak mampu menerima  gagasan  program  yang  ditawarkan, (2) lahannya sudah dibeli dan akan dialihfungsikan oleh pengembang, (4) perguruan  tinggi  sebagai  fasilitator  dan  rekan dari  Pemkab  mengundurkan  diri  atau  tidak aktif  dalam  prosesnya,  dan  (4)  Pemkab menunda atau membatalkan programnya.
Penolakan  dari  warga  kampung  adalah berdasarkan  kepercayaan,  karena  dikelilingi oleh  pembangunan  yang  begitu  masif  telah menciptakan  ketidakstabilan  dalam  status lahan  mereka  di  masa  depan.  Mereka  sadar
sepenuhnya  bahwa  kelak  kampungnya  dapat dibeli  dan  dialihfungsikan  sehingga  mereka harus  direlokasi.  Pendekatan  yang  diperlukan untuk  isu  ini  adalah  untuk  memberikan peningkatan  kapasistas  tentang pembangunan itu sendiri, dengan menjelaskan tujuannya dan bagaimana  mereka  dapat  mengambil  manfaat darinya; secara khusus, isu tentang pembangunan
berkelanjutan . Dengan
menyadari  bahwa  program  pembangunan (berbasis  komunitas)  tidak  dapat  dipaksa  atau dilakukan dari luar — semulia apapun motivasinya  (Serageldin,  1997),  maka  proses ini  dapat  gagal  ketika  masyarakat  kampung gagal  memahami  tujuan  program  sehingga menjadi apatis.
Alasan  kenapa  para  pengembang  mengubah kampung  menjadi  real  estate  adalah  karena tanah  yang  telah  dikembangkan  mempunyai nilai  ekonomi  lebih  tinggi  untuk  mereka. Tantangan sesungguhnya adalah untuk meyakinkan para pengembang bahwa kampung-kampung  ini  harus  dipertahankan karena  suatu  saat  akan  memberikan  nilai ekonomi  terhadap  mereka.  Kegagalan  untuk menyampaikan  gagasan  ini  hanya  akan memberi  pembenaran  bagi  pengembang  untuk mengklaim lahan kampung terjepit kelak.
Untuk  dapat  mempertahankan  komitmen antara  perguruan  tinggi  dan  Pemkab,  maka dalam  periode  kerjasama  lima  tahun  ini  telah diikat  dalam  bentuk Perjanjian  Kerja  Sama berdasarkan  tahapan  pekerjaan  yang  sedang dilaksanakan. Perguruan tinggi telah
menyertakan  program  ini  dalam  bentuk  Tri Dharma sedangkan Pemkab telah menjadikannya  sebagai  salah  satu  program prioritasnya. Perjanjian ini akan dievaluasi per tahun  dalam  laporan  dari  setiap  perguruan tinggi,  untuk  menentukan  apakah  programnya berlanjut atau tidak.
Keseluruhan  proses  akan  memakan  waktu yang  sepertinya  panjang  dan  proses  yang lambat karena pembangunan itu seperti pohon, di  mana  pertumbuhan  dapat  terjadi  hanya  jika akarnya  mendapat  nutrisi,  bukan  dengan menarik  dahan-dahannya  (Serageldin,  1997). Mengerjakan program yang singkat dan jangka pendek tanpa mempunyai strategi keberlanjutan  tidak  akan  memberikan  dampak yang  diharapkan  untuk  transformasi.  Harus dipahami bersama bahwa program ini berbentuk  kolaborasi  antara  perguruan  tinggi, Pemkab, pengembang, dan masyarakat
kampung terjepit untuk mencari inovasi dalam bentuk  pembangunan  yang  berkelanjutan  di Kabupaten  Tangerang.  Dengan  pendekatan  ini maka yang menjadi prioritas adalah tujuannya, sedangkan metodenya akan dirumuskan setelah adanya dialog antar stakeholder .

## F. KESIMPULAN
Salah satu fenomena pembangunan di Kabupaten  Tangerang  adalah  adanya  hunian tradisional  berupa  kampung  di  tengah-tengah pembangunan modern. Fenomena yang disebut dengan kampung  terjepit ini  menunjukkan kenyataan  ironis  dari  skema  pembangunan karena  telah  menciptakan  koeksistensi  tetapi tidak  ada  kohesi.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan gagasan  tentang  pembangunan  berkelanjutan yang menekankan terjadinya kohesi di masyarakat  terlepas  dari  latar  belakang ekonomi dan sosial. Untuk dapat melaksanakan  agenda  ini,  Pemkab  Tangerang menggagas sebuah kolaborasi dengan Universitas  Pelita  Harapan,  Institut  Teknologi Indonesia  dan  Universitas  Trisakti,    dan dibantu oleh pegiat arsitektur berbasis komunitas yang merekomendasikan bahwa isu besarnya  adalah  untuk  menciptakan  kohesi antara  kampung-kampung  terjepit  dan  real estate  dengan  melibatkan  mereka  dalam pembangunan  itu  sendiri.  Tulisan  ini  akan menjelaskan  skema  kolaborasi  yang  dilakukan para  perguruan  tinggi  selaku  mitra  pemerintah dalam menangani isu kampung terjepit.
