## PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL BAGI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH) DI INDONESIA
[Ilka Sandela] 1
[Adella Yuana] 2
[Putri Kemala Sari] 3
1[ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1[ Email: ilkasandela@utu.ac.id]
2 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
2[ Email: adellayuana@utu.ac.id]
3 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
3[ Email: putrikemalasari@utu.ac.id]

## Abstract
Halal certification is a series of processes that must be fulfilled by slaughterhouses. The aim is to provide comfort, security, safety and certainty of the availability of halal meat for the community, as well as increasing added value for business actors to produce and  sell halal meat products. This research examines  the  provisions regarding  halal certification rules for slaughterhouses  in  Indonesia,  the  halal  certification  mechanism  and  the  consequences  for slaughterhouses  that  are  not  halal  certified.  The  research  method  used  is  the  normative juridical  method,  namely  research  that  focuses  on  legal  norms  contained  in  statutory regulations.  The  research  results  show  that  the  provisions  for  halal  certification  for slaughterhouses  in  Indonesia  are  regulated  in  Law  Number  33  of  2014  concerning  Halal Product  Guarantees,  Law  Number  6  of  2023  concerning  Determination  of  Government Regulations  in  Lieu  of  Law  Number  2  of  2022  concerning  Job  Creation,  Government Regulation  Number  39  of  2021  concerning  the  Implementation  of  the  Halal  Product Guarantee Sector, Decree of the Minister of Religion Number 748 of 2021 concerning Types of Products that must be halal certified, and detailed guidelines are regulated in the Decree of  the  Head  of  the  Halal  Product  Guarantee  Organizing  Agency  Number  77  of  2023
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar
Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
concerning Guidelines for Implementing the Product Guarantee System Halal in Slaughtering Ruminants  and  Poultry.  The  halal  certification  mechanism  consists  of  the  manager  or business operator of the slaughterhouse registering and attaching the required documents; BPJPH will examine the requirements that have been attached; Next, an audit and inspection of the product will be carried out, submitting the inspection results to the MUI for a fatwa to be  issued;  and  issue  a  halal  certificate  if  it  passes  the  audit.  The  consequences  for slaughterhouses that do not implement halal product guarantees  are that they will receive administrative sanctions in the form of reprimands, written warnings and revocation of halal certificates  for  those  who  already  have  halal  certificates.  The  author  suggests  that  these consequences be added in the form of slaughterhouses that  do not have  a halal certificate not being allowed to operate and slaughtered meat being prohibited from circulating.
Keywords : Regulation, Halal Certification, Slaughterhouse
Received: 14 September 2023          Revised: 17 Oktober 202          Accepted: 23 Oktober 2023

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  penduduk  muslim terbanyak di dunia. Mengacu pada data demografis, penduduk muslim Indonesia saat  ini  mayoritas  mencapai  229,62  juta  jiwa  atau  sekitar  87,2  %  dari  total populasi  Indonesia  yang  berjumlah  269,6  juta  jiwa.  Jika  diproyeksikan  ke populasi muslim dunia yang diperkirakan  mencapai 2,3 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1 % dari seluruh umat muslim di dunia. 1
Indonesia  sebagai  negara  dengan  populasi  muslim  terbesar,  tentunya banyak  sisi  yang  harus  dipenuhi  kebutuhan  masyarakat  muslim  agar  sesuai dengan  ketentuan  agama.    Salah  satu  hal  yang  harus  diperhatikan  agar  sesuai dengan  ketentuan  agama  Islam  adalah  mengenai  makanan  dan  minuman, termasuk  dalam  hal  rumah  pemotongan  hewan.  Hal  tersebut  harus  terjamin kehalalannya agar masyarakat muslim merasa aman saat mengkonsumsinya dan tidak khawatir bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.
Pemerintah  telah  membentuk  ketentuan  terkait  jaminan  produk  halal yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya dalam Perpu Nomor 2 Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja.  Selain  itu,  pemerintah  juga  menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal untuk memberi panduan yang lebih rinci terkait implementasi jaminan produk halal.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014
1 (https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim- terbesar-03w0yt, diakses tanggal 5 Juli 2023)
tentang  Jaminan  Produk  Halal,  menyatakan  bahwa  jaminan  produk  halal merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin  kehalalan  produk  mencakup  penyediaan  bahan,  pengolahan, penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian,  penjualan  dan  penyajian  produk. Pihak  yang  menyelenggarakan  Jaminan  Produk  Halal  adalah  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Salah  satu  obyek  yang  harus  tersertifikasi  halal  adalah  Rumah Pemotongan Hewan. Pemotongan hewan adalah proses memotong hewan yang ditujukan  untuk  mengambil  dagingnya.  Pemotongan  hewan  merupakan  suatu proses  yang  dimulai  dari  pemilihan  ternak  sampai  dengan  dihasilkan  daging. Rumah  potong  hewan  (RPH)  merupakan  suatu  kompleks  bangunan  yang didesain  secara  khusus  dan  dengan  konstruksi  tertentu  untuk  dapat  menjadi tempat  pemotongan  hewan. 2 Rumah  Pemotongan  Hewan  (RPH)  adalah kompleks  bangunan  dengan  desain  dan  konstruksi  khusus  yang  memenuhi persyaratan  teknis  dan  higiene  tertentu  yang  digunakan  sebagai  tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
Berdasarkan  Pasal  140  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021 tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  Produk  Halal,  penahapan  kewajiban sertifikasi  halal  bagi  produk  makanan,  minuman,  hasil  sembelihan  dan  jasa penyembelihan dimulai sejak 17 Oktober 2019 dan akan selesai pada 17 Oktober 2024. Hal tersebut adalah target pemerintah dalam pelaksanaan sertifikasi halal termasuk pada Rumah Pemotongan Hewan. Namun, jika merujuk pada kondisi di lapangan  dengan  berdasarkan  data  penelitian  IPB  dan  KNEKS  (2021)  bahwa sekitar 85 % rumah pemotongan hewan di Indonesia belum memiliki sertifikasi halal. 3 Tentu  hal  tersebut  tidak  sedikit  jumlahnya  dan harus  menjadi  perhatian bersama.
Banyaknya  rumah  pemotongan  hewan  di  Indonesia  yang  belum tersertifikasi  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  besar  bagi  pemerintah  dan masyarakat.  Hal  ini  untuk  menjamin  agar  makanan  khususnya  daging  yang disembelih di rumah pemotongan hewan dapat terjamin kehalalannya dan aman dikonsumsi oleh masyarakat muslim.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penting  dikaji  lebih  lanjut  terkait  ketentuan aturan sertifikasi halal  bagi rumah pemotongan hewan di Indonesia. Tujuannya untuk  diketahui  apakah  aturan  yang  ada  sudah  memadai  dan  mencakup mekanisme  lengkap  proses  sertifikasi  halal  pada  rumah  pemotongan  hewan, sehingga  sebanyak  85%  rumah  pemotongan  hewan  yang  belum  tersertifikasi
2 Intan Tolistiawaty, et. al., Gambaran Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah”, II (2015), Vektor Penyakit . hlm. 45-52.
3 https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-susun-pedoman-penyembelihan-halal-bagi-rumah-pemotongan-hewan-sd2bjf diakses tanggal 5 Juli 2023).
dapat segera mendapat sertifikasi halal. Dengan lengkapnya aturan, maka target pemerintah terkait penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan yang selesai pada Oktober 2024 dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, akan dikaji mekanisme sertifikasi halal pada rumah pemotongan hewan dan konsekuensi bagi rumah pemotongan hewan yang tidak tersertifikasi halal.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  yang  berfokus  pada  norma  hukum  yang  terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan. 4 Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum yang dijadikan bahan penelitian tersebut dianalisis,  kemudian  diuraikan  secara  deskriptif  dan  dan  ditarik  dalam  sebuah kesimpulan.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Ketentuan Sertifikasi Halal bagi Rumah Pemotongan Hewan
Sertifikasi  dapat  dikatakan  sebagai  proses  pemberian  sertifikasi  atau bukti  formal  sebagai  pengakuan  yang  diberikan  lembaga  kepada  suatu  produk. Sertifikasi  diartikan  suatu  penetapan  atau  ketentuan  yang  diberikan  kepada suatu  lembaga.  Lembaga  tersebut  berwenang  untu  memberikan  petunjuk terhadap  seseorang,  bahwa  seseorang  dapat  menjalankan  usaha  yang  spesifik mungkin  dengan  baik.  Produk  yang  telah  bersetifikasi  dapat  dilakukan  secara periode  atau  berkala.  Adanya  sertifikasi  bertujuan  untuk  menegaskan  dan memberikan  petunjuk  keaslian  produk,  sehingga  bisa  diterima  oleh  semua kalangan masyarakat. 5
Kata halâl berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”,  secara  etimolgis  halâl  berarti  halhal  yang  boleh  dan  dapat  dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuanketentuan yang melarangnya. Atau  diartikan  segala  sesuatu  yang  bebas  dari  bahaya  duniawi  dan  ukhrawi. Sedangkan  tayyib berarti  makanan  yang tidak  kotor  atau  rusak  dari  segi  zatnya atau tercampur benda najis dengan pengertian baik. Ada juga yang mengartikan sebagai  makanan  yang  mengundang  selera  konsumennya  dan  tidak membahayakan  fisik  serta  akalnya,  yang  secara  luas  dapat  diartikan  dengan makanan yang menyehatkan. 6
4 Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta
5 Rahayuningsih,  E.,  &  Ghozali,  M.  L,  2021,  Sertifikasi  Produk  Halal  dalam  Perspektif  Mashlahah  Mursalah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , Vol  7:01, hlm.136.
