ISSN Print: 2774-7840ISSN Online: 2774-7905 Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022 Halaman 157-178

## PENGATURAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS ONLINE DI INDONESIA
Endang Putri Ayu
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi endangputriayu09@gmail.com
Arrie Budhiartie
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi budhiartie@unja.ac.id
Ivan Fauzani Raharja
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Ivanfauzani_fh@unja.ac.id

## Abstract
The  development  of  increasingly  advanced  technology  has  spread  to  the  health  sector  which  is marked by the existence of online-based health services that can be done remotely without having to  meet  face-to-face.  The  use  of  online-based  health  services  has  increased  due  to  the  Covid-19 pandemic.  This  study  aims  to  analyze  and  identify  how  the  authority  to  grant  licenses  for  the provision of online-based health services is in Indonesia and how is the form of licensing for online- based health services in Indonesia. The research method used is normative juridical by classifying, interpreting and evaluating legal materials. The results of this study indicate that the regulation of the authority to issue licenses for the provision of online-based health services in Indonesia is still unclear,  it  is  not  clear  which  agency/official  is  authorized  to  provide  permits  for  the implementation  of  online-based  health  services.  The  form  of  licensing  for  the  implementation  of online-based  health  services  is  a  license  for  its  implementation  and  a  license  for  application services  that  are  facilities  for  providing  online-based  health  services.  Referring  to  Article  4 paragraph (2) of Government Regulation number 47 of 2016  concerning Health Service Facilities states that "in certain cases to fulfill health services and the development of science and technology, the Minister may determine the type of health service facility other than the type of health facility as  referred  to  in  paragraph  (1)".  However,  further  provisions  regarding  the  licensing  of  health service  facilities  that  are  stipulated  in  certain  circumstances  are  not  regulated.  This  research  is expected to be taken into consideration by the government to form a policy with the concept of a joint regulation between the Ministry of Health and the Ministry of Communication and Information which regulates the implementation of online-based health services in Indonesia.
Keywords: Online Based, Health Services, Regulation, Licensing.

## Abstrak
Perkembangan teknologi yang semakin maju telah merambat pada sektor kesehatan yang ditandai dengan  adanya  pelayanan  kesehatan  berbasis  online  yang  dapat  dilakukan  dari  jarak  jauh  tanpa harus bertatap muka. Penggunaan pelayanan kesehatan berbasis online meningkat karena wabah
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengidentifikasi  bagaimana kewenangan  pemberian  izin  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  berbasis  online  di  Indonesia dan  bagaimana  bentuk  perizinan  pelayanan  kesehatan  berbasis  online  di  Indonesia.  Metode penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis  normatif  dengan  cara  mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan mengevaluasi bahan-bahan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  pengaturaan  tentang  kewenangan  pemberian  izin  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan berbasis online di Indonesia masih belum jelas, tidak ada kejelasan badan/pejabat manakah yang berwenang  memberikan  izin  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  berbasis  online.  bentuk perizinan  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  berbasis  online  adalah  izin  untuk penyelenggaraannya  dan  lisensi  untuk  layanan  aplikasi  yang  menjadi  fasilitas  penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online. Mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 .. Tahun .. 2016 .. Tentang .. Fasilitas .. Pelayanan .. Kesehatan .. menyebutkan .. bahwa “dala m . hal . tertentu untuk ... memenuhi … pelayanan ... kesehatan ... dan ... perkembangan ... ilmu ... pengetahuan .. dan .. teknologi, Menteri .. dapat .. menetapkan … jenis .. fasilitas ... pelayanan ... kesehatan … selain .. jenis .. fasilitas  kesehatan sebagamana .. dimaksud .. pada .. ayat (1)”.  Akan  tetapi ketentuan … lebih … lanjut … mengenai .. perizinan fasilitas .. pelayanan .. kesehatan .. yang ditetapkan dalam keadaan tertentu tidak diatur. Penelitian .. ini diharapkan .. dapat .. menjadi .. bahan .. pertimbangan .. pemerintah . untuk . membentuk kebijakan dengan konsep  peraturan  bersama  antara  Kementerian  Kesehatan  dan  Kementerian  Komunikasi  dan Informasi  yang  mengatur  tentang  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  berbasis  online  di Indonesia.
Kata Kunci: Berbasis Online, Pelayanan Kesehatan, Pengaturan, Perizinan.

## A. Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  hal  yang  sangat penting  bagi  kehidupan  manusia.  Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan  dan  kehidupan  bangsa  serta berperan  penting  dalam  pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesehatan  merupakan  salah  satu  unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia sebagaimana  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945  melalui  pembangunan  nasional  yang berkesinambungan  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945 1 (selanjutnya  disebut UUD  1945).  Kesehatan  menjadi  salah  satu tolak  ukur  kesejahteraan  masyarakat  yang menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia.
Kesehatan  merupakan  salah  satu  bagian dari  Hak  Asasi  Manusia  yang  diakui  oleh konstitusi sebagai hak konstitusional sebagaimana  diatur  pada  Pasal  28H  ayat  (1) UUD  1945  yang  mengatur  bahwa  Kesehatan merupakan  hak  asasi  manusia  ( the  right  of self  determination )  yang  harus  diwujudkan melalui  jaminan  pemberian  kesehatan  yang aman,  bermutu  dan  berkualitas  oleh pemerintah  dan  jasa  pelayanan  kesehatan
1 Maskawati,  Andriani  Misdar,  dan  Muji Iswanty, Hukum  Kesehatan:  Dimensi  Etis  dan Yuridis  Tanggungjawab  Pelayanan  Kesehatan, Cet. 1, Litera, Yogyakarta, 2018, hlm.1.
termasuk di tengah situasi Pandemi Covid-19 yang  masih  melanda  sampai  saat  ini.  Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan.  (selanjutnya  disebut  UU Kesehatan)  juga  menegaskan  bahwa  “Setia p orang  berhak  atas  kesehatan”. 2 Hal  ini semakin  mempertegas  bahwa  kesehatan adalah  hak  masyarakat  yang  harus  dipenuhi oleh negara.
Secara  umum  regulasi  tentang  kesehatan dituangkan dalam bentuk  UU Kesehatan yang merupakan  undang-undang  induk  dalam pengaturan  tentang  kesehatan  di  Indonesia dan  menjadi  titik  anjak  bagi  pembentukan peraturan  perundang-undangan  lain  yang bersinggungan  dengan  kesehatan.  Undang- Undang  ini  merupakan  implementasi  dan bentuk  nyata  dari  amanat  konstitusi  yang tertuang  pada  Pasal  28H  ayat  (1).  Pasal  1 angka  1  UU  Kesehatan  menjelaskan  bahwa yang  dimaksud  dengan  kesehatan  adalah “keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara sosial  dan  ekonomis”.  Dari  pengertian  ini dapat  dikatakan  bahwa  makna  kesehatan tidak  hanya  terbatas  pada  kesehatan  fisik tetapi  juga  mencakup  keadaan  sehat  secara
2 Hak..atas..kesehatan..yang..dimaksud..adalah hak...untuk..memperoleh..pelayanan..kesehatan dari..fasilitas..pelayanan..kesehatan..agar..dapat mewujudkan..derajat..kesehatan..yang..setinggi- tingginya … Periksa..penjelasan..Undang-Undang Nomor.36.Tahun.2009..Tentang.Kesehatan.
mental,  sosial  dan  spiritual  tidak  hanya terbebas dari sakit ataupun cacat.
