## PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BEKASI
Waluyo Zulfikar 1
1) Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Nurtanio Bandung, Indonesia

## Abstrak
Permasalahan  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  di Kabupaten Bekasi harus diselenggarakan secara baik kepada masyarakat. namun pada penerapannya, penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Bekasi masih belum berjalan  dengan  baik,  Kondisi  tersebut  justru  menjauhkan  konsep  Perizinan  dari konsep  ideal,  Aturan  baku  mengenai  kelembagaan  dan  wewenang  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  yang  belum  jelas  menjadi pemicu  berbagai  permasalahan  dalam  proses  pengurusan  izin  usaha  yang  ada  di Kabupaten  Bekasi.  Peneliti  melakukan  analisis  secara  mendalam  dengan menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif  dimana  hasil  penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  diperlukan  upaya  pembenahan  dan  perbaikan  pelayanan perizinan  dan  non  perizinan  di  Kabupaten  Bekasi  yang  terbagi  berdasarkan beberapa  rangkaian  prioritas  pilihan.  Penetapan  prioritas  pilihan  berdasarkan parameter kedalaman upaya penyelesaian, lamanya waktu penanganan permasalahaan  dan  kesiapan  SDM  Pelaksana  kebijakan,  program  dan  kegiatan pemerintahaan  yang  ada  di  Kabupaten  Bekasi.  Kesalahan  dalam  penafsiran regulasi  nasional    terkait  dengan  kebijakan  perizinan  dan  non  perizinan  akan berdampak  pada  ketidakjelasan  terhadap  fungsi  dari  adanya  izin.  Fungsi  yang sama  diatur  dalam  regulasi  yang  berbeda  sehingga  terjadi over  regulated .  Perlu pembenahan  terhadap  kebijakan  perizinan  dan  non  perizinan,  dimana berdasarkan  hasil  kajian  ini  masih  banyak  izin  yang  terlahir  karena  diskresi pemerintah daerah, atau terlahir dalam praktek sehari-hari berpemerintahan.
Kata Kunci : Perizinan, Non Perizinan, Kabupaten Bekasi

## Abstract
The  problem  of  this  research  is  explore  licensing  dan  non-licecensing  policy services  in  Bekasi  Regency.  That  must  be  carried  out  properly  to  the  community. but in practice, the implementation of licensing in Bekasi Regency is still not going well,  this  condition  actually  keeps  the  concept  of  licensing  away  from  the  ideal concept,  standard  rules  regarding  the  institution  and  authority  of  the  Investment Agency  and  One  Stop  Integrated  Service  which  are  not  yet  clear  have  triggered various  problems  in  the  permit  processing  process.  existing  businesses  in  Bekasi Regency.  The  researcher  conducted  an  in-depth  analysis  using  a  qualitative descriptive  analysis  method  where  the  results  of  this  study concluded  that efforts to  improve  and  improve  licensing  and  non-licensing  services  in  Bekasi  Regency were  divided  based  on  several  series  of  priority  choices.  Determination  of  priority options  based  on  parameters  of  depth  of  resolution  efforts,  length  of  time  for problem handling and readiness of human resources executing policies, programs and  government  activities  in  Bekasi  Regency.  Errors  in  the  interpretation  of national regulations related to licensing and non-licensing policies will result in the unclear function of permits. The same function is regulated in different regulations so  that  it  is  over  regulated.  It  is  necessary  to  improve  the  licensing  and  non- licensing  policies,  where  based  on  the  results  of  this  study  there  are  still  many
permits  that  were  born  because  of  the  discretion  of  the  regional  government,  or were born in the daily practice of governing.
Keywords : Licensing, Non-Licensing, Bekasi Regency

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia  yang  didasarkan  pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  pada  tahun  2014  telah  disempurnakan menjadi  UU  No.  23  Tahun  2014  dan  disempurnakan  kembali  dengan  UU No.  9  Tahun  2015.  Hal  ini  merupakan  landasan  bagi  pemerintah  daerah dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  di  seluruh  wilayah  nusantara. Otonomi  Daerah  menciptakan  ruang  gerak  yang  lebih  bebas  dalam membuat  kebijakan  dan  peraturan  daerah  yang  melibatkan  pihak-pihak terkait  yang  sesuai  dengan  pemahaman  dan  kebutuhan  masyarakat masing-masing daerah tersebut. Dengan otonomi daerah diharapkan terjadi peningkatan  pelayanan  publik  sekaligus  memperbaiki  kesejahteraan  hidup masyarakat.
Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mulai banyak dilakukan oleh daerah-daerah saat ini tidak terlepas  dari  peluang  yang  diberikan  oleh  UU  Otonomi  Daerah  tersebut. Prinsip-prinsip  good  governance  yaitu  transparansi,  partisipasi,  efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, tatanan hukum yang baik (rule of  law),  ketanggapan,  equity,  dan  visi  strategis  merupakan  prinsip-prinsip yang  harus  dicapai  dalam  pelaksanaan good  governance .  Dari  beberapa daerah  yang  telah  lebih  dahulu  melaksanakan  praktek-praktek  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  diperoleh  hasil  bahwa  praktek-praktek  good governance  yang  dilaksanakan  secara  nyata  mampu  menciptakan  sistem pemerintahan  yang  lebih  bersih  dan  akuntabel,  sistem  pelayanan  kepada masyarakat  yang  lebih  baik  dan  bahkan  di  beberapa  daerah  mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Kondisi  pelayanan  publik  di  Indonesia  masih  diwarnai  oleh prosedur yang berbelit-belit, akses yang sulit, biaya yang tidak transparan, waktu  penyelesaian  yang  tidak  jelas  dan  banyaknya  praktek  pungutan  liar dan  suap.  Dengan  otonomi  daerah,  sudah  seharusnya  pemerintah  daerah lebih  memperhatikan  kualitas  pelayanan  publiknya.  Bagi  daerah  yang sudah  melaksanakan  praktek-praktek  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik, pelayanan  publik  merupakan  salah  satu  fokus  perhatian  pemerintah daerah.
