Berdampak Dengan Moralitas: Sebuah Tawaran Peran Misional Dalam Politik Praktis di Indonesia

## Grets Janialdi Apner
Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta
gretsaldi@gmail.com

## Abstract:
This article offers a reconstruction of political theology based on Augustine’s civitas Dei and the presence of Christianity in public sphere. The main argument in this writing is that the construction of morality that responsible for preserves the plurality is a form of  Christian presence and a concrete role of Christianity that is relevant and effective in practical politics in  Indonesia.  The  Authors  will  do  research  on  literature  using  theological  approaches  of political phenomena on civitas Dei and theology of Christian presence to get the contruction of  morality  that  builds  the  state.  Based  on  all  these  discussions,  I  am  convinced  that Christianity can contribute significantly to the state by the building of morality that preserves the plurality of Indonesia society.
Keywords: plurality; theology; politics; civitas dei

## Abstrak:
Artikel  ini  menawarkan  sebuah  rekonstruksi  peran  teologis-politik  dari  gereja  di  dalam politik praktis dengan menggunakan kritik Agustinus dalam civitas Dei dan konsep kehadiran Kristiani dalam ruang publik. Kekristenan di Indonesia  memang tidak secara aktif terlibat dalam politik praktis, namun penulis berargumen bahwa peran kehadiran gereja dalam ruang publik  politik  melalui  pembangunan  moralitas  yang  bertanggung-jawab  terhadap kemajemukan merupakan kehadiran Kristiani yang relevan dan efektif dalam politik praktis di  Indonesia.  Penulis  akan  melakukan  penelitian  kepustakaan  dengan  menggunakan pendekatan  fenomenologi  politik  dalam  perspektif  teologis  dengan  menelusuri  pemikiran Agustinus dan  teologi  kehadiran  Kristiani  untuk  mendapatkan  usulan  pembangunan spiritualitas  serta  moralitas  yang  membangun  negara.  Berdasarkan  seluruh  pembahasan tersebut, penulis membutikan bahwa Kekristenan dapat berkontribusi besar terhadap negara melalui pembangunan moralitas berbangsa yang menjaga pluralitas masyarakat Indonesia.
Kata kunci : kemajemukan; teologi; politik; civitas dei

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah sebuah negara yang berdiri dalam dan ditopang oleh kemajemukan. Hal tersebut dapat kita simpulkan berdasarkan bukti sejarah mengenai keterlibatan berbagai identitas suku, agama, ras dan golongan yang dimiliki masyarakat telah berkonstribusi aktif terhadap kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pembentukan Pancasila sebagai dasar negara yang  ditujukan  untuk  menjaga  kemajemukan  bangsa  Indonesia  menjadi  materai  yang
menegaskan kemajemukan sebagai identitas bersama dari negara ini. Namun, kemunculan pihak-pihak  yang  berupaya  untuk  mendapatkan  kekuasaan  politis  dengan  menggunakan identitas agama telah menjadi persoalan konkret yang mengganggu keamanan kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal ini semakin terasa pasca pasca pemilihan Presiden tahun 2014 yang  semakin  diperkeruh  pada  Pilkada  DKI  2017  dengan  kemunculan  strategi-strategi politik  identitas  agama  tertentu. 1 Mengacu  kepada  sejarah  ketegangan  hubungan  antara agama  dan  politik  praktis  di  Indonesia,  direktur  pencegahan  Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  Brigjen  Pol  R  Ahmad  Nurwakhid  menekankan pentingnya pencegahan politisasi agama, khususnya dalam Pemilu 2024 demi menghindari terpeliharanya radikalisme dan terorisme di Indonesia. 2
Penulis  menyadari  bahwa  hubungan  antara  agama  dengan  politik  telah  menjadi fenomenal sosial-politis yang dilematik. Secara khusus, gereja pun mengalami dilema dalam menentukan sikap mengenai hubungan dan pemahaman teologis mengenai hubungan antara agama  (Kekristenan)  dengan  politik  praktis.  Pasca  Pilkada  DKI  2017  saja  sudah  terdapat beberapa  penulis  yang  secara  khusus  berupaya  membentuk  pemahaman  teologi-politik mengenai  hubungan  Kekristenan  dengan  politik  praktis.  Yohanes  K.  Susanta  misalnya, melalui eksplorasi terhadap narasi perebutan kekuasaan kerajaan Israel yang dilakukan oleh Salomo  dan  Adonia  berdasarkan  1  Raja-raja  1-2,  membuat  kesimpulan  bahwa  politik selayaknya dipahami sebagai media untuk memperjuangan kasih dan mewujudkan keadilan bagi sesama. 3 Kritik lainnya diberikan oleh Togardo Siburian terhadap sikap sejumlah gereja yang  justru  bermuara  pada  sikap  terselubung  dalam  upaya  memenangkan  salah  satu kandidat. 4 Melalui  kritik  terhadap  keterpisahan  kualitatif  yang  tercipta  dalam  kehidupan manusia  yang  juga  melibatkan  agama  di  dalamnya,  Edy  Syahputra  Sihombing  pun menawarkan upaya pergeseran peranan agama sebagai deep religion (konsep yang diusulkan Ken  Wlber)  yang  menumbuhkan  kesadaran  bersama. 5 Melalui  perbandingan  dengan
1 Sri Lestari, “Isu SAARA Meningkat di Pilkada DKI, Salah Siapa?” BBC Indonesia, 24 Maret 2017.
2 Mediaindonesia, “Politisasi Agama Bisa Memicu Radikalisme dan Terorisme” Media Indonesia,  28 Juli 2022.
3 Yohanes  Krismantyo  Susanta,  “Orang  Kristen  dan  Politik:  Belajar  dari  Kasus  Salomo  dan  Adonia dalam Persaingan Menuju Takhta,” Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 4, no. 1 (2019): 22.
4 Togardo  Siburian,  “Menilik  Praktik  Perpolitikan  Kristen  Kekinian:  Refleksi  PascaPilpres  2019,” Societas Dei 6, no. 2 (2019):152.
5 Edy Syahputra Sihombing, “Pertumbuhan Kesadaran dalam Agama: Sebuah Tawaran,” Societas Dei 6, no. 2 (2019): 207.
berbagai tulisan yang muncul pasca Pilkada DKI Jakarta 2017, penulis menganggap bahwa tawaran kehadiran Kristiani yang relevan dan konstruktif dari Kekristenan di dalam politik praktis  melalui  pembangunan  moralitas  yang  merawat  kemajemukan  merupakan  hal  baru dalam wacana teologi politik di Indonesia.
Ketidakjelasan  sikap  dan  pemahaman  teologi-politik  yang  seringkali  justru  tidak menjawab  realitas  publik  di  Indonesia  merupakan  indikasi  bahwa  tugas  dan  panggilan gereja,  sebagai  institusi  umat  Kristen,  masih  jauh  dari  kata  efektif.  Berdasarkan  seluruh kegelisahan dan kritik terkait peran Kekristenan terhadap Indonesia dalam lingkup politik, penulis berupaya merekonstruksi teologi-politik dengan mendialogkan pemikiran Agustinus dengan konsep kehadiran Kristiani. Dimulai dengan pertanyaan, bagaimana Kekristenan di Indonesia  dapat  memiliki  hubungan  yang  harmonis  dengan  negara  berdasarkan  kondisi perpolitikan  di  negara  ini?  Penulis  menganggap  hal  tersebut  sebagai  tugas  reflektif  dari gereja  untuk  menggumuli  perannya  dalam  pembangunan  negara,  secara  khusus  melalui keterlibatan  politis  demi  menjaga  keamanan  Indonesia  sebagai  sebuah  bangsa  yang majemuk.  Isu  kemajemukan  menjadi  variabel  dalam  rekonstruksi  teologi-politik  dalam makalah  ini.  Mengapa  demikian?  Karena  kemajemukan  tidak  dapat  dipahami  sebagai sesuatu yang bersifat taken for granted tanpa adanya sikap kritis dalam pembentukan dan pemaknaannya. Natalie Goldstein dengan tegas menuliskan hubungan antara agama dengan negara merupakan proses yang tidak pernah muncul begitu saja, melainkan proses dinamis yang  terus  mengalami  perubahan/perkembangan. 6 Di  tengah  dinamika  proses  tersebutlah, agama memiliki peran yang  sangat besar terhadap stabilitas keamanan dari kemajemukan sebuah masyarakat, secara khusus dalam konteks Indonesia.
Argumen  utama  yang  penulis  sampaikan  melalui  makalah  ini  adalah  pembangunan moralitas yang bertanggung-jawab terhadap kemajemukan, yang direkonstruksi berdasarkan kritik  Agustinus  dalam civitas  Dei dan  teologi  kehadiran  Kristiani  dalam  ruang  publik politis, merupakan langkah konkret Kekristenan sebagai agama yang membangun negara. Penulis  menggunakan  penelitian  kepustakaan  sebagai  metode  untuk  mengumpulkan  data pustaka  melalui  sumber-sumber  seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  maupun  sumber  daring  yang kemudian  dijadikan  sebagai  bahan  analisis  kepustakaan. 7 Penelitian  ini  akan  dilakukan
6 Natalie Goldstein, Religion and The State (New York: Infobase Publishing, 2010), 3.
7 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 2.
dengan cara memparkan pemikiran Agustinus dalam civitas Dei untuk menemukan kritik dan peranan agama dalam pembentukan moralitas yang membangun negara, serta penjelasan konsep ruang publik sebagai pewujudan moral. Agustinus melalui karyanya yang berjudul de civitate Dei atau City of God berupaya untuk mempertahankan kehadiran dan identitas Kekristenan  dari  anggapan  yang  menempatkan  Kekristenan  sebagai  kambing  hitam  atas kejatuhan kekaisaran Romawi. Tulisannya tersebut dianggap sebagai sebuah karya teologi- politik  yang  secara  serius  mendialogkan  hubungan  antara  agama  dengan  politik  praktis (negara).  Salah  satu  ide  teologis  yang  muncul  adalah  terkait  peran  moraltias  yang  sangat berpengaruh  terhadap  pembentukan  dua  negara,  yakni  negara  Allah  atau  negara  Dunia (dikotomi konsep negara ideal dalam pemikiran Agustinus). Kritik Agustinus terkait peranan mroalitas terhadap pembangunan sebuah negara menjadi penting untuk didialogkan dengan teologi kehadiran Kristiani sebagai bentuk pewujudan peran gereja dalam ruang publik di Indonesia,  secara  khusus  dalam  lingkup  politik  praktis.  Hal  tersebut  merupakan  bentuk tanggung-jawab  teologis-politis  dari  gereja  sebagai  unsur  masyarakat  Indonesia  yang majemuk.  Penulis  akan  menggunakan  semua  itu  sebagai  bagian  analisis  dan  rekonstruksi teologi-politik yang membangun negara dengan moralitas yang merawat kemajemukan.

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  penelitian  kepustakaan  sebagai  metode  untuk mengumpulkan data  melalui  sumber-sumber  seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  maupun  sumber  daring  yang kemudian  dijadikan  sebagai  bahan  analisis  kepustakaan. 8 Penelitian  ini  akan  dilakukan dengan  mengulas  sumber-sumber  kepustakaan.  Pada  bagian  awal,  penulis  akan mengulas pemikiran  para  penulis  yang  mengkritisi  pemikiran  Agustinus  dalam civitas  Dei untuk menemukan  kritik  dan  peranan  agama  dalam  pembentukan  moralitas  yang  membangun negara. Kemudian, ulasan akan dilanjutkan terhadap tulisan-tulisan primer mengenai konsep ruang publik dan politik praktis sebagai ruang pewujudan moralitas.  Langkah selanjutnya adalah  melakukan  analisis  terhadap  data-data  kepustakaan  tersebut  sebagai  upaya merekonstruksi peran teologis-politis dari Kekristenan di Indoensia. Penulis menggunakan semua itu sebagai bagian analisis dan rekonstruksi teologi-politik yang membangun negara dengan moralitas yang merawat kemajemukan. Tulisan akan diakhiri dengan kesimpulan.
8 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Moralitas dalam Civitas Dei
C ivitas  Dei merupakan  sebuah  karya  yang  sangat  memengaruhi  konsep  hubungan antara  agama,  secara  khusus  Kekristenan,  dengan  negara  dalam  ruang  politik  praktis. Berbagai model berpikir untuk melandasi hubungan agama-negara telah dihasilkan melalui tulisan  karya  Agustinus  tersebut.  Berdasarkan  signifikansi  pengaruhnya  terkiat  landasan teologis  dari  hubungan  agama-negara  secara  politis,  penulis  pun  akan  melakukan penelusuran terhadapnya untuk mendapatkan sebuah konsep yang dapat dipraktikkan oleh gereja dalam ruang politik di Indonesia.

## Pembangunan Moral sebagai Kontribusi Agama Terhadap Negara
Di dalam karyanya yang berjudul The City of God, Agustinus dari Hippo melakukan respons terhadap tuduhan yang diberikan oleh orang-orang non-Kristen kepada Kekristenan sebagai penyebab jatuhnya kekaisaran Roma kepada bangsa Goth pada tahun 410. 9 City of God atau Civitas  Dei ditulis  oleh  Agustinus  sejak  412  dan  selesai  pada  tahun  427. 10 Agustinus menegaskan bahwa dasar dari tulisannya tersebut adalah kemuliaan Allah yang memberikan nilai yang agung kepada manusia yang hanya didapatkan karena anugerah Ilahi bukan arogansi manusia. 11 Baginya kejatuhan kekaisaran Roma sudah terjadi jauh sebelum Kekristenan menjadi bagian dari kekaisaran Roma yang disebabkan rendahnya kekudusan hidup  dan  moralitas  masyarakat  Romawi.  Keselamatan  dan  kejayaan  yang  dimiliki  oleh bangsa Rowa selama ini merupakan anugerah Allah  yang menganugerahkan kebahagiaan kepada siapa pun yang Dia kehendaki. 12 Agustinus memberikan sejumlah faktor rendahnya kekudusan  dan  moralitas  hidup  orang-orang  Romawi,  yaitu  penyembahan  kepada  dewa- dewi  berhala  dan  kehadiran  para  filsuf  yang  tidak  memberikan  dampak  moral. 13
9 Eugene TeSelle, Augustine (Nashville: Abingdon Press, 2006), 60.
10 J.  H.  Rapar, Filsafat  Politik:  Plato,  Aristoteles,  Agustinus,  Machiavelli (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2001), 298.
11 Marcus  Dods,  “The  City  of  God  by  Augustine”  dalam Great  Books  of  The  Western  World:  Saint Augustine:  The  Conffessions,  the  City  of  God,  on  Christian  Doctrine, peny.  Mortimer  J.  Adler  (London: Encyclopedia Britanica, 2003), 165.
12 Rapar, Filsafat Politik, 299.
13 Dods, The City of God, 190.
Menurutnya,  semua  hal  yang  tidak  mendatangkan  peningkatan  kekudusan  dan  moralitas manusia adalah ketidakadaan otoritas Ilahi dan digantikan oleh keadaan otoritas si jahat.
Penggunaan kata ‘kota’ (Eng. ‘City’; Lat. ‘Civitas’ ) dalam tulisan Agustinus tersebut merupakan semiotika yang menarik. Menurut Eugene TeSelle penggunaan kata civitas oleh Agustinus  adalah  hal  yang  wajar  dan  sesuai  dengan  penemuan  para  ahli  politik  yang berkesimpulan  bahwa  kata  tersebut  juga  terdapat  dalam  tulisan-tulisan  politik  di  kota Athena.  TeSelle  pun  berpendpat  bahwa  tulisan  Agustinus  ini  adalah  sebuah  upaya  teori berpolitik oleh Agustinus yang berkaitan dengan teologi. 14 Namun, Henry J. Schmandt justru berpendapat  bahwa  Agustinus  melalui  tulisannya  tersebut  tidak  bermaksud  untuk memperkenalkan  sebuah  teori  politik,  melainkan  sebuah  tulisan  teologi  yang  berkaitan dengan kondisi politik pada masa itu. 15
Menurut TeSelle, Agustinus melalui Civitas Dei ingin menegaskan bahwa kota Tuhan yang pertama dan paling baik sudah ada di surga, yang dihuni-Nya melalui pengetahuan dan kasih. 16 Berdasarkan kerangka berpikir itulah Agustinus juga ingin memperkenalkan sebuah pemaknaan terhadap ‘kota’ yang ideal, yakni kota yang tidak terbuat dari batu dan semen tetapi dari pikiran yang jelas dan kemauan yang keras. 17 Bagi Schmand,  ‘ Civitas Dei ’ oleh Agustinus merupkan sebuah konsep teologis  yang mendikotomikan tentang dua kekuatan besar yang saling bersaing di dalam jiwa manusia, yaitu kekuatan baik dan kekuatan jahat. Keduanya diibaratkan sebagai dua kota yang saling bertarung, kota kebaikan yang dipimpin oleh  Allah  dengan  kota  kejahatan  yang  dimpin  oleh  setan. 18 Kaitan  antara Civitas  Dei dengan kejatuhan kekaisaran Romawi adalah manusia berperan serta untuk meningkatkan negaranya  yang  juga  berdasarkan  kualitas  moral  serta  spiritual  rakyat  yang  hidup  di dalamnya. 19 Hal  tersebut  berdasarkan  realitas  kehancuran,  tindakan  penghancuran, kekerasan yang kacau-balau, mutilasi dan pembunuhan yang telah semakin membuktikan runtuhnya moralitas manusia pada saat itu. 20
14 TeSelle, Augustine, 61. 15 Hnery J. Schmandt, Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 152.
16 teSelle, Augustine , 61.
17 Ibid., 61.
18 Scmnadt, Filsafat Politik, 153.
19 Ibid., 157.
20 C. W. McPherson, “Augustine Our Contemporary” Cross Currents, no.4 (Spring/Summer): 172.
Dua kota tersebut disimbolisasi melalui dua nama kota yang juga ada di dalam Alkitab, yaitu kota Babilon dan kota Yerusalem. Dua kota tersebut digunakan oleh Agustinus sebagai simbolisasi Civitas Deinya berdasarkan kisah Kain dan Habel. Babilon adalah simbol kota kejahatan atau kota duniawi yang ‘didirikan’ oleh Kain, sedangkan Yerusalem adalah simbol kota kebaikan atau kota surgawi  yang dihuni oleh Habel. 21 Pada dasarnya setiap manusia terlahir dalam garis keturunan Kain sehingga menjadikan kita sebagai warga kota Babilon, namun hal tersebut bukan bersifat permanen karena ada kemungkinan bagi manusia untuk terlahir  kembali  sebagai  warga  Yerusalem.  Orang-orang  yang  telah  menjadi  warga Yerusalem  menurut  Agustinus  telah  menjadi  pendatang  di  dunia  ini.  Status  kewargaan orang-orang  tersebut  telah  berubah  dari  warga  Babilon,  kota  duniawi  menjadi  warga Yerusalem, kota surgawi, kota kebaikan. Namun, mereka masih hidup dan berada di dunia ini sehingga menjadikan mereka sebagai pendatang di dunia.
Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa hal baik dan jahat ada di lokasi yang sama, yaitu dunia. Agustinus pun mengingatkan bahwa kebaikan dan kejahatan itu tidak ditemukan dalam bentuk yang nyata, melainkan bersifat karakter spiritual yang ada di dalam manusia sekaligus  menjadikan  manusia  berada  di  antara  keduanya. 22 Keduanya  akan  bertemu  dan menjadi  konflik  spiritual  yang  muncul  di  tengah-tengah  semua  komunitas  yang  ada  dan setiap  pribadi.  Karakter  spiritual  tersebut  dapat  diketahui  melalui  tanda-tanda,  seperti Alkitab.  Baginya  tanda-tanda  inilah  yang  menjadi  pokok  pertumbuhan  karakter  spiritual yang  membangun  atau  justru  menghancurkan  manusia,  termasuk  Alkitab  apabila disalahartikan. Penyalahgunaan itu juga yang terjadi terhadap tanda-tanda di dalam agama para  kaum  non-Kristen  yang  menurut  Agustinus  telah  menjadi  ‘kendaraan’  Iblis  untuk mendatangkan kejahatan sehingga menghasilkan kejatuhan kekaisaran Romawi ke bangsa Goth. 23
Bagi  Agustinus  Ideologi  politik  yang  ada  di  sebuah  negara  juga  dapat  menjadi kendaraan  kejahatan  yang  mendatangkan  kebohongan  dan  kesadaran  yang  salah.  Terkait hubungan antara gereja dengan negara Eric Grefory pun menemukan persoalan yang sama
21 TeSelle, Augustine , 62.
22 Ibid., 63.
23 Ibid., 63.
dari Agustinus bahwa tidak ada politik yang dapat menyelamatkan manusia. 24 Namun, dia juga mendukung keberadaan kekaisaran Kristen, yang menurutnya, pada masa sebelumnya para  Rasul  tidak  mencari  dukungan  dari  para  Kaisar  karena  kekaisaran  melawan Kekristenan. 25 Berdasarkan hal tersebut sebenarnya kita sudah melihat adanya ideologi yang sangat politis dari pemikiran Agustinus, yang pada satu sisi seolah menolak ideologi politik negara,  namun  di  sisi  lain  juga  ikut  terlibat  mendukung  politisasi  agama. Civitas  Dei Agustinus telah muncul sebagai tulisan teologis-politis yang berkembang dalam gereja Barat dan mempengaruhi perkembangan hubungan gereja dengan negara.
TeSelle  berpendapat  bahwa  pemikiran  Agustinus  dalam  perkembangannya  telah mempengaruhi  negara-negara  Barat  yang  melakukan  pembedaan  antara  gereja  dengan negara yang dibuktikan melalui kemunculan kata ‘negara sekular’. 26 Negara sekular muncul sebagai  penegasan  orientasi  negara  yang  tidak  berlandaskan  aliran  agama tertentu namun tetap menjamin keberadaan agama. Meskipun hal tersebut tidak menjadi jaminan tidak ada kelompok-kelompok  militan  agama  tertentu  yang  berusaha  untuk  mempolitisasi  agama. 27 Agustinus  pun  tidak  menampik  kemunculan  politisasi  agama  yang  dapat  menjadi  awal kemunculan  perang  ideologi  sekaligus  perang  spiritual  antara  yang  baik  dan  jahat.  Hal tersebut  akan  menimbulkan  masalah  karena  kekuatan-kekuatan  tersebut  telah  mencapai perwujudan nyata melalui ekspresi-ekspresi politik.
J. H. Rapar menilai civitas Dei memperlihatkan sebuah filosofi politik bernegara yang idealis,  secara  spesifik  kondisi  ‘negara  ilahi’  Agustinus  merupakan  sebuah  keberadaan negara  ideal  sama  seperti  yang  dicetuskan  oleh  Plato. 28 Penyebutan  negara  sekuler berdasarkan pemikiran Agustinus pun berkonotasi pesimis terhadap perpolitikan praksis di negara. Negara sekuler terbentuk karena penyelewengan dari negara ilahi dan menjadikan cinta-diri  sebagai  landasan  bernegaranya. 29 Hal  tersebut  telah  mendorong  kemunculan konflik-konflik  kepentingan  para  warga  negara  sekuler  tersebut.  Selain  itu,  muncul  juga benturan nilai antara warga ‘pendatang’ yang membawa kepentingan negara ilahi di dalam
24 Eric  Gregory ,  Christianity,  Democracy,  and  The  Shadow  of  Constantine (New  Yorki:  Fordham University Press, 2017), 99.
25 TeSelle, Augustine, 64.
26 Ibid., 65.
27 Ibid., 65.
28 Rapar, Filsafat Politik, 304.
29 Ibid., 307.
negara sekuler dengan nilai-nilai warga negara sekuler. Agustinus pun memberikan ide yang dapat diimplementasikan tentang kehadiran warga pendatang di negara sekuler. Jeffrey S. Metcalfe menemukan bahwa harapan adalah kunci untuk menyongsong masa depan dengan menjadikan  kebaikan  sebagai  objek  usahanya. 30 Harapan  itu  dibutuhkan  oleh  dunia  ini karena menurut Agustinus seluruh manusia adalah rusak dan cenderung kikir. 31 Hal itu akan semakin menyulitkan kehadiran kebaikan.

## Moralitas yang Menyelamatkan
Pemikiran  dan  kritik  Agustinus  mengenai  pentingnya  membangun  kebudayaan manusia (masyarakat) dengan kebajikan/watak baik (Ing. Virtue ) yang muncul dalam civitas Dei memang  terkesan  ekstrem  dan  utopis.  Bonnie  Kent  misalnya,  menyadari  bahwa pendikotomian yang dilakukan Agustinus terkesan terlalu tajam sehingga manusia seolah- olah terbagi dalam dua ras,  yakni mereka  yang membangun earthly city yang akan selalu berusaha  mendapatkan  kekuasaan  dari  manusia  lainnya  dan  mereka  yang  membangun heavenly  city yang  lebih  mencintai  Allah  dan  bersimpuh  pada  kekuasaan-Nya. 32 Nuansa utopis  dalam  dikotomi  tersebut  memang  sangat  kuat  terasa.  Padahal,  berdasarkan kenyataannya,  manusia  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi  dikotomi  tersebut. Penulis  menyadari  bahwa  manusia  dengan  segala  keterbatasan  pemikiran,  kemampuan memahami, dan pengendalian diri selalu berada dalam upaya di antara kedua dikotomi yang dibuat Agustinus tersebut.
Posisi manusia, termasuk dalam hal ini umat Kristen, yang berada dalam ‘letak antara’ tidak menghilangkan peluang dalam pembangunan kehidupan atau kebudayaan atau negara. Justru,  pada  letak  antara  itulah  manusia  memiliki  kesempatan  untuk  terus-menerus memperaharui  diri  maupun  memenuhi  kapasitas  moralnya.  Inilah  yang  mewujud  dalam buku  15  pada civitas  Dei ketika  Agustinus  menggunakan  Mazmur  17:2  untuk mendefinisikan virtue, “A brief and true definition of virtue is rightly ordered love” . 33 Itulah sebabnya, penulis menyadari bahwa pembentukan moralitas  yang tepat akan berpengaruh
30 Jeffrey S. Metcalfe, “Hoping Without a Future: Augustine’s City of God” Journal of Theologiccal Interpretation, no.5 (Februari 2013): 239.
31 Ibid., 239.
32 Bonnie Kent, “Reinventing Augustine’s Ethics: The Afterlife of City of God” dalam Augustine’s City of God: A Critical Guide, peny. James Wetzel (Cambridge: Cambridge University, 2012), 225.
33 Ibid., 225.
besar  dalam  upaya  pembangunan  negara.  Apabila  dikusi  ini  dilekatkan  kepada  koteks Indonesia  sebagai  negara  demokratis  yang  majemuk,  maka  pembangunan  moralitas  perlu memperhatikan kemajemukan sebagai unsur vital dalam masyarakat Indonesia.
Hal  mendasar,  yang  menurut  penulis,  perlu  dibentuk  adalah  kesadaran  terhadap pentingya  moralitas  yang  menyelamatkan.  Keadaran  tersebut  perlu  merasuk  dari  dalam nurani sebagai kendali moral pribadi yang ada dalam setiap individu manusia. 34 Hal tersebut dapat dilakukan dengan pemenuhan upaya mencintai atau yang disebut Agustinus sebagai virtue. Alfensius  Alwino  menjabarkan  empat  kategori  mencintai  dalam  pemikiran Agustinus, yakni: pertama, kepada Tuhan; kedua, kepada diri sendiri; ketiga, kepada yang setara  dengan  diri  sendiri;  dan  keempat,  kepada  yang  berada  di  bawahnya. 35 Melalui pemahaman yang bercorak hierarkis, Agustinus membagi cinta kepada Tuhan sebagai yang paling utama dan cinta kepada diri sendiri, jikalau berlebihan, akan menutup orientasi cinta tersebut dari ketiga subjek yang lain. Itulah sebabnya, seseorang yang mencintai diri sendiri secara berlebihan akan menutup diri dari kepekaan atau solidaritas. 36 Padahal, kepekaan atau solidaritas  merupakan  unsur  vital  dalam  upaya  memenuhi  nurani  dengan  kesadaran  akan pentingnya membentuk moralitas yang menyelamatkan.
Teks Lukas 10:27, “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah  sesamamu  manusia  seperti  dirimu  sendiri.” merupakan  ringkasan  pemikiran Agustinus mengenai bentuk ideal dari arus cinta seorang manusia. Inilah yang juga muncul dalam civitas  Dei ketika  Agustinus  menganggap  kota  Allah  dibangun  di  atas  cinta  (yang ideal  tersebut),  sedangkan  kota  dunia  (Lat. Civitas  terrena )  dibangun  di  atas  cinta  dan berorientasi  pada  pemuliaan  diri  sendiri. 37 Agustinus  pun  membatasi  dialektik  di  antara keduanya,  yaitu  agama  tidak  mencari  kekuasaan  politik  dan  intervensi  politik  tidak mencampuri wilayah keimanan. Meski demikian, penulis menganggap bahwa konsep ideal mengenai  cinta  tersebut  dapat  menjadi  modal  untuk  membentuk  moralitas  yang menyelamatkan,  yang  akan  sangat  berguna  bagi  seorang  manusia  (baca:  seorang  Kristen)
34 Dvid  Little,  “Conscientious  Individualism:  A  Christian  Perspective  on  Ethical  Pluralism”  dalam Christian Political Ethics, peny. John A. Coleman (Princeton: Princeton University Press, 2008): 113.
35 Alfensius Alwino, “Memahami Konsep Kepentingan Diri Menurut Agustinus dan Hobbes” Melintas 34, no. 3 (2018):234.
36 Ibid., 235.
37 Ibid., 237.
dalam menjalani hidup & membentuk kebudayaan/masyarakat/negara yang harmonis dalam keberagaman.

## Ruang Publik dan Politik Sebagai Arena Perwujudan Moralitas
Melacak Konsep Ruang Publik
Ruang publik merupakan konsep Barat yang kemudian mulai ramai diperbincangkan dalam lingkup akademisi di Indonesia, mulai dari lingkup politik hingga teologi. Oleh sebab itu,  sebagai  upaya  memahami  konsep  ruang  publik  diperlukan  penelusuran  terhadap kemuncullan konsep ‘publik’ dan ‘privat’ yang dimulai pada era Yunani kuno hingga abad modern. Pada masa kemunculan polis, yaitu ‘negara kota’ Yunani terciptalah distingsi antara ‘privat’ (Yun. Idios – privat, particular) dan ‘publik’ (Yun. Demosios – milik umum, milik negara). 38 Manusia modern perlu menyadari perbedaan yang muncul dalam era polis Yunani kuno  dengan  era  modern.  Pada  era  kristianisme  misalnya,  secara  khusus  melalui  peran Agustinus,  mulai  terciptalah  konsep  “diri”  yang  personal,  individual,  dan  bertanggung- jawab hanya kepada “penciptanya”. Sedangkan, Setyo Wibowo menegaskan bahwa pada era polis Yunani kuno seorang individu tidak dapat eksis tanpa kolektivitas di mana dia hidup yang menuntutnya untuk berpartisipasi atau menjadi bagian dari keluarganya, polis-nya dan kosmos-nya. 39 Kemudian,  konsep  ruang  publik  pun  berbeda  sejak  Jurgen  Habermas melekatkan konsep tersebut pada masyarakat borjouis pada abad-18. Baginya, ruang publik merupakan ‘ruang tengah’ yang menjembatani antara negara (ruang politik) dengan rakyat /keluarga (ruang privat-domestik) dan menjadi ruang universal bagi setiap kelompok untuk berdiskusi serta menentukan kebijakan/keputusan sebagai partisipasi politik di jalankan. 40
Pada era polis Yunani kuno, agama dianggap sebagai bagian dari polis dan bukanya masuk  ke  dalam  ruang  privat.  Meskipun  sejak  Agustinus  menghasilkan civitas  Dei yang mengisyaratkan perbedaan di antara keimanan dan politik, namun di dalam perkembangan kebudayaan  manusia,  secara  khusus  berdasarkan  pemikiran  Habermas,  agama  justru berpotensi  memengaruhi  kondisi  ruang  publik  di  era  pos-sekular.  Menurutnya,  agama memiliki  potensi  untuk  menjawab  perosalan  kebudayaan  manusia  pos-sekular  yang
38 A. Setyo Wibowo. “Kepublikan dan Keprivatan di Dalam Polis Yunani Kuno” dalam Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010): 24.
39 Ibid., 25.
40 Ibid., 26.
menampilkan  penurunan  solidaritas  dikarenakan  sikap  pementingan  diri  atau  kelompok masing-masing. 41 Agama merupakan pandangan hidup ( Weltanschauungen ), bukan sekadar sistem nilai ( Wertsysteme ) yang berisikan modal kognitif dan kekuatan motivasi yang tidak dimiliki oleh pandangan tentang kehidupan yang profan. 42
Terkait  keberadaan  dan  peran  agama  dalam  ruang  publik,  Habermas  tetap mempertahankan netralitas agama, yang menurut penulis, sangat berguna bagi peningkatan solidaritas  masyarakat  plural.  Menurut  Habermas,  sebagai  kritik  terhadap  Nicholas Wolterstorff  yang  menganggap  agama  dapat  hadir  dalam  politik  dengan  menggunakan bahasa-bahasa religiusnya, agama perlu membuat batasan untuk tidak menggunakan kuasa negara (politik) sebagai alat kelompok agama (-mayoritas) yang akan mewujud dengan sifat koersif. Kondisi ini, tentu saja tidak cocok dan tidak akan relevan dalam sebuah ruang publik yang majemuk, misalnya Indonesia.
Melalui pemikiran Habermas itu pula lah, penulis menyadari bahwa kehadiran agama dalam ruang publik tidak perlu dianggap sinis atau pun tabu sejauh ia berkontribusi dalam pembentukan  moralitas,  sebuah  pandangan  hidup  yang  memengaruhi  tiap  individu  di dalamnya  untuk  berpartisipasi  aktif  demi  kepentingan  bersama  atau  dalam  semangat solidaritas  publik.  Ini  juga  berarti,  politik  praktis  sebagai  salah  satu  bagian  dalam  ruang publik merupakan arena yang dapat digunakan untuk mewujudkan moralitas yang dibangun oleh  Kekristenan.  Partisipasi  moralitas  dari  Kekristenan  semacam  itu  pun  akan  terwujud ketika dijalankan dengan nurani yang dipenuhi kepekaan cinta terhadap sesama.
Agama,  dalam  hal  ini  Kekristenan  melalui  gereja,  perlu  terus-menerus  membentuk dirinya sebagai unsur yang menolong umat untuk menghadirkan dirinya dalam ruang publik dengan tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai Kristiani. Menurut Mervyn  Davies dan  Graham  Dodds  negara  dapat  menampilkan  beragam  masalah  dan  realitas  yang memunculkan  pertanyaan  teologis  untuk  gereja. 43 Pertanyaan  teologis  itu  muncul berdasarkan realitas di dalam negara yang membutuhkan respons dari gereja-gereja. Respons konkret gereja adalah melalui pembentukan sudut pandang umat Kristen dalam memahami
41 A.  Sunarko.  “Ruang  Publik  dan  Agama  Menurut  Habermas”  dalam Ruang  Publik:  Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010): 225.
42 Ibid., 227.
43 Mervyn Davies dan Graham Dodds, Leadership in The Church for The People of God (London: T&T Clark, 2011), 4.
dan  memaknai  gaya  hidup  bermasyarakat  yang  ada  di  negara  tersebut.  Gereja  perlu mempersiapkan umat di dalamnya untuk menghadapi realitas sesuai konteks agar mampu bertanggung-jawab  dalam  pembangunan  bangsa.  Salah  satu  realitas  yang  diangkat  dalam rancangan penelitian ini adalah tentang krisis semangat kemajemukan di Indonesia.
Hal yang menjadi masalah adalah ketika gereja justru gagal membentuk sudut pandang umat Kristen untuk memaknai gaya hidup  bermasyarakat  yang ada di negara tersebut. Di dalam konteks Indonesia, hal ini pun muncul dalam tulisan Ayub Ranoh yang menjelaskan bahwa  setelah  tahun  1950an  muncul  pemikiran-pemikiran  teologis-politis  ekumenis  yang menjadi dasar keterlibatan gereja dan orang Kristen dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik. 44 Artinya,  gereja  di  Indonesia  membutuhkan  teologi  politiknya  untuk mempersiapkan diri dan umatnya menghadapi perkembangan politik dari masa ke masa.

## Tanggung-Jawab Terkait Kemajemukan dalam Politik di Indonesia
Tulisan Eka Darmaputera menunjukkan bahwa teologi politik bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Allah pun, berdasarkan tulisan Juergen Moltmann dalam on Human Dignity, bukanlah  Allah  yang  apolitis,  Dia  selalu  memihak  untuk  melawan  ketidakadilan dan manusia pun diciptakan dengan hakikat politis. 45 Oleh sebab itu, menurut Darmaputera, tidak ada teologi  yang apolitis. Berteologi secara apolitis adalah berteologi dan berpolitik yang  salah  dan  bodoh. 46 Dia  pun  memberikan  kritik  kepada  dua  sikap  ekstrim  mengenai hubungan  antara  agama  dan  politik.  Sikap  pertama  adalah  pemisahan  mutlak  agama  dari politik yang menurutnya hanya menjadikan agama (gereja) justru hanya formalitas dan ritual sehingga tidak fungsional. 47 Kritik ini sebenarnya sudah muncul dalam pertemuan IMC di Tambaran  yang  memberikan  peringatan  terhadap  potensi  sikap  pasif  dari  gereja  dalam hubungannya dengan negara yang dianggap justru semakin melemahkan misi gereja. Sikap kedua  yang  dikritik  oleh  Darmaputera  adalah  hubungan  yang  tidak  sehat  antara  agama dengan negara, entah itu dalam rupa peng’agama’an politik maupun pem’politik’an agama. 48
44 Ayub Ranoh, “Kristen dan Politik di Indonesia:  Refleksi Historis” dalam Teologi Politik: Agama - agama  Kekuasaan, peny.  Einar  M.  Sitompul  (Jakarta:  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2009), 129.
45 Eka Darmaputera, “Teologi Politik” dalam Yesus  & Politik: Sebuah Bunga Rampai, peny. Mianto Nugroho Agung dan Jeffrie A. A. Lempas (Jakarta: Komunitas NISITA, 2004), 3.
46 Ibid., 4.
47 Ibid., 4.
48 Ibid., 5.
Teologi  politik  menurut  Darmaputera  tidak  berarti  mencampuradukkan  agama  dan politik,  justru  teologi  politik  mendorong  gereja  untuk  konsisten  melaksanakan  fungsi kritisnya  dengan  melandaskan  sikapnya  di  bawah  terang  penghakiman  kerajaan  Allah. 49 Albertus  Patty  berpendapat  bahwa  agama  dapat  menjadi  katalisator  dalam  proses demokratisasi di Indonesia yang dapat terwujud apabila relasi di antara agama dengan negara bersifat  kritis,  murni  dan  tidak  menjadi  sarana  politik  kelompok  elit  tertentu. 50 Bahkan menurut  Patty  panggilan  teologis  sekaligus  politis  gereja  dalam  situasi  politik  Indonesia kontemporer  adalah  berpartisipasi  menjadi  aktor  utama  proses  demokratisasi. 51 penulisngnya, fakta yang dia temukan justru keterlibatan gereja, secara khusus umat Kristen dalam  perjuangan,  kegiatan  maupun  kelompok-kelompok  penjunjung  demokrasi kontemporer  di  Indonesia  ini  justru  masih  sangat  minim.  Menurutnya,  umat  Kristen semestinya terlibat aktif di dalam perjuangan-kelompok tersebut. Keterlibatan secara aktif dari umat Kristen dalam perjuangan-kelompok demokrasi sesungguhnya membantu gereja untuk  keluar  dari  mental  korban  yang  hanya  membuat  gereja memfokuskan  perhatiannya kepada penderitaan yang ia alami. 52 Hal ini sangat berpotensi membuat gereja justru menjadi pasif  untuk  melaksanakan  misinya  yang  mengubahkan,  membebaskan  atau  berdasarkan bahasa Eka Darmaputera adalah berteologi yang salah dan bodoh.
Pendapat  Patty  dan  kritik  Darmaputera  tersebut  dapat  kita  jadikan  bahan  refleksi terhadap kondisi politik Indonesia masa sekarang, khususnya pasca Pilkada DKI yang sudah dipenuhi oleh politik identitas dan berpotensi mengganggu keamanan kemajemukan bangsa. Politik  identitas  yang  semakin  marak  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  politik sekalangan  elit  politik  di  negeri  ini  sudah  tidak  dapat  dibiarkan  begitu  saja  oleh  gereja. Melainkan, gereja perlu memberikan perhatian lebih kepada kondisi tersebut. Gereja pasti akan menemukan beragam masalah dan tantangan. Masalahnya adalah politik identitas yang muncul  sekarang  telah  menyudutkan  identitas-identitas  tertentu  bahkan  menimbulkan gangguan  keamanan  serta  kenyamanan  hidup  berkomunitas  secara  khusus  beragama  di beberapa daerah. Tantangannya adalah gereja perlu membebaskan dirinya untuk keluar dari
49 Ibid., 5.
50 Patty, Kristen dan Situasi Politik, 115.
51 Ibid., 119.
52 Ibid., 121.
mental korban agar mampu memberikan perhatian kepada kondisi di sekitar gereja, dalam hal ini kemajemukan bangsa Indonesia.
Neil J. Ormerod dan Shane Clifton juga menegaskan bahwa kemajemukan merupakan salah  satu  realitas  utama  yang  menuntut  gereja  untuk  memberikan  respons  yang  tepat terhadap  setiap  konflik  yang  muncul  dan  mampu  mewujudkan  keharmonisan  di  dalam kemajemukan tersebut. 53 Gereja, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, telah hidup dan menjadi  bagian  dari  kemajemukan.  Hal  ini  tentunya  akan  berdampak  pada  pembentukan identitas misional yang akan ditampilkan oleh gereja termasuk yang ada di Indonesia, secara khusus untuk menghadapi kemajemukan beragama. Pembentukan identitas misional gereja di  Indonesia  ditujukan  untuk  merespons  secara  teologis-politis  terhadap  perpolitikan identitas di Indonesia yang telah menjadi ancaman bagi keamanan kemajemukan bangsa.
Itulah  sebabnya,  cara  gereja  merefleksikan  relasinya  dengan  negara  perlu memperhatikan  identitas-identitas  tersebut  demi  terciptanya  sebuah  karya  teologis,  dalam hal ini misi  gereja  yang  koheren  dengan perkembangan termasuk  politik  bangsa. Apalagi identitas yang cukup melekat pada gereja di Indonesia adalah agama yang berada di bawah bayang-bayang  kolonial.  Oleh  sebab  itu,  gereja  perlu  terus  menunjukkan  keberadaannya sebagai  unsur  negara  yang  juga  memperdulikan  serta  memberikan  kontribusi  aktif  bagi negara, salah satunya dengan cara merawat dan merayakan kemajemukan bangsa.

## Merayakan Kemajemukan Sebagai Peran Nyata Gereja Yang Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Indonesia
Kritik  yang  diberikan  oleh  Agustinus  mengenai  politik  yang  dianggap  sebagai kendaraan kejahatan dan semakin menjauhkan manusia dari city of God dapat kita gunakan sebagai  bahan  refleksti  teologis-politis,  secara  khusus  terhadap  konteks  Indonesia  masa sekarang.  Tulisan  Agustinus  dalam city  of  God juga  dapat  gereja  maknai  sebagai  pilihan semangat dan karakter spiritual yang ingin ditampilkan dalam dunia ini. Dia sendiri di dalam karyanya menegaskan bahwa kejatuhan Roma adalah akibat buruknya moralitas para kaum negara duniawi yang menjalankan negaranya dengan nilai-nilai yang menjauh dari kebaikan. Oleh  sebab  itu,  kehadiran  agama  di  dalam  sebuah  negara  dapat  terlibat  secara  langsung
53 Neil J. Ormerod dan Shane Clifton, Globalization and The Mission of The Church (New York: T&T Clark, 2009), 7.
dengan  memberikan  peningkatan  moralitas  para  umatnya  yang  juga  adalah  warga  negara tertentu.  Hal  ini  berarti  agama-agama  yang  ada  di  Indonesia  dapat  menunjukkan keberadaannya  melalui  pengaruh  peningkatan  moralitas  bernegara  dan  berbangsa  para umatnya yang juga adalah warga negara Indonesia.
Hal  tersebut  juga  berlaku  bagi  Kekristenan  di  Indonesia.  Bagi  penulis  keberadaan gereja  hanya  dapat  dibuktikan  apabila  dirinya  mampu  menunjukkan  pengaruh  positifnya terhadap  keutuhan  negara,  bukannya  justru  semakin  menarik  diri  dari  beragam  kegiatan kebangsaan.  penulis  juga  mengkritik  sikap  banyak  gereja  yang  cenderung  enggan  untuk terlibat dalam beragam isu-isu sosial dan kebangsaan, seolah-olah gereja ini bukanlah bagian dari negara Indonesia. Pemikiran Agustinus tidak dapat diimplementasikan sepihak, seolah- olah gereja dan seluruh umat di dalamnya adalah ‘warga pendatang’ yang asalnya adalah dari city of God . Gereja sudah tidak dapat lagi mempertahankan keterpisahan dirinya yang semakin  melemahkan  tingkat  tanggung-jawabnya  terhadap  negara.  Apabila  jarak  antara gereja dengan negara semakin luas, artinya gereja semakin tidak bisa memberikan dampak nyata terhadap negara tersebut. Padahal, salah satu implementasi dari pemikiran Agustinus adalah mengenai nilai-nilai city of God itu menjadi harapan di tengah dunia yang semakin terpuruk. Apalagi umat Kristen bagi Agustinus adalah kaum yang disokong oleh cinta dan pengharapan yang. 54
Indonesia  pun  membutuhkan  harapan  pada  saat  ini,  secara  khusus  terkait  kondisi ancaman  terhadap  kemajemukan  yang  semakin  nyata  akibat  kemunculan  pihak-pihak tertentu  yang  ingin  menggunakan  identitas  agamanya  sebagai  ‘payung  identitas’  bangsa yang  justru  menghancurkan  partikularitas  dari  setiap identitas  yang  ada  di  Indonesia.  Hal tersebut  tentu  tidak  bisa  dibiarkan  oleh  seluruh  unsur  negara,  dalam  hal  ini  oleh  gereja- gereja,  karena  isu  ini  merupakan  tanggung-jawab  historis-moral  terkait  kemerdekaan bangsa.  Negara  ini  dibentuk  di  atas  kemajemukan  dan  berjuang  untuk  mempertahankan kemajemukan tersebut. Oleh sebab itu, sudah sepatutnyalah seluruh unsur yang ada di dalam negara  ini  berjuang  untuk  mempertahankan  kemajemukan.  Kebisuan  hanya  menjadi pendukung  pasif  terhadap  pihak-pihak  yang  ingin  menghancurkan  kemajemukan  bangsa.
54 Matthew Levering, “Linear and Participatory History: Augustine’s City of God.” Dalam Journal of Theological Interpretation no.5 (Februari 2011): 179.
Artinya, gereja perlu memberikan sikap nyata,  secara khusus melalui sikap yang teologis- politis.
Perhatian yang diberikan oleh gereja terhadap kondisi perpolitikan di negara ini juga dapat sangat berdampak pada kesiapan para umat Kristen yang akan terlibat dalam kegiatan politik  praktis  atau  aktif  dalam  partai  politik.  Maksudnya,  gereja  melalui  pembangunan moralitas  umatnya  dapat  mempersiapkan  para  kader-kader  politik  Indonesia  yang  siap melakukan pembangunan dan menjaga keutuhan bangsa. Togardo Siburian pun memberikan pendapat  bahwa  seorang  politisi  yang  telah  berhasil  mendapatkan  jabatan  politik  setelah bertarung  dalam  pesata  demokrasi  selayaknya  menyadari  bahwa  dirinya  adalah  seorang negarawan  yang  bertugas  untuk  mengayomi  semua  golongan. 55 Bagi  Siburian  sikap negarawan  itulah  yang  telah  hilang  dari  banyak  aktor  politik  di  Indonesia  sehingga menimbulkan  perpecahan  pascca  pesta  demokrasi.  Siburian  menyadari  bahwa  politik membutuhkan  pembangunan  moralitas  demi  kepentingan  bersama  bukan  kepentingan pribadi  sang  penguasa  atau  aktor  politik.  Inilah  peran  yang  paling  nyata  yang  menurut penulis dapat gereja lakukan bagi negara Indonesia.
Negara  tidak  dapat  dianggap  sebagai  sebuah  bentuk  kendaran  kekuatan  kejahatan sehingga menjauhkkan gereja darinya. Siburian meyakini bahwa negara pun mendapatkan kuasanya dari Allah sehingga membuat gereja juga memiliki tanggung-jawab moral untuk menghormati  institusi  tersebut. 56 Pemenuhan  tanggung-jawab  moral  tersebut  sangat berdampak untuk meminimalisir para umat Kristen terhasut dan termanipulasi oleh gerakan- gerakan  politik-radikal  dan  anarkis  yang  dapat  membahayakan  keutuhan  negara. 57 T.  A. Deshi  Ramadhani  menuliskan  bahwa  pergulatan  politik  di  Indonesia  khususnya  pada  era awal memasuki masa demokrasi telah menemui dilematikan kekuasaan dan keadilan seperti yang ia temukan dalam Mazmur 72. 58 Maksudnya, pesta demkokrasi dapat menjadi sarana pengumpulan  suara  yang  dapat  memperjuangkan  keadilan  atau  justru  malah  menjadi kendaraan mencapai kekuasaan politik saja. W. B. Selbie juga menegaskan bahwa hubungan antara  agama  dengan  negara  juga  perlu  ditingkatkan  sebagai  pengimplementasian
55 Togardo Siburian, “Melampaui Politisi, Menuju Negarawan: Relfeksi Etis Kristiani” Societas Dei: Journal Agama dan Masyarakat, no. 1 (April 2017): 65.
56 Ibid., 66.
57 Ibid., 67.
58 T. A. Deshi  Ramadhani  “Kekuasaan atau Keadilan” Forum Biblika: Jurnal  Ilmiah Populer, no.21 (2017): 19.
perkembangannya. 59 Hal  tersebut  berdasarkan  kesadaran  bahwa  esensi  utama  dari  agama bukanlah pada dogma, pengakuan iman atau bentuk ibadahnya melainkan pada bagaimana agama itu menjadi hidup di dalam ruangan yang berkembang. 60
Membentuk  kehadiran  Kristiani  dalam  politik  praktis  dengan  cara  merawat  dan merayakan kemajemukan juga telah menuntut gereja memiliki landasan teologi misi yang tidak  eksklusif.  Samuel  Benyamin  Hakh  berpendapat  bahwa  gereja  perlu  mengakui  dan menyadari bahwa dirinya tidak dapat membelenggu serta membatasi kehadiran Allah hanya secara  eksklusif  di  dalam  Kekristenan 61 .  Allah  yang omnipresence berarti  kuasa  dan kehadiran-Nya dapat mewujud dalam berbagai unsur, termasuk di tengah keberagaman itu sendiri.  Di  dalam  kerangka  kehadiran  Kristiani,  Miroslav  Volf  pun  berpandangan  bahwa Kekristenan,  dalam  hal  ini  gereja,  perlu  menyadari  kehadirannya  di  tengah  keberagaman bukan  berfokus  pada  usaha  untuk  mempersaingkan  keselamatan,  melainkan  pada  usaha untuk memahami identitas dirinya dalam relasi dengan identitas-identitas yang lain. 62 Itulah mengapa,  Hakh  memahami  pelayanan  misi  Yesus  pada  dasarnya  bersifat  komprehensif sehingga penyampaian injil perlu dilakukan secara utuh dan menyeluruh untuk menyentuh setiap kebutuhan manusia di berbagai aspek kehidupan yakni sosial, hukum, politik, budaya, pendidikan,  kesehatan,  kesejahteraan,  dsb. 63 Bahkan,  gereja-gereja  di  Indonesia  perlu menyadari bahwa pengalaman dan realitas kemajemukan yang ada di negara ini merupakan faktor yang berharga untuk membentuk pandangan teologi dan pelayanan misi yang relevan serta komprehensif, misalnya sebuah misiologi majemuk yang berfokus dalam usaha-usaha memperjuangkan  dan  menjaga  kemajemukan  sebagai  karya  penyelamatan  Allah  bagi Indonesia. 64
Gereja butuh mengaktualisasikan dirinya dalam pelayanan-pelayanan sosial yang ada di  dalam  negara.  Salah  satu  bentuk  pelayanan  sosial  tersebut  dapat  diwujudkan  dalam
59 W. B. Selbie, “Church Efficiency” The Biblical World no.5 (November 1917): 312.
60 Ibid., 312.
61 Samuel  Benyamin  Hakh, Merangkai  Kehidupan  Bersama  yang  Pluralis  dan  Rukun:  Suatu Pendekatan Biblis Kontekstual (Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan BPK Gunung Mulia, 2017), 19.
62 Miroslav Volf,  “Johannine Dualism and  Contemporary Pluralism” dalam The Gospel  of John and Christian Theology, Richard Bauckham & Carl Mosser, peny. (Grand Rapids: William B. Eerdmans, 2008), 36.
63 Hakh, Merangkai Kehidupan Bersama, 25.
64 Grets Janialdi Apner, “Kehadiran Gereja dalam Kemajemukan Indonesia dalam Terang Yesaya 49:6 dan Matius 28:19” Jurnal Teologi 7 no. 2 (November 2018), 195.
keterlibatan  politis  yang  menghadirkan  kesejahteran  bagi  orang  banyak,  bukan  bagi kepentingan  partai  atau  elit  politik  tertentu.  Gereja  dituntut  untuk  memiliki  kepekaan terhadap  realitas,  secara  khusus  dalam  negara,  untuk  mempersiapkan  respons  yang  dapat mempersingkapkan  karya  kasih  Allah. 65 Gereja-gereja  di  Indonesia  pun  mendapatkan kesempatannya  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  melalui  keterlibatannya  yang  bersifat teologis-politis dalam menjaga kemajemukan bangsa Indonesia. Salah satu upaya konkret yang dapat gereja lakukan adalah pembentukan kesiapan para umat yang akan terlibat aktif dalam ruang politik praktis di Indonesia. Para individu tersebut perlu diperlengkapi dengan kesadaran  misional,  pemahaman  teologis  dan  kepekaan  politis  yang  bertanggung-jawab secara moral di hadapan Allah. Hal ini menjadi langkah yang sangat relevan untuk dilakukan di tengah konteks Indonesia  yang majemuk karena moralitas merupakan bahasa universal yang  dapat  diterima  oleh  siapa  pun.  Artinya,  apabila  para  individu  Kristiani  yang  terlibat aktif  dalam  politik  praktis  mampu  memberikan  kehadiran  yang  membangun  moralitas bangsa melalui berbagai kebijakan publik yang dibuat, maka pada saat saat itulah nilai-nilai iman Kristen dapat mewujud di dalam ruang publik di Indonesia. Pada akhirnya, merekalah yang akan memberikan keterlibatan nilai-nilai Kristiani di dalam politik praktis di Indonesia, secara khusus untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara yang majemuk ini.

## KESIMPULAN
Hubungan  agama-negara  merupakan  sesuatu  yang  idealnya  dibangun  diatas  sikap kritis dan konsep berpikir yang relevan. Agustinus melalui civtas Dei pun telah memberikan bahan dasar bagi gereja untuk membentuk teologi-politik yang praktis untuk dikembangkan dalam relasi & kontribusinya terhadap negara. Melalui artikel ini, penulis sudah berusaha untuk menunjukkan bahwa agama, dalam hal ini Kekristenan, dapat memberikan kontribusi yang  signifikan  terhadap  perpolitikan  di  Indonesia  yang  majemuk.  Kontribusi  yang dimaksud  adalah  melalui  pembangunan  moralitas  berbangsa  yang  menghargai kemajemukan  di  dalam  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  mewujud  melalui  kehadiran  umat Kristen sebagai subjek konkret dari Kekristenan yang juga merupakan salah satu agama yang ada di negara Indonesia. Artinya, gereja sebagai lembaga agama Kristen memiliki tugas dan
65 Katherine Chambers, “Slavery and Domination as Political Ideas  in Augustine’s City of God” The Heytrop Journal (2013): 19.
tanggungjawabnya  sebagai  agen  teologis  sekaligus  politis  terhadap  negara  ini.  Berikut adalah beberapa saran yang penulis berikan untuk dapat dipertimbangkan sebagai langkah konkret  mewujudkan  Kekristenan  yang  membangun  moralitas  bangsa  yang  menjaga kemajemukan Indonesia: Pertama, gereja sebagai lembaga agama Kristen perlu menyadari bahwa  ia  adalah  agen  teologis  sekaligus  politis  sebagai  pewujudan  karakter  profetisnya; Kedua,  gereja  perlu  membuka  dirinya  terhadap  persoalan-persoalan  politik  di  negara  ini; Ketiga,  gereja  perlu  mempersiapkan  umat  Kristen  dengan  memberikan  landasan  berpikir secara teologis yang memampukan mereka untuk peka dan merespons persoalan-persoalan politis yang menyerang kemajemukan masyarakat Indonesia; Keempat, umat Kristen perlu menyadari  bahwa  menjaga  stabilitas  politik,  secara  khusus  kemajemukan  masyarakat Indonesia merupakan bagian dari pewujudan keimanannya kepada Kristus, Sang Penyelamat dunia.

## KEPUSTAKAAN
Alwino, Alfensius. “Memahami Konsep Kepentingan Diri Menurut Agustinus dan Hobbes” Melintas 6, no. 3 (Agustus 2018):233-247.
Apner, Grets Janialdi. “Kehadiran Gereja dalam Kemajemukan Indonesia” Jurnal Teologi 7, no. 2 (November 2018): 185-196.
Chambers,  Katherine.  “Slavery  and  Domination  as  Political  Ideas  in  Augustine’s  City  of God” The Heythrop Jourrnal, no. 54 (2013): 13-28.
Darmaputera, Eka. “Teologi politik ” Dalam Yesus & politik: Sebuah bunga rampai, peny. Mianto Nugroho Agung dan Jeffrie A. A. Lempas. Jakarta: Komunitas NISITA, 2004.
Davies,  Mervyn  dan  Graham  Dodds. Leadership  in  the  church  for  the  people  of  hope. London: T&T Clark, 2011.
Dods, Marcus. “The City of God by Augustine” Dalam Great Books of The Western World: Saint  Augustine:  The  Conffessions,  The  City  of  God,  on  Christian  Doctrine, peny. Mortimer J. Adler. London: encyclopedia Britanica, 2003.
Gregory,  Eric. Christianity,  Democracy,  and  The  Shadow  of  Constantine. New  York: Fordham University Press, 2017.
Hakh, Samuel Benyamin. Merangkai Kehidupan Bersama Yang Pluralis dan Rukun: Suatu Pendekatan Biblis Kontekstual. Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi Sekolah Tinggi Teologi Jakarta & BPK Gunung Mulia, 2017.
Lestari,  Sri.  2017.  “Isu  SARA  Meningkat  di  Pilkada  DKI  Jakarta,  Salah  Siapa?”  BBC Indnonesia, 24 Maret 2017. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39372353
Levering, Matthew. “Linear and Participatory History: Augustine’s City of God” Journal of Theological Interpretation, no. 5 (Februari 2011): 175-196.
McPherson,  C.  W.  “Augustine  Our  Contemporary”  Dalam Cross  Currents, no.  4 (Spring/Summer 2000): 170-173.
Mediaindonesia, 2022. “Politisasi Agama Bisa Memicu Radikalisme dan Terorisme” Media Indonesia, 4 Juni 2022. https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/497004/politisasi-agama-bisa-picu-radikalisme-dan-terorisme
Metcalfe, Jeffrey S. “Hoping  Without a Future:  Augustine’s Theological Virtues Beyond Melancholia” The anglican theological review, no. 1 (Juli 2013): 235-250.
Patty, Albertus. “Kristen dan situasi politik: Indonesia kontemporer” Dalam Teologi politik: Agama-agama  kekuasaan, peny.  Einar  M.  Sitompul.  Jakarta:  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2004.
Ramadhani, T. A. Deshi. “Kekuasaan atau keadilan” Dalam Forum Biblika: Jurnal Ilmiah Populer, no. 21 (2007): 11-22.
Ranoh, Ayub. “Kristen dan Politik di Indonesia: Refleksi Historis” Dalam Teologi Politik: Agama-agama  Kekuasaan, peny.  Einar  M.  Sitompul.  Jakarta:  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2009.
Rapar,  J.  H. Filsafat  Politik:  Plato,  Aristoteles,  Augustinus,  Machiavelli. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
Schmandt,  Henry  J. Filsafat  Politik:  Kajian  Historis  dari  Zaman  Yunani  Kuno  sampai Zaman Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Selbie, W. B. “Church Efficiency” The Biblical World, no. 5 (November 1917): 312-314.
Siburian,  Togardo.  “Melampaui  Politisi,  Menuju  Negarawan:  Refleksi  Etis  Kristiani”
Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, no. 1 (April 2017): 64-93.
_____.  “Menilik  Praktik  Perpolitikan  Kristen  Kekinian:  Refleksi  PascaPilpres  2019” Societas Dei 6, no. 2 (Oktober 2019): 152-167.
Sihombing,  Edy  Syahputra.  “Pertumbuhan  Kesadaran  dalam  Agama:  Sebuah  Tawaran,” Societas Dei 6, no. 2 (2019): 192-208.
Sunarko, A. “Ruang Publik dan Agama Menurut Habermas” dalam Ruang Publik: Melacak “Partisipasi  Demokratis”  dari  Polis  sampai  Cyberspace (Yogyakarta:  Penerbit Kanisius, 2010): 219-240.
Susanta, Yohanes Krismantyo. “Orang Kristen dan Politik: Belajar dari Kasus Salomo dan Adonia dalam Persaingan Menuju Takhta” Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 4, no. 1(Oktober 2019): 22-36.
TeSelle, Eugene. Augustine. Nashville: Abingdon Press, 2006.
Volf,  Miroslav.  “Johannine  Dualism  and  Contemporary  Pluralism”  dalam The  Gospel  of John and Christian Theology, peny. Richard Bauckham & Carl Mosser. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 2008.
Wibowo,  AA.  Setyo.  “Kepublikan  da  Keprivaatan  di  Dalam  Polis  Yunani  Kuno”  dalam Ruang  Publik:  Melacak  “Partisipasi  Demokratis”  dari  Polis  sampai  Cyberspace (Yogyakarta: Penerbit Kanisus, 2010): 23-61.
Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.