## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL DAN PENITENSIER  UNTUK  NARAPIDANA  HAMIL  DI  LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA
Gillbert Roganda Tampubolon, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan E-mail : gilbertroganda13 @gmail.com , subrotomitro07@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023
Diterima: 12 Juli 2023 Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords : Pregnant Inmates, Correctional  Institution, Health Services, Maternal, Penitentiary Pregnant inmates in prison settings face complex health challenges due to conditions of detention and pregnancy. This study aims to analyze the integration of maternal and penitentiary health services for pregnant inmates at the Women's  Correctional  Institution  Class  IIA  Jakarta.  The research method involved a qualitative approach with in- depth interviews with pregnant inmates, medical officers, and penitentiary officers. The results highlighted the need for  close  collaboration  between  penitentiary  health facilities  and  maternal  health  services  to  ensure  holistic and continuous care. This integration includes managing pregnancy  risks  in  the  prison  setting,  providing comprehensive  information  to  pregnant  inmates,  and providing assistance during labor and postpartum. It was found  that  an  integrated  approach  can  improve  the accessibility,  quality,  and  effectiveness of  health  services for  pregnant  prisoners,  while  contributing  to  the  well- being  of  mothers  and  babies  born  in  prison.  Although logistical and social challenges remain, the integration of maternal and penitentiary health services at the Jakarta Class  IIA  Women's  Correctional  Institution  provides  a foundation  for  improved  policy  and  practice  in  dealing with this unique health issue. Abstrak Kata kunci : Narapidana Hamil, Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan Kesehatan, Maternal, Penitensier Narapidana  hamil  di  lingkungan  penjara  menghadapi tantangan  kesehatan  yang  kompleks  akibat  kondisi penahanan  dan  kehamilan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  integrasi  pelayanan  kesehatan maternal  dan  penitensier  bagi  narapidana  hamil  di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Metode  penelitian  melibatkan  pendekatan  kualitatif

## Corresponding Author:
Gillbert  Roganda  Tampubolon,
E-mail : gilbertroganda13@gmail.com dengan  wawancara  mendalam  kepada  narapidana hamil,  petugas  medis,  dan  petugas  penitensier.  Hasil penelitian  menyoroti  perlunya  kolaborasi  yang  erat antara  fasilitas  kesehatan  penitensier  dan  layanan kesehatan maternal untuk memastikan pelayanan yang holistik dan berkesinambungan. Integrasi ini mencakup pengelolaan  risiko  kehamilan  di  dalam  lingkungan penjara,  pemberian  informasi  yang  komprehensif kepada  narapidana  hamil,  serta  pendampingan  selama persalinan  dan  pasca  persalinan.  Ditemukan  bahwa pendekatan  terpadu  dapat  meningkatkan  aksesibilitas, kualitas,  dan  efektivitas  pelayanan  kesehatan  bagi narapidana  hamil,  sekaligus  berkontribusi  pada kesejahteraan ibu dan bayi yang lahir di dalam penjara. Meskipun  tantangan  logistik  dan  sosial  masih  ada, integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA Jakarta memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan dan praktik dalam menghadapi isu kesehatan yang unik ini.

## @Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Sistem  peradilan  pidana  menghadapi  dinamika  yang  kompleks  dalam penanganan narapidana, terutama bagi narapidana perempuan yang menghadapi kondisi  kesehatan  yang  unik  seperti  kehamilan.  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  IIA  Jakarta,  narapidana  hamil  merupakan  kelompok  yang memerlukan  perhatian  khusus  dalam  pelayanan  kesehatan.  Kesehatan  maternal pada  narapidana  hamil  tidak  hanya  melibatkan  aspek  medis,  tetapi  juga mempertimbangkan kondisi penahanan dan aspek psikososial.
Kehamilan  di  dalam  lingkungan  penjara  dapat  menghadirkan  tantangan signifikan. Dari satu sisi, narapidana hamil memerlukan perawatan medis yang baik untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi yang akan lahir. Dari sisi lain, lingkungan penjara  memiliki  karakteristik  sendiri  yang  dapat  memengaruhi  aksesibilitas, kualitas, dan kesinambungan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk menjembatani  dua  bidang  ini,  yaitu  pelayanan  kesehatan  maternal  dan  aspek penitensier, guna memastikan pelayanan yang holistik bagi narapidana hamil.
