## Analisis  Pertimbangan  Hakim  Kasus  Putusan  Ma  Nomor  196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Sema Mengatur yang Tidak Seharusnya
Gunawan Widjaja 1* , Ririn Nurhidayanti 1 1 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia
widjaja_gunawan@yahoo.com*

## ARTICLE INFO
Article history:
Received May 07, 2024 Revised July 15, 2024 Accepted July 31, 2024 Abstract
In  2016,  PT  Ramaldi  Praja  Sentosa,  a  company  specializing  in  aircraft  parts procurement  and  component  repair,  was  rocked  by  a  severe  financial  crisis.
This crisis was triggered by the embezzlement of funds by one of its directors, leading  to  the  company's  inability  to  meet  its  financial  obligations  and ultimately  filing  for  bankruptcy.  The  Central  Jakarta  Commercial  Court rejected  the  petition  due  to  the  failure  to  meet  the  formal  requirement  of written  consent  from  creditors  as  per  the  Supreme  Court  Circular  Letter (Surat  Edaran  Mahkamah  Agung)  SEMA  Number  2  of  2016.  The  Supreme
Court  then  upheld  this  decision  in  cassation  No.  196  K/Pdt.Sus-
Bankruptcy/2017. This analysis delves into the reasons for the rejection of the bankruptcy petition, based on the provisions in Law No.37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment (UUK-PKPU) and SEMA No.2/2016. It also underscores the implications of creditors' inactivity in providing consent to  the  bankruptcy  mechanism.  This  case  serves  as  a  clear  instance  of  the Supreme Court's overreach, as it issued SEMA with unnecessary guidance that is not in line with Law No.37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment. Keywords : Bankruptcy, Creditor Consent, Formulary Requirements Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Kepailitan adalah salah satu instrumen penting dalam hukum bisnis yang bertujuan untuk  menyelesaikan  masalah  keuangan  perusahaan  yang  mengalami  kesulitan  cair (Arfan et al., 2023; Milendra, 2021). Di tanah air, hukum kepailitan diatur dalam UU nomor 37  Tahun  2004  mengenai  Kepailitan  dan  Penangguhan  Kewajiban  Pembayaran  Hutang (UUK-PKPU)  (Salihen  &  Suaidi,  2020).  Di  samping  itu,  MA  sebagai  lembaga  peradilan tertinggi  memiliki  peran  signifikan  dalam  memberikan  putusan  yang  mengikat  dan menjadi pedoman dalam praktik hukum kepailitan (Nurhidayah & Kirono, 2023).
Salah  satu  putusan  yang  menarik  perhatian  adalah  Putusan  MA  Nomor 196K/PDT.SUS-PAILIT/2017.  Putusan  ini  menjadi  sorotan  karena  pertimbangan  hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan status kepailitan dari perusahaan terkait (Wardani  &  Aesthetika,  2023).  Putusan  ini  juga  menimbulkan  kontroversi  mengenai relevansi  dan  ketepatan  aturan  yang  diatur  oleh  SEMA.  SEMA  kerap  kali  digunakan sebagai  petunjuk  bagi  para  hakim  dalam  memutuskan  perkara,  namun  dalam  kasus  ini, muncul pertanyaan apakah SEMA telah mengatur hal-hal yang tidak semestinya (Azis & Purnomo, 2024).

## Bulletin of Community Engagement
Di satu sisi, MA berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.  Di  sisi  lain,  SEMA  yang  seharusnya  memberikan  pedoman  justru dapat  menjadi  sumber  ketidakpastian  jika  mengatur  hal  yang  tidak  sesuai  atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Susilo & Myharto, 2022);  (EFENDI,  2023).  Kontroversi  ini  memerlukan  kajian  lebih  mendalam  untuk mengidentifikasi apakah pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 196K/PDT.SUS- PAILIT/2017  telah  sesuai  dengan  prinsip  hukum  dan  apakah  SEMA  relevan  dalam kerangka hukum yang ada (Jennah & Emalia, 2023).
Pada  tahun  2016,  PT.  Ramaldi  Praja  Sentosa,  sebuah  perusahaan  yang  bergerak dalam  pengadaan  suku  cadang  dan  perbaikan  komponen  untuk  pesawat  HAWK  MBAU, menghadapi  masalah  keuangan  serius  akibat  tindakan  penggelapan  oleh  salah  satu direksinya, Ibu Michelle Palar. Penggelapan tersebut melibatkan penarikan dana sebesar Rp15.500.000.000,00  (lima  belas  miliar  lima  ratus  juta  rupiah)  tanpa  sepengetahuan direksi  lainnya,  yang  mengakibatkan  perusahaan  kehilangan  sejumlah  besar  dana operasionalnya.  Kasus  ini  telah  dilaporkan  kepada  pihak  berwajib,  namun  hingga  kini, tersangka masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) (Raihanna & Atalim, 2021).
