Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September 2019, Vol. 4, No. 2 https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index
PARADIGMA GURU DAN ORANGTUA TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH

## Ahmad Munawir
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Negeri Palopo
E-mail: ahmad_munawir@iainpalopo.ac.id

## Abstract
Acts  of  violence  involving  students  in  schools  have  an  impact  on  the  pattern  of teacher education and the mindset of parents of students on the education system with the child protection law. Therefore, this study aims  at  describing the pattern of teacher education and the mindset of students’ parents  towards the application of  child  protection  laws  in  schools.  The  research  used  descriptive  qualitative research  with  library  research.  The  results  of  the  study  shows  that  the  child protection  law  has  changed  the  pattern  of  teacher  education  and  the  mindset  of parents  of  students  towards  the  educational  process  that  occurs  in  schools.  The child protection law does not give the freedom for teachers to take decisive action and  to give punishment to students; and it is used by the parents of students as a tool to criminalize teachers..
Keywords: child protection law, teacher and parent, school education.

## Abstrak
Tindakan kekerasan yang melibatkan siswa di sekolah berdampak terhadap pola didik  guru  dan  pola  pikir  orangtua  siswa  terhadap  sistem  pendidikan  dengan adanya  undang-undang  perlindungan  anak.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  ingin mendeskripsikan  pola  didik  guru  dan  pola  pikir  orangtua  siswa  terhadap penerapan  undang-undang  perlindungan  anak  di  sekolah.    Penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  library  research. Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  undang-undang  perlindungan  anak  telah merubah  pola  didik  guru  dan  pola  pikir  orangtua  siswa  terhadap  proses pendidikan  yang  terjadi  di  sekolah.  Undang-undang  perlindungan  anak  tidak memberi  kebebasan  kepada  guru  untuk  mengambil  tindakan  tegas  dan memberikan  sanksi  kepada  siswa;  serta  dijadikan  sebagai  alat  untuk mempidanakan guru yang dilakukan oleh orangtua siswa.
Kata  Kunci  :  undang-undang  perlindungan  anak,  guru  dan  orangtua, pendidikan sekolah.

## PENDAHULUAN
Pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008  tentang  Guru;  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan
Paradigma Guru dan Orangtua terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah
Al-Amwal, Vol. 4, No. 2, September 2019
Dosen  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan;  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional. Peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjamin keberlangsungan pendidikan nasional.
Di masyarakat, guru dianggap sebagai salah satu profesi yang sangat mulia. Baik  di  kota  apalagi  di  desa,  guru  dianggap  sebagai  sosok  manusia  yang  serba bisa  dengan  perilaku  yang  baik  dan  bijak  sehingga  menjadi  teladan  bagi  semua anggota  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  tidak  mengherankan  jika  ditemukan  guru yang  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dijadikan  sebagai  tokoh  agama/imam masjid, tokoh masyarakat, ketua RT/RW/PHBI/PPS, dan lain-lain. 1
Guru  merupakan  profesi  yang  sangat  mulia  bagi  masyarakat  karena dianggap  sebagai  sosok  yang  akan  membantu  mereka  dalam  hal  menanamkan nilai-nilai  kebaikan  kepada  siswa.  Masyarakat  memberikan  kepercayaan  penuh kepada  guru  dalam  hal  mendidik  siswanya  di  sekolah  walaupun  dengan  cara kekerasan  sekalipun.  Namun,  kepercayaan  masyarakat  terhadap  cara  guru  dalam mendidik  siswanya  mulai  memudar  seiring  perkembangan  zaman  dan disahkannya undang-undang perlindungan anak.
Dalam  undang-undang  perlindungan  anak  pada  pasal  1  dijelaskan  bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Secara  spesifik perlindungan anak di sekolah dijelaskan pada pasal 54 bahwa setiap anak berhak mendapatkan  perlindungan  di  satuan  pendidikan  dari  kejahatan  seksual  dan kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama  peserta didik, dan/atau pihak lain. 2
1 Saihu and Taufik, “Perlindungan Hukum Bagi Guru,” Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam 2, no. 2 (2019): 105–16, https://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamin/article/view/20/27.
2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (n.d.), https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043.
