## PERANAN ORANG KRISTEN DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA
(Suatu Tinjauan Historis -Teologis)
Samuel Benyamin Hakh Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta Alamat e-mail: samuelbenyamin@ymail.com

## Abstract .
This paper is prepared to explain that the struggle for Indonesian independence was carried out for centuries by all people in Indonesia, including Christians, with sweat and tears, even  with  bloodshed.  Therefore,  Indonesian  independence  is  not  a  gift  or  effort  from  a particular group, but it is a gift from God which is expressed through the struggle of all groups and tribes throughout Indonesia from Sabang to Merauke and from Sangir to Rote. So, as a nation which is dignified, and who upholds justice and truth, we must be honest with the history of our own nation. With that, the independence of Indonesia as a gift from God, we should be accepted  with  thanksgiving  while  we  are  together  to  build  a  just,  prosperous,  peaceful  of Indonesia in the future.
[Tulisan  ini  disusun  untuk  menjelaskan  bahwa  perjuangan  untuk  mencapai    kemerdekaan Indonesia  telah  dilakukan  berabad-abad  oleh  seluruh  rakyat  di  Nusantara,  termasuk  orang Kristen,  dengan  keringat  dan  air  mata,  bahkan  dengan  pertumpahan  darah.  Oleh  sebab  itu, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah atau usaha dari suatu golongan tertentu, melainkan merupakan anugerah Tuhan yang dinyatakan melalui perjuangan semua golongan dan suku- suku di seluruh  Indonesia dari Sabang hingga Merauke dan dari Sangir hingga ke Rote. Maka sebagai satu bangsa yang bermartabat, dan yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, kita harus jujur terhadap perjalanan sejarah bangsa kita sendiri. Dengan begitu kemerdekaan Indonesia sebagai anugerah Tuhan, patut kita diterima dengan ucapan syukur sambil, bersama sama membangun Indonesia yang adil, sejahtera, damai di masa depan].

## I. Pengantar
Peranan  orang  Kristen  dalam  pusaran  politik  di  Indonesia  telah  berlangsung  sejak zaman  penjajahan  Belanda  hingga  sekarang.  Pada  awal  keterlibatan  orang  Kristen  dalam bidang politik masih dalam bentuk organisasi kedaerahan untuk mendukung kehidupan sosial, moral dan kerohanian masyarakat di daerah-daerah tertentu, antara lain di Ambon, Minahasa, Timor, Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Oganisasi-organisasi ini secara langsung maupun tidak langsung mempersiapkan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan Indonesia. Semangat nasionalisme yang mulai bertumbuh di kalangan masyarakat mendorong adanya upaya-upaya penyatuan  organisasi-organisasi  itu  sehingga  melahirkan  gerakan-gerakan  yang  bersifat Nasionalis. Salah satu contoh gerakan itu adalah Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada tanggal  28  Oktober  1928.  Sesudah  sumpah  pemuda  itu  maka  mulai  terbentuk  kelompok- kelompok  pemuda  di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  yang  berjuang  bahu  membahu  terus menggelorakan nasionalisme tanpa membedakan agama, suku dan ras.
Gerakan  nasionalisme  itu  ternyata  bukan  tanpa  tantangan.  Tantangan-tantangan  itu terus datang baik pada masa penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Banyak aktivis yang berusaha mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan semangat nasionalisme dalam diri  maasyarakat  Indonesia,  ditangkap  dan  dipenjarakan,  kemudian  organisasi  politiknya dibubarkan. Bahkan pada masa penjajahan Jepang, diperintahkan agar semua organisasi politik
dibubarkan,  termasuk  lembaga-lembaga  pendidikan.  Tetapi  hambatan-hambatan  itu  tidak menyurutkan semangat juang dari orang Kristen dan golongan agama lain di Indonesia.
Orang Kristen bersama dengan saudara-saudaranya yang sebangsa dan setanah air terus melakukan  persiapan-persiapan  menuju  kemerdekaan  Indonesia.  Dibentuklah  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan inilah yang mempersiapkan Undang-undang Dasar  Negara.  Ketika  Jepang  menyerah  pada  Sekutu,  maka  baik  para  pemimpin  maupun pemuda Indonesia waktu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Kekuasaan tidak lagi berada di tangan penjajah Balanda dan Jepang, melainkan sudah berada di tangan rakyat Indionesia. Perjalanan demokrasi sesudah Indonesia merdeka, ternyata tidak  mulus.  Model  demokrasi  pertama  yang  diberlakukan  di  Indonesia  adalah  demokrasi parlementer. Dalam model demokrasi ini orang Kristen mendirikan partai Kristen yang diberi nama PARKINDO. Namun dalam demokrasi ini terjadi persaingan antar idiologi partai maka Presiden  Soekarno  membubarkan  parlemen  dan  mendeklarasikan  demokrasi  terpimpin. Namun ternyata model demokrasi ini mengarah kepada pemusatan semua kekuasaan berada di dalam satu tangan yaitu di tangan Presiden. Walau demikian, ABRI juga ingin berperan dalam bidang politik sehingga terjadi pertarungan kekuasaan antara Presiden dan ABRI.
Pada  tahun  1966,  ABRI  mengambil-alih  kekuasaan  dari  Presiden  Soekarno  dan memberlakukan  demokrasi  Pancasila.  Namun  untuk  mengontrol  partai-partai  politik  di Indonesia maka dilakukan peleburan partai-partai menjadi tiga partai yaitu Golkar, PPP dan PDI.  Alhasil,  PARKINDO  dileburkan  ke  dalam  PDI.  Dari  ketiga  partai  ini,  partai  Golkar sebagai partai penguasa yang memiliki pengaruh yang sangat besar di samping militer. Oleh karena tekanan idiologis yang sangat kuat maka rakyat menjadi tidak puas terhadap penguasa. Walau  demikian,  rakyat  tidak  bisa  berbuat  banyak  karena  memang  tidak  berdaya.  Ketidak puasan  ini  memuncak  dengan  bersatunya  para  intelektual  dan  mahasiswa  yang  melakukan protes dan demonstrasi sehingga menurunkan Presiden dari tampuk kekuasaannya.
Dengan  turunnya  Presiden  Soeharto  dari  kursi  Presiden  maka  Indonesia  memasuki suatu  babak  baru  dalam  sejarahnya,  yaitu  memasuki  era  reformasi.  Demokrasi  yang diberlakukan pada era reformasi ini adalah juga demokrasi Pancasila dengan model yang baru. Pada satu pihak nama demokrasi ini tetap sama dengan masa Orde Baru. Tetapi pada pihak lain, telah membuka kemungkinan multi partai mirip seperti demokrasi parlementer pada era Soekarno. Rakyat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpinnya secara langsung, bebas dan rahasia. Rakyat juga dapat memberikan kritik kepada pemerintah sebagai kontrol dalam menjalankan pemerintahan.

## II. Peranan Orang Kristen dalam Pusaran Politik pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang
A. Masa Penjajahan Belanda .
Orang  Kristen  di  Indonesia  sudah  berperan  dalam  bidang  politik  sejak  zaman penjajahan Belanda.  Setelah pergerakan Budi  Utomo  pada tanggal  20 Mei  1908, yang telah membangkitkan semangat Nasionalisme di kalangan para pejuang dan masyarakat Indonesia. Salah satu tujuan dari pergerakan Budi Utomo adalah berusaha untuk melaksanakan cita-cita persatuan  Indonesia. 1 Semangat  persatuan  itu  memotivasi  suku-suku  Ambon  dan  Menado untuk  bersatu.  Maka  pada  1  September  1908,  para  anggota  tentara  di  bawah  pimpinan  J.P. Risakotta  membentuk  suatu  perkumpulan  yang  terdiri  dari  anak-anak  Ambon  dan  Manado dengan nama Wilhelmina .
