Vol. XIX, No. 1, January-June 2019, p. 15-26 Website: https://innovatio.pasca.uinjambi.ac.id ISSN 1412-4378 (print) ISSN 2541-2167 (online) Received: June 2019; Accepted: June 2019; Published: June 2019
Kilas  Balik  Kebijakan  Pendidikan  Islam Indonesia pada  Masa Orde Baru (1967-1997)

## M. Syahran Jailani
Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi E-mail: m.syahran@uinjambi.ac.id

## Muhammad Muhammad
STAI An-Nadwah Kuala Tungkal E-mail:  muhammad@gmail.com
Abstract: Islamic  education  during  the  New  Order  experienced  a  growth  both quantitatively and in terms of the quality of the organization. The New Order policy in Islamic  Education,  for  example:  the  government  implemented  Islamic  religious education taught in elementary schools to higher education, madrasa institutions and pesantren  began  to  be  recognized,  the  provision  of  facilities and  others.  Government policies during the New Order era, although providing fresh air for the development of Islamic  education,  the  stakeholders  must  fight  and  work  hard  to  convince  the government so that the existence of Islamic education remains recognized and has the same position with other education nationally.
Keywords: Islamic Education, government policies; the New Order era.
Abstrak: Pendidikan  Islam  pada  masa  Orde  Baru  mengalami  perkembangan  baik secara  kuantitatif  maupun  kualitas  penyelenggaraan.  Kebijakan  masa  Orde  Baru dalam  Pendidikan  Islam  tersebut,  misalnya:  pemerintah  memberlakukan pendidikan  agama  Islam  diajarkan  pada  sekolah  dasar  hingga  pendidikan  tinggi, lembaga-lembaga  madrasah  dan  pesantren  mulai  diakui  keberadaanya,  pemberian fasilitas  dan  lan-lain.  Kebijakan  pemerintah  pada  masa  masa  Orde  Baru  meskipun memberi angin segar bagi perkembangan pendidikan Islam, para stakeholders harus berjuang  dan  bekerja  keras  untuk  menyakinkan  pemerintah  agar  keberadaan pendidikan  Islam  tetap  diakui  dan  memiliki  posisi  yang  sama  dengan  pendidikan lain secara nasional.
Kata-kata kunci: Pendidkan Islam; kebijakan pemerintah; masa Orde Baru.

## I. Pendahuluan
Pendidikan adalah pilar utama  tegak  berdirinya sebuah bangsa. Pendidikan merupakan sebuah ikhtiar dan usaha untuk merancang masa depan manusia sebagai  generasi  yang  memajukan  sebuah  peradaban  bangsa.  Di  dalam penyelenggaraannya,  proses  pendidikan  dapat    dilakukan  oleh  pemerintah, dapat pula proses penyelenggaraan dilakukan dan diinisiasi oleh masyarakat itu  sendiri.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  1989, pendidikan  nasional  bertujuan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan
mengembangkan  manusia  seutuhnya,  yaitu  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dan  berbudi  pekerti  luhur, memiliki  ketrampilan,  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  kepribadian  yang mantap  dan  mandiri  serta  rasa  tanggung  jawab  kemasyarakatan  dan kebangsaan.  Penegasan  Selanjutnya,  di  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor.  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional dijelaskan tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan diantaranya:
1. Pendidikan  formal  adalah  jalur  pendidikan  yang  terstruktur  dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
2. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 1
Pada kerangka perspektif pendidikan Islam sesungghnnya pendidikan tersebut  dilaksanakan  pada  semua  jalur  dan  dimensinya,  oleh  karena  itu pendidikan  Islam  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  pendidikan nasional. Pendidikan Islam pada masa Orde Baru  mengalami perkembangan baik  jumlah  secara  kuantitatif  maupun  kualitas  penyelenggaraan.  Dan banyak  pula    kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan  Islam  agar mampu  dan  melakukan  berbagai  upaya  peningkatan  kemampuan  kapasitas dalam  berbagai  aspek  pendidikan  Islam,    misalnya:  pemerintah  mulai memberlakukan  pendidikan  agama  harus  diajarkan  pada  sekolah  dasar hingga  pendidikan  tinggi,  lembaga-lembaga  pesantren  mulai  mendirikan madrasah  dengan    sistem  penyelnggaraan  pendidikannya  berjengjang  yang terbagi menjadi, yaitu: ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah.  Tahun 1958/1959 lahir  kebijakan,  yaitu    wajib  belajar  bagi  siswa  madrasah  dan  memiliki  hak dan kewajiban yang sama pula seperti sekolah negeri. Selanjutnya, di tahun 1965  berdasarkan  rumusan  Seminar  Pondok  Pesantren  di  Yogyakarta disepakati  di  pondok  pesantren  perlu  dimasukkan  pelajaran  keterampilan seperti: pertanian dan pertukangan.

