## Pelaksanaan Akta Jual Beli Bukti Letter C Oleh Camat Selaku Pejambat Pembuat Akta TanahSementara di Kecamatan Tirtomoyo

## Inicafony Prasasti, Yunanto, Novira Maharani Sukma
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas, Universitas Diponegoro Email : cafony.prasasti@gmail.com

## Abstract
Buying and selling land is a legal act which is the submission of property rights (the surrender of land for eternity). Proof of ownership of land is the condition of Formil on the buy and sell object related to  the  requirements  of  transitional  land  rights  set  forth  in  the  Government  Regulation  article  37 paragraph (1) Number 24year 1997 about land registration. Letter C is the land ownership rights in the village area that formed from the village map issued by agrarian, and is evidence of administration and legal certainty in the sale and purchase of land. The purpose of research to deepen how the act of buying and selling deed with Letter C in Tirtomoyo District of Wonogiri  Regency of Central Java province.  The  research  method  uses  a  socio-legal  juridical/sociological  approach.  This  type  of research is qualitative and quantitative. The empirical/sociological juridical is a combination of a rule of  law  approach  with  the  incorporation  of  a  wide  range  of  elements  from  empirical.  This  method examines  the  gap  between  Das  Sollen  and  Das  sein.  Research  conducted  in  District  Tirtomoyo Wonogiri Regency Central Java province.

## Keywords : land deed official (ppat); buying and selling act; letter c Abstrak
Jual beli tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya). Bukti kepemilikan atas tanah merupakan syarat Formil pada objek Jual Beli terkait dengan persyaratan peralihan hak atas tanah yang di atur dalam Peraturan Pemerintahan Pasal  37  ayat  (1)  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah.  Letter  C  merupakan  hak kepemilikan tanah di wilayah desa yang terbentuk dari peta desa yang dikeluarkan oleh Agraria, serta merupakan bukti administrasi dan kepastian hukum dalam jual beli tanah tersebut. Tujuan penelitian untuk mendalami bagaimana pelaksaanaan Akta Jual Beli dengan Letter C di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten  Wonogiri  Provinsi  Jawa  Tengah.  Metode  penelitian  mengunakan  pendekatan  Yuridis Empiris/Sosiologis socio-legal. Jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yuridis Empiris/Sosiologis merupakan gabungan antara pendekatan aturan hukum dengan penggabungan dari berbagai macam unsur dari empiris. Metode ini mengkaji kesenjangan antara das sollen dengan das sein . Penelitian dilakukan di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
Kata kunci : pejabat pembuat akta tanah (PPAT); akta jual beli, letter C

## A. Pendahuluan
Jual  beli  menurut  hukum  adat  merupakan  perbuatan  pemindahan  hak,  yang  sifatnya tunai,  riil  dan  terang.  Sifat  tunai  berarti  bahwa  penyerahan  hak  dan  pembayaran  harganya dilakukan pada saat yang sama, sedangkan sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata- kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli dan sifat terang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jual beli tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik ( penyerahan tanah untuk selama-lamanya\) oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu
menyerahkan  harganya  pada  pembeli(Effendi,  1986).  Bukti  kepemilikan  atas  tanah merupakan syarat Formil pada objek Jual Beli terkait dengan persyaratan peralihan hak atas tanah  yang di atur dalam Peraturan Pemerintahan Pasal 37 ayat (1) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Akta jual beli merupakan dokumen otentik yang dibuat pejabat pembuat  akta  tanah  (PPAT)  untuk  peralihan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  (Peraturan Pemerintah, 2016).
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam bahasa Inggris sering disebut dengan land deed  officia ls , sedangkan  dalam  Bahasa  belanda  disebut  dengan land  titles  registrar , mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  karena  pejabat  ini  diberikan  kewenangan  oleh  negara,  untuk  membuat  akta pemindahan hak atas tanah dan akta-akta lainnya di Negara Republik Indonesia (Adjie, 2009). PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu Mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data  pendaftaran  tanah  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  hukum.  Setiap  perjanjian  yang bermaksud  memindahkan  ha  katas  tanah,  memberikan  suatu  hak  baru  atas  tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan ha katas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan  dengan  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  dan  dihadapan  pejabat  yang  berwenang (Ngadino, 2019).
Di  Indonesia  PPAT  digolongkan  menjadi  3(tiga)  mssacam  yaitu  PPAT,  PPAT Sementara  dan  PPAT  Khusus.  PPAT  Sementara  adalah  Pejabat  Pemerintah  yang  ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT, dengan membuat akta PPAT di daerah yang  belum  cukup  terdapat  PPAT.  Camat  atau  Kepala  Desa  bertugas  untuk  melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan  akta  PPAT. Pelaksanaan  jabatan  camat  selaku  PPAT  Sementara  sama  halnya dengan PPAT pada umumnya.
Pembuatan akta jual beli terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu Syarat Formil dan Syarat  Materil.  Dokumen  yang  harus  disiapkan  oleh  penjual  salah  satunya  yaitu  Sertifikat tanah  jika  sudah  berbentuk  sertipikat,  letter  C  bila  belum  disrtipikatkan,  fungsinya  untuk memeriksa keabsahan dari sertifikat tanah dan PBB. Letter C merupakan hak kepemilikan tanah di wilayah desa yang terbentuk dari peta desa yang dikeluarkan oleh Agraria yang pada saat ini disebut Badan Pertanahan Nasional. Letter C berfungsi untuk mencari posisi kondisi tanah, Letter C tidak boleh ganda, apabila seseorang pihak memiliki 5 bidang tanah namun nomor letter C tetap harus satu (1) Akan tetapi terdapat pula pemegang kepemilikan letter C
yang ganda,  namun hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi dan pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut merupakan pihak desa yaitu sekertaris desa dengan cara menghapus salah satu nomor Letter C dan dilakukan pengabungan(Peraturan Pemerintah, 1998).Adapun perbuatan hukum Camat selaku PPAT sementara tersebut seperti Akta Jual Beli Tanah yang akan di sertipikatkan. Dalam jual beli pada umumnya yaitu antara masyarakat harus menghadirkan Camat atau Kepala Desa sebagai saksi, sekertaris desa, Ketua RT dan RW setempat serta para Ahli Waris karena tanah-tanah yang belum bersertifikat/masih berupa Letter C dan harus dilakukan pengecekan data agar dapat dibuktikan kebenaran data Fisik dan Data yuridisnya. Hal ini dilakukan untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam  jual  beli  tanah  tersebut.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  19  Undang-undang  Pokok Agraria  sertpikat  adalah  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat, namun dalam kenyataannya terutama didaerah-daerah tertentu masih dilakukan peralihannya hak dimuka kepala desa atau kepala adat dan dianggap sah menurut masyarakat setempat. Jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT sementara pada prakteknya terdapat di daerah Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
Menurut Han Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang  menekankan  aspek  “seharusnya”  atau  das  sollen,  dengan  menyertakan  beberapa peraturan  tentang  apa  yang  harus  dilakukan.  Pendapat  mengenai  kepastian  hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan menjadi pedoman bertingkah laku dan Aturan- aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:  “seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu  perbuatan  tertentu  atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan Merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa suatu menegnai kesediaan dan subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk  memikul  atau  melaksanakan  kewajibannya  atas  kesalahannya  maupun  akibat kealpaannya”(Susanto, 2004).
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah merupakan tujuan lokasi dari penelitian ini, dikarenakan desa-desa tertentu masyarakat menyatakan bahwa Akta Jual  Beli  merupakan  bukti  yang  Sah  dalam  Jual  Beli  meskipun  belum  memiliki  sertipikat, hanya berdasarkan keterangan Letter C. Berdasarkan latar belakang untuk penelitian diatas,
maka penulisan dapat merumuskan beberapa permasalahan – permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Proses Jual Beli untuk tanah dengan surat bukti Letter C di kantor Kecamatan Tirtomoyo?
2. Bagaimana  cara  penyelesaian  masalah  hukum  mengenai  pihak-pihak  pemegang  atas kepemilikan tanah Letter C yang tidak sesuai dengan data yuridis para ahli waris yang tidak dicantumkan pada saat terjadi pelaksanaan Akta Jual Beli yang sudah menjadi sertipikat?
3. Apa  akibat  dari  Pelaksanaan  Jual  Beli  tanpa  adanya  Akta  Jual  Beli  dan  penyertipikatan dihadapan PPATS?
Untuk  mengetahui  validatasi  penulisan  ini,  maka  dalam  telaah  Pustaka  penulis  akan uraikam beberapa penelitian yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan jurnal tersebut, antara lain : Jurnal yang ditulis oleh Iga Gangga & Santi Dewi yang berjudul “Peran Camat Selaku "Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Jual Beli Tanah”(Gangga & Dewi, 2010) yang  membahas  tentang  jual  beli  tanah  yang  dilakukan  secara  dibawah  tangan,  Kemudian juga Jurnal yang ditulis oleh Apit Rina Palupi yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Tanah Yang  Berstatus  Letter  C  Di  Kecamatan  Karanggayam  Kabupaten  Kebumen”(Palupi, Purwoatmodjo, & Prabandari, 2019) yang membahas tentang jual beli Tanah yang bersatatus Letter C dan  masalah di bidang pertanahan, Dan Jurnal yang ditulis Muhamad Muthohar yang berjudul “Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai Ppat Sementara Dalam Pembuatan Akta- Akta  Tentang  Tanah  (Studi  Di  Kabupaten  Boyolali)”(Muthohar,  2017)  yang  membahas tentang  mengenai  pelaksanaan,  serta  kendala-kendala  dan  upaya  dalam  jabatan  sebagai PPPAT  Sementara.  Dari  beberapa  Jurnal  sebelumnya  penulis  menjadikan  dasar  dan perbandingan dalam penulisan Jurnal ini yang akan penulis paparkan di dalam pembahasan. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana pelaksaanaan Akta  Jual  Beli  dan  mendalami  lebih  lanjut  mengenai  problematika  yang  timbul  akibat pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli tersebut.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian mengunakan pendekatan Yuridis Empiris/Sosiologis socio-legal. Jenis penelitian menggunakan metode field research atau penelitian lapangan dengan menggunakan data  sebagai  dasar  utama  dalam  melakukan  telaah  analisis.  Data  penelitian  diporeleh  dari berbagai sumber seperti Camat atau Kepala Desa Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara  dan  Pihak-pihak  yang  terkait  didalam  nya.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara Data primer  yaitu  data  yang diperoleh secara langsung  dari objeknya dengan cara wawancara dan  secara  langsung  dari  responden  dan  narasumber  tentang  objek  yang  diteliti(J.  Supranto, 1980)  dan  Data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  bahan  kepustakaan,  meliputi
Peraturan, Undang-undang dan Buku-buku, serta Jenis pendekatan melalui Wawancara/interview  atau  kuisioner  lisan  dengan  pihak-pihak  terkait  untuk  memperoleh informasi  atau  suatu  data  dengan  berhadapan  secara  langsung,  dengan  fokus  study.  Tehnik pengolahan  dan  analisis  data  menggunakan  deskriptif  analitis,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari lapangan  dan  kepustakaan  di  analisi  secara  deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif,  dengan  cara memperhatikan data-data yang di peroleh dari kepustakaan dan lapangan agar dapat memperoleh jawaban dan kesimpulan sesuai dengan permasalahan (Syamsudin, 2007).

## C. Hasil Dan Pembahasan
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri memiliki Luas Wilayah 9.301,0885 Ha. Yang terdiri dari 2 (dua) Kelurahan 12 (duabelas) Desa, 135 Dusun/ Lingkungan, 140 RW dan 389 RT. Penulis  telah  melaksanakan  penelitian  pada  tanggal  11  Februari  2020  di  Kantor  Kecamatan Tirtomoyo  Kabupaten  Wonogiri  Provinsi  Jawa  Tengah,  Sehingga  diporeleh  data  yang  terkait dengan  praktik  jual  beli  tanah  di  Kecamatan  Tirtomoyo  Kabupaten  Wonogiri  Provinsi  Jawa Tengah.
Letter C merupakan hak kepemilikan tanah di wilayah desa yang terbentuk dari peta desa yang  di  sebut  Letter  C  yang  dikeluarkan  oleh  Agraria  yang  pada  saat  ini  disebut  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  bentuknya  berupa  peta  blok  dan  berfungsi  untuk  mencari posisi/lokasi kondisi tanah.
Bukti  kepemilikan  atas  tanah  yang  dimiliki  masyarakat  seperti  Letter  C  dianggap merupakan bukti kepemilikan yang sah, hal tersebut merupakan akibat kurangnya pengetahuan mengenai bukti sah suatu kepemilikan tanah. Maka dari itu pentingnya pendaftaran tanah dalam proses  jual  beli  tanah  yang  sebelumnya  masih  berstatus  Letter  C.  Pendaftaran  hak  atas  tanah merupakan  kewajiban  dari  pemerintah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terutama  bagi pemegang hak atas tanah di seluruh Indonesia (Sutedi, 2009). Menurut (Santoso, 2013) Dalam Pasal  19  ayat  (2)  UUPA  ditentukan  bahwa  pendaftaran  tanah  meliputi  Pengukuran,  pemetaan dan  pembukuan  tanah,  Pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan  peralihan  hak-hak  tersebut,  dan Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Untuk mendukung akurasi data pertanahan di wilayah atau daerah yang belum terdapatb PPAT dan  peran  camat  selaku PPAT Sementara sangat  diperlukan dengan maksud mencegah kekeliruan dan tumpeng tindihnya informasi mengenai status dan pemilikan suatu tanah. PPAT Sementara  adalah  pejabat  pemerintah  yang  ditunjuk  karena  jabatannya  untuk  melaksanakan tugas  PPAT  di  daerah  yang  belum  cukup  terdapat  PPAT.  PPAT  adalah  pejabat  umum  yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya telah ditetapkan, sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan
hukum  tertentu(Samsaimun,  2018).  Kewenangan  PPAT  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  adalah  untuk  membuat  akta-akta  otentik  mengenai  perbuatan  hukum tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun.  Perbuatan  hukum sebagaimana yang dimaksud seperti Jual Beli.

## 1. Hasil Penelitian
a. Proses Jual Beli tanah dengan bukti Letter C di kantor Kecamatan Tirtomoyo
Adapun prosedur jual beli tanah itu diawali dengan dengan kata sepakat antara calon penjual dengan calon pembeli mengenai objek jual belinya yaitu tanah hak milik yang akan dijual dengan harganya.
Proses jual beli tersebut tidak selalu dilakukan di kantor Kecamatan Tirtomoyo, hal tersebut  dinyatakan  oleh  Pak  Edi  Suwarko  selaku  narasumber  yang  menjabat  sebagai Sekertaris Desa Kecamatan Tirtomoyo. Jual beli di daerah tirtomoyo umumnya dilakukan di hadapan Kepala Desa, Sekertaris Desa, seluruh Ahli Waris dan membawa saksi-saksi seperti Ketua RT/RW setempat. Menurut narasumber Pak Edi Suwarko selaku Sekertaris Desa di Tirtomoyo mengungkapkan bahwa jual beli tanah orang yang ada di desa dengan di kota berbeda, karena kecamatan akan melimpahkan kegiatan jual beli tersebut kepada Perangkat Desa dan PPAT Sementara atau disebut Camat tidak dapat bertanggung jawab secara penuh dalam proses kelengkapan data dan berlangsungnya jual beli tersebut. Tugas PPAT Sementara dalam jual beli tersebut hanya menandatangani Akta Jual Beli yang akan di proses menjadi Sertipikat.
Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam Proses Jual beli Tanah Letter C seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjual dan pembeli, Kartu Keluarga (KK) Penjual dan pembeli, dan dibuktikan oleh Letter C Desa.
b. Masalah-masalah yang timbul akibat kepemilikan Letter C pada saat Jual Beli
Beberapa  masalah  yang  timbul  pada  saat  terjadi  jual  beli  tanah  warisan  seperti mengenai pihak-pihak pemegang atas kepemilikan tanah Letter C yang tidak sesuai dengan data yuridis dan para ahli waris yang tidak tercantum dalam  pada saat terjadi pelaksanaan Akta Jual Beli yang sudah menjadi sertipikat. Dalam peaktek jual beli tersebut para ahli waris  biasanya  berjumlah  lebih  dari  satu  orang,  dalam  menandatangani  Akta  Jual  beli (AJB)  para  ahli  waris  tidak  harus  menghadiri  dalam  prosesi  penandatanganan,  cukup menunjukan  salah  satu  orang  yang  menjadi  perwakilan  dari  mereka.  Bukti  tersebut berbentuk  tertulis  dalam  Surat  Keterangan  Ahli  waris  berisi  tentang  Identitas  para  ahli waris.
Data yuridis yang tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam buku induk pada saat terjadi  pelaksanaan  Akta  Jual  Beli,  seperti  permasalahan  E  dan  B  merupakan  saudara kandung,  E  membuat  sertipikat  tanpa  sepengetahuan  B  sedangkan  B  berhak  atas  tanah tersebut karena merupakan tanah warisan, karena B adalah sebagian dari Ahli Waris dan kebetulan  E  kenal  dengan  orang  yang  bekerja  di  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN), kemudian E memproses melakukan pendaftaran tanah dan balik nama menjadi Hak Milik sedangkan orang tua E dan B sudah meninggal, kemudia B meminta E untuk membagikan Tanah tersebut karena merupakan warisan dari orangtua E dan B namun sertipikat sudah menjadi HM atas nama E. permasalahan tersebut bisa proses melalui jalur hukum karena E melakukan pemalsuan dokumen dan bisa dilakukan tuntutan.
Tanah  dengan  kepemilikan  E  yang  sudah  menjadi  Hak  Milik  tersebut  dapat  batal demi hukum  apabila B  melaporkan kepada pihak berwajib  dan pihak berwajib lah  yang berwenang menanyakan kepada BPN tentang data dan asal usul berkas tersebut, Diambil kembali Bukti Fisik di BPN dulu sebelum di di daftakan, melihat dokumen Fotokopi Kartu Keluarga  (KK),  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dari  Ahli  Waris  apabila  berkas  tersebut hanya ada 1 KTP dan tidak lengkap karena masih ada ahli waris yang lain dan tidak ikut menandatanganinya maka pendaftaran tersebut tidak sah dan dicabut.
c. Akibat dari Pelaksanaan Jual Beli tanpa adanya Akta Jual Beli dan penyertipikatan dihadapan PPATS
Akibat yang timbul dari proses jual beli tanah tanpa dilakukannya pembuatan akta jual  beli  yang  dilakukan  dihadapan  PPAT  Sementara  yaitu  rentan  timbulnya  suatu permasalahan Hukum tentang tanah akibat dari tidak adanya saksi-saksi yang terkait dalam proses jual beli tersebut, karena akta jual beli merupakan alat bukti sahnya jual beli tersebut dan  saksi-saksi  yang  dimaksud  tersebut  yaitu  PPAT  Sementara  dan  pihak  pihak  yang berperan penting dalam jual beli tersebut.

## D. Simpulan
Pelaksanaan  Proses  Jual  Beli  tanah  dengan  surat  bukti  Letter  C  di  kantor  Kecamatan Tirtomoyo tidak dilakukan di kantor kecamatan melainkan di desa dengan membawa saksi saksi ketua  RT/RW  setempat,  dihadapan  kepala  desa  dan  Sekdes  (yang  menandatangani  dan mengeluarkan ajb) dan sebaiknya seluruh ahli waris di beritahukan dan melampirkan KK dan KTP para ahli waris, sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Kewenangan PPAT diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
Beberapa  permasalahan  yang  timbul  seperti  Data  yang  tidak  sesuai  dengan  data  yang terdapat dalam buku induk pada saat terjadi pelaksanaan Akta Jual Beli Serta Letter C yang tidak boleh ganda, kedua  hal  tersebut  merupakan suatu  permasalahan  yang sering terjadi  dan pihak desa yaitu sekertaris desa yang berwenang dan mampu menyelesaikasn hal tersebut untukData yang  tidak  sesuai  akan  di  usut  Kembali  dari  kepemilikan  pertama  hingga  terakhir,  sedangkan untuk Letter C,  dengan cara menghapus salah satu nomor Letter C dan dilakukan pengabungan. Hal  tersebut  sering  terjadi  akan  tetapi  para  pihak  perangkat  desa  mampu  menyelesaikan permasalahn tersebut dengan baik
Penting nya alat pembuktian yang sah dan diakui negara hukum dan dengan dilakukannya perbuatan hukum jual beli tanah alangkah baiknya dengan dilakukan pembuatan Akta Jual Beli yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara agar tercipta kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Adjie, H. (2009). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik .
Jakarta: Refika Aditama.
Effendi, P. (1986). Hukum Agraria Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo.
Gangga, I., & Dewi, S. (2010). Pandecta Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Jual Beli Tanah. Unnes , 05 (02), 121–129.
J. Supranto, M. P. H. dan S. (1980). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: PT Rineka. Mahendra. (2001). Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembaliugas dan Jabatan PPAT Sementara . Jakarta: Pustaka Ilmu.
Murad, R. (1997). Administrasi Pertanahan . Bandung: Mandar Maju.
Muthohar, M. (2017). Tugas dan kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara dalam Pembuatan AKta-akta Tentang Tanah (studi di Kabupaten Boyolali). Jurnal Akta , 4 (4), 527–534.
Ngadino. (2019). Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT. Semarang: CV Wahyu Prestasi.
Palupi, A. R., Purwoatmodjo, D., & Prabandari, A. P. (2019). Analisi Praktik Jual Beli Tanah Yang Berstatus Letter C Di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Notarius , 12 (2), 948– 957.
Peraturan Pemerintah. (1998). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2 ayat 2 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah .
Peraturan Pemerintah. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Samsaimun. (2018). Peraturan Jabatan PPAT Pengantar Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia . Bandung: Pustaka Reka Cipta. Santoso, U. (2013). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah . Jakarta: Kencana.
Susanto, O. S. A. (2004). Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali .
Bandung: Refika Aditama.
Sutedi, A. (2009). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya . Jakarta: Sinar Grafika.
Syamsudin, M. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## Artikel Jurnal:
Gangga, I., & Dewi, S. (2010). Pandecta Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) dalam Jual Beli Tanah. Unnes , 05 (02), 121–129.
Muthohar, M. (2017). Tugas dan kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara dalam Pembuatan AKta-akta Tentang Tanah (studi di Kabupaten Boyolali). Jurnal Akta , 4 (4), 527–534.
Palupi, A. R., Purwoatmodjo, D., & Prabandari, A. P. (2019). Analisi Praktik Jual Beli Tanah Yang Berstatus Letter C Di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Notarius , 12 (2), 948– 957.

## Peraturan Perundng-Undangan:
Peraturan Pemerintah. (1998). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2 ayat 2 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Pemerintah. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Pemerintah. (1998). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2 ayat 2 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Pemerintah. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Pemerintah. (1997). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftara Tanah.