## Tinjauan  Hukum  Terhadap  Poligami  Pegawai  Negeri  Sipil  Tanpa  Izin Istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara
Hendra Yasin 1* , Abdur Rahman Adi Saputera 2 , Salha Polapa 3
1 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia
2 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia
3 Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia
1 Hendrayassin@gmail.com*

## Abstract
The objectives of this study are: (1) To identify and provide an overview of the status of Civil Servants  who  remarry  without  the  wife's  permission  in  Atinggola  District,  North  Gorontalo Regency, (2) To identify and provide an overview of the obstacles faced in applying sanctions to employees Negeri Sipil who remarried without the wife's permission in Atinggola District, North  Gorontalo  Regency.  The  type  of  research  carried  out  by  researchers  is  a  type  of normative / doctrinal research  which  is  a document study  using secondary  data sources in the form of statutory regulations, court decisions, legal theory and the opinions of scholars. From this study the authors can find out about the Legal Review of Civil Servants Remarried Without  Wife's  Permit.  The  results  of  this  study  are:  (1)  The  status  of  civil  servants  who remarried  without  the  wife's  permission  in  Atinggola  Subdistrict,  North  Gorontalo  District, totaled 4 people. The four perpetrators of this unregistered marriage are active civil servants and have not received any follow-up sanctions as stipulated in the law. In general, from the existing  research  results,  it  is  found  that  none  of  the  wives  want  to  be  combined  or  lead  a polygamous  life,  so  this  causes  the  husband  to  marry  in  unison  (secretly).  Informants generally  consider sexual desire or biological need as the main reason for men's polygamy, (2) The obstacles faced in applying sanctions to civil servants who remarry without the wife's permission in Atinggola District, North Gorontalo Regency; a) No report of the victim (wife) who was polygamous to court, b) The solution taken is to report the husband to the closest civilian official.
Keywords: Legal Review, Civil Servant Polygamy, Without Wife's Permit Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Menurut  fitrahnya,  manusia  dilengkapi  Tuhan  dengan  kecenderungan  seks  (libido seksualitas).  Oleh  karena  itu  Tuhan  menyediakan  wadah  yang  legal  untuk terselenggaranya  penyaluran  tersebut  yang  sesuai  dengan  derajat  kemanusiaan.  Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Manusia sesuai dengan fitrah yang diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan  jasmani,  di  antaranya  kebutahan  seksual,  yang  akan  dapat  dipenuhi  dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga. Kebutuhan seksual kalau coba dipenuhi di luar perkawinan akan membawa akibat-akibat yang akhirnya akan membawa ke hal-hal yang tidak baik dan merugikan manusia. Tetapi, tidak semua manusia mempunyai hajat yang demikian. Ada manusia yang tidak butuh pada perkawinan dan hidup perkawinan baginya akan  menimbulkan  problem-problem.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  dalam  Islam  pada dasarnya  tidak  diwajibkan,  tetapi  hanya  dianjurkan  bagi  yang  berhajat  lagi  mampu.

## Jurnal Tana Mana
Vol. 1, No. 2, December 2020 https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm/
Perkawinan  membawa  resiko  dan  tanggung  jawab  yang  berat.  Soal  perkawinan  tidak boleh dipandang enteng (Miftah Farid , 2018).
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  (UU  Nomor  1  Tahun  1974)  Secara  sederhana pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta  tolong-menolong  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  bukan mahram (Ismail, et al., 2020). Perkawinan yang tidak didasarkan atas kasih - sayang tidak akan  mewujudkan  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  warrahmah  dan  menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk rumah tangga yang bahagia. Sudah menjadi cita – cita setiap insan, baik itu pria maupun wanita,  untuk  dapat  hidup  berumah  tangga  dengan  bahagia  (Abdurrahman  &  Nindi, 2020).
Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk- Nya,  baik  pada  manusia,  hewan  maupun  tumbuh-  tumbuhan.  Ia  adalah  suatu  cara  yang dipilih  oleh  Allah  SWT.  Sebagai  jalan  bagi  makhluk-Nya  untuk  berkembang  biak,  dan melestarikan hidupnya.  Aspek agama dalam perkawinan ialah  bahwa Islam memandang dan  menjadikan  perkawinan  itu  sebagai  basis  atas  suatu  masyarakat  yang  baik  dan teratur,  sebab  perkawinan  tidak  hanya  dipertalikan  oleh  ikatan  lahir  saja,  tetapi  juga diikat dengan ikatan lahir dan batin. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai  suatu  persetujuan  biasa  melainkan  merupakan  persetujuan  suci,  dimana  kedua belah  pihak  dihubungkan  menjadi  pasangan  hidupnya  dengan  mempergunakan  nama Allah.  Sedangkan  poligami  adalah  masalah  yang  sangat  sensitif  di  tengah-tengah masyarakat. Ketika isu ini diangkat akan muncul pro dan kontra dari berbagai pihak. Hal ini  selain  adanya  perbedaan  interpretasi  nash  yang  berkenaan  dengan  poligami,  juga adanya  perseteruan  antara  nalar  laki-laki  dan  perasaan  perempuan  dalam  menyikapi praktek  ini.  Golongan  yang  tidak  sepakat  dengan  praktek  poligami  akan  berusaha membela  pendapatnya  dengan  argument  rasio,  dalil-dalil  nash  dan  realitas  fakta  yang dapat  menguatkan  pendapatnya  (Hidayat,  R.  E.  2020).  Namun,  golongan  yang  sepakat dengan  praktek  poligami  sebagai  norma  syari’at,  mereka  yakin  bahwa  poligami  adalah salah satu bentuk solusi terbaik yang Allah tetapkan untuk kemaslahatan hambanya (Agus Sunaryo, 2010).
Meski  Islam  sudah  mengatur  masalah  ini,  namun  kerap  kali  timbul  permasalahan dari  sebagian  orang  yang  berpoligami.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  para  isteri  yang  tidak pandai  merebut  hati  suami,  atau  karena  ketidaktahuan  dan  kesalahan  suami  dalam menginterpretasikan hukum tersebut sehingga dapat mendorong suami memperlakukan isteri-isterinya dengan tidak adil. Demikian pula halnya dengan kasus Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami. Dalam konteks ini perundang-undangan mengatur bahwa bagi Pegawai  Negeri  Sipil  yang  akan  melaksanakan  poligami  maka  harus  melalui  beberapa syarat  tertentu.  Sebagaimana  diatur  secara  baik  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  45  tahun  1990  tentang  Perubahan  Atas  PP  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  mensyaratkan  bahwa  apabila Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat; dan sanksi pelanggaran terhadap kedua hal tersebut diatas berlaku  jenis  hukuman  disiplin  berat  sebagaimana  diatur  menurut  PP  Nomor  30  Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Kondisi awal di lokasi penelitian sebagaimana hasil studi awal penulis menunjukkan bahwa  walaupun  PP  Nomor  45  Tahun  1990  telah  diterapkan  sebagai  landasan  yuridis untuk  mengatur  perkawinan  di  kalangan  Pegawai  Negeri  Sipil,  namun  hal  ini  belum berjalan efektif. Dapat digambarkan bahwa PP Nomor 45 tersebut belum efektif dijalankan dalam  memberikan  sanksi  terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menikah  lagi.  Dari
pengamatan penulis bahwa PNS yang melakukan poligami hanya mendapatkan hukuman (sanksi) berupa mutasi misalnya seorang guru SMA yang berpoligami hanya dipindahkan ke  SMP  atau  hanya  dipindahkan  ke  daerah  terpencil.  Sanksi  ini  tentunya  tidak menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  poligami  karena  sanksi  yang  diberikan  tidak  sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1990.
Tidak efektif tersebut penulis berhasil edentifikasi misalnya dari 4 orang PNS yang melakukan  poligami  namun  belum  mendapatkan  sanksi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Padahal  kondisi  riil  menunjukkan  bahwa  PNS  tersebut  telah menikah  secara  diam-diam  (siri)  tanpa  persetujuan  istri.  Persoalan  yang  muncul  dari kasus ini adalah retaknya biduk rumah tangga yang telah dijalin lama, semakin beraninya PNS  untuk  berpoligami  karena  tidak  ada  sanksi  yang  diberikan,  minimnya  kontrol terhadap  anak-anak,  rendahnya  keteladanan  PNS  sebagai  figur  atau  tokoh  dalam masyarakat,  semakin  rendahnya  martabat  perempuan  karena  ketidakberdayaan menghadapi  kenyataan  poligami  yang  dilakukan  oleh  suaminya.  Problem-problem tersebut  jika  tidak  dicarikan  solusinya  maka  hal  itu  akan  menjadi  pemicu ketidakharmonisan  kehidupan  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  perseturuan  antar keluarga.  Hal  ini  sebagaimana  kondisi  yang  ada  di  Kecamatan  Atinggola  Kabupaten Gorontalo  Utara.  Sesuai  dengan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  yakni  dimana  terdapat beberapa orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menikah lagi tanpa izin istri.  Dari  konteks  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  menuangkannya  dalam  bentuk penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Poligami Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Istri Di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.

## METODE PENELITIAN
Adapun  jenis  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  jenis  penelitian normatif/doktrinal yang merupakan studi dokumen yakni menggunakan sumber-sumber data  sekunder  berupa  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan,  teori hukum dan pendapat para sarjana. Obyek penelitian ini adalah tinjauan hukum terhadap Pegawai  Negeri  Sipil  menikah  lagi  tanpa  izin  istri  Di  Kecamatan  Atinggola  Kabupaten Gorontalo  Utara.  Data  Primer  dilakukan  pada  penelitian  atau  pendapat  yang  diperoleh secara  langsung  dari  responden,  sedangkan  data  sekunder,  dimana  pengambilan  data secara keseluruhan dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah ada, studi kepustakaan, buku  laporan,  serta  hasil  penelitian  yang  secara  tidak  langsung  ditemukan  dalam penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  sebagai  berikut:  1) Observasi,  yaitu  langkah  ini  ditempuh  untuk  mengetahui  secara  lebih  detail  dan  jelas mengenai  obyek  yang  akan  diteliti,  peneliti  akan  melakukan  studi  pengamatan  tentang tinjauan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil menikah lagi tanpa izin istri di Kecamatan Atinggola  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  2)  Wawancara  dengan  informan,  langkah  ini dilakukan dengan cara mengunjungi responden yang telah ditentukan oleh penulis dalam sampel, dan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka, sehingga informan dapat  mengungkapkan  data,  yang  tidak  termasuk  dalam  kuisioner.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  orang,  organisasi  yang  terkait  langsung  dengan  konteks penelitian ini yaitu tinjauan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil menikah lagi tanpa izin istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan populasi terjangkau atau sampel penelitian yang akan dipilih sebagai responden hanya terbatas pada beberapa orang yang secara sengaja dipilih dengan sistem Proportionate Stratified Random Sampling (sampel  proposional  terstruktur) , karena Pertama ,  dapat  menghasilkan  gambaran  yang dapat  dipercaya  dari  seluruh  populasi; Kedua ,  dapat  menentukan  presisi  (tingkat ketepatan  dan  atau  kesalahan  baku)  dari  hasil  penelitian  dengan  menentukan penyimpangan  baku  (standar)  dari  taksiran  yang  diperoleh; Ketiga ,  sederhana,  hingga mudah dilaksanakan; Keempat , dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Selanjutnya responden dalam penelitian ini adalah :
1. Unsur Pemerintah 2 orang 2. Tokoh Agama 2 orang 3. Tokoh Masyarakat 2 orang 4. Pelaku 4 orang 5. Istri (korban) 4 orang
Model  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  interaktif  yang dikembangkan  oleh  Miles  dan  Huberman,  yang  dimulai  dengan  pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi  (Sugiyono,  2017). Proses analisis dilakukan secara terus menerus dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
1. Reduksi data, dalam tahapan ini penulis memilih dan memilah data-data yang dianggap relevan  dan  penting  berkaitan  dengan  penyelesaian  hukum  terhadap  Pegawai Negeri Sipil  yang  ingin  menikah  lagi  tanpa  izin  istri  di  Kecamatan  Atinggola  Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian dibuang. Data yang belum direduksi berupa catatan-catatan lapangan, hasil observasi, dan  dokumentasi  berupa  informasi-informasi  yang  diberikan  informan  yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Data tersebut direduksi dengan  mempertimbangkan  tingkat  urgensi  dan  relevansinya  dengan  pembahasan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk display data, baik berupa uraian  deskriptif  maupun  pengelompokan-pengelompokan  data.  Dengan  demikian maka gambaran hasil penelitian akan lebih jelas.
2. Penyajian  data,  dalam  penyajian  data  ini  penulis  menyajikan  hasil  penelitian, bagaimana  temuan-temuan  baru  itu  dihubungkan  dengan  penelitian  terdahulu. Penyajian  data  dalam  penelitian  bertujuan  untuk  mengkomunikasikan  hal-hal  yang menarik dari masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan yang diperoleh, penafsiran hasil, dan pengintegrasiannya dengan teori.
3. Penarikan kesimpulan, pada tahapan ini penulis membuat kesimpulan apa yang ditarik dan saran sebagai bagian akhir dari penelitan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kondisi Objektif Lokasi Penelitian
Kecamatan  Atinggola  adalah  salah  satu  dari  5  (lima)  Kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Gorontalo  Utara,  yang  letaknya  di  sebelah  Timur  dari  kota  Kwandang  yang merupakan  ibukota  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Adapun  letak  Kecamatan  Atinggola berdasarkan garis lintang dan garis bujur adalah sebagai berikut : 1) 0,30 o Lintang Utara, 2) 1,0 o Lintang Selatan, 3) 120 o Bujur Timur, dan 4) 123,3 o Bujur Barat. Dengan batas Kecamatan sebagai berikut : 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi,  2)  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Kab.  Gorontalo  dan  Kec.  Telaga,  3) Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Provinsi  Sulawesi  Utara,  dan  4)  Sebelah  Barat berbatasan dengan Kecamatan Kwandang. Adapun jarak : 1) Terjauh dari Barat ke Timur 18 Km, 2) Terjauh dari Utara ke Selatan 14,5 Km, 3) Dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten  52  Km.  Adapun  data  luas  Kecamatan  menurut  keadaan  tanah  dapat  dilihat pada tabel I berikut ini.
Tabel. I  : Luas Kecamatan Menurut Keadaan Tanah Diperinci Per Desa
No Desa Keadaan Tanah (Km 2 ) Jumlah Daratan Rendah Daratan Tinggi Pegunungan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Imana 1,00 44,00 45,00 2. Ilomata 4,00 16,00 20,00 3. Bintauna 5,00 38,50 43,50
4. Monggupo 1,50 0,50 2,00 5. Kotajin 3,00 2,00 5,00 6. Pinontoyongan 1,50 1,50 3,00 7. Buata 1,00 52,46 53,46 Jumlah 17.00 154.96 171.96 Data Sekunder Tahun 2020
Berdasarkan  data  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  data  luas  desa  yang  ada  di Kecamatan Atinggola yakni: Desa Buata dengan luas wilayah 53,46 Km 2 , Desa Imana 45,00 Km 2 ,  Desa  Bitauna  43,50  Km 2 ,  Desa  Ilomata  20,00  Km 2 ,  Desa  Kotajin  5,00  Km 2 ,  Desa Pinontoyongan 3,00 Km 2 , dan Desa Monggupo 2,00 Km 2 . Selanjutnya adalah data jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Atinggola.
Tabel. II: Luas, Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Diperinci Per Desa No Desa Luas (Km 2 ) Jumlah Rumah Tangga Penduduk (Jiwa) (1) (2) (3) (4) (5) 1. Imana 45,00 588 2276 2. Ilomata 20,00 360 1460 3. Bintauna 43,50 381 1373 4. Monggupo 2,00 188 645 5. Kotajin 5,00 571 2026 6. Pinontoyongan 3,00 254 890 7. Buata 53,46 415 1607 Jumlah 171,96 2757 10277

## Data Sekunder Tahun 2020
Dari  tabel  II,  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  penduduk  terbanyak  terdapat  di  desa Imana yakni 2276 jiwa, Kotajin 2026 jiwa, Buata 1607 jiwa, Ilomata 1460 jiwa, Bintauna 1373 jiwa, Pinontoyongan 890 jiwa, dan Monggupo 645 jiwa.
Tabel. III: Jumlah Penduduk Dewasa dan Anak-anak Diperinci Per Desa
No Desa Dewasa Anak-anak Jumlah L P L P L P (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Imana 730 717 404 1134 1134 1142 2. Ilomata 391 447 354 745 745 715 3. Bintauna 516 375 194 710 710 663 4. Monggupo 211 226 110 321 321 324 5. Kotajin 651 656 356 1007 1007 1019 6. Pinontoyongan 310 280 140 450 450 440 7. Buata 517 432 341 858 858 749 Jumlah 5734 5414 3545 3567 9279 8981

## Data Sekunder Tahun 2020
Dari  tabel  di  atas  diperoleh  data  jumlah  penduduk  di  desa  Imana  laki-laki  1134 orang, perempuan 1142 orang. Kotajin laki-laki 1007 orang, perempuan 1019 orang. Desa Buata laki-laki 858 orang, perempuan 749 orang. Berikut di bawah ini adalah data jumlah penduduk dengan mata pencahariannya, yaitu :
Tabel. IV: Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut lapangan Usaha Utama Diperinci Per Desa No Desa Pertanian Perta mban gan Listrik dan Air Konstru ksi TBM Perik anan Petern akan Perke buan Kehuta nan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Imana 892 130 56 127 46 14 1 17 2. Ilomata 467 - 49 113 61 10 - 14 3. Bintauna 540 - 213 356 80 30 1 26 4. Monggupo 264 - 76 27 - 20 1 11 5. Kotajin 892 97 120 215 - 14 1 23 6. Pinontoyonga 373 - 127 300 30 17 4 11 7. Buata 644 - 84 177 25 20 - 16 Jumlah 7342 517 1070 1981 498 169 10 224

## Data Sekunder Tahun 2020
Selanjutnya  adalah  data  jumlah  sekolah  menurut  jenis  dan  statusnya.  Tabel.  V:
Jumlah Sekolah Menurut Jenis dan Status Pendidikan Diperinci Per Desa No Desa TK SD SLTP SLTA N S N S N S N S (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Imana - 1 4 - 1 - - - 2. Ilomata - 1 2 - 1 - - - 3. Bintauna - 1 2 - 1 - - - 4. Monggupo - 1 1 - - - - - 5. Kotajin - 1 3 - 1 - - - 6. Pinontoyongan - 1 1 - - - 1 - 7. Buata - 1 1 - 1 - - - Jumlah - 7 15 - 5 - 1 - Data Sekunder Tahun 2020 Ket. : N = Negeri

