## LEGITIMASI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

## Sarno Wuragil
Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Indonesia E-mail: sarno.wuragil@gmail.com

## ABSTRAK
Bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum ialah penjelasan rumusan Pasal 1 ayat  (3)  pemilihan  umum  diselenggarakan  dan  dilaksanakan  secara  bebas  tanpa tekecuali dengan adanya kewajiban jaminan dari negara. Pada konteks ini pemilu merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam dimensi hukum. Pemilihan umum sebagai sarana rakyat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya terlaksananya pemilihan umum didasarkan  pada  asas  kebebasan  wajib  dijamin  oleh  negara.  Termasuk  kandidat narapidana  korupsi  yang  uji  materinya  dikabulkan  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi bersifat constitusional bersyarat. Penetapan MK terhadap permohonan uji  materi  ini  tidak  lain  Pasal  4  ayat  (3)  PKPU  terhadap  Undang-Undang  No.  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Serta  Putusan  MK  membatalkan  PKPU yang  menyatakan  larangan  koruptor  berpartisipasi  menjadi  calon  legislatif dikarenakan bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD 45 dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Mantan narapidana korupsi mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain. Merupakan suatu hak yang dijamin oleh konstitusi. Implikasi  dari  putusan  MK  tersebut  Komisi  Pemilihan  Umum  harus  melakukan penyesuaian  isi  putusan  MK  dengan  PKPU.  Penyesuaian  dilakukan  dengan merevisi  PKPU  terhadap  Pasal  yang  membatalkan  larangan  mantan  terpidana rasuah mencalonkan diri menjadi kandidat calon legislatif.
Kata Kunci :  Narapidana, korupsi, mahkamah konstitusi.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  adalah  merupakan  produk politik.  Pengertian  ini  akan  menjadi berbeda  atau  salah  jika  didasarkan  pada das  sollen atau  hukum  tidak  diartikan sebagai Undang-Undang. Padahal hubungan  hukum  dan  politik  bisa didasarkan  pada  pandangan das  sollen (keinginan  yang  dibayangkan)  atas das sein (kenyataan  yang  terlihat).  Hukum diartikan  sebagai  peraturan  perudang- undangan (UU/Putusan Peradilan).
Apabila  menggunakan  das  sollen adanya  hukum  sebagai  dasar  mencari kebenaran  ilmiah  dan  memberi  arti hukum  di  luar  Undang-Undang  maka pernyataan  hukum  merupakan  produk politik  tentu  tidak  benar.  Mungkin  yang benar  politik  merupakan  produk  hukum. Bahkan  bisa  jadi  keduanya  tidak dibenarnarkan menggunakan asumsi dan konsep  dasar  asas  das  sollen-sein. Misalnya  asumsi  indeterminasi  hukum dan  politik.  Asumsi  ini  mengatakan
bahwa hukum dan politik saling mempengaruhi,  sebab  “politik  tanpa hukum  itu  zhalim”  sedangkan  “politik tanpa hukum itu lumpuh”.
Begitu  juga  jika  kita  membahas korupsi  kaitktannya  dengan  koruptor maju  pemilu.  Koruptor  terjerat  hukum UU  korupsi  bahkan  di  awal  menjabat disumpah  tidak  akan  korupsi  sebagai zona  integritas.  Keinginan  negara  ini tanpa  korupsi  namun  kenyataannya dimana-mana  korupsi  seakan  “kutukan” menjadi  negara  dengan  jumlah  kasus korupsi cukup tinggi.
Gelayut  antara  kekhawatiran    dan harapan  ( khauf  wa  rajâ` )  ini  yang  terus beradu  dalam  pikiran  penulis.  Apalagi Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal  4  ayat  (3)  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  20 Tahun  2018,  lantaran  Pasal  tersebut bertentangan  dengan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu. Serta  Pasal  28  huruf  D  UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berangkat  dari  hal  di  atas,  penulis mencoba  untuk  menelisik  penyebab pembatalan uji materi tersebut.
