Hidayati  (2022)  Pelaksanaan  Tindakan  Penarikan  Paksa  Kendaraan  Bermotor  Oleh  Lembaga Pembiayaan Karena Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum, (7) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol.7, No. 11, November 2022

## PELAKSANAAN TINDAKAN PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR  OLEH  LEMBAGA  PEMBIAYAAN  KARENA  KREDIT  MACET DALAM PERSPEKTIF HUKUM

## Hidayati
Fakultas hukum, Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia Email: hidayati@borobudur.ac.id

## Abstrak
Untuk  membeli  kendaraan  bermotor  saat  ini  sangat  mudah  karena  penyedia barang  bisa  diperoleh  melalui  kredit,  jaminan  atas  utang  dalam  perjanjian  kredit yang  dibuat  dijamin  dengan  kendaraan  yang  dibelinya  dengan  menggunakan Jaminan  Fidusia,  sehingga  pihak  kreditor  memiliki  kenyamanan  dalam mengucurkan  dananya  dan  konsumen  pun  menjadi  sangat  diuntungkan,  karena kendaraan  tersebut  tetap  dapat  dipergunakan  dengan  leluasa.  Namun  tidak selamanya  perjanjian  tersebut  berjalan  terlaksana  antara  para  pihak  karena  ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya sehingga  cidera  janji,  sehingga  penerima  fidusia  pada  akhirnya  melakukan eksekusi terhadap objek fidusia yang sekaligus menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan  tersebut.  Penarikan  kendaraan  bermotor  secara  paksa  merupakan salah  satu  jenis  permasalahan  yang  paling  banyak  dialami  oleh  Konsumen. Rumusan masalah Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan pengambilan  paksa  kendaraan  bermotor  oleh  Lembaga  Pembiayaan.  Metode pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  membahas  masalah  penelitian  ini  adalah metode pendekatan yuridis normatif – empiris sehingga menghasilkan kesimpulan Perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi penarikan paksa kendaraan bermotor  sebagai  barang  jaminan  yaitu  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  130PMK.0102012  tentang  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  bagi  perusahaan pembiayaan  yang  dengan  tegas  melarang  perusahaan  pembiayaan  dilarang melakukan  penarikan  benda  jaminan  fidusia  berupa  kendaraan  bermotor  apabila Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.
Kata kunci : Tindakan penarikan paksa, Kendaraan bermotor, Kredit macet.

## Abstract
To  buy  a  motor  vehicle  is  now  very  easy  because  the  provider  of  goods  can  be obtained  through  credit,  collateral  for  debts  in  credit  agreements  made guaranteed by the vehicle they buy using Fiduciary Guarantee, so that creditors have  comfort  in  disbursing  their funds and  consumers  also  benefit  greatly, because  the  vehicle  can  still  be  used  freely.  However,  the  agreement  does  not always run between the parties because there are times when one party does not carry  out  its  obligations  as  it  should  so  that  it  defaults,  so  that  the  fiduciary
recipient  ultimately  executes  the  fiduciary  object  which  is  also  collateral  in  the financing  agreement.  Forced  recalls  of  motor  vehicles  are  one  of  the  most common types of problems experienced by consumers. Problem formulation How is  the  legal  protection  for  consumers  against  the  act  of  forcibly  taking  motor vehicles  by  Financing  Institutions.  The  approach  method  used  in  discussing  this research problem is a normative – empirical juridical approach method so as to produce  conclusions  Legal  protection  for  debtors  in  the  execution  of  forced recalls  of  motor  vehicles  as  collateral,  namely  in  the  Minister  of  Finance Regulation  Number  130PMK.0102012  concerning  Registration  of  Fiduciary Guarantees  for  finance  companies  which  expressly  prohibits  finance  companies from withdrawing fiduciary guarantee objects in the form of motor vehicle if the Fiduciary  Guarantee  Registration  Office  has  not  issued  a  fiduciary  guarantee certificate and submitted it to the finance company.
Keywords: Repossession action, Motor vehicles, Defaulted credit.

## Pendahuluan
Di  era  perekonomian  global  saat  ini  pengadaan  barang-barang  dengan  cara pembayaran  kredit  merupakan  sebuah  kebutuhan  yang  tidak  terelakan,  baik  untuk kebutuhan  konsumtif  maupun  untuk  kebutuhan  modal  usaha.  Masyarakat  tidak  perlu menyediakan  dana  yang  terlalu  besar  untuk  mewujudkan  keingiannya  dalam  membeli barang-barang yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan 10 sampai 20 % saja dari harga  barang  sebagai  downpayment  (DP)  maka  masyarakat  sudah  dapat  membawa pulang barang-barang yang diinginkannya.
Banyaknya  akses  yang  memberikan  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan, baik dari segi bunga maupun jangka waktu kredit, membuat  perusahaan  pembiayaan  menjadi  primadona  bagi  segmen  masyarakat golongan  menengah  kebawah,  meskipun  harus  diakui  untuk  segmen  masyarakat menengah keatas peran Lembaga perbankan masih  tetap  tidak  tergoyahkan.  Semakin pesatnya perkembangan masyarakat dewasa ini, kebutuhan akan sarana transportasi juga semakin pesat. Masyarakat saatini cenderung ingin memiliki kendaraan pribadi daripada menggunakan kendaraan umum.
Walaupun  ada  sebagian  masyarakat  yang  tidak  memiliki  cukup  dana  untuk membeli  kendaraan  bermotor,  namun  dengan  perkembangan  dewasa  ini  masalah  dana bukan  lagi  merupakan  penghalang.2  Konsumen  tidak  perlu  menyediakan  dana  yang besar  dan  jaminan  yang  bernilai  tinggi  untuk  bisa  memperoleh  sebuah  kendaraan bermotor dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan, karena jaminan atas utang dalam perjanjian  kredit  yang  dibuat  dijamin  dengan  kendaraan  yang  dibelinya  dengan menggunakan  Jaminan  Fidusia,  sehingga  pihak  kreditor  memiliki  kenyamanan  dalam mengucurkan  dananya  dan  konsumen  pun  menjadi  sangat  diuntungkan,  karena kendaraan tersebut tetap dapat dipergunakan dengan leluasa.
Pada  prinsipnya  pemberian  pinjaman  (utang)  oleh  Lembaga  Jasa  Keuangan (bertindak  sebagai  kreditor)  kepada  Konsumen  (bertindak  sebagai  debitor)  harus didasarkan  pada  kepercayaan  kreditor  bahwa  debitor  mampu  untuk  melunasi  dan
membayar  utangnya.  Begitu  pula  sebaliknya,  debitor  dalam  memilih  kreditornya  tentu memperhatikan  apakah  kreditor  merupakan  badan  usaha  yang  prudence,  memiliki legalitas,  dan  conduct  (perilaku  usaha)  yang  baik  dengan  menjadi  Konsumen  yang cerdas melalui aktif mengumpulkan informasi dan menanyakan legalitas Lembaga Jasa Keuangan  tersebut.  Pemberian  kepercayaan  ini  menjadi  dasar  dalam  penyebutan pinjaman  dari  seorang  kreditor  kepada  seorang  debitor  sebagai  kredit  (credit)  yang berasal dari kata credere yang berarti kepercayaan atau trust.
Pada  praktiknya,  kreditor  memiliki  risiko  yang  lebih  besar  dalam  pemberian pinjaman.  Oleh  sebab  itu,  untuk  meningkatkan  keyakinan  kreditor  terhadap  debitor, kreditor  harus  melaksanakan  prinsip  Know  Your  Costumer  (KYC)  yang  dapat diterapkan dengan sistem analisis prinsip 5C kepada nasabah yang terdiri dari character (karakter nasabah), capital (modal nasabah), capacity (kemampuan nasabah), collateral (agunan),  and  condition  of  economy  (kondisi  ekonomi  nasabah).  Pemberian  collateral (agunan)  oleh  debitor  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  dengan  melakukan pengikatan dengan pembebanan jaminan terhadap utang debitor kepada kreditor, untuk lebih memantapkan keyakinan kreditor bahwa debitor membayar utangnya.
Salah  satu  bentuk  penjaminan  yang  digunakan  oleh  Perusahaan  Pembiayaan adalah Jaminan Fidusia. Secara sederhana Jaminan Fidusia merupakan penyerahan hak milik  secara  kepercayaan  atau  fiduciary  transfer  of  ownership.  Adapun  definisi  dari Jaminan  Fidusia  berdasarkan  Undang-Undang  nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  (Undang-Undang  Fidusia)  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang berwujud maupun  yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan.  Penyerahan  hak  milik  ini  tidak  disertai dengan  penyerahan  objek  dari  Jaminan  Fidusia,  sehingga  yang  diserahkan  kepada penerima fidusia (kreditor) adalah bukti hak miliki kebendaan tersebut misalnya seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), bukti tagih hutang, dan lainnya.
Lahirnya  jaminan  dapat  disebabkan  karena  undang  undang  dan  juga  karena perjanjian. Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang ditunjuk keberadaannya  berdasarkan  undang-undang,  tanpa  ada  perjanjian  dari  para  pihak, sebagaimana  yang diatur dalam pasal  1131 KUHPerdata. Adapun contoh  dari jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan umum, hak privilege dan hak retensi. Selain  itu,  jaminan  ada  juga  yang  lahir  karena  perjanjian.  Jaminan  yang  lahir  dari perjanjian contohnya adalah Gadai, Fidusia, Hipotik, dan Hak Tanggungan.
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Perusahaan  Pembiayaan  yang  memberikan  pinjaman  dana  kepada  Konsumen melakukan  pengikatan  terhadap  benda  yang  dijadikan  jaminan  oleh  Konsumen  secara fidusia.  Pengikatan  secara  fidusia  tersebut  kemudian  memberikan  kewenangan  kepada Perusahaan  Permbiayaan  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap  benda  yang  dijaminkan oleh  debitor  (pemberi  fidusia)  baik  melalui  pelaksanaan  titel  eksekutorial,  penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia melalui pelelangan umum atau penjualan di
bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi. Di sisi lain, eksekusi sebagaimana dimaksud hanya  dapat  dilakukan  jika  penerima  fidusia  telah  melakukan  pendaftaran  terhadap objek  Jaminan  Fidusia  sehingga  sertifikat  Jaminan  Fidusia  dapat  diterbitkan  yang menjadi dasar dalam melakukan eksekusi tersebut.
Namun tidak selamanya perjanjian tersebut berjalan terlaksana antara para pihak karena ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau cidera janji, biasanya  yang  lebih  sering  terjadi  adalah  debitur  tidak  dapat  melakukan  pembayaran cicilan  sampai  akhirnya  menyebabkan  kredit  macet  sehingga  penerima  fidusia  pada akhirnya  melakukan  eksekusi  terhadap  objek  fidusia  yang  sekaligus  menjadi  jaminan dalam  perjanjian  pembiayaan  tersebut.  Eksekusi  sebagaimana  dimaksud  hanya  dapat dilakukan  jika  penerima  fidusia  telah  melakukan  pendaftaran  terhadap  objek  Jaminan Fidusia sehingga sertifikat Jaminan Fidusia dapat diterbitkan yang menjadi dasar dalam melakukan eksekusi tersebut.
Penarikan  kendaraan  bermotor  merupakan  salah  satu  jenis  permasalahan  yang paling  banyak  dialami  oleh  Konsumen.  Hal  tersebut  disebabkan  penarikan  oleh  pihak perusahaan dilakukan tanpa membawa Sertifikat Jaminan Fidusia dan melibatkan pihak debt  collector  dalam  proses  penarikan  kendaraan  (eksekusi)  yang  mana  debt  collector tidak  membawa  atau  tidak  memiliki  surat  kuasa  dari  perusahaan,  sertifikat  Jaminan Fidusia  dan  penarikan  kendaraan  yang  tidak  didahului  pemberian  Surat  Peringatan sesuai perjanjian.
Mengenai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,  adanya  peraturan  yang  menegaskan  bahwa  setiap  konsumen  haruslah dilindungi  hak-haknya  serta  jaminan  mengenai  perlindungan  konsumen  mendapat cukup  perhatian  karena  sebagai  konsumen  seharusnya  dilindungi  dari  berbagai kecurangan  transaksi  diberikan  hak  untuk  mendapatkan  informasi  yang  jelas  dan tentunya hak untuk tidak didiskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen.
Dalam  penulisan  ini  penulis  memilih  untuk  memberi  fokus  penelitian  pada perjanjian  yang  dibuat  antara  Lembaga  Pembiayaan  dan  Konsumen,  dengan permasalahan  dari  konsumen  adalah  mengenai  tidak  sahnya  penarikan  mobil  oleh Lembaga  Pembiayaan  karena  adanya  kekeliruan  dan  kesalah  pahaman  penerapan hukum  dari  pihak  Lembaga  Pembiayaan.  Dalam  perjanjian  tersebut  penarikan  mobil konsumen  adanya  peran  jasa  pihak  ke  tiga  (debt  collector).  Debt  Collector  disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan suatu  kredit  yang  bermasalah  yang  tidak  bisa  diselesaikan  oleh  pihak  lembaga pembiayaan.  penulis  akan  membahas  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  dalam  hal  tindakan  pengambilan  paksa  kendaraan  bermotor  oleh  Lembaga Pembiayaan  dan  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  yang  mengalami penarikan kendaraan motor secara paksa.
Tujuan  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  kepastian  hukum terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh Lembaga Pembiayaan.

## Metode Penelitian
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  menelaah  dan  menganalisa data  sekunder  sebagai  sumber  utama  yang  didukung  dengan  penelitian  lapangan5  dan metode  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  pendekatan  permasalahan  mengenai  hal-hal yang bersifat yuridis. Kajian hukum ini adalah penelitian hukum In  Abstracto/makro yang  berarti  penelitian  ini  lebih  menitikberatkan  pada  nilai,  asas,  norma  atau  kaidah yang  ada.  Adapun  pengertian  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatif.  Logika  keilmuan  dalam penelitian  normatif  dibangun  berdasarkan  disiplin  ilmiah  dan  cara-cara  kerja  ilmu hukum normatif.

## Hasil dan Pembahasan
Menurut  R.  Subekti  menyebutkan  Eksekusi  merupakan  upaya  pihak  yang dimenangkan  dalam  putusan  guna  mendapatkan  haknya  dengan  bantuan  kekuatan hukum,  memaksa  pihak  yang  dikalahkan  untuk  melaksanakan  putusan,  lebih  lanjut dikemukakannya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti pihak  yang  dikalahkan  tidak  mau  melaksanakan  putusan  tersebut  secara  sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan hukum.
Menurut Retnowulan Sutan tio dan Iskandar Oerip kartawinata yang menyatakan eksekusi merupakan suatu tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela 7. Selanjutnya pendapat Sudikno Mertokusumo  yang  menjadi  pelaksanaan  putusan/  Eksekusi  adalah  realisasi  dari kewajiban  pihak  yang  bersangkutan  untuk  memenuhi  prestasi  yang  tercantum  dalam putusan tersebut8. Hukum eksekusi menurut R. Soepomo, adalah hukum yang mengatur cara  dan  syarat  yang  dipakai  oleh  alat-alat  Negara  guna  menbantu  pihak-pihak  yang berkepentingan  untuk  menjalankan  keputusan  Hakim  apabila  pihak  yang  kalah  tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang telah ditentukan 9.
Sedangkan  Hukum  Eksekusi  menurut  Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan,  adalah Hukum  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  hak-hak  kreditur  dalam  perutangan  yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur, manakala perutangan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur 10. Bila melihat pengertian eksekusi menurut para pakar hukum di atas,  tampak  bahwa  pengertian  eksekusi  terbatas  pada  Eksekusi  oleh  Pengadilan (putusan  hakim),  padahal  yang  juga  dapat  dieksekusi  menurut  hukum  acara  perdata yang berlaku HIR dan Rbg yang juga dapat dieksekusi adalah salinan/grosse Akta yang memuat  irah-irah  Demi  Keadilan  Berdasarkan  KeTuhanan  yang  Maha  Esa  yang  berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang.
Lebih  lanjut  dapat  dilihat  pendapat  Bachtiar  Sibarani,  yang  menyatakan Eksekusi  adalah  pelaksanaan  secara  paksa  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap/pelaksanaan  secara  paksa  dokumen  perjanjian  yang dipersamakan  dengan  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  11. Putusan  Pengadilan  Negeri  baru  dapat  dilaksanakan  jika  putusan  tersebut  telah mempunyai  kekuatan  yang  tetap  artinya  baik  penggugat  maupun  tergugat  telah menerima putusan yang dijatuhkan.
Tindakan  debt  collector  yang  menyita  paksa  barang,  misalnya  menyita  sepeda motor  yang  menunggak  kredit  atau  menyita  barang-barang  di  dalam  rumah  karena
belum  dapat  melunasi  hutang  pada  bank,  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum. Tindakan menyita barang secara paksa  itu  ibarat  menyelesaikan  masalah  dengan menimbulkan  masalah  baru  masalah  –  menyelesaikan  pelanggaran  hukum  dengan melanggar  hukum  yang  lebih  berat.  Hubungan  hutang-piutang  antara  debitur  kreditur Seorang  debitur  yang  belum  mampu.  Membayar  lunas  hutangnya  (misalnya  cicilan kredit  sepeda  motor  yang  sudah  jatuh  tempo)  adalah  suatu  pelanggaran  hukum,  yaitu melanggar  perjanjian.  Dalam  hal  demikian  kreditur  (dealer  sepeda  motor)  mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan  alasan  wanprestasi.  Atas  alasan  tersebut  biasanya  kreditur  mengutus  debt collector-nya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang. Suatu hubungan hutang-piutang  antara  debitur-kreditur  (penjual  dan  pembeli,  atau  penerima  kredit  dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur.
Jika  debitur  wanprestasi  -  tidak  melaksanakan  kewajibannya  melunasi  kredit  – maka  berdasarkan  alasan  syarat  batal  kreditur  dapat  membatalkan  perjanjian.  Dengan batalnya  perjanjian  maka  kreditur  dapat  menarik  kembali  barang-barang  yang  telah diserahkannya kepada debitur. Namun pembatalan tidak mudah dilakukan oleh kreditur. Pembatalan  perjanjian  itu  harus  dinyatakan  oleh  putusan  pengadilan.  Tanpa  adanya putusan  pengadilan  maka  tidak  ada  pembatalan,  dan  tanpa  pembatalan  maka  kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui debt collector-nya. Jikapun  kreditur  tetap  memaksakan  diri  melakukan  penyitaan,  maka  tindakan  tersebut merupakan  pelanggaran  hukum.  Karena  tindakan  menyita  paksa  barang  oleh  kreditur dan  debt  collector-nya  adalah  pelanggaran  hukum  maka  tindakan  itu  dapat  berindikasi tindak  pidana  pencurian  (pasal  362  KUHP)–mengambil  barang  yang  sebagian  atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli  sepeda  motor  berhak  melaporkannya  kepada  polisi.  Kreditor  tidak  dapat sewenang-wenang  dengan  cara  paksa  dan  kekerasan  menarik  kendaraan  debitur  yang membayar  angsuran.  Pasalnya  dengan  terbitnya  peraturan  menteri  keuangan  nomor 130/PMK.010/2012  tanggal  7  Agustus  2012,  kreditur  harus  melakukan  pendaftaran jaminan fidusia. Jika tidak, maka kreditur (leasing) tidak bisa menyita aset debitur.
Menurut Pasal 1 PMK No. 130/PMK.010/ 2012, Perusahaan Pembiayaan  yang melakukan  Pembiayaan  konsumen  untuk  kendaraan  bermotor  dengan  pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia,  sesuai  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  jaminan  fidusia  (pasal  1). Dengan  keluarnya  peraturan  ini,  maka  seluruh  perusahaan  pembiayaan  harus mendaftarkan  fidusia  untuk  setiap  transaksi  pembiayaannya.  Dalam  pasal  2  PMK  No. 130/PMK.010/2012,  menyebutkan  Perusahaan  Pembiayaan  wajib  mendaftarkan jaminan  fidusia  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari kalender  terhitung  sejak  tanggal  perjanjian  pembiayaan  konsumen.  Jika  Perusahaan Pembiayaan belum memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia (sebagai hasil dari pendaftaran jaminan  fidusia  tersebut),  maka  menurut  Pasal  3  PMK  No.  130/PMK.010/2012, Perusahaan
Pembiayaan  tersebut  dilarang  melakukan  penarikan  benda  jaminan  fidusia berupa  kendaraan  bermotor  tersebut.  Secara  umum,  bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan kepada kreditor untuk pelunasan utang debitor telah diatur dalam:
1. Hadirnya lembaga jaminan umum
Lembaga  jaminan  secara  umum  diatur  dalam  Pasal  1131  dan  113240 KUHPerdata  dalam  bentuk  lembaga  jaminan  umum.  Namun,  pengaturan  dalam  Pasal
1131  KUHPerdata  memiliki  kelemahan  salah  satunya  adalah  penjaminan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1131KUHPerdata  merupakan  Lembaga  jaminan  umum berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdata, yang berarti, penjaminan tersebut tidak mengikat hak  kebendaan  dari  objek  jaminan,  sehingga  debitor  tetap  berhak  untuk  mengalihkan benda  tersebut  kepada  pihak  ketiga.41  Padahal,  keberadaan  objek  jaminan  menjadi sangat  penting  dalam  penyelesaian  permasalahan  pembayaran  utang  debitor.  Hal tersebut  kemudian  menjadi  dasar  lahirnya  lembaga  jaminan  khusus  baik  perorangan maupun kebendaan.
2. Hadirnya lembaga jaminan khusus  Lembaga  jaminan  khusus  terdiri  dari  2  (dua)  jenis  yaitu  jaminan perorangan  dan  kebendaan.  Pada  prakteknya,  jaminan  kebendaan  lebih  memberikan kepastian  bagi  kreditur.  Hal  ini  dikarenakan  jaminan  kebendaan  memberikan  hak mutlak  atas  suatu  benda,  yang  berarti,  kreditor  dapat  mempertahankan  benda  tersebut terhadap siapapun dan hak tersebut mengikuti bendanya. Salah satu bentuk dari jaminan kebendaan  adalah  Jaminan  Fidusia  yang  merupakan  jaminan  kebendaan  atas  benda bergerak yang mana pihak debitor tetap dapat menguasai dan menggunakan objek yang dijaminkan namun hak kepemilikan terhadap benda tersebut dikuasai oleh debitor.
Di sisi lain, aspek perlindungan hukum terhadap Konsumen dilakukan melalui:
1. Penerbitan peraturan dan ketentuan yang memberikan guideline bagi pelaku usaha dalam melaksanakan proses bisnisnya,
2. Pengawasanyang  dilakukan  oleh  regulator  (dalam  hal  ini  OJK)  khususnya pengawasan  market  conduct  (mengawasi  perilaku  pelaku  usaha  jasa  keuangan dalam implementasi jaminan fidusia),
3. Proses penanganan pengaduan ataupun sengketa yang dilaporkan ke OJK.
Jaminan  Fidusia  merupa  kan  salah  satu  bentuk  penjaminan  yang  banyak digunakan oleh perusahaan pembiayaan dalam mem berikan pembiayaan kepada Konsu men.  Penggunaan  Jaminan  Fidusia  oleh  perusahaan  pembiayaan  tidak  terlepas  dari pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  yang  memiliki  keter  batasan  dalam  kepemilikan benda  tidak  bergerak  sebagai  objek  jaminan  dan  kebutuhan  masyarakat  untuk  tetap menggunakan  objek  Jaminan  Fidusia  baik  untuk  keperluan  usaha  maupun  sehari-hari. Lahirnya  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  telah  memberikan  kepastian  hukum  dalam pelaksanaan  praktek  Jaminan  Fidusia  yang  mampu  melindungi  kepentingan  dari kreditor dan debitur.
Selain UU Perlindungan Konsumen, pengaturan terkait perlindungan konsumen juga  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  (UU  OJK).  Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan  lembaga  yang dibentuk  dengan  tujuan  untuk  mengatur  dan  mengawasi  sektor  jasa  keuangan  serta melaksanakan  fungsi  perlindungan  Konsumen  dan  masyarakat.  Pengaturan  terkait perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 28 s.d. Pasal 31 UU
OJK yang mengatur terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
UU  OJK  juga  memberikan  definisi  khusus  terkait  Konsumen  yang  dimaksud dalam
UU OJK,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  15  UU  OJK,  yang berbunyi  “Konsumen  adalah  pihak-pihak  yang  menempatkan  dananya  dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah
pada  Perbankan,  pemodal  di  Pasar  Modal,  pemegang  polis  pada  Perasuransian,  dan peserta  pada  Dana  Pensiun,  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan”
Sehingga berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui UU OJK merupakan lex specialis  dalam  perlindungan  Konsumen  di  sector  jasa  keuangan.  Adapun  UU Perlindungan  Konsumen  merupakan  payung  hukum  dalam  upaya  perlindungan Konsumen, sehingga  undang-undang lain dapat  memberikan pengaturan  secara khusus selama  kewenangan  untuk  mengatur  tersebut  bersifat  atribusi  atau  diatur  dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah undang-undang. Pasal 31 UU OJK memberikan  amanat  kepada  OJK  untuk  mengatur  lebih  lanjut  upaya  perlindungan Konsumen  dan  masyarakat  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  yang ditindaklanjuti  dengan  penerbitan  POJK  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Kesadaran pentingnya keterlibatan negara dalam upaya perlindungan Konsumen didasarkan  atas  posisi  tawar  Konsumen  yang  lemah.  Pasal  2  POJK  Perlindungan Konsumen  mengatur  terkait  prinsip-prinsip  perlindungan  Konsumen  yang  wajib dipenuhi dalam melakukan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah: 1. Transparansi;
2. Perlakuan yang adil;
3. Keandalan;
4. Kerahasiaan dan kea manan data/informasi Konsumen; dan
5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa
Konsumen  secara  sederhana,  cepat  dan  biaya  terjangkau  130/PMK.010/2012, Perusahaan  Pembiayaan  tersebut  dilarang  melakukan  penarikan  benda  jaminan  fidusia berupa  kendaraan  bermotor  tersebut.  Secara  umum,  bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan kepada kreditor untuk pelunasan utang debitor telah diatur dalam: 1. Hadirnya lembaga jaminan umum
Lembaga  jaminan  secara  umum  diatur  dalam  Pasal  1131  dan  113240 KUHPerdata  dalam  bentuk  lembaga  jaminan  umum.  Namun,  pengaturan  dalam  Pasal 1131  KUHPerdata  memiliki  kelemahan  salah  satunya  adalah  penjaminan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1131  KUHPerdata  merupakan  Lembaga  jaminan  umum berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdata, yang berarti, penjaminan tersebut tidak mengikat hak  kebendaan  dari  objek  jaminan,  sehingga  debitor  tetap  berhak  untuk  mengalihkan benda  tersebut  kepada  pihak  ketiga.41  Padahal,  keberadaan  objek  jaminan  menjadi sangat  penting  dalam  penyelesaian  permasalahan  pembayaran  utang  debitor.  Hal tersebut  kemudian  menjadi  dasar  lahirnya  lembaga  jaminan  khusus  baik  perorangan maupun kebendaan.
2.  Hadirnya lembaga jaminan khusus  Lembaga  jaminan  khusus  terdiri  dari  2  (dua)  jenis  yaitu  jaminan perorangan  dan  kebendaan.  Pada  prakteknya,  jaminan  kebendaan  lebih  memberikan kepastian  bagi  kreditur.  Hal  ini  dikarenakan  jaminan  kebendaan  memberikan  hak mutlak  atas  suatu  benda,  yang  berarti,  kreditor  dapat  mempertahankan  benda  tersebut terhadap siapapun dan hak tersebut mengikuti bendanya. Salah satu bentuk dari jaminan kebendaan  adalah  Jaminan  Fidusia  yang  merupakan  jaminan  kebendaan  atas  benda bergerak yang mana pihak debitor tetap dapat menguasai dan menggunakan objek yang dijaminkan namun hak kepemilikan terhadap benda tersebut dikuasai oleh debitor.
Di sisi lain, aspek perlindungan hukum terhadap Konsumen dilakukan melalui:
1. Penerbitan peraturan dan ketentuan yang memberikan guideline bagi pelaku usaha dalam melaksanakan proses bisnisnya,
2. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  regulator  (dalam  hal  ini  OJK)  khususnya pengawasan  market  conduct  (mengawasi  perilaku  pelaku  usaha  jasa  keuangan dalam implementasi jaminan fidusia),
3. Proses penanganan pengaduan ataupun sengketa yang dilaporkan ke OJK.
Jaminan  Fidusia  merupa  kan  salah  satu  bentuk  penjaminan  yang  banyak digunakan oleh perusahaan pembiayaan dalam mem berikan pembiayaan kepada Konsu men.  Penggunaan  Jaminan  Fidusia  oleh  perusahaan  pembiayaan  tidak  terlepas  dari pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  yang  memiliki  keter  batasan  dalam  kepemilikan benda  tidak  bergerak  sebagai  objek  jaminan  dan  kebutuhan  masyarakat  untuk  tetap menggunakan  objek  Jaminan  Fidusia  baik  untuk  keperluan  usaha  maupun  sehari-hari. Lahirnya  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  telah  memberikan  kepastian  hukum  dalam pelaksanaan  praktek  Jaminan  Fidusia  yang  mampu  melindungi  kepentingan  dari kreditor dan debitur.
Berdasarkan  penjelasan  Fidusia  Pasal  13  ayat  3  UU  Jaminan  Pasal  6  UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Kantor Fidusia mengatur terkait isi akta Pendaftaran Fidusia tidak Jaminan Fidusia yang sekurang-melakukan penilaian terhadap kurangnya meliputi: kebenaran yang dicantumkan
a.  identitas  pihak  pemberi  dan  dalam  pernyataan  pendaftaran  penerima  fidusia; Jaminan Fidusia.
b.  data  perjanjian  pokok  yang  pembebanan  melalui  akta  notaris  dijamin  fidusia; diharapkan dapat memberikan
c.  mengenai  benda  yang  kepastian  hukum.  Sebagaimana  menjadi  objek  Jaminan diketahui, bahwa notaris Fidusia; merupakan pejabat umum yang
d. nilai penjaminan; dan berdasarkan Undang-Undang
e.  nilai  benda  yang  menjadi  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  objek  Jaminan  Fidusia Jabatan Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta 12 Nico, 2003.
Tanggung  Jawab  Notaris  Selaku  otentik  untuk  menjamin  Pejabat  Umum, Yogyakarta:    Center  for  Pembebanan  Jaminan  Fidusia  melalui  akta  notaris  dapat digunakan  kreditur  sebagai  dasar  hukum  dalam  melakukan  eksekusi  terhadap  objek Jaminan
Fidusia  apabila  debitur  wanprestasi  maupun  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sempurna  bagi  kreditur  apabila  debitur  melakukan perlawanan terhadap eksekusi yang dilakukan.
Di sisi lain, pembebanan Jaminan Fidusia dengan akta notaris juga memberikan kepastian  hukum  bagi  Konsumen  bahwa  pelaku  usaha  telah  melaksanakan kewajibannya  untuk  mengikat  Jaminan  Fidusia  melalui  akta  notaris  dan  Konsumen dapat  mengetahui  uraian  mengenai  nilai  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia. Biaya  pembuatan  akta  Jaminan  Fidusia  diatur  secara  tegas  dalam  Pasal  18  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  (PP  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia).  Sehingga penerima fidusia telah dapat menghitung biaya yang harus dikenakan dalam pembuatan akta  Jaminan  Fidusia  yang  nantinya  dapat  dibebankan  baik  kepada  pemberi  fidusia. Pendaftaran benda Jaminan Fidusia (Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia);
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, obyek Jaminan Fidusia meliputi benda  bergerak  dan  benda  tidak  bergerak,  demikian  bunyi  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2) Undang-Undang  Fidusia.  Obyek  fidusia  berupa  benda  bergerak  antara  lain  adalah
kendaraan  bermotor  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  berupa  bangunan  yang  tidak bisa  dibebani  hak  tanggungan  akan  tetapi  dengan  syarat  harus  bisa  dimiliki  dan dialihkan.  Undang-Undang  Fidusia  juga  menentukan  agar  benda  yang  menjadi  obyek Jaminan  Fidusia  pembebanannya  dibuat  dengan  akta  notaris  dan  didaftarkan  pada Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Pendaftaran  benda  yang  dibebani  Jaminan  Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, termasuk benda yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Demikian antara lain yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Fidusia. Dari ketentuan tersebut, maka benda yang dibebani Jaminan Fidusia, baik benda bergerak  maupun  benda  tidak  bergerak  pendaftarannya  tetap  dilaksanakan  di  tempat kedudukan pemberi fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan rangkaian lanjutan dari  pembebanan  Jaminan  Fidusia.  Adapun  tujuan  dari  dilakukannya  pendaftaran Jaminan Fidusia untuk mengantisipasi kemungkinan dilakukanya tindakan debitor yang merugikan kreditor misalnya melalui fidusia ulang terhadap objek Jaminan Fidusia yang dilarang berdasarkan Pasal 17 UU Jaminan Fidusia.
Selain  itu,  maksud  dan  tujuan  dilakukannya  pendaftaran  Jaminan  Fidusia yaitu:13
1.  Memberikan  kepastian  hukum  kepada  para  pihak  yang  berkepentingan  teru  ta  ma melahirkan ikatan Jamin an Fidusia bagi kreditur;
2.  Memberikan  hak  yang  didahulukan  kepada  kreditur  terhadap  kreditur  lain berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan;
3.  Memenuhi  asas  publisitas  terhadap  kreditur  lain  mengenai  benda  yang  telah dibebani  dengan  Jaminan  Fidusia.  Penerima  fidusia,  kuasa  atau  wakil  penerima fidusia wajib melaksanakan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam  Pasal  13  UU  Jaminan  Fidusia.  Ketentuan  terkait  batas  waktu  pendaftaran Jaminan Fidusia tidak diatur dalam UU Jaminan Fidusia.
Berdasarkan PP Pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia  diajukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.
Namun,  jangka  waktu  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  berdasarkan  Pasal  22 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  29/POJK.05/2014  tentang  Penyelenggaraan Usaha  Perusahaan  Pembiayaan  (POJK  Perusahaan  Pembiayaan)  menyebutkan Perusahaan  Pembiayaan  wajib  mendaftarkan  Jaminan  Fidusia  pada  kantor  pendaftaran Jaminan  Fidusia  paling  lambat  1  (satu)  bulan  terhitung  sejak  tanggal  perjanjian pembiayaan.  Perbedaan  batasan  jangka  waktu  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dapat menimbulkan permasalahan atau kebingungan pada praktik di lapangan termasuk dalam proses  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  OJK.  Oleh  sebab  itu  perlu  dilakukan harmonisasi peraturan sehingga upaya mendorong pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi sejalan.  Selain  itu,  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  tidak  hanya  dilakukan  untuk diadakannya  Jaminan  Fidusia,  akan  tetapi  juga  mencakup  perubahan,  pengalihan,  dan hapusnya  Jaminan  Fidusia.  Pembebanan  didaftarkannya  Jaminan  Fidusia  maka  asas publisitas  terpenuhi  dan  sekaligus  merupakan  jaminan  kepastian  terhadap  kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan
Fidusia.  Saat  ini,  proses  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  telah  dilakukan  secara online sebagaimana diatur melalui:
1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia secara Elektronik;
2.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9  itu,  pendaftaran Jaminan  Tahun  2013  tentang  Fidusia  merupakan  perbuatan  Pemberlakuan konstitutif  yang  melahirkan  Pendaftaran  Jaminan  Jaminan  Fidusia.  Fidusia secara Pada dasarnya Elektronik; pengambilan paksa
3.  Peraturan  Menteri  kendaraan  bermotor  oleh  Hukum  dan  Hak  Asasi  perusahaan pembiayaan Manusia Nomor 10 kredit dan menggunakan jasa Tahun 2013 tentang pihak ke tiga (debt collector).
Tata Cara Pendaftaran  merupakan  perbuatan  yang  Jaminan  Fidusia  secara melawan  hokum  Penarikan  Elektronik;  dengan  paksa  dilakukan  Pendaftaran  Jaminan penagih  utang  Keuangan  Fidusia  secara  online  sebagai  kreditor  adalah  Diharapkan mampu  termasuk  pelanggaran  hukum  memberikan  pelayanan  dan  dipertimbangkan sebagai  yang  lebih  baik  kepada  tindakan  melawan  hukum  masyarakat  dengan  apalagi jika dilakukan tanpa cepat dan bebas dari menunjukkan surat fidusia pungutan liar. Hal tersebut bertentangan.
Selain  itu  pendaftaran  dengan  Peraturan  Menteri  Jaminan  Fidusia  secara Keuangan  No.130  /  PMK.010  Online  telah  memberikan/2012  dan  persyaratannya kemudahan  dalam  mencetak  Pasal  30  Undang-Undang  sertifikat  Jaminan  Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 karena dapat dicetak sendiri tentang Jaminan Fidusia yang oleh penerima  fidusia  dalam  bahwa  penerima  hal  ini  adalah  notaris  (sampai  fidusia  dapat meminta  saat  ini  hanya  notaris  yang  bantuan  pihak  berwenang  memiliki  akses pendaftaran  jika  pemberi  fidusia  tidak  fidusia  secara  online).  Menyerahkan  objek fidusia.
Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Pihak  kebijakan  yang  pantas  Akan  menerbitkan sertifikat  adalah  kepolisian15  Jaminan  Fidusia  yang  Berdasarkan  Undang  Memiliki kekuatan  Undang  No.  42  Tahun  1999  eksekutorial.  Sebagaimana  Tentang  Jaminan Fidusia,  diketahui,  bahwa  salah  satu  adanya  hak  eksekusi  atau  cara  eksekusi  Jaminan kekuatan eksekutorial adalah Fidusia adalah melalui parate   eksekusi  yang  Eksekusi atau  eksekusi  langsung.  Adapun  dari  dapat  15  Shavira  Ramadhanneswari,  2017 “Penarikan  dilakukannya  parate  eksekusi  Kendaraan  Bermotor  Oleh  Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet  adalah adanya sertifikat (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari
Jaminan Fidusia. Oleh karena Aspek  Yuridis”  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Hukum, langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para  pihak  untuk  melaksanakan  putusan  tersebut.  Tentunya  mengenai  aturan  tersebut banyak  masyarakat  belum  mengetahui  dan  hanya  pasrah  jika  pelaku  usaha  atau  debt collector mengambil kendaraannya secara paksa.
Pengambilan  kendaraan  bermotor  secara  paksa  dalam  perjanjian  pembiayaan adalah  konsumen  telah  melakukan  wanprestasi  (tidak  membayar  angsuran  sesuai  yang diperjanjikan),  namun  apabila  Kendara  bermotor  sebagai  obyek  jaminan  fidusia  tidak didaftarkan  oleh  perusahaan  pembiayaan  pad  kantor  pendaftaran  Fidusia,  maka pengambilan paksa tersebut tidak sah, sebab hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir,  sehingga  perusahaan  pembiayaan  selaku  kreditor  tidak  menggunakan  ketentuan dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Jaminan  fidusia.  Seandainya  fidusia  tersebut didaftarkan  sesuai  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No.  130/PMK.010/2012,  dan jika  tidak  didaftarkan,  namun  pengambilan  kendaraan  bermotor  (eksekusinya)  harus melibatkan aparat kepolisian.
Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Kapolri  (Perkap)  No  8/2011menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat
jaminan  fidusia,  dan  sepengetahuan  RT/RW  setempat.  Terhadap  pengambilan  paksa yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  ini,  konsumen  dapat  mengajukan keberatan  kepada  perusahaan  pembiayaan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  dalam perjanjian pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka konsumen dapat melaporkan pengambilan paksa tersebut dengan dasa pasal perampasan sebagaimana  yang  distur  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Jadi apabila  terjadi  pengambilan  paksa  kendaraan  bermotor  yang  menjadi  objek  jaminan kredit  di  tengah  jalan,  konsumen  harus  menolak  dan  dapat  melaporkannya  ke  pihak kepolisian.  Mahkamah  Konstitusi  atau  MK  membolehkan  pelibatan  aparat  Kepolisian Negara  RI  dalam  pengamanan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia.  Dalam  Putusan No.18/PUU-XVII/2019, Mahkamah.
Konstitusi mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan  secara  sukarela  oleh  debitor.  Bila  awalnya  Undang-Undang  No.  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  membolehkan  kreditor  mengeksekusi  sendiri  objek jaminan fidusia, per 6 Januari 2020 kreditor mesti Mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan  negeri  (PN).  Meski  demikian,  Eksekusi  tanpa  Pengadilan  Negeri  masih terbuka  jika  debitor  sudah  mengakui  adanya  cedera  janji  dalam  perjanjian  dengan kreditor. Untuk kasus seperti ini, debitor semestinya memberikan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada  kreditor. Kepolisian dimungkinkan  untuk  memberikan bantuan dalam pelaksanaan eksekusi sendiri atau eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Lagi pula, dalam  pelaksanaan  putusan  pengadilan  perkara  perdata,  bantuan  polisi  sudah  lazim untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi.
Oleh  karena  itu  perusahaan  pembiayaan  harus  mendaftarkan  fidusia  kendaraan bermotor  sebagai  obyek  jaminan  kredit.  Ini  dimaksudkan  supaya  jika  konsumen wanprestasi,  maka  perusahaan  pembiayaan  memiliki  dasar  hukum  untuk  melakukan penarikan  kendaraan  bermotor  sesuai  dengan  prosedur  yang  diterdapat  di  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  hal  konsumen  wanprestasi, lembaga  pembiayaan  dalam  menyelesaikan  kreditnya.  Sebaiknya  dilakukan  dengan musyawarah dengan konsumen, tanpa harus melibatkan pihak kepolisian. Sebab jika hal ini dilakukan akan menambah ongkos atau biaya, dan juga mengesankan  penyelesaian yang kurang menghormati hakhak konsumen sebagai pembeli kendaraan bermotor.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  jika  terjadi  cidera  janji  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  dalam  hal  ini  atas  pengambilan  paksa  kendaraan  konsumen.  Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai  batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan  perlindungan  akhir  berupa  sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan  hukum tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu pelanggaran. Mengenai  perlindungan hukum  represif bagi  pihak konsumen dan pelaku usaha  telah  diatur  dalam  Pasal  45  UUPK  yang  menyatakan,  “Penyelesaian  sengketa konsumen  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  berdasarkan pilahan  sukarela  para  pihak  yang  bersengketa.  Bagi  pihak  konsumen  dapat  melakukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

## Kesimpulan
Perlindungan  hukum  terhadap  debitur  dalam  eksekusi  penarikan  paksa kendaraan  bermotor  sebagai  barang  jaminan  yaitu  melalui  kementrian  Keuangan  yang telahmengeluarkan  satu  terobosan  peraturan  baru  yang  melarang  perusahaan pembiayaan  melakukan  ekskusi  penarikan  paksa  kendaraan  bermotor.  Hal  tersebut dicantumkan  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  130PMK.0102012  tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Peraturan Menteri keuangan ini dengan tegas melarang perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia belum  menerbitkan  sertifikat  jaminan  fidusia  dan  menyerahkannya  kepada  perusahaan pembiayaan.  Jika perusahaan  pembiayaan  tetap  memaksa  mengambil  alih kendaraan,  maka  perusahaan  pembiayaan  akan  dikenakan  sanksi  sampai  pembekuan dan  pencabutan  izin  usaha.  Perlindungan  hukum  lain  dapat  dirasakan  oleh  konsumen yakni  adanya  kebebasan  konsumen  untuk  mengajukan  gugatan  terhadap  pelaku  usaha kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Peran pemerintah sangat penting sebagai pengawasan terhadap penarikan paksa yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan melalui jasa debt collector karena perbuatan tersebut meresahkan masyarakat, hendaknya pemerintah memberikan sanksi yang tegas terhadap  lembaga  pembiayaan  yang  melanggar  ketentuan  peraturan  yang  berlaku, seperti  tidak  mendaftarkan  jaminan  fidusia  dan  melakukan  penarikan  paksa  kendaraan bermotor tidak taat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BIBLIOGRAFI
Iswi  Hariyani.  (2010).  Restrukturisasi  dan  Penghapusan  Kredit  Macet,  Jakarta: Gramedia
Nico. (2003). Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat  Umum,  Yogyakarta:  Center for Documentation and Studies of Business Law
Rachmadi Usman. (2008). Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta: Sinar Grafika
Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata.  (1997).  Hukum  Acara  Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2003).  Penelitian  Hukum  Normatif  -  Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 6, Jakarta : Raja Grafinda Persada
Bachtiar Sibarani. (2001). Haircut atau Parate Eksekusi, Jurnal Hukum Bisnis
Shavira  Ramadhanneswari.  (2017).  Penarikan  Kendaraan  Bermotor  Oleh  Perusahaan Pembiayaan  Terhadap  Debitur  Yang  Mengalami  Kredit  Macet  (Wanprestasi) Dengan  Jaminan  Fidusia  Ditinjau  Dari  Aspek  Yuridis”  Jurnal  Ilmiah  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  8  Tahun  2013  Tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia secara Elektronik
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9  Tahun  2013  tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik;
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  (2013)  tentang Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  secara  Elektronik;  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  (POJK)  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa Keuangan.

## Copyright holder:
Nama Author (Tahun Terbit)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: