## ASAS KEADILAN UPAH GURU HONORER DALAM PERSPEKTIF HUKUM

## Wandi Arifin
Email : onedarifin@gmail.com
Ridwan Arifin Email : ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

## Abstrak
Keadilan  dapat  diartikan  sebagai  melakukan,  memberikan,  dan  mendapatkan sesuatu  sesuai  dengan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing.  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional  Sekolah  mengatur  tentang  bagaimana penggunaan dana BOS, untuk siapa dan untuk apa dana BOS tersebut. Salah satu penggunaan  dari  dana  BOS  dalam  Peraturan  Menteri  (Permen)  tersebut  adalah pengalokasian  dana  BOS  tersebut  kepada  Guru  Honorer.  Dimana  dengan  gaji upah yang dibawah upah minimum daerah mengakibatkan berbagai pihak berfikir dan meberikan spekulasi mengenai letak keadilan dari Permen tersebut.
Kata  Kunci:  Keadilan,  Bantuan  Operasional  Sekolah,  Penghasilan  Yang Layak, Kesejahteraan, HAM

## Abstract
Justice can be interpreted as doing, giving, and getting something in accordance with their respective rights and obligations. Justice should be applied in the life of the  community,  nation  and  state,  not  least  in  making  regulations,  policies  and laws  must  be  fair  in  all  circles  and  fields.  Republic  of  Indonesia  Minister  of Education  and  Culture  Regulation  Number  1  Year  2018  Regarding  Technical Guidelines for School Operational Assistance regulates how to use BOS funds, for whom  and  for  what  BOS  funds  are.  One  of  the  uses  of  BOS  funds  in  the Ministerial  Regulation  is  the  allocation  of  BOS  funds  to  Honorary  Teachers.
Where wage salaries below the regional minimum wage result in various parties thinking and giving speculation about the location of justice from the Permen,
Keywords:  Justice,  School  Operational  Assistance,  Eligible  Income,  Welfare,
Human Rights

## A. Latar Belakang Masalah
Salah  satu  cita-cita  yang  ingin dicapai  bangsa  Indonesia  adalah menjadi  bangsa  yang  maju.  Salah satu  syarat  dan  indikator  suatu bangsa  itu  maju  atau  tidak  dapat
dilihat  dari  kualitas  pendidikan negara  tersebut.  Bagi    bangsa  yang maju  pendidikan  dipandang  sebagai sebuah kebutuhan sehingga pendidikan  sama  pentingnya  dengan kebutuhan-kebutuhan  yang  lainnya. Sehingga untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa, pemerintah membuat  prgram  wajib  belajar  dua belas  tahun  sebagai  salah  satu  cara untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
Dalam  hal  pembanguan  dan pembentuka  kualitas  sumber  daya manusia,  menurut  Herbison  dan Moyers bahwa pembangunan sumber daya manusia berarti perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan dari semua orang dalam suatu  masyarkat  yang  didalamnya terdapat  gambaran  tentang  nilai-nilai yang  luhur,  baik,  pantes,  benar,  dan indah  untuk  kehidupan,  selain  itu juga  dapat  dikembangkan  berbagai kemampuan  yang  dibutuhkan  oleh setiap  anggota  masyarakat  sehingga mereka  dapet  berpartisipasi  dalam pembangunan  nasional.  Di  dalam pembangunan
ekonomi dan masyarakat pendidikan dijadikan sebagai  dasar  untuk  menjalankanya. Pendidikan  merupakan  kunci  dalam menciptakan ide-ide baru dan teknologi, dimana hal tersebut merupakan  hal  yang  sangat  penting
dalam keberlangsungan dan keberlanjutannya pembanguan. Bahkan pendidikan juga dapat
meningkatkan  produktivistas  tenaga
kerja
Tilaar 1 menyatakan bahwa “hakikat pendidikan adalah memanusiakan  manusia,  yaitu  suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksitensinya”. Dalam peryataan Tilaar tersebut dapat kita lihat bahwa didalam  sebuah  pendidikan  terdapat suatu proses belajar dan pembelajaran,  proses  mendidik  dan dididik,  serta  di  dalamnya  juga terjadi  proses  dan  tindakan  yang mengubah  dan  menentukan  jalan hidup manusia di masa depannya.
Suatu keberhasilan suatu pendidikan  berada  ditangan  guru, karena  guru  merupakan  pihak  yang terlibat  secara  langsusng  dalam kegiatan  pendidikan.  Oleh  sebab  itu guru sangat diperlukan untuk meciptakan  sumber  daya  manusia yang  unggul  dan  terbaik  untuk keberhasilan  dan  keberlangsungan pembanguan nasional, namun harapan  keberhsilan  tersebut  akan sirna  jika  di  dalam  dunia  pendidikan masih  dapat  kita  temukan  berbagai macam masalah dan kekurangan.
1 Tilaar, H.A.R., 2002, Membenahi Pendidikan Nasional , Rineka Cipta, Jakarta,
hlm. 435.
Masalah  yang  dihadapi  tenaga kependidikan  adalah:  kekurangan guru,  distribusi  guru  yang  tidak merata,  kualitas  pengajar  yang  pas- pas  an,  motivasi  yang  rendah,  dan tingkat  kesejahteraan  yang  belum
memadai. Oleh sebab itu pelaksanaan pembaharuan
pendidikan  diperlukan  untuk  menata kembali  kondisi,  profesional  dan peran guru. Kurang  meratanya  penyebaran guru PNS di daerah-daerah mengakibatkan  beberapa  daerah  di Indonesia kekurangan pengajar, sehingga  sekolah  di  daerah  tersebut harus  mengangkat  pengajar  Non- PNS  untuk  mengajar  di  tempat tersebut  dengan  honor  dari  dana sekolah yang bersangkutan.
Rendahnya  kesejahteraan  guru  di
Indonesia  disebabkan  oleh  gaji  yang kurang  memadai  untuk  memenuhi keperluannya sehingga mengakibatkan guru mengalami defisit keuangan dan akan
berdampak  pada  bagaimana  dia mengajar.  Pada  tahun  2018,  jumlah pelamar formasi guru sekitar 190.804 pelamar 2 ,    hal  tersebut  menunjukkan
2 Mela  Arnani,  5 Program  Studi  dan Universitas  dengan  Jumlah  Pelamar  cpns
bahwa  kondisi  persaingan  untuk menjadi  seorang  guru  berstatus  PNS sangat ketat segingga mengakibatkan banyak  sedikitnya  lulusan  sarjana pendidikan  menjadi  tenaga  pengajar honorer.
Pengembangan karir  guru PNS yang  berupa  kenaikan  pangkat  atau jabatan  dirasa  masih  sangat  sulit, karena  harus  menyusun  administrasi dan  pengurusan  kenaikan  pangkat yang berbelit-belit menyebabkan guru  enggan  mengurus  kenaikan pangkatnya.  Apalagi  dengan  nasib guru  honorer  atau  guru  non-PNS yang  notaben  gajinya  hanya  berasal dari  dana  sekolah  atau  bahkan  dari dana  BOS.  Pengabdian  yang  harus dilakukan  oleh  guru  honorer  tidak berbeda  jauh  degan  guru  honorer namun  penghsailan  yang  didaptkan sungguhlah sangat berbeda.
Kehidupan  seorang  guru  honorer masihlah  jauh  dari  kata  sejahtera dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat kita  lihat  dari  banyaknya  guru honorer yang melakukan kerja
terbanyak . http://nasional.kompas.com/read/2018/10/17 /13315081/ini-5-program-studi-dan- universita-dengan-jumlah-pelamar-cpns- terbanyak, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, Pukul 10.28.
sampingan  agar  kebutuhan  hidup sehari-hari  terpenuhi.  Karena  jika seorang guru honorer hanya mengandalkan  penghasilannya  yang jauh  dari  Upah  Minimum  Regional (UMR)  ataupun  gaji  seorang  PNS maka  hal  tersebut  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari- hari. Bagaimana tidak didalam
Peratuaran  Menteri  Nomor  1  Tahun 2018 Tentang petunjuk teknis bantuan  operasional  sekolah  (BOS) disebutkan bahwa pembayaran honor guru  atau  tenaga  kependidikan  dan non kependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat
menggunakan  dana  BOS  paling banyak 15% (lima belas persen) dari total  bos  yang  diterima,  belum  lagi jumlah  guru  honorer  disekolah  tidak hanya  satu  sehingga  kesejahteraan masih menjadi pertanyaan dan persoalan yang ada di dalam masyarakat Indonesia,
terkhsus
dalam

## B. Metode Penelitian
Jenis  metode  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka  ( Library  Research )  yang bersifat yuridis, yaitu dengan
melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan  pustaka  yang  berupa literatur  dan  perundang-undangan yang  berhubungan  dengan  petunjuk teknis  bantuan  operasional  sekolah, peraturan  tentang  ketenagakerjaan dan  hak  asasi  manusia,  dimana bahan-bahan tersebut akan digunakan untuk menganalisis penghasilan guru honrer  berdasarkan petunuk  teknis  bantuan  operasional sekolah terhadap
hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder yang  tersusun  dalam  bentuk  literatur berupa jurnal-jurnal, Undang- Undang,  dan  berita  maupun  tulisan- tulisan lainnya yang berkaitan dengan  hak  tenaga  pengajar  honorer dalam  hukum  ketenagakerjaan  dan hak  asasi  manusia  terhdap  aliran dana bantuan operasional sekolah.
Teknik analisis yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik analisis  kualitatif,  yang  mana  teknik ini meruapakan teknik dengan memperhatikan  keterkaitan  data-data yang  satu  dengan  data-data  yang lainnya  sehingga  dipeoleh  suatu
kesimpulan data yang benar. Penarikan kesimpulan yang dilakuakn yaitu dengan memulai dari pembahsan  yang  bersifat  umum  dan kemudian  diterapkan  pada  hal  yang bersifat khusus.
Selain  itu,  digunakan  pula metode  penelitian  hukum  normatif empiris,  dimana  dalam  metode  ini hukum bertindak sebagai kaidah atau norma.  Dalam  kasus  ini  hukum sebagai normwissenschaft dijadikan sebagai  titik  fokus  pada  penelitian dan  menitikberatkan  pada  hukum sebagai  tata  perundang-undangan yang  diberlakukan  sebagai  hukum positif di Indonesia. Analisa
dititikberatkan pada peraturan
perundang-undangan  yang  menjadi konseptual  terhadap  masalah  yang terjadi dan bagaimana penerapannya.
Dalam  penelitian  ini  analisa akan  dilaksanakan  secara  kualitatif normatif  yakni  analisa  yang  dipakai tanpa  menggunakan  angka  ataupun rumusan  statistika  dan  matematika, artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis ini akan dipaparkan  secara  deskriptif.  Hal  ini diharapakan  dapat  menggambarkan hak-hak  yang  seharusnya  di  terima tenaga  pengajar  non-PNS  sehingga
dapat mengambarkan secara menyeluruh mengenai permasalahan- permasalahan yang diteliti.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Keadilan  dalam  Berbagai
Perspektif Dalam berbagai literatur hukum  terdpat  banyak  seklai  teori- teori  yang  membahas  mengenai keadilan.salah  satunya  teori  keadilan adalah  sebuah  etis,  menurut  tori tersebut hukum semata-mata bertujuan  keadilan.  Isi  hukum  di tentukan  oleh  keyakinan  sedangkan di pihak yang lain terdapat kemungkinan  bahawa  perumusan hukum  itu  sendiri  hanya  berifat memberikan intrepretasi atau memberikan  norma  baru  terhadap norma  keadilan. 3 Keadilan  adalah keadilan  yang  terdefinisi  atas  apa yang  tertulis  dan  menutup  diri  atas kejadian  yang  selama  ini  tidak termaktub  dalam  suatu  teks  dalm suatu  perundang-undangan  .  hal  ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang,  yaitu  tidak  ada
3 Bahder Johan Nasution,  “Kajian Filososfis tentang konsep keadilan dari pemikiran lasik sampai  pemikiran  modern”, Yutisia ,  Vol.  3 No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 118.
hukum  diluar  undang-undang  dan satu-satunya  hukum  adalh  undang- undang. 4 Heart mengatakan, bahwa prinsip  umum  keadilan  kesetaraan dan  ketidaksetaraan. 5 Maksudnya bahwa  untuk  hal  yang  serupa diperlukan  sesuatu  dengan  cara yangserupa,  sedangkan  untuk  hal yang  berbeda  juga  diperlukan  cara yang  berbeda  pula.  Pandangan  ini memberikan  sebuah  prepsi  dimana kesetaraan  terhadap  individu  harus disetarakan  dengan  individu  yang lainnya
Plato mengkualifikasikan
makna  substansi  dari  keadilan  itu, antara lain:
1) Suatu  karakteristik  atau  sifat yang  terbit  secara  alami  dari dalam  diri  setiap  individu manusia.
2) Dalam keadaaan ini, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian atau 4 Rusli Muhammad, “Kajian Kritis Terhadap Teori  Hukum  Positif  (Positifisme)”, Jurnal Hukum  Republica ,  Vol.  5  No.  2,  Tahun 2006, hlm. 222-223.
5 Yustinus  Suhardi  Ruman,  “Keadian
Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, Humaniora , Vol.  3,  No.  3, Oktober 2012, hlm. 348.
(menata) serta memberi batasan (mengendalikan) [ada tingkat  emosi  mereka  dalam usaha menyesuaikan diri dengan  lingkungan  tempat  ia bergaul.
3) Keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat
manusia  menjalankan  kodrat kemanusiaannya  dalam  cara-
cara yang utuh dan semestinya. 6
Sedangkan  menurutu  Plato, aristoteles  dan  Thomas  Aquinas; perosalan  keadilan  telah  menjadi sesuatu yang utama dalam pemikiran hukum  kodrat,  karen  apada  saat  itu telah  ada  gagasan  tentang  apa  yang adil  meurut  kodratnya  dan  apa  yang adil menurut keberlaukan hukumnya. 7
Hubungan  antara  keadilan  dan hukum  positif  baru  dimulai  pada abad ke-8 yang dilatarbelakangi oleh kekacauan dalam masuarakat,
ketidakpuasan pada sistem
6 Herman  Bakir,  2007, Fisafat  Hukum: Desain  dan  Arsitektur  Kesejarahan, Refika Aditama, Bandung, hlm. 175.
7 Made Subawa, “Pemikiran Filsafat Hukum Dalam  Memebentuk  Hukum”, Sarathi: kajian  Teori  dan  Masalah  Politik ,  Vol.  14 No. 3, Tahun 2007, hlm. 244-245.
pemerintah aristrokrasi, dan penyalahgunan pada kekuasaan. Oleh karena sejak saat itu hubungan antara keadilan dan hukum positif
menguasai  alam  pikiran  bangsa yunani  dan  pada  hakikatnya  seua berhubungan dengan pemikiran tentang hukum. Keadilan diwujudkan melalui hukum sehingga dapat disimpulkan  bahwa  hukumlah  yang mewujudkan  sebuah  keadilan  yang mutlak  dalam  kehidupan  manusiia. Tanpa  hukum,  kehidupan  manusia mejadi  kacau  dan  akan  kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi. 8
Keadilan dipelihara  oleh  peraturan  hukum ,menegakkan  kebebasan  manusia fundamental, tidak bisa dicabut sejak manusia  dilahirkan.  Hal  ini  untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan
sipil, politik,
ekonomihak asasi manusia sosial dan
budaya setiap wanita, pria dan anak. 9
8 Sewu  P.  Lindawaty  S,  “Kegunan  Flsafat
Hukum dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual”, Wacana  Paramata : Jurnal  Ilmu  Hukum, Fakultas  Hukum  Universitas  langlabuana, Vol. 5 No. 1, Tahun 2006, hlm. 25-38.
9 Prince zeid Ra’ad dan Al hussein, “Klatsky Endowed  Lecture,  Presented  by  the  U.N. High  Commissioner  For  Human  Rights”. International  Law:  Case  Western  Reserve Journal , Tahun 2017. hlm. 242.
Ketentuan  pasal  16  Ayat  (10 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2004  pun  membahas  mengenai keadilan  masyarakat  bahwa  keadilan masih  tetap  menjadi  wajib  untuk tetap  di  tegakkan  medki  tidak terdapat norma hukum yang mengatur , namun keadialan merupakan  kebutuhan  pokok  dalam kehidupan bermasyarakat. 10 Keadilan dalam konteks hukum  erat  kaitannya dengan  makna  legalitas.  Dikatakan adil  jika  peraturan  yang  dibuat berlaku  secara  sama,  secara  dan tanpa  deskriminasi  hukum  yang diterapkan  pada  semua  kasus  yang menurut peraturannya harus diterapkan. 11 Legalitas secara hukum terhadap  sebuah  peraturan  yang diberlakukan  dan  berimplikasi  yang sama terhadap semua perbuatan yang dilakukan pada prinsip yang mengacu  kepada  isi  dari  perbuatan itu  sendiri  serta  dikatakan  tidak  adil jika  penerpan  peraturan  tersebut
10 Inge  Dwisvimiar,  “Keadilan  Dalam Perspektif  Filasafat Ilmu”, Jurnal Dinamika Hukum ,  Vol.  11  No.  3,  September  2011, hlm. 530.
11 Hans  Kelsen,  2007,  Teori Umum  Hukum dan  Negara:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum Normatif  sebagai  Ilmu  Hukum  Deskriptif- Empiris ,  terjemahan  Somardi,  Bea  Media Indonesia, Jakarta, hlm. 15-16.
diterapkan  pada  peraturan  itu  tidak diterapkan  di  tempat  yang  berbeda dengan perbuatan yang sama.

## 2. Petunjuk  Teknis  Bantuan Operasional Sekolah
Didalam  Peraturan  Menteri Nomor  1  Tahun  2018  Tentang Petujuk  Teknis  Bantuan  Operasional Sekolah  terdapat  petunjuk  teknis mengenai  Komponen  pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
yang salah satu diantaranya mengatur tentang
pembayaran honor,
diantaranya;
a. Guru  honorer  (hanya  untuk memenuhi SPM)
b. Tenaga  administrasi  (tenaga
yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk  melakukan  tugas pendapatan Dapodik)
c. Pegawai Perpustakaan
d. Penjaga Sekolah
e. Petugas Satpam
f. Petugas Kebersihan
Keterangan:
1) Pada  prisnsipnya  pemerintah daerah dan masyarakat
penyelanggara pendidikan wajib  mengalokasikan  honor guru/tenaga kependidikan dan non-kependidikan yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselengarakan; 2) Pembayaran  honor  bulanan guru/tenaga kependidikan dan non-kependidikan honorer disekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat
menggunakan dana BOS paling  banyak  15%  (lima belas  persen)  dari  tital  BOS yang diterima;
3) Pembayaran  honor  bulanan guru/tenaga kependidikan non-kependidikan nonorer disekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan dana BOS paling  banyak  50%  (lima puluh  persen)  dari  total  BOS yang diterima;
4) Guru  honorer  yang  mendapat pembataran honor wajib:
a) Memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV
b) Mendapatkan  penugasan dari  pemerintah  daerah dengan memperhatikan analisis  kebutuhan  guru
dan menyampaikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur  Jenderal  Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan bagi guu honor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 3. Hak  Asasi  Manusia  dan

## Kajian Pengupahan
Sejarah  dunia  telah  mencatat berbagai  kesenjangan  sosial  yang disebabkan karena perilaku tidak adil dan  deskriminatif  atas  dasar  etnik, ras,  warna  kulit,  budaya,  bahasa agama  golongan,  jenis  kelamin  dan status  sosial  lainnya.  Disadarinya bahwa  kedamaian  dan  kesejhateraan sangat  didambakan  di  dunia,  akan setiap  penderitaan  dan  kesenjangan sosial  harus  mampu  ditanggulangi oleh setiap bangsa di dunia. 12
Hak  Asasi  Manusia  (HAM) adalah  ha-hak  dasar  yang  dimiliki setiap  orang  semata-mata  karena  dia
12 Bazar Harahap, 2006, Hak Asasi Manusia dan  Hukumnya, Perhimpunan  Cendekiawan Indefenden Indonesia, Jakarta, hlm. 10-11.
asalah  manusia.  HAM  didasarkan pada  prinsip  bahwa  setiap  orang dilahirkan  setara  dalam  harkat  dan hak-haknya.  Semua  HAM  sama pentingnya  dan  mereka  tidak  dapat dicabut  dalam  keadaan  apapun. Menurut  C.  S.  T.  Kansil,  hak  asasi manusia  merupakan  hak  mutlak ( absolute ) yaitu hak yang memberikan wewenang kepada
seseorang atau individu untuk melakukan  sesuatu  perbuatan  hak mana  dapat  dipertahankan  siapapun juga,  dan  sebaliknya  setiap  orang harus  menghormati  dan  menghargai hak  tersebut.  Sehingga  hak  asasi manusia merupakan hak yang melekat ( inheren ) pada individu yang bersifat mutlak. 13 Sehingga hak asasi memberikan  kekuatan  moral  untuk menjamin  dan  melindungi  martabat manusia  berdasarkan  hukum,  bukan atas  dasar  berkehendak,  keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. 14
13 CST Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum Data  Hukum  Indonesia ,  Balai  Pustaka, Jakarta, hlm. 86.
14 Go  Lisanawati,  “Pendidikan  tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam  Dimensi  Kejahatan  Siber”, Jurnal Ilmu Hukum Pandecta , Vol. 1 No. 1, Januari 2014, hlm. 5.
Dalam perumusan konsep penerapan  Hak  Asai  Manusia  dalam setiap  konstitusi  di  masing-masing negara  demokrasi  pasti  dipengaruhi oleh  pandagan  hidup,  pengalaman dan  kepentingan  masyarakat  dari masing-masing negara. Hal itu berarti pelaksanaan ataupun
perwujudan  hak  asasi  manusia  di setiap negara dipengaruhi oleh sejarah  perkembangan  masyarakat tersebut. 15 Oleh  sebab  itu,  menurut Sri  Soemantri, 16 tidak  ada  satupun negara  yang  demokrasi  di  dunia  ini yang tidak memiiki konstitusi,
karena negara dan kosntitusi merupakan  dua  institusi  yang  tidak dapat  dipisahkan  satu  sama  lain. Negara merupakan organisasi kekuasaan,  sedangkan  kekuasaan  itu mempunyai  kecenderungan  untuk disalah  gunakan,  agar  hal  tersebut tidak  terjadi  harus  diupayakan  untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan  dengan  mempersiapkan
15 Yulia  Neta,  “Partisipasi  Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara  Demokrasi  Indonesia” , Monograf , Vol. 1 No. 1, Tahun 2013.
16 Dahlan  Thaib,  2004, Teori  dan  Hukum Konstitusi ,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, hlm. 8.
kosntitusinya  atau  undang-uandang dasarnya.
Di Indonesia terdapat Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998  tentang  Hak  Asasi Manusia  untuk  menjaga  hak  asasi manusia di Indonesia. Untuk menjalankan  amanat  ketetapan  MPR tersebut  maka  di  bentuklah  Undang- Undang    Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan tanggung  jawab  Indonesia  sebagai negara  demokrasi  dan  anggaota Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Selain hal, itu pembentukan Undang- Undang  tersebut  juga  mengemban tanggung  jawab  moral  dan  hukum dari  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia oleh  PBB  dan  instrumen-instrumen lainnya  yang  diterima  oleh  bangsa Indonesia. 17 Karena konvensi Perserikatan  bangsa-bangsa  tentang penghapusan  segala  bentuk  tindak deskriminasi  terhadap  wanita,  hak anak-anak  dan  berbagai  instrumen internasional  lain  yang  mengatur mengenai hak asasi manusia tersebut.
17 Rhona  K.  M.  Smith,  dkk,  2008, Hukum Hak Asasi Manusia , PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 235-269.
Sehingga materi undang-undang harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan hukum masyarakat dan
pembangunan  hukum  nasional  yang berdasarkan  pancasila  dan  Undang- Undang ddasar 1945. 18
Sebagai cerminan terhadap kesunguhan Indonesia dalam
menghormati, melindungi serta memajukan  HAM  untuk  warga negaranya, Indonesia telah mengesahkah sejumlah Undang- Undang seperti:
1. Undang-Undang Nomor
8
Tahun1999  tentang  Kebebasan
Menyatakan Pendapat; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26
Tahun  2000  tentang  Pengadilan
Hak Asasi Manusia;
4. Amanademen  berbagai  Undang- Undang untuk diselaraskan
dengan  prinsip-prinsip  HAM, seperti  Undang-Undang  Partai Politik, Undang-Undang kekuasaan Kehakiman, 18 Bambang Supriyanto, “Penegakan Hukum Mengenai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia”, Jurnal  Al-Azhar  Indonesia  Seri  Pranata Sosial , Vol. 2  No. 3, Tahun 2014, hlm. 156.
pencabutan  Penpres  Nomor  11 Tahun 1963;
5. Diluncurkannya  renacana  aksi nasional  HAM  dalam  rangka memberikan jaminan bagi peningkatan kemajuan dan perlindungan  HAM  di  Indonesia dengan mempertimbangkan nilai- nilai  adat  istiadat,  budaya  dan agamabangsa Indonesia yang berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 19 Oleh karena Hak Asasi Manusia  adalah  unsur  normatif  yang melekat  pada  diri  setiap  manusia sehingga  dalam  penerpan  hak  asasi manusia  setiap  orang  berada  dalam ruang  lingkup  hak  persamaan  dan kebebasan  antara  individu  datu dengan individu yang lainnya.
Sehingga Hak Asasi Manusia merupakan  hak  setiap  individu, dimana setiap kelompok yang terdeskriminasi  tidak  boleh  di  batasi untuk menangani kasus-kasus langsung diskriminasi. Prosedu khusus  membutuhkan  peningkatan perhatian untuk memastikan 19 Anis Ibrahim, “Telaah Yuridis Perkembangan  Hukum  tentang  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  di  Indonesia,  Lumajang”, Jurnal  Hukum  Argumentum ,  Vol.  9  No.  2,
Tahun 2010, hlm. 6.
kesetaraan substantif dalam
kenikmatan    dan  realisasi  hak  asasi manusia untuk semua. 20 hal ini sama halnya  dengan  hak  setiap  warna negara  Indonesia  dimana  di  negara inilah  Hak  Asasi  manusia  dijunjung tinggi.  Hal  ini  tercemin  di  dalam pasal-pasal  yang  tertera  di  dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Berikut Pasal-Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang HAM:
1. Pasal 28 A
Setiap  orang  berhak  hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya. Pasal  28  A  menjelaskan bahwa setiap manusia
memiliki  hak  yang  sama dalam  mepertahankan  hidup dan  kehidupannya  sehingga setiap  orang  behak  bekerja dan  mendapatkan  upah  yang layak  untuk  kelangsungan hidup dan kehidupannya.
2. Pasal 28 C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri 20 Christopher Golay, at al, “The Contribution Of The UN Special Procedures To  The  Human  Right  And  Developtment Dialogue” ,  SUR-International  Journal  On Human  Right ,  Vol.  9  No.  17,  Desember 2012. hlm. 24.
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh  manfaat  dari ilmu  pengetahuan  dari teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan  hidupnya. Selain berhak
mendapatkan  penghidpan yang  layak,  dalam  pasal 28  C  ini  juga  menjalskan bahwa  setiap  manusia juga mempunyai hak untuk pemenuhan
kebutuhan dasar.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan  haknya seara kolektif untuk membangun  masyarakat, bangsa  dan  negaranya. Setiap  manusia  memiliki hak dalam memperuangkan  haknya agar  meperoleh  hak  yang sama  serta  mendapatkan hak  yang  sesuai  dengan kemampuannya.
3. Pasal 28 D
(2).  Setiap  orang  berhak untuk  bekerja  serta  mendapat imbalan  dan  perlakuan  yang adil dan layak dalam
hubungan kerja. Untuk mempertahankan hidupnya, manusia  jga  butuh  makan sehingga  manusia  diharuskan bekerja untuk mendapatannya. Sehiongga
dalam  pasal  ini  setiap  orang berhak atas pekerjaan dengan imbalan  yang  layak  sesuai dengan kemampaun dan
peraturan yang ada.
4. Pasal 28 H
(1) Setiap orang berhak
hidup  sejahtera  lahir  dan batin,  bertempat  tinggal dan mendapatkan lingkungan  hidup  yang baik dan  sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 5. Pasal 28 I
(1) Hak  untuk  hidup,  hak untuk  tidak  disiksa,  hak
untuk kemerdekaan pikiran  dan  hati  nurani, hak  beragama,  hak  untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan  hak  untuk  tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak  asasi  manusia  yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun
(2) Setiap  orang  bebas  atas perlakuan yangbersifat deskriminatif  atas  dasar apapun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan  yang  bersifat deskriminatif itu
4. Upah Tenaga Kerja Menurut
Hukum
Pekerja ditempatkan oleh pemberi  kerja,  penyedia  layanan dilindungi  oleh  hukum  beberapa  hal yang penting misal kepastian hubungan kerja dan gaji
kesejahteraan  telah  diarur  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. 21 21 Pratama Herry Herlambang, “Implementation on Transfer of Undertaking Protection  og  Employment  to  Outsourcing labors  in  Semarang  indonesia:  A  Legal Aproach”, Journal  of  Indonesia  Legal Studies ,  Vol.  3  No.  01,  Tahun  2018,  hlm.
113.
Guru  Honorer  merupakan  salah  satu tenaga  kependidikan  non-PNS  tidak tetap  dan  digaji  perjam.  Seringkali guru  honorer  digaji  secara  sukarela bahkan di bawah gaji minimum yang telah  ditetapkan  secara  resmi.  Hal  in mengakibatkan  kesejahteraan  dari guru  honorer  masih  sangat  minim, sehingga sebagian dari mereka memilih kerja sambilan untuk memenuhi  kebutuhan mereka sehari- hari.  Sedangkan  seperti  yang  kita tahu  bahwa  seorang  guru  honorer juga  merupakan  tenaga  kerja  dalam kependidikan yang memberikan waktunya untuk bekerja atau mendidik siswa yang ada
disekolahnya. Seharusnya secara harfiah  sebagai  seorang  pekerja mereka  memiliki  hak  yang  sama mendapatkan  gaji,  meski  tidak  sama seperti  gaji  guru  yang  berstatus pegawai negeri sipil, namun setidaknya  gaji  seorang  guru  honrer harus  sesuai  dengan  upah  minimum regional atau UMR di daerah dimana dia  bekerja.  Agar  para  guru  honorer
kita tidak hidup dibahawa
kesejahtaeraan  atau  ketimpangan.
Ketimpangan  itu  sebenanya  selalu dikaitkan dengan kemiskinan. 22
22 Afandi,  et    al,  “Policies  to  Eliminate
Sailesh  (2012)  dalam  penelitiannya menemukan bahwa ukuran kesejahteran karyaawan meningkatkan produktivitas. 23
Berikut isi dari Undang- Undang  Ketenagakerjaan  (Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan): 1. Pasal 88 (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layaknagi kemanusiaan. Dalam
pasal  ini  telah  jelas  di sebutkan  bahwa  setiap pekerja  baik  itu  buruh, pegawai negeri sipil, wiraswasata  dan  tenaga kerja lainnya mereka memeiliki untuk mendapatkan  upah  atau penghasilan  yang  layak sesuai dengan
Poverty  rate  in  Indonesia”, International Journal  of  Economics  and  Financia  Issues , Vol. 7 No. 1, Tahun 2017, hlm. 437.
23 Dhani  Shankar  Chaubey  dan  Babita Rawat, “Analys Of Labour Welfare Schemes and  Its  Impact  on  Job  Satisfaction”, Sn Empiricsl  Study ,  Vol.  7  No.  2,  Juni  2016, hlm. 46.
kemampuan maupun pendidikan pekerja tersebut. (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.  Pasal  dua menegaskan bahwa pemberian upah atau penghasilan  tenaga  kerja
yang  layak  telah  diatur dan  dilindungi  haknya oleh Undang-Undang. Sehingga  pemeberi  kerja baik swasta ataupun pemerintah  berkewajiban
memberikan  upah  yang layak  bagi  tenaga  kerja
mereka.
(3) Kebijakan pengupahan
yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
a. Upah minimum
b. Upah kerja lembur
c. Upah  tidak  masuk kerja karena berhalangan d. Upah  tidak  masuk kerja karena ada
kegiatan  lain  diluar pekerjaannya e. Upahkarena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya f. Bentuk dan cara pembayaran upah
g. Denda  dan  potongan upah
h. Hal-hal  yang  dapat diperhitungkan dengan upah
i. Struktur  dan  skala pengupahan yang
proporsional j. Upah untuk pembayaran pesangon k. Upah untuk perhitungan pajak penghsilan (4) Pemerintah  menetapkan upah minimum sebagaiman dikmasud berdasarkan kebutuhan hidup  layak  dan  dengan
memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Untuk memberikan standar  upah  yang  layak disetiap daerah pemerintah telah menetapkan upah minimum sebagai satandar  upah  yang  layak di  daerah  masing-masing di  Indonesia.  Sehingga pemerintah
ataupun pemberi  kerja  pada  pihak swasta  memberikan  upah atau  gaji  untuk  tenaga kerja mereka dengan upah minimum tersebut. 2. Pasal 89
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam  pasal  88  ayau  (3) huruh  a  dapat  terdiri  dari atas; a. Upah minimum berdasarkan  wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota. (2) Upah minium sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi  dari  Dewan Pengupahan Provinsi dan/ atau Bupati/ Walikota.
(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaiamana dimaksud  dalam  ayat  (2)
diatur  dengan  keputusan Menteri.
3. Pasal 90 (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaiaman imaksud dalam pasal 89.
(2) Bagi  pengusaha yang tidak  mampu  membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam  pasal  89  dapat dilakukan penangguhan.
(3) Tata  cara  penangguhan
sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (2)  diatur dengan Keputusan Menteri. 4. Pasal 91
(1) Pengaturan  pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja /serikat buruh tidak  boleh  lebih  rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam  hal  kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  lebih rendah  atau  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
D. Kesimpulan
Peratuaran  Menteri  nomor  1 Tahun 2018 yang didalamnya mengatur tentang pengalokasian sejumlah  dana  Biaya  Operasional Sekolah  (BOS)  untuk  guru  honore sebesar  15%  dari  jumlah  dana  yang diberikan belu bisa dikatakan sebagai upah  yang  layak  untuk  tingkat Sumber  Daya  Manusia  terdidik  dan terampil.  Dimana  seharusnya  sesaui dengan  Undang-Undang  Dasar  1945 setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan  dengan  upah  yang  layak, dan  harus  minimal  sesuai  dengan upah  minimum  daerah  maupun provinsi.  Namun,  untuk  upah  guru honorer  masih  sangat  jauh  dari  kata layak.  Dimana  perbedaan  tersebut dapat kita lihat dari gaji seorang guru PNS  dengan  guru  honorer  yang sangat  jauh,  padahal  secara  kerja mereka  tidak  jauh  berbeda  dan kontribusi  yang  mereka  beikan  juga tidak  jauh  berbeda,  sehinga  sebagai warga  negara  Inonesia,  seorang pekrja, dan pahlawan pndidikan upah minimal  yang  seharusnya  diterima adalah sebesar upah minimum daerah. Sehingga guru honorer sebagai  salah  satu  tenaga  kerja terdidik  akan  diperlakukan  seperti
tenga  kerja  pada  umunya.  Dalam tulisan ini, penulis mempunyai beberapa  saran  terkait  dengan  isu yang dibahas di atas :
1. Pengalokasian APBD untuk upah  guru  honorer  yang  layak disetiap kabupaten/kota diseluruh Indonesia agar keadilan  dan  hak  dari  guru
honorer sebagai tenaga kerja dan warga  negara  Indonesia  tercapai sesuai  dengan  keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Tidak mempersulit
pengangkatan guru honorer menjadi  guru  PNS  agar  mutu pendidikan di Indonesia membaik  karena  sebgaian  guru masih berstatus
honorer sehingga  jika  penganggakatan PNS  tidak  dipersulit  mereka tidak  perlu  bekerja  sampingan yang secara tidak langsung akan berpengaruh  terhadap  semangat pengajar  dan  tentunya  mutu pendidikan kita.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Bakir, Herman, 2007, Fisafat Hukum:  Desain  dan  Arsitektur Kesejarahan, Refika  Aditama, Bandung. Harahap,  Bazar,  2006, Hak  Asasi Manusia dan Hukumnya ,
Perhimpunan
Cendekiawan Indefenden Indonesia, Jakarta. Kansil  CST.,  1986, Pengantar  Ilmu Hukum Data Hukum Indonesia , Balai Pustaka,
Jakarta.
Kelsen,  Hans,  2007, Teori  Umum Hukum  dan  Negara:  Dasar- Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif sbagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empiris ,  terjemahan  Somardi, Bea Media Indonesia, Jakarta.
Smith,  Rhona  K.M.,  dkk,  2008,
Hukum  Hak  Asasi  Manusia , PUSHAM UII, Yogyakarta.
Thaib,  Dahlan,  2004, Teori  dan Hukum  Konstitusi ,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Tilaar,  H.A.R.,  2002, Membenahi Pendidikan  Nasional ,  Rineka
Cipta, Jakarta.

## B. Jurnal
Afandi,  et  al.  “Policies  to  Eliminate
Poverty  rate  in  Indonesia”,
International Journal of Economics and Financia
Issues ,  Vol.  7  No.  1,  Tahun 2017.
Al  Hussein,  Prince  Zeid  Ra’ad,
“Klatsky  Endowed  Lecture, Presented  by  the  U.N.  High Comissioner For Human Rights”, International  Law : Case Western Reserve Journal , Tahun 2017.
Chaubey,  Dhani  Shankar  &  Babita Rawat,  “Analys  of  Labour
Welfare  Schemes  and  Its
Impact  on  Job  Satisfaction: Sn Empiricsl Study, Management Convergence Journal ,  Vol.  7  No.  2,  June 2016. Dwisvimiar,  Inge,  2011,  “Keadilan dalam  Perspektif    Filsafat Ilmu”, Jurnal Dinamika
Hukum , Vol. 11 No. 3, Tahun
2011. Golay,  Crhistophe,  at  al,  “The Contribution  Of  The  UN Special  Procedures  To  The Human Right And Developtment Dialogue”, SUR-International Journal On  Human  Right ,  Vol.  9  No.
17, Tahun 2012.
Herlambang, Pratama Herry, “Implementation  on  Transfer of  Undertaking  Protection  og Employment  to  Outsourcing labors in Semarang indonesia: A Legal Aproach”, Journal  Of  Indonesia  legal Studies , Vol. 3 No. 01, Tahun 2018. Ibrahim,  Anis,  “Telaah  Yuridis Perkembangan Hukum tentang  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  di  Indonesia”, Jurnal
Hukum  Argumentum , Vol.  9
No. 2, Tahun 2010. Lisanawati,  “Pendidikan  tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap  Perempuan  dalam Dimensi  Kejahatan  Siber”, Jurnal Ilmu Hukum Pandecta Vol. 1, Tahun 2014. Muhammad,  Rusli,  “Kajian  Kritis Terhadap Teori Hukum
Positif  (Positifisme)”, Jurnal
Hukum Republica , Vol. 5 No.
2, Tahun 2006.
Nasution,  Bahder  Johan,  “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Yutisia ,  Vol.  3  No.
2, Tahun 2014.
Neta,  Yulia,  “Partisipasi  Masyarakat Terhadap  Penegakan  Hak Asasi  Manusia  Di  Negara Demokrasi Indonesia”, Monograf ,  Vol.  1,  Tahun 2013. Ruman,Yustinus  Suhardi,  “Keadilan Hukum  dan  Penerapannya dalam Pengadilan”, Humanior , Vol.  3,  No.  3, Tahun 2012. Sewu  P.  Lindawaty  S,  “Kegunaan Filsafat Hukum dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual”, Wacana Paramata: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Langlabuana, Vol. 5 No. 1, Tahun 2006. Subawa,  Made,  “Pemikiran  Filsafat Hukum  dalam  Membentuk
Hukum”, Sarathi: Kajian
Teori  dan  Masalah  Politik ,
Vol. 14 No. 3, Tahun 2007.
Supriyanto,  Bambang,  “Penegakan Hukum  Mengenai  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  Menurut Hukum  Positif  di  Indonesia”, Jurnal  Al-Azhar  Indonesia
Seri  Pranata  Sosial ,  Vol.  2 No. 3, Tahun 2014.

## C. Internet
Arnani,  Mela,  17  Oktober,  2018,  5 Program Studi dan Universitas  dengan  Jumlah Pelamar cpns terbanyak . http://nasional.kompas.com/r ead/2018/10/17/13315081/ini -5-program-studi-dan- universita-dengan-jumlah- pelamar-cpns-terbanyak,
diakses pada tanggal 8 Desember 2018, Pukul 10.28.
Deny,  Septian,  12  Maret  2018, Tenaga Honorer  Ingin Dapat Gaji Setara UMP. https://www.google.co.id/am
p/s/m.liputan6.com/amp/3362 148/tenaga-honoer-ingin- dapat-gaji-setara-ump, diakses  pada  8  Desember 2018, pukul 10.45.
Rachman,  Fadhly  Fauzy,  3  Mei
2018, Fakta Miris Rendahnya Gaji Guru Honorer .https://m.detik.com/
finance/berita-ekonomi- bisnis/d-4002089/fakta-miris- rendahnya-gaji-guru- honorer/6,  diakses  pada  8 Desember 2018, pukul 10.37.

## D. Peraturan
Perundang-

## Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Komponen Pembiayaan Operasional Sekolah