## Implikasi Hukum  Perjanjian: Kekuatan  Mengikat Klausula Arbitrase  dalam Kontrak Kerjasama
Taufiqoh Bina Ariani 1 ; Lia Amaliya 2 ; Teuku Syahrul Ansari 3 1,3 Magister Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang; 2 Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
1 arianitaufiqoh@gmail.com; 2 lia.amalia@ubpkarawang.ac.id ;
3 Teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id

## Abstract
In order for the parties to be able to use arbitration as a means of resolving disputes that may or may not have already existed, the most important thing they need to do is come to an agreement in advance that is written down and approved by the parties. In view of this, the issues that will be examined in this paper are: What is the place of the assertion proviso in Regulation Number 30 of 1999 concerning Discretion and Elective Question Goal, How is the limiting force of the mediation condition in light of agreement regulation. The system utilized is regulating juridical and is concentrated on utilizing the resolution approach and is connected to the issues examined. This study's findings are based on Law No. 30 of 1999, which  stipulates  that  parties  must  first  enter  into  an  arbitration  agreement  or  clause before  arbitrating  a  dispute  can  be  resolved.  The  reason  for  the  limiting  force  of  the discretion  statement  is  Article  1338  passage  (1)  of  the  Common  Code  and  Article  11  of Regulation Number 30 of 1999. A contract has binding force and must be carried out by the parties if it contains an arbitration clause.
Keywords : Arbitration, Arbitration Clause, Binding Force

## Abstrak
Agar  para  pihak  dapat  menggunakan  arbitrase  sebagai  sarana  penyelesaian  sengketa yang  mungkin  sudah  ada  atau  belum  ada,  hal  terpenting  yang  perlu  mereka  lakukan adalah  membuat  kesepakatan  terlebih  dahulu  yang  tertulis  dan  disetujui  oleh  para pihak.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  permasalahan  yang  akan  ditelaah  dalam tulisan ini adalah: Di manakah letak ketentuan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Diskresi  dan  Tujuan  Pilihan,  Bagaimana  kekuatan  pembatas syarat mediasi dalam kaitannya dengan kesepakatan peraturan. Sistem yang digunakan adalah yuridis regulasi dan dipusatkan pada pemanfaatan pendekatan penyelesaian dan dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji. Temuan penelitian ini didasarkan pada UU  No.  30  Tahun  1999  yang  mengatur  bahwa  para  pihak  harus  terlebih  dahulu mengadakan perjanjian atau klausula arbitrase sebelum arbitrase suatu sengketa dapat diselesaikan. Alasan kekuatan pembatas pernyataan diskresi adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal  11  Peraturan  Nomor 30  Tahun  1999.  Sebuah kontrak  memiliki kekuatan  mengikat  dan  harus  dilakukan  oleh  para  pihak  jika  mengandung  klausula arbitrase.
Kata kunci: Arbitrase; Klausula Arbitrase; Kekuatan Mengikat.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  juga  dikenal sebagai  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999,  diundangkan  pada  tahun  1999  oleh pemerintah  Indonesia.  Padahal,  tujuan  hukum  adalah  untuk  mengarahkan  bagaimana kesepakatan atau kesepakatan antara para pihak dapat  diselesaikan dengan cara yang lebih  sesuai  dengan  niat  mereka.  Tempat  di  mana  kepentingan  para  pihak  yang bersengketa diharapkan diperhitungkan. 1
According to Law Number 30 of 1999, alternative dispute resolution is a system for resolving disagreements or disputes through mutually agreed-upon procedures, such as out-of-court  settlements  through  negotiation,  mediation,  conciliation,  or  expert judgment. Arbitration, on the other hand, is a method of resolving a civil disagreement outside of the normal court system based on a written arbitration agreement agreed by the parties to the issue. 2
Arbitrase sudah ada sejak zaman Belanda. Alasan berkembangnya aturan intervensi pada saat itu adalah Pasal 377 HIR yang menyatakan bahwa “dalam hal orang Indonesia dan  orang  luar  berpendapat  bahwa  mereka  harus  diakhiri  oleh  seorang  pemisah,  maka mereka  wajib  menyetujui  putusan  gugatan  yang  berlaku  bagi  orang  Eropa” .  Orang Indonesia dapat memilih  cara menyelesaikan perselisihan yang ada berdasarkan Pasal ini. Ada alternatif untuk pergi ke pengadilan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung. Menggunakan pemisah adalah metode lain yang dipertanyakan. Dalam hal ini, pemisah berbeda dari hakim. 3
1 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa , Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005, hlm.1
2 Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
3 Jimmy  Joses  Sembiring, Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi,  Mediasi, Konsuliasi, & Arbitrase) , Jakarta: Visimedia, 2011, hlm. 58
Selain itu, dasar hukum arbitrase diatur dalam Pasal 615 R.V. yang berbunyi: “Setiap orang  yang  terlibat  dalam  sengketa  mengenai  hak-hak  yang  menjadi  kewenangannya untuk  melepaskan  dapat  mengajukan  penyelesaian  sengketa  tersebut  kepada  seorang atau beberapa arbiter”.
Pasal  3  angka  1  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Kehakiman,  yang menyatakan  bahwa “penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  atas  dasar  perdamaian atau  melalui  arbitrase  tetap  diperbolehkan,  tetapi  putusan  arbiter  hanya  mempunyai kekuatan  eksekutor  setelah  mendapat  izin.  perintah  untuk  dieksekusi  oleh  pengadilan” adalah sumber lain dari hukum arbitrase. Menurut Undang-Undang ini, masing-masing pihak  bebas  memilih  cara  penyelesaian  sengketa  yang  disukainya,  apakah  melalui prosedur pengadilan atau alternatif lain. Para pihak dalam perjanjian (kontrak bisnis) di Indonesia  bebas  memilih  bagaimana  menyelesaikan  perselisihan  yang  muncul  selama pengambilan keputusan bisnis. 4
Menurut penjelasan umum yang diberikan oleh Undang-undang No. 30 Tahun 1999, lembaga  arbitrase  secara  umum  memiliki  keunggulan  sebagai  berikut  dibandingkan lembaga peradilan:
1. Dijamin bahwa sengketa akan dirahasiakan oleh masing-masing pihak;
2. Dimungkinkan  untuk  menghindari  keterlambatan  yang  disebabkan  oleh  masalah administrasi dan prosedural;
3. Arbiter yang dipilih oleh pihak harus dianggap adil, jujur, dan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan latar belakang yang cukup tentang masalah yang disengketakan;
4. Para  pihak  dapat  memutuskan  cara  melakukan  arbitrase,  serta  lokasi  dan  metode hukum untuk menyelesaikan masalah; dan
4 Suyud  Margono, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis,  Alternative  Dispute  Resolutuion  (ADR),  Teknik  & Strategi dan Negosiasi, Mediasi & Arbitrase , Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 7
5. Putusan  arbitrase  adalah  keputusan  yang  mengikat  para  pihak  dan  dapat dilaksanakan secara langsung melalui prosedur sederhana.
Pelaku bisnis seringkali menghadapi masalah dengan penyelesian sengketa kontrak melalui pengadilan, termasuk: (1) lamanya proses persidangan dalam kasus perdata; (2) jumlah  waktu  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan  sengketa  dari  Pengadilan  Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung; dan (3) jumlah  waktu  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan sengketa  secara  keseluruhan;  (4) Persidangan  dilakukan  secara  terbuka,  padahal  kerahasian  penting  dalam  bisnis;  (5) hakim yang memeriksa perkara tersebut seringkali  dilakukan  oleh hakim yang kurang memahami substansi perkara yang bersangkutan; dan (6) reputasi peradilan Indonesia buruk. 5 Agar para pihak dapat menawarkan arbitrase mungkin atau penyelesaian aktual, hal terpenting yang perlu mereka lakukan adalah membuat kesepakatan terlebih dahulu yang ditulis dan disetujui oleh kedua belah pihak.
Perjanjian  arbitrase  harus  tertulis  menurut  Undang-undang  No.  30  Tahun  1999. Klausula  arbitrase  yang  dicantumkan  dalam  perjanjian  tertulis  antara  para  pihak sebelum perselisihan dapat digunakan untuk mewujudkan syarat-syarat  "tertulis" dari perjanjian  arbitrase;  atau  perjanjian  arbitrase  terpisah  yang  dibuat  oleh  para  pihak setelah perselisihan. Hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian atau pendapat lain yang tertuang dalam perjanjian (utama) kepada pengadilan negeri menjadi batal dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis ini. 6
Contohnya  adalah  kasus  yang  terjadi  antara  Marsil  Ernes,  Cs,  dan  Gatot  Setya Senjaya, Cs, dalam  kontrak kerjasama operasi  opsipay. Di  mana ada  klausula  arbitrase dalam kontrak kerjasama yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan untuk
5 Tetty Diansari, Permasalahan  Pelaksanaan  Klausula  Arbitrase  Dalam  Upaya  Menyelesaikan Sengke Yelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum , Dharmasisya Vol. I No. 3, September 2020, hlm. 1500 6 Cicut Sutiarso, Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengekta Bisnis , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 90
menyelesaikan sengketa yang muncul dari perjanjian melalui musyawarah mufakat dan, jika  itu  tidak  berhasil,  melalui  Badan  Arbitrase  Nasional  (BANI).  Perkara  tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk diputuskan. Ini bermula dari gugatan perbuatan  melawan  hukum  yang  diajukan  oleh  Masril  Ernes,  Cs,  sebagai  Penggugat, terhadap Gatot Setya Senjaya, Cs, sebagai Tergugat.
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  dengan  Nomor  Perkara  267/Pdt  merupakan tingkat  pertama.  Tim.  G/2016/PN.Jkt  Majelis  hakim  dalam  perkara  ini  yang  telah diputus pada tanggal 29 Maret 2017 menyatakan dalam putusannya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak siap menilai dan memutus perkara tersebut.
Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  dalam  Perkara  Nomor  81/Pdt  adalah  pengadilan tingkat banding. G/2018/PT. DKI yang diputus pada 4 April 2018 menguatkan putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  Nomor  267/Pdt  dalam  putusannya.  G/2016/PN.Jkt. Tim,  29  Maret  2017.  Dengan  Perkara  Nomor  2538  K/Pdt/2019,  Mahkamah  Agung menolak permohonan kasasi para pemohon pada putusan kasasinya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana  kedudukan  klausula  arbitrase  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase?
2. Bagaimana  kekuatan  mengikat  klausula  arbitrase  dalam  kontrak  Kerjasama berdasarkan hukum perjanjian dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase?
Penulisan ini menggunakan yuridis normatif sebagai metodologi penelitian. Metode yuridis  mempertimbangkan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan.  Pendekatan perundang-undangan, atau pendekatan statute, menganalisis suatu masalah dari sudut pandang  hukumnya  dan  kemudian  mengaitkannya  dengan  masalah  tersebut.
Sebaliknya,  metode  normatif  digunakan  untuk  studi  kasus,  atau  penelitian  hukum kepustakaan.
Data yang digunakan adalah data primer, yang terdiri dari wawancara dengan Bapak Dr. Teuku Syahril Ansari, S.H., M.H., yang bertugas sebagai dosen hukum arbitrase dan advokat di sebuah korporasi di Indonesia, dan Ibu Lia Amaliya, S.H., M.H., yang bertugas sebagai dosen hukum perikatan, serta data studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN
1. Kedudukan Klausula Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

## Tentang Arbitrase
Arbitrase  adalah  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan  umum dan didasarkan pada kesepakatan tertulis antara pihak yang bersengketa. Dengan kata lain,  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  lembaga  arbitrase  harus  didasarkan  pada kesepakatan arbitrase. 7 Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999, perjanjian arbitrase  adalah  suatu  kesepakatan  yang  mencakup  klausula  arbitrase  dalam  suatu perjanjian  tertulis  yang  dibuat  oleh  para  pihak  sebelum  timbul  sengketa,  atau  suatu perjanjian arbitrase khusus yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.
Dari  pengaturan  yang  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  30 Tahun 1999 dapat dilihat bahwa ada dua macam pengaturan penegasan, yaitu:

## 1) Perjanjian yang berbentuk Pactum de Compromittendo
Perjanjian arbitrase pra-sengketa dikenal sebagai Pactum de Compromittendo . Para perhimpunan  telah  mengusulkan  dalam  kesepakatan  yang  mereka  buat  bahwa dengan  asumsi  ada  perdebatan  di  antara  mereka  nanti,  mereka  telah  menetapkan landasan  mediasi  yang  akan  menentukan  persoalannya.  Hal  ini  sesuai  dengan
7 Endrik  Safudin, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  Arbitrase ,  Malang:  Intrans  Publishing,  2018, hlm. 79
ungkapan Pasal 4 ayat (2) bahwa persetujuan untuk menentukan persoalan melalui mediasi sebagaimana disinggung pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh majelis. 8
Menurut  Yahya  Harahap,  ada  dua  peristiwa  yang  dapat  dibenarkan  dalam pembuatan klausula Pactum de Compromittendo, yaitu: 9
a. Dalam  perjanjian  pokok,  masukkan  klausula  arbitrase.  Ini  adalah  metode  yang paling umum. Kalusula arbitrase bergabung dengan perjanjian pokok. Dokumen tidak  terpisah  antara  satu  sama  lain.  Persetujuan  arbitrase  yang  dimasukkan langsung  ke  dalam  perjanjian  pokok  adalah  kesepakatan  di  mana  para  pihak setuju  untuk  menyelesaikan  perselisihan  (perselisihan  atau  perbedaan)  yang muncul di kemudian hari melalui forum pengambilan keputusan.
b. Pactum  de  Compromittendo dibuat  dalam  akta  yang  berbeda.  Dalam  hal  ini, perjanjian  arbitrase  tidak  langsung  tergabung  dengan  perjanjian  pokok; sebaliknya, itu dibuat secara terpisah dalam akta yang berbeda.

## 2) Perjanjian yang berbentuk Acta Compromise
Setelah  perselisihan,  para  pihak  membuat  perjanjian  arbitrase  yang  disebut Acta Compromise . Akibatnya,  bahkan  setelah  perselisihan  terjadi,  klausul  ini  tetap berlaku,  karena  kedua belah  pihak  sepakat  bahwa  arbitrase  akan digunakan  untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. 10
Pasal  9  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  menentukan  apakah  akta perdamaian dapat digunakan dalam arbitrase untuk menyelesaikan sengketa:
8 Susilawetty, Arbitrase  dan  Alternati  Penyelesaian  Sengketa  Ditinjau  Dalam  Persfektif  Peraturan Perundang-Undangan , Jakarta: Gramata Publishing, 2013, hlm. 4
9 M.  Yahya  Harahap, Arbitrase ditinjau dari RV,  BANI, ICSID, Konvensi New  Yorl tahun 1958, PERMA Nomor 1 Tahun 1990 , Jakarta: Pustaka Kartini, 1991, hlm. 65
10 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luat Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 101
(1) Setelah  sengketa  terjadi,  perjanjian  tertulis  harus  ditandatangani  oleh  kedua belah  pihak  jika  para  pihak  memilih  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui arbitrase.
(2) Perjanjian  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta  notaris  jika  para  pihak  tidak  dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).
(3) Perjanjian yang disebutkan di ayat (1) harus mencakup:
a. Masalah yang disengetakan;
b. Nama lengkap dan lokasi pihak;
c. Nama lengkap dan lokasi arbitrator atau majelis arbitrase;
d. Keputusan akan dibuat di tempat arbiter atau majelis arbitrase;
e. Nama lengkap sekretaris;
f. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa;
g. Pernyataan arbiter tentang kesediaan; dan
h. Ditunjukkan  oleh  pihak  yang  bersengketa  bahwa  mereka  akan  menanggung semua biaya yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
(4) Perjanjian  tertulis  yang  tidak  mengandung  hal  seperti  mana  yang  disebutkan dalam ayat (3) dianggap tidak sah secara hukum.
Menurut Priyatna Abdurrasyid, para pihak dapat melaksanakan perjanjian arbitrase yang sah jika memenuhi persyaratan berikut: 11
1) Perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis.
2) Para  pihak  memiliki  wewenang  hukum  untuk  menerapkan  perjanjian  yang ditandatangani tersebut.
3) Perjanjian harus menjelaskan maksud dan persetujuan para pihak.
11 Priyatna Abdurrasyid, Loc. Cit , hlm. 82
Tidak  ada  perjanjian "bersyarat" atau "voorwaardelijke  verbentenis" dalam perjanjian arbitrase. Dengan cara ini, pelaksanaan kebijaksanaan tidak dapat diandalkan pada  kesempatan  tertentu  sejak  saat  ini.  Perjanjian  arbitrase  hanya  menimbulkan pertanyaan  tentang  cara  dan  lembaga  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  gugatan antara  para  pihak  yang  telah  membuat  janji,  bukan  tentang  bagaimana  perjanjian  itu akan dilaksanakan. 12
Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, perjanjian arbitrase seperti Pactum de Compromittendo dan Acta Compromise tidak dapat dianggap batal jika terjadi salah satu dari kondisi berikut ini.:
1) Meninggalnya salah satu pihak;
2) Ketidakmampuan salah satu pihak;
3) Novasi;
4) Insolvensi salah satu pihak;
5) Pewarisan;
6) Berlakunya persyaratan yang diperlukan untuk menghapus perikatan pokok;
7) Jika,  dengan  persetujuan  pihak  yang  melakukan  perjanjian  arbitrase,  pelaksanaan perjanjian diberikan kepada pihak ketiga; atau
8) Berakhirnya atau tidak berlakunya perjanjian utama.
Ada istilah kompetensi absolut dan kompetensi relative dalam hukum acara. Kedua istilah  tersebut  berkaitan  dengan  kewenangan  pengadilan  atau  pengadilan  yang berwenang  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  di  antara  para  pihak. Kewenangan relative mengacu pada lokasi atau letak pengadilan, sedangkan kompetensi
12 Suyud Margono, ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaam dan Asepek Hukum , Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 115
absolut  mengacu  pada  kewenangan  pengadilan  yang  berwenang  untuk  menyelesaikan sengketa. 13
“Pengadilan Negeri tidak memutus untuk mengadili sengketa antara para pihak yang terikat  perjanjian  arbitrase,” Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 mengatakan Karena adanya klausul atau perjanjian arbitrase menurut Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999, yaitu:
(1) Dengan  adanya  pengertian  arbitrase  yang  tersusun,  maka  hak  majelis  untuk mengajukan  penyelesaian  atau  pembedaan  penilaian  yang  tertuang  dalam persetujuan kepada Pengadilan Negeri menjadi tidak sah dan batal.
(2) Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang digariskan dalam undang-undang ini, Pengadilan  Negeri  wajib  menolak  dan  tidak  akan  ikut  campur  dalam  penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Karena  majelis  telah  menyepakati  arbitrase,  maka  pengadilan  negeri  tidak  lagi memilih untuk melihat persoalan tersebut.
Oleh  karena  itu,  sesuai  dengan  UU  No.  30  Tahun  1999,  agar  para  pihak  dapat menggunakan arbitrase selaku pilihan cara atau forum penyelesaian sengketa, terlebih dahulu harus mencapai kesepakatan untuk membuat klausula atau perjanjian arbitrase. Otoritas  arbitrase  dibentuk  berdasarkan  perjanjian  atau  klausula  arbitrase  untuk menerima dan menyelesaikan perselisihan antara para pihak.
Jika  ada  klausula  atau  perjanjian  arbitrase,  arbitrase  yang  telah  dipilih  dan diserahkan  kepada para  pihak  adalah  pihak  yang  berwenang  menyelesaikan  sengketa. Para  pihak  dapat  dianggap  telah  melepaskan  hak  perdata  mereka  untuk  mengajukan perselisihan ke pengadilan jika ada perjanjian atau klausul arbitrase yang berlaku.
13 Gunawan Widjaja, Loc. Cit , hlm. 98
2. Kekuatan  Mengikat  Klausula  Arbitrase  Dalam  Kontrak  Kerjasama Berdasarkan  Hukum  Perjanjian  dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase
Sesuai  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999,  pengertian  arbitrase  harus  dibuat secara  tertulis.  Perjanjian  semacam  ini  dapat  berupa  perjanjian  tertulis (pactum  de kompromi) atau  perjanjian  arbitrase  terpisah (tindakan  kompromi) yang  dibuat  para pihak setelah perselisihan.
Perjanjian  arbitrase  dimasukkan  ke  dalam  satu  atau  lebih  kontrak.  Mekanisme untuk memberlakukan klausul arbitrase, yaitu pilihan dalam forum atau pilihan hukum mengenai  apakah  para  pihak  ingin  dan  setuju  untuk  menyelesaikan  perselisihan  yang mungkin  timbul  di  antara  mereka,  biasa  disebut  klausul  arbitrase  dalam  kontrak. Intinya,  para  pihak  perlu  menyepakati  satu  cara  untuk  menyelesaikan  perselisihan mereka.  Hanya  setelah  mereka  mencapai  kesepakatan  ini  barulah  mereka  dapat menyepakati bagaimana hal itu akan diselesaikan. 14
Syarat  dan  ketentuan  yang  mengatur  tentang  pilihan  dan  cara  penyelesaian sengketa  arbitrase  dimuat  dalam  Klausula  Arbitrase  yang  merupakan  bagian  dari perjanjian.  Ketentuan  undang-undang  kontrak  yang  dituangkan  dalam  Buku  III  KUH Perdata  juga  berlaku  bagi  penyusunan  klausul  atau  perjanjian  arbitrase  secara keseluruhan.
Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian secara konseptual, menyatakan bahwa “perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  pihak  atau  lebih mengikatkan diri terhadap satu pihak atau lebih”.
14 Budiono  Kusumohamidjojo, Perancangan  dan  Legalitas  Kontrak ,  Bandung:  Mandar  Maju,  2017, hlm. 88-89
Syarat  sahnya  suatu  perjanjian  arbitrase  yang  dituangkan  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata tidak terlepas dari persoalan sah atau tidaknya suatu perjanjian arbitrase yaitu: 15
a. Kesepakatan (Toesteming/izin) kedua belah pihak.
Adanya  kesepakatan  atau  kesepakatan  antara  pihak  adalah  syarat  pertama  agar perjanjian sah.
b. Kecakapan Bertindak
Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
c. Objek Perjanjian
Menurut  literatur,  tercapainya  kesepakatan  merupakan  pokok  kesepakatan.
Eksekusi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur.
d. Causa yang Halal
Apabila suatu alasan melanggar kesusilaan, ketertiban umum, atau undang-undang, alasan tersebut dilarang.
Pasal 1338 (1) KUH Perdata berikut ini menjadi dasar kekuatan mengikat perjanjian arbitrase  (klausula  arbitrase):  Asas  pacta  sunt  servanda menyatakan bahwa “segala perjanjian  yang  dibuat  dengan  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuat mereka."
Pembuat  undang-undang  menegaskan  bahwa  penggunaan  kata  “secara  sah” berarti syarat-syarat suatu perjanjian  harus dipenuhi.  Menurut Pasal 1320 KHPerdata, semua  perjanjian  hukum  mengikat  para  pihak  secara  hukum. 16 Pengertian  diskresi “penyediaan  mediasi”  menurut  pandangan  bersama  mempunyai  kekuatan  membatasi sebagaimana  disinggung  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerjika  memenuhi  kebutuhan
15 Salim,  HS, Hukum Kontrak  Teori  dan  Teknik Penyusunan Kontrak ,  Depok:  PT Rajawalipers,  2017, hlm. 21
16 Lia Amaliya, Hukum Perikatan , Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2022, hlm. 61
yang  sah  menurut  hukum  yang  dirangkum  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata.
Contoh  kasus  kekuatan  mengikat  klausula  arbitrase  adalah  kasus  yang  terjadi dalam  kontrak  Kerjasama  Operasi  Opsipay  antara  Marsil  Ernes,  Cs  dan  Gatot  Setya Senjaya, Cs. Dalam kontrak kerjasama, ada klausula arbitrase yang memungkinkan para pihak  mencapai  kesepakatan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  muncul  dari perjanjian  melalui  musyawarah  mufakat  dan,  jika  ini  tidak  berhasil,  melalui  Badan Arbitrase Nasional (BANI).
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  dengan  Nomor  Perkara  267/Pdt  merupakan tingkat  pertama.  Tim.  G/2016/PN.  Jkt  Majelis  hakim  dalam  perkara  ini  yang  telah diputus pada tanggal 29 Maret 2017 menyatakan dalam putusannya bahwa Pengadilan Negeri  Jakarta  Timur  tidak  siap  menilai  dan  memutus  perkara  tersebut.  “Dengan disetujuinya  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dalam  kontrak  kerjasama  dengan  option pay  operation  yang  telah  dipilih  oleh  Badan  Arbitrase  Nasional  (BANI),  Majelis  Hakim berpendapat  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  karena  kedudukannya  ( ambtshalve ) harus menyatakan dirinya tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena  itu  merupakan  kewenangan  Badan  Arbitrase  Nasional  (BANI),"  kata  majelis hakim dalam pertimbangannya.
Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan Perkara Nomor 81/Pdt.G/2018/PT. DKI pada tanggal 4 April 2018. Dalam amarnya, Pengadilan Tinggi
DKI menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
267/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim  tanggal  29  Maret  2017.  Dalam  salah  satu  pertimbangan mereka,  majelis  hakim  menyatakan  Bahwa; judex  facti tingkat  I  semata-mata  hanya mendasarkan pertimbangan putusannya kepada adanya perjanjian Kontrak Kerja Sama Operasi Opsipay yakni antara Pembanding I/Penggugat I dengan Tergugat I/Tergugat I,
sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  konstruksi  hukumnya  adalah  sebuah perjanjian,  dimana  dalam  perjanjian  tersebut  telah  dipilih  domisili  hukumnya  apabila terjadi sengketa
Dalam  pilihan  kasasinya,  Pengadilan  Tinggi  dengan  Nomor  Perkara  2538 K/Pdt/2019  dalam  putusannya  Pengadilan  Tinggi  menolak  kasasi  para  pemohon. Majelis  Hakim  dalam  pertimbangannya  menyatakan:  Bahwa  ketentuan  Pasal  7 Perjanjian  Kontrak  Kerjasama  Operasi  Optionpay  yang  mengatur  tentang  kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengatur tentang penyelesaian sengketa atas sengketa yang timbul dari kesepakatan melalui usaha musyawarah untuk mufakat dan  ,  apabila  tidak  berhasil,  melalui  Badan  Arbitrase  Nasional  (BANI),  sehingga  sudah sepantasnya  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  tidak  menilai  dan  mengadili  perkara  a quo;
Putusan  tersebut  menunjukkan  bahwa  klausula  arbitrase  dalam  kontrak  opsipay memberikan implikasi yuridis bahwa para Pihak yang telah setuju harus menyelesaikan sengketa mereka melalui lembaga arbitrase yang ditunjuk.
Menurut  Asas  Pacta  Sunt  servanda  yang  menyatakan  bahwa “Segala  perjanjian yang dibuat menurut undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan  Pasal  11  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999, “ada perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa  atau  perbedaan  pendapat  yang  tertuang  dalam  perjanjian  tersebut  kepada Pengadilan  Negeri”, Kontrak  Kerjasama  opsipay  telah  menyetujui  hal  tersebut.  Ini menghasilkan  keputusan  di  Pengadilan  Tingkat  Pertama,  Pengadilan  Negeri  Jakarta Timur, Pengadilan Tingkat Banding, dan bahkan di tingkat Kasasi. Dalam pertimbangan hukumnya, “Mahkamah  Agung  berpendapat  sama  bahwa  Pengadilan  tidak  memiliki kewenangan untuk menangani kasus yang memiliki klausula arbitrase dalam perjanjian”
ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999.  Karena prinsip pacta sunt servanda , kegagalan pihak yang membuat perjanjian untuk memenuhi kewajibannya merupakan ingkar janji atau wanprestasi. 17
Oleh  karena  itu,  klausula  arbitrase  yang  disepakati  dalam  kontrak  memiliki kekuatan  mengikat  dan,  menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase, harus diterima dan dihormati oleh institusi peradilan di Indonesia.

## KESIMPULAN
Untuk  memanfaatkan  arbitrase  sebagai  metode  atau  forum  penyelesaian  sengketa menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999,  para  pihak  harus  terlebih  dahulu mencapai  kesepakatan  untuk  membuat  perjanjian  arbitrase,  yang  juga  dikenal  sebagai perjanjian  arbitrase.  Perjanjian  arbitrase  dapat  berupa  perjanjian  tertulis  yang mencakup  klausula yang berkaitan dengan  arbitrase  atau perjanjian arbitrase terpisah yang  dibuat  para  pihak  sebelum  sengketa  muncul.  dua  jenis  perjanjian  pengambilan keputusan, yaitu:
a. Perjanjian dalam bentuk Pactum de Compromittendo

## b. Perjanjian dalam bentuk Acta Compromise
Jika ada klausula atau perjanjian arbitrase, pihak-pihak tersebut akan dianggap telah melepaskan hak keperdataannya untuk mengajukan sengketa yang terjadi di antara mereka  ke  pengadilan.  Ini  berarti  bahwa  pihak-pihak  tersebut  telah  memilih  dan menetapkan arbitrase sebagai yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa.
Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  dan  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  memberikan  kekuatan  mengikat  perjanjian,  atau  klausula  arbitrase,  dalam
17 Lia Amaliya, M. Abas, M. Gary G. A, Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan , Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 7, No. 1, Maret 2022, hlm. 7
kontrak. Dengan demikian, kontrak tersebut memiliki kekuatan mengikat dan dihormati oleh institusi peradilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Budiono Kusumohamidjojo, Perancangan dan Legalitas Kontrak , Bandung: Mandar Maju,
2017
Cicut  Sutiarso, Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  dalam  Sengekta  Bisnis ,  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011
Endrik  Safudin, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  Arbitrase ,  Malang:  Intrans Publishing, 2018
Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa , Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005
Jimmy  Joses  Sembiring, Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi,
Mediasi, Konsuliasi, & Arbitrase) , Jakarta: Visimedia, 2011
Joni  Emirzon, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luat  Pengadilan  (Negosiasi,  Mediasi,
Konsiliasi, & Arbitrase , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
Lia Amaliya, Hukum Perikatan , Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2022
M. Yahya Harahap, Arbitrase ditinjau dari RV, BANI, ICSID, Konvensi New Yorl tahun 1958,
PERMA Nomor 1 Tahun 1990 , Jakarta: Pustaka Kartini, 1991
Priyatna  Abdurrasyid, Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  Suatu Pengantar , Jakarta: PT Fikahita Aneska, 2011
Salim,  HS, Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,  Depok:  PT Rajawalipers, 2017
Susilawetty, Arbitrase  dan  Alternati  Penyelesaian  Sengketa  Ditinjau  Dalam  Persfektif Peraturan Perundang-Undangan , Jakarta: Gramata Publishing, 2013
Suyud  Margono, ADR  (Alternatif  Dispute  Resolution)  &  Arbitrase  Proses  Pelembagaam dan Asepek Hukum , Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
_______, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis,  Alternative  Dispute  Resolutuion  (ADR),  Teknik  & Strategi dan Negosiasi, Mediasi & Arbitrase , Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

## Peraturan Perundang – Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tm
Putusan Nomor 81/Pdt.G/PT.DKI
Putusan Nomor 2538 K/Pdt/2019
Jurnal dan Artikel:
Tetty  Diansari, Permasalahan  Pelaksanaan  Klausula  Arbitrase  Dalam  Upaya Menyelesaikan  Sengketa  Perjanjian  Pilihan  Forum ,  Dharmasisya  Vol.  I  No.  3,
September 2020.
Lia  Amaliya,  M.  Abas,  M.  Gary  G.  A, Kekuatan  Hukum  Perjanjian  Utang  Piutang  yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan , Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638
Vol 7, No. 1, Maret 2022.