Pasal 5 ayat (2) UU Kesehatan menyatakan bahwa  “setiap … orang … berhak … memperoleh pelayanan … kesehatan … yang  aman,  bermutu, dan … terjangkau.”  Pasal  ini  s elaras  dengan amanat pada Pasal … 28H … ayat ... (1) . UUD . 1945 dimana  hak  untuk  memperoleh  pelayanan kesehatan  menjadi  hak  setiap  warga  negara yang  diakui  oleh  konstitusi  dan  merupakan kewajiban  negara  untuk  memenuhinya.  UU Kesehatan tidak memberikan definisi tentang Pelayanan  Kesehatan,  namun  pengertian pelayanan  kesehatan  dikonsepkan  oleh  para ahli  di  bidang  kesehatan.  Pengertian pelayanan  kesehatan  menurut  pendapat Levey dan Loomba ialah:
setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau  secara  bersama-sama  dalam  suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan  kesehatan,  mencegah  dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan  kesehatan  perseorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat.” 3
Berdasarkan  UU  Kesehatan,  pelayanan kesehatan mencakup upaya dan kegiatan baik berupa  pencegahan  ( preventif ),  pengobatan ( kuratif ),  peningkatan  ( promotif )  maupun pemulihan ( rehabilitatif ). Dahulu yang paling menonjol  dalam  pelayanan  kesehatan  di
3 Rafa..Zhafirah.. Amaani,  “Kepastian  Hukum Pelayanan  Kesehatan  Melalui  Aplikasi  Medis Berbasis  Online  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran, Artikel Tesis, Pascasarjana, Universitas Pasundan, Bandung, 2020, hlm. 7.
Indonesia  yaitu  pelayanan  kesehatan  kuratif (pengobatan)  dimana  hampir  seluruh  daya dan  alokasi  diberikan  kepada  upaya pelayanan  kesehatan  kuratif.  Perkembangan pelayanan  kesehatan  di  Indonesia  sangat memprihatinkan  dimana  dalam  upaya pelayanan  kesehatan  kuratif  membutuhkan biaya  yang  sangat  mahal  sehingga  tidak semua  masyarakat  dapat  memperoleh haknya akan pelayanan kesehatan.
Reformasi dalam pembangunan kesehatan menjadi  hal  penting  yang  harus  dilakukan sehingga dalam perkembangannya di terapkanlah paradigma
pembangunan kesehatan  baru  yaitu  paradigma  sehat. Paradigma  sehat  adalah  upaya  untuk meningkatkan  kesehatan  bangsa  yang bersifat  proaktif.  Paradigma  sehat  adalah model pembangunan kesehatan  jangka panjang yang mampu mendorong masyarakat supaya  bersikap  mandiri  dalam  menjaga kesehatan  mereka  melalui  kesadaran  yang tinggi  terhadap  pentingnya  pelayanan kesehatan  yang  bersifat  promotif  dan preventif. 4 Konsep  pembangunan  kesehatan dalam  penerapan  paradigma  sehat  yaitu pembangunan kesehatan yang lebih mengedepankan  upaya  kesehatan  preventif dan promotif tanpa mengesampingkan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif.
4 Febri  Endra  Budi  Setyawan,  “Paradigma Sehat”,  Article  in  Saintika  Medika,  University  of Muhammadiyah Malang, 2012 hlm. 3.
Organisasi  kesehatan  dunia World  Health Organization (WHO) menetapkan Coronaviirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. 5
Wabah  pandemi  Covid-19  ini  menyebar  ke seluruh dunia dengan cepat. Tanggal 2 Maret 2020  Indonesia  masuk  ke  dalam  daftar negara  yang  terjangkit  Covid-19,  Presiden Indonesia  mengumumkan  2  orang  warga negara  Indonesia  terjangkit    Covid-19. 6 Keberadaan Covid-19 ini menjadi kekhawatiran  yang  serius  bagi  masyarakat dan pemerintah Indonesia. Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia  semakin  meningkat.  Pemerintah berperan  sangat  penting  mencegah  dan memutus  mata  rantai  penyebaran  Covid-19. Disamping  itu  pemerintah  juga  harus  tetap memenuhi  hak  konstitusional  masyarakat untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan yang  baik  dan  bertanggung  jawab  di  masa pandemi.  Untuk  mencegah  penyebaran Covid-19  dan  dalam  rangka  meningkatkan mutu  pelayanan  kesehatan  di  era  Pandemi
5 Ahmad  Naufal  Dzulfaroh,  “Hari  Ini  dalam Sejarah:  WHO  Tetapkan  Covid-19  Sebagai Pandemi Global”, Kompas.com, Artikel, 11 Maret 2020, https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/ 11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who- tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi- global?page=all  (diakses  pada  13  September 2021, Pukul 09.34 wib).
6 Rizal  Fadli,  “Begini Kronologi  Lengkap  Virus Corona  Masuk  Indonesia”,  Halodoc.com,  Artikel, 11 Juni 2021, https://www.halodoc.com/artikel/kronologi- lengkap-virus-corona-masuk-indonesia  (diakses pada 14 September 2021, Pukul 08.57 wib).
Covid-19, Menteri Kesehatan saat Konferensi Pers secara virtual (5 Juli 2021) menyatakan telah  berkerja  sama  dengan  11  platform pelayanan kesehatan berbasis online diantaranya  yaitu  Alodokter,  GetWell,  Good Doktor,  Halodoc,  KlikDokter,  KlinikGo, LinkSehat,  Milvik  Dokter,  ProSehat,  SehatQ, dan YesDok. 7
Pelayanan kesehatan berbasis online pada masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan dari jarak  jauh  tanpa  bertatap  muka.  Pelayanan kesehatan  berbasis  online  dapat  ditemukan dalam  bentuk  platform  ataupun  aplikasi. Dalam  pelayanan  kesehatan  berbasis  online dimulai  dari  pasien  menggunakan  platform pelayanan  kesehatan  berbasis  online  dan memilih  dokter  yang  dipercayai  untuk menangani  penyakitnya.  Cara  seperti  ini tentu  lebih  memudahkan  masyarakat  untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Dalam pelayanan  kesehatan  berbasis  online  pasien menyampaikan  keluhan  tentang  penyakit yang  sedang  dideritanya  melalui  pesan tertulis,  pesan  suara,  mengirimkan  foto ataupun video penyakit yang sedang diderita.
Tenaga  kesehatan  yang  dalam  hal  ini dokter yang menangani pasien dari jarak jauh
7 Rokom,  “Kemenkes  Fasilitasi  Konsultasi, Obat  Gratis  bagi  Pasien  COVID-19  di  Jakarta  Via Fasilitas Telemedicine”,sehatnegeriku.kemenkes.go.id, Artikel, 16 Juli 2021, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum /20210705/1338034/kemenkes-fasilitasi- konsultasi-obat-gratis-bagi-pasien-covid-19-di- jakarta-via-fasilitas-telemedicine/,  (diakses pada 14 September 2021, Pukul 11.01 wib).
mendiagnosa  penyakit  pasien  berdasarkan keterangan  yang  diberikan,  foto  ataupun video  penyakit  yang  diderita  oleh  pasien. Selain  itu  pasien  juga  dapat  membeli  obat yang dianjurkan oleh dokter yang mendiagnosa di platform pelayanan
kesehatan  tersebut.  Obat  yang  dibeli  oleh pasien akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi dan proses pembayaran dengan cara transfer antar  bank  atau  menggunakan  e-money menyesuaikan ketentuan platform pelayanan kesehatan.
Penyelenggara pelayanan kesehatan berbasis online ini pada umumnya diselenggarakan  oleh  perusahaan,  seperti pelayanan  kesehatan  pada  platform  dan aplikasi  Halodoc  yang  merupakan  aplikasi yang  bergerak di  bidang  kesehatan milik  PT. Media  Dokter  Investama  yang  dirikan  oleh
Jonathan Sudharta ( CEO/Co Founder
Halodoc).  Selanjutnya  platform  dan  aplikasi Alodokter  yang  merupakan  aplikasi  layanan kesehatan  yang  didirikan  oleh  Nathanael Faibis  (CEO  Alodokter)  dari  PT.  Sumo Teknologi Solusi.
Platform dan aplikasi pelayanan kesehatan online  ini  merupakan  layanan  kesehatan milik badan usaha yang kemudian bekerjasama dengan  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka mendukung program pelayanan kesehatan di
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 1999  Tentang  Telekomunikasi  (selanjutnya
disebut  UU  Telekomunikasi)  menjelaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dapat diselenggarakan setelah mendapat izin. Perizinan  menjadi  hal  utama  yang  harus dimiliki  oleh  setiap  badan  usaha  maupun perseorangan  yang  menjalankan  usaha sebagai fundamental dalam menyelenggarakan usahanya. Ketentuan mengenai
perizinan penyelenggaraan
telekomunikasi  selanjutnya  diatur  lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 55 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  52 Tahun  2000  Tentang  Penyelenggaraan Telekomunikasi  (selanjutnya  disebut  PP
Penyelenggaraan Telekomunikasi) menjelaskan  bahwa  untuk  penyelenggaraan telekomunikasi  diberikan  izin  melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan.”  Selanjutn ya pada Pasal 57 ayat (3) PP Penyelenggaraan Telekomunikasi menyatakan  bahwa  tata  cara  pengajuan  izin diatur  lebih  lanjut  dengan  Keputusan Menteri.
Pelayanan  kesehatan  berbasis online saat ini  hanya  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  (selanjutnya  disebut Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan).  Pasal  1  angka  1  Permenkes Penyelenggaraan  Pelayanan Telemedicine
Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjelaskan “Telemedicine adalah pemberian pelayanan  kesehatan  jarak  jauh  oleh profesional  kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran  informasi  diagnosa,  pengobatan, pencegahan  penyakit  dan  cedera,  penelitian dan  evaluasi,  dan  pendidikan  berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan kesehatan individu dan masyarakat.” Dari  definisi  ini  dapat  dikatakan  bahwa Telemedicine
merupakan pelayanan kesehatan  yang  dapat  dilakukan  dari  jarak jauh  tanpa  harus  bertatap  muka.  Namun terdapat  perbedaan  konsep  pelayanan kesehatan  yang  diatur  dalam  Permenkes Penyelenggaraan  Pelayanan Telemedicine Antar  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  dengan pelayanan  kesehatan  berbasis  online  yang sedang  berkembang  saat  ini.  Permenkes
Penyelenggaraan  Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengatur telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, namun pada kenyataannya  pelayanan  kesehatan  berbasis online saat ini dilakukan langsung oleh pasien dengan  dokter  yang  telah  memiliki  izin praktik dan teregitrasi menggunakan platform  pelayanan  kesehatan  online.  Tidak mengatur  tentang  pelayanan  kesehatan  yang dilakukan  secara  langsung  oleh  masyarakat dan dokter dalam penyelenggaraan
pelayanan  kesehatan  berbasis  online  serta tidak  mengatur  mengenai  ketentuan  izin pelayanan  kesehatan  berbasis  online  yang sedang  berkembang  dan  banyak  digunakan oleh masyarakat luas.
Keberadaan pelayanan kesehatan berbasis online  ini  memberikan  dampak  positif  di bidang  kesehatan,  yaitu  dapat  memudahkan pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat  tidak  terbatas  oleh  jarak  dan meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan di  Indonesia,  namun  perkembangan  inovasi di  bidang  kesehatan  ini  tidak  diimbangi dengan  perkembangan  hukum  di  bidang kesehatan.  Daeng  M.Faqih  Ketua  Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi  yang  secara  khusus  mengatur bagaimana  hubungan  antara  penyedia layanan  dengan  pengguna  (pasien)  yang berkonsultasi  secara  daring.    Begitu  pula pengaturan mengenai perizinan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis  online  sampai  saat  ini  masih  belum jelas.  Bahkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut  UU  Cipta  Kerja)  yang  notabene mengubah  pengaturan  tentang  perizinan masih belum menyinggung perizinan pelayanan  kesehatan  berbasis  online  dengan secara  jelas.  Berdasarkan  latar  belakang diatas maka artikel imliah ini akan membahas mengenai  kewenangan  pemberian  izin
penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis  online  di  Indonesia  dan  bagaimana bentuk  izin  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia .

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yuridis  normatif  yaitu “menemukan  kebenaran  koherensi,  dengan cara  menganalisis  kesesuaian  antara  aturan hukum  dan  norma  hukum,  tindakan seseorang  dan  prinsip  hukum”. 8 isu  hukum dalam  penelitian  ini  yaitu  kekaburan  norma atau  biasa  disebut  dengan  ketidak  jelasan suatu  aturan  terkait  pengaturan  perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis  online  dalam  hukum  positif Indonesia. Pada saat ini pelayanan kesehatan online  secara  teknis  hanya  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  yang  ruang lingkupnya  hanya  mengatur    tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan online antar  fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Jenis penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian deskriptif
menggambarkan tentang permasalahan yang dibahas oleh penulis. C. Kewenangan Pemberian Izin Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan Berbasis Online Di Indonesia
Kewenangan  menjadi  hal  yang  sangat penting  di  bidang  perizinan,  karena kewenangan  merupakan  suatu  landasan
8 Peter  Mahmud  Marzuki,  “Penelitian  Hukum: Edisi  Revisi”,  Cet.14,  Prenadamedia  Group, Jakarta, 2019, hlm. 47.
perbuatan hukum publik. 9
Perizinan merupakan  salah  satu  bentuk  tindakan pemerintah  bersegi  satu  yang  berupa keputusan  dikeluarkan  oleh  badan  atau pejabat  pemerintahan.  Pasal  8  ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan menyebutkan  bahwa  “setiap  keputusan  dan atau  tindakan  harus  ditetapkan  dan/atau dilakukan  oleh  badan  dan/atau  pejabat pemerintahan  yang  berwenang.”  Izin  harus
diberikan oleh badan/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.  Pentingnya  perizinan dapat dilihat dari fungsi perizinan itu sendiri yang salah satunya yaitu keinginan mengarahkan  aktivitas-aktivitas  tertentu. Kewenangan  menjadi  batasan  bagi  pejabat pemerintahan  dalam  melakukan  suatu tindakan  atau  perbuatan  hukum.  Setiap kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pejabat negara  harus  berdasarkan  dari  sumber kewenangan.  Kewenangan  perizinan  dapat bersumber  dari  tiga  hal  yaitu  kewenangan yang  diperoleh  secara  atribusi,  delegasi,  dan mandat. Setiap kewenangan pejabat
pemerintahan  harus  didasari  oleh  aturan hukum  yang  jelas.  Unsur  penting  dari
9 Y.Sri  Pudyatmoko, “Perizinan  problematika dan  Upaya  Pembenahan”,  Cet.1,  PT  Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 89.
peraturan perundang-undangan adalah sifatnya yang mengikat umum. 10 Indonesia sebagai negara hukum menimbulkan  konsekuensi  bahwa  setiap perbuatan atau peristiwa yang menimbulkan akibat  hukum  harus  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Secara  umum  tujuan dari  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yaitu  untuk  mengatur  dan  menata kehidupan  masyarakat  dalam  bernegara. Secara  filosofis,  sosiologis  dan  yuridis peraturan  perundang-undangan  berfungsi untuk  mencapai  tujuan  hukum  yaitu  berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Adapun  fungsi  dari  peraturan  perundang- undangan  menurut  Bagir  Manan,  terbagi menjadi  dua  fungsi  yaitu  fungsi  internal  dan fungsi  eksternal.  Secara  internal  peraturan perundang-undangan berfungsi untuk menciptakan hukum ( rechtsschepping ), pembaharuan hukum, integrasi, dan kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal terdiri  dari  fungsi  perubahan,  fungsi stabilitasi, dan fungsi kemudahan. 11
Pelayanan  kesehatan  berbasis  online membawa    perubahan  baru  di  bidang kesehatan dan meningkatkan  kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.
Meningkatnya  kualitas  pelayanan  kesehatan dapat ditandai dengan mudahnya masyarakat
10 A’an Efendi dan Freddy Poernomo, “ Hukum Administrasi ”, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 48.
11 Ibid . hlm. 21.
mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan informasi  tentang  kesehatan  hanya  dengan menggunakan  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  didukung  dengan  akses internet  yang  memadai.  Hal  ini  tentu membawa dampak positif dalam perkembangan  pelayanan  publik  bidang kesehatan.
Konsep  pelayanan  berbasis  online  ini dapat  dikatakan  sebagai  pengembangan  dari konsep telemedicine  real  time .  Jika  pada
konsep pelayanan telemedicine mengharuskan  kehadiran  dua  dokter  secara bersamaan yang berkomunikasi dan berdiskusi dari jarak jauh, dengan salah satu dokter  menjadi  penghubung  ke  dokter  lain yang  berada  di  pusat  pelayanan,  maka pelayanan  kesehatan  berbasis  online  ini menghubungkan pasien dengan dokter secara langsung  tanpa  perantara  dokter  lain.  Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online, penggunaannya lebih mudah, cepat  dan  praktis  karena  hanya  diakses melalui  aplikasi mobile yang  ada  di smartphone. Pasien dapat menggunakan fitur- fitur  yang  telah  disediakan  oleh  aplikasi layanan  kesehatan  seperti  berkonsultasi melalui pesan singkat, panggilan telepon, atau panggilan  video.  Pasien  dapat  memilih  ingin berkonsultasi dan berinteraksi dengan dokter dengan  cara  apa  dan  pasien  juga  dapat mengirimkan  gambar  atau  video  kondisi penyakit yang diderita oleh pasien.
Pelayanan  kesehatan  berbasis  online  juga menawarkan  layanan  yang  lebih  beragam seperti  konsultasi  personal  dengan  dokter spesialis yang ahli di bidangnya, dengan tarif yang  berbeda-beda,  ada  yang  menggunakan tarif  per  setiap  kali  konsultasi  dan  ada  yang menerapkan  tarif  per  hitungan  menit konsultasi  dengan  metode  pembayaran  yang disediakan  dapat  melalui  kartu  kredit, melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan  bahkan  ada  yang  menyediakan  layanan konsultasi  gratis.  Beberapa  dari  aplikasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis  online  ini  juga  menyediakan  fitur layanan  membelian  obat  secara  online dengan  sistem  pembayaran  bisa  melalui transfer bank, kartu kredit, e-money , ataupun secara Cash On Delivery.
Penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan berbasis  online  dilakukan  melalui  layanan aplikasi  yang  harus jelas  lisensinya. Menurut Adrian Sutedi, lisensi secara umum diartikan sebagai  memberi  izin. 12 Di  Indonesia  lisensi (pemberian izin) sudah .. berkembang...di semua .. industri .. mulai .. dari .. pakaian, .. barang- barang .. elektronik, . obat-obatan . dan . termasuk jasa .. sekalipun .. bisa .. dilisensikan. 13 Pelayanan kesehatan  berbasis  online  adalah  salah  satu bentuk  jasa  yang  pemberian  izinnya  harus diatur  secara  jelas  karena  penyelenggaraan
12 Adrian  Sutedi, “ Hukum  Perizinan  Dalam Sektor  Pelayanan  Publik ” ,  Cet.  3,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 176.
13 Ibid.
pelayanan  kesehatan  merupakan  pelayanan publik  yang  menjadi  tanggung  jawab negara,
maka seyogyanya penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  secara online harus dinaungi oleh regulasi yang jelas demi  menjamin  kepastian  hukum  dan  untuk melindungi  hak-hak  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online.
Pengaturan  perizinan  penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  berbasis  online  jika dilihat  dari  perspektif  hukum  kesehatan, sampai  saat  ini  masih  belum  ada  regulasi bidang  kesehatan  yang  mengatur  tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis  online.  UU  Kesehatan  masih  belum mengatur  tentang  pelayanan  kesehatan berbasis  online.  Jika  dilihat  dari  UU  Cipta Kerja  khususnya  pada  klaster  kesehatan, Pasal 30 ayat (4) UU Kesehatan sebagaimana yang  telah  diubah  oleh  UU  Cipta  Kerja menyatakan bahwa “Setiap fasilitas pelayanan  kesehatan  wajib  memenuhi Perizinan  Berusaha  dari  pemerintah  Pusat atau  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur,  dan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah Pusat”
Pasal  35  UU  Cipta  Kerja  menyebutkan bahwa tentang fasilitas .. pelayanan .. kesehatan dan  perizinan  berusaha  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah.  Namun  peraturan pelaksana  dari  UU  Cipta  Kerja  pada  sektor
kesehatan hanya mengatur tentang klasifikasi Rumah  Sakit  tidak  mengatur  tentang perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia.
Penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan berbasis  online  apabila  dilihat  dari  sistem penyelenggaraannya  serta  tujuan  dari penyelenggaraannya yaitu untuk memberikan  pelayanan  kesehatan  yang berupa  upaya  kesehatan  preventif  (upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan  yang  dilakukan  dengan  cara edukasi melalui tulisan berupa artikel tentang kesehatan  di  aplikasi  layanan  kesehatan), upaya  kesehatan  kuratif  (yaitu  upaya pengobatan dimana dokter dapat menegakkan  diagnosa  terhadap  pasien  dari jarak  jauh)    dan  upaya  kesehatan  promotif (yaitu  promosi  kesehatan  yang  dapat dilakukan melalui aplikasi pelayanan kesehatan) kepada masyarakat.
Pasal 1 angka 7 UU Kesehatan dan Pasal 1 angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47 Tahun  2016  tentang  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  (selanjutnya  disebut  PP  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan)  tentang  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  menyatakan  bahwa “fasilitas  pelayanan  kesehatan  adalah  alat dan/atau  tempat  yang  digunakan  untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan”,  di  dalam  penjelasan  UU Kesehatan  tidak  diberikan  penjelasan  serta batasan  mengenai  “alat“  yang  digunakan
untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan,  maka  pelayanan  kesehatan berbasis online dapat dikatakan sebagai salah satu  bentuk  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di era  modern  ini.  Sebagai  salah  satu  fasilitas kesehatan maka sejatinya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan haruslah  dilandasi  dengan  pondasi  izin  yang jelas  yang  diberikan  oleh  lembaga  yang berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan  serta  syarat  dan prosedur yang berlaku.
Pasal  35  ayat  (5)  UU  Kesehatan menegaskan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan  kesehatan  diatur  lebih  lanjut dengan  Peraturan  Pemerintah.  Pasal  4  ayat (2)  PP  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan menyebutkan  bahwa  “ dalam  hal  tertentu untuk  memenuhi  pelayanan  kesehatan  dan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan
teknologi kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan  selain  jenis  fasilitas  kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”
Pasal  4  ayat  (1)  PP  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  sebelumnya  menyebutkan  bahwa jenis pelayanan kesehatan terdiri dari tempat praktik  mandiri  Tenaga  Kesehatan,  pusat kesehatan masyarakat,
klinik, .. rumah .. sakit, . apotek, . unit transfusi darah,
laboratorium kesehatan,
optikal, .. fasilitas .. pelayanan kedokteran untuk
kepentingan  hukum,  dan .. fasilitas  pelayanan kesehatan tradisional.
Dewasa ini perkembangan Wabah
Pandemi Covid 19 di Indonesia semakin hari semakin  meningkat.  Hingga  saat  ini  (24
Januari  2022)  jumlah  kasus  covid-19  di
Indonesia  mencapai  4,28  juta  kasus  positif. 14
Perkembangan covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan ketika
pemerintah  mengumumkan  jenis  covid-19 varian  baru  yang  disebut  Omicron.  Menteri Kesehatan  mengumumkan  temuan  kasus varian Omicron pertama di Indonesia berasal dari  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dari Nigeria  yang  kembali  ke  Indonesia  pada tanggal 27 November 2021. 15 Hingga saat ini Kementerian  Kesehatan  Indonesia  mencatat perkembangan  kasus  Omicron  di  Indonesia mencapai  1.626  kasus. 16 Dilihat  dari ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  PP  Fasilitas
14 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Selasa, 25 Januari 2022 https://www.kemkes.go.id/  (diakses  pada  25 Januari 2022 pukul 15.33 wib)
15 Rokom,  “Kasus  Pertama  Omicron  Di Indonesia  Diduga  Dari  WNI  Yang  Datang  Dari
Nigeria”, sehatnegeriku.kemenkes.go.id,  Artikel 19 Desember 2021, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis- media/20211219/5339013/kasus-pertama- omicron-di-indonesia-diduga-dari-wni-yang- datang-dari-nigeria/,  (diakses  pada  25  Januari 2022 pukul 15.53 wib).
16 CNN Indonesia, “Total Omicron di Indonesia Hingga  24  Januari  Tembus  1.626  Kasus”, cnnindonesia.com,  Artikel  24  Januari  2022, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220 124094035-20-750312/total-omicron-di- indonesia-hingga-24-januari-tembus-1626-kasus (diakses pada 25 Januari 2022 pukul 16.14 wib).
Pelayanan Kesehatan) yang apabila dikaitkan dengan  wabah  Pandemi  Covid-19,  pelayanan kesehatan  berbasis  online  dapat  dikatakan sebagai  salah  satu  jenis  fasilitas  pelayanan kesehatan.  Wabah  Pandemi  Covid-19  dapat termasuk  ke  dalam  kategori  “dalam  hal tertentu”  pada  Pasal  4  ayat  (2)  PP  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan.  Di  tengah  Pandemi Covid-19  pemerintah  harus  tetap  memenuhi hak warga negara akan pelayanan kesehatan yang layak, maka  melalui kemajuan teknologi informasi  di  bidang  kesehatan  pelayanan kesehatan  berbasis  online  dapat  dijadikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan.
Pasal  20  ayat  (1)  PP  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  menjelaskan  bahwa “setiap penyelenggara  Fasilitas  pelayanan  kesehatan wajib  memiliki  izin  yang  diberikan  setelah memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  jenis fasilitas  pelayanan  kesehatan”.  Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (3) PP Fasilitas Pelayanan Kesehatan disebutkan  bahwa  “u ntuk  fasilitas
pelayanan kesehatan tertentu izin sebagaimana  yang  dimaksud  diberikan  oleh
Menteri.” Namun pada ayat (4) nya dijelaskan apa-apa  saja  jenis  pelayanan  kesehatan tertentu yang dimaksud pada ayat sebelumnya  diantaranya  yaitu  rumah .. sakit kelas .. A,  fasilitas .. pelayanan .. kesehatan .. yang diselenggarakan . melalui . kegiatan  penanaman modal .. asing, .. fasilitas ... pelayanan  kesehatan yang .. memberikan … pelayanan … yang  bersifat kompleks,  dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan
yang bersifat … nasional … atau … merupakan rujukan .. nasional. PP  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  tidak mengatur mengenai perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
berbasis  online  meskipun  pada  Pasal  4  ayat (2)  nya  mengatur  tentang  kewenangan pemerintah  untuk  menetapkan  fasilitas pelayanan kesehatan diluar yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal  tertentu.  Ketentuan  mengenai  perizinan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam  keadaan  tertentu  tidak  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  ini.    Hingga  saat  ini masih  belum  jelas  badan/pejabat mana yang berwenang  memberikan  izin  terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia. Permenkes  Penyelenggaraan  Pelayanan Telemedicine Antar  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan hanya mengatur sebatas
pelayanan telemedicine secara real  time atau
antar fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan  Pasal  13  ayat  (1)  dan  Pasal  13 ayat (2) Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar  Fasilitas
Pelayanan  Kesehatan  menyebutkan  bahwa “dalam  penyelenggaraannya  setiap  fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan telemedicine harus  memenuhi persyaratan  telah  teregistrasi  yang  diajukan kepada  Menteri  melalui  Direktur  Jenderal”.
Pasal 12 ayat (1) Permenkes
Penyelenggaraan  Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
menyebutkan  bahwa  “aplikasi telemedicine disediakan  ole h  Kementerian  Kesehatan” selanjutnya  pada  ayat  (3)  nya  menyebutkan bahwa  “dalam  hal  pelayanan telemedicine menggunakan  aplikasi  yang  dikembangkan secara  mandiri  harus  teregistrasi  di Kementerian  Kesehatan”.  Dalam  regulasi  ini juga  tidak  mengatur  mengenai  perizinan telemedicine melainkan  hanya  sebatas  harus teregistrasi di Kementerian Kesehatan.
Klausul-klausul  diatas  dapat  memberikan gambaran  bahwa  terhadap  penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  berbasis  online  sebagai suatu fasilitas pelayanan kesehatan
kedudukannya  dalam  hukum  kesehatan masih  belum  jelas.  regulasi  di  bidang kesehatan  belum  mengatur  secara  jelas  dan terperinci mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online.
Kewenangan  pemberian  perizinan  terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis  online  juga  tidak  ditemukan  di dalam regulasi hukum kesehatan Indonesia.
Pasal  1  angka  1  UU  Telekomunikasi mengartikan  bahwa  “Telekomunikasi  adalah setiap  pemancaran,  pengiriman,  dan  atau penerimaan  dari  setiap  informasi  dalam bentuk  tanda-tanda,  isyarat,  tulisan,  gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio,  atau  sistem  elektromagnetik  lainnya.” Adapun  alat  telekomunikasi  yaitu  setiap  alat
perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.  Dalam  penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  berbasis  online  yang sangat  bergantung  pada  teknologi  informasi dan  komunikasi,  sudah  tentu  merupakan kegiatan  telekomunikasi.  Adapun  alat  yang digunakan  untuk  bertelekomunikasi  dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online yaitu dapat berupa smartphone mobile, Komputer dan sejenisnya yang  dapat  terhubung  ke  jaringan  internet dan dimungkinkan untuk mengakses layanan aplikasi.
Jasa  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan melalui media layanan aplikasi menjadi salah satu yang ditawarkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online, sehingga  berkaitan  dengan  penyelenggaraan telekomunikasi  yang  membutuhkan  jasa telekomunikasi.  Pasal  1  angka  14  UU
Telekomunikasi menjelaskan bahwa “penyelenggaraan . jasa . telekomunikasi .. adalah kegiatan ... penyediaan ... dan….atau  pelayanan jasa  telekomunikasi  yang  memungkinkan
terselenggaranya telekomunikasi.” Berdasarkan  Pasal  11  ayat  (1)  UU Telekomunikasi setiap penyelenggaraan telekomunikasi memerlukan izin dari menteri,  Pasal  11    ayat  (3)  menegaskan bahwa ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  55  ayat  (1)  PP  Penyelenggaraan Telekomunikasi  menjelaskan  bahwa  “untuk penyelenggaraan  telekomunikasi  diberikan izin  melalui  tahapan  izin  prinsip  dan  izin penyelenggaraan .”  Berdasarkan  penjelasan Pasal … 55 … ayat … (1)  diketahui  bahwa  pada
dasarnya izin prinsip dan izin penyelenggaraan  telekomunikasi  merupakan satu  kesatuan  izin.  Izin  prinsip  yaitu  untuk memberikan  kesempatan  kepada  calon penyelenggara telekomunikasi untuk menyiapkan  sarana  dan  prasarana  yang mendukung terselenggaaranya penyelenggaraan telekomunikasi. Izin penyelenggaraan telekomunikasi yaitu
berupa  kewenangan  yang  diberikan  untuk melakukn  penyelenggaraan  telekomunikasi. Mengenai  perizinan  penyelenggaraan  jasa telekomunikasi  diatur  dalam  Pasal  57  ayat (1) PP Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menjelaskan  bahwa  “untuk  penyelenggaraan jaringan  dan  atau  jasa  telekomunikasi, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara  tertulis  kepada  Menteri.  Pasal  66  PP Penyelenggaraan Telekomunikasi menjelaskan  bahwa  Menteri  menerbitkan “izin penyelenggaraan telekomunikasi setelah sarana  dan  prasarana  yang  dibangun dinyatakan laik operasi.”
Pelayanan  kesehatan  berbasis  online bukanlah merupakan suatu jasa
telekomunikasi,  tetapi  merupakan  suatu layanan  aplikasi  yang  menawarkan  jasa
pelayanan  kesehatan  dengan  memanfaatkan jasa telekomunikasi, sehingga dapat dikategorikan kedalam bentuk penyelenggaraan  telekomunikasi.  Dalam penyelenggaraan  telekomunikasi  diperlukan izin  sesuai .… dengan … ketentuan …. peraturan perundang-undangan.  Di  beberapa  negara proses pemberian izin terhadap
telekomunikasi  dilakukan  oleh  regulator independen namun jika regulator independen belum  ada  maka  pemberian  izin  dilakukan oleh  menteri. 17 Kewenangan  pemberian  izin penyelenggaraan
telekomunikasi
sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  UU Telekomunikasi  beserta  turunannya  berada pada pemerintah pusat yaitu Menteri.
Penyelenggaraan  Pelayanan  kesehatan berbasis online merupakan bentuk penyelenggaraan telekomunikasi yang
menggunakan  aplikasi.  Pelayanan  kesehatan berbasis online merupakan salah satu bentuk layanan aplikasi sebagaimana yang dimaksud pada  bagian  5.1  Surat  Edaran  Menkominfo tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau  Konten  Melalui  Internet  ( Over  The
Top ) . Ruang  lingkup  dari  Surat  Edaran  ini yaitu  sebagai  suatu  kebijakan  penjelasan regulasi  layanan  aplikasi  dan/atau  konten melalui internet yang akan segera
diberlakukan  oleh  Kementerian  Kominfo.
Apabila ditelaah  dari  kata  “akan  segera
17 Sigit Haryadi, “Kebijakan Lisensi Telekomunikasi”,  Artikel,  Institut  Teknologi Bandung, Maret 2018, hlm. 2.
dib erlakukan”  maka  hal  ini  berarti  regulasi mengenai  penyediaan  layanan  aplikasi dan/atau  konten  melalui  internet  sudah dirancang oleh pemerintah. Direktur Jenderal Aplikasi  Informatika  (Aptika)  Kominfo (Samuel  Abrijani)  pada  saat  diwawancarai oleh Ramadhani Prihatini (Reporter)
menyatakan  bahwa  rancangan  regulasi mengenai  penyediaan  layanan  aplikasi dan/atau  konten  melalui  internet  ini  akan mengatur  mengenai  kewajiban  melakukan pendaftaran  kegiatan  transaksi  penyedia layanan  aplikasi,  aturan  penyimpanan  data, serta mengenai izin pendirian sebagai Badan Usaha  Tetap  (BUT). 18 Namun  hingga  saat  ini pengaturan  tentang  penyediaan  layanan aplikasi  dan  atau  konten  melalui  internet ( over  the  top )  masih  belum  diterbitkan,
sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis  online  sebagai  suatu  layanan aplikasi dilihat dari aspek regulasi
telekomunikasi  juga  masih  belum  ada pengaturan yang jelas dan terperinci.
Kewenangan  pemberian  izin  terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online dilihat dari sisi pengaturan di bidang  kesehatan  dan  pengaturan  di  bidang telekomunikasi  berada  pada  pemerintah
18 Barratut  Taaqiyyah  Rafie,  “Mengintip Aturan  Over  The  Top”,  nasional.kontan.co.id,
Berita, 23 Desember 2017, https://nasional.kontan.co.id/news/mengintip-
aturan-over-the-top,  (diakses  pada  25  Januari 2022, pukul 20.17 wib).
pusat … (menteri), … namun …. sampai .... saat. .. ini belum …. ada …. pengaturan … yang  menjelaskan mengenai kewenangan badan/lembaga pemerintahan ... mana … yang. .. lebih berwenang memberikan  izin  terhadap  penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  berbasis  online  di Indonesia.
D. Bentuk Izin Penyelenggaraan Pelayanan  Kesehatan  Berbasis  Online Di Indonesia
Izin .. adalah .. suatu ... keputusan . administrasi negara .. yang .. memperbolehkan .. sesuatu .. yang dilarang ,… diperkenankan …. untuk  dilakukan. Izin  sangat  berarti  bagi  pemiliknya  dalam melakukan  hubungan  hukum.  Izin  sebagai suatu  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  pada  umumnya  dibuat  secara tertulis. 19 Pada  umumnya  izin  dikenal  dalam empat bentuk yaitu:
a. Izin ( vergunning ) adalah suatu persetujuan dari penguasa yang didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan terhadap suatu keadaan tertentu  yang  sebenarnya  dilarang  oleh undang-undang. 20
b. Dispensasi,  yaitu  pengecualian  terhadap suatu aturan larangan yang diberikan oleh
19 Y. Sri Pudyatmoko, Op.Cit . hlm 21.
20 Adrian Sutedi, Op.Cit . hlm. 167.
undang-undang karena peristiwa tertentu. 21
c. Lisensi,  adalah  pemberian  izin  terhadap suatu  kegiatan  yang  bersifat  komersial serta  mendatangkan  keuntungan  atau laba. 22
d. Konsesi  adalah  izin  khusus  yang  bersifat sangat kompleks (merupakan seperangkat dispensasi,  izin,  lisensi)  yang  diberikan oleh  pemerintah  kepada  perusahaan- perusahaan  besar  untuk …. melakukan pekerjaan ... atau ... tugas … pemerintah dalam hal menyelenggarakan kesejahteraan umum. 23
Penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan biasanya  dilaksanakan  melalui  fasilitas pelayanan kesehatan. Masing-masing fasilitas pelayanan  kesehatan  memiliki  bentuk perizinan yang berbeda. Seperti yaitu Rumah Sakit  sebagai  penyelenggara  pelayanan kesehatan,  bentuk  izin  penyelenggaraan Rumah  Sakit  berdasarkan  Pasal  27  ayat  (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020  tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan Rumah Sakit, terdiri dari dua jenis y aitu izin mendirikan dan izin operasional. Contoh lain yaitu  klinik  sebagai  salah  satu  fasilitas pelayanan  kesehatan,  pada  Pasal  25  ayat  (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014  Tentang  Klinik  menyebutkan  bahwa “setiap penyelenggaraan klinik wajib
21 Ibid , hlm. 178. 22 I bid , hlm. 176.
23 Ibid .
memiliki izin mendirikan dan izin operasional.”  Bentuk  izin  penyelengga raan Klinik  sama  dengan  izin  penyelenggaraan Rumah  Sakit  yaitu  harus  memiliki  izin mendirikan  dan  izin  operasional.  Terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis  online  sampai  saat  ini  belum  ada pengaturan  yang  menyebutkan  bentuk  izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online. Pelayanan  kesehatan  berbasis  online dalam penyelenggaraannya melibatkan beberapa  pihak  yaitu  pihak  perusahaan sebagai  penyedia  aplikasi,  pihak  tenaga kesehatan  (dokter,  rumah  sakit,  apotek,  dll) sebagai  penyedia  layanan,  serta  pasien sebagai pengguna layanan kesehatan. Hubungan  hukum  dalam  penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  berbasis  online  yaitu terbagi  menjadi  hubungan  hukum  antara penyedia  layanan  aplikasi  (perusahaan) dengan  penyedia  layanan  (tenaga  kesehatan seperti  dokter,  apotek  dll),  hubungan  antara penyedia  layanan  aplikasi  (perusahaan) dengan  pengguna  (pasien),  serta  hubungan antara  penyedia  layanan  (tenaga  kesehatan) dengan pengguna (pasien). Hubungan hukum menurut Soeroso, ialah hubungan antara dua atau  lebih  subjek  hukum.  Dalam  hubungan hukum,  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  satu
berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. 24
Huruf  c  ketentuan  umum  syarat  dan ketentuan  penggunaan  halodoc  menjelaskan bahwa “Platform (aplikasi) berfungsi sebagai sarana  untuk  menghubungkan  anda  dengan pihak ketiga yang menyediakan layanan atau menjual  barang  kepada  anda  seperti  (tetapi tidak terbatas pada) dokter, psikologi, dokter hewan,  apotek,  laboratorium,  dan/atau  jasa pengantar (“penyedia layanan”).” 25 Angka (xi) bagian  fitur  chat  dengan  dokter  pada  syarat dan ketentuan penggunaan halodoc menyebutkan  bahwa “…… Platform  hanya merupakan fasilitator interaksi antara dokter rekanan  yang  terdaftar  pada  kami  sebagai penyedia layanan.” 26 Dari beberapa ketentuan penggunaan aplikasi Halodoc ini dapat dilihat bahwa  kedudukan  perusahaan  penyedia aplikasi  hanyalah  sebagai  penghubung  dan fasilitator  antara  penyedia  layanan  (tenaga kesehatan) dengan pengguna (pasien).
Huruf  D  Perihal  Umum  Syarat  dan Ketentuan Penggunaan Alodokter menjelaskan  bahwa: “Platform  berperan
24 Devina  Martha  Listianingrung,  Budiharto, Siti  Mahmudah,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Berbasis Aplikasi  Online ”,  Diponegoro  Law  Journal,  Vol.8 No.  3,  Universitas  Diponegoro  Semarang,  2019, hlm. 5.
25 Syarat  dan  Ketentuan  Penggunaan  Halodoc (terakhir  diperbaharui  tanggal  13  Desember 2021), https://www.halodoc.com/syarat-dan- ketentuan, (diakses pada 29 Januari 2022, pukul 23.31 wib).
26 Ibid.
sebagai platform perantara yang menghubungkan  anda  dengan  penyedia layanan  kesehatan,  termasuk  dokter  dan rumah sakit (“penyedia layanan”). 27
Kemudian  Huruf  F  Syarat  dan  Ketentuan  ini menyebutkan  bahwa “Platform  dan  Layanan bukan  merupakan  praktik  pengobatan  atau praktik  layanan  medis,  perawatan,  atau layanan  kesehatan  profesional  lainnya…..”. 28 dan  pada  Huruf  G  Perihal  Umum  Syarat  dan Ketentuan  Alodokter  mempertegas  bahwa “Kami  adalah perusahaan  teknologi,  bukan penyedia  layanan  kesehatan,  dan  kami  tidak menyediakan  layanan  kesehatan.  Kami  tidak mempekerjakan Penyedia Layanan, dan kami tidak  bertanggung  jawab  atas  tindakan, kecerobohan, kelalaian, dan/atau kelengahan Penyedia  Layanan.  Platform  merupakan layanan  informasi  dan  komunikasi  online yang disediakan oleh Alodokter.” 29
Pada  ketentuan  penggunaan  aplikasi Alodokter  ini  juga  dijelaskan  bahwa  aplikasi bukanlah  penyedia  layanan  kesehatan  dan tidak  mempekerjakan  penyedia  layanan (tenaga  kesehatan)  pemilik  aplikasi  hanya bertindak sebagai perantara antara penyedia layanan  (tenaga  kesehatan)  dan  konsumen (pasien).  Perusahaan  sebagai  penyedia layanan  aplikasi,  dalam  penyelenggaraan
27 Syarat dan Ketentuan https://www.alodokter.com/syarat-dan- ketentuan, (diakses pada 29 Januari 2022, pukul 23.37 wib).
28 Ibid.
29 Ibid.
pelayanan  kesehatan  berbasis  online  ini memiliki  status  sebagai  pelaku  usaha penghubung.  Hubungan  hukum  antara penyedia  layanan  aplikasi  (perusahaan) dengan penyedia layanan (tenaga kesehatan) adalah sebatas hubungan kemitraan.
Hubungan hukum antara penyedia layanan  aplikasi  (perusahaan)  dengan pengguna (pasien) apabila dilihat dari syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi pelayanan  kesehatan  yaitu  Halodoc,  pada huruf a Ketentuan Penggunaan Platform yang menyatakan  bahwa  :  “ Anda  menyatakan  dan menjamin  bahwa  Anda  adalah  individu  yang memiliki  hak  untuk  mengadakan  perjanjian yang  mengikat  berdasarkan  hukum………..”. 30
Huruf  e  Ketentuan  Penggunaan  Platform menyebutkan  bahwa: “Anda  memiliki tanggung jawab atas setiap penggunaan akun An da dalam Platform…..” 31 Huruf g Ketentuan Penggunaan  Platform  menyebutkan  bahwa:
“Dengan  menggunakan  Platform,  maka  Anda memahami,  setuju,  dan  tunduk  sesuai  yang dipersyaratkan  pada  Kebijakan  Privasi  Kami sebagaimana berlaku dari waktu ke waktu.” 32
Huruf  i  Ketentuan  Penggunaan  Platform menyebutkan  bahwa: “Dengan  memberikan informasi  kepada  Kami,  Anda  menyatakan
30 Syarat  dan  Ketentuan  Penggunaan  Halodoc (terakhir  diperbaharui  tanggal  13  Desember 2021), https://www.halodoc.com/syarat-dan- ketentuan, (diakses pada 30 Januari 2022, pukul 00.49 wib).
31 Ibid. 32 Ibid.
bahwa  Anda  setuju  bahwa  informasi  yang Anda berikan akan digunakan oleh Kami dan Penyedia  Layanan.” 33 Serta  pada  bagian  ke (viii)  Layanan  Fitur  Chat  dengan  Dokter menjelaskan  bahwa: “Anda  mengetahui  dan
menyetujui bahwa fitur ini tidak menggantikan  pemeriksaan  dan  pengobatan dengan  dokter  pada  umumnya  atau  tatap muka secara langsung.” 34
Klausul-klausul  mengenai  pengguna  pada syarat  dan  ketentuan  penggunaan  aplikasi Halodoc  mempertegas  bahwa  pengguna adalah  individu  yang  bertanggung  jawab sendiri  terhadap  penggunaanya.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  hubungan  hukum  antara penyedia  layanan  aplikasi  (perusahaan) dengan  pengguna  (pasien)  adalah  hubungan individual.  Dimana  dapat  dilihat  bahwa pengguna aplikasi(pasien) bertanggung jawab  atas  apapun  yang  terjadi  terhadap penggunaan aplikasi yang ia lakukan. Hubungan hukum antara penyedia layanan (tenaga kesehatan) dengan pengguna (pasien)  selanjutnya  dapat  dilihat  dari  salah satu ketentuan penggunaan aplikasi
Alodokter.  Perusahaan  Alodokter  dengan tegas  menyatakan  bahwa  perusahaannya adalah perusahaan teknologi, bukan penyedia layanan  kesehatan,  dan  Alodokter  tidak menyediakan  layanan  kesehatan.  Alodokter tidak  mempekerjakan  penyedia  layanan
33 Ibid.
34 Ibid.
(tenaga  kesehatan)  serta  tidak  bertanggung jawab  atas  segala  bentuk  kerugian  yang diakibatkan  oleh  kecerobohan,  kelalaian dan/atau  kelengahan  penyedia  layanan. Platform hanya merupakan layanan informasi online  yang  disediakan  oleh  Alodokter. Dengan  demikian  jelas  bahwa  hubungan hukum  antara  penyedia  layanan  (tenaga kesehatan) dengan pengguna (pasien) adalah sebatas  antara  penyedia  jasa  dengan pengguna jasa.
Menilik dari hubungan hukum antara para pihak  dalam  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan  berbasis  online,  maka  untuk bentuk  izin  yang  tepat  diberikan  terhadap aplikasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan  berbasis  online  ini  yaitu  lisensi. Lisensi  diberikan  kepada  layanan  aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan sebagai wadah penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis  online  sebagai  sarana  peningkatan kualitas  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia. Namun dalam hal penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  secara online  perlu  untuk  dikaji  lebih  dalam  lagi bagaimana seharusnya bentuk izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan
berbasis  online  sebagai  salah  satu  bentuk fasilitas pelayanan kesehatan.

## E. Kesimpulan
Perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  pada  sektor  kesehatan  seperti
pelayanan kesehatan berbasis online ini tentu tentu  memberikan  banyak  perubahan  dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan selama  masa  pandemi  covid-19  namun  juga tidak lepas dari berbagai dampak negatif dan resiko-resiko  yang  sangat  mungkin  terjadi dalam  penyelenggaraannya.  Perkembangan pelayanan  kesehatan  berbasis  online  tidak diimbangi  dengan  perkembangan  regulasi  di bidang  hukum  kesehatan.  Hingga  saat  ini belum  ada  regulasi  yang  secara  jelas  dan khusus membahas tentang pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia.
Dilihat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan.  Apabila dikaitkan  dengan  dampak  wabah  Pandemi Covid-19  yang  menyerang  Indonesia  selama kurang  lebih  3  tahun  belakang  hingga sekarang  (2  Februari  2022)  masih  belum membaik, maka bentuk pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia dapat dikategorikan  sebagai  salah  satu  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  ditetapkan  dalam kedaan tertentu, dimana dalam
penyelenggaraannya  haruslah  berdasarkan izin.  Aplikasi  pelayanan  kesehatan  berbasis online  bukanlah  merupakan  pelayanan kesehatan  yang  dibuat  oleh  Menteri Kesehatan,  tetapi  hanya  sekedar  aplikasi penghubung yang memfasilitasi penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  dari jarak  jauh.  Pengaturan  tentang  kewenangan pemberian  izin  penyelenggaraan  pelayanan
kesehatan  berbasis  online  di  Indonesia hingga saat ini masih belum jelas. Belum ada pengaturan  yang  secara  khusus  dan  jelas mengatur  tentang  siapa  yang  berwenang memberikan  izin  terhadap  penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  berbasis  online  di Indonesia.
Berdasarkan  jenis-jenis  izin,  bentuk perizinan  yang  tepat  untuk  penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  berbasis  online  adalah izin  untuk  penyelenggaraannya,  dan  lisensi untuk layanan aplikasi yang menjadi fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online.

## F. Saran
Perlu  adanya  pengaturan  dalam  bentuk kebijakan  yang  dapat  dituangkan  dalam konsep peraturan bersama
antara Kementerian  Kesehatan  dan  Kementeria Komunikasi  dan  Infornasi  yang  membahas secara spesifik dan jelas tentang kewenangan yuridis  serta  bentuk dan  substansi  perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia sebagai landasan hukum perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan  berbasis  online  di  Indonesia.. Karena  dari  beberapa  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum dapat  menjadi  dasar  hukum  perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel/Buku/Laporan
A’an  Efendi  dan  Freddy  Poernomo. 2019. Hukum  Administrasi .  Cetakan  Kedua, Sinar Grafika. Jakarta.
Adrian Sutedi. 2015. Hukum Perizinan Dalam Sektor  Pelayanan  Publik. Cetakan Ketiga, Sinar Grafika. Jakarta.
Devina Martha Listianingrung, Budiharto, Siti Mahmudah,  “ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Dalam  Pelayanan Kesehatan  Berbasis  Aplikasi  Online ”, Diponegoro  Law  Journal ,  Universitas Diponegoro  Semarang,  Vol..8  No.  3, 2019,
Febri  Endra  Budi  Setyawan. “Paradigma Sehat”.
Article  in  Saintika  Medika , University  of  Muhammadiyah.  Malang, 2012.https://doi.org/10.22219/sm.v6i 1.1012 Maskawati,  dkk.  2018. Hukum  Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab  Pelayanan  Kesehatan.
Cetakan Pertama, Litera. Yogyakarta. Peter  Mahmud  Marzuki.  2019. Penelitian Hukum  Edisi  Revisi .  Cetakan  Ke-14. Prenadamedia Group, Jakarta.
Rafa  Zhafira  Amaani. “Kepastian  Hukum Pelayanan  Kesehatan  Melalui  Aplikasi Medis  Berbasis  Online  Ditinjau  Dari Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2004  Tentang  Praktik  Kedokteran.”
Artikel Tesis. Pascasarjana Universitas Pasundan. Bandung. 2020. https://www.google.com/url?sa=t&rc t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ca d=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj- kpTgyq7zAhX1jdgFHYyYD- QQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F% 2Frepository.unpas.ac.id%2F49449% 2F&usg=AOvVaw0YgRlJM7WnjE7sB6 9zxk-u
Sigit Haryadi. “Kebijakan Lisensi Telekomunikasi”. Artikel, Institut Teknologi  Bandung,  Maret  2018. https://doi.org/10.31227/osf.io/wp9c 4 Y  Sri  Pudyatmoko.  2009. “ Perizinan: Problematikaa dan Upaya Pembenahan ”. Cetakan  Pertama,  PT
Grasindo, Jakarta.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun
1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.  LNRI  Nomor  154 Tahun  1999.  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor
3881.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan. LNRI  Nomor  144  Tahun  2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan.  LNRI  Nomor  292
Tahun  2014.  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5601 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  52  Tahun  2000  Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. LNRI  Nomor  107  Tahun  2000. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3980.
Peraturan  Menteri  Republik  Indonesia Nomor  47  Tahun  2016  Tentang Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan.  LNRI Nomor  229  Tahun  2016.  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5942.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2019 Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.  Berita  Negara  Republik Indonesia Nomor 890 Tahun 2019. Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  Republik
Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016
Tentang  Penyediaan  Layanan  Aplikasi dan/atau  Konten  Melalui  Internet ( Over The Top ).

## Bahan-Bahan Lain
Ahmad  Naufal  Dzulfaroh.  “Hari  Ini  Dalam Sejarah:  WHO  Tetapkan  Covid-19
Sebagai Pandemi Global”. Kompas.com,  Artikel,  11  Maret  2020. https://www.kompas.com/tren/read/ 2021/03/11/104000165/hari-ini- dalam-sejarah--who-tetapkan-covid- 19-sebagai-pandemi-global?page=all
Barrat ut Taaqiyyah Rafie. “Mengintip Aturan Over  The  Top”,  nasional.kontan.co.id, Berita, 23 Desember 2017, https://nasional.kontan.co.id/news/m engintip-aturan-over-the-top,
CNN Indonesia. “Total Omicron di Indonesia Hingga  24  Januari  Tembus  1.626 Kasus”,  cnnindonesia.com,  Artikel  24 Januari 2022, https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20220124094035-20- 750312/total-omicron-di-indonesia- hingga-24-januari-tembus-1626-kasus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Selasa 14 September 2021, https://www.kemkes.go.id/index.php. Rizal  Fadli. “Begini  Kronologi  Lengkap  Virus Corona Masuk Indonesia”. Halodoc.com,  Artikel,  11  Juni  2021, https://www.halodoc.com/artikel/kro
nologi-lengkap-virus-corona-masuk- indonesia.
Rokom, “ Kemenkes Fasilitasi Konsultasi, Obat Gratis bagi Pasien COVID-19 di Jakarta Via Fasilitas Telemedicine ”. sehatnegeiku.kemenkes.go.id,  Artikel, 16 Juli 2021, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/b aca/umum/20210705/1338034/kem enkes-fasilitasi-konsultasi-obat-gratis- bagi-pasien-covid-19-di-jakarta-via- fasilitas-telemedicine/

## Rokom,  “Kasus  Pertama  Omicron  Di
Indonesia  Diduga  Dari  WNI  Yang Datang Dari Nigeria”, sehatnegeriku.kemenkes.go.id,  Artikel 19 Desember 2021, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/b aca/rilis- media/20211219/5339013/kasus- pertama-omicron-di-indonesia- diduga-dari-wni-yang-datang-dari- nigeria/
Syarat  dan  Ketentuan  Penggunaan  Halodoc (terakhir  diperbaharui  tanggal  13 Desember 2021), https://www.halodoc.com/syarat- dan-ketentuan Syarat dan Ketentuan https://www.alodokter.com/syarat- dan-ketentuan