Jika  melihat  kedaulatan  tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar  1945  yang  diatur  dalam  Pasal  1 ayat  (2)  UUD  1945.  Sedangkan  aturan Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  menyatakan
bahwa  negara  Indonesia  sebagai  negara hukum  (Jimly  Asshiddiqie,  1994:59- 105). Negara hukum ( Rechtstaat ) adalah konsep yang berparadigma bahwa Negara dan  alat  kekuasaannya  (pemerintah)  tak dibenarkan  bertindak  atas  kekuasaannya belaka,  melainkan  harus  ditumpukan pada  dasar  kebenaran  hukum  yang  telah dipositifkan  ialah  Undang-Undang  yang pada  gilirannya  berdiri  tegak  diatas kebenaran  hukum  Undang-Undang  yang paling  dasar,  ialah  Undang-Undang Dasar (Winarno, 2013:138).
Bukti  bahwa  Indonesia  merupakan negara  hukum  ialah  penjelasan  rumusan Pasal  1  ayat  (3)  pemilihan  umum diselenggarakan dan dilaksanakan secara bebas  tanpa  tekecuali  dengan  adanya kewajiban  jaminan  dari  negara.  Dapat dimaknai bahwa dihadapan hukum rakyat memiliki  persamaan  dalam  hal  derajad yang  tidak  boleh  dibedakan  serta ketidakberpihakan  (Topo  Santoso,  Eva Achjani Zulfa, 2003: 1).
Pada  konteks  ini  pemilu  merupakan perwujudan  hak  asasi  manusia  dalam dimensi  hukum  (Rahayu,  2015:5-7). Pemilihan  umum  sebagai  sarana  rakyat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara.  Lebih  dari  itu  pemilu merupakan  kebutuhan  pemerintah  akan keabsahan kekuasaannya (Affan Sulaeman. 2015:20). Dari sinilah muncul
penilaian terhadap calon legislatif berkaitan dengan elektabilitas dan integritas. Calon legislatif harus memiliki rekam  jejak  yang  baik  dan  bereputasi. Permasalahan  muncul  ketika  caleg  yang memiliki track record buruk (tersandung perkara  korupsi)  menjadikan  penilaian tidak layak menduduki jabatan kenegaraan.  Akibatnya  KPU  melarang mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif.  Mulailah  legitimasi  mantan narapidana korupsi mencuat kepermukaan  ketika  turut  serta  dalam pemilihan  umum.  Pembicaran  yang sensitif  mengingat  putusan  MK  bersifat constitusional  terhadap  calon  legislatif apalagi memiliki pengalaman pait sampai dieksekusi putusan inkracht oleh pengadilan.
Pengabulan permohonan oleh Pemohon Jumanto tentang keberatan hak uji  materiil  sebatas  frasa  “mantan terpidana  korupsi”  di  Pasal4  ayat  (3) Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum terhadap  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum. Sehingga  sifat  constitusional  muncul ketika MK menganggap peraturan PKPU bertentangan dengan pembentuk
peraturan  perudang-undangan  diatasnya,
yaitu UU Pemilu juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.  Pro  dan  kontra  terhadap
persoalan  ini  muncul  sejak  2  Juli  2018 dikalangan  pengamat  pemilu,  parpol, akademisi dan masyarakat.
Disisi  lain  negara  hadir  untuk mencegah praktek korupsi, karena dampaknya  yang  luar  biasa,  tak  heran, korupsi pun sudah dikategorikan sebagai extra  ordinary  crime.  Bahkan  negara tidak henti berinovasi dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Mulai  dari  pendekatan  budaya,  sosial, hingga  pendidikan.  Lagi-lagi  usaha  ini terbentur  akibat  hukum  tumpang  tindih. Belum  menyoal  hak  asasi  manusia  yang diatur  dalam  Pasal  28  huruf  D  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945  menyebutkan  bahwa
“setiap  orang  berhak  memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Berdasarkan  bunyi pasal tersebut  dalam  hal:  pemilu,  hak  politik warga  negara  dalam  pemilihan  umum termasuk pemilihan kepala daerah, yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
Dari  sinilah  penulis  ingin  mengkaji hal  tersebut  lebih  mendalam  terkait Legitimasi  Mantan  Narapidana  Korupsi Sebagai  Calon  Legislatif  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian  dilakukan  secara  kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan
(library  research).  Dalam  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  analisis  deskriptif kualitatif dengan metode content analysis,  yaitu  menganalisa  data  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan  terkait problematika mantan napi korupsi menjadi  calon  legislatif.  Berdasarkan latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  di atas,  rumusan  masalah  penelitian  ini adalah  bagaimana  legitimasi  mantan narapidana korupsi calon legislatif pasca putusan Makamah Konstitusi?. Selain itu, Penulis  berusaha  semaksimal  mungkin untuk mendeskripsikan tentang
pertimbangan MK dan implikasi hukumnya.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Legitimasi  Mantan  Narapidana Korupsi Calon Legislatif
Kejahatan  korupsi  masuk  ke  dalam kategori  kejahatan  yang  luar  biasa ( extra  ordinary  crime )  menyebabkan kemiskinan  disuatu  negara  sehingga pantas  menjadi  musuh  bersama  dan musuh internasional. Penyebabnya ialah  penyalahgunaan  jabatan  publik
demi kepentingan
pribadi,
menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar  kode  etik.  Suatu  perbuatan bisa  dikatakan  kejahatan  korupsi  jika memenuhi beberapa syarat berupa termotivasi, kesempatan, niat serta risiko korupsi.
Jika  dicermati  uaraian  di  atas dianggap  bersinggungan  dengan  ikhtiar dalam  menegakan  Hak  Asasi  Manusia (HAM) dan semangat kedaulatan rakyat. Padahal  korupsi  juga  merenggut  hak sosial  dan  ekonomi.  Namun  deskripsi tersebut  lebih  mengarah  pada  unsur politik.  Perlindungan  HAM  dari  unsur politik  ialah  setiap  orang  dilindungi haknya  ketika  berserikat  dan  berkumpul dengan  orang  lain  untuk  mendirikan partai  politik  tujuannya  bersaing  dalam pemilihan  umum.  Bahkan  diperintahkan dalam konstitusi sendiri bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat sebab yang benar-benar berdaulat adalah rakyat pelaksanaannya berdasarkan UUD 45.  Dengan  demikian,  pembatasan  hak warga negara bersetatus mantan narapidana rasuah sejatinya  koruptor sendiri  merupakan  bagian  dari  rakyat yang  memegang  kedaulatan  tertinggi telah  dibatasi  dalam  menjalankan  hak pilih  ataupun  dipilih.  Hal  itu  dilarang kecuali hak politik diberhentikan langsung oleh pengadilan.
Tidak  heran  jika  HAM  merupakan hak  dasar  yang  dimiliki  manusia  sejak lahir.  Maka  jaminannya  negara  harus mendeklarasikan  dalam  bentuk  tulisan dikonstitusinya  (UUD  45),  dibaratkan sebagai starting  point karena  menjadi bagian  yang  paling  berharga  dalam konstitusi (Jimly Asshiddiqie. 2011:343).
Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  (1) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  disebutkan hak  yang  melekat  pada  hakekat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerahnya  yang  wajib  dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adanya kelanggengan mendapatkan hak sipil dan politik, sosial, ekonomi,  dan  budaya,  bahkan  hak kelompok perempuan, anak, serta masyarakat  adat  ( indegenous  people) semua  itu  telah  dijamin  oleh  Undang- Undang.  Secara  jelas  hak  asasi  manusia merupakan hak yang kodrati (mutlak) dan paling  mendasar  melekat  pada  manusia dipahami sebagai natural rights (Mexsasai Indra, 2011:167)
Biarpun  begitu  koruptor  harus mendapatkan  perlakuan  khusus  karena melakukan kejahatan luar biasa. Langkah progresif  dilakukan  KPU  merupakan upaya  pemberantasan  korupsi  dalam rangka  menciptakan  pemerintah  yang bersih melalui pemilihan legislatif
(PKPU Nomor 20 Tahun 2018).
Permasalah yang diangkat menjadi point utama  dan  dituangkan  pada  Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah larangan  koruptor  tampil  dalam  pemilu
sebagai kandidat calon legislatif. Larangan  itu  tertulis  di  Pasal  7  ayat  (1) huruf  (h): “Bukan  mantan  terpidana bandar  narkoba,  kejahatan  seksual terhadap  anak,  atau  korupsi” begitu bunyinya . Ketentuan pelarangan koruptor sebagai  bakal  calon  legislatif  maju pemilu disiapkan
KPU dalam mengantisipasi  tahun  politik  2019  dan dapat diterapkan pada tahapan pendaftaran caleg.
