Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2904-2910|DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1648

## Edukasi Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Permasalahan Terkait Status Hak Atas
Tanah Di Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu
1) Alexander Reynaldi Koli, 2) Adean Elisabeth Berti Bano, 3) Kenneth R.M Anakottapary, 4) Erly Grizca Boelan,
5) Stefanus Don Rade*, 6) Yustinus Pedo, 7) Dwityas Witarti Rabawati, 8) Benediktus Peter Lay, 9) Maria Theresia Geme, 10) Ernesta Uba Wohon 1,2,3,5,6,7,8,9,10) Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
4) Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia Email Corresponding: stefanusdonrade@unwira.ac.id*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Hak
Tukar Gulung
Kebijakan Tanah Kesejahteraan Status Tanah
Sistem dalam UUPA menentukan bahwa macam hak atas tanah bersifat terbuka, artinya masih terbuka peluang adanya penambahan macam hak atas tanah baru yang akan ditetapkan dengan undang-undang.  Metode  pengabdian  yang  digunakan  adalah  penyuluhan  hukum  dengan melibatkan aparatur desa setempat. Tujuan pengabdian ini agar masyarkat dapat  mengetahui kebijkan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan terkait status hak atas tanah.  Pemerintah Daerah TTU mengeluarkan dua kebijakan yaitu kebijakan tukar gulung dan kebijakan review kawasan sehingga masyarakat kelurahan sasi boleh dapat mengetahui status tanah yang jelas yang di atasi oleh masyarakat. Dengan adanya pemerintah, urusan administrasi hukum privat mengenai pertanahan dapat dikontrol. Penguasaan terhadap tanah yang dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui proses  izin kepemilikan  yang  diajukan  oleh  masyarakat  kepada  pemerintah  dapat  terlaksana dengan kondusif. Pemerintah Daerah TTU mengeluarkan dua kebijakan yaitu kebijakan tukar gulung  dan  kebijakan  review  kawasan  sehingga  masyarakat  kelurahan  sasi  boleh  dapat mengetahui status tanah yang jelas yang di atasi oleh masyarakat. Pentingnya  hasil pengabdian ini agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap penguasaan tanah oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

## ABSTRACT
Keywords: Rights Roll Exchange Policy Soil Wellbeing Statud of Land
The system in UUPA determines that the types of land rights are open, meaning that there are still opportunities for the addition of new types of land rights that will be determined by law. The service method used is legal counseling by involving local village officials. The purpose of this service is so that the community can find out the policies issued by the local government in tackling problems related to the status of land rights. The TTU Regional Government issued two policies, namely the roll exchange policy and the area review policy so that the sasi village community  can  find  out  the  clear  land  status  that  the  community  is  dealing  with.  With  the government in place, private law administrative matters regarding land can be controlled. The control of land controlled by the state and intended for the welfare of the community through the ownership permit process submitted by the community to the government can be carried out conducively. The TTU Regional Government issued two policies, namely the roll exchange policy and the area review policy so that the people of the sasi village can know the clear land status that the community is dealing with. The importance of the results of this service is that the community can find out the policies issued by the government on land tenure by the local government for the welfare of the community.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2904-2910|DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1648

## I. PENDAHULUAN
Ketentuan-ketentuan  pokok  tentang  pertanahan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-undang  No.  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104-TLNRI No. 2043 atau yang lebih  dikenal  dengan  sebutan  Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA).  UUPA  berlaku  sejak  tanggal  24 September  1960  dan  sejak  saat  itu  berlakulah  hukum  tanah  nasional.  Muchsin  menyatakan  bahwa  tujuan UUPA adalah untuk kemakmuran rakyat. Tujuan UUPA ini sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat. (Allang, Achmad; Kunu, Andi Bustamin; Mubarak 2023)Disebutkan ruang  lingkup  agraria  dalam  UUPA,  yaitu  meliputi  bumi,  air,  ruang  angkasa  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya. Ruang lingkup bumi meliputi permukaan bumi (tanah), tubuh bumi, dan ruang yang ada  di  bawah  permukaan  air.  Dengan  demikian,  tanah  merupakan  bagian  kecil  dari  agraria.  Tanah  yang dimaksudkan  disini  bukan  mengatur  tanah  dalam  segala  aspeknya,  melainkan  hanya  mengatur  salah  satu aspeknya,  yaitu  tanah  dalam  pengertian  yuridis,  yang  disebut  hak  penguasaan  atas  tanah.  Dalam  hak penguasaan  atas  tanah  terdapat  kewenangan,  kewajiban,  dan  atau  larangan  bagi  pemegang  haknya  untuk berbuat sesuatu mengenal tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan  isi  hak  penguasaan  itulah  yang  menjadi  kriteria  atau  tolok  ukur  pembeda  di  antara  hak-hak penguasaan  atas  tanah  yang  diatur  dalam  Hukum  Tanah.  Dalam  hak  penguasaan  atas  tanah  terdapat kewenangan yang dapat dilakukan, kewajiban yang harus dilakukan, dan larangan yang tidak boleh dilakukan bagi pemegang haknya(Warman, Joharsah, and Muhlizar 2022).
Salah satu hak penguasaan atas tanah adalah hak menguasai Negara atas tanah. Hak menguasai Negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 UUPA. Wewenang hak menguasai Negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu:
a.  Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
b.  Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa:
c.  Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenal bumi, air, dan ruang angkasa.
Pelaksanaan  hak  menguasai  negara  atas  tanah  dapat  dikuasakan  atau  dilimpahkan  kepada  Pemerintah Daerah  dan  masyarakat-masyarakat  hukum  adat  sekadar  diperlukan  dan  tidak  bertentangan  dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pernyataan ini dapat diselaraskan dengan  Undang-undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah  maupun  Undang-undang  No.  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki (Rade, S.D. 2022). Perkataan mempergunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan,  peternakan,  dan  perkebunan.  Sistem  dalam  UUPA  menentukan  bahwa  macam  hak  atas  tanah bersifat terbuka, artinya masih terbuka peluang adanya penambahan macam hak atas tanah baru yang akan ditetapkan  dengan  undang-undang.  Penambahan  macam  hak  atas  tanah  baru  disebabkan  oleh  dinamika pembangunan(Masriani, Yulies Tiena; Suryoutomo 2023).
Berdasarkan subjek hukumnya, hak atas tanah dapat dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum. Subjek hukum yang berbentuk perseorangan dapat berasal dari warga Negara Indonesia atau orang asing  yang  berkedudukan  di  Indonesia.  Subjek  hukum  yang  berbentuk  badan  hukum  dapat  berupa  badan hukum  privat  atau  badan  hukum  publik,  badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan berkedudukan  di  Indonesia  atau  badan  hukum  asing  yang  mempunyai  perwakilan  di  Indonesia.  Salah  satu badan  hukum  yang  dapat  menguasai  tanah  adalah  pemerintah  daerah,  yaitu  pemerintah  provinsi  dan pemerintah kabupaten/kota(Rade, S.D ; Wohon, Ernesta Uba ; Lobo 2023).
Perseorangan dimungkinkan memperoleh atau mendapatkan hak atas tanah. Hak atas tanah tersebut tidak bersifat  absolut,  tetapi  mempunyai  fungsi  sosial,  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  6  UUPA.  Dalam mempergunakan tanah harus ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dalam mempergunakan tanah tidak boleh merugikan kepentingan orang lain, penggunaan tanah harus disesuaikan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2904-2910|DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1648
dengan  keadaan,  sifat  dari  haknya,  dan  penggunaan  tanah  bermanfaat  bagi  pemegang  haknya  maupun masyarakatnya(Eliana, Suryani, and Naib 2022).
Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa bersumber dari hak menguasai Negara atas tanah ditentukan  macam-macam hak  atas  permukaan  bumi  yang  disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum. Hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang perorang dari warga Negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, beberapa orang secara bersama-sama, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, dan badan hukum privat atau badan hukum publik. Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijabarkan macamnya oleh Pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 UUPA. Tujuan dari penulisan artikel pengabdian ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap penguasaan tanah oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sasi, Kefamenanu.

## II. MASALAH
Masalah yang hendak dikaji dalam pengabdian ini adalah terkait hak penguasaan atas tanah oleh pemerintah daerah yang sering sekali terjadi masalah sehingga banyak menimbulkan akibat hukum sehingga perlu untuk disosialisasikan bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah hak penguasaan atas tanah di RT 36 Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu.
Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

## III. METODE
Metode  pengabdian  yang  digunakan  adalah tahap  pertama  merupakan tahap  perencanaan  kegiatan  yang akan  dilakukan.  Tahap  perencanaan  kegiatan meliputi  survey lokasi,  persiapan materi  sosialisasi  di  Kantor Desa Sasi, alasan memilih Kantor Desa Sasi karna ingin memperkenalkan kebijakan pemerintah Kefamenanu kepada masyarakat.
Tahap kedua merupakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Desa  Sasi selama satu hari. Pemateri pada kegiatan sosialisasi adalah mahasiswa fakultas hukum beserta dosen pendamping lapangan dan peserta pada kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat dan aparat Desa Sasi yang dilaksanakan pukul 09.00- selesai bertempat di RT 36 Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak terlalu lama selain  memberikan materi kami juga memberikan pengertian kepada masyarakat agar selalu berpatisipasi  bersama  pemerintah  dalam  membangun  kesejateraan  bersama  untuk  menciptakan  masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hak Penguasaan  Atas Tanah Oleh Pemerintah Daerah
Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 UUPA, hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah hak pakai. Hak pakai diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA. Lebih lanjut tentang Hak pakai diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai Atas Tanah. Pengertian hak pakai disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, yaitu: hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan  dalam  keputusan  pemberiannya  oleh  pejabat  yang  berwenang  memberikannya  atau  dengan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2904-2910|DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1648
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Hak  pakai dapat  digunakan  untuk  kepentingan mendirikan  bangunan yaitu  pada  kata menggunakan  dan atau  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pertanian,  perikanan,  peternakan  dan  perkebunan  yaitu  pada  kata memungut hasil dari tanah. Hak pakai dapat berasal dari tanah Negara, atau tanah milik orang lain. Hak pakai yang berasal dari tanah negara terjadi dengan keputusan pemberian hak, sedangkan hak pakai yang berasal dari tanah hak milik terjadi dengan perjanjian dengan pemilik tanah.
Ketentuan  Pasal  42  UUPA  mengatur  mengenai  pihak  bahwa  yang  dapat  mempunyai  hak  pakai,  adalah Warga Negara Indonesia: Orang asing yang berkedudukan di Indonesia: Badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Ketentuan Pasal 42 UUPA menunjukkan bahwa tidak disebutkan secara tegas bahwa pemerintah daerah  (pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten/kota)  sebagai  pihak  yang  dapat  mempunyai  hak  pakal. Ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa salah satu subjek hak pakai adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia(Hasima, Rahman; Zuliarti, Wa Ode; Widyastuti, Endah; Rizky 2023).
Pengaturan mengenal Pemerintah Daerah sebagal subjek hak pakal, pada Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No.  9  Tahun  1965  tentang  Pelaksanaan  Konversi  Hak  Penguasaan  Atas  Tanah  Negara  dan  Kebijaksanaan Selanjutnya, yang mengatur Jika hak penguasaan atas tanah yang diberikan kepada Departemen-departemen, dan  direktorat  dipergunakan  untuk  kepentingan  instansi  instansi  itu  sendiri  dikonversi  menjadi  Hak  pakai. Selanjutnya dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak pakal dan Hak Pengelolaan diatur bahwa selain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, maka harus pula didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah no. 10 Tahun 1961, yaitu semua hak pakai, termasuk yang diperoleh departemen-departemen, direktorat-direktorat dan daerah-daerah swatantra sebagai dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965.
Ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa yang dapat mempunyai hak pakai,  adalah:  Warga  Negara  Indonesia,  Badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan berkedudukan  di  Indonesia:  Departemen,  Lembaga  pemerintah  non  departemen,  dan  pemerintah  daerah: Badan-badan keagamaan dan sosial: Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; Badan hukum asing yang mempunyai  perwakilan  di  Indonesia;  dan  Perwakilan  negara  asing  dan  perwakilan  badan  Internasional. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, pemerintah daerah termasuk salah satu subjek hak pakai atas tanah(Handini et al. 2022).
Ketentuan  dalam  Pasal  49  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  9 Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  hak  pengelolaan disebutkan  bahwa  hak  pakai  dapat  diberikan  kepada:  Warga  Negara  Indonesia:  Orang  asing  yang berkedudukan di Indonesia: Instansi Pemerintah: Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan  di  Indonesia;  dan  Badan  hukum  asing yang mempunyai  perwakilan  di  Indonesia.  Ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas bahwa pemerintah daerah merupakan subjek hak pakai atas tanah. Pasal 49  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  9  Tahun  1999  hanya menyebutkan bahwa instansi pemerintah dapat diberikan hak pakai. Instansi Pemerintah menurut Pasal 1 angka 1  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  No.  3  Tahun  2007  tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah Lembaga Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen(Marsianus  Ampat  et  al.  2023).  Pemerintah  Provinsi,  atau  Pemerintah  Kabupaten/  Kota.  Oleh karena  itu,  Jelaslah  bahwa  pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Kabupaten/Kota  seba  gai  pemerintah  daerah merupakan subjek Hak pakai atas tanah Selain hak pakai atas tanah, hak penguasaan atas tanah yang dapat dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah  adalah  hak  Pengelolaan.  UUPA,  secara  tersurat,  tidak  menyebut  Hak Pengelolaan, tetapi hanya menyebut pengelolaan dalam Penjelasan Umum Angka II Nomor 2 UUPA, yaitu Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut  peruntukan  dan  keperluannya,  misalnya  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan,  dan  hak
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2904-2910|DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1648
pakai, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sua. Tu badan penguasa (departemen, jawatan, atau daerah swatantra) untuk digunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing”
Sebelum diundangkan UUPA terdapat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah- tanah  Negara.  Dalam  peraturan  pemerintah  ini  ditetapkan  bahwa  penguasaan  atas  tanah  negara  dapat diserahkan kepada daerah swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya. Hak penguasaan atas tanah Negara yang diberikan kepada daerah swatantra dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun  pol  1965  dapat  dikonversi  menjadi  hak  pengelolaan  Istilah  hak  pengelolaan  muncul  dalam  Pasal  2 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965, yaitu jika tanah Negara sebagai di- maksud dalam Pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut di atas dikonversi menjadi Hak Pengelolaan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan(Iek, Mesak; Hutajulu, Halomoan; Antoh, Agustina Ester; Timisela 2023).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  No.  9  Tahun  1965  tercipta  jenis  hak  baru  yang  disebut  hak pengelolaan. Hak pengelolaan berasal dari konversi hak penguasaan atas tanah negara Istilah hak pengelolaan tidak terdapat dalam UUPA. Namun demikian, Hak Pengelolaan sebenarnya berasal dari terjemahan Bahasa Belanda, yang berasal dari kata Beheersrecht, artinya hak penguasaan. Hak penguasaan diatur dalam Peraturan Pemerintah  No.  8  Tahun  1953  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Agraria  No.  1  Tahun  1966  mewajibkan  kepada Daerah  Swatantra  un-  tuk  mendaftarkan  Hak  Pengelolaannya  kepada  Kantor  Pendaftaran  Tanah  melalui mekanisme penegasan konversi(Bochmann 2023). Dalam perkembangannya. Pasal Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menetapkan bahwa hak pengelolaan termasuk salah satu Obyek pendaftaran  tanah.  Pengertian  hak  pengelolaan  diatur  dalam  Pasal  1  angka  2  Peraturan  Pemerintah  No.  40 Tahun 1996 jo Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu: Hak Pengelola- an adalah hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagiannya dilimpahkan kepada pemegangnya.

## Gambar 2. Proses Edukasi Terkait Kebijakan Pemda Dalam Memperjelas Hak Kepemilikan Atas Tanah Di RT 36

## Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Memperjelas Hak Kepemilikan Atas Tanah Di RT 36 Kelurahan Sasi
Eksistensi pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting adanya. Dengan adanya pemerintah,  urusan  administrasi  hukum  privat  mengenai  pertanahan  dapat  dikontrol.  Penguasaan  terhadap tanah  yang  dikuasai  oleh  negara  dan  diperuntukkan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  melalui  proses  izin kepemilikan yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintah dapat terlaksana dengan kondusif. Meskipun di lain sisi seringkali ditemukan beberapa problematika gesekan kecil terhadap pejabat yang berwenang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga bertindak jauh dari norma sebagai pemerintah atau abuse of power.
Tanah merupakan sumber daya alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan sebagai tempat bermukimnya makhluk hidup. Begitu juga halnya dengan manusia, memerlukan tanah sebagai tempat untuk  melangsungkan  hidup  seperti  mendirikan  bangunan  ataupun  bercocok  tanam.  Melalui  regulasi diharapkan  penguasaan  tanah  menjadi  teratur  dan  adanya  izin  dari  pemerintah,  manusia  atau  masyarakat mampu dengan bijak menggunakan tanah sesuai dengan keperluannya(Rato 2008). Oleh karena itu terdapat keinginan untuk setiap orang melakukan sesuatu hal guna memegang kuasa serta mengusahakan agar tidak berubahnya  bidang-  bidang  tanah  maupun  lahan-lahan  tertentu  dan  juga  menjaga  status  kedudukan  hak pemiliknya.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2904-2910|DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1648
Bapak  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam  penyampaiannya  terkait  dengan  tata  ruang  Kota Kefamenanu terdapat beberapa permasalahan penting yang harus diperhatikan bersama yaitu  terkait dengan fasilitas  umum  yang  telah  disediakan  oleh  pemerintah  seperti  tanaman  bunga,  pot  bunga  rambu-rambu lalulintas  dan  lampu  jalan.  Semua  itu  disediakan  oleh  pemerintah  untuk menata  Kota  Kefa  dengan teratur. Namun terdapat beberapa persoalan dimana fasilitas-fasilitas itu di rusak dan dicuri oleh masyarakat yang tidak bertanggung  jawab  kata  bapak  kepala  dinas  lingkungan  hidup.  Beliau  mengatakan  juga  bahwa  berharap kerjasamanya  Bapak  lurah  dan  seluruh  RT/RW  dalam  menjaga  dan  merawat  semua  fasilitas  yang  telah disediakan guna menjadikan kota kefa indah aman dan nyaman.
Ketua DPRD Kabupaten TTU Herman Bana mengatakan dengan tegas bahwa tanah yang telah ditetapkan statusnya sebagai tanda pemda tidak boleh digunakan oleh masyarakat dalam pembangunan rumah ataupun bangunan lainnya yang bersifat kepentingan pribadi. Sebab kalau masyarakat tetap membangun maka jangan persalahkan pemda ketika mengambil langkah tegas. Beliau mengatakan bahwa pemda masih memperhatikan status pemerintah dan juga kemanusiaan sehingga masih menjadi pertimbangan bagi pemda untuk mengambil langkah tegas. Namun beliau juga mengatakan bahwa ia akan berusaha agar status kepemilikan tanah tersebut akan diperjuangkan untuk rakyat sehingga rakyat boleh dapat menempati dan juga mengelola tanah yang sudah di berikan. Beliau secara tegas mengingatkan kepad masyarakat bahwa jangan mencoba untuk menjual tanah milik Pemda jika diketahui maka akan diproses dengan serius melalui jalur hukum.
Alexander Reynaldi Koli mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi di dalam tata ruang kota kefa yang menyangkut dengan pencurian serta pengrusakan fasilitas umum itu disebabkan karena  atas rasa memiliki dari masyarakat  akan  fasilitas  tersebut  masih  sangat  minim  mengapa  demikian  karna  tidak  ada  informasi  yang beredar kepada masyarakat terkait pemasangan fasilitas umum tersebut dan tidak ada himbauan serta teguran khusus  kepada  masyarakat  yang  melakukan  tindakan  seperti  itu  sehingga  pemerintah  perlu  menyampaikan beberapa  hal  penting  yang  berkaitan  dengan  pemeliharaan  fasilitas  umum  tersebut.  Alexander  juga mengatakan  bahwa  untuk  kawasan  hutan  yang  menjadi  milik  dinas  kehutanan  dan  Pemda  harus disosialisasikan  kepada  masyarakat  terkait  batas  wilayahnya  agar  masyarakat  pun  boleh  dapat  mengetahui sejauh mana luas wilayah tanah pemda dan dan dinas kehutanan. Ia juga mengatakan bahwa harus ada peta yang  jelas  berkaitan  dengan  lokasi  tanah  yang  merupakan  aset  Pemda  dan  mana  tanah  yang  dikelola  oleh kehutanan dan mana tanah yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola.
Ketua RT 36 Beliau mengatakan bahwa seluruh fasilitas yang telah dipasang dan dirusak oleh masyarakat beliau  juga  yang  kemudian  memperbaikinya  dengan  tenaganya  sendiri  sehingga  ia  mengharapkan  bahwa pemerintah  harus  lebih  tegas  lagi  dalam  penertiban  tata  ruang  kota.  Bapa  Hendra  seorang  aktivis  Beliau mengatakan bahwa  harus  dibuatkan  semacam  UPT  kecil  yang  mengawasi setiap kawasan  pertanahan  yang dikelola oleh pemerintah daerah dan juga dinas kehutanan sehingga masyarakat tidak mempersalahgunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi.
Ketua UPT Dinas Kehutanan mengatakan bahwa terkait dengan status tanah yang berada di lokasi Kilo 9 kota  Kefamenanu  sudah dipindahkan  kepemilikannya  ke pemerintah daerah  yang  mengelolanya.  Hal ini  di lakukan  dengan  dua  mekanisme  yaitu  mekanisme  tukar  gulung  dan  review  kawasan  hutan.  Beliau  juga mengatakan bahwa akan memberikan informasi terkait dengan batas wilayah hutan yang di kelola oleh Dinas kehutanan dan yang dikelola oleh pemerintah daerah agar masyarakat tidak mempergunakan tanah itu untuk kepentingan pribadi .

## V. KESIMPULAN
Eksistensi pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting adanya. Dengan adanya pemerintah,  urusan  administrasi  hukum  privat  mengenai  pertanahan  dapat  dikontrol.  Penguasaan  terhadap tanah  yang  dikuasai  oleh  negara  dan  diperuntukkan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  melalui  proses  izin kepemilikan yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintah dapat terlaksana dengan kondusif. Meskipun di lain sisi seringkali ditemukan beberapa problematika gesekan kecil terhadap pejabat yang berwenang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga bertindak jauh dari norma sebagai pemerintah atau abuse of power. Pemerintah Daerah TTU mengeluarkan dua kebijakan yaitu kebijakan tukar gulung dan kebijakan review kawasan sehingga masyarakat kelurahan sasi boleh dapat mengetahui status tanah yang jelas yang di atasi oleh masyarakat.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2904-2910|DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1648

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima    kasih    yang    sebesar-besarnya    kepada    Rektor    Universitas    Katolik  Widya  Mandira,  Ketua Lembaga    Penelitian    dan    Pengabdian    kepada    Masyarakat    (LPPM)    UNWIRA    dan  dosen  pendamping lapangan yang  telah  memberikan dukungan  moril  maupun  materi.  Terima  kasih  yang  sebesar- besarnya juga  kami  sampaikan  kepada  Kepala Desa Sasi RT 36 serta jajarannya partisipasi dan dukungannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Allang,  Achmad;  Kunu,  Andi  Bustamin;  Mubarak,  Muh.  Ayyub.  2023.  “PENDAFTARAN  TANAH  SEBAGAI SARANA  PENGAMANAN  HAK  MILIK  ATAS  TANAH.” Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Sambulu  Gana 2(1):23–30.
Bochmann, Annett. 2023. “Pluralism and Local Law in Extraterritorial Spaces.” Law and Society Review 57(1):83–102. doi: 10.1111/lasr.12641.
Eliana, Eliana, Reni Suryani, and Naib Naib. 2022. “Legalitas Kepemilikan Tanah.” Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1(1):114–22.
Handini,  Ratika,  Salsabila  Anjani,  Nabilla  Siregar,  and  Vicha  Kartika  Mayshara.  2022.  “KESADARAN  HUKUM MASYARAKAT  TERHADAP  KEPEMILIKAN  HAK  MILIK  ATAS  TANAH  DI  DESA  DURIN  TONGGAL KECAMATAN  PANCUR  BATU  KABUPATEN  DELI  SERDANG.” Martabe :  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat 5(9):3208–17. doi: 10.31604/jpm.v5i9.3208-3217.
Hasima,  Rahman;  Zuliarti,  Wa  Ode;  Widyastuti,  Endah;  Rizky,  Ali;  Isnayanti.  2023.  “Penyuluhan  Hukum  Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah.” Amal Ilmiah 4(2):229–35.
Iek,  Mesak;  Hutajulu,  Halomoan;  Antoh,  Agustina  Ester;  Timisela,  Stephani  Inagama.  2023.  “SOSIALISASI PENGAKUAN  TANAH  ADAT  KELUARGA  FAITRI  SEBAGAI  SISTEM  NILAI  YANG  MENENTUKAN PRANATA EKONOMI DI KAMPUNG TEHAK TEE DISTRIK AITINYO UTARA KABUPATEN MAYBRAT PAPUA BARAT DAYA.” SWARNA 2(8):820–26.
Marsianus Ampat, Yustinus Pedo, Ernesta Uba Wohon, and Stefanus Don Rade Don Rade. 2023. “Tu’a Golo’s Role in Resolving  Land  Disputes  between  Poka  Indigenous  People,  Longko  Village,  Wae  Ri’i  District,  Manggarai Regency.” Al Ahkam 19(1):48–58. doi: 10.37035/ajh.v19i1.8962.
Masriani, Yulies Tiena; Suryoutomo, Markus; Saryana. 2023. “Sosialisasi Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Pengabdian Masyarakat Di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang.” Jurnal Suara Pengabdian 45 2(1):88–96. Rade, S.D ; Wohon, Ernesta Uba ; Lobo, Ferdinandus. 2023. “Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah  Menengah  Pertama  Di  Desa  Tetaf  Kecamatan  Kuatnana  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan.” Jurnal Pendidikan Dan Konseling 5(2):5209–15. doi: https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14126. Rade, S.D., et al. ". 2022. “Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.” Jurnal Pendidikan Dan Konseling 4:1707–15.
Rato, Dominikus. 2008. Hukum Dalam Perspektif Konstruksi Sosial. Kasus Ngada, Flores-NTT . Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
Warman,  Syafil,  Joharsah  Joharsah,  and  Muhlizar  Muhlizar.  2022.  “Pendampingan  Kesadaran  Hukum  Dalam Kepemilikan  Hak  Tanah  Masyarakat  Secara  Legal  Di  Desa  Sei  Rampah.” Wahana  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat 1(1):25–29. doi: 10.56211/wahana.v1i1.102.