## PERAN PENGUSAHA MEBEL DALAM MEMENGARUHI PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN INDUSTRI

## Abdus Somad Sofari

## Abstract
The direct involvement of employers in the discussion of public policy, introduced and contributed to the draft laws and regulations are very influential in the smooth running of the business into the background of this research. The problem that arises: How does the role of the entrepreneur in the making of furniture Jepara District Regulation No. 17 of 2013 on the Protection  of  Industrial?  What  factors  are  affecting  the  role  of  entrepreneurs  in  the manufacture  of  furniture  Jepara  District  Regulation  No.  17  of  2013  on  the  Protection  of Industrial?
The  purpose  of  research  to  identify  the  role  of  the  entrepreneur  in  the  making  of furniture  Jepara  District  Regulation  No.  17  of  2013  on  the  Protection  of  Industrial.  To determine  the  factors  that  affect  employers  in  manufacturing  furniture  Jepara  District Regulation No. 17 of 2013 on the Protection of Industrial.
Efforts  to  address  concerns  and  objectives  of  this  research  is  done  by  using  a qualitative analysis. Sobyek research is the Association of Indonesian Rattan Furniture And Crafts  (DPD  AMKRI),  Parliament,  professional  associations,  NGOs  and  other  community groups involved in the making of public policy.
The results showed furniture producers have a role in three parts, namely the issue of  policy  is  a  source  of  initiative  emergence  of  the  issue  Protection  Industry.  The  role  of furniture  producers  in  the  consultant  to  provide  information  industry  conditions  in  Jepara. The  role  of  furniture  producers  on  Harmonization  approve  the  change  of  the  original legislation  Title  Industry  Furniture  Industry  and  its  becoming  Protection  A  revised.  Factors affecting the role of entrepreneurs in the manufacture of furniture Jepara District Regulation No.  17  of  2013  on  the  Protection  of  Industrial  include:  concern  over  threatened  furniture business continuity, maintain image "Jepara Carving City".
It is suggested that the creation of a Regional Regulation produce good quality and useful rules for all aspects, it should also pay attention to all these aspects so that people of Jepara can grow and develop evenly.
Keywords: Role of Entrepreneurs, Regional Regulation.

## A.  PENDAHULUAN
Hubungan  antara  dunia  usaha  dengan  dunia  politik  bukanlah  hal  yang baru  dan  pertama  kali  terjadi  di  Indonesia.  Sejarah  mencatat,  kerjasama  antara pengusaha dengan penguasa di negeri ini telah menghasilkan kebijakan yang di antaranya  adalah  dorongan  atas  pertumbuhan  dunia  usaha  pribumi  yang tercermin  dalam  kebijakan  Ali  Baba  atau  Baba  Ali  pada  tahun  1950-an.  Yahya Muhaimin  menyebutnya  sebagai Client  Businessmen ,  dimana  pengusaha- pengusaha  bekerja  dengan  dukungan  dan  proteksi  dari  jaringan  kekuasaan pemerintahan.
Usaha  kecil  dan  menengah  di  Indonesia  telah  menyumbang  28  persen PDB.  Oleh  karena  itu,  pada  era  globalisasi  yang  penuh  dengan  persaingan, kompleks  dan  dinamis,  upaya  pengembangan  usaha  kecil  dan  menengah merupakan sebuah keharusan. Pengusaha kecil dan menengah yang ada dapat dikatakan  memiliki  kemampuan  yang  terbatas  dalam  mengakses  informasi  dan sangat tergantung dari pengusaha besar. Lemahnya dukungan dari pemerintah dan  ketidakmampuan  asosiasi-asosiasi,  yang  menjadi  wadah  pemersatu  para
pengusaha dan pengrajin, semakin menjauhkan para pengusaha dan pengrajin dari berbagai informasi yang seharusnya diketahui.
Indonesia  dikenal  sebagai  salah  satu  negara  eksportir  mebel  terbesar  di dunia.  Pada  awal  tahun  2000,  Indonesia  berada  pada  peringkat  lima  belas eksportir  mebel  dunia.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan Kamar  Dagang  dan  Industri  Indonesia  (Kadin)  pada  tahun  2006  posisi  ekspor produk mebel Indonesia berada pada peringkat 8 dunia di bawah Cina, Kanada, Meksiko,  Itali,  Vietnam,  Malaysia,  dan  Taiwan.  Kinerja  industri  furniture  kayu Indonesia  dapat  dijelaskan  melalui  pertumbuhan  nilai  ekspor  dari  tahun  2008 sampai tahun 2012 pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1
Ekspor Furniture Indonesia tahun 2008 – 2012 Tahun Nilai (Juta US$) Pertumbuhan Juta US$ % 2008 1,906 - 2009 1,639 (267) -14% 2010 1,934 295 18% 2011 1,725 (209) -11% 2012 1,767 42 2%
Sumber : Badan Pusat Statistik diolah oleh DJPEN.
Sejak tahun 2008 (10 tahun setelah krisis moneter tahun 1998) hingga tahun 2012 nilai ekspor industri furniture kayu mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi.  Pada  tahun  2009  nilai  ekspor  mengalami  penurunan  14%  dari tahun  2008,  namun  kemudian  pada  tahun  2010  nilainya  mengalami peningkatan  hingga  mencapai  18%  dari  tahun  sebelumnya.  Setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2010,  pada tahun 2011,  nilai  ekspor  industri  ini  mengalami  penurunan  hingga  11%  persen  di dari tahun sebelumnya, dan untuk tahun 2012 mengalami peningkatan hanya sebesar  2%.  Dan  salah  satu eksportir  furniture terbesar  untuk  Indonesia adalah Jawa Tengah, karena Jawa Tengah memiliki Kabupaten Jepara yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya di bidang industri mebel.
Kinerja  ekspor  industri furniture kayu  Jawa  Tengah  dapat  dijelaskan melalui  pertumbuhan  nilai  ekspor  dari  tahun  ke  tahun  seperti  yang  terlihat pada Tabel 1.2.
Tabel 1.2
Ekspor furniture Jawa Tengah tahun 2008 – 2012 Tahun Nilai (Juta US$) Pertumbuhan Juta US$ % 2008 236 - 2009 337 101 43% 2010 435 98 29% 2011 208 (227) -52% 2012 233 25 12%
Sumber : Badan Pusat Statistik diolah oleh DJPEN.
Sejak  tahun  2008  hingga  2012  nilai  ekspor  industri furniture kayu mengalami  pertumbuhan  yang  berfluktuasi.  Pada  tahun  2009  nilai  ekspor
mengalami  peningkatan  43%  dari  tahun  2008,  dan  tahun  2010  juga mengalami  peningkatan  dari  tahun  2009  sebesar  29%,  namun  kemudian pada  tahun  2011  nilainya  mengalami  penurunan  hingga  mencapai  52%  dari tahun  sebelumnya.  Nilai  ekspor  industri furniture kayu  Jawa  tengah meningkat  lagi  pada  tahun  2012  meskipun  hanya  sebesar  12%  dari  tahun 2011.  Sedangkan  untuk  kondisi  ekspor  furniture  Kabupaten  Jepara  sendiri ditunjukkan pada Tabel 1.3 sebagai berikut:
Tabel 1.3
Ekspor furniture Kabupaten Jepara tahun 2009 – 2013 Tahun Nilai (Juta US$) Pertumbuhan Juta US$ % 2009 101 - 2010 131 30 30% 2011 138 7 5% 2012 118 (20) -14% 2013 112 (6) -5%
Sumber : Disperindag Kabupaten Jepara, 2014.
Kabupaten  Jepara  merupakan  produsen  mebel  terbesar  di  Indonesia. Namun, data ekspor produk mebel Jepara menunjukkan angka yang fluktuatif setiap  tahunnya,  dengan trend yang  cenderung  menurun.  Nampak  pada Tabel  3  untuk  tahun  2012  eskpor  furniture  di  Kabupaten  Jepara  mengalami penurunan  14%  dari  tahun  2011,  begitu  juga  untuk  2013  juga  mengalami penurunan sebesar 5% dari tahun 2012.  Hal ini diakibatkan mahalnya harga bahan  baku  kayu  dan  rendahnya  mutu  bahan  baku  yang  diakibatkan pengusaha  kecil  dan  menengah  mengalami  kesulitan  akses  terhadap  bahan baku  dengan  harga  dan  kualitas  terbaik.  Kondisi  ini  mengakibatkan rendahnya  daya  saing  pengusaha  kecil  dan  menengah  di  klaster-klaster industri  di  Kabupaten  Jepara,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  produk mebel  Jepara  mengalami  penurunan  daya  saing.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan upaya-upaya  yang  mampu  mendorong  peningkatan  daya  saing  produk- produk mebel di Kabupaten Jepara.
Usaha untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk mebel di  Kabupaten  Jepara  dibutuhkan  kebijakan  dari  Bupati  sebagai  pemimpin Kabupaten  Jepara.  Apalagi  terkait  bergulirnya  wacana  ekspor  kayu gelondongan. Di Jepara kebutuhan akan kayu sangat kurang, jadi jika ekspor kayu  log  terjadi  dapat  berakibat  kontra  produktif  bagi  keberlangsungan industri mebel yang selama ini menjadi penyokong kekuatan ekonomi Jepara. Sehingga  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  ditetapkan  Bupati  diharapkan akan  muncul  tindakan  konkrit  yang  dapat  meningkatkan  daya  saing  produk- produk  potensial  (mebel)  di  Kabupaten  Jepara.  Untuk  mencapai  cita-cita tersebut  dibutuhkan  keseriusan,  komitmen,  perencanaan  secara  matang melalui  konsep-konsep  realistis  dalam  lindungan  payung  hukum  yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi berbagai sektor potensial kabupaten Jepara akan sangat menentukan tingkat kemajuan dan percepatan pembangunan di kabupaten  Jepara.  Sasaran  yang  dituju  tentu  saja  adalah  kesejahteraan masyarakat Jepara. Tentu saja cita-cita tersebut memerlukan kerja keras dan kerjasama yang saling bersinergi antara pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dan warga Jepara sendiri khususnya pengusaha mebel.
Pelaku usaha melihat dirinya sebagai penyeimbang kekuatan di arena peraturan daerah sehingga para pengusaha percaya tidak akan bisa bertahan jika  tidak  berperan  aktif  dalam  kebijakan  peraturan  daerah.  Tetapi  ada  yang tidak  percaya  bahwa  keberadaan  bisnis  dapat  memengaruhi  proses pembuatan peraturan daerah, dalam pandangan ini bisnis memiliki pengaruh yang  tidak  proporsional.  Meskipun  banyak  perdebatan  apakah  bisnis  dapat memengaruhi lingkungan kebijakan publik tetapi jika dilihat berdasarkan fakta di  negara-negara  di  dunia  banyak  yang  memberi  kesempatan  bisnis  terlibat langsung  dalam  diskusi  kebijakan  publik,  memperkenalkan  dan  memberikan kontribusi  dalam  pembuatan  draf  hukum  dan  peraturan  yang  sangat berpengaruh dalam kelancaran bisnis itu sendiri.

## A.1. Rangkuman Kerangka Pemikiran Teoritis 1. Kebijakan Publik
Konsep kebijakan dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan istilah policy .  Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  kebijakan  diartikan  sebagai rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar  rencana dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara  bertindak (tentang  pemerintahan,  organisasi,  dan  sebagainya);  pernyataan  cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
Asep  Suryana  mendefinisikan  kebijakan  adalah  sebuah  bentuk produk  yang  memungkinkan  masyarakat  dapat  hidup  dengan  teratur  dan saling  ketergantungan  secara  simbiosis  mutualisme,  kebijakan  tidak memihak  terhadap  kepentingan  salah  satu  orang  atau  kelompok.  Dengan kebijakan  yang  dibuat  memberikan  peluang  kepada  setiap  orang  untuk dapat bekerja dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
Carl  J  Federick  sebagaimana  dikutip  Leo  Agustino  mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan  (kesulitan-kesulitan)  dan  kesempatan-kesempatan terhadap  pelaksanaan  usulan  kebijaksanaan  tersebut  dalam  rangka mencapai  tujuan  tertentu.  Pendapat  ini  juga  menunjukan  bahwa  ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus  menunjukan  apa  yang  sesungguhnya  dikerjakan  daripada  apa  yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.
Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih  terjadi  silang  pendapat  dan  merupakan  ajang  perdebatan  para  ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :
a.  Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
b.  Kebijakan  sebenarnya  tidak  serta  merta  dapat  dibedakan  dari administrasi.
c.  Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
d.  Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
f.  Setiap  kebijakan  memiliki  tujuan  atau  sasaran  tertentu  baik eksplisit maupun implicit .
g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
i.  Kebijakan  publik  meski  tidak  ekslusif  menyangkut  peran  kunci  lembaga- lembaga pemerintah.
j.  Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

## 2. Aktor-aktor Terlibat dalam Kebijakan Publik
Aktor  kebijakan  publik  ini  secara  umum  sesungguhnya  dapat  dikategorikan dalam  tiga  domain  utama,  yaitu  aktor  publik,  aktor  privat  dan  aktor  masyarakat (civil society). Ketiga aktor ini saling berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan  publik.  Secara  sederhana  ketiga  aktor  ini  dapat  dideskripsikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini.
Gambar 1.1 Aktor Kebijakan Publik
Sumber : Badjuri dan Yuwono, 2003.
Aktor  kebijakan  publik  dalam  konteks  Indonesia  misalnya,  ketiga  aktor  ini dapat dirinci ke dalam beberapa klasifikasi. Aktor publik meliputi aktor senior pada Kementerian,  Kabinet  atau  departemen-departemen  tertentu  di  bawah  kendali Presiden. Departemen ini menjadi sangat penting dan signifikan khususnya yang berkaitan  dengan  proposal  kebijakan  publik,  yang  bisa  saja  dikeluarkan  dalam bentuk  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  atau  peraturan  lainnya.  Aktor  ini walaupun  bisa  diklasifikasikan  lagi  ke  beberapa  aktor  seperti  para  birokrat  dan administrator  senior.  Namun  demikian  untuk  kepentingan  penyederhanaan penyebutan aktor-aktor lembaga eksekutif dipandang lebih representatif.
Aktor-aktor  pada  lembaga  eksekutif  ini  (pada  departemen  misalnya) memang sangat signifikan karena biasanya merekalah yang punya otoritas untuk memulai  pembuatan  keputusan  publik.  Sensitivitas  mereka  serta  kemampuan inovasi  mereka  untuk  menciptakan  kebijakan-kebijakan  publik  yang  popular merupakan modal dasar utama dalam proses pembuatan keputusan. Pada tingkat daerah,  Gubernur  dan  Bupati  beserta  jajarannya  merupakan  aktor  pokok  dalam politik lokal khususnya dalam penyusunan kebijakan publik lokal (misalnya melalui Peraturan Daerah).
Aktor publik kedua yang cukup penting dalam penyusunan kebijakan publik adalah  lembaga  legislatif.  Sesuai  dengan  konstitusi  UUD  1945,  lembaga perwakilan  khususnya  DPR  mempunyai  fungsi  yang  pokok  karena  legitimasi persetujuan  pengundangan  sebuah  kebijakan  publik  ada  di  tangan  lembaga  ini. Aktor ini merupakan salah satu aktor terpenting (jika dibuat skala prioritas) dalam pembuatan  kebijakan  publik  karena  peran  mereka  yang  cukup  besar  dan menentukan.  Pada  tingkat  daerah  lembaga  perwakilan  daerah  (DPRD)  juga mempunyai  kewenangan  yang  mendasar  dalam  proses  pembuatan  kebijakan publik  daerah.  Ketiadaan  lembaga  perwakilan  ini  sudah  barang  tentu  akan menghasilkan kebijakan publik yang tidak legitimate dan tidak kuat tentunya.
Aktor Society Aktor
Privat Aktor Publik
Aspek  aktor  privat  pada  beberapa  kelompok  seperti pressure and interest groups terlibat secara signifikan dalam agenda kebijakan publik, konsultasi publik, evaluasi  dan  juga  umpan  balik  kebijakan  publik.  Kelompok  ini  bisa  meliputi banyak  pihak  atau  organisasi  misalnya  asosiasi-asosiasi  ekonomi  seperti  Kadin, HIPMI,  REI  dan  sebagainya  tergantung  pada  substansi  masalah  kebijakan  yang akan  dibuat.  Aktor-aktor  pelaku  sektor  swasta  mungkin  banyak  terlibat  dan terkorelasi dengan aspek ini.
Aktor  pada  komunitas civil  society meliputi  banyak  pihak  baik  yang  bersifat asosiasional  maupun  tidak  dimana  banyak  berkembang  di  kalangan  masyarakat umum.  Lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  kerukunan  antar  rumah  tangga dalam  sebuah  kelompok  masyarakat  (ke-RT-an  dan  ke-RW-an)  juga  merupakan suatu  struktur  sosial  yang  berada  pada  level civil  society ini.  Lingkungan- lingkungan sekitar yang memengaruhi dan berada dalam jangkauan atas implikasi kebijakan merupakan aktor-aktor yang harus diperhatikan dalam proses kebijakan publik itu.

## 3 . Formulasi Kebijakan Publik
Analis  kebijakan  dapat  berperan  untuk  ikut  dalam  tim  yang  merumuskan atau merancang kebijakan publik, baik dalam bentuk draf akademis hingga pasal- pasal perundangan. Pada saat ini Pemerintah Indonesia mencoba mengembangkan model perumusan kebijakan yang ideal sebagai berikut:
Gambar 1.2
Model Perumusan Kebijakan
Sumber : Riant Nugroho, 2009.
Proses  perumusan  kebijakan  secara  umum  dapat  digambarkan  secara sederhana dalam urutan proses sebagai berikut:
a. Munculnya  isu  kebijakan . Isu  kebijakan  dapat  berupa  masalah  dan/atau kebutuhan masyarakat dan/ atau negara, yang bersifat mendasar, mempunyai lingkup  cakupan  yang  besar,  dan  memerlukan  pengaturan  pemerintah. Masalah dimaksud dapat merupakan masalah yang sudah dan sedang muncul, dan masalah yang berpotensi besar untuk muncul di masa depan 7 . Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang muncul pada saat ini 8 , dan kebutuhan yang  berpotensi  muncul  di  masa  depan 9 .  yang  dapat  bermula  dari  isu  di masyarakat  atau muncul  sebagai  akibat  munculnya  kebijakan  sebelumnya.  Di sini, masalah ketanggapan ( responsiveness ) diperlukan, dalam arti pemerintah harus  tanggap  menangkap  isu  kebijakan.  Waktu  untuk  menangkap  isu kebijakan secara ideal adalah kurang dari tujuh hari.
b. Setelah  pemerintah  menangkap  isu  tersebut,  perlu  dibentuk  Tim  Perumus Kebijakan,  yang  terdiri  atas  pejabat  birokrasi  terkait  dan  ahli  kebijakan  publik. Waktu  untuk  pembentukan  tim  ini  paling  lama  tujuh  hari.  Tim  ini  kemudian secara paralel merumuskan naskah akademik dan/atau langsung merumuskan
Keputusan Ekskutif Proses Legislasi Draf 2 (Final) Masalah bersama Tujuan bersama Tim perumus Kebijakan Naskah Akademik dan/atau Draf Nol
Forum 1: Pakar Forum 2: Pemerintah Forum 3: Beneficiarie s Forum 4: Umum/Publi k Draf 1 Kebijakan Publik Highly Selected FGD Isu Kebijakan Pra Kebijakan Penyiapan Proses Publik Rumusan Kebijakan Penetapan Kebijakan
draf  nol  kebijakan.  Bentuk  draf  nol  tidak  harus  berbentuk  pasal-pasal, melainkan  hal-hal  yang  akan  diatur  oleh  kebijakan  dan  konsekuensi- konsekuensinya.  Namun,  idealnya  sudah  pula  disusun  dalam  bentuk  pasal- pasal.  Untuk  membuat  konsep  ini, tidak  harus dikontrakkan  pada  pihak  luar, misalnya lembaga konsultan. Tim internal pemerintah, yang terdiri atas pejabat yang  berkenaan  dengan  isu  kebijakan  dan  ahli  kebijakan  publik,  dapat merumuskannya.  Waktu  untuk  merumuskan  naskah  akademik  bersama dengan draf kebijakan idealnya dua minggu kerja (10 hari).
Setelah  terbentuk,  rumusan  draf  nol  kebijakan  didiskusikan  bersama  forum publik.

## A.2. Metode Penelitian

## 1. Tipe Penelitian
Desain  penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  dengan  menggunakan  metode kualitatif  dengan  tipe  penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  bukan  saja menjabarkan tetapi juga memadukan serta menganalisis.

## 2. Sumber data dan teknik Pengumpulan Data
Subyek  penelitian  yang  dimaksud  adalah  individu  atau  kelompok  yang diharapkan  oleh  peneliti  dapat  menceritakan  atau  mendiskripsikan  apa  yang  ia ketahui  tentang  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  fenomena  atau  kasus  yang diteliti,  adapun  subjek  penelitian  ini  adalah  asosiasi  mebel  dan  kerajinan  rotan Indonesia  (DPD  AMKRI),  DPRD,  asosiasi  profesi,  LSM  dan  lain-lain  kelompok masyarakat yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
Jika  dilihat  dari  jenisnya,  maka  data  kualitatif  dapat  dibedakan  sebagai data  Primer  dan  data  Sekunder.  Data  primer  adalah  berupa  catatan  hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam penelitian data  dapat  direkam  atau  dicatat  oleh  peneliti.  Data  sekunder  adalah  berupa data-data  yang  sudah  tersedia  dan  dapat  diperoleh  oleh  peneliti  dengan  cara membaca,  melihat  atau  mendengarkan.  Data  sekunder  biasanya  berasal  dari data  primer  yang  sudah  diolah  peneliti  sebelumya.  Termasuk  dalam  kategori data tersebut  ialah data dalam bentuk teks (surat-surat, buku,  jurnal, dokumen, koran,  majalah,  internet),  data  dalam  bentuk  gambar  (foto,  animasi,  billboard), data  dalam  bentuk  suara  (hasil  rekaman  kaset),  dan  kombinasi  teks,  gambar dan suara (film, video, iklan, televisi dan lainnya).

## B. PEMBAHASAN
Perda  Kabupaten  Jepara  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Perlindungan Industri  merupakan  salah  satu  Peraturan  Daerah  yang  dimiliki  Pemerintah Kabupaten  Jepara.  Mengingat  peraturan  tersebut  yang  membahas  tentang Perlindungan  Industri,  berarti  hal  ini  juga  mengaitkan  peran  dari  Pengusaha Mebel,  karena  di  Jepara  mayoritas  masyarakatnya  berusaha  di  bidang  industri mebel. Sehingga dalam proses penyusunan Perda Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri tidak terlepas dari peran Pengusaha Mebel.  Secara  garis  besar  di  lapangan  proses penyusunan  Perda  Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri melalui beberapa bagian sebagai berikut:
1. DPRD dan Bupati sebagai pengusul tema.
2. Konsultan (LPEB STIENU Jepara)
3. Pembahasan di Tingkat Komisi B
4. Pembahasan di Tingkat Badan Legislatif (Banleg)
5. Harmonisasi
6. Diserahkan ke Bupati sebagai Kepala Pemerintah Daerah untuk disahkan dan disetujui bersama DPRD untuk diundangkan.
Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah,  diperlukan  suatu  proses  atau  prosedur  penyusunan  Perda  agar  lebih terarah  dan  terkoordinasi.  Hal  ini  disebabkan  dalam  pembentukan  Perda  perlu adanya  persiapan  yang  matang  dan  mendalam,  antara  lain  pengetahuan mengenai  materi  muatan  yang  akan  diatur  dalam  Perda,  pengetahuan  tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi  jelas  dengan  bahasa  yang  baik  serta  mudah  dipahami,  disusun  secara sistematis  tanpa  meninggalkan  tata  cara  yang  sesuai  dengan  kaidah  bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.
Kronologi proses penyusunan Perda Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri dapat dijelaskan sebagai berikut:

## B.1. Tahap Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah
Perda  Kabupaten  Jepara  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Perlindungan Industri, sebelumnya adalah muncul dari usulan para pengusaha mebel yang tergabung dalam asosiasi, dalam hal ini yaitu ASMINDO dan AMKRI yang ada di  Jepara.  Usulan  dari  pengusaha  mebel  yang  disampaikan  kepada  DPRD tersebut  awalnya  adalah  tentang  “industri  mebel”.  Munculnya  ide  Ranperda tersebut  karena  para  pengusaha  mebel  merasakan  keprihatinan  terhadap keberlangsungan usaha mebel terancam,  dan inging mempertahankan image “Jepara Kota Ukir”.
Usulan  ide  tersebut,  direspon  baik  oleh  DPRD.  Karena  dalam  usulan tersebut memenuhi azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan,  kenusantaraan,  bhineka  tunggal  ika,  keadilan,  kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan / atau  keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

## B.2.Tahap Pembahasan di DPRD
Materi yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah meliputi: latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran,  lingkup,  atau  objek  yang  akan  diatur;  dan  jangkauan  dan  arah pengaturan.  Materi  tersebut  dituangkan  dalam  Naskah  Akademik.  Dalam penyusunan  Naskah  Akademik  untuk  Perda  Kabupaten  Jepara  Nomor  17 Tahun  2013  Tentang  Perlindungan  Industri  diserahkan  oleh  DPRD  pada konsultan dari akademisi, yaitu LPEB STIENU Jepara.
Pembahasan  Raperda  di  DPRD,  dibahas  dalam  tingkat-tingkat pembicaraan yaitu rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna.
1.  Rapat Paripurna Tahap I Rapat  paripurna  untuk  tahap  pertama  ini  memberikan  keterangan  atau penjelasan  Komisi  atau  Gabungan  Komisi  atau  Pansus  DPRD tentangRaperda dari DPRD.
2.  Rapat Paripurna Tahap II Rapat paripurna untuk tahap kedua ini membahas dua bahasan yaitu:
a.  Membahas tanggapan Pemda terhadap Raperda dari DPRD
b.  Membahas  jawaban  Komisi  atau  Gabungan  Komisi  atau  Pansus DPRD terhadap tanggapan Pemda.
3.  Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, dan Rapat Panitia Khusus dalam Tahap III
Rapat tahap III ini melakukan dua pembahasan yaitu:
a. Pembahasan  Raperda  dalam  Komisi/Gab.  Komisi/  Pansus  bersama Pemda
b. Pembahasan
Raperda secara intern dalam Komisi/Gab. Komisi/Pansus tanpa mengurangi Pembahasan bersama Pemda.
4.  Rapat Paripurna Tahap IV Rapat paripurna tahap IV ini melakukan empat pembahasan yaitu:
a. Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat III
b. Pendapat akhir fraksi-fraksi apabila perlu dapat disertai catatan
c. Pengambilan Keputusan
d. Sambutan Pemda

## B.3.Tahap Persetujuan Dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah
Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  telah  disetujui  bersama  oleh  DPRD dan  Bupati  disampaikan  oleh  Pimpinan  DPRD  kepada  Bupati  untuk  ditetapkan menjadi  Peraturan  Daerah.  Setelah  Bupati  membubuhkan  tanda  tangan  dalam Rancangan  Peraturan  Daerah  tersebut,  maka  Peraturan  Daerah  tersebut  sah untuk diundangkan.
Kalau  dikaitkan  dengan  model  perumusan  kebijakan  yang  ideal  pada Gambar 4.1 dapat dijelaskan posisi Peran dari Pengusaha Mebel dalam proses pembuatan  Perda  Kabupaten  Jepara  No.  17  tahun  2013  tentang  Perlindungan Industri yaitu sebagai berikut:
Gambar 4.1

## Model Perumusan Kebijakan
Dari beberapa bagian pada Model perumusan kebijakan di atas, dapat dilihat bahwa Pengusaha Mebel dapat berperan dalam tiga bagian yaitu Bagian Isu Kebijakan,  pada  Bagian  Pra  Kebijakan  (Konsultan  Pendamping  Naskah Akademik)  dan  pada  bagian  Proses  Publik  (Harmonisasi).  Sedangkan  untuk bagian  yang  lain,  seperti  Penyiapan,  Rumusan  Kebijakan,  dan  Penetapan Kebijakan,  para  pengusaha  mebel  tidak  bisa  berperan  karena  itu  sudah menjadi  wewenang  masing-masing  bagian  yaitu  Komisi  B,  Tingkat  Badan Legislatif (Banleg), DPRD dan Bupati.

## B.4. Peran Pengusaha Mebel Pada Bagian Isu Kebijakan
Isu  kebijakan  dapat  berupa  masalah  dan/atau  kebutuhan  masyarakat dan/  atau  negara,  yang  bersifat  mendasar.  Perda  perlindungan  industri sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 2010, walaupun pada saat itu tema yang muncul  adalah  “Industri  Mebel”.  Isu  munculnya  Perda  tersebut  disebabkan
Keputusan Ekskutif Proses Legislasi Draf 2 (Final) Masalah bersama Tujuan bersama Tim perumus Kebijakan Naskah Akademik dan/atau Draf Nol Forum 1: Pakar Forum 2: Pemerintah Forum 3: Beneficiaries Forum 4: Umum/Publik Draf 1 Kebijakan Publik Highly Selected FGD Isu Kebijakan Pra Kebijakan Penyiapan Proses Publik Rumusan Kebijakan Penetapan Kebijakan Peran Pengusaha Mebel 1 (Inisiator) Peran Pengusaha
Mebel 2 (Sumber Informasi) Peran Pengusaha Mebel 3 (Persetujuan)
dengan memperhatikan keberlangsungan usaha mebel terancam, karena jumlah pengusaha mebel semakin tahun semakin menurun, selain itu semakin sulitnya bahan  baku,  dan  mayoritas  mata  pencahariaan  masyarakat  Jepara  adalah  di mebel seperti : tukang amplas, tukang kayu, tukang finishing, dan lainnya. Oleh karena  itu  dengan  adanya  isu  tersebut,  para  pegusaha  mebel  berinisiatif mengusulkan perda tentang “Indutri Mebel”.
Perda  sebetulnya  tersebut  sudah  diusulkan  dan  dibahas,  tetapi  sampai dengan  tahun  2012-2013  pembahasan  mengenai  Perda  itu  masih  belum  bisa mencapai  yang  diharapkan,  karena  dewan  belum  mau  membahas.  Atas  kerja keras  Kadin  dalam  menjembatani  C-Four  dan  Pemerintah  Daerah  akhirnya disetujui  juga  Perda  tentang  perlindungan  industri.  Berdasarkan  penjelasan tersebut diketahui bahwa munculnya isu kebijakan tentang Perlindungan Industri sudah  muncul  sejak  tahun  2010.  Munculnya  isu  Perlindungan  Industri  tersebut dari  inisiatif  para  pengusaha  mebel.  Jadi  ini  merupakan  salah  satu  peran  yang penting  bagi  pengusaha  mebel  terkait  dengan  munculnya  Perda  Kabupaten Jepara  No.  17  tahun  2013  tentang  Perlindungan  Industri.  Terbukti  dengan adanya  inisiatif  ide  dari  para  pengusaha  mebel  pada  tahun  2010,  sekarang menghasilkan suatu perda yang dapat melindungi dari seluruh industri di Jepara.

## B.5. Peran Pengusaha Mebel Pada Bagian Pra Kebijakan
Setelah  usulan  dari  para  pengusaha  (inisiatif  ide  tersebut)  diterima  oleh DPRD  sebagai  perwakilan  rakyat,  kemudian  pada  bagian  Pra  Kebijakan  ini DPRD  menunjuk  LPEB  STIENU  Jepara  untuk  mendampingi  penyusunan Naskah Akademik dan/atau Draf Nol. Dalam bagian pra kebijakan ini pengusaha mebel juga memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai nara sumber atau sumber informasi terkait dengan kondisi industri yang ada di Jepara.
Jadi  dalam  Pra  Kebijakan  dalam  penyusunan  Perda  Kabupaten  Jepara No.  17  tahun  2013  tentang  Perlindungan  Industri,  nampak  para  pengusaha mempunyai  peran  yang  sangat  penting,  karena  sumber  informasi  dari pengusaha  mebel  dapat  memperlancar  dalam  pembuatan  draft  Naskah Akademik  Perda  tentang  Perlindungan  Industri.  Keterlibatan  pengusaha  mebel dalam  pembuatan  PERDA  Nomor  17  Tahun  2013,  yaitu  sebagai  sumber informasi seperti : volume industri mebel yang ada di Jepara, baik volume jumlah perusahaan,  jumlah  karyawan,  maupun  jumlah  penjualan.  Selain  itu  informasi yang perlu dilindungi dalam industri mebel di Jepara termasuk karyawan, bahan baku, dan lain sebagainya. Sehingga terbukti bahwa partisipasi para pengusaha mebel  sangat  membantu  dalam  penyusunan  NA  dan  draft  PERDA  Nomor  17 Tahun  2013,  tanpa  informasi  dari  para  pelaku  usaha  atau  industri  penyusunan NA dan draft PERDA tidak akan terwujud. Karena dengan diketahui kondisi yang ada di lapangan, Perda yang dibuat akan fokus pada tujuan yang diharapkan.
Masyarakat  dalam  hal  terdiri  dari  para  pengusaha  mebel,  karyawan, ASMINDO Jepara, asosiasi mebel dan kerajinan rotan Indonesia (DPD AMKRI) dalam  tugasnya  sebagai  rujukan  kebijaksanaan  yaitu  memberikan  rujukan  / masukan  kepada  pemerintah  tentang  suatu  kebijaksanaan  ekonomi  terutama penguatan  ekonomi  di  Jepara  dan  lebih  dikhususkan  lagi  yang  berhubungan dengan  Industri  Permebelan  &  Kerajinan,  maka  sebelum  Konsultan  (LPEB STIENU  Jepara)  menyusun  Naskah  Akademik  dan  Rancangan  Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tentang Industri Mebel sebelumnya telah melakukan koordinasi  dengan  para  pengusaha,  karyawan,  maupun  beberapa  asosiasi. Koordinasi tersebut untuk melihat kondisi realita di lapangan.
Kondisi realita di lapangan sangat penting untuk diketahui, karena tujuan dari  Peraturan  Daerah  yaitu  untuk  memberikan  perlindungan,  pemberdayaan, dan  pembinaan  industri  mebel  di  Kabupaten  Jepara.  Selain  itu  mempunyai landasan  yang  kuat  baik  ditinjau  dari  sudut  pandang  aspek  ekonomi,  moral, maupun  sosial-politik.  Dari  sudut  pandang  ekonomi,  upaya  perlindungan, pemberdayaan,  dan  pembinaan  industri  mebel  menjadi  sarana  strategis  dan berkelanjutan  dalam  memberikan  kesempatan  usaha  yang  memadai, mendukung  pengembangan  usaha,  memberikan  kepastian  hukum  berusaha, serta dalam rangka peningkatan daya saing industri mebel di Kabupaten Jepara. Dari  sudut  pandang  moral  menunjukkan  upaya  kebersamaan,  kesetaraan, melestarikan  falsafah  ”bersatu  kita  teguh  bercerai  kita  runtuh”,  serta  menuju masa  depan  industri mebel  yang  jaya.  Dari  sudut  pandang  sosial-politik,  upaya perlindungan,  pemberdayaan,  dan  pembinaan  industri  mebel  dapat  mencegah terjadinya  kesenjangan  sosial,  kecemburuan  sosial  dan  gejolak  sosial  politik ( social unrest dan social upheaval ) yang potensial muncul di Daerah.

## B.6. Peran Pengusaha Mebel pada Bagian Proses Publik
Rumusan  draf  nol  kebijakan  setelah  terbentuk,  didiskusikan  bersama forum publik. Melalui berbagai tahapan proses yang ada, pengusaha mebel juga memiliki  peran  yang  penting  dalam  penyusunan  Perda  Kabupaten  Jepara Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Perlindungan  Industri.  Karena  dalam  forum Harmonisasi  ini,  semua  elemen  masyarakat  yang  terkait  diundang,  diajak membahas  Naskah  Akademik  dan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Jepara tentang Industri Mebel. Elemen masyarakat yang terkait tersebut antara lain  pengusaha  mebel,  pengusaha  kain  Troso,  pengusaha  monel,  pengusaha konveksi,  pengusaha  rokok,  pengusaha  genteng,  dan  lain  sebagainya  (yang dalam hal ini diwakili oleh asosiasi masing-masing).
Kabupaten  Jepara  mengingat  memiliki  berbagai  industri  seperti  kain Troso,  monel  (emas),  konveksi,  rokok,  genteng,  maka  pembahasan  Naskah Akademik  dan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jepara  Tentang Industri  Mebel  dalam  tingkatan  Harmonisasi  berjalan  sangat  tegang  dan  alot, karena  para  pengusaha  selain  mebel  merasa  dianak-tirikan.  Sehingga  Naskah Akademik  dan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jepara  yang  semula membahas  tentang Industri  Mebel akhirnya  diganti  judul  dengan  pembahasan tentang Perlindungan Industri . Hal ini disebabkan kalau perekonomian, sosial, politik  di  Kabupaten  Jepara  ingin  berkembang  dan  tumbuh  dengan  baik  maka yang membutuhkan perlindungan tidak hanya industri mebel saja.
Melihat  dan  memperhatikan  perdebatan  yang  tegang  dan  alot  tersebut,
Pengusaha  Mebel  karena  menunjukkan  upaya  kebersamaan,  kesetaraan, melestarikan falsafah ”bersatu  kita  teguh bercerai  kita  runtuh”, maka  menyetuji pergantian  Judul  Perda  yang  semula Industri  Mebel menjadi Perlindungan Industri beserta  refisinya.  Dan  akhirnya  disahkan  dan  ditetapkannya  Perda Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri. Perda Kabupaten  Jepara  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Perlindungan  Industri ditetapkan  di  Jepara  pada  tanggal  30  Desember  2013,  dan  diundangkan  di Jepara pada tanggal 30 Desember 2013.
Perbedaan yang mendasar dari inisiatif judul Perda yang semula Industri Mebel  dengan  Perda  Kabupaten  Jepara  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang Perlindungan Industri ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel 4.1
Perbedaan draft Perda Industri Mebel dengan Perda Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Perlindungan Industri Perbedaan Industri Mebel Perlindungan Industri Ruang lingkup perlindungan Untuk perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan  industri  mebel saja. Untuk melindungi seluruh  industri  yang ada,  seperti  :  mebel, tenun, monel/emas, rokok, dan lainnya. Sistematika Terdiri  dari  13  bab,  dan  41 pasal. Terdiri  dari  12  bab, dan 29 pasal. Pokok Bahasan 1. Memberikan perlindungan  (perlindungan usaha sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan industri mebel dengan mengikutsertakan  berbagai elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat) 2. Melakukan upaya pemberdayaan. 3. Memperhatikan jaringan usaha. 4. Melakukan pengembangan. 5. Membahas  anggaran yang harus dikeluarkan Bupati  untuk  perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan industri mebel. 6. Membahas  koordinasi dalam melakukan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan industri mebel. 7. Membahas  partisipasi masyarakat,  sebab  upaya perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan  industri  mebel tanpa  ada  dukungan  dari masyarakat  hasil  tidak  akan maksimal. 1. Memberikan perlindungan
a. Akses modal;
b. Sumberdaya manusia; c.  Pemasaran; d. Desain dan teknologi; e. Kemitraan; dan f.  Perlindungan hukum. 2. Membahas penyidikan terkait kewajiban para industri  yang  tertera dalam pasal 7.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdulkahar  Badjuri  dan  Teguh  Yuwono. Kebijakan  Publik  :  Konsep  &  Strategi .  Semarang: Universitas Diponegoro, 2003. Asep Suryana. Kekuasaan Politik Dan Kebijakan . Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.
Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2008. Bambang  Setyadi,  Pembentukan  Peraturan  Daerah, Buletin  Hukum  Perbankan  Dan Kebanksentralan , Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
Budi Winarno. Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS, 2012. Disperindag Kabupaten Jepara, 2014. Dumairy. Perekonomian Indonesia . Jakarta: Erlangga, 2000.
Hamka, Burhanuddin, Lukman Samboteng, Sulaeman Fattah, Muh. Idris, Wahidin, dan Muh. Basri. Tingkat  Keterlibatan  Masyarakat  dalam  Pembuatan  Kebijakan  di  Kawasan Timur Indonesia . Makassar: STIA LAN, 2005.
Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia. Statistik  Perdagangan  Luar  Negeri Indonesia . Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 2013.
Leo Agustino. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta, 2008. Manullang. Pengantar Ekonomi Perusahaan . Yogyakarta: BKLM, 1991. Marizar. Designing Furniture . Yogyakarta: Media Pressindo, 2005. Masri Singarimbun. Metode Penelitian Sosial . Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002. Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT Rosda, 2001. Naniek Utami Handayani , Haryo Santoso , dan Adithya Ichwal Pratama. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi  Peningkatan  Daya  Saing  Klaster  Mebel  Di  Kabupaten  Jepara . Semarang: Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, 2012.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jepara  Nomor  15  Tahun  2012  Tentang Pembentukan Peraturan Daerah .
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri . Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun  2006  tentang Prosedur  Penyusunan Produk Hukum Daerah . Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1992. Sarwono  Jonathan. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif .  Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2006.
Satori Djam’an dan Komariah Aan. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2011. Solichin  Abdul  Wahab. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Malang:Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008.
Yahya Muhaimin. Bisnis dan Politik , Jakarta: LP3S, 1991.