ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNSUR MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS EXTRAORDINARY CRIME PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 003/PPU-IV/2003

## Oleh : Mhd. Ridha Haykal Amal

## Abstrak
Lahirnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  003/PUU- IV/2006  tanggal  25  Juli  2006  yang  telah  membatalkan/tidak  mengakui lagi ajaran sifat perbuatan melawan hukum dalam arti materiil terhadap penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang  undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo.  Undang  undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  praktek  peradilan, Mahkamah  Agung  sebagai  Peradilan  tertinggi  tidak  sejalan  dengan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  :  003/PUUIV/2006  tanggal  25 Juli  2006,  dimana  penerapan  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK,  yang  mana Mahkamah  Agung  menafsirkan  secara  luas  unsur  melawan  hukum materiil meliputi fungsi positif dan negatif, sebagaimana termuat dalam Putusan  Mahkamah  Agung  RI.  Nomor:  2064K/Pid/2006  tanggal  8 Januari  2007  atas  nama  Terdakwa  H.  Fahrani  Suhaimi,  Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1974K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 atas  nama  Terdakwa  Rusadi  Kantaprawira,  dan  Futusan  Mahkamah Agung RI. Nomor 996 KlPid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa  Hamdani  Amin.  Dimana  Mahkamah  Agung  berpendapat bahwa  meskipun  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK  bertentangan dengan  Undang  undang  Dasar  1945  dan  telah  dinyatakan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  maka  yang  dimaksud  dengan
unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu Hakim harus melakukan penemuan hukum sebagaimana adanya doctrine  "Sens Clair"  atau "La doctrine  du Sens  Clair"  dengan  pertimbangan  bahwa  Pengadilan  tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum.
Kata kunci : unsur melawan hukum materiil, korupsi

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam suatu Negara,  karena  hukum  adalah  kontrol  sosial  dari  pemerintah namun  bentuk  kontrol  sosial  tersebut  bukan  berasal  dari pemerintah  dan  bukan  merupakan  bagian  dari  alat  Negara. Hukum  merupakan  sebuah  sistem  yang  memiliki  unsur-unsur yang  terdiri  dari;  struktur  hukum  artinya  sistem  hukum  selalu berubah, substansi hukum yaitu aturan, norma, dan pola prilaku nyata  manusia  yang  berada  dalam  sistem  hukum  itu,  budaya hukum  yaitu  suasana  pikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari  atau disalahgunakan,  dan  unsur  yang  terahir  adalah  dampak (impact) yaitu pertentangan apa yang timbul karena putusan itu. ( Lawrence M. Friedman, 2001: 6).
Hukum  pidana  sebagai  suatu  sistem  norma  norma  yang menentukan  tindakan  yang  mana  melakukan  sesuatu  atau  tidak melakukan sesuatu, dalam keadaan keadaan bagaimana hukum itu dapat  dijatuhkan,  serta  hukuman  yang  bagaimana  yang  dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut ( F.A.F. Lamintang, 1997: 4) Hukum pidana tidak terlepas dari dua permasalahan yaitu tindak  pidana  sebagai  syarat  obyektif  dan  pertanggung  jawaban pidana  sebagai  syarat  subyektif.  Diantara  satu  hal  yang  sangat penting untuk dibahas dalam hukum pidana adalah tindak pidana
Universitas Dharmawangsa
dalam  bahasa  Belanda  disebut straft  baar  felt akan  tetapi  Kitab Undang undang Hukum Pidana tidak rnemberikan penjelasan arti straft  baar  fait sehingga  terjadi  multi  tafsir,  namun  secara  harfiah diartikan  sebagian  dari  suatu  kenyataan  yang  dapat  dihukum, yaitu  manusia  sebagai  pribadi  bukan  kenyataan,  perbuatan maupun tindakan ( F.A.F. Lamintang, 1997: 181) Selanjutnya,  Pompe  mengartikan straft  baar  felt sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban umum) yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  dapat  diterapkan pemidanaan terhadap pelaku syaratnya ialah ada perbuatan yang dilarang  oleh  hukum,  dilakukan  dengan schuld (sengaja ataupun tidak),  terhadap  pelaku  mampu  dipertanggung  jawabkan  secara hukum, serta tidak ada alasan penghapus pemidanaan.
Ada juga pendapat menerangkan bahwa straftbaar felt tetap ada  meskipun  ada  alasan  untuk  meniadakan  hukuman  atas straftbaar  felt (alasan  penghapus  pemidanaan)  disebut  juga "straafuits luitingsgsroond" dengan artian bahwa unsur schuld telah hilang  asalkan  tindakan  tersebut  benar  benar  telah  memenuhi semua  unsur  dari  suatu  tindak  pidana  seperti  yang  telah dirumuskan dalam undang undang.
