Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 3 No. 2 (2022): 224-244

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang
Intan Amini; Dony Yusra Pebrianto Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding author: bcahaya980@gmail.com
Submission : 25 Agustus 2021 Revision : 28 September 2021 Publication : 16 Juni 2022

## Abstract
This article discusses how to protect children who are in areas of armed conflict.  Protection  of  children  has  been  regulated  in  the  Geneva Conventions  of  1949,  Additional  Protocols  1977,  International Convention on The Rights of Childs 1989, Optional Protocol on Involvent of Children in Armed Conflict 2000. However, the parties to the conflict still violate the principle of distinction, the principle of limitation, the principle  of  balance,  and  the  principles  of  protection  that  apply  in international  humanitarian  law.  In  fact,  Humanitarian  Law  prohibits civilians  from  being  used  as  objects  of  violence  and  must  be  given protection from all matters relating to war. Meanwhile, combatants can be used as objects of violence during war, but they must still be given protection  when  they  are  prisoners  of  war.  As  a  form  of  state responsibility, criminal sanctions and compensation need to be applied to  ensure  legal  certainty  and  provide  justice  for  the  parties  who  are victims according to humanitarian law.
Keywords: armed conflict; geneva convention 1949; humanitarian law
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  bagaimana  perlindungan  terhadap  anak-anak yang  berada  di  wilayah  konflik bersenjata.  Perlindungan  anak  telah diatur  pada  Konvensi  Jenewa  1949,  Protokol  Tambahan  1977, International  Convention  on  The  Rights  of    Childs  1989,  Optional Protocol on Involvent of Children in Armed Conflict 2000. Namun, para pihak yang berkonflik masih melanggar prinsip pembedaan, prinsip pembatasan,  prinsip  keseimbangan,  dan  prinsip  perlindungan  yang berlaku  dalam  hukum  humaniter  internasional.    Padahal,  Hukum Humaniter    melarang  penduduk  sipil  dijadikan  sebagai  objek kekerasan  dan  wajib  diberikan    perlindungan    dari  segala  hal  yang berkaitan dengan peperangan. Sedangkan kombatan dapat dijadikan objek  kekerasan  saat  berperang  tetapi  tetap  wajib    diberikan perlindungan  ketika  menjadi  tawanan  perang.  Sebagai  bentuk tanggung  jawab  negara,  maka  sanksi  pidana  dan  ganti  rugi  perlu diterapkan  demi  menjamin  kepastian  hukum  dan  memberikan keadilan  bagi  para  pihak  yang  menjadi  korban  menurut  hukum humaniter.
Kata Kunci : konflik bersenjata; hukum humaniter; konvensi jenewa 1949

## A. Pendahuluan
Korban  perang  bukan  hanya  dari  kalangan  militer  atau tentara  (combatant),    tetapi  juga  masyarakat  sipil,  termasuk diantaranya  kaum  perempuan  dan  anak-anak  yang  pada umumnya  berada  di  luar  lingkaran  konflik. 1 Dalam menyelesaikan  persengketaan,  perlu  diadakannya  peraturan- peraturan  yang  mengatur  keberlangsungan  perang  tersebut.
1 Lusy  K.F.R.  Gerungan.  Perlindungan  Terhadap  Perempuan dan  Anak  Ketika  Perang  Dalam  Hukum  Internasional.  Jurnal  Hukum UNSRAT Vol. 21, No. 03, 2013, hal. 76
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Untuk itu Hukum Internasional membuat beberapa ketentuan mengenai  perang  serta  tindakan  yang  diperbolehkan  selama berperang yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia.
Ditengah situasi konflik yang bergejolak,  masyarakat sipil terutama  anak-anak  serta  perempuan  ialah  kelompok  yang sangat  rentan  menjadi  korban  karena  tidak  memiliki  senjata untuk  membela  diri  dari  serangan  lawan.  Akibatnya,  mereka cenderung berada dalam situasi ketakutan, kebingungan serta tidak  memiliki  kepastian  dalam  mengakses  informasi keamanan.  Anak-anak  merupakan  zona  netral,  bukan  bagian dari  permusuhan  dan  bukan  peserta  perang  dari  pihak  yang bertikai. Idealnya, keamanan dan proteksi dari berbagai pihak menjadi prioritas utama untuk anak-anak.
