## IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI ASAS KEKHUSUSAN SISTEMATIS PADA TINDAK PIDANA TELEKOMUNIKASI
Triana Dewi Seroja 1* , Winda Fitri **
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## Abstract
The purpose of this research is to analyze and to find the implementation and implication of special systematical principle (lex specialis systematic) in cases of violations of the law committed by telecommunication corporations. This research uses the legal normative approach. It is a research method conducted by analyzing secondary data and utilizing a analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it was found that the implementation of Anti-Corruption law in this regard is less precise. This kind of offense should fall under the Telecommunication law because the subject, object, and cause and effect of the violation are governed heavily by Telecommunication law. And the legal implications of the implementation of the Anti-Corruption Law generates legal uncertainty in law enforcement. This research offers a solution by fabricating a technical guideline in the enforcement of lex specialis systematic for the laws that contain the said special characteristic as a handbook when confronted by cases that hold the potential falling under several laws.
Keywords: Specialty principle, implementation, implication.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  dan  menemukan  implementasi  serta implikasi  asas  kekhususan  sistematis  dalam  kasus  pelanggaran  hukum  yang dilakukan  oleh  korporasi  bidang  telekomunikasi.  Penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  metode  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti sumber data-data sekunder menggunakan deskriptif analitis.  Berdasarkan  hasil  analisa  didapat  bahwa  implementasi  Undang-undang Tipikor kurang tepat untuk menangani dugaan tindak pidana telekomunikasi yang dilakukan  korporasi.  Seharusnya  lebih  tepat  mengimplementasikan  Undang- undang  Telekomunikasi  dikarenakan  subjek,  objek,  sebab  dan  akibat pelanggarannya  didominasi  oleh  aturan  dalam  Undang-undang  Telekomunikasi. Dan Implikasi hukum dari implementasi Undang-undang Tipikor tersebut adalah memunculkan  penegakan  hukum  yang  tidak  berkepastian  hukum.  Penelitian  ini menawarkan solusi untuk membuat pedoman teknis pelaksanaan asas kekhususan sistematis  terhadap  Undang-undang  yang  memiliki  asas  kekhususan  sistematis sebagai  pedoman  dalam  memutuskan  perkara  atau  kasus  yang  berpotensi  diatur lebih dari satu undang-undang.
Keywords: Asas Kekhususan, Implementasi, Implikasi
* Alamat Korespondensi: triana_dewi_seroja@yahoo.com
** Alamat Korespondensi: winda@uib.ac.id

## A. Latar Belakang
Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  menyebutkan,  bahwa  “ Negara Indonesia negara hukum ”.  Merujuk  pada  rumusan  tersebut,  yang  dimaksud  dengan  negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan  hukum  itu  mencerminkan  keadilan  bagi  pergaulan  hidup  antar  warga negaranya. 2 Dalam  rangka  mencapai  negara  hukum  berdasarkan  UUD  1945 tersebut,  diperlukan  asas-asas  hukum  sebagai tuntunan  etis yang  bersifat  abstrak dalam hal melakukan pertimbangan hukum dan harmonisasi peraturan perundang- undangan.
Penerapan  asas  hukum  tidak  jarang  mengalami  persinggungan  bahkan benturan dengan berbagai kepentingan yang sifatnya yuridis, politis, ekonomis dan kewenangan yang menyebabkan penerapan asas-asas hukum tersebut tidak berjalan secara  optimal,  konsisten  dan  ideal  sesuai  dengan  asas  yang  menurut  Satjipto Rahardjo  sebagai  “ jantungnya ”  peraturan  hukum.  Lebih  lanjut  ditegaskan  oleh Satjipto  Rahardjo  bahwa  peraturan-peraturan  hukum  pada  akhirnya  bisa dikembalikan  kepada  asas-asas  tersebut,  hal  ini  disebabkan  asas  hukum  itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. 3
Asas  peraturan  hukum  tersebut,  yang  dimaksud  adalah  asas  hukum  dalam hukum  pidana,  yaitu  “ asas lex specialis derogate legi generali ”.  Asas  itu,  pada intinya  mengajarkan  bahwa  aturan  yang  bersifat  khusus  ( specialis ) mengesampingkan  aturan  yang  bersifat  umum  ( generalis ).  Aturan  yang  bersifat umum  tidak  lagi  sebagai  hukum  ketika  telah  ada  aturan  yang  bersifat  khusus, sehingga  aturan  yang  khusus  itulah  sebagai  hukum  yang  valid  dan  mempunyai kekuatan  mengikat.  Selanjutnya  asas  tersebut  termasuk  dalam  katagori rule of recognition ,  yaitu  asas  yang  mengatur  aturan  hukum  mana  yang  diakui  absah sebagai suatu aturan hukum yang berlaku. 4 Menurut Indriyanto Seno Adji, terdapat dua  macam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  luar  KUHP. Pertama , meliputi  intra  aturan  pidana,  misalnya:  (1)  Undang  Tindak  Pidana  Korupsi;  (2) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; (3)  Undang-Undang  Pemberantasan  Korupsi;  dan  (4)Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme. Kedua ,  bersifat  ekstra  aturan  pidana, antara  lain  misalnya  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Telekomunikasi). 5
Asas hukum pidana lainnya adalah lex specialis sistematis (asas kekhususan sistematis). Ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “ jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itu yang diterapkan ”.  Dalam
2 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia , Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 153.
3 Satjipto Rahardjo , Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 45.
4 Amir  Syamsudin, Penerapan Delik Korupsi dan Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan ,  Jurnal Keadilan, Vol. 5 No. 1 Tahun 2011, hlm. 59.
5 Indriyanto Seno Adji, Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif , Jurnal Keadilan, Vol. 5 No. 1 Tahun 2011, hlm. 23.
ketentuan  tersebut  dapat  dipahami  sebagai  pasal  yang  mengandung asas lex specialis derogat legi generali ,  yaitu  menegaskan  keberlakuan  (validitas)  aturan pidana yang bersifat khusus. Jika suatu perbuatan termasuk kategori perbuatan yang diatur  baik  pada  aturan  pidana  yang  bersifat  umum  maupun  aturan  pidana  yang bersifat  khusus,  maka  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  pidana  yang  bersifat khusus  yang  berlaku.  Contoh  apabila  penyelenggara  jaringan  telekomunikasi melakukan  pelanggaran  terhadap  UU  Telekomunikasi,  maka  penyelenggara telekomunikasi  tersebut,  dikenakan  sanksi  administrasi  dan/atau  sanksi  pidana administrasi yang diatur dalam UU Telekomunikasi, bukan diatur dengan peraturan perundang-undangan lain.
Ketentuan UU Telekomunikasi juga telah mengatur kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Meskipun istilah korporasi tidak secara eksplisit disebutkan, namun dalam  Pasal  1  angka  8  UU  Telekomunikasi  menyebut  dengan  istilah “ penyelenggara telekomunikasi ”  yang  secara  subtansi  mengandung  makna korporasi. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal tersebut yang menyebutkan “ yang dimaksud dengan penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara” . Sementara itu, mengenai sanksi hukumannya  terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ( corporate crime ) diatur dalam Pasal 48 6 , Pasal 49 7 , Pasal 51 8 dan Pasal 57 9 UU Telekomunikasi. UU Telekomunikasi yang mengatur  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  tersebut  bersifat  ekstra  peraturan pidana  karena  itu,  UU  Telekomunikasi  termasuk  kedalam  hukum  pidana administrasi  ( administratif penal law ).  Berdasarkan  hasil  kerja  Nasional Mahkamah Agung menyebutkan bahwa sanksi hukum pidana administrasi adalah semua produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) administrasi negara yang memiliki sanksi pidana, yang dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek hukum yang  masing-masing  memiliki materiale sphere ,  yaitu:  (1)  Aspek  hukum administrasi:  “mengenai  masalah  prosedural  administrasi”  (2)  Aspek  hukum perdata: “mengenai apakah ada pihak yang dirugikan dan upaya ganti rugi melalui litigasi dan non litigasi” dan (3) Aspek hukum pidana: “mengenai adanya perbuatan pidana  ( materiale handeling )  yang  diatur  secara  limitatif  dalam  perundang- undangan”. 10
6 Pasal  48  UU  Telekomunikasi:  “Penyelenggara  jaringan  telekomunikasi  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”
7 Pasal 49: “Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
8 Pasal 51 UU Telekomunikasi: “Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaanana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”
9 Pasal 57 UU Telekomunikasi: “Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
10 Mahkamah Agung Bidang Pidana, Hasil Rapat Kerja Nasional , Makasar, 2007.
Merujuk   pada   uraian   secara   normatif   dan   secara   teoritis sebagaimana yang  diuraikan  di  atas,  telah  cukup  jelas  menunjukan  bahwa  jika  terdapat permasalahan  yang  muncul  dalam  penyelenggaraan  telekomunikasi,  maka berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali dan asas lex specialis sistematis (asas kekhususan sistematis) diatur dengan UU Telekomunikasi. Namun dalam prakteknya berbeda, hal ini dapat dilihat dari kasus kerjasama PT Indosat Mega Media 2 (IM2).
Kasus korupsi PT. IM2 berawal dari kerjasama PT. IM2 dengan PT. Indosat Nomor.  224/E00-EA.A/MKT/06  dan  Nomor.  0996/DU/IMM/XI/06  tanggal  26 November 2006 tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA, yang  ditandatangani  Indar  Atmanto  sebagai  Direktur  Utama  PT.  Indosat  Tbk. Perjanjian  kerjasama  tersebut,  pada  pokoknya  menyetujui  bahwa  PT.  IM2 diperbolehkan untuk menjual kepada pelangganannya dengan tarif per- megabyte - nya sama, lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan tarif yang disepakati dan  berdasarkan  perjanjian  tersebut,  bagi  hasil  kerjasama  penyedian  jasa  akses internet menggunakan jaringan akses 3G/HSDPA untuk PT. Indosat sebesar 66% (enam  puluh  enam  perseratus)  dan  PT.  IM2  sebesar  34%  (tiga  puluh  empat perseratus).
Perjanjian  kerjasama  PT.  IM2  dengan  PT.  Indosat  di  atas,  diadukan  oleh Ketua Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI), Denny Andrian Kusdayat, ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 6 Oktober 2011 dengan tuduhan adanya dugaan penyalahgunaan jaringan 3G milik Indosat oleh IM2 yang mengakibatkan kerugian  negara.  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  pada  18  Januari  2012 memerintahkan  penyidikan  atas  dugaan  tindak  pidana  korupsi  dalam penyalahgunaan  frekuensi  radio  2.1  GHz  oleh  IM2,  dengan  tersangka  Indar Atmanto mantan Direktur Utama IM2, bersama-sama dengan Kaizad B. Heerjee, Johnny Swandy Sjam dan Harry Sasangko. Jaksa Penutut Umum (JPU), membuat dakwaan primer terhadap Indar Atmanto dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Menurut JPU mendakwa Indar Atmanto terbukti merugikan keuangan Negara sekitar Rp 1.300.000.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) karena menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat secara ilegal.
Pengadilan  Tipikor  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor. 01/Pid.sus/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam putusanya menyatakan Indar Atmanto  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  sesuai  dengan  yang  diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1)  ke-1  KUHP.  Atas  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tersebut,  Indar Atmanto  mengajukan banding ke  Pengadilan  Tinggi  Ibu  Kota.  Putusan  atas banding Pengadilan Tinggi Ibu Kota Nomor 33/Pid/TPK/2013/PT-DKI, tanggal 12 Desember  2013,  menolak  permohan  banding  atas  nama  Indar  Atmanto  tersebut. Berikutnya,  Indar  Atmanto  mengajukan kasasi ,  selanjutnya  Mahkamah  Agung (MA)  tanggal  10  Juli  2014,  Nomor.787/K/Pid.Sus/2014  memutuskan  kasasi terhadap  terdakwa  Indar  Atmanto  dengan  putusan  dinyatakan  bersalah  karena melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam putusannya MA
berpendapat  bahwa  terdakwa  Indar  Atmanto  dianggap  telah  menyalahgunakan jaringan  3G/High Speed Downlink Packet Access (HSDPA)  milik  PT  Indosat. Dalam  Putusannya  MA  menyatakan  terdakwa  Indar  Atmanto  dipidana  penjara delapan tahun, denda Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan subsider kurungan 6  (enam)  bulan.  Di  samping  itu,  putusan  kasasi  MA  juga  menghukum  PT.  IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp. 1,3 triliun.
Fenomena pasca putusan MA tentang kasus korupsi PT. IM2, sebagaimana di uraikan  di  atas,  sebetulnya  merupakan  masalah  peraturan  perundang-undangan yang  mewajibkan  setiap  pengguna  frekuensi  radio  untuk  mendapatkan  izin  dari Pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  UU Telekomunikasi.  Penggunaan  frekuensi  tanpa  izin  diancam  dengan  sanksi pencabutan  izin  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  45  jo  Pasal  46  UU Telekomunikasi dan juga sanksi pidana maksimum 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimum Rp. 400.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal  53  UU  Telekomunikasi.  Sedangkan  apabila  tidak  membayar  biaya penggunaan  frekuensi  diancam  dengan  sanksi  pencabutan  izin  berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 jo Pasal 46 UU Telekomunikasi. Tetapi oleh JPU  dan  dibenarkan  oleh  hakim  pada  tingkat  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat, Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota dan Mahkamah Agung, ternyata dijerat dengan tindak pidana korupsi karena terdapat unsur melawan hukum dan kerugian negara atau kerugian perekonomian negara yang tercermin dengan diterapkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tipikor.
Salah  satu  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  yang  terkenal  adalah  Putusan MARI  Nomor.  45K/Kr/1965  tanggal  8  Januari  1966,  yang  menyebutkan  suatu perbuatan  pada  umumnya  dapat  hilang  sifatnya  sebagai  melawan  hukum  bukan hanya  berdasarkan  suatu  ketentuan  dalam  perundang-undangan,  melainkan  juga berdasarkan  asas-asas  keadilan,  atau  asas-asas  hukum  yang  tidak  tertulis  dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor: Negara tidak dirugikan, kepentingan umum  dilayani, terdakwa sendiri tidak  mendapat untung. 11 Merujuk pada  kutipan  yurisprudensi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  hakim  selain memeriksa  dan  sekaligus  pemutus  perkara  karena  paling  mengetahui  hukumnya ( asas ius curia novit )  juga  sebagai  penegak  hukum,  mengakui  bahwa  dalam pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  korupsi,  apabila  hanya  mendasarkan  kepada (membuktikan)  perbuatan  melanggar  hukum  secara  formil  niscaya  tidak  akan terbukti ada sanksi pidananya, oleh karena itu perlu menggunakan pengertian sifat melawan hukum  materil dalam  setiap  memeriksa  dan  memutus  perkara- perkara tindak pidana korupsi. 12
Penerapan  UU  Tipikor  yang  diterapkan  pada  kasus  kerjasama  PT.  IM2 dengan PT. Indosat oleh penegak hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka para penegak hukum telah melakukan penafsiran dengan metode ekstensif (meluas) terhadap  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3,  Pasal  18  ayat  (1)  UU  Tipikor  yang dihubungkan  dengan  Pasal  55  ayat  1  KUHP,  meskipun  kurang  tepat  karena
11 Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm 43.
12 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , liberty, Jogjakarta, 1998, hlm 10
perbuatan yang dilakukan PT. IM2 sebagai korporasi secara normatif tidak semua tindak  pidana  yang  menimbulkan  kerugian  negara  atau  perekonomian  negara merupakan tindak pidana korupsi, sebab karekteristik tindak pidana korupsi yang dilakukan  korporasi  tidak  bersifat multi porpose .  Penafsiran  ekstensif  yang dimaksud  di  atas  adalah  penjelasan  yang  bersifat  melampaui  batas-batas  yang ditetapkan oleh penafsiran gramatikal yang disebut juga penafsiran obyektif yang merupakan  cara  penafsiran  atau  penjelasan  yang  paling  sederhana  untuk mengetahui  makna  ketentuan  undang-undang  dengan  menguraikannya  menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar membaca undang-undang. 13
Berdasarkan  pada  kekeliruan  penerapan  asas  kekhususan  sistematis  pada kasus  PT.  IM2  tersebut  dan  merujuk  pada  penerapan  UU  Tipikor  pada  kasus kerjasama  PT.  IM2  dengan  PT.  Indosat  oleh  penegak  hukum  tersebut,  terdapat beberapa implikasi hukum (akibat hukum) yang akan terjadi yaitu adanya ratusan perusahaan  penyedia  jasa  Internet  lainnya  atau Internet service provider (ISP). Dengan  adanya  kasus  ini  perusahan  ISP  lainnya  terancam  dikriminalisasi  juga, karena memiliki izin yang sama dengan IM2. Saat ini ISP, berada dalam kondisi ketidakpastian  hukum  dan  khawatir  mengalamai  nasib  yang  sama  dengan  IM2, sehingga berencana akan memilih tutup, karena takut dipidana, jika hal ini terjadi maka,  Indonesia  bisa  mengalami  apa  yang  disebut  sebagai  “kiamat  internet”. Sehingga tidak adanya kejelasan dalam pola penegakan hukum. Jika tidak jelas pola penegakan  hukumnya,  maka  tidak  adanya  rasa  keadilan  dan  kemanfaatan hukumnya.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana  yang  diuraikan  di  atas,  untuk  lebih memahami secara lebih mendalam penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam dua rumusan permasalahan yaitu :
1. Bagaimana seharusnya implementasi (penerapan) asas kekhususan sistematis dalam  tindak  pidana  telekomunikasi  yang  dilakukan  korporasi  dihubungkan dengan tindak pidana korupsi;
2. Bagaimana implikasi (akibat hukum) asas kekhususan sistematis dalam tindak pidana telekomunikasi yang dilakukan korporasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi.

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  mempergunakan  metode  yuridis  normatif,  dengan pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan ( statute approach ). Selain  itu,  penelitian  ini  mempergunakan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ). Penelitian ini juga mempergunakan pendekatan kasus ( case approach ). Dalam hal ini adalah putusan MA tanggal 10 Juli 2014, Nomor.787/K/Pid.Sus/2014 berkenaan  dengan  kerjasama  PT.  IM2  dengan  PT.  Indosat.  Putusan  hakim  MA
13 Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
1993.hlm. 13-14.
terkait  kasus  tersebut,  dicari  dan  dianalisis  mengenai  pertimbangan  hukum  yang mendasari putusannya dengan cara mengkonstruksi suatu kasus, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertikai, duduk perkara, argumentasi para pihak, pertimbangan hakim dan putusannya.
Penelitian ini termasuk dalam tipe kualitatif diskriptif. Dalam penelitian tipe kualitatif sifatnya deskriptif berupa teori atau doktrin dan pemikiran serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik analisa data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  yuridis  kualitatif. Analisis kualitatif artinya data berorientasi pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam  bentuk  asas-asas,  konsepsi-konsepsi,  pendapat  atau  pandangan,  doktrin hukum dan isi hukum dianalisis secara kualitatif.
Penelitian ini sifatnya yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup: 14
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain berupa: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 46 Tahun  2009  Tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi;  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  United  Nations Convention  Against  Corruption,  2003;  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme;  dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan ilmiah bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum tertulis oleh orang-orang yang  ahli  dalam  bidangnya,  serta  hasil-hasil  penelitian  ilmiah  sebelumnya mengenai masalah yang serupa. Literatur yang dipergunakan terkait dengan teori atau asas hukum  mengenai kekhususan yang sistematis, tindak pidana, tindak pidana  korupsi,  teori  korporasi  dan  pidana  korupsi  oleh  korporasi  dan  sanksi hukum pidana administrasi.
c. Bahan Hukum Tertier, bahan-bahan lainnya untuk melengkapi dan memberikan penjelasan  lebih  lanjut  atas  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  kamus hukum, kamus bahasa Inggris/Indonesia dan ensiklopedi.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini,  meliputi studi  kepustakaan  yaitu  meneliti  dokumen,  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan dengan bidang hukum pidana, tindak pidana korupsi, hukum pidana administrasi, hukum korporasi, hukum telekomunikasi yang relevan dan teori lain yang mendukung penyusun konsep penelitian dan juga mendukung penyajian dan pembahasan masalah yang dijadikan obyek penelitian.
14 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif-suatu Tinjauan Singkat, PT.  Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 13.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Analisis Terhadap Implementasi asas kekhususan sistematis dalam tindak pidana telekomunikasi
a) Bedah Kasus Putusan Mahkamah Agung
1) Kasus Posisi:
Kasus  bermula  dari  perjanjian  kerjasama  IM2  dengan  PT.  Indosat  untuk penggunaan  bersama  frekuensi  2,1  GHz  yang  ditandatangani  Indar  Atmanto. Kerja  sama  itu  dinyatakan  melanggar  peraturan-perundangan  yang  melarang penggunaan bersama jaringan frekuensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2). Penggunaan bersama frekuensi  tersebut  menyalahi  prosedur  hukum  dan  merugikan  keuangan  negara sebab  pihak  PT.  IM2  yang  dianggap  menggunakan  secara  bersama  spektrum frekuensi  tersebut  seharusnya  membayar  PNBP  terkait  dengan  penggunaan Jaringan  Frekuesi  Radio  tersebut.  Tetapi  PT.  IM2  tidak  membayar  biaya pemakaian frekuensi. Kerja sama selama periode tahun 2006 sampai tahun 2012 tersebut  menurut  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) merugikan  keuangan  negara.  BPKP  menyimpulkan  bahwa  telah  terjadi penyimpangan  dalam  pelaksanaan  perjanjian  dan  telah  menimbulkan  kerugian terhadap negara sebesar Rp 1.358.343.346.647,- (Satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah). Kemudian kasus ini masuk ke Pengadilan Tipikor  dengan  tersangka  utama  adalah  Indar  Atmanto,  dan  Kaizad  B  Heerjee (Wakil Dirut Indosat), Johnny Swandy Sjam dan Harry Sasongko (Dirut Indosat).
2) Dakwan dan Tuntutan Jaksa
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Indar Atmanto (Direktur PT.IM2) melakukan  korupsi  bersama  Kaizad  B  Heerjee  (Wakil  Dirut  Indosat),  Johnny Swandy  Sjam  dan  Harry  Sasongko  (Dirut  Indosat).  Jaksa  mengatakan,  Indar Atmanto  bersama  Wakil  Dirut  Indosat  Kaizad  B  Heerje  menandatangani  surat kerjasama No Indosat 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No IM2: 0996/DU/MM/XI/06 tanggal  24  November  2006  tentang  akses  internet  broadband  melalui  jaringan 3G/HSDPA. Menurut JPU, meskipun terdakwa mengetahui pita frekuensi radio 2,1 GHz tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau tidak dapat dipergunakan secara  bersama  tanpa  izin  menteri,  namun  dengan  dalih  penyediaan  jasa  akses internet  broadband  PT.  IM2  melalui  jaringan  3G  milik  PT.  Indosat,  terdakwa seolah-olah  melakukan  kerjasama  penggunaan  jaringan  untuk  akses  internet broadband. Nyatanya, secara melawan hukum menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat yaitu dengan perjanjian kerjasama antara Indosat dengan IM2 tentang akses internet broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat.
JPU menuntut Indar 10 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa juga menuntut Indosat dan IM2  membayar  uang  pengganti  sebesar  RP.  1.3  triliun.  JPU  tidak  hanya menetapkan dan menuntut terdakwa dalam kasus PT. Indosat dan PT. IM2 tetapi juga JPU meminta pertanggungjawaban pidana pada dua perusahaan yakni PT. Indosat dan PT. IM2. Kedua perusahaan tersebut diputuskan untuk dipidanakan dengan tujuan mempermudah pengembalian keuangan negara dari kasus tersebut yakni sebesar Rp1,3 trilliun.
3) Putusan Majelis Hakim Amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 787K/PID.SUS2/014,  menyatakan  terdakwa  Indar  Atmanto  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “korupsi  dilakukan  secara bersama-sama  dan  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menghukum PT. Indosat Mega Media (PT. IM2)  membayar uang pengganti sebesar  RP. 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan  apabila  PT.  Indosat  Mega  Media  (PT.IM2)  tidak  membayar  uang pengganti  tersebut  paling  lambat  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta  benda  PT.  Indosat  Mega  Media  (PT.  IM2) disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. 15
b) Analisis Hukum
1) Penerapan Asas Systematische Specialiteit Asas systematische specialiteit atau logische specialiteit ,  yaitu  “khusus mana  yang  diberlakukan”,  artinya  ketentuan  pidana  bersifat  khusus  apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus yang telah ada.  Ketentuan  pidana  dikatakan  yang  bersifat  khusus  apabila  pembentuk Undang-undang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana sebagai hal yang  bersifat  khusus.  Kekhususan  Sistematis  ( systematische specialiteit ) mempunyai kegunaan untuk memilih antara dua peraturan perundang-undangan
15 Putusan Majelis Hakim MA di atas, dalam hal dijatuhkannya pidana pada PT.IM2 sebagai korporasi dengan merubah  putusan  Pengadilan  Tinggi  No.  33/Pid/TPK/2013/PT.DKI  yang  tidak  menyetujui  dijatuhkannya pidana terhadap PT.IM2 sebagai korporasi. Merujuk pada Putusan MA tersebut, uang pengganti dalam perkara ini dapat dibebankan kepada PT. IM2 sebagai korporasi dan Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai eksekutor dari Putusan MA.
yang akan diberlakukan. Pilihan Undang-undang yang dipilih merujuk pada hasil pengamatan kekhususan sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi. Misalnya, jika  subyek  personal,  obyek  dugaan  perbuatan  yang  dilanggar,  alat  bukti  yang diperoleh. 16
Kegunaan asas lex specialis sistematis di atas, apabila diterapkan nya UU Telekomunikasi  dalam  implementasi  (penerapan)  misalnya  berbenturan  dengan UU Tipikor (sebagai regulasi bersifat lex specialis sistematis ) sebagaimana yang dicontohkan dalam perkara, penyalahguaan perjanjian kerjasama antar PT. IM2 dengan PT. Indosat, maka jika terbukti bahwa terjadi penyalahgunaan perjanjian kerjasama tersebut, maka sanksi hukumnya berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana administrasi, maka harus dilihat fakta mana yang lebih dominan dari perkara  tersebut.  Jika  yang  dominan  fakta  telekomunikasi  maka  yang dipergunakan  adalah  UU  Telekomunikasi.  Begitu  pula  sebaliknya,  jika  yang dominan  adalah  UU  Tipikor,  maka  UU  Tipikor  yang  akan  dipergunakan selanjutnya dalam penangan tindak pidana korupsi yang dilakukan koorporasi.
Putusan MA Nomor 787K/PID.SUS/2014, menunjukan secara jelas bahwa perkara  korupsi  penyalahgunaan  perjanjian  pengunaan  jaringan  3G  milik  PT. Indosat  oleh  PT.  IM2  mempergunakan  UU  Tipikor.  Berdasarkan  UU  Tipikor menurut hakim,  terdakwa terbukti bersalah karena telah  melanggar yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim berdasarkan ketentuan tersebut, telah menghukum Indar Atmodjo  (Direktur  PT.  IM2)  membayar  denda  Rp.200.000.000  (dua  ratus  juta rupiah) subsidair tiga bulan kurungan. Selain itu, hakim menghukum PT. Indosat dan PT. IM2 membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 1.3 triliun. Benarkah penerapan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat UU Tipikor juncto Pasal 55  Ayat (1)  ke-1  KUHP  dalam  menangani  perkara  tindak pidana  korupsi yang dilakukan PT Indosat dan PT IM2 sebagai korporasi?.
Landasan  yang  dipergunakan  oleh  hakim  dalam  menerapkan  UU  Tipikor karena  mempunyai  sifat  asas systematische specialiteit terhadap  UU Telekomunikasi dalam hal kejahatan di bidang korupsi. Tetapi disisi lain dalam perspektif  telekomunikasi,  penerapan  pasal-pasal  dalam  UU  Tipikor  tersebut, tidak tepat karena UU Telekomunikasi juga mempunyai sifat asas systematische specialiteit terhadap UU Tipikor dalam hal kejahatan di bidang telekomunikasi.
Merujuk pada sifat asas systematische specialiteit yang dimiliki UU Tipikor dan UU  Telekomunikasi,  permasalahanya  undang-undang  mana  yang  tepat diterapkan?.
16 Indriyanto Seno Adji, Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif , Jurnal Keadilan, Vol. 5 No. 1 Tahun 2011, hlm. 23.
Secara ratio legis , sejarah dan sistem mana aturan tersebut difungsikan tidak mempunyai  hubungan  sama  sekali  antara  UU  Tipikor  maupun  UU Telekomunikasi  dan  pembuat  Undang-undang  tidak  menyebutkan  bahwa  UU Tipikor dan UU Telekomunikasi mempunyai hubungan lex special sehingga UU Tipikor tidak mempunyai kekhususan ( lex special ) terhadap UU Telekomunikasi ataupun  sebaliknya.  Jika  tetap  harus  memilih  Undang-undang  mana  yang  akan diterapkan,  maka,  ditentukan  terkait  kasus  dibidang  telekomunikasi  dari  kasus tersebut  majelis  hakim  yang  menangani  akan  mempertimbangkan  subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh dan lingkungan dan area delicti berada. 17
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  yang  dominan  (subyek,  obyek  dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti, lingkungan dan area delicti ) dan berdasarkan pemahaman  atas  asas  lex specialis systematische ,  maka  dalam  penanganan perkara PT. IM2-PT. Indosat adalah perkara di bidang telekomunikasi. Dengan demikian  asas systematische specialiteit UU  Telekomunikasi  dalam  kasus tersebut  yang  lebih  tepat  untuk  diterapkan  ketimbang  UU  Tipikor.  Karena terhadap  tindak  pidana  telekomunikasi  yang  diatur  secara  khusus  dalam  UU Telekomunikasi,  tidak  dapat  berkembang  atau  berubah  menjadi  tindak  pidana korupsi.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum oleh majelis  hakim  MA  tersebut,  telah  salah  menerapkan  peraturan  perundang- undangan,  yang  digunakan  UU  Tipikor  seharusnya  apabila  memang  terjadi tindakan kejahatan yang dilakukan korporasi (PT.IM2) maka UU Telekomunikasi merupakan  pilar  industri  telekomunikasi  yang  harus  diterapkan.  Karena  selain penerapan  asas systematische specialiteit sebagaimana  yang  telah  diungkapkan sebelum juga terkait dengan norma atau aturan-aturan yang terdapat dalam UU Telekomunikasi.  UU  Telekomunikasi  juga  memuat  sanksi  atas  pelanggaran  di bidang  telekomunikasi.  Sanksi  tersebut  dapat  berupa  sanksi  administratif (pencabutan  izin)  maupun  sanksi  pidana  atau  denda.  Oleh  sebab  itu,  meskipun perbuatan yang dilakukan PT. IM2 tersebut dalam perspektif UU Tipikor telah memenuhi semua bagian inti delik korupsi yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

## 2) Penerapan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, pengertian korporasi dalam hukum pidana  lebih  luas  dari  pengertian  hukum  perdata.  Di  Indonesia  perkembangan korporasi sebagai pelaku tindak pidana terjadi di luar KUHP, dalam perundang-
17 Indriyanto Seno Adji, Op.Cit, hlm 171.
undangan  khusus.  Korporasi  merupakan  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh suatu badan hukum atau perkumpulan, bukan hanya oleh manusia individu seperti dalam kejahatan konvensional. Hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut misalnya hukuman denda, pencabutan izin, pembubaran, ganti rugi, keharusan berbuat sesuatu, pernyataan minta maaf kepada rakyat atau kepada pihak lain yang telah dirugikan, atau pencabutan hak- hak tertentu lainnya. 18
Merujuk  pada  pengertian  kejahatan  telekomunikasi  yang  dilakukan korporasi dari sisi subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan terjadinya delik dan lebih dominannya peraturan perundang-undangan dibidang telekomunikasi maka UU Telekominikasi  yang  dilakukan  korporasi  penanganan  kasusnya  (penegakan hukum) tidak perlu mengacu seluruhnya pada UU Tipikor, meskipun penegakan hukum  terhadap  kejahatan  dibidang  telekomunikasi  yang  dilakukan  korporasi merupakan hal yang relatif baru.
Sementara  itu,  dalam  perspektif  sanksi  hukum  berkenaan  dengan  sanksi tindak pidana, jika perbandingan sanksi pidana  antara UU Telekomunikasi dan UU  Tipikor  diukur  dari  berat  atau  ringannya  ancaman  sanksi  pidana  yang dikenakan pada pelaku tindak pidana yang  dilakukan oleh korporasi  dan  banyak atau  sedikitnya  ancaman  jumlah  denda  yang  harus  dibayarkan  oleh  korporasi, maka dapat disimpulkan bahwa UU Tipikor dari sisi ancaman sanksi pidana yang dikenakan  pada  korporasi  maka,  UU  Tipikor  lebih  berat,  contohnya  adalah ancaman pidana dalam Pasal 2 UU: Tipikor yang menyebutkan dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah). Dibandingkan  dengan  ancaman  tertinggi  baik  sanksi  pidana  maupun  ancaman denda  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  51  yang  menyebutkan penyelenggara  telekomunikasi  khusus  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  atau  denda  paling  banyak  Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2. Implikasi asas kekhususan sistematis dalam tindak pidana telekomunikasi yang dilakukan korporasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi
a) Perspektif Penegakan Hukum
Sebelum  menjelaskan  implikasi  hukum  atau  akibat  hukum  dari  Putusan Mahkamah  Agung  dalam  kasus  kerjasama  PT.  IM2  dengan  PT.  Indosat  adanya
18 Muladi dan  Dwidja  Priyatno,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Jakarta:  Kencana  Predana  Media Group, 2010, hlm. 196.
ketidakjelasan  pola  penegakan  hukum.  Terlebih  dahulu  dijelaskan  mengenai konsep  penegakan  hukum.  Menurut  Lawrance  Friedman,  penegakan  hukum dipengaruhi  tiga  faktor  yaitu subtansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya hukum .  Ketiga  faktor  tersebut,  akan  dijadikan  alat  analisis  untuk  melakukan analisis terhadap implikasi putusan MA dalam kasus kerjasama PT.IM2 dengan PT. Indosat.
1) Subtansi Hukum
Substansi  hukum  ( substance rule of the law )  di  dalamnya  melingkupi seluruh  aturan baik  yang tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis,  baik  yang  hukum material maupun hukum formal. Keputusan MA keliru atau kurang tepat dalam menerapkan ketentuan dalam menangani perkara PT.IM2 yang didasarkan pada Pasal  2  ayat  (1),  Pasal  3  dan  Pasal  18  UU  Tipikor  jo  Pasal  55  KUHP  yang berlandaskan pada Pasal 14 UU Tipikor. Keputusan kasasi MA tersebut, dilihat dari sisi pembentukan hukum dan berlakunya kekuatan hukum dapat dijelaskan, pertama  kekuatan  berlakunya  peraturan  perundang-  undang  menurut  Sudikno Mertokusumo ada tiga macam, yaitu: (a) Kekuatan berlaku filosofis; (b) Kekuatan berlaku  yuridis;  (c)  Kekuatan  berlaku  secara  sosiologis.  Berdasarkan  praktek penanganan perkara PT.IM2 dengan Tipikor dan teori mengenai pembentukan dan pemberlakuan tersebut, maka kaidah hukum yang diberlakukan secara paksa oleh penegak  hukum  karena  itu  tidak  dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Hal  ini indikasinya dapat dilihat dari reaksi masyarakat yang muncul dari berbagai media masa baik media cetak maupun elektronik.
2) Struktur hukum
Struktur Hukum ( structure of the law ), melingkupi pranata hukum, aparatur hukum  dan  sistem  penegakkan  hukum,  struktur  hukum  erat  kaitannya  dengan sistem  peradilan  yang  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum,  dalam  sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim  dan  advokat.  Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum dalam  kasus  PT.  IM2  yaitu  struktur  hukum.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksudkan adalah  penegak  hukum  (Jaksa,  Hakim  dan  Penasehat/Pengacara).  Penyidikan tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  kepolisian,  kejaksaaan  dan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Merujuk  pada  fatwa  Mahkamah  Agung, konstruksi hukum dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 26 Tipikor Jo. UU Tipikor: penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak  pidana  korupsi  dilakukan  berdasarkan  KUHAP.  Karena  dalam  KUHAP terdapat  peraturan  yang  tercantum  dalam  Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP  dan penjelasannya jo Pasal 17 PP nomor 27 tahun 1983  maka jelas Jaksa  memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi.
Sementara  itu,  mengenai  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  di  bidang telekomunikasi  diatur  dalam  Pasal  44  UU  Telekomunikasi,  yang  berbunyi: “ Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi ”.

## 3) Budaya hukum
Budaya  hukum  ( legal culture ),  merupakan  penekanan  dari  sisi  budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan  kekuatan  sosial  dalam  masyarakat.  Salah  satu  faktor  yang  dapat mempengaruhi  penegakan  hukum  adalah  budaya  hukum  masyarakat.  Budaya hukum bergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan bahkan kepentingan. 19 Ketidak patuhan terhadap hukum tersebut, akibat dari tidak dapat  diterimanya  hukum  secara  sosiologis.  Keberlakuan  sosiologis.  Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah dalam teori hukum memaparkan tiga hal tentang berlakunya hukum, meliputi: (a) Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis, apabila penentuannya  didasarkan   atas   kaidah   yang   lebih   tinggi tingkatannya;  (b)  Kaidah  hukum  berlaku  secara  sosiologis,  apabila  kaidah tersebut  efektif,  artinya  diterima  oleh    masyarakat    sebagai    sesuatu    yang dibutuhkannya; dan (c) Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. 20
Merujuk pada uraian di atas, menunjukan bahwa penegakan hukum dalam menangani semua perkara hukum umumnya dan khususnya dalam hal ini perkara PT.IM2  harus  bermuatan  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum. Hanya  permasalahannya  adalah  manakah  yang  lebih  diutamakan  keadilan, kepastian hukum atau kemanfaatan hukum dalam suatu penegakan hukum? Pada prinsipnya semuanya harus diutamakan, tetapi dalam prakteknya sulit. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah penegakan hukum yang bersifat kasusitis. Artinya untuk satu kasus yang diutamakan bisa keadilan. Tetapi di dalam kasus lain yang diutamakan adalah kepastian hukum, dan di dalam kasus lainnya yang diutamakan adalah kemanfaatan hukum. Pendekatan penegakan hukum dengan skala prioritas dan parameter yang berbeda, menunjukan pula bahwa pada setiap kasus memiliki ciri dan keunikan yang berbeda sehingga cara  menangani (dalam arti apa yang harus diutamakan) juga berbeda.

## b) Perspektif  Kepastian Hukum
1) Potensi dan Konflik Hukum
Implikasi  dari  putusan  MA  Nomor  787K/PID.SUS2/014  dalam  perspektif kepastian hukum, menunjukan bahwa majelis hakim MA kurang memperhatikan pertimbangan dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan berkenaan dengan putusan MA Nomor 787K/PID.SUS2/014 tidak dapat di eksekusi. Putusan kasasi MA  Nomor  787K/PID.SUS2/014  tidak  dapat  di  eksekusi  karena  meskipun  telah
19 Erman  Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Jakarta: Universitas Indonesia, 1997, hlm 19.
20 Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta:  Rajawali  Pers,
1982, hlm 13.
berkekuatan hukum tetap, namun terhalang oleh adanya dua putusan yang saling bertolak belakang yakni pertama putusan MA Nomor 787K/PID.SUS2/014 yang menyatakan  bersalah,  sebaliknya  putusan  kasasi  MA  Nomor.  263/K/TUN/2014 yang  menguatkan  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN) Jakarta,  yang menyatakan  BPKP  tidak  berwenang  mengaudit  PT  Indosat  Tbk,  berdasarkan Keppres Nomor. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen dan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah, kewenangan BPKP yang hanya dibatasi kepada Pengendalian Intern Pemerintah.
Apabila  implikasi  hukumnya  dihubungkan  dengan  perkara  pidana  berkaitan dengan penyalahgunaan kerjasama PT.IM2 dengan PT. Indosat yang menjadikan alat  bukti  yang  dinyatakan  tidak  sah  oleh  Majelis  Hakim  MA  menjadi  tidak bermasalah. Artinya Indar Atmanto dan PT.IM2 sebagai korporasi harus menjalani hukumanya.  Implikasi  hukum  dari  tidak  berwenangnya  BPKP  mengaudit  BPK, maka BPKP sebagai alat bukti pada pengadilan Tipikor tidak lagi diperbolehkannya penggunaan  audit  karena  tidak  lagi  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  akta otentik  karena  BPKP  harus  melakukan  pencabutan  terhadap  hasil  audit  yang dipergunakan sebagai alat bukti di perkara pidana Indar Atmanto (PT.IM2).
Atas  putusan  PTUN  yang  tidak  mengesahkan  surat  tersebut,  implikasi hukumnya adalah kasus yang menjerat Indar Atmanto bebas demi hukum karena alat bukti yang disdorkan Jaksa mengenai adanya kerugian negara telah diputuskan ditolak oleh MA. Berdasarkan putusan MA tersebut, maka implikasi hukum lainnya adalah  penegak  hukum  harus  mematuhi  Putusan  Kasasi  TUN  MA  Nomor. 263/K/TUN/2014  tertanggal  21  Juli  2014  karena  sudah  mempunyai  kekuatan hukum yang mengikat dan final.

## 2) Tidak Terdapat Perlindungan Hukum
Kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang  semula  bukan  tindak  pidana  menjadi  suatu  tindak  pidana.  Pengertian kriminalisasi  apabila  dihubungkan  dengan  putusan  kasasi  MA  Nomor 787K/PID.SUS2/014,  maka  bermakna  sebagai  sebuah  keadaan  saat  seseorang (Indar) dan/atau korporasi (PT.IM2) yang dinyatakan sebagai pelaku kejahatan atau penjahat oleh penegak hukum karena adanya sebuah pemaksaan interpretasi atas perundang-undangan  melalui  anggapan  mengenai  penafsiran  terhadap  perlakuan sebagai  kriminalisasi  formal  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Pemaksaan interpretasi  oleh  penegak  hukum  bisa  karena  ada  tekanan  di  luar  dirinya  yang bersifat politis atau ekonomis, bisa juga karena faktor penegak hukum itu sendiri yang bermain untuk kepentingan diri dan kelompoknya.
Kriminalisasi terhadap PT. IM2, dibuktikan dengan indikator-indikator
sebagai berikut:  (a) Kasus PT. IM2 dilaporkan oleh seseorang yang kredibilitas, integritas,  dan  moralitasnya  tergerus  habis  akibat  aksi-aksi  pemerasan  yang dilakukan  terhadap  perusahaan  telekomunikasi,  terbukti  dengan  ditangkapnya orang  tersebut  oleh  Polisi  dengan  dugaan  pemerasan  yang  dilakukan  terhadap perusahaan  telekomunikasi;  (b)  Tidak  menjadikan  UU  Telekomunikasi  sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus PT. IM2- PT. Indosat; (c) Salah tafsir tentang
penggunaan frekuensi bersama dan tidak paham konteks telekomunikasi, sehingga muncul sangkaan korupsi terhadap Indar dan Johnny Swandy Sjam (PT.IM2); (d) Tidak  bisa  menjelaskan  apa  yang  menjadi  dasar  dan  alasan  hukum  sehingga keduanya dijadikan sebagai tersangka; dan Penetapan korporasi (PT. IM2) sebagai tersangka tanpa ada dasar dan alasan hukum.

## 3) Ketidakpastian Hukum Bagi Pelaku Usaha
Ikhtiar  kriminalisasi  sebagaimana  yang  dimaksud  di  atas,  menimbulkan keresahan investor dari luar negeri karena memunculkan adanya ketidak kepastian hukum untuk menjamin investasi global di Indonesia. Investor bisnis internasional dan organisasi-organisasi hak asasi manusia merasa khawatir mengenai Indonesia yang  kaya  akan  sumber  daya  merupakan  tempat  yang  aman  untuk  melakukan bisnis.  Kekhawatiran  para  investor  luar  negeri  terhadap  apa  yang  terjadi  di Indonesia tersebut, tidak mengherankan apabila ditinjau dari persepektif globalisasi ekonomi.  Bahkan  dibeberapa  media  internasional  menjadi  berita  utama.  Namun sayang berita tersebut bernada negatif. Dalam perspektif tersebut, putusan hakim di Indonesia berakibat tidak hanya nasional tetapi global.
Salah satu faktor yang mempengaruhi tingi rendah dan berminat atau tidaknya investasi adalah ada atau tidaknya kepastian hukum. Dalam hal, kepastian hukum tersebut,  disebutkan  dalam  Pasal  14  UUPM  yang  menyebutkan  setiap  penanam modal berhak mendapat kepastian hukum. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 14 huruf a UUPM menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah “ jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal ”.
Eksplanasi  mengenai  adanya  hubungan  investasi  dengan  kepastian  hukum sebagaimana  terurai  di  atas,  dihubungkan  dengan  putusan  MA  terkait  dengan penanganan  perkara  PT.  IM2,  menunjukan  bahwa  putusan  kasasi  MA  Nomor 787K/PID.SUS2/014 yang menghukum PT.IM2 dengan menerapkan UU Tipikor bukan dengan UU Telekomunikasi berakibat hukum pada kepastian hukum dapat berimplikasi hukum yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi para investor disektor telekomunikasi  dan  implikasi  lebih  lanjut  terdapat  kemungkinan  investasi  dan industri  internet  lokal  (Indonesia)  tidak  berkembang  bahkan  dapat  runtuh.  Di samping  itu,  putusan  kasasi  MA  Nomor  787K/PID.SUS2/014  dapat  berdampak menghambat pencapaian target 50% (lima puluh perseratus) yang telah ditetapkan pemerintah dalam menyediakan akses internet untuk masyarakat luas pada tahun 2015.  Di  samping  itu,  putusan  kasasi  MA  Nomor  787K/PID.SUS2/014  untuk masyarakat  luas  dan  bisnis  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  di  dalam bisnis  penyelenggaraan  jasa  internet  di  Indonesia.  PT.  IM2  merupakan penyelenggara jasa akses internet yang masuk dalam kategori penyelenggara jasa telekomunikasi  sebagaimana  dimaksud  dengan  Pasal  1  butir  14  UU Telekomunikasi.
Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Telekomunikasi yang menyebutkan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf
b  dapat  dilakukan  oleh  badan  hukum  yang  didirikan  untuk  maksud  tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (b) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (c) badan usaha swasta; atau (d) koperasi. Ketentuan dalam UU Telekomunikasi yang dihubungkan dengan  PP  Nomor.  52  Tahun  2000berkenaan  dengan  penyelenggara  jasa telekomunikasi  menggunakan  jaringan  telekomunikasi  milik  penyelenggara telekomunikasi dihubungkan dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
Ketidakpastian  hukum  tersebut,  dalam  perkembangannya  dipertajam  dengan munculnya putusan MA Nomor. 263/K/TUN/2014 tertanggal 21 Juli 2014 karena pada  pokoknya  isi  putusan  tersebut  adalah  Surat  Deputi  Kepala  BPKP  Bidang Investigasi nomor: SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/3G oleh PT indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) beserta lampiran berupa Laporan  Hasil  Perhitungan  Kerugian  Keuangan  Negara  (LHPKKN)  Tanggal  31 Oktober  2012  yang  dibuat  oleh  Tim  BPKP;  dicabut  dan  tidak  berlaku.  Dengan demikian, dasar perhitungan kerugian negara Rp 1,35 triliun tidak ada.
Berdasarkan  pada  putusan  MA  Nomor.  263/K/TUN/2014  tertanggal  21  Juli 2014  tersebut  yang  menyebutkan  perhitungan  kerugian  negara  yang  dilakukan PT.IM2 tidak ada. Sementara itu, terdapat kasasi MA Nomor 787K/PID.SUS2/014, dalam putusan menyebutkan bahwa PT.IM2 terbukti merugikan keuangan negara dan berdasarkan hal itu, Indar (PT.IM2) dinyatakan bersalah dan dipidana.
Merujuk  pada  dua  putusan  MA  Nomor.  263/K/TUN/2014  dan  kasasi  MA Nomor  787K/PID.SUS2/014,  yang  saling  bertentangan  memperjelas  dan memperkuat adanya ketidak pastian hukum dalam penegakan hukum penanganan perkara PT.IM2.
Ketidakpastian hukum tersebut, diperparah dengan muncul kekhawatiran baru, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang menamakan diri Realisasi Implementasi Pemberantasan  Kolusi  Korupsi  dan  Nepotisme  (RIP-KKN)  mendesak  Kejagung agar  menindak  lima  penyelenggara  jaringan  yang  bekerja  sama  dengan  16  ISP karena  melakukan  skema  bisnis  (yang  dalam  perspektif  putusan  hakim  Tipikor) ilegal seperti halnya Indosat-IM2.
Ketua RIP-KKN, Rolas Budiman Sitinjak, mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi itu ke Kejagung. Dilaporkan oleh LSM tersebut,  bahwa  penyelenggara  jaringan  telekomunikasi  yang  menggunakan spektrum  frekuensi,  dengan  modus  perjanjian  kerja  sama  dengan  penyelenggara jasa telekomunikasi dan tidak  membayar biaya hak penggunaan (BHP) sehingga terjadi kerugian negara. Di antara penyelenggara jaringan yang dilaporkan adalah Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat. Sedangkan di antara 16 ISP dalam posisinya sebagai penyelenggara jasa adalah Indonet, BizNet, CBN, Centrin Online, Quasar, dan Lintasarta.Tidak tanggung-tanggung, dari hitung-hitungan RIP-KKN, dugaan kerugian  Negara  akibat  tidak  dibayarkannya  BHP  oleh  ISP  itu  sebesar  Rp.  16 trilyun, dengan menggunakan metode perhitungan kami sama dengan perhitungan
121
BPKP  (Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan)  terhadap  Indosat  dan IM2. 21

## E. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sebagai jawaban dari  permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. Implementasi  (penerapan)  asas  kekhususan  sistematis  dalam  tindak  pidana telekomunikasi yang dilakukan korporasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam prakteknya tidak menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi, padahal seharusnya menerapkan asas kekhususan sistematis karena subjek, objek, sebab dan akibat pelanggarannya didominasi oleh peraturan perundang-undangan dibidang telekomunikasi.
b. Implikasi  (akibat  hukum)  asas  kekhususan  sistematis  dalam  tindak  pidana telekomunikasi yang dilakukan korporasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi adalah tidak jelasnya pola penegakan hukum yang dilakukan baik itu berkenaan dengan subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukumnya.
Ketidakjelasan pola penegakan hukum akibat hukum berikutnya adalah tidak ada kepastian hukum indikatornya : (a) adanya potensi dan konflik hukum; (b)  tidak  terdapat  perlindungan  hukum  terhadap  yang  menjadi terdakwa/tersangka pihak yang bersengketa; (c) ketidakpastian hukum bagi pelaku  usaha  yang  bergerak  dibidang  telekomunikasi;  dan  (d)  hukum  (UU Telekomunikasi dengan asas kekhususan sistematis) tidak dapat diterapkan pada kasus yang diatur dalam UU Telekomunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Komariah,  Emong  Sapardjaja.  2002. Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi . PT Alumni: Bandung. Kusnardi, Moh. & Harmaily Ibrahim. 1988. Hukum Tata Negara Indonesia , Sinar Bakti: Jakarta.
Mertokusumo,  Sudikno.  1998. Hukum Acara Perdata Indonesia .  Liberty: Jogjakarta,
21 Majalah Mingguan  Gatra, Laporan Utama , Beredar Kamis 11 Juli 2013.
Mertokusumo,  Sudikno  &  A.  Pitlo.  1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum . Citra Aditya Bakti: Bandung. Muladi  dan  Dwidja  Priyatno.2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Kencana Predana Media Group: Jakarta. Rajagukguk,  Erman.  1997. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia,
Rahardjo, Satjipto . 1991. Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti: Jakarta. Tanti  Adriani  Manurung, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui
Ketentuan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, http://www.unpad.ac.id/archives/10945
Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mamudji.  2001. Penelitian Hukum Normatif-suatu Tinjauan Singkat . PT. Grafindo Persada: Jakarta. Soekanto,  Soerjono  &  Mustafa  Abdullah.  1982. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Rajawali Pers: Jakarta. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. Jakarta: Universitas Indonesia.
Majalah Mingguan Gatra. Laporan Utama . Beredar Kamis 11 Juli 2013.
Artikel Jurnal: Adji,  Indriyanto  Seno. Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif ,  Jurnal Keadilan, Vol. 5 No. 1 Tahun 2011.
Syamsudin, Amir. Penerapan Delik Korupsi dan Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan , Jurnal Keadilan, Vol. 5 No. 1 Tahun 2011.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2009  Tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi