## PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, TRANSPARANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI SIDOARJO
Nila Aulia Nislandi 1 , Munari 2
1,2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan

## Nasional “Veteran” Jawa Timur
Munari.ak@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Transparansi  dibutuhkan  untuk  mengelola  dana  desa.  Pemerintah  desa  wajib  mempublikasikan  laporan keuangan  desa  untuk  kepentingan  akuntabilitas  dana  desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan membahas  pengaruh  kompetensi  pemerintah  desa,  transparansi,  dan  sistem  pengendalian  internal  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Objek  penelitian  ini  adalah  seluruh  desa  di  Kecamatan  Buduran Kabupaten  Sidoarjo.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif.  Data  yang  digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan  bantuan  software  SmartPLS  3.  Teknik  sampling  pada  penelitian  ini  yaitu  non  probability  sampling dengan  teknik  pengambilan  sampel  quota  sampling.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kompetensi pemerintah  desa  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  transparansi  berpengaruh terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  dan  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini berkontribusi dengan memberikan informasi tentang faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola dana desa, sehingga pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada masyarakat umum.
Kata Kunci: Kompetensi, Transparansi, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Dana Desa.

## Abstract
Transparency is required to manage village funds. Village governments are required to publish village financial reports for the purpose of village fund accountability. This study examines and discusses the influence of village government competence, transparency, and internal control systems on village fund management accountability. The object of this research is all villages in Buduran District, Sidoarjo Regency. The research method used is quantitative. The data used are primary data by distributing questionnaires. The analysis technique uses Partial Least  Square  (PLS)  with  the  help  of  SmartPLS  3  software.  The  sampling  technique  in  this  study  is  non- probability sampling with a quota sampling technique. The results of this study indicate that village government competence  influences  village  fund  management  accountability,  transparency  influences  village  fund management accountability, and the internal control system influences village fund management accountability. The results of this study contribute by providing information about what factors can influence the success of the village government in managing village funds so that the village government can be accountable for managing village funds to the general public.
Keywords: Competence, Transparency, Internal Control System, Accountability, Village Funds

## PENDAHULUAN
Dalam organisasi sektor publik, akuntabilitas dapat kepercayaaan masyarakat terhadap pemerintah  desa  dalam  mengelola  keuangan  dapat meningkat  (Sofyani  &  Tahar,  2021).  Strata pemerintahan yang paling bawah adalah pemerintah desa  yang  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Maka, kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  desa sangat penting (Alpionita, 2021). Masyarakat harus terlibat  dalam  seluruh  kegiatan  yang  memakai anggaran  dana  desa.  Akuntabilitas  menjadi  kontrol atas  seluruh  kegiatan  pemerintah  desa  hingga pertanggungjawaban  pemakaian  angaran  untuk kepentingan masyarakat.
Akuntabilitas  dalam  mengelola  dana  desa menyangkut kecakapan pemerintah untuk
bertanggungjawab  atas  program  kegiatan  yang dapat  membangun  desa    (Wahyuni  dkk,  2018). Setiap desa diberi dana yang besar guna menunjang pembangunan,  pembinaan,  dan  pemberdayaan masyarakat desa. Penyebab pemerintah desa kurang memahami  pengelolaan  keuangan  dengan  baik  dan benar  karena  terbatasnya  latar  belakang  dalam Pendidikan  akuntansi  (Mualifu  &  Guspul,  2019). Kompetensi  pemerintah  desa  yang  andal  dan  dapat dipercaya bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa,  karena  masih  banyak pemerintah  yang  tidak  kompeten  dan  tidak bertanggungjawab  sehingga  dapat  menimbulkan kekeliruan  dan  tidak  selaras  dengan  standar  yang telah ditetapkan.
Transparansi  dibutuhkan  untuk  mengelola
dana desa. Pemerintah desa wajib mempublikasikan laporan keuangan desa untuk kepentingan akuntabilitas  dana  desa.  Transparansi  merupakan kebebasan  masyarakat  dalam  mengetahui  aktivitas pengelolaan  dana  desa.    Memberikan  informasi penggunaan  dana  desa  secara  terbuka  diperlukan untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan.  Selain  itu, untuk  menunjang  akuntabilitas  dana  desa  perlu sistem  pengendalian  internal  yang  andal.  Sistem pengendalian  dibuat  agar  seluruh  elemen  di  dalam pemerintahan  mempunyai  acuan  dan  aturan  yang sistematis.    Setiap  organisasi  harus  mempunyai pengendalian  agar  hasilnya  dapat  bermanfaat  bagi masyarakat  desa  (Mualifu,  dkk.,  2019).  Sistem pengendalian  menjadi  pedoman  agar  prosedur berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan.
Teori keagenen atau Agency Theory di sektor publik  berpendapat  bahwa  pemerintah  desa  (agent) bertindak  secara  sadar  bagi  keuntungannya  sendiri dan  masyarakat  ( principal )  berpendapat  bahwa pemerintah  tidak  bisa  dipercaya  dalam  bekerja dengan  tepat  untuk  kepentingan  publik. Agency Theory berpendapat  bahwa  ada  informasi  asimetri antara pemerintah yang mempunyai akses informasi dengan  pihak  masyarakat.  Adanya  informasi asimetri ini dapat menimbulkan masalah akuntabilitas  dalam  mengelola  keuangan  (Maria  et al.,  2021).  Hal  ini  berkaitan,  karena  sebagai  pihak agent, pemerintah  bertanggungjawab  membuat laporan pengelolaan keuangan desa yang dibutuhkan pihak principal (masyarakat).
Pemerintah  desa  diharapkan  dapat  menjalankan pengelolaan  dana  desa  dan  dapat  memberikan transparansi informasi laporan pertanggungjawaban.
Akuntabilitas dan
transparansi yang baik dapat mengurangi informasi asimetri sehingga kemungkinan terjadinya permasalahan  dalam  mengelola  dana  desa  akan lebih kecil.
Secara nasional, pemerintah telah menganggarkan  dana  desa  dengan  jumlah  yang sangat  besar  untuk  mendukung  program  dan kebijakan  desa  dalam  rangka  pemberdayaan  desa. Menurut  BPKP  (2022)  di  bawah  ini  adalah anggaran  dana  desa  dari  pemerinntah  pusat  tahun 2018  –  2021  serta  menurut  Peraturan  Bupati Kabupaten  Sidoarjo  berikut  ini  adalah  anggaran dana  desa  yang  diterima  setiap  desa  di  Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo:
Tabel 1. Anggaran Dana Desa Tahun 2018 –
2021 Tahun Rata-Rata Anggaran Dana Desa Secara Nasional Rata-Rata Anggaran Dana Desa yang Diterima Desa Di Kecamatan Buduran 2018 Rp800,4 juta Rp723 juta 2019 Rp933,9 juta Rp828 juta
2020 Rp960,6 juta Rp870 juta 2021 Rp1,6 miliar Rp937 juta
Sumber : Data BPKP 2022
Pemerintah  desa  lebih  banyak  melakukan penyimpangan  karena  anggaran  dana  desa  setiap tahunnya  terus  bertambah.  Di  Kabupaten  Sidoarjo, terdapat  beberapa  kasus  korupsi  yang  tidak menunjukkan  pengelolaan  pendapatan  desa  yang baik.  Namun  berbeda  dengan  desa  di  Kecamatan Buduran  Kabupaten  Sidoarjo.  Tidak  ada  kasus korupsi  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa  dalam  lima  tahun  terakhir,  dan  Kabupaten Buduran memiliki realisasi dana desa yang baik. Ini menjadi  contoh  yang  baik  karena  mencerminkan akuntabilitas  dalam  mengelola  dana  desa.  Penulis tertarik untuk menguji faktor yang dapat meningkatkan  akuntabilitas  dalam  mengelola  dana desa  supaya  dapat  dijadikan  contoh  baik  dan menjadi evaluasi bagi pemerintah desa lain.
Penelitian  tentang  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa  sudah  banyak  diuji  oleh  penelitian sebelumnya.  Beberapa  penelitian  yang  dilakukan oleh Mualifu & Guspul (2019), Ramadhan & Indra (2021),  dan  Atiningsih  et  al.,  (2019)  membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam  mengelola alokasi  dana  desa.  Namun,  berbeda  dengan pernyataan Widyatama & Novita (2017), Indraswari & Rahayu (2021) dan Sweetania, et al. (2019) yang menyatakan  bahwa  kompetensi  aparatur  tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan alokasi  dana  desa  sedangkan  sistem  pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Berdasarkan  fenomena  dan research  gap yang  tidak  sesuai  antara  beberapa  temuan  dari penelitian  terdahulu , maka peneliti  bertujuan membuktikan  temuan  terbaru  tentang  pengaruh kompetensi  pemerintah  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peneliti melakukan pembaruan  penelitian,  dengan  penelitian  dilakukan di  Kecamatan  Buduran  Kabupaten  Sidoarjo  yang belum pernah diteliti sebelumnya untuk menghasilkan  riset  terbaru,  Sehingga  peneliti tertarik  untuk  meneliti  dan  membuktikan pengaruh kompetensi  pemerintah  desa,  transparansi,  dan sistem  pengendalian  internal  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  di  seluruh  desa  Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Berdasarkan  teori  keagenan,  Jensen  & Meckling  (1976),  konflik  keagenan  dapat  terjadi karena  perbedaan  tujuan  dan  kepentingan  antara manajer  ( agent )  dan  pemegang  saham (principal ). Teori keagenen atau Agency Theory di sektor publik berpendapat  bahwa  pemerintah  desa  (agent)
bertindak  secara  sadar  bagi  keuntungannya  sendiri dan  masyarakat  ( principal )  berpendapat  bahwa pemerintah  tidak  bisa  dipercaya  dalam  bekerja dengan  tepat  untuk  kepentingan  publik. Agency Theory berpendapat  bahwa  ada  informasi  asimetri antara  pemerintah  yang  memiliki  akses  informasi dengan  pihak  masyarakat.  Adanya  informasi asimetri ini dapat menimbulkan masalah akuntabilitas  dalam  mengelola  keuangan  (Maria  & Halim,  2021).  Hal  ini  berkaitan,  karena  sebagai pihak agent, pemerintah bertanggungjawab membuat  laporan  pengelolaan  keuangan  desa  yang dibutuhkan pihak principal (masyarakat).

## Kompetensi Pemerintah Desa
Kompetensi adalah kepribadian dan kecakapan individu yang terampil, dan pengetahuan yang  menunjukkan  kinerja  seseorang.  Kompetensi bida diukur dan dievaluasi sehingga kualitas kinerja seseorang  dapat  meningkat  (Diatmika  &  Rahayu, 2020).  Kompetensi  yang  dimiliki  sesorang  harus memiliki pengerahuan, karakteristik, dan keterampilan  untuk  menunjang  kinerja  dalam menyajikan  laporan  keuangan  yang  baik  (Aprisyah &  Yuliati,  2021).  Sumber  Daya  Manusia  adalah factor  yang  sangat  penting  dalam  instansi pemerintahan  karena  diyakini  dapat  membawa perubahan  yang  mengarahkan  organisasi  untuk mencapai  tujuan  (Fadila  &  Budiwitjaksono,  2022). Kompetensi merupakan kemampuan pegawai dalam menghadapi pekerjaannya. Kompetensi yang dimiliki  seseorang  dapat  dilihat  dari  kreativitas, inovasi,  dan  kemampuan  dalam  keberhasilan mengatasi masalah pekerjaannya.

## Transparansi
Pasal  4  ayat  7  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  37  Tahun  2017  menyatakan transparansi  berarti  keterbukaan  dan  kemudahan masyarakay mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan. Transparansi berarti masyarakat  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang sama  dalam  mengetahui  proses  anggaran  yang berkaitan  atas  kesejahteraan  masyarakat  (Putra  & Rasmini,  2019).  Penyampaian  informasi  keuangan yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pelaporan keuangan yang jelas, relevan, dan  mudah dipahami adalah  bentuk  transparansi  (Pahlevi  dkk.,  2022). Bentuk  transparansi  adalah  pertanggungjawaban atas kinerja keuangan oleh pemerintah desa dengan mengelola  keuangan  publik  (Sarwono  &  Munari, 2022).  Transparansi  adalah  hak  dan  kesempatan bagi  masyarakat  dalam  mengetahui  seluruh  proses dan pelaksanaan anggaran sampai dengan pertanggugjawaban  pemerintah  dalam  mengelola keuangan.

## Sitem Pengendalian Internal
Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008 menyebutkan sistem pengendalian internal
merupakan proses berkelanjutan pada kegiatan yang dilakukan  seluruh  pegawai  agar  tercapai  tujuan dangan kegiatan yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan  yang  andal,  pengamanan  asset  negara, dan  dipatuhinya  peraturan  perundang-undangan. Sistem  Pengendalian  Internal  adalah  proses  yang berkelanjutan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  terus menerus  oleh  seluruh  pegawai  dan pimpinan  untuk meyakinkan agar tercapai tujuan organisasi (Martini dkk.,  2019).  Sistem  pengendalian  internal  adalah proses  yang  sudah  dirancang  untuk  dijalankan  dan menjadi  kontrol  oleh  seluruh  pegawai  dengan tujuan agar seluruh proses pekerjaan sesuai dengan aturan  yang  berlaku  dan  menciptakan  hasil  yang efisiensi dan efektivitas.

## Akuntabilitas
Farida,  dkk.  (2018)  Akuntabilitas  adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik mengenai  semua  kegiatan  yang  berkaitan  dengan urusan  publik  dan  bisa  dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  dan  pengawas  keuangan  dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Masyarakat  memiliki  hak  dalam  mengetahui pengelolaan  keuangan  sehingga  masyarakat  bisa menuntut  pertanggungjawaban  kepada  pemerintah dalam  mengelola  keuangan  yang  berkaitan  dengan kepentingan  masyarakat.  Martini,  dkk.  (2019) menyatakan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas  integritas keuangan,  ketaatan  pengungkapan  laporan  sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan  keuangan  dengan  menyajikan  dan melaaporkan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan  melalui  laporan  keuangan  kepada masyarakat.

## Pengelolaan Dana Desa
Menurut  Permendagri  Nomor  113  Tahun 2014  proses  pengelolaan  dana  desa  dimulai  dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan  keuangan  desa  berdasar  kepada  asas- asas  akuntabilitas  dan  dielola  dengan  disiplin  dan tertib  anggaran  karena  kepala  desa  memiliki wewenang  untuk  menyelenggarakan  pengelolaan keuangan,  namun  perangkat  desa  melaksanakan teknis  pengelolaan  keuangan  (Farida  dkk.,  2018). Pengelolaan  dana  desa  adalah  kegiatan  yang dilaksanakan  pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan anggaran  sampai  pertanggungjawaban  penggunaan anggaran kepada masyarakat.

## Alokasi Dana Desa
Lalira,
dkk. (2018) pemerintah Kabupaten/Kota  mengalokasikan  sumber  dana untuk desa dari dana perimbangan pusat dan daerah yang  telah  masuk  ke  dana  Kabupaten/Kota  untuk desa  dengan  perhitungan  dana  desa  sekurang-
kurangnya  10%  dari  dana  transfer  pusat  ke  daerah dan  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus.  Alokasi  dana desa  bersumber  dari  dana  yang  dialokasikan  oleh pemerintah  kabupaten  untuk  desa  (Herlambang  & Haryati, 2022).
Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014 mengindikasikan  akuntabilitas  alokasi  dana  desa dari hal-hal berikut: seluruh program yang memakai dana  desa  harus  melewati  proses  perencanaan, pelaksanaan,  serta  evaluasi  yang  terbuka  dengan prinsip  untuk  masyarakat.  Seluruh  kegiatan  yang memakai dana desa secara administrasi, hukum, dan teknis harus dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana desa memegang prinsip terkendali,  terarah,  dan  hemat.  Dalam  APBDesa, alokasi  dana  desa  harus  dicatat  melalui  proses penganggaran sesuai dengan mekanisme yang ada.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif  untuk  membuktikan  uji  hipotesis penelitian  yang  menganalisis  pengaruh  antara variabel  bebas  (X)  dengan  variabel  terikat  (Y),  di mana dalam penelitian ini variabel (X1) Kompetensi  Pemerintah  Desa,  (X2)  Transparansi, dan  (X3)  Sistem  Pengendalian  Internal  sedangkan variabel (Y) adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Lokasi penelitian ini adalah 15 Desa yang ada di  Kecamatan  Buduran  Kabupaten  Sidoarjo.  Objek penelitian  ini  adalah  kompetensi  pemerintah  desa, transparansi,  dan  sistem  pengendalian  internal terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di seluruh  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Buduran Kabupaten Sidoarjo

## Populasi dan Sampel
Populasi  pada  penelitian  ini  terdiri  dari pemerintah desa di 15 desa yang ada di Kecamatan Buduran  Kabupaten  Sidoarjo.  Teknik sampling menggunakan non  probability  sampling .  Teknik sampel menggukan quota sampling . Dalam penelitian  ini,  menggunakan  jumlah  sampel sebanyak 45 sampel dengan jumlah yang ditentukan peneliti.  Di  mana  sampel  diambil  dari  pemerintah desa  yaitu:  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  dan Bendahara  Desa  di  setiap  desa  yang  ada  di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer yang didapatkan dari pertanyaan melalui kuesioner. Kuesioner  dibagikan  kepada  pemeirntah  desa  yang memenuhi  kriteria  dalam  pengelolaan  dana  desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa  di  seluruh  desa  Kecamatan  Buduran Kabupaten  Sidoarjo.  Adapun  kerangka  pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  merupakan  proses  untuk mengumpulkan,  memodelkan,  dan  mengubah  data dengan  maksud  pemilahan  dan  mendapatkan informasi  yang  bermanfaat,  memberikan  saran, serta memberi kesimpulan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dalam penelitian.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan Teknik  analisis  Teknik  analisis Partial  Least Square (PLS)  dengan  bantuan software SmartPLS 3. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap di antaranya outer  model,  inner  model ,  dan  uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Model Pengukuran (Outer Model)

## Convergent Validity
Tabel 2. Hasil Uji Convergent Validity Variabel Indikator Outer Loading Valid Kompetensi Pemerintah Desa (X1) X1_1 0.732 Valid X1_2 0.790 Valid X1_3 0.733 Valid X1_4 0.753 Valid X1_5 0.710 Valid Transparansi (X2) X2_1 0.866 Valid X2_2 0.833 Valid X2_3 0.908 Valid X2_4 0.936 Valid X2_5 0.936 Valid Sistem Pengendalian Internal (X3) X3_1 0.939 Valid X3_2 0.845 Valid X3_3 0.909 Valid X3_4 0.952 Valid X3_5 0.958 Valid Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) Y_1 0.902 Valid Y_2 0.762 Valid Y_3 0.861 Valid Y_4 0.823 Valid Y_5 0.864 Valid
Berdasarkan  hasil outer  loading seluruh indikator  pada  variabel  dikatakan  valid  karena memenuhi  nilai convergent  validity di  mana  tidak ada indicator yang memiliki nilai < 0,7.

## Discriminant Validity
Tabel 3. Output AVE Indikator AVE √𝑨𝑽𝑬 Kompetensi Pemerintah Desa (X1) 0.554 0.744 Transparansi (X2) 0.804 0.897 Sistem Pengendalian Internal (X3) 0.849 0.921 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) 0.712 0.844
Berdasarkan hasil perbandingan tabel di atas, diketahui nilai akar AVE ( √𝐴𝑉𝐸 ) di setiap konstruk lebih  tinggi  dibandingkan  AVE,  hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  semua  konstruk  dalam  model memenuhi kriteria nilai discriminant validity.

## Composite Reliability
Suatu  konstruk  dapat  dikatakan  reliabel apabila  memiliki  nilai composite  reliability >  0,7 dan Cronbach’s Alpha > 0,7. Berikut ini merupakan output composite reliability dan Cronbach’s Alpha :
Tabel 4. Composite Reliability Indikator  Cronbach’s Alpha Composite Reliability AVE X1 0.808 0.861 0.554 X2 0.938 0.953 0.804 X3 0.955 0.966 0.849 Y 0.898 0.925 0.712
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  tabel  di atas  semua  variabel  di  atas  dapat  dikatakan memiliki  reliabel  yang  baik  dari Composite Reliability karena  nilainya  di  atas  0,7  dan  secara Cronbach’s  Alpha nilainya  di  atas  0,7.  Dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk dalam model  yang  diestimasi  memiliki  reliabilitas  yang baik.

## Model Struktural (Inner Model)
Uji Coefficient of Determination (R 2 )
Tabel 5. Uji R-Square Indikator R- Square R-Square Adjusted Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 0.691 0.668
Berdasarkan  tabel  uji  di  atas,  menunjukkan bahwa  nilai  R-Square  untuk  variabel  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  sebesar  0,691.  Hal  ini berarti variabel bebas dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi  pemerintah  desa,  transparansi,  dan sistem  pengendalian  internal  sebesar  69,1%, sedangkan  sisanya  sebesar  30,9%  dipengaruhi  oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

## Uji Predictive Relevance (Q2)
Tabel 6. Uji Predictive Relevance Konstruk Q-Square (Q2) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) 0.451 Berdasarkan pengujian Q 2 di atas menunjukkan  nilai predictive  relevance sebesar 0.451.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  model  tersebut dikatakan  layak,  karena  nilai  Q-Square  >  0  yaitu sebesar 0.451.

## Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini menggunakan  bantuan software SmartPLS  3. Pengujian  secara  statistik  pada  setiap  hubungan yang  dihipotesiskan  menggunakan  PLS  dilakukan dengan  cara  simulasi,  yaitu  dengan  melakukan bootstrapping pada  sampel.  Berikut  hasil  uji hipotesis pada setiap variabel:
Tabel 7. Uji Hipotesis Indikato r Origin al Sample (O) T Statisti k P Value Ketera ngan X1 -> Y 0.287 2.236 > 1.96 0.026 < 0.05 Berpen garuh X2 -> Y 0.427 2.356 > 1.96 0.019 < 0.05 Berpen garuh X3 -> Y 0.439 3.223 > 1.96 0.001 < 0.05 Berpen garuh

## Pembahasan
Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil pengujian menyatakan bahwa Kompetensi  Pemerintah  Desa  (X1)  berpengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  (Y).    Hasil  uji  ini  sejalan dengan  penelitian  oleh  Ramadhan  &  Arza  (2021) dan  Aprilya  &  Fitria    (2020)  yang  menemukan bahwa  kompetensi  memiliki  pengaruh  signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Pada  teori  keagenan,  hubungan  keagenan muncul Ketika masyarakat ( principal ) mempercayai pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa ( agent ). Hubungan antara principal dan agent dapat menyebabkan  informasi  asimetri  karena agent bertanggungjawab  atas  informasi  pengelolaan  dana desa,  sehingga principal mendorong agent untuk bertindak  secara  terbuka  dan  akuntabel  dalam melaksanakan  kewenangannya.  Hal  ini  berkaitan dengan pengelolaan dana desa, di mana pemerintah desa ( agent ) harus berkompeten dalam menjalankan tanggung  jawab  atas  menyajikan  laporan  keuangan terkait pengelolaan dana desa yang dibutuhkan oleh
pihak masyarakat ( principal ). Kompetensi pemerintah  desa  yang  baik  dan  terampil  dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan.
Pengaruh  Transparansi  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil pengujian menyatakan bahwa Transparansi  (X2)  berpengaruh  signifikan  dan positif  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa  (Y).  Hasil  uji  ini  sejalan  dengan  pendapat Renggo  (2018)  dan  Mualifu,  dkk.  (2019)  yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan dana desa.
Pada  teori  keagenan,  pemerintah  desa
( agent )  akan  bertindak  dan  berbuat  untuk kepentingan diri sendiri. Pemerintah desa dianggap tidak  bisa  dipercaya  untuk kepentingan  masyarakat ( principal ).  Adanya  informasi  pengelolaan  dana desa yang transparan akan memberikan kepercayaan  kepada  masyarakat  bahwa  dana  desa dikelola  dengan  baik  sehingga  akan  mengurangi permasalahan  informasi  asimetri  antara  pihak pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya transparansi,  pemerintah  desa  dapat  dicurigai  oleh masyarakat melakukan kecurangan sehingga menyebabkan informasi asimteri. Semakin berkurang  informasi  asimetri  maka  kemungkinan terjadinya  permasalahan  dalam  pengelolaan  dana desa semakin kecil.
Pengaruh Sistem
Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dari  hasil  analisis inner  model dapat diketahui bahwa Sistem Pengendalian Internal (X3) berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Y).  Hasil pengujian ini sependapat dengan penelitian Ramadhan  &  Arza  (2021)  dan  Sweetania,  dkk.
(2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian  internal  berpengaruh  signifikan  dan positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa.
Pada  teori  keagenan,  pemerintah  desa ( agent ) akan berbuat untuk kepentingan diri sendiri dan  dipandang  tidak  bisa  dipercaya  terhadap kepentingan masyarakat ( principal ). Penyimpangan atau  kecurangan  masih  sering  terjadi  dalam pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  desa,  oleh karena  itu  pemerintah  desa  membutuhkan  sistem pengendalian internal untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau kecurangan.
Pemerintah
desa diharapkan mempertanggungjawabkan pelaporan keuangan sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  kepala desa  diharapkan  dapat  mengontrol  pegawai  agar tetap  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat mengurangi  informasi  asimetri  antara  pihak
masyarakat  dan  pemerintah  desa  yang  dapat mengakibatkan  permasalahan  akuntabilitas  dalam pengelolaan dana desa.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan penelitian  secara  kuantitatif  yang  telah  dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini telah menguji kebenaran sebagai berikut ini :
1. Kompetensi  Pemerintah  Desa  berpengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa.  Artinya,  semakin baik  kompetensi  yang  dimiliki  pemerintah desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin baik.
2. Transparansi  berpengaruh  signifikan  dan positif  terhadao  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa.  Artinya,  semakin  tinggi  tingkat transparansi  maka  akuntabilitas  pengelolaan dana desa akan semakin baik.
3. Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa.  Artinya,  semakin baik  sistem  pengendalian  internal  yang dirancang  maka  akuntabilitas  pengelolaan dana desa juga semakin baik.

## Saran
Saran untuk peneliti selanjutnya adalah:
1. Menambahkan  variabel  yang  belum  pernah diteliti  sebelumnya  sehingga  menghasilkan temuan baru.
2. Memperluas  populasi  dan  sampel  sehingga ruang  lingkup  penelitian  lebih  luas  dan mendapatkan hasil lebih spesifik.
3. Peneliti diharapkan untuk mendampingi responden  saat  mengisi  kuesioner  sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat.
4. Peneliti  dapat  memperluas  objek  penelitian dan  memperluas  sampel  penelitian,  sehingga sampel yang didapatkan lebih bervariasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alpionita,  R.  (2021).  Peran  Perangkat  Desa  Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang). Juhanperak , 2 (1).
Aprilya,  K.  R.,  &  Fitria,  A.  (2020).  Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi  dan  partisipasi  masyarakat terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi (JIRA) , 9 (3).
Aprisyah,  P.,  &  Yuliati,  A.  (2021).  Pengaruh Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya  Manusia  Terhadap  Laporan  Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). Jurnal Ilmiah MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  &  Akuntansi) ,
5 (2), 1855–1869.
Atiningsih,  S.,  Aulia,  Ningtyas,  C.,  Bank,  S.,  & Jateng,  B.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi Aparatur  Pengelola  Dana  Desa,  Partisipasi Masyarakat,  Dan  Sistem  Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa  Se-Kecamatan  Banyudono  Kabupaten Boyolali). Jurnal  Ilmu  Manajemen  Dan Akuntansi Terapan (JIMAT) , 10 (1). Diatmika,  I.  P.  G.,  &  Rahayu,  S.  (2020). Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng. IJSSH:  Indonesian  Journal  of
Social  Sciences  and  Humanities , 1 (4),  215– 223.
Fadila,  S.  N.,  &  Budiwitjaksono,  G.  S.  (2022). Analisis  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo. JIMAT (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi) , 13 (2), 472–484.
Farida,  V.,  Jati,  W.  A.,  &  Harventy,  R.  (2018). Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten  Lumajang. Jurnal  Akademi Akuntansi , 1 (1), 64–73.
Herlambang,  M.,  &  Haryati,  T.  (2022).  Analisis Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa Bedanten
Kecamatan Bungah
Kabupaten  Gresik. Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis , 11 (1), 129–138.
Indraswari,  N.  E.,  &  Rahayu,  Y.  (2021).  Pengaruh Kompetensi  Pemerintah  Desa,  Partisipasi Masyarakat  Dan  Pemanfaatan  Teknologi
Informasi Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnail  Ilmu  dan
Riset Akuntansi (JIRA) , 10 (4). Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976).  Theory Of Thr Firm: Managerial, Behavior, Agency Costs  And  Ownership  Structure. Journal  of Financial Economics 3 , 305–360.
https://doi.org/10.1177/0018726718812602 Lalira,  D.,  Nakoko,  A.  T.,  &  Rorong,  I.  P.  F. (2018).  Pengaruh  Dana  Desa  Dan  Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan  Gemeh  Kabupaten  Kepulauan Talaud. Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi , 18 (4), 62–72.
Maria,  E.,  Kristen,  U.,  Wacana,  S.,  &  Halim,  A. (2021).  E-Government  Dan  Korupsi:  Studi Di  Pemerintah  Daerah,  Indonesia  Dari Perspektif  Teori  Keagenan. EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan , 5 (1). Martini,  R.,  Lianto,  N.,  Hartati,  S.,  Zulkifli,  Z.,  &
Widyastuti,  E.  (2019).  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  di Kecamatan  Sembawa. Jurnal  Akademi Akuntansi , 2 (1), 106–123.
Mualifu,  A.,  &  Guspul,  H.  (2019).  Pengaruh
Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian  Internal,  Dan  Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas
Pemernitah  Desa  Dalam  Mengelola  Alokasi Dana  Desa  (Studi  Empiris  Pada  Seluruh Desa  Di  Kecamatan  Mrebet  Kabupaten Purbalingga). Journal of Economic, Business and Engineering , 1 (1).
Pahlevi,  M.  I.,  Susilowati,  E.,  &  Widoretno,  A.  A.
(2022). Pengaruh
Transparansi,
Akuntabilitas,  dan  Partisipasi  Masyarakat Terhadap  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa.
Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Keuangan , 5 (3), 1480–1486.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  37  Tahun  2017  Tentang Batas  Daerah  Kabupaten  Kapuas  Dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor
60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Putra,  I.  M.  Y.  D.,  &  Rasmini,  N.  K.  (2019).
Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan Partisipasi  Masyarakat  Pada  Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi , 28 (1). Ramadhan,  W.,  &  Indra  Arza,  F.  (2021).  Pengaruh Kompetensi,  Sistem  Pengendalian  Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian  Laporan  Keuangan  terhadap
Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola  Alokasi  Dana  Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) , 3 (4). Renggo, B. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,  Komitmen  Organisasi,  Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Dana Desa Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten  Banyuasin  Provinsi  Sumatera Selatan (Doctoral dissertation, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA). Sarwono, N. R. U., & Munari, M. (2022). Pengaruh
Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi,
Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manuasia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan  Good  Governance  Sebagai  Variabel
Pemoderasi. J-MAS (Jurnal Manajemen dan
Sains) , 7 (2), 616–622. https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.500
Sofyani,  H.,  &  Tahar,  A.  (2021).  Peran Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pemerintah Desa  Indonesia  Terhadap  Kepercayaan Masyarakat  Desa:  Kasus  Di  Kabupaten Bantul. Jurnal Akademi Akuntansi , 4 (1). Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F.,
&  Purwantini,  A.  H.  (2019).  Pengaruh kompetensi,  sistem  pengendalian  internal, dan  kualitas  penyajian  laporan  keuangan terhadap  akuntabilitas  pemerintah  desa. Jurnal  Analisis  Bisnis  Ekonomi , 17 (1),  44- 56. Wahyuni, S., Indrawati, N., & Al Azhar, A. (2018). Pengaruh Sistem
Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Dan
Kompetensi  Aparat  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa:  Studi Empiris  Desa-Desa  Di  Kabupaten  Rokan Hulu. Jurnal Ekonomi , 26 (3), 98-110. Widyatama,  A.,  &  Novita,  L.  (2017).  Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian
Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah Desa  dalam  Mengelola  Alokasi  Dana  Desa (ADD). Berkala  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia , 2 (2).