1 Poltak J.B. Sibarani, Bolehkah Gereja Berpolitik. Mencari Pola Hubungan Gereja dan Negara yang relevan di Indonesia (Jalarta: Ramos Gospel Bubl. House, 2004) h. 151
Organisasi ini disahkan pada 18 Januari 1912. Tujuan organisasi ini adalah menyatukan suku-suku  Ambon  dan  Manado  untuk  menghilangkan  permusuhan  dan  memperkuat  ikatan persatuan. 2 Upaya meningkatkan semangat persatuan dan nasionalisme juga dilakukan melalui pendirian organisasi politik yang didasarkan pada agama Kristen yang diberi nama: Christelijke Ambonsche Volksbond (CAV) yang didirikan pada tahun 1917 di Ambon dengan Ketua: W. Pattiasina,  seorang  pendeta  pribumi  ( Inlandsch  Leeraar ).  Tujuan  organisari  ini  adalah "meningkatkan  persatuan  orang  Ambon,  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  ekonomi anggotanya  dan  mendukung  politik Christelijke  Ethische  Partij (CEP),  yang  didirikan  oleh orang  Belanda  di  Indonesia.  Banyak  orang  Indonesia  pribumi  yang  masuk  sebagai  anggota partai ini sehingga di Sangir didirikanlah tiga cabang dari partai ini. Namun dikemudian hari orang Belanda kurang senang apabila orang-orang Kristen pribuni menjadi anggota partai ini, sehingga pada tahun 1920 orang Kristen mendirikan organisasi sendiri  yang  diberi  nama: " Perkumpulan Kaum Christen " (PKC) dipimpin oleh Dr. Ismael dari Modjowarno. Beberapa organisasi Kristen lainnya, yang bersifat politis adalah Perserikatan Kaum Masehi Indonesia (PKMI), Persatuan Christen Indonesia (PERCI) yang didirikan oleh S.M. Simatupang. Dalam rangka mendukung pergerakan Nasional maka dibentuk satu organisasi politik orang Maluku di Semarang pada tanggal 9 Mei 1920, dengan nama Sarekat Ambon dipimpin oleh  A.J.  Patty  yang  bekerja  sebagai  wartawan.  Tujuan  organisasi  ini  adalah  memajukan kepentingan  orang  Ambon  dan  daerahnya.  Organisasi  politik  ini  sangat  progresif  dalam memperjuangkan dibentuknya pemerintahan parlementer dan  tuntutan kepada negeri Belanda untuk  diadakan  persamaan  dalam  segala  hal  menyangkut  kewarganegaraan  penuh.  Karena sikap partai politik ini dipandang terlalu progresif sehingga dihambat oleh pemerintah Belanda. Akibatnya,    partai  ( Sarekat  Ambon )  ini  semakin  lemah. 3 Namun  di  kemudian  hari  anggota- anggota partai Sarekat Ambon yang ada di Batavia menghidupkan kembali semangat partai ini tetapi  lebih  bersifat  moderat  dan  bekerjasama  dengan  organisasi  politik  lainnya  untuk mencegah upaya memecah belah persatuan 4
Semangat untuk meningkatkan persatuan si lingkup daerah maupun nasional semakin meningkat. Di kalangan orang Minahasa didirikanlah Perserikatan Minahasa pada tahun 1912 di Semarang  dengan tujuan antara lain, memberikan bantuan peningkatan ekonomi, bantuan pendidikan bagi orang Minahasa. Pada tahun yang sama didirikanlah Indische Partaij , suatu organisasi  politik  yang  bersifat  nasional. 5 Pada  tahun  1915,  didirikanlah Jong  Java ,  suatu organisasi  yang  bersifat  kedaerahan.  Pada  tahun  1919,  didirikanlah Jong  Minahasa ( Minahassische StuderendenVreeniging ) yang memiliki tujuan pengembangan rohani, moral dan  ekonomi.  Delapan  tahun  kemudian  yaitu  pada  tahun  1927,  organisasi  kepemudaan  ini dikembangkan  meliputi  seluruh  pelajar  asal  Sulawesi  dengan  nama:  " Vereeniging  van Studerenden  Jong  Celebes ".  Organisasi  ini  ikut  dalam  Kongres  Pemuda  pada  tanggal  28 Oktober 1928 yang melahirkan "Sumpah Pemuda" 6
Di  kalangan  orang  Timor  di  perantauan,  dibentuk  juga  organisasi  kedaerahan  yang diberi  nama Timorsch  Verbond di  Makasar  pada  tahun  1921,  dengan  tujuan  untuk meningkatkan kerohanian dan moral serta kesejahteraan orang Timor. Kemudian di Kupang pada  tahun  1924  dibentuk  juga  organisasi  lain  yang  diberi  nama:  " Perserikatan  Timor "
2 Zakaria J. Ngelow, Kekristenan dan Nasionalisme, Perjumpaan Umat Kristen Protestan dengan pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996) h. 57
3 Zakaria J. Ngelow, Kekristenan dan Nasionalisme , h. 58-60
4 Zakaria J. Ngelow, Kekristenan dan Nasionalisme , h. 64
5 T.B. Simatupang, "Partisipasi Kristen dalam Revolusi di Bidang Politik"  dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia , disusun oleh W.B. Sidjabat (Jakarta: BPK., 1968) h. 15
6 Zakaria J. Ngelow, Kekristenan dan Nasionalisme, h. 68,69; Lihat. juga Ch. de Jonge, "Gereja Masehi Injili Minahasa 1934-1942, Berdiri sendiri Di Bawah Perwalian" dalam Sularso Sopater, Apostole, Pengutusan (Jakarta: STT Jakarta, 1987) h. 124-154
dipimpin oleh  C. Frans,  dengan tujuan  untuk  memperjuangkan kemandirian orang Timor di bidang  ekonomi,  kerohanian,  kebudayaan  dan  politik.  Tujuan-tujuan  itu diusahakan  melalui perwakilan dalam Volkraad (Dewan Rakyat).  Salah satu  organisasi  lain  yang didirikan oleh Ch. M. Pandy yang bersifat radikal  diberi nama: " Sarekat Timor " kemudian diubah menjadi " Sarekat  Rakyat ".  Tujuan organisasi  ini adalah  melakukan perlawanan yang bersifat  militan terhadap  pemerintah  setempat.  Akibatnya  Pandy  ditangkap  dan  diadili  sehingga  organisasi inipun lenyap.  Namun Timor  Verbond tetap  berdiri dan  terus memperjuangkan perlawanan terhadap penjajahan 7 .
Organisasi  kepemudaan  yang  bersifat  kedaerahan  juga  dibentuk  di  kalangan  para pemuda  Batak,  Nias  dan  Minang.  Pada  tahun  1917,  dibentuklah Jong  Sumatera  Bond yang memberikan perhatian pada penyatuan suku-suku bangsa yang berada di Sumatera. Kemudian pada tahun 1925, dibentuklah Jong Bataks Bond yang memberikan perhatian pada persoalan sosial  dan  keagamaan  dan  pada  tahun  1930  didirikanlah Hatopan  Kristen  Batak ,  suatu organisasi keagamaan  nasionalis yang bersifat lokal 8 . Sifat nasionalis itu terbukti dari upaya organisasi  Kristen  ini  yang  tidak  membangun  hubungan  dengan  CEP,  melainkan  dengan Sarekat Islam 9
Semangat  nasionalisme  dan  persatuan  semakin  mendorong  upaya-upaya  untuk menyatukan  organisasi-organisasi  kedaerahan  di  Nusantara  menjadi  organisasi-organisasi yang bersifat nasional. Organisasi-organisasi itu antara lain, Perserikatan Nasional Indonesia yang didirikan  pada tahun 1927 dan pada tahun  yang sama didirikan PPPKI yang berusaha menghimpun  perkumpulan-perkumpulan  kebangsaan.  Lalu  menyusul    didirikannya Gerindo oleh Mr. Amir Sjarifudin pada tahun 1937, dan GAPI (Gabungan Politik Indonesia) pada tahun 1939 10 .
Perlu dicatat bahwa peranan orang Kristen dalam bidang politik, tidak hanya organisasi politik yang bersifat Kristen melainkan organisasi yang bersifat nasional. Sebagai contoh, Mr. Amir  Sjarifudin.  Ia  lahir  dari  keluarga  Islam,  kemudian  menjadi  Kristen  sewaktu  kuliah  di Fakultas  Hukum  di  Jakarta.  Sebagai  orang  Kristen,  ia  memiliki  perhatian  yang  besar  pada bidang teologi dan gereja,  sekaligus menjadi pemimpin gerakan Nasional. Contoh lain adalah, upaya yang dilakukan oleh Dr. Ratulangi dan Dr. Mulia untuk menyatukan orang-orang Kristen dalam partai besar seperti PNI, suatu organisasi politik yang bersifat Nasional. Sikap politik ini menunjukan bahwa, peranan orang Kristen di bidang politik tidak hanya melalui organisasi politik yang memakai  nama Kristen melainkan juga melalui organisasi  politik yang bersifat Nasional.
Pada tahun 1941, diadakanlah suatu Konferensi di Karangpandan di mana hadir orang- orang  Kristen  Indonesia  (Dr.Mulia,  Mr.  Amir  Sjarifudin,  Dr.  Leimena,  Abednego  dan Soewidji, yang menggumuli persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh bangsa dan gereja masa depan 11 . Dalam Konferensi ini dibahas sikap politik dari orang Kristen di Indonesia, yang didahului  dengan  ceramah  yang  disampaikan  oleh  Soewidji  yang  berjudul  " De  roeping  der Kerken op politiek  terrein "  (Panggilan Gereja-gereja di  Bidang Politik). Dalam ceramah itu Soewidji, antara lain, menyesali kurangnya upaya dari para zending untuk untuk meningkatkan kesadaran  politik  di  kalangan  orang  Kristen  pribumi.  Ia  juga  meminta  kepada  gereja-gereja
7 Zakaria J. Ngelow, Kekristenan dan Nasionalisme , h. 70,71
8 T.B. Simatupang, "Partisipasi Kristen dalam Revolusi di Bidang Politik"  dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia h. 15
9 T.B. Simatupang, "Partisipasi Kristen dalam Revolusi di Bidang Politik"  dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia , h. 17
10 T.B. Simatupang, "Partisipasi Kristen dalam Revolusi di Bidang Politik"  dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia , h. 16
11 T.B. Simatupang, "Partisipasi Kristen dalam Revolusi di Bidang Politik"  dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia , h. 19
agar  memberikan  pedoman  bagi  orang-orang  Kristen  Indonesia  dalam  kegiatan  politik  dan menekankan perlunya prinsip-prinsip dasar kesetaraan dan kesamaan hak dalam keseluruhan kerajaan Belanda. Dalam tanggapannya terhadap ceramah itu, Mr Sjarifudin menegaskan agar dalam menalankan visi politik, orang Kristen harus berdiri berdampingan dengan orang-orang Islam dan para nasionalis dalam merumuskan idiologi bangsa Indonesia ke depan 12

## B. Masa  Penjajahan Jepang
Pada  bulan  Maret  1942,  tentara  Jepang  menduduki  seluruh  Indonesia,  lalu  Jepang memerintahkan  agar  semua  Perguruan  Tinggi  ditutup  dan  semua  organisasi  dibubarkan. Beberapa bulan kemudian Jepang mengijinkan dibuka kembali Pergurun Tinggi Kedokteran di Jakarta. Setiap pagi  sebelum kuliah dimulai semua barisan harus menghormati Teino Heika dengan  membungkukkan  badan  ke  arah  Tokio.  Selain  itu  ada  paksaan  untuk  menghormati Tjireido  (tempat  penyimpanan  abu  mayat  tentara  Dai  Nippon  di  gereja  Imanuel  sekarang). Mereka yang tidak menuruti perintah akan dipenjarakan 13 .  Gereja juga mengalami perlakuan yang sama. Di Ambon misalnya, ada 90 pendeta dan tua-tua jemaat dibunuh karena menolak untuk  menempatkan bendera Jepang di  mimbar  gereja dan menyembah sujud  kepada kaisar Jepang sebelum kebaktian dimulai.
Namun  di  bidang  politik,  atas  anjuran  dari  Shimizu,  seorang  pejabat  yang  terkenal dalam tentara Jepang, melalui Rufinus L. Tobing SH, dibentuklah BPPKK (Badan Persiapan Persatuan  Kaum  Kristen)  yang  berpusat  di  Kramat  no.  65.  Jakarta.  Badan  ini  melakukan pelayanan sosial untuk korban-korban perang. 14 Badan ini dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifudin, Mr. Rufinus L. Tobing, Pendeta  Probowinoto, Drs. Kajadu, dll. Ada kekuatiran bahwa Jepang menggunakan Badan ini sebagai alat untuk menguasai gereja. Kekuatiran itu nampak dalam pidato Amir Sjarifudin pada perayaan Natal tahun 1942. 15 Sesudah perayaan itu, ia ditahan oleh pemerintah Jepang.
Perlu  dicatat  bahwa  selama  masa  penjajahan  Jepang,  orang-orang  Kristen  yang berperan  dalam  penyusunan  UUD  1945  adalah,  Dr.  Ratulangi,  Mr.  Latuharhary,  Mr.  Yap Tjwan  Bin    (kemudian  menjadi  Kristen),  Mr.  A.A.  Maramis. 16 Setelah  mendengar  bahwa Jepang telah menyerah kalah pada Sekutu maka pada tanggal 16 Agustus 1945, para mahasiswa berkumpul  di  asrama  Prapatan  10  dibawah  kordinasi  Piet  Mamahit.  Ia  menegaskan  bahwa " saatnya  telah  tiba  bagi  kita  untuk  memproklamasikan  kemerdekaan  bangsa  dan  negara kita.... ".  Pada  tanggal  17  Agustus  1945,  dua  regu  dari  para  mahasiswa  di  antaranya,  Frans Pattiasina, Sidartha dan Joel Therik mengikuti upacara proklamasi kemerdekaan 17
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang Kristen telah berperan dalam bidang politik baik pada zaman penjajahan Belanda maupun pada masa penjajahan Jepang. Memang, pada  awalnya  pergerakan  politik  itu  dimulai  dari  organisasi-organisasi  kedaerahan  tetapi kemudian  ada  upaya  menyatukan  organisasi-organisasi  itu  sehingga  menjadi  kekuatan  yang bersifat nasional untuk melawan penjajahan. Pada masa penjajahan Jepang, sekalipun gereja mengalami  penghambatan,  tetapi  semangat  nasionalisme  itu  terus  mendorong  orang-orang Kristen  sehingga  mereka  tetap  giat  dalam  bidang  politik,  terutama  dalam  rangka
12 Zakaria J. Ngelow, Kekristenan dan Nasionalisme , h. 168-170
13 W.B. Sidjabat, "Partisipasi Pemuda Kristen dalam Nation Building di Indonesi dalam abad ke XX" dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia , h. 47.
14 Zakaria J. Ngelow, Kekristenan dan Nasionalisme , h. 173
15 T.B. Simatupang, "Partisipasi Kristen dalam Revolusi di Bidang Politik"  dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia , h. 21
16 T.B. Simatupang, "Partisipasi Kristen dalam Revolusi di Bidang Politik"  dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia ,h. 22
17 W.B. Sidjabat, "Partisipasi Pemuda Kristen dalam Nation Building di Indonesi dalam abad ke XX" dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia , h.51
mempersiapkan  dasar  negara  menuju  kemerdekaan  Indonesia.  Di  kalangan  pemuda  Kristen pun tidak kalah semangatnya. Mereka bahu membahu mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia.

## III.  Peranan  orang  Kristen  di  bidang  Politik  Segera  Sesudah  Kemerdekaan  Negara Republik Indonesia
Setelah  Bung  Karno  dan  Bung  Hatta  selaku  Presiden  dan  Wakil  Presiden mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 maka ada pertemuan khusus antara Mr. Sartono dengan Mr. A.A. Maramis di kantor BPPKK Jl. Kramat 65, untuk meminta pandangan dari para pemuka Kristen Indonesia terhadap rancangan UUD 1945 yang telah disiapkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dalam pertemuan itu dari pihak para pemuka  agama Kristen menyarankan agar kalimat pada sila ketuhanan yang ditambahkan  tujuh  kata  yakni:  "kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya".  Suatu  bentuk  rumusan  yang  mengharuskan  orang  Islam  menjalankan  syariat Islam, dan pasal yang menetapkan Presiden harus seorang Islam, dihapus dari rumusan UUD itu. Saran itu diterima oleh Muhammat Hatta dan para tokoh agama Islam sehingga kedua pasal itu  diubah.  Alasannya  adalah:  "Oleh  karena  hasrat  kita  semua  ialah  menyatukan  bangsa Indonesia seluruhnya" 18 dan tidak ada diskriminasi warga negara serta demi penegakan negara kesatuan  Indonesia  yang  demokratis 19 .  Pristiwa  itu  merupakan  saat-saat  yang  sangat menentukan arah perjalanan bangsa  Indonesia ke depan, sekaligus merupakan peranan yang sangat penting dari orang Kristen dalam pusaran politik bangsa Indonesia.
Peranan orang Kristen, selain dalam bidang politik, juga terdapat dalam bidang militer, terutama  dalam  upaya  mempertahankan  kemerdekaan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  yang  baru  dideklarasikan  itu  sebagai  anugerah  Tuhan.  Demi  merespons  anugerah Tuhan  itu  maka  orang-orang  Kristen,  sebagai  warga  negara,  bersama-sama  dengan  warga negara yang lainnya, mengangkat  senjata melawan penjajahan.  Dalam peperangan melawan penjajahan itu banyak di antara mereka yang menjadi korban.
Orang-orang Kristen yang pernah menjadi pemimpin di bidang militer antara lain, Kol. Kawilarang, Kol. Simbolon, Laksamana Muda John Lie, Letnan Djenderal Panggabean, Mayor Djenderal Panjaitan, T.B. Simatupang, dll. Bahkan ada pasukan yang sebagian atau seluruhnya adalah  orang  Kristen  yaitu  Pasukan  KRIS,  pasukan  Pattimura,  Pasukan  Istemewa  di  Jawa Barat, Laskar Kristen di Sumatera Utara. Sementara itu di bidang pemerintahan peranan orang Kristen terlihat pada diri Mr. Amir Sjarifudin, Mr. A.A. Maramis, Dr. Leimena, Dr. Moelia, yang duduk dalam kabinet pertama. Sedangkan Dr. Ratulangi menjadi Gubernur pertama di Sulawesi Utara dan Mr. Latuharhary menjadi gubernur pertama di Maluku. 20
Sesudah  proklamasi  kemerdekaan  diproklamasikan,  maka  sebagai  respons  terhadap maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945, yang memperbolehkan rakyat Indonesia untuk  mendirikan  partai-partai  politik  dengan  tujuan  untuk  mempertahankan  kemerdekaan Negara Republik Indonesia maka pada tanggal 10 November 1945, didirikanlah partai politik Kristen  yang bercorak nasional.  Pendirian partai  politik itu memiliki  tujuan yang lebih jauh yaitu  untuk  memelihara  dan  mempertahankan  kemerdekaan  RI  dan  bersama  menentukan tujuan pemerintahan berdasarkan firman Tuhan, bahwa orang Kristen mesti menjadi "garam dan terang" dalam penyelenggaraan negara di semua bidang termasuk bidang politik.
18 T.B. Simatupang, "Partisipasi Kristen dalam Revolusi di Bidang Politik"  dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia , h. 22,23
19 Zacharia J. Ngelow, "Beberapa Catatan Mengenai Politik Kristen di Indonesia" dalam Teologi Politik, Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru (Makassar: Yayasan OASE INTIN, 2013), h. 21
20 T.B. Simatupang, "Partisipasi Kristen dalam Revolusi di Bidang Politik"  dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia , h. 23.
Demi mencapai tujuan itu maka didirikanlah satu organisasi politik yang diberi nama: "Partai Kristen Nasional" (PKN) yang dipimpin oleh Dr. W.Z. Johanes 21 . Dalam Kongres yang pertama dari PKN di Solo pada tanggal 28 November 1945, nama PKN diganti dengan nama: "Partai Kristen Indonesia (PARKINDO). Partai ini merupakan satu-satunya organisasi politik bagi  seluruh  umat  Kristen  di  Indonesia.  Namun  oleh  karena  kesulitan  komunikasi  dengan daerah-daerah  maka  di  Sumatera  Utara  didirikanlah  PARKI  (Partai  Kristen  Indonesia). Sesudah sidang KNIP di Malang pada bulan Maret 1947, di mana hadir juga pengurus PARKI maka dibahas mengenai penyatuan PARKI dengan PARKINDO. Maka dalam Kongres PARKI pada  tanggal  19-20    April  1947  bertempat  di  Prapat  diputuskan  bahwa  PARKI  melebur  ke dalam  PARKINDO.  Dengan  demikian,  orang  Kristen  Protestan  memiliki  hanya  satu  partai politik yang menyalurkan aspirasi politiknya di Indonesia yaitu: PARKINDO. Melalui partai politik  ini,  orang  Kristen  di  Indonesia  menyatakan  kepada  orang  Kristen  di  Belanda  bahwa orang  Kristen  di  Indonesia  telah  turut  memproklamirkan  kemerdekaan  Indonesia  dan  akan terus  mempertahankannya 22 .  Sambutan  orang  Kristen  di  Indonesia  terhadap  hadirnya  partai politik  ini  cukup  besar  sehingga  sejak  kemerdekaan  RI,  orang  Kristen  sebagai  anggota  dari PARKINDO selalu mendapat posisi dalam Kabinet.
Walaupun  PARKINDO  telah  menjadi  saluran  aspirasi  politik  bagi  umat  Kristen Protestan  di  Indonesia,  namun  ada  sebagian  orang  Kristen  yang  menyalurkan  aspirasi politiknya  melalui  partai  politik  yang  lain,  antara  lain:  PNI  (Partai  Nasional  Indonesia), MURBA  dan  PSI  (Partai  Sosialis  Indonesia).  Bahkan  ada  yang  menduduki  posisi  penting sebagai menteri 23 .
Ketika Dewan Gereja-gereja di  Indonesia  (DGI)  didirikan pada bulan Mei  1950 dan setelah  gereja-gereja  di  Indonesia  mengambil  bagian  dalam  Dewan  Gereja-gereja  se-Dunia (DGD) maka gereja mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran teologis-politis yang lebih luas.  Pada  pembukaan  DGI,  satu-satunya  ceramah  yang  disampaikan  adalah  dari  dr.  J. Leimena.  Dalam  sesi  diskusi,  salah  satu  masalah  yang  diangkat  adalah  tugas  tugas  negara terhadap  orang  Kristen.  Merespons  persoalan  itu,  Leimena  menekankan  perlunya  adanya penyelenggaraan  negara  secara  bertanggung  jawab,  berpegang  pada  hukum  dan  aturan sehingga  masyarakat  dapat  hidup  dengan  sempurna.  Lebih  jauh  Leimena  juga  menegaskan bahwa  tugas  negara  uga  ada  batasnya.  Negara  juga  tidak  bisa  berlaku  mutlak.  Negara  juga harus  memberikan  pertanggungjawaban  atas  penyelenggaraan  politis  kepada  Tuhan  dan kepada  rakyat  secara  menyeluruh.  Alassan  Leimena  adalah  bahwa  dalam  perjuangan kemerdekaan,  semua  pihak  ikut  terlibat  termasuk  orang-orang  Kristen  dan  orang-orang  dari etnik  Cina.  Leimena  juga  mengingatkan  mengenai  pengaruh  Komunisme.  Oleh  sebab  itu  ia menganjurkan  gereja  agar  menempuh  kebijakan  prefentif  dari  pada  kuratif  dengan membendung pengaruh  dari Komunisme. Topik ini mendorong DGI yang baru dibentuk itu sehingga memberikan perhatian yang serius terhadap bidang politik 24
Dalam upaya mencegah pengaruh-pengaruh negatif dalam gereja maka  gereja-gereja diingatkan  untuk  mengembangkan  pemikiran  teologis  politis  yang  lebih  kritis  terhadap fenomena-fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Bagi maksud itu telah dirumuskan beberapa point sebagai dasar teologis Alkitabiah yang menjadi pedoman bagi orang Kristen
21 T.B. Simatupang, "Partisipasi Kristen dalam Revolusi di Bidang Politik"  dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia , h. 23.
22 T.B. Simatupang, "Partisipasi Kristen dalam Revolusi di Bidang Politik"  dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia , h. 25.
23 T.B. Simatupang, "Partisipasi Kristen dalam Revolusi di Bidang Politik"  dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia , h. 26
24 DGI, Notulen: Rencana Acara Pembentukan Dewan Gereja-gereja di Indonesia, 21-28 Mei 1950 di Jakarta; lihat juga Ayub Ranoh, "Kristen dan Politik di Indonesia, Refleksi Historis" dalam Teologi Politik: Agama-agama Kekuasaan , Jakarta:Badan Penelitian dan Pengembangan PGI, 2004)
dalam  menjalankan  tanggung  jawab  politiknya.  Rumusan-rumusan  itu  antara  lain  sebagai berikut:
a.  " Orang-orang  Kristen  harus  memenuhi  tanggung  jawabnya  terhadap  nasib  bangsa dan  negara  melalui  partisipasi  yang  penuh  rasa  tanggung  jawab  dalam  bidang politik....harus dijalankan dalam terang injil mengenai kerajaan Allah secara positif, kreatif, kritis dan realistis.
b.  Gereja  tidak  dapat  mengidentikan  dirinya  dengan  suatu  sistem  politik,  dan  juga suatu partai politik bahkan partai politik Kristen sekalipun.
c.  Gereja  berkewajiban  mempersiapkan  anggota-anggotanya  agar  mereka  dapat berpartisipasi  dengan  sabar  dan  penuh  rasa  tanggung  jawab  dalam  bidang  politik serta   gereja harus memberikan pelayanan khusus kepada anggota-anggotanya yang mempunyai tanggung jawab yang berat dalam bidang politik.
d.  Diberikan  arti  yang  kreatif  bagi  PARKINDO  dalam  rangka  melaksanakan  tugas Kristen  di  bidang  politik  berdasarkan  kenyataan-kenyataan  politik  di  Indonesia. PARKINDO  juga  diingatkan  akan  adanya  bahaya-bahaya  yang  dihadapi  oleh  suatu partai Kristen.
e.    Orang-orang  Kristen  yang  berada  di  partai  politik  yang  lain  juga  diingatkan  untuk menjalankan tugas Kristen dalam partai politik dan kepada mereka diingatkan agar agar mereka terus menerus bertanya apakah dasar-dasar dari partai itu memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan tugas politiknya sebagai orang Kristen.
f.    Kepada  orang-orang  Kristen  yang  menjalankan  tugas  politik  dalam  partai-partai yang berlainan dianjurkan agar mengadakan kerjasama" 25 .
IV.  Peranan  orang  Kristen  di  Bidang  Politik  pada  Era  Orde  Lama  hingga  Orde Reformasi .

## A. Orde Lama
Era  Orde  lama  ditandai  dengan  pemerintahan  Presiden  Soekarno  sejak  tahun  1945- 1965. Dalam era pemerintahan ini, orang-orang Kristen terus berperan dalam pusaran politik di Indonesia melalui PARKINDO maupun melalui organisai politik yang bersifat nasionalis maupun  sosialis  untuk  bersama  dengan  partai  politik  yang  lainnya  meletakan  dasar-dasar berpijak  yang  kuat  sebagai  fondasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Bagi  maksud  itu. umat Kristen berusaha mempertahankan hubungan baik dengan presiden sebagai kepala negara dengan mengundangnya untuk menghadiri acara-acara yang bersifat nasional untuk menjamin kebebasan beragama dan memelihara Pancasila.
Hubungan yang baik itu dijadikan sebagai sarana dimana  orang-orang Kristen diajak untuk  memberikan  dukungan  politik  kepada  Presiden,  yang  mengumumkan  revolusi  dan meluncurkan Demokrasi Terpimpin serta Manifesto Politik 26 . Dalam bukunya, yang berudul: "Tanggung  Jawab  Gereja  dan  Orang  Kristen  di  bidang  Politik",  Notohamidjojo mengungkapkan  bahwa  pada  tahun  1960,  Konferensi  para  Pendeta  (Kopenda)  di  Solo  telah dijadikan sebagai sarana pesemaian indoktrinasi Manipol Usdek oleh Departeman Penerangan dan Lembaga Pembina Jiwa Revolusi. Para pendeta dianjurkan untuk menyebar-luaskan ajaran Manipol Usdek dari mimbar-mimbar gereja.  Apalagi dalam Sidang  Dewan Gereja-gereja di Indonesia, ditegaskan oleh Pemimpin Besar Revolusi bahwa tujuan revolusi Indonesia paralel dengan tujuan agama Kristen. Lalu banyak orang Kristen percaya bahwa keparalelan tujuan itu benar.
25 T.B. Simatupang, "Partisipasi Kristen dalam Revolusi di Bidang Politik"  dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia , h. 27
26 Manipol/USDEK merupakan akronim dari Manifesto Politik, Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.
Karena  anjuran  pada  waktu  itu  demikian  kuat  sehingga  para  pendeta  merasa  kurang lengkap bila tidak menyinggung ajaran Manipol Usdek itu dalam khotbah-khotbahnya. Bahkan ada  Majelis  Jemaat  yang    menginginkan  agar  kemajelisan  dalam  gereja  harus  disusun sedemikian rupa sehingga ada anggota majelis yang berasal dari: Partai Nasionalis Indonesia (PNI),  PARKINDO, dan PKI. Notohamidjojo menilai bahwa sikap para pendeta dan Majelis Jemaat ini membuktikan bahwa kebanyakan orang Kristen, khususnya para pemimpin gereja (pendeta) belum siap menghadapi infiltrasi politik ke dalam gereja. Ternyata dikemudian hari Demokrasi  Terpimpin  itu  mengarah  kepada  pemusatan  kekuasaan  di  tangan  satu  orang  dan totalitarisme tidak bisa terhindarkan 27 .
Munculnya  demokrasi  terpimpin  ini  adalah  sebagai  akibat  dari  gagalnya  demokrasi liberal  atau  demokrasi  parlementer  yang  diberlakukan  sejak  tahun  1945-1959  dan memungkinkan  adanya  multi  partai.  Gagalnya  demokrasi  liberal  atau  parlementer  ini disebabkan oleh kenyataan bahwa bangsa Indonesia belum berpengalaman atau belum matang dalam berdemokrasi 28 . Akibatnya demokrasi terpimpin diberlakukan oleh Presiden Soekarno. Dalam pemberlakukan demokrasi terpimpin itu Kepala Negara membubarkan DPR dan MPR yang merupakan hasil pemilihan rakyat. Lalu Kepala Negara mengangkat Ketua DPR, MPR, DPA, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Panglima ABRI. 29 Kalau dalam demokrasi liberal  atau  demokrasi  perlementer  terjadi  pertarungan  antar  Partai  dalam  berbagai  idiologi maka dalam demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat pada satu tangan yaitu di tangan Presiden sebagai pemimpin utama. Namun segera terjadi pula pertarungan antara Kepala Negara dengan ABRI yang juga ingin berperan dalam bidang politik 30 .
Pertanyaan  yang  timbul  adalah  bagaimana  seharusnya  tugas  gereja  atau  orang-orang Kristen  dalam  situasi  politik  yang  demikian?  Menjawab  pertanyaan  ini,  Notohamidjojo mengemukakan empat tugas. Pertama , gereja dan orang Kristen harus mencegah pendewaan terhadap  negara.  Maksudnya  adalah  idiologi  negara  jangan  sampai  menjadi  idiologi  yang bersifat  religius  atau  idiologi  agama.  Pelaksanaan  tugas  ini  bisa  menimbulkan  dua  tindakan dari  negara,  yakni  ditindas  atau  sebaliknya  gereja  bisa  dijadikan  sebagai  pewarta  idiologi negara  yang  bersifat  agama  itu. Kedua ,    gereja  mesti  berusaha  sungguh-sungguh  menjadi eklesia untuk mengingatkan kepada semua pihak termasuk negara yang memiliki kuasa pedang bahwa  negara  dapat  mengatasi  kejahatan  dengan  kebaikan. Ketiga ,  kehadiran  orang  Kristen dalam bidang politik adalah melayani semua orang dalam masyarakat berdasarkan keadilan, kebenaran,  kejujuran  dan  kesetiaan. Keempat ,  gereja  dapat  menyediakan  tempat  pertemuan diantara  golongan-golongan  politik  yang  meraneka  ragam  mengenai  kebijaksanaan pemerintahan negara. Sebab di Indonesia misalnya, tidak semua orang Kristen menjadi anggota partai Kristen. Ada juga orang Kristen yang masuk partai yang bersifat nasionalis dan sosialis. Maka  gereja  dapat  melakukan  pertemuan  bersama  dengan  semua  golongan  politik  yang berbeda itu 31 .
Lebih  tegas  lagi  peserta  Konferensi  Nasional  gereja-gereja  yang  berlangsung  di Salatiga  menegaskan  bahwa  gereja  memang  tidak  mengambil  bagian  dalam  pemerintahan negara atau dalam politik praktis, sebab gereja tidak identik dengan suatu partai politik, tetapi gereja dapat menggugah hati nurani masyarakat dan pemerintah dengan menyatakan kehendak Tuhan. Dalam situasi di mana organisasi politik sebagai sarana menyalurkan hati nurani rakyat tidak  didengarkan  maka  gereja  bersama  dengan  golongan  agama  lain  dapat  mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan harus selalu berpedoman kepada keadilan dan kebenaran. Lebih
27 O. Notohamidjojo, Tanggung Jawab Gereja dan Orang Kristen di Bidang Politik (Jakarta: BPK, 1967) h. 8
28 Ayub Ranoh, "Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, Perspektif Kristen" dalam Teologi Politik, Penggilan Gereja di bidang Politik Pasca Orde Baru (Makassar: Yayasan Oase Intim, 2013) h. 82
29 O. Notohamidjojo, Tanggung Jawab Gereja dan Orang Kristen di Bidang Politik , h. 9
30 Ayub Ranoh, "Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, Perspektif Kristen", h. 82
31 O. Notohamidjojo, Tanggung Jawab Gereja dan Orang Kristen di Bidang Politik, h. 63,64.
jauh  Konferensi  itu  menegaskan  bahwa  tugas  gereja  adalah  secara  terus  menerus mempersiapkan  anggota-anggotanya  untuk  turut  serta  sebagai  orang-orang  Kristen  yang bertanggung jawab dalam bidang politik. 32

## B. Orde Baru
Pada awal era Orde Baru (1966-1998), dilakukan koreksi terhadap demokrasi terpimpin dan  diberlakukanlah  demokrasi  Pancasila.  Namun  pada  parohan  kedua  era  Orde  Baru, penguasa sangat menekankan kontrol idiologis terhadap berbagai bidang kehidupan sehingga cenderung  mengarah  kepada  sisten  yang  bersifat  otoriter.  Pada  era  ini  jumlah  partai  politik diperkecil dan sebagai akibatnya, PARKINDO sebagai organisasi politik orang Kristen yang menyalurkan  aspirasi  politiknya  dilebur  ke  dalam  Partai  Demokrasi  Indonesia  pada  tahun 1972 33 , sehingga orang-orang Kristen tidak lagi menyampaikan aspirasi politik dan berjuang melalui partai politik Kristen melainkan melalui partai-partai politik yang bersifat nasionalis. Memang,  masih  ada  lembaga-lembaga  demokrasi  dan  organisasi-organisasi  politik  seperti partai-partai, yakni partai Golkar sebagai partai pemerintah, di mana baik birokrat sipil maupun militer  menjadi  anggotanya,  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dan  Partai  Demokrasi Indonesia (PDI), tetapi Golkar sebagai partai penguasa sangat besar pengaruhnya.
Pada era ini, pemilihan umum juga masih tetap  dilakukan setiap lima tahun di mana rakyat  diberikan  kesempatan  untuk  memilih  pemimpinnya,  namun  pemilihan  itu  dilakukan sebagai  formalitas  saja,  sebab  pasti  yang  menang  adalah  partai  Golkar  sebagai  pertai pemerintah.  Dengan  demikian,  masih  ada  Lembaga  Legislatif  tetapi  karena  interfensi  yang begitu kuat dari Golkar dan militer maka hukum lebih berpihak pada penguasa dari pada rakyat. Sebab faktor yang sangat dominan pada era ini adalah kekuatan militer dengan dwifungsi ABRI dan  kontrol  idiologis  yang  begitu  kuat  dari  partai  penguasa.  Pemusatan  kekuasaan  ditangan penguasa  ini  membuat  rakyat  menjadi  muak  tetapi  mereka  tidak  berdaya  untuk  melakukan perubahan. Situasi  ini mencapai  puncaknya ketika kalangan intelektual  dan para mahasiswa melakukan protes dan demonstrasi secara masal sehingga berhasil mengundurkan tokoh utama dari rezim ini 34 .
Dalam periode ini, perlu dicatat beberapa peristiwa yang bersifat religius-politis yang berkaitan dengan hubungan kelompok Islam dan Kristen. Pada tanggal 1 Oktober 1967, terjadi penghancuran gereja-gereja, dan sekolah-sekolah Kristen oleh kelompok organisasi Islam di Makassar. Karena ketegangan meningkat maka diadakanlah musyawarah antar umat beragama di Jakarta pada tanggal 30 November 1967. Dalam musyawarah tersebut, Presiden Soeharto meminta  agar  penyebaran  agama  tidak  boleh  mengarah  pada  konflik.    Agama-agama  harus berjalan dalam hubungan yang harmonis dan mempromosikan semangat saling menghormati dan  toleransi.  Pada  pertemuan  tersebut,  para  peserta  menyusun  deklarasi  bersama  untuk menciptakan  kehidupan  yang  harmonis  di  antara  agama-agama.  Tetapi  orang-orang  Kristen menolak klausa yang berbunyi: "Seseorang tidak boleh menyebarkan kepercayaannya kepada orang lain yang telah memiliki agama." Karena itu berarti bahwa misi Kristen atau Islam hanya boleh diarahkan untuk memperdalam iman umatnya masing-masing 35 .
Beberapa tahun kemudian, ketika  dilihat bahwa pembangunan gedung gereja semakin meningkat  maka  berbagai  tindakan  diambil  oleh  pemerintah  untuk  membatasi  ruang  gerak
32 S.A.E. Nababan, Panggilan Kristen dalam Pembaruan Masyarakat, Laporan Konperensi Nasional Gereja dan Masyarakat (Jakarta: BPK, 1968) h. 25,26.
33 Zacharia  J. Ngelow, "Pedoman Pelayanan Gereja di Bidang Politik" dalam Teologi Politik, Penggilan Gereja di bidang Politik Pasca Orde Baru , h. 294
34 Ayub Ranoh, "Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, Perspektif Kristen", h. 83
35 Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia , (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004) h.391
orang Kristen melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (disingkat: SKB No. 1 tahun 1969), bahwa pembangunan gedung gereja harus disetujui oleh mayoritas penduduk setempat. Tentu saja, orang-orang Kristen menolaknya. Pada tahun 1978, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No. 70 dan 77, yang melarang penyebaran agama ditujukan kepada orang-orang yang telah memeluk agama lain, dengan bujukan dan pamflet. Keputusan itu juga melarang mengunjungi  rumah-rumah orang-orang yang memiliki agama lain 36 . Ketegangan dan konflik yang bernuansa politik dan agama terus meningkat, terutama pada akhir Orde Baru dan menjelang awal Orde Reformasi. Konflik itu mencapai puncaknya pada  kerusuhan  di  Jakarta 37 dan  kemudian  menyebar  ke  banyak  kota  di  Indonesia    yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian material. Kemudian kerusuhan menyebar ke Kupang,  Ambon,  dan  Poso  dan  daerah-daerah  lain  sehingga  memakan  lebih  banyak  korban jiwa.

## C. Orde Reformasi
Di tengah-tengah situasi konflik itu, telah terjadi pergantian pemimpin negara, mulai dari  B.J.  Habibi  (21  Mei  1998-20  Oktober  1999),  Gus  Dur  (20  Oktober  199-23  Juli  2001), Megawati (23 Juli 2001-20 Oktober 2004), Sosilo Bambang Yudoyono (20 Oktober 2004-20 Oktober 2014), dan sekarang Joko Widodo (20 Oktober 2014- hingga sekarang). Konflik antar etnis yang bernuansa agama itu terus berlanjut muncul keinginan untuk menghentikan konflik berdarah dan memulai kehidupan yang harmonis dan damai. Pemerintah Pusat memprakarsai upaya perdamaian pada  19-20 Desember 2001 di Malino. Pertemuan  tersebut  menghasilkan Deklarasi Malino I. Isinya adalah: untuk menghentikan semua bentuk konflik, mematuhi upaya penegakan  hukum,  meminta  pihak  berwenang  untuk  bertindak  tegas  dan  adil,  menjaga terciptanya suasana damai, menghilangkan semua bentuk fitnah dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Dikatakan juga bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dalam damai; semua properti harus dikembalikan ke pemiliknya yang sah; pengungsi dapat kembali ke  kampung  halaman  mereka  masing-masing;  Infrastruktur  akan  di  rahabilitasi,  dan menjalankan  hukum  agama  masing-masing  dengan  hormat.  Namun,  karena  konflik  masih berlangsung di Ambon (1999-2002) dan Poso, pemerintah memulai perjanjian damai Malino II pada 12 Februari 2002, yang isinya hampir sama dengan perjanjian damai Malino I. 38
Setelah kesepakatan Malino I dan II, suasana konflik antar umat beragama di Indonesia mulai agak mereda. Namun mulai muncul gejala-gejala adanya konflik antara para legislatif dan  eksekutif  serta  antar  tokoh  politik  dalam  bidang  politik.  Situasi  ini,  jika  tidak  dikelola dengan baik, maka akan bisa memunculkan kekuatan dari agama tertentu yang menginginkan berdirinya negara teokrasi di Indonesia. Penggalangan masa yang bersifat agama dan ujaran- ujaran yang memecah belah kehidupan bersama antara berbagai golongan dalam masyarakat perlu diwaspadai.
Ketika  pemerintahan  Orde  baru  runtuh  maka  Indonesia  memasuki  suatu  kehidupan demokrasi yang baru. Di satu pihak masih memakai demokrasi Pancasila tetapi dengan model atau kharakter yang baru. Di pihak lain, dalam demokrasi pada era Reformasi ini dimungkinkan adanya multi partai sehingga mirip dengan demokrasi parlementer pada era Presiden Soekarno. Pada  masa  pemerintahan  Habibi,  diberikan  peluang  bagi  masyarakat  Indonesia  untuk membentuk  partai  politik,  sehingga  muncul  partai-partai  baru  yang  meramaikan  panggung politik di Indonesia. Di kalangan orang Kristen muncul satu partai Kristen yang diberi nama Partai Damai Sejahtera (PDS) yang didirikan pada I Oktober 2001. Pada pemilu 2004, partai Kristen ini mendapat sambutan yang cukup besar sehingga mendapatkan 13 kursi di parlemen.
36 Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia , h.430,431
37 https://en.wikipedia.org/wiki/May_1998_riots_of_Indonesia
38 http://labholonk.blogspot.co.id/2008/05/perjanjian-damai-maluku-di-malino.html diunduh pada 27 Mei 2016
Tetapi  pada  pemilu  2009,  suara  pendukung  partai  ini  berkurang  drastis  sehingga  perolehan suara  kurang  dari  2.5  persen  untuk  memenuhi  syarat  ambang  batas  pemilu  ( electoral threshold ).  Akibatnya  partai  ini  kehilangan  semua  kursi  di  parlemen 39 .  Namun  demikian, aspirasi  politik  orang  Kristen  di  Indonesia  masih  terus  disampaikan  melalui  partai-partai nasionalis di Indonesia.

## V. Kesimpulan
Pertama . Peranan orang  Kristen dalam pusaran politik di  Indonesia telah  berlangsung  sejak berada-abad  lalu,  mulai  dari  zaman  penjajahan  Belanda.  Perjuangan  itu  dimulai  dengan pembentukan  organisasi-organisasi  kedaerahan  yang  terutama  bergerak  di  bidang  moral, kerohanian  dan  peningkatan  taraf  hidup  serta  pendidikan,  karena  dalam  iklim  penjajahan, organisasi  yang  bersifat  politis  tentu  dicurigai  oleh  penguasa.  Namun,  organisasi-organisasi sosial dan kerohanian itu secara diam-diam mempersiapkan masyarakat Indonesia agar di suatu waktu di masa depan, bisa mendirikan satu bangsa yang merdeka.
Kedua , pada awal abad ke dua puluh, mulai muncul semangat nasionalisme dengan gerakan "Budi Utomo" pada tahun 1908, diikuti dengan "Sumpah pemuda" pada tahun 1928. Gerakan- gerakan  nasionalisme  itu  mendorong  masyarakat,  khususnya  di  lingkungan  pemuda  untuk membentuk organisasi-organisasi yang bersifat politik pada level daerah, dengan sebutan Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Selebes, Jong Jawa, Jong Sumatera, dsbnya.
Ketiga ,  kelompok-kelompok  organisasi  kepemudaan  ini  kemudian  disatukan  dalam organisasi-organisasi  yang  bersifat  nasional.  Dengan  begitu  mulai  terhimpun  kekuatan- kekuatan rakyat yang lebih besar yang dipelopori oleh tokoh-tokoh baik Kristen maupun non Kristen  untuk  mendukung  gerakan  nasionalisme  yang  semakin  menguat  dalam  masyarakat. Beberapa  organisasi  yang  bisa  disebutkan  adalah  Gerindo,  GAPI  PNI  dsbnya.  Gerakan nasionalisme  itu  mencapai  puncaknya  ketika  diproklamasikan  kemerdekaan  Indonesia  pada tanggal  17  Agustus  1945.  Salah  stu  perjuangan  kelompok  Kristen  dalam  peralanan  sejarah bangsa  ini  adalah,  berjuang  untuk  menghapus  piagam  Jakarta  dari  UUD'45  dan  kalimat "Presiden haruslah orang Islam".
Keempat , sesudah  Indonesia merdeka maka kekuasaan tidak lagi  berada  di  tangan penjajah, melainkan  sudah  berada  di  tangan  rakyat  Indonesia.  Namun  untuk  mempertahankan kemerdekaan  Indonesia  dan  demokrasi  yang  baru  itu,  seluruh  rakyat  Indonesia  harus  bahu membahu  mengusir  penjajah  untuk  merebut  kembali  daerah-daerah  yang  masih  dikuasai. Perang  untuk  mempertahankan  kemerdekaan  itu  dilakukan  oleh  seluruh  rakyat  dan  semua golongan termasuk orang-orang Kristen  dengan air mata dan pertumpahan darah. Akhirnya Indonesia sebagai negara yang bermartbat diakui oleh dunia.
Kelima ,  Setelah  Indonesia  memperoleh  kedaulatan  penuh,  maka  diberlakukanlah  berbagai eksperimen demokrasi di Indonesia, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin pada era Soekarno, lalu beralih ke demokrasi  Pancasila pada era Soeharto, rakyat  Indonesia mengalami pasang surutnya perebutan kekuasaan. Dalam situasi ini, orang-orang Kristen tidak hanya berjuang untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai-partai yang berlabelkan nama Kristen melainkan juga melalui partai-partai nasionalis yang ada. Pada masa reformasi, orang-orang Kristen terus berperan dalam bidang politik, sebagai salah satu bidang di mana
39 Dikutip dari:  https://id.m.wikipwdia.org pada tanggal 24 September 2018.
diutus untuk berjuang bersama dengan partai-partai dan golongan-golongan lain di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera dan damai.
---,,---

## Daftar Pustaka
Aritonang,  Jan  S., Sejarah  Perjumpaan  Kristen  dan  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  BPK Gunung Mulia, 2004)
DGI,  Notulen:  Rencana  Acara  Pembentukan  Dewan  Gereja-gereja  di  Indonesia,  21-28  Mei 1950 di Jakarta
de  Jonge,  Ch.,  "Gereja  Masehi  Injili  Minahasa  1934-1942,  Berdiri  sendiri  Di  Bawah Perwalian" dalam Apostole, Pengutusan (Jakarta: STT Jakarta, 1987)
Nababan, S.A.E. Panggilan Kristen dalam Pembaruan Masyarakat, Laporan Konperensi Nasional Gereja dan Masyarakat (Jakarta: BPK, 1968)
Ngelow, Zakaria J., Kekristenan dan Nasionalisme, Perjumpaan Umat Kristen Protestan dengan pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996)
Ngelow, Zakaria J., "Beberapa Catatan Mengenai Politik Kristen di Indonesia" dalam
Teologi Politik, Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru (Makassar: Yayasan OASE INTIN, 2013) Ngelow, Zakaria J., "Pedoman Pelayanan Gereja di Bidang Politik" dalam Teologi Politik, Panggilan Gereja di bidang Politik Pasca Orde Baru (Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013)
Notohamidjojo, O., Tanggung Jawab Gereja dan Orang Kristen di Bidang Politik (Jakarta: BPK, 1967)
Ranoh, Ayub, "Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, Perspektif Kristen" dalam
Teologi Politik, Penggilan Gereja di bidang Politik Pasca Orde Baru (Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013)
Ranoh, Ayub, "Kristen dan Politik di Indonesia, Refleksi Historis" dalam Teologi Politik: Agama-agama  Kekuasaan , Jakarta:Badan Penelitian dan Pengembangan PGI, 2004) Sibarani,  Poltak  J.B., Bolehkah  Gereja  Berpolitik.  Mencari  Pola  Hubungan  Gereja  dan Negara yang relevan di Indonesia (Jalarta: Ramos Gospel Bubl. House, 2004) Sidjabat, W.B., "Partisipasi Pemuda Kristen dalam Nation Building di Indonesi dalam abad ke XX" dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia , disusun oleh W.B. Sidjabat (Jakarta: BPK., 1968)
Simatupang, T.B., "Partisipasi Kristen dalam Revolusi di Bidang Politik"  dalam Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia , disusun oleh W.B. Sidjabat (Jakarta: BPK., 1968)
Sumber Internet : https://en.wikipedia.org/wiki/May_1998_riots_of_Indonesia diunduh 20 September 2018 http://labholonk.blogspot.co.id/2008/05/perjanjian-damai-maluku-di-malino.html diunduh pada 20 September 2018 https://id.m.wikipwdia.org pada tanggal 24 September 2018