Pada  prinsipnya  terdapat  empat stakeholders utama  yang  terlibat  dalam  kolaborasi  ini  yaitu (1)  Pemkab  Tangerang,  (2)  pengembang,  (3) masyarakat kampung terjepit dan (4) perguruan  tinggi.  Masing-masing stakeholder memiliki peran dan tanggung jawab yang sama pentingnya  untuk  keberlangsungan  kolaborasi. Pemkab  sebagai  pemegang  otoritas  tertinggi mampu  memfasilitasi  terjadinya  kerjasama antar stakeholders yang  lain.  Pengembang dapat berperan sebagai pelaksana perubahan di lapangan,  dengan  catatan  bahwa  perubahan tersebut  memberikan  manfaat  bagi  bisnis propertinya.  Masyarakat kampung  terjepit diharapkan berpartisipasi aktif untuk meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuannya untuk  dapat  berinovasi  dalam  pembangunan. Terakhir, perguruan tinggi menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan  program  ini  dengan  pendekatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadikan  isu kampung  terjepit ini  sebagai
bagian dari pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Di  sisi  lain  tantangan  yang  mungkin  muncul untuk program ini adalah: (1) penolakan warga kampung terjepit karena tidak mampu menerima  gagasan  program  yang  ditawarkan, (2) lahannya sudah dibeli dan akan dialihfungsikan oleh pengembang, (4) perguruan  tinggi  sebagai  fasilitator  dan  rekan dari  Pemkab  mengundurkan  diri  atau  tidak aktif  dalam  prosesnya,  dan  (4)  Pemkab menunda  atau  membatalkan  programnya. Diperlukan  partisipasi  setiap stakeholders untuk  dapat  mengantisipasi  tantangan  ini,  dan perguruan  tinggi  mempunyai  peran  yang paling penting untuk menjembatani jarak antar stakeholder karena  kemampuannya  untuk menyediakan  sumber  daya  multidisiplin  yang dapat  menghadapi  isu  ini.  Perlu  dipahami bahwa  fenomena kampung  terjepit tidak  bisa dihadapi oleh ilmu arsitektur atau perancangan wilayah dan kota saja; walaupun kedua ilmu ini berperan sebagai perintis dalam upaya  identifikasi  awal,  namun  ilmu  lain  juga diperlukan agar dapat memberikan solusi yang inovatif.  Pada  akhirnya  harus  dipahami bersama bahwa  program ini berbentuk kolaborasi  antara  perguruan  tinggi,  Pemkab, pengembang, dan masyarakat kampung terjepit untuk mencari inovasi dalam bentuk pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten  Tangerang.  Dengan  pendekatan  ini maka yang menjadi prioritas adalah tujuannya, sedangkan metodenya akan dirumuskan setelah adanya dialog antar stakeholder .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Melalui tulisan ini, penulis hendak menyampaikan  terima  kasih  kepada  rekan- rekan  dosen  serta    mahasiswa  Universitas Trisakti  dan  Institut  Teknologi  Indonesia, pegiat  arsitektur  berbasis  komunitas  seperti Antonio Ismail, Habitat for Humanity Indonesia  dan  rekan-rekan  lain  yang  tidak dapat  disebutkan  satu  per  satu.  Program  ini tidak  akan  terwujud  tanpa  dukungan  dan bantuan  dana  dari  BAPPEDA  Kabupaten Tangerang, Banten.

## DAFTAR RUJUKAN
Cowherd, R. 2000. ‘Hybridity, Social Dualism and an  Imagined  West:  The  New  Towns  in  Jabotabek,’
Paper  pada  Workshop  of  'Indonesian  Town Revisited',  diselenggarakan  oleh  University  of Leiden, 6-8 December.
Dikgraaf,  C.  2000. ‘The  Urban  Building  Sector  in Indonesia: Before and After Crisis of 1997.’ Paper pada  Workshop  of  'Indonesian  Town  Revisited', diselenggarakan  oleh  University  of  Leiden,  6-8 December.
Evers,  H.D.  1989. ‘Urban  Poverty  and  Urban Labor  Supply  Strategies  in  Jakarta .’  in  Urban Poverty and Labour Marke t , G. Rodgers (ed.). The International Labour Office: Geneva
Firman,  T.  1997. ‘Land  Conversion  and  Urban Development in the Northern Region of West Java, Indonesia. ’ Urban Studies 34(7): 1027-1046.
Firman,  T.  2004. Large-Scale  Housing  and  New Town  Development  in  Jakarta  Metropolitan  Area (JMA):  Towards  an  Urban  Spatial  Segregation .
(diakses  5  Oktober  2017).  Dapat  diunduh  dari: https://planningnewtowns.files.wordpress.com/201 4/02/indonesia-new-towns.pdf
Hamdi,  N;  Goethert,  R.  1997. Action  Planning  for Cities:  A  Guide  to  Community  Practice. Wiley  & Sons, England.
Hamdi,  N.  2004. Small  Change:  About  the  Art  of Practice  and  The  Limits  of  Planning  in  Cities. Earthscan: United Kingdom.
Jellinek,  L.  1991. The  Wheel  of  Fortune:  The History  of  Poor  Community  in  Jakarta .  The University of Hawaii Press: Honolulu.
Serageldin,  Ismail.  1997. The  Architecture  of Empowerment  People,  Shelter  and  Livable  Cities . Academy Group, London.
Tanumihardja,  Dicky.  2017. 'Cisadane  Riverside Tourism'  As  A  Strategy  To  Empower  'Kampung Kejepit' Community In Tangerang Region, Indonesia .  Paper  dipresentasikan  pada  'AMPS Conference-Derby',  United  Kindom  pada  22-23 Juni 2017.
.