INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (1), 93-107 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.375 ©Komisi Pemberantasan Korupsi
Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang dan Tantangan

## Dumilah Ayuningtyas
Universitas Indonesia
dumilah@gmail.com
Abstract
Based on data from Indonesia Corruption Watch (ICW) in 2018, health sector corruption cases caused state losses of Rp 3.7 billion. This study aims to measure corruption knowledge and the urgency of anti-corruption education in Faculty of Public Health University of Indonesia (FKM UI). A quick survey was conducted on 198 students, in addition to interviews with experts. The results of the study showed that knowledge about corruption was still low at 64.64 %. There is full support of students (100%) of the importance of anti-corruption education and also from all experts. The support of integration of anti-corruption education with curriculum is delivered by 92, 4% respondent. The  discussion, case studies and role-play became the most proposed on learning  methods.  The  low  knowledge  of  anti-corruption  reinforces  the  urgency  of  anti- corruption  education  integrated  with  curriculum.    Campus  has  the  opportunity  with  the availability of expertise and support of infrastructure, in addition to the challenges of adjusting the curriculum.
Keywords : Corruption, Anti-Corruption Education, Curriculum Integration, Health Sector

## Abstrak
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch tahun 2018,  kasus korupsi sektor kesehatan menimbulkan  kerugian  negara  sebesar  Rp  3,7  miliar.  Penelitian  ini  bertujuan  mengukur pengetahuan korupsi dan urgensi pendidikan antikorupsi  di sektor kesehatan, khususnya di Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Indonesia.  Penelitian  dengan quick  survei terhadap 198 mahasiswa (sarjana 75 orang atau 37,98%) dan S2  123 orang  atau 62,12%), dan terhadap pakar.  Hasil studi memperlihatkan rendahnya pengetahuan tentang korupsi pada 128 orang (64,64%) dan pengetahuan cukup  70 orang (35,35%).  Terdapat dukungan penuh mahasiswa (198 orang, 100%)  dan seluruh pakar  terhadap pentingnya pendidikan antikorupsi.  Dukungan    integrasi  pendidikan  antikorupsi  dengan  kurikulum  formal disampaikan  oleh  183  mahasiswa  (92,4%),    demikian  halnya  pandangan  para  pakar. Pelaksanaan  diskusi  (66,7%)  dan  studi  kasus  (21,3%)  menjadi  usulan  terbanyak    tentang metode  pembelajaran,  selain  bermain  peran.    Masih  rendahnya  pengetahuan  tentang antikorupsi  menguatkan  usulan  urgensi  pendidikan  antikorupsi  yang  terintegrasi  dengan kurikulum formal.   Kampus memiliki peluang untuk menerapkannya dengan ketersediaan kepakaran dan dukungan sarana prasarana, selain adanya tantangan penyesuaian kurikulum formal.
Kata Kunci : Korupsi, Pendidikan Antikorupsi, Integrasi Kurikulum, Sektor Kesehatan

## Pendahuluan
Kasus  korupsi  terjadi  di  berbagai  sektor, salah  satunya  kesehatan.  Berdasarkan data  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW) tahun  2018  didapatkan  tren  korupsi  di sektor kesehatan selama tahun 2010-2018 sebanyak  220  kasus  korupsi  yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 3,7  miliar.  Kementerian  Kesehatan menjadi salah satu dari lima lembaga/kementerian yang mendapatkan jatah  Anggaran  Pembangunan  Belanja Negara  (APBN)  terbesar.  Dana  dalam jumlah  besar  yang  digelontorkan  oleh pemerintah  membuka  peluang  besarnya kasus  penyalahgunaan  terhadap  dana tersebut.  Besarnya  anggaran  kesehatan mengakibatkan  peluang untuk  korupsi  di sektor  kesehatan  terbuka  lebar  terutama melalui  program-program  kerja  yang dilaksanakan seperti program pengadaan alat  kesehatan,  pengadaan  obat,  program penanggulangan dan pencegahan penyakit dan program-program kesehatan lainnya.
Tindak  pidana  korupsi  di  sektor kesehatan  melibatkan  banyak  oknum pejabat  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah.  Beberapa  kasus  korupsi  juga menyangkut  pejabat  tinggi  pemerintah antara  lain  seperti  yang  dialami  mantan Menteri  Kesehatan,  Siti  Fadilah  Supari yang  divonis  empat  tahun  penjara  dan membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsider  2  bulan  kurungan  oleh  majelis hakim  pada  Pengadilan  Tipikor  Jakarta. Beliau divonis terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan  (alkes)  guna  mengantisipasi kejadian  luar  biasa  (KLB)  tahun  2005, pada  Pusat  Penanggulangan  Masalah
Kesehatan (PPMK) Departemen
Kesehatan.  (Kompas,  16/6/2017).  Kasus lain  terjadi  di  tingkat  pejabat  dinas kesehatan  lokal,  yaitu  dr.  Laode  Budiono MPH, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes atas dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2009/2010  senilai  Rp  150  juta.  Dana Jamkesmas  senilai  Rp  150  juta  tersebut digunakan  untuk  kepentingan  pribadi. Laode  yang  juga  mantan  Direktur  RSUD Brebes ditahan di Lembaga Pemasyarakat (LP)  Brebes  (Kompasiana,  19/10/2011). Kedua  kasus  ini  menunjukkan  bahwa korupsi  dana  kesehatan  terjadi  pada pejabat tingkat pusat maupun daerah. Keprihatinan  akan  situasi  tersebut dapat meningkat dengan adanya perubahan  pada  pembiayaan  kesehatan daerah  tahun  2017  dari  Jaminan Kesehatan  Daerah  (Jamkesda)  menjadi Jaminan Kesehatan Nasional yang pengelolaan  pembiayaannya  bersumber dari  pusat  namun  dananya  diserahkan kepada  pemerintah  daerah.  Perubahan pembiayaan  kesehatan  ini  menuntut komitmen dan tanggung jawab pemerintah  terutama  pemimpin  daerah untuk  memberikan  pelayanan  yang  lebih baik  di  sektor  kesehatan.  Pada  dasarnya semua komponen masyarakat bertanggung jawab untuk ikut serta dalam penyelesaian  berbagai  masalah  yang melanda  bangsa  Indonesia,  akan  tetapi, sosok yang paling bertanggung jawab dan harus  berperan  aktif  adalah  pemimpin bangsa  (Haikal,  2014).  Kegagalan  para pemimpin dalam memimpin bangsa yang disebabkan  ketidakjujuran  (integritas) seorang  pemimpin  dalam  memimpin bangsanya  merupakan  salah  satu  faktor yang menjadi penyebab timbulnya korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri dan rakyat banyak. Oleh karenanya diperlukan  pemimpin  yang  mempunyai integritas  yang  tinggi  meliputi  kejujuran, kredibilitas dan ketulusan.
Pembentukan  karakter  pemimpin yang memiliki integritas sangat dipengaruhi  oleh  lembaga  pendidikan yang  menjadi  penghasil  sumber  daya manusia.  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat
Universitas  Indonesia  (FKM  UI)  sebagai
salah  satu  lembaga  pendidikan  yang menghasilkan  generasi  penerus  bangsa diharapkan  dapat  membentuk  karakter yang  kuat  pada  mahasiswanya.  Hal  ini sejalan  dengan  salah  satu  misi  FKM  UI yaitu menjadi pusat pengembangan watak, moral, etika, dan budaya bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan program pendidikan  yang  berorientasi  pada pengembangan integritas, wawasan, intelektualitas, profesionalime, dan kepekaan sosial lulusan.
Penanaman  nilai-nilai  antikorupsi dan  pengintegrasiannya  di  lingkungan pendidikan  menjadi  sangat  penting  dan mendesak untuk mencegah dan
menanggulangi  bahaya  korupsi.  Adanya pro  dan  kontra  akan  pentingnya pendidikan antikorupsi menjadi salah satu mata  kuliah  formal  dalam  institusi pendidikan  menjadi  salah  satu  alasan menganalisis apakah FKM UI perlu untuk memasukkan  pendidikan  antikorupsi  ini menjadi  mata  kuliah  khusus  atau  cukup hanya menjadi bagian dari beberapa mata kuliah yang sudah diterapkan sebelumnya. Untuk itu penelitian dilakukan di FKM UI dengan  tujuan  mengukur  sejauh  mana pengetahuan  tentang  korupsi  pada mahasiswa FKM UI, memperoleh informasi  mendalam  tentang  dukungan dan  penolakan  dosen  serta  memperoleh usulan  konten  kurikulum  antikorupsi  di FKM UI.

## Tinjauan Teori
Pengertian  korupsi  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  korupsi  dikategorikan  sebagai tindakan  setiap  orang  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena  jabatan  atau  kedudukan  yang
dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara.
Kurikulum  Pendidikan  Antikorupsi merupakan salah satu perspektif keilmuan yang berangkat dari fenomena permasalahan    riil  serta  pendekatan budaya sebagai alternatif solusi
pembelajaran  akan  lebih  menekankan pada  pembangunan  karakter  antikorupsi ( anti-corruption character building ) setiap individu mahasiswa. Tujuan dari matakuliah antikorupsi adalah membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat  dan  kompetensinya  sebagai agent  of  change bagi  kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan  bebas  dari  ancaman  korupsi.  Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan  pada  upaya  pencegahan korupsi  dengan  ikut  membangun  budaya antikorupsi  di  masyarakat.  Mahasiswa diharapkan  dapat  berperan  sebagai  agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi  di  masyarakat.  Untuk  dapat berperan  aktif  mahasiswa  perlu  dibekali dengan  pengetahuan  yang  cukup  tentang seluk beluk korupsi dan
pemberantasannya.  Tidak  kalah  penting, untuk  dapat  berperan  aktif  mahasiswa harus  dapat  memahami dan  menerapkan nilai-nilai  antikorupsi  dalam  kehidupan sehari-hari.
Selain kurikulum pendidikan antikorupsi,  integritas  merupakan  suatu bentuk  kualitas  yang  meliputi  kejujuran, kredibilitas, dan ketulusan. Dalam konteks kepemimpinan, integritas terwujud dalam bagaimana  seorang  pemimpin  berbicara, mengarahkan,  dan  bereaksi  terhadap pengikutnya  dan  lingkungannya.  Dalam mengasah kemampuan memimpin dengan integritas  membutuhkan  pengembangan kesadaran  diri,  kemampuan  berpegang teguh  pada  kode  etik  atau  moral  dan melakukan  praktik  komunikasi  secara jujur,  terlepas  seberapa  sulit  dan
kompleksnya  masalah  yang  dihadapi ataupun  konsekuensi  negatif  yang  harus ditanggungnya. Pengintegrasian pendidikan karakter  dalam  perkuliahan  memerlukan model pembelajaran untuk mengkonstruksi  penanaman  nilai  atau karakter  yang  diharapkan.  Fogarty (Winarni,2013)  mengemukakan  bahwa terdapat  sepuluh  model  pembelajaran terpadu,  namun  dapat  diklasifikasikan menjadi tiga model, yaitu sebagai berikut.
1. Interdisiplin ilmu; yang termasuk tipe ini  adalah  model  tergambarkan  ( the fragmentedmodel ),  model  terhubung
( theconnected  model ),  dan  model tersarang ( the nested model ).
2. Antardisiplin ilmu; yang termasuk tipe ini  adalah  model  terurut  ( sequenced
model ),  model  terkombinasi  ( shared model ),  model  terjaring  laba-laba ( webbed ),  model  terantai  ( threaded ), dan model keterpaduan ( integrated ).
3. Inter  dan  antardisiplin  ilmu;  yang termasuk  tipe  ini  model  terbenam ( immersed )  dan  model  jaringan  kerja
( networked ).
Pelaksanaan  pendidikan  karakter terintegrasi  dalam  proses  pembelajaran meliputi  proses  penyusunan  silabus, penyusunan  RPP,  penyiapan  bahan  ajar dan  media,  implementasi  di  kelas, penilaian,  monitoring  dan  evaluasi,  serta tindak lanjut. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan model keterpaduan (integrated) karena  mengacu  pada Permenristek  Dikti  RI  Nomor  44  tahun 2015,  pelaksanaan  pembelajaran  mata kuliah  dapat  dilakukan  dengan  beberapa model  antara  lain  diskusi  kelompok, simulasi,  studi  kasus,  pembelajaran kolaboratif,  pembelajaran  kooperatif, pembelajaran
berbasis
proyek, pembelajaran  berbasis  masalah,  atau metode  pembelajaran  lain,  yang  dapat
secara  efektif  memfasilitasi  pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

## Metode Penelitian
Lingkup  studi  ini  merupakan  studi deskriptif    dan  diperdalam    dengan pendekatan  kualitatif melalui  wawancara mendalam. Studi ini bermaksud mengukur pengetahuan  tentang  korupsi,  gerakan antikorupsi,  mendapatkan  pandangan urgensi  tentang  pendidikan  formal antikorupsi  dan  menyusun  metode kurikulum  dan  rekomendasi  untuk pengayaan di Fakultas Kesehatan Masyarakat.  Instrumen  yang  dipakai dalam  penelitian  ini  adalah  pedoman wawancara  mendalam,  kuesioner  survei cepat  secara online serta checklist dokumen.  Berdasarkan  syarat-syarat kecukupan ( adequacy ), kesesuaian
( appropriateness )  dan  tidak  ada  lagi informasi baru, peneliti memilih informan dengan  mempertimbangkan  subjek  yang memiliki  ciri-ciri  sesuai  dengan  maksud dan tujuan penelitian (Given, 2008).
Populasi  dalam quick  survey yang dilakukan  adalah  mahasiswa  FKM  UI dengan kriteria inklusi mahasiswa sarjana dan  pascasarjana  yang  masih  aktif  pada saat  penelitian  dilakukan.  Berdasarkan rumus  Lemeshow,  maka  jumlah  sampel yang  diambil  sebanyak  96  mahasiswa. Menurut  Ariawan  (1998)  menyatakan jumlah sampel yang didapat ditambahkan 10% dari jumlah sampel untuk mengantisipasi adanya kemungkinan data yang  kurang  sehingga  jumlah  sampel secara keseluruhan adalah 105 mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pelaksanaan  studi  diawali  dengan desk study untuk penyiapan kuesioner dan pedoman wawancara mendalam, kemudian  dilakukan  pengumpulan  data
Quick  survey, dan  wawancara  mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.  Studi  ini  dilakukan  dengan
memperhatikan  aspek  etika  dalam penelitian dan penulisan ilmiah sejak awal penyusunan proposal dengan pencantuman  berbagai  referensi  yang digunakan  sebagai  rujukan,  penyiapan perizinan  dalam  pengambilan  data  dan wawancara  serta  survei,  persetujuan setelah  penjelasan  penelitian  dengan informed consent , dan telah lolos kaji etik dengan  nomor    74/UN2.F10/PPM.00.02/ 2017.  Prinsip-prinsip  etik  ilmiah  yang berangkat  dari  penghormatan  terhadap
HAM  seperti Beneficens  Maleficent  Justice dan Equity diterapkan pada studi ini.

## Pembahasan
Gambaran Karakteristik Responden Gambaran
karakteristik responden yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat  sebagaimana Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Gambaran Karakteristik Responden
Identitas Responden N % Jenis Kelamin Laki-laki 48 24,24 Perempuan 150 75.76 Total 198 100 Jenjang Pendidikan S1 75 37,98 S2 123 62,12 Total 198 100 Asal Daerah Aceh 1 0.5 Bali 24 12.1 Banten 11 5.6 Bekasi 2 1.0 Bengkulu 2 1.0 DKI Jakarta 29 14.6 Jakarta 1 0.5 Jambi 20 10.1 Jawa Barat 35 17.7 Jawa Tengah 8 4.0 Jawa Timur 5 2.5 Kalimantan Barat 8 4.0 Lampung 6 3.0 NTB 5 2.5 NTT 2 1.0 Papua 2 1.0 Riau 16 8.1 Sulawesi Barat 1 0.5 Sumatera Barat 3 1.5 Sumatera Selatan 5 2.5 Sumatera Utara 12 6.1 Total 198 100.0 Berdasarkan jenis kelamin didapatkan  laki-laki  sebanyak  48  orang (24,24%)  dan  perempuan  sebanyak  150 orang  (75,76%).  Berdasarkan  jenjang pendidikan  diperoleh  pendidikan  S1 sebanyak  75  orang  (37,98%)  dan  S2 sebanyak 123 orang (62,12%). Berdasarkan  gambaran  asal  daerah mahasiswa didapatkan Jakarta menempati urutan  pertama  sebanyak  30  orang,
kemudian  Jambi  sebanyak  19  orang  dan Bali sebesar 17 orang.
Pengukuran Pengetahuan tentang Korupsi,  Gerakan  Antikorupsi  atau Upaya Pencegahan di Sektor Kesehatan Berdasarkan gambaran
pengetahuan  secara  keseluruhan  pada Tabel  2 didapatkan  mahasiswa  yang memiliki  pengetahuan  kurang  tentang korupsi sebanyak 128 orang (64,64%) dan mahasiswa  yang  memiliki  pengetahuan cukup  sebanyak  70  orang  (35,35%). Berdasarkan  studi  ini  baik  kuesioner pengisian  manual  maupun  kuesioner online secara  keseluruhan  gambaran pengetahuan didapatkan mahasiswa yang memiliki  pengetahuan  kurang  tentang korupsi sebanyak 128 orang (64,64%) dan mahasiswa  yang  memiliki  pengetahuan cukup  sebanyak  70  orang  (35,35%).  Hal
ini  sesuai  dengan  (ITB  news,  2010) penyebab  terjadinya  korupsi  pada masyarakat adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang korupsi. Selain  itu,  berdasarkan  Laporan  Ringkas
Survei  Perilaku  Antikorupsi  tahun  2012 menyatakan  bahwa  sebesar  38  persen menunjukkan bahwa sedikitnya sepertiga responden  tidak/belum  tahu  perilaku korupsi.  Menurut  (PGRI  Jateng,  2016) Pendidikan antikorupsi mengintegrasikan domain  pengetahuan  (kognitif),  sikap serta  perilaku  (afeksi),  dan  keterampilan (psikomotorik).  Nilai-nilai  pendidikan antikorupsi  harus  ditanamkan,  dihayati, diamalkan  setiap  insan  Indonesia  sejak dini bila perlu long life education , artinya nilai-nilai pendidikan antikorupsi menjadi nafas  di  setiap  waktu,  setiap  tempat semasa masih hidup.
Tabel 2. Gambaran Tingkat Pengetahuan Responden
Kategori Pengetahuan N % Pengetahuan kurang 128 64,64 Pengetahuan cukup 70 35,35 Total 198 100 Tabel 3. Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di FKM UI Pentingnya Pendidikan antikorupsi N % Kurang Pentingnya pendidikan antikorupsi 0 0 Pentingnya pendidikan antikorupsi 198 100 Total 198 100 Dukungan  dan  Penolakan  Dosen, Mahasiswa,  dan  Pimpinan  FKM  UI tentang Pentingnya Pendidikan Antikorupsi Di FKM UI 1. Dukungan dan Penolakan Mahasiswa tentang Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di FKM UI. Tabel  3 di  atas  secara  keseluruhan menjelaskan  bahwa  sebanyak  198 orang  (100%)  menyatakan  bahwa penting  pendidikan  antikorupsi  di FKM  UI  dan  meyakini  bahwa pendidikan antikorupsi sangat penting  karena  tindakan  korupsi dapat  menyebabkan  sebuah  negara menjadi  bangkrut  dengan  efek  yang luar  biasa  seperti  terhambatnya pembangunan nasional dan hancurnya  perekonomian  sehingga menyengsarakan  masyarakat  (PGRI, Jateng 2016).
Efek konkretnya adalah memperparah kemiskinan, pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi mahal, fasilitas umum seperti transportasi menjadi tidak aman serta rusaknya  infrastruktur  jalan,  dan yang  paling  berbahaya  adalah meningkatnya  angka  pengangguran hingga mengakibatkan angka kriminalitas  pun  meningkat.  Korupsi juga  memperburuk  citra  bangsa
Indonesia  di  mata  internasional. Pentingnya  pendidikan  antikorupsi juga  sesuai  dengan  penelitian  (Nafi, 2009) yang menyatakan bahwa salah satu  cara  dalam  melakukan  upaya pemberantasan korupsi adalah melalui langkah preventif
(pencegahan)  dengan  penyemaian bibit-bibit  antikorupsi  melalui  jalur pendidikan.  Penanaman  nilai-nilai antikorupsi akan melahirkan generasi antikorupsi di masa yang akan datang. 2. Dukungan dan Penolakan Dosen dan Pimpinan FKM UI Tentang Pentingnya  Pendidikan  Antikorupsi di FKM UI. Berdasarkan  hasil  wawancara  para pakar  didapatkan  semua  pakar menyetujui bahwa pendidikan antikorupsi penting dilakukan karena menanamkan  nilai-nilai (value) yang dapat  mencegah  seseorang  untuk masuk ke dalam korupsi. Hal ini bisa terlihat dari matriks sebagai berikut.
Tabel 4. Dukungan dan Penolakan Dosen dan Pimpinan FKM UI tentang Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di FKM UI No Nama Pakar Dukungan Alasan Mendukung Menolak Netral 1 Pakar A √ Penting pendidikan antikorupsi terutama bila yang  menjadi  perhatian  adalah  faktor kesehatan  karena  memberikan  dampak langsung kepada manusia 2 Pakar B √ Sangat  penting  pendidikan  antikorupsi sebaiknya  sejak  S1  agar  menghasilkan kekhususan dari segi integritas 3 Pakar C √ Penting pendidikan antikorupsi. Untuk adanya pendidikan  antikorupsi  dimulai  dari  value keluarga 4 Pakar D √ Penting pendidikan antikorupsi namun Dosen belum  melihat  pendidikan  antikorupsi  yang mengajarkan value . 5 Pakar E √ Penting pendidikan antikorupsi ditambahkan dengan pendidikan agama untuk menumbuhkan  rasa  takut  pada  Tuhan bergeser kepada jadi lebih takut pada sistem informasi 6 Pakar F √ Pendidikan  antikorupsi  penting  karena pendidikan  antikorupsi  untuk  pemahaman mana yang korupsi mana yang bukan korupsi Pimpinan FKM UI juga menyatakan bahwa pentingnya pendidikan antikorupsi. Hal ini menguatkan pandangan  para pakar yang menyetujui pentingnya pendidikan antikorupsi.  Hal  ini  sesuai  pula  dengan penelitian  (Manurung,  2012)  tentang
pentingnya pendidikan antikorupsi karena  sejalan  dengan  pendidikan  yang berkarakter  dan  humanistik.  Selain menjadi  pendidikan  antikorupsi  bahkan dapat  juga  menjadi  bagian  dari  proses pembentukan  akhlak.  Mahasiswa  didik, pendidikan  antikorupsi  dan  humanistik
diharapkan  mampu  menjadi  fondasi utama  dalam  pembentukan  jati  diri  yang jujur  dan  berparadigma  Pancasila  serta UUD  1945  sesuai  dengan  UU  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Pandangan/Persetujuan terhadap Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Kurikulum Pembelajaran 1. Pandangan/Persetujuan Mahasiswa terhadap Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Kurikulum Pembelajaran. Berdasarkan pandangan/persetujuan terhadap integrasi pendidikan antikorupsi pada  kurikulum  pembelajaran  secara keseluruhan  didapatkan  mahasiswa  yang tidak setuju sebanyak 15 orang (7,6%) dan mahasiswa  yang  setuju  sebanyak  183 orang  (92,40%).      Mahasiswa  yang menyatakan  setuju  adanya  integrasi pendidikan  antikorupsi  pada  kurikulum pembelajaran  sebanyak  183  orang (92,40%)  dan  mahasiswa  yang  tidak
setuju  adanya  integrasi  pendidikan antikorupsi pada kurikulum pembelajaran sebanyak 15 orang (7,6%). Integrasi  pendidikan  antikorupsi dengan  kurikulum  formal  ini  bertujuan untuk mencetak generasi yang menjunjung tinggi etika dan berperan aktif dalam menyebarkan “virus” antikorupsi di seluruh  Indonesia.  Integrasi  pendidikan antikorupsi dengan kurikulum pembelajaran  juga  dinyatakan  oleh pimpinan  KPK  pada  berita online (Republika,  2012)  yang  menyatakan bahwa  dunia  pendidikan,  mulai  jenjang paling  bawah  hingga  perguruan  tinggi, menjadi  salah  satu  fokus  KPK  dalam rangka pemberantasan korupsi.
Tabel 6 menggambarkan pandangan terhadap  perlunya  menanamkan  sikap antikorupsi  sejak  dini  guna  mencegah terjadinya  korupsi.  Hal  ini  sesuai  dengan (Cakrawala, 2015) pendidikan antikorupsi berguna  untuk  menanamkan  semangat antikorupsi pada setiap anak bangsa.
Tabel 5. Dukungan dan Penolakan Dosen dan Pimpinan FKM UI tentang Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di FKM UI Kurikulum Pembelajaran N % TTidak Setuju 15 7,60 Setuju 183 92,40 Total 198 100 Tabel 6. Alasan Menyetujui Kurikulum Pembelajaran Pendidikan dan Integritas Kepemimpinan Antikorupsi Alasan  Menyetujui  Kurikulum  Pembelajaran  Pendidikan  dan  Integritas  Kepemimpinan Antikorupsi Kurikulum Pembelajaran N % Pengisian Manual Anti korupsi mencakup multi disiplin ilmu 5 4.0 Banyaknya kebutuhan/kepentingan masyarakat yang harus dibenahi 1 0.8 Data kesehatan bila di politisasi dapat menutup kesejahteraan sebagian kecil tertutup 1 0.8 Korupsi memiskinkan masyarakat dan menghambat pembangunan 1 0.8 Lulusan FKM akan terjun ke masyarakat dan diharapkan menjadi role of model dari kejujuran 1 0.8 Menanamkan sikap anti korupsi sejak dini 58 46.4 Menciptakan  generasi  penerus  yang  memiliki  paradigma  anti  korupsi  dari berbagai aspek 1 0.8
Menciptakan Indonesia bebas korupsi 1 0.8 Pembentuk moral dan pengingat agar tidak korupsi 1 0.8 Pendidikan anti korupsi di semua tingkat atau level sangat diperlukan 1 0.8 Sektor kesehatan juga banyak korupsi 2 1.6 Tambahan ilmu pengetahuan agar saat bekerja tidak terjerumus korupsi 32 25.6 Tidak hanya di FKM saja tetapi semua fakultas dibekali pendidikan anti korupsi 3 2.4 Tindak korupsi menurut saya merupakan kejahatan moral dan etika 1 0.8 untuk  memperbaiki  sistem  dimana  korupsi  seperti  sistem  yang  sudah mengakar 2 1.6 untuk menanamkan rasa malu dan meningkatkan moral terkait korupsi 1 0.8 Untuk mencegah makin banyaknya praktik korupsi di indonesia 1 0.8 Total 113 100.0 Pengisian Online Belum banyak sosialisasi formal yg dilakukan ke instansi baik swasta maupun pemerintah 7 10.0 Karena menurut saya saat ini indonesia sudah darurat korupsi 10 14.3 Memberikan  pengetahuan  tentang  korupsi  &  menanamkan  budaya  sadar antikorupsi 16 22.9 Menurunkan angka korupsi kedepannya 8 11.4 Pendidikan antikorupsi penting agar terhindar dari korupsi 21 30.0 Untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan budaya kerja 7 10.0 Untuk meningkatkan pemahaman dan ikut mencegah terjadinya korupsi 1 1.4 Total 70 100.0 Alasan  Menyetujui  Kurikulum  Pembelajaran  Pendidikan  dan  Integritas  Kepemimpinan Antikorupsi Kuesioner Pengisian Manual bisa dengan mengikuti komunitas anti korupsi 1 8.3 bisa dijelaskan dengan mata kuliah lainnya 1 8.3 fakultas yang mestinya lebih terjun kepada masyarakat 1 8.3 menambah beban sks yang sudah berlebih 3 25.0 moral ditanamkan dari kecil sejak dari usia dini 1 8.3 seharusnya pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan moral 2 16.7 sksnya sudah banyak 1 8.3 sudah mendapat mata kuliah di D3 2 16.7 Total 12 100.0 Kuesioner Online karena korupsi timbul dari hati dan niat seseorang 1 33,3 Tidak dimasukkan kedalam kurikulum baru namun masuk kedalam matakuliah yang sudah ada 2 66,7 Total 3 100 Adapun  alasan  mengapa  sebagian responden  tidak  menyetujui  kurikulum pendidikan antikorupsi adalah
kekhawatiran akan menambah beban SKS yang  sudah  berlebih  (sebanyak  25%).
Mereka  memilih  untuk  dimasukkan  saja nilai-nilai  pendidikan  antikorupsi  ke dalam mata kuliah yang sudah ada. Hal ini
dikarenakan pendidikan antikorupsi merupakan  nilai-nilai    yang  harus ditanamkan  dari  lingkungan  keluarga sehingga bila ditanamkan untuk mahasiswa sudah tidak efektif. 2. Pandangan/Persetujuan Dosen terhadap Integrasi Pendidikan
Antikorupsi pada Kurikulum Pembelajaran. Pandangan/persetujuan dosen terhadap integrasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pembelajaran. Pada studi ini, pandangan/persetujuan dosen terhadap integrasi pendidikan antikorupsi pada  kurikulum  pembelajaran  dapat terlihat dalam matriks pada Tabel 7. Berdasarkan hasil wawancara mendalam  didapatkan  dari  enam  pakar yang  diwawancarai,  satu  diantaranya tidak  menyetujui  adanya  integrasi pendidikan anti korupsi dengan kurikulum pembelajaran di FKM UI. Hal ini dikarenakan  untuk  mahasiswa  S1  sudah ada MPKT sedangkan untuk mahasiswa S2 sudah tidak efektif melakukan pembelajaran tersebut karena pendidikan antikorupsi  merupakan  penanaman  nilai integritas  yang  pembentukannya  tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat.
Tabel 7. Pandangan/Persetujuan Dosen terhadap Integrasi Pendidikan Antikorupsi Pada Kurikulum Pembelajaran Nama Pakar Pandangan/ Persetujuan Alasan Mendukung Menolak  Netral 1 Pakar A √ Untuk  mata  kuliah  antikorupsi  dalam SNPT  sebetulnya  sudah  ada  melalui MPKT. Untuk mahasiswa S1 dalam MPKT, mahasiswa  S2  dan  S3  tidak  ada  mata kuliah wajib universitas, design kurikulum  mengarah  kompetensi  dan teknis 2 Pakar B √ sangat  perlu  sebaiknya  sejak  S1  agar menghasilkan  kekhususan  dari  segi integritas 3 Pakar C √ Pendidikan  antikorupsi  (value)  dari keluarga  untuk  S1  ditambah  dengan adanya  mata  kuliah  MPKT  sedangkan untuk S2 sudah tidak efektif karena untuk adanya pendidikan antikorupsi diperlukan pembentukan integritas. 4 Pakar D √ Pada  mahasiswa  S1  sudah  ada  MPKT  A namun pada S2 dan S3 tidak ada 5 Pakar E √ Untuk  mahasiswa  S1  sudah  ada  MPKT namun S2 dan S3 belum ada 6 Pakar F √ Penerapan kurikulum bisa untuk mahasiswa  S1  untuk  menghasilkan  role model, sedangkan S2 belum ada. Tabel 8. Pandangan Metode Pembelajaran di FKM UI Kuesioner Pengisian Manual Kuesioner Online Metode Pembelajaran N % Metode Pembelajaran N % Masuk dalam P4 mahasiswa baru 1 0.9 Digabungkan  dengan  hal  tata kelola/kebijakan publik masyarakat 1 0.9 Diskusi 25 22.1 Diskusi 23 32.8 FGD 1 0.9 FGD 2 2.9 Kuliah umum 19 16.8 Kuliah umum 11 15.7 Kunjungan lapangan 5 4.4
Masuk kurikulum wajib 4 3.5 memasukan  konten  agama  yang berkaitan dengan korupsi 3 2.7 Metode CBL 1 0.9 Metode pembelajaran yang aktif 1 0.9 Role model 6 8.6 PBL 2 1.8 Observasi lapangan 9 12.9 Roleplay 18 15.9 Role play 3 4.3 SLC 1 0.9 student active learning 1 0.9 Studi kasus 24 21.3 Studi kasus 16 22.9 tatap muka langsung 1 0.9 team learning 1 0.9 tidak ada usulan 4 3.5 Total 113 100.0  Total 70 100.0 Usulan Konten Kurikulum Antikorupsi di FKM UI Tabel  7 menggambarkan  hasil pandangan tentang usulan metode belajar, dengan  usulan  terbanyak  adalah  diskusi, studi  kasus  dan  kuliah  umum  serta bermain  peran  ( role-play ).  Hal  ini  juga sama  seperti  yang  dilakukan  pada  salah satu  universitas  swasta  X  yang  membuat metode kurikulum pendidikan antikorupsi dengan  cara  pengajaran  di  kelas, kunjungan  ke  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  untuk  berdiskusi  dengan para  tokoh  KPK, Stadium  General dengan mengundang  para  tokoh  dan  melakukan penulisan investigative  report ,  guna mengumpulkan  laporan  investigasi  atas kasus  korupsi  yang  mereka  amati  secara langsung di lapangan.
1. Rekomendasi Usulan Konten Kurikulum Berdasarkan Para Pakar Tabel  9 menjelaskan  hasil wawancara  mendalam  terhadap  6  pakar yang  4  diantaranya  menyatakan  bahwa kurikulum  pendidikan  antikorupsi  bisa dimasukkan  kedalam  mata  kuliah  yang sudah  ada  di  FKM  UI  seperti  ekonomi kesehatan dan kebijakan kesehatan untuk mahasiswa
S2 sedangkan untuk mahasiswa S1 terdapat mata kuliah MPKT dan adanya ekstrakurikuler yang ada pada kegiatan  mahasiswa  bisa  dimasukkan sebagai  bahan  pembelajaran  yang  tidak harus formatif di kelas tetapi mendapatkan  nilai-nilai  dari  pendidikan antikorupsi  itu  sendiri.    Berdasarkan Pedoman  Model  Integrasi  Pendidikan Antikorupsi  Dirjen  Diktis  Kementerian Agama RI 2016, Pendidikan Antikorupsi di perguruan  tinggi  bisa  menggunakan beberapa  pendekatan  yang  diterapkan dalam kurikulum pendidikan antikorupsi, yang masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tabel 9. Rekomendasi Usulan Konten Kurikulum Berdasarkan Para Pakar
No Nama Pakar Benchmark Alasan Mendukung Menolak Netral 1 Pakar A √ Menerapkan pendidikan sistem pendidikan  Silat  atau  model  pesantren yang  hormat  kepada  guru,  Perguruan tinggi di Jepang: karakter mengikuti guru. 2 Pakar B √ untuk Benchmark upaya negara lain bisa ke singapore dan jepang namun bisa juga hongkong  karena  hongkong  membuat institusi seperti KPK juga di negaranya
3 Pakar C √ Harus  ada  role  model  seperti  italia  dan china 4 Pakar D √ Benchmark bisa di jepang, italia dan Cina 5 Pakar E √ Contohnya bisa lihat di jepang 6 Pakar F √ Benchmark komitmen dalam pemerintah: Cina, Korea, Jepang.
Sumber: Data Primer Tahun 2018
Bila kita melakukan benchmarking dengan negara  lain  seperti  Korea,  dukungan  dari pemerintah  untuk  kegiatan  antikorupsi organisasi masyarakat sipil bahkan dapat mencakup  dukungan  keuangan.  Kamboja telah  melaporkan  kerja  sama  dalam bentuk pendidikan antikorupsi di sekolah negeri, setelah sebuah survei menemukan tingkat  kesadaran  yang  rendah  tentang dampak  korupsi  di  kalangan  generasi muda.  Berikut  pendapat  para  pakar mengenai benchmarking pendidikan antikorupsi  pada Tabel  10 .  Berdasarkan hasil  wawancara  mendalam  didapatkan dari  6  para  pakar,  4  pakar  menyatakan bisa  melakukan benchmarking ke  Jepang dan 2 para pakar lainnya menyatakan bisa melakukan  pembelajaran  terpetik  dari Hongkong, Cina, Korea dan Italia.
2. Benchmark ing Pendidikan Antikorupsi di Indonesia dan Cina Pendidikan antikorupsi di Indonesia  baru  dicanangkan  masuk  ke dalam kurikulum pendidikan tahun 2019. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan KPK adalah adanya festival anak jujur yang sasarannya  pelajar  Sekolah  Dasar  (SD) dengan  melakukan  diskusi  seputar
pendidikan  antikorupsi  serta  menyajikan sosio  drama  sekolah  (Tempo,  2017).
Sedangkan  di  kalangan  perguruan  tinggi Kementerian Ristekdikti telah melaksanakan training untuk  ribuan dosen  dari  berbagai  bidang  ilmu  yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, serta  berbagai  kampus  baik  negeri maupun  swasta  yang  terlibat  dalam  ToT ( Training of Trainer ) Pendidikan Antikorupsi  untuk  Perguruan  Tinggi (Ristekdikti,  2008).  Kita  bisa  belajar  dari
China  yang  memiliki Central  Commission for  Discipline  and  Inspection .  China tentunya  lebih  unggul  karena  berhasil menerapkan  penegakan  hukum  ( law enforcement ) tanpa pandang bulu termasuk menghukum mati para koruptor.  Salah  satu  cara  yang  paling praktis  dalam  pendidikan  antikorupsi adalah  nama-nama  dan  gambar  pejabat negara yang korup dipajang dalam sebuah pameran  untuk  memperlihatkan  kepada publik  wajah  dan  integritas  mereka.  Hal lain  yang  tidak  kalah  penting  adalah penyebaran  berita  dan  informasi  berbau pendidikan  antikorupsi  melalui  media sosial. (Lidya, 2010.

## Tabel 10. Kesiapan Pengintegrasian Kurikulum Antikorupsi Di FKM UI
No Peluang
1 Ketersediaan tenaga pendidik para pakar yang juga mnjadi pengembang kebijakan dan kontributor dalam berbagai kebijkan kesehatan di Indonesia
2 Keinginan tinggi para mahasiswa untuk mendapatkan mata kuliah tersebut
3 Posisi UI sebagai universitas terbesar tertua dan otoritas untuk  memutuskan konten kurikulum serta dukungan finansial, dan sarana prasarana
4 Tingginya harapan dan kebutuhan masyarakat luas dan pembuat kebijakan, terhadap lulusan UI
5 Besarnya  peluang  bagi  lulusan  FKM  UI  untuk  menempati  posisi  dan  jabatan kepemimpinan di sektor kesehatan
No Tantangan 1 Beban sks yang sudah tinggi, teruttama bagi mahasiswa pasacasarjana yang mayoritas sudah bekerja, waktu perkuliahan berlangsung singkat, umumnya hanya di akhir pekan.
2 Mencari  model  pembelajaran  yang  relevan  dengan  keberagaam  mahasiswa  dan menangkap dinamisnya perubahan situasi gerakan antkorupsi di Indonesia.
3 Upaya membuktikan efektivitas integrasi pendidikan antikorupsi ke kurikulum formal di  Universitas,  mengingat  kuatnya  pandangan  bahwa  nilai  pendidikan  antikorupsi adalah harus dibangun sejak dini dalam keluarga.
Analisis  Situasi  yang  Menggambarkan Kesiapan  Pengintegrasian  Kurikulum Antikorupsi Di FKM UI
Kesiapan pengintegrasian
kurikulum  pendidikan  antikorupsi  digali dengan  analisis  tentang  berbagai  hal positif  dari  faktor  internal  dan  eksternal yang  berperan  positif  dan  mendukung integrasi,  selain  hal  yang  masih  menjadi hambatan atau tantangan untuk mewujudkannya.  Analisis  peluang  dan tantangan diperoleh pada Tabel 10 .

## Penutup
Kesimpulan
a. Pengetahuan  mahasiswa tentang pendidikan dan integritas kepemimpinan  antikorupsi  mayoritas masih  rendah  (128  orang/64,64%), sedangkan sisanya sebanyak 70 orang (35,35%) memiliki pengetahuan cukup; b. Keseluruhan mahasiswa yang menjadi responden  menyetujui  pentingnya pendidikan antikorupsi (198 orang/100%)  ,  demikian  pula  secara umum  pandangan  pakar  meski  ada yang pula yang menyampaikan bahwa integrasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum mahasiswa S2 sudah tidak efektif;
c. Usulan  metode  kurikulum  terbanyak adalah  diskusi  sebanyak  25  orang (66,7%),  studi  kasus  sebanyak  24 orang (21,3%), kuliah umum sebanyak 19  orang  (16,8%),  roleplay  sebanyak 18 orang (15,9%);
d. Masih rendahnya pengetahuan tentang antikorupsi menguatkan usulan urgensi pendidikan antikorupsi yang  terintegrasi  dengan  kurikulum formal.    FKM  UI  memiliki  peluang untuk menerapkan dengan ketersediaan kepakaran dan dukungan  sarana  prasarana,  selain adanya tantangan penyesuaian kurikulum formal. Saran a. Penyelenggaraan pendididkan antikorupsi dan integrasi ke kurikulum  formal  perlu  disegerakan pelaksanaannya dengan mempertimbangkan  aspek  kekuatan dam  kelemahan  internal  sebagai bagian dari kesiapan. Proses penyelenggaraannya dapat dilakukan bertahap  dengan  memasukkan  nilai- nilai pendidikan antikorupsi ke dalam perkuliahan yang telah ada, misalnya kebijakan kesehatan, ekonomi kesehatan  ataupun  kepemimpinan strategis  dan  perilaku  organisasi serta manajemen SDM.
b. Pendidikan antikorupsi dapat ditingkatkan  dengan  pemanfaatan posisi  strategis  UI,  ketokohan kepakaran  dan  daya  pengaruh  yang dimiliki.

## Referensi
Ariawan. (1998). Besar dan Metode Sampel Penelitian  Kesehatan. Jurusan Biostatistik  dan  Kependudukan Fakultas  Kesehatan  Masyarakat. Universitas Indonesia. Jakarta.
Bappenas. (2012). Laporan Ringkas Survei Perilaku Antikorupsi Tahun 2012. Http://stranasppk.bappenas.go.id/ upload/file_article/document/(lap oran-ringkas-survey-perilaku- antikorupsi-2012-)- NewsLetter_SPAK_2012_- _Publikasi_Indikator_Tunggal_Ring kas.pdf. Diakses 23 Maret 2018. Direktorat  Jenderal  Pembelajaran  dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tim Pengembang  SPMI  Kementerian Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan Tinggi.  (2016).  Standar  Nasional
Pendidikan  Tinggi  (SN  Dikti). Https://bpm.umsida.ac.id/wp- content/uploads/2017/08/3.- Standar-Nasional-Pendidikan- Tinggi-SN-Dikti.pdf. Diakses  29 Maret 2019.
Given,  Lisa  M.  (2008). The  Sage Encylopedia of Qualitative Research Method Vol 1 &2. Sage Publications. United States of Amerika.
Haikal,  Husain.  2014.  Kepemimpinan Lokal sebagai Pilar Kepemimpinan Nasional. Http://e-journal.metrouniv.ac.id/ index.php/akademika/article/view /410 . Diakses 25 Oktober 2017.
https://www.kompasiana.com/youbi_fhua 10/peran-strategis-perguruan- tinggi-dalam-pemberantasan- korupsi_551b278f813311551a9de 354. Diakses 21 Oktober 2017.
ITB  News.  (2010). Kuliah  Umum Pendidikan  Antikorupsi  bersama Bibit Samad Rianto. Https://www.itb.ac.id/news/read/ 2732/home/kuliah-umum-
pendidikan-antikorupsi-bersama- bibit-samad-rianto. Diakses  23
Maret 2018 .
Kementerian Kesehatan. (2014). Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK) . Pusat Pendidikan  dan  Pelatihan  Tenaga Kesehatan. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
RI. (2011). Pendidikan Antikorupsi untuk  Perguruan  Tinggi  untuk Perguruan  Tinggi. Kemendikbud. Jakarta.
Kompasiana.  (2012). Peran  Strategis Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi. Lidya  Christin  Sinaga.  (2010). Wajah Korupsi di China . Http://www.politik.lipi.go.id/index .php/in/kolom/110. Diakses  8 Maret 2019. Liputan  6.  (2017).  Mantan  Menteri Kesehatan  Siti  Fadilah  Dituntut  6 Tahun Penjara. Http://news.liputan6.com/read/29 73178/mantan-menteri- kesehatan-siti-fadilah-dituntut-6- tahun-penjara . Diakses 21 Oktober 2017.
PGRI Jateng. (2016). Penanaman nilai-nilai antikorupsi. Http://pgri- jateng.info/archive/read/153/pen anaman-nilai-nilai--antikorupsi-di- sekolah. Diakses 23 Maret 2018.
Ristekdikti.  (2018). Pendidikan  Anti Korupsi akan diterapkan  di semua jenjang pendidikan. Https://ristekdikti.go.id/kabar/pe ndidikan-antikorupsi-akan- diterapkan-di-semua-jenjang-
pendidikan-2/. Diakses  pada  8 Maret 2019.
Tempo.  2017.  Pendidikan  Antikorupsi Wajib  Masuk  Kurikulum  Tahun 2019. https://nasional.tempo.co/read/11
54366/pendidikan-antikorupsi- wajib-masuk-kurikulum-mulai- 2019/full&view=ok. Diakses  8 Maret 2019.
Winarni, Sri. (2010). Integrasi Pendidikan
Karakter Dalam Perkuliahan. Jurnal  Pendidikan  Karakter  FIK Universitas  Negeri  Yogyakarta.
Https://journal.uny.ac.id/index.ph p/jpka/article/view/1291. Diakses pada 29 Maret 2019.