## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 10, No. 1, 2024, pp. 1-16
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi
Bayang-bayang korupsi politik di tengah tren kemunduran demokrasi di Indonesia: Pelajaran dari dinamika Pemilu Presiden 2024

## Ahmad Khoirul Umam
Universitas Paramadina. Jl. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang, Jakarta 12790, Indonesia ahmad.khoirul@paramadina.ac.id
* Corresponding Author
Abstrak : Artikel ini merupakan penelitian konseptual yang didasarkan pada data-data primer dan sekun- der dari beragam sumber yang membahas dinamika politik dan demokrasi Indonesia melalui Pemilu 2024 lalu.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  beragam  dugaan  praktik  korupsi  politik,  sekaligus mengevaluasi  perkembangan  kualitas  demokrasi  Indonesia  yang  tersirat  dari  proses  politik  2024  ini. Meskipun dugaan korupsi politik yang melahirkan berbagai kecurangan diyakini sejumlah kalangan banyak terjadi, namun pembuktiannya secara legal-formal maupun secara politik tidak mudah dilakukan. Hal ini menyisakan  sejumlah  catatan,  khususnya  terkait  lingkungan  kekuasaan  ( nature  of  power )  dan  tren melemahnya  kualitas  demokrasi  di  Tanah  Air.  Belajar  dari  Pemilu  2024  lalu,  catatan  mengenai  aspek netralitas dan independensi kekuasaan negara patut  menjadi  perhatian bersama untuk  menata kembali kualitas demokrasi Indonesia.
Kata Kunci: Korupsi Politik, Demokrasi, Kemunduran Demokrasi, Pemilu 2024, Indonesia
How  to  Cite :  Umam,  A.  K.  (2024).  Shadows  of  political  corruption  amidst  the  trend  of  declining democracy in Indonesia: Learning from the dynamics of 2024 Presidential Election. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 10 (1), 1 – 16. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1226

## Pendahuluan
Pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  perangkat  utama  dalam  sistem  politik  demokratis, yang memainkan peran fundamental dalam mewujudkan prinsip-prinsip kekuasaan yang aspira- tif, adil dan akuntabel. Pasca era Perang Dunia II dan setelah pecahnya era Perang Dingin, demo- krasi Indonesia terus mengalami proses konsolidasi dan perubahan di berbagai bidang. Proses perbaikan sistem demokrasi itu kian intens ketika Indonesia memasuki fase era Reformasi 1998, yang ditandai oleh tumbangnya rezim otoritarianisme Orde Baru yang telah mengkooptasi struk- tur kekuasaan Indonesia selama lebih dari tiga dekade (1965-1998).
Karena itu, sebagai salah satu jangkar kekuatan utama demokrasi di kawasan Asia Tenggara, maka Pemilu Indonesia yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 lalu merupakan bagian dari pembabakan penting dalam sejarah demokrasi dunia, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Indo- nesia meyakini, dengan sistem one person, one vote, one value (OPOVOV), Pemilu dianggap bisa menyediaan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk mengekspresikan preferen- si politiknya, guna membentuk kekuasaan yang mewakili aspirasi kepentingan di dalam sistem pemerintahan (Blais, 2000; Norris, 2004; Sartori, 2016).
Selain menjadi sarana ekspresi politik, Pemilu juga menyediakan kesempatan bagi warga nega- ra untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dan arah kebijakan publik melalui debat dan pertu- karan ide yang berlandaskan pada prinsip kebebasan sipil. Dengan partisipasi politik masyarakat yang baik ( meaningful participation ), proses akan memberikan kesempatan bagi para pemimpin terpilih untuk menggunakan mandat politiknya dalam mengambil keputusan dan kebijakan pub- lik secara legitimate (Colomer, 2016; Cox & McCubbins, 2005; Diamond & Plattner, 2006; Lijphart, 2012).
Jika proses politik itu bisa berjalan secara optimal berbasis pada representasi politik yang adil dan seimbang di antara berbagai kelompok masyarakat, maka Pemilu akan menjadi mekanisme kekuasaan yang teratur, sekaligus menjadi instrumen perdamaian yang efektif, yang mengatur peralihan kekuasaan yang strabil dan bebas pertikaian, kekacauan dan konflik dalam skala masal.
Dengan demikian, Pemilu menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan rakyat, mem- promosikan partisipasi politik, menjamin akuntabilitas pemerintah, serta menjaga keseimbangan sosial-politk dalam transisi kekuasaan secara demokratis.
Kendati demikian, sebagaimana ditandaskan oleh Huntington (2006) dan Emmerson (1976), kualitas demokrasi tidak semata-mata bisa diukur oleh hadirnya Pemilu. Demokrasi juga meng- hendaki hadirnya prasyarat utama kekuasaan yang adil, yang meliputi supremasi hukum, kebe- basan sipil, kemerdekaan pers, hingga budaya politik masyarakat yang transparan dan akuntabel. Tanpa itu semua, Pemilu hanya akan menjadi sistem politik yang melahirkan rutinitas hiruk pikuk perebutan kekausaan lima tahunan yang hampa makna (Lindberg, 2006; Reynolds et al., 2008; Ware, 2009). Pemilu hanya menciptakan berbagai pencitraan dan gimmick politik murahan, yang tidak menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) dan model layanan publik yang inovatif dan responsif ( public delivery service ).
Untuk itu, artikel ini mencoba untuk mencermati dan mengevaluasi kualitas demokrasi dalam Pemilu 2024 lalu. Di satu sisi, sebagian pihak menilai bahwa Pemilu 2024 diwarnai oleh praktik korupsi politik, yang menjadi akar berbagai praktik kecurangan. Bahkan, dalam berbagai kesem- patan, ratusan Guru Besar dan kalangan intelektual lintas universitas, jaringan aktivis dan masya- rakat sipil ( civil society ) telah mengingatkan bahaya dan ancaman kecurangan Pemilu 2024 yang bisa terjadi secara terstruktur,  sistematis dan masif ini. Suara kritis itu disampaikan kalangan intelektual  dari  Universitas  Paramadina,  Universitas  Gadjahmada,  Universitas  Islam  Indonesia (UII), Universitas Indonesia, dan juga sejumlah kampus di luar Jawa.
Sehingga meskipun dalam Pemilu 2024 kali ini Indonesia tidak dibayang-bayangi oleh eks- ploitasi politik identitas yang menciptakan polarisasi dan politik pecah belah, namun banalitas korupsi politik yang melahirkan berbagai kecurangan di Pemilu lalu dianggap akan menghancur- kan pilar-pilar utama kualitas dan integritas demokrasi di Tanah Air. Akibatnya, kubu ini cende- rung  tidak  percaya  terhadap  integritas  perangkat  kekuasaan  yang  bertanggung  jawab  dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu yang adil, transparan dan akuntabel (Sherlock, 2024).
Di sisi lain, tidak sedikit pula yang menganggap bahwa praktik kecurangan di Pemilu 2024 masih berada dalam taraf batasan yang wajar. Sehingga setiap praktik kecurangan yang terjadi bisa diterima sebagai wujud ketidaksempurnaan pelaksanaan sistema politik demokrasi. Namun di balik ketidaksempurnaan itu,  Pemilu 2024 tetap diapresiasi sebagai instrumen politik yang terbukti mampu menjaga stabilitas politik dalam transisi kekuasaan yang damai, partisipatif dan tidak berdarah. Pihak-pihak di kubu ini umumnya mangarusutamakan logika administratif-prose- dural, dimana setiap dugaan korupsi politik dan kecurangan yang berakhir dengan sengketa Per- selisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) cukup dilaporkan ke pihak berwenang, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Logika ‘demokrasi prosedural’ itu seolah  dijadikan  sebagai  perisai  atau  alat  perlindungan  politik  yang  efektif,  sembari  menutup mata tentang bagaimana kualitas pengawasan dan penegakan aturan hukum yang dihadirkan.
Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian konseptual yang utamanya didasar- kan pada data-data sekunder dari beragam sumber yang meng- cover dinamika politik dan demo- krasi  dalam  proses  Pemilu  2024  di  Indonesia.  Guna  mempertajam  hasil  temuan,  penelitian konseptual ini diperkuat dengan data-data primer yang bersumber dari hasil wawancara dalam sejumlah  kesempatan  dengan  sekitar  10  orang  politisi  lintas  partai  politik  nasional  dan  aktor demokrasi dari kalangan masyarakat sipil ( civil society ) yang juga ikut terlibat langsung dalam proses kepemiluan di tahun 2024 ini. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dugaan praktik korupsi  politik  sekaligus  mengevaluasi  kualitas  demokrasi  Indonesia  dalam  Pemilu  2024  ini. Meskipun dugaan korupsi politik yang melahirkan berbagai kecurangan diyakini banyak terjadi, namun pembuktiannya secara legal-formal maupun secara politik tidak mudah dilakukan akibat lingkungan kekuasaan ( nature of power ) yang kurang berpihak. Realitas ini sekaligus mengkonfir- masi tren melemahnya kualitas demokrasi di Tanah Air.

## Korupsi politik dalam Tren Demokratisasi: Konsolidasi, Stagnasi & Regresi
Berbagai studi ilmu politik mendefinisikan praktik korupsi politik dalam perspektif yang cu- kup beragam. Secara general, korupsi politik seringkali dimaknai sebagai praktik penyimpangan dari prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas kekuasaan, di mana pejabat publik
atau  politisi  memanfaatkan  posisi  atau  kekuasaannya  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi atau golongan tertentu secara tidak sah dan tidak legitimate . Robert Klitgaard (1988) memaknai korupsi politik sebagai "misuse of public power for private profit " atau penggunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi yang ditawarkan Klitgaard (1988) itu menekankan pada esensi dan dimensi penyalahgunaan kekuasaan atau oto- ritas  negara  yang  dipercayakan  kepada  pejabat  publik  guna  memperoleh  keuntungan  pribadi yang sempit ( vested interests ), baik dalam bentuk uang, kekayaan, jabatan, maupun keuntungan ekonomi-politik lainnya. Karena itu, Klitgaard menekankan pentingnya transparansi, akuntabili- tas, refromasi institusional dan perubahan sistema yang kuat agar menjadi insentif yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan otoritas kekuasaan negara.
