Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan  membutuhkan  dana  yang tidak  sedikit.  Dana  tersebut  dikumpulkan dari  seluruh  potensi  sumber  daya  yang dimiliki  suatu  negara,  baik  berupa  hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat.  Salah  satu  bentuk  iuran masyarakat  adalah  pajak.  Sebagai  salah satu  unsur  penerimaan  negara,  pajak memiliki  peran  yang  sangat  besar  dan semakin  diandalkan  untuk  kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.
Pemerintah    dalam    hal    ini Direktorat    Jenderal    Pajak    seakan    terus berburu  pungutan  masyarakat  ini  dengan berbagai  upaya  dan  trik  agar  pajak  akan
terus menyandang primadonanya pendapatan  negara  di  sektor  non  migas. Setiap  waktu  setiap  saat  melakukan perubahan  dan  mengeluarkan  peraturan baru  untuk  mengisi  pundi-pundi  negara lewat  pungutan  pajak.  Jargon  terdahulu ”orang  bijak  bayar  pajak”  dan  berubah menjadi ”bayarlah pajak awasi penggunannya”  setelah  banyak  kasus mafia  pajak  bermunculan  membuat  mau tidak  mau  suka  tidak  suka  masyarakat yang  sudah  berNPWP  harus  bayar  pajak sebagai warga negara yang baik.
Di  beberapa  wilayah  termasuk  di Riau  terdapat  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP)  sebagai  kepanjangan  tangan  dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia  merupakan  institusi  pemerintah

## Peningkatan Pemahaman Perpajakan Pph Orang Pribadi dan Badan
INOVA FITRI SIREGAR 1* ; RINAYANTI RASYAD 2 ; DINI ONASIS 3
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 *E-mail : inova@unilak.ac.id (korespondensi)
Abstract :  The  problems  experienced  by  financial  staff  are  ignorance  and  lack  of  access  to information and socialization and even the low awareness of taxpayers on their tax obligations is  still  an  obstacle  to  the  low  compliance  of  taxpayers  to  pay  tax  debts.  Then  the  lack  of understanding of the financial staff in the calculation of the aspect of the new income tax rate and  how  much  it  is  charged  differently  by  each  taxpayer,  filling  in  the  SPT  that  must  be reported  on  the  income  they  receive,  with  the  obligation  to  report  it.  As  we  know  that currently the DGT issues a lot of SP2DK in order to fulfill the tax revenue target to support the APBN  in overcoming the  current pandemic.  Then the  summons of SP2DK (Request  for Data and Information Explanation) every year makes the financial staff confused about what they should do with the confirmation of the summons. Especially if SP2DK contains data with tax calculations for the past 5 years.   The  method  used  is  training  and  assistance  in  tax planning and bookkeeping. The success of the applied method is measured by using a process and  product  approach  through  observation  and  interviews  during  and  after  the  training activities take place. The data collected is participant attendance and training and counseling products  in  the  form  of  taxation  and  bookkeeping  materials.  The  training  activities  are designed in three stages consisting of the preparation, implementation and monitoring stages. The  result  of  this  service  is  that  there  is  an  increase  in  participants'  knowledge  and understanding  of  Article  21  Personal  Income  Tax  Training  for  financial  staff  from  the evaluation  results  through  post  test  answers  which  have  increased  significantly  where  90% already know how to calculate Article 21 Income Tax  for individuals and entities and know the  benefits.  financial  staff  at  the  time  before  the  training  was  held  only  50%  knew  about Income  Tax  Article  21  for  individuals  and  entities.  Even  with  the  socialization  that  was carried  out  by  simulating  one  company  case,  there  was  optimism  and  enthusiasm  for  the participants  towards  the  ability  to  understand  and  calculate  the  Article  21  Income  Tax  for individuals and entities.
Keywords: Tax, Tax Income
penghimpun  pajak  Negara.  Selanjutnya DJP  dibantu  oleh  instansi  dibawahnya yang    berdasarkan    Peraturan    Menteri Keuangan  No.  132/PMK.01/2006
Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dibentuk  Kantor      Pelayanan      Pajak (KPP)    Pratama  yang  mempunyai    tugas melaksanakan  penyuluhan,  pelayanan,  dan pengawasan Wajib Pajak diantaranya adalah di bidang Pajak Penghasilan.
Pemerintah  akan  memulai  upaya intensif  menyadarkan  setiap  wajib  pajak untuk  membayar  pajak,  karena  sebelumnya fokus penagihan pajak hanya pada pengusaha  kena  pajak.  Kebijakan  ini diharapkan  akan  menaikkan  penerimaan pajak sekaligus memperluas basis penagihannya.  Sulitnya  menghitung  pajak merupakan  salah  satu  hal  yang  sering dikeluhkan  masyarakat  bila  berhubungan dengan  kantor  pajak.  Bukan  hanya  Wajib Pajak  orang  pribadi,  Wajib  Pajak  badan juga  mengalami  hal  yang  sama.  Padahal bagi  Wajib  Pajak  badan,  ada  kewajiban membuat  laporan  keuangan.  Selain  sebagai alat untuk mengetahui perkembangan usaha dan untuk kepentingan stakeholders , laporan  keuangan  juga  sumber  data  untuk menghitung pajak. Dalam praktiknya sangat  sering  Wajib  Pajak  bertanya  berapa pajak  yang  harus  dibayar  tanpa  perlu mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Asal sesuai  dengan jumlah  yang  diinginkan,  baru  mau  bayar pajak.  Bila  demikian  halnya,  tentu  akan merusak  sistem  penghitungan  pajak  yang sudah  terformulasi.  Dan  karena  urusan pajak  umumnya  dianggap  rumit  oleh  wajib pajak  maka  diperlukan  adanya  unit  khusus pada Kantor Pelayanan Pajak yang melayani wajib pajak.
Proses  penghitungan  pajak  tersebut yang akan menghasilkan jumlah pajak yang adil  tanpa  memberatkan  Wajib  Pajak namun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, formulasi menghitung  pajak  adalah  dasar  pengenaan pajak  dikalikan  tarif.  Dasar  pengenaan pajak  untuk  tiap  jenis  pajak  berbeda  satu
sama lainnya. Untuk jenis Pajak Penghasilan  (PPh)  disebut  penghasilan kena pajak (PKP).
Permasalahan  yang  dialami  oleh Staf  Kuangan  pada  perusahaan  setiap tahunnya adalah Ketidaktahuan dan minimnya  akses  informasi  dan  sosialisasi bahkan  rendahnya  kesadaran  Wajib  Pajak atas  kewajiban  perpajakannya  masih menjadi  kendala  rendahnya  kepatuhan wajib    pajak    untuk    membayar    utang pajak.  Kemudian  ketidakpahaman  Staf Kuangan  dalam  perhitungan  dari  aspek tarif  pajak  pengahasilan  yang  dikenakan berbeda  oleh  masing-masing  wajib  pajak, pengisian SPT yang wajib dilaporkan atas penghasilan  yang  mereka  terima,  dengan adanya kewajiban melapor tersebut.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa pada  saat  ini  DJP  banyak  menerbitkan SP2DK  dalam  rangka  pemenuhan  target penerimaan pajak guna menunjang  APBN dalam  mengatasi  pandemic  yang  terjadi pada  saat  ini.  Kemudian  dengan  adanya pemanggilan  SP2DK  (  Surat  Permintaan Penjelasan  Data  dan  Keterangan  )  setiap tahun membuat staf keuangan kebingungan  apa  yang  harus  mereka lakukan  dengan  konfirmasi  atas  surat panggilan  tersebut.  Apalagi  jika  SP2DK memuat  data  dengan  perhitungan  pajak  5 tahun belakang,
Berdasarkan  uraian  di  atas,  untuk meningkatkan  pemahaman  staf  keuangan dan  siswa  dalam  pencatatan,  penyajian dan pelaporan keuangan Pajak
Penghasilan (PPh) dengan tingkat pemahaman yang masih kecil dan kurangnya  pelatihan  dan  sangat  perlu disosialisasikan.
Permasalahan  yang  dihadapi  Staf Kuangan terkait dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:
a) Keterbatasan pendampingan yang dilakukan oleh Staf Kuangan dari segi pengetahuan  dan  keterampilan  dalam hal  perpajakan  sehingga  berpengaruh pada pelaporan setiap tahunnya.
296
b) Terbatasnya  sarana  dan  prasarana karena kurang informasi yang berhubungan dengan
kewajiban usahanya  dalam  pencatatan  usaha  dan informasi  kewajiban  perpajakan  bagi Staf Keuangan
Sesuai  dengan  penjelasan  situasi yang  dipaparkan  pada  pendahuluan  dan analisis  situasi,  maka  pada  program pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dapat dilakukan  saat  ini  adalah  melakukan peningkatan pemahaman Pajak penghasilan Pasal  21  dan  PPh  BadanOrang  Pribadi  dan Badan    Bagi  Staf  Kuangan.  sebagai  upaya untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakan melalui langkah-langkah manajemen perpajakan  yang  baik.  Langkah-langkah tersebut  meliputi  perencanaan  pajak  untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan.
Program
pengabdian
pada
masyarakat  ini  dapat  memberi  solusi    antara lain:  Pemberian  pemahaman  pajak  kepada Staf  Keuangan;  Pemberian  pemahaman konsekuensi logis bahwa dengan melaksanakan  kewajiban  perpajakan  maka harus  memahami  dan  terampil  dan  handal dalam  melakukan  pembukuan  bagi  Staf Kuangan.

## METODE
Metode kegiatan dalam program pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah pelatihan  dan  pendampingan  Staf  Keuangan dalam  perencanaan  pajak.  Dalam  hal  ini ketua  program  dan  anggotanya  berperan sebagai mediasi.

## Metode  Pelaksanaan  Pengabdian  Kepada Masyarakat
Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan harapan yakni: Melakukan  pemberian materi perpajakan kepada Staf Keuangan berdasarkan  data  yang  ada  yang dipandang memiliki  kemampuan  sumber  daya  manusia dan  keuangan  yang  memenuhi  syarat  sesuai peraturan pajak (PP No. 46 Tahun 2013) atau dapat  menjadi  Wajib  Pajak  sesuai  ketentuan KPP;  Menginformasikan  kegiatan  kepada
Staf  Keuangan;  Melakukan  komunikasi intensif  dengan  para  Staf  Keuangan; Memberikan kuesioner pengabdian; Mencari  tempat  untuk  dijadikan  sebagai tempat  pelatihan  bagi  para  Staf  Keuangan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;  Membuat  dan  memberikan surat  undangan  kepada  peserta  sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan.

## Pelaksanaan  kegiatan.
Sesuai  dengan  dana  yang  tersedia, kegiatan  ini  direncanakan  dilakukan  satu kali dengan rencana kegiatan yang dilakukan  adalah  a)  mengkaji  kebijakan tentang PP No. 46 Tahun 2013 dan standar akuntansi  bagi  Staf  Keuangan    terkait pelaporan  pajak.  b)  mempertemukan  pihak yang  terlibat  dalam  penyuluhan  dan pendampingan  perencanaan  pajak  dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

## Evaluasi Keberhasilan
Hasil yang diterima dari kegiatan ini, dianalisis  kembali  oleh  pelaksana  kegiatan Pengabdian  Kepada  Masyarakat  guna mengetahui  tingkat  keberhasilan  kegiatan dan  kekurangan  dan  hal-hal  yang  harus dilakukan  lagi  agar  tujuan  kegiatan  dapat terlaksana  dengan  baik  dan  memberi manfaat  praktis  kepada  semua  pihak  yang terlibat  dalam  pelatihan  perencanaan  pajak bagi Staf Keuangan

## HASIL
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini dilakukan  oleh  Staf  keuangan.    Acara bertempat  di  Ruangan  Rektorat  dengan judul
“Peningkatan kemampuan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 dan PPh  Badan  bagi  Staf  keuangan”.  Sebelum kegiatan  penyampaian  materi  mengenai pajak penghasilan dan bagaimana menghitung pajak penghasilan pasal 21 OP dan Badan tim dosen memberikan kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman  mengenai  materi  yang  akan diberikan  pada  saat  pengabdian  ini.    Pada kegiatan  pembekalan  ini  peserta  sangat
297
antusias mengikuti materi pembekalan terutama  untuk  materi  Pajak  penghasilan Pasal  21  dan  PPh  Badan  yang  diarahkan kepada perhitungan masing-masing penghasilan  pada  staf  yang  menghitung  PPh OP  dan  Badan  masing  masing  perusahaan. Jumlah  Pertanyaan  yang  diberikan  kepada Staf keuangan sebanyak 10 pertanyaan
Kesulitan  yang  paling  mendasar dialami oleh staf keuangan adalah kurangnya pemahaman  atas  apa  yang  mereka  lakukan apabila  adanya  SP2Dk  dan  bagaimana potongan pajak atas penghasilan apapun yang mereka  terima  dari  pertama  kali  mengajar hingga pada saat ini. Hal ini disebabkan oleh mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan meneganai bagaimana perhitungan pajak penghasilan.
Ketika  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  dilaksanakan  pada  tanggal  6 Januari  2022,  jumlah  staf  keuangan  yang hadir  sebanyak  8  orang.  Pada  kegiatan  ini  , tim dosen memberikan materi dasar (konsep) pajak  penghasilan,  bagaimana  wajib  pajak harus membayarkan pajak atas penghasilannya,  jumlah  besaran  penghasilan tidak  kena  pajak  (PTKP)  hingga  tariff  yang dikenakan  pada  Pph  21  ,  setelah  tim  dosen memberikan materi konsep dasar pph 21, tim memberikan  contoh  kasus  perhitungan  Pph 21 dan memberikan simulasi kepada staf atas penghasilan  yang  mereka  peroleh  setiap bulan pada pegawai yang mereka hitung.

## PEMBAHASAN
Hasil  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat yang telah dilakukan secara garis besar  mencakup  beberapa  komponen, yaitu keberhasilan  target  jumlah  peserta  pelatihan, ketercapaian  target  materi  yang  telah direncanakan,  ketercapaian  tujuan  pelatihan dan  kemampuan  peserta  dalam  penguasaan materi.  Ketercapaian    target  jumlah  peserta dapat  dilihat  dari  jumlah  peserta  yang ditargetkan  adalah  10  orang  dan  pada kenyataannya  kegiatan  diikuti  sebanyak  8 orang  sehingga  target  jumlah  peserta  hampir telah  dapat  terpenuhi.    Semua  peserta  dapat mengikuti seluruh  proses simulasi dari awal sampai  selesai,  kegiatan  yang  dirancang
100%  terlaksana,  dan  kehadiran  kesiapan tim  100%.  Target  penyampaian  materi simulasi  juga  tercapai  karena  materi  dapat disampaikan  secara  keseluruhan.  Dengan demikian maka tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat terpenuhi.
Kegiatan perhitungan
Pajak
penghasilan  Pasal  21  dan  PPh  Badan bukanlah  pekerjaan  yang  mudah.  Ditambah materi  SP2DK  dan  bagaimana  dan  apa  yang harus mereka lakukan apabila terjadi pemanggilan.  Untuk  dapat  menghasilkan pemahaman  yang  baik,  diperlukan  latihan yang  banyak.  Kemampuan  menghitung  dan memahami  ini  tidak  dapat  diperoleh  dalam waktu  singkat.  Latihan  ini  memerlukan ketekunan dan kebiasaan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan dapat diidentifikasi    faktor  pendukung  dalam pelaksanaan  program  pengabdian  kepada masyarakat  adalah  adanya  kerjasama  yang baik antara tim pengabdian kepada masyarakat  dengan  peserta  pengabdian kepada masyarakat yaitu pada staf keuangan; dan adanya kerjasama yang baik antara  tim  pengabdian  kepada  masyarakat dengan pada staf keuangan beserta jajarannya dalam mensupport terselenggaranya kegiatan ini dalam bentuk pemberian  fasilitas  ruangan,  proyektor, menghadirkan para staf keuangan.
Tim  pelaksana  pengabdian  kepada masyarakat memberikan buku Penyelesaian SP2DK, studi kasus menjawab SP2DKk, ap aitu SP2DK dan bagaimana cara menjawabnya.

## SIMPULAN
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini dilakukan  oleh  Staf  keuangan.    Acara bertempat  di  Ruangan  Rektorat  dengan judul “Peningkatan kemampuan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 dan PPh  Badan  bagi  Staf  keuangan”.  Sebelum kegiatan  penyampaian  materi  mengenai pajak penghasilan dan bagaimana menghitung pajak penghasilan  pasal 21 OP dan Badan tim dosen memberikan kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman  mengenai  materi  yang  akan
298
diberikan  pada  saat  pengabdian  ini.    Pada kegiatan  pembekalan  ini  peserta  sangat antusias mengikuti materi pembekalan terutama  untuk  materi  Pajak  penghasilan Pasal  21  dan  PPh  Badan  yang  diarahkan kepada perhitungan masing-masing penghasilan  pada  staf  yang  menghitung  PPh OP dan Badan masing masing perusahaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Fitriandi,  Primandita.  2006. USKP  Review –    Ujian    Sertifikasi    Konsultan Pajak .  Jakarta: Salemba Empat.
Kantor Pelayanan Pajak. 2007. Formulir SPT Tahunan  PPh  Wajib  Pajak  Orang ribadi  (SPT  1170  beserta lampiran- lampirannya) . www.pajak.go.id
Mardiasmo.  2006. Perpajakan .  Yogyakarta:
Andi Offset.
Siti  Resmi.  2016. Perpajakan  Edisi  2 . Jakarta: Salemba Empat.
Azhar  Mohamad,  Neazlin  Radzuan,  Zarinah
Hamid, Journal Of Financial CrimeTax Arrears Amongst Individual  Income  Taxpayers  In Malaysia
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/ 10.1108/JFC-10-2015-0055
Antonio  Martin,  An  Assessment  Of  Recent Trends  On  Income  Taxation  And Environmental  Policy  In  Portugal . http://www.emeraldinsight.com/doi/ pdfplus/10.1108/147778311111360 36
Don  Bruce,  Jon  C.  Rork,  Gary  Wagner. Journal  of  Entrepreneurship  and Public Policy
State income tax reciprocity agreements and
small businesses.
http://www.emeraldinsight.com/doi/ pdfplus/10.1108/JEPP-07-2012- 0037
Fadi, Martin and Roberto. The
Determinants  of  Tax  Morale  and Tax  Compliance:  Evidence  from Jordan .  Book  Series:  Advances  in Taxation.  Series  ISSN:  1058-7497 http://www.emeraldinsight.com/do i/pdfplus/10.1108/S1058- 749720160000023005Ferguson.
Personal  Income  taxation:  An
Evaluation  Of  The  Argument  For A Personal Expenditure Tax
Studies  in  Economics  and  Finance ISSN:  1086-7376  Online  from:
1977. http://www.emeraldinsight.com/do i/pdfplus/10.1108/eb028623
Hendri.  David,  James  . Tax Compliance  Intentions  Of  Low- Income Individual Taxpayers http://www.emeraldinsight.com/do i/pdfplus/10.1016/S1475- 1488%2804%2907001-2
John  Creedy  . Income  taxation  and  the accounting  period:  A  simulation analysis.  Journal  of  Economic Studie . http://www.emeraldinsight.com/do i/pdfplus/10.1108/0144358981023 3856
Rebekah. Corporate  Income  Tax  Systems and  State  Economic  Activity Book
Series:  Advances  in  Taxation.
Series ISSN: 1058-7497. http://www.emeraldinsight.m/doi/p dfplus/10.1108/S1058-
749720140000021004