Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index

## IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI KECAMATAN LINTAU BUO
Silvia Sukma Sari 1 , Nora Eka Putri 2 ,
12 Universitas Negeri Padang Sumatera Barat, Indonesia
a silviasukmasari@gmail.com
b noraekaputri@fis.unp.ac.id
(*) Corresponding Author
+6285263228578

## ARTICLE HISTORY
Received : 23-2-2022
Revised : 18-3-2022
Accepted : 17-4-2022

## ABSTRACT
The government has determined the Corona Virus outbreak as a national disaster as stated in Presidential Decree No. 12 of 2020, which was set on April 13, 2020. With  the  number  of  cases  of  the  population  affected  by  Covid-19  increasing every day, causing the death toll. Therefore, the government issued a policy of Presidential  Regulation  Number  99  of  2020  concerning  the  Procurement  and Implementation  of  Covid-19  Vaccination,  which  was  set  on  October  5,  2020. Especially in Lintau Buo Subdistrict, there was an increase in Covid-19 cases, so the Presidential Regulation was implemented in February 2021 in Lintau Buo Subdistrict.. This study aims to examine and determine the extent to which the government  and  society  are  trying  to  succeed  in  the  implementation  of Presidential  Regulation  No.  99  of  2020  in  Lintau  Buo  District.  This  type  of research  is  a  quasi-qualitative  research  using  a  simple  research  method,  the withdrawal of informants using a purposive sampling technique. The results of the study indicate that the implementation of Presidential Regulation Number 99 of 2020 in the implementation of stages 1-4 in Lintau Buo District is optimal. This was proven in stage 4, Lintau Buo District achieved the national standard target,  namely  75%  of  the  community  had  been  vaccinated  and  received  the predicate  of  District  number  1  in  Tanah  Datar  Regency  regarding  the achievement of the first stage of vaccination targets.
This is an open access article under the CC – BY-SA license .

## KEYWORDS
Implementation, Presidential Decree, Covid-19 Vaccine

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  resmi  menetapkan  wabah  Virus  Corona  sebagai  bencana  nasional  yang  tercantum  dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Corona Virus Disease (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2020. Wabah Corona Virus (Covid-19) adalah bencana non alam yang merupakan penyakit menular dengan jumlah kasus yang meningkat setiap harinya yang menyebabkan kedaruratan di berbagai negara. Wabah Covid-19 merupakan penyakit yang diawali dari gejala ringan hingga menyebabkan kematian. Covid-19
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
tidak memandang usia, suku, jenis kelamin ma upun ras, karena Covid-19 ini dapat menular pada setiap orang (Fitriani Pramita Gurning et al., 2021). Pada maret 2020 Indonesia mengalami musibah masuknya wabah Covid- 19, dengan dinyatakan 2 orang terkonfirmasi Covid-19, berawal dari 2 orang yang terpapar virus tersebut jumlah kasus pada penduduk yang terkena Covid-19 semakin meningkat setiap harinya hingga menyebabkan tingginya angka  kematian.  Diketahui  bahwa  faktor  penyebab  resiko  penularan  meningkat  dikarenakan  masih  banyak masyarakat yang meremehkan dan tidak menerapakan protocol kesehatan sehingga mengakibatkan pro dan kontra terhadap pandemic Covid-19.
Dengan adanya dampak langsung dari masalah tersebut, diterapakan proses kegiatan social distancing hingga lockdown yang mengakibatkan seluruh aktivitas terbatas maupun terhenti. Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kehidupan yang melanda di seluruh dunia. Seluruh manusia tanpa terkecuali dari semua kalangan dipaksa untuk menyesuaikan  diri  dengan  kebiasaan  yang  baru.  Bagi  masyarakat  kebiasaan  baru  tersebut  diantaranya  yaitu kewajiban 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak) atau disebut juga dengan peraturan protocol kesehatan (Farina Gandrayani Volume 10 Nomor 1, April 2021). Perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari  sisi  penerapan  protocol  kesehatan,  namun  juga  diperlukan  intervensi  yang  lain  melalui  upaya  pemberian vaksinasi.  Hingga  2021  penduduk  Indonesia  masih  mengalami  penderitaan  yang  berkepanjangan  akibat munculnya  penyakit  menular  Covid-19  ini.  Oleh  sebab  itu  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  baru  dalam pelaksanaan prosedur kesehatan Covid-19 yaitu melakukan tindakan dengan mewajibkan seluruh penduduk (yang telah  memenuhi  persyaratan)  untuk  melakukan  upaya  vaksinasi  guna  untuk  memutus  penyebaran  Covid-19 (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020).
Kebijakan pemerintah mengenai implementasi vaksinasi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang ditetapkan tanggal 05 Oktober 2020. Dalam pengembangan pencegahan Covid-19 didunia, sejumlah penelitian membuat obat vaksin untuk mengatasi Covid- 19, terdapat  beberapa merek vaksin  Covid-19 yang telah dibuat. Melalui  Menteri Kesehatan menyatakan telah mendistribusikan  sejumlah  dosis  vaksin  yang  siap  untuk  digunakan  kepada  masyarakat  Indonesia.  Khususnya Indonesia menggunakan sejumlah vaksin merek Sinovac, AstraZeneca, Moderna (Farina Gandrayani Volume 10 Nomor 1, April 2021). Pelaksanaan vaksinasi pertama dimulai pada 13 Januari 2021 dengan penerima pertama adalah Presiden Jokowi  Widodo. Dengan tujuan untuk  memberi  keyakinan kepada masyarakat  Indonesia agar percaya  bahwa  vaksin  aman  untuk  digunakan  dan  mau  diajak  untuk  ikut  serta  dalam  pelaksanaan  vaksinasi. Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Upaya pemberian vaksinasi  kepada  masyarakat  adalah  salah  urusan  pemerintah  dalam  mencapai  Publik  Goods.  Oleh  sebab  itu seluruh anggaran vaksinasi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah (Fitriani Pramita Gurning et al., 2021).
Salah  satu  hakekat  negara  adalah  memiliki  sifat  memaksa  jika  ditinjau  dari  sudut  pandang  ilmu  negara. Negara memiliki kekuasaan untuk memaksa, yang bertujuan untuk mencapai target negara secara nasional. Sama halnya  dengan  proses  pelaksanaan  vaksinasi  Covid-19,  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  melakukan paksaan  kepada  warga  negaranya  untuk  mematuhi  aturan  protokol  Kesehatan.  Dampak  dari  Covid-19  yang bersifat global melanda penduduk Indonesia (Fitriyana 2021). Kabupaten Tanah Datar yang sempat teridentifikasi sebagai “wilayah zona hitam”. Khususnya Kecamatan Lintau Buo sempat mengalami kasus positif Covid-19 yang dialami  oleh  masyarakat  secara  berkala.  Dengan  adanya  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang Pengadaan  dan  Pelaksanaan  vaksin,  Kecamatan  Lintau  Buo  memulai  melaksanakan  vaksinasi  pertama  pada Februari 2021. Terdapat berbagai masalah yang dialami masyarakat Kecamatan Lintau Buo dalam pelaksanaan vaksinasi  tersebut.  Diantaranya,  masih  banyak  dikalangan  masyarakat  yang  tidak  mau  di  vaksin  menganggap bahwa vaksinasi tidak diperlukan. Masyarakat hanya menyelesaikan vaksin pertama tanpa menuntaskan dengan vaksin  kedua.  Dalam  pelaksanaan  vaksin,  ada  beberapa  NIK  yang  tidak  terdata  di  Direktur  Jenderal
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dukcapil)  sehingga  peserta  vaksin  harus  melapor  ke  kantor  Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terlebih dahulu.
Dengan  latar  belakang  masyarakat  yang  berbeda-beda,  tidak  bisa  dipungkiri  masih  banyak  kelompok masyarakat yang menolak pelaksanaan vaksin. Masyarakat menolak vaksinasi memiliki banyak alasan, mulai dari masalah  kesehatan  sampai  alasan  agama.  Munculah  antisipasi  masyarakat  terhadap  vaksin,  karena  banyaknya masyarakat termakan issu yang disebarkan dimedia massa. Sehingga menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah setempat  untuk  meyakinkan  warganya  agar  mereka  percaya  bahwa  vaksin  itu  berguna  untuk  meningkatkan imunitas  tubuh  dan  juga  halal.  Maka  dari  itu,  pemerintah  Kecamatan  Lintau  Buo  terus  bekerja  sama  agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan lancar.
