## KEJAKSAAN RI DALAM LEMBAGA NEGARA
Yessyurun Oscar Janfaron Siregar 1 , Tundjung Herning Sitabuana 2
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta 1,2 Email: yessyurun.205210244@stu.untar.ac.id

## ABSTRAK
Kata kunci: Kejaksaan  RI,  Lembaga Negara, Penegakan Hukum Kejaksaan RI merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidan penuntutan, Kejaksaan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan juga keadilan dipimpin langsung oleh Jaksa Agung yang ditunjuk  oleh  dan  bertanggung  jawab  terhadap  Presiden  Republik  Indonesia.
Kejaksaan  Agung,  Kejaksaan  Tinggi,  dan  Kejaksaan  Negeri  Merupakan kekuasaan  negara  yang  khususnya  dibidang  penuntutan,  dimana  semuanya adalah  satu  kesatuan  yang utuh  dan  tidak  dapat  dipisahkan.  Metode  penelitian yang saya gunakan merupakan jenis metode penelitian Yuridis Normatif dengan menelliti bahan kepustakaan.
ABSTRACT Keywords: Indonesian Prosecutor's Office,  State  Institutions, Law Enforcement The  Prosecutor's  Office  of  the  Republic of  Indonesia  is  a state  institution  that exercises state power, especially in prosecution, the Prosecutor's Office as the authorized body in law enforcement and justice is led directly by the Attorney General who is appointed by and responsible to the President of the Republic of Indonesia. The Attorney General's Office, the High Prosecutor's Office, and the State Attorney's Office are state powers, especially in the field of prosecution, where all of them are a whole and inseparable whole. The research method that I use is a type of Normative Juridical research method by researching literature materials.

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyebutkan bahwa, Negara Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan tersebut bermakna bahwa  penyelenggara  Negara  harus  didasarkan  atas  hukum  (Gaffar,  2013).  Penyelenggara tersebut  merupakan  organisasi-organisasi  negara  salah  satunya  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga Kejaksaan yang merupakan lembaga penegak hukum yang dituntut untuk  menegakkan supremasi  hukum,  perlindungan terhadap kepentingan umum, penegakkan hak  asasi  manusia,  serta  pemberantasan  Korupsi,  Kolusi,  dan  juga  Neporitsme  (KKN)  hal tersebut  terdapat  didalam  Undang-Undang  No  16  Tahun  2004  yang  menggantikan  UU  No.  5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kejaksaan RI dipimpin langsung oleh Jaksa Agung yang membawahin 6 Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan  Tinggi  disetiap  provinsi.  Lembaga  Kejaksaan  sebagai  pengendali  proses  perkara karena  hanya  pihak  atau  intiusi  Kejaksaan  yang  dapat  menentukan  apakah  suatu  kasus  dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak menurut Hukum Acara Pidana (Effendy, 2005).
Jaksa  diartikan  sebagai  pejabat  publik,  yakni  otoritas  penuntutan  ( authority  of prosecution )  (Patra,  2015).  Menurut  etimologi,  kata  “ prosecution ”  berasal  dari  bahasa  latin prosecutus yang terdiri dari pro (sebelum) dan sequi (mengikuti) yang dapat diartikan sebagai “Proses berperkara dari awal sampai akhir”. Dengan demikian, penuntut atau prosecutor adalah seorang  yang  diberi  kekuasaan  melakukan  penuntutan  (Surachman,  2022).  Supremasi  hukum menstimulasikan timbulnya upaya penegakan hukum di Indonesia secara progresif, salah satunya
yaitu dengan pelaksanaan fungsional jaksa sebagai penuntut umum yang bertindak dalam proses peradilan.  Kejaksaan  bersama  dengan  aparat  penegak  hukum  yang  lainnya  mempunyai kewenangan serta kewajiban secara legalitas dalam mewujudkan hukum yang ideal sebagaimana yang telah tercantum didalam UUD 1945. Menurut konstitusi yang pernah berlaku diIndonesia, lembaga negara memiliki peraturan yang berbeda-beda. Kedudukan serta fungsi Kejaksaan RI dalam UUD 1945 secara tersirat (implisit) tercantum didalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV, dan Pasal 24 ayat 3, pembukaan UUD 1945 Alinea IV antara lain:
Kemudian  daripada  itu,  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  negara  Indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  indonesia  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial.
Pasal 24 ayat 3
Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.
Secara  implisit  pengertian  hukum  mengandung  pembatasan  oleh  undang-undang  dan  suatu prosedur  yang  seharusnya  ditempuh  untuk  mencapai  “ketertiban”  (Atmasasmita,  2010).
Keterbatasan  sumber  hukum  (source  of  law)  mengenai  Kejaksaan  secara  mendasar  di  dalam konstitusi  membuat  timbulnya kelemahan kedudukan bagi  Kejaksaan.  Sebagaimana diketahui terdapat  3  cabang  kekuasaan  negara  menurut  konsep  trias  politika,  antara  lain  kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang,  kekuasaan  eksekutif  untuk  melaksanakan  undang-undang,  dan  kekuasaan yudikatif  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  pelanggaran  atas  undang  undang  (Patrialis, 2013).

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian Yuridis Normatif, yang  dimana  penelitian  ini  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  kepustakaan  yang  ada  seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan serta artikel (Soekanto, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Istilah Kejaksaan sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa  Timur,  yang  mana  pada  masa  Kerajaan  Majapahit,  istilah  dhyaksa,  adhyaksa  dan dharmadhyaksa telah mengacu terhadap posisi dan jabatan tertentu di wilayah kerajaan. Istilah- istilah  tersebut  berasal  dari  bahasa  kuno,  yakni  dari  kata-kata  yang  sama  dalam  Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa merupakan pejabat  negara  di  zaman  Kerajaan  Majapahit,  tepatnya  di  saat  Prabu  Hayam  Wuruk  tengah berkuasa  (1350-1389M).  Dhyaksa  adalah  hakim  yang  diberi  wewenang  untuk  menangani masalah  peradilan  didalam  sidang  pengadilan.  Para  dhyaksa  tersebut  dipimpin  langsung  oleh seorang adhyaksa, yang dimana hakim tertinggilah yang memimpin dan melakukan pengawasan terhadap para dhyaksa tadi.
Kesimpulan  tersebut  telah  didukung  oleh  peneliti  yang  lainnya  yakni  H.H.  Juynboll,  Ia mengatakan bahwa adhyaksa sebagai pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter).
Krom  dan  Van  Vollenhoven,  juga  seorang  peneliti  Belanda,  bahkan  menyebut  bahwa  patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, yang merupakan seorang adhyaksa.
Openbaar  Ministre  merupakan  badan  yang  memiliki  releveansi  dengan  jaksa  dan Kejaksaan di masa kependudukan zaman Belanda. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang, menitahkan pegawai-pegawainya berperan aktif sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam persidangan Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof  (Mahkamah  Agung)  dimana  perintah  tersebut  dibawah  langsung  dari Residen/Asisten Residen.
Hanya  saja  pada  prakteknya  fungsi  tersebut  lebih  cenderung  menjadi  perpanjangan tangan Belanda belaka. Yang dimana, jaksa dan Kejaksaan dimasa penjajahan belanda memiliki misi terselubung antara lain:
a. Mempertahankan segala peraturan Negara; b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.
Fungsi  sebagai  alat  penguasa  itu  akan  sangat  kentara,  khususnya  dalam  menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen pernyataan tersebut ada dalam Wetboek van Strafrecht (WvS1). (kejaksaan.go.id)
Peranan  Kejaksaan  sebagai  satu-satunya  lembaga  penuntut  secara  resmi  difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang  kemudian  diganti  oleh  Osamu  Seirei  No.3/1942,  No.2/1944  dan  No.49/1944.  Eksistensi kejaksaan  itu  berada  pada  semua  jenjang  pengadilan,  yakni  sejak  Saikoo  Hoooin  (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :
1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran;
2. Menuntut Perkara;
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal;
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia.
Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang dijelaskan oleh  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  2  Tahun  1945.  Yang  Isinya  mengamanatkan  bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai  dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku.
Dengan  demikian,  secara  yuridis  formal,  Kejaksaan  R.I.  telah  ada  sejak  kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan dua hari setelah itu, yakni ditanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskanlah kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni termasuk dalam wilayah Departemen Kehakiman.
Sesuai  dengan  kurun  waktu  dan  perubahan  sistem  pemerintahan,  Kejaksaan  R.I.  terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika yang terus-menerus. Sejak awal eksistensinya, sampai saat ini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung.  Seiring  dengan  perjalanan  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia,  kedudukan  pimpinan, organisasi,  serta  tata  cara  kerja  Kejaksaan  R.I.,  juga  mengalami  berbagai  perubahan  yang disesuaikan  terhadap  situasi  dan  kondisi  masyarakat,  serta  bentuk  negara  dan  sistem pemerintahan.
Dimasa  Orde  Baru  terdapat  perkembangan  yang  menyangkut  institusi  Kejaksaan  RI, sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1991,  tentang  KejaksaanRepublik  Indonesia.  Perkembangan  tersebut  juga mencakup perubahan mendasar terkait susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

## Tugas dan Wewenang
Kejaksaan  Republik  Indonesia  merupakan  lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan kekuasaan  negara  secara  merdeka  terutama  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya dibidang  penuntutan  serta  melaksanakan  tugas  dan  kewenangan  dibidang  penyidikan  dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi ataupun pelanggaran HAM berat dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
Dalam  penegakan  hukum  Kejaksaan  merupakan  institusi  sentral  dalam  penegakan hukum yang dimiliki oleh semua negara yang menganut paham rule of law. Konsep dari rule of law  dikatakan  oleh  beberapa  ahli.  A.V.  Dicey  sebagaimana  dikutip  Miriam  Budharjo, menyebutkan  bahwa  the  rule  of  law  harus  memenuhi  unsur-unsur  tertentu,  antara  lain:  (1) Supremacy of law (supremasi hukum); (2) Equality before the law (persamaan kedudukan dalam hukum) dan (3) Constitrution based on human right (pengakuan Hak Asasi Manusia). Supremasi dari  hukum  dimaksud  dapat  dijelaskan  bahwa  yang  mempunyai  kekuasaan  yang  tertinggi  di dalam negara yaitu hukum (kedaulatan hukum). Persamaan dalam kedaulatan hukum bagi setiap orang (Rosana, 2012).
Selain  memiliki  tugas  dan  wewenang  di  bidang  penuntutan,  Kejaksaan  Republik Indonesia  juga  memiliki  wewenang  untuk  mewakili  negara  atau  pemerintah  sebagai  Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan dijelaskan sebagai berikut:
JPN  (Jaksa  Pengacara  Negara)  dapat  bertindak  sebagai  kuasa  hukum  negara  atau pemerintah  di  bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara  mewakili  lembaga/badan  negara, lembaga/instansi pemerintah pusat atau daerah serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

## Pidana Umum
Dalam Pidana Umum  Seksi  Tindak Pidana Umum  dapat  berugas untuk  melaksanakan pengendalian,  prapenuntutan,  pemeriksaan  tambahan,  penuntutan,  melaksanakan  penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam perkara Tindak Pidana Umum.
Seksi  tindak  pidana  umum    dalam  melaksanakan  tugasnya  dapat  menyelenggarakan fungsi, antara lain :
a. Persiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
b. Persiapan rencana, pelaksanaan dan persiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur diluar Kitab Undang-undang pidana;
c. Persiapan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  keputusan  lepas  bersyarat  dan  tindakan  hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya ;
d. Melakukan koordinasi dan pembinaan kerjasama dengan instansi, serta pemberian bimbingan dan petunjuk teknis (juknis) dalam menangani perkara tindak pidana umum kepada penyidik; e.  Menyiapkan  bahan  saran,  konsepsi  terkait  pendapat  dan  pertimbangan  hukum  Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
f. meningkatan kemampuan, ketrampilan serta integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
g. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.

## KESIMPULAN
Penuntutan  merupakan  tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara  pidana  ke pengadilan negeri yang berwenang menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang  pengadilan.  (KUHAP  BAB  I PASAL  1).  Kejaksaan  RI  merupakan  Lembaga  Negara  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang dalam  melaksanakan  kekuasaan  negara  khususnya  dalam  bidang  penuntutan,  yang  dimana Kejaksaan  RI  ini  dipimpin  langsung  oleh  Jaksa  Agung  yang  ditunjuk  Presiden  Republik Indonesia dan membawahi 6 Jaksa Agung Muda serta 31 Kejaksaan Tinggi di setiap Provinsi. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya Instansi pelaksana putusan pidana serta memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu mewakili  pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, R. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer .
Effendy,  M.  (2005). Kejaksaan  RI:  posisi  dan  fungsinya  dari  perspektif  hukum .  Gramedia Pustaka Utama.
Gaffar, J. M. (2013). Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. Jurnal Konstitusi , 10 (1), 1–32.
Patra, R. (2015). Urgensi Kejaksaan Diatur oleh Konstitusi. Hasanuddin Law Review , 1 (3), 400– 416.
Patrialis, A. (2013). Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945. Sinar Grafika, Jakarta .
Rosana,  E.  (2012).  Partai  Politik  dan  Pembangunan  Politik. Jurnal  Tapis:  Jurnal  Teropong Aspirasi Politik Islam , 8 (1), 135–150.
Soekanto, S. (2008). Pengantar Penelitian Hukum, UI. Press, Jakarta .
Surachman, E. R. M. (2022). Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua) . Sinar Grafika.