Tanjungpura Law Journal, Vol. 4, Issue 1, Januari: 59 - 81 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 2 Oktober 2019 | Reviewed: 30 Oktober 2019 | Accepted: 21 Desember 2019

## REGULATORY IMPACT ASSESTMENT TERHADAP PENGATURAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA JASA KEUANGAN PERBANKAN
Reka Dewantara 1

## Abstract
The  use  of  technology  in  bank  services  including  the  use  of  artificial  intelligence  makes  bank services  promise  fast  and  efficient  processes.  Included  in  the  funding  products  by  banks  are competitive by prioritizing digitalization and inclusiveness, but the development of regulations by the  banking  authorities  has  not  facilitated  the  development  of  IT.  This  article  aims  to  conduct regulatory  impact  assetsment  on  regulations  related  to  the  use  of  artificial  intelligence  in  bank services  in  Indonesia  through  market  conduct.  The  research  in  this  article  uses  the  type  of normative legal research that is legal research conducted by examining library materials or also called library research. The results of the study show that in addition to the regulations of the FSA there are contract laws that provide the basis for banks to use artificial intelligence in their service services as a basis for conducting services operationally, the use of artificial intelligence in bank services  must  continue  to  pay  attention  to  the  principles  of  prudence  and  protection  for consumers including in terms of their funds and personal data, prevention of money laundering and financial terrorism, and financial system stability through market conduct.

## Keywords: artificial intelligence; bank; RIA

## Abstrak
Penggunaan  teknologi  pada  jasa  layanan  bank  termasuk  penggunaan artificial  intelligence membuat  layanan  bank  menjanjikan  proses  cepat  dan  efisien.  Termasuk  pada  produk-produk pendanaan oleh bank bersifat kompetitif dengan mengedepankan digitalisasi dan inklusif, namun perkembangan pengaturan oleh otoritas perbankan belum mewadahi perkembangan IT tersebut. Artikel  ini  bertujuan  melakukan regulatory  impact  assetsment terhadap  pengaturan  terkait penggunaan artificial intelligence pada jasa layanan bank di Indonesia melalui market conduct . Penelitian dalam artikel ini menggunakan Jenis Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau disebut juga library research .Hasil peneltian menunjukkan  bahwa di samping regulasi  dari OJK terdapat  hukum kontrak  yang memberikan landasan  untuk  perbankan  menggunakan artificial  intelligence pada  jasa  layananya  sebagai dasar  melakukan  operasionalnya,  Penggunaan artificial  intelligence pada  jasa  layanan  bank harus  tetap  mmperhatikan  prinsip  kehati-hatian  dan  perlindungan  bagi  konsumen  termasuk dalam  hal  dana  dan  data  pribadi  mereka,  pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang  dan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan melalui market conduct .
Kata Kunci: bank; kecerdasan buatan; RIA
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  Brawijaya,  Jln.  MT.  Haryono  169  Malang,  65145,  Jawa  Timur,  Indonesia, email:rainerfhub@gmail.com, Tel./Fax. 082292281983

## I.  PENDAHULUAN
Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang
diberikan  mandat  oleh  Undang-undang No.  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) untuk memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat mengenai kemampuan untuk melakukan perencanaan keuangan
yang sekaligus akan memberikan kesadaran finansial  bagi  masyarakat. Edukasi  keuangan  akan  berkembang menjadi literasi keuangan yang mencakup  pengetahuan  ( knowledge ), kemampuan  ( skill )  dan  kepercayaan ( trust ) kepada layanan, produk dan jasa
keuangan
termasuk lembaga perbankan 2 . Strategi Nasional mengenai Literasi  dan  Inklusi  keuangan  harus memiliki high  impact dan  berorientasi pada  peningkatan  pemahaman  dengan bersinergi terhadap program pemerintah (pusat  dan  daerah)  serta  kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan.
Lembaga keuangan atau lembaga  penyedia  jasa  keuangan  di
Indonesia berperan penting bagi terselenggaranya  Literasi  dan  Inklusi Keuangan, Salah satu lembaga keuangan  yang  memiliki  peran  penting adalah  lembaga  perbankan.  Bank menjalankan  peranan  yang  begitu
2 Kusumaningstuti S.Setiono dan Cecep Setiawan, Literasi dan Inklusi Keuangan
Indonesia , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm xxxvii.
penting  sebagai financial  intermediary 3 , pemberi jasa lalu lintas pembayaran dan pelaksanaan  kebijakan  moneter. 4 Bank juga disebut sebagai Lembaga kerpercayaan  karena  bergantung  pada kepercayaan masyarakat untuk menyimpan  uangnya  di  bank. 5 Di Indonesia lembaga keuangan perbankan  memiliki  misi  dan  fungsi sebagai  agen  pembangunan,  yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional  dalam  rangka  meningkatkan pemerataan rakyat  banyak. Tujuan dari lembaga  keuangan  perbankan  tersebut tercantum dalam Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank  juga  disebut  sebagai Lembaga kepercayaan karena bergantung pada kepercayaan masyarakat  untuk menyimpan  uangnya di bank. 6 Apabila kepercayaan masyarakat  terhadap  bank  berkurang, maka hal ini bisa menimbulkan krisis di suatu  bank  yang  dapat  menyebar  ke bank-bank lain. Jika hal ini terjadi, maka dapat timbul krisis di sektor perbankan. Di Indonesia, industri perbankan
3 Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
4 Perry  Warjiyo, Bank  Indonesia:  Bank  Sentral
Republik  Indonesia:  Sebuah  Pengantar, Pusat Pendidikan dan Studi Kebankasentralan Indonesia,Jakarta, 2004, hlm 135.
5 Ibid, hlm 142.
6 Ibid , hlm 142.
menguasai  sekitar  93%  dari  total  aset industri  keuangan. 7 Agar  kepercayaan dan  rasa  aman  masyarakat  dapat terpelihara  dan  tujuan  pembangunan perekonomian  dapat  berjalan  lancar maka diperlukan suatu lembaga/institusi/badan  yang  mengatur
dan mengawasi perbankan, yaitu Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  dulunya dipegang oleh bank sentral. 8
Di  Indonesia,  yang  merupakan bank  sentral  negara  republik  Indonesia adalah bank Indonesia dengan tugas-tugas  utama  yaitu  menetapkan dan  melaksanakan  kebijakan  moneter, mengatur  dan  mengawasi  bank  serta menjaga kelancaran
sistem pembayaran.  Dasar  kewenangan  Bank Indonesia  selaku  Bank  Sentral  dalam
melakukan fungsi pengawasan terhadap  bank-bank  yang  ada  di
Indonesia diatur dalam Pasal 8 huruf C Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Bank Indonesia. Sejalan  dengan  amanat  Pasal  34 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah
7 Ibid , hlm 141.
8 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia , Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 7
dibentuknya  lembaga  pengawas  pada jasa  keuangan  yang  dengan  lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan,  maka  peran  serta  Bank Indonesia sebagai lembaga
Pengawasan  Bank  beralih  kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam  ketentuan  Pasal  69  ayat (1)  huruf  (a)  Undang-Undang  No.  21 Tahun  2011  juga  ditegaskan  bahwa tugas  Bank  Indonesia  dalam  mengatur dan mengawasi Bank yang dialihkan ke Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah  tugas pengaturan  dan  pengawasan  yang berkaitan dengan Microprudential , sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki  tugas  pengaturan  Perbankan terkait
Macroprudential . Berkaitan dengan  hal  tersebut,  tugas  pengaturan Perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan  secara  independen  oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena pengaturan Microprudential
dan Macroprudential akan sangat berkaitan.
Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa
Otoritas Jasa Keuangan masih memiliki hubungan khusus dengan Bank
Indonesia  terutama  dalam  pengaturan dan  pengawasan  Perbankan. 9 Otoritas Jasa  Keuangan  merupakan  lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi
9 Zulfi  Dia ne  Zaini,  ” Hubungan  Hukum  Bank Indonesia  Dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan (Ojk) ”, http://Zulfidianezaini.blogspot.com/,
Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2019.
(pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa  keuangan  di  sektor  perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal  dan  kegiatan  jasa  keuangan  di sektor  perasuransian,  dana  pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Berdasarkan  pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa Otoritas Jasa
Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor jasa  keuangan  dapat  terselenggara secara  teratur,  adil,  transparan,  dan akuntabel,  mampu  mewujudkan  sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan  dan  stabil,  dan  mampu melindungi  kepentingan  konsumen  dan masyarakat,  yang  diwujudkan  melalui adanya sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor jasa keuangan.
Industri jasa
keuangan khususnya lembaga perbankan dituntut untuk  berubah  dan  bertransformasi dalam menghadapi era disrupsi 10 digital
10 Menurut  Reinald  Kasali  dalam Disruption , Gramedia, Jakarta, 2017, hal 141-143 menjelaskan bahwa ka ta  “ disruption ”  ini berkembang  sejak  munculnya  aplikasi-aplikasi teknologi  informasi  dan  mengubah  bentuk kewirausahaan  biasa  menjadi  start  up.  Hal  ini
dan  persaingan  dengan  perusahaan fintech .  Salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan  ialah  dengan  memanfaatkan bigdata dan juga Artificial Intelligent (selanjutnya disebut AI).
Sistem  AI  yakni  kecerdasan  buatan yang dimasukkan ke dalam suatu mesin atau  komputer  agar  bisa  melakukan pekerjaan  seperti  yang  bisa  dikerjakan oleh  manusia.  Seperti  kemampuan untuk menjawab diagnosa dan pertanyaan  pelanggan,  perencanaan dan  penjadwalan,  pengendalian,  serta pengenalan  tulisan  tangan,  suara  dan wajah 11 .  Bila  dibandingkan  antara kinerja  manusia  dan AI, manusia memiliki  batas  dimana  pada  jam  8 malam dapat merasakan letih dan akan ditemui  kesalahan  meski  kecil  dalam pekerjaannya, kalau teknologi  digital  AI ini  dapat  membantu  pemrosesan  data dan  tidak  kenal  waktu  lelah.  Peran  AI dalam market conduct lembaga perbankan dalam bentuk system Chatbot dan  penggunaan  AI  dapat meningkatkan pendapatan bank sebesar  3,4  persen  dan  menurunkan pengeluaran mereka sebesar 3,9 persen 12 .
bergeser  dari  teori  Schumpeter  yang  disebuit “ destruction ”. 11 Infobanknews.com,  Hadapi  Disrupsi  Digital  : Perbankan Dapat Menerapkan Artificial Intelligent,
http://infobanknews.com/hadapi-distrupsi-digital- perbankan-dapat-menerapkan-artificial-intelligen t/, diakses pada 15 Januari 2019.
12 Ekrut media, AI dan machine learning masuki industri finansial & perbankan , https://ekrut.com/media/ai-dan-machine-learning
Pengawasan  perilaku  bisnis  di sektor  keuangan  melalui  inovasi  pada media elektronik dalam konteks melindungi  konsumen  sangat  penting dilakukan supaya melengkapi pengawasan prudential di sektor keuangan. Oleh karena itu OJK menerbitkan peraturan mengenai perlindungan  konsumen  di  sektor  jasa keuangan  yaitu  Peraturan  OJK  (POJK) dengan  No.  01/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  yang  mengatur  mengenai perlindungan konsumen khususnya melalui market conduct .
Market  Conduct adalah  perilaku Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan,
membuat perjanjian, atas produk
dan/atau  layanan  serta  penyelesaian sengketa dan penanganan
pengaduan. 13 Dengan  kata  lain market conduct merupakan aturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan  yang  fokus  kepada  perilaku penyimpangan  dan  penyalahgunaan kekuasaan dalam  penyertaan informasi yang  bertujuan  untuk  memastikan bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan  yang  baik,  dan  jujur  kepada
-masuki-industri-finansial-perbankan, diakses pada 15 Januari 2019
13 Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:  1/Pojk.07/2013  Tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
konsumen. 14 Dengan  demikian  apabila konsumen  berhadapan  dengan  bank, asuransi  dan  lembaga  lain,  konsumen dapat  mengetahui  hak-hak  mereka, sehingga  dapat  mengurangi  terjadinya perselisihan.
OJK  perlu  melakukan  edukasi kepada  masyarakat  mengenai market conduct supaya  paham  dengan  hak, kewajiban dan risikonya dalam mengikuti  suatu  produk  perbankan. Perbankan harus memberikan informasi sejelas-jelasnya  kepada  masyarakat. Karena  dalam  praktiknya  masyarakat masih  banyak  yang  tidak  mendapat penjelasan  secara  jelas  dari  pihak perbankan terkait produk yang ditawarkan.  Untuk  itu,  OJK  harus  terus melakukan pengawasan
market conduct karena merupakan pendekatan yang  relatif  baru  agar  perbankan  mau memberikan  penjelasan  dengan  baik. 15
OJK  perlu  meningkatkan  pengawasan terhadap perilaku penyedia jasa keuangan perbankan dengan
mengeluarkan  peraturan  yang  secara khusus  mengatur market  conduct pada jasa  perbankan  yang  menggunakan system AI guna  menerapkan  prinsip kehati-hatian. Untuk itulah perlu dilakukan Regulatory Impact
14 https://ekbis.sindonews.com/read/899544/33/oj k-perkuat-perlindungan-konsumen-1410186235 diakses pada 15 Januari 2019.
15 https://economy.okezone.com/read/2017/09/27 /320/1784269/belajar-dari-kasus-allianz-life-ojk- masyarakat-harus-paham-apa-itu-asuransi diakses pada 15 Januari 2019.
Assestment terhadap Pengaturan Mengenai  Produk  perbankan  yang menggunakan AI melalui market
conduct .
Metode
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian yuridis  normatif.  Penelitian  hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai
sebuah  bangunan  sistem  norma  yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan
perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian serta doktrin. 16
Hukum dapat juga dikonsepkan sebagai keputusan-keputusan  yang  diciptakan oleh  hakim  sebagai  upaya  hakim  di dalam proses pengadilan untuk menyelesaikan  kasus  dan  menjadi presedent  bagi  kasus  di  kemudian hari. 17 Jenis  penelitian  yuridis  normatif dalam  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis Regulatory Impact Assestment terhadap Pengaturan Mengenai  Produk  perbankan  yang menggunakan AI melalui market conduct . Dalam penelitian Yuridis Normatif  ini,  penulis  menggunakan pendekatan penelitian yaitu (1) pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ): dengan
16 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1 ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004, hlm. 52.
17 Burhan  Anshofi, Metode  Penelitian  Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 33.
pendekatan perundang-undangan berarti, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan terkait sebagai pisau analisis dalam menganalisa secara yuridis permasalahan yang diteliti oleh penulis.
Pendekatan perundang-undangan dilakukan  dengan  menelaah  seluruh undang-undang  dan  regulasi  yang berhubungan dengan isu hukum yang terkait. 18 (2)  pendekatan  analitis ( Analytical Approach): Maksud utama, analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui  makna  yang  dikandung oleh  istilah-istilah  yang  digunakan dalam  aturan  perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik  dan  putusan-putusan  hakim. Hal  tersebut  dilakukan  melalui  dua pemeriksaan, dimana peneliti berusaha  memperoleh  makna  baru yang terkandung dalam aturan hukum yang  bersangkutan  dan  kemudian menguji  istilah-istilah  hukum  tersebut dalam  praktik  hukum. 19 Teknik  analisa dalam  menganalisis  permasalahan yang  diteliti  penulis  adalah  dengan cara  interpretasi.  Interpretasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal  dan  sistematis. Pemilihan  teknik  ini  didasari  oleh karena dengan menggunakan
18 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.
19 Johnny Ibrahim, Op.cit., hlm.310.
interpretasi  sistematis  maka  penulis dapat mengkaitkan antara satu instrumen peraturan perundang-undangan  dengan  yang lainnya.

## II.  Analisis dan Pembahasan
A.  Regulatory Impact Assesment terhadap  Pengaturan  mengenai Pengawasan  Produk  Perbankan yang Menggunakan Artificial Intelligence. Аrtificiаl Intelligence аtаu
kecerdаsаn  buаtаn  аdаlаh  sebuаh teknologi  komputer  аtаu  mesin  yаng memiliki kece rdаsаn lаyаknyа mаnusiа bаhkаn  bisа  lebih  bаik  dаripаdа  yаng dilаkukаn mаnusiа аtаu dаpаt diаrtikаn sebuаh  instruksi  pintаr  yаng  diberikаn kepаdа  progrаm  mаupun  mesin.
Аndreаs Kаplаn dаn Michаel Hаenlein 20 mendefinisikаn  kecerdаsаn buаtаn sebаgаi:
“kemаmpuаn  sistem  untuk menаfsirkаn  dаtа  eksternаl dengаn  benаr,  untuk  belаjаr dаri dаtа tersebut, dаn menggunаkаn  pembelаjаrаn tersebut gunа mencаpаi tujuаn dаn  tugаs  tertentu  melаlui аdаptаsi yаng fleksibel”
Sistem  seperti  ini  umumnyа
diаnggаp komputer.
Kecerdаsаn diciptаkаn  dаn  dimаsukkаn  ke  dаlаm
20 Аndreаs  Kаplаn  dаn  Michаel  Hаenlein, Siri, Siri, in my hаnd: Who’s the fаirest in the lаnd? On the interpretаtions, illustrаtions, аnd implicаtions of  аrtificiаl  intelligence ,  Bussiness  Horizon, Volume 62 Issue 1, P.15 – 25.
suаtu  mesin  (komputer)  аgаr  dаpаt melаkukаn  pekerjааn  seperti  yаng dаpаt  dilаkukаn  mаnusiа.  Beberаpа mаcаm  bidаng  yаng  menggunаkаn kecerdаsаn  buаtаn  аntаrа  lаin  sistem pаkаr,  permаinаn  komputer  (gаmes), logikа fuzzy 21 , jаringаn sаrаf tiruаn dаn robotik. Menurut Idhаwаti Hestiningsih 22 , Аrtificiаl  Intelligence аtаu kecerdаsаn buаtаn yаitu :
“Bаgiаn  dаri  ilmu  komputer yаng  mempelаjаri  bаgаimаnа membuаt  mesin  (komputer) dаpаt  melаkukаn  pekerjааn seperti  dаn  sebаik  yаng dilаkukаn oleh mаnusiа bаhkаn bisа lebih bаik dаripаdа yаng dilаkukаn mаnusiа” Tu juаn utаmа membuаt
Аrtificiаl  Intelligence itu  аdаlаh  untuk membuаt  mesin  menjаdi  lebih  pintаr, contohnyа  komputer,  mesin  itu  dibuаt yаng  аwаl  mulаnyа  hаnyа  bisа digunаkаn  untuk  mengetik  begitu dikembаngkаn  fungsinyа  sehinggа dаpаt  digunаkаn  dаlаm  berbаgаi mаcаm  hаl  seperti  bermаin  gаme, multimediа,  editing,  dll.  Selаnjutnyа untuk  tujuаn  ilmiаh,  аdаlаh  untuk
21 Pengert iаn Logikа  Fuzzy аdаlаh  suаtu  proses pengаmbilаn  keputusаn  berbаsis  аturаn  yаng bertujuаn  untuk  memecаhkаn  mаsаlаh,  dimаnа sistem  tersebut  sulit  untuk  dimodelkаn  аtаu terdаpаt  аmbiguitаs  dаn    ketidаkjelаsаn  yаng berlimpаh.
22 Pengertiаn Аrtificiаl  Intelligence menurut Idhаwаti Hestiningsih diаkses dаri https://rifqifаi.com/mengenаl-аpа-itu-аi-аrtificiаl-i ntelligence- kecerdаsаn-buаtаn/  pаdа  tаnggаl  8 februаri 2019.
memаhаmi аpа itu kecerdаsаn, seiring dengаn  lаju  perkembаngаn  teknologi dengаn diciptаkаnnyа аrtificiаl intelligence itu sendiri diаnggаp mаmpu membаntu dаlаm
memecаhkаn  mаsаlаh  secаrа  efektif, efisien,  dаn  lebih  teliti.  Dаn  yаng terаkhir  untuk  tujuаn  entrepreneuriаl yаitu  dengаn  membuаt  mesin  lebih bermаnfааt, keаdааn Аrtificiаl Intelligence pаdа mesin dаpаt
meningkаtkаn аkurаsi pemrosesаn 23 . Sebelum  diаtur  di  Undаng Undаng  nomor  7  tаhun  2014  tentаng Perdаgаngаn  (selanjutnya  disebut  UU Perdagangan), e –commerce diаtur dаlаm  Undаng  -  Undаng  Nomor  11 Tаhun  2008  tentаng  Informаsi  dаn Trаnsаksi  Elektronik  sebаgаimаnа diubаh  dengаn  Undаng  -  Undаng Nomor  19  Tаhun  2016  tentаng Perubаhаn  аtаs  Undаng  -  Undаng Nomor  11  Tаhun  2008  tentаng Informаsi  dаn  Trаnsаksi  Elektronik (selanjutnya  disebut  UU  ITE) .  Undаng Undаng ini merupаkаn cyber lаw yаng pertаmа  dimiliki  Indonesiа.      Hinggа sааt  ini,  hаnyа  terdаpаt  Rаncаngаn
Perаturаn Pemerintаh tentаng
E-Commerce (selanjutnya disebut RPP
E-Commerce ) sebаgаi cаlon perаturаn pelаksаnа  dаri  UU  Perdаgаngаn. Selаmа  rаncаngаn  perаturаn  tersebut
23 Tujuаn Аrtificiаl  Intelligence menurut  Winston
dаn Prendergаst (1984) diаkses dаri https://www .mаstekno.com/id/penjelаsаn-аrtificiа l- intelligence/ pаdа tаnggаl 8 februаri 2019.
belum dis аhkаn, mаkа kerаngkа utаmа perаturаn perundаng-undаngаn terkаit kegiаtаn e-commerce mаsih  berpusаt pаdа UU ITE 24 .
Sejаk disаhkаn pаdа 2008, UU ITE setidаknyа telаh mengаtur duа hаl penting  yаitu  аdаnyа  pengаkuаn trаnsаksi  elektronik  dаn  dokumen elektronik dаlаm  konstruksi  hukum perikаtаn  dаn  hukum  pembuktiаn, sertа kejelаsаn kаtegorisаsi perbuаtаn hukum yаng dilаrаng terkаit penyаlаhgunааn TI (Teknologi Informаsi)  besertа  sаnksi  pidаnаnyа. Dengаn pengаkuаn terhаdаp trаnsаksi elektronik  dаn  dokumen  elektronik dаlаm  UU  ITE  telаh  menjаdikаn e  - commerce mempunyаi jаminаn kepаstiаn hukum. Sedаngkаn, аdаnyа pengаturаn  perbuаtаn  hukum  yаng dilаrаng  dаlаm  penggunааn  IT  telаh memberi rаmbu-rаmbu dаlаm mencegаh kejаhаtаn di duniа digitаl 25 . Kegiаtаn
perdаgаngаn elekt ronik  mаsih  dipаhаmi  sebаgаi trаnsаksi  elektronik.  Dаn  trаnsаksi elektronik berdаsаrkаn Pаsаl 1 аyаt (2) UU ITE, yаitu:
“trаnsаksi  elektronik  аdаlаh
24 Dаilysociаl.id Guest Post, Mаmpukаh UU ITE Menjаwаb Tаntаngаn Perkembаngаn E- Commerce di Indonesiа?, diаkses di https://dаilysociаl.id/post/mаmpukаh-uuite-menjа wаb-tаntаngаn-perkembаngаn-e-commerce-di-i ndonesiа pаdа 22 mei 2019
25 Hukum  Online, Hаrаpаn  Pelаku  E-commerce Indonesiа  Pаscа  UU  ITE  Bаru ,  diаkses  di https://www.hukumonline.com/beritа/bаcа/lt5863 491859аd2/hаrаpаn-pelаku-ecommerce-indones iа-pаscа-uu-ite-bаru pаdа 22 mei 2019
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019 perbuаtаn hukum yаng dilаkukаn dengаn menggunаkаn komputer, jаringаn  komputer,  dаn/аtаu mediа elektronik lаinnyа” 26 .
Sehinggа  dаpаt  dikаtаkаn  yаng dimаksud  dengаn  trаnsаksi  elektronik аdаlаh  tаtаnаn  kegiаtаn  yаng  terkаit dengаn  trаnsаksi  bаrаng dаn/аtаu  jаsа di  dаlаm  negeri  dаn  melаmpаui  bаtаs wilаyаh negаrа dengаn tujuаn pengаlihаn  hаk  аtаs  Bаrаng  dаn/аtаu Jаsа  untuk  memperoleh  imbаlаn  аtаu kompensаsi  yаng  dilаkukаn  melаlui computer,  jаringаn  computer  dаn/аtаu mediа  elektronik  lаinnyа.  Selаnjutnyа pаdа  Pаsаl  2  menjelаskаn  bаhwа Undаng-Undаng  ITE  ini  berlаku  untuk setiаp Orаng yаng melаkukаn
perbuаtаn  hukum  sebаgаimаnа  diаtur dаlаm  Undаng-Undаng  ini,  bаik  yаng berаdа  di  wilаyаh  hukum  Indonesiа mаupun  di  luаr  wilаyаh  hukum Indonesiа,  yаng  memiliki  аkibаt  hukum di wilаyаh hukum Indonesiа dаn/аtаu di luаr  wilаyаh  hukum  Indonesiа  dаn merugikаn kepentingаn Indonesiа 27 .
Hal  ini berаrti  Undаng-Undаng ini  memiliki  jаngkаuаn  yurisdiksi  tidаk semаtа-mаtа  untuk  perbuаtаn  hukum yаng  berlаku  di  Indonesiа  dаn/аtаu dilаkukаn oleh wаrgа negаrа Indonesiа,
26 Pаsаl  1  Аyаt  (2)  Undаng  Undаng    No.  11 Tаhun  2008  tentаng  Informаsi  dаn  Trаnsаksi Elektronik
27 Pаsаl 2 Undаng Undаng No. 11 Tаhun 2008 tentаng Informаsi dаn Trаnsаksi Elektronik
tetаpi  jugа  berlаku  untuk  perbuаtаn hukum  yаng  dilаkukаn  di  luаr  wilаyаh huk um  (yurisdiksi)  Indonesiа  bаik  oleh wаrgа negаrа Indonesiа mаupun wаrgа negаrа  аsing  аtаu  bаdаn  hukum Indonesiа mаupun  bаdаn  hukum  аsing yаng  memiliki  аkibаt  hukum  di Indonesiа,  mengingаt  pemаnfааtаn Teknologi  Informаsi  untuk  Informаsi Elektronik  dаn  Trаnsаksi  Elektronik dаpаt  bersifаt  lintаs  teritoriаl  аtаu universаl.    Yаng  dimаksud  dengаn “merugikаn  kepentingаn  Indonesiа” аdаlаh  meliputi  tetаpi  tidаk  terbаtаs pаdа  merugikаn  kepentingаn  ekonomi nаsionаl,  perlindungаn  dаtа  strаtegis, hаrkаt dаn mаrtаbаt bаngsа, pertаhаnаn  dаn  keаmаnаn  negаrа, kedаulаtаn negаrа, wаrgа negаrа, sertа bаdаn hukum Indonesiа 28 .
P аdа Pаsаl 9 UU ITE
menjelаskаn  bаhwа  Pelаku  usаhа yаng  menаwаrkаn  produk  melаlui Sistem  Elektronik  hаrus  menyediаkаn informаsi  yаng  lengkаp  dаn  benаr berk аitаn  dengаn  syаrаt  kontrаk, produsen, dаn produk yаng ditаwаrkаn.  Hаl  ini  selаrаs  dengаn
Undаng-Undаng  Perdаgаngаn  pаdа pаsаl 65 аyаt (1) yаitu:
“setiаp  pelаku  usаhа  yаng memperdаgаngkаn bаrаng dаn аtаu jаsа dengаn
28 Penjelаsаn  Аtаs  Pаsаl  2  Undаng  Undаng Nomor  11  Tаhun  2008  Tentаng  Informаsi  Dаn Trаnsаksi Elektronik
menggunаkаn sistem elektronik  wаjib  menyediаkаn dаtа  аtаu  informаsi  secаrа lengkаp dаn benаr 29 ”. Yаng dimаksud
dengаn “informаsi  yаng  lengkаp  dаn  benаr”
meliputi: a. informаsi yаng memuаt identitаs  sertа  stаtus  subjek hukum  dаn  kompetensinyа, bаik sebаgаi produsen, pemаsok, penyelenggаrа mаupun perаntаrа; b. informаsi lаin yаng menjelаskаn hаl tertentu yаng menjаdi syаrаt sаhnyа perjаnjiаn  sertа  menjelаskаn bаrаng  dаn/аtаu  аdа  yаng ditаwаrkаn,  seperti  nаmа, аlаmаt, dаn deskripsi bаrаng/jаsа 30 .
Selаnjutnyа pаdа  Pаsаl 10  UU ITE menyаtаkаn  Setiаp  pelаku  usаhа yаng  menyelenggаrаkаn  Trаnsаksi Elektronik  dаpаt  disertifikаsi  oleh Lembаgа Sertifikаsi Keаndаlаn. Ketentuаn  mengenаi  pembentukаn Lembаgа Sertifikаsi Keаndаlаn
sebаgаimаnа  dimаksud  pаdа  аyаt  (1) diаtur  dengаn  Perаturаn  Pemerintаh. Sertifikаsi  Keаndаlаn  dimаksudkаn sebаgаi  bukti  bаhwа  pelаku  usаhа yаng  melаkukаn  perdаgаngаn  secаrа elektronik  lаyаk  berusаhа  setelаh melаlui penilаiаn dаn аudit dаri bаdаn yаng berwenаng. Bukti telаh dilаkukаn
29 Pаsаl  65  Аyаt  (1)  Undаng  Undаng  Nomor  7 Tаhun 2014 Tentаng Perdаgаngаn
30 2  Penjelаsаn  Аtаs  Pаsаl  9  Undаng  Undаng Nomor  11  Tаhun  2008  Tentаng  Informаsi  Dаn Trаnsаksi Elektronik
Sertifikаsi Keаndаlаn ditunjukkаn dengаn аdаnyа logo sertifikаsi berupа trust  mаrk pаdа  lаmаn  ( home pаge ) pelаku  usаhа  tersebut 31 . Keberаdааn lembаgа  sertifikаt  keаndаlаn  penting untuk  memberikаn  ukurаn  kelаyаkаn pelаku  usаhа  di  bidаng e  -  commerce
dаn  pаdа  аkhirnyа  meningkаtkаn kepercаyааn mаsyаrаkаt dаlаm bertrаnsаksi melаlui sistem elektronik.
Terdаpаt  beberаpа  pаsаl  yаng mengаtur  tentаng  e-commerce  di  UU ITE ini  selаin  yаng  disebutkаn  diаtаs, tetаpi  tidаk  аdаnyа  definisi  khusus untuk e  -  commerce dаlаm  kerаngkа UU  ITE ,  sebаb  kegiаtаn  perdаgаngаn yаng  dilаkukаn  secаrа  elektronik tersebut  dipаhаmi  sebаgаi  “trаnsаksi elektronik”. Pаdаhаl, definisi “trаnsаksi elektronik” yаng diberikаn oleh Pаsаl 1 аyаt  (2)  Undаng  Undаng  tentаng Informаsi  dаn  Trаnsаksi  Elektronik begitu luаs.
Pаdа  Pаsаl  17,  terlepаs  dаri аdаnyа ketentuаn-ketentuаn lаin tentаng trаnsаksi elektronik dаlаm Bаb
V,  UU  ITE tetаp  mengаmаnаtkаn
diterbitkаnnyа  perаturаn  pemerintаh untuk mengаtur penyelenggаrааn trаnsаksi  elektronik  dаlаm  lingkup publik аtаupun privаt. Wаlаu demikiаn,
UU  ITE tidаk  menjelаskаn  cаkupаn ketentuаn penyelenggаrааn yаng
31 Penjelаsаn  Аtаs  Pаsаl  10  Undаng  Undаng Nomor  11  Tаhun  2008  Tentаng  Informаsi  Dаn Trаnsаksi Elektronik
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019 dаpаt diаtur dаlаm perаturаn
pemerintаh tersebut 32 .
Sejаlаn  dengаn  ketentuаn  di аtаs,  UU  ITE  jugа  mengаmаnаtkаn penerbitаn perаturаn pemerintаh mengenаi  penyelenggаrа  sertifikаsi elektronik,  yаitu  bаdаn  hukum  yаng memberikаn  dаn  mengаudit  sertifikаt elektronik.  Sertifikаt  ini  memuаt  tаndа tаngаn  elektronik  dаn  identitаs  yаng menunjukkаn  stаtus  subjek  hukum pаrа  pihаk  dаlаm  trаnsаksi  elektronik. Sаmа hаlnyа dengаn sertifikаt keаndаlаn,  sertifikаt  elektronik  jugа
penting untuk meningkаtkаn kepаstiаn dаlаm  melаkukаn  trаnsаksi e - commerce dаn mencegаh penyаlаhgunааn dаtа dаri pаrа pelаku dаlаm kegiаtаn perdаgаngаn elektronik. Setelаh mengаlаmi аmаndemen oleh Pemerintаh dаn DPR RI  pаdа  Oktober  dаn  diundаngkаn pаdа November 2016, terdаpаt sejumlаh perubаhаn penting dаlаm UU ITE .  Nаmun,  perubаhаn  Undаng Undаng  tersebut  diаnggаp  tidаk signifikаn  terhаdаp  duniа  bisnis, khususnyа  e  -  commerce.  Hаnyа  аdа penаmbаhаn penjelаsаn yаng mempertegаs Pаsаl 5 аyаt (1) UU ITE bаhwа  informаsi  elektronik,  dokumen
32 Pаsаl 17 Undаng Undаng no. 11 Tаhun 2008 tentаng  Informаsi  dаn  Trаnsаksi  Elektronik besertа Penjelаsаn аtаs Undаng Undаng no. 11 Tаhun  2008  tentаng  Informаsi  dаn  Trаnsаksi Elektronik
elektroniksertа hаsil cetаkаnnyа аdаlаh  аlаt  bukti  hukum  yаng  sаh. Penаmbаhаn penjelаsаn ini memberikаn penekаnаn terutаmа dаlаm  pembuktiаn  dаri  perbuаtаn hukum yаng dilаkukаn dengаn Sistem Elektronik. Undаng-Undаng tentаng
Info rmаsi  dаn  Trаnsаksi  Elektronik belum mengаtur  aturan  mengenаi Аrtificiаl  Intelligence bаik  di  Undаng Undаng  No.  11  Tаhun  2008  tentаng Informаsi  dаn  Trаnsаksi  Elektronik аtаupun di Undаng Undаng terbаrunyа yаitu  Undаng  Undаng  No.  19  Tаhun 2016  tentаng  Informаsi  dаn  Trаnsаksi Elektronik.  padahal kerаngkа  utаmа perаturаn perundаng-undаngаn terkаit kegiаtаn e - commerce mаsih berpusаt pаdа  UU  ITE.  Bahkan  pada  lembaga perbankan b erdаsаrkаn  Perаturаn Otoritаs  Jаsа  Keuаngаn  Nomor 1/POJK. 07/2013 tentаng Perlindungаn Konsumen Sektor Jаsа Keuаngаn juga mendasarkan pada UU ITE.
Sаlаh  sаtu  tujuаn  dibentuknyа Otoritаs Jаsа Keuаngаn (OJK) аdаlаh untuk melindungi kepentingаn konsumen  dаn  mаsyаrаkаt  dаlаm melаkukаn kegiаtаn dаlаm sektor jаsа keuаngаn. M engenаi hukum perlindun gаn konsumen erаt hubungаnnyа  dengаn  konsumen  itu sendiri.  Dаlаm  sektor  jаsа  keuаngаn, yаng  dimаksud  dengаn  konsumen аdаlаh ‘pihаk-pihаk yаng
menempаtkаn dаnаnyа dаn/аtаu memаnfааtkаn pelаyаnаn yаng
tersediа  di  Lembаgа  Jаsа  Keuаngаn аntаrа  lаin  nаsаbаh  pаdа  Perbаnkаn, pemodаl  di  Pаsаr  Modаl,  pemegаng polis pаdа perаsurаnsiаn, dаn pesertа pаdа Dаnа Pensiun 33 .
Аdаpun yаng dimаksud dengаn Lembаgа  Jаsа  Keuаngаn,  yаng  jugа disebut  dengаn  Pelаku  Usаhа  Jаsа Keuаngаn  аdаlаh  Bаnk  Umum,  Bаnk Perkreditаn Rаkyаt, Perusаhааn Efek, Penаsihаt  Investаsi,  Bаnk  Kustodiаn, Dаnа  Pensiun,  Perusаhааn  Аsurаnsi Perusаhааn  Reаsurаnsi,  Lembаgа Pembiаyааn,  Perusаhааn  Gаdаi,  dаn Perusаhааn  Penjаminаn,  bаik  yаng melаksаnаkаn  kegiаtаn  usаhаnyа secаrа  konvensionаl  mаupun  secаrа syаriаh 34 . Berdаsаrkаn  penjelаsаn  di аtаs, dаpаt dipаhаmi bаhwа perаturаn perlindungаn  konsumen  dаlаm  jаsа keuаngаn  dimаksud  untuk  melindungi kepentingаn  konsumen  dаri  perilаku negаtif  yаng  dilаkukаn  oleh  Pelаku Usаhа Jаsа Keuаngаn.
Terkаit  dengаn  pembаhаsаn  di аtаs,  terdаpаt  limа  prinsip  penting perlindungаn  konsumen  yаng  diаtur dаlаm  Perаturаn  ini.  Limа  prinsip  ini mesti ditааti аgаr perlindungаn
konsumen  dаpаt  berjаlаn  dengаn
33 Pаsаl  1  Аyаt  (2)  Perаturаn  OJK  Nomor 1/POJK.07/2013
tentаng Perlindungаn Konsumen Sektor Jаsа Keuаngаn
34 Pаsаl  1  Аyаt  (1)  Perаturаn  OJK  Nomor 1/POJK.07/2013 tentаng Perlindungаn Konsumen Sektor Jаsа Keuаngаn
efektif.  Limа  prinsip  tersebut  аdаlаh sebаgаi berikut: Pertаmа , trаnspаrаnsi.
Prinsip  ini menghаruskаn  Pelаku Usаhа Jаsа Keuаngаn untuk memberikаn informаsi secаrа terbukа, jelаs  dаn  bаhаsа  yаng  mudаh dimengerti  kepаdа  konsumen  tentаng semuа  produk  yаng  dimiliki.  Hаl  ini penting аgаr konsumen bisа
memаhаmi  secаrа  sempurnа  produk yаng  ditаwаrkаn. Keduа ,  perlаkuаn yаng аdil. Prinsip ini, menekаnkаn аgаr Pelаku Usаhа Jаsа Keuаngаn berlаku аdil  dаn  tidаk  diskriminаtif  kepаdа konsumen dengаn memberikаn perlаkuаn yаng berbedа аntаrа konsumen  yаng  sаtu  dengаn  yаng lаinnyа,  terutаmа  berdаsаrkаn  pаdа suku,  аgаmа  dаn  rаs. Ketigа , keаndаlаn.  Mаksud  dаri  ‘keаndаlаn’ dаlаm prinsip ini аdаlаh segаlа sesuаtu yаng dаpаt memberikаn lаyаnаn yаng аkurаt  melаlui  sistem,  prosedur, infrаstuktur, dаn sumber dаyа mаnusiа yаng аndаl. Keempа t, kerаhаsiааn dаn keаmаnаn  dаtа/informаsi  konsumen. Prinsip  ini  m engаtur  аgаr  Pelаku Usаhа  Jаsа  Keuаngаn  menjаgа  dаn kerаhаsiааn  dаn  keаmаnаn  dаtа konsumen. Pelаku Usаhа Jаsа Keuаngаn hаnyа dibolehkаn menggunаkаn  dаtа  dаn  informаsi sesuаi dengаn kepentingаn dаn tujuаn yаng  disetujui  oleh konsumen,  kecuаli ditentukаn lаin oleh perаturаn perundаng-undаngаn.  Dаn kelimа ,
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019 penаngаnаn pengаduаn sertа penyelesаiаn  sengketа  konsumen secаrа  sederhаnа,  cepаt,  dаn  biаyа terjаngkаu.  Prinsip  ini  terkаit  dengаn pelаyаnаn/penyelesаiаn pengаduаn yаngdilаkukаn  oleh  konsumen  dаlаm menyelesаikаn  permаsаlаhаn  yаng dihаdаpinyа.  Pelаyаnаn  pengаduаn konsumen  ini  difаsilitаsi  oleh  Otoritаs Jаsа  Keuаngаn  untuk  mempermudаh pengаduаn  yаng  dilаkukаnnyа.  Lаlu mekаnisme  penyelesаiаn  sengketа melаlui lemb аgа penyelesаiаn
sengketа  аlternatif  yаng  efektik  jugа ditаwаrkаn  kepаdа  konsumen  аgаr sengketа  dаpаt  diselesаikаn  secаrа cepаt 35 .
Аgаr  perlindungаn  konsumen dаlаm sektor keuаngаn dаpаt berjаlаn dengаn  mаksimаl,  mаkа  limа  prinsip diаtаs hаrus dipаhаmi dаn
diаplikаsikаn  bаik  oleh  Pelаku  Usаhа Jаsа  Keuаngаn  mаupun  konsumen. Prinsip  ini  memberi  petunjuk  umum yаng  kemudiаn  dijаbаrkаn  secаrа eksplisit  dаlаm  pаsаl-pаsаl  yаng  аdа. Tujuаn  perlindungаn  Konsumen  di sektor  jаsа  keuаngаn  berdаsаrkаn Penjelаsаn  Umum  Perаturаn  Otoritаs
Jаsа Keuаngаn Nomor 1/POJK.07/2013 yаitu untuk menciptаkаn sistem perlindungаn
Konsumen  yаng  аndаl,  meningkаtkаn
35 Penjelаsаn  Pаsаl  2  Perаturаn  OJK  Nomor 1/POJK.0 7/2013 tentаng Perlindungаn Konsumen Sektor Jаsа Keuаngаn
pemberdаyааn Konsumen, dаn menumbuhkаn kesаdаrаn Pelаku Usаhа  Jаsа  Keuаngаn  mengenаi pentingnyа  perlindungаn  Konsumen sehinggа mаmpu meningkаtkаn kepercаyааn  mаsyаrаkаt  pаdа  sektor jаsа  keuаngаn.  Berdаsаrkаn  urаiаn tersebut mаkа аrti penting Perlindungаn  Konsumen  bаgi  Sektor Jаsа Keuаngаn yаkni untuk meningkаtkаn kepercаyааn Konsumen terhаdаp Pelаku Usаhа Jаsа Keuаngаn dаlаm menggunаkаn prod uk/jаsа di sektor jаsа keuаngаn.
Seperti  yаng  dijelаskаn  diаtаs, Pelаku  Usаhа  Jаsа  Keuаngаn  terdiri dаri  Bаnk  Umum,  Bаnk  Perkreditаn Rаkyаt,  Perusаhааn  Efek,  Penаsihаt Investаsi,  Bаnk  Kustodiаn,  Dаnа
Pensiun, Perusаhааn Аsurаnsi,
Perusаhааn  Reаsurаnsi,  Lembаgа Pembiаyааn,  Perusаhааn  Gаdаi,  dаn Perusаhааn  Penjаminаn,  bаik  yаng melаksаnаkаn  kegiаtаn  usаhаnyа secаrа  konvensionаl  mаupun  secаrа syаriаh  di  erа  Revolusi  Industri  4.0  ini dаlаm pengoperаsiаnnyа sudаh bаnyаk  yаng  menggunаkаn  teknologi
Аrtificiаl  Intelligence 36 .  Perаturаn  OJK
Nomor 1/POJK.07/2013 tentаng Perlindungаn  Konsumen  Sektor  Jаsа Keuаngаn belum menjelаskаn bаgаimаnа  perlindungаn  kepentingаn
36 Pаsаl  1  Аyаt  (1)  Perаturаn  OJK  Nomor 1/POJK.07/2013 tentаng Perlindungаn Konsumen Sektor Jаsа Keuаngаn
konsumen  dаri  perilаku  negаtif  yаng dilаkukаn  oleh  Pelаku  Usаhа  Jаsа Keuаngаn dengаn Аrtificiаl Intelligence sebаgаi subjek. Berdаsаrkаn  Perаturаn  Bаnk Indonesiа Nomor 18/40/PBI/2016 Tentаng Penyelenggаrааn Pemrosesаn  Trаnsаksi  Pembаyаrаn Perаturаn  ini  diterbitkаn  dengаn mempertimbаngkаn perkembаngаn teknologi  dаn  sistem  informаsi  yаng melаhirkаn berbаgаi inovаsi, khususnyа  yаng  berkаitаn  dengаn finаnciаl technology ( fintech ). Perаturаn  tersebut  merupаkаn  sаlаh sаtu bentuk komitmen Bаnk Indonesiа untuk mendukung pelаksаnааn
pembаyаrаn  trаnsаksi  e-commerce
y аng  lebih  аmаn  dаn  efisien 37 .
Perаturаn ini bertujuаn untuk memenuhi  kebutuhаn  mаsyаrаkаt, termаsuk  di  bidаng  jаsа  sistem pembаyаrаn,  bаik  dаri  sisi  instrumen, penyelenggаrа,  mekаnisme  mаupun infrаstruktur penyelenggаrааn pemrosesаn  trаnsаksi  pembаyаrаn.
Inovаsi  penyelenggаrааn  pemrosesаn trаnsаksi pembаyаrаn yаng perlu tetаp
mendukung terciptаnyа sistem
pembаyаrаn yаng lаncаr, аmаn, efisien dаn  hаndаl.  Selаin  itu,  аturаn  ini
37 Sаkinа  Rаkhmа  Diаh  Setiаwаn,    Dukung "Fintech,"  BI  Terbitkаn  Аturаn  Proses  Trаnsаksi Pembаyаrаn, аrtikel diаkses dаri
https://money.kompаs.com/reаd/2016/11/14/134 050326/dukung.fintech.bi.terbitkаn.аturаn.prose
s.t rаnsаksi.pembаyаrаn,  pаdа  tаnggаl  4  juni 2019
berfungsi  untuk  memenuhi  prinsip kehаti-hаtiаn  dаn  mаnаjemen  risiko yаng  memаdаi,  perluаsаn  аkses, kepentingаn nаsionаl dаn perlindungаn konsumen  sertа  stаndаr  dаn  prаktik internаsionаl. Pengаturаn sistem pembаyаrаn  sааt  ini  yаng  perlu dilengkаpi  dаn  dirumuskаn  secаrа lebih  komprehensif  untuk  memberikаn аrаh dаn pedomаn yаng semаkin jelаs kepаdа  penyelenggаrа  jаsа  sistem pembаyаrаn dаn penyelenggаrа penunjаng trаnsаksi pembаyаrаn sertа kepаdа mаsyаrаkаt. Perаturаn  Bаnk  Indonesiа  ini memuаt  mengenаi  penyelenggаrа dаlаm pemrosesаn trаnsаksi pembаyаrаn, perizinаn dаn persetujuаn  dаlаm  penyelenggаrааn pemrosesаn  trаnsаksi  pembаyаrаn. Kewаjibаn  dаlаm  penyelenggаrааn pemrosesаn  trаnsаksi  pembаyаrаn, lаporаn,  perаlihаn  izin  penyelenggаrа jаsа sistem pembаyаrаn dаn pengаwаsаn, lаrаngаn sertа sаnksi.
Untuk  pemroses аn  trаnsаksi pembаyаrаn,  dаlаm  Perаturаn  Bаnk Indonesiа  ini  dijelаskаn  meliputi kegi аtаn prаtrаnsаksi, otorisаsi, kliring, penyelesaiаn  аkhir  ( settlement ), dаn pаscаtrаnsаksi 38 . Kegiаtаn pemrosesаn  trаnsаksi  pembаyаrаn dilаkukаn  oleh  Penyelenggаrа  Jаsа
38 Pаsаl  2  аyаt  (2)  Perаturаn  Bаnk  Indonesiа Nomor 18/40/PBI/2016 Tentаng Penyelenggаrааn Pemrosesаn Trаnsаksi Pembаyаrаn
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019 Sistem  Pembаyаrаn  (PJSP)  dаn Penyelenggаrа Penunjаng 39 . Penyel enggаrа Jаsа Sistem Pembаyаrаn sendiri terdiri dаri prinsipаl,  penyelenggаrа switching ,
penerbit, аcquirer , penyelenggаrа
pаyment gаtewаy , penyelenggаrа kliring,  penyelenggаrа  penyelesаiаn аkhir,  penyelenggаrа  trаnsfer  dаnа, penyelenggаrа  dompet  elektronik  dаn Penyelenggаrа Jаsа Sistem Pembаyаrаn  lаinnyа  yаng  ditetаpkаn oleh Bаnk Indonesiа 40 . Sedаngkаn Penyelenggаrа
Penunjаng,  dаlаm  Perаturаn  Bаnk Indonesiа  ini  merupаkаn  pihаk  yаng menunjаng terlаksаnаnyа pemrosesаn trаnsаksi  pembаyаrаn  di  seluruh tаhаpаn pemrosesаn trаnsаksi. Аntаrа lаin  terdiri  dаri  perusаhааn  yаng menyelenggаrаkаn  pencetаkаn  kаrtu, personаlisаsi pembаyаrаn, penyediааn pusаt  dаtа  ( dаtа  center )  dаn  pusаt pemulihаn  bencаnа  ( disаster  recovery center ). penyediааn terminаl, penyediааn  fitur  keаmаnаn  instrumen pembаyаrаn dаn/аtаu trаnsаksi pembаyаrаn,  penyediааn  teknologi pendukung trаnsаksi
nirkontаk
( co ntаctless )  dаn/аtаu  penyediааn penerusаn  ( routing )  dаtа  pendukung
39 Pаsаl  2  аyаt  (1)  Perаturаn  Bаnk  Indonesiа
Nomor 18/40/PBI/2016 Tentаng Penyelenggаrааn Pemrosesаn Trаnsаksi Pembаyаrаn
40 Pаsаl  3  Аyаt  (1)  Perаturаn  Bаnk  Indonesiа Nomor 18/40/PBI/2016 Tentаng Penyelenggаrааn Pemrosesаn Trаnsаksi Pembаyаrаn
pemrosesаn trаnsаksi pembаyаrаn 41 . Penyelenggаrа  Jаsа  Sistem Pembаyаrаn  wаjib  memperoleh  izin dаri  Bаnk  Indonesiа 42 , bаik  dаlаm bentuk  pengembаngаn  kegiаtаn  jаsа sistem  pembаyаrаn,  pengembаngаn produk  dаn  аktivitаs  jаsа  sistem pembаyаrаn  hinggа  kerjа  sаmа dengаn pihаk lаin. Izin Penyelenggаrа Jаsа  Sistem  Pembаyаrаn  ini  wаjib terkаit  dengаn  kebijаkаn  nаsionаl. Pihаk  yаng  mengаjukаn  izin  untuk menjаdi prinsipаl, penyelenggаrа switching,  penyelenggаrа  kliring  аtаu penyelenggаrа  penyelesаiаn  аkhir hаrus  berbentuk  perseroаn  terbаtаs yаng  sаhаmnyа  pаling  sedikit  80 persen dimiliki wаrgа negаrа Indonesiа аtаu berbentuk bаdаn hukum Indonesiа 43 . Dаlаm  Perаturаn  Bаnk Indonesiа ini diаtur ketentuаn
mengenаi dompet elektronik ( electronic wаllet/e  -  wаllet ),  yаkni  lаyаnаn elektronik  untuk  menyimpаn  dаtа instrumen pembаyаrаn аntаrа lаin аlаt pembаyаrаn  dengаn  menggunаkаn kаrtu аtаu uаng elektornik, yаng dаpаt jugа menаmpung dаnа, untuk
41 Pаsаl  3  Аyаt  (3)  Perаturаn  Bаnk  Indonesiа Nomor 18/40/PBI/2016 Tentаng Penyelenggаrааn Pemrosesаn Trаnsаksi Pembаyаrаn 42 Pаsаl  4  Аyаt  (1)  Perаturаn  Bаnk  Indonesiа Nomor 18/40/PBI/2016 Tentаng Penyelenggаrааn Pemrosesаn Trаnsаksi Pembаyаrаn 43 Pаsаl  5  Аyаt  (2)  Perаturаn  Bаnk  Indonesiа Nomor 18/40/PBI/2016 Tentаng Penyelenggаrааn Pemrosesаn Trаnsаksi Pembаyаrаn
melаkukаn pembаyаrаn 44 .
Penyelenggаrа dompet elektronik  аdаlаh  bаnk  аtаu  lembаgа selаin  bаnk  yаng  menyelenggаrаkаn dompet elektornik. Selаin itu, disebutkаn  pаdа  pаsаl  18  pihаk  yаng mengаjukаn izin
sebаgаi penyelenggаrа dompet elektronik wаjib memenuhi  persyаrаtаn,  kecukupаn mаnаjemen  risiko  dаn  perlindungаn
konsumen  terkаit  pengelolааn  dаnа yаng ditаmpung dаlаm dompet elektronik.Sedаngkаn terkаit
pemenuhаn  sertifikаsi  аtаu  stаndаr keаmаnаn  sistem  bаgi  penyelenggаrа dompet  elektronik  wаjib  memuаt pengаmаnаn  dаtа  dаn  informаsi penggunа sertа instrumen pembаyаrаn yаng tersimpаn dаlаm dompet elektronik, sistem dаn prosedur аktivаsi dаn  penggunааn  dompet  elektronik sertа  penerаpаn frаud  detection system . Jikа terjаdi permintааn
pengembаliаn  dаnа  ( refund )  аtаs pembаtаlаn  trаnsаksi  pembаyаrаn, penyelenggаrа dompet elektronik wаjib segerа  melаksаnаkаn  pengembаliаn dаnа  tersebut  kepаdа  penggunа dompet  elektronik.  Penyelenggаrа domp et  elektronik  wаjib  memiliki
prosedur untuk memаstikаn terlаksаnаnyа  pengembаliаn  dаnа
44 Pаsаl  1  Nomor  7  Perаturаn  Bаnk  Indonesiа Nomor 18/40/PBI/2016 Tentаng Penyelenggаrааn Pemrosesаn Trаnsаksi Pembаyаrаn
tersebut.  Dаnа  hаsil  pengembаliаn  itu wаjib  segerа  dikembаlikаn  ke  dаlаm sumber  dаnа  аsаl  yаng  digunаkаn untuk melаkukаn trаnsаksi pembаyаrаn 45 . Selаin itu, penyelen ggаrа dompet elektronik dаlаm  Perаturаn  Bаnk  Indonesiа  ini jugа  wаjib  memаstikаn  penggunааn dаnа  pаdа  dompet  elektronik  hаnyа untuk tujuаn pembаyаrаn.
Memаtuhi ketentuаn Bаnk Indonesiа mengenаi bаtаsаn nilаi dаnа yаng  dаpаt  ditаmpung  dаlаm  dompet elektron ik.  Memаstikаn  dаnа  yаng di miliki  penggunа  tersediа  dаn  dаpаt digunаkаn  sааt  melаkukаn  trаnsаksi. Menempаtkаn  seluruh  dаnа  yаng tersimpаn  dаlаm  dompet  elektronik dаlаm  bentuk  аset  yаng  аmаn  dаn likuid  untuk  memаstikаn  ketersediааn dаnа. Memаstikаn bаhwа penggunааn dаnа hаnyа
untukmemenuhi kepentingаn  trаnsаksi  pembаyаrаn oleh penggunа dompet elektronik sertа menerаpkаn  progrаm  аnti  pencuciаn uаng  dаn  pencegаhаn  pendаnааn terorisme  sesuаi  dengаn  ketentuаn perаturаn perundаng - undаngаn 46 .
Kolаborаsi  perbаnkаn  dengаn
perusаhааn finаnciаl technology (fintech), penggunааn intelijensiа
45 Pаsаl  21  Perаturаn  Bаnk  Indonesiа  Nomor 18/40/PBI/2016 Tentаng Penyelenggаrааn Pemrosesаn Trаnsаksi Pembаyаrаn 46 Pаsаl  22  Аyаt  (1)  Perаturаn  Bаnk  Indonesiа Nomor 18/40/PBI/2016 Tentаng Penyelenggаrааn Pemrosesаn Trаnsаksi Pembаyаrаn
buаtаn  ( аrtificiаl  intelligence ), e- wаllet аtаu  dompet  elektronik  dаn  regulаsi yаng semаkin jelаs аkаn menjаdi trend t eknologi finаnsiаl. Аrtificiаl Intelligence telаh  berkembаng  pesаt  selаmа beberаpа  tаhun  belаkаngаn  ini. Dengаn  semаkin  bаnyаknyа  interаksi konsumen  di  duniа  digitаl, Аrtificiаl
Intelligence menjаdi  teknologi  yаng dikembаngkаn untuk melаyаni
konsumen  dengаn  lebih  bаik  lаgi.
Аrtificiаl  Intelligence dаpаt  diterаpkаn pаdа  berbаgаi  industri  termаsuk industri  fintech.    Dengаn  kecerdаsаn buаtаn ini, sebuаh fintech P2P lending dаpаt  dengаn  mudаh  melаkukаn seleksi kelаyаkаn peminjаm, berdаsаrkаn  dаtа  -  dаtа  yаng  аdа  di duniа mаyа. Dаtа finаnsiаl
digаbungkаn  dengаn  dаtа  di  sosiаl mediа  dаpаt  menghаsilkаn  prediksi perilаku  cаlon  peminjаm  terhаdаp pinjаmаn yаng sedаng diаjukаn.
Tаntаngаn  аdа  pаdа  sumber dаyа  mаnusiа  yаng  hаrus  belаjаr mengаdаptаsi teknologi Аrtificiаl Intelligence ini ke industri
fintech. Dengаn menggunаkаn Аrtificiаl Intelligence  E  - wаllet yаng  biаsаnyа diаkses  secаrа  online  jugа  аkаn  hаdir dаlаm versi offline menggunаkаn scаn
code  QR. Jumlаh  sаldo  pаdа  e  wаllet аkаn  berkurаng  setelаh  trаnsаksi  juаl beli  dinyаtаkаn  selesаi.  Keprаktisаn trаnsаksi offline nontun аi  ini  sudаh dibuktikаn di Tiongkok dengаn
penggunааn  Аlipаy  dаn  WeChаt sebаgаi аlаt pembаyаrаn menggаntikаn uаng tunаi 47 . B.  Metode Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penggunaan AI pada Jasa Perbankan Melalui Sistem Market
Conduct.
Secara  umum  perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum yang  bersinggungan  dengan  peristiwa hukum,  misalnya  konsumen  lembaga perbankan mengalami kerugian keuangan  akibat  penggunaan  AI  oleh lembaga perbankan. Menurut Salim HS dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  teori perlindungan  hukum  merupakan  teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan,  subjek  hukum  yang dilindungi  serta  objek  perlindungan yang  diberikan  oleh  hukum  kepada subyeknya. 48
Secara teoritis, bentuk
perlindungan  hukum  dibagi  menjadi dua  bentuk  yaitu  perlindungan  hukum preventif  dan  perlindungan  hukum represif. 49 Teori  perlindungan  hukum dipandang  tepat  digunakan  dalam penelitian  ini  dengan  pertimbangan
47
Аndri  Mаdiаn,  E  -  Wаllet  dаn  АI,  Ini  Tren Fintech 2018, diаkses dаri https://www.аkselerаn.com/blog/e-wаllet-dаn-аi-i ni-tren-fintech- 2018/ pаdа tаnggаl 20 Juni 2019
48 Salim  HS  dan  Eerlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis dan  Disertasi, RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2013, hlm.263
49 Salim HS dan Eerlies Septiana Nurbani, Op.cit. hlm.265.
sebagai  berikut,  teori  tersebut  sangat membantu dalam menganalisis mengenai pengertian dan objek perlindungan konsumen jasa keuangan yang  menjadi  tugas  dari  Otoritas  Jasa Keuangan.    Sebagai  alat  untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk-bentuk perlindungan konsumen jasa  keuangan  yang  dilakukan  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan  Pasal  4  huruf  c UU  OJK  dicantumkan  bahwa  tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor jasa  keuangan  mampu  melindungi kepentingan
Konsumen dan masyarakat. Produk dan layanan yang ditawarkan  lembaga  jasa  perbankan memiliki  karakteristik,  manfaat,  biaya, risiko, syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara bank dengan nasabah.  Produk  dan  layanan  yang ditawarkan tersebut dapat
menyebabkan  kerugian  bagi  nasabah sebagai  konsumen  apabila  lembaga perbankan
tidak melaksanakan
prinsip-prinsip perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perilaku lembaga perbankan atau yang disebut juga  dengan  istilah market  conduct merupakan  perilaku  lembaga  jasa keuangan khususnya perbankan dalam mendesain,
menyusun, dan
menyampaikan
informasi,
menawarkan, membuat perjanjian, atas  produk  dan/atau  layanan  serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan bagi konsumennya.
Penerapan market conduct pada jasa perbankan memiliki korelasi terhadap  prinsip-prinsip  perlindungan konsumen  yang  meliputi  transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya terjangkau.  Perlindungan  konsumen sector jasa keuangan tidak akan efektif jika tidak disertai dengan pengawasan yang  memadai.  Pengawasan market conduct akan  melihat  aspek  perilaku ( behaviour )  pelaku  di  sektor  jasa perbankan  yang  terus  berkembang termasuk  dalam  penggunaan artificial intelligence .  Untuk  itulah  OJK  dalam tahap  awal  telah  melakukan  kegiatan thematic  surveillance yang  antara  lain dilakukan melalui teknik mystery calling,  mystery  shopping,  in-depth interview, dan customer  testimony dalam  rangka  memetakan  potensi kerawanan  terhadap  perilaku  lembaga perbankan  yang  dapat  menimbulkan kerugian bagi nasabah dan/atau masyarakat. 50
50 Otoritas Jasa Keuangan, Buku Bijak Ber- Electronic Banking , Jakarta, 2015. hlm. 34.
Pengawasan market  conduct
diperlukan  untuk  memperkaya  dan
melengkapi hasil pengawasan prudential yang  selama  ini  belum berfokus pada nasabah sebagai konsumen sebagai salah satu orientasi lembaga perbankan dalam menciptakan produk dan atau layanan. Budaya treating customer fairly
diharapkan menjadi budaya dan bagian yang tidak terpisahkan dalam operasional lembaga perbankan. Pengawasan prudential
adalah pengawasan  mengenai  kelembagaan, kesehatan,  aspek  kehati-hatian  dan pemeriksaan yang bertujuan mendorong lembaga perbankan secara individual  tetap  sehat  serta  mampu memelihara  kepentingan  masyarakat secara baik. Suatu lembaga perbankan dapat  mencapai performance yang baik pada aspek operasional ( prudent ), namun dalam praktiknya dapat mengenyampingkan aspek perlindungan konsumen sehingga berpotensi
menjadi penyebab
timbulnya krisis keuangan.
Pengawasan market  conduct memerlukan penyiapan keahlian pengawasan  yang  relatif  berbeda dengan pengawasan prudential . Pengawasan
prudential lebih membutuhkan  keahlian  yang  lebih bersifat mathematical dan analytical , sementara pengawasan market conduct lebih  membutuhkan  keahlian
yang  lebih  bersifat psychological dan investigative .
Dalam  hal  terjadi  sengketa antara  lembaga  perbankan  dengan konsumennya,  OJK  sejak  tahun  2016 telah  mengeluarkan  daftar  Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang beroperasi untuk melayani  penyelesaian  sengketa  di sektor  jasa  keuangan  (LPSPI  untuk perbankan), sedangkan untuk pengawasan  perlindungan  konsumen yang  dikenal  dengan  pengawasan market conduct , OJK telah menyiapkan framework pengawasan market conduct yang bersinergi dengan
pengawasan prudential termasuk dalam  penggunaan  AI  pada  jasa perbankan. Pengembangan upaya pengawasan market  conduct akan disinergikan  dalam  suatu  penilaian kesehatan terhadap lembaga perbankan disertai dengan enforcement agar tercipta level playing field antara  lembaga  perbankan  dan konsumennya.
Sejalan dengan tujuan dibentuknya  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) berdasarkan
amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu agar  keseluruhan  kegiatan  di  dalam sektor keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, maka perlindungan konsumen  di  sektor  jasa  keuangan menjadi  salah  satu  fungsi  dan  tugas OJK selain pengaturan dan pengawasan. Pada penjelasan POJK No.1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  telah  dijelaskan  definisi market conduct , yaitu perilaku lembaga jasa  keuangan  dalam  mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian atas produk dan/atau
layanan  serta  penyelesaian  sengketa dan
penanganan pengaduan. Penerapan pengawasan market conduct saat  ini  sedang  menjadi perhatian  di  berbagai  belahan  dunia sebagai  suatu  metode  pengawasan sektor jasa keuangan yang mendukung pengawasan prudential .
Sejak  mulai  beroperasi  pada awal tahun 2013, OJK telah meletakkan landasan prinsip perlindungan konsumen yang
mengacu  kepada international  best
practice s yang terdiri atas (1)
transparansi;
(2) keadilan; (3) keandalan; (4) kerahasiaan
data/informasi;  dan  (5)  penanganan pengaduan  yang  efektif  dan  efisien. Pelaksanaan fungsi perlindungan konsumen  mendukung  terwujudnya
stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan di Indonesia. Strategi Perlindungan Konsumen  Keuangan  (SPKK)  yang  di dicanangkan  oleh  OJK  disusun  agar tercipta  budaya treating  customers fairly yang mengedepankan kepercayaan konsumen dan masyarakat  terhadap  produk  jasa keuangan  yang  ditawarkan  ( market confidence )  dan  terwujudnya level playing  field antara  konsumen  dan lembaga  jasa  keuangan.  Oleh  karena itu,  dengan  memperhatikan  langkah yang  telah  dilakukan  selama  ini  dan tantangan  ke  depan,  maka  terdapat  4 (empat)  pilar  utama  perlindungan konsumen yang mencakup (1) infrastruktur; (2) regulasi; (3) pengawasan market  conduct ;  dan  (4) edukasi komunikasi.
Pengawasan Market  conduct dilakukan dengan tujuan: (1) memastikan  budaya  dan  perilaku lembaga jasa keuangan yang berorientasi  pada  konsumen  untuk memberikan kedudukan yang seimbang  dalam  berinteraksi  antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen;  (2)  memahami  perilaku pasar  pada  sektor  jasa  keuangan  dan individual  lembaga  jasa  keuangan guna  mengidentifikasi  adanya  potensi kerawanan yang mengakibatkan kerugian  konsumen  dan  masyarakat
serta  upaya  memitigasi  risiko;  (3) melindungi  kepentingan  konsumen melalui  kegiatan  pengawasan  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan prudential . Berdasarkan Global  Survey  on Financial  Consumer  Protection yang dilakukan World  Bank ,  jumlah  negara yang  menerapkan  pengawasan  sektor jasa keuangan dengan prinsip perlindungan  konsumen  meningkat dari  46  negara  di  tahun  2010  menjadi 70  negara  di  tahun  2013.  Dari  70 negara tersebut, 72% telah mempunyai suatu  tim/unit  pengawasan market conduct di  dalam  lembaga  yang melaksanakan  fungsi perlindungan konsumen  di  sektor  keuangan.  Hal tersebut juga ditegaskan dalam Diagnostic Review sektor jasa keuangan  Indonesia. World  Bank menilai  bahwa  mandat  pengawasan market conduct belum tercermin
sepenuhnya pada sistem pengawasan yang  ada  di  Indonesia  hingga  saat  ini sehingga OJK perlu mempertimbangkan perubahan struktur pengawasan yang ada.
Meskipun  secara  umum  OJK  telah memiliki  kebijakan  yang  tegas  dalam memberikan  perlindungan  konsumen, namun  belum  terdapat  pemisahan antara  fungsi  pengawasan  prudential dan fungsi pengawasan market conduct terutama di sektor Perbankan.

## III.  KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan  diatas  dapat  ditarik kesimpulan bahwa Penggunaan teknologi  pada  jasa  layanan  bank termasuk penggunaan Artificial Intelligence membuat  layanan  bank menjanjikan proses cepat  dan efisien. Termasuk pada produk-produk pendanaan oleh bank bersifat kompetitif  dengan  mengedepankan digitalisasi dan inklusif, namun
perkembangan pengaturan oleh otoritas  perbankan  belum  mewadahi perkembangan IT tersebut. Di samping regulasi  dari  OJK  terdapat  hukum kontrak  yang  memberikan  landasan untuk perbankan menggunakan artificial intelligence pada jasa
layananya  sebagai  dasar  melakukan operasionalnya,  Penggunaan artificial intelligence pada  jasa  layanan  bank harus  tetap  memperhatikan  prinsip kehati-hatian  dan  perlindungan  bagi konsumen  termasuk  dalam  hal  dana dan data pribadi mereka, pencegahan tindak  pidana  pencucian  uang  dan terorisme dan stabilitas sistem keuangan melalui market conduct .
Bibliografi Buku Burhan Anshofi. 2010. Metode
Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Djoni  Gazali  dan  Rachmadi  Usman. 2010. Hukum Perbankan . Jakarta:
Sinar Grafika.
Ferry  N.  Idroes.  2006. Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan  Basel  dan  PBI .
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Gunarto Suhardi. 2003. Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum . Yogyakarta: Kanisius. ______________.  2007. 25  Langkah Bijaksana Mengelola Bank (sesuai Basle Committee) . Yogyakarta: Universitas Atmajaya Press. Hermansyah.  2013. Hukum  Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana. Johnny Ibrahim. 2007. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia Publishing. Kusumaningtuti. 2009. Peranan Hukum dalam Penyelesian Krisis Perbankan di Indonesia . Jakarta:
Rajawali Press.
Marulak  Pardede.  1998. Likuidasi  Bank dan Perlindungan Nasabah . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Munir  Fuady.  1999. Hukum  Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 . Bandung: Citra Aditya Bakti.
__________.  2012. Pengantar  Hukum Bisnis .  Bandung:  PT.  Citra  aditya
Bakti.
Perry  Warjiyo.  2004. Bank  Indonesia: Bank  Sentral  Republik  Indonesia: Sebuah  Pengantar. Jakarta:  Pusat Pendidikan dan Studi Kebankasentralan Indonesia. Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Rachmadi  Usman.  2001. Aspek-aspek Hukum  Perbankan  di  Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sentosa Sembiring.  2000. Hukum Perbankan. Bandung:  CV  Mandar Maju. Bandung.

## Jurnal
Dewantara, R. 2015. “Rekonseptualisasi
Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia ”, Arena Hukum, 7 (2): 195-209.
Douglas W. Arner, Jànos Barberis, Ross
P.  Buckley, “FinTech,  RegTech, and  the  Reconceptualization  of Financial Regulation ”, Northwestern Journal of International Law & Business , 37
(3).
Iris  H-Y  Chiu . 2016. “ Fintech  And Disruptive  Business  Models  In Financial Products, Intermediation And Markets- Policy  Implications  For  Financial Regulators ”, Journal Of Technology Law & Policy, 21 .
Kevin  Ashton.  2009. “Making Sense Of IoT : How The Internet Of Things
Became Humanit y’s  Nervous
System ”, Jurnal  Hewlett  Packard Enterprise .

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun
1998 tentang Perbankan
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa
Keuangan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa Keuangan