Hingga  saat  ini,  kajian  yang  mendalam  mengenai  integrasi  pelayanan kesehatan  maternal  dan  penitensier  bagi  narapidana  hamil  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA  Jakarta  masih  terbatas.  Penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada aspek kesehatan masyarakat umum atau pada pelayanan kesehatan di luar konteks penjara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dan memberikan wawasan baru  tentang  bagaimana  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  hamil  dapat diintegrasikan dengan baik dalam lingkungan penjara.
Kondisi  pelayanan  kesehatan  maternal  bagi  narapidana  hamil  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA  Jakarta  merupakan  pokok  permasalahan yang  perlu  ditelaah.  Kehamilan  di  dalam  lingkungan  penjara  menghadirkan
dinamika kesehatan yang berbeda dari populasi umum. Rumusan masalah pertama menyoroti bagaimana pelayanan kesehatan maternal bagi narapidana hamil saat ini dijalankan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan dalam layanan yang ada.
Tantangan utama yang muncul dalam upaya integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier bagi narapidana hamil sejalan dengan latar belakang yang menggarisbawahi  kompleksitas  lingkungan  penjara.  Rumusan  masalah  kedua melihat  tantangan-tantangan  yang  muncul  dalam  mengintegrasikan  aspek kesehatan  maternal  dengan  faktor  penitensier  di  lingkungan  lembaga pemasyarakatan,  yang  mencakup  kendala  logistik,  sosial,  dan  koordinasi antarinstansi.
Dampak  dari  integrasi  pelayanan  kesehatan  maternal  dan  penitensier terhadap  kesejahteraan  ibu  dan  bayi  yang  lahir  di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  IIA  Jakarta  menjadi  isu  penting.  Rumusan  masalah  ketiga mengeksplorasi dampak positif yang mungkin timbul dari integrasi pelayanan ini, seperti peningkatan akses ke perawatan medis, peningkatan kualitas hidup, serta peran  integrasi  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  mental  dan  fisik  ibu  serta perkembangan bayi yang lahir di dalam lingkungan penjara.
Dengan  memahami  dinamika  ini,  diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih baik dan praktik pelayanan  kesehatan  yang  lebih  optimal  bagi  narapidana  hamil  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA  Jakarta.  Integrasi  pelayanan  kesehatan maternal  dan  penitensier  yang  efektif  diharapkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi yang lahir di dalam penjara serta memberikan panduan bagi peningkatan pelayanan kesehatan dalam konteks yang unik ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier bagi narapidana hamil di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA  Jakarta.  Pendekatan  studi  kasus akan  memberikan  pemahaman  mendalam  tentang  situasi,  praktik,  dan  dinamika yang  berkaitan  dengan  pelayanan  kesehatan  maternal  bagi  narapidana  hamil  di lembaga ini.
Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan narapidana hamil, petugas  medis,  dan  petugas  pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Data yang terkumpul dari wawancara mendalam dan observasi  partisipatif  akan  dianalisis  menggunakan  pendekatan  analisis  konten. Transkrip  wawancara  dan  catatan  observasi  akan  dikaji  secara  sistematis  untuk mengidentifikasi  pola,  tema,  dan  isu-isu  utama  terkait  pelayanan  kesehatan maternal,  tantangan  integrasi,  serta  dampaknya  terhadap  kesejahteraan  ibu  dan bayi.
Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian ini akan menghasilkan wawasan yang  mendalam tentang  integrasi  pelayanan  kesehatan  maternal  dan  penitensier bagi narapidana hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  dalam
mengembangkan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana hamil dan bayi yang lahir di lingkungan penjara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasal  9  ayat  (d)  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa setiap warga binaan pemasyarakatan berhak atas pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Pelayanan kesehatan yang diberikan  harus  mencakup  pemeriksaan  kesehatan,  pengobatan,  dan  rehabilitasi kesehatan. Selain itu, pelayanan kesehatan juga harus memperhatikan kondisi fisik, psikologis, dan sosial dari warga binaan pemasyarakatan.
Pelayanan kesehatan bagi narapidana hamil di lingkungan penjara adalah isu krusial  yang  melibatkan  aspek  kesehatan  dan  penitensier.  Dalam  konteks  ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi landasan hukum  yang  relevan.  Pasal  9  ayat  (d)  dalam  undang-undang  ini  menegaskan pentingnya  pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada  narapidana.  Pasal  9  ayat  (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan narapidana, termasuk narapidana hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  IIA  Jakarta,  menerima  pelayanan  kesehatan  yang  memadai. Integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan untuk memastikan bahwa aspek kesehatan ibu dan anak yang belum lahir diperhatikan secara komprehensif.
