Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 13 Nomor 1, April  2022

## PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA INSTITUTIONAL STRENGTHENING FOR STATE BORDER MANAGEMENT

## Gotfridus Goris Seran
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor, Indonesia 16720 Korespondensi: Gotfridus Goris Seran, E-mail: ggseran@unida.ac.id (Diterima: 02-12-2021; Ditelaah: 23-03-2022; Disetujui: 05-04-2022)

## ABSTRACT
The border management in Indonesia, both the state border (including cross-border) and the inside border area, is controlled by the National Agency for Border Management (Badan Nasional Pengelola Perbatasan  Republik  Indonesia/BNPP  RI).  BNPP  RI  is  a  non-structural  agency  stipulated  by  the mandate  of  the  Law  43/2008  regarding  State  Territory,  article  14(1).  The  aim  of  this  study  is  to formulate the model and strategy for strengthening the border management institution in Indonesia. This study yields the model and strategy for strengthening the border management institution based on  Soft  System  Methodology  (SSM).  SSM  is  a  comprehensive  method  to  examine  the  real  and conceptual  aspects  of  the  border  management  institution  in  Indonesia.  The  results  of  this  study indicate  that  the  model  of  institutional  strengthening  for  state  border  management in  Indonesia  is based on four key components, namely authority, organization, business process, and regulation. The formulation of the strategy to strengthen the border management institution in Indonesia includes: (1)  stipulating  authority  (task,  function  and  role),  (2)  designing  organization  (structure),  (3) formulating business process (working procedure, coordination), and (4) harmonizing regulation. Keywords:  Border  Management,  Inside  Border  Area,  Institutional  Strengthening,  Soft  System Methodology, State Border.

## ABSTRAK
Perbatasan negara di Indonesia, baik batas wilayah negara ( state border ), termasuk perlintasan batas negara  ( cross-border ),  maupun  kawasan  perbatasan  ( inside  border  area ),  dikelola  oleh  Badan Nasional  Pengelola  Perbatasan  Republik  Indonesia  (BNPP  RI).  BNPP  RI  merupakan  lembaga  non- struktural  (LNS)  yang  ditetapkan  berdasarkan  amanah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara,  Pasal  14  ayat  (1).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk merumuskan  model  dan  strategi  penguatan  kelembagaan  pengelolaan  perbatasan  negara  di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Soft System Methodology (SSM). SSM merupakan metode  holistik  untuk  melihat  aspek-aspek  riil  dan  konseptual  dari  lembaga  yang  mengelola perbatasan negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penguatan kelembagaan pengelolaan perbatasan negara di Indonesia didasarkan pada empat aspek kunci, yaitu kewenangan, organisasi, tata kerja, dan regulasi. Formulasi strategi untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan perbatasan negara di Indonesia mencakup: (1) menetapkan kewenangan (tugas, fungsi dan peran), (2) mendesain organisasi (struktur), (3) merumuskan tata kerja (prosedur kerja, koordinasi), dan (4) menyelaraskan regulasi.
Kata  kunci: Kawasan  Perbatasan,  Pengelolaan  Perbatasan,  Penguatan  Kelembagaan,  Perbatasan Negara, Soft System Methodology .
Seran,  G,  G.  (2022).  Penguatan  Kelembagaan  Pengelolaan  Perbatasan  Negara. Jurnal  Sosial Humaniora , 13(1), 39-55.

## PENDAHULUAN
Perbatasan  negara  di  Indonesia,  baik Batas  Wilayah  Negara  ( state  border ) [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  43  Tahun  2008,  Pasal  1  angka  4], termasuk perlintasan batas negara ( cross- border ),  maupun  Kawasan  Perbatasan ( inside  border  area )  [Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun 2008,  Pasal  1  angka  6],  diatur  di  dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah Negara. Kendati
telah mendapatkan pengaturan,  dalam  hal  Batas  Wilayah Negara  masih  terdapat  masalah  bentang fisik  batas  negara  di  beberapa  wilayah yang belum selesai karena masih terdapat ketidaksepakatan  dengan  negara-negara tetangga,  baik  batas  darat,  batas  laut, maupun  batas  udara  [Bappenas,  2004]. Sementara  itu,  di  Kawasan  Perbatasan muncul  masalah-masalah  yang  berkaitan dengan (a) kebutuhan sosial dasar, seperti layanan  kesehatan  dan  pendidikan,  (b) infrastruktur yang menjadi kendala dalam mengakses  perbatasan,  dan  (c)  sebaran penduduk  yang  tidak  seimbang  [Badan Nasional  Pengelola  Perbatasan,  2019; Kementerian PPN/Bappenas, 2019].
Pengelolaan  Batas  Wilayah  Negara dan Kawasan Perbatasan selama ini belum terintegrasi  dengan  baik.  Kementerian/ Lembaga  (K/L)  cenderung  berjalan berdasarkan  kepentingan  masing-masing dan mengabaikan keterpaduan. Kenyataan  tersebut  menegaskan  bahwa Pemerintah  belum  menjadikan  Batas Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan sebagai beranda depan ( frontier ). Masyarakat  di  hampir  semua  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  yang  berbatasan  dengan  negara- negara  tetangga  masih  banyak  yang berada  di  bawah  garis  kemiskinan  dan terbelakang.
Penanganan  permasalahan  tersebut terutama  terkendala  dengan  masalah
kelembagaan.  Selama  ini,  pengelolaan perbatasan  antar  negara  ditangani  secara parsial  oleh  berbagai  komite  perbatasan yang bersifat ad hoc maupun oleh instansi pusat  terkait  secara  sektoral.  Kebijakan pengelolaan  perbatasan  banyak  tersebar di K/L dan lebih menekankan pendekatan dengan prasarana fisik. Hal ini menyebab- kan solusi untuk menangani permasalahan yang ditawarkan cenderung  parsial,  tidak  menyeluruh  dan kurang berkelanjutan [Agung, 2013].
Pengelolaan  Batas  Wilayah  Negara dan  Kawasan  Perbatasan  diamanatkan oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2008,  bahwa  Badan yang  diberi  kewenangan  di  bidang pengelolaan  Batas  Wilayah  Negara  dan Kawasan  Perbatasan  adalah  Badan Pengelola [Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008, Pasal 1 angka  11].  Sebagai  tindak  lanjut  dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  43  Tahun  2008, Pemerintah  telah  membentuk  Badan Nasional  Pengelola  Perbatasan  Republik Indonesia  (BNPP  RI)  [Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2010;  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 31 Tahun 2010].
Pembentukan  BNPP  RI  sendiri membutuhkan  struktur  kelembagaan yang  jelas,  karena  BNPP  RI  berada  di antara  K/L  dengan  sektor-sektor  yang sudah  ada  [Agung,  2013].  Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  43  Tahun  2008, perbatasan  negara,  baik  Batas  Wilayah Negara  maupun  Kawasan  Perbatasan, dikelola  oleh  BNPP  RI.  BNPP  RI  dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala BNPP  RI  dan  bertanggung  jawab  kepada Presiden RI.
Tugas  pokok  BNPP  RI  terdiri  dari: menetapkan  kebijakan  program  pemba- ngunan  perbatasan,  menetapkan  rencana kebutuhan  anggaran,  mengoordinasikan pelaksanaan, dan    melaksanakan  evaluasi dan  pengawasan  terhadap  pengelolaan
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236
Batas  Wilayah  Negara  dan  Kawasan Perbatasan  [Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008, Pasal 15 ayat  (1)].  Dalam  melaksanakan  tugas pokoknya,  BNPP  RI  dibantu  oleh Sekretariat  Tetap  di  bawah  Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia [Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2008, Pasal 17].
Di  samping  itu,  dalam  kelembagaan BNPP  RI  terdapat  Pengarah  yang  dijabat oleh  Menteri  Koordinator.  Anggota  BNPP RI terdiri dari 20 Kementerian, 7 Lembaga Pemerintah  Non  Kementerian,  dan  13 Gubernur Provinsi yang memiliki  wilayah perbatasan  negara  [Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun 2017].  Kendati  demikian,  BNPP  RI  hanya merupakan lembaga non-struktural (LNS) [Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2008, Pasal 14 ayat (1)] yang  tentu  saja  menghadapi  masalah kelembagaan  ketika  menjalankan  tugas pokok  pengelolaan  perbatasan  negara dengan K/L terkait.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, maka  pertanyaan  pokok  penelitian  ini adalah:  Apakah  pengelolaan  perbatasan negara  cukup  ditangani  oleh  BNPP  RI seperti sekarang? Ataukah  BNPP RI perlu diperkuat  secara  kelembagaan  sehingga dapat  mengelola  perbatasan  negara secara  tepat?  Dengan  pertanyaan  pokok pene-litian tersebut, maka tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  merumuskan model dan strategi
penguatan kelembagaan  penge-lolaan  perbatasan negara.

## MATERI DAN METODE

## MATERI DAN METODE
Kelembagaan  Pengelolaan  Perbatasan Negara
David,  Tolbert  &  Boghossian  (2019) berpendapat  bahwa institutional  theory  is a  prominent  perspective  in  contemporary organizational  research.  It  encompasses  a
large,  diverse  body  of  theoretical  and empirical  work  connected  by  a  common emphasis  on  cultural  understandings  and shared  expectations.  Institutional  theory  is often  used  to  explain  the  adoption  and spread of formal organizational structures, including written policies, standard practices, and new forms of organization .
Scott  (2004)  mengemukakan  bahwa institutional  theory  focuses  on  the  deeper and  more  resilient  aspects  of  social structure.  It  considers  the  processes  by which  structures,  including  schemas,  rules, norms, and routines, become established as authoritative guidelines for social behavior . Menurut  Uphoff  (1986), some  kinds  of institutions  have  an  organizational  form with  roles  and  structures,  whereas  others exist  as  pervasive  influenced  on  behaviour . Institution memiliki bentuk organisasional berupa roles (peran)  dan structures (struktur), serta sesuatu yang mempengaruhi  perilaku.  Sesuatu  yang mempengaruhi  perilaku  ini  dinamakan sebagai norms (norma-norma), diturunkan dari values (nilai-nilai)  yang  hidup  dalam suatu  kelompok  masyarakat  [McGill, 1996].
Kelembagaan menurut Istijono (2012) dan  Kennedy  (2019)  merupakan  salah satu  faktor  kunci  bagi  pengelolaan perbatasan negara. Menurut Keban (2008) dan  Daft  (1992),  kelembagaan  dalam sektor publik mencakup setidaknya empat aspek kunci, yaitu kewenangan, organisasi, tata  kerja  dan  regulasi.  Duggan  (2008) menggunakan aspek-aspek kunci kelembagaan tersebut untuk menggambarkan kelembagaan pengelolaan perbatasan negara. Istijono  (2012)  dan  Kennedy  (2019) mengemukakan bahwa kelembagaan sebagai  faktor  kunci  bagi  pengelolaan perbatasan  negara  harus  diikuti  dengan adanya lembaga/organisasi yang memiliki otoritas/kewenangan  yang  jelas,  di samping  sumber  daya  manusia  dan  aset manajemen.  Kennedy  (2019)  lebih  lanjut mengemukakan  bahwa  regulasi  mengenai
kelembagaan  yang  mengatur  tata  kelola wilayah  perbatasan  negara  sudah  ada, namun  perlu  penguatan  kelembagaan yang  lebih,  pelatihan  sumber  daya manusia  dan  penyediaan  dana  yang dibutuhkan  sesuai  dengan  prioritas penanganan perbatasan negara.
Menurut Istijono (2012) dan Kennedy (2018),  pengelolaan  perbatasan  negara harus  mampu  menjawab  lima  kondisi serta  permasalahan  umum  di  perbatasan, yaitu:  Kondisi  masyarakat  yang  masih terisolir  dan  sosial  ekonomi  masih tertinggal,  walaupun  memiliki  potensi sumber  daya  cukup  besar.  Kondisi infrastruktur  yang  minim  dan  pos-pos  di wilayah  perbatasan  belum  memadai, sehingga  pengawasan  wilayah  perbatasan menjadi  lemah.  Terjadinya  kasus-kasus pelanggaran  lintas  batas  oleh  warga negara  RI  ke  negara  tetangga  dan sebaliknya.  Terjadinya  kesenjangan  sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan  negara  Malaysia  yang  dapat menimbulkan  kecemburuan.  Beberapa batas  wilayah  darat  dan  laut  dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan belum tuntas.
Pengelolaan  perbatasan  difokuskan pada  empat  kelompok  permasalahan utama  yang  masing-masing  dijabarkan  ke dalam program dan kegiatan K/L. Adapun empat  kelompok  permasalahan  tersebut, yaitu: permasalahan batas wilayah negara, permasalahan lintas batas negara, permasalahan  pembangunan  kawasan perbatasan,  dan  permasalahan  efektivitas kelembagaan  [Peraturan  BNPP  RI  Nomor 1 Tahun 2015].

## Metode Penelitian
Penelitian tentang kelembagaan pengelolaan perbatasan negara ini berlangsung  selama  Juli-Desember  2019. Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif-kualitatif ( descriptive- qualitative  research )  dengan  pendekatan Soft  Systems  Methodology (SSM).  Subjek dalam  penelitian  ini  adalah  keanggotaan dalam kelembagaan pengelolaan perbatasan  negara,  yaitu  keanggotaan BNPP  RI  yang  terdiri  dari:  (a)  4  Menteri Koordinator  sebagai  Pengarah  BNPP  RI, (b)  Menteri  Dalam  Negeri  sebagai  Kepala BNPP  RI,  (c)  20  Menteri  sebagai  anggota BNPP  RI,  (d)  7  Kepala  Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK sebagai anggota BNPP RI, (e) 13 Gubernur yang  memiliki  wilayah  perbatasan  negara sebagai  anggota  BNPP  RI,  dan  (f) Sekretariat Tetap BNPP RI.
Data  yang  digunakan  dalam  pene- litian  ini  terdiri  dari  data  primer, bersumber  dari  informan  dalam  hal  ini subjek  penelitian,  yang  dikumpulkan melalui  wawancara  mendalam  ( in-depth interview )  dan  diskusi  kelompok  terarah ( focused  group  discussion ),  dan  data sekunder, diperoleh melalui pengumpulan dokumen,  laporan,  hasil  kajian,  kebijakan, dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Data yang terkumpul dideskripsikan  secara  kualitatif  dengan menggunakan Soft  Systems  Methodology (SSM).  Metode  SSM  digunakan  untuk mendesain  model  dan  strategi  berbasis masalah.  SSM  diguna-kan  karena  pada dasarnya  mengubah  cara  berpikir  ( way  of thinking ) sebagai suatu sistem memandang dan  memecahkan  masalah  ( a  system  of looking  and  solving  problems )  [Checkland, 1990; Checkland & Scholes, 1990].
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 13 Nomor 1, April  2022
Gambar  1.  Model  Tujuh  Tahapan Soft  Systems  Methodology Peter  Checkland
(1990)
SSM  merupakan  metode  holistik  untuk melihat aspek-aspek riil dan konseptual dari lembaga yang mengelola perbatasan negara. SSM melihat setiap aspek yang terjadi dalam lembaga sebagai human activity system , yaitu setiap aktivitas tersebut saling berhubungan dan  membentuk  suatu  ikatan  dalam mencapai tujuan lembaga. SSM  memberikan perbandingan  antara  dunia  nyata  ( real world )  dengan  suatu  permodelan  yang dapat  merepresentasikan  dunia  itu  sendiri ( system thinking ). Tujuan perbandingan ini adalah  memberikan  pemahaman  yang lebih  baik  mengenai  dunia  nyata  dan memberikan  ide-ide  perbaikan  ( action ) [Prasetyo  &  Surendro,  2015;  Mehregan,  et al.,  2012;  Checkland,  1990;  Checkland  & Scholes,  1990].  SSM  memiliki  kapabilitas dalam  menyediakan  kerangka  kerja  untuk memahami  masalah  yang  dihadapi  dalam kelembagaan pengelolaan perbatasan negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dan  pembahasan  tentang  penguatan kelembagaan pengelolaan perbatasan negara di Indonesia didasarkan pada model tujuh tahapan SSM sebagai berikut.
Tahap  Pertama:  Pemetaan  Masalah ( Mapping Problem )
Masalah-masalah  yang  diidentifikasi  dalam kaitan  dengan  pengelolaan  perba-tasan negara  di  Indonesia  dapat  dipetakan  ke dalam  dua  kelompok  masalah,  yaitu masalah-masalah strategis perbatasan negara  dan  masalah-masalah  kelembagaan perbatasan negara.
Masalah-masalah  Strategis  Perbatasan Negara : Masalah-masalah strategis perbatasan negara dikelompokkan men-jadi dua  bagian,  yaitu:    masalah-masalah  yang menyangkut  Batas  Wilayah  Negara  dan masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan Kawasan Perbatasan.

## Masalah Batas Wilayah Negara
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara, Pasal  1  angka  4,  mengatur  bahwa  “Batas Wilayah  Negara  adalah  garis  batas  yang merupakan  pemisah  kedaulatan  suatu
negara  yang  didasarkan  atas  hukum internasional.” Masalah-masalah yang mengemuka  dari  Batas  Wilayah  Negara adalah bahwa  bentang fisik batas negara di beberapa  wilayah  belum  selesai  karena masih  terdapat  ketidaksepakatan  dengan negara  tetangga.  Batas  darat  Indonesia dengan  tiga  negara,  yaitu:  Malaysia,  Papua Nugini,  dan  Timor  Leste.  Batas  laut  dan udara  terdapat  10  negara,  yakni:  Malaysia, India, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina,  Republik  Palau,  Papua  Nugini, Australia,  dan  Timor  Leste.  Garis  batas negara  di  Pulau  Kalimantan  antara Indonesia-Malaysia  terbentang  sepanjang 2004 km 2 , di Papua antara Indonesia-Papua Nugini  sepanjang  107  km 2 ,  dan  di  Nusa Tenggara  Timur  antara  Indonesia-Timor Leste  sepanjang  kurang  lebih  263,8  km 2 . Peta  lokasi  segmen  bermasalah  Indonesia- Malaysia  hingga  saat  ini  berjumlah  9  titik. Untuk  batas  darat  dengan  Timor  Leste, salah  satunya  adalah  masalah  tanah  adat. Sedangkan  dengan  Papua  Nugini  relatif garis  batas  yang  lurus,  kendalanya  hanya masalah personel. Kondisi tersebut membuat  lintas  batas  menjadi  lebih  tidak terdeteksi. Akibatnya, aktivitas ilegal sering kali  terjadi  di  wilayah  perbatasan,  seperti penyelundupan  barang, human  trafficking , hingga pencu-rian hasil alam laut dan darat. Masalah  Batas  Wilayah  Negara  tersebut tentunya mengganggu proses pembangunan di  Kawasan  Perbatasan  karena  masih terdapat  negosiasi  batas  wilayah  negara [Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan, 2019;  Muhammad,  et  al.,  2017;  Wadley, 2002].

## Masalah Kawasan Perbatasan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara, Pasal 1 angka 6, mengatur bahwa “Kawasan Perbatasan  adalah  bagian  dari  Wilayah Negara  yang  terletak  pada  sisi  dalam sepanjang  batas  wilayah  Indonesia  dengan negara  lain,  dalam  hal  Batas  Wilayah Negara  di  darat,  Kawasan  Perba-tasan berada di kecamatan.”  Kawasan  Perbatasan difokuskan  pengelolaan  dan  pembangunan
terhadap  187  kecamatan  yang  menjadi lokasi prioritas (Lokpri) pada 41 Kabupaten/Kota  di  13  Provinsi,  serta  10 Pusat  Kegiatan  Strategis  Nasional  (PKSN) yang terbagi:  di darat yaitu Aruk, Entikong, Badau,  Atambua,  Jayapura,    di  laut  yaitu Sabang,  Ranai,  Sebatik,  Tahuna,  dan Saumlaki.  Masalah-masalah  yang  muncul dari Kawasan Perbatasan berkaitan dengan: Soal  kebutuhan  sosial  dasar.  Kebutuhan menyangkut layanan kesehatan, pendidikan, dan  lainnya  masih  menjadi  isu  besar  di wilayah  perbatasan.  Apalagi,  bentang wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang sedikit sering kali membuat pemenuhan  kebu-tuhan  dasar  seperti tersebut di atas menjadi kurang efektif.  Soal infra-struktur  yang  menjadi  kendala  dalam mengakses perbatasan. Pembangunan akses jalan  sangat  mendesak  di  perbatasan.    Soal sebaran  penduduk  yang  tidak  seimbang [Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan, 2019; Kementerian PPN/ Bappenas, 2019].
Masalah-masalah Kelembagaan Perbatasan  Negara :  Menyertai  masalah- masalah  strategis  perbatasan  negara, permasalahan  yang  juga  dihadapi  dalam pengelolaan  Batas  Wilayah  Negara  dan Kawasan  Perbatasan  berkaitan  dengan kelembagaan  perbatasan  negara.  Yang dimaksud dengan kelembagaan perba-tasan negara  mengacu  pada  empat  aspek,  yaitu kewenangan,  organisasi,  tata  kerja  dan regulasi  [Duggan,  2008;  Keban,  2008;  Daft, 1992].  Aspek-aspek  kelembagaan  tersebut dipergunakan untuk mencermati permasalahan  kelembagaan  yang  dihadapi oleh BNPP RI.

## Kewenangan
Terdapat  ketidaksesuaian  ( discrepancy ) dalam  menerjemahkan  dan  merumuskan kewenangan Badan Pengelola dari
“wewenang pengelolaan” kepada “wewenang  administrasi”  (tugas  dan  fungsi administratif).  Pada  hal,  Badan  Pengelola merupakan  representasi  dari  Pemerintah (Presiden) untuk menyelenggarakan wewenang  (substantif)  pengelolaan  Batas Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 13 Nomor 1, April  2022
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2008 tentang Wilayah Negara.

## Organisasi
Organisasi  BNPP  RI  saat  ini  menunjukkan beberapa  hal.  (1)  Yang  ada  adalah  unsur pemimpin, yaitu Kepala BNPP RI, dan unsur pembantu  pemimpin  (fungsi  staf),  yaitu Sekretaris  BNPP  RI.  (2)  Deputi  sebagai unsur  pelaksana  (fungsi  lini)  menjalankan fungsi  pembantu  pemimpin  (fungsi  staf) karena  berada  dalam  lingkup  Sekretariat Tetap.  (3)  Tidak  ada  unsur  pengawas.  (4) Tidak  ada  unsur  penunjang/pendukung yang  memberikan  pelayanan  di  lapangan. Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  2019 memberikan  tugas  tambahan  kepada  BNPP RI, yaitu mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN).  Terdapat  penambahan  tugas Asisten  Deputi  Pengelolaan  Lintas  Batas Negara (Asdep Tasbara) pada Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sehingga membawahi  9  unit  Eselon  III,  yaitu  2  unit administratif  dan  7  PLBN.  Beban  kerja khusus  Asdep  Tasbara  akan  bertambah sejalan  dengan  realisasi  Instruksi  Presiden Nomor 1 Tahun 2019, yaitu 4 PLBN selesai tahun  2019  dan  diikuti  dengan  7  PLBN lainnya [BIS-PUPR], sehingga Asdep Tasbara akan  membawahi 20 unit Eselon III (2 unit administratif dan 18 PLBN).  Asdep  Tasbara mempunyai span of control yang besar.

## Tata Kerja
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara, Pasal 15 ayat (1) huruf c, mengatur tentang hubungan  kerja  BNPP  RI  yang  sifatnya koordinatif. Potensi tumpang tindih/konflik hubungan kerja berkaitan dengan persoalan
penataan  ruang.  Undang-Undang  Republik Indo-nesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  Pasal  361  ayat  (3), mengatur  khusus  tentang  kewenangan  lain BNPP  RI  dalam  penataan  ruang.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang memberi  wewenang  kepada  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan dalam bidang penataan ruang, dalam hal ini Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia (Menteri ATR/Kepala BPN RI).

## Regulasi
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara mengatur  spesifik  tentang  kelembagaan pengelolaan  batas  wilayah  negara  dan kawasan  perbatasan.  Dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun 2008 terdapat substansi pengaturan, mulai dari wewenang, kelembagaan, hingga hubungan  tata  kerja,  yang  tidak  selaras. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 43  Tahun  2008  juga  tidak  selaras  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  khusus  Pasal  361,  dan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Tahap  Kedua:  Penggambaran  Peta Masalah ( Rich Picture )
Berdasarkan  hasil  identifikasi  masalah kelembagaan  BNPP  RI  yang  diperoleh  pada tahap pertama, selanjutnya digunakan untuk membangun rich  picture (penggambaran peta  dunia  nyata/kondisi  saat  ini)  atau disebut juga representasi  keadaan sekarang tentang  masalah  kelembagaan  pengelolaan perbatasan negara di Indonesia.
Gambar 2. Penggambaran Peta Masalah ( Rich Picture ) Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Negara di Indonesia.
Berdasarkan rich picture yang terbangun,  dapat  dipahami  peta  masalah yang  melingkupi  persoalan  kelembagaan BNPP RI, mulai dari masalah kewenangan, organisasi,  tata  kerja  dan  regulasi  yang ada  saat  ini,  hingga  sampai  keterlibatan multi pihak yang berperan  di  dalamnya. Kebijakan  khusus  Pemerintah  (asimetris- afirmatif)  tentang  pengelolaan  Batas Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan menjadi  landasan  BNPP  RI  untuk mengelola  batas  wilayah  negara  dan kawasan perbatasan.
Tahap  Ketiga:  Perumusan  Definisi ( Root Definition )
Setelah  tahap  membangun rich picture ,  tahapan  dilanjutkan  dengan merumuskan root  definition (definisi akar),  yaitu  suatu  kalimat  singkat  yang menyatakan  “suatu  sistem  melakukan  P dengan cara Q untuk mencapai R” ( do P by Q  in  order  to  contribute  to  achieving  R ), yang menjawab tiga pertanyaan: apa yang dilakukan/ what  to  do (P),  bagaimana melakukan/ how to do it (Q), dan mengapa melakukan/ why  do  it (R).  Untuk mendeskripsikan bagaimana kelembagaan BNPP RI hendak dibangun, maka dianalisis dengan menggunakan CATWOE .
Tabel 1.  Analisis CATWOE Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Negara di Indonesia Deskripsi
Hasil Definisi Customer : orang  yang  berpengaruh/dipengaruhi  oleh  sistem (pihak-pihak  yang  mendapatkan  manfaat  atau keuntungan dari transformasi ini)
 Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan :  Badan  yang mengelola  batas  wilayah  negara  dan  kawasan  perbatasan yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri.
 Kementerian :  20  Kementerian  anggota  BNPP  RI  dan kementerian lain.
 Lembaga : 7 LPNK anggota BNPP RI dan lembaga lain.
 Gubernur : 13 Gubernur (provinsi yang memiliki perbatasan dengan negara tetangga).
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236
Deskripsi Hasil Definisi  Masyarakat  Perbatasan :  Masyarakat  yang  tinggal  dan menetap di kawasan perbatasan.
Actor :
orang      dan      peran  sistem  dalam  aktivitas  (pihak- pihak  yang  menfasilitasi  transformasi  ini  kepada customer )  Sekretariat  Tetap  Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan : Sekretariat  yang  membantu  Badan  Nasional  Pengelola Perbatasan  dan  kedudukannya  di  bawah  Kementerian Dalam Negeri.
 Kementerian Dalam Negeri :  Kementerian yang menterinya mengepalai  BNPP  RI  dan  membawahi  Sekretariat  Tetap BNPP RI.
 Kementerian  PAN  dan  RB :  Kementerian  yang  membantu Presiden  untuk  melakukan  penataan  dan  penguatan organisasi pemerintahan (reformasi birokrasi).
Transformation :
proses  dan  perubahan  (perubahan yang  akan  dicapai, biasanya  mendefinisikan  kondisi  awal  dan  kondisi akhir yang akan dicapai)
 Kondisi Wewenang: Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan  perbatasan  masih  bersifat  disparitas,  parsial  dan sektoral.  Mempunyai  wewenang  koordinasi  tetapi  tidak mempunyai wewenang eksekusi.
 Kondisi  Eksisting:  Organisasi  yang  berperan  konsultatif, fasilitatif dan koordinatif.
 Kondisi  yang  Akan  Dicapai:  Postur  organisasi  yang berperan policy making , coordination dan control . Worldview : dampak  dari  implementasi  sistem (pandangan umum yang  memberikan statement mengapa  transformasi tersebut perlu dilakukan)
Postur  organisasi  yang  sesuai  dengan  wewenang,  tugas  dan fungsi  yang  jelas  sehingga  tidak  terjadi  disharmoni  dan overlapping antar lembaga ( structure follows function ).
Owner :
para  pihak  (pihak-pihak  yang  dapat  menghentikan transformasi tersebut) Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat. Environment Constraint : kendala  lingkungan  yang  melingkupi  sistem  dan implikasinya (faktor yang mempengaruhi transformasi tetapi tidak mengendalikan sistem) Faktor  Regulasi:  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2008 tentang  Wilayah  Negara  yang  mengatur  spesifik  tentang kelembagaan  pengelolaan  batas  wilayah  negara  dan  kawasan perbatasan.
Root Definition :
Sistem melakukan kegiatan penguatan kelembagaan BNPP RI (P) dengan cara penerapan berbagai program secara efektif dan tepat sasaran dengan keterlibatan berbagai pihak (Q) untuk dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan BNPP RI secara berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (R).
Tahap Keempat: Desain Model Konseptual ( Conceptual Model ).
Dengan  berpedoman  pada  definisi akar  ( root  definition ),  selanjutnya disusunlah gambaran model  konseptual untuk  mengidentifikasi  aktivitas  yang diperlukan  dalam  mendesain  kelemba- gaan  pengelolaan  perbatasan  negara  di
Indonesia,  dalam  hal  ini  BNPP  RI.  Model konseptual ini merupakan proses adaptif,  dimana  terjadi  aktivitas  para pelaku  dan  adanya  umpan  balik  antara proses  dan pelaku dalam sistem kelembagaan  penge-lolaan  perbatasan negara di Indonesia.

## Gambar 3. Model Konseptual Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Negara di Indonesia
Tahap  Kelima:  Perbandingan  Model Konseptual dengan Dunia Nyata
Setelah  model  konseptual  diperoleh, maka tahap berikutnya adalah  melakukan perbandingan  antara  model  konseptual
(human  activity  system) dengan  dunia nyata ( real world ) kelembagaan pengelolaan perbatasan negara di
Indonesia
yang menghasilkan
rekomendasi  tentang  apa  yang  sebaiknya dipertahankan,  ditingkatkan  atau  dibuat yang  baru.  Rekomendasi  yang  diberikan dalam  proses  ini  berkaitan  dengan  empat
hal, yaitu: penataan kewenangan, penataan  organisasi,  penataan  tata  kerja, dan penataan regulasi.

## Tabel 2. Perbandingan Model Konseptual dengan Dunia Nyata Kelembagaan Pengelolaan
Perbatasan Negara di Indonesia Aktivitas Kondisi Dunia Nyata Rekomendasi Penataan kewenangan Terdapat  ketidaksesuaian  ( discrepancy )  dalam  menterjemahkan  dan merumuskan  kewenangan  Badan  Pengelola  dari  “wewenang  pengelolaan” kepada “wewenang administrasi” (tugas dan fungsi administratif). Pada hal, Badan  Pengelola  merupakan  representasi  dari  Pemerintah  (Presiden) untuk  menyelenggarakan  wewenang  (substantif)  pengelolaan  Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Penetapan kewenangan. Penguatan  wewenang eksekusi. Penataan organisasi Organisasi  BNPP  RI  saat  ini  menunjukkan  beberapa  hal.  (1)  Yang  ada adalah  unsur  pemimpin,  yaitu  Kepala  BNPP  RI,  dan  unsur  pembantu pemimpin (fungsi staf), yaitu Sekretaris BNPP RI. (2) Deputi sebagai unsur pelaksana  (fungsi  lini)  menjalankan  fungsi  pembantu  pemimpin  (fungsi staf) karena berada dalam lingkup Sekretariat Tetap. (3) Tidak ada unsur pengawas.  (4)  Tidak  ada  unsur  penunjang/pendukung  yang  memberikan pelayanan  di  lapangan.  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  2019 memberikan tugas tambahan kepada BNPP RI, yaitu mengelola Pos Lintas Batas  Negara  (PLBN).  Terdapat  penambahan  tugas  Asisten  Deputi Pengelolaan  Lintas  Batas  Negara  (Asdep  Tasbara)  pada  Deputi  Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sehingga membawahi 9 unit Eselon III, yaitu 2 unit administratif dan 7 PLBN. Beban kerja khusus Asdep Tasbara akan  bertambah  sejalan  dengan  realisasi  Instruksi  Presiden  Nomor  1
Tahun 2019, yaitu 4 PLBN selesai tahun 2019 dan diikuti dengan 7 PLBN lainnya, sehingga Asdep Tasbara akan membawahi 20 unit Eselon III (2 unit administratif  dan  18  PLBN).  Asdep  Tasbara  mempunyai span  of  control yang besar. Penetapan  kedudukan organisasi dalam pemerintahan. Penyusunan/ penyempurnaan struktur organisasi.
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236
Aktivitas Kondisi Dunia Nyata Rekomendasi Penataan  tata kerja Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 15 ayat (1) huruf c, mengatur tentang hubungan kerja BNPP RI yang sifatnya koordinatif.  Potensi  tumpang  tindih/konflik  hubungan  kerja  berkaitan dengan persoalan penataan ruang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 361 ayat (3), mengatur khusus tentang kewenangan lain BNPP RI dalam penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  memberi  wewenang  kepada menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dalam  bidang penataan ruang. Sinkronisasi  hubungan kelembagaan. Penataan regulasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengatur spesifik  tentang  kelembagaan  pengelolaan  batas  wilayah  negara  dan kawasan  perbatasan.  Dalam  UU  ini  terdapat  substansi  pengaturan,  mulai dari  wewenang,  kelembagaan,  hingga  hubungan  tata  kerja,  yang  tidak selaras. UU ini juga tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khusus Pasal 361, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Harmonisasi regulasi.

## Tahap Keenam: Rencana Perubahan
Rekomendasi  yang  dihasilkan  dari perbandingan  model konseptual (human activity  system) dengan dunia nyata  ( real world ) tersebut dijadikan sebagai rencana perubahan dalam kaitan dengan penguatan kelembagaan pengelolaan perbatasan negara di Indonesia, dalam hal ini  BNPP  RI.  Rencana  perubahan dimaksud  mencakup  hal-hal  sebagai berikut:
Dalam  kaitan  dengan  kewenangan dilakukan  penetapan  kewenangan  dan penguatan  wewenang  eksekusi.    Dalam kaitan  dengan  organisasi  dilakukan penetapan  kedudukan  organisasi  dalam pemerintahan dan
penyusunan/
penyempurnaan struktur organisasi.
Dalam kaitan dengan tata kerja  dilakukan sinkronisasi hubungan kelembagaan. Dalam  kaitan  dengan  regulasi  dilakukan harmonisasi regulasi.
Wewenang  BNPP  RI  dalam  pelak-
sanaannya bersifat fasilitatif dan koordinatif yang menunjukkan
implementasi  administrasi  K/L  dari anggota  BNPP  RI.  BNPP  RI  mempunyai wewenang  fasilitasi  dan  koordinasi  tetapi tidak  mempunyai  wewenang  eksekusi ( execution  policy ).  Wewenang  eksekusi dari  BNPP  RI  sebagai  representasi Pemerintah pada hakikatnya diterjemahkan secara sinkron dari wewenang Pemerintah dalam pengelolaan
Wilayah  Negara dan Kawasan Perbatasan, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  ayat (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah Negara.  Wewenang  yang  diatur  dalam Pasal  10  ayat  (1)  sudah  semestinya diselenggarakan  oleh  BNPP  RI  sebagai lembaga  yang  diatur  spesifik  dalam  UU tersebut  (Pasal  14  ayat  1),  sehingga wewenang  BNPP  RI  (lebih  dari  sekedar tugas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15 ayat  1)  memanifestasikan  wewenang Pemerintah  yang  diatur  dalam  Pasal  10 ayat (1).
Pergeseran  wewenang  BNPP  RI  dari wewenang  yang  sifatnya  administrasi kepada wewenang eksekusi menghasilkan postur  organisasi  yang  berperan policy making , coordination dan control dalam pengelolaan  Batas  Wilayah  Negara  dan Kawasan  Perbatasan.  Sejalan  dengan  ini, dilakukan  sinkronisasi  hubungan  kerja kelembagaan,  pada  tingkat  pusat  antara BNPP  RI  dengan  K/L  dan  pada  tingkat daerah antara BNPP RI dengan Pemerintah  Daerah,  serta  harmonisasi regulasi terkait wewenang dan kelembagaan  BNPP  RI,  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  43  Tahun  2008  tentang Wilayah Negara.
Dalam  kaitan  dengan  penataan struktur  organisasi  BNPP  RI  dilakukan dengan cara  penajaman  tugas  dan  fungsi
yang  ada,  memperluas  cakupan/ruang lingkup  tugas  dan  fungsi  yang  ada,  dan menerjemahkannya  ke  dalam  struktur organisasi  agar  terwadahi.  Penataan struktur  organisasi  BNPP  RI  tersebut dilakukan  dengan  tiga  pilihan  cara,  yaitu: Upsizing , yaitu penambahan unit baru untuk menyelenggarakan  tugas  dan  fungsi  yang belum terwadahi. Merger , yaitu penggabungan  unit  kerja  agar  penye- lenggaraan tugas dan fungsi menjadi lebih solid  dan  efektif  ( unit  grouping  by function ). Downsizing ,  yaitu  perampingan terhadap  unit  kerja  sejalan  dengan pelaksanaan kebijakan pemangkasan Eselon III dan IV, dimana tugas dan fungsi dialihkan  ke  dalam  jabatan  fungsional. Dengan  demikian  diusulkan  bentuk organisasi  BNPP  RI  ke  depan  sebagai Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian (LPNK).  Pengelolaan  perbatasan  negara (Batas  Wilayah  Negara  dan  Kawasan Perbatasan)  menggunakan  model  orga- nisasi  LPNK  dengan  melakukan  penataan kelembagaan  ( institutional  arrangement ) sebagai berikut:

## Bentuk Organisasi
Dengan  memperhatikan  permasalahan yang  dihadapi,  baik  yang  sifatnya perbatasan negara (Batas Wilayah Negara dan  Kawasan  Perbatasan)  maupun  yang sifatnya kelembagaan pengelolaan perbatasan  negara,  maka  kelembagaan pengelolaan  perbatasan  negara  perlu ditransformasikan dari sekedar berbentuk LNS ( existing ) kepada LPNK.
Kedudukan, Peranan, Tugas dan Fungsi BNPP  RI  saat  ini  berkedudukan  dan berperan sebagai supporting agency dalam pemerintahan, yaitu badan yang memberikan  dukungan  kepada  Peme- rintah untuk memfasilitasi dan mengoordi-nasikan pengelolaan perbatasan negara (Batas Wilayah Negara dan  Kawasan  Perbatasan).  Wewenang, tugas  dan  fungsi  BNPP  RI  tersebut  perlu ditingkatkan  kepada  wewenang  eksekusi ( execution  policy )  dengan  melakukan harmonisasi  regulasi  terhadap  Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara  dan peraturan perundang-undangan terkait.

## Unsur Pemimpin
Kepala
BNPP RI diangkat dan diberhentikan  oleh  Presiden  Republik Indonesia,  tidak  dijabat  oleh  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  tanpa Pengarah  dan  tanpa  Anggota  BNPP  RI dalam Model LPNK.

## Unsur Pembantu Pemimpin
Pemangkasan/ downsizing Eselon  III  dan IV  di  Sekretariat  Tetap  BNPP  RI  kecuali Eselon  III  dan  IV  terkait  pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

## Unsur Pelaksana
Deputi menjadi unsur pelaksana pengelolaan  perbatasan  negara  (Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan). Penataan organisasi dilakukan  terhadap  Deputi  sebagai berikut:
Penataan  organisasi  dilakukan  terhadap Asisten  Deputi  Pengelolaan  Lintas  Batas Negara  pada  Deputi  Bidang  Pengelolaan Batas  Wilayah  Negara  dengan  menata PLBN  menjadi  Unit  Pelaksana  Teknis (UPT).
Penataan  organisasi  dilakukan  terhadap Deputi  Bidang  Pengelolaan  Potensi Kawasan  Perbatasan  sebagai  berikut: Penggabungan/ merger Asisten  Deputi Potensi  Kawasan  Perbatasan  Darat  dan Asisten Deputi Potensi
Kawasan
Perbatasan  Laut  menjadi  Asisten  Deputi Pengelolaan  Potensi  Kawasan  Perbatasan Darat  dan  Laut.  Pembentukan  Jabatan Struktural  Eselon  II  yang  baru/ upsizing , yaitu Asisten Deputi
Pengelolaan
Pemberdayaan  Masyarakat  Kawa-san Perbatasan,  untuk  mengisi  posisi  Asisten Deputi  Potensi  Kawasan  Perbatasan  Laut yang telah digabung/ merger . Nomenklatur  Jabatan  Struktural  Eselon  II Asisten  Deputi  Penataan  Ruang  Kawasan Perbatasan  ditata  menjadi  Asisten  Deputi

## Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236
Volume 13 Nomor 1, April  2022
Pengelolaan  Penataan  Ruang  Kawasan Perbatasan.
Penataan  nomenklatur  jabatan,  tugas dan fungsi  Eselon  II  Asisten  Deputi  pada Deputi  Bidang  Pengelolaan  Infrastruktur Kawasan  Perbatasan    sebagai  berikut: Asisten  Deputi  Infrastruktur  Fisik  ditata menjadi  Asisten  Deputi  Pengelolaan Infrastruktur  Fisik  Kawasan  Perbatasan. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan  Rakyat  ditata  menjadi Asisten  Deputi  Pengelolaan  Infrastruktur Ekonomi  dan  Kesejahteraan  Rakyat Kawasan  Perbatasan.  Asisten  Deputi Infrastruktur
Pemerintahan ditata
menjadi  Asisten  Deputi  Pengelolaan Infrastruktur  Pemerintahan  Kawasan Perbatasan.
Pemangkasan/ downsizing Eselon III dan IV pada semua Deputi.

## Unsur Pengawasan
Pembentukan  Jabatan  Struktural  Eselon  I yang  baru/ upsizing ,  yaitu  Inspektur Utama  untuk  mengemban  tugas  dan fungsi penga-wasan pengelolaan perbatasan negara.

## Unsur Penunjang
PLBN  sebagai  Unsur  Penunjang  ditata sebagai  berikut:  Tetap  mempertahankan Eselon  III  dan  IV  di  PLBN  karena  terkait penyediaan  pelayanan  batas  wilayah negara  dan  percepatan  pembangunan kawasan perbatasan. PLBN ditata menjadi Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  untuk menyelenggarakan  penyediaan  pelayanan batas  wilayah  negara  dan  percepatan pem-bangunan kawasan perbatasan.
Tahap Ketujuh: Tindakan Perbaikan
Strategi penataan kelembagaan  BNPP RI  merupakan  aktivitas  berkesinam- bungan  yang  tentunya  diharapkan  dari waktu ke waktu semakin berkembang dan menjadi  lebih  baik.  Desain  strategi  perlu dirumuskan dan diimplementasikan secara  menyeluruh,  termasuk  evaluasi dan  pengawasan  sepanjang  waktu  pelak- sanaannya.  Formulasi  strategi  akan
memberikan  sebuah  peta  jalan  kemana arah  yang  akan  dituju  dan  melalui  jalan apa  yang  dipilih  dengan  segala  dinamika yang  mungkin  akan  terus  berkembang setiap saat.
Gambar  4.  Kerangka  Implementasi
Strategi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan                        Negara  di Indonesia
Dalam strategi penataan kelembagaan BNPP  RI  terdapat  empat  elemen  penting untuk  mendorong  proses  penguatan kelembagaan  BNPP  RI  yang  dapat diturunkan  dalam  berbagai  program. Penguatan  kelembagaan  BNPP  RI  sebagai Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian (LPNK)  menempuh  strategi  sebagai berikut:

## Penetapan kewenangan BNPP RI
BNPP  RI  mempunyai  wewenang  fasilitasi dan  koordinasi  tetapi  tidak  mempunyai wewenang  eksekusi  ( execution  policy ). Wewenang eksekusi dari BNPP RI sebagai representasi Pemerintah pada hakikatnya diterjemahkan  secara sinkron  dari wewenang Pemerintah dalam pengelolaan perbatasan negara (Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan).

## Penyusunan struktur BNPP RI
Pergeseran  wewenang  BNPP  RI  dari wewenang  yang  sifatnya  administrasi kepada wewenang eksekusi menghasilkan postur  organisasi  yang  berperan policy making,  coordination dan control dalam pengelolaan  perbatasan  negara  (Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan).  Dengan  demikian  perlu ditingkatkan  kedudukan  BNPP  RI  dalam pemerintahan sebagai LPNK.

## Perumusan tata kerja BNPP RI
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah Negara,  Pasal  15  ayat  (1)  huruf  c, mengatur  tentang  hubungan  kerja  BNPP yang sifatnya koordinatif. Dengan dilakukannya  revisi  terhadap  undang- undang  dapat  dihindari  potensi  tumpang tindih/konflik  hubungan  kerja  berkaitan dengan persoalan pengelolaan perbatasan negara  (Batas  Wilayah  Negara  dan Kawasan Perbatasan).
Harmonisasi regulasi perbatasan negara
Harmonisasi  regulasi  perbatasan  negara (pengelolaan  Batas  Wilayah  Negara  dan Kawasan Perbatasan)  dimulai  dari undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43  Tahun 2008 tentang Wilayah  Negara  perlu  direvisi  dan diselaraskan dengan peraturan
perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang. Harmonisasi  perundang-undangan  ini kemudian  diikuti  dengan  perubahan peraturan-peraturan pelaksanaan di bawahnya.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Penelitian  tentang  penguatan  kelem- bagaan  pengelolaan  perbatasan  negara (Batas  Wilayah  Negara  dan  Kawasan Perbatasan)  di  Indonesia,  dalam  hal  ini BNPP  RI,  menyimpulkan  hal-hal  sebagai berikut: Pertama , penguatan kewenangan, dengan  menetapkan  kewenangan  (tugas, fungsi  dan  peran)  BNPP  RI  secara  tepat ( right function ). Kedua , penguatan organi- sasi/kelembagaan,  dengan  mendesain organisasi (struktur) BNPP RI secara tepat ( right  structure ). Ketiga :  penguatan koordinasi (tata kerja) yang lebih baik dan solid dalam mengelola perbatasan negara, dengan merumuskan tata kerja (prosedur kerja,  koordinasi)  yang  tepat  ( right process ). Keempat ,  penguatan  regulasi terkait  pengelolaan  perbatasan  negara, dengan  menyelaraskan  peraturan  perun- dang-undangan yang ada.

## Saran
Agar  BNPP  RI  lebih  kuat,  maka  di masa  mendatang  perlu  ditingkatkan menjadi lembaga yang memiliki kewenangan  eksekusi  kebijakan  ( policy execution )  secara  langsung.  Dengan kelembagaan  yang  memiliki  kewenangan mengeksekusi  kebijakan  dan  berada  di bawah  Presiden,  maka  pengelolaan  dan pembangunan  perbatasan  dapat  bisa dipercepat dan terfokus. Dengan demikian,  yang  diperlu-kan  adalah kelembagaan  pengelolaan  perbatasan negara  yang  terpadu  untuk  mewujudkan pengelolaan  perbatasan  negara  yang efektif secara nasional. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah penguatan kapasitas kelembagaan penge-lolaan perbatasan negara .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih kepada:  (1)  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik  Indonesia  (KEMENPANRB  RI),
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236
khususnya  Deputi  Kelembagaan  dan Proses  Bisnis,  (2)  Badan  Nasional Pengelola  Perbatasan  Republik  Indonesia (BNPP RI), (3) PT Multi
Area Desentralisasi  Pembangunan  (MADEP). Artikel  ini  bersumber  dari  studi  yang didukung  oleh  Program  Audit  Organisasi Kementerian  atau  Lembaga  Pemerintah Non  Kemen-terian  Bidang  Politik,  Hukum dan  Keamanan:  Badan  Kepegawaian Negara  (BKN),  Badan  Narkotika  Nasional (BNN), Badan Nasional
Pengelola Perbatasan  (BNPP),  Kejaksaan  Agung (KEJAGUNG)  dan  Lembaga  Ketahanan Nasional  (LEMHANAS)  tahun  2019. Artikel  ini  tidak  mewakili  lembaga- lembaga tersebut di atas, tetapi merupakan pendapat pribadi peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung. 2013. Posisi Kelembagaan, Kendala Dalam Mengelola Perbatasan  Negara.  Humas  UGM. https://www.ugm.ac.
id/id/berita/7880-posisi-kelemba- gaan-kendala-dalam-mengelola- perbatasan-negara .
Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan. 2019. Rancangan Peraturan Presiden tentang  Rencana  Induk  Pengelolaan Perbatasan  Negara  Tahun  2020- 2024 .  Jakarta:  Badan  Nasional
Pengelola Perbatasan. Bappenas.  2004.  Kebijakan  dan  Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia. www.bappenas.go.id/ index.php/download_file/view/11630 /3866/.
Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  (BIS-PUPR). 2019.  Jakarta:  Pusat  Data  dan Teknologi  Informasi  Sekretariat Jenderal  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Checkland,  Peter.  1990. Soft  Systems Methodology:  a  30-year  restro- spective .  Chichester-England:  John Wiley & Sons.
Checkland, Peter  & Scholes, Jim. 1990. Soft Systems  Methodology  in  Action . Chichester-England:  John  Wiley  & Sons.
Daft, Richard L. 1992. Organization Theory and  Design .  Saint  Paul-USA:  West Publishing Company.
David,  Robert  J.,  Tolbert,  Pamela  S.  &
Boghossian, Johnny. 2019.
Institutional  Theory  in  Organization Studies. Oxford  Research  Ency- clopedias . https://doi.org/10.1093/ acrefore/9780190224851.013.158.
Duggan,  Ruth  A.  2008. A  Model  for International  Border  Management Systems .  Albuquerque,  New  Mexico: Sandia National Laboratories.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  1  Tahun  2019  tentang Percepatan Pembangunan 11
(Sebelas)  Pos  Lintas  Batas  Negara Terpadu  dan  Sarana  Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Istijono,  Bambang.  2012.  Pengelolaan Batas  Wilayah  Negara  dan  Kawasan Perbatasan,  Arah  Kebijakan  menuju Kebijakan  yang  Terarah. Jurnal Puskasastra  Pusat  Kajian  Strategis , 1(1): 48-51.
Keban,  Yeremias  T.  2008. Enam  Dimensi Strategis Administrasi Pubik, Konsep, Teori  dan  Isu .  Yogyakarta:  Penerbit Gavamedia. Kementerian PPN/Bappenas. 2019.
Rancangan  Teknokratik  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional 2020-2024 . Jakarta: Kemen- terian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Badan  Perencanaan  Pem- bangunan Nasional.
Kennedy,  Posma  Sariguna  Johnson,  et  al. 2018.  Kajian  Normatif:  Pengelolaan Perbatasan dan Kelembagaan Pusat-
Daerah  Berdasarkan  Rencana  Induk Pengelolaan  Perbatasan  Negara. IKRAITH-EKONOMIKA ,  1(2):  67-77. https://journals.upi-yai.ac.id/index. php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/ view/385.
Kennedy,  Posma  Sariguna  Johnson,  et  al. 2019. Diskusi Mengenai Isu Strategis
Tentang  Kelembagaan  Pengelolaan Perbatasan Negara dengan Pemerintah  Provinsi  Maluku. Jurnal
Comunita  Servizio ,  1(2):  120-133. http://ejournal.uki.ac.id/index.php/ cs/article/download/1277/1050/.
McGill, Ronald. 1996. Institutional Development:  A  Third  World  City Management  Perspective . Hampshire and London: Macmillan Press Ltd.
Mehregan,  M.  Reza,  et  al.  2012.  An application  of  Soft  System  Metho- dology.  International  Conference  on Leadership, Technology and Innova- tion  Management. Procedia  -  Social and  Behavioral  Sciences ,  41,  426- 433.
doi: 10.1016/j.sbspro.2012.04.051.
Muhammad,  Adji  Suradji,  et  al.  2017. Collaborative  Governance  Model  in Managing  International  Borders  in Riau  Islands  Province  Using  Partial Least  Squares  Method. JKAP  (Jurnal Kebijakan  dan  Administrasi  Publik) , 21(2),  155-167.  https://doi.org/10.
22146/jkap.28097. Peraturan  Badan  Nasional  Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  2015  tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan  Negara  Tahun  2015- 2019. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 31  Tahun  2010  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Tetap Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2013 Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja
Sekretariat  Tetap  Badan  Nasional
Pengelolaan Perbatasan (Berita
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2013 Nomor 886). Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2010  Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  44  Tahun  2017  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  12  Tahun  2010  Tentang Badan  Nasional  Pengelola  Perba- tasan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2017  Nomor 79).
Prasetyo,  Hanung  Nindito  &  Surendro, Kridanto.  2015.  Designing  a  Data Governance  Model  Based  on  Soft System  Methodology  (SSM)  in
Organization. Journal of Theoretical and Applied Information  Techno-logy ,  78(1),
46-52. http://www. jatit.org/volumes/Vol78No1/6Vo l78 No1.pdf.
Scott,  W.  Richard.  2004.  “Institutional theory.”  in Encyclopedia  of  Social Theory, George  Ritzer, ed.  Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 408-414.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007 Nomor  68,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4725).
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor  43  Tahun  2008  tentang Wilayah  Negara  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor  177,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4925).
Undang-Undang
Republik Indonesia
Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236
2014 Nomor 244, Tambahan Lemba- ran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  5587),  sebagaimana  diubah terakhir  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 2015  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indo-nesia  Tahun  2015  Nomor  58, Tambahan  Lembaran  Negara  Repu- blik Indonesia Nomor 5679 ).
Uphoff,  Norman.  1986. Local  Institutional Development:  An  Analytical  Source- book  with  Cases .  West  Hartford, Connecticut: Kumarian Press.
Wadley,  Reed  L.  2002.  Border  Studies beyond  Indonesia:  A  Comparative Perspective. Antropologi  Indonesia ,
67, 1-11. https://doi.org/10.7454/ai.
v0i67.3425.