## Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Naskur ( naskuranti@yahoo.co.id ) Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

## ABSTRACT
The inheritance process between heirs and inheritor is in the event of death to the inheritors, either  in  essence,  rule  or  decision  of  Islam.  Death  to  the  inheritor  is  the  principal requirement  and  distinguishing  of  process  of  transfer  of  wealth  in  form  of  inheritance  with the  transfer  of  wealth  in  form  of  inheritance.  However,  the  provision,  the  complication  of Islamic law provides another alternative in the distribution of a person’s wealth that deviates from provision of Islamic inheritance law. Moreover, the objective and benefit of examining this alternative is to know the justified boundaries in the deviation of the process of dividing person’s wealth in the form of inheritance and to detect the Islamic law toward this deviation. The  deviation  of  the  main  provision  of  the  distribution  of  a  person’s  is  expressed  to  be inheritance is limited to the distribution of the wealth which if it has been done at the time of the death of the heir, will occur bickering and disagreement between family which will cause harm.  The  divergence  limit  can  be  justified  by  Islamic  law  provision  not  harm  the  right  of ownership of the inheritor’s legacy.
Keywords: inheritance of alive heir, the limit of deviation, Islamic law

## ABSTRAK
Terjadinya proses waris mewarisi antara pewaris dengan ahli waris adalah apabila terjadi kematian pada diri pewaris, baik secara hakiki, hukmy maupun taqdiri. Kematian pada diri pewaris  tersebut  merupakan  pensyaratan  utama  dan  merupakan  pembeda  proses perpindahan  harta  dalam  bentuk  kewarisan  dengan  perpindahan  harta  dalam  bentuk kewarisan.  Namun  demikian  ketentuan  tersebut,  Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan alternatif  lain  dalam  pembagian  harta  seseorang  yang  menyimpang  dari  ketentuan  hukum
kewarisan  Islam.  Adapun  tujuan  dan  manfaat  menelaah  alternatif  tersebut  adalah  untuk mengetahui  batas-batas  yang  dibenarkan  dalam  peyimpangan  ketentuan  proses  pembagian harta  seseorang  dalam  bentuk  kewarisan  serta  untuk  mengetahui  pandangan  hukum  Islam terhadap  penyimpangan  ketentuan  tersebut.  Penyimpangan  ketentuan  atau  syarat  utama pembagian  harta  seseorang  dikatakan  sebagai  kewarisan  adalah  terbatas  pada  pembagian harta  yang  apabila  dilakukan  pada  waktu  meninggalnya  pewaris  akan  terjadi  cekcok  dan perselisihan  antara  anggota  keluarga  yang  akan  menimbulkan  kemudaratan.  Batas peyimpangan  tersebut,  dapat  dibenarkan  oleh  hukum  Islam  dengan  ketentuan  tidak merugikan hak-hak dari pemilikan harta warisan pewaris.
Kata kunci: warisan disaat pewaris masih hidup, batas penyimpangannya, pandangan hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Proses  waris  mewarisi  antara  pewaris  dengan  ahli  ahli  waris  terhadap  harta  warisan yang ditinggal oleh pewaris, telah dijelaskan secara rinci dan sangat jelas di dalam al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw.
Proses  waris  mewarisi  antara  pewaris  dan  ahli  waris  terhadap  harta  warisan  yang ditinggalkan  oleh  pewaris,  ada  tiga  hal  pokok  yang  harus  terpenuhi  yang  disebut  sebagai rukun-rukun  atau  unsur-unsur  terjadinya  proses  waris  mewarisi  atau  proses  terjadinya perpindahan harta warisan pewaris kepada para ahli warisnya. Ketiga hal pokok inilah yang membedakan  proses  perpindahan  harta  seseorang  kepada  orang  lain  dalam  bentuk perpindahan selain  perpindahan dalam bentuk  kewarisan,  yaitu perpindahan harta seseorang kepada  orang  lain  dalam  bentuk  hibah,  wasiat,  wakaf,  infaq  dan  shadaqah,  zakat,  mahar, pembayaran utang dan jual beli dan sebagainya.
Perpindahan  harta  seseorang  kepada  orang  lain  dalam  bentuk  kewarisan,  harus terpenuhi  tiga  hal  pokok,  yaitu  adanya  pewaris,  ahli  waris  dan  harta  warisan. Pertama , pewaris  adalah  pemilik  harta  warisan  yang  telah  meninggal  dunia,  baik  meninggal  secara hakiki,  hukmy  maupun  taqdiri. Kedua ,  ahli  waris  adalah  orang-orang  yang  akan  menerima perpindahan harta warisan  orang  yang telah meninggal  dunia secara hakiki, hukmy maupun taqdiri  karena  adanya  hubungan  sebab-sebab  dan  terpenuhinya  syarat-syarat  yang  ada  pada dirinya  dengan  si  pemilik  harta  warisan  yang  telah  meninggal  dunia. Ketiga ,  harta  warisan adalah  hak  dan  harta  milik  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  karena  telah  meninggal  dunia secara hakiki (H.  Fathurrahman,  2004), hukmy (Komite  Fakultas  Syari’ah  Universitas  Al- Azhar,  2004)  maupun taqdiri (H.  Fathurrahman,  2004),  dan  harta  peninggalan  tersebut bersumber  dari  perolehan  sebelum  terjadinya  perkawinan  dengan  seseorang  yang  disebut sebagai  harta  bawaan  dan  bersumber  dari  perolehan  sesudah  terjadinya  perkawinan  dengan seseorang  yang disebut  sebagan harta bersama dengan ketentuan dibahagi  dua apabila tidak ada  perjanjian  sebelum  terjadinya  perkawinan  dan  harta  bawaan  tersebut  ditambah  dengan bagian  harta  bersama  setelah  dikelurkan  hak-hak  yang  dengan  kebutuhan  orang  yang  telah
meninggal dunia (pewaris), di antaranya adalah biaya tajhiz, membayar utang, mengeluarkan wasiat kalau ada dan lain sebagainya yang terkait dengan hak-hak orang lain.
Apabila ketiga hal pokok tersebut telah terpenuhi, maka secara otomatis perpindahan harta warisan orang yang telah meninggal dunia (pewaris) akan berpindah kepada para orang- orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan sebab-sebab dan syarat-syarat kewarisan dengan  bagian-bagian  yang  telah  ditentukan  atau  ditetapkan  dalam  al-Qur’an  surah  an- Nisa’/4  :  ayat  11,  12  dan  176  dan  diperkuat  oleh  beberapa  hadis  Rasulullah  saw.  terkait dengan  bagian-bagian  yang  dimaksud  pada  ayat  tersebut  yang  disebut al-furud  al- muqaddarah dan  orang-orang  yang  menerima  bagian  yang  telah  ditentukan  atau  ditetapkan tersebut disebut dengan ahli waris ashhab al-furud .
Apa  yang  menjadi  ketentuan  terhadap  perpindahan  harta  warisan  seorang  pewaris kepada ahli warisnya disebut sebagai perpindahan harta dalam bentuk kewarisan, Kompilasi Hukum Islam mengatur ketiga hal pokok tersebut sebagai mana dirumuskan  pada pasal 171 huruf b KHI.
Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  penjelasan  atau  rumusan  tentang  kriteria pewaris  sebagai  berikut  “pewaris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  atau  yang dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan  Pengadilan  beragama  Islam,  meninggalkan  ahli waris  dan  harta  peninggalan  (H.  Zainal  Abidin  Abubakar,  1993).  Berdasarkan  pasal  171 huruf  b  KHI,  bahwa  yang  dimkasud  pewaris  adalah  harus  memiliki  4  (empat)  kriteria. Pertama , telah meninggal dunia, kedua , beragama Islam, ketiga , meninggalkan ahli waris dan keempat , meninggalkan harta peninggalan.
Ke 4 (empat) kriteria tersebut, Kompilasi Hukum Islam tetap memberikan penegasan, bahwa  keadaan  meninggal  dunia  pada  diri  pewaris  tetap  menjadi  syarat  pada  perpindahan harta  warisannya  dikatakan  sebagai  perpindahan  harta  dalam  bentuk  kewarisan.  Namun demikian,  Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  alternatif  lain  bahwa  pembagian  harta warisan  dapat  dilaksanakan  sebelum  terjadinya  kematian  pada  diri  pewaris  sebagaimana diatur pada pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  187  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  menjadi pertanyaan dari ketentuan pasal tersebut, adalah:
a. Bagaimana  meninggalnya  pewaris  sebagai  syarat  mutlak  pelaksanaan  pembagian  yang dikatakan pembagian harta warisan?
b. Bagaimana memahami pembagian harta warisan dapat  dilaksanakan sebelum  terjadinya kematian  pada  diri  pewaris  sebagaimana  diatur  pada  pasal  187  ayat  (1)  Kompilasi Hukum Islam?
c. Bagaimana  pandangan  hukum  Islam  terhadap  pembagian  harta  warisan  sebelum terjadinya  kematian  pada  diri  pewaris  sebagaimana  diatur  pada  pasal  187  ayat  (1) Kompilasi Hukum Islam?

## MENINGGALNYA  PEWARIS  SEBAGAI  SYARAT  MUTLAK  PELAKSANAAN PEMBAGIAN YANG DIKATAKAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
Meninggalnya  pewaris  sebagai  syarat  mutlak  berpindahnya  hak  dan  harta  yang menjadi miliknya dalam bentuk kewarisan, adalah didasarkan pada QS al-Nisa>’/4: 7 sebagai berikut:
                                                                                                                                                              
Terjemahnya:  Bagi  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  kedua  orang  tua  dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut  bagian  yang  telah  ditetapkan (Kementerian Agama R.I., 2012).
Ayat QS  al-Nisa>’/4:  7  yang  menjadi  dasar  hukum  kematian  seseorang  dalam  arti sesungguhnya  (hakiki)  dikatakan  sebagai  pewaris,  adalah termasuk  ayat  yang qat}’i>  s\ubut dan qat}’i> dilalah. Qat}’i> s\ubut adalah sebuah ayat yang mempunyai sumber yang jelas yaitu bersumber  dari  al-Qur’an  dan  hadis  mutawatir. Sedangkan qat}’i>  dilalah adalah  ayat  yang secara  jelas  menunjukkan  makna  tertentu  tidak  membutuhkan  penafisran  lain  dalam memahaminya.
Kalimat  “ mimma>  taraka  al-wa>lida>ni  wal  aqrabu>na”/  ”dari  harta  peninggalan  kedua orang  tua  dan  kerabatnya”  pada  QS  al-Nisa>’/4:  7  adalah  termasuk lafazh  dilihat  dari  segi makna  yang  diciptakan  untuknya,  termasuk lafazh  ‘amm, yaitu lafazh  yang  menunjukkan satu  ma’na  yang  dapat  mencakup  seluruh  satuan-satuan  yang  tidak  terbatas  dalam  jumlah tertentu.  Makna  yang  segera  dapat  dipahami  dari  kalimat  “ mimma>  taraka  al-wa>lida>ni  wal aqrabu>na”/ ”dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya” pada QS al-Nisa>’/4: 7 adalah kematian dalam bentuk hakikatnya.
Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, bahwa yang dimaksud kalimat “ mimma> taraka al-wa>lida>ni wal aqrabu>na” / “dari harta peninggalan kedua orang  tua  dan  kerabatnya pada  QS  al-Nisa>’/4:  7  adalah  “dari  harta  peninggalan  ibu  bapak dan  karib  kerabat  yang  meninggal  dunia.”(Imam  Jalaluddin  Al-Mahalliy  dan  Imam Jalaluddin As-Suyuthi, 1990). Penafsiran Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi  terhadap  kalimat  “ mimma>  taraka  al-wa>lida>ni  wal  aqrabu>na”  /”dari  harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya” pada QS al-Nisa>’/4: 7 sama dengan Wahbah Zuhaili  dan  Wahbi  Sulaiman,  dkk.  yang  menafsirkan  kalimat  “ mimma>  taraka  al-wa>lida>ni wal aqrabu>na”/”dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya” pada QS al-Nisa>’/4: 7 dengan “bagian harta peninggalan kerabatnya yang meninggal dunia (Wahbah Zuhaili dan Wahbi Sulaiman, 2009).
Berdasarkan  penafsiran  kalimat  “ mimma>  taraka  al-wa>lida>ni  wal  aqrabu>na”/  ”dari harta  peninggalan  kedua  orang  tua  dan  kerabatnya” pada  QS  al-Nisa>’/4:  7  tersebut,  maka kalimat  “bagi  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  kedua  orang  tua  dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya,”  adalah  dimaksudkan  sesudah  kematiannya.  Selain  QS  al-Nisa>’/4:  7  sebagai dasar  hukum  kematian  seseorang  dalam  arti  sesungguhnya  ( h}akiki)  dikatakan  sebagai pewaris, Al-Qur’an surah  an-Nisa>’/4: 176 juga dapat dijadikan dasar hukum sebagai berikut:
. . .                                                                           . . . 
Terjemahnya:  .  .  .  ,  jika  seseorang  mati  dan  dia  tidak  mempunyai  anak  tetapi  mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, . . . (Kementerian Agama R.I., 2012).
Kalimat  “mereka  meminta  fatwa  kepadamu”  pada  QS  al-Nisa>’/4:  176  adalah mengenai kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak (Katakanlah,  "Allah  memberi  fatwa  kepadamu  tentang  kalalah;  jika  seseorang) umru’un menjadi marfu'  dengan  fi'il  yang  menafsirkannya  (celaka)  maksudnya  meninggal  dunia.
Demikian pula Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, memahami kata  “ halaka”  adalah  “celaka  dengan  maksud  meninggal  dunia  (Imam  Jalaluddin  Al- Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, 1990).
Dengan demikian, berdasarkan pemahaman QS al-Nisa>’/4: 7 dan QS al-Nisa>’/4: 176 di atas, maka  kematian  seseorang  dalam  arti  sesungguhnya  ( hakiki)  adalah  menjadi  pensyaratan mutlak berpindahnya atau diwarisinya hak dan harta yang menjadi miliknya .

## MEMAHAMI  PEMBAGIAN  HARTA  WARISAN  DAPAT  DILAKSANAKAN SEBELUM TERJADINYA KEMATIAN PADA DIRI PEWARIS
Walaupun  syarat  kematian  atau  meninggalnya  pewaris  dipersyaratkan  secara  mutlak pembagian  harta  warisan  dikatakan  sebagai  pembagian  harta  dalam  bentuk  kewarisan sebagaimana dijelaskan pada QS al-Nisa>’/4: 7, QS al-Nisa>’/4: 176 dan sebagaimana diatur pada pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan  membolehkan  pembagian  harta  warisan  sebelum  terjadinya  kematian  pada  diri pewaris. Hal ini diatur pada pasal 187 ayat (1) sebagai berikut:
a. Bilamana  pewaris  meninggalkan warisan harta  peninggalan,  maka oleh pewaris semasa hidupnya  atau  oleh    para  ahli    waris  dapat  ditunjuk  beberapa  orang  sebagai  pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
1) Mencatat dalam  suatu daftar harta peninggalan, baik berupa  benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan  oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
2) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
b. Sisa  dari  pengeluaran  dimaksud  di  atas  adalah  merupakan  harta  warisan    yang  harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak (H. Zainal Abidin Abubakar, 1993).
Pasal  187  ayat  (1)  tersebut  memperkenalkan  cara  lain  proses  waris-mewarisi  yang tidak pernah ditemukan dalam fikih kewarisan. Kebolehan pelaksanaan waris-mewarisi tanpa didasari  oleh  adanya  suatu  kematian  tidak  mutlak  atau  masih  bersifat  tentatif  (belum  pasti) pelaksanaannya.  Hal  ini  dapat  dipahami  pada  kata  “dapat”  yang  mengangdung  dua  makna. Pertama ,  mengandung  makna  boleh  melaksanakan  waris-mewarisi  tanpa  didasari  oleh adanya  suatu  kematian  terhadap  diri  pewaris. Kedua ,  mengangdung  makna  tidak  boleh melaksanakan  waris-mewarisi  tanpa  didasari  oleh  adanya  suatu  kematian  terhadap  diri pewaris.
Kebolehan pelaksanaan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya kematian terhadap diri  pewaris,  terkandung  maksud  untuk  menghindari  terjadinya  perselisihan  yang  akhirnya terjadi  kemudaratan  di  antara  para  ahli  waris  dalam  pelaksanaan  waris-mewarisi.  Dengan masih  hidupnya  pewaris,  maka  perselisihan  harta  warisan  kemungkinan  besar  dapat  diatasi oleh  pemilik  harta  yang  akan  meninggal  dunia.  Oleh  karena  itu,  maka  jalan  satu-satunya adalah pelaksanaan waris-mewarisi harus dilaksanakan semasih pewaris masih hidup. Tetapi apabila tidak ada kemungkinan untuk  berselisih  terhadap harta  yang  akan ditinggalkan oleh pewaris,  maka  pelaksanaan  waris-mewarisi  harus  dilaksanakan  sesudah  meninggalnya pewaris.
Seperti  telah  diuraikan  pada  penjelasan  pasal  187  ayat  (1)  di  atas,  bahwa  kebolehan pelaksanaan  waris  mewarisi  tanpa  didasari  oleh  adanya  suatu  kematian  adalah  tidak  mutlak atau masih bersifat tentatif (belum pasti) pelaksanaannya, maka sebelum pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
a. Menyisihkan  sebagian  harta  pewaris  untuk  keperluan  hidup,  keperluan  sakit  dan  biaya tajhiz, kecuali para ahli waris sepakat untuk menanggung itu semua.
b. Tidak ada lagi ahli waris baru yang muncul atau dilahirkan oleh pewaris.
c. Tidak ada di antara para ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris.
d. Tidak ada kekhawatiran di antara para ahli waris ada yang murtad.
e. Apabila tidak dilakukan pembagian harta warisan semasa hidupnya pewaris, akan terjadi perselisihan dan menimbulkan kemudaratan di antara para ahli waris.
Dari 5 (lima) hal tersebut perlu diperjanjikan, pertama , apabila para ahli waris sepakat untuk menanggung semua biaya keperluan hidup, biaya sakit dan biaya tajhiz pewaris, maka harta  warisan  sipewaris  dapat  dibagi  semasa  masih  hidupnya, kedua ,  apabila  ada  lagi  ahli waris baru muncul atau dilahirkan oleh sipewaris, maka para ahli waris yang sudah membagi harta  warisan  bersedia  mengembalikan  bagian  ahli  waris  yang  baru  muncul  atau  dilahirkan oleh sipewaris, ketiga , apabila ada di antara para ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada  sipewaris,  maka  para  ahli  waris  bersedia  membagi  kembali  bagian  ahli  waris  yang meninggal  lebih  dahulu  dari  pada  sipewaris  sesuai  perbandingan  bagian  masing-masing (bagian  laki-laki  dua  kali  bagian  permpuan)  jika  tidak  dapat  digantikan  kedudukannya  oleh anaknya.  Tetapi  apabila  kedudukannya  dapat  digantikan  oleh  anaknya,  maka  bagian  ahli waris  yang  meninggal  lebih  dahlu  dari  pada  sipewaris  diserahkan  kepada  anaknya  dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, keempat , apabila terjadi ada di antara para ahli waris yang murtad, maka bagian ahli waris yang murtad harus berubah menjadi wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 dari harta warisan pewaris, kelima , apabila hal yang kelima  akan terjadi perselisihan  yang  akhirnya terjadi kemudaratan  di  antara para  ahli waris  kalau  tidak  dilakukan  pembagian  harta  warisan  semasa  pewaris  masih  hidup,  maka dapat  dilakukan  pembagian  harta  warisan  semasa  hidupnya  pewaris,  walaupun  pada  pasal 171 huruf b mensyaratkan harus adanya kematian pada diri sipewaris.
Apabila  5  (lima)  hal  tersebut  tidak  dapat  dipenuhi,  maka  solusi  yang  paling  tepat untuk  dilakukan  untuk  mengatasi  hal-hal  yang  dikhawatirkan  akan  terjadi,  jika  tidak melakukan  pembagian  harta  warisan  disaat  pewaris  masih  hidup  adalah  harta  warisan  tetap dibagi  disaat  pewaris  masih  hidup,  tetapi  dengan  cara  hak  kepemilikan  harta  warisan  yang telah  dibagi  tetap  ditahan  oleh  pewaris  sampai  terjadi  kematian  pada  dirinya.  Jika  terjadi perubahan ahli waris karena adanya kematian salah seorang atau beberapa orang, atau ada di
antara  ahli  waris  yang  terhalang  karena  hukum  untuk  mewarisi,  maka  pewaris  dapat melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  pembagian  harta  warisan  yang  telah  dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada.

## PANDANGAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  PEMBAGIAN  HARTA  WARISAN SEBELUM TERJADINYA KEMATIAN PADA DIRI PEWARIS
Pembagian  harta  warisan  semasa  hidupnya  pewaris  sebagaimana  diatur  pada  pasal 187  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  karena  alasan  menghindari  terjadinya perselisihan  yang  akhirnya  terjadi  kemudaratan  di  antara  para  ahli  waris  adalah  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Hal  ini  didasarkan  pada  QS  al-Qas}as}/28:  77  sebagai berikut:
. . .                                                               
Terjemahnya:  .  .  .  ,  dan  janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  di  bumi.  Sungguh,  Allah  tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Kementerian Agama R.I., 2012).
Al-Qur’an surah al-Qas}as}/28: 77, termasuk lafaz} ditinjau dari makna yang diciptakan untuknya  adalah  termasuk  bentuk lafaz}  nahi  (larangan)  yang  digunakan  untuk  menuntut agar  meninggalkan  suatu  perbuatan.  Larangan  yang  digunakan  QS  al-Qas}as}/28:  77  untuk menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan pada lafaz} “wala> tabgi al-fasa>da fi>l ard}i (dan janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  di  bumi)”  adalah  menggunakan  gaya  bahasa  ( uslub) dalam bentuk fi’il mud}ari’ yang dimasuki la-nahiyah (yang artinya janganlah).
Demikian  pula  QS  al-Baqarah/2:  11  yang  melarang  untuk  tidak  merusak  di  muka  bumi, sebagai berikut:
                                                                         
Terjemahnya:  Dan  apabila  dikatakan  kepada  mereka,  “Janganlah  berbuat  kerusakan  di bumi!  Mereka  menjawab,  “Sesungguhnya  kami  justru  orang-orang  yang  melakukan perbaikan (Kementerian Agama R.I., 2012).
Lafaz}  yang  digunakan  QS  al-Baqarah/2:  11  untuk  menuntut  agar  meninggal-kan suatu perbuatan “ la tufsidu” (janganlah kamu merusak) adalah fi’il mud}ari’ yang dimasuki la-nahiyah. Petunjuk dari lafaz} nahi menurut Jumhur ulama adalah:

## . ِمْي ِرْحَّتِلل ِىْهَّنلا ىِف ُلْصَلأَا
Menurut  aslinya  larangan  itu  berarti  mengharamkan  (Mukhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman, 1993).
Oleh  karena  itu,  maka  QS  al-Qas}as}/28:  77  dan  QS  al-Baqarah/2:  11  mengandung larangan  untuk  berbuat  kerusakan  di  atas  bumi.  Bentuk  perbuatan  yang  menimbulkan kerusakan di atas bumi yang dimaksud QS al-Qas}as}/28: 77 dan QS al-Baqarah/2: 11 adalah semua perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Hal ini dipahami dari keumuman kata “ al- fasa>da  (kerusakan)”  pada  QS  al-Qas}as}/28:  77  dan  kata  “tufsidu  (merusak)”  pada  QS  al- Baqarah/2:  11.  Kedua  kata  tersebut  termasuk lafaz}  amm  yang  mengangdung  atau menunjukkan  satu  ma’na  yang  dapat  mencakup  seluruh  bentuk  perbuatan  yang menyebabkan kerusakan atau perbuatan yang merusak.
Berdasarkan dua bentuk lafaz} (nahi dan ‘amm) pada QS al-Qas}as}/28: 77 dan QS al- Baqarah/2:  11,  maka  membiarkan  para  ahli  waris  berkelahi  untuk  merebut  harta  warisan setelah pewarisnya meninggal dunia, maka sama halnya dengan membiarkan para ahli waris berbuat  kerusakan  atau  merusak  di  muka  bumi  utamanya  hubungan  kekerabatan  di  antara para  ahli  waris  tersebut.  Hal  ini  dilarang  oleh  Rasulullah  saw.  sebagaimana  pada  sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas, sebagai beriku t:
ِنْبا ِنَع,َةَم ِرْكِع  ْنَع,ِ ىِفْعَجلُا ٍرِباَج  ْنَع ٌرَمْعَم اَنَأَبْنَأ ,ِقا َّز َّرلاُدْبَع ,َيْحَي ُنْبُدَّمَحُماَنَثَّدَح ُس َر َلاَق :َلاَق : ٍساَّبَع ." َرا َر ِضَلا َو َرَضَلا" َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله َّلَص ِالله ُل ْو
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya dari Abdurrazaq, dari Jabir Al Ja’fi, dari Ikrima, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Tidak ada bahaya dan tidak pula membahayakan” (Ima>m Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, t.th.).
Berdasarkan  QS  al-Qas}as}/28:  77  dan  sabda  Rasulullah  saw.  tersebut  di  atas,  maka dibuatlah qaidah  fiqhiyah  berkaitan  dengan  kemudaratan  sebagai  qaidah  induk  sebagai berikut:

## . ُلا َزُي  ُر َرَّضلَا
Kemudaratan itu harus dilenyapkan (H. A. Djazuli, 2010).
Karena  kemudaratan  itu  harus  dilenyapkan,  maka  apabila  kemudaratan  itu  bertemu dengan  larangan-larangan,  misalnya  larangan  membagi  harta  warisan  sebelum  terjadinya kematian  pada  diri  pewaris,  maka  larangan  itu  menjadi  tidak  berlaku  apabila  akan menimbulkan  kemudharatan.  Hal  ini  diperkuat  dengan qaidah cabang  yang  ditarik  dari qaidah induk tersebut di atas.
.ِتا َر ْوُظْحَملْا ُحْيِبُت  ُتا َر ْو ُرَّضلَا

## Kemudaratan itu menghalalkan larangan-larangan (H. A. Djazuli, 2010).
Oleh karena itu apabila pembagian harta warisan haram dilakukan sebelum terjadinya kematian,  maka  kemudaratan  yang  terjadi  di  antara  para  ahli  waris  karena  pembagian  harta warisan dilakukan sesudah terjadinya kematian, menghilangkan keharaman pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada qaidah fiqhiyah di bawah ini.

## . ِةَجاَحلْا َعَم َةَها َرَكَلا َو ِة َر ْو ُرَّضلا َعَم َما َرَح َلا
Tidak  ada  keharaman  beserta  darurat  dan  tidak  kemakruhan  bersama  kebutuhan  (Mukhtar

## Yahya dan Fatchurrahman).
Pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  seperti  ketentuan  pasal  187  ayat  (1)  yang menyimpang  dari  ketentuan  pasal  171  huruf  b  serta  menyimpang  dari  ketentuan  kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan, dengan alasan untuk menghindari terjadi kemudaratan dapat dibenarkan. Demikian pula untuk mendatangkan kemaslahatan di antara para ahli waris. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih sebagai berikut:
.ِحِل اَصَملا ِبْلَج ىَلَع ُم َّدَقُم ِدِس اَفَملا ُء ْر َد
“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat (H. A. Djazuli, 2010).
Kemudaratan dalam pembagian harta warisan sering terjadi karena bagi manusia harta atau kekayaan menduduki posisi yang amat penting dalam kehidupanya dan bahkan sebagian orang menjadikan harta segala-galanya karena dengan memiliki harta, maka berbagai macam kebutuhan hidup bisa dipenuhi, semua keinginan-keinginan yang ada bisa diwujudkan. Hidup dengan harta yang berlebih dari apa yang diharapkan, terasa sangat menyenangkan. Memiliki rumah  yang  banyak  ditambah  dengan  desain,  isi  dan  perlengkapan  yang  mewah.  Sungguh terasa  nikmat  dan  berbahagia  jika  kebutuhan  hidup  terpenuhi.  Sudah  menjadi  tabiat  dan kodrat manusia  bahwa  semua  manusia  ingin  mendapatkan  harta  yang  banyak  (seperti digambarkan dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 14.
                                                                                                                       
                                                                                                         
Terjemahnya:  Dijadikan  terasa  indah  dalam  pandangan  manusia  cinta  terhadap  apa  yang diinginkan,  berupa  perempuan-perempuan,  anak-anak,  harta  benda  yang  bertumpuk  dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak (Hewan-hewan yang termasuk jenis unta, sapi, kambing, dan biri-biri) dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (Kementerian Agama R.I., 2012).
Perlu diketahui, apa yang dijelaskan dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 14 bahwa harta menjadi salah  satu  ujian  bagi  ummat  manusia.  Harta  dapat  menjadi  bermakna,  tetapi  seringkali menjadi  hampa  bahkan  siksa  bagi  pemiliknya.  Tidak  ada  manusia  yang  tidak  butuh  harta dalam hidupnya, bahkan beberapa ibadah penting dalam Islam sangat berkaitan erat dengan harta. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan manusia untuk mencari harta dengan cara halal dan  digunakan  di  jalan  yang  halal  pula.  Walaupun  Islam  memerintahkan  manusia  untuk mencari harta dengan cara halal, namun harta sering menimbulkan cekcok dan perselisihan antara anggota keluarga. Banyak yang berakhir di Pengadilan, putus hubungan atau bahkan menelan  nyawa  karenanya.  Ada  istri  yang  berlaku  dzalim  pada  anak  tirinya,  suami  yang berlaku  dzalim  pada  mertuanya,  keponakan  suami  yang  dzalim  pada  keluarga  istri,  anak angkat  yang  ingin  menguasai  harta  orang  tuanya  serta  berbagai  perbuatan  buruk  lainnya.
Sebagian  orang  (ahli  waris)  ada  yang  merasa  lebih  berhak  dari  pada  yang  lain  seperti digambarkan dalam QS al-Anfa>l/8: 75.
                                                                                                                                                                          
Terjemahnya: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu  maka  mereka  termasuk  golongamu.  Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan kerabat  itu  sebagiannya  lebih  berhak  terhadap  sesamanya  (dari  pada  yang  bukan  kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Kementerian Agama R.I., 2012).
Apa yang digambarkan pada uraian di atas berkaitan dengan harta dan fenomena yang ditimbulkan  terhadap  seseorang,  semua  itu  tidak  lepas  dari  tabiat  manusia  semua  ingin mendapatkan  harta  yang  banyak  seperti  digambarkan dalam  QS  A<li  ‘Imra>n/3:  14  di  atas , karena  pengetahun  tentang  hukum  kewarisan  tidak  ada  serta  semakin  dilupakannya pengetahuan  tentang  hukum  kewarisan.  Kekhawatiran  akan  dilupakannya  ilmu  pengetahun tentang hukum kewarisan telah diperingatkan oleh Rasulullah saw. Sebagaimana hadis  yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:
وُبَأ اَنَثَّدَح   ِفاَطِعْلا يِبَأ ِنْب  َرَمُع ُنْب  ُصْفَح اَنَثَّدَح  ُّيِما َز ِحْلا  ِرِذْنُمْلا ُنْب ُميِها َرْبِإ اَنَثَّدَح ِبَأ  ْنَع ِج َرْعَ ْلأا  ْنَع ِداَن ِ زلا ُه ي :َلاَق َة َرْي َر
ُهَّنِإَف اَهوُمِ لَع َو  َضِئا َرَفْلا اوُمَّلَعَت  َة َرْي َرُه اَبَأ اَي َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُس َر َلاَق َوُه َو ىََْنُي  َوُه َو   ِمْلِعْلا  ُُْصِن ٍءْيََ ُل َّوَأ
.يِتَّمُأ  ْنِم ُع َزْنُي
Telah  menceritakan  kepada  kami  Ibrahim  bin  Mundzir  Al  Hizami;  telah  menceritakan kepada  kami  Hafsh  bin  'Umar  bin  Abu  Al  'Ithaf:  telah  menceritakan  kepada  kami  Abu  Az Zinad  dari Al  A'raj  dari Abu Hurairah,  ia  berkata: Rasulullah  shallallahu 'alaihi  wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraidl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah  setengah  dari  ilmu,  dan  ilmu  itu  akan  dilupakan  dan  ia  adalah  yang  pertama  kali dicabut dari umatku ( Ima>m Al-Ha>fiz} Abi> ‘Abdillah Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazwi>ni>, t.th.).
Ahmad  Rofiq  mengatakan  bahwa  pembagian  warisan  sering  menimbulkan  akibat- akibat  yang  tidak  jarang  menimbulkan  perselisihan  di  antara  anggota  keluarga  yang berkepanjangan,  karena  secara  naluria  manusia  sangat  mencintai  harta  benda  yang  tidak
jarang  memotivasi  seseorang  untuk  menghalalkan  segala  cara  untuk  mendapatkan  harta benda termasuk harta pewarisnya sendiri (Ahmad Rofiq, 2000).
Oleh  karena  itu  solusi  yang  ditawarkan  oleh  Islam  terhadap  harta  kepemilikan seseorang  berpindah  kepada  orang  lain  ketika  meninggal  dunia  adalah  melalui  proses peralihan kepemilikan dalam bentuk warisan, sehingga harta yang ia tinggalkan menjadi harta warisan.  Namun  untuk  menghindari  terjadinya  cekcok  dan  perselisihan  antara  anggota keluarga  yang  diakibatkan  oleh  tabiat  manusia  ingin  mendapatkan  harta  yang  banyak  dan ketidak  tahuan  serta  makin  tenggelamnya  pengetahuan  tentang  hukum  kewarisan,  maka dapatlah  dilakukan  pembagian  harta  warisan  semasa  pewaris  masih  hidup  dan  tentu memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi seperti diuraikan pada uraian di atas.
Apabila  kekhawatiran  akan  terjadinya  cekcok  dan  perselisihan  antara  anggota keluarga yang diakibatkan oleh pembagian harta warisan setelah meninggalnya pewaris tidak akan  terjadi,  atau  tidak  terjadi  kemudaratan,  maka  pembagian  harta  warisan  setelah meninggalnya pewaris tetap harus dilaksanakan.  Hal  ini didasarkan pada qaidah  fiqhiyah di bawah ini.

## . اَه ِرْدَقِب ُرَّدَقُي ِة َر ْو ُرَّضلِل ُحْيِبُااَم َو
Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan hanya sekedar kedaruratannya (H. A. Djazuli, 2010).
Berdasarkan qaidah fiqhiyah tersebut, maka pembagian harta warisan yang dilakukan setelah  meninggalnya  pewaris  dan  tidak  ada  kekhawatiran  akan  terjadinya  cekcok  dan perselisihan antara anggota keluarga yang akan menimbulkan kemudaratan, maka tetap harus dilaksnakan  karena  untuk  menghindari  kelima  hal  yang  perlu  diperhatikan  seperti  telah dijelaskan di atas.

## KESIMPULAN
Meninggalnya  pewaris  adalah  merupakan  syarat  mutlak  berpindahnya  harta  warisan seseorang  kepada  ahli  warisnya  dapat  dikatakan  sebagai  perpindahan  harta  dalam  bentuk kewarisan.
Pembagian  harta  warisan  dapat  dilaksanakan  sebelum  terjadinya  kematian  pada  diri pewaris, apabila ada kekhawatiran akan terjadi cekcok dan perselisihan antara para ahli waris yang akan menimbulkan kemudaratan.
Pandangan  hukum  Islam  terhadap  pembagian  harta  warisan  sebelum  terjadinya kematian pada diri pewaris, dapat diterima apabila ada kekhawatiran akan terjadi cekcok dan perselisihan antara para ahli waris yang akan menimbulkan kemudaratan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  H.  Zainal  Abidin,  (1993). Kumpulan  Peraturan  Perundang-undangan  Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
Al-Mahalliy,  Imam  Jalaluddin  dan  Imam  Jalaluddin  As-Suyuthi,  (1990). Terjemah  Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul, Jilid 1, Cet. I; Bandung: Sinar Baru.
H.  A.  Djazuli,  (2010). Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan  Masalah-Masalah  yang  Praktis,  Cet.  III;  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Ima>m Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, (t.th). Sunan Ibnu Majah Juz II, Indonesia: Maktabah Dahlan.
Kementerian Agama R.I., (2012). Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat  Urusan  Agama  Islam  dan  Pembinaan Syariah.
Mukhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman,  (1993). Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh  Islami, Cet. X; Bandung: PT. Al-Ma’arif.
Rahman, Fatchur, (1994). Ilmu Waris, Cet. III; Bandung: Al-Ma’arif. Zuhaili, Wahbah dan Wahbi Sulaiman, (2009). Al-Mausu>’ah al-Qur’a>niyyah al-Muyassarah, terj. Imam Ghazali Masykur dan Ahmad Syaikhu, Al-Qur’an Seven in One, Cet. II; Jakarta Timur: Almahira.