Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
p-ISSN:1693-8712|e-ISSN: 2502-7565 V ol. 20, No. 02 , Desember 2020 , 32-47

## Khuntsa dalam Pandangan Kontemporer
Ilham Ghoffar Solekhan 1 , Maulidi Dhuha Yaum Mubarok 2
1,2 Magister Ilmu Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta e-mail: ilham.solekhan@gmail.com, maulidi159@gmail.com
ABSTRAK: Khuntsa adalah suatu keadaan ketika seorang individu memiliki dua kelamin dan tidak dapat diidentifikasikan apakah dia perempuan dan laki-laki.  Khuntsa dibedakan menjadi dua macam, 1) Khuntsa Musykil yaitu suatu keadaan kelamin ganda yang penentuan kelaminnya sangat sulit, 2) Khuntsa Gahiru Musykil yaitu keadaan kelamin ganda yang masih dapat dengan mudah diidentifikasikan kelaminnya. Fikih baru masih menggunakan pengertian lama mengenai khuntsa. Meskipun demikian, khuntsa di dunia modern dianggap sebagai anomali kelamin yang memungkinkan  dan  dapat terjadi  pada beberapa orang.  Keadaan  khuntsa  juga memunculkan teori psikologi yang menunjukkan bahwa keadaan ini dapat menjadi pemicu masalah psikologis bagi  individu  khuntsa  tersebut  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  fisik  dan  perilaku.  Dunia kedokteran  modern  mengkategorikan  khuntsa  sebagai  anomali  kelamin  yang  dapat diidentifikasikan, dan dapat ditangani. Penanganan yang disarankan adalah prosedur yang sama seperti pada pergantian kelamin. Meskipun bertentangan dengan fikih klasik, namun dalam fikih kontemporer  hal  tersebut  dapat  terjadi  dengan  pertimbangan.  Salah  satu  pertimbangan  yang diberikan  adalah  kaidah  fikih  yaitu ضلا رر لازي yang  juga  merupakan  dalil  yang  kuat  untuk membuktikan  pentingnya  penetapan  status  bagi  khuntsa.  Tulisan  ini  menggunakan  metode penelitian pustaka atau literature review dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan  teologis  yang  menjelaskan  pokok  persoalan  dalam  pandangan  hukum  Islam  dan  hukum positif, masyarakat dan sisi ketuhanan .
Kata kunci : Khuntsa, Perubahan Kelamin, Penetapan Status.

## PENDAHULUAN
Masalah-masalah  terkait  dengan khuntsa dewasa  ini  semakin  banyak  dibahas  dan  begitu kompleks. Salah satu dari sekian banyak permasalahan khuntsa yang diangkat adalah kedudukan khuntsa dalam  ahli  waris  yang  disampaikan  oleh  Ni  Luh  Tanzila  Yuliasri  dalam  artikel  yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris Khuntsa dalam Hukum Waris Islam”, 1 menyimpulkan dalam artikel  tersebut,  bahwa  penetapan  status khuntsa merupakan  tahap  yang  harus  diselesaikan terlebih dahulu sebelum menentukan kedudukannya sebagai ahli waris.
Lebih  lanjut,  dalam  hal  perkawinan khuntsa ,  Bagus  Prasetyo  dalam  karya  ilmiahnya menjelaskan  bahwa  seorang khuntsa tidak  dapat  melangsungkan  perkawinan  karena  belum memiliki status jenis kelamin yang jelas, perkawinan dapat dilangsungkan apabila status khuntsa telah jelas. 2
1 Ni Luh Tanzila Yuliasri . “Kedudukan Ahli Waris Khuntsa dalam Hukum Waris Islam.” Mimbar Keadilan, Vol. 14, No. 28, (1 Agustus 2018): 219. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1781
2 Bagus Prasetyo Purnomo Putro, “Tinjauan Yu ridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Islam,” (Skripsi Sarjana, Universitas Jember, 2013): 2-3.
Secara terminologis, khuntsa atau yang lebih sering kita sebut berkelamin ganda adalah manusia yang tidak dapat digolongkan ke dalam gender normal yaitu, laki-laki atau perempuan. Hal ini dikarenakan, khuntsa adalah orang yang memiliki kedua kelamin (dzakar dan farji) yang selama ini menjadi patokan dalam menentukan gender seseorang agar dapat dikenakan aturan syara’ yang sesuai dengan kodratnya. Kemunc ulan kelamin ganda pada orang-orang tertentu, berdampak pada bagaimana aturan syara’ dapat diterapkan kepadanya. Apalagi yang kaitannya dengan  hal – hal  yang  sifatnya  fundam ental.  Selain  dari  segi  syara’,  dampak  yang  dapat ditimbulkan  dari  adanya  kasus khuntsa ini  adalah  permasalahan  sosial,  yaitu  penerimaan masyarakat  akan  ketidakjelasan  statusnya  ini,  begitu  pula  dalam  permasalahan  lain  seperti hukum.
Penanganan  atas  kasus  kelamin  ganda  ini  diatasi  secara  signifikan  hanya  pada  negara – negara  maju,  seperti  Jerman  yang  telah  mengatasi  permasalahan khuntsa sejak  dua  tahun kelahiran seorang bayi. Namun, hal ini tidak terjadi di Indonesia, masalah khuntsa atau kelamin ganda di Indonesia tidak menjadi sebuah permasalahan yang ditangani secara baik dan benar. Banyaknya kasus kelamin ganda di Indonesia hanya cenderung dibiarkan dan akhirnya menjadi masalah yang pelik di masyarakat. Seseorang yang berkelamin ganda di Indonesia dihinggapi berbagai masalah sosial, seperti dipandang sebelah mata di lingkungannya, hingga ke stereotip mitos  bahwa  orang  yang  berkelamin  ganda  adalah  orang  yang  dikutuk.  Maka  dari  itu, permasalahan khuntsa atau kelamin ganda kini, terkhusus di Indonesia, tidak hanya berhenti pada bagaimana syara’ ditetapkan padanya, namun juga sampai kepada bagaimana penegasan status dari kejanggalan kelamin yang dialami oleh khuntsa .
Dengan  demikian,  menjadi  sebuah  pekerjaan  khusus  untuk  menempatkan khuntsa sebagaimana semestinya. Selain itu, menemukan dan menetapkan status dari khuntsa meski tidak dengan menjalani upaya upaya medis menjadi konsen yang sangat penting, mengingat status dari seorang  manusia,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  adalah  patokan  yang  sangat  penting. Masalah-masalah keperdataan contohnya seperti waris, nikah dan lain sebagainya menjadi lebih jelas,  baik  bagi khuntsa itu  sendiri  maupun  masyarakat.  Oleh  karena  hal  tersebut,  penulis mengangkat  permasalahan  ini  sebagai  bentuk  konsen  terhadap  pentingnya  penetapan  status seorang khuntsa serta pandangan kontemporer terhadapnya.
Kelamin yang menjadi perdebatan adalah khuntsa , yang merupakan kelainan kelamin yang menyebabkan ketidakjelasan kelamin. Khuntsa berasal dari kata khanatsa, yang berarti pecah atau lemah. Dalam kamus kontemporer Arab Indonesia karangan Ali Attabik yang dimaksud Khuntsa secara bahasa berasal dari kata ثنخ ثنيخ اثنخ yang berarti seperti perempuan. 3 Sedang secara terminologis, khuntsa adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. 4 Hal ini dapat dikarenakan dia memiliki dzakar dan farji , atau dapat pula karena dia sama sekali tidak memiliki dzakar atau farji . Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa khuntsa adalah ع :نايلسانتلا ناوضعلا هيف عمتجا نم :ىثنلخا
لصأ اهنم ءيش هيف دجوي لم نم وأ ،ةثونلا وضعو ةروكذلا وض
Khuntsa: orang yang padanya berkumpul dua alat kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak didapati satupun dari keduanya (kelamin laki-laki atau perempuan) sama sekali. 5
3 Atabik Ali  dan  A.  Z.  Muhdor,  “Kamus  Kontemporer”  (Yogyakarta:  Yayasan  Ali  Maksum  Pondok Pesantren Krapyak, 1996), 86.
4 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , alih Bahasa Nor Hasanuddin, Cet. 3, (Kairo: Dar Al-Fath, 2004), 513.
5 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu, Dar al-Fikr , Cet II, Jilid VIII, (Beirut: Darul Fikr 1985),
426.

## Sayyid Sabiq juga memberikan pengertian mengenai khuntsa sebagai berikut
لصأ امهنم ءيش هل سيل هنلوا اعم اجرف و اركذ هل نل امإ ،ىثنأ مأ وه ركذأ ردي لمو هرمأ فى هبتشا صخش :ىثنلخا
Khuntsa: seorang yang tidak jelas perkara dirinya (keadannya) dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan.  Hal  ini  dikarenakan  dia  memiliki  kelamin  laki-laki  dan  perempuan  sekaligus  atau  bahkan karena tidak terdapat tanda-tanda kelamin sama sekali dari keduanya (laki-laki atau permpuan). 6
Kepemilikan  atas  kedua  alat  kelamin  yang  dimiliki  oleh khuntsa tersebut  tidak  lantas menempatkan khuntsa sebagai jenis kelamin ketiga. Pada akhirnya, Khuntsa merupakan masalah yang  menjadi  sorotan  karena  memang  dalam  kajian  hukum  Islam  beserta  penerapannya, ditetapkan  bahwa  hanya  ada  dua  kelamin  saja  yaitu  laki-laki  atau  perempuan.  Meskipun seseorang memiliki kelamin ganda hanya dapat mengikuti aturan hukum secara perempuan atau laki-laki, tidak boleh keduanya.

## METODOLOGI
Tulisan ini didasarkan pada metode normatif-teologis yang mengemukakan pendapat sebagian ahli fikih baik yang berwawasan fikih klasik maupun modern. Metode ini bermaksud menggali makna khuntsa dan perlakuan fikih terhadap fenomena khuntsa yang sudah ada sejak dulu kala. Tulisan  ini  mengedapankan  pendekatan  sosiologis,  sehingga  penelitian  ini  lengkap pandangannya dan bisa dikritisi dari berbagai sudut pandang.
Data dalam tulisan ini diperoleh melalui penelitian pustaka atau literature review dengan menggunakan  pendekatan  normatif  sosiologis  dan  teologis  yang  menjelaskan khuntsa dalam pandangan  hukum  Islam  dan  hukum  positif,  masyarakat  dan  sisi  ketuhanan.  Selain  itu, pendekatan normatif, sosiologis digunakan untuk memandang orang khuntsa sebagai seseorang yang  dipandang  sebelah  mata  dan  bahkan  dikucilkan.  Dengan  demikian  pandangan kontemporer  tentang khuntsa haruslah  mengakomodir khuntsa tersebut  dan  menempatkan khuntsa dan segala permasalahannya dalam tatanan modern. Sehingga tidak lagi menjadi sesuatu hal yang muncul, kemudian hilang terlupakan .

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI

## Status Khuntsa
Khuntsa sering dikaitkan dengan waria atau seseorang yang mengalami kelainan psikologis, dan dipersamakan  dengan  transeksual  serta  transgender.  Padahal  secara  prinsip  semua  istilah tersebut memiliki arti dan maksud yang berbeda, bukan hanya makna dari istilah, namun juga secara nyata berbeda maksud. Telah disampaikan sebelumnya bahwa khuntsa dalam istilah adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau bahkan tidak memiliki kedua- duanya sama sekali. Dengan demikian, khuntsa ditempatkan pada ranah yang tidak dapat memilih karena  datangnya  dari  pencipta  sendiri.  Mengenai  berbagai  kerancuan  yang  ada  dapat  kita perhatikan  pendapat  para  ahli  terutama  dalam  kajian  psikologi  dan  kedokteran  karena permasalahan mengenai istilah yang salah ini berkaitan dengan kajian dalam disiplin tersebut.
6 Sabiq, Fiqih Sunnah ..., 313.
Sedangkan  waria  adalah  sebuah  kondisi  seseorang  yang  memiliki  kondisi  fisiologis  laki-laki, namun cenderung untuk berfikir, berpenampilan dan berperilaku layaknya perempuan. Waria cenderung  untuk  melakukan  penyimpangan  seksual  seperti  transeksual  dan  transgender. Transeksual merupakan sebuah kecenderungan untuk mengganti kelamin karena merasa bahwa identitas gendernya berlawanan dengan kondisi biologis yang dimilikinya. Transeksual merasa bahwa  dirinya  ‘terperangkap’  pada  tubuh  yang  salah  sehingga  menghendaki  untuk membenarkannya.
Transeksual dan trangender hampir didefinisikan secara sama, namun transeksual lebih mengarah kepada dorongan untuk melakukan usaha demi mewujudkan gender yang diinginkan semisal  dengan  operasi  kelamin.  Anindita  menyebutkan  dalam  tulisannya  yang  dimuat  oleh Jurnal  Kriminologi  Indonesia  menyebutkan  bahwa  transgender  adalah  orang  yang  tidak berpenampilan  sama  dengan  gender  yang  telah  melekat  pada  dirinya  sejak  lahir.  Sedang transeksual adalah indvidu yang secar hormonal atau pembedahan melakukan perubahan pada alat kelamin dan tubuhnya.
Gay,  Lesbian,  Straight,  Education  Network  (GLSEN)  memberi  definisi  terkait transgender dan transeksual, bahwa transgender adalah paying untuk individu yang berekspresi tidak sesuai dengan gender seksnya. Transeksual adalah salah satu contoh dari transgender yang cenderung melakukan operasi kelamin atau hormon untuk melakukan perubahan kepada gender yang  diinginkan.  Definisi  yang  dipaparkan GLSEN  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Trangender adalah sebuah kata  umum untuk pengidap dysphoria gender, sedang transeksual adalah contoh dari transgender.
Khuntsa dalam pembahasan fiqh dibedakan menjadi dua macam, yaitu Khuntsa Musykil dan Khuntsa Ghairu  Musykil  yang  keduanya  memiliki  definisi  yang  berbeda.  Perbedaan  ini dimaksudkan untuk lebih mudah mengelempokkan khuntsa berdasar jenis kasusnya.
1. Khuntsa Musykil
Khuntsa musykil adalah khuntsa yang dengan segala macam cara pembuktian tidak dapat ditentukan atau dipatikan jenis kelaminnya. 7 Khuntsa musykil juga dapat dikatakan sebagai khuntsa yang kedua kelaminnya berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala. 8 Dengan demikian, khuntsa musykil  ini  tidak  dapat  diteliti  dan  ditentukan  secara  pasti  hukum  yang  dapat  ditetapkan kepadanya karena ketidakdominanan salah satu dari kedua kelamin yang ada (keduanya sama- sama menonjol).

