## Wajah Hukum

## Fungsi dan Kewenangan OJK dalam Pengawasan Kesehatan Bank

## Yoseph Samuel, Henes Kardinata, Reymond Hutauruk
Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Pelita Harapan Correspondence: yosephsamuel1320@gmail.com; henes789@gmail.com, reymonhturuk@gmail.com
Abstrak . Salah satu aspek kunci yang diteliti adalah kewenangan OJK dalam mengambil tindakan pencegahan dan  korektif  terhadap  bank  yang  menunjukkan  tanda-tanda  ketidaksehatan.  Analisis  ini  memberikan pemahaman  mendalam  tentang  efektivitas  langkah-langkah  regulatif  dan  pengawasan  yang  diambil  oleh  OJK untuk  melindungi  kepentingan  pemegang  saham,  nasabah,  dan  stabilitas  sistem  keuangan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesehatan sektor perbankan. Dengan kewenangannya yang luas, OJK mampu merespons secara cepat terhadap perubahan kondisi  pasar  dan  mengimplementasikan  kebijakan  yang  sesuai.  Implikasi  temuan  ini  mencakup  peningkatan transparansi,  perluasan  kerjasama  dengan  lembaga  pengawas  internasional,  dan  penguatan  peran  OJK  dalam mempromosikan prinsip-prinsip good governance di sektor perbankan.
Kata Kunci : Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kesehatan Bank.
Abtract. One of the key aspects examined is the OJK's authority to take preventive and corrective action against banks that show signs of unsoundness. This analysis provides an in-depth understanding of the effectiveness of the regulatory and supervisory measures taken by the OJK to protect the interests of shareholders, customers and  the  stability  of  the  financial  system.  The  research  results  show  that  OJK  has  a  very  important  role  in ensuring the sustainability and health of the banking sector. With its broad authority, OJK is able to respond quickly  to  changing  market  conditions  and  implement  appropriate  policies.  The  implications  of  these  findings include  increasing  transparency,  expanding  cooperation  with  international  supervisory  institutions,  and strengthening the role of the OJK in promoting the principles of good governance in the banking sector.
Keywords: Authority, Financial Services Authority, Bank Health .

## PENDAHULUAN
Dalam kondisi ekonomi yang semakin dinamis, Lembaga Keuangan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  dalam  konteks  perekonomian  baik  mikro  maupun  makro.  Di Indonesia,  Lembaga  Keuangan  dikategorikan  ke  dalam  tiga  kategori  lembaga.  Kategori  tersebut adalah  Lembaga  Keuangan  Bank  (LKB),  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  (LKBB)  dan  Lembaga Pembiayaan.  Ketiga  kategori lembaga  tersebut  diawasi  dan  diatur  oleh  Bank  Indonesia  dan  Otoritas Jasa Keuangan.
Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengawasi  kinerja  Lembaga  Keuangan  di  Indonesia.  Ketentuan  Pasal  34  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2004  tentang  Bank  Indonesia  dan  dirubah  dengan  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2009 yang  mengamanatkan  pembentukan  lembaga  pengawasan  sektor  jasa  keuangan  yang  mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan- badan yang menyelenggarakan dana-dana masyarakat.
Dalam  praktiknya,  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  memiliki  fungsi pengawasan yang terpisah namun terintegrasi. Pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksa bank merupakan lingkup mikroprudential yang menjadi tugas dan wewenang  OJK.  Tugas  pengawasan  Bank  Indonesia  terhadap  perbankan  dalam  lingkup makroprudensial,  Bank  Indonesia  melakukan  pemeriksaan  langsung  kepada  bank  tertentu  yang tergolong  ke  dalam Systemically  Important Bank  dan/atau  bank  lainnya  sesuai  dengan  kewenangan Bank  Indonesia  di  bidang  makroprudensial.  Kemudian  Bank  Indonesia  juga  dapat  melakukan langkah-langkah  penyehatan  terhadap  bank  yang  mengalami  kesulitan  likuiditas  atau  kondisi kesehatan yang semakin memburuk (Muchda, 2014).
Sebelumnya,  fungsi  pengawasan  perbankan  berada  dalam  kewenangan  dan  tanggung  jawab dari Bank Indonesia. Namun, ketika Bank Indonesia mengakuisisi salah satu Bank Swasta dan ketika
ditelaah lebih lanjut, akuisisi tersebut memiliki banyak kejanggalan dan penyimpangan, maka fungsi pengawasan  dari  Bank  Indonesia  menjadi  dipertanyakan.  Karena  hal  tersebut,  dibentuklah  Otoritas Jasa  Keuangan  melalui  Undang-Undang  No.  21  tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (UU OJK).  Dengan  diberlakukannya  dan  disahkannya  UU  OJK  dan  secara  langsung  terbentuknya  OJK, terlahirlah  unifikasi  pengaturan  dan  juga  pengawasan  sektor  jasa  keuangan.  Bila  dilihat  sebelum adanya  OJK,  kewenangan  pengaturan  dan  pengawasan  dimaksud  dilaksanakan  oleh  Kementerian Keuangan,  Bank  Indonesia,  dan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal.  Sedangkan  setelah  adanya  OJK, fungsi  pengawasan  diatur  oleh  OJK,  dimana  didalam  UU  OJK  diatur  dengan  cukup  detail  dan komprehensif terkait ketentuan yang mengatur transisi agar peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan berjalan dengan baik.
