## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## OPTIMALISASI KETERLIBATAN PEMUDA SEBAGAI GENERASI PERUBAHAN DALAM SISTEM DEMOKRASI MELALUI PEMILIHAN UMUM 2024
Vivi Frita Tresnani 1 , Muhammad Dhafa Krisna Adhitya 2
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Kota Madiun Email : vivifrita1@gmail.com

## Abstrak
Generasi muda adalah generasi perubahan yang harus terus memperjuangkan dan harus mampu  mengatur  proses  transisi  demokrasi  ke  arah  yang  lebih  baik,  khususnya  mampu mengawal pelaksanaan proses politik yang berkeadilan. Keterlibatan generasi muda menjadi aspek  penting  dalam  keberlangsungan  demokrasi.  Penelitian  ini  bertujuan  guna  memahami pengaruh  generasi  muda  terhadap  penyelenggaraan  pemilihan  umum  2024  sebagai  bentuk demokrasi  dan  peran  generasi  muda  sebagai  agen  perubahan  dalam  pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif,  dengan  memfokuskan  pada  peraturan  atau  undang-undang  yang  tertulis  atau didasarkan  pada  kaidah  atau  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Sumber  bahan  hukum yang  dipergunakan  adalah  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara, serta bahan hukum sekunder berupa  buku  hukum,  jurnal  hukum  yang  berisi  prinsip-prinsip  dasar.  Hasil  penelitian mengindikasikan  bahwa  keterlibatan  dan  peran  pemuda  menjadi  generasi  perubahan  dalam suatu  pemilu  2024  sebagai  sistem  demokrasi  perlu  dioptimalkan  dari  berbagai  aspek  yaitu sebagai  partisipasi  politik,  pengawas  pencegahan  politik  uang,  sebagai  advokasi  dan protesisasi, sebagai edukator dan sosialisasi pemilih, melek teknologi dan sosial media, serta sebagai pencegah kecurangan pemilu  yang dalam hal ini akan menjadi kan demokrasi  yang jauh lebih baik.

## Kata Kunci : Generasi Muda, Perubahan, Demokrasi, Pemilu

## Abstract
The younger generation is a generation of change that must continue to fight and be able to  manage  the  transition  process  of  democracy  towards  a  better  direction,  especially  by overseeing  the  implementation  of  a  just  political  process.  The  involvement  of  the  younger generation  is  a  crucial  aspect  in  the  sustainability  of  democracy.  This  research  aims  to understand the influence of the younger generation on the organization of the 2024 general election as a form of democracy and the role of the younger generation as agents of change in  monitoring  the  2024  general  election.  The  research  method  uses  a  normative  research approach, focusing on written laws or regulations and societal norms. Legal source materials include  primary  legal  materials  such  as  legislation,  jurisprudence,  court  decisions,  and official state documents, as well as secondary legal materials such as legal books and legal journals  that  contain  fundamental  principles.  The  research  results  indicate  that  the involvement  and  role  of  young  people  as  change  agents  in  a  2024  election  within  a democratic  system  need  to  be  optimized  from  various  aspects,  including  political participation, monitoring to prevent political corruption, advocacy and representation, voter education  and  socialization,  technological  literacy  and  social  media,  and  as  safeguards against election fraud, which would lead to a much better democracy.

