ANUVA Volume 2 (2): 177-192, 2018 Copyright ©2018, ISSN: 2598-3040 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva

## Implikasi Prasasti dan Kekuasaan Pada Masa Jawa Kuna
Siti Maziyah 1*)
1 Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia
*) Korespondensi: mazy_muiz@yahoo.com

## Abstract
Aim  the  research  was to  know implication  of  inscriptions  and  power  of  the  king  in  Old  Java. This  article  used historical  method  with  archaeological approach. There  are  to  collect  the inscriptions  in IX until XV centuries, translated them, interpretation, and historiography.Outcome the research was indicatedthat inscriptions can useful for showed power of the king, especially given the anugerah from his people to got loyalities them.
Key words:inscriptions; power of the king; Old Java; anugerah; loyalities

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implikasi  prasasti  dan  kekuasaan  raja  di  Jawa Kuna.  Artikel  ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan arkeologi. Dimulai dengan mengumpulkan prasasti-prasasti pada abad IX hingga abad XV, menerjemahkannya, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa prasasti  dapat  berguna  untuk  menunjukkan  kekuasaan  raja,  terutama pemberian anugerah raja  kepada  rakyatnya untuk mendapat loyalitas mereka.
Kata kunci: prasasti; kekuasaan raja; Jawa Kuna; anugerah; loyalitas

## I. Pendahuluan
Masa Jawa Kuna adalah suatu masa ketika bahasa Jawa Kuna banyak digunakan sebagai alat komunikasi oleh  masyarakat  suku  bangsa  Jawa  pada  sekitar  awal  abad  IX  M  sampai  dengan  abad  XV  M. 1 Bahasa Jawa Kuna termasuk rumpun bahasa yang dikenal sebagai bahasa-bahasa Nusantara dan merupakan sub- bagian  dari  kelompok  linguistis  Austronesia.  Secara  kasar  bahasa-bahasa  di  Nusantara  meliputi  250 macam  bahasa,  dan  bahasa  Jawa  Kuna  menduduki  tempat  istimewa  karena  karya-karya  sastranya  yang menonjol, yang berasal dari abad IX M dan ke X M. Ada dua sifat yang nampak pada bahasa tersebut, pertama,  terdapat  banyak  kata-kata  yang  berasal  dari  bahasa  Sansekerta; kedua,  meskipun  terdapat pengaruh  bahasa Sansekerta, yang secara linguistis termasuk rumpun bahasa yang berbeda sama sekali, namun  bahasa  Jawa  Kuna  dalam  segala  susunan  dan  ciri-ciri  pokoknya  tetap  merupakan  suatu  bahasa Nusantara (Zoetmulder, 1985:8).
Bahasa  Sansekerta  merupakan  salah  satu  rumpun bahasa  tertua  di  dunia.  Dalam  penggunaannya hampir  sama  dengan  struktur  tata  bahasa  Arab  yang  mengenal  jenis  kelamin  (feminine,  maskulin, neutrum);  mengenal  bentuk  tunggal  (singularis),  bentuk  jamak  (pluralis),  bentuk  ganda  (dualis);  dan
1 Prasasti tertua berbahasa Jawa Kuna adalah prasasti Sukabumi yang ditemukan berpenanggalan 25 Maret tahun  804  M.  Periksa:  P.J.  Zoetmulder, Kalangwan:  Sastra  Jawa  Kuno  Selayang  Pandang,  Cetakan  II,  Jakarta: Djambatan, 1985, hlm. 1-7.
mengenal  delapan  kasus  (nominatif,  akusatif,  instrumentalis,  datif,  ablatif,  genetif,  lokatif, dan vokatif) (Soebadio, 1983:9-10.).
Menurut  Gonda (1952:115.),  secara  linguistis  pengaruh  India  terhadap  daerah-daerah  Indonesia yang mengalami proses Hinduisasi tidak mengakibatkan semacam pembauran antara bahasa India sehari- hari  dan  salah  satu  idiom  bahasa  Nusantara,  melainkan  suatu  bahasa  Nusantara  yang  diperkaya  dengan penambahan dan pencampuran kata-kata Sansekerta serta sejumlah kecil kata-kata Indo-Arya yang lebih muda. Pada kenyataannya, kata-kata pinjaman dari bahasa Sansekerta itu hampir semuanya bersifat kata- kata  benda  dan  kata-kata  sifat  dalam  bentuknya  yang  tidak  dapat  dideklinasikan 2 atau  merupakan perkataan dalam bentuk lingga. 3 Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur bahasa Sansekerta itu dibaurkan ke dalam bahasa Jawa Kuna sedemikian rupa, sehingga susunan dan sifatnya sebagai suatu bahasa Nusantara tetap utuh.
Pengetahuan  mengenai  masa  Jawa  Kuna  dapat  diketahui  berdasarkan  tinggalan-tinggalan  prasasti yang  ditulis  di  atas  batu  atau  lempengan  logam  (tembaga,  perunggu,  atau  emas)  maupun  kitab-kitab kesusastraan  yang  menggunakan  bahasa  Jawa  Kuna.  Tulisan-tulisan  itu  biasanya  menyebutkan  tanggal dikeluarkannya  prasasti  maupun  kitab  kesusastraan  melalui  sebuah  sistem  yang  rumit  yang  berkaitan dengan  gejala-gejala  astronomis (Brandes,  1913;  Boechari  dan  Wibowo,  1986).  Zoetmulder (2000:850) menyatakan  bahwa  kata  prasasti  merupakan  bentuk  “penjawaan”  dari  kata praśasti yang  berasal  dari bahasa Sansekerta, dan me ndefinisikannya sebagai ‘piagam’, ‘inskripsi’, atau ‘pengumuman pemerintah’. Melihat pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa prasasti bukanlah sembarang tulisan yang tidak mempunyai  makna  tertentu,  akan  tetapi,  merupakan  suatu  keputusan  atau  ketetapan  dari  seorang penguasa.  Permasalahan yang muncul adalah apa dan bagaimanakah sebenarnya prasasti pada masa Jawa Kuna  itu?    Siapa  sajakah  yang  berhak  mengeluarkan  prasasti,  dan  apakah  tujuan  mereka  mengeluarkan prasasti?

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dimulai  dengan  mengumpulkan  data  berupa  prasasti-prasasti  berbahasa  Jawa  Kuna  yang berasal dari abad IX M sampai abad XV M yang sudah ditrasliterasi dalam bentuk huruf Latin dan sudah diterbitkan  menjadi  buku  kumpulan  prasasti. Selanjutnya dipilih  prasasti  yang  memiliki  data  yang  utuh dan terbaca semua informasi yang terdapat didalamnya. Setelah dilakukan pembacaan dan penerjemahan, tahap selanjutnya adalah interpretasi data, yaitu menafsirkan dan mensintesakan data agar dapat dianalisis dan  ditarik  suatu kesimpulan  untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  diajukan.  Dari  tahap  ini diharapkan  dapat  tergali  fakta-fakta  yang  telah  terjadi  di  masa  lampau  dalam  sejarah  bangsa  Indonesia untuk direkonstruksi dalam suatu penulisan ilmiah.
2 Deklinasi  adalah  fleksi  yang  dilakukan  pada  kata  benda,  kata  sifat,  kata  ganti,  dan  kata  sifat-pronominal (Soebadio, 1983:9).
3 Lingga adalah kata dasar, misalnya: dewa, uttama, marga, dan sebagainya (Zoetmulder, 1985:9-12).

## III. Hasil Dan Pembahasan

## A. Pengertian Prasasti
Prasasti  adalah  sumber  tulisan  sejarah  yang  berasal  dari  tinggalan  masa  lampau  yang  biasanya tertulis di atas batu, lempengan logam (emas, perak, atau tembaga), 4 gerabah, batu-bata, atau lontar. 5 Pada umumnya  prasasti-prasasti itu  merupakan  semacam  piagam  untuk  memperingati  peristiwa  penting  pada suatu  kerajaan,  misalnya yupa di  Kutai  memperingati  kedermawanan  Raja  Mulawarman  dalam memberikan sumbangan untuk upacara-upacara keagamaan di kerajaannya (Poesponegoro, 1993: 29-34). Adapun  prasasti-prasasti  yang  ditemukan  di  Kerajaan  Mataram  Hindu  sebagian  besar  berisi  tentang penetapan  sebidang  tanah  atau  suatu  daerah  menjadi  berstatus s ī ma, yaitu  daerah  bebas  pajak  sebagai anugerah  raja  kepada  seorang pejabat  kerajaan;  atau  kepada  rakyat  yang  telah  berjasa  kepada  kerajaan; atau  sebagai  anugerah  raja  untuk  kepentingan  pendirian  bangunan  suci.  Penetapan sima baru  pada umumnya  dianggap  sebagai  peristiwa  yang  penting  sekali,  karena  yang  terjadi  adalah  perubahan kedudukan sebidang tanah yang dalam hubungan religio-magis di kalangan masyarakat Indonesia selalu terkait dengan yang mendiami tanah itu (Boechari, 1977).
Berikut ini contoh prasasti yang terbuat dari berbagai batu dan tembaga:
Gambar 1. Prasasti Hariñjing 804 M Terbuat dari Batu (Sumber: Wurjantoro, 2012:3)
4 Prasasti yang ditulis di atas logam disebut sebagai tamra prasasti.
5 Prasasti yang ditulis di atas lontar disebut sebagai ripta prasasti atau kropak.
Gambar 2. Prasasti Mantyasih 907 M Terbuat dari Tembaga (Sumber: Wurjantoro, 2011:188)
Sebagian  kecil  dari  prasasti-prasasti  yang  ditemukan  di  Kerajaan  Mataram  Hindu  berisi  tentang keputusan peradilan atau sering disebut sebagai jayapatra atau jayasong(Poesponegoro dan Notosusasto, 1993). Penyebutan itu didasarkan atas penyebutan kata jayapatra atau jayasong dalam beberapa prasasti yang  berhubungan  dengan  putusan  peradilan,  misalnya  pada  prasasti  Guntur907  M (Wurjantoro, 2011:219-222), prasasti Wurudu Kidul922 M (Wurjantoro, 2011:234-238), dan prasasti Parung (tt; zaman Majapahit).    Kata jayapatra berarti  catatan  kemenangan  dalam  perkara  hukum  yang  diberikan  kepada pihak yang menang (Zoetmulder, 2000:419), sedangkan jayasong berarti perlindungan kemenangan atas keputusan  hukum (Zoetmulder, 2000:1114).  Prasasti-prasasti itu  dikeluarkan  oleh  raja,  penguasa  daerah (raka),  pejabat  peradilan  (samgat/pamgat),  atau  oleh  pihak-pihak  yang  mempunyai  wewenang  dalam suatu proses peradilan, serta memuat sebuah proses pengambilan keputusan peradilan Jawa Kuna. Dalam proses  pengambilan  keputusan  seperti  yang tersurat  pada  prasasti  peradilan  itu  selalu  terlihat  adanya pihak-pihak  yang  bersengketa,  pejabat-pejabat  peradilan,  saksi-saksi,  dan  putusan  yang  dibuat.  Dengan demikian,  sebuah  prasasti  dapat  disebut  sebagai  prasasti  peradilan  jika  mempunyai  dua  atau  lebih  dari unsur-unsur tersebut di atas (Prasodjo, 1987).
Prasasti-prasasti  di  Indonesia  memiliki  berbagai  macam  bentuk  hurufdanbahasa,  di  antaranya adalah huruf Pallawa, Jawa Kuna, Pra-nagari, dan Dewanagari. Sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa  Sansekerta,  Melayu  Kuna,  Jawa  Kuna,  dan  Bali  Kuna.  Pada  kenyataannya  huruf  Pallawa  masih dapat  dibedakan  menjadi  Pallawa  Awal  atau  Pallawa Kuna  dan  Pallawa  Muda.  Sebagai  contoh  prasasti berhuruf  Pallawa  Kuna  adalah  prasasti-prasasti  dari  Kutai,  prasasti-prasasti  Purnavarmman  dari Tarumanegara,  dan  beberapa  prasasti  dari  Kedah,  Malaysia.  Adapun  contoh  prasasti  yang  berhuruf Pallawa Muda adalah prasasti Tuk  Mas  dari  Grabag, Jawa Tengah,  prasasti-prasasti  dari  Sriwijaya,  dan prasasti  Canggal,  Jawa  Tengah.  Prasasti-prasasti  yang  menggunakan  huruf  Pallawa  itu  pada  umumnya
menggunakan  bahasa  Sansekerta,  kecuali  prasasti  dari  Sriwijaya  yang  menggunakan  bahasa  Melayu Kuna.
Prasasti-prasasti  yang  menggunakan  huruf  Jawa  Kuna  juga  dapat  dibedakan  menjadi  Jawa  Kuna Awal (antara  tahun  750  M - 925  M),  Jawa Kuna  Akhir  (antara  tahun 925  M-1250  M),  dan Jawa  Kuna periode  Majapahit  (antara  tahun  1250  M – 1450  M).  Prasasti  berhuruf  Jawa  Kuna  Awal  dibedakan menjadi dua, yaitu fase kuna (antara  tahun 750 M – 856 M), dan prasasti Jawa Kuna yang  merupakan bentuk  standar  (antara  tahun  856  M – 925  M).  Prasasti-prasasti  yang  berhuruf  Jawa  Kuna  ini  pada umumnya  menggunakan  bahasa  Jawa  Kuna.  Akan  tetapi,  ada  juga  yang  menggunakan  bahasa  Melayu Kuna  seperti  prasasti  Bukateja,  prasasti  Gandasuli  I  (Sang  Hyang  Wintang)  dan  Gandasuli  II  (Dang Puhawang Glis). Adapun prasasti berhuruf Pra-Nagari (Siddham) dan huruf Dewanagari pada umumnya menggunakan  bahasa  Sansekerta.  Sebagai  contoh  adalah  prasasti  Kelurak,  dan  prasasti  Kalasan.  Tabel berikut dapat menjelaskan pembagian perkembangan huruf dan bahasa di Jawa Kuna seperti tersebut di atas:
No Huruf Periode Bahasa Jenis Perkembangan 1. Pallawa Pallawa Awal/Kuna + Abad V-VII Sansekerta Pallawa Akhir/Muda + Abad VII-VIII Sansekerta Melayu Kuna, Jawa Kuna Awal 2. Pra-nagari - Abad VIII M Sansekerta 3. Dewanagari - Abad VIII M Sansekerta 4. Jawa Kuna Jawa Kuna Awal 750 M - 950 M Sansekerta dan Jawa Kuna Awal Jawa Kuna Awal fase kuna 750 M – 856 M Jawa Kuna Awal; Melayu Kuna Jawa Kuna bentuk standar 856 M – 925 M Jawa Kuna standar; Melayu Kuna Jawa Kuna Akhir 925 M – 1250 M Jawa Kuna Akhir Jawa Kuna periode Majapahit 1250 M – 1450 M Jawa Kuna Akhir
(Sumber: diolah dari berbagai pola prasasti)
Penamaan prasasti dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu pertama, berdasarkan tempat atau daerah ditemukannya  prasasti  itu,  misalnya  prasasti  Kalasan,  prasasti  Ratu  Boko,  prasasti  Canggal,  dan sebagainya.  Pada  kasus  penamaan  seperti  ini,  berarti  prasasti-prasasti  itu  ditemukan  di  daerah  Kalasan, daerah  Ratu  Boko,  dan  daerah  Canggal  (Muntilan); kedua,  diambil  dari  nama  tempat  yang  pertamakali disebut pada prasasti itu, misalnya prasasti Cane, prasasti Telang, dan prasasti Kamalagyan. Pada kasus ini dapat  dijelaskan  sebagai  berikut,  Cane  adalah  tempat  yang  tertulis  di  prasasti  itu,  daerah  yang menerima  anugerah  raja  berupa  ditetapkannya  daerah  itu  menjadi  daerah sima.  Adapun  Telang  adalah nama  tempat  yang  pertamakali  disebut  pada  prasasti  itu,  selain Mahe,  dan  Paparahuan.  Prasasti  yang dikeluarkan  pada  abad  X  M  itu  mencatat  tentang  pembuatan  tempat  penyeberangan  di  ketiga  desa  itu yang terletak di tepi Bengawan Solo oleh Rakai Watukura Dyah Balitung. Adapun prasasti Kamalagyan mencatat  adanya  usaha  dari  Airlangga  untuk  menyejahterakan  rakyatnya  dengan  jalan  membuat
bendungan  pada  sungai  di  wilayah  Kamalagyan,  agar  tidak  menyebabkan  banjir  di  daerah  sekitarnya (Poesponegoro, dan Notosusasto, 1993).

## B. Struktur Prasasti
Prasasti-prasasti  yang  dikenal  di  Indonesia  memiliki  berbagai  macam  bentuk  struktur.  Berdasarkan jumlah kata dan kalimatnya dapat dibedakan menjadi prasasti pendek, sedang, dan panjang, bahkan ada prasasti  yang  hanya  memuat  satu  kata  atau  angka  tahun  saja. Panjang  pendeknya  jumlah  kalimat  itu mempengaruhi  bentuk  struktur  prasasti  yang  bersangkutan.  Prasasti  pendek  pada  umumnya  terdiri  dari dua  sampai  empat  atau  kurang  dari  sepuluh  kata.  Prasasti  ini  biasanya  menyebut  nama  tokoh,  tanda peringatan  atau  angka tahun  dengan  menggunakan candra  sengkala. Misalnya  prasasti  pendek  yang terdapat di kompleks Candi Plaosan Lor yang hanya berbunyi: “ Dharmma Śrî Mahārāja. ” Pada kasus ini prasasti  itu  menunjukkan  adanya dharmma atau  kebaikan  yang  dilakukan  oleh Śrî  Mahārāj a. Prasasti sedang dan panjang pada umumnya berstruktur sama hanya perbedaannya terletak pada tujuan penulisan prasasti  yang  mempengaruhi  panjangnya  kalimat,  adapun  isinya  biasanya  tentang  penetapan  sebidang tanah menjadi berstatus sima. Ada juga beberapa prasasti yang berisi peringatan  pembuatan bendungan, berisi putusan peradilan, atau berisi peringatan khusus lainnya.
Struktur prasasti yang terdapat pada prasasti panjang  dan prasasti sedang, biasanya terdiri dari:

## 1. Manggala.
Manggala adalah kalimat pembuka yang dituliskan oleh penulis prasasti pada setiap bagian awal prasasti. Ucapan  pembuka  ini  dimaksudkan  sebagai  kata-kata  permohonan  keselamatan  dan  kebahagiaan  serta sebagai  ucapan  pujian  kepada  para  dewata. Manggala yang  dimaksud  sebagai  kata-kata  permohonan keselamatan  dan  kebahagiaan  biasanya  dimulai  dengan  kata swasti (‘selamat  berbahagia’)  atau  kata awighnam  astu (‘semoga  tidak  ada  halangan’).  Adapun manggala yang  dipergunakan  sebagai  ucapan pujian kepada para dewata sering ditandai dengan adanya kata om namaśśiwaya (‘sembah pujian kepada Śiwa’) atau namostu sarwwabudhaya (‘sembah kepada segenap Buddha’).

## 2. Unsur penanggalan.
Penanggalan yang terdapat pada prasasti Jawa Kuna sangat lengkap, terdiri dari unsur angka tahun, bulan, tanggal,  hari,  minggu, grahacãra, nakşatra, dewatã, maņdala, yoga, muh ûrtta,  parwwe śa, karaņa, dan raśi. Penulisan  angka  tahun  dalam  prasasti  ditandai  dengan  adanya  kata śakawarş ãtîta diikuti  dengan angka tahun. Śakawarş ãtîta dibentuk dari kata śaka, warşa (tahun), dan ãtîta (yang telah lewat), sehingga kalimat itu berarti ‘tahun Śaka yang telah lewat’. Dalam penanggalan Jawa Kuna terdapat 12 bulan dalam satu tahunnya,  masing-masing  bernama Caitra (Maret-April), Waiśakha (April-Mei), Jyeşţa (Mei-Juni), Asada (Juni-Juli), Śrawana (Juli-Agustus), Bhadrawada (Agustus-September), Asuji (September- Oktober), Karttika (Oktober-November), Mãrgga śira (November-Desember), Posya (Desember-Januari),
Magha (Januari-Pebruari), dan Phalguna (Pebruari-Maret). Penulisan bulan pada prasasti biasanya diikuti oleh kata mãsa (bulan), misalnya Caitramãsa(Damais, 1951:11).
Penunjukan  tanggal  (tithi)  dalam  prasasti  Jawa  Kuna  terdiri  atas  dua  bagian.  Bagian  pertama menunjukkan  angka  tanggal  kemudian  diikuti  bagian  kedua  yang  menunjukkan  keadaan  bulan  yaitu śuklapaksa (paruh  terang),  atau kŗşņapaksa (paruh  gelap).  Paruh  terang    adalah  tanggal  permulaan munculnya bulan hingga purnama, sedangkan paruh gelap adalah setelah purnama hingga habisnya bulan. Dengan demikian, keduanya bergantian setiap setengah bulan sekali, oleh karena itu, angka tanggal Jawa Kuna    hanya  mulai dari angka  1  sampai 15  yang  masing-masing  disebut  sebagai pratipãda (1),  dwitîyã (2), tretîyã (3), caturthî (4), pañcamî  (5), şaşţî (6),saptamî (7), aşţamî (8), nawamî (9) , daśamî (10), ekãdasî (11),  dwãdasî (12), trayodasî (13),  caturdasî (14),dan pañcadasî (15) (Damais,  1951:13; Casparis, 1978:50).
Penyebutan  hari  pada  masyarakat  Jawa  Kuna  dikenal  ada  tiga  macam  penamaan  hari,  masing- masing berdasarkan atas lama siklus yang berbeda, yaitu 5 hari (pañcawãra), 6 hari (sadwãra), dan 7 hari (saptawãra). Siklus 5 hari terdiri atas Pahing (disingkat Pa), Pon (Po), Wagai (Wa), Kaliwuan (Ka), dan Umanis (U).  Siklus  6  hari  terdiri  atas Tunglai (disingkat  Tu/Tung), Haryang (Ha), Wurukung (Wu), Paniruan (Pa), Was (Wa),  dan Mawulu (Ma).  Sedangkan  siklus  7  hari  adalah Ãditya (disingkat  Ã  = Minggu), Soma (So  =  Senin), Anggãrã (Ang  =  Selasa), Buddha (Bu  =  Rabu), Bhrehaspati/Wrehaspati (Bre/Wre  = Kamis), Śukra (Śu  = Jum’at),  dan Śanaiscara (Śa  =  Sabtu).  Urutan  penulisan  ketiga wãra dalam  prasasti  adalah sadwãra,  pañcawãra, dan saptawãra serta  diikuti  dengan  kata wãra(Casparis, 1978:3).Sedangkan satu minggu disebut satu wuku, yang terdiri dari 7 hari (saptawãra). Pada masyarakat Jawa Kuna dikenal 30 wuku yang  masing-masing  mempunyai nama tersendiri. Jadi, setahun terdiri dari 210 hari (Damais, 1951:16-17; Casparis, 1978:57).
Grahacãra menunjukkan  letak  kedudukan  planet-planet.  Zoetmulder (1982:541) masih meragukan  apakah  letak  kedudukan  itu  dikaitkan  dengan  posisi  zodiak.  Letak  kedudukan grahacãra ditunjukkan dengan menyebut arah mata angin, yaitu purwwa (timur), dakşina (selatan), paśśima (barat), uttara (utara), aiśanya (timur laut), agneya (tenggara), nairiti (barat daya), dan bayabya (barat laut).
Nakşatra artinya  bintang  atau  gugusan  bintang.  Dengan  demikian  penyebutan nakşatra dalam prasasti  adalah  bintang  atau  gugus  bintang  yang  terlihat  pada  saat  tertentu.  Di  dalam  astronomi  Jawa Kuna  terdapat  27  nama nakşatra ,  dan  seluruhnya  bersiklus  322  hari.  Nama  beserta  konstelasinya  dari setiap nakşatra dapat  dibaca  dalam  naskah  Agastyaparwa (Gonda,  1933:  329-419).  Sedangkan dewatã adalah  perhitungan  penanggalan  yang  menggunakan  nama-nama  dewa  yang  dipercayai  menguasai  dan mengawasi dalam kurun waktu tertentu.
Maņdala adalah istilah astronomi yang dipergunakan untuk menyebut bagian-bagian tertentu dari langit ketika konstelasi nakşatra berada pada waktu matahari terbit. Maņdala menggunakan nama-nama dewa  pengawas  dari  setiap  bagian  langit  tersebut.  Misalnya mahendra- maņdala untuk  bagian  timur, agneya- maņdala untuk  bagian  tenggara,  dan  sebagainya (Casparis,  1978:23). Yoga menunjuk  pada “waktu selama matahari dan bulan bergerak untuk bertemu pada titik 13 20’.” Jumlah yoga ada 27, yang
keseluruhannya  bersiklus  25,420  hari.  Nama-namanya  antara  lain Siddhi,  Sobhama,  Subha,  Siwa, Wyapati,  Indra,  Dhŗti,  Waskambha,  Ayusman,  Parigha,  Atiganda,  Priti,  Harsana,  Brahma,  Bajra, dan Sukla(Mardiwarsito, 1981:716).
Muhûrtta adalah  suatu  kesatuan  waktu,  satu muhûrtta lamanya  48  menit.  Satu  hari  (24  jam) terdiri  atas  30 muhûrtta,  masing-masing muhûrtta mempunyai  nama  tersendiri (Casparis,  1978:54). Parwweśa merupakan penyebutan untuk menandai pengawas suatu konstelasi bintang. Nama parwweśa dalam  prasasti  antara  lain Brahma- parwweśa , Saśi - parwweśa, dan Baruna- parwweśa (Zoetmulder, 2000:1309). Karaņa untuk  menyebut  suatu  periode  waktu  yang  lamanya  0,492  hari  atau  kira-kira setengah  hari.  Masyarakat  Jawa  Kuna  mengenal  7 karaņa ,  yaitu Visti,  Bava,  Valava,  Kaulava,  Taitala, Gara,  dan Vanija(Casparis,  1978:23  dan  51). Raśi atau  zodiak  yang  dikenal  masyarakat  Jawa  Kuna berjumlah 12, yaitu Mîna (Pisces), Meşa (Aries), Vŗşabha (Taurus), Mithuna (Gemini), Karka (Cancer), Simha (Leo), Kanyã (Virgo), Tulã (Libra), Vŗścika (Scorpio), Dhanu (Sagitarius), Makara (Capricornus), dan Kumbha (Aquarius) (Casparis, 1978:54; Zoetmulder, 2000:1517).
Contoh penulisan penanggalan yang lengkap seperti di atas tertulis pada prasasti Tuhañaru 1323 M (Boechari dan Wibowo, 1986:78) yang berbunyi sebagai berikut:
“//o// swasti śrîśakawarş ãtîta. 1245. mãrgga śiram ãsa. Tithi pañcadasî śuklapaksa. tung. u. ang. wãra.  krulwut.      p ũrwwastha  grahacãra.  adra  nakşatra.  rudradewatã . bãrunama ņdala. brahmayoga. w ĩjayamuhũrrta. yama parwweśa. wawakaraņa. mithuna raśi….”
(“//o//  Selamat  berbahagia,  tahun  Śaka  telah  melewati    tahun 1245,  pada  bulan Mãrgga śira , tanggal  15  paruh  terang,  hari Tunglai, Umanis, Anggara (Selasa), wuku  krulwut,  kedudukan planet  berada  di  sebelah  timur,  gugusan  bintang  yang  terlihat  adalah adra,  di  bawah  pengaruh Dewa Rudra, diawasi oleh Dewa Bãruna sebagai penjaga mata angin sebelah barat, brahma yoga, w ĩjaya muhũrrta, diawasi oleh Dewa Yama , wawa karaņa, pada naungan bintang Gemini…”)
Urutan  tahun,  bulan,  tanggal,  dan  hari  untuk  setiap  prasasti  selalu  sama,  tetapi  untuk  penyebutan astronomi  tidak  selalu  sama  urutannya.  Bahkan  ada  beberapa  prasasti  yang  unsur  astronominya  tidak lengkap. Prasasti-prasasti yang berasal dari sebelum abad XI M jarang  menuliskan unsur astronominya, biasanya penyebutan penanggalannya hanya sampai pada hari atau nama minggunya (Casparis, 1978:56).

## 3. Kejadian yang diperingati
Kejadian yang diperingati pada prasasti bermacam-macam. Seperti yang telah dikemukakan di atas, yupa di  Kutai  memperingati  kedermawanan  Mulawarman  dalam  memberikan  sedekah  pada  upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh para brahmana. Sedangkan sebagian besar prasasti dari Kerajaan Mataram Hindu, memperingati ditetapkannya suatu daerah menjadi berstatus sima. Meskipun demikian, ada juga prasasti-prasasti yang memperingati tentang ketetapan hukum. Bahkan dari prasasti-prasasti itu, dapat  diketahui  proses  peradilan  hukum  dari  warga  yang  mempunyai  masalah  hingga  pejabat-pejabat yang berwenang untuk memutuskan perkara itu. Contohnya prasasti Wurudu Kidul 922 M yang memuat persengketaan mengenai status kewarganegaraan seseorang yang bernama Sang Dhanadi yang tinggal di
Wurudu Kidul. Ia dituduh sebagai wka kilalan 6 dari daerah Manghuri oleh Sang Pamgat di Manghuri yang bernama Pu Wukajana. Karena ia merasa bukan wka kilalan, maka ia mengajukan persoalan ini kepada Sang  Tuhan (penguasa  wilayah)  di  Padang  yang  terletak  di  daerah  Pakaranan,  setelah  sebelumnya menghadap Pamgat (pejabat kehakiman) di Padang. Setelah diadakan penyelidikan terhadap leluhur Sang Danadi, berikut dihadirkan juga saksi-saksi dari penduduk asli di Wurudu Kidul, ternyata memang benar bahwa Sang Danadi adalah penduduk asli dan bukan wka kilalan. Kasus-kasus hukum yang terjadi pada masyarakat Jawa Kuna ternyata bermacam-macam tidak hanya masalah kewarganegaraan saja. Misalnya, prasasti Luitan 901 M dan prasasti Palêpangan 906 M, yang berisikan persengketaan terhadap luas tanah milik  para  warga  desa  yang  dikatakan  melebihi  ukuran  yang  sesungguhnya.  Hal  ini  mengakibatkan pembayaran  pajak  yang  berlebih,  sehingga  memberatkan  warga  yang  harus  membayarnya.  Ada  juga prasasti  yang  memperingati  dibuatnya  bendungan  untuk  menyejahterakan  pertanian  rakyat  seperti  yang tertuang  pada  prasasti  Tugu  dari  Kerajaan  Tarumanãgara,  prasasti  Hariñjing  A  787  M,  dan  prasasti Kamalagyan pada masa pemerintahan Airlangga. Selain itu masih terdapat banyak kasus-kasus lain yang dapat diperoleh dari data prasasti.

## 4. Sambandha
Khusus  untuk  prasasti  yang  berisi  tentang sima, terdapat  istilah  sambandha, yaitualasan  ditetapkannya suatu daerah menjadi berstatus sima. Alasan-alasan itu dapat terjadi karena (1) merupakan balas jasa dari seorang  penguasa  kepada  seseorang  atau  beberapa  orang  pejabat,  atau  bahkan  kepada  penduduk  suatu daerah  yang  telah  berjasa  kepada  raja  atau  kerajaan;  (2)  karena  daerah  itu  diperintahkan  untuk memelihara  bangunan  suci  atau  yayasan  keagamaan;  (3)  karena  permohonan  rakyat;  atau  (4)  karena karena  perbuatan  baik  yang  dilakukan  oleh  seseorang  sehingga  dapat  dijadikan  teladan  bagi  orang  lain. Setelah  diketahui  alasan  penetapan sima,  maka  dapat  diketahui  pula  penerimanya  sesuai  dengan  alasan penetapannya,  yaitu  (1)  seorang  pejabat  atau  beberapa  orang  pejabat;  (2)  penduduk  desa;  (3)  bangunan suci atau yayasan keagamaan (Schrieke, 1975:10-14; Maziyah, 1992:3).

## 5. Keterangan luas tanah dan batas-batas wilayah
Pada prasasti-prasasti tentang sima, keterangan luas tanah dan batas-batas wilayah sangat penting artinya. Karena  kedua  hal  tersebut  menentukan  luas  daerah  yang  dikelola  serta  jumlah  pemasukan  daerah setempat. Oleh karena itu, diperlukan batas-batas yang jelas terhadap wilayah yang menjadi hak penerima sima. Daerah  yang  ditetapkan  menjadi sima dapat  berupa  sawah,  kebun,  desa  atau  beberapa  desa,  atau bahkan sebuah hutan karena adanya alasan tertentu.

## 6.  Daftar nama pejabat penerima pasak-pasak (persembahan)
6 Wka kilalan menunjuk pada suatu kelompok masyarakat Jawa Kuna yang wajib membayar pajak, termasuk di dalamnya adalah warga asing yang menetap di Jawa.
Pada upacara penetapan suatu daerah menjadi berstatus sima, selalu dibagikan persembahan kepada para penguasa  kerajaan,  dimulai  dari  raja  kemudian  pejabat-pejabat  dibawahnya  hingga  pejabat  desa  yang bersangkutan  serta  pejabat  desa  tetangga  yang  mengikuti  upacara  itu.  Persembahan  yang  diberikan  itu bervariasi dalam jenis maupun jumlahnya. Misalnya logam mulia berupa emas, perak, perunggu, dan besi dalam berbagai bentuk cincin atau gelang, berbagai jenis kain (ganjar patra, ra ŉga , a ŉsit , dan lain-lain), binatang  ternak  (kerbau,  kambing,  atau  celeng),  serta  sejumlah  uang.  Pejabat  tertinggi  mendapat  jenis yang paling baik serta jumlah yang paling banyak, sedangkan tingkat jabatan dibawahnya menyesuaikan sesuai dengan tingkat jabatan masing-masing. Dengan demikian, melalui urutan penyebutan pejabat yang menerima persembahan ini berikut besar-kecilnya persembahan yang diterima dapat diketahui kedudukan para pejabat dalam suatu hierarki pemerintahan pada kerajaan itu. Biaya yang ditimbulkan pada upacara itu  ternyata  banyak  sekali. Meskipun  demikian, tidak  semua  tempat  memberikan jumlah  dan jenis  yang sama. Hal ini diakibatkan oleh kemampuan ekonomi masing-masing daerah tidak sama. Sedangkan dari jumlah  undangan  yang  menerima  hadiah  dapat  diketahui  luas  wilayah  daerah sima tersebut (Brandes, 1913; Boechari dan Wibowo, 1986; Wurjantoro, 2011;2012).

## 7. Daftar saji-sajian
Saji-sajian pada upacara penetapan sima sangat beragam, dari berbagai jenis bunga, daun, makanan, dan sebagainya.  Dari  penyebutan  saji-sajian ini dapat  diketahui  berbagai jenis  tumbuhan  dan jenis  makanan serta  minuman  yang  digunakan  sebagai  pelengkap  upacara. Ada  dua  jenis  saji-sajian,  yaitu  saji-sajian untuk perlengkapan upacara tersebut (sesajen) dan saji-sajian atau hidangan untuk dinikmati oleh semua peserta upacara. Misalnya seperti yang terdapat pada prasasti Lintakan 919 M sesajennya berupa 5 ekor ayam hitam, telur, tepung berwarna putih dan kuning, bunga-bungaan, dupa, lampu, dan jenu (semacam boreh untuk mendapatkan kekuatan magis) (Wurjantoro, 2012:225).
Adapun hidangan untuk  para  peserta  upacara  penetapan sima itu  antara  lain  disebutkan  oleh prasasti  Rukam  907  M II.7-10 (Nastiti,  dkk.,  1982:25) berupa  nasi  tumpeng,  makanan  yang  ditim bertumpuk-tumpuk, makanan  yang  dibakar di  atas  arang,  dendeng kakap, ikan ka ḍiwas ,  ikan  duri, dendengtawar, ikan kawan,  kerang,  keong, hala-hala (semacam  lauk),  udang, ikan  gabus,  ikan  deleg goreng,  telur,  dan  kepiting.  Adapun  sayurnya  terbuat  dari  daging  kerbau,  daging  sapi,  dan  daging  babi. Ada  pula  lalapan  mentah, kasya-kasyan,  makanan  yang  disangrai, sayur, daging  babi  cincang,  urap, dhudhutan (sebangsa  nama  masakan),  dan  petis.  Minumannya  meliputi  tuak, siddhu (minuman  keras yang dibuat dari tebu), dan cinca (air gula).

## 8. Upacara penetapan sima
Rangkaian  upacara  penetapan sima dilakukan  oleh  seluruh  undangan  yang  terdiri  dari  para  pejabat kerajaan, kepala desa – kepala desa tetangga, pejabat daerah setempat beserta seluruh rakyat di daerah itu. Selain  pesta  makan  bersama,  pada  saat  itu  seringkali  juga  diselenggarakan  acara  kesenian  seperti
pertunjukan wayang (awayang), tari-tarian (kicaka), tembang (namwang), dan tak lupa tampil pula badut- badut maupun pelawak (abañol) untuk menghibur para peserta upacara.

## 9. Pengucapan sumpah atau sapatha
Puncak  upacara  penetapan sima adalah  pengucapan  sumpah  atau sapatha yang  dilakukan  oleh  seorang makudur. 7 Inti pengucapan sumpah itu ditujukan kepada para pelanggar atau pengganggu sima. Mereka yang mengganggu atau melanggar ketentuan di daerah itu akan dikenai sanksi oleh para dewata melalui permohonan makudur pada  waktu  itu.  Oleh  karena  itu,  pada  bagian  akhir  dari  sumpah  selalu  dikatakan bahwa  ketetapan sima di  daerah  itu  berlaku  untuk  selama-lamanya  (dlaha  ning  dlaha).  Pengucapan sumpah  yang  didahului  oleh  pemanggilan  dewa-dewa  oleh sang  makudur agar  bersedia  menyaksikan upacara itu, disertai dengan menghantamkan ayam maupun telur pada sang hyang watu sima hingga ayam dan  telur  itu  hancur,  untuk  menunjukkan  demikianlah  balasan  dewa-dewa  jika  seseorang  mengganggu kedamaian penduduk dan wilayah sima itu seperti hancurnya ayam dan telur yang dihantamkan pada sang hyang watu sima(Nastiti, dkk., 1982:39).

## 10. Citralekha
Arti  sebenarnya citralekha adalah  penulis,  yaitu  penulis  keputusan  atau  perintah  raja.  Keputusan  itu biasanya dituliskan di atas ripta (lontar) terlebih dahulu, kemudian barulah digoreskan di atas batu atau pada lempengan logam. Dari berbagai temuan prasasti dapat diketahui bahwa tulisan dari para citralekha itu umumnya bagus-bagus. Nama penulis prasasti atau citralekha sering kali terdapat pada bagian akhir sebuah prasasti (Wurjantoro, 2011:4).

## C. Prasasti dan Kekuasaan

## 1. Pejabat yang Berhak Mengeluarkan Prasasti
Berdasarkan penelitian pada prasasti-prasasti, ternyata pejabat yang berhak mengeluarkan prasasti sangat terbatas,  karena tidak  semua  orang  dapat  mengeluarkan  maklumat  penting  itu,  hanya  orang-orang  yang mempunyai  kekuasaan  saja  yang  berhak  mengeluarkannya.  Mereka  adalah  raja,  putra  raja, rakai, 8 samgat, 9 atau  para  brahmana.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  adanya  hubungan  antara  hak mengeluarkan prasasti dengan kekuasaan pada masa Jawa Kuna. Oleh karena itu, perlu diketahui struktur
7 Makudur adalah  pejabat  yang  bertindak  dalam  mendirikan sima,  dengan  memanggil  dewa-dewa  dan mengucapkan kutuk terhadap para pelanggar(Zoetmulder, 2000: 527).
8 Rakai atau rāka adalah penguasa wilayah watak.
9 Samgat merupakan  singkatan  dari  kata sang  pamgat, artinya  yang  dapat  memutuskan  perkara.  Jabatan  ini diberikan  kepada  orang-orang  yang  menguasai  masalah  agama  atau  hukum,  sehingga  dapat  memutuskan  perkara yang terjadi pada masyarakatnya.
birokrasi di kerajaan pada masa Jawa Kuna itu, untuk mengetahui kedudukan pejabat-pejabat yang berhak mengeluarkan prasasti tersebut.
Wilayah Kerajaan Mataran  Kuna terbagi  atas  wilayah  kerajaan,  wilayah kerakaian,  dan wanua. Wilayah  kerajaan  adalah  wilayah  seluruh  kerajaan,  wilayah  yang  terdiri  atas  beberapa kerakaian,  yang mempunyai ibu kota pusat pemerintahan dan di situlah birokrasi pusat pemerintahan dijalankan. Wilayah kerakaian atau daerah watak, adalah suatu wilayah yang terdiri atas beberapa wanua, yang dikuasai oleh seorang rakaiatau  seorangsamgat.  Adapun wanua adalah  wilayah  terkecil  dalam  suatu  kerajaan,  daerah ini dapat hanya terdiri atas satu desa saja atau merupakan kesatuan dari beberapa desa (Christie, 1986:70). Wanua dikuasai  oleh  seorang rãma. Sedangkan  penduduknya  disebut  sebagaianak  wanua. Kondisi pembagian wilayah itu dapat digambarkan dengan bagan alir sebagai berikut:
Gambar 3. Pembagian Wilayah Kerajaan Pada Masa Jawa Kuna (Sumber: Diolah dari Christie, 1986:70; Maziyah, 2008:6)
Berdasarkan gambar 3 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa yang berhak mengeluarkan prasasti hanyalah raja dan penguasa wilayah watak atau wat ĕk yang merupakan bawahan langsung dari kerajaan.
Perlu diperhatikan bahwa keputusan-keputusan raja di dalam prasasti itu selalu dituliskan dengan tulisan  yang  indah  dan  rapi  oleh  seorang citralekha pilihan,  sedangkan  pada  prasasti  yang  bukan merupakan keputusan raja tulisannya kurang indah dan rapi. Bahkan ada prasasti yang tulisannya jelek, keadaan  ini  dapat  ditafsirkan  bahwa  penulisnya  bukan citralekha profesional.  Hal  ini  dapat  dibuktikan pada  bentuk  tulisan  prasasti  Sang  Hyang  Wintang  dan  prasasti  Wayuku  yang  dikeluarkan  oleh  seorang Rakai,  dengan  bentuk  tulisan  prasasti T ĕlang yang  dikeluarkan  oleh  raja.  Sepintas  lalu  saja  sudah kelihatan bahwa prasasti T ĕlang ditulis oleh seorang citralekha yang mahir, sedang kedua prasasti yang lain citralekhanya  kurang  baik.  Oleh  karena  itu,  ada  prasasti  yang  disebut  sebagai Sang  Hyang  Haji Prasasti, yang menandakan bahwa prasasti itu dikeluarkan oleh seorang raja (haji).
Gambar-gambar berikut ini menunjukkan jenis tulisan citralekha:
Gambar 4. Bentuk Tulisan Pada Prasasti Wayuku (Sumber: Wurjantoro, 2012:53)
Gambar 5. Bentuk Tulisan Pada Prasasti T ĕlang (Sumber: Suhadi dan Sukarto, 1986:45)

## 2. Fungsi Prasasti Pada Kekuasaan
Di  dalam  naskah  R ā m ā yana  Kakawin  antara  lain  berisi  uraian  tentang r ā jadharmma (tugas  kewajiban seorang raja), yaitu bagian yang merupakan ajaran Rãma kepada adiknya Bhãrata dan kepada Wibh ī sana. Pada bagian ini dijumpai ajaran astabrata, perilaku yang delapan. Ajaran itu menyatakan bahwa di dalam diri seorang raja berpadu 8 dewa, yaitu Indra, Yama, Sûrrya, Soma, Wãyu, Kuwera, Waruna, dan Agni. Sebagai  Indra,  yang  di  dalam  kitab  ini  masih  dianggap  sebagai  dewa  hujan,  raja  hendaknya  selalu menghujankan  anugerah  kepada  rakyatnya.  Sebagai  dewa  Yama  (dewa  kematian)  ia  harus  menghukum para pencuri  dan  semua  penjahat.  Sebagai  dewa  S ū rrya  (dewa  matahari)  yang  senantiasa  menghisap air secara  perlahan-lahan,  raja  hendaknya  menarik  pajak  dari  rakyatnya  sedikit demi  sedikit  sehingga  tidak memberatkan.  Sebagai  dewa  Soma  (dewa  Bulan),  ia  harus  membuat  bahagia  seluruh  dunia  dengan senyumnya  yang bagaikan am ĕ rta. Sebagai dewa W ā yu (dewa Angin), ia dapat menyelusup ke tempat- tempat  yang  tersembunyi,  raja  harus  selalu mengetahui  hal  ikhwal  rakyatnya  dan  semua  gejolak  di
kalangan  berbagai  lapisan  masyarakat.  Sebagai  Kuwera  (dewa  Kekayaan),  raja  hendaknya  menikmati kekayaan duniawi. Sebagai Waruna (dewa Laut) yang bersenjatakan jerat, raja haruslah menjerat semua penjahat.  Dan  sebagai  Agni  (dewa  Api),  ia  harus  membasmi  semua  musuhnya  dengan  segera.  Dengan singkat  dapat  dikatakan  bahwa  seorang  raja  harus  berpegang  teguh  kepada dharmma,  bersikap  adil, menghukum  yang  bersalah  dan  memberikan  anugerah  kepada  yang  berjasa,  bijaksana,  tidak  boleh sewenang-wenang,  waspada  terhadap  gejolak-gejolak  di  kalangan  rakyatnya,  berusaha  agar  rakyat senantiasa  memperoleh  rasa  tenteram  dan  bahagia,  dan  dapat  memperlihatkan  wibawanya  dengan kekuatan angkatan perang dan harta kekayaannya (Poesponegoro dan Notosusasto, ed., 1993:192-193).
Berdasarkan  penelitian  terhadap  isi  prasasti-prasasti  yang  dikeluarkan  oleh  para  penguasa  pada masa Jawa Kuna, dapat diketahui bahwa isi prasasti-prasasti itu menunjukkan adanya pengamalan ajaran astabrata oleh para  penguasa  pada  waktu  itu.  Unsur  anugerah  menduduki  tempat  terbanyak,  kemudian menyusul  masalah-masalah  keputusan  hukum,  pajak,  dan  legitimasi  kekuasaan  seperti  contoh  prasasti- prasasti yang telah disebutkan di atas.
Anugerah  adalah  hak  istimewa  yang dimiliki  oleh  seorang  raja  untuk  menunjukkan  kekuasan tertingginya. Dengan adanya anugerah dari raja, rakyat akan merasa berhutang budi kepada raja, sehingga rakyat  tidak  akan  memberontak  atau  berkhianat  kepada  raja. Dengan  adanya  anugerah  ini  seorang  raja dapat memaksakan secara halus loyalitas rakyatnya kepada raja, karena pada hakekatnya raja adalah r ā ka (penguasa  wilayah watak)  yang  harus  selalu  bersaing  dengan rāka - rāka lain  untuk  menduduki  tahta tertinggi di kerajaan (Naerssen dan Iongh, 1977:41). Dengan adanya loyalitas yang bersifat sukarela dari rakyat, maka kedudukan seorang raja menjadi semakin kukuh.
Banyaknya jumlah prasasti yang dikeluarkan oleh seorang raja dapat menunjukkan kebesaran dan kekuasaan seorang raja. Sebagai contoh, Mulawarman, Raja Kerajaan Kutai, mengeluarkan 7 buah yupa yang semuanya bercerita tentang kedermawanannya dalam menyumbang untuk upacara keagamaan yang dilakukan oleh para brahmana. Adapun Balitung, salah satu raja Kerajaan Mataram Hindu, mengeluarkan prasasti sejumlah 28 buah yang tersebar di daerah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Di dalam salah satu prasastinya diceritakan bahwa Balitung telah berusaha meluaskan wilayah kekuasaannya ke  arah timur. Semakin  banyak  prasasti  ditemukan,  semakin  banyak  informasi  di  dapat.  Dan  semakin  banyak  prasasti ditemukan  juga  mengindikasikan  bahwa  pemerintahan  dalam  kondisi  stabil.  Pernyataan  ini  dapat dijelaskan  pada  kasus  yang  terjadi  pada  Kerajaan  Janggala  dan  Kerajaan  Kadiri yang  sangat  minim ditemukan prasasti karena terlalu sering terjadi perang saudara.

## D. Kesimpulan
Bersadarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  prasasti  adalah  maklumat  resmi pemerintah  yang  dikeluarkan  oleh  raja  atau  penguasa  tinggi  kerajaan  yang  lain  yang  berisi keputusan-keputusan  penting  kerajaan. Keputusan-keputusan  yang  tertulis  di  dalam prasasti  itu sifatnya  abadi. Anugerah  menduduki  tempat  terbanyak dalam  isi  prasasti,  kemudian  menyusul
masalah-masalah  keputusan  hukum,  pajak,  dan  legitimasi  kekuasaan yang  semuanya menunjukkan  kekuasaan  seorang  raja  dalam  pemerintahan  sekaligus  kekuasaan seorang  raja untuk “memaksakan” loyalitas rakyat terhadap dirinya . Jumlah  prasasti  yang  dikeluarkan oleh  seorang  raja  dapat  menunjukkan  kebesaran  kekuasaannya  dan  dapat  mengindikasikan stabilitas pemerintahannya.

## Daftar Pustaka
Boechari,  1977,  “Epigrafi  dan  Sejarah  Indonesia”, Majalah  Arkeologi,  Th.  I,  No.  2,  Jakarta:  Lembaga Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
-------- dan  Wibowo,  A.S.,  1986, Prasasti  Koleksi  Museum  Nasional,  Jilid  I,    Jakarta:  Proyek Pengembangan Museum Nasional.
Brand es,  J.L.A.  ,  1913,  “Oud -Javaansche  Orkonden  Negalaten  Transcripties  van  Wijlen  Dr.  J.L.A. Brandes Uitgegeven door N.J. Krom”, VBG, LX.
Casparis, J.G. de, 1978, Indonesian Chronology, Leiden/ Koln: E.J. Brill.
Christie,  Jan  Wisseman,  1986,  “Negara,  Mandala,  and  Dispotic  State:  Images  of  Early  Java”,  dalam David G. Marr & A.C. Milner, eds., Southeast Asiain the 9 th to 14 th Centuries, Singapore.
Damais, L. Ch., 1951, “Etudes D’Epigraphie Indonesienne I”, BEFEO, XLV.
Gonda, J. , 1933, “Agastyaparwa, Een Oud -Javaansch Proza- geschrift”, BKI, 90.
--------, 1952, Sanskrit in Indonesia, Nagpur.
Haryana, Timbul, 1980, “Gambaran Tentang Upacara Penetapan Sima ”, Majalah Arkeologi, Th. III, No.
1-2, Jakarta: Lembaga Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
Naerssen,  F.H.  van  dan  Iongh,  1977,  R.C.  de,  “The  Economic  and  Administrative  History  of  Early Indonesia”, Handbuch der Orientalistik, 7ter band, Leiden/Koln: E.J. Brill.
Mardiwarsito, L. , 1981, Kamus Jawa Kuna Indonesia, Ende: Nusa Indah.
-------, Dewi, Dyah Wijaya, Kartakusuma, Richadiana, 1982, Tiga Prasasti dari Masa Balitung, Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta Departemen P & K.
Maziyah,  1992,  “ Pembatasan  Usaha  Perdagangan  di  Daerah  Sīma  Pada  Abad  X  Masehi,  Ti njauan Berdasarkan  Kedudukan  Daerah    Sīma ”,  Skripsi  pada  Jurusan  Arkeologi  Fakultas  Sastra Universitas Gadjah Mada.
------- ,  2008,  “Daerah  Otonomi  Pada  Masa  Kerajaan  Mataram  Kuna”, Paramita,  Vol.  18,  No.  1, Semarang: Jurnal Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
Poesponegoro, Marwati Djoenet, dan Notosusasto, Nugroho, ed. , 1993, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid II, Edisi IV, Cetakan VIII, Jakarta: Balai Pustaka.
Prasodjo, Tjahjono, 1987, “Prasasti Peradilan: Analisis Struktural dan Tinjauan Pelaksanaan Hukum Jawa Kuna”, Skripsipada Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Schrieke, B.J.O., 1975, Sedikit Uraian tentang Pranata Perdikan, Seri Terjemahan, Jakarta: Bhratara.
Soebadio, Haryati, 1983, Tatabahasa Sanskerta Ringkas, Cetakan II, Jakarta: Djambatan.
Suhadi, Machi dan Soekarto, M.M.,1986, “Laporan Epigrafi Jawa Tengah”, Berita Penelitian Arkeologi, No. 37, Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Wurjantoro,  Edhie,  2011, Prasasti  Berbahasa  Jawa  Kuno  Abad  VIII-X  Masehi  Bukan  Koleksi  Museum Nasional Jakarta (alih aksara dan terjemahan), Depok.
-------,  2012, Prasasti  Berbahasa  Jawa  Kuno  Abad  VIII-X  Masehi  Koleksi  Museum  Nasional  Jakarta (alih aksara dan terjemahan), Depok.
Zoetmulder, P.J., 1982, Old-Javanese English Dictionary, The Hague: Martinus Nijhoff.
-------,  1985, Kalangwan:  Sastra  Jawa  Kuno  Selayang  Pandang,  Seri  ILDEP  di  bawah  redaksi  W.A.L. Stokhof, Penerjemah: Dick Hartoko SJ., Cetakan ke-2, Jakarta: Penerbit Djambatan.
-------, 2000, Kamus Jawa Kuna-Indonesia, Terjemahan: Darusuprapto dan Sumarti Suprayitno, Cetakan III, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.