Kejadian  penggelapan  tersebut  memicu  krisis  likuiditas  di  PT.  Ramaldi  Praja Sentosa.  Meskipun  perusahaan  berusaha  bertahan  dengan  dukungan  moral  dari  para pemegang saham dan direksi lainnya, delapan bulan setelah kejadian tersebut, perusahaan tetap  mengalami  kesulitan  keuangan  yang  tak  teratasi.  Hutang-hutang  kepada  pihak ketiga,  termasuk  kepada  PT  Bank  BNI  (Persero)  Tbk.  dan  kreditor  lainnya,  tidak  dapat dibayarkan. Keadaan ini semakin diperparah dengan jatuh temponya pembayaran hutang pokok  dan  bunga  yang  tertunggak  terhadap  bank  pemberi  pinjaman  pada  tanggal  20 Oktober 2015 (Raihanna & Atalim, 2021).
Menghadapi situasi ini, PT. Ramaldi Praja Sentosa merasa tidak mampu melanjutkan operasional perusahaan dan memenuhi kewajiban finansialnya. Mengacu pada ketentuan dalam  Pasal  104  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas,  perusahaan  memperoleh  persetujuan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS) untuk  mengajukan  permohonan  pailit  ke  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat.  Permohonan tersebut  diajukan  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UUK-PKPU),  yang menyatakan  bahwa  debitor  yang  memiliki  dua  atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar lunas sedikitnya satu  utang yang telah jatuh tempo  dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan (Wibisono, 2022).
Namun,  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  menolak  permohonan  pailit  PT.  Ramaldi Praja  Sentosa.  Putusan  ini  didasarkan  pada  ketentuan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengaturan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU, yang mensyaratkan adanya persetujuan dari kreditor. Dalam proses persidangan,  kreditor  tidak  memberikan  surat  persetujuan  atau  jawaban  tertulis  yang diperlukan, sehingga permohonan pailit dianggap tidak memenuhi syarat formil (Husna & Wahjono, 2020).
Tidak  puas  dengan  putusan  Pengadilan  Niaga,  PT.  Ramaldi  Praja  Sentosa mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Dalam  permohonan  kasasinya,  perusahaan menekankan  bahwa  mereka  telah  berusaha  untuk  memenuhi  persyaratan  dengan memberikan surat persetujuan kepada para kreditor, namun tidak mendapat tanggapan. Meski  demikian,  Mahkamah  Agung  tetap  menguatkan  putusan  Pengadilan  Niaga  dan menolak permohonan pailit PT. Ramaldi Praja Sentosa. Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa syarat  formil untuk  mengajukan  permohonan  pailit  tidak  terpenuhi  karena  tidak adanya persetujuan kreditur, sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima.
Penelitian  ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk  melakukan  analisis  terhadap  putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, apakah putusan tersebut sudah diambil dengan mempertimbangka aturan dan ketentuan hukum
yang  tepat.  Kasus  PT.  Ramaldi  Praja  Sentosa  menjadi  contoh  nyata  bagaimana ketidaklengkapan syarat formil tambahan yang tidak perlu ada, yang diatur dalam suatu Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  ternyata  dapat  menjadi  penghalang  dalam  upaya memperoleh keadilan bagi Pemohon Pailit dalam perkara tersebut.

## METODE
Metode  penelitian  yang  dilakukan  yaitu  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik pengambilan  data  yaitu  studi  Pustaka  (Firman,  2018);  (Suyitno,  2021);  (junaid,  2018). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pertimbang  hukum  hakim  Mahkamah  agung dalam putusan Nomor 196K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menolak permohonan pernyataan pailit PT Ramaldi Praja Sentosa selaku Debitor. Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis  nurmatif  yang  digunakan  untuk  menganalisa  mengenai  data  yang  telah dikumpulkan  dengan  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan literatur  hukum  yang  relevan.  Pendekatan  ini  akan  digunakan  untuk  mengidentifikasi dasar  hukum  yang  mendasari  putusan  Nomor  196K/Pdt.Sus-Pailit/2017  yang  menolak permohonan pernyataan pailit PT Ramaldi Praja Sentosa selaku Debitor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Identitas Para Pihak Dalam Putusan No. 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
1. Debitor
PT  RAMALDI  PRAJA  SENTOSA,  yang  diwakili  oleh  Direksi  Perseroan  PT Ramaldi Praja Sentosa, Raditya Amaldi, berkedudukan di Ruko Golden Florencia AA 32, Jalan Boulevard  Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta 14240; Dalam hal ini memberikan  kuasa  kepada  Bayu  Rizal,  S.H.,  M.H.  dan  kawan,  Para  Advokat, beralamat  di  Ruko  Golden  Boulevard  Blok  O-17,  Jalan  Pahlawan  Seribu,  BSD  City Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016.
2. Kreditor
a) PT Bank BNI (Persero) Tbk; Jalan Kramat Raya Nomor 154-156 Senen, Jakarta 10330
b) TNI AU (MBAU) Jalan Cilangkap, Jakarta Timur
c) S’Net Jalan KH. Mas Mansyur, Menara Batavia Lantai 12
3. Kurator
Tafrizal  H.  Gewang,  S.H.,  M.H.,  dengan  Nomor  Izin  AHU.AH.04.03.09  tanggal  16 Februari  2016,  beralamat  di  Ruko  Golden  Boulevard  Blok  O-17,  Jalan  Pahlawan Seribu, BSD City Tangerang 15322.

## B. Putusan Pengadilan Kasasi
Pertimbangan  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  196  K/PDT.SUS-PAILIT/2017 terhadap  putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/PN  Niaga.Jkt.Pst.,  tanggal  8  Desember  2016.  Mahkamah  Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah  meneliti  secara  seksama  memori  kasasi  tanggal  13  Desember  2015 dihubungkan  dengan  pertimbangan  Judex  Facti  dalam  hal  ini  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
▪ Bahwa  sesuai  SEMA  Nomor  2  Tahun  2016  ditentukan  antara  lain  syarat  formil permohonan  pernyataan  pailit  yang  diajukan  oleh  Debitor  harus  ada  Persetujuan dari Kreditor mengenai pengusulan calon Kurator yang diajukan oleh Debitor, dan dalam  perkara  a  quo  ternyata  tidak  dilengkapi  dengan  surat  persetujuan  dari Kreditor  mengenai  nama  calon  Kurator  yang  diusulkan  Debitor  yaitu  Tafrizal  H. Gewang, S.H., M.H., oleh karena itu dalam permohonan pernyataan pailit a quo tidak
terwujud  adanya  asas  keseimbangan  antara  kepentingan  Debitor  dan  Kreditor sehingga tidak memenuhi syarat formil.
▪ Bahwa ditolaknya permohonan pailit a quo telah sesuai hukum; Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  ternyata  Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga.Jkt.Pst.,  tanggal  8  Desember  2016  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan dengan  hukum  dan/atau  undang-undang,  sehingga  permohonan  kasasi  yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RAMALDI PRAJA SENTOSA tersebut harus ditolak.
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;  Memperhatikan  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  Undang  Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang  Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang  Undang  Nomor  3  Tahun  2009,  serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:
1. Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  PT  RAMALDI  PRAJA  SENTOSA tersebut;
2. Menghukum  Pemohon  Kasasi/Pemohon  Pernyataan  Pailit  untuk  membayar  biaya perkara  dalam  tingkat  kasasi  yang  ditetapkan  sebesar  Rp5.000.000,00  (lima  juta rupiah).
Demikianlah  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  pada  hari  Rabu  tanggal  22 Februari  2017  oleh  Soltoni  Modally,  S.H.,  M.H.,  Hakim  Agung  yang  ditetapkan  oleh Ketua  Mahkamah  Agung  sebagai  Ketua  Majelis,  Dr.  H.  Zahrul  Rabain,  S.H.,  M.H.,  dan Sudrajad  Dimyati,  S.H.,  M.H.,  Hakim-Hakim  Agung  sebagai  Hakim  Anggota  dan diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis dengan  dihadiri  Para  Hakim  Anggota  tersebut  dan  Ninil  Eva  Yustina,  S.H.,  M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

## C. Analisis Pertimbangan Hakim atas “Permohonan Ditolak”
Permohonan  pailit  yang  diajukan  oleh  PT.  Ramaldi  Praja  Sentosa  ditolak  oleh Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  dan  kemudian  dikuatkan  oleh  Mahkamah  Agung. Penolakan  ini  didasarkan  pada  syarat-syarat  formil  yang  diatur  dalam  hukum  dan mekanisme kepailitan di Indonesia. Untuk memahami secara mendetail alasan di balik penolakan tersebut, analisis ini akan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK- PKPU), serta aturan tambahan yang diatur oleh Mahkamah Agung.
1. Syarat Formal Permohonan Pailit
Menurut  Pasal  2  ayat  (1)  UUK-PKPU,  syarat  formal  untuk  mengajukan permohonan pailit adalah (Ekawahju Kasih, 2014); (Manullang, 2019):
▪ Debitor harus memiliki dua atau lebih kreditor.
▪ Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu  dan dapat ditagih.
Selain  syarat  di  atas,  terdapat  juga  ketentuan  tambahan  yang  diatur  oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2016  tentang  Pengaturan  Efisiensi  dan  Transparansi  Penanganan  Perkara Kepailitan  dan  PKPU.  SEMA  ini  mensyaratkan  adanya  persetujuan  dari  kreditor
terkait  pengangkatan  kurator  dalam  proses  kepailitan  (Raihanna  &  Atalim,  2021); (Zam, 2022).
2. Ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2016
SEMA  Nomor  2  Tahun  2016  mengatur  bahwa  dalam  proses  penanganan perkara  kepailitan,  harus  ada  efisiensi  dan  transparansi  yang  dapat  memberikan perlindungan  kepada  kepentingan  kreditur  maupun  debitur.  Salah  satu  ketentuan penting  dalam  SEMA  ini  adalah  persetujuan  dari  kreditor  terhadap  pengangkatan kurator yang akan menangani harta pailit (Aris, 2020); (Hamida et al., 2022).
3. Proses Persidangan dan Fakta Hukum
Selama  proses  persidangan,  PT.  Ramaldi  Praja  Sentosa  mengajukan  surat persetujuan  kepada  para  kreditornya,  yaitu  PT  Bank  BNI  (Persero)  Tbk,  TNI  AU (MBAU), dan S’Net. Namun, para kreditor tidak memberikan tanggapan tertulis atau persetujuan  resmi  terhadap  pengangkatan  kurator  yang  diusulkan  oleh  debitur. Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  menilai  bahwa  tanpa  adanya persetujuan tertulis dari kreditor, permohonan pailit tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016 (Sidik et al., 2024).
4. Kedudukan SEMA terhadap Undang-Undang
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan  dengan  undang-undang.  SEMA  merupakan  aturan  internal  yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  untuk  mengatur  dan  memberikan  petunjuk teknis  mengenai  pelaksanaan  tugas-tugas  peradilan  (Tuseno  &  Siregar,  2024). Sebaliknya,  undang-undang  adalah  produk  hukum  yang  dibuat  oleh  legislatif  dan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi karena mengatur hal-hal yang bersifat umum  dan  mengikat  secara  luas.  Meskipun  kedudukannya  di  bawah  undang- undang, dalam praktiknya SEMA tetap efektif dalam penerapannya karena beberapa alasan (Hanum, 2020).
Pertama,  SEMA  memberikan  panduan  teknis  yang  lebih  spesifik  dan  detail kepada para hakim dan aparat peradilan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, sehingga membantu  memastikan konsistensi dalam penerapan hukum di berbagai kasus.  Kedua,  SEMA  sering  kali  berfungsi  sebagai  pelengkap  terhadap  undang- undang  yang  mungkin  tidak  menjelaskan  secara  detail  prosedur  teknis  tertentu, sehingga  membantu  menjembatani  kekurangan  atau  kekosongan  hukum  yang mungkin ada dalam undang-undang. Ketiga, hakim sering kali merujuk pada SEMA untuk memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang benar dan efisien, yang penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Keempat, SEMA membantu dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien (TAN, 2022). Pada kasus  PT.  Ramaldi  Praja  Sentosa  yang  ditolak  permohonan  pailitnya,  dalam pertimbangan  hukumnya  dikatakan  karena  karena  tidak  memenuhi  syarat  formil sesuai  dengan  SEMA  Nomor  2  Tahun  2016,  menunjukkan  bahwa  SEMA  ternyata berperan  penting  dalam  menentukan  prosedur  yang  harus  diikuti  dalam  kasus- kasus kepailitan.
Pada mulanya SEMA seperti Nomor 2 Tahun 2016, seperti halnya SEMA lainnya dikeluarkan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi  dalam penanganan  perkara,  membantu  memastikan  bahwa  proses  peradilan  berjalan secara  adil  dan  dapat  diandalkan  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  (Indradewi  & Achmad,  2021).  Dengan  demikian,  meskipun  kedudukannya  di  bawah  undang- undang,  SEMA  tetap  memiliki  peran  penting  dan  efektif  dalam  praktik  hukum  di Indonesia,  terutama  dalam  memberikan  panduan  teknis  dan  memastikan  proses peradilan  berjalan  dengan  lancar  dan  sesuai  dengan  prinsip  hukum  yang  berlaku (Novandi, 2024).
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  SEMA  bersifat  mengikat  para  hakim  dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Meskipun SEMA memiliki kedudukan yang lebih
rendah  dibandingkan  dengan  undang-undang,  SEMA  memberikan  panduan  teknis yang  spesifik  dan  detail  kepada  para  hakim  dan  aparat  peradilan.  Hal  ini  penting untuk  memastikan  konsistensi  dalam  penerapan  hukum  di  berbagai  kasus  dan menjaga  integritas  serta  kredibilitas  sistem  peradilan.  Hakim  sering  kali  merujuk pada SEMA untuk memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang benar dan efisien.  Oleh  karena  itu,  SEMA  berfungsi  sebagai  aturan  yang  mengikat  dalam konteks  teknis  dan  prosedural,  meskipun  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang setara dengan undang-undang.
5. Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pailit dengan alasan tidak terpenuhinya  syarat  formil  berupa  persetujuan  kreditor.  Putusan  ini  kemudian dikuatkan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  putusan  kasasi  Nomor  196/K/Pdt.Sus- Pailit/2017. Mahkamah Agung menyatakan bahwa persetujuan tertulis dari kreditor adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan tanpa adanya persetujuan tersebut, permohonan pailit tidak dapat diterima (Situmorang et al., 2023).
6. Analisis Hukum dan Mekanisme Kepailitan Penolakan  permohonan  pailit  PT.  Ramaldi  Praja  Sentosa  didasarkan  pada prinsip-prinsip hukum kepailitan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan secara adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, ketentuan mengenai persetujuan kreditor adalah untuk memastikan bahwa para kreditor setuju  dengan penunjukan kurator yang akan mengelola harta pailit dan  untuk  menghindari  potensi  konflik  atau  ketidakadilan  dalam  proses pemberesan harta pailit.
Ketentuan  ini  juga  mencerminkan  perlindungan  terhadap  hak-hak  kreditor dalam proses kepailitan. SEMA tersebut pada awalnya beranggapan bahwa dengan adanya persetujuan tertulis dari kreditor, diharapkan kurator yang ditunjuk dapat bekerja secara efektif dan dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Namun, di  sisi  lain,  ternyata  ketentuan  ini  juga  menunjukkan  kelemahan  dalam  sistem kepailitan manakala kreditor tidak memberikan tanggapan yang jelas (Kurniawan et al., 2021), seperti yang terjadi dalam kasus PT. Ramaldi Praja Sentosa. Kreditor yang tidak  pernah  memberikan  pernyataan  persetujuan  tertulis  ini  telah  menyebabkan debitur  yang  sudah  dalam  kesulitan  keuangan  semakin  sulit  untuk  mendapatkan solusi melalui mekanisme kepailitan.
Berdasarkan UUK-PKPU, persetujuan kreditor untuk penunjukan calon kurator bukan  tidak  pernah  diatur  sama  sekali.  Penunjukan  kurator  adalah  mutlak kewenangan Majelis Hakim, dan Majelis Hakim tidak terikat dengan usulan debitor maupun kreditor, maupun persetujuan kreditor atau pihak manapun juga. Disinilah independensi hakim diuji. Dalam hampir semua kasus, persyaratan yang ditentukan dalam  SEMA  No.2/2016  tersebut  hampir  tidak  pernah  dipergunakan,  yang membawa  akibat  hukum  bahwa  permohonan  pailit  dapat  dikabulkan  meskipun tidak ada persetujuan dari kreditor terhadap usulan kurator yang diajukan debitor (Syamra, 2024).
Contoh  Putusan  Pailit  yang  Mengabulkan  Permohonan  Debitor  Tanpa persetujuan Kreditor terhadap usulan penunjukan calon kurator:
a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-Pailit/2015.
b. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-Pailit/2016.
c. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.Sus-Pailit/2014.
d. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2013. e. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst; f. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pailit/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

## D. Analis SEMA Tidak Perlu Memberikan Peraturan Yang Berlebih
Berdasarkan  analisis  terhadap  kasus  penolakan  permohonan  pailit  PT.  Ramaldi Praja  Sentosa,  terdapat  beberapa  poin  penting  yang  dapat  dieksplorasi  lebih  lanjut dalam konteks pernyataan "Intinya adalah SEMA tidak perlu memberikan pengaturan yang berlebih untuk hak-hal yg tdk diatur dan sdh jelas aturannya dalam UU":
1. Kedudukan SEMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  sebagai  Norma  Hukum  Tertinggi:  Undang-Undang  Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) adalah sumber hukum utama  yang  mengatur  mekanisme  dan  prosedur  kepailitan  di  Indonesia  (EFENDI, 2023).  Sebagai  produk  legislatif,  UU  memiliki  kekuatan  hukum  yang  lebih  tinggi dibandingkan SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
SEMA  sebagai  Panduan  Teknis:  SEMA,  dalam  hal  ini  SEMA  Nomor  2  Tahun 2016, berfungsi sebagai panduan teknis bagi para hakim dan aparat peradilan untuk menjalankan  tugas-tugas  mereka,  namun,  SEMA  tidak  boleh  bertentangan  atau memberikan  aturan  yang  berlebihan  jika  hal  tersebut  sudah  diatur  dengan  jelas dalam UU (Jennah & Emalia, 2023).
2. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Penanganan Kepailitan Prinsip  Transparansi  dan  Efisiensi:  SEMA  Nomor  2  Tahun  2016 mengedepankan  transparansi  dan  efisiensi  dalam  penanganan  perkara  kepailitan. Ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat,  baik  kreditor maupun debitor, diperlakukan secara adil (PA et al., 2023).
Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor:  Salah  satu  ketentuan  dalam SEMA  ini  adalah  perlunya  persetujuan  kreditor  terhadap  usulan  pengangkatan kurator.  Tujuan  utama  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  kreditor  dan memastikan  kurator  yang  ditunjuk  dapat  bekerja  secara  efektif,  namun  ternyata menjadi ketidakadilan bagi Debitor Pemohon Pailit (Salmawati & Alim, 2022).
3. Analisis Terhadap Persetujusn Kreditor
Ketidakwajiban  Persetujuan  Kreditor  dalam  UU:  Berdasarkan  UUK-PKPU, persetujuan  kreditor  terhadap  penunjukan  kurator  tidak  pernah  diatur  sebagai syarat  dalam  permohonan  pailit.  Penunjukan  kurator  adalah  kewenangan  Majelis Hakim,  yang  dapat  menunjuk  kurator  tanpa  harus  terikat  dengan  usulan  debitor maupun kreditor (Sitanggang, 2023).
Implikasi  dari  SEMA  yang  Berlebihan:  SEMA  Nomor  2  Tahun  2016  yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari kreditor dapat dianggap sebagai pengaturan yang berlebihan. Hal ini karena UU sudah mengatur mekanisme penunjukan kurator oleh hakim, sehingga tidak perlu  ada tambahan syarat dari SEMA yang berpotensi menghambat proses kepailitan (Ikhwan & Jamal, 2021).
4. Konsekuensi Hukum dari Putusan Pengadilan Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  dan  Mahkamah  Agung:  Kedua pengadilan ini menolak permohonan pailit PT. Ramaldi Praja Sentosa karena tidak adanya persetujuan tertulis dari kreditor. Ini menunjukkan bahwa SEMA dijadikan acuan dalam penilaian syarat formil permohonan pailit.
Potensi Ketidakadilan: Mengacu pada ketentuan SEMA yang tidak diatur dalam UU  dapat  mengakibatkan  ketidakadilan,  terutama  jika  kreditor  tidak  memberikan tanggapan.  Ini  membuat  debitor  yang  berada  dalam  kesulitan  keuangan  semakin sulit untuk mendapatkan solusi melalui mekanisme kepailitan (Priyono et al., 2022).
5. Saran dan Rekomendasi
Harmonisasi  Antara  SEMA  dan  UU:  Penting  untuk  memastikan  bahwa  SEMA tidak memberikan pengaturan yang bertentangan atau berlebihan terhadap hal-hal yang sudah diatur secara jelas dalam UU. Harmonisasi antara SEMA dan UU harus dijaga untuk memastikan proses peradilan berjalan adil dan efisien (Manap, 2022).
Pengkajian  Ulang  Ketentuan  SEMA:  Perlu  ada  pengkajian  ulang  terhadap
ketentuan  SEMA,  khususnya  yang  mensyaratkan  persetujuan  kreditor  untuk penunjukan kurator. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian hukum dan potensi hambatan dalam proses kepailitan (Silitonga, 2024).

## KESIMPULAN
Penolakan  permohonan  pailit  PT.  Ramaldi  Praja  Sentosa  oleh  Pengadilan  Niaga Jakarta  Pusat  dan  Mahkamah  Agung  didasarkan  pada  ketidaklengkapan  syarat  formil berupa  persetujuan  tertulis  dari  kreditor  terhadap  pengangkatan  kurator.  Ketentuan  ini diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016 dan bertujuan untuk memastikan transparansi dan  efisiensi  dalam  proses  kepailitan,  serta  perlindungan  hak-hak  kreditor.  Meskipun demikian, kasus ini juga menunjukkan bahwa ketidakaktifan kreditor dalam memberikan persetujuan  dapat  menjadi  penghalang  bagi  debitur  yang  membutuhkan  penyelesaian melalui  mekanisme  kepailitan.  Selain  itu,  UUK-PKPU  tidak  mensyaratkan  persetujuan kreditor  untuk  memohonkan  calon  kurator.  Penunjukan  kurator  adalah  kewenangan Majelis Hakim, dan Majelis Hakim tidak terikat dengan usulan debitor maupun kreditor. Dengan  demikian  pada  prinsipnya  SEMA  tersebut  tidak  perlu  memberikan  pengaturan yang  berlebih  untuk  hak-hal  yang  tidak  diatur.  Hal  ini  dikarenakan  aturan telah  tertulis jelas dalam Undang-Undang. Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, SEMA harus berfungsi  sebagai  panduan  teknis  yang  membantu  implementasi  UU,  bukan  menambah syarat  atau  ketentuan  yang  sudah  diatur  jelas  dalam  UU.  Persetujuan  kreditor  terhadap usulan pengangkatan kurator, yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016, sebaiknya tidak  dijadikan  syarat  mutlak  atau  dihapuskan  karena  hal  tersebut  tidak  diatur  sama sekali dalam UUK-PKPU. Dengan demikian, perlu ada penyesuaian dan harmonisasi antara SEMA dan UU untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam proses kepailitan.

## REFERENSI
Arfan,  A.,  Santalia,  I.,  Rijal,  T.  S.,  &  A.,  N.  A.  (2023).  Agama  dan  Negara  dalam  Konteks Keindonesiaan. BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam , 4 (2),  257 – 265. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.978
Aris,  A.  (2020).  Perancangan  Aplikasi  Helpdesk  Ticketing  Dengan  Penerapan  Algoritma Forward Chaining (Stusi Kasus: PT Idemas Solusindo Sentosa). Jurnal Ilmu Teknik Dan Komputer , 4 (1), 88 – 88. https://doi.org/10.22441/jitkom.2020.v4.i1.010 Azis,  F.  N.,  &  Purnomo,  H.  (2024).  Analisis  Hubungan  Sebab-Akibat  Dalam Kasus  Jessica Wongso  Dari  Perspektif  Hukum  Kausalitas. Jurnal  Ilmu  Kepolisian , 18 (1). https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.442 EFENDI, R. M. (2023). Analisis konflik hukum dalam konteks pertumbuhan ekonomi . Query date: 2024-07-20 10:01:29 . https://doi.org/10.31219/osf.io/rs6wp
Ekawahju  Kasih, D.  (2014). Perlindungan hukum terhadap debitor dan kreditor konkuren dalam proses pengajuan kepailitan sesuai pasal 2 ayat (1), pasal 8 ayat (1) dan (4) undang-undang n0.37 tahuN 2004 [Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/71871 Firman, F.-. (2018). PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF . Query date: 2024-05-25
20:59:55 . https://doi.org/10.31227/osf.io/4nq5e Hamida, K. V., Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2022). Tabungan emas pegadaian syariah dalam  perspektif  hukum  islam  dan  hukum  positif  indonesia:  studi  kasus  pt. pegadaian  (persero)  syariah  unit  ngaliyan  square. Semarang  Law  Review  (SLR) ,
3 (1), 130 – 130. https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.5051 Hanum,  C.  (2020).  Analisis  Yuridis  Kedudukan  Surat  Edaran  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia. Humani  (Hukum  Dan  Masyarakat  Madani) , Query  date:  2024-07-20
14:20:14 . http://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/2401
Husna,  M.,  &  Wahjono,  S.  I.  (2020).  Implementasi  akad  qardh  dan  murabahah  dalam pengalihan pembiayaan (Studi Kasus pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik).
Jurnal  Justisia  Ekonomika:  Magister  Hukum  Ekonomi  Syariah , 4 (1). https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5226
Ikhwan,  M.,  &  Jamal,  A.  (2021).  Diskursus  Hukum  Islam  dalam  Konteks  Keindonesiaan: Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , 15 (1), 173 – 186. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4689 Indradewi, A. A., & Achmad,  A. S. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK UNIT  KONDOTEL  DALAM  KASUS  WANPRESTASI  OLEH  PENGEMBANG  (Studi Kasus  Putusan  No.  5/PDT/2020/PT  SMR). Perspektif , 26 (3),  154 – 162. https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i3.808
Jennah,  M.  &  Emalia.  (2023).  Analisis  Konsep  Dan  Implikasi  Overmacht  Dalam  Konteks Hukum:  Tinjauan  Dari  Pers  Pektif  Hukum  Perdata. JOURNAL  SAINS  STUDENT RESEARCH , 1 (1), 794 – 806. https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.400 junaid, I. (2018). Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata . Query date: 2024-05- 25 20:59:55 . https://doi.org/10.31219/osf.io/npvqu Kurniawan,  A.  R.,  Busroh,  F.  F.,  &  Fikri,  H.  (2021).  HAK  IMUNITAS  KURATOR  DALAM
EKSEKUSI  HARTA  DEBITOR  PAILIT. Disiplin :  Majalah  Civitas  Akademika  Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda , 27 (1), Article 1. https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i1.24
Manap,  A.  (2022).  E-Commerce  dan  inovasi  pemasaran  terhadap  minat  beli  konsumen studi  kasus  pada  pt.  ramayana  lestari  sentosa  tbk. jurnal  economina , 1 (3),  480 – 492. https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.108 Manullang, D. (2019). Implementasi syarat kepailitan berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang- undang  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (uuk-pkpu) terhadap pembayaran utang pada saat proses persidangan kepailitan [Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/174551 Milendra,  J.  T.  (2021).  Analisa  klausula  force  majeure  pada  perjanjian  pemborongan pekerjaan  dalam  situasi  pandemi  covid-19  (studi  kasus  perjanjian  pemborongan pekerjaan  antara  pt.  sinergi  mega  karya  dengan  pt.  nasari  indonesia  pada pelaksanaan pekerjaan renovasi kensington office tower). DiH: Jurnal Ilmu Hukum ,
17 (1), 117 – 127. https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4615 Novandi, D. (2024). A … . erepository.uwks.ac.id. https://erepository.uwks.ac.id/17989/ Nurhidayah, E., & Kirono, I. spek keadilan surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2015 tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak (2023). Analisis break  even  point  berdasarkan  pendapatan  penjualan  pada  pt.  cipta  giri  sentosa (studi  kasus  perusahaan  cipta  giri  sentosa  pada  tahun  2023). Jurnal  Akuntansi Muhammadiyah , 13 (2), 1 – 11. https://doi.org/10.37598/jam.v13i2.1838
PA, E. J. B., Nainggolan, G. A., Bangun, D. Y. B., & Manalu, S. A. R. (2023). Analisis Strategi Pencegahan Korupsi Menurut Perspektif Hukum Islam Dalam Implementasi Asas Legalitas  Tindak  Pidana. Mandub :  Jurnal  Politik,  Sosial,  Hukum  Dan  Humaniora ,
1 (4), 268 – 279. https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.646
Priyono,  E.,  Surono,  A.,  &  Sadino,  S.  (2022).  Doktrin  business  judgment  rule  dalam memberikan  perlindungan  hukum  kepada  direksi  bumn  (studi  kasuS  PT.  PLN). Jurnal Magister Ilmu Hukum , 7 (2), 29 – 29. https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264 Raihanna, I. R., & Atalim, S. (2021). Penolakan permohonan pernyataan pailit pt ramaldi praja  sentosa  di  tingkat  kasasi  (studi  kasus:  putusan  ma  nomor  196  k/pdt.sus- pailiT/2017). Jurnal Hukum Adigama , 4 (1), Article 1. https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.12011
Salihen, N., & Suaidi, A. (2020). Analisis akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha ber agunan emas dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus di PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik). Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah ,
4 (1). https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5227
Salmawati,  S.,  &  Alim,  A.  S.  (2022).  Demoralisasi  demokrasi  dalam  konteks  etika pemerintahan  (kasus :  korupsi  di  lingkungan  birokrasi  pemerintahan) . PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan , 10 (1), 55 – 63. https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.581
Sidik, P., Apriani, R., & Iman, C. (2024). Akibat hukum keluarnya surat edaran mahkama agung (sema) nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili …. NUSANTARA: Jurnal Ilmu … , Query date: 2024-07-20 14:20:14 . http://jurnal.um- tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/13208/0
Silitonga,  S.  (2024).  Efektivitas  Metode  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  dalam  Kasus- Kasus Hukum Keluarga. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik , 4 (3), 451 – 458. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1947
Sitanggang, N. P. (2023). Dimensi Pencemaran Nama Baik dalam Kasus Hukum dari Sudut Pandang  Kebenaran  Kondisi  Secara  Linguistik. Hukum  Dalam  Teroka  Linguistik , Query date: 2024-07-20 10:01:29 . https://doi.org/10.55981/brin.737.c882
Situmorang, F., Sinaulan, R., & ... (2023). Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor
1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. … -Jayabaya Journal of … , Query date: 2024-07-20 14:20:14 . http://ejournal- jayabaya.id/Perspektif/article/view/100 Susilo, G., & Myharto, W. S. (2022). Analisis hukum kasus penggelapan dalam jabatan oleh kepala  cabang  cibaduyut  pt.  binavalisindo  dolarasia  (studi  kasus  putusan  PN No.374/Pid.B/2016/PN.Bdg). Jurnal Ilmiah Publika , 10 (2), 516 – 516.
https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7847 Suyitno.  (2021). Metode  penelitian  kualitatif  konsep,  prinsip  dan  operasionalnya . Query date: 2024-05-25 20:59:55 . https://doi.org/10.31219/osf.io/auqfr Syamra,  B.  K.  (2024).  Analisis  pelaksanaan  lelang  jaminan  hak  tanggungan  dalam penyelesaian  kredit  macet  pada  pt.  Bank  rakyat  indonesia  (persero)  tbk  cabang kendari. Jurnal ilmiah penelitian mahasiswa , 2 (4), Article 4. https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.353 TAN,  I.  (2022). Analisis  Yuridis  Terhadap  Putusan  Hakim  Tentang  Justice  Collaborator  Di
Luar  Ketentuan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2011 (Studi … . dspace.uii.ac.id. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/42991
Tuseno,  T.,  &  Siregar,  R.  (2024).  Analisis  Efektivitas  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor 4 Tahun 2014 pada Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama terhadap Konsistensi …. RIO LAW JURNAL , Query date: 2024-07-20 14:20:14 . http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1392
Wardani,  S.  K.,  &  Aesthetika,  N.  M.  (2023).
Organizational  Communication  Climate  to Achieve  Staff  Work  Loyalty  at  PT.  Dwi  Prima  Sentosa . Query  date:  2024-07-20 10:01:29 . https://doi.org/10.21070/ups.216
Wibisono, H. (2022). Analisis Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja ( Studi Kasus PT Purnama  Adiguna  Sentosa  Magelang). Jurnal  Bisnisman :  Riset  Bisnis  Dan Manajemen , 3 (3), 28 – 33. https://doi.org/10.52005/bisnisman.v3i3.71
Zam,  R.  S.  (2022). Penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  penegak  hukum  dalam  penanganan kasus tindak pidana korupsi . query date: 2024-07-20 10:01:29 .
https://doi.org/10.31219/osf.io/s8f4j
Copyright Holder : © Shesanthi Citrariana et al., (2024).
First Publication Right :
© Bulletin of Community  Engagement
This article is under:

## CC BY SA