Dalam  konteks  narapidana  hamil,  integrasi  pelayanan  kesehatan  maternal dan  penitensier  bertujuan  untuk  menciptakan  kerjasama  yang  efektif  antara petugas  medis  dan  penitensier.  Integrasi  ini  mencakup  pengelolaan  risiko kehamilan,  pemberian  informasi  yang  akurat  kepada  narapidana  hamil,  serta pendampingan  selama  proses  persalinan  dan  pasca  persalinan.  Integrasi  juga memastikan aksesibilitas pelayanan yang lebih baik, terutama di tengah kendala- kendala yang mungkin ada dalam lingkungan penjara.

## Pelayanan  Kesehatan  Maternal  Bagi  Narapidana  Hamil  di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta
Pelayanan  kesehatan  maternal  bagi  narapidana  hamil  di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta memiliki dinamika tersendiri karena perpaduan antara aspek medis dan faktor penitensier. Saat ini, pelayanan kesehatan maternal  di  lingkungan  ini  telah  mengalami  perkembangan  namun  masih dihadapkan pada berbagai tantangan.
1. Pemeriksaan Kehamilan dan Skrining Kesehatan
Pemeriksaan  kehamilan  dan  skrining  kesehatan  awal  merupakan langkah  pertama  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  maternal  bagi narapidana hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Proses ini memiliki tujuan untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan bayi yang dikandung, serta mengidentifikasi risiko atau masalah kesehatan yang mungkin timbul selama kehamilan.
Ketika  seorang  narapidana  hamil  memberikan  informasi  tentang kondisi  kehamilannya  kepada  petugas  medis,  tahap  awal  adalah pemeriksaan  kehamilan.  Pemeriksaan  ini  melibatkan  pengukuran  usia kehamilan dengan menghitung jumlah minggu atau bulan kehamilan, yang
membantu  menentukan  tahapan  kehamilan  dan  perencanaan  pelayanan selanjutnya.
Setelah usia kehamilan ditentukan, narapidana hamil akan menjalani skrining  kesehatan  awal.  Skrining  ini  melibatkan  beberapa  komponen penting,  termasuk  pengukuran  tekanan  darah,  pemeriksaan  darah, pemeriksaan fisik, Pemeriksaan ultrasonografi.
2. Penentuan Rencana Pelayanan
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, rencana pelayanan kesehatan maternal akan ditetapkan. Ini termasuk pengaturan janji kontrol berkala dan pemantauan yang lebih intensif jika ada kondisi kesehatan khusus yang perlu diperhatikan.
Narapidana  hamil  akan  diberikan  informasi  dan  edukasi  mengenai perawatan prenatal, proses persalinan, dan perawatan pasca persalinan. Ini penting  untuk  memberikan  pengetahuan  yang  akurat  dan  memastikan keterlibatan  narapidana  hamil  dalam  pengambilan  keputusan  tentang perawatan kesehatan mereka.
3. Konsultasi Medis dan Pendampingan
Narapidana  hamil  akan  menjalani  konsultasi  medis  reguler  dengan petugas  medis  untuk  memantau  perkembangan  kehamilan  dan  mengatasi masalah kesehatan yang mungkin muncul. Pendampingan psikososial juga diberikan  untuk  mengatasi  stres  dan  ketidaknyamanan  yang  mungkin dirasakan.
4. Persalinan dan Pasca Persalinan
Selama persalinan, narapidana hamil akan mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dengan pendampingan dari petugas medis dan, jika diperlukan, petugas penitensier. Pasca persalinan, perawatan lanjutan akan diberikan untuk memastikan pemulihan yang optimal.
Dalam  menghadapi  realitas  unik  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Kelas IIA Jakarta, bentuk pelayanan kesehatan maternal bagi narapidana hamil telah diarahkan  untuk  memberikan  perawatan  yang  memadai  dan  holistik.  Mulai  dari pemeriksaan kehamilan dan skrining kesehatan awal, narapidana hamil diberikan perhatian medis yang diperlukan untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi yang sedang berkembang. Pelayanan ini mencakup berbagai aspek seperti pemantauan tekanan  darah,  analisis  darah,  pemeriksaan  fisik,  hingga  penggunaan  teknologi ultrasonografi.  Setiap  langkah  pelayanan  tersebut  adalah  bagian  penting  dari perencanaan dan pengelolaan perawatan kesehatan maternal yang komprehensif.

