## ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

## Alfrid Sentosa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya (email: afrael09@gmail.com)

## Aston Pakpahan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (email: astonantonius62@feb.upr.ac.id)

## Della Eka Pratama
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  1)  untuk  mengetahui  dan menggambarkan  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa  serentak  di  Desa  Bandar Agung  Kecamatan  Parenggean,  2)  Untuk  mengetahui  dan  menggambarkan  faktor- faktor  yang  menghambat  dan  mendukung  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa serentak di Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan  kualitatif  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  informasi  kualitatif  sehingga lebih  menekankan  pada  masalah  proses  dan  makna  dengan  cara  mendeskripsikan permasalahan secara factual, sistematik dan akurat. Melalui pendekatan kualitatif ini, data  dan  informasi  diterjemahkan  dan  diinterpretasikan  sedemikian  rupa  sehingga proses  pemilihan  kepala  desa  serentak  di  Kecamatan  Parenggean  dapat  terlihat sebagaiaman mestinya.
Adapun  yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas:  Camat Parenggean,  Kepala  Badan  Pemerintahan  Desa,  Panitia  Pelaksana,  Kepala  Desa terpilih,  Kepala  Desa  tidak  terpilih,  Tim  Sukses  Calon,Tokoh  Masyarakat.  Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi
Hasil  Penelitian:  1)  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  di  Desa Bandar Agung dimulai dari tahapan Persiapan, Pencalonan hingga pemungutan suara dapat  penulis  simpulkan  bahwa  telah  berjalan  sesuai  dengan  prosedur  tetapi  harus lebih  teliti  lagi  dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  persyaratan  calon  yang meliputi  verifikasi  dan  klarifikasi  kelengkapan  dan  keabsahan  administrasi pencalonan.  Pada  tahapan  pemungutan  suara  berjalan  dengan  aman  dan  lancar  serta masyarakat  yang  menggunaka  hak  suaranya  ±98,6%.  Angka  yang  baik  jika  diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin Desa. 2) Adapun Faktor yang  mempengaruhi  jalannya  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  serentak  adalah Pertama, ketidak  jelasan  tentang  persyaratan  ijazah  bagi  calon. Kedua ,  Kurang telitinya panitia pemelihan tingkat desa dalam memverifikasi berkas calon.
Kata kunci :  Pemilihan Kepala Desa

## Pendahuluan
Demokrasi  telah  menjadi  pilihan bangsa
Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan  tanggal  17  Agustus  1945. Pancasila yang merupakan Ideologi bangsa  Indonesia  mengharuskan  negara kita  memilihnya.  Dalam  Sila  Keempat Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi dasar  pengakuan  kedaulatan  rakyat  yang merupakan prinsip dasar demokrasi.
Demokrasi  Indonesia  merupakan demokrasi  konstitusional,  hal  ini  ditandai dengan  kekuasaan  pemerintah  dibatasi dalam suatu konstitusi.(Miriam Budiardjo. 2010)  Pembatasan  kekuasaan  pemerintah ini  tercantum  dalam  konstitusi  Negara Indonesia  di  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  dan ayat  (3)  UUD  1945  amandemen  ketiga, yaitu “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang  Dasar”  dan  “Negara  Indonesia adalah negara hukum”.
Pembatasan  kekuasaan  ini  pada dasarnya  bertujuan  agar  pemerintah  tidak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Hal ini sejalan dengan pendapat  ahli  sejarah  Inggris  Lord  Acton yang  mengatakan  bahwa  “manusia  yang mempunyai  kekuasaan  cenderung  untuk menyalahgunakan  kekuasaan  itu,  tetapi manusia  yang  mempunyai  kekuasaan  tak terbatas  pasti  akan  menyalahgunakannya secara tak terbatas pula"..(Miriam Budiardjo. 2010).
Tuntutan  dari  reformasi  yang berujung  desentralisasi  ini  sebenarnya membawa  judul  besar  perubahan  yaitu demokratisasi, dimana demokratisasi  yang dipahami  dalam  skala  nasional  digiring masuk  ke  pemerintahan  daerah  dengan harapan  pembangunan  demokratis  merata diseluruh Indonesia, baik dalam kehidupan
sosial maupun dalam kehidupan perpolitikan  nasional.  Perubahan  dalam tata kelola politik pemerintahan diantaranya  adalah  sistem  kepartaian, sistem  pemilihan  umum,  dan  hubungan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.  Ketiga  komponen  ini  memiliki pengaruh serius terhadap kehidupan politik  pada  level  desa.  Konsekuensinya, frekuensi penduduk desa mngikuti pemilihan umum semakin tinggi.
Dalam  kurun  waktu  lima  tahun, paling tidak mereka akan mengikuti empat pemilu  yakni:  pemilu  Presiden/wakil presiden, pemilu anggota DPR/DPD/DPRD,  pemilu  gubernur/wakil gubernur,  pemilu  bupati/wakil  bupati dan/atau  walikota/wakil  walikota,  serta oemilihan  kepala  desa  (pilkades).  Maka dari  itu,  tatkala  reformasi  merubah hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah  daerah  melalui  kebijakan desentarlisasi  yang  diaplikasikan  sejak 1999,  jarak  proses  pembuatan  keputusan politiksemakin  pendek  dan  pemerintah daerah  semakin  memiliki  ruang  manuver lebih besar untuk mempercepat pembangunan  daerah.  Hal  ini  berujung pada  pengambilan  keputusan  politik  yang lebih  demokratis  karena  rakyat  sudah merasa dekat dengan pemimpinnya.
Walaupun demokrasi menjadi pilihan para pendiri bangsa, perkembangan demokrasi  di  Indonesia  telah  mengalami pasang  surut.  Selama  71  tahun  berdirinya Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi  stabilitas  politik  yang mengancam  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.    Nilai  demokrasi pernah  disingkirkan  sebelum  kembali menjadi  satu  arus  utama  di  era  reformasi. Setelah pemerintahan Orde Baru ditumbangkan  pada  bulan  Mei  1998,
bangsa  Indonesia  telah  menunjukkan komitmen  untuk  kembali  ke  demokrasi. Komitmen  bangsa  Indonesia  ditunjukkan melalui banyaknya perubahan yang mendasar  dalam  sistem  pemerintahan Indonesia.
Demokrasi menuntut adanya partisipasi  aktif  dari  rakyat  dalam  proses pengambilan  kebijakan  politik.  Rakyat dilibatkan  dalam  pembuatan  keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan  rakyat  dapat  tercermin  dalam kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Setiap  kebijakan  pemerintah  merupakan cerminan  atau  repsentatif  kepentingan rakyat.  (Muslim  Mufti,  Didah  Durrotun,
2013). Mennurut Robert Dahl sebagaimana  yang  dikutip  Mas’oed bahwa: “sebuah Negara menjadi
demokratis  ketika  pemilihan  umum  telah dilaksanakan, hak pilih universal diberikan, didukung oleh kebebasan berserikat,  berkumpul  dan  menyuarakan aspirasi  di  muka  umum.  Pendek  kata  bagi Dahl,  demokrasi  adalah  tatanan  politik yang  sangat  liberal  dan  aspiratif  yang memungkinkan semua orang masuk dalam kempetisi dan kontestasi. Karena itu wajar apabila  demokrasi  kita  tidak  begitu  peka dengan  masalah  pemenuhan  kebutuhan dasar  warga  Negara  sebagai  syarat  bagi kesejahteraan unversal.” (Mas’oed Mohtar 2003).
Salah  satu  perubahan  mendasar dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia  dari era  orde  baru  ke  era  reformasi  adalah lahirnya  UU  Nomor  6  Tahun  20014 tentang desa. Salah satu yang diatur dalam UU  Nomor  6  adalah  tentang  pemilihan kepala desa.
Desa  adalah  desa  dan  desa  adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,
selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pernyataan  tersebut  tercantum  dalam Undang-Undang  No.6  tahun  2014  tentang
Desa. Maka Desa berhak menyelenggarakaan  urusan  pemerintahan dan membentuk pemerintahan yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan ketatanegaraan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.
Pemilihan  kepala  desa  (Pilkades) merupakan  pesta  demokrasi  ditingkat Desa,  dimana  masyarakat  desa  dapat berpartisipasi  dengan  memberikan  suara untuk  memilih  calon  kepala  desa  yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan  desa  tersebut.  Oleh karena  itu,  pemilhan  kepala  desa  sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan Pilkades, pemerintah kabupaten sebagai penyelenggara harus mapan dalam memahami  proses  demokrasi  pada  tingkat desa,  apalagi  pemilihan  Kepala  Desa sesuai  tuntutan  undang-undang  No.6 Tahun  2014  bahwa  pemilihan  harus dilaksanakan  secara  serentak  di  seluruh wilayah  Kabupaten.  Bukan  hal  yang mudah  tentunya  bagi  Kabupaten  karena tidak  hanya  sebagai  penyelenggara  tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemilihan. Sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang desa Tahun 2014 Pasal 31 ayat (1) dan (2).
1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan  secara  serentak  di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. 2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan  pelaksanaan  pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dengan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota Untuk melaksanakan pemerintahan di  desa  diperlukan  adanya  pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Kepala  Desa  terpilih  hasil  dari  pemilihan yang  demokratis,  jujur,  dan  adil  oleh warga  yang  telah  mempunyai  hak  pilih. Dalam pelaksanaan  pemilihan kepala desa serentak, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa  dan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  112  Tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Kepala  Desa, serta  Peraturan  Bupati  Bone  Nomor  44
Tahun 2015 Tentang pelaksanaan
Peraturan  Daerah  Nomor  1  tahun  2015 tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.
Penyelenggara  pemilihan  kepala desa  serentak  harus  independen  dalam segala  tindakannya  agar  penyelenggaraan pemilihan  kepala  desa  serentak  berjalan bersih  dan  adil  tanpa  adanya  intervensi dari  pihak  lain.  Instansi  maupun  individu yang  melakukan  pengawasan  pemilihan kepala  desa  serentak  juga  harus  mampu melakukan pengawasan yang dapat dipercaya sehingga penyelenggaraan pemilihan  kepala  desa  serentak  berjalan sesuai  dengan  aturan.  Pemerintah  daerah harus  mampu  mendukung  penyelenggara pemilihan  kepala  desa  serentak  dan bersifat  netral  sehingga  pemilihan  kepala
desa  serentak  dapat  berjalan  efektif  dan tidak adanya pemanfaatan birokrasi maupun fasilitas negara untuk mendukung calon  tertentu  yang  dapat  mengurangi hakikat  dari  demokrasi.  Dan  masyarakat juga harus mampu berpikir rasional dalam memilih, sehingga terpilih pemimpin yang berkualitas.
Dilihat  dari  jumlah  Desa  yang melaksanakan  pemilihan  cukup  banyak, tentunya  bukan  hal  yang  mudah  untuk menyelenggarakan pemilihan yang demokratis.  Pemerintah  Kabupaten  harus mampu  memprediksikan  dan  memberikan solusi  akan  masalah-masalah  yang  bisa saja muncul dalam proses pemilihan mulai dari  tahapan  awal  hingga  akhir.  Masalah itu  bisa  saja  berupa  rendahnya  partisipasi masyarakat  dalam  pemilihan,  kurang meratanya  pengetahuan  tentang  aturan hukum  dan  terjadinya  kecurangan  diluar dari  aturan  perundang-undangan  ataupun peraturan daerah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan didukung  oleh  berbagai  fakta  dilapangan, Pemilihan  Kepala  Desa  serentak  yang berlangsung  di  Kecamatan  Parenggean dihadapkan  pada  berbagai  fenomena, seperti  aturan  hukum  yang  belum  mampu menjawab persoalan pemilihan, dan adanya  gugatan  masyarakat  ataupun  calon tentang ketidakpuasan hasil pemilihan.

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  dilakukan  dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan  kualitatif  ini  bertujuan  untuk mengungkap  informasi  kualitatif  sehingga lebih  menekankan  pada  masalah  proses dan  makna  dengan  cara  mendeskripsikan permasalahan  secara  factual,  sistematik dan akurat.
Melalui  pendekatan  kualitatif  ini, data  dan  informasi  diterjemahkan  dan
diinterpretasikan
sedemikian rupa sehingga  proses  pemilihan  kepala  desa serentak  di  Kecamatan  Parenggean  dapat terlihat sebagaiaman mestinya.

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean
Jika  dilihat  dari  prosedur atau tahapan pelaksanaan pemilihan makauntuk mengukur demokratis tidaknya pemilihan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah  Daerah  dapat  dilihat  dari tahpan-tahapannya. Tahapan
yang dimaksud adalah tahapan persiapan, pencalonan, dan pemungutan suara. Untuk itu  penulis  akan  uraikan  secara  detail pelakssanaan  Pilkades  di  Desa  Bandar Agung.
1) Tahapan Persiapan
a. Pemberitahuan  BPD  kepada  Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
1. BPD  memberitahukan  berakhirnya masa  jabatan  Kepala  Desa  6 (enam)  bulan  sebelum  berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
2. Kepala Desa mennyampaikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan  Desa  pada  akhir masa jabatan secara tertulis kepada BPD  dan  Bupati  paling  lama  30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan sebagaiamana dimaksud pada penjelasan sebelumnya. 3. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  sebagaimana dimaksud  pada  penjelasan  kedua merupakan syarat administrasi bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan  diri  pada  periode berikutnya.
b. Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa terdiri dari : 1. Panitia Pemilihan Kabupaten a) Panitia pemilihan Kabupaten ditetapkan  oleh  Bupati  dalam bentuk  keputusan,  paling  lama  30 hari  sejak  terbentuknya  panitia pemilihan tingkat desa. b) Jumlah panitia pemilihan kabupaten  sebagaiaman  dimaksud disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan kemampuan keuangan daerah.
c) Panitia pemilihan kabupaten
bertanggung jawab kepada bupati.
d) Tugas  dan  wewenang  panitia pemilihan kabupaten, meliputi :
1. Merencanakan, mengkordinasikan dan menyelenggrakan semua tahapan  pelaksanaan  pemilihan tingkat kabupaten.
2. Melakukan  bimbingan  teknis pelaksanaan  emilihan  terhadap panitia pemilihan tingkat desa.
3. Melaksanakan ujian bakal calon.
4. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
5. Memfasilitasi  pencetakan  surat suara  dan  pembuatan  kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
6. Menyampaikan  surat  suara  dan kotak  suara  dan  perlengkapan pemilihan  lainnya  kepa  panitia pemilihan tingkat desa.
7. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan  pemilihan  pada tingkat kabupaten.
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan e) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pembentukan dan tugas kewenangan panitia pemilihan kabupaten  diatur  dalam  peraturan bupati.
2. Panitia Pemilihan Tingkat Desa
a) Panitia  pemilihan  tingkat  desa ditetapkan oleh BPD dalam bentuk keputusan, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan mengenai berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa.
b) Panitia  Pemilihan  Tingkat  Desa berasal  dari  unsur  Perangkat  Desa, pengurus lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat desa.
c) Susunan  panitia  pemilihan  tingkat desa  terdiri  dari  seorang  ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota,
seorang bendahara merangkap anggota,  dan  beberaapa  orang anggota.
d) Jumlah  panitia  pemilihan  tingkat desa  paling  sedikit  5  orang  dan paling banyak 7 orang.
e) Dalam  hal  pemilihan  dilaksanakan lebih  dari  1  (satu)  TPS,  maka panitia  pemilihan  tingkat  desa dapat mengangkat ketua dan petugas  TPS  dalam  bentuk  surat keputusan.
f) Panitia  pemilihan  tingkat  desa,
ketua dan petugas TPS disampaikan  secara  tertulis  oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak penetapannya.
g) Panitia  pemilihan  tingkat  desa sebelum  melaksanakan  tugasnya
terlebih  dahulu  menandatangani fakta integritas. h) Dalam hal panitia pemilihan tingkat  desa  memiliki  hubungan darah  dengan  calon  maka  BPD memberhentikan yang bersangkutan dan mengganti keanggotaannya  yang  ditetapkan dengan keputusan BPD.
i) Tugas dan wewnang Panitia pemilihan tingakat desa, meliputi : 1. Mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan sebelum berakhirnya maa jabatan Kepala Desa.
2. Merencanakan, mengkordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan  semua  tahapan pelaksanaan pemilihan.
3. Merencanakan dan mengajukan biaya  pemilihan  kepada  Bupati melalui camat.
4. Melakukan  pendaftaran  dan penetapan pemilihan.
5. Mengadakan  penjaringan  dan penyaringan bakal calon.
6. Menetapkan  calon  yang  telah memenuhi persyaratan.
7. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan.
8. Menetapkan nomor urut calon.
9. Menetapkan  tempat,  jadwal dan  tata  cara  pelaksanaan kampanye.
10. Memfasilitasi penyediaan peralatan,  perlengakpan  dan TPS. 11. Melaksanakan pemungutan suara.
12. Mengambil  keputusan  apabila timbul permasalahan.
13. Menetapkan  hasil  rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan. 14. Menetappkan  bakal  calon  dan calon terpilih.
15. Mangangkat  dan  menetapkan ketua dan petugas TPS. 16. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 17. Mempersiapkan  segala  sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan. j) Dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya,  panitia  pemilihan tingkat  desa  wajib  berlaku  adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.
k) Panitia  pemilihan  tingkat  desa bertanggung jawab kepada BPD.
c. Laporan  akhir  masa  jabatan  Kepala Desa kepada Bupati
d. Penyusunan jadwal proses pelaksanaan pemilihan
e. Penyusunan tata tertib pemilihan; dan
f. Penyusunan  dan  pengajuan  rencana biaya pemilihan
Dari  semua  tahapan  persiapan tersebut  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku,  terkhusus  untuk pembentukan  panitia  pemilihan,  telah dibentuk  panitia  pemilihan  tingkat  desa. Panitia ini nantinya yang akan melaksanakan  segala  tahapan  pemilihan yang  bersifat  teknis  maupun  non  teknis pada tingkat desa. Panitia ini dibentuk atas inisiasi  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat.
Berikut nama-nama panitia pemilihan  tingkat  Desa  Benteng  Tellue
yang telah ditetapkan dan dipilih berdasarkan kesepakatan dan aturan perundang-undangan.
Tabel 1 Nama-Nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandar Agung No Nama Jabatan 1 Himam arsip udin Ketua 2 Sri wilasih Sekretaris 3 Mujiburohman Bendahara 4 Arifin Anggota 5 Parni Anggota 6 Heri Anggoro Anggota Sumber: BPD (Surat Keputusan BPD Tahun 2019 Tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandar

## Agung)
Sebelum  penetuan  dan  penetapan panitia  pemilihan,  terlebih  dahulu  telah diadakannya  rapat  yang  diprakarsai  oleh
Badan Permusyawaratan
Desa dan diundang  seluruh  perangkat  desa  serta tokoh  masyarakat.  Diadakannya  rapat sebagai  upaya  BPD  agar  nantinya  terpilih panitia  yang  benar-benar  netral  dan menjalankan  fungsinya  dengan  baik. Seperti  yang  diungkapkan  Ketua  BPD Desa Bandar Agung yakni:
“Saya  selaku  ketua  BPD  Desa Bandar  Agung,  melakukan  rapat kemudian untuk menghasilkan kesepakatan, dan kebetulan anggota  BPD  di  sini  berjumlah  5 orang  dengan  mengundang  unsur- unsur  masyarakat  untuk  di  ikutkan dalam rapat hal membentuk panitia pemilihan, kami mengambil kesepakatan bahwa di Desa Bandar Agung  ini  terdapat  14  RT  jadi wakil  dari  14  RT  itu  masing- masing  1  orang  dengan  kriteria yang  ada  pada  aturan  daerah,  dan rata-rata  panitia  kami  itu  sarjana. Yang saya tekankan bahwa mereka
betul-betul  menjalankan  tugasnya sesuai dengan aturan, dengan artian harus bersifat netral.” (Hasil
Wawancara dengan Ketua BPD)
Sesuai  dengan  penjelasan  Ketua BPD  Desa  Bandar  Agung  dan  dibenarkan oleh ketua panitia pemilihan bahwa dalam penentuan  panitia  dilaksanakan  secara musyawarah  (rapat)  dengan  melibatkan berbagai unsur (perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat). Dilibatkannya berbagai unsur  dalam  penentuan  panitia  pemilihan menggambarkan bahwa BPD telah menjalankan  mekanisme  pemilihan  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  serta  tak melupakan  budaya  musyawarah  sesuai dengan tuntutan demokrasi.
2) Tahapan Pencalonan
Penjaringan Bakal Calon yang pelaksanaannya  meliputi  pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon;
a. Pengumuman  dan  Pendaftaran  Bakal Calon
1. Pengumuman  pendaftaran  bakal calon  dilaksanakan  paling  lama  3 (tiga)  hari  setelah  pembentukan panitia  pemilihan  tingkat  desa  dan berakhir  1  (satu)  hari  sebelum pendaftaran dilaksanakan.
2. Pengumuman dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan
3. Pengumuman dalam bentuk tertulis berisi  batas  waktu  pendaftran  dan persyaratan calon yang ditempelkan  pada  tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca. 4. Pengumuman  dalam  bentuk  lisan disampaikan
ditempat-tempat umum  dengan  menjelaskan  batas waktu  pendaftaran  dan  syarat calon. 5. Pendaftaran bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan  tingkat  desa  dalam waktu  paling  lama  9  (sembilan) hari.
6. Apabila  waktu  pendaftaran  bakal calon  telah  berakhir  dan  bakal calon  yang  mendaftar  hanya  1 (satu)  orang,  maka  dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran.
7. Perpanjangan  waktu  pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.
8. Apabila perpanjangan waktu pendaftaran  telah  dilakukan  dan jumlah  bakal  calon  tetap  1  (satu) orang, maka pelaksanaan pemilihan ditunda dan dikelompokkan  pada  gelombang berikutnya.
9. Penundaan pemilihan dibuat dalam berita acara penundaan pemilihan.
10. Apabila penundaan pemilihan melewati akhir masa jabatan kepala  desa,  maka  jabatan  kepala desa  dilaksanakan  oleh  pejabat kepala desa dari PNS.
b. Tata cara pendaftaran bakal calon :
1. Mengajukan surat permohonan pendaftaran  bakal  calon  kepada bupati  melaluli  panitia  pemilihan tingkat  desa  pada  waktu  dan tempat yang telah ditentukan.
2. Surat permohonan dibuat 4 (empat) rangkap  dengan  tulisan  tangan yang  ditandatangani  dan  dibubuhi materai  Rp  6.000,00  (enam  ribu rupiah).
3. Surat permohonan dilengakapidengan persyaratan calon.
4. Apabila  pesyaratan  calon  belum lengkap  atau  atau  tidak  sempurna pada saat pendaftaran, maka permohonan pendaftaran bakal
calon diberika waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi dan/atau menyempurnakannya.
5. Setiap pendaftaran bakal calon dan penyerahan  kelengkapan  dan/atau penyemournaan  persyaratan  calon diberikan  bukti  pendaftaran  atau bukti  penyerahan  yang  memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
6. Pendaftaran bakal calon dan penyerahan  kelengkapan  dan/atau penyempurnaan  peryaratan  calon dapat diwakilkan dengan memperlihatkan surat kuasa.
c. Penyaringan bakal calon yang pelaksanaannya  meliputi  penelitian, verifikasi, dan klarifikasi berkas administrasi syarat calon;
Penelitian syarat calon :
1. Panitia  pemilihan  tingkat  desa melakukan penelitian terhadap persyaratan calon meliputi verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan adminstrasi pencalonan dalam waktu  paling  lama  20  (dua  puluh) hari.
2. Untuk kepentingan penelitian, panitia  pemilihan  tingkat  desa dapat  melakukan  klarifikasi  pada instansi yang terkait dengan mendapatkan  surat  keterangan  dari instansi bersangkutan.
3. pabila bakal calon yang memenuhi persyaratan  calon  kurang  dari  2 (dua) orang, maka panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan dan memperpanjang waktu pendaftaran dalam  penjaringan  ulang  paling lama 20 (dua puluh) hari.
4. Pelaksanaan pendaftaran ulang tidak  termasuk  bagi  bakal  calon yang dinyatakan memenuhi syarat.
5. Dalam  hal  bakal  calon  yang memenuhi persyaratan tetap kurang  dari  2  (dua)  orang,  maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan  sampai  pada  gelombang berikutnya.
d. Ujian bakal calon:
1. Ujian  bakal  calon  dilaksanakan oleh  panitia  pemilihan  tingkat kabupaten  paling  lama  3  (tiga) hari.
2. Ujian  bakal  calon  dilaksanakan dalam  bentuk  ujian  tertulis  dan ujian lisan.
3. Hasil  dari  ujian  bakal  calon ditetapkan  dalam  suatu  daftar  nilai berdasarkan ranking nilai kumulatif  yang  diperoleh  masing- masing bakal calon yang ditandatangani oleh panitia pemilihan kabupaten.
4. Hasil  ujian  bakal  calon  diserahkan kepada  panitia  pemilihan  tingkat desa dalam keadaan tersegel paling lama  7  (tujuh)  hari  setelah  ujian bakal calon dilaksanakan.
5. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pelaksanaan  ujian  bakal  calon diatur dalam peraturan bupati.
e. Penetapan dan pengumuman calon; Penetapan calon;
1. Bakal  calon  ditetapkan  menjadi calon oleh panitia pemilihan tingkat desa dalam bentuk keputusan.
2. Calon  yang  ditetapkan  paling sedikit 2 (orang) dan paling banyak 5 (lima) orang.
3. Calon  tidak  boleh  mengundurkan diri sebagai calon.
4. Panitia    pemilihan  tingakat  desa mengumumkan calon mengumumkan calon kepada masyarakat baik lisan maupun 5. Tertulis pada ditempat-tempat yang terbuka  sesuai  dengan  kondisi sosial budaya masyarakat
setempat.
6. Dalam  hal  2  (dua)  calon  yang ditetapkan, salah satunya meniggal dunia  sebelum  pencoblosan  maka panitia  pemilihan  tingkat  desa menunda pelaksaan proses pemilihan  dengan  membuat  berita acara dan melaporkan kepada BPD untuk disampaikan kepada Bupati.
7. Dalam  hal  penundaan  pelaksanaan proses  pemilihan,  Bupati  menunda pelaksanaan pemilihan dan dimasukkan pada kelombang berikutnya.
f. Nomor urut calon:
1. Nomor  urut  calon  ditentukan paling  lama  2  (dua)  hari  sebelum kampanye dilaksanakan.
2. Penentuan nomor urut calon dilakukan  dengan  cara  pencabutan nomor  (sistem  undi)  yang  telah disiapkan  oleh  panitia  pemilihan tingkat desa.
3. Tatacara  pelaksanaan  pencabutan nomor  urut  calon  di  tentukan  oleh pantia  pemilihan  tingkat  desa secara terbuka dan tidak memihak.
4. Pelaksanaan  pencabutan  nomor urut  dituangkan  dalam  berita  cara dan  hasilnya  ditetapkan  dengan keputusan panitia pemilihan tingkat desa.
5. Nomor  urut  calon  yang  telah ditetaapkan diumumkan disosialisakan oleh panitia
pemilihan tingkat desa dan masing- masing calon.
g. Pendaftaran  dan  penetapan  daftar pemilih;
1. Yang mempunyai hak untuk memilih adalah: a) Warga Negara Republik Indonesia. b) Bedomisili di desa yang bersangkutan sekurang- kurangnya  6  (enam)  bulan sebelum  disahkannya  daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dan kartu keluarga.
c) Pada  hari  pemungutan  suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah. d) Tidak  sedang  dicabut  hak pilihnya  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  berkekuatan hukum tetap.
e) Tidak  sedang  terganggu  jiwa dan ingatannya.
2. Apabila  terdapat  lebih  dari  satu dokumen yang berbeda menerangkan usia dan/atau tanggal lahir  pemilih  maka  yang  diikuti adalah dokumen yang terbit terdahulu  dan  diterbitkan  oleh instansi resmi.
3. Pemilih  yang  telah  terdaftar  dalam daftar  pemilih  ternyata  tidak  lagi memenuhi  syarat,  tidak  dapat menggunakan hak memilih.
4. Pendaftaran  pemilih  dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat desa dengan  mendatangi  rumah-rumah penduduk untuk mendaftarkan pemilih.
5. Pendaftaran  pemilih  dilaksanakan dengan  mengelompokkan  pemilih
berdasarkan  RT  tempat  tinggal pemilih.
6. Pemilih yang telah terdaftar dimutakhirkan  dan  di  validasi  oleh panitia  pemilihan  tingkat  desa sesuai data penduduk di desa.
7. Pemutakhiran dilakukan berdasarkan pada:
a) Memenuhi  syarat  usia  pemilih, yang sampai pada waktu pelaksanaan  pemungutan  suara sudah berumur  17 (tujuh belas)
tahun. b) Belum  berumur  17  (tujuh belas) tahun, tetapi
sudah/pernah menikah.
c) Telah meninggal dunia.
d) Pindah domisili ke desa lain.
e) Belum terdaftar sebagai penduduk  pada  desa  yang bersangkutan.
f) RT tempat tinggal pemilih.
8. Berdasarkan  daftar  pemilih  panitia peilihan  tingkat  desa  menyusun nama  pemilihan  secara  alfabetis pada masing-masing RT dan menetapkannya sebagai DPS.
9. DPS  diumumkan  paling  lama  3 (tiga)  hari  dengan  ditempelkan pada  tempat-tempat  yang  terbuka agar  dapat  dilihat  dan  dibaca  oleh pemilih  atau masyarakat  setiap  RT yang bersangkutan.
10. Dalam  jangak  waktu  pengumuman pemilih  atau  masyarakat  umum dapat mengusulkan atau menginformasikan  kepada  panitia pemilihan tingkat desa agar dilakukan  perbaikan  pada  DPS dalam hal :
a) Kesalahan penulisan nama atau identitas pemilih lainnya.
b) Pemilih    yang  terdaftar  sudah meninggal dunia.
c) Pemilih sudah tidak berdomisili di desa yang bersangkutan.
d) Pemilih  yang  sudah  nikan dibawah  umur  17  (tujuh  belas) tahun.
e) Pemilih  yang  sudah  terdaftar tetapi  sudah  tidak  memenuhi syarat  sebagai pemilih.
f) Pemilih  yang  terdaftar  pada suatu  RT  bukan  penduduk  RT yang bersangkutan.
11. Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, panitia pemilihan  tingkat  desa  segera mengadakan perbaikan DPS sebagaimana mestinya. 12. Pemilih  yang  belum  terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan  tingkat  desa  secara langsung  atau  melalui  kepala RT/pengurus  rukun  tangga/rukun warga.
13. Pemilih  didaftar  sebagai  pemilih tambahan.
14. Pendaftaran pemilih tambahan dilaksanakan  paling  lama  3  (tiga) hari  sejak  waktu  pengumuman DPS berakhir.
15. Pemilih  tambahan  ditetapkan  oleh panitia pemilihan tingkat desa.
16. Daftar  pemilih  tambahan  yang telah  ditetapkan,  diumumkan  oleh panitia pemiliha tingkat desa dengan  menempelkan  nama-  nama pemilih  pada  tempat-tempat  yang mudah  dilihat  dan  dibaca  oleh masyarakat pada setiap RT.
17. Waktu pengumuman daftar pemilih tambahan, dilaksanakan paling lama  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak berkhirnya jangka waktu pendaftaran pemilih tambahan.
18. Panitia  pemilihan  tingkat  desa menetapkan  dan  mengumumkan DPS  yang  sudah  diperbaiki  dan daftar  pemilih  tambahan  sebagai DPT. 19. DPT diumumkan dengan menempelkan  nama-nama  pemilih pada  tempat-tempat  yang  startegis pada  setiap  RT  untuk  diketahui oleh  masyarakat  pada  RT  yang bersangkutan.
20. Jangka  waktu  pengumuman  DPT paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak ditetapkannya DPT.
21. DPT  tidak  dapat  diubah,  kecuali terdapat  pemilih  yang  meninggal dunia,  maka  panitia  pemilihan tingkat  desa  membutuhkan  catatan pada kolom keterangan dalam DPT dengan tulisan “Meninggal Dunia”.
22. Panitia  pemilihan  tingkat  desa memberikan surat panggilan kepada  pemilih  yang  terdaftar dalam  DPT  dengan  tanda  terima paling  lama  1  (satu)  hari  sebelum hari pemungutan suara.
23. Pemilih  yang  belum  menerima surat  panggilan  dapat  meminta kepada  panitia  pemilihan  tingkat desa  paling  lama  2  (dua)  jam sebelum pemilihan calon dilaksanakan.
24. Apabila  surat  panggilan  hilang, maka  pemilih  dapat  meminta pengganti  dengan  mengisi  blanko yang  disediakan  panitia  pemilihan tingkat desa.
25. Surat panggilan digunakan pemilih untuk  mendapatkan  surat  suara pada  hari  pemungutan  suara  yang telah ditentukan.
26. Dalam  hal  pemilih  yang  telah terdaftar dalam DPT tidak mendapatkan surat panggilan,
pemilih  yang  bersangkutan  dapat mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan Kartu Tanda  Penduduk    dan/atau  Kart
Keluarga yang masih berlaku.
h. Pelaksanaan kampanye calon
1. Kampanye  dilaksanakan  dengan prinsip jujur, terbuka dan bertanggung  jawab  serta  sesuai dengan  kondisi  sosial  budaya masyarakat Desa.
2. Kampanye  dilaksanakan  paling lama  3  (tiga)  hari  dan  berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
3. Setiap  calon  wajib  menyampaikan tim  kampanye  kepada  panitia pemilihan  tingkat  desa  paling lambat  1  (satu)  hari  sebelum kampanye dimulai.
4. Pelaksanaan  kampanye  pada  hari pertama  diselenggarakan  secara terpadu oleh panitia pemilihantingkat desa untuk mendengarkan visi dan misi masing-masing calon.
5. Visi  merupakan  keinginan  yang ingin  diwujudkan  dalam  jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
6. Misi  merupakan  program  yang ingin  dilaksanakan  dalam  rangka mewujudkan visi calon.
7. Tata  cara  pelaksanaan  kampanye ditetapkan  oleh  panitia  pemilihan tingkat  desa  dalam  tata  tertib kampanye.
8. Setiapcalon dapat melakukan
kampanye  dalam  waktu  yang  telah ditentukan, dengan cara:
a) Pertemuan terbatas
b) Tatap muka
c) Dialog
d) Penyebaran  bahan  kampanye kepada umum
e) Pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa f) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. 9. Setiap  calon  wajib  memperhatikan dan  menjaga  etika,  estetika  dalam pelaksanaan kampanye.
10. Pelaksanaan  waktu  dan  tempat kampanye  diatur  secara  adil  dan merata  oleh  Panitia  Pemilihan Tingkat Desa dengan mempertimbangkan  usul  dan  saran para calon. 11. Setiap  calon  dan  pelaksanaan kampanye,  dilarang  melakukan sikap, tindakan dan ucapan, sebagai berikut:
a) Mempersoalkan  dasar  Negara
Pancasila, Pembukaan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c) Menghina  seseorang,  agama, suku,  ras,  golongan,  calon dan/atau calon yang lain
d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat
e) Mengganggu ketertiban umum
f) Mengancam  untuk  melakukan kekerasan  atau  menganjurkan penggunaan  kekerasan  kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon h) Menggunakan fasilitas pemerintah,  tempat  ibadah  dan tempat pendidikan. i) Membawa  atau  menggunakan gambar  dan/atau  atribut  calon lain selain dari gambar dan/atau  atribut  calon  yang bersangkutan
j) Menjanjikan  atau  memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. 12. Selain larangan calon dan pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
a) Kepala Desa
b) Perangkat Desa
c) Anggota  Badan  Permusyaratan Desa.
i. Masa tenang
1. Masa tenang dilakukan paling lama
3  (tiga)  hari  dimulai  setelah berakhirnya waktu kampanye sampai dimulainya hari pemungutan suara.
2. Setiap  calon  atau  tim  kampanye calon  dilarang  melakukan  aktifitas kampanye  atau  kegiatan  dalam bentuk  apapun  dengan  maksud mempengaruhi  atau  mengarahkan pemilih pada masa tenang.
Pada  tahapan  ini  panitia  pemilihan membuka  pendaftaran  bagi  masyarakat yang  ingin  mendaftar  sebagai  bakal  calon Kepala  Desa.  Bakal  Calon  Kepala  Desa harus  melalui  verifikasi  berkas  dan  ujian bakal calon yang telah diatur mekanismenya oleh panitia. Untuk verifikasi  bakal  calon  pani  tia  pemilihan tingkat  desa  diberikan  kepercayaan  untuk menjaring bakal calon dari sisi
kelengkapan  adminstratifnya  apakah  telah sesuai  dengan  persyaratan  atau  belum. Sementara  untuk  ujian  bakal  calon menjadi  calon  menjadi  tanggung  jawab dan diselenggarakan panitia tingkat Kabupaten.  Berikut  nama-nama  bakal calon  yang  telah  dinyatakan  lulus  pada tahap verifikasi berkas.
Tabel 2 Daftar Nama-Nama Bakal Clon Kepala Desa Bandar Agung No Nama Tempat Tanggal Lahir Pendi dikan Peker jaan Agama 1 Slamet Harianto Malang 20-01- 1974 SMA Kepala desa Islam
2 Iwan
Garut 08- 08-1974 SMA Wiras wasta Islam 3 Markum Banyuma s 06-09- 1966 SMA Wiras wasta Islam 4 Martinus Malelak Rote 04- 04-1958 SMA Pende ta Kristen 5 Lukas Mangku Arso Tanggul 18-08- 1960 SMA Karya wan swasta Islam

## Sumber : Dokumen Pemilihan (Berita Acara Penyempurnaan Persyaratan Bakal
Calon Kepala Desa Bandar Agung)
Dari  daftar  bakal  calon  yang  lulus verfikasi  berkas  seperti  yang  terlihat  pada tabel diatas, semua telah lulus ujian seleksi di  kabupaten  yang  diselenggarakan  oleh panitia tingkat kabupaten.
Asumsi  banyak  orang  bahwa dalam  penjaringan  calon  kepala  desa hanya  sebatas  prosedural  semata,  karena tidak mempertimbangkan kompetensi calon,  berbeda  dengan  penjaringan  calon legislatif  ataupun  calon  kepala  daerah yang  betul-betul  dilakukan  penyeleksian sesuai dengan kompetensi mereka. Namun pemahaman  banyak  orang  ternyata  tidak terbukti, ini terlihat di desa Bandar Agung yang  setelah  terpilihnya  sebagai  Kepala Desa  ia  dilaporkan  menggunakan  ijazah palsu, tetapi panitia pemilihan tingkat desa telah  membuktikan  bahwa  ijazah  yang  di
gunakan  itu  telah  dilegalisir  oleh  instansi tersebut,  seperti  yang  di  ungkapkan  oleh Ketua  Panitia  Pemilihan  Tingkat  Desa
Bandar Agung, yaitu:
“dalam
Undang-Undang
itu tentang  persyaratan  calon,  apabila dia  sudah  memiliki  foto  copy ijazah  yang  sudah  dilegalisir  oleh pejabat  yang  berwenang,  maka  itu yang  akan  dikelola.  Apabila  tidak ada  yang  diatur  diperda  otomatis dia  terkendala  di  panitia,  tetapi kesemua  faktor  pendukung  ini  ada semua”.(Hasil  Wawancara  dengan Ketua Panitia)
Dengan  pernyataan  diaatas  bahwa panitia  pemilihan  tingkat  desa  telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedural yang ada, senada yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu:
“kita sebagai panitia hanya menyeleksi  kelengkapan  dari  pada calon yang berkasnya, berkas calon diseleksi apabila ada yang dianggap  tidak  memenuhi  syarat maka kita akan batalkan, tetapi apa yang mereka ajukan semua memenuhi syarat, foto copy ijazahnya  dilegalisasi  oleh  pejabat yang  berwenang,  kemudian  semua kelengkapan-kelengkapan berkasnya  seperti  SKCK  nya  dan keterangan  penduduknya  semua memenuhi syarat, jadi kita loloskan, setelah  ada  laporan setelah dia terpilih dan ketentuannya  bahwa  paling  lama  1 (satu)  bulan  dinyatakan  terpilih harus  dilantik,  kalau  ada  proses hukum  silahkan  diproses  nanti setelah ikrar, kalau memang terbukti diberhentikan, baru
dilakukan  pemilihan  ulang,  tetapi sampai saat ini belum ada pembuktian  bahwa  ijzahnya  itu palsu,  hanya  laporannya  bahwa menggunakan  ijazah  palsu,  tapi setelah  diproses  secara  hukum tidak bisa dibuktikan”(Hasil
Wawancara dengan Sek. Panitia).
3) Tahap Pemungutan Suara
a. Pelaksanaan  pemungutan  suara  dan perhitungan surat suara
1. Waktu, tempat dan peralatan pemungutan suara: a) Pemungutan suara dilaksanakan  pada  hari  tanggal yang  telah  ditentukan  oleh Bupati b) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul  07.00  sampai  dengan 13.00 Waktu Indonesia Barat c) Pemungutan suara dilaksanakan  di  TPS  yang ditentukan  dan  dipersiapkan oleh  Panitia  Pemilihan  Tingkat Desa.
d) TPS  dapat  dibuat  pada  disetiap RT  untuk  penduduk  RT  yang bersangkutan atau 1 (satu) TPS gabungan  RT  atau  lebih  dari  1 (satu)  TPS  gabungan  RT  bagi pemilih  dari  beberapa  RT dengan  menempatkannya  pada lokasi  yang  mudah  dijangkau oleh  pemilih  dari  RT  yang bersangkutan.
e) Peralatan  pemungutan  suara dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten f) Peralatan sudah berada ditempat  pemilihan  sebelum pemungutan suara dilaksanakan. 2. Pelaksanaan Pemungutan Suara
a) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan,  setiap  calon  berhak berada  ditempat  yang  disediakan oleh  Panitia  Pemilihan  Tingkat Desa. b) Dalam  hal  calon  tidak  hadir  dalam pemilihan, digantikan dengan menempelkan  foto  dan  nomor  urut calon pada kursi yang dipersiapkan untuk calon.
c) Setiap  calon  dapat  menugaskan saksi  dengan  surat  mandat  untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan dan perhitungan surat suara. d) Surat mandat saksi calon diserahkan kepada Panitia Pemilihan  Tingkat  Desa  paling lambat  1  (  satu)  hari  sebelum pemungutan suara dilakasanakan.
e) Saksi  calon  berhak  mengajukan pertanyaan, kebertan dan penolakan dalam memberikan persetujuan untuk mewakili kepentingan calon berkaitan dengan  pelaksanaan  pemungutan suara dan perhitungan surat suara.
f) Saksi  calon  ditempatkan  pada tempat  yang  mudah  memantau jalannya pemungutan dan perhitungan surat suara. g) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan kegiatan: 1) Mengundang saksi dan mempersilahkan saksi menempati  tempat  yang  telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
2) Membuka dan pengeluaran
seluruh isi kotak suara 3) Mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan 4) Memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara, dan 5) Menunjukkan kotak suara sebagai  tempat  penyimpanan hasil coblosan. h) Kotak  suara  yang  tela  terbuka  dan dikeluarkan isinya, kembali ditutup, dikunci dan disegel dengan kertas  yang  telah  dibubuhi  cap stempel  Panitia  Pemilihan  Tingkat Desa dalam keadaan kosong setelah meyakinkan kepada
calon/saksi,  pemilih,  BPD,  dan Pengawas. i) Kegiatan Panitia Pemilihan Tingkat  Desa  dibuatkan  berita acara  yang  ditandatangani  oleh Ketua  Panitia  Pemilihan  Tingkat Desa  atau  ketua  TPS  atau  yang mewakili bersama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota  Panitia  Pemilihan  Tingkat Desa,  serta  dapat  ditandatangani oleh saksi dari calon.
j) Selama  pelaksanaan  pemungutan suara  berlangsung,  anak  kunci kotak suara dipegang Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua TPS atau yang mewakili.
k) Pemilih  yang  hadir  diberikan selembar  surat  suara  oleh  Panitia Pemilihan  Tingkat  Desa  melalui pemanggilan  berdasarkan  urutan daftar  hadir  dengan  menyebutkan Dusun Pemilih.
l) Pemilih  memeriksa  atau  meneliti surat  suara  dan  apabila  surat  suara dimaksud  dalam  keadaan  cacat
atau  rusak,  Panitia  Pemilihan Tingkat  Desa  mengganti  dengan surat suara yang baru.
m) Pemilih memberikan  suara  melalui surat  suara  dalam  bilik  suara dengan  menggunakan  alat  yang disediakan  oleh  Panitia  Pemilihan Tingkat Desa.
n) Pemberian  suara  dilakukan  dengan cara  mencoblos  nama,  foto  atau ruang  dalam  kotak  calon  yang terdapat dalam surat suara.
o) Pemilih  yang  keliru  mencoblos surat suara dapat meminta pergantian  surat  suara  setelah menyerahkan  surat  suara  yang keliru  dicoblos  kepada  Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
p) Pergantian  surat  suara  hanya  1 (satu) kali.
q) Surat  suara  yang  telah  tercoblos pemilih memasukannya
r) kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
s) Setiap pemilih tidak dapat diwakili atau dibantu untuk
t) mencoblos  surat  suara  dengan alasan  apapun,  kecuali  cacat  fisik karena atas permintaannya sendiri.
u) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau orang lain yang membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
v) Dalam  hal  pemilih  sakit  atau sedang menjalani hukuman penjara yang  membuatrnya  tidak  dapat mendatangi TPS
dapat memberikan suara pada TPS khusus  berdasarkan  kesepakatan Panitia  Pemilihan  Tingkat  Desa dan seluruh saksi atau calon.
3. Quorum Pemungutan Suara
a) Pemungutan suara dinyatakan quorum  apabila  dihadiri  pemilih yang  menggunakan  hak  pilihnya sekurang-kurangnya  ½  (seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah DPT yang  telah  dutetapkan  Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
b) Apabila  quorum  belum  tercapai, maka  waktu  pemungutan  suara diperpanjang  paling  lama  1  (satu) jam.
c) Apabila  perpanjangan  waktu  telah dilakukan  dan  quorum  belum tercapai,  maka  Panitia  Pemilihan Tingkat  Desa  tetap  melanjutkan penghitungan  suara  dan  hasilnya dinyatakan  sah  serta  dimuat  dalam berita acara pelaksanaan.
4. Penghitungan  Surat  Suara  dan Pengumuman Calon Terpilih
a) Penghitungan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan  Tingkat  Desa  pada  saat berakhirnya  waktu  pemungutan suara.
b) Dalam  hal  pemilihan  dilaksanakan dengan  TPS  gabungan  dusun,
penghitungan surat suara dilaksanakan tersendiri dan terpisah  dengan  masing-masing dusun. c) Penghitungan surat suara dilaksanakan dengan cara: 1) Pantia  Pemilihan  Tingkat  Desa memeriksa keadaan kotak suara serta  membuka  dan  memulai penghitungan surat suara.
2) Setiap  lembar  surat  suara  dari dalam kotak suara diperlihatkan  kepada  saksi  dan diteliti  satu  demi  satu  untuk mengetahui kondisi sur4at suara  dan  suara  yang  diberikan kepada calon.
3) Menyebutkan  nomor  urut  yang tercoblos dalam surat suara dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan  sedemikian  rupa, sehingga  dapat  dilihat  dengan jelas  oleh  semua  saksi  yang
hadir
4) Surat suara yang telah dihitung dimasukkan kedalam kotak suara.
d) Sebelum penghitungan suara dimulai,  Pantia  Pemilihan  Tingkat Desa menghitung secara umum: 1) Jumlah pemilih yang memberikan  suara  berdasarkan salinan  daftar  pemilih  tetap pada TPS yang bersangkutan
2) Jumlah  surat  suara  yang  tidak terpakai.
3) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. e) Perhitungan  surat  suara  harus seslesai di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara dengan disaksikan oleh saksi calon,
BPD, Pengawas dan Warga
Masyarakat.
f) Surat suara dianggap sah apabila:
1) Menggunakan  surat  suara  yang telah ditetapkan
2) Surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat  Desa  atau  ketua  TPS atau  yang  mewakili  masing- masing 3) Tidak terdapat tambahan
tulisan  atau  tanda-tanda  lain selain yang telah ditetapkan
4) Tanda  coblos  hanya  terdapat pada  1(satu)  kotak  segi  empat yang memuat satu calon
5) Tanda  coblos  terdapat  dalam salah  satu  kotak  atau  segi empat  yang  memuat  nomor, foto dan nama calon yang telah
ditentukan 6) Tanda  coblos  lebih  dari  satu, tetapi masih didalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
7) Surat suara tidak rusak dan/atau tidak berubah bentuk 8) Menggunakan  alat  pencobos yang disiapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
g) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidakanya  coblosan  surat  suara, Panitia  Pemilihan  Tingkat  Desa berkewajiban memberikan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dengan saksi-saksi calon. h) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala  Desa  dituangkan  dalam berita acara pemilihan calon.
i) Setelah  perhitungan  suara  selesai,
Panitia  Pemilihan  Tingkat  Desa membuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani  oleh  ketua  dan sekurang-kurangnya  2  (dua)  orang anggota  Panitia  Pemilihan  Tingkat Desa  serta  dapat  ditandatangani oleh saksi atau calon.
j) Berita  acara  dimasukkan  dalam sampul  khusu  yang  disediakan Panitia  Pemilihan  Tingkat  Desa untuk:
1) Sebanyak  1  (satu)  eksemplar diberikan kepada masing- masing  saksi  atau  calon  yang hadir.
2) Sebanyak  1  (satu)  eksamplar disimpan  dalam  kotak  suara
bersama  dengan  surat  suara, dokumen administrasi dan peralatan  pemungutan  suara lainnya 3) Sebanyak  1  (satu)  eksamplar ditempelkan pada tempat umum.
k) Panitia pemilhan menyerahkan berita  acaraa  hasil  penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara  kepada  BPD  segera  setelah selesai penghitungan suara.
l) Perlengkapan  pemungutan  suara dan  penghitungan  suara  di  TPS, disimpan dikantor Desa atau ditempat  lai  n  yang  terjamin keamanannya. b. Pengumuman Penetapan Calon Terpilih Secara Lisan 1. Penetapan calon terpilih a) Calon Kepala Desa yang memperoleh  suara  terbanyak  dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
b) Dalam  hal  jumlah  calon  Kepala Desa  terpilih  yang  memperleh suara  terbanyak  sama  lebih  dari  1 (satu),  calon  terpilih  ditetapkan berdasarkan  suara  terbanyak  pada TPS dengn jumlah pemilih terbanyak.
c) Dalam  hal  jumlah  calon  terpilih yang  memperoleh  suara  terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada  Desa  dengan  TPD  hanya  1 (satu),  calon  terpilih  ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
d) Dalam  hal  jumlah  calon  terpilih yang  memperoleh  suara  terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon
pada  dusun  yang  sama  dengan  1 (satu)  TPS atau lebih dari 1 (satu) TPS  maka  calon  terpilih  adalah calon yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
e) Dalam hal tingkat pendidikan sama maka  calon  terpilih  adalah  calon yang  memperoleh  nilai  tertinggi berdasarkan  hasil  ujian  bakal calon.
2. Pelaporan dan Pengesahan
a) Pantia  Pemilihan  Tingkat  Desa melaporkan  calon  terpilih  kepada BPD  dengan  tembusan  kepada Camat  palign  lama  7  (tujuh)  hari setelah pemungutan suara.
b) BPD  melaporkan  calon  terpilih kepada  Bupati  melalui  Camat paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah menerima  laporan  dari  Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
c) Laporan  BPD  sekaligus  sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih menjadi  Kepala  Desa,  kepada Bupati.
d) Pengesahan dan pengangkatan Kepala  Desa  ditetapkan  dalam bentuk keputusan Bupati.
e) Keputusan  diterbitkan  paling  lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
Pemberian  suara  dalam  pemilu merupakan wujud partisipasi dalam politik,  kegiatan  ini  tidak  sekedar  hanya pemilihan  memberikan  suaranya  namun sebelumnya  terdapat  rangkaian  proses mengapa  seseorang  memutuskan  untuk berangkat ke TPS atau tidak. Pada tahapan ini, mekanisme pemungutan suara dilaksanakan dan diatur di tempat pemungutan suara (TPS). Pemungutan dan perhitungan  suara  adalah  peristiwa  paling menentukan  apakah  calon  terpilih  sebagai
Kepala  Desa  ataupun  gagal  bedasarkan suara yang diberikan oleh masyarakat desa yang mempunyai hak pilih. Untuk menilai sejauh  mana  keberhasilan  pelaksanaan pemungutan  hingga  perhitungan  suara dapat  dilihat  dari  kondisi  TPS  yang  baik dan aman, pemungutan suara dilaksanakan dengan  aman  dan  tertib  serta  perhitungan suara  dilaksanakan  secara  terbuka  dan jujur,  juga  tingkat  partisipasi  masyarakat tinggi.
Menurut  Kepala  Desa  terpilih Bandar Agung Slamet Harianto mengungkapkan bahwa :
“Pelaksanaan  pilkades  menurut saya  sudah  bagus  tidak  ada  yang ditemukan  kecurangan,  semuanya berjalan  sesuai  dengan  aturan, semua  itu  karena  kesiapan  panitia pemilihan, dan saya melihat antusias masyarakat untuk memilih Kepala Desa sasuai dengan hatinya tidak  ada  introfensi  dari  pihak manapun, sehingga pemilihan kemarin sudah saya anggap demokratis.”(Hasil wawancara dengan Kades).
Pernyataan  kepala  desa  terpilih melihat bahwa masyarakat sudah mengenal  yang  namanya  berdemokrasi. Msyarakat  kemudian  mulai  sadar  dengan memilih  pemimpin  mereka  sesuai  dengan hati  nuraninya,  tanpa  harus  tertekan  oleh kelompok  tertentu.  Hal  yang  sama  juga dikatakan  oleh  tokoh  masyarakat,  yang mengemukakan bahwa:
“Proses pemungutan suara berjalan dengan  lancar  sesuai  apa  yang telah diaturkan, masyarakat berbondong-bondong  datang  ke TPS  sampai  pas  pukul  12  hampir semua  memberikan  hak  suaranya
sekitar  800-an  yang  hadir”(Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat). Selain dari pelaksanaan
pemungutan suara di TPS berjalan dengan aman  dan  tertib.  Salah  satu  indikator demokratis  tidaknya  pemilihan  adalah netralitas  dari  panitia  pemilihan,  dilihat dari  bagaimana  mereka  menjalankan fungsinya  sesuai  dengan  aturan.  Sehingga segala  bentuk  dokumen  pemilihan  harus ditransparankan ke wajib
pilih. Pelaksanaan  Pilkadesa  di  Desa  Bandar Agung  sendiri  berdasarkan  kalkulasi  dari panitia  pemungutan  suara  di  TPS  telah didapatkan wajib pilih yang menggunakan hak  pilihnya  dengan  rincian  surat  suara sebagai berikut:
Tabel 3
Hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Kepala Desa Bandar Agung Jumlah  pemilih  dalam  daftar pemilih tetap 797 Jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih 553 Jumlah pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih 244 Jumlah surat suara 900 Surat suara yang diberikan kepada pemilih 625 Jumlah surat suara yang dimasukan ke kotak suara 960 Jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah 152 Jumlah surat suara yang dinyatakan sah 808 Sumber  :  Dokumen  Pemilihan  (Berita
Acara  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala Desa Bandar Agung)
Dari  rincian  surat  suara  tersebut kemudian  diumumkan  langsung  ditempat
pemungutan  suara  dengan  disaksikan  oleh calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan saksi,  serta  warga  masyarakat  ditempat pemilihan.
Berdasarkan  tabel  diatas  dari  hasil perhitungan  suara  sah,  masing-masing calon memperoleh suara sebagai berikut :
Tabel 4
Perolehan Suara Masing-Masing Calon Kepala Desa Bandar Agung No Nama Calon Jumlah Suara 1 Slamet Harianto 286 2 Iwan 103 3 Markum 135 4 Martinus Malelak 87 5 Lukas Mangku Arso 197 Jumlah 808 Sumber  :  Dokumen  Pemilihan  (Berita
Acara  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala Desa Benteng Tellue)
Dari hasil perolehan suara merujuk pada  hasil  suara  terbanyak,  pemilihan Kepala Desa Benteng Tellue dimenangkan oleh  calon  nomor  urut  satu  (1),  denga perolehan  286  suara.  Jika  dihitung  dari jumlah  surat  suara  yang  dinyatakan  sah 808  suara  berarti  dukungan  masyarakat Bandar Agung yang memilih calon nomor urut  satu  sekitar  35,39%.  Sementara tingkat  partisipasi  masyarakat  atau  yang menggunakan  hak  pilih  terhitung  dari daftar  pemilih  tetap  berarti  partisipasi masyarakat  sekitar  98,6%.  Angka  ini sudah cukup mapan jika dibenturkan pada kesadaran  masyarakaat  dalam  memilih pemimpin  mereka,  serta  kompetisi  antar calon yang berjalan tertib.
Hasil  pemilihan  ini  berarti  Desa Bandar  Agung  telah  memiliki  nahkoda baru dalam menjalankan roda pemerintahan.  Jika  pra  pemilihan  hingga
hari  pemungutan  suara  iklim  kompetisi antar  calon  sangat  terasa,  dan  yang ditakutkan  adalah,  masyarakat  kemudian akan  terpecah  dalam  beberapa  kelompok pasca  pemilihan  karena  fantisme  mereka akan  calonnya  masing-masing.  Tetapi wajah  berbeda  diperlihatkan  oleh  Desa Bandar  Agung  yang  menanggapi  sangat dewasa  hasil  pemilihan,  dibuktikan  dari hal  -hal  yang  ditakutkan  seperti  akan  ada sekat-sekat  antar  kelompok  masyarakat nyatanya  tidak  terjadi.  Seperti  yang ungkapakan  oleh  Kepala  Desa  terpilih Slamet Harianto mengatakan bahwa:
“dari  pemilihan  kemarin  saya  anggap berhasil, karen pasca pemilihan masyarakat
menerima hasil
pemungutan suara, begitu pula dengan  calon  lain,  dengan  basis memiliki  suara  di  RT  lain,  dan  tidak menyaka bahwa di RT tersebut sangat ramah”  (Hasil  wawancara  dengan Kades)
Hal senada juga dikatan oleh calon yang tidak terpilih Markum, menerangkan bahwa :
“Dalam pelaksanaan pemilihan kemarin  saya  menganggap  itu  sebuah berhasil,  melihat  antusias  masyarakat menerima  hasil  pemilihan,  dan  saya sebagai  calon  yang  tidak  terpilihpun menerima hasil yang diberikan, karena berkat ketidak adanya kecurangan,  dan  transparansi  dari panitia,  mau  tidak  mau  saya  harus terima.”  (Hasil  wawancara  dengan calon Kades)
Dari  hasil  pemilihan  di  Desa
Bandar Agung
memperlihatkan kedewasaan para calon dan pemilih. Calon yang kalah betul -betul mengakui kekalahannya dan masyarakat yang
calonnya  tidak  terpilih  juga  sadar  bahwa dalam  kompetisi  ada  menang  dan  ada kalah,  sehingga  hasil  pemilihan  tidak membuat masyarakat untuk tidak mengakui  Kepala  Desa  terpilih.  Pasca pemilihanpun  masyarakat  sudah  tidak adanya  kelompok  dari  masing-masing calon  dan  segera  melebur  kembali  dalam membangun Desa mereka.
Panitia pemilhan tingkat desa telah melakukan  verifikasi  berkas  terhadap kepala  desa  Bandar  Agung  sesuai  dengan yang  diatur  dalam  peraturan  tentang persyaratan  calon,  dimana  apabila  ia  telah memiliki  foto  copy  ijazah  yang  sudah dilegalisir  oleh  pejabat  yang  berwenang, maka  panitia  pemilihan  tingkat  desa  akan mengelola  berkas  kepala  desa  tesebut, karena dianggap telah memenuhi persyaratan.  Apabila  hal  tersebut  tidak diatur  di  dalam  peraturan  maka  ia  akan terkendala  di  pantia  pemilihan  tingkat desa.
Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan  Pilkades  Di  Desa  Bandar Agung Selama Pelaksanaan pemilihan Kepala  Desa  serentak  tentunya  banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut  tentunya  akan  mempengaruhi keberlangsungan  pemilihan  mulai  dari tahapan  awal  hingga  ditetapkannya  calon terpilih. Dalam melahirkan pemilihan yang demokratis tidak serta merta terjadi begitu saja  tetapi  ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhinya.  Adapun  faktor-faktor yang  mempengaruhinya  adalah  sebagai berikut:
a) Ketidakjelasan persyaratan calon Dalam  menentukan  persyaratan
kedepannya  harus  di  perjelas  lagi  baik ijazah  apakah  wajib  harus  dilegalisir  oleh pejabat  yang  berwenang.  Panitia  dapat
menjelaskan  persyaratan  secara  rinci  agar para  calon  kades  dapat  mempersiapakan syaratnya  yang  diperlukan,  jangka  waktu penerimaan  dapat  dipertimbangkan  juga agar  dalam  persiapan  berkas  dapat mendapatkan waktu yang cukup.
b) Kurang  telitinya  panitia  pemelihan tingkat  desa  dalam  memverifikasi berkas calon.
Kurang  telitinya  panitia  pemelihan tingkat  desa  dalam  memverifikasi  berkas calon  sehingga  terjadi  penggunaan  ijazah palsu  dapat  menjadi  persolan  dikemudian hari,  panitia  agar  lebik  selektif  dalam memverifikasi  berkas  yang  masuk  kepada panitia.  Karena  dalam  pemilihanlah  kita bisa  melahirkan  seorang  pemimpin  yang betul-betul pemimpin yang dapat membangun  desanya  menuju  lebih  baik lagi,  serta  mensejahterahkan  rakyatnya yang jujur dan adil.
Solusi dalam hal
ini Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Desa serentak  yaitu  adanya  tim  independen, yang  terlepas  dari  pemerintah  daerah  dan terlepas  dari  pemerintah  desa  maupun pemerintah  Kabupaten.  Seperti  KPU (Komisi  Pemilihan  Umum),  ada  baiknya kepala  desa  diberikan  kepada  KPU (Komisi  Pemilihan  Umum,  karena  ia memiliki  Kepanitiaan  sendiri  dan  lebih berpengalaman  dalam  pemilihan,  serta KPU  (Komisi  Pemilihan  Umum)  lebih independen dalam pelaksanaannya, sehingga  dalam  pelaksanaan  pemilihan lebih baik lagi.

## Kesimpulan
1. Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa Serentak  di  Desa  Bandar  Agung dimulai dari tahapan Persiapan, Pencalonan  hingga  pemungutan  suara dapat  penulis  simpulkan  bahwa  telah berjalan  sesuai  dengan  prosedur  tetapi
harus lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan calon  yang  meliputi  verifikasi  dan klarifikasi  kelengkapan  dan  keabsahan administrasi pencalonan Pada tahapan persiapan panitia pemilihan telah dimusyawarakan
bersama  seluruh  elemen  desa.  Pada tahap  pencalonan  panitia  membuka peluang  bagi  seluruh  masyarakat  yang telah memenuhi syarat serta melakukan penjaringan verifikasi berkas dan ujian tertulis. Pada tahapan pemungutan  suara  berjalan  dengan aman dan lancar serta masyarakat yang menggunaka  hak  suaranya  ±98,6%. Angka  yang  baik  jika  diukur  dari tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam memilih pemimpin Desa.
2. Adapun  Faktor  yang  mempengaruhi jalannya pelaksanaan
Pemilihan
Kepala Desa serentak adalah Pertama, ketidak  jelasan  tentang  persyaratan ijazah  bagi  calon. Kedua ,  Kurang telitinya panitia pemelihan tingkat desa dalam memverifikasi berkas calon.

## Referensi
Budiardjo,  Miriam.  2010. Dasar-Dasar Ilmu  Poltik .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Daniel  Sparringga.  2009. Politik  dan Pemerintahan Indonesia: Demokrasi,  Perkembangan  Sejarah Konsep  dan  Praktiknya .  MIPI.
Jakarta. Djam’an,  Aan  Komariah,  2011. Metode Penelitian Kualitatif . Penerbit Alfabeta. Bandung. Irawan Soehartono. 2011. Metode
Penelitian  Sosial:  Suatu  Teknik Peneltitan  Bidang  Kesejahteraan
Sosial  dan  Ilmu  Sosial  Laninnya . Remaja Rosdakarya. Bandung.
Joko  Subagyo.  2011. Metode  Penelitian: Dalam  Teori  dan  Pra ktek.  Rineka
Cipta. Jakarta. Mohammad Mahfud MD. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia:  Studi  tentang  Interaksi Poltik dan Kehidupan Ketatanegaraan . Rineka Cipta.
Jakarta.
Mufti,  Muslim  &  Didah,  Durrotun.  2013.
Teori-Teori  Demokrasi. Bandung: Pustaka Setia,.. Ni’matul  Huda.  2011. Ilmu  Negara. Rajawali Pers. Jakarta. Sartono  Sahlan  dan  Awaludin  Marwan. 2012. Nasib  Demokrasi  Lokal  di negeri Barbar. Thafa Media.
Yogyakarta.
Subekhi, Akhmad dan Jauhar Mohammad. 2012. Pengantar  Manajemen
Sumber  Daya  Manusia  (MSDM).
Jakarta:  Prestasi  Pustakarya  Jakarta
Indonesia.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .
Alfabeta. Bandung.
Widjaja,  Haw.  2005. Otonomi  Desa Merupakan  Otonomi  yang  Asli  dan
Bulat . Jakarta:Raja Grafindo.
Gulo.  2010. Metodologi  Penelitian .  PT Gramedia. Jakarta. Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2014 Tentang Pelaksanaan UndangUndang  Nomor  6  Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.