Center of Language and Cultural Studies

## CENDEKIA
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran https://cendekia.soloclcs.org/index.php/cendekia
ISSN  : 1978-2098 EISSN: 2407-8557 Month, Vol, No : May, Vol.17 No.01 DOI : 10.30957/cendekia.v17i1.819 Received : May 15, 2023 Accepted : May 17, 2023 Published : May 22, 2023

## KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TAMAN KOTA MANIS PANGKALAN BUN  KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Gusti Muhammad Roies 1 , Holten Sion 2 , Syamsuri 3 , Basrowi 4
1 Graduate Studies Program   Indonesia Open University
2&3 Lecturer of Indonesia Open University 4Universitas Bina Bangsa, Indonesia Email: roiesut@gmail.com; Basrowi@binabangsa.ac.id

## Abstract
The  performance  of  the  West  Kotawaringin  Regency  Satpol  PP  in  providing  direction, guidance and supervision in structuring street vendors is not running effectively. even tend not to be able to overcome the problem of structuring  street  vendors.  so  that  many  street vendors  commit  violations  due  to the lack of guidance in structuring street vendors. The Satpol PP of Kotawaringin Barat Regency has carried out routine and periodic raids at the city park location against street vendors who are still selling in the area, but the awareness of street vendors not to repeat selling in the city park area is still repeated. The locus of this research  is  Taman  Kota  Manis  Pangkalan  Bun.  This  research  was  conducted  using a qualitative  method  with  a  case  study  approach  and  data  collection  through  observation, interviews and documentation. Supervision of street vendors in Taman Manis Pangkalan Bun  can  be  seen  from:  repressive  supervision,  supervision  techniques  using  direct observation or observation, the supervision process in accordance with SOPs, the nature and timing of periodic supervision through routine patrols and sudden supervision through operations and objective and comprehensive indicators as effective form of supervision.
Keywords: Types of Supervision, Supervision Techniques, Supervision Process, Nature and Time of Effective Supervision and Supervision Copyright and License :
Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first publication with  the  work  simultaneously  licensed  under  a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun  Kabupaten Kotawaringin Barat Gusti Muhammad Roies 1 , Holten Sion 2 , Syamsuri 3 , Basrowi 4
Citation (APA) : Roies, G.M, Sion, H, Syamsuri, & Basrowi (2023). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat. Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran , 17 (1), 189-204. https://doi.org/10.30957/cendekia.v17i1.819

## 1. Pendahuluan
Meningkatnya  jumlah  pedagang  kaki  lima  sektor  informal  di  Kota Pangkalan  Bun  menghadirkan  masalah  yang  kompleks,  di  satu  sisi  sektor  ini mendukung  perekonomian  masyarakat  kecil,  di  sisi  lain  keberadaannya menimbulkan banyak masalah, terutama terkait dengan pelanggaran aturan.
Pada  umumnya  pedagang  kaki  lima  adalah  wiraswasta,  artinya  sebagian besar  pedagang  kaki  lima  hanya  memiliki  satu  orang  pegawai.  Keberadaan pedagang  kaki  lima  merupakan  kegiatan  perdagangan  sektor  informal  sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi penduduk kota. Penyempitan lapangan kerja juga mendukung  peningkatan  jumlah  penduduk  yang  bekerja  sebagai  pedagang  kaki lima.  Pedagang  kaki  lima  biasanya  menjajakan  dagangannya  di  tempat-tempat umum yang dianggap strategis, antara lain trotoar, pinggir jalan, dan kios pinggir jalan
Wajar  dan  bukan  masalah  bagi  pedagang  kaki  lima  untuk  memilih  ruang publik  sebagai  tempat  berdagang.  Salah  satu  alasan  utama  pedagang  kaki  lima memilih  alun-alun  sebagai  lokasinya  adalah  karena  dapat  ramai  dikunjungi pembeli. Kehadiran pedagang kaki lima sering disebut sebagai penyebab kekacauan lalu lintas, pencemaran lingkungan yang mencemari pemukiman kumuh dan jalan- jalan serta menyebabkan sampah menyebar dan menumpuk di banyak tempat.
Keberadaan PKL di  sekitar Taman Kota ini juga mendapat  perhatian  dari Bupati Kotawaringin Barat, sebagaimana
dikutip dari berita
https://mmc.kalteng.go.id/,  Menurut  Bupati  Kotawaringin  Barat  Hj.  Nurhidayah mengatakan bahwa kawasan Bundaran Pancasila merupakan keberadaannya ada di tengah jantung Kota Pangkalan Bun sehingga perlu adanya penataan khusus bagi PKL.  "Kami  tidak  pernah  melarang  atau  menutup  rejeki  bagi  masyarakat  yang mencari  rejeki  berjualan  di  kawasan  Bundaran  Pancasila  tetapi  kami  juga mengharapkan  agar  para  PKL  ini  tetap  memperhatikan  keindahan  kota  dengan menjaga  kebersihan,  untuk  itu  kami  akan  lakukan  penataan,"  kata  Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah.
Dalam  menyikapi  hal  ini  maka  Pemerintah  Daerah  perlu  untuk  membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur  keberadaan PKL. Keberadaan Peraturan  Daerah  sangatlah  penting  sebab  apabila  pemerintah  sebagai  penguasa dalam  menjalankan  wewenangnya  tidak  memiliki  perangkat  hukum  yang  baik maka  dapat  terjadi  penyalahgunaan  wewenang,  hal  ini  selaras  dengan  pendapat Lord  Acton  dalam  Alfian,  yaitu  “ power  tends  to  corrupt,  but  absolute  power corrupts  absolutely” (Manusia  yang  mempunyai  kekuasaan  cenderung  untuk menyalahgunakan  kekuasaan
itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) pasti akan  disalah gunakan). Berkenaan  dengan  hal  tersebut  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Kotawaringin Barat juga mengalami permasalahan atas keberadaan PKL, di mana apabila  keberadaan  PKL  tidak  diatur  dan  tidak  dibina  akan  menimbulkan permasalahan  dibidang  pembangunan,  tata  ruang  maupun  gangguan  ketertiban umum.
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun  Kabupaten Kotawaringin Barat Gusti Muhammad Roies 1 , Holten Sion 2 , Syamsuri 3 , Basrowi 4
Dalam sumber berbagai literatur, disebutkan bahwa pelaksaan  penertiban PKL masih kurang, karena tidak memahaminya tugas dan tanggung jawab aparat, serta kurangnya sosialisasi dan kesadaran PKL (Winardi (2008). Hal serupa juga dikatakan menurut Pancarwati (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan kurang  efektif,  karena  banyaknya  hambatan  selama  pelaksanaan  yaitu  para  PKL kurang merespon baik program dari pemerintah dan waktu pelaksanaan masih tidak terjadwal rutin. Dalam penataan, pembina dan pengawasan PKL belum maksimal, karena  maraknya  keberadaan  pedagang  kaki  lima  yang  berjualan  di  atas  trotoar (Khasanah,  2016).  Pengawasan  PKL  yang  dilaksanakan  oleh  Satpol  PP  sebagai penegak perda belum optimal dilaksanakan (Fani, 2019) sehingga kinerja Satpol PP dalam penegakan perda mengalami hambatan.
Berdasarkan  literatur  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa,  sistem  pegawasan oleh Satpol  PP dalam penataan PKL  tidak efektif  dan  belum optimal sehingga keberadaan  PKL  dapat  menimbulkan  permasalahan  tata  kota  dan  gangguan ketertiban umum.
Dalam  beberapa  pengamatan  sebelumnya,  masih  banyak  pelaku  usaha (PKL)  yang  tidak  mengetahui  lokasi-lokasi  mana  saja  yang  diperuntukan  untuk berjualan terutama pada lokasi Taman Kota Manis Pangkalan Bun, karena masih banyak PKL yang berjualan dibadan jalan  sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya  yang  dapat  menimbulkan  kemacetan.  Peranan  Satpol  PP  Kabupaten Kotawaringin  Barat  dalam  mengatasi  masalah  initidak  optimal  terutama  yang berhubungan  dengan  pelanggaran  perda,  karena  banyak  PKL  yang  kurang memahami  isi  Perda  tersebut.  Kinerja  Satpol PP  Kabupaten  Kotawaringin  Barat dalam  memberikan  pengarahan,  pembinaa  dan  pengawasandalam  penataan  PKL tidak  berjalan  secara  efektif.  bahkan  cenderung  tidak  dapat  mengatasi  masalah penataan PKL. sehingga banyak PKL yang melakukan pelanggaran karena kurang adanya pembinaan dalam penataan terhadap PKL.
Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat sudah melaksanakan razia secara rutin dan berkala di lokasi taman kota terhadap PKL yang masih berjualan di area tersebut,  namun  kesadaran  PKL  untuk  tidak  mengulangi  berjualan  di  area taman kota masih saja tetap terulang.
Dalam  permasalahan  tersebut,  mendorong  penulis  untuk  mengkaji  dan meneliti kinerja Satpol PP dalam pegawasan dan fokus penelitian ini adalah pada pengawasan dalam penataanPKL. Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini  mengambil  judulKinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol PP)  Dalam  Pengawasan  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Taman  Kota  Manis Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

## 2. Tinjauan Pustaka
2.1 Administrasi
Adminitrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang  menyangkut  pembuatan  catatan,  surat  menyurat,  pembukuan  ringan, penyalinan, agenda, dan lain-lain yang bersifat administratif. Manajemen dalam arti luas  adalah  keseluruhan  proses  kerjasama  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.
Menurut The Liang Gie (1999: 14) administrasi adalah “Segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun  Kabupaten Kotawaringin Barat Gusti Muhammad Roies 1 , Holten Sion 2 , Syamsuri 3 , Basrowi 4
kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.”
Menurut  Siagian  (2002:  2)  administrasi  adalah:  “Keseluruhan  proses kerjasama  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  didasarkan  atas  rasionalitas  tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.” sosial.
2.2 Pengawasan
Menurut  Manullang  (2002:173),  pengawasan  adalah  proses  menentukan pekerjaan  yang  telah  dilakukan,  mengevaluasinya  dan  melakukan  penyesuaian- penyesuaian  yang  diperlukan  agar  pekerjaan  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan rencana  semula.  Menurut  Kadarman  (2001:  159)  Pengendalian  adalah  upaya sistematis  untuk  mendapatkan  kinerja  standar  untuk  rencana,  merancang  sistem umpan  balik  data  untuk  mendeteksi  penyimpangan  dan  mengukur  signifikansi penyimpangan,  dan  mengambil  tindakan  korektif  yang  diperlukan  untuk memastikan bahwa semua sumber daya telah digunakan secara efektif dan efisien. Semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut  Handoko  (1986: 359)  Kontrol  adalah  proses  untuk  memastikan  bahwa  tujuan  organisasi  dan manajemen tercapai.
Menurut  Harahap  (2001:14)  Kontrol  adalah  keseluruhan  sistem, teknik, metode  yang  dapat  digunakan  oleh  seorang  manajer  untuk  memastikan  bahwa semua  tindakan  yang  dilakukan  di  dalam  dan  di  dalam  organisasi  benar-benar mengikuti  prinsip  efisiensi  dan  mengarah  pada  upaya,  tujuan  umum  organisasi untuk  dicapai.  Menurut  Ernie  dan  Saefullah  (2005:317),  pengendalian  sebagai proses penentuan indikator kinerja dan inisiatif yang dapat mendukung tercapainya hasil yang diharapkan sesuai dengan efisiensi yang ditetapkan.

## 2.3 Kinerja
Dalam  bukunya,  Kinerja  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Hasibuan menyatakan,  “Kinerja  adalah  hasil  yang  dicapai  seseorang  dalam melaksanakan  tugas  yang  dibebankan  berdasarkan  kompetensi,  pengalaman, integritas, dan waktu.” meningkat. (Hasibuan, 2002: 105) Dari pengertian tersebut kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Sebuah proses menunjukkan bagaimana pekerjaan dilakukan.
Selanjutnya  Husein  Umar  (2004:76)  mengatakan  bahwa  “Kinerja  adalah keseluruhan  kemampuan  seseorang  untuk  bekerja  sedemikian  rupa  sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan berbagai sasaran  yang telah diciptakan dengan  pengorbanan  rasio  kecil  dibandingkan  yang  secara  dengan  hasil  yang dicapai”.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja adalah  kerja  berdasarkan  keterampilan  dan  pengetahuan  manusia  dalam  suatu organisasi bisnis. Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang harus dapat memberikan kontribusi penting secara kualitatif dan kuantitatif bagi perusahaan, berpengalaman dalam  perusahaan  dan  sangat  bermanfaat  bagi  kepentingan  perusahaan  sekarang dan di masa yang akan datang.
2.4 Kinerja Pengawasan Kinerja  pengawasan  adalah  Menurut  (Kadarman,  2012:159)  adalah  suatu
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun  Kabupaten Kotawaringin Barat Gusti Muhammad Roies 1 , Holten Sion 2 , Syamsuri 3 , Basrowi 4
upaya  yang  sistematis  untuk  menetapkan  standar  kinerja  pada  rencana  untuk merancang  sistem  umpan  balik  informasi  untuk  menetapkan  apakah  telah  terjadi suatu  penyimpangan  dan  mengukur  pemahaman  penyimpangan  tersebut,  serta untuk mengambil tindakan evaluasi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.
Fungsi kinerja pengawasan adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan  pekerjaan,  wewenang  yang  diserahkan  oleh  atasan  terhadap bawahannya  sehingga  dapat  diberikan  sanksi  terhadap  bawahan  secarastruktural, yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Kinerja pengawasan juga  untuk  meyakinkan  dan  menjamin  bahwa  pekerjaan-  pekerjaan  dilakukan dengan  rencana  yang  ditetapkan,  kebijakan-kebijakan  yangtelah  digariskan  dan perintah-perintah yang telah diberikan dalamrangka pelaksanaan rencana tersebut. Kinerja  pengawasan  juga  harus  mengukur  apa  yang  telah  dicapai,  menilai pelaksanaan, serta mengadakan tindakan evaluasi dan penyesuaian yang dianggap prioritas.

## 2.5 Kerangka Berpikir
Dalam melaksanakan peraturan dan kebijakan daerah atau keputusan yang dibuat oleh kepala daerah terhadap PKL, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering mendapat perhatian negatif dari masyarakat dalam penertiban PKL, bahkan petugas Satpol  PP dianggap  melakukan tindak  pidana. ketika mereka melakukan penggusuran  dan  melanggar  hak  milik  barang  PKL.  Hal  ini  banyak  kita  dengar ketika di sisi lain kita harus menghormati hak-hak masyarakat, seperti hak pejalan kaki atau pengguna jalan.
Pemerintah  daerah  harus  memberikan  perhatian  terhadap  kondisi  diatas diantaranya penerapan kebijakan praktik “pintu tertutup” (jadwal pergantian musim pedagang  kaki  lima)  akan  mengurangi  jumlah  pedagang  kaki  lima  dengan penduduk desa pendatang  yang memiliki musim  seperti libur panjang dan bulan Ramadan.
Selain  potensi  ekonomi  pedagang  kaki  lima  informal  (Basrowi  &  Utami, 2020),  maraknya  pedagang  kaki  lima  di  kota-kota  besar  Indonesia  seringkali menimbulkan masalah baik bagi pemerintah daerah maupun pengguna jalan. Tidak sedikit  pengguna  jalan  yang  merasa  terganggu  dengan  keberadaan  beberapa pedagang kaki lima di trotoar/pinggir jalan.
Mengantisipasi hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah mensosialisasikan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Nomor  22 Tahun  2007  tentang  Pengaturan  dan  Pengawasan  Pedagang  Kaki  Lima  dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin  Barat Nomor 16 Tahun 2014  tentang Ketertiban  Umum  dan  Ketenraman  Masyarakat,  yang  dilakukan  oleh  Satpol  PP dengan adanya pembinaan dan penataan PKL diharapkan akan tercipta ketertiban dan keindahan kota tanpa mengganggu pengguna jalan.
Sesuai dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berusaha menyusun  strategi  atau  kebijakan  yang  berbeda-beda  untuk  mengatasi permasalahan PKL, mulai  dari persuasif hingga  represif. Pilihan strategi  tersebut terkait  dengan  pandangan  pemerintah  terhadap  PKL.  Ketika  pemerintah  melihat pedagang  kaki  lima  sebagai  potensi  sosial  ekonomi  yang  dapat  dikembangkan, maka  kebijakan  yang  dipilih  cenderung  lebih  disesuaikan  dengan  pelatihan  dan
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun  Kabupaten Kotawaringin Barat Gusti Muhammad Roies 1 , Holten Sion 2 , Syamsuri 3 , Basrowi 4
pengelolaan  pedagang  kaki  lima,  misalnya  menyediakan  tempat  usaha  bagi pedagang kaki lima dan  memformalkan status mereka untuk mendapatkan bantuan kredit  bank  dan  lain-lain. Sebaliknya,  ketika  PKL  dianggap  hanya  mengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka akan dilakukan penggusuran dan penertiban oleh aparat, dalam hal ini Satpol PP.
Di sini dalam pembinaan dan penataan PKL sangat diperlukan peran aktif Satpol  PP,  mengingat  Satpol  PP  yang  mengetahui  kondisi  lapangan,  maka  harus bekerja  keras  untuk  meningkatkan  kinerjanya,  agar  ketertiban,  keindahan  dan keamanan  kota  dapat  tercapai  seperti  yang  diharapkan  dalam  memimpin  dan mengatur  PKL,  Satpol  PP  harus:  (1)  memberikan  sosialisasi/bimbingan,  (2) meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan, (3) memberikan sanksi atau peringatan kepada PKL yang melanggar,  (4) memantau lokasi  PKL di bahu  jalan agar tidak mengganggu ketertiban, dan (7) PKL membutuhkan jaminan keamanan dari preman yang dapat merugikan dan mengganggu PKL.
Seperti  dijelaskan  di  atas,  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  9 tahun  1999  tentang  usaha  kecil  menyebutkan  bahwa  usaha  kecil  (termasuk pedagang  kaki  lima)  adalah  usaha  yang  dapat  menambah  lapangan  kerja  dan memberikan pelayanan ekonomi  yang menyeluruh kepada masyarakat,  ikut serta dalam  proses  pemerataan  dan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  serta mendorong pertumbuhan dan ikut serta dalam penyelenggaraan dapat melibatkan stabilitas  nasional  pada  umumnya  dan  stabilitas  ekonomi  pada  khususnya  untuk pelaksanaannya.
Sesuai dengan  hal  tersebut maka penulis dapat menggambarkan  kerangka berfikir penelitian seperti pada Bagan2.1.
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMBINAAN KINERJA SOSIALISASI KINERJA PENGAWASAN PKL
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun  Kabupaten Kotawaringin Barat Gusti Muhammad Roies 1 , Holten Sion 2 , Syamsuri 3 , Basrowi 4

## 3. Metode
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif  yang  dilaksanakan  di lapangan ( field research ). Bogdan dan Taylor (Lexy J. Moleong, 2010; Basrowi & Maunnah,2019),  menjelaskan  “metode  kualitatif  sebagai  sebuah  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapatdiamati”.
Penelitian  kualitatif  ini  dilaksanakan  untuk  menganalisis  Kinerja  Satuan  Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis  Pangkalan  Bun  Kabupaten  Kotawaringin  Barat.Penelitian  ini  dilakukan menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Pendekatan  ini  lebih  disukai  untuk penelitian kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Patton (dalam Creswell, 1998) bahwa kedalaman dan detail suatu metode kualitatif berasal dari sejumlah kecil studi kasus ((Marwanto, Suwarno, & Basrowi, 2020)
Sesuai dengan kerangka berpikir tersebut, peneliti dianggap mampu untuk memahami  suatu  permasalahan  atau  situasi  tertentu  dengan  amat  mendalam  dan dimana penliti dapat mengidentifikasi kasus yang kaya dengan informasi sehingga permasalahan  terkait  kinerja  pengawasan  Satpol  PP  Kotawaringin  Barat  dalam penataan  PKL  dapat  diselesaikan  dengan  tepat  sasaran  dan  maksimal.  Dengan pendekatan  ini  peneliti  juga  akan  memperoleh pemahaman  dan  penafsiran  yang mendalam  mengenai  makna,  kenyataan,  dan fakta  yang  relevan  ((Soenyono  & Basrowi, 2020).
Dalam  pengumpulan  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  maka digunakan  metode  pengumpulan  data  sebagai  berikut  :  Dokumentasi  terdiri  dari foto, surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian,  hasil  evaluasi,  kliping,  artikel.  Observasi  Langsung.  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  pengamatan  langsung  maupun  tidak langsung  terhadap  obyek/gejala  yang  diamati.  Teknik  ini  Peneliti  gunakan  untuk memperoleh informasi  menyeluruh tentang PKL  yang masih  berjualan  di Taman Kota.  Wawancara.    Teknik  pengumpulan  data  dengan  sebuah  percakapan  antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok  subjek  penelitian  untuk  dijawab  (Suwarno,  Marwanto,  &  Basrowi, 2020).
Pengumpulan  data  dihentikan  setelah  data  yang  diperoleh  dianggap “jenuh” yaitu setelah tidak ada jawaban baru lagi dari lapangan. Artinya, peneliti selalu memperoleh informasi yang sama atau sejenis dari informan- informan baru. Situasi ini ditandai dengan data yang terkumpul selalu menunjukkan hal yang sama dari berbagai situasi dan sumber yang berbeda.
Agar  proses  pengumpulan  data  terfokus,  peneliti  menyusun  pedoman pengumpulan  data  yang  disajikan  pada  Tabel  3.1.  Pedoman  pengumpulan  data tersebut  memberi  petunjuk  keterkaitan  antara  tema  penelitian,  metode pengumpulan data, dan subjek penelitian.
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun  Kabupaten Kotawaringin Barat Gusti Muhammad Roies 1 , Holten Sion 2 , Syamsuri 3 , Basrowi 4
Tabel  1.  Keterkaitan  antara  tema  penelitian,  metode  pengumpulan  data  dan informan sumber data
No
Tema/rum usan masalah Metode pengumpulan data Informan  penelitian 1 Kinerja Pengamatan, Wawancara, dokumentasi Kepala  Satpol  PP  dan  Damkar, Kabid dan Kepala Seksi 2 Sosialisasi Wawancara, dokumentasi Kepala  Satpol  PP  dan  Damkar, Kabid dan Kepala Seksi serta PKL 3 Pembinaan Wawancara, Pengamatan, dokumentasi Kepala  Satpol  PP  dan  Damkar, Kabid dan Kepala Seksi serta PKL 4 Pengawasan Wawancara, Pengamatan, dokumentasi Kepala  Satpol  PP  dan  Damkar, Kabid dan Kepala Seksi serta PKL 5 Kebijakan Wawancara, Pengamatan, dokumentasi Kepala  Satpol  PP  dan  Damkar, Kabid dan Kepala Seksi 6 Kinerja Pengawasan PKL Wawancara, Pengamatan, dokumentasi Kepala  Satpol  PP  dan  Damkar, Kabid dan Kepala Seksi
Narasumber atau informan adalah orang (manusia) yang difungsikan untuk memberikan  informasi  tentang  situasi  dan  kondisi  latar  penelitian  dari  berbagai macam sumber.
Sumber-sumber  ini  perlu  dipilih  secara  tepat  agar  dapat  memberikan informasi yang akurat tentang fenomena yang diamati.Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan purposive  sampling teknik,  pemilihan  didasarkan  tujuan.  Sesuai dengan hal  tersebut,  sumber  informasi manusia (informan) penelitian ini  diambil pada Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya bidang teknis  urusan  ketentraman,  ketertiban  umum  serta  perlindungan  masyarakat sebanyak 4 (empat) orang dan pihak PKL sebanyak 20  (dua  puluh) orang terdiri atas:  Kepala  Satuan  Pol  PP  dan  Damkar;  Kepala  Bidang  Ketertiban  Umum  dan Ketentraman  Masyarakat;  Kepala  Bidang  Penegakan  Perda;  Kepala  Seksi Ketertiban Umum; dan PKL
Analisis  data  dilakukan  bersamaan  dengan  proses  pengumpulan  data. Pertama, peneliti melakukan pengumpulan data; peneliti mencari data yang benar- benar  sesuai  dengan  realita,  mengelompokkan  data  sejenis  ke  dalam tema untuk rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing rumusan masalah dan tema penelitian menunjukkan  tipologi  penelitian. Setiap tipologi terdiri atas sub- sub tipologi yang bisa jadi merupakan urut- urutan, atau prioritas kejadian. Kedua, peneliti melakukan  reduksi, yakni menyaring data hingga mendapatkan data  yang valid. Ketika peneliti meragukan kebenaran data yang diperoleh, data akan dicek
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun  Kabupaten Kotawaringin Barat Gusti Muhammad Roies 1 , Holten Sion 2 , Syamsuri 3 , Basrowi 4
ulang dengan informan lain yang dirasa penulis lebih mengetahui informasi. Ketiga , peneliti melakukan display (penyajian) data secara sistematik sesuai dengan  tema  dan  rumusan  masalah  agar  lebih  mudah  dipahami  dan  terdapat interaksi  antarbagian  dalam  konteks  yang  utuh  bukan  segmental  atau  fragmental terlepas satu dengan lainnya. Ke empat, peneliti  membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, kemudian mengangkatnya sebagai temuan penelitian.

## 4. Temuan dan Pembahasan

## 4.1 Teknik Pengawasan
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan teknik pengawasan yang digunakan Satpol  PP  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  pada  umumnya  adalah  teknik pengawasan  langsung  dan  tidak  langsung.  Temuan  ini  sesuai dengan  pendapat Siagian (2008) yang mengatakan bahwa salah satu teknik pengawasan  yang dapat digunakan  adalah  teknik  pengawasan  langsung  dan  tidak  langsung.  Teknik pengawasan langsung dianggap efektif disebabkan memiliki beberapa keunggulan seperti:  (a)  Inspeksi  lanngsung,  (b)  langsung  melakukan  evaluasi  (koreksi),  (c) melaporkan kejadian langsung ditempat (Siagian, 2008).
Berdasarkan hasil wawancara penerapan teknik pengawasan langsung yang paling  sering  dilakukan  oleh  Satpol  PP  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  dalam menertibkan  para  pedagang  kaki  lima  di  taman  kota  manis  Pangkalan  Bun. Sehubungan dengan hasil tersbut maka dapat dikatakan bahwa satpol PP Kabupaten Kotawaringin  Barat  sudah  tepat  dalam  memilih  dan  menggunakan  teknik pengawasan  yang  digunakan.  Pernyataan  tersebut  didukung  hasil  penelitian terdahulu.  Bagi  Nur  Khasanah  (2016)  yang  menyimpulkan  bahwa  tehnik pengawasan  langsung merupakan  teknis  yang  tepat  untuk  menentukan  tindakan penertiban dan penataan PKL.

## 4.2 Jenis Pengawasan
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fungsi pengawasan yang digunakan Satpol  PP  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  pada  umumnya  menggunakan  jenis pengawasan  represif. Temuan ini  sesuai dengan  pendapat Maringan  (2004)  yang mengatakan  bahwa  salah  satu  fungsi  pengawasan  yang  dapat  digunakan  adalah fungsi  pengawasan  represif. Fungsi  pengawasan  refresif  adalah  pengawasan  yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan  (Maringan,  2004),  sehingga  pengawasan  atas  jalannya  roda pemerintahan dapat berfungsi baik sesuai dengan aturan dan prosedur.
Pengawasan  represif  dianggap  efektif  disebabkan  karena  pengawasan  ini dilakukan  setelah  dilaksanakannya  kegiatan,  jadi  dapat  dievaluasi  berdasarkan kasus  sebelumnya.  Namun  kelemahan  dari  represif  ini  adalah  terdapat  pada pengawasan  dari  jauh  yang  hanya  berdasarkan  surat-surat  pertanggungan  jawab disertai  bukti-buktinya  mengenai  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan.  Hal  ini dapat dikatakan bahwa hanya berupa dokumen saja tanpa ada kenyataan rill secara mendalam.
Berdasarkan hasil wawancara, penerapan fungsi yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menertibkan para pedagang kaki lima  di  taman  kota  manis  Pangkalan  Bun  yaitu  dengan  patrol  atau  pengawasan
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun  Kabupaten Kotawaringin Barat Gusti Muhammad Roies 1 , Holten Sion 2 , Syamsuri 3 , Basrowi 4
represif  (jarak  dekat).  Sehubungan  dengan  hasil  penelitian  tersbut  maka  dapat dikatakan  bahwa  satpol  PP  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  sudah  tepat  dalam memilih dan menggunakan pengawasan yang digunakan.

## 4.3 Proses Pengawasan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  langkah-langkah  dalam  proses  pengawasan penertiban  PKL  di  taman  kota  manis  Pangkalan  Bun  adalah  membuat  rencana pengawasan keberadaan PKL di Taman Manis Kota Pangkalan  Bun. Temuan ini sesuai pendapat Kadarman (2001) yaitu langkah-langkah proses pengawasanadalah menetapkan standar , karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal iri berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.
Berdasarkan data-data dokumentasi hasil notulan rapat pembahasan internal Pol PP dan Damkar ditemukan bahwa, Satuan Pol PP dan Damkar telah beberapa kali melakukan tahapan pembahasan sebelum membuat standar pelaksanaan yaitu tanggal  15  Februari  2018,  21  Oktober  2018,  3  Maret  2019  dan  April  2019. Kesimpulan hasil rapat ini adalah mengevaluasi kinerja Pol PP dalam penertiban dan merumuskan SOP penertiban dan penataan PKL. Proses pembahasan ini sudah sesuai  dengan proses  pengawasan  yang  telah  dikemukan  oleh  Kadarman  (2018) yaitu  menyusun  rencana.  Perencanaan  yang  dimaksud  disini  adalah  menentukan standar.

## 4.4 Sifat dan Waktu Pengawasan
Berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara dengan informan, ditemukan sifat  dan  waktu  dalam  pengawasan  yang  digunakan  Satpol  PP  Kabupaten Kotawaringin  Barat  pada  umumnya  adalah Preventive  controll dan Repressive Controll .  Temuan  ini  sesuai  dengan  pendapat  Hasibuan  (2001:  247)  yang mengatakan  bahwa Preventive  controll, adalah  pengendalian  yang  dilakukan sebelum  kegiatan  dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya  penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaannya. Preventive controll merupakan pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum  terjadi kesalahan  dan Repressive Controll, adalah  pengendalian  yang  dilakukan  setelah  terjadi  kesalahan  dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai  dengan yang diinginkan.
Sifat  dan  waktu  pengawasan  yang  juga  diambil  oleh  Satpol  PP  adalah Repressive  Controll . Repressive  Controll adalah  pengendalian  yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud  agar tidak terjadi pengulangan  kesalahan,  sehingga  hasilnya  sesuai  dengan  yang  diinginkan. Repressive controll ini dilakukan oleh Satpol PP dengan cara sebagai berikut:
a) Pimpinan/Kepala Satuan Pol PP dan Damkar menilai kembali prosedur- prosedur pelaksanaan yang dilaksanakan bidang Tibumtran.
b) Mengecek  kembali  kebenaran  laporan  yang  dibuat  oleh  petugas pelaksana dilapangan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  Satpol  PP melakukan  pengawasan  secara  langsung  melalui  patroli  di  kawasan  taman  kota
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun  Kabupaten Kotawaringin Barat Gusti Muhammad Roies 1 , Holten Sion 2 , Syamsuri 3 , Basrowi 4
manis  Pangkalan  Bun.  Patroli  ini  dilaksanakan  secara  berkala  yaitu  patroli  rutin setiap hari atau pengawasan secara mendadak ke lokasi taman diluar jadual giat rutin patroli.

