## THAQĀFIYYĀT: Jurnal Bahasa, Peradaban, dan Informasi Islam
ISSN (Print):  1411-5727,  ISSN (Online): 2550-0937 http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/index

## Vol 20, No. 1 (2021)

## Research Article
Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda dan Respon Umat Islam di Jambi 1915-1942 M

## Rizki Transiska
UIN Sunan Kalijaga

## E-mail: rizkitransiska27@gmail.com
Abstract: The history of education in Jambi is inseparable from Islam as a religion as well as the socio-political   sutuation   in   Jambi   at   that   time.   Islamic   educational   institutions   in   the   form   of madrassas in Jambi began to exist in 1915 AD. At that time the Dutch East Indies government was in power in Jambi. To perpetuate its power, the Dutch East Indies government issued policies. One of he policies was used to suppress islamic education which was a scourge for the Dutch East Indies government. These policies include ethical politics, teacher ordonances, and wild school ordonances wich are also implemented in Jambi.  This study aims to describe the implementation of colonial educational policies in jambi and the attitudes of muslims in responding to these poliecies.
Keywords: Dutch East Indies; Islamic Education; Jambi; Poliecies; Respond

## Pendahuluan
Masuknya Meskipun Jambi dan Belanda telah bersinggungan sejak tahun 1615, akan tetapi   Pemerintah   Hindia   Belanda   baru   berhasil   menduduki   Jambi   secara   resmi   dan menjadikannya keresidenan pada tahun 1906. Setelah menjadi Keresidenan Jambi, secara otomatis kesultanan dihapuskan serta tidak ada lagi jabatan kepala daerah yang dulunya dipegang oleh para anak raja (golongan bangsawan). Hal tersebut berarti penghancuran konsep   tradisional   mengenai state   and   kingship   yang  selama   berabad-abad   dianut masyarakat   Jambi.   Bagi   rakyat   Jambi   sendiri,   pemerintah   Hindia   Belanda   sebagai pemerintah kafir tidak dapat menggantikan kedudukan sultan sebagai penjaga adat dan agama.
Tata   pemerintahan   di   wilayah   Jambi   pada   masa   kesultanan   secara   berjenjang dipimpin oleh sultan, jenang, batin, penghulu, tuo-tuo, dan tengganai. 1 Setelah menjadi keresidenan,   wilayah   Keresidenan   Jambi   dibagi   atas   beberapa   daerah   yang   disebut afdeeling. Residen Jambi dibantu oleh kontelir (controleor) masing-masing untuk afdeeling Jambi,   Muaro   Tembesi,   Sarolangun,   Bangko,   Muaro   Tebo,   Muaro   Bungo   dan   Kerinci. Jabatan controleor  adalah jabatan terendah di hirarki kepegawaian pemerintah kolonial yang   dipegang   oleh   orang   Belanda.   Oleh  karena   itu,   hubungan   antara controleor  dan masyarakat Jambi sulit terjalin, sehingga diangkat seorang demang (kepala distrik atau wedana) 2 dari kalangan bumiputra yang telah berpendidikan. Jambi pada masa tersebut belum   memiliki   sumber   daya   manusia   yang   berpendidikan   modern,   sehingga   jabatan demang dipegang oleh orang di luar Jambi, kebanyakan berasal dari Minangkabau dan Palembang. 3
Kondisi Umum Pendidikan di Jambi Awal Abad ke-20 Lembaga-lembaga pendidikan Islam (pesantren/madrasah) 4 di Jambi mulai berdiri pada pertengahan dekade kedua abad ke-20. 5 Sekitar tahun 1912-1914, beberapa ulama Jambi yang sebelumnya menuntut ilmu di Mekah kembali ke Jambi. Sekembalinya ke Jambi,  mereka  mendirikan  Tsamaratul  Insan,  sebuah  organisasi  yang  kemudian  dalam perkembangannya   mendirikan   lembaga   pendidikan   Islam   di   Jambi,   berupa   madrasah- madrasah.
Di sisi lain, pada masa tersebut pemerintah Hindia Belanda sedang menerapkan politik etis yang salah satu tujuannya menghendaki pendidikan bagi pribumi tetapi pada kenyataannya   cenderung   menekan   pendidikan   terutama   pendidikan   Islam.   Hal   ini dikarenakan para tokoh agama/ulama yang mendirikan dan mengajar di pesantren atau madrasah   dianggap   mengusik   bahkan   dapat   mengancam   kelangsungan   kekuasaan Belanda. Keadaan politik saat itu menampilkan pemerintah Hindia Belanda di satu sisi
1 Sultan sebagai pemimpin kerajaan, jenang sebagai pemimpin rantau, batin sebagai pemimpin nagari, penghulu sebagai pemimpin luhak, tuo-tuo sebagai pemimpin kampung atau dusun, dan tengganai sebagai pimpinan rumah. Lihat Jang A. Muttalib, “Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial Di Jambi Pada Perempatan Pertama Abad Ke-20,” Jurnal Prisma , 1980, 27; Lihat juga R. Zainuddin and dkk., Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi (Jakarta:   Proyek   Inventarisasi   dan   Dokumentasi   Kebudayaan   Daerah,   Departemen   Pendidikan   dan Kebudayaan, 1985), 23.
2 Zainuddin, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi , 44–45.
3 Muttalib, “Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial Di Jambi Pada Perempatan Pertama Abad Ke-20,” 27.
4 Pesantren   dan   madrasah   pada   dasarnya   sama-sama   merupakan   model   pendidikan   Islam.   Penggunaan   model pendidikan  pesantren  pada  umumnya  lebih  banyak  digunakan  di  Jawa,  sebagaimana surau di   Sumatra   Barat, meunasah dan rangkang di Aceh, dan model pendidikan madrasah yang juga diterapkan di Jambi. Karakteristik awal lembaga   pendidikan   Islam   di   Jambi   adalah   madrasah.   Dalam   praktiknya,   madrasah-madrasah   di   Jambi mengembangkan model pendidikan Islam tradisional, yang bercirikan kajian kitab kuning, figur tuan guru (kiai), murid, dan pondok. Karakteristik tersebut mirip dengan pesantren di Jawa, tetapi minus masjid. Sistem pesantren, yang berakar pada tradisi Jawa, adalah yang paling luas memengaruhi model pendidikan Islam di Indonesia secara umum.  Lihat  Muhammad Qodri, “Dinamika Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Pondok Pesantren Aljauharen Kota Jambi,” Media Akademika 25, no. 03 (July 2010): 204; dan Ali Muzakkir, “Transformasi Pendidikan Islam Di Jambi: Dari Madrasah Ke Pesantren,” Islam Realitas: Jurnal of Islamic & Social Studies 03, no. 01 (June 2017): 9.
5 Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 193;  Lihat juga  Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), 169–171.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106 |107
berusaha memperkuat serta melanggengkan kekuasaannya di Indonesia, dan di sisi lain umat   Islam   Indonesia   yang   berupaya   keras   untuk   melepaskan   diri   dari   cengkraman pemerintah Hindia Belanda. 6 Oleh karena itu, untuk memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya   di   Indonesia,   pemerintah   Hindia   Belanda   membuat   kebijakan-kebijakan. Kebijakan   tersebut   digunakan   untuk   menekan   pribumi   khususnya   umat   Islam   yang menjadi penghambat bagi Hindia Belanda. Kebijakan tersebut di antaranya ialah kebijakan terkait pendidikan Islam yang dinilai mengkhawatirkan.
Pada   periode   politik   etis,   banyak   lembaga   pendidikan   mulai   didirikan,   tidak terkecuali di Jambi. 7 Sekolah yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda di daerah Jambi selama kurun waktu penerapan politik etis yaitu volkschool,  vervolgschool,  dan Holandsche Inlandsce School (HIS). Penyelenggaraan pendidikan di Jambi oleh Belanda di satu   sisi   ternyata   bertentangan   dengan   semangat   politik   etis   yang   menghendaki pendidikan  yang membawa  kemajuan bagi pribumi.  Penyelenggaraan pendidikan oleh Belanda   hanya   dapat   ditempuh   oleh   golongan   tertentu.   Sementara   itu,   keberadaan pendidikan   Islam,   justru   mengalami   tekanan   dan   pembatasan.   Keadaan   tersebut mendatangkan berbagai respon dari umat Islam di Jambi. Respon tersebut dapat dilihat dari gerakan sosial berbasis pendidikan di Jambi serta sikap umat Islam di Jambi pada umumnya.

## Intervensi Belanda Terhadap Pendidikan Islam di Jambi
Perkembangan   Jambi   yang   menjadi gewest  (keresidenan)   pada   1906   telah mengukuhkan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda atas Jambi. Berbagai kebijakan juga diimplementasikan   di   Jambi,   termasuk   kebijakan   di   bidang   pendidikan.   Berdirinya lembaga   pendidikan   umum   di   Jambi   sejalan   dengan   ide   politik   etis   yang   diterapkan pemerintah Hindia Belanda. Peranan Belanda dalam bidang pendidikan di Jambi baru dimulai pada abad ke-20. Kurangnya perhatian Belanda terhadap pendidikan bagi pribumi di luar pulau Jawa disebabkan banyak faktor. Dalam kasus Jambi, kurangnya perhatian Belanda terhadap pendidikan di antaranya dikarenakan banyaknya pergolakan pada masa- masa Perang Jambi (1885-1907 M), perkembangan politik etis yang dijalankan Belanda tidak terlalu kentara karena upaya-upaya perlawanan dari Sultan Taha dan pengikutnya masih terus berlangsung hingga awal abad 20.
Selain itu, faktor tidak begitu menguntungkannya perekonomian yang didapat dari Jambi hingga awal abad ke-20 juga menjadi alasan lambannya perkembangan pendidikan di Jambi. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa pada abad ke-17 sampai abad ke-19   nilai   daerah   Jambi   hanya   bergantung   dari   letak   strategisnya   sebagai   pelabuhan transit lada dari wilayah pedalaman. Perekonomian Jambi baru mulai menghasilkan bagi Belanda setelah Belanda berhasil menaklukkan Jambi serta keberhasilan pertanian karet pada 1912.
6 Aqib H. Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1985), 1.
7 Zainuddin, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi , 30 & 34.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106 |108
Masa kejayaan karet atau perekonomian di Jambi secara garis besar terjadi pada 1912-1916 dan 1920 sampai sebelum 1930 ketika depresi ekonomi melanda. Ketika Jambi dianggap mulai cukup menghasilkan keuntungan bagi Belanda, maka infrastuktur mulai dibangun termasuk sekolah-sekolah. Selain itu, dengan penguasaan Belanda atas Jambi serta   perkembangan   ekonomi   Jambi   yang   berimbas   pula   pada   berkembangnya infrastruktur,   maka   muncul   pula   kebutuhan   Belanda   akan   tenaga   kerja   yang   punya kapabilitas   sekaligus   murah.   Oleh   sebab   berbagai   faktor   tersebut,   maka   lembaga pendidikan Belanda kemudian didirikan di Jambi pada abad ke-20.
Bahkan, menurut Budihardjo dalam tesisnya, bahwa sektor pendidikan di Jambi justru baru muncul setelah tahun 1926, ketika Jambi mengalami peningkatan kehidupan ekonomi. Ia menyebutkan bahwa Sekolah Desa ( volkschool) baru berdiri di Jambi antara tahun 1927 sampai 1929, 8 padahal, volkschool sendiri pertama kali diadakan pada 1907 atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutz. 9
Perkembangan   pendidikan   formal   di   Jambi   mulai   menggeliat   pada   tahun   1928 ketika   pemerintah   Hindia   Belanda   mulai   memberikan   subsidi   kepada   sekolah-sekolah. Kemudian, pada tahun 1933 Hollandsch Islandsche School (HIS) mulai didirikan di Jambi, akan tetapi, pribumi yang mengenyam pendidikan formal di sana masih sedikit. Umumnya yang bersekolah di sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda tersebut berasal dari anak demang,   asisten   demang,   mantri,   polisi,   datuk   pasirah   dan   kalangan   berada   lainnya. Respon masyarakat Jambi terhadap pendidikan yang diadakan oleh Belanda tersebut tidak begitu baik. Banyak masyarakat Jambi dengan sinis menjuluki HIS dengan ‘Hantu Iblis Setan’ (HIS). 10
Kebencian   masyarakat   Jambi   terhadap   penjajahan   Belanda   yang   dianggap pemerintah kafir ini oleh masyarakat Jambi, diwujudkan dengan menolak hal-hal yang berkaitan   dengan   Belanda   atau   kumpeni,   termasuk   bidang   pendidikan   formal   yang mulanya tidak diterima oleh masyarakat Jambi. Meskipun demikian, ada pula masyarakat biasa yang sudah menyadari arti peting sekolah, sehingga tergerak untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah formal. Namun, biaya untuk dapat bersekolah di sekolah formal tersebut   tidak   terbilang   murah   bagi   masyarakat   Jambi   umumnya.   Peraturan   sekolah menetapkan biaya sebesar f.40,- per bulan yang harus di bayar untuk dapat menimba ilmu 8 Budihardjo, “Perkembangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Daerah Jambi 1926- 1942” (Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2001), 193–194;  Namun, tulisan  Muttalib, “Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial Di Jambi Pada Perempatan Pertama Abad Ke-20” menyebutkan bahwa volkschool telah berdiri sebelum  1907. Muttalib menyebutkan bahwa pada permulaan 1916 mulai diperkenalkan pajak sekolah sebesar f. 0.50 per Kepala Keluarga. Selain itu, disebutkan pula mengenai rendahnya minat masyarakat Jambi untuk sekolah di Sekolah Dasar Kelas Dua (de schoolen der tweede klasse) dan volkschool . Hal tersebut diperkuat pula oleh Algemeen   Verslag   (Inlandsch   Onderwijs) ,   yaitu   laporan   pendidikan   daerah   pedalaman   pada   tahun   1901. Algemeen Verslag (Inlandsch Onderwijs) , 1901 yang dikutip S. Nasution dalam Sejarah Pendidikan Indonesia halaman 63 menunjukkan bahwa terdapat lima Sekolah Kelas Dua di Jambi dengan jumlah penduduk 125.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah Belanda di Jambi telah ada sebelum 1926, meskipun perkembangannya tidak pesat. ibid., 30; dan S. Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia (Bandung: Jemmars, 1983), 63.
9 Nasution, Sejarah   Pendidikan   Indonesia ,   77;  Lihat   juga  Djohan   Makmur   and   dkk., Sejarah   Pendidikan   Di Indonesia Zaman Penjajahan (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993), 78.
10 Budihardjo, “Perkembangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Daerah Jambi 1926- 1942,” 193–194.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106 |109
di   sekolah   formal. 11 Hal   tersebut   tentunya   berbanding   terbalik   dengan   pendidikan madrasah di Jambi yang umumnya tidak memungut biaya dari para muridnya.
Perkembangan pendidikan formal di Jambi tidak berlangsung lama, akibat krisis ekonomi dunia yang melanda pemerintah Hindia Belanda. Depresi ekonomi yang melanda pada 1930 tersebut berdampak pada bantuan pendidikan bagi Sekolah Desa yang kembali berkurang.   Pesatnya   pertambahan   penduduk   dan   keengganan   pemerintah   Belanda menyediakan dana bagi keberlangsungan pendidikan bumiputra ini mengurangi efesiensi sistem   pendidikan   Sekolah   Desa.  Penutupan   sekolah-sekolah   tersebut   juga   berdampak pada diberhentikannya 33 orang guru. 12 Dalam rangka penghematan anggaran, pemerintah Hindia Belanda menutup sejumlah volcshool di Jambi, Sarolangun, Bangko, Muaro Bungo, dan Muaro Tebo, karena tidak mampu lagi memberi subsidi. Pada tahun 1931 pemerintah Hindia Belanda menutup sebanyak 8 sekolah volkschool.
Selain volkschool, di Jambi juga terdapat Sekolah Rendah (vervolgschool). Terdapat sepuluh vervolgschool yang didirikan di Jambi. Sepuluh vervolgschool tersebut berada di Kota Jambi, Olak Kemang (Seberang sungai Kota Jambi), Muaro Bungo, Tanah Tumbuh, Rantau Ikil, Muaro Tebo, Teluk Rendah, Teluk Kuali, Sarolangun, Rantau Panjang. Lama belajar di vervolgschool  ialah lima tahun. Para murid yang sudah tamat dari  volkschool tiga tahun, kemudian dapat melanjutkan ke sekolah vervolgschool dan diterima di kelas 1V. Vervolgschool ini disebut juga Sekolah Gubernemen, karena dananya sepenuhnya dari pemeritah   Hindia   Belanda,   dan   ada   yang   menyebutnya Sekolah Melayu  sebab bahasa pengantarnya bahasa melayu. 13
Pada tahun 1934 selain volkschool dan vervolgschool, ada satu sekolah untuk anak Eropa/Belanda yang disebut Europeesche Lagere School  (ELS),  Hollands Chinese School (HCS) untuk anak-anak China, dan satu sekolah Belanda untuk bumiputera yang disebut Hollandsche Inlandsche School (HIS) tujuh tahun. 14 Salah satu kurikulum HIS di antaranya yaitu mempelajari bahasa Belanda, di samping juga mempelajari bahasa Melayu. Pada tahun  1934   murid  HIS  berjumlah  194   orang   dengan  jumlah  guru  enam  orang.   Hanya terdapat   empat   persen   pribumi,   dari   total   194   murid   tersebut.   Tahun   1936   kepala sekolahnya ( hoofd der school) diganti dengan orang Indonesia asli yang memiliki ijazah Nederlandsch Hoofdacte  yaitu Raden Momon Wirakesuma dari Bandung. 15 Setelah itu, secara   berangsur-angsur   masyarakat   Jambi   mulai   memasukkan   anaknya,   setelah   ada pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah, tokoh adat, pemuka agama serta cerdik pandai. Sekolah tersebut berlangsung sampai kedatangan Jepang 1942.
Pada tahun 1937 didirikan Cursus voor Lagere Onderwijs (CVO) atau  leergang  di Jambi . Sekolah ini menerima murid tamatan dari vervolgschool lima tahun, untuk dididik dan kemudian dapat diangkat menjadi Guru Sekolah Desa ( volkschool) tiga tahun tahun,
11 Ibid.
12 Makmur, Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan , 78.
13 Budihardjo, “Perkembangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Daerah Jambi 1926- 1942,” 196–197.
14 Zainuddin, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi , 53.
15 Budihardjo, “Perkembangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Daerah Jambi 1926- 1942,” 197.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106 |110
yang muridnya diasramakan dan gurunya mendapat gaji f. 12,50,- sebulan. 16 Pada 1938 juga didirikan sekolah swasta yaitu Neutrale School yang setingkat dengan schakelschool yang kepala  sekolahnya  bernama Raden  Basuki, sebelumnya  merupakan guru pada sekolah Yayasan Theresia. 17 Pada waktu itu di Jambi belum ada jenjang pendidikan Middelbare Uitgebreid   voor   Lager   Onderwijs  (MULO).   Oleh   karena   itu,   bagi   murid   yang   ingin melanjutkan sekolah ke jenjang MULO harus ke Bukit Tinggi, Palembang, Medan atau Jakarta. 18 Selain sekolah-sekolah pemerintah tersebut, tidak banyak sekolah formal yang berdiri di Jambi, sekolah-sekolah pergerakan nasional seperti Taman Siswa tidak dapat menjangkau Jambi karena ketatnya pengawasan  Belanda terhadap  Jambi  pasca  Perang Sarekat Abang 1916. 19
Belanda tampak paradoks dalam menentukan sikapnya terhadap Islam di Indonesia. Belanda mengklaim bahwa mereka bersikap netral terhadap Islam sebagai agama. Namun, di sisi lain Belanda terlihat diskriminatif dengan memberikan kelonggaran serta bantuan uang   lebih   banyak   kepada   kalangan   misionaris   Kristen. 20 Berbagai   sikap   diskriminatif Belanda terhadap umat Islam begitu kentara untuk melemahkan Islam di Indonesia. Hal tersebut   juga   tampak   dalam   berbagai   ordonansi   yang   dikeluarkan   pemerintah   Hindia Belanda.
Sikap   diskriminatif   Belanda   terhadap   pendidikan   Islam   semakin   jelas,   melalui penerbitan   Ordonansi   Guru   ( Staatsblad   van   Nederlansch-Indie  tahun   1905   No.   550) diberlakukan di Jawa dan Madura pada 1905 dan mulai berlaku sampai ke luar pulau Jawa pada 1925. Ordonansi tersebut berisi tentang wajibnya guru agama Islam, termasuk di dalamnya para kiai, guru ngaji, dan pemimpin tarekat, untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu kepada pemerintah kolonial, melalui masing-masing residen, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama di daerahnya. 21 Hal tersebut bertujuan untuk mengawasi dan menekan perkembangan pendidikan Islam. Selain itu juga berkaitan erat dengan   kekhawatiran   pihak   kolonial,   atas   gerakan-gerakan   Islam   yang   dianggap berbahaya karena sering melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap kolonial, terutama setelah terjadinya peristiwa pemberontakan petani Cilegon yang dimotori oleh
16 Ibid., 198–199.
17 Ibid., 198.
18 Ibid.
19 Perang Sarekat Abang ialah peristiwa perlawanan senjata, dipelopori oleh Sarekat Islam (SI) yang berkembang di wilayah pedalaman Jambi, yaitu Sarekat Abang. Terdapat dua kelompok Sarekat Islam di Jambi, yaitu Sarekat Islam di daerah pesisir dan Sarekat Islam di daerah pedalaman. Daerah pesisir merupakan daerah pusat pemerintahan kolonial. Tidak mengherankan jika SI di pesisir beranggotakan golongan menengah yang berorientasi pada perbaikan kondisi sosial ekonomi pribumi. Sebaliknya, SI yang berada di pedalaman menjadi organisasi rakyat biasa yang radikal. Ide radikal itu tidak terlepas dari ilmu abang yang melekat pada SI pedalaman. Ilmu abang yang dimiliki masyarakat pedalaman tersebut ialah ilmu yang mengandung ajaran tarekat dari berbagai aliran, serta ajaran ilmu kebal. Oleh karena itu, Sarekat Islam di daerah pedalaman yang radikal tersebut lebih dikenal sebagai Sarekat Abang dan membedakan diri dari Sarekat Islam “resmi” di pesisir yang mereka sebut SI Putih atau Sarekat Kumpeni. Lihat Muttalib, “Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial Di Jambi Pada Perempatan Pertama Abad Ke-20,” 33–34.
20 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1991), 333.
21 Suminto, Politik Islam Hindia Belanda , 51–52.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106 |111
para haji dan guru agama. 22 Meski berdalih demi keamanan dan ketertiban, tidak dapat dipungkiri bahwa ordonansi yang dikeluarkan pemerintah semakin memberatkan tugas pendidikan   yang   dilaksanakan   oleh   umat   Islam.   Hal   tersebut   berdampak   juga   pada kebodohan   dan   kemiskinan   yang   semakin   terlihat   serta   menjadi   gejala   umum   bagi pribumi. 23
Ordonansi Guru tersebut dinilai sebagai sikap diskriminatif pemerintah kolonial Belanda. Peraturan ini memang mudah dijalankan oleh sekolah yang memiliki organisasi yang rapi, tetapi tidak demikian halnya dengan guru-guru agama Islam. Mereka tidak menyelenggarakan administrasi yang rapi dalam mengatur sekolah atau pengajian. Bahkan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren maupun madrasah tidak menyelenggarakan administrasi seperti itu, tidak mencatat nama seluruh santri atau guru-guru yang mengajar di sana. Pengawasan yang amat ketat dan terus-menerus terhadap para guru agama Islam dianggap sebagai pembatasan kemerdekaan mereka. Lebih tragis lagi peraturan itu juga membatasi materi yang diajarkan. Hal ini dinilai sebagai pengekangan tanpa batas yang jelas.
Pada   tahun   1905   ketika   Ordonansi   Guru   pertama   kali   diterbitkan,   ordonansi tersebut belum berlaku di Jambi. Hal tersebut di antaranya karena cakupan wilayah yang diatur oleh ordonansi tahun 1905 yang masih meliputi Jawa dan Madura saja. Selain itu, perhatian   terhadap   pendidikan   Islam   secara   melembaga   belum   giat   dimunculkan, masyarakat masih menjalankan pola mengaji setiap petang ke surau maupun ke rumah guru.   Wilayah   Jambi   juga   belum   sepenuhnya   resmi   berada   di   bawah   pemerintahan Belanda. Pergolakan dan perlawanan yang berlangsung selama Perang Jambi pun belum benar-benar   tuntas,   sehingga   fokus   Belanda   masih   pada   pengukuhan   pondasi   awal kedudukannya di Jambi serta melumpuhkan perlawanan yang berlangsung di Jambi.
Keberadaan madrasah-madrasah serta sekolah-sekolah yang didirikan di wilayah keresidenan   Jambi   sejak   abad   ke-20   terus   mengalami   perkembangan.   Hal   itu   menjadi momok bagi Belanda. Pengembangan sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda yang bersifat  diskriminatif  tidak  banyak  dilirik oleh  masyarakat,  bahkan  cenderung dibenci. Kebutuhan   pengetahuan   bagi   masyarakat   Jambi   kebanyakan   tidak   disalurkan   dengan mengenyam   pendidikan   formal   dari   pemerintah   kolonial.   Masyarakat   lebih   memilih mengenyam   pendidikan   madrasah   atau   sekolah   swasta   yang   didirikan   oleh   sesama pribumi.   Keberadaan   madrasah   dan   sekolah   tersebut   menjadi   tantangan   bagi   pihak pemerintah kolonial disebut, mereka menyebutnya sebagai Wilde Scholen  atau Sekolah Liar, pemerintah kolonial bahkan mengeluarkan ordonansi untuk menyingkirkan sekolah- sekolah pribumi tersebut. 24
22 Ibid., 52; Lihat juga Nurul Hak, “Perubahan Sosial Pesantren Di Tasikmalaya Pada Paruh Pertama Abad Ke-20 (1905-1950)” (Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2003), 122–123.
23 Jahdan   Ibnu   Humam   Saleh,   “Perkembangan   Pendidikan   Muhammadiyah   Pada   Pemukiman   Santri   Di   Kota Yogyakarta 1912-1942” (Thesis, Universitas Gadjah Mada, 1991), 28.
24 Moh. Slamet Untung, “Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren,” Jurnal Forum Tarbiyah 11, no. 01 (June 2013): 8.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106 |112
Pelaksanaan Ordonansi Sekolah Liar ini diterapkan Belanda di Jambi dengan cara tidak mengizinkan pendirian sekolah-sekolah swasta baru, mempersulit proses berdirinya sekolah-sekolah   baru,   terutama   sekolah   sekolah   berbasis   agama   Islam,   serta   menutup sekolah-sekolah   yang   dianggap   melanggar   peraturan   yang   termuat   di Staatsblad   van Nederlansch-Indie tahun 1932 No. 494 dan 495. Belanda membuat aturan-aturan yang ketat mengenai   pendirian   sekolah-sekolah   swasta   baru.   Sekolah-sekolah   agama   kesulitan memenuhi   persyaratan   untuk   mendirikan   sekolah   tersebut,   terutama   dengan   adanya ketentuan yang ketat dalam pengangkatan guru-guru agama. Serta adanya syarat guru- guru sekolah swasta yang akan didirikan haruslah lulusan sekolah-sekolah yang didirikan Belanda. 25
Di Jambi, Ordonansi Sekolah Liar ini dialami beberapa lembaga pendidikan. Di antaranya ialah Saqafah Islamiyah di Sarolangun dan Sumatra Thawalib cabang Kerinci. Pendiri   Saqafah   Islamiyah   ialah   H.   Nawawi,   yang   merupakan   seorang   ulama   lulusan Mekah.   Ia   mendirikan   Saqafah   Islamiyah   di   Dusun   Gurun   Tuo,   Sarolangun.   Sekolah tersebut pada mulanya tidak memperoleh izin berdiri dari Belanda. Namun, setelah adanya protes yang dilakukan H. Nawawi melalui surat yang dikirimkannya kepada Gubernur Jendral, maka Saqafah Islamiyah di Gurun Tuo, Sarolangun, dapat berdiri. Dalam Pasal 15 Staatsblad   van   Nederlansch-Indie  tahun   1932   No.   494, 26 terdapat   aturan   yang memungkinkan   H.   Nawawi   memprotes   izin   pendirian   sekolah   yang   tidak   diberikan pemerintah   daerah   dengan   melakukan   banding   ke   Gubernur   Jendral.   Usaha   banding tersebut dimanfaatkan H. Nawawi untuk menunjukkan tujuan Sekolah Saqafah Islamiyah yang   terlepas   dari   kepentingan   politik   yang   ditakutkan   Belanda.   Di   Kerinci   terdapat sekolah yang didirikan oleh Sumatera Thawalib di bawah pimpinan H. Azhari. 27 Sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah di Jambi yang terkena dampak Ordonansi Sekolah Liar dan ditutup oleh Belanda.
Taman siswa sebagai perguruan swasta nasional yang terkenal luas mendapat imbas dari adanya Ordonansi Sekolah Liar ini pada saat itu belum menjangkau Jambi. Namun, lulusan sekolah Taman Desa Raya di pulau Jawa, yaitu M. Chatib Tabun, H.M. Chatib dan A.T. Hanafiah berhasil mendirikan sekolah-sekolah di Jambi. M. Chatib Tabun berhasil mendirikan Nederlandsche   School,  di   Sarolangun.   H.M.   Chatib   dan   A.T.   Hanafiah mendirikan Schakel   School  di   Sarolangun   juga.   Sekolah-sekolah   tersebut   mengajarkan mata   pelajaran   sekolah   dasar   dan   bahasa   Belanda.   Meskipun   sekolah-sekolah   tersebut tidak ditutup oleh Belanda, akan tetapi, guru-gurunya tetap mendapatkan pengawasan yang ketat oleh Belanda. 28
Terhadap   madrasah-madrasah   yang   telah   didirikan   sejak   tahun   1915   oleh Tsamaratul Insan di Jambi, Belanda tidak mengenakan Ordonansi Sekolah Liar sehingga
25 Zainuddin, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi , 74–74.
26 Lihat lampiran 3, 94.
27 Sumatera Thawalib adalah suatu partai atau lembaga pendidikan islam yang militan, tegas anti penjajahan dan anti modal asing. Lihat Zainuddin, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi , 76.