## Tantangan  dalam  Upaya  Integrasi  Pelayanan  Kesehatan  Maternal  dan Penitensier untuk Narapidana Hamil
Integrasi  pelayanan  kesehatan  maternal  dan  penitensier  bagi  narapidana hamil  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA  Jakarta  menghadapi serangkaian tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya berasal dari aspek medis, tetapi juga dari kondisi penahanan yang khas dalam lingkungan penjara.
1. Keterbatasan Sumber Daya
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta mengalami keterbatasan sumber  daya,  termasuk  tenaga  medis,  peralatan  medis,  obat-obatan,  dan fasilitas  kesehatan  yang  memadai.  Keterbatasan  ini  dapat  mempengaruhi
kualitas  dan  aksesibilitas  pelayanan  kesehatan  maternal  bagi  narapidana hamil.  Upaya  integrasi  pelayanan  memerlukan  alokasi  sumber  daya  yang memadai  dan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  untuk  memastikan  perawatan yang layak.
2. Koordinasi Antarinstansi
Koordinasi  antara  petugas  medis  dan  petugas  pemasyarakatan seringkali menjadi tantangan dalam mengintegrasikan pelayanan kesehatan maternal  dan  penitensier.  Komunikasi  yang  tidak  efektif  atau  kurangnya kolaborasi  dapat  menghambat  alur  pelayanan  yang  lancar.  Diperlukan kerjasama  yang  erat  dan  koordinasi  yang  baik  antara  kedua  pihak  untuk memastikan bahwa aspek medis dan faktor penitensier terintegrasi dengan baik.
3. Keterbatasan Ruang dan Fasilitas
Lingkungan penjara memiliki keterbatasan ruang dan fasilitas yang dapat memengaruhi pelayanan kesehatan maternal. Ruang untuk perawatan prenatal,  persalinan,  dan  perawatan  pasca  persalinan  mungkin  terbatas. Fasilitas  yang  tidak  memadai  dapat  mempengaruhi  kenyamanan  dan keamanan narapidana hamil selama proses perawatan.
4. Stigma dan Privasi
Stigma  terhadap  narapidana  hamil  dapat  memengaruhi  kualitas pelayanan kesehatan. Beberapa narapidana hamil mungkin enggan mencari perawatan  medis  karena  khawatir  tentang  pengungkapan  status hukumannya atau karena adanya rasa malu. Privasi juga menjadi masalah penting  dalam  lingkungan  yang  padat,  sehingga  memerlukan  pendekatan yang sensitif dalam memberikan pelayanan.
5. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan
Tantangan  lain  adalah  peningkatan  kesadaran  dan  pendidikan mengenai pentingnya pelayanan kesehatan maternal di kalangan narapidana dan  petugas  penitensier.  Pendidikan  dan  kampanye  yang  tepat  dapat membantu  mengatasi  stigma,  meningkatkan  partisipasi  narapidana  hamil dalam perawatan, dan memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak terkait.

## Dampak Integrasi  Pelayanan  Kesehatan  Maternal  dan  Penitensier Terhadap Narapidana Hamil di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta
Integrasi  pelayanan  kesehatan  maternal  dan  penitensier  bagi  narapidana hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan ibu dan bayi  yang  lahir  di  lingkungan  penjara.  Dengan  pendekatan  yang  lebih  holistik, integrasi ini mempertimbangkan aspek medis, psikososial, dan faktor penitensier yang unik.
1. Peningkatan Akses ke Perawatan Medis
Integrasi  pelayanan  kesehatan  maternal  dan  penitensier  dapat membantu memastikan bahwa narapidana hamil memiliki akses yang lebih baik  ke  perawatan  medis  yang  berkualitas.  Dengan  kolaborasi  antara petugas  medis  dan  penitensier,  proses  pemeriksaan,  pemantauan,  dan intervensi  medis  dapat  berjalan  lebih  lancar,  sehingga  mengurangi  risiko masalah kesehatan yang tidak terdeteksi atau tidak teratasi.
2. Peningkatan Kualitas Hidup
Dampak  positif  lainnya  adalah  peningkatan  kualitas  hidup narapidana  hamil.  Dengan  mendapatkan  perawatan  kesehatan  yang komprehensif,  narapidana  hamil  dapat  mengalami  peningkatan kesejahteraan fisik dan mental. Pelayanan yang lebih baik dapat mengurangi rasa  cemas,  stres,  dan  ketidakpastian  yang  mungkin  dirasakan  selama kehamilan dan proses persalinan.
3. Dukungan Psikososial yang Optimal
Integrasi  juga  memungkinkan  adanya  dukungan  psikososial  yang optimal  bagi  narapidana  hamil.  Pendampingan  dan  konseling  yang terintegrasi  dapat  membantu  narapidana  hamil  mengatasi  tantangan emosional  dan  mental  yang  mungkin  muncul.  Hal  ini  berkontribusi  pada kesejahteraan mental ibu hamil dan pada akhirnya berdampak positif pada perkembangan bayi yang lahir di lingkungan penjara.
4. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan
Dampak  lain  dari  integrasi  adalah  peningkatan  kesadaran  dan pengetahuan  mengenai  kesehatan  maternal  di  kalangan  narapidana  dan petugas  penitensier.  Informasi  yang  akurat  dan  edukasi  yang  tepat  dapat membantu  narapidana  hamil  membuat  keputusan  yang  lebih  baik  terkait perawatan  kesehatan  mereka  dan  merencanakan  masa  depan  setelah kelahiran.
5. Peluang untuk Perubahan Kebijakan
Keberhasilan  integrasi  pelayanan  kesehatan  maternal  dan penitensier  dapat  memberikan  dorongan  bagi  perubahan  kebijakan  yang lebih  mendukung  kesejahteraan  narapidana  hamil  di  lembaga pemasyarakatan. Hasil positif dari integrasi ini dapat memberikan dasar bagi rekomendasi  kebijakan  yang  lebih  baik  dalam  memenuhi  hak  asasi narapidana hamil untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Dalam keseluruhan, integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta memiliki potensi untuk mengubah paradigma dalam memberikan perawatan kesehatan kepada narapidana hamil. Dampak positif ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ibu dan bayi yang lahir di dalam penjara, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih manusiawi dan mendukung di dalam sistem peradilan pidana.

## PENUTUP Kesimpulan
Pelayanan  kesehatan  maternal  bagi  narapidana  hamil  di  Lingkungan Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA  Jakarta  melibatkan  berbagai  aspek  yang kompleks,  dari  bentuk  pelayanan  saat  ini  hingga  tantangan  dalam  integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier, serta dampak yang mungkin timbul dari upaya integrasi tersebut. Bentuk pelayanan tersebut mencakup pemeriksaan kehamilan,  skrining  kesehatan  awal,  penentuan  rencana  pelayanan,  pemberian informasi  dan  edukasi,  konsultasi  medis,  persiapan  persalinan,  serta  perawatan pasca  persalinan.  Langkah-langkah  ini  bertujuan  untuk  memantau  kesehatan  ibu dan  bayi  yang  dikandung,  sekaligus  memberikan  informasi  dan  dukungan  yang diperlukan bagi narapidana hamil.
Namun, tantangan dalam upaya integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier  tak  dapat  diabaikan.  Keterbatasan  sumber  daya,  koordinasi  antara petugas  medis  dan  penitensier,  keterbatasan  ruang  dan  fasilitas,  stigma,  dan pemenuhan  hak  asasi  adalah  beberapa  hambatan  utama.  Diperlukan  kerjasama yang  erat,  komunikasi  yang  baik,  dan  pendekatan  yang  sensitif  untuk  mengatasi tantangan ini agar pelayanan dapat terintegrasi dengan baik dan efektif.
Integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier memiliki dampak signifikan  terhadap  narapidana  hamil  di  lembaga  pemasyarakatan.  Dampak  ini mencakup  peningkatan  akses  ke  perawatan  medis,  peningkatan  kualitas  hidup, dukungan psikososial yang optimal, peningkatan kesadaran dan pengetahuan, serta peluang untuk perubahan kebijakan. Integrasi ini tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mengakomodasi dinamika penjara yang unik.
