## Gorontalo Accounting Journal
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj Vol. 4, No. 2, October 2021 P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066 Nationally Accredited Journal, Decree No.36/E/KPT/2019 Sinta 4

## Gejala Patologi Birokrasi Pemerintah Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa
Nur Lazimatul Hilma Sholehah 1 , Parmin Ishak 2 1,2 Universitas Ichsan Gorontalo/Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin No.10, Dulalowo Timur,
Kota Tengah, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96115/Indonesia
1 nurlazimatul72@gmail.com, 2 parminishak72@gmail.com
Citation: Sholehah, N. L. H. & P. I. (2021).  Gejala Patologi Birokrasi Pemerintah Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. Gorontalo Accounting Journal 4 (2), 133–145. DOI: 10.32662/gaj.v4i2.1593
Artikel info
Artikel history:
Received: 13-06-2021 Revised:13-08-2021 Accepted: 15-08-2021
Abstract. This  study  purposed  to  analyze  the  indication  of birtocratic pathology of the village government and its effect on the success of village fund budgeting management by applying the variable dysfunction of bureaucracy and administrative mall as  independent  variables  and  accountability  as  the  dependent variable .This research is applying descriptive analysis research methods  and  multiple  regression  with  98  participants from  the staff  of  the    village  offices  in  Wonosari  sub  district.  As  the results,  this  study  shows  that  simultaneously  dysfunction  of bureaucracy  and  mall  administration  have  a  significant  effect on  accountability,  while  partially  the  variable  Disfunction  of bureaucracy  does  not  have  a  significant  effect.  On  the  other hand,  mall  administration  has  a  significant  effect  on  the accountability of the village government.
Abstrak . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  seberapa besar  gejala  patologi  birokrasi  pemerintah  desa  dan pengaruhnya  terhadap  keberhasilan  pengelolaan  anggaran dana  desa  dengan  menggunakan  variabel Disfunction  of bureaucracy dan mall administrasi sebgai  variabel independen  dan akuntabilitas sebagai variabel  dependen  dan menggunakan  metode  penelitian  analisis  deskriptif  dan analisis  regresi  berganda  dengan  sampel  aparat  desa  se- Kecamatan  Wonosari  yang  berjumlah  98  orang.  Berdasarkan hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  secara  simultan Disfunction  of  bureaucracy dan mall administrasi berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas,  sementara secara  parsial  variabel Disfunction  of  bureaucracy tidak memberikan  pengaruh  yang  signifikan  namun  mall adminitrasi  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Keywords: Bureaucratic; Pathology; Dana desa Coresponden author: parminishak72@gmail.com

## Pendahuluan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  gejala  patologis  yang  terjadi  pada birokrasi  pemerintah  desa  yang  akan  berpengaruh  terhadap  keberhasilan pengelolaan  dana  desa.  Banyak  penelitian-penelitian  yang  membahas  tentang patologi  birokrasi,  namun  patologi  birokrasi  pada  riset  ini  lebih  rinci  membahas tentang  gejala-gejala  patologi  yang  ada  pada  birokrasi  pemerintahan  desa  yang tentunya  akan  memberikan  dampak  terhadap  keberhasilan  pengelolaan  alokasi dana  desa.  Pemerintah  desa  merupakan  top  manajemen  pada  tingkat  desa,  atau merupakan  unsur  pemerintahan  yang  ada  pada  tingkat  desa.  Pemerintah  desa mengelola pemerintahannya dengan menggunakan dana desa yang bersumber dari APBN  dan  alokasi  dana  desa  dari  APBD,  sehingga  dalam  menjalankan  roda pemerintahannya harus benar-benar bersih, dan terhindar dari penyakit (patologi) birokrasi pemerintah dengan tujuan meningkatkan keberhasilan pengelolaan dana desa,  karena  indikator  utama  keberhasilan  pengelolaan  dana  desa  adalah transparansi dan akuntabilitas.
Perilaku  birokrasi saat  ini  cenderung  resisten  terhadap  pembaharuan  yang dapat berpotensi terhadap tindakan kecurangan yang dapat menimbulkan penyakit pada  tubuh  birokrasi  (Wakhid,  2011).  Birokrasi  akan  baik  perilakunya  jika karakter  individu  dan  birokrasi  harus  berinteraksi  dengan  baik  pula,  begitu  pula sebaliknya,  jika  tidak  terpenuhi  interaksi  tersebut  maka  akan  terjadi  perilaku birokrasi  yang  tidak  baik  yang  akan  menimbulkan  penyakit  birokrasi  (Wakhid, 2011). Saat ini penyakit birokrasi tidak hanya bisa terjadi pada pemerintah pusat, tetapi  justru  semakin  berkembang  sangat  luas  di  tataran  pemerintah desa/kelurahan  sebagai  struktur  paling  bawah  dalam  sistem  penyelenggaraan Negara (Khoiron, 2019). Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa semakin  membuka  peluang  timbulnya  penyakit  birokrasi  di  tataran  desa. Penggunaan  dana  desa  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukkannya  sering  kali menimbulkan  permasalahan  klasik  dalam  sistem  pembangunan  desa  (Muliadi, 2019).
Secara umum setidaknya ada beberapa model tindakan korupsi yang sering dilakukan  oleh  pemerintah  desa  melalui  pernyataan  ICW  dalam  laporannya  di tahun  2019,  di  antaranya  adalah,  kegiatan markup ,  pungutan  liar, penyalahgunaan  wewenang,  laporan  fiktif,  pemotongan  anggaran,  penggelapan hingga  kasus  suap.  setidaknya  ada  14  potensi  masalah  yang  mencakup  regulasi dan kelembagaan, tata laksana, hingga pengawasan dan aspek  SDM, hal tersebut dijelaskan oleh KPK berdasarkan hasil inventarisir komisi pemberantasan korupsi (Khoiron,  2019).  Berdasarkan  data  ICW  menunjukkan  bahwa  ada  sebanyak  46 kasus  korupsi  anggaran  dana  desa  yang  terjadi  selama  tahun  2019  yang menyebabkan  kerugian  Negara  hingga  32,3  miliar  rupiah.  Permasalahan  yang demikian  ini  menjadi  akibat  dari  belum  diterapkannya  akuntabilitas  secara menyeluruh  sehingga  praktik-praktik  patologi  birokrasi  seperti  KKN  menjadi karakter tipikal yang cenderung melekat (Trihastuti, 2014).
Melihat begitu maraknya patologi yang melekat pada birokrasi,  maka perlu ada  tindakan  pencegahan  dini  untuk  memperbaiki  birokrasi  ke  arah  yang  lebih baik  serta  menjawab  segala  kepentingan  yang  menjadi  harapan  rakyat  dengan memperbaiki  aspek  pertanggungjawaban  dengan  menerapkan  akuntabilitas  yang mempu memenuhi kriteria birokrasi. Penyakit birokrasi sudah menjamur hingga ke daerah-daerah  termasuk  di  Provinsi  Gorontalo  yang  menambah  daftar  panjang penyelewengan  anggaran  yang  seharusnya  diperuntukkan  untuk  kesejahteraan masyarakat.  Di  Kabupaten  Boalemo  sendiri  kasus  dugaan  tindak  pidana  korupsi terkuak  di  awal  tahun  2020  dengan  dikeluarkannya  berita  pemberhentian  salah satu  kepala  desa  yang  saat  ini  kasusnya  sementara  ditangani  oleh  Kejaksaan
(faktanews.com). Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan maka tujuan utama penelitian  ini  untuk  mengetahui  gejala  patologi  birokrasi  pemerintah  desa  dan pengaruhnya terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

## Tinjauan Teoritis
Theory of Reasoned Actio (TRA)
Pertama kali teori ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Ajzen di tahun 1980 (Ishak, 2018). Ajzen mengembangkan teori ini berdasarkan perilaku manusia yang secara sadar dalam melakukan tindakan serta melakukan pertimbangan atas informasi  yang  ada.  Ajzen  (1980)  dalam Theory  of  Reasoned  Action  (TRA ) menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan seseorang berawal dari niatan dan hal tersebut  akan  mempengaruhi  tindakan  perilakunya.  Selanjutnya  Ajzen menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  mendasari  manusia  dalam melakukan  tindakan  perilakunya,  diantaranya  yang  pertama  adalah  yang berkaitan dengan perilaku dan sikap ( behavior an attitude ) dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan pengaruh sosial yakni norma subjektif.

## Patologi Birokrasi
Secara  etimologi  patologi  memiliki  makna  sebagai  ilmu  yang  berhubungan dengan penyakit yang di adopsi dari istilah kedokteran. Jika diartikan dalam ilmu sosial patologi birokrasi adalah penyakit yang oleh manusia dalam bentuk perilaku yang  bertentangan  norma  yang  berlaku,  bertentangan  dengan  perilaku  etis, menentang ketentuan perundang undangan hingga perilaku yang menyimpang dari berbagai  aspek  yang  berlaku  pada  birokrasi (Mantiri,  2017).  Sedangkan  Smith (1998)  dalam  (H.  M.  Ma’ruf,  2010)  menjelaskan    ada  2  konsep  yang  terjadi  pada ruang  lingkup  patologi  birokrasi,  diantaranya  adalah Disfunction  of  bureaucracy dan Mal-administration. Selanjutnya  dijelaskan  bahwa Disfunction  of  bureaucracy perilaku yang berkaitan erat dengan karakter birokrasi, pada dasarnya perilaku ini berkaitan dengan kelembagaan, prosedur dan mekanisme, aturan hingga struktur, sehingga  mewujudkan  kinerja  yang  buruk  atau  tidak  maksimal. Disisi  lain Mal- administration ,  berkaitan  erat  dengan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  ada dalam  birokrasi  yang  sangat  berkaitan  erat  dengan  perilaku  penyogokan  yang meliputi, perilaku arogan, senstif, perilaku korup, tidak peduli dan lain sebagainya. Akuntabilitas
(Diarespati,  2017)  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  merupakan  alat pengendali yang dilakukan dalam pemerintahan terhadap aparatur atas apa yang dilakukan, hingga pemerintah memiliki peran yang penting dalam mempertanggungjawabkan  kinerja  pemerintahan  kepada  khalayak  umum  dalam hal  ini  adalah  rakyat atau  prinsipal.  Salah satu  penyebabnya  maraknya Fraud di indonesia diakibatkan oleh rendahnya akuntabilitas kinerja anggaran pada sektor pemerintah  yang  ada  di  Indonesia  (Sholehah,  2019).  Pada  dasarnya  akuntabilitas merupakan  hubungan  antara  agen  dalam  menggambarkan  kinerjanya kepadapihak  yang  memberikan  tanggungjawabnya  (Meutia,  2020).  dari  uraian sebelumnya maka dapat digambarkan bahwa akuntabilitas adalah sebuah prinsip yang  tertanam  dalam  diri  aparatur  negara  untuk  mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan kepada khalayak umum

## Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  tahun  2014  tentang  desa  dalam  pasal  93 ayat  1  di  jelaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban.  Perdana, (2019)  menyatakan  bahwa  prinsip  dasar  pengelolaan  keuangan  daerah  yakni prinsip  transparan,  prinsip  akuntabel  dan value  for  money ”.  Sementara  Ardini, (2010)  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  adalah  sebuah  dorongan  psikologi  sosial yang  berada  dan  tertanam  dalam  diri  seseorang  dalam  menjalankan  dan
menjelaskan tanggung jawab atas apa yang dikerjakan dan dipertanggungjawabkan  kepada  lingkungannya.  Dari  penjelasan  diatas  dapat digambarkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  kegiatan  penataan pengelolaan  keuangan  ditingkat  desa  mulai  dari  perencanaan  hingga pertanggungjawaban dengan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana telah di aturan dalam PP nomor 43 tahun 2014

## Penelitian Sebelumnya
Penelitian  tentang  akuntabilitas  akan  menghasilkan  kajian-kajian  tentang kemanfaatannya,  variabel  yang  berpengaruh,  dan  juga  teknik-teknik  yang  biasa digunakan  untuk  membangun  mekanisme  akuntabilitas  dalam  birokrasi,  seperti penelitian  yang  dilakukan  Jay  P.  Desai  (2009)  di  india  yang  telah  berhasil menemukan  5  pilar  utama  yang  perlu  di  kembangkan  agar  akuntabilitas  publik bisa  meningkat.  Kelima  pilar  tersebut  adalah  (1)  informasi  publik  yang  akurat, terbarukan  dan  disampaikan  dengan  format  sederhana,  (2)  transparansi  dalam proses penyelenggaraan urusan publik, (3) sumber daya, sumber dana, dan sistem pendukung  yang  cukup  untuk  menyelenggarakan  mekanisme  akuntabilitas,  (4) hubungan antar aktor independen yang tidak terkooptasi, dan (5) keterlibatan atau partisipasi aktif dari warga. Sejalan dengan hal ini, Paolo Novak (2007) menemukan bahwa  penyebab  bias  kemanfaatan  “siapa  penerima  akuntabilitas”  terjadi  ketika pemegang  kekuasaan  lebih  cenderung  mengutamakan  kelompok  yang  lebih memiliki  daya  tekan  kepada  pemerintah  sebagai  penerima  akuntabilitas  sehingga kelompok miskin akan tersisihkan.
Ada  begitu  banyak  penelitian  terhadulu  yang  mengkaji  tentang akuntabilitas,  namun  dari  hasil  penelitian  terdahulu  yang  terindentifikasi  belum ada yang secara eksplisit mengangkat tema gangguan fungsi akuntabilitas. Dengan kata  lain,  penelitian  terdahulu  belum  membidik  isu  patologi  yang  menimbulkan disfungsi  mekanisme akuntabilitas.  Namun  secara  implisit  kajian  terdahulu  telah memberikan  petunjuk  gejala  patologi  yang  perlu  dieksplorasi  dan  disusun ekplanasinya lebih lanjut.
Berdasarkan uraian teori dan kajian atas fenomena yang terjadi maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
H 1 . Disfunction Of Bureaucracy dan Mal-administrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas
H 2 . Disfunction  Of  Bureaucracy secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas
H 3 . Mal-administrasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

## Metode Penelitian
Riset ini dilakukan pada Perangkat desa yang ada dilingkungan Kabupaten Boalemo dengan pertimbangan bahwa masih banyak gejala patologi yang ada pada pada birokrasi pemerintahan desa sesuai dengan fenomena yang telah dijelaskan, dengan metode penelitian kuantitatif yang menggambarkan besaran gejala patologi
Disfunction Of Bureaucracy (X1) Mal-administrasi (X2)
Akuntabilitas
(Y)
birokrasi pemerintah desa terhadap keberhasilan pengelolaan anggaran dana desa di  Kecamatan  Wonosari  Kabupaten  Boalemo.  Penelitian  ini  menggunakan  dua variabel  yakni  Patologi  Birokrasi  sebagai  variabel  bebas  dan  keberhasilan pengelolaan  dana  desa  sebagai  variabel  terikat.  Dimensi  variabel  yang  digunakan pada  variabel  Gejala  Patologi  adalah Disfunction  of  Bureaucracy dan  Mal- administrasi, sementara dimensi yang digunakan dalam keberhasilan pengelolaan dana desa adalah akuntabilitas
Tabel 1 Operasionalisasi Variabel Variabel Sub Variabel Indikator Skala Patologi Birokrasi (Ma’ruf M, 2010)  Disfunction of bureaucracy 1. Struktur 2. Aturan 3. Prosedur Ordinal  Mal-administration 1. Perilaku korup 2. Tidak sensitive 3. Arogan, 4. Mis informasi, 5. Tidak perduli dan 6. Bias Ordinal Keberhasilan Pengelolaan keuangan desa (Widyatama. A, 2017)  Akuntabilitas 1. akuntabilitas hukum 2. Akuntabilitas kejujuran, 3. Akuntabilitas manajerial 4. Akuntabilitas program 5. Akuntabilitas kebijakan 6. Akuntabilitas finansial Ordinal
Metode  yang  digunakan  dalam  riset  ini  adalah  metode  kuantitatif, selanjutnya  dalam  proses  pengumpulan  data  peneliti  membagikan  kuisioner kepada responden dan menjelaskan makna dari setiap pernyataan yang ada pada kuisioner  dengan  tujuan  responden  dapat  memahami  secara  jelas  sehingga informasi  yang  diberikan  valid  dan  akurat.  Populasi  pada  riset  ini  merupakan perangkat desa yang ada dilingkungan kabupaten Boalemo dengan menggunakan sampel cluster, dimana  sampel  tersebut  adalah  pemerintah  desa  yang  ada  di Kecamatan Wonosari sejumlah 98 responden.  Ada beberapa pertimbangan dalam pengambilan  Sampel  Cluster  yang  ada  diwilayah  wonosari,  dimana  kecamatan wonosari  merupakan  kecamatan  yang  jumlah  penduduknya  banyak  dan wilayahnya  yang  luas,  selain  itu  jumlah  desa  yang  cukup  banyak  dan  juga kucuran dana desa terbesar kedua diwilyah kabupaten Boalemo. Sementara untuk menganalisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  regresi berganda  dan  di  bantu  menggunakan software  spss  v21. Dalam  tahapan pengujian  ada  tiga  langkah  yang  dilakukan  sebelum  menguji  hipotesisnya: pertama  adalah  uji  instrumen  dimana  pengujian  ini  bertujuan  untuk  menguji ketepatan dan kebenaran data yang telah dikumpul melalui kuisioner dengan dua syarat  yakni  menguji  validitas  data  (Kesahihan)  dan  menguji  reliabilitas  data
(Keandalan),  langkah  kedua  adalah  menguji  prasyarat  dimana  menguji homogenitas dan normalitas data, dan langkah ketiga adalah pengujian hipotesis. Uji  regresi  linier  berganda  digunakan  untuk  menguji  hubungan pengaruh  antara satu  variabel  terhadap  variabel  lain  dengan  bantuan SPSS  versi  21 .  Model persamaanya dapat digambarkan sebagai berikut: Y = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e

## Hasil Dan Pembahasan

## Analisa Hasil
Deskripsi  data  pada  penelitian  ini  dikelompokkan  menjadi  3  bagian  yaitu Disfunction  of  Bureaucracy (X1), Mal-Administration (X2)  dan  Akuntabilitas  (Y). Gambaran hasil deskriptif setiap variabel dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Tabel Frekuensi N Valid Miss Max Min Disfunction Of Bureaucracy 98 98 0 2.76 1.08 Administration 98 98 0 3.17 1.35 Akuntabilitas 98 98 0 4.43 1.25 Sumber : Olahan Data 2020
Berdasarkan  tabel  2  diketahui  bahwa  variabel dysfunctional  of bureaucracy dimana  besaran  data  sebanyak  98  memiliki  nila average 1.9890.  Nilai  rata-rata minimum sebesar 1.08 dan nilai maksimum 2,76 dengan total 194,92 dan standar deviasi 0.42428. Sedangkan untuk variabel mal-administration dengan jumlah data 98 memiliki nilai rata-rata 2.2649. Nilai rata-rata minimum sebesar 1,35 dan nilai maksimum 3,17 dengan total 221,96 dan standar deviasi 0.39133. Sementara itu variabel akuntabilitas dengan jumlah data 98 memiliki nilai rata-rata 3.5128. Nilai rata-rata  minimum  sebesar  1.25  dan  nilai  maksimum  4.43  dengan  total  344.25 dan standar deviasi 0.58997.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 3. Persamaan Regresi Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta (Constant) 4.462 .356 12.549 .000 dysfunctional of bureaucracy -.045 .168 -.032 -.267 .790 mal-administration -.380 .182 -.252 -2.087 .040
a. Dependent Variable: AK Sumber: Olahan data 2020
Berdasarkan  tabel  3,  maka  persamaan  regresi  yang  terbentuk  pada  uji regresi ini adalah:
Y = 4.462 – 0.045X 1 – 0.380X 2 + е Model  di  atas  dapat  diinterpretasikan  bahwa  Nilai  konstanta  adalah  4.462 hal  ini  menginformasikan  jika  variabel dysfunctional  of  bureaucracy dan mal- administration bernilai  0,  maka  nilai  variabel  akuntabilitas  memiliki  nilai  4.462 satuan.  Koefisien  regresi dysfunctional  of  bureaucracy (b 1 )  adalah  -0.045  dan bertanda negatif. Hal ini memberikan informasi jika variabel variabel X 1 mengalami
kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap maka variabel Y mengalami penurunan sebesar 0.045.  Selain itu nilai  koefisien bertanda negatif menginformasikan  bahwa  variabel dysfunctional  of  bureaucracy dengan  variabel akuntabilitas  memiliki  hubungan  berlawanan  dan  dapat  diinterpretasikan  bahwa akuntabilitas akan rendah jika dysfunctional of bureaucracy meningkat. Sedangkan koefisien  regresi mal-administration (b 2 )  adalah  -0.380.  Data  ini  dapat diinterpretasikan  bahwa  variabel  X2  akan  mengalami  kenaikan  satu  satuan  jika variabel  Y  mengalami  penurunan  sebesar  0.380.  Data  koefisien  bertanda  negatif memberikan  informasi  bahwa  hubungan  yang  berlawanan  arah  antara mal- administration (X 2 )  dengan  variabel  akuntabilitas  (Y).  semakin  tinggi mal- administration maka akuntabilitasnya pun akan semakin menurun. Hasil Uji F
Uji  F  merupakan  pengujian  yang  tujuan  adalah  menguji  variabel-variabel independen  secara  bersama-sama  atau  simultan  terhadap  variabel  dependen. Pengujian ini membandingkan nilai signifikan F dengan nilai yang digunakan yaitu pada level α = 0,05 (5%).
Tabel 4. Uji F Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 2.492 2 1.246 3.7 5 .026 b Residual 31.271 95 .329 Total 33.763 97 a. Dependent Variable: Auntabilitas b. Predictors: (Constant), Disfunctional of Bureaucracy, Mal-administration Sumber: Olahan Data 2020
Berdasarkan  tabel  4  anova  sig  sebesar  0.026  yang  berarti  secara  simultan seluruh  variabel  independen  yakni Disfunctional  of  Bureaucracy (X 1 )  dan Mal- Administration (X 2 )  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen Akuntabilitas. Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan  untuk  menjelaskan  pengaruh Disfunctional  of  Bureaucracy dan Mal- administration terhadap keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Wonosari  Kabupaten  Boalemo.  Dengan  demikian H 1 diterima sehingga  dapat dinyatakan  variabel dysfunctional  of  bureaucracy dan mal-administration secara simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  keberhasilan  pengelolaan  alokasi  dana desa.
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Tabel 5.  Uji Parsial Variabel T Sig Keterangan Konstanta 4.462 .000 Disfunctional Of Bureaucracy -.045 .790 H 2 ditolak mal-administration -.380 .040 H 3 diterima Sumber: Olahan Data 2020
Pengujian  ini  berfungsi  untuk  melihat  pengaruh  langsung  variabel independen terhadap variabel dependen dengan cara melihat signifikansi t hitung dengan  syarat  nilai  signifikan  <  0.05.  Melalui  statistik  uji-t  yang  terdiri  dari Disfunctional  Of  Bureaucracy (X 1 )  dan Mal-Administration (X 2 )  dapat  diketahui secara  parsial  pengaruhnya  terhadap  akuntabilitas  (Y).  Berdasarkan  tabel  uji
parsial maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah: Y = 4.462 – 0.045X 1 – 0.380X 2 + е Pengujian  tersebut  dapat  dinterpretasikan  bahwa  nilai  koofisien  ct menunjukan hasil negatif yang memberikan informasi bahwa ada hubungan yang berlawanan  arah  antara  variabel Disfunctional  Of  Bureaucracy dengan  variabel akuntabilitas yang menginsyaratkan bahwa semakin tinggi tindakan Disfunctional Of  Bureaucracy maka  akuntabilitasnya  akan  semakin  buruk.  Selain  itu  variabel mal-administration menunjukan hal yang sama yakni memiliki nilai koofisien yang bertanda  negatif,  dan  bisa  diinterpretasikan  bahwa  semakin  tinggi  praktek mal- administration maka semakin buruk pula akuntabilitas pemerintah.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara patologi  birokrasi  terhadap  pengelolaan  dana  desa,  dimana  hal  tersebut  dapat dilihat  bahwa dysfunctional  of  bureaucracy dan mal-administration berpengaruh signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  dana  desa  di  Kecamatan Wonosari  Kabupaten  Boalemo.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa dysfunctional  of bureaucracy dan mal administration secara signifikan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan  dalam  pengelolaan  keuangan  dana  desa  di  Kecamatan  Wonosari. Salah  satu  indikator  keberhasilan  pengelolaan  keuangan  dana  desa  adalah akuntabilitas.  Akuntabilitas  ini  merupakan  suatu  kewajiban  yang  tidak  dapat ditawar-tawar  mengingat  masyarakat  merupakan  target  sasaran  yang  akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana desa. Akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  dana  desa  ini  dimaknai  sebagai  perwujudan dari kewajiban kepala desa dalam mempertangungjawabkan pengelolaan anggaran dana  desa  yang  telah  dipercayakan  kepadanya  dalam  rangka  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan  melalui  media  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  secara periodik.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  peneliti  diketahui  bahwa gejala  patologi  birokrasi  dalam  konsep dysfunctional  of  bureaucracy yang  paling sering  terjadi  dalam  pemerintahan  desa  berupa  penyalah-gunaan  wewenang  dan jabatan, arogansi, nepotisme, korupsi, ketidakjujuran dan juga mark - up anggaran. Penyalahgunaan  wewenang  dan  juga  jabatan  yang  paling  sering  terjadi  berupa tindakan  seenaknya  yang  dilakukan  oleh  oknum  kepala  desa  kepada  perangkat desa  untuk  melakukan  tindakan  yang  menyimpang  demi  kepentingan  pribadi. Selain  itu  penyalahgunaan  jabatan  juga  sering  digunakan  sebagai  senjata  untuk melakukan rotasi aparat yang tidak sesuai dengan aturan hanya karena bendahara bekerja  tidak  sesuai  dengan  kehendak  kepala  desa.  Penyalahgunaan  wewenang, arogansi, ketidakjujuran sampai pada mark-up anggaran sering sekali terjadi karna oknum  kepala  desa  memiliki  kewenangan  sebagai  kuasa  pengguna  anggaran sehingga banyak bendahara bahkan TPK yang hanya sebatas nama namun semua anggaran  dikendalikan  langsung  oleh  kepala  desanya  sehingga  potensi  terjadi korupsi  semakin  terbuka.  Hasil  ini  didapat  berdasarkan  hasil  olahan  data  atas jawaban responden yang kemudian di olah menggunakan bantuan SPSS.
Widaningrum  (2009)  menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya  manajemen  dan pengelolaan  administrasi  pada  sektor  pemerintah  dibuat  dan  didesain  bukan untuk di modifikasi, namun diera ini jika hal itu dilakukan maka bisa jadi sistem yang ada akan mengalami banyak masalah bahkan terancam gagal. Sesungguhnya hal yang sangat penting tetapi sulit untuk dilakukan adalah melakukan perubahan pada  sisi  nilai-nilai  yang  membentuk  manusia-manusia  birokrat  itu  sendiri. Internalisasi  nilai-nilai  ini  merupakan  kunci  terhadap  peningkatan  kinerja  dari birokrasi.  Selain  itu,  pemahaman  dalam  pengelolaan  anggaran  dana  desa  juga menjadi  hal  yang  sangat  penting  yang  harus  dimiliki  oleh  aparat  desa  guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa, dan
siklus pengelolaan anggaran dana desa ini tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, selain itu peran aktif pihak luar seperti masyarakat umum,  tokoh  masayrakat,  dan  badan  permusyawaratan  desa,  karena  pada dasarnya akuntabilitas pemerintah desa bukan hanya antara pemerintah desa itu sendiri  dan  pemerintah  daerah,  namun  hirarkinya  akuntabilitas  pemerintah  desa bersifat  horizontal  dengan  Badan  Permusyawaratan  desa  dan  bersifat  vertikal terhadap masyarakat umum
Sementara  secara  parsial  data  menunjukan  bahwa dysfunctional  of bureaucracy berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan anggaran  dana  desa.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa dysfunctional  of  bureaucracy tidak  secara  signifikan  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  pengelolaan  anggaran dana  desa  di  Kecamatan  Wonosari  Kabupaten  Boalemo.  Dalam  ruang  lingkup patologi birokrasi Dysfunctional of bureaucracy merupakan konsep besar utamanya yang  berkaitan  dengan  regulasi  dan  prosedur,  struktur,  karakteristik  birokrasi, aturan  yang  ada  pada  lembaga  pemerintahan  yang  sifatnya  tidak  baik  yang mengakibatkan buruknya kinerja kelembagaan. Pada dasarnya sifat patologis pada perilaku  birokrasi  merupakan  hal  yang  tidak  berdiri  sendiri,  melainkan  interkasi dari  berbagai  macam  aspek,  semisal  aspek  individual  dan  juga  aspek  birokrasi pada  birokrat  itu  sendiri.  Adapun  aspek-aspek  individe  yang  dimaksud  seperti pengharapan,  kemampuan,  kebutuhan,  kepercayaan  pribadi,  pengalaman,  dan untuk  aspek  birokrasi  sendiri  misalnya,  adanya  tugas  dalam  jabatan,  adanya pembagian  kerja,  adanya  wewenang  dan  tanggung  jawab,  terdapat  sistem pengendalian, terdapat sistem penggajian tertentu. Perilaku birokrasi akan timbul jika kedua aspek ini mengalami interkasi yakni karakteristik birokrasi dan individu (Sartika, 2013)
Berdasarkan  riset  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  patologi  dalam  bentuk perilaku yang sifiatnya disfungsional yang paling sering terjadi adalah kemampuan yang  rendah,  diskriminatif,  tidak  disiplin, eksploitasi  terhadap  bawahan  dan juga kondisi  kerja  yang  tidak  kondusif.  namun  hal  yang  sangat  menonjol  yang  terjadi hampir  di  semua  desa  adalah  kurangnya  disiplin  diri.  Patologi  birokrasi  tentang perilaku  wajib  untuk  diteropong  dari  berbagai  sudut  pandang,  khususnya  dari sudut  pandang  kultur  organisasi  dan  sudut  pandang  kerja  yang  berlaku  di  tiap tiap desa. Kultur organisasi sangat penting untuk dipahami karena memiliki peran sebagai  pengontrol  perilaku  para  anggota  birokrasi.  Hal  ini  seiring  dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  (Mantiri,  2017)  yang  menemukan  bahwa  tindakan indisipliner  yang  dilakukan  pegawai  (ASN)  merupakan  salah  satu  bentuk  patologi birokrasi.  Hal  ini  disebabkan  organisasi  memiliki  peran  aktif  dalam  menentukan perilaku yang baik dan yang buruk, hal yang tidak wajar dan wajar serta apa yang bisa dilakukan atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diperoleh data bahwa  dari  98  kuesioner  yang  dibagikan  tidak  sedikit  perangkat  desa  yang menjawab  wajar  apabila  sisa  anggaran  dibagikan  kepada  pegawai  sebagai  bonus, namun  ada  juga  beberapa  yang  tidak  setuju  apabila  sisa  anggaran  tersebut dibagikan.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  kultur  organisasi  turut  menentukan bahwa sesuatu yang tidak baik dapat berlaku dalam setiap kantor dan hal itu akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan juga sebaliknya. Teruna dalam (Mustafa, 2016) menjelaskan ada beberapa macam bentuk patologi paternalistik yang dapat terjadi misalnya pimpinan yang menganggap dirinya sebagai raja sehingga semua patuh dan tunduk hingga penghormatan yang berlebihan, perlakuan khusus, tidak ada alat pengendali yang mengakibatkan hilangnya tekad karyawan atau bawahan untuk  melakukan  kritikan  terhadap  apa  yang  telah  dilakukan  pimpinannya. Namun hasil penelitian kali ini menjelaskan bahwa patologi birokrasi jenis ini tidak
memberikan  pengaruh  yang  signifikan  pada  akuntabilitas  pengolaan  anggaran yang  ada  didesa.  Akan  tetapi  begitu  besar  penerimaan  pendapatan  terhadap pembelajaan  desa  yang  begitu  besar  mebuat  kehawatiran  tersendiri  atas pengelolaan  dana  desa,  untuk  itu  untuk  mengelola  dana  desa  dan  memastikan kepercayaan  masyarakat  maka  perlu  untuk  menerapkan  progres  akuntabilitas dalam  pengelolaan  dana  desa.  Selain  itu  tujuan  utama  dari  akuntabilitas merupakan  sebuah  langka  atau  mekanisme  dalam  mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah desa berdasarkan undang undang yang berlaku dan dilandasi dengan perilaku etis  (Mulgan, 2003) . Selain itu akuntabilitas bukan hanya untuk mempertanggungjawabakan kinerja keuangan saja, namun ada beberapa hal yang harus  di  pertanggungjawabkan  seperti,  pelaksanaan  yang  disesuaikan  dengan regulasi  (aturan),  ruang  lingkup  organisasi,  pemerintahan  dan  juga pertanggungjawaban  kinerja  kepada  masyarakat  (Patton  et  al.,  2016).  Disisi  lain mal-administration berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang ada Kecamatan Wonosari. Hal ini dapat diartikan bahwa mal-administrasi secara  signifikan  mempengaruhi  tingkat  ketidak berhasilan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  ada  di  wilayah  Wonosari  Kabupaten Boalemo. Mal-administration yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan yang sangat menyimpang yang berkaitan erat dengan penyogokan, seperti korupsi, tidak peka,  perilaku  arogan,  kesalahan  informasi,  bias  dan  sebagainya,  yang  secara keseluruhan  berhubungan  dengan  kualitas  SDM  yang  ada  dalam  birokrasi. Kemampuan  administrasi  merupakan core  of  goverment dan  unsur  utama  dalam menjalankan  roda  pemerintahan  (Farazman,  2009). Masalah  yang  besar  akan  di alami  oleh  pemerintahan  jika  kemampuan  mengelola  administrasi  keuangan lemah.  Dalam  proses  pembangunan  desa  ada  beberapa  faktor  penting  yang mempengaruhinya,seperti tingginya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa,  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  memadai,  dan  pola  kepemimpinan pemerintah desa, (Richard Karauwan;, 2013). Berdasarkan hasil olahan data yang dilakukan  oleh  peneliti  diketahui  bahwa  penyakit  birokrasi  yang  sering  sekali terjadi  dari  segi mal-administration ini  berupa  kemampuan  yang  rendah, diskriminatif,  tidak  disiplin,  eksploitasi  terhadap  bawahan  dan  juga  kondisi  kerja yang tidak kondusif. Akan tetapi hal yang paling menonjol yang terjadi hampir di semua desa adalah kurangnya disiplin diri. Dalam pengelolaan pemerintahan yang baik,  aparat  desa  yang  memiliki  tanggung  jawab  besar,  dan  kemampuan  yang memadai  dalam  mengelola  dana  desa  sangat  diperlukan,  (Fajri  et  al.,  2015) sehingga pengelolaan keuangan desa tidak akan terhambat. (R.E. Diansari, 2015). Besarnya dana desa yang dikucurkan namun tidak menyediakan SDM, Kapasitas dan  kapabilitas  pemerintah  desa  menandakan  bahwa  lembaga  pemerintah  desa kurang  berkembang  dan  tidak  menjadi  strategi  yang  inheren  dalam  mebuat formulasi  dan  kebijakan  kebijakan  pemerintah  desa  .Besarnya  dana  desa  yang dikucurkan  namun  tidak  ada  penguatan good  governance dan  penguatan SDM di desa sehingga pengeloaan dana desa memburuk, maka hal tersebut menandakan bahwa pengawasan dari masyarakat yang lemah dan sistem demokrasi yang buruk yang  terjadi  didesa.  Selanjutnya  adanya  kecenderungan  kepala  desa  yang bertindak one  man  show memberikan  dampak  tambahan  atas  lemahnya pengawasan  masyarakat  terhadap  dana  desa,  yang  menyebabkan  miss management  dalam  pengelolaan  dana  desa,  mulai  dari  planing,  hingga pelaksanaanya dan pada akhirnya banyak kasus korupsi yang terjadi di desa, hal ini  disebabkan  lemahnya  pengawasan  pada  pihak  intern  desa.  Berdasarkan  hal diatas  dapat  digambarkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  yang  berhasil  tidak lari dari pernanan aktif desa untuk melakukan penguatan kelembagaan desa dan membangun  sistem  demokrasi  desa  yang  baik.  Sehingga  masyarakat  desa
sepatutnya tidak lagi mengadandakan peran Badan Permusyawaratan Desa namun partisipasi  seluruhy  masyarakat  desa  dalam  melakukan  pengawasan  secara kolektif  dengan  tujuan  memberikan  jaminan  atas  pengelolaan  keuangan  yang akuntabel dan legitimate (diterima secara luas oleh seluruh warga desa).

## Kesimpulan Dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan analisis dapat disimpulkan bahwa Patologi Birokrasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa dimana hal tersebut  dapat  dilihat  bahwa dysfunctional  of  bureaucracy dan mal-administration berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan  Wonosari  Kabupaten  Boalemo.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa dysfunctional  of  bureaucracy dan mal  administration secara  signifikan  akan mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  dalam  pengelolaan  keuangan  dana  desa  di Kecamatan  Wonosari.  Salah  satu  indikator  keberhasilan  pengelolaan  keuangan dana desa adalah akuntabilitas. Secara simultan dysfunctional of bureaucracy dan mall  adminitrasi memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  gejala  patologi birokrasi  pemerintah  desa,  namun  secara  parsial dysfunctional  of  bureaucracy tidak  memberikan  nilai  yang  signifikan  sehingga  hipotesis  pertama  ditolak, sementara itu mall administrasi, memberikan pengaruh signifikan terhadap gejala patologi  birokrasi  pemerintah  desa.  Semakin  tinggi  mal  administrasi  pada pemerintah desa maka semakin bergejala pula patologi birokrasi pada pemerintah desa.

## Saran
Peneliti  menyarankan  beberapa  upaya  tegas  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Boalemo  dan  salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  mengatasi  penyakit  birokrasi  yang  pertama  adalah  dengan melakukan reformasi kelembagaan misalnya dengan membuat perubahan struktur kewenangan  dan  reformasi  dalam  sistem  dan  prosedur  layanan.  Selain  itu penerapan konsep pemerintahan yang baik (good corporate governance) merupakan solusi  untuk  meminimalisir  penyakit  birokrasi  dengan  cara  menjalankan pemerintah  secara  terbuka  (transparansi),  pengendalian  yang  baik,  dan pertanggungjawaban  atas  kinerja  pemerintah.  Hal  yang  harus  diterapkan  dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip good governance ini adalah dengan melakukan reformasi  administrasi,  selanjutnya  dengan  menciptakan  kekuatan  hukum  dan aturan  yang  jelas  dan  membentuk  sistem  pertanggung  jawaban  dan  keterbukaan melalui daring atau E - Government sehingga dapat meningkatkan transparansi dan mampu  memperkuat  akuntabilitas  dari  para  birokrat.  Selanjutnya  peneliti  sadar bahwa  masih  banyak  faktor  lain  yang  menyebabkan  gejala  patologi,  untuk  itu peneliti  menyarankan  kepada  peneliti  selanjutnya  untuk  bisa  mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lain diantaranya, variabel pengawasan BPD, Metode verifikasi pengelolaan keuangan, transparansi penggunaan anggaran dan lain sebagainya.

## Daftar Pustaka
Ardini;, L. (2010). Pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi terhadap kualitas audit. Majalah Ekonomi , 3 , 329–349.
Diarespati;,  A.  W.  L.  N.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  dan  Sistem  Pengendalian Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam  Mengelola  Alokasi Dana Desa ( ADD ). Berkala : Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 02 (02), 1–20. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762
E.  P.  Perdana.  (2019).  Pengaruh  Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Internal
Pemerintah Dan Kinerja Value For Money Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Daerah. Doctoral  Dissertation,  Perpustakaan  Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis Unpas . https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Fajri,  R.,  Setyowati,  E.,  &  Siswidiyanto.  (2015).  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa Pada  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Pada  Kantor  Desa  Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 3 (7), 1099–1104. Farazman.  (2009). Bureaucracy  and  administration .  CRC  Pres  Taylor  &  Francis Group.
H. M. Ma’ruf. (2010). Patologi Birokrasi. Jurnal Visioner , 4 (3), 1–16. Ishak, P. (2018). Pengaruh Independensi Auditor, Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence  Terhadap  Perilaku  Etis  Auditor  dan  Kinerja  Auditor. ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi , 1 (1), 85–98.
https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.63
Khoiron;,  S.  L.  I.  Y.  cikusin;  (2019).  PATOLOGI  BIROKRASI  (  Studi  Tentang Problem-Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) pada Desa Wonorejo  Kecamatan  Singosari  Kabupaten  Malang  ). Jurnal  Respon  Publik , 13 (6), 60–69. Mantiri,  M.  (2017).  Patologi  Birokrasi  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa  Utara. JURNAL EKSEKUTIF , 1 (1).
Meutia;,  B.  D.  A.  taufiq;  I.  (2020).  Pengaruh  Akuntansi  Zakat  Terhadap Akuntabilitas  Publik  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  Dan  Lembaga  Amil Zakat (Laz) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 4 (1). https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5326
Mulgan, R. (2003). Holding Power to Account: Accountability in Modern Democracies (1st ed.). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781403943835
Muliadi;,    ahmat  badrun;  osgar  s  matompo;  (2019).  Pengawasan  dana  Desa  oleh Masyarakat  Desa  Menurut  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa. Jurnal Kolaboratif Sains , 1 (1). https://doi.org/10.31934/jom.v1i1.708 Mustafa,  D.  (2016).  Tanggung  Jawab  Dan  Responsivitas  Birokrasi  Pemerintahan Dalam  Pelayanan  Publik  Di  Kota  Makassar  (Studi  Kasus  Pelayanan  Ijin Mendirikan  Bangunan  (Imb)  Di  Dinas  Tata  Ruang  Dan  Bangunan  Kota Makassar). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 5 (2), 79–92. Patton,  C.  V,  Sawicki,  D.  S.,  Clark,  J.  J.,  Taylor,  R.,  Group,  F.,  &  Routledge,  Y. (2016). Basic Methods of Policy Analysis and Planning Third Edition . Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business.
R.E.  Diansari.  (2015).  Analisa  Implementasi  Alokasi  Dana  Desa  (Add)  Kasus Seluruh  Desa  Di  Kecamatan  Kledung  Kabupaten  Temanggung  Tahun  2013.
Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015 , 8.
http://repository.upy.ac.id/335/
Richard Karauwan; (2013). Tinjauan Tentang Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  di  Desa  Tounelet  Kecamatan  Kakas Kabupaten Minahasa. Governance , 5 (1).
Sartika,  D.  (2013).  Analisis  Perilaku  Birokrasi  Dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik Di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli. Katalogis , 1 (7), 135–146. Sholehah,  N.  L.  H.  (2019).  Analisis  akuntabilitas  kinerja  anggaran  dengan perspektif  amanah  dalam  mencegah  fraud  pada  dkad  provinsi  gorontalo. Jurnal Ilmu Ekonomi PARADOKS , 2 (1), 216–228.
Trihastuti, R. (2014). Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas Terhadap Kualitas Pelayanan  Di  Kantor  Bersama  Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap (SAMSTA) Surabaya Timur. Publika , 2 (3), 1–10.
Wakhid,  A.  A.  (2011).  Eksistensi  Konsep  Birokrasi  Max  Weber  Dalam  Reformasi Birokrasi  Di  Indonesia. Jurnal  Teropong  Aspirasi  Politik  Islam , 7 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v7i2.1540