6 Panji  Adam  Agus  Putra,  2017,  Kedudukan  Sertifikasi  Halal  dalam  Sistem  Hukum  Nasional  sebagai  Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1 No. 1, hlm.150.
Rumah  pemotongan  hewan  merupakan  suatu  bangunan  atau  kompleks bangunan  dengan  desain  dan  syarat  tertentu  yang  digunakan  sebagai  tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. Pemotongan ternak sendiri ditujukan  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  protein  hewani  khususnya permintaan  daging.  Berdasarkan  hal  tersebut  dilakukan  pemotongan  ternak untuk  dapat  memenuhi  permintaan  daging.  Pemenuhan  permintaan  daging harus  memenuhi  aspek  aman,  sehat,  utuh  dan  halal  (ASUH). 7 Pemotongan ternak  yang  dilakukan  di  Rumah  Pemotongan  Hewan  harus  memenuhi  standar tertentu  yang  telah  ditetapkan  untuk  memenuhi  aspek  keamanan  pangan. Pemotongan ternak harus dapat memenuhi standar halal, karena khususnya bagi umat muslim apapun yang dikonsumsi haruslah halal. 8
Sertifikasi  halal  sangat  penting  dilakukan  pada  Rumah  Potong  Hewan untuk  memberikan  jaminan  bahwa  penyembelihan  dan  segala  proses  yang terkait hal itu sudah sesuai syariat Islam. Karena apabila hewan disembelih tidak sesuai syariat Islam, maka status daging hewan tersebut menjadi haram. Apabila daging  potong  tersebut  didistribusikan  kepada  masyarakat  maka  masyarakat telah mengonsumsi makanan haram. 9
Pemerintah  telah  mengatur  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  terkait  sertifikasi halal  bagi  rumah pemotongan  hewan, di antaranya diatur dalam:
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal 4. Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  748  Tahun  2021  tentang  Jenis Produk yang wajib bersertifikat halal
5. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77  Tahun  2023  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Sistem  Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas.
Berdasarkan  Pasal  I  angka  10  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal,  menyebutkan  bahwa  sertifikat  halal  adalah pengakuan  kehalalan  suatu  produk  yang  dikeluarkan  oleh  BPJPH  berdasarkan fatwa  halal  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  MUI.  Adapun  tujuan  dari  sertifikasi
7 Dewan Ketahanan Pangan, 2006, Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009, Jurnal Gizi dan Pangan , I, hlm. 57 – 63.
8 Soeparno, 2009, Ilmu dan Teknologi Daging Cetakan ke-4 , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 46-51.
9 Cita Ayu Alfioni Wenovita, 2021, Penegakan Hukum Ssertifikasi Halal Rumah Potong Hewan, Jurist-Diction , Vol. 4 (4), hlm. 1365.
halal  dicantumkan  dalam  Pasal  3  angka  3  Undang-Undang  tersebut,  yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk  halal  bagi  masyarakat  dalam  mengonsumsi  dan  menggunakan  produk dan  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  Pelaku  Usaha  untuk  memproduksi  dan menjual produk halal.
Alur  mekanisme  sertifikasi  halal  melalui  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk  Halal  (BPJPH)  melalui  lima  tahapan  utama,  yaitu:  1)  mendaftarkan  diri dan melampirkan berkas persyaratan; 2) BPJPH akan meneliti persyaratan yang telah dilampirkan; 3) melakukan audit dan pemeriksaan produk, 4) menyerahkan hasil  pemeriksaan  kepada  MUI  untuk  dikeluarkan  fatwa;  dan  5)  mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit. 10
Gambar  1. Mekanisme  sertifikasi  halal  oleh  BPJPH  (Hayyun  Durrotul Faridah, Journal of Halal Product and Research, 2019:76).
Alur  mekanisme  di  atas  juga  dapat  ditempuh  oleh  pengelola  rumah pemotongan  hewan  agar  rumah  pemotongan  hewan  tersebut  dapat tersertifikasi  halal  dan  daging  yang  diproses  aman  untuk  dikonsumsi  oleh masyarakat umum.
Beberapa  ketentuan  yang  harus  dijalankan  oleh  rumah  pemotongan hewan  agar  dapat  tersertifikasi  halal  antara  lain  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan Produk  Halal.  Menurut  Pasal  7  dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  bahwa lokasi  penyembelihan  pada  rumah  pemotongan  hewan  wajib  memenuhi persyaratan sebagai berikut.
10 Hayyun Durrotul Faridah, 2019, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, Journal of Halal Product and Research , volume 2, nomor 2, hlm. 75.
a. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal;
b. dibatasi  dengan  pagar  tembok  paling  rendah  3  (tiga)  meter  untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong;
c. tidak  berada di  daerah  rawan  banjir,  tercemar  asap,  bau,  debu, dan kontaminan lainnya; memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair  yang  terpisah  dengan  rumah  potong  hewan  tidak  halal; konstruksi  dasar  seluruh  bangunan  harus  mampu  mencegah kontaminasi;  dan  memiliki  pintu  yang  terpisah  untuk  masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.
Selanjutnya, dalam  Pasal  8  dijelaskan  bahwa  tempat  penyembelihan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:
a. penampungan hewan;
b. penyembelihan hewan;
c. pengulitan;
d. pengeluaran jeroan;
e. rulang pelayuan;
f. penanganan karkas;
g. ruang pendinginan; dan
h. sarana penanganan limbah. Alat penyembelihan wajib memenuhi persyaratan:
a. tidak  menggunakan  alat  penyembelihan  secara  bergantian  dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal;
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang haram dan tidak halal dalam pembersihan alat;
c. menggunakan  sarana  yang berbeda untuk  yang  halal  dan  tidak  halal dalam pemeliharaan alat; dan
d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  agar  terjamin  kehalalan proses penyembelihan dan produksi daging pada rumah pemotongan hewan, maka harus dipisahkan dengan baik lokasi, alat, proses penyembelihan hewan yang halal dan  yang  tidak  halal,  agar  tidak  terkontaminasi  yang  dapat  menyebabkan  hewan yang semula dagingnya berstatus halal menjadi tidak halal.
Selain  itu,  ketentuan  khusus  terkait  jaminan  produk  halal  pada  rumah pemotongan  hewan  diatur  dalam  Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk  Halal  Nomor  77  Tahun  2023  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas. Menurut keputusan  tersebut,    dalam  rangka  menjamin  suatu  kehalalan  pada  rumah pemotongan  hewan  membutuhkan  tiga  aktor  antara  lain  pelaku  usaha,  juru
sembelih  halal  dan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH).    Juru sembelih halal adalah orang yang beragama Islam dan telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai juru sembelih halal. 11 Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk  Halal  (BPJPH)  adalah  badan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. 12
Titik kritis kehalalan suatu rumah pemotongan hewan / tempat pemotongan hewan  terletak  pada  beberapa  titik  antara  lain  pada  proses  penyembelihan  dan penanganan pasca penyembelihan. Proses penyembelihan halal memegang peranan penting  untuk  memastikan  hasil  sembelihan  yang  halal.  Yang  dimaksud  dengan penyembelihan  halal  adalah  menyembelih  hewan  pada  bagian  leher  dengan  cara memutus/memotong  tiga  saluran  yaitu  saluran  pernafasan,  saluran  darah,  dan saluran makan sesuai dengan syariat islam. 13
Beberapa  ketentuan  dan  pedoman  rinci  yang  harus  dilakukan  oleh  Rumah Pemotongan Hewan dalam melaksanakan pemotongan hewan agar dapat terjamin kehalalannya, yaitu: 14
1. Persyaratan hewan ternak halal, antara lain:
a. Harus dalam keadaan hidup ketika disembelih;
b. Harus memenuhi standar kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Tidak  diberikan  pakan  yang  mengandung  babi/turunannya;  4.  Tidak diberikan  pakan  dari  hasil  rekayasa  unsur  produk  haram  yang  dapat menimbulkan  dampak  perubahan  bau,  rasa,  serta  membahayakan jika dikonsumsi; dan
d. Dapat  diberikan  pakan  atau  unsur  bahan  baku  yang  najis  tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci.
2. Persyaratan  tim  manajemen  halal  pada  rumah  pemotongan  hewan, antara  lain  tim  manajemen  halal  RPH paling  sedikit  terdiri atas  penyelia halal  dan  juru  sembelih  halal.  Penyelia  halal  adalah  orang  yang bertanggung jawab atas proses produk halal. Dalam hal RPH Ruminansia menerapkan  stunning,  maka  wajib  memiliki  petugas  stunning  yang terlatih.
3. Persyaratan alat penyembelihan, antara lain:
a. Pisau  yang  digunakan  untuk  menyembelih  harus  sangat  tajam  dan sesuai dengan standar keamanan pangan (food grade);
b. Ukuran  pisau  disesuaikan  dengan  ukuran  leher  dari  ternak  (minimal
11 Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  Nomor  77  Tahun  2023  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas
12 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
13 Lampiran  Keputusan Kepala  Badan Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal Nomor 77  Tahun 2023 tentang  Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas
14 Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  Nomor  77  Tahun  2023  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas
1,5 kali dari lebar leher ternak yang disembelih untuk ruminansia dan 4 kali lebar leher ternak yang disembelih untuk unggas); dan
c. Pisau yang digunakan dalam proses penyembelihan tidak terbuat dari tulang, kuku, tanduk dan gigi/taring.
d. Seluruh peralatan wadah dan permukaan yang kontak dengan daging dan  jeroan  tidak  terbuat  dari  kayu  dan  bahan  yang  bersifat  toksik, tidak  mudah  korosif  (terbuat  dari  stainless  steel  atau  logam  yang digalvanisasi),  terbuat  dari  bahan  yang  aman  untuk  pangan  atau foodgrade,  mudah  dibersihkan,  mudah  didesinfeksi  dan  mudah dirawat.
4. Ketentuan Pra Penyembelihan, antara lain:
a. Hewan ternak diangkut dengan menggunakan kendaraan khusus yang tidak  digunakan  untuk  mengangkut  babi  dan  memenuhi  kaidah kesejahteraan hewan.
b. Pengelola  RPH  harus  mendokumentasikan  data  hewan  ternak  yang akan disembelih (asal, berat, dan jenis hewan ternak).
c. Petugas  berwenang  melaksanakan  pemeriksaan  antemortem terhadap hewan ternak.
d. Hewan ternak hidup tidak melihat hewan ternak lain yang disembelih.
e. Pisau tidak diasah di dekat hewan yang akan disembelih.
5. Pra Penyembelihan Non Stunning
a. Memiliki  petugas  yang  terlatih  dalam  menangani  hewan  ternak. kesejahteraan hewan.
b. Metode  penanganan  hewan  'ternak  harus  memperhatikan kesejahteraan hewan
6. Pra Penyembelihan dengan Stunning 15
a. Stunning  untuk  hewan  ternak  yang diizinkan  hanya  stunning  electric dan stunning mekanik non penetrative.
b. Penanganan  hewan  ternak  dengan  stunning  dilakukan  secara terkendali  dengan  menggunakan  peralatan  yang  sesuai  dengan  jenis stunning.
c. Alat  stunning  dioperasikan  sesuai  dengan  manual  berdasarkan  data hewan  ternak  yang  akan  disembelih  (asal,  berat,  dan  jenis  hewan ternak).
d. Alat stunning harus dirawat sesuai dengan petunjuk penggunaan alat.
e. Stunning  hanya  menyebabkan  hewan  pingsan  sementara,  tidak menyebabkan  kematian  dan  tidak  menyebabkan  kerusakan tengkorak  sampai  menembus  ke  dalam  otak  apabila  menggunakan
15 Stunning  (pemingsanan)  adalah  suatu  cara  melemahkan  hewan  melalui  pemingsanan  sebelum  pelaksanaan penyembelihan agar waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.
stunning penetratif.
f. Penyelia  Halal  melakukan  verifikasi  dan  dokumentasi  hasil  stunning dengan format yang sudah ditentukan.
7. Ketentuan proses penyembelihan, diuraikan sebagai berikut
a. Penyembelihan  dilaksanakan  dengan  niat  menyembelih  dan melafazkan  tasmiyah.  Khusus  untuk  unggas  dengan  jumlah  tertentu lafaz tasmiyah dapat dilakukan secara jamak.
b. Penyembelihan  dilakukan  dengan  mengalirkan  darah  melalui pemotongan  saluran  makanan  ( mari'/  esophagus ),  saluran pernafasan/tenggorokan ( hulqum/trachea ) dan dua pembuluh darah ( wadajain/  vena  jugularis  dan  arteri  carotids )  sesuai  dengan  Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009.
c. Penyembelihan dilakukan sekaligus dan secara cepat.
d. Kematian  hewan  disebabkan  oleh  tindakan  penyembelihan  yang ditandai  dengan  darah  berhenti  memancar  (berhentinya  sistem kardiovaskular).
8. Penanganan Pasca Penyembelihan
a. Penanganan  lanjutan  dapat  dilakukan  setelah  kematian  hewan dipastikan secara klinis.
b. Dilakukan  pemeriksaan  post  mortem  oleh  petugas  yang  berwenang untuk menjamin hasil sembelihan telah memenuhi persyaratan halal dan kesehatan.
c. Hasil  sembelihan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana poin  2  wajib  dipisahkan  dan  diperlakukan  khusus  agar  tidak  masuk rantai pangan.
d. Mendokumentasikan penanganan pasca penyembelihan.
9. Pengemasan dan Penyimpanan Hasil Sembelihan
a. Hasil  sembelihan  yang  dikemas  harus  menggunakan  kemasan  yang bersih,  aman  untuk  pangan,  tidak  berbau,  tidak  mempengaruhi kualitas  dan  keamanan  hasil  sembelihan.  Pengemasan  dilakukan  di area yang bersih dan higienis.
b. Sarana  dan  prasarana  penyimpanan  untuk  RPH  halal  wajib  hanya digunakan  untuk  penyimpanan  hasil  sembelihan halal.  Penyimpanan harus dipastikan tidak terjadi kontaminasi silang dari najis dan produk yang tidak halal.
10. Distribusi Hasil Sembelihan, ketentuannya sebagai berikut.
a. Hasil  sembelihan  didistribusikan  menggunakan  alat  transportasi khusus yang terpisah antara yang halal dan tidak halal.
b. Apabila menggunakan alat transportasi yang bukan kepemilikan RPH maka  hasil  sembelihan  dapat  didistribusikan  menggunakan  alat
transportasi  dari  luar  selama  diikat  dengan  perjanjian  "hanya menggunakan alat  transportasi  untuk distribusi produk halal" antara RPH dengan pihak luar.
c. Salinan sertifikat halal dapat dicantumkan pada tempat menjual hasil sembelihan yang berasal dari RPH bersertifikat halal.
d. Label  Halal  dicantumkan  pada  kemasan  hasil  sembelihan,  bagian, dan/atau  tempat  tertentu  pada  Produk  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  5.  Dalam  hal  RPH  tidak  melakukan pengemasan  maka  RPH  harus  menyertakan  dokumen  mengenai status  kehalalan  terhadap  hasil  sembelihan  yang  dikeluarkan  dari RPH.
e. RPH  harus  menjamin  hasil  sembelihan  yang  tidak  dikemas,  tidak terkontaminasi najis.
Uraian  di  atas  merupakan  ketentuan  jaminan  produk  halal  yang  harus dipatuhi  oleh  rumah  pemotongan  hewan,  agar  daging  yang  dihasilkan  dapat  halal dan  aman  untuk  dikonsumsi.  Bagi  rumah  pemotongan  hewan  yang  memenuhi ketentuan  tersebut  mulai  dari  lokasi  dan  alat  penyembelihan,  ketentuan  pra penyembelihan, proses penyembelihan, pasca dan distribusi hasil sembelihan, maka rumah  pemotongan  tersebut  dapat  diberikan  sertifikat  halal  sesuai  dengan mekanisme yang sudah dijelaskan di atas.
Jika merujuk pada ketentuan dan pedoman di atas, maka pengaturan terkait sertifikasi  halal  bagi  rumah  pemotongan  hewan  sudah  diatur  dengan  baik  oleh pemerintah,  termasuk  pedoman  rincinya  terkait  jaminan  produk  halal  pada  rumah pemotongan  hewan  sudah  diatur  sedemikian  rupa.  Dalam  hal  ini  dibutuhkan komitmen  dan  konsistensi  dari  pengelola  rumah  pemotongan  hewan  baik  yang didirikan  oleh  pemerintah  maupun  swasta  untuk  dapat  melaksanakan  jaminan produk halal agar rumah pemotongan hewan yang dikelola dapat terserfikasi halal. Dengan  tersertifikasi  halal,  masyarakat  lebih  percaya  untuk  melakukan penyembelihan dan mengkonsumsi daging dari rumah pemotongan hewan.
3.2 Konsekuensi  bagi  Rumah  Pemotongan  Hewan  yang  tidak  Tersertifikasi Halal
Sertifikasi  halal  merupakan  rangkaian  proses  yang  wajib  dipenuhi  oleh rumah  pemotongan  hewan.  Tujuannya  untuk  memberikan  kenyamanan, keamanan,  keselamatan,  dan  kepastian  ketersediaan  daging  halal  bagi masyarakat,  serta  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  pelaku  usaha  untuk memproduksi  dan  menjual  produk  daging  halal.  Bagi  pelaku  usaha  yang  tidak memenuhi  kewajiban  sertifikasi  halal  termasuk  rumah  pemotongan  hewan, maka ada konsekuensi yang akan diterima.
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban jaminan  produk  halal,  maka  akan  diberikan  sanksi  administratif  berupa peringatan  tertulis,  denda  administratif,  dan  pencabutan  sertifikat  halal  bagi yang  sudah  menerima  sertifikat  halal.  Selain  itu,  pelaku  usaha  juga  dapat dituntut  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Konsumen  yang  dirugikan  juga  dapat  melakukan  gugatan  kepada pelaku  usaha  berdasarkan  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Sanksi  pidana  juga  diberikan  kepada pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  atas  ketentuan  di  dalam  undang- undang.  Hal  tersebut  diatur  di  dalam  Pasal  61,  Pasal  62  dan  Psal  63  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 16
Menurut  hemat  penulis,  selain  sanksi  administratif  sebagaimana  yang disebut  di  atas,  bagi  rumah  pemotongan  hewan  yang  tidak  melaksanakan kewajiban sertifikasi halal dapat diberikan konsekuensi sebagai berikut:
1. Rumah pemotongan hewan tidak boleh beroperasi
Rumah  pemotongan  hewan  yang  tidak  memiliki  sertifikat  halal  dan tidak  melaksanakan  jaminan  produk  halal,  tentunya  dapat  dilarang  untuk beroperasi.  Pelarangan  tersebut  dengan  tujuan  untuk  menjamin  hak-hak konsumen  berupa  mendapat  produk  yang  halal  sesuai  dengan  ketentuan syariat.  Jika  rumah  pemotongan  hewan  tersebut  terus  beroperasi, dikhawatirkan pelaksanaan penyembelihan dan daging yang dihasilkan tidak sesuai  ketentuan  halal  dan  tidak  memberi  kenyamanan  untuk  dikonsumsi oleh masyarakat muslim.
2. Hasil sembelihan dilarang beredar
Hasil  sembelihan  yang  berasal  dari  rumah  pemotongan  hewan  yang tidak  tersertifikasi  halal  dapat  dilarang  beredar  dengan  tujuan  untuk memberi  keamanan,  kenyamanan  dan  keselamatan  bagi  konsumen.  Hal tersebut dilakukan karena proses penyembelihan tidak terjamin kehalalanya.
Konsekuensi  di atas  dapat  diberikan  kepada  rumah pemotongan hewan yang  tidak  memiliki  sertifikat  halal.  Tentunya  dibutuhkan  komitmen  dan ketegasan  dari  pemerintah  untuk  pelaksanaannya,  serta  kessadaran  dari pengelola dan pelaku usaha rumah pemotongan hewan. Tujuannya agar produk- produk di Indonesia termasuk produk daging dapat terjamin kehalalannya.
16 Cita Ayu Alfioni Wenovita, 2021, Penegakan Hukum Ssertifikasi Halal Rumah Potong Hewan, Jurist-Diction , Vol. 4 (4), hlm. 1371.

## 4. SIMPULAN
Sertifikasi halal merupakan rangkaian proses pemberian sertifikat halal pada suatu  produk.  Sertifikat  halal  hanya  dapat  diberikan  pada  produk  yang  telah terpenuhi ketentuan jaminan produk halal. Rumah pemotongan hewan merupakan salah satu obyek yang harus memiliki sertifikat halal agar proses penyembelihan dan daging  yang  dihasilkan  dapat  terjamin  kehalalannya  dan  aman  dikonsumsi  oleh masyarakat  muslim.  Ketentuan  sertifikasi  halal  bagi  rumah  pemotongan  hewan  di Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja, Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang Jaminan Produk Halal  , Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis  Produk  yang  wajib  bersertifikat  halal,  dan  pedoman  rincinya  diatur  dalam Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  Nomor  77  Tahun 2023  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Sistem  Jaminan  Produk  Halal  dalam Pemotongan  Hewan  Ruminansia  dan  Unggas,  mulai  dari  ketentuanlokasi,  alat sembelih, pra penyembelihan, proses penyembelihan, pasca hingga distribusi daging hasil sembelihan.
Mekanisme  sertifikasi  halal  terdiri  dari  pengelola  atau  pelaku  usaha  rumah pemotongan hewan mendaftarkan diri dan melampirkan berkas persyaratan; BPJPH akan meneliti persyaratan yang telah dilampirkan; selanjutnya akan dilakukan audit dan  pemeriksaan  produk,  menyerahkan  hasil  pemeriksaan  kepada  MUI  untuk dikeluarkan fatwa; dan mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit.
Adapun  konsekuensi  bagi  rumah  pemotongan  hewan  yang  tidak melaksanakan  jaminan  produk  halal  yaitu  akan  mendapat  sanksi  administratif berupa teguran, peringatan tertulis dan pencabutan sertifikat halal bagi yang sudah memiliki sertifikat halal. Penulis menyarankan agar konsekuensi tersebut ditambah berupa  rumah  pemotongan  hewan  yang  tidak  memiliki  sertifikat  halal  tidak diperbolehkan beroperasi dan daging hasil sembelih dilarang beredar.

## 5. REFERENSI
Buku: Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta Soeparno, 2009, Ilmu dan Teknologi Daging, Cetakan ke-4 , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

## Jurnal Ilmiah:
Rahayuningsih,  E.,  &  Ghozali,  M.  L,  2021,  Sertifikasi  Produk  Halal  dalam  Perspektif Mashlahah Mursalah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , Vol  7:01.
Putra  P.A.A.,  2017,  Kedudukan  Sertifikasi  Halal  dalam  Sistem  Hukum  Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1 No. 1.
Dewan  Ketahanan  Pangan,  2006,  Kebijakan  Umum  Ketahanan  Pangan  2006-2009, Jurnal Gizi dan Pangan , I.
Wenovita  C.A.A.,  2021,  Penegakan  Hukum  Ssertifikasi  Halal Rumah  Potong  Hewan, Jurist-Diction , Vol. 4 (4).
Faridah  H.D.,  2019,  Sertifikasi  Halal  di  Indonesia:  Sejarah,  Perkembangan,  dan Implementasi, Journal of Halal Product and Research , Volume 2, Nomor 2.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  Nomor  77  Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas
Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal.
Lampiran Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas
Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  Nomor  77  Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas
Sumber Internet:
(https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik- indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt,  diakses  tanggal  5  Juli 2023)
Intan  Tolistiawaty,  et.  al.,  Gambaran  Rumah  Potong  Hewan/Tempat  Pemotongan Hewan  di  Kabupaten  Sigi,  Sulawesi  Tengah”,  II  (2015), Vektor  Penyakit .  hlm. 45-52.
https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-susun-pedoman-penyembelihan-halal- bagi-rumah-pemotongan-hewan-sd2bjf diakses tanggal 5 Juli 2023).