Salah  satu  unsur  pengawasan  yang  dilaksanakan  dan  ditanggung  jawabi  oleh  OJK  adalah mengenai  kesehatan  Bank.  Maksud  dari  kesehatan  Bank  adalah  Bank  masih  dapat  berfungsi  dan menjalankan perputaran uang masyarakat yang mereka tamping secara optimal. Bank juga dianggap sehat apabila mampu mempertahankan keuntungan, neraca keluar masuk uang, dan juga eksistensinya sebagai  Lembaga  Keuangan.  Tingkat  kepercayaan  masyarakat  juga  menjadi  salah  satu  faktor  sehat atau  tidaknya  suatu  Bank.  Adapun  penelitian  ini  akan  dibahas  mengenai  peranan  dan  fungsi  serta kewenangan  dari  OJK  dalam  mengawasi  Bank  agar  tetap  dalam  keadaan  sehat dan  bagaimana  OJK menjalankan kewenangannya tersebut.

## METODE

## 1. Pendekatan Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif.   Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan penelitian ini.  Dalam  penelitian  ini,  digunakan  juga  spesifikasi  penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah bentuk penelitian yang menganalisa sumber- sumber penelitian dikaitkan dengan fenomena atau problematika yang dibahas dalam jurnal ini.

## 2. Rencangan Kegiatan
Penelitian  ini  dilakukan  pada  tahun  2023  dengan  membahas  fungsi  dan  kewenangan  OJK dalam mengawasi Bank.
3. Ruang Lingkup dan Objek
Ruang  lingkup  dan  objek  penelitian  ini  adalah  fungsi  dan  kewenangan  OJK  dalam pengawasan kesehatan Bank.
4. Bahan dan Alat Utama
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  hukum  primer  dan  sekunder  berasal  dari  peraturan- peraturan, artikel, buku, internet maupun sumber lainnya.
5. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada OJK.
6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  dengan mengumpulkan berbagai sumber kemudian menjabarkannya sesuai dengan fokus penelitian.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
a. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan
Pasal  5  UU  OJK  menjelaskan  mengenai  fungsi  OJK  yakni  menyelenggarakan  sistem pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor jasa keuangan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 6 UU OJK menyatakan bahwa, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. c. Kegiatan jasa keuangan di perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
b. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan
Wewenang OJK dalam hal pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi: a. Likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  kualitas  asset,  rasio  kecukupan  modal  minimum,  batas maksimum  pemberian  kredit,  rasio  pinjaman,  terhadap  simpanan,  dan  pencadangan  bank.  b. Laporan  bank  yang  terkait  dengan  kesehatan  kinerja  bank.  c.  Sistem  informasi  debitur.  d. Pengujian kredit. e. Standar akutansi bank

## 8. Teknik Analisis
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  sehingga  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan analisis secara kualitatif.

## HASIL

## Latar Belakang, Fungsi, dan Peran Otoritas Jasa Keuangan
Sistem  perbankan  adalah  suatu  hal  yang  sangat  penting  dan  memiliki  posisi  yang  prinsipil dalam  sistem  ekonomi  dan  kehidupan.  Sistem  keuangan  sendiri  merupakan  tatanan  perekonomian dalam  suatu  negara  yang  berperan  dan  melakukan  aktivitas  dalam  berbagai  jasa  keuangan  yang dilakukan  oleh  lembaga  keuangan,  yang memiliki  tugas  dan fungsi utama  adalah  menyalurkan  dana (Soemitra,  2009).  Penyaluran  dana  ini  diperoleh  dari  pihak-pihak  yang  memiliki  surplus  keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau yang mengalami defisit keuangan (Rivai et. al, 2007).
Dengan semakin kompleksnya sistem keuangan global, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang memiliki  tanggung  jawab  dan  peran  untuk  mengatur  dan  mengawasi.  Dibentuklah  OJK  untuk mengantisipasi  kompleksitas  tersebut  dengan  prinsip  untuk  meningkatkan  sistem  pengawasan lembaga  keuangan  yang  dilandasi  dengan  tata  kelola  yang  baik,  yang  meliputi  akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (fairness). OJK menyebabkan semua industri jasa keuangan akan disatukan pengawasannya di bawah satu atap, seperti perbankan, asuransi, dana  pensiun,  pasar  modal,  dan  lembaga  keuangan  non  -  bank  lainnya,  sehingga  tidak  ada  lagi kebingungan  dalam  hal  tanggung  jawab  terhadap  pengawasannya.  Sistem  pengawasan  terpadu  ini memudahkan dalam pertukaran informasi antar lembaga keuangan.
