Jurnal Penelitian Transportasi Laut
pISSN 1411-0504 / eISSN 2548-4087
Journal Homepage: http://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnallaut
* Corresponding author +62 812-9862-834 E-mail : dedi_arianto@dephub.go.id doi: https://doi.org/10.25104/transla.v22i2.1682 1411-0504 / 2548-4087 ©2020 Jurnal Penelitian Transportasi Laut. Diterbitkan oleh Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Balitbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan Artikel ini disebarluaskan di bawah lisensi CC BY-NC ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## Kajian Antisipasi Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan  Pada Masa Pandemi Covid–19
Dedy Arianto 1* , Aziiz Sutrisno 2
1) Puslitbang Transportasi Laut SDP, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur No 5, Jakarta 10110, Indonesia
2) School of Innovation Sciences, Eindhoven University of Technology 5612 AZ Eindhoven, Netherlands

## Diterima 1 Desember 2020, diperiksa 2 Desember, disetujui 29 Desember 2020

## Abstrak
Penerapan protokol kesehatan di segala aktivitas merupakan syarat mutlak saat menghadapi kondisi baru masa pandemi  Covid-19.  Kajian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  rekomendasi  penanganan  pelayanan  penumpang  dan barang di pelabuhan selama pandemi dalam rangka menekan penularan Covid-19. Metode yang digunakan analisis deskriptif menggunakan survey online. Variabel yang diamati adalah pelayanan kapal penumpang dan kapal barang secara umum, pelayanan kapal penumpang dan terminal penumpang, pelayanan kapal barang, terminal konvensional dan  petikemas.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  wilayah  pulau  di  Indonesia  maupun  berdasarkan institusi, secara umum  pelayanan kapal dan barang dianggap cukup baik,  dengan kisaran nilai rata-rata di atas 90%. Sementara itu, dari sisi pelayanan kapal dengan kisaran nilai rata-rata di atas 80%, dari sisi pelayanan barang dengan kisaran nilai rata-rata di atas 65% hingga 80%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum terpadunya tingkat pemahaman, pengetahuan, pematuhan, kemanfaatan terhadap aturan regulasi terkait PSBB serta kurangnya koordinasi yang erat dengan pihak Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Perlunya peningkatan pemahaman, pengetahuan,  pematuhan,  dan  terimplementasinya  aturan  regulasi  terkait  PSBB  serta  peningkatan  koordinasi  yang intens dengan pihak Gugus Tugas  dan peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan sosialisasi secara terus menerus terhadap  implementasi  terkait  protokol  kesehatan  yang  telah  diterbitkan  serta  penambahan  protokol  teknis  di pelabuhan dan di dalam kapal.
Kata Kunci : Pelayanan Kapal dan Barang, Area Pelabuhan, Pandemi Covid–19, Analisis Deskriptif

## Abstract
Anticipating Review of Ship and Goods Services at The Port During the Covid-19 Pandemic. Implementation of health protocol in all activities is an absolute requirement when we faced with new condition in Covid-19 pandemic. This  study  aims  to  provide  recommendations  for  handling service  of  passengers  and  goods  at  the  port  during  the Covid-19  pandemic  in  order  to  suppress  the  transmission  of  Covid-19.  A  descriptive  analysis  method  with  online surveys used for this research.. Variables observed was the service of passenger ships and general cargo, passenger ship services and passenger terminals as well as services of freighters, conventional terminals and containers. The results  of  analysis  and  discussion  showed  that  based  on  archipelago  territorial  within  Indonesia  and  based  on institutions,  in  general  ship  and  cargo  services  are  considered  quite  good,  with  an  average  value  above  80%, meanwhile, in terms of ship service with an average value above 80% and in terms of goods service with an average value  above  65%  to  80%.  The  results  concluded  that  the  research  showed  that  there  is still  no  integrated  level  of understanding,  knowledge,  compliance,  benefits  to  regulatory  rules  related  to  PSBB  as  well  as  a  lack  of  intense coordination with the Task Force for The Acceleration for COVID-19 Handling. The need to increase understanding, knowledge,  compliance,  and  implementation  of  regulatory  rules  related  to  PSBB  as  well  as  increased  intense coordination  with  the  Task  Force  and  continuous  improvement  of  understanding,  knowledge,  and  socialization  of health protocols that have been published and publish technical protocol at port and on board. Keywords: Ship and cargo Services, Ports Area, Covid-19 pandemic, Descriptive Analysis

## 1. Latar Belakang
Pandemi  virus  yang  mengejutkan  seluruh  dunia  berawal  dari  pemberitahuan  oleh  Otoritas  Cina  yang  telah mengidentifikasi  sebuah  virus  baru  yaitu  novel  coronavirus  (2019-nCoV)  pada  tanggal  7  Januari  2020.  WHO
menyatakan COVID-19 ( Corona Virus Disease ) sebagai pandemik atas apa yang telah terjadi saat itu, sehingga patut diwaspadai penyebaran dan dampak yang ditimbulkan oleh virus corona.
Dampak  virus  ini  sangat  besar,  tidak  hanya  dampak  terhadap  kesehatan  saja,  tetapi  juga  dampak  terhadap ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Samudro dan Madjid (2020) menyampaikan bahwa penerapan kebijakan rapid test, karantina, dan physical distancing / social distancing dengan work from home (WFH) menurunkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia (Samudro & Madjid, 2020).
Dalam  rangka  mencegah  penularan  pandemi  corona  (covid-19)  beberapa  pelabuhan  telah  mengantisipasi penularan mulai pada akhir bulan Januari 2020, terutama pelabuhan yang berada di wilayah dekat perbatasan dengan negara lain utamanya Malaysia, Singapura, dan kapal-kapal yang berasal dari luar negeri. Beberapa pelabuhan yang menjadi  tempat  keberangkatan  maupun  transit  dan  juga  tujuan  akhir  penumpang  menjadi  lokasi  yang  harus menyiapkan fasilitas kesehatan dan juga lokasi untuk isolasi. Pemeriksaan kesehatan bagi penumpang dilakukan sejak awal  keberangkatan,  dengan  bekerjasama  dengan  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  (KKP),  penumpang  di  atas  kapal selama  pelayaran  juga  perlu  dipantau.  Kemudian  di  pelabuhan  tujuan,  sebelum  kapal  masuk  di  pelabuhan  perlu diperiksa kondisi penumpang dan ABK pada radius tertentu, baru setelah kondisi semua sehat diperkenankan sandar di pelabuhan. Selanjutnya ada perlakuan pemeriksaan di area pelabuhan dilakukan dengan penumpang diminta cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh dan juga pemeriksaan melalui scanner. Scanner ini juga bisa dilakukan pada waktu pemberangkatan  penumpang.  Pelabuhan  tujuan  bekerjasama  dengan  KKP  dan  instansi  terkait  lainnya,  serta Pemerintah Daerah.
Menurut  Pradana  dan  Casman  (2020)  kelompok  lanjut  usia  mengalami  dampak  terburuk  dan  berisiko menularkan  dan  tertular  virus  sehingga  perlu  isolasi  dan social  distancing (Pradana  &  Casman,  2020).  Beberapa pelabuhan melarang kapal penumpang yang berasal dari luar negeri tidak dapat sandar di pelabuhan, utamanya negara- negara pandemi corona (covid-19). Beberapa pelabuhan menolak kapal wisata, seperti di Tanjung Bira, masyarakat menolak kedatangan kapal dari Australia. Selanjutnya untuk kapal barang juga hampir sama perlakuan yang dilakukan terutama terhadap Anak Buah Kapal (ABK), sebelum masuk pelabuhan terdapat pemeriksaan di luar area pelabuhan, setelah  dinyatakan  bisa  masuk,  kapal  dapat  sandar,  namun  ABK  kapal  tidak  diperkenankan  turun  kapal,  petugas daratan yang melakukan kegiatan bongkar muat.
Apabila ditelisik lebih lanjut lagi, menurut Arifin (2020) dalam Bahagia et. al. (2020) imbas COVID-19 tidak hanya ke industri pelayaran dunia, tetapi termasuk juga industri pelayaran dalam negeri. Dampak yang paling nyata menurut INSA adalah penurunan volume barang baik ekspor maupun impor seperti ke China yang menurun hingga 14-18 persen dan merembet ke negara lain, seperti Singapura dan Korea Selatan. Hal yang sama terjadi pada domestik cargo, yang turun hingga 5-10 persen (Bahagia, et al., 2020). Efek domino yang terjadi berdampak pada menurunnya kinerja  industri  pelayaran  terkait  seperti  kinerja  logistik,  asuransi,  galangan,  industri  suku  cadang  kapal  hingga  ke instansi pendidikan SDM pelaut. Meskipun demikian, hal  positifnya  adalah bahwa pelabuhan tetap beroperasi dan mendukung ketersediaan barang-barang kebutuhan masyarakat.
Dari media cetak dan online diperoleh informasi bahwa wabah virus corona memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap proses distribusi barang pada pelabuhan sehingga praktis produksi barang juga menurun (Muhyiddin, 2020). Hal ini erat kaitan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor SE 13 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terkait dengan edaran ini, maka yang perlu diamati adalah bagaimana pelayanan penanganan kapal dan barang dan bagaimana animo dan persepsi crew kapal karena kondisi pembatasan oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  untuk  mewujudkan  Kesiapan  Antisipasi  Kapal  Penumpang  dan  Barang  di Pelabuhan Selama Masa Pandemi Covid-19, dapat dirumuskan permasalahan penelitian bahwa dukungan legalitas, SDM  operator  Pelabuhan  dan  fasilitas  dan  peralatan  medis  sesuai  protokol  kesehatan  belum  sepenuhnya  optimal. Pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah bagaimanakah upaya untuk mengoptimalkan dukungan legalitas, SDM operator Pelabuhan dan fasilitas dan peralatan medis sesuai protokol Kesehatan. Tujuan kajian adalah memberikan rekomendasi  penanganan/pelayanan  penumpang dan  barang  di pelabuhan  selama  pandemi  Covid-19 dalam  rangka menekan penularan Covid-19.

## 2. Metode
Kegiatan  Kajian  Antisipasi  Kapal  Penumpang  dan  Barang  di  Pelabuhan  Selama  Masa  Pandemi  Covid-19, merupakan penelitian survei ( survey research ), yaitu suatu investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan fakta–fakta dari fenomena yang ada dan mencari informasi secara faktual untuk mendapatkan kebenaran yang dinyatakan oleh Sukaria (2011) (Herda, Pujangkoro, & Ginting, 2013). Obyek yang dijadikan responden adalah 251 orang yang terdiri dari unsur regulator, pelabuhan utama, KSOP, KUPP, BUMN, dan perusahaan pelayaran. Metode pengumpulan data adalah  metode  survei  daring  yang  disebar  ke  seluruh  wilayah  Indonesia.  Survei  yang  dilakukan  dengan  model stratified random sampling dengan kualifikasi responden yang sudah ditentukan hanya di lingkungan kepelabuhanan. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini, diawali dengan beberapa makalah yang ditulis dalam Juditha (2020), dalam makalahnya menyampaikan bahwa tingkat kesadaran responden yang semakin baik terhadap penyebaran hoaks yang dianggap informasinya tidak akurat, tidak bermanfaat dan membahayakan Kesehatan orang lain (Juditha, 2020). Syadidurrahmah et al. (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa perilaku physical distancing yang baik  dilaksanakan  oleh  55,9%  mahasiswa.  Hasil  analisis  multivariat  menunjukkan  determinan  perilaku  physical distancing adalah jenis kelamin perempuan (OR=3,438, 95% CI: 2,037-5,804); pengetahuan yang baik terkait physical
distancing  (OR=1,757,  95%  CI:  1,057-2,919);  serta  adanya  dukungan  keluarga  (OR=1,854,  95%  CI:1,219-2,819). Dukungan  TOMA  tidak  berhubungan  signifikan  dengan  perilaku  physical  distancing  (OR=1,469,  95%  CI:  0,961- 2,246)  (Syadidurrahmah,  et  al.,  2020).  Kondisi  covid–19  yang  terus  berkembang  berpengaruh  terhadap  kebijakan transportasi dan pengaturan syarat dokumen perjalanan yang menglami perubahan mulai dari PCR test atau rapid test antibodi  hingga  yang  terbaru  kini  penerapan  rapid  test  antigen  bagi  pelaku  perjalanan  (Mandaku,  2020).  Banyak perusahaan farmasi di indonesia yang mengurangi jumlah karyawan merubah struktur organisassi, dan mengubah cara atau pola kerja berbasis virtual yaitu dengan menggunakan media digital seperti zoom, google meet, skype, microsoft team, dan lain-lain dan bahkan mengalami kehancuran dan serta PHK terkait dampak covid 19 (Ropidin & Riyanto, 2020).
Hasil  identifikasi  variabel  yang  diamati,  secara  garis  besar  terdiri  atas  variabel  karakteristik  responden, pelayanan  penumpang  dan  angkutan  penumpang,  dan  pelayanan  barang  dan  angkutan  barang.  Pemilihan  variabel layanan  penumpang  diadaptasi  dari  Malisan  dan  Chisdijanto  (2017),  angkutan  barang  diadaptasi  dari  Japarianto (2018),  sementara  operator  angkutan  dengan  mengadaptasi  dari  varibel  Alfonsius  (2020)  dan  Umayah  dan  Jayadi (2017)  (Malisan  &  Chisdijanto,  2017;  Japarianto,  2018;  Alfonsius,  2020;  Umayah  &  Jayadi,  2017).  Variabel karakteristik responden dijabarkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kodifikasi Variabel Pengamatan Karakteristik Responden
Kode Var. Uraian V01 Tahu tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan virus corona Covid-19 V02 Aturan PSBB bermanfaat dan dapat diimplementasikan di area pelabuhan
V03 Dikeluarkannya surat edaran dari Kementerian Perhubungan dan kementerian lainnya, sebagai langkah antisipasi dalam kondisi darurat pandemi covid-19 merupakan langkah yang tepat
V04
Langkah  permintaan  penutupan  pelabuhan  di  beberapa  daerah  untuk  menanggulangi  penyebarluasan  COVID-19  saat  ini merupakan langkah yang tepat
V05 Pihak penyelenggara pelabuhan dapat mematuhi pada Protokol Penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh WHO maupun Pemerintah Republik Indonesia
V06 Pihak  penyelenggara  pelabuhan  secara  kontinyu  terus  berkoordinasi  intensif  dengan  Satuan  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan COVID-19, untuk pemantauan pelaksanaan di lapangan
V07 Rata_2 Nasional pada Pelayanan Penumpang dan Barang
Tabel 2. Kodifikasi Variabel Pengamatan Pelayanan Penumpang dan Angkutan Penumpang
Kode Var. Uraian A01 Berdampak besar wabah corona covid-19 terhadap sektor pelayaran terhadap penurunan penumpang A02 Ada pengaturan apabila terjadi lonjakan penumpang pada PSBB seperti penumpukan penumpang di suatu area ruang tunggu penumpang A03
Diberlakukan pemisahan jalur penumpang kedatangan dan penumpang keberangkatan untuk pengaturan physical distancing
A04 Pihak pengelola kapal (Nakhoda dan ABK) sudah melaksanakan upaya-upaya untuk mencegah penularan covid-19 di dalam kapal selama dalam pelayaran
A05 Dilakukan penanganan, jika terdapat suspect (penumpang/ABK/Petugas Jaga) yang mengalami masalah di dalam kapal A06 Ada area ruang karantina yang disiapkan, jika terdapat penumpang/ABK mengalami collapse covid-19 di dalam kapal A07 Tersedia secara memadai alat kesehatan sesuai protokol utk penanganan Covid 19 di kapal penumpang A08
Tersedia secara memadai alat kesehatan sesuai protokol penanganan covid 19 di area pelabuhan
A09 Dilakukan trace dan tracking kepada para penumpang di kapal penumpang A10 Dilakukan dilakukan penerapan physical distancing di kapal penumpang
A11 Dilakukan trace dan tracking kepada para penumpang di area pelabuhan A12 Dilakukan penerapan physical distancing di area pelabuhan
A13 Tersedia sistem dan prosedur pelayanan terhadap kapal dalam proses izin kedatangan/sandar, lego jangkar, bongkar muat barang dan keluar kapal dari pelabuhan pada pandemi corona covid-19 di pelabuhan
A14 Pihak pengelola pelabuhan telah menyusun Sispro untuk pencegahan penularan Covid-19 di pelabuhan untuk proses pelayanan kapal penumpang dan penumpang kapal saat embarkasi/debarkasi di terminal dengan penerapan physical distancing
A15 Keberadaan Sispro tersebut di atas, ditaati oleh pengguna jasa di pelabuhan dan penumpang kapal yang naik/turun selama di terminal dengan penerapan physical distancing
A16 Tersedia informasi sirkulasi keluar masuk penumpang di area pelabuhan pada masa pandemi corona covid-19 di pelabuhan dengan penerapan physical distancing
A17 Tersedia informasi sirkulasi keluar masuk penumpang di dalam kapal pada masa pandemi corona covid-19 di pelabuhan A18 Jaga jarak ( physical distancing ) pada saat embarkasi penumpang dapat dipatuhi, diatur, dan dilaksanakan dengan baik di lapangan A19 Jaga jarak ( physical distancing ) pada saat debarkasi penumpang dapat dipatuhi, diatur, dan dilaksanakan dengan baik di lapangan
A20 Di terminal penumpang, prosedur pemesanan tiket menggunakan tiket elektronik untuk menghindari kontak langsung penumpang dengan petugas
A21 Tersedia informasi petugas jaga/petugas kesehatan yang memadai di area pelabuhan pada masa pandemi corona covid-19 di pelabuhan
A22 Tersedia informasi petugas jaga/petugas kesehatan yang memadai di dalam kapal pada masa pandemi corona covid-19 di pelabuhan
A23 Dapat dijalankan secara efektif, terkait dengan pembatasan jumlah penumpang kapal penumpang maksimal 50% dari kapasitas seat terpasang masing-masing kapal, termasuk didalamnya penerapan physical distancing
A24 Rata_2 secara nasional pelayanan penumpang di kapal dan terminal penumpang

## Tabel 3. Kodifikasi Variabel Pengamatan Pelayanan Barang dan Angkutan Barang
Kode
Var. Uraian B01 Berdampak besar wabah corona covid-19 terhadap sektor pelayaran angkutan barang di pelabuhan
B02 Ada  pengaturan  bongkar  muat  barang/petikemas  selama  PSBB  seperti  saat  proses  bongkar  muat barang/petikemas oleh TKBM di terminal konvensional maupun terminal petikemas
B03 Diberlakukan  pemisahan  pada  proses  kegiatan  bongkar  muat  barang/petikemas  di  terminal  dalam kaitannya dengan mengurangi physical distancing
B04 Dilakukan  pemeriksaan  dan  penanganan,  jika  ada  TKBM  yang  akan  melaksanakan  kegiatan  di Pelabuhan
B05 Disiapkan  ruang  isolasi/karantina,  jika  terdapat  pekerja  pelabuhan/  TKBM  mengalami  terindikasi suhu tubuh 38 derajat atau covid 19
B06 Ketersediaan  dan  kemampuan  alat  kesehatan  sesuai  protokol  kesehatan  di  kapal  barang  sudah memadai
B07 Ketersediaan  dan  kemampuan  alat  kesehatan  sesuai  protokol  kesehatan  di  area  pelabuhan  sudah memadai
B08 Pihak  pengelola  pelabuhan  telah  menyusun  Sispro  untuk  pencegahan  penularan  Covid-19  di pelabuhan untuk proses bongkar muat barang di dermaga dan embarkasi/debarkasi penumpang kapal di terminal
B09 Keberadaan Sispro tersebut di atas, ditaati oleh pengguna jasa di pelabuhan dan dapat dilaksanakan di lapangan sesuai protokol kesehatan dan menerapkan pola physical distancing B10 Tersedia suplemen/penambah daya tahan tubuh untuk menunjang kondisi fisik para pekerja/TKBM B11 Para pekerja/TKBM untuk kegiatan stevedooring, cargodooring dan receiving/delivery bekerja dalam satuan gang (standar 12 orang) dan menerapkan pola physical distancing B12 Para  pekerja/TKBM  untuk  kegiatan  stevedooring,  cargodooring  dan  receiving/delivery  bekerja dengan komposisi usia produktif dan menerapkan pola physical distancing B13 Tersedia informasi sirkulasi keluar masuk para pekerja/ABK/TKBM di dalam kapal dapat diterapkan physical distancing pada masa pandemi corona covid-19 di pelabuhan B14 Tersedia  informasi  petugas  jaga/petugas  kesehatan  yang  memadai  di  area  pelabuhan  pada  masa pandemi corona covid-19 di pelabuhan
B15 Trafik  kunjungan  kapal  luar  negeri  per  triwulan  pertama  pada  tahun  2020  mengalami  kenaikan /peningkatan dalam satuan unit/call pada masa pandemi Covid-19
B16 Trafik  kunjungan  kapal  luar  negeri  per  triwulan  pertama  pada  tahun  2020  mengalami  kenaikan /peningkatan dalam satuan DWT/GT pada masa pandemi Covid-19
B17 Trafik  kunjungan  kapal  dalam  negeri  per  triwulan  pertama  pada  tahun  2020  mengalami  kenaikan
/peningkatan dalam satuan unit/call pada masa pandemi Covid-19
B18 Trafik  kunjungan  kapal  dalam  negeri  per  triwulan  pertama  pada  tahun  2020  mengalami  kenaikan
/peningkatan dalam satuan DWT/GT pada masa pandemi Covid-19
B19 Pihak pelabuhan menerbitkan SOP penanganan covid-19, dan dipatuhi serta dapat dilaksanakan oleh seluruh stakeholder bidang maritim baik dari sisi pelayaran maupun penyelenggaraan pelabuhan
B20 Kedatangan kapal baik kapal asing maupun kapal domestik dipantau secara ketat, seluruh crew kapal tidak diizinkan turun dari kapal dan tetap menjaga jarak aman bagi petugas lapangan selama pandemic covid 19
B21 Para petugas layanan disetiap segmen sudah membekali diri dengan APD yang sesuai dengan protokol kesehatan secara memadai B22 Dilakukan trace dan tracking kepada para petugas lapangan di area pelabuhan dalam proses kegiatan bongkar muat barang/petikemas sesuai protokol kesehatan pencegahan covid-19
B23 Dalam masa PSBB pengangkutan logistik bahan kebutuhan pokok, barang penting dan esensial, serta pemuatan  kargo  di  atas  kapal  menggunakan  kapal  barang  atau  kapal  penumpang  berjalan  dengan lancar dan tanpa hambatan
B24 Rata_2 secara nasional pelayanan barang di kapal dan terminal barang

## 3. Hasil dan Pembahasan
Permasalahan utama di masa pandemi virus covid-19 pada pelayanan penumpang dan angkutan penumpang, terutama  dalam  kaitannya  dengan  regulasi  adalah  belum  ada  kesamaan  persepsi  tentang  pembatasan  operasional pelayaran dan pelabuhan (antar Negara, maupun antar institusi di Indonesia); berbagai protokol yang disusun tidak dapat  memastikan  bahwa  tidak  ada  orang  (penumpang,  awak  kapal,  petugas)  sebagai carrier  virus  covd-19 yang masuk  ke  kawasan  pelabuhan  hingga  ke  kapal;  dan  pelaksanaan  kebijakan  IMO  dan  SE  Direktur  Jenderal Perhubungan  Laut  di  lapangan  untuk  kegiatan  pelayanan  penumpang  banyak  menemui  kendala,  akibat: Ketiadaan/kurangnya  SDM  operator  pelabuhan  yang  didedikasikan  untuk  menangani  wabah  covid-19;  Minimnya peralatan yang dimiliki oleh UPP ( thermal detector , online ticketing , APD, masker, fasilitas kesehatan di pelabuhan); Kurang optimalnya koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota, dan
aparatur lainnya; serta Kurang optimalnya dukungan dari pelaku bisnis dan masyarakat. Menurut Harirah dan Rizaldi (2020) bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah menunjukkan nalar rasional. Dari sisi kesehatan, kebijakan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan secara rasional dapat diterima sebagai cara menghindari penularan virus Covid 19. Sedangkan dari sisi ekonomi, pemerintah memperhitungkan betul dampak ekonomi yang ditimbulkan dari  kebijakan lockdown .  Pemerintah  terkesan  melakukan  kebijakan  secara  bertahap  untuk  menghindari  dampak ekonomi  secara  drastis.  Sehingga  kebijakan  pembatasan  sosial  berskala  besar  adalah  kebijakan  yang  dipilih  oleh Pemerintah  untuk  dilaksanakan.  Faktor  kerentanan  sosial  yang  diakibatkan  oleh  keterbatasan  sumberdaya  mereka dalam menjalani masa isolasi diri di rumah masing-masing. Ketidakpastian ketahanan ekonomi keluarga membuat masyarakat kelas menengah ke bawah “terpaksa” mendobrak nalar rasionalitas negara dalam kebijakan penanganan wabah pandemi covid19 di Indonesia (Harirah & Rizaldi, 2020).
Yunus  dan  Rezki  (2020)  menyampaikan  dalam  makalahnya  bahwa  Indonesia  sudah  mengalami  kondisi dimana kekhawatiran masyarakat terhadap covid-19 cukup besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan Lockdown , sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona Covid-19. Walau pun tentunya menimbulkan dampak negatif yang beresiko pada tatanan perekonomian negara. Dalam pelaksanaan lockdown ini perlu  adanya  kerjasama  antara  pemerintah  dan  masyarakat  guna  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan  kesehatan masyarakat tanpa membatasi agama, kalangan, dan profesi (Yunus & Rezki, 2020).

## Hasil Perolehan Responden menurut Lokasi Survei Daring Berdasarkan Domisili Pulau
Hasil  perolehan  responden  menurut  lokasi  survey  daring  domisili  berdasarkan  wilayah  kepulauan  dengan jumlah 251 responden dengan rincian responden yang berasal dari wilayah Pulau Sumatera sebanyak 49 responden; responden yang berasal dari wilayah Pulau Jawa sebanyak 43 responden; responden yang berasal dari wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 36 responden; responden yang berasal dari wilayah Pulau Kalimantan sebanyak 29 responden; responden yang berasal dari wilayah Pulau Sulawesi sebanyak 60 responden; dan responden yang berasal dari wilayah Pulau Maluku dan Papua sebanyak 34 responden, dapat disajikan dalam diagram pada Gambar 1.

## Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

## Gambar 1: Jumlah Responden Berdasarkan Domisili Pulau
Survei  yang  dilakukan  dengan  model stratified  random  sampling dengan  kualifikasi  responden  yang  sudah ditentukan  hanya  di  lingkungan  kepelabuhanan  ini  sebagaimana  Gambar  1  terlihat  bahwa  jumlah  responden berdasarkan  domisili  pulau  terbanyak  ada  di  wilayah  pulau  Sulawesi  (23,90%)  dan  berikutnya  di  wilayah  pulau Sumatera (19,52%).

## Perolehan Responden menurut Lokasi Survei Online Berdasarkan Instansi
Hasil perolehan responden menurut lokasi survei online berdasarkan instansi dengan jumlah 251 responden, dengan rincian, responden yang berasal dari institusi Regulator sebanyak 18 responden; responden yang berasal dari institusi  Pelabuhan  Utama  sebanyak  12  responden;  responden  yang  berasal  dari  institusi  KSOP  sebanyak  77 responden; responden yang berasal dari institusi KUPP sebanyak 77 responden; responden yang berasal dari institusi BUMN  sebanyak  27  responden;  dan  responden  yang  berasal  dari  institusi  Perusahaan  Pelayaran  sebanyak  29 responden dapat disajikan dalam diagram pada Gambar 2.
49 43 36 29 60 34
19,52
17,13
14,34
11,55 23,90 13,55 - 10 20 30 40 50 60 70 Pulau Sumatera Pulau Jawa
Pulau Bali dan Nusa Tenggara Pulau Kalimantan Pulau Sulawesi Pulau Maluku dan Papua Jumlah Prosentase

## Gambar 2. Jumlah Responden Berdasarkan Institusi
Survei  yang  dilakukan  dengan  model stratified  random  sampling dengan  kualifikasi  responden  yang  sudah ditentukan  hanya  di  lingkungan  kepelabuhanan  ini  sebagaimana  Gambar  2  terlihat  bahwa  jumlah  responden berdasarkan instansi terbanyak ada di instansi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) yaitu sebesar  35,06% dan berikutnya di instansi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)  yaitu sebesar  30,68%.

## Perolehan Responden menurut Lokasi Survei Online Berdasarkan Domisili Provinsi
Hasil  perolehan  responden  menurut  lokasi  survei  online  berdasarkan  domisili  provinsi,  dengan  jumlah  251 responden, dapat disajikan dalam diagram pada Gambar 3.

## Gambar 3 Jumlah Responden Berdasarkan Domisili Provinsi
Survei  yang  dilakukan  dengan  model stratified  random  sampling dengan  kualifikasi  responden  yang  sudah ditentukan  hanya  di  lingkungan  kepelabuhanan  ini  sebagaimana  Gambar  3  terlihat  bahwa  jumlah  responden berdasarkan domisili provinsi terbanyak ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar  11,16% dan berikutnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur  yaitu sebesar  10,36%.

## Pelayanan Kapal dan Barang Secara Umum Berdasarkan Wilayah Pulau dan Institusi
Hasil perolehan opini responden terhadap Pelayanan Kapal dan Barang Secara Umum Berdasarkan Wilayah Pulau dan Institusi dengan jumlah 251 responden, dapat disajikan dalam diagram pada Gambar 4.

## Responden Berdasarkan Wilayah Pulau di Indonesia
Dari  beberapa  pernyataan,  dirangkum  dalam  suatu  simpulan  pernyataan  “ rata-rata  secara  nasional pengetahuan dan implementasi terhadap aturan, serta koordinasi ”  dengan memberikan jawaban “Ya”, posisi dengan ranking  tertinggi  adalah  responden  di  wilayah  Pulau  Maluku  dan  Papua  (94,61%),  ranking  selanjutnya  adalah responden pada wilayah Pulau Sulawesi (92,22%), kemudian berturut-turut selanjutnya yaitu, responden pada wilayah Pulau Kalimantan (89,66%), responden pada wilayah  Pulau Sumatera (88,78%), responden pada wilayah  Pulau Bali & Nusa Tenggara (88,43%),  dan respnden pada wilayah Pulau Pulau Jawa (86,05%), sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.
18 12 77 88 27 29 7,17 4,78
30,68
35,06 10,76 11,55 - 20 40 60 80 100 Regulator Pelabuhan Utama KSOP
KUPP BUMN Perusahaan Pelayaran Jumlah Prosentase 4 6 1  1 9 5 14 1  2 6 3 12 5 8 15 2 8 26 3 20 3  3 10 13 28 5  4  4 6 24 - 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Jumlah Prosentase

## Gambar 4. Pelayanan Kapal dan Barang Secara Umum Berdasarkan Wilayah Pulau dan Institusi

## Responden Berdasarkan Institusi
Dari  beberapa  pernyataan,  dapat  dirangkum  dalam  suatu  simpulan  pernyataan  “rata-rata  secara  nasional pengetahuan dan implementasi terhadap aturan, serta koordinasi”  dengan memberikan jawaban “Ya”, posisi dengan ranking tertinggi adalah responden yang berasal dari institusi KUPP (93,18%), ranking selanjutnya adalah responden yang berasal dari institusi Pelabuhan Utama (91,67%), dan responden yang berasal dari institusi BUMN (91,36%), kemudian  berturut-turut  selanjutnya  yaitu,  responden  yang  berasal  dari  institusi  KSOP  (89,83%),  responden  yang berasal dari institusi Regulator (83,33%), dan responden yang berasal dari institusi Shipping (82,76%), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.

## Pelayanan Kapal Penumpang  dan Terminal Penumpang Berdasarkan Wilayah Pulau
Hasil perolehan opini responden terhadap Pelayanan Kapal Penumpang  dan Terminal Penumpang Berdasarkan Wilayah Pulau dengan jumlah 251 responden, dapat disajikan dalam diagram pada Gambar 5. Pelayanan penumpang secara  umum  yang  ditunjukkan  melalui  pernyataan  “ rata_2  secara  nasional  pelayanan  penumpang  di  kapal  dan terminal penumpang ” dengan memberikan jawaban “Ya”, hal ini ditandai oleh pendapat responden yang berasal dari wilayah di Pulau Kalimantan (85,97%),  selanjutnya responden yang berasal dari wilayah di Pulau Sulawesi (83,88%), urutan selanjutnya adalah responden yang berasal dari wilayah di Pulau Jawa (83,42%), terlihat bahwa sebagian besar pelayanan terhadap penumpang dan di kapal penumpang cukup baik. Untuk lebih jelas grafik terlihat pada Gambar 5.

## Gambar 5.  Pelayanan Kapal Penumpang dan Terminal Penumpang Berdasarkan Wilayah Pulau

## Pelayanan Kapal Penumpang  dan Terminal Penumpang Berdasarkan Wilayah Institusi
Hasil perolehan opini responden terhadap Pelayanan Kapal Penumpang  dan Terminal Penumpang Berdasarkan Wilayah  Institusi  dengan  jumlah  251  responden,  dapat  disajikan  dalam  diagram  pada  Gambar  6.  Pelayanan penumpang secara umum yang ditunjukkan melalui pernyataan “ rata_2  secara  nasional  pelayanan  penumpang  di kapal dan terminal penumpang ” dengan memberikan jawaban “Ya”, hal ini ditandai oleh pendapat responden yang berasal dari institusi Pelabuhan Utama (90,58%), dan juga  responden yang berasal dari institusi BUMN (85,91%), selanjutnya responden yang berasal dari institusi KUPP (83,16%), terlihat bahwa sebagian besar pelayanan terhadap penumpang dan di kapal penumpang cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6.
Sumber : Hasil Analisis, 2020 Gambar 6:  Pelayanan Pelayanan Kapal Penumpang  dan Terminal Penumpang Berdasarkan Institusi

## Pelayanan Kapal Barang  dan Terminal Konvensional/Petikemas Berdasarkan Wilayah Pulau
Hasil  perolehan  opini  responden  terhadap  Pelayanan  Kapal  Barang    dan  Terminal  Konvensional/Petikemas Berdasarkan Wilayah Pulau dengan jumlah 251 responden, dapat disajikan dalam diagram pada Gambar 7. Pelayanan barang secara umum yang ditunjukkan melalui pernyataan “ rata_2 secara nasional pelayanan barang di kapal dan terminal  barang ”  dengan  memberikan  jawaban  “Ya”,  hal  ini  ditandai  oleh  pendapat  responden  yang  berasal  dari wilayah  Pulau  Kalimantan  (74,36%),  dan  juga  responden  yang  berasal  dari  wilayah  Pulau  Sulawesi  (71,52%), selanjutnya  responden  yang  berasal  dari  wilayah  Pulau  Jawa  (70,88%),  terlihat  bahwa  sebagian  besar  pelayanan terhadap barang dan di kapal barang pada masa pandemi covid-19  kinerjanya belum sepenuhnya membaik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 7.

## Sumber : Hasil Analisis, 2020
Gambar 7:  Pelayanan Kapal Barang  dan Terminal Konvensional/Petikemas Berdasarkan Wilayah Pulau

## Pelayanan Kapal Barang  dan Terminal Konvensional/Petikemas Berdasarkan Wilayah Institusi
Hasil  perolehan  opini  responden  terhadap  Pelayanan  Kapal  Barang    dan  Terminal  Konvensional/Petikemas Berdasarkan  Wilayah  Institusi  dengan  jumlah  251  responden,  dapat  disajikan  dalam  diagram  pada  Gambar  8. Pelayanan barang secara umum yang ditunjukkan melalui pernyataan “ rata_2 secara nasional pelayanan barang di kapal dan terminal barang ” dengan memberikan jawaban “Ya”, hal ini ditandai oleh pendapat responden yang berasal dari institusi Pelabuhan Utama (81,88%), dan juga responden yang berasal dari institusi BUMN (69,40%),  selanjutnya responden yang berasal dari institusi KUPP (68,68%), terlihat bahwa sebagian besar pelayanan terhadap barang dan di kapal barang pada masa pandemi covid-19  kinerjanya belum sepenuhnya membaik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 8.
Sumber : Hasil Analisis, 2020 Gambar 8:  Pelayanan Kapal Barang  dan Terminal Konvensional/Petikemas Berdasarkan Institusi
Corona Virus Disease atau sering disebut COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona dan menjadi masalah besar di dunia dan Indonesia. Virus corona adalah keluarga besar virus yang hidup di tubuh  hewan  seperti  ular  dan  kelelawar  tetapi  sekarang  menginfeksi  tubuh  manusia.  Penyakit  ini  pertama  kali ditemukan  di  Wuhan,  Cina,  pada  Desember  2019,  yang  kemudian  menjadi  wabah.  Pada  manusia,  coronavirus diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory  Syndrome  (MERS),  dan  Severe  Acute  Respiratory  Syndrome  (SARS).  Virus  COVID-19  menyebar melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika berbicara, batuk, atau bersin. Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan adalah jarak sosial, jarak fisik, mencuci tangan, tidak menyentuh wajah, melakukan etika batuk dan bersin dengan benar (Karamouzian, et al., 2020).
World  Health  Organization  (WHO)  menetapkan  COVID-19  sebagai  pandemi  global.  Dengan  pandemi  ini, akan ada perubahan perilaku populasi yang bertujuan mengurangi penyebaran virus. Untuk mencegah penyebaran COVID-19  dengan  benar  sangat  penting  untuk  mendapatkan  pemahaman  pengetahuan  tentang  penularannya  agar
dapat mengambil tindakan pencegahan sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan mengendalikan penyakit ini (Bagcchi, 2020; Holmes, et al., 2020; Liu, et al., 2020).
Menurut  Meilianna  dan  Purba  (2020)  menyatakan  bahwa  Pandemi  COVID-19  menyebabkan  15,6  persen pekerja  di  Indonesia  terkena  PHK,  bahkan  13,8  persennya  tidak  mendapatkan  pesangon.  Pekerja  ter-PHK  ini mayoritas  dari  kalangan  pekerja  usia  muda  15-24  tahun.  Beberapa  sektor  terparah  yang  perlu  menjadi  perhatian khusus adalah sektor konstruksi (29,3 persen), sektor perdagangan, rumah makan dan jasa (28,9 persen), dan sektor transportasi,  pergudangan  dan  komunikasi  (26,4  persen).  PHK  tanpa  pesangon  merupakan  salah  satu  bentuk pelanggaran UU No.13 Tahun 2003 terkait ketenagakerjaan (Meilianna  Purba, 2020).
Dari  data  hasil  analisis  maka  dapat  dievaluasi  upaya-upaya  yang  seyogyanya  perlu  dilakukan  dalam penanganan  pandemi covid-19 untuk penumpang dan terminal penumpang di pelabuhan serta pelayanan barang dan di terminal konvnesional/petikemas di pelabuhan, penanganan pandemi covid-19 untuk pelayanan penumpang dan terminal  penumpang  di  pelabuhan,  serta  upaya  penanganan  pandemi  covid-19  untuk  barang  dan  terminal konvensional/petikemas di pelabuhan.
Upaya  Penanganan  Pandemi  Covid-19  untuk  Penumpang  dan  Terminal  Penumpang  di  Pelabuhan  serta pelayanan barang dan di terminal konvnesional/petikemas di pelabuhan.
Secara  umum    pelayanan  penumpang  dan  terminal  penumpang  serta    pelayanan  barang  dan  di  terminal konvensional/petikemas  di  pelabuhan  pada  masa  pandemi  covid-19  walaupun  belum  sepenuhnya  dapat  berjalan dengan  baik,  namun stakeholders para  pengelola  di  pelabuhan  telah    dapat  memahami,  mengetahui,  mematuhi, bermanfaat  dan  dapat  dimplementasikan  aturan  regulasi  terkait  PSBB  serta  koordinasi  yang  intens  dengan  pihak Satuan  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19  baik  berdasarkan  wilayah  Pulau  di  Indonesia  maupun berdasarkan  institusi  dengan  kisaran nilai  rata-rata  di  atas  90%.  Kebijakan  teknis  operasional  (SOP)  melalui penerbitan Surat Edaran, walaupun belum sepenuhnya berjalan dengan baik, namun telah dapat dipahami, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan baik di lapangan.
Upaya penanganan pandemi covid-19 untuk pelayanan penumpang dan terminal penumpang di Pelabuhan.
Pelayanan penumpang di kapal dan terminal penumpang di pelabuhan pada masa pandemi covid-19 walaupun belum sepenuhnya juga yang dapat memahami, mengetahui, mematuhi terhadap 24 variabel pelayanan, namun secara keseluruhan pelayanan dapat berjalan dengan cukup baik. Kisaran rata-rata pelayanan baik berdasarkan wilayah Pulau di Indonesia maupun berdasarkan institusi dengan kisaran nilai rata-rata di atas 80%. Saat penerapan PSBB dengan jumlah penumpang naik dan penumpang turun nihil alias nol penumpang yaitu di Pelabuhan : Tarakan, Pakanbaru, Tanjung Priok, Banjarmasin, Teluk Bayur, Makassar, Ambon, Saumlaki, Pangkal Balam, yang belum PSBB namun terdampak  sehingga  penumpang  nihil  yaitu  pelabuhan  :  Kuala  Tungkal,  Jayapura,  Belawan,  dan  Siwa.  Prosedur protokol  kesehatan  pada  masa  pandemi  covid-19  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  regulasi  wajib dijalankan  secara  penuh  oleh  pemerintah  daerah,  instansi  dan stakeholders terkait  bidang  kepelabuhanan  guna mengontrol pergerakan manusia. Penerapan secara penuh pengendalian kegiatan transportasi sesuai protokol.
Pemanfaatan ruang muat kapal penumpang sebesar 50% wajib  disesuaikan dengan protokol saat mudik hari raya.  Optimalisasi  operasi  kapal  PSO  penumpang dan perintis  di  masa  karantina  wilayah  akibat  covid-19 melalui menjual  tiket  maksimal  50%  dari  kapasitas  seat  terpasang  pada  masing-masing  kapal,  sesuai  dengan  protokol kesehatan.  Khusus  penumpang  wajib  mematuhi  dan  melaksanakan  ketentuan  protokol  di  angkutan  penumpang. Sementara  operator  sarana  transportasi  harus  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  tertuang  dalam  protokol  saat pandemi.

## Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 untuk Barang dan Terminal Konvensional/Petikemas di Pelabuhan
Pelayanan pelayanan barang dan di terminal konvensional/petikemas di pelabuhan pada masa pandemi covid- 19 walaupun belum sepenuhnya juga yang dapat memahami, mengetahui, mematuhi terhadap 24 variabel pelayanan, namun secara keseluruhan pelayanan dapat berjalan dengan cukup baik. Kisaran rata-rata pelayanan  baik berdasarkan wilayah Pulau di Indonesia maupun berdasarkan institusi dengan kisaran nilai rata-rata di atas 65% sampai dengan 80%. Penurunan omzet angkutan barang telah mencapai 25% hingga 50%; Meskipun angkutan barang di Pelabuhan OP, KSOP dan KUPP periode Oktober  – Desember 2019 dan Januari  – Maret 2020 menunjukkan perkembangan yang  fluktuatif  dan  cenderung  menurun  namun  kinerja  moda  transportasi  laut  per  Maret  2020  hanya  mengalami penurunan  sekitar15%  dan  diperkirakan  kondisi  ini  semakin  menurun  sampai  beberapa  bulan  ke  depan  akibat penurunan distribusi. Prosedur protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui regulasi wajib dijalankan secara penuh oleh pemerintah daerah, instansi dan stakeholders terkait bidang kepelabuhanan guna mengontrol pergerakan barang.
Pemenuhan terhadap bahan pokok dan barang penting (Bapokting) pada setiap daerah yang diperlukan dalam penanganan virus covid-19, perlu  diwujudkan melalui optimalisasi angkutan barang dan logistik daerah, misalnya dengan optimalisasi subsidi angkutan tol laut dengan penambahan frekuensi maupun rotasi kapal, sehingga kebutuhan pangan dan swasembada per daerah dapat dipenuhi. Operator BUMN (PT. Pelindo, PT. PELNI, PT. ASDP), Operator sarana  transportasi  yang  mengangkut  logistik/barang  harus  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  tertuang  dalam protokol, pengelola, pengirim maupun pemilik barang.
Pihak pengelola pelabuhan perlu meningkatkan pelayanan  dan sosialisasi secara intens tentang kemampuan untuk memahami, mengerti, dan melaksanakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pencegahan penularan virus corona (Covid-19)”, dan meningkatkan  koordinasi  intensif  dengan  Satuan  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19.  Perlunya
peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan sosialisasi secara terus menerus terhadap protokol yang telah diterbitkan, terutama  terkait  dengan  protokol  tentang  pengaturan  saat  terjadi  lonjakan  penumpang  maupun  barang  di  area pelabuhan,  area  terminal  penumpang,  kapal  penumpang  dan  kapal  barang;  protokol  tentang  keberangkatan  untuk pengaturan physical  distancing ;  protokol  tentang  pencegahan  penularan  covid-19  di  dalam  kapal  selama  dalam pelayaran; protokol tentang penanganan terhadap suspect (penumpang/ABK/Petugas Jaga) yang mengalami masalah di dalam kapal; protokol tentang standar penyediaan alat kesehatan sesuai protokol kesehatan baik di kapal maupun di area pelabuhan; protokol tentang pelaksanaan trace , tracking , physical distancing kepada para penumpang/Buruh TKBM/operator lapangan di kapal maupun di area pelabuhan; protokol tentang sirkulasi keluar masuk penumpang di dalam kapal dan di area pelabuhan pada masa pandemi corona covid-19 di pelabuhan dengan penerapan physical distancing ; protokol tentang standar kebutuhan petugas jaga/petugas kesehatan di dalam kapal dan di area pelabuhan; protokol tentang standar kebutuhan SDM operator pelabuhan yang didedikasikan untuk menangani wabah covid-19 di dalam kapal dan di area pelabuhan; protokol tentang standar kebutuhan alat kesehatan ( thermal detector , online ticketing , APD, masker, fasilitas kesehatan) di kapal dan di pelabuhan; protokol tentang pengaturan bongkar muat barang/petikemas  selama  PSBB  di  terminal  konvensional  maupun  terminal  petikemas;  protokol  tentang  sirkulasi keluar masuk para pekerja/ABK/TKBM dengan menerapkan physical distancing pada masa pandemi corona covid- 19 di Pelabuhan;
Dari  seluruh  protokol  yang  disebutkan,  perlu  dilakukan  harmonisasi,  sinkronisasi  dan  penyamaan  persepsi tentang  pembatasan  operasional  pelayaran  dan  pelabuhan  baik  antar  Negara, maupun  antar  lembaga  di Indonesia. Perlunya  mengoptimalkan  koordinasi  dengan  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  (KKP),  Dinas  Kesehatan Provinsi/Kab/Kota, dan aparatur lainnya serta perlunya mengoptimalkan dukungan dari pelaku bisnis dan masyarakat.

## 4. Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  menunjukkan  masih  belum  terpadunya  tingkat pemahaman,  pengetahuan,  pematuhan,  kemanfaatan  terhadap  aturan  regulasi  terkait  PSBB  serta  kurangnya koordinasi  yang  erat  dengan  pihak  Satuan  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19.  Penerapan  dan implementasi protokol kesehatan masih terus selalu terus menerus diingatkan oleh otoritas tertinggi masing-masing lembaga. Selanjutnya implementasi protokol yang terkait dengan pengaturan penumpang, ABK dan suspect di atas kapal, protokol sirkulasi penumpang dan ABK di atas kapal dan di pelabuhan, protokol penyediaan alat  kesehatan, protokol kebutuhan petugas medis.

## Pernyataan

## Kontribusi penulis
Semua  penulis  memberikan  kontribusi  yang  setara  sebagai  kontributor  utama  makalah  ini.  Semua  penulis membaca dan menyetujui makalah akhir.

## Pernyataan pendanaan
Penelitian ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, atau nirlaba.

## Konflik kepentingan
Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

## Informasi tambahan
Tidak ada informasi tambahan yang tersedia untuk makalah ini.

## Daftar Pustaka
Alfonsius.  (2020).  Pelayanan  Transportasi  Online  Di  Era  New  Normal. Journal  of  Accounting    Management Innovation , 76-90. Bagcchi, S. (2020). Lassa fever outbreak continues across Nigeria. Lancet Infect Dis. , 543.
Bahagia, B., Rahmadanti, R.,  Indriya, I. (2020). Societies Resilience For Confronting Covid-19 Based On Gotong Royong Tradition (Mutual Cooperation). Tunas Geografi , 119-128.
Harirah,  Z.,    Rizaldi,  A.  (2020).  Merespon  Nalar  Kebijakan  Negara  Dalam  Menangani  Pandemi  Covid  19  Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia , 36-53.
Herda, D., Pujangkoro, S.,  Ginting, R. (2013). Integrasi Metode Kano dengan Quality Function Deployment untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Hotel. Jurnal Teknik Industri USU , 29-34.
Holmes, E., O'Connor, R., Perry, V., Tracey, I., Wessely, S., Arseneault, L., . . . Bullmore, E. (2020). Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science. Lancet Psychiatry , 547-560.
Japarianto,  E.  (2018).  Pengaruh  Logistics  Service  Quality  Terhadap  Customer  Retention  Dengan  Customer Satisfaction  Sebagai  Variabel  Intervening  Pada  Industri  Ekspedisi  Laut  Di  Surabaya. Jurnal  Manajemen Pemasaran , 25-32.
Juditha, C. (2020). People Behavior Related To The Spread Of Covid-19’s Hoax. Jurnal Pekommas , 105-116. Karamouzian, M., Johnson, C.,  Kerr, T. (2020). Public health messaging and harm reduction in the time of COVID- 19. The Lancet Psychiatry , 390-391.
Liu, W., Zhang, Q., Chen, J., Xiang, R., Song, H., Shu, S., . . . Liu, Y. (2020). Detection of Covid-19 in Children in Early January 2020 in Wuhan, China. The new england journal o f medicine , 1-3.
Malisan, J.,  Chisdijanto, I. (2017). Analisis Tingkat Pelayanan Terminal Penumpang Pelabuhan Balikpapan. Jurnal Penelitian Transportasi Laut , 76-87.
Mandaku, H. (2020). Evaluasi Kinerja Angkutan Penyeberangan Dalam Menunjang Distribusi Barang Antar Pulau Saat Pandemi Covid-19 Di Provinsi Maluku. ARIKA , 101-110.
Meilianna, R.,  Purba, Y. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja Di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia , 43-48.
Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning , 240-252.
Pradana,  A.,    Casman,  C.  (2020).  Pengaruh  Kebijakan  Social  Distancing  pada  Wabah  COVID-19  terhadap Kelompok Rentan di Indonesia. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI , 61-67.
Ropidin,  Riyanto, S. (2020). Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Farmasi Terkait Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Syntax Transformation , 167-174.
Samudro, E.,  Madjid, M. (2020). Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid-19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional. Jurnal Ketahanan Nasional , 132-154.
Syadidurrahmah,  F.,  Muntahaya,  F.,  Islamiyah,  S.,  Fitriani,  T.,    Nisa,  H.  (2020).  Perilaku  physical  distancing mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada masa pandemi covid-19. Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior , 29-37.
Umayah,  Jayadi, I. (2017). Pengaruh Pelayanan 24 Jam Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Trucking Pada Pt Lemo Express Transindo. Jurnal Manajemen Dan Bisnis , 9-16.
Yunus, N.,  Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19? Jurnal Sosial  Budaya Syar'i , 227-238.