## DOI :

## TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Yeni Nuraeni 1

## Deni Heriawan 2

## ABSTRACT
This increasingly sophisticated technological progress cannot be dammed anymore, especially in Indonesia, it has touched all levels of society. Changes in a new lifestyle are one of the things that are affected, most people are not fully prepared for technological advances, therefore they are often misused. One of the real forms of technological progress is the ease of accessing the internet which encourages people, especially teenagers, to access action porn and pornography. the moral decay of generations of the Indonesian nation which later arose led to the emergence of criminal cases, for example rape, both adults and children. Identification of the problem that will be examined in this research is about the law enforcement of rape of minors and  legal remedies in dealing with rape of minors. The purpose of this research is to find out about the law enforcement of the rape of minors and legal efforts to deal with rape of minors. The approach used is a normative juridical approach. The data used in this study are secondary data obtained from literature studies. The results of this study can be concluded that the criminal act of rape that has occurred recently has often occurred and the victims are not only adults but the perpetrators of crimes often target minors to be used as an outlet. Criminals use modern technology-based telecommunications equipment, because through social networks to ensnare victims it is easy to trick them with lures and other things.
Keywords: Law Enforcement, Child Rape And Child Protection.
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka
2 Alumni Fakultas Hukum Universitas Majalengka

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023

## Abstrak
Kemajuan teknologi semakin canggih ini sudah tidak dapat di bendung lagi khususnya di Indonesia telah menyentuh semua lapisan masyarakat.  Perubahan gaya hidup yang baru  menjadi salah satu hal yang ikut terpengaruh, sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya siap menghadapi kemajuan teknologi  oleh karena itu seringkali  disalah gunakan. Salah satu bentuk nyata dari kemajuan teknologi adalah kemudahan untuk mengakses internet yang mendorong masyarakat khususnya remaja dalam mengakses porno aksi maupun pornografi. kerusakan moral generasi-generasi bangsa indonesia  yang kemudian timbul menyebabkan menjadi salah satu timbulnya  kasus-kasus kriminal contohnya pemerkosaan baik dewasa maupun anak-anak. Identifikasi masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah tentang penegakan hukum pemerkosaan anak dibawah umur dan upaya hukum dalam menangani pemerkosaan anak dibawah umur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penegakan hukum pemerkosaan anak dibawah umur dan upaya hukum menangani pemerkosaan anak dibawah umur.   Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis  normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi literatur.  Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemerkosaan yang terjadi akhir-akhir ini kerap terjadi dan yang menjadi korban tak hanya kepada orang dewasa melainkan para pelaku kejahatan seringkali mengincar anak di bawah umur untuk dijadikan pelampiasan. Pelaku kejahatan menggunakan alat telekomunikasi berbasis teknologi modern, karena melalui jejaring sosial untuk menjerat korban-korban mudah di tipu daya dengan iming-iming maupun hal sebagainya.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemerkosaan Anak, Perlindungan Anak.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023

## A. Latar Belakang
Modernisasi saat ini mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita, disadari atau tidak. Progres teknologi yang terus-menerus membuat orang lebih mudah melakukan aktivitas sehari-hari. Teknologi ini, seperti halnya alat komunikasi, telah mampu mengubah persepsi masyarakat tentang batas-batas wilayah yang sebelumnya dianggap sangat sulit dijangkau, namun secara pasti telah mengubah budaya lokal menjadi lebih terbuka. Tidak dapat di pungkiri bahwa kemajuan teknologi yang semakin canggih ini sudah tidak dapat di bendung lagi kita semua sepakat bahwa kemajuan teknologi khususnya di Indonesia telah menyentuh semua lapisan masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari kemajuan teknologi adalah kemudahan untuk mengakses internet yang mendorong masyarakat khusunya remaja dalam mengakses porno aksi maupun pornografi.mengakibatkan kerusakan moral generasi-generasi bangsa Indonesia dan hal ini pula menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal berupa pemerkosaan baik perempuan dewasa maupun anak-anak.
Anak adalah permata, generasi penerus, aset bangsa dan calon pemimpin bangsa. Beliau menempati posisi yang sangat strategis dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga. Anak merupakan tumpuan harapan bagi masa depan bangsa, negara, masyarakat dan keluarga.
Anak-anak belum dewasa secara fisik dan mental, perhatian khusus harus diberikan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara alami dan secara fisik, mental serta spiritual. Menjaga kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua dan tidak bisa diabaikan. Anak harus diasuh dengan sebaik mungkin agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia terdidik yang berakhlak mulia bagi keluarga dan bangsa. Selain itu, anak pada dasarnya tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerusakan mental, fisik, dan sosial di berbagai bidang kehidupan. Yang lain perlu membantu anak melindungi dirinya sendiri karena situasi dan kondisinya . 3
Kondisi yang paling memungkinkan guna pencapaian hasil yang optimal atas cita-cita tersebut adalah terciptanya kondisi sosial yang kondusif, dan merupakan tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi yang semacam itu. Didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungai anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 4
Arus globalisasi yang terus-menerus, dengan akses berbagai jenis informasi seperti internet yang bebas dan tidak terbatas, standar gaya hidup dan gaya hidup dari luar diterima secara umum dalam kehidupan setiap orang. dan
3 Maidin Gultom. Perlidungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,. Refika Aditama: Bandung, 2008, hlm. 34.
4 Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023
manfaat bagi kehidupan sosial, dapat memicu tindakan yang melanggar standar kesopanan, budaya, dan kearifan lokal dalam masyarakat saat ini. Anak sebagai individu yang memerlukan bimbingan dan perlindungan yang memadai, terutama dari orang tuanya, untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan terhindar dari segala bentuk kekerasan yang dapat menghambat perkembangan mental dan fisiknya,  yang menjadikan anak sebagai sasaran kekerasan dan seksual. kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak semakin banyak dihadapi masyarakat. Dalam masyarakat kita saat ini, tampaknya wajar jika anak yang berpacaran sekalipun melakukan hubungan suami istri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat permasalahan tersebut dan ingin membahasnya melalui karya ini yang berjudul : “ Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat di rumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana penegakan hukum pemerkosaan anak dibawah umur dihubungkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ?.
2. Bagaimana upaya hukum dalam menangani pemerkosaan anak dibawah umur dihubungkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ?.

## C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan  hukum  pemerkosaan anak di bawah umur di hubungkan dengan undang-undang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui upaya hukum dalam menangani pemerkosaan anak di bawah umur dihubungkan dengan undang-undang perlindungan anak.
D. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada didalam artikel hukum ini adalah sebagai berikut:
1. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yaitu: suatu metode penelitian dengan menggunakan masalah yang ada di lembaga permasyarakatan, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalahnya dapat dipahami.  Penelitian dalam artikel ini lebih memspesifikan tentang aspek normati dari penegakan hukum terkait undang-undang perlindungan anak.
2. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan carameneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan melakukan inventarisasi hukum positif

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023
dari Undang-undang 23 tahun 2002 dengan pembaharuan Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## E. PEBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
1. Efektifitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hukum Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang  Perlindungan Anak serta bagaimana  upaya hukum dalam menangani pemerkosaan anak dibawah umur dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
a. Hukuman pidana bagi pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
b. Sedangkan upaya Hukum Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya adalah Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya merupakan Edukasi tentang kesehatan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023
reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; Rehabilitasi sosial Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Banyak kasus perkosaan dimana anak menjadi korban, tidak dapat dipisahkan pengaruh faktor budaya, yang tercermin dari keragaman budaya, tradisi, jiwa, kondisi geografis dan ekonomi, kelangkaan sumber daya alam di negara-negara di suatu tempat 5 . Masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan tentu memiliki pola pikir yang berbeda. Secara umum, masyarakat pedesaan masih memegang teguh nilai-nilai adat/budaya setempat. Salah satu ciri budaya masyarakat pedesaan yang masih mengakar kuat hingga saat ini adalah perkawinan anak, khususnya bagi anak perempuan.
2. Penegakan Hukum Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Yang Berkeadilan Berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan, efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak  berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:
a. Faktor Hukum
Undang-Undang  yang dimaksud dengan hukum itu sendiri ialah Undang-Undang dalam arti materil,  Maka dapat diartikan Undang Undang dalam arti materil (selanjutnya disebut Undang-Undang) adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. 6 Pemerintah telah mengesahkan aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substantif mengatur hal-hal terkait persoalan anak, salah satunya pemerkosaan anak dibawah umur. Pada pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu  anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Namun, munculnya permasalahan permasalahan baru seiring dengan globalisasi dan perubahan zaman yang menuntut masyarakat berubah cepat, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang yang sudah berjalan selama 12 (dula belas) tahun tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5 Ekandari Sulistyaningsih Faturochman, Dampak Sosial Psikologis Perkosaan, Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002, 9-23 Univesitas Indonesia, Jakarta
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , cet.III, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 11.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023
b. Faktor Penegak Hukum Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum itu sendiri.  Aparat penegak hukum memiliki kedudukan dan peran bagi setiap orang masyarakat luas. Karena kedudukan  dan statusnya, lembaga penegak hukum harus menunjukkan sikap dan perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun,  tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang muncul konflik antara posisi dan peran. Jika ada kesenjangan yang sebenarnya antara peran yang seharusnya dan apa yang sebenarnya, maka dalam artian ada kesenjangan peranan ( role- distance ). 7
c. Faktor Sarana atau Fasilitas
Sarana atau fasilitas begitu sangat penting untuk mengekfektifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. 8
Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. 9
d. Faktor Masyarakat Faktor lain yang membuat regulasi efektif adalah masyarakat. kesadaran,  kepatuhan, disebut juga prestasi. Sederhananya, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang merupakan indikator berfungsinya undang-undang tersebut.. 10
Masyarakat yang rentan secara ekonomi, masalah anak-anak adalah mereka bekerja seperti orang dewasa untuk menopang perekonomian keluarga. Ada paradigma yang salah bahwa anak-anak dapat dijadikan sebagai mesin uang yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan kekayaan dari perbuatan itu.
e. Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan sangat berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi- konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). 11
Penegakan hukum merupakan hal yang sangat serius bagi suatu negara, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, persoalan ini bukanlah persoalan yang mudah dicari solusi atau jalan keluarnya,  melainkan persoalannya terletak pada praktik penegakan hukum. Dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur, masih banyak permasalahan tentang bagaimana seharusnya hukum menghukum pelaku yang memperkosa anak di bawah umur, dapat dikatakan hukuman tersebut tidak mengubah perilaku pelaku, membuat korban merasa
7 Ibid , hlm. 21. 8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum ,Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 36.
9 Soerjono Soekanto, Ibid , hlm. 37. 10 Zainuddin Ali, Ibid , hlm. 64. 11 Soerjono Soekanto, Ibidt , hlm. 59.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023
minder. tidak mendapatkan keadilan yang efektif atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, khususnya anak di bawah umur.
Penegakan hukum dalam kasus perkosaan oleh pelaku dewasa terhadap korban di bawah umur kurang efektif dibandingkan dengan praktiknya. Hukum adalah peraturan manusia, jadi pelaksanaan hukum atau penerapan hukum itu harus membawa manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
F. Kesimpulan 1. Penegakan Hukum pemerintah terhadap  pemerkosaan dibawah umur. Dengan adanya pasal 81 ayat (1) undang undang No 35 Tahun 2014 tentang pemerkosaan anak dibawah umur sebagaimana yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yaitu dipidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Upaya Hukum pemerintah dalam menangani pemerkosaan anak dibawah umur. Upaya hukum perlindungan khusus yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 59 ayat (1) yaitu dengan cara melakukan upaya hukum penanganan yang cepat dan/atau rehabilitasi secara psikis dan sosial serta mencegah terganggunya kesehatan pada saat pengobatan atau penyembuhan khususnya bagi warga yang tidak mampu, memberikan perlindungan serta pendampingan pada saat melakukan proses persidangan.
G. Saran 1. Diharapkan untuk kedepannya pemerintah tetap konsisten dalam mengimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan jelas kepastian hukumnya agar sistem hukum berjalan dengan efektip sesuai dengan hukum yang dicita-citakan.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan yang paling penting memberikan perlindungan hukum terhadap korban serta upaya pendampingan sangat dibutuhkan saat melakukan proses persidangan mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur akan menimbulkan trauma dan butuh waktu yang lama untuk memulihkannya, maka penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang di implementasikan dalam peraturan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023

## DAFTAR PUSTAKA
A. Sumber Buku Arief,  Barda Nawawi . Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak . Makalah disampaikan pada Seminar Nasinal. Peradilan Anak . Fakultas hukum UNPAD. Bandung, 5 oktober 1996 .
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum ,Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Argama,  Rizky,  Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun pada tahun 2006 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. FH UI, November 2006.
Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary , Edisi VI, St. Paul Minesota: West Publishing, 1990.
Firganefi dan Deni Achmad. Pengantar Kriminologi dan Viktimologi .Bandar Lampung.Bp Justice Publisher,2015.
Friedman , Lawrence M., Hukum Amerika: Sebuah Pengantar , Terjemahan dari, American Law  An Introduction, 2nd Edition , Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
Gultom,  Maidin. Perlidungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,. Refika Aditama: Bandung, 2008.
Hadjon,  Phillipus M., Perlindungan bagi rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya,  1987.
Hartono,  Sunaryati “ Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional ” (Bandung: Alumni, 1991).
Hartono,  Sunaryati “ Kapita Selekta Perbandingan Hukum “,  Alumni, Bandung, 1976.
Husen,  Harun M., Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia . Jakarta :Rineka Cipta. 1990.
Lopa, H. Baharuddin , Al-Qur’an dan Hak-hak asasi manusia , Yogjakarta:PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
Marpaung, Leden, Asas Teori Praktik Hukum Pidana,Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia , (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023
Muladi, Barda nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana Alumni, Bandung, thn 1992.
Muladi, Hak Asasi Manusia , Politik dan Sistem Peradilan Pidana , Cet. II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
Mulyana W. Kusuma, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan ,(Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982).
Mulyana W. Kusuma, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi , (Bandung: Alumni, 1981).
Mulyana W. Kusumah. “ Realitas Sosial Kejahatan ”. Prisma. Mei 1989.
Mertokusumo, Sudikno,Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1991.
Otje Salman, 2012, Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah , Bandung: PT Refika Aditama.
Prakoso,  Djoko . Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia . Jakarta. Aksara Persada Indonesia,1988.
Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , ( Bandung: Remaja Rusdakkarya, 1993).
Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial , Bandung. Angkasa, 1988. Dikutip dari Edwi M. Schuuler, Lau’ And Order .
Rahardjo, Satjipto, Ilmu hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).
Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum , Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun, Dikutip dari Chambis dab Seldmen , Law Order and Power ,
Reading, Mass: Addison Westley, 1971.
Sadli,  Saparinah, Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, (Jakarta: Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001).
Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum) . Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
Soekanto,  Soerjono .Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan .Jakarta: UI Press.1983.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Ui Press. Jakarta, 1984.
Sumadikara,  T. Subarsyah, Penegakan Hukum sebuah pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal ,  Kencana Utama, Bandung, Februari 2010.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023
Yassin,  Muhammad Anta , “ TinjauanYuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak ” , Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013
Widiarti. 2009. Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan. Atmajaya . Jogjakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
C. Sumber Lainnya https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum- perlindungan-anak-dalam-pers. Diakses 22 des 2022 jam 15.40
http://www.academia.edu/12114496/penegakan_hukum_di_Indonesia. Diakses pada tangal 01 januari 2022 jam 09.40
http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/03/17/keadilan-dalam-praktek- hukum. Diakses pada tanggal 12 januari 2022 jam 23.30
https://www.unicef.org/indonesia/id/A7_B_Ringkasan_Kajian_Perlindungan. Diakses pada tanggal 12 febuari 2022 jam 09.00
Mailian 2001 : 36-37 dan  Fadjar 1993 : 16, Teori Negara Hukum diakses dari http://e-journal.uajy.ac.id/7870/3/2mih01283.  Diakses pada tanggal 22 febuari 2022 jam 23.40