## Kompleksitas Keamanan Kawasan dan Tantangan Kerja Sama Keamanan Asia Timur

## M. Najeri Al Syahrin
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur – Indonesia Email: mnas955@umkt.ac.id Diserahkan: 8 Maret 2018 | Diterima: 17 Mei 2018

## Abstract
This article will explain the regional security complex as a key challenge in the establishment of regional  security  cooperation  in  East  Asia.  The  complex  of  security  in  East  Asia  described  by explaining the security relations between North Korea and South Korea, China and Japan, the United States with Japan, and China with the United States and a pattern of chain reaction to the various security policies of these countries. This security complex makes it difficult to establish effective regional security cooperation. The Challenge of the regional security complex that most decisive in the formation of cooperation that will be done by the countries of the East Asia region is  due  to  competition  and  differences  of  interests  between  the  United  States  and  China  as  a superpower state in the region. In addition, the many differences in the nature and orientation of political  interests  of  Japan,  South  Korea,  and  North  Korea  are  also  still  a  constraint  in  the formation of regional security organizations and cooperation.
Keywords : Complexity; Security, Regional, Challenge.

## Abstrak
Artikel ini akan menjelaskan tentang kompleksitas keamanan kawasan sebagai tantangan utama dalam pembentukan kerja sama keamanan kawasan di Asia Timur. Kompleksitas keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur di uraikan dengan menjelaskan hubungan keamanan antara Korea Utara dan Korea Selatan, Cina  dan  Jepang,  Amerika  Serikat  dengan  Jepang,  serta  Cina  dengan Amerika Serikat serta pola aksi-reaksi atas berbagai kebijakan keamanan negara-negara tersebut. Kompleksitas keamanan ini menyebabkan sulit terbentuknya kerja sama keamanan kawasan yang efektif.  Tantangan  dalam  kompleksitas  keamanan  kawasan  yang  paling  menentukan  dalam pembentukan  kerja  sama  yang  akan  dilakukan  oleh  negara-negara  kawasan  Asia  Timur  adalah karena  kompetisi  dan  perbedaan  kepentingan  antara  Amerika  Serikat  dan  Cina  sebagai  negara adidaya di kawasan. Selain itu, banyaknya perbedaan sifat dan orientasi kepentingan politik Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara juga masih menjadi kendala dalam pembentukan organisasi dan kerja sama keamanan kawasan.
Kata Kunci : Kompleksitas, Keamanan, Kawasan, Tantangan

## PENDAHULUAN
Dalam upaya untuk memberikan respon  terhadap  setiap  tantangan keamanan  di  kawasan,  pengaturan kerja  sama  keamanan  sangat  mutlak
diperlukan. Peningkatan eskalasi konflik  cenderung  mudah  terjadi  di kawasan  akibat  minimnya  pengaturan kerja sama. Regionalisasi dan
pembentukan  institusi  keamanan kawasan  menjadi  semakin  krusial untuk  dibutuhkan  apabila  koordinasi kebijakan antarnegara dilakukan secara intensif.  Kerja  sama  kawasan  juga berguna  dalam  proses  penyelesaian konflik  dan  sengketa  antarnegara  di kawasan (Tang, 2009, 589-590).
Kawasan Asia Timur merupakan titik  strategis  di  mana  kepentingan negara-negara  besar  bertemu.  Cina, Jepang,  Korea  Selatan  dan  Korea Utara saling berebut pengaruh politik dan ekonomi di kawasan ini. Kondisi ini  semakin  tidak  menentu  ketika Amerika Serikat juga ikut terlibat aktif dalam  pengaturan  keamanan  di kawasan  Asia  Timur.  Partisipasi  aktif Amerika  Serikat  dalam  aliansi  militer trilateral  dengan  Jepang  dan  Korea Selatan menyebabkan stabilitas keamanan kawasan sangat dipengaruhi oleh interaksi keamanan negara-negara tersebut.  Stabilitas  keamanan  yang tidak  menentu  akan  menyebabkan kawasan dalam kondisi potensial untuk terjadinya  konflik.  Permasalahannya adalah selama ini, kawasan Asia Timur belum  memiliki  kerangka  kerja  sama
dan  institusi  keamanan  yang  secara efektif mampu untuk meredakan tensi ketegangan antarnegara di kawasan.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan implikasi kompleksitas  keamanan  kawasan terhadap  sulitnya  pembentukan  kerja sama  keamanan  kawasan  yang  efektif di  Asia  Timur.  Urgensi  tulisan  ini terlihat  dari  uniknya  kompleksitas kawasan  dan  hubungan  keamanan  di Asia  Timur,  khususnya  antara  Cina dengan  Jepang,  Korea  Utara  dan Korea Selatan, serta peranan Amerika Serikat  di  kawasan.  Hal  tersebut menjadi  sangat  menarik  untuk  diteliti karena  kelima  negara  ini  memegang peranan  kunci  dalam  stabilitas kawasan, dilihat dari kapabilitas militer dan  persenjataan  nuklir  yang  dimiliki serta  daya  tawar  politik  dan  ekonomi masing-masing negara.
Dua  pertanyaan  utama  akan dijawab  dalam  tulisan  ini.  Pertama bagaimana gambaran tentang kompleksitas keamanan kawasan yang terjadi  di  kawasan  Asia  Timur. Pertanyaan  kedua  adalah  bagaimana
bentuk  tantangan  dan  implikasi  dari kompleksitas keamanan tersebut terhadap  peluang  pembentukan  kerja sama  keamanan  kawasan,  di  tengah kondisi  keamanan  yang  rumit  antara negara-negara di kawasan Asia Timur. Kedua  pertanyaan  tersebut  akan dijawab  melalui  deskripsi  tentang peranan  kekuatan  eksternal  yang mengambil  bentuk  masuknya  negara luar ke dalam wilayah kawasan ataupun dibangunnya  suatu  kerja  sama  atau aliansi antara negara luar dengan satu atau beberapa negara dalam kawasan. Tanpa  adanya  kerja  sama  keamanan kawasan di Asia Timur, negara-negara cenderung  akan  menciptakan  pola persahabatan yang mendasari terbentuknya  formulasi  kedekatan serta  juga  akan  menciptakan  pola permusuhan  dalam  suatu  kawasan yang  mungkin  bisa  berimplikasi  pada terjadinya perang antarnegara.

## PEMBAHASAN Kompleksitas Keamanan Kawasan Asia Timur
Dalam  menjelaskan  tentang kompleksitas  keamanan  kawasan, perlu  kiranya  secara  komprehensif
terlebih  dahulu  memahami  teori kompleksitas keamanan kawasan.
Kerangka analisis yang digunakan untuk  menjawab  pertanyaan  dalam tulisan ini adalah kerangka teoritis yang dicetuskan  oleh  Barry  Buzan  ( regional security complex theory ) sebagai landasan dalam memahami rumitnya fenomena keamanan  di  kawasan  Asia  Timur. Dalam teori tersebut, Buzan berpendapat  bahwa  region  bukanlah berarti berarti teritori saja, tetapi juga merupakan  konsep  kawasan  yang mana proses sekuritisasi, desekuritisasi dan interaksi antara negara didalamnya saling  terhubung  dan  memiliki keterkaitan. Masalah keamanan negara-negara dalam kawasan tersebut juga  tidak  dapat  dianalisis  secara terpisah (Buzan & Waever, 2003, 54).
Secara  sederhana,  teori  ini berfokus pada unsur-unsur pembentuk  kompleksitas  keamanan dalam suatu kawasan tertentu. Dalam uraian  yang  berbeda,  Buzan  dan Waever  menyatakan  bahwa  faktor geografis,  etnisitas,  dan  budaya masyarakat  di  suatu wilayah  juga bisa
menimbulkan kompleksitas keamanan kawasan, ketika terdapat ketergantungan dan hubungan keamanan antarnegara dalam kawasan tersebut.  Secara  khusus,  hal  ini kemudian  akan  juga  mempengaruhi perkembangan  sistem  ekonomi  dan politik yang akan menimbulkan saling ketergantungan  antarnegara.  Pada akhirnya, kondisi ini akan memunculkan  sistem  pertahanan keamanan kawasan dan aliansi militer akibat dari perubahan tersebut (Buzan & Waever, 2003, 46-48).
Menurut  Buzan  dan  Waever terdapat  empat  hal  yang  menjadi pembentuk  struktur  dasar  dari terciptanya  kompleksitas  keamanan kawasan,  yaitu  kedekatan  geografis, anarkisme  kawasan,  dan  polaritas kekuatan serta konstruksi sosial berupa amity (pola persahabatan) dan enmity (pola  permusuhan).  Terbentuknya pola ketergantungan antarnegara tersebut  baik  ketergantungan  yang bersifat  amity  maupun  enmity  dalam kompleks  keamanan  kawasan  secara langsung akan menyebabkan persaingan antaranegara dan
meningkatkan  kecurigaan  keamanan. Akibatnya  aliansi  keamanan  dan masuknya kekuatan eksternal semakin intens terjadi dalam kondisi ini (Buzan & Waever, 2003,. 53).
Teori  ini  menjelaskan  tentang aspek-aspek  pembentuk  kompleksitas keamanan  kawasan  yang  saling berhubungan  dan  memberikan  aksi- reaksi  dan  timbal  balik.  Salah  satu aspek  penting  dalam  pembentuk kompleksitas  keamanan  kawasan adalah anarkisme kawasan. Anarkisme kawasan  mengakibatkan  minimnya dialog  dan  proses  komunikasi  dalam bentuk  kerja  sama  atau  perjanjian bilateral maupun multilateral sehingga mengakibatkan  tingginya  kecurigaan antarnegara.  Anarkisme  kawasan  juga ditunjukkan  dengan  tidak  adanya otoritas yang berwenang dalam proses penyelesaian  secara  damai  apabila terjadi konflik di antara negara-negara kawasan  Asia  Timur  (Buzan  & Waever, 2003, 53-54).
Keamanan  suatu  negara  tidak bisa  dipisahkan  dengan  keamanan negara  lain,  baik  dari  skala  regional
maupun  global,  karena  kawasan merupakan  arena  di  mana  dinamika keamanan  nasional  dan  keamanan global saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Sebagai bukti di kawasan Asia Timur, dinamika keamanan global sangat mempengaruhi pola hubungan keamanan negara-negara dalam kawasan tersebut. Perseteruan ideologi antara  Amerika  Serikat  dengan  Uni Soviet pada masa Perang Dingin telah membuat kompetisi perseteruan antara dua negara Korea, Korea Utara dan  Korea  Selatan,  dimana  kini rivalitas  keduanya  membuat  situasi keamanan  Asia  Timur  semakin  tidak menentu.  Interaksi  antara  keamanan global  dan  regional  memicu  adanya intervensi  negara  adidaya  yang  pada akhirnya  merubah  persepsi  ancaman dan  pola  keamanan  antarnegara  di kawasan (Buzan & Waever, 2003, 131- 132).
Barry  Buzan  (1991)  melengkapi penjelasan  tentang  teori  kompleksitas keamanan kawasan dengan memberikan  uraian  bahwa  proses sekuritisasi  maupun  desekuritasasi
suatu  negara  merupakan  proses interaksi  terhadap  keamanan  negara lain. Dengan demikian, untuk memahami  kompleksitas  keamanan kawasan,  tidak  cukup  hanya  dengan memahami keamanan satu negara saja, tetapi juga harus memahami keamanan negara  lain  dan  interaksi  keamanan negara-negara tersebut. Terdapat juga beberapa aspek lain yang berpengaruh dalam  pembentukan  kompleksitas keamanan  kawasan,  yaitu  kondisi keamanan domestik yang tidak stabil, interaksi antarkawasan dan juga peran kekuatan  global.  Dengan  memahami aspek-aspek tersebut maka kompleksitas  keamanan  kawasan  bisa dideskripsikan  secara  utuh  dan komprehensif (Buzan, 1991, 53-54).
Kompleksitas keamanan kawasan Asia  Timur  dapat  dipahami  dengan mengurai kerumitan antara hubungan keamanan  Cina,  Korea  Utara,  Korea Selatan,  Jepang  dan  Amerika  Serikat. Kerumitan  hubungan  tersebut  dapat terlihat pada persepsi Cina dan Korea Selatan yang mencurigai upaya Jepang yang  ingin  melakukan  revisi  sejarah pendudukannya di Semenanjung
Korea dan sebagian wilayah Cina pada awal abad ke-20. Hubungan Cina dan Korea  Selatan  juga  tidak  sepenuhnya mulus.  Cina  telah  menyampaikan keberatannya  atas rencana penempatan  sistem  antirudal  canggih Korea  Selatan  yang  dipasang  untuk mewaspadai  ancaman  nuklir  Korea Utara.  Hal  tersebut  dinilai  Cina mencerminkan  keinginan  Amerika Serikat  untuk  mengawasi  Cina. Sengketa  wilayah  juga  semakin memperumit  hubungan  keamanan antara  negara-negara  tersebut,  Cina dan  Jepang  masih  bersengketa  soal pulau  Diaoyu  atau  Senkaku  di  Laut Cina Selatan. Cina dan Korea Selatan juga  masih  terlibat  dalam  sengketa wilayah  dengan  Jepang  soal  sejumlah pulau di Laut Cina Timur dan perairan antara  Jepang  dan  Korea  Selatan (Kwaak, 2015).
Pertumbuhan  ekonomi  Cina dianggap menjadi ancaman baru tidak hanya bagi Amerika Serikat tetapi juga bagi  Korea  Selatan  dan  Jepang. Permasalahan ini dikarenakan kekuatan  ekonomi  akan  menunjang perkembangan militer dan modernisasi
sistem  persenjataan  Cina.  Didukung dengan  pertumbuhan  ekonomi,  maka pertumbuhan  militer  akan  tumbuh beriringan.  Peningkatan  kapabilitas militer  tersebut  merupakan  bentuk modernisasi  yang  dilakukan  dengan meningkatkan anggaran belanja dengan fokus pembaruan alutsista dan sistem  persenjataan.  Perkembangan kekuatan  militer  Cina  pasti  akan membuat  khawatir  Amerika  Serikat dan  negara  aliansinya  di  Asia  Timur seperti  Jepang  dan  Korea  Selatan. Upaya  untuk  membendung  kekuatan Cina  tersebut  di  lakukan  dengan semakin  meningkatkan  hubungan keamanan  dan  mitra  strategis  tidak hanya  dengan  Jepang  tetapi  juga dengan  Korea  Selatan.  Kunjungan Trump  pada  November  2017  ke Jepang dan Korea Selatan merupakan salah satu bukti bahwa Amerika Serikat selalu menjadikan kepentingan keamanan  Asia  Timur  menjadi  salah satu  prioritas  utama  kebijakan  luar negerinya.  Oleh  karena  itu  dalam beberapa  tahun  ini,  Amerika  Serikat selalu menempatkan kepentingan yang strategis  di  kawasan  dengan  tujuan
utama  untuk  membendung  pengaruh dan hegemoni Cina (Goo & Lee, 2014, p. 337).
Uniknya dalam hubungan keamanan  Asia  Timur,  bagi  Korea Selatan,  Cina  tidak  selalu  menjadi ancaman  yang  mengkhawatirkan  bagi keamanan nasionalnya. Ancaman yang nyata  bagi  Korea  Selatan  bukanlah Cina, tetapi Korea Utara. Oleh karena itu,  upaya  untuk  membendung kekuatan Korea Utara selalu diupayakan  Korea  Selatan  dalam aliansi  strategisnya  dengan  Amerika Serikat.  Dalam  aliansinya  tersebut, Korea  Selatan  tidak  selalu  merespon aktif  segala  kebijakan  yang  berkaitan dengan  Cina,  karena  fokus  utama ancaman  keamanan  Korea  Selatan adalah  Korea  Utara.  Disisi  yang  lain, secara  historis  bahkan  Korea  Selatan dan  Cina  sama-sama  memiliki  sifat sentimen yang tinggi terhadap Jepang. Sementara bagi Jepang, Cina merupakan permasalahan utama keamanan  di  kawasan,  Jepang  selalu memberikan  respon  aktif  terkait dengan  permasalahan  Cina.  Dengan menguatnya  peranan  Cina  yang
memiliki  potensi  untuk  mendominasi Asia  Timur,  Jepang  selalu  merasa kredibilitasnya  di  kawasan  akan terancam.  Ancaman  tersebut  akan berdampak  langsung  bagi  Jepang, karena  secara  geografis  berada  dekat dengan Cina, sehingga ia merasa perlu melakukan penguatan kembali dengan upaya menekan perkembangan militer Cina.  Bagi  Jepang,  peningkatan kekuatan militer dan sistem persenjataan Cina memberikan ancaman  yang  serius  terhadap keamanan nasionalnya dan kepentingan  Jepang  tidak  hanya  di kawasan tetapi juga pada ranah global (Goo & Lee, 2014, 337).
Bagi  Jepang,  Cina  dan  Korea Utara merupakan ancaman serius bagi stabilitas  keamanan  kawasan  Asia Timur, sementara bagi Cina dan Korea Utara,  Amerika  Serikat,  Jepang,  dan Korea  Selatan  yang  tergabung  dalam aliansi  keamanan  justru  mengancam negara-negara  lain  di  kawasan. Meskipun demikian, hubungan antara Jepang  dan  Korea  Selatan  juga  tidak selalu  harmonis,  meskipun  keduanya sama-sama merupakan mitra
keamanan  Amerika  Serikat  (Goo  & Lee, 2014, 337). Kerumitan hubungan antarnegara tersebut semakin meningkatkan kecurigaan dan menambah  kompleksitas  keamanan kawasan.
Permasalahan Semenanjung Korea  juga  merupakan  salah  satu aspek  penting  dalam  kompleksitas keamanan  kawasan  Asia  Timur. Pengembangan  senjata  nuklir  yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan  salah satu  cara  dan  upaya manuver  politik  untuk  meningkatkan posisi  tawar  di  dunia  internasional, khususnya  terhadap  Amerika  Serikat dan  negara-negara  aliansinya  di kawasan  Asia  Timur  (Mochammad, 2010,  27-29).  Upaya  Amerika  Serikat untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Korea Utara sudah dilakukan  sejak  masa  akhir  Perang Dingin.  Upaya  rekonsiliasi  konflik guna  meredam  ketegangan  kawasan akibat  perkembangan  nuklir  Korea Utara  adalah  dengan  menyepakati kerangka kerja sama keamanan senjata nuklir.  Six  Party  Talks  merupakan kerangka  kerja  sama  yang  di  sepakati
pada  tahun  2003,  dengan  melibatkan Korea  Utara,  Korea  Selatan,  Cina, Jepang,  Amerika  Serikat  dan  Rusia. Kerja  sama  ini  merupakan  bukti  dan perwujudan  upaya  alternatif  yang ditawarkan  Amerika  Serikat  untuk meredam  ketegangan  konflik  militer dan  perlombaan  senjata  di  kawasan Asia  Timur  (Armstrong,  2006,  11). Meskipun hingga kini, Amerika Serikat masih kesulitan untuk mengajak Korea Utara  untuk  menghentikan  provokasi nuklirnya.  Alhasil  ketegangan  di kawasan  akibat  pengembangan  nuklir Korea  Utara  tersebut  masih  terus terjadi.
Argumen  menarik  lainnya  yang disampaikan oleh Armstrong (Armstrong  dikutip Feffer,  2006, 11-
13) menyatakan bahwa gagalnya upaya perundingan  antara  Amerika  Serikat dengan  Korea  Utara  dalam  masalah nuklir  adalah  karena  Amerika  Serikat dianggap tidak berhasil dalam mendorong upaya harmonisasi hubungan  antara  Korea  Utara  dan Korea  Selatan.  Sehingga  hal  tersebut menciptakan terjadinya dilema keamanan  antara  kedua  negara
tersebut.  Selama  ini,  perjanjian  dan kesepakatan  dalam  kerja  sama  yang sudah  dilakukan  masih  tidak  efektif dan  belum  mampu  menghilangkan dilema  keamanan  yang  terjadi.  Korea Utara     masih     menyakini     bahwa Amerika Serikat sebagai negara musuh dan anti rezim Korea Utara. Kecaman yang sering dilontarkan oleh Presiden Amerika  Serikat,  Donald  Trump semakin  memperkeruh  suasana  dan hubungan  antara  kedua  negara. Persepsi  itulah  yang  kini  semakin menyulitkan  Amerika  Serikat  dalam melakukan  harmonisasi  hubungan  di Semenanjung Korea. Padahal harmonisasi tersebut merupakan salah satu  faktor  penting  dalam  upaya rekonsiliasi konflik di kawasan.
Kebijakan  Korea  Utara  terus dipantau  oleh  Korea  Selatan,  Jepang dan  Amerika  Serikat.  Dalam  hal  ini penting juga untuk melihat reaksi Cina dalam  kebijakan  keamanan  Korea Utara.  Kebijakan  Korea  Utara  yang ingin  melakukan  serangan  ke  pulau Yeonpyeong  dan  negara  Guam, merupakan  salah  satu  upaya  untuk melihat apakah Cina akan menentang
kebijakan Korea Utara tersebut. Paska rencana tersebut, meskipun kini tidak terealisasi, Cina terbukti bersikap pasif dan  terkesan  membiarkan  kebijakan provokatif  Korea  Utara  tersebut.  Hal ini  tentu  saja  secara  tidak  langsung menyatakan bahwa Cina bersikap tidak kooperatif  dalam  upaya  normalisasi hubungan antar dua Korea (Saunders 2012, 17).
Untuk memahami kondisi tersebut,  dari  sudut  pandang  Cina,  ia menilai  bahwa  kebijakan  provokatif Korea  Utara  merupakan  respon  atas kebijakan pembentukan aliansi militer Amerika  Serikat,  bagi  Korea  Utara jelas  untuk  selalu  menunjukan  bahwa Korea  Utara  bukanlah  negara  lemah. Cina juga menyadari bahwa negaranya hanya  memiliki  sedikit  pengaruh  bagi rezim  Korea  Utara.  Kemampuan senjata nuklir telah menjadikan Korea Utara  kini  sudah  tidak  terlalu bergantung kepada Cina, seperti pada masa Perang Korea dahulu. Jadi sangat penting bagi Cina untuk secara cermat mempetakan  posisi  Korea  Utara sebagai negara mitra dalam kerja sama kawasan.
Di  sisi  yang  lain,  Korea  Utara dinilai masih sulit untuk diajak bekerja sama  dalam  hubungan  antarnegara  di kawasan. Dari sudut pandang Amerika Serikat,  terkait  pasifnya  Cina  dalam masalah  Korea  Utara  merupakan refleksi  ketakutan  atas  runtuhnya rezim  Korea  Utara  yang  secara  tidak langsung  akan  berdampak  pada kuatnya  posisi  strategis  Amerika Serikat  di  kawasan  Asia  Timur.  Bagi Cina,  sangat  jelas  untuk  mencegah runtuhnya  Korea  Utara  yang  akan mengarah  kepada  reunifikasi  Korea. Sehingga  secara  tidak  langsung  akan melemahkan  posisi  Cina  untuk melawan hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Selain itu, dengan kondisi  konflik  di  Semenanjung Korea, perhatian Amerika Serikat akan terus  tertuju  kepada  permasalahan Korea Utara, sehingga akan memudahkan  Cina  dalam  melakukan kebijakan  keamanan  dan  peningkatan senjata  militer  tanpa  terlalu  menarik perhatian  Amerika  Serikat  (Saunders, 2012, 17-18).
Menurut  Saunders  (2012,  27), untuk memahami bagaimana
hubungan  antara  Cina  dan  Korea Utara penting juga sebelumnya untuk mengetahui kebijakan Amerika Serikat terhadap  Jepang  dan  Korea  Selatan. Kebijakan  Amerika  Serikat  terhadap kedua negara tersebut akan memberikan reaksi terhadap hubungan  Korea  Utara  dengan  Cina. Kerja  sama  trilateral  Amerika  Serikat di  kawasan  merupakan  salah  satu faktor  untuk  memahami  bagaimana reaksi Cina terhadap Korea Utara. Dari sudut  pandang  negara-negara  aliansi Amerika  Serikat,  persepsi  ancaman keamanan tersebut cenderung berbeda, bagi Korea Selatan ancaman nuklir  Korea  Utara  merupakan permasalahan paling serius di kawasan dan harus segera diselesaikan. Sementara  bagi  Jepang,  peningkatan anggaran  militer  Cina  merupakan permasalahan  utama  yang  memicu ketegangan di kawasan.
Perbedaan  cara  pandang  dan persepsi ancaman inilah yang membuat  keamanan  kawasan  Asia Timur menjadi semakin kompleks dan menyulitkan  negara-negara  tersebut untuk saling bekerja sama.
Pertumbuhan  ekonomi  dan militer  Cina  yang  dikhawatirkan  akan menjadi  pesaing  strategis  Amerika Serikat  dalam  upaya  melakukan dominasi  global  telah  membuat Amerika  Serikat  selalu  mewaspadai kebijakan  politik  dan  keamanan  yang dilakukan  oleh  Cina,  meskipun  Cina tidak  secara  langsung  mengeluarkan kebijakan  keamanan  yang  bersifat agresif. Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap  Cina  selalu  dibandingkan dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Uni Soviet pada masa Perang Dingin  memang  bertujuan  untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat.  Konfrontasi  kebijakan  yang dilakukan  Uni  Soviet  berupaya  untuk terus  membendung  hegemoni  global Amerika  Serikat.  Untuk  kasus  Cina, dinilai  sedikit  berbeda,  Cina  tidak selalu  bersifat  provokatif  dan  lebih pasif  dalam  upaya  konfrontasi ekonomi  dengan  Amerika  Serikat. Bahkan,  kini  Cina  sangat  aktif  dalam berpartisipasi  secara  bersama-sama dalam  peningkatan  ekonomi  global melalui organisasi dan rezim internasional  (Saunders,  2012,  7).
Peningkatan  anggaran  belanja  militer yang  sudah  dilakukan  Cina  dianggap wajar dan masih bersifat defensif. Cina dalam buku putih pertahanan (defense white  paper),  menyatakan  bahwa kebijakan  pertahanannya  bersifat active  defensive  (Information  Office of the State Council, 2013, 13-16).
Hubungan  keamanan  negara- negara di kawasan Asia Timur tersebut memberikan  risiko  tersendiri  bagi kawasan,  apalagi  ditambah  dengan kehadiran  Amerika  Serikat  dalam interaksi keamanannya. Potensi kompetisi antarnegara ini mulai terlihat ketika  Amerika  Serikat,  Jepang,  dan Cina  saling  berebut  pengaruh  di kawasan dan memungkinkan terjadinya  benturan  kepentingan  yang dapat  memicu  terjadinya  konflik  dan ketidakstabilan  keamanan  kawasan Asia Timur yang pada akhirnya saling menyulitkan  negara-negara  untuk saling  bekerja  sama.  Cina  memegang peranan  penting  seiring  dengan peningkatan  kapabilitas  nasionalnya. Peningkatan kapabilitas nasional Cina tersebut dilihat sebagai tantangan bagi kepentingan nasional tidak hanya bagi
Amerika  Serikat,  tetapi  sekaligus  juga bagi negara aliansi Amerika Serikat di Kawasan  Asia  Timur.  Permasalahan Semenanjung  Korea  juga  merupakan salah  satu  aspek  yang  paling memberikan pengaruh dalam kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur  (Veronica,  2011,  162).  Hal  ini kemudian  diperparah  dengan  adanya konflik masa lalu antara negara-negara di kawasan Asia Timur. Perang Korea dan  invasi  Jepang  terhadap  Cina merupakan  contoh  bahwa  faktor historis  juga  memberikan  implikasi dalam  tingginya  kecurigaan  dan kewaspadaan  keamanan  di  kawasan. Pada akhirya kondisi ini memunculkan skeptimisme  akan  adanya  kerja  sama yang  efektif  di  kawasan  guna mendukung  terciptanya  stabilitas keamanan kawasan.

## Kompleksitas Keamanan Kawasan Sebagai Tantangan Kerja Sama Di Asia Timur
Dua atau lebih unit-unit otonom menciptakan  kondisi  anarkis  di kawasan  Asia  Timur.  Artinya,  apabila kebijakan  keamanan  suatu  negara bersifat provokatif, maka akan memicu
respon  dari  negara  lain,  begitu  pula sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa suasana  persaingan  dan  kecurigaan masih  sangat  tinggi  terjadi,  sehingga akhirnya  akan  menjadi  pemicu permusuhan  antarnegara.  Kondisi  ini kemudian  juga  akan  menciptakan anarkisme kawasan yang pada akhirnya mengakibatkan  minimnya  dialog  dan proses komunikasi  antarnegara  dalam bentuk  kerja  sama  regional  maupun multilateral.
Kondisi  ini  semakin  tidak menentu  apabila  terjadi  konflik antarnegara  di  kawasan,  tidak  adanya otoritas yang berwenang dalam proses penyelesaian konflik secara damai akan memungkinkan  negara-negara  untuk berperang guna menyelesaikan permasalahan  mereka.  Pembentukan kerja sama atau rezim keamanan yang efektif  dinilai  sangat  perlu  untuk dilakukan  dalam  upaya  mengatasi permasalahan  keamanan  tersebut. Dalam upaya menciptakan rezim atau institusi  keamanan  kawasan,  terdapat dua hal utama yang perlu dilakukan.
Pertama,  faktor-faktor  diluar kawasan  khususnya  peranan  Amerika Serikat  yang  ikut  mempengaruhi pembentukan  kerja  sama  kawasan mutlak  sangat  diperhatikan  oleh negara-negara di kawasan Asia Timur. Tekanan  internasional  dan  tata  kelola global  terkait  dengan  permasalahan ekonomi  dan  keamanan  Amerika Serikat  dinilai  akan  mempengaruhi terbentuknya kerja sama antarnegara di kawasan  Asia  Timur.  Kebijakan keamanan  Amerika  Serikat  selalu berupaya untuk menciptakan organisasi  keamanan  multilateral  atau regional untuk mengatur permasalahan keamanan.  Pembentukan  NATO (North  Atlantic  Treaty  Organization) dan SEATO (South East Asia Treaty Organization) merupakan bukti bahwa kebijakan untuk menciptakan organisasi keamanan selalu diupayakan oleh Amerika Serikat (Austin & Harris, 2001, 280).
Kawasan  Asia  Timur  juga merupakan  salah  satu  kawasan  yang secara  resmi  diumumkan  Amerika Serikat  sebagai  kawasan  strategis  di dunia.  Strategi  rebalancing  yang
difokuskan  ke  kawasan  Asia-Pasifik dan  Asia  Timur  secara  khusus,  telah mengubah paradigma keamanan Amerika Serikat kontemporer. Penarikan  pasukan  dari  kawasan Timur  Tengah  memperkuat  indikasi adanya  perubahan  strategi  dalam kebijakan  militer  Amerika  Serikat  ke kawasan Asia Pasifik dan Asia Timur. Penarikan  pasukan,  sebanyak  60% yang dulunya berada di Timur Tengah yang kemudian ditempatkan di bawah komando  The  United  States  Pacific Command  (USPACOM)  merupakan bukti bahwa Amerika Serikat menganggap  kawasan  Asia  Timur merupakan  salah  satu  kawasan strategis global (Planifolia,  2017, 1).
Kedua,  keterlibatan  aktif  Cina selalu  memiliki  peran  penting  dalam pembentukan  kerja  sama  di  kawasan. Bentuk  kerja  sama  akan  banyak dipengaruhi  oleh  kepentingan  yang terhubung  dengan  kepentingan  Cina. Keterlibatan  Cina  akan  membuka peluang bagi terbentuknya kerja sama kawasan,  karena  Cina  memiliki  letak geografis yang strategis serta didukung oleh kekuatan ekonomi dan militernya.
Apabila Cina melihat banyak kepentingan  yang  akan  diraih  apabila institusi  keamanan  kawasan  Asia Timur terbentuk, maka akan ada upaya aktif  Cina  untuk  ikut  berpartisipasi dalam  rezim  keamanan  regional. Menurut  Shambaugh  (2005)  dalam beberapa  tahun  terakhir,  interaksi antarnegara  di  kawasan  Asia  Timur sangat dipengaruhi oleh meningkatnya kekuatan  ekonomi,  militer  serta keterlibatan aktif Cina dalam organisasi internasional dan kerja sama multilateral.  Sehingga  sangat  wajar dalam  beberapa  tahun  ke  depan hubungan  antarnegara  di  kawasan akan  dipengaruhi  oleh  respon  dan persepsi  terhadap  politik  luar  negeri Cina sebagai kekuatan baru global.
Selain terus berupaya mengembangkan  kekuatan  ekonomi, Cina  juga  terus  berupaya  untuk mengembangkan  pengaruh  politiknya di  antara  negara-negara  kawasan  Asia Timur.  Bagi  Cina  pembentukan organisasi  kawasan,  baik  di  kawasan Asia  Timur  maupun  kawasan  lain  di Asia, selalu didominasi oleh kepentingan  Amerika  Serikat.  Ini
meliputi  juga  kerja  sama  keamanan antara Amerika Serikat dengan Jepang dan Korea Selatan. Meskipun pengembangan  ekonomi  dan  politik selalu dilakukan oleh Cina di kawasan, pembentukan  organisasi  keamanan kawasan  bagi  Cina  hanya  akan  selalu didominasi  oleh  kepentingan  dan hegemoni  Amerika  Serikat.  Upaya dominasi  tersebut  merupakan  bentuk konfirmasi  atas  adanya  kekhawatiran Amerika Serikat terhadap peningkatan kapabilitas yang sudah dilakukan oleh Cina. Posisi dominan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur tersebut selalu diupayakan  dengan  pembentukan mitra  keamanan  dengan  Jepang  dan Korea Selatan. Hal tersebut diharapkan  bisa  memberikan  jaminan kepentingan Amerika Serikat. Meskipun pada awalnya pembentukan aliansi  tersebut  berfungsi  untuk membendung pengaruh komunisme di kawasan Asia Pasifik, tetapi kini aliansi tersebut bisa berkembang ke berbagai aspek  kerja  sama  strategis  lainnya (Austin  &  Harris  2001,  21).  Aliansi tersebut  dilihat  oleh  Cina  hanya sebagai  upaya  perluasan  dominasi
ekonomi dan politik Amerika Serikat. Melihat  kondisi  tersebut  sangat  sulit bagi Cina untuk menjadikan pembentukan  organisasi  kawasan menjadi prioritas kebijakan keamanan Cina di kawasan. Perbedaan pandangan  inilah  yang  kemudian menjadi  kendala  bagi  pembentukan kerja  sama  kawasan,  padahal  peran Amerika  Serikat  dan  Cina  sangat penting dalam pembentukan organisasi keamanan kawasan.
Selain  itu,  untuk  memahami bagaimana kerja sama keamanan yang efektif dalam meminimalisir konflik di kawasan, terdapat aspek penting dalam proses  implementasi  kerja  sama kawasan,  yaitu  terbentuknya  institusi kawasan.  Kerja  sama  keamanan  yang efektif  berupa  terbentuknya  institusi kawasan  diharapkan  bisa  mengurangi kerumitan hubungan keamanan antarnegara  selain  tentunya  sebagai sarana efektif untuk meminimalisir dan menyelesaikan konflik. Terdapat beberapa perubahan paradigma dalam pembentukan  institusi  kerja  sama keamanan  di  kawasan  Asia  Timur pasca  Perang  Dingin.  Permasalahan
internal  negara-negara  di  kawasan, dianggap menjadi permasalahan pokok yang  menjadi  alasan  sulitnya  negara- negara  tersebut  untuk  saling  bekerja sama. Permasalahan nuklir di Semenanjung Korea, kompetisi antarnegara  adidaya  khususnya  antara Cina  dan  Amerika  Serikat,  dan  kerja sama  pertahanan  trilateral  antara Amerika  Serikat,  Korea  Selatan  dan Jepang  menjadi  hambatan  utama dalam pembentukan institusi keamanan  di  kawasan  Asia  Timur (Work, 2015).
Beberapa perubahan positif tetap terjadi  di  Asia  Timur,  ditengah banyaknya  problematika  dan  kendala dalam  pembentukan  institusi  kerja sama di kawasan. Perubahan tersebut berwujud aktivitas kerja sama antarnegara Asia Timur yang dilakukan dengan  kawasan  lain  seperti  ASEAN atau Uni Eropa. Diharapkan,
perkembangan  ini  dinilai  tidak  hanya akan meningkatkan kerja sama antara negara-negara  antarkawasan  saja, tetapi juga perkembangan terbentuknya institusi di kawasan Asia
Timur sendiri (Austin & Harris, 2001, 277).
Proses regionalisasi akan dianggap efektif apabila bisa memenuhi beberapa instrumen berikut,  yaitu  jaminan  terhadap perdamaian, adanya transparansi proses pengambilan keputusan, peningkatan  ekonomi  dan  distribusi manfaat dan keuntungan yang didapat dari  proses  integrasi  tersebut  secara adil  kepada  seluruh  negara  yang berpartisipasi  di  kawasan.  Terdapat beberapa contoh keberhasilan regionalisasi ekonomi kawasan, seperti Uni Eropa atau North American Free Trade  Agreement  (NAFTA).  Pada awalnya organisasi- organisasi tersebut tercipta  karena  adanya  kebutuhan ekonomi,  seiring  berjalan  waktu cakupan  kerja  sama  didalamnya berkembang  lebih  luas  termasuk  juga kerja sama dalam aspek keamanan. Hal ini  mengindikasikan  bahwa  ekonomi bisa  menjadi  faktor  penentu  dan memiliki  dampak  pada  peningkatan hubungan  politik  dan  keamanan antarnegara dalam proses regionalisasi
kawasan  (Tsuneo  dikutip  Mori  & Kenichiro, 2007, 187).
Dengan  menjadikan  ekonomi sebagai  pemicu  dalam  pembentukan keamanan  kawasan  masih  sulit  untuk diterapkan  di  Asia  Timur,  karena struktur politik dan ekonomi antarnegara  di  kawasan  sangat berbeda.  Hal  inilah  yang  yang  masih juga  menjadi  kendala  lain  dalam pembentukan  kerja  sama  keamanan yang efektif di kawasan. Kehadiran dan intervensi  Amerika  Serikat  juga dianggap berbeda dengan yang sudah terjadi di Amerika Utara (NAFTA). Di kawasan  Amerika  Utara,  Amerika Serikat  secara  langsung  berupaya secara aktif untuk melakukan stabilitasi dan  integrasi  ekonomi  melalui organisasi  NAFTA.  Sedangkan  di kawasan Asia Timur, Amerika Serikat dan  Cina  tidak  menjadikan  integrasi ekonomi  kawasan  menjadi  prioritas utama.  Kebijakan  Amerika  Serikat lebih  banyak  berfokus  pada  rivalitas politik  dan  ideologi  antarnegara kawasan yang terkait dengan konfrontasi  dengan  Uni  Soviet  pada masa  Perang  Dingin.  Kini,  kebijakan

## Amerika
Serikat lebih banyak berorientasi pada kebijakan keamanan dan  militer  dan  upaya  untuk membendung pengaruh Cina. Orientasi kebijakan Amerika Serikat di kawasan  masih  berfokus  rivalitas antarnegara sehingga sulit untuk saling mencapai  kesepakatan  dalam  kerja sama  (Tsuneo  dikutip  Mori  & Kenichiro, 2007, 187).
Kondisi  tersebut  pada  akhirnya mengakibatkan munculnya dua hierarki utama di kawasan Asia Timur. Hierarki  keamanan  didominasi  oleh Amerika Serikat, dan hierarki ekonomi yang  didominasi  oleh  Cina.  Negara- negara di kawasan tersebut, khususnya Jepang  dan  Korea  Selatan  selalu mengandalkan Amerika Serikat untuk memberikan jaminan keamanan.
Sistem aliansi yang dipimpin Amerika Serikat  telah  berjalan  dengan  baik selama  berpuluh-puluh  tahun.  Pada saat yang sama, sebagian besar negara di kawasan Asia Timur semakin terikat juga  dengan  Cina  dalam  hal perdagangan  dan  investasi.  Selama beberapa  dekade  terakhir,  negara- negara  yang  sebelumnya  menjadikan
Amerika  Serikat  sebagai  negara  mitra dagang  seperti  Jepang  dan  Korea Selatan,  sekarang  mulai  beralih  untuk menjadikan Cina sebagai mitra dagang yang  utama.  Dewasa  ini,  meskipun Amerika  Serikat  masih  dianggap sebagai  negara  dengan  kekuatan ekonomi dan militer yang berpengaruh di dunia. Tetapi, kini Cina dinilai sudah bisa  mengimbangi  kekuatan  militer dan pengaruh politik Amerika Serikat tersebut,  setidaknya  di  kawasan  Asia Timur. Tingginya pertumbuhan ekonomi  Cina  membuat  negaranya mampu  melakukan  akselerasi  dalam modernisasi militer. Meskipun Amerika  Serikat  masih  merupakan negara  dengan  kemampuan  ekonomi dan  pasar  yang  potensial  di  dunia, namun  Cina  adalah  pusat  ekonomi baru  di  wilayah  Asia  dan  diprediksi akan terus berkembang sebagai negara adidaya  ekonomi  di  masa  depan (Ikenberry,  2016,  9-11).  Banyak kalangan  menilai  bahwa  kebangkitan Cina  tersebut,  baik  secara  ekonomi maupun  militer,  akan  berimplikasi langsung terhadap kepentingan Amerika  Serikat  di  kawasan  Asia
Timur  dan  secara  langsung  akan menjadikan  Cina  sebagai  ancaman potensial  bagi  kepentingan  Amerika Serikat  di  kawasan  Asia  Timur (Katzenstein, 2012, 21-22).
Membuktikan keseriusan
Amerika  Serikat  untuk  semakin menguatkan  pengaruhnya  di  kawasan Asia Timur, Presiden Amerika Serikat, Donald  Trump  telah  melakukan kunjungan  kenegaraan  ke  Jepang  dan Korea  Selatan  serta  beberapa  negara Asia  lainnya  untuk  mewaspadai peningkatan  pengaruh  dan  dominasi Cina  di  kawasan.  Perjalanan  Trump yang  dilakukan  selama  12  hari  pada November  2017,  dilontarkan  oleh Washington  sebagai  cara  untuk meredakan  kekhawatiran  terhadap Cina  serta  menunjukkan  komitmen yang tinggi terhadap kondisi keamanan kawasan  Asia  Timur  (Holmes,  2017). Namun sisi menariknya dari hubungan rivalitas  ini  adalah  beberapa  negara seperti  Jepang  dan  Korea  Selatan, cenderung untuk menginginkan hierarki  ganda  ini  terjadi  di  kawasan. Mereka  tidak  ingin  membuat  pilihan secara langsung untuk memilih berada
di kubu Amerika Serikat ataupun Cina. Mereka  ingin  menerima  manfaat keamanan  dari  bersekutu  dengan Amerika  Serikat  dan  juga  mendapat keuntungan ekonomi dari perdagangan dengan Cina (Ikenberry, 2016, 9-11).
Atas  kondisi  ini,  akibatnya Amerika  Serikat  dan  Cina  akan semakin bersaing untuk mempengaruhi  negara-  negara  lain  di kawasan. Dalam kompetisi hegemonik ini,  Amerika  Serikat  dan  Cina  sama- sama  menawarkan  keuntungan  dari kepemimpinan  mereka  di  kawasan tanpa  berupaya  untuk  saling  bekerja sama. Mereka masing-masing memiliki ‘stick  and  carrot’  untuk  mendorong negara-negara di kawasan Asia Timur sebagai  negara  mitra  utama.  Amerika Serikat menawarkan sistem kerja sama dan  aliansi  yang  bisa  menjadi  aset keamanan, dan Cina menawarkan aset perdagangan dan investasinya.
Rivalitas  ini  tentu  akan  sulit  dalam mencapai  konsensus  bersama  dalam pembentukan  kerja  sama  keamanan kawasan,  karena  Amerika  Serikat  dan Cina cenderung memiliki kepentingan
ekonomi  dan  politik  yang  berbeda (Ikenberry, 2016, 9-11).
Kompleksitas keamanan kawasan di  Asia  Timur  pada  dasarnya menjelaskan tentang kondisi keamanan  Cina,  Jepang,  Korea Selatan,  dan  Korea  Utara  yang  tidak stabil karena terjadi persaingan antara negara-negara  besar.  Kompleksitas keamanan  kawasan  tersebut  juga semakin  rumit  dengan  meningkatnya peran  Cina  di  kawasan  baik  dalam aspek  militer,  ekonomi  maupun politik. Perkembangan kekuatan militer  dan  ekonomi  Cina  semakin meningkatkan kecurigaan dan rivalitas antarnegara  di  kawasan  Asia  Timur. Rivalitas  tersebut  pada  akhirnya menjadi  hambatan  dan  kendala  bagi pembentukan  organisasi  dan  kerja sama kawasan.

## KESIMPULAN
Kerja sama keamanan di kawasan Asia Timur masih sulit terjalin karena banyaknya hambatan dan kendala bagi setiap  negara  di  kawasan.  Hambatan- hambatan  tersebut  antara  lain  berupa kompetisi  antarnegara  adidaya.  Pada
masa Perang  Dingin, terdapat konfrontasi  ideologi  antara  Amerika Serikat  dengan  Uni  Soviet  yang membuat  Amerika  Serikat  bergabung dengan  aliansi  Jepang  dan  Korea Selatan  dan  Uni  Soviet  bersama dengan  Cina  dan  Korea  Utara.  Kini persaingan strategis juga terjadi antara Amerika Serikat dengan Cina. Hierarki keamanan  yang  didominasi  oleh Amerika  Serikat,  dan  yang  lainnya adalah hierarki ekonomi yang didominasi  oleh  Cina.  Persaingan tersebut  tidak  hanya  terjadi  di  antara negara-negara kawasan saja, tetapi juga negara di luar kawasan.
Perbedaan  kepentingan  antara Cina dan Amerika Serikat juga menjadi permasalahan  krusial,  bagi  Cina pembentukan  organisasi  keamanan kawasan hanya akan selalu didominasi oleh  kepentingan  Amerika  Serikat. Begitupula  sebaliknya,  bagi  Amerika Serikat, regionalisasi dan pembentukan institusi  kawasan  akan  menjadikan pengaruh  dan  dominasi  Amerika Serikat  terhadap  negara-negara  Asia Timur akan berkurang, dan hal ini akan menyebabkan  Cina  bisa  semakin
meluaskan  pengaruhnya  di  kawasan. Upaya  dominasi  tersebut  merupakan bentuk  konfirmasi  atas  adanya  rasa kekhawatiran Amerika Serikat terhadap  peningkatan  kapabilitas hegemoni  yang  akan  dilakukan  oleh Cina, begitupula sebaliknya.
Banyaknya  perbedaan  sifat  dan orientasi kepentingan politik antarnegara kawasan Asia Timur juga masih menjadi kendala-kendala dalam pembentukan  organisasi  dan  kerja sama  kawasan.  Sampai  saat  ini, berbagai perjanjian, perundingan, dan kesepakatan yang sudah terjalin belum efektif  dalam  upaya  menyelesaikan ketegangan dan kompleksitas keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur.
Kompleksitas keamanan ini pada akhirnya akan berbahaya bagi stabilitas keamanan  tidak  hanya  kawasan  Asia Timur saja, tetapi juga kawasan lain di sekitarnya.  Selain  itu,  anarkisme kawasan  akibat  tidak  adanya  aturan dan  kesepakatan  bersama  dalam keamanan  akan  menguras  biaya  dan perhatian yang sangat besar dari negara
kawasan  maupun  negara  lain  yang berkepentingan  di  kawasan  Asia Timur.  Pada  akhirnya,  anarkisme kawasan  ini  akan  mengakibatkan hubungan  keamanan  antarnegara kawasan menjadi tidak seimbang serta selalu  dipenuhi  kecurigaan  dan ketegangan  satu  sama  lainnya. Ketidakseimbangan hubungan antarnegara di kawasan akan memunculkan  kondisi  tertentu,  yaitu ketika  suatu  negara  tidak  bisa mengikuti  dinamika  keseimbangan tersebut  dan  akhirnya  rentan  menjadi sasaran dominasi negara lain.

## REFERENSI
Armstrong, C.K. (2006) US-North Korean Relations dalam J. Feffer (ed.), the Future of US-Korean Relations, London: Routledge, pp. 10-26.
Austin, G. & Harris, S. (2001) Japan and Greater China: Political Economy and Military Power in the Asian Century , Honolulu: University of Hawai Press.
Buzan, B. (1991) People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era , Hempstead:
Harvester Wheatsheaf.
Buzan, B. & Waever, O. (2003) Regions and Powers: The Structure of International Security , New York: Cambridge University Press.
Goo, Y.W. & Lee, S.H. (2014) “Military Alliances and Reality of Regional Integration: Japan, South Korea, the
US vs. China, North Korea”, Journal of Economics Integration , Vol. 29, No. 2, pp. 332-347.
Holmes, O. (2017) Trump skips East Asia Summit on Final Day of 12-Day Tour (Online). Tersedia di: https://www.theguardian.com/us- news/2017/nov/14/donald-trump- skips-east-asia-summit-on-final-day- of- 12-day-tour. (Diakses: 28 Februari 2018).
Ikenberry, G.J. (2016) ‘Between the Eagle and the Dragon: America, China, and Middle State Strategies in East Asia’, The Journal of Public and International Affairs , Vol. 131, No 1.
Information Office of the States Council. (2013) The Diversified Employment of China's Armed Forces (Online). Tersedia di: http://www.bjreview.com.cn/docum ent/txt/2013- 04/17/content_533917.htm (Diakses: 13 Januari 2018).
Katzenstein, J. (2012) China’s Rise: Rupture, Return, or Recombination,’ dalam J. Katzenstein (ed.), Sinicization and the Rise of China: Civilizational Processes Beyond East and West , New York: Routledge, pp. 21-22.
Kwaak, J.Y. (2015) Menlu Negara Asia Timur Ingin Kurangi Ketegangan (Online). Tersedia di: http://indo.wsj.com/posts/2015/03/ 23/menlu-negara-asia-timur-ingin- kurangi- ketegangan/ (Diakses: 28 Desember 2017).
Lake, D.A. & Morgan, M. (1997) Regional Organs: Building Security in a New World , Pennsylvannia: Pennsylvannia State University Press.
Mochammad, Y. (2010) “Perspektif Game Theory dalam konflik Amerika Serikat- Korea Utara”, Verity , Vol. 2, No. 3, pp. 27-29.
Planifolia, V. (2017) “Strategi Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia- Pasifik”, Jurnal Hubungan Internasional , Vol. 6, No. 1, pp. 1-12.
Saunders, J. (2012) Extended Deterrence and Security in East Asia: A U.S.-Japan- South Korea Dialogue , Washington, D.C: Centre for National Interest.
Shambaugh, D. (2005) The Rise of China and Asia’s New Dynamics dalam D. Shambaugh (ed.), Power Shift: China and Asia’s New Dynamics , California: University of California Press.
Tang, S. (2009) “Security Dilemma: A Conceptual Analysis”, Security Studies , Vol. 18, No. 3, pp. 589-590.
Tsuneo. (2007) Non Traditional Security Cooperatioon for Regionalism in Northest Korea, dalam K. Mori & W. Kenichiro (eds.), A New East Asia: Toward a Regional Community , Singapore: National University of Singapore Press.
Veronika, N.W. (2011) “Dari Uang ke Senjata: Kompetisi Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Keamanan Kawasan Asia Pasifik”, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , Vol. 7, No.2, pp. 159-163.
Work, C. (2015) Korea and the New Regional Paradigm: South Korea is at Center Stage of an Emerging New Paradigm in Northeast Asia (Online). Tersedia di: https://thediplomat.com/2015/04/k orea-and-the-new-regional-paradigm/ (Diakses: 24 Desember 2017).