## TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ROYALTY RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA
Bella Katrinasari bellakatrinasari@yahoo.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Hernawan Hadi hernawanhadi@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Abstract
Keywords:

## Abstrak
Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari kelalaian dalam perjanjian serta perlindungan hukum  rahasia  dagang  dalam  bisnis  waralaba  kuliner  di  Indonesia.  Dengan  mengumpulkan  bahan hukum  primer  dan  sekunder  melalui  teknik  studi  kepustakaan.  Perjanjian  diatur  dalam  buku  III  KUH Perdata  tentang  Perikatan.  Perjanjian  waralaba  Komala  restaurant  terdapat  akibat  hukum  dalam  hal terjadi wanprestasi, yaitu apabila pihak penerima waralaba tidak membayar royalty fee yang menjadi hak pihak pemberi waralaba, maka diwajibkan membayar royalty fee yang belum dibayarkan kepada pihak pemberi waralaba/franchisor serta bunga keterlambatan dalam pembayaran royalty fee. Dalam suatu perusahaan kuliner yang diwaralabakan pasti memiliki rahasia perusahaan berupa resep rahasia serta metode pelaksanaan bisnis tersebut. Rahasia dagang perlu dilindungi untuk mencegah pencurian resep  dan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.  Pihak  penerima  waralaba  diwajibkan  mengganti kerugian  terhadap  hak  kemilikan  rahasia  perusahaan.  Perjanjian  waralaba  merupakan  salah  satu aspek perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum rahasia dagang dan bagi para pihak.
Kata Kunci: Waralaba, Rahasia Dagang, Wanprestasi.

## A.  Pendahuluan
Indonesia  merupakan negara  hukum sesuai  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat (3)  Amandemen  ke  IV  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Konsekuensi  dari  negara  hukum  tersebut, maka  Indonesia  memiliki  beberapa  bidang ilmu  hukum,  salah  satunya  bidang  ilmu  hukum perdata.  Hukum  perdata  adalah  segala  aturan
hukum  yang mengatur  hubungan  hukum antara orang yang satu dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2010:2).
Hubungan  hukum  tersebut  dapat  terjadi karena  beberapa  hal,  salah  satunya  karena adanya  kontrak  (perjanjian)  antara  pihak  satu dengan  pihak  lain.  Kontrak  pada  dasarnya merupakan perikatan antar manusia atau subjek hukum yang berwujud hak dan kewajiban hukum
yangmana  timbul  sebagai  konsekuensi  dari kesepakatan  atau  persetujuan  atas  kehendak pihak-pihak pembuatnya (Bayu Seto H, 2013:16).
Akibat  dari  kesepakatan  itu  menimbulkan kekuatan  mengikat perjanjian antara  para  pihak sebagaimana  layaknya  undang-undang  ( pacta sunt  servanda ).  Kekuatan  mengikat  ini  menjadi dasar  penting  dalam  hukum  kontrak  bahwa setiap  orang  harus  mematuhi  janji  dan  terikat untuk  melaksanakan  perjanjian,  maka  pihak ketiga tidak dapat mencampuri isi perjanjian yang dibuat  para  pihak  tersebut  (Ridwan  Khairandy, 2011:37).
Munculnya kecenderungan globalisasi di  bidang  ekonomi  ataupun  perdagangan pada  saat  ini  tidak  dapat  dihindarkan  lagi. Terjadinya  globalisasi  ditandai  dengan  semakin transparannya dunia. Seolah-olah negara berdaulat  menjadi  tanpa  batas  dengan  negara berdaulat yang lain di dunia ini, telah mengubah wajah kehidupan perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Globalisasi ekonomi dengan pasar  bebasnya  mau  tidak  mau  akan  menjadi bagian  dari  kehidupan  sehari-hari  dalam  waktu dekat (Nindyo Pramono, 2006:150).
Waralaba  merupakan  salah  satu  bentuk format bisnis dimana pihak pertama yang disebut pemberi waralaba memberikan hak kepada pihak kedua  yang  disebut  penerima  waralaba  untuk mendistribusikan barang/jasa dalam lingkup area
mempergunakan merek, logo dan sistem operasi yang  dimiliki  dan  dikembangkan  oleh  pemberi waralaba.  Pemberian  hak  ini  dalam  bentuk perjanjian  waralaba  antara  subyek  hukum  yang satu  dengan  subyek  hukum  yang  lain  untuk mendistribusikan  barang/jasa  dalam  lingkup
dengan  mempergunakan  merek,  logo  dan sistem  operasi  yang  dimiliki  dan  dikembangkan oleh  pemberi  waralaba  dimana  subyek  hukum yang  satu  berhak  atas  prestasi  dan  begitu  juga subyek  hukum  yang  lain  berkewajiban  untuk melaksanakan  prestasinya  sesuai  dengan  yang telah disepakati.
Melalui sistem waralaba ini, kegiatan usaha pengusaha kecil di Indonesia dapat berkembang secara  wajar  dengan  menggunakan  resep, teknologi, kemasan, manajemen pelayanan, dan merek dagang/jasa pihak lain dengan membayar sejumlah  royalti  berdasarkan  perjanjian.  Di
samping  itu,  pengembangan  sumber  daya manusia  berkualitas  menjadi  penting  melalui pelatihan  keterampilan  menjalankan  bisnis waralaba  yang  diselenggarakan  oleh  pihak pengusaha  kecil. Para  penerima  waralaba  tidak perlu  bersusah  payah  menciptakan  sendiri sistem bisnis, sudah cukup dengan menyediakan sejumlah modal kemitraan usaha dan membayar royalti  dengan  memanfaatkan  sistem  waralaba asing melalui perjanjian bisnis.
Pengaturan  mengenai franchise diatur secara  khusus  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2007 tentang Waralaba. Sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah melalui
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan  Waralaba.  Peraturan  Menteri ini  kemudian  di  cabut  dan  di  ganti  dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/ PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun  2007  tentang Waralaba menyebutkan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri  khas  usaha  dalam  rangka  memasarkan barang dan/atau jas yang telah terbukti berhasil dan  dapat  dimanfaatkan  dan/atau  digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Pasal  3  menegaskan  bahwa  salah  satu  kriteria waralaba  adalah  Hak  Kekayaan  Intelektual kemudian disebut HKI yang telah terdaftar, yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual yang telah  terdaftar  tersebut  adalah  Hak  Kekayaan Intelektual  yang  terkait  dengan  usaha  seperti merek,  hak  cipta,  paten,  dan  rahasia  dagang,
sedang  dalam  proses  pendaftaran  di  instansi yang berwenang.
Para  pihak  yang  akan  menyelenggarakan usaha  waralaba  harus  berdasarkan  perjanjian tertulis yang dibuat antara pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pemberi waralaba yaitu badan usaha atau perorangan yang memberikan hak  kepada  pihak  lain  utuk  memanfaatkan  dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau  penemuan  atau  khas  usaha  yang  dimiliki, sedangkan  penerima  waralaba  yaitu  badan usaha  atau  perorangan  yang  diberikan  hak untuk  memanfaatkan  dan  atau  menggunakan
hak  atas  kekayaan  intelektual  atau  penemuann atau  ciri  khas  yang  dimiliki  pemberi  waralaba. Perjanjian waralaba memuat klausula pemberian hak  bagi  penerima  waralaba  untuk  menunjuk penerima waralaba lain. Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, dan pengembangan kepada penerima waralaba.
Salah  satu  bisnis  usaha  yang  ingin mengembangkan  usahanya  yang  sama  di wilayah  lain  dengan  konsep  waralaba  adalah Komala Restaurant. Komala restaurant bergerak dibidang  usaha  kuliner,  dimana  usaha  bisnis kuliner  dimasa  sekarang  sangat  menjamin karena  termasuk  kebutuhan  pokok.  Komala restaurant  sebagai  pemberi  waralaba  berada di  negara  tetangga  Singapura,  kemudian  pihak PT  Graha  Bhakti  sebagai  penerima  waralaba ingin  membuka  usaha  dengan  sama  diwilayah berbeda  yaitu  Jakarta  menggunakan  prinsip waralaba dengan hukum Indonesia.
Bisnis waralaba berbeda dengan bisnis  lainnya  karena  bisnis  ini  tidak  hanya sekedar  menjual  produk  tetapi  lebih  luas  lagi menjual  HKI  (Hak  Kekayaan  Intelektual).  Hak Kekayaan  Intelektual    merupakan  kekayaan bagi  pemberi  waralaba,  karena  dapat  dialihkan pemanfaatannya  atau  penggunaannya  kepada pihak lain (penerima waralaba) yang didasarkan pada  diperolehnya  ijin  dari  pemberi  waralaba. Salah  satu  kekayaan  intelektual  dalam  bisnis waralaba  adalah  rahasia  dagang  dimana rahasia  dagang  merupakan  aset  perusahaan yang sangat berharga karena bersifat komersial dan harus dijaga kerahasiaannya tidak sembarang pihak dapat mengetahui kerahasiaan perusahaan  tersebut.  Untuk  itu  perlu  dijaga sifat  kerahasiaannya  dan  perlu  mendapatkan perlindungan.
Perjanjian waralaba Komala antara pemberi waralaba  dengan  penerima  waralaba  akan menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak, sehingga para pihak harus melaksanakan isi  perjanjian  tersebut  yang  berupa  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak  serta  akibat hukum  yang  dikendakinya,  namun  dalam pelaksanaan  perjanjian  terkadang  mengalami hambatan  atau  terdapat  pihak  yang  tidak melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  isi perjanjian  yang  telah  disepakati.  Dalam  kasus ini pihak penerima waralaba tidak melaksanakan kewajibannya  dengan  tidak  membayarkan  hak
pemberi  waralaba  yaitu  imbalan  atau royalty fee sampai  jangka  waktu  perjanjian  yang  telah disepakati  berakhir,  kemudian  pihak  penerima waralaba  tetap  menjalankan  usahanya  dengan meniru  usaha  sejenis  menggunakan  metode pelaksanaan usaha yang merupakan kerahasiaan perusahaan tersebut tanpa ijin tertulis atau tanpa kesepakatan  perpanjangan  perjanjian.  Hal  ini termasuk dalam wanprestasi dalam perjanjian.
Artikel ini membahas bagaimana perlindungan rahasia dagang saat jangka waktu perjanjian  kontrak  berakhir  dan  membahas bagaimana  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  jika salah  satu  pihak  melanggar  perjanjian  atau wanprestasi  pada  perjanjian  waralaba  komala restaurant?

## B.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  biasa dikenal  dengan  penelitian  hukum  doctrinal (doctrinal  research),  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier.  Menurut  Peter  Mahmud marzuki semua penelitian yang berkaitan dengan hukum  (legal  research)  adalah selalu  normative (Peter  Mahmud Marzuki,2014:66-56).  Penelitian ini  bersifat  preskriptif  dengan  menggunakan pendekatan  Undang-Undang  (statue  approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum primer  dan  sekunder  yang  terkait  dengan  isu hukum  yang  diangkat.  Teknik  pengumpulan data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  studi  kepustakaan.  teknik  analisis  data yang  digunakamn penulis  dalam  penulis hukum ini  adalah  silogisme  dan  interprestasi  (Peter Mahmud Marzuki:2014:91).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Akibat  Hukum  Kelalaian  Dalam  Perjanjian
Waralaba Perjanjian dalam Pasal 1313
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menyatakan  bahwa  Suatu  perbuatan dengan  mana  seseorang  satu  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang  lain  atau  lebih.  Suatu  kontrak  atau
perjanjian  harus  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian,  yaitu  kata  sepakat,  kecapakan, hal  tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata. Dengan  dipenuhinya  empat  syarat  sahnya perjanjian  tersebut,  maka  suatu  perjanjian menjadi  sah  dan  mengikat  secara  hukum bagi  para  pihak  yang membuatnya (Suharnoko,2004:1).
Pasal 1319 KUH Perdata menentukan dua kelompok perjanjian, yaitu:
a. Perjanjian bernama nominaat
contracten ,  disebut  demikian  karena merupakan  perjanjian  yang  diberi nama dan pengaturan secara khusus dalam undang-undang, seperti perjanjian  jual  beli,  sewa  menyewa dan lain-lain.
b. Perjanjian tidak bernama atau innominaat contracten , disebut
demikian karena merupakan perjanjian yang belum mempunyai nama tertentu dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang,  seperti  perjanjian sewa  beli,  perjanjian  kerjasama  dan lain sebagainya (Salim, 2003: 1).
Salah  satu  perjanjian  tidak  bernama adalah perjanjian waralaba komala restaurant. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian  jenis  baru  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  praktek  sehari-hari, sehingga  belum  diatur  secara  khusus dalam  KUH  perdata,  melainkan  diatur sendiri  di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2007  tentang  waralaba. Menurut  pasal  1  ayat  1  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba,  menyebutkan  bahwa  waralaba merupakan  hak  khusus  yang  dimiliki  oleh orang  perseorangan  atau  badan  usaha terhadap  bisnis  dengan  ciri  khas  usaha dalam  rangka  memasarkan  barang  dan atau  jasa  yang  telah  terbukti  berhasil  dan dapat  dimanfaatkan  dan/atau  digunakan oleh  pihak  lain  berdasarkan  perjanjian waralaba.  berdasarkan  penjelasan  pasal 3  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  nomor  42 tahun 2007 yang dimaksud dengan ciri khas usaha  adalah  suatu  usaha  yang  memiliki keunggulan  atau  perbedaan  yang  tidak
mudah  ditiru,  dibandingkan  dengan  usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu
di atas adalah:
a. Adanya hak khusus
b. Pelakunya  perseorangan  maupun badan usaha
c. Adanya  obyek  sistem  bisnis  dengan ciri khas usaha
d. Tujuannya  memasarkan  barang  dan/ atau jasa yang telah  terbukti  berhasil dan  dapat  dimanfaatkan  dan/  atau digunakam oleh pihak lain.
e. Dasarnya perjanjian waralaba.
Perjanjian waralaba yang dilaksanakan oleh pihak pemberi waralaba yaitu  pemilik  Komala  Restaurant  dan penerima waralabanya merupakan perjanjian  tidak  bernama  atau  perjanjian innominat,  karena  perjanjian  waralaba merupakan perjanjian yang tidak bernama, sumber perjanjian adalah pasal 1338 KUH Perdata yang dalam pasal ini mengandung asas  kebebasan  berkontrak.  ini  berarti hukum perjanjian yang berisi apa saja yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya selama tidak bertentangan dengan undang- undang,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum (Munir Fuady,2015:181).
Perjanjian  waralaba  menganut  asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  1338  ayat  1  KUH Perdata. Asas kebebasan kontrak meliputi:
a. Orang bebas untuk membuat kontrak.
b. Bebas  untuk  mengatur  sendiri  isi perjanjian yang akan mengikat perbuatan-nya.
c. Bahkan  orang  dapat memperjanjikan bahwa ia hanya bertanggung jawab  sampai  batas-batas  tertentu saja.  Dengan  pembatasan  tidak bertentangan dengan  undang- undang,  kesusilaan  dan  ketertiban umum
Dianutnya asas kebebasan berkontrak dianggap  relevan  bila  dihubungan  dengan kebutuhan masyarakat, sebab tidak mungkin  semua  perjanjian  dapat  diatur
dalam  peraturan  perundang-undangan. Hal  tersebut  antara  lain  disebabkan  oleh perkembangan  masyarakat  yang  sering kali menuntut kepraktisan serta kemudahan dalam bertindak, selain juga didorong oleh kebutuhan  masyakarakat  yang  semakin komplek.
Waralaba meliputi bentuk-bentuk metode  produksi  dan  distribusi  barang atau  jasa  kepada  konsumen  dengan suatu  standard  dan  sistem  eksploitasi tertentu.  Standar  dan  eksploitasi  tersebut meliputi kesamaan dan penggunaan nama perusahaan, merek, serta sistem produksi, tata  cara  pengemasan,  penyajian  dan pengedarannya  sehingga  pihak  penerima waralaba diwajib membayar imbalan pemakaian hak terwaralaba karena pemberi waralaba  telah  mengijinkan  menggunakan nama  dagang  serta  metode  pelaksanaan usahanya kepada penerima waralaba yang komersial.
Dalam  setiap  perjanjian  termasuk perjanjian  waralaba  terdapat  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  para pihak dengan itikad baik. Salah satu hak yang harus dilaksanakan oleh penerima waralaba adalah  dengan  membayar royalty  fee setiap bulannya. Royalty fee adalah jumlah uang yang dibayarkan secara periodik oleh terwaralaba  kepada  pewaralaba  sebagai imbalan dari pemakaian hak waralaba oleh terwaralaba  yang  merupakan  pendapatan dari omset penjualan. Biaya royalty dihitung dari pendapatan omset yang didapat setiap bulannya.
Ada  kalanya  dalam  pelaksanaan perjanjian mungkin  saja  akan  menghadapi hal-hal yang menghambat bahkan menyebabkan tidak terpenuhinya perjanjian tersebut.  Apabila  dalam  suatu  perjanjian pihak  yang  mempunyai  kewajiban  tidak melaksanakan  kewajibannya,  tentu  akan menimbulkan kerugian bagi kreditur. Suatu kesepakatan  perjanjian  tidak  dilaksanakan dengan  baik  oleh  salah  satu  pihak  dalam suatu perjanjian waralaba, pihak yang tidak sengaja  wanprestasu  dapat  terjadi  karena memang  tidak  mampu  untuk  memebuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk  tidak  melakukan  prestasu  tersebut
(Ahmadi Miru,2007:74), Dalam hal ini adalah pihak  penerima  waralaba  tidak  melakukan kewajibannya yang sudah disepakati dalam perjanjian  yaitu  pembayaran  imbalan  atau Royalty fee . Alasan debitur tidak memenuhi prestasi karena:
a. Debitur menghadapi keadaan memaksa ( overmach t)
b. Kesalahan  baik  sengaja  atau  lalai ( ).
Wanprestasi  adalah  tidak  memenuhi kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam perikatan.  Untuk  menentukan  saat  terjadi wanprestasi,  maka  pertama  Pemberi waralaba  wajib  memberikan  teguran  atau somasi, berupa surat tagihan agar penerima waralaba  dapat  melakukan  prestasinya sebagaimana yang diharapkan.
Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata  dan  Pasal  1243  KUH  Perdata. Dalam Pasal 1238 KUH Perdata dijelaskan bahwa “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi  perikatannya  sendiri,  ialah  jika  ini menetapkan,  bahwa  si  berutang  harus dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu yang  ditentukan”.  Somasi  adalah  teguran dari  si  berpiutang  (kreditor)  kepada  si berutang  (debitor)  agar  dapat  memenuhi prestasi  sesuai  dengan  isi  perjanjian  yang telah  disepakati  oleh  para  pihak.  Surat teguran  harus  dilakukan  paling  sedikit  tiga kali  (HS  salim,  2003:178).  Akibat  tidak dilaksanakannya  prestasinya  dan  telah ditegur  selama  tiga  kali,  maka  si  berutang (debitor)  dinyatakan  wanprestasi.  Apabila penerima  sudah  diperingatkan  atau  sudah dengan  tegas  ditagih  janjinya  ia  tetap tidak  melaksanakan  prestasinya,  maka ia  berada  dalam  keadaan  lalai  atau  alpa dan  terhadapnya  dapat  diberikan  sanksi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal:
Pasal 1236 KUH Perdata menyatakan bahwa:
“Debitur  wajib  memberi  ganti  biaya, kerugian  dan  bunga  kepada  kreditur bila  ia  menjadikan  dirinya  tidak  mampu untuk  menyerahkan  barang  itu  atau  tidak merawatnya  dengan  sebaik-baiknya  untuk menyelamatkannya”. sedangkan,
Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa:
“Penggantian  biaya,  kerugian  dan bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  debitur, walaupun  telah  dinyatakan  Ialai,  tetap Ialai  untuk  memenuhi  perikatan  itu,  atau jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
Ketentuan  kedua  pasal  tersebut di  atas  menentukan  bahwa  dalam  hal debitur  lalai  untuk  memenuhi  kewajiban prestasinya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian  kerugian,  biaya  dan  bunga. Sanksi  bagi  seorang  debitur  yang  lalai dalam berprestasi, yaitu :
a. Membayar  kerugian  yang  diderita oleh kreditur atau ganti rugi
b. Pembatalan  perjanjian  atau  juga dinamakan pemecahan perjanjian
c. Peralihan resiko
d. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan.
Ada  dua  sebab  timbulnya  ganti  rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi  karena  perbuatan  melawan  hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku  III  KUH  Perdata  dimulai  dari  Pasal 1243  KUH  Perdata  sampai  dengan  Pasal 1252  KUH  Perdata,  sedangkan  ganti  rugi karena  perbuatan  melawan  hukum  diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena  perbuatan  melawan  hukum  adalah suatu  bentuk  ganti  rugi  yang  dibebankan kepada  orang  menimbulkan  kesalahan kepada  pihak  yang  dirugikannya.  Ganti rugi  itu  timbul  karena  adanya  kesalahan. Ganti  rugi  karena  wanprestasi  adalah suatu  bentuk  ganti  rugi  yang  dibebankan karena  tidak memenuhi isi perjanjian yang telah  dibuat  antara  pemberi  waralaba  dan penerima.
Berdasarkan  hasil  penelitian  akibat hukum  dalam  hal  salah  satu  pihak wanprestasi,  yaitu  apabila  pihak  penerima waralaba tidak membayar royalty fee yang menjadi hak pihak pemberi waralaba, maka diwajibkan  membayar royalty  fee yang
belum  dibayarkan  kepada  pihak  pemberi waralaba/franchisor,  bunga  keterlambatan sesuai  sepakatan  dalam  perjanjian  dan mengganti  rugi  semua  kerugian  yang ditanggung oleh pemberi waralaba.
2. Perlindungan  Rahasia  Dagang  Dalam Perjanjian Waralaba
Waralaba merupakan  bentuk  khusus dari  perjanjian  lisensi.  Melalui  perjanjian waralaba sistem  bisnis  tertentu  menjadi objek  perjanjian  yang  tidak  terpisahkan dari  perjanjian  lisensinya.  Di  Indonesia, perlindungan  hukum  terhadap  waralaba secara  eksplisit  diatur  dalam  berbagai undang-undang antara lain yaitu:
a. Undang-undang  Nomor  14  Tahun 2001 tentang Paten;
b. Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
c. Undang-undang  Nomor  19  Tahun 2002 tentang Hak Cipta: dan
d. Undang-undang  Nomor  30  Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
Di  Indonesia,  perlindungan  rahasia dagang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Rahasia Dagang, Rahasia Dagang adalah informasi yang  tidak  diketahui  oleh  umum  di  bidang teknologi  dan/atau  bisnis,  mempunyai nilai  ekonomi  karena  berguna  dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh  pemilik  Rahasia  Dagang.  Pasal  2 menyebutkan  ruang  lingkup  perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode  pengolahan,  metode  penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak  diketahui  oleh  masyarakat  umum, termasuk resep makanan/minuman, formula, proses produksi, metode pelaksanaan atau pemasaran.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba untuk  dapat  menyelenggarakan  bisnis waralaba di Indonesia maka usaha tersebut harus  memiliki  kriteria-kriteria  sebagai berikut:
a. Memiliki ciri khas usaha;
b. Terbukti sudah memberikan keuntungan;
c. Memiliki  standar  atas  pelayanan  dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan;
e. Adanya dukungan
yang
berkesinambungan;dan
f. Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  telah terdaftar.
Ciri  khas  usaha  menjadi  sebuah rahasia  dagang  perusahaan  yang  menjadi aset perusahaan yang sangat berharga dan harus  dijaga  kerahasiaanya  karena  dari situlah  sebuah  perusahaan  berkembang dan  menghasilkan  keuntungan.  Apabila rahasia tersebut sampai terungkap kepada pihak lain, baik perusahaan yang melakukan perdagangan  yang  sejenis,  maupun  yang tidak sejenis akan tetap membawa kerugian bagi pemilik dan sifat kerahasiaanya suatu informasi  tersebut  hilang  sehingga  bukan lagi menjadi sebuah rahasia dagang. Untuk itu  perlu  dijaga  sifat  kerahasiaannya  dan perlu mendapatkan perlindungan.
Dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang dikatakan bahwa Rahasia dagang mendapatkan perlindungan apabila:
a. Informasi bersifat rahasia;
b. Mempunyai nilai ekonomis; dan
c. Dijaga kerahasiaannya.
Pentingnya  suatu  rahasia  dagang dalam  bisnis  dengan  waralaba  memiliki potensi  kehilangan  rahasia  yang  dapat diakibatkan  oleh  kurangnya  atau  tidak ada tindakan pencegahan dalam mempertahankan  kerahasiaanya.  Pemberi waralaba harus mengambil tindakan pencegahan  untuk  melindungi  rahasia dagang dalam sistem waralabanya. Perlindungan rahasia dagang dalam bisnis  waralaba  dilaksanakan  berdasarkan perjanjian  waralaba  yang  disepakatinya dimana dalam perjanjian waralaba dinyatakan bahwa setiap kekayaan intelektual  yang  berasal  dari  pemberi waralaba  merupakan  hak  dari  pemberi waralaba  sebagai  pemilik  rahasia  dan
penerima  waralaba  berkewajiban  untuk tidak  membocorkan  atau  melanggar  hak- hak  kekayaan  intelektual  milik  pemberi waralaba yang dilindungi.
Adapun perbedaan antara  rahasia  dagang dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti hak  cipta,  paten,  dan  merek.  perbedaannya antara lain:
1. Bentuk  HKI  lain  tidak  bersifat  rahasia. Bentuk  HKI  lain  mendapat  perlindungan karena  merupakan sejenis  kekayaan  yang dimiliki  orang  lain.  Informasi  mengenai suatu penemuan tidak diungkapkan, perlindungan  paten  tidak  dapat  diproleh dari  Negara.  Kalau  karya  hak  cipta  atau sebuah  merek  tidak  digunakan  secara umum,  maka  tidak  ada nilai  komersialnya. Rahasia  dagang  mendapat  perlindungan karena  sifat  rahasianya  menyebabkan informasi  itu  bernilai.  Rahasia  dagang terdiri  dari  informasi  yang  hanya  bernilai komersial kalau kerahasiaannya hilang.
2. Rahasia  dagang  mendapat  perlindungan meskipun  tidak  memiliki  kreativitas  atau pemikiran  baru.  Yang  penting  adalah rahasia  dagang  tidak  diketahui  secara umum.
3. Bentuk  HKI  lain  selalu  berbentuk  tertentu yang  dapat  ditulis,  digambar  atau  dicatat secara  persis  sesuai  dengan  syarat pendaftran  yang  ditetapkan  oleh  instansi pemerintah. Rahasia dagang tidak semestinya  ditulis,  yang  penting  bukan bentuk  tulisan  atau  pencatatan  informasi yang  persis,  tetapi  penggunaan  konsep, ide,  atau  informasinya  sendiri  yang  dapat diberikan  kepada  pihak  lain  secara  lisan. Hal  ini  berbeda  dengan  hak  paten  atau merek (H.OK. Saidin. 2013:453)
Dalam yang penulis teliti perjanjian waralaba antara  pihak  penerima  waralaba  dan  pemberi waralaba  yang  perjanjian  tersebut  mempunyai waktu  kontrak  selama  10  (sepuluh)  tahun  telah berakhir.  Sesuai  perjanjian  waralaba  komala pada  Pasal  25  ayat  1  dan  2  saat  berakhirnya perjanjian  pihak  penerima  waralaba  wajib dengan  segera  dan  selamanya  menghentikan penggunaan,  dalam  setiap  cara  apapun,  setiap rahasia  dagang,  metode  rahasia,  prosedur  dan teknik-teknik  yang  berkaitan  dengan  system komala dalam wilayah atau dimanapun.
Sehubungan  dengan  tidak  menghentikan
penerima waralaba telah ingkar janji untuk tidak berkompetisi  dalam  bisnis  yang  sama  selama 24  (dua  puluh  empat)  bulan  sejak  perjanjian waralaba  ini  berakhir.  Namun,  Tidak  lama kemudian  atau  tidak  sampai  dengan  24  (dua puluh empat) bulan sejak berakhirnya perjanjian waralaba  komala,  penerima  waralaba  merubah nama  Restoran  Komala  Restaurant  menjadi Vegetarian  Restaurant  dan  tetap  menggunakan sistem  Komala  Restaurant  seperti  menyajikan makanan yang menjadi khas Komala Restaurant yaitu  vegetarian  food,  metode  pelaksanaan, pemasaran, promosi serta metode sistem komala restaurant dalam menjalankan outlet Restaurant tersebut.  Penerima  waralaba  dapat  dikatakan melanggar  Hak  kekayaan  Intelektual  dalam perjanjian khususnya Rahasia Dagang.
Perjanjian  waralaba  merupakan  salah satu  aspek  perlindungan  hukum  dari  perbuatan merugikan pihak yang curang. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk  menegakkan  perlindungan  hukum  bagi para  pihak.  Dalam  perjanjian  waralaba  harus memuat  klausul
untuk menentukan objek yang termasuk dalam informasi yang  dirahasiakan  seperti  proses  pengolahan, proses  penyajian,  metode  pemasaran  serta informasi  yang  memiliki  nilai  komersial  dan memuat klausul non-disclosure agreement untuk melindungi  informasi  rahasia  yang  tidak  boleh diketahui  oleh  umum,  dan  perjanjian  waralaba biasanya  menyatakan  bahwa  setiap  kekayaan intelektual  yang  berasal  dari  pemberi  waralaba, penerima waralaba ataupun pekerja dalam bisnis waralaba merupakan hak dari pemberi waralaba dan  penerima  waralaba  berkewajiban  untuk tidak  mengungkapkan  kepada  orang  lain  tanpa ijin  tertulis  atau  melanggar  hak-hak  kekayaan intelektual  milik  pemberi  waralaba  sehingga orang  lain  tidak  akan  menggunakan  untuk kepentingan  lain  diluar  perjanjian  waralaba. Adapun  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  dalam perjanjian waralaba yaitu:
a. Membangun pengetahuan akan pentingnya  rahasia  dagang  dengan pendidikan dan pelatihan
b. Kerangka kerja yang komprehensif
c. Kerangka  kerja  yang  komprehensif yang  mencakup  hal-hal  sebagai berikut:
dan  hal  lain  yang  berpotensi menjadi rahasia dagang
2) Pembuatan  perjanjian  waralaba yang  komprehensif,  perjanjian harus memuat persetujuan untuk melindungi rahasia dagang. perjanjian perlindungan rahasia  dagang  tidak  semasa perjanjian saja tetapi juga setelah perjanjian berakhir untuk mencegah adanya saingan
3) Perlindungan  internal  seperti menggunakan kata kunci dalam  mengakses  komputer perusahaan, menyimpan dokumen penting dalam brankas, memberi tanda rahasia pada dokumen, mengontrol dokumen  dan  alat-alat  produksi dan sebagainya.
Pada  saat  perjanjian  waralaba telah  berakhir  masa  kontraknya, maka  pihak  penerima  waralaba wajib  dengan  segera  dan  selamanya menghentikan  penggunaan,  dalam setiap  cara  apapun,  setiap  rahasia dagang,  metode  rahasia,  prosedur dan  teknik-teknik  yang  berkaitan dengan system komala dalam wilayah atau  dimanapun.  Kemudian,  pihak penerima waralaba tidak dapat menjalankan standart operating procedure yang  telah  ditetapkan oleh pihak pemberi waralaba kepada  pihak  penerima  waralaba. Klausul non-compete , ketentuan yang  menyatakan  bahwa  penerima waralaba dilarang membangun, menjalankan atau meniru usaha yang sejenis, memiliki kemiripan atau yang dapat menciptakan kompetisi dengan usaha  waralaba  yang  diberikan  dan dimiliki  oleh  pihak  pemberi  waralaba, maka  seluruh  kerugian  investasi pihak  pemberi  waralaba  menjadi risiko  pihak  penerima  waralaba.  Hal ini  dapat  mencegah  digunakannya
rahasia dagang oleh mantan penerima  waralaba  untuk  membuka usaha  bisnis  yang  sama  yang  timbul terjadinya persaingan tidak sehat.
Bentuk-bentuk perlindungan rahasia dagang: 1) Perlindungan  hukum  Preventif atau pencegahan
Preventif  yaitu  Kontrak/ Perjanjian.  Tujuan  dari  sebuah kontrak  atau  perjanjian  adalah mewujudkan  atau  menciptakan kepastian  hukum  dan  keadilan baik  bagi  para  pihak  yang membuatnya maupun bagi pihak ketiga  oleh  karena  itu  sebuah kontrak atau perjanjian haruslah dibuat  sesuai  dengan  kaidah- kaidah  hukum  kontrak  atau perjanjian  atau  sesuai  dengan hukum yang berlaku.
2) Perlindungan hukum Represif
Tindakan  atau  upaya yang  diambil/ditempuh  setelah adanya akibat hukum tujuannya untuk  menyelesaikan  sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan di Indonesia  termasuk  kategori perlindungan hukum. Perlindungan rahasia dagang  dalam  bisnis  waralaba adalah tanggung jawab bersama daripada pemberi waralaba, penerima waralaba serta pekerja  yang  berada  dalam bisnis  usaha  tersebut.  untuk mencegah  adanya  pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak terhadap  rahasia  dagang  ini, perlu adanya upaya pencegahan agar  pemberi  waralaba  dapat melaksanakan  bisnisnya  tanpa khawatir akan kehilangan rahasia dagannya dari persaingan  usaha  tidak  sehat dari  pihak  lain  atau  pesaing bisnis.

## D.  Simpulan
Perjanjian  waralaba  menimbulkan  akibat hukum yang mengikat para pihak, sehingga para pihak  harus  melaksanakan  perjanjian  tersebut dengan itikad baik, isi perjanjian berupa hak dan kewajiban  masing-masing  pihak  serta  akibat hukum  yang  dikendakinya.  Akibat  hukum  yang ditimbulkan  jika  terdapat  salah  satu  pihak  yaitu penerima  waralaba  melakukan  wanprestasi terhadap  perjanjian  dengan  tidak  melakukan kewajibannya,  dalam  kasus  ini  pihak  penerima waralaba tidak melakukan kewajibannya membayar royalty  fee sesuai  kesepakatan, maka  sesuai  dengan  Pasal  1236  KUH  Perdata dan  Pasal  1243  KUHPerdata  bila  debitur  lalai untuk memenuhi kewajiban prestasinya, kreditur berhak  untuk  menuntut  penggantian  kerugian, biaya dan bunga.
Rahasia  Dagang  dapat  dilindungi  selama informasi tersebut masih terjaga kerahasiaannya dan  memiliki  nilai  komersial.  Perlindungan yang  dapat  dilakukan  untuk  melindungi  rahasia dagang  dengan  perlindungan  hukum  Preventif, dengan  memuat  klausula , non  disclosure  agreement dan non  compete agreement dalam  perjanjian  waralaba  untuk mencegah  adanya  kecurangan  dan  persaingan antara  pemberi  waralaba  dengan  penerima waralaba,  dan  perlindungan  hukum  Represif yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa melalui pengadilan.

## E. Saran
1. Perjanjian yang disepakati oleh para pihak harus  jelas  dan  tegas  mengatur  tentang hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak, perlindungan  hingga  sanksi  jika  terdapat wanprestasi  didalamnya.  Pihak  pemberi waralaba  juga  harus  tegas  terhadap perjanjian  waralaba  yang  dibuatnya,  pihak penerima waralaba yang melakukan kesalahan pihak pemberi waralaba harus  memberi  peringatan  yang  tegas, jika  tindakan  peringatan  tidak  dihiraukan maka  pihak  pemberi  waralaba  melakukan tindakan pemutusan perjanjian sesuai yang sudah  disepakati  dalam  perjanjian  tidak harus  menunggu  jangka  waktu  perjanjian berakhir.
2. Adanya  pengaturan  yang  jelas  mengenai batasan-batasan  rahasia  dagang  yang mana  yang  diberitahu  oleh  pemberi waralaba  kepada  penerima  waralaba untuk  menjaga  nama  baik  dan  citra  bisnis waralabanya  demi  melindungi  rahasia dagang.  Pengaturan  terhadap  batasan- batasan  belum  terdapat  dalam  peraturan mengenai waralaba yang ada di Indonesia, dimana  pengaturan  harus  diatur  dalam hukum positif yang ada mengenai waralaba
di  Indonesia  agar  jelas  pengaturannya serta  memberikan  kepastian  hukum  akan perlindungan  rahasia  dagang  kepada pemilik  waralaba  di  Indonesia.  Dalam undang-undang  rahasia  dagang  hanya mengatakan pengungkapan rahasia dagang  sebagai  pelanggaran.  hendaknya dikatakan  sebagai  kejahatan  mengingat sanksi  di  Indonesia  adalah  sanksi  moral, sanksi  moral  yang  lebih  besar  terhadap pelaku tindak kejahatan.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhammad. 2010. . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Ahmadi Miru. 2007. Bayu Seto Hardjowahono. 2013. . Bandung: Citra aditya. . Bandung: Citra Aditya Bakti. H.OK. Saidin. 2013. Munir Fuady Nindyo Pramono. 2006. , Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Jakarta: KencanaPrenada Media Group.
Edisi Khusus Volume 18 Oktober 2011: 36-55. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Salim H.S., dkk. 2003. Suharnoko. 2004.
. Jakarta: Kencana.