Fenomena  menyita  perhatian  bagi pemerhati  pemilu  di  Indonesia  akibat perdebatan  pro  dan  kontra  dalam mempertahankan  opininya.  Kegaduhan dikalangan  masyarakat  bukan  berarti tidak  mendukung  langkah  KPU  namun dianggap  melanggar  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum  sehingga terjadi  penolakan.  Serta  bertentangan dengan  Pasal  28  huruf  D  UUD  45. Penyebabnya  ialah  mantan  narapidana kasus  korupsi  dianggap  mempunyai  hak politik  yang  sama  dengan  warga  negara yang  lain,  suatu  hak  yang  dijamin  oleh konstitusi.
Pelarangan  mantan  pidana  korupsi mendaftar  caleg  tidak  beralasan,  belum tentu korupsi lagi. Jika dikaitkan konsepsi HAM  dengan rechtstaat ,  manusia  tidak memiliki  kekuasaan  untuk  memerintah justru  hukum  sebagai  posisi  tertinggi dalam  kehidupan  negara.  Maka  hukum
memiliki makna kesatuan hierarki dalam tatanan  norma  hukum  saja  karena puncaknya  adalah  konstitusi.  Artinya negara  hukum  menghendaki  adanya supremasi konstitusi sebagai konsekuensi dari  konsep  negara  hukum  sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena  konstitusi  merupakan  wujud perjanjian sosial tertinggi. Dengan demikian  negara  sebagai  pemegang kewajiban  pemenuhan  HAM  memiliki tugas: penegakan melalui UU, pembentukan pengadilan HAM, pembentukan pemerintah komisi Nasional,  dan  penegakan  melalui  proses pendidikan (Jimly Asshiddiqie, 2005:152-162)
Oleh  sebab  itu  legitimasi  mantan narapidana  korupsi  berpatisipasi  dalam pemilu  sebagai  caleg  tidak  menjadi masalah. Pemenuhan HAM dalam pemilihan umum merupakan representasi dari  demokrasi.  Ukurannya  dikatakan pemilu  yang  integritas  (menjunjung HAM)  ialah  (a)  menghormati human rights atas perjanjian internasional tentang  hak  sipil  dan  politik;  (b) menghargai  HAM  melalui  kesetaraan dihadapan  hukum  dan  penegakannya tidak boleh sewenang-wenang bagi warga negara sehingga pemerintah wajib bertanggung jawab (c) pemerintah mewakili rakyat untuk menyelenggarakan
pemilu yang
berintegritas dilihat dari prinsip, standar, hak dan peraturan (Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, 2012:6).
2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi  Terkait  Legitimasi Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif Pelarangan koruptor mengikuti pemilihan umum sebagai calon legislatif dinilai  bertentangan  dengan  Pasal  240 ayat (1) huruf (g) UU Pemilu merupakan hasil putusannya MK. Secara substansial putusan  MK  dapat  dijabarkan  menjadi dua  yaitu  pertama,  tidak  ada  larangan koruptor  mencalonkan  diri  sebagai kandidat  caleg  di  pemilihan  umum  jika merujuk Pasal 240 ayat (1) huruf (g) UU Pemilu, sebagaimana tertuang di Pasal 4 ayat  (3)  PKPU.  Kedua,  norma  hukum PKPU yang melarangan bakal caleg dari mantan pidana  rasuah maju pemilu  jelas bertentangan  dengan  Pasal  12  huruf  (d) UU  No.  12  Tahun  2011  berbunyi, “peraturan  di  bawah  Undang-Undang berisi materi untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya”.
Sehingga,  Komisi  Pemilihan  Umum dinilai  ceroboh  membikin  aturan  semau sendiri  tanpa  melihat  hierarki  peraturan perudang-undangan  di  atasnya  (Ahmad Zazili, 2012:34).
