## ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA
SALATIGA TAHUN 2014-2018
Endang Purwanti 1 , Elien Noviyanti 2
Dosen Program Studi Manajemen,STIE AMA Salatiga 1
1) endangpurwanti@stieama.ac.id
Mahasiswa Program Studi Manajemen, STIE AMA Salatiga 2
2) eliennov14@gmail.com

## ABSTRAK
Dengan  diberlakukannya  Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi  Fiskal,  maka terjadi perkembangan yang signifikan dalam tata kelola kepemerintahan di Indonesia. Melalui  otonomi  daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan  daya  saing  dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.Tujuan penelitian ini mengetahui Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kota  Salatiga.  Metode  Penelitian  yang digunakan  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  deskriptif  kuantitatif  Rasio  Efektivitas  PAD,  Rasio  Efisiensi  Keuangan Daerah,  Rasio  Keserasian,  Rasio  Pertumbuhan,  dan  Rasio  Kemandirian  Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kota Salatiga dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Tidak Efektif, karena rata-rata efektivitasnya  sebesar  85,22%,  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  tergolong  Efisien karena jumlah rata-rata  rasio ini sebesar 96,61%, Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk  belanja  operasi  daerah  yaitu  rata-rata  sebesar  77,88%  dibandingkan  dengan rata-rata  belanja  modal  sebesar  22,92%,  Rasio  Pertumbuhan  pada  tahun  2018 mengalami pertumbuhan yang negatif, karena tingginya jumlah pendapatan, PAD dan belanja  operasi  tapi  diikuti  rendahnya  jumlah  belanja  modal,  Rasio  Kemandirian Keuangan  Daerah  masih  tergolong  rendah  dan  dalam  kategori  pola  hubungan Konsultatif karena rata-rata rasionya sebesar 27,64%.

## Kata kunci: Rasio Efisiensi, Keserasian, Pertumbuhan, dan Kemandirian

## 1. PENDAHULUAN
Dengan  adanya  perubahan  di  bidang  ekonomi,  sosial  dan  politik  dalam  era reformasi,  yang  mempunyai  dampak  pada  percepatan  perubahan  perilaku  masyarakat, maka  mengakibatkan  adanya  tuntutan  masyarakat  akan  transparansi  pelaksanaan kebijaksanaan  pemerintah,  demokratisasi  dalam  pengambilan  keputusan,  pemberian pelayanan  yang  lebih  berorientasi  pada  kepuasan  masyarakat  dan  penerapan  hukum secara  konsekuen  dan  konsisiten  dengan  diberlakukannya  Otonomi  Daerah  dan Desentralisasi  Fiskal,  maka  terjadi  perkembangan  yang  signifikan  dalam  tata  kelola kepemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain dari Sistem Sentralisasi menjadi  Desentralisasi,  dari  Sistem  Anggaran  Tradisional  menjadi  Sistem  Anggaran Berbasis  Kinerja,  dari  Sistem  Akuntabilitas  Vertikal  menjadi  Sistem  Akuntabilitas Horizontal, dari Sistem Akuntansi Single Entry dan Cash Basis menjadi Sistem Akuntansi Double Entry dan Accrual Basis . Otonomi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi , daerah diharapkan mampu meningkatkan  daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan, keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman  daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka  otonomi  ini  dititikberatkan  pada  daerah  kabupaten/kota  karena  daerah kabupaten/kota  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat.  Laporan  keuangan  sektor publik  merupakan  alat  pengendalian  dan  evaluasi  kinerja  manajerial  dan  organisasi. Fungsi utama dari laporan  keuangan sektor public adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  ekonomi,  sosial,  dan  politik (Mardiasmo, 2002). Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar, karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut  berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi.  Dalam  menganalisis  suatu  laporan  keuangan  bisa  menggunakan  metode- metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. Rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan daerah meliputi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio kemandirian (Rahayu, 2017). Dengan diberlakukannya otonomi daerah seharusnya pemerintah Kota Salatiga harus lebih berani dan mampu  memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya, maka peran masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.
Masalah  dalam  penelitian  ini  Bagaimana  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Salatiga tahun 2014-2018. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui Rasio Efektifitas PAD  (REPAD),  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  (REKD).  Rasio  Keserasian,  Rasio Pertumbuhan,  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD).  Hasil  penelitian  ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangannya.

## 2. LANDASAN TEORI

## Landasan Teori

## Kinerja Keuangan Daerah
Menurut  (Mahsun,  2012),  kinerja  merupakan  gambaran  mengenai  tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Menurut (Mardiasmo, 2002) Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil  kerja  di  bidang  keuangan  daerah  dengan  menggunakan  indikator  keuangan  yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. (Mardiasmo, 2002)

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah
Menurut  Helfert  (1982)  dalam  (Mahsun,  2012),  analisis  Laporan  Keuangan merupakan  alat  yang  digunakan  dalam  memahami  masalah  dan  peluang  yang  terdapat dalam  laporan  keuangan.Penggunaan  analisis  rasio  pada  sektor  publik  khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan
secara  bulat  mengenai  nama  dan  kiadah  pengukurannya.  Meskipun  demikian,  dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan  akuntabel,  analisis  rasio  terhadap  APBD  perlu  dilaksanakan  meskipun  kaidah pengakuntansian  dalam  APBD  berbeda  dengan  laporan  keuangan  yang  dimiliki perusahaan swasta  (Halim  &  Kusufi,  2007).  Analisis rasio  keuangan APBD dilakukan dengan  membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode  dibandingkan  dengan periode  sebelumnya  sehingga  dapat  diketahui  bagaimana  kecenderungan  yang  terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki  suatu  pemerintah  daerah  tertentu  dengan  rasio  keuangan  daerah  lain  yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio  Kinerja  Keuangan  Daerah.  rasio  yang  Rasio  Efektivitas  PAD,  Rasio  Efisiensi Keuangan  Daerah,  Rasio  Keserasian,  Rasio  Pertumbuhan,  dan  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah.

## Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD)
Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  (REPAD)  menunjukkan  kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi,  2016).  Untuk  mengetahui  REPAD  dengan  membandingkan  Realisasi  PAD dengan Anggaran PAD. Kriteria Rasio Efektivitas menurut (Mahsun, 2012), adalah :
a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( x < 100%) berarti tidak efektif.
b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektivitas  berimbang.
c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.

## Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  (REKD)  perbandingan  antara  besarnya  biaya yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan  yang diterima.  Kinerja  Keuangan  Pemerintahan  Daerah  dalam  melakukan  pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat  berapa  besar  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  merealisasikan  seluruh  pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil  merealisasikan  target  penerimaan  pendapatan  sesuai  dengan  target  yang ditetapkan,  namun  keberhasilan  itu  kurang  memiliki  arti  apabila  ternyata  biaya  yang dikeluarkan  untuk  merealisasikan  target  penerimaan  pendapatannya  itu  lebih  besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. (Halim & Kusufi, 2007)

## Rasio Keserasian
Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi  dananya  pada  Belanja  Rutin  dan  Belanja  Pembangunannya  secara  optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim & Kusufi, 2007). Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja
Modal.  Rasio  Belanja  Operasi  merupakan  perbandingan  antara  total  Belanja  Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang  dialokasikan  untuk  Belanja  Operasi.  Pada  umumya  proporsi  Belanja  Operasi mendominasi  total  belanja  daerah,  yaitu  antara  60-90%.  Pemerintah  daerah  dengan tingkat  pendapatan  yang  tinggi  cenderung  memiliki  porsi  belanja  operasi  yang  lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah  (Mahmudi, 2016). Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2016). Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk  memacu  pelaksanaan  pembangunan  masih  relatif  besar.  Oleh  karena  itu,  rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan didaerah.

## Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengatahui apakah pemerintah daerah dalam tahun  anggaran  bersangkutan  atau  selama  beberapa  periode  anggaran,  kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi,  2016).  Rasio  ini  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah  daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen  sumber  pendapatan  dan  pengeluaran,  dapat  digunakanuntuk  mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. (Halim & Kusufi, 2007)

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan  Asli  Daerah  dibandingkan  dengan  Pendapatan  Daerah  yang  berasal  dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Halim  &  Kusufi,  2007). Semakin tinggi  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah bahwa semakin  rendah  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  bantuan  dari pemerintah pusat dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga  menggambarkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  daerah. Semakin  tinggi  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  semakin  tinggi  partisipasi masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  merupakan  komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan ) Menurut  (Halim  &  Kusufi,  2007)  hubungan  tentang  pemerintah  pusat  dengan daerah  dalam  melaksanakan  kebijakan  otonomi  daerah,  yang  paling  utama  yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah, yaitu :
a) Pola  hubungan  instruktif,  di  mana  peranan  pemerintah  pusat  lebih  dominan  dari pada  kemandirian  pemerintah  daerah  (daerah  yang  tidak  mampu  melaksanakan otonomi daerah).
b) Pola  hubungan  konsultatif,  yaitu  campur  tangan  pemerintah  pusat  sudah  mulai berkurang  karena  daerah  dianggap  sedikit  lebih  mampu  melaksanakan  otonomi daerah.
c) Pola  hubungan  partisipatif,  peranan  pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang, mengingat  daerah  yang  bersangkutan  tingkat  kemandiriannya  mendekati  mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
d) Pola  hubungan  delegatif,  yaitu  campur  tangan  pemerintah  pusat  sudah  tidak  ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian dari (Pramono, 2014) Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pemerintah  Kota  Surakarta.  Hasil  penelitian Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota  Surakarta  sudah  sangat  efisien  dan  efektif  dalam mengelola  dana,  dan  kemampuan  melunasi  pinjaman  masih  mencukupi.  Namun dikatakan masih kurang dilihat dari aspek kemandirian dan aspek keserasian.
Penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2017) Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan  Daerah  dengan  studi  kasus  pada  Dinas  Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kabupaten  Trenggalek.  hasil    penelitian  kinerja keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek dilihat dari (a) Rasio kemandirian daerah sangat baik  dalam  menjalankan  tugas-tugas  pemerintahan,  pelayanan,  dan  pembangunan,  (b) Rasio  efektivitas,  dikategorikan  efektif,  (c)  Rasio  efisiensi  daerah  tergolong  sangat efisien, (d) Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah rata- rata yaitu sebesar 85,33 dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 14,64%, (e) Rasio  pertumbuhan  PAD,  Belanja  Operasi,  belanja  pertumbuhan,  hasil  rata-rata menunjukkan pertumbuhan positif yang artinya sangat baik.
Penelitian  dari  (Dewi,  2016)  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Melalui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan studi kasus pada Pemerintah  Kota  Salatiga.  Hasil  penelitian  bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota Salatiga  jika  dilihat  dari  rasio  kemandirian  keuangan  masih  belum  cukup  baik  karena presentase  yang  dihasilkan  cenderung  rendah.  Dilihat  dari  rasio  aktivitas  besarnya pengeluaran  untuk  belanja  rutin  (belanja  operasi)  cenderung  lebih  tinggi  dibandingkan dengan belanja pembangunan (belanja modal). Rasio efektivitas pendapatan menunjukan hasil  yang  baik  karena  pengelolaannya  dinilai  sudah  efektif.  Sedangkan  rasio  efisiensi belanja  pada  jangka  waktu  tersebut  masih  belum  efisien.  Rasio  perumbuhan  PAD  dan TPD pemerintah Kota Salatiga masih belum stabil.

## 3. KERANGKA PEMIKIRAN
Pemerintah  Daerah  yang  maju  dan  berkembang  adalah  daerah  yang  mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan penerapan value for  money yang benar. Kinerja Keuangan  Daerah adalah tingkat  pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang- undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah  berupa  perhitungan  APBD  (Halim  &  Kusufi,  2012).  Salah  satu  cara  untuk menganalisis  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah  dengan  melakukan  rasio
keuangan  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja keuangan pemerintah berdasarkan rasio keuangan diantaranya Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian,  Rasio  Pertumbuhan,  dan  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Halim  & Kusufi, 2012).

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Dengan  menggunakan  beberapa  rasio  diatas  dapat  diketahui  Kinerja  Keuangan Daerah  Kota  Salatiga.  Jika  semua  rasio  diatas  menunjukkan  hasil  angka  yang  sesuai target, maka kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dapat dikatakan baik.

## 4. METODE PENELITIAN

## Satuan Pengamatan dan Satuan Analisis
(Harinaldi  &  Eng,  2005)  berpendapat  satuan  pengamatan  adalah  kumpulan  dari keseluruhan  pengukuran,  objek  atau  individu  yang  sedang  dikaji.  Satuan  pengamatan dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Salatiga.
(Hamidi, 2005) unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok,  benda  atau  suatu  latar  peristiwa  sosial  seperti  misalnya  aktivitas  atau kelompok  sebagai  subjek  penelitian.Satuan  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Salatiga periode tahun 2014-2018.

## Metode Analisis Data
Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif  kuantitatif ( Descriptive  Kuantitative  Analysis  Method) yaitu  melakukan  perhitungan-perhitungan terhadap  data  keuangan  yang  diperoleh  untuk  memecahkan  masalah  yang  ada  sesuai dengan tujuan penelitian (Purwanto, 2007).
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
1. Rasio Efektivitas PAD 2. Efisiensi Keuangan Daerah 3. Rasio Keserasian 4. Rasio Pertumbuhan
5. Rasio  Kemandirian  Keuangan Daerah
Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018

## Definisi Konsep dan Operasional

## Rasio Efektivitas PAD
Rasio  Efektivitas  PAD  menunjukkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam memobilisasi  penerimaan  PAD  sesuai  dengan  yang  ditargetkan  (Mahmudi,  2016). Semakin tinggi Rasio efektifitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah :
Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut (Mahsun, 2012), adalah :
a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak  efektif.
b) Jika doperoleh nila sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektivitas berimbang.
c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.

## Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.  Kinerja  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pemungutan  pendapatan dikategorikan  efisien  apabila  rasio  yang  dicapai  kurang  dari  1  atau  dibawah  100%. Semakin  kecil  rasio  efisiensi  berarti  kinerja  pemerintah  semakin  baik.  Rumus  yang digunakan dalam menghitung rasio ini adalah :

## Tabel 1 : Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan
Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi 100% keatas Tidak Efisien 100% Efisiensi Berimbang Kurang dari 100% Efisien
Sumber : (Mahsun, 2012)

## Rasio Keserasian
Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi  dananya  pada  belanja  operasi  dan  belanja  modal  secara  optimal.  Ada  2 perhitungan dalam rasio kserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.
Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2016). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :
Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2016). Rasio belanja modal dirumuskan sebagai berikut :
Rasio Efektivitas PAD = Anggaran PAD Realisasi PAD x 100% REKD = x 100% Realisasi Pendapatan Daerah Realisasi Belanja Daerah Total Belanja Operasi Total Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi =                                    x 100%
r = Pn − P0 P0

## PAD
Pendapatan Transfer
Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap  APBD  yang  ideal,  karena  sangat  dipengaruhi  oleh  dinamisasi  kegiatan pembangunan  dan  besarnya  kebutuhan  investasi  yang  diperlukan  untuk  mencapai pertumbuhan  yang  ditargetkan.  Namun  demikian,  sebagai  kota  di  negara  berkembang peranan  pemerintah  kota  untuk  memacu  pelaksanan  pembangunan  masih  relatif  besar. Oleh  karena  itu,  rasio  belanja  modal  (pembangunan)  yang  relatif  masih  kecil  perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

## Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mngetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun  anggaran  bersangkutan  atau  selama  beberapa  periode  anggaran,  kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2016). Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  tingkat  kemampuan  suatu daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan,  dan  pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingankan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari  sumber  lain  (pendapatan  transfer)  antara  lain  :  bagi  hasil  pajak,  bagi  hasil  bukan pajaksumber  daya  alam,  dana  alokasi  umum  dan  alokasi  khusus,  dana  darurat  dan pinjaman (Halim & Kusufi, 2007). Rumusnya adalah sebagai berikut :
Tabel 2 : Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif Rendah 25% - 50% Konsultatif Sedang 50% - 75% Partisipatif Tinggi 75% - 100% Delegatif Sumber : (Halim & Kusufi, 2007)
Menurut (Halim & Kusufi, 2007) dikemukakan hubungan tentang pemerintah pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah, yaitu :
Rasio Belanja Modal =                                         x 100%

## Total Belanja Modal
Total Belanja Daerah
a) Pola  hubungan  instruktif,  di  mana  peranan  pemerintah  pusat  lebih  dominan  dari pada  kemandirian  pemerintah  daerah  (daerah  yang  tidak  mampu  melaksanakan otonomi daerah).
b) Pola  hubungan  konsultatif,  yaitu  campur  tangan  pemerintah  pusat  sudah  mulai berkurang  karena  daerah  dianggap  sedikit  lebih  mampu  melaksanakan  otonomi daerah.
c) Pola  hubungan  partisipatif,  peranan  pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang, mengingat  daerah  yang  bersangkutan  tingkat  kemandiriannya  mendekati  mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
d) Pola  hubungan  delegatif,  yaitu  campur  tangan  pemerintah  pusat  sudah  tidak  ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah:
Tabel 3 : Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018

## Sumber : data yang diolah

## Rasio Efektifitas PAD
Rasio Efektifitas PAD Kota Salatiga berjalan tidak efektif karena rata- rata  rasio efektifitas dibawah 100%. Pemerintah Kota Salatiga dapat dikatakan belum baik dalam pengelolaan realisasi PAD yang telah dianggarkan. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang ada. Inisiatif  dan  kemauan  Pemerintah  Daerah  sangat  diperlukan  dalam  upaya  peningkatan PAD.  Pemerintah  Daerah  harus  mencari  jalan  alternatif  lain  yang  mungkin  dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan untuk hal ini juga diperlukan kreatifitas dari
No. Rasio Keuangan Daerah
Rata-Rata Rasio (%) Keterangan 1. Rasio Efektivitas PAD 85,206 Tidak  Efektif,  belum  baik  dalam  pengelolaan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang telah dianggarkan. 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 96,612 Efisien,  namun  biaya  yang  dikeluarkan  masih cukup besar untuk memperoleh pendapatan. 3. Rasio Kesrasian Rasio Belanja Operasi 77,884 Belum stabil karena rasio belanja operasi Rasio Belanja Modal 22,92 lebih besar dibandingkan rasio belanja modal. 4. Rasio Pertumbuhan Pertumbuhan PAD 6,43 Mengalami pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan 5,42 Pertumbuhan Pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan Pertumbuhan Belanja Operasi 7,55 Belanja Operasi Pertumbuhan Belanja Modal 30,49 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 27,64 Kemampuan Keuangan termasuk dalam kategori rendah  dan  Masuk  dalam  pola  hubungan Konsultif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang.
aparat  pelaksanaan  keuangan  daerah  untuk  mencari  sumber-sumber  pembiayaan  baru melalui  program  kerjasama  pembiayaan  dengan  pihak  swasta  dan  juga  program peningkatan PAD.

## Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)
Rata-rata Rasio  Efisiensi  Keuangan Pemerintah  Kota Salatiga tergolong  efisiesn, karena rata-rata rasionya sebesar 96,612%, Meskipun rata-rata tingkat efisiensinya sudah efisien,  biaya  yang  dikeluarkan  Pemerintah  Kota  Salatiga  masih  cukup  besar  untuk memperoleh  pendapatan.  Dapat  dikatakan  kinerja  Pemerintah  Kota  Salatiga  masih tergolong  belum  dapat  menekan  jumlah  belanja  daerahnya.  Untuk  kedepannya diharapkan  Pemerintah  Kota  Salatiga  dapat  meminimalisir  jumlah  belanja  daerahnya dengan disesuaikan pendapatannya.

## Rasio Keserasian
Rasio  Keserasian  Pemerintah  Kota  Salatiga  Tahun  2014-2018  dapat  diketahui bahwa rasio belanja operasi dan belanja modal belum stabil dari tahun ketahun. Dari hasil perhitungan Rasio Keserasian Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa  sebagian  besar  dana  yang  dimiliki  Pemerintah  Kota  Salatiga  diutamakan  untuk kebutuhan  belanja  operasi  sehingga  rasio  belanja  modal  relatif  kecil.  Hal  ini  dapat dibuktikan dengan jumlah rata-rata rasio belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan rata-rata  rasio  belanja  modal.  Besarnya  alokasi  dana  untuk  belanja  operasi  terutama dikarenakan  besarnya  jumlah  belanja  pegawai.  Dengan  ini  dapat  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Kota  Salatiga  lebih  condong  pada  pengeluaran-pengeluaran  rutin  untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan. Dikarenakan belum adanya patokan yang pasti untuk belanja  modal,  sehingga  Pemerintah  Daerah  masih  terfokus  pada  pemenuhan  belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal kecil atau belum terpenuhi.

## Rasio Pertumbuhan
Rasio  Pertumbuhan  Pemerintah  Kota  Salatiga  mengalami  pertumbuhan  yang fluktuatif.  Jika  dilihat  pertumbuhan  pendapatan  dari  tahun  ketahun  selalu  mengalami kenaikan maka dapat dikatakan rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Salatiga tumbuh secara positif. Upaya Pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan pendapatan daerah  bisa  dikatakan  berhasil  walaupun  sebagian  besar  pendapatanya  bersumber  dari pendapatan  transfer  atau  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Untuk  kedepanya  untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja daerah maka Pemerintah Kota Salatiga harus selalu mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari sektor PAD.
Rasio  pertumbuhan  belanja  operasi  dan  belanja  modal  Pemerintah  Kota  Salatiga dapat  dikatakan  cukup  baik,  walaupun  jumlah  belanja  operasinya  masih  lebih  besar dibandingkan  dengan  belanja  modalnya.  Apabila  Pemerintah  Kota  Salatiga  mampu mengurangi belanja operasi dan dialokasikan untuk belanja modal maka bisa dikatakan Pemerintah Kota Salatiga menguatamakan pembangunan daerah.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018 dapat diketahui bahwa jumlah realisasi PAD Kota Salatiga tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dan penurunan.
Dalam  perhitungan  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  diatas  dapat  dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan Kota Salatiga masih rendah dan pola hubungannya untuk tahun 2014, 2015, 2017, dan 2018 termasuk dalam pola hubungan konsultatif dan untuk tahun 2016 termasuk dalam pola instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan  daripada  kemandirian  Pemerintah  Daerah.  Rasio  Kemandirian  Keuangan Daerah  Pemerintah  Kota  Salatiga  dari  tahun  2014  sampai  2018  rata-rata  rasio kemandiriannya sebesar 27,64%, dan masuk dalam pola hubungan konsultif yaitu campur tangan  pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang  karena  daerah  dianggap  sedikit  lebih mampu  melaksanakan  otonomi  daerah,  ini  dapat  dilihat  dari  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong  dalam interval 25%-50%. Rasio  Kemandirian yang masih  rendah  menggambarkan  kemampuan  keuangan  daerah  Kota  Salatiga  dalam membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  masih  tergantung bantuan dari pemerintahpusat. Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Salatiga secara keseluruhan  dapat  dikatakan  rendah,  hal  ini  menggambarkan  bahwa    tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu  mengoptimalkan  PAD  untuk  membiayai  pembangunan  daerahnya.  Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan  PAD  yang  dihasilkan  Pemerintah  Kota  Salatiga  sedikit  dan  belum  bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan  dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan  dari  potensi  pendapatannya  yang  telah    ada.    Inisiatif    dan    kemauan pemerintah  daerah  sangat  diperlukan  dalam  upaya  meningkatkan  PAD,  misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Untuk kedepannya Pemerintah Daerah Kota Salatiga diharapkan  selalu  memaksimalkan  potensi  PAD  yang  ada,  sehingga  tidak  selalu bergantung kepada bantuan dari pusat saja.

## 6. PENUTUP
Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kota  Salatiga  jika  dilihat  dari  Rasio Efektivitas  PAD  pada  tahun  2014  s/d  2017  tergolong  tidak  efektif,  karena  rata-rata efektivitasnya  dibawah  100%,  yakni  sebesar  85,22%.  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah Kota Salatiga jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kota  Salatiga  pada  tahun  2014-2018  dapat  dikatakan  Efisien,  karena  nilai  rata-rata efisiensinya  kurang  dari  100%  yaitu  sebesar  96,61%.  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah  Kota  Salatiga  jika  dilihat  dari  Rasio  Keserasian  masih  banyak mengalokasikan  Belanja  Operasi  daripada  Belanja  Modalnya.  rata-rata  rasio  sebesar 77,884%.,  dan  rata-rata  Rasio  Keserasian  Belanja  Modal  yaitu  sebesar  22,92%.  Rasio Pertumbuhan PAD mengalami  pertumbuhan yang positif walaupun fluktuatif, rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,43%, sedikit lebih bagus bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan  Pendapatannya  yang  rata-rata  pertumbuhannya  sebesar  5,42%.  Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Kota Salatiga mengalami pertumbuhan secara positif, rata- rata pertumbuhannya sebesar 30,49% dibandingkan dengan Rasio Belanja operasi dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,55%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, tingkat kemandirian  keuangan  Kota  Salatiga  masih  rendah    termasuk  dalam  pola  hubungan konsultatif.  Rata-rata  rasio  kemandirian  sebesar  27,64%,  dan  masuk  dalam  pola
hubungan konsultif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
Pemerintah  Kota  Salatiga  harus  mampu  meningkatkan  dan  memaksimalkan Pendapatan  Asli  Daerah.  Sebenarnya  potensi  yang  dimiliki  Kota  Salatiga  mempunyai dampak  yang  besar  bagi  masyarakat  sekitar.  Potensi  tersebut  antara  lain  :  di  bidang pendidikan,  kesehatan,  pariwisata,  kebudayaan,  industri  kreatif  hingga  perdagangan. Apabila pemerintah Kota Salatiga mampu memaksimalkan potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah Kota  Salatiga  selalu  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  secara  benar  dan berkelanjutan  untuk  menghindari  terjadinya  penyalahgunaan  dalam  pemerolehan Pendapatan  Asli  Daerah.  Pemerintah  Kota  Salatiga  juga  seharusnya  tidak  selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kota yang  mandiri,  mampu  mengelola  keuangannya  dengan  baik  dan  benar,  serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.
Hendaknya  perlu  melakukan  penelitian  yang  lebih  rinci  lagi  dalam  menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih  banyak  dan  bisa  menggambarkan  keadaan  keuangan  daerah  yang  sebenarnya. Selain  itu,  hendaknya  penelitian  untuk  menambah  lagi  jangka  waktu  penelitian,  tidak hanya 5 tahun saja. Penelitian juga disarankan untuk memperluas lingkup wilayah, tidak hanya mengambil dari 1 kabupaten saja tetapi lebih luas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, D. P. d. A., Priyo Hari. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Retrieved from
https://ris.uksw.edu/download/makalah/kode/M02358
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat .
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat . Hamidi. (2005). Metode Kuantitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian . Malang: UMM Press.
Harinaldi,  D.  I.,  &  Eng,  M.  (2005).  Prinsip-prinsip  statistik  untuk  teknik  dan  sains. Jakarta: Erlangga .
Mahmudi.  (2016). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
Mahsun, M. (2012). Pengukuran kinerja sektor publik . Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik
Daerah, Manajemen Keuangan . Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti, 7 (1). Purwanto. (2007). Metodologi Penelitian Kuantitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rahayu,  A.  D.  E.  (2017). Analisis  Rasio  Keuangan  Daerah  Untuk  Menilai  Kinerja Keuangan Daerah. (Skripsi), Universitas Nusantara PGRI, Kediri.