Copyright@ Mohd. Yusuf Daeng M, Kurniawan Ade Wijaya, Arif Arman, Ogi Cahyadi Arta
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5892-5900 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efetivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat
Mohd. Yusuf Daeng M 1 🖂 , Kurniawan Ade Wijaya 2 , Arif Arman 3 , Ogi Cahyadi Arta 4
Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning
Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Hukum  merupakan  sesuatu  yang  abstrak,  karena  tidak  dapat  dilihat  atau  diraba,  tetapi  dapat dirasakan  keberadaannya.  Hal  ini  karena  hak  bukanlah  objek,  melainkan  tindakan  (setelah dilaksanakan). Untuk  mempelajari  hal  ini, kita  harus  memperhatikan  keberadaan  hukum  melalui efektifitas  hukum  dalam  masyarakat.  Memperdebatkan  efektivitas  hukum  di  tengah  masyarakat berarti membicarakan efektivitas atau penegakan hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan terhadap hukum. Jadi dapat dipastikan ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum.  Kemudian  ada  juga    faktor-faktor  yang  mempengaruhi  apakah  hukum  itu  benar-benar berfungsi  dalam masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif hukum yang menghubungkan  topik  penelitian  dengan    topik  utama    penelitian  ini.  Hasil    penelitian  ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu  aturan  hukum  (peraturan),  lembaga  kepolisian,  tempat  atau  fasilitas,  dan  kesadaran masyarakat itu sendiri.
Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Masyarakat.
Copyright@ Mohd. Yusuf Daeng M, Kurniawan Ade Wijaya, Arif Arman, Ogi Cahyadi Arta
Abstract
Law is something abstract, because it cannot be seen or touched, but its existence can be felt. This is because rights are not objects, but actions (after being implemented). To study this, we must pay attention  to  the  existence  of  law  through  the  effectiveness  of  law  in  society.  Debating  the effectiveness of the law in society means discussing the effectiveness or enforcement of the law in regulating and/or enforcing compliance with the law. So we can be sure there are factors that affect the effectiveness of the law. Then there are also the factors that influence whether the law actually functions in society. In this research, a type of legal normative research is used which relates the research  topic  to  the  main  topic  of  this  research.  The  results  of  this  study  indicate  that  the effectiveness of law enforcement in society is influenced by several factors, namely the rule of law (regulations), police institutions, places or facilities, and awareness of the community itself.
Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Society.

## PENDAHULUAN
E. Utrecht memandang hukum sebagai Suatu tata tertib kehidupan masyarakat dan harus dipatuhi  oleh  anggota  masyarakat  masing-masing,  sehingga  pelanggaran  tata  kehidupan dapat  mengakibatkan  tindakan  pemerintah/masyarakat  (Subiharta,  2015).  E.  Meyers berpendapat  bahwa  hukum  adalah  semua  aturan  yang  mengandung  aspek  moral, berhubungan dengan perilaku orang-orang dalam masyarakat dan merupakan pedoman bagi para penguasa negara untuk memenuhi tugasnya (Subiharta, 2015). Kemudian, hukum oleh Ronald M. Dworkin didefenisikan sebagai dari suatu masyarakat, yakni suatu perangkat aturan- aturan khusus yang digunakan oleh masyarakat tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan-tujuan yang menentukan perilaku mana yang dapat dihukum atau perilaku mana yang diidentifikasi dan dibedakan dengan menggunakan kriteria yang spesifik dengan tidak menguji pada isinya, melainkan pada asal usul atau dengan cara apa ia pakai untuk dikembangkan (Achmad Ali, 2009). Kemudian, Eugen Ehrlich mengatakan bahwa pusat kegiatan dari perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, tidak pula di dalam ilmu hukum dan juga tidak di dalam putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.  Beberapa  pemarapan  defenisi  diatas  mempertegas  bahwa  hukum  sangat  erat kaitannya dengan masyarakat, dimana kajian dalam hukum yang membahas demikian adalah sosiologi hukum.
Copyright@ Mohd. Yusuf Daeng M, Kurniawan Ade Wijaya, Arif Arman, Ogi Cahyadi Arta
Soerjono  Soekanto  mendefenisikan  sosiologi  hukum  sebagai  suatu  cabang  ilmu pengetahuan yang secara analitis empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik  antara  hukum  dengan  gejala-gejala  sosial  lainnya  (Soerjono  Soekanto,  1989).  Satjipto Rahardjo  kemudian  juga  mengatakan  bahwa  sosiologi  hukum  sebagai  suatu  pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarkat dalam konteks sosialnya (Satjipto Rahardjo, 1982). Dengan  demikian,  pembahasan  mengenai  efektivitas  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat sangat erat kaitannya dengan pembahasan yang dikaji di dalam sosiologi hukum, karena pada dasarnya  hal  yang  dibahas  di  dalam  sosiologi  hukum  adalah  mengenai  penerapan  hukum dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat.
Pembahasan mengenai efektivitas hukum di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu pembahasan yang sangat penting di dalam kajian ilmu hukum. Hal ini karena ilmu hukum sebagai  salah  satu  ilmu  pengetahuan  yang  meneliti  gejala  hukum  dalam  masyarakat  telah berlangsung selama berabad-abad yang menjadi fokus utama kajian ilmu hukum (Mohd. Yusuf Daeng  M  &  Siti  Yulia  Makkinnawa  YD,  2022) .  Hukum  dalam  perkembangannya  mengikuti kepentingan dan keperluan yang dibutuhkan oleh manusia, karena pada dasarnya hukum ada untuk  manusia,  bukan  manusia  untuk  hukum.  Sehingga,  dalam  perkembangannya  aspek hukum semakin luas dalam perkembangannya, hal ini dapat dilihat dari adanya bagian-bagian hukum yang secara khusus mengatur tentang hal-hal tertentu seperti hukum pidana, hukum perdata,  hukum  administrasi  negara,  hukum  dagang,  hukum  adat  dan  sebagainya.  Fakta demikian  juga  semakin  mempertegas  pentingnya  kedudukan  sosiologi  hukum  yang  pada dasarnya memang membahas mengenai hukum dalam tataran implementasi (kenyataannya).
Dari beberapa poin yang disebutkan di dalam latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas  tentang  hubungan  antara  sosiologi  hukum  dengan  pembahasan  mengenai efektivitas hukum di tengah-tengah masyarakat, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai  apa  saja  yang  menjadi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  penegakan hukum di masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  teori  dan  asas  hukum,  terkhususnya
Copyright@ Mohd. Yusuf Daeng M, Kurniawan Ade Wijaya, Arif Arman, Ogi Cahyadi Arta
dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan-kekuatan  sosial  yang mempengaruhi  hukum  dan  fungsi  hukum  di  masyarakat.  Penelitian  hukum  normatif didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018) . Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca,  mencatat,  menelaah,  mengumpulkan  konsep  atau  naskah  kemudian  dilakukan elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang  terkumpul  berkaitan  dengan  topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang  mengatakan  bahwa  riset  Pustaka  tidak  hanya  sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat literatur  atau  buku,  melainkan  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hubungan Sosiologi Hukum Dengan Efektivitas Hukum
Ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang meneliti gejala hukum dalam masyarakat.
Dalam  perkembangan  sejarah,  hal  inilah  yang  menjadi  fokus  utama  pembahasan  yang  ada. Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Ilmu hukum maupun sosiologi hukum memiliki pusat perhatian yang sama yaitu hukum itu sendiri. Namun, terdapat perbedaan  sudut  pandang  antara  ilmu  hukum  dengan  sosiologi  hukum.  Hukum  merupakan gejala-gejala sosial sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola- pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1994).
Sosiologi hukum pada dasarnya berorientasi pada hukum. Para sosiolog yang meorientasikan pandangannya  secara  khusus  terhadap  isu-isu  sosiologi  hukum  antara  lain  adalah  Emile Durkheim, Max Weber dan Roscoe Pound. Emelie Durkheim misalnya yang mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat pasti selalu ada solidaritas, di dalam solidaritas tersebut terbagi dua ada solidaritas organis dan ada pula solidaritas mekanis. Solidaritas organis akan didapati pada model  masyarakat  modern,  dimana  hukum  yang  terdapat  di  dalamnya  adalah  hukum  yang bersifat  restitutif,  yaitu  seperti  apa  yang  kita  dapati  di  dalam  hukum  perdata.  Sedangkan
Copyright@ Mohd. Yusuf Daeng M, Kurniawan Ade Wijaya, Arif Arman, Ogi Cahyadi Arta
solidaritas  mekanis  akan  ditemukan  di  dalam  masyarakat  yang  lebih  sederhana,  hukumnya bersifat represif yang diasosiasikan seperti di dalam hukum pidana. Untuk mengetahui letak atau ruang lingkup sosiologi hukum terdapat dua hal yakni sebagai berikut:
a. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Contohnya hukum nasional  Indonesia,  dasar  sosial  berlakunya  adalah  ideologi  Pancasila  dengan ciri-ciri utama yaitu gotong royong, musyawarah dan kekeluargaan;
b. Efek-efek  hukum  terhadap  gejala-gejala  sosial  lainnya.  Contohnya  adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  yang memiliki kaitan dengan gejala-gejala kehidupan rumah tangga;
2) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  yang memiliki  kaitan  dengan  gejala  konsumsi  obat-obat  terlarang  dan semacamnya;
3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang memiliki kaitan dengan gejala budaya;
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang memiliki kaitan dengan gejala politik.
Untuk  mengkaji  aspek-aspek  hukum  tersebut  yang  berkenaan  dengan  gejala sosial, maka penilaian yang harus dilakukan adalah mengarah pada efektivitas hukum. Efektivitas  hukum  memiliki  arti  bahwa  orang  benar-benar  berbuat  sesuai  dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma  itu  benar-benar  diterapkan  dan  dipatuhi  (Sabian  Usman,  2009).  Hans Kelsen  berpandangan  bahwa  dalam  membahas  mengenai  efektivitas  hukum,  juga berkaitan  dengan  pembahasan  mengenai  validitas  hukum.  Validitas  hukum  sendiri berarti norma-norma hukum itu pada dasarnya mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai  dengan  undang-undang  (norma-norma  hukum  positif)  (Nur  Fitriyani  Siregar, 2018). Efektivitas hukum pada  dasarnya merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptkan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diterapkan oleh hukum (Ria Ayu Novita et al., 2017). Dapat disimpulkan bahwa antara sosiologi hukum dan efektivitas hukum memiliki kaitan yang sangat erat, karena apa
Copyright@ Mohd. Yusuf Daeng M, Kurniawan Ade Wijaya, Arif Arman, Ogi Cahyadi Arta
yang akan dibahas di dalam sosiologi hukum tidak akan terlepas dari penilaian terhadap seberapa jauh efektivitas hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari gejala sosial
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Di Masyarakat Sebagaimana  yang  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  efektivitas  hukum  dalam  tindakan atau realitas hukum dapat diketahui jika ditegaskan bahwa aturan hukum berhasil atau gagal untuk mencapai tujuannya, maka secara umum diketahui jika efek berhasil dalam mengatur  sikap    atau  perilaku  tertentu  (Nur  Fitryani  Siregar,  2018).Dalam  proses penegak  hukum,  terdapat  beberapa  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaiu sebagai berikut:
a. Hukum
Isu  utama  yang  paling  sering  ditemukan  di  dalam  faktor  hukum  ini  adalah pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Hal  ini  karena  pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian  hukum  merupakan  suatu  prosedur  yang  telah  ditentukan  secara normatif.  Hukum  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  di  dalam  kehidupan masyarakat,  karena  hukum  bukan  hanya  menjadi  parameter  untuk  keadilan, keteraturan,  ketentraman  dan  ketertiban,  tetapi  juga  untuk  menjamin  adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat (Ayu Veronica et al., 2020). Dalam perkembangannya,  hukum  juga  diarahkan  sebagai  sarana  untuk  memajukan kesejahteraan daripada masyarakat (Andi Hamzah, 2001).
b. Penegak hukum
Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian  dari  para  penegak  hukum.  Apabila  hukum  yang  telah  dibentuk sudah  baik,  maka  dalam  tataran  implementasinya  akan  ditentukan  oleh  para penegak  hukum.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  J.E  Sahetapy,  dalam rangka  penegakan  hukum  dan  implementasi  penegakan  hukum  bahwa menegakkan  keadilan  tanpa  kebenaran  adalah  suatu  kebijakan.  Penegakan kebenaran  tanpa  kejujuran  adalah  suatu  kemunafikan.  Dalam  kerangka penegakan  hukum  oleh  setiap  Lembaga  penegak  hukum  keadilan  dan
Copyright@ Mohd. Yusuf Daeng M, Kurniawan Ade Wijaya, Arif Arman, Ogi Cahyadi Arta
kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan (J.E Sahetapy, 1992). Hukum baru  akan dapat  ditegakkan  secara maksima apabila para  penegak  hukum  dapat  melakukan  penegakan  terhadap  hukum  tersebut secara maksimal (Ika Darmika, 2016). Namun dalam proses penegakan hukum oleh  penegak  hukum  terkadang  akan  menghadapi  suatu  gangguan,  yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.
c. Sarana Dan Fasilitas
Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum,  maka  tidak  akan  mungkin  usaha  dalam  penegakan  hukum  akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas  dalam  usaha  penegakan  hukum  adalah  tenaga  manusia  yang berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2016). Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat (Fadhlin Ade Candra  &  Fadhilatu  Jahra  Sinaga,  2021) ,  tentu  harus  didukung  oleh  sarana  dan fasilitas yang mendukung pula.
d. Masyarakat
Tujuan  dari  penegakan  hukum  itu  sendiri  adalah  karena  adanya  masyarakat. Masyarakat  juga  memiliki  peranan  penting  dalam  hal  penegakan  hukum  itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh  masyarakat  adalah  sesuai,  maka  akan  semakin  bagus  usaha  dalam penegakan  hukum.  Semakin  sadar  masyarakat  terhadap  hukum,  maka  akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.
e. Kebudayaan
Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu  mengatur  agar  manusia  dapat  mengerti bagaimana  seharusnya  bertindak,  berbuat  dan  menentukan  sikapnya  apabila melakukan interaksi dengan orang lain (Soerjono Soekanto, n.d.). Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang
Copyright@ Mohd. Yusuf Daeng M, Kurniawan Ade Wijaya, Arif Arman, Ogi Cahyadi Arta
akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.
Pada  dasarnya,  kelima  faktor  tersebut  memiliki  peranan  yang  sangat  penting dalam upaya penegakan hukum  di tengah-tengah masyarakat.  Kelima faktor- faktor  penegakan  hukum  tersebut  menjadi  satu  kesatuan  sistem  yang  saling mendukung  demi  terwujudnya  masyarakat  yang  sadar  akan  hukum.  Semakin baiknya  kesesuaian  antara  kelima  faktor  penegakan  hukum  tersebut  akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat

## SIMPULAN
Pada  dasarnya  sosiologi  hukum  dan  efektivitas  hukum  memiliki  hubungan  yang sangat erat,  karena kajian  sosiologi hukum dan efektivitas hukum memiliki hubungan yang sangat erat. Apa yang dibahas  dalam sosiologi hukum tidak lepas dari penilaian  seberapa lama hukum yang ada berlaku efektif sebagai bagian dari masyarakat sebagai fenomena sosial. Karena pada prinsipnya titik temu antara sosiologi hukum dengan efektivitas hukum terdapat  pada  fenomena  sosial  yang  menjadi  objek  utama  penelitian  sosiologi  hukum. Kemudian menurut hukum ada beberapa faktor penting yang ada di hati masyarakat yang mempengaruhinya,  antara  lain  faktor  hukum,  penegakan  hukum,  sarana  dan  prasarana, masyarakat dan budaya. Kelima faktor tersebut harus saling mendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang ideal dan efektif di  masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali. (2009). Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan. Kencana.
Andi  Hamzah.  (2001). Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Dan  Hukum  Acara  Pidana  .  Ghalia Indonesia.
Ayu  Veronica,  Kabib  Nawawi,  &  Erwin.  (2020).  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. PAMPAS Law Journal Of Criminal Law, 1(3), 47.
Fadhlin  Ade  Candra,  &  Fadhilatu  Jahra  Sinaga.  (2021).  Peran  Penegak  Hukum  Dalam Penegakan  Hukum  Di  Indonesia. Edu  Society:  Jurnal  Pendidikan,  Ilmu  Sosial  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 1(1), 43.
Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum to Ra, 2(3), 433.
Copyright@ Mohd. Yusuf Daeng M, Kurniawan Ade Wijaya, Arif Arman, Ogi Cahyadi Arta
J.E Sahetapy. (1992). Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Citra Aditya Bakti.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkinnawa YD. (2022). Sosiologi Hukum. Taman Karya.
Nur  Fitriyani  Siregar.  (2018).  Efektivitas  Hukum. Al-Razi :  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Dan Masyarakat, 18(2), 2.
Nur Fitryani Siregar. (2018). EFEKTIVITAS HUKUM. Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan , 18(2), 70.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, & Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Porworejo. Diponegoro Law Journal, 6(2), 4.
Sabian Usman. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi. Pustaka Belajar.
Satjipto Rahardjo. (1982). Ilmu Hukum. Alumni.
Soerjono Soekanto. (n.d.). Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers.
Soerjono Soekanto. (1989). Mengenal Sosiologi Hukum. Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto. (1994). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Raja Grafindo Persada.
Soerjono  Soekanto.  (2016). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum.  Raja Grafindo Persada.
Subiharta.  (2015).  MORALITAS  HUKUM  DALAM  HUKUM  PRAKSIS  SEBAGAI   SUATU KEUTAMAAN. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 4(3), 388.