Senada dengan Klitgaard, Rose-Ackerman and Palifka (2016) dan Johnston (2005) juga me- maknai korupsi politik sebagai “ the use of public office for private gain ”, atau penyalahgunaan oto - ritas publik untuk memperoleh manfaat yang tidak pantas bagi diri sendiri maupun kelompoknya. Argumen  yang  serupa  juga  disampaikan  oleh  Diamond  (2007)  yang  mendefinisikan  korupsi politik sebagai " the abuse of entrusted power for private gain ", yakni penyalahgunaan kekuasaan sekaligus pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang dititipkan kepada seseorang untuk keuntungan  pribadi.  Selain  itu,  menurut  Diamond  (2007),  korupsi  politik  bukan  semata-mata masalah moralitas hukum, tetapi juga ancaman serius bagi demokrasi itu sendiri. Sebab, korupsi politik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, melemahkan partisipasi politik publik, dan menghancurkan integritas institusi demokratis.
Dalam praktiknya, Klitgaard (1988) dan Rose-Ackerman (1999) menjelaskan bahwa korupsi politik dapat mewujud ke dalam berbagai bentuk. Pertama, Suap ( bribery ), yaitu  pemberian atau menerima  uang,  barang,  serta  layanan  guna  mempengaruhi  keputusan  atau  tindakan  pejabat pemerintahan atau politisi. Kedua, Nepotisme ( nepotism ) atau pemberian posisi atau keuntungan kepada anggota keluarga atau kenalan secara tidak adil berdasarkan hubungan personal, bukan kualifikasi atau kompetensi berbasis merit system . Ketiga, Klientelisme ( clientelism ), atau pembe- rian dukungan politik atau bantuan kepada seseorang atau kelompok tertentu dalam pertukaran untuk dukungan politik atau suara dalam pemilihan.
Keempat, Penggelapan dana publik ( Embezzlement ) atau penggelapan dana publik untuk ke- untungan pribadi. Kelima, Pencucian uang ( money laundering ) atau proses menyembunyikan asal- usul uang yang diperoleh secara ilegal atau korup untuk membuatnya terlihat legal demi tujuan kepentingan  ekonomi-politik  tertentu,  baik  melalui  penggunaan  penggunaan  bisnis  fiktif  atau rekening bank palsu untuk menyembunyikan uang hasil korupsi. Keenam, Konflik kepentingan ( conflict of interest ) atau situasi di mana kepentingan pribadi seorang pejabat publik atau politisi bertentangan dengan kepentingan publik yang diwakilinya. Ketujuh, pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Umum ( electoral fraud ), atau penggunaan praktik curang yang manipulatif da- lam proses pemilihan umum untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara, dengan menambah- kan atau menghilangkan suara secara ilegal, intimidatif, atau lewat praktik jual-beli suara dalam pemilihan.
Di antara sekian luasnya spektrum modus operandi korupsi politik, ragam jenis korupsi politik yang sering muncul dalam konteks kepemiluan, khususnya yang menyeruak dalam perdebatan opini publik selama proses Pemilu 2024 di Indonesia, cenderung mewujud ke dalam beberapa bentuk utama. Pertama, praktik nepotisme, yang merupakan pemberian posisi, penentuan sikap atau keputusan yang menguntungkan lingkaran keluarga terdekat atau kenalan secara tidak adil, berdasarkan hubungan personal, bukan kualifikasi dan kepantasan yang didasarkan pada prinsip etika, integritas dan nilai-nilai meritokrasi (Sinclair, 2006). Kedua, praktik politik gentong babi ( pork barrel politics ) atau penggunaan serta pengalokasian dana publik yang disalahgunakan un- tuk memperoleh keuntungan politik, dengan mengalihkan alokasi anggaran publik untuk distri- busi bantuan sosial dan tingginya prevalensi politik uang ( money politics ), yang ditujukan untuk kepentingan politik pribadi dan kelompok secara sempit (Fenno, 1977; Ferejohn, 1974; Grafton, 1975; Jacobson & Carson, 2019; Kiewiet & McCubbins, 1991). Ketiga, dugaan korupsi politik da- lam praktik kepemiluan ( electoral fraud ) juga mewujud ke dalam praktik manipulasi data pemilih, penipuan  dan  intimidasi  pemilih,  hingga  praktik  kecurangan  melalui  manipulasi  suara  hasil pemilihan, yang acapkali melibatkan campur tangan kekuatan ilegal yang terstruktur, sistematis
dan masif, untuk meningkatkan perolehan suara kandidat yang diunggulkan atau menekan per- olehan suara kandidat pesaing dalam proses Pemilu.
Semua praktik-praktik anomali itu telah membayangi perjalanan demokrasi Indonesia selama ini. Di mana proses demokratisasi di Indonesia telah mengalami fase pasang surut, mulai dari fase konsolidasi, stagnasi, hingga kini dinilai sejumlah kalangan tengah mengalami kemunduran atau regresi. Sejumlah peneliti mencatat, fase awal pasca Reformasi 1998 masih menempatkan Indone- sia  pada  situasi  ekonomi-politik  dan  keamanan  yang  sarat  ketidakpastian.  Proses  konsolidasi demokrasi  mulai  terjadi  ketika  memasuki  masa  periode  awal  (2004-2009)  kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Aspinall, 2005, 2010; Mietzner, 2008, 2009a, 2009b). Geliat konsolidasi demokrasi di fase awal pemerintahan Presiden Yudhoyono itu terlihat jelas dengan hadirnya stabilitas politik dan keamanan nasional, kian terbukanya kebebasan masyarakat sipil, terjaganya kemerdekaan pers tanpa takut represi dari penguasa,  pemberantasan korupsi kian aktif dan menghadirkan efek jera, kepercayaan publik pada institusi demokrasi mengalami pengu- atan signifikan, hingga hadirnya perdamaian dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai bekal awal pembangunan yang berkelanjutan (Honna, 2007). Bahkan, nama besar Indonesia kembali berkibar di panggung-panggung diplomasi internasional, sebagai representasi negara demokrasi berbasis umat Islam terbesar di dunia, sekaligus kekuatan ekonomi baru ( new economic forces ) dari kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.
Selanjutnya, demokrasi dianggap mengalami stagnasi di periode kedua pemerintahan Presi- den Yudhoyono, yang ditandai oleh gonjang-ganjing politik-hukum nasional. Kinerja pemerintah untuk fokus pada lompatan pembangunan yang jauh lebih signifikan terhambat oleh dinamika politik-hukum yang dididuga melibatkan sejumlah elit kekuasaan. Kondisi itu dimanfaatkan oleh kekuatan oposisi, yang kebetulan diberi ruang kebebasan secara leluasa untuk mengekspresikan nalar kritisnya di hadapan pemerintah. Meskipun Presiden Yudhoyono memiliki latar belakang sebagai elit militer, namun ruang kebebasan sipil di era pemerintahannya relatif masih tetap ter- jaga dengan baik. Komitmen itu tetap ia jalankan, meskipun akhirnya berdampak pada persepsi publik terhadap pemerintahan yang ia pimpin (Aspinall et al., 2015; Aspinall & Warburton, 2018; Kimura, 2011; Mietzner, 2008, 2009a, 2009b).
Kemudian memasuki era awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, harapan masyarakat ter- hadap proses konsolidasi demokrasi semakin tinggi. Kehadiran Joko Widodo di panggung politik nasional dianggap sebagai representasi “ Wong cilik”, pemimpin yang gemar blusukan, dan meng- akar di masyarakat. Kepemimpinan Presiden Widodo yang lahir dari proses politik yang polar- istik, membuat jaringan masyarakat sipil tampak begitu solid memberikan dukungannya kepada pemerintahan. Namun demikian, pilihan-pilihan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah- an  Presiden  Widodo  dalam  merespon  situasi  politik  nasional  yang  semakin  terpolarisasi  oleh eksploitasi  politik  identitas  dan  dugaan  politisasi  penegakan  hukum,  mulai  memunculkan evaluasi kritis di fase akhir dari periode awal pemerintahan Presiden Widodo ini. Power (2018) dan Hadiz (2017) misalnya, secara terang benderang menilai bahwa saat itu telah mulai terjadi kemunduran demokrasi ( democratic regression ) di Indonesia. Bahkan, Power (2018) dan Hadiz (2017)  menuding  bahwa  akar  kekuasaan  yang  berkarakter  otokratik  mulai  menggeliat  yang ditandai oleh melemahnya kebebasan sipil, melemahnya mesin anti-korupsi, munculnya dugaan praktik-praktik kriminalisasi dan tebang pilih dalam penegakan hukum, dan lainnya.
Penilaian tentang kemunduran demokrasi di Indonesia semakin intens ketika memasuki era Pandemi Covid-19. Di mana banyak pemerintahan di berbagai belahan dunia, juga terpicu oleh tuntutan  publik  agar  pemerintah  mampu  bergerak  cepat  dalam  mengambil  keputusan  dan menentukan langkah taktis maupun strategis di tengah ketidakpastian. Pandemi telah memaksa banyak negara merelaksasikan sejumlah aturan pemerintahan mengingat pentingnya kecepatan pengambilan keputusan guna menyelematkan nyawa dan kondisi sosial-ekonomi yang terdam- pak  oleh  pandemi.  Ironisnya,  relaksasi  aturan  di masa  pandemi  itu memberikan  peluang  bagi terjadinya sentralisasi kekuasaan yang mudah dibajak oleh kekuatan politik ( politically hijacked ) dalam suatu negara. Akibatnya, perilaku kediktatoran dan otoritarianisme yang mengancam de- mokrasi justru mendapatkan panggung di tengah pandemic (Transparency International, 2020).
