Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.2, Des 2021, Hal.206-231 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PERAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK
Niko Jensen Panjaitan, Oci Senjaya Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang nikojensenpanjaitan29@gmail.com , ocisenjaya90@gmail.com

## ABSTRAK
Anak masuk dalam sistem peradilan pidana karena melakukan pelanggaran hukum harus menjadi perhatian khusus oleh para penegak hukum, tentunya Balai Pemasyarakatan mempunyai peran besar dalam  memberikan  rekomendasi  kepada  pihak  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dalam  rangka perlindungan  hak  anak.  Balai  Pemasyarakatan  melalui  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  yang memiliki  tugas  untuk  melakukan  penelitian  kemasyarakatan  berkaitan  dengan  anak  yang  terlibat dalam  perkara  pidana  sebagaimana  yang  pernah  diatur  dalam  UU  Pengadilan  Anak,  Balai Pemasyarakatan  menjadi  salah  satu  unsur penting  dalam  proses  penyelesaian  tindak pidana  yang dilakukan  atau  melibatkan  anak.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif, yang  dilakukan dengan  cara mempelajari  bahan-bahan  pustaka  yang berupa  literatur,  teori-  teori, data-data tertulis maupun dokumen-dokumen yang diperoleh baik materi ilmiah atau sejenisnya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Perilaku anak  apabila  dilihat  dari  faktor-faktor  korelasional  dan  regresional  adalah  sangat  kompleks. Kompleksitas  tersebut  dikarenakan  oleh  faktor  yang  bersumber  pada  kondisi  kejiwaan  anak  itu sendiri.  Kondisi  anak  yang  masih  berada  dalam  pembentukan  jiwa  menuju  kedewasaan,  sering memuculkan perilaku jahat yang bersumber pada transisi kejiwaan. Sifat dan hakikat perilaku jahat anak  lebih  kompleksitas  dibandingkan  dengan  kejahatan  orang  dewasa.  Maka  dari  itu keberlangsungan  hidup  serta  perlindungan  anak  dari  efek  negatif  yang  ditimbulkan  dari  luar  diri anak perlu dijaga.
Kata Kunci : Balai Pemasyarakatan, Anak, Tindak Pidana.

## ABSTRACT
Children  entering  the  criminal  justice  system  for  committing  violations  of  the  law  should  be  of special concern by law enforcement, of course, the Correctional Center has a big role in providing recommendations  to  the  police,  prosecutors,  courts  in  the  protection  of  children's  rights. Correctional Center through Community Guidance (PK) which has the duty to conduct community research related to children involved in criminal cases as stipulated in the Children's Court Law, Correctional Center becomes one of the important elements in the process of solving criminal acts committed or involving children. This research uses normative juridical research methods, which are carried out by studying library materials in the form of literature, theories, written  data and documents  obtained  either  scientific  material  or  the  like and  laws  and  regulations  related  to  the issues to be discussed. A child's behavior when viewed from correlational and regressive factors is very complex. This complexity is due to factors that are sourced in the psychiatric condition of the child itself. The condition of the child who is still in the formation of the soul to maturity, often raises evil behaviors that stem from psychiatric transitions. The nature and nature of a child's evil behavior is more complex than adult crime. Therefore, the survival and protection of children from negative effects caused from outside the child needs to be maintained.
Keywords: Correctional Center, Children, Criminal Acts
Niko Jensen P: Peran Balai ...

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-  Undang  Dasar  1945  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia serta menjamin  segala  warganegara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  tinggi  hukum  dan pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  pengecualian.  Penegakan  hukum merupakan  sarana  bagi  Negara  Republik  Indonesia  dalam  menciptakan ketertiban  dan  keamanan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  termasuk memberikan perlindungan kepada anak.
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan hidup  manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Anak bukanlah miniatur orang dewasa, maka dengan ciri dan sifat anak yang khas tersebut pula ditentukan pembedaan perlakuan. Hal tersebut dimaksud untuk lebih  melindungi  dan  mengayomi  anak  agar  dapat  menyongsong  masa depannya.  Selain  itu  juga  perlakuan  terhadap  anak  harus  benar-benar diperhatikan  dan  diperlakukan  secara  hati-hati  dan  konseptual  sehingga potensi yang melekat dalam diri anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik  dan  seimbang. 1 Hukum  pidana  Indonesia  bentuknya  tertulis  dan dikodifikasikan di dalam sebuah Kitab Undang-Undang. 2
Anak  adalah  subyek  yang  mempunyai  perasaan,  pikiran,  keinginan dan  harga  diri.  Mereka  harus  diberi  peluang  untuk  didengar  dan  dihargai pendapatnya dalam hal-hal menyangkut kepentingan mereka. Perkembangan  dunia  yang  begitu  cepat  tidak  lain  merupakan  hasil  dari perkembangan pemikiran manusia, baik yang memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri,  kadang  mudah  terpengaruh  dengan  situasi  dan  kondisi  lingkungan disekitarnya. 3
1 Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2 Fadlian, A. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS. Jurnal Hukum Positum , 5 (2), 10–19. Diambil dari https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556
3 Novie  Amalia  Nuraheni. Sistem  Pembinaan  Edukatif  TerhadapAnak  Sebagai  Pelaku Tindak Pidana . Semarang: Universitas Diponogoro, 2009, 1.
