INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11686-11697 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024
Rismawati 1 🖂 ,Putri Ulandari 2 ,Emilia Utari 3 ,Bagas Argadinata 4 ,Muhammad Syaiful Anwar 5
(1) (2) (3) (4) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung.
(5) Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.
Email: rismawatyrismawaty533@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Dalam  ranah  demokrasi,  partisipasi  politik  tentu  mempengaruhi  legitimasi  pemerintah.  Partisipasi politik  yang  semakin  tinggi,  akan  menunjukkan  bahwa  masyarakat  memahami,  mengikuti  dan berpartisipasi  pada  kegiatan  kenegaraan.  Sebaliknya,  dengan  rendahnya  partisipasi  politik menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap urusan atau kebijakan pemerintah. Khusus untuk negara  yang  menggambarkan  dirinya  sebagai  suatu  negara  demokrasi,  tingkat  partisipasi  politik merupakan faktor yang menentukan tingkat perkembangan demokrasi di negara tersebut. Jika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu dan berbagai kecurangan dilakukan oleh kelompok tertentu  untuk  mendapatkan  suara  terbanyak,  maka  pemilu  yang  diselenggarakan  serentak  di sebagian besar dunia tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Demokrasi, Partisipasi Politik, Pemerintah.
Abstract
In  democracy,  political  participation  affects  the  legitimacy  of  the  government.  The higher  political participation, will show that people understand, participate and participate in state activities. On the other hand, the low in political participation shows indifference to government's affairs or policies. Especially for countries that describe itself as a democracy, the level of political participation is a factor that  determines  the  level  of  democracy  development  in  the  country. If  there  is  a  deviation  in  the administration of elections and various cheating is carried out by certain groups to get the most voices, then elections being held simultaneously in most world will not pay optimal results. In accordance with the expectations of most Indonesians.
Keyword : Democracy, Political Participation, Government.

## PENDAHULUAN
Partisipasi  politik  memegang  peranan  penting  dalam  proses  pemilihan  umum,  baik dalam pemilihan parlemen maupun dalam pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Beberapa  hal  dari  pemilih  perlu  dipertimbangkan  adalah  tingkat  partisipasi  politik  pemilih untuk  pemilih  pemula.  Mengingat  pentingnya  partisipasi  politik  pendatang  baru  dalam pemilukada  dan  pemilihan  presiden  tahun  depan,  maka  perlu  dilakukan  kajian  ke  depan mengenai partisipasi politik pendatang baru dalam surat suara (Jurdi, 2018).
Diperlukan suatu hal untuk menentukan demokratisasi partisipasi, dan legitimasi dapat dilihat dari perilaku politik pada setiap warga Negara (Sunarso, 2015). Perilaku politik dapat dilihat  dalam  beberapa  bentuk,  yaitu  suatu  kegiatan  dan  adanya  dukungan  dengan  cara masyarakat yang datang ke TPS pada saat pemilihan umum (Sirajuddin &Winardi, 2015). Politik dengan perilaku yang seperti ini yang ditunjukkan oleh warga negara merupakan bentuk untuk menilai partisipasi politik dari warga negara itu sendiri. Seperti pemilu parlemen dan presiden dari tahun 1999 hingga pemilu tahun 2014. Informasi resmi KPU Pusat menyebutkan partisipasi bervariasi  dimulai  pada  tahun  1999  diadakannya  pemilu  sampai  pada  tahun  2014.  Pada pemilihan parlemen, penurunan aktivitas pemilihan umum sekitar 10 persen konstan hingga pemilu  2009.  Untuk  saat  ini,  partisipasi  pemilih  pada  pemilu  2014  meningkat  sebesar  5%. Terkait  pemilihan  presiden,  terdata  bahwa  pemilu  2014  adalah  dalam  sejarah  merupakan pertama kalinya jumlah pemilih lebih rendah daripada pemilu parlemen .
Peran KPU harus dioptimalkan untuk menghindari tindakan golongan putih dari publik. Golongan putih atau biasa disebut golput merupakan suatu tindakan dari warga negara yang sudah terdata sebagai pemilih namun tidak memilih atau tidak menggunakan suaranya. hal itu bermula ketika mahasiswa melakukan aksi tidak terima atau menolak dengan cara golput pada
pemilu  1971,  pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru.  Pemilu  pasca  reformasi  dianggap  lebih demokratis, dan jurang pemisah telah berubah maknanya menjadi sikap apatis politik. Sikap apatis  dalam  demokrasi  itu  tidak  dibenarkan,  demokrasi  menuntut  partisipasi  masyarakat dalam segala bentuk dalam hidup bernegara (Budiarjo, 2015).
Sebab itu, KPU berperan sangat penting untuk bagaimana masyarakat menggunakan suaranya untuk memilih, khususnya pada pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah, dengan memutus mata rantai golput (golongan putih). Dalam konteks yang lebih luas, pemilu juga dapat  diartikan  sebagai usaha mengisi  jabatan, misalnya, Ketua OSIS atau perwakilan kelas (Rodliyah, 2013).
Jadi  pemilu  dikatakan  sebagai  salah  satu  upaya  mempengaruhi  masyarakat  tanpa paksaan  melalui  kegiatan,  hubungan  masyarakat,  komunikasi  massa  dan  kegiatan  lainnya (Mukhtie, 2015). Atas dasar ini, kewenangan yang muncul dalam pemilu adalah kewenangan yang datang dari bawahan kepada warga negara dan dikerahkan sesuai kehendak rakyat. Oleh karena itu kedaulatan rakyat harus ditegakkan, tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan pada pemilihan umum, sebab pemilu adalah suatu resiko yang logis denga kesesuaian adanya prinsip  kedaulatan  rakyat  (demokrasi).  Argumentasi  dan  pencarian  yang  muncul  harus didasarkan,  pertama,  metodologi  atau  kerangka  yang  tepat  untuk  memahami  dinamika partisipasi  politik,  dan  kedua,  pada  kepekaan  yang  kuat  di  bidang  ekonomi,  administrasi, politik, sosial dan budaya .
Demokrasi  merupakan  suatu  indicator  dalam  negara  pada  pelaksanaan  kekuasaan, negara  tertinggi  milik  rakyat  (kedaulatan  rakyat),  yang  diwujudkan  dalam  keikutsertaannya dalam  pesta  demokrasi  (pemilu).  Semakin  tinggi  tingkat  partisipasi  politik,  semakin menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti, memahami, dan terlibat dalam kegiatan negara sebagai implementasi kedaulatan rakyat (Labolo, 2015) .
Berdasarkan  pendahuluan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  menjawab beberapa pertanyaan yaitu; Program KPU untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dan Mengingat partisipasi yang besar diperlukan cara yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Misalnya, dalam meningkatkan efisiensi pemilih dalam hal lain, juga harus memperhatikan distribusi logistik elektoral, adanya pemilu berganda, upaya meminimalisasi suara buruk dan konsistensi pemilih terkait tugas. dan fungsi KPU itu sendiri serta peran KPU (Juliasih, 2019).
Ciri  negara  demokrasi  adalah  dilihat  dari  banyaknya  suatu  negara  yang  melibatkan warga negaranya pada penyelenggaraan pemilihan umum (Liando, 2016). Pada masyarakat
demokratis partisipasi politik dari rakyat itu sendiri sangat penting. Dalam kaitannya dengan demokrasi,  partisipasi  politik  mempengaruhi  legitimasi  rakyat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya dalam pemilu, partisipasi politik mempengaruhi legitimasi calon atau pasangan calon yang terpilih dalam masyarakat.
Setiap  masyarakat  mempunyai  penilaian  serta  kepentingannya  sendiri  dalam pengambilan keputusan elektoral. Masa depan pejabat terpilih berdasarkan penilaian warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Selain itu,  partisipasi politik  rakyat  dalam pemilu dapat dilihat sebagai evaluasi dan kontrol sosial terhadap pemimpin atau pemerintah (Fauzia, 2019). Pada Pemilu 2019, hanya 80,90 persen yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 19,1 persen yang tidak menggunakan hak pilihnya.
Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hal-hal tersebut yaitu antara lain: rata- rata  yang  berpindah  tempat  tinggal  atau  yang  merantau  tidak  mengurus  mengenai kepindahannya,  sehingga  dengan  alasan  masih  menggunakan  data  tempat  tinggal  sesuai yang  tercantum  di  KTPnya,  dan  ada  juga  masyarakat  yang  tidak  memiliki  dokumen pencoblosan dan ada juga yang sengaja tidak ingin memilih calon presiden dan anggota DPR. parlemen karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kalau melihat data yang tidak benar pada tahun sebelumnya, sangat jauh. Pada tahun 2004 adalah 20,24% tidak memilih, 27,91% pada  tahun  2009  dan  30%  pada  tahun  2014.  Sehingga  tahun  ini  dapat  dikatakan  bahwa perolehan suara masyarakat jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya .
Sebaliknya, partisipasi politik yang rendah biasanya menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghargai atau peduli terhadap urusan atau kegiatan pemerintah. Partisipasi politik rakyat yang rendah tercermin dari sikap golongan putih dalam pemilihan umum. Oleh karena itu,  sangat  penting  juga  untuk  mengontrol  tingkat  partisipasi  politik  masyarakat  dalam pemilihan parlemen, karena  rendah atau tingginya partisipasi merupakan indikator adanya politik praktis dan salah satu indikator terpenting terwujudnya proses dan proses demokrasi, kedaulatan rakyat (Mahbub & Utomo, 2018) .
Dalam demokrasi, partisipasi politik mempengaruhi legitimasi pemerintah. partisipasi politik yang semakin tinggi, akan menunjukkan bahwa masyarakat memahami, mengikuti dan berpartisipasi  pada  kegiatan  kenegaraan.  Sebaliknya,  rendahnya  partisipasi  politik menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap urusan atau kebijakan pemerintah. Ridha Adjam,  pengamat  politik  Universitas  Khairun  Ternate,  mengatakan  bahwa  sikap  apatis  ini bermula dari pengalaman publik. Bahwa mereka yang terpilih selama ini dalam pemilu tidak akan membawa perubahan berarti dalam hidup mereka. Partisipasi politik juga terkait dengan
perwujudan sebagai warga negara yang memiliki hak politik. Hal ini tercermin dari partisipasi mereka dalam pemilu yang juga merupakan sarana demokrasi.
Dari sudut pandang konstitusional, pemilu adalah ukuran demokratisasi suatu negara. Jadi  bukan  hanya  itu  kunci  terciptanya  demokrasi,  tapi  pemilu  juga  merupakan  jalan  bagi rakyat untuk mendeklarasikan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pemilu adalah cara rakyat memilih wakilnya baik itu untuk pemilihan eksekutif maupun untuk legislatif .
Khusus untuk negara yang menggambarkan dirinya sebagai negara demokrasi, tingkat partisipasi politik merupakan faktor yang menentukan tingkat perkembangan demokrasi di negara tersebut (Biru, 2020). Jika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu dan berbagai kecurangan dilakukan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan suara terbanyak, maka pemilu yang diselenggarakan serentak di sebagian besar dunia tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat Indonesia (Iqbal, 2020). Alhasil,  pemerintahan  yang  demokratis  hanyalah  mimpi  yang  tak  akan  terwujud,  bahkan kekacauan pun meletup di mana-mana.
Beberapa  tulisan  yang  berkaitan  dengan  latar  belakang  yang  telah  disebutkan sebelumnya ini telah dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu mengkaji peran parpol dalam partisipasi  dan  aspirasi  politik  di  tingkat  pemerintahan  desa  (Wicaksono,  2017);  mengkaji peranan KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis (Nugroho & Sukmariningsih, 2020); mengkaji  kewenangan  KPU  dalam  penyelenggaraan  pemilu  yang  diselenggarakan  di  kota Makasssar  (Saleh  &  Halimah,  2019);  mengkaji  tugas  dan  wewenang  KPU  dalam  pemilihan anggota  legislatif  di  kota  Balikpapan  periode  2014-2019 (Rahman,  Amin,    &  Utomo,  2017); penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh  Lintang  Yunisha  Dewi  dkk  yang  mengkaji  mengenai analisis peran KPU dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput (Dewi, Sinaga, Pratiwi, & Widiyasono).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan  penelitian  kepustakaan.  Penelitian  perpustakaan  adalah  pengungkapan argumentatif dari sumber data dalam bentuk studi. Sumber data penelitian ini adalah dalam bentuk buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU dalam meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2024. Sumber lain adalah temuan penelitian, hasil diskusi, seminar, dan sebagainya.
Bahan pustaka  kemudian dibahas  dan dianalisis  secara kritis dan mendalam untuk
mendukung  proposisi  dan  gagasan  yang  ada  dari  berbagai  referensi.  Pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  dokumentasi,  pencarian  data  atau  teori  yang relevan dengan pertanyaan penelitian, yaitu; bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak pada tahun 2024 nanti? Setelah data terkumpul maka data dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi  politik  sangat  penting  di  Indonesia  yang  menganut  sistem  demokrasi. Meningkatnya partisipasi politik dalam negara menunjukkan bahwa masyarakat peduli dan memahami perannya  dalam mengatur negara. Dalam pemilihan umum, partisipasi  politik dapat diukur dari berapa banyak pemilih yang memilih untuk tidak memilih. Partisipasi politik secara langsung, khususnya pemilihan umum, tentu tidak akan pernah lepas dari pemilihnya.
Pemilih adalah warga negara yang memenuhi persyaratan untuk memilih aktor politik menjadi  pemegang  kekuasaan.  Tidak  terkecuali  bagi  pemilih  pemula,  yang  didefinisikan sebagai pemilih yang memasuki pemilihan umum untuk pertama kali memilih. Berdasarkan pemilih pemula  dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi telah menikah.
Faktor-faktor yang mendorong pemilihan pemilu untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik, yaitu:
1. Kepekaan seseorang terhadap isu-isu politik, yang dapat muncul melalui kontak pribadi atau  organisasi,  ketika  orang  tersebut  terinspirasi  untuk  berpartisipasi  dalam  politik melalui aktif dalam suatu organisasi atau melihat media;
2. Mengenai  karakteristik  sosial  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik,  meskipun  status pemilih pemula berbeda-beda, namun banyak yang mempermasalahkan hak politiknya;
3. Sistem  kepartaian  dan  sistem  politik  negara  mempengaruhi  dinamika  pemilih pemula.Sebuah negara demokratis cenderung berpartisipasi karena mencari dukungan massa;
4. Perbedaan wilayah mempengaruhi perbedaan perilaku individu. Lingkaran pemungutan suara menghasilkan pemilih pemula yang berpartisipasi tanpa paksaan karena preferensi pribadi.
Selain faktor pendorong, ada juga hambatan bagi pemilih. Di bawah ini adalah berbagai kegiatan  sehari-hari  dimana  pemilih  baru  biasanya  adalah  mahasiswa  atau  pegawai.  Ada beberapa faktor yang cenderung menutup politisi sehari-hari mereka dan mencegah mereka
memberikan suara dalam pemilihan.seperti Faktor rasa tidak aman akibat rendahnya tingkat pendidikan  dan  ekonomi  serta  perbedaan  gender.  Ini  masih  menjadi  masalah  yang berkelanjutan, dengan laki-laki dipandang lebih layak di dunia politik daripada perempuan, dan mereka yang berstatus sosial atau ekonomi tinggi cenderung lebih aktif dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi daripada mereka yang berstatus sosial rendah. Kemudian  keluarga  juga  menjadi  faktor  pendorong  atau  penghambat  partisipasi  dalam politik.
Jumlah PNS di Indonesia dapat mempengaruhi keputusan tindakan anggota keluarga lainnya, termasuk partisipasi dalam  kehidupan politik. turut serta di dalamnya merupakan kekayaan  negara  yang  penting  yang  harus  dikelola  dalam  penyelenggaraan  negara  yang sedang berkuasa (Hemafitria, Novianty, & Fitriani, 2021).
Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar lebih baik bagi pemula untuk berpartisipasi. Pertama,  pemerintah  harus  terlibat  dalam  mengorganisir  pemilih  pemula  di  Dengan demikian,  pelanggaran aturan direduksi menjadi  sesuai petunjuk teknis dan  surat edaran. Kedua, setiap partai politik profesional, termasuk KPU, agar lebih agresif terhadap pemilih baru dalam isu-isu sosial dan politik untuk memperluas pemahaman mereka tentang pemilu. Ketiga,  pemilih  baru  harus  meningkatkan  pendidikan  politik  mereka  untuk  menghindari kebijakan moneter. Lagi pula, pemilih yang bijak memilih pemimpin
Selain  itu,  partisipasi  dalam  partai  politik  juga  signifikan.  Kehadiran  partai  politik  ini mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Secara teoritis, semakin banyak parpol yang semuanya menawarkan kemungkinan yang lebih luas untuk  berpartisipasi  dalam  mengembangkan  aspirasinya  dan  kepentingannya  serta kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak politik dan social.
Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk partisipasi politik menjadi:
1. Kegiatan  kepemiluan  yaitu  memberikan  suara  dalam  pemilihan  umum,  penggalangan dana untuk partai, membentuk kelompok advokasi, mendukung calon anggota parlemen atau undang-undang pemilu, atau tindakan lain yang ditujukan untuk hasil pemilu;
2. Melobi,  khususnya  upaya  individu  atau  kolektif  untuk  menghubungi  pemimpin  politik dengan tujuan mempengaruhi mereka dalam suatu masalah;
3. Kegiatan organisasi, yaitu keikutsertaan individu dalam organisasi, sebagai anggota dan pemimpin, bertujuan mempengaruhi pemerintahan;
4. Kontak,  yaitu  upaya  individu  atau  kelompok  untuk  berhubungan  dengan  pejabat pemerintah untuk mempengaruhi keputusan mereka, dan
5. Tindakan kekerasan, yaitu tindakan individu atau kolektif untuk mempengaruhi keputusan pemerintah  dengan  menyebabkan  kerugian  pada  orang  atau  properti,  termasuk kerusuhan, terorisme, kudeta, kebutuhan politik, pemberontakan revolusi.
Untuk  keamanan  dalam  memenuhi  hak  untuk  memilih,  setiap  masyarakat  dipastikan aman,  yang  dalam  hal  ini  bebas  menentukan  siapa  yang  akan  dipilih.  Selain  memastikan proses pemilu yang adil dan jujur,harus memperhatikan hal-hal berikut.
1. Pastikan  bahwa  mereka  yang  ingin  melakukan  reformasi  memperjuangkan  kursi  di Parlemen dan Presiden. Tentunya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti proses kebijakan moneter, dan kemudian tidak membuka peluang manipulasi bagi pihak yang  menginginkannya,  pemilu  harus  selalu  dikontrol.  Oleh  karena  itu  perlu dikembangkan  strategi  dan  metode  yang  lebih  baik  sehingga  hanya  parlemen  yang berkomitmen kepada masyarakat yang memiliki kekuatan dan integritas untuk maju.
2. Maju dan yakinkan bahwa kursi DPR dan Presiden sudah benar pada siapa yang akan diberikan, yang  berkomitmen  hanya untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok atau individu.  Secara  keseluruhan,  tindakan  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  proses pemilu menghasilkan anggota parlemen terpilih dan Presiden yang jujur, berkomitmen, dan dapat dipercaya untuk melanjutkan gerakan reformasi dengan baik.
Dalam kerangka ini kita melihat pentingnya;
1. Penyiapan masyarakat, khususnya di tingkat lapisan bawah. sebagai masyarakat desa, agar dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan baik.
2. Mempersiapkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, terutama untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil.
3. Persiapan untuk mengontrol kegiatan parlemen yang dibentuk untuk partisipasi rakyat. Dari silsilah Michael Foucault, sudut pandang  ini memberi kita esensi yang tepat dan berbagai kemungkinan yang muncul dari yang paling murni dan identitasnya, yang berarti bahwa  berusaha menangani setiap detail dan kebetulan yang muncul di awal dan untuk mengidentifikasi  masing-masing  suatu  peristiwa  atau  kesempatan  (Aprilia,  Arthannya,  & Suryani, 2021). Dalam perspektif habitus, modal, arena dan keyakinan yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu digunakan untuk menjelaskan proses munculnya kekuasaan KPU dan perubahan kelembagaan.
Dalam keterangannya, Bourdieu mengatakan bahwa dalam arena sosial selalu ada yang dominan  dan  terdominasi,  dan  situasi  ini  tidak  terlepas  dari  situasi  dan  sumber  modal manusia. Modal adalah akumulasi tenaga kerja material dan simbolik yang memungkinkan
mereka mencapai kekuatan sosial ketika secara pribadi dibagi oleh agen atau kelompok agen. Kapital dimaknai sebagai hubungan sosial karena merupakan hasil dari energi sosial yang ada dan hanya muncul dalam perebutan produksi dan reproduksi kapital. Bourdieu menyatakan bahwa modal adalah hasil dari proses kerja yang membutuhkan waktu untuk terakumulasi, kemampuan  potensial  untuk  menghasilkan  keuntungan  dan  memperbanyak  diri  dalam bentuk  yang  sama  atau  diperluas.  Sebagai  negara  demokrasi,  Indonesia  tetap  berupaya untuk mengangkat kekuasaan tertinggi, dengan kedaulatan di tangan rakyat sesuai konstitusi. Mencermati pembangunan  pasca  politik yang  tentunya mengarah  pada terselenggaranya tatanan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi jalur sosial politik  dan  memperjuangkan  berbagai  usaha  masyarakat,  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.
Diharapkan semua yang ikut serta pada pelaksanaan pemilihan umum dapat dan akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara politik maupun hukum, atas pelaksanaan tugas dan  wewenangnya  kepada  publik  atau  disebut  juga  dengan  akuntabilitas  .  Menentukan pilihan yang baik adalah proses yang mengikuti semua prinsip politik elektoral, yaitu Jurdil dan Luber.
(a) Jujur, dalam setiap proses pemilu, semua penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, pemilih  dan  semua  pihak  terkait  harus  bertindak  dan  bertindak  secara  jujur  dan  sesuai dengan hukum. (b) Adil, ketika pemilihan diadakan, tidak ada yang dipecat, semua orang diperlakukan sama. (c) Langsung, masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak pilih secara langsung dan tanpa perantara. d) Secara umum, jika setiap pemilih telah memenuhi semua syarat yang ditentukan, ia berhak berpartisipasi sebagai pemilih. Hak pilih universal berarti menjamin adanya pemilu yang dilaksanakan secara penuh bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, baik itu perbedaan agama, suku, daerah, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan status  sosial.  (e)  Kerahasiaan,  ketika  pemilih  memberikan  suaranya  selama  proses pemungutan  suara,  dijamin  bahwa  suaranya  akan  tetap  aman  dan  tidak  diketahui  oleh siapapun dengan cara apapun. (f) Bebas, karena setiap warga negara berhak memilih secara bebas tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

## SIMPULAN
Demokrasi merupakan suatu indicator dalam negara pada pelaksanaan kekuasaan, negara tertinggi milik rakyat (kedaulatan rakyat), yang diwujudkan dalam keikutsertaannya dalam  pesta  demokrasi  (pemilu).  Semakin  tinggi  tingkat  partisipasi  politik,  semakin menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti, memahami, dan terlibat dalam kegiatan negara sebagai  implementasi  kedaulatan  rakyat.  Diperlukan  suatu  hal  untuk  menentukan demokratisasi partisipasi, dan legitimasi dapat dilihat dari perilaku politik pada setiap warga negara.
Perilaku  politik  dapat  dilihat  dalam  beberapa  bentuk,  yaitu  suatu  kegiatan  dan adanya dukungan dengan cara masyarakat yang datang ke TPS pada saat pemilihan umum. Politik dengan perilaku yang seperti ini yang ditunjukkan oleh warga negara merupakan bentuk untuk menilai partisipasi politik dari warga negara itu sendiri.
Dari  sudut  pandang  konstitusional,  pemilu  adalah  ukuran  demokratisasi  suatu negara. Jadi bukan hanya itu kunci terciptanya demokrasi, tapi pemilu juga merupakan jalan bagi rakyat untuk mendeklarasikan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pemilu adalah cara rakyat memilih wakilnya untuk eksekutif dan legislatif .
Khusus  untuk  negara  yang  menggambarkan  dirinya  sebagai  negara  demokrasi, tingkat  partisipasi  politik  merupakan  faktor  yang  menentukan  tingkat  perkembangan demokrasi di negara tersebut. Jika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu dan  berbagai  kecurangan  dilakukan  oleh  kelompok  tertentu  untuk  mendapatkan  suara terbanyak, maka pemilu yang diselenggarakan serentak di sebagian besar dunia tidak akan membuahkan  hasil  yang  optimal.  Sesuai  dengan  harapan  sebagian  besar  masyarakat Indonesia. Alhasil, pemerintahan yang demokratis hanyalah mimpi yang tak akan terwujud, bahkan kekacauan pun meletup di mana-mana.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilia, I. G. A. A. D. A., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. H. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu  Serentak  Tahun  2019  di  Kelurahan  Ubung,  Kecamatan  Denpasar  Utara,  Kota Denpasar. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, (No. 1), pp.52-56.
Biru,  M.  I.  R.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pemilu  2019  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8, (No. 2), pp.546-558.
Budiarjo, Miriam. (2015). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran KPU dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 8, (No. 1), pp.36-48.
Fauzia, E. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran. Jurnal Moderat, Vol. 5, (No. 9), pp.191-200.
Hemafitria,  Novianty,  F.,  &  Fitriani.  (2021).  Partisipasi  Politik  Dalam  Pemilukada  di  Desa Perapakan Kabupaten Sambas. Jurnal Pendidikan PKN, Vol. 2, (No. 1), pp.37-51.
Iqbal, M. A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bulungan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8, (No. 3), pp.827-836.
Juliasih, L. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu (Studi Voter Turn-Out dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres Kabupaten Garut Tahun 2009 dan 2014. Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Vol.  2, (No. 1), pp.30-41.
Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Labolo, Muhadam. (2015). Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis. Jakarta: Rajawali Pers.
Liando,  D.  M.  (2016).  Pemilu  dan  Partisipasi  Politik  Masyarakat  (Studi  pada  Pemilihan Anggota  Legislatif  dan  Pemilihan  Presiden  dan  Calon  Wakil  Presiden  di  Kabupaten Minahasa Tahun 2016). Jurnal LPPM Bidang EkoSusBudKum, Vol. 3, (No. 2), pp.14-28.
Mahbub, H. N., & Utomo, H. S. (2018). Pengaruh Sosialisasi Politik dan Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  Tahun  2015. Jurnal  Pemerintahan Integratif , Vol. 6, (No. 3), pp. 444-454.
Mukhtie, Fajar. (2013). Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi di Indonesia. Malang: Setara Press.
Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis . Jurnal Juristic, Vol. 01, (No. 01), pp.22-32.
Rahman, A. A., Amin, M. J., & Utomo, H. S. (2017). Tugas dan Wewenang KPU dalam Pemiihan Anggota Legislatif kota Balikpapan Periode 2014-2019. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5, (No. 3), pp.1231-1242.
Rodliyah. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Saleh,  M.  F.  H.,  &  Halimah.  (2019).  Kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam
Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Vol. 1 (No. 1), pp.30-43.
Sirajuddin, & Winardi. (2015). Dasar-Dasar Hukum Tata Negara. Malang: Setara Pers.
Sunarso.  (2015). Membedah  Demokrasi  (Sejarah,  Konsep,  dan  Implementasinya  di Indonesia). Yogyakarta: UNY Press.
Wicaksono, I. (2017). Peran  Partai Politik Dalam Partisipasi  dan  Aspirasi Politik di Tingkat Pemerintahan Desa. Jurnal Politico, Vol. 17, (No. 2), pp.313-338.