Akibatnya, muncul sejumlah keputusan dan kebijakan yang justru dinilai kontraproduktif bagi penguatan pilar-pilar demokrasi di Tanah Air. Alhasil,  skor  Indeks Demokrasi yang dirilis The
Economist Intelligence Unit (EIU) misalnya (3/2/2021) mengalami penurunan signifikan, teruta- ma di aspek budaya politik (4,38) dan kebebasan sipil (5.59) yang nilainya sangat rendah sehingga tidak  mampu  mengangkat  agregat  indeks.  Dampaknya,  dari  empat  kategori  demokrasi  yang dirumuskan EIU, Indonesia dimasukkan dalam kategori “demokrasi cacat” (flawed democracies). Indonesia  dipaksa  harus  berpuas  diri  karena  kualitas  demokrasinya  justru  berada  di  bawah Malaysia, Filipina, dan bahkan Timor Leste.
Tak hanya itu, sebagaimana rilis Transparency International (TI) sejak 2020 hingga 2024 ini, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus mengalami penurunan signifikan. IPK yang disusun oleh sembilan indeks gabungan terkait evaluasi dunia usaha, penegakan hukum dan perkembang- an  demokrasi  nasional,  memaksa  Indonesia  untuk  menerima  “rapot  merah”  bagi  kinerja pemberantasan dan pencegahan korupsi di Tanah Air. Bahkan IPK Indonesia di tahun 2022 dan 2023 mengalami stagnasi di angka 34, pada skala 0 yang berarti sangat korup hingga 100 yang terkategori sangat bersih. Skor 34 ini merupakan skor yang sama dengan skor Indonesia di tahun 2014, tepat pada fase awal Presiden Widodo memulai pemerintahannya. Belum lagi, banyak pakar politik dari dalam maupun luar negeri yang menilai bahwa terjadi pelemahan kebebasan sipil secara  signfikan,  hingga  berdampak  pada  proses  legislasi  yang  tidak  partisipatif,  menguatnya fenomena autocratic legalism , politisasi penegakan hukum, lemahnya sistem checks and balances , hingga proses politik kurang demokratis (Azra, 2021; Mujani & Liddle, 2021; Susanti, 2023).
Kondisi dasar inilah yang dinilai sejumlah kalangan berdampak signfikan pada kualitas penye- lenggaraan Pemilu 2024 lalu. Menjelang Pemilu 2024, sejumlah pihak mengkhawatirkan potensi terjadinya ketidakadilan berdemokrasi akibat keberpihakan kekuasaan negara. Persepsi itu salah satunya dipicu oleh sikap dan statemen politik Presiden Joko Widodo, yang dinilai sering mem- berikan dukungan terbuka ( political endorsement ) kepada pihak-pihak tertentu untuk maju men- jadi  kontestan  Pilpres  2024  mendatang.  Presiden  juga  melakukan  konsolidasi  bersama  para pimpinan partai politik di Istana Negara, yang notabene merupakan ‘simbol politik kebangsaan’ yang seyogyanya menaungi semua elemen kekuatan politik di Tanah Air.
Merespon kekhawatiran itu, di awal bulan Mei (4/5/2023), Presiden Jokowi menegaskan diri- nya tidak ‘ cawe- cawe’ (ikut campur) dalam urusan Pilpres 2024. Namun belakangan (29/5/2023), Presiden Jokowi menegaskan dirinya akan ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024 mendatang. Meski- pun pernyataan ‘cawe - cawe’ presiden yang diterakhir diklaim sebagai komitmen untuk tidak ikut berpolitik praktis, namun sejumlah kalangan justru mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga netralitas kekuasaan negara itu sendiri.
Pertanyaan  kritis  publik  itu  semakin  kuat  tatkala  Presiden  Jokowi  dinilai  telah  melangkah terlalu  jauh  dengan  intens  mengorkestrasi  dan  mengonsolidasikan  berbagai  kekuatan  partai politik serta jaringan relawan, yang diarahkan untuk menyukseskan pasangan salah satu Capres- Cawapres, dimana anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka akhirnya ditetapkan sebagai bagian dari kontestan Cawapres setelah melalui proses perubahan aturan syarat umur kontestan di Mah- kamah Konstitusi (MK) yang memicu kontroversi publik. Potensi korupsi politik dikhawatirkan banyak pihak berpeluang terjadi dalam proses politik dan pesta demokrasi 2024 lalu, mengingat Presiden  Joko  Widodo  yang  memegang  kendali  kekuasaan  eksekutif  memiliki  potensi  konflik kepentingan  ( conflict  of  interests )  dengan  salah  satu  konstestan.  Selanjutnya,  potensi  konflik kepentingan  itu  dikhawatirkan  akan  memicu  hadirnya  penyalahgunaan  kekuasaan  ( abuse  of power ) akibat bias kepentingan, sehingga membuat proses demokrasi di Pemilu 2024 menjadi pincang dan tidak adil.

## Ketidakpastian Dinamika Politik & Hasil Pemilu 2024
Sebagaimana  amanah  pasal  434  Undang-Undang  No.7  tahun  2017  tentang  Pemilu,  proses Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dilakukan secara serentak. Dalam proses Pileg, setidaknya ada 18 partai politik nasional yang ikut berlaga. Sedangkan Pilpres diikuti oleh tiga kontestan, yakni pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan - Abdul Muhaimin Iskandar; nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka; nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD.
Pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara serentak ini acapkali memunculkan bias partisipasi pe- milih. Meskipun pemilihan umum di ranah eksekutif dan legislatif dijalankan secara bersamaan,
tetapi tingkat partisipasi pemilih  di level Pilpres lebih tinggi dibanding Pileg. Selain itu, jelang pelaksanaan  Pemilu,  wacana  dan  dinamika  politik  nasional  didominasi  oleh  wacana  Capres- Cawapres daripada perdebatan visi misi partai politik.
Akibatnya, partai kurang memiliki ruang gerak yang setara saat berinteraksi dengan masya- rakat menjelang Pemilu serentak. Akibatnya, orientasi masyarakat untuk memilih partai politik lebih didasarkan pada faktor-faktor yang bersifat transaksional jangka pendek. Tabel 1 merupa- kan  keterangan  detail  mengenai  data  pemilih,  Daerah  Pemilihan,  dan  sebaran  kursi  parlemen yang diperebutkan:
Tabel 1. Data pemilih Keterangan Jumlah Penjelasan Jumlah DPT atau pemilih 204.807.222 Provinsi dengan DPT terbanyak 35.714.901  Jawa Barat Provinsi dengan DPT paling sedikit 367.269  Papua Selatan Jumlah kursi legislatif yang diperebutkan 20.462 Jumlah kursi DPR yang diperebutkan 580 Jumlah kursi DPR provinsi yang diperebutkan 2.372 Jumlah kursi DPR kab/kota yang diperebutkan 17.510 Jumlah dapil DPR RI, Provinsi & Kabupaten/ Kota 2.710 Jumlah Parpol ikut pemilu 24  18 Parpol nasional; 6 Parpol lokal
Di tengah kompleksitas Pemilu yang melibatkan 204 juta pemilih yang tersebar 38 Provinsi tersebut, salah satu kabar baik dari Pilpres 2024 lalu adalah, tidak lagi terjadi eksploitasi politik identitas yang memecah belah persatuan bangsa dalam skala yang masif. Namun demikian, serupa dengan Pileg, skema pembentukan koalisi dalam Pilpres juga bukan ditentukan oleh basis visi, misi  dan  gambaran  platform  kinerja  dalam  pemerintahan,  tetapi  lebih  ditentukan  oleh  faktor ketokohan  “siapa”  ( who) ?; “Didukung  siapa”  ( supported  by  whom )?;  Seberapa  besar  kekuatan logistik politiknya?; dan tangan kekuasaan berpihak kepada yang mana? Faktor-faktor tersebut berpengaruh besar terhadap pola pembentukan poros kekuatan koalisi Pilpres 2024 lalu. Sehing- ga, cukup wajar jika di menit-menit terakhir penetapan pasangan Capres-Capres, banyak sekali nama-nama besar tersingkir dan begitu mudah muncul nama-nama baru yang sebelumnya berada di luar percakapan publik dan kalkulasi peta politik nasional.
Salah satu nama kontestan Pilpres 2024 yang cukup mengejutkan adalah Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo. Sebab, dalam kesempatan berbeda sebe- lumnya, Presiden Widodo menegaskan bahwa putranya belum siap dan belum memenuhi syarat aturan batas umur 40 tahun bagi Capres-Cawapres sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Namun demikian, perubahan dinamika politik berlangsung begitu cepat, yang ditandai oleh  keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.90/PUU-XXI/2023 , yang akhirnya memperbolehkan war- ga negara yang belum berusia 40 tahun asalkan memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah atau jabatan yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum atau Pilkada ( elected officials ) untuk menjadi Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024 lalu.
Putusan  ini memunculkan  kontroversi  luar  biasa di  kalangan  masyarakat, karena  dianggap sebagai  hasil  operasi  kekuasaan  yang  ditujukan  untuk  menggelar  “karpet  merah”  bagi  putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Cawapres yang pada momentum akhir penentuan Paslon, diperebutkan oleh Capres Prabowo Subianto dan Capres Ganjar Pranowo. Kon- troversi dipicu oleh benturan dua cara pandang hukum dan kalkulasi politik, dengan memper- debatkan aspek aspek formil dan materiil dari putusan tersebut.
Bagi kelompok yang bersebrangan dengan pencawapresan Gibran (Wawancara dengan Ronny Talapessy,  Tim  Hukum  Kubu  03,  Jakarta,  1  April  2024;  Wawancara  dengan  Reffly  Harun,  Tim Hukum Kubu 01, Jakarta, 1 April 2024; Wawancara Deddy Sitorus, Tim Sukses kubu 03, Jakarta, 4 Maret 2024), putusan perkara 90/ 2023 di MK ini dinilai memuat konflik kepentingan dimana Hakim MK yang juga Ketua MK Anwar Usman kala itu, merupakan paman atau kerabat dari pihak yang diuntungkan oleh putusan tersebut, dalam konteks ini adalah Gibran. Putusan MK itu juga dikhawatirkan bisa memicu praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam proses politik selanjutnya, mengingat  Presiden  Widodo  masih  memegang  kekuasaan  penuh  di  pemerintahan  eksekutif. Sehingga dikhawatirkan akan menjalankan bidak-bidak catur dalam pertarungan politik, dengan
kekuasaan yang dipegang, untuk menguntungkan lingkaran terdekatnya. Sehingga, gerbong yang tidak setuju pada pencawapresan Gibran mencoba terus mendesak untuk menganulir putusan MK No.90/ 2023, utamanya karena dianggap membuka celah pertentangan dengan Pasal 17 Ayat 3, 5, 6 dan 7 Undang-Undang No. 48/ 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan seperti pada Tabel 2.
Tabel 2 . No. Pasal dalam UU Kekuasaan Kehakiman Aturan 1. Pasal 17 ayat 3 UU No. 48/ 2009 “Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera”. 2. Pasal 17 ayat 5 UU No. 48/ 2009 “Seorang hakim dan panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas pihak yang berperkara”. 3. Pasal 17 ayat 6 UU No. 48/ 2009 “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. 4. Pasal 17 ayat 7 UU No. 48/ 2009 “Perkara sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda”.
Jika merujuk pada Pasal 17 ayat 3 UU No.48/ 2009 tersebut,  keberadaan Ketua MK  Anwar Usman selaku adek ipar Presiden Jokowi sekaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka, mengu- atkan dugaan adanya konflik kepentingan ( conflict of interests ), yang dinilai sejumlah kalangan, bertentangan  dengan  spirit  independensi  kekuasaan  kehakiman.  Terlebih  lagi,  dalam  Rapat Putusan Hakim (RPH) di MK tersebut, komposisi sikap hakim dalam pengambilan keputusan juga beragam dan tidak bulat, dimana terdapat 3 hakim yang setuju, 2 hakim dissenting opinion (DO), dan 2 hakim Concurring Opinion (CO) atau memiliki  argumen berbeda tapi ikut saja bersetuju dengan keputusan mayoritas majelis hakim. Artinya, tidak menutup kemungkinan 2 orang hakim yang bersikap Concurring Opinion (CO) itu berada di bawah tekanan, namun tidak berani bersikap menghadapi kekuatan besar yang menghantui netralitas dan independensi hakim. Hal itu juga dikonfirmasi oleh testimoni Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengakui banyak hal aneh dalam pengambilan keputusan di MK.
Bagi kelompok yang berseberangan dengan pencawapresan Gibran tersebut, merujuk pada Pasal 17 ayat 6 dan 7 UU No. 48/ 2009, jika benar terjadi konflik kepentingan atau bahkan ada dugaan  tekanan  politik  yang  merusak  independensi  dan  netralitas  hakim,  maka  putusan  MK nomor 90/ 2023 dianggap bisa dianulir, putusannya dinyatakan tidak sah, dan pihak-pihak yang diduga mengacaukan netralitas dan independensi hakim bisa dikenakan sanksi administratif atau bahkan dipidanakan. Selanjutnya, setelah dianulir, amar putusan bisa diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.
Namun demikian sebaliknya, bagi kelompok politik yang mendukung pencawapresan Gibran (Wawancara dengan Fahri Bachmid, Tim Hukum Kubu  02,  Jakarta, 1 April 2024;  (Wawancara Emanuel Ebenizer, Tim Sukses kubu 02, Jakarta, 4 Maret 2024; Wawancara Faldo Maldini, Tim Sukses kubu 02, Jakarta, 4 Maret 2024), putusan MK dianggap sebagai putusan yang bersifat final dan  mengikat  ( binding ).  Basis  argumen  itu  merujuk  pada  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945  yang menyebutkan  bahwa,  “ Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”. Bahkan, sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 8 tahun 2011 tentang MK, frasa “putusannya bersifat final” itu menegaskan bahwa sifat putusan MK adalah langsung dapat diim - plementasikan. Karena, proses peradilan MK merupakan proses peradilan pertama dan terakhir. Artinya, setelah keluar putusan, maka tidak ada lagi forum peradilan yang bisa ditempuh untuk mengubahnya. Sehingga, tidak ada peluang hukum untuk mengajukan upaya hukum lain, terma- suk upaya hukum luar biasa untuk menganulir atau mengubahnya. Bahkan dalam pengujian UU,
MK dinilai tidak terikat oleh prinsip larangan ultra petita. Dengan alasan untuk kepentingan pub- lik, MK dapat memberikan amar putusan melebihi petitum dalam permohonan. Dengan demikian, putusan perkara 90/2023 dinilai final dan mengikat, serta dapat langsung digunakan oleh Gibran untuk maju sebagai kontestan Pilpres 2024.
Kontroversi politik-hukum itu  perlahan hilang, tatkala MK  akhirnya mengeluarkan Putusan 141/PUU-XXI/2023, yang akhirnya menolak permohonan secara keseluruhan tentang uji materi syarat  usia  Capres-Cawapres,  yang  artinya  mengokohkan  putusan  90  MK  sebelumnya  yang dianggap kontroversial. Putusan 141 ini seolah hendak menepis tudingan publik bahwa memang tidak ada yang salah dalam pengambilan keputusan perkara 90 di internal MK, baik dalam konteks kesalahan  materi  pertimbangan  hakim  maupun  tudingan  tentang  adanya  intervensi  kekuasan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif.
Selanjutnya, putusan perkara 141 MK ini dijadikan sebagai basis argumen oleh tim pemenang- an  Prabowo-Gibran  bahwa  keputusan  politik  mencawapreskan  Gibran  merupakan  keputusan politik yang sah dan konstitusional, dan bukan didasarkan pada pengambilan keputusan hukum perundang-undangan yang curang. Ketika tim Prabowo-Gibran bisa mengoptimalkan situasi ter- sebut untuk meminimalisir serangan terkait intervensi kekuasaan dan tudingan curang dalam revisi syarat usia Capres-Cawapres di UU Pemilu, maka potensi konsolidasi elektoral pada fase kampanye 3 bulan jelang Pemilu bisa dilakukan secara efektif. Sejak awal telah diprediksi, jika setiap bulan basis konsolidasi elektoral bisa meningkat rata-rata 2,5 persen atau bahkan 3 persen, maka potensi Pilpres satu putaran bisa terjadi. Namun demikian, merujuk pada basis data survei lintas lembaga, belum ada satupun pasangan Capres-Cawapres yang mampu melampaui angka psikologis kemenangan 50 persen plus 1 hingga jelang pemilihan di 14 Februari 2024. Terlebih lagi,  pasangan  Anies-Imin  dan  Ganjar-Mahfud  berusaha menahan  secara  ketat  potensi migrasi pemilih di fase-fase terakhir jelang Pilpres.
Namun demikian, dengan proses politik yang begitu singkat, Pemilu 2024 akhirnya berhasil dijalankan. Tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2024 juga relatif cukup terjaga dibanding Pemi- lu-pemilu sebelumnya, yakni berada di angka sekitar 81 persen. Gambar 1 ini detail keterangan tingkat partisipasi pemilih dengan perbandingan Pemilu sebelumnya.
Suara sah nasional Pemilu 2024 Suara sah di Pilpres 2024: 164.227.475 pemilih Tingkat partisipasi pemilih 81,78%, atau sedikit lebih rendah dari Pilpres 2019 sebesar 81,97% Suara sah di Pileg 2024: 151.796.631 pemilih. Tingkat partisipasi pemilih 81,42%, atau sedikit lebih rendah dari Pilpres 2019 sebesar 81,78%
Gambar 1. Data tingkat partisipasi pemilih 1955-2024
Dengan tingkat partisipasi pemilih  yang cukup terjaga,  pelaksanaan Pemilu  2024 tergolong sukses dijalankan. Jika Pemilu 2019 lalu melibatkan polarisasi politik yang sangat tajam di akar rumput,  bahkan  hingga  memakan  korban  ratusan  nyawa  anggota  Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akibat kelelahan dan tingginya beban kerja, maka pelaksanaan Pemilu 2024  tergolong  cukup  lancar.  Bahkan,  situasi  pasca  pemilihan  juga  cukup  kondusif  dan  tidak muncul dinamika keamanan hingga konflik horizontal di akar rumput.
Suasana sosial-politik yang kondusif itu terjaga hingga KPK mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilpres dan Pileg yang dirilis pada 20 Maret 2024 lalu. Tabel 3 dan Tabel 4 adalah detail keterangan hasil Pemilu 2024.
Berdasarkan data basis data hasil rekapitulasi Pemilu 2024 yang dirilis KPU pada Tabel 3 dan Tabel 4, maka tampak sejumlah keunikan yang selanjutnya memicu sejumlah pertanyaan speku- latif lanjutan. Misalnya; Pertama, proses Pilpres akhirnya berlangsung satu putaran, dengan gap suara yang sangat lebar antara kubu Prabowo-Gibran (02) dengan kubu Anies-Muhaimin (01)
maupun kubu Ganjar-Mahfud MD (03). Bahkan jika digabung antara perolehan suara kubu Anies- Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD, dibandingkan dengan suara kubu Prabowo-Gibran, masih ada selisih 16 persen. Dari total 204 juta pemilih di Pemilu 2024 lalu, maka selisih kubu 02 dibanding gabungan suara antara kubu 01 dan 03 masih ada sekitar 32,6 juta suara pemilih. Pertanyaannya, meskipun suasana kompetisi yang Pilpres 2024 ini tidak seketat Pilpres 2014 dan 2019 lalu yang saat  itu  hanya  diikuti  oleh  2  pasangan  calon,  bahkan  kampanye  politik  di  Pilpres  2024  hanya berlangsung praktis 3 bulan saja, lalu bagaimana perbedaan suara dari tiga kubu Pilpres kali ini jauh lebih besar dibanding Pilpres 2014 maupun 2019 sebelumnya?
Tabel 3. Hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 Calon Presiden Perolehan Suara Persentase Anies-Muhaimin 40.971.906 24.95% Prabowo-Gibran 96.214.691 58.59% Ganjar-Mahfud 27.040.878 16.47% Tabel 4 . Hasil rekapitulasi suara Pileg 2024 Partai Jumlah Suara Persentase (%) PDIP 25.387.279 16,725% Golkar 23.208.654 15,289% Gerindra 20.071.708 13,223% PKB 16.115.655 10,617% NasDem 14.660.516 9,658% PKS 12.781.353 8,420% Demokrat 11.283.160 7,433% PAN 10.984.003 7,236% PPP 5.878.777 3,873% PSI 4.260.169 2,806% Perindo 1.955.154 1,288% Partai Gelora 1.281.991 0,845% Hanura 1.094.588 0,721% Partai Buruh 972.910 0,641% Partai Ummat 642.545 0,423% PBB 484.486 0,319% Garuda 406.883 0,268% PKN 326.800 0,215% Kedua, meskipun  pasangan  kubu  02  Prabowo-Gibran  mendapatkan  insentif  elektoral  yang sangat besar, hingga mencapai 58 persen, namun mengapa praktis tidak ada fenomena coat-tail effect yang memadai dan dirasakan oleh basis utama partai politik pengusungnya? Bahkan, Partai Gerindra tempat Capres Prabowo bernaung selama tiga kali Pilpres terakhir, yang semula dipro- yeksikan mengalami kenaikan besar, ternyata harus berpuas diri tertahan di posisi ketiga dengan elektabilitas 13 persen saja? Fenomena ketiadaan coat-tail effects ini tergolong unik dibanding Pilpres 2004, 2009, 2014 dan 2019 lalu. Sehingga muncul pertanyaan spekulatif dari sejumlah kalangan; misalnya, apakah ada mesin politik yang bekerja secara terpisah, dimana mesin politik itu bekerja secara optimal di ranah Pilpres, namun tidak optimal di ranah Pileg?
Pertanyaan serupa juga relevan dengan kejutan selanjutnya; Ketiga, mengapa insentif elektoral yang paling optimal dalam Pemilu 2024 lalu justru lebih dinikmati oleh partai politik yang tidak memiliki kandidat Capres-Cawapres, yang dalam proses kampanyenya dinilai sejumlah kalangan terkesan kurang menunjukkan ‘greget politik’ ( passion ) dan intensitas yang tinggi dalam proses kampanye  Pilpres?  Mungkinkah  ada  mesin  politik  berbasis  logistik  besar  yang  bekerja  secara optimal  hingga  menjungkirbalikkan  teori coat-tail  effect yang  selama  ini  muncul  dalam  setiap perhelatan Pilpres di Tanah Air?
‘Bayang -B ayang’ Korupsi Politik dalam Proses Demokrasi 2024
Pertanyaan-pertanyaan spekulatif tersebut hampir tidak bisa menemukan jawaban pasti. Bah- kan, terlebih lagi, meskipun Kubu 01 Anies-Muhaimin dan Kubu 03 Ganjar-Mahfud dalam berba- gai  kesempatan  menuding  kemenangan  Kubu  02  Prabowo-Gibran  karena  melibatkan  operasi politik dan kekuasaan secara terstruktur, sistematis dan masif,  namun mereka tetap kesulitan
untuk membuktikan tudingan itu dengan dalil dan fakta-fakta hukum secara memadai. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam meng- awasi  potensi  pelanggaran  dan  kecurangan  Pemilu  juga  cenderung  “ wait  and  see ”.  Sedangkan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diselenggarakan di MK juga kesulitan untuk  mengungkap  berbagai  dugaan  pelanggaran  dan  dugaan  kecurangan,  yang  selama  ini disampaikan di ruang publik.
Dengan demikian, dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu hanya menjadi bayang-bayang semata,  yang  seolah  tampak  nyata,  namun  tidak  bisa  dibuktikan  secara  konkret  dan  faktual berbasis mekanisme yuridis kepemiluan dengan aturan legal-formal yang ada. Terlepas dari itu, sebagai bagian dari pelajaran dari proses demokrasi, penelitian ini mencoba mengkalsifikasikan setidaknya ada tiga “bayang - bayang” korupsi politik yang menghantui proses Pemilu 2024 lalu. Pertama, dugaan praktik nepotisme yang melibatkan otoritas kekuasaan besar. Merujuk pada materi gugatan Kubu 01 Anies-Muhaimin dan Kubu 03 Ganjar-Mahfud, tudingan praktik nepo- tisme itu dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo, yang dianggap terlalu condong memberikan dukungan kepada Kubu 02 Prabowo-Gibran, dimana ada hubungan kekeluargaan antara dirinya dan Paslon terkait. Tudingan nepotisme itu disampaikan dari konteks penyuksesan pencawapres- an Gibran melalui keluarnya putusan MK No.90/ 2023 hingga proses pemenangan jelang momen- tum pemilihan di 14 Februari 2024 lalu.
Memang, secara legal-formal, individu presiden memiliki hak politik, baik untuk memilih mau- pun untuk dipilih kembali di periode kedua pemerintahan. Karena itu, Pasal 299 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan dengan tegas bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye. Dalam konteks ini, kampanye bagi presiden memi- liki  dua  pengertian.  Yakni  berkampanye  bagi  dirinya  sendiri  sebagai  Calon  Presiden  (Capres) selanjutnya,  maupun  berkampanye  untuk  pihak  lain,  baik  untuk  partai  politik,  calon  anggota legislatif (Caleg), maupun Capres lain yang ia dukung.
Kendati demikian, UU Pemilu juga mengatur larangan tegas bagi presiden dan wakil presiden, agar dalam menjalankan kampanye tidak menggunakan berbagai fasilitas negara yang dibiayai oleh APBN, kecuali fasilitas yang sifatnya melekat seperti pengamanan, kesehatan dan protokoler. Penjelasan itu tertuang secara jelas di Pasal 304 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 UU Pemilu, yang meski- pun di dalam teknis pelaksanaannya seringkali tidak diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Memang, batasan-batasan itu hanya mengatur ruang gerak presiden dan wakil presiden pada masa kampanye saja. Namun demikian, esensi pembatasan itu menyiratkan pesan kuat agar presi- den dan juga wakil presiden selaku pemimpin negara maupun pemimpin politik-pemerintahan, benar-benar bisa membedakan antara domain privat dan domain publik.
Dalam konteks ini, idealnya, presiden bisa memilah secara arif dan bijaksana, mana agenda kerja yang merujuk pada kepentingan kolektif pemerintahan, kebangsaan, maupun kenegaraan ( public domain ), dan mana agenda kerja yang ditujukan untuk kepentingan politik pribadi, kelom- pok, golongan, dan partainya ( private domain ). Ketika presiden tengah bergerak dalam domain publik, maka kekuasaan negara dan fasilitas yang menyertainya bisa dimanfatkan secara optimal, dan vice versa . Ketika presiden sedang bergerak dalam ranah domain privat, maka seyogyanya presiden tidak menggunakan kekuasaan negara, termasuk fasilitas dan logistik yang dibiayai oleh negara.
Memang, tidak sedikit pula pihak di lingkaran kekuasaan yang bisa menjustifikasi langkahnya dengan mengklaim bahwa kerja-kerja politik privat yang presiden jalankan juga bertalian dengan domain kepentingan umum dan kenegaraan. Karena itu, dibutuhkan kesadaran moral dan rumus- an moral- etik yang tinggi untuk mengantisipasi ‘ruang abu - abu’ yang sering menjadi ruang perde - batan akibat pencampuradukan domain privat dan domain publik tersebut. Karena itu, orientasi tugas politik kebangsaan yang diemban presiden harus senantiasa mengedepankan akal budi dan hati  nurani,  untuk  memastikan  kepentingan  umum  berada  di  atas  kepentingan  pribadi  dan golongan.
Dalam konteks ini, intensitas pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Paslon 02 Prabowo- Gibran dan kekuatan politik pengusungnya, dianggap Kubu 01 Anies-Muhaimin dan 03 Ganjar- Mahfud sebagai “kampanye terselubung” yang berpotensi mengarahkan tangan -tangan kekuasa-
an ekonomi-politik untuk memenangkan pasangan 02 Prabowo-Gibran. Selain dinilai Kubu 01 dan  Kubu  03  sebagai  langkah  politik  yang  tidak  etis,  manuver  Presiden  Joko  Widodo  itu  juga dianggap menyalahi amanah Reformasi yang menghendaki pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam konteks ini, sebagaimana penjelasan Sinclair (2006), Kubu 01 dan Kubu 03 menilai bahwa kesempatan yang diterima Gibran sebagai Cawapres dan memenangkan Pilpres 2024 lalu sebagai bentuk nepotisme, yang dimaknai sebagai pemberian posisi , penentuan sikap atau keputusan yang menguntungkan lingkaran keluarga terdekat atau kenalan secara tidak adil, berdasarkan hubungan personal, bukan kualifikasi dan kepantasan yang didasarkan pada prinsip etika, integritas dan nilai-nilai meritokrasi. Meskipun basis argumen tersebut juga dibantah oleh Kubu  02,  dimana  Gibran  diakui  atau  tidak,  juga  memiliki track  record kinerja  yang  patut diapresiasi dalam ruang kebijakan publik.
Kedua, munculnya  tudingan  praktik  politik  gentong  babi  ( pork  barrel  politics )  yang  juga menjadi bagian dari praktik korupsi politik. Dalam konteks ini, politik gentong babi yang sering dimaknai sebagai disalahgunakan dana publik untuk memperoleh keuntungan politik tertentu. Sehingga,  alokasi  anggaran  publik  dijadikan  sebagai  logistik  politik  untuk  didistribusikan  ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan politik uang ( money politics ), yang pada akhirnya menguntungkan  kepentingan  politik  pribadi  dan  kelompok  tertentu  (Fenno,  1977;  Ferejohn, 1974; Jacobson & Carson, 2019; Kiewiet & McCubbins, 1991) .
Dalam konteks Pemilu 2024, Kubu 01 dan Kubu 03 secara tegas menuding Kubu 02 mengguna- kan  cara  ini  sebagai  bagian  dari  strategi  pemenangannya.  Dalam  materi  gugatan  PHPU  yang diajukan oleh Kubu 01 dan 03 ke MK, tim hukum kedua Kubu tersebut menuding bahwa sejumlah tindakan presiden, menteri, penjabat kepala daerah, aparatur desa dinilai menyalahgunakan ke- wenangan  dan  memanfaatkan  program  pemerintah  dan  anggaran  negara  untuk  kepentingan Paslon 02.
Selaras dengan itu, praktik politik uang juga menunjukkan prevalensi yang tinggi di Pemilu 2024 lalu. Sejumlah informan yang juga berlatar belakang politisi menyatakan, besaran politik uang di Pemilu 2024 bahkan jauh lebih spektakuler di banding Pemilu-pemilu sebelumnya. Di Pemilu 2024 lalu, para Caleg DPR RI umumnya membentuk mesin politik dengan berkolaborasi dengan Caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan basis pemilih yang lebih riil, Caleg DPRD Kabupaten/ Kota yang untuk memenang hanya membutuhkan sekitar 5 hingga 10 ribu suara, umumnya cukup fokus bermain di 3 kecamatan saja. Dengan target basis pemilih yang lebih terukur, banyak di antara mereka yang menetapkan target per kepala dengan besaran poli- tik uang sebesar Rp 100 ribu  hingga Rp 200 ribu. Bahkan, di sejumlah kota besar,  satu  orang pemilih bisa dihargai sekitar Rp 300 ribu. Ditambah dengan hasil patungan dengan Caleg DPRD Provinsi dan Caleg DPR RI, maka per pemilih bisa mendapatkan sekitar Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu. Sehingga wajar jika dalam satu keluarga inti ada sekitar 4 orang pemilih, maka dalam satu  rumah  bisa  mendapatkan  minimal  Rp  2  juta  dari  praktik  politik  transaksional.  Sehingga, Pemilu yang seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip partisipasi, justru patut diduga tingginya tingkat partisipasi pemilih  itu didorong oleh proses mobilisasi berbasis politik uang. Sehingga harga demokrasi menjadi semakin mahal.
“Di Pemilu 2024 ini, masyarakat semakin pragmatis. Semua pihak ikut bermain dan menikmati praktik  politik  uang.  Termasuk  lembaga  keagamaan  sebagai  penjaga  moral  sekalipun.  Jika demokrasi semakin pragmatis, akan hilang politisi-politik ideologis dengan membangun visi kebangsaan yang kuat. Model Pemilu seperti ini jelas akan melahirkan politisi-politisi yang bisa beli  suara.  Di  DPR  dan  DPRD,  tidak  akan  lagi  ada  perdebatan-perdebatan  substantif  dalam politik legislasi. Karena model demokrasi yang transaksional jelas akan melahirkan praktik korupsi yang semakin menjadi- jadi. Apalagi KPK sudah semakin diperlemah seperti saat ini.” (Interview, Anonim, politisi asal Kepulauan Riau, Jakarta, 3 Maret 2024)
“Karena itu, jangan kaget kalau ke depan terjadi kebocoran APBN dalam skala besar. Karena, untuk bisa berhasil menjadi anggota DPR RI, tidak sedikit teman-teman Caleg kemarin yang harus menghabiskan minimal Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. Masyarakat tidak lagi peduli dengan politisi yang datang dan bekerja dengan membawa program di lingkungannya. Kaos dan sarung sudah tidak laku lagi. Itu hanya untuk meriahkan saja. Yang penting berapa mereka
bisa mendapatkan uang cash saat jelang pencoblosan” (Interview, Anonim, politisi asal Nusa Tenggara Barat, Jakarta, 3 Maret 2024).
Selanjutnya, mesin politik dalam Pileg itu diyakini berkelindan dengan masin politik Pilpres. Bagi Kubu 01 dan Kubu 03 (Interview, Amonim, elit partai politik pendukung Kubu 01, Jakarta, 14 Februari 2024; Interview, Amonim, elit partai politik pendukung Kubu 03, Jakarta, 14 Februari 2024), hal itu dianggap sebagai wujud dari pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 282 dan Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu. Karena itulah, Kubu 01 dan 03 mengajukan tuntutan yang sangat spektakuler, yakni menuntut MK untuk menganulir hasil rekapitulasi Pemilu yang disahkan KPU, lalu mendiskualifikasi Kubu 02 dan menyelenggarakan pemilihan ulang.
Ketiga, terkait  dugaan  praktik  korupsi  kepemiluan  ( electoral  fraud )  yang  mewujud  dalam manipulasi  data  pemilih,  penipuan  dan  intimidasi  pemilih,  hingga  praktik  kecurangan  melalui manipulasi suara hasil pemilihan, yang acapkali melibatkan campur tangan kekuatan ilegal, guna meningkatkan  perolehan  suara  kandidat  yang  diunggulkan,  atau  menekan  perolehan  suara kandidat pesaing yang akan dikalahkan. Dalam materi gugatannya, Kubu 01 dan Kubu 03 kembali menuding  kemenangan  Kubu  02  diperoleh  dari  hasil electoral  fraud yang  melibatkan  banyak pihak. Mulai dari pengangkatan penjabat kepala daerah, keterlibatan aparat negara, pengerahan kepala desa, hingga tudingan keterlibatan oknum-oknum penyelenggara Pemilu.
Modus operandi yang ditudingkan Kubu 01 dan 03 (Interview Deddy Sitorus, Tim Sukses Kubu 03, Jakarta, 4 Maret 2024) umumnya didasarkan pada dalil pelanggaran prosedur yang berangkat dari tudingan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), surat suara yang tercoblos, pengurangan suara Kubu 01 dan 03, praktik mencoblos lebih dari satu kali, keberadaan tempat pemungutan suara  (TPS) janggal,  adanya  anak-anak  yang  ikut mencoblos  saat  pemilihan,  serta  kecurangan penyelenggara  pemilu  yang  dilakukan  melalui  sistem  teknologi  informasi  dan  juga  Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

## Negosiasi kepentingan dan pertaruhkan kualitas demokrasi masa depan
Menyikapi hasil rekapitulasi Pemilu 2024 dan mencermati dinamika politik nasional tersebut, Kubu Paslon 01 dan Paslon 03 hanya punya dua pilihan. Pertama , menerima secara legowo hasil Pilpres yang selama ini mereka yakini diwarnai kecurangan. Kedua, bersikap tegas melakukan perlawanan hukum di MK dan Bawaslu serta menjalankan perlawanan politik melalui pengguna- an hak angket di DPR RI. Pertanyaan selanjutnya, setelah kedua kubu itu melakukan perlawanan di jalur konstitusional, apakah mereka masih yakin dan percaya dengan komposisi majelis hakim dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam empat bulan terakhir ini mereka tuding tidak etis dan syarat konflik kepentingan? Karena jika Kubu Paslon 01 dan 03 melakukan perla- wanan, maka mereka harus merujuk pada Pasal 286 UU No.7 tahun 2017 dan juga aturan Bawaslu N0.  8 tahun 2018 tentang dugaan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM).
Dalam konteks regulasi, pelanggaran terstruktur dimaknai sebagai praktik kecurangan yang dijalankan aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum secara kolektif atau secara bersama-sama. Selanjutnya, pelanggaran sistematis diartikan sebagai pelanggaran yang direncanakan dan dipersiapkan secara matang, tersusun rapi dan terpola de- ngan naik. Sedangkan pelanggaran masif dapat dipahami sebagai pelanggaran yang implikasi atau dampaknya sangat luas terhadap hasil pemilihan umum yang berjalan. Untuk bisa membuktikan semua itu, maka para penggungat, dalam konteks ini Kubu 01 dan 03, harus bisa menghadirkan data, informasi dan bukti-bukti TSM di 50 persen wilayah provinsi di Indonesia, dan membukti- kan  pelanggaran  itu  masuk  dalam  skala  massif  dan  sistematis  itu  sendiri.  Dalam  pertarungan yuridis formal yang menghendaki adanya bukti-bukti empiris yang sahih, maka jelas tidak mudah untuk bisa menghadirkan basis bukti sebesar dan sevalid itu.
Di sisi lain, setelah tim hukum Kubu 01 dan Kubu 03 melalukan perlawanan di MK, apakah partai-partai  pendukung  Kubu  01  dan  03  siap  dengan  konsekuensi  untuk  berhadap-hadapan dengan kekuasaan baru, hingga memaksa mereka harus berpuasa dari kekuasaan lima tahun ke depan?  Merujuk pada pengalaman dinamika politik selama ini, kemungkinan besar Kubu 01 dan Kubu 03 akan “menerima” hasil Pilpres 2024 ini karena beberapa hal. Pertama, gap suara antara
Kubu 02 dengan Kubu 01 dan 03 sangatlah jauh. Jauhnya perbedaan suara yang memenangkan Kubu  02  ini  dipicu  oleh  hancurnya  soliditas  basis  pemilih  loyal  Paslon  03  yang  betul-betul tergerus dan bermigrasi ke Kubu 02. Dengan bekal kekuatan politik berbekal kursi parlemen 25% (PDIP dan PPP), jika sekarang Ganjar-Mahfud hanya mendapatkan 16%, maka praktis ada 9% yang hilang. Artinya, terjadi split ticket voting yang cukup fatal di Kubu 03. Bahkan split ticket voting itu terjadi di basis-basis kendang utama Banteng, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya. Sehingga melakukan gugatan untuk mengejar ketertinggalan suara dari Kubu 02 tentu amat tidak mudah.
Kedua , partai-partai kelas menangah dan bawah secara elektoral ( mediocre political parties ), akan cenderung “mencari selamat” pasca kontestasi selesai. Partai -partai menangah-bawah tidak dididik untuk siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan, atau bahkan berpuasa dari kekuasaan. Selain akan berdampak pada aliran logistik, dalam praktiknya pilihan politik oposisi seringkali berdampak  pada  soliditas  internal  dan  potensi  gangguan  eksternal  yang  bisa  memecah  belah kekuatan partai. Sehingga, ini bukan sekadar pragmatisme, tetapi juga cara mereka bertahan dari keterpurukan dan kehancuran kekuatan politik.
Dengan demikian, meskipun Kubu Paslon 01 dan 03 masih merasa terlalu dini untuk mengakui kemenangan Kubu 02, tapi realitas politik itu besar kemungkinan akan menggiring partai-partai pengusung  mereka  untuk  membuka  ruang  negosiasi  dan  kompromi  dengan  Kubu  02,  untuk mencari titik selamat masing-masing. Situasi ini akan membuka pertanyaan lebih dalam, tentang kualitas dan masa depan demokrasi ke depan. Akankah nilai-nilai dan pilar-pilar demokrasi yang mengharuskan check and balances masih bisa diwujudkan? Ataukah pilar-pilar itu akan semakin hilang oleh orkestasi kekuatan politik yang berbasis kepentingan sesaat? Dinamika politik dan kekuasaan akan menjawabnya.

## Simpulan
Pemilu merupakan ajang konflik politik yang bersifat legal dan konstitusional untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Pemilu yang adil akan menjadi sistem manajemen konflik yang efektif untuk meredam gejolak, instabilitas dan kekacauan sosial-politik akibat benturan antar- kekuatan.  Sebaliknya,  jika  dijalankan  dengan  cara-cara  yang  tidak  adil,  Pemilu  bisa  memantik terjadinya  konflik,  baik  di  tingkat  elit maupun  akar  rumput.  Karena itu,  dibutuhkan  netralitas kekuasaan untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan demokratis.
Pemilu 2024 menyisakan banyak catatan terkait aspek netralitas dan independensi kekuasaan. Masing-masing kubu bertarung dengan masing-masing tudingan dan basis argumen yang berten- tangan satu sama lain. Bagi mereka yang menang, langkah-langkah pemenangan yang dituding pihak  lawan mereka  sebagai  bentuk eksploitasi  kekuasaan  yang melanggar  prinsip  demokrasi yang adil dan terbuka itu, dianggap sebagai hal wajar. Sementara bagi mereka yang kalah, lang- kah-langkah pemenangan dari kubu yang menang itu dianggap sebagao wujud pelanggaran asas pemilu  dan  prinsip  penyelenggaraan  pemilu  yaitu  bebas,  jujur,  dan  adil  secara  serius  melalui mesin kekuasaan yang dinilai menabrak banyak pakem prosedural.
Dalam konteks Pemilu 2024, dugaan korupsi politik muncul dalam berbagai bentuk yang bera- gam. Mulai dari tudingan-tudingan nepotisme, penggunaan pork barrel politics, hingga politisasi instrumen kekuasaan negara yang berdampak dugaan berbagai bentuk pelanggaran dan kecu- rangan pemilu ( electoral fraud ). Namun demikian, praktis tudingan-tudingan itu hanya terhenti di ranah wacana politik publik semata. Sebab berbagai siding sengketa Perselisihan Hasil Pemilih- an  Umum  (PHPU)  yang  masing-masing  penggugat  telah  mengajukan  saksi  ahli  maupun  saksi fakta,  juga  tetap  tidak  mampu  membuktikan  dugaan-dugaan  kecurangan  yang  mereka  yakini telah terjadi secara terstruktur sistematis dan masif. Artinya, semua tudingan dan dugaan itu se- olah menjadi bayang-bayang yang tampak riil, tapi tidak mudah dibuktikan dalam bentuk kete- rangan ahli maupun saksi fakta yang bersifat logis dan konkrit. Terlebih lagi, berbagai kekuatan politik yang ada tampaknya tidak memiliki kemauan dan keberanian lebih untuk membuktikan itu semua, karena ada kalkulasi kepentingan politik yang dianggap jauh lebih strategis ke depan. Sehingga,  pasca  Pemilu,  bukan  lagi  ranah  legal  formal  yang  menjadi  sasaran  tembak  mereka,
melainkan membuka ruang negosiasi dan kompromi seluas-luasnya untuk menemukan titik temu kepentingan dengan mereka yang akan memegang kekuasaan.
Kendati demikian, sebagai sebuah pembelajaran bagi penguatan kualitas demokrasi ke depan, evaluasi dari proses politik 2024 ini tetap penting untuk dicatat dan menjadi refleksi bersama. Dalam konteks ini, netralitas kekuasaan negara tetap menjadi hal penting untuk dijaga bersama. Sebab,  keberpihakan  pemimpin  politik  tertinggi  pada  salah  satu  kekuatan  politik  berpeluang disalahtafsirkan  dan  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  tertentu  untuk  memobilisasi  instrumen dan sumber daya negara yang seharusnya independen dan netral.
Jika kekuasaan negara tidak netral, politisasi lembaga-lembaga negara, seperti lembaga pene- gak hukum, jaringan militer, lembaga intelejen, lembaga penyelenggara Pemilu, hingga aparatur sipil  negara  bisa  disalahgunakan  untuk  menjadi ‘alat  pemenangan  politik’.  Tidak  netralnya kekuasaan negara bisa memfasilitasi terjadinya konflik kepentingan ( conflict of interests ) dan juga penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power ) dalam skala besar.
Belajar  dari  riset  Alyena  Batura  (2022)  di  sejumlah  pengalaman  demokrasi  mutakhir  di Algeria, Belarusia, Serbia, Tunisia, Kenya, Venezuela, dan Zimbabwe, ketika netralitas kekuasaan negara  dipertanyakan,  hal  itu  bisa  memantik  persepsi  adanya  Pemilu  yang  tidak  adil  ( unfair election ), yang selanjutnya memicu ketidakpercayaan politik publik ( political distrust ), membuka potensi chaos , serta melemahkan legitimasi kekuasaan pemerintahan yang terpilih. Pelajaran penting dari pelaksanaan Pemilu 2024 ini harus menjadi catatan serius,  sekaligus peringatan  awal  ( early  warning  system ),  bagi  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada) yang  akan  diselenggarakan  secara  serentak  di  545  daerah,  yang  terdiri  atas  37  provinsi,  415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Terlebih lagi, magnitude politik dari Pilkada 2024 ini sangatlah penting bagi konfigurasi kekuasaan di masa mendatang. Sebab, kekuatan pemenang Pemilu 2024 tentu tidak ingin melepaskan pengaruh dan sel-sel politiknya di level daerah. Di sisi lain, komposisi Pilkada 2024 ini akan ikut sangat menentukan hasil dan konfigurasi Pemilu 2029 mendatang. Karena itu, pertarungan sengit antara kekuatan politik akan terjadi di Pilkada 2024 ini. Bayang-bayang praktik korupsi politik berpotensi hadir, dengan segala bentuk dan variasinya, mengingat masing-masing kekuatan akan menggunakan semua sumber daya dan segala upaya ( at all costs ) untuk memastikan kemenangan berada di tangan mereka. Untuk  itu,  maka  penting  bagi  kita  untuk  senantiasa  melakukan  pengawasan  dan  untuk memastikan agar kekuasaan negara senantiasa berada di tengah. Hak politik pemimpin negara seyogyanya bisa tetap dijalankan secara terukur, di atas basis kesadaran bahwa pemimpin negara juga berkewajiban menjaga kepercayaan publik pada hadirnya kekuasaan negara yang netral. Jika pemimpin negara mampu meyakinkan kekuasaan negara berjalan netral dan independent, maka proses demokrasi bisa semakin matang.
Pemimpin  negara  sering  dianalogikan  sebagai  orang  tua,  yang  diharapkan  adil  dan  bisa mengayomi semua anak bangsa yang tengah berkompetisi dan berikhtiar untuk ikut melanjutkan pembangunan  bangsa.  Netralitas  kekuasan  negara  merupakan  salah  satu  kunci  bagi  hadirnya proses demokrasi yang kompetitif, berintegritas, dan adil. Ke depan, demokrasi Indonesia harus diperkuat dengan nilai-nilai keadilan dan keterbukaan, agar tidak timbul konsilidasi prasangka dan ketidakpercayaan politik publik ( political distrust ) terhadap negara. Untuk bisa mewujudkan itu,  rakyat  harus  mendukung  dan  mengapresiasi  setiap  ikhtiar,  kearifan  dan  kebijaksanaan pemimpin  yang  terus  berusaha  untuk  menjaga  netralitas  kekuasaan  negara,  demi  hadirnya demokrasi yang kian matang dan berkeadilan.
Di saat yang sama, berbagai catatan penting dari pelaksanaan Pemilu 2024 ini harus menjadi bagian penting dari upaya evaluasi mendasar untuk melakukan perbaikan kualitas kepemiluan ke depan. Selain harus meningkatkan kapasitas pengawasan masyarakat terhadap netralitas kekua- saan, upaya perbaikan regulasi sistem kepemiluan juga penting untuk segera dijalankan. Perbaik- an  aturan sistem  kepemiluan  itu  meliputi  banyak aspek, mulai dari  mekanisme  ambang  batas parlemen,  baik parliamentary dan presidential  thresholds ,  dalam  skema  sistem  proporsional; skema penyederhanaan partai politik yang juga bisa ditempuh melalui penurunan district magni- tude ; perbaikan sistem konversi suara ke kursi yang saat ini masih menggunakan metode perhi- tungan Sainte Lague ; pengetatan aturan terkait perilaku moral harzard melalui praktik politik
transaksional dan vote buying ; perbaikan digitalisasi dan elektronisasi rekapitulasi Pemilu; hingga meninjau ulang prinsip keserentakan Pemilu.
Selain perbaikan sejumlah aturan di dalam UU Pemilu di atas, ke depan juga perlu dilakukan penguatan kapasitas dan kualitas lembaga penyelenggara Pemilu. Selain memperketat tahapan- tahapan Pemilu yang menjadi tanggung jawab KPU yang di Pemilu 2024 lalu sempat memantik sejumlah kontroversi, laporan-laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan yang seolah kurang mendapatkan  respon  tindak  lanjut  secara  cepat  oleh  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  juga harus diperbaiki.
Dalam  sejumlah  kesempatan,  alasan  lambatnya  tidak  lanjut  laporan  di  Bawaslu  umumnya dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, mulai dari laporan yang belum lengkap, bukan yurisdiksi Bawaslu, dan lain sebagainya. Sebagai lembaga negara dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai pengawas Pemilu, maka Bawaslu harus diperkuat secara kelembagaan, agar lebih memi- liki keberanian dan kekuatan untuk berhadapan dengan aktor-aktor politik, yang sebenarnya para aktor-aktor politik itu juga yang sebelumnya telah memilih para komisioner Bawaslu itu sendiri.
Di atas semua itu, konflik kepentingan dan bias kekuasaan harus dinetralisir secara proporsio- nal  dan  memadai,  agar  konsolidasi  demokrasi  berjalan  semakin  matang  dan  dinamika  politik benar-benar bisa kembali fokus pada upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good  governance )  dan  layanan  masyarakat  yang  jauh  lebih  berdampak  dan  berkelanjutan ( adequate and sustainable public delivery service ) di masa depan.

## Referensi
Aspinall, E. (2005). Elections and the normalization of politics in Indonesia. South East Asia Research , 13 (2), 117 – 156. https://doi.org/10.5367/0000000054604515 Aspinall, E. (2010). Democracy and accountability in Indonesia. Journal of East Asian Studies ,
10 (1), 51 – 78. https://doi.org/10.1017/s1598240809990859
Aspinall, E., Mietzner, M., & Tomsa, D. (2015). 1 The moderating president: Yudhoyono’s decade in power. In The Yudhoyono Presidency (pp. 1 – 22). ISEAS Publishing. https://doi.org/10.1355/9789814620727-004
Aspinall, E., & Warburton, E. (2018). Indonesia: The dangers of democratic regression.
Proceedings of the Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017) . https://doi.org/10.2991/icsps-17.2018.1 Azra, A. (2021). Membangun keadaban politik . Kompas.Id.
https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/18/membangun-keadaban-politik Blais, A. (2000). To vote or not to vote?: The merits and limits of rational choice theory . University of Pittsburgh Pre.
Colomer, J. (2016). The handbook of electoral system choice . Springer. Cox, G. W., & McCubbins, M. D. (2005). Setting the agenda: Responsible party government in the US House of Representatives . Cambridge University Press. Diamond, L. (2007). Squandered victory: The American occupation and the bungled effort to bring democracy to Iraq . Macmillan.
Diamond, L., & Plattner, M. F. (2006). Electoral systems and democracy . JHU Press.
Emmerson, D. K. (1976). Indonesia’s elite: Political culture and cultural politics . Cornell University Press.
Fenno, R. F. (1977). U.S. House members in their constituencies: An exploration. American Political Science Review , 71 (3), 883 – 917. https://doi.org/DOI: 10.2307/1960097 Ferejohn, J. A. (1974). Pork barrel politics: Rivers and harbors legislation, 1947-1968 . Stanford University Press.
Grafton, C. T. (1975). Pork barrel politics: Rivers and harbors legislation, 1947-1968 . JSTOR. Hadiz, V. R. (2017). Indonesia’s year of democratic setbacks: Towards a new phase of deepening illiberalism? Bulletin of Indonesian Economic Studies , 53 (3), 261 – 278. https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311
Honna, J. (2007). Democratization and new citizenship in Indonesia. The Developing Economies , 45 (4). https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2007.00060.x Huntington, S. P. (2006). Political order in changing societies . Yale University Press. Jacobson, G. C., & Carson, J. L. (2019). The politics of congressional elections . Rowman & Littlefield. Johnston, M. (2005). Syndromes of corruption: wealth, power, and democracy . Cambridge University Press.
Kiewiet, D. R., & McCubbins, M. D. (1991). The logic of delegation: Congressional parties and the appropriations process . University of Chicago Press.
Kimura, E. (2011). Indonesia in 2010: A leading democracy disappoints on reform. Asian Survey , 51 (1), 186 – 195. Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption . University of California Press. Lijphart, A. (2012). Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries . Yale University Press.
Lindberg, S. I. (2006). Democracy and elections in Africa . jhu Press.
Mietzner, M. (2008). Indonesia and the pitfalls of low-quality democracy: A case study of the gubernatorial elections in North Sulawesi. In Democratization in Post-Suharto Indonesia
(pp. 144 – 170). Routledge.
Mietzner, M. (2009a). Indonesia; Democratic consolidation in Soeharto’s shadow. Southeast Asian Affairs , 105 – 123. https://muse.jhu.edu/article/370812
Mietzner, M. (2009b). Indonesia in 2008: Yudhoyono’s struggle for reelection. Asian Survey , 49 (1), 146 – 155. https://doi.org/10.1525/as.2009.49.1.146 Mujani, S., & Liddle, R. W. (2021). Indonesia: Jokowi sidelines democracy. Journal of Democracy ,
32 (4), 72 – 86. https://doi.org/10.1353/jod.2021.0053 Norris, P. (2004). Electoral engineering: Voting rules and political behavior . Cambridge university press.
Power, T. P. (2018). Jokowi’s authoritarian turn and Indonesia’s democratic decline. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 54 (3), 307 – 338. https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918 Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2008). Electoral system design: The new international IDEA handbook . International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform . Cambridge university press.
Sartori, G. (2016). 36. The theory of democracy revisited. In Democracy (pp. 192 – 196). Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/blau17412-044 Sherlock, S. (2024). What Indonesia’s Election means for its democracy . Australian Institute of International Affairs. https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/what- indonesias-election-means-for-its-democracy/
Sinclair, B. (2006). The available parent: Radical federalism and the moral politics of parenthood . University of Minnesota Press.
Susanti, B. (2023). Otoritarianisme berbungkus hukum . Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/05/otoritarianisme-berbungkus- hukum?utm_source=kompasid&utm_medium=link_shared&utm_content=copy_link&utm_ campaign=sharinglink Transparency International. (2020). Will the legacy of COVID-19 include increased authoritarianism? https://www.transparency.org/en/news/will-the-legacy-of-covid-19- include-increased-authoritarianism#:~:text=As we begin to return,and weakened rule of law.
Ware, A. (2009). Political parties and party systems . Oxford University Press.

## Wawancara:
1. Wawancara, Anonim, elit partai politik pendukung Kubu 01, Jakarta, 14 Februari 2024
2. Wawancara, Anonim, elit partai politik pendukung Kubu 03, Jakarta, 14 Februari 2024
3. Wawancara, Anonim, politisi asal Nusa Tenggara Barat, Jakarta, 3 Maret 2024
4. Wawancara, Anonim, politisi asal Kepulauan Riau, Jakarta, 3 Maret 2024
5. Wawancara dengan Reffly Harun, Tim Hukum Kubu 01, Jakarta, 1 April 2024
6. Wawancara dengan Fahri Bachmid, Tim Hukum Kubu 02, Jakarta, 1 April 2024
7. Wawancara dengan Ronny Talapessy, Tim Hukum Kubu 03, Jakarta, 1 April 2024
8. Wawancara Deddy Sitorus, Tim Sukses Kubu 03, Jakarta, 4 Maret 2024
9. Wawancara Emanuel Ebenizer, Tim Sukses Kubu 02, Jakarta, 4 Maret 2024
10. Wawancara Faldo Maldini, Tim Sukses Kubu 02, Jakarta, 4 Maret 2024