Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISIS PENGANGKATAN KEPALA DAERAH YANG MENYIMPANGI PUTUSAN MK NO 15/PUU-XX/2022 DAPAT MENGGARADASI HUKUM

## Gabriel Frans Possenti Masyur Marung, Yusuf Muhamad Said
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia gabriel@gmail.com, yusuf@gmail.com

## Abstract
In  the  elucidation  of  the  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  it  is  emphasized  that Indonesia is not based on power (machstaat) but based on rechtsstaat or law. The definition of  machstaat  includes,  "Ligitimizing  State  Actions  Based  on  Power".  That  authority  is translated, the government can give the ability to carry out certain legal actions intended to cause  legal  consequences,  including  the  emergence  and  disappearance  of  certain  legal consequences.  Thus,  rechstaat  should  not  be  translated,  someone  can  act  on  behalf  of  the government  or  the  state  to  carry  out  or  take  legal  action,  arguing  that  the  state  wants  to create justice, as if everything must be acceptable to the public. This study will analyze legal issues, facts, and other legal phenomena related to the legal approach. Research in the form of juridical, descriptive with its analysis limits the issue of appointing regional heads ahead of the 2024 presidential election which ignores the considerations of the Constitutional Court Decision.  This  method  will  not  conclude  that  regional  elections  are  generally  accepted regarding  the  appointment  of  regional  heads  outside  of  their  standard.  In  conclusion,  the Judicial  Review  of  Article  201,  Law  Number  10  of  2016  concerning  Pilkada  which  the Constitutional Court Judges consisting of the Chairman, Anwar Usman, and its members in their  Amar  Decision  rejected  the  petition  of  the  Petitioners  in  its  entirety.  The  discussion occurred  because  the  rejection  of  the  lawsuit  was  inconsistent  with  considerations  that seemed to  open up space for  the public or  civil  society to  demand an open and democratic government in appointing regional heads ahead of the 2024 presidential election.
Keywords: Appointment of Regional Heads, Constitutional Court, Petitioners
 Alamat korespondensi: STIH IBLAM, Jakarta, Indonesia gabriel@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara hukum. Hal itu diisyaratakan lewat preambul UUD 1945 yang antara  lain  menyebutkan,  “kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial,  maka  disusunlah  Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. 1
Dalam  penjelasannya,  ditegaskan,  Indonesia  berdiri  bukan  berdasakan  kekuasaan (machstaat) tetapi  berdasarkan rechsta at  atau  hukum.  Pengertian machstaat antara  lain, “Meligitimasi  Tindakan  Negara  Berdasarkan  Kekuasaan”.  Kewenangan  itu  diterjemahkan, pemerintah  dapat  memberikan  kemampuan  untuk  melakukan  tindakan  hukum  tertentu (tindakan  yang  dimaksud  untuk  menimbulkan  akibat  hukum,  mencakup  timbul  dan lenyapnya akibat hukum tertentu). Hal itu dapat diartikan sebagai kewenangan negara untuk melaksanakan  kewajiban  sesuai  dengan  instrumen  yang  ada  agar  tercapai  keadilan  dan kesejahteraan bersama. 2
Dengan  demikian, rechstaat dapat  diterjemahkan,  seseorang  atau  sekelompok  orang dapat  mengatasnamakan  pemerintah  atau  negara  untuk  melaksanakan  atau  melakukan tindakan hukum,  meskipun  secara legal  tidak punya dasar kuat,  namun  dengan mendalilkan negara ingin menciptakan keadilan, seolah semua harus dapat diterima oleh publik. 3
Pembuat UU menyadari, agar para penguasa tidak berbuat seperti itu, maka muncullah kalimat, “... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Suatu Undang- undang”.  Frasa  kata  disusunlah  dalam  suatu  UU  itu  menegaskan  Indonesia  bukan  sebagai negara  otoriter,  komunisme,  kerajaan,  atau  fasisme.  Tetapi  dengan  sistem  demokrasi konstitusional,  yakni  negara  yang  pimpin  oleh  seorang  presiden  dari  hasil  pemilihan  umum oleh  rakyat.  Pemilu  itu  ditetapkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan,  semisal,  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu. 4
Guna  meneguhkan  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  konstitusi,  dituangkan  dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI, yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.  Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Keempat  pada  2002,  konsepsi  Negara  Hukum  atau rechtsstaat yang  sebelumnya  hanya tercantum  dalam  Penjelasan  UUD  1945,  dirumuskan  dengan  tegas  dalam  Pasal  1  ayat  (3). 5 Dalam  konsep  Negara  Hukum,  diidealkan  yang  harus  dijadikan  panglima  kehidupan kenegaraan  adalah  hukum,  bukan  politik  ataupun  kekuasaan (machtaat) ,  bukan  juga kekuasaan yang hanya diatur oleh para pemilik modal atau oligarki. Karena itu, jargon yang dapat dipakai, dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum, the rule of law , yakni hukum sebagai sistem. 6 Oleh karenanya, setiap orang atau lembaga yang menyimpangi, yang  menyalahgunakan  kekuasaan  atau  yang  mencoba  menolak  Indonesia  sebagai  negara hukum  yang  wajib  untuk  ditaati,  dipastikan  mendapatkan  perlawanan  dari  sebagain masyarakat luas, seperti halnya keinginan jabatan Presiden untuk tiga kali atau Pengangkatan
1 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 76
2 Vera  Sumarwi, Meligimitasi  Tindakan  Negara  Berdasarkan  Kekuasaan , Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.  12.  No.2 Tahun 2019.
3 Ibid
4 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah , (Jakarta:  PT Grasindo, 2005), hlm 11.
5 Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945
6 Jimly, Asidiqie, UUD Negara Tahun 1945 dan UU RI No 24 Tahun 2003 , (Jakarta: Sekjen MK, 2005), hlm. 3-
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kepala  daerah/Gubernur/Wali  Kota  dan  Bupati  yang  dinilai  menyimpangi    putusan pertimbangan MK No 15 Tahun 2022.
Terkait pengangkatan kepala daerah Gubernur dan Walikota serta Bupati, sesunguhnya Putusan MK No 15 Tahun 2022 telah memberikan pertimbangan cukup baik. Sistem hukum perlu  ditegakkan,  sistem  demokrasi  perlu  terus  dirawat  melalui  pengangkatan  para  pejabat yang  akuntable.  MK  memberikan  pertimbangan  dengan  kalimat:  guna  mengisi  kekosongan jabatan  kepala  daerah  perlu  tidak  hanya  mengandalkan  pasal  dalam  UU  Pilkada  semata, tetapi  juga  mempertimbangkan  pemaknaan  demokrasi  yang  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (4) UUD  1945,  sehingga  pemerintah  semestinya  membuat  aturan  lebih  rinci  dalam  melakukan pengangkatan kepala daerah itu agar tidak menjadi bias kepentingan politik atau menurunkan dari kualitas demokrasi itu sendiri. Pertimbangan oleh majelis MK itulah yang sampai saat ini ditunggu  oleh  publik,  namun  pemerintah  tetap  saja  terus  melakukan  pengangkatan  para kepala  daerah  dan  yang  terbaru  pengangkatan  Gubernur  Aceh  Mayjen  TNI  (Pur)  Achmad Marzuki. Marzuki dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai pejabat Gubernur Aceh hingga tahun 2024 atau usai dilakukan Pemilihan daerah serentak pada tahun 2024 atau lebih dari 3 tahun menjabat sebagai Gubernur. 7
Deputi  V  Kepala  Staf  Kepresidenan  (KSP),  Jaleswari  Pramodhawardani, mengisyaratkan  dalam  pengangkatan  PJ  Gubernur  Mayjen  TNI  (Purn)  Achmad  Marzuki, dilaksanakan sesuai Undang-Undang. Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 serta UU Nomor 5 Tahun 2014, terdapat  berbagai  ketentuan yang mengatur persyaratan pengangkatan calon  Pj gubernur  di  suatu  provinsi,  misalnya  ketentuan  untuk  posisi  tersebut  diisi  oleh  jabatan pimpinan tinggi madya. Status Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki, oleh Jaleswari  saat ini sebagai  pimpinan  tinggi  madya  di  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  mengundurkan  diri sebagai  Jenderal  aktif,    menunjukan  legitimasi  yang  bersangkutan  untuk  dapat  diangkat sebagai  Penjabat  Gubernur  Aceh  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 8
Sebelumnya Menteri dalam Negeri juga mengangkatan pejabat Gubernur dan walikota dari unsur TNI. Pejabat Walikota Ambon, yang dilantik Gubernur mewakili Menteri Dalam Negeri  adalah  Brigjen  Amino  Setia  Budi,  menggantikan  Walikota  terpilih  lewat  pemilu sebelumnya yakni Richard Louhenapessy. Tito Karnavian juga telah resmi melantik lima Pj Gubernur  untuk  Provinsi  Banten,  Gorontalo,  Papua  Barat,  Sulawesi  Barat  dan  Bangka Belitung.  Mereka  menggantikan  sejumlah  gubernur  yang  habis  masa  jabatannya  di pertengahan Mei 2022 ini.  Pemilihan Pj gubernur dilakukan secara demokratis. Ada tahapan penentuan  Pj  gubernur  dilakukan  sangat  selektif,  yakni  lewat  penjaringan  terhadap  pejabat eselon  1  kementerian  lembaga.  Bahkan  Kemendagri  juga  meminta  pendapat  tokoh-tokoh masyarakat. 9
Pengangkatan wakil kepala daerah oleh pemerintah seolah mengabaikan aspek hukum yakni  perintah  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dalam  pertimbangan  Putusan  No  No  15  Tahun 2002.  Masyarakat  sipil  terus  menagih  aturan  teknis  sesuai  perintah  konstitusi  tetapi pemerintah  enggan  untuk  menjalankaknnya.  Anggota  Komisi  II  DPR  dan  sejumlah  peneliti sudah  mengingatkan  agar  Pemerintah  segera  menindak  lanjuti  putusan  MK  itu,  namun Menteri  Dalam  Negri  terus  berjalan  ibarat  “anjing  menggonggong  kafilah  berlalu”. Maksudnya,  meskipun  semua  pihak  sudah  menyampaikan  pendapat  dan  mengingatkan  agar penujukan kepala daerah sesuai dengan anjuran pertimbangan MK, pelantikan terus berjalan. Guspardi  Gaus  anggota  Komisi  II  DPR  RI  mengingatkan  kepada  pemerintah  dasar  hukum
7 Sindonews. https://nasional.sindonews.com/read/819099/12/ksp-pengangkatan-mayjen-tni-purn-achmad- marzuki-jadi-pj-gubernur-aceh-sesuai, diunduh Juni 2022.
8 Ibid
9 Sulut news.  https://sulut.inews.id/berita/daftar-lengkap-5-pj-gubernur-yang-dilantik, diunduh Juli 2022.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pengangkatan kepala daerah kurang kuat, karena mengambil dasar hukum Peraturan Menteri Dalam  Negeri  No.  1  Tahun  2018  sebagai  perbaikan  dari  Permendageri  No  74  Tahun  2016 tentang Cuti Pejabat Kepala Daerah diluar Tanggungan Negara. Cuti itu durasi waktu  cuma tiga  bulan  hingga  6  bulan.  Tetapi  Pj  gubernur  yang  dilantik  karena  Pilkada  serentak  dapat lebih dari 3 tahun. Oleh karenanya pengangkatan para pejabat daerah yang ditunjuk dari pusat kurang mempunyai landasan hukum kuat. 10
Peneliti  Pusat  Riset  Pemerintahan  Dalam  Negeri  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional, Mardyanto  Wahyu  Tryatmoko,  menyebutkan  Komitmen  Kementerian  Dalam  Negeri  untuk meningkatakan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  hal  penunjukan  kepala  daerah  perlu segera  diwujudkan  salah  satunya  menindak  lanjuti  putusan  MK.  Pengaturan  teknis,  bagian dari  legitimasi  pertarungan  Pemilu  tahun  2024,  oleh  karenanya  Presiden  sebaiknya  segera menindak  lanjuti  pertimbangan  putusan  MK  melalui  Kementrian  Dalam  Negeri    agar meningkatkan kualitas demokrasi  Indonesia tidak terus turun. Suka atau tidak pengangkatan TNI  dan  Polri  RI  merupakan  hambatan  tersediri  terhadap  persepsi  demokrasi  dan  menjaga demokasi yang berkualitas.
Mariam  Budiardjo  menyebutkan,  demokrasi  konstitusional  adalah  pejabat  harus  rela adanya batasan kewenangan melalui mekanisme  aturan  hukum.  Selain itu, pemerintah tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya dengan mengatasnamakan negara. Karena Indonesia bukan sebagai negara kuasa negara atau negara kekuasaan. Dengan demikian, sudah sepatutnya semua pihak sadar dan taat konstitusi sebagai negara  hukum  yang  semuanya  harus  didasarkan  pada  hukum,  bukan  tafsir  hukum  yang menguntungkan  pihak  atau  kelompok  tertentu  karena  demokrasi  yang  baik  dalam  mencari pimpinan  bukan  berasal  dari  atas.  Tetapi  demokrasi  yang  tumbuh  dari  bawah  dari  orang- orang  yang  punya  rekam  jejak  baik  dan  bukan  dari  orang-orang  yang  sengaja  dijadikan sebagai calon pemipin oleh para kelompok oligarki. 11

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  dalam  tema  ini  menggunakan  yuridis  normatif  yaitu  menganalisis  kaitan antara  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  teori  hukum  dan  praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas, yakni pengabaian pertimbangan  hukum  dalam  pengangkatan  kepala  daerah.  Penelitian  ini  akan  menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian  diperoleh  gambaran  yang  menyeluruh  mengenai  masalah  yang  akan  diteliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau  persoalan  dan  tidak  dimaksudkan  mengambil  atau  menarik  kesimpulan  yang  berlaku umum  mengenai  pengangkatan  kepala  daerah  diluar  pakem  Pilihan  Kepala  daerah  (Pilkda) seperti dalam UU Pilkada. 12
Jenis  Pendekatan  dalam  penelitan,  dilakukan  dengan  metode  pendekatan  hukum normatif,  yakni  merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  data-data  kepustakaan  yaitu penelitian  terhadap  data  sekunder  dan  primair.    Penelitian  ini  meliputi  ketentuan  hukum positif  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  penyimpangan  pertimbangan putusan MK No 15 tahun 2022. Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yaitu,  kamus  filsafat,  baik  kamus  terjemahan  maupun kamus hukum, majalah dan internet (virtual research) . 13
10 Kompas Aturan Teknis Penunjukan Ditagih, 7 Juli 2022.
11 Mariam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 107
12 Soerjono Sukanto, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Grafity Press, 2010), hlm. 81
13 Rony Hanitijo, Metodeogi Penelitian Ilmiah , (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 24.
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL PENELITIAN

## 1. Dasar Pengangkatan Minim Partisipasi Publik
Sistem  demokrasi  di  Indonesia  menjadi  pilihan  untuk  menetapkan  pimpinan  kepala daerah yakni gubernur hingga bupati ditingkat propinsi. Dalam cacatan Miriam, dalam suatu negara yang melakukan Pemilihan Umum, apakah untuk memilih kepala negara atau kepala daerah  adalah  sebagai  tolok  ukur  dari  sistem  demokasi  tersebut.  Meskipun  sistem  pemilu, menurut Miriam bukan satu-satunya tolok ukur demokrasi. Tolok ukurnya adalah pemilihan yang  dilakukan  secara  terbuka  dengan  partisipasi  para  pemilihnya,  adanya  kontrol  dari lembaga  swadaya  masyarakat  dan  tidak  adanya  politik  uang  yang  dikendalikan  oleh  para oligarki. Pada titik itu akan menentukan kualitas dari sistem demokrasi suatu negara, dengan kata lain, semua peserta pemilu tunduk pada konstitustusi yang telah disepakatinya. 14
Dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubenur,  Bupati,  dan  Walikota Menjadi  Undang-Undang  (selanjutnya  disebut  UU  Pilkada),  pemungutan  suara  serentak nasional  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta Walikota  dan  Wakil  Walikota  diseluruh  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  akan dilaksanakan  pada  bulan  November  2024.  Pasal  201  ayat  (9)  UU  tersebut  menyebutkan, “untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 dan  tahun  2023,  akan  diangkat  penjabat  Gubernur,  penjabat  Bupati,  dan  penjabat  Walikota sementara  sampai  dengan  terpilihnya  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  melalui  Pemilihan  serentak  nasional  tahun 2024”. 15
Selanjutnya,  dalam  Pasal  201  ayat  (10)  disebutkan  bahwa  untuk  mengisi  kekosongan jabatan  Gubernur,  diangkat  penjabat  Gubernur  yang  berasal  dari  jabatan  pimpinan  tinggi madya  sampai  dengan  pelantikan  Gubernur  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Sementara, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16
Penjabat  gubernur  sementara,  nantinya  akan  diusulkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri kepada  Presiden,  dengan  kriteria  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  pejabat  tinggi  madya  atau setara eselon I. Sedangkan penjabat bupati/wali kota sementara akan diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan kriteria ASN pejabat tinggi pratama atau setara eselon II.
Peraturan  itu  terkesan  tidak  demokratis,  karena  dominasi  eksekutif  menjadi  luar biasa.  Kemendagri  dapat  mengusulkan  pejabat  kepala  daerah  setingkat  gubernur  kepada presiden. Sementara Kemendagri, dapat mengangkat pejabat walikota atau bupati atas nama pemerintah  (kepala  negara).  Pengangkatan  model  seperti  itu,  bukan  hanya  minim  patispasi publik, tetapi juga dapat mereduksi demokrasi itu sendiri.
Steven  Levitsky  dan  Daniel  Ziblatt  telah  menuangkan  berbagai  analisisnya  tentang bagaimana Demokrasi itu mati. Dalam laporan Ziblatt yang sudah banyak diulas lewat New York Time Book Review , dijelaskan, Alberto Fujimori awalnya ingin menjadi seoran Presiden yang  baik-baik  saja,  tidak  ingin  menjadi  kepala  negar  yang  diktator.  Namun  dalam perkembangannya  ia  ingin  terus  berkuasa  dan  mempertahankan  kekuasaannya  sehingga
14 Anwar Hanim, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: Gelora Madani Pres. 2004), hlm. 91.
15 Pasal 201 ayat (9), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
16 Ibid , Pasal 201 ayat (10).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tergoda  untuk  melakukan  pelanggaran  konstitusi.  Peru  negara  dibelahan  Amerika  Latin  itu termasuk negara yang kurang beruntung dalam membangun kestabilan politik dan ekonomi. Rakyat  Peru  sudah  muak  dengan  partai-partai  lama  yang  sering  menjanjikan  untuk membangun  kesejahteraan  rakyat  dan  tidak  akan  korup  jika  memenangi  pemilu,  namun faktanya,  setelah  berkuasa  justru  menjadi  orang-orang  yang  korup  dan  banyak mengangkakangi  konstitusi.  Fujimori  pernah  mengeluarkan  UU  Teroris  hanya  karena  ingin menyingkirkan lawan politiknya. Puncaknya ia membubarakan kongres hanya karena ia ingin melanggengkan kekuasaanya. Akhirnya Fujimori adalah presiden yang awalnya ingin sebagai seorang  demokratis,  tetapi  akhirnya  ia  terperangkap  dengan  sikap  otoriter,  karena membubarkan  kongres  dengan  kekuasaanya  termasuk  menangkap  lawan  politiknya  dengan UU yang diciptakannya. 17
Indonesia  tentunya  diharapkan  tidak  sepeti  Peru  tahun  1990-an  tetapi  para  pemimpin diharapkan  tetap  konsisten  taat  kepada  konstitusi  dan  percaya  dengan  sistem  demokrasi konstitusi.

## 2. Intergritas Sebagai Negara Hukum
Dalam teori perjanjian masyarakat, pada pokoknya orang taat dan tunduk  pada hukum karena  secara bersama-sama berjanji dan menyepakati taat pada hukum.  Dengan demikian, kehendak  bersama  itu  disebut  konsensus,  atau  perjanjian  publik  dari  segenap  anggota masyarakat.  Jika  ada  anggota  yang  menyimpang  mereka  harus  menyadari  dan  rela  untuk diberikan sanksi tanpa melakukan perlawanan secara melawan hukum.  Hukum dibuat secara rinci dan semua warga dapat mengakses dan mengecek terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah atau orang yang dikuasakan untuk berkuasa. 18
Latar  belakang  itu  dimulai  adanya “bellum  ominium  contra  omnes” yakni  sebuah ungkapan  Bahasa  Latin  yang  berarti  sebuah  perang  antar  segala  melawan  semuanya, ungkapan  tersebut  terutama  diasosiasikan  dengan  deskripsi  Thomas  Hobbes  terhadap keadaan  manusia,  dimana  yang  menang  akan  menguasai  yang  lemah  dan  yang  lemah  akan terus  menjadi  budaknya.  Guna  mencegah  itu,  maka  disepakatilah  perjanjian  syarat-syarat untuk  menjadi  pemimpin  dan  perlunya  ketaatan  pada  aturan  yang  telah  disepakati.  Dengan demikian,  hukum  yang  baik  bersumber  dari  partisipasi  publik  disepakati  oleh  semua  pihak termasuk oleh pemimpinnya itu sendiri. 19
Sementara  dalam  teori  kedaualatan  negara,  yang  dikembangkan  Hans  Kelsen  dalam bukunya Staatlehre menyebutkan,  hukum  merupakan hille  des  staatles ,  yakni  orang  tunduk kepada  hukum  karena  ada  kewajiban  mentaatinya,  karena  hukum  dikehendaki  oleh  negara. Masalahnya,  jika  banyak  para  pemimpin  selalu  mengatasnamakan  negara  hanya  untuk kepentingan  pribadi  atau  kelompok  akan  menjadi  masalah  dalam  negara  atau masyarakatnya. 20
