## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## UNDANG-UNDANG  NOMOR  25  TAHUN  2009  TENTANG  PELAYANAN  PUBLIK SEBAGAI VALUES  OF  LAW
ATAS  PELAYANAN  PUBLIK  TERHADAP IMPLEMENTASI PENERBITAN IJIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DALAM  PERSPEKTIF  AZAS – AZAS  UMUM  PEMERINTAHAN  YANG  BAIK  DI KABUPATEN KATINGAN
Diki Yanto, Mutia Evi Kristhy, Kiki Kristanto
Universitas Palangkaraya E-mail: Dikiyanto1981@gmail.com mutiaevi@law.upr.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022
Keywords:
Implementasi,
Pemerintahan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Diki  Yanto,  2021,  Implementasi      fungsi pemerintahan      adalah      merupakan      hal  kunci penting  dalam  pembangunan  khususnya  dalam penerbitan  PBG dalam tesis ini dikhususkan pada penerbitan PBG  di  Kabupaten Katingan Permasalahan  yang  diangkat  adalah  Bagaimana implementasi  fungsi  pelayanan  Pemerintah Kabupaten    Katingan  dalam    pemberian  Ijin Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  di Kabupaten  Katingan,  Kendala-kendala  apakah yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Kabupaten Katingan  dalam  Implementasinya  terhadap  Ijin Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)    sebagai bentuk  tanggung    jawab    pemerintah    dalam mewujudkan  harapan masyarakat  di  Kabupaten Katingan  dan  Upaya  apakah  yang  dilakukan Pemerintah      Kabupaten      Katingan      dalam rangka      mengatasi      kendala  menuju  pada standard  pelayanan  pemberian  Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Metode penelitian  yang digunakan      adalah    yuridis    empiris    yaitu menggunakan    pendekatan    pada    kenyataan melalui    data  primer    dan    data  sekunder  yang diperoleh.  Penyelenggaraan  fungsi  pelayanan
pemerintah  dalam  pemberian  Ijin  Persetujuan Bangunan Gedung  di   Kabupaten   Katingan  telah mendasarkan    pada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik agar tercapai kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten  Katingan Kendala  implementasi  pemberian  PBG  di Kabupaten   Katingan disebabkan  oleh  beberapa faktor.  Faktor-faktor   penyebab   implementasi pemberian  PBG  oleh    Pemerintah  Kabupaten Katingan      belum      efektif  adalah      faktor peraturan    perundang-undangan yaitu lemahnya aspek  sosiologis  dalam  peraturan  daerah Kabupaten  Katingan  tentang  PBG  karena kurang sosialisasi,  faktor aparat yaitu petugas  pelayanan PBG  dan  Satpol  pp  sebagai  lembaga  penegakan hukum perda PBG belum berfungsi secara optimal, dan  faktor  Kesadarah  hukum  masyarakat   yaitu kurangnya    taraf  kesadaran      dan      kepatuhan hukum      masyarakat      Kabupaten      Katingan Berkaitan dengan kesadaran mengajukan permohonan  PBG Upaya upaya dilakukan  untuk mengoptimalkan  implementasi  pemberian  ijin Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  di Kabupaten  Katingan  adalah  dengan  peningkatan pengawasan  sebagai instrumen kendali   disiplin aparat   pelayanan   permohonan  PBG Kabupaten Katingan,      penerapan  pola    pembinaan      yang tepat   dan  berdaya   guna   dengan pendisiplinan yang  manusiawi   dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan permohonan PBG kepada masyarakat,    keteladanan    pimpinan    dalam menyegerakan  melayani  pemohon  PBG  Penulis memberikan      saran    agar    implementasi penerbitan    PBG  berjalan  dengan  baik    maka Pemerintah Kabupaten Katingan agar memperbaiki  dan  melengkapi  faktor-faktor  yang menjadi  kendala  penebitan PBG,   salah   satunya adalah    dengan    mengefektifkan    Peraturan Daerah tentang  PBG  melalui penerapkan  sanksi yang lebih berbobot untuk menimbulkan efek  jera, meningkatkan    sosialisasi    peraturan    daerah tentang    PBG  guna    kesadaran    hukum masyarakat    Kabupaten    Katingan    Dalam kegiatan membangun bangunan dan melakukan upaya-upaya dengan peningkatan pengawasan  sebagai  instrument  kendali
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Pegawai Negeri Sipil; penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan pendisiplinan yang manusiawi; Serta keteladanan para  pimpinan. Abstrak Kata kunci:
Implementation, Governance, Building
Approval (PBG)
Corresponding Author:
Diki Yanto Diki  Yanto,  2021,  Implementation  of  government functions is an important key thing in development, especially  in  the  issuance  of  PBG  in  this  thesis  is devoted to the issuance of PBG in Katingan Regency. Katingan Regency, what are the obstacles faced by the  Katingan  Regency  Government  in  its Implementation  of  the  Building  Approval  Permit (PBG)  as  a  form  of  government  responsibility  in realizing the expectations of the people in Katingan Regency  and  what  efforts  have  been  made  by  the Katingan  Regency  Government  in  order  to overcome  the  obstacles  towards  standardization. services  for  granting  Building  Approval  Permits (PBG).  The  research  method  used  is  empirical juridical,  namely  using  an  approach  to  reality through primary data and secondary data obtained. The  implementation  of  the  government  service function  in  granting  Building  Approval  Permits  in Katingan  Regency  has  been  based  on  applicable laws and regulations and general principles of good governance  in  order  to  achieve  the  welfare  of  the people of Katingan Regency. The factors that cause the  implementation  of  PBG  provision  by  the Katingan  Regency  Government  has  not  been effective,  namely  the  statutory  factor,  namely  the weak  sociological  aspect  in  the  Katingan  Regency regional  regulation  on  PBG  due  to  lack  of socialization,  the  apparatus  factor,  namely  PBG service  officers  and  Satpol  PP  as  law  enforcement agencies for PBG regulations. It functions optimally, and the community's legal awareness factor is the lack  of  awareness  and  legal  compliance  of  the people of Katingan Regency. In connection with the awareness of submitting a PBG application Efforts
are  made  to  optimize  the  implementation  of  the granting  of  Building  Approval  (PBG)  permits  in Katingan  Regency  by  increasing  supervision  as  an instrument of disciplinary control. PBG application service apparatus in Katingan Regency, application of appropriate and efficient guidance patterns with humane  discipline  in  improving  the  quality  of permo  services  PBG  appeal  to  the  community, leadership  examples  in  hastening  to  serve  PBG applicants The author gives suggestions so that the implementation  of  PBG  issuance  goes  well,  the Katingan  Regency  Government  to  improve  and complete  the  factors  that  are  obstacles  to  PBG issuance,  one  of  which  is  to  make  the  Regional Regulations  on  PBG  effective  through  the implementation  heavier  sanctions  to  create  a deterrent  effect,  increase  the  socialization  of regional regulations on PBG for legal awareness of the  people  of  Katingan  Regency  in  building construction activities and make efforts to increase supervision  as  an  instrument  of  control  for  Civil Servants;  application  of  appropriate  and  efficient coaching  patterns  with  humane  discipline;  And exemplary leaders.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Pemikiran tentang kesejahteraan masyarakat sebenarnya sudah ada sejak  terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hal  ini  dapat dilihat  dalam  Alinea  ke  -  IV  Pembukaan  Undang-undang    Dasar  Negara Republik  lndonesia    Tahun  1945  yang  menegaskan    bahwa  salah satutujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia  adalah   untuk memajukan kesejahteraan umum1.Ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun  1999 tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang-undang  Nomor 25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  pusat  dan Pemerintah Daerah, yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintah  Daerah dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.  dan Undang- undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  membawa  implikasi terbukanya peluang  pembangunan    dengan  pendekatan  yang  lebih  sesuai  dengan karakteristik  wilayah.  Pembangunan  dengan  pendekatan  tersebut  akan memberi  peluang  pada  percepatan  pembangunan  daerah  termasuk pembangunan  daerah  yang  relatif  masih  terbelakang.  Sesuai  dengan amanat  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, melalui  Pasal  10  Undang-undang  Nomor    32    Tahun    2004    tentang Pemerintah  Daerah  dan  Pasal  2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 33
