## DAMPAK KAPITALISME PERKEBUNAN TERHADAP  PERUBAHAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN SUBANG 1920-1930 

## THE IMPACT OF  PLANTAGE CAPITALISM TO THE CULTURAL CHANGE
IN SUBANG AREA 1920-1930

## Iim Imadudin
Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung Jln. Cinambo No.136 Ujungberung-Bandung 42094 e-mail: iim.imadudin@yahoo.com
Naskah Diterima:8 Januari 2014 Naskah Direvisi:12 Februari 2014 Naskah Disetujui:18 Februari 2014

## Abstrak
Sektor perkebunan memiliki peran yang besar dalam dinamika masyarakat Indonesia sejak masa  kolonial  hingga  sekarang.  Dengan  kata  lain,  sejarah  Indonesia    tidak  dapat  dipisahkan  dari sektor perkebunan. Keterkaitan itu yang mencuatkan pandangan bahwa sejarah kolonialisme Barat di  Nusantara  tidak  lain  adalah  sejarah  perkebunan.  Hal  tersebut  tergambarkan  dalam  kenyataan, bahwa  selama  lebih  dari  satu  abad,  perkebunan  menjadi  aspek  terpenting  pada  masa  penjajahan. Berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia tumbuh sebagai konsekuensi  logis  kehadiran  perkebunan.  Berkembangnya  industri  perkebunan  mengubah  segi- segi  kehidupan  masyarakat  secara  mendasar  dengan  masuknya  faktor  produksi,  seperti  tanah, tenaga  kerja,  dan  modal.  Di  kawasan  Subang,  sejak  awal  abad  ke-19,  berdiri  tanah  partikelir Pamanukan  dan  Ciasem  yang  kemudian  mengembangkan  berbagai  perkebunan  besar  yang berorientasi  ekspor.  Sejumlah  perkebunan  mengalami  perkembangan  yang  pesat  di  bawah kepemimpinan  Hofland  di  pertengahan  abad  ke-19  sampai  paruh  pertama  abad  ke-20.  Penelitian yang  mempergunakan  metode  sejarah  ini  bertujuan  menjelaskan  keberadaan  industri  perkebunan dalam  konteks  perubahan  kebudayaan  masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa masyarakat  setempat  yang  hidup  dalam  tradisi  agraris  tradisional    harus  beradaptasi  dengan ekonomi perkebunan. Selain itu, para pendatang  yang berasal dari berbagai daerah  juga  memberi corak  yang  khas  dalam  perubahan  budaya  masyarakat.  Budaya  masyarakat  yang  terikat  dengan ekonomi subsistensi berubah menjadi ekonomi uang sehingga terjadi perubahan kebudayaan.
Kata kunci : kapitalisme perkebunan, perubahan kebudayaan, Subang.

## Abstract
Plantage  sector  has  a  great  influence  on  the  dynamics  of  Indonesian  society  since  the colonial era until now.  With other words, the history of Indonesia cannot be divided with plantage sector.    Colonialism  in  Nusantara  was  affected  by  the  history  of  the  plantage  history  itself.  For more than one century, plantage became the most important thing in colonialism era.  Economic and  social  reality  in  Indonesia  grows  up  as  logical  consequences  of  plantage  appearance.    The
 Sebagian data artikel ini berasal dari  tesis penulis pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ilmu Budaya Konsentrasi Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran dengan judul “Kehidupan Sosial Ekonomi Buruh di Tanah Partikelir Pamanukan dan Ciasem 1910-1969” (2013).
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 65-80 66
dynamics  of  plantage  sector  has  changed  the  society,  especially  with  the  entry  of  productions factor, such as land, labor, and capital.  In Subang area, since the beginning of the 19th century, pop  out  the  private  land  of  Pamanukan  and  Ciasem  which  branching  out  big  company  of plantation  and focused  on export.  Number  of plantage faced rapidly grow in the middle  of 19th until  beginning  of  20th  century  under  the  hand  of  Hofland  as  the  leader.    The  purpose  of  the research  is  to  describe  the  existences  of  plantage  industry  in  the  context  of  culture  changed  in society.  The result of the research show us that the society who lived in traditional agrarian must adapt  with  the  plantage  economics.    Besides  that,  comers  from  many  areas  also  influenced  the changing  of  cultural  society.    The  culture  of  the  society  which  bound  up  with  the  economy  has changed become capitalist economy, in such a way changed the culture itself.
Keywords: capitalism, plantage, cultural change, Subang.

## A. PENDAHULUAN
Sistem  kebun  prakapitalisme  pada mulanya  merupakan  sistem  usaha  perta- nian  tradisional  yang  telah  ada  sebelum masuknya  VOC.  Ciri-ciri  perkebunan  tra- disional  adalah  bentuk  usahanya  kecil, penggunaan  lahan  terbatas,  tidak  padat modal,  sumber  tenaga  kerja  berpusat  pada anggota  keluarga,  lebih  berorientasi  pada kebutuhan  subsistensi  (Mubyarto et  al ., 1992:  16).  Pada  perkembangannya  sistem usaha kebun menjadi perekonomian pertanian  komersial  yang  bercorak  kolo- nial.  Sistem  perkebunan  ini  dibawa  oleh perusahaan  kapitalis  asing  yang  sebe- narnya  merupakan  Sistem  Perkebunan Eropa  ( European  Plantation ).  Perkebunan merupakan  bagian  dari  sistem  pereko- nomian pertanian komersial yang diwujud- kan dalam bentuk usaha pertanian komersial dalam skala besar dan kompleks. Adapun  sifat  dari  pertanian  komersial adalah  padat  modal  ( capital  intensive ) dengan  penggunaan  lahan  yang  luas, organisasi  tenaga  kerja  yang  besar  dengan pembagian  kerja  yang  rinci,  berteknologi modern,  spesialisasi,  serta  sistem  admi- nistrasi dan birokrasi (Pahan, 2008: 42).
Proses  transformasi  sistem  usaha kebun  (tradisional)  ke  perusahaan  perke- bunan  (komersial)  di  Hindia  Belanda ketika  itu  dilatarbelakangi  perubahan kebijakan  politik  kolonial.  Pertumbuhan sistem  perkebunan  pada  masa  kolonial terdiri  dari    dua  fase  perkembangan,  yaitu industri perkebunan negara yang kemudian beralih  ke  industri  perkebunan  swasta. Sistem  Tanam  Paksa  ( Cultuur  Stelsel ) merupakan  bentuk  perwujudan  industri
perkebunan negara yang merupakan kelanjutan  dari  politik  eksploitasi  VOC ( Verenigdee Oost Indische Compagnie ). Apabila pada zaman VOC
eksploitasi dilakukan secara tidak langsung oleh  kepala  pemerintahan  feodal,  tindakan eksploitasi  baru  tersebut  dilakukan  secara langsung  menggunakan sistem perkebunan negara.  Pelaksanaan  sistem  tersebut  dilak- sanakan  melalui  alat  birokrasi  pemerintah yang berfungsi langsung sebagai pelaksana dalam  proses  mobilisasi  sumber  daya perekonomian  agraris  tanah  jajahan,  yaitu penguasaan  terhadap  tanah  dan  tenaga kerja  (O’Malley,  1988:  228;  Pahan,  2008: 43).
Selanjutnya,  pada  tahun  1870-an berlangsung  perubahan  kebijakan  politik kolonial  setelah  beralihnya  kebijakan politik  konservatif  menjadi  kebijakan politik  liberal,  yaitu  dengan  dikeluar- kannya Agrarische  Wet (Undang-undang Agraria).  Implikasinya,  politik  eksploitasi yang  semula  dikelola  oleh  perusahaan negara  diganti  dengan  perusahaan  swasta. Perubahan  tersebut  ditandai  oleh  mening- katnya  gelombang  pembukaan  industri perkebunan  yang  dilakukan  oleh  para pengusaha  Eropa  di  tanah  jajahan  (Pahan, 2008: 43).
Setelah  tahun  1870,  komersialisasi meluas  di  Hindia  Belanda.  Hak erfpacht yang  dijamin  dalam  UU  Agraria  1870 memungkinkan  penguasaan  lahan  dengan luas  maksimal  350  ha  (1.500  bau)  selama 75  tahun.  Para planter (pengusaha  perke- bunan)  perseorangan  yang  telah  berpe- ngalaman dengan teknik produksi tanaman pada masa Cultuur Stelsel segera
memanfatkan  peluang  bisnis  tersebut (Pahan, 2008: 43; O’Malley, 1988: 230).
Secara filosofis, meski para penganjur  liberalisme  di  Negeri  Belanda mengecam  peranan  negara  dalam  sistem tanam  paksa,  mereka  tetap  memandang Hindia  Belanda  sebagai  suatu  “perusa- haan”  yang  harus  menghasilkan  laba. Apabila  Van  den  Bosch  memandang Hindia  Belanda  sebagai  suatu  perusahaan negara,  kaum  liberal  menganggap  koloni mereka  sebagai  suatu  perusahaan  swasta (Poesponegoro  dan  Nugroho  Notosusanto, 2008: 122).
Bagaikan  dua  sisi  dari  mata  uang, perkembangan  perkebunan  modern  dapat digambarkan  demikian.  Di  satu  sisi keberadaan onderneming menjadi  jem- batan  yang  menghubungkan  masyarakat Indonesia  dengan  ekonomi  dunia.  Keter- libatan  dalam  sistem  ekonomi  dunia melalui  perkebunan  besar  memberikan surplus finansial yang tinggi dan membuka kesempatan  ekonomi  baru.  Akan  tetapi  di sisi lain, terdapat dampak yang merugikan. Diversifikasi  ekonomi  masyarakat  secara lebih  luas  menjadi  terhambat,  sumber penindasan,  serta  berperan  cukup  besar dalam  menyuburkan  kemiskinan struktural di  kalangan  masyarakat  (Purwanto,  2007: 1).
Di wilayah Subang,  masuknya  kapi- talisme  perkebunan  pada  abad  ke-19  dan 20  dimulai  dengan  penjualan  tanah partikelir Pamanukan dan Ciasem (selanjutnya  disingkat  P  en  T)    ke  tangan swasta.  Perkebunan  Pamanoekan  dan Tjiasem  didirikan  pada  tahun  1812. Berdirinya perusahan P&T Lands dilatarbelakangi  oleh  krisis  keuangan pada masa  Thomas  Stamford  Raffles  (Asdi et al ., 2007: 30).
Penetrasi kapitalisme perkebunan ke wilayah  Subang  menarik  untuk  dikaji dalam perspektif transformasi kebudayaan. Intervensi  perkebunan  besar    dari  sisi ekonomi  telah  menciptakan  keuntungan yang  besar  para  pemilik  perkebunan. Kemajuan  ekonomi juga tampak  mengem- bangkan  masyarakat  di  wilayah  perke-
bunan.  Namun  dari  sisi  yang  lain, modernisasi  perkebunan  secara  nyata mengubah  masyarakat  agraris  dari  petani menjadi  buruh.  Buruh  yang  tadinya  meru- pakan petani bertranformasi menjadi buruh,  karena  tidak  lagi  memiliki  tanah.
Padahal  secara  kultur,  menjadi  buruh bukanlah  pilihan  yang  diinginkan.  Namun adaptasi terhadap perubahan harus dilakukan.    Artikel  ini  meninjau  model perubahan  kebudayaan  dalam  perubahan mata pencaharian dan gaya hidup.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode sejarah,  yang  terdiri  atas  empat  tahapan. Tahap  pertama  adalah  heuristik,  yaitu proses  mencari,  menemukan,  dan  meng- himpun  sumber  sejarah  yang  bersesuaian dengan  pokok  masalah.  Pencarian  sumber dilakukan  terhadap  sumber  tertulis  berupa arsip,  sumber  resmi  tercetak,  dokumen, buku,  dan  sebagainya.  Setelah  proses heuristik,  kemudian  dilakukan  kritik  yang terdiri  atas  kritik  ekstern  dan  kritik  intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menentukan otentisitas,  sedangkan  kritik  intern  dilaku- kan dengan melakukan penilaian mengenai kredibilitas  sumber  tersebut.  Selain  itu, dilakukan  pula    proses  koroborasi  untuk mendapatkan sumber yang kredibel. Selan- jutnya,  tahap  ketiga  adalah  interpretasi, yaitu proses menafsirkan fakta-fakta menjadi  sebuah  rangkaian  yang  logis.
Interpretasi dilakukan secara analitis (menguraikan  fakta)  dan  sintesis  (meng- himpun  fakta). Tahap terakhir  dari  metode sejarah adalah historiografi. Pada tahap ini, interpretasi  terhadap  fakta  ditulis  secara sistematis dan kronologis.
Secara  metodologis,  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  ilmu  sosial. Konsep-konsep  dalam  ilmu  sosial  diguna- kan  untuk  memperkuat  eksplanasi  dan interpretasi (Suhartono, 2010: 131). Secara lebih  spesifik,  digunakan  pendekatan sosiologi  yang  meneropong  segi-segi tertentu dari suatu peristiwa. Dalam hal ini, golongan  sosial  yang  berperan,  nilai- nilainya,  hubungan  dengan  golongan  lain,
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 65-80 68
konflik  yang  didasarkan  pada  kepentingan ideologi,  dan  seterusnya  (Kartodirdjo, 1992: 4).
Pendekatan  antropologi  digunakan berkenaan  dengan  penggunan  konsep  dan teori perubahan kebudayaan. Asumsi dasar dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  kebuda- yaan  berkembang  sejalan  dengan  perkem- bangan  pemikiran  manusia.  Kebudayaan bukanlah  sesuatu  yang given (telah  jadi), melainkan  berkembang  menurut  zaman- nya.  Dengan  kata  lain,  transformasi  kebu- dayaan  berada  dalam  ruang  dan  waktu (Endraswara,  2006:  22).  Perubahan  sosial dan  kebudayaan  biasanya  disebabkan  oleh adanya  perubahan  luar  biasa  dalam  sistem politik,  ekonomi,  dan  teknologi  (Suparlan, 1995:  64).  Secara  teoretis,  perubahan kebudayaan  mencakup  lima  hal  pokok. Pertama,  perubahan  sistem  nilai  yang prosesnya mulai dari penerimaan nilai baru dengan  proses  integrasi  ke  disintegrasi untuk  selanjutnya  menuju  reintegrasi. Kedua,  perubahan  sistem  makna  dan sistem pengetahuan yang berupa penerimaan suatu kerangka makna (kerangka  pengetahuan),  penolakan,  dan sikap  penerimaan  makna  baru  dengan proses orientasi ke disorientasi ke reorientasi  sistem  kognitifnya.  Ketiga, perubahan  sistem  tingkah  laku  yang berproses  dari  penerimaan  tingkah  laku baru. Keempat, perubahan sistem interaksi, di  mana  akan  muncul  gerak  sosialisasi melalui disosialisasi ke resosialisasi. Kelima,  perubahan  sistem  kelembagaan/ pemantapan  interaksi,  yaitu  pergeseran dari tahapan organisasi ke disorganisasi ke reorganisasi (Syam, 1997: 160).
Faktor penyebab perubahan  kebuda- yaan  ada  yang  berasal  dari  dalam  (sebab intern),  dan  juga  dari  luar  (sebab  ekstern). Sebab  dari  dalam  masyarakat,  yaitu munculnya  berbagai  bentuk  pertentangan (konflik)  dalam  masyarakat  sehingga adanya  kesenjangan  sosial  antarsesama warga, adanya dinamika penduduk, pertambahan dan penurunan jumlah penduduk,  adanya  penemuan-penemuan baru  dalam  masyarakat  ( discovery ),  dan
penemuan  yang  menyempurnakan  bentuk penemuan  lama  ( invention ),  dan  pembe- rontakan  atau  revolusi.  Adapun  sebab-se- bab  dari  luar  masyarakat,  yaitu  terjadinya peperangan,  adanya  pengaruh  bencana alam,  dan  adanya  pengaruh  kebudayaan masyarakat lain (Soekanto, 2006: 282).
Dalam  kaitannya  dengan  relasi antara kapitalisme atau modernisasi dengan  perubahan  kebudayaan,  ada  dua kutub  yang  bertentangan  secara  tajam. Teori  modernisasi  yang  diintroduksi  Karl Marx  menyatakan  bahwa  pembangunan ekonomi  akan  memudarkan  nilai-nilai lama.  Sementara  itu,  Huntington  dan Weber  berpendapat  bahwa  nilai  budaya pada  dasarnya  merupakan  pengaruh  yang bersifat otonom dalam masyarakat (Inglehart and Wayne E Baker, 2000).

