## JIUBJ

## Analisis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Pesisir Selatan

## Foni Landasari, Ferry Andrianus, Melinda Noer
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Correspondence email: foni.landa@yahoo.com
Abstrak. Tujuan  penelitian  adalah  menganalisis  nilai  ekonomi  lahan  calon  LP2B  (Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan)  dan lahan  perumahan  serta  memberikan  rekomendasi  kebijakan  tentang  pengendalian  alih  fungsi  lahan  pangan  yang  sesuai  dengan fakta lapangan. Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari petani yang lahannya  merupakan  lahan  calon  LP2B  dan  penghuni perumahan.  Perumahan  yang  dimaksud adalah  perumahan  yang  lahannya merupakan lahan sawah yang sudah beralih fungsi menjadi perumahan. Nilai ekonomi lahan dihitung per tahun yaitu tahun 2020. Nilai ekonomi lahan LP2B didapatkan dari penerimaan total dikurangi total biaya dibagi luas lahan per meter 2 . Penerimaan adalah kuantitas panen dikali harga panen saat itu. Nilai ekonomi lahan perumahan didapatkan dari nilai saat rumah disewakan dikurangi total  biaya  dibagi  luas  bangun  rumah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  ekonomi  lahan  LP2B  lebih  kecil  dari  nilai ekonomi lahan perumahan dengan rasio 1:27. Melalui skenario insentif pembangunan jaringan irigasi didaptkan rasio 1:18. Nilai riil  yang diterima  petani per  tahun  saat  lahan  sawah  dijadikan  sebagai  lahan usahatani padi  adalah  Rp  1.346/M 2 /tahun  dan  nilai lahan perumahan adalah Rp 36.391/M 2 /tahun. Walaupun nilai ekonomi lahan sawah lebih kecil dari lahan perumahan tapi petani tetap  mau  mempertahankan  lahan  sawah  karena  merupakan  sumber  pangan  bagi  keluarga.  Kebijakan  LP2B  yang  dicanangkan pemerintah  untuk  melindungi  lahan  pertanian  pangan  dengan  skema  pemberian  insentif  direspon  positif  oleh  petani  tapi  skema pemberian disinsentif mendapat respon negatif dari petani di lokasi penelitian karena bersifat merugikan petani. Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan LP2B di masa datang yaitu menyesuaikan jenis insentif yang disukai petani dan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi lahan pertanian pangan sehingga bisa meningkatkan nilai rill yang diterima petani.
Kata kunci: LP2B; Nilai Ekonomi Lahan; Pesisir Selatan
Abstract.  This  study  aimed  to  analyze  the  economic  value  of  prospective  SFAL  (Sustainable  Food  Agricultural  Land)  and residential  land and  provide  policy  recommendations  on controlling  the conversion of  food land functions following field facts. The  approach  used  was  descriptive  quantitative  research.  The  data  used  were  primary  data  sourced  from  farmers  with prospective  SFAL land  and  residents  of  housing.  The results showed that the economic value of SFAL  land  is  smaller  than the economic  value  of  residential  land  with  a  ratio  of  1:27.  Through  the  incentive  scenario  for  the  construction  of  an  irrigation project, a ratio of 1:18 was acquired. The real value received by farmers per year when rice fields were used as rice farming land was IDR  1.346/M 2 /year, and  the value  of residential land was  IDR  36,391/M 2 /year. Although the  economic value of  SFAL land was smaller than residential land, farmers still want to maintain rice fields because they were a source of food for their families. The  SFAL  policy  launched  by  the  government  to  protect  agricultural  food  land  with  an  incentive  scheme  was  responded  to positively by farmers. However, the disincentive scheme received a negative response from farmers because it was detrimental to them.  Based  on  the  research  results,  it  was  recommended  policies  that  can  support  the  implementation  of  SFAL  in  the  future, namely adjusting the types of incentives preferred by farmers that could increase the economic value of agricultural food land. As a result, it can also increase the real value received by farmers.

## Keywords: SFAL, Economic Value of Land, Pesisir Selatan

## PENDAHULUAN
Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  bagi masyarakat. Tercukupinya kebutuhan pangan merupakan salah  satu  indikator  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam perencanaan  pembangunan  kebijakan  mengenai  pangan selaras  dengan  salah  satu  tujuan  SDGs (Sustainable Development  Goals) “zero  hunger” yaitu  mengakhiri kemiskinan  di  semua  tempat  dalam  segala  bentuknya dan  mengakhiri  kelaparan,  meraih  keamanan  pangan, dan  memperbaiki  gizi,  serta  mempromosikan  pertanian berkelanjutan  (Ragil,  2017). Sementara  itu,  lahan pertanian  pangan  selalu  berkurang  setiap  tahun. Pengurangan  luas  lahan  pertanian  pangan  atau  yang lazim  disebut  lahan  sawah  diakibatkan  perubahan
penggunaan lahan tersebut. Perubahan penggunaan lahan sawah  menjadi  bentuk  selain  sawah  atau  yang  biasa disebut  alih  fungsi  lahan  sawah  tentu  akan  mengancam ketahanan pangan.
Salah  satu  faktor  pendorong  terjadinya  alih fungsi  lahan  pertanian  ke  non  pertanian  adalah  nilai ekonomi  lahan.  Nilai  ekonomi  lahan  mempengaruhi keputusan petani untuk menjual atau tidak menjual lahan pertanian mereka. Umumnya petani lebih mementingkan keuntungan  jangka  pendek,  saat  nilai  lahan  pertanian nilainya  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  lahan  non pertanian maka kemungkinan alih fungsi lahan pertanian ke  non  pertanian  akan  tinggi  dan  sebaliknya  (Rondhi et al. ,  2018).  Di  Provinsi  Sumatera  Barat  telah  terjadi
perubahan  penggunaan  lahan  pertanian  menjadi  lahan pemukiman  terutama  di  Kota  Padang  sebagai  kawasan ibukota  provinsi.  Berkurangnya  lahan  pertanian  akan mengakibatkan  penurunan  produksi  pertanian  dan kekurangan lahan pertanian untuk program pembangunan  pertanian  berkelanjutan.  Disisi  lain  akan terjadi  peningkatan  dan  pengembangan  lahan  untuk kawasan pemukiman. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih fungsi lahan antara lain jumlah  penduduk,  ekonomi,  sosial  budaya,  dan lemahnya  penegakan  hukum  dan  hal  ini  terjadi  di Sumatera Barat. Peningkatan jumlah penduduk mengarah meningkatkan kebutuhan lahan untuk pemukiman.  Rendahnya  harga  suatu  tanaman  pangan utama  (padi)  akan  berdampak  pada  rendahnya pendapatan  rumah  tangga  petani  yang  pada  gilirannya berkaitan dengan rendahnya motivasi untuk melanjutkan kegiatan  usahatani.  Selain  itu,  ikatan  sosial  dalam  nilai lahan menurun karena nilai ekonomi lahan menjadi lebih kuat  dari  nilai  sosialnya.  Jadi,  sekarang  mudah  untuk mengganti  status  pemilikan  lahan  dari  agraris  menjadi perdagangan (Noer, Hakimi and Reza, 2017).
Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Republik Indonesia  untuk  menekan  laju  alih  fungsi  lahan pertanian  pangan  menjadi  lahan  non  pertanian  adalah dengan  menetapkan  regulasi  melalui  undang  undang nomor  41  tahun  2009  tentang  perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B).  Perlindungan dilakukan  terhadap  lahan  pangan  produktif  dengan  cara menetapkan lahan tersebut sebagai lahan yang dilindungi dan  dilarang  untuk  dialih  fungsikan.  Lahan  yang  sudah ditetapkan sebagai lahan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)  akan  terikat  dengan  aturan-aturan  yang telah ditetapkan. Mekanisme yang dilakukan pemerintah terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan ini adalah dengan  memberikan  insentif  dan  disinsentif.  Insentif dimaksudkan  sebagai reward kepada  pemilik  lahan untuk  tetap  mempertahankan  lahannya  sebagai  lahan pertanian  pangan  dan  disinsentif  dimaksudkan  sebagai punishment agar  lahan  yang  telah  ditetapkan  sebagai lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  tidak  akan  beralih fungsi  menjadi  lahan  non  pertanian  pangan.  Insentif yang  diberikan  kepada  petani  adalah  dalam  bentuk  1) pembangunan  dan/atau  peningkatan  jaringan  irigasi;  2) pembangunan  dan/atau  rehabilitasi  jalan  usaha  tani;  3) Bantuan pupuk; 4) penyuluhan sebagai sarana informasi; 5)  bantuan  benih  unggul;  6)  bantuan  alsintan;  7) pelatihan;  8)  bantuan  keringanan  PBB;  9)  bantuan penerbitan  sertifikat  tanah  dan  10)  piagam  penghargaan bagi  petani  berprestasi.  Disinsentif  berupa  pengenaan pajak  tinggi,  pembatasan  penyediaan  infrastruktur, pengenaan  sanksi  atau  denda  dan  pengetatan  penerbitan sertifikat lahan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2009).
Pemerintah  pusat  telah  membuat  peraturan bahwa lahan pertanian harus dipertahankan,  hal tersebut seharusnya  diidentifikasi  oleh  tingkat  provinsi  dan
kabupaten/kota. Namun Peraturan yang sudah ditetapkan secara  nasional  ini  belum  diikuti  oleh  peraturan  teknis tingkat  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat  (Noer, Hakimi  and  Reza,  2017)  termasuk  Kabupaten  Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten  di  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  produksi padi paling tinggi yaitu 187.124,75 Ton tahun 2018 dan 200.179,84  ton  tahun  2019  (Sumatera  Barat  Dalam Angka  Tahun  2018  dan  2019,  2020)  namun  luas  lahan sawah  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan  semakin  berkurang setiap tahun. Setelah dilakukan pemetaan lahan sawah di Kabupaten  Pesisir  Selatan  didapatkan  luas  lahan  sawah sebesar  25.219,20  Ha  sementara  data  pada  tahun  2018 luas  lahan  sawah  disebutkan  seluas  30.416  Ha. Penurunan  luas  lahan  pertanian  akan  mengancam ketahanan  pangan  apalagi  Kabupaten  Pesisir  Selatan adalah  salah  satu  kabupaten  di  Sumatera  Barat  sebagai sentra  penghasil  padi.  Kasus  alih  fungsi  lahan  sawah yang  paling  banyak  terjadi  adalah  kasus  alih  fungsi menjadi  perumahan  terutama  di  Kecamatan  IV  Jurai yang  merupakan  ibukota  Kabupaten  Pesisir  Selatan. Dengan semakin meningkatknya kasus alih fungsi lahan sawah  menjadi  lahan  perumahan  membuat  peneliti tertarik  untuk  melakukan  kajian  ilmiah  tentang  nilai ekonomi  lahan  sawah  dan  lahan  perumahan.  Lahan sawah yang dimaksudkan adalah lahan sawah yang akan ditetapkan sebagai lahan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)  yang  diwacanakan  pemerintah  sebagai lahan yang dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan serta terikat dengan berbagai aturan.
Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya  yang  menyoroti  tentang  nilai  ekonomi lahan.  Penelitian  sebelumnya  lebih  fokus  pada  nilai ekonomi lahan sawah dan lahan sawit serta lahan sawah dengan lahan perumahan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada nilai lahan calon LP2B dengan nilai lahan  perumahan.  Penelitian  mengenai  nilai  ekonomi lahan perumahan dan lahan sawah lebih banyak dikaji di kota kota besar dan sangat sedikit yang mengkaji di kota atau  kabupaten  kecil  seperti  Kabupaten  Pesisir  Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis nilai ekonomi lahan  LP2B  (Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan) dan  lahan  perumahan  serta  menganalisis  persepsi stakeholder  (petani  calon  LP2B,  pemangku  kebijakan, pemangku  adat,  tokoh  masyarakat  dan  developer) kegiatan LP2B di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut  dapat  memberikan rekomendasi  kebijakan tentang pengendalian  alih fungsi lahan pangan yang sesuai dengan fakta lapangan.
Penelitian tentang nilai ekonomi lahan pertanian dan  non  pertanian  sudah  dilakukan  oleh  beberapa peneliti sebelumnya. Rondhi et al. , (2018) mengkaji nilai ekonomi  lahan  pertanian  dan  non  pertanian  (lahan perumahan)  melalui  dua  pendekatan  yaitu  daerah perkotaan  dan  daerah  pinggiran  kota  sementara penelitian  ini  lebih  difokuskan  kepada  nilai  ekonomi lahan sawah calon LP2B dan nilai ekonomi lahan sawah yang  sudah  beralih  fungsi  menjadi  perumahan.
Penelitian  mengenai  nilai  ekonomi  lahan  lebih  banyak dikaji  di  kota  besar  (Mujahid  and  Marsoyo,  2019)  dan sangat  sedikit  yang  mengkaji  di  kota  atau  kabupaten kecil  seperti  Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Analisis penghitungan  nilai  ekonomi  lahan  pada  penelitian  ini lebih  memfokuskan  pada  konsep  nilai  ekonomi  lahan yang  dihitung  sebagai  sewa  ekonomi  yang  dihasilkan untuk  jangka  waktu  satu  tahun.  Nilai  ekonomi  untuk lahan  pertanian  dihitung  sebagai  keuntungan  yang diperoleh  dari  produksi  pertanian  dalam  setahun. Berbeda  halnya  dengan  konsep  yang  dilakukan  oleh Fahri,  (2016)  yang  melakukan  analisis  nilai  lahan berdasarkan PVNR (Present Value of Net Returns) yang memperhitungkan  interest  rate  dan  analisis  dilakukan dalam jangka waktu 25 tahun.

## METODE
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Menganalisis nilai ekonomi lahan calon Lp2B dan lahan sawah  yang  sudah  beralih  fungsi  menjadi  lahan perumahan  menggunakan  pendekatan  secara  kuantitatif dan  menganalisis  persepsi  stakeholder  dilakukan  secara kualitatif. Jenis data adalah data primer  yang bersumber dari  pemangku  kebijakan,  pemangku  adat,  tokoh masyarakat,  developer  dan  petani  yang  lahan  sawahnya merupakan  lahan  calon  LP2B  yang  lokasi  lahan sawahnya  dekat  dengan  lahan  sawah  yang  sudah beralihfungsi  menjadi  perumahan  serta  penghuni perumahan  dengan  kategori  penghuni  perumahan  yang lahannya  merupakan  lahan  sawah  yang  sudah  beralih fungsi  menjadi  lahan  perumahan.  Data  didapatkan melalui wawancara langsung dengan responden. Analisis data  untuk  menganalisis  nilai  ekonomi  lahan  sawah calon  LP2B  dan  nilai  ekonomi  lahan  sawah  yang  sudah beralih  fungsi  menjadi  lahan  perumahan  menggunakan pendekatan  persamaan  yang  diadopsi  dari  peneliti sebelumnya (Rondhi et al. , 2018) yaitu sebagai berikut : 1. Nilai ekonomi lahan calon LP2B
=
Dimana : I at : nilai ekonomi lahan pada tahun t (tahun 2020);  q it :  kuantitas  dipanen  pada  musim  i  tahun  t (tahun  2020);  p it :  harga  dari  tanaman  dipanen  pada musim  i  tahun  t  (tahun  2020);  c it :  total  biaya pertanian  di  musim  i  tahun  t  (tahun  2020);  L a :  luas lahan
2. Lahan Perumahan
=
Dimana:  I ht :  nilai  ekonomi  lahan  perumahan  pada tahun t (tahun 2020); R t : nilai sewa rumah di tahun t (tahun 2020); C t : biaya operasional dan pemeliharaan rumah di tahun t (tahun 2020); L h : luas bangunan rumah.
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  secara teknis  dilakukan  secara  induktif,  yaitu  analisis  dari
pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.
1. Pengumpulan  Data  ( Data  Collection ).  Analisis  data dilakukan  selama  proses  pengumpulan  data  di lapangan dan setelah pengumpulan data selesai dalam kurun  waktu  tertentu.  Jawaban  yang  diberikan  oleh informan sebagai orang yang diwawancarai dianalisis pada  saat  wawancara.  Jika  jawaban  informan  tidak memuaskan  setelah  dianalisis,  pertanyaan  dapat dilanjutkan  ke  tahap  tertentu  lagi  sehingga  diperoleh data yang dianggap kredibel.
2. Reduksi Data ( Data Reduction ). Reduksi data adalah proses mereduksi data atau meringkas dan mengurutkan  elemen-elemen  yang  paling  penting untuk  menemukan  tema  atau  pola.  Hasilnya,  data yang  direduksi  akan  menghadirkan  deskripsi  yang lebih akurat. Reduksi data sangat penting karena data yang  dikumpulkan  di  lapangan  sangat  kompleks  dan sulit  untuk  dipahami  sehingga  perlu  dilakukan reduksi data sebelum dianalisis.
3. Penyajian Data ( Data Display ). Data disajikan dalam bentuk gambaran singkat, bagan, keterkaitan kategori,  diagram  alir  dan  alat  bantu  visual  lainnya. Visualisasi data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan  apa  yang  telah  dipahami.  Hal  ini  juga bisa  berbentuk  grafik,  matriks,  jaringan  dan  bagan, selain teks naratif.
4. Kesimpulan ( Conclusion Drawing/Verification ). Tahap  selanjutnya  adalah  menarik  kesimpulan  dan mengecek  kembali  informasi  yang  diberikan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan direvisi jika  tidak  ditemukan  bukti  kuat  yang  mendukung pengumpulan data putaran berikutnya. Namun ketika peneliti  kembali  ke  lapangan  untuk  mengumpulkan data, temuan yang diungkapkan sebelumnya didukung  oleh  bukti-bukti  yang  valid  dan  konsisten sehingga kesimpulan yang diberikan bersifat solid.

## HASIL
Nilai  ekonomi  lahan  adalah  nilai  ekonomi  yang diperoleh  pada  suatu  bidang  lahan  bila  lahan  tersebut digunakan  untuk  kegiatan  proses  produksi.  Nilai ekonomi lahan dapat dijadikan dasar untuk menerangkan bagaimana  suatu  usaha  menekan  dan  menggantikan posisi  penggunaan  lahan  tertentu  menjadi  penggunaan lahan  bentuk  lain  yang  terjadi  pada  lahan  yang  sama. Umumnya  setiap  jenis  penggunaan  baik  itu  pertanian maupun  non  pertanian  lahan  mempunyai  nilai  ekonomi yang  berbeda.  Dalam  penelitian  ini  sektor  pertanian diwakili  oleh  lahan  sawah  calon  LP2B  dan  sektor  non pertanian diwakili oleh lahan perumahan. Nilai ekonomi lahan  dihitung  sebagai  sewa  ekonomi  yang  dihasilkan untuk  jangka  waktu  satu  tahun.  Nilai  ekonomi  untuk lahan  pertanian  dihitung  sebagai  keuntungan  yang diperoleh  dari  produksi  pertanian  dalam  setahun. Perhitungan  keuntungan  pertanian  didapatkan  dari  total penerimaan  dikurangi  total  biaya  (biaya  riil  ditambah
biaya  yang  diperhitungkan).  Biaya  yang  diperhitungkan adalah  biaya  tenaga  kerja  keluarga.  Demikian  pula  nilai ekonomi  lahan  perumahan  dihitung  sebagai  nilai  yang diperoleh  pemilik  rumah  dari  menyewakan  rumahnya untuk  jangka  waktu  satu  tahun,  setelah  dikurangi  biaya operasional dan pemeliharaan rumah.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai ekonomi  lahan  perumahan  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  nilai  ekonomi  lahan  LP2B  dengan  rasio  1:27. Rata-rata  nilai  ekonomi  lahan  LP2B  adalah  Rp 1.346/M 2 /tahun  dan  nilai  ekonomi  lahan  perumahan adalah  Rp  36.391/M 2 /tahun.  Rendahnya  nilai  ekonomi lahan  sawah  calon  LP2B  akan  memberikan  peluang untuk  peningkatan  alih  fungsi.  Peningkatan  nilai ekonomi lahan sawah dapat dicapai dengan meningkatkan  penerimaan  dan  meminimalisir  biaya- biaya  usaha  tani.  Secara  umum  prinsip  peningkatan penerimaan  dan  meminimalisir  biaya  seiring  dengan skenario  yang  ditawarkan  kebijakan  LP2B  melalui insentif.  Bantuan  pupuk  dan  benih  diharapkan  dapat meminimalisir biaya sarana produksi pertanian. Bantuan alat  mesin  pertanian  diharapkan  dapat  meminimalisir biaya  tenaga  kerja.  Pembangunan/perbaikan  jalan  usaha tani diharapkan dapat meminimalisir biaya pengangkutan produk pertanian.
Tabel 1
Rekapitulasi Rata-Rata Nilai Ekonomi Lahan LP2B dan Lahan
Perumahan Uraian Rata-Rata Nilai Ekonomi Lahan Ratio Lahan sawah LP2B Lahan  sawah  yang  sudah beralih fungsi menjadi perumahan Rp. 1,346 /M2/year Rp. 36,391/M2/year 1 27 Sumber : data diolah
Selain meminimalisir biaya usaha tani, peningkatan  nilai  ekonomi  lahan  juga  dapat  dicapai dengan  meningkatkan  produksi  padi,  harga  jual  yang lebih  tinggi  serta  meningkatkan  jumlah  tanam  padi  per tahun  dengan  menjamin  ketersediaan  air  melalui pembangunan/  rehabilitasi  jaringan  irigasi.  Skema peningkatan  produksi  dapat  dicapai  melalui  insentif penyuluhan  dan  pelatihan,  peningkatan  jumlah  tanam dapat  dicapai  dengan  insentif  pembangunan/rehabilitasi jaringan  irigasi  namun  intervensi  mengenai  harga  jual padi belum diakomodir oleh kebijakan LP2B khususnya mengenai insentif. Melalui pembangunan jaringan irigasi diasumsikan petani bisa meningkatkan jumlah tanam per tahun maksimal 3 kali dalam setahun.

## Tabel 2
Perbandingan Rata-Rata Total Penerimaan Petani per Tahun melalui skema pembangunan jaringan irigasi

## Sumber : data diolah
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, walaupun  secara  finansial  nilai  yang  diterima  petani lebih kecil dibandingkan dengan nilai lahan saat berubah fungsi  jadi  lahan  perumahan  tetapi  petani  tetap  mau mempertahankan  lahan  sawah  mereka.  Hal  ini disebabkan  oleh  status  lahan  sawah  yang  diusahakan oleh  petani  merupakan  lahan  sawah pusako  tinggi dan lahan garapan. Sebanyak 53,33% petani responden status lahan  sawahnya  adalah pusako  tinggi dan  30% merupakan lahan garapan. Dalam budaya minang, lahan sawah pusako  tinggi pantang  untuk  dijual  karena  lahan tersebut  merupakan  sumber  penghidupan  keluarga  yang akan  diwariskan  secara  turun  temurun.  Mereka beranggapan  menjual  lahan pusako adalah  perbuatan
yang memalukan. Petani responden yang status lahannya merupakan lahan garapan juga lebih memilih untuk tetap mempertahankan  lahan  sawah  agar  masih  bisa berusahatani  dan  bisa  menambah  sumber  pendapatan keluarga  walaupun  mereka  tidak  memiliki  lahan  sawah. Sebanyak 16,67% petani responden yang status lahannya merupakan  lahan  milik  sendiri  pun  tetap  memilih  untuk mempertahankan  lahan  sawah  mereka  karena  bisa memenuhi pangan keluarga. Walaupun tidak memberikan keuntungan yang banyak dalam berusahatani  padi  mereka  tetap  akan  berusahatani  padi karena  mereka  tidak  lagi  memikirkan  akan  membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari.
Jenis insentif yang ditawarkan melalui kebijakan
LP2B  memang  sudah  berupaya  untuk  menekan  biaya usahatani  yaitu  berupa  pemberian  bantuan  pupuk  dan benih namun  hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pembelian  sarana  produksi  hanya  berkisar  sekitar 13,55%.  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  persentase  biaya yang  paling  tinggi  adalah  biaya  tenaga  kerja  yaitu 48,95%  tenaga  kerja  luar  keluarga  dan  10,32%  biaya tenaga kerja dalam keluarga. Selanjutnya biaya lain-lain sebanyak  27,18%.  Biaya  lain-lain  ini  adalah  biaya  bagi hasil.  Biaya  bagi  hasil  adalah  biaya  yang  berhubungan
dengan  status  lahan  yang  dikelola  petani.  Status  lahan petani  responden  paling  banyak  adalah  “ pusako  tinggi” yaitu sebanyak  53,33%  dan  30%  merupakan  lahan garapan dan hanya 16,67% yang merupakan lahan milik sendiri.  Lahan  garapan  dan  pusako  tinggi  merupakan lahan  yang  tidak  dimiliki  oleh  petani  yang  melakukan usahatani sehingga ada sistem bagi hasil. Biasanya hasil kotor  dibagi  lima.  Sehingga  hal  ini  juga  turut mempengaruhi rendahnya nilai ekonomi lahan sawah.

## Tabel 3
Rekapitulasi Rata-Rata Biaya Usahatani Petani Responden tahun 2020
Sumber : data diolah
Kebijakan  insentif  pertanian  tidak  hanya mempengaruhi produksi pertanian tetapi juga mempengaruhi  nilai  lahan.  Hasil  survei  menunjukkan bahwa  harga  sewa  lahan  di  China  meningkat  signifikan hingga  pertengahan  2010-an  kemudian  mulai  turun setelahnya.  Penghapusan  pajak  pertanian  atas  lahan garapan  dan  penerapan  kebijakan  dukungan  harga melalui program pengadaan pemerintah telah menaikkan harga  sewa  lahan  secara  signifikan,  tetapi  pengaruh subsidi  pertanian  kepada  pemegang/pemilik  kontrak terhadap  harga  sewa  lahan  tidak  signifikan  (Lin  and Huang,  2021).  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  tentang
perlindungan  lahan pangan  agar tidak  terjadi  kerawanan pangan melalui skema pemberian insentif dan disinsentif merupakan  hal  yang  patut  diapresiasi.  Tetapi  sosialisasi kepada  masyarakat  belum  dilakukan  oleh  pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan karena masih terkendala covid 19.  Skema  pemberian  insentif  dan  disinsentif  secara detail masih dirancang dan belum ada payung hukumnya di  tingkat  Kabupaten.  Insentif  yang  dirancang  tersebut disesuaikan  dengan  undang-undang  nomor  41  tahun 2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LP2B).

## Tabel 4

## Urutan Prioritas Jenis Insentif Menurut Petani Responden
Sumber : data diolah
Bantuan pupuk, bantuan benih dan pembangunan/Rehabilitasi  Jalan  Usaha  Tani  merupakan jenis insentif diurutan tiga teratas. Hal ini mengindikasikan petani lebih menyukai bantuan bantuan yang  dirasa  langsung  meringankan  beban  biaya usahatani.  Tetapi  sesungguhnya  hal  tersebut  bukanlah jenis  bantuan  yang  dapat  meningkatkan  nilai  ekonomi lahan  sawah  secara  signifikan.  Hasil  analisis  peneliti berdasarkan  data  yang  didapatkan  di  lapangan menunjukkan  bahwa  bantuan  pupuk  dan  bibit  hanya menekan  biaya  usahatani  sebanyak  13,55%  dari  total
keseluruhan biaya. Skema tentang pemberian disinsentif dalam  kebijakan  LP2B  tidak  mendapat  respon  positif dari  petani  responden.  Seluruh  petani  responden  tidak setuju  dengan  semua  item  disinsentif.  Menurut  mereka disinsentif hanya merugikan petani, tanpa pemberlakuan disinsentif  mereka  tetap  mau  mempertahankan  lahan sawah  yang  mereka  garap  karena  merupakan  sumber pangan  keluarga  yang  dapat  diwariskan  secara  turun temurun.
Temuan penelitian menyatakan bahwa kebijakan pemerintah  untuk  melindungi  lahan  pertanian  pangan
secara  berkelanjutan  sangat  didukung  oleh  petani  di Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Naura et  al. ,  2020; Nuraeni, 2018; Ibrahim, 2019) dimana petani di wilayah studi  merespon  positif  kebijakan  perlindungan  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan.  Namun  rendahnya  nilai ekonomi  lahan  sawah  dibandingkan  dengan  lahan perumahan  tidak  terbukti  mempengaruhi  petani  untuk melakukan alih fungsi lahan sawah. Hal ini bertentangan dengan  temuan  (Daulay,  2016;  Rondhi et  al. ,  2018; Mujahid  and  Marsoyo,  2019).  Nilai  ekonomi  lahan sawah  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  lahan non  sawah  merupakan  faktor  yang  menyebabkan terjadinya  alih  fungsi  yang  cukup  signifikan.  Temuan yang  berbeda  ini  disebabkan  oleh  status  lahan  petani  di lokasi  penelitian  kebanyakan  adalah  lahan  sawah “pusako  tinggi” dan  lahan  sawah  garapan.  Petani  yang lahan  sawahnya  merupakan  lahan “pusako  tinggi” berpendapat  menjual  lahan pusako adalah  perbuatan yang  memalukan.  Pun  dengan  lahan  garapan,  petani tidak  berhak  untuk  menjual  lahan  sawah  karena  mereka bukan  pemilik  lahan.  Petani  pemilik  lahan  sawah  yang hanya berjumlah 16,67% juga tidak ingin mengalihfungsikan  lahan  sawah  karena  merupakan sumber pangan bagi keluarga.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa beberapa  stakeholder  terkait  belum  mengetahui  tentang kebijakan  ini  seperti  petani,  Wali  Nagari  Salido,  Dinas Pendapatan  dan  tokoh  adat  sedangkan  dari  ATR/BPN, Wali  Bagari  Bungo  Pasang  Salido  dan  developer  sudah mengetahui  namun  belum  mengetahui  secara  detail tentang  kebijakan  ini.  Mereka  belum  memahami  bahwa ada  aturan  insentif  dan  disinsentif  yang  akan diberlakukan saat lahan sawah sudah ditetapkan menjadi lahan  sawah  LP2B.  Hal  ini  menjadi  tanggungjawab besar  bagi  Dinas  Pertanian  untuk  segera  melakukan sosialisasi  kepada  petani,  masyarakat  bahkan  kepada pemangku  kebijakan  terkait,  mengingat  Peraturan Daerah  tentang  LP2B  sudah  disahkan.  Namun  mereka merespon  positif  kebijakan  LP2B  yang  berusaha mempertahankan  lahan  sawah  dari  alih  fungsi  menjadi bentuk  lain.  Disisi  lain  konsep  insentif  disetujui  oleh semua  responden,  lain  halnya  dengan  disinsentif. Disinsentif  hanya  disetujui  oleh  pemangku  kebijakan dari  Dinas  Pertanian,  selebihnya  tidak  menyetujui  dan pemangku  kebijakan  Dinas  Pendapatan  serta  developer mengatakan  ragu-ragu  dengan  disinsentif.  Mereka  ragu disinsentif ini akan sulit diterapkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Nilai  ekonomi  lahan  sawah  calon  lahan  LP2B  lebih rendah  dari  nilai  ekonomi  lahan  sawah  yang  sudah beralih fungsi menjadi perumahan dengan rasio 1:27. Melalui  skema  pemberian  insentif  pembangunan jaringan  irigasi  dapat  memperkecil  rasio  menjadi 1:18.  Nilai  ekonomi  lahan  sawah  dapat  dinaikkan
dengan cara meminimalisir biaya dan memaksimalkan  hasil  produksi  padi.  Konsep  ini sudah  tertuang  dalam  kebijakan  insentif  yang direncanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan  tapi  jenis  insentif  yang  diprioritaskan  oleh petani  responden  bukan  jenis  insentif  yang  dapat menaikkan  nilai  ekonomi  lahan  sawah  secara maksimal.  Nilai  ekonomi  lahan  sawah  yang  rendah tidak  membuat  petani  melakukan  alih  fungsi  karena status  lahan  yang  diusahakan  oleh  petani  umumnya adalah lahan pusako tinggi dimana dalam masyarakat Minang  menjual  lahan pusako adalah  salah  satu perbuatan  yang  memalukan  selain  itu  untuk  menjual lahan pusako dibutuhkan  kata  sepakat  dari  kaum kerabat terutama mamak/pemangku adat. 2. Persepsi  petani  responden  positif  terhadap  kebijakan LP2B  khususnya  kebijakan  mengenai  insentif  dan berpersepsi  negatif  terhadap  kebijakan  disinsentif. Tanpa ada disinsentif mereka tetap mau mempertahankan  lahan  karena  merupakan  sumber mata  pencarian  dan  sumber  pangan  keluarga. Pemangku  kebijakan  selain  Dinas  Pertanian  belum sepenuhnya paham mengenai kebijakan LP2B karena belum menerima informasi detail mengenai kebijakan LP2B  terutama  mengenai  insentif  dan  disinsentif. Persepsi developer, tokoh masyarakat dan tokoh adat juga  positif  dan  mendukung  pelaksanaan  kebijakan LP2B kedepannya tetapi pihak developer mengharapkan  peluang  untuk  menjadikan  lahan sawah  yang  berada  di  pusat  perekonomian  dan ibukota kabupaten sebagai lahan yang bisa dialihfungsikan menjadi lahan perumahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Daulay,  A.  R.  2016,  Model  Pengendalian  Alih  Fungsi Lahan  Sawah  Melalui  Kebijakan  Insentif  Untuk Mewujudkan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur.
Fahri,  A.  2016,  Application  of  land  rent  approach  in analyzing  paddy  field  conversion  to  oil  palm plantation, Informatika  Pertanian ,  25(1),  9–20. Available
at: http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/I P/article/view/8399. Ibrahim,  R.  A.  M.  2019.  Persepsi  Petani  Terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  (LP2B)  di  Kecamatan  Wuluhan Kabupaten Jember, Digital Repository
Universitas Jember , 2019–2022.
Lin,  W.  and  Huang,  J.  2021,  Impacts  of  agricultural incentive  policies  on  land  rental  prices:  New evidence  from  China, Food  Policy ,  104,  102- 125. doi: 10.1016/j.foodpol.2021.102125.
Mujahid,  A.  S.  and  Marsoyo,  A.  2019,  Perbandingan Nilai  Ekonomi  Lahan  dalam  Kasus  Konversi Lahan  Sawah  di  Kecamatan  Praya  Kabupaten Lombok  Tengah, Geodika:  Jurnal  Kajian  Ilmu
dan  Pendidikan  Geografi ,  3(2),  58.  doi: 10.29408/geodika.v3i2.1755.
Naura,  A.  et  al.  2020,  Respon  Petani  Padi  Sawah Terhadap  Kebijakan  Insentif  dan  Disinsentif  di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat Noer,  M.,  Hakimi,  R.  and  Reza,  M.  2017,  Land  Policy for  Sustainable  Agricultural  Land  and  its Implementation: Experiences from West Sumatra, 7(4).
Nuraeni,  D.  2018,  Respon  Petani  Terhadap  Kebijakan
Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  Di Kelurahan  Kersanagara,  Kecamatan  Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Ragil,  C.  2017,  Arahan  Pengembangan  Kawasan  LP2B (Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan)  Padi Berbasis  D3TLH  (Daya  Dukung  dan  Daya Tampung  Lingkungan  Hidup)  di  Kabupaten Kulon  Progo, Prosiding  Seminar  Nasional  XII: Rekayasa  Teknologi  Industri  dan  Informasi 2017 ,  Sekolah  Tinggi  Teknologi  Nasional Yogyakarta. Rondhi,  M. et  al. 2018,  Agricultural  land  conversion, land economic value, and sustainable agriculture: A case study in East Java, Indonesia, Land , 7(4). doi: 10.3390/land7040148.
Sumatera  Barat  Dalam  Angka  Tahun  2018  dan  2019, 2020.  Sumatera  Barat:  Badan  Pusat  Statistik Provinsi Sumatera Barat.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan