## Kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2012 - 2032
Review Study of Regional Spatial Plan of Sorong Regency 2012 – 2032
Rafhul Ahmad Madaul, La Ibal *
* Email: laibal@um-sorong.ac.id Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sorong Diterima: 5 Oktober 2023 / Disetujui: 30 Desember 2023

## ABSTRAK
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan  karena berfungsi  sebagai  pedoman  dalam  penyusunan  dokumen  sektoral,  pemanfaatan  ruang  dan pengendalian  pemanfaatan  ruang,  serta  mewujudkan  keterpaduan,  keterkaitan,  dan  keseimbangan perkembangan  antar  wilayah  di  Kabupaten  Sorong.  Selama  proses  penyusunannya,  materi  yang dimuat  dalam  RTRW  didasarkan  pada  keadaan  Kabupaten  Sorong  sebelum  tahun  2012  dan perkembangan hingga tahun 2022. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan  rencana  tata  ruang  wilayah  Kabupaten  Sorong.  Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian  melalui  melalui  focus  group  discussion  (FGD)  dan  dianalisis  dengan  analisis  kualitatif. Hasil Kajian peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2012-2032 memiliki ruang lingkup penelitian yaitu (a) Rencana struktur ruang; (b) Rencana pola ruang wilayah; (c) Penetapan kawasan strategis; (d) Arah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Urgensi  pengaturan  Revisi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Sorong  dilatar  belakangi masalah-masalah terkait keselarasan antara kebijakan nasional, regional, lokal dan sektoral mengenai penataan  ruang  di  Kabupaten  Sorong  terutama  terkait  penyelenggaraan  otonomi  daerah  di  bidang penataan  ruang,  dengan  memperhatikan  seluruh  proses  penataan  ruang  yang  meliputi  perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Kata Kunci: Kabupaten Sorong, Peninjauan Kembali, RTRW

## ABSTRACT
Regional  Spatial  Planning  (RTRW) has  an  important  role  in development  because  it  functions  as  a guide  in  preparing  sectoral  documents,  space  utilization  and  controlling  space  use,  as  well  as realizing integration, linkage and balanced development between regions in Sorong Regency. During the preparation process, the material  contained in the RTRW  was based on the situation of Sorong Regency before 2012 and developments until 2022. This research is descriptive research which aims to describe the spatial plan for the Sorong Regency area. The data collection method in the research was through focus group discussions (FGD) and analyzed using qualitative analysis. The results of the  review  of  the  Sorong  Regency  Spatial  Planning  Plan  for  2012-2032  have  a  research  scope, namely  (a)  Spatial  structure  plan;  (b)  Regional  spatial  pattern  plan;  (c)  Determination  of  strategic areas; (d) Direction of space utilization and control of space utilization. The urgency of regulating the Revision of the Regional Spatial Plan for Sorong Regency is motivated by problems related to the harmony  between  national,  regional,  local  and  sectoral  policies  regarding  spatial  planning  in Sorong Regency, especially regarding the implementation of regional autonomy in the field of spatial planning,  taking  into  account  the  entire  spatial  planning  process  which  includes  planning.  spatial planning, space utilization and control of space utilization.
Keywords : Sorong Regency, Review, RTRW
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  masalah  penting  yang telah  berkembang  pesat  dalam  beberapa tahun  terakhir  di  Indonesia  adalah  tata ruang,  baik  nasional  maupun  regional (Junef,  2021).  Tidak  peduli  betapa pentingnya ruang untuk kehidupan manusia, pada akhirnya diperlukan peraturan  yang  mengatur  keberadaan ruang.  Penataan  ruang  telah  dianggap sebagai komponen penting yang menentukan  keberhasilan  suatu  proses pembangunan,  terutama  dalam  konteks pembangunan  berkelanjutan  (Simamora &  Sarjono,  2022;  Djadjuli,  2018).  Dalam konteks  kekinian,  perencanaan  wilayah digambarkan  dalam  bentuk  perencanaan tata ruang pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota, atau perencanaan tata ruang  yang  lebih  rinci  untuk  wilayah tertentu  (Sutaryono,  Rakhmat  Riyadi, 2020).  Penataan  ruang  terdiri  dari  dua komponen:  ekosistem  dan  sistem  sosial, yang  saling  berhubungan  satu  sama  lain (Wiryananda et al ., 2020).
Perkembangan penduduk dan segala aktivitasnya  membutuhkan  penggunaan lahan  yang  harus  dialokasikan  dalam rencana  pemanfaatan  ruang.  Rencana pemanfaatan  ruang  harus  dibuat  agar penggunaan lahan menjadi efisien, ekonomis,  dan  seimbang  (Santun,  2016);
(Nurfiani,  2019).  Rencana  tata  ruang adalah  hasil  dari  proses  perencanaan  tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana  tata  ruang  umum  terdiri  dari perangkat  penataan  ruang  wilayah  yang disusun berdasarkan pendekatan administratif  wilayah,  dan  terdiri  dari rencana  tata  ruang  wilayah  nasional, rencana  tata  ruang  wilayah  rinci,  dan rencana  tata  ruang  wilayah  regional (Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang).  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten merupakan  sebuah  rencana  tata  ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten.  Berdasarkan  amanat  Undang- Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang,  Pemerintah  memberi wewenang  kepada  pemerintah  daerah untuk menerapkan penataan ruang wilayah  kabupaten,  yang  mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengawasan. RTRW kabupaten membahas  tentang  tujuan,  kebijakan,  dan strategi  untuk  penataan  ruang  wilayah kabupaten  (penataan  kabupaten),  rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten,  penetapan  kawasan  strategis, pedoman  pemanfaatan,  dan  ketentuan pengendalian  pemanfaatan  ruang  wilayah kabupaten. Penataan ruang adalah
rumusan  sistemik  bagi  sektor-sektor dalam  satu  wilayah.  Oleh  karena  itu, penataan  ruang  dapat  berfungsi  sebagai alat  perencanaan  daerah  yang  dapat membuat rencana yang integrasi, komprehensif, dan holistik serta memantau dan menilai hasil
pembangunan (Hakim et al ., 2021).
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong  Nomor  3  Tahun  2012  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)
Kabupaten  Sorong  Tahun  2012-2032 merupakan rujukan utama dalam pelaksanaan  pembangunan  yang  bersifat spasial  di  Kabupaten  Sorong  Provinsi Papua  Barat  yang  mengakomodir  seluruh kebijakan  pembangunan  untuk  wilayah tersebut.  RTRW  tersebut  berlaku  untuk jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun  dan  dapat  ditinjau  kembali  setiap  5 (lima)  tahun.  RTRW  tersebut  telah dilakukan peninjauan kembali pada tahun 2019  dan  hasilnya  direkomendasikan untuk dilakukan penyusunan ulang terhadap  muatan  RTRW  Kabupaten Sorong seiring dengan dinamika pembangunan  yang  terjadi  di  Kabupaten Sorong. Selain adanya dinamika pembangunan, pelaksanaan pembangunan di  Kabupaten  Sorong  sedikit  banyak dipengaruhi  oleh  kebijakan  nasional  dan provinsi,  dimana  arahan  pembangunan
tersebut  belum  tercantum  di  dalam RTRW  Kabupaten  Sorong  Tahun  2012- 2032.  Selain  itu,  indikator  kualitas RTRW,  kelengkapan  dan  kedalaman muatan  RTRW,  kualitas  data  serta kesesuaian terhadap peraturan perundang- undangan  dari  hasil  peninjauan  kembali menunjukkan  bahwa  perlunya  muatan RTRW  Kabupaten  Sorong  dilakukan pemutakhiran  atau  penyusunan  kembali dengan pembaruan-pembaruan yang terjadi.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  di kabupaten dan sekitarnya adalah ketidaksesuaian  antara  rencana  tata  ruang dan perubahan lahan yang sangat dinamis (Suprayogi  &  Rochani,  2022).  Terdapat beberapa  isu  yang  berkaitan  dengan penataan  ruang  di  Kabupaten  Sorong yang  diantaranya  adalah  sebagai  berikut: (a)  Pengembangan  wilayah  di  Kabupaten Sorong  terutama  secara  spasial  baik eksisting  maupun  rencana  masih  terpusat di  distrik-distrik  pesisir  atau  bagian  barat Kabupaten Sorong yang berbatasan dengan  Kota Sorong dan  Kabupaten Raja Ampat. Hal tersebut memberikan konsekuensi pada disparitas pembangunan dan pengembangan wilayah  baik  dari  segi  aksesibilitas, ketersediaan  fasilitas  dan  layanan,  klaster dan  pusat  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini
perlu disiasati dan dipikirkan strategi serta konsep  pengembangannya  ke  depan;  (b) Ketersediaan  fasilitas  umum  dan  publik yang didasarkan pada pemenuhan standar secara  kuantitas  dan  jumlah  penduduk memang  banyak  yang  sudah  mencukupi, namun  demikian  hal  tersebut  perlu  dikaji lebih  lanjut  lagi  mengingat  pemenuhan yang  “cukup”  terjadi  karena  kepadatan dan jumlah penduduk yang sangat rendah. Diperlukan  strategi  pemenuhan  kualitas fasilitas umum dan publik yang konteksnya  lebih  lokal  sehingga  dapat betul-betul melayani
kebutuhan masyarakat  di  Kabupaten  Sorong;  (c) Potensi  pengembangan  ekonomi  wilayah baik dengan sektor unggulan dan potensial:  pertanian,  kehutanan,  dan perikanan,  pertambangan  dan  penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas,  pariwisata  perlu  didukung  dengan standar  kompetensi  dan  kinerja  SDM yang  unggul.  Besarnya  usia  produktif yang ditunjukkan dengan piramida penduduk  ekspansif  menjadi  peluang besar  dalam  mengembangkan  sektor- sektor  unggulan  dan  potensial  tersebut;
(d) Aksesibilitas dan konektivitas wilayah baik dari jalur darat, udara dan laut masih terus perlu diupayakan untuk dioptimalkan  dan  ditingkatkan  demi menunjang  keterhubungan  wilayah  baik
secara  internal  maupun  eksternal;  (e) Pengembangan  wilayah,  penataan  dan pemanfaatan
ruang perlu mempertimbangkan  hukum  adat  dan kearifan  lokal.  Hal  tersebut  berkaitan dengan  penggunaan  dan  pengadaan  lahan bagi kepentingan publik; serta (f)
Kabupaten Sorong masih memiliki ketergantungan kapasitas fiskal pada dana transfer  pusat  (perimbangan)  yang  cukup tinggi. Adanya potensi-potensi yang perlu dikembangkan diharapkan dapat megurangi ketergantungan fiskal Kabupaten  Sorong  dan  meningkatkan PAD Kabupaten Sorong.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  di atas,  Pemerintah  Kabupaten  Sorong  perlu melakukan  penyusunan  kembali  muatan RTRW  Kabupaten  Sorong  dalam  rangka penyesuaian  arahan-arahan  pembangunan sesuai  dengan  hasil  peninjauan  kembali, sinkronisasi  dengan  kebijakan  sektoral, sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan  wilayah  kabupaten  yang berbatasan,  serta  penyesuaian  muatan sesuai  dengan  kaidah  penyusunan  yang berlaku.
Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran, acuan dan masukan  kepada  Pemerintah  Kabupaten Sorong agar hal tersbeut dapat tercapai.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian deskriptif adalah metodologi  penelitian  yang  digunakan. Hal  ini  disebabkan  fakta  bahwa  jenis penelitian  ini  tidak  memiliki  hipotesis. Dua  kelompok  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  kualitatif  dan  kuantitatif. Data  kualitatif  terdiri  dari  kata-kata  atau kalimat, sedangkan data kuantitatif
berupa  angka  yang  merupakan  hasil perhitungan atau
pengukuran (Ardiansyah et al ., 2022).
Ruang  lingkup  penelitian  adalah sebagai  berikut  (a)  Rencana  struktur ruang;  (b)  Rencana  pola  ruang  wilayah; (c) Penetapan kawasan strategis; (d) Arah pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian pemanfaatan  ruang.  Lokasi  wilayah penelitian dilakukan di Kabupaten Sorong  yang terdiri dari 16 Distrik. Data primer  dan  data  sekunder  adalah  dua sumber  data  kajian  ini,  yang  dilakukan secara partisipatif dan terintegrasi melalui focus  group  discussion  (FGD).  Data primer  berasal  dari  kunjungan  lapangan dan survei untuk memverifikasi informasi, dan data sekunder berasal dari penelitian literatur.
Data yang diperoleh akan dikompilasi  dan  dianalisis.  Kompilasi dilakukan  untuk  menyusun  dokumen kompilasi  data  tentang  potensi  dan
masalah yang terjadi di wilayah perencanaan.  Analisis  dilakukan  untuk mengidentifikasi  potensi  dan  masalah yang  terjadi  dan  berkembang  di  bidang fisik, sosial, budaya, demografi,
ekonomi, dan kelembagaan, serta penyediaan prasarana dan sarana.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Rencana Struktur Ruang
Rencana  struktur  ruang  adalah rencana  yang  dibuat  dengan  membangun pusat permukiman dan jaringan prasarananya  untuk  mendukung  integrasi wilayah  kabupaten  dan  kegiatan  skala kabupaten  (Faahakhododo et  al .,  2023). Rencana struktur ruang wilayah kabupaten  adalah  rencana  susunan  pusat- pusat  permukiman  (sistem  perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan  untuk  melayani  kegiatan skala  kabupaten,  dan  mengintegrasikan wilayah  kabupaten.  Sistem  perkotaan wilayah  tersebut  di  atas  dapat  berupa pusat  perekonomian,  rencana  kota  baru, simpul  ekonomi  baru,  dan/atau  koridor ekonomi  baru  yang  dibutuhkan  untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan
perdesaan  dalam  wilayah  pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama  pertanian,  termasuk  pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan  sebagai  tempat  permukiman perdesaan,  pelayanan  jasa  pemerintah, pelayanan  sosial,  dan  kegiatan  ekonomi.
Gambar 1 . Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sorong
a. Sistem Pusat Permukiman
Pengembangan  pusat-pusat  kegiatan dilakukan secara selaras, saling memperkuat  dan  serasi  dalam  ruang wilayah  provinsi.  Berdasarkan  hasil analisis  identifikasi  sistem  pusat-pusat permukiman  yang  didasarkan  pada  hasil identifikasi  sebaran  daerah  fungsional kabupaten  dan  analisis  interaksi  antar pusat-pusat  permukiman  atau  jangkauan pelayanan yang ada di wilayah kabupaten menggunakan  metode analisis  skalogram, maka  usulan  skematis  sistem  pusat
permukiman  Kabupaten  Sorong  yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1) Pusat  Kegiatan  Lokal  (PKL)  yang ditetapkan  di  Kabupaten  Sorong ditetapkan di Perkotaan Aimas yang melayani  Distrik  Aimas  dan  Distrik Mariat.
2) Rencana  penetapan  PPK  (Pusat Pelayanan  Kawasan)  di  Kabupaten Sorong  meliputi:  Distrik  Klabot, Distrik  Klasafet,  Distrik  Makbon, Distrik  Mayamuk,  Distrik  Salawati, Distrik Sayosa; dan Distrik Seget.
3) PPL di Kabupaten Sorong direncanakan untuk ditetapkan pada masing-masing ibukota
distrik/kecamatan,  meliputi:  Distrik Segun,  Distrik  Beraur,  Distrik Moisegen;  dan  Distrik  Salawati Tengah.
b. Sistem Jaringan Transportasi
Berdasarkan  hasil  analisis  maka rencana  pengembangan  jaringan  jalan  di Kabupaten Sorong diarahkan untuk peningkatan  kondisi  fisik  jaringan  jalan dengan lokasi sebagai berikut:
1) Jaringan  jalan  arteri  primer  yang direncanakan  di  Kabupaten  Sorong, terdiri atas: Bts. Kab. Sorong Selatan –  Kambuaya;  Bts.  Kota  Sorong  – Aimas  (km.  18)  –  Klamono;  Jln. Basuki Rahmat (Sorong); dan
Klamono – Bts. Kab. Sorong Selatan.
2) Jaringan  jalan  kolektor  primer  yang direncanakan  di  Kabupaten  Sorong meliputi 21 jaringan jalan
diantaranya:  Aimas  (km.  18)  -  Pel. Arar  (Sorong),  Bts  Sorsel  –  Sbir, Jalan Aimas – Klaili, dan lain-lain.
3) Jaringan  jalan  kolektor  sekunder yang ada di Kabupaten, terdapat pada Jalan  Aimas  Jalan  Baru  –  Tugu Merah.
4) Terminal penumpang yang direncanakan  di  Kabupaten  Sorong
adalah  terminal  tipe  C  yang  tersebar di Distrik Aimas dan Distrik Mayamuk.
5) Pelabuhan  sungai  dan  danau  yang direncanakan  di  Kabupaten  Sorong berupa  pelabuhan  pengumpan  sungai dan  danau  utama  yaitu  Pelabuhan Segun di Distrik Segun.
6) Pelabuhan  Penyeberangan  Kelas  I yaitu  Pelabuhan  Arar  di  Distrik Mayamuk; dan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III yaitu Pelabuhan Salawati di Distrik Salawati Selatan.
c. Sistem Jaringan Energi
Sistem  jaringan  energi  yang  ada  di Kabupaten  Sorong  meliputi,  jaringan infrastruktur  minyak  dan  gas  bumi  dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
1) Jaringan  Infrastruktur  minyak  dan gas bumi yang berada di Kabupaten Sorong,  tersebar  di  Distrik  Aimas,
Distrik  Mayamuk,  Distrik  Salawati Tengah; dan Distrik Seget.
2) Pengembangan  Jaringan  Listrik  di Kabupaten  Sorong  berasal  dari Pembangkit  Listrik  Tenaga  Diesel (PLTD)  Beraur  di  Distrik  Beraur, PLTD  Disfra  di  Distrik  Bagun, PLTD  Gisim  di  Distrik  Segun, PLTD  Kasimle  di  Distrik  Seget, PLTD  Klasin  di  Distrik  Segun,
PLTD  Makbon  di  Distrik  Makbon, PLTD  Sailolof  di  Distrik  Salawati Selatan,  PLTD  Seget  di  Distrik Seget,  PLTD  Segun  di  Distrik Segun,  dan  PLTD  Wanurian  di Distrik Beraur.
3) Pengembangan  Jaringan  Listrik  di
Kabupaten  Sorong  berasal  dari
Pembangkit  Tenaga  Uap  (PLTU) Sorong  Ex  Timika  di  Distrik Mayamuk.
4) Pengembangan  Jaringan  Listrikd Kabupaten  Sorong  berasal  dari Pembangkit  Tenaga  Surya  (PLTS) PLTS  Dasri  di  Distrik  Sunook, PLTS  Klatim  di  Distrik  Maudus, PLTS  Klawor  di  Distrik  Seget, PLTS  Klayas  di  Distrik  Seget, PLTS  Luwelala  di  Distrik  Maudus dan lain-lain.
d. Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pengembangan jaringan telepon dilakukan  dengan  mempertimbangkan tuntutan  kebutuhan  suatu  daerah,  yakni pemenuhan  kebutuhan  konsumen  untuk kegiatan  yang  bersifat  domestik  atau perumahan, sosial-ekonomi maupun fasilitas umum. Wilayah pelayanan telepon di Kabupaten Sorong
direncanakan  mencapai  seluruh  wilayah kawasan perencanaan, dan dapat melayani kebutuhan disetiap lokasi. Rencana
jaringan  tetap  di  Kabupaten  Sorong, meliputi:  (a)  jaringan  serat  optik  bawah tanah  terdapat  di  seluruh  Kabupaten Sorong dan (b) jaringan serat optik bawah laut  meliputi  Kabel  Telkom;  serta  (c) Infrastruktur  jaringan  tetap,  meliputi Sentral Telepon Otomat.
e. Sitem Jaringan Sumber Daya Air Rencana  sistem  jaringan  sumber daya  air  diarahkan  untuk  melayani kebutuhan air dalam mendukung kegiatan masyarakat di Kabupaten Sorong, khususnya  rumah  tangga  dan  pertanian. Pengembangan  sumber  daya  air  untuk rumah tangga dilakukan bersamaan dengan  sistem  prasarana  air  bersihnya yang akan diprioritaskan pada distrik/kecamatan dengan status perkotaan baik  eksisting  maupun  hasil  proyeksi. Sistem  jaringan  sumber  daya  air  akan diprioritaskan  untuk  dikembangkan  di Distrik  Aimas,  Mariat,  Mayamuk,  dan Salawati dengan tingkat pelayanan sampai 80% penduduk perkotaan. Jaringan irigasi primer  tersebar  di  Distrik  Aimas  dan Distrik  Mariat.  Jaringan  irigasi  sekunder tersebar  di  Distrik  Aimas  dan  Distrik Mariat. Jaringan  irigasi  tersier tersebar  di Distrik Aimas, Distrik Malabotom,
Distrik  Mariat,  Distrik  Mayamuk,  dan Distrik Salawati.
Sistem  pengendalian  banjir,  terdiri atas  (a)  jaringan  pengendalian  banjir  Kla Malu di Distrik Aimas dan Distrik Mariat; (b)  jaringan  pengendalian  banjir  Kla Masen di Distrik Mariat; dan (c) jaringan pengendalian  banjir  Sungai  Mariat  di Distrik Aimas dan Distrik Mariat.
2. Rencana Pola Ruang Wilayah Rencana pola ruang wilayah kabupaten  terdiri  atas  kawasan  lindung dan  kawasan  budidaya  serta  memberikan gambaran  pemanfaatan  pola  ruang  suatu wilayah  (kabupaten)  hingga  20  (dua puluh) tahun mendatang. Adapun rencana pola ruang di Kabupaten Sorong disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 2. Tabel 1. Rencana Pola Ruang Kabupaten Sorong Rencana Pola Ruang Luas (Ha) Kawasan Lindung Badan Air 12.302 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya 36.922 Kawasan Hutan Lindung 36.922 Kawasan Perlindungan Setempat 215 Kawasan Konservasi 8.824 Kawasan Pelestarian Alam 1.858 Taman Wisata Alam 1.858 Kawasan Suaka Alam 6.966 Cagar Alam 6.966 Kawasan Ekosistem Mangrove 1.940 Kawasan Budidaya Kawasan Hutan Produksi 548.522 Kawasan Hutan Produksi Tetap 273.446 Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 274.776 Kawasan Perkebunan Rakyat 246 Kawasan Pertanian 108.850 Kawasan Tanaman Pangan 7.240 Kawasan Perkebunan 101.603 Kawasan Peternakan 6 Kawasan Peruntukan Industri 1.075 Kawasan Pariwisata 32 Kawasan Permukiman 37.849 Kawasan Permukiman Perkotaan 21.675 Kawasan Permukiman Perdesaan 16.174 Kawasan Transportasi 63 Kawasan Pertahanan dan Keamanan 194 Total 756.734
Sumber: Hasil Analisis, 2023
Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sorong
3. Penetapan Kawasan Strategis
Kawasan strategis wilayah
kabupaten  merupakan  bagian  wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh  sangat  penting  dalam  lingkup wilayah  kabupaten  di  bidang  ekonomi, sosial  budaya,  sumberdaya  alam  dan/atau teknologi  tinggi,  dan/atau  lingkungan hidup. Delineasi kawasan strategis kabupaten  berbentuk  poligon  dan  bersifat indikatif.
Berdasarkan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Provinsi  Papua  Barat  terdapat arahan  terkait  dengan  penetapan  KSP  di Provinsi  Papua  Barat  yang  berlokasi  di wilayah  administratif  Kabupaten  Sorong, meliputi  kawasan  srategis  dari  sudut
kepentingan  pertumbuhan  ekonomi,  yang terdiri  dari:  (a)  Kawasan  agropolitan regional yang berupa kawasan agropolitan dan  peternakan  sapi  di  Distrik  Salawati; (b)  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  di Kabupaten  Sorong;  dan  (c)  Kawasan minyak  dan  gas  bumi  (migas)  berupa wilayah  kerja  migas  di  Distrik  Klamono, Distrik  Klaili,  Distrik  Salawati  Selatan, Distrik Salawati, dan Selat Sele.
Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik  kawasan  strategis  kabupaten  akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang  kawasan  strategis.  Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya,  maka  kawasan  strategis  di Kabupaten Sorong, terbagi menjadi
kawasan  strategis  dari  sudut  kepentingan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pertimbangan  kriteria  kawasan  strategis, maka  terdapat  2  (dua)  Kawasan  Strategis dari  Sudut  Kepentingan  Ekonomi  di Kabupaten  Sorong,  yaitu:  (a)  Kawasan perkotaan  yang  memiliki  fungsi  dan kegiatan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, sosial, ekonomi, perdagangan dan jasa, wisata budaya, dan transportasi  wilayah  yang  terdapat  pada Distrik  Aimas,    Distrik  Mariat,  Distrik Mayamuk,  dan  Distrik  Salawati;  dan  (b) Kawasan  pengembangan  industri  dan pelabuhan  terpadu  berada  di  Distrik Salawati,  Distrik  Mayamuk,  dan  Distrik Seget.  Sedangkan,  kawasan  strategis  dari sudut  kepentingan  sosial  dan  budayadi Kabupaten  Sorong,  yaitu:  (a)  Kawasan Wisata  Muara  Kanal  Pantai  Mariat  di
Distrik  Aimas;  dan  (b)  Kawasan  Wisata Pantai  Malaumkarta  dan  Pulau  Um  di Distrik Makbon.
Penetapan  kawasan  strategis  dari sudut  kepentingan  pertumbuhan  ekonomi Propinsi  Papua  Barat,  yang  ditetapkan  di Kabupaten  Sorong  berada  pada  Kawasan Sorong  dan  sekitarnya.  Kawasan  Sorong merupakan perpaduan antara Kota Sorong dengan  bagian  wilayah  lainnya  di Kabupaten  Sorong  yang  masih  berada  di sekitar  Kota  Sorong.  Kawasan  strategis untuk  kepentingan  pertumbuhan  ekonomi di  Kabupaten  Sorong  ini  ditindaklanjuti dengan penetapan pada pusat-pusat pelayanan  ekonomi  dan  pelayanan  utama di  Kabupaten  Sorong.  Penetepan  ini  juga dimaksudkan  agar  pusat-pusat  tersebut terakomodasi pertumbuhan dan perkembangannya.
Gambar 3. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Sorong
4. Arah Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Arahan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan penetapan: a. Ketentuan umum peraturan zonasi
1) Peraturan zonasi sistem Kabupaten memuat arahan zonasi  struktur  ruang  untuk sistem perkotaan dan infrastruktur wilayah serta
arahan zonasi pola ruang untuk kawasan  lindung  dan  kawasan budidaya,  digunakan  sebagai pedoman  bagi  Daerah  dalam menyusun peraturan zonasi.
2) Peraturan  zonasi  ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
b. Ketentuan perizinan
1) Ketentuan  perizinan  merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan  ruang  berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana  pola  ruang  wilayah
Kabupaten 2) Izin pemanfaatan ruang diberikan  oleh  pejabat  yang berwenang sesuai dengan
kewenangannya.
3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.
4) Pemberian izin pemanfaatan
ruang yang berdampak besar dan penting  dkoordinasikan  dengan
Pemerintah Provinsi Papua Barat dan/atau Pemerintah Pusat melalui Menteri  yang ditugaskan untuk itu sesuai dengan ketentuan  peraturan  prundang- undangan.
c. Ketentuan  pemberian  insentif  dan disinsentif
1) Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi Pemerintah  Kabupaten  dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. 2) Pemberian insentif dan
pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah  Kabupaten  kepada masyarakat.
3) Pemberian insentif dan pengenaan  disinsentif  dilakukan oleh  instansi  berwenang  sesuai dengan kewenangannya.
4) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan  rencana  struktur  ruang,
rencana pola ruang, dan ketentuan peraturan zonasi.
5) Insentif  dari  pemerintah  kepada masyarakat diberikan dalam bentuk penyediaan dan pengadaan infrastruktur,
keringanan pajak, pemberian kompensasi,  pemberian  imbalan, sewa ruang; urun saham, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau pemberiaan penghargaan.
6) Disinsentif  dikenakan  terhadap pemanfaatan  ruang  yang  perlu dicegah,  dibatasi,  atau  dikurangi keberadaanya berdasarkan ketentuan yang berlaku 7) Disinsentif yang dikenakan
kepada masyarakat dalam bentuk pembatasan penyediaan infrastruktur,  pengenaan  pajak yang tinggi, pengenaan
kompensasi, dan/atau penalti.
8) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tata  cara  pemberian  insentif  dan disinsentif diatur dengan peraturan Bupati. 9) Pemberian insentif dan
pengenaan  disinsentif  dilakukan
menurut  prosedur  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Pemberian  insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan/atau Pemerintah Pusat melalui Menteri yang ditugaskan
c. Arahan sanksi
1) Arahan  sanksi  merupakan  acuan dalam pengenaan sanksi terhadap pemanfaatan  ruang  yang  tidak sesuai  dengan  rencana  sturuktur ruang dan pola ruang;
pelanggaran  terhadap  ketentuan peraturan  zonasi;  pemanfaatan ruang  tanpa  izin  dan/atau  tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang  yang  berdasarkan  RTRW
Kabupaten; pelanggaran ketentuan yang ditetapakan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan  berdasarkan  RTRW Kabupaten; pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan  yang  oleh  peraturan perundang-undangan  dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
pemanfaatan  ruang  dengan  izin yang  diperoleh  dengan  prosedur yang tidak benar.
2) Setiap  orang  yang  melakukan pelanggaran  rencana  tata  ruang yang  telah  ditetapkan  dapat dikenakan  sanksi  pidana  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan penelitian bahwa kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten  Sorong  Tahun  2022- 2041  memiliki  ruang  lingkup  penelitian yaitu  (a)  Rencana  struktur  ruang;  (b) Rencana pola ruang wilayah; (c)
Penetapan  kawasan  strategis;  (d)  Arah pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian pemanfaatan  ruang.  Urgensi  pengaturan Revisi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Sorong  dilatar  belakangi masalah-masalah terkait keselarasan antara  kebijakan  nasional,  regional,  lokal dan  sektoral  mengenai  penataan  ruang  di Kabupaten Sorong terutama terkait penyelenggaraan  otonomi  daerah  di bidang penataan ruang, dengan memperhatikan  seluruh  proses  penataan ruang  yang  meliputi  perencanaan  tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiansyah, A., Widyawati, R., & Afriani, L. (2022).  Kajian  Revisi  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten  Mesuji Tahun  2011-2031. Seminar  Nasional Insinyur  Profesional  (SNIP) , 2 (2). https://doi.org/ 10.23960/snip.v2i2.213 Djadjuli,  D.  (2018).  Peran  pemerintah  dalam pembangunan ekonomi daerah. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5 (2), 8-21. Faahakhododo Zai, Wanapri Pangaribuan, Siti Zulfa, 2023. Kajian Revisi Rencana Tata
Ruang  Wilayah  (Rtrw)  Kabupaten  Nias
Barat. Jurnal Insinyur Profesional Volume  2,  No.  3,  Mei  2023.  Available online https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.p hp/jip
Hakim,  L.,  Rochima,  E.,  &  Wyantuti,  S.
(2021).  Implementasi  Kebijakan  dan Realisasi  Rencana  Tata  Ruang  Kec.
Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis
Kebijakan. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan  Publik , 12 (2),  163–175.
https://doi.org/10.22212/jekp. v12i2.1938 Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Penelitian Hukum , 1410, 5632.
Nurfiani,  P.  (2019). Kajian  Implementasi Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Tahun 2010-2030  Pada  Penggunaan  Lahan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2017 . http://eprints.ums.ac.id/id/ eprint/79272%0Ahttp://eprints.ums.ac.id /79272/19/NASKAH PUBLIKASI 22.pdf
Santun,  S.  (2016).  Perencanaan  Penggunaan Lahan. IPB Press , November , 1–255.
Simamora,  J.,  &  Andrie  Gusti  Ari  Sarjono.
(2022).  Urgensi  Regulasi  Penataan
Ruang  Dalam  Rangka  Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan.
Nommensen  Journal  of  Legal  Opinion , 03 , 59–73. https://doi .org/10.51622/njlo.v3i1.611 Suprayogi,  R.,  &  Rochani,  A.  (2022). Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan  Dengan  Rencana  Tata  Ruang  Di
Kawasan  Peri-Urban. Jurnal  Kajian
Ruang , 1 (2), 238. https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20031
Sutaryono,  Rakhmat  Riyadi,  S.  W.  (2020).
Tata  Ruang  dan  Perencanaan  Wilayah Implementasi
dalam Kebijakan
Pertanahan. In STPN Press . Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten Sorong Tahun 2012-2032 Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang Wiryananda, N. G. A. K., Hasibuan, H. S., & Madiasworo, T. (2020). Kajian Pemanfaatan  Ruang  Kota  Berkelanjutan (Studi  Kasus  di  Kota  Denpasar). Jurnal Teknik Sipil , 15 (1), 30–41.
https://doi.org/10.24002/jts. v15i1.3148