Nyimak: Journal of Communication Vol. 4 No. 1 Halaman 1 - 156
ISSN 2580-3808 Maret 2020

## Alamat Redaksi (Journal Address)
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 (depan Lap. A. Yani) Kota Tangerang, Banten, Indonesia Website : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak Email : journalnyimak@fisipumt.ac.id

## DAFTAR ISI (TABLE OF CONTENT)
Efektivitas Dakwah melalui Instagram ––Febri Nurrahmi dan Puteri Farabuana–– 1 – 16 Perbandingan Konsep-konsep Triumvirate Sunda dengan Trias Politica dalam Perspektif Komunikasi Politik ––Rangga Saptya Mohamad Permana dan Jimi Narotama Mahameruaji–– 17 – 33 Tantangan Humas Pemerintah Daerah dalam Upaya Publikasi Inovasi Program Smart City ––Umaimah Wahid dan Nurzahara Amalia–– 35 – 51 Studi Kasus Politik Identitas Perempuan dalam Film Ada Apa Dengan Cinta ––Arni Ernawati–– 53 – 72 Twitter Media Platform to Set-Up Political Branding: Analyzing '@Kiyai_Marufamin in 2019 Presidential Election Campaign ––Al Fauzi Rahmat & Eko Priyo Purnomo–– 73 – 88 Preferensi Media Sosial Generasi Milenial pada Tingkat Pengetahuan Calon legislatif ––Nufian S. Febriani–– 89 – 107 Komunikasi Politik dan Kecenderungan Pilihan Partai Kaum Santri dan Abangan di Pemilu 1955 ––Moh Sonhaji & Faishal Hilmy Maulida–– 109 – 124 Penolakan Publik terhadap Wacana Wisata Halal Danau Toba –– Rose Emmaria Tarigan & Abdul Basit–– 125 – 134
Deskripsi Tarian Maena sebagai Identitas Suku Nias ––Sonny Eli Zaluchu–– 135 – 147 Pengelolaan Kesan Verbal dan Nonverbal Customer Service ––Rismiatun, Umaimah Wahid & Ilham Ramdana–– 149 – 156
Nyimak: Journal of Communication Vol. 4, No. 1, Maret 2020, pp. 109–124 P-ISSN 2580-3808, E-ISSN 2580-3832 Article Submitted 6 Desember 2019  Revised 12 Februari 2020  Accepted 21 Februari 2020
Komunikasi Politik dan Kecenderungan Pilihan Partai Kaum Santri dan Abangan pada Pemilu 1955
Political Communication and the Tendency of the Santri and Abangan Party Preferences in The 1955 Elections
Moh Sonhaji 1 , Faishal Hilmy Maulida 2
1 Peneliti Budaya Politik & Guru SMPN 1 Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur Jl. Nongkojajar, Cowek, Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur
Email: moh_sonhaji@rocketmail.com
2 Public Relations Department Binus University, Malang, Indonesia Araya Mansion No. 8-22, Pakis, Malang, Jawa Timur 65154 Email: faishal.maulida@binus.ac.id

## ABSTRAK
Pemilu 1955 menciptakan polarisasi di antara kaum santri dan abangan. Hal ini terjadi karena adanya mobilisasi massa yang dilakukan oleh partai politik dari kota-kota besar hingga pelosok desa. Dampaknya, rakyat terbelah dalam berbagai macam aliran politik terutama munculnya dua kubu besar antara kaum santri dan abangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kecenderungan pilihan politik kelompok santri dan abangan pada Pemilu 1955 dan menganalisis pola komunikasi politik yang ditunjukkan partai-partai pada pemilu pertama di Indonesia ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan komunikasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi politik yang dilakukan PKI dan PNI mampu memengaruhi signifikansi perolehan suara mereka dari kaum abangan, sedangkan Masjumi dan NU mendapat sokongan suara besar dari kaum santri karena pola pendekatan kultural yang mereka lakukan. Kesimpulannya, komunikasi politik yang dilakukan partai-partai pada Pemilu 1955 terhadap rakyat sangat bergantung pada pola pendekatan kultural yang dilakukan.
Kata kunci : Komunikasi, politik, santri , abangan , Pemilu 1955

## ABSTRACT
The Indonesian Elections of 1955 has constructed a polarization between the santri and the abangan. This happened because of the mass mobilization carried out by political parties from big cities to remote villages. The impact, people are divided into various political currents, especially the emergence of two large camps between santri and abangan. The purpose of this study was to analyze the political preference trends of the santri and abangan groups in the 1955 Election and to analyze the patterns of political communication shown by parties in the first elections in Indonesia. This research uses historical research method with political communication approach. The results of this study indicate that the patterns of political communication carried out by the PKI and PNI were able to influence the significance of their abangan voters, while Masjumi and NU received a large voters from the santri due to the pattern of cultural approach they did. This is to illustrate the vote acquisition of the top four voters who won it in the 1955 Election. To concluded, the political communication carried out by the parties in the 1955 Election against the people was very dependent on the pattern of cultural approach they took.
Keywords: Communication, tendency, santri, abangan, Indonesian Elections of 1955
Nyimak: Journal of Communication, Vol. 4, No. 1, Maret 2020

## PENDAHULUAN
Gagasan demokrasi telah dikenal kaum nasionalis Indonesia selama perang kemerdekaan setidaknya karena dua alasan. Pertama , mereka pernah mengalami penindasan pemerintah kolonial secara langsung dan mereka terlibat untuk menolak kembalinya pemerintah kolonial ke Indonesia (Teik, 1972). Setelah proses revolusi berlangsung pada 1945-1949, pemerintah mulai memikirkan pemilu sebagai manifestasi demokrasi. Pemilu pertama bisa dilaksanakan pada 1955. Pemilu 1955 ini menghasilkan PNI (Partai Nasional Indonesia) sebagai pemenang, diikuti Masjumi (Majelis Sjura Muslimin Indonesia) di posisi kedua, sedangkan NU (Nahdlatul Ulama) dan PKI (Partai Komunis Indonesia) di urutan ketiga dan keempat. Empat partai ini menurut Herbert Feith digolongkan sebagai partai besar pemenang pemilu karena perolehan suara (parlemen) di antara empat partai ini tidak terpaut jauh, sedangkan jarak antara PKI di urutan keempat dengan partai di urutan ke lima yakni PSII (Partai Sjarikat Islam Indonesia) terpaut jauh, PKI dengan perolehan 6.179.914 suara, dan PSII dengan 1.091.160, sedangkan PNI dengan 8.434.653 suara, Masjumi memperoleh 7.903.886 suara dan NU dengan 6.955.141 suara (Feith, 1999). Selebihnya partai-partai lain yang merai kursi di parlemen mendapatkan perolehan suara tak lebih dari satu juta suara. Pemilu ini merupakan pemilu yang paling adil dan populer di Asia pada masanya (S., 1956).
Pemilu pertama (parlemen) dilaksanakan tanggal 29 September 1955, dilaporkan sejumlah 39 juta orang Indonesia datang ke TPS. Sebanyak 37.785.299 atau 87,65 persen dari 43.104 orang yang terdaftar sebagai pemilih memberikan suara secara sah. Karena kesulitan komunikasi dan administrasi serta persoalan-persoalan keamanan di daerah-daerah, mustahil menyeleng- garakan pemungutan suara di hari yang sama di seluruh Indonesia seperti yang direncanakan (Berita Negara, 1 Maret 1956). Dengan adanya beragam kendala baik teknis maupun nonteknis untuk penyelenggaraan pemilu pertama ini, sejumlah 87,65 persen partisipasi pemilih merupakan jumlah yang besar untuk ukuran negara yang baru berdiri kurang dari 10 tahun.
Mengacu proses persiapan pemilu pertama ini sesungguhnya keinginan pemerintah untuk segera melaksanakan pemilu demikian besar, sehingga semua pekerjaan yang terkait dengan persiapan, penyusunan rancangan undang-undang serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dinomorsatukan. Masalah pemilihan umum ini pada waktu itu selalu menjadi issue politik yang kontroversial (Reksadipuro, Subagio, 1979). Kemelut politik umumnya terjadi menjelang pemilu. Para elit politik berusaha meningkatkan kekuatan mereka melalui cara apa pun, mereka sukar percaya lawan politik dan selalu bersiap mengerahkan massa pendukung mereka untuk menopang posisi politik yang rapuh (Hara, 2001).
Setelah mendapat respon dari pemerintah, tanggal 14-16 Januari 1953 disidangkan mengenai pemandangan umum babak pertama dari DPRS yang kemudian dilanjutkan pada 30 Januari 1953 dengan jawaban dari pemerintah. Berikutnya secara berturut-turut dilaksanakan pemandangan umum dari DPRS babak kedua pada 9-10 Februari 1953, jawaban pemerintah atas pandangan umum DPR babak kedua pada 20 Februari 1953. Pada 10 Maret 1953 pembicaraan mosi Sutardjo dkk yang meminta agar rencana undang-undang ini hanya diperuntukkan bagi konstituante lebih dahulu, namun mosi ditolak, pembicaraan pasal demi pasal (Palindih, 1954). Akhirnya parlemen bersama kabinet berhasil menyelesaikan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 pada tanggal 1 April 1953, genap satu tahun Kabinet Wilopo. Penetapan RUU Pemilu merupakan babak baru dari hal yang paling mendasar dalam terselenggaranya Pemilu 1955. Persiapan pemilu kemudian diteruskan Kabinet Ali Sastroamijoyo I dan pelaksanaan pemungutan suara hingga selesai berhasil diselenggarakan oleh kabinet Burhanuddin Harahap (van der Kroef, 1956).
Persiapan pemilu yang berliku, semenjak penyusunan undang-undang hingga pelaksanaan teknis di lapangan yang mendapatkan beragam gangguan keamanan ternyata memiliki dampak tersendiri, yaitu terjadinya polarisasi dukungan terhadap partai politik yang mengakibatkan terpecahnya rakyat dari kota besar hingga pelosok desa kedalam kategorisasi aliran politik berdasarkan wilayah. Pemilu 1955 memang berhasil, tapi sekaligus memperlihatkan unsur disintegratif dalam kehidupan bangsa. Pemilu tidak saja menunjukkan perbedaan orientasi antarwilayah pemilihan, tapi juga menonjolkannya ketegangan internal. Hasilnya seolah- olah membenarkan pembagian kolonial atas Jawa dan Luar Jawa. Sebuah partai besar lebih menampilkan diri sebagai partai Luar Jawa, sedangkan tiga partai besar lainnya mendapatkan dukungan terbanyak di wilayah kebudayaan Jawa (Abdullah, 2007). PNI, NU, dan PKI dominan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sedangkan Masjumi dominan di Jawa Barat dan luar Pulau Jawa (Lev, 1967).
Polarisasi berdasarkan aliran politik ini merupakan akibat penerapan strategi komunikasi politik partai-partai yang berkontestasi di Pemilu 1955. Pendekatan terhadap massa calon pemilih melalui pendekatan kultural menjadikan rakyat di daerah terbagi dalam beberapa kelompok pilihan politik. Seperti kaum santri yang memiliki kecenderungan pilihan ke partai Masjumi, NU dan PSII, dan kaum abangan yang cenderung memilih PKI dan PNI. Sementara kaum priyayi suaranya terbagi merata di antara partai-partai yang berkontestasi.
Nyimak: Journal of Communication, Vol. 4, No. 1, Maret 2020

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Melalui metode penelitian sejarah, berbagai kemungkinan yang terjadi membuat sejarawan harus bisa menemukan data yang bebas dari prasangka ( without prejudice ), fakta harus jelas dan berbeda dari opini, bukti harus dapat diterima dari saksi-saksi yang tidak berpihak, harus melalui proses analitis-kritis dan dapat dijaga objektivitasnya (Southgate, 1996). Untuk itu diperlukan metode yang tepat untuk bisa memecahkan sebuah persoalan historis. Ada tahapan yang harus dilakukan melalui metode sejarah. (Kuntowijoyo, 2005) berpendapat bahwa penelitian sejarah  mempunyai lima tahap, yaitu; (1) pemilihan topik, (2) heuristik (pengumpulan sumber), (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4)  interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) historiografi (penulisan).

## PEMBAHASAN
Pasca proklamasi kemerdekaan hingga tahun 1950 tercatat ada tiga aliran partai politik di Indonesia, pertama ialah aliran partai politik dengan dasar Ketuhanan seperti Partai Masjumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik Republik Indonesia, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), kedua adalah partai dengan dasar Kebangsaan, yang termasuk kategori ini antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), Partai Indonesia Raya (Parindra), Partai Wanita Rakyat, ketiga adalah partai dengan dasar Marxisme, antara lain Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Murba, Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Buruh (Kempen RI, 1950).
Secara garis besar, partai-partai yang muncul sepanjang periode ini adalah partai yang mempunyai landasan ideologi yang kuat. PNI adalah partai rakyat yang berasaskan sosio- nasionalis-demokrasi atau Marhaenisme, asas ini merupakan gabungan dari nasionalisme dan demokrasi. PKI merupakan partai yang berasaskan Marxisme-Leninisme. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masjumi) adalah partai yang berideologikan Islam Modern, sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) adalah partai Islam yang menjunjung tinggi tradisi dan tradisionalisme yang melekat pada setiap golongan masyarakat atau dapat disimpulkan, Ideologi yang dibawa NU adalah Islam Tradisional (Ali, 1984). Memasuki periode 1953-1955, kegiatan partai politik semakin intens untuk menggalang suara. Partai politik semakin sibuk memperluas pengaruh pada kelompok-kelompok sosial paling kuat sehingga persaingan antar partai banyak terjadi di kota-kota besar. Semakin mendekati pemilu, kampanye dilakukan semakin massif.
Pola komunikasi politik yang dibangun partai-partai pada masa ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang mereka raih pada Pemilu 1955. Penelitian ini secara khusus menganalisis kecenderungan pilihan politik kaum santri dan kaum abangan terhadap empat partai yang termasuk kategori peraih suara terbanyak di Pemilu 1955, antara lain PNI, Masjumi, NU dan
PKI. Empat partai ini menciptakan suatu polarisasi berdasarkan pada pemilih; PNI dan PKI merepresentasikan kaum abangan dan Masjumi dengan NU merepresentasikan kaum santri . Tanpa menafikan keberadaan kaum priyayi , kelompok kultural ini juga memberikan warna tersendiri dalam polarisasi politik di tahun 1950-an, namun tidak signifikan. Suara kaum priyayi sesungguhnya terbagi di antara banyak partai, tidak tersentral pada partai tertentu. Terminologi abangan, santri , dan priyayi sendiri merupakan sebuah cerminan organisasi moral kebudayaan Jawa, di mana ketiganya merupakan hasil penggolongan penduduk Mojokuto berdasarkan pandangan Clifford Geertz terhadap kepercayaan keagamaan, preferensi etnis dan ideologi politik (Geertz, 2014).
Kaum Santri di Persimpangan Jalan: Perbedaan Sikap Politik Masjumi dan NU pada Pemilu 1955
Masjumi dan NU bertarung memperebutkan suara kaum santri . Bagi santri tradisional, apa yang mereka lakukan disadarinya sebagai bagian dari implementasi keberagamaan mereka termasuk dalam berpolitik atau memilih partai. Mereka lebih paham sesuatu yang tersurat dari pada yang tersirat, lebih senang dengan hal yang kongkrit/permukaan daripada substansi (Nurjaman, 2017). Suara santri diperebutkan kedua partai ini. Meskipun demikian sikap politik yang diambil kedua partai ini berbeda, cenderung rivalitas antara kedua partai ini berdampak terhadap poros politik yang akan terbangun. Masjumi cenderung dekat dengan PSI sebagai kawan koalisinya, sedangkan NU di poros yang berbeda, dekat dengan PNI bahkan sependapat dengan kebijakan-kebijakan PKI pada masa ini.  Salah satu kekuatan Partai Politik Islam terbesar dengan basis kekuatan politik kaum santri adalah Masjumi.
Partai Masjumi dibentuk menjadi partai politik agar senantiasa dapat menyalurkan aspirasi politik umat Islam Indonesia yang sekaligus merupakan satu-satunya partai politik yang mewakili golongan Islam di Indonesia (Ishaqro, 2015). Tujuan didirikannya Partai Masjumi yakni “terlaksana ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara Republik Indonesia menuju keridhaan Illahi (Sumanto, 2016). Berkaitan tujuan tersebut, maka Masjumi dapat dikategorikan sebagai gerakan Islamis yang berpegang pada Islamisme. Menurut R.E. Elson Islamisme adalah penggunaan atau penghikmatan politik yang didasarkan pada Islam di atas semua yang lain (Elson, 2007).
Menyongsong Pemilu 1955 untuk menyukseskan pemenangan, partai ini membentuk KAPU (Komite Aksi Pemilihan Umum) dengan pimpinan Soekiman Wirjosandjojo, yang saat itu menjabat wakil ketua umum partai. Kampanye partai lebih dititikberatkan dalam bentuk rapat akbar dengan alokasi anggaran yang digunakan untuk pembelian peralatan pemutaran
Nyimak: Journal of Communication, Vol. 4, No. 1, Maret 2020
film, pengeras suara, dan tape recorder . Menurut Remy Madinier, kampanye Masjumi tak pernah menyempatkan waktu untuk merancang strategi elektoral yang jelas (Madinier, 2013). Selain ajakan mendatangi tempat pemungutan suara, terdapat dua ciri yang tersirat dari seluruh kampanye Masjumi, terutama mendekati pemungutan suara dan turut memperjelas identitas politik partai. Pertama adalah kehendak untuk menampilkan partai modernis itu sebagai wadah bagi umat Muslim. Untuk itu ada dua pesan pokok yang mereka sampaikan kepada umat Muslim yaitu memilih menurut keyakinan agama adalah wajib hukumnya, dan Masjumi adalah jelmaan pilihan menurut keyakinan agama itu (Hikmah, 17 September 1955).
Setelah Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 1953 disahkan Masjumi merespon cepat dengan segera mengeluarkan ‘Fatwa Alim Ulama’ tentang Pemilihan Umum. Fatwa ini merupakan keputusan-keputusan penting muktamar alim ulama dan muballigh Islam se- Indonesia yang dilangsungkan tanggal 27 Rajab sampai 1 Sya’ban 1372 H (11-15 April 1953) di Medan. Dibuatnya fatwa ini setelah memperhatikan adanya Undang-Undang Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan memperhatikan isi surat Syura ayat 13 yang menyuruh menegakkan agama Islam, surat An- Nisa’ ayat 144, surat Al Maidah ayat 51 dan surat Al-Mumtahinah ayat 1 yang maksudnya menentukan batas-batas orang yang boleh diangkat sebagai penguasa, kemudian Surat Al- Maidah ayat 44, 45, dan 47 yang isinya menyuruh menjalankan Undang-Undang yang sesuai dengan hukum-hukum Allah, surat An-Nisa’ ayat 59 yang menyuruh menaati Allah, Rasul, dan Ulil’amri yang beriman, surat Al-Hadj ayat 11 dan surat Ali Imran ayat 110 yang maksudnya menyuruh berbuat kebajikan dan melarang kemungkaran, surat Al-Maidah ayat 35 yang maksudnya menyuruh mencari wasilah kepada Allah, dan Qaidah Usul yang berbunyi; 1e. Lil-wasail hukmu’Imaqashid, dan 2e. Kullu ma la jatimmu’l wadjibu illa bihifahua wadjibun ( Dokumen Pimpinan Masjumi Bagian Keuangan , 1955).
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diputuskan untuk memfatwakan kepada suluruh umat Islam Indonesia, pertama, bagi setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam baik- laki-laki maupun perempuan yang mempunyai hak pilih menurut Undang-Undang Pemilihan Umum Indonesia yang telah disahkan wajib menjalankan hak pilihnya dengan jalan mendaftarkan diri sebagai pemilih dan memberikan suaranya kelak pada waktu diadakan pemungutan suara, selain itu wajib hukumnya untuk memilih calon-calon yang mempunyai cita-cita terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam negara. Kedua, difatwakan kepada kaum muslimin laki-laki perempuan yang mukallaf (‘akilbaligh), wajib berusaha dan memberi segala macam bantuan dan pengorbanan untuk bisa tercapainya kemenangan Islam dalam pemilihan umum ( Dokumen Pimpinan Masjumi Bagian Keuangan , 1955). Pada Muktamar VII Masjumi, sebagai bentuk ‘perang’ terhadap PKI, Majelis Sjura mengeluarkan fatwa bahwa
komunisme “kufur” dan penganutnya dihukum sebagai “kafir” apabila dengan pengetahuan, keyakinan, dan kesadaran mengikuti komunisme. Menurut Masjumi, fatwa tersebut bukan semata-mata untuk mencapai kemenangan jangka pendek ketika menghadapi pemilu. Fatwa dikeluarkan sebagai kewajiban mengingatkan umat Islam dari bahaya komunisme (Samsuri, 2004).
Dalam menggaet suara umat muslim, Masjumi mendapat dukungan dari Muhammadiyah. Sebagai organisasi keagaamaan yang cukup berkembang pada masa ini Muhammadiyah berkontribusi menyumbang suara untuk Masjumi, terutama di Yogyakarta, sebagai basis Muhammadiyah. Di Kota ini, Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masjumi, warga Muhammadiyah dan simpatisannya diminta turut memilih Masjumi dengan cara menusuk tanda gambar bulan bintang pada pemilu 1955 (Jurdi, 2010). Dukungan penuh Muhammadiyah kepada Masjumi ini karena NU keluar dari Masjumi tahun 1952. Kebesaran Partai Masjumi tak lepas dari pengaruh dan peran organisasi-organisasi Islam pendukungnya yang tergabung dalam anggota istimewa Masjumi seperti NU dan Muhammadiyah. Kedudukan Masjumi sebagai partai terbesar berubah setelah NU keluar dari Masjumi (Siregar, 2013). Pasca keluarnya NU dari Masjumi tahun 1952, dominasi politik Muhammadiyah terhadap Masjumi sangat besar, kalau tidak boleh dikatakan menentukan. Hal ini karena Muhammadiyah tampil menjadi tulang punggung utama Masjumi (Suwarno, 2015).
Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki fokus utama memperluas dan menggalang kekuatan organisasi, meningkatkan jumlah anggota dan dana secara dramatis setelah menjadi partai dan lepas dari Partai Masjumi, hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya memperoleh hasil maksimal di Pemilu 1955 (Fealy, 2009). Sebelum akhirnya keluar dari Masjumi (1952), NU pernah menjadi salah satu anggota istimewa Masjumi, sebagai pimpinan tertingginya (Majlis Syuro) dipegang tokoh ulama NU; KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahid Hasyim sebagai salah seorang wakil ketua Majlis Syuro, kedudukan Majlis Syuro ditegaskan memiliki peranan menentukan dalam kehidupan partai sehingga NU merasa cukup puas dengan kedudukannya walaupun pimpinan partai didominasi oleh kelompok pembaharu yang biasanya intelektual (Anam, 1985).
Demi mewujudkan kemenangan dalam pemilu, pada bulan Mei 1953, NU membentuk dewan pengurus yang khusus menangani Pemilu, yaitu Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama (Lapunu). Lapunu bertanggung jawab menangani segala masalah yang berhubungan dengan pemilu, termasuk pengaturan logistik, pelatihan juru kampanye, perumusan strategi, penyusunan dan pemeriksaan data daftar para calon, pengumpulan dana, hubungan dengan pejabat yang berwenang dan pengumpulan hasil pemungutan suara. Strategi kampanye NU mengusung tema pokok Islam. Penekanannya pada status NU sebagai partai Ahlussunnah
Nyimak: Journal of Communication, Vol. 4, No. 1, Maret 2020
wal Jama’ah dan menyeru umat muslim dari golongan ini agar memilih NU. Partai menyerukan kepada para pemilih agar menggunakan hak suara mereka dalam pemilu karena itu merupakan kewajiban agama meski pemungutan suara sebenarnya bersifat sukarela ( Duta Masjarakat , 27 September 1955). Mereka mengingatkan kaum muslimin bahwa mendukung partai yang bertentangan dengan Islam merupakan dosa. Beberapa kiai bahkan mewajibkan santrinya memilih NU (Fealy, 2009).
Ketika melakukan kampanye di daerah kaum abangan , para pemimpin NU memberikan penekanan khusus pada sikap partai yang moderat dan senantiasa menjaga toleransi antar agama dan antar budaya. Mereka menekankan bahwa NU mempunyai kaitan dengan warisan budaya Jawa, antara lain dengan menunjuk pada peran Walisongo seperti Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam melalui pertunjukan wayang kulit. Di beberapa tempat pemimpin partai menggunakan media kesenian rakyat, seperti ketoprak. Selain itu, mereka menerbitkan puisi keagamaan dalam bahasa Jawa atau Arab berbentuk pamflet sederhana berisi ajakan untuk mendukung NU (Fealy, 2009).
Sikap keras Masjumi terhadap PKI dan Komunisme ini berbanding terbalik dengan sikap NU. Sebagai partai politik, NU cenderung berkompromi dengan kaum abangan yang banyak terafiliasi dengan PNI dan PKI, artinya NU lebih bersikap moderat dengan tujuan bisa meraih suara dari kelompok kultural ini. Dampaknya, konsentrasi suara Masjumi mayoritas didapatkan dari kalangan santri , sedangkan NU mendapat pasokan suara tidak hanya dari kaum santri , melainkan sebagian dari kaum abangan yang masih terikat dengan kultur kebudayaan Jawa dan Islam. Artinya, meskipun suara dari kaum abangan sebagian besar cenderung mengarah ke PKI dan PNI, sebagian kecil lainnya menjadi suara NU.
Strategi Komunikasi Politik PKI dan PNI dalam Menggaet Suara Kaum Abangan
Menurut Alex Sobur komunikasi politik itu layaknya darah, mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan atau dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik; dan hasil pemerosesan itu, yang tersimpul dalam fungsi-fungsi out-put, dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi feedback sistem politik. Begitulah, komunikasi politik menjadikan sistem politik itu hidup dan dinamis. Strategi komunikasi politik yang terkait partisipasi partai politik secara spesifik sukar ditentukan, oleh karena itu, keberagaman kondisi internal dan lingkungan budaya setempat (Sobur, 2000). Dalam perspektif komunikasi persuasif, (Applbaum, Ronald L. & Anatol, 1974), strategi komunikasi berarti mempertimbangkan a specific environmental setting ; yaitu, hubungan kaum wanita dengan lingkungannya dalam konteks politik yang spesifik, seperti rekrutmen keanggotaan atau pemimpin dalam partai, kampanye, negosiasi, rapat sehari-hari, sidang
parlemen, temu konstituen dan aktivitas yang lainnya. Dalam proses komunikasi ini, semua transmisi informasi politik antara kaum partai politik sebagai sumber atau komunikator dan sebaliknya sebagai penerima; menggunakan pesan verbal dan non verbal, tidak lepas dari frame of reference dan field of experience -nya. Karena itulah, pengorganisasian, isi pesan, perangkaian bahasa dan penampilan simbol yang akan disampaikan, harus memertimbangkan efek yang bakal dihasilkan. Sebagai komunikator, kaum partai politik harus seselektif mungkin mentransmisikan atau menolak sebuah pesan, mengulang-ulang atau meringkas pesan dalam rangka mengambil keputusan yang tepat bagi lawan bicaranya (Rachmiatie, 2013).
Strategi komunikasi dan konsolidasi politik PKI setelah tahun 1948 utamanya lima tahun menjelang pemilu mengalami perubahan signifikan. Tokoh-tokoh pasca peristiwa itu menganggap bahwa strategi yang diterapkan PKI sungguh tidak tepat. Muso telah dianggap keliru menjalankan strateginya, karena sangat percaya pada kekuatan massa, padahal kondisi PKI tidak didukung oleh faktor itu. Karena itu, Alimin menghendaki PKI menjadi partai kader, yakni kuat secara kualitas. Namun strategi itu ditentang golongan muda, Aidit secara terang- terangan mengecam strategi itu, karena partai dianggap akan teralienasi dari masyarakat (Subhan Sd, 1996). Bagi PKI, memenangkan PKI dan partai-partai demokratis lainnya dan mengalahkan kombinasi Masjumi-PSI adalah tujuan yang diperjuangkan PKI dalam pemilihan umum. Karena bagi PKI koalisi Masjumi-PSI merupakan poros anti persatuan, anti demokratis, dan anti  komunis (Latif, 2014).
PKI dibawah pinpinan D.N Aidit mulai menentukan sikap di mana PKI menempuh garis kanan sebagaimana yang digariskan Moskow, yaitu jalan Legal parlementer dengan dilengkapi taktik merangkul golongan-golongan non Komunis. Berdasarkan Marxisme-Leninisme yang Konvensional. Menurut Aidit, orientasi politik jauh lebih menjadi faktor penentu kelas sosial dibandingkan dengan kelas sosial itu sendiri yang menentukan orientasi partai politik. Jadi, dia menyatakan bahwa kaum Komunis dapat bekerjasama dengan kaum borjuasi kecil-kecilan dan kaum borjuasi nasional melawan kelas borjuis komparador dan kelas feodal. Berdasarkan orientasi tersebut PKI melakukan pendekatan-pendekatan terhadap kaum buruh dan tani. D.N Aidit juga mulai melaksanakan kerjasama dengan golongan non Komunis yang anti penjajahan. Akan tetapi, partai politik utama yang didukung oleh kaum borjuis pribumi adalah Masjumi yang para pemimpinnya bersikap anti Komunis. Oleh karena itu, maka Masjumi bersama-sama PSI dicap sebagai kaum borjuis Komparador. PNI yang lebih besifat birokratis dan dapat menerima PKI oleh karenanya PNI diidentifikasikan Aidit sebagai sebagai kaum borjuis nasional (Ricklefs, 2007).
Nyimak: Journal of Communication, Vol. 4, No. 1, Maret 2020
Setelah mengambilalih kendali partai dari golongan tua, Aidit sebagai pemimpin golongan muda membuat gebrakan. Ia melakukan manuver dalam menjalankan garis politik partai, dengan ditandai perubahan strategi partai. Strategi kiri yang menjadi pedoman Alimin, diubah secara radikal menjadi strategi kanan (Subhan Sd, 1996). Pokok strategi ini menyangkut pembentukan front persatuan nasional termasuk golongan borjuis, melakukan penghancuran terhadap anasir DI/TII, mengembangkan PKI menjadi gerakan massa serta memalingkan dari buruh untuk mendekati kaum tani (Pelzer, 1991). Perkembangan berikutnya menjelang pemilu, PKI melakukan aktivitas semakin gencar dengan membuka cabang partai dari kota hingga desa-desa. PKI aktif menyebarkan brosur, pamflet, bilboard ,  kartu kecil berlambang palu arit dan menambah pekerja-pekerja fulltime (penuh waktu) di partai (Hindley, 1966). Sekira tahun 1955 kemajuan-kemajuan PKI menampakkan hasilnya, jumlah anggotanya pun meningkat dari 5.000 orang tahun 1951 menjadi sekira 1.000.000 pada 1955. Bahkan tiras Harian Rakjat meningkat menjadi 25.000 pada bulan Januari 1955 dan mencapai 55.000 pada Januari 1956 (Subhan Sd, 1996).
Salah satu cara PKI dalam menggaet suara di pemilihan umum, melalui manifes pemilihan umum yang disosialisasikan melalui surat kabar, mereka juga berusaha mempengaruhi para pembacanya dengan slogan-slogan tendensius, kata ‘jaminan’ dan ‘kesempatan’ merupakan pilihan kata yang paling banyak dipilih. Mereka mengemas dua kata itu dengan membumbui latar belakang bahwa partai yang menjadi rival mereka, Masjumi dan PSI tidak bisa memberi jaminan dan kesempatan yang baik bagi rakyat (Maulida, 2018). Strategi lain yang dilakukan PKI adalah dengan penguasaan kata ‘rakyat’. Hal ini terlihat dari pemilihan kata ‘rakyat’ untuk produk-produk PKI, seperti organisasi kepemudaan yang terafiliasi dengan mereka Pemuda Rakyat, kemudian Koran yang terafiliasi dengan mereka yaitu Harian Rakyat. Demikian pula dalam kampanye mereka sering kali penyebutan kata rakyat memiliki penekanan lebih banyak. Hal ini seolah PKI ingin menunjukkan bahwa semua yang berbau rakyat adalah mereka. PKI adalah rakyat dan rakyat adalah PKI. Wacana yang dilemparkan ini secara terus terang bertujuan untuk meraih perolehan suara maksimal pada massa rakyat, terutama kaum abangan .
Di samping itu, menurut Ruth McVey, PKI dalam mengorganisasikan partainya kembali setelah runtuh pada 1948, sebagai sebuah organisasi yang masih hidup dan legal di awal 1950an, menyelenggarakan banyak macam kelas untuk banyak orang berbeda, dari kelas dasar baca tulis untuk penduduk desa miskin sampai kelas teori Marxis-Leninis untuk para pemimpin teratas partai. Partai ini tidak sekedar politik partai yang bertarung dalam pemilu: ia adalah semacam organisasi komunitas serba guna yang membantu anggota-anggotanya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pendidikan adalah satu dari sekian banyak perhatian utama masyarakat miskin yang diorganisir PKI sehingga partai ini pun melakukan yang terbaik
untuk bisa mengatasi masalah ini. PKI dan organisasi-organisasi massanya, seperti banyak organisasi sosial lainnya di Indonesia pada masa itu yang turut ambil bagian untuk mengisi kesenjangan pendidikan di tahun 1950-an. Sebagai contoh, setiap cabang Gerwani membuka Taman Kanak-Kanak yang disebut TK Melati. Para perempuan Gerwani juga bekerja sukarela untuk kampanye melek aksara yang diorganisir negara yang mengirimkan para perempuan kota terdidik ini ke desa-desa untuk mengajar di kelas-kelas dasar baca tulis untuk anak-anak dan orang dewasa. Banyak kantor PKI diubah menjadi ruang-ruang kelas di sore hari untuk pendidikan bagi orang dewasa, sebuah program yang partai sebut pada tahun 1958 sebagai Universitas Rakyat (McVey, 2016).
Pada 22 April 1955, Sekretariat CC PKI membuat instruksi (Nota No. 8/1955) yang ditujukan kepada Comite, Anggota dan Calon Anggota yang isinya berupa seruan untuk menggalang kekuatan blok demokratis guna mengalahkan Masjumi dan PSI. Penggalangan kekuatan blok demokratis dalam pemilihan umum ini dilakukan terutama dengan mengadakan persekutuan- persekutuan dan kerjasama antara PKI dengan partai-partai demokratis lain, terutama partai- partai Nasionalis dan Islam yang demokratis (PNI, NU dan PSII). Persekutuan dan kerjasama itu diharapkan tidak hanya terjadi dalam menghadapi pemilu saja, tapi juga diperlukan sesudah pemilu (ANRI, 1955).
Menjelang pemungutan suara, Politbiro CC PKI mendiskusikan secara mendalam Manifes Pemilihan Umum PKI di bulan Juni 1955, dan akhirnya mengeluarkan resolusi yang berjudul “Lewat Pemilihan Umum yang Akan Datang Membentuk Pemerintah Koalisi”. Dalam resolusi ini dengan tegas dikatakan, bahwa Pemerintah Koalisi Nasional bukan Pemerintah Diktatur Rakyat” dan bahwa “program pemerintah koalisi nasional yang diinginkan oleh PKI bukanlah program demokrasi rakyat, tetapi program yang pokoknya sama dengan tuntutan PKI kepada Kabinet Ali Sastroamijoyo . Politik mengenai pemilihan umum ini adalah koreksi terhadap Manifes Pemilihan Umum  putusan Kongres Nasional V. Koreksi ini disahkan oleh Kongres Nasional VI (Latif, 2014).
Langkah taktis membentuk poros kerja sama ini menurut Olle Tornquist merupakan metode perjuangan secara damai dan demokratis dalam kerangka strategi jangka panjang yang disusun oleh pemimpin PKI. Guna memperkuat posisinya, partai memerlukan perlindungan dari kekuatan-kekuatan antikomunis yang menurut PKI terutama dihimpun dalam PSI dan Masjumi. Mereka juga memiliki dukungan terbesar di AD. PKI dapat memperoleh perlindungan jika partai menawarkan dukungan kritis kepada PNI, dan kemudian Sukarno. Kaum nasionalis bermusuhan dengan kaum Islam ortodoks dan teknokrat sosialis (Tornquist, 2017). Secara garis besar, bagi Sukarno, aliansi PNI-PKI adalah cara untuk mengalahkan kekuatan Masjumi
(White, 2012). Hasil PKI menggalang kekuatan ini menghasilkan 39 kursi dar 257 parlemen hasil pemilu, bahkan pada 1957 saat pemilu daerah perolehan suara mereka meningkat drastis, bahkan di atas PNI (Cheong, 1976).
Selain PKI, partai lain yang mendapat sokongan suara dari kaum abangan adalah PNI. Partai ini memiliki keuntungan tersendiri dibanding partai-partai lain. Hal itu karena kedudukan PNI yang kuat pada korps pegawai negeri di pemerintahan daerah, ini berpengaruh pada penentuan panitia pemilihan di daerah. Keuntungan PNI lainnya berasal dari penunjukan Ketua PAPU (Panitia Aksi Pemilihan Umum) PNI menjadi ketua PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) Pusat pada November 1954 (Feith, 1962). Strategi PNI lain, terutama dalam meraih dukungan para pemilih non partai adalah membentuk Gerakan Pembela Pancasila (GPPS) sebagaimana disarankan pimpinan PNI Jawa Barat, Gatot Mangkupraja pada pertemuan Dewan Partai PNI pada 27-28 Februari 1954. PNI menjelaskan maksud pembentukan GPPS pada kongres ketujuh partai: organisasi itu dibentuk untuk tujuan-tujuan PNI (Rocamora, 1991). Selain itu, hubungan antara dekat PNI dan PKI berguna bagi kepentingan elite PNI dalam jangka panjang karena kedekatan ini menghapus satu front musuh dalam pertempuran merebut kemenangan dalam Pemilihan Umum. Pertimbangan politik diterapkan dalam tema kampanye yang dikembangkan oleh para juru kampanye PNI pada 1955 dan tahun-tahun sebelumnya (Rocamora, 1991).
Strategi PNI dalam menggaet suara di desa dan kota berbeda. Di kota, PNI memaksimalkan kampanye besar-besaran yang mereka lakukan, penggunaan iklan di majalah dan surat kabar dan cenderung lebih memanfaatkan ormas-ormas yang berafiliasi kepada partai. Sedangkan di desa, PNI menyasar semua lapisan masyarakat hingga tingkat Rukun Tetangga (RT). Penjelasan rinci mengenai ideologi partai supaya lebih mudah dipahami rakyat desa diganti dengan suatu pernyataan yang lebih langsung mengenai legitimasi moral partai, perhatian sosial, dan kekuasaan. Mendekati pemungutan suara, diinstruksikan kepada kader partai untuk melakukan pendekatan “dari pribadi ke pribadi”, terdapat dua cara, pertama melalui pembicaraan informal dengan kelompok yang sangat kecil dan kunjungan dari rumah ke rumah (untuk kunjungan dari rumah kerumah, setiap anggota partai atau ormas diwajibkan mengunjungi sedikitnya sepuluh rumah pemilih non partai selama lima hari menjelang pemungutan suara (Rocamora, 1991).

## SIMPULAN
Menganalisis kecenderungan pilihan politik kaum santri dan abangan pada Pemilu 1955 ini berkaitan erat dengan strategi komunikasi yang disusun partai-partai politik pada tahun 1950-an dalam mendekati massa karena ini berhubungan dengan rekrutmen politik yang
dijalankan oleh tiap partai, terutama PNI, Masjumi, NU dan PKI sebagai partai yang akhirnya menduduki empat besar peraih suara terbanyak di Pemilu 1955. Masjumi sebagai salah satu partai Islam yang berkontestasi mendapat dukungan penuh dari Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang menjadikan Masjumi sebagai saluran politiknya di pemilu, disamping dari dukungan umat muslim lain yang tidak terafilisasi dengan Muhammadiyah. Sebaliknya, NU setelah keluar dari Masjumi pada 1952 mulai memperkuat barisan dengan melakukan penetrasi massa kepada kaum Islam tradisional yang umumnya terdapat dalam pesantren, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menegangnya hubungan antara Masjumi dan NU ini menjadikan kedua partai ini tidak menjadi satu poros politik yang saling bekerja sama di Pemilu 1955. Masjumi memilih berkawan dengan PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan NU memilih berkoalisi dengan PNI dan PKI. Secara garis besar, kedua partai ini mendapatkan dukungan mayoritasnya dari kaum santri. PKI mendapatkan dukungannya dari kaum abangan yang terafiliasi dengan organisasi underbouw mereka, suara kaum buruh di kota dan kaum tani di pelosok desa menjadi basis suara mereka. Pendekatan melalui penerbitan naskah- naskah buku sebagai bahan ajar dan propaganda partai, kemudian mendistribusikan informasi dan program partai melalui koran yang terafiliasi dengan mereka, yaitu Harian Rakjat, serta membangun basis massa dengan pendekatan pendidikan dilakukan oleh PKI untuk menyasar kalangan kelas menengah kebawah karena konsentrasi suara partai ini berada dalam lingkup ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kaum borjuis pribumi dan borjuis komprador serta kaum borjuis nasional yang mereka kampanyekan identik dengan partai-partai seperti Masjumi, PSI, dan PNI. Meskipun demikian mereka bekerja sama dengan PNI, karena partai ini tak dianggap sebagai ancaman. Poros dan kerja sama yang dibangun antara PKI dan PNI ini merupakan strategi yang dibuat oleh partai demi melawan kekuatan anti komunis yang terepresentasikan dalam poros lain, yaitu Masjumi dan PSI.
Strategi politik yang dilakukan oleh PNI hingga berhasil menjadi pemenang pemilu tidak lepas dari sosok Sukarno dan aparatur negara yang berada dalam lingkup pemerintahan. Keberhasilan PNI ini salah satunya karena mampu memanfaatkan nilai-nilai aristokrasi yang dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa (van der Kroef, 1957). PNI dalam kampanye yang dilakukannya selalu mengidentikkan diri sebagai ‘Partai Sukarno’. Meskipun Sukarno mendirikan PNI pada 1927, PNI yang berdiri lagi setelah era kemerdekaan ini bukan PNI yang didirikan oleh Sukarno di masa sebelumnya, PNI yang baru lahir kembali tanggal 29 Januari 1946 sebagai fusi dari tujuh kelompok nasionalis. Wacana Bung Karno adalah kader PNI efektif untuk menjaring suara bagi PNI (Minarno, 2012). Meskipun demikian, Sukarno juga mendukung keberadaan PNI yang bertarung pada Pemilu 1955 sebagai bagian dari ‘kendaraan politiknya’. Keuntungan ini dimanfaatkan oleh PNI untuk mengkampanyekan
Nyimak: Journal of Communication, Vol. 4, No. 1, Maret 2020
keterkaitan Sukarno dan PNI kepada massa rakyat, terutama kaum nasionalis. Berkaca pada simpulan ini, Marcus Mietzner membandingkan perbedaan sistem kepartaian Indonesia pada erah 1950-an dan 2000-an adalah terkait sifat dan arah persaingan antar partai. Tahun 1950-an partai-partai identik dan dekat dengan spektrum ideologi politik, sedangkan pada era post-Suharto atau 2000-an sebaliknya (Mietzner, 2008). Hal ini berpengaruh pada bentuk komunikasi politik yang dibangun. Pragmatisme partai politik dalam pemilu malah cenderung menunjukkan bahwa partai politik hanya mengurusi pemerintahan semata dan/atau merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.

## REFERENSI
Abdullah, T. (2007). Demokrasi Parlementer, Optimisme yang Terabaikan. Tempo , 36–37. Ali, F. (1984). Islam, Pancasila, dan Pergulatan Politik . Pustaka Antara.
Anam, K. (1985). Pertumbuhan dan Perkembangan NU . PT Duta Aksara Mulia.
ANRI. (1955). Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi (KOTI) 1963-1967. Nota No. 8-10 tahun 1955 dari Sekretariat CC PKI tentang pembentukan blok demokratis, koalisi nasional dan pemilu .
Applbaum, Ronald L. & Anatol, K. W. E. (1974). Strategies For Communication . Charles E.
Merrill Publishing Company & A Beil & Howell Company.
Cheong, Y. M. (1976). The Indonesian Army of Functional Groups, 1957-1959. Journal of Southeast Asian Studies , 7 (1), 92–101.
Dokumen Pimpinan Masjumi Bagian Keuangan . (1955).
Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik. Politica , 10 (1), 17–38.
Elson, R. E. (2007). Islam,Islamism, The Nation and The Early Indonesian Nationalist Move- ment. Journal of Indonesian Islam , 1 (2), 230–253.
Fealy, G. (2009). Ijtihad Politik Ulama (Sejarah NU 1952-1967) . LkiS.
Feith, H. (1962). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia . Cornell University Press.
Feith, H. (1999). Pemilihan Umum 1955 di Indonesia . Kepustakaan Populer Gramedia.
Geertz, C. (2014). Agama Jawa, Abangan, Santri, Priyai Dalam Kebudayaan Jawa . Komunitas Bambu.
Hara, A. E. (2001). The Difficult Journey of Democratization in Indonesia. Contemporary South East Asia , 23 (2), 307–326.
Hindley, D. (1966). The Communist Party of Indonesia 1951-1963 . University of California Press.
Ishaqro, A. H. (2015). Dinamika Partai Masjumi pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949). Jurnal Agastya , 5 (2), 27–41.
Jurdi, S. (2010). Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006 . Pustaka Pelajar.
Kempen RI. (1950). Kepartaian di Indonesia Serie ke I (Vox Populi, Vox Dei) . Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
Kuntowijoyo. (2005). Metodologi Sejarah (2nd ed.). Tiara Wacana.
Latif, B. & L. S. P. (2014). Manuskrip Sejarah 45 Tahun PKI (1920-1965) . Ultimus.
Lev, D. S. (1967). Political Parties in Indonesia. Journal of Southeast Asian History , 8 (1), 52– 67.
Madinier, R. (2013). Partai Masyumi, Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral . Mizan. Maulida, F. H. (2018). Di Balik Bilik Suara, Konstruksi Pemilu Pertama di Indonesia 1953- 1956 . Kemdibud RI.
McVey, R. (2016). Mengajarkan Modernitas: PKI Sebagai Sebuah Lembaga Pendidikan . Pustaka IndoPROGRESS.
Mietzner, M. (2008). Comparizing Indonesia’s Party Systems of the 1950s and the Post-Suharto Era: From Centrifugal to Centripetal inter Party Competition. Journal of Southeast Asian Studies , 39 (3), 431–453.
Minarno, S. (2012). Strategi PNI dalam Memenangkan Pemilihan Umum 1955 di Jawa Tengah. Journal of Indonesian History , 1 (1), 1–17.
No Title. (1955, September 17). Hikmah , 1–4.
No Title. (1956). Berita Negara , 1–4.
Nurjaman, A. (2017). Cleavage Agama Di Tingkat Lokal, Indonesia: Identifikasi Partai Tanpa Komitmen Electoral. Jurnal Sospol , 3 (2), 43–65.
Palindih, R. S. (1954). Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemilihan Umum . Tanpa Penerbit.
Pelzer, K. J. (1991). Sengketa Agraria: Perusahaan Perkebunan Melawan Petani . Sinar Harapan. Rachmiatie, D. (2013). Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik. Jurnal MIMBAR (P2U LPPM Unisba) , 29 (2), 123–132.
Reksadipuro, Subagio, D. (1979). Wilopo 70 Tahun . PT Gunung Agung.
Ricklefs, M. C. (2007). Sejarah Indonesia Modern . Gadjah Mada University Press.
Rocamora, E. J. (1991). Nasionalisme Mencari Ideologi, Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946- 1965 . Pustaka Utama Grafiti.
S., J. F. (1956). Indonesia after the Elections. The World Today , 12 (8), 330–339.
Samsuri. (2004). Politik Islam Anti Komunis . Safinia Insania Press.
Siregar, I. F. (2013). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960). Thaqafiyyat , 14 (1), 88–103.
Nyimak: Journal of Communication, Vol. 4, No. 1, Maret 2020
Sobur, A. (2000). Paradigma Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Masyarakat Madani.
Jurnal MIMBAR (P2U LPPM Unisba) , 16 (2), 112–137.
Southgate, B. (1996). History What dan Why? Ancient, Modern, and Postmodern Perspec- tive . Routledge.
Subhan Sd. (1996). Langkah Merah, Gerakan PKI 1950-1965 . Yayasan Bentang Budaya.
Sumanto, A. & Z. (2016). Perkembangan Politik Partai Masyumi Pasca Pemilu 1955. Jurnal Elektronik Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah UNY , 1 (3), 1–10.
Suwarno. (2015). Muhammadiyah dan Masyumi di Yogyakarta, 1945-1960. Patrawidya , 16 (3), 407–428.
Teik, G. C. (1972). Why Indonesia’s Attempt at Democracy in the Mid-1950s Failed. Modern Asia Studies , 6 (2), 225–244.
Tornquist, O. (2017). Penghancuran PKI . Komunitas Bambu. van der Kroef, J. M. (1956). A New Course in Indonesia? International Journal , 11 (2), 129–
137.
van der Kroef, J. M. (1957). Indonesia’s First National Election: A Sociological Analysis. The American Journal of Economics and Sociology , 16 (3), 237–249.
White, N. J. (2012). Surviving Sukarno: British Business in Post Colonial Indonesia, 1950- 1967. Modern Asian Studies , 46 (5), 1277–1315.
Copyright (c) 2020 Nyimak: Journal of Communication This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0