AL, Lq+hrnlJll
Vol. 4 No. 1, ,anuari - Juni 2010
Ketua Penyunting Sekretads  Penlrunting Anggota  Penl'unting
ISSN:197a-6670

## St,Y#.N,+lJIl
Jamal Abdul Aziz lin Solil<hin
H.M. Daelamy, SP
Ansori A. Luthfi Hamidi fudrvan Suraji Endar,g Widud Editot Bahasa Supdyanto funa Heriyanti Tata Usaha/Sitkulasi Siti  Faizah  Hidayatr Dyah  Ratri  Fiyani

## Penetbit
Jurusan  Syariah STAIN Puru'ckeno
Frekuensi Terbit Dnkalseahun
Alamar  Redaksi
Jurusan  Syari'ah STAIN Purvrokertc Jl. Jend. Ahmad Yani 40A  Purwokerto 53126 \elp. (0281) 63 562a Fa-.r- (028 1 )636553 Email:  mal_duiaziz@yahoo.co.id
Al-Manaltlj addah jurnal ilmiah  Jurusan  Syariah STAIN PurwoLeno yang terbit dua kali  dalam seahun.  Jurnal ini memfokuskan pada kajian hukum Islam  dalam berbagai  sudut  pandang  keilmuan.  Reda.ksi  mengundang  para ahli dan  segenap civitas akademika unok menulis artikel sesuai dengan  tema  besar  jumal  ini. Artitel lang dimuat  tidak selalu mencerminkam  pandalgan rcdaksi  ataupun institusi Iain yang terkait dengan  penerbitan  juroal ini.
Vol. 4 No. 1, Januari - Juni 2010 ISSN:1978-6570 KONSEP NUSYUZ  D,\II'N,{  MAZI{AB SYAFI'I
PERSPEKTIF KEADII-A}J GE,I.JDER
Dui Meitayni 7

## GRASI DAI,AM PERSPEKTIF HUKUM ISI*A},{
DAN  HUKUM  POSITIF INDONESIA
IndadanouJ 23

## GOOD GO\.ERNANCE DAI,\M PERSPEKTIF

## HUKUMISI.AM
Aief Ailia Bacbnan 41

## PELANGGARAN HAK  KETSYAAN INTELEKTUAL

## DAI.AM  PERSPEKTIF HUKU}I ISLAM
Inan Mtstofa 53

## PORNOGRAFI DAI.AM  PERSPEKTIF HUKUM ISI-fuM
DANHUKUMPOSITIF ' Viui Anjanti 7i

## MENYOAI  HUKUM MEROKOK

## DAIIM
PERSPEKTIF HUKUM

## iSIIM
M  .M*i
91

## MENUJU PENEGAKAN HUKUM

## YANG LEBIH BERKEADII-AN DAN RESPONSIF
Mrb. Bacbral Ulun 113

## Al', MS.N,+HIf

## MENUJU  PENEGAKAN  HUKUM YANG LEBIH BERKEADILAN

## DAN RESPONSIF
Muh. Bacbr*l  Ulum*
Abstract:
Izt, mfonnent k Infu*sia tbirh still based on legrl Pitilirt noful is sttitabb titb tln tP, of Indomia hn. Tbc no&l atpb*ipn u fual nlu bascd oi hgljenie, ht itfdibd to na*t *bstantial j*ia, Tbeftfoft la, nfomnai in Indonerid n$t h $,itckd to ncu ao&l oJ b erJorozmt n atluliry sbsla  ial and mpoatiu j*rtiec, baatsc tltc yinipal flnaion oJ lat, it dlbnd to Dran nol othraisc.
Kata kunci:  lryl psitititn, nspotriw ba jtstice

## A. Pendahuluan
Pasca diperdengarkannya  rekaman  penyadapan  telepon pembicaraan antara Anggodo dengan beberap^  ap^r t penegak hukum menggambarkan begitu mirisnya  kredibilitas lembaga penegak hukum dan model  penegakan hukum di Indonesia. Anggodo terdeskripsikan sedang "merekayasa"  dan mengatur apaat penegak hukum agar isi Bedta Acara  Penyidikan  @AP) kasus hukum  wakil Ketua KPK non aktit Chandta  M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, sesuai dengan ^pa y^ig dikehendaki. Di sisi lain terungkapnya isi rekaman tersebut tidak serta merta  Kepolisian sebagai Penyidik
' Pcnulis adalah Magistcr Hukurn (MFI;  dao Dosen tctap Juusan Syari'ah STAIN Purwokcrto.
Al-ManiNl, Vol. 4 No.l,Januari -Juni  2010 113
menetapkan Anggodo sebagai tersangka dengan alasan bukti permulaan belum  cukup. Reaksi terhadap hd tersebut kemudian bermunculan, baik dari eLit politik,  tokoh nasional, penggiat I.SM dan yang fenomental adalah  gerakan s $ |ut^ Iacc booker unruk mendukung Bibit dan Cendra. Kasus  tersebut meniadi bola liar realitas fenomena  gunung es penegakan hukum di Indonesia, karena masih  banyak kasus-kasus serupa bahkan mungkin  lebih  miris  yang melibatkan  mafia-mafia  peradilan,  makelar  ktsus  (markts) *at makelar hukum (nmfun) atau sebuan lainnya, menggoyahkan  sendi negara hukum dan mengiris rasa keadilan masyarakat.
Kasus di atas menuniukan  bahwa potret penegakan hukum di Indonesia masih memiliki banyak ketimpangan  baik dalam perlakuan, pelayanan maupun  perlindungan di depan hukum. Tujuan hukum sebagai  satana untuk mewuiudkan  keadilan/kesebandingan, kepastian, ketertiban dan pengayoman hanya  sekedar  ftase yang sulit untuk  diwujudkan. Hukum sebagai notma (das solbn) dengan hukum sebagai  kenyataan (das nin) tampak begitu kontras. Hukum yang seharusnya betlaku untuk semua orang  justru bisa tidak berlaku  bagi orang yang memiliki  strata sosial, politik dan ekonomi tertentu. Hukum yang seharusnya  memberikan  keadilan, justru ia mencip- takan  ketidakadilan dan membuat  jurang  dengan nilai - nilai kemanusiaan. Hukum yang seharusnya memberikan proteksi  malah yang teriadi adalah  negoisasi dan transaksi. Hukum yang seharusnya memberi kepastian  dan ketertiban,  iusuu yang teriadi adalah ketidak- pastian dan  ketidaktertiban itu sendiri. Hukum  yang seharusnya membanra kebaikan dan manfaat bagi setiap orang, justru ia hanya bermanfaat  bagi segelintir  orang saja. Hukum  yang seharusnya mengayomi  dan  memberi  rasa aman justru menjadi monster bagi pencari  keadilan, bahkan  hukum  dipergunakan sebagai sarana untuk memperoleh,  meletigimasi dan memperahankan kekuasaan.

## B. Bebempa Tipc Hukum
Penegakan hukum sangat berkaitan  dengan tipe-tipe hukum yang berlaku. Nonet dan Selznick  membedakan  tiga klasifikasi dasar
114
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
dari hukum dalam masyaraka\ y^tu: btkt rr, @zsy' dimana hukum sebagai  pelayan  kekuasaan represif, brtktm otorcm dimana hukum sebagai institusi tersendiri  yang mamPu  meniinakkan  represi  dan melindungi  integritas dirinya,  dan btfun rcsprc{ sebagai fasilitator dari  berbagai  respon  terhadap  kebutuhan dan aspirasi sosial.
Hlken Rtpensf memandang keberadaan hukum  semaa tidak akan  menjamin tegaknya keadilan, apalagi keadilan substansif, sebaliknya  setiap tertib hukum memiliki  potensi  represif hingga  batas tertentu terikat pada status quo dan dengan memberikan jubah otoritas kepada penguasa menjamin kekuasaan menjadi semakin efektif.' Hukum represif  berkembang di rezim represif dengan ditandai  bahwa  hukum bertuiuan untuk memenuhi visi politik penguasa tanpa  memperhatikan  kepentingan  orang  yang diperintah. Pembuatan hukum  tidak  partisipatif karena bersal dari dan demi kepentingan penguasa. Hukum  bersifat  abstrak dan multi tafsir sedangkan penafsiran  yang benar  terletak pada penguasa. Selain itu hukum berfungsi sebagai alat legitimasi  penguasa oleh karena itu seringkali terjadi  proses dehumanisasi. Tipe hukum menindas (represif adalah hukum yang mengabdi kepada  kekuasaan  yang represif. Tipe hukum ini praktis tanpa  legitimasi sama sekali. Orang mentaatinya  karena dibayang-bayangi oleh  ketakutan terhadap penguasa  yang  keras dan  kasar. Sifat represif  dari hukum itu semata- mata bertu)uan untuk memelihara stabilitas sosial.
Sumber hukum represif yang abadi adalah tuntutan akan konformitas budaya, dimana moral yang telah  disepakati  kemudian diserahkan  kepada negara ftomunal)  untuk dilakukan penegakan moral serta penanaman  kesadaran untuk menginstitusionalisasi  moral dan  mempertahankan  komunitas  patuh. Hukum bergerak ke arah hukum punitif yang memasukkan  sanksi ke dalam  proses  hukum
Dalam bentuknya  yang paling ielas dan sistematis, hukum represif menunjukkan  karakter-karakter berikut ini:2
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010 115
1 Philippe Nooet den Ph.ilip *)znrck, H"ltn Bnprt{ @aoduog: Nusamedil 2008), hel. 33. '1 IbiA, heL 37 .
1. Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik; hukum  diidentiElasikan sama dengan negara  dan ditem- patkan di bawah tujuan negxa (rairon d'aat).
2. Langgengnya,  sebuah otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam  administrasi hukum.  Dalam  "perspektif  resmi" yang terbangun,  manfaat dari keragu.an (tbe bcnefit oJ tbc dotbt) masuk ke sistem, dan kenyamanan administratif  mcnjadi titik berat  perhatian.
3. Lembagalembaga kontrol yang  terspesialisasi,  seperti polisi, meniadi  pusat-pusat kekuasaan yang independen; mereka terisolasi dari konteks sosial yang berfungsi  mempedunak, serta mampu  menolak,  otoritas politik.
4. Sebuah rezim "hukum berganda" ('d*al law) meJembagakan keadilan  berdasarkan kelas dengan  cara mengkonsolidasilan  dan melegitimasi  pola-pola  subordinasi sosial.
5. Hukum pidana merefleksikan  nilai-nilai yangdominan;  moralisme hukum  yang akan me nang.
Tipe kedua, y tu b*rn otonom lelzs lebih baik  daripada  tipe pertama karena ia mampu meniinaklan sifat represif  dari kekuasaan itu demi melindungi  integritas hukum  itu sendiri. Tipe hukum otonom sudah memiliki legitimasi sebagai hukum. t*gitimasi ini didasarkan pada  gagasan bahwa  stabilitas  sosial itu baru  memiliki keabsahan secara hukum  apabila penggunaan  kekuasaan diawasi menurut prinsip  prinsip  konstitusional,  prosedur-prosedur  formal, dan institusi peradilan yang bebas Dalam fase/tipe ini lahir suatu keinginan untuk mencipakan pemerintahan  berdasarkan hukum (rzle of lau) }:l'tkm berdasarkao orang. Karakter  utama dari  sistem ini adalah terbentuk- nya institusi - institusi  hukum yang  terspesialisasi  dan relatif otonom yang mengklaim  suatu supremasi yang memenuhi syarat dalam bidang-bidang kompetensi yang ditentukan.  Karakter  hukum ini diterapkan hampir di seluruh negara di dunia,  termasuk di Indonesia. Karakter  hukum otonom  di Indonesia  dicirikan dengan model negara hukum @emedntah berdasarkan h,tkum/ nchtstaat/ mh of ho), di
176 Al-Manihii, Vol. 4 No.t,Januari - Juni 20'10
mana ada p€mbagian kekuasaan lembap tingg negara, memproduk banyak  peraturan dan sebagainya. Hukum otonom menuniukan karakter sebagai berikut3
1. Hukum  terpisah  dari politik. Secara khas, sistem hukum ini menyatakan kemandirian kekuasaan peradilan, dan membuat garis tegas antara fungsi  legislatif  dan yudikatif.
2. Tenb hukum mendukung "model peraturan"  (no&l oJ ruhs).
Fokus  pada peraturan membantu  menerapkan  ukuran bagi akunabilitas para p€iabat; pada waktu  yang sama, ia membaasi kreativitas institusi-institusi  hukum maupun  risiko campur  tangan lembagalembaga hukum itu dalam wilayah politik.
3. "Prosedur adalah jantung  hukum."  Keteraturan  dan keadilan (faine$, dan bukannya  keadilan substantif,  merupakan  tujuan dan kompetensi  utama  dari tertib hukum.
4. "Keta,attn  pada hukum" dipahami sebagai kepatuhin yzng sempurna  terhadap  peraturan-peraturan hukum positif. Kritik terhadap hukum yang berlaku  harus  disalurkan  melalui  ptoses politik.
' lbid .,h"1. 60.
Al-Manihii, Vol.  4 No.l,Januati - Juni 2010 117
Tipe kedua di atas sudah baik,  namun  dikhawatirkan apabila hukum  hanya dijalankan secara formalitas, maka keadilan yang dicapai  juga akan bersifat formal semata. Untuk itu, perlu adanya tipe  hukum ketiga  yang bemrjuan melayani kebutuhan riil masya- rakat,  atau dengan  perkataan lain  ia lebih sebagai problem sober. Keadilan  yang ingin dicapai  adalah  keadilan material (substantif). Nonet dan Selznick  mengatakan,  bahwa tipe hukum  menindas  tidak mungkin  dapat lepas dari  permasalahan "legitimasi" yang dihadapi- nya, kecuali  ia bergerak  mengubah dirinya  menuju  hukum  otonom.
Selanjutnya,  tipe  hukum otonom juga tidak  akan mampu mengatasi problema "formalitas hukum" yang dihadapinya  dan menuju ke arah tipe hukum responsif.
Model  hukum ketiga menurut Nonet  dan Selznick  adalah brkan responsiJ Hukum  responsif berupaya  agat  membuat  hukum menjadi lebih responsif  terhadap kebutuhan-kebutuhan  sosial  dan mendorong perluasan bidang - bidang yang memiliki secara hukum. Hukum bukan entitas otonom yang terisolasi dari ilmu-ilmu dan realitas-realitas yang ada di sekelilingnya. Hukum responsif ditandai dengan  kapasitas beradapasi  yang beranggung fawab  dan  selektif dengan menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai  sumber pengeta- huan dan  kesempatan untuk melakukan  koreksi  diri.  Hukum  respon- sif merupakan  bentuk dari  realisme hukum yang tesponsif  terhadap kebutuhan sosial, tidak sekedat mempertahankan prosedur  hukum.
Hukum responsif adalah hukum yang mampu mengatasi kete- gangan ketegangan akibat  teriadinya  perubahan sosial. Agar hukum menjadi  responsif, sistem hukum dalam  banyak  hal hendaknya terbu- ka terhadap tantangan-tantangan yang  ada dalam masyarakat. Sistem hukum iuga  harus mampu mendorong partisipasi  masyamkat  dan selalu sigp menlkapi saiap  kepentingan yang baru  muncul  dalam  masyarakat
Teoi  httktm responsiJ ad ah teori  hukum yang memuat pandangan  kritis. Teori ini berpandangan  bahwa hukum  merupakan cara mencapai tujuan. Hukum responsif berorientasi pada hasil  dan tujuan-tuiuan  yang akan dicapai di luat hukum. Dalam hukum responsif, tatanan  hukum  dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui  subordinasi. Ciri khas hukum  responsifadalah mencari  nilai- nilai tersirat  yang terdapat  dalam  peraturan  dan  kebijakan.  Model hukum responsif  menyatakan ketidaksetujuan  terhadap doktrin yang dianggap sebagai interpretasi  yang  baku dan tidak  fleksibel.
Tipe hukum yang  dipaparkan oleh Nonet dan Seznick, menurut  Satjipto Rahardio,  seben:lnya  bisa dikembalikan kepada pertentangan alrrta;a ataltical jtiEndence (Ltgal  Posititisn) dt satu pihak  dan soeiological jdspmdcnn  dt la;.o  prha,k. Analtical jtit?nderrec berkutat di dalam sistem hukum positif dan ini dekat dengan  tipe hukum otonom pada Nonet. Ahran sociokgical juispndence maupun Nonet melalui tipe hukum responsifnt'a menolak otonomi hukum vang  bersifat final dan tak dapat  digugat.
1 18
Al-Manihii, \1n.4 Ntr.l,Januerr  ,luni2010
Analncal jtiEmdnre merupakan bagian dari aliran positivisme hukum.  Positivisme Hukum  merupakan salah satu aliran dalam filsafat (teori)  hukum yang beranggapan,  bahwa teori  hukum  iru hanya bersangkut paut  dengan hukum positif saia. Hukum  bercirikan rasionalistik, teknosentrik, dan universal.  Positivisme Hukum sangat mengedepankan hrl1*r, tg!"gi pranata Pengaturan  yang mekanistik dan deterministik.
Hukum yang positif harus mengandung perintah, sanksi, kewajiban dan  kedaulatan. Legal-positivism memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Ilmu  hukum tidak membahas apakah hukum positif  itu baik atau buruk, dan tidak pula  membahas  soal efektivitasnya hukum dalam masyatakata.
Posititivisme hukum  terbagi meniadi dua yaitu : Aliran hukum positf araliis (analtiea I juripndenc)  ymg  dtpelopori oleh John Austin dan Aliran Hukum Mutni dari Hans  Kelseo. Aliran analltical yriprudence dari Austin menyatakan hukum adalah perintah  dari penguasa. Hakikat hukum sendiri  menurumya te etak  pada unsw "perintah"  (nnnandy  Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang teap, logis,  dan tertutup. Austin menyatakm " a lay is a coamatd wbieb  obliges a person  or pmon.  I-zus and otber commaadt an said to ptueed fmm supeior, ard  to birld  or oblige infeior!' 5 Austin pertama-tame membedakan  hukum  dalam  dua jenis:6
1. Hukum dari Tuhan untuk manusia Qlx diinc lan), dan 2. Hukum yang dibuat oleh manusia, yang dibagl lagi kedalam  dua bagian:
a. hukum  yang sebenamya.
b. hukum yang tidak sebenamya.
Hukum dalam ant yang  sebenarnya ini disebut  i,,ga hukum positif  meliputi hukum  yang dibuat  oleh penguasa dan hukum  yang
' Achmd Roestandi  Rupori  FiluJal Httua @enduog: Armico, l994,haL 79.
5 John Austin,  Tlx Prooimc Of  Jntupn&nct, ditutip dati De{i Dannodihariq Prfra- Pohok FiltaJat H&w |alana Gomedia 2004),  he.l. 114.
6 lbid.
Al-Manlhil, Vol.4 No. l,Januari -Juni 2010
tt9
disusun oleh  manusia secara individu  untuk melaksanakan  hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum  yang  tidak  dibuat  oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum.
Aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebage^i "a command of lbe l-.augiuer" (perintah dari pembentuk Undang-undang  atau penguasa), yaitu : suatu perintah  dari  mereka yang memegang  kekuasaan tertinggi atau yang memegang  kedaulatan.
Undang-undang positif ditentukan secara langsung atau  secara tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang  yang berwibawa bagi  seorang  anggota  atau  anggota-anggota dari suatu masyarakat politik yang berdaulag  dalam  mana pembentuk hukum adalah yang tertinggi. Dengan ketentuan ini Austin tidak menyangkal adanyt norma-norma  hukum lllahi, norma-norma moral dan juga hukum intemasional, akan tetepi semua prinsip tersebut tidak  mampu untuk mefleguhkan atau meniadakan hukum yang bedaku dalam suatu negara.T Hukum di-gg"p sebagai suatu sistem yang logis,  tetap dan bersifat temrtup Qlose bgical gsten). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, dari hal yang berkaitan dengan keadilan,  dan  tidak didasarkan atas pertimbangan  atau penilaian baik buruk.
Anajlical jdsprudence  haoya melihat  ke dalam hukum dan menfbukkan diri dengan  membicarakan  dan melakukan analisis  ke dalam,  khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis  dan logis dengan  menelaah bangunan  logis- rasional  dari deretan pasal-pasal peraturan. Dalam praktiknya sangat bertumpu pada dimensi  bentuk formal dan prosedural dalam berolah hukum  untuk mencapai (aksiologi)  kepastian,  yang  benar  dan  adil adalah peiaruran hukum iru sendiri.E
Hukum  legalistik positivisme  dikategorikan dalam mazhab legisme,  dengan  aiaran positivisme  undang-undang. Hukum adalah
'] Theo Huiibe6, Fi&/zr HtLan Dalan  Dztaua Scjaub $ogS,rkarra:.  Kanisius, 1 997), hal.'137-138.
3 Satiipto tuhrrdio, "Hukum  Progresif:  Hukum yang Membebaskan" dalam Jrnal H*ta Progruf, YoL 1, No 1 (200s), hal. 7.
120
Al-Man;hii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
hukum undang - undang,  bentuknya temrlis  dan dikodifikasikan dan undang-undang ini merupakao  setu-satunya sumber  hukum, di luar undang-undang tidak ada sumber lain, hukum kebiasaan membentuk hukum apabila  undang-uodang  menyebumyae  . Ruang lingkup hukum kebiasaan meniadi  sempit  karena menghendaki sebanyak mungkin  hukum  tern:lis  yang dianggap  lebih memberikan kepastian hukum. Kalangan  legisme ini begitu meniuniung tinggi hukum dengan mentasbihkan  slogan  yang  terkemuka yaitt tbe mb of lau. Hukum yang mengatur, menertibkan,  bahkan  menjadi "pemimpin" yang menentukan  arah sebuah  negara-
Aliran Positivisme Hukum lainnya yaitu dari Hans Kelsen, mengatakan bahva  hukum  hatus  dibersihkan  dari anasir-anasir  asing non-yr.rridis,  seperti unsut sosiologis, poLitis, historis, bahkan etis. Pemikirannya ini dikenal sebagai Teori Hukum Murni (tbe pm theory of lau)to. Ba$ Kelsen hukum adalah suatu sollens  kategori  (<ategori keharusan) bukannya  sein  kategorie  (kategori  faktual). Hukum dikonstruksikan sebagai suatu  keharusan  yang mengatur  tingkah  laku manusia  seb,g?i mahluk rasional.  Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukalah  "bagaimana hukum itu seharusnya" @bat the law otgbt  to be) melatnkan "apa hukumnya" (wbat is the hw). Dengzn demikian  hukum itu merupakan  hukum positif an sich. Bahkan dalam ajaran hukum murni ini menolak keadilan diiadikan pembahasan dalam ilmu hukum. Bagi Hans  Kelsen  keadilan adalah  masalah ideologi yang ideal-irasional.
Dalam  paradigma  positivisme  definisi  hukum  harus  melarang seluruh aturan  yang mirip hukum,  tetapi tidak bersifat perinah dari otoritas yang berdaulat.  Kepastian hukum harus selalu diiuniung apapun  akibatnya dan tidak ada  alasan untuk tidak  menjunjung hal tersebut,  karena dalam  paradigmanya hukum positif adalah satu- satunya hukum. Dari sini nampak  bahwa bagi kaum positivistik
e Bachsan Mustafa, Siicn HnLtrn Indon.ria Tapafu (Bandvrg:  Citm  Aditya B*ti, 2m3), hd. 37. 'o An&e Ata  U1zt,  Pcabarrytna; H*n Mcnhla Kadilar FiltuJa H*n (ogyakzrrta: Kanisius, 2008), hal. 82.
Al-Manihii, Vol.4 No. l,Januari -Juni 2010 121
tt U R2siidi,  FikaJat Hrtutn: Apkab H*ta itz @atdung: PL Rcmaia Rosalakarya 1993), hal. 49. t': Shidarta  dan Darii D*mdihzt'1o, Poltk-Polah Fibald, HtLtrr: APa da,, Bagrirrana Fibafat Htklrn Inbnrlia (a[ana: Gremedia Pusta]a Uaml mOO, hd. 197.
122 Al-Manihii, Vol.4 No.1,Januari - Juni 2010
adalah kepastian hukum yang diiamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud  adalah hukum yaflg  resmi diperundangkan dilaksanakan  dengan pasti oleh negara.  Kepastian hukum berarti bahwa setiap  orang  dapat menuntut agar hukum dilaksanakan  dan tuntutan itu pasti dipenuhi.
Berbeda dari aliran anabtical jtitpradenee, a,lit^n sociological jtisptdna mengaoggap adanya perbedaan  antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dimasyarakat di pihak lain. Hukum positif akan  berlaku efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran Hukrm sociologieal jdEnfuncc memandang hukum sebagai suatu lembaga  kemasyarakatan  yang berfungsi untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  sosial dan nrgas dari ilmu hukum untuk mengembangkan  suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.
S ociologieal jdErudene mengkzji  bagaimana norma disesuaikan dengan  rasa  keadilan  masyarakat  sehingga ditekankan pada kesebandingan hukum dan  kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang  hukum, yang meliputi  pengeahuan,  pemahaman, penghayatan,  kepatuhan  atau ketaatan  kepada  hukum.
Teoti sociologieal jtisprrderue tumbuh dan berkembang  di Amerika, yang dipelopori  oleh Roscoe Pound. Sociologieal jdsprudcna merupakan  suatu teori hukum  yang  mempelalari  pengaruh hukum terhadap  masyarakat, dengan pendekaten dari hukum ke masya- rakatrr. Hukum meniadi instrumen untuk mengatahkan masyarakat menuju  tujuan  yang  diinginkan,  bahkan perlu menghilangkan kebiasaan  masyarakat yang dipandang nega.df2. Roscue  Pound mengatakan hukum dapat bersifat sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyxtkzt (hn' as a tool of social nginerinS. Di Indonesia konsep pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja.
Hukum dalam  konsep Mochar tidak diartikan sebagai "alat" tetapi sebagai "sarana" pembaharuan  masyarakat. Pokok-pokok  pikiran yang  melandasi konsep  tersebut  adalah (1) bahwa  ketertiban  dan keteraturan dalam usaha pembangunan  dan pembaharuan  memang diinginkan,  bahkan mudak  perlu,  dan  (2) bahwa hukum dalam ani kaedah diharapkan  dapat  mengarahkan  kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki  oleh  pembangunan  dan pembaharuan itu. Untuk itu diperlukan sarana berupa  p€raturan hukum yang tertulis (baik perundang-undangan  maupuo  yrrrisprudensi),  dan  hukum yang berbentuk  tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup  dalam masyarakat ll.
Berkaitan dengan pertentangan  tersebut, Satiipto Rahardio menyatakan  bahwa, Ilmu hukum yang analitis  dan ilmu hukum dogmatis  melakukan  atomisasi dengan bekeria mereduksi  kebenaran hukum yang penuh  menjadi  kotak-kotak  dan potongan  kecil. Alih- alih menemukao  kebenaran  yang penuh, di situ kita hanya akan dihadapkan kepada  skema dan skeleton hukum, bukan  tampilan  yang utuh.r4 Untuk itu beliau  menggagas hukum  progresif  yaitu cara berhukum yang membebaskan dari belenggu  kerangkeng  hukum.
Hukum  progresif membiarkan dirinya  terbuka dan  cair,  sehhgga selalu bisa  menangkap dan mencerna  perubahan yang  teriadi. Tipe hukum progresif yang dikembangkan  oleh Satiipto  Rahardio memiliki kemiripan  dengan tipe hukum responsif Nonet dan Selznick.  Tipe hukum progresif di dasari bahwa  i.lmu hukum tidak bisa bersifat steril  dan mengisoli diri dari perubahan dunia. Ia harus mampu memberi pencerahan terhadap komunitas yang dilayani, untuk itu ilmu hukum dituntut  untuk meniadi progresif.rs
Ilmu hukum ti&k hanya sekadar mempelajari normalegisme (mh  or regtlatiot).  Bukan iuga hanya sampai pada pembahasan
t, Ibd, hi 197-1v). " Satlipto  Rrhedio,  "Hukum Prcgcsif scbagai Daser  Pcmbarlguoao Ilmu Hukum Indoncsia ", dalam Ahrnad  Guo:ruran  BS (ed),  Maz3ga3ar H*ta Prqm{ Inbaaia (Yogyakaru:
Pusule P&ier,  zmQ,  hd. 13. t' Iud, hd. 3.
Al-Manihii, Vol.4 No.  l,Januari -Juni 2010 123
dikotomi hukum dan masyarakat (sosiology of laa nsiology jnispmde nce, sosio-legal). Akan tetapi, hukum juga hendaknya  sampai pada intervensi  ketidak-mungkinan (intentention  on tbe inposibitl), hukum menyebar  ke segala penjur,,t (Eread  to all eonrcrs of tbc disnmQ, gng terakhir ini disebut sebagai deep eeolo1g16. Tranformasi eksistensi manusia yang semula  berada  pada sentral pengetahuan menuiu ke yang "holisme". Te{adi petubahan yang fenomenal  mengenai hukum "dari yang sederhana menjadi rumit" dan "dad yang terkotak-kotak meniadi satu kesatuan". Inilah yang disebumya sebagai "pandangan holistik  dalam ilmu hukum. Pandangan holistik ini memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu ddam tatanan tertentu memiliki bagian yang  saling berkaitan  baik dengan  bagian lainnya atau dengan keseluruhannya
Hukum progresif menggunakan paradigma hukum  untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum dan logika hukum, sehingga hukum progresif memedulikan faktor perilaku (bchattior, experienc). Srtlipto  Rahardio  menyebumya dengan  slogan "berhukum dengan nurani".  Hukum  harus memiliki  hati nurani dikarenakan hukum itu sendiri adalah buatan  manusia yang betguna untuk menyelesaikan persoalan manusia. Sehingg, seiak hukum itu adalah persoalan  manusia  dan bukan  semaa-mata persoalan p€raturan, serta sejak hukum itu ada untuk  manusia dan bukan sebaliknya, bukankah sebaiknya hukum itu kita  biarkan  mengalir saja.rT Hukum  progresif berupaya  menerapkan hukum agar mampu  menumbuhkan  ketertiban, bukan  hukum yang malah  menambah  kekacauan,  memanusiakan aturan hukum yang  sangat kaku  dan  foralistik. Cara itu berguna agar hukum  mampu  mencapai kehendak  tertinggi  dari  keinginan  manusia di dunia yaitu kebahagian. Hukum betfungsi  mencapat  dan membe- rikan kebahagian  kepada rakyat dan bangsanya.
r6Awaludin  Marwan,  "Perkembangan  Hukum  Progresif dari llmu Pcngctahuan Ironardo Menurut Frigof Cqn" ddxn bttp:/  / lrt t ilar.rrrfur?d.blqtpt rDr, di2lses ringgd 14 Nopember 2009. t? Satjipto Rrhadfo, Enan(zr Hth-tn Mergab: Auaa Kitir tatargPaylztar  Ma*rio tun H*tn Qaktnz  Penerbit Buku  Kompas, 2007),  hal.  20.
124 Al-Manihil, Vol. 4 No.1,  Januari - Juni 20! 0
enuju Penegakan Hukum yang lebih  Berkeadilan dan Responsif
Ilmu hukum progresif adalah tipe ilmu yang  selalu  gelisah melakukan upaya pencarian, pembebasan  dan  pencerahan. Pencarian terus  dilakukan, oleh karena  memang  hakikat ilmu adalah  mencan kebenaran. Ilmu yang  dipercaya  oleh  masyarakat untuk melakukan pencarian  tersebut  meskipun ia tidak  mampu  menggegam kebenaran sejad  Qtltinate tntb). Ilmu hukum progresif  menghendaki  agat ilmu hukum sejauh mungkin  mampu  menampilkan gambar  hukum yang utuh dan menemukan  keadilan  substansifdalam  hukum masyarakat. Hukum progresif  iuga menempatkan diri sebagai kekuatan  pembe-
basan, yaitu membebaskan diri dari tipe berfikir normatif-positivistik, yang kaku, rutin, bermetode analitis, linier, matematis, deterministik, dan  sangat submisif terhadap pengaturtnyrngtdt. Hukum progresif melakukan  ptoses transfotmasi hukum yang lebih mengutamakan tujuan dari pada prosedur, merupakan  komimren hukum progresif yang mencerahkan. Kaiian  hukum  progresif akan terlihat bentuknya, manakala ia diberi kesempatan untuk melakukan kritik-konsttuktif terhadap  fenomena  penegakan hukum, politik, sosia.l, dan budaya, maupun  tentang aspek-aspek  kemasyarakatan yang  beragam secara nasional. Dalam kualitas  dan kapasitas yang demikian  maka  hukum progresif memosisikan dirinya berseberangan  dengan ilmu hukum tnahas Qecbdogmatiek, analtical ltispmdena).
Hukum Progresif menolak  untuk  mempenahankan status quo dalam bethukum. Mempertahankan  status quo berarti menerima normativias  den sistem yang ada txrpz ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya lalu bertindak mengatasi. Hampir  tidak ada usaha untuk melakukan  perbaikan,  yang adz hanya menjalankan hukum seperti  apz zdz:oya. dan secara "biasa-biasa" saja (b*iness at uru17. Prndrtgan status quo itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sehingga  sekali undang-undang  menyatakan atau merumuskan seperti itu, kia tidak bisa berbuat  banyak, kecuali hukumnya diubah terlebih dahulu.  Status quo yang dipertahankan lewat asas kepastian hukum  tidak hanya membekukan  hukum,  tetapi juga  berpotensi  besar membekukan masyarakat.
Al-Manihil, Vol.4 No.  l,Januari  -Juni 2010 125
C. Penegakan Hukum yang Lebih
Betkeadilan dan Responsif
Penegakan hukum  tidak pernah berproses  dalam ruang hampa, tetapi selalu berkorelasi dengan  variabel-variabel lain sepeni sistem hukum, ideologi/tipe hukum, budaya dan  karakter hukum serta entitas-entitas lain di luar hukum  seperti kondisi sosial, politik, ekonomi  dan  budaya. Model penegakan hukum di Indonesia masih sangat dominan  terp€ngaruh oleh  tipe  hukum  legalistik positivisme (tipe hukum represif dan hukum otonom menurut Nonet dan Selznick) dengan sistem ruh of hn'. Selain  kasus hukum Bibit dan Candra, model legalistik  positvisme  sangat tergambar dalam kasus Minah yang di hukum karena mencuri 3 buah biji Kakao di Perkebunan Rumpun  Sari Antan,  Darma kradenan Ajibarang Banyrmas,  atau kasus tuduhan  pencurian listrik yang menimpa Aguswandi Tanjung, penghuni apaltemen ITC Roxy  Mas, karena men-charge  ponselnya di ruang publik apartemen,  yang sebelumnya berseteru dengan pengelola karena  menolak  kenaikan nruia cbarge yang tidek dinegosiasikan  dengan  penghuni,  bahkan penyidik kepolisian  melakukan upaya  paksa  penahanan.  Kasus di atas menunjukan penegak hukum hanya berpedoman kepada norma dengan telah dipenuhinya unsur perbuatan pidana  tanpa memper- hatikan latar belakang perbuatan  tersebut dan rasa keadilan
masyarakat.
Kasus tersebut menggambarkan  bagaimana praksis  hukum meniadi  praksis yang lebih sibuk mengoperasikan  skema-skema hukum yang hrrus nth dan logic dari pada bertanya apakah  fungsi hukum dalam  masyarakat  sudah  berjalan dengan  baik.  Apabila itu terjadi,  sesungguhnya kita sudah terjebak ke dalam paham  "manusia untuk  hukum",  dan bila aparat  penegak hukum berpegang pada keyakinan  bahwa  manusia untuk hukum, maka  manusia itu akan selalu diusahakan  atau mungkin luga  dipaksakan untuk bisa masuk ke dalam skema-skema  yang telah dibuat  oleh hukum.
Hukum tidak hanya rules dxt logic, tetapi juga  ada logikaJogika yang lain. Dalam penegakan  hukum,  membedakukan jurisprudence 126 Al-Menihii, Vol.4 No.l,Januari  -Juni 2010
Menuju Penegakan  Hukum yang lebih  Berkeadilan dan Responsif
saia tidak cukup, tetapi hatus diperkaya  dengan ilmu-ilmu sosial.
Dan  ini  merupakan  tantangan  bagi seluruh  pihak yang terlibat dalam proses  penegakan hukum, mulai  dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk bisa membebaskan diri dari kungkungan hukum mumi yang kaku dan analitis. Keadilan tidak bisa  secata langsung ditemukan lewat ptoses  logis dan formal. Keadilan  ,ustru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument-argumen logis formal dicari sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis  formal keputusao  yang diyakini  adil  tersebut. Oleh karena itu hukum tidak mengaMi bagi dirinya  sendiri,  melainkan untuk tuiuan yang berada di luar  dirinya.
Satjipto Rahar)do menyebut bahwa praksis penegakan hukum temyata hanya sebatas "mengeja  undang-undang, dari  pada menemu- kan hukum di dalam undang-undang', atau seperti  yang  dikatakan ahli hukum Paul Scholten sebagaimana yang dikutip  oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum  memang ada di dalam undang-undang, tetapi  hukum harus  masih ditemukan dalam  prakteknya. Hukum merupakan  sistem terbuka karena berisi peraturan-peraturan  hukum yang  sifatnya  tidak  lengkap  dan tidak mungkin lengkap.rE
Menemukan  hukum dalam peraturan aau UU adalah menemu- kan makna dan nilai yang  terkandung  dalam  peraturan dan tidak hanya  membacany^ sect "datar" begitu saja. Membaca  peraturan secara datar  adalah  memecahkan  masalah  tanpa  mel.ihat  konteks, sehingga penegakan hukum tidak  menghadirkan empati, komimren dan dedikasi. Penegak hukum  melakukan penegakan hukum  dengan lebih  patuh kepada  susunan  kata dan prosedur  dari pada  taat  kepada nilai keadilan  keadilan substantif,  dan prakteknya menanggalkan bahasa nurani  demi  mewujudkan kepastian hukum. Ahli hukum lainnya, Dworking, menyarankan ^glr par aparat  penegak hukum memiliki  ketrampilan " Moral Rcadiry!', yaitu sebuah ketrampilan pembacaan bermakna  dengan menyertai pemaknaannya secara
t3SudiknoMcnokusumo, Meagnal Hthtn: Sun  P,ngantal(  y^k^rra:lilt  rty,l9D), hal. 117.
Al-ManiNi, Vol.4 No. l,Januari  -Juni 2010 127
filsafati, seperti  keadilan dan tuiuan diadakannya hukum. Bismar Siregar mengatakan  bahwa "Keadilan di atas hukum/p eratoran f prosedur".
Pemikiran  tersebut di atas kemudian melahirkan  hukum progresif.  Hukum  progresif  lahir karena selama ini ajaran i.lmu hukum posiif (analtical jdspnderce) yang drpraktikkan pada  realitas empirik di Indonesia  tidak  memuaskan.  Gagasan Hukum Progresif  muncul karena prihatin terhadap  kualitas  penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya  reformasi pada  pertengah tahun 1997. Fungsi hukum  untuk  memecahkan  petsoalan kemasyarakatan  secata ideal, tetapi yang dialami dan ter)adi di Indonesia  sangat  bertolak belakang  dengan  cita-cita  ideal tersebutre.
Penegakan hukum yang menghadirkan  compassion  empati, determinasi,  nurani dan dedikasi terhadap kemanusiaan  disebut penegakan hukum progresif. Penegakan hukum seperti ini  mengikuti maksim, hukum mengabdi kepada  manusia  atau  kemanusiaan,  dan dalam  prakteknya  bersifat  humanis. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya di dasarkan  kepada bunyi undang-undang  (positivism) tetapi  pada tujuan hukum itu sendiri yaitu hukum untuk manusia sehingga dapat dicapai keadilan substantif. Ilmu hukum  memberikan pintu-pintu  darurat bagi  penegak hukum dalam mengantisipasi situasi tidak  normal. Kepolisian memiliki  hak diskresi  dan  Jaksa Agung memiliki hak untuk mel-deponeeritg  suatu perkara demi kepentingan yang lebih besar.  Penegak hukum  dalam  melakukan pekerlaan hukum tidak hanya melakukan  rub nab)ng (membuat  dan  menjalan- kan), tetapi  dalam keadaan tettentu juga melakukan mh breaking untuk melakukan  teroboson  terhadap perauran, doktrin dan lain- lain  yang  dibuamya sendiri4.
Penegakan hukum dan pemikiran  hukum  perlu  kembali pada filosofis dasamya, yaitu  hukum untuk manusia. Manusia  menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani
p Rahardiq  "Hukum., hd. 35. D Rahardjo, "Bcrhukum dalam  Keadeen Luat Bi^s :' Kot pat, KNnts, 19 Novcmber 2009, hd 6.
728
Al-Manihii, Vol.4 No.l,Januari  -Juni 2010
manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang  lepas dari kepentingan  manusia. Mutu hukum  ditentukan  oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan  manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang pro-rakyat.
Dalam logika inrlah revitalisasi hukum dilakukan  setiap  kali. Bagi hukum  progresif, ptoses perubahan tidak lagi  berpusat pada peraturan,  tetapi  pada  kreativitas pelaku/penegak hukum mengak- tualisasikan hukum  dalam ruang dan waktu yang tepat. Para penegak hukum  dapat  melakukan  perubahan  dengan melakukan  pemaknaao yang kreatif terhadap peraturan  yang ada, tanpa harus  menunggu perubahan peraturan (changing the law). Petaarat  buruk tidak  hatus meniadi  penghalang  bagi para  penegak hukum  untuk  menghadirkan keadilan.  Penegak hukum dapat  melakukan intelpresasi setiap kali terhadap suatu peraturan  dan secara kreatif menteriemahkan  hukum itu dalam formula kepentingan-kepentingan  sosial yang memang harus dilayaninya.
Penegak hukum  melihat hukum  tidak semata dengan optik hukum,  melainkan menggunakan opik "dup ecologll', ya;ittt sutttt petspektifhukum yang melibatkan semua entitas kehidupan  manusia (boliilic) seb^gi satu kesatuan  kehidupan, bukan semata  mengeja susunan kata dan menaati prosedur. N{anusia meniadi  bagian  dari alam,  ekosistem,  lingkungan yang tak dapat  dipisahkan dalam memproduksi  kekuatan pengetahuan manusia.  Sehingga hukum  pun tak sebatas pada  ekistensi  manusia, melainkan  merambah  keluar menuiu eksistensi  alam. Kaiian ini menladi  landasan  bagi kearifan berfikir, bahwa hukum bukanlah  bertuiuan  menciptakan kepastian hukum semata atau keadilan prosedur atau " lega/ jutice", tetzpi "stbstantialluticl  '. Satu hal yang perlu  dipegang teguh bahwa hukum tidak boleh melepaskan diri dari fungsi utamanya yaitu melayani manusia, dan setiap kali  fungsi  tersebut terusik maka kita  perlu melakukan sesuatu yang kreatif  untuk mengatasinya.
Realitas empiris menunjukan  penegakan hukum masih  lekat mendasarkan pada norma atau kaidah hukum yang tidak jarang juga
Al-Manihii, Vol.4 No. 1  , Januari - Juni 201 0 729
memunculkan pelbagai persoalan yang bermuara pada sulitnya mewuiudkan  keadilan  substansial ( bstarltial j itice) bagi para pencarinya. Cara pandang  penegak hukum terhadap hukum seringkali amat  kaku  dan normatif-prosedural (legalistik formal) dalam melakukan  konkretisasi  hukum. Penegak Hukum hanya menangkap
^pd y^ng disebut  "keadilan hukum" (egal jutice), tetapi gagal menangkap "keadilan masyarakat" (social lutin). Penegak Hakum telah meninggalkan pertimbangan hukum yang berkeadilan.
Penegakan hukum bukan menuruti pemuasan prosedur  dengan spirit menang  kalah  sehingga penegak  hukum  harus selalu memilih tindakan  maksimal  tanpa melihat konteks,  dan meLibatlan  empati serta dedikasinya sebagai manusia  yang bemurani. Penegakan hukum progresif tetaplah dalam  bingkai  melindungi  dan mengangkat masyarakat untuk  menikmati keberlakuannya hukum, yaitu kepas- tian, keadilan dan manfaat dari terciptanya  keamanan/ketertiban.
Penegak hukum tidak boleh terbelenggu  pada model penegakan hukum legalistik positifisme sehinga akan kehilangan momentum dan kesempatan untuk  memberikan sumbangan bagi terciptanya kehidupan dan  praksis  hukum  yang  humanis  dan berkeadilan substantif.
Bola liar kasus hukum Bibit dan Candra menguak  begitu buruknya sistem penegakan hukum di Indonesia. Jajak pendapat kompas2r menuniukan terdegradasinya  kepercayaan  masyarakat terhadap institusi dan aparat penegak hukum dalam menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan sera bersikap  independen dari kekuaan  luar. Penegak hukum dianggap tidak  memiliki kepekaan dan tidak mementingkan  masyarakat,  tetapi  berpihak  pada kepen- tingan penguasa  dan  pengusaha. Semakin terpuruknya citra  penegak hukum di mata masyarakat meniadi indikasi  perlunya dilakukan
'?' Jaiak  Pendepat Koap\ "Seztryz  Reformzsi Penegak Hukum," Kazoar,  Senin '16 Nopember 2009, hal. 5. Jaiak  pendapat ini mcngambil sampel  sebanyak  823 rcspondco melalui  teleporL  dan  menunjukan  perlunya  reformasi di tubuh  Kepolisian, Kejaksam, dan KPIC Bandingkan dengrn hasil  survey  Puskaptis  yang  menyatakan dari 1.250 rcsponden, 69.2ff/o masih mcmbutuhkan  kepolisian  dan  menghendaki  presiden tetap menegakan supremasi hukum. lihrt Konryt.ton, Rabu,  18 Nopember 2009. 130 Al-Manihii, Vol.4  No.l,Januari  -Juni 2010
Menuju Penegakan Hukum yang lebih Berkeadilan dan Responsif
pemb€nahan  menyelwuh lembaga  penegak hukum. Untuk itu petlu dilakukan  reformasi dalam  penegakan hukum  di Indonesia,  reformasi ini tidak hanya kemudian melahirkan lembagalembaga penepk hukum yang bersifat ad boc tetapi  yang lebih mendasar pada emPopering lembagalembaga  penegak hukum yang telah ada. Cetak biru refotmasi hukum dan lembaga-lembaga  penegak hukum yang telah dibuat  perlu dilakukan  revitalsasi  dan  evaluasi  yang  kompre- hensif dan integral.  Reformasi penegakan hukum dilakukan secata komptehensif  dan integral bagi institusi  maupun aparat penegak hukum berupa reformasi  di bidang kelembagaan, paradigma" struk- tur,  kultur,  moral,  instrumen, citra, reputasi dan profesionalisme penegak hukum. Bahkan yang  tidak kdah pentung  perlunya refor- masi  dalam hal integrasi  dan hubungan  antar lembaga  penegak hukum,  sehingga model Integrahd Cininal Jttsticc Slshn dapttberi tn dengan optimal dan  hilangnya  dishwt dao nishtst lembagt penegak hukum.
Reformasi penegakan hukum sangat membutuhkan peran  serta masyarakat menuju penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan responsif. Karena  pilar uama dari penegakan hukum ada dalam diri masyarakat  responsif,  berupa kesadaran dan budaya  hukum.
Masyarakat responsif adalah masyarakat  yang lebih tanggap terhadap nrntutan warganya dan mau mendengarkan  keluhan serta keinginan- keinginan  warganya.  Masyatakat ienis responsif ini adalah masya- ta,kzt  yang dalam mengungkapkan dan menegakan nilai-nilai sosialnya, tuiuan-tuiuannya,  kepentingan-kepentingannya  tidak dilakukan  dengan  melalui  cara paksaan akan tetapi cendrung dilakukan  dengan  cara penyebaduasan informasi, pengetahuan  dan komonikasi dilakukan  dengan  cara-cara persuasif dengan  membe- rikan dorongan, bukannya uniuk kekuasaan  atau bahkan  melem- bagakan budaya ar:,zllos  (eignriebfing).

## D. Penutup
Penegakan hukum di Indonesia  masih mendasatkan  pada penegakan hukum  legal posMsm (anajtical jriEntdenra atau hukum
Al-Manihii, Vol.4 No. l,Jantrari -Juni 2010 131

## Muh, Bachrul Ulum
represif  dan hukum  otonom) dalam upaya  mewuiudkan  kepastian hukum. Penegak hukum masih mendasarkan  pada ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan terikat pada norma atau kaidah hukum yang berakibat pada sulitnya  mewujudkan keadilan subsansial (st bstantaljttstiee).  Cara pandang  penegak hukum terhadap hukum  seringkali rm* kaku  dan normatif-prosedural dalam melakukan konlretisasi  hukum. Penegak Hukum hanya menangkap apa yang disebut "keadilan hlktm" (bgal juticc dan pmcefural jnstice), tetapi  gagal menangkap  "keadilan  masyarakat" (soeial jrcn@.
Paradigma penegakan hukum  perlu diubah kepada patadigma penegakan hukum  yang lebih  berkeadilan  dan responsif/ progresif.
Penegakan hukum yang menghadirkan  nmpasion empati, detetminasi, nurani dan dedikasi terhadap  kemanusiaan disebut penegakan hukum progresif.  Penegakan hukum seperti ini mengikuti maksim, hukum mengbdi kepada manusia atau kemenusiaan bukan sebaliknya, dan dalam prakteknya bersifat humanis (hukum yang  bernurani).
Penegakan hukum di dasarkan  kepada tujuan  hukum itu sendiri  yaitu hukum  untuk manusia  sehingga  dapat dicapai  keadilan  substantif.
Penegakan hukum  progresif  tetaplah  dalam bingkai  melindungi  dan mengangkat mrsyxtkat untuk  menikmati kebedakuannya hukum, yaitu kepastian, keadilan dan  manfaat dari terciptanya  keamznanf ketertiban. Penegak hukum dalam melakukan  pekerjaan hukum tidak hanya melakukan ruh naking  (membuat dan menjalankan),  tetapi dalam  keadaan tertentu juga melakukan  rule  breakitg  untwk melakukan teroboson  terhadap peraturan, doktrin dan lainJain yang dibuamya  sendiri.
Penegakan hukum model  positivisme yang memiliki corak hukum  yang bersifat formalism,  rasional dan bertumpu pada prosedur, tidak dapat mewujudkan keadilan substansif dan kreatifitas  penegak hukum. Bahkan turut  andil dalam terpuruknya citra  penegak hukum di mata masyarakat. Hal ini menjadi  indikasi perlunya dilakukan  pembenahan menyeluruh (reformasi)  lembaga dan aparat  penegak hukum. Reformasi  penegakan hukum di Indonesia tidak hanya kemudian  melahirkan lembaga-lembaga 132
Al-Manihii, Vot.4  No.l,Januari  -Juni 2010

## Menuju Penegakan  Hukum yang  lebih  Berkeadilan dan Responsif
penegak hukum yangbercif* ad hoe tetapi yang lebih mendasar  pada empowering lembaga-lembaga  penegak hukum  yang telah ada. Refotmasi  penegakan hukum dilakukan secara komprehensif dan integral bagi institusi maupun aparat penegak hukum  berupa refolmasi di bidang kelembagaan, paradigma, struktur,  kultur, instrumen, citra, reputasi dan profesionalisme penegak  hukum. Reformasi penegakan hukum sangat membutuhkan  peran serta masyarakat  karena pilar utama dari penegakan hukum ada  dalam diri masyarakat, terutama kesadaran dan budaya hukum masya- takatnya,.
Al-Manihii, Vol.4 No 1, fanuari -Juni 2010 133

## DAFIAR PUSTAKA
Darmodiha{o, D xyi. Pokok Pokok  Fikafat Hufun.Jtktrta: Gnmedia,
2004.
Huiibers, Theo.  Filsafat Hnk$n  dzba l)ntasan  S/arab.  Yogyakarra:
Kanisius, 1997.
Matwarl Aqrdudin.  '?erkembangan Hukum ProgtesiE Dari  IImu Pengetahuan Leonardo Menurut Fritiof Capra." koatnitascmbtnpagi.blogspot.con, diakses tangal 14
Nopembet 2009.
Mertokusumo,  Sudikno. Me tge rul Htktam: S tata Pengaatar,
Yogyakara:  Ub€rty, 1999.
Mustafa,  Bachsan. Sisterl Htktrn Indonsia Tetpads. B^ndung. Cifi^ Aditya Bakti, 2003.
Nonet,  Philippe dan Philip Selznick. H*en RtEonsif. Bandung:
Nusamedia, 2008.
Rahardio, Satiipto. "Hukum Progresif sebagai Dasar  Pembangunan Ilmu Hukum  Indonesia," dalam Ahmad  Gunawan. BS  (ed), Mngagas Htfuin Progresif  Indonesia. Yogyzkzrta : Pusaka Pel$x,20O6.
-
* H *t n P ngre s f: H t fu n 1 a ng M ct be bas kat." D alarn fu n a I
H*ra Progresf, Vol. 1, No. I (2005).
"Berhukum dalam Keadaan Luar Bixa-" Koapas,Kzmrs,
19 Nopember 2009.
Biarkan Htkta Mngalir: Catatat Krils terrtarrg Pergrhtan Manttia dar Htkta.Jakana: Penerbit Buku Kompas, 2007.
Raslidr,Uit.  Fikafat  Hr.k$n A?akah H fun re. Bandung PT.  Remaja
Rosalakarya, 1993.
Roesandi,  Achm ^d,. p,r$oni Fibafat Htfum.  Bndung: Armico,  1992
Shidarta dan Darii Darmodiharjo.  Pobk-Pokok  Fikafat Hnfua Apa dan Bagainaru FibafatH*m I oneia.  Je.kxtz : Gramedia Pustaka Utama, 2004. 134 ALManihii, Vol. 4 Nol,Januari  -Juni 2010