## Research Article
Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Grobogan
Senno Yudhoyono 1* , Lita Tyesta A.L.W. 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * senno456@new@gmail.com

## ABSTRACT
In the midst of the high number of people with disabilities in Grobogan Regency which reached 9275 people, there are still people with disabilities who are treated in a discriminatory manner and have not achieved comprehensive social welfare for persons with disabilities. The Grobogan Regency government as part of the regional government is obliged to carry out government affairs related to basic services including in the social sector. The purpose of this research was to determine the government’s movement of the Grobogan Regency Social Service in carrying out  the  protection  function for  peoplewith  disabilities, and  what  obstacles  in  an  effort  to  provide  protection  for persons  with  disabilities.  The  research  method  used  is  juridical  normative,  namely  by  analyzing  the  problems based on the prevailing laws and regulations. The results of this study state that efforts to provide protection for persons  with  disabilities  include  the  Socialization  and  Routine  Meetings  of  the  Disability  Advocacy  Team  in Grobogan Regency, Batik Skills Training Activities for People with Disabilities, Development Activities for Joint Business Groups for Persons with Disabilities and Distribution of Assistance for Disabilities. The obstacles faced by the Grobogan Regency Social Service in implementing protection for persons with disabilities are as follows, the  first  obstacle  is  the  absence of  a  Grobogan  Regency  Regional  Regulation  that  regulates  persons  with disabilities, and the second obstacle is the lack of funds obtained by the District Social Service to fulfill requests for assistance with medical devices for persons with disabilities.
Keywords: Social Service Function; Persons with Disabilities; Grobogan Regency.

## ABSTRAK
Ditengah-tengah tingginya angka penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan yang “ mencapai angka 9275 jiwa,  masih  terdapat  penyandang  disabilitas  yang  diperlakukan secara  diskriminatif  dan  belum  tercapainya kesejahteraan  sosial  secara  menyeluruh  bagi  penyandang  disabilitas.  Pemerintahan  Kabupaten  Grobogan sebagai  bagian  dari  pemerintahan  daerah  wajib  melakukan  urusan  pemerintahan  yang  berkaitan  dengan pelayanan  dasar  termasuk  di  bidang  sosial.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan  oleh Dinas  Sosial  Kabupaten  Grobogan dalam menjalankan  fungsi  perlindungan bagi  penyandang disabilitas, dan kendala-kendala apa saja dalam upaya memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menyatakan, bahwa upaya-upaya dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas meliputi Sosialisasi dan Rapat Rutin Tim Advokasi Difabel Kabupaten Grobogan, Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Membatik Bagi  Difabel, Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas dan Penyaluran Bantuan Alat bantu Disabilitas. Kendala-kendala yang dihadapi  Dinas  Sosial  Kabupaten  Grobogan  dalam  melaksanakan  perlindungan  bagi  penyandang  disabilitas
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
adalah sebagai berikut, kendala yang pertama yaitu, belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, kemudian kendala yang kedua adalah minimnya dana yang ” didapat Dinas Sosial Kabupaten untuk memenuhi permohonan bantuan alat kesehatan penyandang disabilitas.
Kata Kunci: Fungsi Dinas Sosial; Penyandang Disabilitas; Kabupaten Grobogan.

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan Negara  Republik  Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  1945, maka urusan “ pemerintahan  yang  berkaitan  dengan pelayanan dasar  haruslah  dipenuhi (Syafiie,  2014).
Unsur pelayanan dasar yang berdasarkan Pasal 1 poin (6)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2016 tentang  Perangkat  Daerah  adalah  pelayanan  publik untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  warga  negara. Kemudian  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa  Tengah  Nomor  9  Tahun  2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa  Tengah mengenai unsur  pelaksana  urusan pemerintahan di  mana yang  menjadi  kewenangan daerah dilakukan oleh Dinas Sosial.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Grobogan terdapat 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan, salah  satunya  adalah  urusan  dalam bidang sosial sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Grobogan  Nomor  6 Tahun  2008  tentang Urusan  Pemerintahan  Yang Menjadi  Kewenangan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten  Grobogan. Kemudian  berdasarkan
Peraturan  Bupati  Grobogan  Nomor  55  Tahun  2016 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas  Sosial  Kabupaten  Grobogan,  dijelaskan mengenai  tugas  kepala  dinas  sosial  yakni  didalam Pasal 4 ayat (1) (Suhardin, 2007).
Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menjalankan urusannya berdasarkan  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan Bupati  Grobogan  Nomor  55  Tahun  2016  tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Pokok, Fungsi,  Uraian  Tugas  Jabatan  Dan  Tata  Kerja  Dinas Sosial  Kabupaten  Grobogan  memiliki  3  (tiga)  bidang pelayanan  yakni  Bidang  Perlindungan,  jaminan,  dan Penyuluhan  Sosial,  Bidang  Rehabilitasi  Sosial,  dan terakhir  Bidang  Pemberdayaan  Sosial  dan  Fakir Miskin.  Upaya  dalam  mensejahterakan  dan memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan termasuk didalam Bidang Rehabilitasi Sosial. ”
Tanggung jawab Negara dalam mengupayakan terwujudnya  tujuan  Negara  untuk  mencapai  suatu kesejahteran  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia dituangkan “ didalam  Pasal-Pasal  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  pada  Pasal 28A  sampai  dengan  Pasal  28J  mengenai  Hak  Asasi
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Manusia (Subechi, 2012), maka  secara  konstitusional hak asasi setiap warga negara dan seluruh penduduk Indonesia telah dijamin dan dilindungi tanpa terkecuali juga bagi para penyandang disabilitas. Kesejahteraan sosial  menurut  Pasal  1  ayat  (1)    Undang-Undang Nomor    11  tahun  2009 tentang  Kesejahteraan  Sosial yaitu kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material, spiritual,  dan  sosial  warga  negara  agar  dapat  hidup layak  dan  mampu  mengembangkan  diri,sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya termasuk dalam memberikan  perlindungan  terhadap kelompok minoritas  yang  ada  di  tengah  masyarakat  (Harjanti, 2011).
Memberikan  perlindungan  bagi  hak-hak yang melekat  bagi  penyandang  disabilitas  merupakan kewajiban  bagi  negara Indonesia  karena  salah  satu prinsip  yang  harus  dijalankan  oleh  negara  Indonesia sebagai  negara  hukum  haruslah  ada  jaminan perlindungan  bagi  hak-hak  asasi  manusia  (HAM). Kelompok  minoritas  dimanapun  berada  sangat  dekat dengan  perlakuan  diskriminatif (Asshiddiqie,  2010). Tindakan diskriminatif baik berupa perkataan maupun perbuatan. Salah satu bagian dari kelompok minoritas yang  ada  adalah  kelompok  penyandang  disabilitas. Kata  “penyandang”  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  diartikan  dengan  orang  yang menyandang  (menderita)  sesuatu,  kata  disabilitas merupakan  kata  bahasa  indonesia  yang  berasal  dari kata  serapan  bahasa  Inggris  disability  (jamak:
disabilities)  yang  berarti  cacat  atau  ketidakmampuan (ALW, 2015). ”
Kabupaten “ Grobogan  memiliki 9275  jiwa penyandang  disabilitias pada  tahun  2018 yang terdiri dari  tuna  daksa,  tuna netra,  tuna  rungu/wicara,  tuna grahita/mental,  tuna  laras  (eks  psykotik),  dan  cacat ganda  (fisik  dan  mental).  Sejumlah  9275  jiwa penyandang  Disabilitas  di  Kabupaten  Grobogan tersebar  di  19  kecamatan yang  ada  di  Kabupaten Grobogan.  Untuk  jumlah  penduduk  di Kabupaten Grobogan  pada  tahun  2017  adalah  1.352.429  (satu juta  tiga  ratus  lima  puluh  dua  ribu  empat  ratus  dua puluh Sembilan) jiwa.
Keberadaan  penyandang  disabilitas  di Kabupaten Grobogan yang begitu besar ini tentu perlu diperhatikan  oleh  Dinas  Pemerintahan  Kabupaten Grobogan  yang  bernama  Dinas  Sosial  yang berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Grobogan Nomor  15  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan Susunan Perangkat daerah menyebutkan bahwa Dinas Sosial  adalah  dinas  yang  berwenang  melaksanakan urusan  pemerintahan  di  bidang  sosial.  Karena  Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas Pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial (Ramadhani, & Matnuh, 2016).
Dinas  Sosial  Kabupaten  Grobogan dalam memberikan  perlindungan sosial  bagi  penyandang disabilitas menemui  berbagai  permasalahan, diantaranya permohonan  bantuan  sosial  dari penyandang  tuna  daksa  yang belum  semuanya
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 190-202
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
terpenuhi. Berdasarkan data  permohonan  alat  bantu tahun  2019  Dinas  Sosial  Kabupaten  Grobogan terdapat  5  orang  pemohon  yang  masing-masing bernama  Nur  Hikmah  Rahayuningsih,  Darwito,  dan Amat  Asnawi  yang  mengajukan  permohonan  kaki palsu pada  tanggal   14  Maret  2019,  dan dua lainnya bernama Aisyah Qur’ania dan Kusmin yang memohon bantuan  kursi  roda  pada  tanggal  09 Januari  2019. Namun dari kelima permohonan tersebut baru 3 orang pemohon bantuan kaki palsu yang mendapat bantuan yang terealisasi pada tanggal 2 Mei 2019, sedangkan untuk dua nama  pemohon  bantuan  kursi  roda  belum terealisasikan permohonannya. Disisi lain, masyarakat perlu  diberi  pengetahuan  mengenai  penyandang disabilitas  bukan  sebatas  mendapatkan  bantuan  dari Dinas Sosial, melainkan mendapat perlindungan sosial maupun bantuan hukum juga. ”
Pemahaman dan pemberian ruang kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih  sebatas  pada  retorika “ kebijakan  semata  yang belum dapat direalisasikan untuk memberikan hak dan keadilan  bagi penyandang  disabilitas  tersebut (Hidayatullah, &  Pranowo,  2018). Kondisi  difabel seharusnya tidak ” menjadi halangan bagi penyandang disabilitas  untuk  memperoleh  hak  hidup  dan mempertahankan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin  oleh  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011 tentang  Pengesahan Convention  On  The  Rights  Of Person With Disabilities (Surjono, 2016). Berdasarkan hal  tersebut, perlu  adanya  sebuah  optimalisasi  fungsi
dari  dinas  sosial  Kabupaten  Grobogan  dalam menjalankan  fungsi perlindungan  bagi  penyandang disabilitas. Berdasarkan  hal  tersebut, “ maka  timbul berbagai permasalahan antara lain: bagaimana upaya- upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Grobogan  dalam memberikan perlindungan  terhadap penyandang disabilitas  di  Kabupaten  Grobogan  dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan?
Beberapa  penelitian  sebelumnya  ada  yang membaha  mengenai  upaya  perlindungan  terhadap penyandang  disabilitas seperti  yang  ditulis  oleh  Arie Purnomosidie dengan artikelnya yang berjudul “Konsep Perlindungan  Hak  Konstitusional  Penyandang Disabilitas  di  Indonesia”  (Purnomosidie,  2017). Penelitian  tersebut  membahas  konsep  perlindungan secara  yuridis  konstitusional  terhadap  hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian lainnya yang  lebih  mengerucut  terkait  dengan  peran  dinas sosial  dalam  upaya  perlindungan  terhadap penyandang disabilitas yaitu seperti yang ditulis oleh Ni Nyoman Puspa Adnyani dan I Nyoman Surata dengan artikel  yang  berjudul  “Peranan  Dinas  Sosial  dalam Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng” (Adnyani, & Surata, 2019) serta yang ditulis oleh Sunit Agus Tri Cahyono dengan artikel yang berjudul “Penyandang Disabilitas: Menelisik  Layanan  Rehabilitasi  Sosial  Difabel Pada Keluarga Miskin” (Cahyono, 2017). ” Penelitian lainnya
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
yang  terkait  dengan  perlindungan  terhadap penyandang  disabilitas  yaitu  seperti  artikel  yang berjudul “Current Policy Refarding the Paraprofessional Role  and  Preparation  for  Working  With  Studies With Disabilities”  (Massafra, Gershwin,  &  Gosselin 2020) dan artikel dengan judul “The Effect of School Funding on  Opportunity  Gaps  for  Students  With  Disabilities: Policy and Context in a Diverse Urban District” (Cruz dkk, 2020).
Artikel-artikel “ tersebut hanya membahas upaya perlindungan  terhadap  penyandang  disabilitas  secara universal  atau  umum  tanpa  adanya  kajian  terhadap data-data yang ada di lapangan, sedangkan artikel ini membahas  secara  konkrit  terhadap  pelaksanaan perlindungan orang penyandang disabilitas berdasarkan keadaan nyata di lapangan melalui peran Dinas  Sosial  Kabupaten  Grobogan  beserta  kendala- kendala yang ada. Hal ini juga perlu dilakukan karena seringkali terdapat  perlakuan  diskriminatif terhadap penyandang disabilitas yang masih anak-anak,bahkan hal itu dilakukan oleh orang tua merekan sendiri karena merasa malu dengan kondisi fisik maupun mental yang diderita oleh anaknya itu sendiri (ALW, 2015b). ”

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitan  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif. Pendekatan  yuridis “ adalah  suatu  pendekatan  yang mengacu  pada  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  ,  sedangkan  pendekatan
normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder azas- azas  hukum  serta  studi  kasus  yang  dengan  kata  lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Soekanto, &  Mamudji,  2004).    Dalam  hal  ini permasalahannya terfokus pada Peraturan Perundang- Undangan  terkait  Pelaksanaan  Fungsi  Dinas  dalam Upaya  Perlindungan  Bagi  Penyandang  Disabilitas  di Kabupaten Grobogan.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  analitis  yaitu  dengan  menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hukum yang  menyangkut  permasalahan  di  atas  (Soekanto  & Mamudji,  2004).  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  analitis  sehingga  dapat  memaparkan sekaligus menggambarkan Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial  dalam  Upaya  Perlindungan  Bagi  Penyandang Disabilitas di Kabupaten Grobogan.
Metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis data  yang  terkumpul  dalam  penelitian  ini  adalah metode  analisis  kualitatif.  Penelitian  yuridis  normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan  serta norma-norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat (Soekanto, & Mamudji, 2004). ”
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Upaya-Upaya  yang telah dilakukan  oleh Dinas
Sosial Kabupaten Grobogan dalam menjalankan Fungsi  Perlindungan bagi  Penyandang Disabilitas.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Grobogan memiliki  kewajiban “ untuk  menyelenggarakan  upaya pemenuhan  kesejahteraan  sosial  bagi  penyandang disabilitas  yang  ada  di  Kabupaten  Grobogan.  Hal  ini merupakan  implementasi  dari  peraturan  perundang- undangan,  diantaranya  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial,  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang  Disabilitas,  dan  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak  Penyandang  Disabilitas,  Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  6  Tahun  2015 tentang Penyandang Disabilitas.
Pemenuhan  kesejahteraan  sosial  sangatlah dibutuhkan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali  bagi  penyandang  disabilitas,  agar  mereka juga  mendapatkan  hak  yang  sama  seperti  halnya warga  negara  yang  hidup  normal  tanpa  memiliki keterbatasan.  Penyelenggaran  kesejahteraan  sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 ayat (2)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 52  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  Bagi  Penyandang  Disabilitas dilakukan melalui :Rehabilitasi Sosial; Jaminan Sosial;
Pemberdayaan  sosial;  dan Perlindungan  Sosial (Adi, 2013).
Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam upayanya  untuk  menyelenggarakan  kesejahteraan sosial  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  konteks otonomi  daerah  dapat  mewujudkannya  dengan  salah satu  cara  yakni  pembentukan  peraturan  daerah, namun  dalam  kenyataanya  di  Kabupaten  Grobogan hingga  tahun  2019  belum  terdapat  peraturan  daerah yang  khusus  mengatur  mengenai  penyandang disabilitas. Walaupun pada tahun 2018 telah diajukan rancangan peraturan  daerah  tentang  Penyelenggaran Perlindungan Penyandang Disabilitas.
Penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  bagi penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang didasarkan pada Peraturan Bupati  Grobogan  Nomor  55  Tahun 2016  tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Pokok, Fungsi,  Uraian  Tugas  Jabatan  Dan  Tata  Kerja  Dinas Sosial Kabupaten Grobogan. Dinas Sosial Kabupaten Grobogan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Dinas  yang berkedudukan  dibawah  dan  bertanggung  jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Kabupaten  Grobogan  merupakan  unsur  pelaksana urusan  pemerintahan  di  bidang  sosial  hal  ini  sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Grobogan tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 190-202
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Kepala  Dinas  Sosial  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan  asas  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan di bidang Sosial meliputi  pemberdayaan sosial,  penanganan  warga  negara  migran  korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan  sosial,  penanganan  bencana,  dan pemeliharaan  taman  makam  pahlawan.  Didalam menjalankan  tugas  tersebut,  sesuai  dengan  Pasal  4 ayat (2) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas  Sosial  Kabupaten  Grobogan  Kepala  Dinas memiliki fungsi: Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial; Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan  di  bidang  sosial;  Pembinaan  dan pengendalian kegiatan di bidang sosial; Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang sosial;  Pengelolaan  kesekretariatan  Dinas;  dan Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati sesuai tugas dan fungsinya. ”
Salah satu fungsi kepala dinas yakni dalam hal perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, dalam hal ini  Kepala  Dinas  dapat  menentukan  kebijakan- kebijakan  dalam  rangka  menjalankan  serangkaian kegiatan-kegiatan  di  bidang  sosial,  termasuk  juga dalam  menentukan  kebijakan  anggaran  yang  dibagi sesuai  proporsi  masing-masing  bidang  yang  ada. Termasuk  juga  dalam  fungsi  ini  Kepala  Dinas  dapat mendisposisi surat kepada Kepala Bidang terkait untuk
menindaklanjuti  isi  dari  surat  yang  diberikan.  Bentuk perintah dalam disposisi surat yang diberikan diantara lain:  Memberikan  perintah  penyerahan  bantuan  kursi roda  bagi  penyandang disabilitas  yang  diberikan  oleh suatu  instansi  atau  pihak  lain  yang  diberitahukan secara  mendesak;  dan  memberikan  perintah  untuk menghadiri  sosialisasi-sosialisasi “ di  bidang  sosial yang diselenggarakan oleh instansi ataupun perangkat daerah  lain.  Seperti  sosialisasi  tentang  Hak  Asasi Manusia (HAM) (Pratiwi, 2015).
Tugas  dan  kebijakan  teknis  yang  berkaitan dengan kegiatan penyandang disabilitas maka akan di disposisikan ke Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang memiliki  tugas  pokok  melaksanakan  sebagian  tugas Kepala  Dinas  dalam  perumusan  kebijakan  teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial di Daerah (Soeparman, 2014).
Kegiatan-kegiatan  yang  terkait  dengan penyandang  disabilitas  yang  telah  diselenggarakan oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Grobogan  dalam  kurun waktu bulan November 2018 sampai November 2019, antara lain:
a. Sosialisasi  dan  Rapat  Rutin  Tim  Advokasi  Difabel Kabupaten Grobogan Tahun 2018
Kegiatan sosialisasi dan rapat tim advokasi yang diselenggarakan bagi KUBE PENCA (Kelompok Usaha Bersama  Penyandang  Cacat)  dan  Tim  Advokasi Difabel  Kabupaten  Grobogan  yang  susunan
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 190-202
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
keanggotaannya  terdiri  dari  unsur  instansi/SKPD, Perwakilan Difabel (Penyandang Disabilitas) dan tokoh masyarakat,  yang  tugas  dari  tim  advokasi  ini  sendiri adalah  melaksanakan  advokasi  dalam  upaya pemenuhan  kesetaraan  hak-hak  dan  kewajiban penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Grobogan. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang Kesejahteraan Sosial menjadi salah satu aturan yang mendasari  kegiatan  ini,  dimana  kegiatan  advokasi  ini merupakan  salah  satu  upaya  dalam  pelaksanaan perlindungan  sosial  sesuai  dengan  Pasal  14  ayat  (2) dimana  perlindungan  sosial  dilaksanakan  melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum. ” Kegiatan  sosialisasi  penyandang  disabilitas diikuti  oleh  5 (lima)  KUBE  Difabel  yang  berasal  dari Kabupaten  Grobogan  ,  berikut  adalah  5(lima)  KUBE tersebut  antara  lain:  1).KUBE  Barokah,  Desa Sambongbangi  Kecamatan  Kradenan,  yang  bergerak dalam bidang ternak kambing; 2). KUBE Mandiri, Desa Kronggen  Kecamatan  Brati, bergerak  dalam  bidang percetakan;  3). KUBE  Pancakarya,  Desa Sambongbangi  Kecamatan Kradenan  ,bidang  usaha mebelair;  4). KUDIFA  (Kelompok  Usaha  Difabel) Kecamatan Gubug, bidang usaha sembako; 5). KUBE Mekarsari, Desa Werdoyo Kecamatan Godong, bidang usaha konveksi.
Kegiatan  sosialisasi  disabilitas  dilaksanakan selama  2  (dua)  hari  yakni  pada  tanggal  05-06 November 2018 yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta  yang  bertempat  di  Gedung  Pertemuan  Dinas
Sosial kabupaten Grobogan Jalan Gajah Mada No.15 Purwodadi.  Maksud  adanya  sosialisasi  disabilitas  ini untuk meningkatkan pengetahuan, kesejahteraan, dan kemandirian bagi KUBE penyandang disabilitas untuk mempersiapkan  mereka  kembali  ke  masyarakat dengan ilmu yang telah dimiliki.
Kegiatan  berikutnya  yakni Rapat  Tim  Advokasi Difabel yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada tanggal  07-08  November  2018  bertempat  di  Gedung Pertemuan  Dinas  Sosial  kabupaten  Grobogan  Jalan Gajah  Mada  No.15  Purwodadi.  diselenggarakannya rapat  ini  juga  karena  adanya  Purna  Tugas,  Mutasi, Promosi  dan  pengisian  kekosongan  jabatan  di lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Grobogan,  juga karena  adanya  perubahan  terhadap  susunan  Tim Advokasi Difabel (TAD). Rapat Tim Advokasi Difabel ini bertujuan  untuk: 1). Menjalankan  Organisasi  dalam rangka  untuk  lebih  meningkatkan  pelayanan kesejahteraan  sosial  dan  kemanusiaan  dalam  rangka pemenuhan  hak-hak  dan  kewajiban kaum  difabel Kabupaten Grobogan; 2). Memberikan pelayanan dan penanganan  kaum  Difabel  sesuai  dengan  peraturan dan  norma-norma  yang  berlaku  berdasarkan  tugas pokok  bidangnya  di  instansi  masing-masing;  dan  3). Melaksanakan  program  kegiatan  dalam  rangka pemberdayaan sosial, Rehabilitasi sosial, perlindungan sosial  dan  jaminan  sosial  para  kaum  Difabel Kabupaten Grobogan.
b. Kegiatan  Pelatihan  Ketrampilan  Membatik  Bagi KUBE Difabel.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Pelatihan  ketrampilan  membatik  bagi    KUBE Difabel  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan bagi  Difabel    oleh  Dinas Sosial  Kabupaten  Grobogan yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  rasa  percaya  diri dan  kemandirian  bagi  penyandang  disabilitas  untuk persiapan  kembali  ke  masyarakat  dengan  keahlian yang  telah  dimiliki,  menumbuhkan  sikap  dan tanggungjawab  yang  baik  pada  diri  sendiri,  keluarga maupun masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana APBD Kabupaten Grobogan II Dinas Sosial.
Pelatihan  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  12 Maret  2019  yang  diikuti  oleh  50  (lima  puluh)  orang peserta  bertempat  di  Aula  Dinas  Sosial  kabupaten Grobogan Jalan Gajah Mada No.15 Purwodadi. Acara dibuka oleh Bapak Drs. Andung Sutiyoso,M.M. selaku Kepala  Dinas  Sosial  kabupaten  Grobogan  sekaligus memberikan  pengarahan  kegiatan,  kemudian  acara dilanjutkan teori dan praktek membuat kain batik, yang pandu  oleh  Narasumber  acara  ini  yakni  Ketua Kelompok  Usaha  Difabel  Kecamatan  Gubug Kabupaten Grobogan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak  ditemui  adanya  kendala  karena  telah  dilakukan koordinasi  dengan  baik  antar  Dinas  Sosial  dengan KUBE yang mengirimkan peserta dalam acara ini. c. Kegiatan  Pembinaan  Kelompok  Usaha  Bersama Penyandang Disabilitas Kabupaten Grobogan.
Kegiatan pembinaan Kelompok Usaha Bersama Penyandang  Disabilitas  dilanjutkan  Studi Referensi dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tangga 24 s/d 25  april  2019  yang  diikuti  oleh  50  orang  peserta,
pembinaan dilaksanakan di Gedung Gaia Cosmo Hotel Yogyakarta,  kemudian  untuk  Study  Referensi  di Yayasan  United  Celebral  Palsy  Roda  untuk Kemanusiaan  (UCP.RUK)  di  Jln.  Ipda  Tut  Harsono No.51  Muja  Muju  Umbulharjo  Kota  Yogyakarta. Kegiatan pembinaan ini berjalan dengan lancar tanpa ada  satu  penghambat  apapun, dan  dengan  adanya study  referensi  Dinas  Sosial  Kabupaten Grobogan  ke UCP.RUK diharapkan dapat menumbuhkan hubungan kerjasama yang baik sehingga dapat membantu dalam upaya  memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan. d. Penyaluran Bantuan Alat bantu Disabilitas.
Kegiatan ini termasuk dalam upaya perlindungan sosial  dalam  bentuk  bantuan  sosial,  Dinas  Sosial Kabupaten Grobogan melalui Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial  Penyandang  Disabilitas  melakukan  pendataan terhadap  penyandang  disabilitas  yang  mengajukan permohonan  bantuan  alat  bantu  disabilitas,  selain  itu juga  dilakukan  pencarian  pihak  ketiga  pemberi  alat bantu  bagi  penyandang  disabilitas.  Penyerahan  alat bantu  disabilitas  dilakukan  secara  langsung  kepada setiap penyandang disabilitas yang telah mendapatkan surat  rekomendasi  untuk  mendapatkan  alat  bantu disabilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Grobogan. ”
2. Kendala-kendala  yang dihadapi  Dinas  Sosial dalam  Pelaksanaan  Perlindungan  Penyandang Disabilitas di Kabupaten Grobogan
Dinas  Sosial  Kabupaten  Grobogan  dalam menyelenggarakan fungsinya dalam upaya
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 190-202
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
pemenuhan “ kesejahteraan  sosial  bagi  penyandang disabilitas  di  Kabupaten  Grobogan    masih  menemui kendala dan hingga saat ini kendala-kendala tersebut belum  dapat  diselesaikan  secara optimal.  Sesuai dengan penelitian  di  lapangan, maka  berikut  adalah kendala dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi Dinas  Sosial  Kabupaten  Grobogan  dalam melaksanakan  perlindungan  bagi  penyandang disabilitas, sebagai berikut:
a. Belum  adanya  Peraturan  Daerah Kabupaten Grobogan  yang  mengatur  mengenai  penyandang disabilitas.
Peraturan  Daerah  merupakan  salah  satu  jenis Peraturan Perundang-Undangan  dan  merupakan bagian  dari  sistem  hierarki  peraturan  perundang- undangan yang didasarkan pada Pancasila. Peraturan Daerah  juga  merupakan  salah  satu  instrumen  hukum yang  dapat  digunakan  dalam  menyelenggarakan Pemerintahan  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan otonomi  daerah.  Dalam  pelaksanaan  pemenuhan kesejahteraan  sosial  bagi  penyandang  disabilitas  di Kabupaten  Grobogan  yang  mengatur  khusus mengenai penyandang disabilitas agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang  disabilitas  bisa  optimal  (Istifarroh, & Nugroho, 2019).
Dinas  Sosial  Kabupaten  Grobogan  telah melakukan  upaya penyusunan Naskah  Akademik Peraturan  Daerah  Kabupaten  Grobongan  tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang
Disabilitas.  Penyusunan  naskah  akademik  telah disusun dan diajukan pada tahun 2018 namun masih terdapat beberapa hal yang masih harus dibahas dan revisi  pada  naskah  akademik  tersebut.  Hingga  waktu disahkannya  naskah  akademik  yang  diajukan,  maka Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam menjalankan upaya  kesejahteraan  sosial  bagi  penyandang disabilitas  akan  berpedoman  pada  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. ” b. Minimnya  dana  yang  didapat  Dinas  Sosial Kabupaten  untuk  memenuhi  permohonan  bantuan alat kesehatan penyandang disabilitas.
Dinas  Sosial  Kabupaten  Grobogan  dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan kesejahteraan  sosial  bagi  penyandang  disabilitas tentunya  memerlukan  alokasi  dana  yang  besar  untuk dapat  memberikan  pembinaan,  pemberdayaan,  dan juga bantuan sosial bagi 9275 (Sembilan ribu dua ratus tujuh  puluh  lima)  jiwa  penyandang  disabilitas  di Kabupaten Grobogan. Namun di Pemerintahan Daerah Kabupaten  Grobogan  sendiri  alokasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk memenuhi  hak  penyandang  disabilitas  masih dipandang  sebelah  mata  dan  dianggap  kurang  untuk melaksanakan  upaya  pembinaan  pemberdayaan,  dan khususnya  mencukupi  permohonan  alat  bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas.
Dinas  Sosial  Kabupaten  Grobogan Telah menyalurkan 280 (dua ratus delapan puluh) “ alat bantu pada  tahun  2018.  Dari  jumlah  tersebut  hanya  99
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
(Sembilan  puluh  Sembilan)  alat  bantu  yang  sumber dananya  berasal  dari  APBD  yang  dialokasikan  untuk Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas. Untuk 181  (seratus  delapan  puluh  satu)  alat  bantu  lainnya merupakan  bantuan  dari  Program  Dinas  Sosial Provinsi Jawa Tengah dan instansi/lembaga lain, yang mana program bantuan baik dari Dinas Sosial Provinsi Jawa  tengah  maupun  lembaga  lain  tersebut  belum tentu tiap tahun ada.
Penerima bantuan alat kesehatan sebanyak 280 orang terdiri  dari  penyandang  disabilitas yang mengajukan permohonan  alat bantu di tahun 2017 s/d 2018, untuk pemohon yang mengajukan ditahun 2018 belum semuanya terealisasikan di tahun 2018 karena minimnya jumlah dana yang dialokasikan untuk belanja alat  bantu  disabilitas.  Urutan  prioritas  pemberian  alat bantu  bagi  penyandang  disabilitas  sebagai  berikut  : Pemohon  yang  terlebih  dahulu  mengajukan permohonan; Tingkat kecacatan yang nilai lebih parah dan  membutuhkan  alat  bantu;  dan Kebutuhan  yang mendesak.
Dinas  Sosial  Kabupaten  Grobogan  disabilitas dalam  rangka  untuk  dapat  memenuhi  permohonan bantuan alat bantu bagi disabilitas dengan melakukan sosialisasi  dan  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  yakni instansi/lembaga,  komunitas  ,  maupun  perusahaan- perusahaan  daerah  di  kabupaten  Grobogan  tentang adanya 9275 penyandang disabilitas yang memerlukan alat  bantu  kesehatan.  Dengan  adanya  kerjasama antara  Dinas  Sosial  dengan  pihak  ketiga  tersebut
setidaknya  dapat  membantu  untuk  memenuhi permohonan  alat  bantu  kesehatan,  bantuan  yang diberikan  dari  pihak  ketiga  biasanya  berbentuk  alat bantu kesehatan sesuai data permohonan yang Dinas Sosial himpun, dan berupa dana yang diberikan tunai kepada  penyandang  disabilitas.  Pihak  ketiga  yang sering  memberikan  bantuan  alat  batu  ksehatan  yang disalurkan  melalui  Dinas  Sosial  kabupaten  Grobogan seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Polres Grobogan,  Yayasan  Anne  Aventie  Foundation,  Pusat Pengembangan  dan  Latihan  Rehabilitasi  Para  Cacat Bersumberdaya Masyarakat.

## D. SIMPULAN
Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam menjalankan fungsi perlindungan bagi  penyandang  disabilitas meliputi Sosialisasi  dan  Rapat  Rutin  Tim  Advokasi  Difabel Kabupaten Grobogan, Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Membatik  Bagi  KUBE  (Kelompok  Usaha  Bersama) Difabel,  Kegiatan  Pembinaan  Kelompok  Usaha Bersama  Penyandang  Disabilitas  Kabupaten Grobogan, Penyaluran Bantuan Alat bantu Disabilitas. ” Kendala-kendala  yang  dihadapi  Dinas  Sosial Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan perlindungan  bagi  penyandang  disabilitas adalah sebagai  berikut,  kendala  yang pertama yaitu,  belum adanya Peraturan Daerah “ Kabupaten Grobogan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas. Kemudian kendala  yang kedua yaitu,  Minimnya  dana  yang
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
didapat  Dinas  Sosial  Kabupaten  untuk  memenuhi permohonan  bantuan  alat  kesehatan  penyandang disabilitas.  Untuk  mengatasi  kendala  tersebut  upaya yang  telah  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten Grobogan,  yaitu:  Pertama,  menggunakan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas sebagai dasar hukum untuk melaksanakan perlindungan  bagi  penyandang  disabilitas  sebagi upaya  menjamin  kesejahteraan  sosial  bagi penyandang  disabilitas.  Kedua,  melakukan  sosialisasi dan  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  yakni instansi/lembaga,  komunitas,  maupun  perusahaan- perusahaan  daerah  di  kabupaten  Grobogan  tentang adanya  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Grobogan yang memerlukan bantuan. ”

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Adnyani,  Ni  Nyoman  Puspa.,  &  Surata,  I  Nyoman.
(2019).  Peranan  Dinas  Sosial  dalam Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak
Penyandang  Disabilitas  di  Kabupaten Buleleng. Kertha  Widya  Jurnal  Hukum,  Vol.7, (No.2), pp.42-55.
ALW,  Lita  T.  (2015b). Prospek  Perlindungan Penyandang  Disabilitas  Terhadap  Perilaku Diskriminatif  Di  Kota  Semarang. Masalah-
Masalah Hukum, Vol.44, (No.3), p.253.
Cahyono, Sunit Tri A. (2017). Penyandang Disabilitas:
Menelisik  Layanan  Rehabilitasi  Sosial  Difabel
Pada Keluarga Miskin. Jurnal Media Informasi Penelitian  Kesejahteraan  Sosial (MIPKS), Vol.41, (No.3), pp.239-253.
Cruz,  Rebecca.,  Lee,  Joon.,  Aylward,  Alexandra.,  & Voulgarides,  Catherine.  (2020).  The  Effect  of School  Funding  on  Opportunity  Gaps  for Students With Disabilities: Policy and Context in a Diverse Urban District. Journal of Disability Policy Studies, Vol.29, (Issue 2), pp.344-361. Surjono,  G. (2016).  Analisis  Terhadap  Hasil Penjelajahan  Sepuluh  Kota  Ramah  Difabel.
Jurnal PKS, Vol.15, (No.2), p.122.
Hidayatullah,  Nurrochman.,  &  Pranowo.  (2018).
Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan bagi Penyandang  Disabilitas. Jurnal  PKS,  Vol.17, (No.2), p.196.
Istifarroh,  &  Nugroho,  Widhi  Cahyo.  (2019).
Perlindungan  Hak  DisabilitasMendapatkan Pekerjaan  di  Perusahaan  Swasta  dan Perusahaan  Milik  Negara. Mimbar  Keadilan, Vol.12, (No.1), p.67.
Massafra,  Aimee.,  Gershwin,  Tracy.,  &  Gosselin,
Katrine.  (2020).  Current  Policy  Refarding  the Paraprofessional  Role  and  Preparation  for Working With Studies With Disabilities. Journal of  Disability  Policy  Studies,  Vol.29,  (Issue  1), pp. 294-310.
Purnomosidie,  A.  (2017).  Konsep  Perlindungan  Hak Konstitusional Penyandang  Disabilitas  di
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## Indonesia. Refleksi  Hukum;  Jurnal  Ilmu
Hukum, Vol.1, (No.2), pp.1-11.
Ramadhani,  M.,  &  Matnuh,  Sarbaini  Harpani.(2016).
Peran  Dinas  Sosial  Dalam  Penanggulangan Anak  Jalanan  Di  Kota  Banjarmasin. Jurnal Pendidikan  Kewarganegaraan, Vol.6,  (No.11),
p.969.
Soeparman,  S.  (2014).  Faktor  yang  Mempengaruhi Keberhasilan  Studi  Mahasiswa  Penyandang Disabilitas. Indonesian  Journal  of  Disability
Studies, Vol.1, (No.1), p.33.
Subechi,  I.  (2012).  Mewujudkan  Negara  Hukum Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1,
(No.3), p.201.
Suhardin,  Y.  (2007).  Peranan  Hukum  Dalam
Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat.
Jurnal  Hukum  Pro  Justitia,  Vol.25,  (No.3), pp.221-235.
Syafiie,  M.  (2014).  Pemenuhan  Aksesibilitas  bagi
Penyandang  Disabilitas. Inklusi; Journal  of Disability Studies, Vol.1, (No.2), p.2.

## ARTIKEL DALAM PROSIDING
Asshiddiqie,  J.  (2010).  Merawat  dan  Memenuhi

## Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara. In
Prosiding Lokakarya Nasional Komisi Nasional
Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan.  (p.32).
Jakarta: Komnas Perempuan.
ALW,  Lita  T.  (2015a).  Person  With  Disabilities Protection  Prospects Againts  Discriminatory
Behavior. Internasional  Conference  on  Ethics In Governance, Vol.84, (No.2), p.130.

## TESIS
Pratiwi,  Putu  D.  (2015). Perlindungan  Hukum  Bagi Pekerja  Penyandang  Disabilitas  (Studi  Kasus pada  Perusahaan  Swasta  di  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta).  Universitas  Gadjah Mada.

## BUKU
Adi, Isbandi R. (2013). Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial,  Pembangunan  Sosial,  dan  Kajian Pembangunan)  Suatu  Pengantar.  Jakarta: Rajawali Pers.
Harjanti,  Susi  D.  (2011). Negara  Hukum  dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bandung: PSKN FH UNPAD.
Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2004). Penelitian
Hukum  Normatif  Suatu  Tinjaua  Singkat. Jakarta:  Grafindo Persada.