Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115

## PENDEKATAN POLITIS DALAM STUDI ISLAM
Ahmad Musonnif Alfi 1 , Moh. Wildan Romadhoni 2
1 STAI Al-Anwar Sarang
2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya musonnif@gmail.com 1 , wildanrm89@gamail.com 2

## Abstract
This  article  reveals  that  politics  is  one  of  the  fields  of  study  that  attracts people's  attention.  Politics  has  become  a  serious  discussion  of  ancient  Greek philosophers, such as Plato and Aristotle. Politics is a human endeavor to create a  good  social  order.  Therefore,  politics  affects  people's  lives.  An  orderly,  safe, peaceful,  prosperous,  physical  and  spiritual  society  cannot  be  separated  from the applied political system. The political approach means that it is an effort to understand  religion  by  instilling  religious  values  in  social  institutions  so  that motivation  or  desire  arises  to  achieve  happiness  and  prosperity  and  peace  in society.  The  relationship  between  politics  and  religion  cannot  be  separated. Politics is the result of religious thought in  order to create a harmonious and peaceful life in the life of the nation and state.
Keywords : Approach, politics, in Islam,

## Abstrak
Artikel  ini  mengungkap  politik  termasuk  salah  satu  bidang  studi  yang menarik  perhatian  masyarakat.  Politik  sudah  menjadi  perbincangan  serius para  filosof  yunani  kuno,  seperti    Plato  dan  Aristoteles.  Politik  menjadi ikhtiyar  manusia  menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  baik.  Karenanya, politik mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tertib, aman, damai,  sejahtera,  lahir  dan  batin  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sistem  politik yang diterapkan. Pendekatan politis berarti adalah salah satu upaya memahai agama dengan cara menanamkan niai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat. Hubungan politik dan agama tidak dapat dipisahkan.  Politik  merupakan  hasil  pemikiran  agama  agar  tercipta kehidupan  yang  harmonis  dan  tentram  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Kata Kunci : Pendekatan, politik, dalam Islam,
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna

## Pendahuluan
Allah  berfirman  dalam  QS.  Al-a’raf:  96  yang  artinya  “ Jikalau  sekiranya penduduk  negeri-negeri  beriman  dan  bertaqwa,  pastilah  Kami  akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi,... ” Ayat di atas menerangkan tentang melimpahnya berkah bagi penduduk negeri yang beriman. Hal itu tercapai jika pemimpinnya dapat mengakomodir atau  menciptakan  iklim  untuk  menuju  arah  tersebut.  Sedangkan  pemimpin dan studi tentang negara, salah satunya terbahas dalam studi politik. Terlebih semangat  agama  bisa  meredakan  pertentangan  dan  iri  hati  yang  dirasakan oleh satu anggota dari suatu golongan terhadap golongan lain dan menuntun mereka ke arah kebenaran.
Masalah politik termasuk salah satu bidang studi yang menarik perhatian masyarakat.  Politik  sudah  menjadi  perbincangan  serius  para  filosof  yunani kuno,  seperti    Plato  dan  Aristoteles.  Politik  menjadi  ikhtiyar  manusia menciptakan tatanan masyarakat yang baik. Karenanya, politik mempengaruhi kehidupan  masyarakat.  Masyarakat  yang  tertib,  aman,  damai,  sejahtera,  lahir dan  batin  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sistem  politik  yang  diterapkan.  Politik diposisikan  sebagai  ruang  bersama  di  mana  setiap  individu  berjuang mengkatkan  bakat  dan  kehidupannya.  Kajian  politis  berhubungan  dengan kekuasaan  dan  penetapan  kebijakan,  sehingga  banyak  studi  kajian  yang dilakukan  terhadap  politik.  Demikian  pula  studi  Islam,  sebagai  ajaran  yang mengatur  kehidupan  manusia  secara  menyeluruh  juga  diyakini  mengandung kajian mengenai masalah politik.

## Pembahasan Definisi Politik
Sebagai  landasan  berpikir  dalam  pembahasan  topik  makalah  ini,  maka perlu  memahami  definisi  politik  terlebih  dahulu.  Politik  secara  etimologi berasal  dari  perkataan  bahasa  Yunani  purba,  yaitu polis yakni  kota  yang terdapat  dalam  kebudayaan  Yunani  purba,  yang  pada  saat  itu  kota  dianggap identik  dengan  Negara  (Fatahullah  Jurdi,2016). Polis yang  berarti kota/negara,  kemudian  berkembang  menjadi polities yang  berarti warganegara, politeia yang  berarti  semua  yang  berhubungan  dengan  negara, politika yang  berarti  pemerintahan  negara,  dan politikos yang  berarti kewarganegaraan Fatahullah Jurdi,2016).
Politik  dalam  bahasa  arab  disebut siyasat ,  yaitu  kosakata  yang  berasal dari  kata saasa-yasusu .  Berbagai  macam  arti  arti  untuk  kata siyasat diantaranya,  melakukan  sesuatu  sesuai  kemaslahatan;  pekerjaan sais yang membina hewan-hewan; perbaikan mahluk dengan cara membimbing mereka menuju  keselamatan  dalam  waktu  dekat  dan    atau  untuk  hari  kemudian;
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
kecakapan  memerintah  dan  mengelola  urusan  dalam  dan  luar  negeri  (Ali Asghar Nusrati,2015).
Secara  terminologis,  politik  adalah  usaha  mencapai  tatanan  sosial  yang baik  dan  berkeadilan  (Abdul  Halim,2014).  Politik  adalah  cara  dan  upaya menangani  masalah-masalah  rakyat  dengan  menggunakan  seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan  bagi  kepentingan  manusia.  Sedangkan  politik  Islam  berarti aktivitas  politik  sebagian  umat  Islam  yang  menjadikan  Islam  sebagai  acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok (Jubair Situmorang,2014).
Secara substansial, politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku ( political behavior ) serta  budaya  politik  ( political  culture )  yang  berorientasi  pada  nilai  Islam. Dalam penghadapan dengan kekuasaan dan negara, politik Islam di Indonesia sering  pada  posisi  dilema  akibat  tarik-menarik  anatara  tuntutan  untuk aktualisasi diri sebagai kelompok mayoritas, dan kenyataan kehidupan politik yang  tidak  selalu  kondusif  bagi  aktualisasi  diri.  Akibatnya  politik  Islam dihadapkan  pada  beberapa  pilihan  strategis  dan  mengandung  konsekuensi (Jubair Situmorang,2014).
Ramlan Surbakti berpendapat bahwa politik dapat dipahami antara lain, pertama, sebagai  usaha  yang  ditempuh  warga  negara  untk  mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeritahan  dan  negara. Ketiga, sebagai  kegiatan  yang  diarahkan  untuk mendapatkan  dan  mempertahankan  kekuasaan. Kempat, sebagai  proses perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  publik. Kelima, sebagai  konflik  dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Sri  Wintala  Achmad,2016).  Dengan  demikian,  politik  bertujuan  untuk mengantarkan manusia pada hidup yang lebih baik.
Ilmu  Politik  adalah  ilmu  kenegaraan  /  tata  negara;  sebagai  kata  kolekif yang  yang  menunjukkan  pemikiran  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan kekuasaan  (M  Ridwan,  dkk,tt).  Ada  lima  unsur  sebagai  konsep  pokok  dalam politik,  yakni  negara,  kekuasaan,  pengambilan  keputusan,  kebijakan,  dan pembagian  atau  penjatahan  nilai-nilai  dalam  masyarakat.  Sehingga,  kegiatan (politik) merupakan inti devinisi politik.
Istilah  ilmu  politik  pertama  kali  digunakan  oleh  Jean  Bodin  yang diterbitkan pada tahun 1576. Kemudian tahun 1606, Thomas Fitsherbert dan Jeremy Bentham serta William Godwin mempergunakan pula istilah tersebut. Terkait ilmu politik, muncul pula istilah politike techne yang berarti kemahiran politik, ars politica  yang  berarti  kemahiran  dalam  persoalan  negara, politike epistime yang  berarti  ilmu  politik.  Ilmu  politik  disebut  juga  dengan science politique,  political  science,  the  science  of  politics, atau politics saja  (Fatahullah
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
Jurdi,2016).  Politis  berarti  bercorak  politik;  berdasarkan  corak  kenegaraan; bersifat mencari kekuasaan; bersifat politik.
Pendekatan politis dalam kajian Islam berarti sebuah pendekatan untuk mempelajari,  mengungkapkan  dan  menggali  kemaslahatan  dari  fenomena- fenomomena yang terkait dengan agama, negara, organisasi maupun lembaga sosial dari sisi politiknya.

## Ruang Lingkup Ilmu Politik dan Hubungannya dengan Ilmu Lain
Secara  garis  besar,  politik  membahas  masalah-masalah  yang  terkait dengan negara, organisaasi, dan lembaga sosial. Dalam Contemporary Political Science terbitan UNESCO 1950, ilmu politik dibagi dalam empat cabang, yakni,) Teori  Politik,  Lembaga-lembaga  politik,  Partai-partai,  golongan-golongan  dan pendapat umumerta Hubungan Internasional (Miriam Budiarjo, 2010).
Tidak  jauh  berbeda,  cakupan  dalam  politik  Islam,  membahas  tentang konsep  imamah,  sistem  pemerintahan,  kekuasaan  dan  partai  politik,  konsep negara/masyarakat  madani,  HAM,  hingga  hubungan  internasional.  Ilmu politik,  memiliki  keterkaitan  dengan  ilmu-ilmu  yang  lain,  diantara  disiplin- disiplin  keilmuan  serumpun  yang  terlibat  interaksi  dengan  ilmu  politik adalahFilsafat,  Fikih,  Hukum,  Sejarah,  Geografi,  Moral,  Sosiologi,  Antropologi, Psikologi  Sosial,  Ilmu  Ekonomi,  Statistik,  dan  sebagainya  (Fatahullah Jurdi,2016) Politik dan Agama
Secara  umum,  agama  bisa  dijadikan  alat  pemersatu  nasional  dalam mencapai kemerdekaan, sehingga agama bisa berfungsi sebagai alat sentimen kebangsaan dalam menghadapi serangan dari luar (Bryan S. Turner,2012).
Hubungan  politik  dan  agama  tidak  dapat  dipisahkan.Politik  merupakan hasil  pemikiran  agama  agar  tercipta  kehidupan  yang  harmonis  dan  tentram dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Sebab pertama, sikap  dan keyakinan  bahwa  seluruh  aktivitas  manusia  harus  dijiwai  oleh  ajaran-ajaran agama, kedua, kegiatan manusia yang paling banyak membutuhkan legitimasi adalah  bidang  politik,  dan  agamalah  yang  dipercaya  mampu  memberikan legitimasi  yang  paling  meyakinkan  karena  sifat  dan  sumbernya  yang transcendent. Agama dapat mempengaruhi hukum, perbuatan yang dianggap dosa  seperti  pernikahan  sejenis,  incest,  menjadi  tidak  legal  karena  agamalah yang memberi legitimasi kepada pemerintahan. Karena kehadiran agama yang begitu terasa di bidang politik, maka pemerintah menggunakan agama untuk memberi  legitimasi  pada  kekuasaan  politik  (Hubungan  Politik  dan Agama,2016).
Dalam  ilmu  politik,  terdapat  pemilihan  pemimpin  berdasarkan demokrasi,  konsep  ini  didapat  dari  ilmu  agama  yang  tidak  ingin  adanya perpecahan  yang  akan  menyengsarakan  rakyat.  Konsep  demokrasi  biasanya
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
dinisbatkan  pada  tata  pemerintahan  pada  zaman  Rasulullah  & khulafa  al rasyidin , dan juga pada filosofi shalat berjamaah. Dalam  sejarah,  tercatat  wilayah  yang  menjadi daar  al-islam ,  secara langsung berada dibawah kontrol kekuasaan Eropa, dan secara tidak langsung dibawah  supervisi  global.  disamping  tantangan  ekonomi  dan  politik,  umat Muslim  juga  merasa  terancam  oleh  meluasnya  sekularisme  Barat,  sistem pendidikan  Barat  dan  aktifitas  misionaris  kristianitas.  Hal  ini  kemudian muncul  pertanyaan,  mengapa  Islam,  sebagai  agama  monoteistik  paling sempurna,  mengalami  kemunduran  dan  terpecah  belah?  jalan  keluar  yang ditawarkan  Bryan  S  Turner  adalah  kembali  pada  Islam  yang  murni.  Islam adalah agama yang aktif, dinamis, dan rasional, sangat sesuai dengan tuntutan- tuntutan  modern,  masyarakat  teknologis.Islam  yang  seperti  ini  kemudian dicemari oleh campur aduk keyakinan pra Islam dan asing yang menghalangi kemurnian  Islam.  Disini  kemudian  politik  Islam  berperan  dalam mengentaskan  kemunduran  tersebut,  meskipun  dalam  prakteknya,  terdapat perbedaan jalan keluar diantara para pemikir dan para pelaku politik Islam.

## Model Pendekatan Politik
Pendekatan politis adalah salah satu upaya memahai agama dengan cara menanamkan niai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi atau keinginan  untuk  meraih  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  serta  perdamaian pada  masyarakat.  Ilmu  politik  mengalami  pekembangan  dengan  munculnya bebagai  pendekatan  ( approaches ).  Model  pendekatan  dalam  ilmu  politik diantaranya:

## a. Pendekatan Politis Dekonfessionalisasi
Secara  garis  besar,  untuk  menyatukan  perbedaan  antara  kelompok dan  memelihara  hubungan  politik  bersama  dalam  sebuah  negara,  seluuh identitas keyakinan simbol-simbol kelompok harus bisa ditinggalkan untuk sementara waktu dalam rangka mencapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang  lebih  besar.  Dari  pendapat  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa pendekatan  politis dekonfessionalisasi adalah  pendekatan  atau  usaha dengan  meninggalkan  seluruh  identitas  yang  berupa  simbol  dalam sementara  waktu  untuk  menyatukan  perbedaan  antar  kelompok  dan memelihara hubungan politik bersama dalam sebuah negara agar tercapai suatu  kesatuan  dan  kebersamaan  yang  lebih  besar.  Pancasila  sebagai ideologi  yang  digunakan  bangsa  Indonesia  untuk  menjadikan  bernegara, dari  situ  bukan  berarti  Islam  kalah  dengan  pancasila  tetapi  di  dalam pancasila  tersimpan  nilai-nilai  Islam,  yaitu  keesaan  Tuhan,  demokrasi, keadilan sosial dan kemanusiaan.
b. Pendekatan Politis Domestikasi Islam
Teori  ini  menggambarkan  hebatnya  Islam  berkembang  di  Indonesia tetapi lumpuh karena di dominasi kekuatan lokal. Menurut Harry J. Benda
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
dalam Daniel  Dokhada ,  berpandangan  bahwa  bangkitnya  Mataram  Islam sebenarnya adalah kekuatan Hindu-Jawa, bukanlah Islam itu sendiri.
c. Pendekatan Politik Skismatiks Aliran
Teori  ini  dikembangkan  oleh  Robbert  Jay  dan  Clifford  Goerta. Pendekatan  Skismatiks  memeberikan  gambaran  tentang  adanya  realitas kelompok  aliran  dalam  kehidupan  sosial,  budaya  dan  politik  serta  agama dalam  masyarakat  Jawa.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa,  kekuatan  di  luar  Islam  yang  senantiasa  menyaingi  bahkan menjinakkan yaitu kelompok abangan dan priayi.

## d. Pendekatan Politis Trikotomi
Pendekatan  ini  dikembangkan  Allan  Samson.  Dalam  aliran  ini menjelaskan  karakteristik  Islam  tidak  dapat  dilihat  secara  tunggal  seperti santri  yaitu  mereka  yag  tetap  mempertahankan  Islam  sebagai  baris  dan norma dalam berpolitiknya. Politik santri dibagi menjadi 3, yaitu:
1) Fundamentalis,  yaitu  menentapkan  Agama  dalam  aspek  kehidupan, termasuk bernegara.
2) Reformis,  yaitu  menempatkan  secara  rasional  posisi  Islam  dalam kehidupan  politik,  termasuk  membangun  relasi  bagi  penerapan kepentingan Islam.
3) Akomodisionis,  yaitu  kelompok  santri  yang  lebih  terbuka  walaupun sepintas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dari  metode  gerakan  tersebut  merupakan  langkah  terpenting  sebagai jalan berfikir atau alat negosiasi dalam politik.
e. Pendekatan Politik Kultural / Diversifikas i Menurut  Emmerson,  Islam  dalam  skala  kebudayaan  memiliki kemenangan  yang  hebat  di  Indonesia.  Teori  ini  mengarahkan  kembali energi politik umat Islam ke dalam kegiatan non politik. Islam kultural akan memunculkan  Islam  yang  lebih  simpatik  dan  subtantif.  Dari  penjelasan  di atas  bahwa  kultural  menjelaskan  Islam  sebagai  kekuatan  budaya  yang berhasil dalam menaklukkan kekuatan politik (Ipah Latifah, dkk,2016).
f. Pendekatan Legal/Institusional
Sering  dinamakan  pendekatan  tradisional.  Mulai  berkembang  pada abad  19  M.  Dalam  pendekatan  ini,  negara  menjadi  fokus  pokok,  terutama segi  konstotusional  dan  yuridisnya.  Pendekatan  ini  mencakup  baik  unsur legal  maupun  unsur  institusional.  Pendekatan  ini  digunakan  untuk membahas  kekuasaan  dan  wewenang  yang  dimilikinya  seperti  yang tertuang dalam undang-undang, hubungan formal dengan badan eksekutif, struktur organisasi, atau hasil kerja. Namun peneliti tidak mengkaji apakah lembaga itu memang terbetuk dan berfungsi sebagaimana yang dirumuskan dalam naskah resmi atau tidak. Bahasan ini lebih bersifat stastis, deskriptif
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
daripada analitis dan banyak memakai ulasan sejarah. Pendekatan ini lebih sering bersifat normatif (Miriam Budiardjo,tt).
g. Pendekaan Perilaku
Pendekatan  ini  timbul  pada  tahun  1950,  pelopornya  adalah  Gabriel Abraham  Almond,  David  Easton,  dan  lain-lain.  Pokok  dari  pendekatan perilaku adalah anggapan  tidak adanya  guna  membahas  lembaga-lembaga formal, karena tidak dapat memberi informasi yang sebenarnya, karenanya lebih  bermanfaat  mempelajari  tingkah  laku  ( behavior )  manusia  karena merupakan  gejala  yang  dapat  diamati.    Peneliti  umumnya  tidak  hanya menelit  perilaku  atau  kegiatan  manusia,  tetapi  juga  orientasinya  terhadap kegiatan  tertentu  seperti  sikap,  motovasi,  persepsi,  evaluasi,  tuntutan, harapan,  dan  sebagainya.  Sehingga  pendekatan  ini  cenderung  bersifat interdisipliner.  Selain  itu  pendekatan  menampilkan  suatu  ciri  khas  yang revolusioner  yakni  orientasi  kuat  untuk  lebih  mengilmiahkan  ilmu  politik. Kekurangan  dari  pendekatan  perilaku  adalah  pendekatan  perilaku  tidak mengusahakan  mencari  jawaban  atas  pernyataan  yang  mengandung  nilai, misalnya  bagaimana  membangun  masyarakat  yang  adil.  Selain  itu pendekatan  perilaku  tidak  mempunyai  relevasi  dengan  realitas  politikdan terlalu banyak memusatkan perhatian pada masalah yang kurang penting, seperti survey mengenai perilaku pemilih.

## h. Pendekatan Neo-Marxis
Adalah kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari cendikiawan yang mendapat inspirasi dari tulisan-tulisan Marx, kebanyakan cendekiawan ini berasal  dari  kalangan  borjuis,  dan  enggan  menggabungkan  diri  dalam organisasi  besar  seperti  partai  politik,  atau  terjun  aktif  dalam  kegiatan politik  praktis.  Cikal  bakal  orientasi  ini  adalah  tulisan  Hangaria  Georg Lukacs  (1885-1971).  Para  Neo-Marxis  di  satu  pihak  menolak  komunisme dari Uni Soviet karena sifatnya yang represif, tapi di pihak lain tidak setuju dengan  banyak  aspek  dari  masyarakat  kapitalis,  dan  kecewa  dengan kalangan  sosial-demokrat  karena  dianggap  gagal  mempertahankan  nilai- nilai demokrasi. Sarjana Neo-Marxis adalah mereka yang meyakini sebagian pandangan  marx  mengenai  kapitalis  dan  sejarah,  dan  memakai  metode analisisnya.  Mereka  ingin  membahas  masalah  sosial  dari  perspektif  yang holistik dan  dialektis,  yang  memberi  tekanan  utama  pada  kegiatan  negara dan konflik kelas.
i. Teori ketergantungan ( Dependency theory )
Adalah  kelompok  yang  menghususkan  penelitiannya  pada  hubungan antara negara dunia pertama dengan dunia ketiga. Kelompok ini telah ada pada  tahun  1960-an  dirintis  antara  lain  oleh  Paul  Baran.  Kelompok  ini berpendapat  bahwa  imperialisme  masih  hidup,  tetapi  dalam  bentuk  lain yaitu  dominasi  ekonomi  dari  negara-negara  kaya  terhadap  negara-negara
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
yang  kurang  maju  ( underdeveloped ).  Negara-negara  maju  memang  telah melepaskan  tanah  jajahannya,  tetapi  tetap  mengendalikan  (mengontrol) ekonominya.  Maka  hal  inila  yang  menyebabkan  negara  kurang  maju mengalami  kemisknan  terus-menerus  karena  pengaruh  strategi  ekonomi dan politik negara maju Pendekatan pilihan rasional ( rational choice ) Disebut juga publik choice dan collective choice . Tokohnya antara lain James  Buchannan,  Anthony  Downs,  dll.  Pengikut  pendekatan  ini  telah membuat  ilmu  politik  menjadi  suatu  ilmu  yang  benar-benar  science.  Para penganut  membuat  simpligikasi  yang  radikal  dan  memakai  model matematika  untuk  menjelaskan  dan  menafsirkan  gejala-gejala  poltik. Teknik formal yang dipakai para ahli ekonomi diaplikasikan dalam peelitian gejala-gejala  politik,  metode  induktif  menghasilkan  model-model  untuk tindakan  politik.  Optimalisasi  kepentingan  dan  efesiensi  merupakan  inti dari rational choice . Model penelitian ini jika diaplikasikan dapat berbentuk penelitian  mengenai  pola-pola  voting  dalam  pemilihan  umum, pembentukan kabinet, dan sebagainya. Model penelitian ini ditentang oleh penganut structural functianalism.
j. Pendekatan institusionalisme baru ( new institutionalism )
Pendekatan  ini  merupakan  suatu  visi  yang  meliputi  beberapa pendekatan  lain.  Institusionalisme  baru  mempunyai  banyak  aspek  dan variasi.  Institusionalisme  baru  melihat  institusi  negara  sebagai  hal  yang dapat  diperbaiki  ke  arah  suatu  tujuan  tertentu,  misalnya  membangun masyarakat  ynag  lebih  makmur.  Usaha  tersebut  perlu  suatu  rencana  atau design yang secara praktis menentukan lagkah untuk tercapainya tujuan itu. Pendekatan  Institusionalisme  baru  menjelaskan  bagaimana  organisasi institusi  itu,  apa  tanggung  jawab  dari  setiap  peran  dan  bagaimana  peran dan  institusi  berinteraksi.  Perbedaannya  dengan  institusionalisme  yang lama  adakah  perhatian  Institusionalisme  baru  lebih  tertuju  pada  analisis ekonomi,  kebijakan  fiksal  dan  moneter,  pasar  dan  globalisasi  daripada masalah konstitusi yuridis.

## Eksistensi Politik dalam Islam
Sebagian  umat  Islam  kurang  melihat  hubungan  masalah  agama  dengan politik,  dikarenakan  pemahaman  yang  kurang  utuh  terhadap  cakupan  Islam itu  sendiri.  Kuntowijoyo  mengatakan  bahwa  banyak  orang,  bahkan  pemeluk Islam  tidak  sadar  bahwa  Islam  bukan  hanya  agama,  tetapi  juga  sebuah komunitas  (umat)  yang  mempunyai  pemahaman,  dan  tujuan  politik  sendiri. Banyak  orang  beragama  Islam  tetapi  lupa  bahwa  Islam  juga  merupakan kolektivitas yang mempunyai kesadaran, struktur, dan mampu melakukan aksi bersama (Abuddin Nata,2012).
Agama  Islam  memiliki  keterkaitan  dengan  aspek  politik.  Ketika  Nabi berada  di  Madinah,  beliau  bukan  hanya  memiliki  sifat  sebagai  Rasul,  tetapi
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
juga  sifat  sebagai  kepala  negara.  Dan  setelah  Nabi  wafat,  kepemimpinan berikutnya digantikan oleh para khalifah, artinya tidak terputus. Nabi pernah bersabda yang artinya : “ adalah bani Israil, mereka diurusi (siyasah) urusannya oleh para nabi tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang  menggantikannya.  Tidak  akan  ada  nabi  setelahku,  namun  akan  ada banyak khalifah. ” (HR. Bukhari-Muslim) (Fatahullah Jurdi,2016)
Corak  politik  yang  diterapkan  oleh  Nabi  Muhammad  adalah  bercorak teo-domokratis,  yaitu  suatu  pola  pemerintahan  yang  dalam  menyelesaikan setiap  masalah  dilakukan  musyawarah  baru  kemudian  menunggu  ketetapan dari  Allah.  Sedangkan  pada  masa  khulafaur  rasyidin,  corak  pemerintahan mengambil  bentuk  aristokrat  demokratik,  yakni  sistem  pemerintahan  yang dalam menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dengan anggota yang terdiri dari kalangan aristokrat.
Selanjutnya  kekhalifahan  berubah  bentuk  menjadi  kerajaan,  karena pengangkatan kepala negara berdasarkan penunjukan kepada putra mahkota secara otokratis. Sistem ini dipraktekkan pada masa dinasti Umayyah dengan Mu’awiyyah  bin  abu sofyan  sebagai  pendirinya,  dan  dinasti  Abbasiyyah  yang hancur  pada  tahun  1258.  Kekuasaan  pemerintahan  Islam  kemudian mengambil  bentuk  kesultanan  yang  berbentuk  kerajaan,  yaitu  kesultanan Usmani, kesultanan Safawi dan kesultanan Moghul. Setelah ketiga kesultanan hancur, negara Islam berada di bawah kekuasaan barat dan mengikuti sistem yang diterapkan kaum penjajah. Setelah berahir masa penjajahan diahir abad kesembilan belas, negara Islam tidak mengambil bentuk sistem pemerintahan yang  tidak  seragam.  Saudi  Arabia,  Brunei,  Yordania,  Yaman,  Maroko mengambil  bentuk  kerajaan.  Irak,  Iran,  Mesir,  Pakistan  mengambil  bentuk Negara Republik Islam. Malaysia mengambil bentuk kerajaan yang bercampur dengan  sistem  republik.  Sedangkan  Indonesia  berbentuk  Republik  yang berdasarkan Pancasila.
Dengan  demikian,  Islam  sejak  kelahirannya  telah  mengenal  bentuk pemerintahan  dan  mengenal  sistem  politik.  Islam  tidak  mengenal  bentuk pemerintahan tertentu, ia fleksibel, yakni sistem politik yang dapat menerima berbagai bentuk sistem pemerintahan, seperti kerajaan (monarki), kesultanan, republik Islam, parlementer, gabungan antara parlementer dan kerajaan. Islam dapat  menerima  bentuk  pemerintahan  apapun  selama  dapat  menegakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan damai bagi seluruh masyarakat. Persoalan  politik  dalam  bentuk  perpecahan  umat,  disebutkan  terjadi pada  masa  khalifah  Utsman  bin  Affan,  diantara  sebabnya  adalah  karena pemerintahannya  dinilai  kurang  lurus  dan  adanya  nepotisme.  Saat  itu  lima ratus  pemberontak  bergerak  dari  Mesir  menuju  Madinah.  Sedangkan  pada masa  khalifah  Ali  bin  Abi  Thalib,  medapat  tantangan  dari  pemuka-pemuka yang  ingin  pula  menjadi  khalifah,  seperti  Thalhah,  Zubair,  maupun
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
Mu’awiyyah.  Pada  masa  ini  tejadi  perang  Jamal,  perang  shiffin  dan  adanya perundingan takhim yang  secara  politik  dan  diplomatik  mengalahkan  Ali. Peristiwa  ini  kemudian  membela  umat  Islam  menjadi  tiga  kelompok;  Syi’ah, Khawarij,  dan  Sunni.  Pengelompokan  ini  kemudian  mempengaruhi  corak ajaran  agama  Islam,  dari  peristiwa-peristiwa  yang  berentetan  ini  telah menyingkap adanya tiga partai: partai kerajaan monarki, partai Muhakkimah atau  Khawarij,  dan  partai  Syiah  yang  ada  di  seputar  Ali  dan  keturunannya. Pandangan Islam tentang politik dapat dipahami dari ayat-ayat Al Quran dan Hadits, seperti dalam QS. An-Nisa’: 59 yang  berbunyi: “ Hai orang-orang yang beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Muhammad),  dan  ulil  amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang  sesuatu,  maka  kembalikanlah  kepada  Allah  (Al-Qur’an)  dan  Rasul (Sunnahnya),  jika  kamu  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik  akibatnya ”,  (Kemenag  RI, 2015)  ataupun  dalam  hadits  nabi  saw  yang  artinya  :  “ Setiap  kalian  adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang kepemimpinannya. ” (HR. Bukhari  dan  Muslim).  Yang  mana  dalam  ayat  dan  hadits  tersebut  dijumpai berbagai  istilah  yang  berkaitan  dengan  pemimpin  dan  ketaatan  kepada pemimpin.
Tekait  hubungan  Islam  dan  tatakenegaraan,  Munawir  Sjadzili menyatakan  bahwa  terdapat  tiga  aliran,  yakni pertama aliran  yang menyatakan  bahwa  Islam  bukan  sekedar  agama,  yang  hanya  menyangkut hubungan  manusia  dengan  Tuhan.  Islam  adalah  agama  yang  sempurna  dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Kedua, aliran  yang  menyatakan  bahwa  Islam  adalah  agama  dan tidak  ada  hubungannya  dengan  dengan  urusan  negara. Ketiga, aliran  yang menolak  menyatakan  Islam  adalah  agama  yang  lengkap,  tetapi  juga  menolak anggapan  bahwa  Islam  hanya  sekedar agama saja.  Aliran  ini  ini  berpendapat bahwa  dalam  Islam  tidak  ada  sistem  bernegara,  tetapi  terdapat  seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.
Islam  memberi  keleluasan  terhadap  manusia  selaku  khalifah  di  muka bumi  ini,  yaitu  manusia  mengemban  amanat  Allah  untuk  mengatur  dan membuat rasa aman di muka bumi ini. Agar tidak terjadi pertumpahan darah dan  perusakan  di    alam  dunia  ini,  maka  manusia  baik  secara  individu  atau kelompok memilih orang-orang yang terbaik untuk memerintah dan mengatur kondisi  masyarakat  atau  negara,  demi  tercapainya  tujuan  kedamaian  dan keamanan  di  masyarakat  (negara).  Islam  tidak  memberi  atau  memaparkan bentuk  pemerintahan  yang  khusus,  melainkan  memberikan  prinsip-prinsip yang  tidak  boleh  ditinggalkan  dalam  sebuah  pembentukan  negara  (politik). Seperti:  prinsip  keadilan,  musyawarah,  persamaan,  ketaatan  kepada pemimpin, konsultasi dan kebebasan dalam beragama. Dan sikap umat Islam
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
terkait adanya berbagai golongan dan aliran seyogyanya dengan memandang bahwa semua aliran tersebut adalah Islam dan tidak keluar darinya. Pemikiran Politik Islam
a. Al-Farabi
Menurut al-Farabi, kepala negara utama ( rais al-madinah al-fadhilah ) harus seorang filusuf yang mendapatkan kearifan melalui pikiran dan rasio ataupun  melalui  wahyu.  Ia  haruslah  seorang  filusuf  yang  mendapatkan kearifan  melalui  pikiran  dan  rasio  ataupun  melalui  wahyu  (Abu  Nashr Muammad Ibn muhammad ibn tarkas ibn Auzalagh,tt). Pemimpin haruslah orang  yang  arif,  bijkasana  dan  memilii  12  sifat  atau  syarat  (Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution,2010).
Disamping  negara  utama,  terdapat  negara  rusak  yang  bertentangan dengan  negara  utama,  yaitu  negara  bodoh  ( al-madinah  al-jahilah ),  negara fasik  ( al-madinah  al-fasiqah ),  negara  sesat  ( al-madinah  al-dhallah ),  dan negara yang berubah ( al-madinah al-mutabaddilah ). Pemikiran al-Farabi ini dikritik  hanya  ada  dalam  hayalan  al-Farabi,  sehingga  konsep  politiknya lebih besifat teoritis daripada realistis-pragmatis.
b. Ibnu Khaldun Menurutnya, imamah adalah kewajiban bersama ( fardhu kifayah ) dan penegakannya  diserahkan  pada ahl  al-hall  wa  al-‘aqd. Adapun  kualifikasi orang  yang  menjabat  sebagai  imam  (khalifah)  diantaranya  :  memiliki pengetahuan;  adil;  memiliki skill ;  sehat  pancaindera;  keturunan  quraisy (Muhammad Iqbal,2010). Kekuasaan  menurut  Ibnu  Khaldun,  terbentuk  melalui  kemenangan suatu  kelompok  tertentu  atas  lainnya.  Kekuasaan  dan  politik  memiliki tujuan substansial yang seharusnya diformulasikan untuk kemanusiaan dan untuk kemaslahatan. Kebutuhan manusia terhadap perlindngan, keamanan, kesejahteraan, keamanan, dll, adalah tanggung jawab politik dan kekuasaan. Dengan demikian, konsep yang ditawarkan Ibnu Khaldun adalah bagaimana agar  kekuasaan  dan  politik  direfleksikan  bergandengan  dengan  rasa kemanusiaan.
Teori  politik  Ibnu  Khaldun  berbasis  pada  pembedaan  antara kehidupan badawa (kehidupan  nomaden)  dan hadhara (kehidupan  kota yang  secara  bertahap  mengalami  perkembangan  menuju  kemapanan peradaban).  Ibnu  Khaldun  membedakan  antara  masyarakat  dan  negara. Manusia  memerluhkan  masyarakat,  yakni  kerjasama.  Sedangkan  negara dihubungkan  dengan  pemegang  kekuasaan.  Maskipun  demikian,  antara negara  dan  masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan.Masyarakat  adalah masyarakat  yang  menetap  (tidak  nomaden),  sehingga  masyarakat  padang pasir  belum  dapat  dikatakan  negara.  Karena  syarat  negara  adalah mengandung  peradaban,  dan  mengandung  kekuasaan.  Negara  adalah
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115
Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
mahluk  hidup  yang  lahir,  mekar  menjadi  tua  dan  ahirnya  hancur.  Ia memiliki  tiga  generasi.  Generasi  pertama,  hidup  dalam  keadaan  primitif. Generasi  kedua,  berhasil  meraih  kekuasaan  dan  mendirikan  negara. Generasi  ketiga,  mengalami  kehancuran  karena  tenggelam  dalam kemewahan,  penakut,  dan  kehilangan  kehormatan-keberanian  (Masturi Irham dkk, 2011).
Menurutnya, kerajaan dan dinasti hanya bisa ditegakkan atas bantuan solidaritas  rakyat,  karena  kemenangan  terdapat  di  pihak  yang  memiliki solidaritas lebih kuat dan yang para anggotanya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati demi kepentingan bersama.
c. Abu Al-A’la al-Maududi.
Perundang-undangan  menurut  al-Maududi  adalah  bahwa  ketentuan pembuat  undang-undang  adalah  hanya  Alah,  dan  umat  Islam  wajib mengikuti undang-undangnya (Muhammad Iqbal, 2010).
Negara  Islam  adalah negara  yang  mempunyai  sistem  tersendiri  yang pada  hakikatnya  berbeda  dengan  negara  sekuler,  baik  menyangkut  sifat atau  karakteristik  maupun  tujuannya.  Negara  islam  mempunyai  tujuan sebagaimana yang diisyaratkan al-Qur’an al-Maududi  mengharuskan  adanya  lembaga  sebagai  pengukur  dan pemutus  perkara  yang  harus  selalu  tetap  berpedoman  kepada  kitab  al- Qur’an dan sunnah Rasul, diantaranya lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.
d. Abdurrahman Wahid.
Merupkan  penyeru  pluralisme  dan  toleransi,  pembela  kelompok minoritas.  Ia  merupakan  figur  yang  memperjuangkan  diterimanya kenyataan sosial bahwa Indonesia itu beragam (Abdurrahman Wahid, tt).
Gus  Dur,  panggilan  akrabnya  memiliki  corak  pemikiran  yang cenderung  liberal.  Pemikirannya  tentang  demokrasi  tidak  hanya menggunakan  produk  pemikiran  Islam  tradisional.  Gus  Dur  mengartikan demokrasi  sebagai  kebebasan  berpendapat  yang  dijamin  undang-undang. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk berpendapat selama dengan cara yang  bijak  dan  memperhatikan ahlaqul  karimah serta  dalam  rangka amar ma’ruf nahi mungkar.
Gus  Dur  berpendapat  bahwa  Islam  tidak  mempunyai  wujud  doktrin yang  pasti  tentang  pelaksanaan  hal-hal  politik  kenegaraan.  Doktrin  Islam tentang  negara  adalah doktrin  tentang  keadilan  dan  kemakmuran.  Selama pemerintah  bisa  mewujudkan  keadilan  dan  kemakmuran,  hal  itu  sudah merupakan kemauan Islam. Artinya, Islam tidak memberikan wujud, format dan  aturan  yang  tegas,  karena  Islam  sengaja  tidak  mengatur  konsep kenegaraan,  yang  ada  hanya  komunitas  agama.  Jadi,  sistem  apapun  dalam pemerintahan, sepenuhnya menjadi masalah ijtihadi.
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
Selanjutnya,  Gus  Dur  menyatakan  bahwa  penguasa  tidak  dapat memaksakan  kehendaknya  terhadap  rakyat,  berlaku  otoriter,  dan eksploitatif. Egaliter (persamaan) penting dalam suatu pemerintahan untuk mewujudkan  sikap  tawadhu’  dan  mengindari  hegemoni  penguasa  atas rakyat.  Karena  penguasa  idak  ditempatkan  sebagai sayyid  ummat, tetapi sebagai khaddim ummat.
a. Analisis Pemikiran Politik Islam Klasik, Pertengahan dan Kontemporer Pada  dasarnya,  sejarah  mencatat  bahwa  dunia  politik  bukan  hanya dimulai sejak turunnya Islam, tetapi jauh sebelum itu. Politik Islam dimulai dari  masa  Rasulullah  dan  khulafaurrasyiddin  dengan  konsep  bernegara dengan  nama  negara  Madinah.  Tidak  ada  pengklasifikasian  yang  jelas tentang  karakteristik  pemikiran  pada  setiap  zaman,  tetapi  terdapat beberapa yang dapat diuraikan pada tiap-tiap masa, diantaranya:
1) Pemikiran Periode Klasik
a) Hal-hal  yang  bersifat  esensi  dalam  dalam  bersosialisasi  masih menjadi  topik  pembahasan  utama,  misalnya  asal-usul  berdirinya negara
b) Cenderung terpengaruh ajaran Yunani
c) Ide pemikiran para tokoh berpengaruh pada pemerintahan
d) Menyatunya corak pemikiran integralistik agama dan politik
2) Pemikiran Periode pertengahan
Tokoh pada masa ini adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, yang corak  pemikirannya  tidak  jauh  berbeda  dengan  pemikiran  tokoh klasik.
3) Pemikiran Periode kontemporer
a) Tidak lagi terfokus pada tema asal terjadinya negara
b) Teori  politik  praktis  mulai  dimunculkan,  seperti  ide  pemikiran integralistik, moderat, dan sekularistik
c) Pemikiran para tokoh terpengaruh oleh ide-ide pemikir Barat
d) Tidak mempermasalahkan bentuk pemerintahan, tetapi mengutamakan  syariat  Islam  dilaksanakan  di  wilayah  tersebut (Jubair Situmorang,2014).

## Islam dan HAM

## a. HAM dan Pilar Syariat Islam
Terdapat perbedaan antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep  barat.  HAM  dalam  Islam  didasarkan  pada  premis  bahwa  aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di bumi, sedangkan di dunia Barat, percaya bahwa  pola  tingkah  laku  hanya  ditentukan  oleh  hukum  negara  atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian semesta (Ahmad Kosasih,2003).
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
Meski  demikian,  relasi  antara  Islam  dan  HAM  dipandang  terdapat kesesuaian.  Secara  garis  besar,  HAM  dalam  tradisi  Islam  terbagi  menjadi dua bagian, yakni hak-hak dasar ( dharuri ) dan hak sekunder ( haji ). Hal ini sejalan  dengan  dalam  literarur  HAM  modern  yang  membaginya  menjadi dua,  yakni  hak non-derogable atau  hak-hak  absolute  yang  tidak  boleh dikuragi, dan hak-hak derogable (Sukron Kamil,2013).
Para  tokoh  telah  merumuskan  kesesuaian  Islam  dengn  HAM  melalui deklarasi Kairo ( Cairo declaration atau Watsiqah huquq al-insan fi al-islam ) tahun  1990  yang  menjelaskan  bahwa  al-Qur’an  dan  hadits  mengakui  hak- hak  dasar  manusia,  diantaranya  adalah  Hak  Persamaan;  Hak  kebebasan menyatakan  pendapat,  berkumpul,  dan  berserikat;Hak  hidup;  Hak Perlindungan  diri;  Hak  kehormatan  pribadi;  Hak  berkeluarga;  Hak kesetaraan pria dan wanita; Hak anak dari orangtuanya; Hak mendapatkan pendidikan; Hak kebebasan beragama; Hak kebebasan mencari suaka; Hak memperoleh pekerjaan; Hak kepemilikan; Hak tahanan; Hak kesehatan dan Hak bebas dari rasa takut (Sukron Kamil,2013).
Konsep HAM sejalan pula dengan pilar Syariat Islam yang dalam ushul fiqih disebut dengan dharuriyat yang berisi tentang:
1) Memelihara agama ( hifdzh al-din ), yakni menjaga atau mempertahankan agama.
2) Memelihara jiwa ( hifdzh al-nafs ), yakni menjaga dan mempertahankan jiwa dari usaha yang dapat melukai dirinya dan tanggungannya.
3) Memelihara akal ( hifdzh al-‘aql ), agar tidak melewati pagar-pagar yang tidak  boleh  dilewati,  agar  dapat  membedakan  antara  yang haq dan bathil.
4) memelihara keturunan ( hifdzh al-nasl ), untuk eksistensi populasi umat, Islam memberlakukan hukum nikah dan segala yang terkait dengannya, serta melarang zina.
5) memelihara harta ( hifdzh al-maal ), yakni melindungi dan menjaga harta dari ulah jahil pihak lain.
b. Islam dan Demokrasi Demokrasi berasal dari kata demos dan krotos yang berarti kekuasaan oleh  rakyat.  Demokrasi  merupakan  suatu  sistem  politik  di  mana  para anggotanya  saling  memandang  antara  satu  dengan  yang  lain  sebagai anggota yang sama dilihat dari sisi politik. Suatu negara disebut demokasi sejauh  mana  negara  tersebut  manjamin  HAM  (seperti  kebebasan menyatakan  pendapat,  berserikat  dan  berkumpul),  hubungan  antara penguasa  dan  rakyat  bukanlah  hubungan  kekuasaan,  melainkan berdasarkan  hukum  yang  menjunjung  HAM  tersebut.  karena  demokrasi menolak diktatorisme, feodalisme, dan totalitarianisme.
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
Pada  kalangan  penafsir,  terdapat  tiga  aliran;  aliran  yang  menerima sepenuhnya,  aliran  yang  menolak  dan  aliran  yang  menyetujui  prinsip- prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan.
Pertama, aliran  yang  menerima  sepenuhnya, menganggap  demokrasi bukan hal yang harus dipermasalahkan. Jika dilihat sejarahnya, demokrasi dicanangkan  oleh  Islam,  sebagaimana  tertera  dalam  al-qur’an  dan  hadits terdapat  konsep  penyelenggaraan  kekuasaan  dengan  prinsip amanah, musawah, ‘adl, syura, ijma’ dan baiat. Yang diperluhkan adalah reformulasi dan  reinterpretasi.  Tradisi  demokrasi  telah  tampak  sejak  kepemimpinan Nabi dengan sikap egaliternya dan tradisi musyawarah  yang dilaksanakan Nabi  dalam  masalah-masalah  penting.  Secara  filosofi,  demokrasi  dalat tercerin dari shalat berjamaah.Islam disebut sebagai agama yang demokrasi kerana  Islam  adalah  agama  hukum,  Islam  memiliki  azaz  musyawarah  ( wa amruhum  syura  bainahum ),  dan  Islam  selalu  berpandangan  memperbaiki kehidupan ( walakhiratu khairu wa abqa ) (Jubair Situmorang,2010).
Kedua, aliran  yang  menolak  demokrasi  dengan  alasan  diantaraya, kehawatiran  kekuasannya  tergusur;  diragukan  efektivitas  demokrasi  bagi kepentingan masyarakat, terutama kelas bawah; demokrasi juga dipandang sebagai  sesuatu  yang  tidak  bisa  diterima  dan  mengancam  yang  perlu diwaspadai.
Ketiga, aliran  yang  menyetujui  prinsip-prinsip  demokrasi  tetapi mengakui  adanya  perbedaan,  berangkat  dari  doktrin  kedaulatan  Tuhan dalam  bentuk  syari’at  (hukum  tuhan)  yang  membatasi  kedaulatan  rakyat. Kasus  lolosnya  RUU  (rancangan  undang-undang)  yang  membolehkan minuman  keras  di  Amerika  Serikat,  negara  yang  dianggap  pioneer demokrasi,  tidak  akan  terjadi  dalam  sistem  pemerintahan  Islam.  Sehingga menurut kelompok ini  setuju dengan demokrasi, tetapi tidak semua harus ‘dianggap’ demokrasi.
Penolakan terhadap demokrasi umumnya karena adanya salah paham dengan  mengira  bahwa  demokrasi  adalah  sebagai  sistem  politik  yang  di dalamnya  harus  ada  persamaan  mutlak.  Padahal  menurut  Robert  Dahl, persamaan mutlak tidak mungkin ada, karena ambisi ke arah itu hanya akan melahirkan pemerintahn totaliter yang memaksa, seperti yang terjadi pada negara-negara komunis.
Dalam  alam  demokrasi,  keberadaan civil  society dianggap  sebagai syarat  pembangunan  demokrasi. civil  society atau  masyarakat  madani, disebut  pula  masyarakat  sipil,  adalah  suatu  wilayah  yang  menjamin berlangsungnya  perilaku,  tindakan  dan  releksi  mandiri,  meskipun  tidak terserap  di  dalam  jaring-jaring  kelembagaan  politik  resmi.  Tersirat pentingnya  suatu  ruang  publik  yang  bebas,  tempat  di  mana  transaksi komunikasi  yang  bisa  dilakukan  oleh  warga  negara  (Rozi  H,2016).  secara
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
konseptual civil  society dibagi  dalam  tiga  katagori,  konsep  yang menekankan  pada  aspek civil  society sebagai  budaya  (keadaban masyarakatnya), konsep yang menekankan pada aspek civil society sebagai konsep  politik  atau  kemandirian  masyarakat  dalam  berhadapan  dengan negara, dan konsep yang menggabungkan keduanya.
Perkembangan yang cukup maju dari civil society di dunia Islam salah satunya  terjadi  di  Indonesia,  walaupun  belum  terkonsolidasi  secara maksimal. Indikasinya adalah; diberlakukannya sistem multi partai; adanya kebabasan  pers;  adanya  kelas  menengah  perkotaan,  paling  tidak  secara pendidikan,  yang  kritis;  Indonesia  menjadi  negara  paling  bebas  se-asia (Sukron Kamil, 20)
c. Gender
Ada  beberapa  hak  perempuan  yang  biasa  dibahas  terkait  kemudian dikaitkan  pula  dengan  HAM  seperti  hak  ekonomi  dan  waris,  hak  dalam perkawinanan  pengurusan  soal  domestik,  aurat  perempuan,  kualitas kesaksiannya, termasuk hak untuk beraktivitas di dunia publik dan menjadi pemimpin ((Sukron Kamil, 20).
Ada dua faktor yang menghambat perjuangan gender : Pertama, faktor internal  yang  merupakan  faktor  dari  dalam  diri  perempuan  itu  sendiri. Kedua, faktor  ekternal  yaitu  faktor  yang  berada  di  luar  diri perempuan,misalnya nilai-nilai budaya patriarki yang mendominasi segala kehidupan  di  dalam  keluarga  masyarakat,  kebijakan  umum,  peraturan perundang-undangan  dan  sistem  serta  aparatur  hukum  yang  dikriminatif serta  bias  gender,  masih kuatnya  budaya  sebagian  besar  masyarakat yang menganggap  perempuan  kurang  berkiprah  di  ruang  publik,  termasuk interprestasi agama yang bias gender.
Dalam  kepemimpinan  publik,  syari’ah  tradisional  kurang  menyahuti tuntutan  persamaan  hak  untuk  tidak  diskriminatif  berdasarkan  jenis kelamin. Hal ini di dasarkan pada beberapa hal, seperti al-qur’a dan hadits.
Kepemimpinan  merupakan  ajang  kompetisi  terbuka.  Sehingga siapapun  boleh  memperebutkan  dan  duduk  sebagai  pemimpin,  termasuk kaum  perempuan.  Ada  tiga  fase  pengakuan  kepemimpinan  perempuan. Pertama adalah pemaksaan, yaitu dengan adanya regulasi atau aturan yang bersifat mengikat dan mengharuskan keterlibatan perempuan dalam suatu institusi.  Kedua,  membiasakan  tempat  bagi  perempuan  tampil  di  barisan terdepan  dan  Ketiga,  menjadikan  kepemimpinan  perempuan  sebagai sebuah  kebutuhan.  Di  Indonesia,  kepemimpinan  perempuan  masih  pada tahap  peraturan.  Salah  satu  indikatornya  adalah  masih  mengikuti peraturan.
d. Non Muslim
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
Non  muslim,  atau  yang  biasa  dinamakan  kafir  memiliki  empat tingkatan, diantaranya: Pertama, Kafir Musta’man, yakni yang berada dalam wilayah Islam dan mendapat jaminan keamanan. Kedua, kafir Dzimmi, yakni yang  tunduk  pada  penguasa  Islam  dan  membayar jizyah.  Ketiga, Muahad, yakni  kafir  yang  tinggal  di  negeri  kafir  yang  ada  perjanjian  damai  dengan negara  Islam. Keempat, Kafir  harbi,  yakni  yang  memusuhi  Islam  (Ahmad Bekti,2016).
Dalam kehidupan bernegara, disatu sisi agama mengatur negara, dan di  sisi  lain  negara  melindungi  agama.  Dalam  syariah  tradisional,  non- muslim  yang  hidup  di  negara  muslim  disebut  sebagai dzimmi (yang dilindungi),  jika  memenuhi  syarat;  mau  mematuhi  hukum  Islam  dan  mau menyerahkan jizyah (semacam  pajak).  Mereka  diberika  hak  kebebasan menjalanakan  seperti  bebas  meyakini  kepercayaannya,  menjalankan ibadahnya, dan menjalankan hukum keluarga.
Konsep dzimmi dalam fiqih tradisional jika dilihat dari kacamata HAM adalah  model  toleransi  tanpa  perduli  ( at-Tasamuh  al-Lamubalah ),  karena konsep  ini  dalam  praktekya  disertai  rekayasa  untuk  mengurangi  peran kelompok lain, Mohammad Arkoun menyarankan melakukan penafsiran al- qur’an berdasarkan ilmu humaniora dan ilmu sosial modern. Hal itu karena pertama, piagam  madinah  yang  dibangun  Nabi  tidak  saja  mnjamin kebebasan  memeluk  dan  mengamalkan  agama,  tetapi  juga  hak  berpolitik bagi  seluruh  warga, kedua, pada  masa  dinasti  Abbasiyyah,  non-muslim banyak diberikan kepemimpinan publik. Ketiga, surat At-Taubah : 29 yang dijadikan  konsep jizyah ,  perlu  memandang asbabun  nuzul terkait  perang Tabuk,  selain  itu  konsep jizyah merupakan  tradisi  non  muslim  yang diadopsi Islam. Untuk itu, menurut Nurcholish Majid, penganut agama lain harus  dihormati  hak-hak  kebebasan  beragama  dan  politiknya  (Sukron Kamil,20).
e. Politik Islam Di Indonesia
Di Indonesia, relasi antara Islam dan politik sudah terjadi sejak Islam masuk.  Politik dalam perspektif  syariat  adalah menjadikan  syariat  sebagai pangkal  tolak  dan  mengaplikasikannya  di  muka  bumi.  Kelompok  Islam militan berpendapat bahwa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan, dalam arti  mereka  percaya  nahwa  Islam  yang  berada  di  luar  kekuasaan  adalah Islam yang tidak lengkap. Sedangkan Abduh berpendapat bahwa organisasi politik bukan persoalan ditetapkan oleh ajaran Islam, melainkan oleh situasi dan waktu.
Indonesia,  dalam  kenyataanya  menjadi  negara  yang  demokrasi  dan berazazkan  pancasila,  bukan  menjadi  negara  Islam,  meskipun  pancasila sebagai ideologi negara tidak dianggap sebagai perwujudan dari keinginan
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115
Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
memisahkan  agama  (islam)  dari  negara,  karena  sila  pertama  berbunyi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.
Sebelum  Indonesia  merdeka,  Islam  sudah  lahir  sebagai  faktor  yang hadir  dalam  kehidupan  politik,  yakni  dengan  adanya  kerajaan-kerajaan Islam.  Tetapi  setelah  Indonesia  merdeka,  Islam  bukan  menjadi  faktor dominan  dalam  politik.  Pada  dasarnya  Islam  dan  politik  tidak  dapat dipisahkan karena tingkah laku politik seseorang dipengaruhi oleh agama. Tetapi  Islam  dapat  dipisahkan  dalam  arti  negara  harus  netral  terhadap agama.

## Kesimpulan
1. Politik  adalah  cara  dan  upaya  menangani  berbagai  urusan  kenegaraan dengan  menggunakan  seperangkat  peraturan  perundang-undangan  untuk mewujudkan  kemaslahatan  dan  mencegah  hal-hal  yang  merugikan  bagi kepentingan  manusia.  Sedangkan  politik  Islam  berarti  aktivitas  politik sebagian umat Islam  yang menjadikan Islam  sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok
2. Pendekatan politis berarti adalah salah satu upaya memahai agama dengan cara  menanamkan  niai-nilai  agama  pada  lembaga  sosial  agar  timbul motivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat.
3. Hubungan  politik  dan  agama  tidak  dapat  dipisahkan.  Politik  merupakan hasil pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Tidak ada pengklasifikasian yang jelas tentang karakteristik pemikiran pada setiap zaman. Sejarah membuktikan bahwa Islam dapat menerima apapun sistem atau bentuk pemerintahan, selama dalam koridor Islam
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna

## 114

## Daftar Pustaka
Abdou  Filali  ansary,  Ali  Abd  Al-Raziq.  2009. Kaum  Muslim  dan  Penafsiran- penafsiran Modern”, dalam Pembaharuan Islam Dari Mana dan Hendak ke Mana . (Bandung: Mizan, h. 112. Abdul, Halim. 2014. Politik Lokal Pola & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung), Yogjakarta : LP2B. h. 1
Abdurrahman  bin  Muhammad  bin  Khaldun, Muqaddimah. 2011. alih  bahasa Masturi  Irham,  dkk  dengan  judul Mukaddimah ,  Jakarta:  Pustaka  al- Kautsar, h. x
Abuddin,  Nata.  2012. Metodologi  Studi  Islam, Jakarta;  Raja  Grafindo  Persada, Cet 19, h. 317
Ahmad Bekti, 4 macam kafir menurut tafsir nurul bayan, dalam internet alamat http://aqza.blogspot.co.id . Diakses tanggal 14 November 2016 Ahmad  Kosasih, HAM  dalam  Perspektif  Islam  Menyingkap  Persamaan  dan Perbedaan Antara Islam dan Barat, Jakarta; Salemba Diniyah, 2003, h. 36 Ali Asghar, Nusrati. 2015. Nizame Siyasi e Islam, Penerjemah Musa Mouzawir dengan  judul Sistem  Politik  Islam  Sebuah Pengantar,  Jakarta:  Nur  Al- Huda, h. 23
Al-Qur’an dan terjemahan. Kementrian Agama Republik Indonesia. 2017. Bryan S, Turner. 2012. Religion and Social Theory, diterjemahkan oleh Inyiak Ridwan Muzir, dengan judul Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer , Jogjakarta; IRCiSoD, h. 395
Dodi Setiadi, Lima Pilar Syariat Islam, dalam internet alamat http://dodi17setiadi.blogspot.co.id . Diakses tanggal 12 November 2016 Fatahullah,  Jurdi.  2016. Politik  Islam  Pengantar  Pemikiran  Politik Islam, Yogjakarta: Calpulis, h. 59
Hubungan  Politik  dan  Agama, Dalam  internet  alamat  http://akank- sutha.blogspot.co.id. Diakses tanggal 9 November 2016.
Ipah Latifah, dkk, Pendekatan politik dalam Studi Islam, dalam internet alamat http://www.academia.edu . Diakses tanggal 19 Oktober 2016 Jubair, Situmorang. 2014. Model Pemikiran & Penelitan Politil Islam , Bandung : Pustaka Setia, h. 37
Lihat, Rozi H, civil society sebagai gerakan sosial di Indonesia, dalam tantangan melawan  arus  globalisasi  pasca-reformasi ,  dalam  internet  alamat http://orijinalmens.wordpress.com . Diakses tanggal 14 November 2016 Miriam,  Budiarjo.  2010. Dasar-dasar  Ilmu  Politik, Jakarta;  Gramedia  Pustaka Utama, cet IV, h. 22
Muhammad  Iqbal,  Amin  Husein  dan  Nasution.  2010. Pemikiran  politik  Islam , Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, h.  14 Nata, Abuddin. 2010. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Rajawali Press
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 08 No. 1 (2022) 96-115 Available online at https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna
Partanto,  Pius  dan  Dahlan  Al-Barry,  M.  Kamus  Ilmiah  Populer.  Surabaya: Arkola, tt.
Qutb, Sayyid. 1984. Keadilan Sosial dalam Islam. Bandung : Pustaka. Rozi  H, civil  society  sebagai  gerakan  sosial  di  Indonesia,  dalam  tantangan melawan  arus  globalisasi  pasca-reformasi ,  dalam  internet  alamat http://orijinalmens.wordpress.com . Diakses tanggal 14 November 2016 Sri  Wintala,  Achmad.  2016. Politik  dalam  Sejarah  Kerajaan  Jawa  Maunuver  & Intrik  Politik  Kerajaan-Kerajaan  di  Jawa  dari  Mataram  Kuno hingga Mataram Islam, Yogjakarta: Araska, h. 16 Sukron,  Kamil.  2013. Pemikiran  Politik  Islam  Tematik, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 177