## FENOMENA BAHASA PADA RUANG PUBLIK  SEPANJANG JALAN PROTOKOL KOTA PONTIANAK

## PHENOMENON OF THE LANGUAGE IN THE PUBLIC ROOM AROUND PROTOCOL STREET PONTIANAK CITY

## Wahyu Damayanti
Balai Bahasa Kalimantan Barat wahyu_b7320@yahoo.com
Naskah diterima tanggal 11 September 2019

## Naskah direvisi terakhir tanggal 8 Desember 2019

## Abstract
The priority of the country's language becomes a reflection that the city upholds Indonesian language. This does not rule out the possibility of the Pontianak city government. This paper tries  to  explain  the  phenomenon  of  language  in  public  spaces  along  the  Pontianak  city protocol. The aim is to describe the use of language and find out the level of language control in  Pontianak  city  public  spaces.  This  research  method  uses  a  combination of  quantitative methods and qualitative methods. Quantitative method is used as a method of processing the number  of  population  and  corpus  of  data  to  determine  the  number  of  data  samples.  The qualitative method is used as a method of analyzing the linguistic features of data samples which include the type of language landscape and language use of data samples. The data source of this research is the primary data source directly collected directly from the area along the Pontianak city protocol streets. Data were classified and analyzed according to the study. Data analysis in this study was presented using descriptive analytic methods. The results of the study are the existence of language shifts that can be seen from the emergence of  complete  foreign  language  interference,  grammatical  interference,  the  use  of  foreign terms  in  the  structure  of  language  and  code-switching  in  foreign  language.  The  level  of language  control  along  the  protocol  road  in the  public  sphere  has  a  significant  result,  B, which means that the state language is still controlled at the level of public space.
Keywords: phenomenon, language, public space, pontianak

## Abstrak
Pengutamaan  bahasa  negara  menjadi  cerminan  bahwa  kota  tersebut  menjunjung  tinggi bahasa  Indonesia.  Hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan  dilakukan  oleh  pemerintah  kota Pontianak.  Tulisan  ini  mencoba  memaparkan  fenomena  bahasa  pada  ruang  publik  di sepanjang  jalan  protokol  kota  Pontianak.  Tujuannya  adalah  mendiskripkan  penggunaan bahasa  dan  mengetahui  tingkat  keterkendalian  bahasa  pada  ruang  publik  kota  Pontianak. Metode  penelitian  ini  menggunakan  kombinasi  antara  metode  kuantitatif  an  metode kualitatif.  Metode  kuantitatif  digunakan  sebagai  metode  pengolahan  jumlah  populasi  dan korpus  data  hingga  penentuan  jumlah  sampel  data.  Metode  kualitatif  digunakan  sebagai metode  analisis  fitur  linguistik  dari  sampel  data  yang  meliputi  jenis  lanskap  bahasa  dan penggunaan bahasa dari sampel data. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang  langsung  dikumpulkan  langsung  dari  kawasan  sepanjang  jalan-jalan  protokol  kota Pontianak.  Data  diklasifikasi  dan  dianalisis  sesuai  dengan  kajian.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  dipaparkan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analitik.  Hasil  kajian adalah adanya pergeseran bahasa yang dapat dilihat dari munculnya interferensi bahasa asing secara utuh, interferensi ketatabahasaan, penggunaan istilah asing dalam struktur bahasa dan campur kode bahasa asing. Tingkat keterkendalian bahasa di sepanjang jalan protokol pada ruang publik memperoleh hasil yang signifikan yaitu B, yang berarti bahasa negara masih terkontrol pada tataran ruang publik.
Kata-kata kunci : fenomena, bahasa, ruang publik, pontianak

## PENDAHULUAN
Kota Pontianak adalah ibukota provinsi  Kalimantan  Barat  yang  notabene masyarakatnya  multietnis.  Selain  multietnis Kalimantan  Barat  juga  sebagai  tempat persinggahan  warga  asing  khususnya  warga Malaysia karena negara tetangga yang sangat dekat,  tidak  menutup  kemungkinan  warga asing lainnya. Multietnis menjadikan Kalimantan  Barat  memiliki  berbagai  suku bahasa.
Berbicara  kota  Pontianak  sebagai ibukota  provinsi  tentunya  modal  kuat  dalam perekonomian  di  wilayah  Kalimantan  Barat. Perekonomian kuat dengan masuknya investor  luar  ke  kota  Pontianak  dibuktikan dengan makin maraknya pusat-pusat perbelanjaan  seperti Mega  Mall , Transmart Studio , Mitra  Mart ,  dan  hotel-hotel  bintang lima. Sebagai ibukota provinsi kota Pontianak merupakan persinggahan pertama bagi warga luar  Pontianak  maupun  warga  asing  jika melalui udara, sehingga pendatang baru akan lebih dulu melihat dan merasakan situasi kota Pontianak.  Dengan  banyaknya  wisatawan mancanegara yang datang ke kota Pontianak, maka  makin  menjamur  pula  hotel-hotel  di kota  Pontianak  sebagai  sarana  akomodasi mereka.
Seiring  dengan  perkembangan  pesat kota  Pontianak  beriring  juga  perkembangan penggunaan bahasa di ruang publik. Fenomena  yang  ada  saat  ini,  penggunaan bahasa  asing  masih  melekat  di  ruang  publik meski  tidak  banyak.  Hal  ini  dapat  dilihat penamaan  hotel  di  sepanjang  jalan  protokol kota  Pontianak  masih  menggunakan  kaidah bahasa  asing  seperti Mercure  Hotel,  Ibis Hotel, Mahkota Hotel dan masih banyak lagi. Dari  fenomena  yang  ada  sebagian besar  penggunaan  bahasa  asing  dilakukan oleh pihak swasta yang notebennya penyumbang pajak terbesar kepada pemerintah daerah. Hal ini sangat bertentangan  sekali  dengan  surat  edaran Gubernur  Kalimantan  Barat  tertanggal  30 Januari  2019  nomor  085/0384/OR-B  tentang Pengutamaan  Bahasa  Negara  di  Ruang
Publik. Surat edaran tersebut bukan hanya di atas  kertas,  namun  menjadikan  tugas  besar pemerintah  daerah  Kalimantan  Barat  untuk menindaklanjuti  secara  aksi  guna  penertiban penggunaan  bahasa  di  tempat  umum  atau ruang  publik  karena  masih  banyaknya  kasus pelanggaran dalam penggunaan bahasa asing atau  bahasa  yang  tidak  taat  kaidah  bahasa Indonesia.
Menurut Halim dalam Syahrul (2018) menyatakan  bahwa    salah  satu  faktor  yang memengaruhi  kelancaran  dan  keberhasilan pelaksanaan kebijakan bahasa nasional adalah sikap  bahasa  yang  dimiliki  oleh  warga masyarakat  yang  bersangkutan  (hlm.  176). Hambatan  yang  berkaitan  dengan  sikap bahasa dalam rangka mempertahankan bahasa Indonesia  sebagai  jati  diri  bangsa,  dapat diketahui dari beberapa pendapat para ahli dan pengamat bahasa sebagai berikut.
Alwi  (2011)  berpendapat  bahwa masalah bahasa di Indonesia memperlihatkan ciri  yang  sangat  kompleks  (hlm.  6)  .  Hal  itu berkaitan  erat  dengan  tiga  aspek,  yaitu  yang menyangkut  bahasa,  pemakai  bahasa,  dan pemakaian bahasa. Aspek bahasa menyangkut bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing  (terutama  bahasa  Inggris).  Aspek pemakai  bahasa  terutama  berkaitan  dengan mutu  dan  keterampilan  berbahasa  seseorang. Dalam  perilaku  berbahasa  tidak  saja  terlihat mutu dan keterampilan berbahasa, tetapi juga sekaligus  dapat  diamati  apa  yang  sering disebut  sebagai  sikap  pemakai  bahasa terhadap bahasa yang digunakannya. Adapun aspek  pemakaian  bahasa  mengacu  pada bidang-bidang  kehidupan  yang  merupakan ranah pemakaian bahasa.
Kridalaksana  (1980)  menyebutkan bahwa  orang  Indonesia  cenderung  bersikap tidak  menghargai  bahasanya  karena  lebih bangga  menggunakan  bahasa  asing.  Begitu juga menurut Manurung (2018) kecenderungan dan perilaku untuk mencampuradukan  bahasa  asing  ke  dalam bahasa Indonesia bukan hanya dilakukan oleh kelompok,  badan,  atau  lembaga  saja,  tetapi sudah  dilakukan  oleh  perseorangan.  Hal  ini
sangat  membahayakan  eksistensi  jati  diri bangsa (hlm. 240).
Penggunaan  bahasa  Indonesia  yang sudah terinterferensi oleh bahasa asing harus ditanggulangi. Jika dibiarkan akan menyudutkan bahasa Indonesia. Saatnya kita melakukan  pemurnian  bahasa  Indonesia  dan mencegah adanya interferensi bahasa asing di ruang publik.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, penulis melakukan kajian mengenai bagaimana penggunaan dan tingkat keterkendalian  bahasa  pada  ruang  publik  di sepanjang  jalan  protokol  kota  Pontianak. Tujuan kajian ini mendiskripsikan penggunaan  dan  tingkat  keterkendalian bahasa  pada  ruang  publik  di  sepanjang  jalan protokol kota Pontianak.
Manfaat  penelitian  ini  secara  praktis dan teori dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fenomena penggunaan  bahasa  di  ibukota  provinsi khususnya  untuk  masyarakat  Kalimantan Barat.
Penelitian yang relevan pernah dilakukan  Hestiyana  tentang  “Penggunaan Bahasa  pada  Papan  Nama  di  Ruang  Publik Kabupaten Tanah Laut” tahun 2018, hasilnya terdapat kesalahan dalam penggunaan bahasa antara  lain:  1)  ejaan,  yang  mencakup  (a) pemakaian  huruf  kapital;  (b)  penulisan  kata yang  mencakup  penulisan  kata  depan,  serta penulisan  singkatan  dan  akronim;  serta  (c) pemakaian  tanda  baca  yang  mencakup  tanda titik,  tanda  koma,  dan  tanda  hubung;  (2) bentuk  dan  pilihan  kata;  3)  pengaruh  bahasa asing.
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh Arum  Jayanti  (2018)  berjudul  “Variasi Lanskap
Bahasa Ruang Publik di Yogyakarta”.  Hasil  penelitian  tersebut diantaranya variasi lanskap bahasa pada ruang publik  di  Yogyakarta  terdiri  atas  delapan jenis,  yaitu  (1)  bahasa  Indonesia,  (2)  bahasa Jawa,  (3)  bahasa  Inggris,  (4)  bahasa  asing lainnya,  (5)  bahasa  Indonesia  dan  bahasa Jawa,  (6)  bahasa  Indonesia  dan  bahasa Inggris,  (7)  bahasa  Jawa  dan  bahasa  Inggris, (8) bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.
Perbedaan  dengan  penelitian  ini bahwa penelitian ini melihat fenomena bahasa yang  ada  di  jalan  protokol  Kota  Pontianak lebih  memfokuskan  pengutamaan  bahasa negara dengan mengukur tingkat keterkendalian bahasanya di ruang publik.

## LANDASAN TEORI
Menurut  HP  dan  Abdullah  (2012) konsep  kedwibahasaan  muncul  karena  ada situasi  yang  dikenal  sebagai  kontak  bahasa. Kontak bahasa ini secara sederhana didefinisikan  sebagai  proses  saling  pengaruh antara  berbagai  bahasa,  dialek,  ataupun variasi  yang  terjadi  akibat  adanya  interaksi antara para pengguna bahasa (hlm. 159).
Di sisi lain, Hoffman (1994) menggambarkan bilingualisme sebagai konsep yang relatif dengan sejumlah definisi, tetapi  tidak  ada  satu  pun  yang  berteriman denga  tepat.  Ia  mengungkapkan  lebih  lanjut agar  pembahasan  bilingualisme  dikaitkan dengan  aspek-aspek  yang  berkesesuaian dengan kebutuhan penentuan profil bilingual itu  sendiri,  misalnya  pemerolehan  bahasa, kemampuan bahasa, fitur-fitur linguistik, dan sikap  bahasa.  Alur  yang  disampaikan Hoffman memunculkan konsep bilingualisme Bloomfield  (1976)  yang  mengungkapkan bahwa bilingualisme adalah gejala penguasaan bahasa kedua (B2) dengan derajat kemampuan  yang  sama  dengan  penutur aslinya.  Akan  tetapi,  ia  menegaskan  bahwa tidak semua orang yang selalu berganti-ganti bahasa dapat disebut sebagai bilingual/dwibahasawan.
Pokok pikiran Bloomfiel ini kemudian dikembangkan oleh Weinreich (1968). Menurutnya, bilingualisme merupakan kebiasaan seorang penutur untuk menggunakan  satu  bahasa  lalu  beralih  ke bahasa yang lain. Bahasa-bahasa yang berada dalam kondisi demikian ini dikategorikannya ke  dalam  kondisi  saling  kontak,  sedangkan individu  (penutur)  yang  terlibat  di  dalamnya disebutnya sebagai bilingual (dwibahasawan).
Masyarakat dwibahasawan atau aneka bahasawan  secara  sengaja  atau  tidak  sengaja cenderung  menggunakan  dua  bahasa  atau
lebih dalam satu percakapan. Kecenderungan itu diantaranya untuk mempertegas, meminta, membahas, membujuk, merayu, atau mengklasifikasi  percakapan.  Gejala  yang semacam  ini  merupakan  gejala  yang  sangat umum dalam masyarakat dwibahasawan.
Dari  beberapa  pendapat  tentang kedwibahasawan tersebut dapatlah disimpulkan  bahwa  kedwibahasawan  adalah ciri  khas  penggunaan  bahasa  dan  bukan fenomena bahasa. Kedwibahasawan merupakan ciri pesan seseorang yang terlahir dalam  penggunaan  dua  bahasa  atau  lebih ddalam kehidupan sehari-hari.
Namun  di  sisi  lain,  adanya  regulasi pemerintah  kita  untuk  dapat  melaksanakan amanat  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2009  tentang  Bahasa  Indonesia.  Di  dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 38  ayat  (1)  dalam  undang-undang  diatur bahwa  bahasa  Indonesia  wajib  digunakan dalam  rambu  umu,  penunjuk  jalan,  fasilitas umum,  spanduk,  dan  alat  informasi  lainnya yang merupakan pelayanan umum. Selanjutnya,  pada  ayat  (2)  pasal  tersebut diatur  bahwa  penggunaan  bahasa  Indonesia sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat disertai bahasa daerah atau bahasa asing jika dipandang  perlu.  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  penggunaan  bahasa  Indonesia sebagaimana  yang  dimaksuddalam  undang- undang diatur dalam Peraturan Presiden.
Kemudian dalam Surat edaran Gubernur  Kalimantan  Barat  tertanggal  30 Januari  2019  nomor  085/0384/OR-B  tentang Pengutamaan  Bahasa  Negara  di  Ruang Publik. Salah satu poin yang tercantum dalam surat  edaran  tersebut  adalah  mewajibkan pengutamaan  Bahasa  Indonesia  pada  lima objek ruang publik, yaitu :
1. nama lembaga dan gedung;
2. nama bangunan, jalan, apartemen atau pemukiman,  perkantoran,  komplek perdagangan, merek dagang, lembaga usaha dan lembaga pendidikan;
3. petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk  dan  alat  informasi  lain merupakan pelayanan umum;
4. nama ruang pertemuan;
5. nama dan informasi produk barang/jasa.
Surat  edaran  Gubernur  Kalimantan  Barat merupakan perpanjangan tangan dari imbauan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Pedoman  bagi  Kepala  Daerah  dalam pelestarian dan pengembangan Bahasa Negara  dan  surat  Ombudsman  RI  Nomor 1710/ORI-STR/IX/2018  untuk  melakukan pengawasan  atau  pelayanan  publik  yang diberikan  oleh  penyelenggara  negara  dan pemerintahan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan kombinasi  antara  metode  kuantitatif  an metode kualitatif. Metode kuantitatif digunakan sebagai metode pengolahan jumlah populasi  dan  korpus  data  hingga  penentuan jumlah  sampel  data.  Metode  kualitatif digunakan  sebagai  metode  analisis  fitur linguistik dari sampel data yang meliputi jenis lanskap  bahasa  dan  penggunaan  bahasa  dari sampel data.
Sumber  data  penelitian  ini  adalah sumber data primer yang langsung dikumpulkan langsung dari kawasan sepanjang jalan-jalan protokol kota Pontianak. Sumber data adalah foto langsung lanskap bahasa yang terdapat di kawasan jalan protokol  Kota  Pontianak.  Data  penelitian  ini berupa penggunaan kata-kata lanskap  bahasa di kawasan jalan protokol Kota Pontianak.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan alat kamera.  Data  diklasifikasi  menurut  jenisnya, yaitu  papan  nama  instansi  pemerintah  dan swasta,  papan  nama  pusat  atau  tempat perdagangan,  iklan  luar  ruang,  dan  papan nama  tempat  pemukiman  atau  penginapan, serta  petunjuk  lalu  lintas  dan  pariwisata. Analisis data dalam penelitian ini dipaparkan dengan  menggunakan  metode  deskriptif analitik.
Pengolahan Data
a. Seratus  data  pengutamaan  penggunaan bahasa dikodifikasi sesuai dengan petunjuk kodifikasi.
b. Data dinilai sesuai dengan kaidah penilaian yang  telah  ditentukan  dalam  instrumen penilaian.
c. Data ditabulasikan ke dalam tabel aplikasi instrumen  hingga  menghasilkan  peringkat keterkendalian untuk wilayah
Peringkat Keterkendalian Berikut  ini  kriteria  peringkat  keterkendalian wilayah  kota/kabupaten  berdasarkan  tiga variabel kebahasaan.
Tabel 1
Peringkat Keterkendalian Ter ken dali Rentang Kebahasaan Fisik Kai dah Tipo grafi A 2.601—3.000 ++ ++ ++
B 2.201—2.600 + + + C 1.800—2.200 - + +
D 1.400—1.799 - - -
(Sumber:  Juknis  Badan  Pengembangan  dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud 2018)
Catatan:
Skor  <  1.399  dikualifikasi  dalam  kategori belum terkendali.
Untuk  penilaian  setiap  data  menggunakan tabel  penilaian  dengan  jumlah  objek  dan kodifikasi data yang digunakan berjumlah 100 objek dalam satu format penilaian untuk satu wilayah penggunaan bahasa.
Deskripsi Peringkat Keterkendalian Terkendali A Kategori  ini  menunjukkan  wilayah  yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat terkendali:  secara  fisik  tidak  ditemukan bahasa  asing;  sepenuhnya  berbahasa  negara dengan  penerapan  kaidah  dan  tipografi  yang sangat baik.
Terkendali B
Kategori  ini  menunjukkan  wilayah  yang penggunaan bahasa di ruang publiknya cukup terkendali:  secara  fisik  tidak  didominasi bahasa  asing;  jauh  lebih  banyak  berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang makin baik.
Terkendali C Kategori  ini  menunjukkan  wilayah  yang penggunaan  bahasa  di  ruang  publiknya kurang  terkendali:  secara  fisik  kurang didominasi bahasa asing; mulai lebih banyak berbahasa  negara  dengan  penerapan  kaidah dan tipografi yang mulai baik.
Terkendali D Kategori  ini  menunjukkan  wilayah  yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat kurang  terkendali:  secara  fisik  masih didominasi  bahasa  asing;  sangat  sedikit berbahasa  negara  dengan  penerapan  kaidah dan tipografi yang sangat kurang baik.

## PEMBAHASAN Pergeseran Bahasa Negara
Munculnya gejala penggunaan bahasa asing secara menyeluruh merupakan ancaman yang sangat bersar dan persoalan yang cukup serius  bagi  pemertahanan  bahasa  negara. Gejala  pencampuran  bahasa  asing  dalam bahasa  negara  lambat  laun  dapat  menggeser kedudukan bahasa Indonesia. Adanya interferensi  bahasa  asing  dapat  mengancam keberadaan bahasa Indonesia.
Tidak dapat dipungkiri fenomena  saat ini  dalam  komunikasi  sehari-hari,  bahasa asing  sudah  menjadi  bahasa  sehari-hari masyarakat  Indonesia,  meski  masih  ditemui pada  komunitas  tertentu.  Hal  ini  dilakukan karena  bagi  sebagian  besar  masyarakat beranggapan  bahwa  bahasa  asing  lebih bergengsi  dan  berkelas.  Dengan  penggunaan istilah-istilah  asing  mereka  lebih  berprestise dan  lebih  bergaya,  dibandingkan  dengan bahasa  negaranya.  Faktor  penyebab  lain, selain beberapa hal  yang telah dipaparkan di atas, masyarakat kita biasanya merasa bahwa mereka  tidak  mengetahui  padanan  kata  atau istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, mereka  beranggapan  bahwa  tidak  semua
ungkapan  atau  istilah  bahasa  asing  tepat digunakan dalam bahasa Indonesia.
Pada  hakikatnya,  bahasa  Indonesia memiliki  banyak  kekayaan  kosa  kata  yang tepat dan komunikatif, tetapi tidak semua kosa kata  belum  banyak  disosialisaikan  ke masyarakat.  Tugas  masyarakat  Indonesia tidak  hanya  berdiam  diri  dengan  adanya pergeseran  bahasa  negara,  dengan  tetap mempertahankan  bahasa  dan  menjadikan bahasa  negara  menjadi  tuan  rumah  di  negeri sendiri.
Munculnya  Interferensi  Bahasa  Asing  di

## Ruang Publik
Menurut Kridalaksana
(2001) interferensi  bahasa  adalah  penggunaan  unsur bahasa  lain  oleh  bahasawan  yang  bilingual secara individual dalam suatu bahasa; ciri-ciri bahasa  lain  masih  kentara.  Dominasi  bahasa asing  di  ruang  publik  hendaknya  kita  cegah lebih  dini,  sebelum    bahasa  asing  tersebut menjajah negeri ini. Penggunaan bahasa asing di  ruang  publik  dan  bisnis  umumnya  terjadi karena pelaku bisnis ingin meningkatkan citra dan  pesona  untuk  menarik  konsumen,  kelas sosial  dan  kesempurnaan  sebuah  perusahaan akan terangkat.
Bahasa negara pun tidak kalah dengan bahasa  asing,  dapat  menfasilitasi  tingkat pemahaman  pembacanya  di  ruang  publik diantaranya  sains,  teknologi,  budaya,  dan seni.  Meski  banyak  anggapan  bahwa  bahasa asing  lebih  kekinian,  namun  sebagai  penutur bahasa negara dapat meminimalisir penggunaan bahasa asing.

## Interferensi Bahasa Asing Utuh
Pelaku  bisnis  kerap  menggunakan bahasa  asing  banyak  ditemukan  pada  ruang publik  di  kota  Pontianak.    Untuk  data  (1) adanya intereferensi bahasa asing secara utuh.
Data  (1)  merupakan  penggunaan bahasa  asing  utuh  di  sekitaran  jalan  Ahmad Yani  Pontianak.  Papan  nama  swasta  dengan hanya    menggunakan  bahasa  asing  seperti SHA  SHA  SKIN  CARE,  SKIN  CLINIC CENTER. Data  tersebut  merupakan  papan nama klinik yang menawarkan jasa perawatan kecantikan  kulit,  nama    produknya Sha  Sha . Hal ini dapat membuktikan bahwa interferensi bahasa  asing  yang  digunakan  secara  utuh  di ruang  publik  sepanjang  jalan  protokol  kota Pontianak  sangat  disayangkan.  Alangkah baiknya papan nama tersebut diganti menjadi Perawatan  Kulit  Sha  Sha,  Pusat  Klinik Perawatan Kulit , di bawahnya diikuti bahasa asing.  Sehingga  bahasa  asing  bukan  yang dominan dalam papan nama tersebut.
Perhatikan  data  (2)  yang  juga menggunakan kata asing yang utuh pada kain rentang  untuk  menawarkan  produk  olahan kuliner.
Data  (2)  menyajikan  produk  kuliner shabu-shabu ini terpampang jelas di sekitaran jalan  Ahmad  Yani  yang  merupakan  jalan protokol  bagi  pengguna  jalan  masyarakat Pontianak. Richard’s Home merupakan nama rumah  makan  yang  menjual  hasil  olahan dengan cara digoreng, dipanggang dan olahan shabu-shabu.  Rumah  makan  ini  baru  berdiri sehingga  belum  banyak  konsumen  kuliner yang  tahu  keberadaannya.  Hal  ini  yang menjadi  alasan  pemilik  rumah  makan menggunakan bahasa asing, agar lebih  keren dan bergengsi bagi konsumen.
Keutuhan  penggunaan  bahasa  asing ini  yang  justru  menjadikan  bahasa  Indonesia tergeser secara perlahan. Kalau hanya sekadar nama produk karena nama produk merupakan nilai jual bagi konsumen agar mudah diingat, mungkin  masih  bisa  ditolerir.  Namun  pada kain rentang tersebut hasil olahan kulinernya juga menggunakan bahasa asing  yang belum tentu  konsumen  mengerti  akan  arti  kuliner tersebut menjadikan konsumen malah bertanya-tanya apa saja yang ditawarkan oleh rumah makan tersebut.

## Interferensi Tatanan Kebahasaan
Pada  hakikatnya,  hukum  atau  prinsip kebahasaan  dalam  bahasa  Indonesia  ialah hukum  DM  (Diterangkan-  Menerangkan). Artinya, kata pertama dalam frasa adalah inti dan  kata  kedua  atau  kata  berikutnya  adalah penjelas.
Berikut  data  (3)  yang  menggunakan interferensi tatanan kebahasaan asing.
Nama  hotel  pada  data  tersebut  yaitu Orchardz Hotel . Tatanan kebahasan menggunakan  pola  bahasa  asing  yaitu  MD (Menerangkan-Diterangkan).
Jika menggunakan  tatanan  kebahasaan  bahasa Indonesia  harusnya  DM,  sehingga  papan nama hotel yang tepat adalah Hotel Orchardz . Untuk data (4) berikut ini mempunyai kasus yang sama dengan data sebelumnya.
Hal ini juga ditemukan pada penamaan  komplek  perumahan  di  sekitar jalan  protokol  tepatnya  di  jalan  Sepakat  2, Ahmad Yani, Pontianak. Penamaan Al Faridz Residence merupakan  tatanan  kebahasaan bahasa  asing  M-D  ( Menerangkan dan Diterangkan ).  Kata residence merupakan bahasa  Inggris  yang  berarti  tempat  tinggal atau  perumahan.  Oleh  karena  itu,  penulisan yang  tepat  pada  data  tersebut  dengan menggunakan  prinsip  kebahasaan  dalam bahasa  Indonesia  yaitu  DM  ( Diterangkan - Menerangkan) menjadi Perumahan Al Faridz. Fenomena  seperti  ini  tidak  hanya  ditemukan pada  penamaan  hotel  dan  perumahan  saja, namun  hampir  di  semua  fasilitas  masyarakat

## Pontianak  di  sepanjang  jalan  protokol
Pontianak.

## Penggunaan Istilah Asing dengan Struktur Bahasa Asing
Penulisan istilah asing juga ditemukan pada  papan  nama  dagang  di  sepanjang  jalan protokol  kota  Pontianak.  Terdapat  dua  data yang ditulis secara bahasa asing yaitu Laundry Fresco dan Rose’s Salon .
Data  tersebut  menjadi  bukti  bahwa penulisan  istilah  asing  atau  dalam  bentuk asing  benar-benar  sudah  menjamur  dan dianggap  masyarakat  sudah  benar.    Kata Laundry sudah memiliki padanan kata dalam bahasa  Indonesia  yaitu Binatu .  Pada  papan nama Laundry Fresco merupakan jasa penatu (KBBI daring) yang artinya usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian (penyeterikaan)  pakaian      dengan  nama produk  Fresco.  Sehingga  penulisan  dalam bahasa  Indonesia  sebaiknya Penatu  Fresco, jika  ingin  dicantumkan  bahasa  asing  setelah bahasa Indonesia bisa diikuti bahasa asing. Data  (5)  pada  penulisan Rose’s  Salon menggunakan bahasa asing yang berarti salon milik rose. Penulisan sesuai bahasa Indonesia yaitu  Salon  Rose  yang  berarti  salon  yang bernama atau kepemilikan Rose.
Berikut  data  (6)  pada  nama  gedung  yang menggunakan  istilah  asing  dengan  struktur bahasa asing.
Nama  gedung  yang  biasa  digunakan untuk  resepsi  pernikahan  ataupun  kegiatan- kegiatan besar yang dilakukan oleh masyarakat Pontianak yaitu Pontianak
Convention Center. Penggunaan istilah asing dengan struktur bahasa asing secara utuh pada nama  gedung  di  jalan  Sultan  Syahrir Abdurahman  yang merupakan jalan protokol di Pontianak. Penulisan yang tepat jika ingin mencantumkan  bahasa  asing  lebih  tepatnya menggunakan  bahasa  Indonesia  sebagai bahasa  negara  terlebih  dulu  baru  diikuti bahasa  asing.  Sehingga  penulisan  nama gedung Pontianak  Convention  Center yang tepat adalah Pusat Pertemuan Pontianak.

## Unsur Campur Kode Bahasa Asing
Menurut HP dan Abdullah (2012: 159) campur  kode  adalah  peristiwa  penggunaan dua buah kode bahasa atau lebih oleh penutur (pengguna  bahasa),  dimana  salah  satu  kode yang  digunakan  hanya  berupa  serpihan  kata (partikel leksikal), kata, frase, atau juga klausa suatu  bahasa  lain  dalam  satu  situasi.  Salah satu  kode  bahasa  yang  digunakan  tidak memenuhi syarat gramatikal, juga kesantaian pengguna  bahasa  tanpa  ada  alasan-alasan tertentu seperti pada alih kode.
Penggunaan  campur  kode  ditemukan pada  papan  nama  gedung  pemerintah sebagaimana data berikut ini.
Campur  kode  tidak  hanya  ditemukan pada  komunikasi  verbal  namun  hal  ini ditemukan dalam bentuk tulisan.
Penulisan kata Center di tengah antara kata UMKM dan Deskranasda merupakan unsur  campur  kode  bahasa  asing  yang muncul.
Munculnya  kata  asing  di  tengah-tengah bahasa  Indonesia  pada  papan  nama  gedung instansi  pemerintah  tidak  tepat,  hal  ini  yang merusak martabat bahasa Indonesia. Meskipun tujuannya hanya ingin mendongkrak agar lebih trendi diantara papan nama  instansi  lainnya  malah  menjadi  salah kaprah dalam penggunaannya. Penulisan yang tepat  nama  gedung  jika  ingin  menggunakan bahasa asing bisa diletakkan di bawah setelah penulisan  bahasa  Indonesia.  Jadi  perbaikan penulisan nama gedung tersebut adalah Pusat UMKM Dekranasda Pontianak.
Di  bawah  ini  data  yang  juga menggunakan  unsur  campur  kode.  Kain rentang  yang  bertuliskan  promosi  sebuah produk  kuliner  ditemukan  di  sekitaran  jalan Ahmad  Yani,  jalan  utama  masyarakat Pontianak melewati jalan ini.
Pada  kain  rentang  tersebut  tercantum kata Grand Opening yang berarti Pembukaan Besar. Campur  kode  pada  kain  rentang tersebut dengan mencantumkan bahasa asing yang  sudah  menjamur  di  Kota  Pontianak. Biasanya kata Grand Opening ini untuk toko- toko, gerai, perusahaan atau hotel yang akan memperkenalkan produknya kepada khalayak ramai,  dalam  hal  ini  masyarakat  di  sekitaran Kota Pontianak.
Alangkah  baiknya  penulisan  tersebut diganti  menjadi Pembukaan  Besar ,  meski bagi masyarakat umum sangat janggal, namun kalau  sudah  terbiasa  dengan  hal-hal  yang benar lama-lama akan menjadi wajar.
Tingkat Keterkendalian Bahasa pada

## Ruang Publik Kota Pontianak
Jika ditilik dari beberapa sampel yang diambil  yaitu  seratus  sampel  terdiri  dari  15 dari  papan  nama  intansi  pemerintah  dan swasta,  15  dari  papan  nama  dagang  (pusat perdagangan), 20 data dari iklan komersil, 10 data  dari  baliho  (yang  bersifat  imbauan  atau pengumuman), 15 data dari nama restoran, 15 data  papan  nama  perumahan  dan  perhotelan, dan  10  data  dari  penunjuk  arah  (rambu- rambu)  lalu  lintas  dan  nama  tempat pariwisata.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa kota  Pontianak  memperoleh  kriteria  tingkat keterkendalian  B  dengan  nilai  2550,  berarti bahwa  wilayah  yang  penggunaan  bahasa  di ruang publiknya cukup terkendali: secara fisik tidak  didominasi  bahasa  asing;  lebih  banyak
berbahasa  negara  dengan  penerapan  kaidah dan tipografi yang makin baik.
Meski  masih  banyak  ditemukan bahasa  asing  di  sepanjang  jalan  protokol, namun  tidak  mendominasi  bahasa  negara. Hasil  yang  cukup  signifikan  diantara  tingkat kompetisi bahasa yang digunakan khususnya pelaku bisnis yang lebih mengejar keuntungan dibandingkan  ketaatan  dalam  kebahasaan. Untuk instansi pemerintah masih dalam taraf menaati aturan kaidah bahasa, hal ini mungkin selain  tingkat  kesadaran  yang  cukup  tinggi juga  taat  azas  dari  aturan  pimpinan  dengan memberikan sangsi hukum jika melanggar.

## PENUTUP Simpulan
Kota  Pontianak  sebagai  ibukota provinsi  memiliki  komitmen  dalam  tatanan penggunaan  bahasa  negara  yaitu  bahasa Indonesia.  Adanya pergeseran bahasa negara di  ruang  publik  menjadikan  kota  Pontianak tetap  menjadi  kota  yang  menjunjung  tinggi
martabat bahasa negara. Namun dari beberapa data dalam kajian ini pergeseran bahasa dapat dilihat  dari  munculnya  interferensi  bahasa asing secara utuh, interferensi ketatabahasaan,  penggunaan  istilah  asing dalam struktur bahasa dan unsur campur kode bahasa asing.
Tingkat  keterkendalian  bahasa  di sepanjang  jalan  protokol  pada  ruang  publik memperoleh  hasil  yang  signifikan  yaitu  B, yang  berarti  bahasa  negara  masih  terkontrol pada  tataran  ruang  publik.  Hasil  yang  cukup baik tidak menjadikan kota Pontianak merasa bangga  dan  terlena,  justru  menjadi  cambuk untuk  memperoleh  nilai  yang  lebih  baik  ke tingkat  A.  Sehingga  kota  Pontianak  akan menjadi  kota  yang  menjunjung  tinggi pemartabatan bahasa negara.
Ucapan  terima  kasih  kepada  peneliti Balai  Bahasa  Kalimantan  Barat  khususnya Ibu Martina, M. Pd. dan Ibu Amanah Hijriah, S.Pd. yang  turut  berkontribusi  dalam penyelesaian makalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi,  Hasan.  (2011). Politik  Bahasa .
Jakarta: Pusat Bahasa.
Bloomfield,  Leonard.  (1976) Language . London: George Allen & Unwin Ltd.
Hoffman, Charlotte. (1994). An Introduction to Bilingualism Dalam Applied Linguistics , Vol. 15/3 September. HP,  Achmad  dan  Abdullah,  Alek.  (2012). Linguistik Umum . Jakarta: Erlangga. Jayanti,  Arum.  (2018).  Variasi  Lanskap Bahasa  Ruang  Publik  di  Yogyakarta. Dalam Makalah Seminar Dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara  yang  diselenggarakan  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Kridalaksana, Harimurti. (1980). Fungsi dan Sikap Bahasa . Ende: Nusa Indah.
.  (2001). Kamus  Linguistik . Jakarta: Gramedia.
Manurung,  T.  Rosida.  (2018).  Interferensi Bahasa  di  Ruang  Publik.  Dalam Makalah  Seminar  Dan  Lokakarya Pengutamaan  Bahasa  Negara  yang diselenggarakan  Badan  Pengembangan dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Republik Indonesia. (2009). Undang- undang  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan Lambang negara, serta Lagu
Kebangsaan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pemda  Kalbar.  (2019).    Surat  Edaran Gubernur. Provinsi Kalimantan Barat.
Syahrul,  Ninawati.  (2018).  Bahasa  Ruang Publik:  Representasi  Jati  Diri  Bangsa.
Dalam Makalah Seminar Dan
Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara  yang  diselenggarakan  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan
dan
Kebudayaan.
Tim.  (2018).  Juknis  Pengendalian  Bahasa.
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.
Weinreich,  Uriel.  (1968). Language  in
Contact . The Hague: Mouton.

## Internet:
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dalam jaringan  diunduh  tanggal  20  juli  2019 pkl.09.30.