CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 9 No. 1 Maret 2021, hal. 104-110

## Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Maemuah 1 , Sri Wulandari 2
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, maemuah.mahmudabdullah@gmail.com 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, wulandari13@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Riwayat Artikel:
Diterima:  27  Februari 2021 Disetujui: 30 Maret 2021 Abstrak : Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan pidana ringan yang  terjadi dikalangan  keluarga  rumah  tangga,  terutama  bagi  keluarga  rumah  tangga  yang  minim pengetahuan  dalam  pendidikan  keluarga.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagai  factor tidak  seimbangnya  hubungan  suami  istri  dalam  suatu  rumah  tangga.  Tujuan  penelitian menjelaskan  pentingnya  penerapan  pendewasaan  usia  perkawinan  sebagai  upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan  yuridis  normative.  Pengumpulan  data  yang  telah  dilakukan  menggunakan observasi,  interview,  dan  analisis  dokumen.  Observasi  dilakukan  untuk  mengamati perkembangan kasus kekerasan dalam rumah dalam berbagai literature, interview dilakukan secara  online  melalui  google  meeting  dengan  2  orang  panitera,  hakim,  staf  pengadilan negeri  setempat,  analisis  dokumen  dilakukan  untuk  menelaah  esensi  undang-undang Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), peraturan pemerintah yang relevan apakah relevan dengan kondisi lapangan. Analisis data yang telah dilakukan menggunakan model analisis  interaktif dengan tahapan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, verifikasi  dan  penarikan  kesimpulan  data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Penerapan Pendewasaan  Usia  Perkawinan  sebagai  upaya  pencegahan  terjadinya  kekerasan  dalam rumah tangga belum maksimal karena masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga masih  terjadi,  kurangnya  pemberian  perlindungan  hukum  kepada  korban  kekerasan,  perlu dilakukan  sosialiasasi  tentang  penerapan  PUP  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal lainnya masih  terjadinya  tradisi  budaya  perkawinan  perjodohan  dengan  mengesampingkan  faktor kematangan berpikir dan umur.
Abstract: Domestic Violence is a minor criminal act that occurs among household families, especially for household families who lack knowledge in family education. Domestic violence is a factor in the imbalance of husband and wife relationships in a household. The purpose of this research is to explain the importance of applying maturation of marriage age as an effort to prevent the occurrence of domestic violence. Qualitative research methods, with a normative juridical approach. Data collection has  been done  using observation,  interviews, and  document  analysis.  Observations  were  made  to  observe  the  development  of  cases  of domestic  violence  in  various  literatures,  interviews  were conducted  online  through  google meetings with 2 clerks, judges, local district court staff, document analysis was carried out to examine  the  essence  of  the  Law  on  the  Elimination  of  Domestic  Violence  (KDRT),  whether relevant  government  regulations  are  relevant  to  field  conditions.  Data  analysis  has  been carried  out  using  an  interactive  analysis  model  with  stages  of  data  collection,  data presentation, data reduction, verification and data conclusion. The results showed  that the application of maturation of the age of marriage as an effort to prevent the occurrence of domestic  violence  had  not  been  maximized  because  cases  of  domestic  violence  were  still occurring,  the  lack  of  legal  protection  for  victims  of  violence,  socialization  about  the application of PUP contained in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Another thing is that there is still a cultural tradition of matchmaking marriages by putting aside the factors of thinking maturity and age.
Kata Kunci: Pendewasaan usia perkawinan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  merupakan tindakan pidana ringan yang terjadi dikalangan keluarga rumah  tangga,  terutama  bagi  keluarga  rumah  tangga yang  minim  pengetahuan  dalam  pendidikan  keluarga.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagai  factor  tidak seimbangnya  hubungan  suami  istri  dalam  suatu  rumah tangga[1],  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terjadi  juga pada  kalangan  pembantu  rumah  tangga,  serta munculnya  kekerasan  rumah  tangga  akibat  kurangnya pendidikan  pelaku  maupun  korban[2].  Adanya
kekerasan  dalam  rumah  juga  terjadi  pada  keluarga rumah  tangga  yang  tergolong  perkawinan  usia  dini, dimana  kasus  kekerasan  tersebut  berfokus  pada kurangnya  pendidikan,  kesejahteraan  dan  perlindungan hukum.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  berbgai kajian  literature,  penelitian[3]  Folona  menjelaskan bahwa adanya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya  pencegahan  kekerasan  dalam  rumah  tangga, respon masyarakat yang tidak mengikuti PUP mencapai 82% seementara yang melakukan penyuluhah 80% yang dilakukan  oleh  KUA  setempat,  lainnya[4]  menjelaskan bahwa  PUP  bagi  remaja  putri  dapat  dipengaruhi  oleh berbagai  aspek  yaitu  social,  kemiskinan,  keluarga,  dan perlu  pengawasan  secara  ketat  instansi  dan  regulasi lainnya,  penelitian tentang promosi PUP menunjukkan bahwa  adanya  perkawinan  dipengaruhi  adanya perjodohan  yang  dilakukan  orang  tua  anak,  belum pahamnya  PUP  sehingga  akhir  melakukan  perkawinan usia  muda,  perlu  adanya  kegiatan  advokasi,  sosialisasi dan  regulasi  tentang  PUP[5].  Hubungan  antara  sikap dan  pengetahan  tentang  PUP  menunjukkan  tidak terjadinya  hubungan  timbalik,  namun  perilaku  budaya memiliki  hubungan  kuat  terjadinya  PUP,  serta  perlu dilakukannya  sosialisasi  pada  Posyandu[6],  sosialisasi pada lembaga desa seperti karang taruna, kepala dusun dan  organisasi  lainnya,  serta  perlu  ada  fakta  integritas tentang  PUP  dapat  meningkatkan  pengetahuan  mereka tentang  PUP[7],  pengetahuan  remaja  putri  tentang resiko  menikah  usia  muda  tergolong  kategori cukup[8];[9],  kampanye  PUP  oleh  BKKBN  melalui penyuluhan,  social  media  dan  pendampingan  ke posyandu[10].
Berbagai hasil penelitian sebelumnya lebih mengkaji aspek  hubungan  pengetahuan,  social  budaya  pada remaja  putri  tentang  PUP,  sosialisasi  PUP  kepada masyarakat  yaitu  karang  taruna,  desa  dan  lainnya  agar pengetahuan  masyarakat  memahami  pentingnya  PUP, kampanye  BKKBN  sebagai  pengendali  perkawinan  usia muda dengan program PUP. Sementara artikel ini kajian pada  aspek  PUP  sebagai  langkah  pencegahan  awal terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
Pendewasaan  usia  perkawinan  merupakan  upaya untuk  meningkatkan  usia  pada  perkawinana  pertama, sehingga  mencapai usia  menimal  pada  saat perkawinan yaituh 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria[11]. Adanya  PUP  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  usia pada  perkawinan  pertama,  sehingga  pada  saat perkawinan  mencapai  usia  minimal  20  tahun  bagi perepuan  dan  25  tahun  bagi  laki-laki.  Batasan  usia  ini dianggap  sudah  siap  baik  dipandang  disisi  kesehatan maupun  perkembangan  emosional  untuk  menghadapi kehidupan  keluarga.  PUP  bukan  sekedar  menunda perkawinan  sampai  usia  tertentu  saja,  akan  tetapi  juga megusahakan agar kehamilan anak pertama terjadi pada usia  yang  cukup  dewasa.  Apabila  seorang  gagal
mendewasakan  usia  perkawinannya  maka  diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama.  Penundaan kehamilan  dan  kelahiran  anak  pertamaini  dalam  istilah KIE  disebut  anjuran  untuk  mungubah  bulan  madu manjadi  tahun  madu.  Pendewasaan  usia  perkawnan merupakan  bagian  dari  program  keluarga  berencana nasional[4].  Pendewasaan  usia  perkawinan  bertujuan untuk  memberikan  pengertian  dan  kesadaran  kepada remaja  agar  di  dalam  merencanakan  keluarga,  mereka dapat  mempertimbangkan  berbagai  aspek  ditinjau  dari aspek  kesehatan,  ekonomi,  psikologi,  dan  agama. Program  pendewasaan  usia  perkawinan  di  dalam pelaksanaan  telah  diintegrasikan  dengn  program penyiapan  kehidupan  berkeluarga  bagi  remaja  (PKBR) yang merupakan salah satu program pokok pembangunan  nasional  yang  tercantum  dalam  rencana pembangunan jangka menengah[12].
Perkawinan  anak  merupakan  masalah  social  dan ekonomi,  yang  diperumit  dengan  tradisi  dan  budaya dalam  kelompok  masyarakat  tertentu.  Stigma  social mengenai  perkawinan  setelah  melewati  masa  pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan  pula  angka  kejadian  perkawinan  anak. Motif  ekonomi,  harapan  tercapainya  keamanan  social dan finansial setelah Kawin menyebabkan banyak orang tua  menyetujui  Perkawinan  usia  dini.  Alasan  orang  tua menyetujui perkawinan anak ini sering kali dilandai pula oleh  ketakutan  akan  terjadinya  kehamilan  di  luar perkawinan  akibat  pergaulan  bebas  atau  untuk mempererat tali kekeluargaan, meskipun terjadi pula di kalangan  keluarga  ekonomi  atas.  Di  banyak  negara, perkawinan anak sering kali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus perkawinan anak, pada umumnya mempunyai  produk  domestic  bruto  yang  rendah. Perkawinan  anak  membuat  keluarga,  masyarakat, bahkan  negara  mengalami  kesulitan  untuk  melepaskan diri  dari  jerak  kemiskinan  dan  hal  ini  tertunya menyebabkan  kualitas  kesehatan  dan  kesejahteraan yang  rendah  baik  anak  maupun  keluarga  dan lingkungannya.
Keluarga  memiliki  peranan  penting  terjadinya perkawinan  anak,  terutama  di  Indoensia  perkawinan anak  telah  menjadi  tradisi  dan  budaya,  serta dipengaruhi  oleh  faktor  kemiskinan,  tata  nilai masyarakat,  rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat dan kesadaran masyarakat masih minim sehingga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah  tangga  yaitu  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis, kekerasan  social  budaya  dan  kekerasan  verbal[13]. Adanya  pernikahan  dini  menjadi  faktor  terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  berupa  luka  memar  di sekitar  tubuh,  tekanan  batin  korban  terganggu,  bukti fisik  berupa  pukulan  benda  tumpu[14].  Faktor  yang mendorong  terjadinya  pernikahan  muda  di  Indonesia adalah  pertama  faktor  individu  pelaku yang disebabkan oleh  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  bimbingan
masalah  perkawinan,  ditambah  lagi  maraknya  gerakan menikah  muda  dari  sejumlah  aktivis  keagamaan  yang menggalakkan  pernikahan  muda  tanpa  memberi edukasi[15].  Dengan  demikian  pernikahan  usia  muda memberikan  dampak  terhadap  ketidakharmonisasinya setiap  keluarga  yang  telah  melakukan  pernikahan  usia muda dengan  berbagai  permasalahan  kekerasan.  Untuk itu  perlu  dilakukan  langkah  pencegahan  lebih  awal kepada  masyarakat  agar  pendewasaan  usia  perkawinan dapat dipahami secara benar oleh masyarakat.
Adanya  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  sebagai upaya  pencegahan  pemula  terjadinya  kekerasan  dalam rumah  tangga  merupakan  usaha  untuk  menurunkan kekerasan dalam tangga saat ini dengan cara melakukan penyuluhan,  sosialisasi,  pengadvokasian  terhadap korban  kekerasan,  dan  pemberian  sanksi  berat  bagi pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Penyuluhan merupakan  memberikan  pendidikan  tentang  bahaya pernikahan usia muda, berdampak negative bagi dirinya dan keluarga, ekonomi melemah, memberikan kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  PUP  di diterapkan  di  desa/kelurahan.  Melibatkan  polri  dalam melakukan sosialisasi PUP dalam pencegahan kekerasan dalam  rumah  tangga[16],  penyuluhan  dilakukan  berupa memeberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya pembangunan rumah tangga yang harmonis, memberikan  advokasi  dan  pendampingan  hukum[17]. Jadi  upaya  pencegahan  terhadap  kekerasan  dalam rumah  tangga  melalui  penegakkan  aturan  pendewasaan usia  perkawinan  tidak  terlepas  dari  implementasi Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang peghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka dapat mengurangi terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Tujuan penelitian menjelaskan pentingnya penerapan pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normative. Subjek penelitian  yang  telah  dilibatkan  dalam  pengumpulan data  yaitu  2  orang  panitera,  hakim,  staf  pengadilan negeri  setempat.  Sumber  data  primer  berupa  observasi secara  langsung,  hasil  laporan  penelitan,  skripsi, disertasi  dan  artikel  ilmiah.  Sumber  data  sekunder berupa  undang-undang  perkawinan,  undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), peraturan pemerintah yang relevan.
Pengumpulan data yang telah dilakukan menggunakan  observasi,  interview,  dan  analisis dokumen.  Observasi  dilakukan  untuk  mengamati perkembangan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  dalam berbagai  literature,  interview  dilakukan  secara  online melalui google meeting dengan 2 orang panitera, hakim, staf  pengadilan  negeri  setempat,  analisis  dokumen
dilakukan  untuk  menelaah  esensi  undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), peraturan  pemerintah  yang  relevan  apakah  relevan dengan  kondisi  lapangan.  Analisis  data  yang  telah dilakukan  menggunakan  model  analisis    interaktif dengan  tahapan  pengumpulan  data,  penyajian  data, reduksi  data,  verifikasi dan penarikan  kesimpulan  data. Kemudian  dilakukan  pembandingan  berdasarkan prinsip  implementasi  peraturan  perundang-undangan secara konseptual.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  telah mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam  Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004[18] menegaskan bahwa:
” 1) bahwa setiap warga negara, sesuai dengan sila Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  berhak  atas  rasa aman  dan  bebas  dari  segala  bentuk  kekerasan.  2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran  hak  asasi  manusia,  kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi  yang  tidak  dapat  dibenarkan.  3) Korban  KDRT  yang  sebagian  besar  adalah perempuan,  memerlukan  perlindungan  dari negara dan/atau masyarakat untuk mencegah dan bebas  dari  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, penyiksaan,  atau  perlakuan  yang  merendahkan derajat  dan  martabat  kemanusiaan.  4)  Mengingat faktor-faktor yang dibahas dalam huruf a, b, c, dan d, sangat penting untuk membuat undang-undang yang melarang kekerasan dalam rumah tangga.”
Undang-undang  No.23  Tahun  2004  tindak kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  rumah  tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam[19], yaitu:
1. Kekrasan fisik Kekerasan  fisik  didefinisikan  sebagai  tindakan  yang menyebabkan  rasa  sakit,  penyakit,  atau  cedera  parah. Menampar,  memukul,  meludah,  mencungkil  rambut (mencungkil), menendang, menyudutkan dengan rokok, dan  memukul/melukai  dengan  senjata  merupakan contoh  perilaku  kekerasan  yang  termasuk  dalam kelompok ini. Biasanya, perawatan ini akan bermanifestasi  sebagai  bekas,  memar  di  wajah,  gigi patah, atau bekas luka lainnya.
2. Perilaku
kekerasan pada tingkat psikologis/emosional
Kekerasan psikologis atau emosional adalah perilaku yang  menimbulkan  ketakutan,  harga  diri  rendah, penurunan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya,  dan/atau  tekanan  psikologis  yang  signifikan pada  korban.  Mengintimidasi  istri  dari  dunia  luar, mengisolasinya  dari  dunia  luar,  mengancam  atau
menakut-nakutinya sebagai sarana memaksakan kehendak.
3. Kekerasan seksual
Pelecehan  semacam  ini  berarti  mengasingkan (memutuskan)  istri  dari  kebutuhan  batinnya,  memaksa rasa  lapar  seksualnya,  dan  gagal  mempertimbangkan kepuasan istri.
4. Krisis ekonomi
Setiap  orang  dilarang  meninggalkan  orang-orang  di dalam  batas-batas  rumah  tangganya,  sekalipun  ia berkewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau  pemeliharaan  kepada  orang  itu  menurut  hukum yang berlaku atau dengan persetujuan atau persetujuan.
Penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT)  membawa  konsekuensi  bagi  perempuan  untuk dapat  lebih  leluasa  memenuhi  dirinya  sendiri  tanpa bayang-bayang kekerasan. Undang-undang ini meningkatkan  kerangka  hukum  yang  ada  untuk menangani  dan  menyelesaikan  situasi  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  secara  historis  merugikan perempuan.  Undang-undang  tersebut  akan  mengubah persepsi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
” Pengesahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  untuk  Kedewasaan  Perkawinan (KDRT)  memiliki  konsekuensi  bagi  kemampuan perempuan untuk menyadari dirinya lebih bebas, bebas  dari  bayang-bayang  kekerasan  dalam rumah tangga Undang-undang ini meningkatkan kerangka  hukum  yang ada untuk  mengatasi  dan menyelesaikan  kekerasan  dalam  rumah  tangga situasi yang secara historis merugikan perempuan.  Undang-undang  tersebut  akan mengubah  persepsi  populer  tentang  kekerasan dalam rumah tangga ”.
Kematangan  Perkawinan  dalam  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  belum  dilaksanakan secara  memadai,  ditunjukkan  dengan  rendahnya  kasus KDRT  yang  dibawa  ke  pengadilan  dan  kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlunya pendampingan dalam penegakannya.
” Akibat  kekerasan  hampir  pasti  mengakibatkan penderitaan  fisik  dan  psikologis  bagi  korban. Korban  dapat  mencari  bantuan  dari  tenaga kesehatan,  pekerja  sosial,  relawan  pendamping, dan/atau  pemimpin  spiritual  untuk  pulih  dari trauma  fisik  atau  psikologis.  Biaya  pemulihan korban  tidak  harus  ditanggung  oleh  korban KDRT  yang  seringkali  berada  jauh  dari  akses ekonomi  keluarga,  ruang  sensitif  bagi  korban KDRT,  dan  pedoman  penegakan  peraturan yang sensitif  gender dan  mudah  dipahami  oleh aparat penegak  hukum,  dalam  hal  ini  polisi,  jaksa,  dan hakim,  serta  penyedia.  layanan  medis,  rumah
aman,  pendamping,  dan  psikolog  hanyalah beberapa dari sumber daya yang tersedia ”.
Menurut  pendapat  tersebut  di  atas,  upaya-upaya telah  dilakukan  untuk  mengkodifikasi  kekerasan  dalam rumah tangga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.  Undang-undang  tersebut  merupakan  jawaban atas  tuntutan  masyarakat  dan  sejalan  dengan  tujuan Pancasila dan UUD 1945 untuk menghapus semua jenis kekerasan  di  Indonesia,  termasuk  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Selain  itu,  sesuai  dengan  Konvensi  PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan,  yang  diakui  oleh  pemerintah  Indonesia melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang Diskriminasi  Terhadap  Perempuan.  Pengesahan  UU PKDRT  tidak  serta  merta  memenuhi  harapan perempuan  yang  mayoritas  menjadi  korban  kekerasan dalam  hal  memperoleh  keadilan,  mengingat  kondisi penegakan  hukum  di  negara  kita  yang  masih  jauh  dari ideal  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  praktik-praktik diskriminatif yang menguntungkan mereka yang berada dalam  posisi  kekuatan  ekonomi,  sosial,  dan  budaya. Untuk  mencapai  tingkat  penegakan  hukum  yang diperlukan,  kesadaran  dan  pemahaman  tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan harus disebarkan ke seluruh masyarakat.
Penerapan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga dalam ketentuan Pendewasaan Perkawinan juga tampak kurang  dalam  hal  hak-hak  korban,  seperti  hak  atas perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan khusus demi  kerahasiaan  korban,  pendampingan,  bantuan hukum, dan layanan bimbingan rohani.
” Pelayanan perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan khusus untuk menjamin kerahasiaan korban,  pertolongan,  dukungan  hukum,  dan pelayanan  bimbingan  rohani  semuanya  tersedia bagi  korban  yang  menjadi  korban.  Membahas hak  di  satu  sisi  akan  selalu  disertai  dengan diskusi  tentang  kewajiban  di  sisi  lain.  Dilema yang  muncul  adalah  siapa  yang  pada  akhirnya bertanggung  jawab  untuk  memastikan  hak-hak korban  dihormati.  Jika  pemerintah  bermaksud apa yang dikatakannya, mengapa dalam rangka menjamin  hak-hak  korban,  rumusan  pasal tersebut menggunakan istilah “berhak menerima”, yang  lebih  bermakna  relatif  terhadap  saran peneliti yang perlu ditegaskan dengan menggunakan  istilah  “  wajib  memberikan” kepada pihak-pihak yang terlibat ”.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  pada  dasarnya merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan manifestasi  ketidakberhargaan  perempuan  di  mata suaminya,  serta  penghinaan  terhadap  martabat perempuan, yang hak asasinya harus dilindungi dengan segala  cara.  Banyak  pasangan  yang  melecehkan  istri
mereka  dengan  berbagai  cara,  termasuk  secara  fisik, psikologis, verbal, seksual, dan finansial. Waktu, tempat, dan kondisi istri tidak lagi menjadi pertimbangan dalam perlakuan  brutal  ini.  Beberapa  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  dilakukan  meskipun  sang  istri  sedang hamil atau baru saja melahirkan anak.
” Hanya  3  (tiga)  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  di  Kabupaten  Dompu  yang  dibawa  ke pengadilan pada tahun 2016 dan 2017, dengan  3 (tiga)  kasus  pada  tahun  2016  dan  3  (tiga)  kasus pada tahun 2017. ”.
Data ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang terlalu lebar antara kasus yang dilaporkan ke polisi dan yang dibawa ke pengadilan; sebenarnya kesenjangannya cukup besar.
” Hal  ini  biasanya  disebabkan  oleh  pasangan suami  istri  yang  mencabut  pengaduannya sebelum  kasus  tersebut  dapat  diselidiki  lebih lanjut,  dan  polisi  tidak  berdaya  untuk  campur tangan  karena  UU  KDRT  memuat  berbagai kejahatan  pidana  yang  merupakan  delik  aduan, dan polisi tidak berdaya untuk campur tangan ”. Pada hakekatnya Undang-Undang tentang Penghapusan  KDRT  mengatur  tentang  pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban KDRT, dan secara khusus  mengatur  tentang  kekerasan  yang  terjadi  dalam rumah  tangga  dengan  unsur  pidana  yang  berbeda dengan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur. oleh  KUHP.  Termasuk  juga  dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pemberlakuan Pendewasaan  Usia  Perkawinan.  Undang-undang  ini yang  mengatur  kewajiban  aparat  penegak  hukum, tenaga  kesehatan  dan  pekerja  sosial  serta  relawan pendamping  dan  pembimbing  rohani,  mengatur kewajiban  korban  untuk  melindungi  diri  dan  menjadi lebih  peka  terhadap  lingkungan  sekitarnya.  Responden terhadap  kepentingan  rumah  tangga,  yang  sejak  awal diarahkan  pada  keutuhan  dan  keharmonisan  rumah tangga,  serta  mengatur  kebutuhan  akan  perlindungan korban.
” 1.Melindungi  diri  dari  keluarga,  kepolisian, kejaksaan,  sistem  peradilan,  pengacara  dan advokat,  lembaga  pelayanan  sosial,  dan  pihak lain,  baik  untuk  sementara  waktu  maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan.  Korban  akan  menerima:  2.  layanan kesehatan  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan medisnya; 3. penanganan khusus untuk menjaga kerahasiaan  korban;  4.  pendampingan  pekerja sosial dan penasihat hukum pada setiap tahapan proses  pemeriksaan,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5. layanan bimbingan rohani ”.
Atas  dasar  pertimbangan  kultural,  terciptanya budaya  patriarki  menciptakan  kondisi  periferal  sikap
proklamasi  oleh  perempuan  atas  kejahatan  yang dilakukan  oleh  kalian  menjadi  mapan.  Dalam  kategori ini  adalah  pertanyaan  yang  melibatkan  pertanyaan tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dimana pelakunya adalah orang-orang yang paling dekat dengan korban.  Jika  seorang  istri  dilecehkan  tetapi  tidak melawan karena dia ingin mempertahankan gelar rumah, tidak  jarang  dalam  budaya  saat  ini  terkejut.  Kekerasan terhadap  perempuan  lebih  merupakan  kejadian  gunung es, karena faktanya tidak dihukum. Hal ini menyiratkan bahwa  data  yang  belum  dipublikasikan  tidak  secara akurat  mencerminkan  situasi  dunia  nyata  yang  ada  di masyarakat  saat  ini.  Karena  kasus-kasus  "kecil"  seperti menampar,  merampas,  dan  merusak  harga  diri  tidak akan  pernah  menjadi  perhatian  publik  sebagai  masalah hukum. Korban KDRT yang mayoritas perempuan, lebih memilih  diam,  percaya  bahwa  penderitaan  mereka adalah  "takdir"  yang  tidak  bisa  dibalik  atau  dihindari. Perempuan  telah  dibangun  dan  disubordinasikan sebagai  hasil  dari  akar  budaya  patriarki  yang  dalam. Konsekuensi  psikologis  dan  sosiologis  dari  konstruksi dan  subordinasi  ini  menghasilkan  pembentukan kebiasaan  berpikir  dan  berperilaku  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  yang  diakui  dalam  tatanan  sosial patriarki.

## D. TEMUAN ATAU DISKUSI
Menurut  temuan  penelitian,  penerapan  ketentuan Maturitas  Usia  Perkawinan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  KDRT  belum dilaksanakan  secara  optimal,  terbukti  dengan  masih rendahnya  kasus  KDRT  yang  terjadi.  dibawa  ke pengadilan  dan  rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan perlunya  ikut  serta  dalam  pelaksanaan  undang-undang ini.
Isu  lain  yang  muncul  sebagai  akibat  dari  terjadinya kekerasan  adalah  kenyataan  bahwa  korban  sangat mungkin menderita tekanan fisik dan psikologis. Orang yang  pernah  mengalami  trauma  fisik  atau  psikologis dapat  mencari  bantuan  dari  berbagai  profesional, termasuk  ahli  kesehatan,  pekerja  sosial,  relawan pendamping,  dan  penasihat  spiritual,  untuk  pulih. Untuk  menghindari  korban  KDRT  yang  umumnya berada  di  daerah  terpencil  yang  jauh  dari  sumber ekonomi  keluarganya,  ruang-ruang  sensitif  bagi  korban KDRT,  pedoman  pelaksanaan  peraturan  yang  sensitif gender  dan  mudah  dipahami  oleh  aparat  penegak hukum,  dalam  dalam  hal  ini  polisi,  jaksa  dan  hakim, serta  penyedia  layanan  medis  harus  dibentuk  dan dilaksanakan.
Pendapat tersebut sejalan dengan penjelasannya [20] untuk  mengurangi  terjadinya  KDRT  pada  kelompok remaja  yang  menikah  dini,  perlu  dilakukan  sosialisasi kepada  masyarakat  umum  dan  aparat  penegak  hukum tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan  KDRT  dengan  memasukkan  materi tentang  KDRT  dan  UU  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan KDRT dalam program konseling pranikah. Reformasi hukum perkawinan sangat penting, terutama pasal  yang  mengatur  perkawinan  anak  dan  batas  usia perkawinan. Pemerintah bekerjasama dengan masyarakat  agar  dapat  memantau  dan  mencegah terjadinya  praktek  perkawinan  perempuan  yang  masih anak-anak  karena  berbagai  faktor  seperti  penerapan adat,  agama,  atau  paksaan  oleh  orang  tua  dan lingkungan sekitar.
Senada  pendapat  Syahuri[21]  bahwa  fakta  bahwa kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  perbuatan yang  harus  dikriminalisasi  karena  melanggar  hak  asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 dan perubahannya, serta Undang-Undang No. Keluarga dan masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  pencegahan  dan pemantauan insiden kekerasan dalam rumah tangga jika mereka memiliki kesadaran yang kuat dan utuh tentang apa yang sedang terjadi..
Sebelum  disahkannya  UU  PKDRT,  isu  KDRT dikaitkan  dengan  ideologi  kerukunan  keluarga  yang dianut  masyarakat.  Akibatnya,  mereka  tidak  percaya bahwa  masalah  tersebut  memerlukan  campur  tangan negara  karena  itu  adalah  masalah  pribadi,  bukan masalah  publik.  Sejak  pengesahan  UU  PKDRT  pada  14 September 2004, semakin besar harapan bahwa jumlah kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  akan  menurun dan  perlindungan  hukum  yang  tersedia  bagi  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  akan  ditingkatkan  ke tingkat  yang  ideal.  Namun  dalam  praktiknya, implementasi  UU  PKDRT  di  Kabupaten  Dompu  belum menghasilkan pemenuhan harapan yang direncanakan.
Ditemukan  melalui  penelitian  bahwa  implementasi Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Pada Usia  Bersalin  dan  Penanggulangan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu  yaitu  pengesahan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Untuk  Pernikahan  Dini  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan  langkah  maju  yang  signifikan  dalam memerangi kekerasan dalam rumah tangga di tanah air. Undang-undang  ini  menambah  kerangka  hukum  yang telah  ada  untuk  menangani  dan  menyelesaikan  situasi kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  merugikan perempuan di masa lalu.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Penerapan  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  sebagai upaya  pencegahan  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga  belum  maksimal  karena  masih  adanya  kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi, kurangnya pemberian  perlindungan  hukum  kepada  korban
kekerasan,  perlu  dilakukan  sosialiasasi  tentang penerapan  PUP  yang  terkandung  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Hal  lainnya  masih terjadinya  tradisi  budaya  perkawinan  perjodohan dengan  mengesampingkan  faktor  kematangan  berpikir dan umur.
Berdasarkan  hasil  kajian  tersebut,  menyarankan kepada  pemerintah  untuk  lebih  intensif  menerapkan PUP  kepada  masyarakat  hingga  tingkat  desa  dan kelurahan,  BKKBN  lebih  aktif  memberikan  edukasi kepada  masyarakat  melalui  dunia  maya.  Masyarakat sebaiknya  perlu  memiliki  kesadaran  yang  tinggi  untuk menikahkan  anaknya  berpedoman  pada  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbgai pihak  yang  telah  memberikan  data  dan  dukungan sehingga  kepada  penulis  mampu  menyelesaikan penyusunan artikel dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] N.  Rofiah,  “Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam perspektif  Islam,” Wawasan  J.  Ilm.  Agama  dan  Sos. Budaya , vol. 2, no. 1, pp. 31–44, 2017.
[2] Z.  Bidaya  and  R.  Umami,  “Implementasi  Undang- Undang  no.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT)  Berkaitan dengan  Pranata  Lokal  di  Desa  Sokong  Kecamatan Tanjung  Kabupaten  Lombok  Utara,” Civ.  Pendidikan- Penelitian-Pengabdian  Pendidik.  Pancasila  dan Kewarganegaraan , vol. 4, no. 2, pp. 30–39, 2016.
[3] W.  Follona,  A.  S.  Raksanagara,  and  B.  H.  Purwara, “Perbedaan  Pendidikan  Kelompok  Sebaya  tentang Pendewasaan  Usia  Perkawinan  di  Perkotaan  dan Perdesaan,” Kesmas J. Kesehat. Masy. Nas. (National Public Heal. Journal) , vol. 9, no. 2, pp. 157–163, 2014.
[4] R. Ariesta, “Sikap Remaja Putri terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan,” J. Obs. Sci. , vol. 1, no. 1, pp. 33–40, 2015.
[5] D.  M.  Wahyuningrum,  H.  A.  Gani,  and  M.  Ririanty, “Upaya  Promosi  Kesehatan  Pendewasaan  Usia Perkawinan  Oleh  Pusat  Informasi  Konseling  Remaja (PIK-R)  Ditinjau  Dari  Teori  Precede-Proceed  (The Effort  of  Health  Promotion  on  Maturation  of  the Marriage Age by Information and Concelling Center for Adolescent  (PI,” Pustaka  Kesehat. ,  vol.  3,  no.  1,  pp. 186–192, 2015.
[6] F.  Ma’arif,  “Hubungan  Antara  Tingkat  Pengetahuan Dan  Sosial  Budaya  Dengan  Sikap  Remaja  Terkait Pendewasaan  Usia  Perkawinan,” J.  Biometrika  dan Kependud. , vol. 7, no. 1, pp. 39–48, 2018.
[7] I.  M.  Putri  and  L.  Rosida,  “Peningkatan  Pengetahuan Program  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  di  Karang Taruna Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta,” J. Pengabdi.  Masy.  Kebidanan ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  5–11, 2019.
[8] A.  Y.  R.  Dini  and  V.  F.  Nurhelita,  “Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini,” J.
Kesehat. , vol. 11, no. 1, pp. 50–59, 2020.
110 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 9, No. 1, Maret 2021, hal 104-110
[9] E.  Rulistyana,  “Pengetahuan Remaja tentang  Program Pendewasaan  Usia  Perkawinan  (PUP),” J.  Ners  dan
Kebidanan (Journal Ners Midwifery) , vol. 4, no. 1, pp. 79–84, 2017.
[10] P. Lestari and E. Purwati, “Strategi Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Mengkampanyekan  Pendewasaan  Usia  Perkawinan
Terhadap  Remaja  Ponorogo  2017,” Indones.  J.  Gov. Commun. Stud. , vol. 1, no. 1, pp. 56–64, 2018.
[11] T.  Subekti,  “Sahnya  Perkawinan  Menurut  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” J. Din. Huk. , vol. 10, no. 3, pp. 329–338, 2010.
[12] D.  R.  Munaf,  “Kajian  Tata  Cara  Pencapaian  Kinerja Rencana  Strategis  Berdasarkan  Indikator  Kinerja Rpjmn  2010-2014,” J.  Sosioteknologi ,  vol.  12,  no.  28, pp. 353–366.
[13] E. Fadlyana and S. Larasaty, “Pernikahan usia dini dan permasalahannya,” Sari  Pediatr. ,  vol.  11,  no.  2,  pp. 136–141, 2016.
[14] R. Lujeng P and A. Sukohar, “Kekerasan dalam rumah tangga pada kasus pernikahan dini,” J. Medula , vol. 6, no. 1, pp. 143–148, 2016.
[15] F.  R.  Alfa,  “pernikahan  dini  dan  perceraian  di Indonesia,” J.  Ilm.  Ahwal  Syakhshiyyah ,  vol.  1,  no.  1, pp. 49–56, 2019.
[16] O.  Hidayati,  B.  Pitoewas,  and  H.  Yanzi,  “Peranan Kepolisian  dalam  Mencegah  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  Di  Polresta  Bandar  Lampung,” J.  Kult. Demokr. , vol. 5, no. 5, 2017.
[17] M.  Julijanto,  A.  Anwaruddin,  L.  Lisma,  and  M. Damayanti,  “Penyuluhan  Hukum  Pencegahan  Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kopen RT. 03 RW. 07  Ngadirejo  Kartasura,”  in Proceedings  of  Annual Conference  on  Community  Engagement ,  2018,  pp. 209–217.
[18] E. Firdaus, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  di  Kota  Batam,” J.  Huk.  IUS  QUIA IUSTUM , vol. 21, no. 1, pp. 139–154, 2014.
[19] E. R. Fanani, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  Antara Terobosan  Hukum  dan  Fakta  Pelaksanaannya,” J. Legis. Indones. , vol. 5, no. 3, pp. 1–8, 2018.
[20] D.  S.  Meliala,  “Himpunan  peraturan  perundang- undangan tentang perkawinan.” Nuansa Aulia, 2008.
[21] T. Syahuri, Legislasi hukum perkawinan di Indonesia:
Pro-kontra pembentukannya hingga putusan Mahkamah Konstitusi . Kencana Prenada Media Group, 2013.