## PENYADAPAN OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

## Muhammad Arif Hidayat
Kementerian Hukum dan Ham E-mail: arifhidayat371@gmail.com

## Abstract :
The  aims  of  this  research  are  to  analyze  the  mechanism  of  tapping  by  Corruption  Eradication Commission (KPK) which can become an instrument of evidence and to analyze the policy formulation of tapping  by  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  in  the  future.  The  kind  of  this    research    is normative legal research or library legal research.
From the results of the research it can be inferred that, fistly, the authority to tap  by the Corruption Eradication  Commission  (KPK)  for  pre-investigation,  investigation  and  prosecutions  crime  is  based  on 12  paragraph  (1)  letter  a  Act  Number  30  of  2002  concerning    Corruption  Eradication  Commission (KPK).  Further  regulation  on  the  tapping  procedure/mechanisms  is  regulated  in  Standard  Operating Procedure (SOP). In evidencing process before the court, the tapping results  are extension of source of instrument  of  evidence  of  clue,  besides  letters  and  witness  information,  and  it  is  not  a  new  type  of evidence instrument. It has evidencing power value of conducted by law enforcer or upon his request as long  as  the  legislation  gives  such  outhority.  Secondly,  based  on  the  function  of  policy  formulation  of criminal  law,  the  idea  for  the  making  of  new  criminal  law  regulation  in  the  future  (ius  contituendum) there  should  be  legislation  in  the  form  of  Act  concerning  the  procedure/mechanism  of  tapping  by  law enforcers  in  the  framework  of  for  pre-investigation,  investigation,  and  prosecution  conducted  by Corruption Eradication Commission (KPK).
Keywords: Tapping, Investigator, Corruption Eradication Commission (KPK), Criminal Justice System

## Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan mekanisme penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  yang  dijadikan  sebagai  alat  bukti  dan  kebijakan  formulasi  penyadapan  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  di  masa  yang  akan  datang.  Jenis  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.
Hasil  penelitian  ini  menjelaskan Pertama ,  kewenangan  penyadapan  yang  dilakukan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  melakukan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap tindak pidana korupsi didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  KPK).  Kedudukan  hasil penyadapan  sebagai  perluasan  sumber  alat  bukti  petunjuk  memiliki  nilai  kekuatan  pembuktian  apabila dilakukan  oleh  penegak  hukum  atau  atas  permintaan  penegak  hukum  sepanjang  undang-undang memberikan  kewenangan. Kedua, Bertolak  dari  fungsi  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  dalam  ide pembentukan  hukum  baru  atau  peraturan  hukum  pidana  yang  akan  datang  (ius  constituendum)  yaitu terutama  peraturan  dalam  bentuk  undang-undang  mengenai  prosedur/mekanisme  penyadapan  oleh penegak hukum baik dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK. Selain  itu  perlu  ada  pembaharuan  yang  mengatur  kedudukan  hasil  penyadapan  bukan  lagi  sebagai perluasan sumber  alat  bukti  petunjuk,  namun  menjadi  alat  bukti  yang  berdiri sendiri  sehingga  semakin banyak jenis alat bukti akan semakin memberikan kepastian hukum dan keadilan.
Kata kunci: Penyadapan, Penyidik, KPK, Sistem Peradilan Pidana

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Penegakan  hukum  untuk  memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai  hambatan.  Untuk  itu  diperlukan metode  penegakan  hukum  secara  luar  biasa melalui  pembentukan  suatu  badan  khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen  serta  bebas  dari  kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan  secara  optimal,  intensif,  efektif, profesional  serta  berkesinambungan.  Dalam rangka  mewujudkan  supremasi  hukum, Pemerintah  Indonesia  telah  meletakkan landasan  kebijakan  yang  kuat  dalam  usaha memerangi  tindak  pidana  korupsi.Secara historis,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) lahir akibat tidak adanya kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga- lembaga  hukum  yang  ada.  Kepolisian, kejaksaan, bahkan hingga pengadilan, dianggap tidak mampu menuntuskan problematika  yang  selama  ini  mengerogoti sistem  Pemerintahan  di  Indonesia.Dalam rangka pemberantasan korupsi, maka undang-undang memberi kewenangan kepada  KPK  untuk  melakukan  penyadapan, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  12  ayat  (1) UU  KPK  yang  menyatakan  bahwa  ”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik- an,  dan  penuntutan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi
Pemberantasan  Korupsi  berwenang:  a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.Keberhasilan  KPK  dalam mengungkap  kasus  korupsi  sebagian  besar didukung  dari  hasil  penyadapan.  Penyadap- an  pada  dasarnya  adalah  merupakan  salah satu  teknik  audit  untuk  mendapatkan informasi  dalam  upaya  mengungkap  kasus ataupun  sebagai  dasar  menetapkan  langkah audit/penyelidikan  berikutnya.  KPK  telah menggunakan  teknologi  canggih  untuk memperlancar  pekerjaan  mereka  sebagai pemberantas  korupsi  di  Indonesia,  terbukti dengan adanya alat penyadap yang digunakan  untuk  menyadap  percakapan yang  berujung  pada  operasi  tangkap  tangan (OTT).  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  kinerja KPK  pada  tahun  2017  yang  terdapat  19 kasus operasi tangkap tangan.
Pengaturan  tentang  penyadapan  demi kepentingan penegak  hukum ini sebenarnya telah diamanatkan oleh UU ITE sebagaimana  yang  terdapat  di  dalam  Pasal 31 ayat (4)  yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur dengan  undang-undang.”  Ini  artinya  bahwa mekanisme penyadapan oleh penegak hukum  harus  diatur  di  dalam  undang- undang.