Kehadiran  OJK  diawali  adanya  keresahan  beberapa  pihak  tentang  fungsi  pengawasan  Bank Indonesia.  Bank  Indonesia  sebagai  Bank  Sentral  dinilai  telah  gagal  mengawasi  sektor  perbankan. Kegagalan tersebut terlihat banyak nya perbankan yang dilikuidasi pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia  pada  tahun  1997.  Untuk  itulah  pemerintah  pada  masa  presiden  B.J.  Habibie  mengajukan rancangan  Undang-Undang  yang  memberikan  independensi  kepada  Bank  Sentral.  Namun  ide independensi tersebut juga diikuti dengan ide pemisahan fungsi pengawasan terhadap perbankan oleh Bank Indonesia.
Berdasarkan  UU  OJK  disebutkan  bahwa  OJK  adalah  lembaga  yang  terintegrasi  maupun independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi melakukan pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa  keuangan.  OJK  merupakan  lembaga  non  -  pemerintahan,  dan dijalankan  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik,  yang  meliputi  akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran ( fairness ).
Tujuan  dibentuknya  OJK  ini  adalah  untuk  memenuhi  dan  melindungi  kebutuhan  dan kepentingan  masyarakat,  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  stabil  dan  berkelanjutan,  dan terselenggaranya  sistem  keuangan  yang  teratur,  adil  akuntabel  dan  transparan.  Oleh  sebab  itu,  OJK memiliki  peran  yang  penting  dalam  menjaga  daya  saing  dan  meningkatkan  perekonomian  di Indonesia.  Sedangkan  OJK  merupakan  lembaga  yang  melakukan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan (Indonesia, 2011):
1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Untuk  melaksanakan  tugas-tugas  pengaturan  dan  pengawasan,  OJK  memiliki  wewenang (Assad, 2017):
1. Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan Bank
a. Izin  pendirian  bank,  pembukaan  cabang  bank,  anggaran  dasar,  rencana  kerja,  kepemilikan, manajemen  sumber  daya  manusia,  merger,  konsolidasi  akuisisi  bank,  dan  pencabutan  izin usaha;
b. Kegiatan perbankan, termasuk sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan aktivitas bank pada sektor jasa;
c. Pengaturan  dan  pengawasan  kesehatan  bank  meliputi:  likuiditas,  profitabilitas,  solvabilitas, kualitas  aset,  rasio  solvabilitas  minimum,  batas  kredit  maksimum,  rasio  pinjaman  terhadap deposito dan cadangan bank; laporan bank yang berkaitan dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit; dan standar akuntansi bank;
d. Pengaturan  dan  pengawasan  terkait  dengan  aspek  kehati-hatian  bank,  termasuk:  manajemen resiko;  manajemen  bank;  prinsip  mengetahui  pelanggan;  dan  pencegahan  pencucian  uang, pendanaan terorisme dan kejahatan bank lainnya.
2. Peraturan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) termasuk
a. Menetapkan regulasi-regulasi dan keputusan OJK;
b. Menetapkan regulasi-regulasi tentang pegawasan pada sektor jasa keuangan;
c. Menyusun dan menetapkan tentang pelaksanaan tugas OJK;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tata cara pengelola pada lembaga jasa keuangan;
e. Menetapkan struktur organiasi serta ikut mengawasi lembaga keuangan.
3. Pengawasan terhadap lembaga keuangan (bank dan non-bank), termasuk:
a. Menetapkan kebijakan pengawasan operasional lembaga keuangan;
b. Melakukan  pengawasan  pelaksanaan,  perlindungan  konsumen,  tugas  dari  manager  eksekutif dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan;
c. Memberikan instruksi tertulis kepada lembaga keuangan dan / atau pihak tertentu;
d. Melakukan penunjukan dan Pengangkatan pengelola statute;
e. Memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan di sektor keuangan;
f. Memberi  dan  /  atau  menarik  izin  usaha,  izin  pribadi,  surat  pendaftaran  terdaftar,  persetujuan untuk  melakukan  kegiatan  bisnis,  ratifikasi,  persetujuan  atau  penentuan  pembubaran  dan ketentuan lainnya.
Namun  secara  umum,  tidak  sepenuhnya  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  diberikan  kepada OJK, akan tetapi OJK tetap bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) yang memiliki tanggung jawab dan  kewenangan  masing-masing  yang  saling  koordinasi  dan  terintegrasi.  OJK  memiliki  fungsi  dan wewenang pengaturan dan pengawasan dalam ruang lingkup microprudential, yaitu pengawasan yang mendorong  lembaga  keuangan  secara  individu  tetap  sehat  serta  mampu  memelihara  kepentinga masyarakat,  seperti  pengaturan  dan  pengawasan  kelembagaan,  kesehatan,  aspek  kehati-hatian,  dan pemeriksa  lembaga  keuangan.  Sedangkan  BI  memiliki  fungsi  dan  wewenang  pengaturan  dan pengawasan  dalam  ruang  lingkup  microprudential,  yaitu  pengawasan  dalam  rangka  mendorong lembaga  keuangan  untuk  ikut  menunjang  pertumbuhan  ekonomi  dan  menjaga  kestabilan  moneter (Sinaga, et. al, 2002).
Bank  Indonesia  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  13/1/PBI/2011  tentang  Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menjelaskan bahwa Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat  Kesehatan  Bank  dengan  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan  manajemen  risiko  dalam melaksanakan kegiatan usaha (Bank Indonesia, 2011).
OJK  ini  merupakan  lembaga  yang  diperlukan  untuk  mengatur  dan  mengawasi  akan  potensi terjadinya  pelanggaran  atau  penyelewengan  (moral  hazard)  yang  terjadi  dalam  sistem  keuangan  di Indonesia.  Pelanggaran  atau  penyelewengan  dalam  sistem  keuangan  merupakan  sesuatu  yang  bisa saja terjadi baik di sengaja maupun tidak disengaja dan juga dapat terjadi tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan moral hazard ini dilakukan oleh personal. Hal  tersebut  terjadi  sebagai  dampak  lemahnya  sistem  pengawasan  pada  lembaga  keuangan (Maulidiana,  2014).  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  lembaga  OJK  ini  diharapkan  mampu mengambil peran dalam mengatasi masalah dalam sistem keuangan yang ada di Indonesia.
Kehadiran  OJK  dianggap  sebagai  lembaga  dengan  kewenangan  yang  kuat  dalam  sektor keuangan Indonesia. Kewenangan OJK mencakup pengaturan, pengawasan, dan pemantauan berbagai aspek sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Beberapa alasan mengapa OJK dianggap memiliki kewenangan yang  kuat  di  sektor  keuangan  OJK  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  dan  mengatur  lembaga- lembaga  keuangan  nonbank  seperti  perusahaan  asuransi,  perusahaan  sekuritas,  dana  pensiun, perusahaan  pembiayaan,  dan  lain  sebagainya.  OJK  memastikan  bahwa  lembaga-lembaga  ini beroperasi  sesuai  dengan  peraturan  dan  aturan  yang  berlaku,  serta  menjaga  kepentingan  konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Pengalihan kewenangan dari BI ke OJK bertujuan untuk memisahkan antara  fungsi  moneter  dan  pengawasan  sektor  keuangan,  sehingga  BI  dapat  lebih  fokus  pada kebijakan  moneter  sementara  OJK  mengambil  alih  tugas  pengawasan  sektor  keuangan.  Hal  ini diharapkan akan meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan menjaga kepentingan konsumen, serta memperkuat tata kelola keuangan di Indonesia.
Kewenangan  OJK  juga  diperkuat  saat  ini  dengan  adanya  UU  No.  34  Tahun  2004  tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sistem  Keuangan  (UU  P2SK),  yang  bertujuan  untuk  mengatur pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Beberapa hal yang diatur dalam UU ini antara lain: 1. Mengatur  pendirian  dan  operasional  lembaga  keuangan  seperti  bank,  perusahaan  asuransi,  dan lembaga keuangan nonbank. Hal ini mencakup izin usaha, tata cara pembubaran, dan persyaratan modal minimum.
2. Memberikan kerangka kerja bagi pengawasan dan pengaturan sektor keuangan oleh otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Undang-undang  ini menekankan pentingnya menjaga  stabilitas  sistem  keuangan,  yang mencakup mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
4. Mengatur  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  keuangan,  termasuk  pengaturan  tentang penyediaan informasi yang jelas kepada konsumen dan penyelesaian sengketa.
5. Mencakup  ketentuan  untuk  mencegah  pencucian  uang  dan  pendanaan  teroris  dalam  sektor keuangan.
6. Kepatuhan  terhadap  Standar  Internasional,  UU  ini  mengharuskan  lembaga  keuangan  untuk mematuhi standar internasional yang relevan, seperti Basel III untuk perbankan.
7. Undang-undang  ini  memberikan  kerangka  kerja  untuk  penanganan  krisis  keuangan,  termasuk prosedur restrukturisasi dan likuidasi.
Undang-undang  ini  memiliki  peran  penting  dalam  mengatur  sistem  keuangan  nasional  untuk memastikan stabilitas dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan  adanya  UUP2SK,  Pengalihan  kewenangan  dari  Bank  Indonesia  (BI)  ke  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  terkait  dengan  pengawasan  lembaga  keuangan  di  Indonesia  menjadi  bagian  dari reformasi  sektor  keuangan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan  stabilitas sistem  keuangan  negara.  OJK  adalah  lembaga  yang  bertanggung  jawab  atas  pengawasan  dan pengaturan  sektor  keuangan  nonbank,  sedangkan  BI  tetap  memiliki  peran  dalam  pengaturan  dan pengawasan sektor perbankan
Terlihat jelas dari Tujuan pembentukan undang-undang ini bakal secara menyeluruh mengatur segala  hal  terkait  sektor  keuangan  yang  selama  ini  masih  terdapat  celah-celah  dalam  pengaturan, pengawasan  dan  pengembangannya.  Dalam  Bab  III,  yang  mengatur  tentang  Kelembagaan  dibagi menjadi lima bagian, mengubah sejumlah hal terkait aturan lembaga-lembaga negara yang mengatur, mengawasi,  dan  mengembangkan  sektor  keuangan  di  Indonesia,  yakni  Komite  Stabilitas  Sistem Keuangan  (KKSK),  Lembaga  Penjaminan  Simpanan  (LPS),  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Bank Indonesia (BI).
Salah satu yang belakangan menjadi polemik di masyarakat adalah terkait salah satu lembaga negara  pengatur  sistem  keuangan  nasional,  OJK  yang  lebih  powerfull sehingga  dianggap  sebagai sebuah  lembaga superbody .  OJK,  dianggap  sebagai  lembaga  negara "Superbody "  lantaran  seperti diatur  dalam  Bagian  empat  Bab  III,  diberi  kewenangan  menjadi  satu-satunya  lembaga  yang  berhak melakukan  penyidikan tindak  pidana  di sektor  keuangan,  sebgai contoh seperti yang tertuang  dalam Pasal  49  angka  (5)  yang  berbunyi  p enyidikan  atas  tindak  pidana  di  sektor  keuangan  hanya  dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan . Penyidik OJK seperti diatur dalam pasal yang sama angka (1) terdiri dari:
a. Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan
c. pegawai tertentu,
yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan.
Untuk  pengangkatannya,  secara  administrasi  pemindahan,  pemberhentian,  dan  pelantikan penyidik  dilaksanakan  oleh  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  di  bidang  hukum. Artinya,  OJK  harus  berkoordinasi  dengan  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  Kementerian Pendayagunaan, dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sebelum menetapka penyidik yang akan mereka tunjuk.
Penyidik  OJK  seperti  diatur  dalam  Pasal  49  angka  (7),  berwenang  dan  bertanggung  jawab untuk menerima laporan atau pengaduan, seseorang tekait tindak pidana sektor keuangan, melakukan verifikasi  kebenaran  laporan  tersebut.  Kemudian,  memanggil,  memeriksa, serta meminta  keterangan pihak-pihak  yang  dianggap  terlibat,  meminta  pihak  berwenang  untuk  mencekal  terhadap  para  pihak
yang  dianggap  terlibat  di  dalam  tindak  pidana  sektor  keuangan  tersebut.  Lantas  mereka  juga  diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya yang terkait.  Jika  harus  dilakukan  penggeledahan,  penyitaan,  penangkapan,  hingga  penahanan  bisa meminta bantuan Polri.Para penyidik OJK juga berwenang untuk membekukan rekening di bank atau lembaga  keuangan  lainnya,  para  pihak  yang  dianggap  terlibat  dalam  tindak  pidana  keuangan  yang sedang disidik tersebut.
Mencermati  Pasal  49  UU  P2SK  ini,  sejumlah  pengamat  hukum  menganggap  OJK  sebagai lembaga  pemilik  kewenangan  yang  sangat  superior  dengan  mengatur,  mengawasi  dan  menyelidiki serta  menyidik  sektor  keuangan  sehingga  sangat  rentan  terhadap  penyelewengan  dan  konflik kepentingan  yang  lahir  dari  persekongkolan  serta abuse  of  power,  dan  malah  berpotensi  melahirkan kejahatan baru di sektor jasa keuangan.
Karena  kehadiran  UUP2SK,  OJK  mulai  menjadi  sebuah  lembaga  hukum  baru  seperti  Polri, Kejaksaan  Agung,  atau  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  OJK  harus  siap  melaksanakan amanah UU nomor 4/2023 tentang PPSK tersebut dengan menyiapkan infrastruktur organisasinya dan anggaran. Internal OJK harus melakukan reorganisasi, untuk menunaikan amanat UU PPSK tersebut. Tantangan agar reorganisasi ini bisa berjalan secara baik menjadi permasalahan tersendiri di internal OJK. agar nantinya OJK tidak mengalami overload tanggung jawab, karena harus mengerjakan terlalu banyak  hal  yang  kontraproduktif  bagi  pengawasan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  di  sektor keuangan nasional.

## Pengawasan Kesehatan Bank.
Pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  yang  tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat. Selain itu bank juga berfungsi sebagai perantara lalu lintas keuangan, serta memastikan stabilitas sistem keuangan pada Masyarakat.
Untuk  menjalankan  fungsi  dan  peranannya  dalam  mengawasi  Bank,  OJK  didukung  oleh  UU OJK,  bahwa  pada  dasarnya  OJK  berperan  sebagai  lembaga  yang  mengatur  tata  kelola  dari  lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan. OJK dibentuk agar sektor jasa keuangan berjalan dengan adil, transparan dan akuntabel.
Secara  kelembagaan  OJK  bukan  bagian  dari  pemerintahan,  namun  dalam  menjalankan  fungsi dan perannya tidak menutup kemungkinan aka nada unsur – unsur pemerintahan, hal ini dikarenakan erat kaitan antara Pembangunan nasional oleh pemerintah dan sistem ekonomi yang tidak terlepas dari sektor jasa keuangan contohnya terkait kebijakan Menteri keuangan dan otoritas moneter negara yaitu Bank Indonesia.
Bila merlihat dari artinya, kesehatan bank dapat dinilai sebagai kemampuan suatu bank dalam melakukan  kegiatan  operasional  perbankan  secara  normal  dan  mampu  memenuhi  semua kewajibannya  dengan  baik,  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Bank  diwajibkan  melakukan penilaian  secara  berkala  terhadap  tingkat  kesehatannya  dan  mengambil  langkah-langkah  perbaikan secara  efektif  dengan  menggunakan  pendekatan  risiko.  Tingkat  kesehatan  suatu  bank  yaitu  hasil penilaian  secara  kualitatif  atas  berbagai  aspek  yang  mempengaruhi  kondisi  atau  kinerja  bank. Penilaian tersebut dilakukan terhadap berbagai aspek, seperti faktor modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas  (hasil  perolehan  investasi),  likuiditas  (posisi  keuangan  kas  suatu  perusahaan),  dan sensitivitas terhadap risiko pasar (Hariyani, 2010).  Sedangkan Ikatan Bankir Indonesia menjelaskan bahwa  tingkat  kesehatan  bank  sebagai  hasil  penilaian  secara  kuantitatif  dan  atau  kualitatif  terhadap berbagai aspek yang berpengaruh pada kondisi suatu bank (Indonesia, 2016).
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  ke  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Laporan  keuangan  bank  adalah  laporan  keuangan  yang menunjukan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini dapat diketahui bagaimana kondisi  bank  yang  sesungguhnya,  termasuk  kekurangan  dan  keunggulan  yang  dimiliki.  Laporan  ini juga menunjukan kinerja manajemen bank selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini  pihak  manajemen  dapat  memperbaiki  kekurangan  yang  ada  serta  mempertahankan  keunggulan yang dimilikiny (Rizal & Humaidi, 2021).
Kesehatan  bank  mengacu  pada  keadaan  keuangan  dan  operasional  bank  yang  dapat mencerminkan  stabilitas  dan  kemampuan  bank  untuk  memenuhi  kewajiban  kepada  nasabahnya. Beberapa  ciri-ciri  kesehatan  bank  yang  umumnya  diperhatikan  oleh  regulator  dan  analis  keuangan meliputi:
1. Rasio  modal  merupakan  perbandingan  antara  modal  inti  (modal  yang  sebenarnya  dimiliki  oleh bank) dengan total aset bank. Semakin tinggi rasio modal, semakin kuat kesehatan bank tersebut.
2. Rasio NPL mengukur seberapa besar kredit yang tidak dibayar oleh nasabah bank. Semakin rendah rasio NPL, semakin baik kualitas aset bank.
3. Bank  yang  sehat  harus  memiliki  cukup  likuiditas  untuk  memenuhi  kebutuhan  dana  nasabah  dan kewajiban  lainnya.  Kehadiran cadangan likuiditas dan  kemampuan  untuk mendapatkan  pinjaman jangka pendek dapat menjadi indikasi likuiditas yang baik.
4. Rentabilitas  bank  mencakup  laba  bersih  yang  dihasilkan  dibandingkan  dengan  total  aset  atau modal. Rentabilitas yang tinggi menunjukkan bank yang sehat.
5. Efisiensi bank mengukur seberapa baik bank mengelola biaya operasionalnya. Bank yang efisien akan memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan.
6. Bank  yang  sehat  harus  mematuhi  peraturan  dan  regulasi  yang  berlaku,  serta  memiliki  sistem manajemen risiko yang baik.
7. Bank yang memiliki portofolio kredit dan aset yang terdiversifikasi cenderung lebih stabil daripada bank yang bergantung pada segmen bisnis atau sektor ekonomi tertentu.
8. Pertumbuhan  yang  stabil  dan  berkelanjutan  dalam  hal  aset,  deposito,  dan  kredit  adalah  tanda kesehatan bank.
9. Reputasi yang baik dan kepercayaan nasabah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya adalah faktor penting dalam menilai kesehatan bank.
10. Bank yang memiliki manajemen yang kompeten dan tata kelola perusahaan yang baik cenderung lebih sehat.
Namun,  ketika  berbicara  tentang  "bank  yang  tidak  sehat,"  biasanya  merujuk  pada  bank-bank yang  menghadapi  masalah  keuangan  atau  regulasi  yang  serius.  Beberapa  masalah  yang  dapat membuat sebuah bank dianggap tidak sehat termasuk:
1. Modal  yang  tidak  mencukupi,  Bank  dengan  modal  di  bawah  standar  atau  terus-menerus mengalami penurunan modal dapat dianggap tidak sehat.
2. Kredit  macet  yang  tinggi,  jika  sebagian  besar  pinjaman  yang  diberikan  oleh  bank  menjadi bermasalah atau macet, itu dapat mengancam stabilitas keuangan bank.
3. Kualitas  manajemen  yang  buruk,  termasuk  masalah  tata  kelola  perusahaan  dan  tindakan  ilegal, dapat menjadi tanda bahwa sebuah bank tidak sehat.
4. Penurunan kinerja keuangan yang berkelanjutan, jika bank terus mengalami kerugian atau kinerja keuangan  yang  buruk  secara  berkelanjutan,  itu  dapat  menjadi  tanda  bahwa  bank  tersebut  tidak sehat.
Bank  yang  menghadapi  masalah  serius  biasanya  akan  mendapat  perhatian  dari  otoritas pengawas dan regulator keuangan.
Terdapat  beberapa  metode  yang  dapat  digunakan  dalam  penilaian  kesehatan  bank.  Merujuk pada  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  No.  30/3/UPPB/1997,  penilaian  tingkat  kesehatan  bank dapat  diukur  dengan  metode  CAMEL  yang  merupakan  singkatan  dari  Capital  (permodalan),  Asset (Aktiva), Management (manajemen), Earnings (Rentabilitas), dan Liquidity (Likuiditas) (Susanto, B. 2010).
Berdasarkan  POJK  No  8/POJK.03/2014  dan  SEOJK  No.  10/SEOJK.03/2014  menjelaskan bahwa  BUS  dan  UUS  wajib  melakukan  penilaian  tingkat  kesehatan  bank  dengan  menggunakan pendekatan  risiko  ( Risk  Based  Bank  Rating ).  Bank  diwajibkan  melakukan  penilaian  sendiri  secara berkala  terhadap  tingkat  kesehatannya  dan  mengambil  langkah-langkah  perbaikan  secara  efektif dengan  menggunakan  penilaian  terhadap  faktor  meliputi  risk profile (profil  risiko), good  corporate governance (GCG), earnings (rentabilitas),  dan capital (permodalan)  yang  disingkat  dengan  istilah RGEC.  Metode Risk  Based  Bank  Rating (RBBR)  atau  RGEC  inilah  yang  digunakan  bank  saat  ini untuk  melakukan  penilaian  terhadap  tingkat  kesehatan  bank  karena  merupakan  penyempurnaan  dari metode-metode  sebelumnya  (POJK  No.  8/POJK.03/2014,  2014;  SEOJK  No.  10/SEOJK.03/2014, 2014).
OJK mengawasi Bank dengan artian bahwa OJK memiliki legalitas formil yang dibatasi secara limitatif oleh UU OJK. Bismar Nasution mengatakan independensi tidak    berarti    bebas    sebebas- bebasnya   dalam   menjalankan   kebijakan   yang ditentukan undang-undang (Nasution, 2010). Peran yang  dimiliki  OJK  ini  memberikan  tanggung  jawab  kepada  Lembaga  tersebut  untuk  mengawasi Lembaga moneter yaitu Bank, dan Kesehatan parktik perbankan yang dijalankan oleh Bank harus lah berjalan  dengan  baik  karena  fungsi  dari  bank  itu  sendiri,  yang  mana  apabila  terjadi  permasalahan akibat praktik bank yang tidak sehat maka sektor jasa keuangan akan terganggu.
Undang-Undang  Perbankan  membedakan  secara  jelas  yang  dimaksud  dengan  fungsi “pembinaan”  dan  fungsi  “pengawasan”  dari  bank  tersebut,  fungsi  yang  menitik  beratkan  atau diartikan  “ regulation ”,  dan  fungsi  “ supervision ”.  Adapun  kewenangan  OJK  dalam  pengaturan  dan pengawasan Bank sebagai berikut:
1. Kewenangan  dalam  menetapkan  perizinan  pendirian  Bank,  meliputi  pemberian  izin  dan pencabutan  izin  pendirian,  izin  penutupan  bank,  pemindahan  bank,  persetujuan  kepemilikan  dan kepengurusan bank, dan kegiatan usaha bank
2. Menetapkan  ketentuan  yang  menyangkut  aspek  keuangaan  dalam  rangka  menciptakan  kegiatan perbankan yang sehat
3. Kewenangan pengawasan menyangkut, pengawasan bank secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan kegiatannya.
4. Kewenangan  memberikan  sanksi  dan  penyelidikan  terhadap  bank  apabila  bank  melakukan pelanggaran dan tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan.
5. Kewenangan  untuk  melaksanakan  perlindungan  konsumen  bank,  dalam  bentuk  pencegahan kerugian.
Berdasarkan  uraian-uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  OJK  memiliki  dan  diberikan kewenangan  untuk mengawasi kesehatan  bank-bank di  Indonesia.  Namun  OJK juga  diberikan  tugas untuk membina bank-bank di Indonesia untuk menjaga kesehatan bank tersebut. Tujuan diberikannya kewenangan  OJK  tersebut  salah  satunya  adalah  agar  mampu  mewujudkan  sebuah  sistem  keuangan yang bangkit  secara berkelanjutan  dan  dalam sebuah sistem  keuangan  ini  bisa tumbuh  secara stabil, sehingga juga tidak akan menyusahkan serta merugikan masyarakat.
Kewenangan  pengawasan  kesehatan  bank  yang  disematkan  kepada  OJK  juga  termasuk kewenangan  terkait  laporan  bank  yang  telah  berhubungan  dengan  kesehatan  serta  kinerja  bank, pengujian kredit, sistem informasi debitor, dan standar akuntansi bank. Dimana secara tidak langsung OJK tidak hanya melihat kesehatan bank dari luarnya saja, atau dari dasarnya saja. Disini OJK diberi kewenangan untuk melihat kesehatan bank dengan memeriksa sistem dan mekanisme bank itu sendiri sampai  ke akar  aksi korporasi dari  bank tersebut.  OJK  juga memiliki  kewenangan  untk melihat  dan menguji serta mengawasi segala tindakan, perjanjian, tindakan, dan neraca utang-piutang suatu bank guna memberikan gambaran yang nyata terkait kesehatan dari bank tersebut.
Pengawasan  terhadap  kesehatan  bank  yang  dijalankan  OJK  tidak  terbatas  dalam  bank  itu sendiri.  Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  13/  1  /Pbi/2011  Tentang  Penilaian  Tingkat Kesehatan  Bank  Umum  dijelaskan  bahwa  penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank  secara  konsolidasi dilakukan  bagi  Bank  yang  melakukan  pengendalian  terhadap  Perusahaan  Anak.  Disini  dapat  dilihat bahwa  OJK  juga  memiliki  kewenangan  untuk  mengawasi  anak  perusahaan  yang  dimiliki  oleh  bank (Indonesia, 2011). Maksud dan tujuan dari pengawasan anak perusahaan tersebut adalah untuk tetap menjaga kesehatan bank itu sendiri, dimana kondisi anak perusahaan yang tidak sehat secara langsung maupun  tidak  langsung  akan  berpengaruh  juga  terhadap  kondisi  dari  bank  itu  sendiri.  Dimana  baik terhadap  bank  maupun  anak  perusahaannya,  digunakan  faktor-faktor  penilaian  tingkat  Kesehatan Bank  yang  terdiri  dari  Profil  risiko  ( risk  profile ), Good  Corporate  Governance ,  Rentabilitas ( earnings ), dan Permodalan ( capital ).
Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan secara konsolidasi, dalam hal ini termasuk  juga  untuk  anak  perusahaan  bank,  mekanisme  penetapan  peringkat  setiap  faktor  penilaian dan  penetapan  Peringkat  Komposit  serta  pengkategorian  peringkat  setiap  faktor  penilaian  dan peringkat  komposit  wajib  mengacu  pada  mekanisme  penetapan  dan  pengkategorian  peringkat  Bank secara individual (Indonesia, 2011).
Keputusan  sehat  tidaknya  suatu  bank  yang  dikeluarkan  oleh  OJK  adalah  bersifat  final. Maksudnya  adalah  apabila  terjadi  perbedaan  antara  hasil  analisa  yang  dilakukan  oleh  OJK  dengan hasil  analisa  yang  dilakukan  oleh  bank  itu  sendiri,  maka  hasil  analisa  OJK  lah  yang  menjadi  hasil
yang  berlaku.  Dengan  kata  lain  pihak  perbankan  tidak  bisa  mengatakan  bahwa  berdasarkan  hasil analisa  mereka  bahwa  bank  dalam  kondisi  sehat,  walaupun  analisa  OJK  menilai  sebaliknya.  Disini baik  BI  dan  OJK  meminimalisir  adanya  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  bank  itu  sendiri,  dimana OJK  memiliki  faktor-faktor  yang  sama  rata  yang  diberlakukan  kepada  setiap  bank,  sehingga  hasil analisa yang dikeluarkan oleh OJK adalah hasil nyata dan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap bank lainnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  yang  sudah  dipaparkan  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  OJK  memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesehatan sektor perbankan. Dengan kewenangannya  yang  luas,  OJK  mampu  merespons  secara  cepat  terhadap  perubahan  kondisi  pasar dan  mengimplementasikan  kebijakan  yang  sesuai.  Implikasi  temuan  ini  mencakup  peningkatan transparansi, perluasan kerjasama dengan lembaga pengawas internasional, dan penguatan peran OJK dalam mempromosikan prinsip-prinsip good governance di sektor perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hariyani, Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet . Elex Media Komputindo, 2010 I.B. Indonesia, Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko . Gramedia Pustaka Utama, 2016
Rivai,  Veithzal  et.,  al, Bank  and  Financial  Institution  Management ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2007
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009

## Jurnal
Assad,  A.  Z,  Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Mengawasi  Resiko  Pembiayaan  Dalam  Investasi “Bodong”. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law , Vol. 2, No. 1, (2017)
L. Maulidiana, Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia , Keadilan Progresif , Vol. 5, No. 1 , (2014).
R.  D.,  Nasution  Sinaga  dan  M.  Siregar,  Sistem  Koordinasi  antara  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam  Pengawasan  Bank  setelah  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Transparency Journal of Economic Law , Vol. 1, No. 2 , (2002) F.  Rizal,  dan M.  Humaidi,  Analisis  tingkat  kesehatan  bank  syariah  di  Indonesia  2015-2020. Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance , Vol. 1, No. 1 , (2021).
M.  W.  Muchda,  Pengalihan  Tugas  Pengaturan  Dan  Pengawasan  Perbankan  Dari  Bank  Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal ekonomi , Vol. 2, No. 2 , (2014).
B. Nasution, Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan  dan  Fungsi  Bank  Indonesia  Di  Bidang  Moneter,  Sistem  Pembayaran  dan  Stabilitas Keuangan. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan , Vol. 8, No. 3 , (2010).