Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 3 No. 2 (2015), pp. 237-252, link: https://www.academia.edu/30710171 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penerapan Nafkah Mut’ah
Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul *

## (MUT'A LIVELIHOODS IMPLEMENTATION ON DIVORCE CASE OF
TALAK QOBLA DUKHUL)

## Rusdi Rizki Lubis
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat Tangsel E-mail: rusdi-lubis@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  determine  the  application  Mut'a  living  in  divorce cases  divorce qobla  dukhul ,  by  analyzing  the  contradiction  between  Bekasi Religious Court Decision No. 0049 / Pdt.G / 2012 / Pa.Bks. which do not provide a living to the divorced wife mut'a qobla dukhul the High Court Religion Bandung, which provide a living to the divorced wife mut'ah qobla dukhul. This study used a qualitative  method  with  normative  juridical  approach.  Interviews  were conducted with the Chief Justice of Bandung Religious High Court decides case number 239/Pdt.G/ 2012/PTA.Bdg. Related legal considerations judges regarding the  right  to  receive  livelihood  mut'a  divorce  for  the  divorced  wife qobla dukhul. The  results showed  that  living  Mut'a  should  still  be  given  to  the  divorced  wife divorce qobla dukhul if it is not proved that the cause of the dukhul qobla is nusyuz of the wife. Keywords: Divorced Separations, Livelihoods Mut'ah, Qobla Dukhul
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  nafkah  mut’ah pada  perkara  cerai talak  qobla  dukhul, dengan  menganalisis  kontradiksi  antara Putusan  Pengadilan  Agama  Bekasi  No.  0049/Pdt.G/2012/Pa.Bks.  yang  tidak memberikan  nafkah  mut’ah  kepada  istri  yang  dicerai qobla  dukhul dengan Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bandung,  yang  memberikan  nafkah  mut’ah kepada  istri  yang  dicerai qobla  dukhul. Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Wawancara  dilakukan  dengan Ketua  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bandung  yang  memutuskan perkara  nomor  239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.  terkait  pertimbangan  hukum  hakim mengenai hak menerima nafkah mut’ah bagi istri yang dicerai talak qobla dukhul. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nafkah  mut’ah  tetap  harus  diberikan kepada  istri  yang  dicerai  talak qobla  dukhul apabila  tidak  terbukti  bahwa penyebab qobla dukhul tersebut adalah nusyuz dari pihak istri.
Kata Kunci: Cerai Talak, Nafkah Mut’ah, Qobla Dukhul
* Diterima tanggal naskah diterima: 25 Juli 2015, direvisi: 9 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 16 November 2015.

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan sunnatullah yang  dengan  sengaja  diciptakan oleh Allah, bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tentram. 1 Sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. ar-Ruum (30): 21
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya,ialahdiamenciptakanuntukmuistri- istrimudarijenismusendiri,supayakamumerasacenderungdanmerasatentramk epada-nya.  Dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

## Rasulullah SAW. pun menegaskan dalam Sabdanya:
“Dari Ahmad bin al-Azhar, dari Adam, dari Isa bin Maymun, dari al-Qasim, dari Aisyah  berkata:  Rasulullah  SAW bersabda:  Nikah  itu  adalah  sunnahku, siapa  saja  yang  tidak  melaksanakan  sunnahku  maka  bukanlah  termasuk ummatku” (HR. Ibnu Majah)
Dalam  perspektif  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Pasal 1 bab I dijelaskan bahwa Pernikahan adalah : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan  membentuk  keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sedangkan  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)pengertian  dari perkawinan  itu  sendiri  terdapat  dalam  Pasal  2  yaitu:  “Perkawinan  menurut hukum  islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat atau mîtsâqanghalîzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan ibadah”.
Kendatipun perkawinan tersebut suatu ikatan suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan  harus  dipandang  sebagai  suatu  yang  alamiah  karena  makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada  dasarnya  adalah  kontrak.  Konsekuensinya  ia  dapat  lepas  yang kemudian dapat disebut talak. 2
1 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam , (Jakarta: Siraja,2003), Cet. 1, h.1.
2 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana, 2008), h.8-9

## Rusdi Rizki Lubis
Lembaga  Pengadilan  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  dapat mendamaikan  pasangan  yang  ingin  bercerai  agar  rukun  kembali,  hal  ini dilakukan  pada  setiap  sidang  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  salah  satu asas  Undang-Undang  Perkawinan  yaitu  mempersulit  perceraian  dan terkandung  dalam  pasal  39  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  tahun 1974.  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  melarang  perceraian,  hanya dipersulit  pelaksanaannya,  artinya  tetap  ada  kemungkinan  terjadinya perceraian  jika  seandainya  hal  tersebut  memang  benar-benar  tidak  dapat dihindarkan,  itupun  harus  dilakukan  secara  baik  di  depan  sidang Pengadilan. 3
Ikatan  perkawinan  yang  putus  karena  suami  mentalak  istrinya mempunyai  beberapa  akibat  hukum  berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) Pasal 149, yakni:
Pasal 149 : bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
1. Memberikan  mut’ah  yang  layak  kepada  bekas  isterinya,  baik  berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhûl ;
2. Memberi  nafkah,  maskan  dan  kiswah  kepada  bekas  isteri  selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyûz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya,  dan  separuh apabila qobla dukhûl ;
4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.
Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)ini bersumber dari QS. Al-Baqarah (2) ayat 235 dan 236. 4
Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana yang terdapat dalam tafsir  as-Sabuni,  bahwa  nafkah  itu  diartikan  mut’ah, yang  berarti  pemberian seorang  suami  kepada  isterinya  yang  diceraikan  baik  berupa  uang,  pakaian atau  pembekalan  apa  saja  sebagai  bantuan  dan  penghormatan  kepada isterinya.  Dalam  hal  ini  nafkah  mut’ah  juga  diartikan  sebagai  penghibur, nafkah mut’ah ini diberikan sesuai dengan kemampuan si suami. Mut’ah ini sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)Pasal 158 yaitu :
3 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia , h.8-9.
4 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.77.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 240
Pasal 158 : Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
1. Belum ada ditetapkan mahar bagi isteri ba’da dukhûl
2. Perceraian atas kehendak suami
Dari  penjabaran  diatas  tampak  jelas  suatu  perihal  yang  menyatakan bahwa suami yang mentalak isterinya tidak wajib memberikan nafkah mut’ah kepada  bekas  isterinya  apabila qobla  dukhûl ,  namun  hal  ini  dapat  menjadi rancu  apabila  melihat  tidak  dipertanyakannya  hal-hal  yang  menyebabkan terjadinya qobla  dukhûl tersebut.  Ketika  suatu  perceraian  terjadi qobla  dukhûl dan perceraian itu atas kehendak suami dapatkah selalu  Hakim menerapkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penetapan nafkah mut’ah.

## Pengertian Perceraian
Perceraian  diambil  dari  kata  cerai  dan  dalam  bahasa  arab  disebut talaq ( ََقَلَط ).  Kata قلاطلا berasal  dari  kata ََقَلَط( - َ َ قِلْطَي - )َ اًق َلاْطِإ yang  artinya  lepas  dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan. 5 Secara bahasa (etimologi), talak artinya  melepaskan  atau  meninggalkan 6 atau  berakhirnya  hubungan perkawinan. 7
Secara  garis  besar  ada  perbedaan  pendapat  para  ulama  dengan ketentuan yang terdapat dalam regulasi di Indonesia yang mana para ulama mendefinisikan bahwa perceraian bisa dilakukan kapanpun dan dimana pun, tetapi hal  ini  berbeda  apabila  dilihat pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)    bahwa perceraian  hanya  dapat  dilangsungkan  di  Pengadilan  Agama.  Sehingga  bagi umatMuslim  yang  berada  di  Negara  Indonesia  yang  telah  melakukan pernikahan secara  sah  dan  melakukan perceraian  di  luar  Pengadilan  Agama maka perceraian itu tidak sah atau batal demi hukum.

## Macam-macam Perceraian
Ada beberapa macam perceraian diantaranya adalah:
5 Ahmad  Warson  Munawir, Al-Munawwir:  Kamus  Arab  -  Indonesia  Terlengkap , (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. 14, h. 861.
6 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Kencana, 2006), h. 191.
7 H.M.A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap ,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. II, h. 229.

## Rusdi Rizki Lubis
Pertama;  Perceraian  ditinjau  dari  segi  waktu  dijatuhkannya  talak. Diantaranya yaitu:
a. Talak Sunni ,  adalah  talak  yang  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan agama,  yaitu  seorang  suami  menalak  istri  yang  telah  digaulinya dengan  sekali  talak  pada  masa  bersih  dan  belum  ia  sentuh  kembali selama bersih itu. 8
b. Talak Bid’i , adalah talak yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan agama, 9 baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah talak terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu  ia  suci  atau  terhadap  istri yang  sedang  haid.  Dari  segi  jumlah talak,  ialah  melakukan  tiga  talak  yang  dijatuhkan  secara  sekaligus. Ulama  sepakat  bahwa  talak bid’i itu  haram  dan  melakukannya berdosa. 10
Kedua;  Perceraian  ditinjau  dari  segi  ada  atau  tidak  adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri. Diantaranya adalah:
a. Talak Raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah digauli,  bukan  talak  yang  karena  tebusan,  bukan  pula  talak  yang ketiga  kalinya.  Suami  secara  langsung  dapat  kembali  kepada  istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah baru. 11
b. Talak Ba’in ,  yaitu  talak  yang  tidak  memberi  hak  merujuk  bagi  bekas suami  terhadap  bekas  istrinya.  Untuk  mengembalikan  ikatan perkawinan  dengan  bekas  suami  harus  melalui  akad  nikah  baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. 12 Talak ba ’in terbagi pada dua  macam,  yaitu:  a).  Talak ba’in sughra ,  yaitu  talak  yang menghilangkan  pemilikan  bekas  suami  terhadap  istri  tetapi  tidak menghilangkan  kehalalan  bekas  suami  untuk  kawin  kembali  dengan mantan  istriya  tersebut.  Artinya,  mantan  suami  boleh  mengadakan akad  nikah  baru  dengan  bekas  istri,  baik  dalam  masa  iddahnya maupun  sudah  berakhir  masa  iddahnya.  b) . Talak ba’in  kubra ,  yaitu talak  yang  mana  suami  tidak  dapat  rujuk  kembali  kepada  istrinya,
8 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga , h. 193.
9 Perpustakaan Nasional RI, Ensiklopedi Hukum Islam , h. 1783.
10 H.M.A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap ,  h.
238.
11 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga , h. 193.
12 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , h. 198.
kecuali  istrinya  telah  menikah  lagi  dengan  laki-laki  lain  dan  bercerai kembali.  Cara  yang  dilakukan  tidak  boleh  rekayasa  sebagaimana dalam nikah muhalil. 13
Ketiga; Perceraian ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak. Diantaranya adalah:
a. Talak Sarih , yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas  dapat  dipahami  sebagai  pernyataan  talak  atau  cerai  seketika diucapkan. Menurut Imam Syafi’i kata-kata yang dipergunakan untuk talak sarih ada  tiga  macam,  yaitu talaq,  firaq dan sarah, ketiga  kata  itu disebut dalam Al-Qur’an dan Hadis. 14
b. Talak Kinâyah ,  yaitu  talak  dengan  menggunakan  kata-kata  sindiran atau  samar-samar.  Menurut  Taqiyuddin  al-Husaini  kedudukan  talak dengan kata-kata kinâyah bergantung kepada niat suami. 15
Keempat;  Perceraian  ditinjau  dari  cara  suami  menyampaikan  talak terhadap istrinya. Diantaranya adalah:
a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oeh suami dengan ucapan  di  hadapan  istrinya  dan  istri  mendengar  secara  langsung ucapan suaminya itu.
b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya  disertai  niat,  kemudian  istri  membacanya  dan  memahami  isi dan  maksudnya.  Talak  ini  dapat  dipandang  jatuh  (sah),  meski  yang bersangkutan  dapat  mengucapkannya.  Menurut  jumhur  ulama,  yang menjadi syarat sah jatuhnya talak dengan tulisan ini adalah niat. 16
c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh  suami  yang  tuna  wicara.  Isyarat  bagi  suami  yang  tuna  wicara (bisu)  dapat  dipandang  sebagai  alat  komunikasi  untuk  memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. 17
13 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga , h. 194.
14 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga , h. 197.
15 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , h. 195.
16 Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , h. 340.
17 Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , h. 342.
d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya  melalui  perantara  orang  lain  sebagai  utusan  untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya. 18
Kelima;  Perceraian  ditinjau  dari  peraturan  di  Indonesia.  Diantaranya adalah:
a. Cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami. Dalam cerai talak ini  suami  berkedudukan  sebagai  pemohon  yang  mengajukan  ikrar talak. 19
b. Cerai  gugat  adalah  ikatan  perkawinan  yang  putus  sebagai  akibat permohonan  yang  diajukan  oleh  istri  ke  Pengadilan  Agama,  yang kemudian  termohon  (suami)  menyetujuinya,  sehingga  Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut. 20

## Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah
Nafkah berasal dari bahasa Arab
َ َقَفَ نَ( – َ َ  ق فْ نَ ي – َ )ًَةَقَفَ ن yang mempunyai arti biaya,  belanja,  pengeluaran  uang. 21 Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia nafkah  diartikan  belanja  untuk  hidup  (uang)  atau  pendapatan  suami  yang wajib diberikan kepada istrinya. 22
Secara  terminologi,  Wahbah  Zuhaili  berpendapat  bahwa  nafkah adalah  sesuatu  yang  diinfakkan  atau  dikeluarkan  oleh  seseorang  untuk keperluan keluarganya baik berupa makanan, pakaian serta tempat tinggal. 23 Sedangkan  Sayyid  Sabiq  dalam  bukunya fikih sunnah,  menyebutkan  nafkah merupakan pemenuhan kebutuhan yang wajib ditunaikan oleh suami kepada istri baik berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, pengobatan meskipun
18 Perpustakaan Nasional RI, Ensiklopedi Hukum Islam , h. 1782.
19 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama, (Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar, 2000), Cet. III, h. 207.
20 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia , h. 81.
21 Ahmad  Warson  Munawir, Al-Munawwir:  Kamus  Arab-  Indonesia  Terlengkap , (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. 14, h. 1449.
22 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2001), Cet. Pertama, Edisi 3, h. 770.
23 Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , (Suriah: Dar al-fikr, 2002), Jilid 10, h. 94.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 244
istri  berkecukupan. 24 Dari  pengertian  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  nafkah  adalah  sesuatu  yang  diberikan  suami  terhadap  istri  untuk mencukupi  kebutuhannya  yang  berupa  pakaian,  makanan,  tempat  tinggal, dan  sebagainya  menurut  kadar  kemampuan  suami  setelah  adanya  ikatan perkawinan yang sah.

## Ketentuan Nafkah Akibat Perceraian
Nilai  pernikahan  dalam  Islam  merupakan  ibadah  atau mîtsâqan ghalîzan .  Oleh  karena  itu  apabila  pernikahan  tersebut  putus  atau  terjadi perceraian,  maka  tidak  serta  merta  urusannya  selesai  begitu  saja  akan  tetapi terdapat akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai,  bahkan  bukan  hanya  putus  pernikahan  karena  bercerai  saja, meskipun  karena  kematian  salah  satu  pihak  tetap  memiliki  konsekuensi hukum tersendiri. 25
Permasalahan nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Hak dan  kewajiban  antara  kedua  suami  istri  timbul  tanpa  dapat  dihindari. Akad nikah  secara  sah  menyebabkan  timbulnya  hak  dan  kewajiban.  Suami  istri dituntut  untuk  menunaikan  kewajibannya  masing-masing.  Kelalaian  di  satu pihak  dalam  menunaikan  kewajibannya,  berarti  menelantarkan  hak  pihak yang  lain.  Begitulah  hubungan  suami  istri  ketika  terjadinya  akad perkawinan. 26
Seiring  dengan  terjadinya  perceraian,  maka  akan  mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban baik dari pihak mantan suami maupun mantan istri. Salah satunya adalah kewajiban memberikan nafkah bagi pihak mantan suami kepada mantan istrinya. Karena banyaknya nafkah yang timbul akibat perceraian,  seperti:  hak  nafkah  mut’ah,  nafkah  iddah,  nafkah madiyyah, dan hadanah ,  maka  penulis  membatasi  hanya  membahas  masalah  nafkah mut’ahdalam jurnal ini.
24 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah , (Jakarta: Cakrawala  Publishing,  2011),  Cet.  2, Jilid  4,  h. 427.
25 Istiadah, Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Dalam  Islam , cet. Ke-1, h. 283.
26 Dedi  Supriyadi  dan  Mustofa, Perbandingan  Hukum  Perkawinan  Di  Dunia  Islam ,
(Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), h. 76.

## Nafkah Mut’ah
Kata mut’ahberasal dari kata
( ََعَتَم – َ َ عَتَْيَ – َ ًَةَعْ ت م ) yang berarti kenikmatan atau  kesenangan  yang  dapat  dinikmati. 27 Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  kata  mut’ah  diartikan  sebagai  sesuatu  (baik  berupa  uang  atau barang)  yang  diberikan  oleh  suami  kepada  istri  yang  diceraikannya  sebagai penghibur hati bekas istrinya tersebut. 28 Secara etimologis mut’ah berarti suatu pemberian,  suatu  kenikmatan,  penambah  atau  penguat,  yang  melengkapi, memenangkan  dan  menyenangkan.  Sedangkan  secara  terminologi  fikih, mut’ah berarti pemberian suami kepada istri setelah talak yang ia lakukan. 29
Jumhur  ulama  sepakat  menyatakan  bahwa  suami  wajib  memberikan mut’ah kepada istri yang ditalak qobla dukhûl dan maharnya belum ditentukan. Hanya  Imam  Malik  dan para pengikutnya yang berpendapat  bahwa hukum pemberian  mut’ahadalah  sunat.  Menurut  Imam  Malik,  mut’ah  hukumnya sunat  bagi  setiap  istri  yang  dicerai  dalam  semua  keadaan,  hal  ini  sesuai dengan QS. al-Baqarah (2): 241
                                                            
/َةرقبلا( 2 َ: 241 ) َ
“Kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang- orang yang bertakwa”.
Dalam  ayat  tersebut  terdapat  potongan  ayat  “ haqqan  ‘ala  al’mu h sinîn” yang  bermakna  orang  yang  mampu.  Jadi  orang  yang    tidak  mampu  tidak termasuk.  Dengan  demikian  perintah  yang  ada  pada  ayat  mut’ah menunjukkan  amar mandub (sunnah).  Akhir  ayat  tersebut  juga memperlihatkan  bahwa  pemberian  mut’ah  sebagai  perbuatan  orang  yang hendak  melakukan  kebaikan  dan  keutamaan.  Dan  penyifatan  perbuatan sebagai ihsân (kebaikan) tidak bermakna wajib. 30
Di  dalam  ringkasannya,  Wahbah  Zuhaili  berpendapat  bahwa pendapat  mazhab  Syafi’i  lah  yang  mempunyai  pendapat rajih dikarenakan
27 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir: Kamus Arab- Indonesia Terlengkap ), h. 1306- 1307.
28 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta  :  PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2001), Cet. Pertama, Edisi 3, h. 768.
29 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern , (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2011), Cet. 1, h. 76.
30 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern , h. 76.
kuatnya dalil yang mereka gunakan, serta untuk menghibur diri perempuan dan meringankan rasa sakit akibat perpisahan. 31
Di dalam peraturan di Indonesia perihal nafkah mut’ah diatur dalam Pasal  149,  158,  159  dan  160  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Pada  Pasal  149 dijelaskan  bahwa  mut’ah  wajib  diberikan  pada  istri  baik  berupa  uang  atau benda  kecuali  dalam  keadaan  keadaan  cerai  talak qobla  dukhûl. Kemudian pada  Pasal  158  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dinyatakan  bahwa  mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditentukan mahar bagi istri ba’da  dukhûl dan  perceraian  itu  atas  kehendak  suami  dan  apabila  syarat tersebut tidak terpenuhi maka mut’ah menjadi sunnat, hal ini sesuai dengan Pasal  159  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Adapun  untuk  besarnya  kadar mut’ah  diatur  dalam  Pasal  160  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yaitu disesuaikan dengan kepatuhan istri dan kemampuan suami. 32

## Pokok Permasalahan
Pada hakikatnya, tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan  tujuan  perkawinan  tersebut  tentu  sangat  tergantung  pada maksimalnya  peran  dan  tanggung  jawab  masing-masing  pihak,  baik  dari pihak  istri  maupun  dari  pihak  suami.  Oleh  karena  itu,  perkawinan merupakan  sebuah  kontrak  perdata  yang  akan  menimbulkan  hak  dan kewajiban antara kedua belah pihak. 33
Hak  adalah  kekuasaan  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu, sedangkan  kewajiban  adalah  sesuatu  yang  harus  dikerjakan.  Hak-hak  istri merupakan  suatu  kewajiban  bagi  suami  sedangkan  kewajiban  suami merupakan hak dari istri. 34 Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban harus  berjalan  seimbang  agar  tujuan  dari  perkawinan  untuk  membina
31 Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , h. 288.
32 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Taringan. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia: Studi  Kritis Perkembangan Hukum  Islam dari  Fiqih  UU No  1/1974  sampai  KHI , (Jakarta:  Kencana, 2004), h. 208. Lebih lanjut lihat KHI Pasal 255-256.
33 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Taringan. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia: Studi  Kritis Perkembangan Hukum  Islam dari  Fiqih  UU No  1/1974  sampai  KHI , (Jakarta:  Kencana, 2004), h. 180.
34 Mustofa  Hasan, Pengantar  Hukum  Keluarga ,  (Bandung:  CV  Pustaka  Setia,  2011),  h. 153.

## Rusdi Rizki Lubis
keluarga  yang  bahagia,  kekal  dan  abadi  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud.
Hal  ini  berkenaan  dengan  penelitian  yang  penulis  lakukan  terhadap putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  0049/Pdt.G/2012/PA.Bks  dan  putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. Penulis menemukan kontradiksi antara tingkat pertama dan tingkat banding tersebut, terkait  masalah  nafkah  mut’ah  seorang  istri  yang  diceraikan  suami qobla dukhûl .
Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  0049/Pdt.G/2012/PA.Bks  yang memutuskan bahwa seorang istri yang dicerai talak qobla dukhûl tidak berhak mendapatkan  nafkah  mut’ah.  Hal  ini  berdasarkan  ketentuan  pada  Pasal  149 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menyebutkan  bahwa  istri  yang  dicerai talak qobla  dukhûl tidak  berhak  mendapatkan  mut’ah.  Selain  itu,  jenis  talak yang  dijatuhkan  adalah  talak ba’in dikarenakan  perceraiannya qobla  dukhûl dan  mengakibatkan  tidak  ada  kewajiban  bagi  suami  untuk  memberikan nafkah  kepada  istri,  baik  nafkah  mut’ah  maupun  nafkah  iddah.  Menurut penulis,  ketetapan  hakim  dalam  menerapkan  Pasal  149  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  dalam  perkara  ini  kurang  tepat.  Karena  selain  mengacu  dengan ketentuan  hukum  yang  mengaturnya  seharusnya  hakim  juga  melihat  dari aspek-aspek  lain  dalam  memutuskan  suatu  perkara,  seperti  aspek  sosial maupun  aspek  psikologis  agar  tuntutan  untuk  menciptakan  keadilan  dapat terwujud.  Pihak  suami  yang  langsung  pergi  meninggalkan  istri  tanpa  ada sebab  apapun  setelah  akad  nikah  tentu  akan  membuat  pihak  istri  merasa malu, baik itu terhadap keluarga maupun tetangganya. Alasan ini semestinya sudah  menjadi  alasan  penguat  hakim  untuk  memberikan  suatu  bentuk hukuman  kepada  suami  untuk  tetap  memberikan  hak-hak  istri  yang diceraikannya.
Sedangkan dalam putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung  Nomor  239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg  memutuskan  bahwa  istri  yang dicerai talak qobla dukhûl berhak mendapatkan nafkah mut’ah. Majelis hakim memutuskan  perkara  ini  dengan  mempertimbangkan  bahwa  kewajiban nafkah  bagi  seorang  suami  terhadap  istrinya  dimulai  pada  saat  adanya penyerahan diri dari istri terhadap suaminya setelah akad nikah berlangsung. Pertimbangan  ini  juga  didukung  oleh  pendapat  dalam  kitab al-Muhadzdzab yang  menyatakan  bahwa  setelah  adanya  penyerahan  seorang  istri  atas suaminya  maka  timbullah  kewajiban  suami  untuk  memberikan  nafkah,  dan
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 248
jika  suami  tidak  memenuhi  kewajiban  membayar  nafkah  tersebut  sampai lewat  batas  waktunya  maka  nafkah  itu  menjadi  hutang  yang  harus ditanggung oleh suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.
Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa alasan suami langsung meninggalkan  istri  setelah  akad  nikah  berlangsung  tidak  dapat  dibenarkan sehingga  dengan  demikian  menurut  Majelis  hakim  suami  telah  melepaskan haknya untuk menggauli istrinya, sedangkan si istri tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan gugurnya istri mendapatkan nafkah dari suaminya.
Demikian  pula  mengenai  gugatan  mut’ah,  menurut  Majelis  hakim pihak  istri  berhak  mendapatkan  mut’ah  untuk  mengobati  rasa  kecewa  istri terhadap sikap suaminya, hal ini sesuai dengan tujuan dari pemberian nafkah mut’ah itu sendiri. Hal ini juga didasari dengan firman Allah SWT dalam Al- Qur’an surat al-Baqarah ayat 236, 241 dan al-Ahzab ayat 49 yang juga menjadi dasar pertimbangan hakim.
Majelis  hakim  juga  mempertimbangkan  bahwa  Pasal  149  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  hanya  dapat  diterapkan  terhadap  perkara  suami  istri yang qobla  dukhûl -nya  disebabkan  karena  istri  tidak  mau  digauli  oleh suaminya,  sehingga  Pasal  149  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tersebut  tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Pertimbangan ini juga didukung dengan hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  Ketua  Majelis  Hakim perkara  tersebut  yang  berpendapat  bahwa  penerapan  dari  ketentuan  Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut hanya pada bekas istri yang qobla dukhûl -nya disebabkan oleh nusyûz dari pihak istri sebagai salah satu bentuk yang  menyebabkan  gugurnya  hak  memperoleh  nafkah. 35 Menurut  penulis, inrepretasi  hukum  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  sudah  tepat,  karena interpretasi  hukum  dapat    dilakukan  dalam  hal  peraturannya  sudah  ada, tetapi  tidak  jelas  untuk  dapat  diterapkan  pada  peristiwa-peristiwa  tertentu seperti  yang  terjadi  pada  perkara  ini.  Interpretasi  hukum  tetap  harus berpegang pada bunyi teks tersebut.
Menurut  penulis,  perihal  hak  nafkah  bagi  istri  yang  dicerai  talak merupakan  suatu  hak  yang  melekat  pada  istri.  Hal  ini  selaras  dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  bahwa  pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas
35 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Ketua  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama Bandung, tangggal 24 Juli 2014
suami  untuk  memberi  biaya  penghidupan  dan  atau  menentukan  suatu kewajiban  bagi  bekas  istri.  Tujuan  dari  ketentuan  ini  adalah  agar  bekas  istri yang  telah  diceraikan  suaminya  tersebut  jangan  sampai  menderita  karena tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Dengan  demikian  apabila terjadi percerain, maka suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, hal ini diatur pada Pasal 149 Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  yang  diantaranya  adalah  kewajiban  suami  untuk memberikan  mut’ah  kepada  bekas  istri  kecuali  bekas  istri  tersebut qobla dukhûl .  Hilangnya  hak  menerima  mut’ah  bagi  istri  yang  dicerai  talak qobla dukhûl pada Pasal 149 tersebut akan menjadi rancu untuk diterapkan apabila sebab-sebab terjadinya qobla dukhûl tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Oleh karena  itu,  hakim  sebagai  penegak  hukum  harus  berusaha  agar  dapat menerapkan  peraturan  secara  benar  dan  adil,  apabila  penerapan  peraturan tersebut akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan  ( moral  justice) dan  mengeyampingkan  peraturan  perundang- undangan  ( legal  justice) . 36 Keadilan  sendiri  bermakna  perlakuan  seimbang antara hak dan kewajiban, hal ini penulis sependapat dengan Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya. 37 Salah satu tahapan hakim dalam memutuskan suatu perkara  adalah  tahapan  mengkonstituir,  yaitu  hakim  dalam  suatu  perkara harus menentukan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan  (penggugat  dan  tergugat)  sehingga  putusan  hakim  tersebut dapat menjadi hukum ( judge made law) . 38 Di sini Majelis Hakim menggunakan silogisme,  yaitu  menarik  kesimpulan  dari  premis  mayor  berupa  aturan hukumnya  dan  premis  minor  berupa  sengketa  yang  terjadi  di  antara  para pihak. 39 Hal ini juga didasari dengan ketentuan penjelasan Pasal 5 (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar putusan hakim sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat.
36 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Ketua  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama Bandung, tangggal 24 Juli 2014. Lihat pula Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum oleh Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 127.
37 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 51. 38 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum oleh Hakim, h. 101.
39 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Ketua  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama Bandung, tangggal 24 Juli 2014
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 250

## Penutup
Tentang  nafkah  mut’ah,  bahwasannya  nafkah  mut’ah  adalah  suatu pemberian dari suami kepada bekas istinya sebagai penghibur atas talak yang dijatuhkan kepadanya. Bagi istri yang dicerai talak qobla dukhûl tidak berhak mendapatkan  nafkah  mut’ah  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  149 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Dasar  hukum  inilah  yang  digunakan  hakim Pengadilan  Agama  Bekasi  dalam  memutuskan  perkara  perceraian qobla dukhûl, sedangkan  menurut  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama Bandung  dalam  menerapkan  pasal  149  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut haruslah  melihat  terlebih  dahulu  apa  penyebab  terjadinya qobla  dukhûl tersebut.
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi memberikan pertimbangan hukum  dalam  perkara  ini  bahwa  istri  yang  dicerai  talak qobla  dukhul tidak berhak  menerima  nafkah  mut’ah  berdasarkan  Pasal  149  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI),  sedangkan  dalam  tingkat  banding  Majelis  Hakim  Pengadilan Tinggi  Agama  Bandung  berpendapat  bahwa  Pasal  149  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Adapun pertimbangan hukumnya  dalam  perkara  ini  bahwa  secara  faktual  sebab  terjadinya qobla dukhûl antara  Pemohon/Terbanding  dan  Termohon/Pembanding  bukan disebabkan  oleh nusyûz -nya  istri  sehingga  tidak  dapat  menggugurkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah mut’ah.

## Pustaka Acuan
Abbas,  Ahmad  Sudirman, Qawa’id  Fiqhiyyah Dalam  Perspektif  Fiqh ,  Jakarta:
Pedoman Ilmu Jaya, 2004.
Al-Anshari , Abu Yahya Zakaria, Fath al-Wahab, Semarang: Toha Putra, t.th.
Al- Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , Suriah: Dar al-fikr, 2002.
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
Al-Syaukani, Imam, Nailul Author: Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Penerjemah: Mu’amma; Hamidiy dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 2001.
As Sabuni, Muhammad Ali. Perkawinan Dini yang Islami, trj. Mashuri ikhwani, Jakarta: Pustaka Amani. 1996.
As-Subki, Ali Yusuf, Fiqih Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, Jakarta: Amzah, 2010.
Ayyub,  Syaikh  Hasan, Fikih  Keluarga ,  Penerjemah  Abdul  Ghoffar,  Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
DirektoratPembinaanBadanPeradilan  Agama  Islam  Departemen  Agama  R.I. Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia. Jakarta:  Direktorat Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam  Departemen  Agama R.I.2001.
Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqih Munaqahat , Jakarta: Kencana. 2006.
Hasan,  Mustofa , Pengantar Hukum Keluarga , Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
Hasan,  Ali. Masail  Fiqhiyah  Al-Haditsa  pada  Masalah-masalah  Kontemporer Hukum Islam , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
Hasan, Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam , Jakarta: Siraja. 2003.
Istiadah, Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Dalam  Islam , cet. Ke-1.
Katsir, Ibnu, Shahih Tafsir Ibnu Katsir , Penerjemah Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.
Lubis , Suhrawardi K, Etika Profesi Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2002
MahkamahAgung  RI  Dirjen  Badan  Peradilan  Agama. Buku  II  Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama . Jakarta: Mahkamah
Agung RI Dirjen Badan Peradilan Agama. 2010.
Manan,  Abdul. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia. Jakarta: Kencana. 2008.
Mardani, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Dunia  Islam  Modern ,  Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2011.
Muchtar,  Kamal, Asas-asas  Hukum  Islam  tentang  perkawinan, Jakarta:  Bulan Bintang. 1997.
Mughniyah  ,  Muhammad  Jawad, Fiqih  Lima  Mazhab ,  Jakarta:  Lentera,  2006,
Cet. 17.
Munawir  , Ahmad  Warson, Al-Munawwir:  Kamus  Arab  -  Indonesia  Terlengkap ,
Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, Cet. 14.
Nuruddin,  Amiur  dan  Azhari  Akmal  Taringan. Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia  (Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No. 1/1974 sampai KHI). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004.
Perpustakaan  Nasional  RI, Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru Van Hove, 2000, Cet. Ke-4, Jilid 5.
Perpustakaan  Nasional  RI, Ensiklopedi  Tematis  Ayat  Al-Qur-an  dan  Hadits,
Jakarta: Widya Cahaya, 2009, Cet. Pertama, Jilid 7.
Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah , Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
Sabiq,  Sayyid. FiqhSunnah .  Penejemah:  Drs.  Mudzakir  AS.  Bandung:  PT.  Al- Ma’arif, 1990. Jilid Ke-14.
Subekti  dan  R.Tjirtrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Jakarta  : PT. Pradnya Paramita, 2006, Cet. Ke-37.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: PT. Intermasa, 1995, Cet. Ke-27
Supriyadi, Dedi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam , Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
Sopyan,  Yayan. Islam-Negara  (Transformasi  Hukum  Perkawinan  Islam  dalam
Hukum Nasional) . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press. 1986. Cet. 5.
Tihami,  H.M.A.  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah
Lengkap , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, Cet. II.
Uwaidah,  Syaikh  Kamil  Muhammad, Fiqih  Wanita  Edisi  Terlengkap , Penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta:2011.
Wahab,  Abdul    Abd.  Muhaimin, Ayat-Ayat  Perkawinan  dan  Perceraian  Dalam Kajian Ibnu Katsir , Ciputat : Gaung Persada, 2010.
Zuhaili, Wahbah , Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Dar-al-Fikr: Beirut, 2007
Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Syafi’i , Almahira: Jakarta,2010.