## ANALISIS PENINGKATKAN KUALITAS KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI JAWA TENGAH
Hilda Salma Jundia 1) , Aris Eddy Sarwono 2) , Dewi Saptantinah Puji Astuti 3)
Program Studi Akuntansi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta raku8621@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this research is to create a government in Indonesia that is oriented towards the competence of government apparatus and public services in order to realize good governance, and has not yet been implemented in all regions in Indonesia. Because the lower the level of governance, the more often they have direct contact with the community in demonstrating competence and the services they provide. So it is necessary to enact the principles of  good governance  as the  ideals of the nation. Improving the competence of government apparatus should adhere to a paradigm oriented towards the interests of the community in providing services to the wider community, preparing all tools to meet this paradigm systematically (from input-process-output-results/impact), so that quality services are realized (which may be tangible). , reliable, responsive, safe, and full of empathy in its implementation). The concept of  good governance  is an ideal  form of governance formulated by experts for the practice of establishing good relations  between the state, society and  markets. The type of research used  is descriptive  quantitative  method  including  the  official  BPS  website,  and  previous  journals.  The  results  of  this study  show that the government continues to strive to improve the competence of government officials  so that people  can  get  maximum  service  from  competent  government  officials.  The  quality  of  public  services  in Indonesia  has  been  included  in  the  green  category,  which  means  high  quality  of  service  compliance  to  the government.  In the  service  process,  the  government  always  strives  for the  public  to  more  easily  access  all  the facilities that have been provided on a digital basis.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mewujudkan  pemerintahan  di  Indonesia  yang  berorientasi  pada  kompetensi aparatur pemerintah dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan good governance , dan belum diberlakukan diseluruh daerah di Indonesia. Karena semakin bawah tingkatan kelola pemerintahan, maka semakin sering pula bersentuhan  langsung  dengan  masyarakatnya  dalam  menujukkan  kompetensi  dan  pelyanan  yang  diberikannya. Maka  perlu  diberlakukannya  prinsip good  governance sebagai  cita-cita  bangsa.  meningkatkan  kompetensi aparatur  pemerintah  sudah  seharusnya  menganut  paradigma  berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, mempersiapkan seluruh perangkat untuk memenuhi paradigma tersebut secara sistematik (sejak masukan-proses-keluaran-hasil/dampaknya), sehingga terwujud pelayanan yang berkualitas  (yang  mungkin tangible,  reliable,  responsive, aman,  dan  penuh  empati  dalam  pelaksanaannya). Konsep good  governance merupakan  bentuk  ideal  governance  yang  dirumuskan  oleh  para  ahli  untuk  praktik menjalin hubungan baik antara negara, masyarakat dan pasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif metode  kuantitatif  dengan  menyertakan  situs  web  resmi  BPS,  dan  jurnal-jurnal  terdahulu.  Hasil  penelitian  ini menujukkan  pemerintah  terus  berupaya  dalam  meningkatkan  kompetensi  aparatur  pemerintah  agar  masyarakat dapat  mendapatkan  pelayanan  yang  maksimal  dari  aparatur  pemerintah  yang  kompeten.  Kualitas  pelayanan publik di Indonesia sudah banyak masuk dalam kategori hijau yang berarti kualitas kepatuhan pelayanan tinggi kepada pemerintah. Dalam proses pelayanannya, pemerintah selalu mengupayakan masyrakat agar lebih mudah dalam mengakses segala fasilitas yang sudah disediakan dengan berbasis digital.
Kata kunci : good governance, pelayanan publik, kompetensi aparatur pemerintah

## 1. PENDAHULUAN
Pada  pembenahan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia  yang  berorientasi  pada kompetensi  aparatur  pemerintah  dan  pelayanan publik dalam rangka mewujudkan good governance , hendaknya  diberlakukan  diseluruh  daerah  di Indonesia.  Karena  semakin  bawah  tingkatan  kelola pemerintahan, maka semakin sering pula bersentuhan  langsung  dengan  masyarakatnya  dalam menujukkan  kompetensi  dan  pelayanan  yang diberikannya.  Oleh  sebab  itu,  evaluasi  dalam
penyelenggaraan pemerintah  harus dilakukan  secara menyeluruh  dalam  negeri  agar good  governance dapat  tercapai  sesuai  dengan  yang  diinginkan. Karena  pada  pelaksanaannya  sangat  bergantung pada kompetensi aparatur pemerintahnya.
Dalam  meningkatkan  kompetensi  aparatur pemerintah  sudah  seharusnya  menganut  paradigma berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  luas, mempersiapkan  seluruh  perangkat  untuk  memenuhi paradigma tersebut secara sistematik (sejak
masukan-proses-keluaran-hasil/dampaknya), sehingga terwujud pelayanan yang berkualitas (yang mungkin tangible,  reliable,  responsive, aman,  dan penuh  empati  dalam  pelaksanaannya).  Aparat pemerintah  semakin  dituntut  kesiap  sediaannya dalam  menetapkan  peraturan  daerah,  merencanakan pembangunan dalam  negeri  yang dapat diisesuaikan dengan  situasi  dan  kondisi  serta  memberikan pelayanan  yang  prima  bagi  masyarakat.  disisi  lain dituntut  pula  menciptakan  kondisi  yang  kondusif bagi  tumbuh  kembangnya  kreativitas  dan  inovasi masyrakat  dalam  mengelola  dan  menggali  potensi yang ada, sehingga dapat menghadirkan nilai tambah ekonomis  bagi  masyarakatnya.  Belum  optimalnya kinerja  aparatur  pemerintah  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya,  ditunjukkan  masih  banyaknya keluhan-keluhan  yang  disampaikan  masyarakat  atas pelayanan yang diberikan pemerintah selama ini.
Pengelolaan  ekonomi  daerah  yang  baik  akan menciptakan  kebaikan  Manajemen  juga  harus dipantau  oleh  sumber  daya  perangkat  keras  yang berkualitas. Namun telah menjadi masalah umum di instansi  pemerintah  daerah  rancangan  personalia seringkali  kurang  didasarkan  pada  kebutuhan kuantitatif daripada kebutuhan kualitatif (kompetensi  profesional).  Dari  sudut  pandang kualitas  manajemen  sumber  daya  manusia  tindakan yang  diterapkan  seringkali  tidak  mengikuti  prinsip “the  right  man  in  the  right  place ”.  Hal  ini  erat kaitannya  dengan  perkembangan  organisasi  yang hanya mempertimbangkan kepada otoritas, meskipun  kualitas  sumber  daya  peralatan  yang  ada tidak  terpenuhi  kompetensi  yang  harus  dipenuhi. Kapasitas  sumber  daya  pasti  akan  ada  orang-orang yang  berkompeten  dalam  pengelolaan  keuangan meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  SKPD. Kualifikasi perangkat adalah kemampuan yang harus dimiliki perangkat keras
berupa
informasi,keterampilan,  sikap  dan  perilaku  yang mereka  butuhkan  untuk  melakukan  pekerjaan mereka. (Fikri et al., 2015)
Ekonomi  negara  harus  dikelola  oleh  aparatur pemerintah  yang  berwenang  sistematis,  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,  efisien, ekonomis,  efisien,transparan  dan  akuntabel  dengan mempertimbangkan keadilan dan kesesuaian sebagai prasyarat  untuk  implementasi  yang  berhasil,  dan kemudian diimplementasikan dengan bentuk pemberian pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien  dengan  didasarkan  pada  kualitas  kompetensi aparatur pemerintah  yang maksimal.
Layanan  praktek  pelayanan  publik  tetap tersedia diwarnai oleh layanan yang sulit diakses dan proses yang rumit ketika datang untuk mendapatkan lisensi  juga  pembayaran  tertentu  yang  tidak  jelas melakukan  pungutan  liar  (  pungli  ),  menunjukkan kualitas  yang  buruk  pelayanan publik. (Hermansyah et al., 2018)
Menurut  Berita  ombudsman.go.id,  pelayanan publik  kita  bercirikan  pelayanan  yang  lama (tertunda),  mahal  (tidak  tepat  waktu)  dan  petugas
yang  tidak  kompeten.  Padahal  pamong  praja  itu sendiri  merupakan  wajah sebenarnya dari kehadiran pemerintah  yang  dapat  dirasakan  langsung  oleh masyarakat. Tidak berhenti sampai di situ saja kalau kita  uraikan,  sebenarnya  banyak  faktor  yang menyebabkan  buruknya  pelayanan  pemerintah. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah personel  layanan  dan  sumber  daya  manusia  yang sedikit  berbanding  lurus  dengan  kualitas  layanan yang  ditawarkan. Keterbatasan sumber  daya manusia  mempengaruhi  pelayanan  yang  diterima masyarakat. Misalnya, jumlah sumber daya manusia yang  tersedia  dan  jumlah  penerima  manfaat  yang tidak  seimbang  berdampak  negatif.  Belum  lagi sumber  daya  manusia  yang  tersedia  sangat  langka, seperti  pendidikan  yang  masih  kurang  memadai sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
Kedua,  pemerasan  yang  merajalela.  Pelayanan prima harus transparan. Tapi apa jadinya bila budaya disederhanakan,  bila  bisa  menjadi  lebih  rumit? Masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  publik  harus dididik  untuk  berhenti  mempraktekkan  budaya jungkir balik. Begitu juga dengan pejabat yang tidak menerima  ganti  rugi  dalam  bentuk  apapun.  Masa bakti  lama  merupakan  peluang  bagi  pengguna  jasa untuk  mengambil  jalan  pintas  dengan  memberikan suap  kepada  pejabat.  Dalam  keadaan  ini  terjadi simbiosis  timbal  balik,  sehingga  tidak  ada  yang terluka  atau  tersinggung.  Lambat  laun,  budaya  ini menyebar  di  masyarakat  jika  ingin  memberi  tip bisnis cepat (suap) kepada petugas.
Hasil  Penilaian  Ombudsman  RI  sebagai pengawas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  35  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik telah melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan  untuk  tingkat  kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia.  Berdasarkan  hasil  penilaian  yang dilakukan terhadap 25 kementerian, 14  lembaga,  34 pemerintah  provinsi,  98  pemerintah  kota  dan  415 pemerintah  kabupaten,  pada  tahun  2022  diperoleh hasil bahwa jumlah instansi yang masuk zonasi hijau sebesar 52,96%. Adapun jumlah instansi penyelenggara  pelayanan  publik  yang  dinilai  antara lain  dari  586  instansi,  namun  yang  masuk  ke  zona hijau  sebanyak  272  instansi  (46,42%),  zona  kuning sebanyak  250  instansi  (42,66%),  dan  zona  merah sebanyak 64 instansi (10,92%).
Penilaian Pelayanan Publik di Indonesia
Gambar 1. Lembaga Total responden Katergori zona  ,  jumlah  dan persentase Kementrian 25 1. zona  hijau  21 (84%) 2. zona  kuning
4 (16%)
3. Zona merah 0
Lembaga 14 1. Zona  hijau  9 (64,29%) 2. Zona  kuning 5(35,71%) 3. Zona merah 0 Pemerintah provinsi 34 1. Zona hijau 19 (55,88%) 2. Zona  kuning 13 (38,24%) 3. Zona merah 2 (5,88%) Pemerintah kabupaten 415 1. Zona hijau 170 (40,96%) 2. Zona  kuning 186 (44,82%) 3. Zona  merah 59 (14,22%) Pemerintah kota 98 1. Zona hijau 53 (54,08%) 2. Zona  kuning 42 (42,86%) 3. Zona merah 3 (3,06%) Sumber dari (ombudsman.go.id, 2023)
Memang  jumlah  yang  meraih  zona  hijau  ini telah  meningkat  dari  tahun  2021.  Pada  tahun  2021, jumlah  instansi  yang  masuk  zonasi  hijau  sebanyak 179  instansi,  naik  menjadi  272  instansi  di  tahun 2022.  Namun  untuk  zonasi  kuning  mengalami penurunan  dari  316  instansi  di  tahun  2021  menjadi 250  instansi  di  tahun  2022.  Begitu  juga  dengan zonasi  merah  juga  mengalami  penurunan,  dari  92 instansi  di  tahun  2021  menjadi  64  instansi  di  tahun 2022.  Hasil  penilaian  yang  dilakukan  oleh Ombudsman RI menjadi gambaran bahwa penyelenggaraan  pelayanan  publik  untuk  tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tingkat provinsi  dan  kabupaten/kota  belum  menyentuh pelayanan  dasar  yang  diharapkan  masyarakat.  Hal ini  dapat  disebabkan  karena  adanya  komitmen  dari pimpinan  di  kementerian,  lembaga,  dan  pemerintah daerah  untuk  berubah  menjadi  lebih  baik.  Sehingga pelayanan  publik  di  setiap  unit  layanannya dilakukan  upaya  peningkatan  kualitas  dengan memenuhi standar pelayanan dan menjala.
Dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas,  transparan  dan  akuntabel  antara  lain telah  ditetapkan  Keputusan  Menteri  PAN  Nomor. 26/KEP/M.PAN/6/2004  tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Maksud ditetapkannya  petunjuk  teknis  ini  adalah  sebagai acuan  bagi  seluruh  penyelenggara  pelayanan  publik untuk  meningkatkan  kualitas  transparansi  dan akuntabilitas pelayanan, sementara tujuan ditetapkannya  petunjuk  teknis  ini  adalah  untuk memberikan  kejelasan  bagi  seluruh  penyelenggara pelayanan  publik  dalam  melaksanakan  pelayanan
publik  agar  berkualitas  sesuai  dengan  tuntutan  dan harapan masyarakat.
Untuk  pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik pemerintah  berusaha  mewujudkan  pemerintahan yang  bersih  dan  berwibawa  atau  dikenal  dengan pemerintahan  yang  baik.  Elemen  terpenting  bagi terselenggaranya good governance adalah transparansi,  keadilan,  akuntabilitas  dan  tanggung jawab.  Unsur-unsur  tata  kelola  yang  baik  adalah persyaratan  keterbukaan (openness), meningkatkan efisiensi  disegala  bidang (efficiency), tanggung jawab (responsibility) dan  keadilan (justice) yang lebih  jelas.  masalah  ini  sebenarnya  muncul  sebagai hasil  dari  perkembangan  proses  demokratisasi  di berbagai  bidang  dan  pengembangan  keterampilan profesional.  Jadi  pemerintah  adalah  pelaku  utama yang  terlibat  dalam  penerapan good  governance harus memastikan  hal  ini  akuntabilitas  yang  lebih transparan  dan  akurat.  itu  datang  fase  reformasi  ini penting  untuk  dibentuk  dengan  penguatan  peran mengontrol institusi sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah. Penggunaan praktik manajemen  yang  baik  dapat  diterapkan  secara bertahap  tergantung  pada  kapasitas  pemerintah, masyarakat  sipil  dan  mekanisme  pasar.  Keputusan strategis  tata  kelola  yang  baik  diimplementasikan melalui  penyampaian  layanan  hadirin  pelayanan publik  sebagai  faktor  utama  juga  dinilai  penting semua aktor dari unsur good governance . (Azlina & Amelia, 2015)
Kurangnya  maksimalisasi  kompetensi  aparatur pemerintah  di  Indonesia  sehingga  menyebabkan pelayanan  publik  yang  dinilai  belum  maksimal sehingga  cita-cita good  governance (tata  kelola pemerintahan yang baik) belum juga tercapai hingga saatt  ini.  Perlu  adanya  pelatihan  kepada  aparatur pemerintah  serta recruitment aparatur  pemerintah guna  menghasilkan SDM  yang  berkualitas  sehingga dapat  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  ialah  ilmu  dan seni  yang  mengatur  hubungan  dan  peranan  tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.
Konsep good  governance merupakan  bentuk ideal  governance  yang  dipraktekkan  oleh  para  ahli untuk  menciptakan  hubungan  yang  baik  antara negara,  masyarakat  dan  pasar.  Beberapa  pendapat bahkan bertentangan dengan konsep good governance karena  dianggap  terlalu  sarat  dengan nilai-nilai  ideologis.  Administrasi yang baik sebagai mekanisme  pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  dan sosial,  yang  menggabungkan  pengaruh  negara  dan sektor  sipil.  Definisi  ini  mengasumsikan  banyak aktor  yang  terlibat,  tidak  ada  satupun  yang  sangat dominan  dan  menentukan  gerak  aktor  lain.  Pesan pertama adalah bahwa terminologi administrasi tidak sesuai dengan pemahaman formal tentang bagaimana  lembaga  negara  bekerja.  Administrasi
mengakui bahwa ada banyak pusat keputusan dalam masyarakat  yang  beroperasi  pada  tingkat  yang berbeda.
Kualitas  personel  adalah  kemampuan  pegawai dalam  melakukan  proses  pemeriksaan  yang  dilihat dari  keterampilan  orang  tersebut,  latar  belakang pendidikan, persyaratan untuk menyelesaikan proses pemeriksaan,  pelatihan  dan  sosialisasi  perubahan peraturan.
Kompetensi merupakan keahlian dan kemampuan  individu  yang  dapat  dibuktikan  yang dapat  dikombinasikan  dengan  kinerja  yang  efektif dan luar biasa. Rendahnya kinerja yang memerlukan perbaikan  lebih  lanjut  diyakini  disebabkan  oleh beberapa  faktor  yang  dapat  meningkatkan  kinerja seorang  pegawai,  antara  lain  yakni  keinginan, pengetahuan dan keterampilan, iklim, dukungan dan penghargaan,  kompetensi,  etos  kerja,  tingkat pendapatan  dan  tingkat  pendidikan.  Dari  sekian faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  pegawai,  ada beberapa  yang  penting  untuk  diperhatikan,  antara lain  yaitu  ketidakmampuan  dan  keterampilan karyawan  yang  membutuhkan  peningkatan  dan pelatihan  lebih  lanjut,  kurangnya  motivasi  dan dukungan manajemen, kurangnya perhatian manajemen terhadap suasana kekeluargaan, keharmonisan dan kesejahteraan karyawan, keengganan  karyawan  untuk  berubah  menjadi  lebih baik  dan  kurangnya  apresiasi  terhadap  Pimpinan Karyawan  seringkali  menghabiskan  jam  kerjanya untuk  melakukan  hal-hal  yang  bukan  pekerjaan, seperti  main  game  online,  main facebook, dengerin musik, dll. (Rohida, 2018)
Identifikasi  dan  evaluasi  kompetensi  sebagai pengembangan  manajemen  berbasis  kompetensi dapat mendukung berbagai aktivitas seperti perekrutan  karyawan,  pembelajaran,  dan  proses sumber  daya  utama  lainnya  yang  mencerminkan pemahaman  organisasi  bahwa  kekuatan  karyawan adalah  kunci  sukses  di  tempat  kerja  modern. Kompetensi adalah kompetensi  yang tepat dan unik dalam suatu organisasi yang memberikan kompetensi inti dan keunggulan kompetitif. Organisasi  yang  menggunakan  kompetensi  tidak hanya menghasilkan pengetahuan, keterampilan, dan atribut  individu  yang  diperlukan,  tetapi  juga  dapat mengidentifikasi  atribut  yang  diperlukan  untuk berhasil dalam semua aktivitas dalam organisasi.
Salah  satu  tugas  pokok  terpenting  pemerintah adalah  memberikan  pelayanan  publik  kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa  oleh  pemerintah,  pihak  swasta  atas  nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat,  dengan  atau  tanpa  pembayaran  guna memenuhi  kebutuhan  atau  kepentingan  masyarakat. Ada  tiga  alasan  mengapa  pelayanan  publik  menjadi titik  strategis  untuk  memulai  mengembangkan  dan menerapkan good governance di Indonesia, yaitu:
a. Pelayanan  publik  selama  ini  menjadi  ranah dimana  negara diwakili pemerintah  berinteraksi dengan  lembaga  non  pemerintah.  Keberhasilan
dalam  pelayanan  publik  akan  mendorong tingginya  dukungan  masyarakat  terhadap  kerja birokrasi.
b. Pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek  clean  dan good  governance dapat diartikulasikan secara mudah.
c. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua  unsur governance, yaitu  pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar.
Pelayanan  publik  merupakan  Setiap  jenis kegiatan  pelayanan  umum  yang  dilakukan  oleh instansi  pemerintah  di  Daerah  dan  di  sekitar  Badan Usaha  Negara  atau  Daerah  di  bidang  barang  atau jasa  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat serta  dalam  rangka  penegakan hukum  dan ketertiban.  Selain  itu,  pelayanan  publik  juga Memberikan (melayani) pelayanan untuk kebutuhan orang  atau  masyarakat  yang  berkepentingan  dengan organisasi, sesuai dengan prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan.

## 3. METODOLOGI
Ruang  lingkup  pada  penelitian  ini  adalah Aparatur Pemerintah Jawa Tengah. Diberlakukannya studi  kasus  dikarenakan  untuk  mendapat  informasi permasalahan yang terjadi pada aparatur pemerintah. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif dengan  metode  kualitatif.  Sumber  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  data  dari web  resmi www.bps.go.id dan  hasil  penilaian Ombudsman  RI  terhadap  kementrian.  Selain  itu, untuk  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi kepustakaan berupa jurnal-jurnal ilmiah sebelumnya yang  sejenis,  dan  juga  artikel  terbaru.  Melalui beberapa  data  yang  disediakan  dapat  diuraikan  dan dianalisa  kesiapan  pemerintah  dalam  mewujudkan good  governance di  negara,  apakah  sudah  berjalan dengan baik atau mungkin sebaliknya.
Dengan  bantuan  metode  penelitian  ini  dapat digambarkan peningkatan kompetensi pejabat negara  dan  pelayanan  publik  dalam  melaksanakan good governance . Cita-cita negara dalam penyelenggaraan good  governance dikaji  sebagai objek  penelitian  mengenai  kompetensi  aparatur pemerintahan  dan  kualitas  pelayanan  publik. Informasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berasal  dari  data  sekunder  yaitu  kajian  literatur terhadap  beberapa  dokumen  yang  berkaitan  dengan topik  yang  dibahas.  Subyek  penelitian  ini  adalah aparatur  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  yang terlibat  dalam  sektor  pemerintahan  perekonomian provinsi  dan  juga  masyarakat  Jawa  Tengah  yang menikmati  pelayanan  publik  yang  diberikan  dan mengetahui  bagaimana  tanggapan  mereka  terhadap pelayanan yang diberikan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Kualitas Kompetensi Aparatur Pemerintah di
Indonesia
kompetensi  sendiri  dibentuk  oleh  lima  hal, yaitu motif (motive), watak (traits), konsep diri (self
concept), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill). Motif  dan  watak  merupakan kompetensi  inti  atau  kompetensi  sentral,  sedang pengetahuan  dan  ke-terampilan  disebut  sebagai kompetensi  individu  yang  bersifat “intent” yang mendorong  untuk  digunakannya  pengetahuan  dan keterampilan yang dimiliki.

## Rekap data Kegiatan Non-Pelatihan Tahun Anggaran per november  2022
Gambar 2. Nama kegiatan Jenis kegiatan penyelenggar a Jumla h pesert a Bimtek Pelayanan Prima Worksho p Pengembanga n kompetensi teknis 29 Seminar modul pengelolaan kawasan pesisir terpadu (ICZM) Seminar online Sertiifikasi kompetensi & penjaminan mutu 74 Seminar peningkatan kompetensi teknik TIK bagi tenaga administrasi sekolah berbasis E- Learning Seminar online Sertifikasi kompetensi & penjaminan mutu 225 Seminar modul ASN jateng bijak berintet Seminar online Sertifikasi kompetensi & penjaminan mutu 47 Seminar penyusunan rencana pengembanga n kompetensi instansi Seminar online Sertifikasi kompetensi & penjaminan mutu 52 Local government leadership training ; membentuk ASN adaptif di era transformasi digital Seminar online Pengembanga n kompetensi manajerial 2.208
Sumber dari (jatengprov.go.id, 2022b)
Dari  sumber  data  diatas,  menunjukkan  adanya upaya  yang  dilakukan  pemerintah  provinsi  kepada aparatur  untuk  terus  meningkatkan  kualitas  SDM yang dimilikinya. Hal ini dibuktikan dengan  adanya berbagai  kegiatan  seperti  Workshop  dan  Seminar
pada  per  november  2022.  Dari  data  yang  terlihat, nampak provinsi jawa tengah sedang mengupayakan aparatur  pemerintah  untuk  terus  berinovasi  dan mengembangan TI, sejalan dengan basis digital yang ada  dinegara.  Sehingga  seluruh  kegiatan  pelayanan publik  yang  diberikan  tidak  lepas  dan  teknologi sebagai salah satu kemudahan akses bagi masyarakat dan  dianggap  lebih  transparansi  dalam  hal  kinerja aparatur pemerintahnya.

## Kualitas Pelayanan Publik
Evaluasi  kualitas  pelayanan  atau  pelayanan publik  merupakan  hal  yang  kompleks  dan  sulit dilaksanakan dibandingkan dengan evaluasi kualitas aparatur pemerintahan, meskipun sulit untuk diukur, bukan  berarti  kualitas  pelayanan  atau  pelayanan publik tidak dapat diukur. Kriteria penilaian kualitas pelayanan  atau  pelayanan  publik  yang  paling penting  saat  ini  banyak  diteliti  dan  dipublikasikan oleh  lembaga  penelitian  dan  para  ahli.  Selain  itu, terdapat  lima  dimensi  utama  penilaian  kualitas pelayanan  atau  pelayanan  masyarakat  dalam mengevaluasi  kualitas  pelayanan  publik  yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat, yaitu:
a. Reliability (keterandalan),  yaitu  kemampuan untuk  melaksanakan  pelayanan  yang  dijanjikan secara baik dan tepat.
b. Responsiveness, yaitu kesediaan untuk membantu  masyarakat  dengan  menyediakan pelayanan  yang  cocok  seperti  yang  diinginkan masyarakat.
c. Assurance, yaitu  pengetahuan  dan  rasa  hormat karyawan dan kemampuan untuk menumbuhkan rasa  saling  percaya  antara  penyedia  jasa  dan pelanggan.
d. Emphaty, yaitu  sikap  caring  (peduli)  berupa perhatian  khusus  terhadap  pelanggan  oleh penyedia jasa.
e. Tangibles (Bukti  langsung),  yaitu  penampilan dan fasilitas fisik, dan materi komunikasi.
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk KL (Persen) pada tahun
2018-2021 di Indonesia (Zona Hijau) Gambar 3. Lembaga 2018 2019 2021 Kementerian 55.56 50.00 70.83 Lembaga 25.00 0.00 80.00 Pemerintah Provinsi 62.50 33.33 38.24 Pemerintah Kab/Kota - - - Pemerintah Kabupaten 31.66 33.02 24.76 Pemerintah Kota 36.73 33.03 34.69 . Sumber dari (bps.go.id, 2022)
Pada  gambar  4  terdapat  Persentase  Kepatuhan pelaksanaan  UU  Pelayanan  Publik  untuk  KL (Persen)  pada  tahun  2018-2021  di  Indonesia  pada zona  Hijau  yang  berarti  dalam  kategori  kepatuhan tinggi.  Dalam  data  ini  menunjukkanpada  pada kementrian  naik  15,27%  dari  tahun  2018-2021,  hal ini  juga  sejalan  dengan  lembaga  yang  naik  drastis sebanyak 55% dalam kurun  waktu 3 tahun tersebut. Terjadinya  juga  fluktuasi  persentase  pada  tahun 2019  dan  2021  pemerintah  provinsi  yang  bisa dikatakan menurun drastis dari yang awalnya berada di  persentase  62,50%  di  tahun  2018  menjadi  di 38,24%  di  tahun  2021.  Pada  pemerintah  kabupaten dan  kota  yang  juga  mengalami  penurunan  tentu  hal ini  menjadi  tugas  aparatur  pemerintah  dalam memberikan  kualitas  pelayanan  yang  baik  kepada masyrakat  agar  nantinya  dapat  di  respon  dan dipatuhi dengan baik pula. (bps.go.id, 2022)
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk KL (Persen) pada tahun 2018-2021 di Indonesia (Zona Kuning) Gambar 4.
Lembaga 2018 2019 2021 Kementerian 44.44 50.00 29.17 Lembaga 50.00 100.00 20.00 Pemerintah Provinsi 25.00 50.00 55.88 Pemerintah Kab/Kota - - - Pemerintah Kabupaten 44.22 40.47 54.33 Pemerintah Kota 44.90 47.22 62.24
Sumber dari (bps.go.id, 2022) Pada  zona  kuning  yang  merupakan  kategori kepatuhan  sedang,  pada  kementrian  juga  terjadi fluktuasi  persentase  yang  berakhir  dengan  rendah pada  tahun  2021  mencapai  29,17%  yang  awalnya berada  di  persenan  44,44%  di  tahun  2018.  Pada lembaga  pada  tahun  2019  memiliki  jejak  yang sangat  bagus  sehingga  berada  di  angka  100%  akan
tetapi  pada  tahun  2021  justru  anjlok  di  persentase 20%. Sementara itu pada pemerintah kabupaten dan kota terjadi fluktuasi yang akhirnya meningkat pada tahun 2021. (bps.go.id, 2022)
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk KL (Persen) pada tahun
2018-2021 di Indonesia (Zona Merah) Gambar 5. Lembaga 2018 2019 2021 Kementerian 0.00 0.00 0.00 Lembaga 25.00 0.00 0.00 Pemerintah Provinsi 12.50 16.67 5.88 Pemerintah Kab/Kota - - - Pemerintah Kabupaten 24.12 26.51 20.91 Pemerintah Kota 18.37 19.44 3.06 Sumber dari (bps.go.id, 2022)
Pada  zona  merah  atau  kategori  kepatuhan rendah di kementrian justru tidak adanya peningkatan  maupun  penurunan  dan  hanya  stuck  di angka  0  (nol).  Berbeda  dengan  bidang  kementrian pada  lembaga  yang  awalnya  di  persentase  25% justru di tahun-tahun berikutnya tidak ada persentase dan  hanya  berada  di  0  (nol)  saja.Dan  untuk pemerintah  kabupaten  justru  hanya  bertahan  di persentase 20 an sementara di pemerintah kota justru berada dibawahnya. (bps.go.id, 2022)
Layanan Publik di Jateng semakin membaik Gambar 6.
Sumber dari (jatengprov.go.id, 2022c)
Pelayanan  publik  provinsi  Jawa  Tengah terdapat  berita  terbaru  yakni  Ombudsman  sebagai badan  pengawas  pelayan  publik,  menilai  layanan publik  Pemprov  Jateng  di  bawah  Kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo semakin baik. Indikasi itu dilihat  dari  layanan  kesehatan  dasar  seperti puskesmas, layanan perizinan, serta akses pelaporan yang semakin mudah dijangkau.
Dengan  layanan  yang  diberikan  Pemprov Jateng, Ombudsman RI memberikan penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar
Pelayanan  Publik  2022.  Penghargaan  itu  diterima Sekda Jateng Sumarno, di Jakarta, Kamis (22/12/2022)  lalu.  Predikat  tersebut  menunjukkan Pemprov  Jateng  bisa  melayani  warga  dengan komitmen mudah, murah, dan cepat.
Sehingga Pemprov Jateng ditetapkan berada di zona  hijau  (kategori  kepatuhan  tinggi)  mulai  tahun 2022.  Hal  ini  bisa  dikatakan  meningkat  secara signifikan kearah positif karena mengingat sebelumnya  pada  tahun  2021  Jawa  Tengah  hanya berada di zona kuning (kategori kepatuhan sedang). Pemprov  jateng  mengatakan  bahwa  layanan  tidak terlepas  dari  kritik yang  disampaikan  oleh masyarakat  melalui  beberapa  kanal  aduan  Pemprov Jateng,  seperti  LaporGub  dan  melalui  media  sosial. Hal itu menurutnya menjadi feedback positif, karena pemerintah  membuka  diri  terhadap  kualitas  layanan yang  diberikan.  Perlu  diketahui,  Pemprov  Jateng berkomitmen  melakukan  pelayanan  cepat  dan terpadu.  Satu  di  antaranya  dengan  didirikannya  22 Mal Pelayanan Publik yang tersebar di 13 kabupaten dan kota. Di sisi kesehatan, terdapat 878 Puskesmas hingga  2020  yang  tersebar  di  35  kabupaten/  kota. (Pd/Ul,  Diskominfo  Jateng).  (jatengprov.go.id, 2022c)
Dari  artikel  dan  juga  data  dari  (bps.go.id, 2022),  sebenarnya  terdapat  beberapa  strategi  dalam peningkatan pelayanan publik (djpb.kemenkeu.go.id, n.d.) yakni sebagai berikut :
1. Budaya pelayanan prima
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur  pemerintah  merupakan  salah  satu  cara untuk  menciptakan  pelayanan  publik  yang  baik bagi stakeholder. Saat  ini,  keluhan  para stakeholder menilai  pelayanan  publik  yang diberikan kepada  mereka terbatas karena  masih rendahnya  sikap  atau  perilaku  sumber  daya aparatur  yang  berhadapan  langsung  dengan pemangku  kepentingan.  Oleh  karena  itu, diperlukan  aparatur  profesional  dengan  sikap atau  budaya  pelayanan  yang  tulus  agar  yang terlibat tidak  lagi  mengeluhkan pelayanan  yang diberikan.  Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan dalam  upaya  peningkatan  pelayanan  publik dengan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya peralatan  dan  profesionalisme  pegawai  dalam hal  sikap  dan  perilaku.  Dengan  kata  lain, diperlukan  sikap  mental  yang  baik  dari  pihak aparatur administrasi yang memberikan pelayanan  yang  bersentuhan  langsung  dengan pemangku  kepentingan.  Tentu  saja,  sikap  baik ini  tidak  sama  dengan  sebelumnya,  di  mana pemangku  kepentingan  dicegah  melakukan pungli  dengan  melayani  staf.  Hal  ini  harus diperhatikan karena seprofesional apapun pelayanan  publik,  sikap  buruk  dan  kurangnya integritas hanya akan menimbulkan
ketidakpuasan yang lebih besar di antara mereka yang terlibat.
2. Standar Pelayanan Publik Kedua,  salah  satu  cara  untuk  meningkatkan pelayanan publik adalah dengan mengembangkan  kebijakan  yang  mendukung pelaksanaan  peningkatan  kualitas  pelayanan yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Penetapan suatu  arahan  peningkatan  pelayanan  publik diharapkan akan semakin mendorong terciptanya  pelayanan  yang  berkualitas,  efisien dan  bertanggung  jawab.  Salah  satu  tujuan pembuatan kebijakan adalah mengubah reputasi dan  citra  pelayanan  publik  yang  selama  ini kompleks,  boros,  dan  menyita  waktu.  Dengan adanya standar baku, diharapkan para pemangku  kepentingan  pada  akhirnya  akan lebih  senang  dengan  setiap  pelayanan  yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, merupakan  praktik  umum  untuk  memberikan layanan  minimal.  Standar  pelayanan  minimal adalah  kebijakan  publik  yang  mengatur  jenis dan  mutu  pelayanan  dasar  yang  paling  sedikit berhak diterima oleh setiap stakeholder. Standar Pelayanan  Minimal  pada  Kantor  Vertikal Kementerian Keuangan sesuai Keputusan
Direktur Jenderal Kementerian Keuangan
Nomor KEP-222/PB/2012, meliputi jenis pelayanan,  ruang  lingkup  kegiatan,  pemangku kepentingan  dan  indikator  SPM  (sebagai  tolak ukur).
3. Peningkatan layanan pendukung Selain  mempertimbangkan  dua  aspek  di  atas, pemerintah  juga  harus  mempertimbangkan aspek  lain  dalam  meningkatkan  pelayanan publik,  yaitu  meningkatkan penyediaan  fasilitas yang  menunjang  kualitas  pelayanan  publik tersebut.  Karena  tanpa  dukungan  akses  fasilitas yang  lengkap,  penyampaian  pelayanan  publik kepada pemangku kepentingan menjadi terhambat.  Mengingat  perkembangan  teknologi yang  terus  meningkat,  sudah  selayaknya pemerintah  menggunakan  kemajuan  teknologi tersebut  untuk  mendukung  penyelenggaraan pelayanan  publik  melalui  inovasi-inovasi  yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Disadari  atau  tidak,  ketersediaan  sarana  dan prasarana  mempercepat  dan  meningkatkan pelayanan  publik.  Dan  untuk  mewujudkan  hal tersebut  tentunya  perlu  adanya  alokasi  dana untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Dengan  demikian,  semua  hambatan  yang menghambat  penyampaian  layanan  publik kepada pemangku kepentingan akan disingkirkan.
4. Peringkat kepuasan layanan Tanpa  evaluasi,  kita  tidak  dapat  mengetahui layanan  apa  yang  diberikan  kepada  pemangku kepentingan.  Penilaian  menggambarkan  ruang lingkup  layanan  yang  telah  kami  tawarkan selama  ini.  Evaluasi  dapat  berupa  survei  atau
kuesioner.  Hasil  survey ini yang  akan menunjukkan  apakah  layanan  yang  kami tawarkan sudah baik, memadai atau masih perlu perbaikan.
Berdasar  pada  data  BPS  provinsi  yang  sudah masuk  zona  kuning  pada  tahun  2021  dan  Jawa Tengah  sebagai  salah  satunya.  Akan  tetapi  pada tahun  2022  sudah  meningkat  secara  signifikan menjadi  berada  di  zona  hijau  yang  artinya  jawa tengah  sudah  termasuk  pada  kriteria  yang  baik sebagai  pemberian  pelayanan  publik.  Dalam  hal  ini berarti provinsi jawa tengah juga sudah menerapkan berbagai  strategi  agar  pemberian  pelayanan  publik yang  diterapkan  dapat  maksimal  terutama  dal peningkatan kualitas aparatur pemerintahnya.

## Peranan  Good  Governance  Dalam  Pengelolaan Keuangan
Konsep  "tata  pemerintahan  yang  baik"  atau "tata  kelola  yang  baik"  adalah  pembentukan prediktabilitas,  transparansi  dan  pencerahan  dalam pengambilan keputusan; birokrasi profesional dengan  etos  kerja;  Direksi  sebagai  badan  eksekutif yang  bertanggung  jawab  atas  segala  tindakan;  dan keterlibatan  yang  kuat  dari  lembaga  masyarakat dalam  urusan  publik;  dan  semua  elemen  beroperasi sesuai  dengan  hukum  dan  peraturan  (World  Bank, 1994).  Tata  kelola  yang  baik  meliputi  partisipasi, transparansi  dan  akuntabilitas,  termasuk  efisiensi dan  keadilan,  serta  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan (UNDP)
Pada  hakikatnya,  ciri  tata  kelola  yang  baik adalah partisipasi, orientasi kepada masyarakat luas, akuntabilitas,  transparansi,  daya  tanggap,  efisiensi dan  efektivitas,  keadilan  dan  inklusivitas,  serta kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan. Karakteristik ini harus digunakan dalam pengelolaan ekonomi  daerah.  Partisipasi  adalah  salah  satu  dari lima  pendekatan  desain  (politis,  teknokratis, partisipatif, top-down dan bottom-up ).  Partisipasi diartikan  sebagai  melibatkan  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang  dapat  menyampaikan  keinginannya.  Orientasi masyarakat tambahan berarti bahwa APBD berorientasi  pada  pelayanan  publik  daerah.  Beliau bertanggung  jawab  kepada  publik  atas  program  dan kegiatan serta anggaran. Pengelolaan keuangan yang bertanggung  jawab adalah upaya pemerintah daerah sebagai  badan  akuntansi  untuk  menyajikan  laporan keuangan  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  standar akuntansi  pemerintah,  cukup  publik,  mematuhi undang-undang  dan  peraturan,  dan  memiliki pengendalian internal yang efektif.
Jateng jadi Contoh Good Governance Nasional Gambar 7.
Sumber dari (jatengprov.go.id, 2022a) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP) menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai percontohan  bagi  daerah  Indonesia  lainnya  dalam melaksanakan pemerintahan yang baik. Ini mengikuti  buku good  practice BPKP  tentang good governance ,  di  mana  Jawa  Tengah  menjadi  contoh panduan bagi daerah lain di Indonesia.
Terdapat  15  instansi,  baik  kementerian, lembaga,  maupun  pemerintah  daerah  yang  menurut kami  terbaik  dan  bisa  menjadi  percontohan  bagi daerah  lain,  termasuk  Jawa  Tengah.  Masyarakat menghargai  langkah  BPKP  dalam  mencari  best practice  sebagai  contoh  untuk  daerah  lain  di Indonesia  dan  sebagai  panduan.  Dengan  begitu  kita bisa  baik  bersama  dan  negara  ini  akan  baik  karena semua  orang  berusaha  untuk  menjadi  baik. Keberhasilan  Jateng  dalam  menerapkan good governance bukanlah  hal  yang  mudah.  Sebuah proses  yang  panjang,  yang  tentunya  dilakukan dengan  dukungan  seluruh  instansi  terkait,  termasuk masyarakat.  Pemprov  Jateng  berharap  apa  yang dicapai Jateng bisa menginspirasi daerah lain dengan kepemimpinan BPKP. (jatengprov.go.id, 2022a)

## 5. PENUTUP 5.1.   Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan terntang analisis peningkatkan kualitas kompetensi aparatur pemerintah dan pelayanan publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
1. Adanya upaya yang dilakukan pemerintah provinsi  kepada  aparatur  untuk  terus meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya berbagai kegiatan seperti Workshop dan Seminar pada per november  2022.  Dari  data  yang  terlihat, nampak  provinsi  jawa  tengah  sedang mengupayakan aparatur pemerintah untuk terus  berinovasi  dan  mengembangan  TI, sejalan  dengan  basis  digital  yang  ada dinegara. 2. Pemprov Jateng ditetapkan berada di zona hijau  (kategori  kepatuhan  tinggi)  mulai tahun  2022.  Hal  ini  bisa  dikatakan
meningkat secara signifikan kearah positif karena mengingat sebelumnya pada tahun 2021  Jawa  Tengah  hanya  berada  di  zona kuning  (kategori  kepatuhan  sedang). Pemprov jateng mengatakan bahwa layanan  tidak  terlepas  dari  kritik  yang disampaikan  oleh  masyarakat  melalui beberapa  kanal  aduan  Pemprov  Jateng, seperti  LaporGub  dan  melalui  media sosial.
3. Ciri  tata  kelola  yang  baik  adalah partisipasi,  orientasi  kepada  masyarakat luas,  akuntabilitas,  transparansi,  daya tanggap, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan inklusivitas, serta kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan. Karakteristik  ini  harus  digunakan  dalam pengelolaan  ekonomi  daerah.  Partisipasi adalah  salah  satu  dari  lima  pendekatan desain  (politis,  teknokratis,  partisipatif, top-down dan bottom-up ).  Partisipasi diartikan  sebagai  melibatkan  masyarakat dalam  pengambilan  keputusan,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung melalui  lembaga  perwakilan  yang  dapat menyampaikan keinginannya.
5.2.   Saran Bagi pemerintah, kompetensi aparatur pemerintah  sebaiknya  segera  diperbaiki  dan  terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas  kepada  masyarakatnya.  Disamping  itu, pelayanan publik juga harus benar-benar diperhatikan  agar  dapat  mencapai good  governance sebagai  cita-cita  bangsa  berdasarkan  prinsip-prinsip yang ada di good governance .
Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat menambahkan  data  -data  resmi  yang  lebih  banyak agar  penelitian  dapat  dianggap  akurat.  Akan  tetapi peneliti  juga  harus  tetap  terfokus  pada  kaitannya dengan  penelitian  yang  dilakukan.  Dalam  hal  ini data  yang  didapat  harus  relevan  dengan  penelitian. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengolah data  sekunder  menjadi  data  yang  bisa  di  uji menggunakan statistik agar  pembahasan  dapat  lebih rinci  dan  juga  jelas  serta  dapat  menambahkan kuesioner apabila diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azlina, N., & Amelia, I. (2015). Pengaruh Good Governance dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan. Jurnal Akuntansi Universitas Jember , 12 (2), 32–42. bps.go.id. (2022). Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk KL (Persen), 2018-2021 . https://www.bps.go.id/indicator/101/1236/1/pe
rsentase-kepatuhan-pelaksanaan-uu- pelayanan-publik-untuk-kl.html djpb.kemenkeu.go.id. (n.d.). Cara Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik . Retrieved May 18, 2023, from https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/baturaja/id/d ata-publikasi/artikel/2925-inilah-beberapa- cara-peningkatan-kualitas-pelayanan- publik.html
Fikri, M. A., Inapty, B. A., & Martiningsih, S. P.
(2015). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating (Studi empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). Simposium Nasional Akuntansi , 18 , 5–76.
Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman, M. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei Pada Dinas Daerah Kotatasikmalaya). Jurnal Akuntansi , 13 (1),
21–29.
jatengprov.go.id. (2022a). Jateng Jadi Contoh Penerapan “Good Governance” Nasional . jatengprov.go.id. (2022b). Rekap Data Kegiatan Non-Pelatihan Tahun Anggaran 2022 . https://daftar.bpsdmd.jatengprov.go.id/informa si/index.php?halaman=rekappesertanontahun &tahun=2022
jatengprov.go.id. (2022c, December 26). Dipimpin Ganjar, Layanan Publik di Jateng Semakin Baik . https://jatengprov.go.id/publik/dipimpin- ganjar-layanan-publik-di-jateng-semakin-baik/ ombudsman.go.id. (2023). Pelayanan Publik Kita Masih Buruk .
https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal- -pelayanan-publik-kita-masih-buruk
Rohida, L. (2018). Pengaruh era revolusi industri 4.0 terhadap kompetensi sumber daya manusia.
Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia , 6 (1), 114–136.