History: Re ce ived : 25 Fe bruari 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 23 Oktobe r 2023 Publishe d: 31 Oktobe r 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 5, (2023), Oktober: 517 - 534 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i5.3732

## GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN PEDESAAN DALAM KONFLIK LAHAN MELAWAN KORPORASI: STUDI KASUS KELOMPOK TANI SUNGAI LANDAI MANDIRI MELAWAN PT. WKS DI DESA LUBUK MANDARSAH
Siti Maidina  Herdiyanti 1)
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik  Universitas  Indonesia,  Depok,  Indonesia 1) corresponding  Author  : maidina1995@gmail.com 1)

## Abstrak
Penelitian ini membahas gerakan sosial perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri melawan PT. WKS  di  Desa  Lubuk  Mandarsah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  politik  perseteruan  yang diperankan  oleh  Kelompok  Tani  Sungai  Landai Mandiri kepada PT. WKS dis ebabkan oleh klaim lahan ulayat dari para perempuan dan ijin konsesi dari PT. WKS yang menyebabkan masyarakat tergusur da r i perkebunan  dan  pemukiman  sehingga  menimbukan  aksi  kolektif  yang  solid  dalam  upaya  merebut kembali  lahan  milik  masyarakat.  Impilkasi  teoritis  political  contentious  melalui  colective  action  framing relevan untuk memotret aksi konfortasi dan pergerakan para perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri melawan PT. WKS.

## Kata Kunci: gerakan perempuan, klaim lahan, politik  perseteruan

## Abstract
This  study  discusses  the  women's  social  movement  of  the  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  against  PT.  WKS in  Lubuk  Mandarsah  Village.  The  results  showed  that  the  political  contentious  played  by  the Kelompok Tani Sungai Landai  Mandiri  against  PT.  WKS  was  caused  by  customary  land  claims  from  women  and  concession  permits  from PT.  WKS  which  caused  the  community  to  be  evicted  from  plantations  and  settlements  resulting  in  several  solid collective  actions  to  reclaim  land  belonging  to  the  community.  The  theoretical  implications  of  political  contentious through  collective  action  framing  are  relevant  for  photographing  the  confrontational  actions  and  movements  of  the women  of the Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  against PT. WKS.

## Keywords:  Women’s  Movement,  Land Claims,  Political  Contentious

## PENDAHULUAN
Gerakan  sosial  yang  berlangsung  dari  masa  ke  masa  telah  berhasil  melibatkan berbagai  kalangan  untuk  berkumpul  dan  membentuk  people  power  (Manan,  2020).  Di berbagai  daerah  Indonesia,  ekistensi  gerakan  sosial  perempuan  telah  mewarnai perjuangan  masyarakat  dalam  mempertahankan  hak  ulayat,  lahan  pertanian  dan perkebunan,  serta  rumah  tinggal  dari  upaya  penggusuran  dan  perampasan  sepihak dari  pemerintah  maupun  perusahaan.  Di  Sulawesi  Selatan,  para  pekerja  perempuan
sawit  dan  perempuan  pesisir  berjuang  mengakses  sumberdaya  mereka  dengan  cara tetap  menanam  berbagai  komoditas  pangan  di  lahan  sengekta  mereka  dalam menghadapi  perkebunan  skala  besar  yang  mengklaim  lahan  perkebunan  mereka  akibat dampak  pembangunan  pelabuhan  Makassar  (Suriyani,  2021).  Di  Kepulauan  Aru, Maluku,  perempuan  adat  Marafenfen  gigih  berjuang  mempertahankan  wilayah  adat mereka  seluas  689  hektar  sebagai  sumber  kehidupan  mereka  dari  penguasaan  TNI Angkatan  Laut  sejak  tahun  1991  (Nugraha  dan  Belsera,  2021).  Di  Jawa  Tengah,  para perempuan  di  wilayah  pegunungan  Kendeng  Utara,  Rembang  ikut  turut  serta melakukan  demonstrasi  dalam  mempertahankan  kelestarian  lingkungan  mereka  akibat pembangunan  pabrik  PT  Semen  Indonesia,  bahkan  diketahui  sembilan  perempuan Kendeng  nekat  mengecor  kaki  mereka  dengan  semen  di  depan  Istana  Merdeka  pada tahun  2016 (BBC Indonesia,  2016).
Sejumlah  gerakan  sosial  perempuan  pedesaan  di  Indonesia  diatas  menunjukkan bahwa  perempuan  dalam  gerakan  sosial  berperan  aktif  dalam  perjuangan komunitasnya  baik  secara  formal  maupun  informal  demi  merebut  kembali  hak  atas tanah  dan  sumber  daya  alam  di  sekeliling  lahan  mereka  (Nurdin  et  al.,  2020). Ketimpangan  penguasaan  tanah  bagi  perempuan  pedesaan  disebabkan  oleh  kuasa eksklusi  dan  ketidakadilan  gender.  Menurut  Hall  et  al.  (2011),  kuasa  eksklusi dimaksudkan  bahwa  penyingkiran  secara  terstruktur  sekelompok  orang  atas  lahan  atau tanah  yang  berlangsung  melalui  relasi  kuasa  seperti  tekanan,  regulasi,  legitaimasi  dan pasar.  Sedangkan,  Fakih  (1998)  menyebutkan  bahwa  terdapat  lima  bentuk ketidakadilan  yaitu  stereotip  atau  pelabelan,  beban  kerja,  marjinalisasi  atau peminggiran,  kekerasan  baik  fisik  maupun  non  fisik  dan  subordinasi  (Ratnasari,  2018, p.3).
Merujuk  data  komunitas  Solidaritas  Perempuan  dikutip  oleh  Kommas.go.id  (2021), realitas  perlawanan  perempuan  pedesaan  melalui  gerakan  sosial  telah  menjadikan perempuan  sebagai  subjek  atau  aktor  penggerak  dalam  penyelesaian  konflik  sengketa lahan,  akan  tetapi  juga  memicu  praktik  kekerasan  dan  ketidakadilan  gender  bagi perempuan  berupa  tindakan  diskriminasi  dalam  hak  akses  atas  informasi,  dikecualikan dalam  konsultasi  dan  pengambilan  keputusan,  tidak  ada  analisis  gender  terutama kerentanan  perempuan  dalam  penyusunan  dokumen  terkait,  serta  perempuan  lah  yang menanggung  lebih  berat  dan  mendalam  dari  akibat  konflik  yang  terjadi.  Artinya, gerakan  sosial  perempuan  merupakan  suatu  upaya  perlawanan  yang  kompleks  yang mempertaruhkan  aspek  materil  dan  non  materil  yang  berdampak  langsung  bagi  para perempuan.
Selanjutnya,  gerakan  sosial  perempuan  pedesaan  memiliki  karakteristik  tersendiri  di setiap  daerah.  Selain  dipersatukan  karena  suatu  isu  dan  tuntutan  yang  sama,  mereka juga  dipersatukan  dengan  nilai-nilai  sosial  budaya  yang  mempengaruhi  bentuk  aksi kolektif  gerakan  sosial  perempuan  sekaligus  menjadi  kekuatan  dan  simbol  perlawanan perempuan  pedesaan.  Biasanya  kepercayaan  keagamaan  dan  adat  istiadat  seperti
kegiatan  pengajian,  upacara  adat  dan  penjagaan  alam  menjadi  identitas  gerakan  sosial perempuan  pedesaan  dalam  memperebutkan  hak  atas  tanah  ulayat  mereka.  Adanya nilai-nilai  khas  yang  bermuatan  lokal  membuat  gerakan  sosial  perempuan  pedesaan memiliki  diferensiasi  yang  menarik  dalam  konteks  resolusi  konflik  sengketa  lahan  dan pembangusuan  di suatu  daerah.
Salah  satu  gerakan  sosial  perempuan  pedesaan  dalam  konflik  sengketa  lahan  yang melibatkan  kelompok  perempuan  tampil  sebagai  simbol  perjuangan  masyarakat  desa terjadi  di  Desa  Lubuk  Mandarsah,  Kabupaten  Tebo,  Provinsi  Jambi.  Gerakan  sosial perempuan  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  dilatarbelakangi  konflik  agaria  yang  sudah berlangsung  selama  15  tahun  lamanya  dimana  tanah  ulayat  mereka  yang  selama  ini menjadi  sumber  mata  pencaharian  mereka  untuk  bertani  dan  berkebun  diambil  alih secara  sepihak  oleh  korporasi  besar  di  Jambi  yaitu  PT  Wira  Karya  Saktu  (WKS)  yang bergerak  dibidang  Hutan  Tanaman  Industri  (HIT).  Dalam  kurun  lima  tahun  terakhir, kelompok  perempuan  Desa  Lubuk  Mandarsah  telah  secara  kolektif  berada  di  garis depan  untuk  melakukan  unjuk  rasa  atau  demonstrasi  dalam  melawan  penggusuran yang kerap  mereka terima.
Telah  banyak  penelitian-peneltian  terdahulu  terkait  gerakan  sosial  perempuan melawan  korporasi  dan  pemerintah  biasanya  erat  kaitannya  dengan  ketimpangan sumber  daya  ekonomi  beserta  hadirnya  kebijakan  pembangunan  yang  mengabaikan pemukiman  atau  perkampungan,  lahan  produktif  hingga  lingkungan  di  suatu  wilayah (Hiplidudin  2019,  Kartika  2014,  Astuti  dan  Astaria  2020,  Rahmi  dan  Putra  2020,  Fitri dan  Akbar  2017  dan  Puspitasari  2017).  Adapun  persamaan  sejumlah  penelitian  tersebut dengan  penelitian  ini  ialah  mengenai  analisis  gerakan  perempuan  melawan  pihak korporasi  terkait  sengketa  lahan  atau  agraria  yang  melibatkan  perempuan  secara  aktif baik  sebagai  tokoh  di  depan  layar  (berhadapan  langsung  dengan  aparat  dan  pihat korporasi)  maupun  di  belakang  layar  (terlibat  aktif  mempersiapkan  gerakan).  Dalam penelitian  ini,  kalangan  perempuan  tidak  hanya  menjadi  korban  dari  konflik  yang terjadi  antara  masyarakat  dengan  korporasi,  melainkan  juga  menjadi  pelaku  yang memiliki  peran  signifikan  di  depan  layar  maupun  di  belakang  layar  selama  proses konflik  berjalan.  Sementara  perbedaannya,  penulis  akan  lebih  berfokus  pada  aspek politik  dalam  gerakan  sosial  perempuan  yang  muncul  untuk  mengetahui  sejauhmana konflik  kepentingan  dan  aktor  siapa  saja  yang  berperan  melahirkan  gerakan  sosial perempuan  pedesaan  di  Pronvisi  Jambi  dalam  konflik  penggusuran  lahan  melawan korporasi  beserta  strategi  melalui  aksi buka pakaian.

## A. Contetious Politics
Teori  Contentious  Politics  merupakan  bagian  dari  teori  gerakan  sosial  yang dikembangkan  oleh  Charles  Tilly,  Sidney  Tarrow,  Doug  McAdam.  Contentious  politics, menurut  Charles  Tilly,  adalah  ”the  use  of  disruptive  techniques  to  make  a  political point,  or  to  change  government  policy”  (penggunaan  teknik-teknik  disruptif  dalam
upaya  mengangkat  sebuah  sikap  politik  atau  untuk  mengubah  kebijakan  pemerintah). Teknik  disruptif  yang  dimaksudkan  adalah  aksi-aksi  yang  mengganggu  kegiatan normal  dalam  masyarakat  seperti  misalnya  demonstrasi,  pemogokan,  riot,  civil disobedience,  terorisme,  pemberontakan  atau  revolusi  (Tilly  2008:  5).  Teknik-teknik  ini umum  digunakan  dalam  gerakan sosial.
Menurut  Tarrow  (1998),  aksi  kolektif  dalam  contentious  politic  ialah  apabila dipergunakan  oleh  orang-orang  atau  kelompok-kelompok  yang  tidak  memiliki  akses regular  ke  institusi-institusi,  yang  bertindak  atas  nama  klaim-klaim  baru  atau  yang tidak  diterima  atau  yang  bertindak  dengan  cara-cara  yang  secara  fundamental mempertanyakan  pihak  lain  atau  otoritas.  Sementara  itu,  menurut  Goodin  dan  Tilly (2006), contentious politic berkembang ketika gap yang ada di antara realitas dan harapan tidak  lagi  dapat  diterima.  Aksi-aksi  kolektif  punya  kekuatan  karena  mereka  [berani] menantang  pemegang  kekuasaan,  membangkitkan  solidaritas,  dan  mereka  mempunyai arti  dalam  kelompok  masyarakat,  situasi  dan  budaya  nasional  tertentu)  (Tarrow  1998: 4). Singkatnya, dalam contententious politic, rakyat melakukan aksi-aksi mengkonfrontasi  lawan,  elit,  atau pemegang  otoritas  atau penguasa.
teori  contentious  politics  oleh  Dough  McAdam,  Sydney  Tarrow  dan  Charles  Tilly menekankan  tiga  faktor  penting,  yaitu  (1)  struktur  kesempatan  politik  dan  kendala yang  dihadapi  gerakan;  (2)  bentuk-bentuk  organisasi  (informal  maupun  formal), tersedia  untuk  mengacau,  dan  (3)  proses  kolektif  menafsirkan,  memberi  atribut,  dan mengkonstruksi  sosial  yang  menjembatani  antara  kesempatan  (peluang)  dan  tindakan (aksi).  Atau  merujuk  pada  ketiga  faktor  dengan  sebutan  singkatan  konvensional  yaitu: kesempatan  politik  (political  opportunities),  struktur  mobilisasi    (mobilization    structures), dan proses  pembingkaian  (framing processes).

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan menggunakan  studi  kasus  pada  gerakan  perempuan  Kelompok  Tani  Sungai  Landai Mandiri  melawan  PT.  WKS  di  Desa  Lubuk  Mandarsah,  Kabupaten  Tebo,  Jambi.    Dalam studi  ini  peneliti  akan  menganalisa  kasus  secara  mendalam,  mengumpulkan  informasi lengkap  menggunakan  sejumlah  prosedur  pengumpulan  data  berdasarkan  hal-hal  yang terjadi  gerakan  perempuan  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  di  Desa  Lubuk Mandarsah.  Kasus  dibatasi  dengan  waktu  dan  aktivitas  yang  berhubungan  dengan peristiwa  tersebut  (Creswell,  2016).
Jenis  penelitian  dalam  studi  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  berperspektif feminis  ditujukan  untuk  menggali  pengalaman  dan  pengetahuan  perempuan  yang tersembunyi.  Untuk  itu,  pendekatan  kualitatif  perspektif  feminis  digunakan  untuk mendeskripsikan  motif  dan  latar  belakang  para  perempuan  Kelompok  Tani  Sungai Landai  Mandiri  yang  membentuk  gerakan  sosial  dalam  konflik  lahan  melawan  PT. WKS  beserta  staregi  gerakan  yang  dipilih.  Penelitian  ini  akan  menggunakan  data
primer  melalui  wawancara  dengan  sejumlah  informan  dengan  cara  face-to-face  interview (wawancara  tatap  muka)  melalui  pertanyaan  semi  struktur  atau  terbuka.  Sementara penggunaan  data  sekunder  dilakukan  melalui  informasi  dari  dokumen  berupa dokumen  publik  dan  hasil  penelitian  terdahulu  sebagai  rujukan  dalam  menganalisis data hasil  wawancara.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  para  perempuan  yang  terlibat  langsung  dalam Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  beserta  stakeholders  yang  berkaitan  dan dianggap  memahami  keadaan  dan  situasi  yang  berlangsung  di  lapangan  serta  mampu memberikan  informasi  dan  data  yang  dapat  dianalisa  lebih  mendalam.  Terdapat sebanyak  10  orang  informan  atau  narasumber  yang  diwawancarai  peneliti  dengan berbagai  sumber  informasi,  mulai  dari  anggota  perempuan  Kelompok  Tani  Sungai Landai  Mandiri,  LSM, pemerintah  desa,  tokoh  masyarakat dan warga  setempat.
Terdapat  empat  tahap  analisa  data  dalam  penelitian  ini.  Pertama,  reduksi  data merangkum,  memilih  hal-hal  pokok,  memfokuskan  pada  hal-  hal  yang  penting.  Kedua, menyajikan  secara  naratif  dan  deskriptif  dan  menginterpretasikan  hasil  wawancara dengan  menarasikan  temuan  dengan  mengkontekstualisasikannya  berdasarkan  teori dan  konsep  yang  digunakan.    Ketiga,  hasil  keseluruhan  data-data  yang  telah  di  analisa secara  mendalam  tersebut,  kemudian  disusun  dengan  baik  sehingga  dapat  menjadi hasil  dan  temuan  penelitian  yang  memadai  untuk  memberikan  kesimpulan  dan  dapat digunakan  dalam menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## A. Sejarah Kemunculan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri
Gerakan  sosial  perempuan  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  dimulai  sejak  tahun  2017  yang ditandai  berdirinya  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri,  Anggota  Serikat  Tani  Tebo (STT)  yang  diketuai  oleh  seorang  petani  perempuan,  Nyai  Jusma  atau  kerap  disapa Nyai  Jusma.  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  adalah  satu-satunya  kelompok  tani yang  anggotanya  meliputi  laki-laki  dan  perempuan  namun  diketuai  oleh  perempuan. Hal  ini  dijelaskan  oleh  Fransdodi  selaku  aktivis  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA) wilayah  Jambi,  kehadiran  dan  partisipasi  perempuan  menandakan  adanya  perubahan pola  gerakan  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  perempuan  dalam  bidang  politik komunitas  yang  selama  ini  dikuasai  oleh  kalangan  laki-laki  (Wawancara  dengan Fransdodi,  Kota  Jambi, tanggal 24 Agustus  2022).
Sebelumnya,  sejak  tahun  2006  ketika  konflik  lahan  di  Desa  Lubuk  Mandarasah  ini dimulai,  semua  kelompok  tani  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  diketuai  oleh  laki-laki.  KPA selaku  organisasi  sipil  tingkat  nasional  yang  mendampingi  petani  di  Tebo  sejak  2010 dalam  konflik  lahan  dengan  PT.  WKS  melihat  adanya  kelemahan  pada  organisasi  yang diketuai  dan  digerakkan  sepenuhnya  oleh  kalangan  laki-laki.  Kelemahan  itu  misalnya, kalangan  laki-laki  lebih  rentan  terhadap  tawaran  transaksional  yang  kerap  terjadi  di lapangan  sehingga  tujuan  gerakan  tidak  dapat  diraih  bersama.  Selain  itu,  dalam  aksi
perlawanannya  melawan  PT.  WKS  (ketika  berdemonstrasi),  para  laki-laki  kerap  rentan bentrok  dengan  pihak  perusahaan  sehingga  menyebabkan  kerusuhan  bahkan kekerasan  yang  dialami  masyarakat.  Tak  jarang  pula,  aksi  gerakan  yang  didominasi laki-laki  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  menjadi  rentan  dikriminalisasi  sepihak  oleh  pihak perusahaan.  Adapula  rasa  keputusaasan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  khususnya perempuan  akibat  aksi  gerakan  laki-laki  selama  ini  tidak  menghasilkan  kesepakatan yang  sesuai  dengan  harapan  mereka  karena  sebagian  besar  lahan  yang  diperjuangkan belum  didapatkan  mereka  secara  penuh.  Maka  dari  itu,  Fransdodi,  selaku  aktivis  KPA yang  mendampingi  konflik  lahan  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  menawarkan  perubahan pola  kepemimpinan  dan  gerakan  di  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  yaitu dengan  mendorong  Nyai Jusma  untuk menjadi  ketua kelompok.
Pada  saat  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  dibentuk  pertama  kalinya,  telah ada  beberapa  kelompok  tani  yang  secara  organisasi  tidak  mengalami  kemajuan pergerakan.  Oleh  sebab  itu,  banyak  anggota  dari  kelompok  tani  lain  yang  berpindah  ke Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri.  Selain  kebuntuan  gerakan,  fackor  lainnya  yang menyebabkan  petani  berpindah  ke  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  adalah  visi gerakannya  yang  menolak  kemitraan  dan  tetap  menuntut  lahan.  Disamping  itu, Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  ini  memang  banyak  di  dominasi  oleh  penduduk awal  Dusun  Sungai  Landai  dan  Desa  Lubuk  Mandarsah,  bukan  pendatang  dari berbagai  daerah.  Namun,  karena  klaim  lahannya  yang  tumpang  tindih  dengan kelompok  lain,  kehadiran  kelompok  ini  dianggap  sebagai  gangguan  bagi  kelompok lain.
Oleh  sebab  itu,  untuk  mendapat  pengakuan  dari  masyarakat  terkait  keseriusan kelompoknya  dalam  memperjuangkan  hak-hak  kelompok,  Nyai  Jusma  mengajak rekan-rekannya  untuk  memindahkan  rumah  di  lahan  yang  dipersengketakan.  Selain itu,  Nyai  Jusma  juga  aktif  mengajak  seluruh  anggota  kelompok  untuk  berdemonstrasi menuntuk  hak  mereka.  Hal  ini  rutin  mereka  lakukan  setiap  memperingati  Hari  Tani  di Provinsi  Jambi.  Dengan  bantuan  jejaring  lembaga  sipil  di  Provinsi  jambi,  Nyai  Jusma memobilisasi  massa  dari  kelompoknya  ke  Kota  Jambi  untuk  berdemonstrasi  di  depan Kantor  Gubernur  dan  DPRD  Provinsi  Jambi.  Lambat  laun  eksistensi  mereka  di masyarakat  diakui,  meskipun  secara  legalitas,  kelompok  ini  belum  diakui  oleh pemerintah  desa  maupun  perusahaan  karena  berkas  legal  formalnya  belum  selesai diurus  (Wawancara  dengan  Zubaidah,  Kota  Jambi, tanggal 24 Agustus  2022).
Sejak  terbentuknya  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  di  Desa  Lubuk Mandarsah  pada  tahun  2017,  maka  dinamika  perlawanan  dan  perjuangan  masyarakat di  Desa  Lubuk  Mandarsah  pada  tahun  2017-2022  secara  khusus  didominasi  dan dipelopori  oleh  gerakan  perempuan  melalui  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri. Hal  ini  dilatarbelakangi  pula  karena  hingga  sampai  saat  ini  tidak  ada  lagi  kelompok tani  yang  baru  didirikan  dan  aktif  melakukan  perlawanan  dan  perjuangan  terhadap  PT. WKS.
Adapun  politik  perseteruan  yang  dipelopori  oleh  Kelompok  Tani  Sungai  Landai Mandiri  terjadi  pada  bulan  Juni  2018  ketika  PT.WKS  melakukan  verifikasi  untuk kelompok  tani  yang  akan  mengikuti  kemitraan  dengan  PT  WKS.  Adapun  kelompok tani  yang  diakomodir  adalah  Kelompok  Tani  Ketalo  Jaya  dan  Kelompok  Tani  Sungai Landai  Mandiri.  Namun,  pola  kemitraan  ini  sampai  tahun  2020  belum  dijalankan  dan dituangkan  dalam  bentuk  SK  Nota  Kesepakatan  Kemitraan.  Hal  ini  terjadi  karena Kelompok  Tani  Ketalo  Jaya  menerima  pola  kemitraan  dari  PT.  WKS  tanpa  klaim  lahan, sedangkan  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  menolak  pola  kemitraan  dari  PT WKS  dan  tetap  mengklaim  lahan  yang  dimiliki.  Sementara  PT.  WKS  tidak menghendaki  adanya  pola  kemitraan  jika  kelompok  tani  tetap  mengklaim  lahan. Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  sendiri  menolak  pola  kemitraan  dari  PT.  WKS karena  mereka  menyakini  bahwa  lahan  sengketa  yang  di  Dusun  Sungai  Landai merupakan  hak  milik  mereka.  Selanjutnya,  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri nekat  menanam  kembali  di  lahan  yang  diklaim  dengan  PT.  WKS,  bahkan  Ketua Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri,  Nyai  Jusma  dan  sebagian  anggota kelompoknya  memindahkan  rumah  mereka  ke  areal  lahan  yang  di  klaim.  Menurut  PT. WKS,  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  menanam  secara  illegal  di  lahan  mereka. Namun,  menurut  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  lahan  tersebut  adalah  milik mereka  sejak  lama  (Wawancara  dengan  Zubaidah,  Kota  Jambi,  tanggal  24  Agustus 2022).
Pada  tahun  2019,  petani  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  dari  Kelompok  Tani  Sungai Landai  Mandiri  dapat  melakukan  panen  raya  di  lokasi  konflik  tersebut.  Hal  ini  terjadi karena  sejak  2017  mereka  kembali  menanam  di  lahan  tersebut  meskipun  perusahaan belum  mengakui  hak  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  atas  lahan  tersebut. Menurut,  Maswan,  salah  satu  anggota  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri,  para petani  berhasil  melalukan  panen  raya  dan  memperoleh  hampir  1,200  kilo  gram  gabah kering  untuk  sumber  penghidupan  mereka,  meskipun  jumlah  panen  tersebut  tidak sebanyak  panen  raya  mereka  di  tahun-tahun  sebelumnya  (Diana,  2020).  Panen  raya  ini bisa  terjadi  karena  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  menolak  pola  kemitraan yang  ditawarkan  oleh  PT.  WKS,  sementara  kelompok  tani  lainnya  seperti  Kelompok Tani  Ketalo  Jaya  tidak  dapat  melakukan  panen  raya  karena  telah  menerima  pola kemitraan  yang  ditawarkan  PT.  WKS  berupa  pengadaan  ternak  kerbau,  kambing,  dan ternak lebah  madu.

## B. Tuntutan Kelompok Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri
Adapun  tuntutan  gerakan  perempuan  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  yang diketuai  oleh  petani  perempuan,  Nyai  Jusma  ialah  kepemilikan  hak  atas  lahannya.  Nyai Jusma  menyatakan  bahwa  lahan  garapan  milik  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri sepenuhnya  merupakan  hak  milik  mereka  yang  telah  dikelola  secara  turun-menurun. Tuntutan  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  tersebut  ditegaskan  dengan
penolakan  atas  program  kemitraan  yang  ditawarkan  oleh  PT.  WKS  di  lahan  garapan mereka.  Bagi  Nyai  Jusma  dan  anggota  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  lainnya, sejak  dahulu  mereka  sudah  hidup  dan  makan  sehari-hari  dari  lahan  atau  tanah  yang mereka  tinggal  dan  tanam  sendiri  dengan  tradisinya  dan  bukan  dari  lahan  dan  cara menanam  dari hasil  kemitraan  yang diatur  oleh  pihak  perusahaan.
“Saya  hanya  ingin  tanah  bukan  kemitraan.  Kami  makan  dari  yang  kami  tanam  di tanah  sendiri.  Bukan  hasil  padi  bermitra  dengan  kalian.  Perusahaan  selalu  minta  mitra, kami hanya mau tanah untuk  hidup  (Diana, Arumingtyas,  2022).
Tuntutan  atas  lahan  tersebut  menunjukkan  pula  adanya  hubungan  keberadaan  sosok perempuan  di  tengah  lingkungan  hidupnya  dan  faktor  budaya  para  perempuan sebagai  penjaga  tradisi  di  tengah  keluarga  dan  masyarakat.  Bagi  mereka,  tanah merupakan  sumber  kehidupan  dirinya  dan  keluarga.  Untuk  melanjutkan  kehidupan, para  perempuan  tegas  akan  bertahan  di  tanahnya  sendiri.  Meski  tujuan  besar Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  dapat  dinilai  secara  materil  karena  menuntut hak  kepemilikian  lahan,  namun  sejatinya  tuntutan  dan  dorongan  eksistensi  para perempuan  di  garda  terdepan  dalam  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  ini  ialah untuk  menjaga  warisan  tradisi  mereka  dalam  merawat  keluarga  dan  lingkungannya. Oleh  karena  itu,  Nyai  Jusma  bersama  anggota  perempuan  lainnya  dalam  dinamika gerakan  sosialnya  selama  lima  tahun  terakhir  tidak  gentar  dengan  berbagai  macam tawaran  program  kemitraan  atau  konpensasi,  intimidasi  dan  perlawanan  balik  pihak perusahaan  terhadap  mereka.

## C. Ragam Aksi Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri
Dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir,  terdapat  sejumlah  aktivitas  dan  aksi  yang dilakukan  oleh  gerakan  perempuan  Kelompok  Tani  Sungai  Mandiri  melawan  PT.  WKS dalam  konflik  lahan di  Desa  Lubuk Mandarsah,  antara lain:
1. Melakukan  Konsultasi  dengan  LSM
Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  aktif  melakukan  konsultasi  dengan berbagai  organisasi  sipil  di  Jambi  khususnya  dengan  Konsorsium  Pembaruan Agraria  (KPA)  dan  Walhi  Jambi.  Konsultasi  yang  dilakukan  Kelompok  Tani Sungai  Landai  Mandiri  dengan  KPA  wilayah  Jambi  meliputi  pendampingan organisasi,  pengembangan  kapasitas  anggota,  perekrutan  anggota  dan  lain-lain. Ruang  konsultasi  bersama  KPA  menjadi  medium  pengembangan  SDM  para perempuan  untuk  dapat  meningkatkan  kesadaran  atas  hak-hak  perempuan  baik dalam  kehidupan  sosial  masyarakat,  politik,  termasuk  hak-hak  perempuan  di bidang  ekonomi  dan  hukum  khususnya  menyangkut  tuntutan  para  perempuan atas  hak  milik  lahan  perekebunan  dan  pemukiman  mereka.  Sementara,  konsultasi Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  dengan  Walhi  Jambi  berkaitan  dengan pengorganisasian  jejaring  gerakan  petani  lintas  daerah  atau  provinsi  guna membangun  kesadaran  publik  atas  tuntutan  yang  diperjuangkan  oleh  para
perempuan  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  kepada  publik.  Ruang konsultasi  bersama  Walhi  Jambi  menjadi  medium  pendistribusian  berita  atas segala  bentuk  aksi  yang  dilakukan  oleh  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri baik  media  cetak  maupun  media  elektronik  (Wawancara  dengan  Amin,  Kota Jambi,  tanggal  23  Agustus  2022).  Selain  itu,  aktivitas  konsultasi  Kelompok  Tani Sungai  Landai  Mandiri  dengan  LSM  biasanya  ditindaklanjuti  dengan  praktik langsung  di  lapangan.  KPA  dan  Walhi  Jambi  memfasilitasi  ruang  publik  kepada para  perempaun  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  sebagai  medium  unjuk rasa  seperti  pada  setiap  perayaan  Hari  Tani  Nasional  sehingga  pembekalan kemampuan  dan  kapasitas  para  perempuan  dalam  mengorganisasi  massa  dapat terlatih  dengan  baik.
2. Melakukan  Pertemuan  Reguler
Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  memiliki  jadwal  pertemuan  antar  anggota yang  berlangsung  secara  reguler  dan  secara  insidental.  Pertemuan  reguler biasanya  terjadi  berdasarkan  momentum  tertentu,  misalnya  pada  Hari  Tani Nasional.  Beberapa  bulan  sebelum  peringatan  Hari  Tani  Nasional  dilaksanakan, para  perempuan  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  ikut  serta  merencanakan gerakan  dan  tuntutan  apa  yang  akan  dilakukan  dalam  kurun  waktu  satu atau dua bulan  sebelumnya.  Pada  saat  persiapan  tersebut,  Kelompok  Tani  Sungai  Landai Mandiri  akan  rutin  melakukan  rapat  dan  konsolidasi  guna  menghasilkan  suatu aksi  demonstrasi  yang  terorganisir  dan  terukur.  Sementara,  pertemuan  yang bersifat  insidental  biasanya  terjadi  apabila  para  perempuan  menghadapi  masalah di  lapangan  yang  harus  direspons  secara  cepat  seperti  penggusuran  lahan  oleh  PT. WKS.  Apabila  terjadi  hal  semacam  itu,  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri akan  secara  cepat  merespon  dan  mengumpulkan  massa  untuk  menentukan langkah  antisipasi  yang  harus  diambil  menghadapi  penggusuran  oleh  PT.  WKS (Wawancara  dengan  Zubaidah,  Kota  Jambi, tanggal 24 Agustus  2022).
3. Menaman  Kembali  di  Lahan yang Diklaim Sejak  berdirinya  kelompok  tani  mereka  pada  tahun  2017,  para  perempuan  yang tergabung  dalam  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  melakukan  perlawanan yang  kongkrit  di  lapangan  dengan  mereka  menanam  kembali  aktivitas  bertani  di lahan  yang  mereka  klaim.  Adapun  tanamannya  adalah  padi  untuk  tanaman pangan,  sayur  mayur  (palawija)  sebagai  tanaman  dapur,  buah-buahan  seperti pisang  dan  kelapa  sawit  sebagai  sumber  mata  pencaharian  mereka  dan  keluarga seperti  biasanya.  Tercatat  upaya  ini  membuahkan  hasil  Kelompok  Tani  Sungai Landai  Mandiri  dapat  mengadakan  panen  raya  padi  di  lahan  tersebut  sebanyak tiga  kali  yakni  tahun  2018,  2019  dan  2020.  Tujuan  para perempuan Kelompok Tani Sungai  Landai  Mandiri  menanam  kembali  di  lahan  yang  diklaim  dapat  dibedakan menjadi  dua  yakni  tujuan  praktis  dan  tujuan  strategis.  Adapun  tujuan  praktisnya ialah  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  penghasilan  para  perempuan  dan
keluarganya  dalam  jangka  waktu  pendek  dan  dalam  jangka  waktu  panjang. Sementara,  tujuan  strategisnya  bagi  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  ialah untuk  memperkuat  klaim  atas  lahan  yang  dipersengketakan.  Jika  mereka  tidak menanam  di  lahan  tersebut,  mereka  berasumsi  bahwa  hal  tersebut  akan  membuat mereka  tidak  memiliki  nilai  tawar  di  hadapan  perusahaan  maupun  di  hadapan hukum.  Karena,  PT.  WKS  masih  berusaha  untuk  menawarkan  pola  kemitraan kepada  semua  petani  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  guna  mendapatkan  akses  lahan secara  penuh  dari  masyarakat  (Wawancara  dengan  Amin,  Kota  Jambi,  tanggal  23 Agustus  2022).
4. Demonstrasi
Sejak  berdiri  pada  tahun  2017  sampai  tahun  2020,  para  perempuan  Kelompok Tani  Sungai  Landai  Mandiri  telah  terlibat  dalam  aksi  demonstrasi  sebanyak  3  kali, yaitu  pada  peringatan  Hari  Tani  Nasional  pada  tahun  2018,  2019,  dan  2020.  Aksi demonstrasi  ini  biasanya  dilakukan  di  depan  kantor  Gubernur  Jambi  dan  kantor DPRD  Provinsi  Jambi.  Tak  jarang  dalam  aksi  demonstrasi  ini,  para  perempuan yang  paling  lantang  menyuarakan  tuntutannya  dan  memimpin  orasi  dihadapan para  petani  laki-laki.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  para  perempuan  yang tergabung  dalam  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  bukanlah  sebagai  objek gerakan  sosial  yang  pasif,  melainkan  para  perempuan  ini  ialah  subjek  yang memerankan  sebuah  gerakan  perlawanan  yang  aktif  di  hadapan  PT.  WKS  dan publik.  Selain  itu,  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  juga  ikut  berpartisipasi demonstrasi  pada  peringatan  Hari  Buruh.  Namun  pada  peringatan  Hari  Buruh, anggota  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  hanya  terlibat  sebagai sukarelawan  sebagai  bentuk  solidaritas  antara  sesama  pekerja.  Adapun  aksi demonstrasi  lainnya  dilakukan  secara  dalam  kesempatan  insendental  seperti berdemo  untuk  menghentikan  alat  berat  yang  sedang  menggusur  lahan  petani, menghentikan  aktivitas  penanaman  yang  sedang  dilakukan  oleh  pekerja  PT.  WKS, mendatangi  Polsek  setempat  untuk  memberikan  dukungan  pada  rekan  mereka yang sedang  ditahan  atau berperkara  hukum  terkait  konflik  lahan PT. WKS.
5. Demonstrasi  Melalui  Aksi  Buka Pakaian Pada  tanggal  bulan  September  tahun  2020,  PT.  WKS  kembali  menjalankan aktivitas  operasionalnya  yakni  melakukan  land  clearing  dengan  menurunkan  alat berat  eksavator  ke  areal  lahan  yang  telah  ditanami  masyarakat  khususnya Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  selama  lebih  dari  2  tahun.  Beberapa anggota  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  terutama  para  perempuan  yang berada  dilokasi  tersebut  berusaha  menghalangi  dan  bernegosiasi  dengan  operator alat  berat  PT.  WKS  yang  bertugas,  akan  tetapi  alat  berat tersebut terus bekerja dan tetap  merangsek  ke  lahan  mereka.  Melihat  hal  tesebut,  secara  spontan  Ketua Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri,  Nyai  Jusma  dan  lima  orang  rekan perempuannya  membuka  pakaian  yang  dikenainya  sehingga  hanya  tertinggal
celana  pendek  dan  pakaian  dalam  (Diana,  2020).  Dengan  kondisi  tanpa  pakaian, para  perempuan  ini  nekat  langsung  menduduki  alat  berat  eksavator  PT.  WKS yang  masih  melakukan  land  clearing  sambil  berteriak  menuntut  aktivitas  land clearing  perushaan  dihentikan.  Aksi  ini  merupakan  aksi  demonstrasi  berlangsung secara  emosional  dan  secara  spontan  diikuti  oleh  sekitar  45  perempuan  lainnya dari  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  (Kompas,  2020).  Dengan  adanya penghadangan  dari  45  orang  perempuan  sambil  membuka  pakaianya  pada akhirnya  membuat  petugas  alat  berat  eksavator  PT.  WKS  terpaksa  menghentikan aktivitasnya.  PT.WKS  sendiri  juga  langsung  menghubungi  aparat  desa  dan  aparat keamanan  setempat  menjelaskan  bahwa  telah  terjadi  konflik  di  lokasi  land  clearing dan  meminta  aparat  desa  dan  aparat  kepolisian  setempat  untuk  membujuk kalangan  perempuan  untuk  berhenti  melakukan  aksinya.  Di  lapangan  terjadi perseteruan  dan  kericuhan  yang  alot,  para  perempuan  berusaha  menghalangi sambil  berteriak,  marah-marah  dan  menangis  sehingga  membuat  PT.  WKS memilih  mundur  dan  membuka  ruang  negoisasi.  Aksi  buka  pakaian  yang  diikuti oleh  45  orang  petani  perempuan  ini  menggegerkan  masyarakat  sekitar  dan berhasil  mencuri  perhatian  publik  melalui  massifnya  pemeberitaan  media  terkait aksi  ini.  Para  perempuan  mengaku  aksi  membuka  pakaian  tersebut  terjadi  begitu saja  secara  tidak  sadar.  Para  perempuan  tidak  sempat  memikirkan  rasa  malu terhadap  tubuhnya  tanpa  pakaian  dihadapan  publik  demi  mempertahankan  lahan perkebunannya  sebagai  sumber  penghidupan  mereka  (wawancara  dengan  Nyai Rahma,  Desa  Lubuk  Mandarsah,  tanggal  22  Agustus  2022).  Pasca  aksi  demonstrasi buka  pakaian  oleh  para  perempuan  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  ini, pihak  pemerintah  setempat  mendapat  desakan  dari  publik  dalam  upaya penyelesaian  konflik  lahan  yang  berkeadilan  khususnya  untuk  melindungi  para perempuan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  KPA,  aksi  buka  pakaian  para perempuan  berhasil  membuat  pemeritah  provinsi  yakni  Dinas  Kehutanan Provinsi  Jambi  terlibat  merespon  permasalahan  ini  dengan  mempertemukan  PT. WKS  dengan  masyarakat.  PT.  WKS  yang  diwakili  Subono  dan  Setiadi,  serta Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  yang  diwakili  Maswan  dan  Nyai  Jusma sepakat  merumuskan  sejumlah  kesepakatan  baru,  yaitu,  pertama,  PT.  WKS  harus menghentikan  aktivitas  penggusuran  di  lahan  Kelompok  Tani  Sungai  Landai Mandiri  dan  tidak  lagi  melakukan  upaya  intimidasi  apapun  kepada  masyarakat. Kedua,  PT.  WKS  akan  mengembalikan  lahan  milik   Kelompok  Tani  Sungai  Landai Mandiri  yang  sudah  digusur  dan  diambil  alih  oleh  perusahaan.  Ketiga, PT.  WKS meminta  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  atau  masyarakat  tidak  membuka lahan  baru  untuk  bertani  atau  berkebun  di  kawasan  ijin  konsesi  perusahaan (Diana,  2020).  Adanya  kesepakatan  ini  menunjukkan  bahwa  aksi  demonstrasi dengan  membuka  pakaian  oleh  para  perempuan  berhasil  menjadi  strategi  yang
efektif  untuk  mencari  solusi  terbaik  antara  masyarakat  di  Desa  Lubuk  Mandarsah dan PT. WKS tanpa kekerasan  atau kontak fisik.
6. Menempati  Lahan yang Diklaim Aksi  lainnya  dilakukan  oleh  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  ialah menempati  lahan  yang  diklaim  sejak  tahun  2019.  Langkah  ini  dipelopori  oleh Ketua  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri,  Nyai  Jusmawati  yang  mengajak beberapa  anggota  kelompoknya  (sekitar  7-10  orang)  untuk  memindahkan rumahnya  dan  tinggal  menetap  di  lahan  yang  diklaim.  Hal  ini  dilakukan  guna memudahkan  mereka  (para  petani  perempuan)  untuk  merawat  tumbuhan  yang mereka  tanam  di  lahan  mereka  sebagaimana  sebelumnya.  Keputusan  ini  juga didasari  atas  adanya  kesadaran  para  perempuan  untuk  mempertahankan  lahan yang  ditinggali.  Dengan  tinggal  menetap  di  lokasi  lahan  yang  diklaim  membuat mereka  menjadi  lebih  mudah  dan  lebih  cepat  memastikan  dan  memperoleh informasi  yang  terjadi  di  lahan  mereka  sehingga  dengan  begitu  Nyai  Jusma  dapat segera  menghubungi  anggota  kelompok  yang  lain  jika  terjadi  intimidasi  maupun konflik  yang  lebih  luas  dari  PT.  WKS.  Fransdodi,  selaku  aktivis  KPA  wilayah Jambi  menerangkan  langkah  Nyai  Jusma  yang  memobilisasi  sejumlah  anggotanya untuk  kembali  mentap  di  lahan  yang  berkonflik  merupakan  salah  satu  strategi yang  tepat  sebagai  standing  position  yang  jelas  dan  kuat  terkait  kebutuhan  untuk mempertahankan  lahannya  (wawancara  dengan  Fransdodi,  Kota  Jambi,  tanggal 25 Agustus  2022).

## D. Aktor  Yang  Terlibat  Dalam  Gerakan  PerempuanKelompok  Tani  Sungai  Landai Mandiri
Konflik  lahan  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  antara  kelompok  perempuan  melalui Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  melibatkan  sejumlah  aktor.  Hal  ini  karena konflik  telah  berlangsung  dalam  waktu  yang  lama  dan  menarik  banyak  pihak  untuk terlibat  dan memainkan  perannya  masing-masing,  yaitu:
1. Kelompok  Tani  Sungai Landai Mandiri
Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  merupakan  kelompok  tani  yang beranggotakan  mayoritas  petani  perempuan  dan  dipimpin  oleh  ketua  kelompok  tani perempuan  sebagai  aktor  kunci  dalam  penelitian  ini.  Sebagaimana  sudah  dijelaskan diatas  bahwa  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  didirikan  pada  tahun  2017  atas dorongan  dan  pengorganisasian  dari  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA)  Wilayah Jambi.  Meskipun  didirikan  pada  tahun  2017,  yaitu  11  tahun  dari  awal  mula  konflik lahan  PT.  WKS  bergulir  di  Desa  Lubuk  Mandarsah,  namun  anggota  kelompok  tani  ini adalah  masyarakat  lokal  yang  merasa  memiliki  hak  historis  atas  lahan  yang dipersengketakan  (klaim).  Anggota  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  juga merupakan  mantan  anggota  dari  kelompok  tani  lainnya  yang  tidak  menyepakati  pola kemitraan  yang ditawarkan  oleh  PT. WKS.
Pada  saat  ini,  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  dipimpin  oleh  petani perempuan  Jusmawati,  atau  kerap  disapa  Nyai  Jusma.  Nyai  Jusma  merupakan  warga Dusun  Sungai  Landai,  Desa  Lubuk  Mandarsah.  Pemilihan  Nyai  Jusma  sebagai  ketua didasari  atas  kesepakatan  kelompok  dan  pemahaman  bersama  bahwa  perempuan  perlu mengambil  peran  lebih  besar  untuk  mempertahankan  lahan  dalam  menghadapi  konflik lahan  melawan  PT.  WKS.  Selain  itu,  Nyai  Jusma  dipilih  karena  faktor  ketokohan  dan usianya  sehingga  Nyai  Jusma  dianggap  dapat  menyatukan  berbagai  kepentingan  di dalam  kelompok  tani  khususnya  yang  tinggal  di  Dusun  Sungai  Landai,  Desa  Lubuk Mandarsah.
Ketua  KPA  wilayah  Jambi,  Fransdodi  menjelaskan  bahwa  meski  Nyai  Jusma  secara ilmu  dalam  pegerakan  barangkali  belum  mumpuni  untuk  melakukan  gerakan  yang sistematis  dan  terukur,  bahkan  minim  pengalaman  dan  latar  belakang  pendidikannya, namun  Nyai  Jusma  dianggap  memiliki  ketokohan  dan  kepemimpinan  yang  kuat (wawancara  dengan  Fransdodi,  Kota  Jambi,  tanggal  25  Agustus  2022).  Hingga  saat  ini, ketokohan  dan  keberadaan  Nyai  Jusma  sebagai  pemimpin  di  Kelompok  Tani  Sungai Landai  Mandiri  dinilai  mampu  untuk  mempersatukan  kepentingan-kepentingan  yang ada diantara  anggota khususnya  membanguan  rasa solidaritas  antar petani  perempuan.
Dalam  setiap  aksi  penolakan  maupun  demonstrasi  yang  diikuti  oleh  Kelompok  Tani Sungai  Landai  Mandiri  baik  ditingkat  desa  maupun  Provinsi  Jambi,  Ketua  Kelompok Tani  Sungai  Landai  Mandiri,  Nyai  Jusma  selalu  berada  di  garda  depan  dan  memimpin langsung  orasi  secara  terbuka  terkait  perjuangan  klaim  lahan  masyarakat  Desa  Lubuk Mandarsah.  Kehadiran  sosok  petani  perempuan  di  tengah  dinamika  konflik  lahan  di Kabupaten  Tebo  ini  sebelumnya  tidak  pernah  terjadi  karena  berbagai  aksi  dan perjuangan  masyarakat terkait  sengketa  lahan  selalu  didominasi  oleh  laki-laki  .
Selanjutnya,  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  beranggotakan  115  orang  dan lahan  yang  diklaim  oleh  kelompok  tani  ini  seluas  395  hektar  berada  di  lahan  yang diklaim  dan  dimitrakan  oleh  PT.  WKS  seluas  lebih  dari  2000  hektar.  Adapun  klaim lahan  yang  dilakukan  oleh  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  di  Desa  Lubuk Mandarsah  bukan  merupakan  klaim  lahan  perorangan,  namun  merupakan  klaim  lahan secara  kolektif  dimana  masyarakat  secara  umum  sudah  tergabung  dalam  beberapa kelompok  tani  lainnya,  seperti  Serikat  Tani  Tebo,  Kelompok  Tani  Sekato  Jaya, Kelompok  Tani  Ketalo  Jaya,  Kelompok  Tani  Alam  Lestari,  Kelompok  Tani  Sungai Landai  Bersatu  dan  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri.  Sementara,  adapun sejumlah  nama  petani  perempuan  lainnya  yang  diketahui  aktif  dalam  dalam  sejumlah aksi  penolakan  penggusuran  dan  aksi  demonstrasi  terhadap  PT.  WKS  dari  Kelompok Tani  SLM adalah  Rahma, Nurnis,  Halma dan Mariani  (Diana  dan Arumingtyas,  2022).
Hadirnya  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  yang  dipimpin  oleh  Nyai  Jusma menunjukkan  adanya  peningkatan  keterlibatan  perempuan  secara  proaktif  dalam dinamika  gerakan  sosial  di  Desa  Lubuk  Mandarsah.  Salah  satu  indikatornya  ialah adanya  peningkatan  jumlah  anggota  dari  kalangan  perempuan  daripada  anggota  laki-
laki.  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  sejak  awal  berdiri  diketahui  pula  secara proaktif  berjejaring  dengan  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA)  Wilayah  Jambi guna  memperkuat  advokasi  dan  legitimasi  atas  lahan  yang  diperjuangkan  kepada pihak  perusahaan  PT.WKS.
2. Konsorsium  Pembaruan Agraria  (KPA)  Wilayah  Jambi
Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA)  merupakan  organisasi  non-pemerintah  (Non Government Organization)  tingkat  nasional  memiliki  visi  dan  misi  untuk memperjuangkan  perwujudan  Pembaruan  Agraria  Sejati  (Genuine  Agrarian  Reform)  di Indonesia,  termasuk  salah  satunya  di  Desa  Lubuk  Mandarsah,  Kabupaten  Tebo.  KPA wilayah  Jambi  telah  mendampingi  petani  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  sejak  tahun  2007. Momentumnya  adalah  setelah  terjadi  pembakaran  alat  berat  milik  PT.  WKS  yang dilakukan  masyarakat  pada  bulan  Desember  2007.  Paska  kejadian  tersebut,  banyak petani  yang  terlibat  mengalami  permasalahan  hukum  hingga  pemenjaraan.  Hal  ini membuat  konflik  lahan  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  mengemuka  dan  diketahui  oleh kalangan  organisasi  sipil  di  Provinsi  Jambi  (wawancara  dengan  Fransdodi,  Kota  Jambi, tanggal 25 Agustus  2022).
Sebagai  NGO  yang  secara  khusus  bergerak  untuk  mendorong  pembaruan  agraria, KPA  merasa  terpanggil  untuk  mendampingi  petani  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  yang belum  mendapat  akses  pada  jejaring  organisasi  sipil  di  luar.  Disisi  lain,  menurut pengamatan  KPA,  masalah  konflik  lahan  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  bukanlah  satu- satunya  konflik  lahan  yang  terjadi  antara  masyarakat  desa  dengan  PT.  WKS  di  Provinsi Jambi.  Ada  beberapa  konflik  lain  di  wilayah  jambi  lainnya  yang  juga  telah  terjadi sebelumnya.  Kenyataan  ini  membuat  KPA  harus  turun  tangan  untuk  membantu  petani di Desa  Lubuk Mandarsah  dalam memperjuangkan  hak-hak mereka.
Selama  mendampingi  masyarakat  di  Desa  Lubuk  Mandarsah,  KPA  aktif  melakukan advokasi/pembelaan  kepada  masyarakat  khsusnya  kepada  para  perempuan  di Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri.  Advokasi  ini  diwujudkan  dalam  berbagai bentuk,  misalnya  memberikan  pelatihan  organisasi  bagi  anggota  kelompok  tani  agar petani  dapat  memperjuangkan  hak  mereka  secara  sistematis.  Selain  itu,  KPA  juga membantu  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  untuk  membangun  jejaring  sosial mereka  dengan  mempertemukan  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  dengan  para pihak  yang  dapat  membantu,  misalnya  antar  organisasi  petani  lintas  daerah, NGO yang berhubungan,  tokoh  politik,  media,  dan  lain-lain.  Pada  peringatan  Hari  Tani  Nasional misalnya,  KPA  membantu  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  untuk  memperoleh tempat  singgahselama  melakukan  demonstrasi  di  Kota  Jambi  (wawancara  dengan Amin,  Kota Jambi, tanggal 25 Agustus  2022).
Dalam  kegitan  pendampingan  terhadap  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri, KPA  membantu  para  anggota  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  meningkatkan kapasitas  dan  kapabilitas  organisasi,  misalnya  untuk  memahai  tat  tertib  administrasi,
tata  cara  rapat  dan  memberikan  masukan-masukan  yang  diperlukan  terkait  berbagai masalah  yang  dihadapi  oleh  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  khsusnya  hak-hak perempuan  dan lahan.
Salah  satu  pencapaian  yang  dihasilkan  oleh  KPA  ialah  mendorong  petani perempuan  Nyai  Jusma  sebagai  ketua  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  dalam hal  pengorganisasian  massa  secara  efektif  yang  memiliki  dampak  terhadap keseimbangan  dalam  gerakan  petani  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  bahkan  di  Provinsi Jambi atas konflik  lahan melawan  PT. WKS.

## 3. Walhi  Jambi
Walhi  Jambi  merupakan  organisasi  lingkungan  yang  berfokus  pada  pemenuhan  hak asasi  manusia  dan  hak  lingkungan  hidup.  Walhi  Jambi  hadir  melakukan pendampingan  dan  advokasi  secara  aktif  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  sejak  tahun  2007 ketika  terjadi  aksi  pembakaran  alat  berat  milik  PT.  WKS  yang  mengakibat  sejumlah masyarakat  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  dikriminalisasi.  Dari  kejadian  itu,  Walhi  Jambi mengorganisasikan  berbagai  NGO  yang  bernaung  dibawahnya  dan  NGO  lainnya  yang menjadi  jejaring  Walhi  Jambi  untuk  memberikan  perhatian  terhadap  konflik  lahan  yang terjadi  di  Desa  Lubuk Mandarsah.
Dalam  advokasinya  di  Desa  Lubuk  Mandarsah,  Walhi  Jambi  biasanya  bertindak sebagai  fasilitator  antar  organisasi.  Walhi  Jambi  tidak  hadir  secara  langsung mendampingi  petani  di  lokasi,  namun  memberikan  fasilitas  bagi  petani  untuk melakukan  gerakan  misalnya  melalui  jejaring  organisasi,  jejaring  media  dan  lain-lain. Salah  satu  peran  penting  Walhi  Jambi  bagi  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  ialah turut  tekanan-tekanan  sosial  politik  melalui  siaran  pers  dan  laporan  kajian lingkungannya  atas  tuntutan  dan  konflik  yang  bergulir  di  Desa  Lubuk  Mandarsah. Walhi  Jambi  bersama  jejaring  organisasi  sipil  di  tingkat  lokal  maupun  nasional  seperti Komnas  HAM  dan  internasional  seperti  Green  Peace  berhasil  menintervensi    PT.  WKS di  pasar  internasional  sehingga  jejaring  bisnis  PT.  WKS  melakukan  pembatasan pemeblian  produk  dari  APP  (Asian  Pulp  and  Paper)  Sinar  Mas  yang  menaungi  PT. WKS.  Tekanan  ini  membuat  PT.  WKS  harus  mengubah  cara  pendekatannya  di lapangan  dan  harus  menindak  secara  hukum  karyawannya  yang  melakukan penggalaran  hukum  dan  HAM  terhadap  petani  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  (wawancara dengan  Abdullah,  Kota  Jambi, tanggal 27 Agustus  2022).

## 4. Media
Media  massa  dan  media  elektronik  memiliki  peranan  angat  penting  dalam menyampaikan  informasi  dan  berita  mengenai  konflik  lahan  yang  terjadi  di  Desa Lubuk  Mandarsah.  Beberapa  kejadian  besar  seperti  pembakaran  alat  berat,  kematian Indra  Pelani  dan  Aksi  Buka  Pakaian  dapat  diketahui  secara  luas  atas  adanya pemberitaan  dan  publikasi  dari  berbagai  media.  Adanya  sejumlah  peristiwa  dan  aksi
demontstrasi  yang  diberitakan  oleh  media  menimbulkan  efek  domino  dan  kesadaran masyarakat luas  terkait  apa yang sebenarnya  terjadi  di  Desa  Lubuk Mandarsah.
Berbagai  tuntutan  dan  aksi  dari  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  terhadap  PT. WKS  berhasil  menjadi  perbincangan  publik  dan  dibahas  dalam  berbagai  forum  sipil sehingga  membangun  simpati  publik  untuk  menuntut  adanya  perbaikan  dalam  tata kelola  agrarian  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  dan  di  Provinsi  Jambi.  Hal  ini  juga  membuat para  petani  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  sangat  terbantu  dan  tidak  sendirian  dalam memperjuangkan  haknya.  Disisi  lain,  pemberitaan  yang  berhasil  dipublikasikan  oleh media  membuat  ruang  gerak  PT.  WKS  terbatas  dan  tidak  bisa  melakukan kehendaknya secara  semena-mena  dan  melanggar  hukum  kepada  masyarakat  (wawancara  dengan Amin,  Kota Jambi, tanggal 25 Agustus  2022).

## SIMPULAN
Konflik  lahan  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  dimulai  sejak  munculnya  ijin  konsesi  pada tahun  2006  yang  mengakibatkan  lahan  perkebunan  dan  pemukiman  masyarakat tergusur,  khususnya  gerakan  perempuan  dimulai  sejak  tahun  2017  dengan  diberdirinya Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  yang  diketuai  oleh  petani  perempuan,  Nyai Jusma.  Kehadiran  sosok  perempuan  Nyai  Jusma  berhasil  melahirkan  partisipasi  petani perempuan  lainnya  untuk  terlibat  dalam  pergerakan  perlawanan  terhadap  PT.  WKS secara  solid  dan  tersetruktur.  Dalam  setiap  aksi  perlawanannya,  Kelompok  Tani  Sungai Landai  Mandiri  juga  berhasil  memobilisasi  puluhan  petani  perempuan  berada  di  garda depan  dalam  upaya  mempertahankan  lahan  perekebunan  dan  pemukiman  mereka  dari penggusuran  yang dilakukan  oleh  PT. WKS.
Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  politik  perseteruan  Kelompok  Tani  Sungai Landai  Mandiri  dilakukan  oleh  petani  perempuan  melalui  konfortasi  seperti  aksi demonstrasi  kepada  pihak  perusahaan  dan  pemerintah,  nekat  menanam  kembali sekaligus  menempati  lahan  mereka  yang  sudah  dikuasai  oleh  perusahaan  dan  aksi demonstrasi  dengan  membuka  pakaian  ketika  PT.  WKS melakukan  land clearing dengan alat  berat  diatas  lahan  mereka.  Salah  satu  upaya  perseteruan  yang  berdampak  positif ialah  demonstrasi  melalui  aksi  buka  pakaian  karena  melalui  aksi  spontan  tersebut berhasil  melahirkan  sejumlah  kesepakatan  yang  memihak  kepada  masyarakat  untuk kembali  bisa  menanam  di  lahan  mereka  meskipun  tidak  memiliki  kekuatan  hukum. Namun  setidaknya  sejak  terjadi  demonstrasi  melalui  aksi  buka  pakaian  pada  tahun 2020  tersebut  sampai  saat  ini,  dinamika  perlawanan  perempuan  Kelompok  Tani  Sungai Landai  Mandiri  melawan  PT. WKS masuk  dalam fase  damai  atau minim  konflik.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  penggunaan  teori  political  contentious  melalui  collective action  framing  relevan  untuk  memotret  dinamika  gerakan  perempuan  Kelompok  Tani Sungai  Landai  Mandiri  melawan  PT.  WKS.  Dua  alasan  utamanya  yaitu,  pertama, terdapat  klaim  dan  konfortasi  yang  terjadi  antara  para  perempuan  dan  pihak perusahaan  terhadap  lahan  ulayat  dan  ijin  konsesi  di  Desa  Lubuk  Mandarsah.  Dalam
hal  ini,  perempuan  tegas  menolak  pola  kemitraan  yang  ditawarkan  PT.  WKS.  Kedua, adapun  proses  pembentukan  identitas  dan  aksi  kolektif  yang  dilakukan  oleh  para perempuan  Kelompok  Tani  Sungai  Landai  Mandiri  disebabkan  karena  rasa kekecewaan  yang  dirasakan  oleh  perempuan  akibat  penggusuran  yang  dilakukan  oleh PT.  WKS  telah  merampas  penghidupan  dan  pendapat  mereka,  termasuk  mengacam keluarga  mereka  sehingga  melahirkan  kesadaran  kolektif  untuk  membangun perseteruan  politik  dan  a  memobiliasi  massa  perempuan  secara  solid  dalam  setiap  aksi perlawanannya  terhadap  PT. WKS.

## DAFTAR PUSTAKA
Abonga,  Franscis.  (2019). Naked Bodies and Collective Action: Repertoires of Protest in
Uganda’s Militarised, Authoritarian Regime. Civil Wars.  Vol. 22
Afandi,  Abdullah  Khozin.  “Konsep  Kekuasan  Michel  Foucault.”  Teosofi:  Jurnal Tasawuf  Dan Pemikiran  Islam  01 (2011): 02.
Ayub. (2015). Melawan Eksploitasi Tubuh Antara Feminisme Barat dan Islam. MUWAZAH. Volume  7. No 1.
Bae,  M.  S.  (2011).  Interrogating  Gil  Power:  Girlhood,  Popular  Media,  and  Postfeminism. In Visual  Arts  Research  Vol.37,  No.2. Illinois:  University  of Illinois  Press.
Benedicta,  G.  D.  (2011). Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negoisasi atas Tubuh. Jurnal  Sosiologi.  Vol.  16, No 2.
Faizan, Khoirul.  Mengintip Feminisme dan Gerakan Perempuan. Jember:  STAIN.
Fallon.  M.  Kathleen.  (2016).  Revisting  Repertoire  Transition:  Women’s  Nakedness  as Potent
Protest in Nigerian and Kenya. Mobilization.  Brook University
Ghaniy.  N.  P.  (2015).  Politik  Tubuh  Perempuan  dalam  Media.  Skripsi.  Surakarta: Universitas  Sebelas  Maret.
Hardiyanta,  Sunu.  1997.  Michael  Foucault  Disiplin  Tubuh  Bengkel  Individu  Modern. Yogyakarta: LKIS
Himmatu.  Annisa.  Kepemilikan  Tubuh  Individu  Di  Dalam  Relasi  Kuasa  dan  Sosial, Universitas  Indonesia
Manan, P. R. (2020). People  Power  Dalam Suksesi  Kepemimpinan  Di Mesir.  WANUA:
Jurnal Hubungan Internasional, 5(1), 73–92.
Misri.  Deepti.  (2011).  “Are  You  A  Man?”:  Performing  Naked  Protest  in  India.  Chicago Journals.  Vol.  36. No 3
Nur Aini,  Fennia.(2019).   You’re  the  feminist  type?  Hell  yeah, I am!.UNS: SEMANTIKS Nurdin,  A., Chaidar,  A., Nazaruddin,  T., & Puteh,  A. A.  (2020).  Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia. Madani  Press.
Pabyantara.  Dias.  (9).  Gerakan  Femen  di  Ukraina  dalam  Kritik  Posmodern  Feminisme Terhadap Posfeminisme. Global  & Strategis.  No 2.
Prabasmoro,  A. P. Feminisme sebagai Tubuh, Pemikiran dan Pengalaman
Rallonza,  Ma.  Lourdes  Veneracion.  2014.  Women's  Naked  Body  Protests  And  The Performance  Of  Resistance:  Femen  And  Meira  Paibi  Protests  Against  Rape. Philippine  Political  Science  Journal.
Santoso.  W.  M.  (2010).  Identitas,  Politik  Tubuh  Perempuan  dan  Media  Telivisi.  Jurnal Kependudukan  Indonesia.  Vol  V. No 1.
Saptandari,  Pinky.  2013.  “Beberapa  Pemikiran  tentang  Perempuan  dalam  Tubuh  dan Eksistensi.”  Biokultural 2 (No.1): 53-71.
Shevchenko,  Aleksandra.  2013.  Femen  is  The  New  Feminism  [online]  diakses  pada  4 April  2021.
Shevchenko,  Inna.  2015.  We  Are  Femen,  The  Naked  Shock  Troops  Of  Feminism  [online] diakses  pada 4 April  2021.
Sundari.  Akhiriyati.  (2017).  Rezim  Seksualitas  dan Agama Sketsa Politik Tubuh Perempuan dalam Islam. Jurnal  Al-Maiyyah.  Volume  10. No 2.
Susilo.  D.  &  Kodir.  A.  (2016).  Politik  Tubuh  Perempuan:  Bumi,  Kuasa  dan  Perlawanan. Jurnal  Politik.  Vol  1. No 2.
Syarifah  (2006),  Kebertubuhan  Perempuan  dalam  Pornografi,  Jakarta:  Pen-  erbit Yayasan Kota Kita.
Tong,  R.  (2006).  Feminist  Thought,  Pengantar  Paling  Komprehensif  Kepada  Arus Utama Pemikiran  Feminis.  Yogyakarta: Jalasutra.