Untuk  menjatuhkan  pidana,  harus  dipenuhi  unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam  suatu  pasal  adalah  sifat  melawan  hukum (wederrechtelijk) baik  yang  secara  eksplisit  (tegas)  niaupun  yang  secara  implisit (sembunyi) ada dalam suatu pasal ( F.A.F. Lamintang, 1997: 181- 184)
Dalam perundang undangan pada umumnya lebih banyak rumusan  tindak  pidana  yang  tidak  memuat  unsur  melawan hukum daripada memuatnya. Walaupun tidak disebutkan dalam tiap tiap rumusan tindak pidana, namun secara otomatis melawan
Universitas Dharmawangsa
hukum  selalu  menjadi  unsur  tindak  pidana  walaupun  secara eksplisit tidak disebutkan (Roeslan Saleh, 1987: 3).
Pencantuman  secara  tegas  unsur  melawan  hukum  dalam rumusan  delik  tertentu  menurut  penjelasan  WvS  beralasan  akan terjadi bahaya bahwa seseorang yang berbuat sesuai dengan hak yang  dipunyainya,  dan  karenanya  menjalankan  peraturan Perundang-undangan  akan  termasuk  dalam  rumusan  tindak pidana.  Konsekuensi  pencantuman  unsur-unsur  dalam  rumusan delik  menyebabkan  juga  beban  pembuktian  bagi  Jaksa  sebab dengan  menuduhkan  pasal  terteritu  mewajibkan  Jaksa  untuk memuat unsur unsur tindak pidana yang dituduhkan dalam surat dakwaan  dan  membuktikan  dakwaannya  (Komariah  Emong Sapardjaja, 2002:24-25).
Rumusan delik dalam suatu pasal menduduki tempat yang sangat penting sebab jika diteliti betul rumusan delik mempunyai dua  fungsi,  yang  pertama  sebagai  konkritisasi  dari  asas  legalitas dalam  hukum  pidana  materil  yang  berfungi  melindungi  dari hukum,  dan  fungi  yang  kedua  dalam  hukum  pidana  formil (hukum  acara  pidana)  yang  berfungsi  sebagai  petunjuk  bukti. Rumusan delik menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum,  sehingga  semua  yang  tercantum  dalam  rumusan  delik hams dibuktikan menurut hukum acara pidana (D. Schaffineister. dkk, 2004 : 26)
Akan  tetapi  tidak  semua  pasal  dalam  Undang  undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  jo.  Undang  undang  Nomor  20  Tabun  2001  Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dalam tulisan  ini  UUPTPK)  mencantumkan  secara  tegas  "melawan hukum" sebagai unsur dalam rumusan deliknya, melainkan hanya terdapat empat Pasal saja yaitu Pasal 2, Pasal 12 huruf (e), Pasal 23 jo.  429  KUHP,  dan 23 jo.  430  KUHP  (Adami Chazawi,  2008:306), Hal  ini  dalam  implementasinya  menjadi  persoalan  pada  sistem
pembuktian unsur melawan hukum dalam pasal tersebut. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Seno Adji berpendapat bahwa  penerapan  ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam fungsinya  yang  positif  mempunyai  tujuan  yaitu  agar  dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keunangan Negara  dan  perekonomian  Negara  yang  semakin  canggih  dan rumit  sebagaimana  juga  dimaksud  dalam  penjelasan  umum Undang  undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "
Mahkamah  Agung  sebagai  institusi  tertinggi  penegak hukum  ternyata  tidak  tercapai  sate  konsensus  penafsiran  unsur melawan  hukum  yang  secara  tegas  diatur  dalam  UUPTPK, sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan vonis bebas maupun lepasnya  terhadap  terdakwa  kasus  korupsi  dengan  mentafsirkan unsur  melawan  hukum  materil  dalam  fungsinya  yang  negatif, disamping itu Mahkamah Agung sendiri telah memvonis bersalah terhadap  terdakwa  kasus  korupsi  dengan  mentafsirkan  unsur melawan  hukum  materil  dalam  fungsinya  yang  positif,  halmana senyatanya  masih  tetap  diakui  dalam  pemeriksaan  ditingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung, sedangkan unsur melawan hukum positif tidak menjadi persoalan oleh sebab pembuktiannya secara formil  sebatas  terpenuhi  atau  tidaknya  perbuatan  yang didakwakannya  merupakan  tindak  pidana  korupsi  yang  diatur dalam UUPTPK.
Mengenai tidak terpenuhinya unsur melawan hukum yang berakibat  putusan  bebas  atau  lepas  adalah  merupakan  melawan hukum  dalam  arti  materil  yang  negatif,  sebagaimana  dalam Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  42  KJKr/1965  tanggal  8 Januari  1966  atas  nama  terdakwa  Machroes  Effendi,  yang pertimbangan hukum menyatakan:
"bahwa  suatu  tindakan  pada  umumnya  dapat  hilang  sifat melawan  hukum  bukan  hanya  berdasarkan  suatu  ketentuan dalam  perundang-undangan,  melainkan  juga  berdasarkan

## Universitas Dharmawangsa
asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat  umum,  dalam  perkara  ini  misalnya  faktor-faktor, Negara  tidak  dirugikan,  kepentingan  umum  dilayani  dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung".
Selanjutnya  pertimbangan  Mahkamah  Agung  yang menafsirkan terpenuhinya unsur melawan hukum materil dalam fungsinya  yang  negatif  dapat  dilihat  dalam  putusan  Mahkamah Agung Nomor 81 KJKr/1973 tanggal 16 Desember 1976 atas nama terdakwa Ir. Moch. Otjo Danaatmadja, yang dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung menyatakan:
"bahwa materiele  wederrechtelijkheid merupakan  suatu fait d'execuse yang  tidak  tertulis  seperti  dirumuskan  oleh  doktrin dan  yurisprudensi,  sehingga  sesuai  dengan  tujuan  dari  asas materiele  wederrechtelijkheid suatu  perbuatan  yang  merupakan perbuatan  pidana  tidak  dapat  dipidanan  apabila  perbuatan tersebut  adalah social  adequate, maka  oleh  karenanya  Putusan Pengadilan  Tinggi  Bandung  harus  diperbaiki  oleh  karena perbuatan  tertuduh  dinyatakan  bukan  merupakan  kejahatan maupun  pelanggaran  sedangkan  sebetulnya  perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan (meinenuhi unsur unsur formil) akan tetapi tertuduh tidak dapat dipidana".
Oleh karena Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa  serta  mengadili  perkara  tersebut  menganut  ajaran melawan  hukum  materil  yang  fungsinya  negatif  sehingga berakibat  putusan  lepasnya  terdakwa.  Terjadinya  beragam penafsiran  melawan  hukum  materil  sebagai  unsur  dalam  tindak pidana  korupsi  yang  dianut  oleh  Mahkamah  Agung mengakibatkan  uji  materil  terhadap  Pasal  2  ayat  (l)  UUPTPK  ke Mahkamah  Konstitusi  selanjutnya  dikenal  Putusan  Nomor 003/PUU-IV/2006  tanggal  25  Juli  2006  terhadap  pemohon  Ir. Dawud  Djatmiko  yang  diwakili  Kuasa  Hukumnya  Abdul  Razak Dajaelani,  SH.  dkk  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  9 Maret 2006, dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan
Universitas Dharmawangsa
sepanjang  mengenai  frasa  (Lihat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, hal.77-78) :
"Yang  dimaksud  dengan  "Secara  melawan  hukum"  dalam pasal  ini  mencakup  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan namun  apabila  perbuatan  tersebut  dianggap  tercela  karena tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  atau  norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat  dipidana,  dinyatakan  bertentangan  dengan  Undang Undang  Dasar 1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum mengikat".
Dengan demikian berarti sifat perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak berlaku lagi, dan yang berlaku adalah sifat melawan hukum dalam arti formal.
Berdasarkan uraian di atas pengangkatan judul penelitian "Analisis  Yuridis  Penerapan  Unsur  Melawan  Hukum  Materiil Dalam Putusan Mahkamah Agung Atas Extraordinary Crime Pada Tindak  Pidana  Korupsi  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006" merupakan hal yang tepat untuk dikaji karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU- IV/2006  menimbulkan  multi  tafsir  penilaian  terhadap  unsur melawan  hukum  materiil  pada  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK  cleh lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tingkat kasasi.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  paparan  latar  belakang  sebagaimana tersebut di atas, maka yang perlu diteliti sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1.   Bagaimana pengaturan sifat perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi ?
2.  Bagaimana  sifat  perbuatan  melawan  hukum  dalam  tindak

## Universitas Dharmawangsa
pidana korupsi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 ?
3.  Bagaimana  Praktek  Peradilan  (Mahkamah  Agung)  memutus perkara  tindak  pidana  korupsi  pada  tingkat  kasasi  pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 ?
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini beranjak dari rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, yakni sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sifat perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  sifat  perbuatan  unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.
3. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  I:/Iahkamah  Agung memutus  perkara  tindak  pidana  korupsi  pada  tingkat  kasasi dikaitkan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 003/PUU-IV/2006.
1.4. Metode Penelitian
Metode  penelitian  berisikan  uraian  tentang  metode  atau cara  yang  penelitan  digunakan  untuk  memperoleh  data  atau informasi. Metode  penelitian  ini  berfungsi sebagai  pedoman  dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis  suatu  karya  ilmiah  yang  peneliti  lakukan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitan  kualitatif  yang  tidak membutuhkan populasi dan sampel (Zainuddin Ali, 2009:105)
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian  hukum  nonnatif  atau  yuridis  normatif.  Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan putusan putusan  pengadilan  serta  norma  norma  hukum  yang  ada  dalam masyarakat.
Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang merupakan  data  sekunder  dan  disebut  juga  penelitian  hukum kepustakaan  (Ronny  Hanitijo  Soemitro, 1994:9).  Ronald Dworkin (1973:250)  menyebut  metode  penelitian  tersebut  diistilahkan dengan  penelitian  doktrinal (doktrinal  research) yaitu  penelitian yang  menganalisis  hukum  yang tertulis  di dalam  buku (law as it written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as it is decided by the judge through judicial process).
Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif deskriptif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hokum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk  menentukan  isi  atau  makna  aturan  hukum.  Data  yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara  sistematis  dengan  menjelaskan  hubungan  antara  berbagai jenis bahan hukum, selanjutnya semua bahan hukum diseleksi dan diolah,  kemudian  dinyatakan  secara  deskriptif  sehingga menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, sehingga memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## 2. Kerangka Teori
Kerangka  teori  merupakan  landasan  berpikir  yang digunakan  untuk  mencari  pemecahan  suatu  masalah.  Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka  teori  yang  memuat  pokok  pokok  pikiran  yang menggambarkan  dari  mana  masalah  tersebut  diamati  (Hadari Nawawi, 2003 :39-40).
Kerangka  teori  adalah  bagian  penting  dalam  penelitian, dengan  adanya  kerangka  teori  akan  memberikan  kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat,  cam,  aturan,  asas,  keterangan  sebagai  satu  kesatuan
yang  logis  yang  menjadi  landasan,  acuan  dan  pedoman  untuk mencapai  tujuan  dalam  penelitian,  sebagai  landasan  dalam penulisan  penelitian    ini  penulis  menggunakan  pendekatan  teori perbuatan  melawan  hukum  dalan  hukum  pidana  dan  teori pembuktian dalam hukum pidana.
Melawan  hukum  secara  umum  diartikan  tanpa kewenangan  yang  melekat  padanya  ataupun  tanpa  dia  berhak melakukan  demikian  (Komariah  Emong  Sapardjaja,  2002:57). Perlunya  dicantumkan  melawan  hukum  sebagai  unsur  dalam pasal disebabkan adanya kekhawatiran bagi pembentuk Undang undang bahwa jika tidak dimuatnya unsur melawan hukum disitu akan  dapat  dipidananya  pula  perbuatan  lain  yang  lama  namun tidak  bersifat  melawan  hukum  is  berhak  melakukan  untuk  itu, alasan  demikian  mengingat  hukum  pidana  menganut  sifat melawan hukum formal dalam hal pemidanaan (dalam arti positif) sebagaimana  termuat  secara  tegas  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP (asas  legalitas)  yang  menyebutkan  tiada  suatu  perbuatan  dapat dihukum  tanpa  ada  aturan  hukum  yang  mengaturnya  terlebih dahulu (Adami Chazawi, 2002:89).
Istilah melawan hukum atau disebut juga wederrechtelijkheid memiliki  arti  yang  berbeda  beda,  menurut  van  Hamel,  beliau membagi  dalam  dua  kelompok  yaitu,  kelompok  pertama  paham positif  sebagaimana  dianut  oleh  Simon  mengartikan  melawan hukum (wederrechtelijkheid) mempunyai arti bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) atau melanggar hak orang lain (met krenking  van  eens  anders  recht) sebagaimana  paham  Noyon,  dan kelompok  kedua  yaitu  paham  negatif  sebagaimana  dianut  oleh Hoge Raad yang mengartikan melawan hukum (wederrechtelijkheid) mempunyai  arti  tanpa  hak (niet  steunend  op  het  recht)  ( P.A.F Lamintang, 1997 :347) .
Oleh  sebab  itu  Simon  memberi  syarat  untuk  adanya melawan hukum (wederechtelijkheid) harus adanya suatu perbuatan yang  bertentangan  dengan  hukum (in  strijd  met  het  recht), tidak

## Universitas Dharmawangsa
hanya  dalam  arti  bertentangan  dengan  hukum  dalam  arti  yang sempit  melainkan  juga  termasuk  dalam  pengertian  bertentangan dengan  hak  seseorang,  tergantung  pada  sifat  dari  tindak  pidana dimana  perkataan  melawan  hukum (wederechtelijkheid) telah digunakan  di  dalam  rumusan  dalam  undang  undang ( P.A.F Lamintang, 1997:348-349).
Membuktikan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada unsur unsur lain yang melekat, tetapi  juga  hams  dibuktikan  adanya  keterkaitan  unsur  melawan hukum  dengan  unsur  memperkaya  din  sendiri,  orang  lain  atau suatu  korporasi  dan  dapat  merugikan  keuangan  Negara,  oleh sebab itu pembuktian yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana dikenal  4  (empat)  jenis  teori  sistem  pembuktian  namun  tidak semuanya  dianut  dalam  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  183  KUHAP  menganut pembuktian  menurut  undang  undang  secara  negatif  (M.  Yahya Harahap, 2008:280).
Pembuktian  berdasarkan  Undang  undang  secara  negatif sebaiknya  dipertahankan,  hal  tersebut  menurut  Wirjono Prodjodikoro didasarkan pada dua alasan yaitu, pertama hams ada keyakinan  Hakim  tentang  kesalahan  terdakwa  untuk  dapat menjatuhkan  suatu  hukuman  pidana,  kedua  berfaedah  jika  ada aturan  yang  mengikat  Hakim  dalam  menyusun  keyakinannya, agar ada patokan patokan tertentu yang harus diturut oleh Hakim dalam melakukan peradilan.
Dalam sistem pembuktian keyakinan belaka (conviction in time) menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim, sehingga Hakim yang menentukan  terbukti  atau  tidaknya  terdakwa,  oleh  sebab  itu Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa hanya semata mata atas dasar keyakinan belaka tanpa alat bukti yang  cukup  dan  membebaskan  terdakwa  meskipun  kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan bersandar pada keyakinan
Hakim semata (M. Yahya Harahap, 2008:277).
Walaupun  ada  persamaan  dengan  sistim  pembuktian keyakinan  belaka  namun  sesungguhnya  terdapat  perbedaan dengan  sistem  pembuktian  keyakinan  dengan  alasan  logis (conviction  in  raisonee) meskipun  keyakinan  Hakim  memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa akan tetapi dalam pembuktian ini faktor keyakinan Hakim dibatasi yaitu dengan  didukung  dengan  alasan-alasan  yang  jelas,  dengan demikian  Hakim  wajib  menguiaikan  dan  menjelaskan  alasan alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa dengan alasan yaag dapat diterima (M. Yahya Harahap, 2008:277).
Melihat pada kedua sistem pembuktian diatas terlihat tidak adanya  dasar  pijakan  Undang  undang  sebagai  panutan  Hakim dalam  menilai  pembuktian,  menjadi  tidak  jelas  dalam implementasinya oleh karena- itu guna memenuhi pedoman bagi Hakim  maka  terdapatlah  sistem  pembuktian  melulu  undang undang (positief  wettel  ijk  bewijstheori) yaitu  meinbuktikan kesalahan terdakwa didasarkan semata mata pada alat alat bukti serta cara cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu  dalam  Undang undang  baik  mengenai  alat  alat  buktinya maupun  cara  mempergunakannya,  maka  Hakim  hams  menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti (Adami Chazawi,2008:27).
Sedangkan  sistem  pembuktian  menurut  Undang  undang secara  terbatas (negatief  wettelijk  bewisjstheorie) yaitu  dalam  hal pembuktian  kesalahan  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan kepadanya, Hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat alat bukti serta dengan cara cara yang ditentukan oleh Undang undang tetapi harus disertai pula pada keyakinan yang didasarkan atas fakta fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan oleh undang undang (Adami Chazawi,2008:28).
Sebagai  penentu  terahir  dalam  peradilan,  tugas  Hakim wajib mengadili suatu perkara yang dihadapkan olehnya, Hakim

## Universitas Dharmawangsa
tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih undang undang tidak  mengaturnya,  terdapat  kegelapan  atau  ketidak  lengkapan dalam  undang  undang.  Meskipun  pada  dasarnya  Hakim  harus memutus  perkara  berdasarkan  undang  undang,  Hakim  sama sekali tidak diperkenankan menilai isi dan keadilan dari Undang undang  itu  (Lihat  Pasal  22  AB (algemene  bepalingen  van  wetgeving voor indonesie)
Pembuktian  memiliki  peran  yang  sangat  penting  karena didasarkan  pada  pemeriksaan  alat  alat  bukti  yang  diajukan  oieh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum atau atas kebijakan majelis  Hakim.  Proses  pembuktian  bagian  pertama  akan  berahir pada  saat  ketua  majelis  menyatakan  secara  lisan  dalam  sidang bahwa  perkara  selesai  pemeriksaan  untuk  mengungkapkan  atau mendapatkan  fakta  fakta  dari  alat  alat  bukti  dan  barang  bukti dalam  sidang  ini  disebut  juga  pembuktian  dalam  arti  sempit (Adami Chazawi,2008:22).

## 3. Pembahasan
3.1. Putusan Mahkamah Agung
Dalam  putusannya,  Mahkamah  Agung  mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum Pada  Komisi  Pemberantas  Korupsi  (KPK)  dan  Terdakwa HAMDANI  AMIN  tersebut,  selanjutnya  menyatakan  batal  demi hukum  putusan  Pengadilan  Tinggi  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  tanggal  7  Pebruari  2006  No.01 /Pid/TPK/2006/PT.DKI.  yang  telah  memperbaiki  Putusan Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  tanggal  2  Desember  2005  No.05/Pid.B/TPK12005/ PN.Jkt.Pst, dengan mengadili sendiri, yaitu menyatakan Terdakwa HAMDANI  AMIN  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah
bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama  yang  merupakan  beberapa  perbuatan  yang dipandang  sebagai  perbuatan  berlanjut,  oleh  karenanya menghukum  Terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  6  (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  akan diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  6  (enam)  bulan,  dan menghukum  pula  Terdakwa  untuk  membayar  uang  pengganti sebesar  Rp.1.068.092.902,-  (satu  milyar  enam  puluh  delapan  juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah) paling lambat 1  (satu)  bulan  setelah  putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap, apabila  setelah  lewat  1  (satu)  bulan  Terdakwa  tidak  membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan  dalam  hal  terpidana  tidak  mempunyai  harta  yang mencukupi, untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3.2.  Pertimbangan  Hukum  Mahkamah  Agung  terhadap  Unsur Melawan Hukum
Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menafsirkan  unsur  melawan  hukum  sebagaimana  dimaksud dalam putusan Nomor: 996 K./Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 atas  nama  Terdakwa  Hamdani  Amin,  yaitu,  "melawan  hukum" yang  dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  1  UUPTPK,  baik  dalam  arti formil  maupun  dalam  arti  materil,  walaupun  oleh  putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No.003/ PUU-IV/2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK telah dinyatakan bertentangan dengan  Undang  Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan  telah  pula  dinyatakan  tidak  mempunyai  kckuatan  hukum
Universitas Dharmawangsa
mengikat, mengingat alasan alasan sebagai berikut :
Pertama, bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat  (1)  UUPTPK  sebagai  bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum"  dalam  Pasal  2  ayat  1  dari  Undang-Undang  tersebut menjadi  tidak  jelas  rumusannya,  oleh  karena  itu  berdasarkan doctrine  "Sens-Clair (la  doctrine  du  senclair) Hakim  harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
a) Fasal  28  ayat  1  Undang-Undang  No.  4  iahun  2004  yang menentukan  "Hakim  wajib  menggali,  rrengikuti  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat", karena menurut Pasal  16 ayat I Undang- Undang  No.  4  tahun  2004,  "Pengadilan  tidak  boleh  menolak untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya" ;
b) bahwa  Hakim  dalam  mencari  makna  "melawan  hukum" seharusnya  mencari  dan  menemukan  kehendak  public  yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit.
c) bahwa  Hamaker  dalam  karangannya Het  recht  en  de maatschappij dan  juga Recht,  Wet en Rechter antara  lain berpendapat  bahwa  Hakim  seyogianya  mendasarkan putusannya  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  dan  penerapan hukum  yang  sedang  hidup  didalam  masyarakatnya  ketika putusan  itu  dijatuhkan.  dan  bagi  I.  H.  Hymans  (dalam karangannya:  Het  recht  der  werkelijkheid),  hanya  putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "hukum dalam makna sebenarnya" (het recht der werkeljkheid).
Kedua ,  Mahkamah  Agung  dalam  memberi  makna  unsur "secara  melawan  hukum"  dalam  Pasal  2  ayat  1  UUPTPK  akan
memperhatikan doktrin dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak  pidana  korupsi  adalah  mencakup  perbuatan  melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil maupun dalam fungsi positif dan negatif, yaitu: bahwa Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH. dalam bukunya "Korupsi dan Hukum Piana" Edisi Pertama, halaman 14 mengemukakan "Tujuan diperhiasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan  melawan  hukum  secara  materiil,  perkreditan  dengan tugas  menganalisa  atau  memeriksa  permohonan  kredit  kepada terdakwa,  perbuatan  mana  merupakan  penyimpangan  dari kebijaksanaan  tertulis  dari  Bank  Indonesia  yang  menurut Mahkamah Agung hams dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilakuka tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian dan perbuatan yang demikian itu adalah juga perbuatan melawan hukum.
Selanjutnya  dasar  pertimbangan  yang ketiga Mahkamah Agung  berpendapat  bahwa,  Yurisprudensi  dan  doktrin merupakan  sumber  hukum  formil  selain  Undang-Undang  dan kebiasaan  seta  traktat  yang  dapat  digunakan  oleh  Mahkamah Agung  dalam  kasus  konkrit  yang  dihadapinya,  Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam  arti  materiil  hams  tetap  dijadikan  pedoman  untuk terbinanya  konsistensi  penerapannya  dalam  perkara-perkara tindak  pidana  korupsi,  karena  sudah  sesuai  dengan  kesadaran hukum  dan  perasaan  hukum  yang  sedang  hidup  dalam masyarakat,  kebutuhan  hukum  warga  masyarakat,  nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## 3.3. Unsur Melawan Hukum Materiil Dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 996 K/Pid/2006
Apabila  dicermati  kasus a  quo, pertimbangan  unsur
melawan  hukum  Mahkamah  Agung  sebagaimana  dimaksud dalam  putusannya  pada  halaman  165  s.d  halaman  167,  secara implisit  Mahkamah  Agung  menafsirkan  perbuatan  terdakwa Hamdani  Amin  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  secara formil  maupun  secara  materil  dalam  fungsinya  yang  positif sehingga  rumusan  unsur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK terpenuhi,  dimana  dalam  pertimbangan  hukumnya  tersebut Mahkamah Agung berpendapat meskipun penjelasan Pasal 2 ayat 1  UUPTPK  telah  dinyatakan  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  telah  pula dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  maka yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1  UUPTPK  menjadi  tidak  jelas  rumusannya,  karena  itu berdasarkan doctrine "Sens-Clair" (la doctrine du senclair) 109 Hakim hams  melakukan  penemuan  hukum,  selanjutnya  berpedoman dengan  doktrin  dan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  mengenai unsur  "secara  melawan  hukum"  dalam  tindak  pidana  korupsi adalah  mencakup  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  formil maupun dalam arti materil dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil maupun dalam fungsi positif dan negatif, selanjutnya menurut  Mahkamah  Agung  Yurisprudensi  dan  doktrin merupakan  sumber  hukum  formil  yang  dapat  digunakan  oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya.
Bertitik  tolak  dari  pertimbangan  hukum  tersebut,  secara teoritis seorang hakim dalam melakukan penemuan hukum harus melakukan  3  (tiga)  tahap  dalam  memeriksa  dan  mengadili  dan menjatuhkan  putusan  terhadap  suatu  perkara  tindakan dipersidangan yaitu: Pertama , tahap mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diaiukan kepadanya untuk memastikan hal tersebut diperlukan pembuktian dan oleh karena itu hakim hams bersandarkan pada alat-alat bukti yang  sah  menurut  hukum  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal 184 KUHAP, kedua , adalah tahap mengkualifikasi, pada tahap ini
hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau  yang  bagaimana  atau  menemukan  hukum  untuk  peristiwa konkrit,  dalam  hal  ini  jika  peristiwanya  sudah  terbukti  dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah tetapi jika tidak jelas atau tidak tegas hukumnya maka hakim  bukan  lagi  menemukan  hukum  saja  tetapi  is  harus menciptakan  hukum  dengan  syarat  tidak  boleh  bertentangan dengan  keseluruhan  sistem  perundang-undangan  yang  berlaku, Selanjutnya yang ketiga adalah, tahap mengkonstituir, pada tahap ini Hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada terdakwa.
Apabila  dilihat  dari  ketiga  tahapan  tersebut  dasar pertimbangan  hukum  Mahkamah  Agung  dalam  memeriksa mengadili  dan  memutus  perkara aquo dengan  masih  mengakui ajaran  sifat  melawan  hukum  materil  dalam  fungsinya  positif sebagai rumusan delik dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK padahal sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat  dan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945 sebagaimana  dinyatakan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No.003/PUU-IV/2006, sehingga secara yuridis perbuatan melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif tidak dapat diterapkan dalam kasus a quo, karena peraturan hukum dalam peristiwa konkrit terhadap terdakwa Hamdani Amin sudah jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan lagi oleh Mahkamah Agung yang berdasarkan pada doktrin penemuan hukum.
Namun  jika  dilihat  secara  materiil  dalam  fungsinya  yang negatif meskipun setelah Penerbitan Polis untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 0801.01.2004.06.0003, nomor register 020303 tanggal  25  Juni  2004  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  hal tersebut  dikarenakan  PILPRES  I  tanggal  5  Juli  2004,  turun
Anggaran Belanja Tambahan tanggal 24 Juni 2004, sehingga hanya 10  (sepuluh)  hari  waktu  untuk  Penutupan  Asuransi,  dimana Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Penutupan  Asuransi  bagi Petugas  penyelenggara  Pemilu  tahun  2004  apabila  dilakukan secara  Tender  maupun  Pemilihan  Langsung  maka  tidak  cukup waktu karena untuk Tender dibutuhkan waktu yang lama kurang lebih  90  (Sembilan  puluh)  hari  atau  3  (tiga)  bulan,  dan  untuk Pemilihan Langsung dibutuhkan waktu kurang lebih satu bulan, sehingga oleh karena waktu dari turunnya ABT KPU Tahun 2004 hanya  10  (sepuluh)  hari,  sedangkan  PILPRES  I  dilaksanakan tanggal  5  Juli  2004  maka  pengadaan  barang/jasa  penutupan Asuransi  bagi  petugas  penyelenggara  Pemilu  Tahun  2004  hanya dapat  dilakukan  secara  "Penunjukan  Langsung"  sesuai  dengan Pasal  17  ayat  (5)  Kepres  No:  80  Tahun  2003  karena  waktu  yang mendesak  atau  tidak  cukup  waktu  untuk  dilakukan  Tender maupun Pemilihan Langsung.
Meskipun  perbuatan  terdakwa  Hamdani  Arnin  secara formal  melanggar  Keputusan  Presiden  Nomor  :  80  tahun  2003 tanggal  3  Nopember  2003  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan  Barang'Jasa  Pemerintah  namun  secara  materiil  hal tersebut  dikarenakan  oleh  suatu  keadaan  yang  mendesak  yang merupakan  alasan  pemaaf  diluar  Undang-undang,  secara  formal alasan Pembenar dan Pemaaf dirumuskan dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP, justru hal itu secara materil dianggap sebagai perbuatan pidana.
Bahwa seharusnya Mahkamah Agung membedakan makna tindak  pidana  dengan  sifat  tercelanya  perbuatan  yang  menjadi unsur dalam tindak pidana, sudah jelas jika suatu tindak pidana harus ditentukan melalui Undang-undang, tetapi sifat tercelanya perbuatan  menjadi  unsur  tindak  pidana  tidak  mutlak  harus bersumber  pada  hukum  tertulis,  dan  melihat  bahwa  unsur melawan  hukum  bukanlah  unsur  yang  mutlak,  sehingga  tidak
perlu  dihubung  hubungkan  dengan  asas  legalitns,  dalam  hal pembuktian  unsur  melawan  hukum  materil  positif  yang terkandung  dalam  rumusan  tindak  pidana  tidak  sama  artinya dengan  tindak  pidana  materil  positif,  sehingga  hal  tersebut menjadi tidak tepat ketika Mahkamah Agung mendasarkan pada doktrin  penemuan  hukum  terhadap  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK. Sehingga  menurut  hemat  penulis  kiranya  dalam  merrbuktikan unsur  melawan  hukum  pada  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK  dalam perkara a quo hendaknya tidak lagi menganut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dikarenakan hal itu bertentangan  dengan  asas  legalitas  yang  sangat  sakral  dalam hukum pidana.

## 4. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
Bahwa  dalam  praktek  peradilan,  Mahkamah  Agung sebagai  Peradilan  tertinggi  tidak  sejalan  dengan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  003/PUUIV/2006  tanggal  25  Juli 2006,  dimana  penerapan  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK,  yang  mana Mahkamah Agung menafsirkan secara luas unsur melawan hukum materiil meliputi fungsi positif dan negatif, sebagaimana termuat dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  RI.  Nomor:  2064K/Pid/2006 tanggal 8  Januari 2007 atas nama  Terdakwa  H.  Fahrani  Suhaimi, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1974K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira, dan Futusan Mahkamah Agung RI. Nomor 996 KlPid/2006 Tanggal 16 Agustus  2006  atas  nama  Terdakwa  Hamdani  Amin.  Dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun Penjelasan Pasal 2  ayat  (1)  UUPTPK  bertentangan  dengan  Undang  undang  Dasar 1945  dan  telah  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu Hakim harus melakukan penemuan
Universitas Dharmawangsa
hukum sebagaimana adanya doctrine "Sens Clair" atau "La doctrine du Sens Clair" dengan pertimbangan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, dan Hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai  nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan juga menggunakan  yurisprudensi  serta  doktrin  dalam  menjatuhkan putusan.
Hematnya  unsur  melawan  hukum  materiil  dalam  tindak pidana korupsi menjadi tank ulur dan dilematis dalam prakteknya dan  sangat  mengarah  pada  tujuan  politis,  meskipun  dalam KUHPidana  disebutkan  alasan  pemaaf  dan  pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana hal itu perlu dikonkritkan lagi, sebab dalam tindak pidana  korupsi  memiliki  ancaman  hukuman  yang  serius,  jika ternyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU- IV/2006  tanggal  25  Juli  2006  menganut  ajaran  melawan  hukum formil  lalu  bagaimana  adanya,  jika  demikian  apabila  terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf diluar Undang undang, maka hal  tersebut  lebih  tepat  dijadikan  sebagai  dasar  meringankan hukuman  terdakwa,  namun  sebaliknya  apabila  diakuinya  alasan pembenar dan pemaaf diluar Undang undang hendaknya secara yuridis  hal  itu  harus  ditegaskan  dalam  kebijakan  formulasi UUPTPK dimasa mendatang.

## 4.2. Saran
1. Perlu dilaukan perubahan makna asas  legalitas Pasal 1 ayat (1) dalam  KUHPidana  apabila  hendak  mengakui  ajaran  sifat melawan  hukum  materiil  dalam  fungsinya  yang  positif,  dan perlu  membedakan  makna  tindak  pidana  dengan  sifat tercelanya perbuatan yang menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi.

## Universitas Dharmawangsa
2. Perlung  mengkonkritkan  alasan  pemaaf  dan  pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal  51  KUHPidana  sebagai  dasar  meringankan  hukuman terdakwa sebab dalam tindak pidana korupsi memiliki ancaman hukuman yang serius.
3. Masih  dianutnya  ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  Praktek  Peradilan (Mahkamah  Agung)  dalam  memutus  perkara  tindak  pidana korupsi pada tingkat kasasi dalam tulisan ini, sehingga perlu ke depan  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  tindak  pidana korupsi mempertimbangkan juga alasan pemaaf dan pembenar sebagai dimaksud KUHPidana.

## Daftar Pustaka
Ali  Zainuddin, Metode  Penelitian  Hukum, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2009. Chazawi Adami, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2008. Chazawi  Adami, Pelajaran  Ilukum  Pidana  Bagian  I;  Stelsel  Pidana, Tindak  Pidana,  Teori-teori  Pemidanaan  dan  Batas  Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Dworkin Ronald, Legal Research, Spring, Deadalus: 1973, hal. 250, dalam Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah pada Majalah Akreditasi
Fakultas Hukum USU, Medan l8 Februari 2003.
Friedman  Lawrence  M. Hukum  Amerika  Sebuah  Pengantar, Diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, 2001. Harahap  M.  Yahya, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Universitas Dharmawangsa
Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Daaam  Hukum  Pidana  Indonesia  "Studi  Kasus  Tentang Penerapan  dan  Perkembangannya  dalam  Yurisprudensi', Alumni, Bandung, 2002. Lamintang,  F.A.F. Dasar  Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2003. Saleh Roeslan, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1987. Schaffineister  D.  dkk, Hukum  Pidana  "Kumpulan  Bahan  Penataran Hukum  Pidana  Dalam  Rangka  Kerjasamd  Hukum  Indonesia Belanda", Penerjemah  J.  E  Sahetapy,  Liberty,  Yogyakarta, 2004.
Setiyono, Kejahatan Korporasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2005. Soemitro  Ronny  Hanitijo, Metodologi  Penelitian  Hukum  Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.