## JURNAL PRASADA
Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 2, September 2017, 1-5 Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada DOI: 10.22225/jhp.4.2.137.1-5

## KEABSAHAN PERJANJIAN SUROGASI DI INDONESIA
Elisa Wibowo, SH 1 Dr. Simon Nahak, SH.,MH 2
Dr. I Ketut Widia, SH.,MH 3
Universitas Warmadewa elisawibowo@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  cabang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK)  yang  berkembang  pesat  dewasa  ini adalah teknologi reproduksi. Hal ini merupakan suatu upaya untuk mengatasi masalah kemandulan (infertilitas) pada pasangan usia subur. Pada dasarnya inseminasi buatan melalui titip rahim sama dengan  bayi  tabung,  hanya  saja  yang  membedakan  antara  inseminasi  buatan  (sutogasi)  dengan teknik bayi tabung adalah proses atau caranya ketika dalam tahap pembuahan. Belum adanya per- aturan  khusus  yang  mengatur  tentang  hal  ini  tentunya  akan  membawa  implikasi  pada  kepastian hukum bagi para pihak, karena bisa saja keadaan sosial dan ekonomi yang berbeda menyebabkan salah satu pihak berada dalam posisi lemah. Dari latar belakang diatas ada pun permasalahan yang akan di teliti adalah yang pertama Bagaimanakah keabsahankontrak surogasi, yang kedua Apakah kontrak  surogasi  memiliki  dampak  terhadap  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia.  Metode  yang  di gunakan dalam peneltian ini adalah Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu  penelitian  yang  secara  deduktif  dimulai  dengan  menganalisa  pasal-pasal  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  terhadap  masalah  dalam  penelitian  ini,  sedangkan  bersifat normatif bermaksud penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif ten- tang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya dan penerapan dalam prakteknya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perun- dang-undangan (statute  approach),  cooperative  study,  pendekatan  konsep (conceptual  approach). Sumber hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder menggunakan hasil penelitian kemudian membandingkan dengan penelitian penulis sum- ber bahan hukum tersier yaitu kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, internet, jurnal, dan litel- atur lainnya. Teknik  pengumpulan data  sekunder, dilakukan dengan  cara  studi  kepustakaan.  Kes- impulan dari penelitian ini yang pertama adalah perjanjian surogasi tidak sah di mata hukum positif Indonesisa, karena belum  memiliki payung hukum yang sah di mata hukum. Kedua dampak yang terjadi di masyarakat adalah secara sosial anak yang dilahirkan tidak memiliki status yang jelas di masyarakat  tempat  ibu  pengganti,  ibu  pengganti  mendapatkan  banyak  kritikan  terhadap  hal  yang dilakukan, secara aspek ekonomi ibu pengganti mengalami perubahan yang signifikan.
Kata Kunci : Perjanjian, surogasi

## Abstract
One  branch  of  science  and  technology  (Science  and  Technology)  are  developing  rapidly  today  is reproductive technologies. This is an attempt to overcome the problem of infertility (infertility) in cou- ples  of  childbearing  age.  Basically  artificial  insemination  through  the  Babysitting  same  womb  with IVF, it's just the difference between artificial insemination (sutogasi) with test tube baby technique is a  process  or  way  as  in  the  conception  stage.  The  lack  of  regulations  governing  this  will  certainly have implications for legal certainty for the parties, because it could have social and economic situa- tion of different causes one of the parties in a weak position. From the above background there are any issues to be researched is the first How keabsahankontrak surogasi, the latter Is surogasi con- tract has an impact on people's lives in Indonesia. The method used in this research is the method used is normative, ie a study deductively begins by analyzing the articles of the legislation governing the  matter  in  this  study,  while  the  normative  mean  legal research  that  aims  to  acquire  knowledge about  the  relationship  between  a  normative  regulations  with  other  regulations  and  application  in practice. Approach to the problem used in this study is the approach law (statute approach), cooper-
ative study, approach to the concept (conceptual approach). Primary legal source used is legislation and secondary legal sources using the research results of the study authors then compared with the source  material,  namely  tertiary  law  dictionary  Indonesian  and  Foreign  Languages,  internet,  jour- nals, and other litelatur. Secondary data collection techniques, carried out by means of a literature study. The conclusion of this study is the first agreement surogasi illegitimate in the eyes of positive law  Indonesisa,  because  it  has  no  legal  protection  was  legal.  Both  effects  that  occur  in  society  is socially children born do not have a clear status in the society in which the surrogate mother, surro- gate mothers get a lot of criticism of things to do, as the economic aspects of surrogate mothers un- dergoing significant change.
Keywords: Agreements, subrogation

## PENDAHULUAN
Era  globalisasi  yang  semakin  meningkat  tajam  menimbulkan  kecenderungan seseorang  yang dalam untuk mengetahui sesuatu hal seperti informasi, keinginan tersebut timbul semakin meningkat di zaman modern ini. Banyak hal yang awalnya tabu menjadi sesuatu keadaan yang membuat informasi tersebut menjadi konsumsi publik.  Salah  satunya  adalah  masalah  reproduksi.  Hal  ini  yang  akhirnya  menjadi cikal bakal munculnya perjanjian surogasi, di berbagai belahan dunia hal ini men- jadi  sangat  viral.  Keinginan  untuk  segera  memiliki  anak  dalam  rumah  tangga  se- makin meningkatkan persentase timbulnya perjanjian surogasi. Perjanjian surogasi merupakan  perjanjian  antara  pasangan  suami  istri  yang  tidak  memiliki  keturunan (anak) dengan wanita yang bersedia meminjamkan rahimnya.
Dalam kehidupan modern, adanya kemajuan peradaban manusia yang didukung unsur-unsur ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum memainkan peran penting un- tuk  menjaga  keseimbangan  sosial  dalam  masyarakat,  menyelaraskan  perbedaan kepentingan,  menyeimbangkan  dan  mengarahkan  perilaku  manusia  dalam  ber- interaksi dengan masyarakat lainnya.
Salah satu ruang lingkup hukum yang berkaitan dengan hal-hal tersebut adalah hukum kontrak sebagaimana termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut sistem terbuka, artinya bahwa para pihak bebas mengada- kan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk  kontraknya.  Meski  demikian  peraturan  yang  mengatur  tentang  perjan- jiansurogasi belum ada, sehingga terjadi kekosongan norma.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  dalam  penelitian. hukum ini dirumuskan masalahnya, sebagai berikut: a. Bagaimanakah keabsahan perjanjian surogasi ?
b. Apakah perjanjian surogasi memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia ?

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan pe- rundang-undangan yang mengatur terhadap masalah dalam penelitian ini. Bersifat normatif  bermaksud  penelitian  hukum  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  penge- tahuan  normatif  tentang  hubungan  antara  suatu  peraturan  dengan  peraturan lainnya dan penerapan dalam prakteknya.

## Pendekatan Masalah dan Konsep
Pendekatan  yang  digunakan di  dalam penelitian ini adalah  menggunakan pen-
dekatan perundang-undangan ( statue approach ), ( cooperative study ), pendekatan konsep  ( conceptual  approach ).  Suatu  penelitian  normatif  tentu  harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi  focus  sekaligus  tema  sentral  suatu penelitian. 1

## Analisis Bahan Hukum
Setelah  bahan  hukum  yang  diperlukan  berhasil  diperoleh,  makadilakukan  pen- golahan  terhadap  bahan  hukum  tersebut  dengan  cara editing yaitu  bahan-bahan hukum yang diperoleh akan diperiksa untuk melihat apakah bahan hukum tersebut sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti  yang  selanjutnya  dilakukan  analisis secara deskriptif analisis dan disajikan dalam bentuk sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.

## PEMBAHASAN
Barring Contract (Bahasa Belanda) Surogation Contract (Bahasa Inggris) Hakim MA di Amerika mengemukakan Kontrak Surogasi adalah “bahwa ibu kandung anak itu selanjutnya akan dipisahkan dengan anaknya untuk selamanya” Menurut Salim H.S, yang dimaksud dengan kontrak surogasi adalah: “kontrak atau perjanjian yang dibuat  antara  orang  tua  pemesan  dengan  ibu  surogat,  dimana  ibu  surogat  akan mengandung,  melahirkan  dan  menyerahkan  anak  tersebut  kepada  orang  tua pemesan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.
Pengaturan  perjanjian  surogasi  ditengah  masyarakat  sangat  menjadi  hal  yang menggiurkan,  teutama  untuk  wanita  yang  memiliki  masalah  ekonomi.  Mereka (Wanita) tidak akan berpikir panjang untuk menjalankan perjanjian surogasi ini, ka- rena  adanya  kekosongan  norma  hukum  di  tengah  masyarakat  Indonesia    maka pengaturan perjanjian surogasi di Indonesia diatur secara internal di kalangan pe- jabat  pemerintah  setempat,  sehingga  perjanjian  surogasi  ini  banyak  membawa dampak terhadap masyarakt Indonesia.
Perjanjian surogasi di Indonesia membawa dampak yang tidak menguntungkan untuk masyarakat, hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya peraturan yang memuat tentang perjanjian suorgasi di Indonesia. Perjanjian surogasi ini semata-mata han- ya  dilakukan  untuk  mendapatkan  materi.  Seperti  simbiosis  muatlisme  baik  ibu pengganti maupun pasutri pemesan sama-sama memiliki kepentingan.
Kasus  surogasi  pertama  di  Indonesia  dilakukan  pada  tahun  2009  oleh  Zarima Mirafsur yang menyewakan rahimnya pada pasangan satu suami istri, namun Zari- ma  Mirasuf  menyangkal  tentang  hal  ini.  Pada  prinsipnya  Gestational  Surrogate menggunakan  sel  telur  dan  sperma  dari  pasangan  suami  istri  yang  ingin  memiliki keturunan,  setelah  dibuahi  kemudian    embrio  tersebut  ditanamkan  pada  wanita yang  telah  bersedia  menjadi  ibu  pengganti  atau Surrogate  Mother .  Dampak  yang timbul dari perjanjian surogasi ini dapat dilihat secara langsung dalam aspek sosial dan ekonomi.

## SIMPULAN
1. Keabsahan daripada kontak surogasi di Indonesia tidak dapat dikatakan sah, karena  dalam  aspek  yuridis  terdapat  kekosongan  norma  hukum  yang  belum mengatur  tentang  hal  tersebut,  sehingga  dalam  membuat  kntrak  dikatakan
1 Jhonny  Ibrahim,  2013, Teori  dan  Metodelogi  Penilitian  Hukum  Normatif ,  Cet  Ke-7,  Banyumedia  Publishing,  Malang,  Hal. 302.
tidak sah di  mata hukum positif Indonesia. Semata-mata  ingin  memiliki anak lantas  tidak  dapat  dibenarkan  menggunakan  cara  menyewa  rahim  seorang wanita lainnya. Di Negara maju lainnya hal tersebut dapat dikatakana sah di mata  hukum  Negara  tersebut,  tapi  tidak  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini  banyak timbul kerugian yang akan ditanggung oleh Ibu Pengganti (Suragate Mother), bukan hanya itu saja, anak hasil dari kelahirkan tersebut pun akan mengalami banyak kerugian di masa depannya.
2. Dampak  perjanjian  surogasi  terhadap  masyarakat  Indonesia  pada  ken- yataannya, memiliki dampak pisitif dan negatif, dampak positif dari perjanjian bagi  ibu  yang  disewa  rahimnya  dan  masyarakat  meningkatkan  taraf  ke- hidupannya,  dampak  negatifnya  ibu  pengganti  cenderung  mendapat  kritikan tentang  hal  yang  dilakukannya  dan  bayi  yang  dilahirkannya  tidak  mendapat status sosial yang jelas di lingkungan ibu pengganti karena ibu pengganti ser- ing merasakan bayi yang dikandungnya adalah miliknya sendiri, sehingga ibu pengganti ini tidak mau menyerahkan bayinya sesuai perjanjian.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar  besarnya  kepada  reviewer  dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan artikel ini baik dalam bentuk kritik ataupun masukan yang membangun untuk perbaikan artikel ini agar menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdul Kadir Muhamad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.
Ahmad  Ali,  2002,  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis),  Toko Gunung Agung, Jakarta.
Nyoman Putu Budiartha, I, 2012, “Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Prinsip  Keadilan,  Kepastian    Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia”,  Disertasi,  Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
Neiwenhuis,  J.H,  2005,  Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan,  terjemahan  Djasadin  Saragih, Surabaya.
Johnny  Ibrahim,  2006,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bayu  Media,
Jakarta.
Tim  Penyusun  Pusat  Kamus,  2007,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Balai  Pustaka,
Jakarta.
Desriza Ratman, Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia, Elex Media, Jakarta.
Dezriza  Ratman,  2012,  Surogate  Mother  Dalam  Prespektif  Etika  dan  Hukum:  Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?Elex Media Komputindo:Jakarta.
Kumpulan Pensyarah Syariah Wal Qonum, Universitas Al Azhar Muhammad Ali Al-Bar,Khalqul Insan Baina At-Tib Wa Al-Quran, Jeddah, DarAs-Sa’udiah, 1999
Salim  HS  dan  Budi  Sutrisno,  2008.  Hukum  Investasi  di  Indonesia.  Penerbit  PT  Raja Grafinfo Persada : Jakarta.
Salim HS. Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata, Raja Grafindo Persada, Yahya Mukhtar dan Fatchur Rahman. Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam. Bandung, PTAl -Ma’arif, 2002).
Yusuf Qaradhaw, 2001, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3, Gema Insiani Pers, Jakarta.

## ARTIKEL
Dwika, 2011, Keadilan  Dari Dimensi Sistem Hukum, diakses 22 Juli 2016.
https://industriallindah.com/1213/02/11/menyibak-praktek-surogacy-di  India  diakses  tang- gal 22 Juli 2016.
INTERNET http://spupe07.wordpress.com/2009/12/01/metodelogi-penelitian/ http://bayuikaperdana.blogspot.co.id/2011/03/sewa-rahim-legal-atau-ilegal-menurut.html http://industriallindah.com/2013/02/1/menyibak-prakte-surrogacy-di-india/
http://www.Yahoo.com/2009/02/27Email:obdj@tresnamuda.co.id/ https://www.google.co.id/search?/

## PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemenkes No.72/Menkes/Per/II/1999