## PENGARUH SISTEM RETRIBUSI BOARDING PASS PELABUHAN TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PT.

## PELINDO I KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

## ZUL HENDRI DAN ZAIMAH

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Ruang lingkup keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi dua,  yaitu dikelola  langsung  oleh  pemerintah  dan  dipisahkan  pengurusannya.  Ruang lingkup  keuangan  negara  adalah  semua  unsur  keuangan  atau  kekayaan  yang menjadi  tanggung  jawab  negara.  Keuangan  negara  yang  dikelola  langsung oleh  pemerintah  pusat  adalah  komponen  keuangan  negara  yang  mencakup seluruh  penerimaan  dan  pengeluarannya.  Keuangan  negara  yang  dikelola langsung  ini  melibatkan  pemerintah  pusat  dan  instansi-instansi  dibawahnya, yaitu:  Lembaga  Tertinggi  Negara,  Lembaga  Tinggi  Negara,  Departemen, Lembaga  non  departemen,  serta  bagian  anggaran  pembiayaan  dan perhitungan.  Keuangan  negara  yang  dipisahkan  pengurusannya  adalah komponen  keuangan  negara  yang  pengurusannya  dipisahkan  dan  cara pengelolaannya  berdasarkan  hukum  publik  atau  hukum  perdata.  Keuangan negara  yang  dipisahkan  ini  melibatkan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) yang  dapat  berbentuk:  perusahaan  jawatan,  perusahaan  umum,  perusahaan perseroan, bank pemerintah, dan lembaga keuangan pemerintah. 1
Era  otonomi  daerah  yang  secara  resmi  mulai  diberlakukan  di  Indonesia sejak  1  Januari  2001  menghendaki  daerah  untuk  berkreasi  dalam  mencari sumber  penerimaan  yang  dapat  membiayai  pengeluaran  pemerintah  daerah dalam  rangka  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah  dan  juga  Undang-undang  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara
1 Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah) edisi  3, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h.12-13
Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  menetapkan  pajak  dan  retribusi  daerah  sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. 2
Latar belakang reformasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia  dewasa  ini  tidak  terlepas  dari  pemberlakuan  undang-undang  pajak daerah  dan retribusi  daerah  yaitu  undang-undang  Nomor  18  Tahun  1997  dan undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000.  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 1997  telah  membawa  perubahan  dalam  pemungutan  pajak  dan  retribusi daerah. Dalam perkembangan penerapan undang-undang tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan  seiring  dengan  perkembangan  situasi  perekonomian  secara makro serta perubahan kondisi sosial politik, yang ditandai dengan semangat otonomi  daerah  yang  semakin  besar.  Dengan  demikian,  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2000  lahir  sebagai  penyempurnaan  terhadap  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997. 3
Sebagai  landasan  hukum  yang  merupakan  dasar  hukum  pungutan  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yaitu  Undang-undang  Nomor  18  tahun  1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2010.  Sebagaimana  dimuat  dalam  penjelasan  perubahan  Undang-Undang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  daerah  (PDRD)  Tahun  2009  yang  menyebutkan secara  umum  bahwa  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan,  setiap daerah yaitu profinsi yang terbagi atas daerah kabupaten dan kota mempunyai hak  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan efisiensi dan efektifitas serta pelayanan  kepada  masyrakat  yang  harus  selalu  ditingkatkan.  Dengan perubahan  Undang-Undang  PDRD  Tahun  2009  memberikan  kewenangan kepada daerah untuk memungut sebelas  jenis pajak yaitu  empat jenis pajak
2 Marihot Siahaan., Pajak daerah dan Retribusi daerah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)  h.v
3 Ibid . h. 2-3
untuk  tingkat  profinsi  dan  tujuh  jenis  pajak  untuk  tingkat  Kabupaten/kota. Namun kabupaten/kota masih diberi wewenang untuk menetapkan jenis pajak lainnya  dengan  syarat  memenuhi  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  Undang- Undang.  Sedangkan  dalam  pemungutan  retribusi,  undang-undang  mengatur proses  penetapan  jenis  retribusi  yang  dapat  dipungut  daerah.  Dalam  hal Retribusi  pihak  profinsi  maupun  kabupaten/kota  juga  diberikan  kewenangan menetapkan  jenis  retribusi  selain  yang  ditetapkan  dengan  peraturan pemerintah. 4
Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada  masyarakat  serta  peningkatan,  pertumbuhan  perekonomian  di  daerah diperlukan  penyediaan  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  yang  hasilnya memadai.  Upaya  peningkatan  penyediaan  pembiayaan  dari  sumber  tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan  dan  penambahan  jenis  retribusi  serta  pemberian  keleluasaan bagi daerah untuk mengali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5
Dewasa  ini,  retribusi  daerah  terdiri  dari  berbagai  jenis.  Masing-masing retribusi  daerah  dan  pajak  daerah  memiliki  objek,  subjek,  tarif,  dan  berbagai ketentuan  pengenaan  tersendiri,  yang  mungkin  berbeda  dengan  jenis  pajak atau  retribusi  daerah  lainnya.  Di  sisi  lain,  semangat  otonomi  daerah  yang diberlakukan  di  Indonesia  memungkinkan  setiap  daerah  provinsi  atau kabupaten/kota mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang pajak dan retribusi  daerah.  Konsekuensinya  adalah  mungkin  saja  satu  jenis  pajak  dan retribusi  dipungut  pada  suatu  daerah,  tetapi  tidak  dipungut  di  daerah  lainnya selain itu, kalaupun dipungut pada berbagai daerah,  aturan yang diberlakukan tidak sama persis. 6
4 Waluyo., perpajakan Indonesia edisi 10 (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.235-236
5 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2009
6 Marihot  Siahaan., Pajak  daerah  dan  Retribusi  daerah , (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo, 2005)  h. 3-4
Retribusi  adalah  pembayaran  wajib  dari  penduduk  dari  penduduk  kepada Negara  karena  adanya  jasa  yang  tertentu  yang  diberikan  oleh  Negara  bagi penduduknya  secara  perorangan.  Jasa  tersebut  dapat  dikatakan  bersifat langsung,  yaitu  hanya  yang  membayar  retribusi  yang  menikmati  balas  jasa dari Negara . 7 Retribusi Boarding Pass Pelabuhan atau Pas Pelabuhan adalah pungutan  yang dilakukan di pelabuhan sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah bagi penduduknya secara perorangan dimana dikenakan  sesuai tarif  yang  sudah  ditentukan  oleh  daerah  yang  bersangkutan sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan  oleh  daerah  itu  sendiri.  Yang  menjadi Objek  dari  Retribusi Boarding  Pass atau  Pas  Pelabuhan  ini  adalah  Orang Pribadi dan Kendaraaan.
Pemungutan  retribusi Boarding  pass agar  bisa  berjalan  dengan  maksimal tentu  saja  harus  di  dukung  dengan  sistem  yang  baik  dan  benar.  Hanya  saja sistem  yang  dirancang  oleh  manusia  juga  tidak  terlepas  dari  kelemahan, sehingga  seringkali  terjadi  kesalahan (Error) yang  menghambat  berjalannya pemungutan retribusi tersebut. Hal ini terjadi tidak saja dalam hal pemungutan bisa juga terjadi dalam hal pencatatan penerimaan retribusi. Sebagai salah satu contoh  kesalahan  ( Error )  sistem  dalam  pemungutan  retribusi  yaitu  retribusi terminal  yang  terjadi  pada  terminal  Tertinodi,  Solo  yaitu  sistem  yang digunakan  dalam  pembayaran  retribusi  boarding  pass  terminal  dengan menggunakan Smartcard mengalami  kerusakan  sehingga  terjadi  selisih pembayaran,  satu  kali  pembayaran  boarding  pass  sistem  mencatatnya sebanyak  dua  kali  sehingga  pada  sistem  hasil  akhir  jumlah  dari  pemungutan boarding pass menjadi dua kali lipat lebih besar dari jumlah yang sebenarnya diterima, maka yang harus dilakukan adalah melakukan penyesuaian program di  dalam  perangkat  lunaknya  khususnya  di  bagian  nomor  seri  kartunya.
7 Ibid . h. 5
Penerapan  sistem  yang  sedemikian  sebenarnya  sangat  efektif  untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). 8
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukan  diatas,  maka  penulis  tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

## PENGARUH  SISTEM  RETRIBUSI BOARDING  PASS PELABUHAN TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PT. PELINDO I KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

## B. Permasalahan
(1) Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dapat di  identifikasi  masalah  yaitu  pengaruh  sistem  Retribusi Boarding  Pass Pelabuhan  terhadap  sistem  pengendalian  intern  di  PT.  Pelindo  Kabupaten Kepulauan Meranti.
(2) Batasan Masalah
Untuk  lebih  terarah  dan  tercapai  tujuan  penelitian  ini,  maka  perlu untuk  penulis  memberi  batasan  masalah  yang  akan  penulis  bahas  dalam penelitian  ini  yaitu  Pengaruh  sistem    Retribusi  Boarding  Pass  Pelabuhan terhadap pengendalian intern pada PT. Pelindo Kabupaten Kepulauan Meranti. (3) Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  pengaruh    sistem  retribusi  boarding  pass  pelabuhan terhadap  sistem  pengendalian  intern  di  PT.  Pelindo  Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Bagaimana  persepektif  islam  dalam  sistem  retribusi  boarding  pass pelabuhan?
8 http://edisicetak.joglosemar.co/berita/sistem-error-petugas-boarding-pass-tombok- 130658.html diakses pada tgl 26-3-2016
C. Tujuan dan Kegunaan

## 1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:
a. Untuk  mengetahui  bagaimana  Pengaruh    sistem  retribusi Boarding Pass pelabuhan  terhadap  sistem  pengendalian  intern  pada  PT. Pelindo Kabupaten Kepulauan Meranti.
b. Untuk  mengetahui  bagaimana  persepektif  islam  dalam  sistem retribusi Boarding Pass pelabuhan.
2. Kegunaan Penelitian
a. Diharapkan  dapat  berguna  bagi  penulis  untuk  mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis, sehingga penulis  dapat  membandingkan  antara  teori  dengan  praktek dilapangan, yaitu pada PT. Pelindo Kabupaten Kepulauan Meranti.
b. Dapat menjadi masukan yang bermanfaat dan  berguna bagi pihak PT. Pelindo Kabupaten Kepulauan Meranti.
c. Bagi  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  (STIE)  Syariah  Bengkalis. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah literatur serta referensi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  informasi  bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan serupa.
d. Menjadi acuan dan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian  lebih  lanjut  dan  semoga  bermanfaat  bagi  dunia pendidikan.

## A. Konsep Teoritis
I. Sistem Retribusi Boarding Pass Pelabuhan
Dalam  keseharian,  secara  sadar  atau  tidak  manusia  terlibat  dalam sebuah  sistem,  misalnya  sistem  transportasi,  sistem  pendidikan,  sistem pernafasan,  sistem  kekebalan  tubuh,  dan lain-lain.  Dari  berbagai jenis  sistem yang  diidentifikasi  diatas,  cukup  sulit  untuk  memberikan  defenisi  yang  pas. Namun demikian secara umum men urut West Churman, sebuah sistem dapat didefinisikan  sebagai  serangkaian  komponen  yang  dikoordinasikan  untuk mencapai  serangkaian  tujuan.  Sesuai  dengan  definisi  tersebut,  sebuah  sistem memiliki tiga karakteristik, yaitu:
1. Komponen, atau sesuatu yang dilihat, didengar atau dirasakan
2. Proses,  yaitu  kegiatan  untuk  mengkoordinasikan  komponen  yang terlibat dalam sebuah sistem
3. Tujuan,  yaitu  sasaran  akhir  yang  ingin  dicapai  dari  kegiatan koordinasi  komponen        tersebut  meskipun  proses  dan  tujuan sistem  bersifat  tidak  kelihatan (intangible), namun  kedua karakteristik  tersebut  juga  merupakan  elemen,  penting,  sama pentingnya dengan elemen yang kelihatan (intangible). 9
a. Pengertian Retribusi
Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya  jasa  tertentu  yang  diberikan  negara  bagi  penduduknya  secara perorangan.  Jasa  tersebut  dapat  dikatakan  bersifat  langsung,  yaitu  hanya membayar  retribusi  yang  menikmati  balas  jasa  dari  negara.  Retribusi  daerah adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  pemberian  daerah untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Pemungutan  retribusi  ini  juga
9 Krismaji., Sistem Informasi Akuntansi , (Yogyakarta:Unit Penerbit Dan Percetakan, 2010), h. 1-2
memperhatikan  objek  dan  subjek  retribusi  seperti  halnya  pungutan  pajak daerah.
b. Ciri-ciri Retribusi Daerah
Beberapa  ciri  yang  melekat  pada  retribusi  yang  saat  ini  dipungut  di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Retribusi  merupakan  pungutan  yang  dipungut  berdasarkan  undang- undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak  yang  membayar  retribusi  mendapatkan  kontra  prestasi  (balas  jasa) secara  langsung  dari  pemerintah  daerah  atas  pembayaran  yang dilakukannya.
4. Retribusi  terutang  apabila  ada  jasa  yang  diselenggarakan  pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
c. Golongan Retribusi Daerah
Retribusi dibagi atas tiga golongan: 10
1. Retribusi Jasa Umum
Retribusi  jasa  umum  adalah  pelayanan  yang  disediakan  atau  diberikan Pemerintah  Daerah  untuk  tujuan  kepentingan  kemanfaatan  umum  serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
2. Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan  yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Retribusi perizinan Tertentu
10 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lengkap) , (Bandung:Fokus Media, 2009), h. 16
Retribusi  perizinan  tertentu  adalah  pelayanan  perizinan  tertentu  oleh Pemerintah  Daerah  kepada  orang  pribadi  atau  Badan  yang  dimaksudkan untuk  pengaturan  dan  pengawasan  atas  kegiatan  pemanfaatan  ruang, penggunaan  sumber  daya  alam,  barang,  prasarana,  sarana,  atau  fasilitas tertentu  guna  melindungi  kepentingan  umum  dan  menjaga  kelestarian lingkungan.
d. Kriteria Retribusi
Adapun  jenis  Retribusi  jasa  Umum,  Retribusi  Jasa  Usaha,  Retribusi Perizinan  Tertentu  ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  berdasarkan kriteria sebagai berikut: 11
1. Retribusi Jasa Umum
a. Retribusi jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
c. Jasa  tersebut  member  manfaat  khusus  bagi  orang  pribadi  atau  badan yang  yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
e. Retribusi  tidak  bertentangan  dengan  kebijakan  nasional  mengenai penyelenggaraannya.
f. Retribusi  dapat  dipungut  secara  efektif  dan  efisien,  serta  merupakan salah satu pendapatan Daerah yang potensial; dan
g. Pemungutan  Retribusi  memungkinkan  penyediaan  jasa  tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
2. Retribusi Jasa Usaha
11 Samudra A. Azhari., Perpajakan Indonesia (keuangan,Pajak dan Retribusi) , (jakarta:PT. Hecca Metra Utama, 2005), h. 231-232
a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan besifat bukan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu; dan
b. Jasa  yang  bersangkutan  adalah  jasa  yang  bersifat  komersial  yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi;
b. Perizinan tersebut  benar-benar  diperlukan  guna  melindungi kepentingan umum; dan
c. Biaya  yang  menjadi  beban  Daerah  dalam  penyelenggaraan  izin tersebut  dan  biaya  untuk  menanggulangi  dampak  negative  dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak untuk dibiayai dari Retribusi Perizinan.
4. Objek Retribusi
Pemungutan retribusi dilakukan terhadap objek retribusi yaitu: 12
1. Jasa Umum
Retribusi  jasa  yang  umum  yang  dikenakan  atas  jasa  umum yang  digolongkan  sebagai  retribusi  jasa  umum  sebagai  objek  atas retribusi jasa umum ini yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  dan  bermanfaatan  umum  serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
2. Jasa Usaha
Retribusi jasa usaha ini dikenakan atas jasa usaha sebagai objek retribusi  jasa  usaha  ini  yaitu  pelayanan  yang  disediakan  oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
12 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2009, (Yogyakarta:Pustaka Yudistia,2010), h. 53-62
a. Pelayanan  dengan  menggunakan/memanfaatkan  kekayaan  daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b. Pelayanan  oleh  pemerintah  daerah  sepanjang  belum  disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

## 3. Retribusi Perizinan Tertentu
Sebagai objek retribusi perizinan tertentu ini yaitu pelayanan perizinan tertentu  oleh  pemerintah  daerah  kepada  orang  pribadi  atau  pribadi yang  dimaksud  untuk  pengaturan  dan  pengawasan  atas  kegiatan pemanfaatan  ruangan,  pengunaan  sumber  daya  alam,  barang, prasarana,  sarana, atau  fasilitas  tertentu  guna  melindungi  kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
5. Subjek Retribusi
1. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum
Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan jasa umum yang bersangkutan.  Subjek  retribusi  jasa  umum  dapat  ditetapkan menjadi  wajib  retribusi  jasa  umum,  yaitu  Orang  pribadi  atau Badan  yang  diwajibkan  untuk  melakukan  pembayaran  retribusi jasa umum. 13

## 2. Subjek dan wajib Retribusi Jasa Usaha
Subjek Retribusi Jasa usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 14 Subjek  Retribusi  Jasa  Usaha  dapat  ditetapkan menjadi    wajib  retribusi  jasa  usaha,  yaitu  Orang  pribadi  atau
13 Marihot Siahaan., Pajak daerah dan Retribusi daerah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) h.440
14 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lengkap), (Bandung:Fokus Media, 2009), h. 249
Badan  yang  diwajibkan  untuk  melakukan  pembayaran  retribusi jasa usaha.
3. Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu.
Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang  memperoleh  izin  tertentu  dari  pemerintah  daerah.  Subjek retribusi  perizinan  tertentu  dapat  merupakan  wajib  retribusi  jasa perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu. 15
4. Jenis Retribusi Daerah 16

## 1. Jasa Umum
Yang termasuk kategori Retribusi Jasa Umum meliputi:
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
c) Retribusi  Penggantian  Biaya  Cetak  Kartu  Tanda  Penduduk dan Akta Catatan Sipil
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
f) Retribusi Pelayanan Pasar g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
k) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
m) Retribusi Pelayanan Pendidikan
15 Marihot Siahaan., Pajak daerah dan Retribusi daerah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) h.447
16 Waluyo, Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 2 , (Jakarta:Salemba Empat, 2001), h. 241- 242
n) Retribusi Penggendalian Menara Telekomunikasi
2. Jasa Usaha
Yang temasuk kategori Retribusi Jasa Usaha meliputi:
a) Retribusi Pemakaman Kekayaan Daerah
b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
c) Retribusi Tempat Pelelangan
d) Retribusi Terminal
e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
f) Retribusi Tempat Penginapan/Persanggahan/Villa
g) Retribusi Rumah Potong Hewan
h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
j) Retribusi Penyebrangan Atas  Air; dan
k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Jasa Perizinan Tertentu
Yang  temasuk  kategori  Retribusi  Jasa  Perizinan  Tertentu meliputi:
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
c) Retribusi Izin Gangguan d) Retribusi Izin Trayek
e) Retribusi Izin Perikanan
5. Penetapan Jenis Retribusi Daerah
Sesuai  dengan  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  66 Tahun  2001  tentang  Retribusi  Daerah,  penetapan  jenis  retribusi jasa  umum  dan  retribusi  perizinan  tertentu  untuk  daerah  profinsi dan  daerah  kabuapten/kota  ditetapkan  sesuai  dengan  kewenangan masing-masing  daerah  sebagaimana  diatur  dengan  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  yang  sama  juga  berlaku untuk  penetapan  jenis  retribusi  jasa  usaha  untuk  daerah  profinsi dan kabupaten/kota, yang dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang  diberikan  oleh  masing-masing  daerah.  Rincian  dan  masing- masing  jenis  retribusi  diatur  dalam  peraturan  daerah  yang bersangkutan. 17
6. Peraturan Daerah Tentang Retribusi 18
1. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2. Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
3. Peraturan  Daerah  tentang  Retribusi  sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
a. Nama, objek, dan subjek Retribusi
b. Golongan Retribusi
c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
d. Prinsip  yang  dianut  dalam  penetapan  struktur  dan besarnya tarif Retribusi
e. Struktur dan besarnya tarif retribusi
f. Wilayah pemungutan
g. Sanksi administrasi
h. Tata cara pemungutan
i. Tanggal mulai berlakunya
4. Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur mengenai:
a. Masa Retribusi
17 Marihot Siahaan., Pajak daerah dan Retribusi daerah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) h.436-437
18 Erly Suandy., Hukum Pajak Edisi 3 , (Jakarta:Salemba Empat, 2005), h. 245
b. Pemberian  keringanan,  pengurangan,  dan  pembebasan dalam  hal-hal  tertentu  atas  pokok  Retribusi  dan/atau sanksinya;
c. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kadaluarsa.
7. Penghitungan Retribusi 19
Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  menggunakan  jasa  atau  perizinan  tertentu  dihitung  dengan menggunakan  cara  mengalikan  tariff  retribusi  dengan  tingkat penggunaan  jasa.  Dengan  demikian,  besarnya  retribusi  yang terutang  dihitung  berdasarkan  tarif  retribusi  dan  tingkat penggunaan jasa.
1. Tingkat penggunaan jasa
Tingkat  penggunaan  jasa  dapat  dinyatakan  sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang  dipikul  daerah  untuk  penyelenggaraan  jasa  yang bersangkutan,  misalnya  berapa  kali  masuk  tempat  rekreasi, berapa kali/berapa jam parker kendaraan, dan sebagainya.
2. Tarif Retribusi Daerah
Tarif  retribusi  adalah  nilai  rupiah  ataau  persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah  yang  terutang.  Tarif  dapat  ditentukan  seragam  atau dapat  diadakan  pembedaan  mengenai  golongan  tarif  sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan Retribusi Tempat  Rekreasi antara anak dan dewasa, Retribusi Parkir  antara  sepeda motor  dan  mobil,  Retribusi  Pasar  antara kios  dan  los,  Retribusi  Sampah  antara  rumah  tangga  dan
19 Marihot Siahan., Pajak daerah dan Retribusi daerah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) h.448-449
industry. Besarny tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

## 8. Pemungutan Retribusi Daerah
Sesuai  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  pasal  26 pemungutan  retribusi  tidak  dapat  diborongkan.  Artinya  seluruh proses  kegiatan  pemungutan  retribusi  tidak  diserahkan  kepada pihak  ketiga.  Namun,  dalam  pengertian  ini  bukan  berarti  bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan  sangat  selektif  dalam  proses  pemungutan  retribusi, pemerintah  daerah  dapat  mengajak  bekerja  sama  badan-badan tertentu  yang  karena  profesionalismenya  layak  dipercaya  untuk ikut  melaksanakan  sebagian  tugas  pemungutan  jenis  retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang dapat  dikerjasamakan  dengan  pihak  ketiga  adalah  kegiatan perhitungan  besarnya  retribusi    yang  terutang,  pengawasan penyetoran  retribusi,  dan  penagihan  retribusi.  Tata  cara pelaksanaan  pemungutan  retribusi  daerah  ditetapkan  oleh  kepala daerah. 20
Retribusi  dipungut  dengan  menggunakan  Surat  Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok  retribusi.   Dokumen  lain  yang  dipersamakan  antara  lain, berupa  karcis  masuk,  kupon  dan  kartu  langganan.  Jika  wajib retribusi  tertentu  tidak  membayar,  maka  ia  dikenakan  sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan  dari retribusi terutang  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  dan  ditagih  dengan menggunakan  Surat  Tagihan  Retribusi  Daerah  (STRD).  STRD
20 Ibid. , h. 455-466
adalah  surat  untuk  melakukan  tagihan  retribusi  dan  atau  sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah. 21
9. Retribusi Boarding Pass Pelabuhan
1. Sistem Retribusi Boarding Pass Pelabuhan
Suatu  Sistem  adalah  jaringan  kerja  dari  dari  prosedur- prosedur  yang  saling berhubungan, berkumpul bersama sama untuk  melakukan  suatu  kegiatan  data  untuk  menyelesaikan suatu  sasaran  tertentu.Sistem  juga  merupakan  serangkaian metode,  prosedur  atau  teknik  yang  disatukan  oleh  interaksi yang  teratur  sehingga  membentuk  suatu  kesatuan  yang terpadu.  Retribusi  Boarding  Pass  Pelabuhan  Merupakan Bagian  dari  Retribusi  Pelayanan  Kepelabuhanan  dipungut Retribusi  atas  pelayanan  jasa  kepelabuhanan,  termasuk fasilitas  lainnya  di  lingkungan  pelabuhan  yang  disediakan, dimiliki  dan/atau  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah.  Objek Retribusi  adalah  pelayanan  jasa  kepelabuhan  di  pelabuhan penyeberangan,  termasuk  fasilitas  lainnya  dilingkungan pelabuhan  yang  disediakan,  dimiliki,  dan/atau  dikelola  oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan  yang  disediakan,  dimiliki  dan/atau  dikelola oleh  Pemerintah  Daerah.  Objek  Retribusi  Pelayanan Kepelabuhan, terdiri dari:
a. jasa sandar kapal
b. tanda masuk (pas) pelabuhan atau Boarding Pass
21 http://Pengertian%20Retribusi%20Daerah%20Makalah%20dan%20Definisi%20Ciri%20Tu juan%20Jenis%20_%20Makalah%20Landasan%20Teori.htm diakses pada tanggal 03-Februari-2016
Tanda  masuk  (pas)  pelabuhan  atau Boarding  pass ditetapkan  berlaku  selama  1  (satu)  bulan  khusus  untuk pegawai/karyawan  mitra  kerja  dinas  dan  berlaku  sekali masuk  untuk  orang  dan/atau    kendaraan  yang  akan berangkat dapat digolongkan menjadi, tanda masuk untuk orang dan  tanda masuk untuk kendaraan.
c. Jasa pemeliharaan dermaga dan
d.Jasa  sewa  papan  reklame  yang  dipasang  di trestle dan dermaga.
Retribusi Boarding Pass pelabuhan  adalah pembayaran atas  tanda  pas  masuk  untuk  orang  pribadi  atau  kendaraan untuk  masuk  ke  dermaga  yang  akan  berangkat  dengan menggunakan angkutan laut berupa kapal atau penyebrangan.
Sistem  retribusi Boarding  pass Pelabuhan  adalah elemen-elemen  yang  terintegrasi  yang  dirancang  dengan layak    untuk  memudahkan  dalam  pemungutan  retribusi Boarding  pass pelabuhan.  Retribusi Boarding  Pass Pelabuhan  termasuk  bagian  dari  Retribusi  jasa  usaha  yaitu dengan jenisnya yaitu Retribusi Pelayanan Jasa
Kepelabuhanan  dipungut  retribusi  sebagai  pembayaran  atas pelayanan  yang  ada  di  pelabuhan  berupa  tanda  pas masuknya orang dan kendaraan ke dalam dermaga.
Retribusi Boarding  Pass Pelabuhan  Kabupaten Kepulauan  Meranti  dalam  hal  ini  di  pungut  oleh  PT. Pelabuhan  Indonesia  I  (Pelindo  I)  yaitu  berlokasi  di Pelabuhan Tanjung Harapan kota Selatpanjang.
WAJIB RETRIBUSI SISTEM INFORMASI RETRIBUSI BOARDING PASS
PELABUHAN
PT. PELINDO
Wajib  Retribusi  adalah  orang  atau  Penumpang  kapal yang  keluar  masuk  ke  dermaga  sedangkan  Sistem  Informasi Retribusi Boarding  Pass Pelabuhan  adalah  sistem  yang mengelola  data  yang  berasal  dari  wajib  retribusi  maupun membantu PT. Pelindo  dalam penyajian informasi.
II. Sistem Pengendalian Intern
Pengendalian  intern  adalah  rencana  organisasi  dan  metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk  mendorong  ditaatinya  kebijakan  manjemen. 22 Pengendalian intern  adalah  suatu  proses  yang  dipengaruhi  oleh  dewan  komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya,  yang dirancang untuk mendapat  kayakinan  memadai  tentang  pencapaian  dalam  hal-hal keandalan  pelaporan  keuangan,  kesesuaian  dengan  undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi. 23
Pengertian  struktur  pengendalian  intern  dapat  ditinjau  dalam arti sempit dan dalam yang luas. Pengendalian intern dalam arti sempit diartikan  sama  dengan  “ internal  check ”  yaitu  suatu  sistem  dan prosedur  yang  secara  otomatis  dapat  saling  memeriksa,  dalam  arti bahwa  data  akuntansi  yang  dihasilkan  oleh  suatu  bagian  atau  fungsi secara  otomatis  dapat  diperiksa  oleh  bagian  atau  fungsi  lain  dalam organisasi/satuan  usaha.  Pada  dasarnya  struktur  pengendalian  intern yang  baik  tidak  hanya  terbatas  pada  masalah-masalah  yang berhubungan  langsung  dengan  bagian  akuntansi  dan  keuangan  akan tetapi  lebih  dari  itu.  Sistem  pengendalian  intern  yang  baik  meliputi juga pengendalian melalui anggaran ( budgetary control ), biaya standar
22 Krismiaji., Sistem Informasi akuntansi , (Yogyakarta:Unit Penerbit Dan Percetakan, 2010), h. 218
23 Al. Haryono Jusup., Auditing Buku 1 (Pengauditan), (Yogyakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2001), h. 252
pelaksanaan yang lain, laporan-laporan operasi secara berkala, analisa statistik,  program  latihan  pegawai,  suatu  staf  pemeriksaan  intern, penyelidikan  waktu  dan  gerak  yang  sebenarnya  termasuk  bidang teknik  serta  pengendalian  kualitas  yang  dilakukan  dengan  sistem inspeksi yang pada dasarnya merupakan fungsi produksi. Oleh karena itu AICPA dalam SAS 55 dan penjelasan lebih lanjut pada AU 319.06 menyatakan  pengertian  struktur  pengendalian  intern  dalam  arti  luas adalah  suatu  perusahaan  meliputi  kebijakan-kebijakan  dan  prosedur- prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu perusahaan tersebutakan dapat dicapai. 24
Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol  intern  didefinisikan  sebagai  suatu  proses,  yang  dipengaruhi oleh  sumber  daya  manusia  dan  sistem  teknologi  informasi,  yang dirancang  untuk  membantu  organisasi  mencapai  suatu  tujuan  atau objektif  tertentu.  Pengendalian  intern  merupakan  suatu  cara  untuk mengarahkan,  mengawasi,  dan  mengukur  sumber  daya  suatu organisasi.  Ia  berperan  penting  untuk  mencegah  dan  mendeteksi penggelapan ( fraud ) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud  (seperti  mesin  dan  lahan)  maupun  tidak  berwujud  (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang).
Adanya  sistem  akuntansi  yang  memadai,  menjadikan  akuntan perusahaan  dapat  menyediakan  informasi  keuangan  bagi  setiap tingkatan  manajemen,  para  pemilik  atau  pemegang  saham,  kreditur dan para pemakai laporan keuangan ( stakeholder ) lain yang dijadikan dasar  pengambilan  keputusan  ekonomi.  Sistem  tersebut  dapat digunakan  oleh  manajemen  untuk  merencanakan  dan  mengendalikan operasi  perusahaan.  Lebih  rinci  lagi,  kebijakan  dan  prosedur  yang
24 Munawir., Auditing Modern, (Yogyakarta:BPFE, 1999), h. 228-229
digunakan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan menjamin  atau  menyediakan  laporan  keuangan  yang  tepat  serta menjamin  ditaatinya  atau  dipatuhinya  hukum  dan  peraturan,  hal  ini disebut  Pengendalian  Intern,  atau  dengan  kata  lain  bahwa pengendalian  intern  terdiri  atas  kebijakan  dan  prosedur  yang digunakan  dalam  operasi  perusahaan  untuk  menyediakan  informasi keuangan  yang  handal  serta  menjamin  dipatuhinya  hukum  dan peraturan yang berlaku.
Pengendalian  intern merupakan  suatu  mekanisme  pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Perusahaan secara berkesinambungan  ( on  going  basis ),  guna:  (a)  menjaga  dan mengamankan  harta  kekayaan  Perusahaan;  (b)  menjamin  tersedianya laporan  yang  lebih  akurat;  (c)  meningkatkan  kepatuhan  terhadap ketentuan  yang  berlaku;  (d)  mengurangi  dampak  keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud,      dan pelanggaran aspek kehati-hatian; (e) meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
1. Arti Penting Pengendalian Intern
Arti  penting  pengendalian  intern  bagi  manajemen  dan akuntansi  publik  telah  diakui  oleh  berbagai  literatur  profesional selama  bertahun-tahun.  Dan  pengakuan  tersebut  semakin  meluas dengan alasan: 25
a. Semakin  luas  lingkup  ukuran  perusahaan  mengakibatkan didalam  banyak  hal  manajemen  tidak  dapat  melakukan pengendalian  secara  langsung  atau  secara  pribadi  terhadap jalannya  operasi  prusahaan  dan  untuk  mencegah  kesalahan- kesalahan dan ketidakberesan terletak di tangan manajemen.
25 Ibid , h. 225-226
b. Pengecekan dan review yang melekat pada sistem pengendalian intern  yang  baik  akan  dapat  melindungi  dari  kelemahan- kelemahan  manusia  dan  mengurangi  kemungkinan  kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi.
c. Dilain pihak, adalah tidak praktis bagi auditor untuk melakukan pengauditan secara menyeluruh atau secara detail untuk hampir semua  transaksi  perusahaan  di  dalam  waktu  dan  biaya  yang terbatas.
2. Konsep-konsep dasar 26
a. Pengendalian  intern  adalah  suatu  proses.  Ini  berarti  bahwa pengendalian  intern  merupakan  cara  untuk  mencapai  tujuan, bukan  tujuan  itu  sendiri.  Pengendalian  intern  terdiri  dari serangkaian  tindakan  yang  melekat  dan  terintegrasi  dalam infrastruktur satuan usaha.
b. Pengendalian  intern  dipengaruhi  oleh  manusia.  Pengendalian intern  bukan  hanya  terdiri  dari  buku  pedoman  kebijakan  dan formulir-formulir,  tetapi  juga  orang-orang  pada  berbagai jenjang  dalam  suatu  organisasi,  termasuk  dewan  komisaris, manajemen, serta personil lainnya.
c. Pengendalian  intern  hanya  diharapkan  memberikan  keyakinan penuh,  bagi  manajemen  dan  dewan  komisaris  satuan  usaha karena  adanya  kelemahan-kelemahan  bawaan  yang  melekat pada  seluruh  sistem  pengendalian  intern  dan  perlunya mempertimbangkan  biaya  dan  manfaat  yang  bersangkutan dengan penetapan pengendalian tersebut.
26 Al. Haryono Jusup., Auditing Buku 1 (Pengauditan), (Yogyakarta:YKPN, 2001), h. 252
d. Pengendalian  intern  adalah  alat  untuk  mencapai  tujuan-tujuan dalam  berbagai  hal  yang  satu  sama  lain  tumpang  tindih  yaitu pelaporan keuangan, kesesuaian, dan operasi.
3. Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern
Salah  satu  konsep  dasar  yang  telah  disebutkan  dimuka adalah bahwa  pengendalian  intern  hanya  dapat  memberikan  keyakinan memadai  bagi  manajemen  dan  dewan  komisaris  sehubungan dengan  pencapaian  tujuan  perusahaan.  Alasanya  adalah  karena keterbatasan  bawaan  pada  setiap  struktur  pengendalian  intern berikut: 27

## a. Kesalahan dalam pertimbangan
Seringkali  terjadi,  manajemen  personil  lainnya  melakukan pertimbangan  yang  kurang  matang  dalam  pengambilan keputusan  bisnis,  atau  dalam  melakukan  tugas-tugas  rutin karena  kekurangan  informasi,  keterbatasan  waktu,  atau penyebab lainnya.
b. Kemacetan
Kemacetan  Pada  pengendalian  yang  telah  berjalan  bisa  terjadi karena petugas salah mengerti dengan instruksi, atau melakukan kesalahan  karena  kecerobohan,  kebingungan,  atau  kelelahan. Perpindahan  personil  sementara  atau  tetap,  atau  perubahan sistem atau prosedur bisa juga mengakibatkan kemacetan.
c. Kolusi
Kolusi  atau  persekongkolan  yang  dilakukan  oleh  seorang pegawai  dengan  pegawai  lainnya,  atau  dengan  pelanggan,  atau
27 Al. Haryono  Jusup, Auditing Buku 1 (Pengauditan), (Yogyakarta:YKPN, 2001), h. 254- 255
pemasok, bisa tidak terdeteksi oleh struktur pengendalian intern. Sebagai  contoh,  misalnya  kolusi  yang  dilakukan  oleh  tiga pegawai  perusahaan,  masing-masing  dari  bagian  personalia, produksi dan bagian penggajian, untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai fiktif.

## d. Pelanggaran oleh manajemen
Manajemen  bisa  melakukan  pelanggaran  atas  kebijakan prosedur-prosedur  untuk  tujuan-tujuan  tidak  sah,  seperti keuntungan  pribadi,  atau  membuat  laporan  keuangan  menjadi Nampak  baik  (misalnya  membuat  laba  bersih  menjadi  lebih tinggi  agar  bonus  menjadi  tinggi  atau  harga  pasar  saham  naik, atau  tidak  mengungkapkan  informasi  yang  berkaitan  dengan utang  atau  adanya  pelanggaran  terhadap  undang-undang). Praktik  pelanggaran  oleh  manajemen  meliputi  pula  pemberian informasi  yang  tidak  benar  secara  sengaja  kepada  auditor  atau pihak  lain,  misalnya  dengan  membuat  dokumen  palsu  untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.
e. Biaya dan manfaat
Biaya  penyelenggaraan  suatu  struktur  pengendalian  intern seyogyanya  tidak  melebihi  manfaat  yang  akan  diperoleh  dari penerapan  pengendalian  intern  tersebut.  Oleh  karena  itu walaupun  pengendalian  untuk  sesuatu  hal  diperlukan,  namun kadang-kadang  tidak  diterapkan  oleh  perusahaan,  karena  biaya penyelenggaraan  atau  pengorbanannya  tidak  sepadan  dengan manfaatnya.
4. Peran dan Tanggungjawab 28
28 Al. Haryono Jusup., Auditing (Pengauditan ), (Yogyakarta:YKPN, 2001), h. 255
Pada  dasarnya  peran  dan  tanggungjawab  berfungsi  untuk mengukur yang mana terbagi atas:
a. Manajemen
Penetapan dan pemeliharaan suatu struktur pengendalian intern yang  efektifitas  merupakan  tanggungjawab  manajemen. Manajemen  puncak  wajib  menciptakan  iklim  yang  kondusif pada setiap bagian perusahaan dengan menunjukkan kesadaran yang tinggi tentang perlunya pengendalian.
b. Dewan komisaris dan komite audit
Sebagai  bagian  dari  tanggung  jawab  dewan,  anggota  dewan komisaris  harus  menentukan  apakah  manajemen  telah memenuhi  tanggungjawab  dalam  penetapan  pemeliharaan struktur  pengendalian  intern.  Komite  audit  (kalau  tidak  ada, akan  dilakukan  sendiri  oleh  komisaris)  harus  mengawasi kemungkinan manajemen melakukan kecurangan dan mendeteksi  kecurangan  pelaporan  keuangan,  serta  mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
c. Auditor Intern
Auditor  intern  harus  memeriksa  dan  mengevaluasi  kecukupan struktur    pengendalian  intern  perusahaan  secara  periodik  dan membuat  rekomendasi  tentang  perbaikan-perbaikan  yang diperlukan  tetapi  mereka  bukanlah  pihak  yang  memiliki tanggungjawab utama untuk penetapan dan pemeliharaan SPI.
d. Personil perusahaan lainnya
Peran  dan  tanggungjawab  personil  perusahaan  lainnya  yang harus  memberi  informasi  untuk  struktur  pengendalian  intern yang  akan  menggunakan  informasi  yang  akan  dihasilkan  oleh SPI harus dirumuskan dengan jelas dan menyadari perannya.

## e. Akuntan independen dan Akuntan publik
Sebagi  hasil  dari  prosedur-prosedur  audit  atas  laporan keuangan, auditor ekstern bisa menemukan adanya kelemahan dalam  pengendalian  intern.  Informasi  tentang  hal  tersebut dikomunikasikan  kepada  manajemen,  dewan  komisaris,  atau komite  audit,  beserta  rekomendasi  untuk  perbaikan  yang diperlukan. Hal ini terutamaa bersangkutan dengan pengendalian  laporan  keuangan,  dan  batas-batas  tertentu  juga untuk pengendalian operasi.
f. Pihak luar lainnya
Instansi-instansi  atau  pihak  yang  berwenang  lainnya  membuat ketentuan  atau  persyarataan  minimum  tentang  keharusan menetapkan pengendalian intern dalam perusahaan.

## 5. Tujuan Pengendalian Intern
Sistem  pengendalian  internal  terdiri  dari  kebijakan  dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang  layak  bahwa  perusahaan  telah  mencapai  tujuan  dan sasarannya.  Kebijakan  dan  prosedur  ini  seringkali  disebut pengendalian,  dan  secara  kolektif  membentuk  pengendalian internal entitas tersebut. Biasanya manajemen memiliki tiga tujuan umum  dalam  merancang  sistem  pengendalian  internal  yang efektif. 29 Yang mana juga berfungsi untuk mengarahkan:
1. Realibilitas pelaporan keuangan
Manajemen bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan bagi para  investor,  kreditor,  dan  pemakai  lainnya.  Manajemen memikul  baik  tanggungjawab  hukum  maupun  profesional untuk  memastikan  bahwa  informasi  telah  disajikan  secara
29 Alvins A. Arens, Randal J. Alder, Mark S. Beasley., Auditing dan Jasa Assurance,
(Jakarta:Penerbit Erlangga, 2008), 370-371
wajar  sesuai  persyaratan  pelaporan  seperti  prinsip  akuntansi yang  berlaku  umum  (GAAP).  Tujuan  pengendalian  internal yang  efektif  atas  pelaporan  keuangan  adalah  memenuhi tanggungjawab pelaporan keuangan tersebut.
2. Efesiensi dan efektifitas operasi
Pengendalian  dalam  perusahaan  akan  mendorong  pemakaian sumber  daya  secara  efisien  dan  efektif  untuk  mengoptimalkan sasaran-sasaran  perusahaan.  Tujuan  yang  penting  dari pengendalian  ini  adalah  memperoleh  informasi  keuangan  dan non  keuangan  yang  akurat  tentang  operasi  perusahaan  untuk keperluan pengambilan keputusan.
3. Ketaatan pada hukum dan peraturan Organisasi-organisasi public, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan  menaati  berbagai  hukum  dan  peraturan.  Beberapa hanya  berhubungan  secara  tidak  langsung  dengan  akuntansi, seperti  UU  perlindungan  lingkungan  dan  hak  sipil,  sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.
6. Komponen-Komponen Struktur Pengendalian Intern
Komponen-komponen  struktur  pengendalian  intern  pada dasarnya bertujuan untuk mengawasi diantaranya:
a. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan  pengendalian  merupakan  kerangka  umum  yang menjadi  dasar  dijalankannya  kebijakan  pengendalian  khusus dan  prosedurnya  dan  mencerminkan  keseluruhan  sikap, kesadaran,  dan  tindakan  dari  dewan  komisaris,  manajemen
pemilik  dan  pihak  lain  mengenai  pentingnya  pengendalian  dan tekanannya pada unit kerja yang bersangkutan. 30
b. Perhitungan Resiko
Perhitungan  resiko  untuk  tujuan  pelaporan  keuangan  adalah identifikasi,  analisis,  dan  pengelolaan  resiko  suatu  perusahaan berkenaan  dengan  penyusunan  laporan  keuangan  yang disajikan  secara  wajar  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang berlaku. 31

## c. Informasi dan Komunikasi
Tujuan  utama  sebuah  sistem  informasi  akuntansi  adalah mencatat,  memproses,  menyimpan,  dan  mengkomunikasikan informasi tentang sebuah organisasi. 32
d. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas  pengendalian  adalah  kebijakan  dan  prosedur  yang membantu  meyakinkan  bahwa  manajemen  telah  dijalankan. Kebijakan dan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa tindakan  yang  diperlukan  telah  dijalankan  untuk  mencapai tujuan perusahaan. 33
e. Pemonitoran
Tujuan memonitor adalah menilai kualitas sistem pengendalian intern  dengan  cara  memonitor  aktivitas,  seperti  pengawasan pegawai  setiap  hari,  dengan  melakukan  evaluasi  secara
30 Indra Bastian., Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia , (Yogyakarta:BPFE, 2001), h. 52-53
31 Al. Haryono Jusup., Auditing (Pengauditan ), (Yogyakarta:YKPN, 2001), h. 261
32 Krismiaji., Sistem Informasi Akuntansi , (Yogyakarta:Unit Penerbit Dan Percetakan, 2010), h. 236
33 Al. Haryono Jusup., Auditing (Pengauditan ), (Yogyakarta:YKPN, 2001), h. 263
terpisah, seperti audit secara periodik, atau dengan melakukan kombinasi kedua cara tersebut. 34
7. Elemen Struktur Pengendalian Intern
Struktur pengendalian memiliki tiga elemen, yaitu: 35
a. Lingkungan pengendalian
Lingkungan  pengendalian  menggambarkan  efek  kolektif  dari berbagai  faktor  pada  penetapan,  peningkatan,  atau  penurunan efektifitas prosedur dan kebijakan khusus.
b. Sistem akuntansi
Sistem  akuntansi  terdiri  atas  metoda  dan  catatan  yang ditetapkan  untuk  mengidentifikasi,  merangkai,  menganalisis, menggolongkan, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi perusahaan dan untuk memelihara akuntabilitas dan kewajiban yang terkait.
c. Prosedur pengendalian
Prosedur  pengendalian  adalah  kebijakan  dan  prosedur  yang ditambahkan ke lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang  telah  ditetapkan  oleh  manajemen  untuk  memberikan jaminan  yang  layak  bahwa  tujuan  khusus  organisasi  akan dicapai.
III. Pengaruh  Sistem  Retribusi Boarding  Pass Pelabuhan  Terhadap Sistem Pengendalian Intern
Prinsip  dan  sasaran  dalam  penetapan  besarnya  tarif  Retribusi Pelayanan  Kepelabuhanan  yang  salah  satu  termasuk  di  dalamnya adalah Retribusi Boarding Pass Pelabuhan  yaitu  didasarkan pada tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  layak.  Keuntungan
34 Indra Bastian., Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia, (Yogyakarta:YKPN, 2001), h. 54
35 Krismiaji., Sistem Informasi Akuntansi, (Yogyakarta:Unit Penerbit Dan Percetakan, 2010),h. 219
yang  layak  adalah  keuntungan  yang  diperoleh  apabila  pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.
Dengan  sistem  yang  terkoordinasi  dengan  baik  maka  itu  akan memberikan kontribusi yang baik pula untuk perusahaan sehingga dapat  mencapai tujuan semula pemungutan retribusi tersebut dan membawa  keuntungan  yang  layak.  Hal  ini  tentu  saja  harus  di dasari dengan pengendalian ( control )  yang mana berfungsi untuk mengarahkan,mengawasi,  dan  mengukur  aktivitas  sebuah  objek, organisasi atau sistem. Salah satu tujuan Sistem adalah membantu manajemen  dalam  mengendalikan  perusahaan.  Agar  dapat mencapai  tujuan  ini  maka  dirancang  sistem  pengendalian  yang efektif  dan  dengan  cara  pengkajian  sistem  tersebut  beroperasi secara  efektif.  Tujuan  dilakukannya  pengendalian  adalah  untuk mencegah timbulnya kerugian bagi sebuah perusahaan.
Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI)  yang  efektif    merupakan komponen  penting  dalam  manajemen  dan  menjadi  dasar  bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman.   Sistem Pengendalian Intern  yang  efektif  dapat  membantu  manajemen  menjaga  aset Perusahaan,  menjamin  tersedianya  ketepatan  dan  keandalan pelaporan  keuangan  dan  manajerial  yang    dapat    dipercaya, memberikan  perlindungan  terhadap  kemungkinan  terjadinya kewajiban-kewajiban  yang  tidak  sepatutnya,  meningkatkan kepatuhan  Perusahaan  terhadap  ketentuan  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  mendorong  tercapainya pelaksanaan  kegiatan  yang  efisien,  serta  mengurangi  risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-
hatian  khususnya  dalam  pemungutan  retribusi Boarding  Pass Pelabuhan.
Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Perusahaan yang handal  dan  efektif  menjadi  tanggung  jawab  seluruh  personil Perusahaan.  Selain  itu,  personil  Perusahaan  juga  berkewajiban untuk  meningkatkan risk  culture yang  efektif  pada  organisasi Perusahaan dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi  Pusat  dan  Region.  Kesimpulannya  adalah  agar mencapai  tujuan  awal  dari  pemungutan  retribusi Boarding  Pass Pelabuhan  yaitu  mencari  keuntungan  yang  layak  maka  harus  di dukung dengan sistem pemungutan yang terintegrasi dengan layak pula  yang tentu saja tidak terlepas dari sistem pengendalian intern yang  efektif  dan  bisa  diandalkan.  Keduanya  sangat  penting  dan harus  saling  mendukung  agar  tercapainya  tujuan  sehingga keduanya saling berpengaruh terhadap satu sama lain.
IV. Persepektif  Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Retribusi  Boarding  Pass Pelabuhan
Pada  dasarnya  Pajak  dan  Retribusi  adalah  sama  yaitu  sama- sama merupakan sumber pendapatan negara yang dipungut karena adanya  pelayanan  oleh  pemerintah.  Retribusi  adalah  pungutan kepada  masyarakat  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian izin  tertentu  yang  khusus  di  sediakan  oleh  Pemerintah  untuk kepentingan  masyarakat.  Ditinjau  dari  hukum  islam  Pada  dasar hukumnya  diperbolehkan  ( Jaiz )  bagi  masyarakat.  Hal  ini didasarkan kepada nash-nash bersifat umum dan khusus
a. Al-Qur‟an 36
36 T. Wahidin., Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Bandung:PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2012), h. 88
Artinya  : Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu.  Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar- benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang  demikian itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik  akibatnya.’’  (  QS  An- Nisaa : 59)
Dalam  ayat  ini  disebutkan  bahwa  setiap  warga  negara  wajib mentaati  apapun  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  selama  itu  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  dan prinsip islam yaitu  Al-Qur‟an dan As-Sunnah.
b. Al-Hadist
Hadist  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Hurairah  ra,  Dari Nabi Muhammad SAW , Beliau bersabda :
„‟ Barang  siapa  mentaatiku  berarti  ia  telah  mentaati  Allah  SWT, Dan barang siapa yang mendurhakaiku perintah ku, maka berarti ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mematuhi pemimpin  berarti  ia  telah  telah  mematuhi  ku  dan  barang  siapa yang  mendurhakai  pemimpin  berarti  ia  telah  mendurhakai  ku’’ HR. Muslim
Hadist yang diriwayatkan dari Fatimah  binti Qais juga, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda :
اَك َّزلا ى َوِس اًّقَحَل ِلاَمْلا يِف َّنِإ ِة
" sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat,’’ (HR Tirmidzi).
c. Pendapat Ulama Tentang Pajak dan Retribusi 37
1. Ulama  yang  berpendapat  bahwa  Pajak  dan  Retribusi  itu
Boleh
Untuk  meningkatkan  pelaksanaan  pembangunan  dan pemberian pelayanan kepada masyrakat peningkatan, pertumbuhan  perekonomian  negara  serta  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan    negara  yang  tidak  terpenuhi  dari  zakat dan sedekah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan lain  yang hasilnya memadai. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa Pajak dan Retribusi itu boleh.
Sejumlah fuqaha dan  ekonom  islam  yang  menyatakan bahwa  pemungutan  pajak  dan  Retribusi  diperbolehkan  antara lain:
a. Abu  Yusuf,  dalam  kitabnya al-kharaj ,  menyebutkan bahwa: semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar Ibn Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak  harus  dikumpul  kan  dengan  keadilan  dan kemurahan,  tidak  diperbolehkan  melebihi  kemampuan rakyat  membayar  juga  jangan  sampai  membuat  mereka tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  pokok  mereka  sehari- hari.  Abu  Yusuf  mendukung  hak  penguasa  untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.
37 Gusfahmi., Pajak Menurut Syariah , (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 183-186
b. Marghinani  dalam  kitabnya  al-Hidayah,  berpendapat bahwa: jika  sumber-sumber  negara  tidak  mencukupi, negara  harus  menghimpun  dana  dari  rakyat  untuk memenuhi  kepentingan  umum.  Jika  manfaat  itu  memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya.
c. M.  Umer  Chapra,  dalam Islam  and  The  Economic Challenge menyatakan: Hak  negara  Islam  untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya  telah  mewakili  semua  mazhab  fiqih.  Hal  ini disebabkan  karena  dana  zakat  dipergunakan  pada prinsipnya  untuk  kesejahteraan  kaum  miskin,  padahal negara  memerlukan  sumber-sumber  dana  yang  lain  agar dapat  melakukan  fungsi-fungsi  alokasi,  distribusi  dan stabilisasi dan stabilisasi secara efektif hak ini dibela para fuqaha  berdasarkan  hadis:”pada  hartamu  ada  kewajiban lain selain zakat”.
d. Hasan  Al-Bana  dalam  bukunya Majmuatur  Rasa’il mengatakan: Melihat  tujuan keadilan  sosial  dan  distribusi pendapatan  yang  merata,  maka  sistem  perpajakan progresif  tampaknya  seirama  dengan  sasaran-sasaran islam.
e. Ibn Thamiyah dalam Majmuatul Fatawa , mengatakan:
Larangan  penghindaran  pajak  sekalipun  itu  tidak  adil berdasarkan  argument  bahwa  tidak  membayar  pajak  oleh mereka  yang  berkewajiban  akan  mengakibatkan  beban yang lebih besar bagi kelompok lain .

## 2. Ulama  yang  berpendapat  bahwa  Pajak  dan  Retribusi  itu Haram
Di samping sejumlah fuqaha menyatakan pajak itu boleh  dipungut,  sebagian  lagi  fuqaha  mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, selain zakat. Antara lain:
a. Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya Principle of  Governance,  Freedom,  and  Responsibility  in  Islam, mengatakan:
Pemerintahan  yang  ada  di  dunia  Muslim  dalam  sejarah yang begitu lama” pada umumnya tidak sah”. Karena itu, para  fuqaha  khawatir  jika  diperbolehkan  menarik  pajak akan disalahkangunakan  dan  menjadi  suatu  alat penindasan.

## A. Hasil Pengumpulan Data

## 1. Tabulasi Data
Tabel 2. Tabulasi Data Sistem Retribusi Boarding Pass Pelabuhan
Responden  x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  x8  x9  x10  x11  x12  Total
1 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 44 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 38 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 40 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 6 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 44 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 10 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 38 11 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 46 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 14 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 34 15 4 2 4 2 3 3 3 2 4 4 2 3 36 16 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 38 17 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 44 18 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 46 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 20 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 40
Tabel 3. Tabulasi Data Sistem Pengendalian Intern
Responden  y1  y2  y3  y4  y5  y6  y7  y8  y9  y10  y11  y12  Total
1 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 44 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 4 2 37 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 40 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 6 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 44 7 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 46 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 36 10 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 37 11 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 14 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 33 15 4 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 34 16 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 41 17 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 44 18 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 45 19 3 3 3 3 3 3 3 4 3
3 3 3 37 20 3 3 3 3 4 4 4 3 3
3 3 4 40
Data  yang  diperoleh  untuk  penelitian  ini  diambil  dengan  cara menyebar  kuesioner  kepada  pengguna  Bording  pass  atau  pas  masuk pelabuhan  dan  bagian  sekretariat  PT.  Pelindo  di  Kabupaten  Kepulauan Meranti.
Kuesioner  yang  dikirim  sebanyak  24  buah  kuesioner,  yang  kembali sebanyak  20  buah.  Setelah  dilakukan  pemeriksaan,  semua  kuesioner  yang kembali  terisi  lengkap,  sehingga  kuesioner  layak  dianalisis.tabel  dibawah ini menginformasikan pengumpulan kuesioner:

## Tabel 4. Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner
Keterangan Jumlah Persentase Kuesioner yang disebar 24 100% kuesioner yang kembali 20 83% Kuesioner yang tidak kembali 4 16% Kuesioner yang tidak dapat dianalisis 0 0 Kuesioner yang dapat dianalisis 20 100%

## 2. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis  yang  dilakukan  pada  20 jawaban  responden  yang  memenuhi Kriteria  untuk  dilkukan  pengolahan  data  selanjutnya.  Data  yang  diperoleh merupakan hasil rata-rata jawaban responden dari setiap faktor  individu yang terdiri  dari  sistem  retribusi  boarding  pass  pelabuhan  atau  pas  masuk pelabuhan  dan  sistem  pengendalian  intern  yang  menjadi  variabel  dalam penelitian  ini.  Statistik  deskriptif  variabel  penelitian  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini:

## Tabel 5. Statistik deskriptif
Variabel Mean Std. Deviation N Sistem retribusi boarding pass pelabuhan 40.45 4.915 20 Sistem pengendalian intern 40.60 4.860 20 Sumber : Data Olahan SPSS

## B. Metode Analisa Data
1. Uji Kualitas Data
Uji  kualitas  data  dilukan  untuk  menarik  kesimpulan  penelitian  yang merupakan    jawaban  atau  pemecahan  masalah  penelitian  yang  dibuat berdasarkan  hasil  proses  pengujian  data  yang  meliputi:  pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Kesimpulan  yang didapat tergantung kulitas data yang dianalisis dan instrument yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian.
a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.  Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  dalam  kuesioner mampu  untuk  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner tersebut.  Suatu  instrument  pengukuran  dikatakan  valid  jika  instrument
tersebut  dapat  mengukur  apa  yang  seharusnya  diukur.  Hasil  pengujian  data dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 6. Hasil UJi Validitas Data
Validitas Item Variabel Sistem Retribusi Boarding Pass Pelabuhan Item Pertanyaan Person Correlation Simpulan X1 (1) .704 Valid X2 (2) .818 Valid X3 (3) .704 Valid X4 (4) .818 Valid X5 (5) .649 Valid X6 (6) .643 Valid X7 (7) .649 Valid X8 (8) .818 Valid X9 (9) .704 Valid X10 (10) .704 Valid X11 (11) .818 Valid X12 (12) .643 Valid Validitas Item Variabel Sistem Retribusi Boarding Pass Pelabuhan Item Pertanyaan Person Correlation Simpulan Y1 (1) .631 Valid Y2 (2) .813 Valid Y3 (3) .631 Valid Y4 (4) .813 Valid Y5 (5) .586 Valid Y6 (6) .716 Valid Y7 (7) .777 Valid Y8 (8) .581 Valid
Y9 (9) .785 Valid Y10 (10) .785 Valid Y11 (11) .662 Valid Y12 (12) .777 Valid Sumber : Data Olahan SPSS
b. Uji Reabilitas
Pengujian  reabilitas  penelitian  ini  menggunakan  koefisien  Cronbach Alpha  dengan  taksiran  batasan  minimal  0,6. 38 Suatu  instrument  dapat dikatakan realibel apabila memiliki koefisien keandalan atau Alpha  sebesar: <0,6  tidak  realibel,  0,6-0,7  acceptable,  0,7-0,8  baik,  dan  >0,8  sangat  baik Hasil uji reabilitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 7. Hasil Uji Reabilitas data
Variabel Cronbach Alfa Kesimpulan Sistem Retribusi Boarding Pass Pelabuhan .769  Reliable Sistem Pengendalian Intern .768  Reliable Sumber : Olahan SPSS
2. Koefisien Determinasi
Uji  determinasi  adalah  uji  yang  digunakan  untuk  mengetahui  besaran dalam  persen  pengaruh  variabel  independen  secara  keseluruhan  terhadap variabel  dependen.  Dari  uji  determinasi  dihasilkan  nilai  R 2 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 8.  Hasil Uji Determinasi
38 Syofian Siregar, Metodologi Penelitian Kuantitatif Cetakan 1 (Jakarta : Kencana, 2013) h.81
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .975 a .951 .948 1.117 a. Predictors: (Constant), SRBPP

## Sumber: Olahan SPSS
3. Analisis Regresi Sederhana
Analisis  regresi  digunakan  terutama  untuk  tujuan  peramalan,  dimana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependent (terikat) dan variabel independent (bebas). Disebut regresi sederhana jika hanya ada satu variabel independent. 39 Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh  sistem  retribusi  boarding  pass  pelabuhan  terhadap  sistem pengendalian intern.
1. Uji hipotesis
a. Uji Statistik t
Pengujian  uji  t    ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah Variabel  Independen  (X)  secara  persial  mempunyai  pengaruh terhadap  Variabel  Dependen  (Y).  Metode  yang  digunakan  adalah dengan membandingkan nilai statistik t hitung dengan nilai statistik t tabel dengan  tingkat  signifikan  (α)  yang  digunakan  yaitu  5%.  Masing- masing  variabel  bebas  dikatakan  mempunyai  pengaruh  yang signifikan  (nyata)  apabila  t hitung lebih  besar  dari  t tabel atau  apabila probabilitas  <  5%  (α).  Nilai  t tabel (n–k-1)  dimana  (n  adalah  jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen) (20-1-1) = 18 adalah 2,101.  Dengan  menggunakan  bantuan  program  SPSS  17.0  sebagai berikut:
39 Singgih Santoso, SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2001), h. 236

## Tabel 9. Uji signifikansi (test)
Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .411 2.155 .191 .851 SRBPP .986 .053 .975 18.701 .000
a. Dependent Variable: SPI
Sumber : Data Olahan SPSS
Model regresi dari hasil analisis regresi sederhana diatas adalah sebagai berikut:

## Y =0,411 + 0.986X
Pada  tabel  diatas  menunjukkan  hasil  perhitungan  koefisien dalam  persamaan  regresi  diperoleh  koefisien  konstanta  sebesar 19,633 dan untuk koefisien sistem retribusi boarding pass pelabuhan sebesar 0.489.
b. Uji statistik F
Anova  atau  varian  yaitu  uji  koefisien  regresi  secara  bersama- sama  (uji  F).  Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  secara bersama-sama atau simultan variabel bebas(X) terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 10. Uji statistik F
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 436.486 1 436.486 349.743 .000 a
Residual 22.464 18 1.248 Total 458.950 19 a. Predictors: (Constant), SRBPP
b. Dependent Variable: SPI
Sumber : Data Olahan SPSS

## C. Hasil Analisis Data
Adapun  hasil  dari  data  yang  telah  diolah  diperoleh  analisis  yaitu  sebagai berikut :
1. Analisis Statistik Deskriptif
Berdasarkan  Tabel  5.,  dapat  dilihat  bahwa  sistem  retribusi boarding pass pelabuhan atau pas masuk pelabuhan mempunyai nilai rata-rata 40.45  dengan  standar  deviasi  4.915  sistem  pengendalian  intern mempunyai rata-rata  40.60 dengan standar deviasi 4.860.
2. Uji Validitas
Berdasarkan tabel 6., dapat dilihat bahwa setiap butir pertanyaan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel (0,444).
3. Uji Reabilitas
Berdasarkan  tabel  7.,  dapat  dilihat  bahwa  koefisisen  reabilitas instrument  sistem  retribusi boarding  pass pelabuhan  menunjukkan Cronbach  Alpha 0,769.  Reabilitas  instrument  sistem  pengendalian  intern Cronbach Alpha 0,768. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua instrument diatas Realibel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,06.
4. Koefisien Determinasi
Berdasarkan  hasil  Uji  Determinasi  pada  tabel  8.  diketahui  bahwa  nilai Adjusted R Square sebesar  0,948    yang  mengandung  arti  94,8%  variasi besarnya  sistem  retribusi  boarding  pass  pelabuhan  atau  pas  masuk pelabuhan.  bisa  dijelaskan  oleh  variasi  sistem  pengendalian  intern.  Ini menunjukkan  bahwa  dengan  model  regresi  yang  didapatkan  dimana
variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependent yaitu sebesar  94,8%.  Sedangkan  sisa  lainnya  100%-94,8%  =  5,2%  dijelaskan oleh variabel yang lain diluar model.
5. Uji signifikansi (t)
Hasil perhitungan Uji t dapat dilihat pada tabel 9.   Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui besarnya pengaruh variabel Independen terhadap variabel Dependen bahwa t hitung > t tabel yaitu 18,701> 2,101 dan maka H 0 ditolak  H a diterima,  berarti  secara  parsial  variabel  sistem  retribusi boarding  pass pelabuhan  atau  pas  masuk  pelabuhan  (X)  mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern pada PT. Pelindo Kabupaten Kepulauan Meranti (Y).
6. Uji Statistik F
Dari  hasil  output  SPSS  dapat  dilihat  pada  tabel  10.  bahwa  uji  Anova atau  F  test  menghasilkan  nilai  F  hitung  sebesar  349,743  dengan  tingkat signifikansi 0.000. karena profitabilitas 0.000 signifikansi lebih kecil dari 0,05  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  artinya  Sistem  retribusi  boarding pass  atau  pas  masuk  pelabuhan  berpengaruh  signifikan  terhadap  sistem pengendalian intern.
7. Berdasarkan  hukum  islam,  nash-nash  dan  pendapat  para  Ulama  pada dasarnya pajak dan retribusi hukumnya diperbolehkan ( jaiz ). Setiap warga negara  wajib  mentaati  apapun  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  selama  itu  tidak  bertentangan  dengan  Al-Quran  dan  As- Sunnah  .  Diadakan  Sistem  retribusi  boarding  pass  pelabuhan    adalah dengan  tujuan  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  melakukan perjalanan  dengan  menyediakan  pelayanan  jasa  kepelabuhanan  termasuk fasilitas  lainnya.  Bagi  masyarakat  yang  menikmati  jasa  ini  dikenakan pembayaran  yang  mana  hasil  dari  pembayaran  ini  digunakan  untuk
pembangunan  pelabuhan  itu  sendiri  tentu  saja  hal  ini  tidak  bertentangan dengan  Al-Quran  dan  Hadist  karena  tujuannya  untuk  pembangunan  . Dapat  disimpulkan  bahwa  Sistem  Retribusi boarding  pass pelabuhan hukumnya diperbolehkan ( jaiz ).

## A. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  analisis  yang  dilakukan  penulis  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Dari  hasil  analisis  data  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan bahwa  masing-masing  variabel    dalam  penelitian  ini  valid  karena semua  item  r hitung >r tabel (0,444).  Dengan  hasil  distribusi  atas  masing- masing variabel yang normal dan realibel.
2. Hasil  analisa  statistik  yang  menggambarkan  keadaan  atau  kondisi responden  dengan    nilai  rata-rata  yang  cukup  tinggi  pada  variabel sistem retribusi boarding pass pelabuhan  atau pas masuk pelabuhan menunjukkan bahwa sistem ini cukup memudahkan para penumpang kapal  untuk  melakukan  perjalanan.  Sama  halnya  dengan  nilai  rata- rata  dari  sistem  pengendalian  intern  yang    juga  menunjukkan  cukup tinggi,  itu menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang ada di PT. Pelindo sudah berjalan cukup baik.
3. Setelah  membandingkan  t hitung (18,701)  dan  t tabel (2,101)  ternyata t hitung > t tabel yaitu 18,701> 2,101, maka  H 0 ditolak H a diterima, berarti secara parsial variabel sistem retribusi boarding pass pelabuhan atau pas  masuk  pelabuhan  (X)  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap sistem  pengendalian  intern  pada  PT.  Pelindo  Kabupaten  Kepulauan Meranti (Y).
4. Dilihat  dari  tujuan  dan  manfaat  yang  di  dapat  dari  sistem  boarding pass  pelabuhan  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  retribusi  pelabuhan
tidaklah  bertentangan  dengan  Al-Quran  dan  Hadist  dengan  kata  lain hukumnya diperbolehkan ( jaiz ).

## B. Saran
Adapun saran yang dapat Penulis sampaikan adalah:
1. Sebaiknya  pihak  PT.  Pelindo  lebih  mensosialisasikan  atau memberitahukan  kepada  masyarakat  atau  calon  penumpang  tentang pentingnya  sistem boarding  pass atau  pass  masuk  di  pelabuhan, manfaat  dari  membayar  retribusi  boarding  pass,  seperti  yang  kita ketahui bersama dari penerimaan dari memberlakukan sistem boarding pass ini sangat membantu dalam proses pembangunan  pelabuhan dan membantu  membiayai  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  jasa serta  menjamin  penyediaan  fasilitas  terminal    penumpang  dan pelayanan jasa untuk kegiatan masuk/keluar orang, kendaraan maupun pelayanan jasa lainnya di daerah lingkungan kerja pelabuhan. Promosi ini  bisa  saja  dilakukan  dengan  cara  mengeluarkan  majalah-majalah atau koran tentang retribusi boarding pass pelabuhan yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo itu sendiri untuk pembangunan pelabuhan.
2. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  satu  variabel  independen  sistem Retribusi  boarding  pass  pelabuhan  terhadap  sistem  pengendalian inter,  Bagi  penelitian  selanjutnya  dianjurkan  untuk  menambah variabel.
3. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  memberikan kuisioner  atau  daftar  pertanyaan  pada  responden  untuk  diisi  yang memungkinkan  terjadinya  suatu  respon  biasa.  Hal  ini  disebabkan kemungkinan  responden  tidak  menjawab  kuisioner  secara  serius. peneliti  tidak  mengetahui  apakah  kuisioner  benar-benar  diisi  oleh responden  yang  bersangkutan,  Dalam  penelitian  selanjutnya diharapkan dapat menambah metode pengambilan data dengan metode
lain  yang  dapat  meningkatkan  kualitas  perolehan  data  selain  dengan menggunakan kuisioner, misalnya dengan observasi dan wawancara.

## DAFTAR PUSTAKA
Al. Haryono Jusup, Auditing (Pengauditan), Yogyakarta, YKPN, 2001
Arens A. Alvins, Alder J. Randal, Auditing dan Jasa Assurance ,  Jakarta, Penerbit Erlangga, 2008
Azhari A. Samudra, Perpajakan Indonesia (keuangan,Pajak dan Retribusi) , Jakarta, PT. Hecca Metra Utama, 2005
Drs. Andi supangat, Statistika dalam kajian deskriptif, inferensi dan nonparametrik Jakarta:Kencana , 2010
Gusfahmi., Pajak Menurut Syariah , Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2007
Halim  Abdul,  Muhammad  Syam  Kusufi, Akuntansi  Sektor  Publik (Akuntansi Keuangan Daerah) edisi  3 , Jakarta, Salemba Empat, 2007
Hasan Iqbal, Analisa Data Penelitian dengan Statistik , Jakarta, Bumi Aksara, 2006
Hery, Auditing  I  (Dasar-dasar  Pemeriksaan  Akuntansi), Jakarta,  PT.  Kencana Pranada Media Group, 2013
Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia , Yogyakarta, BPFE, 2001
Krismiaji, Sistem  Informasi  Akuntansi ,  Yogyakarta,  Unit  Penerbit  Dan  Percetakan, 2010
Mc Leod Jr, Raymond, Schell George, Sistem Informasi Manajemen ,  Jakarta, PT. Intan Sejati Klaten, 2004
Munawir, Auditing Modern , Yogyakarta, BPFE, 1999
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lengkap) , Bandung, Fokus Media, 2009
Siahaan  Marihot, Pajak  daerah  dan  Retribusi  daerah, Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2006
Singgih Santoso, SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2001
Suandy Erly, Hukum Pajak Edisi 3 , Jakarta, Salemba Empat, 2005
Teguh Muhammad , Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, Jakarta,
Rajagrafindo Persada, 2005
T. Wahidin., Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, Bandung, PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2012
Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2009 , Yogyakarta, Pustaka Yudistia, 2010
Waluyo, Perpajakan Indonesia edisi 10 , Jakarta,  Salemba Empat, 2011
Afdholhanaf.blogspot.co.id/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html?m=2016.
http://edisicetak.joglosemar.co/berita/sistem-error-petugas-boarding-pass-tombok- 130658.html
http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/01/efisiensi-dan-efektivitas-kinerja.htmls http://Pengertian%20Retribusi%20Daerah%20Makalah%20dan%20Definisi%20Ciri %20Tujuan%20Jenis%20_%20Makalah%20Landasan%20Teori.htm
https://umiamief.wordpress.com/2011/03/08/controlling-perspektif-al-quran