Sesungguhnya  peristiwa  tersebut KPU menginginkan bakal calon anggota legislatif  berasal  dari  figur  yang  bersih
dan  berintegritas  tanpa  memiliki  rekam jejaknya  buruk.  Dapat  dikatakan  sebuah keniscayaan, ini yang menjadi pertimbangan  MK  dalam  mengadili perkara hak uji materiil bahwa penyelenggaraan pemilu harus menjunjung keadilan dan integritas tinggi sesuai  dengan  semangat  PKPU.  Selain itu,  kesalahan  KPU  ialah  aturan  yang mengatur    larangan  narapidana  korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif lebih  rendah  di  bawah  Undang-Undang Pemilu  (in  casu)  PKPU.  Semestinya pengaturan  pembatasan  hak  politik seorang  warga  negara  dimuat  dalam Undang-Undang.
Dengan  demikian  dapat  dipahami bahwa pertimbangan MK menilai PKPU mengganggap  berbenturan,  dan  tidak seiring serta kurang memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perudang- undangan  yang  baik,  sebagaimana  yang dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 (Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011). Asas hukum pembentukan peraturan perudang-undangan hierarkinya  tidak  boleh  bertentangan maka PKPU sebagai aturan lebih rendah tidak  boleh  mengatur  yang  tidak  ada dalam  Undang-Undang  Pemilu  karena lebih  tinggi  kedudukannya.  Disinilah posisi PKPU membatasi hak politik bagi mantan  narapidana  korupsi  menjadi kandidat  calon  legislatif  jika  dilihat  dari
norma-nya.  Padahal  UU  pemilu  tahun 2017  tidak  ada  Pasal  yang  membatasi caleg  ingin  mendaftar  di  pemilu  yang menunjuk  pada  mantan  narapidana korupsi. Jelas sekali tidak ada sinkronisasi  norma  hukumnya  antara PKPU dengan UU pemilu.
Dalam pembentukan peraturan perudang-undangan  perlu  berpedoman pada asas-asas pembentuk peraturan yang baik  dan  ideal  salah  satunya  ialah “Undang-Undang  yang  dibuat  oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan  yang  tinggi  pula”  (lex superior derogat legi inferiori) (Soerjono
Soekanto, Purnadi
Purbacaraka, 1993:92). Apabila KPU bersikukuh ingin menghilangkan  hak  pilih  (ditiadakan) harus  melihat  pertimbangannya  yaitu ketidakcakapan  dan  ketidakmungkinan (impossibility) karena dicabut hak pilihnya  oleh  putusan  pengadilan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Padahal,  pemilu  harus  dijunjung  secara demokratis  dimana  harus  menjamin warga negara mendapatkan hak memilih (right to be vote) dan hak dipilih (right to be candidate).
Berbagai  pertimbangan  tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan  dari  Pemohon  Jumanto tentang  keberatan  hak  uji  materiil  serta menerangkan  bahwa  Pasal  4  ayat  (3) PKPU  frasa  “mantan  terpidana  korupsi”
bertentangan dengan pembentukan peraturan  yang  lebih  tinggi,  yaitu  UU Pemilu  juncto  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perudang-undangan.  Adanya terkabulnya permohonan tersebut, secara otomatis  PKPU  kehilangan  kekuatan hukum  yang  mengikat  bahkan  tidak berlaku umum.
3. Implikasi Hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Terkait  dengan  putusan  MK,  KPU menindaklanjuti  dengan  membuat  Surat Edaran kepada KPU Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai calon
legislatif  terindikasi  kejahatan  korupsi diizinkan mencalonkan sebagai kandidat  wakil  rakyat.  Imbas  dari putusan  MK  setelah  dibatalkannya Pasal 4 ayat (3) PKPU ialah melegalkan mantan  terpidana  apapun  mencalonkan diri  sebagai  calon  legislatif.  Narapidana itu tidak sebatas pada kejahatan kasus  korupsi  saja,  namun  berlaku untuk  semua  pelaku  kejahatan  baik seksual  terhadap  anak,  dan  bandar narkoba.
Implikasi terhadap pasal yang membatalkan larangan narapidana korupsi  menjadi  calon  legislatif  ialah KPU  harus  melakukan  penyesuaian isi  putusan  MK  dengan  PKPU  dengan cara  merevisi.  Tahapan  revisi  PKPU:
(1)  uji  publik  dan  konsultasi  dengan DPR serta pemerintah untuk memastikan kesesuaian  hasil  revisi  putusan  MK. (2)  penetapan  dilakukan  oleh  KPU  dan disahkan  oleh  Kemenkumham.  (3)  KPU menyosialisasikan peraturan baru kepada  para  peserta  pemilu  tingkat Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Revisian PKPU  segera  dirampungkan  terkait permohonan  keberatan  hak  uji  materiil atas PKPU dinilai khusus. Jika dibandingkan dengan permohonan peraturan perudang-undangan di bawah Undang-Undang lain pada umumnya. Disebabkan adanya ketentuan Pasal  76  ayat  (4)  UU  Pemilu  yang dibatasi  waktu  paling  lama  30  hari kerja sejak permohonan diterima (Undang-Undang Pemilihan Umum, 2017:50). Pengaturan tenggang waktu  diatur  juga  dalam  Pasal  8  ayat (2)  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  1  Tahun  2011  ditentukan selama  90  hari  setelah  putusan  dikirim ke  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang mengeluarkan peraturan perudang- undangan  tersebut.  Apabila  Pejabat TUN tidak menjalankan tugasnya, berimbas  pada  peraturan  perudang- undangan  dimohonkan  di  mata  hukum tidak  memiliki  kekuatan  hukum  tetap (Peraturan Mahakamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2011). Dengan demikian, putusan  dianggap  tidak  berfaedah  bagi
Pemohon  secara  khusus  dan  masyarakat secara umum karena permohonan diputus melewati waktu yang ditentukan.
KPU  sebagai  penyelenggara  pemilu wajib  mengambil  langkah  melakukan revisi  putusan  MK  terhadap  PKPU. Putusan MK bagian dari norma hukum  berkekuatan  mengikat  sama
dengan Undang-Undang. Subtansi putusan MK terhadap pengaturan
membatasi hak politik seorang warga  negara  harus  dimuat  dalam Undang-Undang,  bukan  diatur  di  bawah Undang-Undang ( in casu ) PKPU. Bahkan  tidak  bisa  Pasal  169  huruf d  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang Pemilu dijadikan pedoman karena persyaratan  berbeda  dan  tidak  berlaku bagi  calon  anggota  legislatif  yang merupakan  mantan  napi  korupsi.  Oleh sebab itu, mengantisipasi pemilu yang  akan  datang  terkait  pembatasan hak politik ini diperlukan kajian terlebih  dahulu  yang  didasarkan  pada asas hukum pembentukan aturan perudang-undangan.
Melihat  hasil  putusan  MK  di  atas dapat dikatakan bagian dari
pembangunan  hukum  yang  reposnsif melalui  politik  yang  demokratis.  Tidak heran jika amandemen konstitusi Indonesia  terstruktur  menjamin  sistem politik demokratis dari sudut
ketatanegaraan hubungan kekuasaan dan negara. Terbukti legetimasi
mantan  narapidana  korupsi  menjadi calon legislatif
diperbolehkan mencalonkan diri pada pemilihan umun dan tidak melanggar hak kontitusional. Hal ini membingkai politik Indonesia bisa dibilang demokratis (Moh. Mahfud MD, 2018:380). Ada dua acara untuk mengaktualisasikan  sistem  demokratis di Indonesia yang
wajib dipertimbangkan,  yaitu:  pertama,  sistem demokrasi yang dikukuhkan oleh amandemen  konstitusi  wajib  diikuti dengan  moralitas  (Moh.  Mahfud  MD, 2018:380). Moral adalah unsur intrinsik hukum berupa perbuatan dinilai  dengan  barometer  kebaikan atau  keburukan.  Moralitas  ini  hadir ketika  calon  anggota  legislatif  jujur mengakui bahwa dirinya adalah mantan  koruptor  serta  hak  politiknya tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan.  Maka,  tugas  negara  hanya meyerahkan  kembali  kepada  rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  untuk memilih wakilnya di parlemen, meskipun terlihat  baik  namun  secara  hakiki telah  medzalimi  rasa  keadilan  orang lain (Satjipto Rahardjo, 2009:132).
Kedua,  sebagai  produk  kesepakatan ( resultante )  yang  lahir  dari  keadaan  dan
waktu  tertentu  UUD  itu  tidak  boleh ditutup dari kemungkinan untuk diubah dengan resultante baru
(Satjipto  Rahardjo,  2009:132).  Dengan demikian  jika  tidak  akan  bertentangan dengan  UUD  45  terutama  menyangkut HAM  pasal  28  huruf  D  maka  perlu melakukan  perubahan  (revisi)  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilu untuk diuji materi. Jika mengandalkan amandemen ataupun
referendum
UUD dirasa tidak
memungkinkan  maka  melalui  jalur revisi kajian lembaga legislatif
(pembuatan UU). Namun dalam kenyataannya legislatif lebih banyak  membuat  keputusan  politik
dibandingkan dengan menjalankan hukum yang sesungguhnya, jika pekerjaan hukum itu dikaitkan
dengan  masalah  prosedur.  Tampak  jelas bahwa lembaga legislatif (yang
menetapkan  produk  hukum)  sebenarnya lebih  dekat  dengan  politik  daripada
dengan hukum itu sendiri (Moh. Mahfud MD, 2006:8-9).

## C. SIMPULAN
In casu PKPU dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU  frasa  “mantan  terpidana  korupsi” bertentangan dengan peraturan perudang- undangan  yang  lebih  tinggi  (Undang- Undang Pemilu juncto UU No. 12 Tahun 2011). Sehinga terjadi penolakan dikarenakan  KPU  melanggar  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum. Selain hal  tersebut,  bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD 45. Implikasi dari putusan  MK,  KPU  harus  menyesuaikan isi  putusan  MK  dengan  PKPU  dan merevisi PKPU terhadap Pasal melarangan koruptor maju sebagai calon legislatif  serta  mengizinkan  koruptor mencalonkan diri sebagai legislatif. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Aedi,  Ahmad  Ulil.  2013.  Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum
(Equality  Before  The  Law)  (Suatu Kajian  Khusus  Putusan  Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-
V/2007  Dalam  Perspektif  Filsafat
Hukum). Jurnal Law Reform . Vol. 8. No. 2.
Asshiddiqie,  Jimly.  1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam
Konstitusi  Dan  Pelaksanaannya  Di
Indonesia .  Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru
Van Hoeve.
_________,  Jimly.  2005. Konstitusi  & Konstitusionalisme  Indonesia. Edisi Revisi. Konstitusi Press. Jakarta.
_________, Jimly. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta:
Rajawali Press.
Indra, Mexsasai. 2011. Dinamika Hukum Tata  Negara  Indonesia .  Bandung: Refika Aditama.
Komisi Global Untuk Pemilihan Umum.
2012. Pendalaman Demokrasi: Strategi Untuk Meningkatkan Integritas  Pemilihan  Umum  di Seluruh  Dunia. Demokrasi  Dan Keamanan. September.
Mahfud MD, Moh. 2018. Politik Hukum Di  Indonesia .  Edisi  Revisi.  Cet.  8. Depok: Rajawali Pers.
__________,  Moh. 2006. Politik Hukum Indonesia .  Jakarta:  Pustaka  LP3ES Indonesia.
Peraturan Mahakamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2011.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum
Nomor 20 Tahun 2018. Rahardjo , Satjipto. 2009. Hukum Progresif  Sebuah  Sintesa  Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta
Publishing.
Rahayu.  2015. Hukum  Hak  Asasi Manusia .  Edisi  Revisi.  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Santoso,  Topo  dan  Eva  Achjani  Zulfa. 2003. Kriminologi . Jakarta:
Rajawali Pers.
Soekanto, Soerjono & Purnadi
Purbacaraka.  1993. Perihal  Kaidah Hukum .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Sulaeman,  Affan.  2015. Demokrasi, Partai  Politik,  Dan  Pemilihan Kepala . Jurnal Ilmu Pemerintahan D CosmoGov . Vol.1. No.1. April.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Undang-Undang Pemilihan Umum. 2017. Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 . Bandung: Fokusmedia.
Winarno. 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Zazili, Ahmad. 2012. Pengakuan Negara Terhadap  Hak-hak  Politik  (Rigth  to Vote)  Masyarakat  Adat  Dalam
Pelaksanaan Pemilihan Umum . Jurnal Konstitusi . Vol. 9. No. 1.