## Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

## Desa
Elfrida Yuliana 1 , Natasia Alinsari 2*
1,2) Universitas Kristen Satya 232018137@student.uksw.edu , natasia.alinsari@uksw.edu *Corresponding Author Diajukan : 7 Juni 2022 Disetujui : 9 Juni 2022 Dipublikasi
: 1 Juli 2022

## ABSTRACT
The implementation of village SDGs aims to support the achievement of the SDGs nationally. The purpose  of  the  village  SDGs  is  an  effort  to realize  equitable  village  economic  growth.  Realized equity  and  village  economic  growth  by  using  village  funds  to  establish  Village-Owned Enterprises  (BUMDes).  The  importance  of  BUMDes  management  is  based  on  governance principles  to  achieve  equity  and  village  economic  growth  through  BUMDes.  BUMDes governance  principles  consist  of  cooperative,  participatory,  emancipatory,  transparent, accountable, and sustainable. The research aims to describe how the implementation of BUMDes Estu  Mukti  governance  in  realizing  the  village  SDGs  in  Bejalen  Village.  The  research  method used is a qualitative descriptive approach using primary and secondary data. The data analysis technique  used  the  triangulation  technique,  consisting  of  data  reduction,  data  display,  and conclusion drawing. This research indicates that the principles of governance in BUMDes Estu Mukti  are  applied  correctly.  The  business  units  managed  by  BUMDes  Estu  Mukti  are  very supportive  of  the  community's  economy  so  that  there is  an  increase  in  the  village  economy  and social  welfare.  Based  on  the  research  results,  the  implementation  of  governance  principles  in BUMDes  Estu  Mukti  is  appropriate  and  consistent  with  the  effect  that  helps  the  weal  of  the society  and  the  village  economy  increase.  This  research  concludes  that  Bejalen  Village  has realized the village SDGs program, namely the equitable distribution of village economic growth through BUMDes Estu Mukti.
Keywords : BUMDes, governance, village SDGs

## ABSTRAK
Pelaksanaan  SDGs  desa  bertujuan  untuk  mendukung  pencapaian  SDGs  secara  nasional.  Tujuan SDGs  desa  adalah  upaya  untuk  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  desa  yang  merata. Mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa dengan menggunakan dana desa untuk mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Pentingnya  pengelolaan  BUMDes  yang berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  tata  kelola  untuk  mencapai  pemerataan  dan  pertumbuhan ekonomi  desa  melalui  BUMDes.  Prinsip-prinsip  tata  kelola  BUMDes  terdiri  dari  kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  bagaimana  implementasi  tata  kelola  BUMDes  Estu  Mukti  dalam  mewujudkan SDGs  desa  di  Desa  Bejalen.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik  triangulasi,  yang  terdiri  dari  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola di BUMDes Estu Mukti diterapkan dengan  benar.  Unit-unit  usaha  yang  dikelola  BUMDes  Estu  Mukti  sangat  mendukung perekonomian  masyarakat  sehingga  terjadi  peningkatan  perekonomian  desa  dan  kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip-prinsip tata kelola di BUMDes Estu
Mukti  sangat  baik  dan  konsisten  sehingga  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan  perekonomian  desa.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Desa  Bejalen  telah merealisasikan  salah  satu  program  SDGs  desa  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  desa  yang  merata melalui BUMDes Estu Mukti.
Kata kunci : BUMDes, SDGs desa, tata kelola

## PENDAHULUAN
Sustainable  development  goals (SDGs)  diresmikan  pada  25  September  2015  di  kantor  pusat PBB  New  York  (Alisjahbana  &  Murniningtyas,  2018).  SDGs  bertujuan  untuk  dapat  mencapai tiga  dimensi,  yaitu  lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi  pada  tahun  2030  (Tysara,  2021).  Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs secara nasional. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Menteri  Desa  melaksanakan  penerapan  SDGs  desa  untuk mendukung  pencapaian  SDGs  nasional.  Tujuan  SDGs  desa  yaitu  upaya  terpadu  untuk mewujudkan desa ekonomi tumbuh merata. Percepatan pencapaian SDGs desa dilakukan dengan memprioritaskan  penggunaan  dana  desa  untuk  program  atau  kegiatan  pemulihan  ekonomi nasional sesuai kewenangan desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa Tahun 2021).
Sesuai peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa, dana tersebut dapat digunakan untuk membentuk  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Salah  satu  tujuan  BUMDes  didirikan  yaitu untuk  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi  desa  (Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa).  Untuk terwujudnya  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi  desa  melalui  BUMDes,  maka  pengelolaan dalam  BUMDes  harus  berdasarkan  dengan  prinsip-prinsip  tata  kelola  BUMDes.  Prinsip  tata kelola  BUMDes  terdiri  dari,  kooperatif,  partisipatif,  emansipatif,  transparan,  bertanggungjawab, dan berkelanjutan (Purnomo, 2016).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widiastuti  et  al.  (2019)  menunjukkan  bahwa implementasi  tata  kelola  dalam  BUMDes  rintisan  masih  relatif  rendah.  Desa  belum  memahami cara  pengelolaan  BUMDes,  kesulitan  mencari  sumber  daya  manusia  yang  mampu  mengelola BUMDes, dan rendahnya minat masyarakat dalam mengelola BUMDes menyebabkan pengelolan BUMDes  kurang  maksimal  (Nugroho,  2020).  Menurut  hasil  survei  Widiastuti  et  al.,  (2019) menunjukkan  bahwa  tingkat  penerapan  tata  kelola  BUMDes  di  Indonesia  masih  relatif  rendah dikarenakan  pada  aspek  berkelanjutan  dan  akuntabel  berada  ditingkat  terendah.  Salah  satu indikator  tata  kelola  BUMDes  yaitu  prinsip  transparansi  yang  kurang  terpenuhi  menyebabkan terjadi risiko kasus korupsi oleh bendahara BUMDes Kertha Jaya di Bali (Suadnyana, 2021).
Implementasi  tata  kelola  BUMDes  dalam  perspektif good  corporate  governance sangat penting  dalam  mengelola  BUMDes  (Titania  &  Utami,  2021).  BUMDes  yang  berbasis  prinsip kooperatif,  partisipatif,  emansipatif,  transparan,  akuntabel,  dan  berkelanjutan  terbukti  mampu menghasilkan  kinerja  organisasi  yang  lebih  baik  bagi  BUMDes  (Sari  et  al.,  2021).  Berdirinya BUMDes  dapat  mengurangi  pengangguran  di  desa  dan  memberikan  perubahan  serta meningkatkan kesejahteraan  masyarakat desa  (Arindhawati & Utami, 2020). Menurut penelitian Santo  &  Pedo  (2020),  penerapan  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dalam pengelolaan BUMDes dapat menciptakan kelancaran pengelolaan bisnis termasuk meningkatkan daya saing dan membawa kemajuan bagi BUMDes.
Sofyani  et  al.  (2020)  menemukan  bahwa  tingginya  penerapan  prinsip  tata  kelola  dalam BUMDes,  maka  kinerja  BUMDes  juga  akan  semakin  baik,  dan  sebaliknya  praktik  tata  kelola yang rendah pada BUMDes dapat menghambat BUMDes memiliki kinerja  yang baik. Demikian juga dengan BUMDes Estu Mukti di Desa Bejalen, penerapan prinsip tata kelola sangat penting karena dengan  menerapkan prinsip-prinsip tata kelola  yang baik, dapat  mengurangi risiko-risiko yang terjadi akibat lemahnya pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis penerapan  prinsip  tata  kelola  dalam  BUMDes  untuk  mewujudkan  pertumbuhan  dan  pemerataan
ekonomi  desa  yang  selaras  dengan  tujuan  program  SDGs  desa  yaitu  desa  ekonomi  tumbuh merata.
BUMDes Estu Mukti di Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang menjadi pilihan  sebagai  objek  penelitian  dikarenakan  BUMDes  Estu  Mukti  mampu  berkembang  pesat dengan baik dibuktikan bahwa BUMDes Estu Mukti terdaftar sebagai salah satu BUMDes  yang berkembang.  Unit-unit  bisnis  yang  dikelola  oleh  BUMDes  ini  berjumlah  lima  unit  bisnis,  yaitu unit  bank  sampah,  unit  penyewaan  barang  dan  produksi,  unit  bisnis  keuangan,  unit  Kampung Pelangi,  dan  unit  Kampung  Rawa.  Selain  itu,  Desa  Bejalen  merupakan  salah  satu  desa  terbaik dalam pengelolaan BUMDes dan desa wisata.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  penerapan  tata  kelola  BUMDes Estu Mukti dalam mewujudkan SDGs desa di Desa Bejalen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  yang pertama, bagi BUMDes Estu Mukti di Desa  Bejalen  untuk  mengevaluasi  peran  BUMDes  dalam  kaitannya  dengan  mewujudkan pencapaian  SDGs  desa.  Kedua  bagi  pemerintah,  untuk  memberikan  pertimbangan  pemerintah dalam  mengevaluasi  BUMDes  dengan  menerapkan  prinsip  tata  kelola  BUMDes.  Ketiga,  untuk akademisi  agar  menambah  pengetahuan  tentang  penerapan  tata  kelola  BUMDes  dalam perwujudan SDGs desa dan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

## STUDI LITERATUR
Sustainable Development Goals Desa Sustainable Development Goals desa merupakan upaya  yang dilakukan untuk mewujudkan 8 tipologi  desa,  yaitu  desa  tanpa  kemiskinan  dan  kelaparan,  desa  ekonomi  tumbuh  merata,  desa peduli  kesehatan,  desa  peduli  lingkungan,  desa  peduli  pendidikan,  desa  ramah  perempuan,  desa berjejaring,  dan  desa  tanggap  budaya.  Untuk  mewujudkan  pemulihan  ekonomi  desa,  maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha  milik  desa  atau  badan  usaha  milik  desa  bersama  yang  bertujuan  untuk  mencapai pertumbuhan  ekonomi  desa  yang  merata  (Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020  Tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021).

## Peraturan Desa
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintah,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintah  di  Indonesia  melakukan upaya untuk membangun desa sesuai karakteristik dan potensi masing-masing desa sesuai dengan landasan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  salah  satu yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Sofyani et al., 2019).

## Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Menurut  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa  pengertian  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Maksud dari  pendirian  BUMDes  adalah  sebagai  upaya  untuk  menampung  seluruh  kegiatan  di  bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antardesa. Dasar pendirian Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sudah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah,  peraturan  menteri  dan  peraturan  desa  sehingga  BUMDes  dapat  mengatur  kegiatan pembangunan  secara  tertata  di  desa  (Sumiasih,  2018).  BUMDes  merupakan  badan  usaha  yang
memiliki tujuan pembangunan ekonomi tingkat desa dan BUMDes melaksanakanya berdasarkan kebutuhan,  potensi,  kapasitas  desa  serta  modal  dari  pemerintah  desa  dalam  bentuk  pembiayaan dan kekayaan desa (Nugroho, 2020).

## Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa
Tata  kelola  secara  umum  didefinisikan  sebagai  suatu  teknik  untuk  mengarahkan  dan mengendalikan  organisasi  agar  secara  efektif  tujuan  tercapai  (Sari  et  al.,  2021).  Definisi  dan tujuan dari tata kelola beragam berdasarkan berdasarkan konteks sistem hukum, budaya, situasi, dan sektor usaha (Widiastuti et al., 2019). Tata kelola dianggap sebagai sistem yang melindungi kepentingan  pemegang  saham  dan  masyarakat  secara  keseluruhan,  memberikan  keamanan, transparansi  dan  kepercayaan  (Pintea  et  al.,  2020).  Dalam  mengelola  BUMDes  diperlukan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes supaya sejalan dengan tujuan didirikannya BUMDes di desa. Prinsip-prinsip  dalam  pengelolan  BUMDes  yang  dikemukan  oleh  Purnomo  (2016),  yaitu cooperative , semua yang terlibat dalam BUMDes mampu melakukan kerja sama yang baik untuk pengembangan  dan  kelangsungan  usaha; participatory ,  semua  yang  terlibat  dalam  BUMDes bersedia  sukarela  mendukung  dan  berkontribusi  untuk  mendorong  kemajuan  BUMDes; emancipatory ,  semua  yang  terlibat  dalam  BUMDes  diperlakukan  sama  tanpa  memandang golongan,  suku,  dan  agama; transparent ,  semua  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  masyarakat umum  diketahui  dengan  mudah  dan  terbuka; accountable ,  semua  kegiatan  dapat dipertanggungjawabkan  secara  teknis  dan  administratif;  dan sustainable ,  kegiatan  usaha  dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat melalui BUMDes.

## METODE
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan di BUMDes Estu  Mukti  di  Desa  Bejalen,  Kecamatan  Ambarawa,  Kabupaten  Semarang,  Jawa  Tengah.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer  yang diperoleh secara langsung melalui observasi  dan  wawancara  dengan  narasumber  (pengurus  BUMDes,  perangkat  desa,  dan masyarakat), dan data sekunder diperoleh melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Model  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  interaktif  seperti  konsep  yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang digambarkan sebagai berikut:
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan  teknik  untuk  memeriksa  keabsahan  data  dan  kebenaran  data  yang  diperoleh  melalui tahapan  yang  terdiri  dari  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  (Lestari  & Hapsari,  2020).  Teknik  triangulasi  dilakukan  dengan  cara  membandingkan,  memeriksa  dan menilai informasi atau data yang diperoleh dari dilakukannya wawancara dengan narasumber dari sudut  pandang  yang  berbeda  serta  mengumpulkan  bukti  melalui  dokumentasi  berupa  foto (Atintyasputri & Hapsari, 2019). Berikut ini penjelasan tahapan-tahapan teknik triangulasi: Tahap pertama:
Reduksi data, data-data  yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan, kemudian data-data tersebut dilakukan  pemilahan  data.  Dalam  pemilahan  data,  ditentukan  mana  data  yang  diperlukan  dan
Data Collection Data Display Data Reduction Conclu- sions
mana  data  yang  tidak  diperlukan.  Selanjutnya,  untuk  data  yang  diperlukan  sudah  terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis.
Tahap kedua:
Penyajian  data,  setelah  mereduksi  data,  tahap  berikutnya  adalah  menyajikan  data  yang  telah direduksi.  Dalam  menyajikan  data  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  narasi,  gambar,  tabel,  dan diagram.
Tahap ketiga:
Penarikan  kesimpulan,  tahap  terakhir  setelah  menyajikan  data  adalah  penarikan  kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data dianalisis melalui tahapan-tahapan.

## HASIL
Prinsip-prinsip  tata  kelola  BUMDes  terdiri  dari  kooperatif,  partisipatif,  emansipatif, transparan,  pertanggungjawaban,  dan  berkelanjutan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara observasi  di  BUMDes  Estu  Mukti  Desa  Bejalen  dan  melakukan  wawancara  dengan  pengurus BUMDes, perangkat desa, dan masyarakat Bejalen.
Kooperatif  ( cooperative )  merupakan  sikap  kerja  sama  yang  bertujuan  untuk  pengembangan dan kelangsungan usaha. Penjelasan dari Bapak Wr selaku Direktur BUMDes Estu Mukti, bentuk kerja  sama  antara  BUMDes  dengan  pihak  ketiga  yaitu  investor  dalam  rangka  untuk mengembangkan unit usaha Kampung Rawa.
“ ...usaha  yang  bekerja  sama  dengan  pihak  ketiga  atau  orang  lain  itu  untuk  unit  usaha BUMDes baru di Kampung Rawa. ” – Bapak Wr BUMDes Estu Mukti selalu menemui permasalahan yang muncul dalam menjalin hubungan kerja sama  dengan  pihak  lain.  Namun,  BUMDes  Estu  Mukti  dapat  menyelesaikan  dan  menangani masalah yang timbul dengan cara melakukan musyawarah oleh BUMDes dengan pihak ketiga.
“ ...namanya usaha apalagi dengan pihak ketiga atau investor itu selalu ada tapi masalah itu bisa kami tangani dengan musyawarah. ” – Bapak Wr BUMDes  Estu  Mukti  selalu  menerima  pengaduan  keluhan  dari  masyarakat  setiap  unit  usaha dalam  BUMDes.  Setiap  bulan  diadakan  rapat  dengan  pemerintah  desa  untuk  mendiskusikan keluhan dari masyarakat dan permasalahan apa saja yang ada di setiap unit usaha. Masalah yang sering  muncul  dari  masyarakat  yaitu  masyarakat  mengeluh  terkait  pengambilan  sampah  yang tidak rutin.
“ ...pengelolaan  sampah  rumah  tangga  itu  hampir  satu  minggu  entah  itu  satu  minggu sampai dua kali itu ada pengaduan atau komplain dari masyarakat. Terutama itu untuk pengambilan  sampah yang  selalu  menumpuk.  Jadi,  masyarakat  itu  banyak  mengeluh  ke BUMDes bahwa sampah itu kok tidak diambil-ambil itu kan menjadi permasalahan yang besar  tetapi  kami  juga  ada  musyawarah  dengan  desa  Mbak,  kami  ada  pertemuan  rutin dengan desa dan pemerintah desa untuk musyawarah. ” – Bapak Wr Bentuk  tanggung  jawab  sosial  oleh  BUMDes  Estu  Mukti  yang  diberikan  kepada  masyarakat berupa menyediakan penyewaan alat perontok padi, molen, tenda dengan harga yang terjangkau oleh  warga  Bejalen  serta  menyediakan  armada  mobil  untuk  dipinjamkan  kepada  warga  yang membutuhkan.
“ ...untuk soial itu kami kan mempunyai armada mobil ya Mbak. Mobil itu, misalnya ada warga  yang  membutuhkan  armada  mobil  untuk  kegiatan  kerja  bakti,  untuk  mengantar orang  sakit,  kami  bisa  meminjami  mobil  itu  ke  warga.  Sama  kami  juga  memberikan pelayanan  itu  seperti  BUMDes  kan  punya  penyewaan  tenda  juga,  kami  pinjamkan kepada  warga  tetapi  sewanya  itu  tidak  banyak  Mbak.  Jadi,  yang  bisa  kami  berikan kepada  masyarakat  untuk  sementara  itu  dan  kami  juga  mempunyai  alat-alat  seperti perontok padi termasuk molen dengan harga ringan. ” – Bapak Wr
Partisipatif ( participatory ) merupakan prinsip keterlibatan semua orang secara sukarela untuk mendukung  dan  berkontribusi  mendorong  kemajuan  BUMDes.  Keterlibatan  masyarakat  Bejalen dalam  mendukung  pendirian  BUMDes  Estu  Mukti  dihadiri  oleh  pemerintah  desa,  BPD  (Badan Perwakilan Rakyat), tokoh masyarakat, pemuda, RT dan RW.
“ ...pembentukan  BUMDes  Estu  Mukti  berdiri  tahun  2016  ya  Mbak.  Itu  waktu pembentukannya  itu  menghadirkan  ada  pemerintah  desa,  BPD  (Badan  Perwakilan Rakyat),  tokoh  masyarakat,  pemuda,  ada  RT,  RW,  itu  kami  musyawarhkan  disitu. ”  – Bapak Wr
Pemilihan  setiap  unit  usaha  untuk  dijalankan  dalam  BUMDes  Estu  Mukti  ditentukan  dengan melihat  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dan  potensi  yang  dimiliki  oleh  Desa  Bejalen  yaitu wisata dan pertanian.
“ ...untuk memilih unit-unit usaha ya Mbak, itu kami melihat kondisi atau keadaan warga yang  ada  di  Desa  Bejalen  yang  bener-bener  dibutuhkan.  Seperti  contoh  ya  Mbak,  kami memilih  unit  usaha  itu  tidak  voting  dalam  arti  kami  melihat  karena  Bejalen  itu  kan daerah  pertanian  otomatis  apa  yang  dibutuhkan  petani jelas  itu  ada  perontok  padi  dan blower  itu  kan  sangat  dibutuhkan,  terus  yang  kedua  untuk  warga  Desa  Bejalen  itu  kan juga  kami  lihat  Mbak  sangat  membutuhkan  sekali  kebutuhan  untuk  modal  seperti pinjaman.  Terus  yang selanjutnya  sekarang itu  Desa  Bejalen  itu  banyak  aset  atau  view untuk  wisata  seperti  Lucky  Land,  Kampung  Rawa.  Jadi  untuk  usaha  kami  melihat keadaan desa ini yang menonjol, warganya mau seperti apa. ” – Bapak Wr Dalam BUMDes Estu Mukti melibatkan pemuda dalam pengembangan usaha baru seperti wisata view  Lucky  Land.  Pemuda  Desa  Bejalen  berpartisipasi  bersama  dengan  BUMDes  Estu  Mukti untuk  menjalankan  usaha  Lucky  Land  tersebut.  BUMDes  Estu  Mukti  melibatkan  warga  untuk menjalankan  setiap  unit  usaha  BUMDes  melalui  rekruitmen  karyawan  dengan  posisi  jabatan kepala unit usaha.
Emansipatif ( emancipatory ) merupakan prinsip sikap yang tidak pandang bulu terhadap semua orang  yang  terlibat  dalam  BUMDes.  Proses  pemilihan  pengurus  BUMDes  pada  saat  pendirian BUMDes  Estu  Mukti  tidak  mengutamakan  kompetensi  atau  profesionalisme  seseorang  tetapi dipilih secara langsung oleh Kepala Desa Bejalen.
“ ...kami  waktu  itu  dipilih  oleh  Kepala  Desa  Mbak.  BUMDes  itu  kan  sifatnya  sosial  ya Mbak,  kan  ibaratnya  sosial  itu  dalam  arti  kalau  memang  desa  mau  milih  yang profesional  atau  yang  lewat  bayaran  kan  desa  gak  kuat  gaji  gak  kuat  honor.  Memang waktu  itu  desa  nunjuk  saya  dan  pengurus  BUMDes  lain  karena  BUMDes  itu  sifatnya sosial mengabdi masyarakat seperti itu Mbak. ” – Bapak Wr Setiap  terdapat  kegiatan  apapun  itu  BUMDes  Estu  Mukti  memberitahukan  dan  menyebarkan informasi tersebut kepada seluruh masyarakat Bejalen secara merata melalui RT.
“ Waktu  itu  di  Lucky  Land  mau  merekrut  penjaga  karcis  itu  saya koordinasi  dengan  RT wilayah setempat untuk menginformasikan ke warganya kalau ada perekrutan karyawan penjaga karcis untuk usahanya BUMDes yaitu Lucky Land. ” – Bapak Wr
Transparan  ( transparent )  merupakan  prinsip  keterbukaan  berkaitan  dengan  semua  kegiatan dapat  diketahui  oleh  masyarakat  tanpa  ada  yang  disembunyikan.  Sistem  pemilihan  pengurus BUMDes Estu Mukti pada waktu didirikan dilakukan dengan cara Kepala Desa dan  masyarakat mennjuk pengurus BUMDes saat ini. Dalam pengadaan aset disetujui oleh semua masyarakat dan semua  yang terlibat dalam  BUMDes Estu Mukti. Pengadaan aset tersebut dalam bentuk armada mobil untuk kepentingan bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Bejalen.
“... kami  kan  mempunyai  armada  mobil  ya  Mbak.  Mobil  itu,  misalnya  ada  warga  yang membutuhkan  armada  mobil  untuk  kegiatan  kerja  bakti,  untuk  mengantar  orang  sakit, kami bisa meminjami mobil itu ke warga. ” – Bapak Wr Pengelolaan  keuangan  atas  berbagai  sumber  pendapatan  dikelola  dan  dipertanggungjawabkan oleh satu orang yaitu direktur keuangan BUMDes Estu Mukti Bu Pj.
“... Bu Pj ini selaku Direktur Keuangan... ” – Bapak Wr Penilaian  kinerja  bagi  pengurus  BUMDes  Estu  Mukti  dilakukan  dengan  cara  absensi  dan kemudian diadakan rapat untuk evaluasi dengan perangkat desa.
“ ...untuk SOPnya itu ada ya Mbak, untuk penilaian dari pengurus BUMDes itu desa yang memberikan  aturan.  Kami  bekerja  itu  mulai  jam  9  sampai  dengan  jam  3  terus  mulai
masuk  itu  hari  Senin  sampai  dengan  hari  Jumat.  Kami  juga  setiap  bulan  memberikan absensi ini kepada desa karena desa selalu ngecek daftar hadir ini. ” – Bapak Wr Penyertaan  modal  dan  kerja  sama  dengan  investor  dilakukan  untuk  kepentingan  menyediakan pinjaman bagi masyarakat desa Bejalen serta untuk pengembangan unit usaha Kampung Rawa.
“ Jadi  gini,  untuk  honor  untuk  5  orang  itu  kami  dapat  honor  dari  desa  Mbak,  itu diambilkan dari PAD (Pendapatan Asli Desa). ” – Bapak Wr Berkaitan dengan penggunaan dan pembagian keuntungan dari hasil usaha per unit BUMDes Estu Mukti yaitu semua pendapatan dari setiap unit sebesar 40 persen dibagikan ke PAD (Pendapatan Asli  Desa),  40  persen  digunakan  untuk  keperluan  pengembangan  BUMDes  Estu  Mukti,  dan  20 persen digunakan untuk kegiatan operasional BUMDes Estu Mukti.
“ ...unit-unit  usaha  yang  kami  tangani  itu  kan  40  persen  diberikan  ke  PAD,    yang  40 persen  diberikan  buat  pengembangan  BUMDes,  yang  20  persen  itu  buat  operasional BUMDes.  Jadi  kami  setiap  bulan  dari  hasil unit-unit  usaha itu  Mbak  kami  bagi  seperti itu. ” – Bapak Wr
BUMDes Estu Mukti menyediakan laporan keuangan secara transparan sehingga masyarakat desa Bejalen  dapat  mengetahuinya  dan  menanyakannya  kepada  BUMDes.  Namun,  sejauh  ini masyarakat tidak menanyakan terkait laporan keuangan.
“ Boleh ya dari masyarakat itu boleh tahu tapi ya memang selama ini masyarakat jarang ya Mbak untuk menanyakan laporan keuangan. ” – Bapak Wr
Akuntabel  ( accountable )  merupakan  prinsip  pertanggungjawaban  atas  aktivitas  BUMDes secara teknis dan administratif. Penjelasan dari Ibu Pj sebagai direktur keuangan BUMDes Estu Mukti  bahwa  secara  administratif,  berkaitan  dengan  dokumen-dokumen  seperti  AD/ART, dokumen  rencana  strategis,  dokumen  rencana  usaha,  dokumen  rencana  kerja  tahunan,  dokumen rencana  anggaran  pendapatan  dan  belanja,  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur),  SPI  (Sistem Pengendalian  Internal),  laporan  keuangan,  BUMDes  Estu  Mukti  sudah  lengkap.  Namun, BUMDes Estu Mukti belum memiliki dokumen rencana strategis 5 tahun.
“ Kalau  rencana  kerja tahunan  ada  ya  Mbak,  tapi  kalau rencana  5 tahun  belum  ada ” – Ibu Pj
Secara  teknis,  BUMDes  Estu  Mukti  belum  memiliki  sistem  akuntansi  berbasis  komputer sepenuhnya. Namun, BUMDes Estu Mukti sudah memiliki aplikasi dan masih belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi berbasis komputer.
“ Kalau  sistem  akuntansi  berbasisi  komputer  belum  sepenuhnya  ada.  Kami  udah  ada aplikasinya tapi belum sepenuhnya kami jalankan. ” – Ibu Pj Berkaitan  dengan  pembuatan  laporan  keuangan  dilakukan  oleh  Bu  Pj  dan  selanjutnya  laporan keuangan tersebut dicek kembali oleh Pak Wr.
“ Kalau  kami  tiap  bulan  selalu  Mbak.  Tiap  bulan  sama  satu  tahun  sekali  untuk  laporan pertanggungjawaban. ” – Ibu Pj
“ Kami sama-sama. Nanti kan saya yang bikin, Pak Wr yang ngecek apa yang salah dan apa yang kurang. ” – Ibu Pj
Berkelanjutan ( sustainable ) merupakan prinsip pengembangan dan pelestarian kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui BUMDes. Berkaitan dengan prinsip ini, BUMDes  Estu Mukti  sejak  awal  sudah  mengetahui  dan  menentukan  kebutuhan  masyarakat  Bejalen  sehingga dari tiap unit usaha BUMDes Estu Mukti ini sudah memenuhi yang dibutuhkan oleh masyarakat. BUMDes Estu Mukti saat ini bekerja sama dengan pemuda Desa Bejalen untuk membuka usaha wisata baru yaitu Lucky Land. Usaha Lucky Land awalnya merupakan usaha yang dikelola oleh pemuda  Desa  Bejalen.  Namun,  dikarenakan  banyak  pemuda  yang  memiliki  kesibukan  masing- masing seperti sebagian besar masih kuliah, maka saat ini usaha Lucky Land masih dikelola oleh BUMDes Estu Mukti.
“ ...proses Lucky Land itu kan termasuk program kami juga di tahun 2022 ini, kan kami masih pengembangan dan pemantauan, Lucky Land waktu itu kan ada musyawarah desa dengan  BPD,  ada  BUMDes,  ada  karang  taruna,  ada  RT  dan  RW,  tokoh  masyarakat. Waktu  itu  kan  sebetulnya  kami  arahkan  pengelolaannya  itu  karang  taruna  tapi  karena
karang  taruna  itu  personelnya  banyak  yang  kuliah  terus  karang  taruna  itu  tiap  hari sibuk, jadi saya lihat personelnya itu kurang Mbak. Jadi sementara kami sudah jalankan hampir setengah tahun sampai sekarang tapi untuk saat ini kami yang menjalankan. Dan Alhamdulillah  Mbak  Lucky  Land  ini  mulai  bulan  Maret,  April, Mei,  Juni ini  sudah  ada pendapatan dan tiap bulan kami tidak memberikan ke PAD. ” – Bapak Wr
Berdasarkan dari sudut pandang perangkat Desa Bejalen yaitu Ibu RF sebagai Sekretaris Desa bahwa masyarakat sangat mendukung hadirnya BUMDes Estu Mukti di Desa Bejalen.
“ Masyarakat  di  Desa  Bejalen  sangat  mendukung  penuh  ya  Mbak  dengan  adanya BUMDes ini. ” – Ibu RF
Berkaitan dengan pengelolaan dalam BUMDes Estu Mukti dari awal berdiri hingga saat ini relatif sama  yang  artinya  bahwa  penerapan  tata  kelola  di  BUMDes  Estu  Mukti  sangat  dipertahankan sampai saat ini.
“ ... relatif sama ya Mbak menurut saya. ” – Ibu RF Penjelasan  dari  Ibu  RF  bahwa  setiap  masalah  yang  dianggap  penting  dalam  pengelolaan BUMDes Estu Mukti, Ibu RF sebagai perangkat desa menghadapi masalah tersebut dengan cara koordinasi secara internal dengan pengurus BUMDes Estu Mukti untuk  mencari solusinya  yang dapat dilakukan oleh pengurus BUMDes Estu Mukti. Jika dibutuhkan, melakukan koordinasi juga dengan  perangkat  desa  yang  lainnya  dan  musyawarah  desa  dengan  menghadirkan  BPD  (Badan Perwakilan  Desa)  serta  lembaga  desa  yang  lain  untuk  hal-hal  yang  bersifat  strategis  di  tingkat desa.
“ ...melakukan  koordinasi  internal  dengan  pengurus  BUMDes  dalam  rangka  mencari solusi  untuk  masalah  yang  bisa  diatasi  secara  internal,  melakukan  koordinasi  dengan perangkat  desa  yang  lain  jika  dibutuhkan.  Lalu  melakukan  musyawarah  desa  bersama BPD  dan  lembaga  desa  yang  lain  untuk  hal-hal  bersifat  strategis  di  tingkat  desa  atau eksternal desa. ” – Ibu RF
Menurut pendapat Ibu RF dalam penjelasannya keadaan perekonomian masyarakat Desa Bejalen setelah  adanya  BUMDes  Estu  Mukti  sangat  meningkat  karena  unit-unit  usaha  yang  dikelola BUMDes  Estu  Mukti  dapat  mengurangi  pengangguran  masyarakat  dan  mampu  membantu masyarakat dalam memenuhi permodalan untuk kegiatan usaha.
“ Ya  ada  peningkatan  Mbak.  Karena  ada  beberapa  unit  usaha  yang  menyerap  tenaga kerja  masyarakat  dan  membantu  mengatasi  kesulitan  permodalan  masyarakat  dalam berusaha. ” – Ibu RF
Berdasarkan  dari  sudut  pandang  masyarakat  Desa  Bejalen  yaitu  Ibu  ES  dengan  adanya  unit pengelolaan  sampah  rumah  tangga  Desa  Bejalen  menjadi  lebih  bersih  dibandingkan  dulu  serta dari sampah-sampah yang dapat didaur ulang dikumpulkan untuk dijual kembali. Sebagian besar masyarakat  Desa  Bejalen  menjadi  lebih  terbantu  dengan  adanya  unit-unit  usaha  yang  dikelola BUMDes Estu Mukti dibandingkan sebelum adanya BUMDes Estu Mukti.
“ ... pokoknya menunjanglah. Menjadi terbantu dan ada peningkatan. ” – Ibu ES Menurut  Ibu  ES  terdapat  beberapa  masyarakat  yang  mengeluh  dengan  perbedaan  harga  yang lebih mahal jika menjual sampah daur ulang di tukang rongsokan daripada menjual di BUMDes Estu Mukti. Namun, sebagian besar  masyarakat  yang lebih  memilih untuk  menjual di BUMDes Estu  Mukti  karena  sebagai  salah  satu  bentuk  untuk  mendukung  pengembangan  unit  usaha pengelolaan sampah.
“ Kalau  di  masyarakat  itu  sampah  ya,  Mbak.  Kalau  di  tukang  rongsokan  sama  di BUMDes  itu  beda  harganya.  Masyarakat  merasa  kok  harganya  beda.  Paling  satu  dua orang yang begitu, kan ada yang daripada tak jual ke tukang rongsokan mending dijual di BUMDes untuk perkembangan desa sendiri. Kan dari kita untuk kita juga. ” – Ibu ES Berkaitan  dengan  keluhan  dari  masyarakat  tentang  penjualan  sampah,  menurut  penjelasan  dari Ibu ES bahwa respon BUMDes Estu Mukti tetap mempersilahkan kepada masyarakat jika ingin menjual sampah daur ulang ke BUMDes Estu Mukti atau ke tukang rongsokan.
“ Itu  kan  terserah  kembali  ke  orangnya  masing-masing,  tidak  pemaksaanlah  kalau  itu, monggo  kalau  mau  dijual  ke  BUMDes  ndak  apa-apa,  ke  tukang  rongsokan  ndak  apa- apa. ” – Ibu ES

## PEMBAHASAN
Temuan  ini  mendukung  hasil  penelitian  dari  Sari  et  al.  (2021)  dan  Ngatno  et  al.  (2021)  yang menunjukkan  bahwa  penerapan  tata  kelola  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  organisasi  yang artinya semakin baik penerapan tata kelola maka kinerja organisasi pun semakin baik. Temuan ini selaras dengan penelitian dari Santo & Pedo (2020) dan Arindhawati & Utami (2020) yang telah membuktikan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam BUMDes, maka pengelolaan BUMDes terarah dan terjadi peningkatan perkembangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Secara  keseluruhan  prinsip  tata  kelola  dalam  BUMDes  Estu  Mukti  diterapkan  dan  dijalankan dengan baik. Kondisi perekonomian di Desa Bejalen meningkat seiring berjalannya waktu karena unit-unit  usaha  yang  dikelola  oleh  BUMDes  Estu  Mukti  menunjang  perekonomian  di  Desa Bejalen. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yang pertama, sepengetahuan penulis belum banyak yang melakukan penelitian tentang penerapan tata kelola BUMDes untuk merealisasikan program SDGs desa. Kedua, penelitian ini dilakukan di BUMDes Estu Mukti Desa Bejalan sehingga tidak menganalisis  BUMDes  seluruh  Indonesia.  Ketiga,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif yang melihat dari sudut pandang yang berbeda sehingga diperlukan teknik analisis data yang lain untuk  mengetahui  konsistensi  hasil  penelitian.  Penelitian  yang  selanjutnya  diharapkan  untuk melakukan  eksplorasi  lebih  dalam  ke  BUMDes  lain  di  Indonesia  yang  memerlukan pengembangan BUMDes.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  enam  prinsip  tata  kelola  dalam BUMDes  Estu  Mukti  Bejalen  sangat  baik  dan  dijalankan  dengan  konsisten.  Hasil  penelitian  ini menemukan  bahwa  pengelolaan  BUMDes  Estu  Mukti  sangat  baik  dilihat  dari  penerapan  enam prinsip tata kelola BUMDes yaitu yang pertama, sikap kerja sama BUMDes Estu Mukti yang baik dengan  pihak  lain  dibuktikan  dari  penyelesaian  setiap  masalah  atau  konflik  dilakukan  dengan musyawarah  (kooperatif).  Kedua,  sikap  masyarakat  sangat  antusias  mendukung  BUMDes  Estu Mukti  dalam  pengembangan  usaha  setiap  unit  (partisipatif).  Ketiga,  BUMDes  Estu  Mukti  tidak membeda-bedakan  masyarakat  dalam  memberikan  pelayanan  dan  melakukan  tanggung  jawab (emansipatif).  Keempat,  BUMDes  Estu  Mukti  menerapkan  sikap  terbuka  dan  jujur  terhadap siapapun  serta  tidak  menyembunyikan  hal  apapun  (transparan).  Kelima,  dalam  hal pertanggungjawaban,  BUMDes  Estu  Mukti  menerapkannya  sesuai  aturan  dan  prosedur  yang berlaku  (akuntabel).  Keenam,  berkaitan  dengan  keberkelanjutan,  BUMDes  Estu  Mukti mendirikan  usaha  baru  yaitu  wisata  Lucky  Land  (berkelanjutan).  Temuan  selanjutnya membuktikan  bahwa  adanya  BUMDes  Estu Mukti  di  Desa  Bejalen  memberikan  dampak  positif bagi  masyarakat  yaitu  meningkatnya  perekonomian  desa  karena  unit-unit  usaha  yang  dikelola BUMDes  Estu  Mukti  sangat  membantu  keadaan  ekonomi  masyarakat  Desa  Bejalen.  Temuan tersebut  membuktikan  bahwa  melalui  BUMDes  Estu  Mukti,  Desa  Bejalen  telah  merealisasikan program SDGs desa yaitu desa ekonomi tumbuh merata.

## REFERENSI
Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA : Konsep, Target dan Strategi Implementasi .
Arindhawati,  A.  T.,  &  Utami,  E.  R.  (2020).  Dampak  Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Terhadap  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  pada  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 4 (1), 43–55. https://doi.org/10.18196/rab.040152
Atintyasputri,  A.  A.  W.,  &  Hapsari,  A.  N.  S.  (2019).  Analisis  Implementasi  Pengelolaan  Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar. Perspektif Akuntansi , 2 (2), 169–
193. https://doi.org/10.24246/persi.v1i2.p169-193
Lestari, P. A., & Hapsari, A. N. S. (2020). Peran Pencapaian Tujuan Bumdes Mandiri Jaya dalam Pengelolaan Dana Desa. International Journal of Social Science and Business , 4 (1), 47–57.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Ngatno,  Apriatni,  E.  P.,  &  Youlianto,  A.  (2021).  Moderating  effects  of  corporate  governance mechanism  on  the  relation  between  capital  structure  and  firm  performance  mechanism  on the relation between capital. Cogent Business & Management , 8 (1). https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1866822
Nugroho, T. W. (2020). Performance Analysis of Village-Owned Enterprises Based on Financial and  Management  Aspects  in  Blitar  Regency  ,  East  Java. Habitat , 31 (2),  64–77. https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2020.031.2.8
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  4  Tahun  2015  Tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, (2015).
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, (2020).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
Pintea,  M.  O.,  Gavriletea,  M.  D.,  &  Sechel,  I.  C.  (2020).  Corporate  governance  and  financial performance : evidence from Romania. Journal of Economic Studies . https://doi.org/10.1108/JES-07-2020-0319
Purnomo,  J.  (2016). Pendirian  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa) .  Infest Yogyakarta.
Santo, M. F. O. da, & Pedo, Y. (2020). Aspek Hukum Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan  Penerapannya  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa. SASI , 26 (3),  310–324. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.274
Sari,  R.  N.,  Junita,  D.,  Anugerah,  R.,  &  Nanda,  S.  T.  (2021).  Governance  Practices  and Organizational  Performance :  A  Study  on  Village-Owned  Enterprises  in  Riau  Province, Indonesia. International  Conference  on  Modern  Research  in  Management,  Economics  and Accounting .
Sofyani,  H.,  Ali,  U.  N.  N.  A.,  &  Septiari,  D.  (2020).  Implementasi  Prinsip-Prinsip  Tata  Kelola yang  Baik  dan  Perannya  terhadap  Kinerja  di  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi ) , 5 (2), 325–359.
Sofyani,  H.,  Atmaja,  R.,  &  Rezki,  S.  B.  (2019).  Success  Factors  of  Village-Owned  Enterprises (BUMDes)  Performance  in  Indonesia:  An  Exploratory  Study. Journal  of  Accounting  and Investment , 20 (2), 44–58. https://doi.org/10.18196/jai.2002116
Suadnyana,  S.  (2021). Bendahara  Bumdes  di  Bali  Jadi  Tersangka  Korupsi  Rp  650  Juta  Kredit Fiktif . News.Detik.Com.
Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali,  Kabupaten  Klungkung). Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Magister  Law Journal) , 7 (4), 565–585. https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p10
Titania,  N.  K.,  &  Utami,  I.  (2021).  Apakah  bumdes  sudah  taat  pada  good  governance? Jurnal Akuntansi Aktual , 8 (1), 77–84. https://doi.org/10.17977/ um004v8i12021p77
Tysara,  L.  (2021). 17  Tujuan  SDGs  sebagai  Agenda  Internasional,  Simak  Sejarahnya . Hot.Liputan6.Com.
Widiastuti,  H.,  Putra,  W.  M.,  Utami,  E.  R.,  &  Suryanto,  R.  (2019).  Menakar  tata  kelola  badan usaha  milik  desa  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis , 22 (2),  257–288. https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410