PANCASILA DAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA:

## MANIFESTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERGAMA KOTA JAYAPURA

## Amirullah 1
Jayapura.amir01@gmail.com
Eko Siswanto 2
Siswantoeko44@yahoo.co.id
Syaiful Muhyidin 3
syaifulreog@yahoo.com
Athoillah Islamy 4
athoillahislamy@yahoo.co.id

## Abstrak:
Konflik  antar  umat  beragama  yang  pernah  terjadi  berkepanjangan  di  Jayapura  telah padam  dan  menjelma  menjadi  kehidupan  yang  damai.  Salah  satu  perangkat  yang berkontibusi besar dalam perubahan progresif tersebut, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Jayapura. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi nilai- nilai Pancasila dalam strategi pembinaan kerukuanan umat bergama oleh FKUB Kota Jayapura. Penelitian kualitatif berupa studi kasus ini menggunakan pendekatan analisis normatif-empiris-filosofis.  Data  primer  diambil  dari  informasi  lapangan  melalui observasi, wawancara. Sementara data sekunder diambil dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan objek pokok pembahasan. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif- analitik. Sementara itu, teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi  data.  Hasil    penelitian  menunjukan manifestasi  nilai-nilai  pancasila  dalam peran FKUB Kota jayapura dapat dipetakan menjadi tiga strategi besar. Pertama, nilai ketuhanan,  kemanusiaan,  dan  persatuan  dalam  dialog  tokoh  agama  dengan  tokoh masyarakat . Kedua,  nilai  demokrasi  permusayawaratan  dalam  menampung  dan merekomendasikan  aspirasi  keagamaan  dan  kemasyarakat  sebagai  kebijakan pemerintah.  Ketiga,  nilai  keadilan  universal  dalam  sosialisasi  kebijakan  pemerintah tentang  kerukunan  umat  beragama. Implikasi  teoritik  dari  penelitian  ini  menunjukan bahwa  pelbagai  nilai  sosial  dan  keberagamaan  yang  termuat  dalam  Pancasila berkontribusi besar dalam membina kerukunan hidup antar umat beragama .
Kata kunci: Pancasila, Forum Kerukunan Umat Beragama, Jayapura
1 Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
2 Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
3 Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
4 Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

## Abstract
The inter-religious conflict that has been going on for a long time in Jayapura has been extinguished  and  transformed  into  a  peaceful  life.  One  of  the  tools  that  made  a major contribution to this progressive change, namely the Jayapura City Religious Harmony Forum (FKUB). This study intends to identify the values of Pancasila in the strategy of fostering religious harmony by FKUB Jayapura City. This qualitative research is a case study  using  a  normative-empirical-philosophical  analysis  approach.  Primary  data  is taken from field information through observation, interviews. Meanwhile, secondary data are  taken  from  various  scientific  literatures  that  are  relevant  to  the  main  object  of discussion. The nature of this research approach is descriptive-analytic. Meanwhile, data analysis techniques include data reduction, data presentation, and data verification. The results show that the manifestation of Pancasila values in the role of the Jayapura City FKUB can be mapped into three major strategies. First, the values of divinity, humanity, and unity in dialogue between religious leaders and community leaders. Second, the value of  deliberative  democracy  in  accommodating  and  recommending  religious  and community aspirations as a government policy. Third, the value of universal justice in the socialization  of  government  policies  regarding  religious  harmony.  The  theoretical implication of this research shows that various social and religious values contained in Pancasila make a major contribution to fostering inter-religious harmony.
Keywords : Pancasila, Religious Harmony Forum, Jayapura

## A. Pendahuluan
Salah satu faktor dominan yang sering diasumsikan sebagai pemicu konflik sosial politik  di  tengah  masyarakat,  yakni  faktor  kepentigan  pragmatis  individu  maupun kelompok  yang  dibungkus  dengan  pelbagai  doktirn  ajaran  agama. 5 Terlepas  benar  apa tidak, pada ranah realitas empiriknya, tidak sedikit ditemukan konflik sosial-politik yang terlihat berlindung di balik bendera kesakralan agama. 6 Pelbagai konflik umat beragama yang  pernah  terjadi  di  Jayapura  Papua  misalnya,  eksistensi  agama  yang  seharusnya menjadi  medium  integrasi  kehidupan  sosial  justru  menjadi  elemen  disintegrasi  sosial. Bahkan  faktor  elemen  agama tersebut  semakin menguat  ketika  bercengkarama  dengan kepentingan politik pragmatis yang ada. 7
5 Sintha Wahjusaputri, “Religion Conflicts In Indonesia Problems And Solutions,” Sociology Study, Vol. 5, No. 12 (2015): 931.
6 Mohamad  Takdir,  M.  Musthafa,  Rozinah  As,    “ The  Dynamics  Of  Religious  Conflict  In  Indonesia: Contestation  And  Resolution  Of  Religious  Conflicts  In  The  New  Order  Age,” Al-Adyan  :Journal  Of Religius Studies , Vol 2, No 2 (2021) :103.
7 Idrus Al Hamid, Irwan Abdullah , Zainal Abidin Bagir, “Ketegangan Politik Lokal: Konstruksi Konflik Agama Tanah Papua,” Journal Of Government And Politic Vol.4 No.2 (2013): 409.
Namun demikian, penting diiketahui  ragam konflik antar umat beragama yang pernah  berkepanjangan  di  Jayapura  telah  surut  dan  meredam. 8 Pernyataan  demikian dikuatkan  oleh  wajah  kehidupan  masyarakat  Jayapura  saat  ini  yang  harmonis  dan memancarkan  pesona  perdamaian.  Kondisi  demikian  tidak  terlepas  dari  kesadaran kolektif  masyarakat  Jayapura  untuk  menjaga  keharmonisan  dalam  kehidupan  sosial bermasyarakat dan beragama. Kesadaran tersebut semakin menguat ketika kota Jayapura dilengkapi  berbagai  perangkat  perekat  umat.  Salah  satu  perangkat  yang  berkontibusi besar,  yakni  Forum  Kerukunan Umat  Beragama (FKUB) kota Jayapura. Terbentuknya FKUB Kota Jayapura berdasarkan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, dan Peraturan Gubernur Papua No. 135 Tahun 2007 tentang FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi Papua dan  Kabupaten/Kota  Se-Papua  menjadi  elemen  kuat  yang  mendukung  pemeliharaan kerukunan umat beragama. 9
Terlepas peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Jayapura, penting kita sadari bahwa sebagai masyarakat beragama, masyarakat Jayapura sejatinya memiliki  memiliki  norma-norma  sosial  kemasyarakatan  yang  universal. 10 Norma universal  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari  nilai-nilai  agama  yang  mendukung terciptanya  kerukunan  di  lingkungan  mereka. 11 Hal  demikian  setidaknya  juga  dapat ditemukan  dalam  dua  agama  besar  yang  dianut  masyarakat  Jayapura,  yakni  Islam  dan Kristen. 12 Pada  konteks  Islam  misalnya,  terdapat  misi  ajaran  universal  berupa menebarkan  kasih  sayang  kepada  seluruh  kehidupan  alam  ( rahmatan  lil  alamin ). 13 Manifestasi  atas  universalisme  ajaran  Islam  tersebut  melintasi  ruang,  waktu,  bahasa maupun  kelompok  manusia  apapun. 14 Se perti  halnya,  nilai  musyawarah,  keadilan  dan
8 Amirullah, Kasjim Salenda,  Nurman  Said,  Abdul  Wahid  Haddade,  “ Estabilishing  Harmony  Between Religions By The Religious Harmony Forum In Papua The Land Of Peace Maqasid Syari’Ah Perspective,” Jurnal Diskursus Islam, Vol.8, No.1 (2020):21
9 Muh. Anang Firdaus , “Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jayapura,” Jurnal Diskursus Islam Volume 2 Nomor 1(2014): 4.
10 McKay R, Whitehouse H, Religion and Morality," Psychol Bull . 141(2) (2015):447,
11 Ni Made Ruastiti, Merajut Kerukunan Di Jayapura (Mimika Baru, Penerbit Aseni, 2020), 4-5
12 Hasse Jubba1, Irwan Abdullah , Mustaqim Pabbajah , Suparto  Iribaram4 , Zaenuddin Hudi Prasojo5 , Zuli  Qodir.  “The  Display  Of  Religious  Symbols  In  Public  Space:  The  Contestation  Of  Muslim  And Christian Identities In Jayapura, Papua,” Humanities And Social Sciences Reviews Vol.8, No.1 (2020):642.
13 Athoillah  Islamy,  “Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid”  (Disertasi,  Pascasarjana  Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 114.
14 Wahyudin,  Ahmad  Taufiq,  Athoillah  Islamy,  “Nilai  Sosial  Keberagamaan  Islam  dalam  Moderasi Beragama,” Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah Vol.3, No.2 (2021): 287.
kemashlahatan sosial. 15 Tidak hanya itu, juga terdapat ajaran toleransi ( tasamuh ) yang berkolerasi  erat  dengan  ajaran  Islam  beruppa  persaudaraan  sesama  muslim  ( ukhuwah islamiah ),  sesama  tanah  air  ( ukhuwah  watoniah ),  dan  sesama  manusia  ( ukhuwah insaniah ). 16 Berbagai  nilai  universal  ajaran  Islam  tersebut  dapat  menjadi  nilai  sosial profetik  dalam  segala  aspek  kehidupan  sosial  keberagamaan,  bahkan  sosial-politik  di Indonesia. 17 Begitu juga dalam ajaran Kristen. Ajaran Yesus terkait toleransi berupa sikap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ajaran universal agama Kristen demikian dapat ditemukan dalam Matius 22:39. 18
Tidak sekedar pertimbangan etik normatif-teologis di atas, masyarakat Jayapura sebagai  bagian  wilayah  negara  Indonesia  dengan  memiliki  ragam  latar  belakang kehidupan yang memiliki ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 19
Keberadaan  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  telah  memuat  berbagai  nilai  universal tersebut dapat membentuk karakter kehidupan keberagamaan dan sosial yang moderat. 20
Terlebih  sebagai  nilai  dan  landasan  paradigmatik  dalam  upaya  meralisasikan  integrasi bangsa. 21 Tidak terkecuali dalam mewujudkan kerukunan kehidupan umat beragama di tengah kemjemukan hdiup di Indonesia, seperti halnya di Jayapura.
Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam strategi pembinaan kerukuanan umat bergama yang dimplementsikan oleh FKUB Kota Jayapura. Pnelitian ini penting dilakukan. Mengingat masih saja ditemukan konflik sosial  antar  umat  beragama  di  pelbagai  daerah  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih, baik teoritik maupun  praktik terkait  strategi  pembinaan  kerukunan  umat  bergama  melalui  implementasi  nilai-nilai Pancasila.  Meski  demikian  penulis  menyadari  bahwa  terdapat  berbagai  penelitian
15 Athoillah Islamy, “Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia,” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 6, no. 1 (2021): 61.
16 Ali  Ahmad  Yenuri  et  al.,  “Paradigma  Toleransi  Islam  Dalam  Merespons  Kemajemukan  Hidup  Di Indonesia:(Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq),” POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan 2, no. 2 (2021): 141.
17 Athoillah Islamy, Paradigma Sosial Profetik dalam Kode Etik Politik di Indonesia,” Asy-Syar’iyyah dan Perbankan Islam , Vol.5, No.2 (2020): 155.
18 Rikardo  Dayanto  Butar-Butar,  Ester  Lina  Situmorang,  Jabes  Pasaribu,  Manahan  Uji  Simanjuntak, “Pengajaran  Tuhan  Yesus  Mengenai  Toleransi  Dan  Implementasinya  Ditengah  Masyarakat  Majemuk,” Real Didache : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Vol 4, No 1 (2019):93.
19 Mirwan Fikri Muhkam, Sukri Badaruddin, “Religious Pluralism in the Framework of Pancasila Ideology,” Al-Bayyinah Volume 5 No. 2(2021):129-130.
20 Donny  Khoirul  Azis  et  al.,  “Pancasila  Educational  Values  in  Indicators  Religious  Moderation  in Indonesia,” FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 7, no. 2 (2021): 231.
21 Anang Dony Irawan, “Nationalism In A State Based On Pancasila,” Pelita , Vo.5, No.2 (2020): 133.
sebelumnya  yang  telah  mengeksplorasi  maupun  mengidentifikasi  gejala  konflik  umat beragama  di  Jayapura  dengan  pelbagi  fokus  dan  perspektif  masing-masing.  Namun berdasarkan penelusuran penulis, penelitian terkait strategi atau peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jayapura dalam meredam konflik umat beragama masih relatif  sedikit.  Meski  demikian,  penulis  berhasil  menemukan  beberapa  penelitian sebelumnya  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  objek  pokok  penelitian  ini,  antara  lain sebagai berikut.
Penelitian Muh. Anang Firdaus (2014) menuturkan bahwa kondisi dan karakter masyarakat Kota Jayapura yang harmonis, toleran, terbuka dan dinamis telah mendukung sekaligus membantu peran FKUB Kota Jayapura dalam merealisasikan kerukunan umat beragama  di  Jayapura.  Tidak  hanya  itu,  adanya  sikap  kesadaran  masyarakat  Jayapura yang  menjunjung  tinggi  toleransi  terhadap  eksistensi  agama  orang  atau  kelompok  lain yang  ada  menjadi  modal  sosial  yang  strategis  dalam  memecahkan  persoalan  sosial bersama  yang  ada. 22 Kemudian Amirullah, Kasjim Salenda,  Nurman  Said,  dan  Abdul Wahid  Haddade  (2020)  dalam  penelitianya  menyatakan  keberadaan  FKUB  dalam membangun  kerukunan  umat  beragama  dalam  perspektif  Hukum  Islam  menunjukan upaya dalam merealisasikan beerbagai orientasi pensyariatan hukum Islam, seperti halnya menjaga kemaslahatan eksistensi agama,  jiwa, dan akal dalam kehidupan manusia yang majemuk. 23 Berikutnya, penelitian oleh Sabara dan E l ce Yohana Kodina (2020). Meski tidak  menyoroti  secara  sepesifik  peran  FKUB  Jayapura,  akan  tetapi  dalam  penelitian tersebut mengatakan bahwa berbagai prinsip nilai yang menjadi landasan paradigmatik oleh  pelbagai  kelompok  Islam  dalam  membina  kerukunan  hidup  umat  beragama  di Jayapura, antara lain prinsip moderasi dan inklusivisme Islam yang paralel dengan misi Islam  sebagai  ajaran  yang  menebar  kasih  sayang  kepada  kehidupan  seluruh  alam (r ahmatan lil alamin). 24
Berpijak dari berbagai penelitian di atas belum ditemukan penelitian yang fokus dalam mengidentifikasi manifestasi nilia-nilai Pancasila pada peran FKUB Kota Jayapura
22 Muh. Anang Firdaus, “Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Di Jayapura,” Jurnal Diskursus Islam Volume 2 Nomor 1(2014 )32
23 Amirullah, Kasjim Salenda,  Nurman  Said,  Abdul  Wahid  Haddade,  “ Estabilishing  Harmony  Between Religions By The Religious Harmony Forum In Papua The Land Of Peace Maqasid Syari’Ah Perspective,” Jurnal Diskursus Islam, Vol.8, No.1 (2020):21
24 Sabara, E l ce Yohana Kodina, “Religious Harmony In The Thought And Practice Of Islamic Religious Groups In Jayapura,” Harmoni :Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 19 no.2 (2020): 297.
dalam mewujudkan umat beragama. Fokus inilah yang kemudian dapa menjadi distingsi sekaligus novelty dari berbagai penelitian yang sudah ada sebelumnya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian kualitatif  berupa  studi  kasus  ini  menggunakan  pendekatan  analisis normatif-empiris-filosofis dalam mengungkap nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam berbagai  strategi  penangangan  konflik  umat  bergama  yang  dilakukan  oleh  FKUB Jayapura.  Data  primer  diambil  dari  informasi  lapangan  melalui  observasi,  wawancara. Sementara data sekunder diambil dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan objek pokok  pembahasan,  antara  lain  buku,  jurnal,  tesis  maupun  disertasi.  Sifat  pendekatan penelitian  ini  deskriptif-analitik.  Dalam  langkahnya,  penulis  mendokumentasikan berbagai  data  literatur  terkait  objek  pokok  penelitian.  Sesudah  data  terkumpul,  tahap berikutnya, yakni teknik analisa data. Pada teknik analisia data ini ada tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data (penarikan kesimpulan).

## C. Hasil dan Pembahasan
Pancasila  :  Landasan  Paradigmatik  dalam  Mewujudkan  Peradaban  Kehidupan Sosial di Tengah Kemajemukan Indonesia
Keberadaan  Pancasila  bagi  kehidupan  masyarakat  Indonesia  telah  menjadi ideologi,  pedoman  dan  juga  pandangan  hidup  yang  penting  dimanifestasikan  dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis. Hal demikian disebabkan Pancasila telah menjadi identitas sekaligus kepribadian masyarakat Indonesia. 25 Pada sub bab  pembahasan  ini,  akan  diuraikan  nilai-nilai  falsafah  yang  termuat  dalam  Pancasila. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.
Sila Pertama , berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menyatakan bangsa Indonesia  merupakan  bangsa  yang  relius,  beragama,  dan  bangsa  yang  berketuhanan. Dengan  kata  lain,  Indonesia  merupakan  negara  yang  mmenjunjung  nilai-nilai  agama bukan  negara  sekular.  Pernyataan  demikian  secara  praksis  dapat  dilihat  dalam  realitas empiriknya  bahwa  terdapat  pluralitas  agama  yang  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia.
25 Purwito  Adi,  “Pembudayaan  Nilai-Nilai  Pancasila  Bagi  Masyarakat  Sebagai  Modal  Dasar Pertahanan Nasional NKRI,” Jurnal Moral Kemasyarakatan 1, no. 1 (2016): 39.
Konsekuensi  dari  keragaman  tersebut  juga  berimplikasi  pada  pentingya  mewujudkan nilai etis toleransi antar umat bergama di Indonesia. 26
Sila  Kedua ,  berbunyi  K emanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab .  Sila  tersebut mengandung pentingnya kesadaran masyarakat Indonesia agar menjunjung tinggi nilai- nilai  kemanusiaan.  Konsekuensinya  wajib  dapat  menghormati  hak  dan  martabat  antar sesama manusia, saling menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab. 27
Sila  Ketiga, berbunyi Persatuan  Indonesia .  Sila  ini  memuat  pesan  pentingnya masyarakat  Indonesia  untuk  menjaga  semangat  persatuan  dan  nasionalisme.  Sebagai komitmen  bersama,  nilai,  semangat  dan  sikap  persatuan  harus  dapat  senantiasa diwujudkan demi terciptanya kemaslahatan kehidupan sosial bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan konstitusi tujuan negara untuk memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh isinya dengan semangat persatuan.
Sila Keempat , berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan . Pesan nilai dalam sila keempat mengamanatkan masyarakat  Indonesia  agar  dapat  newujudkan  sistem  kehidupan  berbegara  yang  yang demokratis,  yakni  sistem  pemerintahan  yang  menjadikan  kedaulatan  diserahkan sepenuhnya  kepada  rakyat.  Dengan  kata  lain,    masyarakat  diberikan  ruang  untuk bermusywarah serta bermufakat dalam mencari solusi persoalan bersama.
Sila  Kelima ,  berbunyi Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia .  Sila kelima  ini    mengandung  makna  bahwa  setiap  warganegara  berhak  mendapatkan perlakuan  secara  adil  apapun  latar  belakangnya.  Perwujudan  dari  sila  kelima  tersebut dapat berwujud penegakan hukum melalui asas keadilan tanpa keuangan serta jabatan, terhindar  dari  tekanan  fisik,  mental,  maupun  tekanan  dari  pihak  asing  dan  lain sebagainya. 28 Dalam  hal  ini,  berbagai  nilai  luhur  dalam  Pancasila  harus  dijadikan landasan  utama  pada  pembentukan  peraturan,  hukum  maupun  perundang-undangan  di Indonesia. 29
26 Wendy  Anugrah  Octavian,  “Urgensi  Memahami  Dan  Mengimplementasikan  Nilai-Nil a i  Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa,” Jurnal Bhinneka Tunggal Ika 5, no. 2 (2018): 125.
27 Damanhuri et al., “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa,” Untirta Civic Education Journal 1, no. 2 (2016): 189.
28 Octavian,  “Urgensi  Memahami  Dan  Mengimplementasikan  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa,” 126–27.
29 Ferry  Irawan  Febriansyah,  “Keadilan  Berdasarkan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Filosofis  Dan  Ideologis Bangsa,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 25 (2017): 2.
Penting diketahui bahwa kelima sila dalam Pancasila di atas merupakan kesatuan organis  yang  utuh.  Pesan  nilai  yang  termuat  dalam  masing-masing  sila  sejatinya  tidak dapat didikotomikan. Dengan kata lain, semua pesan nilai yang termuat dalam Pancasila memiliki relasi integratif dalam mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. 30
Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, maka pelbagai nilai dan cita luhur bangsa Indonesia yang termuat dalam pancasila menjadi representasi modal nilai sosial yang kuat. Tidak terkecuali menjadi acuan nilai bagi kerukunan dan toleransi di tegah pluralitas kehidupan umat beragama di Indoneisa. Pelbagai prinsip berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial sudah semestinya mesti menjadi visi bersama bagi tiap sendi kehidupan berbangsa. Melalui pelbagai nilai tersebut dengan mudah akan terjalin kehidupan harmoni agama, politik, sosial, budaya, dan  juga  ekonomi. 31 Atas  dasar  inilah  kelima  sila  dalam  Pancasila  seyogyanga  dapat menjadi landasan paradigmatik dalam segala pembentukan norma sosial, budaya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak terkecuali dalam strategi pembinaan kerukunan umat beragama oleh FKUB Kota Jayapura yang menjadi objek inti pembahasan pada penelitian ini.

## Struktur  Kelembagaan  Forum  Kerukunan  Umat  Bergama  (FKUB)  di  Kota Jayapura
Adapun struktur kelembagaan FKUB di kota Jayapura mengacu pada ketentuan KMA No 1 tahun 2006 yang meliputi ketentuan, sebagai berikut. Pertama, keanggotaan FKUB meliputi para tokoh agama setempat. Jumlah anggota FKUB Provinsi maksimal 21 orang. Sementra itu, jumlah anggota FKUB Kabupaten atau Kota maksimal 17 orang. Kedua , komposisi keanggotaan  FKUB  Prov &  Kab/Kota ditetapkan  atas perbandingan jumlah pemeluk agama setempat degan bentuk representasi minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yg ada di Prov dan Kab/Kota. Kemudian setiap FKUB dipimpin oleh satu orang  ketua,  dua  orang  wakil  ketua,  satu  orang  sekretaris,  satu  orang  wakil  sekretaris. Semuanya dipilih melalui musyawarah anggota.
30 Adi, “Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI,” 40.
31 Febri Hijroh Mukhlis, “Teologi Pancasila:  Teologi Kerukunan Umat Beragama,” Fikrah:  Jurnal Ilmu Aq idah dan Studi Keagamaan Volume 4 Nomor 2, (2016): 185.
Sementara itu,  FKUB Kota Jayapura berkantor di Abepura Kota Jayapura sejak tahun  2017  dengan  berbagai  kegiatannya  bertekat  untuk  mewujudkan  kerukunan antarumat beragama di Kota Jayapura. Berikut susunan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2017-2022 Kota Jayapura, sebagai berikut. 32
Ketua
: Pdt. Willem F.Itaar, S.Th., MH.
Wakil Ketua I : H. Kahar Yelipele, M.Pd.I. Wakil Ketua II: R.D. Andreas Trismadi, PR.
Sekretaris : Dr. Eko Siswanto, M.HI.
Wakil Sekretaris       : Yohanes Nahak, S.Ag.
Anggota: Pdt. Lucky Matui, S.Th., MM.
Pdt. Betuil Karubaba, S.Th., MM.
Pdt. Yesaya Dimara, S.Th.
Pdt. Jantje Suruan Hendrikus Harun, S.Ag. Ida Bagus Suta Kertya, M.Si. Pdt. Johanis R. Leleuly, SM.Th., SH. Muh. Said, HK., SH. Pdt. Marten Maury, S.Th. Sukaryanto, S.IP.
Pdt. Jasmani Pdt. Moses Pulalo, M.Th.

## Dimensi Nilai-nilai Pancasila dalam Peran FKUB Kota Jayapura dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Kendatipun banyak asumsi di tengah masyarakat Indonesia  yang menolak adanya keterkaitan identitas agama dan etnis sebagai cika bakal lahirnya pelbagai bentuk konflik umat  beragama  yang  terjadi  pelbaga  daerah  latar  belakang  munculnya  konflik  di Indonesia.  Namun  pada  realitas  empiriknya,  semangat  keberagamaan  dan  semangat etnisisme  menjadi  elemen  pendukung  yang  berperan  besar  dalam  memicu  terjadinya
32 Surat  Keputusan  (SK)  Walikota  Jayapura  Nomor  126  Tahun  2017  tentang  Penunjukan/Pengangkatan Dewan Penasehat dan Pengurus FKUB Kota Jayapura Periode 2017-2022.
pelbagai konflik tersebut. Hal demikian menunjukan bahwa relasi antar agama dan etnik di Indonesia berpotensi besar dalam melahirkan ragam konflik sosial di tengah kehidupan masyarakat.  Kondisi  tersebut  meniscayakan  peran  aktif  seluruh  elemen  masyarakat, terlebih peran pemerintah melalui pelbagai kebijakannya, baik pemerintah lokal maupun pusat. 33 Pentingnya  peran  tersebut  seabagaimana  yang  diejawantahkan  oleh  Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jayapura yang manjadi objek pokok dalam pembahasan penelitian ini.
Secara yuridis-normatif, eksistensi FKUB di Kota Jayapura mendapat dukungan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama.  Kemudian  Surat  Keputusan  (SK)  Walikota Jayapura Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Dewan Penasehat dan  Pengurus  FKUB  Kota  Jayapura  Periode  2017-2022.  Pelbagai  landasan  normatif yuridis  sebagaimana  yang  disampaikan  Willem  F.  Ittar  selaku  Ketua  FKUB  Kota Jayapura. Ia menuturkan bahwa  FKUB di Kota Jayapura, adalah forum kerukunan umar beragama yang dibentuk oleh masyarakat dan di fasilitas oleh pemerintah dalam rangka membangun,  menjaga.  memelihara,  dan  memberdayakan  umat  beragama  untuk kerukunan  dan  kesejahteraan.  Keberadaannya  sangat  bermanfaat  dalam  menjawab persoalan umat dan dijamin oleh peraturan dan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum. 34
Berdasarkan  analisis  penulis  anifestasi  nilai-nilai  pancasila  dalam  peran  FKUB Kota  jayapura  dapat  dipetakan  menjadi  tiga  strategi  besar.  Pertama,  nilai  ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan dalam dialog tokoh agama dengan tokoh masyarakat . Kedua, nilai demokrasi permusayawaratan dalam menampung dan merekomendasikan aspirasi keagamaan  dan  kemasyarakat  sebagai  kebijakan  pemerintah.  Ketiga,  nilai  keadilan universal  dalam  sosialisasi  kebijakan  pemerintah  tentang  kerukunan  umat  beragama masyarakat. Penjelasan lebh lanjut  sebagai berikut.
33 Muh. As’ad, “Kehidupan Keagamaan dan Budaya Masyarakat di Kota Jayapura Provinsi Papua,” Jurnal "Al-Qalam" No. xx Tahun xiii Edisi Juli - Desember (2007):85
34 Willem F. Ittar (52 tahun), Ketua FKUB Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 Maret 2019.

## Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Persatuan dalam Dialog Tokoh Agama dengan Tokoh Masyarakat
Tujuan diselenggarakan dialog bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat oleh FKUB  Kota  Jayapura,  yakkni  untuk  memahami  permasalahan  dalam  pengembangan kegiatan kerukunan umat beraga, di Kota Jayapura. 35 Kegiatan dialog tokoh agama dan tokoh  masyarakat  tersebut  dilaksanakan  secara  kelompok  kemudian  dikonsultasikan kepada seluruh stakeholder tokoh-tokoh  kemasyarakatan, maupun dari pihak luar FKUB di Kota Jayapura seperti tokoh pemuda dan para akademisi. Salah satu tahap pelaksanaan program dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung  sudah sering dilakukan adalah evaluasi yaitu  tindak lanjut sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian pelaksanaan dialog, mengetahui kendala waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk merefleksi tindakan yang akan datang.
Pada  ranah  praksisnya,  dalam  dialog  tersebut,  para  tokoh  agama  dan  tokoh masyarakat  diberikan  ruang  kebebasan  untuk  menyampaikan  apa  persoalaan  yang dialami mereka terkait hal-hal yang berkaitan erat dengan upaya perwujudan kerukuan umat beragama di tengah masayarakat. Tujuan dari proses dialog dengan pemuka agama dan  tokoh  masyarakat  khususnya  yang  berkaitan  dengan  isu  agama  sangat  menonjol dibandingkan  isu  politik  dan  ekonomi.  Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  persoalan  yang dapat dipahami dan dianalisis bersama dengan baik untuk menemukan solusinya. 36 Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tujuan umum dari dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait berbagai permasalahan untuk mencari solusi dengan baik.
Secara filososfis, keberadaan langkah stretgis  yang dilakukan oleh  FKUB  Kota Jayapura  dalam  bentuk  dialog  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat  mencerminkan beberapa  nilai  falsafah  yang  termuat  dalam    Pancasila.  Pernyataan  demikian  tidaklah berlebihan  dan  dapat  dianlisis  secara  bijak.  Setidaknya  terdapat  nilai  ketuhanan  (sila pertama), kemanusian (sila kedua), dan persatuan (sila ketiga). Penjelasan sebagai berikut.
Pertama,  sila  ketuhanan.  Manifestasi  nilai  sila  ketuhanan  dalam  bentuk memberikan  ruang  kepada  para tokoh  agama  untuk  menyampaikan  pelbagai  persoalan terkait perwujudan kerukunan umat beragama dan juga diberi kesempatan untuk bersama-
35Eko Siwanto (43 tahun), Sekertaris FKUB di Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 April 2019.
36 Said  (52 tahun), anggota FKUB di Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 24 April 2019.
sama    menemukan  jalan  keluar  terhadap  pelbagai  persoalan  yang  dihadapi  bersama . Fenomena  demikian  paralel  dengan  falsafah pancasila  yang  menegaskan  bahwa Indonesia merupakan negara berketuhanan atau negara beragama. Namun bukan negara agama  tertentu,  melainkan  milik  semua  agama.  Konsekuensinya,  yakni  semua  agama memiliki  peran  bersama  dalam  merealisasikan  visi  berketuhanan  yang  berkebangsaan negara Indonesia. 37 Oleh sebab itu ruang dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat  dikatakan  sebagai    manifestasi  kesadaran  FKUB  untuk  menjadikan  pemikiran keagamaan  sebagai  elemen  penting  dalam  menyelesaikan  persoalan  bersama  untuk mewujudkan kerukuanan kehidupan beragama.
Kedua,  sila  kemanusiaan  dan  persatuan.  Aktualisasi  kedua  nilai  sila  tersebut terlihat dalam meleburnya seluruh elemen tokoh agama dan tokoh masyarakat dari lintas agama di ruang dialog yang diadakan FKUB kota Jayapura. Hal demikian menunjukan bahwa nilai kemanusian  dan persatuan diposisikan sebagai nilai fundamental yang dapat mempertemukan  seluruh  elemen  tokoh  agama  dan  masyarakat  untuk  dapat menyelesaikan persoalan bersama dalam mewujudkan kerukuanan hidup umat bergama. Penting disadari kembali bahwa misi untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan dan persatuan dalam bingkai kehidupan antar umat beragama yang majemuk merupakan hal yang niscaya dan sangat dibutuhkan, terlebih menyangkut persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).  Apalgai  dalam  visi  kebangsaan  Indonesia  terdapat  misi  perjuangan  bersama. Konsekuensinya  semua  elemen  masyarakat  tanpa  memandang  latar  belakang  status agama, golongan, suku, ras dan pelbagai unsur primordial lain, mereka semua memiliki kewajiban  yang  sama  dalam  membela  tanah  airnya. 38 Atas  dasar  inilah  maka terselerenggaranya  ruang  dialog  antar  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat  yang difasilitasi  oleh  FKUB  Kota  Jayapura  dapat  dikatakan  sebagai  diseminasi  nilai-nilai kemanusiaan dan persatuasn dalam rangka mweujudkan kerukunan hidup umat beragama.
Nilai  Demokrasi  Permusayawaratan  dalam  Menampung  dan  Merekomendasikan Aspirasi Keagamaan dan Kemasyarakat Sebagai Kebijakan Pemerintah
37 Febri Hijroh Mukhlis, “Teologi Pancasila:  Teologi Kerukunan Umat Beragama,” Fikrah:  Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 4 Nomor 2, (2016): 181.
38 Febri Hijroh  Mukhlis,  “Teologi  Pancasila:  Teologi  Kerukunan  Umat  Beragama,”  Fikrah:  Jurnal  Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 4 Nomor 2, (2016):181.
Setidaknya  terdapat  tiga  metode  dalam  memahami  bentuk  aspirasi  rakyat. Pertama,  untuk  memahami  ruang  lingkup  partisipasi  yang  akan  menentukan  siapa saja saja  yang  berhak  menyampaikan  aspirasi  sebuah  kebijakan.    Kedua,  untuk  memahami jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Pada konteks ini, model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih  luas  bagi  proses  penyerapan  aspirasi  yang  lebih  berkualitas.  Ketiga,  untuk memahami relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan. Semakin relevan  produk  kebijakan  yang  dihasilkan  dengan  persoalan  yang  berkembang  di masyarakat maka proses penyerapan aspirasi yang terjadi semakin berkualitas. 39
Tidak  sekedar  berhenti  pada  level  dialog  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat. Berikutnya  peran  FKUB  di  Kota  Jayapura,  yakni  menampung  aspirasi  keagamaan  dan aspirasi masyarakat. 40 Aspirasi yang telah ditampung tersebut kemudian disalurkan oleh FKUB dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijaakan pemerintah setempat. 41
Langkah  strategis  FKUB  dalam  menampung  sekaligus  menyalurkan  aspirasi keagmaan dan kemasyarakatan sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam mendukung perwujuan kehidupan umat beragama merupakan bentuk kongkrit manifestasi nilai-nilai demokrasi  permusyawaratan.  Kesimpulan  demikian  tidaklah  berlebihan.  Mengingat dalam  sistem  d emokrasi  permusyawaratan  yang  dianut  di  Indonesia,  meniscayakan bahwa melalui partisipasi politik, semua elemen masyarakat dengan latarbelakang status agama apapun memiliki hak yang sama, baik terkait hak sipil-politik maupun hak sosial agama  dan  budaya.  Dengan  kata  lain,  tidak  ada  istilah  keistemewaan  hak  bagi  umat bergama  mayoritas  dan  diskriminasi  hak  bagi  umat  beragama  minoritas.  Keduanya mendapat perlakuan sama dalam sitem demokrasi. 42 Terlebih di Indonesia sebagai negara yang  menerapkan  sistem  politik  demokrasi  Pancasila,  maka  dalam  perumusan  bentuk kebijakan  pemerintah,  baik  terkait norma  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  kebijakan
39 Muhammad  Salman.  “Analisis  Penyerapan  Aspirasi  Masyarakat  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang”. Tesis (Universitas Sumatera Utara: Medan, 2008), h. 34.
40Komar (46 tahun), anggota KKSS Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 Mei 2019.
41Ida  Bagus  Sutra  Kartya  (47  tahun),  Anggota    FKUB  Kota  Jayapura,  Wawancara,  Jayapura,  21  April 2019.
42 Febri  Hijroh  Mukhlis,  “Teologi  Pancasila:  Teologi  Kerukunan  Umat  Beragama,”  Fikrah:  Jurnal  Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 4 Nomor 2, (2016):181.
publik, maupun perundang-undangan harus menjunjung tinggi pelbagai nilai Pancasila. 43
Oleh  karenanya,  strategi  menampung  sekaligus  menyalurkan  aspirasi  keagamaan  dan kemasyarakatan sebagai bahan kebijkan pemerintah dalam mewujdukan kerukunan hidup umat  beragama  merupakan  manifestasi  demokrasi  permusyawatan  untuk  mewujudkan harmoni dalam bingkai pluraitas kehidupan umat beragama di Indonesia

## Nilai  Keadilan  Universal  dalam  Sosialisasi  kebijakan  Pemerintah  Tentang Kerukunan Umat Beragama Masyarakat
Peran  FKUB  di  Kota  Jayapura  berikutnya,  yakni  melakukan  sosialisasi  terkait peraturan  perudang-undangan  dan  kebijakan  di  bidang  keagamaan.  Sosialisasi  tersebut penting dilakukan mengingat terlebih di berbagai aktifitas kegamaan maupun di tempat ibadah. Hal demikian bertujuan agara tersebar informasi-informasi baru terkait kebijakan pemerintah dalam membina kerukuanan hidupan umat beragama. 44
Adapun  sosialisasi  FKUB  secara  simbol  yang  dilakukkan  oleh  FKUB  berupa publikasi  spanduk-spanduk,  stiker,  dengan  bahasa  seruan  (himbauan)  menciptakan kerukunan,  kedamaian  dan  menjaga  keamanan  dalam  menjalankan  ibadah.Pelbagai simbol seruan atau ajakan dengan tema menciptakan Jayapura damai tersebut merupakan hal yang sangat dibutuhkan, karena dengan simbol pesan akan lebih mudah diterima dan dipahami  oleh  masyarakat  luas.  Ketika  seseorang  sering  melihat  yang  baik  akan mengurangi  sisi  buruk.  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  di  Kota  Jayapura menggunakan bahasa-bahasa simbol, sebagai lambang kesatuan simbol. 45
Strategi  sosialisasi    peraturan  atau  perundangan  tentang  pembinaan  kerukunan umat beragama di atas menunjukan dimensi nilai keadilan uniiversal dalam mewujudkan kehidupan harmonis antar umat bergama. Pernyataan demikian didasarkan pada bentuk penyebarluasaan pentingnya semangat perdamaian dalam mewujudkan kerukunan hidup antar  umat  beragama.  Penting  diisadari  bahwa  dengan  terwujudnya  perdamaian  hidup antar  umat  beragama,  maka akan  mudah terwudunya  bentuk  pelbagai  kebijakan  sosial masyarakat  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan  universal,  tidak  memandang perbedaan  latar  belakang,  tidak  terkecuali  perbedaan  agama.  Terlebih    keadilan  sosial
43 Eko  Siswanto,  Athoillah  Islamy,  “  Meninjau  Ulang  Polemik  Formalisasi  Hukum  Islam  di  Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analisis SWOT,” Miyah: Jurnal Studi Islam, Vol.18, No.1 (20222):25. 44Moh. Said  (52 tahun), Wakil Ketua 1 FKUB Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 23 April 2019
45 Eko Siswanto (43 tahun), Sekretaris FKUB di Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 April 2019.
dalam  nilai  Pancasila  telah  menjadi  muara  kehidupan  berbangsa  dalam  kemjemukan hidup  di  Indonesia.  Konsekuensinya,  upaya  untuk  merealisasikan  keadilan  sosial  ini menjadi tugas semua elemen bangsa. Pada konteks inilah, peran agama sangat penting dan  strategis  dalam  menebarkan  nilai-nilai  keadilan  sosial  dalam  kemjemukan  hidup beragama. 46 Oleh  sebab  itulah,  strategi  sosilaisasi  oleh  FKUB  Kota  Jayapura  terkait pelbgai peraturan dann perundangan tentang pembinaan kerukunan umat beragama dapat dikatakann wujud sinergitas antara agama dan negara (pemerintah) dalam menebarkan nilai-nilai keadilan universal dalam konteks kehidupan umat beragama yang majemuk.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  urain  inti  pembahasan  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa manifestasi  nilai-nilai  pancasila  dalam  peran  forum  kerukunan  umat  bergama  (FKUB) kota  jayapura  dapat  dipetakan  menjadi  tiga  strategi  besar. Pertama, nilai  ketuhanan, kemanusiaan,  dan  persatuan  dalam  dialog  tokoh  agama  dengan  tokoh  masyarakat. Manifestasi  nilai  sila  ketuhanan  dalam  bentuk  memberikan  ruang  kepada  para  tokoh agama  untuk  menyampaikan  pelbagai  persoalan  terkait perwujudan  kerukunan  umat beragama dan  juga  diberi  kesempatan  untuk  bersama-sama    menemukan  jalan  keluar terhadap  pelbagai  persoalan  yang  dihadapi  bersama.  Sementara  itu,  aktualisasi  nilai kemanusiaan  dan persatuan dalam bentuk nilai kemanusian  dan persatuan diposisikan sebagai nilai fundamental yang dapat mempertemukan seluruh elemen tokoh agama dan masyarakat  untuk  dapat  menyelesaikan  persoalan  bersama  dalam  mewujudkan kerukuanan  hidup  umat  bergama. Kedua, nilai  demokrasi  permusayawaratan  dalam menampung  dan  merekomendasikan  aspirasi  keagamaan  dan  kemasyarakat  sebagai kebijakan  pemerintah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  strategi  FKUB  Kota  Jayapura  dalam menampung  sekaligus  menyalurkan  aspirasi  keagmaan  dan  kemasyarakatan  sebagai bahan  kebijakan  pemerintah  dalam  mendukung  perwujuan  kehidupan  umat  beragama. Ketiga, nilai  keadilan  universal  dalam  sosialisasi  kebijakan  pemerintah  tentang kerukunan umat beragama masyarakat. Nilai tersebut dapat dilihat dalam sinergitas antara agama dan negara (pemerintah) dalam menebarkan nilai-nilai keadilan universal dalam konteks kehidupan umat beragama yang majemuk.
46 Febri Hijroh Mukhlis, “Teologi Pancasila:  Teologi Kerukunan Umat Beragama,” Fikrah:  Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 4 Nomor 2, (2016): 182.
Implikasi  teoritik  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  nilai-nilai  sosial  dan keberaggamaan  yang  termuat  dalam  Pancasila  berkontribusi  besar  dalam  membina kerukunan kehidupan antar umat beragama. Keterbatasan penelitian yang dapat menjadi lacuna  sebagai  objek  penelitian  berikutnya,  yakni  bagaimana  strategi  FKUB  Kota Jayapura    dalam  menanamkan  nilai-nilai  Pancasila  melalui  pelbagai  aktifitas  lembaga pendidikan yang ada. Mengingat pendidikan menjadi elemen fundamental sebagai basis pembentukan karakter masyarakat dalam mewujudkan tatanana dan peradaban kehidupan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Purwito.  (2016).  “Pembudayaan  Nilai-Nilai  Pancasila  Bagi  Masyarakat  Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI,” Jurnal Moral Kemasyarakatan 1, no. 1
: 39.
Al  Hamid, Idrus, Irwan Abdullah,  Zainal  Abidin  Bagir.  (2013).  “Ketegangan  Politik Lokal: Konstruksi  Konflik  Agama  Tanah  Papua,”  Journal  Of  Government  And Politic Vol.4 No.2 : 409.
Amirullah, Kasjim Salenda, Nurman Said, Abdul Wahid Haddade. (2020). “Estabilishing Harmony Between Religions By The Religious Harmony Forum In Papua The Land Of Peace Maqasid Syari’Ah Perspective,” Jurnal Diskursus Islam, Vol.8, No.1 :21 As’ad, Muh. (2007). “Kehidupan Keagamaan dan Budaya Masyarakat di Kota Jayapura Provinsi  Papua,”    Jurnal  "Al-Qalam"  No.  xx  Tahun  xiii  Edisi  Juli  -  Desember (2007):85
Aziz, Donny Khoirul et al. (2021). “Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia,” FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 7, no. 2 : 231.
Butar-Butar,  Rikardo  Dayanto,  Ester  Lina  Situmorang,  Jabes  Pasaribu,  Manahan  Uji Simanjuntak.  (2019).  “Pengajaran  Tuhan  Yesus  Mengenai  Toleransi  Dan Implementasinya Ditengah Masyarakat Majemuk,” Real Didache : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Vol 4, No 1 :93.
Damanhuri  et  al  (2018).  “Implementasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Sebagai  Upaya Pembangunan Karakter Bangsa,” Untirta Civic Education Journal 1, no. 2 : 189.
Eko Siwanto (43 tahun), Sekertaris FKUB di Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 April 2019.
Febriansyah,  Ferry  Irawan.  (2017).  “Keadilan  Berdasarkan  Pancasila  Sebagai  Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 25 : 2.
Firdaus,  Muh.  Anang.  (2014).  “Melacak  Peran  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama
(FKUB) di Jayapura,” Jurnal Diskursus Islam Volume 2 Nomor 1: 4.
Irawan, Anang Dony. (2020). “Nationalism In A State Based On Pancasila,”Pelita, Vo.5,
No.2 : 133.
Islamy,  Athoillah.  (2020).  Paradigma  Sosial  Profetik  dalam  Kode  Etik  Politik  di Indonesia,” Asy-Syar’iyyah dan Perbankan Islam, Vol.5, No.2 : 155.
Islamy,  Athoillah.  (2021).  “Landasan  Filosofis  dan  Corak  Pendekatan  Abdurrahman Wahid  Tentang  Implementasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia,”  Al-Adalah:  Jurnal Hukum Dan Politik Islam 6, no. 1 : 61.
Islamy,  Athoillah.  (2021).  “Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid”  (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 114.
Ittar, Willem F (52 tahun), Ketua FKUB Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 Maret 2019.
Jubba, Hasse, Irwan Abdullah , Mustaqim Pabbajah , Suparto Iribaram, Zaenuddin Hudi Prasojo, Zuli Qodir.(2020). “The Display Of Religious Symbols In Public Space: The  Contestation  Of  Muslim  And  Christian  Identities  In  Jayapura,  Papua,”
Humanities And Social Sciences Reviews Vol.8, No.1 :642.
Kartya,  Ida  Bagus  Sutra  (47  tahun),  Anggota    FKUB  Kota  Jayapura,  Wawancara, Jayapura, 21 April 2019.
Komar (46 tahun), anggota KKSS Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 Mei 2019.
Muhkam,  Mirwan  Fikri,  Sukri  Badaruddin.  (2021).  “Religious  Pluralism  in  the Framework of Pancasila Ideology,” Al-Bayyinah Volume 5 No. 2:129-130.
Octavian,    Wendy  Anugrah.  (2018).  “Urgensi  Memahami  Dan  Mengimplementasikan Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Kehidupan  Sehari-Hari  Sebagai  Sebuah  Bangsa,” Jurnal Bhinneka Tunggal Ika 5, no. 2 : 125.
R, McKay, Whitehouse H. (2015). “Religion and Morality," Psychol Bull. 141(2) :447, Ruastiti,  Ni  Made.  (2020).  Merajut  Kerukunan  Di  Jayapura,  Mimika  Baru,  Penerbit Aseni, 4-5
Sabara, Elce Yohana Kodina. (2020). “Religious Harmony In The Thought And Practice Of  Islamic  Religious  Groups  In  Jayapura,”  Harmoni  :Jurnal  Multikultural  & Multireligius Vol. 19 no.2: 297.
Said  (52 tahun), anggota FKUB di Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 24 April 2019. Said, Moh.  (52 tahun), Wakil Ketua 1 FKUB Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 23 April 2019
Salman,  Muhammad.  (2008).  “Analisis  Penyerapan  Aspirasi  Masyarakat  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Aceh  Tamiang”. Tesis, Universitas Sumatera Utara: Medan, 34.
Siswanto, Eko, Athoillah Islamy. (2022). “ Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam  di  Indonesia  Perspektif  Demokrasi  Pancasila  :  Analisis  SWOT,”  Miyah: Jurnal Studi Islam, Vol.18, No.1:25.
Siswanto, Eko. (43 tahun), Sekretaris FKUB di Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 April 2019.
Surat  Keputusan  (SK)  Walikota  Jayapura  Nomor  126  Tahun  2017  tentang Penunjukan/Pengangkatan Dewan Penasehat dan Pengurus  FKUB  Kota Jayapura Periode 2017-2022.
Takdir,  Mohamad,  M.  Musthafa,  Rozinah  As.  (2021).    “The  Dynamics  Of  Religious Conflict In Indonesia: Contestation And Resolution Of Religious Conflicts In The New Order Age,” Al-Adyan :Journal Of Religius Studies, Vol 2, No 2  :103.
Wahjusaputri,    Sintha.  (2015).  “Religion  Conflicts  In  Indonesia  Problems  And Solutions,” Sociology Study,  Vol. 5, No. 12 : 931.
Wahyudin, Ahmad Taufiq, Athoillah Islamy. (2021). “Nilai Sosial Keberagamaan Islam dalam Moderasi Beragama,” Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah Vol.3, No.2: 287.
Yenuri,  Ali  Ahmad,  Athoillah  Islamy,  Muhammad  Aziz,  Rachmad  Surya  Muhandy. (2021).  “Paradigma  Toleransi  Islam  Dalam  Merespons  Kemajemukan  Hidup  Di Indonesia:(Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq),” POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan 2, no. 2 : 141.