Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 6, Juni 2023
ANALISIS  LEGALITAS  PEMBERIAN  KREDIT  TANPA  AGUNAN  OLEH BANK  BERDASARKAN  UU  NO  10  TAHUN  1998  TENTANG  PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

## Florencia Saputro Jong, Jeane Neltje Saly
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta Email: florencia.205190047@stu.untar.ac.id, jeanenovember@gmail.com

## Abstrak
Kredit  Tanpa  Agunan  (KTA),  merupakan  salah  satu  produk  dari  lembaga pembiayaan  seperti  perbankan.  KTA  menjadi  produk  pembiayaan  yang  cukup banyak  dilakukan  di  samping  kredit  usaha  rakyat  dan  leasing.  Produk  ini  dinilai cukup  umum  diberikan  oleh  lembaga  pembiayaan  seperti  perbankan  kepada nasabah  debiturnya,  dengan  menganalisis  rekam  jejaknya  selam  melakukan transaksi  perjanjian  sesuai  dengan  kesempatan.  Sehingga  KITA  sampai  saat  ini menjadi produk pembiayaan yang cukup legal bahkan dinaungi oleh BI dan OJK. Akan tetapi persoalannya KTA juga menyuguhkan resiko yang cukup besar dengan tingkat  kredit  macet  yang  juga  cukup  tinggi.  Banyak  bank  mengalami  persoalan krusial, dalam menjalankan program ini,salah satunya adalah BNI. Dari persoalan yang  telah  terjadi  tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah,  menganalisis  legalitas penerapan pidana atau kredit tanpa agunan berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai  perbankan.  Proses  analisis  dilakukan  dengan  studi  literasi  berdasarkan prinsip  normatif.  Basis  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  legalitas  pemberian kredit  tanpa  agunan  belum  penuhi  prinsip  syariah  sebagaimana  tertuang  dalam pasal  8  Ayat  1  UU  tentang  perbankan,  meskipun  OJK  dan  BI  telah  melegalkan aktivitas  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  kredit  tanpa  agunan  merupakan  aktivitas pembiayaan yang tinggi risiko.
Kata kunci : Agunan, Debitur, Perbankan, Kredit, Nasabah

## Abstract
Unsecured  Credit  (KTA),  is  one  of  the  products  of  financing institutions  such  as banks. KTA is a financing product that is quite widely carried out in addition to people's  business  loans  and  leasing.  This  product  is  considered  quite  commonly given by financing institutions such as banks to their debtor customers, by analyzing their track record of making agreement transactions according to the opportunity. So that KITA has until now become a fairly legal financing product even shaded by BI and OJK. However, the problem is that KTA also presents a considerable risk with a high level of bad debt. Many banks experience crucial problems, in carrying out this program, one of which is BNI. From the problems that have occurred, the purpose of writing this article is, analyzing the legality of criminal application or unsecured  credit  based  on  the  provisions  of  the  law  on  banking.  The  analysis
How to cite:
Florencia Saputro Jong, Florencia Saputro Jong, Jeane Neltje Saly (2023) Analisis Legalitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan Oleh Bank Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Volume 8 Issue 6, Juni 2023 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
process is carried out by literacy studies based on normative principles. The basis of this study shows that legality The provision of unsecured loans has not complied with sharia principles as stipulated in article 8 Paragraph 1 of the Law on banking, even though OJK and BI have legalized such activities. This is because unsecured credit is a high-risk financing activity.
Keywords: Collateral, Debtor, Banking, Credit, Customer

## Pendahuluan
Pemenuhan kebutuhan manusia tidak dapat dilepaskan dari adanya aspek komersial dan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  setiap  individu.(Muhari,  2019)  Sektor  ekonomi menjadi hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan oleh setiap orang.(Rahmawaty, 2013) Hal ini menjadikan kehidupan penuh dengan  kerjasama  hubungan  yang  saling  terikat  antar  manusia,  dalam  aspek perekonomian  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  taraf  hidup.  Maka  dari  itu  kegiatan perekonomian  sendiri  secara  makro  tidak  dapat  dilepaskan  dari  aspek  finansial  atau keuangan  yang  dikelola,  diatur  dan juga menjadi  objek  yang  banyak  digunakan  dalam berbagai bentuk bisnis dan kerjasama(Pardiansyah, 2017). Aspek ekonomi dan finansial atau  keuangan  menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak  terlepas  dari  usaha  manusia  dalam menjalankan  bisnis  dan  usaha,  serta  mendorong  aktivitas  yang  sesuai  dengan  harapan dalam peningkatan taraf hidup yang lebih baik.
Pengelolaan  keuangan  merupakan  salah  satu  aktivitas  yang  mendorong  kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik(Reichheld, 2003). Sehingga banyak bisnis memang berupaya  untuk  menciptakan  pengelolaan  dan  distribusi  keuangan  dengan  cukup  baik demi menjamin kegiatan bisnis agar tetap berjalan baik. Bahkan hal ini menjadikan setiap pelaku  bisnis  dan  usaha  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dukungan  keuangan  yang baik(Rahmatillah, 2022). Dukungan tersebut dapat diperoleh melalui hackhield ari usaha dan bisnis yang dilakukan, itu justru dari pihak pemberi dukungan keuangan dalam bisnis yang dijalankan. hal ini menjadikan sistem utang piutang dalam sektor ekonomi menjadi hal  yang  cukup  lumrah  dilakukan.(Silviana,  2022)  karena  setiap  bisnis  harus  tumbuh dengan berimbang dan juga mempertimbangkan orientasi pada masa depan, maka setiap bisnis  mendapatkan  peluang  yang  sama  untuk  memperoleh  dukungan  keuangan, termasuk dari lembaga keuangan seperti perbankan.
Dukungan  keuangan  sebagai  sebuah  aspek  yang  dapat  mendorong  kegiatan ekonomi  dalam  berbagai  bentuk  kerjasama  pembiayaan.(Sri  &  Ahmad,  2017)  Banyak lembaga  pembiayaan  berupaya  untuk  menyediakan  kesempatan  dukungan  uang  dari lembaga  terkait  para  pelaku  bisnis  atau  pada  pihak  yang  akan  dibiayai.  Termasuk didalamnya  adalah  lembaga  keuangan  berupa  perbankan  yang  merupakan  alas  atau lembaga  keuangan  formal  yang  banyak  menyediakan  layanan  bentuk  pinjaman  dan pembiayaan keuangan bagi pelaku usaha atau bagi individu. Lembaga Perbankan sendiri dapat diartikan sebagai lembaga perantara untuk pihak yang memiliki kelebihan dan atau surplus  of  fund  terhadap  pihak  yang  memerlukan  dana  atau  lack  of  funds.(Soetopo, Saerang,  &  Mawikere,  2016)  Sehingga  lembaga  perbankan  menjadi  suatu  lembaga
keuangan  yang  memiliki  integritas  dan  penting  bagi  perekonomian  negara  secara makro.(Fitri,  2022)  Oleh  karena  itu  negara  memiliki  lembaga  formal  yang  memang bertujuan  alam  mendorong  efektivitas  kegiatan  ekonomi  masyarakat,  baik  itu  dalam tingkatan paling mikro hingga pada tingkatan paling makro.
Lembaga  perbankan  sebagai  salah  satu  lembaga  pembiayaan  yang  menyediakan layanan untuk peminjaman bagi nasabahnya merupakan salah satu bentuk dari kerjasama yang dilakukan antara dua pihak (Ilham & Hariyani, 2020). Kegiatan kerjasama hutang- piutang  dalam  bentuk  tunjangan  kreditur  dari  bank  pada  nasabahnya  merupakan  salah satu  bentuk  hubungan  kerjasama  yang  umum  terjadi  dalam  aktivitas  keuangan  di Indonesia dan di banyak negara. kerjasama ini kerap menjadi salah satu hal yang sekiranya perlu  diatur  secara  hukum,  karena  dampak  dari  kerjasama  ini  dapat  dikatakan  cukup beragam(Moertiono,  2019).  Sebagai  suatu  aktivitas  pembiayaan,  layanan  kredit merupakan bagian dari upaya mendorong aktivitas ekonomi yang terus berkembang, dan pembangunan nasional.(Andriansyah, 2009) Oleh karena itu lembaga perbankan sebagai lembaga  pembiayaan  juga  menjadi  salah  satu  subjek  hukum  yang  suaranya  diatur berdasarkan  undang-undang  karena  perannya  cukup  besar  dalam  mendorong pembangunan nasional.
Perbankkan  sebagai  lembaga  pembiayaan  memiliki  usaha  utama  dalam  sektor kredit (Perdagangan, 2013). Perlu disadari bahwa Bank memiliki program layanan kredit dan pembiayaan lainnya yang cukup beragam(Fitri, 2022). Setiap lembaga perbankkan akan  menjadilan  usaha  dalams  ektor  kredit  sebagai  penghasilan  utama,  karena  pada dasarnya lembaga perbankkan mendapatkan hasil atau laba dari usaha kredit yang telah dijalankan  sehingga  penghasilan  tersebut  didapatkan  melalui  bunga  dan  provisi  atau pembiayaan  administrasi  pada  saat  dana  diberikan  pada  nasabah.  Lembaga  perbankan sebagai  lembaga  keuangan  merupakan  pihak  yang  menyediakan  jasa  keuangan  atau permodalan  bagi  nasabah  yang  membutuhkan  bantuan  pembiayaan  atau  keuangan, melalui suatu sistem kredit yang telah diatur berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam bentuk layanan ini pihak perbankan merupakan peran  dalam  posisi  pihak  kreditur,  sedangkan  nasabah  merupakan  pihak  debitur. Didalamnya tentu terdapat kerjasama yang telah disepakati alam pemberiaan pembiayaan dan  pengucuran  dana  berdasarkan  sistem  pembiayaan  yang  telah  ditetapkan  oleh Perbankan kepada nasabahnya.
Posisi  perbankan  dan  nasabah  dalam  sistem  kredit  merupakan  suatu  fata  bahwa perjaiayang  melibatkan  usaha  dalam  bidang  keuangan  harus  dilakukan  dengan  penuh kehati-hatian  dan  tunduk  apa  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Perbankan  sebagai lembaga  formal  yang  menyediakan  jasa  pembiayaan  harus  mengacu  pada  ketentuan mengenai  formalitasnya  sebagai  lembaga  keuangan  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  Tentang  Perbankan  Sebagaimana  telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Berdasarkan ketentuan yang berlaku  setiap  lembaga  perbankan  haruslah  tunduk  pada  undang-undang  yang  berlaku, termasuk dalam menciptakan sistem pembiayaan kepada nasabahnya, yang berdasarkan prinsip keadilan dan juga kerjasama yang dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang
berlaku, seperti bunga dan juga provisi yang maksimal yang dapat diberikan pada proses pembiayaan dilakukan. Sehingga lembaga perbankan akan tetap menjalankan fungsinya untuk mendorong pembangunan berdasarkan prinsip keadilan.
Banyak  lembaga  perbankan  berupaya  untuk  mengoptimalkan  layanan  pemberian kredit kepada nasabah, karena ini merupakan salah satu layanan paling menguntungkan bagi  lembaga  keuangan.  Salah  satu  dari  sekian  banyak  layanan  yang  cukup  populer belakangan ini lah  kredit tanpa agunan (KTA) yang dianggarkan oleh banyak lembaga perbankan dengan tujuan untuk menarik minat nasabahnya dan juga membuka peluang kesempatan bagi setiap nasabahnya dalam kerjasama pembiayaan tanpa adanya agunan atau jaminan. KTA sebagai salah  satu produk dari layanan pembiayaan yang diberikan oleh  perbankan  apa  nasabahnya  dengan  sistem  peminjaman  tanpa  adanya  agunan atau aset yang menjadi syarat untuk jaminan pinjaman yang dilakukan. Produksi sendiri telah banyak digunakan oleh lembaga perbankan di Indonesia termasuk bagi lembaga-lembaga seperti Danamon. BRI, Digibank, MayBank dan OK Bank .
Dalam  layanan  yang  diberikan  oleh  bank  pada  nasabahnya  dalam  usaha  kredit, tentunya  terdapat  perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  dua  pihak  yang  terlibat didalamnya.  Perjanjian  yang  telah  disepakati  dalam  bentuk  kontrak  pembiayaan  inilah yang menjadi salah satu unsur penting bagi diberikannya hak dan kewajiban kepada setiap pihak baik itu perbankan maupun nasabahnya. Perjanjian yang tertuang dalam kontrak kredit  merupakan  dasar  dari  berlakunya  hukum  yang  mengikat  kedua  belah  pihak (Siswandi,  2019).  Sehingga  terdapat  ketentuan-ketentuan  yang  harus  dipatuhi  serta dipenuhi sesuai dengan kesempatan yang telah ditetapkan, dimana pihak nasabah telah menyetujui kontrak yang telah diberikan. Maka kontak akan berlaku dan mengikat ketika nasabah  telah  menyetujui  setiap  perjanjian  yang  ditetapkan  berdara  kontra  dan menimbulkan  adanya  tanggung  jawab  hukum,  baik  oleh  nasabah  maupun  pihak perbankan.  Perjanjian  kredit  yang  telah  disetujui  oleh  nasabah  sebagai  pihak  debitur tentunya  mengakibatkan  munculnya  tanggung  jawab  prestasi  yang  harus  dipenuhi berdasarkan kontrak yang telah disepakati.
Dalam setiap perjanjian terdapat suatu kesepakatan yang diterima oleh setiap pihak yang bersedia terikat di dalamnya (Salim H. S., 2017). kecepatan tersebut memunculkan suatu konsekuensi berupa kewajiban yang harus dipenuhi. Hal tersebut juga berlaku bagi suatu perjanjian kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan terhadap nasabahnya. Perjanjian tersebut umumnya berbatu kontra yang disepakati oleh nasabah. Dalam  kesepakatan  itu  pada  akhirnya  nasabah  harus  memiliki  kewajiban  untuk memenuhi  suatu  keharusan  atau  prasasti  yang  ada  dalam  kecepatan.  Oleh  karena  itu perjanjian  antara  lembaga  pembiayaan  seperti  perbankan  dengan  nasabah  umumnya menghasilkan suatu prestasi yang harus dipenuhi. sebagai unsur dari perjanjian berupa pembiayaan. Maka dari itu keterikatan kedua belah pihak inilah yang juga tidak terlepas dari konsep wanprestasi yang kerap kali muncul dalam banyak kasus.
Menurut  Fauziah  (1995)  Wanprestasi  merupakan  suatu  kondisi  dimana  pihak debitur  dinilai  tidak  dapat  memenuhi  prestasi  karena  telah  ingkar  dengan  kesepakatan atau perjanjian baik itu secara lisan maupun kontra yang ditetapkan antara kedua belah
pihak yakni debitur dan kreditur. Kondisi ini ditandai dengan tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya menjadi hak kreditur pada suatu waktu atau periode tertentu yang telah disepakati oleh pihak debitur dan kreditur. Dalam konteks negara Indonesia kondisi ini ditandai dengan putusan pengadilan yang telah memutuskan bahwa suatu pihak debitur maupun kreditur telah wanprestasi terhadap prestasi yang telah disepakati., dan umumnya kondisi ini menjadikan setiap pihak yang dinilai wanprestasi harus memenuhi tanggung jawab  hukum  yang  berlaku.  Dalam  peraturan  mengenai  wanprestasi  setiap  perjanjian dimana  pihak  yang  terlibat  wanprestasi  haruslah  ditetapkan  berdasarkan  putusan pengadilan, untuk mendapatkan hak dari agunan atau jaminan sebagai bentuk hak fidusia.
Wanprestasi sebagai kondisi  tidak  terpenuhinya  prestasi  tentunya  juga  harus disikapi  dengan  kekuatan  hukum  yang  tepat  untuk  memutuskan  persoalan  yang melibatkan  pihak-pihak  dalam  perjanjian.  Salah  satu  aspek  penting  yang  juga  cukup berpengaruh besar terhadap kondisi wanprestasi adalah istilah force majeure. Istilah ini merupakan salah satu konsep hukum yang legal dalam kaidah hukum perdata di Indonesia, berdasarkan pada paradigma civil law yang dilaksanakan dalam sistem hukum di  Indonesia.  hanya  saja  di  Indonesia  lebih  mengenal  istilah  force  majeure  sebagai overchmat. Menurut Riduan Syahrani (2006), force majeure atau overmacht merupakan kondisi memaksa atau sebab akar yang menjadikan suatu prestasi tidak terpenuhi. Seangkatan Mieke Komar Kantaatmadja mendefinisikan wanprestasi secara lebih detail sebagai  suatu  keadaan  yang  tidak  dicantumkan  dalam  perjanjian,  yang  muncul  akibat perubahan,  dimana  kondisi  tersebut  dianggap  cukup  fundamental  mempengaruhi perjanjian, serta belum diperkirakan sebelumnya oleh pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut . Oleh karena itu akibat dari adanya perubahan tersebut mampu mengubah ruang lingkup kewajiban yang harus di terpenuhi.
Istilah  force  majeure  sendiri  tidak  serta  merta  diartikan  sebagai  kondisi  terpaksa atau  dimasa  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  perjanjian,  secara  lebih  detail  istilah  ini juga merujuk pada dua konsep penting., terdapat istilah force majeure absolute, dan force majeure relatif,. Dua istilah ini yang menggambarkan mengenai bagaimana kondisi force majeure yang dapat menjadi dasar dari tidak dapat terpenuhinya kewajiban dianggap batal demi  hukum.  Pertama  untuk  force  majeure  absolute,  sebagai  kondisi  atau  faktor  yang mendorong hilangnya kewajiban untuk memenuhi prestasi atau perjanjian, akibat kondisi yang  dia  dapat  ditanggulangi  sama  sekali,  dan  dianggap  hal  tersebut  sebagai  faktor dimana  kewajiban  dapat  hilang.  Dosis  force  majeure  absolute  ini  umumnya  ditandai dengan  berbagai  bentuk  peristiwa  yang  tidak  diperkirakan  sebelumnya,  seperti  kondisi bencana alam, hilang atau musnahnya suatu objek dalam perjanjian atau kondisi lainya yang dinilai memang tidak dapat ditanggulangi dengan alternatif apapun.
Sedangkan  force  mature  relatif, menurut Wibawa  diartikan  sebagai  kondisi  yang mengakibatkan suatu prestasi atau kewajiban tidak dapat terpenuhi tepat waktu, sehingga terdapat unsur pembebasan sementara dari prestasi yang harus dipenuhi. Dalam hal force majeure  relatif,  kondisi  yang  terjadi  amsih  memungkinkan  pihak  yang  harusnya memenuhi  prestasi  untuk  berusaha  lebih  keras,  meskipun  harus  mengambil  suatu kerugian,  akan  tetapi  memungkinkan  untuk  melawan  pemenuhan  untuk  prestasinya  di
kemudian hari atau di lain waktu. Namun meskipun pembebasan ini ditetapkan sebagai force  majeure  relatif,  pihak  yang  tidak  mampu  memenuhi  prestasi,  harus  dapat membuktikan bahwa kondisi tidak terpenuhinya prestasi adalah kondisi force majeure. Dalam  kondisi  force majeure  relatif  ini  tentunya terdapat  unsur  itikad  baik  yang harus dipenuhi  oleh  pihak  yang  tidak  dapat  memenuhi  sebagai  tanggung  jawabnya  terhadap norma hukum yang berlaku.
Suatu  perjanjian  dilakukan  atas  dasar  tujuan  masing-masing  pihak  yang  bersedia terlibat  dalam  berbagai  bentuk  perikatan.Hal  ini  menimbulkan  norma  yang  harus dipenuhi  dalam  perjanjian  yang  telah  disepakati.  termasuk  adanya  asas  kepatutan terhadap perjanjian yang harus dil;asikana. Dalam perjanjian kontrak pembiayaan, baik pihak  kreditur  maupun  debitur  harus  melaksanakan  asas  ini  sebagai  bentuk  tanggung jawabnya  terhadap  isi  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Norma  kepatutan  menjelaskan mengenai berbagai bentuk pertautan terhadap isi perjanjian dalam suatu perikatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. bahwa norma kepatutan ini juga dijelaskan dalam  KUHPerdata  pasal  1339  sebagai  suatu  norma  yang  mengharuskan  pihak  dalam perikatan patut terhadap isi perjanjian.
Suatu  perjanjian  kontrak  atau  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  lembaga pembiayaan  seperti  perbankan  umumnya  menerapkan  adanya  kontrak  berdasarkan prinsip klausula baku yang ditetapkan oleh lembaga perbankan. Klausula baku sebagai ketentuan  yang  mengatur  mengenai  isi  perjanjian  yang  ditetapkan  oleh  satu  pihak  dan disepakati oleh puak lain, sehingga terjadi suatu perikatan yang telah ditetapkan secara bersama-sama.  Hal  ini  cukup  umum  dalam  bisnis  pembiayaan  yang  didalamnya melibatkan pihak debitur dan kreditur., Sehingga klausula baku dipahami sebagai bentuk isi  perjanjian  yang  telah  ditetapkan  oleh  salah  satu  pihak,  dan  pihak  lainnya  sebagai penerima ketetapan tersebut (Suryono, 2011). Dimana kesepakatan terjadi  ketika pihak lain yang menerima ketetapan menyetujui itikad baik perjanjian atau kontrak yang telah diberikan. Banyak ahli mendefinisikan klausula baku, seperti:
1) Munir Fuady, menyebutkan kontrak baku sebagai suatu ketentuan yang telah dibuat oleh  salah  satu  pihak,  dalam  bentuk  korban  yang  telah  tercetak  seperti  berbentuk formulir  tertentu  yang  didalamnya  mengandung  ketentuan  atau  klausula,  sehingga kontrak tersebut dapat diterima dan disepakati oleh pihak lain .
2) Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan klausula baku sebagai suatu perjanjian yang ditetapkan berdasarkan syarat yang telah dipersiapkan oleh salah satu pihak terlebih dahulu, dalam mengikat pihak lain ketika ketentuan tersebut disepakati .
3) Kelik Wardiono mendefinisikan klausula baku sebagai suatu aturan atau syarat yang dipersiapkan  serta  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  dalam  menjalankan suatu kerjasama yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang mengikat bagi pihak lainnya .
4) Abdul  kadir  Muhammad  mendefinisikan  bahwa  perjanjian  atau  klausula  baku merupakan  bentuk  tertulis  dengan  format  perjanjian  yang  ditetapkan  oleh  pelaku usaha kepada konsumen .
5) Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani  memberikan  pengertian  awha  klausula  baku merupakan bentuk kontrak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh pihak  tertentu,  dimana  klausula  ini  dapat  dipakai  atau  tidak  dipakai  berdasarkan tujuan perjanjian itu sendiri .
6) Subekti  menjelaskan  bahwa  hukum  dalam  perjanjian  menetapkan  adanya  klausula yang ditetapkan oleh pihak yang melakukan perjanjian, termasuk didalamnya adalah klausula baku .
7) Salim  mendefinisikan  bahwa  klausula  baku  sebagai  ketentuan  yang  telah  dibuat secara sepihak, dengana danya kesepakatan baru dapat mengikat pihak lainnya .
8) Hondius mendefinisikan tuliskan baku sebagai konsep perjanjian tertulis yang telah disusun tanpa dibicarakan sisinya serta lazimnya terutang dalam sejumlah formulir .
9) Asser Rutten memberikan definisi kalau bagi sebagai suap perjanjian yang ditandai dengan  penandatanganan  formulir  perjanjian  yang  berisikan  klausula  baku,  maka klausula tersebut bersifat mengikat bagi orang atau pihak yang telah menyetujui .
10) Pitlo  memberikan  definisi  klausula  baku  sebagai  perjanjian  baku  atau  perjanjian paksa .
Klausula  baku  dalam  mengikat  pihak-pihak  dalam  perjanjian  tentunya  menjadi bagi yang juga diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya klausula baku  merupakan  ketentuan  yang  juga  dilaksanakan  oleh  banyak  lembaga  pembiayaan seperti perbankan pada nasabahnya dalam kontrak perjanjian pembiayaan, baik itu dengan agunan maupun tanpa agunan. Dalam penerapan klausula baku tersebut. terdapat akibat hukum  dari  penerapan  hal  ini.  Penerapan  Klausula  baku  dapat  berakibat  dari  adanya prinsip  ketidakadilan  karena  pihak  yang  membantu  klasula  baku  tentunya  pihak  yang lebih  dominan,  dan  memiliki  kekuatan,  oleh  karena  itu  dapat  berdampak  pada perlindungan hukum yang lemah terhadap pihak debitur. Bukan hanya itu isi perjanjian dapat bermakna beda ketika tidak dijelaskan terlebih dahulu, sehingga diartikan prinsip klausula baku dapat menyesatkan

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Fokus penelitian ini untuk melakukan pengkajian dan analisis terhadap hak waris istri (kedua) dari  perkawinan  dengan  menggunakan  asal-usul  perkawinan  palsu  dengan  pendekatan undang-undang. Penelitian ini memakai bahan  hukum  primer  yaitu  putusan pengadilan dan peraturan perundangan yang terkait dan bahan hukum Sekunder yakni buku hukum serta  jurnal  yang  akan  dikumpulkan  dengan  teknik  studi  pustaka.  Data yang diperoleh melalui cara studi pustaka yang dikaji secara kualitatif dan disuguhkan secara deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan
Force Majeure Pertimbangan Hukum Tentang Force Majeure
Force  majeure  sebagai  salah  satu  ketentuan  dalam  ranah  hukum  perdata  diatur berdasarkan  putusan  pengadilan  mengenai  posisi  pihak  yang  tidak  dapat  memenuhi prestasi. Dalam ketentuan force majeure ini juga dapat menyasar pada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan seperti kredit tanpa guna oleh lembaga perbankan. Sebagai  bentuk  dari  kondisi  memaksa  tidak  dapat  memenuhi  prestasi,  force  majeure menjadi alasan kuat dari hilangnya suatu kewajiban oleh pihak-pihak yang terlibat suatu suatu  perjanjian.,  Hal  ini  juga  kerap  terjadi  pada  sebuah  kerjasama  pembiayaan  tanpa agunan, atau kredit tanpa agunan yang melibatkan pihak perbankan dengan nasabahnya. Force  majeure  sebagai  alasan  kuat  hilangnya  suatu  kewajiban  memang menjadi cukup rancu  ketika  dihadapkan  dengan  posisi  kasus  yang  terjadi  pada  perjanjian  kredit tanpa agunan.
Kredit tanpa agunan sendiri merupakan salah satu produk dari lembaga pembiayaan seperti  perbankan,  yang  memudahkan  nasabahnya  untuk  mendapatkan  fasilitas pembiayaan  atau  bantuan  keuangan  dengan  lebih  mudah.  Produk  hukum  ini  muncul sebagai salah satu inovasi bisnis finansial yang menyasar pada berbagai bentuk aktivitas pembiayaan, termasuk dalam kuberikan fasilitas paling mudah bagi para nasabah untuk mendapatkan  kredit  atau  pinjaman  keuangan  dengan  persyaratan  yang  tidak  terlalu kompleks. Hal ini juga didasarkan pada Ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 7  tahun  1992  mengatur  mengenai  usaha  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  perbankan dilaksanakan atas dasar analisis terhadap kemampuan debitur untuk melunasi hutang atau kewajibannya.,  bank  umum  harus  memiliki  rasa  yakin  berdasarkan  analisis  yang  lebih mendalam untuk memberikan kredit pada debitur. ketentuan ini tentunya menjadi salah satu hal penting yang memunculkan produk kredit tanpa agunan cukup legal berdasarkan pada UU tentang Perbankan, karena didalamnya hanya menyinggung mengenai prinsip syariah yang didasarkan atas analisis mendalam. Dimana proses analisis tersebut dapat dilakukan  dengan  berbagai  bentuk  cra  termasuk  alamnya  adalah  melakukan  analisis terhadap rekam jejak nasabah sebagai pelanggan suatu lembaga perbankkan.
Berkaitan  dengan  hal  yang  terjadi  pada  perjanjian  dan  kesepakatan  kredit  tanpa agunan, hal yang perlu disadari adalah kondisi force majeure yang dapat menjadi alasan dari tidak dipenuhinya prestasi. Dalam kondisi demikian banyak Kredit Tanpa Agunan juga memiliki konsekuensi paling berat yakni kredit macet. Sehingga hal ini juga cukup penting untuk dianalisis kembali mengenai ketentuan produk lembaga pembiayaan yakni kredit  tanpa  agunan,  berkaitan  dengan  kondisi  force  majeure  yang  dapat  saja  menjadi dasar dari hilangnya kewajiban. Maka dari itu terdapat suatu ketentuan yang dinilai cukup penting, mengatur mengenai kondisi wanprestasi dan juga faktor yang memicu terjadinya kredit  macet  atau  bahkan  hilangnya  kewajiban  khususnya  dalam  produk  kredit  tanpa agunan.

## Kronologi Kasus
Salah satu kasus yang cukup krusial dalam penerapan sistem kredit tanpa agunan dalam  skala  makro  terjadi  apa  BNI.  Pada  akhir  tahun  2022  lalu  BNI  mendapatkan peringatan  dari  OJK  (otoritas  jasa  Keuangan)  dan  BI  (bank  Indonesia)  karena  PMI (Prompt  Manufacturing  Index)  yang  terkendala  .  BNI  mengalami  suatu  kondisi  yang
cukup  menyediakan  paa  akhir  tahun  2022  lalu  yang  berdampak  pada  pemberhentian sementara  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  BI  terhadap  bank  BNI.  Hal  ini  disinyalir akibat dari tunggakan dari para PMI sekitar 2 milyar rupiah dari total KTA yang diberikan dengan besaran sejumlah delapan belas milyar rupiah. Dalam pemberian KITA sendiri Bank BNI menetapkan bunga sebesar 11%. Dari kasus tersebut menempati BNI dalam kondisi  yang  cukup  rentan  dari  aktivitas  TA  yang  diselenggarakan  meskipun mendapatkan  dukungan  Bl,  tetapi  sanksi  yang  telah  diberikan  menjadi  BNi  dituntut memiliki solusi terbaik untuk mendisiplinkan KTA yang harus dibayar oleh nasabahnya.

## Analisis Hukum
Pada dasarnya KTA di Indonesia merupakan salah satu produk usaha pembiayaan yang diterapkan untuk mendorong efektivitas pembangunan nasional dengan mendorong perekonomian mulai dari skala mikro hingga skala maktour. Dalam penerapanya KTA memang  cukup  dilematis  untuk  dijalankan,  terlebih  lagi  dalam  kondisi  force  majeure yang terjadi memaksa pihak yang berkewajiban hilang dari tanggung jawab yang telah diberikan. Kondisi force majeure seperti halnya yang terjadi pada BNI akibat dari PMI yang tidak sesuai dengan perjanjian dalam KTA yang telah ditetapkan, menjadikan BNI dalam kondisi terpaksa untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi kredit macet yang berdampak pada efekstabilitas kegiatan usaha. hal ini tentunya menjadi salah satu kasus dari force majeure relatif yang harus dihadapi oleh BNI terhadap dana yang seharusnya menjadi praktisi kepada Bank Indonesia. Oleh karena itu kondisi ini tentunya juga harus disikapi  dengan  dasar  hukum  yang  berlaku  pada  sistem  usaha  permainan  yang  ada  di Indonesia.
Dalam  kasus  yang  demikian  ini  tentunya  force  majeure  menjadi  salah  satu  yang sekiranya perlu untuk diatur dalam sistem Kredit Tanpa Agunan. Sebagaimana dijelaskan dalam perubahan Pasal 8 UU Tentang perbankan, bahwa usaha pembiayaan berupa kredit harus dilakukan atas dasar rasa percaya, dan juga jaminan yang ditetapkan sebagai bentuk ari  penilaian  kelayakan  debitur  menerima  pembiayaan  dengan  besaran  yang  telah diajukan. Maka dari itu pasal 8 dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 menjelaskan secara lebih tegas bahwa produk kredit kepada nasabah atau debitur harus dilakukan atas dasar  rasa  kepercayaan  akan  adanya  jaminan  atau  agunan  yang  diberikan  sebagai penilaian terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi perhatianya. Sehingga ketentuan dalam  pasal  8  yang  telah  dirubah  ini  diberikan  penjelas  bahwa  bahwa  agunan  sebagai salah  satu  unsur  pembentuk adanya  pembiayaan  atau  kredit  yang  diberikan  oleh pihak terhadap nasabah atu debiturnya. Secara lebih rinci bahwa Bank harus melakukan analisis atau  penilaian  terhadap  kemampuan  nasabah  debitur  dalam  mendapatkan  pembiayaan, dimana  analisis  mendalam  dilakukan  secara  semasa  baik  itu  dari  watak,  kemampuan, modal serta agunan dan prospek dana usaha yang diberikan.

## Pengabaian Penerapan Klausula Baku
Pertimbangan Hukum
Klausula  baku  sebagai  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  pihak  perbankan  dalam memberikan  produk  kredit  tanpa  agunan,  ditetapkan  berdasarkan  prinsip-prinsip penyelenggaran  produk  kredit.  Pada  dasarnya  kredit  tanpa  agunan  merupakan  sebuah produk  yang  harus  dipertimbangkan  dengan  cukup  analitik  untuk  menilai  kelayakan nasabah dalam mendapatkan pembiayaan yang tepat sesuai dengan debitur. namun secara lebih  mendalam  dengan  mengacu  pada  ketentuan  Undang-Undang  tentang  perbankan, agunan  dinilai  menjadi  unsur  penting  yang  ada  dalam  syarat  pemberian  kredit. Sebagaimana  diejlaskan  dalam  pasal  8,  ditetapkan  bahwa  pemberian  kredit  dilakukan berdasarkan  prinsip  syariah  dengan  analisis  terhadap  kemampuan  nasabah  untuk memenuhi  kewajiban  atau  prestasi  berdasarkan  perjanjian  pembiayaan  yang  telah disepakati.
Setiap usaha kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip syariah. Dalam artian bahwa setiap usaha kredit itu mengandung risiko, sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan berbagai bentuk asas mengenai  pemberitaan  yang  sehat.  Oleh  karena  itu  dengan  tujuan  untuk  mengurangi resiko  tersebut,  maka  pembiayaan  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  perbankan  dengan adanya jaminan yang berdasarkan prinsip kesanggupan dan kemampuan. jaminan inilah yang telah mereprentasikan agunan sebagai bentuk atau syarat wajib yang hadir ditengah usaha  kredit  yang  dilakukan  oleh  perbankan.  Pihak  perbankan  harus  perhatian kemampuan  nasabah  debitur,  dan  besarnya  pembiayaan  yang  dapat  diberikan  untuk menjaga efekstabilitas usaha pembiayaan dapat berjalan dengan baik. Dengan mengacu pada  ketentuan  mengenai  usaha  kredit  tersebut,  maka  agunan  sebagai  unsur  penting dalam memberikan kredit. Yang apabila berdasarkan unsur lain dapat diperoleh melalui suatu  proses  analisis  terhadap  kemampuan  nasabah,  untuk  meyakinkan  bank  dalam pembiayaan.
Selain ketentuan mengenai kesanggupan dalam pembayaran pembiayaan yang telah diberikan  oleh  bank,  terdapat  unsur  lainnya  yang  termuat  dalam  unsur  syariah  dalam pemberian kredit. Unsur lai tersebut adalah analisis mengenai dampak lingkungan bagi perusahaan berskala besar dan resiko tinggi agar suatu proyek atau industri yang dibayar tapi  tetapi  menjaga  kepastian  lingkungan,  Unsur  ini  menjadi  salah  satu  penjelasan tambahan yang belum ada, pada uu perbankan sebelumnya,dan diperjelas pada uu yang telah diperbaharui. Dalam memberikan kredit kepada debitur, lembaga perbankan harus memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang terdiri dari:
Pemberian  kredit  yang  didasarkan  pada  prinsip  syariah  dalam  perjanjian  tertulis. bank memiliki prinsip keyakinan atas kemampuan serta kesanggupan berdasarkan yang diperoleh dari penilaian terhadap kemampuan, watak, modal, agunan serta prospek dana dari debitur.
Bank  wajib  untuk  menyusun  dan  menetapkan  prosedur  pemberian  kredit  atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Kewajiban  bank  memberikan  informasi  yang  jelas  mengenai  prosedur  dan pestarakat pembaiatan.
larangan  untuk  memberikan  kredit  berdasarkan  prinsip  yang  berbeda  terhadap pihak tertentu.

## Penyelesaian Sengketa Posisi Kasus
Kredit Tanpa Agunan (KTA) sebagai produk dari lembaga perbankan yang saat ini banyak dilakukan. Layanan ini telah disetujui oleh OJK dan BI. KTA sebagai salah satu alternatif yang digunakan dalam usaha pembiayaan untuk menjamin kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik, memang dapat dikategorikan cukup dilematis. persoalannya adalah KTA merupakan aktivitas yang belum memenuhi syarat atau unsur kredit, tetapi diperbolehkan dalam sistem finansial dan pembiayaan di Indonesia. Hal ini tentunya tidak dapat  dilepaskan  dari  aspek  kebutuhan  permodalan  untuk  menunjang  aktivitas peningkatan perekonomian, melalui dorongan modal untuk menggerakan perekonomian. Sehingga Bank Indonesia juga menetapkan bahwa Kredit Tanpa Agunan menjadi salah satu produk atau layanan lembaga perbankan yang diperbolehkan berdasarkan prasyarat tertentu yang ditetapkan oleh lembaga terkait mengacu pada ketentuan Undang-Undang dan ketentuan bank Indonesia.
Namun  banyak  kasus  KTA  mengalami  suatu  pelanggaran  atau  pengingkaran terhadap  kewajiban  dari  prestasi  yang  harus  dipenuhi  oleh  debitur.  Dalam  kaitannya dengan  agunan  yang  dihapus  dari  prasyarat  kallula  batu  alam  KITA  sebagai  produk pemberian pembiayaan yang mudah bagi para nasabah debitur, memang memiliki resiko cukup  tinggi  dalam  banyak  persoalan,  terutama  hilangnya  kewajiban  akibat  berbagai bentuk kejadian atau peristiwa., Sehingga TA tidad apat berjaland enagnbbaik berkahir paa tingkat elektabilitas yang rendah bagi lembaga perbankan. Dimana hal ini juga cukup merugikan  bagi  lembaga  perbankan  untuk  mendapatkan  profit  dari  usaha  ]pembiayaan yang dilakukan. oleh karena itu meskipun KTA sebagai produk yang banyak menawarkan kemudahan tetapi juga tinggi dengan resiko.

## Analisa Hukum
Ketentuan  hukum  di  Indonesia  yang  mengatur  mengenai  usaha  kredit  oleh perbankan  telah  ditetapkan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 sebagaimana  telah  diperbaharui  melalui  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998. Berdasarkan  pasal  11  mengatur  mengenai  resiko  dari  pemberian  kredit  kepada masyarakat  yang  berdampak  terhadap  perekonomian  nasional(Satradinata  &  Muljono, 2020). Dalam artian bahwa usaha kredit yang dilakukan oleh perbankan pada dasarnya merupakan  pengaloksian  keuangan  yang  diatur  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang stabil dari asas keadilan dalam bertransaksi. Sehingga proses tersebut melibatkan banyak hal  terutama  sistem  kredit  yang  diselenggarakan  oleh  perbankan  harus  meminimalisir resiko yang dapat terjadi. Sehingga hal ini menjadikan kredit tanpa agunan yang beresiko terhadap kegiatan lembaga perbankan juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.
Bank  Indonesia  telah  menetapkan  ketentuan  dari  kredit  yang  diberikan  sebagai atasan  pemberian  kredit  yang  berfungsi  untuk  menjaga  stabilitas  perekonomian  secara makro.(AIDIL NOVIA, 2019) Bahwa Bank Indonesia juga memberikan keleluasaan bagi lembaga  perbankan  yang  ada  untuk  menjalankan  fungsinya  dalam  memberikan  kredit kepada rakyat dengan mudah, termasuk didalamnya adalah kredit tanpa agunan. Namun perlu disadari bahwa kredit tanpa agunan belum memenuhi prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam pasal penjelas UU perbankan Nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan. bahwa unsur sejarah yang dimaksudkan adalah memenuhi kriteria seperti watak, modal, kemampuan agunan dan prospek usaha dari pihak debitur. prinsip-prinsip ini diterapkan ebagaipenlaian  yang  digunakan  untuk  memberikan  besarnya  pembiayaan  yang  layak didapatkan oleh nasabah debitur.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  legalitas  pemberian  kredit tanpa agunan belum penuhi prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam pasal 8 Ayat 1 UU tentang perbankan, meskipun OJK dan BI telah melegalkan aktivitas tersebut. Hal ini dikarenakan kredit tanpa agunan merupakan aktivitas pembiayaan yang tinggi risiko.

## Bibliografi
AIDIL NOVIA, AIDIL. (2019). INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER ISLAMI DI
BERBAGAI NEGARA MUSLIM . Andriansyah, Yuli. (2009). Kinerja keuangan perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi pembangunan Nasional .
Fitri, Winda. (2022). Pengaruh integritas perbankan syariah sebagai sektor keuangan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pada masa pandemi. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 317–333.
Ilham, Misbahul, & Hariyani, Iswi. (2020). Memahami Peran Lembaga Pembiayaan Syari’ah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid19. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 3 (2), 257–270.
Moertiono, Raden Juli. (2019). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian , 2 (2), 1425–
1451.
Muhari, Syafaat. (2019). BENARKAH SUMBER DAYA LANGKA?: TINJAUAN MEKANISME DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Al- Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam , 3 (2), 1–13.
Pardiansyah, Elif. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris. Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 8 (2), 337–373.
Perdagangan, Kementerian. (2013). Analisis peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri , 90 . Rahmatillah, Nely. (2022). Eksistensi Ekonomi Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Psikologi Ekonomi. Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine) , 8 (1), 66–74.
Rahmawaty, Anita. (2013). Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. Equilibrium , 1 (1), 1–17.
Reichheld, Frederick F. (2003). The one number you need to grow. Harvard Business Review , 81 (12), 46–55.
Satradinata, Dhevi Nayasari, & Muljono, Bambang Eko. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 4 (2), 613–620.
Silviana, Reda Farih. (2022). Analisis Transaksi Akad QardhDalam Perspektif Hukum Islam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati . IAIN KUDUS.
Soetopo, Kartika, Saerang, David P. E., & Mawikere, Lidia. (2016). analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (studi kasus: Bank Syariah Mandiri KC manado). Accountability , 5 (2), 207–223. Sri, Maulida, & Ahmad, Yunani. (2017). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis , 2 (1), 181–197.

## Copyright holder:
Florencia Saputro Jong, Jeane Neltje Saly (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: