Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97

## PERSEPSI ETIKA DALAM PENGGELAPAN PAJAK: BUKTI PERSEPSI DI FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

## PERCEPTIONS OF ETHICS IN TAX EVASION: PERCEPTION EVIDENCE AT THE FACULTY OF ECONOMICS, YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY
Oleh:

## Isroah
Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
Ponty S.P. Hutama
Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

## Amanita Novi Yusita
Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

## Abstrak
Penggelapan pajak berdampak pada terdistorsinya prinsip-prinsip alokasi sumber daya pada pasar sempurna  dan  juga  menghambat  pembangunan,  terutama  dalam  penyediaan  infrastruktur.  Penggelapan pajak di hampir semua negara berkembang begitu meluas. Penggelapan pajak telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara. Penelitian ini menguji apakah penggelapan pajak dapat dimaklumi dengan alasan etis ( ethically justifiable ) dan bagaimana perilaku wajib pajak ketika pemerintah dinilai/diduga melakukan korupsi.
Penelitian ini dilakukan untuk memahami perilaku wajib pajak, terutama dalam hal penggelapan pajak  di  lingkungan  UNY.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  dosen,  karyawan  mahasiswa  S1,  dan mahasiswa  pascasarjana  UNY.  Penelitian ini  diuji  dengan  merubah  skor  menjadi  distribusi standar  yang normal dan kemudian menghitung z-score (nilai z) untuk membuat inferensi setelah memperoleh p-value dari pernyataan-pernyataan dalam kuesioner, dengan tingkat signifikansi lima persen (5%).
Penelitian  ini  diharapkan  untuk  memberi  manfaat  kepada  penyelenggara  perpajakan  agar  dapat dipastikan bahwa wajib pajak tidak melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengungkap alasan-alasan mengapa pajak digelapkan dan mampu memberi pemahaman yang lebih baik mengapa wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
Lebih jauh lagi, penelitian ini juga diharapkan untuk dapat memberikan manfaat kepada peneliti lainnya  dan  mahasiswa  akuntansi  bahwa  penggelapan  pajak  adalah  salah  satu  aspek  penting  dalam perpajakan. Diharapkan pula, penelitian ini bisa menjadi referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya dan para pembuat kebijakan.
Kata kunci: Penggelapan Pajak, Etika Pajak, Sistem Pajak, Perilaku dalam Membayar Pajak

## Abstract
Impact on the tax evasion distorted the  principles of resource allocation on the market and also hamper in development, especially in the provision of infrastructure. Tax evasion in almost all developing countries so widespread. Tax evasion has made the tax base of income tax to be cramped and caused so much loss of potential tax revenue that could be used to reduce the burden on the state budget deficit. This study  examines  whether  tax  evasion  understandable  ethical  grounds  (ethically  justifiable)  and  how  the taxpayer's behavior when governments rated/suspected of corruption.
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
This study was conducted to understand the behavior of taxpayers, especially in terms of tax evasion in the Faculty of Economics, Yogyakarta State University (YSU). The object of this research is the faculty member, staff of faculty, undergraduate students, and graduate students. This study tested with changing the score to a standard normal distribution and then calculate z-score to make inferences after obtaining a p-value of the statements in the questionnaire, with a significance level of five percent (5%).
This study is expected to deliver benefits to the organizers of taxation in order to ensure that the taxpayer is not to do tax evasion. This study is also expected to uncover the reasons why the tax is evaded and was able to give a better understanding of why taxpayers evade taxes.
Furthermore, this research is also expected to provide benefits to other researchers and students of accounting that tax evasion is one of the important aspects of taxation. It is also expected, this study could serve as a reference for subsequent researchers and policy-makers.
Keywords: Tax Evasion, Tax Ethics, Tax Systems, Behavioral in Taxation