Pasal  7  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan: 21
17 Steven Levitsky  dan Daniel Ziblatt, How Democracies Die , (Jakarta: Gramedia 2019), hlm. 55.
18 Budi Andayani, Teori Pembatasan Kekuasaan Negara, Jurnal Era Hukum , Vol. 8 No 2, Tahun 1996.
19 Ibid
20 Tirto,  "Macam Teori Kekuasaan Negara Menurut John Locke & Montesquieu", https://tirto.id/)., diunduh Juli 2022).
21 Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  74  Tahun  2016  tentang  Cuti  Di  Luar  Tanggungan  Negara  Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(1) Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2) Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:
a. gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
b. ditunjuknya  Pelaksana  Harian  Gubernur,  Pelaksana  Harian  Bupati,  dan  Pelaksana Harian Wali kota; atau
c. dilantiknya Penjabat gubernur, Penjabat bupati, dan Penjabat wali kota.
Pemikran Hans Kesen tentang hukum murni adalah hukum yang disepakati oleh publik, bukan  hanya  sekelompok  kecil  yang  dapat  mengatasnamakan  negara.  Hans  Kelsen  dalam menyampaikan pendapatnya, tentang ide kebebasan dan prinsip penentuan kehendak sendiri menyebutkan,  ide  kebebasan  pada  awalnya  bernuansa  negatif  karena  tidak  ada  aturan  yang disepakati dan cenderung menjadi masyarakat kanibal atau "chaos" . 22
Kelsen menyebutkan, lawan dari kehidupan bebas adalah kehidupan sosial dimana ada aturan  main  yang  diciptakan  dalam  kehidupan  sosial.  Menurutnya,  kebebasan  pribadi  harus selaras dengan kehendak kelompok atau kehendak umum yang dirumuskan sebelumnya oleh para  angota  kelompok.  Keselarasan  antara  kehendak  kelompok  dengan  kehendak  individu tersebut  dibuat  oleh  para  individu  bersangkutan.  Tata  sosial  artinya  penentuan  kehendak individu,  dan  kebebasan  politik  di  bawah  tata  sosial  adalah  penentuan  kehendak  sendiri dengan  jalan  turut  serta  dalam  pembentukan  tata  sosial.  Kebebasan  politik  adalah kemerdekaan, dan kemerdekaan adalah kemandirian. 23
Dengan  demikian,  Hans  Kelsen  menyampaikan,  pendapat  pribadi  tidak  lepas  dari adanya kesepakatan kehendak umum. Oleh karenanya, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun  2018  tentang  Cuti  Di  Luar  Tanggungan  Negara,  Gubernur  dan  Wagub,  Bupati  dan Wabup, dan Walikota dan Wawali, dapat mereduksi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilihan Kepala Daerah khususnya Pasal 7 yang menyebutkan,  “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil  Gubernur,  Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati,  serta Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil  Walikota”.  Pasal  itu  dibuat  oleh  lembaga  yudkatif  dan eksekutif,  namun  dalam  pelaksanaanya,  seolah  disimpangi  dengan  hanya  keputusan Kemendagri terkait cuti seorang pejabat kepala daerah. Itulah yang saat ini menjadi diskursus setelah dilakukan Uji Materi ke MK.

## 3. Analisis Putusan Pertimbangan MK Tahun 2022
Pengujian  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Uji Materi ke MK oleh para pemohon yakni:
a. Dewi Nadya Maharani
b. Suzie Alancy Firman
c. Moch. Sidik
d. Rahmatulloh
e. Mohammad Syaiful Jihad
f. Nian Syarifudin
dengan hakim yang mengadili, antara lain:
a. Aswanto (Ketua)
22 Hans Kelsen, General Theory and State, Teori Hukum murni , (Jakarta: Ramdipress, 1995).
23 Ibid
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b. Manahan MP Sitompul (Anggota)
c. Enny Nurbaningsih (Anggota)
Saiful Anwar Panitera Pengganti, dengan kuasa hukum dari Pemohon adalah:
a. Sulistyowati
b. Oman Sumantri
c. Dedi Iskandar
d. HM. Sani Alamsyah.
Pemohon  menggugat  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  Pasal  201  ayat  (10)  UU  No.  10/2016  dan  Pasal  201  ayat  (11)  UU  No.  10/2016 bertentangan dengan Pasal  1 ayat  (2), Pasal  18 ayat  (4) UUD 1945, Pasal  27 ayat  (1) UUD 1945 dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
Judisial  Review yang  dilakukan  pemohon,  oleh  Hakim  MK  yang  terdiri  dari  Ketua, Anwar  Usman,  dan  Anggota  Aswanto,  Enny  Nurbaningsih  Manahan  M.P.  Sitompul,  Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh dan Saldi Isra, dalam Amar Putusannya:
Mengadili:
- Menolak  permohonan  para  Pemohon  untuk  seluruhnya.  Semua  hakim  sepakat  untuk menolak.  Dengan  demikian  tidak  ada disenting  opinion atau  hakim  yang  berpendapat lain.
Diskursus  para  ahli  hukum  terjadi  karena  penolakan  gugatan  itu  tidak  selaras  dengan pertimbangan yang seolah membuka ruang bagi publik atau masyarakat sipil untuk menuntut Pemerintah  terbuka  dan  demokratis  dalam  melakukan  pengangkatan  kepala  daerah  jelang Pilpres 2024. Diskurus itu terjadi mengingat salah satu pertimbangannya menyebutkan:
"  ....    Bahwa  terkait  dengan  pengisian  penjabat  kepala  daerah  untuk  mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa proses  pengisian  kekosongan  jabatan  kepala  daerah  juga  masih  dalam  ruang  lingkup pemaknaan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh  karenanya,  perlu  menjadi  pertimbangan  dan  perhatian  bagi  pemerintah  untuk MENERBITKAN  PERATURAN  PELAKSANA  sebagai  tindak  lanjut  Pasal  201  UU 10/2016,  sehingga  tersedia  mekanisme  dan  persyaratan  yang  terukur  dan  jelas  bahwa pengisian  pejabat  tersebut  tidak  mengabaikan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  sekaligus memberikan  jaminan  bagi  masyarakat  bahwa  mekanisme  pengisian  penjabat berlangsung  terbuka,  transparan,  dan  akuntabel  untuk  menghasilkan  pemimpin  yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  serta  dengan  mempertimbangkan  lamanya  daerah dipimpin  oleh  penjabat  kepala  daerah,  perlu  dipertimbangkan  pemberian  kewenangan penjabat  kepala  daerah  dalam  masa  transisi  menuju  Pilkada  serentak  secara  nasional yang  sama  dengan  kepala  daerah  definitif.  Sebab,  dengan  kewenangan  penuh  yang dimiliki  penjabat  kepala  daerah  yang  ditunjuk  maka  akselerasi  perkembangan pembangunan daerah tetap dapat  diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah maupun yang definitif."
Publik  menagih  janjinya  kepada  Pemerintah  Presiden  dan  Kementerian  Dalam  Negeri untuk  melaksanakan  putusan  pertimbangan  MK  No.  15  Tahun  2022  tersebut.  Gelombang pengangkatan  pejabat  dari  271  kepala  daerah  yang  akan  habis  masa  jabatannya  dari  2022  - 2024 sekitar 271 kepala daerah. Semua itu secara bertahap sudah diangkat oleh Kemendagri melalui  UU  No  10  Tahun  2016  Jo.  Permendagri  No  1  Tahun  2018.  Atas  dasar  itu  aturan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
teknis  Penunjukan  terus  ditagih  oleh  publik.  Anggota  Komisi  II  DPR  Guspandi  gaus mengatakan kepada Pemerintah agar segera melaksanakan Putusan MK No 15 Tahun 2022, guna mencegah penolakan atau konflik internal dalam daerah tidak terjadi.  Selain itu untuk menjaga  asas  kestabilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum  perlu  dijaga  oleh  semua  pihak jika  pemerintah  akan  tetap  konsisten  menjalankan  demokrasi  konstitusional  sebagaimana layaknnya negara hukum yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

## IV. Kesimpulan
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  pada  awalnya  hanya  diisyarakan  dalam  pembukaan UUD  1945.  Namun  setelah  Amandemen  UUD  RI  disepakatilah  bahwa  Indonesia  sebagai negara  hukum  Pasal  1  ayat  (3).  Dengan  demikian,  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial, semua pihak harus taat kepada konstitusi.
Terjadinya Judisial Review terhadap Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang oleh Hakim MK yang terdiri dari Ketua, Anwar Usman, dan para anggotanya Aswanto, Enny  Nurbaningsih  dan  Saldi  Isra,  dalam  Amar  Putusannya  melakukan  penolakan permohonan  para  Pemohon  untuk  seluruhnya.  Putusan  itu  tidak  ada  disenting  opinion  atau hakim  yang  berpendapat  lain.  Diskursus  para  ahli  hukum  terjadi  karena  penolakan  gugatan itu  tidak  selaras  dnegan  pertimbangan  yang  seolah  membuka  ruang  bagi  publik  atau masyarakat  sipil  untuk  menuntut  Pemerintah  terbuka  dan  demokratis  dalam  melakukan pengakatan  kepala  daerah  jelang  Pilpres  2024.  Diskurus  itu  teradi  mengingat  salah  satu pertimbangannya menyebutkan: "....  Bahwa terkait dengan pengisian penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa proses  pengisian  kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya,  perlu  menjadi  pertimbangan  dan  perhatian  bagi  pemerintah  untuk MENERBITKAN  PERATURAN  PELAKSANA  sebagai  tindak  lanjut  Pasal  201  UU 10/2016,  sehingga  tersedia  mekanisme  dan  persyaratan  yang  terukur  dan  jelas  bahwa pengisian  penjabat  tersebut  tidak  mengabaikan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  sekaligus memberikan  jaminan  bagi  masyarakat  bahwa  mekanisme  pengisian  penjabat  berlangsung terbuka, transparan”.
Pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah  seharusnya  Objektif  dan  Profesional  menurut Margarito  Kamis.  Untuk  itu  Kemendagri  segera  melaksanakan  pertimbangan  MK  No  15 tahun 2022 karena pertimbangan putusan MK adalah bagian dari hukum positif.

## REFERENSI
Buku: Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
Anwar  Hanim, Sendi-Sendi  Hukum  Administrasi  Negara ,  (Jakarta:  Gelora  Madani  Pres. 2004).
Denny Indrayana, Amandemen UU 1945 , (Jakarta: Mizan, 2007). Hanif  Nurcholis, Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah ,  (Jakarta:    PT Grasindo, 2005)
Hans Kelsen, General Theory and State, Teori Hukum murni , (Jakarta: Ramdipress, 1995) Jaean J Rousseau, DU Contracsocial , (Yogyakarta: Dian Rakyat, 1989).
Jimly,  Asidiqie, UUD Negara  Tahun 1945 dan UU RI No 24 Tahun 2003 , (Jakarta:  Sekjen MK, 2005).
Lili Rasjidi dan Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum , (Bandung: CV Mandar Maju, 2012).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Lorens Bagus, Kamus Filsafat , (Jakarta: Gramedia, 2005). Mariam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia, 2008). Rony Hanitijo, Metodeogi Penelitian Ilmiah , (Jakarta: Gramedia, 2000). Soerjono Sukanto, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Grafity Press, 2010). Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, How Democracies Die , (Jakarta: Gramedia 2019).

## Jurnal:
Budi  Andayani,  Teori  Pembatasan  Kekuasaan  Negara, Jurnal  Era  Hukum ,  Vol.  8  No  2, Tahun 1996.
Vera Sumarwi, Meligimitasi Tindakan Negara Berdasarkan Kekuasaan , Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 12. No.2 Tahun 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota Menjadi Undang-Undang
Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Kepala Daerah Diluar Tanggungan Negara Putusan MK No 15 Tahun 2022, JR UU No 10 Tahun 2016.

## Website:
JHU,https://www.google.com/search?client=firefox- jumalh+orang+meninggal+di+Indonesia+karena+covid 19, diunuh Juli 2022. Kompas Aturan Teknis Penjukka Ditagih, 7 Juli 2022.
Repository,  (http://Suryati,  repositori.ukdc.ac.id/524/4/Buku  Hak  Asasi  Politik  Perempuan, diunduh Juli 2022).
Sindonews. https://nasional.sindonews.com/read/819099/12/ksp-pengangkatan-mayjen-tni- purn-achmad-marzuki-jadi-pj-gubernur-aceh-sesuai, diunduh Juni 2022.
Sulut news.  https://sulut.inews.id/berita/daftar-lengkap-5-pj-gubernur-yang-dilantik, diunduh Juli 2022.
Tirto,  "Macam  Teori  Kekuasaan  Negara  Menurut  John  Locke  &  Montesquieu", https://tirto.id/)., diunduh Juli 2022).