Keharusan  pemberian  perlindungan  terhadap  anak dalam  situasi  perang  juga  disebutkan  dalam  Deklarasi  Hak Anak 1989 (Declaration of The Right of The Child) asas ke-8 yang berbunyi “The child shall in all circumstances be among the first to receive protection and relief” (dalam keadaan apapun anak- anak  harus  menjadi  yang  utama  yang  mendapatkkan perlindungan dan bantuan). Perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Selain itu perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak juga diatur dalam pasal 38  Konvensi Anak 1989 (International Convention on The Right of The Childs). Dalam konvensi tersebut ditentukan  bahwa orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak diperbolehkan untuk turut serta
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
secara langsung dalam konflik bersenjata, anak yang berada di zona perang harus menerima perlindungan khusus.
Berbagai  ketentuan  yang  telah  disampaikan  di  atas mengenai  perlindungan  yang  diberikan  kepada  anak  yang berada di wilayah perang, dan ketentuan tersebut mejamin atas keselamatan  serta  perlindungan  terhadap  anak-anak,  namun pada kenyataannya masih sangat banyak anak yang menderita akibat adanya peperangan. Dengan masih banyaknya korban- korban  berjatuhan  terkhususnya  anak-anak    maka perlindungan  tersebut  dapat  dikatakan  belum  maksimal  dan jauh dari kenyataan.

## B. Pembahasan
1. Hambatan-Hambatan  Dalam  Memberikan  Perlin- dungan  Terhadap  Anak  Yang    Berada  di  Wilayah Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol
Tambahan 1977
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  merupakan suatu  usaha  yang  mengadakan  situasi  serta  kondisi  yang memungkinkan untuk dilaksanakannya hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Perlindungan umum  menjelaskan bahwa  yang  dikategorikan  sebagai  orang  sipil  yang  tidak dapat mengambil bagian dalam permusuhan, salah satunya adalah  anak-anak.  Perlindungan  yang  diberikan  yaitu berkenaan  dengan  hak  kekeluargaan,  penghormatan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
pribadi, praktek keagamaan, dan kekayaan. Dari penjelasan berkaitan perlindungan diatas, maka anak-anak merupakan makhluk  yang  sangat  rentan  diserang  ketika  terjadinya konflik bersenjata.
Aspek yuridis dalam suatu aturan Hukum Humaniter Internasional  menyatakan  bahwa  penduduk  sipil  (semua orang selain kombatan) tidak boleh dijadikan sebagai objek kekerasan dan wajib diberikan  perlindungan  dari segala hal yang  berkaitan  dengan  peperangan.  Sedangkan  kombatan (anggota angkatan perang) adalah orang yang terlibat secara langsung  dan  dapat  dijadikan  objek  kekerasan  saat berperang tetapi tetap wajib  diberikan perlindungan ketika menjadi tawanan perang. 2
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  pada  saat terjadinya  peperangan  belum  sepenuhnya  bisa  diterapkan dengan  baik,  hal  ini  disebabkan  karena  adanya permasalahan  yang  menjadi  hambatan  atau  kelemahan dalam  memberikan  perlindungan  tersebut.  Dalam menerapkan peraturan Hukum Internasional yang berlaku, tidak  semua  negara  melaksanakan  peraturan  tersebut dengan baik atau hanya sebatas peraturan yang disepakati secara bersama.
Perlindungan terhadap anak yang berada di wilayah perang  diatur  dalam  beberapa  konvensi  seperti,  Geneva
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Convention 1949, Additional Protocol I&II 1977, International Convention on The Rights of  Childs 1989, Optional Protocol on Involvent  of  Children  in  Armed  Conflict  2000.  Beberapa konvensi  ini  dengan  tegas  memberikan  penekanan  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  anak.  Salah  satu penegasan  tersebut  dapat  dilihat  dalam  Konvensi  Jenewa 1949,  bahwa  anak-anak  termasuk  didalam  kategori    yang terutama  sekali  mudah  untuk  diserang.  Perlindungan tersebut  dapat  berupa  penempatan  anak-anak  ke  dalam zona  aman,  hak-hak  anak  untuk  menerima  pemeliharaan dan bantuan serta bantuan lainnya.
Perlindungan bagi anak-anak diatur dalam pasal 77 Protokol  Tambahan  I.  Adapun  bunyi    Pasal  77  Protokol Tambahan I 1977 yaitu :
1. Anak-anak harus menjadi objek penghormatan khusus dan  harus  dilindungi  dari  serangan  yang  tidak disengaja.  Pihak  –  pihak  yang  bersengketa  harus memberi mereka perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan, baik karena usia mereka atau karena alasan lain apapun
2. Para  pihak  dalam  sengketa  diwajibkan  mengambil tindakan yang layak agar anak-anak yang usianya belum mencapai  lima belas (15)  tahun tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan dan, khususnya para pihak harus  menahan  diri  untuk  tidak  menerima  anak-anak kedalam  angkatan  bersenjata  mereka.  Pada  saat
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
perekrutan diantara orang-orang yang telah mencapai usia  15  tahun  tetapi  yang  belum  mencapai  delapan belas  tahun  (18),  pihak-pihak  dalam  sengketa  harus berusaha  untuk  mengutamakan  mereka  yang  telah memenuhi kriteria perekrutan
3. Terlepas  dari  ketentuan  yang  tertuang  dalam    ayat  2, anak-anak  yang  usianya  belum  mencapai  lima  belas
(15)  tahun  mengambil  bagian  langsung  dalam permusuhan  dan  jatuh  ke  dalam  kekuasaan  pihak lawan,  mereka  akan  terus  mendapat  manfaat  dari perlindungan  khusus  yang  diberikan.  Oleh  pasal  ini, apakah mereka tawanan perang maupun bukan.
4. Jika ditangkap, ditahan, atau diasingkan karena alasan- alasan  yang  berkaiitan  dengan  sengketa  bersenjata, anak-anak harus ditahan di tempat tinggal orang orang dewasa,  kecuali  jika  keluarga  ditampung  sebagai  unit keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 5
5. Hukuman  mati  untuk  suatu  pelanggran  dalam  konflik bersenjata  tidak  boleh  dilaksanakan  terhadap  orang- orang  yang  belum  mencapai  usia  delapan belas  tahun pada saat pelanggaran dilakukan
Pengaturan  tersebut  cukup  jelas  memberikan perlindungan kepada anak  yang menjadi korban perang atau konflik bersenjata. Pasal tersebut juga menyebutkan kewajiban negara-negara  peserta  Konvensi  untuk  memberikan perlindungan kepada anak-anak ditengah situasi perang.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Namun  negara-negara  di  dunia  baik  dari pihak-pihak yang terlibat di dalam Konvensi terkait atau pihak-pihak yang terlibat  di  dalam  konflik  tersebut  sepertinya  masih  belum memedulikan akan ketentuan-ketentuan  mengenai  tata cara memperlakukan  serta  melindungi  korban  pada  saat  perang. Terbukti dengan masih banyaknya korban dari kalangan sipil yang berjatuhan terkhususnya anak-anak.
Pada tahun 2018 merupakan tahun tertinggi bagi anak- anak  yang  menjadi  korban,  baik  terbunuh  maupun  cacat  di wilayah  perang.  perbuatan  ini    diakibatkkan  oleh  insiden tembak-menembak,  ERW  (explosive  remnants  of  war),  IED (improsive explosive device), ranjau darat dan aksi pertempuran. Selain  itu,  perang  yang  terjadi  di  Afghanistan  yang  bertujuan untuk  menggulingkkan  pemerintah  Taliban  pada  tahun  2001 hingga pada saat  ini, telah  menyebabkan 5000 anak terluka parah hingga terbunuh. 3
Serangan  terhadap  anak-anak  terus  berlanjut,  hingga 2018 melalui badan PBB telah memverifikasi lebih dari 24.000 pelanggaran  berat  terhadap  anak.  hal  ini  lebih  dari  dua setengah  kali  lipat  dari  tahun  2010  termasuk  pembunuhan, melukai,  kekerasan  seksual,  penculikan,  penolakan  akses kemanusiaan, perekrutan anak dan serangan terhadap sekolah
3 Duetsche Welle, Rapor Merah Perlindungan Anak di Dunia Sepanjang Tahun 2018 https://news.detik.com/dw/d-4365037/rapo r-merah-perlindungan-anak-di-dunia-sepanjang-tahun-2018
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
dan  rumah  sakit. 4 Dari  24.000  kasus,  lebih  dari  setengahnya adalah  pembunuhan  atau  melukai  anak-anak,  sebagian  besar dari  penggunaan  serangan  udara  dan  senjata  peledak  yang terus  menerus  dan  meluas  seperti  ranjau  darat,  mortar,  alat peledak  improvisasi,  serangan  roket,  amunisi  tandan,  dan penembakan artileri. 5
Pada  pertengahan  tahun  2019,  perang  antara Afghanistan dengan kelompok Taliban  (1 januari-30 juni) telah melukai 1.437 warga sipil dan telah  menewaskan 531 warga. Lalu  diikuti  dengan  serangan  bom  yang  menyebabkan Setidaknya 144 wanita dan 327 anak-anak terbunuh, tak hanya itu lebih dari 1000 warga sipil terluka. Selain itu serangan udara juga  menyebabkan  519  korban  sipil,  150  diantaranya  adalah anak-anak. 6
Pasukan  Israel  menahan  setidaknya  745  anak-anak Palestina yang berusia di bawah delapan  belas  tahun. Selain itu terdapat lebih dari 200 anak-anak Palestina masih mendekap dalam  penjara-penjara  Israel.  Sejumlah  pelanggaran diterapkan  kepada  mereka.  Anak-anak  yang  ditahan  tidak  di izinkan untuk mengunjungi keluarga mereka, dan tak  diizinkan
4 Grove Hermansen, More Than 1, 70,000 Violations Against Children  Since  2010. https://www.orissapost.com/more-than-1- 70000-violations-against-children-since-2010/
5 Ibid.
6 Azis  Kumala,  Data  PBB,  setidaknya  3.812  warga  sipil Afghanistan tewas dalam perang pertengahan 2019
https://bengkulu.antaranews. com/berita/74574/data-pbb- setidaknya-3812-warga-sipil-afghanistan-tewas-dalam-perang- pertengahan-2019
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
untuk  mendapatkan pendidikan dan perawatan dengan obat- obatan yang layak. 7 Penyerangan yang di lakukan Israel telah banyak menyebabkan anak-anak kehilangan ataupun terpisah dari  orangtua  mereka  dan  keluarga  mereka.  Tidak  hanya  itu, mereka juga kehilangan rumah dan harta benda berharganya. Sehingga  para  korban  menjadi  trauma  yang  mendalam,  dan pada  akhirnya  berdampak  pada  kesehatan  fisik  dan  psikis mereka.
Perang yang terjadi baik di Suriah, Afghanistan, Yaman, Taliban, Palestina dan negara-negara lainnya secara nyata telah menimbulkan  banyak  korban  jiwa  mulai  dari  penduduk  sipil hingga  jumlah  korban  yang  paling  banyak  yaitu  anak-anak. Serangan  yang  terjadi  juga  telah  melanggar  ketentuan  yang terdapat pada Protokol Tambahan I Tahun 1977.  Pada pasal 51 menyatakan  bahwa  penduduk  sipil  dan  orang-orang  sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer, serta tidak boleh menjadi sasaran serangan.
Anak-anak yang berpartisipasi dalam aksi demonstrasi di Israel ditangkap secara paksa, di interogasi tanpa didampingi oleh  orang  tua  maupun  pengacara.  Ada  pula  yang  ditahan  di bawah  penahanan  administratif, penjara  tanpa dakwaan  atau persidangan,  tidak  mendapatkan  hak  pendidikan  serta  tidak
7 Muhammad  Abdullah  Azzam,  Israel  Tangkap  745  Anak Palestina  Sepanjang  2019 https://www.aa.com.tr/id/dunia/israel- tangkap-745-anak-palestina-sepanjang-2019/1651376
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
diberi  makan,  dan  keluarga  dilarang  berkunjung  atau menjenguk. 8 Tentunya  hal  ini  telah  melanggar  dan  bertolak belakang  dengan  pengaturan  yang  diberikan  oleh  Protokol Tambahan II pada pasal 4 ayat (3) yang berbunyi  bahwa anak- anak harus mendapatkan perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan baik dalam bidang pendidikan dan kesusilaan, serta larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk turut serta dalam permusuhan. Dalam Konvensi Jenewa IV  1949  menyebutkan  bahwa  orang-orang    yang  dilindungi tidak boleh dilakukan paksaan fisik dan moral, terutama untuk memperoleh  keterangan-keterangan  dari  mereka  atau  dari pihak  ketiga.  Pasal  33  juga  menyatakan  bahwa  “orang-orang yang dilindungi tidak boleh di hukum untuk suatu  pelanggaran yang  tidak  dilakukan  sendiri  olehnya,  hukuman  kolektif  dan semua  perbuatan  atau  intimidasi  terorisme  dilarang  serta perampokan juga dilarang dan tindakan pembalasan terhadap orang-orang  yang  dilindungi  dan  harta  miliknya  adalah dilarang”.
Berdasarkan  kasus-kasus yang telah diuraikan diatas, artikel  ini  menyimpulkn  bahwa  pemenuhan  hak-hak  anak untuk mendapatkan perlindungan oleh negara tidak terpenuhi dengan baik. Padahal konvensi jenewa, protokol tambahan dan aturan  lainnya  telah  menegaskan  bahwa  setiap  negara  pihak
8 Christiyaningsih,  Israel  Tangkap  745  Anak  Palestina Sepanjang  2019 https://internasional.republika.co.id/berita/q1bfvj 459/israel-tangkap-745-anak-palestina-sepanjang-2019
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
harus  memberikan  perlindungan  yang  sepatutnya  diberikan kepada  para  korban,  khususnya  anak-anak.  Tidak  hanya  itu pihak  terkait  yang  terlibat  perang  juga  telah  mengabaikan prinsip prinsip serta asas dalam berperang. Konvensi Jenewa IV pada dasarnya memuat aturan yang memberikan perlindungan terhadap warga sipil termasuk hak untuk menghormati orang, penghormatan  terhadap  keyakinan  dan  praktik  keagamaan, serta larangan penyiksaan dan perlakuan kejam  lainnya.
Anak-anak  pada  dasarnya  harus  mendapatkan perhatian  perawatan  dan  bantuan  yang  mereka  butuhkan terutama dalam bidang pendidikan, termasuk juga di dalamnya pendidikan agama dan kesusilaan. 9 Akibat adanya perang atau konflik bersenjata yang terjadi banyak mengakibatkan hancur dan  ditutupnya  ribuan  sekolah,  sedangkan  saat  ini  sangat banyak anak-anak yang tidak dapat lagi mengakses pendidikan. Tentunya hal ini telah bertentangan dengan  Pasal 28 Konvensi Hak  Anak  yang  menyatakan  bahwa  “Tiap  anak  berhak mendapatkan  pendidikan  yang  berkualitas.  Pendidikan  dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak  didorong  menempuh  pendidikan  hingga  tingkat  tinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak”.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
2. Sanksi  yang  Diberikan  Terhadap  Pelanggar  Ketentuan
Perang yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban.
Konvensi  Jenewa  1949  dan    Protokol  tambahan  1997 menjelaskan  bentuk-bentuk  pelanggaran  terhadap  kedua aturan  tersebut.  Bentuk-bentuk  pelanggaran  tersebut  dapat ditemukan  dalam  pasal  50  Konvensi  Jenewa  I,  pasal  51 Konvensi Jenewa II, pasal 130 Konvensi Jenewa III, dan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV. Dalam pasal 50 Konvensi Jenewa 1 dan pasal  51  Konvensi  Jenewa  II  pada  pokoknya  menjelaskan bahwa perbuatan seperti pembunuhan disengaja, penganiayaan  dan perlakuan  tak  berperikemanusiaan  seperti percobaan biologis, penyerangan yang menyebabkan luka berat dan  tak  perlu  serta  perampasan  harta  benda  yang  tidak  ada kaitannya  dengan  kepentingan  militer  adalah  tindakan pelanggaran berat terhadap Konvensi ini.
Selain  perbuatan  diatas,  dalam  pasal  130  Konvensi Jenewa III juga menjelaskan bahwa memaksa seorang tawanan perang untuk berdinas dalam ketentaraan negara musuh atau dengan  sengaja  merampas  hak-hak  tawanan  perang  atas peradilan  yang  adil  dan  wajar  juga  merupakan  bentuk pelanggaran  terhadap  Konvensi  Jenewa.  Perbuatan  seperti deportasi,  pemindahan  atau  penahan  seseorang  yang dilindungi  secara  tidak  sah,  memaksa  orang  lain  yang dilindungi, sengaja merampas hak orang-orang yang dilindungi, penyamaran  dan  perusakan  besar-besaran  juga  merupakan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
bentuk-bentuk  pelanggaran.  Setiap perbuatan  tersebut diatur dalam pasal 147 Konvensi Jenewa IV.
Dengan  begitu,  artikel  ini  melihat  bahwa  perbuatan- perbuatan yang digolongkan sebagai bentuk pelanggaran berat adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang (baik kombatan maupun  warga  sipil),  maupun  harta  benda,  serta  sarana  dan prasarana  yang  dilindungi  oleh  Konvensi  ini.  Perbuatan- perbuatan tersebut dapat dikelompokan sebagai berikut: 10
1. Perbuatan yang disengaja
2. Penganiayaan  atau  perlakuan  tidak  manusiawi termasuk percobaan-percobaan biologis
3. Perbuatan sengaja yang menyebabkan penderitaan atau luka parah pada badan dan kesehatan
4. Penghancuran  atau  perampasan  harta  benda  yang dilindungi
5. Memaksa tawanan-tawanan perang atau penduduk sipil yang  dilindungi  untuk  berdinas  dalam  ketentraman musuh
6. Merampas  hak-hak  tawanan  perang  atau  penduduk sipil atas peradilan yang wajar dan adil.
7. Deportasi dan pemindahan atau penahana seorang yang dilindungi secara tidak sah.
8. Penyanderaan.
Terkait  dengan  sanksi  atas  pelanggaran  Konvensi  ini, dalam pasal 49 Konvensi Jenewa pada pokoknya menjelaskan peran-peran  para  pihak  peserta  agung.  Bahwa  para  pihak perserta agung dalam Konvensi ini berjanji untuk menetapkan
10 Ria Wierma Putri. Hukum Humanitter Inernasional. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011. hal. 51
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
aturan  hukum    yang  diperlukan  dalam  memberikan  sanksi pidana. Selain itu, para pihak agung memiliki kewajiban unuk mencari  para  terduga  yang  melakukan  pelanggaran  berat terhadap  Konvensi  ini  untuk  diadili  tanpa  memandang kebangsaannya.  Pihak  agung  juga  dapat  menyerahkan  para pelaku  pelanggaran  kepada  pihak  agung  lainnya  jika  pihak tersebut memiliki kepentingan. Namun, penyerahan ini harus sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  kehendaknya,  serta pihak agung lainnya harus membuktikan suatu perkara prima facie.  Selain  itu,  para  terduga  juga  harus  mendapatkan peradilan yang adil dan pembelaan yang wajar.
Selain bentuk sanksi pidana yang diberikan kepara para individu  yang  telah  melakukan  pelanggaran,  pihak  (negara) yang  telah  melanggar ketentuan juga dapat dikenakan sanksi. Sanksi  tersebut  berupa  pertanggungjawaban  (responsibility) ganti  rugi.  Bentuk  sanksi  ini  dilakukan  berdasarkan  pasal  91 Protokol Tambahan I Tahun 1977, menjelaskan bahwa:
“A party to the conflict which violaes the provisions of the Conventions or of this Protocol shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts commited by persons forming part of its armed forces”.
Sanksi pelanggaran perang terhadap anak-anak pernah diberlakukan kepada panglima perang Kongo,  yaitun Thomas Lubanga.  Pemimpin  ini  merupakan  pimpinan  kelompok Patriotic Kongo dan milisi etnik Hema yang aktif dalam perang di  wilayah  Ituri  dan  Kota  Bunia  pada  tahun  1999.  Thomas
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Lubanga dihukum 14 tahun penjara dan menjadi orang pertama yang  dijatuhi  hukuman  oleh  mahkamah  Kejahatan Internasional (International Criminal Court) sejak dibentuk 10 tahun  lalu  karena  telah  terbukti  merekrut  dan  menggunakan anak-anak  muda  berusia  10  tahun  sebagai  tentara  dan pengawal  selama pemberontakan tahun  2002  sampai  2003. 11
Selain  itu,  mantan  pemimpin  Serbia-Bosnia,  yaitu  Radovan Karadzic  divonis  selama  40  tahun  penjara  di  pengadilan International Residual Mechanism for Criminal Tribunal di Den Haag,  Belanda  pada  tahun  2016,  atas  kejahatan  terhadap kemanusiaan dan genosida yang berskala  besar dan sistematis karena  memerintahkan  pembunuhan  massal  kepada  8.000 anak  laki-laki  dan  laki-laki  muslim  pada  juli  1995  di  wiliyah Srebrenica, Bosnia. 12
Dalam  pelaksanaan  pemberian  sanksi,  terdapat beberapa proses yang harus dilakukan sebelum menjatuhkan hukuman  kepada  para  terdakwa.  Proses-proses  tersebut ialah 13 :
1. Tahap Penyelidikan
2. Tahap Penyidikan
11 BBC News. Panglima Perang Kongo dipenjara karena pakai tentara  anak. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/12 0710_congosentence 12 VOA Indonesia. Pengadilan PBB Tambah Hukuman Penjahat Perang Serbia-Bosnia. https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan -pbb-tambah-hukuman-penjahat-perang-serbia-bosnia/4840735 .html 13 Ria Wierma Putri. Op.Cit. hal.55
3. Tahap penuntutan
4. Tahap  pemeriksaan  dan  penjatuhan  putusan  oleh pengadilan.
Akhir  dari  suatu  proses  penegakan  hukum  terhadap para pelaku pelanggar Hukum Humaniter Internasional adalah penjatuhan Putusan atau vonis oleh Hakim. Putusan Hakim baik pada pengadilan  nasional  maupun  internasional  pada  prinsip nya, ada dua kemungkinan, yaitu 14 :
1. Putusan bebas, artinya apa yang telah di dakwakan atau dituduhkan terhadap pelaku sama sekali tidak terbukti di sidang pengadilan
2. Putusan berupa pemidanaan atau penghukuman artinya apa  yang  telah  di  dakwakan  terhadap  pelaku  telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Apabila  putusan  yang  dijatuhkan  adalah  berupa pemidanaan    maka  jenis  hukuman  yang  dijatuhkan kemungkinan dapat berupa 15 :
1. Hukuman mati. Akan tetaapi jenis hukuman mati lama- kelamaan  akan  di  hapuskan  karena  dalam  masyarakat internasional  tentang  hak-hak  sipil  dan  politik  yang ditujukan kepada penghapusan hukuman mati.
2. Hukuman  penjara  yaitu  dapat  berupa  penjara  seumur hidup atau penjara sementara.
14 Ibid.,hal. 58
15 Ibid., hal. 59

## 3. Penutup
Ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1997 sudah seharusnya dipatuhi oleh para pihak yang berkonflik. Namun, pada faktanya, banyak pihak dengan sengaja dan terencana telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol  Tambahan  I  1997.  Para pihak  menganggap  prinsip  pembedaan  (distinction  principle), prinsip pembatasan (limitation principle), prinsip keseimbangan (proportionality principle), prinsip perlindungan (protection  principle)  dapat  menghambat  apa  yang  menjadi kepentingan  mereka.  Untuk  itu  banyaknya  korban  anak-anak dikarenakan  para  pihak  banyak  mengabaikan  prinsip-prinsip tersebut.  Untuk  itu,  para  pihak  yang  dianggap  dan  diduga melanggar  Konvensi  jenewa  1949  dan  Protokol  Tambahan  I 1997  akan  diberi  sanksi.  Hukuman  tersebut  berupa pemidanaan  untuk  para  individu  dan pemberian  sanksi  ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab negara yang melanggar.

## Referensi
Adolf, Huala. Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Arifah,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY), UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
Ambarwati. dkk. Hukum Humaniter Internasional: Dalam Studi Hubungan  Internasional,  Rajawali  Persada,  Jakarta,
2012.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Anggrayni,  Wirda.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  di Yaman Pada saat Konflik Bersenjata Non-Internasional, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol.1, 2017.
Azzam, Muhammad Abdullah. https://www.aa.com.tr/id/dunia /israel-tangkap-745-anak-palestina-sepanjang- 2019/1651376 .  diakses  Pada  2  Februari  2021,  pukul 01.45 WIB.
BBC  News.  Panglima  Perang  Kongo  dipenjara  karena  pakai tentara anak. https://www.bbc.com/indonesia/ dunia/2012/07/120710_congosentence
Detik  News. https://news.detik.com/dw/d-4365037/rapor- merah-perlindungan-anak-di-dunia-sepanjang-tahun- 2018 .  diakses Pada 2 Agustus Tahun 2020, Pukul 10.00
WIB.
Gerungan, Lusy K.F.R,  Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak  Ketika  Perang  dalam  Hukum  Internasional, 2013. http://repository.unpas.ac.id/35816/6/BAB%20 II.pdf .  diakses  pada  19  Juni  Tahun  2020,  Pukul  02.45
WIB.
Hermansen, Grove. https://www.orissapost.com/more-than-1- 70000-violations-against-children-since-2010/ ., diakses pada 2 Agustus Tahun 2020, Pukul 11.15 WIB
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cetakan , Prenada Media, Jakarta, 2011.
Mirsa,  Astuti,  Diktat  Hukum  Humaniter  Internasional,  Medan,
2013.
Narwaty, Enny dan Lina Hastuti, Legal Protection for Childreen in the Midst of Armed Conflict, No 1, 2008.
Putri, Ria Wirma, Hukum Humaniter Internasional, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Prakoso,  Agus.  Perlindungan  Terhadap  Anak  dalam  Konflik Bersenjata  Internasional  antara  Israel  dan  Libanon (studi  Normatif  Tentang  Implementasi  Konvensi Jenewa IV 1949), Universitas Sebelas Maret, 2007.
Republika. https://republika.co.id/berita/p1okp2396/jumlah- anak-korban-konflik-capai-skala-mengejutkan .  diakses Pada 1 Agustus Tahun 2020, Pukul 20.00 WIB
Sasoli, Marco, International Humanitarian Law, UK, 2019.
Sefrani. Hukum Internasional Suatu Pengantar, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
Soeroso, R, Pengantar Ilmu Hukum,  Cetakan 14, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, CV Rajawali, Cetakan
1, Jakarta, 1985.
Sujatmoko,  Andrey.  Hukum  HAM  dan  Hukum  Humaniter, Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
The Geneva Convention  I 1949 for the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in  the Field
The  Geneva  Convention  II  1949    for  the  Amelioration  of  the Condition  of  the  Wounded,  Sick  and  Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
The  Geneva  Convention  III  1949  Relative  to  the  Treatment  of Prisionesr of War
The  Geneva  Convention  Relative  to  the  Protection  of  Civilian Persons In Time of War
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Thontowi,  Jawahir  dan  Pranoto  Iskandar,  Hukum  Humaniter Internasonal Kontemporer, Yogyakarta, 2006.

## VOA  Indonesia.  Pengadilan  PBB  Tambah  Hukuman  Penjahat
Perang  Serbia-Bosnia. https://www.voaindonesia.com /a/pengadilan-pbb-tambah-hukuman-penjahat- perang-serbia-bosnia/4840735 .html