## II. Pemaknaan Kebijakan Pendidikan dalam berbagai Perspektif
Pendidikan  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu “ paedagogie ” yang  berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan “ education ” yang berarti pengembangan atau bimbingan.  Dalam  bahasa  Arab,  istilah  ini  sering  diterjemahkan  dengan “ tarbiyah ” yang berarti pendidikan. 2
1 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Bab I pasal 1 ayat 11-13).
2 Ramayulis  dan  Samsul  Nizar, Filsafat  Pendidikan:  Telaah  Sistem  Pendidikan  dan Pemikiran Para Tokohnya, Jakarta: Kalam Mulia, 2009, hlm. 83
Secara terminologi, banyak sekali istilah pendidikan yang dikemukakan, baik  yang  dikemukakan  oleh  para  tokoh  pendidikan  Indonesia,  Barat, maupun  istilah  yang  dikembangkan  dalam  sistem  Pendidikan  Nasional. Coser,  dkk 3 mengemukakan  bahwa “educati on  is  the  deliberate  formal transfer of know ledge, skill and value from one person to another person ”. Dari defenisi ini, pendidikan dipandang sebagai usaha sengaja untuk mentransfer ilmu  pengetahuan,  skill,  dan  nilai-nilai  dari  guru  kepada  siswanya.  Artinya ada  tiga  dimensi  pokok  yang  perlu  ditanamkan  kepada  diri  siswa,  yaitu: pengetahuan,  keterampilan  untuk  bisa  melanjutkan  hidup,  dan  nilai-nilai agar dapat bersikap ramah dan baik terhadap sesama.
Carter V. Good menjelaskan, “the education is the sistematized leraning or instruction  concerning  principles  and  methods  of  teaching  and  of  student control and guidance; largery replaced by the term education ”. Dari penjelasan Carter  V.  Good  tersebut,  dapat  dimaknai  bahwa  pendidikan  adalah  seni, praktik atau profesi sebagai pengajar, ilmu yang sistematis atau pengajaran yang  berhubungan  dengan  prinsip  atau  metode-metode  mengajar, pengawasan  dan  bimbingan  murid  dalam  arti  yang  luas  digantikan  dengan istilah pendidikan.
Menurut  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional    Bab  I  menyebutkan  bahwa,  pendidikan  adalah  usaha sadar  dan  terencana  unstuck  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi dirinya  unstuck  memiliki  kekuatan  spritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Bersadar    pada  pengertian  di  atas,    hakikatnya  pendidikan  bermakna bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap peserta didik  oleh  orang  dewasa  agar  ia  menjadi  dewasa.  Dalam  perkembangan selanjutnya,  pendidikan  berarti  usaha  yang  dijalankan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  agar  menjadi  dewasa  atau  mencapai  tingkat  hidup  dan penghidupan  yang  lebih  tinggi.  Pendidikan  merupakan  bagian  kebutuhan mendasar  manusia (al-hajat  al-asasiyyah) yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap manusia  seperti  halnya  pangan,  sandang,  perumahan,  kesehatan,  dan perumahan.  Pendidikan  adalah  bagian  dari  masalah  politik (siyasah )  yang diartikan  sebagai ri‘ayah  asy - syu’u n  alummah (pengelolaan  urusan  rakyat) berdasarkan ideologi yang diemban suatu negara.
Pendidikan  Islam  menurut  Ahmad  D.  Marimba  (dalam  Ramayulis) adalah  bimbingan  atau  pimpinan  secara  sadar  oleh  pendidik  terhadap perkembangan  jasmani  dan  rohani  peserta  didik  menuju  terbentuknya kepribadiannya  yang  utama  ( insan  kamil ).  Sementara  Ramayulis mengartikan  pendidikan  Islam  adalah  suatu  sistem  yang  memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. 4
3 Coser, et.al, Introduction To Sosiology , (Florida: Harcout Brace Javanovich,1983), hal. 94
4 Ramayulis dan Samsul Nizar, Op. Cit.,, hlm. 88.
Menurut  Langgulung 5 ,  pendidikan  Islam  adalah  proses  penyiapan generasi  muda  untuk  mengisi  peran,  memindahkan  pengetahuan  dan  nilai- nilai Islam yang diselarasikan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Langgulung menekankan pendidikan Islam pada  mempersiapkan  generasi  muda  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  nilai- nilai  Islam  untuk  mampu  berusaha  di  atas  dunia  dan  memetik  hasilnya  di akhirat.  Sementara  itu,  menurut  Al-Abrasy,  pendidikan  Islam  adalah mempersiapkan  manusiawan  supaya  hidup  dengan  sempurna  dan  bahagia, mencintai  tanah  air,  tegap  jasmaninya,  sempurna  budi  pekertinya (akhlaknya),  teratur  pikirannya,  halus  perasaannya,  mahir  dalam pekerjaannya,  manis  tutur  katanya  baik  dengan  lisan  maupun  tulisan.  Al- Abrasy menekankan pendidikan pencapaian kesempurnaan dan kebahagiaan hidup.
Berdasarkan hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 dirumuskan,  pendidikan  Islam  adalah  bimbingan  terhadap  pertumbuhan rohani  dan  jasmani  menurut  ajaran  Islam  dengan  hikmah  mengarahkan, mengajarkan,  melatih,  mengasuh,  mengawasi  berlakunya  semua  ajaran Islam.  Pengertian  di  atas  dikomentari  oleh  Abdul  Mujib,  bahwa  pendidikan Islam  berupaya  mengarahkan  pada  keseimbangan  antara  pemenuhan kebutuhan  dan  perkembangan  jasmani  dan  rohani,  melalui  bimbingan, pengarahan,  pengajaran,  pelatihan,  pengasuhan  dan  pengawasan,  yang kesemuanya dalam koridor ajaran Islam.
Sedangkan  tujuan  pendidikan  Islam  menurut  Muhammad  At-Toumy Asy-Syaibany, yaitu: (1) Tujuan yang mencakup perubahan individu berupa pengetahuan,  tingkah  laku,  jasmani  dan  rohani,  serta  kemampuan- kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan akhirat, (2) Tujuan yang  berkaitan  dengan  masyarakat  yang  mencakup  tingkah  laku  individu dalam  masyarakat,  perubahan  hidup  bermasyarakat,  serta  memperkaya pengalaman  masyarakat,  dan  (3)Tujuan  profesional  yang  berkaitan  dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, seni, profesi, dan sebagainya. 6 Banyak  definisi  tentang  konsep  kebijakan,  diantaranya Thomas  Dye memberi b atasan atas kebijakan sebagai “ apa saja yang hendak dilaksanakan atau  tidak  dilaksa nakan  oleh  pemerintah.” 7 Sedangkan Richard  Hofferbert mendefinisikan  sebagai  “ produk-produk  yang  kelihatan  dari  keputusan- keputusan  yang  diambil  oleh  tokoh-tokoh  yang  dapat  mengidentifikasikan diri dengan cita- cita masyarakat.” 8
Ensiklopedi Politika , menyebut bahwa kebijakan disebut dengan istilah “kebijaksanaan,”  yang  dalam  bahasa  Inggris  juga  disebut  dengan public policy , policy ataupun beleid , yaitu suatu kumpulan keputusan yang diambil
5 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam , (Bandung: Al- Ma’arif, 1980), hal. 87
6 Ahmad Arifi, Politik Pendidikan Islam , (Yogyakarta: Teras, 2010), hal. 41
7 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy , (Englewood Cliffs, New Jersey:  Prentice Hall, 1978), hlm. 3
8 Richard  I.  Hofferbert, The  Study  of  Public  Policy ,  (Indianapolis:  Bobbs-Merrill,  1974), hlm. 4
oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan- tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Pada umumnya, pihak yang membuat  kebijaksanaan  tersebut  sekaligus  mempunyai  kekuasaan  untuk melaksanakannya. 9
Edi  Suharto 10 ,  menyatakan  bahwa:  “kebijakan  adalah  suatu  upaya atau  tindakan  untuk  mempengaruhi  sistem  pencapaian  tujuan  yang diinginkan, upaya  dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu  berjangka panjang  dan  menyeluruh”. Secara  umum  terdapat  empat  faktor  yang mempengaruhi  kebijakan,  yaitu  lingkungan,  persepsi  pembuat  kebijakan mengenai  lingkungan,  aktivitas  pemerintah  perihal  kebijakan,  dan  aktivitas masyarakat perihal kebijakan. 11
Pengertian  lingkungan  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  kategori. Pertama , lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai, seperti  pola  pengangguran,  pola-pola  partisipasi  politik,  dan  urbanisasi. Kedua ,  lingkungan  di  dalam  pemerintah  dalam  arti  struktural,  seperti karakteristik birokratis, dan personil berbagai departemen dan karakteristik berbagai komisi, dan para anggota dalam badan perwakilan rakyat maupun dalam  arti  proses,  seperti  karakteristik  pembuatan  keputusan  di  berbagai departemen  dan  badan  perwakilan  rakyat. Ketiga ,  lingkungan  khusus  dari kebijakan  tertentu.  Suatu  kebijakan  akan  dipengaruhi  oleh  kebijakan  yang dibuat  sebelumnya.  Proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijakan  dibagi menjadi beberapa tahap, diantaranya yaitu: (1) politisasi suatu permasalahan (penyusunan agenda), (2) perumusan dan pengesahan tujuan dan program, (3)  pelaksaksanaan  program,  (4)  monitoring  dan  (5)  evaluasi  pelaksanaan program. 12
Setelah Presiden Soekarno turun dari tampuk kekuasaan, dan secara otomatis rezim Orde Lama juga berganti pemerinthan ke Orde Baru di bawah kepemimpinan  Soeharto.  Orde  ini  berlangsung  dalam  rentang  waktu  yang cukup  lama,  yaitu  kurang  lebih  32  tahun.  Rentang  waktu  tersebut  dalam peerjalanannya, pendidkan Islam juga mengalami berbagai macam kebijakan yang di satu sisi memberikan keuntungan kepada penyelenggara pendidikan di  bawak  Kementerian  Agama  untuk  melakukan  terobosan  dan pengembangan  dan  pembaharuan  pendidikan  pada  semua  jalur  dan tingkatan. Di sini lain, pemerintah juga membuat kebijakan dan aturan soal- soal pendidikan agama Islam masih belum sepenuhnya memberikan hak-hak yang sama dengan pendidikan umum.
Kebijakan  pemerintah  tentang  pendidikan  agama  juga  sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik. Misalnya: Terjadi ketegangan antara
9 Cheppy  Hari  Cahyono  dan  Suparlan  Alhakim, Ensiklopedi  Politika ,  (Surabaya:  Usaha Nasional, 1982), hlm. 170.
10 Edi  Suharto,  Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat,  (Bandung:  Refika Aditama, 2005), hal. 4.
11 Randal B. Ripley, Policy Analysis in Political Science , (Chicago: Nelson-Hal Publishers, 1985), hlm. 34-48
12 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 197-199.
PKI  dan  Tentara  Nasional  Indonesia  di  masa  akhir  kekuasaan  Soekarno, kelompok-kelompok  agama  (terutama  Islam  dan  Kristen)  memutuskan untuk  beraliansi  dengan  tentara.  Sejak  tahun  1961  hingga  akhir  kekuasaan Presiden  Soekarno, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipegang dua orang  Menteri.  Menteri  Pendidikan  Dasar  dipegang  oleh  Prijono,  seorang tokoh Murba yang dekat dengan PKI, sedangkan Menteri Pendidikan Tinggi dipegang  oleh  Sjarief  Tajeb,  seorang  tokoh  militer.  Dengan  dukungan kelompok  agama,  pada  akhirnya  Sjarief  Thajeb  dapat  mewajibkan pendidikan agama di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, meskipun UU Pendidikan 1950 tidak mewajibkan pendidikan Agama.
Kudeta  berdarah  30  September  1965  yang  gagal  telah  mengubah  arah politik  bangsa  Indonesia.  Dalam  perlawanan  terhadap  PKI  yang  dilakukan setelah  kudeta,  kaum  Muslim  dan  Kristen  bekerjasama  bahu  membahu dengan tentara. Pada sidang MPRS tahun 1966 diputuskan bahwa pendidikan agama  wajib  dilaksanakan  dari  tingkat  Sekolah  Dasar  hingga  Perguruan Tinggi.  Tetapi  konversi  besar  yang  terjadi  itu  disamping  menggembirakan bagi  sebagian  tokoh  agama,  juga  telah  menjadi  pemicu  bagi  timbulnya ketegangan dan konflik antara tokoh-tokoh Islam dan Kristen.

## III. Kebijakan Pendidikan Islam masa Orde Baru & Implikasinya
Zaman pemerintah Orde Baru, pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik,  dengan  titik  tekan  pada  pembangunan  ekonomi  yang  ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah,  angkatan  bersenjata,  dan  konglomerat.  Dengan  politik  yang bersifat  sentralistik  ini,  seluruh  masyarakat  harus  menunjukkan monoloyalitas  yang  tinggi,  baik  secara  ideologis,  politis,  birokrasi,  maupun hal-hal  yang  bersifat  teknis.  Dari  sisi  ideologi,  pendidikan  telah  cukup mendapat  tempat  dari  pendiri  bangsa,  terbukti  dengan  dimasukkannya pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam Pembukaan UUD 1945, yang notabene tidak dapat diubah dan dianggap sebagai landasan perjuangan bangsa yang sakral.
Pemerintahan  Orde  Baru    pada  masa  Presiden  Soeharto,  masalah pendidikan  nasional  telah  memperoleh  cukup  banyak  perhatian  dari  elite politik yang ada. Jika kita melihat sejarah, Bung Hatta misalnya. merupakan salah satu tokoh yang gencar menyuarakan pentingnya pendidikan nasional bagi  kemajuan  bangsa  sejak  zaman  kolonialisme,  toko-tokoh  Islam  lainnya seperti  Moehammad  Nastir,  juga  turut  serta  menyuarakan  pentingnya pendidikan.  Meskipun    kebijakan  pemerintahan  Orde  Baru  terhadap pendidikan  dengan  menerapkan  kewajiban  kepada  semua  warga  belajar untuk  mengikuti  penataran  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila sebagai paham dan doktrin  yang mesti dipraktekan oleh anak-anak hingga perguruan tinggi, dan   paham  dan doktrin oleh rezim pemerintahan Orde Baru agar mengakar pada benak anak-anak. Bahkan dari sejak Sekolah Dasar  sampai  pada  tingkat  Perguruan  Tinggi  diwajibkan  untuk  mengikuti
penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang berisi tentang hapalan butir-butir Pancasila.
Proses  indoktrinisasi  ini  tidak  hanya  menanamkan  paham-paham  Orde Baru,  tetapi  juga  sistem  pendidikan  masa  Orde  Baru  yang  menolak  segala bentuk  budaya  asing,  baik  itu  yang  mempunyai  nilai  baik  ataupun mempunyai  nilai  buruk.  Pendidikan  pada  masa  Orde  Baru  belum  menjadi prioritas  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  rakyat,  apalagi  untuk meningkatkan  sumber  daya  manusia  Indonesia,  tetapi  orientasi  pendidikan diarahkan  pada  penciptaan  semangat  persatuan  dan  kesatuan  dengan  titik tumpu  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  falsafah  berpendidikan  dengan mengutamakan  orientasi  kestabilan  politik  agar  semua  rakyat  itu  selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah.
Kebijakan  pendidikan  pada  masa  Orde  Baru  mengarah  pada penyeragaman, baik cara berpakaian maupun dalam segi pemikiran. Hal ini menyebabkan  generasi  bangsa  kita  adalah  generasi  yang  mandul. Maksudnya,  miskin  ide  dan  takut  terkena  sanksi  dari  pemerintah  karena semua tindakan bisa dianggap subversif. Tindakan dan kebijakan pemerintah Orde Baru-lah yang paling benar. Semua wadah-wadah organisasi baik yang tunggal  maupun  yang  majemuk  dibentuk  pada  budaya  homogen  bahkan partai politik pun dibatasi. Hanya tiga partai yang berhak mengikuti Pemilu. Namun, pada waktu itu tidak ada yang berani bicara. Masa itu tidak ada lagi perbedaan  pendapat  sehingga  melahirkan  disiplin  ilmu  yang  semu  dan melahirkan generasi yang latah dan penakut.
Pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru  pertumbuhan  ekonomi  tidak berakar  pada  ekonomi  rakyat  dan  sumber  daya  domestik,  melainkan bergantung pada utang luar negeri sehingga menghasilkan sistem pendidikan yang  tidak  peka  terhadap  daya  saing  dan  tidak  produktif.  Pendidikan  tidak mempunyai  akuntabilitas  sosial  karena  masyarakat  tidak  diikutsertakan dalam  merancang  sistem  pendidikan  karena  semua  serba  terpusat.  Dengan demikian,  pendidikan  pada  masa  itu  mengingkari  pluralisme  masyarakat sehingga sikap toleransi semakin berkurang, yang ada adalah sikap egoisme. Baru setelah muncul suatu “generasi baru” yaitu kelompok mahasiswa yang  tidak  lagi  mau  menerima  pandangan-pandangan  rezim  Orde  Baru mulailah  muncul  sikap  melawan.  Para  mahasiswa  mendobrak  rezim  Orde Baru  ini  dengan  memelopori  suatu  sikap  politik  yang  merupakan  ulangan dari  sikap  para  perintis  kemerdekaan,  yaitu  menentang  segenap kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. 13
Dibalik  kebijakan  pemerintah  Orde  Baru  tentang  pendidikan  dengan segala  dinamika  dan  fenomena  yang  menyelimuti  tersebut,  disatu  sisi perkembangan  pendidikan  Islam  masa  Orde  Baru  mendapat  tempat  yang positif dimata pemerintah, setahap demi setahap mengalami perkembangan yang  cukup  signifikan.  Di  antaranya  lembaga-lembaga  pesantren  mulai mendirikan  madrasah  dalam  sistem  pendidikannya.  Dalam  sistem  ini
13 Mochtar  Buchori, Peranan  Pendidikan  Dalam  Pembentukan  Budaya  Politik  Di Indonesia , dalam Quo Vadis Pendidikan Di Indonesia , (Yogyakarta: Kanisius, t.t), hlm. 29.
jenjang-jenjang  pendidikan  terbagi  menjadi  Ibtidaiyah,  Tsanawiyah,  dan Aliyah.  Sistem  madrasah  ini  mendorong  perkembangan  pesantren sehingga jumlahnya meningkat pesat. Pada tahun 1958/1959 madrasah juga memiliki kewajiban  melaksanakan  wajib  belajar  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban sama  seperti  sekolah  negeri.  Selanjutnya,  di  tahun  1965,  berdasarkan rumusan  Seminar  Pondok  Pesantren  di  Yogyakarta  disepakati  di  pondok pesantren  perlu  dimasukkan  pelajaran  keterampilan  seperti:  pertanian  dan pertukangan.
Keadaan  inilah  yang  mendorong  tokoh-tokoh  Islam  menuntut  agar madrasah  dan  pendidikan  keagamaan  dimasukkan  menjadi  bagian  dari sistem  pendidikan  nasional.  Reaksi  terhadap  sikap  pemerintah  yang mendiskriminasikan  menjadi  lebih  keras  dengan  keluarnya  Keputusan Presiden  No.  34  Tahun  1972,  yang  kemudian  diperkuat  dengan  Intruksi Presiden  No.  15  Tahun  1974.  Kepres  dan  Inpres  ini  isinya  dianggap melemahkkan  dan  mengasingkan  madrasah  dari  pendidikan  nasional. Bahkan  sebagian  umat  Islam  memandang  Kepres  dan  Inpres  itu  sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah yang sejak zaman penjajahan telah diselenggarakan umat Islam.
Munculnya  reaksi  keras  umat  Islam  disadari  oleh  pemerintah  yang kemudian  mengambil  kebijakan  untuk  melakukan  pembinaan  mutu pendidikan madrasah. Untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan umat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai kongkurensi Keputusan  Presiden  dan  Instruksi  Presideen  di  atas,  maka  pada  tanggal  24 Maret  1975  dikeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Tiga  Menteri (Menteri  Agama,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dan  Menteri  Dalam Negeri) No. 03 Tahun 1975.
SKB  ini  merupakan  model  solusi  yang  di  satu  sisi  memberikan pengakuan eksistensi madrasah, dan di sisi lain memberikan kepastian akan berlanjutnya  usaha  yang  mengarah  pada  pembentukan  sistem  pendidikan nasional  yang  integratif.  Dalam  SKB  tersebut  diakui  ada  tiga  tingkatan madrasah  yaitu  Ibtidaiyah,  Tsanawiyah,  dan  Aliyah  yang  ijazahnya  diakui sama  dan  setingkat  dengan  SD,  SMP,  dan  SMA.  Kemudian  lulusannya  dapat melanjutkan  ke  sekolah  umum  yang  setingkat  lebih  tinggi,  serta  siswanya dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.
Makna  SKB  Tiga  Menteri  ini  bagi  umat  Islam  adalah  pertama, terjadinya  mobilitas  sosial  dan  vertikal  siswa-siswa  madrasah  yang  selama ini  terbatas  di  lembaga-lembaga  pendidikan  tradisional  (madrasah  dan pesantren),  dan  kedua,  membuka  peluang  kemungkinan  anak-anak  santri memasuki  wilayah  pekerjaan  pada  sektor  modern.  Meskipun  demikian, bukan berarti SKB Tiga Menteri ini tanpa masalah. Melalui SKB Tiga Menteri ini  status  madrasah  disamakan  dengan  sekolah  berikut  jenjangnya. Komposisi kurikulum madrasah adalah 70 % mata pelajaran umum dan 30 % mata pelajaran agama. Efek penyamaan kurikulum ini adalah bertambahnya beban  yang  harus  dipikul  oleh  madrasah.  Di  satu  pihak  madrasah  harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya harus setaraf dengan standar yang
berlaku  di  sekolah.  Di  lain  pihak,  madrasah  sebagai  sekolah  agama  harus menjaga mutu pendidikan agamanya tetap baik.
Pada  masa  Orde  Baru,  pemerintah  melakukan  pembinaan  terhadap pesantren  melalui  Proyek  Pembangunan  Lima  Tahun  (Pelita).  Dana pembinaan  pesantren  diperoleh  dari  pemerintahan  terkait,  dari pemerintahan  pusat  hingga  daerah.  Tahun  1975,  muncul  gagasan  untuk mengembangkan  pondok  pesantren  dengan  model  baru.  Lahirlah  Pondok Karya Pembangunan, Pondok Modern, Islamic Centre , dan Pondok Pesantren Pembangunan. Kemudian banyak pesantren yang mendirikan sekolah umum dengan kurikulum sekolah umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan, pada  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Agama,  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Menteri  Dalam  Negeri  No.  03  Tahun  1975,  menetapkan  mata pelajaran umum sekurang-kurangnya sebanyak 70 % dari seluruh kurikulum madrasah. Banyak juga madrasah yang mendirikan perguruan tinggi seperti Pesantren Al- Syafi’iyah dan Pesantren Al -Tahiriyah. Kebijakan  pemerintah  Orde  Baru  mengenai  pendidikan  Islam  dalam konteks  madrasah  di  Indonesia  bersifat  positif  dan  konstruktif,  khususnya dalam  dua  dekade  terakhir  1980-an  sampai  dengan  1990-an.  Lembaga pendidikan  dikembangkan  dalam  rangka  pemerataan  kesempatan pendidikan  dan  peningkatan  mutu  pendidikan. 14 Pada  awal-awal  masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan  meningkatkan  kebijakan  Orde  Lama.  Pada  tahap  ini  madrasah  belum dipandang  sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional,  tetapi  baru sebagai lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan Menteri Agama.
Dekade  1970-an  madrasah  terus  dikembangkan  untuk  memperkuat keberadaannya.  Namun,  di  awal-awal  tahun  1970 – an  justru  kebijakan pemerintah  terkesan  berupaya  untuk  mengisolasi  madrasah  dari  bagian sistem  pendidikan  nasional.  Hal  ini  terlihat  dengan  langkah  yang  ditempuh pemerintah  dengan  mengeluarkan  suatu  kebijakan  berupa  Keputusan Presiden  Nomor  34  tanggal  18  April  tahun  1972  tentang  tanggung  jawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi keputusan ini mencakup tiga hal, yaitu:
1. Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan.
2. Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.
3. Ketua lembaga administrasi negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negri.
Perkembangan  pendidikan  agama  di  Indonesia  pada  masa  Orde  Baru ditandai  dengan  selesainya  bangsa  Indonesia  dalam  menumpas  G30  S/PKI (1965-1966).  Sejak  saat  itu  pula  pemerintah  Indonesia  semakin
14 Rossi, Pendidikan Islam Masa Orde Baru , http://coretan-rossi.blogspot.com/ 2011/
06/pendidikan-islam-masa-orde-baru.html, (diakses 19 Oktober 2011).
menunjukkan  perhatiannya  terhadap  pendidikan  agama,  sebab  disadari dengan bermentalkan agama yang kuatlah bangsa Indonesia akan terhindar dari  paham  komunisme.  Untuk  merealisasikan  cita-cita  tersebut,  sidang umum  MPRS  tahun  1966  berhasil  menetapkan  TAP  MPRS  No. XXVII/MPRS/1966  yang  membahas  tentang  Agama,  Pendidikan  dan Kebudayaan  pasal  1  menjelaskan ”Menetapkan  pendidikan  agama  menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas- universitas  negeri ”.  Dengan  demikian,  sej ak  tahun  1966  pendidikan  agama menjadi materi pelajaran wajib dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh Indonesia. TAP MPRS inilah yang menjadi landasan pertama  kali  bagi  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pengajaran  agama  di seluruh sekolah di Indonesia pada zaman Orde Baru.
Sedangkan  kurikulum  pendidikan  Islam  pada  masa  orde  baru mengacu  kepada  surat  keputusan  bersama  tiga  menteri  yaitu  menteri  P&K No.  299/u/1984  dengan  menteri  agama  no.  45  tahun  1984  yang  mengatur tentang  pengaturan  pemberlakuan  kurikulum  sekolah  secara  umum  dan kurikulum madrasah.
Secara  garis  besar  isi  SKB  tersebut  mengizinkan  lulusan  madrasah unstuck  melanjutkan  pendidikan  yang  lebih  tinggi  di  sekolah  umum.  TAP MPR No. II/TAP/MPR/1983 menyatakan diperlukannya penyesuaian sistem pendidikan  yang  sejalan  dengan  kebutuhan  sumber  daya  manusia  dan perkembangan  iptek.  Untuk  itulah  perubahan  kurikulum  sangat  diperlukan sebagai  upaya  unstuck  memperbaiki  penyelenggaraan  pendidikan  baik  di sekolah umum maupun sekolah madrasah.
Masa  Orde  Baru  ini  mencatat  banyak  keberhasilan,  di  antaranya adalah:
1. Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966).
2. Madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum.
3. Pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan.
4. Berdirinya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975.
5. Pelarangan  SDSB  (Sumbangan  Dana  Sosial  Berhadiah)  mulai  tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an.
6. Pemerintah  memberi  izin  pada  pelajar  Muslimah  untuk  memakai  rok panjang  dan  busana  jilbab  di  sekolah-sekolah  negeri  sebagai  ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka.
7. Terbentuknya  UU  No.  2  tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
8. Terbentuknya UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
9. Adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI).
10. Dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam.
11. Pendirian BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh).
12. Pemberlakuan  label  halal  atau  haram  oleh  MUI  bagi  produk  makanan dan minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis olahan.
13. Pemerintah  memfasilitasi  penyebaran  da’i  ke  daerah  terpencil  dan lahan transmigrasi.
14. Menyelenggarakan    M TQ  (Musabaqoh  Tilawatil  Qur’an) tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
15. Mengadakan peringatan hari besar Islam di Masjid Istiqlal atau di Istana Negara oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
16. Mencetak  dan  mengedarkan  mushaf  Al-Quran  dan  buku-buku  Agama Islam yang kemudian diberikan ke mesjid atau perpustakaan Islam.
17. Terpusatnya jama’ah haji di asrama haji.
18. Penayangan pelajaran Bahasa Arab di TVRI.
19. Berdirinya MAN PK (Program Khusus).
20. Mengadakan pendidikan pascasarjana untuk Dosen IAIN baik ke dalam maupun  luar  negeri.  Khusus  mengenai  kebijakan  ini,  Departemen Agama telah membuka program pascasarjana IAIN sejak 1983 dan join cooperation dengan  negara-negara  Barat  untuk  studi  lanjut  jenjang Magister maupun Doktor.
21. Berdirinya  Ikatan  Cendikiwan  Muslim  Indonesia  (ICMI)  sebagai lokomotif perubahan lahirnya kelas menengah umat Islam Indonesia.

## IV. Penutup
Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru berkembang dengan pesat seiring kepercayaan pemerintah orde baru di bawah Presiden Soeharto terhadap umat Islam. Implikasi terhadap kepercayaan pemerintah terhadap umat  Islam  tersebut  juga    sangat  terasa  dalam  bidang  pendidikan    dan pengajaran Islam yang juga turut bergerak maju dengan didukung berbagai kebijakan  dalam  bidang  pendidikan  terutama  dengan  berbagai  undang- undang  atau  pun  regulasi  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  pendidikan Islam,  diantaranya:  lahirnya  Surat  Keputusab  Bersama  (SKB)  Tiga  Menteri yang menyatakan bahwa alumni madrasah bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum. Sehingga kurikulum madrasah pun harus diseimbangkan dengan kurikulum sekolah umum.
Pada  masa  Orde  Baru  inilah  pendidikan  agama  menjadi  pelajaran wajib  mulai  dari  sekolah  dasar  (SD)  sampai  perguruan  tinggi,  berkembang dengan  munculnya  beberapa  program  pendidikan  Islam,    adanya  program pelatihan bahasa Arab yang disiarkan di TVRI, didirikannya MAN PK dan lain- lain.  Di  sisi  lain,  pemerintah  juga  melakukan  penyeragaman  dalam kurukulum  yang  memuat  kebijakan  tentang  Pedoman  Penghayatan  dan Pengamalan  Pancasila  (P-4)  untuk  diajarkan  kepada  semua  warga  negara Indonesia terlebih bagi warga belajar. Dan P4 ini sebagai satu-satunya model pengajaran  yang  diharapkan  semua  anak  dan  warga  belajar  memiliki  sikap dan watak kepribadian Indonesia.

## Bibliografi
Ahmad Arifin, Politik Pendidikan Islam , Yogyakarta: Teras, 2010. Coser,  et.al, Introduction  to  Sosiology ,  Florida:  Harcout  Brace Javanovich,1983.
Cheppy Hari Cahyono dan Suparlan Alhakim, Ensiklopedi Politika , Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
Edi  Suharto,  Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat,  (Bandung: Refika Aditama, 2005.
Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam , Bandung: Al- Ma’arif, 1980.
M. Natsir, Mencari Modus Vivendi Antarumat Beragama Di Indonesia , Jakarta: Media Dakwah, 1980.
Mochtar Buchori, Peranan Pendidikan Dalam Pembentukan Budaya Politik Di Indonesia ,  dalam Quo  Vadis  Pendidikan  Di  Indonesia ,  Yogyakarta: Kanisius, t.t.
Nursyirwan, Perkembangan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia  Setelah Kemerdekaan ,  Didaktika  Jurnal  Kependidikan  Vol.  4  No.  2  November 2009.
Ramayulis  dan  Samsul  Nizar, Filsafat  Pendidikan:  Telaah  Sistem  Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya, Jakarta: Kalam Mulia, 2009 Richard I. Hofferbert, The Study of Public Policy , Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1974.
Randal  B.  Ripley, Policy  Analysis  in  Political  Science ,  Chicago:  Nelson-Hal Publishers, 1985.
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , Jakarta: Grasindo, 1999. Rossi, Pendidikan Islam Masa Orde Baru , http://coretan-rossi.blogspot.com/ 2011/ 06/pendidikan-islam-masa-orde-baru.html, (diakses 19 Oktober 2011).
Thomas  R.  Dye, Understanding  Public  Policy ,  Englewood  Cliffs,  New  Jersey: Prentice Hall, 1978.
Thohir  Luth, M.  Natsir;  Dakwah  Dan  Pemikirannya ,  Jakarta:  Gema  Insani,
1999.
Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Bab I pasal 1 ayat 11-13).