Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 149-154| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4675.149-154

## SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUAT STIKER WHATSAPP YANG MENYERANG PERSONAL SESEORANG
Gede Oka Swarbhawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia gedeokaswarbhawa@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, sukariati64@gmail.com

## Abstrak
Internet  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  yang  dimana  hal  tersebut memberikan dampak  positif  dan  juga  negatif  kepada  penggunanya.  Dampak  negatif  yang  dapat  dirasakan  kini  adalah maraknya  kejahatan  di  media  sosial  seperti  halnya  penghinaan.  Penghinaan  melalui  media  komunikasi WhatsApp umumnya menyerang nama baik maupun kehormatan seseorang yang dilakukan melalui media stiker. Tujuan penelitian ini guna mengungkap pengaturan hukum terhadap pembuat stiker whatsapp yang menyerang personal seseorang serta sanksi pidana terhadap pembuat stiker whatsapp yang menyerang personal seseorang. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  kasus  dan  perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik  kepustakaan dengan  mengumpulkan sumber  bahan  hukum primer  dan  sekunder.  Setelah  data terkumpul,  selanjutnya  data  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan pengaturan hukum terhadap pembuat stiker WhatsApp yang menyerang personal seseorang, dimana pemerintah telah mengatur dan memberi perlindungan  terhadap  penghinaan  di  media  elektronik  khususnya  media  komunikasi whatsapp ,  yaitu  dalam pasal  310  dan  315  KUHP  dan  dalam  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  Transaksi Elektronik. Sanksi pidana terhadap pembuat stiker WhatsApp yang  menyerang personal seseorang , diatur pada Pasal  45  ayat  (1)  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penghinaan, WhatsApp

## Abstract
The internet is something that is very much needed by the community, which has a positive and negative impact on its users. The negative impact that can be felt now is the rise of crime on social media such as insults. Insults through WhatsApp communication media generally attack a person's good name or honor which is carried out through sticker media. The purposes of this study are to reveal the legal arrangements against WhatsApp sticker makers  who  attack  someone's  personal  and  criminal  sanctions  against  WhatsApp  sticker  makers  who  attack someone's personal. This type of research is normative legal research with a case and legislation approach. The data collection technique was carried out using library techniques by collecting primary and secondary sources of legal material. After the data is collected, then the data is analyzed qualitatively and presented in descriptive form.  The  results  of  the  study  reveal  that  the  government  provides  legal  arrangements  for  WhatsApp  sticker makers  who  attack  someone's  personal,  where  the  government  has  regulated  and  provided  protection  against insults in  electronic media, especially WhatsApp communication  media, namely in  articles 310 and 315 of  the Criminal  Code  and  in  Law  Number  11  of  2008  regarding  Electronic  Transaction  Information.  Criminal sanctions  against  WhatsApp  sticker  makers  who  attack  a  person's  personality  are  regulated  in  Article  45 paragraph (1) which is punishable by a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).
Keywords: Criminal Sanction, Humiliation, WhatsApp

## I. PENDAHULUAN
Hukum  pidana  merupakan  satu  dari  sekian  banyak  jenis  dari  hukum,  secara  umum  memang  tidak mendapati  adanya  suatu  perbedaan  daripada  hukum-hukum  yang  lainnya,  pada  semua  hukum  telah memuat  beberapa  pasal-pasal  guna  menjamin  agar  norma-norma  yang  terdapat  pada  hukum  tersebut tidak dilanggar. Tindak pidana  ialah  suatu perbuatan  yang melanggar dimana orang yang  melanggar tersebut  melakukan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  isi  dari  peraturan  tersebut  dan  juga  telah merugikan  orang  lain  selain  dirinya.  Suatu  perbuatan  pidana  dapat  diperbuat  untuk  siapa  saja  serta
dengan cara apapun itu yang jenisnya banyak yang diikuti dengan perkembangan kemajuan teknologi seperti dengan cara mempergunakan media sosial sebagai perantaranya.
Kemajuan  bidang  teknologi  telah  menciptakan  masyarakat  yang  memiliki  kebudayaan  baru, serta masyarakat yang memiliki suatu kebebasan melakukan aktivitasnya serta melaksanakan rekreasi dengan cara yang praktis. Perkembangan teknik informatika telah merubah cara pandang masyarakat luas  mengenai  banyaknya  aktivitas  yang  telah  lama  ini  hanya  dimonopoli  oleh  suatu  kegiatan  yang memiliki sifat berupa fisik saja. Terciptanya internet telah mengubah cara pandang manusia mengenai komunikasi mengenai pergaulan, bisnis ataupun melakukan interaksi (Raharjo, 2004) . Perkembangan dari  teknik  informatika  juga  turut  terdapat  pengaruh  baik  dari  segi  positif  maupun  segi  negatif (Sunarso, 2009) . Pada era ini orang bisa dengan mudah mengakses media sosial dan mengekspresikan pendapatnya.  Setiap  pendapat  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  tidak  boleh  bertentangan dengan  norma-norma  yang  ada.  Kebebasan  berpendapat  yang  tidak  terbatas  bisa  mengakibatkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian ( Hate Speech ) (Oktiawan, 2021) .
Penggunaan  akan  informatika  pada  satu  sisi  dapat  memberi  amal  guna  meningkatkan  akan kesejahteraan  manusia,  di  sisi  lain  evolusi  teknologi  ITE  dapat  dipergunakan  guna  melaksanakan suatu  tindakan  yang  dapat  bertentangan  dengan  hukum,  yang  dapat  sebagai  senjata  guna  menyerang kepentingan  hukum  orang  atau  masyarakat  bahkan  negara.  Evolusi  informatika  sudah  berkembang pesat, dengan perkembangan tersebut sudah dapat menjadi gaya hidup masyarakat di seluruh pelosok dunia dan juga  seluruh pelosok  Indonesia juga mendapatkan pengaruh dari evolusi informatika pada era  globalisasi  ini.  Salah  satu  produk  kemajuan  teknologi  informasi  di  bidang  komunikasi  adalah media  sosial  yang  saat  ini  digunakan  dalam  oleh  masyarakat  dalam  berinteraksi,  seperti  facebook, Instagram, WhatsApp ,  line,  dan  lain-lain.  Salah  satu  media  sosial  yang  paling  banyak  digunakan masyarakat  saat  ini  adalah WhatsApp .  Aplikasi  ini  memberi  banyak  kemudahan  bagi  penggunanya dalam  melakukan  interaksi  sesama  pengguna  serta  memberikan  banyak  fitur  yang  membuat penggunanya merasa semakin nyaman dalam berinteraksi menggunakan WhatsApp .
Salah  satu  fitur  yang  banyak  digunakan  adalah  fitur  stiker,  dimana  pengguna  dapat mengirimkan stiker sesuai dengan ekspresi yang ingin disampaikan. Stiker yang dikirim dapat berupa animasi  hingga  foto  wajah  seseorang  yang  ditambahkan  dengan  beberapa  kata  agar  lebih  menarik. Dalam  fitur  stiker,  pengguna  bebas  membuat  stiker  menggunakan  foto  apapun  tak  terkecuali  wajah seseorang  dan  mengeditnya  sesuai  dengan  keinginan  sang  pembuat  dan  mengirimnya  ke  sesama pengguna WhatsApp .  Dalam  hal  ini  banyak  pengguna  yang  membuat  stiker  dengan  foto  wajah seseorang  tanpa  sepengetahuan  dan  ijin  dari  orang  yang  wajahnya  digunakan  sebagai  stiker WhatsApp ,  sehingga  tak  sedikit  pengguna  yang  merasa  dihina  oleh  karena  stiker  yang  memuat  foto wajah dirinya (Simorangkir et al., 2009) .
Pada tindakan yang disebut dengan penghinaan, tidak hanya kehormatan yang patut terlindungi akan  tetapi  nama  baik  pun  juga.  Maka  daripada  itu  terdapat  berbagai  pengaturan  pada  delik penghinaan,  salah  satu  delik  yang  dimana  harus  membuktikan  bahwa  kehormatan  dan  juga  nama baiknya  tersebut  diserang  orang  lain (Marpaung,  2007) .  Terdapatnya  delik  penghinaan  pada  KUHP dimana maksud tersebut guna memberikan perlindungan atas suatu kehormatan seseorang. Pada suatu perbuatan yang dapat dikatakan  sebagai penghinaan, tidak saja berupa  kehormatan yang patut diberi perlindungan  akan  tetapi  pada  nama  baik  pun  juga.  Kriminalisasi  tindak  pidana  penghinaan  atau pencemaran  nama  baik  ini  merupakan  manifestasi  dari  perlindungan  terhadap  reputasi  yang  menjadi bagian dari hak asasi manusia (Samudra, 2020) . Dengan hal tersebut terdapat beberapa peraturan pada delik penghinaan yang dimana salah satu dari sekian deliknya patut dibuktikan adalah kehormatan dan juga  nama  baiknya  terserang.  Hingga  saat  ini  masyarakat  masih  kurang  paham  terhadap  apa  yang dikatakan sebagai penghinaan, oleh karena itu banyak kasus penghinaan yang tak mendapatkan atensi dari masyarakat karena kurangnya pemahaman apa itu penghinaan.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  tindak  pidana pencemaran nama baik yang telah lebih dulu diatur dalam KUHP secara lebih luas Pasal 27 UU ITE (Rachman  et  al.,  2020) .  Adapun  penerapan  pidana  terhadap  tersangka  kejahatan  pidana  penghinaan melalui  sosial  media  terbagi  menjadi  empat  bagian  yaitu,  pertama  penerapan  hukum  selanjutnya penerapan  hukum  pidana  dalam  KUHP  kemudian  menegakkan  hukum,  sadar  tentang  hukum,  dan melaksanakan  hukum  serta  terakhir  penegakan  hukum  dalam  negara  hukum (Idham,  2021) .  Lebih lanjut, Adinatha  et  al.,  (2021) sanksi  pidana  terhadap  pembuat  stiker  pornografi  pada  media komunikasi whatshapp yang  bertujuan  menimbulkan  kebencian  atau  permusuhan  kepada  individu,
kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan  (SARA)  akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp. 1  Milyar.  Maka  dari  permasalahan  tersebut,  dirumuskannya  tujuan  penelitian  ini  guna  untuk mengungkap  pengaturan  hukum  terhadap  pembuat  stiker whatsapp yang  menyerang  personal seseorang serta sanksi pidana terhadap pembuat stiker whatsapp yang menyerang personal seseorang.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  ialah penelitian  hukum  yang  dijalankan  melalui  sistem  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder (Soekanto  &  Mamudji,  2003) .  Adapun  pendekatan  yang  diaplikasikan  yaitu  pendekatan  kasus  dan perundang-undangan.  Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  bahan  hukum  primer  meliputi peraturan  perundang-undangan  dan  segala  dokumen  resmi  yang  memuat  ketentuan  hukum.  Bahan hukum  sekunder  adalah  dokumen  atau  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  seperti  buku-buku,  artikel,  jurnal,  hasil  penelitian  terdahulu.  Metode  pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik kepustakaan yang kemudian analisis dengan sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Mengungkap  Pengaturan  Hukum  Terhadap  Pembuat  Stiker  Whatsapp  yang  Menyerang Personal Seseorang
Kemajuan teknologi informasi di dunia saat ini berkembang sangat pesat  seiring kebutuhan manusia yang  semakin  modern,  sehingga  semakin  modern  juga  teknologi  yang  dibutuhkan  manusia  saat  ini. Internet sebagai salah satu produk kemajuan internet menyebabkan  percepatan penyebaran informasi yang berupa karya digital dapat disebarluaskan ke seluruh dunia secara singkat. Penggunaan internet sebagai  media  informasi  komunikasi  membuat  dapat  dikirimnya  beragam  informasi  ke  ribuan  orang dalam  waktu  yang  sangat  singkat.  Salah  satu  media  yang  digunakan  dalam  hal  ini  adalah whatsapp , yang dapat menghubungkan orang di seluruh dunia.
WhatsApp merupakan  aplikasi  perpesanan  instan  pada smartphone yang  dirilis  pertama  kali pada  tahun  2009. WhatsApp digunakan  oleh  masyarakat  dalam  mengirimkan  pesan,  yang  dimana informasi  yang  dikirim  sampai  lebih  cepat  kepada  mereka  yang  dituju  dimana  hal  ini  memberi kepuasan  tersendiri  bagi  penggunanya.  Penggunaan WhatsApp hingga  tahun  2021  ini  menyentuh angka  2  miliar  orang  di  seluruh  dunia.  Di  Indonesia  sendiri  pengguna WhatsApp mencapai  87,7% sesuai  dengan  pengguna  internet  di Indonesia  yang menembus  angka  202,6  juta  jiwa  hingga  Januari 2021.
WhatsApp memiliki  berbagai  fitur  yang  menjadi  salah  satu  alasan  kenapa  masyarakat  banyak yang menggunakan aplikasi ini. Mulai dari dapat mengirim media berupa gambar, video, pesan suara, file,  hingga maps yang  bertujuan  untuk  mengirimkan  koordinat  lokasi,  dimana  waktu  yang dibutuhkan dalam mengirim media tersebut sangat singkat. Panggilan suara dan panggilan video juga merupakan  fitur WhatsApp yang  sangat  membantu  pengguna  dalam  melakukan  komunikasi,  yang dulunya hanya dapat mendengar suara kini bahkan dapat melihat wajahnya secara  langsung sehingga pengguna  merasa  semakin  nyaman  menggunakan WhatsApp .  Selain  sebagai  media  komunikasi, WhatsApp juga  dapat  digunakan  sebagai  media  pendidikan,  media  bisnis,  berbagi  informasi  dan berita, dan media komunitas.
Selain kegunaan yang telah di sebutkan di atas, whatsapp memiliki beberapa keunggulan yang memanjakan  para  penggunanya  dalam  melakukan  komunikasi,  yaitu  penggunaannya  mudah,  tidak perlu  lagi  menyimpan  nomor  telepon  teman  ke whatsapp, karena  nomor  telepon  yang  tersimpan  di handphone secara  otomatis  akan  tersambung  dengan whatsapp ,  obrolan  tidak  akan  terhapus  jika pengguna  mengganti  handphone  nya  dengan  yang  baru,  karena  obrolan  dapat  dicadangkan  sehingga pesan anda di handphone lama tidak akan hilang, pengguna dapat membatalkan pengiriman pesan jika terjadi kesalahan dalam mengirim pesan. WhatsApp juga memiliki beberapa kekurangan yaitu seperti membutuhkan koneksi internet jika ingin menggunakannya, boros baterai, dan boros kuota.
Dalam berbagai fitur media komunikasi, stiker bukanlah hal  yang baru. Hampir seluruh media komunikasi online memiliki fitur  stiker tersebut karena dianggap  sebagai pemanis dalam  melakukan obrolan melalui media sosial. Stiker sendiri merupakan suatu cara baru dalam mengekspresikan emosi sang  pengirim  agar  terlihat  lebih  nyata.  Stiker  sendiri  dapat  berupa  foto  maupun  gambar  bergerak
serta  dapat  berupa  gambar  saja  maupun  berisikan  suatu  kalimat.  Media  sosial  yang  memiliki  stiker adalah  seperti Facebook,  Twitter,  Instagram,  Line, dan  tak  terkecuali WhatsApp. Stiker  pada  media komunikasi WhatsApp dapat berupa gambar yang secara gratis di berikan oleh aplikasi maupun stiker yang  dibuat  sendiri  oleh  pengguna.  Dalam  membuat  stiker,  pengguna  diberikan  kebebasan  dalam membuat stiker sesuai dengan keinginan dan kebutuhan si pengguna yang dibantu oleh aplikasi pihak ketiga. Bahan dalam membuat stiker merupakan foto yang dipilih oleh pengguna dan di edit melalui aplikasi  pihak  ketiga  sehingga  foto  tersebut  dapat  muncul  di  aplikasi WhatsApp dan  bisa  dikirim  ke sesama pengguna sebagai pengganti  ekspresi yang ingin ditunjukkan maupun sebagai bahan obrolan agar komunikasi yang dijalin semakin seru.
Kemajuan  teknologi  komunikasi  saat  ini  tidak  sepenuhnya  memberi  dampak  positif  bagi kehidupan  masyarakat,  karena  pada  kenyataannya  banyak  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh kemajuan  teknologi  tersebut.  Dampak  negatif  tersebut  sangat  dirasakan  dalam  dunia  media  sosial, karena semakin banyak kejahatan yang terjadi dan tidak dapat sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah. Salah satu contoh dampak negatif adalah maraknya kejahatan yang terjadi melalui media internet oleh karena penyalahgunaan teknologi itu sendiri yang menyebabkan permasalahan hukum yang membuat masyarakat  membutuhkan  pengaturan  mengenai  dunia  internet  tersebut.  Masyarakat  yang  dulunya hanya memandang sebelah mata kejahatan di internet semakin hari semakin sadar bahwa kejahatan di dunia  internet  tidak  dapat  dibiarkan  begitu  saja,  perlu  adanya  upaya  dari  pemerintah  dalam menanggulangi hal tersebut.
Penggunaan  media  internet  saat  ini  belum  dapat  sepenuhnya  dikendalikan,  karena  hampir seluruh  jenis  kegiatan  masyarakat  berkaitan  dengan  dunia  internet.  Salah  satu  contoh  produk  dunia internet  adalah  media  komunikasi  yang  saat  ini  merupakan  sesuatu  yang  sangat  diperlukan  oleh masyarakat  dalam  berinteraksi,  baik  bagi  orang  dewasa  maupun  anak-anak  saat  ini  sangat memerlukan media komunikasi online yang membantu mereka dalam berkomunikasi jarak jauh.
Penggunaan  media  komunikasi WhatsApp saat  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  seluruh  lapisan masyarakat.  Banyak  kegiatan  yang  dapat  dilakukan  melalui WhatsApp, seperti  belajar,  kerja, berjualan,  hingga  sekedar  saling  sapa  di  suatu  grup  obrolan.  Fitur  stiker  pada WhatsApp tidak memberikan  aturan  pasti  mengenai  jenis  stiker  apa  yang  dapat  dikirim,  terlebih  sekarang  udah terdapat  aplikasi  pihak  ketiga  yang  membantu  pengguna  dalam  membuat  stiker  sesuka  hati  mereka. Stiker  yang  dikirim  oleh  para  pengguna  saat  ini  tidak  sedikit  yang  mengandung  konten  mengenai penghinaan.  Banyak  pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  karena  stiker  yang  memuat penghinaan/pencemaran  nama  baik  mengenai  dirinya,  hal  ini  menurut  saya  karena  kita  tidak sepenuhnya  dapat  mengontrol  seseorang  dalam  hal  membuat  suatu  karya  yang  layak  untuk ditampilkan di muka umum..
Penghinaan melalui stiker sendiri sebenarnya bukan merupakan hal baru di kalangan pengguna aplikasi WhatsApp ,  namun  banyak  pengguna  yang  akhirnya  hanya  bisa  pasrah  terhadap  pencemaran nama  baik  yang  diterima  dirinya  melalui  stiker WhatsApp tersebut.  Kebanyakan  kasus  penghinaan melalui  stiker  ini  dilakukan  dan  dialami  oleh  para  remaja,  oleh  karena  mereka  masih  sangat  lihai dalam  menjalankan  teknologi  yang  berhubungan  dengan  edit  mengedit  suatu  objek  gambar.  Payung hukum  mengenai  penghinaan  melalui  stiker WhatsApp sendiri  sebenarnya  sudah  diatur  dalam Undang-undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  No  11  tahun  2008 tentang  Informasi Transaksi Elektronik (ITE), serta diatur juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Whatsapp yang Menyerang Personal Seseorang
Sanksi dalam Undang-undang  ITE yang menjerat pelaku pembuat  stiker WhatsApp yang  menyerang personal  seseorang  yang  dimana  hal  tersebut  diatur  dalam  pasal  27  ayat  (3)  Undang-undang  ITE. Sanksi pidana terhadap pembuat stiker WhatsApp yang menyerang personal seseorang menurut pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Terdapat  juga  pasal  lain  dalam  UU  ITE  yang  terkandung  dalam  pencemaran  nama  baik  dan juga  terdapat  sanksi  pidana  dan  denda  yang  berat  jika  dibandingkan  dengan  pasal  27  ayat  (3)  yaitu pasal 36 UU ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  27  sampai  Pasal  34  yang
mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Jika  seperti  contoh  dimana  terdapat  seseorang  yang menyebarluaskan  informasi  elektronik  yang  bermuatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain seperti yang diatur dalam pasal 36 UU ITE maka orang tersebut akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
Sanksi yang diberikan kepada pelaku penghinaan melalui media sosial dalam pasal Undang- undang  ITE sangatlah berat,  namun bila hakim membawanya  ke dalam pengaturan KUHP maka  hal tersebut termasuk tipiring karena sanksi yang diberikan sangat ringan, seperti yang diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP maka sanksi yang diberikan hanyalah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dan menurut pasal 310 ayat (2) KUHP sanksi  yang  diberikan  adalah  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau  pidana  denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selain itu pasal 315 KUHP yang juga mengatur mengenai penghinaan  memberikan  sanksi  berupa  pidana  penjara  paling  lama  empat  bulan  dua  minggu  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Simpulan  dari  analisis  data  yaitu  Pengaturan  hukum  terhadap  pembuat  stiker WhatsApp yang menyerang  personal  seseorang , dimana  Pemerintah  telah  mengatur  dan  memberi  perlindungan terhadap  pengguna  media  elektronik  khususnya  di  media  komunikasi whatsapp ,  dimana  pengaturan dalam  pasal  310  dan  pasal  315  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Selanjutnya  mengenai penghinaan  juga  diatur  dalam  undang-undang  ITE  (informasi  dan  transaksi  elektronik)  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2008,  KUHP  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana).  Dimana  dalam pengaturan  hukumnya  yaitu  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ITE  dalam  pasal  27 ayat  (3).  Dalam  penerapannya  penghinaan  dalam  UU  ITE  merujuk  berdasarkan  atas  pasal  310  dan pasal  315  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Dalam  pasal  310  yang  dapat  dikatakan sebagai  penghinaan  haruslah  dilakukan  di  depan  umum  dan  menjadikan  seseorang  melakukan  suatu perbuatan, tetapi dalam pasal 315 penghinaan itu tidaklah harus dilakukan di depan umum dapat juga dilakukan  didepan  orang  bersangkutan  secara  lisan  maupun  tulisan  yang  dikirimkan  langsung kepadanya.  Sanksi  pidana  terhadap  pembuat  stiker WhatsApp yang  menyerang  personal  seseorang , sesuai dengan pasal dalam KUHP maka dalam pasal 310 sanksi yang diberikan adalah pidana penjara paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah, serta  pasal  315  KUHP  yang  juga  mengatur  mengenai  penghinaan  memberikan  sanksi  berupa  pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  Sedangkan  jika  sesuai  dengan  Undang-Undang  Informasi  Transaksi  Elektronik  maka  diatur dalam  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  UU  ITE  yang  menyatakan  dimana  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00,  dan  juga  dapat dikenakan  pasal  Pasal  51  ayat  (2)  UU  ITE  yang  menyatakan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  12  (dua  belas  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp12.000.000.000,00  (dua  belas  miliar rupiah).

## 2. Saran
Peneliti  memberi  saran  Kepada  Pemerintah  melalui    aparat  penegak  hukum,  agar  menindak  dengan tegas  para  pelaku  penghinaan  melalui  media  sosial . Kepada  Pelaku  agar  pelaku  pembuat  stiker tersebut  mendapat  sanksi  pidana  serta  efek  jera  agar  menjadi  acuan  bagi  masyarakat  supaya  tidak melakukan  hal  serupa,  dimana  Pemerintah  telah  mengatur  dan  memberi  perlindungan  terhadap pengguna  media  elektronik  khususnya  di  media  komunikasi whatsapp ,  dimana  pada  pasal  310  dan pasal  315  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  pada  Undang-undang  ITE  yaitu  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam pasal 27 ayat (3) yang dapat menjerat pelaku pembuat stiker WhatsApp yang menyerang personal seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinatha,  P.  B.  D.,  Laksmi,  A.  A.  S.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.  (2021).  Sanksi  Pidana  Terhadap Pembuat  Stiker  Pornografi  di  Media  Komunikasi  WhatsApp. Jurnal  Preferensi  Hukum , 2 (3),
658–663.
Idham,  R.  (2021).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penghinaan  atau  Pencemaran  Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Kbu). Petitum , 1 (1), 83– 94. Marpaung, L. (2007). Tindak Pidana Terhadap Penghormatan . Sinar Grafika, Jakarta. Oktiawan,  C.  (2021).  Yuridis  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  dalam  Media  Sosial. Al-Adl , 13 (1), 168–188.
Rachman, W. E. K., Simatupang, M. S., Kurniani, Y., & Putri, R. (2020). Tindak Pidana Pencemaran Nama  Baik  di  Media  Sosial  Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Perundangan. Rechtidee , 15 (1), 133–153.
Raharjo,  A.  (2004). Cybercrime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Teknologi .  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi  di  Indonesia  Pasca  Amandemen  UU  ITE. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 50 (1), 91–105.
Simorangkir, J. C. T., Erwin, R. T., & Prasetyo, J. T. (2009). Kamus Hukum . Sinar Grafika, Jakarta.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sunarso, S. (2009). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik . Rineka Cipta, Jakarta.