## Keyword: Young Generation, Change, Democracy, Elections

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan Umum atau Pemilu adalah tahapan demokratis penting yang memungkinkan masyarakat  untuk  memilih  wakil  rakyat  atau  pejabat  pemerintahan  secara  langsung  dalam suatu  negara.  Tujuan  utama  pemilu  adalah  memberikan  kesempatan  kepada  warga  negara untuk  memberikan  suara  mereka  dan  memilih  pemimpin  yang  akan  mewakili  mereka  di pemerintahan.  Ini  adalah  cara  fundamental  dalam  sistem  demokrasi  untuk  menentukan perwakilan yang akan membuat keputusan politik atas nama masyarakat. 1 Pemilihan Umum adalah tahap kunci dalam sistem demokrasi modern yang melibatkan partisipasi rakyat dalam menentukan  pemimpin  dan  kebijakan  negara.Pemilihan  Umum  atau  pemilu  di  Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya disebut  UUD  1945  didalam  Pasal  22  E  bahwa  “Pemilihan  umum  merupakan  hak  dan kewajiban setiap warga negara yang dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan/atau  Presiden  dan  Wakil  Presiden”. 2 Pemilu merupakan  suatu  mekanisme  politik  dalam  suatu  sistem  demokrasi  modern  di  Indonesia. Warga  negara  memiliki  kesempatan  untuk  memilih  wakil  mereka  dalam  pemerintahan  dan berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  politik.  Seberapa  besar  keterlibatan partisipasi  masyarakat  di  dalamnya  adalah  salah  satu  faktor  utama  dalam  berlangsungnya kegiatan pemilu.
Generasi muda memiliki peran penting dalam pemilihan umum karena selain memiliki hak  suara,  mereka  juga  dapat  mengawasi  proses  di  tempat  pemungutan  suara  (TPS)  untuk memastikan  tidak  ada  kecurangan,  termasuk  selama  pencoblosan.  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu) tidak dapat  bekerja sendiri untuk  mengawal  pemilu  2024, sehingga bantuan dari generasi muda sangat diperlukan. Sebagai agen perubahan yang mengarahkan demokrasi ke arah yang lebih baik, generasi muda harus aktif dalam mengawasi pelaksanaan proses politik yang adil. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan keterlibatan mereka dalam politik, baik sebagai pengorganisir, peserta kegiatan, maupun pengawas proses politik.  Berdasarkan Pasal 1  ayat  (10)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2009  Tentang  Kepemudaan,  bahwa  yang dimaksud  “Pemuda  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  memasuki  periode  penting pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  berusia  16  sampai  30  tahun.” 3 Pada  usia  tersebut, memiliki harapan dan semangat yang tinggi akan masa depan yang lebih baik serta memiliki idealisme. 4 Adanya  sikap  rela  berkorban,  mendahulukan  kepentingan  umum  di  atas kepentingan pribadi/golongan, pekerja keras, menjunjung tinggi persatuan, berani dan sikap pantang menyerah merupakan sikap yang dapat kita temukan pada diri generasi muda.
Kebaruan  dari penulisan ini terletak pada  sistematika penggabungan peranan generasi muda  yang  merupakan  agen  perubahan  dalam  pemilu  2024  dan  sebagai  bentuk  tanggung jawab  terhadap  demokrasi.  Negara  demokrasi  memberikan  pemuda  tempat  sebagai  sebuah subjek  dari  pemerintahan,  tidak  seperti  pada  negara  monarki  atau  negara  komunis  yang cenderung  otoriter.  Dengan  menempatkan  pemuda  sebagai  objek  pemerintahan,  semakin
1 Hardi  Fardiansyah,  dkk,  2023, Hukum  Pemilu , Widina  Media  Utama,  Cetakan  Pertama,  Semarang, hal. 40
2 Pasal 22 E Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
4 Muhammad  Iqbal,  “Diskusi  Kebangsaan:  Aktualisasi  Peran  Pemuda  Dalam  Mewujudkan Demokrasi”, Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri , Volume 2 Nomor 3, 2023, hal. 114

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
tinggi  juga  partisipasi  pemuda  di  dalam  pemerintahan  negara  maka  semakin  baik  kualitas sistem  demokrasi  di  negara  tersebut.  Sehingga,  dalam  penulisan  ini  bertujuan  memberikan penjelasan lebih rinci mengenai peran generasi muda yang dalam  hal ini mengacu pada peran generasi millenial, generasi Z, dan khususnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan atau agent of fhange dalam ikut mewujudkan demokrasi baik demokrasi modern atau demokrasi digital  yang dalam hal ini melalui adanya kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum 2024 menadatang.  Adapun  dalam  penulisan  ini,  terdapat  2  (dua)  rumusan  masalah  yaitu:  1) Bagaimana  pengaruh  generasi  muda  terhadap  penyelenggaraan  pemilihan  umum  2024 sebagai bentuk demokrasi? dan 2) Bagaimana Peran Generasi Muda sebagai Agen Perubahan Dalam  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  2024?.  Bedasarkan  rumusan permasalahan  tersebut,  maka  penulisan  ini  sebagai  bentuk  kebaruan  atas  penulisan  yang sudah ada.

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif,  merupakan  kajian pustaka  yang  mengfokuskan  penelitian  pada  peraturan  dan  undang-undang  tertulis  atau penelitian  yang  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  atau  norma  yang  berlaku  dalam masyarakat. 5 Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan melibatkan kajian  terhadap  semua  peraturan  dan  kebijakan  terkait  isu  hukum. 6 Serta  pendekatan konseptual,  yang  merujuk  pada  doktrin  dan  pandangan  yang  terdapat  dalam  perkembangan ilmu  hukum. 7 Sumber-sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan  termasuk  sumber  bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi,  putusan pengadilan, juga  dokumen  resmi  negara.  Serta,  sumber  bahan  hukum  sekunder  mencakup  buku  hukum dan jurnal hukum yang memuat prinsip dasar hukum. 8

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pengaruh  Generasi  Muda  Terhadap  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  2024 Sebagai Bentuk Demokrasi
Pada pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, bahwa  “pemuda  bertanggung  jawab  dalam  pembangunan  nasional  untuk  melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum”. 9 Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan  pemuda  sebagai  subjek  dari  pemerintahan,  sehingga  pemuda  menjadi  salah satu kunci dari kualitas demokrasi dan pemuda harus hadir dalam setiap proses demokrasi. 10 Demokrasi dalam bahasa Yunani “Demokratia” berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata “Demos” dan “Kratos”. Demos yang memiliki arti rakyat dan Kratos yang memiliki arti kekuasaan. 11 Pemilu berperan sebagai sarana yang mewujudkan kedaulatan rakyat untuk
5 Muhammad  Shiddiq Armain,  2022, Penentuan  Metode  &  Pendekatan  Penelitian  Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh, hal. 8 6 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram Univesity Press, Mataram, hal. 56 7 Ibid , hal. 57 8 Ibid , hal. 59 9 Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan 10 Muhammad Iqbal, Loc. Cit 11 Nurhayu  Handayani  Putri,  Aturkian  Laia,  Bestari  Laia,  “Sistem  Proporsional  Pemilihan  Umum Dalam Perspektif Politik Hukum”, Jurnal Panah Keadilan , Volume 2 Nomor 2, 2023, hal. 56

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
memastikan pemerintahan negara yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara RI  Tahun  1945.  Dalam  setiap  pemilu,  pemuda  diwajibkan  untuk  berperan  sebagai  subjek yang  harus  mengawasi  proses  pemilu  agar  sesuai  dengan  prinsip  pemilu,  yaitu  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, keikutsertaan pemuda dalam perubahan bangsa ini seringkali memiliki paradoks. Mereka sering hanya dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi politik,  dan  setelah  awal  perubahan  dimulai,  pemuda  yang  menjadi  pelopor  perubahan seringkali  terlihat  menghilang  dan  kehilangan  peran  dalam  pengawalan  perubahan  yang mereka inisiasi. 12
Melalui pemilu semua pihak bisa terakomodasi sesuai yang diinginkan dan cita-citakan sehingga  terwujud  kehidupan  yang  lebih  baik.  Indonesia  saat  ini  sudah  memasuki  tahun politik, yang pada bulan Febuari tahun 2024 mendatang akan diselenggarakannya pemilihan umum,  tahun  politik  ini  biasa  disebut  pesta  demokrasi.  Langkah  menuju  terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak, dan  mendapatkan  akses  terpenuhinya  hak-hak  mereka  sebagai  warga  negara.  Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 28 UUD 1945, bahwa “hak warga negara dan penduduk untuk berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  maupun  tulisan,  dan sebagainya”. 13 Pemilu  2024  adalah  kesempatan  berharga  untuk  generasi  muda  dari  segi sebagai  pemilih pemula  untuk  berpartisipasi  dalam  pembentukan masa depan negara. Hasil dari  pemilu  ini  akan  membentuk  kebijakan-kebijakan  yang  akan  memengaruhi  kehidupan mereka  dan  generasi  mendatang,  salah  satu  aspek  penting  dari  peran  generasi  muda  dalam keikutsertaan  sebagai  pemilih  pemula  adalah  kemampuan  mereka  untuk  membawa  isu-isu baru  dan  inovatif  ke  dalam  lingkup  politik  dan  keterbukaan  terhadap  isu-isu  seperti lingkungan, pendidikan, dan hak asasi manusia. 14 Generasi muda juga memiliki peran dalam memeriksa  apakah  penyandang  disabilitas  dan  lansia  diberikan  fasilitas  yang  memadai  saat mereka menggunakan hak suara selama pemilihan.
Generasi muda sebagai agent of change , memiliki potensi besar untuk membentuk arah pembangunan  di  Indonesia.  Namun,  kontribusi  generasi  muda  dapat  terbatas  jika  mereka tidak  diberikan  pendidikan  yang  memadai,  yang  mungkin  menghasilkan  partisipasi  yang pasif.  Karena  generasi  muda  merupakan  sebagian  besar  dari  pemilih  yang  berhak memberikan suara, mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan hasil akhir kebijakan  politik. 15 Partisipasi  politik  juga  bisa  mencakup  kegiatan  seperti mendemonstrasikan pendapat, berpartisipasi dalam kelompok advokasi, mengikuti pemilihan umum,  berperan  dalam  pemerintahan  lokal,  atau  bahkan  menggunakan  media  sosial  untuk menyuarakan pandangan politik. Ini merupakan cara bagi individu untuk memengaruhi arah kebijakan,  mendorong  perubahan,  atau  mendukung  kandidat  atau  isu  yang  mereka  yakini. Partisipasi  politik  adalah  hak  dasar  dalam  sistem  demokrasi  yang  memungkinkan  rakyat untuk  turut  serta  dalam  proses  pembuatan  keputusan  politik.  Peranan  generasi  muda  baik
12 Ibid 13 Pasal 28 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 14 Saepudin Muhtar, “Peran Penting Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024”, Devosi : Jurnal Pengabdian Masyarakat , Volume 04 Nomo 02, 2023, hal. 146 15 Pandea Bagus Adnyanaesa, I Wayan Sutama, “Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Generasi  Muda”,  JURNAL  DIKEMAS  (PENGABDIAN  KEPADA MASYARAKAT), Volume 7 Nomor 1, 2023, hal. 24

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
generasi millenial, generasi Z, dan mahasiswa memiliki banyak hal yang dalam penulisan ini perlu  diefektifkan  dan  perlu  jauh  lebih  dikembangkan  salah  satunya  melalui  sosialisasi politik.  Dari  segi  sosialisasi  politik  dalam  hal  ini  yaitu  adanya  pendidikan  politik  yang merupakan  suatu  proses  dialogik  diantara  pemberi  dan  penerima  pesan.  Melalui  proses  ini, anggota  masyarakat  belajar  dan  memahami  nilai-nilai,  norma-norma,  serta  simbol-simbol politik  negara  mereka  dari  berbagai  sumber  dalam  sistem  politik,  termasuk  sekolah, pemerintah,  dan  partai  politik. 16 Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36 Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Fasilitas  Penyelenggaraan  Pendidikan  Politik, terselenggaranya pendidikan politik dengan baik secara optimal dapat meningkatkan tingkat kesadaran  masyarakat  menjalankan  kewajiban  dan  haknya  dalam  kehidupan  bermayarakat, berbangsa,  dan  bernegara,  keikut  sertaan  dalam  politik  merupakan  bentuk  dari  bagian terpenting didalam aspek kehidupan dalam bernegara secara demokratis. 17
Generasi  muda  saat  ini  memiliki  kemampuan  untuk  memengaruhi  kekuasaan  politik melalui penggunaan media digital. Proses modernisasi telah mendorong generasi muda untuk lebih  aktif  menggunakan  media  digital  sebagai  sarana  untuk  mencari  informasi  dan mengekspresikan  partisipasi  politik  mereka.  Pengaruh  dari  intelektual  muda  dan perkembangan komunikasi massa modern telah menyebarkan gagasan partisipasi demokratis ke  negara-negara  yang  belum  sepenuhnya  berkembang  dalam  hal  modernisasi  dan industrialisasi. 18 Dalam  hal  ini,  terdapat  2  (dua)  argumentasi  pendukung  partisipasi  politik oleh  generasi  muda  antara  lain  yaitu: a. Menjadikan  partisipasi  politik  yang  berkualitas dengan generasi muda berperan dalam intelektual dengan lebih banyak berpartisipasi dalam menyumbangkan  ide  kritis  dan  demokratis;  b.  Kebebasan  ekspresi  di  media  sosial  digital adalah  salah  satu  bentuk  partisipasi  politik  yang  lebih  mudah  dan  efektif,  terutama  bagi generasi  muda.  Komunikasi  massa  modern  memberikan  alternatif  yang  mudah  dan  efektif bagi generasi muda yang berintelektual untuk menyampaikan aspirasi politik mereka. 19
Penulisan ini meberikan penjelesan bahwa generasi muda pada pemilu 2024 merupakan salah satu  faktor penentu  keberlangsungan kedaulatan rakyat  yaitu dari  rakyat,  oleh rakyat, dan  untuk  rakyat.  Sehingga,  generasi  muda  dapat  memaksimalkan  peran  dan  bertanggung jawab  untuk  demokrasi  sesuai  Pasal  19  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  40  tentang Kepemudaan.  Namun,  dalam  pengaturan  mengenai  keikutsertaan  generasi  muda  dalam pemilihan  umum  harus  lebih  diperhatikan  mengingat  banyak  para  pemuda  yang  hanya menjadi  penonton  tanpa  ikut  berpartisipasi  dalam  mewujudkan  pemilu  2024  yang  nantinya akan menekankan pemilu pada asas luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3.2 Peran  Generasi  Muda  sebagai  Agen  Perubahan  Dalam  Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024
16 Ibid , hal. 24 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik
18 Muhammad  Salisul  Khakim,  “Partisipasi  Politik  Generasi  Muda  pada  Pemilihan  Umum  Tahun 2024”, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa , Volume 4 Nomor 1, 2023, hal. 103

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Generasi muda sebagai agen perubahan dalam memiliki peran penting dalam berbagai hal, karena generasi muda adalah generasi yang memiliki tanggung jawab yang besar, seperti halnya  dalam  pemilu.  Dalam  hal  ini  generasi  muda  bukan  hanya  sebagai  pemilih,  namun generasi  muda  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  hal  memperkenalkan  dunia  politik, terlibat  langsung  dalam  hal  pengawasan  jalannya  proses  Pemilu,  dan  lain  sebagainya. Generasi  muda  sebagai  generasi  yang  dekat  teknologi  memiliki  tanggung  jawab  untuk memaanfaatkan  teknologi  tersebut  terhadap  hal  yang  positif.  Generasi  muda  dapat menyuarakan  isu  isu  yang  penting  bagi  mereka  kepada  para  pemimpin  dan  calon  pemilu, generasi muda dapat memberikan pesan politik melalui instrument media sosial. Pemanfaatan sosial media dengan menyuarakan mengenai pendidikan pemilu  melalui sosial media. Hal ini merupakan suatu cara yang bisa di lakukan agar dapat menumbuhkan pemahaman terhadap pemilu kepada sebaya. 20 Pendidikan pemilu melalui media sosial  yang di lakukan generasi muda dapat di lakukan dengan membuat konten di sosial media yang bertujuan agar generasi muda  dapat  mengerti  akan  pentingnya  pemilu,  mengerti  apa  yang  harus  di  lakukan  waktu pemilu, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi agar semua golongan termasuk generasi muda  itu  sendiri  dapat  mengerti  akan  ide  dan  gagasan  peserta  pemilu.  Pendidikan  politik melalui media sosial generasi muda dapat berperan aktif dalam memberikan gagasan kepada para pemimpin politik yang relevan dengan kehidupannya, juga generasi muda dapat memilih pasangan calon dengan baik berdasarkan informasi yang benar yang di dapat melalui sosial media, bukan hanya ikut-ikutan atau karena money polityc.
Bukan  hanya  sekedar  memberikan  Pendidikan  pemilu  maupun  politik  melalui  sosial media,  generasi  muda  dapat  mengawasi  jalannya  pemilu  terhadap  permasalahan- permasalahan  yang  sering  terjadi  maupun  permasalahan  yang  akan  terjadi. 21 Pengawasan pemilu dijalankan untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat, yang diwujudkan melalui hak pilih warga negara, dapat terlaksana dengan jujur, tanpa adanya manipulasi atau kecurangan. Pengawasan pemilu ini dilakukan agar tidak terjadi kecurangan seperti politik uang. Politik uang  dilakukan  dengan  menggunakan  dua  bentuk  yakni,  dalam  bentuk  kampanye  dan serangan  fajar.  Menurut  pasal  1  angka  35  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  207  tentang Pemilihan Umum bahwa “Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang  ditunjuk  oleh  peserta  pemilu  untuk  menyakinkan  pemilih  dengan  menawarkan  visi, misi,  program  dan/atau  citra  diri  peserta  pemilu”. 22 Peran  generasi  muda  khususnya mahasiswa  dapat  mencegah  terjadinya  kampanye  di  lingkungan  universitas,  seperti  banyak oknum politikus yang masuk ke lingkungan universitas untuk melakukan acara-acara seminar dan  tidak  jarang  pula  para  oknum  politikus  tersebut  menyelipkan  kata-kata  yang  mengajak para mahasiswa untuk memilihnya saat pemilu sehingga dalam hal ini mahasiswa wajib ikut seeta berperan dalam menanggulanginya. Selanjutnya, tim sukses melakukan pemberian uang maupun barang berupa sembako maupun barang  lainnya untuk  mendapatkan perhatian dari masyarakat agar memilih pasangan calon tersebut.
20 Jihan  alari  dkk,  “Pendidikan  Politik  Generasi  Muda  Melalui  Instrument  Media  Sosial”, Jurnlal Governance And Politics, Volume 3 Nomor 1,2023, hal. 56 21 Neni Nur Hayat,  “Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis”, Jurnal keadilan pemilu”, Volume 2 Nomor 1 Nomor , 2021, hal. 27 22 Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 207 tentang Pemilihan Umum

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Serangan  fajar  adalah  metode  yang  digunakan  oleh  tim  sukses  sebelum  pemungutan suara,  di  mana  mereka  mengunjungi  rumah-rumah  warga  untuk  meminta  dukungan  bagi kandidat tertentu. Bentuk kedua dari politik uang adalah pemberian barang, seperti sembako, kaos,  atribut,  atau  souvenir.  Kasus  politik  uang  dalam  pemilihan  umum  sering  dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh masyarakat dan terjadi secara rutin selama pemilihan umum. Dalam  memberikan  barang-barang  ini  kepada  masyarakat,  terjadi  negosiasi  dan  tawar- menawar  antara  tim  sukses  kandidat  dengan  warga,  dan  tawar-menawar  ini  seringkali dilakukan  tanpa  ragu-ragu. Berdasarkan  Pasal  515  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemunggutan suara menjanjikan dan memberikan atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp36.000.000.00  (tiga  puluh enam  juta)”. 23 Peran  mahasiswa  sangat  penting  dalam  hal  mencegah  politik  uang  dan menjaga  keadilan  pemilu.  Sebagai  generasi  perubahan  dan  garda  terdepan  dalam pembangunan demokrasi, mahasiswa memiliki potensi besar untuk melawan politik uang dan kecurangan  dalam  pemilu.  Mahasiswa  sebagai  representasi  generasi  muda  yang  berpikiran kritis, berintegritas, dan memiliki semangat aktivisme, dapat berkontribusi signifikan dalam memastikan  pemilu  yang  bersih,  jujur,  dan  adil. 24 Melalui  peran  mereka  sebagai  pengawas dan pengawal pemilu, generasi muda yang dalam hal ini generasi millenial, generasi Z, dan mahasiswa dapat menjadi mata dan telinga yang mengawasi jalannya proses pemilu. Mereka dapat  berperan sebagai saksi  independen  yang memantau  aktivitas kampa nye, penggunaan dana  kampanye,  dan  pola  praktik  politik  uang.  Dengan  demikian,  generasi  muda  dapat melaporkan  dan  mengungkapkan  adanya  praktik  politik  uang  kepada  lembaga  terkait, memicu  investigasi,  dan  melibatkan  aparat  penegak  hukum  untuk  menindak  tegas pelanggaran yang terjadi.
Persiapan  terhadap  peran  generasi  dalam  merespon  setiap  potensi  kecurangan  dan kerawanan  pemilu  2024  adalah  sebagai  berikut:  a).  Pengawasan  dan  pemantauan,  dengan keberanian dalam mengungkap kecurangan dan terlibat dalam kelompok pengawasan pemilu, baik yang independen maupun yang bekerja sama dengan lembaga pemilihan resmi. Dengan menjadi  pengawas  pemilu,  mahasiswa  dapat  memantau  proses  pemilu  secara  langsung, memeriksa keabsahan dokumen, pemungutan suara, dan perhitungan suara. Setiap tindakan atau  kejanggalan  yang  mencurigakan  dapat  segera  dilaporkan  dan  ditindaklanjuti  untuk mencegah  politik  uang  dan  kecurangan;  b).  Keterampilan  analisis  dan  investigasi,dengan memiliki  kemampuan  analisis  dan  investigasi  yang  baik.  Mereka  dapat  menggunakan pengetahuan  akademik  dan  metodologi  dalam  pengumpulan  dan  analisis  data  untuk mendeteksi  tanda-tanda  politik  uang  dan  kecurangan;  Mahasiswa  umumnya  memiliki kemampuan  analisis  dan  investigasi  yang  baik;  c).  Berperan  dalam  sosialisasi  dan  edukasi pemilih.  Mereka  dapat  menginformasikan  pemilih  tentang  hak-hak  mereka,  meyakinkan mereka untuk menggunakan hak suara mereka, dan memberikan pemahaman tentang bahaya politik  uang  dan  pentingnya  keadilan  pemilu;  d).  Keterlibatan  dalam  lembaga  pemantau independen,  sehingga  membentuk  atau  terlibat  dalam  lembaga  pemantau  independen  yang
24 Zulharbi Amatahir, Op. Cit , hal. 91

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
fokus  pada  pemantauan  pemilu  dan  penegakan  hukum;  e). Advokasi  dan  protestasi  dengan memiliki suara yang kuat dalam masyarakat dan sering kali menjadi agen perubahan sosial, sehingga  generasi  muda  dapat  menggunakan  panggung  mereka  untuk  memperjuangkan keadilan pemilu dan menentang politik uang serta kecurangan. Dengan melakukan aksi protes yang terorganisir atau mengadakan seminar dan diskusi publik, mahasiswa dapat menyoroti masalah politik uang dan kecurangan dalam pemilu,  membangkitkan kesadaran publik, dan memberikan  tekanan  pada  pemerintah  serta  lembaga  pemilihan  untuk  bertindak  tegas;  f). Penggunaan  teknologi  dan  media  sosial,  dengan  generasi  muda  dapat  menggunakan  media sosial dan teknologi informasi lainnya untuk memantau dan melaporkan pelanggaran pemilu secara  real-time.  Mereka  dapat  mengumpulkan  bukti-bukti,  merekam  video  atau mengabadikan catatan terkait praktik politik uang dan kecurangan, dan mempublikasikannya secara  luas.  Dengan  demikian,  informasi  tersebut  dapat  dengan  cepat  mencapai  publik, menyebabkan  tekanan  opini  publik,  dan  mendorong  tindakan  penegakan  hukum  terhadap pelaku  pelanggaran  tersebut.  Peran  mereka  sebagai  wakil  dari  generasi  muda  yang berkemauan kuat untuk memperjuangkan keadilan dan integritas demokrasi merupakan aset berharga dalam menjaga proses pemilu yang adil dan transparan.
Kecurangan pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemalsuan surat suara, manipulasi  hasil  pemilihan,  intimidasi  pemilih,  dan  penyalahgunaan  sumber  daya  publik untuk  kepentingan  politik.  Praktik-praktik  tersebut  dapat  mengakibatkan  ketidakadilan, ketidakberpihakan, dan merampas suara dan hak pilih warga negara. Kehadiran hukum dalam penyelenggaraan Pemilu menyediakan kerangka penyelesaian masalah hukum, sehingga jika terjadi  kecurangan  atau  ketidakadilan  dalam  Pemilu,  masalah  tersebut  dapat  diatasi. Meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur, ini tidak menjamin bahwa kecurangan atau ketidakadilan dalam Pemilu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki lembaga  pengawas  Pemilu,  seperti  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  yang  bertugas mengawasi  proses  Pemilu  agar  berjalan  dengan  integritas. 25 Selain  peranan  yang  sudah dijelaskan diatas, dalam penulisan ini terdapat peran penting generasi muda dalam mengatasi kecurangan  pemilu  2024  yaitu:  a).  Membentuk  lembaga  pemantau  independen,  dengan membentuk lembaga pemantau independen yang fokus pada pemantauan pemilu, pengecekan kelengkapan dokumen pemilu, dan analisis data terkait pemilih, pemantauan kampanye, dan penanganan  pengaduan  pemilih.  Lembaga  ini  dapat  berfungsi  sebagai  penegak  transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu serta mendukung upaya penegakan hukum pada pelanggaran yang terjadi; b). Mengadvokasi undang-undang pemilu yang lebih ketat, generasi muda dapat memainkan  peran  aktif  dalam  mengadvokasi  perubahan  legislative  yang  memperketat undang-undang  pemilu,  mereka  dapat  berpartisipasi  dalam  diskusi  dan  konsultasi  publik, menyampaikan  pandangan  dan  saran  mereka  kepada  para  legislator,  dan  memobilisasi dukungan  masyarakat  untuk  mengubah  atau  memperbarui  peraturan  yang  memungkinkan terjadinya  politik  uang  dan  kecurangan;  c).  Melakukan  pemantauan  kinerja  penyelenggara pemilu  sehinggagenerasi  muda  dapat  melibatkan  diri  dalam  pemantauan  kinerja penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  Mereka  dapat  memantau  transparansi  dan  akuntabilitas  proses  pemilu,  menilai keefektifan  lembaga-lembaga  tersebut,  dan  memberikan  rekomendasi  untuk  peningkatan
25 Zulharbi Amatahir, Op. Cit , hal. 93

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang; d). Menjadi penghubung antara pemilih dan  lembaga  pemilihan,  generasi  muda  dapat  berperan  sebagai  penghubung  antara  pemilih dan  lembaga  pemilihan.  Mereka  dapat  membantu  pemilih  yang  menghadapi  masalah  atau kesulitan  dalam  mencari  informasi,  memahami  prosedur  pemilihan,  atau  melaporkan pelanggaran pemilu. Dengan menjadi sumber informasi dan penasihat yang dapat diandalkan, mahasiswa dapat  membantu  memastikan pemilih merasa dihargai  dan terlibat  dalam proses pemilu; e). Mendorong partisipasi pemilih dengan membantu sosialisasi kepada masyarakat, mahasiswa juga dapat mendorong partisipasi pemilih di kalangan sesama mahasiswa. Mereka dapat mengadakan forum diskusi, debat, atau seminar tentang pemilu, melakukan kampanye pendidikan  pemilu  yang  terfokus  pada  pemilih  muda,  dan  mendorong  registrasi  pemilih  di kampus.
Generasi  muda  juga  memiliki  kepentingan  untuk  memastikan  pemilu  yang  adil, transparan,  dan  berintegritas,  karena  mereka  suatu  bagian  dari  generasi  muda  yang  akan mewarisi  hasil  dari  proses  pemilihan  tersebut.  Melalui  perannya  sebagai  pengawas  dan pengawal  pemilu,  mahasiswa  dapat  berkontribusi  dalam  mencegah  kecurangan  pemilu. Mahasiswa  dapat  melakukan  pemantauan  aktif  terhadap  proses  pemilu,  termasuk  jalannya kampanye,  penggunaan  dana  kampanye,  dan  penghitungan  suara.  Peranan  generasi  muda juga dapat berperan sebagai edukator pemilu, dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Dalam hal ini mengadakan kegiatan  kampanye,  seminar,  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat mengenai  bentuk-bentuk  kecurangan  yang  dapat  terjadi  dalam  pemilu,  serta  bagaimana melaporkan dan mencegahnya menjadi cara yang dapat dilakukan pada pemilu 2024. Dengan peningkatan  pemahaman  dan  partisipasi  yang  dihasilkan,  diharapkan  masyarakat  dapat menjadi  lebih  sadar,  kritis,  dan  terlibat  dalam  menjaga  integritas  pemilu.  Selain  itu, penggunaan  teknologi  etika  dalam  komunikasi  juga  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan partisipasi politik yang merata dengan menyediakan platform yang memungkinkan partisipasi aktif  dari  berbagai  kelompok  dan  individu.  Misalnya,  forum  diskusi  online,  aplikasi pemilihan umum, atau platform partisipatif dapat mendorong keterlibatan pemilih, termasuk mereka yang sebelumnya kurang terwakili dalam proses politik. 26
Penulisan ini memberikan kebaruan mengenai banyak sekali peran yang dapat diambil dan  dilakukan  oleh  generasi  muda  sebagai  generasi  perubahan.  Dengan  menanamkan  sifat demokratis  dan  mempertahankan  kedaulatan  rakyat,  maka  peran  generasi  muda  sangat diperlukan  dalam  pemilu  2024  mendatang.  Dalam  hal  ini,  seharusnya  generasi  muda  lebih banyak diterjunkan untuk ikut serta dalam pemilu, dan membentuk kebijakan mengenai ikut serta  nya  generasi  muda  sebagai  bagian  dari  penyelenggaraan  pemilu  adalah  hal  efektif sehingga banyak anak muda yang tercetus untuk menjadi bagian dalam pemilu 2024. Adanya kebijakan  ini  tidak  semata-mata  hanya  sebagai  pelengkap  saja,  namun  sebagai  pembawa perubahan  akan  pemilu  yang  jauh  lebih  menekankan  kepada  asas  pemilu,  dan  membawa Indonesia  menjadi  negara  dengan  pemuda  yang  demokratis.  Pemilu  2024  merupakan kesempatan  bagi  gemerasi  muda  dalam  membuktikan  bahwa  demokrasi  Indonesia  masih
26 Yohanes  Alfrid  Aliano,  Mathias  Jebaru  Adon,  “Percaturan  Politik  Genealogi  Kekuasaan  dalam Sistem  Pemilu  ‘2024’  di  Indonesia  Menurut  Etika  Michel  Foucault”, Jurnal  Filsafat  Indonesia ,  Volume  6 Nomor 3, 2023, hal.479

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
memiliki harapan di tengah maraknya praktek politik uang. Segala pelanggaran pemilu tidak akan  memiliki  makna  karena  kita  telah  mengedukasi  generasi  muda  tentang  pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Dengan cara yang terhormat, generasi muda akan mempersiapkan diri untuk mengambil alih posisi penting dalam lembaga penyelenggaraan pemilu yang saat ini dijabat oleh generasi sekarang.

## 4. PENUTUP
Pemilu 2024, generasi muda memiliki peran yang sangat penting. Mereka tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas, pendidik, dan pengguna teknologi yang dapat memengaruhi proses pemilu. Generasi muda harus didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pemantauan  pemilu,  serta  sosialisasi  politik  untuk  meningkatkan  partisipasi  pemilih  muda. Mereka juga dapat menjadi penggiat perubahan undang-undang pemilu yang lebih ketat dan memainkan  peran  sebagai  sumber  informasi  yang  dapat  diandalkan  bagi  pemilih.  Dengan demikian, generasi muda dapat memainkan peran yang signifikan dalam menjaga integritas pemilu, memastikan pemilihan yang adil, dan membangun demokrasi yang kuat di Indonesia Generasi  muda  sebagai  agen  perubahan  dan  garda  terdepan  dalam  pembangunan demokrasi, memiliki kebebasan berpikir kritis, integritas, dan semangat aktivisme yang kuat. Dengan  banyaknya  hal  yang  dapat  menarik  keterlibatan  generasi  muda  didalam penyelenggaraan  pemilu  2024  tentunya  dalam  hal  partisipasi  politik,  pengawas  pencegahan politik  uang,  sebagai  advokasi  dan  protesisasi,  sebagai  edukator  dan  sosialisasi  pemilih, melek  teknologi  dan  sosial  media,  serta  sebagai  pencegah  kecurangan  pemilu  dan  lain sebagainya.  Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  dalam  penulisan  ini  adalah  keefektifan mengenai  kebijakan  yang  sudah  ada  atau  harus  adanya  kebijakan  secara  tegas  yang menuliskan mengenai kewajiban generasi muda untuk ikut serta dalam segala aspek pemilu dan  memperjuangkan  perubahan  undang-undang  pemilu  yang  lebih  ketat  dan  berperan sebagai agen perubahan yang berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hardi Fardiansyah, dkk, Hukum Pemilu , (Semarang : Widina Media Utama, 2023)
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , (Mataram : Mataram Univesity Press, 2020)
Muhammad  Shiddiq Armain, Penentuan  Metode  &  Pendekatan  Penelitian  Hukum ,  (Aceh  : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI),  2022)

## Jurnal
Jihan alari dkk, “Pendidikan politik generasi muda melalui instrument media sosial”, Jurnal Governance And Politics 3 Nomor 1, (2023)
Neni  Nur  Hayat,  “Urgensi  Pelibatan  Generasi  Muda  Dalam  Pengawasan  Partisipatif  Untuk Pemilu  Serentak Tahun  2024 Yang  Demokratis”, Jurnal  Keadilan  Pemilu 2,  Nomor 1, (2021)

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Nurhayu  Handayani  Putri,  Aturkian  Laia,  Bestari  Laia,  “Sistem  Proporsional  Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum”, Jurnal Panah Keadilan 2, Nomor 2, (2023)
Muhammad  Iqbal,  “Diskusi  Kebangsaan:  Aktualisasi  Peran  Pemuda  Dalam  Mewujudkan Demokrasi”, Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri , Volume 2 Nomor 3,
(2023)
Muhammad  Salisul  Khakim,  “Partisipasi  Politik  Generasi  Muda  pada  Pemilihan  Umum Tahun 2024”, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa 4 Nomor 1, (2023)
Pandea Bagus Adnyanaesa, I Wayan Sutama, “Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Generasi  Muda”, Jurnal  Dikemas (Pengabdian Kepada Masyarakat) 7, Nomor 1, (2023)
Saepudin  Muhtar,  “Peran  Penting  Pemilih  Pemula  Dalam  Pemilu  2024”, Devosi  :  Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, Nomor 2, (2023)
Yohanes  Alfrid  Aliano,  Mathias  Jebaru  Adon,  “Percaturan  Politik  Genealogi  Kekuasaan dalam  Sistem  Pemilu  ‘2024’  di  Indonesia  Menurut  Etika  Michel  Foucault”, Jurnal Filsafat Indonesia 6, Nomor 3, (2023)
Zulharbi  Amatahir,  “Peran  Mahasiswa  Dalam  Mencegah  Politik  Uang  Dan  Kecurangan Pemilu”, Jurnal Media Hukum 11, Nomor 2, (2023)

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik