___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## RASIONALITAS PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN CALON ANGGOTA LEGISLATOR LOMBOK TENGAH 2019

## AGUS & ZAKARIA ANSORI
UIN MATARAM aguschandra.lombok@gmail.com | zakariaansori1@uinmataram.ac.id ___________________________________________________________________

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengeksplorasi  rasionalitas  pimpinan  partai  politik  dalam penentuan calon anggota DPRD, dengan membandingkan partai politik kovensional dan partai  politik  Islam.Untuk  mendapatkan  kedalaman  informasi,  penelitian  mengambil studi  kasus  pemilihan  DPRD  Kabupaten  Lombok  Tengah  tahun  2019.Eksplorasi fenomena dilakukan dengan mengunakan rational choce theory dari James S. Coleman (1994) dan teori modalitas dari Pierre Bourdieu (1930 digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  grounded  theory.  Hasil penelitian  menunjukkan  rasionalitas  pimpinan  partai  politik  dalam  penentuan  calon legislator  pada  Pemilu  anggota  DPRD,  yakni  bia keterpilihan  figur  (electoral  figure),  ketersediaan  dana  (economic  capital)  calon,  basis massa  (social  capital)  calon,  dan  kuota  perempuan  sebgai  pelaksanaan  aturan  Pemilu. Rasionaltas  parta  politik  tersebut  dipengaruhi terbuka.
Kata Kunci : Rasionalitas, Partai Politik, Calon Legislator ___________________________________________________________________

## A. Pendahuluan
Pengalaman  Indonesia  melaksanakan  Pemilu  sudah  berjalan  sejak  tahu 1955,  namun  Pemilu  tahun  2019  merupakan  Pemilu  istimewa  dalam  sejarah politik  Indonesia.  Letak  keistimewaan  pemilu  2019  adalah  merupakan  pemilu pertama  yang  diselenggarakan  secara  serentak  untuk  pemilihan  legislatif  dan eksekutif.Pemilu  anggota  legislatif  merupakan  Pemilu  untuk  memilih  anggota DPR,  DPD,  DPRD  provinsi  dan  DPRD  kabupaten/kota.Sedangkan  Pemilu eksekutif merupakan Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden.
Apabila  Pemilu  sebelumnya,  kedua  lembaga  ini  diisi  melalui  mekanisme Pemilu  secara  terpisah,  sehingga  negara  dituntut  mengeluarkan  anggaran  besar, maka guna menghadirkan Pemilu yang efisien namun tidak mengurangi legitimasi
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Agus & Zakaria Ansori Rasionalitas Partai.. |49

## RASIONALITAS PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN CALON ANGGOTA LEGISLATOR LOMBOK TENGAH 2019
zakariaansori1@uinmataram.ac.id
___________________________________________________________________
Penelitian  ini  bertujuan  mengeksplorasi  rasionalitas  pimpinan  partai  politik  dalam penentuan calon anggota DPRD, dengan membandingkan partai politik kovensional dan
Islam.Untuk  mendapatkan  kedalaman  informasi,  penelitian  mengambil studi  kasus  pemilihan  DPRD  Kabupaten  Lombok  Tengah  tahun  2019.Eksplorasi fenomena dilakukan dengan mengunakan rational choce theory dari James S. Coleman re Bourdieu (1930-2002). Metode penelitian yang digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  grounded  theory.  Hasil penelitian  menunjukkan  rasionalitas  pimpinan  partai  politik  dalam  penentuan  calon legislator  pada  Pemilu  anggota  DPRD,  yakni  biaya  politik  (political  cost),  peluang keterpilihan  figur  (electoral  figure),  ketersediaan  dana  (economic  capital)  calon,  basis massa  (social  capital)  calon,  dan  kuota  perempuan  sebgai  pelaksanaan  aturan  Pemilu. Rasionaltas  parta  politik  tersebut  dipengaruhi  oleh  sistem  Pemilu  proporsionalitas
Rasionalitas, Partai Politik, Calon Legislator
___________________________________________________________________
Pengalaman  Indonesia  melaksanakan  Pemilu  sudah  berjalan  sejak  tahun 1955,  namun  Pemilu  tahun  2019  merupakan  Pemilu  istimewa  dalam  sejarah politik  Indonesia.  Letak  keistimewaan  pemilu  2019  adalah  merupakan  pemilu pertama  yang  diselenggarakan  secara  serentak  untuk  pemilihan  legislatif  dan
f  merupakan  Pemilu  untuk  memilih  anggota DPR,  DPD,  DPRD  provinsi  dan  DPRD  kabupaten/kota.Sedangkan  Pemilu eksekutif merupakan Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden.
Apabila  Pemilu  sebelumnya,  kedua  lembaga  ini  diisi  melalui  mekanisme Pemilu  secara  terpisah,  sehingga  negara  dituntut  mengeluarkan  anggaran  besar, maka guna menghadirkan Pemilu yang efisien namun tidak mengurangi legitimasi
___________________________________________________________________
50| Agus & Zakaria Ansori Rasionalitas Partai..
politik  calon  terpilih,  pemerintah  mengambil  pilihan  kebijakan  penyelenggaraan Pemilu serentak. Pemikiran ini melahirkan Undang tentang Pemilihan Umum.
Ada  banyak  sisi  menarik  dari  Pemilu  serentak  tahun  2019.Misalnya, tentangrivalitas politik yang semakin tinggi oleh  jumlah  partai  politik  kontestan  Pemilulebih  besar  dibandingkan  Pemilu sebelumnya.  Jika  Pemilu  tahun  2014  diikuti  sebanyak  10  partai  politik  nasional, tahun  2019  bertambah  menjadi  16  partai  politik.  Dilihat  dari diperbutkan, pada Pemilu 2019, untukkursi anggota DPR RI sebanyak 575 kursi, dengan  jumlah calon anggota DPR. RI sebanyak 8.370 orang.
Rivalitas  politik  yang  tinggi  tidak  hanya  terjadi  di  tingkat  pusat,  akan tetapi  sampai  di  tingkat  daerah.    Argumentasi  ini  ditunjukkan  dengan  data sekunder yang memperlihatkan untuk Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah anggota  DPR  RI  yang  diperebutkan  partai  politik  pada  tahun  2019  sebanyak  11 kursi, terdiri dari Dapil NTB I (satu) 3 kursi mencakup
Dompu, Bima, dan Kota Bima. Kemudian Dapil II (dua) 8 kursi mencakup Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. anggota DPRD Provinsi NTB, jumlah kursi dewan yang diperebutkan masih sama dengan  Pemilu  sebelumnya,  yakni  65  kursi.Jumlah  calon  anggota  DPRD  yang berkontestasi  sebanyak  917  orang  (kpu
Kabupaten  Lombok  Tengah,  jumlah  kursi  50  kursi  dengan  jumlah  calon  anggota DPRD 667. 3
Adapun  distribusi  alokasi  kursi  anggota  DPRD  masing Kabupaten Lombok tengah, yaitu; Dapil 1 (Kecamatan Praya dan Praya Tengah) 10 kursi  dengan  134  calon,  tingkat  persaingan  13,4  %.  Dapil  2  (Kecamatan  Kopang
1 Di kutip dari www.kpu.go.id, tanggal 11 Mei 2019
2 Dikutip dari lampiran III Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3 Dikutip dari laman KPU Lombok Tengah,
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## ah  mengambil  pilihan  kebijakan  penyelenggaraan
Pemilu serentak. Pemikiran ini melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Ada  banyak  sisi  menarik  dari  Pemilu  serentak  tahun  2019.Misalnya, tentangrivalitas politik yang semakin tinggi. Tingginya rivalitas politik disebabkan oleh  jumlah  partai  politik  kontestan  Pemilulebih  besar  dibandingkan  Pemilu sebelumnya.  Jika  Pemilu  tahun  2014  diikuti  sebanyak  10  partai  politik  nasional, tahun  2019  bertambah  menjadi  16  partai  politik.  Dilihat  dari  jumlah  kursi  yang diperbutkan, pada Pemilu 2019, untukkursi anggota DPR RI sebanyak 575 kursi, dengan  jumlah calon anggota DPR. RI sebanyak 8.370 orang. 1
Rivalitas  politik  yang  tinggi  tidak  hanya  terjadi  di  tingkat  pusat,  akan erah.    Argumentasi  ini  ditunjukkan  dengan  data sekunder yang memperlihatkan untuk Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah anggota  DPR  RI  yang  diperebutkan  partai  politik  pada  tahun  2019  sebanyak  11 kursi, terdiri dari Dapil NTB I (satu) 3 kursi mencakup Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Kemudian Dapil II (dua) 8 kursi mencakup Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. 2 Untuk anggota DPRD Provinsi NTB, jumlah kursi dewan yang diperebutkan masih sama Pemilu  sebelumnya,  yakni  65  kursi.Jumlah  calon  anggota  DPRD  yang berkontestasi  sebanyak  917  orang  (kpu-ntbprov.go.id).Sementara,  di  tingkat Kabupaten  Lombok  Tengah,  jumlah  kursi  50  kursi  dengan  jumlah  calon  anggota
Adapun  distribusi  alokasi  kursi  anggota  DPRD  masing-masing  Dapil  di Kabupaten Lombok tengah, yaitu; Dapil 1 (Kecamatan Praya dan Praya Tengah) 10 kursi  dengan  134  calon,  tingkat  persaingan  13,4  %.  Dapil  2  (Kecamatan  Kopang
dari www.kpu.go.id, tanggal 11 Mei 2019
Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
dari laman KPU Lombok Tengah, kpu-lomboktengahkab.go.id
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
dan  Janapria)  jumlah  alokasi  kursi  9,  jumlah  calon  116,  tingkat  persaingan  12,9 %..  Dapil  3  (Kecamatan  Pujut  dan  Praya  Timur),  jumlah  alokasi  kursi  9,  jumlah calon 120, tingkat persaingan calon 13,3 %.  Berikutnya Dapil 4 (Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya) jumlah kursi 7, jumlah
14,3  %..  Dapil  5  (Kecamatan  Jonggat  dan  Pringgarata),  jumlah  kursi  8,  jumlah calon  103,  tingkat  persaingan  12,9  %.  Dapil  6  (Kecamatan  Batu  Kliang  dan  Batu Kliang  Utara),  jumlah  kursi  7,  jumlah  calon  94,  tingkat  persaingan  13, (Dokumen Penetapan Dapil DPRD Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Lombok Tengah).    Sedangkan  rata-rata  tingkat  persaingan  para  calon  DPRD  Lombok Tengah pada Pemilu tahun 2019 berkisar dari 12,9 % hingga 14,3 %.
Berdasarkan  data  di  atas,  nampak  tingkat  riv anggota  DPRD  di  Kabupaten  Lombok  Tengah  cukup  tinggi.  Untuk  menghadapi tingginya  rivalitas  politik  tersebut,  partai  politik  dituntut  mempertimbangkan banyak  aspek  dalam  penetuan  calon  anggota  DPRD.Gejala  ini  semakin  menguat mengingat  fungsi  idieologi  tidak  lagi  menjadi  rujukan  masyarakat  dalam memberikan  suaranya  pada  Pemilu.Pengganti  dari  ideology  partai  dalam mempengaruhi  pilihan  masyarakat  yakni  kapasitaskandidat  atau  calon  anggota DPRD.
Pergeseran  fenomena  kepartaian  ini  telah peneliti  lain,  seperti  Prasetya  yang  menyebutkan  bahwa  di  era  reformasi  telah terjadi  kekaburan  peran  ideologi  partai  dalam  pemilu  sehingga  tidak  ada perbedaan  yang  ekstrim  antara  partai  yang  satu  dengan  partai  yang  lain. Penelitian  lainnya  seperti  Srihardjono  dan  Mada memang menyebut di negara-negara Asia khususnya Filipina dan Mongolia, faktor
4 Yudhi Imam Prasetya, 2011, Pergeseran Peran Ideologi Partai Pol dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1.No.1,2011): hlm.39
5 Srihardjono,  Nanang  Bagus  &  Yakobus  Mada Politik  Kota  Malang  2009 ,  diterbitkan  oleh  JISIP  :  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,
ISSN: 2442-6962, Vol.2,No.2hlm 44 (2013) ___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Agus & Zakaria Ansori Rasionalitas Partai.. |51
i  9,  jumlah  calon  116,  tingkat  persaingan  12,9 %..  Dapil  3  (Kecamatan  Pujut  dan  Praya  Timur),  jumlah  alokasi  kursi  9,  jumlah calon 120, tingkat persaingan calon 13,3 %.  Berikutnya Dapil 4 (Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya) jumlah kursi 7, jumlah calon 100, tingkat persaingan 14,3  %..  Dapil  5  (Kecamatan  Jonggat  dan  Pringgarata),  jumlah  kursi  8,  jumlah calon  103,  tingkat  persaingan  12,9  %.  Dapil  6  (Kecamatan  Batu  Kliang  dan  Batu Kliang  Utara),  jumlah  kursi  7,  jumlah  calon  94,  tingkat  persaingan  13,4  % (Dokumen Penetapan Dapil DPRD Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Lombok rata  tingkat  persaingan  para  calon  DPRD  Lombok
Tengah pada Pemilu tahun 2019 berkisar dari 12,9 % hingga 14,3 %.
Berdasarkan  data  di  atas,  nampak  tingkat  rivalitas  politik  calon-calon anggota  DPRD  di  Kabupaten  Lombok  Tengah  cukup  tinggi.  Untuk  menghadapi tingginya  rivalitas  politik  tersebut,  partai  politik  dituntut  mempertimbangkan banyak  aspek  dalam  penetuan  calon  anggota  DPRD.Gejala  ini  semakin  menguat ngat  fungsi  idieologi  tidak  lagi  menjadi  rujukan  masyarakat  dalam memberikan  suaranya  pada  Pemilu.Pengganti  dari  ideology  partai  dalam mempengaruhi  pilihan  masyarakat  yakni  kapasitaskandidat  atau  calon  anggota
Pergeseran  fenomena  kepartaian  ini  telah  banyak  diungkapkan  oleh peneliti  lain,  seperti  Prasetya  yang  menyebutkan  bahwa  di  era  reformasi  telah terjadi  kekaburan  peran  ideologi  partai  dalam  pemilu  sehingga  tidak  ada perbedaan  yang  ekstrim  antara  partai  yang  satu  dengan  partai  yang  lain. 4 ian  lainnya  seperti  Srihardjono  dan  Mada 5 ;    Terakhir  penelitian  Mujani negara Asia khususnya Filipina dan Mongolia, faktor
Pergeseran Peran Ideologi Partai Politik, (Jurnal Ilmu  Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1.No.1,2011): hlm.39 Srihardjono,  Nanang  Bagus  &  Yakobus  Mada , Proses  Rekrutmen  Calon  Legislatif  Partai ,  diterbitkan  oleh  JISIP  :  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, 6962, Vol.2,No.2hlm 44 (2013)
___________________________________________________________________
52| Agus & Zakaria Ansori Rasionalitas Partai..
ekonomi  berpengaruh  terhadap  konsolidasi  demokrasi,  tetapi  faktor  budaya politik, seperti latar belakang tradisi dan agama tidak memberi pengaruh.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian memiliki orientasi untuk membongkar rasionalitas pimpinan partai politik dalam penentuan  calon  anggota  DPRD.Pada  aspek  ini  penulis  memandang,  d faktor-faktor personal calon sebagai modalitas politik yang diperhitungkan partai politik  sebagaimana  temuan  Srihardjono  dan  Mada,  Prasetya,  serta  Mujani  di atas.Pada pemilu Tahun 2019, di Kabupaten Lombok Tengah pimpinan partai juga memperhitungkan faktor-faktor non-personal calon, seperti ekonomi dan jaringan sosial calon.

## B. Partai Politik dan Sistem Pemilu
Secara  etimologis,  Maurce  Duverger,  menyebutkan  bahwa  kata  partai politik  berasal  dari  bahasa  Latin `pars` partai  politik  dari  Duvreger  tersebut,  oleh  Muhadam  Labolo  dan  Teguh  Ilham dimaknai  bahwa  di  dalam  suatu  negara  yang  demokratis,  idealnya  tidak  boleh hanya ada satu partai politik, melainkan harus banyak partai politik
Menurut  Asshiddiqie,  partai pengelompokkan  masyarakat  berdasarkan  kesamaan  tertentu,  seperti  tujuan, ideologi,  agama,  bahkan  kepentingan.  Pengelompokan  masyarakat,  dapat  dilihat dari  organisasi  secara  umum,  seperti  organisasi  kemasyarakatan,  org keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik.Asshiddiqie kemudian menyatakan,  dalam  perkembangannya,  partai  politik  diasosiasikan  untuk
6 Mujani,  Saiful, Konsolidasi  Demokrasi:  Sebuah  Tes  Model  Ekonomi  Politik, Politik, Vol.22, No.1, hlm vii (2017)
7 Maurice duverger, 1984, partai politik dan kelompok Jakarta hal:5
8 Labolo, Muhadam & Teguh Ilham, 2015, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis , Depok, PT.Rajagrafindo Persada, hal:9
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
ekonomi  berpengaruh  terhadap  konsolidasi  demokrasi,  tetapi  faktor  budaya adisi dan agama tidak memberi pengaruh. 6
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian-penelitian  di  atas.Tulisan  ini memiliki orientasi untuk membongkar rasionalitas pimpinan partai politik dalam penentuan  calon  anggota  DPRD.Pada  aspek  ini  penulis  memandang,  disamping faktor personal calon sebagai modalitas politik yang diperhitungkan partai politik  sebagaimana  temuan  Srihardjono  dan  Mada,  Prasetya,  serta  Mujani  di atas.Pada pemilu Tahun 2019, di Kabupaten Lombok Tengah pimpinan partai juga
personal calon, seperti ekonomi dan jaringan
Secara  etimologis,  Maurce  Duverger,  menyebutkan  bahwa  kata  partai
`pars` ,  artinya `bagian` 7 .    Pengertian  kata partai  politik  dari  Duvreger  tersebut,  oleh  Muhadam  Labolo  dan  Teguh  Ilham dimaknai  bahwa  di  dalam  suatu  negara  yang  demokratis,  idealnya  tidak  boleh hanya ada satu partai politik, melainkan harus banyak partai politik 8 . politik  merujuk  pada  golongan  sebagai pengelompokkan  masyarakat  berdasarkan  kesamaan  tertentu,  seperti  tujuan, ideologi,  agama,  bahkan  kepentingan.  Pengelompokan  masyarakat,  dapat  dilihat dari  organisasi  secara  umum,  seperti  organisasi  kemasyarakatan,  organisasai keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik.Asshiddiqie kemudian menyatakan,  dalam  perkembangannya,  partai  politik  diasosiasikan  untuk
Konsolidasi  Demokrasi:  Sebuah  Tes  Model  Ekonomi  Politik, Jurnal  Ilmu
partai politik dan kelompok-kelompok penekan , bina aksara,
Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di , Depok, PT.Rajagrafindo Persada, hal:9
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
organisasi  politik,  yaitu  organisasi  masyarakat  yang  bergerak  dibidang  politik Selanjutnya  Sigmund  Neumann  dalam  Fadjar,  mendefinisikan  partai  politik sebagai berikut;
“organisasi  artikulatif  dalam  masyarakat,  terdiri  dari  mereka  yang memusatkan  perhatiannya  pada  pengendalian  kekuasaan  pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda
Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, definisi partai  politik  adalah  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh sekelompok  warga  Negara  Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan kehendak, dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,  masyarakat,  bangsa  dan  Negara,  serta  memelihara  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
Partai  politik  memiliki  sejumlah  fungsi,  tetapi    Heywood  menyebutkan fungsi  utama  partai  politik  yakni  menyeleksi  dan  menyediakan  bagi  negara  para pemimpin  partai  politik  mereka  untuk  digunakan  sebagai  pemimpin  lembag lembaga  negara 11 .Dalam  undang-undang  nomor  2  tahun  2008  tentang  partai politik. Pasal 11 Ayat (1) menyebtkan fungsi partai politik, yakni; (a) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas; (b) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa; (c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik  masyarakat  dalam  merumuskan  dan  menetakkan  kebijakan  Negara;  (d) partisipasi  politik  warga  negara;  (e)  rekrutmen  politik  dalam  proses  pengisian jabatan  politik.Terlaksananya  fugsi-fungsi  p dipengaruhi oleh bekerjanya system Pemilu yang dipilih negara
9 Asshiddiqie, Jimly, 2005, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Konstitusi Press, hal:31
10 Fadjar, Abdul Mukthie, 2012, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia , Malang Setara Pressn hal:4
11 Ibit hal 300-410
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam
Agus & Zakaria Ansori Rasionalitas Partai.. |53
organisasi  politik,  yaitu  organisasi  masyarakat  yang  bergerak  dibidang  politik 9 . und  Neumann  dalam  Fadjar,  mendefinisikan  partai  politik
“organisasi  artikulatif  dalam  masyarakat,  terdiri  dari  mereka  yang memusatkan  perhatiannya  pada  pengendalian  kekuasaan  pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda” 10 .
undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, definisi partai  politik  adalah  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh ia  secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,  masyarakat,  bangsa  dan  Negara,  serta  memelihara  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar
Partai  politik  memiliki  sejumlah  fungsi,  tetapi    Heywood  menyebutkan fungsi  utama  partai  politik  yakni  menyeleksi  dan  menyediakan  bagi  negara  para pemimpin  partai  politik  mereka  untuk  digunakan  sebagai  pemimpin  lembaga-
undang  nomor  2  tahun  2008  tentang  partai politik. Pasal 11 Ayat (1) menyebtkan fungsi partai politik, yakni; (a) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas; (b) penciptaan iklim yang kondusif bagi uan bangsa; (c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik  masyarakat  dalam  merumuskan  dan  menetakkan  kebijakan  Negara;  (d) partisipasi  politik  warga  negara;  (e)  rekrutmen  politik  dalam  proses  pengisian
fungsi  partai  politik  dalam  negara  demokrasi dipengaruhi oleh bekerjanya system Pemilu yang dipilih negara
Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan , Jakarta, Konstitusi Press, hal:31
Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan
___________________________________________________________________
54| Agus & Zakaria Ansori Rasionalitas Partai..
bersangkutan.Sistem  Pemilu  yang  diterapkan  negara dalam  dua  rumpun  yakni; single-member  constituency member constituency (system proporsional)
Sistem  distrik  merupakan  sisitem  pemilu  dengan  prinsip  satu  distrik (daerah  pemilihan)  memilih  satu  wakil  tunggal  ( dasar  suara  terbanyak . Sistemproporsional  merupakan  system  pemilu  dengan prinsip  satu  distrik  memilih  beberapa  wakil  ( demikian,  perbedaan  pokok  antara  kedua  sistem  ini  adalah  terletak  pada  cara menghitung  perolehan  suara  menjadi  kur mengkonversi suara rakyat menjadi kursi di parlemen.

## C. Rasionalitas Partai Politik dalam Menentukan Calon Legislator
Menurut  Richard  S  Katz  Dan  William  Crotty  (2014),  rekrutmen  calon anggota  DPRD  merupakan  proyek  partai  politik  yang  paling  penting,  karena  dua alasan. Pertama ,  rekrutmen  calon  merupakan  tahapan  yang  dilalui  partai  untuk memutuskan siapa orang yang akan dia pemilihan berlangsung. Dalam sistem pemilu di Indonesia, pemilih tidak memiliki pilihan alternatif selain yang disodorkan oleh partai, maka kualitas calon anggota DPRD  berada  pada  otritas  partai  politik. tahapan  yang  memiliki  kontestasi  (rivalitas)  paling  tinggi  pada  internal  partai politik,  karena  sistem  pemilu  yang  menggunakan  sistem  proporsional  terbuka dengan konversi suara terbanyak akan menentukan langsung siapa di antara orang yang  ada  dalam  daftar  calon  sebagai  pemenang  pemilihan  dan  duduk  di  kursi DPRD,  sekaligus  tingkat  ravilitas  calon  dalam  internal  partai  ikut  memberi  andil pada perolehan suara komulatif partai politik.
Dalam norma Pemilu yang berlaku, sistem pemilu menem partai  politik  sebagai  pemilik  tunggal  otoritas  penetapan  daftar  bakal  calon
12 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik Pustaka Utama, 2010), hlm.461
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
Sistem  Pemilu  yang  diterapkan  negara-negara  di  dunia  terbagai member  constituency (system  distrik)  dan multi-
(system proporsional) . 12
Sistem  distrik  merupakan  sisitem  pemilu  dengan  prinsip  satu  distrik (daerah  pemilihan)  memilih  satu  wakil  tunggal  ( single-member  constituency) atas proporsional  merupakan  system  pemilu  dengan satu  distrik  memilih  beberapa  wakil  ( multi-member  constituency). Dengan demikian,  perbedaan  pokok  antara  kedua  sistem  ini  adalah  terletak  pada  cara menghitung  perolehan  suara  menjadi  kursi,  atau  dikenal  dengan  cara mengkonversi suara rakyat menjadi kursi di parlemen.

## Rasionalitas Partai Politik dalam Menentukan Calon Legislator
Menurut  Richard  S  Katz  Dan  William  Crotty  (2014),  rekrutmen  calon anggota  DPRD  merupakan  proyek  partai  politik  yang  paling  penting,  karena  dua
,  rekrutmen  calon  merupakan  tahapan  yang  dilalui  partai  untuk memutuskan siapa orang yang akan diajukan untuk dipilih oleh pemilih pada saat pemilihan berlangsung. Dalam sistem pemilu di Indonesia, pemilih tidak memiliki pilihan alternatif selain yang disodorkan oleh partai, maka kualitas calon anggota DPRD  berada  pada  otritas  partai  politik. Kedua ,  rekrutmen  calon  merupakan tahapan  yang  memiliki  kontestasi  (rivalitas)  paling  tinggi  pada  internal  partai politik,  karena  sistem  pemilu  yang  menggunakan  sistem  proporsional  terbuka dengan konversi suara terbanyak akan menentukan langsung siapa di antara orang yang  ada  dalam  daftar  calon  sebagai  pemenang  pemilihan  dan  duduk  di  kursi DPRD,  sekaligus  tingkat  ravilitas  calon  dalam  internal  partai  ikut  memberi  andil pada perolehan suara komulatif partai politik.
Dalam norma Pemilu yang berlaku, sistem pemilu menempatkan pimpinan partai  politik  sebagai  pemilik  tunggal  otoritas  penetapan  daftar  bakal  calon
Dasar  Ilmu  Politik ,  Edisi  Revisi  (Jakarta,  PT.Gramedia
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
anggota  DPRD,  secara  berjenjang.  Ketentuan  ini  disebutkan  dalam  Undang Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  dan  Undang Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Pada sisi yang lain, secara teoritik  idealnya partai politik memperhatikan tiga  faktor  dalam  proses  penentuan  atau  rekrutmen  calon  anggota  legislator. Ketiga  faktor  tersebut  yakni  norma  dalam  AD/ART  partai  politik,  sistem  pemilu yang  di  atur  undang-undang  pemilu,  dan  budaya  politik  yang  berlaku  di masyarakat.  Dalam  pandangan  Katz  dan  Crotty  mengatakan,  ketiga  faktor  ini menjadi  prosedur  minimalis  pimpinan  partai  dalam  merekrut  calon  anggota legislator.
Fakta politik Pemilu 2019 di Lombok Tengah mengabaikan  pendekatan-pendekatan  ilmiah  seperti  keharusan  moral  untuk mematuhi  ketentuan  dalam  AD/ART,  tetapi  justru  menggunakan  celah  dalam undang-undang  pemilu  dan  undang-undang  prtai  politik  sebagai  jalan  pintas memuluskan  capaian  kepentingannya  untuk  memenangkan  pemilihan  sebagai rasionalitas  tindakan.  Pilihan-pilihan  partai  politik  ini  mengesankan  gejala pragmatisme  politik  lebih  dominan  dibandingkan  etik  politik.Rasionalitas pragmatis  ini  muncul  karena  partai  politik  membu untuk  mendapatkan  suara  pemilih  yang  semakin  banyak.    Pada  sisi  yang  lain, kandidat  membutuhkan  partai  politik  sebagai  persyaratan  administasif  menjadi calon  anggota  legislator.  Dalam  konteks  tersebut,  relasi  pimpinan  partai  politi dan  calon  anggota  legislator  merupakan  relasionalitas  berbasis  rasionalitas instrumental.Fenomena  ini  memperkuat  penjelasan  teoritis  dari  Max  Weber tentang hirarki rasionalitas tindakan manusia.
Realitas  lain  dari  Pemilu  legislatif  tahun  2019  di  Kabupate Tengah  menunjukkan,  ada  dua  basis  rasionalitas  pimpinan  partai  politik  dalam rekrutmen  calon  anggota  legislator  yakni  tuntutan  pemilih  dan  tuntutan keuangan.
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Agus & Zakaria Ansori
Rasionalitas Partai.. |55
anggota  DPRD,  secara  berjenjang.  Ketentuan  ini  disebutkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  dan  Undang-Undang  Nomor  2
Pada sisi yang lain, secara teoritik  idealnya partai politik memperhatikan tiga  faktor  dalam  proses  penentuan  atau  rekrutmen  calon  anggota  legislator. Ketiga  faktor  tersebut  yakni  norma  dalam  AD/ART  partai  politik,  sistem  pemilu undang  pemilu,  dan  budaya  politik  yang  berlaku  di masyarakat.  Dalam  pandangan  Katz  dan  Crotty  mengatakan,  ketiga  faktor  ini menjadi  prosedur  minimalis  pimpinan  partai  dalam  merekrut  calon  anggota
Fakta politik Pemilu 2019 di Lombok Tengah menunjukkan, partai politik pendekatan  ilmiah  seperti  keharusan  moral  untuk mematuhi  ketentuan  dalam  AD/ART,  tetapi  justru  menggunakan  celah  dalam
undang  prtai  politik  sebagai  jalan  pintas apaian  kepentingannya  untuk  memenangkan  pemilihan  sebagai pilihan  partai  politik  ini  mengesankan  gejala pragmatisme  politik  lebih  dominan  dibandingkan  etik  politik.Rasionalitas pragmatis  ini  muncul  karena  partai  politik  membutuhkan  calon  yang  banyak untuk  mendapatkan  suara  pemilih  yang  semakin  banyak.    Pada  sisi  yang  lain, kandidat  membutuhkan  partai  politik  sebagai  persyaratan  administasif  menjadi calon  anggota  legislator.  Dalam  konteks  tersebut,  relasi  pimpinan  partai  politik dan  calon  anggota  legislator  merupakan  relasionalitas  berbasis  rasionalitas instrumental.Fenomena  ini  memperkuat  penjelasan  teoritis  dari  Max  Weber tentang hirarki rasionalitas tindakan manusia.
Realitas  lain  dari  Pemilu  legislatif  tahun  2019  di  Kabupaten  Lombok Tengah  menunjukkan,  ada  dua  basis  rasionalitas  pimpinan  partai  politik  dalam rekrutmen  calon  anggota  legislator  yakni  tuntutan  pemilih  dan  tuntutan
___________________________________________________________________
56| Agus & Zakaria Ansori Rasionalitas Partai..
Perilaku pemilih pragmatis atau pemilih ekonomi sebagaimana penjelasan mazhab ekonomi  yakni  kecenderungan  perilaku  pemilih  yang  memilih  kandidat  dengan rasionalitas  matrial  menyebabkan  biaya  politik  yang  harus  dikeluarkan  partai politik  menjadi  tinggi.  Dalam  menjawab  karekteristik  pemilih  yang  demikian, rasionalitas  pimpinan  partai  politik  dalam  menentukan  calon  anggota  legislator, yakni political  cost dan electoral  figure,economic  cavital,  social  cavital kontestasi  pemilu  partai  politik  juga  berusaha  mematuhi  koridor  undang undang.Dalam  undang-undang  Pemilu  disebutkan  ada  keharusan  par mengajukan  kuota  30%  calon  perempuan  dari  seluruh  daftar  calon  dalam  suatu daerah  pemilihan.Untuk  melaksanakan  ketentuan  undang pimpinan partai mempertimbangkan faktor kuota perempuan.

## 1. Political Cost dan Electoral  Figure
Partai  politik  lahir  dengan  tujuan  mendapatkan  kekuasaan  di  lembaga pemerintahan.  Realitas  politik  ini  sejalan  dengan  sumbangan  pemikiran Sigmund Neumann menyebutkan; partai politik sebagai  organisasi artikulatif dalam  masyarakat,  terdiri  dari  mereka  yang  memusa pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan  rakyat,  dengan  beberapa  kelompok  lain  yang  mempunyai pandangan yang berbeda-beda.
Pemikiran  Neumann  di  atas  ingin  mengatakan  bahwa  setiap  partai politik, apapaun basis ideologinya, memiliki tujuan yang sama yakni bersaing untuk  memperoleh  dukungan  rakyat  dalam  pemilu  agar  bisa  menduduki jabatan  politik  di  pemerintahan.  Tujuan  partai  politik  pada  Pemilu  anggota legislator  Kabupaten  Lombok  Tengah  tahun  201 memperbutkan suara rakyat untuk mendapatkan 50 kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
Perilaku pemilih pragmatis atau pemilih ekonomi sebagaimana penjelasan mazhab akni  kecenderungan  perilaku  pemilih  yang  memilih  kandidat  dengan rasionalitas  matrial  menyebabkan  biaya  politik  yang  harus  dikeluarkan  partai politik  menjadi  tinggi.  Dalam  menjawab  karekteristik  pemilih  yang  demikian,
alam  menentukan  calon  anggota  legislator, electoral  figure,economic  cavital,  social  cavital .Dalam kontestasi  pemilu  partai  politik  juga  berusaha  mematuhi  koridor  undang- undang  Pemilu  disebutkan  ada  keharusan  partai  politik mengajukan  kuota  30%  calon  perempuan  dari  seluruh  daftar  calon  dalam  suatu daerah  pemilihan.Untuk  melaksanakan  ketentuan  undang-undang  Pemilu, pimpinan partai mempertimbangkan faktor kuota perempuan.

## Electoral  Figure
politik  lahir  dengan  tujuan  mendapatkan  kekuasaan  di  lembaga pemerintahan.  Realitas  politik  ini  sejalan  dengan  sumbangan  pemikiran Sigmund Neumann menyebutkan; partai politik sebagai  organisasi artikulatif dalam  masyarakat,  terdiri  dari  mereka  yang  memusatkan  perhatiannya  pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan  rakyat,  dengan  beberapa  kelompok  lain  yang  mempunyai
Pemikiran  Neumann  di  atas  ingin  mengatakan  bahwa  setiap  partai k, apapaun basis ideologinya, memiliki tujuan yang sama yakni bersaing untuk  memperoleh  dukungan  rakyat  dalam  pemilu  agar  bisa  menduduki jabatan  politik  di  pemerintahan.  Tujuan  partai  politik  pada  Pemilu  anggota legislator  Kabupaten  Lombok  Tengah  tahun  2019  kemudian  adalah  bersaing memperbutkan suara rakyat untuk mendapatkan 50 kursi di DPRD Kabupaten
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
Tujuan  partai  politik  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Neumann  menjadi rasionalitas  pimpinan  partai  politik  dalam  penentuan  calon  anggota legislator.Fenomena rasionalitas pimimpinan partai politik ini diperkuat oleh James Coelman sebagai penggagas teori bahwa  orang  bertindak  secara  sengaja  ke  arah  suatu  tujuan.Maka mendapatkan suara rakyat untuk mendapatkan kurs menjadi  fokus  utama  pikiran  pimpinan  partai  politik  dalam  dalam menentukan calon anggota legislator.
Untuk mencapai tujuan mendapatkan kursi di parlemen, pemilu tahun 2019 memiliki kompetisi tinggi, sehingga membutuhkan banyak sum politik.Pimpinan  partai  politik  menyadari  sumber  daya  politik  yang  memiliki peran  dominan  adalah  finansial  untuk  pembiayaan  politik  ( partai.Rata-rata  partai  politik  menghadapi  dua  kondisi  menjelang  kontestasi Pemilu  2019. Pertama ,  partai  tidak  siap  menyediakan  pembiayaan  politik dalam  menghadapi  Pemilu. Kedua ,  partai  selalu  mengalami  erosi  figur  yang disebabkan banyak faktor, salah satunya figur partai pindah ke partai yang lain yang mereka sebut sebagai “politisi lompat pagar”.
Mudahnya  perpindahan  figur  partai  politik  ke  partai  politik  lain disebabkan  oleh  tidak  adanya  filter  dari  undang undang-undang  partai  politik.    Undang menyebutkan  syarat  untuk  menjadi  calon  anggota  DPR  atau  DPR anggota  partai  politik.Tidak  ditentukan  berapa  batas  minimal  seseorang menjadi anggota dalam suatu partai politik untuk dapat menjadi calon anggota legislator  dari  partai  bersangkutan.Sementara  itu,  setiap  orang  yang  maju menjadi  calon  anggota  legislator  ingin  menang  dalam  Pemilu.    Maka  jika berdasarkan  kalkulasi  politiknya,  seseorang  berpeluang  terpilih  lebih  besar
13 Wawancara  dengan  H.Fuad  Ketua  DPD  I  Partai  Golkar,  tanggal  12  Juli  2019  di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam
Agus & Zakaria Ansori
Rasionalitas Partai..
|57
Tujuan  partai  politik  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Neumann  menjadi rasionalitas  pimpinan  partai  politik  dalam  penentuan  calon  anggota or.Fenomena rasionalitas pimimpinan partai politik ini diperkuat oleh James Coelman sebagai penggagas teori rationalitas choice, yang menyebutkan bahwa  orang  bertindak  secara  sengaja  ke  arah  suatu  tujuan.Maka mendapatkan suara rakyat untuk mendapatkan kursi di DPRD sebagai tujuan, menjadi  fokus  utama  pikiran  pimpinan  partai  politik  dalam  dalam menentukan calon anggota legislator.
Untuk mencapai tujuan mendapatkan kursi di parlemen, pemilu tahun 2019 memiliki kompetisi tinggi, sehingga membutuhkan banyak sumber daya politik.Pimpinan  partai  politik  menyadari  sumber  daya  politik  yang  memiliki peran  dominan  adalah  finansial  untuk  pembiayaan  politik  ( political  cost ) rata  partai  politik  menghadapi  dua  kondisi  menjelang  kontestasi artai  tidak  siap  menyediakan  pembiayaan  politik
,  partai  selalu  mengalami  erosi  figur  yang disebabkan banyak faktor, salah satunya figur partai pindah ke partai yang lain yang mereka sebut sebagai “politisi lompat pagar”. 13
hnya  perpindahan  figur  partai  politik  ke  partai  politik  lain disebabkan  oleh  tidak  adanya  filter  dari  undang-undang  Pemilu  maupun undang  partai  politik.    Undang-undang  Pemilu  misalnya  hanya menyebutkan  syarat  untuk  menjadi  calon  anggota  DPR  atau  DPRD  menjadi anggota  partai  politik.Tidak  ditentukan  berapa  batas  minimal  seseorang menjadi anggota dalam suatu partai politik untuk dapat menjadi calon anggota legislator  dari  partai  bersangkutan.Sementara  itu,  setiap  orang  yang  maju
gislator  ingin  menang  dalam  Pemilu.    Maka  jika berdasarkan  kalkulasi  politiknya,  seseorang  berpeluang  terpilih  lebih  besar
Wawancara  dengan  H.Fuad  Ketua  DPD  I  Partai  Golkar,  tanggal  12  Juli  2019  di
___________________________________________________________________
58| Agus & Zakaria Ansori Rasionalitas Partai..
pada  partai  politik  lain  dibanding  pada  partai  politiknya  sendiri,  dia  akan berpindah ke partai politik lain tersebut.
Kondisi kepolitikan dan kepartaian di atas, mendorong pimpinan partai politik mencari instrumen-instrumen tindakan politik. Dalam kadar yang lebih maju, instrument-instrumen itu menjadi orientasi tindakan politik pimpinan partai.    Pemikiran  Max  Weber  seorang  ahli  sosio relevan untuk menjelaskan fenomena politik tersebut.
Dalam teorinya tentang tindakan sosial, Weber menegaskan terminologi tindakan  sosial  sebagai  perilaku  manusia  ketika  dan  sejauh  agen  atau  para agen,  melihatnya  sebagai  hal  yang semua individu pada dasarnya memiliki orientasi tindakan, tugas analis sosial dan  politik  kemudian  menafsirkan  orientasi  tindakan  manusia.    Weber kemudian  membagi  orientasi  tindakan  manusia  secara  hirarkhis  menjadi empat, sebagai berikut;
a) Tradisional,  merupakan  orientasi  tindakan  yang  paling  dasar,  yakni tindakan  yang  berasal  dari  kebiasaan,  tindakan  ini  banyak  dilakukan dalam kehidupan sehari-hari
b) Afektual,  merupakan  tidakan  yang  ditentukan  oleh  emosi,  perasaan, ungkapan perasaan sang aktor.
c) Nilai-rasional  ( wertrational ),  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  secara sadar oleh suatu kepercayaan pada nilai khusus demi nilai itu sendiri.
d) Rasional  secara  instrumental  ( dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan dan mempertimbangkan makna, tujuan, dan konsekuensi
Karekteristik  sosial  orang  sasak  seperti  jika  berkunjung  ke  orang  lain atau  kelompok  lain  membawa  “buah  tangan”  atau  oleh tindakan  social  tradisional  atau  tindakan  yang  orientasinya  kebiasaan. Perkembangan  selanjutnya  dari  kebiasaan  membawa  oleh
14 Wawancara  dengan  Zaeoni,  SH,  Ketua  Divisi  Hukum  KPU  Kabupaten  Lom Tengah, tanggal 14 Juli 2019
15 Michel  M.  Harmon  dan  Richard  T.  Mayer,  Teori  Organisasi  Untuk  Administrasi Publik (Kreasi Wacana, 2014), hlm.100
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
pada  partai  politik  lain  dibanding  pada  partai  politiknya  sendiri,  dia  akan berpindah ke partai politik lain tersebut. 14
itikan dan kepartaian di atas, mendorong pimpinan partai instrumen tindakan politik. Dalam kadar yang lebih instrumen itu menjadi orientasi tindakan politik pimpinan partai.    Pemikiran  Max  Weber  seorang  ahli  sosiologi  berkebangsaan  Jerman relevan untuk menjelaskan fenomena politik tersebut.
Dalam teorinya tentang tindakan sosial, Weber menegaskan terminologi tindakan  sosial  sebagai  perilaku  manusia  ketika  dan  sejauh  agen  atau  para agen,  melihatnya  sebagai  hal  yang  bermakna  secara  subjektif.Kata  Weber semua individu pada dasarnya memiliki orientasi tindakan, tugas analis sosial dan  politik  kemudian  menafsirkan  orientasi  tindakan  manusia.    Weber kemudian  membagi  orientasi  tindakan  manusia  secara  hirarkhis  menjadi
Tradisional,  merupakan  orientasi  tindakan  yang  paling  dasar,  yakni tindakan  yang  berasal  dari  kebiasaan,  tindakan  ini  banyak  dilakukan
Afektual,  merupakan  tidakan  yang  ditentukan  oleh  emosi,  perasaan, ungkapan perasaan sang aktor.
),  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  secara sadar oleh suatu kepercayaan pada nilai khusus demi nilai itu sendiri. instrumental  ( zweckrational ),  merupakan  tindakan  yang
dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan dan mempertimbangkan makna, tujuan, dan konsekuensi-konsekuensi. 15
Karekteristik  sosial  orang  sasak  seperti  jika  berkunjung  ke  orang  lain lain  membawa  “buah  tangan”  atau  oleh-oleh,  merupakan tindakan  social  tradisional  atau  tindakan  yang  orientasinya  kebiasaan. Perkembangan  selanjutnya  dari  kebiasaan  membawa  oleh-oleh  ketika
Wawancara  dengan  Zaeoni,  SH,  Ketua  Divisi  Hukum  KPU  Kabupaten  Lombok
Michel  M.  Harmon  dan  Richard  T.  Mayer,  Teori  Organisasi  Untuk  Administrasi
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
berkunjung  atau  kebiasaan  dibawakan  oleh menjadi  ungkapan  perasaan  atau  cara  para  agen  menyampaikan  perasaan terima  kasih  atau  saling  menghormati.    Tindakan  ini  berkembang  menjadi nilai-rasional
Kondisi kepartaian di atas mendorong psikologi politik pimpinan partai menempatkan ketersediaan political cost yang  diperhitungkan  dalam  penentuan  calon  anggota  legislator.  Setidaknya calon  yang  dipilih  oleh  pimpinan  partai  politik  adalah  orang  yang  secara finansial mampu menyediakan biaya politik untuk parta cost dan electoral    figure diperkuat  oleh  pernyataan  ketua  partai  DPC  partai GERINDRA;“belajar  dari  pengalaman  Pemilu  2014  dan  gejala  mentalitas pemilih  yang  masih  sangat  pragmatis,  rapat menyimpulkan  bahwa  agar  partai  bisa  mendapat  kursi  yang  maksimal,  maka partai  membutuhkan  biaya  politik.  Maka  dalam  menentukan  calon  kami pertimbangkan  komitmen  calon  untuk  membiayai  opersaional  partai  dalam perjuangan  di  Pemilu,  mereka  juga  harus  memiliki  elektabilit Jadi kedua faktor ini bagi kami sama
Data  di  atas  menunjukkan  fenomena  bahwa  dalam  penentuan  calon anggota  legislator,  pimpinan  partai  politik  memperhitungkan dan electoral    figure. Fenomena  polt
Bourdieu  modal  ekonomi,  yakni  sumber  daya  yang  bisa  menjadi  sarana produksi dan sarana finansial, seperti alat materi (pendapatan dan benda-benda), dan uang.
Pada  fenomena  Pemilu  2019,  sebagai  proses  memenuhi  kebutuhan biaya  politik  partai,  pimpinan  partai  politik  mempertimbangkan  komitmen calon  anggota  legislator  untuk  membiayai  operasional  politik  partai.
16 Wawancara  dengan  Muhdar,  Ketua  DPC  Partai  Gerindra  Kabupaten  Lombok Tengah,  tanggal  10  Juli  2019,  bertempat Tengah
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Agus & Zakaria Ansori
Rasionalitas Partai.. |59
berkunjung  atau  kebiasaan  dibawakan  oleh-oleh  dari  orang  yang  berkunjung menjadi  ungkapan  perasaan  atau  cara  para  agen  menyampaikan  perasaan terima  kasih  atau  saling  menghormati.    Tindakan  ini  berkembang  menjadi
Kondisi kepartaian di atas mendorong psikologi politik pimpinan partai
political cost dan electoral  figure sebagai komponen yang  diperhitungkan  dalam  penentuan  calon  anggota  legislator.  Setidaknya calon  yang  dipilih  oleh  pimpinan  partai  politik  adalah  orang  yang  secara finansial mampu menyediakan biaya politik untuk partai. Rasionalitas political diperkuat  oleh  pernyataan  ketua  partai  DPC  partai GERINDRA;“belajar  dari  pengalaman  Pemilu  2014  dan  gejala  mentalitas pemilih  yang  masih  sangat  pragmatis,  rapat-rapat  di  internal  partai  kami
bahwa  agar  partai  bisa  mendapat  kursi  yang  maksimal,  maka partai  membutuhkan  biaya  politik.  Maka  dalam  menentukan  calon  kami pertimbangkan  komitmen  calon  untuk  membiayai  opersaional  partai  dalam perjuangan  di  Pemilu,  mereka  juga  harus  memiliki  elektabilitas  yang  tinggi.
Jadi kedua faktor ini bagi kami sama-sama penting dipertimbangkan” 16
Data  di  atas  menunjukkan  fenomena  bahwa  dalam  penentuan  calon anggota  legislator,  pimpinan  partai  politik  memperhitungkan political  cost Fenomena  poltik  ini  diperkuat  oleh  pemikiran  Pierre Bourdieu  modal  ekonomi,  yakni  sumber  daya  yang  bisa  menjadi  sarana produksi dan sarana finansial, seperti alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh),
benda), dan uang.
019,  sebagai  proses  memenuhi  kebutuhan biaya  politik  partai,  pimpinan  partai  politik  mempertimbangkan  komitmen calon  anggota  legislator  untuk  membiayai  operasional  politik  partai.
Wawancara  dengan  Muhdar,  Ketua  DPC  Partai  Gerindra  Kabupaten  Lombok di  rumah  kediaman  Muhdar  di  Jontlak,  Praya
___________________________________________________________________
60| Agus & Zakaria Ansori Rasionalitas Partai..
Metodenya, tidak memberlakukan secara merata besaran komitmen tersebut, karena  ada  pertimbangan  lain.  Untuk  calon  anggota  legislator  perempuan misalnya,  pimpinan  partai  tidak  memberi  target  komitmen  tertentu  karena undang-undang mengatur kuota 30 % calon perempuan wajib dipenuhi partai politik.Permasalahan  di  Pemilu  2019,  partai mendapatkan  calon  anggota  legislator  perempuan.Maka,  perempuan mendapatkan perlakuan istimewa dari partai poitik.
Disamping itu, ada beberapa figur yang secara finansial kurang memiliki uang, namun dia memiliki basis sosial pemilih yang figure .Misalnya karena orang tersebut merupakan elit informal yang memiliki karisma di masyarakat. Di antara mereka adalah ustadz, tuan guru, pimpinan ormas, tokoh adat, dan lain sebagainya. Pertimbangan pimpinan partai politi terhadap  figur  ini  di  ungkapkan  oleh  Ketua  DPC  PBB;“saya  memasang Alimudin,  S.Ag  di  Dapil  satu  karena  kalkulasi  politik  waktu  itu,  Alimudin merupakan  ustddz  yang  memiliki  pengaruh  di  Praya  Tengah  terlebih  di Kelurahan  Gerantung  dan  Desa  Batunyala.    Dan  i memang  memperlihatkan  Alimudin  memiliki  suara  yang  signifikan  sebagai penyokong suara partai, dia berada diperolehan suara nomor dua setelah saya, padahal Alimudin merupakan pemain baru di politik, dia tidak pernah menjadi calon anggota legislator sebelumnya”
Data  di  atas  menunjukkan  ada  pertimbangan anggota legislator sebagai basis rasionalitas pimpinan partai dalam penentuan calon anggota legislator. Konsep ini diperkuat oleh pemikiran Pierre Bourdieu tentang  modal  sosial,  yaitu  jaringan  hubungan  sebagai  sumber  daya  untuk penentuan kedudukan sosial.
17 Wawancara  dengan  Lalu  Muh.  Arif  Ketua  DPC  PBB  Kabupaten  Lombok  Tengah, tanggal 4 JUli 2019, bertempat rumah dikediaman Lalu Muh. Arif
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
Metodenya, tidak memberlakukan secara merata besaran komitmen tersebut, ena  ada  pertimbangan  lain.  Untuk  calon  anggota  legislator  perempuan misalnya,  pimpinan  partai  tidak  memberi  target  komitmen  tertentu  karena undang mengatur kuota 30 % calon perempuan wajib dipenuhi partai politik.Permasalahan  di  Pemilu  2019,  partai  mengalami  kesulitan mendapatkan  calon  anggota  legislator  perempuan.Maka,  perempuan mendapatkan perlakuan istimewa dari partai poitik.
Disamping itu, ada beberapa figur yang secara finansial kurang memiliki uang, namun dia memiliki basis sosial pemilih yang kuat atau di sebut electoral .Misalnya karena orang tersebut merupakan elit informal yang memiliki karisma di masyarakat. Di antara mereka adalah ustadz, tuan guru, pimpinan ormas, tokoh adat, dan lain sebagainya. Pertimbangan pimpinan partai politik terhadap  figur  ini  di  ungkapkan  oleh  Ketua  DPC  PBB;“saya  memasang Alimudin,  S.Ag  di  Dapil  satu  karena  kalkulasi  politik  waktu  itu,  Alimudin merupakan  ustddz  yang  memiliki  pengaruh  di  Praya  Tengah  terlebih  di Kelurahan  Gerantung  dan  Desa  Batunyala.    Dan  ini  terbukti  hasil  Pemilu memang  memperlihatkan  Alimudin  memiliki  suara  yang  signifikan  sebagai penyokong suara partai, dia berada diperolehan suara nomor dua setelah saya, padahal Alimudin merupakan pemain baru di politik, dia tidak pernah menjadi ggota legislator sebelumnya” 17
Data  di  atas  menunjukkan  ada  pertimbangan electoral  figure dari  calon anggota legislator sebagai basis rasionalitas pimpinan partai dalam penentuan calon anggota legislator. Konsep ini diperkuat oleh pemikiran Pierre Bourdieu tentang  modal  sosial,  yaitu  jaringan  hubungan  sebagai  sumber  daya  untuk
Wawancara  dengan  Lalu  Muh.  Arif  Ketua  DPC  PBB  Kabupaten  Lombok  Tengah, tanggal 4 JUli 2019, bertempat rumah dikediaman Lalu Muh. Arif
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## 2. Economic Cavital
Salah  satu  modalitas  politik  yang  diperkenalkan  oleh  Bourdieu  yakni modal  ekonomi.Terminlogi  modal  ekonomi  yang  digagas  Boudieu  adalah sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial, seperti alat-alat  produksi  (mesin,  tanah,  buruh),  materi  (pendapatan  dan  benda benda), dan uang.
Sifat  pemilu  sebagai  aktivitas  yang  melibatkan  massa  membutuhkan ketersediaan  modal  ekonomi  yang  cukup.    Ada  dua  komponen  biaya  yang harus  tersedia  dalam  kotestasi  partai,  yakni; organisasi partai politik sebagai peserta pemilu di KPU; (2) biaya operasional pemilih. Biaya operasional organisasi partai meliputi; operasional kantor dan kepengurusan  organisasi  partai,  operasional  administrasi  anggota  part sebagaimana  dipersyaratkan  oleh  undang internal  partai  dalam  proses  verifikasi  keanggotaan  oleh  KPU.  Sedangkan biaya  operasional  pemilih  meliputi;    spanduk,  baliho,  stiker,  atribut  partai, operasional untuk tim pemenangan partai, konsumsi dan transpaortasi massa yang dikumpulkan partai, iklan kampanye partai.
Pemilu  2019  sebagai  Pemilu  yang  paling  berat  selama  beberapa  kali Pemilu  di  era  reformasi.Masa  kampanye  yang  panjang  yakni  selama  delapan bulan  menyebabkan  kebutuhan  biaya politik  menjadi  tinggi.Demikian  halnya dengan  perilaku  pemilih yang  semakin  pragmatis menambah beban  ekonomi partai  semakin  berat.Efek  dari  semua  situasi  politik  yang  demikian menyebabkan  pimpinan  partai  memperhitungkan  kemampuan  modal ekonomi ( economic cavital ) yang dimiliki seorang bakal calon dalam penentuan calon anggota legislator.Fenomena di atas mengemuka dalam diskusi dengan beberapa ketua partai yang mengatakan;tidak ada pimpinan partai politik yang tidak memperhitungkan kemampuan m untuk  diajukan  sebagai  calon  oleh  partai  politik.Kami  di  partai  Gerindra menempatkan factor kemampuan ekonomi calon sebagai yang utama, karena
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam
Agus & Zakaria Ansori
Rasionalitas Partai..
|61
Salah  satu  modalitas  politik  yang  diperkenalkan  oleh  Bourdieu  yakni modal  ekonomi.Terminlogi  modal  ekonomi  yang  digagas  Boudieu  adalah sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial, seperti roduksi  (mesin,  tanah,  buruh),  materi  (pendapatan  dan  benda-
Sifat  pemilu  sebagai  aktivitas  yang  melibatkan  massa  membutuhkan ketersediaan  modal  ekonomi  yang  cukup.    Ada  dua  komponen  biaya  yang harus  tersedia  dalam  kotestasi  partai,  yakni;  (1)  biaya  operasional  proses organisasi partai politik sebagai peserta pemilu di KPU; (2) biaya operasional pemilih. Biaya operasional organisasi partai meliputi; operasional kantor dan kepengurusan  organisasi  partai,  operasional  administrasi  anggota  partai sebagaimana  dipersyaratkan  oleh  undang-undang,  dan  biaya  operasional  tim internal  partai  dalam  proses  verifikasi  keanggotaan  oleh  KPU.  Sedangkan biaya  operasional  pemilih  meliputi;    spanduk,  baliho,  stiker,  atribut  partai,
an partai, konsumsi dan transpaortasi massa yang dikumpulkan partai, iklan kampanye partai.
Pemilu  2019  sebagai  Pemilu  yang  paling  berat  selama  beberapa  kali Pemilu  di  era  reformasi.Masa  kampanye  yang  panjang  yakni  selama  delapan kebutuhan  biaya politik  menjadi  tinggi.Demikian  halnya dengan  perilaku  pemilih yang  semakin  pragmatis menambah beban  ekonomi partai  semakin  berat.Efek  dari  semua  situasi  politik  yang  demikian menyebabkan  pimpinan  partai  memperhitungkan  kemampuan  modal
) yang dimiliki seorang bakal calon dalam penentuan calon anggota legislator.Fenomena di atas mengemuka dalam diskusi dengan beberapa ketua partai yang mengatakan;tidak ada pimpinan partai politik yang tidak memperhitungkan kemampuan modal ekonomi yang dimiliki bakal calon untuk  diajukan  sebagai  calon  oleh  partai  politik.Kami  di  partai  Gerindra menempatkan factor kemampuan ekonomi calon sebagai yang utama, karena
___________________________________________________________________
62| Agus & Zakaria Ansori Rasionalitas Partai..
partai  tidak  menyediakan  anggaran  biaya  politik  untuk  calon.Sementara masyarakat taunya kalau ada calon anggota legislatif datang pasti bawa uang, barang,  atau  materi  lainnya.Yang  penting  kita  sampaikan  secara  terbuka kepada  bakal  calon.Kami  memang  membuka  biaya  pendaftaran  dan  baiaya untuk penentuan nomor urut. Semua partai pol yang  berbeda  hanya  nama  penarikan  uangnya  saja.  Ya  ini  memang  menjadi fakta politik kita tahun ini 18 .
Data  di  atas  menunjukkan  kebutuhan  partai  terhadap  biaya  politik menyebabkan  semua  partai  politik  baik  partai  politik  nasiona partai  politik  Islam  menarik  uang  pendaftaran  dan  pendaftaran  nomor  urut bagi calon. Fenomena ini dikemukakan oleh salah satu calon anggota legislator dari Partai BERKARYA; saya pernah punya pengalaman di partai politik Islam yakni  PKB  tahun  2014,  dan  kemarin  untuk  pemilu  2019  ini  kembali ditawarkan  oleh  PKB.  Tapi  saya  menolak  karena  uang  yang  dimina  sebagai biaya  pendaftaran  terlalu  banyak.Sementara  di  PKB  persaingan  untuk  bisa menang  cukup  tinggi,  maka  saya  memilih  tawaran  dari  Partai  Berkarya. kalau  soal  pertimbangan  kemampuan  ekonomi  calon,  semua  partai menggunakan kalkulasi itu, tidak peduli ideologinya
Pandangan  di  atas  memperkuat  teori  modalitas  yang  dipaparkan  oleh Bourdieu  yakni  modal  ekonomi.Terminlogi  modal  ekonomi  yang  digagas Boudieu  adalah  sumber  daya  yang  bisa  menjadi  sarana  produksi  dan  sarana finansial, seperti alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda), dan uang.Tapi rasionalitas pimpinan partai yang demikian tidak  berdiri  sendiri,  namun  dipengaruhi  oleh  karekteristik  perilaku  pemilih
18 Wawancara  dengan  H.Muhdar  Ketua  DPC  Partai  Gerindra  Kabupaten  Lombok Tengah,  dilaksanakan  di  Jontlak,  Praya  Tengah  (rumah  yang  bersangkutan),  pada  hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, jam 19.00 s/d 21.00  WITA
19 Wawancara dengan Iwan Harsono, calon anggota DPRD terpilih daerah  1 (Praya Praya  Tengah)  dari  Partai  Berkarya.  Wawa bersangkutan hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
partai  tidak  menyediakan  anggaran  biaya  politik  untuk  calon.Sementara arakat taunya kalau ada calon anggota legislatif datang pasti bawa uang, barang,  atau  materi  lainnya.Yang  penting  kita  sampaikan  secara  terbuka kepada  bakal  calon.Kami  memang  membuka  biaya  pendaftaran  dan  baiaya untuk penentuan nomor urut. Semua partai politik melakukan hal yang sama, yang  berbeda  hanya  nama  penarikan  uangnya  saja.  Ya  ini  memang  menjadi
Data  di  atas  menunjukkan  kebutuhan  partai  terhadap  biaya  politik menyebabkan  semua  partai  politik  baik  partai  politik  nasionalis  maupun partai  politik  Islam  menarik  uang  pendaftaran  dan  pendaftaran  nomor  urut bagi calon. Fenomena ini dikemukakan oleh salah satu calon anggota legislator dari Partai BERKARYA; saya pernah punya pengalaman di partai politik Islam
4,  dan  kemarin  untuk  pemilu  2019  ini  kembali ditawarkan  oleh  PKB.  Tapi  saya  menolak  karena  uang  yang  dimina  sebagai biaya  pendaftaran  terlalu  banyak.Sementara  di  PKB  persaingan  untuk  bisa menang  cukup  tinggi,  maka  saya  memilih  tawaran  dari  Partai  Berkarya.Jadi kalau  soal  pertimbangan  kemampuan  ekonomi  calon,  semua  partai menggunakan kalkulasi itu, tidak peduli ideologinya 19 .
Pandangan  di  atas  memperkuat  teori  modalitas  yang  dipaparkan  oleh Bourdieu  yakni  modal  ekonomi.Terminlogi  modal  ekonomi  yang  digagas udieu  adalah  sumber  daya  yang  bisa  menjadi  sarana  produksi  dan  sarana alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan benda), dan uang.Tapi rasionalitas pimpinan partai yang demikian pengaruhi  oleh  karekteristik  perilaku  pemilih
Wawancara  dengan  H.Muhdar  Ketua  DPC  Partai  Gerindra  Kabupaten  Lombok Tengah,  dilaksanakan  di  Jontlak,  Praya  Tengah  (rumah  yang  bersangkutan),  pada  hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, jam 19.00 s/d 21.00  WITA
Wawancara dengan Iwan Harsono, calon anggota DPRD terpilih daerah  1 (Praya- Praya  Tengah)  dari  Partai  Berkarya.  Wawancara  dilaksanakan  di  rumah  kediaman  yang bersangkutan hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
pragmatis  sebagaimana  dijelaskan  oleh  mazhab  ekonomi.Mazhab  ini menyebutkan  individu  cenderung  bertindak  rasional,  yaitu  memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari tindakannya dan meminimalkan efek negatif dari  tindakan  yang  dilakukan  tersebut.Dari  sini  kemudian  mashab  ini menegaskan  bahwa  manusia  merupakan  mahluk  rasional  dan  bertindak berdasarkan pada pertimbangan untung
3. Social Cavital
Meskipun  seseorang  memiliki  modal ekonomi  yang kuat,  a seorang incumbent ,  dan  di  dukung  oleh  organisasi  masyarakat  (ormas),  tapi tidak  menjamin  seseorang  tersebut  diperhitungkan  oleh  pimpinan  partai dalam  penentuan  calon  anggota  DPRD.  Pimpinan  partai  politik  juga menghitung secara cermat modalitas didaftarkan sebagai calon anggota legislator.
Kelebihan  kepemilikan  modal  sosial  seorang  calon  menjadi  kalkulasi politik pimpinan partai dalam penentuan calon, karena tuntutan partai politik untuk  mendapatkan suara  sebanyak  mungkin  dalam  kontestasi  Pemilu.Maka apabila  seseorang  lemah  dalam  modal  ekonomi,  namun  menjadi  perioritas pimpinan  partai  apabila  seseorang  tersebut  memiliki  modalitas  social  yang kuat.
Modalitas  sosial  merupakan  modalitas  yang  muncul  dari  kepe masyarakat  pemilih  kepada  calon  anggota  legislator.    Untuk  mendapatkan kepercayaan  masyarakat,  politisi  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama, karena  kepercayaan  dari  masyarakat  lahir  melalui  proses  yang  panjang. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  anggota  le
BERKARYA;Untuk  mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat  memerlukan waktu  bertahun-tahun.Metode  yang  saya  lakukan  untuk  mendapatkan kepercayaan  dari  masyarakat  saya  lakukan  dengan  sering  mengunjungi masyarakat dengan cara-cara informal. Saya bertemu dengan pedangang kaki
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Agus & Zakaria Ansori
Rasionalitas Partai.. |63
pragmatis  sebagaimana  dijelaskan  oleh  mazhab  ekonomi.Mazhab  ini menyebutkan  individu  cenderung  bertindak  rasional,  yaitu  memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari tindakannya dan meminimalkan efek negatif ri  tindakan  yang  dilakukan  tersebut.Dari  sini  kemudian  mashab  ini menegaskan  bahwa  manusia  merupakan  mahluk  rasional  dan  bertindak berdasarkan pada pertimbangan untung-rugi (ekonomi).
Meskipun  seseorang  memiliki  modal ekonomi  yang kuat,  atau dia  juga
,  dan  di  dukung  oleh  organisasi  masyarakat  (ormas),  tapi tidak  menjamin  seseorang  tersebut  diperhitungkan  oleh  pimpinan  partai dalam  penentuan  calon  anggota  DPRD.  Pimpinan  partai  politik  juga menghitung secara cermat modalitas social yang dimiliki oleh seseorang untuk didaftarkan sebagai calon anggota legislator.
Kelebihan  kepemilikan  modal  sosial  seorang  calon  menjadi  kalkulasi politik pimpinan partai dalam penentuan calon, karena tuntutan partai politik
a  sebanyak  mungkin  dalam  kontestasi  Pemilu.Maka apabila  seseorang  lemah  dalam  modal  ekonomi,  namun  menjadi  perioritas pimpinan  partai  apabila  seseorang  tersebut  memiliki  modalitas  social  yang
Modalitas  sosial  merupakan  modalitas  yang  muncul  dari  kepercayaan masyarakat  pemilih  kepada  calon  anggota  legislator.    Untuk  mendapatkan kepercayaan  masyarakat,  politisi  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama, karena  kepercayaan  dari  masyarakat  lahir  melalui  proses  yang  panjang. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  anggota  legislator  terpilih  dari  partai BERKARYA;Untuk  mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat  memerlukan tahun.Metode  yang  saya  lakukan  untuk  mendapatkan kepercayaan  dari  masyarakat  saya  lakukan  dengan  sering  mengunjungi nformal. Saya bertemu dengan pedangang kaki
___________________________________________________________________
64| Agus & Zakaria Ansori Rasionalitas Partai..
lima,  mendengar  permaslahan  mereka,  dan  memberikan  solusi.  Saya  bantu mereka dalam bentuk yang kecil-kecil tetapi sesuai dengan kebutuhan mereka. Hasilnya  efektif  untuk  mendapatkan  suara,  beberapa  desa  yang  saya kunjungi pada masa jadwal kampanye ternyata saya dapat suara.Setelah saya telusuri ternyata karena beberapa tahun yang lalu saya sering dating ke desa bersangkutan,  berbincang  dengan  mereka,  dan  memberikan  bantuan  atas kebutuhan  mereka  tanpa  berbicar masyarakat  yang  sudah  bertahun- mereka ketika mereka memberi pilihan politik.
Menurut  Iwan  Sutrisno,  pimpinan  Partai  Berkayra memilihnya  sebagai calon anggota legislator dan didaftarkan ke KPU Kabupaten Lombok Tengah, karena  pimpinan  partai  mengkalkulasikan  basis  massa  yang  menjadi  modal sosial  yang  saya  miliki.  Iwan  Sutrisno  merupakan  politisi  yang  memiliki profesi pengusaha dan dipandang memiliki basis massa ril dan sudah mele dengannya.4. Kuota Perempuan
Perempuan  dalam  politik  electoral  mendapatkan  afirmatif  policy melalui  model  pemberian  kuota  sekurang kepengurusan partai hingga daftar calon anggota DPR dan DPRD. Pada ranah kepengurusan,  misalnya  diatur  melalui  pasal  173  Ayat  (2)  huruf  e  undang undang nomor 7 tahun 2017, menyebutkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi  oleh  partai  politik  untuk  dapat  menjadi  peserta  Pemilu  adalah menyertakan paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan pada ke tingkat pusat. Dalam pengusulan daftar bakal calon anggota DPRD juga harus memenuhi  sekurang-kurangnya  30  %  keterwakilan perempuan.Ketentuan  ini di atur dalam pasal 245 undang-undang nomor 7 tahun 2017.
20 Wawancara  dengan  H.Iwan  Sutrisno Berkarya.  Wawancara  dilaksanakan  hari  minggu  tanggal  24  Agustus  2019,  jam  19.15 sampai jam 22.00 WITA, bertempat dikediaman Kelurahan Renteng
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
lima,  mendengar  permaslahan  mereka,  dan  memberikan  solusi.  Saya  bantu kecil tetapi sesuai dengan kebutuhan mereka.
Hasilnya  efektif  untuk  mendapatkan  suara,  beberapa  desa  yang  saya  tidak kunjungi pada masa jadwal kampanye ternyata saya dapat suara.Setelah saya telusuri ternyata karena beberapa tahun yang lalu saya sering dating ke desa bersangkutan,  berbincang  dengan  mereka,  dan  memberikan  bantuan  atas kebutuhan  mereka  tanpa  berbicara  tentang  politik.Interaksi  saya  dengan
-tahun  yang  lalu  masih  melekat  dipikiran mereka ketika mereka memberi pilihan politik. 20
Menurut  Iwan  Sutrisno,  pimpinan  Partai  Berkayra memilihnya  sebagai daftarkan ke KPU Kabupaten Lombok Tengah, karena  pimpinan  partai  mengkalkulasikan  basis  massa  yang  menjadi  modal sosial  yang  saya  miliki.  Iwan  Sutrisno  merupakan  politisi  yang  memiliki profesi pengusaha dan dipandang memiliki basis massa ril dan sudah melekat
Perempuan  dalam  politik  electoral  mendapatkan  afirmatif  policy melalui  model  pemberian  kuota  sekurang-kurangnya  30  %  mulai  dari kepengurusan partai hingga daftar calon anggota DPR dan DPRD. Pada ranah
diatur  melalui  pasal  173  Ayat  (2)  huruf  e  undang- undang nomor 7 tahun 2017, menyebutkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi  oleh  partai  politik  untuk  dapat  menjadi  peserta  Pemilu  adalah menyertakan paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Dalam pengusulan daftar bakal calon anggota DPRD juga harus kurangnya  30  %  keterwakilan perempuan.Ketentuan  ini undang nomor 7 tahun 2017.
Sutrisno,  Calon  anggota  DPRD  terpilih  dari  Partai Berkarya.  Wawancara  dilaksanakan  hari  minggu  tanggal  24  Agustus  2019,  jam  19.15 22.00 WITA, bertempat dikediaman Kelurahan Renteng-Praya
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## Ketentuan  dalam  undang
Peraturan KPU secara lebih detail.  Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, misalnya menyebutkan, bahwa daftar bakal calon anggota DPR  dan  DPRD  yang  disusun  partai  politik  wajib  memuat keterwakilan paling sedikit 30 % perempuan setiap da (dapil).  Di dalam setiap 3 orang bakal calon pada susunan dapil, wajib terdapat paling sedikit 1 orang perempuan.

## D. Kesimpulan
Sistem Pemilu Proporsionaitas terbuka yang di atur dalam undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pmilihan Umum, dan pemetan perilaku pemilih yang dibagi  menjadi  tiga  mazhab,  yakni  mazhab  sosiologis,  mazhab  psikologis,  dan mazhab  ekonomi,  menyebabkan  rasi penentuan  calon  legislator  pada  Pemilu  anggota  DPRD  Lomok  Tengah  2019 mempertimagkan  aspek-aspek  sebagai  berikut;    biaya  politik  ( peluang  keterpilihan  figur  atau  kandidat  ( ( economic  cavital ) , basis  masa( social  cavital penelitian  ini,  dirumuskan  rekomendasi  tentang  perlunya  reformasi  sistem Pemilu,  khususnya  terkait  sistem  rekrutmen  calon  anggota  legislator  yang memberi kepastian karir politik bagi anggota partai
21 Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam
Agus & Zakaria Ansori Rasionalitas Partai.. |65
Ketentuan  dalam  undang-undang  di  atas,  diterjemahkan  pada Peraturan KPU secara lebih detail.  Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, misalnya menyebutkan, bahwa daftar bakal calon anggota DPR  dan  DPRD  yang  disusun  partai  politik  wajib  memuat keterwakilan paling sedikit 30 % perempuan setiap daerah pemilihan (dapil).  Di dalam setiap 3 orang bakal calon pada susunan dapil, wajib terdapat paling sedikit 1 orang perempuan. 21
Sistem Pemilu Proporsionaitas terbuka yang di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pmilihan Umum, dan pemetan perilaku pemilih yang dibagi  menjadi  tiga  mazhab,  yakni  mazhab  sosiologis,  mazhab  psikologis,  dan mazhab  ekonomi,  menyebabkan  rasionalitas  pimpinan  partai  politik  dalam
emilu  anggota  DPRD  Lomok  Tengah  2019 aspek  sebagai  berikut;    biaya  politik  ( political  cost )dan peluang  keterpilihan  figur  atau  kandidat  ( electoral    figure ) , ketersediaan  dana social  cavital ) ,  dan kuota  perempuan.  Dari  temuan penelitian  ini,  dirumuskan  rekomendasi  tentang  perlunya  reformasi  sistem Pemilu,  khususnya  terkait  sistem  rekrutmen  calon  anggota  legislator  yang kepastian karir politik bagi anggota partai .
___________________________________________________________________
66|
Agus & Zakaria Ansori Rasionalitas Partai..

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, 2005, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konstitusi Press, hal:31
Fadjar, Abdul Mukthie, 2012, Partai Politik Dalam Perkemban Indonesia, Malang Setara Pressn hal:4
Labolo, Muhadam & Teguh Ilham, 2015, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis, Depok, PT.Rajagrafindo Persada, hal:9
Maurice duverger, 1984, partai politik dan kelompok aksara, Jakarta hal:5
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Pustaka Utama, 2010), hlm.461
Mujani, Saiful, Konsolidasi Demokrasi: Sebuah Tes Ilmu Politik, Vol.22, No.1, hlm vii (2017)
Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018
Srihardjono, Nanang Bagus & Yakobus Mada,Proses Rekrutmen Calon Legislatif Partai Politik Kota Malang 2009, diterbitkan oleh JISIP : Jurnal Ilmu So Ilmu Politik, ISSN: 2442-6962, Vol.2,No.2hlm 44 (2013)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Yudhi Imam Prasetya, 2011, Pergeseran Peran Ideologi Partai Politik, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1.No.1,2011): hlm.3
www.kpu.go.id kpu-lomboktengahkab.go.id
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, 2005, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konstitusi Press, hal:31
Fadjar, Abdul Mukthie, 2012, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan
Labolo, Muhadam & Teguh Ilham, 2015, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis, Depok, PT.Rajagrafindo
ik dan kelompok-kelompok penekan, bina
Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi (Jakarta, PT.Gramedia
Mujani, Saiful, Konsolidasi Demokrasi: Sebuah Tes Model Ekonomi Politik, Jurnal Ilmu Politik, Vol.22, No.1, hlm vii (2017)
Srihardjono, Nanang Bagus & Yakobus Mada,Proses Rekrutmen Calon Legislatif Partai Politik Kota Malang 2009, diterbitkan oleh JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan 6962, Vol.2,No.2hlm 44 (2013)
Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Yudhi Imam Prasetya, 2011, Pergeseran Peran Ideologi Partai Politik, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1.No.1,2011): hlm.39