## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration

## Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

## I Nengah Suriata
Stispol Wira Bhakti Denpasar
Email Correspondence: nengahsuriata1@gmail.com

## Abstract
General elections are a major work of the state which is held periodically every 5 (five) years. In the elections on February 14 2024 to elect the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI), the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI), the President and Vice President of the Republic of Indonesia, and to elect members of the Provincial Regional People's Representative Council (Provincial  DPRD),  Regency/City  Regional  People's  Representative  Council  (Regency/City  DPRD),  as  the implementation of people's sovereignty. To guarantee people's rights in the political field and legal certainty, the government regulates this in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (UU17/2017). Actions at every stage of holding elections can result in violations and criminal acts occurring in the jurisdiction of the Province of Bali, if supervision is not carried out it will result in the people's democratic party not running effectively and efficiently. This research method uses a normative legal research type method, with a statutory approach, namely Law 17/2017 as well as primary and secondary legal materials through literature studies that are appropriate to the problem. The results of this research show that election supervision has an effective character  for  the  realization  of  people's  sovereignty  in  the  implementation  of  democracy  in  Indonesia  and efficient  and  effective  supervision  of  future  elections  by  utilizing  information  technology  or  digitalization  in applying the Industrial Revolution 4.0.
Keynotes: character; election supervision; indonesian democracy; people's sovereignty

## Abstrak
Pemilihan  umum (Pemilu)  merupakan karya  besar  negara  yang dilaksanakan secara  periodik setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Pebruari 2024  untuk memilih  Dewan Perwakilan Rakyat    Republik  Indonesia  (DPR  RI),  Dewan  Perwakilan    Daerah  Republik  Indonesia  (DPD  RI),  Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan untuk melilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD  Provinsi),  Dewan  Perwakilan    Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  (DPRD  Kab/Kota),    sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Untuk  menjamin hak rakyat dalam bidang politik  dan kepastian hukum, maka pemerintah mengatur  dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU17/2017). Perbuatan  dalam  setiap  tahapan  penyelenggaraan  pemilu  bisa  terjadi    pelanggaran    dan  perbuatan  tindak pidana  yang terjadi  di wilayah hukum Provinsi Bali, jika  tidak dilakukan pengawasan mengakibatkan pesta demokrasi  rakyat  tidak  berjalan  secara  efktif  dan  efisien.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu UU 17/2017 serta bahan  hukum  primer  dan  sekunder  melalui      studi  kepustakaan  yang  sesuai  dengan  permasalahan.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pengawasan  pemilu  memiliki    karakter    yang    efektif  bagi  perwujudan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan pengawasan pemilu yang akan datang yang efisien dan efektif dengan memnfaatkan teknologi informasi atau digitalisasi dalam  mengaplikasikan Revolusi Industry 4.0
Kata kunci: ber kar akter ; pengawasan pemilu; demokr asi indonesia; kedaulatan r akyat
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
How  to  Cite : Suriata, I, N. (2023). Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8(2); 76- 84. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.8.2.2023.76-84
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 77
Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

## 1.  Pendahuluan
Pengawasan  Pemilihan  umum  (Pemilu)  melakukan  kegiatan    yang  berkaitan  dalam proses kepemiluan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu yang berwenang untuk mengadakan kegiatan kepengawasan yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu dari tingkatan wilayah terdiri dari Bawaslu Repoublik Indonesia yang mewilayah  seluruh  Indonesia,  Bawaslu  Provinsi  berwenang  melakukan  pengawasan  di tingkat provinsi, Bawaslu Kabupaten dengan ruang lingkupnya kabupaten/Kota. Sedangkan ditingkat  kecamatan  dilakukan  oleh  Panitia  Pengawasan  Pemilu  Kecamatan  (Panwascam), dan  ditingkat  desa  oleh  Panitia  Pengawas  Suara  (PPS).  Pengawasan  Pemilu    dalam  setiap tingkatan  menjadi  hal  yang  sangat  esensial  dalam  menjaga  kualitas  bagi  penyelenggara pemerintahan  kelak  nanti  calon  yang  berhasil  menduduki  jabatan  publik.        Kualitas pengawasan  pemilu    menjadi  tolok  ukur  keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan. Penyelenggaraan  pemerintahan  untuk  menciptakan  Visi  bangsa  Indonesia,  ketika  akan mendirikan Negara Indonesia yaitu bangsa yang sejahtera, adil dan makmur, sentosa, aman, tertib  sertra  gemah  ripah  loh  jinawi.  Sedangkan  misi  Negara  Indonesia  tertuang  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea ke 4  yaitu;  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta    menciptakan perdamaian  dunia  yang  berdasarkan  perdamaian  dan  kemerdekaan  abadi.    Pelaksanaan pemilu  dilakukan  setiap  5  (lima)  tahun  sekali  sebagai  pergantian  kepemimpinan  nasional secara  periodik.    Berbarengan  dengan  kegiatan  pemilu  tersebut  dilaksanakan  pengawasan pemilu.
Semenjak  Indonesia  Merdeka  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  pemilu  pertama  kali dilakukan pada tahun 1955 negara Indonesia diikuti oleh  banyak organisasi peserta pemilu. Kegiatan pemilu sebelumnya tidak dilaksanakan sehubungan dengan negara dalam keadaan darurat  dimana      dari  tahun  1945  sampai  dengan  tahun  1954    karena  penjajahan  kolonial Belanda  berusaha    ingin  kembali  menjajah  Indonesia.    Pada  tahun  1966  terjadi  peralihan dari  rezim  orda  lama  ke  rezim  orde  baru  maka  Pemilu  dilakukan  pada  tahun  1971,  tahun 1977,  tahun  1982,  tahun  1987,  tahun  1992,  tahun  1997  dilaksanakan  setiap  lima  tahun sekali. Namun pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang bersamaan itu juga terjadi krisis pemerintahan,  sehingga  terjadi  peralihan  kepemimpinan  nasional  dari  orde  baru  ke  orde reformasi. Akibat krisis pemerintahan maka diadakan pemilu ulang pada tahun 1999  yang diikuti oleh multi partai.
Pemilu dari tahun 1999, dilaksanakan secara periodik  5 (lima) tahun yaitu pada tahun 2004,  tahun  2009,  tahun  2014,  tahun  2019  dan  direncanakan  pemilu  dilaksanakan  pada tahun  2014  tepatnya  tanggal  14  Pebruari  2024  yang  diikuti  oleh  multi  partai.    Dalam pelaksanaan  pemilu  sekaranga  untuk  memilih    Dewan  Perwakilan  Rakyat    Republik Indonesia  (DPR  RI),  Dewan  Perwakilan    Daerah  Republik  Indonesia  (DPD  RI),  Presiden dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia,  dan  untuk  melilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota  (DPRD  Kab/Kota),    sebagai  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat.  Untuk    menjamin  hak rakyat  dalam  bidang  politik    dan  kepastian  hukum,  maka  pemerintah  mengatur    dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (UU17/2017). Berdasarkan asas, prinsip dan tujuan pemilu sesuai dengan Pasal 2 UU 17/2017 disebutkan asas  pemillu  berdasarkan  asas  langsung,umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Sedangkan Pasal  3  mengatur  prinsip  pemilu  yaitu  mandiri,  jujur,  adil,berkepastian  hokum,  tertib, terbuka,  proporsional,  professional,  akuntabel,  efektif,  dan  efisian.  Sedangkan  Pasal  4 menyebutkan  bahwa  tujuan  pemilu  meliputi:  (a)  memperkuat  system  ketatanegaraan  yang demokratis;  (b)  mewujudkan  pemilu  yang  adil  dan  berintegrasi;  (c)  menjamin  konsistensi pengaturan sistem pemilu; (d) memberikan kepastian hokum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan (e) mewujudkan pemilu yang efktif dan efisien.
Pemilu  yang  sering  diistilahkan  pesta  demokrasi  rakyat  memiliki  esensi
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 78
Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia mempertahankan  kekuasaan,  merebut  kekuasaan  dengan      menghalalkan  berbagai  cara. Menghalkan berbagai cara, tidak sesuai dengan asas, prinsip serta tujuan pemilu, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan atau kecurangan bahkan manipulasi  pada setiap tahapan pemilu.    Pemilu  yang  diikuti  oleh  organisasi    partai  politik.  Partai  politik  menurut    Jimly Asshiddigie,  bahwa,  pada  intinya  memiliki  kedudukan  ( status )  dan  peranan  ( role )  yang sangat penting dalam setiap system demokrasi. Sering disebutkan partai politik merupakan pilar demokrasi. Hajatan demokrasi dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Republik  Indonesia,  termasuk  wilayah  hukum  provinsi  Bali.  Penelitian  ini  terfokus  untuk mengetahui bagaimana pengawasan Pemilu yang berkarakter guna mewujudkan kedaulatan rakyat  dalam  pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia  dan  pengawasan  Pemilu  efisien  dan efektif mendatang.

## 2.  Metode
Metode  penulisan  Jurnal  ini  dipergunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang menitik  beratkan  kajian  norma  yang  ada  dalam  suatu  undang-undang  serta  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  atau statue  approach yaitu  Undang-undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu.  Penulis  juga  menggunakan  dengan  studi  pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## 3.  Hasil dan Pembahasan.

## Pengawasan Pemilu yang berkarakter dan perbuatan melawan hukum kegiatan pemilu
Pelaksanaan  Demokrasi  Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum, pada Buku kedua, penyelenggara pemilu terdiri Komisi Pemilihan Umum (KPU),  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP).  Pengawasan Pemilu yang berkarakter sesuai teori karakter  dimaknai keadaan diri seseorang  secara  kejiwaian  yang  meliputi  jujur,  berintegritas,tanggungjawab,disiplin, optimis,    rendah  hati,hormat,dan  loyalitas.  Sujamto  memberikan  pengertian  pengawasan adalah  proses  pengamatan  dari  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk  menjamin agar  supaya    semua  pekerjaan  yang  sedang  dilaksanakan  berjalan  sesuai  dengan  rencana yang telah ditentukan. Sedangkan I Nengah Suriata, memberikan makna  pengawasan yang menekankan  adanya  proses  kegiatan  melalui  tahapan-tahapan  dalam  melakukan  kegiatan yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh aparat pengawasan.  Pengawasan  dalam Pemilu merupakan kegiatan yang telah ditentukan perencanaan terlebih dahulu  sesuai tahapan yang telah ditentukan.
Karakter  berasal  dari  bahasa  Yunani, re  marka menandai  dan  memfokuskan bagaimana  mengaplikasikan  nilai  kebaikan  dalam  bentuk  tindakan    atau  tingkah  laku. Sedangkan  sesuai  dengan  KBBI    diartikan  sifat-sifat  kejiwaan,  akhlak  atau  budi  pekerti yang  menjadi  ciri  khas  seseorang.      Beberapa  literature  menyebutkan  bahwa  unsur-unsur penting dari karakter meliputi; jujur, berintegritas, tanggungjawab, disiplin, optimis,  rendah hati, hormat, dan loyalitas.  Pengawas pemilu yang berkarakter memiliki sifat-sifat perilaku atau  akhlak  mulia,  budi  pekerti,  kejujuran,  tanggungjawab,  disiplin,  selalu  optimis, memiliki  rendah  hati  serta  menghormati  sesame  dan  loyalitas  di  dalam  bertugas.  Pemilu yang  berkarakter  dapat  dilakukan  secara  transparan  dalam  setiap  tahapan    kegiatannya, hasilnya  pemungutan  suara  dapat  dipertanggungjawab  baik  secara  moral  dan  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  Pasal  97  UU  17/2017  melakukan  pencegahan  dan  penindakan  terhadap pelanggaran  pemilu  dan  penegakan  hukum  dalam  proses  pemilu.  Melakukan  tugas mencegah  terjadinya  praktek  politik  uang (money  politic ).  Penyelenggara  pengawasan pemilu  berkarakter dalam  mengemban kegiatan  yang telah direncanakan dapat  dilihat dari tugas, wewenang dan kewajibannya  berdasarkan Pasal 97 sampai dengan Pasal  100 , sesuai unsur-unsur  karakter.    Sedangkan  tugas  yaitu  mengkaji,  memeriksa  dan  memutuskan pelanggaran  administrasi  pemilu  serta  menindaklanjuti  hasil  pelanggaran  pengawasan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 79
Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pemilu.  Berdasarkan  Pasal  99  UU  7/2017,  Bawaslu  provinsii  berwewenang  : Memeriksa,dan mengkaji, dugaan pelanggaran pemilu, Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran  administrasi  pemilu,  Menerima  dan  menindak  lanjuti  laporan,  Menerima, memeriksa,  memediasi  atau  mengadjudikasi,  dan  memutus  penyelesaian  sengketa  proses pemilu.  Sesuai  Pasal  100  UU  7/2017,  Bawaslu  Republik  Indonesia  dan  berbanggai tingkatannya    berkewajiban  :  Bersikap  adil  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya; Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan  bawahannya;  Menyampaikan  hasil  pengawasan  kepada  Bawaslu  sesuai  dengan tahapan  pemilu  secara  periodik  dan/atau  berdasarkan  kebutuhan;  Menyampaikan  temuan dan  laporan  kepada    Bawaslu  berkaitan  dengan  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh KPU  Provinsi  yang  mengakibatkan  terganggunya  penyelenggaraan  terhadap  pemilu  di tingkat  provinsi;  Mengawasi  pemutahiran  dan  pemeliharaan  data  pemilih  secara berkelanjutan  yang  dilakukan  oleh  KPU  Provinsi  dengan  memperhatikan  data kependudukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  danMelaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perbuatan  Melanggar  Hukum    Dalam      Penyelenggaraan  Pemilu b erdasarkan  Buku Keempat  UU  7/2017  perbuatan  melanggar  hukum    meliputi  :  (1)  Pelanggaran  pemilu;  (2) Sengketa Pemilu; dan (3) Perselisihan Pemilu. Pelanggaran pemilu diatur dalam Pasal 454 sampai dengan Pasal 460 UU 7/2017.  Sedangkan Pasal 461 sampai dengan Pasal 465 UU 7/2017  tentang  Penyelesaian  Pelanggaran  Administrasi  Pemilu.  Pelanggaran  pemilu meliputi;  (1)  temuan  pemilu  dan  (2)  laporan  pelanggaran  pemilu.  Laporan  temuan  pemilu merupakan  hasil  temuan  aparatur  pengawasan  dalam  tingkatan  pengawasan  dan  laporan langsung  warga  negara  Indonesia  yang  mempunyai  hak  pilih  yang  disampaikan  secara tertulis dengan kelengkapan memuat yaitu nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan  tempat  kejadian  perkara,dan  uraian  kejadian.  Hasil  temuan  pengawasan  oleh  aparatur pengawas yang merupakan hasil pengawasan pemilu paling lama 7 (tujuh) hari, sedangkan laporan pelanggaran pemilu dari warga negara yang memiliki hak pilih disalaporkan selama 7 (tujuh) hari sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dari hasil  pengawasan  aktif  pengawas  dalam  berbagai  tingkatan  dan  laporan  Warga  Negara Indonesia  wajib  dikaji  terbukti  kebenarannya  wajib  ditindak  lanjuti  oleh  Bawaslu  dari berbagai tingkatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan yang diterima dan diregistrasi.Temuan dan pelanggaran sesuai dengan Pasal 455 UU 7/2017 mengenai temuan dan laporan  yang berkaitan kode etik dari penyelenggaran  pemilu.  Pelanggaran kode etik penyelenggara  pemilu  dapat  berupa  pelanggaran  administrasi  pemilu,  peraturan  terhadap peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  bukan  pelanggaran  pemilu  ,  bukan  sengketa pemilu  dan  bukan  tindak  pidana  pemilu,  diproses  oleh  Bawaslu  berbagai  tingkat  atasaan serta diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu  diatur sesuai dengan Pasal 456 sampai dengan Pasal Pasal 459 UU 7/2017 yang pada intinya menguraikan makna dari pelanggaran kode  etik  penyelenggara  pemilu.  Diuraikan  bahwa  pelanggaran  kode  etik  merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu  yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum  menjalankan  tugas  sebagai  penyelenggara  pemilu.    Penyelesaian  kode  etik dilaksanakan oleh DKPP, begitu pula pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP. Dalam mempedomani penyelesaian Kode Etik Penyelenggara Pemilu diatur lebih lanjut dalam Peraturan DKPP.  Tata cara pengaduan dan penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu  di  atur dalam Pasal  458 UU  7/2017 yang  dapat  diuraikan  pada  intinya  yaitu  pengaduan  dugaan  pelanggaran  kode  etik penyelegara pemilu  diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanya,  masyarakat,  dan/atau  pemilih  dilengkapi  dengan  identitas  pengaduan  kepada DKPP.  Pihak DKPP melakukan verivikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan, kemudian DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara pemilu 5 (lima) hari  sebelum  melaksanakan  siding  DKPP.  Dalam  hal  panggilan  pertama  pihak  DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan siding DKPP.  Dalam
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 80
Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia panggilan kedua tidak hadirnya penyelenggara pemilu, maka  sidang DKPP membahas dan menetapkan keputusan tanpa kehadiran penyelenggara pemilu  yang bersangkutan.  Sidang DKPP  harus  datang  sendiri  tanpa  mewakilkan  pihak  lain  dan  dapat  menghadirkan  saksi- saksi  serta  mengemukan  alas  an  pengaduan  atau  pembelaan  di  hadapan  sidang  DKPP. DKPP  mengambil  keputusan  setelah  melakukan  penelitian  dan/atau  verifikasi  terhadap pengaduan  tersebut,  mendengarkan  keterangan  saksi,  mendengarkan  pembelaan  serta mempertimbangkan  bukti  lainnya.    Sanksi  yang  diputuskan  DKPP  berupa  :  (1)  teguran tertulis;  (2)  pemberhentian  sementara  atau  pemberhentian  tetap  untuk  penyelenggara pemilu.  Putusan  DKPP  bersifat  final  dan  mengikat  serta  wajib  dilaksanakan  oleh penyelenggara pemilu.
DKPP  dapat  membentuk  Tim  Pemeriksa    ditingkat  daerah  untuk  memeriksa  dugaan adanya  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu  di  daerah.    Tim  Pemeriksa  tingkat daerah  meiliki  kewenangan  memeriksa  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  KPU Provinsi,  KPu  Kabupaten/Kota,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota.  Tim Pemeriksa  tingkat  daerah  terdiri  dari  DKPP,  KPU  Provinsi,  Bawaslu  Provinsi  dan  unsur masyarakat sesuai kebutuhan. Putusan sidang oleh Tim Pemeriksa dilakukan melalui siding pleno.
Pelanggaran  administrasi  pemilu   sesuai  Pasal  460  UU  7/2017  meliputi  pelanggaran terhadap  tata  cara,  prosedur,atau  mekanisme  yang  berkaitan  dengan  administrasi pelaksanaan  pemilu  dalam  setiap  tahapan  penyelenggaraan  pemilu  serta  tidak  termasuk tindak pidana pemilu  pelanggaran kode etik.  Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dilaksanakan  oleh  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  atas  pengaduan para  pihak  yang  diterima  Panwaslu  Kecamatan  setelah  dilakukan  pemeriksaan,  mengkaji dan  membuat  rekomendasi  atas  hasil  kajiannya  mengenai  pelanggaran  administrative pemilu  kepada  pengawas  pemilu  secara  berjenjang.  Pemeriksaan  oleh  Bawaslu,  Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka serta apabila diperlukan sesuai  dengan kebutuhan tindak lanjut  penanganan pelanggaran pemilu  Bawaslu,  Bawaslu Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dapat  melakukan  investigasi.  Bawaslu  Provinsi, Bawaslu  Kabupaten/Kota  wajib  menyelesaikan  pelanggaran  adminisytratif  pemilu  paling lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  temuan  dan  laporan  diterima  dan  diregistrasi. Putusan    dari    Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  berupa  :  (1)  perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, ataumekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  (2)  teguran  tertulis;(3)  tidak  diikutkan  pada  tahapan  tertentu  dalam penyelenggaraan  pemilu;  dan  (4)  sanksi  administrative  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Undang-Undang  ini.  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota    wajib menindaklanjuti  putusan  Bawaslu  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  tanggal  putusan dibacakan.    Pelanggaran  pemilu  terstruktur,  sistematis  dan  massif  (TSM),  maka  Bawaslu wajib    menerima,  memeriksa,  dan  merekomendasikan  pelanggaran  administrasi  pemilu paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  serta  pemeriksaannya  secara  terbuka  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Putusan  dimaksud  wajib  ditindaklanjuti  oleh KPU  paling  lambat  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak  diterbitkannya  putusan  Bawaslu.    Bagi Calon  Anggota  DPR,  DPD,DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota  dan  pasangan  calon yang  dikenai  sanksi    administrative  pembatalan  dapat  mengajukan  upaya  hokum  ke Mahkamah  Agung    (MA)  dalam  waktu  paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja  terhitung  sejak keputusan KPU ditetapkan serta MA wajib memutuskan paling lama 14 (empat belas( hari kerja, serta putusan MA bersifat final dan mengikat.
Sengketa Proses pemilu  diatur dalam Pasal 466  UU 7/2017 yang meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota.  Penanganan  permohonan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  sesuai  dengan  Pasal 467  UU  7/2017  yaitu  permohonan  penyelesaian  sengketa  pemilu  diterima  oleh  Bawaslu Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  akibat  dikeluarkan  putusan  KPU,  KPU  Provinsi,  dan KPU  Kabupaten/Kota  yang  dilakukan  oleh  peserta  pemilu.  Permohonan  dimaksud
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 81
Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia disampaikan  secara  tertulis  dan  paling  sedikit  memuat  (1)  nama  dan  alamat  pemohon;(2) pihak termohon; dan (3) keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/kotayang  menjadi  sebab  sengketa.  Permohonan  penyelesaian  sengketa  proses pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan  keputusan KPU, keputusan  KPU  provinsi,  dan/atau  keputusan  KPU  kabupaten/kotayang  menjadi  sebab sengketa.
Sengketa Proses Pemilu  diatur dalam Pasal  466  UU 7/2017  yang meliputi: sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  pemilu,  keputusan  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota.  Penanganan  permohonan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  dalam Pasal  467  UU  7/2017  disebutkan  bahwa  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu    menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,  KPU  provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota    yang  disampaikan  oleh  calon  peserta pemiludan/atau  peserta  pemilu.  Permohonan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu disampaikan  secara  tertulis  dan  paling  sedikit  memuat;  nama  dan  alamat  pemohon,  pihak termohon; dan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, keoutusan KPU Kabupaten/Kota yang  menjadi  sebab  sengketa.  Permohonan  penyelesaian  proses  sengketa  pemilu disampaikan  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  tanggal  penetapan      keputusan  KPU, keputusan  KPU  provinsi,  keoutusan  KPU  Kabupaten/Kota.  Sedangkan  penyelesaian sengketa proses pemilu  di Bawaslu dalam Pasal 468 UU 7/2017 bahwa Bawaslu, Bawaslu provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  berwenang  menyelesaikan  sengketa  proses  pemilu, dengan melakukan pemeriksaan, dan memutus paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian  sengketa    proses  pemilu    melalui  (1)  menerima  dan  mengkaji  permohonan penyelesaian  sengketa  proses  pemilu;    dan  (2)  mempertemukan  pihak  yang  bersengketa untuk  mencapai  kesepakatan melalui mediasi  atau musyawarah   dan mufakat,  dan apabila ada  keberatan  dapat  melakukan  proses  pemilu  melalui  adjudikasi.  Putusan  Bawaslu merupakan  putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat,  kecuali  putusan  terhadap  sengketa proses  pemilu  yang  berkaitan  dengan  (1)  verifikasi  partai  politik  peserta  pemilu;  (2) penetapan daftar calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan (3) penetapan pasangan calon.  Apabila tidak diterima penyelesaian sengketa proses pemilu seperti pada angkat (1), (2) dan (3) ditas maka para pihak dapat mengajukan upaya hokum kepada pengadilan tata usaha negara.
Perselisihan  hasil  pemilu    diatur  dalam  Pasal  473  UU  7/2017  meliputi  perselisihan antara  KPU  dan  peserta  pemilu  mengenai  penetapan  perolehan  suara  hasil  pemilu  secara nasional  yang  dapat  mempengaruhi  perolehan  kursi  peserta  pemilu.Khusus  penetapan perolehan  suara  hasil  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  nasional  meliputi perselisihan  penetapan  perolehan  suara  yang  dapat  mempengaruhi  penetapan  hasil  pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden.    Tata  cara  penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilu,  terjadi perselisihan  penetapan  perolehan  suara  hasil  pemilu  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi, DPRD  Kabupaten/Kota    dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  penetapan  hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

## Model Pengawasan Kepemiluan yang Efektif dan Efisien di Masa akan Datang
Teori  demokrasi  disebut  juga democration    teory. Menurut  H.  Salim  HS  dan  Erlies Septiana  Nurbani  ,  bahwa  demokrasi  merupakan  system  pemerintahan  yang  berasal  dari rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat.    Pengisian  jabatan  di  legislatif  dan  eksekutif ditentukan  oleh  partai  politik  melalui  seleksi-seleksi  calon  kemudian  diserahkan  kepada rakyat  untuk  memutuskan  melalui  pemilu.    Sadu  Wasistiono  dan  Yonatan  Wiyono, menyebutkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, terutama kekuasaan yang dijalankan oleh kelompok mayoritas, yang dipilih melalui pemilihan secara langsung  maupun  melalui  perwakilan  yang  dilaksanakan  secara  periodik.  Demokrasi menurut  Kisnu  Haryo,dkk    bahwa  demokrasi  bermakna  negara  yang  pemerintahannya
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 82
Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dibentuk  berdasarkan  kedaultan  rakyat,  dimana  kekuasaan  tertinggi  dalam  membuat keputusan  politik  harus  melibatkan  rakyat  demi  kepentingan  rakyat.  Master  Trainer  Hak Asasi  Manusia  Mabes  Polri  menyebutkan  bahwa  dalam  negara  demokratis  ada  dua komponen yang penting yaitu  tanggungjawab pemerintah dan partisipasi rakyat.
Negara  yang  pemerintahannya    demokratis  mengakui  memproleh  kewenangan  dari rakyat  untuk  memerintah  secara  legal  dan  sebaliknya  pemerintah  bertanggungjawab terhadap  rakyat  serta  mendorong  partisipasi  rakyat  dalam  system  pemerintahan.  Berkaitan dengan  itu,  sistem  pemilu  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  merupakan tanggungjawab  pemerintah  dalam  menciptakan  partisipasi  rakyat  agar  hasil  pemilu  yang diputuskan    sah  dan  berkepastian  hokum  serta  bermanfaat  bagi  rakyat.  Secara  filosofis pemilu  dilaksanakan    sebagai  sarana    perwujudan  kedaulatan  rakyat    untuk  menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945). Kedaulatan  rakyat  diartikan  rakyat  yang  berdaulat.  Rakyat  memiliki  kewenangan  atas pemerintahan.  Kekuasaan  pemerintahan  bersumber  dari  kehendak  rakyat.  Prinsip  dasar kedaultan rakyat menjadi konsep dasar demokrasi.
Dalam mewujudkan kedaulatan  Rakyat di  Indonesia dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ kedaulatan berdada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut  Undang-Undang  Dasar ”. Berkaitan  dengan  itu  maka  pemerintah  menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilu untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memproleh  dukungan    yang  kuat  dari  rakyat    dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan, menjalankan  fungsi  menyalurkan    aspirasi  rakyat,  membuat  undang-undang  sebagai landasan bagi semua pihak dalam menjalankan fungsi masing-masing. Sedangkan pemilihan langsung  Presiden  dan  Wakil  Presiden  untuk  memproleh  dukungan  kuat  rakyat  sehingga mampu  berfungsi  menjalankan  kekuasaan  pemerintahan  negara  dalam  rangka  mencapai tujuan negara dan cita-cita nasional.
Pada saat dewasa ini sering orang menyebutkan era globalisasi yang ditandai dengan revolusi  industry  4.0 . Revolusi  Industry  4.0 saat  ini  dipicu  oleh  kemajuan  pesat  dalam bidang  teknologi  dan  informasi  ,  telekomunikasi,  tansportasi  dan  trade  (perdagangan) Kekuatan  teknologi  tersebut  telah  mengubah  pola  pikir,  pola  tindak  masyarakat  dunia termasuk masyarakat Indonesia.  Masyarakat semakin terbuka dan dimasuki oleh nilai-nilai global yang menawarkan berbagai citra ideal yang didukung oleh komunikasi semakin serba cepat,  dan  teknologi  yang  menyatakan  kehidupan  manusia  dewasa  ini.  Era  globalisasi bergerak  dibidang  tiga  dimensi  yaitu  ekonomi,  kebudayaan  dan  politik.  Dalam  bidang dimensi  politik,  isu  yang  berkembang  dan  dihembuskan  adalah  demokrasi  dan  hak  asasi manusia.
Demokrasi Indonesia sebagai  wujud dari kedaulatan rakyat tidak akan meninggalkan sikap  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Menurut  C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil perwujudan  sikap  persatuan  dan  kesatuan  diwujudkan  dengan  menempatkan  kepentingan umum,  negara  dan  bangsa  diatas  kepentingan  pribadi  serta  golongan.  Dalam  sistem kepemiluan  saat  ini  di  Indonesia  dilaksanakan  melalui  demokrasi  langsung    yaitu  rakyat secara langsung menyalurkan suaranya melalui pemilihan umum untuk memilih DPR,DPD, DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota,    dan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Winarno berpendapat  bahwa  pemungutan  suara  melalui    demokrasi  langsung  telah  mendapatkan mandat  dari rakyat langsung dalam membuat keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan negara.
Kegiatan  kepemiluan  mencerminkan  makna  efektif  dan  efisien  yang  tidak  semata dinilai  besar  biaya  yang  dikeluarkan  pemerintah.  Memang  saat  ini  pemilu  sebagai perwujudan demokrasi yang dinilai maha tidak diefisienkan dengan berbagai cara, asalkan tidak  merusak  nilai-nilai  demokrasi.  Suharizal  menyebutkan  bahwa  pemilu  tidak  dibuat
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 83
Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia lebih  efisien  dan  efektif  dikhawatirkan  sumber  daya  pemerintah  lebih  banyak  terkuras membiayai prosedur demokrasi semata dan melupakan substansi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan atas uraian tersbut tersebut diatas, maka kedepan diperlukan pelaksanaan Pengawasan demokrasi melalui pemilu dengan menerapkan teknologi informasi komunikasi dengan  membuatkan  aplikasi    penerimaan  pengaduan  atas  pelanggaran,  sengketa  proses pemilu  dan  perselisihan    hasil  pemilu.  Pelaksanaan  pemeriksaan,  dan  sidang  pleno  dapat dilakukan secara luring dan daring.

## 4.  Simpulan
Berdasarkan atas uraikan makalah diatas dapat diberikan simpulan dan saran sebagai berikut; Pengawasan pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan memperhatikan karakter bagi aparatur  pengawas  dalam  berbagai  tingkatan  pengawasan.  Karena  melalui  penerapan karakter tersebut akan menjamin kualitas demokrasi efektik dan efisien,  tumbuh  partisipasi masyarakat  dan  mampu  menjadi  warga  negara  Indonesia  yang  baik.Pengawasan kepemiluan  dimasa  depan  dalam    era  rovulusi  4.0  melalui  perkembangan  teknologi informasi,  komunikasi  yang  berkembang  saat  ini  untuk  memudahkan  warga  negara Indonesia  dalam  menyampaikan  setiap  pengaduannya  kepada  penyelenggara  pemilu  yaitu dengan penerapan digitalisasi melalui pembuatan  sistem aplikasi pengawasan pemilu.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  Jimly,  2007, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi ,  Buana Ilmu Populer, Jakarta.
Aris, Mohammad Syaiful, Hukum Pemilu, Filosofi dan Peinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945.
Haryo, KIsnu dkk, 2016, Politik , Lemhannas RI Jakarta.
Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009, Hukum Tata Negara Indoesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Kansil, C.S.T dan Christine S.t. Kansil, 2011, Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara , Rineka Cipta Jakarta.
Master Trainer Hak Asasi Manusia Mabes Polri, 2006, Hak asasi Manusia untuk Polri , Mabes Polri, Jakarta.
Marliasaray,  Nur,  2019, Kajian  Teori  Karakter ,  diakses  http:  //  repository.  radenintan.  ac.
Id /5973 /3/ BAB%20II .pdf, pada hari Sabtu 20 Mei 2023, pukul 11.39 wita https://www.djkn.kemenkeu.go.id. Diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 05.25.
Sujamto, 1986, Beberapa Pebngertian di Bidang Pengawasan ,Ghalia Indonesia, Jakarta.
Suriata,  I  Nengah,  2022, Pengawasan  Gubernur  Dan  Kesejahteraan  Rakyat  Di  Daerah ,  Udayana Press University, Denpasar.
Salim, H. HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis , Raja Grapindo Persada.
Suharizal, 2012, Pemilukada Regulasi,Dinamika, dan Konsep Mendatang , Rajagrafindopersada, Jakarta..
Tim Prima Pena, tanpa tahun, Kamus bBesar Bahasa Indonesia (KBBI), Gita Media Press, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 75.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  Lembaran  Negara  Republik
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 84
Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109
Wasistiono,  Sadu  dan  Yonatan  Wiyono,  2009, Meningkatkan  Kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah , Fokusmedia, Bandung.
Winarno,  2007, Pendidikan  Kewarganegaraan ,  Panduan Kuliah  di Perguruan Tinggi,  Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.