IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KEBUPATEN SUMENEP NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN
( Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep )
Dewi Kartika

## ABSTRAK
Maraknya  pembukaan  pasar    modern  seperti  minimarket,  swalayan  tidak  hanya  di perkotaan  tetapi  juga  sudah  masuk  ke  desa    desa  mengakibatkan  persaingan  dengan  pasar tradisional. Oleh sebab itu, adanya peraturan yang bias melindungi dan memberdayakan pasar tradisional  dirasa  sangat  penting.  Serta  penataan  pasar  modern  yang  harus  sesuai  dengan peraturan harus dimaksimalkan  lagi.  Untuk  itu,  penelitian ini  mengangkat  permasalahan bagaimana  proses  implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sumenep  Nomor  5  Tahun 2013  Tentang  Perlindungan,  Pemberdayaan  Pasar  Tradisional  Dan  Penataan  Pasar Modern ( Studi Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep).
Fokus  dalam  penelitian  ini  meliputi  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan struktur birokrasi dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.
Kata    Kunci  :  Perlindungan,    Pemberdayaan  Pasar  Tradisional  dan  Penataan  Pasar Modern

## A. PENDAHULUAN
Persaingan  antara  pasar  tradisional dengan pasar modern memang bukanlah persaingan  yang  tidak  sehat,  karena kedua  pasar  tersebut  memiliki  konsep yang berbeda. Pada awal keberadaannya,  pasar  modern  memang sebenarnya  diperuntukkan  bagi  orang- orang  yang  memiliki  kelas  ekonomi menengah ke atas sehingga keberadaannya  tidak  menjadi  persoalan bagi  pasar  tradisional,  namun  seiring berkembangnya  waktu,  saat  ini  banyak didirikan  pasar  modern  yang  terus mengambil segmen dari pasar tradisional. Hal inilah yang menimbulkan banyak permasalahan.
Dengan  keberadaan  pasar  modern ini  pemerintah  harus  tanggap  dan mampu  membuat  kebijakan-kebijakan yang  berupa  peraturan  perundang- undangan  dan  diharapkan mampu  untuk memberikan  solusi  bagi  permasalahan yang dihadapi, khususnya bagi
pengaruhnya  terhadap  pasar  tradisional. Oleh sebab itu, pemerintah pun membuat kebijakan berupa aturan-aturan yang mengatur tentang keberadaan pasar modern  tersebut.  Kebijakan  pemerintah
tersebut  haruslah  memberikan  solusi kepada  pasar-pasar  tradisional,  karena pasar  tradisional  mampu  memberikan kehidupan bagi perekonomian, khususnya masyarakat kalangan bawah. Oleh sebab itu dibutuhkan peraturan  daerah  yang  lebih  spesifik mengatur  tentang  perlindungan  dan pemberdayaan pasar tradisional dan juga penataan  toko  modern  yang  banyak bermunculan  di  daerah,  agar  pasar tradisional  dapat  bersaing  dan  tidak tersisihkan.Sehingga dengan adanya peraturan  tersebut  dapat  memberikan distribusi  bagi  pelaku  usaha  pasar tradisional  dan  pasar  modern  untuk dapat bersaing secara sehat.
Tapi  pada  kenyataannya,  peraturan daerah  Kabupaten  Sumenep  tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional  dan  penataan  pasar  modern dirasa masih kurang efektif.Ada beberapa  kecamatan  masih  ditemukan pasar  modern  bergandengan  dengan pasar tradisional. Padahal, berdasarkanPeraturan  Bupati  Nomor  26 Tahun 2013 jarak antara pasar
tradisional dan toko modern adalah 500– 1.000  meter.Itu  berlaku  terhadap  toko
modern  milik  perorangan  atau  sebuah perusahaan.Oleh  sebab  itu,  dengan kurang  maksimalnya  peraturan  tersebut terhadap perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional mambuat pasar tradisional sangat dirugikan dengan
bermunculannya pasar-pasar modern yang mana penataan pasar  modern  kurang  efektif  yaitu berdampingan dengan pasar tradisional.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## Kebijakan Publik
Dalam  berbagai  literatur  banyak variasi  definisi  kebijakan  publik.Dalam buku Kamus Administrasi Publik (Chandler  dan  Plano,  dalam  Keban, 2008,  60),  kebijakan  publik  adalah pemanfaatan  yang  strategis  terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan  masalah-masalah  publik atau pemerintah.

## Implementasi Kebijakan
Udoji  dalam  Wahab,  2008,  59, mengatakan bahwa “pelaksanaan kebijaksanaan  adalah  sesuatu  yang penting,  bahkan  mungkin  jauh  lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kamus  Webster  dalam  Wahab, 2008,  64,  merumuskan  to  implement (mengimplentasikan)  berarti  to  provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect  to  (menimbulkan  dampak/akibat terhadap sesuatu).

## C. METODE PENELITIAN

## Fokus penelitian
Fokus  dalam  penelitian  ini  yaitu Implementasi/Pelaksanaan Peraturan Bupati  Nomor  5  Tahun  2013  tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, dengan  mengacu  pada  teori  model implementasi George C. Edward (dalam Nugroho, 2011, 636) yang
mengemukakan  empat  variabel  agar
implementasi  kebijakan  menjadi  efektif yaitu: 1. Communication (Komunikasi) 2. Resources (Sumber Daya) 3. Disposition (Disposisi/Sikap)
4. Bureaucratic  Structure (Struktur Birokrasi) Lokasi Penelitian Lokasi  penelitian  ini  yaitu  di wilayah kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep. Yang beralamat di Jl. Kamboja No. 27A
Sumenep.

## Sumber Data
Dalam  peneitian  ini  sumber  data diperoleh  melalui  data  primer  dan  data sekunder sebagai berikut:
1. Data primer Data  primer  adalah  data  yang diambildarisumber data primer atausumberpertama di lapangan. Data  primer  dalam  penelitian  ini berasal  dari  informan  yaituBadan Pelayanan  Perizinan  Terpadu.  di Dinas  Perindustrian  dan  Perdangan Kabupaten  Sumenep,  yang  akan dijadikan  sampel  penelitian  melalui metode Wawancara.
2. Data sekunder Data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  dari  sumber  kedua  atau sumber  sekunder  sesudah  sumber data primer (Bungin,2001, 128).
Terdapat  dua  data  sekunder  dalam penelitian  ini,  yaitu  internal  dan eksternal. Internalnya berupadokumen,  arsip,  laporan,  dan data lain yang didapat  dari pelaksana Program  Peraturan  Bupati  Nomor Nomor  5  Tahun  2013  tentang Perlindungan,  Pemberdayaan  Pasar Tradisional  dan  Penataan  Pasar Modern di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep.  Ekternalnya  yaitu  berupa data  yang  diperoleh  melalui  akses internet,  jurnal,  Koran,  dan  lain sebagainya  yang  relevan  dengan permasalahan penelitian.
Instrumen Penelitian Dalam mengumpulkan data di lapangan,  peneliti  menggunakan  alat bantu yaitu berupa: 1. Pedoman wawancara
2. Pedoman dokumentasi
3. Perangkat penunjang
Subjek Penelitian Yang menjadi Subjek dalam penelitian  ini  adalah  Pegawai  di  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan pelaku usaha  pasar  tradisional  dan  pasar modern di Kabupaten Sumenep.
Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara
Metode  wawancara  adalah  proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian  dengan  cara  tanya  jawab sambil bertatap muka antara pewawancara  dengan responden atau orang  yang  diwawancarai,  dengan atau  tanpa  menggunakan  pedoman wawancara (Bungin,2001, 133).
2. Observasi Observasilangsung dilakukandengancaramenelitidan mengamatiaktivitaspegawai di instansi terkait. 3. Dokumentasi Metode  ini  merupakan  suatu  cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang  berhubungan  dengan  masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data  yang  yang  lengkap,  sah  dan bukan berdasarkan perkiraan.

## Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif  bersifat  induktif,  yaitu  suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh,  selanjutnya  dikembangkan menjadi hipotesis (Sugiyono, 2009. 89).
Adapun  proses  analisis  data  dari penelitian ini adalah:
1. Reduksi Data ( Data Reduction )
2. Penyajian Data ( Data Display )
3. Verification ( Conclusion Drawing )

## Keabsahan Data
Menurut  Sugiono  (2012  :  270-277) mengemukakan  bahwa  uji  keabsahan
data  dalam  penelitian  kualitatif  meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas esternal), dependability (reabilitas) dan connfirmability (obyektifitas).

## D. PEMBAHASAN
1. Komunikasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupetan  Sumenep  Nomor  5  tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan  Pasar  Tradisional  dan Penataan  Pasar  Modern  Di  Badan Pelayanan  Perizinan  Terpadu,  sudah terjalin  komunikasi  yang  baik  antara Kepala  Badan,  Kepala  Bidang  dan masyarakat.
Komunikasi  langsung  adalah  suatu proses  penyampaian  pesan/berita  dari seseorang  kepada  orang  atau  golongan lain  yang  mana  proses  penyampaian pesan/berita  tersebut  dilakukan  dengan tatap  muka.  Artinya,  antara  pengirim pesan atau dalam hal ini Kepala Bidang Pengendalian  dan  Penyuluhan  dan penerima  pesan  yang  dalam  hal  ini adalah  masyarakat/pengusaha  bertemu dan melakukan suatu dialog.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan komunikasi tidak langsung adalah proses penyampaian berita/pesan kepada orang  lain  atau  golongan  lain  yang proses penyampaiannya dilakukan dengan  menggunakan  saluran,  baik mekanis  maupun  tidak  mekanis  seperti adanya media luar ruang ataupun media elektronik. Artinya, penyampaian
informasi yang dilakukan oleh pelaksana Perda  dilakukan  dengan  menggunakan alat seperti pemasangan reklame, brosur, dan  radio  yang  disiarkan  di  RRI Sumenep dan RGS tanpa harus bertemu dan berdialog dengan kelompok sasaran. 2. Sumber Daya
Sumber  daya  yang  utama  yaitu manusia  atau  dalam  hal  ini  pelaksana/ para  staf  di  BPPT.  Kegagalan  yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan  salah  satunya  disebabkan karena keberadaan pelaksana yang tidak mencukupi,  tidak  memadai,  ataupun tidak kompeten di bidangnya.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksana  Perda  No.  5  tahun  2013  yang terdiri  dari  Bidang  Pelayanan  Perizinan, Bidang  Pengendalian  dan  Penyuluhan serta  Bidang  Pendataan,  Evaluasi  dan Pelaporan secara kualitas cukup memiliki  kemampuan  dan  kompetensi dalam  melaksanakan  Perda  No.  5  tahun 2013 ini dengan baik.
Sumber  daya  selanjutnya  adalah sarana  dan  prasarana  yang  sudah  cukup memadai.  Adanya  kendaran  operasional memudahkan  dan  membent    para  tim survey  untuk  melaksanakan  tugasnya dengan baik dan lancar. 3. Disposisi/ sikap Salah satu faktor yang mempengaruhi  efektifitas  implementasi kebijakan  adalah  sikap  implementor.
Dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah No. 5 tahun 203 ini tentunya dibutuhkan sebuah  komitmen,  kesediaan,  dukungan dan  keseriusan  dari  semua  pihak  yang terkait untuk melaksanakan Perda tersebut agar berjalan dengan baik. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksana  Perda  No.  5  tahun  2013 memiliki  komitmen  yang  kuat,  bersedia membantu  masyarakat/pengusaha  untuk melayani  mereka  dengan  baik  dalam melindungi, memberdayakan pasar tradisional  dan  menata  pasar  modern.
Selain  itu  sikap  masyarakat/pengusaha cukup baik dan mendukung pelaksanaan Perda  ini.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari tidak  adanya  masalah  persaingan  antara pasar tradisional dan pasar modern.
4. Struktur Birokrasi Struktur  birokrasi  merupakan  salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Kebijakan yang begitu  kompleks menuntut  adanya kerjasama  banyak  orang,  ketika  struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan, maka  hal  ini  akan  mengakibatkan sumber  daya  menjadi  tidak  efektif  dan menghambat jalannya kebijakan.
Pelaksanaan  Perda  No.  5  tahun 2013  ini  sudah  terdapat  mekanisme untuk  menjalankan  Perda  dengan  baik. Adanya  SOP  (Standart  Operasional
Prosedur)  dan  SPP  (Standart  Pelayanan
Publik). Yang mana mengatur bagaimana  jarak  yang  benar  antara penataan  pasar  tradisional  dan  pasar modern.

## E. PENUTUP Kesimpulan
1. Komunikasi
Komunikasi  yang  telah  dilaksanakan BPPT  khususnya  Bidang  Pengendalian dan  Penyuluhan  dengan  2  bentuk komunikasi  yakni  dengan  memberikan sosialisasi  tentang  pasar  modern  dan pasar tradisional, lalu dengan komunikasi  tidak  langsung  melalui pemasangan  papan  reklame  dan  juga menyediakan brosur serta media elektronik  seperti    radio  yang  disiarkan di RRI dan RGS.
2. Sumber Daya Sumber daya dari program ini adalah sumber daya manusia yang meliputi staf BPPT.  Sumber  daya  yang  lain  adalah sumber daya sarana dan prasarana yakni adanya kendaraan operasional di BPPT. 3. Disposisi/ sikap Faktor disposisi menunjukkan bahwa  BPPT  memiliki  komitmen  yang kuat,  bersedia  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawabnya serta membantu/melayani para masyarakat/pengusaha  di  Kabupaten Sumenep. Begitupun dukungan masyarakat/  pengusaha,  yakni  dengan tidak  adanya  masalah  persaingan  antara pasar tradisional dan pasar modern.
4. Struktur birokrasi
Struktur  birokrasi  di  BPPT  sudah terdapat  mekanisme  pelaksanaan  yang menjadi  acuan  atau  pedoman  bagi  Tim pelaksana ataupun masyarakat/pengusaha. Adanya
mekanisme  yang  jelas  ini  tercipta hubungan,  koordinasi  dan  kerja  sama, baik  antar  Tim  pelaksana  ataupun masyarakat/  pengusaha  khususnya  di Kabupaten Sumenep.

## Saran
1. Komunikasi BPPT  diharapkan  bisa  memberikan sosialisasi-sosialisasi  bukan  hanya  di
tingkat  kecamatan  tapi  juga  di  desa- desa. Selain itu juga para staf harus siap sedia  dalam  memberikan  infomasi kepada  masyarakat  jika  sewaktu-waktu dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Sumber daya Dengan  sumber  daya  yang  memadai akan  memperlancar  proses  pelayanan.
Untuk  itu,  BPPT  harus  memperhatikan lagi kekurangan-kekurangan yang ada di
BPPT.
3. Disposisi Kepada  staf  di  BPPT  untuk  lebih meningkatkan pelayanan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitupula dengan  para  masyarakat/pengusaha  baik di  pasar  tradisional  dan  pasar  modern untuk  memberikan  dukungan  terkait Perda ini. 4. Struktur birokrasi Dengan kejelasan mekanisme program  yang  ada  di  BPPT,  diharapkan untuk  lebih  meningkatkan  kerjasama antara para staf maupun
masyarakat/pengusaha  baik  di  pasar tradisional  maupun  pasar  modern  yang ada di Kabupaten Sumenep.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi,2006 ,  “ Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan Praktik” ,  PT  Asdi  Mahasatya, Jakarta. Hakim, EM Lukman, 2009, “ Administrasi Pembanguna”,
ITS  Press,  PMN  dan  Unija
Press, S urabaya.
Keban,  Yeremias  T,  2008,“ Enam Dimensi  Strategis  Administrasi Publik”, Gava Media, Yogyakarta. Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan RI Nomor 107/MPP/Kep/2/1998 tentang “ Ketentuandan Tata Cara Pemberian  Izin  Usaha  Pasar Modern”. Nugroho,  Riant,  2009, “Public  Policy ”, PT  Elex  Media  Komputindo, Jakarta.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumenep Nomor5  Tahun  2013  Tentang “ Perlindungan,  Pemberdayaan Pasar  Tradisonal  dan  Penataan Pasar Modern ”.
Peraturan  Presiden  RI  No.  112  Tahun 2007  tentang “Penataan  dan Pembinaan  Pasar  Tradisional, Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Modern” .
Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI  No. 53 Tahun 2008 tentang “Pedoman Penataan dan Pembinaan  Pasar  Tradisional, Pusat  Perbelanjaan,  dan  Toko Modern” .
Juniarso,  Ridwan  dan  Sodik,  Achamad,
2009, “ Hukum Adminstrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan  Publik” ,  Nuansa, Bandung
Syafiie, Inu Kencana. Dkk, 1999, “Ilmu Administrasi  Publik”, Rineka Cipta, Jakarta.
Setyodarmodjo,  Soenarko,  2005, Public Policy  Pengertian  pokok  untuk memahami dan analisa kebijaksanaa npemerintah , Airlangga University Press, Surabaya. Soejito, Irawan, 1990,“ Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah ,  PT  Rineka Cipta, Jakarta
Sugiyono, 2009,  “ Memahami  Penelitian Kualitatif” , Alfabeta, Bandung.
Wahab, Solichin Abdul, 2008, “ Analisis Kebijaksanaan  Dari  formulasi keimplementasi kebijaksanaan
Negara”, PT  Bumi  Aksara, Jakarta.
Wahab, Solichin Abdul, 2008, “ Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik”, UMM Press, Malang. http://www.geocities.ws/mas_tri/pelimp ahan_kewenangan.pdf, diuduh
pada tanggal 19 Nopember 2015 http://www.psychologymania.com – 2013 - 01 pengertian - pendelegasian wewenang.html diuduh pada tanggal 19
Nopember 2015
http://rochyati- fisip.web.unair.ac.id/artikeldetai
l-69582-Umum-MENGENAL%
20IMPLEMENTASI%20KEBIJ AKAN%20PUBLIK%20.html diuduh pada tanggal 26 Nopember 2015