Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 181-185| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2384.181-185

## AKIBAT HUKUM DALAM PEWARISAN DARI PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL
Condro Putri Dewi Hartaka Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Anak adalah amanah dari Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didalamnya terdapat sesuatu yang melekat sebagai harkat dan martabat sebagai pribadi seutuhnya. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini adalah pola pikir masyarakat  yang  semakin  maju dan berkembang, seperti orang tua  yang tidak  mampu  membiayai  masa depan anaknya  dan  oleh  karena  itu  tujuan  mengadopsi  anak  tidak  hanya  untuk  mendapatkan  anak  tetapi  juga  untuk kesejahteraan  anak-anak.  Dalam  konteks  di  Indonesia  adopsi  anak  oleh  orang  tua  tunggal  diperbolehkan;  baik orang  tua  angkat  adalah  wanita  yang  sudah  menikah  atau  belum  menikah  atau  seorang  pria.  Penelitian  ini mengungkap proses membesarkan anak oleh orang tua tunggal dan konsekuensi hukum yang menimpa mereka. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif.  Pengangkatan  anak  oleh  orang  tua  tunggal  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Warga  Negara  Indonesia setelah  mendapat  izin  dari  kementerian  dan  pemberian  izin  dapat  diperintahkan  kepada  instansi  di  provinsi. Adopsi  oleh  single  parent  dianggap  sama  dengan  adopsi  oleh  orang  tua  pada  umumnya.  Adopsi  tidak menyebabkan  putusnya  hubungan  antara  anak  dengan  orang  tua  yang  sebenarnya,  karena  sebagian  besar  anak yang berada di dalam adalah dari keluarga. Pengangkatan anak harus dicantumkan dalam akta kelahiran, dengan tidak  menghilangkan  identitas  awal.  Anak  asuh  berhak  mendapatkan  penerusan  dari  orang  tua  asuh  dan  juga mendapatkan hak waris dari orang tua kandung.
Kata Kunci: Adopsi; Orang Tua Tunggal; Pewaris

## Abstract
The  child  is  the  mandate  of  the  Grace  of  God  Almighty  and  inside  there  is  something  that  is  attached  as  the dignity and status as a whole person. Along with the time on it right now is the mindset of society as it advances and growing, such as the parents who are unable to finance the future of the child and that’s why the purpose of adopting the child is not only to get the child but also for the welfare of children. In the context in Indonesia adoption of a child by single parents is permitted; either the adopting parent is a married or unmarried woman or a man. This  research  reveals the process of  raising children by single parents and the legal consequences that  occur  on  them.  To  achieve  this  objective,  this  research  was  conducted  using  normative  legal  research methods. Adoption of the child by single parent can only be done by the Citizens of Indonesia after obtaining permission from ministry and the granting of permission can be ordered to agencies in the province. Adoption by single parent is deemed the same with that by parents in general. Adoption does not cause the relationship between children with real parents to be disconnected, because most of the children who are in were from the family. Adoption of the child shall be listed in a birth certificate, by not eliminating the identity of the beginning. Foster child are entitled to receive succession from the foster parents and also have the inheritance rights from the real parents.
Keywords : adoption; Single Parent; Heir

## I. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  karunia  dan  berkah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  ( Wiyono,  2016 ).  Anak  sebagai manusia perlu untuk tumbuh dan berkembang. Anak ialah generasi  penerus  bangsa  dan  negara, dan bahkan  orang  tuanya  ( Soekanto,  1992 ).  Anak  yang  mana  dikatakan  sebagai  generasi  penerus  tentu saja  keberadaannya  sangat  diharapkan  dalam  sebuah  keluarga,  sehingga  perlu  dilindungi,  bahkan dijaga,  dan  juga  dibina  agar  dapat  berkembang  dan  tumbuh  dengan  baik.  Faktor  ekonomi  dalam kemiskinan  membuat  tidak  sedikit  anak-anak  yang  di  terlantarkan  ( Pandika,  2012 ).  Akibat kemiskinan orang tua merasa tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak anaknya, bahkan karena takut
menerlantarkan  anaknya,  ia  rela  menyerahkan  anak  kandungnya  ke  panti  asuhan.  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  6  Tahun  1983  menjelaskan  bahwa  memungkinkan  pria  atau wanita  belum  menikah  atau  yang  sudah  pernah  menikah  dan  tidak  lagi  terikat  ikatan  Perkawinan (Janda  atau  Duda)  atau  dapat  dikatakan  memiliki  status  sebagai  orang  tua  tunggal  dan  merupakan Warga Negara Indonesia dapat melakukan pengangkatan anak ( Soekanto, 1992 ).
Pengangkatan  anak  oleh  orang  tua  tunggal  atau  dapat  disebut  dalam  bahasa  Inggris  sebagai Single Parent Adoption kemudian hal ini dapat dianggap menguntungkan bagi banyak pihak, karena dapat  dianggap  layaknya  pasangan  suami  istri  mengangkat  anak  dan  hal  ini  tentunya  di  landasi olehperaturanperundang- undangan dan mendapat jaminan secara hukum terhadap penyelenggaraantersebut  demi untuk kesejahteraan anak ( Pandika, 2012 ). Anak  merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa ialah cikal bakal lahirnya suatu generasi baru bahkan anak pun dikatakan sebagai  asset  bangsa  ( Wiyono,  2016 ).  Di  tangan  anak  terdapat  masa  depan  bangsa. Single  Parent merupakan  orang  tua  tunggal  bahkan  sebagai  tumpuan  keluarga,  dimana  orang  tua  tersebut  juga menjadibagiandaridinamika  sosial  masyarakat.  Di  Indonesia  fenomena Single  Parent banyak  sekali terjadi,  baik  ayah  atau  ibu  entah  sebab  cerai  atau  mati,  untuk  membentuk  proses  pendewasaan keluarga.  Selain Single  Parent dalam hal perkawinan yang menimbulkan perceraian atau mati dalam hal mengadopsi atau mengangkat anak, laki-laki atau perempuan yang belum atau tidak menikah pun apabila melakukan adopsi atau pengangkatan anak dapat disebut pula dengan Single Parent. Hal ini pun  telah  dipertegas  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  yang  mana  dapat memberikan kemungkinan orang tua tunggal untuk mengadopsi anak.
Pengangkatan  anak  bertujuan  untuk  memberi  status  atau  kedudukan  yang  sama  seperti  anak kandung  kepada  anak  orang  lain  ( Soeroso,  2014 ).  Adanya  anak  angkat  disebabkan  oleh  seorang mengambil anak atau di jadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Penyimpangan banyak  yang terjadi  dalam  masyarakat  mengenai  pelaksanaan  pengangkatan  anak.  Pengangkatan  anak  banyak dilakukan  dengan  pemalsuan  data,  tanpa  melalui  prosedur  yang  benar,  perdagangan  anak,  yang bahkan  terjadi  jual  beli  organ  tubuh  anak  ( Budiartha,  2016 ).  Pengaturan  mengenai  pelaksanaan pengangkatan anak, oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, terbentuk dalam Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2007.  Kepentingan  yang  terbaik  bagi  si  anak  ialah meningkatkan  kesejahteraan  anak,  memperbaiki  kehidupannya  bagi  masa  depan  si  anak  yang  akan diangkat  hal  tersebut  ialah  tumpuan  dari  pada  pengangkatan  anak.  Akibat  Hukum  Waris  dan  hak waris anak angkat dari Pengangkatan Anak terbagi dalam 3 jenis yaitu: menurut PeraturanPerundang- Undangan, Hukum Islam, dan Hukum Adat ( Pandika, 2012 ).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  oleh  penulis  diatas,  rumusan  masalah  yang akan penulis uraikan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  prosedur  pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal menurut ketentuan perundangan di Indonesia?
2. Apa akibat hukum dari pengangkatan anak oleh orang tua angkat di Indonesia?
Tujuan penelitian inilaha intuk  mengetahui prosedur pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal menurut ketentuan perundangan di Indonesia dan untuk  mengetahui  akibat hukum dalam pewarisan  yang  di  timbulkan  dari  pengangkatan  anak  terhadap  anak  yang  diangkat  oleh  orang  tua tunggal.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  sekumpulan  kegiatan,  peraturan,  dan  prosedur  yang  digunakan  oleh pelaku suatu disiplin ( Marzuki, 2009 ). Metode penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif yang  menganalisis  suatu  permasalahan  hukum  menurut  ketentuan  peraturan  perundangan-undangan yang  berlaku  dengan  menggunakan  jenis  pendekatan perundang-undangan  serta pendekatan  analisis konsep  hukum (Muhammad,  2004;  Marzuki,  2009) .  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dikaji.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  sumber  bahan  hukum  primer,  dan  sumber  bahan  hokum sekunder.  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  berupa peraturan perundang-undangan.  Bahan ini mencakup peraturan perundangan mengenai perlindungan anak, pengangkatan  anak,  dan pelaksanaan pengangkatan anak. Bahan hukum sekunder adalah bahan
hukum  yang  bersumber  kepustakaan  yang  be  rupaliteratur-literatur,  dokumen-dokumen  yang  ada hubungannya  dengan  permasalahan  yang  di  bahas,  dan  artikel-artikel  yang  ada  di  internet  (artikel hukum).
Pengumpulan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dilakukan  dengan  teknik menginventarisasi peraturan perundang-undangan, pencatatan,  dan  dikaitkan dengan jenis penelitian normatif.  Analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  analisis  deskriptif  yang  berupa  menafsirkan  dan mengkontruksikan  pernyataan  yang  terdapat  dalam  dokumen;  kemudian  disusun  dan  dirangkum berdasarkan keseragamannya, serta penguraiannya dalam tulisan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak
Masalah pengangkatan  anak banyak diperbicangkan dalam masyarakat dan telah mendapat perhatian dari  pihak  pemerintah.  Terlihat  dalam  waktu  terakhir  ini  pemerintah  sangat  memperhatikan mengenai adopsi atau pengangkatan anak. Dalam pembagian hukum Perdata Materiil, adopsi terletak dalam  lapangan  Hukum  Keluarga (Soekanto,  1992;  Pandika,  2012) .  Tidak  hanya  orang  tua  yang utuh saja dapat mengangkat anak, tetapi orang tua tunggal pun juga dapat mengangkat anak. Karena pengangkatan  anak  pada dasarnya ialah demi kesejahteraan anak yang diangkat; tidak peduli apakah orang  tua,  pria  atau  wanita  tersebut  cerai  atau  ditinggal  mati  atau  belum  menikah.  Ketentuan mengangkat  anak  oleh  orang  tua  tunggal  telah  di atur  ( Pandika,  2012 ),  sehingga  memiliki  kekuatan hukum.

## 2. Alasan dan Tujuan dari Pengangkatan Anak
Pada  dasarnya  pengangkatan  anak  di  dalam  masyarakat  Indonesia  khususnya  hal  tersebut  bukanlah hal  baru  atau  pun  masalah  baru  karena  sejak  jaman  dahulu  pengangkatan  anak  atau  adopsi  telah dilakukan  dengan  tujuan  bahkan  alasan  yang  berbeda-beda,  selain  untuk  mempertahankan  bahkan hingga  melanjutkan  garis  keturunan  dalam  suatu  keluarga  yang  tidak  memiliki  anak  kandung,  dan bahkan  untuk  menghindari  perceraian  yang  akan  terjadi  demi  untuk  mempertahankan  ikatan perkawinan ( B. Muhammad, 1983 ).
Seiring perkembangan  zaman, sistem hukum dan masyarakat tujuan dari  adopsi  telah  berubah dan  lebih  menegaskan  bahwa  hal  ini  adalah  semata-mata  demi  kesejahteraan  anak.  Tujuan  dari pengangkatan  anak  pun  bermacam-macam,  ada  yang  untuk  agar  ada  yang  meneruskan  keturunan bilamana di dalam suatu perkawinan tidak dapat memperoleh keturunan ( Pandika, 2012 ). Ada pula di Jawa yang bertujuan sebagai pancingan seperti yakni dengan mengangkat anak maka keluarga yang mengangkat anak akan di karuniai anak kandung sendiri.
Di samping  itu  ada  yang  disebabkan oleh karena rasa belas kasihan terhadap anak yatim piatu yang  disebabkan  oleh  keadaan  orang  tuanya  yang  tidak  mampu.  Di  Indonesia  ketentuan-ketentuan hukum  mengenai  pengangkatan  anak  perlu  dipahami  sampai  sejauh  mana  hukum  tersebut  akan mampu  melindungi  kepentingan  anak.  Pengangkatan  anak  pun  semakin  kuat  dipandang  dari  sisi kepentingan yang  terbaik  bagi  si  anak, terlebih  untuk memperbaiki kehidupan dan  masa  depan  dan sebagai sarana untuk kesejahteraan si anak angkat.
3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Ketentuan Perundangan di Indonesia
Syarat Pengangkatan Anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Pengangkatan anak  angkat  oleh  orang  tua  tunggal  diatur  dalam  pasal  16.  Persyaratan  Calon  Orang  Tua  Angkat (COTA)  pada  pengangkatan  anak  oleh  orang  tua  tunggal  diatur  dalam  ketentuan  Bab  V  pasal  31 sampai dengan pasal 33 Peraturan  Menteri  Sosial  Republik Indonesia No.110/HUK/2009. Tata cara pelaksanaan pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal di atur dalam Pasal 34.
Di  dalam  pengangkatan  anak  melalui  pengadilan  terdapat  2  (dua)  macam,  yaitu  pengangkatan anak yang peristiwa  hukum pengangkatan anaknya terjadi setelah  ada penetapan oleh  hakim  dalam sidang  pengadilan,  sedangkan  Pengesahan  Anak  yaitu  pengangkatan  anak  yang  sudah  terjadi  atau hubungan hukum antara orang tua angkat dengan si anak angkat sudah ada.
Prosedur pengangkatan anak awalnya  dimulai dengan permohonan pengangkatan anak di mana hal tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana domisili anak yang akan di angkat tersebut. Di  dalam  permohonan  pengajuannya  harus  menjelaskan  alasan  untuk  mengangkat  anak.  Adapun
untuk  dapat  dikabulkannya  permohonan  tersebut  maka  hakim  wajib  mengadakan  penilaian  tentang alasan dan latar belakang yang mendasari.
Akibat Hukum dalam Pewarisan yang   Ditimbulkan  dari  Pengangkatan  Anak  terhadap  Anak yang Diangkat oleh Orang Tua Tunggal 1. Status dan Hubungan Anak Angkat antara Orang Tua Kandung dan Orang Tua Angkat
Anak  memiliki  kedudukan  yang  terpenting  dalam  keluarga  bahkan  didalam  masyarakat  adat.  Oleh orang tua, anak ialah sebagai penerus generasinya dan juga di pandang sebagai tempat harapan orang tuanya yang kelak kemudian wajib ditumpahkan. Di Jawa terdapat pengangkatan anak-anak asing atau diluar  keluarga  sendiri,  namun  sering  juga  pengangkatan  anak  kemenakan  atau  keponakan. Pengakatan anak dikeluarga sendiri ini bertujuan untuk memperkokoh  hubungan kekerabatan.
Di Bali,jika pengangkatan anak dilakukan  oleh  seorang  duda  atau suami/istri yang tidak punya anak atau punya anak, maka persoalan di sini tidak sulit sebab sejauh ini seorang duda memang orang yang  paling  berhak  melakukan  pengangkatan  anak  ( Artadi,  1987 ).  Atau  kalau  ia  duda  melakukan bersama  dengan  janda  maka  ini  lebih  lengkap.  Namun  pada  prinsipnya  suamilah  yang  memegang peranan,  sebab  pengangkatan  anak  itu  akan  berkonsekuensi  sebagai  penerus  atau  pelanjut  dari  pada keturunan pihak keluarga laki-laki (suami), makadari itu kewenangan untuk ini ada pada pihak laki- laki. Sedangkan, jika seorang bujang wanita melakukan pengangkatan anak, menurut I Ketut Artadi. Hal ini tidak mungkin bisa dilakukan  di  Bali,  sebab  anak  wanita di Bali tidak mewaris.
Maka  dari  itu  jelas  dengan  nyata  bahwa  kedudukan  seorang  janda  di  Bali  adalah  bukan  ahli waris,  dan  janda  tentu  tidak  berhak  melakukan  pengangkatan  anak  karena  nantinya  bisa  berakibat timpang  yaitu  tidak  beralihnya  hartawarisan,  karena  janda  bukan  ahli  waris.  Akan  tetapi,  jika  saja perbuatan  janda  mengangkat  anak  itu  adalah  telah  mencerminkan  kehendak  suaminya  (misalnya pernah  mendapat  kuasa  dari  suaminya)  sebelum  ia  meninggal,  maka  tindakan  ini  masih dimungkinkan.  Hanya  dengan  batasan  yang  jelas  yaitu  keluarga  kepurusa  almarhum  suami  harus setuju.

## 2. Hak dan Kewajiban Anak Angkat dan Orang Tua Angkat
Setiap  manusia  atau  masyarakat  pastinya  memiliki  hak  dan  kewajiban,  yang  mana  hal  tersebut menentukan bagaimana kita seharusnya didalam bermasyarakat. Anak memiliki hakuntukhidup yang dapat  dimiliki  oleh  setiap  anak  makapengaturannya  harus  dituangkan  didalam  konstitusi  atau ketentuan  hukum  yang  konkrit.  Sehingga  dengan  prinsip-prinsip  hak-  hak  asasi  manusia  itu  akan memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum. Hak Asasi Manusia itu bersifat kodrati, bahkan walaupun  tidak  ada  perlindungan  dan  jaminan  konstitusional  terhadap  hak  asasi  manusia,  hak  itu tetap eksis dalam setiap diri manusia.
Hak  anak  tercantum  dalam  ketentuan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979.  Selain  memiliki hak, anak pun  memiliki  kewajiban  yang  telah  diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Mengenai  seseorang  yang  diangkat  sebagai  anak,  ia  juga  memiliki  hak  dalam  rangka  hukum  waris, yaitu memiliki hak dan kewajiban sebagai ahli waris, baik secara material maupun immaterial.
Selain anak angkat yang  memiliki hak dan kewajiban, orang tua angkat pun juga memiliki hak dan kewajibannya bahkan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Hak orang tua angkat ada dari sejak dimulai beralihnya si anak dari kekuasaan orang tua kandungnya, atauwaliyangsahatauoranglain yang bertanggung jawab terhadap si anak ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, maka berlakulah kekuasaan orang tua angkat tersebut atas anak yang diangkatnya dan akan berakhir pada saat anak itu telah  dewasa  atau  kawin,  atau  karena  alasan  tertentu  kekuasaan  orang  tua  angkat  dibebaskan  atau dicabut oleh hakim.
Kewajiban  dan  tanggung  jawab orang tua tercantum didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.  Dan  pada  dasarnya  pengaturan  mengenai  kewajiban  orang  tua  angkat  atau  orang  tua  tunggal yang mengangkat anak terhadap anak angkat sama dengan antara orang tua dan anak pada umumnya. Orang  tua  angkat  berkewajiban  untuk  menjelaskan  kepada  anak  angkatnya  mengenai  asal-usulnya dan  orang  tua kandungnya  yang  mana kewajibannya tercantum dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
Hak dan kewajibanpun menimbulkan akibat hukum dikarenakan pengangkatan anak merupakan perbuatan  hukum  yaitu  perbuatan  yang  disengaja  dilakukan.  Dan  pelaksanaan  pengangkatan  anak berarti  perbuatan  hukum  sebagai  peristiwa  hukum  dengan  akibat  hukumnya  berupa  timbal  balik
antara  orang  tua  angkat  dengan  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat  dengan  orang  tua  kandung  dari anak angkat.
Pada  dasarnya  di  Indonesia perbedaan  adatistiadat menyebabkan perbedaan hukum adat waris mengikuti  perbedaan  sistem  keluargaan,  sebagaimana  yang  dimaksud  terdapat  macam  sistem kekeluargaan  yaitu  sistem  kekeluargaan  Patrilineal  (garis  keturunan  dari  pihak  bapak),  sistem kekeluargaan  Matrilineal  (garis  keturunan  dari  pihak  ibu),  system  kekeluargaan Parental atau Bilateral (garis keturunan pihak bapak dan pihak ibu).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
1. Prosedur  pengangkatan  anak  dan  kewenangan  mengangkat  anak  dapat  dilakukan  oleh  seorang duda,  bujangan  ataupun  janda,  yang  memungkinan  bagi  orang  tua  tunggal  untuk  mengangkat anak. Tetapi pada prinsipnya
system  kekeluargaanlah  yang  menentukan  peranan,  apakah melalui  peristiwa  hukum  pengangkatan  anaknya  terjadi  setelah  penetapan  oleh  hakim  dalam sidang pengadilan atau melalui pengesahan anak yang peristiwa hukumnya atas dasar hukum adat dan  penetapan  hakim  hanya  mengesahkan  saja  yang  sudah  terjadi,  agar  memiliki  pembuktian yang kuat, sebab pengangkatan anak itu akan berkonsekuensi pada adat istiadat yang di anut untuk kelanjutan keturunan.
2. Akibat  hukum  pengangkatan  anak  oleh  orang  tua  tunggal  sama  halnya  seperti  pengangkatan anak oleh orang tua pada umumnya dan pengangkatan anak  tidak  menyebabkan  hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi terputus.

## Saran
1. Dengan semakin majunya dan pesatnya perkembangan di jaman ini sangat perlua danya perubahan dalam Hukum Nasional di bidang Pengangkatan   Anak agar terjadi kepastian hukum.
2. Bagi  para  orang  tua  yang  mengangkat  anak,  dipandang  perlu  untuk  melakukan  pengesahan pengangkatan  anak.  Hal  tersebut  untuk  melindungi  hak-hak  anak  angkat  di  kemudian  harinya, khususnya dalam masalah pewarisan.

## DAFTAR PUSTAKA
Artadi,  I.  K.  (1987). Hukum  Adat  Bali  dengan  Aneka  Masalahnya  Dilengkapi  Yurisprudensi .  Setia Kawan.
Budiartha, I. N. P. (2016). Hukum Outsourcing . Setara Press. Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group. Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum (Pertama). Citra Aditya Bhakti. Muhammad, B. (1983). Pokok-pokok Hukum Adat . Pradnya Paramita. Pandika, R. (2012). Hukum Pengangkatan Anak . Sinar Grafika. Soekanto, S. (1992). Intisari Hukum Keluarga . Citra Aditya Bakti. Soeroso, R. (2014). Perbandingan Hukum Perdata . Sinar Grafika. Wiyono, R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Sinar Grafika.