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Dalam  pembangunan  dan  pertumbuhan  suatu masyarakat,  ketersediaan  infrastruktur  dasar sangatlah  diperlukan.  Hal  ini  bisa  saja menjelaskan  mengapa  pemerintah  selalu mencurahkan  perhatian  yang  cukup  dalam tetang  bagaimana  caranya  menghimpun  dana untuk pembangunan dan pencapaian- pencapaian kesejahteraan sosial untuk masyarakat.
Pemerintah  membutuhkan  dana  untuk melaksanakan
dan mewujudkan tanggungjawab sosial kepada publik. Tanggung  jawab  sosial  tersebut  tidak  hanya terbatas  pada  penyediaan  infrastruktur  dan pelayanan  sosial.  Menurut  Mukur  (2001), dalam  pemenuhan  kebutuhan  dan  harapan masyarakat  dibutuhkan  dana  yang  besar, dimana dana tersebut tidak bisa digalang hanya dari  perorangan  (individu)  atau  bahkan masyarakat  itu  sendiri.  Hal  ini  merupakan tanggung  jawab  pemerintah  untuk  melakukan penggalangan  dana  dalam  rangka  memenuhi berbagai  macam  kebutuhan  dasar  serta  dapat mendatangkan manfaat bagi warga negaranya. Salah satu cara penggalangan dana pembangunan tersebut adalah dengan memungut pajak.  Oleh sebab itu, warga negara dan masyarakat tidak dapat mengesampingkan kewajiban  dan  tanggungjawabnya  dalam membayar pajak. Membayar pajak merupakan kontribusi nyata masyarakat dan warga negara
dalam pembangunan dan proses administrasinya. Perpajakan ( taxation ), menurut Ogundele (1999) (dalam Fagbemi et al ., 2010) adalah  proses  atau  mekanisme  dimana  suatu komunitas atau sekelompok orang dikondisikan  untuk  berkontribusi  dalam jumlah  dan  metode  yang  disepakati  untuk digunakan  dalam  penyelenggaraan  proses administrasi  dan  pembangunan  dalam  suatu masyarakat.  Bisa  disimpulkan  bahwa  dengan dana  yang  diperoleh  dari  pajak  akan  dapat bermanfaat  untuk  seluruh  masyarakat.  Mirip dengan  definisi  yang  dikemukakan  Ogundele (1999)  (dalam  Fagbemi et  al .,  2010)  di  atas, Soyode  dan  Kajola  (2006)  menyebutkan bahwa  pajak  adalah  penggalangan  sejumlah uang  atau  dana  oleh  otoritas  publik  untuk kepentingan  publik.  Nightingale  (1997)  juga menjelaskan  bahwa  penggalangan  dana  wajib dilakukan oleh pemerintah. Penelitian- penelitian  diatas  juga  berkesimpulan  bahwa bisa saja pembayar pajak tidak secara langsung merasakan  pajak  yang  mereka  bayar,  tetapi masyarakat atau warga negara bisa memperoleh
manfaat dengan
mendapatkan/menikmati  fasilitas  pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan Hutama  (2011),  disebutkan  bahwa  pajak merupakan  sumber  pembiayaan  yang  penting bagi suatu negara. Mengingat betapa pentingnya pajak bagi negara maka merupakan
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
hal  yang  sulit  untuk  dibayangkan  apabila hukum pajak di suatu negara tidak mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia. Pengaruh-pengaruh terhadap perilaku manusia tersebut  merupakan  hal  yang  sangat  penting dalam  sistem  perpajakan  yang  menganut sistem self assessment , yang menjadi karakteristik  hukum  pajak  penghasilan  di Indonesia.
Oleh  sebab  itu,  perilaku  penghindaran pajak  ( tax  avoidance )  dan  penggelapan  pajak ( tax evasion ) oleh wajib pajak merupakan isu yang relevan di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan  pendapatan  negara  dari  sektor pajak. Menurut Heru (1997), definisi penggelapan  pajak  adalah  pengurangan  pajak yang  dilakukan  dengan  jalan  melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak,  namun  tetap  mematuhi  ketentuan peraturan  perpajakan  seperti  memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan  maupun  menunda  pajak  yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
Hutama  (2011)  juga  menyebutkan bahwa  sistem  pajak  di  Indonesia  menganut sistem self  assessment ,  sehingga  keadilan menjadi isu yang relevan untuk meminimalkan penggelapan atau penghindaran pajak. Supaya sistem self  assessment bekerja,  wajib  pajak haruslah merasakan sistem pajak tersebut adil. Keadilan  merupakan  motivator  bagi  wajib pajak  untuk  patuh  terhadap  pajak  (Spicer  & Becker,  1980).  Selain  itu,  menurut  Rasinski (1987)  dan  Eriksen  &  Fallan  (1996)  (dalam Varosi et  al. ,  2000),  keadilan  merupakan penentu  kepuasan  wajib  pajak  dengan  proses politik.
Fafunwa  (2005)  menyebutkan  bahwa infrastruktur yang diharapkan dapat dinikmati oleh pembayar pajak tersebut  terkadang tidak dalam  kondisi  yang  seharusnya.  Hal  ini terutama terjadi di banyak negara berkembang (Obaji,  2005),  terutama  seperti  bahwa  sistem
pendidikan yang belum tertata baik, dan sistem pelayanan  kesehatan yang  juga  masih mengkhawatirkan.  Hal  ini  terjadi  karena pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari pajak  dianggap  masih  belum  cukup  sehingga memperbesar  defisit  anggaran  pembangunan yang diduga terjadi karena penggelapan pajak.
Sikka  dan  Hampton  (2005)  dan Olatunde (2007) (dalam Fagbemi et al ., 2010) menyebutkan pula bahwa tax evasion (penggelapan pajak) adalah salah satu masalah utama  yang dapat menghambat pembangunan terutama di negara berkembang untuk menjadi negara  yang  sejahtera  sehingga  mempunyai kontribusi  berarti  untuk  perekonomian  dunia. Hal ini menarik perhatian pembuat kebijakan, negara-negara barat, badan-badan internasional, dan juga para akademisi.
Fagbemi et  al .  (2010)  menyatakan penggelapan  pajak  di  negara  berkembang begitu  luas,  dan  sekenario  ini  diperparah dengan  kenyataan  bahwa  tidak  banyak  usaha yang  dilakukan  terutama  oleh  pemerintah  di negara-negara  berkembang  untuk  mengukur alasan-alasan etis dari pembayar pajak, akibat yang  ditimbulkan  dari  masalah  ini,  dan  pada saat  yang  bersamaan  adalah  menganalisa dampak yang timbul akibat penggelapan pajak ( tax  evasion ).  Chiumya  (2006)  (dalam Fagbemi et  al ., 2010) menyebutkan, hal  yang terjadi berikutnya adalah, karena suatu negara tidak  dapat  menggalang  dana  pajak  yang cukup,  maka  pemerintah  dengan  segara menaikkan  tarif  pajak  atau  meminjam (berhutang)  yang  pada  kenyataannya  akan mempersulit sektor swasta dalam mengembangkan perekonomian dan juga akan masuk ke dalam debt trap (perangkap utang). Di  lain  pihak,  penggelapan  pajak  berdampak dalam mendistorsi alokasi sumber daya dalam prinsip-prinsip pasar sempurna dan redistribusi pendapatan  ( income  redistribution ).  Hal  ini dapat  menimbulkan  pertumbuhan  ekonomi yang  stagnan  dan  semakin  jauh  dari pencapaian  cita-cita  pembangunan  sosial
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
ekonomi.  Oleh  sebab  itu,  kebutuhan  untuk memahami  perilaku  pembayar  pajak  menjadi penting  dan  juga  memahami  alasan-alasan yang menyebabkan perilaku-perilaku spesifik.
Peneliti  tertarik  untuk  mengadakan penelitian  tentang  aspek-aspek  etis  dari penggelapan  pajak  dengan  menggunakan sampel data di Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan  adalah  melakukan  survei  dengan instrumen  yang  telah  dikembangkan  dengan dasar pada isu-isu yang telah didiskusikan pada penelitian-penelitian sebelumnya, serta dibangun dengan argumen-argumen yang telah dibuat  dan  dikembangkan  dalam  literatur selama 500 tahun terakhir. Instrumen penelitian  yang  akan  digunakan  juga  serupa dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Fagbemi et  al .  (2010)  dan  penelitian  yang dilakukan oleh McGee et al . (2011). McGee et al .  (2011)  dalam  penelitiannya  menyebutkan bahwa sebagian besar artikel tentang penggelapan  pajak  masih  ditulis  dalam perspektif  keuangan  publik.  Sebagian  besar artikel tersebut terutama mendiskusikan aspek- aspek teknis dan dampak-dampak lanjutan dari penggelapan  pajak  dalam  perekonomian. Dalam banyak kasus, juga banyak didiskusikan tentang bagaimana mencegah atau meminimalkan  penggelapan  pajak.  Jumlah artikel  yang  mendiskusikan  aspek-aspek  etis penggelapan pajak masih sedikit.

## Rumusan Masalah
Dalam  memastikan  bahwa  pendapatan  yang diperoleh  negara  dari  sektor  pajak  tersebut mencukupi  untuk  pembiayaan  pembangunan, adalah  perlu  dan  penting  untuk  mengetahui perilaku wajib pajak atau warga negara dalam membayar pajak.
Penelitian  ini  mencoba  untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
1. Apakah penggelapan pajak dapat dimaklumi  dengan  alasan  etis  ( ethically
justifiable )?
2. Bagaimana  perilaku  wajib  pajak  ketika pemerintah dinilai/diduga melakukan korupsi?

## Tujuan Penelitian
Tujuan utama penelitian ini adalah:
1. Melakukan  investigasi  persepsi  wajib pajak dalam membayar pajak untuk alasan etis
2. Melakukan  observasi  terhadap  dampak dari dugaan praktik korupsi penyelenggara pemerintahan pada penggelapan pajak

## Ruang Lingkup Penelitian
Penekanan  utama  dari  penelitian  ini adalah  memperoleh  bukti-bukti  etis  dari penggelapan  pajak  dengan  dengan  menggali respon  dari  mahasiswa  S1  FE  UNY, mahasiswa  pascasarjana  UNY,  dosen  FE UNY, dan karyawan FE UNY.
Subjek mahasiswa S1 adalah mahasiswa  akuntansi  semester  akhir  yang semuanya  telah  lulus  matakuliah  perpajakan dan peserta program Brevet Pajak di FE UNY. Demikian  juga  dengan  subjek  mahasiswa pascasarjana,  yang  diharapkan  telah  bekerja dan penghasilannya dipotong pajak penghasilan. Dengan demikian, subjek mahasiswa  S1  dan  S2  ini  dapat  mewakili partisipan  yang  digolongkan  sebagai  wajib pajak.
Varosi et  al. (2000)  mengungkapkan bahwa penelitian tentang kepatuhan pajak ( tax compliance  research )  sering  menggunakan mahasiswa  sebagai  subjek  penelitian.  Untuk mengatasi  pertanyaan  apakah  latar  belakang pengalaman  pajak  partisipan  mahasiswa dianggap representatif
sebagai
surogasi/pengganti  dari  pembayar  pajak,
Varosi et al. menggunakan cara mengumpulkan  karakteristik  demografi  dan latar belakang pajak yang memenuhi relevansi pembayar pajak.
Penelitian ini melakukan langkah yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh Varosi

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
et  al. dengan  memasukkan  karakteristik pembayar  pajak  dalam  mengumpulkan  data demografi partisipan, seperti data penghasilan per bulan/tahun partisipan, status kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembayaran  pajak  penghasilan,  dan  pernah atau  tidaknya  partisipan  mengisi  Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT).

## Tax Compliance
Meskipun  banyak  penelitian  tentang tax  compliance (kepatuhan  pajak),  namun sangat  sedikit  penelitian  yang  mengobservasi kepatuhan, atau ketidakpatuhan pajak, terutama dengan perspektif etika. Kebanyakan dari  penelitian  tentang  penggelapan  pajak hanya melihat isu-isu dari perspektif keuangan publik  atau  ilmu  ekonomi,  meskipun  isu-isu etika mungkin juga dikemukakan.
Penelitian yang dilakukan oleh McGee et al . (2011) menguji secara empiris opini dari praktisi  akuntansi  di  Turki.  Survei  terhadap 176  praktisi  akuntansi  di  Turki  dilakukan untuk menjelaskan pendapat atas setuju sampai ketidaksetujuan terhadap 15 pertanyaan utama yang  dikembangkan  oleh  Crow  (1944)  dan ditambah  tiga  pertanyaan  yang  baru  sehingga terdapat  18  pertanyaan  yang  harus  diberi peringkat  oleh  partisipan  penelitian.  Hasil penelitian  tersebut  adalah  lebih  banyak responden yang tidak setuju dengan penggelapan  pajak  dalam  beberapa  kasus. Penelitian  tersebut  juga  menemukan  bahwa penggelapan  pajak  terjadi  karena  pemerintah diduga  melakukan  korupsi  dan  sistem perpajakan yang dirasakan tidak adil. Kemudian, hal yang mungkin dilakukan adalah untuk  mengurangi  meluasnya  penggelapan pajak adalah mengurangi korupsi di pemerintahan  dan  mendukung  sistem  pajak yang lebih adil. Temuan lainnya adalah praktisi akuntansi  laki-laki  di  Turki  lebih  tidak  setuju dengan  penggelapan  pajak  daripada  praktisi akuntansi  perempuan.  Kebanyakan  penelitian lain  menyebutkan  bahwa  perempuan  lebih
tidak  setuju  dengan  penggelapan  pajak daripada laki-laki. Selain itu, orang yang lebih tua  lebih  tidak  setuju  dengan  penggelapan pajak daripada orang yang lebih muda.
Penelitian-penelitian  tentang  perilaku wajib pajak di Indonesia fokus pembahasannya masih  banyak  pada  persepsi  wajib  pajak terhadap  sistem  perpajakan  dan  undang- undang perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Priono (2002) menunjukkan bahwa proses belajar,  motivasi,  dan  kepribadian  tidak berpengaruh  positif  terhadap  pembentukan persepsi.  Hasil  lainnya  menunjukkan  bahwa perbedaan  pengaruh  variabel  proses  belajar, motivasi,  dan  kepribadian  terhadap  persepsi antara wajib pajak badan pengusaha kecil dan menengah menunjukkan perbedaan signifikan. Sedangkan  untuk  pengaruh  persepsi  terhadap pelaksanaan  sistem self-assessment untuk pengusaha  kecil  dan  menengah  menunjukkan persepsi  positif.  Simpulan  berikutnya  tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai undang- undang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan  dan  pajak  penghasilan  antara pengusaha kecil dan menengah.
Penelitian yang dilakukan oleh Budiatmanto  (1999)  menunjukkan  bahwa kepatuhan wajib pajak sesudah reformasi pajak tahun  1983  lebih  baik  dibandingkan  dengan sebelum reformasi perpajakan tahun 1983, jika berdasarkan  pada  jumlah  rupiah  pajak terhimpun.  Sementara  berdasarkan  jumlah wajib  pajak  yang  terjaring,  kepatuhan  wajib pajak  sesudah  reformasi  perpajakan  tahun 1983  tidak  lebih  baik  dibandingkan  dengan sebelum reformasi perpajakan tahun 1983.
Suhardito  (1996)  menguji  apakah faktor-faktor  yang  melekat  pada  wajib  pajak, wajib  pajak  wiraswasta,  dan  wajib  pajak  nir- wiraswasta berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB) di kota Surabaya.
Varosi et  al .  (2000)  menguji  apakah pengetahuan tentang situasi penggelapan pajak mempengaruhi kecenderungan seseorang
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
untuk  menghindari  pajak.  Hasil  penelitian mereka  mengindikasikan  terdapat  perubahan perilaku  pembayar  pajak  ketika  seorang penghindar  pajak  terlihat  tidak  bertanggung jawab  secara  sosial  atau  moral.  Terjadi penurunan  kecenderungan  untuk  menghindari pajak  ketika  partisipan  memiliki  pengetahuan tentang  situasi  penggelapan  pajak  yang dilakukan oleh penghindar pajak.
Hutama  (2010)  menguji  pengaruh pengetahuan informasi penggelapan pajak dan prinsip moral pada kecenderungan penghindaran  pajak.  Hasil  penelitian  tersebut adalah  pengetahuan  informasi  penggelapan pajak dapat menurunkan kecenderungan wajib pajak  untuk  menghindari  pajak.  Selain  itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak  dengan  prinsip  moral  yang  tinggi memiliki  kecenderungan  penghindaran  pajak yang lebih rendah daripada wajib pajak dengan prinsip moral yang rendah.
Hutama  (2010)  tidak  membedakan wajib  pajak  berdasarkan  penghasilan.  Dari hasil survei Kompas 13 Juni 2008 (Kompas.com)  menunjukkan  bahwa  lebih banyak  orang  berpenghasilan  rendah  yang membayar  PPh  dibanding  orang  kaya. Meskipun  penelitian  Hutama  (2010)  berhasil mengidentifikasi bahwa pengetahuan informasi penggelapan pajak dan prinsip moral berpengaruh pada kecenderungan
penghindaran pajak, namun tidak membedakan  antara  wajib  pajak  yang  masuk kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah.
Hutama  (2011)  menguji  pengaruh pengetahuan  informasi  penggelapan  pajak, prinsip moral, dan penghasilan pada kecenderungan  penghindaran  pajak.  Hasil penelitian  tersebut  adalah  pengetahuan  wajib pajak  terhadap  informasi  penggelapan  pajak dapat  menurunkan  kecenderungan  untuk menghindari pajak, baik pada wajib pajak yang berpenghasilan  tinggi  maupun  rendah.  Selain itu,  wajib  pajak  dengan  prinsip  moral  yang tinggi  memiliki  kecenderungan  yang  rendah
untuk  menghindari  pajak,  baik  pada  wajib pajak  yang  berpenghasilan  tinggi  maupun rendah.

## Ketidakpatuhan Wajib Pajak
Ketidakpatuhan  wajib  pajak,  seperti yang  disebutkan  oleh  Jackson  dan  Jaouen (1989) (dalam Varosi, et al ., 2000) merupakan masalah yang semakin meluas, baik besarannya  maupun  efek  distribusinya  pada wajib  pajak.  Kehilangan  pendapatan  dari sektor pajak merupakan bidang perhatian dari aparat pajak, dan ketidakpatuhan secara serius mempengaruhi  integritas  sistem  pajak self- assessment .  Temuan  penelitian  Spicer  (1974) (dalam Varosi, et al., 2000) menemukan bahwa ketika  pelalaian  pajak  menjadi  meluas,  wajib pajak yang jujur akan kehilangan kepercayaan terhadap  sistem  pajak  yang  ada  dan  menjadi orang yang tidak patuh pajak lagi.
Menurut  Coleman  (1987)  (dalam Varosi, et al., 2000), berkembangnya ketidakpatuhan pajak merupakan fungsi respon otoritas  pajak  yang  terbatas  atas  persepsi ketidakpatuhan.  Penelitian  Coleman  tersebut menyatakan  bahwa  kesuksesan  eksperimen yang dilakukan oleh Minnesota Department of Revenue difokuskan  pada  wajib  pajak  yang patuh  sebagai  sebuah  norma  dan  wajib  pajak yang  tidak  patuh  merupakan  sebagian  kecil dari wajib pajak. Bukti awal ini mengindikasikan bahwa komunikasi memiliki pengaruh  positif  atas  kelompok  wajib  pajak secara keseluruhan dalam eksperimen.
Teori  keadilan  dan  teori  perbandingan sosial  berusaha  menjelaskan  ketidakpatuhan wajib pajak. Meskipun kedua teori ini bertolak belakang, namun keduanya memberikan dasar teori untuk menjelaskan ketidakpatuhan wajib pajak.  Berikut  penjelasan  mengenai  kedua teori tersebut.

## Prinsip Moral
Forsyth (dalam Yetmar dan Eastman, 2000) menyarankan bahwa perbedaan

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
individual dalam pendekatan terhadap pertimbangan  moral  didasarkan  pada  dua faktor  prinsip  moral  yakni  idealisme  dan relativisme.  Idealisme  adalah  tingkat  di  mana individu  berkaitan  dengan  kesejahteraan  bagi yang  lain.  Individu  yang  idealismenya  tinggi merasakan mengganggu orang lain selalu dapat dihindarkan.  Seorang  yang  idealis  tidak  akan memilih perilaku negatif yang dapat mengganggu  orang  lain.  Hal  yang  sebaliknya terjadi jika nilai-nilai idealismenya rendah.
Sebaliknya, relativisme adalah penolakan  aturan  moral  yang  absolut  dalam memandu perilaku. Individu yang relativismenya  tinggi  mengadopsi  falsafah moral  pribadi  yang  didasarkan  pada  skeptis. Mereka  umumnya  merasa  bahwa  tindakan moral tergantung pada sifat dan individu yang terlibat.  Ketika  menilai  sesuatu,  mereka menekankan  aspek  keadaan  daripada  prinsip etika  yang  dilanggar.  Orang  yang  memiliki relativisme rendah berargumen bahwa moralitas memerlukan tindakan yang konsisten dengan prinsip moral, norma, dan hukum.
Konsep  idealisme  dan  relativisme bukanlah  hal  yang  berlawanan.  Seorang relativis  dapat  juga  sekaligus  memiliki idealisme yang tinggi atau yang rendah. Prinsip moral  (pada  penelitian  lain  menyebutkan orientasi etika) yang diyakini individu terbukti mempunyai  hubungan  yang  positif  dengan keputusan  perilaku  etis  (Husein,  2003). Ziegenfuss & Singhapakdi (1994) dan Yetmar &  Eastman  (2000)  menguji  dua  bentuk  dari prinsip moral yakni idealisme dan relativisme. Idealisme  dan  relativisme  tidak  berpengaruh pada perilaku etis. Pada penelitian Yetmar dan Eastman disebutkan bahwa relativisme berhubungan  negatif  dengan  perilaku  etis. Kedua  peneliti  menggunakan  dua  bentuk prinsip moral yang berasal dari Forsyth (dalam Yetmar  dan  Eastman,  2000).  Walaupun  hasil penelitian ini satu sama lain bertolak belakang, namun penelitian yang dilakukan oleh Husein (2003)  dapat  membuktikan  bahwa  terdapat
hubungan  yang  positif  antara  prinsip  moral yang  diyakini  individu  dengan  keputusan perilaku etis.
Yetmar  dan  Eastman  (2000)  juga menyatakan  bahwa  pengujian  prinsip  moral relativisme mengarah pada kategorisasi orientasi  etika  individual.  Prinsip  moral idealisme  menunjukkan  hasil  pengujian  yang tidak  signifikan.  Jika  tingkat  relativisme individual meningkat, individu tersebut cenderung  untuk  menolak  peraturan  moral yang  absolut  dalam  berperilaku  dan  merasa bahwa  tindakan  moral  individual  tergantung pada situasi dan kondisi yang dialami individu yang  bersangkutan.  Oleh  sebab  itu,  tingkat relativisme  yang  lebih  tinggi  menghalangi kemampuan individual untuk mengakui isu-isu etis.
Mengacu  kepada  penelitian  yang dilakukan oleh Yetmar dan Eastman tersebut, penelitian ini menambahkan variabel personal values yang  ditinjau  dari  prinsip  moral relativisme.  Penulis  tidak  mengukur  prinsip moral  idealisme  karena  menurut  Yetmar  dan Eastman (2000), penelitian-penelitian terdahulu  menunjukkan  bahwa  pengukuran prinsip  moral  idealisme  menunjukkan  hasil yang tidak signifikan.

## Perumusan Hipotesis
1. Tiga Opini dalam Etika Penggelapan Pajak Opini-opini yang ditemukan dalam literatur penggelapan  pajak  dapat  dikelompokkan menjadi  tiga  kelompok,  yaitu  opini  tidak etis  ( the  unethical  opinion ),  opini  anarkis ( the  anarchist  opinion ), dan  opini  keadaan ( the circumstance opinion ). Opini-opini ini pertama  kali  dikembangkan  oleh  Crow (1994)  (dalam  Fagbemi et  al .  2010  dan McGee et al . 2011).
1.1. Opini Tidak Etis ( The Unethical Opinion ) Opini ini menyatakan bahwa penggelapan pajak selalu atau hamper selalu  tidak  etis.  Cohn  (1998)  dan

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
Smith  dan  Kimball  (1998)  dalam
Fagbemi et  al .  (2010)  menyebutkan bahwa  terdapat  tiga  buah  rasional yang  mendasari  opini  ini.  Alasan pertama yaitu percaya bahwa individu mempunyai  tugas  membayar  pajak sesuai  dengan  permintaan  negara. Sudut  pandang  ini  secara  luas diterapkan dalam demokrasi  di  mana ada  kepercayaan  yang  kuat  bahwa individu seharusnya mematuhi kesepakatan  bersama.  Alasan  kedua, untuk membayar pajak sebagai tugas yang etis adalah individu mempunyai kewajiban kepada warga negara lain.
1.2. Opini Anarkis ( The Anarchist Opinion )
Menurut  Block  (1993),  opini  ini berpendapat  bahwa  tidak  pernah  ada kewajiban  untuk  membayar  pajak sebab  negara  tidak  mempunyai legitimasi dan dianggap tidak bermoral  sehingga  tidak  memiliki otoritas untuk mengambil apapun dari siapapun.  Pada  opini  ini,  negara dipandang  sebagai  mafia.  Intinya adalah  pajak  dipandang  sebagai pengambilan hak orang lain.
1.3. Opini Keadaan ( The Circumstance Opinion )
Seseorang dengan opini ini
beranggapan bahwa selalu ada alasan untuk melakukan penggelapan pajak.
Beberapa  dari  penganut  aliran  ini memutuskan membayar pajak karena alasan moral, agama, dan kepercayaan. Selain itu, penggelapan pajak  bisa  saja  etis  dalam  kondisi tertentu  dan  tidak  etis  pada  kondisi yang lain.
1.4. Hipotesis Dari ketiga opini tersebut, dirumuskan hipotesis yang akan diuji untuk menjawab pertanyaan
penelitian berikut ini.
H 1 :  Partisipan  akan  percaya  bahwa penggelapan  pajak  terkadang etis.
H 2 :  Penggelapan  pajak  bisa  lebih diterima ketika pemerintah dirasakan/diduga melakukan korupsi.

## METODE PENELITIAN Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian survei. Strategi penelitian ini perlu dipertimbangkan  karena  dinilai  komprehensif dan mendetail dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Menurut Spector (1981) dan Denscombe (2003) (dalam McGee et al . 2011), desain penelitian ini bisa disebut efisien  dalam  pengumpulan  informasi  dari jumlah  responden/partisipan  yang  cukup banyak dan dapat digunakannya teknik statistis untuk menjelaskan signifikansi statistis.

## Objek Penelitian
Penekanan  utama  dari  penelitian  ini  adalah memperoleh bukti-bukti etis dari penggelapan pajak  dengan  dengan  menggali  respon  dari mahasiswa  akuntansi  S1  dan  S2,  dosen,  dan karyawan, terutama di lingkungan FE UNY.
Subjek mahasiswa S1 adalah mahasiswa  akuntansi  semester  akhir  yang dusah lulus mata kuliah perpajakan. Demikian juga  dengan  subjek  mahasiswa  S2  akuntansi, yang diharapkan telah bekerja dan penghasilannya  dipotong  pajak  penghasilan. Dengan  demikian,  subjek  mahasiswa  S1  dan S2  akuntansi  ini  dapat  mewakili  partisipan yang digolongkan sebagai wajib pajak.

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
Varosi et  al. (2000)  mengungkapkan bahwa penelitian tentang kepatuhan pajak ( tax compliance  research )  sering  menggunakan mahasiswa  sebagai  subjek  penelitian.  Untuk mengatasi  pertanyaan  apakah  latar  belakang pengalaman  pajak  partisipan  mahasiswa dianggap representatif sebagai surogasi/pengganti  dari  pembayar  pajak, Varosi et  al. (2000)  menggunakan  cara mengumpulkan  karakteristik  demografi  dan latar belakang pajak yang memenuhi relevansi pembayar  pajak.  Penelitian  ini  melakukan langkah  yang  serupa  dengan  apa  yang dilakukan  oleh  Varosi et  al. (2000)  dengan memasukkan  karakteristik  pembayar  pajak dalam mengumpulkan data demografi partisipan,  seperti  data  penghasilan  per bulan/tahun  partisipan,  status  kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembayaran  pajak  penghasilan,  dan  pernah atau  tidaknya  partisipan  mengisi  Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT).

## Analisis
1.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  jika pertanyaan-pertanyaan  pada  kuesioner mampu  untuk  mengungkapkan  sesuatu yang  akan  diukur  oleh  kuesioner tersebut.  Untuk  mengetahui  bahwa pertanyaan-pertanyaan  dalam  variabel- variabel adalah valid ( construct validity ) maka  dilakukan confirmatory factor analysis .  Variabel-variabel  diharapkan memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure  of  Sampling  Adequacy (KMO MSA) >0,5 sehingga confirmatory factor analysis dapat dilakukan. Selain itu, nilai eigenvalue harus >1 dan masing-masing butir  pertanyaan  dari  setiap  variabel diharapkan  memiliki factor  loadings ≥0,40 serta hanya menjadi anggota satu faktor (Hair, et al ., 1998).
Sedangkan  uji  reliabilitas  adalah alat  untuk  mengukur  suatu  kuesioner
yang  merupakan  indikator  dari  variabel atau  konstruk  (Ghozali,  2005).  Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan  adalah  konsisten  atau  stabil dari  waktu  ke  waktu.  Uji  statistik Cronbach’s  Alpha ( α )  digunakan  untuk mengukur  reliabilitas.  Suatu  konstruk atau  variabel  dikatakan  reliabel  jika memberikan  nilai Cronbach’s  Alpha >0,60  (Nunnally  dalam  Ghozali,  2005). Semakin  tinggi  nilai Cronbach’s  Alpha semakin tinggi reliabiltas sebuah kuesioner.
1.2. Pengujian Hipotesis Hipotesis  yang  diformulasikan  dalam penelitian  ini  diuji  dengan  pengujian statistis  untuk  mean  populasi  dan  uji tingkat signifikansi. Asumsi yang digunakan  adalah  skor  yang  diperoleh dari pengumpulan data adalah berdistribusi normal, mengingat
besarnya  jumlah  sampel.  Penelitian  ini juga  berasumsi  bahwa  skor  yang diperoleh dari setiap pernyataan di dalam kuesioner adalah independen antara satu pernyataan  dengan  pernyataan  lainnya. Asumsi ini diperlukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang tidak bias,  seperti  penelitian  yang  dilakukan McGee et al . (2011).
Penelitian  ini  akan  berusaha merubah skor menjadi distribusi standar yang normal  dan kemudian menghitung z-score (nilai z) untuk membuat inferensi setelah memperoleh p-value dari pernyataan-pernyataan dalam kuesioner, dengan  tingkat  signifikansi  lima  persen (5%).  Metoda  yang  diadopsi  dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee et al . (2011) dan Fagbemi et al. (2010).
Instrumen yang digunakan dalam penelitian  ini  serupa  dengan  instrumen
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
yang  digunakan  oleh  McGee et  al . (2011)  dan  Fagbemi et  al. (2010).
Instrumen survei terdiri dari 18 pernyataan  yang  merefleksikan  tiga sudut pandang/opini etika dari penggelapan pajak  yang  muncul selama berabad-abad. Ketiga sudut pandang atau opini  itu  adalah  opini  tidak  etis  ( the unethical  opinion ),  opini  anarkis  ( the anarchist  opinion ),  dan  opini  keadaan ( the  circumstance  opinion ).  Partisipan akan  menjawab  dengan  cara  memberi peringkat atas tingkat persetujuan mereka  dari  setiap  pernyataan  dengan memilih  lima  (5) kategori respon (skala Likert)  dari  sangat  tidak  setuju,  tidak setuju,  netral,  setuju,  dan  sangat  setuju (1=sangat setuju; 5=sangat tidak setuju).
Delapan  belas  (18)  pernyataan yang merefleksikan tiga sudut pandang/opini  etika  dari  penggelapan pajak  yang  pertama  kali  dikemukakan oleh  Crow  (1944)  (dalam  McGee et  al . 2011 dan Fagbemi et al. 2010) sebanyak
15 pernyataan dan kemudian
dikembangkan  lagi  oleh  McGee et  al .
(2011) dan Fagbemi et al. (2010) dengan menambah  tiga  (3)  pernyataan  menjadi delapan  belas  (18)  pernyataan.  Berikut pernyataan-pernyataan tersebut:
1. Penggelapan  pajak  adalah  etis ketika tarif pajak terlalu tinggi.
2. Penggelapan  pajak  adalah  etis meskipun  tarif  pajak  tidak  terlalu tinggi sebab pemerintah sebenarnya tidak berhak mengambil hak saya terlalu banyak.
3. Penggelapan pajak adalah etis jika sistem pajak tidak adil.
4. Penggelapan pajak adalah etis jika jumlah uang yang besar dari pajak digunakan dengan tidak semestinya. 5. Penggelapan  pajak  adalah  etis meskipun  sebagian  besar  uang yang  dikumpulkan  dari  pajak dibelanjakan dengan bijaksana.
6. Penggelapan pajak adalah etis jika jumlah uang yang besar dari pajak digunakan  untuk  proyek-proyek pemerintah yang secara moral saya tidak menyetujuinya.
7. Penggelapan  pajak  adalah  etis meskipun  sebagian  besar  uang yang  dikumpulkan  dari  pajak dibelanjakan memang untuk proyek pembangunan yang
pantas/seharusnya.
8. Penggelapan  pajak  adalah  etis meskipun  sebagian  besar  uang yang  dikumpulkan  dari  pajak dibelanjakan untuk proyek pembangunan yang tidak mendatangkan manfaat buat saya.
9. Penggelapan  pajak  adalah  etis meskipun  sebagian  besar  uang yang  dikumpulkan  dari  pajak dibelanjakan untuk proyek pembangunan yang jelas-jelas mendatangkan manfaat buat saya.
10. Penggelapan pajak adalah etis jika semua orang melakukannya.
11. Penggelapan pajak adalah etis jika jumlah  uang  pajak  yang  cukup banyak  diduga  masuk  ke  kantong politikus dan kroninya yang melakukan korupsi.
12. Penggelapan  pajak  adalah  etis jikakemungkinan  tertangkap  oleh penegak hukum kecil.
13. Penggelapan pajak adalah etis jika sebagian warga negara mendukung dan  berangkat  perang  ( war )  yang menurut saya perang itu mempunyai  tujuan  yang  tidak benar/salah menurut saya.
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
14. Penggelapan pajak adalah etis jika saya  tidak  mampu  membayar pajak.
15. Penggelapan  pajak  adalah  etis meskipun  ketika  saya  membayar sedikit  pajak,  orang  lain  akan membayar pajak lebih banyak.
16. Penggelapan  pajak  bisa  saja  etis jika  saya  hidup  dalam  tekanan rezim  seperti  Nazi  Jerman  atau ISIS di sebagian timur tengah.
17. Penggelapan  pajak  adalah  etis karena pemerintah diduga melakukan  diskriminasi  terhadap saya karena latar belakang agama, suku atau etnis.
18. Penggelapan pajak adalah etis jika pemerintah  memenjarakan  orang- orang karena opini politik mereka.
Dari  hasil  kuesioner  tersebut,  kemudian dilakukan  analisis  dengan  melakukan  berikut ini:
1. Menghitung mean jawaban responden dari setiap pernyataan.
2. Membuat  peringkat  pernyataan  dari yang  sangat  setuju  sampai  dengan sangat  tidak  setuju  berdasarkan  hasil mean setiap pernyataan.
3. Merubah  skor  menjadi  distribusi standar  yang  normal  dan  kemudian menghitung z-score (nilai  z)  untuk membuat inferensi
setelah memperoleh p-value dari pernyataan- pernyataan  dalam  kuesioner,  dengan tingkat signifikansi lima persen (5%).
4. Untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 1 akan  didukung  apabila  95%  dari pernyataan  mempunyai mean  score lebih besar daripada 1 tapi kurang dari 5.
5. Untuk menguji hipotesis 2, hipotesis 2 akan  didukung  apabila mean  score pernyataan nomor 11 secara signifikan  lebih  besar  daripada  rata-
rata score dari 17 pernyataan lainnya pada  tingkat  signifikansi  lima  persen (5%).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  survei  ini,  responden  yang dikategorikan  wajib  pajak  dipilih  sebagai responden. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang berisi 18 pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh respon populasi terhadap  ke-18  pernyataan  tersebut,  dengan menggunakan  skala  Likert  dengan  5  kategori respon,  dari  sangat  setuju  (nilai  satu),  sampai sangat  tidak  setuju  (nilai  5).  Kuesioner  ini dirancang untuk menjamin anonimitas, dengan kata  lain,  didesain  untuk  tidak  mengenal identitas  responden  dan  peneliti  menjamin kerahasiaan data ini.
Sebanyak  100  kuesioner  dibagikan, dari  100  kuesioner  yang  dibagikan  tersebut, 100  kuesioner  kembali  namun  2  kuesioner tidak  diisi  lengkap,  sehingga  yang  layak digunakan  untuk  pengolahan  data  adalah sebanyak  98  kuesioner.  Jumlah  data  yang diperoleh untuk pengolahan ini ( response rate ) mencapai 98%.

## Pengujian  Persepsi  bahwa  Penggelapan Pajak terkadang Etis
Hipotesis  ini  akan  diterima  jika  95%  dari pernyataan-pernyataan dalam instrumen memiliki mean score lebih dari satu (1) tetapi kurang dari lima (5). Oleh sebab itu, partisipan atau responden akan percaya bahwa penggelapan pajak terkadang etis (Tabel 4.1)
Seperti  yang  terlihat  dari  Tabel  4.1, perhitungan  z- score yang  diperoleh  dari sebagian  besar  pernyataan  menunjukkan probabilitas  atau  kemungkinan  bahwa  nilai rata-rata ( mean score ) akan jatuh antara 1 dan 5 adalah 100%. Intinya adalah sudut pandang bahwa  penggelapan  pajak  terkadang  etis
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
terlihat  pada  18  dari  18  pernyataan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini. Misalnya, pandangan/pernyataan  bahwa  penggelapan pajak  adalah  etis  ketika  hidup  dalam  tekanan rezim  seperti  Nazi  Jerman  atau  ISIS  di sebagian  timur  tengah  adalah  lazim  dengan tingkat  kepercayaan  ( confidence )  100%, seperti  yang  terlihat  dalam  pernyataan  nomor
16. Secara  keseluruhan,  hipotesis  bahwa penggelapan  pajak  adalah  terkadang  etis ditolak  pada  tingkat  signifikansi  5%,  tetapi diterima  pada  tingkat  signifikan  10%.  Hanya pernyataan  nomor  16  yang  mendukung hipotesis 1.

## Tabel 4.1 Perhitungan Skor Probabilitas antara 1 dan 5
No. Pernya- taan Mean Std. Dev. z-score untuk x = 1 z-score untuk x=5 p-value = P(1<x<x) p-value = P(x<x<5) p-value = P(1<x<5) Hipotesis 1 1 3,79 1,24 -2,25 0,98 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 2 3,96 1,06 -2,78 0,98 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 3 2,40 1,54 -0,91 1,69 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 4 2,45 1,60 -0,91 1,59 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 5 4,13 0,99 -3,16 0,88 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 6 3,13 1,45 -1,47 1,28 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 7 3,95 1,09 -2,71 0,97 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 8 3,42 1,38 -1,76 1,15 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 9 4,10 0,98 -3,17 0,92 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 10 3,79 1,36 -2,05 0,90 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 11 2,59 1,64 -0,97 1,47 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 12 3,70 1,39 -1,95 0,93 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 13 2,86 1,50 -1,24 1,43 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 14 2,87 1,58 -1,18 1,35 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 15 3,73 1,12 -2,45 1,13 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 16 1,96 1,39 -0,69 2,19 0,500 0,500 1,000  Didukung
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
No. Pernya- taan Mean Std. Dev. z-score untuk x = 1 z-score untuk x=5 p-value = P(1<x<x) p-value = P(x<x<5) p-value = P(1<x<5) Hipotesis 1 17 2,97 1,47 -1,34 1,38 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung 18 3,20 1,46 -1,51 1,23 0,500 0,500 1,000  Tidak Didukung (1 = Sangat Setuju; 5 = Sangat Tidak Setuju)
Sumber: Survei Lapangan
Pengujian Persepsi bahwa Penggelapan Pajak bisa Diterima ketika Pemerintahan Dirasakan/Diduga Melakukan Korupsi
Hipotesis  ini akan diterima jika nilai rata-rata (mean score ) pernyataan nomor 11 secara signifikan lebih rendah daripada skor rata-rata tujuh belas (17) pernyataan lainnya. Seperti  yang  terlihat  dari  Tabel  4.2, perhitungan mean-score untuk  pernyataan nomor 11 adalah 2,592. Intinya adalah mean score untuk pernyataan 11 menjadi tolak ukur dari  mean score untuk  17  pernyataan lainnya. Implikasinya adalah bahwa pandangan  responden  untuk  pernyataan nomor  16,  3,  dan  4  dijastifikasi  sebagai alasan  yang  bias  dipandang  etis  untuk melakukan  penggelapan  pajak.  Pernyataan 16  adalah  mengenai  rezim  pelanggar  hak asasi manusia, pernyataan 3 adalah ketidakadilan  dalam  sistem  pajak,  dan pernyataan 4 adalah penggunaan pajak yang tidak semestinya.
Secara  keseluruhan,  penelitian  ini telah menemukan bahwa persepsi penggelapan  pajak  akan  menjadi  etis/bisa lebih diterima ketika pemerintah dirasakan/diduga melakukan korupsi.
Sedangkan  persepsi  yang  secara  signifikan merupakan  persepsi  yang  paling  bisa diterima  responden  daripada  persepsi  yang lain yang diungkapkan dalam 17 pernyataan lainnya  adalah  pernyataan  nomor  16 mengenai rezim pelanggar hak asasi manusia.
Tabel 4.2 Perbandingan Mean Score setiap  Pernyataandengan  Mean Score untuk Pemerintahan yang Diduga Korup (Pernyataan 11)
No. Pernya taan Mean Std. Dev. Hipotesis 2 1 3,786 1,237  Tidak Didukung 2 3,959 1,064  Tidak Didukung 3 2,398 1,538  Didukung 4 2,449 1,600  Didukung 5 4,133 0,991  Tidak Didukung 6 3,133 1,455  Tidak Didukung 7 3,949 1,088  Tidak Didukung 8 3,418 1,377  Tidak Didukung 9 4,102 0,979  Tidak Didukung 10 3,786 1,357  Tidak Didukung 11 2,592 1,642              - 12 3,704 1,386  Tidak Didukung 13 2,857 1,499  Tidak Didukung 14 2,867 1,584  Tidak Didukung 15 3,735 1,117  Tidak Didukung 16 1,959 1,392  Didukung 17 2,969 1,475  Tidak Didukung 18 3,204 1,457  Tidak Didukung
(1 = Sangat Setuju; 5 = Sangat Tidak Setuju) Sumber: Survei Lapangan

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97

## Hasil Temuan Lain
1.1. Peringkat dari Argumentasi Etis untuk
Penggelapan Pajak Dari  Tabel  4.3,  ditampilkan  berbagai argumentasi responden dalam memberikan pembenaran terhadap penggelapan pajak. Lima (5) argumentasi teratas dalam membenarkan penggelapan pajak adalah; korupsi pemerintah
(pernyataan  11),  penggunaan  pajak dengan  tidak  sebagaimana  mestinya (pernyataan 4), tarif pajak yang terlalu tinggi  (pernyataan  1),  sistem  pajak yang  tidak  adil  (pernyataan  3),  dan kemungkinan dihukum/tertangkap karena  menggelapkan  pajak  adalah kecil (pernyataan 12).
Ini menunjukkan bahwa respon pemerintah  dalam  hal  akuntabilitas, transparansi,  tarif  pajak  yang  optimal, keadilan,  dan  hukuman  bagi  pelaku penggelapan  pajak  memainkan  peran yang sangat penting dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak.
Tabel 4.3 Peringkat dari Argumen Etis untuk Penggelapan Pajak
Peri
ngk at/ Ran king No. Pernya taan Pernyataan Mean Score 1 16 Penggelapan pajak bisa saja etis jika saya hidup dalam tekanan rezim seperti Nazi Jerman atau ISIS di sebagian timur tengah. 1,9591 83673 Peri ngk at/ Ran king No. Pernya taan Pernyataan Mean Score 2 3 Penggelapan pajak adalah etis jika sistem pajak tidak adil. 2,3979 59184 3 4 Penggelapan pajak adalah etis jika jumlah uang yang besar dari pajak digunakan dengan tidak semestinya. 2,4489 79592 4 11 Penggelapan pajak adalah etis jika jumlah uang pajak yang cukup banyak diduga masuk ke kantong politikus dan kroninya yang melakukan korupsi. 2,5918 36735 5 13 Penggelapan pajak adalah etis jika sebagian warga negara mendukung dan berangkat perang
( war ) yang menurut saya perang itu mempunyai tujuan yang tidak benar/salah menurut saya. 2,8571 42857 6 14 Penggelapan pajak adalah etis jika saya tidak mampu membayar pajak. 2,8673 46939

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
Peri
ngk at/ Ran king No. Pernya taan Pernyataan Mean Score 7 17 Penggelapan pajak adalah etis karena pemerintah diduga melakukan diskriminasi terhadap saya karena latar belakang agama, suku atau etnis. 2,9693 87755 8 6 Penggelapan pajak adalah etis jika jumlah uang yang besar dari pajak digunakan untuk proyek- proyek pemerintah yang secara moral saya tidak menyetujuinya. 3,1326 53061 9 18 Penggelapan pajak adalah etis jika pemerintah memenjarakan orang-orang karena opini politik mereka 3,2040 81633 10 8 Penggelapan pajak adalah etis meskipun sebagian besar uang yang dikumpulkan dari pajak dibelanjakan untuk proyek pembangunan yang tidak 3,4183 67347 Peri ngk at/ Ran king No. Pernya taan Pernyataan Mean Score mendatangkan manfaat buat saya. 11 12 Penggelapan pajak adalah etis jikakemungkinan tertangkap oleh penegak hukum kecil. 3,7040 81633 12 15 Penggelapan pajak adalah etis meskipun ketika saya membayar sedikit pajak, orang lain akan membayar pajak lebih banyak. 3,7346 93878 13 1 Penggelapan pajak adalah etis ketika tarif pajak terlalu tinggi. 3,7857 14286 13 10 Penggelapan pajak adalah etis jika semua orang melakukannya. 3,7857 14286 15 7 Penggelapan pajak adalah etis meskipun sebagian besar uang yang
dikumpulkan dari pajak dibelanjakan memang untuk
proyek
pembangunan yang pantas/seharusnya . 3,9489 79592

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
Peri
ngk at/ Ran king No. Pernya taan Pernyataan Mean Score 16 2 Penggelapan pajak adalah etis meskipun tarif pajak tidak terlalu tinggi sebab pemerintah sebenarnya tidak berhak mengambil hak saya terlalu banyak. 3,9591 83673 17 9 Penggelapan pajak adalah etis meskipun sebagian besar uang yang dikumpulkan dari pajak dibelanjakan untuk proyek pembangunan yang jelas-jelas mendatangkan manfaat buat saya 4,1020 40816 18 5 Penggelapan pajak adalah etis meskipun sebagian besar uang yang dikumpulkan dari pajak dibelanjakan dengan bijaksana. 4,1326 53061 (1 = Sangat Setuju; 5 = Sangat Tidak
Setuju)
Sumber: Survei Lapangan

## SIMPULAN DAN SARAN
Penyediaan infrastruktur dasar sangat diperlukan untuk pembangunan dan pertumbuhan  dalam  masyarakat  manapun. Infrastruktur  ini  benar-benar  membutuhkan banyak  dana  yang  tidak  mungkin  dipenuhi oleh beberapa satu individu. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menunjukkan perhatian besar pada upaya-upaya memperoleh  dana  pembangunan  untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat. Salah  satu  caranya  adalah melalui perpajakan.
Oleh  karena  itu,  warga  negara diharapkan bertanggungjawab kepada negara dengan  membayar  pajak  karena  akan memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan masyarakat pada umumnya. Namun, infrastruktur dasar yang seharusnya disediakan  untuk  seluruh  masyarakat  tidak tersedia dan/atau berada dalam kondisi yang tidak  layak. Sering  kali  pula,  pemerintah mengeluh dan menyatakan bahwa penghindaran  pajak  berkontribusi  dalam sebagian  besar  dari  kegagalan  ini. Dengan demikian,  penelitian  ini  berangkat  untuk melihat  perilaku  etis  wajib  pajak  untuk menghindari pajak.
Populasi sampel sebanyak 98 orang di Universitas Negeri Yogyakarta dalam kurun waktu  September-Oktober  tahun  2016, digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini. Data  primer  digunakan  untuk  mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa  terdapat  alasan  etis  mengapa  wajib pajak  melalaikan  pajak,  dengan  kata  lain, alasan  etis  untuk  penggelapan  pajak  akan selalu ada dan dijastifikasi oleh wajib pajak.
Penelitian  ini  juga  menemukan bahwa terdapat masalah etika yang luas untuk penggelapan pajak.
Penelitian ini
menunjukkan  berbagai  tingkat  pembenaran untuk  penggelapan  pajak  seperti  yang ditunjukkan  oleh  nilai  rata-rata  (mean score ). Responden percaya bahwa
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
penggelapan  pajak  terkadang  etis  pada tingkat kepercayaan mencapai 90%.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga menemukan bahwa ketika responden merasakan/menduga  bahwa  jika  di  suatu negara  dipimpin  oleh  rezim  pelanggar  hak asasi  manusia,  maka  responden  mempunyai persepsi  bahwa  menggelapkan  pajak  adalah suatu  tindakan  yang  bisa  disebut  etis,  juga masalah  keadilan,  penggunaan  pajak  yang tidak  semestinya,  dan  rezim  yang  koruptif (tabel 4.3). Oleh karena itu, jika masalah hak asasi  manusia,  keadilan,  penggunaan  pajak yang tidak semestinya, dan korupsi ini tidak ditangani  dengan  baik,  penggelapan  pajak dapat  terus  meluas,  dan  pada  akhirnya  akan merugikan negara. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal berikut:
1. Pemerintah  harus  berusaha  untuk memastikan bahwa mereka bertanggungjawab dan transparan dalam  penyelenggaraan  administrasi publik.
2. Pemerintah juga harus memberi perhatian khusus terhadap sistem pajak dengan  memastikan  bahwa  itu  sistem pajak tersebut adil untuk semua warga negara.
3. Upaya-upaya  yang  membuat  jera pelaku penggelapan pajak perlu diterapkan  dengan  tegas  dan  serius. Demikian  juga  bagi  yang  taat  pajak, dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan benefit/manfaat lebih.
4. Penelitian ini dapat direplikasi dengan beberapa  cara.  Pendapat  mahasiswa teologi dan mahasiswa bisnis mungkin menjadi  topik  yang  menarik  untuk dipelajari dan mengeksplorasi pengaruh  pendidikan  dan  agama  pada penggelapan pajak. Pendapat mahasiswa hukum juga perlu dieksplorasi, karena mereka cenderung menjadi  pengamat  dari  aturan  yang
ketat,  yang  sesuai  dengan  pelatihan yang mereka jalani.
5. Penelitian  ini  mempunyai  implikasi dengan  merubah  arah  penelitian- penelitian selanjutnya, dimana penelitian-penelitian sebelumnya fokus  pada  mengapa  wajib  pajak tidak patuh pajak, menjadi fokus pada mengapa wajib pajak patuh pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Block,  W.  1993.  Public  Finance  Texts Cannot  Justify  Government  Taxation: A Critique. Canadian Public Administration/Administration
Publique  du  Canada Vol.  36  No.  2: 225-262.
Budiatmanto,  Agus.  1999.  Studi  Evaluasi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebelum  dan Sesudah  Reformasi  Perpajakan  Tahun 1983 (Studi pada Kantor Wilayah VIII Direktorat  Jendral  Pajak  Jawa  Tengah dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta).
Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Fafunwa, A.B. 2005. Collapse in Educational System:  Our  Collective  Failure. The Guardian (October): 13.
Fagbemi,  Temitope  Olamide,  Olayinka Marte  Uadiale,  dan  Abdurafiu  Olaiya Noah.  2010.  The  Ethics  of  Tax Evasion:  Perceptual  Evidence  from Nigeria. Eropean  Journal  of  Social Sciences Vol. 17 No. 3.
Ghozali,  Imam.  2005.  Aplikasi  Analisis
Multivariate  dengan  Program  SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Hair, Joseph F., et al . 1998. Multivariate Data Analysis.  Prentice-Hall,  Inc.,  New Jersey.
Heru, Rudy Gunarso. 1997. Peran Perencanaan Pajak untuk Menghasilkan Penghematan Pajak (Studi Kasus Industri Sepatu PT. ISR).
Isroah, Ponty, & Amanita 80 - 97
Tesis.  Program  S2  MBA  Technology Institut Bandung, Bandung.
Husein, M. Fakhri. 2003. Keterkaitan Faktor-
Faktor Organisasional, Individual, Konflik  Peran,  Perilaku  Etis  Dan Kepuasan  Kerja  Akuntan  Manajemen. Tesis. Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Hutama,  Ponty  Sya’banto  Putra.  2010.  The
Influence  of  the  Awareness  of  the Information on Tax Evasion and Moral Principle towards the Propensity of Tax Evasion:  An  Experimental  Study. The Indonesian  Journal  of  Accounting Research Vol. 13 No. 1 (January).
Hutama,  Ponty  Sya’banto  Putra.  2011.
Pengaruh Pengetahuan Informasi PenggelapanPajak,  Prinsip  Moral,  dan Penghasilan pada Kecenderungan Penghindaran Pajak: Sebuah Eksperimen.  Laporan  Hasil  Penelitian Hibah Kopertis V, Yogyakarta.
McCrohan, Kevin F. dan Timothy F. Sugrue.
1998.  An  Empirical  Analysis  of Informal  Market  Participation. Sosial Science  Quarterly Vol.  79  No.  1 (March): 212-226.
McGee,  Robert  W.,  Serkan  Benk,  Halil
Yildirim,  dan  Murat  Kayikci.  2011. TheEthics of Tax Evasion: A Study of Turkish Tax Practition Opinion. European  Journal  of  Social  Sciences Vol. 18 No. 3.
Mukur,  G.A.  2001.  Design  of  Tax  Systems and  Corruption,  Conference  Paper  on Fighting Corruption: Common Challenges  and  Shared  Experiences. Konard  Adenauer  Stiftung  and  the Institute of International Affairs (SIIA) , Singapore (May): 1-9.
Nightingale, K. 1997. Taxation: Theory and
Practice. Pitman, United Kingdom.
Obaji,  C.  2005.  Nigeria  Cannot  Justify  40 billion Spent on Education. The Punch (October):19.
Priono, Hero. 2002. Pemahaman Wajib Pajak Badan  terhadap  Pelaksanaan  Sistem Self  Assessment  (Studi  Terhadap
Pengusaha  Kecil  dan  Menengah  di Surabaya). Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta. Song, Young-dahl dan Tinsley E. Yarbrough.
1978.  Tax  Ethics  and  Taxpayer Attitudes: A Survey. Public Administration Review 38
(September/October): 442-460.
Soyode, L. dan S.O. Kajola. 2006. Taxation:
Principles  and  Practice  in  Nigeria.  1 st Edition, Silicon, Ibadan.
Spicer, Michael W. dan Lee A. Becker. 1980.
Fiscal  Inequity  and  Tax  Evasion:  An Experimental  Approach. National  Tax Journal Vol. 33 No. 2: 171-175. Suhardito, Bambang . 1996 . Pengaruh Faktor- Faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak terhadap  Keberhasilan  Penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).
Tesis.
Program Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Varosi,  Terry  R.,  Bonnie  K.  Klamm,  dan Kevin F. McCrohan. 2000. The Effect of  a  Salient  Tax  Avoidance  Situation On Propensity to Evade Income Taxes.
Research On Accounting Ethics Vol. 7: 65-81.
Yetmar,  Scott  A.  dan  Kenneth  K.  Eastman.
2000.  Tax  Practitioners’  Ethical Sensitivity:  A  Model  and  Empirical Examination. Journal  of  Business
Ethics Vol. 26: 271-288.
Ziegenfuss,  Douglas  E.  dan  Anusorn
Singhapakdi. 1994. Professional Values and The Ethical Perceptions of Internal Auditors. Managerial Auditing Journal Vol. 9: 34-44.