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah,  Pemerintah      daerah    berwenang      untuk    mengatur    dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  Pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah  diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan    dan    peran    serta  masyarakat. Desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  secara  normatif,  mengandung semangat  mendekatkan  negara  pada  masyarakat,  antara  lain  melalui pemberian  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dan  lebih  dekat  ke masyarakat lokal. Secara empirik, desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah  berjalan  selama  ini  belum  mendorong  dan  belum  diikuti  dengan perbaikan  pelayan  publik  yang  lebih  baik.  Dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik    orientasi  kekuasaan  yang  sangat  kuat,  keadaan  yang semacam  ini  menyebabkan  birokrasi  semakin  jauh  dari  misi  utamanya untuk  memberikan  pelayanan  publik  sehingga  pejabat  birokrasi  lebih menempatkan  dirinya sebagai  penguasa  daripada  sebagai  pelayan  atau abdi  masyarakat (server/Provider). Kondisi  ini  membawa  implikasi  pada buruknya sikap dan prilaku birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada  publik,  bahkan  ada  kecendrungan  mengabaikan  kepentingan masyarakat  dan  aspirasi  yang  sangat  kuat.  Berkembangnya      budaya paternalistik      dalam      birokrasi  sebagai  variabel  dominan  dalam menyelenggarakan  pelayanan  publik elit  politik, ekonomi,  birokrasi dan anggota  masyarakat yang  mempunyai hubungan dekat dengan birokrasi, Seringkali  memperoleh  kemudahan  akses  dalam  menyelenggarakan pelayanan  publik.  Diskriminasi  pelayanan  itu  seringkali  mengusik  rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi  publik. Kesempatan  dan ruang yang  dimiliki publik untuk berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  publik  sangat  terbatas, sehingga banyak kebijakan dan program pemerintah   tidak responsif serta mengalami  kegagalan  karena  tidak  ada  dukungan  dari  masyarakat. Praktek KKN dalam kehidupan birokrasi yang selama ini terjadi di pusat, telah berpindah kedaerah-daerah,  semakin memperburuk  citra birokrasi di  hadapan  masyarakat.  Di  dalam  pelayanan      perijinan      kepada masyarakat,  pelayanan      birokrasi  menjadi  amat  sulit  dinikmati  secara wajar  dan  bahkan  membuat  masyarakat  membayar  mahal  dari  yang seharusnya.  Rendahnya  kemampuan  birokrasi  dalam  merespon kebutuhan  masyarakat  serta  tuntutan  global  menyebabkan  terjadinya krisis kepercayaan terhadap Birokrasi Publik. Hal ini membuat kehidupan masyarakat  semakin  sulit  dan  pasif  untuk  berinisiatif,  oleh  karena  itu kreativitas  aparat  birokrasi  sangat  diperlukan  dalam  upaya  pemulihan kondisi  kehidupan  masyarakat.  Pengalaman  emperik  di  lapangan menunjukan  bahwa penyelenggaraan   pelayanaan   di   bidang   perijinan masih   sangat jauh  dalam  realitasnya  dari  apa  yang  semestinya  bahkan masih suka  menerima  suap  karena  inefisiensi  biaya  dan  waktu  tunggu yang sengaja diciptakan  aparat birokrasi.  Keluhan yang dirasakan warga masyarakat  dalam  mengurus  permohonan  Ijin  Persetujuan  bangunan
Gedung  yang  selanjutnya  disebut  PBG adalah  pada  persoalan  kesalahan Konstruksi Bangunan dan gambar   bangunan, sehingga   urusan   menjadi lama  bahkan  harus  berulang  kali  mengajukan  persyaratan.  Selain  itu pemberian  Ijin  Persetujuan  bangunan  Gedung  yang  untuk  selanjutnya disebut  PBG,  selalu  membutuhkan  proses  mekanisme  yang  panjang, waktu  yang  lama  serta  birokrasi  yang  lamban.  Warga  masyarakat  yang akan  mencari  Ijin  Persetujuan  bangunan  Gedung  (PBG)  harus memperoleh  keterangan  mulai dari RT, Kelurahan,  Kecamatan  dan baru masuk  ke  Dinas  Pelayanan  terpadu  satu  pintu  PTSP  (bagi  bangunan industri) sedangkan untuk  bangunan biasa  atau  bukan bangunan Industri dalam  wilayah  Kabupaten  Katingan  diajukan  kepada  Dinas  Perkim Kabupaten  Katingan.  Prosedur  yang  panjang  ini  tentu  menyita  banyak energi  yang  harus      dikeluarkan  oleh  pengguna  jasa.  Ketika  terjadi kesalahan  Konstruksi  dan  gambar,  prosesnya  jadi  semakin  panjang  dan lama.  Aparat  sangat  lamban  memperoses  masalah  ini.Tuntutan masyarakat  semakin  meningkat,  tetapi  birokrasi  Ijin  Persetujuan bangunan Gedung (PBG) tidak pernah memberikan  Respons yang positif. Berbagai   fenomena   diatas, maka   sangat   perlu   untuk menilai   kinerja birokrasi      publik      di      Kabupaten      Katingan  baik  kualitas,  kuantitas, efisiensi  pelayanan  sehingga  dapat  memotivasi  aparat  pelaksana, mendorong  pemerintah  agar  lebih  memperhatikan  masyarakat  yang dilayani. Tuntutan masyarakat akan  tegaknya system  pemerintahan yang baik  ( Good  Governance) dan  pemerintahan  bersih (Clean  Governance) sangat  ditentukan  oleh  ada  tidaknya  suatu  pelayanan  yang  dapat memuaskan kepentingan dan  kebutuhan masyarakat. Sebagaimana tujuan negara  yang  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945 menegaskan  bahwa penyelenggaraan  negara dan pemerintahan  semata- mata  untuk  menciptakan masyarakat sejahtera (Social Welfare) adil dan makmur, secara sosial,  ekonomi,  politik  dan  budaya (PasaI  27,  28,29,31 dan  32).  Pelayanan  adalah  proses  menyangkut  segala  usaha  yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan2.  Pelayanan  hakekatnya  adalah  serangkaian  kegiatan,  karena  itu merupakan suatu proses Sebagai proses, pelayanaan   berlangsung   secara rutin      dan  meliputi  seluruh  kehidupan  orang  dalam  masyarakat. Pelaksanaan  pelayanaan  dapat  diukur,  oleh karena  itu dapat  ditetapkan standar baik dalam   waktu  yang diperlukan   maupun   hasilnya.   Dengan adanya standar dalam pelayanan maka pada akhirnya dapat memberikan kepuasan  pada  pihak-pihak  yang  mendapat  layanan". Pelayanan  umum adalah proses pelayanan  kepada masyarakat.  Menelusuri  arti pelayanan umum  tidak  terlepas  dari  masalah  kepentingan  umum,  sehingga  ada korelasi  antara  pelayanan  umum  dan  kepentingan  umum.    Dalam perkembangannya  pelayanan  umum  dapat  timbul  karena  adanya kewajiban  sebagai  suatu  proses  penyelenggaraan  kegiatan  organisasi (pemerintahan).  Penyelenggaraan    pelayanan    umum  didasarkan    pada asas  umum  pemerintahan  yang  baik  dan  bertujuan  untuk  memenuhi kewajiban  negara  melayani  publik  atau  masyarakat  dalam memenuhi kebutuhan   dasarnya.   Persoalan   yang  timbul  saat  ini adalah  realitas
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
pelaksanaan   fungsi  pelayanan   pemerintah   yang telah  dilaksanakan  di daerah,  khususnya  pelaksanaan  fungsi  pelayanan  di  bidang  Ijin Persetujuan  bangunan  Gedung  Di  Kabupaten  Katingan  tidak  berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat khususnya  pemohon PBG, ketidak puasan pemohon Ijin Persetujuan bangunan Gedung (PBG) biasanya    mengeluhkan    proses  yang  berbelit  -  belit,  lamban  dalam penanganan,  biaya  tinggi  dan  kurang      cermat    dalam    penanganan sehingga   sering   kali   salah dalam melakukan administrasi gambar yang akhirnya  pemohon  harus  mengikuti  prosedur  tambahan  /  mengulang prosedur  yang  memperpanjang  waktu  penerbitan  Ijin  Persetujuan bangunan Gedung (PBG).

## I. LANDASAN KONSEPTUAL DAN TEORI
Pelayanan Publik oleh Birokrasi Bagi Masyarakat Konsepsi  pelayanan  administrasi  pemerintahan  seringkali dipergunakan    secara  bersama-sama  atau  dipakai  sebagai  sinonim  dari konsepsi  pelayanan  perijinan  dan  pelayanan  umum,  serta  pelayanan publik.  Keempat  istilah  tersebut  dipakai  sebagai  terjemahan  dari publik service. Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  dokumen  dokumen  pemerintah sebagaimana dipakai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Administrasi  pemerintahan  memang  disejajarkan,  dipakai  secara  silih berganti dan dipergunakan  sebagai sinonim dengan pelayanan perijinan, yang  merupakan    terjemahan    dari administrative    service. Sedangkan pelayanan  umum,  menurut  penulis  lebih  sesuai  jika  dipakai  untuk menterjemahkan  konsep publik  service. Istilah  pelayanan  umum  dapat disejajarkan  atau  dipadankan  dengan  pelayanan  publik.  Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  81  Tahun  1993  yang kemudian  disempurnakan  dengan  Keputusan   Menteri   Pendayagunaan Aparatur    Negara    Nomor    63  Tahun  2003  mendefinisikan  Pelayanan umum sebagai berikut :
Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di  Pusat,  di  Daerah,  dan  dilingkungan   Badan Usaha Miiik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk  barang  dan  jasa,  baik dalam  rangka  upaya pemenuhan   kebutuhan   masyarakat Maupun dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan {Keputusan  Menpan  Nomor  63/2003}.Mengikuti definisi tersebut  di  atas,  pelayanan  publik  atau  pelayanan  umum  dapat didefinisikan  sebagai  segala  bentuk  jasa  pelayanan,    baik  dalam bentuk  barang  publik  maupun  jasa  publik yang  pada  prinsipnya menjadi    tanggung    jawab    dan  dilaksanakan  oleh  Instansi Pemerintahan  di  Pusat,  di  Daerah,  dan  dilingkungan Badan Usaha Milik  Negara  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dalam  rangka  upaya pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  pelayanan  administrasi  pemerintahan  atau  pelayanan perijinan  dapat didefinisikan  sebagai  segala bentuk  jasa  pelayanan  yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan  oIeh Instansi Pemerintah  Pusat,  di  Daerah,  dan  dilingkungan    Badan    Usaha    Milik Negara    atau  Badan    Usaha  Milik  Daerah,    baik    dalam    rangka    upaya pemenuhan  kebutuhan masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  yang  bentuk  produk pelayanannya adalah  ijin  atau  warkat. Pelayanan  publik atau pelayanan umum dan pelayanan administrasi pemerintahan  atau  perijinan  tersebut mungkin  dilakukan  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat PeIayanan   publik  atau  pelayanan   umum  dan  pelayanan administrasi pemerintahan  atau  pelayanan  perijinan  juga  mungkin diselenggarakan sebagai      pelakasanaan      peraturan  perundang-  undangan.  Misalnya karena  adanya  ketentuan   peraturan perundangan  bahwa  setiap  orang pribadi atau Badan untuk mendirikan   suatu  bangunan   harus  memiliki Ijin  Persetujuan Bangunan Gedung. Birokrasi merupakan sarana dan alat dalam  menjalankan  kegiatan    pemerintahan    di    era    masyarakat    yang semakin    modern  dan  kompleks,  namun  masalah  yang  dihadapi  oleh masyarakat  tersebut  adalah  bagaimana  memperoleh  dan melaksanakan pengawasan  agar  birokrasi  dapat  bekerja  demi  kepentingan  rakyat banyak.Seperti  rumusan  tipe  idealnya  birokrasi Max  Weber yang mendefinisikan  birokrasi  sebagai  suatu bentuk  organisasi  yang  ditandai oleh  hierarki,  spesialisasi,  peranan  dan  tingkat  kompetensi  yang  tinggi ditunjukkan   oleh para  pejabat  yang  terlatih untuk mengisi peran - peran tersebut9.  Ilmu    pengetahuan  dan  teknologi  berkembang  sangat  pesat, salah satu   konsekuensinya adalah masyarakat   semakin cerdas  berkat aksesnya  kepada  pendidikan  formal  yang  semakin tinggi.Dalam keadaan demikiantuntutan  pelayanan  kepada  aparatur  birokrasi  pemerintah semakin meningkat. Peningkatan tuntutan pelayanan tersebut tidak hanya karena  kebutuhan  masyarakat  semakin  rumit,  tetapi  juga  karena meningkatnya  kesadaran  masyarakat  akan  memperoleh  haknya. Penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  birokrat  di indonesia  jika  ditinjau  historisnya  tidak  terlepas  dari  adanya  masa Kolonial  dan  masa  Feodal  Pola  perilaku  birokrat  warisan  masa  kolonial dan feodal yang mempengaruhi  birokrasi adalah  "pejabat  menempatkan diri  sebagai  raja"  Pejabat  birokrasi  pemerintah  adalah  menganggap- sentra  dari penyelesaian  urusan masyarakat  , rakyat  sangat  tergantung pada  pejabat  ini,  bukannya  pejabat  yang    tergantung      pada    rakyat. Pelayanan  pada  rakyat  bukan  diletakkan  pada  pertimbangan  utama melainkan  pada  pertimbangan  yang  kesekian.Sikap  tersebut  tentunya perlu  diubah  kearah  sikap  pelayanan  kepada  masyarakat.Sudah barangtentu  perubahan mindset, hal  tersebut  tidak  mudah  dalam kenyataannya. Berbagai cara baik langsung maupun tidak langsung, baik penggunaan    teknologi    yang   tidak   lebih   maju perbaikkan dibidang sarana  dan  Prasarana.  serta  peningkatan  kesejahteraan  pegawai  secara bertahap dimaksudkan  dapat  meningkatkan  sikap pelayanan masyarakat tersebut. perintah  tanpa  melakukan  penilaian  kaitan  dirinya  dengan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
nilai dari  perintah  tersebut.  Fokus  ini  merupakan  salah  satu  bagian dari penekanan  Weber  terhadap  organisasi  kemasyarakatan  sebagai keseluruhan  dan  peranan  negara  pada  khususnya.  la mengatakan bahwa kepercayaan bawahan terhadap legitimasi akan  menghasilkan  kestabilan pola  kepatuhan    dan  perbedaan  sumber    perintah    dalam    sistem organisasi.  Otorita    tidak  tergantung  pada  ajakan  kepada  kepentingan bawahan dan perhitungan untung rugi pribadi, atau pada motif suka atau tidak suka,  itulah  sebabnya   tidak  ada  otorita  yang  tergantung pada motif- motif ideal.
1. Fungsi Birokrasi
a)  fungsi  pelayanan  Dalam  suatu  negara  yang  administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.    Dalam    bahasa    yang    sederhana    peranan  tersebut diharapkan   terwujud   dalam   pemberian   berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat.
b) fungsi pengaturan ( regulatory funcstions ) Fungsi pengaturan mutlak terselenggara  dengan  efektif  karena  kepada  suatu  pemerintahan negara  diberi  wewenang  untuk    elaksanakan    berbagai    peraturan perundang-undangan  yang  ditentukan  oleh  lembagalegislative melalui  berbagai  ketentuan  Pada    dasarnya    seringkali    aparatur pemerintah bekerja berdasarkan pendekatan legalistik. Pendekatan legalistik  disini  antara  lain  ialah  bahwa  dalam  menghadapi permasalahan,  pemecahan  yang  dilakukan.  dengan  mengeluarkan ketentuan  normatif  dan  formal,  misalnya  peraturan  dan  berbagai peraturan  pelaksanaannya.  Hal  yang  dapat  timbul  dengan pendekatan  seperti  ini, tentunya  tidak ada  yang  salah  bila  aparatur pemerintah  bekerja berdasarkan  peraturan  perundang  - undangan yang berlaku. Akan  tetapi  pendekatan yang  menjadi  demikian  tidak tepat  apabila  terdapat  presepsi  bahwa  peraturan  perundang  - undangan  tersebut  merupakan  hal yang self  implementing seolah  - olah  dengan  dikeluarkannya  peraturan  perundang  -  undangan tersebut  permasalahan  yang  dihadapi  sudah  terpecahkan  dengan sendirinya,  padahal  tidak  demikian  seharusnya,  sehingga  timbul kecenderungan  untuk  menerapkan      peraturan      perundang      - undangan      tersebut  secara  kaku.  Dalam      praktik,      kekakuan demikian   dapat   terlihat pada    interpretasi secara harfiah, padahal yang  lebih diperlukan adalah menegakkan   hukum  dan  peraturan itu  dilihat   dari   semangat dan jiwanya, artinya bahwa  pendekatan yang digunakan adalah pendekatan situasional.11 Menurut Peter AI Blau.  &  Charles  H.  Page seperti dikutip dalam bukunya Bintoro , birokrasi dimaksudkan    untuk    mengorganisir    secara    teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang.  Birokrasi adalah    tipe    dari    suatu    organisasi  yang  dimaksudkan  untuk mencapai  tugas  -  tugas  administratif    yang    besar    dengan    cara mengoordinasikan  secara  sistematis    (teratur)  pekerjaan  dari
banyak  orang12.  Sikap    birokrasi    disini   adalah    mengembangkan standar    dan    prosedur    tata    kerja    dan    memperinci  kewenangan secara  detail,  kemudian  dijadikan  sesuatu  yang  rutin  dan dilaksanakan  secara  ketat.  Tidak  ada  tempat  bagi  sesuatu kebijaksanaan  administratif  yang  mungkin  sedikit  menyimpang, tetapi  memberikan  pemecahan  masalah.  Melaksanakan  kegiatan berdasarkan standar maupun aturannya menjadi tujuan, dan bukan alat untuk mencapai sesuatu  tujuan administratif.  Seringkali  hal ini terkait erat dengan disiplin pelaksanaan kerja sesuai dengan wilayah kewenangan  masing  masing,  karena  para  anggota  birokrasi kemudian    hanya  merupakan    bagian  dari  mesin  yang  ketat, seringkali  juga inisiatif dan gagasan  baru menjadi tumpul. Keadaan seperti  ini  akan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  proses  perubahan sosial  yang  cepat  atau  tidak  memberikan  dorongan      bagi      usaha perubahan    dimana    standar    serta aturan   rutinnya   itu   sendiri perlu   secara   terus-menerus disempurnakan13.
c)   fungsi sebagai unsur pembaruan. Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus merupakan sumber ide- ide baru. Keadaan masyarakat yang semakin   berkembang,   tuntutan akan   pelayanan   semakin lama semakin  berkembang  pula. Kondisi demikian  menuntut  aparatur  pemerintah  harus  dapat  memainkan peranan yang penting.   Efisiensi   dan   efektivitas   merupakan   salah satu  prinsip  manajemen    yang  harus  selalu  dipegang  teguh,  baik dalam rangka pelaksana kegiatan rutin apalagi dalam penyelenggaraan  pembangunan  nasional,  hal  ini  penting  karena pemerintah  selalu  dihadapkan  kepada  situasi  kelangkaan    karena keterbatasan    kemampuan    menyediakan  dana,    sarana,    prasarana, sumber  daya  manusia  yang  ahli, terampil  dan keterbatasan  waktu. Birokrasi  yang  tertutup  dan centralized menghasilkan  kelangkaan keterbukaan  didalamnya,  oleh karena  itu dalam upaya  mereformasi birokrasi  pemerintah  yang  paling mendasar   ialah   bagaimana   bisa mengubah Mindset dan  perilaku    dari  para    pelaku    birokrasi publik14. Prosedur  kerja yang  tidak  jelas  atau  rumit  dapat  menjadi sumber  inefisiensi.  Menurut Josef dan Haryanto 15,  fungsi pemerintah  paling  menonjol  di  Negara  Indonesia  yang  menganut sistem  desentralisasi  pada daerah-daerah  otonom  yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri adalah:
a) Fungsi Pengaturan yang dapat dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah  (Perda),  yaitu  yang  mengatur  tentang  kepentingan- kepentingan  daerah  dan  termasuk  ruang  lingkup  yang  telatang diserahkan menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

## 2. Determinan Kinerja Pelayanan Publik
Secara  umum  kinerja  birokrasi  pelayanan  publik  dipengaruhi  oleh faktor      personal-individu  dan  institusional  organisasional).  Faktor personal  melekat  secara  internal  pada  diri  individu  pegawai  yang
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
memberikan pelayanan publik seperti motivasi,   kemampuan,   semangat, etos   kerja,   dan   lain-lain. Faktor organisasional bersifat sistematik daln kelembagaan,  seperti  kebijakan,  peraturan,  kepemimpinan"  sistem insentif,  budaya  organisasi,  dan  lain-  lain  (Secara  teoritis  dapat dikemukakan  sebuah  hipotesa  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kinerja  meliputi  faktor  faktor  internal  dan  faktor ekstrnal yang terkait juga dengan potensi lingkungan fisik, ekonomi,  sosial, politik dan budaya lokal. Dalam konteks ini, penulis   mengidentifikasi   sejumlah faktor faktor determinan  yang  mempengaruhi  kinerja  birokrasi  pelayanan  publik, Profesionalisme,  kepemimpinan,  dikresi,  budaya  paternalisme,  etika pelayanan   dan   sistem   ensintif. Adapun  secara jelasnya  sebagai berkut :

## 1) Profesionalisme
Istilah  profesionalisme    berasal    dari    kata professio, Dari  kata profesional  tersebut  lahir  arti profesional  quality,  status,  ete, yang secara    komprehensip    memiliki    arti  lapangan  kerja  tertentu  yang diduduki  oleh  orang-orang  yang  memiliki  kemampuan  tertentu  pula 16.Demikian  juga Korten  &  Alfanso seperti  dikutip  dalam bukunya “ Tjokrowinoto, yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kecocokan (fitness )” antara  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  birokrasi (bureaucratic-  competence)  dengan
kebutuhan  tugas (task- requirement).17 Dalam  pandangan  Tjokrowinoto  menjelaskan  bahwa profesionalisme adalah kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan,  dan  melaksanakan  fungsinya  secara  efesien,
inovatif,  lentur  dan  mempunyai  etos  kerja  tinggi.18 Pandangan   lain seperti    Siagan    menyatakan    bahwa yang  dimaksud  derngan profesionalisme  adalah  keandalan  dalam  pelaksanaan  tugas sehingga terlaksana  dengan mutu  tinggi, waktu  yang tepat,  cermat,  dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.19
2) Kepemimpinan
Mengenai  kepemimpinan, Thoha mengemukakan  bahwa  suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal, sebagian  besar  ditentukan oleh  kepemimpinan   yang  ada.20 Ralph M. Stogdill   seperti   dikutip Sutarto,      pengertian  kepemimpinan    sebagai    suatu    proses mempengaruhi
kegiatan-kegiatan   sekelompok   orang   yang   terorganisasi dalam usaha  mereka  menetapkan  dan  mencapai  tujuan.21  Dari  pengertian tersebut   diatas, dapat diambil kesimpulan  bahwa keberhasilan  usaha mencapai  tujuan  organisasi sangat ditentukan oleh pola kepemimpinan    yang  ada,  dengan      empat    ciri      sifat  utama  yang mempunyai  pengaruh    terhadap  kesuksesan  kepemimpinan      dalam organisasi.  22
1.   Kecerdasan   Seorang    pemimpin   mempunyai   tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dari pengikutnya
2.  Kedewasaan  sosial  dalam  hubungan  sosial  yangluas.Pemimpin cenderung  memiliki  emosi  yang  stabil,  matang  dan  mempunyai kegiatan  dalam perhatian yang luas
3. Motivasi  diri  dan  dorongan  berprestasi.  Pemimpin  secara relatif mempunyai    motivasi      dan    dorongan    berprestasi  yang    tinggi, mereka    bekerja    keras    lebih   untuk    nilai  Instrinsik  dari  pada eksentrik
4. Sikap-sikap   hubungan   manusiawi.   Seorang   pemimpin yang sukses akan  mengakui  harga  diri  dan  martabat  pengikutnya-pengikutnya, mempunyai  perhatian  yang tinggi,  dan  berorientasi  pada  anggota organisasi.
3) Diskresi
Diskresi,  atau  sering  disebut  keleluasaan,  secara  konseptual, merupakan    suatu  langkah  yang  ditempuh  birokrasi    untuk merampungkan   kasus  tertentu  yang  tidak akan  belum  diatur  dalam regulasi  yang  baku.  Dalam  konteks ini,  diskresi  dapat  ber arti  suatu bentuk    kelonggaran  pelayanan  yang  diberikan  oleh  birokrasi pelayanan  publik  kepada  pengguna  jasa  peyanan.  Diskresi  penting untuk diwujudkan   karena  adanya   realitas   bahwa   suatu  kebijakan atau   regulasi   tidak   mungkin   mampu   menjangkau   dan merespon kompleksitas  aspek  dan  kepentingan  semua  pihak  akibat  dari keterbatasan  prediksi  para  aktor      atau stakeholders dalam  proses perumusan. suatu kebijakan. Dengan demikian , diskresi terkait dengan otonomi  birokrasi  pelayanan  publik  untuk  mengambil  tindakan- tindakan  secara  responsif    dalam    proses    pelayanan    tanpa    harus menggunakan  referensi regulasi.

## 4) Budaya  Paternalisme
Budaya  paternalisme  adalah  suatu  sistem  yang  menempatkan pimpinan  sebagai  pihak  yang  paling  dominan.  Yaitu  pimpinan  yang menggunakan    kekuasaan    atas (power  over) anak  buah  dan  sumber daya lainnya, bukan kekuasaan untuk (power to) melakukan perubahan atau mentransformasikan organisasi.  Dalam paternalisme  dikenal pola hubungan    patron-klien  atau    klientelisme.    Hubungan  patron    klien dalam    arti    sederhana    merupakan    hubungan  yang  sedikit  banyak mempribadi (personalized), penuh kemesraan (affective) dan  timbal balik    antara    aktor-aktor,  yang      ditandai      dengan      ketimpangan sumber   daya   dan termasuk  transaksi saling  menguntungkan. Dalam paternalisme,  pola hubungan dipandang secara hirarkis. Pihak pejabat birokrasi atau pimpinan ditempatkan lebih dominan dari   pada   aparat bawahan  karena  karena  seorang  pimpinan  harus  dapat  memberikan perlindungan  terhadap  bawahanya.Dalam  konteks  sistem  pelayanan publik,  paternalisme  mempunyai  dua  demensi Pertama, hubungan paternalisme  antara  aparat  birokrasi  dengan  masyarakat  pengguna jasa. Kedua, hubungan  paternalisme  yang  terjadi    antara    pimpinan instansi   atau atasan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
dengan  para  aparat  staf  pelakasana  atau  bawahan. Paternalisme yang pertama  lebih  menunjuk  pada  hubungan  yang  bersifat  eksternal, sedangkan paternalisme  yang kedua menunjuk  pada  hubungan  yang bersifat  internal  yakni  di dalam  organisasi  birokrasi  sendiri. Konsep paternalisme birokrasi yang diciptakan memposisikan  aparat  bawahan sebagai  anak  yang  berada pada  struktur  bawah. Seorang anak  akan selalu  tersubordinasi  dan  harus  mengikuti  segala  kemauan  dan perintah   pimpinan.   Hal   ini   menghambat   pelayanan   itu sendiri.
5) Sistem insentif
Salah  satu    faktor    yang    menentukan    tingkat    kinerja  aparat pelayanan  publik  adalah  penerapan  sistem  insentif.  Sistem  insentif merupakan  elemen  penting  dalam  suatu  organisasi  untuk  memotivasi karyawan mencapai prestasi kerja yang diinginkan. Insentif yang diberikan kepada karyawan  yang berprestasi  berupa penghargaan  materi maupun non  materi,  sedangkan  karyawan  yang  tidak  berprestasi  mendapatkan disinsentif  berbentuk  teguran,  peringatan,  penundaan  /  penurunan pangkat, atau pemecatan. Sasaran Utama penerapan system isentif adalah.
1.  Menarik    orang    yang    berkualifikasi    untuk    bergabung dalam organisasi.
2.   Mempertahankan  karyawan  untuk tetap bekerja
3.   Memotivasi  karyawan mencapai prestasi tinggi. Dengan   demikian   dengan   insentif   diharapkan   pelayanan dapat dilakukan  secara prima.

## II. Teori Tentang Kesejahteraan  Rakyat
Kesejahteraan    rakyat    adalah    cita-cita    setiap    negara,  demikian halnya  Negara  Indonesia,  hal  ini  tercermin  dalam  cita-cita  luhur  dan tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang- undang   Dasar 1945, yang berbunyi :
Berkat  rahmat  Allah  Maha  Kuasa  dan  dengan  didorongkan  atas keinginan   luhur   supaya   berperikehidupan   kebangsaan   yang bebas,   merdeka,   bersatu,   berdaulat,   adil  dan  makmur   maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya  dan membentuk pemerintah  negara  Indonesia  untuk  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa   serta   ikut   melaksanakan    ketertiban dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi, dan keadilan sosial .
Tujuan  nasional  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pembukaan  Undang Undang  Dasar  1945  diwujudkan  melalui  pembangunan  nasional. Sedangkan  pengertian  pembangunan  nasional  dapat  diartikan  sebagai usaha  peningkatan  kualitas  manusia,  dan  masyarakat  Indonesia  yang dilakukan  secara  berkelanjutan,  berlandaskan    kemampuan    nasional, dengan  memanfaatkan kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta
memperhatikan  tantangan  perkembangan  global. Dalam pelaksanaannya mengacu  pada  kepribadian  bangsa  dan  nilai  luhur  yang  universal  untuk mewujudkan  kehidupan  bangsa  yang  berdaulat,  mandiri,  berkeadilan, sejahtera,   maju,   dan   kukuh   kekuatan   moral   dan etikanya Salah  satu  pelaksanaan  pembangunan  nasional  diwujudkan  dalam bentukpelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan   dan   kesatuan bangsa,      berdasarkan      Pancasila      dan  Undang-undang  Dasar 1945.Penyelenggaraan  negara  dilaksanakan    melalui  pembangunan nasional  dalam  segala  aspek  kehidupan  bangsa , oleh  penyelenggara negara, bersama-sama segenap rakyat Indonesia diseluruh wilayah negara Republik  Indonesia.  Pembangunan  nasional  pada  hakekatnya  adalah pembangunan  menyeluruh  di  setiap  daerah  di  Indonesia,  Hal  tersebut mengindikasikan  Indonesia  sebagai  Negara  Kesejahteraan  atau  negara tipe welfare state. Teori ini mulai mengalami   perkembangan   pesat   dan kehadiran   serta   peranan hukum administrasi juga semakin dirasakan arti pentingnya.  Kepekaan  hukum administrasi  terhadap  perkembangan politik semakin menemukan  aktualisasinya.
Negara  Kesejahteraan  atau welfare state      disebut      juga  negara hokum modern .  Tujuan  pokoknya tidak  saja  terletak  pada pelaksanaan hukum  semata,  tetapi juga  mencapai  keadilan  social ( social gerechtigheid )   bagi   seluruh   rakyat.31 Konsepsi   negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi   kuat   dan   besar. Konsepsi   negara   demikian   ini   dalam berbagai  literatur  disebut  dengan bermacam-macam  istilah, antara lain; negara kesejahteraan ( welfare state ) atau  negara  memberi  pelayanan  kepada  masyarakat  ( social  service state )32  Kemudian Gwendolen  M.  Carter      dan  John  H.  Herz ,33 menyebutnya “Pemerint ahan  Raksasa  yang  Aktif. ” Akhirnya  konsepsi negara hukum   modern   menimbulkan   dilema   yang   penuh   kontradiksi dewasa  ini.  Sebab  suatu  negara  hukum  modern  mengharuskan setiap tindakan  badan/pejabat  tata usaha negara berdasarkan  atas hukum   dan bersamaan   dengan   itu  kepada  badan/pejabat   tata usaha negara diserahi pula peran, tugas dan tanggung jawab yang luas, berat dan kompleks  serta rumit. Konsekuensi  dari konsepsi  negara  kesejahteraan  dan  pelaksanaan tugas-tugas servis  publik ini,  menimbulkan  tanggung jawab yang semakin besar  pula bagi administrasi  negara.  Menurut  B.L.W  Visser  sebagaimana dikutip  oleh Bagir  Manan ,34  tugas  dan wewenang serta tanggung jawab badan/pejabat  tata  usaha  negara  semakin    berkembang,    baik    secara kualitatif   maupun kuantitaif karena bertambahnya  tugas-tugas baru dan semakin Berkembangnya tugas-tugas lama. Didalam merealisasikan tujuan Negara  mewujudkan  kesejahteraan  social  ataukeadilan  sosial  tersebut, administrasi negara  harus  selalu  berpegang  pada  asas legalitas sebagai salah  satu  asas  penting  negara  hukum.  Asas the  rule  of  law (Inggris) demikian  ini  menghendaki  setiap  tindakan  administrasi  negara  harus berdasarkan  wewenang sesuai dengan praturan rundang- undangan  yang berlaku  yang  diperoleh  melalui altribusi .  Setiap  tindakan  badan/pejabat
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
tata  usaha  negara  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum ( onrechtmatigeoverheidsdaad ),sewenang-wenang ( wellekeur/abusdedroit ) menyalahgunakanwewenang( detournementdepouvoir ).

## III. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan dititik beratkan  pada data skunder dan juga didukung dengan data primer yang  diperoleh   dari penelitian secara emperis untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian  ini.

## Metode  Pendekatan
Untuk  membahas  permasalahan  yang    penulis    ajukan  dalam penelitian  ini,  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  Yuridis Emperis,  yaitu    penelitian  yang  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder  dengan  melakukan  penggalian  data  secara  langsung  dari sumbernya. Penelitian ini   juga   didukung   dengan   pendekatan   normatif dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  dengan  mempelajari  dan menelaah teori-teori, konsep-konsep    serta    peraturan    yang berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti.8

## Spesifikasi  Penelitian
Spesifikasi  penelitian    pada  proposal  tesis  ini    adalah    Deskriptif analitis  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  memberikan  gambaran  atas sebuah  permasalahan   dengan  melalui  kegiatan  analisis data penelitian. Pada  Proposal  tesis  ini  hal  yang  digambarkan  adalah  implementasi penerbitan  Ijin  Persetujuan  Banguanan  Gedung  (  PBG)  di  Kabupaten Katingan.

## IV. PEMBAHASAN & KESIMPULAN
Penyelenggaraan  Fungsi  Pelayanan  Pemerintah Dalam  Pemberian Ijin  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (  PBG  )  Di  Kabupaten  Katingan Berdasarkan  Peraturan  Perundang  -  Undangan  yang  berlaku  Negara terbentuk  berdasarkan  kesepakatan  masyarakat  (teori due  contract social35), untuk  membentuk  kekuasaan  untuk  dapat  menghentikan kekacauan    yang      terjadi      di     dalam     masyarakat      itu  sendiri.  Dari kekuasaan  yang  diberikan  pada  negara  tersebut  negara  mempunyai kekuasaan  dan  wewenang  untuk  mengendalikan  dan  mengatur  gejala – gejala  kekusaan  yang  asosisal,  yakni  yang  bertentangan  satu  sama  lain yang menjadi antagonis  yang membahayakan   dan   Mengorganisir   dan mengintegrasikan    kegiatan  manusia    dan    golongan-golongan   kearah tercapainya  tujuan masyarakat secara keseluruhan. Negara menentukan
bagaimana  kegiatan  asosiasi-asosiasi    masyarakat    disesuaikan    satu- sama  lain dan diarahkan  pada pencapaian  tujuan nasional. Due contract social di      Indonesia      terjadi  untuk    mengusir  penjajahan  di  Bumi Nusantara,  adanya  rasa  senasib  dan  sepenanggungan      antar  wilayah membangkitkan  rasa  kebersamaan untuk mencapai kemerdekaan.  Dan selanjutnya  setelah  mencapai kemerdekaan  maka tujuan kontrak sosial berkembang menjadi pencapaian  cita-cita  bangsa  Indonesia  dan  tujuan nasional.
Pembagian kekuasaan negara  yang  ada  di  Indonesia  terbagi dalam beberapa  fungsi  lembaga  tinggi dan tertinggi  negara.Dibidang eksekutif fungsinya dijalankan oleh lembaga kepresidenan,  yang ditingkat Daerah dijalankan  oleh  Gubernur  /  Bupati  /  Walikota  yang  mengepalai Pemerintah  Daerah.  Pemerintah  daerah  sebagai  Badan  Tata  Usaha Negara,  dan  orang-orang  yang  menjabat  didalamnya  adalah  Pejabat Tata  Usaha Negara  yang  berwenang  menjalankan  fungsi  pemerintahan di daerah masing-masing  dengan  berdasarkan  pada  kewenangan  yang diberikan kepada Daerah.
Dasar kewenangan tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Katingan  bertugas  menyelenggarakan  Pemerintahan dengan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan  undang- undang  yang  berlaku.  Termasuk diantaranya adalah kewenangan memberikan  Ijin  Persetujuan  Banguanan  Gedung  (PBG)  yang pelaksanaannya  harus  tunduk  pada  berbagai  peraturan perundangan  yan      berlaku      termasuk    Peraturan      Daerah Kabupaen   Katingan Tentang Ijin Persetujuan Banguanan Gedung (PBG).  Dengan  demikian  penyelenggaraan  Implementasi penerbitan    PBG    di    Kabupaten  Katingan  berlandaskan    pada peraturan  perundang-undangan  terkait.

## Penyelenggaraan  Fungsi  Pelayanan  Pemerintah  Dalam  Pemberian Ijin  Persetujuan  Bangunan  Gedung  Di  Kabupaten  Katingan Berdasarkan  Asas - Asas  Umum Pemerintahan  Yang Baik
Uraian  diatas  menjelaskan  tentang  siapa  penyelenggara pemerintahan    di    Indonesia,    dan    akan  dibatasi  pada  penjelasan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  ideal.  Hal  ini  di  karenakan penyelenggaraan pemerintahan pada kenyataan memiliki  banyak  ragam serta  tingkat  kerumitannya  tergantung  pada  jenis  dan  jenjang pemerintahan  yang  di  jabat.  Dalam  hal  ini  adalahpenyelengaraan pemerintahan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Katingan  khususnya dalam pemberian  Ijin Persetujuan  Banguanan  Gedung  (PBG).
Berbicara mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik memang menyulitkan  mengingat  tidak  adanya  peraturan  hukum  yang  secara
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
eksplisit  menyatakan  tentang  penyelenggaraan  yang  baik.  Namun  juga harus  memperhatikan Asas-asas umum  pemerintahan yang baik tersebut sebagai  ukuran  standard  penyelenggaraan  pemerintah      yang      baik khususnya      dalam  penerbitan  Ijin  Persetujuan  Banguanan  Gedung (PBG).di Kabupaten  Katingan.
Istilah asas-asas umum  pemerintahan Indonesia   yang   adil belum pernah dirumuskan secara formal dalam bentuk tertulis dan sangat jarang atau  bahkan  belum  pernah  ditemukan  secara  eksplisit  tertulis  dalam peraturan      perundang-undangan      Indonesia.      Namun  apabila  dilacak penjabarannya akan ditemukan bermacam-macam bentuk implementasi dari  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  adil  itu.  Asas-asas  itu  secara materiil banyak ditemukan berserakan diberbagai peraturan perundang- undangan Indonesia dan yurisprudensi.  Karena  itu  asas-asas  yang  telah dijabarkan  tersebutt tidak   saja   memiliki   daya   mengikat   secara   moral dan   doktrinal,37 bahkan    mempunyai    kekuatan    mengikat    secara yuridis.  Dengan  demikian  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  hukum administrasi  formal.  Asas-asas  umum    pemerintahan  yang  baik merupakan    kaidah  atau  norma  yang  berlaku  didalam  lingkungan tindakan  pemerintahan  yang      dilakukan    oleh      setiap      organisasi pemerintahan    berdasarkan  wewenang    pemerintahan  yang  melekat kepadanya.  Dengan  demikian  asas-asas  ini  dipahami,  diikuti  dan dijadikan  pedoman  bagi  organ  pemerintahan  sebelum  melakukan tindakan pemerintahan  termasuk  dalam  menerbitkan  PBG. Dalam pasal 8 Wet  AROP  (Administrative        Rechspraak Overheids  Beschikking- Peradilan  Tata  Usaha  Negara)  Belanda  tahun 1975  disebutkan  : strijd met  in  het  algemen    rechtbewustzijn    levend  beginsel  van  behoorlijk bestuur (bertentangan  dengan  apa  yang  ada  dalam  kesadaran    hukum umum  merupakan  asas-asas  yang berlaku / hidup tentang pemerintahan yang baik). Mencermati apa yang dirumuskan   dalam   pasal   8 Wet   AROP tersebut,      maka      dapat  dikatakan    bahwa asas-asas    umum pemerintahan  yang  baik merupakan  suatu  asas  yang  hidup  yang melekat pada    kesadaran  hukum  umum, yang  dalam  hal  ini masyarakat.  Dengan  demikian  apa  yang  oleh    masyarakat    dianggap sebagai    norma-norma    yang  selayaknya  dilakukan  oleh  organisasi pemerintahan  dalam  melakukan  tindakannya,  sudah  sepatutnya diperhatikan,  demikian  halnya  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Katingan dalam  menerbitkan  PBG. Asas legalitas dalam hukum administrasi  pada prinsipnya  mengarahkan    setiap    tindakan    yang    dilakukan    oleh organisasi pemerintahan   harus   mengindahkan   dasar-dasar   keabsahan dan sasaran yang jelas dari setiap tindakan pemerintahan tersebut harus bertumpu    pada    norma    hukum    tertulis    maupun  hokum  tidak tertulis.Dengan   demikian   hendaklah   disadari  bahwa  asas  legalitas sebagai dasar penggunaan wewenang bukanlah merupakan suatu sistem tertutup  tetapi  suatu  sistem  yang  terbuka.  Artinya  norma  hukum  yang tidak  tertulis   harus  dipatuhi   dalam  rangka   penggunaan   wewenang
yang   masih    dalam    batas-batas    tertentu    masih   memiliki    ruang kebebasan (Freies  Ernessen) sekaligus  diuji  keabsahan  tindakan yang dilakukan    organ    pemerintahan,    pula    sebagai    alasan  mengajukan gugatan  terhadap  tindakan   pemerintahan   sangat dibutuhkan    untuk menerapkan      kewenangan      bebas      ( discretionary  power) sekaligus untuk    menguji    keabsahan    tindakan    gugatan  terhadap  tindakan pemerintahan  yang dianggap  merugikan.
Konsep  kewenangan  sebagai konsep hukum publik, pada dasarnya mensyaratkan  hal-hal  penilaian  dan  pengujian  keabsahan  tindakan pemerintahan  sebagai  tindakan  hukum  publik  dengan  menggunakan sarana   norma-norma    hukum   publik,   baik   tertulis (undang-undang) maupun  tidak  tertulis  (asas-asas  umum pemerintahan yang baik). Asas tersebut   berisi   apa  yang   oleh masyarakat (kesadaran hukum  umum) menilai hal-hal yang sepatutnya dilakukan oleh organ pemerintah dalam melakukan  tindakan  pemerintahan.Sehubungan  dengan  hal  tersebut, maka hakikat dari  Pemerintahan  Yang  Baik harus mepedomani  :
a.  Pemerintahan Yang  Baik  harus mepedomani Peraturan Perundang- undangan
b.  Pemerintahan  Yang  Baik harus mepedomani  Asas-asas  Umum Pemerintahan  Yang Baik
Sebagai  hukum  yang tidak tertulis Asas-asas  Umum  Pemerintahan Yang  Baik  merupakan  hasil  dari rechtvinding. Sebagai  norma pemerintahan  Asas-asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  merupakan jenis   norma   khusus. Persoalan   ini   bisa   dicontohkan dengan  tugas- tugas    petugas    pelayanan  PBG    yang    memiliki  wewenang    untuk melakukan  tindakan  penerbitan IMB  sebagaimana diatur  dalam  Perda. Perlu    ditekankan    disini    bahwa    isi    dari    Perda  adalah  norma kewenangan,  yaitu  norma  pemerintahan  (bestuur).  Dan  patut memperhatikan   asas   asas   umum   pemerintahan   yang   baik berupa asas kecermatan.
Sebelum  membicarakan  lebih  lanjut  tentang  keadaan  dan pelaksanaan    Pemberian PBG dengan   memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan  Yang Baik di Kabupaten Katingan, maka dalam  keputusan hukum    administrasi,    Asas-asas    Umum  Pemerintahan    Yang    Baik disitematisasi   atau  klasifikasi  antara  lain sebagai berikut38:
1.  Asas-asas   formal   mengenai   pembentukan   keputusan   yang meliputi :
-    asas kecermatan  formal
-    asas fairplay
2.  Asas formal mengenal  formulasi  keputusan  yang meliputi:
-    asas pertimbangan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
-    asas kepastian  hukum formal
3.  asas-asas  material  mengenai  isi keputusan  yang meliputi
-    asas kepastian  hukum
-   asas  kepercayaan  atau  asas  harapan-harapan   yang  telah ditimbulkan
-    asas persamaan
-    asas kecermatan  material
-    keseimbangan
Kiranya asas-asas tersebut dapat dijadikan pedoman dan tolok ukur, sepanjang berkesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945, agama, hukum adat  dan  hukum  positif  lainnya.  Asas-asas  umum  pemerintahan Indonesia   yang   adil   dan   patut   itu   dirinci   sebagai berikut39  : 1.  Asas persamaan;
2.  Asas keseimbangan,  keserasian,  keselarasan;
3.  Asas menghormati  dan memberikan  haknya  setiap orang;
4.  Asas ganti-rugi  karena kesalahan;
5.  Asas kecermatan;
6.  Asas kepastian  hukum;
7.  Asas kejujuran  dan keterbukaan;
8.  Asas larangan  menyalahgunakan  wewenang;
9.  Asas larangan  sewenang-wenang;
10. Asas kepercayaan  atau pengharapan;
11.  Asas motivasi;
12.  Asas kepantasan  atau kewajaran;
13.  Asas pertanggung  jawaban;
14.  Asas kepekaan;
15.  Asas penyelenggaraan  kepentingan  umum;
16.  Asas kebijaksanaan;
17.  Asas itikad baik;

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Mufiz, Materi  Pokok  Pengantar  Administrasi  Negara, Jakarta:Karunika, Universitas Terbuka, 1986 Arto,  A.  Mukti, Konsepsi  Ideal  mahkamah  Agung,  Redefinisi  Peran  dan Fungsi  Mahkamah  Agung  untuk  Membangun  Indonesia  Baru ,
Yogyakarta,:Pustaka  Pelajar, 2001 Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Berdasarkan  Asas Desentralisasi  Menurut  UUD  194 5 ,  disertasi, Bandung,: UNPAD, 1990 Bintoro Tjokroamiidjojo, , Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3ES, 1987
Gibson    Dkk, Organisasi    Perilaku    Struktur    Dan    Proses, Jakarta: Penerbit Erlangga 1991 Gwendolen  M.  Carter  dan  John  H.  Herz, Peranan  Pemerintah  dalam
Masyarakat  Masa  Kini, (vide)  Miriam  Budiardjo  (editopr), Masalah Kenegaraan , Jakarta : Gramedia, 1982
H.A.S.  Natabaya, Penegakan  Supremasi  Hukum, Majalah  Hukum Nasional Edisi No. 1-2001, Jakarta : BPHN, 2001
Hessel  Nogi  Dan  S.  Tangkisan,  Manajemen  Publik,  Jakarta:  Grasindo, 2005 Imam  munawir, Azas-azas    Kepemimpinan    Dalam  islam ,  Surabaya: Usaha Nasional, Tanpa Tahun
Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial , Jakarta : Rajawali Pers,  1985. Laporan    Akuntabilitas    Kinerja    Lembaga    Pemerintah    Kabupaten Katingan Tahun 2021 Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar ilmu politik , Jakarta : Gramedia, 1986 Miftah  Thoha, Birokrasi  Dan  Poutik  Di  Indonesia, Jakarta:  Rajagrafindo Persada, 2003
Miftah    Thoha. Manajemen.    Pembangunan    Daerah      Tingkat      II. Jakarta:Rajawali  Pres. , 1983
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia, 1986
Moenir,  Manajemen  Pelayanan  Umum  Di  Indonesia,  Jakarta  :  Rineka Cipta, 2001
Pamudji, Ekologi Administrasi Negara,Jakarta: Bina Aksara. 1985
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Pustaka  Yustitia,  Amandemen  Undang-Undang  Dasar 1945, Perubahan Pertama,  Kedua,  Ketiga  Dan  Keempat  (Dalam  Satu  Naskah)    Data Wilayah   Administrasi   33   Propinsi,   349 Kabupaten  Dan  91  Kota  Di Seluruh Indonesia,   Jakarta : PT. Buku Kita, 2007.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Politik,  Kekuasaan,  dan  Hukum ,  Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1998
Sanusi Has, Pengantar Penologi, Medan: Monore,1976 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya, Bakti, 2000
SF Marbun dan Mahfud MD, Pokok-pokok  Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Liberty, 2006
SF     Marbun,     Peradilan     Administrasi     dan     upaya     Administratif di Indonesia,yogyakarta  : I Pres, 2003
SF.  Marbun  dan  Moch.  Mahfud, Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi Negara . Yogyakarta  :  Liberty,  1987Soeharjo,  Ilmu  Negara  ,  Semarang  : dahara prize, 1994 Soejono  Soekanto  Dan  Sri  Mamuji,  , Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke II. Jakarta: Rajawali 1998 Soerjono Soekanto , Beberapa  Aspek Socio Yuridis Masyarakat ,  Bandung : Alumni, 1983
Sondang  P.  Siagian, Administrasi  Pembangunan, Jakarta:  Bumi  Aksara. 2000 . Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung. , 1997 Sutarto,  Dasar-Dasar  Organisasi,  Yogyakarta:  Gadjahmada  University Pers,1998 Syarif  Hidayat, “ Persoalan  Mendasar  Implementasi  Otonomi  Daerah ”, Harian Umum “ Media Indonesi a” tanggal 23 Februari 2000.
Tjokrowinoto  Dan  Moeljarto,  , Pembangunan  Dilema  Dan  Tantangan, Yogyakarta: Tiara Wacana , 1999
Viktor  A  Thompson, Modern  Organization, New  York:  Alfred  A.Knoff  , 1961
Wahjono,  Padmo, Indonesia  Negara  Berdasar  Atas  Hukum , Jakarta  : Ghalia Indonesia, 1986
Warsito  Utomo, Peranan  Dan  Strategi  Peningkatan  Dan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan  Otooomi Daerah, Dalam  Jurnal Iimu  Sosial  Dan  Iimu  Politik,  Volume  1.1997.