Paradigma Guru dan Orangtua terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah
Al-Amwal, Vol. 4, No. 2, September 2019
Undang-undang perlindungan anak dimaksudkan agar anak dapat dilindungi haknya  untuk  aman  dari  perilaku  kekerasan  dan  diskriminasi  serta  terjamin haknya untuk tumbuh dan berkembang serta turut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa seusai  dengan kemampuannya. 3 (Agus Affandi,  2016). Secara  hukum, undang-undang  ini  bermaksud  menjamin  hak  anak-anak  indonesia  dalam mendapatkan  layanan  pendidikan  dan  mejalani  kehidupanya.  Hal  tersebut  dapat dipahami karena anak-anak termasuk bagian dari anggota masyarakat yang sangat rawan mengalami tindakan kekeresan dan pelecehan.
Undang-undang  perlindungan  anak  digunakan  agar  dapat  menjamin perlindungan  hukum  bagi  anak  ketika  beraktifitas  di  masyarakat  dan  mengikuti proses  pendidikan  di  sekolah.  Perlindungan  hukum  perlu  diberikan  kepada  anak karena mereka adalah bagian dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan secara  fisik  dan  mental  yang  masih  terbatas. 4 Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami bahwa  anak  memerlukan  perlindungan  secara  khusus  karena  mereka  merupakan generasi penerus perjuangan bangsa yang harus dilindugi.
Namun,  dewasa  ini  undang-undang  perlindungan  anak  kemudian  dijadikan sebagai alat oleh orangtua siswa untuk melaporkan guru ke pihak berwajib ketika tidak  menyenangi  cara  guru  dalam  mendidik  siswanya.  Padahal  dalam melaksanakan  tugasnya,  guru  telah  diberikan  kebebasan  untuk  menilai  dan sebagai  penentu  kelulusan  siswa,  memberikan  penghargaan  serta  dapat memberikan sanksi yang mendidik kepada siswa sesuai dengan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5
Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008  merupakan  salah  satu  cara dalam  melindungi  guru.  Pada  Pasal  39  ayat  1  dan  2  dijelaskan  bahwa  “guru
3 Agus  Affandi,  “Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Terhadap  Guru Dalam  Mendidik  Siswa,” Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan 11,  no.  2  (2016):  196–208, https://www.neliti.com/id/publications/240373/dampak-pemberlakuan-undang-undang- perlindungan-anak-terhadap-guru-dalam-mendidik.
4 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2012).
5 E Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006); Muslich Masnur, Sertifikasi  Guru  Menuju  Profesionalisme  Guru (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2007);  Azis Mahfuddin, Profesionalisme Jabatan Guru Di Era Globalisasi (Bandung: Rizqi Press, 2013).
Paradigma Guru dan Orangtua terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah
Al-Amwal, Vol. 4, No. 2, September 2019
memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma  agama,  norma  kesusilaan,  norma  kesopanan,  peraturan  tertulis  maupun tidak  tertulis  yang  ditetapkan  guru,  peraturan  tingkat  satuan  pendidikan,  dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.” “Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.”
Perlindungan  hukum  yang  telah  ada  belum  dapat  memberikan  ketenangan kepada  guru  dalam  hal  mendidik  siswanya  di  sekolah.  Hal  tersebut  dibuktikan oleh banyaknya tindakan kekerasan yang dialami guru di sekolah yang dilakukan oleh  orangtua  siswa.  Tindakan  kekerasan  yang  dialami  guru  disebabkan  oleh kesalahpahaman  orangtua  dalam  memahami  cara  guru  dalam  mendisiplinkan siswa  yang  melakukan  tindakan  kekerasan,  bertengkar,  serta  kesalahpahaman terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya. 6 Tindakan kriminalisasi bagi guru mustahil  ditemukan  sebelum  era  tahun  dua  ribuaan  karena  cara  guru  mendidik seperti mencubit, menjemur, bahkan memukul merupakan sesuatu yang biasa saja selama tidak menimbulkan cedera yang serius bagi anak.
Terdapat  guru  yang  harus  masuk  penjara  karena  dilaporkan  oleh  orangtua siswa  dengan  kesalahan  mencubit  siswa  yang  berkumpul  dipinggir  sungai  saat siswa yang lain tengah melaksanakan shalat berjamaah di sekolah. 7 Terdapat pula orangtua siswa yang melakukan penganiayaan fisik kepada guru di sekolah; serta siswa  yang  menganiaya  guru  yang  menegurnya  hingga  meninggal  dunia. 8 Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  guru  belum  terlindungi  secara  hukum  serta  rawan untuk dikriminalisasi atas tindakan pendidikan yang diberikan kepada siswanya.
Orangtua  siswa  pada  beberapa  kasus  menggunakan  undang-undang perlindungan anak sebagai tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru.
6 Saihu and Taufik, “Perlindungan Hukum Bagi Guru.”
7 Affandi,  “Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Terhadap  Guru  Dalam Mendidik Siswa.”
8 Leni Dwi Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik,” Gorontalo Law Review 1, no. 1 (2018): 67–76, https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98.
Paradigma Guru dan Orangtua terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah
Al-Amwal, Vol. 4, No. 2, September 2019
Pasal  yang  sering  digunakan  dalam  memenjarakan  guru  adalah  pasal  54  yang berbunyi setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan  seksual  dan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. 9 Pasal tersebut akhirnya membatasi ruang gerak guru dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah.
Perilaku  siswa  lebih  dominan  dibentuk  oleh  pola  didik  keluarga  serta lingkungan  masyarakatnya  karena  mereka  lebih  banyak  menghabiskan  waktunya pada  kedua  lingkungan  tersebut.  Sebagai  contoh  perilaku  berbahasan  anak  yang sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan  keluarga  dan  masyarakat  dibandingkan dengan lingkungan sekolah. 10 Kurangnya penanaman akhlak oleh orangtua kepada anaknya  sangat  berpengaruh  pada  prilaku  anak  di  sekolah. 11 Oragtua  harus menyadari bahwa tindakan yang dilakukan guru di sekolah hanya ingin membantu peran orangtua sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya.
Saat  ini,  orangtua  tidak  segan  lagi  untuk  melaporkan  serta  memenjarakan guru yang mereka anggap melakukan tindakan yang salah dalam mendidik anak- anaknya  di  sekolah.  Efek  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  permasalahan  tersebut adalah  perubahan  pola  fikir  atau  cara  pandang  guru  dalam  mendidik  siswa  di sekolah.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penting  untuk  mengkaji  pandangan  guru  dan orangtua siswa terhadap penerapan undang-undang perlindungan anak di sekolah.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  merupakan  deskriptif  kualitatif  dengan jenis  penelitian  kepustakaan.  Metode  ini  dipilih  karena  data  yang  dibutuhkan terkait  masalah-masalah  yang  telah  terjadi  dalam  penerapan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Tujuan  melakukan  studi kepustakaan adalah agar ditemukan masalah penelitian; informasi terkait masalah
9 Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.
10 Ahmad  Munawir,  “Online  Game  and  Children’s  Language  Behavior,” IDEAS:  Journal  on English  Language  Teaching  and  Learning,  Linguistics  and  Literature 7,  no.  2  (2019):  337–43, https://doi.org/10.24256/ideas.v7i2.1050.
11 Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik.”
Paradigma Guru dan Orangtua terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah
Al-Amwal, Vol. 4, No. 2, September 2019
penelitian;  mengaji  teori  terkait  masalah  penelitian;  menguraikan  teori  dengan data empiris; memperdalam pengetahuan peneliti terkait topik penelitian; mengaji penelitian  terdahulu;  menggali  informasi  agar  terhindar  dari  penelitian  yang sama. 12
Dalam  mengumpulkan  data  penelitian,  teknik  yang  digunakan  adalah mencari  referensi  yang  berkaitan  dengan  undang-undang  perlindungan  anak sehingga dapat dianalisis dengan cara editing , organizing , dan finding . Data yang telah  tersusun  kemudian  diolah  dengan  cara  memeriksa  kelengkapan  dan kejelasan maknanya; mengorganisir data dengan kerangka yang telah ditetapkan; serta melakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan.
Data  dianalisis  dengan  cara  membahas  secara  mendalam  data  yang ditemukan atau disebut juga sebagai content analysis (analisis isi). Tahapan dalam menganalisis  data  adalah  menentukan  permasalahan  penelitian;  menyusun kerangka  pikir;  menyusun  metodologi,  menganalisis  data;  serta  meginterpretasi data penelitian. 13

## PERGESERAN POLA DIDIK GURU DI SEKOLAH
Di  sekolah  guru  merupakan  sutradara  dalam  proses  pembelajaran  karena bertugas  merencanakan  pembelajaran  dan  bertanggungjawab  selama  proses pembelajaran berlangsung. Guru memiliki fungsi ganda di sekolah, yaitu sebagai pengajar  dan  secara  bersamaan  juga  sebagai  pendidik.  Guru  diartikan  sebagai pengajar  (transfer  of  knowledge)  karena  bertugas  untuk  membagikan  dan mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi;  sedangkan  guru  sebagai pendidik (transfer of values) karena bertugas membagikan serta mengembangkan nilai-nilai kehidupan dan kepribadian kepada para siswa. 14
12 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan , 6th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
13 Burhan  Bungin, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Aktualisasi  Metodologis  Ke  Arah  Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
14 Minal  Ardi,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Guru  Di  Kota  Pontianak  (Studi  Tentang Implementasi  Pasal  39  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  Tentang  Guru  Dan
Paradigma Guru dan Orangtua terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah
Al-Amwal, Vol. 4, No. 2, September 2019
Dalam  hal  mendidik,  guru  berhak  memberikan  sanksi  terhadap  siswa  yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat dan di sekolah. Hal tersebut sesuai dalam pernaturan pemerintah tentang guru pada pasal 39 bahwa sanksi yang diberikan guru kepada siswa dapat berupa teguran dan/atau peringatan,  baik  lisan  maupun  tulisan,  serta  hukuman  yang  bersifat  mendidik sesuai  dengan  kaedah  pendidikan,  kode  etik  guru,  dan  peraturan  perundang- undangan. 15
Saat  ini,  pemberian  sanksi  yang  berat  kepada  siswa  akan  dinilai  sebagai pelanggaran  terhadap  undang-undang  perlindungan  anak  dan  hak  asasi  manusia. Hal tersebut membuat guru berada pada posisi dilematis karena ketika melakukan tindakan  penegakan  disiplin  mereka  akan  berhadapan  dengan  undang-undang perlindungan  anak  dengan  tuduhan  melakukan  kekerasan  terhadap  anak. 16 Perlu menjadi  perhatian  bahwa  kegagalan  guru  dalam  menegakkan  kedisiplinan mengindikasikan gagalnya tujuan pendidikan nasional.
Dampak  dari  adanya  undang-undang  perlindungan  anak  serta  banyaknya kasus  yang menyeret  guru ke pengadilan membuat  guru tidak  dapat  terlalu tegas kepada siswa yang melanggar norma, adat istiadat, dan aturan sekolah. Guru tidak memiliki  wibawa  jika  tidak  tegas  dan  tidak  berani  memberikan  sanksi  sehingga siswa  tidak  takut  untuk  melanggar  tatatertib  sekolah. 17 Penyebabnya  adalah banyaknya orangtua yang menilai tindakan tegas yang dilakukan guru merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak.
Beratnya  tugas  dan  tanggung  jawab  serta  kekayaan  intelektual  yang dimilikinya  membuat  guru  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum. 18
Dosen),” Jurnal Edukasi 11, no. 2 (2013): 173–82, https://journal.ikippgriptk.ac.id/index.php/edukasi/article/view/213/212.
15 “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  74  Tahun  2008  Tentang  Guru”  (n.d.), http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_74_08.pdf.
16 Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik.”
17 Mohammad  Kharis  Umardani  and  Lusy  Liany,  “Penyuluhan  Perlindungan  Hukum  Guru  Dan Adab  Siswa  Sebagai  Peserta  Didik  Tingkat  Sekolah  Menengah  Atas  (Sma),” Jurnal  Balireso:
Jurnal
Pengabdian Pada Masyarakat 2, no.
2 (2017):
115–30, https://doi.org/10.33096/balireso.v2i2.34.
18 Endang  Komara,  “Perlindungan  Profesi  Guru  Di  Indonesia,” Mimbar  Pendidikan 1,  no.  2 (2016): 151–60, https://doi.org/10.17509/mimbardik.v1i2.3938.
Paradigma Guru dan Orangtua terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah
Al-Amwal, Vol. 4, No. 2, September 2019
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  memberikan  perlindungan kepada  saksi/korban  agar  mereka  merasa  aman  yang  bisa  direalisasikan  dengan memberikan  bantuan  hukum,  pelayanan  medis,  kompensasi,  dan  restitusi. 19 Hak imunitas  perlu  diberikan  kepada  guru  yang  menjalankan  tugasnya  dengan  baik dalam hal mendidik siswa di sekolah.
Lemahnya  perlindungan  hukum  bagi  guru  dibuktikan  dengan  banyaknya tindak  kekerasan  dan  kasus  peradilan  yang  ditujukan  kepada  guru.  Sebagai contoh, seorang siswa di Madura yang melakukan tindakan kekerasan secara fisik kepada  gurunya  sampai  meninggal  dunia  karena  ditegur.  Bukan  hanya  siswa, orangtua siswapun melakukan penganiayaan secara fisik kepada guru di Sulawesi Utara. 20 Mencubit  siswa  yang  berkumpul  di  pinggir  sungai  saat  siswa  yang  lain tengah  melaksanakan  shalat  berjamaah  di  mushala  sekolah  membuat  orangtua siswa  yang  berprofesi  sebagai  tentara  melaporkan  guru  dengan  tuduhan penganiayaan . 21
Ketua  Pengurus  Besar  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia  (PB-PGRI), Usman Tonda, menjelaskan bahwa terdapat puluhan kasus kriminalisasi terhadap guru  setiap  tahun  yang  disebabkan  oleh  tindakan  tegas  guru  dalam  mendidik siswanya. 22 Hal  yang sama menjelaskan bahwa rata-rata setiap tahun kasus yang melibatkan  guru  diatas  tiga  puluh  kasus  yang  disebabkan  oleh  sikap  guru  yang membentak,  menjewer,  sampai  dengan  menegur  keras  siswa  di  sekolah. 23 Kejadian  tersebut  menunjukkan  bahwa  telah  banyak  guru  yang  dipenjara  karena melakukan tindakan pendisiplinan kepada siswa di sekolah.
Tingginya  kasus  yang  melibatkan  guru  setiap  tahunnya  mengindikasikan bahwa profesi  sebagai  guru rawan untuk  dikriminalisasi  sehingga akan membuat guru tidak lagi memiliki kebebasan dalam memilih cara untuk mendidik siswanya.
19 Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik.”
20 Nurmala.
21 Affandi,  “Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Terhadap  Guru  Dalam Mendidik Siswa.”
22 Saihu and Taufik, “Perlindungan Hukum Bagi Guru.”
23 Edward Febriyatri Kusuma, “Kriminalisasi Guru, Ada Pendidik Yang Menjewer Siswa Dipolisikan,” detiknews, 2017, https://news.detik.com/berita/d-3510423/kriminalisasi-guru-ada- pendidik-yang-menjewer-siswa-dipolisikan.
Paradigma Guru dan Orangtua terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah
Al-Amwal, Vol. 4, No. 2, September 2019
Ketika  guru  terkena  masalah  hukum,  yang  terkait  dengan  tugas  dan  fungsinya mereka  tidak  terlindugi  secara  utuh  dari  hukum  sehingga  mereka  harus  berjuang sendiri. Hal tersebut akan membuat guru memilih menjadi pasif daripada aktif dan progresif dalam mendidik siswa di sekolah.
Dalam  setiap  tindakan  pendisiplinan  siswa,  guru  selalu  dibayang-bayangi oleh  undang-undang  perlindungan  anak.  Ketakutan  yang  dialami  guru  tersebut, akan berdampak besar terhadap keberlangsungan pendidikan Indonesia. Undang- undang perlindungan anak membuat  guru lebih  memilih  bersikap aman  daripada harus  mengambil  resiko  yang  dapat  menyeretnya  pada  proses  hukum. 24 Hal  ini tentu berdampak besar terhadap kemajuan pendidikan nasional jika guru menjadi pasif karena mereka tidak terlindungi secara hukum dalam meniddik siswa.
Sikap  guru  dalam  mendidik  mengalami  perubahan  semenjak  banyaknya penganiayaan  dan  kasus  hukum  yang  dialami  guru.  Secara  ideal,  guru  akan berusaha  semaksimal  mungkin  dalam  mendidik  siswanya  dan  tidak  segan  untuk melakukan  tindakan  tegas  demi  kebaikan  dan  keberhasilan  siswa.  Namun, undang-undang perlindungan anak membuat guru harus mengubah pola didiknya. Saat  ini  guru  hanya  boleh  mendidik  dengan  penuh  kelembutan  tanpa  adanya tindakan  tegas  apalagi  menyentuh  siswa  secara  fisik.  Permasalahannya  adalah karakteristik  siswa  yang  berbeda-beda  sehingga  terdapat  siswa  yang  dapat didisiplinkan hanya dengan cara kelembutan tetapi terdapat pula siswa yang tidak dapat didisiplinkan jika tidak dengan ketegasan.
Sikap guru dalam mendidik berpengaruh signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah ketika sikap dan perilaku siswa mencerminkan akhlak yang baik. 25 Hanya saja lemahnya perlindungan hukum bagi guru membuat guru tidak dapat mendidik siswa secara maksimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang dapat
24 Affandi,  “Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Terhadap  Guru  Dalam Mendidik Siswa.”
25 Affandi.
Paradigma Guru dan Orangtua terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah
Al-Amwal, Vol. 4, No. 2, September 2019
melindungi guru secara hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik.

## PERUBAHAN  POLA  PIKIR  ORANGTUA  TERHADAP  POLA  DIDIK GURU DI SEKOLAH
Saat  ini  profesi  sebagai  guru  memiliki  tantangan  yang  sangat  kompleks karena  adanya  perubahan  cara  pandang  masyarakat  terhadap  penerapan  undang- undang perlindungan anak terhadap proses pendidikan di sekolah. Undang-undang tersebut  terkesan  membawa  pengaruh  negatif  terhadap  pola  pikir  orangtua  siswa terhadap pola didik yang dilakukan guru di sekolah. Undang-undang perlindungan anak seakan membuat siswa memiliki imunitas secara hukum, sehingga orangtua yang  merasa  anaknya  menjadi  korban  dapat  melaporkan  guru  sebagai  pelaku tindakan kekerasan. 26
Undang-undang  perlindungan  anak  tidak  boldeh  dijadikan  oleh  orangtua siswa  sebagai  alat  untuk  mengancam  dan  menghukum  guru  saat  melaksanakan tugasnya  sebagai  pendidik. 27 Sebaliknya,  kolaborasi  yang  baik  antara  orangtua dan  guru  dalam  mendidik  akan  menjadikan  undang-undang  perlindungan  anak sebagai  kekuatan  bersama,  bukan  sebagai  ancaman. 28 Harus  disadari  bagi  setiap orangtua siswa bahwa tugas  mendidik  bukan hanya kewajiban guru, namun juga merupakan tugas bagi setiap orangtua.
Para orangtua siswa seharusnya berperan lebih banyak dalam hal mendidik anaknya  dibandingkan  dengan  peran  guru.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  undang- undang perlindungan anak pada pasal 26 ayat 1 bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung  jawab  untuk  mengasuh,  memelihara,  mendidik,  dan  melindungi anak. 29 Undang-undang  tersebut  secara  implisit  menjelaskan  bahwa  dalam  hal
26 Saihu and Taufik, “Perlindungan Hukum Bagi Guru.”
27 Affandi,  “Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Terhadap  Guru  Dalam Mendidik Siswa.”
28 Khairul Muslim Nasution, “Perangkap Undang-Undang-Perlindungan Anak,” Harian Waspada , August 27, 2016, https://issuu.com/waspada/docs/waspada__sabtu_27_agustus_2016.
29 Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.
Paradigma Guru dan Orangtua terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah
Al-Amwal, Vol. 4, No. 2, September 2019
mendidik  bukan  hanya  tugas  yang  dibebankan  kepada  guru,  namun  orangtua merupakan pendidik utama bagi anak-anaknya.
Suatu  kesalahan  dalam  berpikir  ketika  orangtua  menyekolahkan  anaknya dengan  hanya  bertujuan  untuk  mencerdaskan  anak  tanpa  memerhatikan karakternya.  Fungsi  pendidikan  untuk  mencerdaskan  anak  dengan  memiliki  budi luhur  yang  baik  akan  sirna  jika  orangtua  bersikap  arogansi  dan  mengintervensi guru  dalam  mendisiplinkan  siswanya.  Sikap  orangtua  yang  tidak  mempercayai guru menunjukkan adanya pergeseran moral yang terjadi pada masyarakat. 30
Kurangnya kepercayaan dari orangtua siswa terhadap guru menjadi indikasi bahwa  kita  telah  memasuki  peradaban  yang  baru.  Orangtua  seakan  tidak  lagi mempercayai  guru  dan  menyakini  bahwa  segala  tindakan  yang  dilakukan  guru demi  untuk  mendidik  dan  kebaikan  siswa. 31 Memudarnya  kepercayaan  orangtua siswa  membuat  guru  merasa  tertekan  ketika  menegakkan  tindakan  pendisiplinan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran norma.
Dimasa  lalu  kita  tidak  pernah  mendengar  tindakan  kekerasan  oleh  siswa atau pelaporan kepada pihak berwajib oleh orangtua kepada guru. Namun, saat ini kejadian  kekerasan  terhadap  guru  baik  yang  dilakukan  oleh  orangtua  maupun siswa sendiri telah sering kita temukan. Kejadian-kejadian kekerasan yang terjadi kepada guru membuktikan adanya pergeseran pola pikir dan moral yang terjadi di masyarakat. 32 Sebagai  contoh  adalah  kasus  guru  di  Kabupaten  Bantaeng  yang menjadi  tahanan  karena  mencubit  siswanya  sehingga  dilaporkan  oleh  orangtua siswa yang berprofesi sebagai polisi. 33
Tindakan  kriminalisasi  terhadap  guru  telah  menjadi  catatan  kelam pendidikan  tanah  air.  Penyebab  utama  kriminalisasi  terhadap  guru  karena orangtua siswa dan masyarakat pada umumnya keliru dalam menfsirkan Undang-
30 Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik.”
31 Affandi,  “Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Terhadap  Guru  Dalam Mendidik Siswa.”
32 Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik.”
33 Affandi,  “Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Terhadap  Guru  Dalam Mendidik Siswa.”
Undang Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 34 Orangtua  seharusnya  tidak  melihat  suatu  masalah  dari  sudut  pandang  anak  saja, namun harus melihatnya secara utuh. 35 Pada beberapa kasus, guru selain diadukan sebagai  pelaku  kekerasan,  juga  sebagai  korban  kekerasan  dari  siswa  dan orangtua. 36
Beberapa  kejadian  pelaporan  dan  tindakan  kekerasan  menunjukkan  posisi guru  saat  ini  tidak  dipercaya  lagi  oleh  masyarakat  luas.  Ketika  guru  melakukan tindakan  pendisiplinan  yang  membuat  siswa  dan  orangtua  siswa  tidak menyenanginya  maka  guru  akan  dijerat  oleh  undang-undang  perlindungan  anak. Hal  tersebut  membuktikan  pengaruh  undang-undang  perlindungan  anak  terhadap perubahan  cara  pandang  dan  pola  perilaku  orangtua  siswa  terhadap  proses pendidikan yang dilakukan oleh guru kepada siswa di sekolah.

## PENUTUP
Undang-undang perlindungan anak telah merubah pola didik guru dan pola pikir  orangtua  terhadap  proses  pendidikan  yang  terjadi  di  sekolah.  Undang- undang  perlindungan  anak  membuat  guru  tidak  bebas  lagi  dalam  mengambil tindakan  dan  memberikan  sanksi  kepada  siswa  di  sekolah.  Oleh  sebab  itu  guru akan menjadi pasif dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah karena takut akan dijerat  oleh  undang-undang  perlindungan  anak.  Bagi  orangtua,  undang-undang tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk mempidanakan guru ketika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Orangtua tidak lagi memberikan kepercayaan secara utuh kepada guru untuk mendidik siswanya.
Sebaiknya  dilakukan  sosialisasi  tentang  hak  dan  kewajiban  guru  dalam mendidik dan mendisiplinkan siswa secara lebih masif lagi sehingga bukan hanya guru  yang  memahami  akan  hak  dan  kewajibannnya,  akan  tetapi  siswa  dan orangtua  juga  sama-sama  memahaminya.  Seharusnya  dirancang  undang-undang
34 Saihu and Taufik, “Perlindungan Hukum Bagi Guru.”
35 Nasution, “Perangkap Undang-Undang-Perlindungan Anak.”
36 Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik.”
Paradigma Guru dan Orangtua terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah
Al-Amwal, Vol. 4, No. 2, September 2019
perlindungan guru yang dapat melindungi guru dalam melakukan pengajaran dan pendidikan di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi,  Agus.  “Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak Terhadap Guru Dalam  Mendidik Siswa.” Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan 11, no. 2 (2016): 196–208. https://www.neliti.com/id/publications/240373/dampak-pemberlakuan- undang-undang-perlindungan-anak-terhadap-guru-dalam-mendidik.
Ardi,  Minal.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Guru  Di  Kota  Pontianak  (Studi Tentang  Implementasi  Pasal  39 Ayat  (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen).” Jurnal Edukasi 11, no. 2 (2013): 173–82.
https://journal.ikippgriptk.ac.id/index.php/edukasi/article/view/213/212.
Bungin,  Burhan. Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Aktualisasi  Metodologis  Ke Arah Ragam Varian Kontemporer . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Komara, Endang. “Perlindungan Profesi Guru Di Indonesia.” Mimbar Pendidikan
1, no. 2 (2016): 151–60. https://doi.org/10.17509/mimbardik.v1i2.3938.
Kusuma, Edward Febriyatri. “Kriminalisasi Guru, Ada Pendidik Yang Menjewer Siswa  Dipolisikan.”  detiknews,  2017.  https://news.detik.com/berita/d- 3510423/kriminalisasi-guru-ada-pendidik-yang-menjewer-siswa-dipolisikan.
Mahfuddin,  Azis. Profesionalisme  Jabatan  Guru  Di  Era  Globalisasi .  Bandung: Rizqi Press, 2013.
Marlina. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2012.
Masnur,  Muslich. Sertifikasi  Guru  Menuju  Profesionalisme  Guru .  Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
Mulyasa, E. Menjadi Guru Profesional . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
Munawir,  Ahmad.  “Online  Game  and  Children’s  Language  Behavior.” IDEAS: Journal  on  English  Language  Teaching  and  Learning,  Linguistics  and Literature 7, no. 2 (2019): 337–43. https://doi.org/10.24256/ideas.v7i2.1050.

## Nasution,  Khairul  Muslim.  “Perangkap  Undang-Undang-Perlindungan  Anak.”
Harian Waspada , August 27, 2016. https://issuu.com/waspada/docs/waspada__sabtu_27_agustus_2016. Nurmala,  Leni  Dwi.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Pendidik.” Gorontalo Law Review 1, no. 1 (2018): 67–76.
https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  74  Tahun  2008  Tentang  Guru (n.d.). http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_74_08.pdf.
Saihu,  and  Taufik.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Guru.” Al  Amin:  Jurnal  Kajian Ilmu Dan Budaya Islam 2, no. 2 (2019): 105–16. https://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamin/article/view/20/27.
Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan . 6th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Umardani,  Mohammad  Kharis,  and  Lusy  Liany.  “Penyuluhan  Perlindungan Hukum  Guru  Dan  Adab  Siswa  Sebagai  Peserta  Didik  Tingkat  Sekolah Menengah  Atas  (Sma).” Jurnal  Balireso:  Jurnal  Pengabdian  Pada Masyarakat 2, no. 2 (2017): 115–30.
https://doi.org/10.33096/balireso.v2i2.34.
Undang-Undang  No  35  tahun  2014  Tentang  Perlindungan  anak  (n.d.). https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043.