## 2. Khuntsa Ghairu Musykil
Khuntsa ghairu  musykil adalah khuntsa yang  melalui  alat  yang  ada  dapat  dipastikan  jenis kelaminnya. Jika dengan sebuah alat, dapat dipastikan dia adalah laki-laki, maka alat kelamin lain adalah tambahan. Penetapan kelamin dari khuntsa ghairu musykil ini juga dapat dilakukan dengan memperhatikan dari mana urine tersebut keluar. Jika, urine/air kencing keluar dari keduanya, maka  dapat  dilihat  dari  manakah  air  kencing  pertama  keluar.  Jika  air  kencing  yang  keluar melewati dzakar terlebih dahulu daripada lewat farji, maka dia dianggap seorang laki-laki dan dihukumi dengan hukum untuk laki-laki. Sebaliknya, apabila air kencing keluar dari farji dahulu
7 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , (Jakarta: Prenada Media, 2004), 140.
8 Fathur Rahman, Ilmu Waris . (Bandung: al- Ma’arif, 1975 ), 482.
daripada dari dzakar , maka dia dianggap seorang perempuan dan dihukumi dengan hukum untuk perempuan. 9
Dengan demikian, para mujtahid menentukan dua cara untuk menentukan kelamin dari khuntsa .

## a. Alat Keluarnya Kelamin
Metode pertama untuk menentukan kelamin dari khuntsa adalah dengan mempelajari darimana  keluar  air  kencingnya.  Kasus  mudah  seperti khuntsa ghairu  musykil  mungkin akan sangat jelas untuk diketahui darimana air kencingnya keluar karena alat kelamin yang berfungsi  hanya  satu  meskipun  dia  memiliki  dua  alat  kelamin.  Ketidakfungsian  alat kelamin yang satu dapat karena memang hanya sebuah anomali dalam pembentukan alat kelamin jadi tidak menjadi hal yang menyulitkan. Berbeda dengan khuntsa musykil yang kedua  alat  kelaminnya  sama-sama  berfungsi  dengan  baik  dan  keduanya  dapat mengeluarkan  air  kencing.  Dalam  kasus  ini  maka  yang  perlu  diperhatikan  adalah  alat kelamin  mana  yangmengeluarkan  air  kencing  lebih  dahulu.  Apabila  air  kencing dikeluarkan lebih dahulu dari dzakar daripada dari farj, maka dapat dianggap bahwa dia ( khuntsa tersebut) adalah seorang laki-laki. Begitupun sebaliknya apabila air kencing lebih dahulu keluar dari farj daripada dari dzakar , maka dia dianggap sebagai laki-laki dan dapat diperlakukan sebagai laki-laki. 10
Metode ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang beliau sampaikan ketika beliau menimang bayi dari kalangan Anshar yang berkelamin ganda:
،لاقف أ لص هنأ يور ُ راصنلا نم ىثنبخ تي ى
هنم لوبيام لوا نم روّهوثأ ملسو هيلع الله
“Diriwayatkan bahwa Rasul SAW bertemu dengan khuntsa dari kalangan Anshar, maka beliau bersabda: Berilah warisan anak khuntsa ini (seperti bagian anak lakilaki atau perempuan) mengingat dari alat kelamin yang mula pertama dipergunakannya berkencing” 11
Hadis senada juga disebutkan dalam Al-Kaafi karangan Syekh Kulaini, sebagai berikut: 12 نع ،ﻥﺍوفص نع ،ﻥاكسم نبﺍ نع ،نب ﺩﻭﺍﺩ نع ﻱرعشلﺍ يلع وبﺃ ،ﺭابلجﺍ دبع نب دممح نع ،يىيح نب ﻥﺍوفص نع سمﺇ ،اعيجم ﻥﺍﺫاش نب لضفلﺍ لاسلﺍ هيلع للهﺍ دبع بيﺃ نع ليعا دقرف ،فيك ركﺫﻭ لبق هلﻭ دلﻭ ﺩولوم نع لئس :ﻝاق ﻡ ىثنلﺍ ﺙﺍيرم ركذلﺍ ﺙﺍيرم هلف هركﺫ نم ﻝوبي ﻥاك ﻥﺇ :ﻝاق ؟ﺙﺭوي ،هلف لبقلﺍ نم ﻝوبي ﻥاك ﻥﺇﻭ
“Dari Abu Ali Al - Asy’ari, dari Abdul Jabar, dari Sofwan bin Yahya, dan Muhammad bin Ismail, dari Fadhil bin Sadzan keduanya, dari Sofwan, dari Ibnu Maskan, dari Dawud bin Farqad, dari Abi Abdillah Alaihi Salam berkata: Ditanya tentang kelahiran seorang bayi dan dia memilki vagina dan  dzakar  bagaimana  warisannya?  Beliau  berkata:  “apabila  dia  kenc ing  dari  dzakar  maka  dia mewarisi  sebagaimana  warisannya  laki-laki,  dan  apabila  dia  kencing  dari  vagina  maka  baginya warisan seperti warisannya perempuan”
b. Meniliti Tanda – Tanda Kedewasaan
9 Ibid ., 379.
10 Ibid ., 483.
11 Shalih bin Abdul Aziz, at-Takmil Mafata Tahribihi min Idwaul Ghalil ., (Riyadh: Darul Asshimat, 1996), 110.
12 Kulaini, al-Kaafi , Juz 7, (Iran: Darul Kitab Islamiyah, 1367), 156.
Metode  pertama  dalam  menentukan  jenis  kelamin  bagi khuntsa dianggap  sebagai metode yang paling mudah untuk dilakukan karena dapat dilakukan dengan jenjang usia yang  tidak  tentu.  Namun,  apabila  metode  pertama  tidak  berhasil  untuk  menentukan kelamin khuntsa ,  maka  dapat  menggunakan  metode  lain,  yaitu  meneliti  tanda – tanda kedewasaannya.  Seperti  telah  diketahui  secara  luas  bahwa  terdapat  ciri-ciri  kedewasaan yang  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan  (secara  fisik),  meskipun  adapula  ciri kedewasaan yang sama. Ulama – ulama berbagai madzhab berkomentar dalam kaitannya dengan penentuan kelamin dari khuntsa adalah sebagai berikut: 13
1) Hanabilah  dan  salah  satu  dari  ulama  Syafi’i  berpendapat  bahwa  penentuan tersebut  dilihat  dari  alat  kelamin  mana  yang  lebih  banyak  mengeluarkan  air kencing. Alasan dari pendapat ini adalah karena menghukumi dengan keadaan mayoritas sebagai hukum keseluruhan adalah termasuk pondasi Syariah.
2) Hanafiyah dan satu ulama syafi’i serta salah satu pendapat hanabilah mengatakan bahwa khuntsa tetap dihukumi dengan khuntsa karena tidak ada tanda-tanda yang menguatkan  (dalam  perkara khuntsa musykil).  Mereka  menambahkan  bahwa banyaknya air kencing yang keluar dari salah satu alat kelamin bukan tanda yang jelas dari alat kelamin asli khuntsa .
3) Ibnu  Utsaimin  memiliki  pendapat  bahwa  menggunakan  metode  kedokteran dibolehkan dalam penentuan kelamin dari khuntsa , contohnya dengan melakukan pengecekan terhadap rahimnya.
Ilmu  kedokteran  membahas  masalah khuntsa ini  sebagai  sebuah  keadaan  kelamin  yang abnormal.  Kelainan  kelamin  seperti  halnya khuntsa dikenal  dan  diteliti  serta  diberi  istilah ambiguous  genatalia.  Ambiguous  genitalia  atau sex  ambiguity adalah  suatu  kelainan  di  mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan. 14
Dalam  bahasa  Indonesia  hal  ini  disebut  dengan  jenis  kelamin  meragukan  atau membingungkan.    Disebut  pula  dengan  kelamin  ganda  karena  kadang-kadang  klitoris  sangat besar  sehingga  tampak  seperti  ada  dua  kelamin.  Selain  dengan  sebuatan  di  atas,  kelainan  ini dikenal  juga  dalam  istilah  ilmiah  yang  lain  sebagai  interseksual,  istilah  yang  mengacu  pada pengertian bahwa jenis kelamin terbagi menjadi dua kutub, laki-laki atau perempuan, jadi bentuk kelamin yang meragukan berada di antara dua kutub tersebut.
Namun  pada  perkembangannya,  saat  ini  para  ahli  endokrinologi, 15 lebih  sering menggunakan istilah Disorders of Sexual Development (DSD). Seperti diketahui bahwa pada pembentukan kelamin yang terjadi dalam Rahim didasari pada dominasi suatu kromosom yang saling  bersilang.  Pada  pembentukan  kelamin  pria,  daerah  pada  kromosom  Y  memicu perkembangan  testis,  yang  menghasilkan  hormon  pria.  Alat  kelamin  laki-laki  berkembang sebagai  respons  terhadap  hormon  laki-laki  dari  testis  janin.  Sebaliknya,  pada  pembentukan kelamin perempuan, jika pada janin tanpa kromosom Y, artinya hanya ada kromosom X yang bersilang  dari  ayah  dan  ibu  dan  juga  tanpa  efek  hormon  laki-laki,  alat  kelamin  berkembang
13 Bagus Prasetyo Purnomo Putro, Tinjauan Yuridis Perkawinan ..., 2.
14 Kate Davies, “Disorders of Sex Development–Ambiguous Genitalia.” Journal of Pediatric Nursing 31, No. 4 (Juli 2016): 46 – 66.
15 Devie Lya Saraswati, “Eksplorasi Kepribadian Waria dalam Perspektif Psikologi Individual.” Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan dan Konseling 1 (2017): 19.
sebagai perempuan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya pembentukan kelamin antara laki- laki adalah sama hanya bagaimana proses pembentukan tersebut berlangsung.
Kasus terkait ambiguous genatalia, terjadi karena terdapat gangguan pada langkah-langkah yang  menentukan  jenis  kelamin  yang  akhirnya  mengakibatkan  ketidakcocokan  antara penampilan alat kelamin eksternal dan organ intim internal atau jenis kelamin genetik (XX atau XY). Penyebab lain dapat terjadi juga karena kekurangan hormon laki-laki pada janin laki-laki secara genetik. Sebaliknya, terpapar hormon laki-laki selama perkembangan kelamin pada janin perempuan  menghasilkan  genitalia  atau  pembentukan  alat  kelamin  yang  ambigu  pada  wanita secara genetik. Mutasi pada gen tertentu dapat mempengaruhi perkembangan seks janin dan menyebabkan keanehan pada alat kelamin. Kelainan kromosom, seperti kromosom seks yang hilang  atau  berlebih,  dapat  juga  menyebabkan  kelainan  alat  kelamin.  Dalam  beberapa  kasus, penyebab  terjadinya  keambiguan  alat  kelamin  tidak  dapat  ditentukan  secara  tepat.  Namun kemungkinan yang masuk akal adalah penyebabnya terdapat pada genetik perempuannya. 16
Pihak medis, dalam mendiagnosa adanya kelainan DSD tidak serta-merta, karena pada dasarnya  tidak  mudah  mendiagnosis  DSD  dan  menetapkan  kelamin  begitu  saja.  Selain  itu diagnose juga dapat menjadi susah dilakukan jika perubahan eksternal tidak jelas, misal kelamin lebih cenderung ke arah salah satu kelamin, atau tumbuhnya bagian tubuh yang mendukung kelamin tertentu. Evaluasi diagnosis harus dilakukan dalam kasus DSD atau ambiguous genitalia ini guna: 1) menetapkan jenis kelamin genetik (dari kedua  kelamin yang  ada); 2) mengetahui kadar  hormonal  beserta  lingkungan  yang  cocok  dengan  hormone  yang  berkembang;  3) mengevaluasi  anatomi  dari  ciri  kelamin  internal  dan  eksternal  serta  bakal  alat  reproduksi;  4) mengevaluasi  jenis  kelamin  fenotipik  dan  psikologis.  Ketika  segala  hal  telah  dilakukan  dan melakukan evaluasi diagnosa yang benar,  maka  alat kelamin yang berlawanan dengan hal-hal tersebut harus dikeluarkan. 17