Secara keseluruhan, integrasi pelayanan kesehatan maternal dan penitensier merupakan langkah penting dalam memberikan perawatan yang komprehensif dan manusiawi bagi narapidana hamil. Meskipun tantangan ada, integrasi ini memiliki potensi  untuk  menghasilkan  perubahan  positif  yang  kuat  dalam  menjawab kebutuhan  kesehatan  dan  kesejahteraan  narapidana  hamil  di  Lingkungan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Integrasi ini juga memberikan dasar untuk  mengembangkan  praktik  yang  lebih  baik  dalam  memberikan  perawatan kesehatan yang setara bagi semua, tanpa memandang latar belakang atau kondisi sosial.

## Saran
Berdasarkan  analisis  mengenai  bentuk  pelayanan  kesehatan  maternal  di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA  Jakarta,  tantangan  dalam  upaya integrasi, serta dampak yang mungkin timbul, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi panduan untuk pembuatan kebijakan dan penelitian selanjutnya.
1. Pengembangan Protokol yang Jelas
Pembuatan  protokol  dan  pedoman  yang  jelas  mengenai  integrasi pelayanan  kesehatan  maternal  dan  penitensier  menjadi  langkah  penting. Protokol  ini  harus  mencakup  langkah-langkah  praktis  dalam  mengatasi tantangan yang ada, serta menjelaskan tanggung jawab dan peran masing- masing pihak terkait. Protokol yang jelas akan membantu petugas medis dan pemasyarakatan bekerja sama dengan lebih efektif.
2. Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran
Pelatihan  bagi  petugas  medis  dan  pemasyarakatan  mengenai integrasi  pelayanan  kesehatan  maternal  dan  penitensier  dapat meningkatkan  pemahaman  mereka  tentang  pentingnya  pendekatan  yang holistik.  Pendidikan  ini  juga  dapat  membantu  mengatasi  stigma  dan pengetahuan  yang  kurang  tentang  kesehatan  maternal  di  kalangan narapidana.
3. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal
Melibatkan  pihak  eksternal  seperti  organisasi  non-pemerintah  dan lembaga  kesehatan  yang  berpengalaman  dalam  pelayanan  kesehatan perempuan  dapat  memberikan  panduan  dan  dukungan  tambahan  dalam upaya  integrasi.  Kolaborasi  ini  juga  dapat  membantu  dalam  pemenuhan sumber daya yang mungkin terbatas.
4. Pemantauan dan Evaluasi Berkala
Pembuatan  kebijakan  dan  implementasi  integrasi  pelayanan kesehatan maternal dan penitensier perlu diikuti  dengan pemantauan dan evaluasi  berkala.  Penilaian  terhadap  pelaksanaan,  dampak,  dan  efektivitas integrasi  akan  membantu  mengidentifikasi  keberhasilan  serta  area  yang memerlukan perbaikan.
Langkah-langkah ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi narapidana hamil, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih inklusif,  manusiawi,  dan  berfokus  pada  kesejahteraan  semua  individu  di  dalam sistem peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Anand.  (2020).  Pemberian  Hak  Narapidana  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  (Studi  Kasus  Lapas  Kelas  II  A Tangerang). 1(1), 82-87.
Arman.  (2018).  Upaya  Pemenuhan  Hak  Atas  Pelayanan  Kesehatan  Dan  Makanan Bagi  Narapidana  Di  Cabang  Rutan  Blangkejeren  Kabupaten  Gayo  Lues Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. 2(3). 555-564.
Gustiansyah,  S.  W.  (2022).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  Terhadap Kepuasan  Narapidana  Lanjut  Usia  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Mojokerto. Skripsi di Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
Herliansyah, A. R. (2020). Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. 7(1), 212-221.
Masura, I. (2022). Manajemen Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lapas  Kelas  IIA  Purwokerto.  Skripsi  di  Program  Studi  Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Prihatini, Y. (2021). Hubungan Kie Kesehatan Dan Self Efficacy Dengan Pelaksanaan Iva Test Di Puskesmas Kamal Kabupaten Bangkalan. Skripsi di Program Studi Diploma DIV Kebidanan Stikes Ngudia Husada Madura.
Satiadarma,  M.  P.,  dkk.  (2021).  Optimalisasi  Fungsi  Fisik  dan  Psikologis  dalam Mencapai  Kesehatan  Mental.  Jakarta:  Lembaga  Penelitian  dan  Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara.
Suci, S. N. (2017). Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang  Layak  Bagi  Narapidana  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995. Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules).