## AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI DESA TAJA MULYA KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN

## Puput Valentin 1,  Isabella2,  Amaliatulwalidain
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Pemerintahan Dan Budaya Universitas Indo Global Mandiri Email: Puputvlntnnn10@gmail.com
Abstrak – Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  akuntabilitas  Kepala Desa  dalam  pembangunan  jalan  di  Desa  Taja  Mulya  Kecamatan  Betung  Kabupaten Banyuasin.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  karena  data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis dan lisan sehingga mampu menggambarkan  keadaan  di  Desa  Taja  Mulya  ini.  Pendekatan  metode  kualitatif  yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus, tehnik pengumpulan data terdiri dari tigas metode yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Dan tehnik analisis data dengan mengolah, membaca semua data, memulai coding semua data, penerapan proses  coding,  selanjutnya  tunjukkan  bagaiman  uraian  dan  tema  tersebut  direpresikan dalam bentuk narasi dan analisis data. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas dari Syahrudin Rasul terdapat 5 (lima) indikator yaitu 1. Kejujuran dan Hukum 2. Manajerial 3.  Program  4.  Kebijakan  5.  Keuangan.  Hasil  penelitian  yang  ditemukan  bahwa akuntabilitas Kepala desa dalam pembangunan jalan di Desa Taja Mulya belum cukup efektif dikarenakan masih banyaknya jalan rusak dan juga masih banyaknya jalan yang belum di cor atau masih tanah. Adapun permasalahan dalam proses pembangunan jalan tersebut  dengan  terkendalanya  dana  untuk  pembangunan  dan  perbaikan  jalan  desa sehingga pembangunan jalan yang dilakukan di desa lebih banyak menggunakan dana dari  pihak  ketiga  seperti  aspirasi  DPRD.  Saran  dalam  penelitian  ini  adalah  agar pemerintah  desa  lebih  mementingkan  dan  lebih  memerhatikan  kondisi  pembangunan jalan desa serta mendahulukan pembangunan jalan yang rusak agar memudahkan akses ke sekolah serta ke kebun tempat masyarakat bekerja.
Kata kunci : Akuntabilitas, Pembangunan infrastruktur desa, Jalan desa
Abstract –This  study  aims  to  find  out  how  the  village  head  is  accountable  for  road construction in Taja Mulya Village, Betung District, Banyuasin Regency. In this study, researchers used qualitative methods because the data generated in this study were in the form of written and spoken words so that they were able to describe the situation in Taja Mulya Village. The qualitative method approach used by researchers in this study is a case  study,  data  collection  techniques  consist  of  three  methods,  namely  observation, interviews, documentation. And data analysis techniques by processing, reading all the data, starting coding all the data, applying the coding process, then showing how the descriptions and themes are expressed in the form of narrative and data analysis. This study uses the theory of accountability from Syahrudin Rasul, there are 5 (five) indicators, namely 1. Honesty and Law 2. Managerial 3. Program 4. Policy 5. Finance. The results of  the  research,  it  was  found  that  the  accountability  of  the  village  head  in  road construction  in  Taja  Mulya  Village  was  not  effective  enough  because  there  were  still
many damaged roads and also many roads that had not been cast or were still in dirt. The problems in the road construction process are constrained funds for the construction and repair of village roads so that road construction carried out in villages uses more funds  from  third  parties  such  as  the  aspirations  of  the  DPRD.  The  suggestion  in  this research is that the village government is more concerned with and pays more attention to the condition of village road construction and prioritizes the construction of damaged roads in order to facilitate access to schools and to the gardens where the community works.
Keywords : Accountability, Development of village infrastructure, Village roads

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pemerintah desa pada Pasal 23 Kepala desa berkewajiban terhadappelaksanaan pemerintahan  desa, pengembangan desa, Sebagai kepala desa dan  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan dan  pembangunan  desa,  seseorang  harus mampu menjalankan tugas yang dibebankan  kepadanya,  termasuk  tugas pembangunan multidimensi.
Pada  dasarnya
akuntabilitas pemerintah  desa  terhadap  program pembangunan  fisik  merupakan  contoh nyata  yang  langsung  terlihat  hasilnya.
Selain  itu,  masyarakat  juga  dapat mengetahui  secara  langsung  apakah pelayanan publik terkait  program.
Pembangunan  desa  adalah  keseluruhan susunan  serta  alur  perubahan  yang dilaksanakan secara teratur serta terancang  selama  metode  pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Tujuan pembangunan desa menurut  Undang-Undang  No  6  Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan dengan
mengembangkan  sarana  dan  prasarana desa,  mengembangkan  potensi  ekonomi lokal dan keterpaduan sumber daya alam, kekeluargaan  dan  gotong  royong  untuk mencapai arus masuk.
Akuntabilitas  adalah  kewajiban pejabat  untuk  melaporkan  kepada  warga negara  tentang  aktivitasnya  dan  hak publik  untuk mengambil tindakan terhadap  pejabat yang  tidak  memuaskan warga  negara  dalam  menjalankan tugasnya.
Pembangunan infrastruktur merupakan  salah  satu  strategi  guna mencapai  tujuan  nasional.  Maka  fokus penting ialah pembangunan ekonomi dan sosial, yang berkaitan terhadap kehidupan masyarakatnya. Berbagai rencana pengembangan  telah  berulang  kali menunjukkan  kekuatan  dan  kelemahan industri. Ukuran keberhasilan pembangunan  suatu  negara  adalah tercapainya  tujuan  ekonomi  seperti pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  per kapita, tingkat pengangguran dan kemiskinan,  dan  neraca  pembayaran mengukur  keberhasilan  yang  dicapai dalam pembangunan ekonomi.

## PENELITIAN TERDAHULU
Dari beberapa penelitian sebelumnya  terdapat  persamaan  yaitu sama-sama  meneliti  tentang  bagaimana akuntabilitas Kepala Desa dan perangkat desa desa sedangkan perbedaan penelitian  terdahulu  dengan  penelitian ini yaitu terdapat pada lokasi penelitian, yang mana beberapa penelitian
dilakukan  di  kota  Semarang,  Banten, Medan,  dan  lainnya.Tetapi  dalam penelitian  ini  akan  mengambil  sudut pandang yang berbeda yaitu memfokuskan  penelitian  Akuntabilitas Kepala Desa dan perangkat desa di Desa Taja Mulya Kecamatan  Betung Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan  teori  Akuntabilitas  dari Syahrudin Rasul. Yaitu dengan melihat akuntabilitas Kepala Desa dan perangkatnya karena melihat kesuksesan suatu pembangunan  jalan desa tergantung dengan kinerja dan tanggung jawab Kepala Desa dan perangkatnya.

## KAJIAN PUSTAKA
Akuntabilitas  diartikan  sebagai kewajiban kepala desa dan perangkatnya untuk   memberikan  pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan  semua  kegiatan  atau kegiatan yang menjadi  tanggung jawabnya, kepada pihak yang berhak dan berhak atas pertanggungjawaban
tersebut.      Kepala  desa  dan  lembaganya diharuskan  atau berkewajiban untuk bertanggung  jawab  atas pengelolaan  sumber daya  serta  pelaksanaan  atau  penegakan kebijakan  yang  diamanatkan  oleh  entitas pelapor  untuk  mencapai  tujuan  yang
ditentukan  atau  ditetapkan  secara  teratur. Menurut  Mahmudi  (2016:19)  dimensi akuntabilitas memiliki 5 indikator, yaitu:
1. Akuntabilitas
kejujuran dan akuntabilitas  hukum.  Akuntabilitas hukum  yaitu  kepatuhan  terhadap hukum  dan  peraturan  lain  yang menjadi  syarat  di  dalam  organisasi.
Akuntabilitas kejujuran yaitu penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. 2. Akuntabilitas manajerial, disebut juga akuntabilitas  kinerja  terkait  dengan pertanggungjawaban untuk
melaksanakan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. 3. Akuntabilitas Program, terkait dengan program-program yang akan
dilaksanakan  merupakan  program yang  bermutu  mendukung  strategi dalam  pencapaian  visi,  misi  dan tujuan  organisasi.  Organisasi  sektor publik harus mempertanggungjawaban program yang telah disusun. 4. Akuntabilitas Kebijakan, terkait
dengan pertanggungjawaban kebijakan  yang  telah  ditetapkan dengan  mempertimbangkan  dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan  harus  pertimbangkan  apa saja  tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif,  dengan  melakukan survey lapangan sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara
komprehensif  dan  tepat  mengenai  peran
Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur  jalan  di  Desa  Taja  Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Unit  analisis  dalam  penelitian  ini adalah  kepala  desa,  perangkat  desa,  dan masyarakat.  Informan  pada  penelitian  ini yang akan  dilaksanakan  di  Desa  Taja  Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini:

## 1. Pengamatan
Metode  ini  melibatkan  mencatat tentang sesuatu yang berkaitan dengan judul  dan  secara  langsung  mengamati objek  tertentu  yang  menjadi  subjek penelitian.
2. Wawancara
Mencari informasi dengan mengajukan  pertanyaan  kepada responden atau tanya jawab untuk mendapat  informasi  lebih  detail tentang  hal-hal  yang  diketahui responden.

## 3. Dokumentasi
Melibatkan melihat laporan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang berbagai topik terkait penelitian.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  ini  merupakan  kegiatan yang dilakukan setelah data yang berhasil di dapat, kemudian akan diolah sehingga mendapatkan  sebuah  kesimpulan  yang ingin dicapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana metode ini akan  menggali  lebih  dalam  terkait permasalahan  yang  sedang  diteliti,
menjadikan  manusia  sebagai  mahluk yang memiliki kesadaran dan intensional dalam  melakukan  sesuatu  dan  melihat sesuatu di balik yang terlihat
(Saleh,2017:2). Dalam  melakukan  analisis  data, penelitian  ini  menggunakan  tehnik  dari Creswell (2020:264- 268) yang menjelaskan  enam  langkah  analisis  data sebagai berikut:
1. Pengelolaan data serta penyiapan data untuk analisis, langkah ini memerlukan salinan hasil wawancara, penyaringan  bahan,  penulisan  data lapangan, pemilihan dan penyusunan data sesuai dengan sifatnya berdasarkan data yang diperoleh.
2. Baca  semua  informasi,  kemudian pikirkan arti dari apa yang dikatakan peserta  secara  keseluruhan  dan  buat catatan penting tentang gagasan umum yang diperoleh.
3. Pengkodean semua informasi, dimana proses pengkodean adalah pengorganisasian atau pengelompokan  informasi  melalui kumpulan teks.
4. Terapkan  proses  pengkodean  untuk menentukan  antara  setting  (area), orang  (peserta),  kategori  dan  topik yang akan ditulis.
5. Memaknai  sebuah  data.  Bertujuan membantu  penulis  mengungkapkan esensi  dari  sebuah  gagasan.  Hal tersebut  bisa  berupa  makna  yang muncul dari perbandingan antar hasil penelitian  dengan  informasi  yang berkaitan dengan literatur dan teori.

## PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Kepala Desa  dalam Pembangunan  jalan  belum cukup  baik  dan  maksimal.  Karena  hasil wawancara  yang  mendalam  dengan melakukan observasi langsung berpedoman  dengan  teori  akuntabilitas yaitu indikator program, dan menggunakan teori Pembangunan infrastruktur  desa  dengan  indikator  (1) perencanaan (2) pelaksanaan (3)
pengawasan.  Program  terkait  dengan
program-program yang akan dilaksanakan merupakan  program  yang  bermutu mendukung  strategi  dalam  pencapaian visi,  misi  dan  tujuan  organisasi. Organisasi sektor publik harus mempertanggungjawaban  program yang telah  disusun.  Perencanaan,  dapat diartikan  sebagai  suatu  konsep  yang direncanakan dan dikoordinasikan secara sistematis  oleh  suatu  instansi  tertentu untuk  mencapai  tujuannya.  Pelaksanaan, Strategi  yang  memandang  masyarakat tidak  hanya  sebagai  target  tetapi  juga sebagai pelaku yang mampu menetapkan tujuan.  Pengawasan,  proses  untuk memastikan  bahwa  hasil  pekerjaan dilakukan  sesuai  dengan  rencana,  tugas, tujuan,  dan  kebijakan  yang  ditetapkan tercapai dikenal sebagai pengawasan.

## HASIL DAN ANALISIS

## Indikator Program
Pada  indikator  ini  peneliti  menarik kesimpulan  bahwa  Kepala  Desa  dan perangkatnya bekerja sama dan menyerahkan seluruh  pembangunan  jalan  desa  kepada pihak DPRD disebabkan terkendala nya dana
untuk pembangunan jalan.
Gambar 1.1
Rancangan Pembangunan Jalan Desa Yang Dibangun oleh Dana Desa

## Sumber: Kantor Desa Taja Mulya
Berdasarkan  data  di  atas  dapat disimpulkan bahwa Pembangunan jalan desa tidak menggunakan dana desa. Dan juga yang saya amati pemerintah desa dan Kepala Desa juga  kurang  memerhatikan  kondisi  dan pembangunan  jalan  desa  dan  pihak  DPRD juga  memberikan  wewenangnya  untuk membangun jalan  desa  jadi  pemerintah  desa mengambil kesempatan dengan memberikan seluruh  pembangunan  jalan  desa  melalui rapat reses setiap enam bulan sekali.
Gambar 1.2
Rapat Reses Pihak Desa dan DPRD
Dari  hasil  penelitian  dan  observasi dengan  menggunakan  indikator  program dapat  disimpulkan  Kepala  Desa  dan
perangkatnya bekerja sama dan menyerahkan seluruh pembangunan jalan desa kepada pihak DPRD disebabkan terkendala nya dana untuk pembangunan jalan, dan juga yang saya amati pemerintah  desa  dan  Kepala  Desa  juga kurang memerhatikan kondisi dan pembangunan  jalan  desa  dan  pihak  DPRD juga  memberikan  wewenangnya  untuk membangun jalan desa jadi pemerintah desa mengambil kesempatan dengan memberikan seluruh pembangunan jalan desa melalui rapat reses setiap enam bulan sekali.

## Pembangunan Infrastruktur Desa

## Perencanaan
Pada  indikator  ini  peneliti  menarik
kesimpulan bahwasannya pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan  jalan  kurang  paham  karena kurangnya  edukasi  dari  perangkat  desa kepada  masyarakat  serta  pembebasan  lahan yang  masih  jadi  permasalahan  karena kurangnya  pengertian  dan  dana  dari pemerintah  akan  hal  itu.  Dan  juga pembangunan  jalan  di  desa  tersebut  belum efektif  karena  bahan  bangunan  yang digunakan untuk mengecor jalan terlihat tidak bagus karena jalan yang sudah di cor dalam beberapa  bulan  akan  hancur  lagi.  Jadi  jalan yang sudah di cor dan rusak akan jadi  jalan batu  koral  sehingga  membuat  akses  jalan jadi  sulit.  Pembangunan  jalan  di  Desa  Taja Mulya  masih  belum  efektif  karena  masih banyaknya  jalan  yang  belum  dibangun  dan jalan yang dibangun pun menggunakan bahan yang mudah rusak.

## Pelaksanaan
Hasil  dari  indikator  ini  kesemipulan peneliti  yaitu  terkait  dengan  bagaimana perangkat  desa  menjalankan  program- program yang direncanakan dan melaksanakan  pembangunan  sesuai  dengan
yang  direncanakan  dan  dengan  hasil wawancara  tersebut  bahwasannya  masih banyaknya jalan desa yang belum layak dan masih perlu banyak perbaikan dari pihak desa apalagi kebanyakan jalan yang dibangunan di desa  ini  banyak  dibangun  oleh  aspirasi DPRD.  Seharusnya  pemerintah  desa  lebih banyak mengintropeksi dan segera memudahkan akses.
Gambar 1.3
Keadaan Jalan setelah Beberapa Bulan Dibangun

## Sumber: Hasil Observasi

## Pengawasan
Pada  inidkator  ini  peneliti  menarik kesimpulan bahwa pengawasan Kepala Desa terhadap pembangunan jalan sudah dilakukan sendiri oleh Kepala Desa, dilihat dari adanya pembangunan  yang  dilakukan  ataupun adanya  gotong  royong  itu  dilakukan  oleh Kepala  Desa  langsung.  Akan  tetapi,  setelah pembangunan  jalan yang dilakukan setelahnya  tidak  ada  pengawasan  atau pemeliharaan  yang  dilakukan oleh  Kepala Desa  dan  pemerintah  desa.  Jadi  dapat disimpulkan bahwa pengawasan Kepala Desa terhadap  pembangunan  jalan  sudah  efektif dan terlaksana tetapi tidak akan pemeliharaan untuk  pembangunan  jalan  yang  sudah dilaksanakan.

## PENUTUP Kesimpulan
Pembangunan  di  infrastruktur  desa dapat di simpulkan akuntabilitas Kepala Desa dalam pembangunan jalan Desa Taja Mulya belum efektif karena dengan adanya program Reses  DPRD  yang  dilakukan  enam  bulan sekali  untuk  pembangunan  pihak  desa memberikan semua pembangunan jalan desa kepada  pihak  DPRD.  Sehingga  pihak  desa hanya  mementingkan  pembangunan  lain seperti  gedung  serbaguna,  gedung  kesenian, Gedung  Olahraga,  dan  lainnya.  Jalan  yang dibangun  oleh  aspirasi  DPRD  juga  tidak sepenuhnya  baik  karena  pembangunan  jalan yang  dilakukan  oleh  pihak  DPRD  dalam beberapa  bulan  akan  rusak  kembali. Pemahaman  masyarakat  tentang perencanaan pembangunan  jalan  kurang  paham  karena kurangnya  edukasi  dari  perangkat  desa kepada  masyarakat  serta  pembebasan  lahan yang  masih  jadi  permasalahan  karena kurangnya pengertian  dan  dana  dari pemerintah akan hal itu. Perangkat desa juga melaksanakan  program  sesuai  dengan perencanaan. Serta Pengawasan Kepala Desa terhadap pembangunan jalan sudah efektif dan terlaksana. Akan tetapi, setelah pembangunan jalan  yang  dilakukan  setelahnya  tidak  ada pengawasan atau  pemeliharaan yang dilakukan  oleh  Kepala Desa dan pemerintah desa.

## Saran
Berdasarkan  penelitian  ini  adapaun saran  yang  diajukan  oleh  peneliti  yaitu  (1) Pemerintah  desa  agar  lebih  meningkatkan upaya mempertanggungjawabkan akuntabiltas  pengelolaan  keuangan  desa dengan melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban  secara transparansi. (2) Pemerintah  desa  agar  lebih  mementingkan
dan lebih memerhatikan kondisi pembangunan jalan desa serta mendahulukan pembangunan  jalan  yang  rusak  agar memudahkan akses ke sekolah serta ke kebun tempat  masyarakat  bekerja.  (3)  Lebih mempertanggungjawabkan  dana  anggaran yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah  untuk pembangunan jalan. (4) Mampu mengedukasi masyarakat agar memahami tentang pembangunan jalan sehingga masyarakat ikut turut serta dalam pembangunan jalan karena peran masyarakat dalam pembangunan jalan juga penting untuk mencapai tujuannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiah, E. T., Rohayati, R., & Nurizki, A. T. (2021).
Akuntabilitas
Pengelolaan  Dan  Pemanfaatan Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan Pembangunan  Desa  Di  Desa Ciherang  Kecamatan  Gunungsari Kabupaten Serang–Banten. Eksis: Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  dan Bisnis , 12 (2), 237-240.
Asri, G. J. (2018). Efektivitas Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di  Desa  Bejagung  Kecamatan Semanding  Kabupaten  Tuban
Jawa Timur (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang). Azizah,  W.,  &  Andayani,  A.  (2022). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA. Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi (JIRA) , 11 (10).
Dewi,  D.  E.,  &  Adi,  P.  H.  (2019). Transparansi, Akuntabilitas,
Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap  Pembangunan  Desa  Di Desa Candirejo Kecamatan
Pringapus Kabupaten Semarang. Jurnal Edunomika , 3 (02), 287-299.
Edy  Suhardono  (2018).  Teori  Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama Ernan  Rustiadi,  Sunsun  Saefulhakim, Dyah R. Panuju (2009). Perencanaan  Dan  Pengembangan Wilayah. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., &  Suprapto,  S.  (2019).  Analisis Undang-undang Desa. DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial , 4 (1), 1- 14.
Fidratan,  A.  (2020). Peran  Kepala  Desa Dalam Menanganai Konflik Sosial di Ohoi Garara Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara (Doctoral  dissertation, IAIN Ambon).
Hanif  Nurcholis  (2011).  Pertumbuhan dan  Penyelenggaraan  Pemerintah Desa, Jakarta, Erlangga. I Nyoman Sutarja MS (2014), Pembangunan Infrastruktur Perdesaan  Berbasis  Ergonomi Total Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Universitas Udayana Bali. Jhon  W.  Creswell,  Johanna  Creswell
Baez  (2020).  30  Essensial  Skills For  The  Qualitative  Researcher (2nd  ed).  Sage  Publications,  Inc
English.
Latif,  A.,  Rusdi,  M.,  &  Setiawan,  D.
(2020).  Partisipasi  Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur   Jalan  Tani  Desa Teteaji  Kecamatan  Tellu  Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. PRAJA: Jurnal Ilmiah  Pemerintahan , 8 (1),  26-
39.
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Kepala  Desa  bertanggung jawab atas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Mengenai Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Pitriyati, P., Ifansyah, M. N., & Firdaus, M.  R.  (2018).  PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA DI DESA GARUNGGUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN
TABALONG. JAPB , 1 (2),  566- 579.
Rahmadani,  I.  A.,  Setiawati,  B.,  &
Suwandi, S. (2020). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  KEUANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN  FISIK  DI DESA TELAGA ITAR KECAMATAN KELUA KABUPATEN
TABALONG. JAPB , 3 (1), 67-80. Rumegang,  G.,  Kaawoan,  J.  E.,  & Sumampow, I. (2021). Efektivitas Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan  Infrastuktur  di Desa  Ambia  Kecamatan  Essang Selatan
Kabupaten Talaud. GOVERNANCE , 1 (2).
Salma, S. A., Putri, V. A., Fikri, A. F., & Nawangsari,  E.  R.  (2021).  Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa
Kedungrejo  Kecamatan  Waru Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Syntax Transformation , 2 (05),
681-695.
Sari, N., Arifin, J., & Suparti, H. (2020).
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  DANA  DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  DI  DESA TELAGA ITAR KECAMAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG. JAPB , 3 (2),  491- 502.
Sasmito,  C.  (2019).  Implementasi
Pembangunan  Infrastruktur  Jalan Desa. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 6 (3).
Siagian, Sondang P. 2008. Administrasi Pembangunan  Konsep,  Dimensi, dan Strateginya .  Jakarta PT Bukit
Aksara. Siregar, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas,  transparansi,  dan partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan  Gebang,  Kabupaten Langkat). Jurnal Ilmiah Kohesi , 4 (2), 59-59. Situmorang,  C.  V.,  Simanjuntak,  A.,  & Elisabeth,  D.  M.  (2020).  Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas,  Dan  Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan  Desa. Jurnal  Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA) , 9 (2), 131-142. Sukwika, T. (2018). Peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. Jurnal  Wilayah  dan
Lingkungan , 6 (2), 115-130. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Pasal 1 ayat 8 tentang Pembangunan Desa upaya peningkatan kualitas hidup. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Pasal  26-30  Pemerintah  terdiri atas Pemerintahan Desa. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Wahyu,
N. S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Alokasi  Dana  Desa (ADD), Kebijakan Desa, Partisipasi  Masyarakat  terhadap Pembangunan Desa dengan Peran  Kepala  Desa  sebagai Variabel  Pemoderasi  (Studi  pada Desa Tumpukan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten) (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma Klaten).
Wiranata, A. A., Isabella, I., & Kencana,
N. (2019). Peran Pemerintah Desa dalam  Meningkatkan  Pelayanan Administrasi  kepada  Masyarakat Desa  Mekar  Jaya  Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal  Pemerintahan dan Politik , 4 (3).