## Perubahan Status
Islam  menjelaskan  tentang  perubahan  kelamin  sebagai  isu  yang  dikaji  dalam  fikih  modern, karena adanya pemikiran untuk merubah kelamin ada pada era modern yang memungkinkan dilakukannya  perubahan  kelamin,  meskipun  zaman  dulu  juga  terdapat  pula  perilaku  seperti perubahan kelamin seperti kebiri yaitu menghilangkan kelamin yang melekat padanya. Fuqaha telah merumuskan bahwa berganti kelamin (dalam hal ini kaitannya dengan segala perubahan kelamin. Al- Qur’an Surat an - Nisa’ ayat 119, Allah melarang untuk mengadakan perubahan pada ciptaan yang telah Allah tetapkan, seperti halnya juga pada kelamin karena merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dia lahir ke dunia.
Telah  disebutkan  dalam  kitab-kitab  tafsir  seperti  Thabari,  Al-Shawi,  Al-Khazin,  AL- Baidhawi,  Zubdatul  Tafsir  dan  Shafwatul  Bayan  yang  dituliskan  oleh  Masjfuk  Zuhdi  dalam bukunya Masailul Fiqhiyah: Kapita selekta Hukum Islam , bahwa perbuatan yang diharamkan karena merupakan tindakan perubahan ciptaan Allah adalah mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tatto , mencukur bulu muka (alis), dan thakannuts , yaitu bertingkah laku seperti jenis kelamin lawannya atau transeksual, atau yang biasa kita sebut banci atau tomboy . Beberapa hadis juga menunjukkan ketidakbolehan dari merubah
16 Kate Davies, Disorders of Sex …, 57.
17 Edy Susanto, Hermaphrodite Sejati, Majalah Obsteri & Ginekologi , Vol. 21, No. 1, (Januari-April, 2013),
36.
ciptaan Allah. Bahkan dalam beberapa hadis melarang dengan pasti untuk menyerupai lawan jeniskebiri, mengubah kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya) merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan bahkan derajatnya ada pada taraf haram. Para fuqaha mendasarkan keputusan ini berdasarkan dalil yang menjadi isyarat tentang keharaman melakukan perubahan kelamin baik secara eksplisit ataupun impilisit.
Pada dasarnya, hukum dari operasi kelamin, tidak seketika haram, karena dalam hukum Islam  dikenal  juga  kriteria  dari  sebuah  perbuatan  sehingga  dapat  dipersamakan  illat-nya  atau faktor  yang  mendasari  suatu  perbuatan itu  dapat  diklasifikasikan  sebagai  haram  atau  mubah. Terlebih pada perkara-perkara kontemporer, seperti merubah kelamin dengan cara operasi dan lain  sebagainya.  Sebagai  contoh  perubahan  kelamin  dalam  kasus khuntsa atau  hermaphrodite yang  menempatkan  perubahan  tersebut  bersifat  perbaikan  atau  penyempurnaan.  Hal  ini diindikasikan karena khuntsa atau hermaphrodit dapat dipastikan memiliki kelamin dominan dari keduanya, meskipun dalam kasus khuntsa musykil hal tersebut sulit sekali diketahui, namun tetap dapat dilakukan. Perubahan ini dapat dilakukan dan diperbolehkan hukum Islam, karena sifatnya yang memungkinkan untuk merubahnya, yaitu alasan kelamin ganda, dan kebolehan ini dapat berubah  menjadi  kewajiban  apabila  dihadapkan  pada  situasi  yang  menyebabkan  salah  satu kelamin dari khuntsa berbahaya bagi kesehatan tubuhnya. 18
Perubahan yang menuju kearah penyempurnaan atau perbaikan ini harus melihat juga kelamin  yang  didalam  tubuh,  bukan  hanya  yang  terlihat  secar  fisik.  Sebagai  contoh  ada  atau tidaknya ovarium dan rahim, atau buah dzakar, sehingga arah operasinya tidak salah arah. Selain itu juga diperbolehkan dengan kondisi kelamin yang kurang sempurna bentuknya, contohnya orang  tersebut  memiliki  vagina  yang  tidak  memiliki  lubang,  namun  dia  memiliki  rahim  dan ovarium,  maka  dia  boleh  menyempurnakan  kelamin  tersebut  dengan  menambahkan  lubang pada vaginanya. 19 Begitu pula sebaliknya, seseorang yang memiliki penis, namun lubang penisnya tidak  berada  diujung  melainkan  di  bawahnya,  maka  diperbolehkan  untuk  dibuatkan  lubang dibagian depan penisnya.
Pembahasan  dalam al- Jirahat  (‘amaliyat)  al -Tajmiliyyat dibahas  bahwa  kebolehan mengoperasi bagian tubuh atau dengan kata lain melakukan rekontruksi pada tubuh memiliki persyaratan yang harus ditempuh lebih dahulu, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Syaratnya adalah sebagai berikut, dan juga syarat – syarat ini haruslah terdapat secara pasti dan bersifat kumulatif, bukan dipenuhi hanya satu, namun kesemuanya juga harus dipenuhi sebelum melakukan rekronstruksi pada tubuh:
1) Bahan yang dipergunakan untuk menambal atau menutupi cacat, seperti kulit, tulang atau organ lainnya, harus berasal dari tubuhnya sendiri atau dari seseorang yang telah meninggal dunia. Ulama memberikan batasan dalam pengambilan organ atau jaringan orang yang baru meninggal adalah dari analogi (qiyas) dari pendapat jumhur ulama terhadap  pembolehan  makan  daging  mayat  dalam  keadaan  darurat.  Pendapat  ini didasari  dari  kaidah  fiqhiyyah هلث  مب  لازي  لاررضلا ( madharat tidak  boleh  dihilangkan dengan  sesuatu  yang madharat ).  Syarat  ini  didasari  pada  fakta  atau  keadaan  ketika bedah rekronstuksi ini membutuhkan tambahan bagian tubuh seperti daging, kulit atau  tulang.  Tidak  diperkenankan  untuk  memakai  bahan  atau  mengambil  bahan
18 Zuhroni, dkk., Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 , (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 199.
19 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1991), 167.
tambahan tersebut dari manusia yang masih hidup karena hal tersebut merupakan hal yang  dharar,  sehingga  harus  dihindarkan  penggunannya.  Namun,  apabila  tidak dibutuhkan tambahan, maka syarat ini dapat dikecualikan.
2) Dokter yang menangani pembedahan itu harus merasa yakin bahwa tindakannya akan berhasil. Persyaratan ini harus mutlak ada dalam setiap operasi rekonstruksi anggota tubuh, karena dokter adalah seorang yang menjadi sarana dari operasi ini. Syarat ini berangkat  dari  kaidah  fikih لازيررضلا (Ke-madharat-an  harus  dihilangkan).
Ketidakahlian  dari  dokter  dalam  menangani  bedah  rekronstuksi  menjadi  sebuah kedhararan yang harus dihindarkan, maka syarat ini menjadi mutlak adanya.
Indonesia sebagai negara hukum, telah menempatkan perubahan kelamin sebagai objek hukum,  meskipun  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  langsung  dalam  Undang-undang.  Pada Undang – Undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan  disebutkan beberapa hal penting terkait pergantian kelamin, seperti dalam pasal 1 angka 17 dan pasal 56 ayat 1 undang – undang tersebut: 20
Pasal 1 angka 17:
“Peristiwa  penting  adalah  kejadian  yang  dialami  oleh  seseo rang  meliputi  kelahiran, kematian,  lahir  mati,  perkawinan,  perceraian,  pengakuan  anak,  pengesaha  anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”
Pasal 56 ayat 1:
“Pencatatan  peristiwa  penting  lainnya  dilakukan  oleh  pejab at  pencatatan  sipil  atas permintaan  penduduk  yang  bersangkutan  setelah  adanya  penetapan  pengadilan  negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Undang-undang  mengatur  tentang  perubahan  kelamin  dengan  tidak  menyebutkannya secara eksplisit, namun secara implisit dengan kata – kata peristiwa penting lainya. Penyebutan peristiwa penting lainnya terhadap pergantian kelamin menjadikannya sebagai suatu hal yang dapat  diajukan  dan  membutuhkan  pengesahan  pengadilan  untuk  dapat  berjalan  sesuai  jalur hukum yang berlaku. Perkara pergantian kelamin ini, pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh  setiap  orang,  berdasarkan  pada  prinsip  HAM  internasional.  Perubahan  kelamin  masuk dalam  perkara  HAM  karena  menurut  HAM  internasional,  manusia  juga  memiliki  hak  untuk sehat. Dalam pengertian WHO (World Health Organisation), sehat adalah kondisi bebas dari penyakit atau kelemahan baik secara fisik, mental, dan keadaan sosial. Sedang keadaan seperti transeksual, dan atau khuntsa adalah kondisi yang dapat mendatangkan ketidaksehatan mental, sehingga dapat dianggap sebagai tidak terpenuhi haknya.
Indonesia sendiri telah menjujung tinggi HAM sesuai dengan kebiasaan, dan budaya yang berkembang di Indonesia, karena pada dasarnya HAM berkembang dan menyesuaikan kultur dari wilayah HAM diberlakukan. Indonesia mengatur HAM dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999, seperti menjamin warga negara mendapatkan haknya, persamaan di hadapan hukum dll.  Disebutkan  dalam  pasal  3  ayat  (2)  undang-undang  ini  adalah  setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum  dan  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum.  Dari  pasal  ini,  dapat  dikatakan,  seorang
20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
transgender (orang yang telah berganti kelamin) dapat mengajukan perubahan kelaminnya agar mendapat pengkuan resmi dari lembaga peradilan, karena kedudukannya di mata hukum dan hak  untuk  mendapat  kepastian  hukum.  Meskipun  didukung  secara  HAM,  namun  tidak  ada undang-undang  yang  pasti  mengenai  perubahan  kelamin  di  Indonesia.  Dapat  diketemukan hanya dalam Pasal 69 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan: 21
1) Bedah palstik dan rekronstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu
2) Bedah plastik dan rekronstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas
3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastic dan rekronstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Jika melihat dari undang-undang ini, maka perubahan kelamin yang dimaksudkan untuk mengubah  jenis  dari  laki-laki  ke  permpuan  dan  sebaliknya  tidak  diperkenankan  sebagai disebutkan dalam pasal 69 ayat 2, yaitu tidak ditujukan untuk mengubah identitas, meskipun belum diketahui yang dimaksudkan bedah plastik dan rekonstruksi di sini adalah bedah untuk mengganti wajah saja dan atau kelamin juga.
Perbedaan dan perdebatan mengenai perubahan kelamin menurut hukum Indonesia dan Hukum Islam (norma agama) disebabkan terdapat perbedaan legal reasoning antara keduanya. Meskipun kedua hukum tersebut diawali dari perkara hukum pokok yang sama yaitu tentang “kedudukan  hukum  operasi  ganti  kelamin  bagi  penderita  transeksual”  namun  antara  hukum perdata dan hukum Islam berbeda. Kenyataan yang terjadi di Indonesia mengenai perubahan kelamin  bagi  transeksual  lagi-lagi  menempatkan  perkara  ini  menjadi  sesuatu  yang  tidak  jelas kepastian hukumnya. Jika kita asumsikan bahwa perubahan kelamin tersebut adalah sesuatu yang sah saja diajukan kepada pengadilan karena tidak ada aturan pasti yang mengatur terkait tata cara dan lainnya, maka akan terdapat akibat hukum yang dimiliki oleh pelaku perubahan kelamin tersebut.
1. Akibat Hukum Perdata Perkawinan
Perkara perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan peraturan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum lain seperti hukum Islam dan hukum adat dan kemudian diadakan penyeragaman hukum yang kita sebut sebagai unifikasi.  Undang-undang  perkawinan,  pada  Pasal  1  menyebutkan  bahwa  perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa. Dalam pasal ini terdapat tiga unsur utama dalam perkawinan yaitu, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 22

## 2. Akibat Hukum Kewarisan
Pergantian kelamin dalam kaitannya dengan kewarisan adalah ketika setelah operasi dan telah berganti kelaminnya, maka bagian warisnya adalah bagian waris setelah bergantinya
21 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
22 Marina  Kurniawati,  dan  Herni  Widanarti,  “Tinjauan  Yuridis  Status  Keperdataan  Pelaku  Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung)”, Diponegoro Law Journal , Vol. 6, No. 2 (2017), 15.
kelamin. Namun, dalam Islam karena pergantian kelamin bagi orang normal adalah hal yang  dilarang,  maka  bagiannya tetap  pada bagian  sebelum  dia  berganti  kelamin.  Kasus yang  lebih  kompleks  seperti khuntsa musykil ditempatkan  dalam  waris  yang  lebih  kecil daripada kedua kelamin, hal ini senada dengan fatwa sahabat yang didukung oleh ulama hanafiyah yang kemudian dicatut sebagai hukum di Mesir yaitu bahwa khuntsa musykil – waria  yang  tidak  diketahui  dengan jelas  jenis  kelaminnya:  lelaki  atau  wanita-  mendapat bagian  warisan  yang  lebih  kecil  (sebagai  pria  atau  wanita).  Dan  sisa  harta  peninggalan diberikan kepada para ahli waris lainnya. 23

## Penetapan Status Khuntsa
Kelainan  pada  kelamin  menimbulkan  banyak  pembahasan  yang  terkait  dengannya. Kelainan kelamin seperti kelamin ganda atau Khuntsa menjadi sebuah pembahasan yang begitu menarik  untuk  dibahas,  bukan  hanya  pada  aspek  kelainan  yang  terjadi  pada  kelaminnya  dan hukumnya,  namun  hingga  kepada  aspek  penanganan  dan  mensikapi  kelainan  ini,  karena bagaimanapun  kelamin  ganda  adalah  permasalahan  yang  benar  adanya  dan  terdapat  fakta  di lapangan.  Hukum  Islam  dalam  kaitannya  menetapkan  status khuntsa hanya  berhenti  kepada perkara  yang  dianggap  terganggu  ketika  terdapat  status  abnormal  seperti  kelamin  ganda  ini, contohnya masalah waris dan pernikahan yang jelas menempatkan kejelasan kelamin sebagai sesuatu yang mutlak adanya yaitu laki-laki atau perempuan bukan diantara keduannya. Namun, ketika membahas khuntsa kaitannya dengan kehidupan yang lebih umum daripada itu, hukum Islam hanya menempatkan masalah kejelasan kelamin ini sebagai sesuatu yang mubah dan boleh diperjelas.  Padahal  justru  permasalahannya  adalah  ketika  kejelasan  status  dari khuntsa tidak menjadi  perhatian  khusus  dan  hanya  diperhatikan  ketika  dalam  masalah  yang  penting  saja. Ketidakjelasan  kelamin  yang  dialami khuntsa merupakan  beban  pikiran  bagi  kalangan  yang mengalaminya.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  pemikiran  perkembangan  gender  yang  harusnya menjadi jelas dalam rentang waktu tertentu.
Kohlberg menerangkan bahwa dalam teori perkembangan gender terdapat tiga fase yang sangat penting: 24
1. Gender identity , fase ini terjadi pada kisaran usia dua hingga tiga tahun. Pada fase ini, seseorang dapat mengenali dan melabeli diri sebagai laki-laki atau perempuan. Pada fase ini pula pola pikir dan perilaku individu di masa depan akan terbentuk sesuai dengan jenis kelaminnya.
2. Gender stability , fase ini terjadi pada kisaran usia empat hingga lima tahun. Fase ini dialami  individu  untuk  kemudian  dapat  mengenali  dan  memahami  sifat  alami  dari suatu jenis kelamin seperti laki-laki kencing dari penisnya dan perempuan dari saluran pada vaginanya, meskipun belum terlalu mengerti secara rinci mengenai kemampuan kelaminnya.
23 Yusuf Qardhawi,. Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah , alih Bahasa Abdul Hayyie, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 466.
24 Steffi Kurniawan dan Meilina Imelda, “Gangguan Identifikasi Jenis Kelamin.” CDK-210 , Vol. 40, No. 11,
(2013), 828.
3. Gender consistency , fase ini terjadi pada kisaran usia enam hingga tujuh tahun. Pada fase ini,  individu  mulai  mengerti  bahwa  kelamin  adalah  sesuatu  yang  alamiah  dan didapatkan ketika lahir, maka kelamin tidak dapat diubah.
Rentang  usia  dalam  pengenalan  gender  membuat  kejelasan  tentang  identitas  gender menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap individu. Kelamin ganda dalam pandangan ini menjadi sebuah kasus yang tidak dapat dibiarkan terjadi, karena dapat mempengaruhi pola pikir dari  seorang  yang  berkelamin ganda.  Selain  dari  aspek  usia  dalam  pengenalan  diri,  pengaruh lingkungan juga memberikan andil dalam  pengenalan gender. Hal ini disebutkan dalam teori perkembangan gender sebagai berikut: 25

## 1. Teori Psikoanalitik
Teori ini dikemukakan oleh Freud yang menyatakan bahwa jenis kelamin anak ditentukan fase falik. Perasaan takut terhadap kastrasi menjadi batu loncatan untuk kemudian anak mulai mengidentifikasi orang tua yang memiliki jenis kelamin yang sama. Dengan berdasar pada  teori  yang berbeda  dari  teori  gender yang  mengedepankan  faktor biologis,  Freud menetapkan  bahwa  mekanisme  dasar  kepribadian  yang  kaitannya  dengan  gender diperoleh melalui identifikasi dengan orang tua yang berjenis kelamin yang sama dengan dirinya, dan hal ini terjadi secara alamiah.

## 2. Teori Lingkungan/Environmental
Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan gender tergantung pada teori belajar dengan mengusung  tiga  elemen  yang  harus  ada  yaitu;  stimulus,  respon  terhadap  stimulus,  dan perilaku yang dihasilkan. Teori pembelajaran menenmpatkan individu sebagai organisme pasif yang memperluas perilaku dengna pengalaman. Kaitannya dengan perkembangan gender, bahwa anak (dalam rentang waktu tertentu) belajar mengidentifikasi jenis kelamin berdasarkan reaksi orang sekitar terhadap perilaku dan bahkan kelamin fisik anak.

## 3. Teori Kognitif
Teori  ini  menjelaskan  bahwa  perkembangan  jenis  kelamin terbentuk  oleh  kemampuan kognitif pada anak. Teori kognitif dibedakan menjadi dua, yaitu teori kognitif-lingkungan dan developmental-konstruktif. Kognitif-lingkungan terjadi ketika meningkatnya interaksi antara  lingkungan  dan  karakteristik  personal.  Sedang  pada  teori  kognitif-konstruktif, individu menjadi aktif untuk mendapatkan, mengatur dan menggunakan informasi pada kehidupan sosialnya.

## 4. Esensialisme Gender
Teori ini menjelaskan bahwa letak perbedaan terbesar pada kelamin adalah adanya faktor genetika, hormone dan neurologis. Sebagai contoh dari inti letak teori ini adalah adanya perbedaan  jenis  kelamin  dengan  memperhatikan  ciri-ciri  dan  karakteristik  yang ditunjukkan oleh pria dan wanita pada zaman purba, begitu pula ada pula yang didasarkan
25 Tomer Shechner. “Gender Identity Disorder: A Literature Review From A Developmental Perspective.” The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, Vol. 47, 2 (2010): 135.
pada studi perkembangan neurofisiologis dan juga faktor biologis dalam pembentukan kelamin.
Pokok teori perkembangan gender menjadi sebuah tanda bahwa identitas gender tidak hanya  terbatas  pada  pengenalan individu  terhadap  kelamin  fisiknya,  namun  juga  dipengaruhi pikiran bawah sadar serta lingkungan untuk mengenali gendernya. Hal ini tentu menjadi masalah dalam kasus seperti khuntsa atau individu yang berkelamin ganda, karena pada kelamin fisik saja, tidak  jelas  antara  dia  laki-laki  dan  perempuan.  Dengan  ketidakjelasan  kelamin  fisik  ini,  maka pandangan orang disekitarnya pun dapat menjadi tidak positif, ini dapat berpengaruh terhadap pengenalan  identitas  dan  gender  yang  ada  pada  dirinya  menurut  pada  teori  perkembangan gender.
Maka, penetapan identitas gender terutama untuk kelamin fisiknya harus diperjelas dan diperkuat seutuhnya sebelum terjadi kerancuan dan ketidaknyamanan pada dirinya terkait status kelaminnya  yang  tidak  jelas  ini.  Urgensi  penetapan  kelamin  pada khuntsa harus  mendapat tindakan istimewa agar menjadi sebuah hal yang dapat menjadi solusi bagi khuntsa dan menjadi sebuah tindakan tepat agar mengurangi kemadharatan di kemudian hari, baik dalam hal agama dan  atau  sosial.  Kepentingan  untuk  menetapkan  status  bagi khuntsa sejak  dini  merupakan perwujudan  dari  maqashid  Syariah  yaitu  mendatangkan  kemaslahatan  dalam  lima  hal  utama (dharuri) .
Pendapat  mengenai  pentingnya  untuk  menentukan  dan  menetapkan  status khuntsa berlandaskan pada kaidah fiqhiyyah yaitu لازيررضلا , kemadharatan harus dihilangkan. 26 Khuntsa adalah sebuah hal yang menjadikan kemadharatan bagi individu yang mengalami, meskipun itu bersifat alamiah dan tidak dibuat. Selain itu, dewasa ini, teknologi sudah mendukung untuk dapat menghilangkan kemadharatan yang diderita oleh khuntsa , maka dapat kita mengerti bahwa ketika sebuah kemungkinan untuk menghilangkan kemadharatan sudah dapat dilakukan secara pasti, kemadharatan tersebut harus dihilangkan. Turunan dari kaidah ini juga dapat dijadikan landasan hukum  untuk  menetapkan  status khuntsa secara  lebih  jelas,  yaitu  “menghindarkan  kerusakan lebih didahulukan daripada mencari maslahat.” 27
Menghindarkan akibat yang dapat ditanggung oleh khuntsa yang berupa hal negatif, dapat menyebabkan kemadharatan yang besar. Senada dengan pendapat Al-Suyuti yang dikutip dari kitab Al- Jami’ oleh Kutbuddin Aibak bahwa dalam hal operasi kelamin dalam kasus khuntsa yaitu bahwa kaidah ini dapat menjadi dalil bolehnya dilaksanakannya operasi kelamin pada khuntsa dengan alasan bahwa kemadharatan yang dapat ditimbulkan dari tidak dilaksanakannya operasi kelamin  bagi khuntsa adalah  dapat  mengalami  kelainan  psikis  dan  sosial  yang  berujung  pada terjerumusnya khuntsa kepada pelacuran dan menjadi sasaran serta incaran kaum gay yang jelas merupakan  individu  yang  menyimpang  menurut  agama  dan  sosial  kemasyarakatan.  Ketika teknologi telah memungkinkan untuk melakukan operasi kelamin, maka sangat dianjurkan untuk melakukannya bagi khuntsa untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dikemudian hari apabila dibiarkan. Dharar bermakna ketakutan seseorang pada bahaya yang menngancam nyawa atau  kesusahan  yang  teramat  sangat  menurut  Abu  Bakar  Al-Jashas.  Selain  itu  dharar  dapat
26 Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fii Syarhil Qawaid Fiqhiyyah fii Syariah Islamiyah , (Beirut: Risalah Publisher, 2001), 88.
27 Ibid., 88.
bermakna kekhawatiran terhadap diri dari kematian atau hal yang menyusahkan baik berdasar keyakinan atau hanya sekedar dugaan.
Dengan demikian dharar yang dimaksudkan untuk dihindari adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena apabila tidak diselesaikan atau dihindarkan maka akan mengancam lima maqashid dharuriy yaitu agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia baik salah satunya ataupun kesemuannya. Khuntsa jika merunut dari maksud dari dharar tersebut maka dapat dikategorikan sebagai dharar , karena dapat menyebabkan kekhawatiran kepada orang yang mengalaminya. Kekhawatiran tersebut dapat berupa kekhawatiran kepada hal yang berupa fisik ataupun secara mental, karena batasan pada dharar tidak dibatasi hanya kepada yang terlihat atau fisik, namun juga kepada yang tidak terlihat yaitu mental. Penetapan status bagi khuntsa apabila  tidak  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  penting  dan  urgen,  tentu  akan  mendatangkan madharat yang berpengaruh terhadap kehidupan dari khuntsa itu sendiri seperti telah dibahas sebelumnya. Kemadharatan tersebut dapat berupa perlakuan yang buruk kepadanya dan dapat pula berimbas kepada stress. Yang menjadi masalah adalah apabila jumlah stres begitu banyak dapat membahayakan kondisi fisik dan mental seseorang. 28

## KESIMPULAN
Khuntsa merupakan  suatu  keadaan  genital  abnormal  yang  memerlukan  penanganan  khusus. Penanganan khusus yang dimaksudkan bukan hanya sekedar sebagai pemecahan akibat-akibat yang  ditimbulkan  dengan  kondisi khuntsa tersebut,  namun  juga  meliputi  pada  penanganan terhadap  individu khuntsa tersebut.    Penetapan  status khuntsa juga  merupakan  penanganan khusus  terhadap  kondisi  abnormal  ini.  Urgensi  dari  penetapan  status  ini  dimaksudkan  agar khuntsa dapat  terhindar  dari  hal-hal  negatif  yang  dimungkinkan  dapat  berakibat  sangat  fatal terhadap kondisi psikis dan bahkan fisik.
Kemungkinan  ini  didasarkan  pada  beberapa  teori  psikologis  yang  mengatakan  bahwa pengenalan terhadap gender telah dimulai ketika individu berada pada jenjang usia yang muda, dan  pengenalan ini  didukung  oleh beberapa  faktor  diantaranya  1)  Identifikasi  alami  individu terhadap kelamin yang dimilikinya, 2) perlakuan dari orang-orang disekitarnya terhadap dirinya. Kedua faktor dalam pengenalan identitas gender ini tidak terdapat pada kondisi seperti khuntsa dikarenakan ketidakjelasan pada kelaminnya ditambah dengan streotip yang cenderung negatif terhadap kondisi abnormal ini.
Dengan  demikian  semakin  menjadi  keniscayaan  untuk  kemudian  menetapkan  status Khuntsa dengan  lebih  dini  untuk  mencegah  akibat  yang  lebih  parah  daripada  ketidaktahuan individu khuntsa terhadap gendernya. Urgensi ini didukung dengan kaidah fikih yaitu ي ررضلا لاز
atau  kemadharatan  harus  dihilangkan,  karena  dengan  akibat  yang  sedemikian  rupa,  kondisi khuntsa menjadi sebuah madharat bagi individunya.
Terlebih  dunia  kedokteran  telah  mendukung  untuk  dapat  melakukan  penegasan  status bagi khuntsa melalui jalan  operasi penyempurnaan  kelamin  dan hal  ini  memungkinkan  untuk dilakukan. Walau demikian, dalam pengkajian hukum Islam tidak diperbolehkan untuk langsung menetapkan perubahan kelamin, dengan alasan merubah ciptaan Tuhan.
28 Nasib Tua Lumban Gaol, “Teori Stres: Stimulus, Respons, dan Transaksional.” Buletin Psikologi Vol. 24, No. 1 (1 Juni 2016): 1. https://doi.org/10.22146/bpsi.11224
Perubahan kelamin yang terjadi harus memenuhi syarat secara syariat dan fikih modern. Salah satu syarat untuk merubah kelamin pada fikih modern adalah apabila jika tidak dirubah kelaminnya,  maka  madharat  yang  terjadi  besar.  Di  sisi  lain,  perubahan  kelamin  menurut kedokteran, tidak dapat dilakukan dengan mudah dan cenderung menempuh waktu yang lama (hingga 6-9 kali operasi). Maka, dengan demikian, menetapkan status baik dengan operasi atau tanpa operasi menjadi jalan yang tidak menimbulkan madharat yang telah dipaparkan di atas.
Melihat  syarat  secara  syariat  maupun  fikih  tersebut  di  atas,  hal  ini  sejalan  dengan pandangan  bahwa  kelamin  ganda  menjadi  sebuah  kasus  yang  tidak  dapat  dipandang  sebelah mata atau hanya dibahas pada saat terjadi permasalahan lain yang timbul akibat tidak jelasnya status khuntsa tersebut. Melihat pendapat Kohlberg, bahwa terdapat tiga fase pengenalan gender yang sangat penting, yaitu: 1) Gender identity (umur 2-3 tahun), fase seseorang dapat mengenali dan melabeli diri sebagai laki-laki atau perempuan, serta terbentuknya pola pikir dan perilaku individu, 2) Gender stability (umur 4-5 tahun), fase ini dapat mengenali dan memahami sifat alami dari suatu jenis kelamin seperti laki-laki kencing dari penisnya dan perempuan dari saluran pada vaginanya, meskipun belum terlalu mengerti secara rinci mengenai kemampuan kelaminnya, 3) Gender consistency (umur 6-7 tahun), fase ini mulai mengerti bahwa kelamin adalah sesuatu yang alamiah dan didapatkan ketika lahir, maka kelamin tidak dapat diubah.
Oleh karenanya, rentang usia pada masa pengenalan gender membuat kejelasan identitas gender menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap individu dan menjadikannya sesuatu yang harus ditetapkan statusnya sejak usia dini bagi seorang khuntsa .

## REFERENSI
Abdul Aziz, Shalih. 1996. at-Takmil Mafata Tahribihi min Idwaul Ghalil . Riyadh: Darul Asshimat.
Ali, Atabik, dan A. Z. Muhdor. 1996. “Kamus Kontemporer.” Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996.
Davies, Kate. 2016. “Disorders of Sex Development–Ambiguous Genitalia.” Journal of Pediatric Nursing 31, no. 4 (Juli 2016): 46 – 66. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2016.04.007.
Kulaini. 1367. al-Kaafi . Juz 7. Iran: Darul Kitab Islamiyah, 1367.
Kurniawan, Steffi, dan Meliana Imelda. 2013. “Gangguan Identifikasi Jenis Kelamin.” CDK- 210, Vol. 40, No. 11, (2013).
Kurniawati, Marina, dan Herni Widanarti. 2017. “Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung)” , Diponegoro Law Journal , Vol. 6, No. 2 (2017).
Lumban Gaol, Nasib Tua. 2016. “Teori Stres: Stimulus, Respons, dan Transaksional.” Buletin Psikologi , Vol. 24, No. 1 (2016). https://doi.org/10.22146/bpsi.11224.
Putro,  Bagus  Prasetyo  Purnomo.  2013. “Tinjauan  Yuridis  Perkawinan  Al -Khuntsa  (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Islam,” (Skripsi Sarjana, Universitas Jemb er, 2013).
Qardhawi, Yusuf. 2001. Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah . Alih Bahasa Abdul Hayyie, dkk., Jakarta: Gema Insani Press.
Rahman, Fathur. (1975). Ilmu Waris . Bandung: al- Ma’arif.
Sabiq, Sayyid. 2004. Fiqih Sunnah. Alih Bahasa Nor Hasanuddin, Cet. 3, Kairo: Darul Fath.
Saraswati,  Devie  Lya.  2017. “Eksplorasi  Kepribadian  Waria  dalam  Perspektif  Psikologi Individual.” Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan dan Konseling 1 (2017).
Shechner,  Tomer.  2010. “Gender  Identity  Dis order:  A  Literature  Review  From  A Developmental Perspective.” The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences , Vol. 47, 2 (2010): 132-138.
Susanto, Edy, dkk. 2013. “Hermaphrodite Sejati.” Makalah Obstetri & Ginekologi , Vol. 21, No. 1, (Januari-April, 2013).
Syarifuddin, Amir. 2004. Hukum Kewarisan Islam . Jakarta: Prenada Media.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Yuliasri, Ni Luh Tanzila. 2018. “Kedudukan Ahli Waris Khuntsa dalam Hukum Waris Islam” . Mimbar Keadilan , Vol. 14, No. 28, (1 Agustus 2018): 208-219. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1781
Zaidan,  Abdul  Karim.  2001. Al-Wajiz  fii  Syarhil  Qawaid  Fiqhiyyah  fii  Syariah  Islamiyah .  Beirut: Risalah Publisher.
Zuhaili, Wahbah az-. 1985. al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu , Cet. II, Jilid VIII. Beirut: Darul Fikr.
Zuhdi, Masjfuk. 1991. Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam . Jakarta: CV. Haji Masagung.
Zuhroni,  Nur  Riani,  dan  Nirwan  Nazaruddin.  2003. Islam  untuk  Disiplin  Ilmu  Kesehatan  dan Kedokteran 2 , Jakarta: Departemen Agama RI.