Jika didasarkan pada pengamatan penulis, diketahui  bahwa kajian mengenai  hal  ini sangat  menarik  untuk diketahui dan mengkaji sejauh mana pemerintah Kecamatan Lintau Buo telah berupaya mengsukseskan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Untuk itu alasan penulis dalam memilih Kecamatan Lintau Buo sebagai lokasi penelitian adalah dari yang awal  pelaksanaan sasaran target banyak menolak kebijakan ini, hingga Kecamatan Lintau Buo pada akhir bulan Desember 2021 telah mencapai target persentase standar nasional yaitu 75%, dan mendapatkan  reward  di  Kabupaten  Tanah  Datar  sebagai  Kecamatan  nomor  1  capaian  target  vaksinasi  tahap pertama. Namun disamping hal itu, disaat melakukan pengamatan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan vaksin pada tahap selanjutnya. Selain itu, pada awal tahun 2022 dikeluarkan anjuran dari pemerintah agar seluruh Aparatur Sipil Negara dan masyarakat harus mendapatkan vaksin ketiga (Booster), sementara tidak ada satupun dari perangkat nagari khususnya Nagari Pangian pada Kecamatan Lintau Buo yang melaksanakan Booster hingga saat ini .
2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan quasi kualitatif dengan kajian pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  di  Kecamatan  Lintau  Buo.  Lokasi penelitian  ini  yaitu  di  Kecamatan  Lintau  Buo  Kabupaten  Tanah  Datar.  Informan  dalam  penelitian  ini  yaitu Kapolsek,  Danramil,  Camat,  Ketua  Vaksinasi,  Sekretaris  Nagari  dan  masyarakat.  Sumber  data  penelitian  ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Model analisa data dalam penelitian ini dengan reduksi data, penyaian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Van Matter and Horn. Pada prinsipnya Van Matter and Horn memiliki 6 indikator yang perlu dipenuhi dalam hal implementasi, yaitu; standar &  sasaran  kebijakan,  sumber  daya,  komunikasi  antar  organisasi  /  penguatan  aktivitas,  karakteristik  agen pelaksana,  kondisi  sosial,  ekonomi  &  politik,  serta  disposisi  implementor.  Aturan  dalam  Keputusan  Direktur Jenderal  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Nomor  HK.02.02/4/1/2021  tentang  Petunjuk  Teknik Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penganggulangan Pandemi Coivd-19, tahapan untuk pelaksanaan kebijakan vaksinasi dengan mempertimbangkan ketersedian dan waktu vaksinasi Covid-19 dilakukan dalam 4 tahapan yaitu :
1) Pelaksanaan Januari-April 2021 Tahap 1
Pelaksanaan  vasksinasi  pada  tahap  1  sasaran  utamanya  adalah  tenaga  kesehatan  dan  mahasiswa  yang menjalani  pendidikan  yang  bekerja  sama  dengan  Kesehatan . Dalam  mengukur  proses  suatu  implementasi kebijakan, Van Matter dan Horn menggunakan 6 indikator sebagai berikut :
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
a) Standar dan Sasaran Kebijakan
Pada  pelaksanaan  vaksinasi  tahap  1  di  Kecamatan  Lintau  Buo  sudah  dilaksanakan  sesuai  Standar Operasional  Prosedur  diperuntukan  bagi  tenaga  kesehatan.  Di  Kecamatan  Lintau  Buo  pada  pelaksanaan vaksinasi  bagi  tenaga  kesehatan  berlangsung  pada  bulan  Februari  hingga  April  2021.  Untuk  teknis pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar dan tidak terjadi banyak kendala.
b) Sumber Daya
Pada  pelaksanaan  vaksinasi  tahap  1  terkait  sumber  daya  yang  terlibat  hanya  sesama  profesi  tenaga kesehatan, khususnya bagi perawat dan dokter saja yang bertugas di Puskemas tersebut. Sedangkan untuk tenaga kerja lainnya seperti tata usaha atau kepegawaian belum ikut serta dalam kegiatan vaksinasi  untuk tenaga  kesehatan.  Jika  dilihat  dari  anggaran,  untuk  sarana  dan  prasarana  belum  terlalu  memenuhi  dan ketersediaan vaksin yang masih sangat terbatas.
c) Hubungan Antar Organisasi
Pada pelaksanaan vaksinasi tahap 1 Puskesmas sudah mulai bekoordinasi dengan Polsek dan Kecamatan untuk  ikut serta membantu  dalam sosialisasi  vaksinasi  khususnya tenaga kerja lainnya yang masih berada dalam lingkungan Puskesmas. Tetapi ditemukan kendala bahwa sosialisasi yang berlangsung antar organisasi masih  kurang  maksimal,  karena  lingkungan  pada  saat  pelaksanaan  vaksinasi  tahap  1  belum  begitu mendukung.
d) Karaktertistik Agen Pelaksana
Agen pelaksana di Lintau Buo dalam pelaksanaan vaksinasi ini adalah Puskesmas, dalam hal ini tenaga kesehatan untuk profesi dokter, perawat dan bidan sudah melaksanakan vaksin pertama pada Bulan Februari. Akan tetapi untuk profesi lainnya yang masih berada dalam lingkup Puskesmas belum menjangkau seluruh staf yang bekerja. Selain itu, untuk organisasi diluar Puskesmas terdapat rasa penolakan untuk dirinya sendiri, bukan berarti organisasi tersebut tidak mendukung atas kebijakan yang ditetapkan.
e) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
Lingkungan eksternal  sosial, ekonomi dan politik pada pelaksanaan vaksinasi tahap 1 Januari hingga April  2021  masih  sangat  jauh  dari  yang  diharapkan,  terlihat  bahwa  kondisi  lingkungan masih  sulit  untuk mendukung  pencapaian  kebijakan  vaksinasi.  Dalam  hal  ini  kendala  yang  ditemukan  yaitu  terjadinya kesimpang siuran inforamasi di lingkungan luar yang beredar terkait pelaksanaan vaksinasi.
f) Disposisi Implementor
Implementor  dalam  pelaksanaan  kebijakan  vaksinasi  tahap  1  adalah  Forkopinca  (Forum  Pimpinan Kecamatan), anggotanya yang terdiri dari Camat, Polsek, serta Koramil. Dalam hal ini, organisasi Forkopinca memberikan respon menerima atas diterapkannya kebijakan ini, disamping itu juga terdapat dari beberapa implementor yang belum menerima kebijakan ini untuk dirinya sendiri. Penolakan yang terjadi dari masing- masing  individu  dalam  organisasi  tersebut  dikarenakan  individu  masih  kurang  pemahaman  terhadap substansi  dari  pelaksanaan  vaksinasi  ini.  Organisasi  yang  terlibat  memiliki  kewajiban  untuk mensosialisasikan  kepada  masyarakat  pentingnya  pelaksanaan  vaksinasi  ini,  tetapi  yang  terjadi  di  dalam organisasi  juga  adanya  penolakan  dari  dalam  diri  individu  tersebut.  Seperti  hanya  sebatas  menjalankan kewajiban sebagai implementor dalam sosialiasi, akan tetapi tidak disertai dukungan dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan vaksin.
2) Pelaksanaan Januari-April 2021 Tahap 2
Pelaksanaan  vasksinasi  pada  tahap  2  sasaran  utamanya  yaitu  petugas  pelayanan  publik  yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, TNI / Polri hingga aparat hukum.
a) Standar dan Sasaran Kebijakan
Pada  pelaksanaan  vaksinasi  tahap  2  di  Kecamatan  Lintau  Buo  sudah  dilaksanakan  sesuai  Standar Operasional  Prosedur  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kecamatan  Lintau  Buo  yang  terdiri  dari  petugas pelayanan publik, TNI, Kepolisian dan Guru. Pelaksanaan vaksinasi bagi profesi tersebut berlangsung pada
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
bulan  April  2021,  untuk  teknis  pelaksanaan  vaksinasi  berjalan  dengan  lancar,  akan  tetapi  untuk  waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang dijadwalkan untuk Aparatur Sipil Negara.
b) Sumber Daya
Tahap  2  Puskesmas  sudah  mulai  membentuk  tim  yang  akan  turun  ke  lapangan  terkait  pelaksanaan vaksinasi. Dalam proses pelaksanaannya Puskesmas sudah cukup memanfaatkan sumber daya manusia yang ada.  Dalam  pelaksanaan  vaksinasi  untuk  tenaga  pemerintahan  tersebut,  masih  banyak  dari  individu  yang tidak  ingin  mengikuti  vaksinasi  ini,  nyatanya  dari  mereka  yang  telah  melaksanakan  vaksinasi  ini  hanya dengan  keadaan  terpaksa  karena  memiliki  jabatan  yang  mereka  punya.  Jika  dilihat  dari  distribusi  vaksin, ketersediaan vaksin masih terbatas dalam waktu tertentu.
c) Hubungan Antar Organisasi
Pada pelaksanaan tahap 2 sama halnya dengan pelaksanaan vaksinasi tahap 1. Terkait organisasi yang terlibat di Kecamatan Lintau Buo adalah seluruh dinas, diantaranya yaitu Camat, Koramil, Kepolisian dan Wali Nagari. Disamping pelaksanaan tahap 2 diperuntukkan kepada orang-orang tersebut, mereka sekaligus yang  menjadi  penggerak  dalam  menghimbau  publik  untuk  percepatan  pelaksanaan  vaksinasi  tahap selanjutnya.
d) Karaktertistik Agen Pelaksana
Agen pelaksana sudah menerima bahwa kebijakan ini harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.  Pihak  kecamatan  sebagai  pemegang  kekuasaan  di  Kecamatan  Lintau  Buo  tentu  harus  melaksanakan kebijakan terlebih dahulu agar nanti pihak lain juga ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Berdasarkan temuan penelitian, agen pelaksana di Kecamatan Lintau Buo sudah disiplin dalam merealisasikan kebijakan vaksinasi.
e) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
Lingkungan  eksternal  sosial  pada  pelaksanaan  vaksinasi  tahap  2  April  2021  masih  belum  begitu mendukung dikarenakan masih beredar informasi yang tidak terjamin kebenarannya terkait vaksinasi. Dalam hal ekonomi untuk pendanaan covid disetiap nagari sudah disediakan dari APBD. Khususnya nagari Pangian di Lintau Buo membentuk tim posko covid yang beranggotakan pemuda pada setiap nagarinya berguna untuk membantu dalam hal tracking covid hingga menghimbau masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi.
f) Disposisi Implementor
Implementor dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi tahap 2 ini adalah kapolsek. Kapolsek memegang peranan  penting  dalam  memotivasi  publik  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  bahwa diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Berdasarkan temuan penelitian, pihak kepolisian sangat  gencar  dalam  mensukseskan  kebijakan  ini,  terlihat  dari  kapolsek  turun  ke  lapangan  sambil menyuarakan dengan alat bantuan toa kesetiap nagarinya.
3) Pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Tahap 3
Pelaksanaan vaksinasi pada tahap ini adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, ekonomi.
a) Standar dan Sasaran Kebijakan
Dalam  rentang  waktu  pelaksanaan  vaksin  tahap  3,  adanya  lonjakan  kasus  Covid-19  yang  meningkat lagi. Pada tahapan ini lebih di targerkan sasaran utamanya adalah masyarakat rentan, dikarenakan terjadinya kasus  yang  meningkat  sehingga  membuat  masyarakat  rentan  akan  virus.  Pada  pelaksanaanya  pemerintah pusat  menetapkan  standar  nasional  melalui  Satgas  Covid,  kemudian  dilanjutkan  dengan  Satgas  Provinsi, selanjutnya dilanjutkan Satgas Kabupaten dengan membentuk  tim-tim  disetiap puskesmas. Dalam hal  ini, Polri  dikedepankan  untuk  memobilisasi  masyarakat  dalam  melakukan  percepatan  dan  penyampaian penyuluhan seperti yang dianjurkan oleh Satgas Covid Kabupaten.
Standar Operasional Prosedur terdiri dari dua standar yaitu siapa pelaksananya dan bagi pelaksananya. Pada kecamatan Lintau Buo diwaktu pelaksanaan vaksinasi masyarakat diharapkan mengikuti prosedur yang ada,  diantaranya  masyarakat  melakukan  registrasi  dengan  mengisi  data  pada  formulir  yang  disediakan. Selanjutnya masyarakat mengikuti alur pelayanan vaksinasi, sebagaimana masyarakat melakukan screening
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
oleh  petugas  puskesmas  hingga  bisa  dilaksanakan  penyuntikan  vaksin.  Selanjutnya  masyarakat  akan mendapatkan  sertifikat  pertama  yang  nantinya  akan  dilanjutkan  dosis  kedua  dengan  waktu  yang  sudah ditentukan.
b) Sumber Daya
Pada  pelaksanaan  vaksinasi  tahap  3  ini,  terkait  sumber  daya  manusia  pada  tenaga  kesehatan  sudah melaksanakan pelatihan terlebih dahulu terkait vaksinasi, untuk vaksinator di Kecamatan Lintau Buo ada 6 orang yang didalamnya ada dokter, bidan dan perawat. Pada tahap ini ketersedian vaksin sudah mulai cukup, akan  tetapi  untuk  sasaran  sumber  daya  manusia  pada  tahap  ke-3  ini  masih  jauh  dari  yang  diharapkan dikarenakan terjadinya penolakan dari masyarakat Lintau Buo atas pelaksanaan kebijakan ini.
c) Hubungan Antar Organisasi
Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanan vaksinasi tahap 3 untuk kecamatan Lintau Buo diantaranya adalah seluruh dinas UPT yang ada. Disamping Forkopinca, terdapat kelompok kepentingan lainnya seperti toko  adat, Kerapatan Adat Nagari, tokoh agama yang mulai bekerja sama dalam menghimbau masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu Forkopinca dan  organisasi  terkait  juga  ikut  turun  kelapangan  untuk  memobilsasi  masyarakat  yang  dipromotori  oleh Kapolsek. Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan adanya kerjasama yang baik dari pemerintah setempat dengan puskesmas Lintau Buo dalam mensukseskan kebijakan vaksinasi.
d) Karaktertistik Agen Pelaksana
Karakteristik agen pelaksana tidak jauh berbeda dengan tahapan sebelumnya. Pada pelaksanaan tahap 3 puskesmas memberi respon yang menerima bahwa kebijakan ini harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Jika dilihat dari sanksi pelaksanaan vaksinasi, di lingkungan puskesmas belum menerapkan sanksi hukum, sehingga membuat masyarakat belum terpanggil dalam pelaksanaan vaksinasi ini.
e) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
Lingkungan  sosial  pada  pelaksanaan  vaksinasi  tahap  3  sangat  tidak  mendukung,  di  karenakan  opini publik  yang  menolak  terhadap  kebijakan  ini.  Elite  politik  yang  ada  di  Kecamatan  Lintau  Buo  sudah memberikan  dukungan  sepenuhnya  dengan  cara memotivasi  dan memobilisasi  masyarakat  setiap harinya. Hal  ini  dikarenakan  memang  ada  Surat  Edaran  dari  Bupati  Tanah  Datar,  sehingga  para  elite  politik menegaskan kepada masyarakat agar mengikuti kebijakan ini.
f) Disposisi Implementor
Pada pelaksanaan vaksinasi tahap 3 implementor memiliki respon yang menerima dikarenakan adanya peraturan berupa Surat Edaran dari pemerintah sehingga implementor memiliki pemahaman yang sangat baik untuk mensukseskan kebijakan vaksinasi di Lintau Buo.
4) Pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Tahap 4
Pelaksanaan  vaksinasi  pada  tahap  ini  sasarannya  yaitu  masyarakat  dan  pelaku  perekonomian  sesuai dengan ketersediaan vaksin.
a) Standar dan Sasaran Kebijakan
Pada pelaksanaan vaksin tahap 4 untuk standar kebijakan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan tahap sebelumnya.  Hal  yang  menjadi  pembeda  dalam  pelaksanaan  tahap  4  ini  adalah  sudah  memiliki  standar keberhasilan.  Pemerintah  menerapkan  standar  nasional  atas  keberhasilan  kebijakan  vaksinasi  bahwa  70% dari  masyarakatnya  sudah  melakukan  vaksin,  untuk  kecamatan  Lintau  Buo  pada  akhir  tahun  2021  sudah mencapai  lebih  dari  bahwa  70%  masyarakatnya  yang  sudah  divaksin  untuk  dosis  pertama.  Berdasarkan temuan penelitian pada awal pelaksanaan vaksinasi masyarakat di Lintau Buo enggan di vaksin hingga pada akhirnya  mencapai  target  nasional.  Dengan  tercapainya  target  tersebut,  Kecamatan  Lintau  Buo  mendapat predikat  menjadi  Kecamatan  nomor  1  di  Kabupaten  Tanah  Datar.  Berikut  adalah  rekapan  data  capaian vaksinasi di Kecamatan Lintau Buo
Tabel 1.1 Capaian Target Kecamatan Lintau Buo Februari-Desember 2021
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
No Nagari Sudah Vaksin Belum Vaksin Meninggal Pindah Tunda Wajib
Vaksin % Vaksin 1 Buo 979 104 31 119 73 1083 90,39 2 Pangian 1390 233 23 118 85 1623 85,64 3 Tigo Jangko 4679 1088 73 224 0 5749 81,41 4 Taluak 3588 1362 88 171 63 4950 72,48 Total 10.809 2614 215 632 221 13.405 80.63409 %

## b) Sumber Daya
Tahap 4 terkait sumber daya tidak jauh berbeda dengan tahap sebelumnya, hanya saja pada tahap ini yang  membedakannya  ditinjau  dari  segi  waktu  untuk  proses  implementasinya.  Pada  tahap  ini  Puskesmas dengan  Forkopinca  langsung  turun  ke  lapangan  dengan  membuat  kegiatan  gebyar  vaksin  yang mengakibatkan para agen pelaksana bekerja hingga malam hingga diluar jam kerjanya. Dalam pelaksanaan tahap  4  terlihat  agen  pelaksana  menyediakan  waktu  yang  berlebih  demi  tercapainya  target  dari  kebijakan tersebut. Jika dilihat dari segi distribusi vaksin terbilang cukup, tetapi sudah dalam merek yang berbeda dari pada tahap sebelumnya. Sasaran pada pelaksanaan tahap 4 ini adalah masyarakat  hingga pelaku ekonomi. Sumber daya manusia dari sasaran pelaksana pada tahap 4 ini masih kurang kesadaran untuk melanjutkan pelaksanaan vaksinasi dosis kedua, hal ini dikarenakan mereka hanya sebatas mendapatkan sertifikat yang pertama.
Selain  itu,  masyarakat  dikalangan  anak  muda  juga  melaksanakan  vaksin  hanya  sebatas  untuk mendapatkan sertifikat vaksin saja. Seperti contoh, dari awal 2020 hingga pertengahan 2021 salah satu tempat hiburan  yaitu  bioskop  ditutup  pemerintah  dikarenakan  untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19.  Indonesia mulai  normal kembali pada akhir 2021, akan tetapi  untuk  aktivitas masih  dibatasi  pemerintah. Pada akhir 2021  bioskop  kembali  beroperasi  dengan  memberi  pesyaratan  kepada  pengunjung  wajib  memperlihatkan sertifikat vaksin dosis kedua dengan cara scan aplikasi peduli lindungi. Dikarenakan bioskop adalah salah satu  tempat  kesukaan bagi  anak muda, sehingga pada akhirnya anak muda melakukan vaksin  dosis kedua demi  untuk  sebatas  persyaratan  berkunjung  ke  tempat  umum.  Bukan  hanya  tempat  umum,  penerimaan lowongan  pekerjaan  juga  meminta  bukti  sertifikat  vaksinasi.  Sehingga  menjadikan  itu  sebagai  penopang dalam segala hal, dan begitulah cara kerja pemerintah dalam mengsukseskan kebijakan tersebut.
Dalam hal  ini, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada 2021 terkait peraturan setiap masyarakat ingin berkunjung ke tempat umum seperti destinasi wisata, tempat bermain hingga pusat perbelanjaan wajib memperlihatkan  sertifikat  vaksin,  sehingga  menurut  penulis  kebijakan  tersebut  memang  dibuat  untuk memutus  rantai  penyebaran  Covid-19  atau  adanya  proses  politik  yang  dimainkan  oleh  para  elite  untuk kepentingan mereka.
c) Hubungan Antar Organisasi
Pada  tahap  4  hubungan  antar  organisasi  sama  halnya  dengan  pelaksanaan  tahap  3.  Kapolsek  sangat gercarnya  bersama  Puskesmas  dalam  melaksanakan  gebyar  vaksin  di  Lintau  Buo,  adanya  koordinasi  dan dukungan yang baik terhadap pemerintah setempat hingga pelaksanaan vaksinasi tahap 4 ini.
d) Karaktertistik Agen Pelaksana
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Karakteristik  agen  pelaksana  pada  tahap  4  tidak  jauh  berbeda  dengan  tahapan  sebelumnya.  Pada pelaksanaan  tahap  ini  agen  pelaksana  memiliki  respon  bersifat  memaksa  masyarakat  untuk  melakukan vaksinasi. Selain itu demi tercapainya target vaksinasi, pelaksana bersama pemerintah setempat memberikan kita-kiat dengan cara memberi doorprice kepada masyarakat agar masyarakat terhimbau untuk pelaksanaan vaksinasi. Dengan adanya doorprice tersebut membuat banyak dari masyarakat yang datang untuk mengikuti vaksin masal. Selain itu, untuk pelaksanaan tahap 4 sudah dikeluarkannya sanksi pelaksanaan vaksinasi yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Tanah Datar. Bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat vaksin, akan diberi sanksi penundaan administrasi pelayanan publik serta penundaan bantuan dari pemerintah, akibatnya dari diterapkan sanksi tersebut membuat masyarakat dengan terpaksa pada akhirnya melaksanakan kebijakan vaksinasi.
e) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
Pada  pelaksanaan  tahap  4  terkait  lingkungan  eksternal  respon  lingkungan  sosial  segenap  lapisan masyarakat sudah sangat baik. Hal ini terbukti dengan adanya capaian target di Kecamatan Lintau Buo pada akhir Desember 2021. Hal ini disebabkan karena sudah diterapkan sanksi oleh Bupati Tanah Datar membuat lingkungan sosial pada masyarakat terpanggil dalam pelaksanaan kebijakan ini.
f) Disposisi Implementor
Kapolsek  dan  Koramil  merupakan  implementor  yang  memiliki  semangat  dalam  memobilisasi masyarakat di Kecamatan Lintau Buo. Dengan kiat-kiat yang diberikan oleh implementor seperti memberi reward kepada masyarakat pada saat pelaksanaan vaksinasi masal sehingga membuat pelaksanaan vaksinasi di Lintau Buo mencapai target. Selain itu, nantinya implementor yang mempromotori Kecamatan juga akan mendapatkan reward dari Pemerintah Daerah atas tercapainya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 ini. Seperti hal nya masyarakat yang menjadi target, tetapi yang mendapatkan reward dari Pemerintah orang penggeraknya.

## 4. KESIMPULAN
Implementasi  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  di  Kecamatan  Lintau  Buo  sudah  optimal.  Hal tersebut  dilihat  dalam  4  tahapan  pelaksanaan  vaksinasi  di  Lintau  Buo  diukur  menggunakan  6  indikator implementasi  yang dikemukakan oleh Van Mater and Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan  antar  organisasi,  karakteristik  agen  pelaksana,  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik  serta  disposisi implementor.  Pada  pelaksanaan  tahap  1  sudah  optimal.  Pada  pelaksanaan  tahap  2  sudah  optimal.  Pada pelaksanaan  tahap  3  tidak  optimal  karena  sasaran  utamanya  adalah  masyarakat.  Pada  tahap  3  ini  konteks pemahaman  budaya  bagi  sasaran  masih  kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman  terhadap  vaksinasi.  Pada pelaksanaan tahap 4 sudah kembali optimal. Sehingga yang menjadi konteks pembeda pada ke 4 tahap ini adalah adanya standar keberhasilan. Pada pelaksanaan tahap 4 dengan tercapainya target persentase nasional yaitu 75% sasaran sudah di vaksinasi, Kecamatan Lintau Buo mendapat prediket nomor 1 di Kabupaten Tanah Datar atas capaian  target  diatas  75%  vaksinasi  dosis  pertama.  Faktor  yang  menjadi  penyebab  atas  adanya  capaian  target vaksinasi di Lintau Buo ini dikarenakan adanya sanksi yang diterapkan serta dukungan dan koordinasi pemerintah setempat yang sangat baik.

## REFERENSI
Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
Bungin,  Burhan.  2020. Post  Qualitative  Social  Research  Methods:  Kuantitatif-  Kualitatif-  Mixed  Methods: Positivsm-Purpositivism-Phenomenology-Post  Modern,  Filsafat,  Paradigma,  Teori,  Metode  dan  Lapora n. Jakarta:Kencana.
Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Rifani  Robbi.  2022.  Implementasi  Program  Sembako  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di  Nagari  Batipuah  Ateh Kecamatan Batipuah. Universitas Negeri Padang.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&d . Bandung: Alfabeta.
Sulistyastuti, E. (2015). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Ardiansyah  Muhamad.  2018.  Implementasi  Peraturan  Pemerinta  Nomor  28  Tentang  Kearsipan. Universitas Sultang Ageng Tirtayasa . 1-5.
Argista,  Z.  L.  (2021).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Vaksin  Covid-19  Di  Sumatera  Selatan.  In Jurnal Keperawatan . Universitas Sriwijaya.
Farina,  G.,  &  Fikri,  H.  (2021).  Aspek  Hukum  Pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  Di  Indonesia. Prosiding SENAPENMAS , 10 (April), 1263. https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15162
Fitriani  Pramita  Gurning,  Laili  Komariah  Siagian,  Ika  Wiranti,  Shinta  Devi,  &  Wahyulinar  Atika.  (2021).
Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020. Jurnal Kesehatan , 10 (1), 43–50. https://doi.org/10.37048/kesehatan.v10i1.326
Fitriyana, Hamdi, A. N., & Akhmad, B. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus Covid-19 di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin. Universitas Islam Kalimantan , 1–12.
Peraturan Presiden. (2020). Perpres No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Corona virus (Covid-19) sebagai bencana nasional.
Peraturan Menteri Kesehatan RI No 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Covid- 19.
Menkes RI. (2021). Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.02./MENKES/12758/2021 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
Ditjen P2P Kemenkes RI. (2021). Tentang Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.