## S = Swasta
Dari data di atas diperoleh bahwa jumlah sekolah Taman Kanak-kanak berjumlah 7  buah  dan  kesemuanya  adalah  berstatus  swasta.  Untuk  SD  berjumlah  15  buah  dan kesemuanya berstatus Negeri. Adapun untuk SLTP Negeri berjumlah 5 buah, serta SLTA Negeri  1  buah.  Selanjutnya  adalah  data  jumlah  penduduk  sesuai  dengan  pendidikannya masing-masing.
Tabel. VI: Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Diperinci Per Desa No Desa Blm Prnh Sklh/ Tdk Tmt SD SD SLTP SLTA DI/ DII DIII DIV/ SI ke atas Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Imana 1151 1334 2. Ilomata 960 1122 3. Bintauna 972 120 132 142 1 6 1942 4. Monggupo 144 247 5. Kotajin 1172 402 240 166 38 2353 6. Pinontoyongan 349 191 191 119 2 18 1297 7. Buata 996 1257 Jumlah 5744 713 563 427 3 62 9552

## Data Sekunder Tahun 2020
Dari data di atas diperoleh jumlah  penduduk yang berada  di Kecamatan Atinggola sebagian  besar  tidak  pernah  sekolah/tidak  tamat  pendidikan  SD  yakni  berjumlah  5744 orang,  SD  713  orang,  SLTP  563  orang,  SLTA  427  orang,  D  III  3  orang,  dan  D  IV/  S1
berjumlah  62  orang.  Selanjutnya  adalah  data  jumlah  penduduk  menurut  status perkawinan.
Tabel. VII: Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan Diperinci Per Desa No Desa Status Perkawinan Cerai Belum Kawin Kawin Jumlah Hidup Mati (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Imana 1100 1176 2276 17 2. Ilomata 740 720 1460 3 9 3. Bintauna 611 762 1373 4 4. Monggupo 269 376 645 2 21 5. Kotajin 884 1142 2026 4 4 6. Pinontoyongan 388 502 890 1 34 7. Buata 777 830 1607 38 43 Jumlah 4769 5508 10277 48 132 Data Sekunder Tahun 2020 Selanjutnya adalah data penduduk menurut agama yang dianut. Tabel. VIII: Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Diperinci Per Desa No Desa Islam Protestan  Katolik Pantekosta  Hindu Budha (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Imana 2276 2. Ilomata 1460 3. Bintauna 1373 4. Monggupo 641 4 5. Kotajin 2022 4 6. Pinontoyongan 890 7. Buata 1607 Jumlah 10269 8

## Data Sekunder Tahun 2020
Dari  data  di  atas  diperoleh  bahwa  jumlah  penduduk  terbesar  yang  berada  di Kecamatan  Atinggola  adalah  mayoritas  beragama  Islam  yakni  berjumlah  10269  orang, sedangkan  yang  beragama  Kristen  Protestan  berjumlah  8  orang.  Sebelum  penulis menguraikan  hasil  penelitian  ini  maka  terlebih  dahulu  penulis  akan  menggambarkan keadaan  PNS  secara  keseluruhan  di  Kecamatan  Atinggola  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel. VIII: Keadaan PNS di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara No. Instansi Jumlah 1 Kantor Camat / Instansi Pemerintah Daerah 27 2 Kantor Urusan Agama (KUA) 5 3 Sekolah / Madrasah 154 Jumlah 186

## Data Sekunder Tahun 2020
Dari tabel tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa jumlah keseluruhan PNS yang ada di Kecamatan Atinggola adalah 186 orang. Dengan rincian 27 orang PNS di lingkungan Setda  Gorontalo  Utara,  5  orang  di  lingkungan  Kementrian  Agama  dan  154  orang  adalah guru dan staf administrasi sekolah/madrasah.

## Aransemen Singkat Seputar Perkawinan, dan Tinjauan Hukum Poligami PNS
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita yang  pada  umumnya  berasal  dari  lingkungan  yang  berbeda  terutama  dari  lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal
dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan  berlakunya  secara  efektif  sejak  tanggal  1  Oktober  1975  yaitu  sejak  berlakunya Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  yang  berbunyi  :  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (Abdurrahman,  2014). Kedewasaan dalam hal Fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai  tujuan  dan  cita-cita  dari  perkawinan,  walaupun  demikian  masih  banyak  juga anggota  masyarakat  kita  yang  kurang  memperhatikan  atau  menyadarinya.  Hal  ini disebabkan  adanya  pengaruh  lingkungan  dan  perkembangan  sosial  yang  tidak  memadai Perkawinan  tersebut  harus  ada  persetujuan,  dari  kedua  belah  pihak  calon  mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan  dalam  perkawinan  tersebut.  Definisi  perkawinan  adalah  suatu  akad  antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang  dilakukan  oleh  pihak  lain  (wali)  menurut  sifat  dan  suyarat  yang  telah  ditetapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan  menjadi  sekutu  sebagai  teman  hidup  dalam  rumah  tangga  (Mariyatul, 2015).
Segala  sesuatu  yang  akan  dilaksanakan  perlu  direncanakan  dahulu  agar membuahkan  hasil  yang  baik,  demikian  pula  dengan  hidup  berkeluarga  (perkawinan). Salah satu yang perlu direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun seorang wanita untuk melangsungkan pernikahan. Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 “bahwa perkawinan itu  hanya  di  ijinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam ketentuan ayat (2) undang-undang No. 1 tahun  1974  menyatakan  dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini  dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua  pihak  pria  maupun  wanita.  Dengan  demikian  perkawinan  usia  muda  ini  adalah perkawinan  yang  para  pihaknya  masih  relatif  muda.  Dengan  demikian  yang  dimaksud dengan  perkawinan  usia  muda  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagaimana  disebut  dalam pasal  7  ayat  (2)  undang-undang  No.  1  tahun  1974,  dengan  demikian  perkawinan  usia muda  ini  adalah  perkawinan  yang  para  pihaknya  masih  sangat  muda  dan  belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan. Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  perkawinan  adalah  suatu  ikatan  lahir  dan  batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda  terutama  sekali  dari  lingkungan  keluarga  asalnya,  kemudian  mengikatkan  diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia. Secara umum tidak ada  seorang  pun  yang  menginginkan  perkawinannya  berakhir  dengan  suatu  perceraian, namun  demikian  sering  kali  lingkungan  yang  berbeda,  serta  perbedaan-perbedaan  yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya.
Dalam  membina  kelangsungan  suatu  perkawinan  diperlukan  kasih  sayang, persesuaian  pendapat  dan  pandangan  hidup,  seia  dan  sekata,  bersatu  dalam  tujuan, sehingga  perbedaan  pendapat  lainnya  sering  menimbulkan  kerenggangan,  kejenuhan, kebosanan  bahkan  ketegangan.  Disamping  hal  tersebut  diatas  sering  pula  tujuan perkawinan  tidak  dapat  terlaksana  sesuai  dengan  cita-cita  yang  di  impikan  sewaktu mereka  belum  melangsungkan  perkawinan  sehingga  mengakibatkan  timbulnya ketegangan  sampai  pada  permusuhan  sehingga  keutuhan  rumah  tangga  (perkawinan) tidak  dapat  dipertentangkan  lagi.  Maka  untuk  mempertahankan  suatu  perkawinan  agar perkawinan  tersebut  bisa  kekal  dan  bahagia  diperlukan  persiapan  yang  sangat  matang dari  kedua  calon  mempelai  baik  fisik  maupun  mental,  sehingga  mereka  menjadi  suami istri  dengan  mudah  mendapatkan  suatu  bentuk  persesuaian  pendapat  dalam  mencapai
tujuan  yang  dicita-citakan  dalam  suatu  perkawinan.  Dengan  demikian  terjadinya perkawinan  itu  diharapkan  agar  didapat  keturunan  yang  akan  menjadi  penerus  silsilah orang  tua  dan  kerabat,  menurut  garis  ayah  atau  garis  ibu  atau  garis  orang  tua.  Adanya silsilah  yang  menggantikan  kedudukan  seseorang  sebagai  anggota  kerabat  adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Tujuan perkawinan  adalah  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  (rumah  tangga)  yang  sakinah, sejahtera,  selama-lamanya  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  1  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Setiap  orang menginginkan  terciptanya  tujuan  perkawinan  tersebut,  dalam  memperoleh  keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Dari keluarga sakinah inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai dan makmur baik material dan spiritual. Bahkan menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yang sedang dan akan terus dilaksanakan pemerintah dan rakyat  Indonesia.  Agar  cita-cita  dan  tujuan  tersebut  dapat  terlaksana  dengan  sebaik- baiknya maka suami-isteri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah (Trusto Subekti, 2010).
Namun  dalam  kenyataan  peranan  suami-isteri  tidak  terlepas  dari  ujian  dan  tidak sedikit  yang  tergoyahkan  atau  bahkan  mengalami  kehancuran  rumah  tangganya.  Setiap bulan  perceraian cenderung  selalu  terjadi.  Ini  bisa  diamati dari  putusan  atau  penetapan perceraian  yang  didaftarkan  di  Kantor  Urusan  Agama.  Informasi  di  media  massa  atau media  cetak  dapat  kita  baca  setiap  hari  peristiwa  terjadinya  keluarga  bermasalah  dan tentunya masih banyak lagi peristiwa itu yang tidak terekspos. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor  yang  menyebabkannya.  Tujuan  perkawinan  pada  umumnya  bergantung pada  masing-masing  individu  yang  akan  melakukannya,  karena  lebih  bersifat  subyektif (menurut  pandangan  sendiri).  Namun  demikian,  ada  juga  tujuan  umum  yang  memang diinginkan  oleh  semua  orang  yang  akan  melakukan  perkawinan.  Di  dunia  yang  serba modern  ini,  banyak  orang  yang  sudah  tidak  memperdulikan  lagi  upaya  mempersiapkan diri dan cara memilih seseorang yang akan dijadikan pendamping hidupnya, yang sesuai dengan  tuntunan  ajaran  agama  Islam.  Padahal  ini  sangat  penting,  sebab  ketenangan, kesejahteraan  dan  ketentraman  hidup  dalam  keluarga  sangat  tergantung  pada sejauhmana  kesiapan  dan  cara  memilih  calon  pasangan  hidup.  Apabila  dalam  hal  ini terjadi  kesalahan  dan  kekeliruan,  maka  tidak  mustahil  perkawinan  tersebut  akan menimbulkan  malapetaka  dan  kehancuran. Dari hasil  penelitian  BP4  pusat  Jakarta  pada tahun 2004 didapatkan bahwa banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam keluarga disebabkan  antara  suami  dan  istri  tidak  mendapatkan  kesepahaman  dalam  membentuk keluarga.  Akibatnya  keretakan  dalam  rumah  tangga  sering  terjadi  karena  dipicu  oleh faktor ketidaksepahaman tersebut. Ketidaksepahaman yang dimaksud adalah perencanan pembentukan  keluarga  yang  matang  antara  calon  suami  dan  istri  dari  memilih  dan menentukan  jodoh,  pembagian  peran  dalam  rumah  tangga  sampai  pada  perencanaan masa depan untuk mencapai kesejahtraan dan ketentraman dalam berkeluarga (Eva and Basti, 2011).
Oleh karenanya perkawinan bagi setiap manusia menurut ajaran Islam bukan saja sangat  dianjurkan  manakala  sudah  memenuhi  persyaratan.  Tapi  juga  penuh  dengan tuntunan  yang  diharapkan  dapat  menjadi  jalan  lurus  menuju  tujuan  pembentukan keluaraga  yang  diharapkan.  Di  samping  itu  perkawinan  merupakan  naluri  manusia  dan sebagai  sunnah  demi  mempertahankan  keturunan.  Islam  senantiasa  mengingatkan  agar sebelum  melaksanakan  perkawinan  hendaknya  berhati-hati  dan  memperhatikan petunjuk-petunjuk yang benar, untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah dan diridhai Allah  Swt.  Pembentukan  keluarga  yang  tentram  dan  sejahtera  diatur  pula  dalam pendidikan  Islam.  Istilah  yang  sering  dipakai  dalam  kasus  ini  adalah  keluarga  yang sakinah,  mawaddah  dan  rahmah .  Islam  mengatur  dalam  mencapai  kehidupan  keluarga yang  tentram  dan  sejahtera,  dengan  memperhatikan  kesamaan  dan  kesepadanan  calon suami atau istri atau dikenal dengan kafa’ah perkawinan. Hal ini menjadi penting, sebab
ukuran seseorang dapat menjalankan kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam adalah  dengan memenuhi kesepadanan (kafa’ah) yang diatur dalam perkawinan sebagai pintu gerbang kehidupan berkeluarga (Qodariyah & Andriyani, 2020).
Poligami: Apakah Sunah Rasulullah yang membawa berkat jika diamalkan? Apakah sebagai  pintu  darurat  yang  seharusnya  hanya  digunakan  dalam  keadaan  tertentu? Ataukah lembaga patriarkal yang harus ditinggalkan sama sekali pada zaman modern ini? Pertanyaan-pertanyaan  serupa  ini  kini  banyak  diperbincangkan  dalam  masyarakat Indonesia.  Poligami  memang  merupakan  bahan  pembicaraan  yang  menarik  dan  topik yang  kontroversial.  Menurut  sejarah,  poligami  dilakukan  oleh  banyak  bangsa,  termasuk bangsa  Ibrani,  Arab,  Jerman,  Saxon,  Afrika,  Hindu  India,  Cina  dan  Jepang.  Dewasa  ini, poligami tetap sah di banyak negara termasuk sebagaian besar negara Islam, kecuali Turki dan  Tunisia.  Dalam  Undang-Undang  negara  Indonesia,  poligami  diperbolehkan  dengan syarat-syarat tertentu ( Haris, 2015).
Dalam bahasan tentang poligami, penulis Muslim sering merujuk kepada kehidupan pernikahan  Nabi  Muhammad.  Pada  saat  Nabi  Muhammad  menikahi  istri  pertamanya, seorang  janda  bernama  Sayyidah  Khadijah,  beliau  berumur  dua  puluh  lima  tahun  dan istrinya berumur empat puluh tahun. Mereka tinggal bersama di Mekah sampai wafatnya Khadijah dua puluh lima tahun kemudian. Selama sepuluh tahun terakhir kehidupan Nabi Muhammad, beliau menjalankan poligami di Madinah, pada masa perang. Beliau menikahi sepuluh istri. 'Aisyah adalah satu-satunya perawan yang dinikahi Nabi Muhammad, yang lain  adalah  janda.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menganut  asas  monogami  (Pasal  3:1),  tetapi  membuka  peluang  untuk poligami dengan persyaratan yang ketat. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami  untuk  berpoligami  (Pasal  3:2).  Pengadilan  akan  mengizinkan  suami  tersebut berpoligami  apabila  istri  yang  ada  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban  sebagai  istri, mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan,  dan  tidak  dapat melahirkan  keturunan  (lihat  Pasal  4).  Pasal  5:1  mengatur  bahwa  untuk  mengajukan permohonan  poligami  kepada  Pengadilan  Agama,  suami  harus  melengkapi  syarat,  yaitu persetujuan  istri  atau  istri-istri,  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan hidup  istri-istri  dan  anak-anak  mereka,  adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Abd Moqsith, 2015).
Jaminan  suami  dapat  berlaku  adil  bisa  meyakinkan  majelis  hakim  di  pengadilan pada saat mengajukan permohonan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI ) No 9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  UU  No  1  Tahun  1974  mengaturnya pada  BAB  VIII Pasal 41: C bahwa kemampuan suami yang akan berpoligami dalam menjamin keperluan hidup  istri-istri  dan  anak-anak  dengan  memperlihatkan  keterangan  penghasilan  yang ditandatangai  bendahara  tempat  kerja,  atau  surat  keterangan  pajak  penghasilan,  atau surat  keterangan  lain  yang  yang  dapat  diterima  oleh  pengadilan  dan  janji  suami  yang dibuat  dalam  bentuk  yang  ditetapkan untuk itu  (Dermawansyah, D.,  &  Yaman,  Y.  2020). Akan  tetapi,  untuk  selanjutnya,  setelah  berpoligami  tidak  ada  yang  menjamin  dan mengontrol  suami  supaya  tidak  melakukan  kezaliman  atau  ketidakadilan  kepada  isteri- isteri yang dimadu itu. Standar berlaku adil bagi suami yang berpoligami terhadap isteri- isterinya juga tidak jelas. Oleh sebab itu pasal ini mengada-ada dan memaksakan sesuatu yang tidak jelas. Pada pasal 5:2 dinyatakan bahwa persetujuan istri tidak diperlukan jika istri  tidak  mungkin  dimintai  persetujuannya.  Pasal  tersebut  memberikan  pemahaman bahwa  Pengadilan  (Majelis  Hakim)  memiliki  otoritas  untuk  mengizinkan  suami berpoligami.  Pasal  4  menunjukkan  bahwa  istri  dituntut  harus  melakukan  pelayanan sempurna  kepada  suami,  dan  fungsi  reproduksi  istri  tidak  boleh  terganggu.  Jika  alat reproduksinya terganggu, akan menjadi alasan suami yang legal dan diizinkan Pengadilan untuk kawin lagi. Bila dicermati dengan cerdas, izin Pengadilan dan dua  alasan terakhir (Pasal 4 ayat 2, b dan c) adalah dua hal yang berada di luar kemampuan istri. Tidak ada istri  yang  menginginkan  dirinya  cacat,  sakit,  atau  mandul.  Semua  itu  adalah  takdir  dari
Allah SWT.  Hal  ini  perlu direnungkan,  ditinjau  ulang,  dan  dikritisi  apalagi sakit  tersebut muncul di tengah/sedang menjalani status menjadi isteri. Apakah aturan tersebut sudah memenuhi  hak  istri,  moral  dan  perikemanusiaan,  dan  kriteria  keadilan?  Bagaimana dengan rumusan mîtsâkan gholîdzan (ikatan suci) ? (yang terdapat dalam BAB II, Pasal 2, KHI)  dan  apa maksud  dari  rumusan perkawinan  adalah  ikatan  lahir  bathin? (terdapat dalam BAB I, Pasal 1 UURI No. 1/1974 tentang Perkawinan).
Pasal 4 UU RI No. 1/19974 tersebut mengarahkan dan memfasilitasi agar terwujud kondisi  yang  tidak  manusiawi  karena  istri  sedang  menderita  sakit,  suaminya  diizinkan bersenang-senang dan berbahagia dengan perempuan lain. Apalagi kalau isteri mengalami sakit dan cacat itu disaat ia sedang dalam perkawinan atau sedang berstatus sebagai isteri bukan sebelum ia menikah. Seharusnya isteri mendapat perhatian lebih di saat sakit tetapi berdasarkan  UU  tersebut  ia  harus  berbagi  segala-galanya  dengan  perempuan  lain. Menurut  hemat  penulis,  pasal  ini  sangat phallocentric atau androcentric, yakni  hanya menguntungkan  suami  atau  bias  laki-laki,  berarti  bias  gender  tetapi  menyakitkan perempuan sebagai isteri, tidak bermoral, tidak manusiawi, diskriminatif, tidak simpatik, menzalimi perempuan, dan tidak berkeadilan gender. Isteri sakit adalah cobaan dari Allah kepada isteri dan suaminya. Cinta dan kasih sayang suami diuji saat isterinya sakit. Selain itu, menurut hemat penulis Pasal 3 dan 4 BAB I bertentangan dengan Pasal 1.
BAB  IX,  Pasal  55-59,  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (KHI)  juga  mengatur poligami,  yang  isinya  hampir  sama  dengan  Undang-Undang  Perkawinan.  Al-Qur’an  dan Hadits  tidak  menyatakan  bahwa  syarat  boleh  berpoligami  adalah  jika  isteri  tidak  bisa melayani suami karena sakit permanen, karena cacat, atau karena mandul. Akhir Pasal 59 KHI  dinyatakan  bahwa  terhadap  penetapan  Pengadilan  Agama,  istri  atau  suami  dapat mengajukan banding atau kasasi. Meskipun demikian perlu ditinjau kembali karena dalam prakteknya tidak efektif dan efisien. Jika dicermati dengan seksama, BAB IX KHI tersebut tidak  sejalan  dengan BAB  II  Pasal  2  KHI.  Persoalan  poligami  selalu  saja  menjadi  topik hangat  pembicaraan  para  cendekiawan  muslim.  Pro  dan  kontra  mengenai  hukum melakukannya acap kali mewarnai berbagai media masa; baik elektronik ataupun cetak. Presiden  Yudhoyono  secara  khusus  memanggil  Menneg  Pemberdayaan  Perempuan Meutia Hatta, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan Dirjen Binmas Islam Nazzarudin Umar meminta  revisi  agar  cakupan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  10  tahun  1983  (yang sudah direvisi menjadi PP Nomor 45 tahun 1990 tentang poligami) diperluas, tidak hanya berlaku  bagi  PNS  (Pegawai  Negeri  Sipil)  tetapi  juga  pada  pejabat  negara  dan  pejabat pemerintah (Edi, 2015).
Poligami  adalah  termasuk  masalah  serius  yang  selalu  ditatap  tajam  oleh  kalangan penggiat  feminisme.  Menurut  mereka  legalitas  poligami  dalam  agama  hanya  akan mendorong  martabat  kaum  hawa  semakin  terperosok  kebelakang.  Bahkan,  menurut mereka,  merebaknya  poligami semakin  menguatkan  asumsi  publik  bahwa wanita  hanya selalu  dijadikan  alat  pelampiasan  nafsu  belaka  oleh  kaum  adam.  Sementara  di  sisi  yang lain, sejumlah aktifis dakwah berkata lain mengenai legalitas poligami ini. Mereka justru berusaha  untuk  mensosialisasikan  ke  khalayak  umum  bahwa  praktek  poligami  sudah mendapat stempel  halal  dari syariat.  Menafikan  praktek  poligami  secara  seenaknya  saja merupakan  sikap  yang  sangat  ceroboh.  Karena  hal  itu  dapat  mengurangi  fasilitas  halal yang diberikan Sang Pencipta kepada hamba-Nya. Begitu juga sebaliknya, kampanye halal poligami dengan tidak mengindahkan lagi dampak dan efek negatif sosial, juga merupakan sikap yang tidak kalah cerobohnya. Karena umat lain atau bahkan umat Islam sendiri yang belum  siap  menerima  konsep  itu  justru  akan  lari  dan  menganggap  agama  Islam  adalah agama  syahwat  belaka.  Dari  sudut  pandang  terminologi,  poligami  berasal  dari  bahasa Yunani, dimana kata poly berarti banyak dan gamien berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan  lebih  dari  satu  pria  atau  sama-sama  banyak  pasangan  pria  dan  wanita  yang mengadakan  transaksi  perkawinan.  Dalam  pengertian  yang  umum  terjadi  adalah
pengertian  poligami  dimana  seorang  suami  memiliki  lebih  dari  seorang  istri.  Namun dalam  praktiknya,  awalnya  seorang  pria  kawin  dengan  seorang  wanita seperti  layaknya perkawinan  monogami,  kemudian  setelah  berkeluarga  dalam  beberapa  tahun  pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. Meskipun demikian,  sang  suami  mempunyai  alasan  atau  sebab  mengapa  diambil  keputusan  untuk kawin lagi.
Karena  peristiwa  seperti  tersebut  di  atas  banyak  terjadi  di  masyarakat,  maka muncul  beberapa  pendapat  dan  pemahaman  terhadap  perkawinan  poligami,  baik  itu datang  dari  kalangan  masyarakat  awam  maupun  dari  kalangan  intelektual.  Dimana umumnya  mereka  masih  banyak  yang  menganggap  bahwa  perkawinan  poligami  tidak menunjukkan  keadilan  dan  rasa  manusiawi.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  mengeluarkan Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Undang-undang  tersebut mengatur  tentang  azas  yang  dianutnya,  yaitu  azas  monogami,  bahwa  baik  untuk  pria maupun  wanita  hanya  apabila  dikehendaki  oleh  yang  bersangkutan  karena  hukum  dan agama  yang  mengizinkannya,  seorang  suami  dapat  beristrikan  lebih  dari  seorang  istri, meskipun  hal  tersebut  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  hanya  dapat dilakukan  apabila  memenuhi  beberapa  persyaratan  tertentu  dan  diputuskan  di pengadilan.  Untuk  kelancaran  pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun  1974  telah  dikeluarkan Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  yang  mengatur  ketentuan  pelaksanaan  dari Undang-undang tersebut. Dan dalam hal suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang,  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  tertulis  kepada  pengadilan  agama, kemudian  di  pengadilan  agama  akan  memberikan  keputusan  apakah  permohonan tersebut  diluluskan  atau  ditolak.  Adapun  langkah  selanjutnya  adalah  pelaksanaan  di kantor  Pencatatan  Perkawinan.  Dimana  pegawai  pencatat  perkawinan  dilarang  untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebelum ada izin dari pengadilan (Republik Indonesia, 1995).
Pengadilan  agama  dalam  tugasnya  memberikan  putusan  tentang  permohonan perkawinan  poligami  berpedoman  pada  peraturan  yang  berlaku,  yaitu  UU  No.  1  Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 10 Tahun 1983 khususnya bagi pegawai negeri dan keamanan serta kepastian hukum. Sehingga dapat tercapai suasana kehidupan yang aman, tertib,  seperti  yang  menjadi  cita-cita  bangsa.  Berdasarkan  kekuasaan  mengadili  atau menangani  perkara  (Absolute  Coupentensia),  pengadilan  agama  berhak  untuk menyelesaikan  perkara  perkawinan  poligami  dan  mempunyai  pertimbangan  serta penafsiran tentang poligami. (Depag, 1980: 1) Salah satu permasalahan yang masih ramai dibicarakan  di  masyarakat  tentang  poligami,  berbagai  golongan  fuqoha  memahami tentang  poligami,  berbeda  dengan  pemahaman  masyarakat  serta  pemahamannya terhadap  norma-norma  yang  terkandung  dalam  perkawinan  poligami.  Selain membicarakan  tentang  poligami,  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  juga  merumuskan serta  mengatur  pelaksanaannya,  sehingga  tidak  timbul  hal-hal  yang  tidak  diinginkan. Tradisi p oligami sudah ada selama berabad-abad. Sejarah mencatat bahwa poligami juga banyak  dipraktikkan  oleh  laki-laki  terpandang,  seperti  para  raja,  tokoh,  orang-orang bangsawan, termasuk para nabi dan rasul. Contohnya, Nabi Ibrahim memiliki dua orang istri  dan  Nabi  Sulaiman  sangat  banyak.  Nabi  Muhammad  SAW.  memiliki  istri  sembilan orang.
Begitu pula para sahabat Rasul SAW. seperti Abu Bakar pernah memiliki istri empat orang,  Umar  ibn  Khatthab  memiliki  istri  tujuh  orang.  Poligami  sering  menjadi pembicaraan di mana-mana, seperti di pengajian, di kantor, di media cetak dan elektronik. Pembahasan  tentang  poligami  selalu  ramai  dan  dalam  berbagai  bentuk,  baik  ceramah, diskusi,  seminar,  wacana . Pembahasan  tersebut  sering  berakhir  dengan  pro  dan  kontra. Buku-buku  yang  membicarakan  poligami  juga  sudah  banyak.  Buku-buku  tersebut ditulis dalam berbagai bahasa, tempat dan masa yang berbeda. Buku-buku tersebut juga ada yang mendukung dan ada yang menolak poligami dengan berbagai argumennya masing-masing.
Sampai  sekarang  masih  ada  yang  beranggapan  bahwa  perkawinan  dalam  Islam membolehkan  poligami.  Ini  berarti,  prinsip  perkawinan  Islam  adalah  poligami,  dan. poligami adalah produk hukum Islam. Anggapan tersebut juga berasal dari sebagian umat Islam.  Bahkan mereka  mengatakan  bahwa  poligami adalah  sunnah  Rasul dan  aturannya tertera dengan jelas dalam al-Qur’an, surat an-Nisa : 3-4 berikut ini.
(3)  Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah  wanita- wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak  akan  dapat  Berlaku  adil,  Maka  (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
(4)  Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  kemudian  jika  mereka  menyerahkan  kepada kamu  sebagian  dari  maskawin  itu  dengan  senang  hati,  Maka  makanlah  (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
Ayat  di  atas  menunjukkan  bahwa  berlaku  adil  ialah  perlakuan  yang  adil  dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah  ada,  dan  pernah  pula  dijalankan  oleh  Para  Nabi  sebelum  Nabi  Muhammad  SAW. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Pemberian itu ialah maskawin yang besar  kecilnya  ditetapkan  atas  persetujuan  kedua  pihak,  karena  pemberian  itu  harus dilakukan  dengan  ikhlas.  Oleh  sebab  itu  melaksanakan  poligami  adalah Qur’anî. Ayat tersebut sering oleh banyak orang dijadikan sebagai justifikasi dan legitimasi berpoligami. Berdasarkan ayat tersebut sering dianggap bahwa Islam membolehkan poligami, bahkan ada  yang  memahami  Islam  menyuruh  poligami.  Mereka  yang  berpendapat  demikian, memperkuat anggapannya dengan kenyataan bahwa Muhammad SAW. Rasul Allah SWT. dan  para  sahabat  adalah  pelaku  poligami.  Oleh  karena  itu,  mereka  juga  menganggap bahwa  melakukan  poligami  adalah  Sunah  Rasul.  Sebagian  lain  dari  umat  Islam  tidak sependapat  dengan  anggapan  itu.  Mereka  mengatakan  bahwa poligami hanyalah sebagai pintu  darurat  bagi  orang-orang  yang  istimewa,  yakni  orang  yang  sangat membutuhkannya. Ada pula yang memahami bahwa ayat tersebut adalah ayat yang justru membatasi  poligami.  Tradisi  poligami  yang  dipraktekkan  masyarakat  sebelum  Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. tidak terbatas dan sesuka hati pelakunya. Kemudian ayat  tersebut  turun  untuk  membatasi  laki-laki  berpoligami  sampai  empat  orang  isteri dengan  persyaratan  ketat,  yakni  kesanggupan  berlaku  adil  yang  harus  dipenuhi pelakunya.
Sebagaimana  telah  diungkapkan  di  atas  bahwa  perdebatan  tersebut  sudah  ada sejak lama. Rujukan mereka yang berbeda pendapat itu sebenarnya tetap sama, yaitu al- Qur’an,  surat  an-Nisa  :  3 dan  Hadis Nabi  Muhammad  SAW.  Ayat  tersebut sering  dirujuk sebagai  ayat  yang  membenarkan  poligami.  Kalangan  tertentu  sering  secara  langsung menyebutnya  sebagai  ayat  poligami.  Sebagaimana  diketahui  dengan  dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil, mensyaratkan  bahwa  apabila  Pegawai  Negeri  Sipil  pria  yang  akan  beristeri  lebih  dari seorang,  wajib  memperoleh  izin  terlebih  dahulu  dari  Pejabat;  dan  sanksi  pelanggaran terhadap  kedua  hal  tersebut  di  atas  berlaku  jenis  hukuman  disiplin  berat  sebagaimana diatur menurut PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Perkawinan  dan  perceraian  di  Indonesia  diatur  secara  umum  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  diatur  secara  khusus  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri  Sipil.  Dengan  memperhatikan  sinkronisasi  antara  perubahan  Peraturan
Pemerintah  tersebut  dengan  Undang-undang  Kepegawaian  maka  pemerintah  harus memperjelas  dan  mempertegas  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  tersebut  sehingga tidak  ada  unsur  ketidakjelasan  serta  tidak  dimungkinkan  adanya  pelanggaran  terhadap Peraturan  Pemerintah  tersebut.  Selain  itu  suatu  Peraturan  Pemerintah  terutama Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  harus  memperhatikan  hak-hak  kaum  wanita,  tidak  hanya melindungi kaum pria saja. UU Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan poligami asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi. Seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Pasal 4:1). Dia dapat diberikan ijin untuk menikah lagi jika salah satu dari syarat alternatif dipenuhi (Pasal 4:2) :
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan
Selain  memenuhi  salah  satu  syarat  tersebut,  semua  syarat  kumulatif  di  bawah  harus dipenuhi (Pasal 5:1) :
a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
a. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri- istri dan anak-anak mereka;
b. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku  adil terhadap istri-istri  dan anak anak mereka.
PP  Nomor  10  Tahun  1983  mempersulit  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  untuk  terlibat dalam  perkawinan  poligami.  PNS  laki-laki  yang  mau  berpoligami  dan  PNS  perempuan yang  mau  menjadi  istri  kedua/ketiga/keempat  seorang  yang  bukan  PNS  harus memperoleh  ijin  dari  pejabat  (Pasal  4:1  &  3).  PNS  perempuan  tidak  boleh  menjadi  istri kedua/ketiga/keempat  seorang  PNS  (Pasal  4:2).  PP  Nomor  45  Tahun  1990  merupakan revisi  PP  Nomor  10 Tahun  1983.  Pada  bulan  Desember  2006,  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  meminta  PP  tersebut  direvisi  kembali  supaya  peraturan  yang  ada  tentang poligami mencakup bukan hanya PNS tetapi juga pejabat negara, pejabat pemerintah dan masyarakat  umum.  Presiden  Republik  Indonesia  juga  berencana  memperketat  sanksi kepada pelanggar PP. 1