Dalam  praktek good  governance ,  pelayanan  publik  perizinan  dan non  perizinan  merupakan  wujud  pelayanan  pemerintah  daerah  kepada masyarakatnya.  Dalam  hal  ini  birokrat  pemerintah  harus  menunjukkan bahwa  mereka  adalah  pelayan  masyarakat  sehingga  masyarakat  dalam melakukan urusannya merasa dilayani dan dipermudah. Masyarakat harus diberi  kesempatan  dan  peluang  untuk  mendapatkan  informasi  yang  benar dari pelayanan perijinan dan non perijinan yang diberikan. Oleh karena itu pemerintah  daerah  harus  transparan  dalam  menginformasikan  syarat, prosedur,  biaya  dan  waktu  penyelesaian  setiap  jenis  perijinan  dan  non perijinan yang akan diurus oleh masyarakat.
Kabupaten  Bekasi  merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang berdekatan  dengan  Ibukota  Jakarta  sebagai  pusat  pemerintahan  nasional. Memiliki  batas  wilayah  sebelah  barat  berbatasan  langsung  dengan  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  dan  Kota  Bekasi,  di  wilayah  utara  berbatasan dengan  laut  Jawa,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  kabupaten  Bogor, sedangkan  di  wilayah  Timur  perbatasan  Kabupaten  bekasi  adalah  dengan Kabupaten  Karawang.  Kabupaten  Bekasi  memiliki  letak  geografis  pada posisi  1060  48’  28” –  1070  27’  29”  Bujur  Timur  dan  050  54’  50”  –  060  29’ 15”  Lintang  Selatan.Topografinya  terbagi  atas  dua  bagian  yaitu  dataran rendah  yang  meliputi  sebagian  wilayah  bagian  utara  dan  dataran bergelombang di wilayah bagian selatan, ketinggian lokasi terletak diantara 6  –  115  meter  dan  kemiringan  0-250  meter.  Kabupaten  Bekasi  sebagai salah  satu  kabupaten  bagian  dari  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat,  secara administratif  terdiri  dari  23  Kecamatan,  5  Kelurahan  dan  182  desadengan
luas wilayah 127.388 Ha atau sebesar 3,43% persen dari luas Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas daratan 3.710.061,32 ha.
Kabupaten  Bekasi  merupakan  daerah  dengan  kawasan  industri terbesar  di  Asia  Tenggara,  dimana  terdapat  16  kawasan  industri  dengan luasan  lahan  yang  relatif  besar.  Selain  itu,  terdapat  pula  tujuh  zona  atau kawasan industri besar berskala internasional, sejalan dengan hal tersebut, permasalahan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bekasi  harus  diselenggarakan  secara  baik  kepada  masyarakat. Penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  secara  terpadu  di  Kabupaten  Bekasi secara  kelembagaan  sudah  menjadi  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Bekasi, namun  pada  penerapannya,  penyelenggaraan  perizinan  di  Kabupaten Bekasi  masih  belum  berjalan  dengan  baik,  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Bekasi  saat  ini  hanya  bertindak sebatas  tempat  penerimaan  dokumen  saja  sedangkan  proses  pengurusan izin  masih  dikelola  oleh  masing-masing  Perangkat  Daerah  Teknis.  Kondisi tersebut  justru  menjauhkan  konsep  Perizinan  dari  konsep  ideal,  dimana seharusnya  proses  pengurusan  perizinan  sejak  pengajuan  berkas permohonan  hingga  penerbitan  izin  terintegrasi  dalam  satu  lembaga  yaitu Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu.  Aturan  baku mengenai  kelembagaan  dan  wewenang  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  yang  belum  jelas  menimbulkan  berbagai permasalahan dalam proses pengurusan izin usaha.
Sejalan  dengan  dinamika  pemerintahan  yang  terjadi,  pengaturan penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  di  Kabupaten Bekasi  didasarkan  pada  Peraturan  Bupati  Nomor  98  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Perizinan,  Nonperizinan  dan  Pelimpahan Kewenangan  Untuk  Menangani  Sebagian  Urusan  Otonomi  Daerah  Di Kabupaten  Bekasi.  Sebagaimana  telah  diubah  melalui  Peraturan  Bupati Nomo  35  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Perizinan, Nonperizinan  dan  Pelimpahan  Kewenangan  Untuk  Menangani  Sebagian Urusan  Otonomi  Daerah  Di  Kabupaten  Bekasi.  Pada  peraturan  ini  secara
terang  dibedakan  antara  perizinan  dan  nonperizinan  untuk  kelancaran penyelenggaraan  pemerintahan  sesuai  dengan  kebutuhan  serta  potensi daerah.
Secara  eksisting  Kabupaten  Bekasi  memiliki  191  jenis  perizinan dan  74  jenis  non  perizinan  yang  tentunya  menjadi  objek  Penelitian  yang perlu  dianalisa  dalam  penelitian  ini.  Adapun  yang  menjadi  latar  belakang masalah  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  ini  adalah  pertama,  Kabupaten Bekasi  merupakan  daerah  industri  yang  memiliki  industri  terbanyak dibandingkan  dengan  kabupaten  atau  kota  lainnya;  kedua,  permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi harus diselenggarakan secara baik kepada masyarakat; ketiga, Penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  secara  terpadu  di  Kabupaten  Bekasi secara  kelembagaan  sudah  menjadi  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Bekasi, namun  pada  penerapannya,  penyelenggaraan  perizinan  di  Kabupaten Bekasi  masih  belum  berjalan  dengan  baik,  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Bekasi  saat  ini  hanya  bertindak sebatas  tempat  penerimaan  dokumen  saja  sedangkan  proses  pengurusan izin masih dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah Teknis; Keempat, aturan  baku  mengenai  kelembagaan  dan  wewenang  Dinas  Penanaman Modal.  Karena  itu  Penelitian  ini  difokuskan  mengenai  Penelitian  mengenai penyelenggaraan  perizinan  dan  nonperizinan  di  Kabupaten  Bekasi  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu dapat memberikan gambaran Output/Keluaran  Hasil  Pemetaan  Permasalahan  Perizinan  dan  Non Perizinan  yang  sudah  berjalan  dan  merumuskan  langkah  stategis  yang akan  dlaksanakan  dalam  Proses  Integrasi  Sistem  Perizinan  dan  Non Perizinan  di  Kabupaten  Bekasi  sehingga  Penyelenggaraan  Perizinan  di Kabupaten Bekasi berjalan secara ideal.

## METODE PENELITIAN
Metodologi  yang  akan  digunakan  untuk  menganalisa  permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bekasi menggunakan pendekatan  analisa  deskriptif.  Dilihat  dari  permasalahan  yang  menjadi fenomena  dalam  penelitian  ini,  dituntut  untuk  mampu  merumuskan rekomendasi  sebagai  bahan  penyusunan  dokumen  kebijakan  dalam penyelenggaraan  perizinan  dan  non  perizinan  di  Kabupaten  Bekasi. Diharapkan dengan pendekatan analisa deskriptif dapat melahirkan output Penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  tertuang  didalam  kerangka  acuan  kerja,  Penelitian  ini bertujuan  untuk  pemetaan  permasalahan  perizinan  yang  sudah  berjalan dan  mengambil  langkah  stategis  yang  akan  dilaksanakan  dalam  proses integrasi sistem perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bekasi, sehingga Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Bekasi berjalan secara ideal sesuai dengan  standar  pelayanan  publik  dengan  proses  yang  cepat,  tepat  dan biaya murah.
Dengan lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahaan  daerah,  sebagaimana  telah  dirubah  beberapa  kali,  dan terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah  mengarah  pada  efisiensi  penyelenggaraan  urusan  pemerintahaan. Dengan  lahirnya  Undang-Undang  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah  berdampak  pada  pembagian  kewenangan  setiap  urusan  dan  sub- urusan yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Penelitian ini menganalisa berbagai aspek yang ada kaitannya dengan pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  di  Kabupaten  Bekasi.  Analisa dilakukan  secara  mendalam  dan  menghasilkan  deskripsi  kondisi  eksisting pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  di  Kabupaten  Bekasi  sebagaimana telah  disampaikan  pada  bab-bab  sebelumnya,  Secara  umum  pelayanan
perizinan  dan  non  perizinan  yang  ada  di  Kabupaten  Bekasi  seluruhnya berjumlah  265  jenis,  terdiri  dari  191  izin  dan  74  non  perizinan.  Tim menganalisa  seluruh  data  yang  ada,  baik  data  primer  maupun  data sekunder  dalam  Penelitian  ini.  Data  yang  ada  kemudian  difilter berdasarkan urgensi dan tingkat relevansi terhadap kondisi eksisting fokus dan  lokus  Penelitian  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  di  Kabupaten Bekasi.  Dengan  menggunakan  metode  analisa  deskriptif  dan  berbagai instrumen  analisa  kebijakan  publik  menghasilkan  beragam  parameter instrumen  yang  menjadi  pisau  analisa  dalam  Penelitian  ini.  Adapun simpulan didalam laporan antara ini yaitu sebagai berikut:
Tumpang tindih kebijakan dan aturan perundang-undangan yang ada di  pemerintah  pusat  menimbulkan  permasalahan  tersendiri  dalam  ruang lingkup  urusan  pemerintahaan  yang  ada  di  Kabupaten  Bekasi.  Sejak diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2017  tentang Pemerintah  Daerah  sebagai  pengganti  Undang  Undang  No  32  Tahun  2004 berdampak  pada  banyaknya  urusan  pemerintahan  di  Kabupaten  Bekasi yang harus dibenahi. Hal ini pula yang menyebabkan jumlah izin yang ada di Kabupaten Bekasi terus meningkat jumlahnya, sebagaimana dikemukakan di awal bahwa jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten bekasi seluruhnya  berjumlah 191 izin dan 74 non perizinan. Banyak  sekali  aturan  dan  kebijakan  pemerintah  Kabupaten  bekasi  yang masih  mengacu  pada  Kepada  Peraturan  perundang-undangan  yang  lama. Hal ini pada akhirnya berdampak pada banyaknya jumlah izin yang ada di Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan  analisa  perbandingan  pelayanan  perizinan  dan  non perizinan  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat.  Tim  menganalisa  berdasarkan banyaknya  jumlah  izin  dan  non  perizinan  yang  ada  di  setiap kota/kabupaten  yang  ada  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat.  Hasilnya, Kabupaten  Bekasi menempati  urutan  teratas  dengan  jumlah  jenis  izin  dan non  perizinan  seluruhnya  yaitu  265  jenis  izin.  Disusul  Kabupaten  Bogor sejumlah  136  jenis  perizinan,  Kabupaten  Karawang  131  jenis  perizinan, Kabupaten  Garut  128  jenis  perizinan,  Kabupaten  Ciamis  109  jenis
perizinan  dan  seterusnya.  Kota  Bekasi  menempati  jumlah  paling  sedikit untuk pelayanan perizinan yang dilayani yaitu hanya sejumlah 39 perizinan dan non perizinan.
Dengan  adanya  surat  edaran  menteri  perdagangan  tentang pencabutan  izin  HO.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2017  Tentang  Pencabutan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Penetapan Izin  Gangguan  Di  Daerah  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  Tahun  2009 Tentang  Pedoman  Penetapan  Izin  Gangguan  Di  Daerah.  Pertimbangan Permendagri  ini  adalah  bahwa  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27 Tahun  2009  tentang  Pedoman  Penetapan  Izin  Gangguan  di  Daerah sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  Pedoman Penetapan  Izin  Gangguan  di  Daerah  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu dicabut. Dengan demikian disebutkan dalam  Pasal  1  bahwa  Pada  saat  Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  Pedoman Penetapan  Izin  Gangguan  di  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  Tahun 2009  tentang  Pedoman  Penetapan  Izin  Gangguan  di  Daerah  dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku.
Dengan  adanya  surat  edaran  menteri  perdagangan  tentang penghapusan  perpanjangan  SIUP.  Menurut  Permendag  Nomor  07/M- DAG/2/2017  bahwa  dalam  rangka  mendukung  kemudahan  berusaha  di bidang  perdagangan,  perlu  menghapus  kewajiban  pendaftaran  ulang  surat izin  usaha  perdagangan  sebagaimana  diatur  oleh  Permendag  No.  36/M- DAG/Per/9/2007  tentang  penerbitan  surat  izin  usaha  perdagangan
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Permendag  No. 39/M-DAG/Per/12/2011  tentang  perubahan  kedua  atas  Permendag  No 36/M-DAG/Per/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
Ketentuan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 07/M- DAG/2/2017  mengatur  pula  bahwa  SIUP  berlaku  selama  perusahaan perdagangan  menjalankan  kegiatan  usaha.  Selain  itu,  dalam  pasa  16 bahwa setiap perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, perubahan dan / atau pergantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi.
Dengan  adanya  surat  edaran  menteri  perdagangan  tentang penghapusan perpanjangan TDP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor  08/M-DAG/Per/2/2017  perubahan  kedua  atas Permendag No. 37/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran  Perusahaan.  Pertimbangan  aturan  ini  yaitu  dalam  rangka mendukung  kemudahan  berusaha  bagi  pelaku  usaha  di  bidang perdagangan,  sehingga  perlu  mengubah  beberapa  ketentuan  mengenai kewajiban  pembaharuan  Tanda  Daftar  Perusahaan.  Di  dalam  Pasal  9a disebutkan  bahwa  1)    Bagi  perusahaan  yang  akan  memperbaharui  TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala KKP Kabupaten/Kota/Kotamadya  mengenai  berakhirnya  masa  berlaku  TDP dengan melampirkan TDP yang lama.2), Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  secara  manual  atau elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VA yang merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  peraturan  ini.  3)  kepala  KPP Kabupaten / Kota / Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja  terhitung  sejak  diterimanya  surat  pemberitahuan  pembaharuan  TDP sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1.  4),  jangka  waktu  3  (tiga)  hari  kerja pembaharuan  TDP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  3  tidak  diterbitkan, maka  TDP  yang  lama  dianggap  tetap  berlaku  dan  sudah  diperbaharui.  5), Pembaharuan  TDP  sebagaimana  dimaksud  pada  (3)  dikenakan  biaya administrasi sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
Masih  simpang  siurnya  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  yang ada di kabupaten bekasi berdampak pada menjamurnya “calo izin”. Hal ini dikarenakan  ketidakjelasan  SOP  karena  sop  perizinan  yang  ada  sekarang masih menggunakan sop yang lama, sebagaimana SK kepala BPMPT nomor 503/kep/53-BPPT/2010 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi pelayanan perizinan  yanngg  ada  di  bekasi.  karena  kebijakannya  sudh  banyak berubah.  Terlebih  dengan  adanya  peraturan  kepala  badan  koordinsi penanaman  modal  nomor  15  tahun  2015  tentang  pedoman  dan  tata  cara perizinan  dan  non  perizinan  penanaman  modal  yang  mengatur  teknis  dan prosedur pelayangn perizinan dan non perizinan.
Hasil  analisa  mendalam  dari  Penelitian  ini,  merekomendasikan penghapusan  19  jenis  izin  dan  non  perizinan  yang  tersebar  pada  6  bidang urusan, yaitu: urusan Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Perhubungan, Penanaman  Modal    dan  Pelayanan  Terpadu    Satu  Pintu,  Komunikasi, Informatika  dan  Persandian.  Adapun  jenis  izin  yang  direkomendasikan untuk  dihapus  yaitu  sebagai  berikut:  1).  Izin  urusan  pendidikan  yang dihapuskan  adalah  Izin  pendirian  dan  usulan  penutupan  Universitas  / Institut  /  Sekolah  tinggi  dan  Politeknik  Negeri  dan  Swasta.  2),  Izin  urusan kesehatan yang dihapuskan adalah Izin Industri Farmasi, Izin perdagangan besar  farmasi,  Izin  PBF  Cabang,  PBAK  dan  industri  kecil  obat  tradisional (IKOT),  Rekomendasi  Izin  sarana  kesehatan  tertentu  yang  diberikan  oleh pemerintah  dan  provinsi,  Rekomendasi  hasil  penelitian  akreditasi.  3),  Izin urusan  tenaga  kerja  yang  dihapuskan  adalah  Izin  usaha  perluasan kesempatan  kerja  Izin  pelatihan  sambil  bekerja  ke  luar  negeri,  Perizinan penyelenggaraan  pelatihan  kerja  dan  sertifikasi  kompetensi  kerja, Perpanjangan  izin  penggunaan  tenaga  kerja  warga  negara  asing  pendatang (TKWNAP), Perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP). 4) Izin urusan perhubungan yang dihapuskan adalah Izin  usaha  bongkar  muat  dari  dan  ke  apal,  Izin  usaha  ekspedisi  /  freight forwarder. 5), izin urusan Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu  yang  dihapuskan  adalah  Izin  Bapel  JPKM,  Izin  industri  obat tradisional.  6),  izin  urusan  Komunikasi,  Informatika  dan  Persandian  yang
dihapuskan  adalah  Izin  jasa  titipan  untuk  kantor  agen,  Izin  hinder  dan ordonatie (ordonasi gangguan frekuensi), Izin penjualan laser disk VCD dan DVD, Izin usaha perdagangan alat  perangkat telekomunikasi.
Izin  yang  direkomendasikan  untuk  digabungkan  terdiri  atas  urusan Kesehatan,  Tenaga  Kerja,  Perdagangan,  Perindustrian.  1),  Izin  urusan Kesehatan  yaitu  Izin  praktek  perorangan  dokter  umum,  Izin  praktek perorangan  dokter  gigi,  Izin  praktek  berkelompok  dokter  umum,  Izin praktek  berkelompok  dokter  gigi,  Izin  praktek  bidan,  Izin  praktek  perawat gigi,  Izin  praktek  perorangan  dokter  spesialis,  Izin  praktek  perorangan dokter gigi spesialis, Izin praktek berkelompok dokter spesialis, Izin praktek dokter  gigi  spesialis,  Izin  praktek  tenaga  kesehatan  tertentu  digabungkan menjadi Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. Kemudian izin  urusan  Kesehatan  lainnya  yaitu  Izin  balai  pengobatan,  Izin  rumah bersalin, Izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan, Izin  klinik  Radiologi  Swasta  Perorangan,  Izin  Laboratorium  Kesehatan,  Izin klinik Fisioterapi digabungkan menjadi Izin Rumah Sakit kelas C dan D dan Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan.  Kemudian  izin  urusan  Kesehatan  lainnya yaitu Izin industri makanan dan minuman pada industri rumah tangga, Izin makanan  serta  minuman  industri  rumah  tangga  (PIRT)  digabungkan menjadi  Penerbitan  izin  industri  makanan  dan  minuman  pada  industri rumah  tangga.  2)  Izin  urusan  Tenaga  Kerja  yang  digabungkan  yaitu  Izin tempat  penampungan  TKI,  Izin  penampungan  tenaga  kerja  indonesia digabungkan  menjadi  Izin  penapungan  tenaga  kerja  Indonesia.  Kemudian izin  urusan  Tenaga  Kerja  lainnya  yaitu  Izin  lembaga  pelatihan  kerja,  Izin penempatan  tenaga  kerja,  Izin  pelatihan  dan  peningkatan  produktifitas kerja,  Izin  LPK  dan  pelatihan  lainnya  yang  non  kurikulum  Departemen Pendidikan,  Izin  dan  pendaftaran  lembga  pelatihan,  Izin  lembaga pemagangan  tenaga  kerja  Indonesia  digabungkan  menjadi  Perizinan lembaga pelatihan kerja. Kemudian izin urusan Tenaga Kerja lainnya yaitu Izin  bursa  kerja  khusus  (BKK),  Rekomendasi  Kepada  swasta  dalam penyelenggaraan  pemeran  bursa  kerja/job  fair  digabungkan  menjadi  Izin Bursa  Kerja.  Kemudian  izin  urusan  Tenaga  Kerja  lainnya  yaitu  Izin
operasional  tenaga  kerja  sukarela  (TKS)  Luar  negeri,  TKS  Indonesia, lembaga sukarela Indonesia, dan Rekomendasi izin operasional tenaga kerja sukarela  (TKS)  luar  negeri,  TKS  Indonesia,  lembaga  sukarela  indonesia digabungkan  menjadi  Izin  operasional  tenaga  kerja  sukarela  (TKS). Kemudian  izin  urusan  Tenaga  Kerja  lainnya  yaitu  Izin  operasional perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh,  Pencabutan  izin  operasional perusahaan  menyediakan  jasa  pekerja/buruh  digabungkan  menjadi  Izin operasional  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh.  Kemudian  izin urusan  Tenaga  Kerja  lainnya  yaitu  Izin  pendirian  lembaga  bursa kerja/LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan, Rekomendasi untuk perizinan  pendirian  LPTKS  dan  lembaga  penyuluhan  dan  serta  bimbingan jabatan  yang  akan  melakukan  kegiatan  dan  Rekomendasi  Lembaga penetapan tenaga kerja swasta digabungkan menjadi Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. 3), Izin urusan Perdagangan yaitu Izin  pengelolaan  pasar  Rakyat  dan  pusat  perbelanjaan,  Izin  pengelolaan sampah  pasar  tradisional,  Izin  pemeliharaan  prasarana  dan  sarana  pasar dan  kebersihan,  Izin  Guna  Pakai  bangunan  di  lingkungan  pasar,  Izin  dan retribusi di bidang kebersihan pasar, Rekomendasi Penyelenggaraan parkir dan izin parkir didalam lingkungan pasar digabungkan menjadi Penerbitan izin  pengelolaan  pasar  rakyat,  pusat  perbelanjaan  dan  izin  toko  swalayan. 4),  Izin  urusan  Perindustrian  yaitu  Izin  usaha  Industri  kecil  dan  Izin perluasannya,  Izin  Usaha  Industri  menengah  dan  izin  perluasannya digabungkan menjadi Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah.
Izin  yang  direkomendasikan  untuk  disederhanakan  terdiri  atas urusan  Lingkungan  Hidup,  Perhubungan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan Menengah,  Perikanan  dan  Kelautan,  Pertanian,  Perdagangan,  Komunikasi, Informatika  dan  Persandian.  1)  Izin  urusan  Lingkungan  Hidup  yaitu  Izin tempat pembuangan akhir sampah disederhanakan menjadi Penerbitan izin pendaur ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. 2) izin urusan Perhubungan  yaitu  Izin  usaha  pembangunan  pengoperasian  pelabuhan pengumpan  lokal  disederhanakan  menjadi  Pembangunan,  penerbitan  izin
pembangunan  dan  pengoperasian  pelabuhan  pengumpan  lokal.  Kemudian izin  urusan  Perhubungan  lainnya  yaitu  Izin  Usaha  badan  usaha disederhanakan  menjadi  Penerbitan  izin  usaha  badan  usaha  pelabuhan  di pelabuhan  pengumpul  lokal.  Kemudian  izin  urusan  Perhubungan  lainnya yaitu Rekomendasi analisis dampak lalu lintas (ANDALLALIN) disederhanakan  menjadi  Persetujuan  hasil  analisis  dampak  lalu  lintas untuk  jalan  Kabupaten/Kota.  2)  Izin  urusan  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan Menengah  yaitu  Izin  Bidang  Koperasi,  usaha  kecil  menengah  dan  fasilitas pembayaran  serta  simpan  pinjam  disederhanakan  menjadi  Penerbitan  izin usaha  simpan  pinjam  untuk  koperasi  dengan  wilayah  keanggotaan  dalam Daerah Kabupaten/Kota. 3) Izin urusan Perikanan dan Kelautan yaitu Izin usaha  budidaya  ikan  disederhanakan  menjadi  Penerbitan  IUP  di  bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.  4)  Izin  urusan  Pertanian  yaitu  Izin  Usaha  Pertanian disederhanakan  menjadi  Penerbitan  izin  usaha  pertanian  yang  kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian izin urusan Pertanian lainnya  yaitu  Izin  usaha  produksi  benih/bibit  ternak  dan  pakan disederhanakan menjadi Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas  pemeliharaan  hewan,  rumah  sakit  hewan/pasar  hewan,  rumah potong  hewan.  5)  Izin  urusan  Perdagangan  yaitu  Rekomendasi  penerbitan tanda  daftar  gudang,  dan  surat  keterangan  penyimpanan  baraang  (SKPB) disederhanakan  menjadi  Penerbitan  tanda  daftar  gudang.  Kemudian  izin urusan  Perdagangan  lainnya  yaitu  Penerbitan  surat  tanda  pendaftaran waralaba  (STVW)  disederhanakan  menjadi  Penerbitan  surat  tanda pendaftaran  waralaba  (STPW)  untuk  penerima  waralaba  lanjutan  dari waralaba  luar  negeri.  6)  Izin  Urusan  Komunikasi,  Informatika  dan Persandian  yaitu  Pemberian  Izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi disederhanakan  menjadi  Rekomendasi  mendirikan  bangunan  menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi..
Izin  yang  direkomendasikan  untuk  dilimpahkan  kewenangan penandatanganannya kepada sector urusan yang seharusnya sebagaimana
amanah dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas  izin  urusan  Penanaman  Modal    dan  Pelayanan  Terpadu    Satu  Pintu yaitu  Izin  Pembuangan  Limbah  Cair  (IPLC)  masuk  pada  sektor  lingkungan hidup  dalam  izin  pembuangan  dan  pemanfaatan  limbah  cair,  Izin  Praktek Dokter Hewan masuk pada sektor kesehatan dalam Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan, Izin Pendirian Sekolah masuk pada sektor pendidikan,  Izin  perparkiran    diluar  badan  jalan  masuk  pada  sektor perhubungan  dalam  izin  Penyelenggaraan  dan  Pembangunan  Fasilitas Parkir,  Izin  pendidikan  dan  latihan  luar  sekolah  masuk  pada  sektor pendidikan  dalam  penerbitan  izin  pendidikan  anak  usia  dini  dan pendidikan  non  formal  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat,  Izin Pengelolaan  air  kotor  dan  Lumpur  tinja  masuk  pada  sektor  lingkungan hidup, Izin Optical dan Izin Toko Obat masuk pada sektor kesehatan dalam izin  Apotik  dan  Toko  Obat.  Toko  alat  kesehatan  dan  optikal,  Izin  toko swalayan  masuk  pada  sektor  perdagangan  dalam  Penerbitan  izin  pasar rakyat,  pusat  perbelanjaan  dan  izin  toko  swalayan,  dan  Izin  usaha perdagangan minuman berarkohol golongan B dan C untuk pengecer/penjual  langsung  minum  ditempat  masuk  pada    sektor perdagangan.
Izin yang tetap dan tidak direkomendasikan untuk dirubah mencakup beberapa  izin  urusan  Kesehatan,  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang, Sosial,  Tenaga  Kerja,  Perumahan  Rakyat,  Kawasan  Permukiman  dan Pertanahan,  Lingkungan  Hidup,  Perhubungan,  Penanaman  Modal    dan Pelayanan  Terpadu    Satu  Pintu,  Arsip  dan  Perpustakaan,  Pertanian, Perdagangan,  Komunikasi,  Informatika  dan  Persandian,  Parawisata, Pemadam  Kebakaran.  Beberapa  izin  mencakup  urusan  tersebut  adalah tetap  dan  sesuai  dengan  Peraturan  Bubati  No.  35  Tahun  2017  dan  Masih Relevan  Dengan  UU  23  Tahun  2014  serta  Peraturan  Perundang-Undangan Lainnya.
Potensi  izin  baru  yaitu  berdasarkan  kondisi  dilapangan  dan perbandingan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada di Kabupaten Bekasi, tim mendapatkan perizinan yang belum
dimunculkan/belum ada di Kabupaten Bekasi dan izin yang direkomendasikan  untuk  dilimpahkan  kewenangan  penandatanganannya berdasarkan Perspektif UU 23 Tahun 2014, hal ini bisa digunakan sebagai acuan  untuk  mendapatkan  potensi  izin  baru  bagi  sektor  urusan  perizinan dan  non  perizinan  yang  ada  di  Kabupaten  Bekasi.  Perizinan  dan  non perizinan  sebagai  potensi  izin  baru  ini  mencakup  beberapa  uruusan  yaitu urusan  Pendidikan,  Kesehatan,  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang, Sosial,  Tenaga  Kerja,  urusan  Perumahan  Rakyat,  Kawasan  Permukiman dan  Pertanahan,  urusan  Lingkungan  Hidup,  Perhubungan,  urusan Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah,  urusan  Kebudayaan,  urusan  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral,  Perdagangan,  dan  urusan  Perindustrian. Potensi  izin  sebagai  rekomendasi  untuk  setiap  urusan  tersebut  adalah  1) Izin  urusan  Pendidikan  yaitu  Penerbitan  izin  pendidikan  dasar  yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan Penerbitan izin pendidikan anak usia dini  dan  pendidikan  non  formal  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat.  2) Izin  urusan  Kesehatan  yaitu  Penerbitan  izin  usaha  mikro  obat  tradisional (UMOT),  Penerbitan  sertifikat  produksi  alat  kesehatan  kelas  1  (satu) tertentu,  dan  Penerbitan  sertifikat  perbekalan  kesehatan  rumah  tangga (PKRT)  kelas  1  (satu)  tertentu  perusahaan  rumah  tangga.  3)  Izin  urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan  gedung  (SKBG),  dan  Penerbitan  izin  pembangunan  dan pengembangan  kawasan  permukiman.  4)  Izin  urusan  Sosial  yaitu Penerbitan  izin  pengumpulan  sumbangan  dalam  Daerah  kabupaten/kota. 5) Izin urusan Tenaga Kerja yaitu
Pendaftaran lembaga pelatihan kerja, Pengesahan peraturan perusahaan  dan  pendaftaran  perjanjian  kerja  bersama  untuk  perusahaan yang  hanya  beroperasi  dalam  1  (satu  )  Daerah  kabupaten/kota.  6)  Izin urusan  Perumahan  Rakyat,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan  yaitu Pemberian  izin  lokasi  dalam  1  (satu)  Daerah  kabupaten/kota,  dan Penerbitan  izin  membuka  tanah.  7)  Izin  urusan  Lingkungan  Hidup  yaitu Izin  Pengelolaan  air  kotor  dan  Lumpur  tinja  8)  Izin  urusan  Perhubungan
yaitu  Penerbitan  izin  pengembangan  pelabuhan  untuk  pelabuhan pengumpan lokal, Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk  pelabuhan  pengumpan  lokal,  Penerbitan  izin  pengelolaan  Terminal Untuk  Kepentingan  Sendiri  (TUKS)  di  dalam  DLKR/DLKP  pelabuhan pengumpan lokal. 9) Izin urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu Penerbitan  izin  pembukaan  kantor  cabang,  cabang  pembantu  dan  kantor kas  koperasi  simpan  pinjam  untuk  koperasi  dengan  wilayah  keanggotaan dalam  Daerah  kabupaten/kota.  10)  Izin  urusan  Kebudayaan  yaitu Penerbitan  izin  membawa  cagar  budaya  ke  luar  Daerah  kabupaten/kota dalam  1  (satu)  Daerah  provinsi.  11)  Izin  urusan  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  yaitu  Penerbitan  izin  pemanfaatan  langsung  panas  bumi  dalam Daerah  kabupaten/kota.  12)  Izin  urusan  Perdagangan  yaitu  Rekomendasi penerbitan  PKAPT  (Pedagang  Kayu  Antar  Pulau  Terdaftar  )  dan  pelaporan rekapitulasi  perdagangan  kayu  atau  pulau,  Penerbitan  surat  keterangan penyimpanan barang (SKPB), Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)  untuk  penerima  waralaba  lanjutan  dari  warlaba  dalam  negeri Penerbitan  surat  tanda  pendaftaran  waralaba  (STPW)  untuk  penerima waralaba  lanjutan  dari  waralaba  luar  negeri,  Penerbitan  surat  keterangan asal  (bagi  Daerah  kabupaten/kota  yang  telah  ditetapkan  sebagai  instansi penerbit  surat  keterangan  asal),  dan  Izin  usaha  perdagangan  minuman berarkohol  golongan  B  dan  C  untuk  pengecer/penjual  langsung  minum ditempat  Izin  urusan  Perindustrian  yaitu  Penerbitan  IUKI  dan  IPKI  yang lokasinya  di  Daerah  kabupaten/kota,  dan  Penerbitan  IPUI  bagi  industri kecil dan menengah.
Pemanfaatan,  pengembangan  dan  penguasaan  teknologi  bagi pelaksana  pemberian  izin  dan  non  perizinan  di  Kabupaten  Bekasi  dalam belum  sepenuhnya  memenuhi  azas  pelayanan  perizinan  yang  mudah, cepat,  tepat,  akurat,  transparan  dan  akuntabel.  Permasalahan  ini utamanya  bersumber  pada  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  masih rendah,  lingkungan  yang  belum  kondusif  untuk  tumbuh  berkembangnya kemampuan iptek daerah yang terkait dengan belum kuatnya kelembagaan dan  kebijaksanaan  operasional  iptek  di  daerah.  Selain  itu,  salah  satu
prasarana yang memerlukan pengelolaan dan manajemen yang baik adalah media  pelayanan.  Media  pelayanan  yang  baik  diantaranya  pelayanan  yang berbasis  teknologi  secara  online  melalui  teknologi  internet.  Selama  ini pengajuan  perizinan  dan  non  perizinan  hanya  sebagian  yang  mampu dilayani  secara  elektronik.  Teknologi  yang  dapat  digunakan  untuk memberikan  pelayanan  publik    adalah    e-mail,    WAN  (Wide  Area  Network), internet,    mobile  computing    (HP,  laptop,  android)  di  Kabupaten  Bekasi belum  dikelola  secara  optimal.  Sehingga  pada  penyelenggaraan  pelayanan perizinan  dan  nonperizinan  cenderung  masih  manual.  Padahal  kekuatan teknologi  informasi  sangat  penting  karena  harus  sejalan  dengan perkembangan teknologi dan kebudayaan masyarakat.
Selain  kekuatan  teknologi  juga  kesiapan  manusianya  atau  pegawai sangat  penting  dalam  pembangunan  teknologi  informasi  di  Kabupaten Bekasi.  Dengan  kata  lain  di  era  teknologi  informasi  pembangunan  pada penyelenggaraan  perizinan  dan  nonperizinan  harus  ditunjang  oleh kekuatan  sumber  daya  manusia.  Dengan  demikian,  adanya  peningkatan Sumber  Daya  Manusia  perlu  dilakukan  melalui  upaya  meningkatkan kompetensi (Kompetensi teknis, Kompetensi konseptual, kemampuan untuk beriteraksi  secara  afektif),  mengembangkan  kreatifitas  dan  inovasi, mendayagunakan  modal  intelektual  Sebagai  kekayaan  organisasi  dan mengantisipasi  kompetensi  global  dengan  membangun  sikap  kompetitif, berarti membangun sumber daya manusia handal, memiliki wawasan luas, dan sekaligus  “concern” terhadap kemajuan tekologi informasi.
Reformasi  birokrasi  dalam  konteks  pelayanan  perizinan  dan  non perizinan  di  Kabupaten  Bekasi  mengisyaratkan  bahwa  bagaimana pelayanan  publik  yang  bersih  dan  bertanggung  jawab  menjadi  sebuah keharusan.  Masih  banyaknya  aktivitas  “calo  izin”  secara  tidak  langsung menjadi  kendala  dalam  menjalankan  konsep  good  governace  di  Kabupaten Bekasi. Tanpa sengaja dalam pelaksanaan Penelitian ini, bersamaan dengan terjadinya  oprasi  tangkap  tangan  di  DBMPTSP  Kabupaten  Bekasi.  Hal  ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk perbaikan pelayanan perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi.

## KESIMPULAN (Bookman Old Style 12 dicetak tebal)
Sebagaimana  telah  dijabarkan  dalam  kesimpulan  dari  kajian  ini, beragam  permasalahaan  timbul  dalam  penyelenggaraan  pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bekasi. Adapun upaya yang dapat dilakukan  dalam  rangka  pembenahan  dan  perbaikan  pelayanan  perizinan dan  non  perizinan  di  Kabupaten  Bekasi  dibagi  berdasarkan  beberapa rangkaian  prioritas  pilihan.  Penetapan  prioritas  pilihan  berdasarkan parameter  kedalaman  upaya  penyelesaian,  lamanya  waktu  penanganan permasalahaan  dan  kesiapan  SDM  Pelaksana  kebijakan,  program  dan kegiatan pemerintahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Sebagaimana telah disampaikan  sebelumnya,  sumber  utama  permasalahan  pelayanan perizinan  dan  non  perizinan  di  daerah,  khususnya  di  Kabupaten  Bekasi adalah  tumpang  tindihnya  regulasi  nasional.  Kesalahan  dalam  penafsiran regulasi  nasional  kebijakan  perizinan  dan  non  perizinan  akan  berdampak terhadap  ketidakjelasan  terhadap  fungsi  dari  adanya  izin.  Fungsi  yang sama  diatur  dalam  regulasi  yang  berbeda  sehingga  terjadi  over  regulated. Perlu pembenahan terhadap kebijakan perizinan dan non perizinan, dimana berdasarkan hasil kajian ini masih banyak izin yang terlahir karena diskresi pemerintah daerah, atau terlahir dalam praktek sehari-hari berpemerintahan.  Sebagai  akibatnya  masih  ada  izin  yang  belum  diatur didalam  Peraturan  Daerah  (hanya  diatur  didalam  peraturan  bupati). Padahal  sarat  sahnya  satu  izin  adalah  jaminan  kepastian  hukum  dan pemenuhan  terhadap  azas-azas  pemerintahan  yang  baik.  Metoda  HGSLTT (Hapus,  Gabung,  Sederhanakan,  Limpahkan,  Tetap  &  Tambahkan)  dirasa akan  sangat  ampuh  sebagai  bagian  dari  upaya  pembenahan  pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bekasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.  2008.  Analisis  Kebijaksaan  dari  formulasi  ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara

## Akadun.2009.Teknologi Informasi Administrasi.Bandung: Alfabeta
Albrow,  Martin,  1996,  Alih  Bahasa:  M.  Rusli  Karim  dan  Totok  Daryanto. Birokrasi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
Afadlal  (edit),  2003.  Dinamika  Birokrasi  Lokal  Era  Otonomi  Daerah, Jakarta: Lipi
Azizy,  A  Qodri,  2007,  Change  Management  dalam  Reformasi  Birokrasi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Blau,  M.  Peter.  Marshall  W.  Meyer,  2000,  Alih  Bahasa:  Slamet  Rijanto: Birokrasi Dalam Masyarakat Modern. Jakarta: Prestasi Pustakarya
-------------  .  2006,  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik.  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama
Djatmiko, Yayat Hayati, 2008, Perilaku Organisasi, Bandung: Alfabeta
Dunn,  William  N,  2000.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
----------  ,  2008.  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
irmanzah,  2008,  Mengelolah  Partai  Politik,  Komonikasi  dan  Positioning ideology politik di Era Demokrasi. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
Garna,  Judistira  K,  2000,  Metode  Penelitian  Sosial,  Penelitian  dalam  Ilmu Pemerintahan, Bandung: Primaco Akademika
Gulo, W, 2010, Metodologi Penelitian , Jakarta: Grasindo
--------,2005,  Benturan  Antar  Peradaban  dan  Masa  Depan  Politik  Dunia, Yogyakarta: CV. Qalam
Hoogerwerf, A, 1983, Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Erlangga
Kantraprawira,  Rusadi,  1983,  Sistem  Politik  Indonesia:  Suatu  Model Pengantar, Bandung: PT. Sinar Baru
Ketchum, Richard M (ED), 2004. Demokrasi Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Niagara
Latunreng, Wahyudin, 2007. Budaya Organisasi, Jakarta: IPPSDM-WIN
Ndraha,  Taliziduhu,  2006,  Kybernologi:  Sebuah  Scientific  Enterprise, Tangerang Banten: Sirao Crenditia Center
-------- ,1988, Metodologi Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bina Aksara -------- ,2007, Kybernologi Sebuah Scientific Movement, Jakarta: IIP
-------- ,2005, Kybernologi. Beberapa Konstruksi Utama, Tangerang Banten: Sirao Credentia Center
--------  ,2003,  Kybernologi  Sebuah  Charta  Pembaharuan,  Tangerang Banten: Sirao Credentia Center
Pasolong, Harbani, 2008, Kepemimpinan Birokrasi, Bandung: Alfabeta Rasyid,  M.  Ryaas,  1999,  Kajian  Awal    Birokrasi  Pemerintahan  dan  politik Orde Baru, Jakarta: MIPI dan Yarsif Watampone
-------------,  2000.  Makna  Pemerintahan-  Tinjauan  dari  segi  Etika  dan Kepemimpinan, Jakarta: Mutiara Sumber Widya
Ripley,  Randall,  B,    Franklin  ,  Grace,  A,  Policy  Implementation  and Bureaucrcy (second edition). Chicago, Illionis: The Dorsey Press
Sharma, P, 2004.  Sistem Demokrasi yang Hakiki. Jakarta: Yayasan Menera Ilmu.
Siagian,  Sondang  P,  1994,  Patologi  Birokrasi.  Analisis,  Identifikasi  dan Terapinya, Jakarta: Ghalia Indonesia
----------    ,  2008,  Administrasi  Pembangunan,  Konsep,  Dimensi  dan strateginya. Jakarta: Bumi Akasara
----------   , 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara
Sudardi,  Konsep  dan  Materi  Dari  Segi  Hukum  Tata  Negara  Untuk  Naskah Akademik  RUU  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  Semiloka  I kajian  Reformasi  Hukum  Administrasi  Pemerintahan,  Kementrian PAN,27-28 April 2017.
Sorensen, Georg, 2003, Demokrasi dan Demokratisasi.  Proses dan Prospek dalam  sebuah  dunia  yang  sedang  berubah,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Thoha,  Miftah,  2005,  Birokrasi  dan  Politik  di  Indonesia,  Jakarta:  Rajawali Pers
------  ,2008,  Birokrasi  Pemerintah  Indonesia  di  Era  Reformasi,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group
------,  2008,  Ilmu  Administrasi  Publik  Kontemporer,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group
-------,  1998.  Birokrasi  Indonesia  Dalam  Era  Globalisasi.  Jakarta:  Batang Gadis
-------,  1996.  Pembinaan  Organisasi;  Proses  Dianosa  dan  Intervensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Tjiptono,  Fandy,  1997,  Prinsip-Prinsip  Total  Quality  Service,  Yogyakarta: Andi
Wibawa,  Samodra,  2011,  Politik  Perumusan  Kebijakan  Publik,  Yogyakarta:
Graha Ilmu

## ibawa Samodra.2014.Noto Negoro 1 Panduan Mengelola Negara
Wilson,  James  Q,  1989.  Bureaucracy  What  Government  Agencies  Do  and Why They Do It, Basic Book: United States of America
Winardi, J, 2000, Kepemimpinan dalam Manajemen, Jakarta: Rineka Cipta
------ , 2003, Teori Organisasi dan Pengorganisasian, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Wexley,  Kenneth  N  dan  Gary  A.  Yuki,  2005.  Perilaku  Organisasi  dan Psikologi Personalia, Jakarta: PT. Rineka Cipta
Yukl, Gary, 2001, Kepemimpinan Dalam Organisasi, Jakarta: Indeks
Zeithaml,  Valerie  A,  A.  Parasuraman  and  Mary  Jo  Bitner,  2000.  Service Marketing, New York: McGraw-Hill International Editions
-------. A. Parasuraman And L.L. Berry, 1996. Delivering Quality, New York: The Free Press
-------,  A.  Parasuraman,  Berry  and  Leonardo  L,  1990.  Delivering  Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations. The Free Press: Adivision of Macmillan, Inc
Zuhro, R,Siti dkk, 2009, Demokrasi Lokal,  Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai  Politik  Lokal  di  Jawa  Timur,  Sumatera  Barat,  Sulawesi Selatan dan Bali, Yogyakarta: Ombak