## 4.5 Kinerja pengawasan
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  Kepala  Satpol  PP  Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Standar Operasional Prosedur melalui surat keputusan  Kepala  Satuan  Pol  PP  dan  Damkar  Kabupaten  Kotawaringin  Barat nomor 331.1/02/SATPOLPP- DAMKAR.I/2019. Sehingga pengawasan yang telah dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik, dapat dievaluasi dan dilakukan secara terus menerus.
Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat sudah melaksanakan pengawasan yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan  patroli  rutin  ke  Taman  Kota  Pangkalan Bun secara berkala setiap harinya untuk mengamati, obsrvasi, menilai serta dapat memberikan  pengarahan  kepada  PKL  sehingga  Satpol  PP  Kabupaten Kotawaringin  Barat  mampu  memberikan edukasi dan tindakan persuasif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengawasan terhadap PKL memang harus dilakukan secara terus menerus. Kenyataan dialapangan, taman kota manis  adalah  tujuan  masyarakat  untuk  berkumpul melakukan  aktifitas  baik bersantai  bersama  keluarga  ataupun  berolah  raga  yang  berdampak  mengundang pedagang kaki lima untuk mencari penghidupan yang harus ditertibkan oleh Satpol PP.
4.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satpol PP
Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang paling utama yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengawasan pedagang kaki lima di taman kota manis Pangkalan  Bun dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.
a. Faktor internal
Pengaruh efektif dalam memperoleh tujuan pelaksanaan tugas dan efisiensi dalam arti kepuasan dalam mencapai tujuan tersebut menjadi hal yang utama dalam melaksanakan  kegiatan pengawasan  PKL  di  taman  kota  manis  Pangkalan  Bun. Dalam  pelaksanaan  penertiban  dan  penataan  PKL  ini,  Satpol  PP  Kabupaten Kotawaringin Barat sudah melaksanakannya sesuai dengan prosedur,  namun  hasil dalam  pelaksanaan  tersebut  tidak  efektif,  karena PKL masih banyak yang tidak mau  menjalankan  apa  yang  sudah  diarahkan  oelh  petugas  dilapangan.  Pengaruh yang  paling  utama  dalam  pelaksanaan  penertiban  ini  adalah  bagaimana pelakasanaan dapat dilakukan secera efektif dan efisiensi.
Satpol  PP  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  sudah  menetapkan  tujuan pengawasan  ini  adalah  untuk  menertibkan  PKL  di  taman kota manis Pangkalan Bun, namun kenyataan dilapangan adalah PKL masih sering tidak memperdulikan pengawasan yang telah kami lakukan, hal ini disebabkan  rendah penilaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap penertiban PKL di taman kota manis Pangkalan Bun.
Disiplin  berpengaruh  besar  terhadap  kinerja  Satpol  PP  Kabupaten Kotawaringin Barat karena pengaruh disiplin terhadap kinerja menunjukan bahwa internal Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menjalankan peraturan dan
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun  Kabupaten Kotawaringin Barat Gusti Muhammad Roies 1 , Holten Sion 2 , Syamsuri 3 , Basrowi 4
ketetapan  dari  Bupati  lebih  khususnya  penataan  PKL  di  taman  kota  manis Pangkalan  Bun.  Disiplin  juga  menunjukan  wibawa  seorang  petugas  di  lapangan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.
Tindakan  persuasif  ini  dihasilkan  berdasarkan  evaluasi  intenal terhadap kinerja  dalam  penanganan  PKL,  sehingga  tindakan persuasif  menjadi  hal  yang diutamakan  dalam  penindakan  terhadap   penertiban  ke  PKL  khususnya  di  taman kota manis Pangkalan Bun. Namun  pendapat  lain  mengungkapkan  oleh  informan bapak. SP (salah satu pejabat esselon IV) dengan koding  (Kamis,23 Januari 2020) bahwa Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat sudah melakukan inovasi, ide-ide dari yang non persuasif sampai ke penindakan secara persuasif.
Berbicara  mengenai  kinerja,  tentu  tidak  akan  lepas  dari  sumber  daya manusia  (SDM),  kinerja  dilaksanakan  oleh  SDM  yang berkompeten  dibidangnya khususnya pada bidang trantibum dalam pelaksanaan pengawasan PKL. Anggota Satpol  PP  dinilai  kinerjanya  baik  internal  maupun  eksternal.  Kinerja  yang dilaksanakan  Satpol  PP  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  berdasarkan  pengalaman dan professional adalah melakukan penertiban, patroli pengawasan secara rutin dan berkala,  sebab  SDM  atau  anggota  dilapangan  inilah  yang  menjalankan  tugas dilapangan (Mayori & Maunah, 2022).
b. Faktor eksternal
Selain  faktor-faktor  tersebut  yang  telah  dibahas  sebelumnya  justru  hasil jawaban  dari  PKL  ditemukan  faktor  penting  lainnya  yang  dapat  dijadikan  hasil penelitian baru, adalah sebagai berikut:
Langkah  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Satpol  PP  Kabupaten Kotawaringin Barat  yaitu pengawasan secara eksternal. Pengawasan eksternal ini bertujuan untuk  menertibakan  PKL dalam aktifitas mereka berjualan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat melalui bidang Tibumran melakukan patroli pengawasan di taman kota manis Pangkalan Bun setiap hari terutama hari Sabtu pada malam harinya atau biasa disebut malam Minggu dan pada hari Minggu tepatnya pada Minggu malam harinya dan aktivitas pedangang  mulai  pukul  15.00  WIB  sd  22.00  WIB  apabila  malam  minggu  bias sampai pukul 23.00 WIB.
Dalam  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  PKL  ditaman  kota  manis Pangkalan  Bun  sudah  didasari  peraturan  yang  berlaku  yaitu  Peraturan  Daerah Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Nomor  22  Tahun  2007  tentang  Pengaturan  dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat  Nomor  16  Tahun  2014  tentang  Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman Masyarakat.
Aktivitas  PKL  cenderung  memberikan  pengaruh  buruk  bagi  kondisi lingkungan,  aspek  tersebut  merujuk  pada  ketertiban  umum  pada  masyarakat, penggunaan fasilitas publik (trotoar), Masalah kebersihan, dan tata keindahan Pasar (Kota),  kemudian  aktivitas  PKL  sering  dilakukan  setiap  harinya  sesuai  dengan musim panen buah yang akan di jual, aktivitas PKL akan sangat padat padat hari minggu dan malam minggu (Alviana, dkk, 2023).

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  penulis  paparkan  pada sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun  Kabupaten Kotawaringin Barat Gusti Muhammad Roies 1 , Holten Sion 2 , Syamsuri 3 , Basrowi 4
hasil akhir dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:
1. Pengawasan pedagang kaki lima di Taman Manis Kota Pangkalan Bun dilihat dari:
a. Jenis pengawasan, Pengawasan yang dimiliki adalah Pengawasan represif, dimana  Satpol  PP  dapat  menggunakan  pengawasan  refresif  didalam pelaksanaan  pengawasan  yang  dilakukan  setelah  adanya  pelaksanaan pekerjaan.
b. Teknik  pengawasan,  adapun  teknik  yang  dilakukan  adalah  Pengamatan langsung  atau observasi  ini  seringkali  dilakukan  oleh  aparatur  Satpol  PP Kabupaten  Kotawaringin  Barat  dalam  kegiatan  patroli rutin,  serta  teknik  pengawasan  tidak  langsung  melalui  laporan  lisan  atau tertulis,  yaitu  masyarakat  yang  memiliki  media  sosial  apabila  memiliki informasi mengenai keberadaan PKL yang melanggar aturan atau berjualan tidak pada tempatnya di lokasi taman kota manis Pangkalan Bun.
c. Proses Pengawasan, proses pengawasan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya adalah menetapkan standar, yang  dalam  hal  ini  menetapkan  Standar  Operasional  Prosedur  atau  SOP nomor  331.1/02/SATPOLPP-DAMKAR.I/2019  dalam  rangka  penertiban PKL  sehingga  tidak  memberikan  penyalahgunaan  wewenang  oleh  aparat serta para PKL dapat mengetahui tindakan- tindakan yang akan dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat.
d. Sifat dan waktu pengawasan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin  Barat  adalah  Pengawasan  berkala  melalui  patroli  rutin  dan pengawasan  mendadak  melalui  operasi  berdasarkan  laporan  dari  warga masyarakat.
e. Pengawasan  yang  efektif  dilakukan  oleh  Satpol  PP  Kabupaten Kotawaringin  Barat  diantaranya dengan indikator  Objektif dan Komprehensif ( Objective  and  Comprehensible )  dengan  kata  kuncinya adalah tetap harus tegas tanpa menghilangkan profesional, humanis,religius, dan santun.
Faktor yang paling utama yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengawasan pedagang kaki lima  di taman kota manis Pangkalan Bun dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor  internal  meliputi:  efektif  dan  efisien,  disiplin,  inisiatif  dan  sumber  daya manusia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abidin, S. Z. (2004). Kebijakan Publik , Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
Agustino, L. (2006). Politik & kebijakan publik . Bandung: AIPI
Alviana, F. L., Romawanti, I., Zahro, A., & Anggraini, A. E. (2023). Peran Peran Penilaian Kinerja Guru: Upaya Meningkatkan Kompetensi Pedagogig Guru MI  Perwanida:  The  Role  of  Teacher  Performance  Appraisal:  Efforts  to Improve the Pedagogical Competence of MI Perwanida Teachers. Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran , 17 (1), 85-94.
https://doi.org/10.30957/cendekia.v17i1.805
Basrowi & Utami, P. (2020). Building Strategic Planning Models Based on Digital
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun  Kabupaten Kotawaringin Barat Gusti Muhammad Roies 1 , Holten Sion 2 , Syamsuri 3 , Basrowi 4
Technology in the Sharia Capital Market ? Journal of Advanced Research in Law and Economics , 11 (3), 747–754. https://doi.org/https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).06 Basrowi  &  Maunnah,  B.  (2019)  The  Challenge  of  Indonesian  Post  Migrant Worker's Welfare, JARLE, Vol 10 Issue 4(42) https://doi.org/10.14505//jarle.v10.4(42).07 Bratakusumah, S. (2004). Deddy, dan Solihin, Dadang, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Bryson, J.  M. (2003). Perencanaan  strategis bagi organisasi  sosial.. Burhan,  B.
(2003).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Jakarta:  PT.  Raya  Grafindo Persada
Liauw, G.  (2015). Administrasi pembangunan: studi kajian PKL. Jakarta: Refika Aditama.
Handoko, T. H. (2003). Manajemen . edisi kedua. Yogyakarta: BPFE.
Kadarman,  A.  (2012). Pengantar  Ilmu  Manajemen . Bandung: Rineka Cipta.
Kartasasmita,  G.  (1996). Power  and  Empowermant:  Sebuah  Telaah  Mengenal Konsep Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Kedua . Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit Gaya Media. Limbong,  Dayat.  2007. Aspek  Hukum  Penataan  Pemanfaatan  dan  Penguasaan Tanah yang Berwawasan Lingkungan terhadap Usaha Kecil Sektor Informal. Jakarta: UI
Malayu,  M . S.  P.  (2001). Manajemen  dasar,  pengertian  dan    masalah. Jakarta: Rineka Cipta
Mangkunegara,  Anwar  P.  (2000). Mananjemen  Sumber  Daya  Manusia . Jakarta: Ghalia Indonesia
Marwanto,  I.G.G.H.,  Suwarno,  &  Basrowi,  (2020)  The  Influence  of  Culture  and Social  Structure  on  Political  Behavior  in  the  Election  of  Mayor  of  Kediri Indonesia. International Journal of Advanced Science and Technology Vol 29 (5). http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/9759
Mayori, Y., & Maunah, B. (2022). Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku
Remaja  Dalam  Perspektif  Ruang  Lingkup  Sosiologi  . Cendekia:  Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran , 16 (2), 65-77. https://doi.org/10.30957/cendekia.v16i2.759
Miles,  M.  B.  &  Huberman,  A.  M.  (1992). Analisis  Data Kualitatif .  Jakarta: Penerbit UI Press.
Moleong, Lexy J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT  Remaja Rosdakarya.
Mustafa,  Ali  Achan.(1995). Model  Transformasi  Sosial  Sektor  Informal,  Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang kaki lima , Malang: Trans Publishing.
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun  Kabupaten Kotawaringin Barat Gusti Muhammad Roies 1 , Holten Sion 2 , Syamsuri 3 , Basrowi 4
Nawawi, Ismail. (2013). Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja . Jakarta: Prenada  Media Group.
Salusu,  I.  (2003). Pengambilan  Keputusan  Stratejik  untuk  Organisasi    Publik dan Organisasi Nonprofit, Jakarta: penerbit: PT.
Grasindo ,
Siagian,  S.  P.  (2014). Manajemen  Sumber  Daya Manusia .  Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
Soenyono & Basrowi.  (2020) Form And Trend Of Violence Against Women And The  Legal  Protection  Strategy. International  Journal  of  Advanced  Science and Technology. Vol 29 (5). http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/issue/archive
Suharno. 2013. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Yogyakarta: Ombak.
Sutrisno, Edy. (2011). Budaya Organisasi . Jakarta: Kencana Prenada
Sutrisno, Edy. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Suwarno,  Marwanto,  I.G.G.H.,  &  Basrowi,  (2020)  Technology  Of  Qualitative Analysis  To  Understand  Community  Political  Behaviors  In  Regional  Head Election In Wates District, Kediri. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol 29 (5).
http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/issue/archive Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Utama.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Widodo, A. (2000). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang      Kaki      Lima      (Studi      Kalus:        Kota Semarang) (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Nomor  22  Tahun  2007 tentang Pengaturan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Nomor  16  Tahun  2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

## Media Elektronik
http://hjtfriuty.blogspot.com/2017/05/
http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205244-defenisi-pedagang-  kaki- lima
http://bayualfian.blogspot.com. Diakses tanggal 08 November2011.
http://staff.unila.ac.id. Diakses padsa September 2009.