## Status PNS Yang Menikah Lagi Tanpa Izin Istri Di  Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara
Poligami  merupakan  salah  satu  persoalan  dalam  perkawinan  yang  paling  sering dibicarakan  dan  menimbulkan  kontroversi.  Poligami  memang  dapat  dilihat  dengan beragam  perspektif.  Perspektif  hukum  merupakan  salah  satu  pintu  masuk  ( entry  point ) dalam  memahami  persoalan  poligami.  Regulasi  poligami,  dengan  demikian,  menjadi penting untuk dikaji. Menurut pasal 2 ayat 1 dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing  pihak  yang  bersangkutan, sampai disini keterangannya sangat jelas bahwa perkawinan adalah urusan agama yang diatur oleh Negara dengan berbagai peraturan perundang-undangan.
Hukum perkawinan yang baik adalah hukum perkawinan yang bisa menjamin dan memelihara  hakekat  perkawinan  yaitu  untuk  menghadapi  segala  keadaan  yang  terjadi atau mungkin akan terjadi. Kesepakatan suami isteri untuk saling setia dan tetap sebagai keluarga  yang  utuh  memang  merupakan  suatu  dambaan  dan  kesempurnaan  ruhani. Namun,  kesempurnaan  ruhani  yang  demikian  tidak  dapat  dipaksakan  oleh  kekuatan hukum.  Keutamaan  disini  tentu  bukan  dalam  arti  seorang  suami  mencukupkan  untuk beristeri satu karena ketidakmampuannya untuk beristeri dua atau tiga, keutamaan dalam
1 Sakir Sakir, “Akibat Hukum Perceraian Bagi Pns Berdasarkan Pp Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pp Nomor 45 Tahun 1990,” Lex Privatum 5, no. 5 (2017).
hal ini adalah jika seorang suami sebenarnya mampu beristeri lebih dari satu, akan tetapi ia  tidak  mau  melakukannya,  atas  kemauannya  ia  tidak  berpoligami,  berdasarkan kesadaran bahwa kebahagian spiritual terletak dari sikapnya yang menjauhkan diri dari poligami.
Undang-Undang  (UU)  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  yang  ada  di  Indonesia mengenai  perkawinan  adalah  UU  Nomor  1  Tahun  1974,  PP  Nomor  9  Tahun  1975,  PP Nomor  10  Tahun  1983  dan  PP  Nomor  45  Tahun  1990.  UU  Nomor  1  Tahun  1974 memperbolehkan  poligami  asalkan  syarat-syarat tertentu  dipenuhi.  Seorang  suami  yang ingin  berpoligami  harus  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  (Pasal  4:1).  Dia dapat  diberikan  ijin  untuk  menikah  lagi  jika  salah  satu  dari  syarat  alternatif  dipenuhi (Pasal 4:2):
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain  memenuhi  salah  satu  syarat  tersebut,  semua  syarat  kumulatif  di  bawah  harus dipenuhi (Pasal 5:1):
a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anak mereka.
Sebelum  diuraikan  status  Pegawai  Negeri  Sipil  menikah  lagi  tanpa  izin  istri,  maka terlebih  dahulu  akan  dijelaskan  beberapa  pandangan  masyarakat  (informan)  berkaitan dengan poligami. Menurut salah satu informan, monogami dan poligami sama baiknya. Hal yang  menentukan  yang  mana  yang  lebih  baik  untuk  suatu  keluarga  adalah  sifat  dan keadaan  suaminya  (Halim  &  Darwis,  2020).  Artinya  bahwa  monogami  adalah  bentuk perkawinan  yang  paling  baik,  tetapi  poligami  merupakan  ‘pintu  darurat’  yang  dapat dipakai  dalam  keadaan  tertentu,  misalnya  jika  istrinya  sakit,  mandul  atau  tidak  dapat melayani  suaminya.  Ada  juga  pelaku  poligami  yang  memilih  berpoligami  untuk memperbaiki  dirinya  dan  mendekatkan  dirinya  kepada  Allah.  Dia  mengatakan  bahwa tindakannya “didasari ikhtiar untuk meraih ridha Allah, ingin meningkatkan amal, melatih kesabaran serta keikhlasan dan bersih hati agar disukai Allah SWT.
Lebih lanjut dikatakan oleh salah seorang informan bahwa poligami tersebut harus berdasarkan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  al-Qur’an  dan  undang-undang  No.  1 tahun  1974  tentang  perkawinan,  yaitu  harus  memenuhi  syarat  ada  ijin  dari  isteri  dan pengadilan. Bahwa poligami merupakan pelanggaran hak asasi perempuan sebagai isteri, sebab pendapat itu muncul karena praktek poligami yang tidak dijalankan sesuai dengan tuntunan  Islam  maupun  peraturan-peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Pada  dasarnya hukum perkawinan yang ada hanya dapat ditegakkan atas dasar kenyataan obyektif dan dalam  ruang  lingkup  yang  seluas-luasnya;  mengakui  keutamaan  monogami  lebih mendekati  keadilan  dan  kebajikan,  akan  tetapi  bersamaan  dengan  itu  membolehkan poligami, karena poligami merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam masyarakat dan  juga  dalam  berbagai  keadaan  tertentu  diperlukan  untuk  melestarikan  kehidupan manusia.  Dari  hasil  pengamatan  di  lokasi  penelitian  didapatkan  beberapa  faktor  yang menjadi penyebab seorang perempuan memilih dan bersedia menikah secara Sirri . Faktor utama dan yang mendominasi adalah faktor ekonomi, karena mereka menganggap bahwa pernikahan dan legal sangatlah mahal dan meskipun hanya pernikahan secara Sirri sudah syah,  layak  dan  halal  dimata  agama.  Faktor  lain  yaitu  faktor  sosial,  yaitu  merasa  malu karena hamil diluar nikah, takut menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Dan faktor keluarga yaitu karena ditentang oleh orang tuanya.
PP  Nomor  10  Tahun  1983  mempersulit  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  untuk  terlibat dalam  perkawinan  poligami.  Pegawai  Negeri  Sipil  laki-laki  yang  mau  berpoligami  dan Pegawai Negeri Sipil perempuan yang mau menjadi istri kedua/ketiga/keempat seorang yang  bukan  Pegawai  Negeri  Sipil  harus  memperoleh  ijin  dari  pejabat  (Pasal  4:1  &  3). Pegawai Negeri Sipil perempuan tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat seorang Pegawai Negeri Sipil (Pasal 4:2). PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakan revisi PP Nomor 10  Tahun  1983.  Pada  bulan  Desember  2006,  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono meminta  PP  tersebut  direvisi  kembali  supaya  peraturan  yang  ada  tentang  poligami mencakup  bukan  hanya  Pegawai  Negeri  Sipil  tetapi  juga  pejabat  negara,  pejabat pemerintah  dan  masyarakat  umum.  Presiden  Republik  Indonesia  juga  berencana memperketat  sanksi  kepada  pelanggar  PP.  Pengajuan  perijinan  poligami  mayoritas didasarkan  pada  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  perkawinan  Jo.  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  57,  terutama  point pertama yaitu  istri  tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ketentuan pada point  ini  termasuk  multitafsir,  karena  menurut  UU  perkawinan  kewajiban  istri  lebih difokuskan  pada  urusan  domestik.  Kalau  si  istri  bekerja  untuk  membantu  atau  bahkan menopang  kehidupan  ekonomi  keluarga  dan  tidak  mampu  mengurusi  urusan  domestik dapat dikategorikan tidak menjalankan kewajiban?  Dalam hal  ini diperlukan sensitivitas jender dalam mensikapinya.
Jika  tidak sesuai  prosedur  yang  ada  maka  pelaku (suami)  yang menikah  lagi  akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini peringatan keras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar  tidak  berpoligami  (istri  lebih  dari  satu)  atau  melakukan  nikah  siri.  Sebab  jika  itu dilakukan,  maka  akan  dijatuhi  hukuman  pelanggaran  disiplin,  dari  mulai  teguran, peringatan tertulis, hingga dikeluarkan dari PNS alias dipecat. Dalam wawancara dengan aparat pemerintah, bahwa kalau memang ada laporan PNS atau pejabat yang melakukan nikah  siri  maupun  nikah  tidak  resmi  kami  akan  langsung  menindaklanjuti.  Jika  laporan tersebut  terbukti,  maka  akan  adanya  sanksi  dari  teguran,  peringatan  tertulis  hingga pemecatan.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  sebenarnya  PNS  boleh  beristri  lebih  dari satu orang asalkan pernikahan tersebut resmi dan atas dasar persetujuan dari sang istri yang pertama. Hal itu, lanjutnya, tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983  Junto  PP  Nomor  43  Tahun  1990  yang  berisi  tentang  izin  perkawinan  kedua  dan ketiga.  Dalam  PP  ini  menerangkan  Pegawai  Negeri  Sipil  boleh  beristri  lebih  dari  satu dengan  3  syarat.  Pertama,  istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban,  kedua,  istri berpenyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan,  ketiga,  istri  tidak  dapat  melahirkan keturunan. Apabila salah satu dari PP di atas dapat terpenuhi, maka ada syarat komulatif bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  akan  melakukan  pernikahan  lagi,  syaratnya  harus  ada persetujuan  tertulis  dari  istri.  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  harus berpenghasilan yang cukup untuk menafkahi keduanya, selanjutnya Pegawai Negeri Sipil harus berlaku adil terhadap kedua istrinya.

## Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pada Pegawai Negeri Sipil yang  menikah  lagi  tanpa  izin  istri  di  Kecamatan  Atinggola  Kabupaten  Gorontalo Utara
Sebelumnya akan dijelaskan alasan-alasan menikah lagi di kalangan pelaku (suami). Menurut informan bahwa Adalah sulit untuk mengetahui sejauh mana merasa alasan ini dapat  dimakhlumi  dan  sejauh  mana  mereka  kurang  menghormati  para  suami  yang berpoligami  berdasarkan  alasan  ini.  Menurut  beberapa  informan,  alasan  ini  dapat dimakhlumi  karena  laki-laki  memang  memiliki  dorongan  seksual  yang  tinggi.  Mungkin satu istri memang tidak cukup untuk si suami karena istrinya kurang mampu melayani dia secara  seksual  atau  karena  si  suami  memiliki  kelainan  seksual.  Salah  satu  alasan  suami berpoligami adalah untuk mencegah perselingkuhan atau karena dia tidak dapat melayani suaminya  dengan  baik.  Si  suami  kuat  secara  biologis  tetapi  istrinya  tidak  mampu
memuaskan dia, misalnya karena dia sudah tua atau sakit. poligami dibolehkan untuk para suami  yang  mampu  secara  ekonomi,  fisik  dan  mental.  Keinginan  suaminya  untuk melakukannya  merupakan  “fitrah  seorang  laki-laki”.  Selain  alasan  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, pengajuan poligami juga didasarkan pada kondisi istri  yang  mengalami  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan,  serta alasan  istri  tidak  dapat  melahirkan  keturunan  (mandul).  Persoalan  selanjutnya  adalah sebagaimana pengamatan penulis menunjukkan bahwa dalam realitas masyarakat, tidak semua  poligami  didasarkan  pada  pertimbangan  yang  matang  tetapi  karena  faktor  lain. Faktor  tersebut  antara  lain  sebagai  upaya  meredam  amarah  massa  yang  mengancam keselamatan  jiwa  si  suami  yang  akan  berpoligami  sebagai  akibat  perempuan  yang  akan dipoligami  telah  hamil,  sehingga  tidak  ada  jalan  lain  kecuali mengurus  poligami  sebagai bentuk tanggungjawabnya.
Proses  perijinan  poligami  oleh  pengadilan  merupakan  dilema.  Jika  ijin  diberikan tetap  tidak  ada  jaminan  keadilan  yang  pasti  bagi  istri-istri  dan  anak-anak  mereka (terutama  istri  tua  beserta  anak-anaknya).  Namun  jika  tidak  diijinkan  akan  mendorong praktek poligami liar yang justru akan merugikan istri-istri dan anak-anak mereka (baik istri  tua  maupun  muda).  Dalam  konteks  ini  perempuan  yang  selalu  menjadi  korban. Selanjutnya akan diuraikan beberapa dampak yang timbul akibat pernikahan siri :
1. Terhadap istri
Perkawinan  bawah  tangan  berdampak  sangat  merugikan  bagi  istri  dan  perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum istri kedua tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan ketika suami meninggal, tidak ada  pembagian  harta.  Sedangkan  secara  sosial  istri  kedua  akan  sulit  bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal  serumah  dengan  laki-laki  tanpa  ikatan  perkawinan  (alias  kumpul  kebo)  atau anda dianggap menjadi istri simpanan.
2. Terhadap anak
Sementara  terhadap  anak,  tidak  sahnya  perkawinan  bawah  tangan  menurut  hukum negara  memiliki  dampak  negatif  bagi  status  anak  yang  dilahirkan  di  mata  hukum, yakni:  a)  Status  anak  yang  dilahirkan  dianggap  sebagai anak  tidak  sah . Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan  pasal  43  UU  Perkawinan,  pasal  100  KHI).  Di  dalam  akte  kelahirannyapun statusnya  dianggap  sebagai  anak  luar  nikah,  sehingga  hanya  dicantumkan  nama  ibu yang  melahirkannya.  Keterangan  berupa  status  sebagai  anak  luar  nikah  dan  tidak tercantumnya  nama  si  ayah  akan  berdampak  sangat  mendalam  secara  sosial  dan psikologis  bagi  si  anak  dan  ibu,  b)  Ketidakjelasan  status  si  anak  di  muka  hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu  ayahnya  menyangkal  bahwa  anak  tersebut  adalah  anak  kandungnya,  c)  Yang jelas  merugikan  adalah,  anak  tidak  berhak  atas  biaya  kehidupan  dan  pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.
3. Terhadap suami
Hampir  tidak  ada  dampak  mengkhawatirkan  atau  merugikan  bagi  diri  laki-laki  atau suami  yang  menikah  bawah  tangan  dengan  seorang  perempuan.  Yang  terjadi  justru menguntungkan dia, karena: a) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya  yang  di  bawah  tangan dianggap  tidak  sah  dimata  hukum,  b) Suami  bisa berkelit  dan  menghindar  dari  kewajibannya  memberikan  nafkah  baik  kepada  istri maupun kepada anak-anaknya,  c) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono- gini, warisan dan lain-lain.
Melalui  penelitian  ini,  paling  tidak  ada  dua  kendala  utama  yang  dihadapi  dalam penerapan  sanksi  pada  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menikah  lagi  tanpa  izin  istri  di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara :
1. Tidak laporan korban (istri) yang dipoligami ke pengadilan
Kenyataan  yang  ada  menunjukkan  bahwa  setelah  istri  pertama  mengetahui  bahwa suaminya  menikah  lagi,  namun  hal  ini  tidak  dilaporkan  ke  pihak  yang  berwenang (pengadilan) untuk ditindaklanjuti, sehingga suamipun bebas menikah tanpa ada rasa takut sedikitpun. Dari 4 orang istri (korban) poligami, hanya 1 orang yang melaporkan tindakan suaminya dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Jalan keluar yang ditempuh adalah melaporkan sang suami kepejabat sipil terdekat Biasanya  dalam  menghadapi  suami  yang  menikah  lagi,  masyarakat  mencari  solusi dengan  jalan  melaporkan  sang  suami  kepejabat  sipil  terdekat.  Artinya  proses  ini berlangsung  sampai  kepada  Camat  atau  Kepala  Dinas  terdekat  yang  kemudian diproses  secara  kekeluargaan  yakni  dibicarakan  dengan  pihak  keluarga  kedua  belah pihak  mengingat  sang  suami  adalah  kepala  keluarga  yang  mencari  nafkah  untuk keluarga.
Dari  beberapa  uraian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan bahwa  status  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menikah  lagi  tanpa  izin  istri  di  Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara adalah PNS tersebut tetap masih aktif dan hanya di mutasi  ke  sekolah  terpencil,  dipindahkan  pada instansi  yang  lebih  di  bawah.  Kondisi  ini menyebabkan  tidak  menimbulkan  berkurangnya  PNS  yang  melakukan  poligami. Selanjutnya  terdapat  beberapa  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  sanksi pada  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menikah  lagi  tanpa  izin  istri  di  Kecamatan  Atinggola Kabupaten  Gorontalo  Utara,  yaitu  tidak  laporan  korban  (istri)  yang  dipoligami  ke pengadilan  serta  jalan  keluar  yang  ditempuh  adalah  melaporkan  sang  suami  ke  pejabat sipil  terdekat  bukan  kepada  pihak  yang  berwajib.  Padahal  secara  hukum  suami  yang menikah  siri  tanpa  adanya  izin  istri  apalagi  tanpa  sepengetahuan  istri  melanggar  UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan bagi PNS melanggar PP nomor 45 Tahun 1990.

## KESIMPULAN
Status  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menikah  lagi  tanpa  izin  istri  di  Kecamatan Atinggola  Kabupaten  Gorontalo  Utara  berjumlah  4  orang.  Keempat  pelaku  nikah  siri  ini merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil  aktif  dan  belum  mendapatkan  tindak  lanjut  sanksi sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang.  Secara  umum  dari  hasil  penelitian  yang  ada ditemukan  bahwa  tidak  satupun  istri  yang  mau  dimadu  atau  menjalani  kehidupan poligami, sehingga hal ini menyebabkan suami melakukan pernikahan secara siri (diam- diam).  Informan  rata-rata  menganggap  nafsu  seksual  atau  kebutuhan  biologis  sebagai alasan  utama  laki-laki  berpoligami.  Adapun  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam penerapan  sanksi  pada  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menikah  lagi  tanpa  izin  istri  di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara; a) Tidak laporan korban (istri) yang di poligami  kepengadilan,  b)  Jalan  keluar  yang  ditempuh  adalah  melaporkan  sang  suami kepejabat sipil terdekat.
Sebagai  saran:  1)  Status  PNS  yang  menikah  lagi  tanpa  ada  izin  istri  hendaknya dipertegas  dengan  tetap  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Hendaknya ada upaya-upaya dalam mengatasi lemahnya pemberian sanksi, 2)  Pasangan suami-istri  sebaiknya  berbagi  kesan  mereka  masing-masing  terhadap  pelaksanaan poligami,  keyakinan  agama  dan  kodrat  laki-laki  dan  perempuan  supaya  dapat  saling mengerti pandangan dan perasaan pasangan mereka terhadap masalah hangat ini. Dengan demikian, kepercayaan dan keterbukaan dalam komunikasi dan tindakan dapat dijaga dan
dibina bersama, sehingga keluarga tetap rukun, 3) Pemerintah hendaknya pro aktif dalam memberikan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menikah lagi tanpa ada izin istri.

## DAFTAR PUSTAKA
Barkah, Qodariyah, and Andriyani Andriyani. “Maqashid Al-Syari’ah Concept Of Kafa’ah In Marriage.” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat 20, no. 1 (2020): 107–116. Darmawijaya,  Edi.  “Poligami  Dalam  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  (Tinjauan  Hukum Keluarga  Turki,  Tunisia  Dan  Indonesia).” Gender  Equality:  International  Journal  of Child and Gender Studies 1, no. 1 (2015): 27–38.
Dermawansyah, D., & Yaman, Y.  (2020). Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan  Poligami  Dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam. Jurnal Tana Mana , 1 (1), 46-62.
Dewi, Eva Meizara Puspita, and Basti Basti. “Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri.” Jurnal Psikologi 2, no. 1 (2011). Farid, Miftah. “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum.” Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas  Syariah  dan  Hukum  uin  alauddin 5  Nomor  1,  no.  Hukum  Perkawinan (2018): 174–186.
Halim, I., & Darwis, I. (2020). Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam. Jurnal Tana Mana , 1 (1), 1-16. Hidayatulloh, Haris. “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm.” Religi: Jurnal Studi Islam 6, no. 2 (2015): 207–236.
Hidayat,  R.  E.  (2020).  Poligami  Menurut  Wahbah  Az-Zuhaili  Dan  Muhammad  Syahrur. Jurnal Tana Mana , 1 (2), 102-110.
Ismail,  H.,  Khotim,  A.,  Kohar,  A.,  Asnawi,  H.  S.,  &  Muslimin,  A.  (2020).  Pandangan  Ulama Tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama (Studi Multi Situs Ulama Salafiyah  Paculgowang  dan  Tambakberas  Jombang). Jurnal  Tana  Mana , 1 (2),  111- 124.
Indonesia,  Republik. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Up. Indonesia, 1975.
Moqsith, Abd. “Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur’an.” KARSA: Journal of Social and Islamic Culture 23, no. 1 (2015): 132–148.
Qibtiyah,  Mariyatul.  “Faktor  Yang  Mempengaruhi  Perkawinan  Muda  Perempuan.” Biometrika dan Kependudukan 3, no. 1 (2015).
Sakir, Sakir. “Akibat Hukum Perceraian Bagi Pns Berdasarkan Pp Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pp Nomor 45 Tahun 1990.” Lex Privatum 5, no. 5 (2017).
Saputera,  Abdurrahman  Adi.  “Problematika  Cerai  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil:  Studi Pandangan  Hakim  Di  Pengadilan  Agama  Gorontalo.”  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
Saputera, Abdurrahman Adi, and Nindi Lamunte. “Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat.” El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga 3, no. 1 (2020): 17–35.
Subekti,  Trusto.  “Sahnya  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 3 (2010): 329–338.
Sugiyono. Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi,  R&D  Dan  Penelitian  Evaluasi . Metodologi Penelitian . Purwokerto: Percetakan Alphabet, 2017. Sunaryo,  Agus.  “Poligami  Di  Indonesia  (Sebuah  Analisis  Normatif-Sosiologis).” Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak 5, no. 1 (2010): 143–167.