Dalam  konteks  penegakan  hukum  baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan  di  pengadilan,  hasil  penyadap- an  oleh  KPK  dapat  dijadikan  sebagai
perluasaan  sumber  alat  bukti  petunjuk sebagaimana diatur  di dalam Pasal 184  ayat (1)  huruf  d  Jo.  Pasal  188  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  (Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana/  KUHAP) dalam  kasus  korupsi  ter  kasus  korupsi  yang berawal dari OTT.
Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.  20/PUU-XIV/2016  menyatakan  bahwa kedudukan  hasil  penyadapan  dalam  kasus korupsi sebagai perluasaan sumber alat bukti petunjuk memiliki kekuatan mengikat apabila  penyadapan  tersebut  dilakukan  oleh atau  atas  permintaan  kepolisian,  kejaksaan, dan/atau  institusi  penegak  hukum  lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3)  UU  ITE.    KPK  merupakan  penegak hukum lainnya yang berdasarkan Pasal Pasal 12 ayat (1) UU KPK.

## B. RUMUSAN MASALAH
Bagaimanakah  mekanisme  penyadapan oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti?  dan Bagaimanakah kebijakan formulasi penyadapan  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang?

## PEMBAHASAN
HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBA-

## HASAN TENTANG
MEKANISME PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN  KORUPSI    YANG

## DAPAT  DIJADIKAN  SEBAGAI  ALAT BUKTI
a. Prosedur  Penyadapan  Oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi
Prinsipnya penyadapan merupakan tindakan  mengambil  informasi  privasi  dari dua pihak yang sedang melakukan komunikasi  tanpa  sepengetahuan  dua  pihak tersebut.  Mencermati  penyadapan  sebagai tindakan  yang  dilakukan  kepada  orang  lain dan  tanpa  sepengetahuan  orang  yang disadap  maka  tindakan  penyadapan  pada hakikatnya merupakan tindakan yang dilarang karena mengurangi hak asasi orang lain dalam bertukar informasi.
Penyadapan  yang  dilakukan  oleh  KPK terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku  tindak  pidana  korupsi  sejatinya merupakan  salah  satu  kekuatan  lembaga tersebut di dalam membongkar pelaku kasus tindak  pidana  korupsi  yang  memang  telah mengakar  dan  menggurita  di  Indonesia. Saldi  Isra  menguatkan  bahwa  penyadapan yang  dilakukan  KPK  terbukti  efektif  dan telah  berhasil  menjerat  sejumlah  pelaku tindak  pidana  korupsi.  Hal  senada  juga dikemukakan oleh Nursyahbani Katjasungkana  yang  menyatakan  bahwa penyadapan  yang  dilakukan  oleh  KPK tersebut  sudah  dilakukan  secara  ketat  dan sesuai dengan SOP dengan perintah tertulis. 1
Kewenangan  KPK  untuk  melakukan penyadapan tidak mewajibkan adanya izin/persetujuan dari pihak lain di luar KPK,
1 Eddy.  O.  S.  Hiariej.  2012. Teori  dan  Hukum Pembuktian . Jakarta :Erlangga.hlm. 68
misalnya melalui izin/persetujuan pengadilan.  Hal  ini  sebagaimana  yang tercantum di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU  KPK  yang  menyatakan  bahwa  ”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  6  huruf  c,  Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.
Mekanisme penyadapan yang dilakukan  oleh  KPK  berdasarkan Standard Operational  Procedure (SOP)  yang  ketat dan  diaudit  secara  berkala  oleh  Kementrian Komunikasi  dan  Informatika.SOP  KPK hanya    mensyaratkan  persetujuan  pimpinan untuk  melakukan  penyadapan.  Pengauditan terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan  oleh  KPK  berdasarkan  pada Permenkominfo  No.  11/PER/M.KOMINFO /020/2006. 2 Sejauh  ini  memang  belum  ada regulasi  yang  lebih  tinggi  seperti  dalam bentuk  uu  yang  mengatur  tentang  teknis penyadapan. Walaupun beberapa tahun yang lalu telah ada wacana pembentukan Peraturan  Pemerintah  melalui  Rancangan Peraturan  Pemerintah  tentang  Penyadapan yang  akan  mengatur  tentang  tata  cara penyadapan  oleh  penegak  hukum  dengan segala  pro  kontra,  namun  rencana  tersebut dihentikan.  Hal  ini  disebabkan  karena  hasil
2 RZK.  Aturan  Penyadapan,  Perlindungan  atau Ancaman Bagi Pengguna Telekomunikasi,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b34d3deb69c6 /penyadapan, diakses pada tanggal 26 Juni 2018.
dari  uji  materi  Pasal  31  ayat  (4)  UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah  Konsitusi  melalui  Putusannya Nomor  5/PUU-VIII/2010  mengamanatkan bahwa  tata  cara  penyadapan  harus  diatur  di dalam uu.
Di  dalam  Pasal  3  Permenkominfo  No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006  dikatakan bahwa  “Penyadapan  terhadap  informasi secara sah ( lawful interception ) dilaksanakan dengan tujuan untuk keperluan penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan peradilan  terhadap  suatu  peristiwa  tindak pidana”. Penyadapan tersebut hanya dibenarkan  apabila  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku  dan  hanya  dapat  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  melalui  perangkat penyadapan informasi. Perangkat penyadapan  informasi  terdiri  dari interface, monitoring  centre dan link  transmission. Untuk interface disiapkan oleh penyelenggara  telekomunikasi,  sedangkan monitoring  centre dan link  transmission disiapkan  oleh  penegak  hukum  yang  mana keseluruhannya  dikendalikan  oleh  KPK selaku aparat penegak hukum. 3
Penyadapan  yang  dilakukan  oleh  KPK tidak  dapat  dilakukan  sewenang-wenang karena  berdasarkan  Pasal  14  dan  Pasal  15 Permenkominfo No. 11/PER/M. KOMINFO/020/2006 dikatakan bahwa
untuk menjamin transparansi dan
3 Ibid . hlm. 79 .
independensi pelaksanaan penyadapan informasi  secara  sah  yang  dilakukan  oleh Penegak  Hukum,  Direktur  Jenderal  Pos  dan Telekomunikasi  Kementerian  Komunikasi dan  Informatika  membentuk  Tim  Pengawas yang  terdiri  dari  unsur  Direktorat  Jenderal Pos  dan  Telekomunikasi,  aparat  penegak hukum  dan  penyelenggara  telekomunikasi. Tugas  dan  wewenang  Tim  Pengawas  hanya terbatas  pada  penelitian  legalitas  surat perintah tugas aparat penegak hukum .

## b. Batasan  Kewenangan  Penyadapan
Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
Melihat  pada  beberapa  instrumen hukum, maka keberadaan hak atas informasi dan  komunikasi  menjadi  perhatian  baik dunia maupun negara-negara yang menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia. Namun di dalam perkembangannya eksistensi hak atas informasi dan komunikasi  tersebut  dapat  disimpangi  atau dikesampingkan
sepanjang untuk kepentingan yang lebih besar.
Pengesampingan kepentingan individu merupakan  sesuatu  yang  wajar,  terutama jika  ia  berbenturan  dengan  kepentingan umum  yang  lebih  mendasar.  Kepentingan individu  memang  harus  dilindungi,  namun kepentingan  umum  yang  sangat  mendesak demi kehidupan yang lebih baik, pemerintahan  yang  bersih  dan  rasa  keadilan publik, maka hak individual harus dikesampingkan.  Salah  satu  kepentingan umum yang mendesak dan segera
diprioritaskan  adalah  pemberantasan  tindak pidana korupsi.
Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi melalui  penguatan  regulasi  seperti  lahirnya Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dan  perubahannya  yaitu  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun    2001  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor)  didasarkan pada  pertimbangan-pertimbangan  sebagai berikut : 4
1. Bahwa  tindakan  pidana  korupsi  sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara  dan  menghambat pembangunan  nasional,  sehingga  harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa  akibat  tindak  pidana  korupsi yang  terjadi  selama  ini  selain  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan  pembangunan  nasional  yang menuntut efisiensi tinggi;
3. Bahwa  tindak  pidana  korupsi  yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga telah  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak- hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara luas,  sehingga  tindak  pidana  korupsi  perlu
4 Lihat Konsideran Menimbang dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001.
digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya  harus  dilakukan  secara luar biasa.
Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan  informasi  dan  komunikasi  itu dapat  dilakukan  dalam  bentuk  intersepsi atau penyadapan. Berbicara tentang penyadapan  ini  dapat  dilihat  dari  2  sudut, yaitu  penyadapan  sebagai  salah  satu  bentuk tindak pidana dan penyadapan sebagai salah satu bentuk tindakan dalam rangka penegakan hukum.
Penyadapan  sebagai  tindakan  dalam rangka penegakan hukum khususnya dilakukan  oleh  KPK  diatur  di  dalam  Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK yang berbunyi “Dalam  melaksanakan  tugas  penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  c  Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.  Dari  ketentuan  tersebut penyadapan  dapat  dilakukan  mulai  dari tahap  penyelidikan,  penyidikan  sampai penuntutan.  Dalam  hal  ini  KPK  tidak dibatasi  dalam  melakukan  penyadapan, tergantung  konteks  perkara  yang  ditangani. Bisa  saja  penyadapan  dilakukan  untuk mencari bukti awal pada proses penyelidikan atau untuk memperkuat pembuktian  di  pengadilan  dalam  rangka melakukan penuntutan.
Dengan demikian, maka terdapat beberapa prinsip pembatasan dalam melakukan penyadapan oleh KPK, yaitu : 1. Penyadapan diperbolehkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini penyadapan  yang  dilakukan  oleh  KPK dalam  rangka  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  yang  telah  bersifat extra  ordinary crime (kejahatan  luar  biasa)  yang  telah mengakar  dan  menggurita  baik  di  kalangan pejabat, penyelenggara negara dan swasta.
2. Penyadapan dilakukan melalui ketentuan hukum  berupa  undang-undang.  Hal  ini sesuai dengan amanat dari Pasal 28J ayat (2) UUD  1945.  Penyadapan  yang  dilakukan oleh  KPK  didasarkan  pada  ketentuan  yang terdapat  di  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a UU  KPK.  Ketentuan  pasal  tersebut  juga diperkuat oleh ketentuan perundang- undangan  terkait  seperti  Pasal  42  ayat  (2) huruf b UU No. 36 tahun 1999 dan Pasal 32 UU  No.  39  Tahun  1999.  Secara  umum Mahkamah  Konstitusi  di  dalam  Putusan  No 5/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa penyadapan  merupakan  sebuah  tindakan yang  melanggar  privasi  orang  lain  dan  oleh karenanya  melanggar  hak  asasi  manusia (HAM).  Penyimpangan  terhadap  HAM sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  28J ayat  (2)  UUD  1945,  hanya  dapat  dilakukan melalui  Undang-Undang  dan  bukan  bentuk lain apalagi Peraturan Pemerintah.
Pengaturan  dengan  menggunakan  undang-
undang  akan  memastikan  adanya  legalitas dari  penyadapan  itu  sendiri.  Mahkamah Konstitusi  menekankan  tentang  perlunya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga  tata  cara  penyadapan  untuk  masing- masing  lembaga  yang  berwenang.  Oleh karena  sampai  sekarang  belum  ada  uu  yang mengatur  tentang  penyadapan,  maka  teknis penyadapan  yang  dilakukan  oleh  KPK didasarkan pada Standar Operasional Prosedur  yang  dibuat  oleh  KPK  dan Peraturan Menetri Komunikasi dan
Informatika  Nomor  11/PER/M.KOMINFO/ 020/2006. Dengan demikian, secara normatif, aturan penyadapan sudah memiliki dasar  hukum  yang  jelas,  baik  di  tingkat undang-undang  ataupun  peraturan  menteri, serta  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945 dan Konvensi HAM Internasional.
Penyadapan oleh KPK dapat dilakukan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan maupun  penuntutan.  Hal  ini  secara  jelas telah diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK.
Kedudukan  Hasil  Penyadapan  Oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam Sistem Pembuk-Tian Di Pengadilan
Tidak kalah pentingnya adalah perkembangan  hukum  pidana  formil  yang memiliki  peranan  besar  dalam  menegakkan hukum  pidana  materiil.  Demi  efektifnya penegakan  hukum,  maka  hukum  pidana formil harus menyesuaikan dengan
perkembangan teknologi dan informasi agar hukum  tidak  dikatakan  ketinggalan  zaman. Aspek yang paling penting di dalam hukum pidana  formil  adalah  pembuktian.  Karena pembuktian  di  dalam  proses  peradilan memiliki  arti  penting  dalam  kaitannya menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  bunyi  ketentuan  yang terdapat di dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  yang  berbunyi  “Hakim tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Demi  untuk  menjamin  keadilan  bagi para  pihak  yang  berperkara  di  persidangan menurut  Sudikno  Mertokusumo  dalam menegakkan  hukum  ada  tiga  unsur  yang harus  selalu  diperhatikan  yaitu:  kepastian hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigkeit ) dan keadilan ( gerechtigkeit ). 5
Kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam  hukum  itu  akan  diimplementasikan oleh hakim melalui suatu putusan pengadilan  yang  tetap  harus  mendasarkan pada  hasil  pembuktian di  depan  pengadilan. Menurut Adami Chazawi pembuktian adalah suatu  kegiatan  untuk  membuktikan  sesuatu atau  menyatakan  kebenaran  tentang  suatu
5 Sudikno  Mertokusuma.  2005. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar .  Yogyakarta: Liberty. hlm. 134.
peristiwa.  Kegiatan  yang  dijalankan  dalam sidang  pengadilan,  pada  dasarnya  adalah suatu upaya atau kegiatan untuk merekonstruksikan atau melukiskan kembali suatu  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Hasil kegiatan  tersebut  akan  diperoleh  suatu konstruksi  peristiwa  yang  telah  terjadi, bentuk  sempurna  tidaknya  atau  benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung  pada  pekerjaan  pembuktian. Dalam  hal  merekonstruksi  peristiwa  itu diperlukan alat-alat bukti dan cara pengunaannya sesuai dengan hukum pembuktian.  Atas  dasar  apa  yang  diperoleh dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi  peristiwa  yang  sudah  berlalu yang  sebisa-bisanya  sama  persis  dengan peristiwa yang sebenarnya. 6
Salah  satu  perkembangan  hukum pidana  formil  khususnya  di  bidang  hukum pembuktian  dalam  penanganan  terhadap perkara  tindak  pidana  korupsi  adalah perluasan alat bukti.
Perkembangan  alat  bukti  di  dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat di dalam Pasal 26A UU Tipikor yang berbunyi :
Alat  bukti  yang  sah  dalam  bentuk petunjuk  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, khusus  untuk  tindak  pidana  korupsi  juga dapat diperoleh dari:
6 Adami  Chawazi.  2016. Hukum    Pidana Korupsi di Indonesia . Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 358-359.
a. alat  bukti  lain  yang  berupa  informasi yang  diucapkan,  dikirim,  diterima,  atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b. dokumen,  yakni  setiap  rekaman  data atau  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca, dan  atau  didengar  yang  dapat  dikeluarkan dengan  atau  tanpa  bantuan  suatu  sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun  selain  kertas,  maupun  yang  terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar,  peta,  rancangan,  foto,  huruf,  tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Di  Penjelasan  Pasal  26A  huruf  a  UU Tipikor  dikatakan  bahwa  “Yang  dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya  data  yang  disimpan  dalam  mikro film, Compact  Disk  Read  Only  Memory (CD-ROM)  atau Write  Once  Read  Many (WORM).  Yang  dimaksud  dengan  "alat optik  atau  yang  serupa  dengan  itu"  dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik  ( electronic  data  interchange ), surat  elektronik  ( e-mail ),  telegram,  teleks, dan faksimili”.
Melihat  pada  ketentuan  tersebut, perluasaan  alat  bukti  bukan  dalam  bentuk menambah  bentuk/jenis  alat  bukti  yang  5 macam sebagaimana terdapat di dalam Pasal 184  ayat  (1)  KUHAP,  namun  lebih perluasaan  makna  dalam  arti  sumber  dari alat bukti petunjuk. Jika semula sumber dari alat  bukti  petunjuk  hanya  dapat  diperoleh dari  alat  bukti  keterangan  saksi,  surat  dan
keterangan  terdakwa,  sedangkan  di  dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  alat  bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari : a. alat  bukti  lain  yang  berupa  informasi yang  diucapkan,  dikirim,  diterima,  atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b. dokumen,  yakni  setiap  rekaman  data atau  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca, dan  atau  didengar  yang  dapat  dikeluarkan dengan  atau  tanpa  bantuan  suatu  sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun  selain  kertas,  maupun  yang  terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar,  peta,  rancangan,  foto,  huruf,  tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan kewenangan  KPK  di  bidang  penyadapan, maka  hasil  penyadapan  dapat  digolongkan ke  dalam  bentuk  dokumen  hasil  rekaman yang  dapat  didengar  dalam  bentuk  suara. Hasil  penyadapan  sebagai  alat  bukti  dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  ini  berbeda dengan  alat  bukti  di  dalam  perkara  tindak pidana di dalam UU ITE. Hasil penyadapan menurut  UU  ITE  dapat  dijadikan  sebagai alat  bukti  selain  jenis-jenis  alat  bukti  yang terdapat  di  dalam  Pasal  184  ayat  (1) KUHAP.
Dengan  demikian,  maka  di  dalam perkara tindak pidana korupsi hasil penyadapan  termasuk  kategori  alat  bukti petunjuk  yaitu  salah  satu  sumber  selain keterangan  saksi,  surat  dan  keterangan
terdakwa.  Sedangkan  di  dalam  perkaraa tindak  pidana  menurut  UU  ITE  dan  UU Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  hasil penyadapan  termasuk  kategori  alat  bukti yang berdiri sendiri.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September  2016  yang  memutuskan  bahwa frase  informasi  elektronik  dan/atau  data elektronik  dalam  Pasal  26A  UU  Tipikor bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang  tidak  dimaknai  khususnya  frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai  alat  bukti  dilakukan  dalam  rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian,  kejaksaan,  dan/atau  institusi penegak  hukum  lainnya  yang  ditetapkan berdasarkan  undang-undang  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  31  ayat  (3)  UU  ITE. Pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi  dalam  Putusan  No.  20/PUU- XIV/2016  yang  menempatkan  kedudukan barang  bukti  dan  alat  bukti  sebagai  bagian dari bukti yang mana cara perolehannya juga harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik  sebagai  bagian  dari  barang  bukti yang  digunakan  untuk  melakukan  tindak pidana,  benda  yang  diperoleh  dari  tindak pidana  atau  benda  yang  menunjukkan terjadinya  tindak  pidana.  Selain  itu  majelis hakim  konstitusi  juga  menentukan  bahwa
informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik baru dapat dipandang sebagai alat bukti  yang  sah  harus  diperoleh  dengan  cara yang  sah  pula,  jika  tidak  maka  dapat dikesampingkan  karena  tidak  memiliki  nilai pembuktian.  Hal  yang  menunjukkan  bahwa putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut penggabungan  mengenai  kedudukan  atas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan cara perolehan yang salah alat bukti tersebut.
Dengan demikian, maka dapat dikatakan bawha putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah standar pembuktian dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia. Sebelumnya tidak diatur bagaimana  keabsahan  perolehan  suatu  alat bukti maka pasca-putusan Mahkamah Konstitusi  tersebut  terbatas  untuk  informasi elektronik  dan  dokumen  elektronik  maka keabsahan  peroleh  suatu  alat  bukti  petunjuk yang  bersumber  dari  informasi  elektronik dan  dokumen  elektronik  menjadikan  suatu alat  bukti  memiliki  nilai  pembuktian  atau tidak tergantung pada cara perolehannya.
Dalam  konteks ius  constituendum , keberadaan  hasil  penyadapan  sebagai  alat bukti  telah  diatur  di  dalam  RUU  KUHAP 2009  yang  termasuk  ke  dalam  kategori  alat bukti  elektronik.  Pasal  175  ayat  (1)  RUU KUHAP  menjelaskan  bahwa  Alat  bukti yang sah mencakup:
1. barang bukti;
2. surat-surat;
3. bukti elektronik;
4. keterangan seorang ahli;
5. keterangan seorang saksi;
6. keterangan terdakwa; dan.
7. pengamatan hakim.
Alat bukti tersebut dinilai sah jika diperoleh secara  tidak  melawan  hukum . Ketentuan  ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi  No.  20/PUU-XIV/2016  yang menyatakan  bahwa  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  memiliki kekuataan  pembuktian  yang  sah  jika dilakukan  oleh  penegak  hukum  atau  atas permintaan  penegak  hukum  sepanjang berdasarkan undang-undang. Dengan demikian,  maka  apabila  hasil  penyadapan dilakukan  tidak  sesuai  dengan  SOP  yang dibuktikan dengan hasil audit dari Direktorat Jenderal  Pos  dan  Komunikasi  Kementerian Informasi  dan  Komunikasi,  maka  hasil penyadapan  tersebut  tidak  dapat  dijadikan sebagai sumber alat bukti petunjuk walaupun  itu  dilakukan  oleh  penegak hukum.  Walaupun  hasil  penyadapan  itu dilakukan  oleh  lembaga  yang  berwenang yaitu  KPK,  namun  jika  di  dalam  proses penyadapan  tersebut  terdapat  pelanggaran prosedur,  maka  hasil  penyadapan  tersebut tidak sah. Karena menurut putusan
Mahkamah
Konstitusi No. 20/PUU-
XIV/2016  sebagaimana  disebutkan  di  atas penyadapan  yang  dilakukan  oleh  penegak hukum harus sepanjang berdasarkan undang-undang. Makna berdasarkan
undang-undang  ini  dapat  diartikan  2  segi yaitu  pertama  ada  undang-undang  yang mengatur  bahwa  penegak  hukum  tersebut secara kelembagaan diberi kewenngan untuk melakukan penyadapan. Kedua, ada undang- undang  yang  mengatur  tentang  prosedur pelaksanaan  penyadapan.  Oleh  karena  tidak ada  undang-undang  yang  mengatur  tentang prosedur pelaksanaan penyadapan oleh KPK dan selama ini KPK melakukan penyadapan berdasarkan  pada  SOP,  maka  SOP  tersebut dapat  dimaknai  juga  undang-undang  agar tidak terjadi kekosongan hukum.
HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBA- HASAN  TENTANG  KEBIJAKAN  FOR- MULASI PENYADAPAN OLEH KOMI- SI  PEMBERANTASAN  KORUPSI  DI MASA YANG AKAN DATANG
A. Sinkronisasi  Dasar  Hukum  Penyadap- an Oleh Penegak Hukum
Penegakan  hukum  di  Indonesia  tidak terlepas  dari  peran  para  aparat  penegak hukum.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8 tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana atau  disebut  juga  dengan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP), konsep aparat penegak hukum oleh undang- undang ini adalah sebagai berikut:
1. Penyelidik adalah pejabat polisi Republik  Indonesia  atau  pejabat  Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang  khusus  oleh  undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa  adalah  pejabat yang  diberi wewenang oleh undang-undang untuk
bertindak  sebagai  penuntut  umum  serta melaksanakan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang  oleh  undang-undang  ini  untuk melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan ketetapan hakim.
4. Hakim  adalah  pejabat  peradilan  yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
5. Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi  syarat  yang  ditentukan  oleh undang-undang  untuk  memberikan  bantuan hukum.
Keberadaan  aparat  penegak  hukum tersebut  akan  menjadi  efektif  jika  di  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  diberi suatu  kewenangan  dalam  rangka  menjamin tegaknya hukum  yang dilanggar. Kepolisian sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum yang  menurut  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun    2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  pada  Pasal  2 7 dan Pasal 13 8 dijelaskan  bahwa  salah  satu  fungsi  dan tugas  kepolisian  adalah  penegakan  hukum. Begitu juga dengan Kejaksaan yang menurut Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia
7 Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 berbunyi “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan kepada masyarakat”.
8 Pasal  13  UU  No.  2  Tahun  2002  berbunyi “Tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
memiliki  kewenangan  penegakan  hukum sebagaimana  diatur  di  dalam            Pasal  2 9 yaitu kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan  yang  secara  khusus  diatur  di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan d. 10
Salah  satu  kewenangan  yang  dapat menunjang  tugas  aparat  penegak  hukum adalah  kewenangan  penyadapan.  Walaupun keberadaan  kewenangan  penyadapan  ini menjad  pro  kontra  karena  satu  sisi  dinilai suatu  pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia,  namun  di  sisi  lain  kepentingan umum  demi  dapat  diberantasnya  kejahatan- kejahatan  yang  serius  juga  diperlukan. Secara  yuridis  keberadaan  kewenangan penyadapan  oleh  aparat  penegak  hukum tidak  bertentangan  dengan  hak  asasi manusia  sepanjang  diatur  di  dalam  undang- undangan  sebagaimana  dimaksud  di  dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Kelemahan  yang  terdapat  di  dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur  penyadapan  diantaranya  belum ada  batasan  penyadapan  yang  dilakukan oleh  instasi  yang  berwenang  melakukan penyadapan  terhadap  seseorang  sehingga merugikan  orang  tersebut  karena  informasi
9 Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 berbunyi Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  dalam Undang-Undang  ini  disebut  kejaksaan  adalah  lembaga pemerintah  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di bidang  penuntutan  serta  kewenangan  lain  berdasarkan undang-undang.
10 Pasal  30  ayat  (1)  huruf  a  dan  d  UU  No.  16  tahun 2004  berbunyi  “Dibidang  pidana,  kejaksaan  mempunyai tugas  dan  wewenang  :  (a)  Melakukan  penuntutan;  (d) Melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu berdasarkan undang-undang .
pribadi dapat diketahui semua oleh penyadap  dan  dapat  disalahgunakan  oleh pihak  yang  tidak  bertanggungjawab.  Selain itu,  hasil  dari  penyadapan  yang  dijadikan bukti  di  pengadilan  tidak  dapat  digugat keberadaannya,  karena  tidak  ada  kesatuan mekanisme  yang  mengatur  secara  jelas  dan tegas.  Peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  penyadapan  hanya memiliki mekanisme  masing-masing  di  lembaganya dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Berdasarkan  ketentuan  yang  ada  dalam beberapa  Undang-Undang  yang  berlaku  di Indonesia,  penggunaan  penyadapan  dapat dikategorikan  untuk  2  tujuan  yang  berbeda, yaitu:
1. Penyadapan untuk kepentingan penegak- an hukum
2. Penyadapan untuk kepentingan intelijen.
Adanya  penguatan  kewenangan  KPK dalam  penyadapan  melalui  regulasi  tersebut lebih  didasarkan  pada  keberadaan  tindak pidana  korupsi  yang  sudah    meluas    di masyarakat.    Perkembangan  tindak  pidana korupsi  terus    meningkat    dar i    tahun    ke tahun,    baik    dari    jumlah    kasus    yang terjadi    dan    jumlah    kerugian    keuangan negara   maupun  dari  segi  kualitas  tindak pidana  yang  dilakukan  semakin  sistematis serta  lingkupnya   yang  memasuki  seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak    pidana    korupsi    yang    tidak terkendali  akan  membawa  dampak negatif, tidak    saja    terhadap      terhambatnya
kehidupan    perekonomian    nasional    tetapi juga    pada    kehidupan    berbangsa    dan bernegara.
Dengan  demikian,  secara  normatif, aturan  penyadapan  sudah  memiliki  dasar hukum  yang  jelas,  baik  di  tingkat  undang- undang ataupun peraturan menteri, sertatidak  bertentangan  dengan  UUD  1945 dan Konvensi HAM Internasional

## B. Formulasi  Penyadapan  Oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  di  Masa Akan Datang
Penegakan  hukum  pidana  dikenal  pula sistem  penegakan  hukum  pidana,  yaitu merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum pidana yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat)  subsistem  pada  proses  peradilan pidana.  Oleh  karena  itu,  keterpaduan  dari subsistem  norma  hukum  pidana  yang integral  juga  dilaksanakan  oleh  4  (empat) subsistem, yaitu:
1. Kekuasaan  penyidikan  (oleh  badan  atau lembaga penyidik);
2. Kekuasaan  penuntutan  (oleh  badan  atau
lembaga penuntut umum);
3. Kekuasaan  mengadili  dan  menjatuhkan
putusan  atau  pidana  (oleh  badan  atau lembaga pengadilan); dan
4. Kekuasaan  pelaksanaan  putusan  atau pidana  (oleh  badan  atau  aparat  pelaksana atau eksekusi).
Oleh  karena  tindak  pidana  korupsi merupakan  kejahatan  luar  biasa  sehingga  di dalam  penangannya  pun  memerlukan  cara-
cara  yang  luar  biasa.  Salah  satu  kebijakan formulasi  yang  telah  ditempuh  oleh  negara adalah  menciptakan  lembaga  KPK  dengan segala  kewenangannya  dinilai  luar  biasa. Salah  satu  kewenangan  yang  luar  biasa  itu adalah  kewenangan  penyadapan  yang  dapat dilakukan  oleh  KPK  baik  pada  tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang  terdapat  di  dalam  Pasal  12  ayat  (1) huruf  a  UU  No.  30  tahun  2002  yang berbunyi  “Dalam  melaksanakan  tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  6  huruf  c,  Komisi  Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
Penyadapan  dalam  praktiknya  tak  bisa dipungkiri sangat berguna sebagai salah satu cara  mengungkap  tindak  pidana  yang dianggap  serius  dan  bersifat  luar  biasa. Penyadapan  menjadi  alternatif  yang  paling efektif  dalam  investigasi  kriminal  seiring dengan  perkembangan  modus  kejahatan, termasuk  kejahatan  yang  sangat  serius  dan berkembangnya  teknologi  sebagai  media pelaksanaan  kejahatan.  Penyadapan  juga dipandang  sebagai  alat  pencegahan  dan pendeteksi  kejahatan. 11 Namun,  di  sisi  lain praktik  penyadapan  tetap  menjadi  hal  yang kontroversial,  sebab  pelaksanaan  penyadap- an  di  Indonesia  tidak  memiliki  ketentuan
11 Supriyadi Widodo Eddyono. Mengurai Pengaturan  Penyadapan  dalam  Rancangan  KUHAP . Jurnal Teropong. Vol. 1 Agustus 2014. hlm. 23.
hukum  yang  seragam  karena  diatur  melalui peraturan hukum yang berbeda-beda. Pengaturan  tentang  penyadapan  masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan .
Melihat pada pembaharuan hukum acara pidana  sebagaimana  yang  terdapat  di  dalam RUU  KUHAP  2009,  maka  tata  cara  diatur dalam  Bagian  Kelima  tentang  Penyadapan pada Pasal 83 dan 84. Pada prinsipnya RUU KUHAP  melarang  penyadapan  komunikasi terhadap  seseorang.  Di  dalam  Pasal  83 dijelaskan  bahwa  tindakan  penyadapan hanya  dapat  dibenarkan  apabila  komunikasi tersebut  terkait  dengan  tindak  pidana  serius ataupun  diduga  keras  akan  terjadi  tindak pidana serius.
Kelemahan  pengaturan  Penyadapan dalam RUU KUHAP diantaranya adalah:
1. wewenang untuk melakukan,
memerintahkan maupun meminta
penyadapan;
2. tujuan penyadapan secara spesifik;
3. kategori  subjek  hukum  yang  diberi
wewenang menyadap;
4. tata cara penyadapan;
5. kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga terkait;
6. pengawasan terhadap penyadapan;
7. penggunaan hasil penyadapan;
8. mekanisme  komplain  apabila  terjadi kerugian  yang  timbul  dari  pihak  ketiga  atas dilakukannya tindakan penyadapan tersebut.
Dalam  konteks  penyadapan  oleh  KPK, maka dari ketentuan  yang terdapat di dalam RUU  KUHAP  tersebut  ada  hal  yang  perlu dikecualikan  yaitu  tidak  diperlukan  adanya izin  dari  pengadilan  atau  hakim  komisaris, namun  cukup  izin  dari  atasan  yang  dalam hal  ini  adalah  pimpinan  KPK.  Demi memberikan  kepastian,  maka  batas  waktu pelaksanaan penyadapan perlu diatur sehingga tidak cenderung untuk disalahgunakan,  misalnya  demi  kepentingan politik  suatu  golongan.  Pengaturan  tentang tata  cara  dan  mekanisme  penyadapan  ini akan lebih efektif dan efisien jika dimasukkan  di  dalam  undang-undang  KPK sendiri. Walaupun nantinya tentang tata cara dan mekanisme penyadapan demi penegakan  hukum  diatur  di  dalam  uu tersendiri atau di KUHAP, namun keberadaan  tata  cara  dan  mekanisme penyadapan  oleh  KPK  tetap  harus  diatur  di undang-undang  khusus  yang  mengatur tentang lembaga KPK.

## PENUTUP
Kewenangan penyadapan yang dilakukan  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi    (KPK)  dalam  rangka  melakukan penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan terhadap  tindak  pidana  korupsi  didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 12  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU
KPK).  Pengaturan  lebih  lanjut  tentang prosedur/mekanisme  penyadapan  tersebut diatur  di  dalam  Standar  Operasional Prosedur  (SOP).  Dalam  rangka  pembuktian di  pengadilan,  hasil  penyadapan  merupakan perluasan  sumber  alat  bukti  petunjuk  selain keterangan  saksi,  surat  dan  keterangan terdakwa  dan  bukan  jenis  alat  bukti  baru. Kedudukan hasil penyadapan sebagai perluasan  sumber  alat  bukti  petunjuk memiliki  nilai  kekuatan  pembuktian  apabila dilakukan  oleh  penegak  hukum  atau  atas permintaan  penegak  hukum  sepanjang undang-undang memberikan kewenangan. Bertolak dari fungsi kebijakan formulasi hukum pidana dalam ide pembentukan  hukum  baru  atau  peraturan hukum  pidana  yang  akan  datang (ius constituendum) yaitu  terutama  peraturan perundang-undangan  daalm  bentuk  undang- undang mengenai prosedur/mekanisme penyadapan  oleh  penegak  hukum  baik dalam  rangka  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan  yang  dilakukan  oleh  KPK. Selain itu perlu juga ada pembaharuan yang mengatur tentang kedudukan hasil penyadapan  bukan  lagi  sebagai  perluasan sumber  alat  bukti  petunjuk,  namun  menjadi alat  bukti  yang  berdiri  sendiri  sehingga semakin  banyak  jenis  alat  bukti  akan semakin  memberikan  kepastian  hukum  dan keadilan.
Pembentuk undang-undang yaitu Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden
sudah  saatnya  melakukan  revisi  terhadap Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  khususnya  di  dalam  Pasal yang  memberikan  kewenangan  penyadapan dalam  rangka  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan.  Harus  terdapat  ketentuan  yang lebih  rinci  tentang  prosedur  penyadapan seperti  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  31 Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  menjadi  Undang-Undang.  Revisi juga  dapat  dilakukan  terhadap  ketentuan Pasal  26A  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu untuk  menjadikan  hasil  penyadapan  sebagai alat  bukti yang berdiri sendiri.
Dalam  rangka  melakukan  pembaharuan hukum  melalui  kebijakan  formulasi  hukum pidana diharapkan lembaga yang berwenang (DPR dan Presiden) tetap harus memposisikan  KPK  sebagai  suatu  lembaga yang  lahir  di  tengah-tengan  menurunnya rasa kepercayaan masyarakat kepada kepolisian  dan  kejaksaan  sebagai  penegak hukum  khususnya  di  bidang  tindak  pidana korupsi.  Sehingga  kewenangan-kewenangan
yang luar biasa dalam rangka memberantasan  kejahatan  yang  luar  biasa dapat diatasi.  Misalnya  dengan  memberikan mekanisme  bahwa  penyadapan  tetap  harus melibatkan  pengadilan  negeri.  Keterlibatan pengadilan negeri bukan untuk meminta izin tetapi cukup pemberitahuan, namun pengawasan  atau  auditnya  tetap  dibawah kendali  pengadilan  negeri  dan  bukan kementerian  komunikasi  dan  informatika lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Chawazi,  Adami.  2008. Hukum  Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung
: Alumni.
Hiariej, Eddy. O. S. 2012. Teori dan Hukum
Pembuktian . Jakarta : Erlangga.
Eddyono,  Supriyadi  Widodo. Mengurai
Pengaturan  Penyadapan  dalam
Rancangan KUHAP . Jurnal
Teropong. Vol. 1 Agustus 2014.
Sudikno  Mertokusuma.  2005. Mengenal
Hukum: Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty.
RZK.  Aturan  Penyadapan,  Perlindungan atau  Ancaman  Bagi  Pengguna Telekomunikasi, http://www.hukumonline.com/be rita/baca/lt4b34d3deb69c6/penya dapan,  diakses  pada  tanggal  26 Juni 2018.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pembertantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999 tentang Telekomunikasi.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Perubahan  Atas Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pembertantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003Tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Undang-UndangNomor21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor.  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010
tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana
Pencucian Uang.
Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2011 tentang Intelijen Negara.
Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016 tentang Perubahan  Atas Undang- UndangNomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 20/PUU-XIV/2016.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 tentang Teknis Penyadapan
Terhadap Informasi.