Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 572-577| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5583.572-577

## BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
Jyoti KaniaCri, I Nyoman Gede Sugiartha, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia jyotikania2@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, gitadinar@gmail.com

## Abstrak
Pemberian  bantuan  hukum  merupakan  jaminan  atas  hak-hak  masyarakat  untuk  memperoleh  pelayanan yang setara di muka hukum, termasuk di dalamnya hak-hak seseorang yang telah melakukan pembunuhan berencana yang didakwa dengan hukuman pidana berat seperti sudah diatur dalam peraturan perundang- undangan. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan bantuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (2) Bagaimanakah akibat hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang tidak mendapatkan bantuan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan meneliti tentang pengaturan  dan  akibat  apabila  bantuan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  tidak mendapatkan bantuan hukum  dan Dapat  disimpulkan bahwa Legal  Aid terfokus kepada bantuan hukum kepada warga masyarakat golongan tidak mampu atau miskin, Legal Assistance terfokus kepada bantuan hukum  kepada  semua  kalangan  warga  masyarakat  baik  yang  mampu  dalam  hal  memberikan  prestasi maupun  kalangan  masyarakat  tidak  mampu  atau  miskin  dan  Legal  Service  memiliki  konsep  yang  lebih besar lagi yaitu sebuah pelayanan kepada masyarakat Metode yang dipergunakan untuk menyusun skripsi ini  ialah  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  analisis  ahli hukum.  Dalam  hasil  penelitian  ini  pemberian  bantuan  hukum  diberikan  bukan  hanya  untuk  membela kepentingan  pelaku  tindak  pidana  untuk  bebas  dari  segala  tuntutan  tetapi  untuk  memenuhi  hak  pelaku tindak  pidana  dan  juga  untuk  menjalankan  fungsi  UU  dan  apabila  dalam  tindak  pidana  pembunuhan berencana tidak mendapatkan bantuan hukum maka dapat dinyatakan batal demi hukum (null and void). Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu perlu adanya kesadaran para penegak hukum untuk lebih transparan sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam pemberian bantuan hukum.
Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pembunuhan, Pidana.

## Abstract
The provision of legal aid is a guarantee of the rights to get equal treatment before the law, including the rights of someone who has committed a crime of premeditated murder that prosecuted with severe criminal penalties. The formulation are (1) How is the regulation of legal aid for the crime of premeditated murder (2) What are the legal consequences for the crime of premeditated murder without legal assistance? The purpose of this study is to find out the arrangements and consequences if legal assistance for the crime of premeditated murder does not get legal assistance. This thesis used normative legal research method using statutory approach and legal expert analysis. It can be concluded that Legal Aid focuses on legal assistance to  the  poor  or  underprivileged,  Legal  Assistance  focuses  on  legal  assistance  to  all  members  of  the community, both capable in terms of providing achievements and the poor or poor and Legal Service has a  more  comprehensive  concept.  even  bigger  is  a  service  to  the  communityThe  results  of  this  study  the provision of legal assistance not only to defend of the perpetrators to be free from all charges but to fulfill the  rights  of  the  perpetrators  and  to  carry  out  the  function  of  the  law  and  if  the  crime  of  premeditated murder  have  no  legal  assistance,  it  can  be  stated  (null  and  void).  The  advice  that  given  is  need  for awareness of law enforcers to be more transparent so there is no discrimination in the provision of legal aid.
Keywords: Legal Aid, Murder, Criminal.

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” (YLBHI, 2013)  konsep  atau  pemikiran  bahwa  Indonesia  dapat  menjadi  negara  hukum  didorong  melalui Revisi Ketiga pada tahun 2001, beberapa waktu belakangan ini terjadi perubahan, konsep negara hukum seperti yang dikatakan dalam Penjelasan. Bagaimanapun juga, setelah Perubahan Ketiga.
Ciri  dari  Negara  hukum  yaitu  mengakui  dan  menghormati  hak  asasi  manusia  (HAM). Salah satu hak yang termasuk di dalamnya ialah mendapatkan pembelaan dari penasihat hukum atau pelindung terbuka merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu komponen untuk mendapatkan pemerataan keadilan untuk semua orang (Sofyan, 2014) Masih ada kelompok warga masyarakat yang haknya untuk mendapatkan bantuan dalam ranah hukum  belum  terpenuhi  atau  terlaksana,  padahal  sesuai  yang  kita  tahu  tidak  ada  seseorangpun dalam Negara kita yakni Negara hukum yang dalam haknya untuk mendapatkan sebuah bantuan dalam hukum yang boleh diabaikan dan juga penasihat hukum dalam hal memberikan bantuan dalam hukum tidak boleh mendiskriminasikan calon penerima sebuah bantuan hukum dari latar belakang agama yang dianutnya, keyakinan politiknya, warna kulitnya, gendernya, keturunannya, ras serta etnisnya, dan juga dari segi strata socioekonominya. Semua manusia warga masyarakat memiliki derajat yang sama didepan hukum.
Sistem peradilan di Indonesia masih dalam kategori mahal dan rumit sebagian kalangan masyarakat,  tidak  semua  warga  maysarakat  mampu  dan  mendapat  perlakuan  setara  yang sama dihadapan hukum, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan kaum minoritas yang merujuk ke kaum bawahan dalam status sosial, pendidikan, dan pekerjaan.
Keadilan  bagi  semua  warga  masyarakat  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  ini  tidak terkecuali  untuk  orang  yang  sudah  melakukan  sebuah  atau  suatu  tindak  pidana  atau  seorang terdakwa,  meskipun  orang  tersebut  telah  melakukan  suatu  perbuatan  yang  sudah  merugikan masyarakat  atau  orang  lainnya  karena  sesuai  dengan  UU  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  dalam  pasal  18  ayat  (1)  menegaskan  bahwa:  “Setiap  orang  yang  ditahan, ditangkap, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan  hukum  yang  diperlukan  untuk  pembelaannya,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”.
Bantuan  hukum  yang  sah  yang  diperuntukan  pada  tersangka  adalah  untuk  melindungi kontrol yang sah serta jaminan yang diberikan oleh UU sehingga tersangka atau penggugat atas haknya terjamin, bantuan yang sah yang diberikan kepada tersangka bukan seperti untuk menjaga membebaskan dari semua tuduhan namun alasan pembelaan dalam hukum pidana kasus untuk melakukan kontrol yang sah yang ada sehingga terpenuhi hak yang seharusnya didapatkan oleh terdakwa khususnya tindak pidana dalam kategori tindak pidana berat.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah  dijabarkan  diatas,  maka  penulis  akan  mengkaji  dalam karya ilmiah atau skripsi dengan judul “Bantuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”.
2. Rumusan Masalah
Berlandaskan dasar yang dikemukakan diatas, penulisan dapat menarik beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pengaturan  bantuan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pembunuhan berencana?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang tidak mendapatkan bantuan hukum?
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ialah  ntuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaturan  bantuan hukum  terhadap  tindak  pidana  dalam  pembunuhan  berencana  serta  untuk  mengetahui  akibat hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang tidak mendapatkan bantuan hukum.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  hukum  normatif  atau  perpustakaan  adalah  penyelidikan  yang  melihat pertimbangan arsip seperti menggunakan informasi tambahan yang berbeda seperti UU, pilihan pengadilan, hipotesis yang sah, dan bahkan dapat berupa kesimpulan peneliti. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang, pendekatan  undang-undang  ini  dilakukan  dengan  melihat  semua  UU  dan  juga  petunjuk  yang berkaitan  dengan  masalah  dalam  hal  hukum  yang  sedang  ditangani  dalam  perluasan  undang- undang,  juga  dilakukan  pendekatan  doktrin  atau  atau  konsep.  Konsep  tersebut  merupakan pendekatan  dengan  mengkaji  dan  memahami  kesimpulan  para  ahli  dalam  karya-karya  logis seperti buku, jurnal hukum, makalah hukum.
Sumber bahan data hukum yang dipergunakan ialah sumber data bahan hukum primer seperti UU, sumber data hukum sekunder seperti buku/literatur yang memiliki keterkaitan dengan masalah  yang  sedang  diteliti,  karya  ilmiah,  makalah  serta  pendapat  dari  para  ahli  hukum,  dan sumber hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan  penelitian  yang  diteliti  ini.  Penulisan  memakai  teknik  analisis  secara  kualitatif yakni  metode  analisis  yang  menggunakan  cara  menyeleksi  data-data  yang  ditemukan  dari literatur.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Bantuan Hukum Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Kata bantuan hukum sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu bantuan khusus seperti kerangka modal atau tenaga ahli, sedangkan hukum dapat berupa kendali atau kebiasaan yang dianggap resmi secara otoritatif, ditegaskan oleh Aparat Penguasa atau Pemerintah, Hukum ,  Peraturan  Pemerintah  dan  sebagainya  untuk  mengontrol  masyarakat  dalam  kehidupan bersosialnya. Di negara barat pada umumnya, pengertian, bantuan hukum mempunyai ciri dalam sebutan dan makna yang berlainan, seperti:
a. Legal Aid;
b. Legal Assistance;
c. Legal Service.
Legal  Aid,  dipergunakan  untuk  mendefinisikan  bantuan  hukum  yang  memiliki  artian  secara sempit  yakni  berupa  pemberian  suatu  pelayanan  di  bidang  hukum  kepada  orang-orang  yang tersangkut suatu perkara hukum dengan cara cuma-cuma, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu  memberikan  suatu  prestasi  (miskin).  Dengan  ini,  motif  terpenting  dalam  suatu  konsep legal aid yaitu untuk menegakkan suatu hukum yang ada dengan melindungi kepentingan dan hak asasi  manusia  yang  berpenghasilan  rendah  dan  juga  buta  akan  hukum.  Sementara  itu  Legal Assistance digunakan untuk memperjelas definisi dari suatu bantuan hukum dalam artian yang seluas-luasnya, karena selain memberikan bantuan hukum kepada mereka yang disini yaitu warga masyarakat yang tidak mampu, bantuan hukum yang diberikan oleh advokat juga menggunakan biaya atau menerima pembayaran sejumlah uang dari klien. Sementara itu, Legal Service, atau lebih  tepat  diartikan  sebagai  “pelayanan  hukum”,  yang  diperkenalkan  oleh  Clerence  J.  Dias, adalah jalan yang diambil demi memastikan bahwa berjalannya suatu sistem pada hukum yang dalam  kenyataannya  tidak  didiskriminasi  karena  perbedaan  sistem  yang  legal  seperti  tingkat pendapatan, kekayaan, dan juga sumber daya lainnya yang dikendalikan oleh individu yang ada di dalam suatu masyarakat..
Dapat  disimpulkan  bahwa  Legal  Aid  terfokus  kepada  bantuan  hukum  kepada  warga masyarakat golongan tidak mampu atau miskin, Legal Assistance terfokus kepada bantuan hukum kepada  semua  kalangan  warga  masyarakat  baik  yang  mampu  dalam  hal  memberikan  prestasi maupun kalangan masyarakat tidak mampu atau miskin dan Legal Service memiliki konsep yang lebih besar lagi yaitu sebuah pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan menjamin hak seluruh orang dengan tujuan meniadakan kenyataan-kenyataan tentang diskriminasi yang ada dalam hal penegakkan dan dalam hal pemberian jasa dibidang hukum.
Sehingga  disimpulkan  bahwa  bantuan  hukum  adalah  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemberi bantuan hukum  dalam  hal  ini  yaitu  penasiahat  hukum  atau  advokat,  dalam  persyaratan  hukum
bersiap-siap  untuk  mengendalikan  kehidupan  masyarakat  dan  membuat  kedamaian  untuk memastikan kepentingan masyarakat.
Pemberian  bantuan  hukum  dilakukan  untuk  menjalankan  fungsi  UU  dan  juga  demi melindungi hak-hak warga masyarakat yang berhadapan dengan hukum baik bagi korban maupun bagi pelaku sekalipun pelaku sudah melakukan suatu tindak pidana, pemberian bantuan hukum pada  tindak  pidana  di  Indonesia  salah  satunya  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  berencana (Heidy, 2013)
Semua orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sekalipun orang tersebut sudah terbukti melaksanakan suatu tindak pidana, khususnya pada tindak pidana dalam golongan berat yang dikenakan dengan jeratan hukuman pidana mati atau jeratan hukuman pidana seumur hidup atau  paling  lama  dua  puluh  tahun  dimana  dalam  hal  ini  wajib  mendapatkan  bantuan  hukum. Termasuk di dalamnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP diatur dalam bab kejahatan terhadap nyawa manusia yang terdiri atas tiga belas Pasal, yakni mulai dari Pasal 338 s/d 350 KUHP (Ida Ayu Made Wahyuni Dewi, I Nyoman Gede Sugiartha, 2022)
Pembunuhan yakni salah suatu kejahatan atau pun suatu tindak pidana yang dapat terjadi karena  dibuat  secara  sengaja  ataupun  karena  kelalaian/kecerobohan  seseorang  sehingga menimbulkan  korban  atau  hilangnya  nyawa  seseorang.  Salah  satunya  adalah  pembunuhan berencana.
Pembunuhan  berencana  ini  mencangkup  pada  pembunuhan  biasa  atau  yang  sesuai dengan  yang  ada  pada  pasal  338  Kitab  UU  Hukum  Pidana  ditambah  dengan  adanya  unsur perencanaan  terlebih  dahulu  (Mentari,  2020)  Pembunuhan  dengan  direncanakan  sebelumnya, dengan direncanakan sebelumnya dikatakan ada jika pelaku dalam rentan waktu tertentu sudah memikirkan  dan  merencanakan  yang  selanjutnya  sudah  menempatkan  waktu,  tempat,  serta bagaimana cara yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan (Batas, 2016)
Pembunuhan  dengan  direncanakan  sebelumnya  atau  pembunuhan  berencana  adalah pembunuhan dengan ancaman pidana sangat berat apabila dilihat dari semua jenis kejahatan yang menyangkut nyawa manusia yang diatur berdasarkan Pasal 340 Kitab UU Hukum Pidana.
Bentuk  bantuan  hukum  yang  di  berikan  oleh  penasihat  hukum  dari  pada  suatu  tindak pidana  pembunuhan  berencana  ini,  sama  halnya  dengan  bantuan  hukum  yang  diberikan  pada tindak pidana lainnya.
Dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum pada tindak pidana pembunuhan berencana ini bukan hanya untuk membela kepentingan pelaku suatu tindak pidana untuk bisa lepas dari segala tuntutan,  tetapi  merupakan  hak  wajib  diberikan  pada  pelaku  tindak  pidana  untuk  memenuhi haknya dan juga untuk menjalankan fungsi undang-undang.
Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi dasar  dalam  pemberian  bantuan hukum  terhadap  tindak pidana pembunuhan berencana  karena berlandaskan  dalam  pasal  340  UU  Nomor  1  tahun  1946  Tentang  Peraturan  Tentang  Hukum Pidana, pembunuhandengan rencana terlebih dahulu dihukum dengan jerat pidana mati atau jerat pidana  penjara  seumur  hidup  atau  dalam  waktu  tertentu,  yang  paling  lama  selama  dua  puluh tahun.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Tidak Mendapatkan Bantuan Hukum
Fungsi  utama  hukum  yaitu,  mengatur  segala  perbuatan  dan  perilaku  warga  masyarakat  dalam bersosialisasi  demi  menciptakan  kedamaian  bermasyarakat.  Setiap  perbuatan  manusia  ini memiliki  akibat,  dalam  hal  seseorang  melakukan  suatu  perbuatan  atau  tindakan  hukum  maka muncul pula akibat hukumnya. Salah satu wujud dari akibat hukum, yaitu timbulnya sanksi atau peraturan  hukum  jika  dilakukan  perbuatan  atau  tindakan  melawan  hukum.  Sanksi  pidana memiliki  tujuan  retributive  atau  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  tindakan  pencegahan  terhadap tindakan-tindakan  yang  melanggar  aturan  yang  berlaku  (I  Putu  Bayu  Suryadinatha,  I  Nyoman Gede Sugiartha, 2021)
Salah satu standar penting atau asas yang utama dari pada suatu Negara hukum yaitu asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), asas ini menekankan bahwa, setiap warga masyarakat  berada  dalam  posisi  yang  setara  dimuka  hukum.  Konsep  ini  berisi  akibat  bahwa
semasih seorang masih belum kehilangan derajatnya sebagai manusia, maka seseorang itu tetap hadan wajib diperlakukan secara sama dan ia berhak diperlakukan dengan baik dan berkeadilan. Perlindungan harkat dan martabat ini, termasuk di dalamnya kepada tersangka pelaku kejahatan (Triwulandari, 2021)
Sistem peradilan pidana memerlukan tahapan yang panjang, dimulai dengan tahap pemeriksaan dan juga tahap pendahuluan penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di pengadilan, tahap putusan hakim, tahap upaya hukum, dan terakhir adalah pada tahap putusan di pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Winantara, 2000)
Miranda Rules sangat dikenal dalam sistem peradilan pidana dan merupakan asal muasal munculnya  hak  atas  tersangka.  Miranda  Rules  adalah  hak  tersangka  atau  terdakwa  yang konstitusional  ,  yang  didalamnya  termasuk  hak  untuk  tidak  merespon  pertanyaan  dari aparat/pejabat  terkait  selama  persidangan  pidana  dan  haknya  untuk  didampingi  oleh  penasihat hukumnya  mulai  dari  penyidikan  hingga  pada  tahap  selesainya  perkara  di  pengadilan  (Lubis, 2010)  Implementasi  aturan  Miranda  dalam  sistem  peradilan  pidana  didasarkan  pada  adopsi prinsip aturan Miranda dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU  Hukum Acara Pidana atau KUHAP.
Dalam pasal 56 Kitab UU Hukum Acara Pidana, hak atas bantuan hukum diatur apabila tersangka  atau  terdakwa  dipidana  dengan  hukuman  pidana  mati  atau  pidana  penjara  selama- lamanya  lima  belas  tahun  atau  lebih,  atau  bagi  mereka  yang  tidak  dapat  memperoleh  pidana penjara lima tahun atau lebih dan tidak memiliki hukum sendiri yang relevan. pengacara, penyidik dan  hakim dalam  prosedur  peradilan,  mereka  diharuskan  menetapkan   penasihat  hukum untuk mereka.
Dalam kasus tindak pidana terhadap pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman maksimal  yakni  hukuman  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  selama  waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun penjara berlandaskan dengan pasal 340 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang dalam hal bantuanhukum di dasarkan pada pasal 56  UU  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  UU  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  yang merupakan  salah  satu  patokan  dari  Miranda  rule  atau  Miranda  principle,  apabila  dalam  kasus tindak pidana terhadap pembunuhan berencana ini tidak mendapatkan bantuan hukum maka atau tidak mendapatkan pendampingan oleh penasihat hukum, maka dapat berakibat hukum tidak sah (ilegal)  atau  batal  demi  hukum  (null  and  void)  dan  juga  sesuai  dengan  putusan  MA  No.1565 K/Pid/1991 (16 September 1993), apabila sejak awal penyidikan pejabat yang bersangkutan tidak menunjuk penasihat hukum maka tuntutan penuntut umum dapat dinyatakan tidak sahatau tidak dapat diterima.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Pemberian  bantuan  hukum  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mengakui  dan menghormati  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  sesuai  dengan  asas  equality  before  the  law, yaitu  jaminan  setiap  warga  masyarakat  untuk  mendapatkan  pengakuan  yang  setara dihadapan hukum.mendapatkan bantuan hukum merupakan keadilan bagi semua orang tidak terkecuali untuk seseorang yang sudah melakukan suatu tindak pidana. Pemberian bantuan  hukum  bukan  hanya  untuk  membela  kepentingan  pelaku  tindak  pidana  untuk bebas dari segala tuntutan, tetapi merupakan hak wajib diberikan kepada pelaku tindak pidana untuk memenuhi haknya dan juga untuk menjalankan fungsi UU, termasuk dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
b. Tindak  pidana  pembunuhan  berencana  tidak  lain  adalah  tindak  pidana  dalam  kategori tindak  pidana  golongan  berat  yang  sesuai  dengan  pasal  340  Kitab  UU  Hukum  Pidana dapat di pidana dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun  penjara  dimana  hak  yang  wajib  yang  diberiakan  terhadap  tindak  pidana pembunuhan berencana tidak lain yaitu pemberian bantuan hukum, yang harus diberikan
sesuai dalam pasal 56 ayat (1) Kitab UU Hukum Acara Pidana dan akan berakibat hukum tidak sah (ilegal) atau batal demi hukum (null and void) sesuai dengan konsep Miranda rule jika dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana tidak mendapatkan bantuan hukum  sesuai  dengan  yang  di  tegakkan  dalam  putusan  MA  No.1565  K/Pid/1991  (16 September  1993)  yang  menyatakan  “apabila  syarat-syarat  permintaan  tidak  dipenuhi seperti  halnya  penyidik  tidak  menunjuk  penasihat  hukum  bagi  tersangka  sejak  awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”.
2. Saran
a. Perlu  adanya  kejelasan  dan  ketegasan  tentang  prinsip-prinsip  pemberian  bantuan hukum  khususnya  dalam  tindak  pidana  golongan  berat.  Dengan  zaman  yang semakin  maju  dan  berkembang  diharapkan  juga  pemerintah  dapat  meninjau kembali UU yang berkaitan dengan bantuan hukum dan juga tentang prinsip-prinsip aturan Miranda.
b. Pentingnya kesadaran para penegak hukum untuk lebih transparan  sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap golongan masyarakat dalam pemberian jasa hukum. Selain itu, perlunya sanksi yang tegas terhadap aparat penegak hukum yang terbukti melakukan diskriminasi sehingga fungsi UU dapat berjalan sebagaimana mestinya

## DAFTAR PUSTAKA
Batas, E. M. (2016). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Lex Crimen , 5 (2), 120. Heidy, V. S. (2013). Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana . 2 , 167.
I Putu Bayu Suryadinatha, I Nyoman Gede Sugiartha,  dan N. M. S. K. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjambretan Mengakibatkan Matinya Korban . 2 (2), 454. Ida Ayu Made Wahyuni Dewi, I Nyoman Gede Sugiartha,  dan N. M. S. K. (2022). Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Anak Kandung . 3 (1), 23. Lubis, S. (2010). Prinsip “Miranda Rules” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan . Pustaka Yustisia. Mentari, B. M. R. (2020). Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam”, Al-Ishlah . 22 (1), 9. Sofyan, A. (2014). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar . Prenada Media. Triwulandari, N. G. A. A. M. (2021). Problematika Pemberian Bantuan Hukum Strukturan Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law . 14 (3), 54.
Winantara, H. (2000). Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan . Gramedia. YLBHI. (2013). Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi, YLBHI, Jakarta, . YLBHI.