© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat
INSENTIF PAJAK: SOLUSI TEPAT BAGI UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 Yuli  Agustina*,  Amaliah  Rahman, Filianti Manajemen, Universitas Negeri Malang Article history Received :  02-10-2020 Revised :  20-02-2021 Accepted  :  18-03-2021
*Corresponding author Yuli Agustina Email: yuli.agustina.fe@um.ac.id

## Abstrak
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan bagi UMKM  agar  dapat  memanfaatkan  program  Insentif  Pajak  yang  diberikan Pemerintah  pada  UMKM  di  masa Pandemi  COVID-19.  Kegiatan  ini berguna untuk  memberikan  wawasan,  pemahaman  dan  juga  keterampilan  bagi UMKM  yang  taat  pajak  dan  mampu  memanfaatkan  kesempatan  bebas pajak di masa Pandemi COVID-19. Metode pelaksanaan dilakukan melalui (1)
Sosialisasi dan pemahaman taat pajak UMKM; (2) Pendampingan perhitungan dan  pemanfaatan  insentif  pajak  UMKM  dan;  (3)  Pelaporan  Insentif  Pajak UMKM.  Hasil  pendampingan  menunjukkan  rata-rata  pelaku  UMKM  belum sadar  pajak  untuk  melakukan  pelaporan  pajak  atas  aktivitas  usahanya.
Kesempatan  pemanfaatan  insentif  pajak  memang  tidak  banyak  diketahui pelaku usaha UMKM sehingga  hal ini sesuai dengan data dirjen pajak yang menyatakan  bahwa  hanya  9  persen  UMKM  Indonesia  yang  telah memanfaatkan  program  insentif  pajak  di  masa  Pandemi  COVID-19.  Melalui kegiatan  pendampingan  ini,  mampu  mendorong  para  pelaku  UMKM  di Malang Raya dan Kabupaten Blitar untuk mulai sadar pajak dengan aktivitas mendaftar  sebagai  wajib  pajak,  menghitung  hutang  pajak  dan memanfaatkan  program  insentif  pajak  UMKM  di  masa  Pandemi  COVID-19.
Selanjutnya, diharapkan para pengusaha UMKM menjadi lebih taat pajak dan secara  continue  melaporkan  kondisi  keuangan  dan  lapor  pajak  dengan kondisi usaha apapun.
Kata Kunci: COVID-19; Lapor Pajak; Insentif Pajak; Taat Pajak; UMKM

## Abstract
The  purpose  of  this  community  service  activity  is  to  assist  MSMEs  in  taking advantage  of  the  Tax  Incentive  program  provided  by  the  Government  to MSMEs  during  the  COVID-19  Pandemic.  This  activity  helps  provide  insight, understanding, and skills for tax-compliant MSMEs and take advantage of tax- free  opportunities  during  the  COVID-19  Pandemic.  The  method  of implementation was carried out through (1) Socialization and dissemination of understanding of tax compliance for MSMEs; (2) Assistance in calculating and utilizing  MSMEs  tax  incentives  and;  (3)  MSME’s  Tax  Incentive  Reporting.  The results of assistance show that MSMEs are not aware of taxes to report taxes on their business activities on average. In fact, only some MSMEs' business actors understand the opportunity to use tax incentives. Thus, not many MSME’s know the opportunity to use tax incentives so this is in accordance with the data from the  tax  director  that  only  9  percent  of  Indonesian  MSME’s  have  taken advantage  of  the  tax  incentive  program  during  the  COVID-19  Pandemic. Through this assistance activity, it is able to encourage MSME business actors in Malang  and  Blitar  Regency  to  become  aware  of  taxes  by  registering  as taxpayers,  calculating  tax  debts,  and  taking  advantage  of  the  MSMEs  tax incentive  program  during  the  COVID-19  Pandemic.  Furthermore,  it  is  hoped that MSME actors will become more tax compliant, report financial conditions, and report taxes with any business conditions.
Keywords : COVID-19;  Report  Tax;  Tax  Incentive  Program;  Tax  Compliant; MSMEs
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i2.2818

## PENDAHULUAN
Seiring  berjalannya  waktu,  dunia  mengalami kondisi  yang  tidak  terduga  termasuk  juga  Negara Indonesia.  WHO  China Country  Office melaporkan pada 31 Desember 2019, terjadinya Pneumonia atau yang  saat  ini  akrab  disebut coronavirus atau Pandemi  COVID-19.  Kejadian  ini  merupakan musibah  yang  telah  memberikan  dampak  cukup besar  pada  seluruh  negara,  khususnya  Indonesia terlebih lagi pada kegiatan ekonomi UMKM. Segala aktivitas masyarakat  terhenti,  perekonomian  meng- alami penurunan drastis.
Di  tengah  upaya  Pemerintah  melakukan intensif  pajak  untuk  dapat  memberikan  kesadaran kepada  para  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah untuk taat membayar pajak karena selama ini fokus penagihan pajak hanya pada pelaku usaha besar. Kebijakan  ini  diharapkan  akan  mampu  menaikkan jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM sekaligus memperluas  basis  penagihannya.  Kesulitan  dalam menghitung  pajak  merupakan  salah  satu  hal  yang sering  dikeluhkan  masyarakat  bila  berhubungan dengan kantor pajak (Mubarok et al., 2020 ). Dalam praktiknya  sangat  sering  Wajib  Pajak  mengalami kesulitan  dan  bertanya  berapa  pajak  yang  harus dibayar  tanpa  mengetahui  bagaimana  proses penghitungannya.  Biasanya  pelaku  usaha  mau membayar  pajak  jika  sesuai  dengan  jumlah  yang diinginkan.  Demikian,  tentu  akan  merusak  sistem penghitungan  pajak  yang  sudah  terformulasi. Namun  dengan  adanya  Pandemi  COVID-19, Pemerintah harus mengambil kebijakan yang dapat meringankan UMKM melalui program insentif pajak.
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun  badan  yang  telah  memenuhi  kriteria sebagaimana  telah  ditetapkan  pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 . UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan, perekonomi Indonesia,  penyerapan  tenaga  kerja  ( Putra,  2016 ) dan  juga  wahana  kreatifitas  masyarakat  dalam mengembangkan  potensi  yang  dimiliki.  Hal  ini didukung  dengan  adanya  Kementerian  Koperasi dan  UKM  yang  berfokus  mulai  dari  perumusan, pelaksanaan  hingga  pengawasan  kebijakan  serta pemberdayaan. Pemerintah memberikan perhatian yang  besar  karena  UMKM  memiliki  kontribusi  yang besar pada perekonomian indonesia ( Kompasiana.com, 2017 ). Terlihat juga pada bagai- mana  UMKM  mampu  berkontribusi  dalam  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  dan  penurunan  jumlah pengangguran  di  Indonesia.  Menurut  data Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  dan  BPS,  UMKM  Indonesia  memiliki kontribusi sebesar 60,3 % dari total produk domestic bruto  (PDB)  Indonesia,  mampu  menyerap  97% tenaga kerja, dan 99 % menjadi lapangan pekerjaan
yang banyak diminati ( Ukmindonesia.id, 2019 ).  Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 64,2 jutaan unit UMKM yang  beroperasi  di  Indonesia  terbagi  pada  usaha mikro  sebanyak  63,3  jutaan  unit,  usaha  kecil  783 ribuan  dan  usaha  menengah  61  ribuan  unit  UMKM dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 107 jutaan orang pada usaha mikro, 5,8 jutaan orang sektor  kecil  dan  3,8 jutaan orang  sektor  menengah ( Nasional.kontan.co.id, 2019 ). Menurut Menteri Keuangan Republik
Indonesia, posisi kepatuhan pajak di Indonesia baru mencapai 71% atau sekitar 12,5 juta dari total wajib pajak  Indonesia.  Dari  data  yang  ada  pembayaran pajak masih didominasi oleh penerimaan  korporasi. Ketika  ekonomi  meningkat,  penerimaan  pajak  ikut terdorong.  Namun  Ketika  siklus  ekonomi  tengah terlambat, penerimaan pajak juga ikut menyusut. Hal ini diakibatkan pola korporasi yang tergantung pada kondisi  ekonomi.  Sementara  itu,  pembayar  pajak yang jumlah pajaknya relatif kecil seperti UMKM jauh lebih tahan terhadap goncangan ekonomi sehingga DJP harus meningkatkan penerimaan pajak dengan basis  wajib  pajak  lebih  luas  khususnya  UMKM ( Republika.co.id, 2019 ).
Ketidakseimbangan  kontribusi  UMKM  dalam penerimaan pajak merupakan suatu indikasi tingkat ketaatan  UMKM  dalam  memenuhi  kewajiban  yang sangat  rendah.  Dalam  upaya  untuk  mendorong pemenuhan  kewajiban  perpajakan  sesuai  kesadar- an serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Perundangan  No.  46  Tahun  2013 tentang  Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran  Bruto  Tertentu  telah  diberlakukan  oleh Pemerintah  sejak  1  Juli  2013.  PP  ini  mengatur  Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.8 Milyar untuk PPh Final sebesar 1% dari omzet bulanan. Maksud diberlakukannya PP No. 46  Tahun 2013  adalah  memberikan  kemudahan  dan  penye- derhanaan  aturan  perpajakan  karena  perhitungan pajak  terutang  hanya  l%  dari  omzet  bersifat  final sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat  untuk  berkontribusi  dalam  penyeleng- garaan Negara.
Peraturan  Perundangan  No.  46  Tahun  2013 mengandung  tiga  tujuan  utama  kemudahan  tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, selayaknya  Peraturan  Perundangan  No.  46  Tahun 2013  dijadikan  instrumen  untuk  menutup  defisit penerimaan  pajak.  Masih  banyak  pelaku  usaha yang  tidak  secara  sadar  membayar  pajak  dan potensi  penerimaan  pajak dari  sektor  UMKM  belum maksimal.  Sejak  diberlakukannya  Peraturan  Per- undangan  No.  46  Tahun  2013  yang  mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i2.2818
yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu,  banyak sekali  pro  dan  kontra  terkait  aturan  ini.  Banyak kalangan  menilai  bahwa  kebijakan  ini  kurang menguntungkan  bagi  pertumbuhan  ekonomi lndonesia  yang  cukup  bergantung  pada  sektor UMKM.
Adanya  Pandemi  COVID-19,  membuat Pemerintah  kembali  meluncurkan  kebijakan  baru yang  memberikan  kemudahan  bagi  para  UMKM dengan  memberlakukan  Insentif  Pajak  sejak  Maret sampai  Desember  2020  dengan  membebaskan wajib pajak UMKM dari pajak. Kebijakan ini diberikan demi  mempercepat  pemulihan  ekonomi  skala nasional,  yang  mana  saat  ini  perekonomian Indonesia  mulai  naik  sehingga  dengan  adanya insentif  pajak  ini  diharapkan  ekonomi  masyarakat mulai bergerak Kembali.
Realita dari kebijakan ini, ternyata tidak semua pelaku usaha UMKM telah mengetahui dan meman- faatkannya  sehingga  perlu  adanya  sosialisasi, pemahaman  dan  juga  pendampingan  pada  para kelompok usaha UMKM untuk dapat memanfaatkan kesempatan insentif pajak ini. Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada para kelompok usaha di Malang raya  yang  berada  di  Kota  dan  Kabupaten  serta  di Kabupaten  Blitar.  Pemilihan  lokasi  ini,  berdasarkan survey dari beberapa UMKM diketahui bahwa para pelaku  usaha  yang  berada  di  Malang  Raya  dan Kabupaten Blitar merupakan pengusaha kecil yang banyak  bergerak  di  bidang  usaha  makanan  dan minuman.  Adapun  kondisi  para  pelaku  usaha  kecil tersebut  masih  banyak  yang  belum  memiliki pemahaman  tentang  pajak  UMKM  dan  juga Program  Insentif  Pajak.  Selain  itu,  masih  banyak pelaku  usaha  UMKM  yang  masih  banyak  kurang memahami  pentingnya  pencatatan  keuangan, menghitung  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar serta  belum  tahu  cara  membuat  pelaporan  pajak untuk  pengusaha  kecil.    Bahkan  ada  beberapa UMKM  yang  belum  terdaftar  sebagai  wajib  pajak. Kegiatan ini sangat berguna bagi UMKM mengingat selama  ini,  Pajak  masih  dianggap  hal  yang menyulitkan  bagi  UMKM.  Kondisi  tersebut  menjadi salah  satu  alasan  perlunya  sosialisasi,  pemahaman dan  pendampingan  tentang  pajak  pada  UMKM khususnya  di  Kota  Malang  di  tengah  Pandemi COVID-19.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan pada  komunitas  UMKM  yang  ada  di  Malang  Raya dan  Kabupaten  Blitar.  Kegiatan  ini  dikemas  melalui kegiatan pendampingan dilakukan melalui 3 tahap- an  yang  nantinya  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi  bagi  para  peserta  kegiatan.  Adapun tahapannya  yaitu:  (1)  Sosialisasi  dan  pemahaman
taat  pajak  UMKM;  (2)  Pendampingan  perhitungan dan  pemanfaatan  insentif  pajak  UMKM  dan;  (3) Pelaporan Insentif Pajak UMKM ( Gambar1 ).
Gambar 1 . Tahapan kegiatan
Tahapan kegiatan ini dilakukan menyesuaikan kondisi  peserta  yang  mengharapkan  adanya sosialisasi dan pendampingan. Kegiatan ini dikemas dalam  sebuah  acara  awal  yaitu  sosialisasi  apa  itu pajak  UMKM,  bagaimana  kewajiban  UMKM  ter- hadap  pajak  negara,  persyaratan  kewajiban  lapor pajak  untuk  UMKM  dan  prosedur  keikutsertaan insentif  pajak  pada  masa  pandemi  COVID-19. Kegiatan  ini  dilakukan  selama  4  kali  dengan  tujuan peserta  memahami  insentif  pajak  dan  sadar  pajak. Selanjutnya  dilakukan  kegiatan  pendampingan pelaporan  pajak  dan  pemanfaatan  insentif  pajak UMKM  secara online dengan  melakukan  per- hitungan  dan  perbaikan  laporan  keuangan  UMKM sebagai syaratnya.
Kegiatan dilaksanakan di Malang Raya yang terbagi  menjadi  2  wilayah  komunitas  pelaku  usaha UMKM  yaitu  area  Kota  Malang  yang  dalam  hal  ini dilakukan  pada  kelompok  UMKM  Kripik  Tempe Sanan, dan area Kabupaten Malang yang dilakukan pada kelompok usaha UMKM se-Kabupaten Malang yang terdiri dari berbagai usaha seperti pengusaha kuliner, kerajinan tangan, dan juga jasa. Sedangkan wilayah Kabupaten Blitar memiliki komunitas pelaku usaha  UMKM  yang  juga  dengan  berbagai  usaha seperti kuliner, hasil kerajinan tangan, maupun jasa. Kegiatan  ini  dilakukan  pada  hampir  150  pelaku usaha  UMKM  dengan  agenda  3  sesi  kegiatan dilakukan pada 3 wilayah pengabdian.

## PEMBAHASAN
Sebagaimana  kegiatan  pengabdian  masya- rakat  dalam  bentuk  pendampingan  pajak  UMKM yang  telah  dilakukan  sebelumnya  oleh Friantin  & Hayati  (2019) yang  bertujuan  untuk  memberikan pengetahuan  dan  pemahaman  melalui  pengenal- an  dan  pelatihan E-Tax untuk  pengusaha  yang memproduksi  karak  herbal  non  pengawet  yang berpendidikan  rendah.  Kegiatan  ini  dilakukan dengan  metode  penyuluhan  dan  pelatihan E-Tax ( Gambar 2 )
• Observasi • Identifikasi Masalah
Mitra Identifikasi Awal • Persiapan materi Berdasarkan Identifikasi • Penyusunan Metode Pendampinga n Persiapan • Sosialisasi dan Pemahaman
Pajak • Pendampinga n Perhitungan Pajak • Pelaporan Insentrif Pajak UMKM Pelaksanaan
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i2.2818
Gambar 2. Para peserta pendampingan insentif pajak
Kegiatan pendampingan dilakukan mengikuti protokol  Kesehatan  karena  adanya  COVID-19, terlihat  adanya  antusias  peserta  pendampingan yang  terdiri  dari  berbagai  pelaku  usaha  UMKM dalam  memanfaatkan  insentif  pajak.  Selain  itu, kegiatan yang sama juga dilakukan ( Hidayatulloh & Fatma,  2019 )  untuk  meningkatkan  pengetahuan pelaku  UMKM  mengenai  perannya  dalam  pem- bangunan,  meningkatkan  pengetahuan  pelaku UMKM  mengenai  manfaat  NPWP,  alasan  pelaku UMKM  harus  membayar  pajak  serta  manfaatnya. Namun  dari  beberapa  kegiatan  yang  pernah dilakukan,  tidak  semua  UMKM  sadar  akan kewajibannya  sebagai  wajib  pajak.  Terlebih  lagi pada  kondisi  Pandemi  COVID-19,  banyak  UMKM yang  mengeluh  adanya  penurunan  tingkat  pen- dapatan  yang  juga  berdampak  pada  ketidak- patuhan dalam pelaporan pajak. Berdasarkan data Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  Kementerian Keuangan  mencatat  pelaku  UMKM  yang  meman- faatkan fasilitas keringan pajak UMKM masih minim. Hal ini terbukti bahwa masih sejumlah 201.880 pelaku UMKM  yang  telah  melakukan  pelaporan  Insentif Pajak  UMKM  atau  sekitar  8%.  Dari  hasil  observasi pada pelaku UMKM di Malang Raya dan Kabupaten Blitar,  diketahui  ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan  tidak  semua  pelaku  UMKM  dengan sadar melakukan perhitungan dan pelaporan pajak. Faktor  yang  dirasa  sangat  berpengaruh  kurangnya kesadaran akan Pajak UMKM yaitu:
(1) Omzet Pelaku Usaha UMKM Dasar  perhitungan  pembayaran  pajak  UMKM adalah  pajak,  yang  dirasa  berat  bagi  pelaku UMKM untuk dilaporkan. Mengingat para pelaku UMKM  merasa  masih  baru  memulai  usaha  dan dalam  tahap  berkembang  dan  belum  memiliki keuntungan  yang  besar.  Tidak  semua  pelaku UMKM dengan mudah memberikan laporan dari hasil  perhitungan  omzet  yang  diperoleh  untuk dijadikan  dasar  perhitungan  pajak.  Hal  ini  tidak sejalan  dengan  dasar  peraturan  dari  Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  dalam  menggunakan omzet  sebagai  dasar  perhitungan  pajak sebagaimana  dalam  penelitian Rudiantoro  &
Siregar  (2012) bahwa  Langkah  DJP  dalam menggunakan  jumlah  omzet  yang  diterima sebagai  dasar  perhitungan  untuk  menghitung pajak  UMKM  sudah  benar  karena  rata-rata pelaku UMKM belum melakukan pembukuan dan hanya  pencatatan  sehingga  untuk  memudah- kan  dalam  menghitung  pajaknya  tentu  meng- gunakan omzet.
(2) Merasa tidak mendapatkan manfaat dari pajak Kesadaran  akan  pelaporan  pajak  juga  dipe- ngaruhi  dengan  adanya  “image”  bahwa manfaat  dari  pajak  tidak  secara  langsung dirasakan oleh pelaku usaha UMKM.
(3) Kurangnya  Sosialisasi  tentang  Kemudahan  dan Peran Pajak UMKM bagi Negara Jika kita pelaku UMKM mengetahui tentang pajak maka  yang  ada  adalah  tentang  kewajib- an/tagihan  yang  harus  dibayar.  Bagaimana dengan peran pajak untuk Negara belum semua pelaku  UMKM  memahami  sehingga  masih  perlu adanya  pemahaman  bagi  UMKM  akan  peran pajak khususnya dari sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar dalam pendapatan negara.
(4) Belum adanya sanksi yang tegas Sanksi  terhadap  wajib  pajak  yang  tidak  men- jalankan  kewajiban  perpajakan  dirasa  masih belum  terlalu  tegas  dilakukan  sehingga  para pelaku  Usaha  UMKM  tidak  terbebani  akan kewajiban tersebut.
Dari  beberapa  temuan  tersebut,  kegiatan pengabdian ini layak dilaksanakan untuk memberi- kan sosialisasi, pengetahuan dan juga pendamping- an pada para pelaku usaha UMKM. Sosialisasi yang intens  mampu  memberikan  pemahaman  dan  juga merubah  mindset  serta  menyadarkan  para  pelaku usaha  UMKM  dalam  kewajiban  pajak  Negara. Terlebih  lagi,  pada  kondisi  Pandemi  COVID-19  ini, adanya insentif pajak mampu menjadikan rasa takut para  pelaku  usaha  UMKM  yang  mengalami  pe- nurunan pendapatan dapat Kembali bersemangat dalam melaporkan pajaknya.
Kegiatan  PKM  dilaksanakan  sebanyak  3  kali dengan tahapan sosialisasi atau pemahaman akan Pajak  UMKM,  pendampingan  pajak  UMKM  dan pelaporan  insentif  pajak  UMKM  masa  pandemi COVID-19.  Tahapan  sosialisasi  atau  pemahaman akan  Pajak  UMKM  ini,  tim  pengabdian  masyarakat melakukan  kegiatan  sosialisasi  atau  pemahaman akan  pajak  UMKM.  Peserta  diberikan  dasar pengetahun  tentang  pentingnya  peranan  pajak Negara yang berasal dari wajib pajak UMKM. Mulai dari  pengetahuan  kebijakan  awal  yang  diberikan Pemerintah  melalui  peraturan  sebelum  Juli  2013, setelah  Juli  2013,  berlakunya  PP  No  46  tahun  2013 dengan  tarif  1%  hingga  penurunan  tarif  UMKM menjadi  0,5%  sebagaimana  dijelaskan  oleh Resmi
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i2.2818
(2017). Pemahaman  akan  pajak  UMKM  yang  se- benarnya  tidak  memberatkan  ini  perlu  ditekankan kepada  para  peserta  kegiatan  yang  terdiri  dari  50 orang  peserta  di  setiap  sesi.  Kegiatan  ini  dilakukan pada 3 sesi di 3 wilayah berbeda. Selain pemaham- an dasar tentang pajak UMKM tersebut, peserta juga dijelaskan  tentang  kesempatan  yang  diberikan Pemerintah saat kondisi Pandemi COVID-19 ini, yaitu melalui program insentif pajak. Dari hasil pengamat- an  saat  sosialisasi  tidak  semua  peserta  mengetahui tentang program ini. Peserta  masih banyak merasa takut apabila masih harus melaporkan pajak di masa pandemik COVID-19.
Kegiatan pendampingan pajak UMKM dilaku- kan  melalui  pelatihan  bagaimana  UMKM  dapat melakukan  perhitungan  sendiri  omzet  yang  dimiliki. Kelemahan  UMKM  terkait  pelaporan  laporan  ke- uangan  usahanya  adalah  adanya  pencampuran keuangan usaha dengan pribadi. Hal ini menjadikan kendala  sulitnya  UMKM  mengetahui  berapa  omzet yang  dimiliki.  Dalam  kesempatan  ini,  para  peserta diminta untuk membawa catatan laporan keuang- an yang dimiliki, untuk bisa Bersama-sama dihitung, dengan  pemateri.  Kegiatan  ini  cukup  menarik karena  banyak  para  peserta  pelaku  UMKM  yang hanya memiliki laporan keluar masuknya uang tidak secara  detail.  Selain  pendampingan  pajak  UMKM dalam  perhitungan  omzet  usaha  yang  digunakan dasar  perhitungan  pajak,  dalam  kesempatan  ini, peserta  juga  diajarkan  untuk  melakukan  pen- daftaran sebagai wajib pajak UMKM secara online. Pendampingan  ini  juga  secara  langsung  dilakukan bimbingan  teknis  penggunaan  aplikasi  terkait kewajiban perpajakan UMKM. Aplikasi yang diguna- kan  merupakan  aplikasi  dari  Direktorat  Jenderal Pajak.  Kegiatan  ini  diawali  dengan  mengumpulkan data-data  keuangan  untuk  keperluan  perpajakan UMKM.  Para  peserta  pelaku  usaha  UMKM,  di- dampingi  untuk  melakukan  penghitungan  pajak terutang.  Setelah  mengetahui  jumlah  pajak  yang terutang,  Tim  memberikan  bimbingan  teknis  pem- bayaran  pajak  melalui  aplikasi e-billing. Aplikasi  ini akan  memudahkan  UMKM  sebagai  wajib  pajak dalam melunasi pajak yang terutang. Tim menyam- paikan  materi  terkait  teknis  pembayaran  pajak beserta  langkah-langkah  menggunakan  aplikasi e- billing .  Setelah  itu,  Tim  memberikan  pengetahuan mengenai teknis pengisian SPT melalui aplikasi e-SPT. Aplikasi ini akan memudahkan UMKM sebagai wajib pajak  untuk  menyampaikan  SPT-nya  secara online. Terlebih  dahulu  Tim  memberikan  tutorial  berisi langkah penggunaan aplikasi e-SPT. Setelah itu, para pemilik  UMKM  mempraktikkan  langsung  peng- gunaan  aplikasi e-SPT dengan  memasukkan  data- data sesuai kondisi keuangan UMKM. Selama proses
praktik  penggunaan  aplikasi e-SPT ,  Tim  juga  men- dampingi dan memberikan konsultasi sebagaimana pada Gambar 3 .
Gambar 3. Penyampaian materi oleh tim pengabdian masyarakat
Hambatan  dalam  pelaksanaan  langkah  ketiga yaitu data-data UMKM yang dibutuhkan untuk men- ghitung dan melaporkan pajak tidak begitu lengkap sehingga ada yang menggunakan asumsi/perkiraan yang  diperoleh  dari  data  usaha  periode  sebelum- nya.  Namun  demikian,  hal  ini  tidak  mengganggu jalannya praktik penggunaan aplikasi. Selain itu, Tim masih  membuka  kemungkinan  bagi  UMKM  untuk berkonsultasi  apabila  di  kemudian  hari  pada  saat melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  menemui kendala baik dalam pengisian SPT melalui aplikasi e- SPT maupun  pembayaran  pajak  melalui  aplikasi e- billing. Dengan  adanya  bimbingan  teknis  aplikasi terkait  kewajiban  perpajakan  ini,  sehingga  para pelaku usaha UMKM diharapkan telah siap dan bisa dengan segera melaksanakan kewajiban perpajak- an dengan patuh.
Setelah  para  peserta  dapat  menghitung sendiri  pajak  untuk  UMKM,  tim  pengabdian  pun menjelaskan tentang insentif pajak UMKM yang saat pandemi  COVID-19  ini  sedang  Pemerintah  berikan. Program  ini  merupakan  kesempatan  bagi  UMKM untuk  membantu  kondisi  perekonomian  akibat pandemi. Tim pengabdian melakukan pendamping- an  bagaimana  cara  melakukan  pelaporan  insentif pajak  UMKM.  Seluruh  fasilitas  insentif  yang ditawarkan  oleh  Pemerintah  dalam  penanganan virus Corona dapat diperoleh dengan menyampai- kan pemberitahuan atau mendapatkan keterangan secara  online  di  situs  pajak  mulai  dengan  Langkah login,  pilih  menu  layanan,  pemilihan  info  KSWP sampai dengan pelaporan. Program insentif pajak ini terdiri  dari  beberapa  program  yang  dapat dimanfaatkan  antara  lain  (a)  Insentif  PPh  Pasal  21 ditanggung  Pemerintahan  (b)  Pembebasan  dari Pemungutan  PPh  Pasal  22  Impor;  (c)  Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 hingga 30%; (d) Restitusi PPN dipercepat bagi PKP berisiko rendah; (e) Insentif PPh untuk  alat  Kesehatan  dan  pendukungnya;  serta  (f)
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i2.2818
Insentif  PPh  Final  0,5%  ditanggung  Pemerintah  bagi UMKM.
Dari  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  ini, mampu memberikan dampak kepada para pelaku usaha  UMKM  berupa  pengetahuan,  pemahaman dan juga kesadaran akan Pajak UMKM yang selama ini  masih  tidak  banyak  diketahui  bahkan  ditakuti. Keberhasilan  program  terlihat  dari  keikutsertaan peserta UMKM sebanyak 80 orang yang berasal dari beberapa  jenis  UMKM  baik  produk  makanan, minuman, jasa, oleh-oleh, dll yang di awal kegiatan dilakukan survey dan menyatakan secara keseluruh- an  belum  100%  melaporkan  pajak,  hanya  3  orang saja yang selama ini melaporkan pajak namun sejak adanya  pandemi  COVID-19  seluruh  UMKM  tidak melakukan  perhitungan  dan  pembayaran  pajak dikarenakan  penurunan  pendapatan  UMKM. Selama kegiatan berlangsung, banyak peserta yang bertanya,  meminta  pendapat  dan  solusi  untuk kondisi  keuangan  UMKM  yang  ingin  dilaporkan pajaknya.  Hal  ini  terlihat  dari  antusias peserta  yang hampir seluruhnya aktif untuk mengetahui apa yang menjadi  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak ( Gambar 4 ).
Gambar 4. Antusiasme salah satu peserta saat bertanya
Namun, hal ini mengalami  perubahan Ketika telah  dilakukan  kegiatan  pendampingan,  yang mana dari seluruh peserta hampir 75% peserta meng- ikuti insentif pajak untuk melakukan perhitungan dan pelaporan  pajak.  Hal  ini  terlihat  dari  para  peserta yang melakukan praktek langsung perhitungan dan pelaporan  insentif  pajak  pada  saat  kegiatan  pen- dampingan ( Gambar 5 ).
Gambar 5. Pendampingan perhitungan pajak UMKM
Sebagaimana  diketahui  bahwa  sampai  saat ini banyak pelaku usaha UMKM yang menilai urusan pajak  merupakan  suatu  hal  yang  mengerikan. Persepsi  negatif  ini  yang  membuat  UMKM  minim memanfaatkan  insentif  pajak  yang  ditawarkan Pemerintah.  Untuk  itu,  perlu  adanya  Kerjasama, sosialisasi  dari  berbagai  pihak  agar  proses pendampingan UMKM dapat memberikan manfaat dan  pengetahuan  serta  kesadaran  untuk  UMKM dalam  pelaporan  pajak  dan  pemanfaatan  insentif pajak.  Berdasarkan  penelitian Fitria  &  Supriyono (2019) mengemukakan bahwa pemahaman UMKM atas peraturan perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan  pelaku  usaha  UMKM  dalam  membayar pajak.  Sedangkan  menurut Indrawan  &  Binekas (2018) pemahaman  dan  pengetahuan  pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM.  Jika  dilihat  dari  tarif  pajak  yang diberlakukan  yaitu  sebesar  0,5%  sebenarnya  tidak terlalu  besar  namun  tetap  perlu  adanya  pen- dampingan  pajak  UMKM  untuk  memberikan  ke- mudahan para pelaku usaha sebagaimana Maulida (2018) yang  melihat  bahwa  UMKM  menyatakan bersedia membayar pajak  dengan tarif baru pajak yang  dikenakan  pada  UMKM  sebesar  0,5%  dari penjualan  bruto,  akan  tetapi  UMKM  masih memerlukan  bimbingan  dan  informasi  lebih  detail dalam menangani kewajiban tersebut.

## KESIMPULAN
Hasil  pendampingan  menunjukkan  rata-rata pelaku  UMKM  belum  sadar  pajak  untuk  melakukan pelaporan pajak atas aktivitas usahanya. Kesempat- an  pemanfaatan  insentif  pajak  pun  tidak  banyak diketahui  pelaku  usaha  UMKM  sehingga  benar pernyataan  Pemerintah  bahwa  hanya  9  persen UMKM  Indonesia  yang  telah  memanfaatkan program  insentif  pajak  di  masa  Pandemi  COVID-19 ini.  Melalui  kegiatan  pendampingan  Insentif  Pajak UMKM  yang  bertujuan  untuk  mendorong  para pelaku UMKM di Malang Raya dan Kabupaten Blitar menumbuhkan  sadar  pajak  dengan  aktivitas mendaftar sebagai wajib pajak, menghitung hutang pajak  dan  memanfaatkan  program  insentif  pajak UMKM di masa Pandemi COVID-19 mampu berhasil diciptakan.  Hal  ini  terlihat  dari  antusiasme  peserta kegiatan  pendampingan  yang  dengan  sadar melakukan pendaftaran, perhitungan dan pelapor- an  serta  pemanfaatan  insentif  pajak.  Selanjutnya, perlu adanya Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak  (DJP),  Dinas  Koperasi  dan  Perindustrian  serta akademisi dalam melakukan pendampingan UMKM di  bidang  pajak  dan  diharapkan  para  pengusaha UMKM menjadi lebih taat pajak dan secara continue melaporkan  kondisi  keuangan  dan  lapor  pajak dengan kondisi usaha apapun.
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i2.2818

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami ucapkan terima kasih kepada Lembaga penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat (LPPM)  Universitas  Negeri  Malang  (UM)  yang  telah memberikan  kepada  tim  untuk  dapat  melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini serta tak lupa  kami  juga  berterima  kasih  kepada  komunitas pelaku usaha UMKM di wilayah Kota dan Kabupaten Malang juga Kabupaten Blitar yang telah berkenan meluangkan  waktu  dan  menerima  kesempatan kami dalam melakukan pengabdian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Fitria, P.  A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan  Perpajakan,  Perspektif  Tarif  Pajak,  dan Keadilan  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. ECONBANK:  Journal  of  Economics  and Banking , 1 (1), 47–54. https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7 Friantin, E., & Hayati, S. (2019). Pengenalan dan Pelatihan e-
Tax  dalam  rangka  Peningkatan  Kesadaran  Pajak pada  UMKM  di  Kelurahan  Gilingan,  Kecamatan Banjarsari,  Surakarta. Wasana  Nyata , 3 (1),  1–3. https://doi.org/10.36587/wasananyata.v3i1.454
Hidayatulloh,  A.,  &  Fatma,  F.  D.  (2019).  Sosialisasi  Peran UMKM  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018  Gunab  Mendorong  Masyarakat  Sadar  Pajak. Jurnal  Pengabdian  UntukMu  NegeRI , 3 (1),  29–32.
https://doi.org/10.37859/jpumri.v3i1.1202
Indrawan, R.,  &  Binekas,  B.  (2018).  Pengaruh  Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Keuangan , 6 (3), 419–428. https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/vie w/14421 Kompasiana.com.  (2017). 3  Peran  Penting  UMKM. Penggerak Penting Ekonomi Indonesia . https://www.kompasiana.com/hikhman/599eabfae 728e442d60622e2/3-peran-penting-umkm- penggerak-penting-ekonomi-indonesia
Maulida,  A.  (2018).  Kepatuhan  pembayaran  pajak  pada pelaku UMKM pasca penerbitan peraturan Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  di  Kotagede Yogyakarta. Jurnal  UMKM  Dewantara , 1 (2),  18–27. https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/umkmd/arti
cle/view/986
Mubarok,  A.,  Ganar,  Y.  B.,  Dinantara,  M.  D.,  Susanto,  S., Zulfitra,  Z.,  &  Maddinsyah,  A.  (2020).  Pelatihan Perpajakan Guna Menumbuhkan Ketaatan Kewajiban  Perpajakan  Terhadap  Umkm  Di  Wilayah Kelurahan  Cipinang  Baru. Abdi  Laksana , 1 (3),  424– 429.
http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JA
L/article/view/6882 Nasional.kontan.co.id. (2019). Pasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkat . https://nasional.kontan.co.id/news/pasca-tarif- pajak-umkm-turun-jadi-05-jumlah-wajib-pajak- meningkat
Peraturan Perundangan No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang DIterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran  Bruto  Tertentu.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6214. Jakarta.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5378 Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten  Blora. Jurnal Analisa Sosiologi , 5 (2), 40–52. https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/18162 Republika.co.id.  (2019). Pajak  UMKM  Ditarget  Naik  Rp  100 Miliar .
https://republika.co.id/berita/pqryve382/pajak- umkm-ditarget-naik-rp-100-miliar
Resmi,  S.  (2017). Perpajakan  Teori  &  Kasus (11th  ed.). Jakarta : Salemba Empat. https://penerbitsalemba.com/buku/03-0143- perpajakan-teori--kasus-edisi-11--buku-1 Rudiantoro,  R.,  &  Siregar,  S.  V.  (2012).  Kualitas  Laproan Keuangan  UMKM  serta  Prospek  Implementasi  SAK ETAP. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 9 (1),
1–21. https://doi.org/10.21002/jaki.2012.01 Ukmindonesia.id.  (2019). Potret  UMKM  Indonesia:  Si  Kecil yang Berperan Besar . https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4866. Jakarta https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu- no-20-tahun-2008