Di  Indonesia,  masalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum mempunyai  kecenderungan  semakin  meningkat.  Maraknya  kasus  hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukan berarti mereka sama dengan orang dewasa yang mempunyai akal dan pengalaman. Perilaku ironi anak- anak  lebih  banyak  disebabkan  lingkungan  sosial,  keluarga  dan  gagalnya tanggung  jawab  negara  untuk  memenuhi  hak-hak  mereka.  Pasal  40 Konvensi  Hak  Anak  sebagaimana  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintahan Indonesia  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor.  36  Tahun  1990  tentang Pengesahan Convention  on  the  Rights  of  the  Child (Konvensi  Hak-hak Anak) memberikan definisi yang dimaksud dengan anak ayang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. 4
Salah  satu  hak  istimewa  anak  ketika  berhadapan  dengan  hukum adalah  dalam  penganan  kasus  hukumnya  harus  diberlakukan  berbeda dengan orang- orang dewasa. 5 Pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  “Dalam melakukan  penyidikan  terhadap  perkara  anak,  Penyidik  wajib  meminta pertimbangan  atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana  dilaporkan  atau  diadukan”.  Ayat  (2)  menyatakan  “Dalam  hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya”.
Sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan proses diversi, yaitu penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan.  Apabila  proses  diversi  tidak berhasil,  maka  penyelesaian  perkara  dilanjutkan  kemuka  pengadilan. Terdapat  beberapa  macam  pidana  pokok  bagi  anak,  dan  pidana  penjara
4 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  Indonesia  dalam penjelasannya  disebutkan  bahwa  kelompok  rentan  itu  meliputi  orang  lanjut  usia,  anakanak,  fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.
5 M. Syafii, Loc.Cit
menjadi pilihan terakhir bagi hakim dalam membuat keputusan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Hakim dalam menyelesaikan proses penyelesaian perkara anak dibantu oleh  lembaga-lembaga  terkait.  Lembaga  terkait  yang  memiliki  kontribusi besar dalam proses sistem peradilan pidana anak salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Balai Pemasyarakatan memiliki tugas-tugas sebagai berikut (Pasal 65 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) :
1. Membuat  laporan  penelitian  kemasyarakatan  untuk  kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan  terhadap  anak  selama  proses  diversi  dan  pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya ke pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.
2. Membuat  laporan  penelitian  kemasyarakatan  untuk  kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar persidangan, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainya.
4. Melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
5. Melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan terhadap  anak  yang  memperoleh  asimilasi,  pemebasan  bersyarat, cuti mejelang bebas, dan cuti bersyarat.
Sesuai  ketentuan  tersebut,  maka  peran  dari  BAPAS  dalam  perkara sidang  anak  mengalami  perubahan  yang  cukup  signifikan,  sebab  dengan ketentuan UUSPA kedudukan BAPAS tidak lagi sepenuhnya berada dilini belakang  dalam  proses  pemidanaan  anak.  BAPAS  sudah  berada  diawal tindakan, yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Perkembangan peran BAPAS ini sudah tentu akan menuntut pemebenahan personalia dan kualitas sumber daya manusia petugas BAPAS yang lebih
profesional terhadap penanganan perkara anak agar tercapainya tujuan dari dibuatnya undang- undang sistem peradilan pidana anak dalam melindungi anak.
Balai  Pemasyarakatan  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  terdapat  factor  yang  menghambat  kinerja  dari BAPAS  tersebut.  Oleh  karenanya  pelaksanaan  Sistem  Pemasyarakatan mempunyai  tujuan  akhir  yaitu  terciptanya  kemandirian  warga  binaan Pemasyarakatan  atau  membangun  manusia  mandiri. 6 Sistem  Peradilan pidana  dalam  kerangka  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan dalam  rangka  menegakkan  hukum  pidana  dan  menjaga  ketertiban  sosial, dilaksanakan  mulai  kerja  polisi  dalam  melakukan  penyidikan  peristiwa pidana,  penuntutan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  pemeriksaan  perkara  di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas,  Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut dapat tercapai. 7
Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut  dilaksanakan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub  sistem  peradilan  pidana.  Kedudukan  hukum  dalam  peraturan perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 4 di rumuskan bahwa  Balai  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  BAPAS  adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
Adapun  Klien  Pemasyarakatan  dirumuskan  sebagai  seseorang  yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 Angka 9). Peran BAPAS tersebut dapat  dilihat  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  1999  Tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Menurut Pasal  1  Angka  6,  Petugas  Pemasyarakatan  yang  melaksanakan  tugas
6 Ibid
7 Ibid
Niko Jensen P: Peran Balai ...
pembimbingan  klien  pemasyarakatan  disebut  sebagai  pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian dalam tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. 8

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  yang  bersifat  yuridis  normatif,  secara  umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data primer yaitu data yang  diperoleh  dari  lapangan  dan  bahan-bahan  pustaka  yang  merupakan data sekunder. 9 Dengan demikian data penelitian ini meliputi :
1. Metode Pendekatan
Menggunakan  metode  penelitian  normatif.  Penelitian  normatif adalah  suatu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari bahan-bahan  pustaka  yang  berupa  literatur,  teori-teori,  data-data tertulis maupun dokumen-dokumen yang diperoleh baik materi ilmiah atau  sejenisnya  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriprif analisis. Metode deskriptif adalah menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan permasalahan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh sebagai  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana. Secara  analisis  adalah  untuk  menguraikan  suatu  objek  berdasarkan unsur-unsur  atau  komponen-komponen  yang  terkadang  didalamnya didukung  oleh  data  yang  diperoleh  serta  dianalisa  dengan pengetahuan umum.
Data  deskriptif  analisis  yaitu  berupa  pernyataan  responden  secara tertulis  atau  lisan  juga  tingkah  laku  yang  nyata,  yang  diteliti  dan
8 Sutandyo Wignjosoebroto. Hukum Konsep dan Metode. Malang: Setara Press, 2013, 130.
9 Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009 , 23.
dipelajari sebagai suatu yang utuh, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  menyangkut permasalahan yang diteliti.
3. Jenis dan Sumber Data
Penelitian  hukum  yang  bersifat  yuridis  normatif,  secara  umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data primer yaitu data  yang  diperoleh  dari  lapangan  dan  bahan-bahan  pustaka  yang merupakan  data  sekunder.13  Dengan  demikian  data  penelitian  ini meliputi:
a. Bahan hukum primer
Bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  hukum yang  mengikat  terdiri  dari  perundang-undangan  yang  terkait dengan  objek  penelitian.  Meliputi  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan  yang  erat  kaitannya  dengan  bahan-bahan hukum  primer,  yang  dapat  memberikan  penjelasan  terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang dibahas dalam penelitian
c. Bahan hukum tersier
Bahan-bahan  yang  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan terhadap  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  majalah,  artikel-artikel  di  internet  dan bahan-bahan lainnya.

## C. PEMBAHASAN
A. PERAN DAN TUGAS BAPAS DALAM MENANGANI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat pembimbing dan pendampingan kemasyarakatan  mempunyai  dasar  hukum  yang  kuat  dalam  tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan membimbing  klien  (anak  yang  berkonflik  dengan  hukum).  Selain  itu BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan  yang  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  oleh Penyidik  dalam  proses  diversi  di  tingkat  kepolisian,  maupun  ketika proses diversi di tingkat pengadilan.
Selain  itu  laporan  penelitian  kemasyarakatan  digunakan  pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  60  Ayat  (3)  Undang-  Undang Nomor 11  Tahun 2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Apabila  kewajiban  tersebut  tidak dilaksanakan  oleh  hakim,  maka  terdapat  implikasi  yuridis  berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Seperti yang dijelaskan  juga  oleh  Sambas  bahwa  Anak  berkonflik  dengan  hukum yang  melewati  tahapan-  tahapan  pengadilan  tanpa  kehadiran pendamping  atau  salah  satunya  BAPAS  cenderung untuk  terjerumus kembali  kedalam  pelanggarannya  baik  itu  dengan  kasus  yang  sama ataupun dengan kasus yang berbeda. 10
BAPAS  adalah  salah  satu  pihak  yang terlibat  selama  proses peradilan  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dari  awal  anak ditangkap  hingga  anak  menyelesaikan  masa  hukumannya.  Hal  ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Secara  umum  peran  BAPAS dalam  proses  peradilan  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  terbagi menjadi  3  tahap,  yaitu  tahap  sebelum  sidang  pengadilan  (pra
10 Nandang  Sambas. Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  dan  Instrumen  Internasional PerlindunganAnak serta Penerapannya . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, 35.
adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi)  yakni  pengawasan  dan  pembimbingan  bagi  Anak  yang berkonflik dengan hukum. 11
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas,  maka  dapat dikemukakan  bahwa  peran  dan  fungsi  BAPAS  dalam  menangani perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  sangat  penting  demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak.
Karena  dengan  adanya  laporan  penelitian  kemasyarakatan, diharapkan  keputusan  yang  diambil  oleh  hakim  tidak  melukai  rasa keadilan  dan  dapat  terwujud  sistem  peradilan  pidana  yang  menjamin perlindungan  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  sehingga  stigma  negatif terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dapat  dihindarkan. Dalam  penjelasan  umum  Undang-  Undang  Sistem  Peradilan  Pidana dijelaskan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan  peradilan  yang  benar-benar  menjamin  perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.(Pasal 1 angka 7 UU No.11  Tahun  2012).  Dimana  dalam  penyelesaian  perkara  tersebut terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  diperlukan  adanya bantuan dari pihak Balai Pemsyararakatan yang dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak  hukum  yang  melaksanakan  penelitian  kemasyarakatan, pembimbingan,  pengawasan,  dan  pendampingan  terhadap  anak  di dalam dan diluar proses peradilan pidana. ( Pasal 1 angka 13 UU No. 11 Tahun 2012).
11 Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia . Depok: Raja Grafindo Persada, 2012, 110-116.
Niko Jensen P: Peran Balai ...
Dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  anak,  Balai Pemasyarakatan  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam penyelesaian perkara pidana anak khususnya yang diselesaikan atau di upayakan  secara  diversi.  Adapun  proses  peranan  Pembimbing Kemasyarakatan  dalam  penyelesaian  perkara  anak  secara  diversi sebagai berikut :
1. Balai  Pemasyarakatan  mulai  berperan  dalam  penyelesaian perkara  secara diversi  terhadap anak  yang berhadapan  dengan hukum ketika ada permintaan penelitian
kemasyarakatan(Litmas)  dari  pihak  penyidik  (polisi)  baik Polres  atau  Polsek  sesuai  dengan  wilayah  kerja  Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Bone.
2. Setelah  surat  dari  pihak  penyidik  telah  diterima  maka  kepala Balai Pemasyarakatan melakukan penunjukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menangani dan memberikan  bantuan  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.
3. Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus anak yang berhadapan  dengan  hukum  tersebut  bertemu  dengan  penyidik untuk mengetahui dan membahas kasusyang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
4. Setelah  pihak  Pembimbing  Kemasyarakatan  mendapatkan informasi mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan mulai melakukan Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  tersebut  dimana  dalam  melakukan Penelitian Kemasyarakatan.
5. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan olehPembimbing Kemasyarakatan ini berisi :
a. Identitas klien
b. Identitas orang tua klien
c. Gambaran  tindak  pidana  yang  disangkakan  pada  klien seperti:
1) Jenis tindak pidana
2) Latar belakang melakukan tindak pidana
3) Kronologis terjadinya tindak pidana
4) Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien
d. Riwayat hidup klien seperti : 1) Riwayat pertumbuhan dan perkembangan klien
2) Riwayat kesehatan klien 3) Riwayat pendidikan klien 4) Riwayat pekerjaan klien
5) Riwayat pelanggaran hukum klien
e. Kondisi keluarga klien seperti: 1) Riwayat pernikahan orang tua
2) Pola pengasuhan orang tua
3) Relasi sosial dalam keluarga klien 4) Relasi  sosial keluarga klien dengan
lingkungan masyarakat
5) Keadaan sosial ekonomi keluarga
6) Keadaan rumah orang tua klien
f. Kondisi lingkungan setempat seperti: 1) Keadaan geografis
2) Mata pencarian penduduk
3) Tingkat pendidikan kemasyarakatan
4) Keadaan sosial ekonomi
5) Nilai dan norma dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat
6) Fasilitas sosial dan umum
g. Tanggapan klien terhadap masalahnya seperti:
1) Tanggapan/sikap  penyesalan  klien  terhadap
pelanggaran dan proses hukum yang dijalaninya
2) Tanggapan dan penilaian klien terhadap kesalahannya
3) Tanggapan tentag konsekwensi dan dampak pelanggaran  yang  dilakukan  terhadap  dirinya  sendiri, korban, keluarga dan lingkungan masyarakat
6. Pembimbing  kemasyarakatan  yang  melakukan  penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maksimal  3X24  jam  sejak  penerimaan  surat  permintaan penelitian  kemasyarakatan(Litmas)  dari  pihak  penyidik.(Pasal 28 UU No.11 Tahun 2012).
7. Setelah  Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan  penelitian kemasyarakatan maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan diberikan kepada penyidik.
8. Dengan  melihat  hasil  penelitian  masyarakatan  tersebut  dan syarat-syarat  dari  untuk  dilakukannya  diversi  yaitu  ancaman pidana dibawah 7(tujuh)  tahun  dan  bukan  pengulangan  tindak pidana  (Pasal  7  UU  No.11  Tahun  2012)  maka  pembimbing kemasyarakatan  merekomendasikan  kepada  penyidik  agar dilakukannya  diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  maka  pihak  penyidik  harus  melakukan  diversi  sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) dan 29 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012).
9. Setelah  mendengar  rekomendasikan  kepada  penyidik  untuk dilakukannya  diversi  maka  pihak  penyidik  memanggil pelaku,korban,  keluarga  pelaku  dan  korban,  serta  pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan diversi tersebut.
10. Pihak  penyidik  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  berperan sebagai mediator dan fasilitator terhadap penyelesaian perkara tersebut secara diversi.
11. Namun  sebelum  diversi  itu  dilakukan  sesuai  dengan  jadwal yang  ditentukan,  pembimbing  kemasyarakatan  melakukan
upaya-upaya  tersendiri  terlebih  dahulu  agar  proses  diversi tersebut nantinya dapat berjalan baik.
12. Pembimbing  kemasyarakatan  melakukan  pertemuan  kepada pelaku dan  keluarga  pelaku  serta  korban  dan  keluarga  korban secara  terpisah untuk  melakukan  pendekatan  kepada  masing- masing  serta  memberikan  tanggapan  dan  wejangan  kepada kedua  belah  pihak  agar  mau  menyelesaikan  perkara  tersebut secara diversi.
13. Selain  itu  pembimbing  kemasyarakatan  juga  mencari kepentingan  terbaik  bagi  kedua  belah  pihak  agar  pelaku  dan korban  serta  keluarga  pelaku  dan  korban  mau  untuk dilakukannya diversi.
14. Ketika diversi dilakukan, penyidik dan pembimbing kemasyarakatan wajib mendatangkan pelaku, korban, keluarga pelaku  dan  korban,  pekerja  sosial  profesional  serta  proses diversi  tersebut  dilakukan  secara  musyawarah  dengan pendekatan  keadilan  restoratif.  (Pasal  8  ayat  (1)  UU  No,11 Tahun 2012).
15. Ketika  diversi  dilakukan  maka  Pembimbing  Kemasyarakatan membacakan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  yang  telah dilakukan  di  hadapan  para  pihak  yang  hadir  pada  diversi tersebut.  Selain  itu  Pembimbing  kemasyarakatan  juga memberika  arahan  dan  melakukan  negosiasi  kepada  semua pihak  khususnya  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku  dan  korban untuk menyelesaikan perkara ini secara diversi.
Apabila  proses  diversi  ini  berhasil  mencapai  kesepakatan, penyidik  menyampaikan  berita  acara  diversi  beserta  kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan.apabila proses diversi gagal maka akan dilanjutkan ke tahap yang  lain  yakni  proses  penututan  dan  pemeriksaan.  Namun  proses diversi  tersebut  tetap  dilakukan  ditingkat  penuntutan  maupun
pemeriksaan(pasal  7 ayat  (1) UU No.11 Tahun 2012). Namun  proses diversi  yang  dilakukan  di  setiap  tahapan  tetap  memiliki  tahapan  dan proses  yang  sama  seperti  pada  tahapan  penyidkan.  Dan  peran  dari Pembimbing Kemasyarakatan tetap sama pada diversi disetiap tahapan tersebut.

## B. KENDALA BAPAS DALAM MENANGANI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Dalam  Penyelesaian  perkara  pidana  anak  yang  dilakukan  oleh anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dimana  penyelesaian  tersebut dilakukan  secara  diversi  tentu  tidak  selalu  berjalan  dengan  baik  atau bahkan diversi yang di upayakan oleh Balai Pemasyarakatan dalam hal ini  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  sering  sekali  gagal.  Sehingga ada kalanya kasus perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum di lanjutkan sampai ke tahap peradilan anak.
Kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam hal ini Pembimbing  Kemasyarakatan  yakni  kurang  aktifnya  partisipasi  oleh para pihak terhadap proses penyelesaian perkara secara diversi tersebut. Dimana ketika sudah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah  untuk  melakukan  diversi  adakalanya  para  pihak bersangkutan  tidak  hadir  dalam  musyawarah  untuk  diversi  tersebut. Ketidak  hadiran  mereka  disertai  dengan  berbagai  alasan  seperti  ada kesibuan lain, kerja, dan lain-lain. Sehingga kadang proses penyelesaian diversi tersebut jadi terhambat akibat faktor itu.
Selain  itu  kendala  yang  sering  dihadapi  oleh  Balai Pemasyarakatan  dalam  hal  ini  Pembimbing  Kemasyarakatan  adanya rasa  tidak  percaya  dari  pihak  korban  terhadap  Pembimbing Kemasyarakatan  karena  dari  pihak  korban  beranggapan  bahwa Pembimbing  Kemasyarakatan  berpihak  kepada  pelaku  sehingga mencoba untuk melepaskan tersangka dari jeratan pidana. Para korban
merasa tidak adil, selain itu juga merasa telah dirugikan akibat kejadian ini. Dan enggan untuk melakukan diversi tersebut.
Faktor  keegoisan  dan  keras  kepala  dari  pihak  korban  yang memang dari awal ingin mempidanakan pelaku. Sehingga pihak korban bersikukuh untuk tidak mau melakukan upaya diversi tersebut dengan alasan apapun. Dan yang menjadi kendala tersendiri yaitu permintaan dari  pihak  korban  untuk  adanya  ganti  rugi  yang  dianggap  sangat memberatkan bagi pihak pelaku sehingga kalau ganti rugi yang diminta oleh pihak korban tidak dapat dipenuhi maka pihak korban tindak ingin melakukan yang namanya diversi.
Berdasarkan  dari  kendala-kendala  tersebut  biasanya  proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum gagal dilakukan meskipun pihak Balai Pemasyarakatannya telah melakukan usaha yang maksimal  namun  dari pihak-pihak  tertentu memang yang tidak ingin dilakukan upaya diversi. Kendala yang terjadi di lapangan menjadikan hambatan dalam pelaksanaan bimbingan yang seharusnya dan  secepatnya  diberikan  oleh  Bapas  pada  klien  pemasyarakatan, kendala yang muncul antara lain :
1. Kebijakan Nasional/komitmen pimpinan masih kurang;
2. Belum  adanya  kesamaan  persepsi  diantara  aparat  penegak hukum;
3. Masih  ada  egosentris  dari  masing-masing  instansi  penegak hukum;
4. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum;
5. Pidana  penjara  masih  dianggap  sebagai  primadona  dalam mengatasi permasalahan hukum;
6. Secara yuridis, peran Bapas pasif; Luas wilayah kerja sehingga penyelesaian pembuatan litmas menjadi kurang optimal;
7. Kurangnya  jumlah  petugas  dibandingkan  luas  wilayah  yang menjadikan pelayanan kurang optimal;
Niko Jensen P: Peran Balai ...
Kendala-kendala  yang  dihadapi  Bapas  Semarang  merupakan kendala yang banyak pula terjadi di Bapas-bapas daerah lain. Mulai dari yuridis  yang  mengatur  kerja  Bapas  sehingga  Bapas  terlihat  pasif  dan seperti  lembaga  yang  terlihat  “samar-samar”,  walaupun  Undang- undang  yang  mengaturnya  jelas  menerangkan  kerja  dari  Balai Pemasyarakatan.  Sisi  lain  sistem peradilan pidana  yang masih  belum saling terintrgasi secara baik dan solid merupakan permasalahan yang besar yang seharusnya menjadi pelajaran pertama dalam memperbaiki sistem peradilan pidana saat ini.

## C. UPAYA  BAPAS DALAM MELINDUNGI
HAK

## ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
Perlindungan  hak  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam konteks  HAM  Internasional  merupakan  salah  satu  bagian  dari serangkaian  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  negara  yaitu  untuk: menghormati ( to respect ), melindungi ( to protect) , dan memenuhi ( to fulfill ). Secara normatif, berlandaskan pada standar Hak Asasi Manusia Internasional  maupun  Konstitusi  (termasuk  ketentuan  HAM  secara nasional)  dan  secara  operasional  ditujukan  untuk  memajukan pelaksanaan HAM.
Menghormati  ( obligation  to  respect ):  merupakan  kewajiban aparat penegak hukum khususnya Bapas untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini memiliki  kewajiban  untuk  tidak  melakukan  tindakan-tindakan  yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.
Melindungi ( obligation to protect ): merupakan kewajiban aparat penegak hukum khususnya Bapas agar bertindak aktif untuk memberi jaminan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  anak.  Dalam  hal  ini
berkewajiban  untuk  mengambil  tindakan-tindakan  untuk  mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh oknum penegak hukum. 12
Memenuhi  ( obligation  to  fulfill) :  merupakan  kewajiban  dan tanggung  jawab  aparat  penegak  hukum  khususnya  Bapas  untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil  langkah-langkah legislatif,  administratif,  hukum,  dan  tindakan-tindakan  lain  untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.
Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Anak,  masing-masing  mengandung  unsur  kewajiban  aparat  penegak hukum  dan  masyarakat  untuk  bertindak  ( obligation  to  conduct )  serta kewajiban untuk berdampak ( obligation to result ).
Kewajiban untuk bertindak ( obligation to conduct ): mensyaratkan  aparat  penegak  hukum  khususnya  Bapas  melakukan langkah-langkah  tertentu  untuk  melaksanakan  pemenuhan  suatu  hak, yaitu melindungi hak anak dalam proses peradilan diperlukan prasarana dan  sarana,  serta  sumber  daya  manusia  yang  memadai  sesuai  dengan peraturan  yang  mengaturnya  bahkan  memberikan  alternatif  solusi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapat mencegah  timbulnya  masalah  baru  apabila  anak  tetap  di  proses diperadilan melalui hasil Penelitian Kemasyarakatan. 13
Kewajiban  untuk  berdampak  ( obligation  to  result ),  yaitu mendorong  aparat  penegak  hukum/Bapas  untuk  mencapai  sasaran tertentu  guna  memenuhi  standar  substansif  yang  terukur.  Aparat penegak hukum memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang  perlindungan  anak  tidak  hanya  anak  yang  berkonflik  dengan hukum tetapi di semua kehidupan sehingga pemenuhan, penghormatan
12 Admin, “Sebuah Panduan, Kerja sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (AusAID)”, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007, 8.
13 Ibid, 8.
dan perlindungan bagi anak dapat tercapai sesuai dengan standar HAM Internasional (Konvensi Hak Anak). 14
Tentunya pelaksanaan dilakukan oleh pranata/lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum harus berlandaskan Hak Asasi Manusia, khususnya pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak tidak lepas dari asas Pancasila dan berlandaskan kepada Undang- undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:
1. Nondiskriminasi,
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan,
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.
Dalam  kaitannya  dengan  penguatan  peran  BAPAS,  dalam undang-undang  ini  pembimbing  kemasyarakatan  (sering  disebut sebagai  PK  BAPAS)  tidak  lagi  bekerja  secara  mandiri,  namun  lebih diarahkan pada sinergi antar komponen petugas kemasyarakatan. Pasal 61  Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Pengadilan Pidana  Anak  tersebut  menggambarkan  sinergi  dari  ketiga  komponen petugas  kemasyarakatan  sebagaimana  yang  disebutkan  pula di  dalam Pasal 65 Ayat 2 dan 67 Ayat 2. Sinergi tersebut harus terus diperkuat pada  tiap  tahapan  dalam  sistem  peradilan  anak  dengan  tetap memperhatikan  tugas  pokok  masing-masing  komponen  yang  ada. Namun demikian hambatan “klasik” masih menjadi faktor penghambat penguatan peran BAPAS.
Penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terlepas adanya faktor-faktor yang mempengaruhi  pelaksanaannya  yaitu  faktor  pendukung  dan penghambat. 15 Pembahasan  mengenai  faktor  pendukung  dan
14 Ibid, 9.
15 Soerjono  Soekanto. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2008
penghambat  tertera  di  bawah  ini  berdasarkan  pemikiran  Soerjono Soekanto  mengenai  5  (lima)  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum di masyarakat:
1. Faktor hukumnya sendiri (Peraturan Perundang-undangan)
Upaya  dukungan  yang  dilakukan  oleh  negara  (pemerintah) untuk  menerbitkan  kebijakan  atau  peraturan  perundang- undangan  dalam  rangka  penanganan anak  yang  berhadapan dengan hukum telah diberlakukan yaitu:
a. Undang-undang  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan, mengupayakan mempercepat pembebasan  bagi  anak  yang  telah  masuk  dalam lembaga pemasyarakatan.
b. Undang-undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia, yang intinya dari pasal 52-66 adalah menyatakan bahwa setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran  penganiayaan,  penyiksaan  atau  penjatuhan hukuman  yang  tidak  manusiawi,  tidak  dirampas kebebasannya  secara  melawan  hukum.  Hukuman mati  atau  hukuman  seumur  hidup  tidak  adapat dijatuhkan  pada  mereka.  Penangkapan,  penahanan atau  pidana  penjara  anak  hanya  dapat  dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
c. Undang-undang  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak, yang intinya mengatakan bahwa perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  dilaksanakan  melalui:  perlakuan secara  manusiawi  sesuai  hak-hak  anak,  penyediaan petugas  pendamping  khusus  sejak  dini,  penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat  untuk  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak, pemantauan  dan  pencatatan  terus  menerus  terhadap
Niko Jensen P: Peran Balai ...
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan  untuk  mempertahankan  hubungan  dengan orang  tua  atau  keluarga  dan  perlindungan  dari pemberitaan media/labelisasi.
d. Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  salah  satu  pasalnya yaitu:  Pasal  5  Ayat  (1)  menyebutkan  bahwa;  dalam sistem  peradilan  pidana  anak  wajib  mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian  pada Ayat (3)  nya  juga  disebutkan  bahwa;  dalam  sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi.
e. Keputusan  Bersama  6  (enam)  Instansi  yakni:
Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan  Kementerian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Keputusan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan  keterpaduan  dalam  upaya  penyelesaian perkara  Penanganan  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum  yang  dilakukan  secara  terkoordinasi  oleh aparat penegak hukum dan semua pihak terkait.
f. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan  Pengendalian  Penanganan  Perkara  Pidana  di Lingkungan  Kepolisian  Negara  republik  Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian RI ini menegaskan peran BAPAS  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  105, dinyatakan bahwa Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan  hak  untuk  mendapatkan  petugas
pendamping  khusus  untuk  anak  yaitu  hak  untuk didampingi oleh BAPAS dan orang tua.
2. Faktor Penegak Hukum
Hambatan yang ditemui dalam rangka penanganan anak yang berhadapan  dengan  hukum  yaitu  faktor  penegak  hukum  itu sendiri diantaranya:
a. Terjadinya  singgungan  antar  komponen  disebabkan menguatnya  sikap  ego  sektoral  diantara  komponen Integrated Criminal Justice System (ICJS) yang ada;
b. Keterlambatan proses disebabkan birokrasi;
c. Kurangnya komitmen untuk berkoordinasi antar lintas sektoral (kelembagaan) dalam sistem peradilan pidana anak;
d. Lemahnya  tindak  lanjut  terhadap  kesepakatan  dan komitmen yang dibuat, yaitu dalam Surat Keputusan Bersama  antara  Ketua  Mahkamah  Agung;  Jaksa Agung;  Kepala  Kepolisian  Negara;  Menteri  Hukum dan  HAM;  Menteri  Sosial;  dan  Menteri  Negara Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak tentang Penanganan ABH.
e. Kepolisian  dan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  c.q Pemasyarakatan sebagai bagian dari proses penanganan  Pidana  Terpadu  tidak  mampu  berbuat banyak  untuk  mengusahakan  diversi,  sehingga mengakibatkan  over  capacity  penghuni  di  Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, dan selanjutnya mempersempit  ruang  gerak  Pembinaan  maupun Pembimbingan terhadap Warga Binaan maupun Anak Didik Pemasyarakatan.
f. Keterlambatan  pendampingan  ABH  oleh  pihak
BAPAS,  karena  keterlambatan  penyampain  surat
pendampingan  dari  Kepolisian.  Sebenarnya  sudah jelas  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2009 menyatakan  bahwa  anak  harus  didampingi  BAPAS pada saat masuk dalam proses penyidikan. Dukungan yang  dapat  ditemui  dalam  penanganan  ABH  pada faktor penegak hukum adalah:
1) Penguatan  Peran  BAPAS  berupa  kerja  sama antar  instansi  terkait,  guna  memperkecil kesenjangan  dalam  forum  Integrated  Criminal Justice System (ICJS);
2) Meningkatkan  Pelaksanaan  Pembimbingan  dan
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BAPAS berkoordinasi  dengan  Dinas  Sosial  guna mengantisipasi pengulangan
kembali dilakukannya  tindak  pidana  serta  pemulihan psikis  anak  melalui  konsultasi  sosial  dalam rangka  mengembalikan  kepercayaan  diri  anak (advokasi sosial);
3) Memberikan akses informasi kepada kejaksaan, kepolisian  dan  hakim  tentang  adanya  rumah aman bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas
Hambatan yang ditemui dalam penanganan ABH yaitu faktor sarana dan fasilitas, diantaranya:
a. Belum adanya SDM maupun sarana yang diamanahkan  dalam  undang-undang sistem peradilan pidana  anak,  seperti  adanya  pekerja  kerja  sosial professional;  tenaga  kesejahteraan  sosial,  dan lembaga penempatan anak sementara (LPAS).
b. Terbatasnya  Anggaran  yang  dialokasikan  guna pelaksanaan tugas pembimbingan dan pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Dukungan yang dapat ditemui dalam penanganan ABH pada faktor sarana dan fasilitas adalah:
a. Adanya  usulan  dibentuknya  BAPAS  di  tiap-  tiap
Kab/Kota  guna  mengatasi  keterbatasan  jangkauan wilayah  tugas  serta  dilengkapi  dengan  sarana pendukung berupa; “Rumah
Pengembangan Kepribadian  Anak/remaja  yang  sedang  berhadapan dengan Hukum/ ABH, tetapi bukan bentuk bangunan LAPAS  ANAK  meskipun  berubah  nama  menjadi Lembaga  Pemasyarakatn  Khusus  Anak  (LPKA)“, guna  kepentingan  terbaik  bagi  anak  pasca  mediasi dalam pelaksanaan restorative justice .
b. Adanya  usulan  dialokasikan  dana  khusus  guna mendukung  pelaksanaan  tugas  pembimbingan  dan pengawasan dan pendampingan ABH oleh BAPAS.
4. Faktor Masyarakat
Hambatan  yang ditemui  oleh  pemerintah  atau negara dalam penanganan ABH adalah faktor masyarakat itu sendiri seperti:
a. Sudut  pandang  masyarakatterhadap  kejahatan  atau pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  anak meskipun  masih  dikategorikan  belum  dewasa  tetap dianggap  sebagai  pelaku  kejahatan  dan  di  hukum, sebagai  contoh  kasus  mencuri  kotak  amal  masjid sebesar 37  ribu  rupiah,  pihak  masjid  mau  berdamai, jika  diganti-rugi  sebesar  lima  juta  rupiah.  Apabila tidak dibayar dengan jumlah demikian tetap di proses hukum.
Niko Jensen P: Peran Balai ...
b. Pemahaman  masyarakat  tentang  arti  pentingnya perlindungan  hak  anak  khususnya  anak  yang berhadapan dengan hukum, sehingga HAM dari anak tersebut tidak terlanggar.
5. Faktor Kebudayaan
Hambatan  yang ditemui  oleh pemerintah  atau negara dalam penanganan  ABH  adalah  faktor  kebudayaan  itu  sendiri seperti:
a. Aparat penegak hukum (BAPAS) menemui kesulitan mengenai  penanganan  ABH  disebabkan  nilai-nilai atau  kebiasaan  yang  ada  di  masyarakat  berbeda meskipun berada dalam satu wilayah atau daerah yang sama.
b. Pemahaman  masyarakat  negatif  terhadap  anak  yang melakukan  pelanggaran  hukum  sehingga  aparat penegak hukum mengalami kendala dalam perlindungan hak ABH.
c. Adanya aturan hukum yang tidak tertulis yang berada di  masyarakat  sehingga  penanganan  bagi  anak  yang melakukan  pelanggaran  hukum  tidak  di  proses  oleh aparat  penegak  hukum  nanum  cukup  dilakukan  oleh aparat desa atau kepala dusun setempat.

## D. PENUTUP
Peran  dan  fungsi  BAPAS  dalam  menangani  perkara  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  sangat  penting  demi  tercapainya  tujuan  dari sistem  peradilan  pidana  anak.  Karena  dengan  adanya  laporan  penelitian kemasyarakatan,  diharapkan  keputusan  yang  diambil  oleh  hakim  tidak melukai  rasa  keadilan  dan  dapat  terwujud  sistem  peradilan  pidana  yang
menjamin  perlindungan  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  sehingga  stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Balai  Pemasyarakatan  dalam  hal  ini Pembimbing  Kemasyarakatan  yakni  kurang  aktifnya  partisipasi  oleh  para pihak terhadap proses penyelesaian perkara secara diversi tersebut. Dimana ketika sudah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah untuk  melakukan  diversi  adakalanya  para  pihak  bersangkutan  tidak  hadir dalam musyawarah untuk diversi tersebut. Ketidak hadiran mereka disertai dengan  berbagai  alasan  seperti  ada  kesibuan  lain,  kerja,  dan  lain-lain. Sehingga kadang proses penyelesaian diversi tersebut jadi terhambat akibat faktor itu.
Melindungi  ( obligation  to  protect ):  merupakan  kewajiban  aparat penegak  hukum  khususnya  Bapas  agar  bertindak  aktif  untuk  memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi anak. Dalam hal ini berkewajiban untuk  mengambil  tindakan-tindakan  untuk  mencegah  pelanggaran  semua hak  asasi  anak  oleh  oknum  penegak  hukum.  Memenuhi (obligation  to fulfill ): merupakan kewajiban dan tanggung jawab aparat  penegak hukum khususnya Bapas untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu  bisa  terpenuhi  hak-haknya.  Negara  berkewajiban  untuk  mengambil langkah-  langkah  legislatif,  administratif,  hukum,  dan  tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin, “Sebuah Panduan, Kerja sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS  HAM)  dengan  Australian  Government  (AusAID)”, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007
Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Nashriana. Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia .  Depok:  Raja Grafindo Persada, 2012
Nuraheni,  Novie  Amalia, Sistem  Pembinaan  Edukatif  TerhadapAnak  Sebagai Pelaku Tindak Pidana . Semarang: Universitas Diponogoro, 2009
Sambas,  Nandang. Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  dan  Instrumen Internasional PerlindunganAnak serta  Penerapannya . Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2013
Soekanto,  Soerjono. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Wignjosoebroto,  Sutandyo. Hukum  Konsep  dan  Metode. Malang:  Setara  Press, 2013
Fadlian,  A.  (2021).  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  DALAM  SUATU  KERANGKA
TEORITIS. Jurnal Hukum Positum , 5 (2), 10–19. Diambil dari
https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556