Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 Open Access: https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Jampit Kecamatan Ijen
Hali Makki 1* , Mustofa 2 , Farah Fergi Mufrida 3
1, 2, 3 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo
INFO ARTIKEL ABSTRACT Artikel History: Diterima 23 Mei 2024 Revisi 25 Juli 2024 Disetujui 26 Juli 2024 Publish 2 Agustus 2024 Debts and receivables are a form of contract that contains a social aspect which aims to help each other. so that the existence of conditions in debt and receivable transactions that are determined by either one party or both parties is considered not in accordance with sharia principles. This research seeks  to  explain  the  study  of  muamalah  fiqh  regarding  the  existence  of terms of sale and purchase in debts and receivables, in Jampit Village, Ijen District. This research uses a field approach (field research). The results of the  research  are  that  the  practice  of  debt  and  receivables  that  occurs  in Jampit Village, Ijen District is a conditional transaction, because farmers who want to get seeds must be willing to sell the products they obtain to the factory  through  the  group  leader.  The  sales  proceeds  will  then  be  directly deducted from the farmer's debt according to the amount of the debt, then the remainder will be given to the farmer through the group leader.
Keyword: Kontrak  jual  beli  hutang  dan piutang
* Corresponding author e-mail: halimakki1987@gmail.com mustofalutfih6@gmail.com
Page: 100 - 110
Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam
Abstrak: Utang piutang termasuk salah satu bentuk akad yang mengandung aspek sosial yang bertujuan untuk  tolong  menolong  antara  sesama.  Sehingga  adanya  syarat  dalam  transaksi  utang  piutang  yang ditetapkan baik oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dianggap tidak sesuai dengan prinsip- prinsip syariah. Penelitian ini berusaha menjelaskan kajian fiqh muamalah tentang adanya syarat jual beli  dalam  utang  piutang,  di  Desa  jampit  Kecamatan  Ijen.  Adapun  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan lapangan (field research). Hasil penelitian adalah praktik utang piutang yang terjadi di Desa Jampit  Kecamatan  Ijen  merupakan  transaksi  bersyarat,  sebab  petani  yang  ingin  mendapat  bibit  harus bersedia menjual hasil produksi yang diperoleh kepada pabrik melalui ketua kelompok. Hasil  penjualan kemudian  akan  langsung  dipotong  dengan  hutang  petani  sesuai  dengan  jumlah  hutangnya  kemudian sisanya baru diberikan pada petani melalui ketua kelompok.
Kata kunci: Kontrak jual beli hutang piutang .

## PENDAHULUAN
Dalam Islam motif aktifitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar  ( needs )  yang  tentu  ada  batasnya,  meskipun  bersifat  dinamis  sesuai  tingkat  ekonomi masyarakat.  Selain  itu,  kepuasan  dalam  Islam  tidak  hanya  terbatas  pada  benda-benda konkret  (materi),  tetapi  juga  tergantung  pada  sesuatu  yang  bersifat  abstrak,  seperti  amal sholeh yang dilakukan manusia. (Ascarya, 2015)
Manusia  adalah  makhluk  sosial,  yaitu  makhluk  yang  berkodrat  hidup  dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia- manusia  lain  yang  bersama-sama  hidup  dalam  masyarakat.  Dalam  hidup  bermasyarakat, manusia  selalu  berhubungan  antara  satu  dengan  yang  lain  dalam  mencukupi  kebutuhan
Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 Open Access: https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah
hidupnya. Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat (Abdul Sami’AlMishri, 2006) .
Salah  satu  bentuk  akad  dalam  muamalat  adalah  utang  piutang.  Utang  piutang merupakan salah satu dari sekian bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan ini berlaku bagi setiap jenis tingkatan masyarakat baik pada masyarakat tradisional maupun modern. Maka tidak dapat diperkirakan bahwa transaksi utang piutang merupakan transaksi yang  telah  dikenal  sejak  manusia  berada  di  muka  bumi  ini  ketika  mulai  berinteraksi  satu sama lain (Munir & Djalaluddin, 2006).
Dalam  aspek  tolong  menolong  yakni  aspek  perekonomian  keluarga,  yang  mana setiap muslim  harus  saling  memberi  dan saling  gotong  royong  terhadap  masyarakat  yang membutuhkan,  bahwasanya  Islam  telah  memperbolehkan  tolong  menolong  terhadap sesama  terlebih  dalam  aspek  perekonomian  yang  semata-mata  telah  banyak  yang membutuhkan pertolongan.
Utang sebenarnya terdapat kesamaan dengan pinjam-meminjam yang berdasarkan, bahwa  pinjaman  berkaitan  dengan  suatu  barang  dan  barang  tersebut  kelihatan  wujud barang  aslinya.  Utang-piutang  merupakan  transaksi  muamalah  yang  bercorak ta’awun (pertolongan)  kepada  pihak  lain  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  sebagaimna  dijelaskan dalam  al- Qur’an ,  bahwa  utang  piutang  adalah  tolong  menolong  atau  meringankan  orang lain yang membutuhkan yakni terdapat didalam (QS. Al- Hadid: 11)
ْ نَم ْ اَذْْ ىِذَّلا ْ ُْضِر قُ ي ْْ ََّْللّا ْْ اًض رق ْ اًنَسَح ْْ ُْهَفِعاَضُيَ ف ْْْ ُهَلْ ُْهَلَو ْ ٌْ يِرَكٌر جَأ ْْ( ْديدلحا : ۱۱ )
Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat  gandakan  (balasan)  pinjaman  itu  untuknya,  dan  dia  akan  memperoleh  pahala  yang banyak. (Al- Hadid : 11)

## KAJIAN TEORI

## 1. Pengertian Utang Piutang
Utang  piutang,  secara  harfiyah  berarti “ bagian ” ,  bagian  harta  yang  diberikan kepada orang lain. Utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari atau penyediaan  dana  dan  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  peminjam  dengan  pihak  yang  memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu (Dimyauddin Djuwaini, 2015).
Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 Open Access: https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah
Didalam  buku  yang  ditulis  oleh  Sri  Sudiarti,  pengikut  Mazhab  Hanafi,  Ibn Abidin  mengatakan  bahwa qardh secara  istilah  adalah  harta  yang  diberikan  seseorang dari  harta  mitsil  (yang  memiliki  perumpamaan)  untuk  kemudian  dibayar  dan dikembalikan.  Atau  dengan  ungkapan  yang  lain, qardh adalah  suatu  perjanjian  yang khusus  untuk  menyerahkan  harta (mal  mitsil) kepada  orang  lain  untuk  kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya (Sudiarti, 2015).
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  disebut qardh adalah  suatu akad antara dua pihak, yang mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak  kedua.  Lalu  kemudian  dimanfaatkan  oleh  pihak  kedua  dengan  ketentuan  utang atau  barang  tersebut  harus  dikembalikan  sama  persis  seperti  yang  diterima  dari  pihak pertama (Dimyauddin Djuwaini, 2015).

## 2. Dasar Hukum Utang Piutang
Dasar hukum qardh adalah anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong  menolong  serta  bantu-membantu  dalam  lapangan  kebajikan  (Helmi  Karim, 1997).
Allah SWT telah berfirman didalam al- Qur’an Surah al -Maidah.
اْوُن َوا َعَت َو ى َ لَع ِ رِب ْ لا ى ٰو ْ ق َّ تلا َو ا َ ل َو اْوُن َوا َعَت ى َ لَع ِم ْ ث ِا ْ لا ِنا َو ْد ُعْلاَو او ُ قَّتا َو َ ٰ للّا َّ ن ِا َ ٰ للّا ُدْي ِد َش ِبا َ ق ِع ْ لا
Artinya :  “Dan  tolong  menolanglah kamu  dalam  mengerjakan  kebajikan  dan  taqwa,  dan  jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah sungguh sangat pedih siksanya.” (al -Maidah: 2)
Didalam ayat yang lain Allah SWT memberikan pedoman untuk umat muslim agar  selalu  melakukan  tolong  menolong  dan  sesuai  syariat  Islam  sebagaimana  yang terdapat dalam surah at-Taghabun ayat 17
Adapun hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan tentang utang piutang yaitu:
ْ نَ ع ِْ َ نَأ ِْن  ب ِْ ِ لاَم َْ اَ ق َْ اَ ق ُْ  ُْ سَر ِْالل َََّّ ص ُْالل ِْه  يَََّع َْ َََّ سَو ُْ   يَأَر َْ َ َّيَل َْىِر  سُأ ِْب َ ََّع ِْبَبَ ِْ َّ نَ لْا َْبَ ُْ ت كَم : ُْ َقَدَّصلا اَهََِّث مَأِر شَعِب ُْض رَق لاَو ْْ َْ َيِناَمَثِب ْْ َْرَشَع ْْ ُْ  َُّقَ ف ُْ   يِ بِْجَيَ ُْ َبَاَ م ِْضَرَ ق لا ُْ َ ض فَأ َْنِ م ِْ َقَدَّ صلا ؟ َْ اَق : َّْنَِلِ َْ ِئاَّسلا ُْ َأ سُي ُْهَد نِعَو ُْضِر قَ ت سُم لاَو ُْضِر قَ ت سَي َلَ ْ نِملآِإ ِْ َجاَح ) هاور نبا جام (
Artinya: “Dari  Anas  ibn  Malik  ra  berkata,  Rasulullah  SAW  bersabda:  “Pada  malam  aku  di isra’kan aku melihat pada se buah pintu surga tertulis shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan  utang  dibalas  delapan  kali  lipat:  “Lalu  aku  bertanya:  “Wahai  Jibril  mengapa mengutangi  lebih  utama  dari  pada  shadaqah. ?  “ia  menjawab:  “Karena  meskipun  seorang
Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 Open Access: https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah
pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya (H.R. Ibnu Majah; 15) .
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang
Rukun qardh ada  tiga  yaitu, aqid ( muqridh dan Muqtaridh ),  barang  yang  di pinjamkan, dan sighat ( ijab qabul ). Rukun di atas tentunya harus memenuhi syarat-syarat qardh , diantaranya.
a. Aqid ( muqridh dan muqtaridh )
1) Muqridh harus orang yang ahliyat at- tabarru’ , orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut syariat islam.
2) Muqridh adalah  orang  yang  memberikan  bantuan  utang,  harus  didasarkan  atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain.
3) Muqtaridh atau  orang  yang  berutang  haruslah  orang  yang ahliyah  muamalah , artinya orang tersebut harus baligh , berakal sehat, dan tidak mahjur (bukan orang yang  menurut  syariat  tidak  diperkenankan  mengatur  sendiri  hartanya  karena faktor-faktor tertentu).
b. Barang yang dipinjamkan
1) Barang yang diutang harus sesuatu yang bisa diakad salam, segala sesuatu yang diakad salam, juga sah diutangkan, begitu juga sebaliknya.
2) Barang atau Qardh yang  dipinjamkan  harus  berupa  barang  yang  memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta.
c. Ijab qabul
Ucapan serah terima harus jelas, dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di kemudian hari. Akad qardh tidak dapat  terlaksana  kecuali  dengan ijab dan qabul seperti  halnya  dengan  jual  beli (Sudiarti, 2015).
4. Jual Beli
Jual  beli  adalah  akad  yang  umum  dilakukan  oleh  masyarakat,  sebab  dalam memenuhi  unsur  kebutuhan,  masyarakat  tidak  bisa  meninggalkan  akad.  Untuk mendapatkan  makanan  dan  minuman,  manusia  terkadang  tidak  bisa  memenuhi kebutuhan  itu  dengan  sendirinya,  tetapi  ia  akan  membutuhkan  bantuan  dan berhubungan dengan orang lain, sehingga besar kemungkinan untuk dilakukan transaksi jual beli.
Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 Open Access: https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah
Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al- bai’ yang berarti pertukaran barang dengan  barang,  dalam  istilah  ulama  Hanafiyah  mendefinisikan  jual  beli  sebagai pertukaran  harta  dengan  harta,  dan  menggunakan  cara  tertentu.  Pertukaran  harta dengan  harta,  diartikan  sebagai  harta  yang  memiliki  manfaat  dan  manusia  memiliki kecenderungan  menggunakannya,  adapun  yang  dimaksud  dengan  cara  tertentu  adalah sighat atau ijab dan qabul (Dimyauddin Djuwaini, 2015) .
Jual  beli  adalah  suatu  perjanjian  tukar  menukar  benda  atau  barang  yang mempunyai nilai, secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syar’i dan disepakati (Hendi Suhendi, 2016).
Dalam  kitab al-mugni Ibnu  Qudamah  mendefinisikan  jual  beli  dengan  tukar menukar  barang  dengan  barang  yang  bertujuan  memberi  kepemilikan  dan  menerima hak milik. ( Wahbah Az-Zuhaili; 2021; 25 )

## 5. Dasar Hukum Jual Beli
Transaksi Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia, yang telah  mempunyai  landasan  kuat  didalam  al- Qur’an  maupun  al -Hadits,  seperti  dalam firman Allah SWT yang berbunyi:
ْ.ْ.ْ.بَِ رلاَْمَّرَحَوَْع يَ ب لاُْاللَّْ َحَاَو ْْ:ةرقبلا( ۲۷۵ ْ)
Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Baqarah : 275)

## 6. Rukun Dan Syarat Jual Beli
Rukun  dalam  transaksi  jual  beli  dibutuhkan  sebagai  penegak.  Dimana  tanpa adanya rukun, jual beli hukumnya menjadi tidak sah. ( Ahmad Sarwat; 2009; 10 ) Adapun rukun  jual  beli  ada  tiga  perkara  diantaranya  adanya  orang  yamg  melakukan  jual  beli (penjual dan pembeli), sighat ( ijab dan qabul ), serta barang dan nilai tukar. Rukun-rukun diatas harus memenuhi beberapa syarat.
a. Orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli)
Syarat-syarat  yang  harus  dimiliki  oleh  penjual  dan  pembeli  adalah  berakal,
baligh, dan berhak menggunakan hartanya.
b. Sighat ( ijab dan qabul )
Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 Open Access: https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah
Syarat-syarat  ijab  qabul  adalah  orang  yang  melakukan ijab  qabul telah aqil baligh , qabul harus  sesuai  dengan ijab ,  dan ijab  qabul dilakukan  dalam  satu  majelis artinya penjual dan pembeli berada dalam satu tempat.
c. Barang dan nilai tukar
Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan,
antara  lain  barangnya  halal,  bermanfaat,  ada  ditempat,  barang  merupakan  milik penjual atau dibawah kekuasaannya, barang hendaknya diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas baik zat, bentuk, kadar, maupun sifatnya (Sudiarti, 2015).

## 7. Pendapat Ulama Mengenai Utang Piutang
Selain  al- Qur’an  dan  as -Sunnah,  ada  pulah  pendapat  ulama  yang  sangat dibutuhkan  dan  menentukan  dalam  pembentukan  hukum.  Dibawah  ini  beberapa pendapat ulama mengenai utang piutang.
a. Utang piutang yang mendatangkan keuntungan
1) Mazhab Hanafi
Dalam  pendapatnya  yang rajih mazhab  Hanafi  menyatakan,  bahwa qardh yang mendatangkan  keuntungan  hukumnya  haram,  jika  keuntungan  tersebut sebelumnya  telah  disyaratkan,  jika  sebelumnya  disyaratkan  atau  telah  menjadi tradisi yang berlaku maka tidak apa-apa.
2) Ulama Malikiyah
Ulama  Malikiyah  berpendapat  bahwa,  akad qardh yang  mendatangkan keuntungan  ialah  tidak  sah  karena  hal  tersebut  termasuk  riba  Dan  haram hukumnya  mengambil  manfaat  dari  harta  peminjam.  Adapun  saat  pelunasan utang,  jika  peminjam  melebihkan  dari  pembayaran  yang  utangnya  disebabkan oleh  jual  beli  maka  dibolehkan  secara  mutlak,  namun  apabila  utang  tersebut disebabakan oleh akad qardh dan tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan  yang  berlaku  maka  hal  itu  dilarang  mutlak,  bila  bukan  merupakan syarat, janji atau kebiasaan yang berlaku maka dibolehkan.
3) Ulama Syafiiyah dan Hanabilah
Ulama  Syafiiyah  dan  Hanabilah  berpendapat  bahwasanya qardh yang mendatangkan  keuntungan  tidak  diperbolehkan.  Dengan  alasan  bahwa  Nabi saw. melarang akad salaf (utang) bersama jual beli. Selain itu, qardh merupakan akad  tolong  menolong  yang  termasuk  dalam  ibadah.  Oleh  karena  itu,  akad qardh nya  sah  namun  syarat  keuntungannya  adalah  batal,  baik  keuntungannya
Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 Open Access: https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah
banyak  atau  sedikit,  berupa  uang  ataupun  barang.  Mengenai  harta  pinjaman yang mendatangkan tambahan saat pengembalian mazhab Syafi’i memiliki dua pendapat  dan  yang  paling  kuat  hukumnya  adalah  makruh.  Sedang  mazhab Hanafi  terdapat  dua  riwayat,  dan  yang  paling  shahih  adalah  pendapat  yang membolehkan  tanpa  ada  kemakruhan.  Ringkasnya,  akad qardh diperbolehkan dengan dua syarat:
a) Tidak mendatangkan keuntungan, jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman.  Maka  jika  demikian  para  ulama  sepakat  hal  tersebut  tidak diperbolehkan.
b) Akad qardh tidak bersamaan dengan akad lain seperti jual beli dan lainnya.
Berdasarkan  hadist  yang  dikeluarkan  oleh  Abu  Dawud,  Nasa’i,  Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Abdullah bin Amr,
“tidak dibolehkan utang bersama jual beli”
Menurut  ulama  Malikiyah,  hadiah  dari  pihak  peminjam  hal  itu  tidak  boleh diterima  oleh  pihak  peminjam  karena  dapat  mengarahkan  pada  penundaan pelunasan.  Sedangkan  jumhur  ulama  membolehkannya  jika  bukan  termasuk syarat. Sebagaimana dibolehkan juga jika diantara keduanya ada hubungan yang menjadi  alasan  pemberian  hadiah  dan  dan  bukan  karena  utang  tersebut. ( Wahbah Az-Zuhaili; 2011; 379-382 )
b. Barang yang sah dijadikan qardh
1. Ulama Hanafiyah
Ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahawa qardh dipandang  sah  pada  harta mitsli , yaitu  seesuatu  yang  tidak  terjadi  perbedaan  yang  menyebabkan  terjadinya perbedaan  nilai.  Diantara  barang  yang  dibolehkan  adalah  benda-benda  yang ditimbang, ditakar atau dihitung. Qardh selain pada perkara tersebut dipandang tidak sah, seperti hewan, dan benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.
2. Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah
Ulama  Malikiyah,  Syafi’iyah,  dan  Hanabilah  membolehkan qardh pada  setiap benda  yang  dapat  dijadikan  objek  akad  salam.  Barang  dapat  ditakar  maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau barang yang dapat dihitung.
3. Jumhur Ulama
Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 Open Access: https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah
Menurur  jumhur  ulama,  akad qardh sah  dilakukan  pada  setiap  benda  yang diperjual belikan, kecuali manusia, mereka juga melarang qardh manfaat , seperti seseorang  hari  ini  mendiami  rumah  temannya  dan  besoknya  temannya mendiami rumahnya, tetapi Ibnu Taimiyah membolehkannya (Rachmat Syafe’i, 2001).

## METODE
Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan  tujuan  dan  cara  tertentu  (Sugiyono,  2023).  Adapun  Metode  penelitian  yang dilaksanakan  menggunakan  jenis  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  Pendekatan  kualitatif deskriptif  adalah  suatu  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang  berdasarkan  pada metodologi yang  mencatat  suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada pendekatan ini, penelitian membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari tinjauan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2009).
Jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif, jenis penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data bersifat triangulasi (teknik pengumpulan data secara simultan/gabungan). Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta – fakta yang ada di lapangan dan kemudian di konstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu, pada penelitian ini tidak menekankan pada generalisasi akan tetapi lebih kepada makna (Sugiyono, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Praktik Utang Piutang Bibit Kentang Dengan Syarat Jual Beli di Desa Jampit
Jual  beli  menjadi  satu  pokok  yang  sangat  diperlukan  oleh  manusia,  dalam bermuamalah,  terdapat  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  yakni  ekonomi  dan syariah, bagian ekonomi, yaitu tentang analisis perilaku pelaku ekonomi baik produsen, konsumen atau pelaku ekonomi lainya, kedua syariah, bagian syariah didesain sebagai landasan  ideologi,  kebijakan  dan  praktik  ekonomi  sehingga  dapat  berjalan  dan berkembang sesuai dengan tuntutan syariat islam.
Hadirnya  utang  piutang  ini  menjadi  solusi  bagi  masyarakat  khususnya masyarakat  disekitar  Desa  Jampit.  Sesuai  dengan  tujuan  diadakannya  utang  piutang yaitu  memberikan  dampak  sosial  berupa  kesejahteraan  sosial  yang  berdampak  pada perekonomian  masyarakat,  selain  itu  utang  piutang  ini  juga  memberikan  kemudahan
Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 Open Access: https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah
bagi  masyarakat  yang  kurang  memilki  modal  dalam  melakukan  usaha  dibidang pertanian.
Menurut penelitian yang peneliti lakukan, praktik utang piutang bibit kentang yang dilakukan oleh petani di Desa Jampit merupakan utang bersyarat karena apabila hendak menjadi anggota dan mendapat utangan bibit mereka harus bersedia menjual seluruh hasil produksi kepada pemberi utang.
Praktik yang dilakukan setidaknya dijumpai beberapa akad yang dilakukan, baik oleh pihak Indofood , ketua kelompok maupun anggota. Pertama akad kerjasama antara pihak Indofood (penyedia  bibit)  dengan  ketua  kelompok  (penerima  bibit),  kedua  akad utang piutang antara ketua (pemberi utang) dan anggota (penerima utang), dan ketiga akad jual beli antara pihak Indofood (pembeli hasil produksi) dengan anggota (penjual/ penyedia hasil produksi).
2. Tinjauan  Hukum  Islam  Mengenai  Praktik  Utang  Piutang  Bibit  Kentang Dengan  Syarat  Jual  Beli  di  Desa  Jampit  Kecamatan  Ijen  Kabupaten Bondowoso
Utang memang sudah menjadi hal yang lumrah di kehidupan masyarakat, baik dikalangan masyakat biasa atau masyarkat pembisnis maupun lainnya, karena dikatakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari manusia lainnya, hal itu didasari dengan adanya ekonomi yang rendah sedang maupun tinggi. Dan dapat terjadi apabila ada salah satu pihak yang membutuhkan pihak yang lainnya untuk membantu, dengan cara memberi utang.
Adapun utang piutang tersebut terdapat kesepakatan jual beli didalamnya, jika dilihat  dari  rukun  dan  syarat  utang  sudah  terpenuhi  yakni  adanya aqid ( muqridh dan muqtaridh ), barang yang dipinjamkan, dan ijab qabul.
Sri  sudarti  dalam  bukunya  yang  berjudul  fiqh  muamalah  kontemporer mengemukakan  bahwa  syarat aqid adalah muqridh termasuk  orang  yang ahli  tabarru’
(cakap hukum), tidak dipaksa artinya atas keinginannya sendiri, muqtaridh orang yang ahliyah bermuamalah. Maksudnya harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur .
Praktik  utang  piutang  yang  dilakukan  telah  memenuhi  syarat.  Karena  harta yang dipinjamkan memiliki manfaat juga jelas jumlahnya, dan kedua belah pihak juga cakap hukum maksudnya mengetahui akan transaksi yang dilakukan.
Jika  ditinjau  dari  sisi  jual  belinya,  maka ma’qud  alaih -nya  atau  barang  yang ditransaksikan  telah  memenuhi  syarat.  Karena  barang  yang  ditransaksikan  adalah
Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 Open Access: https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah
barang  yang  halal,  memiliki  manfaat,  saat  transaksi  barang  ada  ditempat,  dan  jelas bentuk, kadar dan sifatnya, serta barang yang diperjual belikan adalah milik penjual.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  Petani  tidak memberikan  tambahan  apapun  saat  pembayaran  utang  pada  pemberi  modal,  selain memberikan  sejumlah  uang  sesuai  dengan  nilai  harga  bibit  yang  dihutangkan,  dan membayar  ongkos  pengiriman  barang  saat  mengirim  hasil  produksi.  Namun  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  penjualan  hasil  produksi  pada  pihak  pemberi  modal merupakan sebuah pemanfaatan utang demi memperoleh sebuah keuntungan.
Akan  tetapi  semua  bergantung  pada  latar  belakang  dan  akibat  yang ditimbulkan.  Dalam  bermuamalah  harus  didasarkan  pada  persetujuan  dan  kerelaan kedua belah pihak. Syarat yang paling penting yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi adalah adanya kerelaan diantara orang-orang yang berakad, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa dan terpaksa melakukan akad. Untuk menunjukkan kerelaan dalam setiap akad atau transaksi, maka dilakukanlah ijab qabul atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan akad.
Sebagaimana  dengan  manfaat  yang  terdapat  dalam  transaksi  utang  piutang yang terjadi di Desa Jampit, manfaat  tersebut boleh saja ada, karena manfaat tersebut tidak  menimbulkan  keterpurukan  dalam  kehidupan  ekonominya.  Akan  tetapi  bukan berarti  ini  sebuah  anjuran,  bila  kedua  belah  pihak  tidak  ada  yang  dirugikan  dengan adanya  manfaat  tersebut,  maka  pengambilan  manfaat  dalam  transaksi  tersebut  tidak dilarang. Akan tetapi bila sebaliknya yaitu menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya, maka manfaat tersebut dilarang. Semua tergantung latar belakang peminjaman serta akibat yang ditimbulkan oleh manfaat tersebut.

## KESIMPULAN
Dari beberapa uraian paparan data dan pembahasan sebelumnya, setelah melakukan penelitian dan penelaahan atau proses secara seksama tentang Praktik Utang Piutang Bibit Kentang dengan Syarat Jual Beli di Desa Jampit Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso”, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:
1. Transaksi  utang  piutang  di  Desa  Jampit  merupakan  utang  piutang  bersyarat  karena pihak  petani  selaku  anggota  kelompok  yang  ingin  mendapat  bibit  untuk  ditanam haruslah  menyetujui  persyaratan  sebelumnya,  yaitu  bersedia  mengembalikan  hasil produksi untuk dijual ke Pabrik melalui ketua kelompok. Hasil dari penjualan kemudian
Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 Open Access: https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah
dipotong dengan sejumlah utang yang dimiliki oleh anggota dan sisanya baru diberikan pada  anggota  melalui  ketua  kelompok  juga.  Adapun  harga  jual  hasil  produksi  telah menjadi kesepakatan, karena harga yang  ditetapkan merupakan harga kontrak.  Ketika terjadi  gagal  panen,  yang  secara  otomatis  petani  tidak  bisa  melunasi  piutangnya,  dari pihak ketua kelompok tidak ada penekanan untuk langsung melunasinya tetapi petani boleh kembali mendaftar untuk musim tanam selanjutnya.
2. Adapun  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Utang  Piutang  Bibit  Kentang Dengan  Syarat  Jual  Beli  di  Desa  Jampit  Kecamatan  Ijen  Kabupaten  Bondowoso  jika dilihat  dari  rukun  dan  syarat  utang  dan  jual  beli  telah  terpenuhi,  transaksi  yang dilakukan  juga  didasarkan  pada  suka  sama  suka,  adanya  persyaratan  yang  timbul  dari utang tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dari pihak petani. Selagi kedua belah pihak  tidak  ada  yang  dirugikan  maka  syarat  yang  diberlakukan  tidak  dilarang,  semua tergantung  akibat  yang  ditimbulkan  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  transaksi. Sebagaimana praktik utang piutang yang ada di Desa Jampit Kecamatan Ijen kabupaten Bondowoso. Syarat utang piutang tersebut merupakan syarat yang tidak menimbulkan percekcokan  diantara  pihak  penerima  dan  pemberi  utang  dan  tidak  adanya keterpurukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Sami’AlMishri. (2006). Pilar-pilar ekonomi islam . Pustaka Pelajar.
Ascarya. (2015). Akad Dan Produk Bank Syariah . Rajawali Press.
Dimyauddin Djuwaini. (2015). Pengantar Fiqh Muamalah . Pustaka Pelajar.
Helmi Karim. (1997). Fiqh Muamalah . PT Raja Grafindo Persada.
Hendi Suhendi. (2016). Fiqh Muamalah . Rajawali Press.
Iskandar. (2009). Metodologi PenelitianKualitatif Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Agama,
Ekonomi dam Menejemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafa . Gaung.
Munir, M., & Djalaluddin, A. (2006). Ekonomi Qur’ani . UIN Malang Press.
Rachmat Syafe’i. (2001). Fiqih Muamalah . Pustaka Setia.
Sudiarti, S. (2015). Pustaka Pelajar . FEBI UIN-SU Press.
Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Departemin Agama, Al- Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Menara)