28 Ibid., 75.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106 |113
madrasah-madrasah tersebut tidak ditutup. 29 Hal tersebut besar kemungkinan dikarenakan pelobian yang kuat dan kedekatan salah satu petinggi Tsamaratul Insan, Sayyid ‘Ali al- Musawwa   dengan   Belanda.   Meski   begitu,   Belanda   tidak   lantas   melepaskan pengawasannya   terhadap   madrasa-madasah   yang   didirikan   Tsamaratul   Insan.   Belanda tetap melakukan pengawasan ketat terhadap Tsamaratul Insan dan madrasah-madasahnya terutama dalam hal pengangkatan guru agama baru.
Pada beberapa kasus di Jambi, campur tangan pemerintah Hindia Belanda terkait pendidikan dan guru agama tidak hanya terlihat dari Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar saja. Intervensi pemerintah Hindia Belanda juga tampak melalui kebijakan yang terapkan secara insindental. Bentuk intervensi tersebut dapat dilihat pada penutupan sekolah yang didirikan oleh Ahmad Basuki dan Guru Hasan. Sekolah tersebut bernama Neutrale Hollandsch Indlandsche School. Penutupan sekolah yang didirikan oleh Ahmad Basuki dan Guru Hasan tersebut dikarenakan adanya onderwijs verbod. Melalui onderwijs verbod  tersebut,   polisi   polisi   memiliki   hak   campur   tangan   dalam   pengajaran.   Polisi sewaktu   waktu   dapat   melakukan   penggeledahan   terhadap   sekolah   dan   rumah-rumah guru.   Dengan  berbagai   macam   alasan  yang   dicari-cari   dan   dengan  tuduhan   membuat kwitansi palsu akhirnya Ahmad Basuki ditangkap dan dihukum. Neutrale Hollandsch Indlandsche School pun akhirnya ditutup. 30
Selain onderwijs verbond, intervensi yang dilakukan Belanda di bidang pendidikan juga ditunjukkan melalui penerapan Undang-undang Passenstelsel terhadap Ilyas Ya’kub. Pada tahun 1935 ketika seorang ulama dari Sumatera Barat bernama Ilyas Ya’kub ingin mengajar   di   Madrasah   Nurul   Iman,   pemerintah   Hindia   Belanda   ikut   campur   dengan menerapkan   Undang-undang Passenstelsel  yaitu   undang-undang   yang   menyatakan keberhakan   Belanda   mengusir   seseorang   dari   tempat   dengan   alasan   ketertiban   dan keamanan. Oleh karena itu, Ilyas Ya’kub  kembali  ke Padang  Panjang karena dicurigai berpandangan ekstrem. 31
Respon Umat Islam di Jambi
Mengenai   sistem   persekolahan,   tidak   dapat   dipungkiri   bahwa   penyelenggaraan pendidikan bagi pribumi oleh Belanda memiliki tujuan oportunisme demi mendapatkan pegawai murah terdidik. Oleh karena itu, pada awal abad ke-20 perekonomian Jambi yang tidak memberi keuntungan bagi Belanda turut menjadi faktor minimnya perhatian Belanda terhadap pembangunan infrastruktur maupun sekolah di Jambi. Selain itu, adanya praktik diskriminasi yang kental serta biaya sekolah yang tidak sedikit bagi pribumi menjadi salah satu penyebab kurang berhasilnya penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kesempatan pendidikan hanya ada bagi golongan tertentu saja, hanya sedikit sekali   pribumi   dari   golongan   bangsawan   maupun   pejabat   yang   dapat   bersekolah   di
29 Ibid.
30 Ibid.,   76;   Lihat   juga   R.   Zainuddin, Sejarah   Pendidikan   Derah   Jambi (Jakarta:   Departemen   Pendidikan   dan Kebudayaan, 1980), 48.
31 Zainuddin, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi , 76.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106 |114
sekolah   Belanda,   padahal   pendidikan   adalah   kebutuhan   yang   mendasar   bagi   semua kalangan.
Keadaan tersebut, secara tidak langsung mendorong berdirinya madrasah-madrasah di   Jambi,   serta   sebagai   respon   atas   kebijakan   politik   pendidikan   pemerintah   Hindia Belanda yang masif pada awal abad ke-20. Kebutuhan masyarakat Jambi akan pengetahuan sulit diperoleh melalui sistem persekolahan Belanda sebab sekolah Belanda di Jambi belum merata   hingga   awal   abad   ke-20.   Selain   itu,   praktik   sekolah   Belanda   yang   bersifat diskriminatif, biaya  sekolah yang  tinggi  bagi pribumi,  serta semangat  anti-kafir dalam sanubari masyarakat Jambi, turut menjadi pemantik munculnya lembaga pendidikan Islam formal di Jambi.
Sejak   politik   etis   diberlakukan   di   Indonesia,   pendidikan   diarahkan   untuk menjadikan   Indonesia   sebagai   bagian   dari   kebudayaan   Barat   melalui   politik   asosiasi kebudayaan. Snouck Hurgronje, penasehat Belanda mengenai urusan Islam di Indonesia, yang   menyadari   bahaya   Pan-Islamisme,   mendesak   agar   rakyat   Indonesia   dipengaruhi untuk menjauhi gagasan Pan-Islamisme dengan memberikan pendidikan Barat melalui asosiasi   dengan   Belanda. 32 Secara   khusus   kebijakan   penyelenggaran   pendidikan   yang diberikan   oleh   pemerintah   kolonial   Belanda   dijadikan   instrumen   yang   ampuh   untuk mengurangi dan akhirnya mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia. 33
Terhadap politik etis, dengan adanya sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda di   Jambi,   masyarakat   Jambi   pada   umumnya   menolaknya.   Peraturan   sekolah-sekolah modern   tersebut   yang   mengharuskan   muridnya   memakai   celana,   rambut   digunting, membaca, menulis huruf latin, dan memakai Bahasa Belanda, ditentang rakyat karena hal tersebut dianggap kebiasaan orang kafir. 34 Rakyat Jambi lebih memilih menyembunyikan anak-anaknya agar tidak masuk sekolah. Bahkan, pemaksaan melalui kepala-kepala dusun dan   aparat   menimbulkan   kemarahan   rakyat.   Selain   itu,   tingginya   pajak   sekolah   yang dikenakan   juga   semakin   menyengsarakan   rakyat,   terutama   ketika   rakyat   Jambi   turut terkena imbas depresi ekonomi.
Menanggapi kebutuhan akan pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang tidak mungkin didapatkan dari pemerintah Hindia Belanda, bersamaan pula dengan momentum kembalinya   ulama-ulama   Jambi   dari   Timur   Tengah   maka   didirikanlah   organisasi Tsamaratul Insan. Tsamaratul Insan ialah perukunan atau organisasi sosial yang banyak berfokus pada pendidikan. Organisasi sosial-pendidikan tersebut berdiri ketika Jambi telah menjadi gewest  di bawah Kepala Residen Jambi. Pada awal berdirinya, perukunan ini anggotanya   hanya   sedikit,   yang   terdiri  dari   para   ulama   dan   beberapa   pedagang   serta petani.   Bentuk  serta   program  perukunan  ini  pun  sederhana,   hanya  mengurusi   urusan kematian,   memberikan   pertolongan   kepada   anggota   yang   tertimpa   musibah   atau kemalangan, serta kesejahteraan sosial anggotanya. Pada perkembangannya, perukunan Tsamaratul Insan mendapatkan izin resmi pemerintah Hindia Belanda berdasarkan izin
32 Untung, “Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren,” 7.
33 Ibid.
34 Adrianus Chatib, Kesultanan Jambi Dalam Konteks Sejarah Nusantara (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 59.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106 |115
Residen   Negeri   Jambi   nomor   1636   sebagaimana   yang   tercantum   dalam   peraturan pendiriannya   yang   dibuat   di   Jambi   pada   10   September   1915   bertepatan   dengan   1 Zulqa’idah 1333 H. 35
Berdirinya Tsamaratul Insan ini memicu munculnya harapan dan juga tanggapan sesuai   kepentingan   masing-masing   pihak.   Belanda   berharap   bahwa   berdirinya Tsamaratul .Insan memudahkan pendekatan dan kontrol terhadap kegiatannya. Mengingat organisasi tersebut bersifat lokal dan tidak terkait dengan daerah lain, anggotanya juga merupakan penduduk asli, dan kegiatannya hanya terkait bidang ibadah keagamaan saja. Menurut Sarekat Islam di Jambi, berdirinya Tsamaratul Insan merupakan usaha Belanda untuk melemahkan perjungan masyarakat Jambi. Berdirinya Tsamaratul Insan dianggap sebagai organisasi buatan Belanda serta sebagai upaya Belanda untuk memecah belah umat Islam di Jambi. Bagi masyarakat Jambi sendiri, berdirinya Tsamaratul Insan diharapkan dapat   menyatukan   masyarakat   Jambi   untuk   meningkatkan   usaha   bersama   dalam pengembangan ajaran Islam sebagaiana tujuan awal didirikan.
Faktor   pendorong   pesatnya   pertumbuhan   madrasah-madrasah   di   Jambi   di antaranya ialah pesatnya keberadaan sekolah-sekolah Belanda di Jambi setelah tahun 1926. Di   samping   itu,   kembalinya   para   tokoh   Jambi   dari   menuntut   ilmu   dan   kemudian menyelenggarakan   pendidikan   di   kampung   asalnya   menjadi   variabel   penting   lainnya. Pendidikan Islam di Jambi pada abad ke-20 ditandai dengan era baru setelah para ulama alumni Timur Tengah kembali ke Jambi. Semangat untuk mengembangkan pendidikan sebagai jalan mencerdaskan masyarakat Jambi ini juga muncul karena kejenuhan sebagian umat Islam di kota atas Perang Jambi yang berkepanjangan. Kebencian masyarakat Jambi terhadap   penjajah   memunculkan   dua   pola   reaksi   yang   berbeda.   Perang   Jambi   yang berlangsung sejak 1858 hingga wafatnya tokoh-tokoh sentral perlawanan seperti Sultan Taha pada 1904 lalu Panglima Perang Jambi, Raden Mat Taher pada 1907, nyatanya tidak benar-benar   mematikan   perlawanan   masyarakat   Jambi.   Di   wilayah   pedalaman   sebagai basis   pendukung   perlawanan   Sultan   Taha,   perlawanan   secara   sporadis   masih   terus berlangsung. Di sisi lain, masyarakat kota lebih memilih jalan mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan. Hal ini bersamaan pula dengan momentum kembalinya para ulama dari   Timur   Tengah.   Kemudian   didirikanlah   lembaga   pendidikan   Islam   formal   yang dibawahi organisasi Tsamaratul Insan yang mereka didirikan. 36
Sistem   pendidikan   yang   sebelumnya   polanya   berupa   murid-murid   yang   belajar mengaji di surau/langgar/rumah guru kemudian disemarakkan dengan munculnya sistem madrasah. Sistem Madrasah yang diterapkan ini diadopsi dari tempat para ulama tersebut tersebut menuntut ilmu sebelum kembali ke Jambi. Para ulama yang kembali ke Jambi setelah menimba ilmu di Timur Tengah di antaranya ialah, H. Abd al-Shamad bin H. Ibrahim, H. Ibrahim bin H. ‘Abd al-Majid, H. Ahmad bin ‘Abd al-Syakur, H. Utsman bin H. Muhammad   ‘Ali,   Kemas   H.   Muhammad   Shaleh   bin   Kemas   H.   Muhammad   Yasin   dan
35 Fauzi MO. Bafadhal, “Sejarah Sosial Pendidikan Islam Di Jambi” (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 2 & 91–92.
36 Ibid., 72–74.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106 |116
Sayyid  Alwi   bin.   Muhammad.   Para   ulama   alumni   Timur   Tengah   tersebut   pada   1914 mendirikan kuttab  (tempat   baca   tulis)   yang   sederhana,   terbuat   dari   bambu   sehingga disebut “Madrasah Bambu/Buluh”.
Pada   perkembangannya   kemudian,   dibentuklah   Tsamaratul   Insan   pada   tahun 1915. 37 Tsamaratul Insan didirikan sebagai payung hukum yang mengurusi permasalahan umat Islam di Jambi. Salah satu fokusnya yaitu dalam bidang pendidikan. Pada bidang ini, Tsamaratul   Insan   mendirikan   lembaga   pendidikan   Islam   berupa   madrasah.   Madrasah- madrasah   yang  didirikan  oleh  Tsamaratul  Insan  di   antaranya   adalah  Madrasah  Nurul Iman, Madrasah Nurul Islam, Madrasah Sa’adatuddarain, dan Madrasah al-Jauharain.
Madrasah Nurul Iman merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam pertama yang didirikan di Jambi. Pendirian Madrasah Nurul Iman tidak terlepas dari peranan para ulama anggota Tsamaratul Insan. Di antara tokoh-tokoh pendiri Madrasah Nurul Iman ialah H. Abd al-Shamad bin H. Ibrahim, Sayyid Ali al-Musawwa, H. Ahmad bin ‘Abd al- Syakur, H. Utsman bin H. Muhammad ‘Ali, dan Kemas H. Muhammad Shaleh bin Kemas H. Muhammad Yasin. Mudir pertama madrasah Nurul Iman adalah H. Ibrahim bin H. ‘Abd al-Majid. 38
Madrasah-madrasah tertua yang berada di bawah naungan perukunan Tsamaratul Insan rata-rata berdiri di Seberang Kota Jambi (termasuk wilayah Ibu Kota Keresidenan Jambi). Selain di Seberang Kota Jambi, wilayah-wilayah di luar pusat kota keresidenan Jambi   juga   berdiri   lembaga   pendidikan   Islam,   baik   tradisional   maupun   yang   telah memasukkan pelajaran umum. Lembaga pendidikan tersebut di antaranya ialah, Madrasah Sumatera Thawalib di Kerinci, Schakel School  di Sarolangun, Madrasah Rawaniyyah di Kerinci. Di Lubuk Landai, suatu dusun di daerah Bungo berdiri pula Madrasah pada tahun 1928. Biaya yang dibebankan kepada setiap wali murid yang menuntut ilmu di madrasah tersebut sebesar f. 10 - f. 30 per tahun untuk keperluan menggaji ustaz, pembelian alat-alat belajar dan biaya keperluan operasional madrasah lainnya.
Pada   tahun   1937,   berdiri   pula   Madrasah   Saqafah   di   Gurun   Tuo,   Sarolangun. Madrasah Saqafah tersebut didirikan oleh Haji Nawawi bin Ahmad. Kurikulum madrasah Saqafah juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum seperti ilmu bumi, ilmu alam, ilmu aljabar,   ilmu   hewan,   bahasa,   termasuk   Bahasa   Inggris.   Madrasah   tersebut   juga mengadakan diskusi-diskusi politik dengan mendatangkan pakar politik misalnya Kahar Muzakir.   Haji   Nawawi   juga   merupakan   sosok   yang   giat   meneliti   kitab-kitab   kuning, sehingga ia dicurigai bermazhab wahabi dan merupakan penganut Pan-Islamisme oleh pemerintah belanda.
Pada   tahun   1905   ketika   adanya   Ordonansi   Guru   pertama   yang   menghambat perkembangan pendidikan Islam, madrasah di Jambi belum menjadi suatu lembaga yang terorganisir. Pada masa itu, pola pendidikan masyarakat Jambi ialah mengaji setiap petang ke surau maupun ke rumah guru. Jadi, Ordonansi Guru tahun 1905 belum berdampak
37 Ibid., 199; Lihat juga Muzakkir, “Transformasi Pendidikan Islam Di Jambi: Dari Madrasah Ke Pesantren,” 11; Bafadhal, “Sejarah Sosial Pendidikan Islam Di Jambi,” 72–74; Fadhil, “Pembaharuan Pendidikan Islam KH. Abdul Qadir Di Madrasah As’ad Seberang Kota Jambi 1951-1970” (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 82.
38 Bafadhal, “Sejarah Sosial Pendidikan Islam Di Jambi,” 107–111.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106 |117
pada pendidikan di Jambi. Faktor lainnya, yaitu wilayah Jambi yang belum sepenuhnya resmi   berada   di   bawah   pemerintahan   Belanda.   Pergolakan   dan   perlawanan   yang berlangsung selama Perang Jambi pun belum benar-benar tuntas, sehingga fokus Belanda masih   pada   pengukuhan   fondasi   awal   kedudukannya   di   Jambi   serta   melumpuhkan perlawanan yang berlangsung di Jambi.
Ketika menilik respon atas implementasi Ordonanasi Guru tahun 1905 yang berlaku di Jawa dan Madura, ordonansi tersebut juga tidak menimbulkan protes dari pihak Islam sendiri di Jawa. Hal ini tidak dapat dipahami bahwa mereka menerima peraturan tersebut. Faktor-faktor tidak adanya protes ketika itu lebih dikarenakan oleh rendahnya kesadaran tentang   dampak   dari   pemberlakuan   peraturan   tersebut   dan   ketidaktahuan   para   guru agama dalam mengorganisir diri menghadapi kesewenang-wenangan Belanda ketika itu. Baru pada 1922 timbul kesadaran umat Islam untuk memprotes kebijakan pendidikan kolonial yang diwujudkan melalui Kongres al-Islam tahun 1922. Dalam Kongres tersebut Ordonansi   Guru   1905   dipandang   sebagai   bentuk   penghambatan   terhadap   aktivitas pendidikan Islam. Protes dari kalangan umat Islam tersebut mendapat respon pemerintah Hindia Belanda. Belanda mencabut Ordonansi Guru 1905 melalui penerbitan Ordonansi Guru 1925. 39 Ordonansi Guru 1925 oleh Belanda diklaim lebih lunak daripada Ordonansi Guru 1905.
Ordonansi Guru 1925 terbit melalui Staatsblad van Nederlansch-Indie  tahun 1925 No.   219.   dan   secara   praktis   berlaku   juga   di   Jambi.   Tsamaratul   Insan   sebagai   sebuah organisasi penting yang mendirikan beberapa madasah-madrasah utama di Jambi turut menunjukkan   sikap   terhadap   kebijakan   pendidikan   kolonial.   Sikap   Tsamaratul   Insan cenderung patuh dan tidak memberontak terhadap kebijakan pendidikan kolonial. Sikap submisif   dipilih   Tsamaratul   Insan   demi   keberlangsungan   pendidikan   Islam   yang didirikannya. Meskipun demikian, Tsamaratul Insan tetap mematri kebencian terhadap penjajah Belanda dan semangat anti-kafir dalam lingkungan madrasahnya. Sikap submisif Tsamaratul Insan tersebut berhasil melanggengkan keberadaan madrasah-madrasah yang didirikannya.   Belanda   juga   cenderung   tidak   mengusik   madrasah-madrasah   di   bawah Tsamaratul Insan yang memang telah lama berdiri sebelum terbitnya Ordonansi Guru 1925 dan tidak menampakkan upaya konfrontatif terhadap pemerintah Hindia Belanda.
Pelaksanaan   Ordonansi   Guru   berupa   pendataan   dan   pengawasan   ketat   yang dilakukan Belanda kebanyakan dilakukan kepada sekolah-sekolah atau madrasah baru. Pendiri madrasah-madrasah tersebut merupakan para tokoh yang kembali ke Jambi dari menuntut ilmu di sekolah yang dibawahi pergerakan nasional. Selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah yang guru maupun institusinya berafiliasi dengan organisasi-organisasi yang lantang melakukan perlawanan kepada Belanda, seperti Sumatra Thawalib, Sarekat Islam, dan sebagainya.
Perlawanan   lembaga   pendidikan   Islam   terhadap   pemerintah   kolonial   Belanda dilakukan dalam rangka menjaga identitas religio-kulturalnya dari kedigdayaan penetrasi sistem pendidikan sekuler dan invasi militer Belanda. Perlawanan pesantren (madrasah)
39 Untung, “Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren,” 13.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106 |118
tersebut muncul secara tersembunyi dan terbuka. Menurut Mahmud Arif dalam disertasi berjudul Pendidikan Islam Transformatif, perlawanan tersembunyi diwujudkannya dalam bentuk   sikap   konservatif,   defensif,   dan   isolasionis,   sedangkan   perlawanan   terbuka dimanifestasikan   dalam   bentuk   sikap   nonkooperatif   dan   pengobaran   semangat   anti penjajah. Langkah ini dilatarbelakangi oleh semakin menguatnya penetrasi budaya Barat modern dan kebijakan diskriminatif pemerintah Kolonial Belanda terhadap umat Islam. 40 Reaksi yang ditunjukkan masyarakat Jambi pada umumnya yang direpresentasikan oleh madrasah dan para ulama, memang cenderung tidak vokal, jika dibandingkan dengan penolakan-penolakan dari komunitas umat Islam lainnya. 41 Hal ini juga terjadi dikarenakan kuatnya pengaruh Belanda dalam mengisolasi Jambi dari semua organisasi politik dan pergerakan yang terjadi di luar Jambi pasca adanya perlawanan Sarekat Abang tahun 1916.
Madrasah   di   Jambi   menunjukkan   sikap   perlawanan   tersembunyi   dalam menghadapi   kebijakan   pemerintah   Hindia   Belanda   terkait   pendidikan.   Perlawanan tersembunyi   tersebut   diwujudkannya   dalam   bentuk   sikap   konservatif,   defensif,   dan isolasionis. Sikap konservatif, defensif, dan isolasionis tersebut misalnya, tampak dalam madrasah-madrasah   di   bawah   Tsamaratul   Insan,   baik   Nurul   Iman,   Nurul   Islam, Sa’adatuddarain,   dan   al-Jauharain,   cenderung   bersikap   konservatif.   Meskipun   tidak melakukan perlawanan secara konfrontatif terhadap pemerintah Hindia Belanda, mereka dengan  jelas menolak segala  bentuk “atribut Belanda”  dalam madrasah. Materi-materi pelajaran untuk madrasah-madrasah di bawah Tsamaratul Insan menolak ilmu umum, bahkan   pakaian-pakaian   yang   identik   dengan   Belanda   juga   dilarang   karena   dianggap merupakan kebiasaan orang kafir. Ketidak setujuan Tsamaratul Insan terhadap Belanda tetap tampak meskipun tidak dilakukan secara agresif dan konfrontatif. Hal itu terjadi mengingat   pasca   Perang   Sarekat  Abang,   Belanda   melakukan   pembersihan   secara   total kepada bibit-bibit pemberontakan serta mengisolasi Jambi dari pergerakan nasional yang berlangsung masa itu. 42
Secara   umum   di   Jambi   setelah   berakhirnya   Perang   Sarekat   Abang   tahun   1916 dengan kekalahan, upaya-upaya perlawanan terhadap Belanda tidak lagi kentara. Sikap rakyat Jambi tentunya masih non-kooperatif terhadap Belanda. Akan tetapi, hal tersebut tidak   ditunjukkan   dengan   terang-terangan,   sebab   ancaman   hukuman   berat   yang   akan dijatuhkan kepada rakyat yang berani melahirkan pemikiran baik melalui tulisan maupun lisan. 43 Selain   itu,   pemerintah   Hindia   Belanda   juga   tampaknya   berhasil   mengamankan kekuasaannya di Jambi dengan mengatasi perlawanan fisik dalam Perang Sarekat Abang hingga ke akar-akarnya. Banyak tokoh dan pemimpin rakyat Jambi yang dibuang ke Digul, Ternate, dan Nusa Kambangan. Dalam rangka mengamankan kekuasaannya tersebut pula, pemerintah   Belanda   secara   ketat   menerapkan   pembatasan-pembatasan   terhadap
40 Ibid., 3.
41 Seperti adanya kongres al-Islam tahun 1926 di Bogor, organisasi Muhammadiyah 1928 dengan kongres XVII, serta reaksi kuat yang ditunjukkan masyarakat Minangkabau yang mengadakan rapat besar di Bukit Tinggi pada 18 Agustus   1928   yang   dihadiri   800   guru   dan   ulama   ditambah   200   orang   perwakilan   dari   115   organisasi   Islam Minangkabau.
42 Chatib, Kesultanan Jambi Dalam Konteks Sejarah Nusantara , 64.
43 Zainuddin, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi , 64.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106 |119
perkumpulan atau partai politik. Perkumpulan-perkumpulan atau organisasi politik yang tidak   jelas   tujuannya   serta   yang   dianggap   bertentangan   dan   dapat   membahayakan keamanan pemerintah Hindia Belanda dilarang. 44

## Penutup
Penyelenggaraan pendidikan di Jambi oleh Belanda baru dimulai pada dasawarsa ke-dua abad ke-20, ketika perekonomian Jambi mulai menguntungkan bagi Belanda dan perlawanan   di   Jambi   berhasil   diredam.   Pada   masa   itu,   dimulailah   babak   baru pembangunan infrastruktur serta lembaga pendidikan formal di Jambi berupa volkschool, vervolgschool,  dan  HIS.   Semangat   untuk   menyelenggarakan   pendidikan   bagi   pribumi menjadi kontradiksi ketika Belanda justru menjegal pendidikan yang diselenggarakan oleh pribumi sendiri, terutama pendidikan Islam. Demi mengamankan posisinya, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan kebijakan terkait pendidikan berupa ordonansi sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap pendidikan Islam yang dinilai mengkhawatirkan.
Kebijakan Belanda terkait pendidikan diantaranya dengan mengeluarkan ordonansi- ordonansi. Ordonansi Guru tahun 1905 belum berlaku di Jambi, akan tetapi Ordonansi Guru 1925 tersebut secara praktis berlaku di Jambi. Belanda juga mengeluarkan Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1932 No. 494 dan 495, yang mengatur mengenai sekolah liar, yakni sekolah swasta yang tidak disubsidi pemerintah Hindia Belanda.
Menanggapi kebijakan tersebut, sikap masyarakat Jambi cenderung defensif. Bentuk respon   umat   Islam   Jambi   terhadap   kebijakan   pemerintah   Hindia   Belanda   terkait pendidikan secara umum terepresentasikan oleh Tsamaratul Insan termasuk madrasah- madrasah   di   bawahnya   serta   sikap   masyarakat   Jambi   pada   umumnya.   Mereka   tidak melakukan perlawanan yang agresif dan melibatkan serangan fisik, melainkan dengan mematri   semangat   anti   kafir.   Materi-materi   pelajaran   madrasah-madrasah   di   Bawah Tsamaratul   Insan   menolak   ilmu   umum,   bahkan   pakaian-pakaian   yang   identik   dengan Belanda juga dilarang. Sikap defensif tersebut disebabkan kejenuhan sebagian masyarakat atas   Perang   Jambi   yang   hampir   setengah   abad,   serta   politik   isolatif   yang   dilakukan pemerintah   kolonial   terhadap   Jambi   pasca   Perang   Sarekat   Abang.   Pembersihan   bibit pemberontakan   di   Jambi   dari   akarnya   serta   menutup   Jambi   dari   segala   pergerakan nasional yang berlaku di luar wilayah Jambi, telah mendorong sikap defensif masyarakat Jambi dalam merespon kebijakan kolonial Belanda.

## Daftar Pustaka
Bafadhal, Fauzi MO. “Sejarah Sosial Pendidikan Islam Di Jambi.” Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
Budihardjo. “Perkembangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Daerah Jambi 1926-1942.” Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2001.
44 Ibid., 73.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106 |120
Chatib, Adrianus. Kesultanan Jambi Dalam Konteks Sejarah Nusantara . Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
Fadhil. “Pembaharuan Pendidikan Islam KH. Abdul Qadir Di Madrasah As’ad Seberang Kota Jambi 1951-1970.” Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
Hak, Nurul. “Perubahan Sosial Pesantren Di Tasikmalaya Pada Paruh Pertama Abad Ke-20 (1905- 1950).” Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2003.
Makmur, Djohan, and dkk. Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan . Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993.
Muttalib, Jang A. “Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial Di Jambi Pada Perempatan Pertama Abad Ke-20.” Jurnal Prisma , 1980.
Muzakkir, Ali. “Transformasi Pendidikan Islam Di Jambi: Dari Madrasah Ke Pesantren.” Islam Realitas: Jurnal of Islamic & Social Studies 03, no. 01 (June 2017).
Nasution, S. Sejarah Pendidikan Indonesia . Bandung: Jemmars, 1983.
Noer, Deliar. Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942 . Jakarta: LP3ES, 1991.
Qodri, Muhammad. “Dinamika Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Pondok Pesantren Aljauharen Kota Jambi.” Media Akademika 25, no. 03 (July 2010).
Saleh, Jahdan Ibnu Humam. “Perkembangan Pendidikan Muhammadiyah Pada Pemukiman Santri Di Kota Yogyakarta 1912-1942.” Thesis, Universitas Gadjah Mada, 1991.
Suminto, Aqib H. Politik Islam Hindia Belanda . Jakarta: LP3ES, 1985.
Untung, Moh. Slamet. “Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren.” Jurnal Forum Tarbiyah 11, no. 01 (June 2013).
Yunus, Mahmud. Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia . Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.
Zainuddin, R. Sejarah Pendidikan Derah Jambi . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.
Zainuddin, R., and dkk. Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi . Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
Zuhairini. Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106 |121