## C. HASIL DAN BAHASAN
1. Gambaran Umum Kawasan Subang Dalam  artikel  ini,  yang  dimaksud Subang bukanlah “kota Subang”, melainkan  “kawasan  Subang”.    Kawasan Subang  mencakup  kota  Subang  dan daerah-daerah di sekitarnya. Dengan demikian,  luas  kawasan  Subang  dapat diperbandingkan dengan Kabupaten
Subang  sekarang.  Hal  tersebut  tidak terhindarkan,  karena    berkaitan  dengan  la- tar  historis  berkembangnya  perusahaan perkebunan di wilayah Subang.
Pembentukan  Kota  Subang    terkait erat dengan tumbuhnya perkebunan- perkebunan  besar  yang  berada  di  tanah partikelir  P  en  T  Lands.  Pada  waktu  itu, Kota Subang  menjadi pusat  administrasi P en  T  Lands  sejak  dibangunnya  kantor induk  administrasi.  Selanjutnya,  untuk memenuhi keperluan sosial-ekonomi pega- wai  perkebunan  dibangun  pula  perumahan pegawai,  rumah  sakit,  gudang,  pabrik, bengkel,  dan  sekolah.  Oleh  karena  itu, dapat dikatakan bahwa perkebunan memberi  corak  kekotaan  yang  khas  pada wilayah  ini.  Pengaruhnya,  terutama  pada pembentukan  corak  kehidupan  sosial, ekonomi,  dan  budaya  masyarakat  di wilayah  Subang.  Kondisi  tersebut  selaras
dengan  perkembangan  kota-kota  peda- laman yang didorong oleh  industri perkebunan  pada  paruh  kedua  abad  ke-19 (Padmo, 2007: 1). Gambar 1. Kawasan perkebunan di wilayah Subang. Sumber: diakses dari: http://blog.seniorennet.be , 6 Januari 2014 Pukul 11.03 WIB.
Wilayah  Subang  berbatasan  dengan Laut  Jawa  di  sebelah  utara;    Sungai Cilamaya  di  sebelah  barat;  sebagian Sungai Cipunagara dan sebagian lagi batas Keresidenan Cirebon di sebelah timur; dan tanah-tanah  terbentang  sampai  Gunung Tangkubanperahu di sebelah selatan (Effendhie, 1990: 1).
Dari segi topografis, wilayah
Subang  bervariasi,  mulai  dari  arah  laut  di utara  sampai  ke  rangkaian  pegunungan  di wilayah  selatan.  Posisi  tertinggi  mencapai ketinggian  7000  kaki.  Wilayah  Subang dibagi ke dalam tiga zona, yaitu (1) daerah pegunungan  di  Subang  bagian  selatan,  (2) daerah  berbukit  dan  dataran  rendah  di Subang  bagian  tengah,  dan  (3)  daerah dataran  rendah  dekat  pantai  di  Subang bagian utara.
Wilayah    pegunungan  dengan  ke- tinggian  antara  500-1500  m  dpl  dengan
luas  41.035,09  hektar  (20  %  dari  seluruh luas Kabupaten Subang), meliputi Kecamatan  Ciater,  Kasomalang,  Sagala- herang,  Serangpanjang,  sebagian  besar Jalan  Cagak  dan  Tanjungsiang.  Selanjut- nya,  wilayah  berbukit  dan  dataran  dengan ketinggian  antara  50-500  m  dpl  dengan luas  wilayah  71.502,16  hektar  (34,85  % dari  seluruh  luas  Kabupaten  Subang), meliputi  Kecamatan  Cijambe,  Subang, Cibogo,  Kalijati,  Dawuan,  Cipeundeuy, sebagian  besar  Kecamatan  Purwadadi, Cikaum  dan  Pagaden  Barat.  Daerah dataran rendah  yang berada tidak jauh dari pantai dengan ketinggian antara 0-50 m dpl seluas  92.639,7  hektar.  Luas  wilayah dataran  rendah  sekitar  45,15  %  dari seluruh  luas  Kabupaten  Subang.  Daerah- daerahnya    meliputi  Kecamatan  Pagaden, Cipunagara,  Compreng,  Ciasem,  Pusaka- nagara,  Pusakajaya  Pamanukan,  Sukasari, Legonkulon, Blanakan, Patokbeusi, Tambakan,  dan  sebagian  Pagaden  Barat. Bentang  wilayah  bagian  barat  ke  timur
Subang  sejauh  40  kilometer,  dan  dari wilayah utara ke selatan 60 kilometer.
Perbedaan  bentangan  alam  mem- pengaruhi karakteristik tanah  yang  menye- babkan  komoditas  yang  dihasilkan  ber- beda-beda  antara  satu  daerah  dengan daerah lain. Tanaman teh tumbuh subur di perkebunan  Bukanegara,  Sarireja,  Ciater, Sarangsari,  dan  Cipeo.  Tanaman  kopi  di perkebunan Bukanegara, Kasomalang, Sarirejo,  Sarangsari,  Cipeo,  Wangunreja, Pasirbungur,  dan  Pasirmuncang.  Tanaman kina di perkebunan Bukanegara dan Ciater. Tanaman  karet  tumbuh  dengan  subur  di perkebunan  Sarireja,  Sarangsari,  Cipeo, Wangunreja,  Pasirbungur,  dan  Pasir- muncang  (Effendhie, 1990: 3).
Dahulu,  orang-orang  yang  akan berkunjung  ke kawasan  Subang  dapat memilih  jalan  darat  atau  laut.  Jalan  darat menyusuri  jalur pantai utara Jawa dan dari wilayah  Purwakarta  atau  Bandung  bagian utara.  Akses  dari  laut  melalui  dermaga Pamanukan  yang  pernah  ramai  pada permulaan tahun 1900-an. Saat  itu permintaan  luar  negeri  akan  komoditas
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 65-80 70
perkebunan  Nusantara  cukup  tinggi.  Lori mengangkut  hasil  perkebunan  ke  dermaga Pamanukan. Dari dermaga tersebut, komo- ditas  perkebunan  dibawa  ke  pulau-pulau lain  di  pulau  Jawa,  bahkan  diekspor  ke Eropa  menggunakan  kapal  angkut  milik perusahaan. Interaksi antarwilayah di Jawa bagian  barat  semakin  intensif  saat  pem- bukaan jalur  kereta api Cikampek-Cirebon pada 1912 (Ledeboer, tt: 6).
Sungai-sungai  yang  mengalir  di wilayah  Subang  bermuara  ke  Laut  Jawa. Sungai-sungai itu adalah Sungai Cilamaya, Sungai  Blanakan,  Sungai  Ciasem,  Sungai Cigadung, dan Sungai Cipunegara.  Sungai Cilamaya  yang  terletak  di  bagian  barat menjadi  batas  alam  Kabupaten  Subang dengan Kabupaten Purwakarta dan Karawang. Sementara itu, Sungai Cipunagara  merupakan  batas  alam  dengan Kabupaten Indramayu dan Sumedang.
Sungai  Ciasem  bermuara  di  Teluk Ciasem  di  Laut  Jawa,  di  muara  sebelah timur Blanakan. Daerah ini dipenuhi lahan persawahan  dan  rawa-rawa  yang  tidak produktif.  Namun,  sebagiannya  telah diolah  menjadi  tambak  ikan.  Sungai Ciasem  dan  Cipunegara  diperkirakan sudah  menjadi  jalur  transportasi  sejak masa prasejarah (Imadudin, 2013: 35).
Hutan Pamanukan dan Ciasem sejak 1677  dikenal  sebagai  penghasil  kayu  jati berkualitas.  Itulah  sebabnya  mengapa Pemerintah  Hindia  Belanda  ketika  mem- bangun  kota  Batavia  menggunakan  kayu jati  dari  Subang.  Pengangkutannya  dila- kukan  melalui  sungai.  Guna  memperoleh hasil  hutan  yang  lebih  optimal,  berbagai ekspedisi  ke  Pamanukan  dan  Ciasem. Selain untuk keperluan pembangunan kota, para  pengusaha  menjual  kayu  jati  pada orang-orang  Cina  pembuat  meubel  di Bandung  dan  Cirebon  (Ledeboer,  tt:  6). Hutan  yang  dipenuhi  pepohonan  jati  yang berkualitas  tinggi inilah  yang  menjadi salah  satu  promosi  Raffles  kepada  para peminat  swasta  ketika  menjual  tanah Pamanukan dan Ciasem (Ledeboer, tt: 25). Dengan  karakteristik  topografis  yang spesifik,  wilayah  Subang  menjadi  area
perkebunan yang subur. Berbagai komoditas  perkebunan  tumbuh  dengan subur  di  dataran  tinggi  maupun  pesisir Subang.

## 2. Perkembangan Perkebunan di   Kawasan Subang
Pada  masa  para  perintis  yang membuka lahan perkebunan, tanah-tanah P en  T  di  kawasan  Subang  masih  berupa lahan  yang  tidak  produktif.  Kawasan  ini dapat  dikatakan  belum  menghasilkan komoditas  yang  penting.  Para  penduduk bersawah, serta bertanam  kelapa  dan  kopi. Umumnya  kelapa  tumbuh  di  dataran rendah  bagian  utara  yang  berpantai. Aktivitas  ekonomi  tradisional  penduduk, antara  lain  pembuatan  gula  dan  arak  yang dibuat  dengan  cara  yang  sangat  sederhana dari aren. Bahan pohon aren tumbuh subur di  daerah  Sagalaherang  (ANRI,  1976: XLII).
Perkembangan  perusahaan  P  en  T mulai  nampak  saat  Skelton  menguasai tanah ini. Dikelolanya lahan P en T hingga 1821. Dalam  perkembangannya,  kepemi- likan  perusahaan  P  en  T  berpindah-pindah di antara pengusaha berkebangsaan Inggris.  Pada  1830,  tanah  P  en  T  dikelola dengan  lebih  terorganisasi  dengan  adanya pengurus ( manager )  yang  mampu  melaku- kan penghematan  secara ketat atas pengeluaran  keuangan  perusahaan.  Sejalan dengan perkembangan politik dan ekonomi,    pada  1839  pemerintah  Hindia Belanda  mengambil alih  kepemilikan  P  en T (Imadudin, 2013: 59).
Tidak  lama  setelah  pengambilalihan oleh pemerintah, pada 1840 dua bersaudara Thomas  Benjamin  Hofland 1 dan  Peter
1 Thomas  Benjamin  Hofland    dilahir-kan  di Jacana  Tapoera  pada 1799. Sebelum  ke P  en T Lands, ia adalah kontraktor pemerintah dan pengusaha  perkebunan  gula  di  Pasuruan. Pada  1835,  ia  menjadi  pemilik  pabrik  gula Kedawoeng  dan  Gratie di  Pasuruan.  Ia meninggal  di  atas  kapal  “Pera”  di  wilayah antara  Alexandria  dan  Malta  dalam  perja- lanannya  ke  Eropa  pada  21  Mei  1853.  Ia dikuburkan di Malta (Anonim, 1971:  2).
William  Hofland, yang  berkebangsaan Belanda  membeli  tanah-tanah  P  en  T. karena memerlukan modal tambahan untuk mengusahakan tanah-tanah tersebut, Hofland  bersaudara  mengubah  status perusahaan  menjadi N.V. Pada 1858, Peter Wiliam Hofland membeli saham saudaranya  atas  tanah-tanah  itu.  Dengan demikian,  ia  berkuasa  penuh  atas  tanah  P en  T. P.W.  Hofland  membentuk  “peme- rintahan  swasta”    dengan  mempekerjakan orang-orang  pribumi  menjadi  demang, asisten demang, patih,  mantri, opsir umbul (juru taksir  cukai), upas, dan jaksa. Orang- orang  yang  diangkat  tersebut  digaji  pihak perkebunan.  Hofland  juga  mengusulkan pada  pemerintah  agar  membentuk  kade- mangan baru (Effendhie, 1990: 2).
Di  wilayah  P  en  T  terdapat perbedaan  status  tanah,  yakni  tanah  yang diusahakan  langsung  dan  tidak  langsung. Tanah berupa areal perkebunan diusahakan langsung dikelola oleh tuan tanah. Sementara  itu,  penduduk  mengelola  tanah yang  tidak  diusahakan  langsung  meliputi persawahan,  ladang,  dan  hunian.  Bila perkebunan  dipimpin  administratur,  tanah yang  diusahakan  tidak  langsung  dikelola demang  dan aparatnya.  Administratur  dan demang  sama-sama  bertanggung  jawab terhadap  tuan  tanah  (Effendhie,  1990:  2). Beberapa  perkebunan  yang  dibuka  pada masa Hofland sebagai berikut:
Tabel 1. Nama Kebun dan Tanaman Komoditasnya
No. Daerah Nama Perkebunan Komoditas Teh Kopi Karet Kina 1. Batusirap Bukanegara Kasomalang Sarireja Ciater Jagernaek √ √ √ √
√ √ √ √ √ 2. Sagalaherang Serangsari √ √ √ 3. Subang Cipeo √ √ √ 4. Kalijati Wangunreja √ √ 5. Purwadadi Pasirbungur Pasirmuncang √ √ √ √ Sumber: Disbudpar Subang, 2002
“Tangan  dingin”  Hofland 2 mampu mengubah  tanah-tanah  terlantar  menjadi produktif  dalam  tempo  32  tahun.  Ia  bukan sekadar pengusaha perkebunan yang handal,  tetapi  juga  memiliki  pandangan
2 Peter  William  Hofland    dilahirkan  di  kota Jagernaik  Poeram  dekat  Madras  India  pada 1802  (Bosma  and  Raben,  2008:).    P.W. Hofland  adalah  pengusaha  gula  di  Pasuruan, dan kemudian menjadi pemilik P en T Lands. Ia menikah dengan Helena Maria van’t Wout (1811-1891) di Pasuruan (Anonim, 1971: 4).
yang  cermat  dengan  mengembangkan infrastruktur di wilayahnya melalui pembangunan  jalur  transportasi.  Di  bawah kontrol  Hofland,  infrastruktur  jalan  dan jembatan  terpelihara  dengan  baik.  Ia  juga mendorong  tumbuhnya  pasar-pasar  lokal yang  memperjualbelikan  barang  dengan harga  lebih  murah  dibandingkan  para pedagang  Cina.  Ia  berupaya  mengurangi dominasi  Cina  dalam  perdagangan.  Selain itu,  Hofland  membangun  Sekolah  Desa ( Dessa Schools ), dengan pengajaran bahasa  Melayu  dan  aritmatika  (Anonim,
1938:  4). Hofland  berperan  menjadi
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 65-80 72
pemilik tunggal sampai  ia  meninggal pada 1872.  Kekayaan  warisan  Hofland  dibagi- bagi  di  antara  istri  dan  anak-anaknya. Dalam  situasi  seperti  ini,  perusahaan  P  en T  mengalami  kemerosotan. Faktor internal dengan  adanya  perselisihan  di  antara anggota  menjadi  penyebabnya.  Kebang- krutan  perusahaan  juga  dipicu  kecurangan dan  kemampuan  staf  yang  tidak  memadai. Krisis  finansial  yang  dihadapi  perusahaan P  en  T  kian  hebat  tatkala  harga  kopi  di pasaran  dunia  jatuh  secara  drastis  pada 1880 (Anonim, 1938: 4).
N.I.  Handelsbank  mencoba  meng- ambil alih perusahaan. Pada 1885, bank ini menolak  kredit  yang  diajukan  anak Hofland,  hingga  akhirnya  terbentuk  N.I.
Landbouw. Kedua putra Hofland kemudian  membentuk  N.V. Maatschapij tot  Eksploitative  van  de  Pamanoekan  en Tjiasemlanden, yang terdaftar 24 Desember 1886 di Batavia dengan kapital f 7.500.000.  Kedua  bersaudara  membagi saham  kepemilikan,  yaitu  masing-masing anak  Hofland  sebesar f 2.587.000,00  N.I. Landbouw f 1000,00; H.P. van Henkelom f
10.000,00;  A.  Mohr,  J.P.  Jeanette  Walen dan  C.A.  Henny  (masing-masing) f 5000,00.  Saham  terbesar  tentu  berada  di tangan N.I. Landbouw Maatschapij. Dalam perkembangannya,  kedua  anak  Hofland kehilangan  haknya  atas  perusahaan. N.I. Landbouw yang  berkedudukan  di  Batavia memegang kendali atas perusahaan, dengan wakil direktur dan  komisaris, yaitu George  Birnie,  Baron  Roell,  dan  J.  St. Bowls.  Kepala  manajer  pertama  dipegang St.  Bowls,  seorang  pengusaha  gula.  Di bawah  manajemennya  didirikan  pabrik gula  di  Subang.  Karena  mewabahnya penyakit tebu, pabrik ini ditutup. St. Bowls digantikan  van  Henkelom (Anonim,  1938: 4).
Sesudah  1901,  tidak  ada  manajer kepala  yang  diangkat.  Akan  tetapi,  tidak lama  kemudian  manajemen  diambil  alih Scluter,  perwakilan N.I.  Landbouw di Batavia.  Kemudian,  Scluter  diteruskan Jaansen  van  Raay  pada  1903.  Ia  mengem- bangkan  tanaman  kopi robusta di  perusa-
haan  kopi  Jagernaik.  Ia  pun  berupaya mengembangkan  tanaman  padi,  tetapi tidak berhasil. Kepemimpinan Jaansen van Raay  berakhir  pada  1908.  Selanjutnya, manajemen  dipegang  C.W.  Weijs,  bekas insinyur  kepala  yang  membangun  saluran irigasi  di  P  en  T  Lands.  Ia  membangun jaringan  irigasi  dengan  memanfaatkan aliran  Sungai  Cipunagara.  Konsentrasi irigasi  berada  di  wilayah  P  en  T  bagian timur,  yakni  Ciherang  yang  menjadi  pusat administrasi  pekebunan  P  en  T.  Kebera- daan  irigasi  mampu  meningkatkan  hasil panen  secara  drastis.  Bila  sebelum  ada irigasi  petani  mampu  panen  sekali  saja dalam setahun, setelah itu dapat panen dua kali (Padmo, 2004: 64-65).
Anglo-Dutch  Plantation  of  Java Limited sejak  1911  menguasai  pemilikan atas tanah Pamanukan dan Ciasem (Stibbe, 1921:  371).    Sebagian  besar  tanah  perke- bunan  warisan  Hofland  terletak  di  lereng Gunung Tangkubanperahu yang tersebar di beberapa  kademangan.  Sebagian  besar berupa  perkebunan  kopi  dan  karet. Anglo- Dutch Plantation of Java Limited membeli saham  kepemilikan  sebesar f 706.485,00. Anglo-Dutch Plantation kemudian menjadi Holding  Company  P  en  T Maatschapij yang berkedudukan  di  London. Pada  masa ini,  dibuka  kembali  perusahaan  per- kebunan ( onderneming ) sebagai berikut:
Tabel 2. Nama Kebun dan Tanaman Komoditasnya
Sumber: Disbudpar Subang (2002: 44)
Timbulnya  berbagai  masalah  di tanah  partikelir  mendorong  pemerintah membeli  tanah-tanah  P  en  T  pada  1920. Keadaan  itu  membuat  pemilikan    lahan oleh  tuan  tanah  semakin  berkurang, sementara  kedudukan  pemerintah  semakin kuat. Bagi  penduduk,  kebijakan  peme-
No. Daerah Nama Perkebunan
Komoditas Teh Kopi Karet 1. Subang Sumurbarang √ 2. Kalijati Jalupang √ Cipeundeuy √ 3. Pagaden Cigarukgak √ √ Manyingsal √ √ 4. Sagalaherang Legokmara (Tambakan) √
rintah  dirasakan  cukup  menguntungkan. Secara  berangsur-angsur  penduduk  pribu- mi  memiliki  hak  perorangan  atas  tanah dengan  kewajiban  tertentu  di  tanah  yang dimiliki  pemerintah,  seperti  membayar pajak  tanah,  kerja  wajib,  ronda,  dan sebagainya.  Sejak  1920,  lurah-lurah  digaji dengan  uang  kas  yang  berasal  dari  iuran penduduk. Kondisi tersebut berbeda sebelum  1920,  para  lurah  mendapat penghasilan  dari  premi cuke ,  gaji  bulanan dari  perkebunan,    dan  penghasilan  lainnya (ANRI, 1976: xxxviii).
Perubahan  pemilikan  tanah  dari tanah  partikelir  menjadi  tanah  pemerintah berdampak  signifikan  terhadap  penduduk pribumi.  Para  penduduk  lebih  leluasa mengembangkan  usaha  di sektor pertanian
rakyat.  Tentu  saja,  yang  terpenting  bagi penduduk  adalah  kepastian  hak  milik. Mereka dapat mengajukan pemilikan tanah yang  dibeli  dari  pemerintah  atau  tanah yang  telah  dikuasai  pemerintah  (Padmo, 2004:  56).  Pembelian  tanah  atas  tanah partikelir  oleh  pemerintah  tidak  berjalan mulus.  Pendanaan  dan  aparat  penyeleng- garanya  menjadi  permasalahan  tersendiri (Effendhie, 1990: 90).
Hasil  penjualan  tanah  digunakan para pengusaha untuk membeli tanah-tanah di  luar  Subang.  Tanah-tanah  itu  dijadikan onderneming-onderneming .  Luas  tanah erfacht kira-kira  14.000  hektar,  sedangkan tanah-tanah konsesi seluas 2.800 hektar.
Tabel 3. Nama Kebun P En T di Luar Subang dan Komoditasnya
NO . DAERAH ONDERNEMING KOMODITAS KOPI KARET KINA 1. Sukabumi Bojongasih √ √ Malinggu √ √ 2. Cibeber Gg. Campaka √ √ 3. Semarang Kalimas √ √ 4. Garut Neglasari √ √ Waspada √ Ganjartemu √ √ 5. Pekalongan Pagilaran √ √ Bandung Cukul √ √ Pangalengan √ √ 6. Sumedang Cideruk √ Margapala √ √ Margawindu √ √ 7. Tasikmalaya Palahlar √ √ 8. Bojolali Sukabumi √
Sumber: Disbudpar Subang (2002: 50)
Sebagai  pengembangan  dari  eks- tensifikasi  P  en  T, onderneming Suka- mandi  dibuka  pada  1924. Onderneming Sukamandi    yang  merupakan  perusahaan terbesar  di  Jawa  dan  Madura. Onder- neming Sukamandi  menghasilkan  komo- ditas  tapioka,  sisal,  dan  kapuk  (Disbudpar Subang, 2002: 50).
Selain onderneming Sukamandi,
Wangunreja  dan  kebun  karet  lainnya menjadi  sumber  pendapatan  penting  bagi perusahaan. Pada  1933,  produksi  karet tertinggi  mencapai  568.962  kg.  Waktu  itu kebun Wangunreja administratur T.
Veldman  (Wardini,  2010:  144). Perkebun- an  Pasirbungur  memiliki  pabrik  pengolah-
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 65-80 74
an latex. Di tahun 1929, di Hindia Belanda, pabrik  pengolahan  karet  hanya  ada  dua, satu  di  Pasirbungur  dan  satu  lagi  di Sumatra  Timur.  Karet  produk  Pasirbungur dijual  ke  pabrik-pabrik  ban  di  Amerika Serikat,  karena  kualitasnya  baik  (ANRI, 1976: XL).
E.J.  Hammond  mampu  mengelola perusahaan  dengan  baik.  Produksi  komo- ditas  perkebunan  berkembang  dengan pesat,  baik  di  dataran  rendah  maupun dataran  tinggi.  Karena  sakit,  Hammond kembali ke Inggris hingga meng- hembuskan  nafas  terakhinya  pada  1926. Penerusnya,  G.C.  Denham  (1925-1933) dan  H.J.  Adams  berhasil  memajukan  P  en T  Lands.  Pada  pertengahan  abad  ke-20,  P en  T  termasuk  perusahaan  yang  diperhi- tungkan.  Perusahaan  ini  menjadi  perusa- haan  perkebunan  paling  berkembang  di wilayah Jawa (Anonim, 1938: 6).
Malaise (depresi  besar)  melanda dunia  pada  29  Oktober  1929. 3 Sendi perekonomian  mengalami  kelumpuhan. Daya  beli  masyarakaat  menurun  drastis. Angka  pengangguran  meningkat,  karena Pemutusan Hubungan Kerja besar-besaran. Di  Hindia  Belanda  kondisi  serupa  terjadi. Harga  komoditas  mengalami  penurunan. Harga  beras  bahkan  turun  hingga  60 persen.  Demikian  pula,  komoditas  karet dan  teh  turut  terkena  imbas  dari malaise . Harga  karet  jatuh  hingga  0,11  gulden. Kondisi  tersebut  menyulitkan  perusahaan. Di  satu  sisi  harga  komoditas  yang  terus turun,  namun  di  sisi  lain  biaya  produksi malah  semakin  meningkat.  Biaya  angkut, peralatan,  dan  pemasaran  semakin  mahal. Dalam  kondisi  demikian,  pemerintah Hindia  Belanda  bersikeras  tidak  mau mendevaluasi  guldennya.  Pemerintah  me- lakukan  tindakan  tidak  populer  dengan menurunkan  gaji  dan  upah,  serta  menye-
3 Depresi hebat atau yang biasa disebut malaise berawal  dengan  dibukanya  pasar  bebas  dan berakhir  dengan  diobralnya  16  juta  saham  di bursa  Wall  Street,  New  York.  Masyarakat berbondong-bondong  menarik  uang  di  bank dan  terjadi  likuidasi  secara  besar-besaran (Wardini, 2010: 39).
lenggarakan  pajak-pajak  baru.  Dalam kondisi  seperti  ini,  masyarakat  petani  di pedesaan  yang  paling  merasakan  pen- deritaan    akibat  kebijakan  pemerintah (Wardini, 32010: 9).

## 3. Perubahan Kebudayaan di Subang a) Pertumbuhan Penduduk
Tingkat  pertumbuhan  penduduk, jauh  sebelum  masuknya  industri  perke- bunan,  dapat  dikatakan  bergerak  secara perlahan.  Umumnya  kampung-kampung berpenduduk  kurang  dari  sepuluh  orang. Konsentrasi  penduduk  yang  demikian, terutama  terjadi  di  wilayah  utara  yang berawa-rawa  dan  sering  dilanda  banjir. Faktor  lain  yang  juga  berpengaruh  adalah adanya  tindakan  kriminal  dari  para begal (perampok)  yang  mengganggu  keten- teraman penduduk.
Setelah  beroperasinya  perusahaan perkebunan,  jumlah  penduduk  meningkat drastis.  Jumlah  penduduk  di  wilayah Subang  pada  1899  tercatat  175.342  jiwa. Pada  1917,  jumlah  penduduk  meningkat menjadi  250.600  jiwa.  Dari  jumlah tersebut terdapat 100 orang Eropa  dan 750 Timur Asing (Stibbe, 1921: 371).
Kota  Subang  menjadi  semakin penting  kedudukannya.  Selain  sebagai pusat  administrasi  P  en  T,  juga  menjadi kedudukan  kontrolir  dan  detasemen Veld- Politie .  Dengan  dibangunnya  instalasi listrik, Kota Subang semakin berkembang, baik  sebagai  pusat  pemerintahan  maupun administrasi  perkebunan  (Disbudpar  Kab. Subang, 2002: 48). Dengan demikian, kota Subang  menjadi  magnet  bagi  para  pencari kerja  maupun  pedagang  dari  luar  kota. Keberadaan  jaringan  transportasi  berupa jalan pos dari Cisalak ke Sagalaherang dan jalan  trem  yang  menghubungkan  Subang dengan jalur  jalan pos  di  utara  mendorong dinamika  sosial-ekonomi  di  wilayah  ini. Tidak  hanya  Subang,  kota  kecil  seperti Pagaden  menjadi  pusat  kegiatan  ekonomi yang  terhubung  dengan  pasar  di  kota  sub- distrik  atau  pasar  desa  yang  ada  di sekitarnya (Padmo, 2004: 66).
Tabel 4. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kecamatan Luas Wilayah (km 2 ) Kepadatan Penduduk/km 2 1920 1930 Subang 237,99 133 172 Pegaden 286,20 201 239 Kalijati 220,90 192 135 Pamanukan 151,80 267 306 Binong 145,71 - 273 Pusakanegara 164,62 - - Ciasem 184,90 246 269 Pabuaran 205,13 - 222 Purwadadi 112,43 - 251 Sagalaherang 247,28 175 199 Cisalak 189,80 171 203 Total Kabupaten 2051,76 133 201 Sumber: Effendhie (1990: 46)
Kecenderungan  kenaikan  jumlah penduduk  cukup  signifikan  dalam  kurun waktu  1920-1930.  Perbaikan  kualitas hidup  dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang  yang semakin  memadai  menye- babkan  pertumbuhan  penduduk  terus meningkat.  Kepadatan  penduduk  pada 1920  mencapai  133/km 2 .    Sepuluh  tahun kemudian  (1930),  kepadatan  penduduk meningkat  menjadi  201/km 2 .    Pada  tahun- tahun  itu,  tingkat  kesehatan  penduduk dapat dikatakan cukup baik. Sementara itu, angka kelahiran  mencapai 2.548  orang per tahun Angka kematian mencapai 11 dan 26 per  1000-nya.  Meski  demikian,    Residen Povelier menyangsikan
angka-angka tersebut.  Ia  beranggapan  tidak  semua kepala  desa  melaporkannya  pada  aparat pemerintah  di  onderdistrik  (ANRI,  1976: xxxvii).
Kebanyakan  penduduk  yang  berada di  sebelah  utara  Subang  adalah  orang- orang  Jawa.  Mereka  adalah  bekas  prajurit Mataram  yang  tidak  kembali  dan  para pendatang  yang  mencari  kerja.  Dari  segi langgam bahasanya, penduduk di sepanjang  wilayah  utara  mulai  dari  Distrik Pamanukan hingga desa-desa pantai onderdistrik Cipedes dan Cilamaya
menggunakan  dialek  Cirebon. 4 Kebanyak- an  orang-orang  Sunda  tinggal  di  Distrik Purwakarta,  Distrik  Sagalaherang,  Distrik Pagaden,  Distrik  Cikampek,  dan  Distrik Karawang.  Sementara  itu,  orang-orang Eropa  bermukim  di  pusat  kota,  seperti  di pusat  Kota  Subang  dan  pusat  Kota Purwakarta.  Selanjutnya  orang-orang  Cina bermukim di wilayah Karawang,
Cilamaya,  Purwakarta,  dan  Pamanukan. Hampir  semua  orang-orang  Cina  ini bekerja  sebagai  pedagang  dan  pengusaha toko kelontong (Imadudin, 2013: 45).
Dari sisi keagamaan, sebagian besar orang-orang  pribumi  hampir  semuanya beragama  Islam  (ANRI,  1976:  xxxvi). Orang-orang Eropa pada umumnya beragama  Kristen,  sedangkan  orang-orang Cina  menganut  kepercayaan  Kong  Hu
Chu, agama Buddha, dan Kristen.
Ditinjau  dari  aspek  kebudayaan, terdapat  perbedaan  antara  penduduk  di Subang Utara dan  Subang  Selatan. Penduduk  yang  bermukim  di  wilayah Subang bagian selatan relatif lebih tertutup dibandingkan penduduk yang bermukim di
4 Banyak  buruh  musiman  yang  datang  ke Pamanukan  untuk  ikut  memanen.  Di  antara mereka  adalah  santri-santri  yang  berasal  dari Pesantren  Tegalgubug  dekat  Arjawinangun, Indramayu (ANRI, 1981: xxviii).
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 65-80 76
bagian  utara.  Masyarakat  Subang  bagian selatan  ini  lebih  menampakkan  nilai-nilai kepatuhan  dan  kehalusan.  Sementara  itu, penduduk  di  Subang  Utara  lebih  terbuka dengan  karakternya  yang  lebih  keras. Dikotomi  geografis  antara  pesisir  dan pedalaman,  meski  harus  pertimbangkan kembali, nyatanya  memberi dampak terha- dap  corak  hubungan  kerja  di  perkebunan (Imadudin, 2013: 47).
Kapitalisme  perkebunan  telah  mem- berikan  pengalaman  bagi  penduduk  untuk hidup  bersama  dengan  latar  etnis  yang berbeda-beda. Dalam  interaksinya,  masya- rakat  baru  mengembangkan  nilai-nilai  ke- hidupan  yang  toleran  dan  mendukung nilai-nilai ekonomi.

## b) Mata Pencaharian
Corak  kehidupan  masyarakat  di kawasan Subang bersifat  homogen  dengan tingkat  diferensiasi  sosial  yang  rendah. penduduk  di  kawasan  Subang  merupakan masyarakat tradisional  yang kehidupannya dicirikan  dengan  ekonomi  subsistensi. Interaksi  di  antara  masyarakatnya  bersifat komunal dengan solidaritas yang dibangun secara  emosional.  Kebanyakan  penduduk adalah  petani.  Dengan  kuatnya  sistem gotong-royong, usaha  produksi  tidak memerlukan  uang  sebagai  upah.  Penge- rahan tenaga dilakukan menurut pertukaran (Muhsin, 2009: 300).
Sebelum  masuknya  intervensi  kolo- nial,  penggarapan  lahan  pertanian  dida- sarkan  pada  bagi  hasil.  Meskipun  demi- kian,  ada  beberapa  pemilik  tanah  yang menggarap  tanahnya  menggunakan  tenaga pembantu-pembantunya  sendiri.  Pola  ta- nam  sangat  bergantung  pada  hujan. Akibatnya  bila  kemarau  panjang,  petani mengalami  gagal  panen  (ANRI,  1976: xxxii).
Penduduk berkenalan dengan tanaman  yang  laku  di  pasaran  Eropa setelah pemberlakukan wajib setor . Mereka diwajibkan membayar pajak ( contingenten ),  setoran  wajib  ( verplichte leveranties ),  melakukan  kerja  rodi  dengan mencari  kayu,  bekerja  di  galangan  kapal dan rumah para pembesar. Penduduk tidak
memiliki  hak  atas  tanah,  dan  hanya memiliki  hak  pinjam  (hak gaduh). VOC yang memiliki tanah, dan memin- jamkannya  pada  bupati.  Bupati  memin- jamkannya  pada  rakyat,  termasuk  orang- orang Cina (Disubdpar Subang, 2002: 32).
Dengan  semakin  meluasnya  kewa- jiban  penduduk,  desa-desa  baru  dibuka. Tempatnya  berada  pada  lahan  yang  letak- nya agak tinggi. Dataran rendah digunakan untuk pertanian. Setiap  keluarga  mendapat tanah kering ¼ bau untuk pesawahan dan 2 bau untuk tegalan (ANRI, 1976: xxxiv).
Pola  jual-beli  dengan  sistem  barter masih  menjadi  pemandangan  yang  umum di  pedalaman,  meskipun  penggunaan  uang sebagai  alat  tukar  berlangsung  sampai dasawarsa  pertama  abad  ke-19.  Pemba- yaran pajak ditukar dengan hasil pertanian. Uang  logam  yang  terbuat  dari  tembaga lebih  banyak  digunakan  dibandingkan yang  terbuat  dari  perak.  Penduduk  dan pedagang  kurang  menyenangi    pemakaian uang  kertas,  karena  nilainya  terus  merosot (Padmo, 2004: 72).
Kerajinan  rakyat  terkonsentrasi  di beberapa  tempat.  Di  Ciasem  terdapat kerajinan  menenun  layar  dari  gebang  dan merajut  jala.  Di  antaranya  yang  terkenal ialah  layar  “Kasang  Jinem”  dari  Ciasem. Menganyam  bambu  menjadi  pekerjaan sambilan    penduduk  di  Kalijati,  Pabuaran, dan  Sagalaherang.  Pembakaran  periuk, batu  merah,  dan  genting  hampir  merata  di seluruh  daerah.  Kerajinan  pandai  besi mulai  berkembang  sejak  tahun  1960-an  di Cisalak,  Pamanukan,  dan  Sagalaherang. (ANRI, 1976: xliii).
Para pendatang membawa nilai-nilai baru.  Buruh  dari  Jawa  menyebarkan pengetahuan  baru  mengenai  cara-cara bersawah. Sebagaimana dinyatakan Broersma  (1912),  masyarakat  setempat ketika  itu  belum  mengenal  cara  bercocok tanam  di  sawah  (Padmo,  2004:  71). Kapitalisme perkebunan telah mengalihkan mata  pencaharian  penduduk  dari  bertani menjadi pekerja di perkebunan. Dari petani menjadi  buruh  tidak  saja  berarti  peralihan
profesi,  tetapi  perubahan  pada  aspek  nilai- nilai budayanya.

## c) Gaya hidup
Penduduk yang bekerja di perkebun- an  sering  dilanda  kejenuhan.  Oleh  karena itu,    para  tuan  tanah  menyelenggarakan hiburan bagi para buruhnya  yang  biasanya bertempat di lokasi kebun atau pemukiman para  buruh.  Waktunya,  terutama  di  hari- hari  libur  dan  selepas  kerja  untuk melepaskan  penat.  Kegiatan  hiburan  ini tidak  saja  untuk  memenuhi  kepentingan para  penduduk  yang  bekerja,  tetapi  juga kepentingan  tuan  tanah  sendiri  dalam  hal menyambut  dan  menghibur  para  tamunya. Bagi  tuan  tanah,  mereka  memiliki  sarana hiburan  tersendiri.  Gedung societet yang dibangun  pada  masa  Hofland  menjadi tempat  bersosialisasi  sekaligus  hiburan dengan  adanya dansa-dansi ,  nyanyian, permainan biliard, dan sebagainya.
Perkembangan  hiburan  rakyat  di wilayah  perkebunan  berpengaruh  pada ketertarikan  tuan  tanah  asing  terhadap kesenian  Sunda.  Mereka  akhirnya  menjadi pengayom kesenian di lingkungan perkebunan  (Herdiani,  2013).  Para  admi- nistratur  perkebunan  sejak  zaman  Hofland sering  menghibur  tamunya  dengan  musik gamelan  (Broersma,  2008:  127).  Dalam kisah  perjalanan  Jan  ten  Brink  diceritakan bahwa  para  tamu  yang  datang  ke  tanah  P en  T  Lands  disambut  dengan  kemeriahan berupa  alunan  gamelan  dan  tarian-tarian (ten Brink, 1894: 7).
Para administratur berupaya memba- ngun  citra  baik  di  kalangan  masyarakat. Hiburan  yang  didatangkan  dari  luar  lebih merupakan  bentuk  belas  kasih  terhadap buruh.  Padahal  hal  tersebut  dilatar- belakangi  oleh  pertimbangan  ekonomis. Ongkos  yang  dikeluarkan  untuk  menda- tangkan  buruh-buruh  baru  tentu  lebih mahal dibandingkan menggelar hiburan.
Pihak perkebunan P en T menggelar hiburan  rakyat  bagi  orang-orang  Sunda ( een  Soendaneesch  volksvermaak )  dengan mengundang ledek atau  hiburan  lainnya.
Biasanya  kesenian  ini  didatangkan  sekali
dalam seminggu atau waktu-waktu tertentu.  Dalam  jangka  waktu  yang  cukup lama,  pihak  perkebunan  mengontrak  para pemain  dan  penari doger  kontrak untuk menghibur    para  buruh.  Sebutan doger kontrak sangat  mungkin  dikaitkan  dengan istilah kuli kontrak dalam sistem perkebunan.  Kemungkinan  lain doger dikontrak  oleh  para  tuan  tanah  sebagai pemilik  dan  pengelola  perkebunan.  Para perempuan penghibur tersebut didatangkan dari pantai utara Pamanukan dan Semarang yang ditampung di rumah khusus (Herdiani, 2013).
Ronggeng,  yang  sering  disebut dalam bahasa Belanda sebagai Javaansche rongging ( ronggeng Jawa),  bertujuan menghibur  sekaligus  memberi  kesenangan pada  para  buruh  (ten  Brink,  1894:  30). Istilah  lain  dari  ronggeng  adalah doger atau dombret . Doger berasal  dari  kata 'ngadog-dog-an  anu  beger (mengiringi yang tengah gandrung).
Bagi  pemerintah,  pesta  ronggeng  di perkebunan  cukup  merepotkan  karena terjadi  kriminalitas  yang  menyertainya.  Di Batavia  dan  Bogor  muncul  pelarangan terhadap pertunjukan ronggeng. Para buruh menghabiskan  seluruh  uang  hasil  jerih payahnya  bekerja    untuk  perempuan  ma- lam,  minuman  keras,  berjudi,  dan  meng- hisap  candu.  Larangan  pertunjukan  rong- geng  bahkan  tanpa  meminta  persetujuan para  tuan  tanah.  Pemerintah  melarang dengan  keras  pesta  ronggeng  pada  1880. Namun  kemudian,  pada  1881  larangan tersebut  melonggar.  Ada  kekhawatiran bahwa  para  buruh  pergi  meninggalkan perkebunan.  Pada  masa  selanjutnya,  pesta ronggeng  justru  memeriahkan  kehidupan perkebunan. Pemilik kebun berkepentingan untuk  menjaga  para  buruh  tetap  berada  di wilayah  perkebunan  (Prabaningtyas,  2013: 4).
Ronggeng  atau dombret merupakan penari  wanita  yang  memiliki  kemampuan menyanyi  dan  menari.  Kesenian  ini dipertunjukkan  di  arena  terbuka  yang  jauh dari  rumah  penduduk.  Biasanya  para nayaga (para penabuh gamelan) menggelar
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 65-80 78
tikar  sebagai  alas  tempat  duduknya. Gelapnya  malam  diterangi  oleh colen , yaitu  sejenis  obor  yang  berasal  dari  bahan bambu.  Sebagai  alat  musik  pengiringnya dipergunakan ketuk,  kecrek, kendang, rebab,  dan goong kecil.  Musiknya  yang riang  mengundang  hasrat  buruh  untuk datang  dan  ikut  menari. Tatalu (musik pembuka)  mengawali  pertunjukan  sebagai tanda  dimulainya  tarian.  Para  ronggeng dan  buruh  menari  bersama.  Ronggeng menari  dengan  menonjolkan  goyangan pinggul.  Setelah  menari,  ronggeng  akan menerima  uang sawer (Weintraub,  2010: 207).
Selama  hiburan  berlangsung,  para penonton  dapat  meminta  lagu  kepada doger.  Penari  ronggeng  dapat  diajak  ke luar arena pertunjukan oleh penari pasangannya  ke  tempat  yang  gelap  untuk bercengkrama.    Beberapa  saat  kemudian ronggeng kembali ke arena pertunjukan. Ia menyimpan uang pemberian peng-
gemarnya  ke  dalam  peti  dekat panjak
(pemain  musik).  Ronggeng  menari  kem- bali sambil menunggu pasangan berikutnya yang  menari  bersamanya.  Pertunjukan sering berakhir hingga dini hari.
Pertunjukan  akan  berakhir  manakala  para penanggapnya    kelelahan  atau  kehabisan uang.
Kesenangan  duniawi,  seperti  ber- main  judi  dan  minum-minuman  keras menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hiburan  para  buruh.  Ongkos  yang  harus dikeluarkan buruh untuk menikmati hiburan tersebut tidaklah  kecil. Para buruh akan  menghabiskan  gaji  mingguannya. Situasi  yang  disengaja  ini  tentu  bukan sekadar  menyalurkan  hasrat  hiburan  para buruh.  Bagi  tuan  kebun,  hiburan  tersebut merupakan  strategi  “menghibur  sambil mengikat” untuk menjinakkan buruh.
Pihak  perkebunan  berusaha  meng- hisap  kembali  pendapatan  buruh  melalui tangan  ketiga.  Pihak  perkebunan  sengaja membuka  jalan  bagi  orang  Cina  untuk masuk  dalam  situasi  sulit  yang  dialami buruh.  Orang  Cina  memanfaatkan  situasi dengan  memberi  pinjaman  kepada  para
buruh  yang  kehabisan  uang akibat berjudi. orang-orang  Cina  dengan  senang  hati memberi  pinjaman  dengan  syarat  harus dibayar  minggu  berikutnya.  Dengan  cara seperti  itu,  buruh  akan  merasa  terikat sehingga tidak dapat meninggalkan perkebunan (Effendhie, 1990: 32).
Warisan  keberadaan  ronggeng  di kawasan  Subang  pada  masa  P  en  T  dapat ditelusuri  dari  perkembangan  kesenian doger  kontrak .  Menurut  cerita  yang berkembang, tari doger berkembang sejalan adanya perkebunan besar. Sebelum dikontrak  pengelola  kebun,  para  ronggeng dan  pengiringnya  sengaja  mengamen  dari satu  perkebunan  ke  perkebunan  lain setelah  buruh  menerima  upah.  Kebiasaan menampilkan  ronggeng  di  perkebunan diperkirakan  masih  bertahan    hingga  saat nasionalisasi  mengingat  kultur  masyarakat pantai  utara  Jawa  Barat  masih  identik dengan seni  tersebut hingga sekarang.
Aspek  hiburan  menjadi  salah  satu indikator  adanya  perubahan  kebudayaan pada  masyarakat  Subang  pasca  masuknya industri perkebunan. Tradisi mendatangkan ronggeng  rupanya  sudah  menjadi  gejala umum  di  lingkungan  perkebunan  untuk menciptakan menciptakan stabilitas.

## D. PENUTUP
Kehadiran  perkebunan  besar  di kawasan  Subang  telah  mengubah  realitas sosial dan budaya  masyarakat. Masyarakat setempat  yang hidup dalam suasana tradisi agraris  tradisional    harus  beradaptasi  de- ngan  ekonomi  perkebunan.  Mereka  meng- ganti  sistem  ekonomi  barter  dan  pemba- yaran dalam bentuk natura dengan uang.
Perubahan kebudayaan tampak dalam  meningkatnya  jumlah  penduduk. Dalam  pandangan  ekonomi  klasik,  sering dikatakan  bahwa  peningkatan  populasi penduduk  diartikan  sebagai  meningkatnya kesejahteraan.  Memang,  jumlah  penduduk merupakan  aset  potensial  yang  dapat digunakan sebagai  faktor.  Oleh  karena itu, semakin banyak penduduk, semakin banyak  pula  tenaga  kerja  yang  dapat digunakan. Akan tetapi, pernyataan
tersebut  masih  harus  dikaji  ulang,  karena dalam  konteks  perkebunan,  buruh  yang berada  di  kasta  terendah  dalam  stuktur masyarakat perkebunan tidak cukup menikmati  kesejahteraan.  Dengan  kata lain,  dibukanya  perkebunan  besar,  kelom- pok  orang  Eropa  dan  Cina  serta  para  elit pribumi  yang  justru  hidup  dalam  kemak- muran.  Selain  penduduk  yang  sudah menetap  sejak  lama,  para  pendatang  yang berasal  dari berbagai  daerah juga  memberi corak  yang  khas  dalam  perubahan  budaya masyarakat.  Budaya  masyarakat  yang terikat  dengan  ekonomi  subsistensi  ber- ubah menjadi ekonomi uang.
Perubahan  juga  tampak  dalam  ber- ubahnya  mata  pencaharian  penduduk. Buruh perkebunan adalah para petani  yang bertransformasi  menjadi  buruh.  Petani  di Hindia  Belanda  bukan  para  pemilik  tanah yang  kaya,  melainkan  petani  miskin. Perubahan  dari petani  menjadi buruh tidak disebabkan  faktor  akses  pemilikan  tanah. Akan tetapi, diferensiasi sosial yang terjadi secara masif.
Perubahan  lain  terjadi  dalam  gaya hidup  masyarakat  perkebunan.  Seiring dengan beban  kerja  yang  cukup tinggi  dan upah  yang  diterima  secara  reguler  menye- babkan  mereka  mencari  hiburan.  Dalam situasi  demikian,  pihak  perkebunan  me- manfaatkannya  dengan  menyelenggarakan hiburan,  seperti  tayuban  atau doger kontrak .  Masyarakat  yang  menjadi  buruh menghabiskan  uangnya  dalam  hiburan seperti  itu.  Maka,  terjadilah  ketergan- tungan buruh terhadap pihak perkebunan.
Memang  hampir  dapat  dipastikan bahwa proses perubahan merupakan hukum alam. Namun, tentu saja, perubahan akibat  pembangunan  dan  modernisasi dapat    direncanakan  dengan  baik,  karena mereka  yang  terkena  dampak  tetap  saja orang-orang  yang  tidak  cukup  memiliki akses  untuk  meningkatkan  kehidupan  ke arah yang lebih layak, seperti halnya buruh dan  petani.  Oleh  karena  itu,  kegiatan pembangunan  dan  modernisasi  hendaknya mempertimbangkan aspek-aspek sosial bu-
daya  secara  lebih  cermat  agar  memini- malkan kemiskinan struktural.

## DAFTAR SUMBER

## 1. Buku
Anonim. 1938.
Short  History  of  the  Pamanoekan  & Tjiassemlands. Tp.
Indonesia. Arsip Nasional. 1976. Memori  Serah  Jabatan  1921-1930 (Jawa Barat ). Jakarta: ANRI.
Asdi, Armin et al . 2007. Sejarah  Kabupaten  Subang .  Subang: Disbudpar Kab. Subang.
ten Brink, Jan. 1894. Drie Reisschetsen . vierde druk. Leiden:
A.W. Sijthoff.
Broersma, R. 1912. De  Pamanoekanen  Tjiassem  Landen .
Batavia: Drukkerij Papyrus. Disbudpar Subang. 2002. Penyempurnaan Naskah Sejarah Kabupaten  Subang. Subang:  Disbudpar
Subang.

## Endraswara, Suwardi. 2006.
Metode,      Teori,  dan  Teknik  Penelitian Kebudayaan:  Ideologi,  Epistemologi, dan  Aplikasi .    Yogyakarta:  Pustaka Widayatama.
Kartodirdjo,  Sartono  dan  Djoko  Suryo.  1991. Sejarah  Perkebunan  di  Indonesia:
Kajian Sosial-Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media. Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia.
Ledeboer. tt.
Boschexploitatie  op  de  Pamanoekan  en Tjiasemlanden . Weltevreden: G. Kolff 7 co.
Mubyarto et al . 1992.
Tanah  dan  Tenaga  Kerja  Perkebunan: Kajian  Sosial-Ekonomi .  Yogyakarta:
Aditya Media.
O’Malley, William. 1988.
“Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar”, dalam  Anne  Booth et  al . Sejarah
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 65-80 80
Ekonomi  Indonesia. Jakarta:  LPES. Hlm. 228.
Padmo, Sugijanto. 2004. Bunga  Rampai  Sejarah  Sosial-Ekonomi
Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media. _____. “Sejarah Kota dan Ekonomi Perkebunan”. Makalah  disampaikan pada  Diskusi  Sejarah, Balai  Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Kebuda-yaan dan Pariwisata Jogjakarta, 11-12 April 2007. Pahan, Iyung. 2008. Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir . Jakarta: Penebar Swadaya.
Poesponegoro,  Marwati  Djoened  dan  Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah  Nasional  Indonesia  V. Jakarta: Balai Pustaka.
Pranoto, Suhartono W. 1995.
Jawa  (Bandit-bandit  Pedesaan):  Studi Historis  1850-1942. Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi  Suatu  Pengantar .  Jakarta: Raja Grafindo. Persada.
Stibbe, D. G. 1919. Encyclopaedie  van  Nederlandsch-Indie . Tweede Druk. Deerde Deel (Soema-N). s’Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Suparlan, Parsudi. 1995. Orang  Sakai  di  Riau:  Masyarakat Terasing  dalam  Masyarakat  Indonesia:
Kajian mengenai Perubahan dan Keles- tarian  Kebudayaan Sakai dalam Proses
Transformasi Mereka ke dalam Masyara-kat  Indonesia  melalui  Proyek Pemulihan  Pembinaan  Kesejahteraan Masyarakat Terasing Departemen Sosial  Republik  Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Syam. Nur. 2007. Madzhab-Madzhab Antropologi . Yogyakarta: LKis.
Wardini, Cici et al . 2010. Dari Bumi Pasundan Menembus
Dunia; Perjalanan Panjang PTPN VIII. Bandung: PTPN VIII.
Weintraub, Andrew. 2010. Dangdut Stories: A Social and Musical History  of  Indonesia's  Most  Popular Music. New  York:  Oxford  University Press.

## 2. Tesis dan Monograf

## Effendhie, Machmud. 1990.
Dari  Tanah  Partikelir  P  en  T  Menuju Tanah  Merdeka:  Draft  Pendahuluan Monografi  (KAB)  Subang  1900-1968”. Bogor:  Pusat  Studi  Pembangunan  LP- IPB.
Imadudin, Iim. 2013. Kehidupan  Sosial  Ekonomi  Buruh  di Tanah Partikelir Pamanukan dan
Ciasem  (1910-1969). Tesis.  Program Pascasarjana  Fakultas  Ilmu  Budaya Universitas Padjadjaran. Bandung: UNPAD.

## 3. Internet
Herdiani,  Een.  “Doger”  Rekonstruksi  Warisan Seni  Rakyat  dari  Hiburan  ke  Pertun- jukan”,  diakses dari http://www.een herdiani.net/2013/10/doger- rekonstruksi-warisan-seni-rakyat.html , Tanggal  5  Feb-ruari  2014,  Pukul  11.19 WIB.
Prabaningtyas,  Nurul.  “Pertunjukan  Tayub  da-
lam Analisis Dramaturgi (Studi Deskriptif Waranggana Tayub di Dusun Ngrajek,  Desa  Sambirejo,    Kecamatan
Tanjung-anom,  Kabupaten  Nganjuk)”, diakses  dari http://journal.unair.ac.id/ auto.search. php , Tanggal 16 Juni 2013, Pukul 23.00 WIB.
Purwanto,  Bambang.“Menelusuri  Akar  Ketim- pangan  dan  Kesempatan  Baru:  Catatan Tentang Sejarah Perkebunan  Indonesia” diakses  dari http://sejarah.  fib.ugm.ac. id/  artdetail.php?id=12 ,  Tanggal  7 Oktober 2011 WIB.
Inglehart,  Ronald  and  Wayne  E  Baker. “Modernization,  Cultural  Change,  and the  Persistence  of  Traditional  Values”. American  Sociological  Review ,  Feb 2000.  Accessesed from http://my.fit.edu /~gabrenya/cultural/readings/ Inglehart- Baker-2000.pdf ,  date    February  4th, 2014.