INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3453-3461 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

## Tentang Kesehatan
Yusuf Daeng 1 , Nelda Ningsih 2 , Fatma Khairul 3 ✉ , Sri Winarsih 4 , Zulaida 5
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
Email: fatma07052017@gmail.com 3 ✉

## Abstrak
Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat bahwa terdapat kurang lebih sekitar 210 kasus dugaan malpraktik  kedokteran  di  Indonesia  setiap  tahunnya.  Sebagai  organisasi  yang  menyelenggarakan pelayanan kesehatan, rumah sakit bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh pasien atas tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  rumah  sakit  atas  tindakan  malpraktik  berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatur di dalam Pasal 447 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban pidana rumah  sakit  terhadap  tindakan  malpraktik  dapat  dilihat  dari  kedudukan  pimpinan  korporasi  (rumah sakit)  yang  merupakan  fungsionaris  seharusnya  dapat  mencegah  dan  menghentikan  tindak  pidana tersebut. Secara de jure maupun de facto, pimpinan rumah sakit memliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan  perbuatan  tersebut.  Pertanggungjawaban  pidana  rumah  sakit  terhadap  tindakan malprkatik sejalan dengan doktrin Vicarious Liability. Sementara itu pertanggungjawaban pidana tenaga medis dapat dilihat di dalam Pasal 440 ayat (1) dan ayat (2). Undang-Undang Kesehatan, membawa pola baru  pertanggungjawaban  pidana  yang  dibebankan  kepada  tenaga  medis  yang  diduga  melakukan tindak pidana malpraktik. Hal ini tertuang di dalam Pasal 308 ayat (1) ayat (3), ayat (5), ayat (7) ayat (8) dan ayat (9).
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Rumah Sakit, Tenaga Medis, Mallpraktik

## Abstract
According to the Central Indonesian Doctors Association (IDI), there are approximately 210 cases of suspected  medical  malpractice  in  Indonesia  every  year.  As  an  organization  that  provides  health services, hospitals are responsible for all losses suffered by patients due to malpractice acts carried out by medical personnel. This research is normative juridical research. The data used is secondary data. Data  was  collected  through  literature  study.  Data  was  analyzed  qualitatively  and  presented descriptively. Based on the discussion, it can be concluded that the hospital's criminal liability for acts of  malpractice  based  on  Law  Number  17  of  2023  concerning  Health  is  regulated  in  Article  447 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), paragraph (4) of the Law. Law No. 17 of 2023 concerning Health. A hospital's criminal liability for malpractice can be seen from the position of the corporate (hospital) leader, who is a functionary who should be able to prevent and stop these criminal acts. De jure and de facto, the hospital leadership has sufficient power to stop this action. Hospital criminal liability for malpractice is in line with the Vicarious Liability doctrine. Meanwhile, the criminal liability of medical personnel can be seen in Article 440 paragraph (1) and paragraph (2). The Health Law brings a new pattern of criminal liability imposed on medical personnel who are suspected of committing criminal acts of malpractice. This is stated in Article 308 paragraph (1), paragraph (3), paragraph (5), paragraph (7), paragraph (8) and paragraph (9).
Keywords: Criminal Liability, Hospital, Medical Personnel, Mallpractice

## PENDAHULUAN
Perubahan Undang-Undang Kesehatan membawa pengaruh yang besar dalam dunia kesehatan. konsep Omnibus Law yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) tidak hanya mencabut 1 (satu) undang-undang, akan tetapi terdapat 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan yang dicabutnya, yakni: UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  UU  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran, UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU No. 419 Tahun 1949  tentang  Ordonansi  Obat  Keras  (Stb  1949  Nomor  419).    Lahirnya  Undang-Undang Kesehatan terbaru menuai polek dari berbagai pihak. Pro dan kontra banyak bermunculan dari masyarakat hingga tenaga kesehatan serta tenaga medis terkait dengan perlindungan hukum yang diusung oleh Undang-Undang Kesehatan terbaru. Pentingnya perlindungan hukum  dan  kepastian  hukum  dikarenakan  dalam  upaya  penyelenggaraan  pelayanan
kesehatan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan maupun kelalaian tindakan medis, baik yang bersifat human error atau memang bersifat keadaan yang  berada  di  luar dugaan (force majeure). Human error ini di dalam pelayanan kesehatan seringkali disebut dengan istilah malpraktek.
Undang-Undang Kesehatan sendiri pada dasarnya tidak memberikan defenisi yang jelas  mengenai  malpraktik.  Namun  Zaeni  Asyhadie  menyebutkan  bahwa  malpraktik merupakan Tindakan atau praktik yang buruk, dengan lain kata bahwa malpraktik adalah suatu kelalaian (praktik yang buruk) dari para profesi dalam menjalankan profesinya, baik dalam  pelanggaran  yang  disengaja,  pelanggaran  hukum,  maupun  pelanggaran  etika (Sagung Putri M.E Purwani Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham, 2020).  Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat bahwa terdapat kurang lebih sekitar 210 kasus dugaan malpraktik  kedokteran  di  Indonesia  setiap  tahunnya  (Angga  Pranavasta  Putra,  2020). Malpraktik medik terjadi terjadi manakala dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya dengan  sengaja  atau  karena  kelalaiannya  melakukan  perbuatan  baik  aktif  maupun  pasif dalam praktik medik terhadap pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggarar profesi, standar prosedur, atau dengan melanggar hukum tanpa wewenang menimbulkan akibat kerugian  terhadap  tubuh  pasien,  Kesehatan  fisik,  maupun  mental  atau  bahkan menyebabkan kematian bagi pasien, oleh karena Tindakan dokter tersebut menimbulkan tanggungjawab hukum bagi dokter (Diana Haiti, 2017).
Terjadi  kasus  malpraktik  dalam  tindakan  medik  telah  membuat  masyarakat  seolah kehilangan kepercayaannya terhadap kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang akhirnya  menimbulkan  pertanyaan  besar  “bagaimana  kualitas  pelayanan  medis  di Indonesia?”.  Mulai  dari  balita  hingga  orang  dewasa  menjadi  korban  akibat  buruknya pelayanan kesehatan dan ketidakprofesionalan tenaga kesehatan dan tenaga medis (Ade Suhendi et al., 2022). Kesalahan dalam menjalankan profesi oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan akan menimbulkan pertanggungjawaban hukum pidana (berganting pada sifat dan akibat kerugian yang ditimbulkannya) mengandung 3 (tiga) aspek pentingan yang tidak dapat  dipisahkan,  yakni:  pertama,  tindakan/perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  norma, kedua tindakan/perbuatan tersebut terjadi akibat kelalaian maupun kesalahan, dan ketiga tindakan/perbuatan tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain secara hukum, yakni kerugian  yang  dinyatakan  oleh  hukum  dan  dapat  dipulihkan  dengan  membebankan tanggungjawab  hukum  kepada  pelaku  beserta  yang  terlibat  dengan  cara  hukum  (Budi Handayono, 2020).
Tanggung jawab hukum merupakan suatu keterkaitan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab hukum terbagi menjadi 3 (tiga)
bagian,  yakni:  tanggung  jawab  secara  hukum  pidana,  tanggung  jawab  secara  hukum perdata dan tanggung jawab secara hukum administrasi. Tanggung jawab pidana timbul bilamana  dapat  dibuktikan  adanya  kesalahan  professional,  misalnya  kesalahan  diagnose atau  kesalahan    alam  cara-cara  pengobatan  atau  perawatan.  Menurut  hukum  pidana, kesalahan  atau  kelalaian  akan  selalui  berkaitan  dengan  sifat  melawan  hukumnya  suatu perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  mempu  bertanggung  jawab  apabila  dapat menginsafi makna dari  perbuatannya,  dan menginsafi perbuatannya itu tidak di  padang patut dalam pergaulan hidup di dalam masayrakat dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut (Nuralim, 2018).
Rumah  sakit  sebagai  organisasi  yang  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan memiliki  peranan  yang  penting  dalam  rangka  mewujudkan  derajat  kesehatan.  Oleh karenanya  rumah  sakit  dituntut  agar  mampu  mengelola  kegiatannya  dengan mengutamakan  tanggung  jawab  para  professional  yang  berkomepeten  di  bidangnya. Sebagai organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, rumah sakit dibebankan tanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh pasien atas tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis.
Seiring lahirnya Undang-Undang  Kesehatan yang baru telah membawa perubahan yang cukup besar dalam bidang hukum kesehatan, maka penulis menilai perlu dilakukan kajian terhadap pertanggungjawaban pidana rumah sakit dan tenaga medis atas tindakan malpraktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang
berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.
Data diperoleh dengan menjalankan pencarian di berbagai sumber seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta e-book mamakai media elektronik dan internet. Pencarian data di Google Scholar dijalankan dengan mamakai kata kunci yang relevan dengan variabel penelitian. Jurnal yang digunakan ialah yang memiliki relevansi dengan kata kunci tersebut. Sesudah menjalankan pencarian, peneliti menemukan 20 jurnal dan buku referensi yang kemudian dianalisis, dirangkum, serta diklasifikasikan untuk menghasilkan ide-ide baru yang terkait dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  Pidana  Rumah  Sakit  dan  Tenaga  Medis  Atas  Tindakan  Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya belum mengatur secara tegas  terkait  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  tindakan  malpraktek.  Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan Malpraktek di dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 447 ayat (1) yang menyebutkan: dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435, Pasa1 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, pertanggungiawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi.
Paradigma  tanggung  jawab  pidana  telah  bergeser  dari  tanggung  jawab  individu menuju  ke  arah  tanggung  jawab  korporasi  (corporate  liability).  Schaffmester  dan  Ide menyebutkan bahwa sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela adalah persyaratan umum suatu perbuatan bisa  dipidana sekalipun tidak  disebut  dalam rumusan delik, dan rumah sakit dalam kenyataan juga bisa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, khususnya dalam  manajemen  penanganan  kesehatan  pasien,  sehingga  rumah  sakit  juga  bisa melakukan tindak pidana (Anny Retnowati & Elisabeth Sundari, 2021).
Sejalan  dengan hal tersebut,  ilmu hukum telah membagi  subjek hukum menjadi 2 (dua) bentuk, yakni: subjek hukum perorangan (naturlijke person) dan subjek hukum yang berbentuk badan hukum (recht person). Kedua bentuk subjek hukum tersebut sama-sama dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  secara  pidana  maupun  perdata  atas  tindakan malpraktik yang telah dilakukan.
Terdapat beberapa kriteria agar rumah sakit sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ijzerdaaan menyebutkan kriteria tersebut sebagai berikut:
a. Rumah sakit sebagai korporasi memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memerintah pihak-pihak yang melakukan tindakan yang dilarang tersebut, namun tidak ada upaya untuk mencegah maupun menghentikan terjadinya perbuatan tersebut. Bahkan tidak jarang tindakan tersebut adalah bahagian dari kebjiakan korporasi.
b. Manajemen  korporasi  mempunyai  kewenangan  mengawasi,  mencegah  dan mengehentikan  perbuatan  yang  dilarang  tersebut,  akan  tetapi  korporasi  tidak melakukan  pengawasan  dengan  baik,  manajamen  dijalankan  dengan  buruk, melakukan pembiaran terhadap perbuatan tersebut.
Pertanggungjawaban  pidana  rumah  sakit  terhadap  tindakan  malprkatik  sejalan dengan  doktrin  Vicarious  Liability.  Kemudian  dalam  perkembangannya  doktrin  ini bercabang  menjadi  doktrin  respondeat  superior  dan  doktrin  ostensible  atau  apparent agency. Doktrin respondeat superior membatasi pertanggungjawaban pidana rumah sakit hanya  terhadap  dokter  in.  Sementara  itu  doktrin  ostensible  atau  apparent  agency memperluas pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap dokternya. Baik dokter in maupun dokter out (Erwin Asmadi Ismail Koto, 2021).
Untuk menentukan sejauh mana rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan mal praktik,  maka  harus  dilihat  terlebih  dahulu  berbagai  aspek,  diantaranya:  pola  hubungan teraupeutik, pola hubungan kerja tenaga kesehatan di rumah sakit,  rumah sakit sebagai korporasi,  dan  jenis  malpraktik  terjadi.  Satu  persatu  dari  aspek-aspek  tersebut  harus diuraikan  terlebih  dahulu  agar  terlihat  jelas  tindakan-tindakan  yang  melanggar  tersebut (Setya Wahyudi, 2011).  Terdapat beberapa pola hubungan antara tenaga kesehatan dan rumah  sakit,  antara  lain:  dokter  sebagai  tenaga  kerja  (employee),  dokter  sebagai  mitra (attending physician) dan dokter sebagai independent contractor. Masing-masing dari pola hubungan kerja tersebut akan sangat menentukan apakah rumah sakit bertanggung jawab atau tidak terhadap kerugian yang diderita oleh pasien yang disebabkan oleh kesalahan tenaga  medis  maupun  tenaga  kesehatan,  serta  sejauh  mana  tanggung  jawab/tanggung gugat  yang  harus  dipukul.  Apabila  pola  hubungan  yang  terjalin  adalah  dokter  sebagai employee, maka jika terjadi kerugian pada pasien karena tindakan dokter maka pihak rumah sakit  wajib  bertanggung  jawab.  Apabila  dokter  sebagai  attending  physician,  maka pertanggungjawaban pidana terletak pada dokter sebagai tenaga keseahtan, dan apabila kedudukan  dokter  sebagai  independent  contractor,  maka  pertanggungjawaban  pidana hanya dibebankan kepada dokter.
Sehubungan  dengan  pertanggungjawaban  pidana  tenaga  medis  dapat  dilihat  di dalam Pasal 440 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan: Setiap Tenaga Medis atau Tenaga  Kesehatan  yang  melakukan  kealpaan  yang  mengakibatkan  Pasien  luka  berat dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak  Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah).  Kemudian  pada  ayat  (2) disebutkan: Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Sejalan  dengan  penggantian  Undang-Undang  Kesehatan,  juga  terdapat  pola  baru pertanggungjawaban  pidana  yang  dibebankan  kepada  tenaga  medis  yang  diduga melakukan tindak pidana malpraktik. Hal ini tertuang di dalam Pasal 308 ayat (1) ayat (3), ayat  (5),  ayat  (7)  ayat  (8)  dan  ayat  (9).  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  308  tersebut,  maka Tenaga  Medis  yang  diduga  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dalam pelaksanaan  Pelayanan  Kesehatan  yang  dapat  dikenai  sanksi  pidana,  dengan  terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis yang dibentuk dan bersifat ad hoc untuk melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. Majelis tersebut ditugaskan untuk menilai dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Selanjutnya  untuk  memperoleh  rekomendasi  dari  majelis  disiplin  profesi,  maka Penyidik  (baik  penyidik  Polri  maupun  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil)  mengajukan permohonan secara tertulis. Berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Penyidik, maka  majelis  disiplin  profesi  melakukan  kajian  terhadap  tindakan  tenaga  medis  terkait apakah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  melanggar  etika  profesi  atau  tidak. Setelah  melakukan  kajian  terhadap  tindakan  tenaga  medis,  maka  majelis  disiplin  profesi harus memberikan rekomendasi paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak  permohonan  diterima.  Rekomendasi  yang  diberikan  oleh  majelis  disiplin  profesi berupa  rekomendasi  dapat  atau  tidak  dapat  dilakukan  penyidikan  karena  pelaksanaan praktik  keprofesian  yang  dilakukan  oleh  Tenaga  Medis  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan standar  profesi,  standar  pelayanan,  dan  standar  prosedur  operasional.  Namun  apabila majelis disiplin profesi tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterima surat permohonan dari penyidik, maka majelis disiplin profesi dianggap telah  memberikan  rekomendasi  untuk  dapat  dilakukan  penyidikan  atas  tindak  pidana. Melihat pola pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis sebagaimana diuraikan di  atas,  maka  penulis  menilai  bahwa  pemerintah  berupaya  meningkatkan  perlindungan hukum  bagi  tenaga  kesehatan.  Hal  ini  terlihat  dari  adanya  upaya  untuk  benar-benar
memastikan terlebih dahulu apakah tindakan tenaga medis yang menyebabkan kerugian kepada pasien dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
Penulis menilai bahwa langkah ini merupakan langkah yang tepat. Terdapat setidaknya 2 (dua) alasan kenapa langkah ini perlu dilakukan.
a. Penyidikan  tindak  pidana  kesehatan  merupakan  tindak  pidana  khusus  yang  harus melibatkan  ahli  kesehatan  untuk  menentukan  apakah  tindakan  tenaga  medis  telah sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  profesi,  standar  pelayanan,  dan  standar prosedur operasional.
b. Pada  umumnya  penyidik  (terutama  Penyidik  Polri  maupun  PPNS)  tidak  memiliki keilmuan yang mencukupi untuk menentukan tindakan seorang tenaga medis apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Untuk dapat menentukan bahwa tindakan tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, maka harus dianalisa oleh orang yang benar-benar berkompeten dalam melakukan tindakan medis.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas tindakan malpraktik berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatur di dalam Pasal 447 ayat (1), ayat (2),  ayat  (3),  ayat  (4)  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap tindakan malpraktik dapat dilihat dari kedudukan pimpinan korporasi (rumah sakit) yang merupakan fungsionaris seharusnya dapat mencegah dan menghentikan tindak pidana tersebut. Secara de jure maupun de facto,  pimpinan  rumah  sakit  memliki  kekuatan  yang  cukup  untuk  menghentikan perbuatan  tersebut.  Pertanggungjawaban  pidana  rumah  sakit  terhadap  tindakan malprkatik  sejalan  dengan  doktrin  Vicarious  Liability.  Sehubungan  dengan pertanggungjawaban pidana tenaga medis dapat dilihat di dalam Pasal 440 ayat (1) dan ayat (2). Undang-Undang Kesehatan, membawa pola baru pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada tenaga medis yang diduga melakukan tindak pidana malpraktik. Hal ini tertuang di dalam Pasal 308 ayat (1) ayat (3), ayat (5), ayat (7) ayat (8) dan ayat (9).
DAFTAR PUSTAKA
Ade  Suhendi,  Muhyi  Mohas,  &  Fatkhul  Muin.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Pidana Terhadap Korban Malpraktek Medik. 6(2).
Angga Pranavasta Putra. (2020). Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik. Magistra Law Review, 1(1).
Anny  Retnowati,  &  Elisabeth  Sundari.  (2021).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap Malpraktik Medis Pada Rumah Sakit. Justitia et Pax, 37(1).
Budi  Handayono.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Penegakan  Hukum  Malpraktik  Dokter  Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana. At- Tasyri’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah , 12(36).
Diana Haiti. (2017). Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi. Badamai Law Journal, 2(1).
Erwin  Asmadi  Ismail  Koto.  (2021).  Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Tindakan Malpraktik Tenaga Medis Di Rumah Sakit. Volksgeist, 4(1).
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Nuralim. (2018). Tugas Dan Tanggungjawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  Dalam  Pemberian  Pelayanan  Kesehatan  Di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law , 1(1).
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Sagung  Putri  M.E  Purwani  Ni  Komang  Hyang  Permata  Danu  Asvatham.  (2020). Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malapraktik Medis. Jurnal Kertha Semaya, 8(32).
Setya Wahyudi. (2011). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya. Jurnal Dinamika Hukum, 11(3).