Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI PT. TIMAH SEBAGAI BENTUK POTRET BURUK TATA KELOLA SEKTOR EKSTRAKTIF
Heni Marlina 1,*) , Serlika Aprita 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia 5312lika@gmail.com, serlika@gmail.com
Naskah diterima: 29 April 2024; revisi: 28 Mei 2024; disetujui: 18 Juni 2024

## Abstract
Corruption is one of the social diseases that is the same as other types of crimes such as theft. The  problem  is  that  corruption  is  increasing  along  with  the  progress  of  prosperity  and technology. As happened in the case of the tin corruption crime committed by Harvey Mois, where the nominal state loss was also not small, estimated at IDR 271 trillion. This research method uses a normative legal research type, a legal research method carried out by examining library materials or secondary data. This case is suspected to have occurred in the period 2015- 2020. Harvey Mois has an important role in this case, namely as an intermediary for other perpetrators. In this case, he became a representative of PT Refined Bangka Tin (RBT) in a case with PT Timah regarding illegal mining activities in the IUP Persero area. The articles charged to the suspect are Article 2 paragraph (1) and Article 3 in conjunction with Article 18 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999  concerning  Amendments  to  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  31  of  1999 concerning  the  Eradication  of  Criminal  Acts  of  Corruption  in  conjunction  with  Article  55 paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code. The 'mass' corruption case resulted in environmental losses of up to Rp 271,069,688,018,700 or Rp 271 trillion, and a total of 16 suspects have been detained by the Attorney General's Office.
Keywords: corruption, tin, environment
* Alamat korespondensi: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail: 5312lika@gmail.com
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  dikenal  oleh  masyarakat  dunia  memiliki  keindahan  alam  yang sangat menakjubkan serta sumber daya alam yang melimpah. Dinyatakan pula sebagai negara kelima yang  memiliki  pulau  terbanyak  di  dunia  setelah  Swedia,  Finlandia,  Norwegia,  dan  Kanada  karena memiliki 17.508 pulau. Selain itu, dinyatakan sebagai negara pemilik garis pantai terpanjang ke-2 di dunia  setelah  Kanada,  dengan  panjang  garis  pantai  54.716  km.  Bahkan,  Indonesia  dikenal  sebagai negara yang memiliki Danau Vulkanik terbesar di dunia yaitu Danau Toba yang terletak di Sumatra Utara. Melimpahnya sumber daya alam (SDA) di Indonesia juga menjadi perhatian masyarakat dari belahan dunia lain. Berdasarkan proses pemulihannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu SDA yang  tidak  dapat  habis  (inexhaustible  natural  resources),  SDA  yang  dapat  diperbaharui  (renewable resources) dan SDA yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources) (Idris, 2013). Baik SDA renewable maupun non-renewable, keduanya merupakan sumber daya yang esensial bagi kehidupan manusia. tidak dapat habis antara lain adalah udara, energi matahari dan air hujan, SDA yang dapat diperbarui yaitu hutan, kualitas tanah, dan margasatwa. Sedangkan, SDA yang tidak dapat diperbarui antara lain minyak, gas bumi, logam, dan batubara yang merupakan bahan galian atau bahan tambang. Memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah berupa bahan tambang,
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  memiliki  tujuan-tujuan  besar  untuk mensejahterakan  rakyatnya,  berupaya  agar  sumber  daya  alam  tersebut  dapat  dimanfaatkan  secara maksimal untuk kepentingan bersama. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam  bumi  Wilayah  Hukum  Pertambangan  Indonesia  merupakan  kekayaan  nasional  yang  dikuasai negara.
Keberadaan  bahan-bahan  tambang  di  Indonesia,  turut  memiliki  peran  penting  dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Peran yang dimaksud dalam hal ini antara lain hasil dari pengelolaan bahan tambang tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia, tidak hanya  di  daerah  lokasi  keberadaan  tambang  tersebut  melainkan  ekonomi  nasional.  Setiap  tahunnya, kontribusi dari perusahaan-perusahaan tambang bagi pendapatan negara sangat besar. akan tetapi pada praktiknya pada satu sisi yang lain pada kasus korupsi PT Timah memperpanjang praktik buruk tata kelola sektor ekstraktif. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2004–2015 saja, negara sudah merugi sebanyak Rp 5,714 triliun hanya dari penyelundupan timah secara ilegal akibat tidak dibayarkannya royalti dan pajak PPh Badan. Apabila dirata-rata selama kurun waktu 12 tahun tersebut, negara kecolongan timah ilegal sebanyak 32,473 ton/tahun. kasus korupsi pertambangan kerap melibatkan aktor lain seperti pemerintah maupun aparat penegak hukum. Dalam praktik pertambangan ilegal,  aparat  penegak  hukum  diduga  acap  kali  menerima  setoran  dari  aktivitas  tambang  untuk membiarkan operasi perusahaan tetap berjalan lancar. Modus tersebut antara lain pernah diungkap oleh mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong. Bukan tidak mungkin modus serupa memperlancar praktik  lancung  dalam  kasus  PT  Timah.  Dalam  praktiknya,  perusahaan-perusahaan  “boneka” mengambil  bijih  timah  secara  ilegal  untuk  kemudian  dikirimkan  ke  perusahaan  smelter  yang  sudah setuju bersekongkol. Praktik yang terjadi berulang kali tersebut nyaris mustahil luput dari pengawasan otoritas. Sehingga patut diduga bahwa operasi penambangan ilegal tersebut melibatkan aktor lain di luar aktor swasta.
Pemerintah dalam kasus ini lalai memastikan tata kelola ekstraktif yang baik. Setidaknya dua kementerian yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) gagal menjalankan tugasnya. Kementerian BUMN tidak memastikan PT Timah, entitas BUMN yang berada  di  bawah  tanggung  jawabnya,  untuk  mengambil  langkah  yang  dapat  mencegah  terjadinya korupsi.  Tindak  pidana  korupsi  yang  popular  disebut  sebagai  penyalahgunaan  kekuasaan  untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial. Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial ini adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, artinya bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU  Tipikor)  adalah  adanya  unsur  kerugian  keuangan  negara,  unsur  tersebut  memberi  konsekuensi bahwa  pemberantasan  Tipikor  tidak  hanya  bertujuan  untuk  membuat  jera  para  Koruptor  melalui penjatuhan  pidana  penjara  yang  berat,  melainkan  juga  memulihkan  keuangan  negara  akibat  korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor.
Aset hasil Tipikor baik yang ada di dalam maupun di Luar Negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara yang diakibatkan oleh Tipikor dan untuk mencegah pelaku  Tipikor  menggunakan  aset  hasil  Tipikor  sebagai  alat  atau  sarana  tindak  pidana  lainnya  dan memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku.
Kerugian keuangan negara yang besar akibat dari tindak pidana korupsi tersebut menunjukan bahwa telah terjadi perampasan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary-crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra- ordinary crimes), sehingga dalam upaya pemberantasannya perlu dilakukan  dengan  cara-cara  yang  luar  biasa  (extra-ordinary  measures)  dan  dengan  menggunakan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Indonesia  dalam  menangani  kasus-kasus  korupsi  selama  ini cenderung mengutamakan cara melalui jalur pidana yang lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi daripada pengembalian aset atau keuangan negara. Namun, kenyataannya, jalur pidana tidak cukup efektif untuk mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah tindak pidana korupsi.  Pengembalian  keuangan  atau  aset  negara  hasil  tindak  pidana  korupsi  terasa  sulit  dilakukan karena  pada  umumnya  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  sangat  rahasia, terselubung,  dan  melibatkan  banyak  pihak  dengan  solidaritas  yang  kuat  untuk  menutupi  perbuatan tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  jurnal  ini  adalah  metode  hukum normatif. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  dari  sisi  normatifnya (Soekanto,  2011).  Penelitian  tersebut  mengacu  kepada  Peraturan  Perundang-undangan  dan  segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagaimana  Yang  Telah  Diubah  Dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang- undangan,  karena  yang  akan  diteliti  adalah  berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi  fokus  dari  suatu penelitian (Marzuki, 2013).
Metode  pengumpulan  data  dikumpulkan  dengan  mengkaji  dan  meneliti  data  sekunder berdasarkan metode hukum normatif berupa bahan hukum primer, sekunder dalam bentuk ketentuan dalam peraturan perundang-undangan buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang relevan  dengan  permasalahan  yang  terkait,  dan  tersier  berupa  bahan  hukum  pelengkap  yang memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus, maupun  ensiklopedi.  Pengelolaan  data  yang  dilakukan  secara  analisis  dengan  membuat  kesimpulan berdasarkan aturan hukum, prinsip-prinsip, norma-norma, teori, maupun doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam konteks pertambangan mineral, negara tuan rumah seharusnya berada di posisi lebih tinggi dibanding investor. Hal ini dikarenakan kekayaan alam khususnya sumber daya bahan galian dikuasai oleh Negara. Dengan demikian, maka negara sebagai subjek. Artinya, negara  sebagai  penguasa.  Penguasa  melekat  di  dalamnya  kekuasaan  dan  kewenangan. Sehingga, semestinya negara yang lebih berkuasa dalam hal ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD  1945  yang  menyebutkan:  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dapat disimpulkan bahwa kekayaan alam yang ada di Tanah Indonesia milik rakyat Indonesia yang  dikuasakan  kepada  Negara,  harus  dikelola  dengan  baik  dan  semestinya.  Hal  ini dimaksudkan  dalam  mencapai  tujuan  besar  Indonesia  bukanlah  sebuah  ketidakmungkinan. Pemerintah  sebagai  perwakilan  Negara  dan  rakyat  dipercayakan  hak  dalam  mengelola  (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dapat dinikmati secara merata. Semangat yang terkandung  dalam  Pasal  33  UUD  1945  tersebut  merupakan  semangat  sosial  yang memposisikan penguasaan kekayaan alam di tanah negara ditujukan untuk kepentingan publik, namun  bukan  pula  sebuah  semangat  sosialisme  yang  menghapuskan  hak-hak  mereka  yang melakukan pengelolaan, yang dalam hal ini investor asing/pihak swasta selaku pelaku usaha. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapai kemakmuran rakyat yang tentunya harus diwujudkan oleh Negara dan Pemerintah Indonesia.
Salah  satu  bidang  pengusahaan  sumber  daya  alam  yang  dapat  diandalkan  dalam mencapai kemakmuran bangsa Indonesia antara lain adalah bidang pertambangan.  Dari sisi hubungan kontraktual, keterlibatan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam sebagai salah satu pihak dalam kontrak menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Kontrak tersebut merangkul investor asing dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan negara sebaik-baiknya. Berkebalikan dengan apa yang terkandung dalam UUD 1945, sistem  yang  ada  pada  penyelenggaraan  dalam  bidang  pertambangan  justru  bukan  membuat Indonesia menikmati keuntungan yang layak seperti yang diharapkan oleh para pihak. Potensi sumber  daya  alam  bidang  pertambangan  yang  menjadi  harapan  banyak  orang  agar  dapat membantu  meningkatkan  perekonomian  negara  justru  membuat  Indonesia  merugi.  Dengan segelintir permasalahan yang ada, satu diantaranya adalah kasus Suami aktris Sandra Dewi, Harvey  Moeis,  menjadi  tersangka  anyar  dalam  kasus  dugaan  korupsi  tata  niaga  komoditas timah  wilayah  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  PT  Timah  Tbk  tahun  2015-2022.  Berapa ancaman  hukuman  penjaranya?  Dirangkum  detikcom,  Minggu  (31/3/2024),  Harvey disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo  Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
Harvey jadi tersangka dalam perannya sebagai selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Harvey disebut pernah menghubungi mantan Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021, MRPT alias RZ. Adapun kasus posisi pada perkara ini, bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019. Saudara HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu Saudara MRPT atau Saudara RZ, dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT  Timah,"  Yang  bersangkutan  dalam  kapasitas  mewakili  PT  RBT,  namun  bukan  sebagai pengurus PT RBT,"
Sebagaimana  diketahui,  MRPT  juga  telah  ditetapkan  tersangka  lebih  dahulu  oleh Kejagung  di  kasus  yang  sama.  Kuntadi  menyebutkan,  seusai  komunikasi  itu,  Harvey melakukan  pertemuan  dengan  RZ.  Hasil  pertemuan  itu  menyepakati  kegiatan  akomodasi pertambangan  liar  tersebut  adanya  dibalut  dengan  sewa  menyewa  peralatan  processing peleburan
timah.
"Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud," tambah dia. Selanjutnya, tersangka  Harvey  meminta  para  pihak  smelter  menyisihkan  sebagian  dari  keuntungan  yang dihasilkan.  Keuntungan  itu,  menurut  Kuntadi,  kemudian  diserahkan  ke  Harvey  seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim (HLN), yang sudah menjadi tersangka (Tipikor, 2024).
Perbuatan  tindak  pidana  korupsi  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan hak-hak  ekonomi  masyarakat,  sehingga  tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi  dapat  digolongkan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary  crimes),  sehingga  dalam  upaya  pemberantasannya  tidak  dapat  dilakukan  “dengan biasa” tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah  digolongkan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  atau  extra  ordinary  crime,  menurut  Romli Atmasasmita dikarenakan :
1. Korupsi di Indonesia sudah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ternyata salah satu  program Kabinet  Gotong  Royong  adalah penegakan  hukum  secara konsisten dan pemberantasan KKN.
2. Korupsi  yang  telah  berkembang  demikian  pesatnya  bukan  hanya  merupakan  masalah hukum  semata-mata  melainkan  sesungguhnya  merupakan  pelarangan  atas  hak-  hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
3. Kebocoran APBN selama
4. Pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh sehingga melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara.
5. Penegakan  hukum  terhadap  korupsi  dalam  kenyataannya  telah  diberlakukan  secara diskrimintaif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa.
6. Korupsi  di  Indonesia  sudah  merupakan  kolaborasi  antara  pelaku  di  sektor  publik  dan sektor  swasta  yang  justru  merupakan  jenis  korupsi  yang  sulit  dibandingkan  dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor public (Djaja, 2010).
Jika  ditelaah  dari  sudut  pandang  doktrin,  Romli  Atmasasmita  berpendapat  “Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah dikaji secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau  dampak  negatifnya,  sangat  merusak  tatanan  kehidupan  bangsa  Indonesia  sejak pemerintahan  Orde  Baru  sampai  saat  ini,  jelas  bahwa  perbuatan  korupsi  merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.
Ketentuan  hukum  pidana  dapat  dibedakan  menjadi  tindak  pidana  umum  dan  tindak pidana khusus. Ketentuan dalam hukum pidana umum berlaku secara dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan hukum pidana khusus lebih mengatur mengenai kekhususan subjek serta perbuatan yang khusus dalam hukum pidana. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya telah ada sejak  lama.  Adapun  perkembangan  pengaturan  tindak  pidana  korupsi  dalam  hukum  positif Indonesia antara lain:

## 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dalam perkembangannya ancaman sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi telah ada sejak dulu. Sebagai suatu tindak pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tindak pidana korupsi telah diatur dalam KUHP. Dalam KUHP terdapat 13 Pasal yang mengatur tentang tindak pidana umum yang termasuk tindak pidana korupsi yaitu :
a. Kelompok tindak pidana penyuapan yang terdiri dari Pasal 209, 210, 418, 419, dan Pasal 420 KUHP.
b. Kelompok tindak pidana penggelapan yang terdiri dari Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP.
c. Kelompok tindak pidana kerakusan yang terdiri dari Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP.
d. Kelompok  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  pemborongan,  leveransir  dan rekanan yang terdiri dari Pasal 387, 388, dan Pasal 435 KUHP.
Dengan adanya pengaturan menyangkut tindak pidana korupsi dalam KUHP sebenarnya tidak diperlukan lagi peraturan perundang-undangan mengenai korupsi, namun seiring dengan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perkembangan masyarakat, ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP dirasa tidak mampu mewadahi perilaku masyarakat yang kian koruptif sehingga perlu dibentuk hukum pidana baru yang mewadahi secara khusus tindak pidana korupsi (Daniel, 2012).
1. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  24  Prp  Tahun  1960  tentang Pengusutan,  Penuntutan,  Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Korupsi  (LN  Nomor:  72  Tahun 1960)
Istilah  tindak  pidana  korupsi  untuk  pertama  kalinya  dipergunakan  dalam  peraturan perundang-undangan Indonesia adalah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konsideran peraturan ini pada butir a disebutkan “Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya  dari  masyarakat  misalnya  bank,  koperasi,  wakaf,  dan  lain-lain  atau  yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan beberapa aturan  pidana  pengusutan,  penuntutan  dan  pemerikasaan  yang  dapat  memberantas perbuatan-perbuatan  yang  disebut  korupsi”.  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- undang  Nomor  24  Prp  Tahun  1960  disahkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961. Adapun hal-hal  yang  baru  diatur  dalam  Undang-undang  ini  adalah  menyangkut beberapa hal yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-undang korupsi sebelumnya, diantaranya  adalah:  1)Delik  percobaan  dan  delik  permufakatan,  2)Delik  pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri, 3)Kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji, 4)Pengertian pegawai negeri lebih diperluas. Dalam Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  24  Prp  Tahun  1960  terdapat  beberapa perubahan pada unsur “karena melakukan perbuatan melawan hukum” diganti dengan unsur “melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran” serta perubahan kata “perbuatan” menjadi “tindakan”. Dalam pelaksanaannya upaya pemberantasan korupsi berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  24  Prp  Tahun  1960  tidak menunjukkan efektivitas yang diharapkan. Salah satu nya adalah karena masih sulit untuk membuktikan  suatu  perbuatan  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  atau  pelanggaran. Akibatnya  banyak  perbuatan  yang  merugikan  keuangan  negara  sulit  dipidana berdasarkan  Undang-undang  ini.  Atas  dasar  alasan  tersebut  serta  perkembangan  nilai keadilan dalam masyarakat, maka  pemerintah  memandang  perlu  adanya  pembaharuan terhadap hukum pidana untuk menggantikan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam konsideran Undang-undang ini memaparkan bahwa latar belakang pembentukan Undang-undang  ini  adalah  untuk  menanggulangi  masalah korupsi.  Perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional,sementara Undang-undang sebelumnya kurang memadai untuk memberantas tindak pidana korupsi. Maka dari itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana terkait pemberantasan yindak pidana  korupsi,  yakni  melalui  pembentukan  Undang-  undang  Nomor.  3  Tahun  1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan sebagaimana tersebut diatas, mensyaratkan bentuk kesalahan pro parte dolus pro parte culpa, artinya bentuk kesalahan dsini tidak hanya disyaratkan adanya kesengajaan, tetapi cukup adanya kealpaan berupa patut  disangka  dapat  merugikan  keuangan  atau  perekonomian  negara,  sudah  dapat menjerat pelaku (Praja, dkk, 2011). Suatu Undang-undang yang menjadi landasan dalam penegakan  hukum  pidana  terkait  tindak  pidana  korupsi, tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi masih memiliki  kelemahan  serta  kekurangan  dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.  Adapun beberapa yang dianggap sebagai kelemahan Undang-undang nomor  3 tahun 1971 adalah sebagai berikut: 1) Tidak adanya ketegasan mengenai rumusan delik tindak pidana sebagai delik formal. 2) Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ancaman pidana yang dapat diterapkan terhadap suatu korporasi sebagai subjek tindak pidana. 3)Terkait sanksi pidana yang hanya menetapkan batas maksimum umum (dua puluh tahun) dan minimum umum (satu hari) sehingga menimbulkan ketidakleluasaan bagi jaksa dalam penuntutan.
3. Undang-undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  junto  Undang-undang  RI  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Sebagai dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang- undang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini telah  banyak  mengalami  penyempurnaan  dari  Undang-undang  yang  pernah  berlaku  di Indonesia (Chaerudin, 2009). Tujuan pemerintah dan pembuat Undang-undang melakukan revisi  atau  mengganti  produk  legislatif  tersebut  merupakan  upaya  untuk  mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat  meminimalisir celah- celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat  melepaskan  dirinya  dari  jeratan  hukum.31  Adapun  beberapa  hal  penting  yang merupakan  pembaharuan  dalam  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yaitu  antara  lain:  (1)Dirumuskannya  secara eksplisit  tindak  pidana  korupsi  sebagai  delik  formal,  sehingga  dengan demikian  setiap pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terdakwa.(2)Diterapkannya  konsep  ajaran  melawan  hukum  materiil  ( materiele wederrechtelijkheid )  dalam  fungsinya  secara  positif.  (3)  Adanya  pengaturan  tentang korporasi sebagai subjek hukum disamping perseorangan. (4)Adanya penambahan dalam pidana  tambahan  terkait  uang  pengganti.  (5)Adanya  pengaturan  tentang  wilayah berlakunya  atau  yurisdiksi  kriminal  yang  dapat  diberlakukan  keluar  batas  teretorial Indonesia. (6)Adanya pengaturan tentang sistem pemberlakuan beban pembuktian terbatas atau berimbang atau “balanced burden of proof” dalam pasal 37 Undangundang Nomor 31 Tahun  1999.  (7)  Adanya  pengaturan  tentang  ancaman  pidana  dengan  sistem  minimum khusus disamping ancaman maksimum. (8)Diintroduksinya ancaman pidana mati sebagai unsur  pemberatan.  (9)  Adanya  pengaturan  tentang  penyidikan  gabungan  (joint investigation  teams)  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  sulit  pembuktiannya dibawah  koordinasi  jaksa  agung.  (10)  Adanya  pengaturan  tentang  penyidikan  kedalam rahasia  bank  yang  lebih  luas  yang  diawali  dengan  pembekuan  rekening tersangka/terdakwa  yang  dapat  dilanjutkan  dengan  penyitaan.(11)  Adanya  pengaturan tentang peran serta masyarakat sebagai sarana kontrol sosial yang dipertegas dan diperluas, sehingga  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  pelapor  lebih  optimal  dan  efektif.  (12) Adanya  pengaturan  yang  mengamanatkan  kepada  pembuat  Undang-undang  untuk membentuk  sebuah  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  bersifat independen.(13) Adanya pengakuan yang secara eksplisit menyebutkan korupsi sebagai “ extra ordinary crime” yakni kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.(14) Dirumuskannya gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. (15)Penganutan  sistem  pemberlakuan  beban  pembuktian  ( omkering  van  de  bewijslast ) secara  terbatas.  (16)  Perluasan  sumber  alat  bukti  petunjuk  yang  dapat  diperoleh  dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik (Chaerudin, 2009).
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IV. KESIMPULAN
Penegakan  hukum  melalui  pengungkapan  tindak  pidana,  menemukan  pelaku,  serta memasukkan pelakunya ke dalam penjara (follow the suspect) semata belum efektif menekan terjadinya  tindak  pidana  korupsi  termasuk  dalam  kasus  dugaan  korupsi  tata  niaga  timah  di kawasan  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  PT  Timah  Tbk  yang  mengakibatkan  negara mengalami kerugian sebesar 271 T. jika tidak dibarengi dengan upaya menyita dan merampas hasil dan instrumen kejahatannya. Selain itu, penanganan tindak pidana korupsi tidak semata untuk memidana pelaku namun juga harus memulihkan keuangan negara.
Upaya  yang  telah  termuat  dalam  peraturan  perundang-undangan  untuk  menjamin terpulihkannya  kerugian  negara  antara  lain  melalui:  1)  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana korupsi;  2)  pembuktian  terbalik  dalam  rangka  optimalisasi  pengembalian  aset  hasil  tindak pidana korupsi 3) pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata serta 4) pidana pembayaran uang pengganti dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.  Upaya-upaya  yang  telah  diakomodir  dalam  peraturan  perundang-undangan  untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara terkendala beberapa aspek baik dari sisi personal penegak hukum maupun pengaturan. Dari sisi regulasi, aturan terkait perampasan aset hasil tindak  pidana  korupsi  yang  mengacu  kepada  KUHP,  KUHAP  maupun  dalam  UU  Tipikor belum  dirasa  memadai  untuk  memberikan  dasar  pijakan  dalam  melakukan  perampasan  dan pengembalian  aset.  Sehingga  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  dalam  sistem hukum di Indonesia belum dapat diberlakukan dan dilakukan secara efektif

## REFERENSI
Amiruddin Idris, 2013, Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya,
Jurnal Lentera, Volume 13, Nomor 4.
Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,Bandung, Refika Aditama,2009.
Elwi  Daniel,  Korupsi:Konsep,  Tindak  Pidana  dan  Pemberantasaanya,  Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
Ermansjah  Djaja,  Mendesain  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Implikasi  Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006,Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Harvey  Moeis  Dijerat  Pasal  Tipikor,  Ancaman  Hukuman  Maksimal  Bui  Seumur  Hidup, https://news.detik.com/berita/d-7270287/harvey-moeis-dijerat-pasal-tipikor-ancaman- hukuman-maksimal-bui-seumur-hidup diakses pada 10 Mei 2024 Pukul 17.30 WIB.
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Praja, Juhaya S, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
Sholehhudin,    Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana:  Ide  Dasar  Double  Track  System  & Implementasinya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Soerjono  Soekanto,  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2011.