## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 4 Nomor 2, April 2020
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## ARTI PENTING PEMBAHARUAN HUKUM INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

## Purwanto
FakultasHukumUniversitas17 Agustus 1945 Semarang *E-mail: dhinarasti@gmail.com
Abstract: The guideline for the renewal of Indonesian law is  Pancasila. Pancasila As the Way of Life, Basis and Ideology of the Indonesian Nation. What should be prioritized in the renewal of Indonesian law are: Legal politics, the direction of legal politics and legislation that are built to achieve the goals of the state, should always be sourced from Pancasila as stipulated in the Preamble and explanation of the 1945 Constitution  Articles.  How  to  build  national  law  based  on  Pancasila  values  can  be  pursued  through: Examining  problems  with  the  study  of  old  norms  that  are  deemed  to  be  incompatible  with  the  social conditions  of  the  community;  Carry  out  a  review  related  to  legislation  that  is  not  in  accordance  with Pancasila by applying the Pancasila concepts / values.law.
Keywords: law; justice; Pancasila; politics
Abstrak: Pedoman  pembaharuan  hukum  Indonesia  adalah  Pancasila.  Pancasila  Sebagai  Pandangan Hidup, Dasar, dan ideologi Bangsa Indonesia. Yang seharusnya diutamakan dalam pembaharuan hukum Indonesia  adalah  :    Politik  hukum  ,  Arah  politik  hukum  dan    Peraturan  perundang-undangan  yang dibangun untuk mencapai tujuan negara, seharusnya selalu bersumber Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan  dan  penjelasan  Pasal-pasal  UUD  1945.  Cara  membangun  hukum  nasional  yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dapat  ditempuh melalui menelaah masalah dengan  pengkajian norma  lama  yang  dianggap  sudah  tidak  sesuai  dengan  kondisi  sosial  masyarakat, melaksanakan kajian  ulang  terkait  perundang – undangan  yang  belum  sesuai  dengan  Pancasila    dengan  menerapkan konsep /nilai- nilai Pancasila.
Kata Kunci: Hukum; Keadilan, Pancasila, Politik

## A. Pendahuluan
Keberadaan  dan  posisi  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia  sangat  perlu dipahami di antara sepak terjang ideologi-ideologi besar dunia. Pemahaman ini sangat  penting dalam  rangka  pemantapan  ideologi  Pancasila  yang menjadi  dasar  dan  pedoman hidup  bangsa. Dengan  demikian  bangsa  Indonesia  semakin  mampu  memainkan  peranannya  di  dalam  gerak maju mencapai cita-citanya, yang tidak lain dari masyarakat Pancasila itu sendiri. Apabila kita hendak mengupas demokrasi Pancasila pada umumnya dan khususnya di bidang politik, maka kita  harus  pula  mengupas  proses  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  dan  hukum  yang didasarkan pada Pancasila yang sudah terpatrikan dalam UUD 1945. Karena politik merupakan dimensi  demokrasi,  selain  dimensi  kekuasaan  dan  hukum,  maka  perwujudan  demokrasi Pancasila  akan  terkait  dengan  sistern  kehidupan  politik  di  Indonesia  yang  telah,  sedang  dan akan mengalami proses pembaharuan dan pembangunan.
Konsekuensi  dari  hukum  yang  terus  mengalami  pengubahan,  perubahan,  pembaharuan, dan reformasi hukum (legal reform). Tersebutlah teori hukum progresif di kemudian hari, yang
hendak  mengokohkan  keitimewaan  “hukum”  agar  sedianya  tetap  bertahan  dalam  masa  yang panjang.  Menurut Nonet and Zelznik, mengemukakan tiga perkembangan tatanan hukum dalam masyarakat  yang  sudah  terorganisir  secara  politik  dalam  bentuk  negara.  Ketiga  tipe  tatanan hukum  itu  adalah  tatanan  hukum  represif,  tatanan  hukum  otonomius,  dan  tatanan  hukum responsif. Dalam tipe tatanan hukum hukum represif, hukum dipandang sebagai abdi kekuasaan represif  dan  perintah  dari  yang  berdaulat  (pengemban  kekuasaan  politk)  yang  memiliki kewenangan diskresioner tanpa batas. Dalam tipe ini maka hukum dan negara serta politik tidak terpisah,  sehingga  aspek  instrumental  dari  hukum  sangat  mengemuka  ketimbang  aspek ekspresifnya.
Menurut Ade Mahmud Universitas Islam Bandung  dalam Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Vol. 4 No. 1  – Juni 2018, hlm. 1-21 Pertimbangan perlunya melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia didasarkan pada beberapa alasan- alasan sebagai berikut Indonesia Undang-Undang Hukum Pidana dipandang   tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional; Perkembangan hukum pidana di luar KUHP baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum dimana keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem  hukum  pidana  yang  berlaku  dalam  sistem  nasional.  Dalam  beberapa  hal  telah  terjadi duplikasi norma hukum pidana antara hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana
Menurut Moh. Mahfud MD, 1 dalam pembentukan negara hukum, maka Pancasila harus melahirkan  kaidah-kaidah  penuntun  dalam  pembuatan  politik  hukum  atau  kebijakan  negara lainnya yaitu:
1) kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori,
2) kebijakan  umum  dan  politik  hukum  haruslah  didasarkan  pada  upaya membangun  demokrasi  (kedaulatan  rakyat)  dan  nomokrasi  (negara  hukum) sekaligus,
3) kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
4) kebijakan  umum  dan  politik  hukum  haruslah  didasarkan  pada  prinsip  toleransi beragama yang berkeadaban.
Demikian  pula  menurut  Notonagoro 2 sebagai  konsekwensi  Pancasila  tercantum  dalam Pembukaan  UUD  1945,  maka  pembukaan  yang  memuat  Pancasila  itu  sebagai staatsfundamentalnorm.  Konsekwensinya  nilai-nilai  Pancasila,  secara  yuridis  harus diderivasikan  kedalam  UUD  Negara  Indonesia  dan  selanjutnya  pada  seluruh  peraturan perundangan lainnya. Dalam kedudukan seperti ini Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politis. Dalam kapasitas ini Pancasila telah diderivasikan dalam suatu norma-norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.
Kondisi   perubahan   sosial   yang bergulir  saat  ini  membawa  sikap  kritis masyarakat terhadap   kondisi   hukum nasional    baik    dari    sisi    subtansial maupun        penegakan hukumnya. Masyarakat menuntut adanya perubahan ke   arah   yang   lebih   baik   dan   dapat memberikan        kepastian        dan        keadilan  hukum.      Karena    tujuan    utama    negara  hukum adalah    menyelenggarakan  kepastian,    keadilan  dan  ketertiban.    Keterbatasan  hukum  dalam
1 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. ( Jakarta: LP3ES, 1998), hlm.35
2 Notonagoro,Beberapa Hal MengenaiFalsafah Pencasila – Pidato 18 November 1968 (Djakarta : Pantju- ran Tujuh, 1975), hlm.20 sebagaimana dikutip Philipus M Hadjon, Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Hukum Tata Negara  Dalam Jurnal Yustika (Surabaya : FH UBAYA, 1998), hlm.63.
menjangkau  problematika    di  masyarakat  memunculkan    sejumlah    gejolak    sosial  karena hukum    senantiasa    tertinggal    di  belakang  obyek  yang  diaturnya.  Dengan  demikian      akan selalu   terdapat   gejala bahwa   antara   hukum   dan   kenyataan sosial   terdapat   suatu   jarak perbedaan yang mencolok. Kondisi  ini  mendorong  keinginan memperbaiki    sistem    hukum pidana  nasional        karena        keterbatasan        dalam  Kitab    Undang  -  Undang    Hukum    Pidana (KUHP)     yang     berlaku     saat     ini membutuhkan   solusi   yang   baik   dan efektif  agar kondisi  sosial  masyarakat menjadi  lebih  baik.
Menurut    Soerjono  Soekanto      pemecahan      masalah      sosial  berbeda          dengan problema  problema masyarakat   karena masalah  tersebut  berhubungan  dengan nilai  - nilai sosial  dan  lembaga -lembaga kemasyarakatan. Ilmu hukum sebagaimana bidang ilmu yang lain yang  berlaku  dan  diajarkan  di  Indonesia  saat  ini,  ilmu  ekonomi  misalnya,  sangat  menyadari bahwa  apa  yang  menjadi  arus  utama  sudah  sangat  tertinggal  jaman  dan  tidak  mengakar  pada budaya  bangsa  Indonesia,  sama-sama  diimpor  dari  budaya  Eropa  yang  individualistis  dan sekuler serta berasal dari abad ke-18, padahal saat ini bangsa Indonesia telah memasuki abad ke duapuluh  satu,  sehingga  apa  yang  menjadi  pedoman  saat  ini  sudah  tidak  lagi  mampu  untuk menyelesaikan  persoalan  riil  dalam  masyarakat  karena  jauh  dari  realitas  dan  tidak  mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. 3
Apabila  hal  tersebut  secara  sengaja  untuk  diberlakukan  pada  masa-masa  yang  akan datang  maka  yang  akan  terjadi  adalah  bangsa  kita  akan  menuju  pada  bangsa  yang  gagal  dan bahkan sangat mungkin menjadi penyebab hancurnya negara ini.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pada  uraian-uraian  diatas  maka  dapat  dikemukakan  beberapa permasalahan yakni:
1) Apakah  yang  seharusnya  menjadi  pedoman  dan  yang  seharusnya  diutamakan dalam pembaharuan hukum Indonesia ?
2) Bagaimanakah  membangun  hukum  nasional  yang  mendasarkan  pada  nilai-nilai Pancasila ?

## C. MetodePenelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan    hukum    normatif  yuridis  yang  akan mengkaji berbagai norma, asas dan  filosofi Pancasila yang menjadi acuan dalam proses pembaharuan  hukum  secara  menyeluruh  .  Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitis  karena  menggambarkan  suatu  kenyataan  dan  fakta-  fakta  berkaitan  dengan transformasi nilai – nilai Pancasila kemudihan dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikemukakan.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang bersumber pada bahan hukum primer , sekunder dan tersier. Tehnik  pengumpulan data menggunakan  studi  kepustakaan  yakni  menganalisis  sumber  bacaan  yang  bersifat teoritis  ilmiah  seperti  buku-buku  ,  jurnal  ilmiah,  makalah  yang  telah  diseminarkan sehingga  dapat  dijadikan  dasar  penelitian  dalam  menganalisis  persoalan  yang dikemukakan.
3 FX Sugiyanto, 2010, Perkembangan Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Kebijakan, Bahan Matrikulasi PDIH Angkt. XVI UNDIP 2010, hlm. 3.
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  kualitatif  yaitu  suatu  cara  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptip  analisis,  karena  tidak  menggunakan  metode  berfikir deduktif. Metode deduktif ialah penelitian yang menggunakan suatu cara  berpikir yang berawal  dari  proposisi  umum  yang  kebenarannya  telah  diakui  dan  yang  berakhir  pada suatu pengetahuan baru yang khusus.

## D. Pembahasan

## 1. Pancasila Sebagai Pedoman Dasar Pembaharuan Hukum Indonesia
Di era globalisasi seperti saat ini telah menjadikan dunia seolah tanpa batas, sekat antara  negara  satu  dengan  yang  lainnya  menjadi  maya  (borderless  state).  Akibat  yang lebih jauh dari imperialisme di era globalisasi ini adalah semakin terpinggirkannya/hilangnya  jati  diri  suatu  bangsa  termasuk  bangsa  Indonesia,  dan digantikan  oleh  faham/ideologi  yang  memenangi  pertarungan  tersebut  dalam  hal  ini adalah  ideologi  liberalisme.  Ideologi  liberal  ini  sejatinya  sudah  sejak  dari  dulu menguasai  bangsa  kita,  tepatnya  sejak  era  kolonialisme  hingga  saat  ini.  Hal  yang demikian  dapat  kita  lihat  dari  ketidakmampuan  dan  ketidakmauan  bangsa  kita  untuk menggantikan  hukum  tinggalan  kolonialisme  yang  berurat  pada  liberalisme  dan sekulerisme  kepada  hukum  yang  dijiwai  oleh  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  sanubari bangsa Indonesia. Sehingga hukum dan sistem hukum kita terasa kering dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Secara kausalitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai- nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat,  kebudayaan  dan  nilai-nilai  religious.  Kemudian  para  pendiri  negara mengangkat  nilai-nilai  tersebut  dan  dirumuskan  secara  musyawarah  mufakat berdasarkan moral yang luhur, antara lain dalam siding-sidang BPUPKI dan PPKI yang akhirnya  pada  tanggal  18  Agustus  1945  dinyatakan  sah  oleh  PPKI  sebagai  dasar falsafah negara Republik Indonesia. 4
a. Pancasila  Sebagai  Pandangan  Hidup  Bangsa.  Artinya  Pancasila  merupakan rangkaian  nilai-nilai  luhur,  yang  menyeluruh  terhadap  kehidupan  itu  sendiri yang  berfungsi  sebagai  kerangka  acuan  baik  untuk  menata  kehidupan  diri pribadi  maupun dalam berinteraksi  antar manusia dalam masyarakat  serta alam sekitarnya.
b. Pancasila  Sebagai  Dasar  Negara  Republik  Indonesia.  Pancasila  dalam kedudukan  ini  sering  disebut  sebagai  dasar  filsafat  atau  dasar  falsafah  negara (philosohische  Gronslas)  dari  negara,  ideologi  negara  (staatsidee).  Dalam pengertian  ini  Pancasila  merupakan  suatu  dasar  nilai  serta  norma  untuk mengatur  pemerintahan  negara/penyelenggaraan  negara.  Konsekuensinya seluruh  pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  negara  terutama  segala  peraturan perundang-undangan  negara  dijabarkan  dan  diderivikasi  dari  nilai-nilai Pancasila.
c. Pancasila  Sebagai  Ideologi  Negara  dan  Bangsa  Indonesia.  Pancasila  sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia pada hakekatnya bukan hanya merupakan suatu hasil  renungan  atau  pemikiran  seseorang  atau  sekelompok  orang  sebagaimana ideologi  lain,  namun  Pancasila  diangkat  dari  pandangan  masyarakat  Indonesia sendiri,  sehingga  bangsa  Indonesia  merupakan  causa  materialis  (bahan  asal)
4 M. Ali mansyur, 2006, Aneka Persoalan Hukum, Sultan Agung Press Semarang, hlm. 138-140.
Pancasila.
d. Pancasila  Sebagai  ideologi  terbuka.  Pancasila  sebagai  ideologi  tidak  bersifat kaku  dan  tertutup  namun  bersifat  terbuka,  aktual,  dinamis,  antisipatif  dan senantiasa  mampu  menyesuaikan  dengan  perkembangan  zaman,  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  dinamika  perkembangan  masyarakat.  Dalam aplikasinya ideologi Pancasila yang bersifat terbuka, dikenal ada 3 tingkat nilai yaitu nilai dasar yang tidak Berubah ,Nilai praktis yang berupa nilai pelaksanaan secara  nyata  yang  sesungguhnya  dalam  kehidupan  yaitu  UU  dan  peraturan pelaksanaan  lainnya,  yang  sewaktu-waktu  dapat  berubah  seiring  dengan  derap perkembangan yang ada.
Dibidang  hukum  Pancasila  yang  selama  ini  ditempatkan  sebagai  sumber  dari segala  sumber  hukum  hanyalah  mejadi  jargon  belaka,  belum  sebangun  serta  senafas. Hal  ini  terjadi  karena  ketiadaan  kerangka  implementasi  terhadap  monsep  tersebut. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  Mahfudz  MD  mengintroduksi  empat  kaidah  untuk penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya agar Pancasila tidak sekedar menjadi jargon belaka yakni :5
Pertama, Kebijakan umum  dan politik hukum  harus tetap menjaga integrasi  atau keutuhan  bangsa  baik  secara  ideology  maupun  secara  teritori.  Setiap  hukum  atau kebijakan  apapun  di  Indonesia  tidak  boleh  menyebabkan  terancamnya  keutuhan  kita sebagai bangsa baik ideologis maupun wilayah teritorinya.
Kedua,  Kebijakan  umum  dan  politik  hukum  haruslah  didasarkan  pada  upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.
Ketiga,  Kebijakan  umum  dan  politik  hukum  haruslah  didasarkan  pada  upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalism,  tetapi  secara  ideologis  menganut  prismatika  antara  individualisme  dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan sosial.
Keempat,  politik  hukum  haruslah  didasarkan  pada  prinsip  toleransi  beragama yang  berkeadaban.  Indonesia  bukan  negara  agama  sehingga  tidak  boleh  melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau dominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun.
2. Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila
Pancasila  sebagai  akar  dari  cita  hukum  bangsa  Indonesia  memberikan konsekuensi  bahwa  dalam  dinamika  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  sebagai pandangan  hidup  yang  dianut  akan  memberikan  koherensi  dan  direksi  (arah)  pada pikiran  dan  tindakan.  Cita  hukum  adalah  gagasan,  karsa,  cipta  dan  pikiran  berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur  yakni  keadilan,  kehasil-gunaan  dan  kepastian  hukum.  Cita  hukum  terbentuk dalam  pikiran  dan  sanubari  manusia  sebagai  produk  berpadunya  pandangan  hidup, keyakinan keagaamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum  dan  hukum  Indonesia  seyogyanya  bertumpu  dan  mengacu  pada  cita  hukum tersebut. 5
Menurut Bagi Manan, Politik Hukum terdiri dari atas : 6
5 M. Mahfudz MD, 2009, Pancasila sebagai Hasil Karya dan Milik Bersama , Dalam Konggres Pancasila 2009, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, hlm. 31-32.
6 Soekanto, 1983, Sarjono. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia . Jakarta; UI Press
1) Politik  Hukum  yang  bersifat  tetap  (  permanen  ),  yaitu  yang    berkaitan  dengan sikap  hukum  yang  akan  selalu  menjadi  dasar  kebijaksanaan  pembentukan  dan penegakkan hukum. Bagi bangsa Indonesia , Politik Hukum tetap antara lain :
a. Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional.
Setelah  17  Agustus  1945,  maka  politik  hukum  yang  berlaku  adalah  politik hukum  nasional,  artinya  telah  terjadi  unifikasi  hukum  (  berlakunya  satu  sistem hukum  diseluruh  wilayah  Indonesia  ).  Sistem  Hukum  nasional  tersebut  terdiri dari:  Hukum  Islam  (  yang  dimasukkan  adalah  asas  –  asasnya),  Hukum  Adat  ( yang dimasukkan adalah asas  –  asasnya )  dan Hukum Barat  (yang dimasukkan adalah sistematikanya)
b. Sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
c. Tidak  ada  hukum  yang  memberi  hak  istimewa  pada  warga  negara  tertentu berdasarkan  pada  suku  ,  ras  ,  dan  agama.  Kalaupun  ada  perbedaan,  semata  – mata  didasarkan  pada  kepentingan  nasional  dalam  rangka  keasatuan  dan persatuan bangsa.
d. Pembentukan  hukum  memperhatikan  kemajemukan  masyarakat.  Masyarakat memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  pembentukan  hukum,  sehingga masya-rakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan hukum.
e. Hukum  adat  dan  hukum  yang  tidak  tertulis  lainnya  diakui  sebagai  subsistem hukum  nasional  sepanjang  nyata-nyata  hidup  dan  dipertahankan  dalam pergaulan masyarakat.
f. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat.
g. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh  rakyat)  terwujudnya  masyarakat  yang  demokratis  dan  mandiri  serta terlaksananya negara berdasarkan hukum dan konstitusi.
2) Politik  Hukum  yang  bersifat  temporer.  Dimaksudkan  sebagai  kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.
Dalam konteks politik hukum jelas,  bahwa hukum adalah alat yang bekerja dalam sistem  hukum  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  negara  atau  cita-cita  masyarakat Indonesia.  Tujuan  negara  kita,  bangsa  Indonesia,  adalah  membentuk  masyarakat  adil dan  makmur  berdasarkan  Pancasila.  Secara  definitif,  tujuan  negara  kita  tertuang  di dalam  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945,  yang  meliputi:  (1)  melindungi  segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia;  (2)  memajukan  kesejahteraan  umum;  (3) mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  (4)  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia,  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Hukum  sebagai  alat  untuk  mencapai  Tujuan  Negara,  selain  berpijak  pada  lima dasar  (Pancasila),  juga  harus  berfungsi  dan  selalu  berpijak  pada  empat  prinsip  cita hukum (rechtsidee), yakni: 1.  melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan (integrasi). 2.  mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan. 3.    mewujudkan  kedaulatan  rakyat  (demokrasi)  dan  negara  hukum  (nomokrasi)  4. menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.
Empat  prinsip  cita  hukum  tersebut  haruslah  selalu  menjadi  asas  umum  yang memandu  terwujudnya  cita-cita  dan  tujuan  negara,  sebab  cita  hukum  adalah  kerangka keyakinan  (belief  framework)  yang  bersifat  normatif  dan  konstitutif.  Cita  hukum  itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari
setiap  hukum  positif,  dan  bersifat  konstitutif  karena  mengarahkan  hukum  dan  tujuan yang hendak dicapai oleh negara. 7
Sistem  merupakan  kesatuan  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  yang  satu  dengan yang  lain  saling  bergantung  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Banyak  yang  memberi definisi  tentang  istilah  sistem  ini.  Ada  yang  mengatakan  bahwa  sistem  adalah keseluruhan  yang  terdiri  dari  banyak  bagian  atau  komponen  yang  terjalin  dalam hubungan  antara  komponen  yang  satu  dengan  yang  lain  secara  teratur.  Sedangkan hukum  nasional  adalah  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  dan dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan,  dasar,  dan  cita  hukum  suatu  negara.  Dalam konteks  ini,  hukum  nasional  Indonesia  adalah  kesatuan  hukum  atau  peraturan perundang-undangan  yang  dibangun  untuk  mencapai  tujuan  negara  yang  bersumber pada  Pembukaan  dan  pasal-pasal  UUD  1945.  Sebab,  di  dalam  Pembukaan  dan  pasal- pasal  UUD  itulah  terkandung  tujuan,  dasar,  dan  cita  hukum  Indonesia.  Di  dalamnya terkandung  nilai-nilai  khas  budaya  bangsa  Indonesia  yang  tumbuh  dan  berkembang dalam kesadaran hidup bermasyarakat selama berabad-abad.
Dengan  demikian,  sistem  hukum  nasional  Indonesia  adalah  sistem  hukum  yang berlaku  diseluruh  Indonesia  yang  meliputi  semua  unsur  hukum  (seperti  isi,  struktur, budaya,  sarana,  peraturan  perundang-undangan,  dan  semua  sub  unsurnya)  yang  antar yang  satu  dengan  yang  lain  saling  bergantungan  dan  yang  bersumber  dari  Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.
Menurut  Soerjono  Soekanto 8 masalah-masalah  yang  dipersoalkan  dalam  sistem hukum mencakup empat hal, yaitu:  Elemen atau unsur-unsur sistem hukum; konsistensi hukum,  pengertian-  pengertian  dasar  sistem  hukum  dan    kelengkapan  sistem  hukum. Pengutamaan  nilai  kepastian  hukum  dalam  berhukum  adalah  sebuah  hasil  pemikiran “ijtihad”  dari  para  ahli  hukum  abad  ke  delapan  belas  di  Eropa  yang  pada  waktu  itu dihadapkan pada keadaan riil masyarakatnya yang membutuhkan kepastian hukum guna mengawal  industrialisasi  yang  baru  tumbuh  di  Eropa.  Kepastian  hukum  bukan  produk otomatis  dari  hukum.  Secara  sosio-historis,  masalah  kepastian  hukum  muncul bersamaan dengan sistim produksi ekonomi kapitalis. 9 Berbeda dengan sistim produksi sebelumnya,  maka  yang  terakhir  ini  mendasarkan  pada  penghitungan  efisiensi.  Semua harus  dihitung  dengan  jelas  dan  pasti,  berapa  barang  yang  dihasilkan,  berapa  harga ongkos  yang  dikeluarkan  dan  berapa  harga  jual.  Industrialisasi,  produksi  ekonomi dengan menggunakan mesin, menambah sifat eksak dari sistem tersebut.
Ini berbeda dengan sistim produksi ekonomi sebelumnya yang tidak mendasarkan pada  kalkulasi  rasional  serta  belum  menggunakan  mesin.  Perputaran  ekonomi  dalam komunitas-komunitas  kecil  dan  terbatas  yang  bersifat  siklis  (cylical)  juga  hanya menghasilkan  aktivitas  produksi  yang  terbatas  dan  sederhana  pula.  Sistim  produksi seperti  ini  disebut  perekonomian  subsisten.  Tetapi  begitu  mesin  mulai  masuk,  maka rasionalisasi  dalam  sistem  produksi  tak  lagi  dapat  dibendung.  Rasionalisasi  dan produksi  masinal  membutuhkan  dukungan  dari  komponen  lain  lagi,  yaitu  orde  sosial baru  yang  harus  dapat  dimasukkan  kedalam  komponen  produksi  dan  dapat  dihitung. Orde sosial yang lama dengan konsep dan struktur yang tidak eksak akan mengganggu kelancaran sistem produksi ekonomi yang sudah menjadi rasional dan kapitalis tersebut. Konsep  kepemilikan  harus  jelas  termasuk  ukuran-ukuran  fisiknya.  Tertib  masyarakat baru  yang  telah  kehilangan  karakter  agraris-feodalistiknya  dan  beranjak  ke  modelnya
7 B. Arief Sidharta, 2010, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unpar Parahyangan, Bandung, hlm. 84-85.
8 Satjipto Rajardjo, Bahan Bacaan Mahasiswa PDIH UNDIP, PDIH UNDIP, Semarang.
9 Ibid
yang  kapitalis-industrialis  membutuhkan  norma-norma  baru  yang  mampu  menjawab tantangan jaman.  Hukum Moderen tampil menjawab kebutuhan jaman tersebut dengan berupa  hukum  yang  tertulis  dan  publik  sehingga  bersifat  prediktabilitas  sebagaimana yang  diharapkan  oleh  sistem  ekonomi  baru  pada  waktu  itu.  Karena  tertulis  dan diumumkan  kepada  publik  maka  segalanya  bisa  diramalkan  dan  dimasukkan  kedalam komponen  produksi.  Ilmu  Hukum  terpanggil  dengan  memberikan  legitimasi  teori terhadap  perkembangan  teori  tersebut.  Disnilah  munculnya  positivisme  dan  berfikir secara positivistik-analitis. Melihat perkembangan masyarakat dikaitkan dengan fungsi hukum,  Charles  Stanford  dalam  bukunya  The  disorder  of  law  A  Critique  of  Legal Theory, mengkritik berbagai teori positivisme yang menekankan pada aspek formalitas, karena masyarakat itu pada dasarnya tidak bersistem, sehingga terjadi social melee atau kesemrawutan/kekisruhan/hura-hura  sosial,  maka  hukum  sebagai  bagian  integral  dari masyarakat sudah barang tentu juga tidak beraturan. Bagi Indonesia di era milenium ini seharusnya  berani  meninjau  ulang  makna  kepastian  hukum  aliran  positivisme  yang didasarkan  pada  kaidah  asing  dan  kuno  tersebut,  disamping  sudah  tidak  mampu  lagi menampung  aspirasi  yang  berkembang  dalam  masyarakat.  PBB  dalam  konggresnya yang  ke  enam  (VI)  menyatakan  bahwa  hukum  yang  tidak  berakar  pada  nilai-nilai budaya  dan  aspirasi  masyarakat  menjadi  faktor  yang  kriminogen.  Untuk  itu kecenderungan  masyarakat  internasional  dalam  rangka  memantapkan  strategi penanggulangan  kejahatan  yang  integral.  Jadi,  terlihat  himbauan  untuk  melakukan “pendekatan  hunamis”,  “pendekatan  kultural”  dan  “pendekatan  religious”  yang diintegrasikan  kedalam  pendekatan  rasional  yang  berorientasi  pada  kebijakan. Berdasarkan  hal  yang  demikian  ingin  dikemukakan  bahwa  penggalian  hukum  agama dan  hukum  tradisional  merupakan  hal  yang  wajar  dan  bahkan  merupakan  “tuntutan jaman” khusunya bagi bangsa Indonesia. 10
Hukum  pada  hakikatnya  adalah  produk  penilaian  akal-budi  yang  berakar  dalam hati  nurani  manusia  tentang  keadilan  berkenaan  dengan  perilaku  manusia  dan  situasi kehidupan  manusia.  Penghayatan  tentang  keadilan  memunculkan  penilaian  bahwa dalam  situasi  kemasyarakatan  tertentu  orang  seyogyanya  berperilaku  dengan  cara tertentu, karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan. 11 Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan  keadilan  dapat  saja  tidak  adil  jika  bertentangan  dengan  kesejahteraan manusia, sebagaimana dikatakan oleh Thomas Aquinas. Hal  ini dapat  disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :
Pertama,  Penguasa  memaksakan  hukum  yang  tidak  membawa  kesejahteraan umum,  tetapi  semata-mata  keinginan  penguasa.  Kedua,  karena  pembuat  hukum melampui  kewenangan  yang  dimilikinya.  Ketiga,  karena  hukum  dipaksakan  kepada masyarakat  secara  tidak  sama,  meskipun  alasannya  demi  kesejahteraan  umum.  Oleh karena  itu,  dalam  upaya  menciptakan  hukum  yang  berkeadilan  hendaknya  mencari hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat.
Selanjutnya  dalam  pembangunan  hukum  hendaknya  dilihat  secara  utuh  melalui pendekatan holistik, mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal  normatif  semata,  melainkan  unsur  kulturnya  perlu  mendapat  perhatian  lebih disamping  struktur  dan  substansinya.  Pembangunan  hukum  untuk  masa  mendatang, bukan  semata-mata  kepatuhan  hukum  semata,  tetapi  bagaimana  hendaknya  hukum benar-benar  dapat  mewujudkan  keadilan.  Tidaklah  berlebihan  ungkapan  W.  Holmes
10 Barda Nawawi Arief, 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm 319-320.
11 Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, FH UNPAR, Bandung, hlm. 88
bahwa  the  life  thelaw  has  not  been  logic,  but  it  has  been  experience.  Oleh  sebab  itu masalah  nilai  dan  asas  sebagai  landasan  bagi  pembentukan  suatu  peraturan  perlu mendapat  perhatian  yang  utama,  karena  asas  mengandung  nilai  moral  dan  etis masyarakat memegang peranan penting, bahkan sampai pada prosesnya untuk mencapai tujuan  hukum  yang  hakiki,  yaitu  memberikan  kebahagiaan  terbesar  bagi  sebanyak mungkin  orang. 12 Pelaksanaan  hukum  selama  ini,  menjadikan  kita  pantas  untuk mengelus  dada  karena  prihatin  yang  mendalam,  sebab  hukum  yang  selama  ini diharapkan dapat menjadi pengayom dan pemberi keadilan hingga kini belum terwujud. Hukum selama ini dipakai sebagai alat legitimasi penguasa untuk bertindak sewenang- wenang  bahkan  terlebih  lagi  digunakan  sebagai  alat  untuk  menindas  rakyat mempertahankan  kekuasaan  dan  sering  pula  untuk  mengambil  alih  hak-hak  rakyat dengan alasan demi kepentingan umum dan untuk dapat menguasai asset-aset nasional. Hasil  pembangunan  selama  ini  ternyata  bukan  untuk  kesejahteraan  rakyat  melainkan untuk  mewujudkan kepentingan kelompok tertentu sehingga mewujudkan kesenjangan disertai perlakuan tidak adil/ketidakadilan merupakan kendala yang serius dalam usaha melakukan  reformasi  dalam  segala  bidang.  Melihat  kebelakang  pelaksanaan  hukum selama  ini,  menjadikan  kita  pantas  untuk  mengelus  dada  karena  prihatin  yang mendalam,  sebab  hukum  yang  selama  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pengayom  dan pemberi keadilan hingga kini belum terwujud. Melihat kebelakang pelaksanaan hukum selama  ini,  menjadikan  kita  pantas  untuk  mengelus  dada  karena  prihatin  yang mendalam,  sebab  hukum  yang  selama  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pengayom  dan pemberi keadilan hingga kini belum terwujud.
Hukum  selama  ini  dipakai  sebagai  alat  legitimasi  penguasa  untuk  bertindak sewenang-wenang  bahkan  terlebih  lagi  digunakan  sebagai  alat  untuk  menindas  rakyat mempertahankan  kekuasaan  dan  sering  pula  untuk  mengambil  alih  hak-hak  rakyat dengan alasan demi kepentingan umum dan untuk dapat menguasai asset-aset nasional. Hasil  pembangunan  selama  ini  ternyata  bukan  untuk  kesejahteraan  rakyat  melainkan untuk  mewujudkan kepentingan kelompok tertentu sehingga mewujudkan kesenjangan disertai perlakuan tidak adil/ketidakadilan merupakan kendala yang serius dalam usaha melakukan reformasi dalam segala bidang.
Dalam  kaitan  ini,  maka  pembangunan  hukum  hendaknya  dilakukan  melalui pendekatan  sistem  hukum,  hukum  akan  tunduk  kepada  sistem  itu  sendiri.  Menurut Satjipto Rahardjo, sistem  mempunyai  dua pengertian, pertama, pengertian sistem jenis satuan  yang  mempunyai  tatanan  tertentu.  Tatanan  disini  menunjuk  kepada  pranata struktur yang tersusun dari bagian-bagian Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.
Didalam  suatu  sistem  terkandung  beberapa  hal  :.  Sistem  itu  berorientasi  pada tujuan. Keseluruhannya adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian- bagiannya. Suatu sistem  berinteraksi  dengan  sistem  yang  lebih  besar,  yaitu  lingkungan  (keterbukaan sistem)  Bekerjanya  bagian-bagian  dari  sistem  itu  menciptakan  sesuatu  yang  berharga (tranformasi).  Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).  Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).
Satjipto  Rahardjo  yang  mengutip  dari  Dias  menyatakan  bahwa  hukum  itu merupakan  suatu  sistem,  karena  hukum  bukan  hanya  sekedar  kumpulan  peraturan- peraturan  belaka,  namun  juga  kaitan  yang  mempersatukannya,  sehingga  melahirkan ikatan  sistem  yang  tercipta  melalui  praktek-praktek  penerapan  hukum.  Fuller memberikan  ukuran  mengenai  sistem  hukum  yang  disebutnya  sebagai  principle  of
12 Esmi warassih, 1999, Mencari Model Ideal Penyusunan UU Yang Demokrasi, FH UNDIP, Semarang.
legality yang mencakup: 13
1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan- putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (ad hoc)
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut. Karena akan merusak integritas sistem.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.
Pengutamaan nilai terutama nilai keadilan dalam berhukum tidaklah bertentangan dengan  tujuan  hukum  secara  universal  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Paul Scholten  bahwa  keadilan  inilah  yang  pada  hakekatnya  harus  diciptakan  dalam bermasyarakat.  Selain  tidak  bertentangan  dengan  tujuan  universal  pengutamaan keadilan  dalam  berhukum  juga  tidak  bertentangan  dengan  pedoman  hidup  bangsa Indonesia  yakni  Pancasila  karena  keadilan  adalah  salah  satu  sila  yang  ada  dalam Pancasila.
Keadilan tidaklah bisa dicabut dari akar dimana hukum tersebut lahir, berdasarkan hal  yang  demikian,  mengikuti  pendapat  Barda  Nawai  Arief  seperti  tersebut  di  atas sebelumnya, ingin dikemukakan bahwa keadilan tidak bisa dijauhkan dari nilai/hukum agama  dan  hukum  tradisional  yang  hidup  dalam  masyarakat,  dan  merupakan  hal  yang wajar dan bahkan merupakan “tuntutan jaman” khusunya bagi bangsa Indonesia untuk mengakomodasi nilai-nilai tersebut kedalam hukum nasiional yang dicita-citakan.
Dengan semangat persatuan, maka kehadiran perundang-undangan atau peraturan lainnya akan dapat mempererat rasa dari persatuan dan kesatuan bangsa dan bernegara. Nilai  Kerakyatan,  yang  dimaksudkan  dengan  nilai-nilai  ini  adalah  pembaharuan  atau pembangunan  hukum  harus  dilandasi  oleh  nilai-nilai  yang  demokratis  dengan melibatkan  semua  unsur  yang  ada  di  negara  Indonesia  (seluruh  stakeholders),  baik  itu dari eksekutif, legislatif, yudikatif mauapun semua rakyat Indonesia.
Satjipto  Rahardjo,  Guru  Besar  Universitas  Diponegoro  menyatakan  Pancasila adalah  realitas  sosial  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Bahwa  saat  ini  sudah  terjadi perubahan besar dan mendasar pada sebagian ilmu yang tadinya menggunakan metode klasik  kepada  metode  yang  modern.  Termasuk  di  dalamnya  ilmu  hukum.  Satjipto menggambarkan bagaimana ilmu hukum yang menggunakan metode klasik sudah tidak lagi    adaptif  terhadap  perkembangan  zaman,  termasuk  peradaban.  Karena  selama  ini alam dan masyarakat hanya dipandang secara mekanis sepertti mesin. Ia mencontohkan bagaimana  mahasiswa  di  fakultas  hukum  hanya  diajarkan  mata  kuliah  yang memberikan keterampilan teknis hukum. Sehingga nantinya lulusan fakultas hukum pun hanya  terspesialisasi  dan  berkutat  pada  urusan  logika  dan  peraturan'  saja.  Studi  ilmu hukum  jangan  lagi  menjadi  studi  tentang  skeleton  hukum  seperti  undang-undang, prosedur dan sebagainya, jelasnya.
13 Satjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.

## E. Penutup
1. Pedoman  pembaharuan  hukum  Indonesia  adalah  Pancasila.  Pancasila  Sebagai Pandangan  Hidup  ,  Dasar  ,  dan  ideologi  Bangsa  Indonesia.  Yang  seharusnya diutamakan dalam pembaharuan hukum Indonesia adalah :
a. Politik hukum sebagai arahan pembuatan hukum dan sekaligus alat untuk menilai  dan  mengkritisi  apakah  sebuah  hukum  yang  dibuat  sudah  sesuai atau  tidak,  dengan  kerangka  pikir  legal  policy  tersebut  untuk  mencapai tujuan negara.
b. Arah  politik  hukum  bagi  bangsa  Indonesia    sebenarnyanya  sudah  jelas, yakni,  terletak  pada  tujuan  negara,  dasar  negara,  pada  cita  hukum, maupun pada pijakan/dasar politik hukum kita.
c. Peraturan  perundang-undangan  yang  dibangun  untuk  mencapai  tujuan negara,  seharusnya  selalu  bersumber  pada  Pembukaan  dan  Pasal-pasal UUD  1945  dan  teruji  oleh  Pancasila  baik  dalam  kapasitasnya  sebagai Grundnorm maupun Staatsfundamentalnorm.
2. Cara    membangun  hukum  nasional  yang  mendasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila dapat  ditempuh melalui :
a. Menelaah  masalah  dengan    pengkajian  norma    lama    yang    dianggap sudah  tidak  sesuai  dengan  kondisi  sosial  masyarakat;
b. Melaksanakan  kajian  ulang  terkait  perundang  –undangan  yang  belum sesuai  dengan  Pancasila          dengan            menerapkan  konsep  /nilai-  nilai Pancasila.
Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah bahwa:
1. Nilai-nilai  Pancasila yang terumus ke dalam lima sila hendaknya menjadi  pilar di dalam proses pembangunan dan pembaharuan hukum di Indonesia, sehingga semua  produk  hukum  yang  dihasilkan  dapat  merefleksikan  nilai-nilai  kultur kehidupan masyarakat Indonesia dan tidak bersifat rasional.
2. Hukum  nasional  yang  berlandasaskan  pada  Pancasila  sebagai  sumber berlakunya hukum yang tertinggi  dan merupakan bagian dari tata hukum positif dan  ia  menempati  norma  hukum  yang  tertinggi  dalam  suatu  negara.    Hukum nasional  hendaknya  memperhatikan  fungsi  Pancasila  baik  dalam  fungsi konstitutif  maupun  regulatif  terhadap  semua  produk  hukum  yang  dihasilkan (substansi),  pembentukan  dan    penataan  kelembagaan  (struktur),  maupun implementasi dalam berhukum (kultur).

## Referensi
B. Arief Sidharta, 2010, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unpar Parahyangan, Bandung Satjipto  Rajardjo,  Bahan  Bacaan  Mahasiswa  PDIH  UNDIP,  PDIH  UNDIP, Semarang.
Barda  Nawawi  Arief,  2010.  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Esmi  warassih,  1999,  Mencari  Model  Ideal  Penyusunan  UU  Yang  Demokrasi,  FH UNDIP, Semarang.
FX  Sugiyanto,  2010,  Perkembangan  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  dan  Implikasinya Terhadap Kebijakan, Bahan Matrikulasi PDIH Angkt. XVI UNDIP.
Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES
M.  Ali  mansyur,  2006,  Aneka  Persoalan  Hukum,  Sultan  Agung  Press  Semarang,  hlm. 138-140.
M.  Mahfudz  MD,  2009,  Pancasila  sebagai  Hasil  Karya  dan  Milik  Bersama,  Dalam Konggres Pancasila 2009, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta
Notonagoro,Beberapa  Hal  MengenaiFalsafah  Pencasila  –  Pidato  18  November  1968 (Djakarta : Pantju-ran Tujuh, 1975)
Satjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
Soekanto,  1983,  Sarjono.  Beberapa  Permasalahan  Hukum  Dalam  Kerangka Pembangunan Indonesia. Jakarta; UI Press