## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1

## PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT KERINCI DENGAN KUHP
Sintia Febuani 1* , A. Irzal Rias 2 , Siska Elvandari 3
1, 2, 3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia Email: 1 sintiafebuani1702@gmail.com , 2 irzalrias01@gmail.com , 3 siska.elvandari@yahoo.com
* Corresponding Author: sintiafebuani1702@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 07/03/2023 Dalam  praktik  sosial,  masyarakat  telah  mengenal  mediasi  penal  yang  berasal keadilan  restoratif  dengan  kearifan  lokal  hukum  adat  Indonesia.  Namun banyaknya  anggapan  bahwa  penerapan  hukum  adat  dimasyarakat  cenderung lambat dikarenakan sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masih bersifat  tradisional.  Adapun rumusan  masalah bagaimanakah  penerapan pidana adat  Kerinci  terhadap  tindak  pidana  penganiayaan,  dan  bagaimanakah perbandingan hukum pidana adat Kerinci dengan hukum pidana nasional dalam tindak  pidana  penganiayaan  yang  menimbulkan  korban  jiwa.  Penelitian  yang dilakukan  adalah  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  yuridis  empiris  yang diambil  dari  data  primer  dengan  melakukan  wawancara  dan  data  sekunder dengan  mengolah  data  dari  bahan  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  dalam  hukum  adat  Kerinci tindak pidana penganiayaan menggunakan norma luko bapampeh mati memberi bangun .  Keberadaan  proses Restorative  Justice sebagai  alternatif  penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pemahaman masyarakat itu sendiri,  termasuk  aparat  penegak  hukum.  Sanksi  yang  berbeda-beda  akan diterapkan  kepada  pelaku  tergantung  dengan  jenis  lukanya.  Seperti  mengobati korban  yang  mengalami  luka  lebam  hingga  korban  sembuh.  Apabila  korban meninggal dunia maka pelaku wajib membayar denda berupa satu ekor kerbau, beras seratus gantang beserta bumbunya, dan satu potong kain putih (30 yard).
Direvisi, 28/03/2023
Dipublikasi, 10/04/2023

## Kata Kunci:
Hukum Pidana Adat; Tindak Pidana Penganiayaan;
Restorative Justice;
Hukum Adat Kerinci
Abstract
Keywords: Customary
Criminal Law; Persecution Crime; Restorative Justice; Kerinci Customary Law In  social  practice,  the  community  is  familiar  with  penal  mediation  originating from  restorative  justice  with  the  local  wisdom  of  Indonesian  customary  law.
However, there are many assumptions that the application of customary law in society  tends  to  be  slow  because  it  is  difficult  to  adapt  to  the  times  and  is  still traditional. As for the formulation of the problem how is the application of the Kerinci customary crime to the crime of persecution, and how is the comparison of  the  Kerinci  customary  criminal  law  with  the  national  criminal  law  in  the crime  of  persecution  that  causes  casualties.  The  research  carried  out  is  legal research  with  an  empirical  juridical  approach  taken  from  primary  data  by conducting  interviews  and  secondary  data  by  processing  data  from  primary materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research that in the customary law of Kerinci the criminal act of persecution uses the norm of luko bampeh die giving wake. The existence of the Restorative  Justice  process  as  an  alternative  settlement  of  criminal  cases  is largely determined by the awareness and understanding of the community itself, including  law  enforcement  officials.  Different  sanctions  will  be  applied  to  the perpetrator  depending  on  the  type  of  injury.  Like  treating  a  victim  who  has bruises  until  the  victim  recovers.  If  the  victim dies,  the perpetrator  must  pay a fine in the form of one buffalo, one hundred bushels of rice and spices, and one
piece of white cloth (30 yards).

## PENDAHULUAN
Dalam  Hukum  Pidana  di  Indonesia  pengaturan  tindak  pidana  penganiayaan  diatur dalam  Bab  XX  Pasal  351  –  358  KUHP.  Adapun  tindak  pidana  penganiayaan  yang  diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yaitu: 1
1. Pasal  351  KUHP  tindak  pidana  penganiayaan  dalam  bentuk  pokok  ( Mishandeling ). Penganiayaan  merupakan  perbuatan  seseorang  yang  dapat  menimbulkan  rasa  sakit,  luka berat, dan merugikan kesehatan seseorang.
2. Pasal  352  KUHP  penganiayaan  dalam  bentuk  meringankan  ( Gepriviligieerde Mishandeling ).  Syarat  yang  dapat  meringankan  yaitu,  penganiayaan  tidak  menimbulkan rasa  sakit,  tidak  menghambat  pelaksanaan  tugas  jabatan  dan  tidak  menghambat pelaksanaan mata pencaharian.
3. Pasal 353 KUHP membahas tentang penganiayaan yang direncanakan dengan akibat yang berbeda.
4. Pasal  354  KUHP  merupakan  tindak  pidana  penganiayaan  dengan  pemberatan ( Gequalificeerde Mishandeling ).
5. Pasal 355 ayat (1) KUHP penganiayaan berat yang direncanakan.
6. Pasal 356 KUHP membahas tentang penganiayaan dengan pemberatan.
7. Pasal 358 KUHP tentang penyerangan atau perkelahian.
Sedangkan  dalam  Rancangan  Undang  –  Undang  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum Pidana  terbaru  yang  telah  disahkan  menjadi  Undang  –  Undang,  penganiayaan  diatur  dalam Bab  XXII  Tindak  Pidana  Terhadap  Tubuh  Bagian  kesatu  Pasal  466  –  471  RKUHP. Perbedaannya  terdapat  pada  Pasal  351  ayat  (1)  KUHP  dengan  Pasal  466  ayat  (1)  RKUHP dimana, pada KUHP sebelumnya pidana penganiayaan dalam bentuk pokok dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,  sedangkan  dalam  KUHP  terbaru  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  enam  bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu senilai lima puluh juta rupiah). 2 Khusus pada  penelitian  kali  ini  peneliti  membahas    mengenai  Pasal  351  ayat  (3)  KUHP  dimana berbunyi  “ Jika  mengakibatkan  mati,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh tahun” ,  dimana  dalam  kasus  penganiayaan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Kerinci  proses penyelesaiannya diselesaikan secara adat, hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP.
Dalam praktik sosial,  masyarakat  telah mengenal  mediasi  penal  yang berasal  keadilan restoratif  dengan  kearifan  lokal  hukum  adat  Indonesia. Restorative  Justice merupakan alternatif  penyelesaian  yang  melibatkan  pelaku  dan  korban,  dimana  peradilan  adat  dengan mediasi  penal  yang  kemudian  menjatuhkan  sanksi  adat  agar  terjadinya  keseimbangan  antar pelaku  adat  dengan  masyarakat  adat.  Dapat  dikatakan  bahwa  Restorative  Justice mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana. 3
1 C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, 2021, Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana , cet.1,  CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 71-79.
2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Draf Final Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
3 Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yunni U, 2021, Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia , cet. 1, CV. Pena Indis, Purwokerto, hlm. 62.
Ada  beberapa  dasar  hukum  yang  menunjukkan  eksistensi  hukum  adat  dalam  sistem hukum  di  Indonesia  yaitu  Pasal  18  B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  yang  berbunyi  “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisonalnya  sepanjang  masih  hidup  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” 4
Namun  banyaknya  anggapan  bahwa  penerapan  hukum  adat  dimasyarakat  cenderung lambat  dikarenakan  sulit  menyesuaikan  dengan  perkembangan  zaman  dan  masih  bersifat tradisional. Oleh karena itu, kurangnya perhatian terhadap penerapan hukum adat dibanding hukum  lainnya.  Van  Vallenhoven  berpendapat  bahwa  antara  hukum  adat  dan  adat  dapat dibedakan hanya sebagai adat yang mempunyai akibat hukum atau tidak. 5 Delik adat adalah perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan,  walaupun  sebenarnya  peristiwa  dan  perbuatan  itu hanya  sumbang  yang  kecil  saja.  Dengan  demikian  delik  adat  adalah  setiap  perbuatan  atau kejadian  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan,  kerukunan,  ketertiban,  keamanan,  rasa keadilan  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  bersangkutan  baik  oleh  perbuatan  seseorang maupun  oleh  penguasa  adat.  Hukum  pidana  adat  bersifat  komprehensif  dan  memuat ketentuan - ketentuan yang terbuka untuk membedakan masalah peradilan dengan permintaan tanggapan  ataupun  koreksi.  Sedangkan  terjadinya  delik  adat  adalah  apabila  tata  tertib  adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu. 6 Ayat 3 pada Pasal 28I Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1946  yang  menyatakan  bahwa  identitas  budaya  dan  hak masyrakat  tradisional  dihormati  delaras  dengan  perkembangan  zaman  dan  peradaban.  Pasal ini  secara  eksplisit  menunjuk  kepada  eksistensi  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  menjadi objek dan subjek yang harus dilindungi oleh negara. 7
Dilihat  dari  aspek  normatif,  teoritis,  asas  dan  praktik  dimensi  dasar  hukum  dan pentingnya keberlakuan hukum pidana di Indonesia bertitik tolak pada ketentuan pasal 5 ayat (3)  sub  b  Undang-Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951  tentang  tindakan-tindakan sementara  untuk  menyelenggarakan  kesatuan  susunan  kekuasaan  dan  acara  pengadilan- pengadilan sipil (LN 1951 Nomor 9), yang berbunyi :
“...bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana,  akan  tetapi  tiada  bandingnya  dalam  Kitab  Hukum  Pidana  Sipil,  maka  dianngap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga beluan penjara dan atau denda lima ratus rupiah,  yaitu  sebagai  hukuman  pengganti  bilamana  hukuman  adat  yang  dijatuhkan  itu  tidak diikuti  oleh  pihak  yang  terhukum  dan  penggantian  yang  dimaksud  dianggap  sepadan  oleh hakimdengan dasar kesalahan terhukum. Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut  pikiranhakim  melampaui  padanya  dengan  hukuman  kurungan  atau  dengan  yang dimaksud diata, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras  lagi  dengan  jaman,  senantiasadiganti  sepertitersebut  diatas,  dan,  bahwa  suatu
4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5 A.  Irzal  Rias,  2014,” Penyelesaian  Kejahatan  Adat  Berdasarkan  Hukum  Adat  Minangkabau:  Studi Kriminologis ”,  dalam  journals  Savap  International,  Vol.  5  No.  2,  Fakultas  Hukum  Universitas  Andalas,  hlm. 437.
6 Erdianto Effendi, 2018, Hukum Pidana Adat , PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.
7 Muhammad  Zulkifli  Muhdar,  2016,  Implementasi  Pasal  18b  ayat  2  UUD  NRI  Tahun  1945  Tentang Pengakuan  dan  Penghormatan  Kesatuan  Masyarakat  Adat  (Studi  Pada  Masyarakat  Hukum  Adat  Amma  Toa Kajang), Universitas Muslim Indonesia, hlm 4.
perbuatan  yang  menurut  hukum  yang  hidup  harus  dianggap  perbuatan  pidana  dan  yang  ada bandingnya  dalam  Kitab  Hukum  Sipil,  maka  dianggap  diancam  dengan  hukuman  yang bandingnya yang paling mirip daripada perbuatan pidana itu.” 8
Dalam  ketentuan  Pasal  5  ayat  (3)  sub  b  diatas,  terdapat  tiga  jenis  penghukuman  bagi suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum  pidana  adat,  yaitu  pertama  apabila  suatu  perbuatan tidak  ada  bandingnya  atau  padanannya  dalam  KUHP,  pelanggaran  adat  diancam  dengan hukuman penjara paling lama 3 bulan atau denda senilai Rp. 500.000,-, hukuman pengganti dimaksudkan  apabila  hukuman  adat  tidak  dapat  diselesaikan.  Kedua,  hukuman  10  tahun dapat dijatuhkan kepada pelaku, apabila hukuman adat yang diberikan lebih tinggi atau lebih berat  dari  hukuman  pengganti  atau  denda  sebagiamana  pada  bentuk  pertama.  Dan  yang ketiga,  hukuman  yang  sesuai  yang  ditetapkan  dalam  KUHP  dalam  hal  terdapat  bandingan atau  padanan  dalam  KUHP.  Oleh  karena  itu,  tidak  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap hukum  pidana  adat  melainkan  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  ketentuan  dalam KUHP. 9 Dasar hukum pidana adat juga mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara tegas maupun tersirat  ketentuan Pasal 5 ayat  (1), Pasal  10  ayat  (1) dan Pasal  50 ayat  (1) dalam undang-undang tersebut  meletakkan dasar pentingnya hukum pidana adat. 10
Bushar  Muhammad  berpendapat,  bahwa  delik  adat  merupakan  suatu  perbuatan  dari seorang  ataupun  kumpulan  perorangan,  yang  mengganggu  keseimbangan,  mengancam  atau menyinggung  seorang  atapun  suatu  kelompok  kesatuan,  yang  bersifat  material  atau immaterial. Perbuatan yang demikian akan menimbulkan suatu reaksi adat. 11 Hukum pidana adat  bersifat  dinamis,  artinya  suatu  perbuatan  yang  awalnya  bukan  delik,  pada  suatu  waktu dapat dikatakan delik oleh hakim kepala adat karena menyalahi adat dimasyarakat sehingga perlunya reaksi  adat  untuk pemulihan kembali.  Oleh karena itu, hukum  pidana adat  muncul seiring penyesuaian perasaan keadilan masyarakat. Namun delik adat dapat bersifat tetap jika terjadi perbuatan yang sama dan berturut  –  turut, sehingga diambil putusan yang sama oleh petugas hukum. 12
Masyarakat hukum adat Kerinci akan dikenakan sanksi adat berupa denda yang dikenal dengan istilah luka dipampas, mati memberi bangun . 13 Luka dipampas dimaksudkan apabila seseorang  dianiaya  yang  menyebakan  luka,  maka  akan  dikenakan  sanksi  yang  menyalahi adat. Sedangkan mati memberi bangun artinya jika penganiayaan yang terjadi menimbulkan korban  jiwa  maka  akan  dikenakan  sanksi  uang  tebusan  nyawa  dari  pelaku  pembunuhan kepada  keluarga  pihak  korban.  Aturan  tindak  pidana  penganiayaan  diatur  dalam  Undang  – Undang Yang Delapan hukum adat Kerinci. 14
8 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 5 ayat (3).
9 I. Sriyanto, 1991, Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional , hlm. 279-280.
10 Stevania  Bella  Kalengkongan,  2017, Kajian  Hukum  Pidana  Adat  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia , No. 2, Vol. 6, hlm. 33.
11 Bushar Muhammad, 1995, Pokok – Pokok Hukum Pidana , Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 67.
12 Siska Lis Sulistiani, 2021, Hukum Adat Indonesia , Sinar Grafika, Bandung, hlm. 180.
13 Kemas  Arsyad  Somad,    2003, Mengenal  Adat  Jambi  Dalam  Perspektif  Modern ,  Dinas  Pendidikan Provinsi Jambi, Jambi, hlm. 11.
14 Maharani Nurdin dan Imanudin Affandi, 2021, Analisis Hukum Pidana Adat Di Indonesia Serta Sanksi Dan Penerapannya Dalam Tindak Penganiayaan (Studi Kasus Di kabupaten Kerinci), dalam jurnal De Juncto Delicti : Journal Of Law, Vol 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 99.
Adapun  sanksi  adat  yang  dikenakan  terhadap  pelaku  penganiayaan  di  Kabupaten Kerinci  bermacam-macam,  tergantung  jenis  lukanya.  Sanksi  adat  terhadap  pelaku penganiayaan adalah jika luka lebam, sanksinya, pelaku harus melakukan sapu tawa dengan beras sekepal, kunyit sedikit, uang sekedarnya. Apabila luka berta, dendanya diobati sampai sehat. Jika lukanya berat sehingga meninggal dunia, dendanya enam puluh kayu kain, kerbau seekor dan seratus gantang beras.
Penjatuhan sanksi denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan di dalam  hukum  pidana  adat  dimaksudkan  untuk  mengembalikan  keseimbangan  ( magis )  yang terganggu  oleh  perbuatan  yang  berlawanan  dengan  hukum  adat.  Dengan  demikian,  pidana denda  yang  dijatuhkan  diharapkan  dapat  menyelesaikan  konflik,  serta  rasa  damai  dalam masyarakat. Sedangkan tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 351  sampai  dengan  Pasal  KUHP  dengan  sanksi  penjara. 15 Berbeda  dengan  aturan  dalam KUHP,  pada  Pasal  351  ayat  (3)  KUHP  secara  tegas  dijatuhkan  sanksi  untuk  delik  ini  ialah hukuman  penjara  paling  lama  tujuh  tahun.  Sedangkan  pada  kasus  yang  terjadi  pada  desa Kumun dan Tanjung Pauh tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana adat, yang bersifat kekeluargaan. Sanksi yang diberikan oleh hakim adat juga berdasarkan jenis besarnya kerugian yang diderita oleh korban.
Hal  ini  tentu  saja  bertentangan  dengan  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP,  dalam  pasal  tersebut dijelaskan bahwa semua ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang – undang yang sah. Oleh  karena  itu,  larangan  –  larangan  dalam  hukum  pidana  adat  tidak  dapat  menghukum seseorang.  Berlakunya  hukum  pidana  adat  dalam  hukum  pidana  tertulis  selama  kaedah hukum adat itu menguntungkan terdakwa, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan. 16
Berdasarkan  penjelasan  dari  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  tertarik  melakukan penelitian  dengan  judul  “PENERAPAN  SANKSI  TINDAK  PIDANA  PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT KERINCI DENGAN KUHP”
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penulis  dapat menyimpulkan beberapa permasalahaan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah penerapan pidana adat Kerinci terhadap tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimanakah  perbandingan  hukum  pidana  adat  Kerinci  dengan  hukum  pidana  nasional dalam tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  empiris,  dengan sebagai  metode  pengumpulan  data  dengan  jalan  tanya  jawab  dengan  tokoh  adat  yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Pidana Adat Kerinci Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
Penyelesaian  perkara  pidana  dalam  hukum  adat  dikenal  sebagai  pendekatan  restoratif ( Restorative  justice ),  yaitu  penyelesaian  perkara  dengan  cara  mediasi  terlebih  dahulu  anatar
15 Niniek  Supami,  2007, Eksistensi  Pidana  Denda  Dalam  Sistem  Pidana  Denda  Dalam  Sistem  Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.
16 I. Sriyanto, 1991, Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional , hlm. 277.
pelaku  dan  korban.  Dimana  perkara  itu  tidak  hanya  melindungi  kepentingan  ketertiban, melainkan kepentingan dan kerugian yang dialami oleh korban, baik materi maupun psikis.
Kerinci  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  ada  di  Provinsi  Jambi.  Pada  beberapa tahun  yang  lalu  Kabupaten  Kerinci  dibagi  menjadi  dua  daerah  otonom  yaitu  Kabupaten Kerinci  dan  Kota  Sungai  Penuh.  Walaupun  secara  undang-undang  dan  administrasi pemerintahan  keduanya  berdiri  sendiri,  namun  sejarah,  adat,  sosial  dan  budaya    masyarakat kerinci  tetaplah  sama.  Dalam  setiap  kehidupan  masyarakat  di  Kabupaten  Kerinci,  ketika terdapat  salah  seorang  yang  melakukan  tindak  pidana  terkhusus  melakukan  tindak  pidana penganiayaan  maka  pelaku  akan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diperbuat. Artinya  pelaku  penganiayaan  diberikan  sanksi  setimpal  dengan  apa  yang  telah  pelaku lakukan kepada orang lain.
Hukum  adat  yang  ada  di  Kabupaten  Kerinci  mempunyai  tiga  tingkatan  yang  biasa disebut dengan sko yang tigo takah . Yang dimaksud dengan takah dalam adat Kerinci yaitu tingkatan  yang  harus  dilalui  dalam  menyelesaikan  suatu  permasalahan  adat. Sko  yang  tigo takah tersebut terdiri dari : 17
1. Sko Anak Jantan (Teganai ), sanksi hukumnya beras sepinggan ayam satu ekor.
2. Sko Ninik Mamak, sanksi hukumnya berupa beras dua puluh kambing satu ekor.
3. Sko Depati, sanksi hukumnya berupa beras seratus kerbau satu ekor.
Akar nilai  musyawarah  yang diusung oleh masyarakat  hukum  adat  Kerinci  ini sejalan dengan  konsep Restorative  justice yang  ada  di  Indonesia.  Nilai  yang  ditawarkan  oleh keadilan  restorative  berakar  dari  nilai-nilai  tradisional  dalam  masyarakat  tradisional  seperti nilai keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. 18
Dalam  ketentuan  adat  alam  Kerinci  norma-norma  pokok    disusun  menjadi  petatah petitih  yang  sifatnya  dinamis  dan  mudah  menyesuaikan  dengan  keadaan,  serta  ditujukan untuk  kedamaian masyarakat.  Hal  ini sesuai  dengan ketentuan  adat  Kerinci  yaitu “ adat  jika dipakai  baru,  kain  jika  dipakai  usang,  berpucuk  sepanjang  betung,  beradat  sepanjang jalan ”. 19 Dalam  suatu  permasalahan,  baik  kecil  maupun  besar  dapat  diselesaikan  melalui tingkatan Sko  yang  tigo  takah, baik  masalah  yang  bersifat  perdata  adat  maupun  masalah pidana  adat.  Dari  ketentuan  tersebut  jika  terjadi  permasalahan  adat  maka  umumnya diselesaikan  dengan  tingkatan-tingkatan  diatas.  Misalnya  terjadi  suatu  perselisihan  maka penyelesaian  melalui duduk  anak  jantan ,  jika anak  jantan tidak  dapat  menyelesaikan  lalu akan  diselesaikan  dengan duduk  ninik  mamak ,  bila duduk ninik  mamak juga  tidak  dapat terselesaikan maka akan dilanjutkan ke tingkat duduk depati.
Undang-undang  dalam  negeri  alam  Kerinci  sudah  menetapkan  peraturan  hukum  adat mengenai  menyakiti  atau melukai  badan seseorang atau yang disebut dengan penganiayaan. Undang-  undang  negeri  tersebut  mengandung  norma  : sejak  dari  luko  dipampah,  mati dibangun,  balu  ditepung, iram  dilembago, hilang dicari, tatimbun dikekeh, hanyut  dipinteh,
17 Hasil  wawanncara  dengan  Bapak  Amirudin  Depati  selaku  tokoh  adat  Kumun  Debai,  Tanggal  13 Januari 2023.
18 Dani Navia. 2022. “ Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ”. Skripsi S1 Universitas Andalas. Padang , hlm. 45.
19 Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin Depati selaku tokoh adat Kumun Debai, Tanggal 13 Januari 2023.
gadai  ditebus,  hutang  dibayar,  piutang  diterima. 20 Norma  tersebut  mengandung  makna bahwa  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  sudah  terdapat  peraturan  yang  mengatur  sesuai dengan tingkatan dari perbuatan yang telah dilakukan.
Maksud dari norma undang-undang dalam negeri tersebut, bahwa salah pakai diperluas yaitu jika sekali telah melakukan tindak pidana maka akan diproses secara hukum. Dan juga salah  ambil  dikembalikan  berkaitan  dengan  denda  dan  ganti  rugi  ketika  terjadi  suatu penganiayaan,  yang  sanksinya  setimpal  dengan  apa  yang  diperbuat.  Salah  makan dimuntahkan,  yaitu  jika  melakukan  suatu  kesalahan  seperti  penganiayaan,  maka  bersedia menerima konsekuensi berupa hukuman denda yang terkadang diminta tinggi angkanya oleh keluarga  dari  korban  penganiayaan.  Adapun  utang  dibayar  piutang  diterima  harta  tepatan tinggal,  bisa  diartikan  dengan  penganiayaan  kembali  kepada  pelaku,  baru  hutang  aniaya dianggap lunas. Terakhir ada juga harta pembawaan dikembalikan harta sarang dibagi, harta sekutu  dibelah,  yang  maknanya  hampir  sama  yaitu  apabila  tindakan  penganiayaan  yang dilakukan  termasuk  penganiayaan  berat  maka  harus  membayar  denda,  ganti  rugi  yang berlapis-lapis sampai pihak keluarga korban merasa sanksi tersebut sudah setimpal dan sesuai dengan adat yang berlaku juga dengan pertimbangan tokoh adat dan ninik mamak masyarakat adat Kerinci. 21
Adapun  sanksi  adat  yang  diterima  bagi  pelaku  penganiayaan  ditentukan  berdasarkan bentuk  penganiayaan  ataupun  dampak  dari  luka  yang  diterima  oleh  korban.  Seperti Luko dipampeh, mati dibangun maka pelaku akan dikenakan sanksi berupa denda. Adapun denda yang  diterima  pelaku  juga  beragam  tergantung  dengan  jenis  dan  dampak  dari  luka  tersebut, seperti lebam  balu  ditepung  tawar ,  diartikan  jika  seseorang  dianiaya  maka  pelaku penganiayaan  tersebut  harus  mengobati  luka  yang  diterima  korban  sampai  korban  sembuh dan  kembali  seperti  semula  sampai  tidak  ada  lagi  bekas  luka  akibat  perbuatan  pelaku.  Jadi jika  seseorang  melakukan  aniaya  terhadap  orang  lain  maka  akan  dikenai  denda.  Kemudian bentuk  dari  denda  tergantung  dari  perbuatan  yang  dilakukan,  semakin  berat  jenis penganiayaan, semakin tinggi denda yang harus dibayar.
Selanjutnya Luko  Lekih  dipampeh ,  ialah  hukuman  ganti  rugi  berupa  dendan  atau pampas  yang  diberikan  oleh  pelaku  penganiayaan  kepada  korban.  Dan  bentuk  ganti  rugi tersebut dibagi menjadi tiga bentuk pampas yaitu :
1. Luka rendah, yaitu luka akibat suatu penganiayaan tidak terlalu parah atau termasuk luka ringan.  Pampas  atau  denda  yang  akan  diterima  oleh  pelaku  yaitu  satu  ekor  ayam,  beras segantang, dan kelapa setali (dua buah kelapa).
2. Luka  tinggi,  yaitu  luka  yang  akibatnya  lumayan  parah  atau  bukan  luka  biasa.  Sanksi pampasnya berupa satu ekor kambing dan dua puluh gantang beras.
3. Luka parah, yaitu luka serius yang dampaknya lumayan besar bagi korban, maka pampas atau dendanya dihitung selengan atau separo bangun. 22
Kemudian Mati di bangun , adalah siapapun membunuh orang lain dengan menganiaya, maka  akan  dihukum  dengan  denda  bangun  berupa  satu  ekor  kerbau,  beras  seratus  gantang
20 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Kanedi  selaku  bendahara  adat  Kumun  Debai,  Tanggal  12  Januari 2023.
21 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Amirudin  Depati  selaku  Tokoh  Adat  Kumun  Debai,  Tanggal  13 Januari 2023.
22 Ishaq dan Abdul Razak, Op. Cit , hlm 20.
beserta  bumbunya,  dan  satu  kayu  kain  putih  (tiga  puluh  yard),  dan  jika  yang  dianiaya meninggal  dunia tersebut  memiliki anak, maka pelaku wajib menanggung biaya pendidikan anak dari korban penganiayaan tersebut hingga perguruan tinggi. 23
Berdasarkan  hasil  penelitian    yang  penulis  lakukan  di  Kecamatan  Kumun  Debai  Kota Sungai  Penuh,  jika  penganiayaan  yang  menyebabkan  korban  meninggal  dunia,  maka sanksinya adalah dibangun, yaitu pelaku penganiayaan wajib membayar  pampas atau denda sebesar satu ekor kerbau, seratus gantang beras, dan kain sekayu. Kain sekayu dimaksudkan untuk  mendinginkan  keluarga  kedua  belah  pihak,  agar  tercipta  suasana  damai  antara  pihak keluarga pelaku dan korban. 24
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Kumun Debai, bahwa jika yang dianiaya adalah seorang perempuan dewasa yang berakibat meninggal dunia maka akan  dikenakan  denda  atau  pampas  sebesar  empat  puluh  delapan  kayu  kain,  seratus  kaleng beras, dan seekor kerbau. Jika korban aniaya meninggal dunia adalah perempuan yang sedang hamil,    maka  dendanya  adalah  sebanyak  lima  puluh  empat  kayu  kain,  seratus  kaleng  beras dan  seekor  kerbau.  Dan  apabila  korban  penganiayaan  adalah  seorang  anak  laki-laki,  maka sanksi  pampas  sebesar  dua  belas  kayu  kain,  seratus  kaleng  beras  dan  satu  ekor  kerbau. Selanjutnya,  jika  korban  yang  meninggal  dunia  adalah  seorang  anak  perempuan,  maka dendanya sebanyak dua puluh empat kayu kain, seratus kaleng beras, dan satu ekor kerbau. 25 Dalam penelitian ini peneliti mengambil kasus tindak pidana penganiayaan yang pernah terjadi  di  Kecamatan  Kumun  Debai  dengan  Kecamatan  Tanjung  Pauh  Kabupaten  Kerinci. Kasus  ini  merupakan  kasus  yang  diselesaikan  secara  adat  dan  tidak  dilaporkan  ke  pihak kepolisian. Permasalahan berawal dari kesalahpahaman  antar dua pemuda, pemuda Tanjung Pauh  menanyai  alamat  kepada  pemuda  Kumun,  namun  dikarenakan  pemuda  Kumun  dalam keadaan pengaruh minuman keras, ia menjawab dengan nada yang tidak sopan dan terkesan kasar. Tidak terima dengan reaksi  tersebut  pemuda Tanjung  Pauh menghajar dan memukuli pemuda  Kumun.  Akibat  aksi  tersebut  pemuda  Kumun  tidak  terima  dan  membawa  serta rombongan  dan  terjadilah  penganiayaan.  Pada  malam  hari  tersebut  terjadilah  bentrok  antar kedua  kubu,  bentrok  tersebut  terjadi  selama  kurang  lebih  seminggu  lamanya.  Korban  yang awalnya  sempat  dilarikan  ke  Rumah  Sakit  Mayjend  Haji  Abdul  Thalib  Kerinci,  yang kemudian mendapatkan  perawatan yang serius di  Rumah Sakit Umum Pusat  Dr. M. Djamil Padang,  yang  akhirnya  meninggal  dunia.  Karena  korban  meninggal  dunia  tersebutlah, bentrok  semakin  tidak  terkendalikan,  yang  mengakibatkan  6  rumah  diperbatasan  Kumun dengan Tanjung Pauh terbakar, lemparan batu, perang kembang api bahkan diduga bola api bertebaran di udara.
Berdasarkan  hukum  pidana  adat  alam  Kerinci,  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku dapat  dikenakan mati  dibangun, yaitu  membayar  ganti  rugi  dibangun,  bayar  bangun  selain dengan membayar dengan uang atau kayu kain, juga diwajibkan membayar denda lain yaitu seratus  kaleng  beras  dan  satu  ekor  kerbau.  Ganti  rugi  seratus  kaleng  beras  dan  satu  ekor kerbau juga dapat digantikan dengan uang, yang seharga dengan beras dan kerbau tersebut.
23 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Kanedi  selaku  bendahara  adat  Kumun  Debai,  Tanggal  12  Januari 2023.
24 Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin Depati selaku tokoh adat Kumun Debai, Tanggal 12 Januari 2023.
25 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Kanedi  selaku  Bendahara  adat  Kumun  Debai,  Tanggal  12  Januari 2023.
Adapun proses penyelesaian kasus penganiayaan antara Kumun dengan Tanjung Pauh tersebut, awalnya hanya diselesaikan antar kepala desa dan camat dari masing-masing kubu. Ternyata  tidak  menemukan  titik  terang,  dan  pihak  korban  dan  masyarakat  mulai  memberi tahu  beberapa  tokoh  adat  ninik  mamak  tentang  peristiwa  yang  terjadi.  Setelah  melihat langsung  dan  mendapati  laporan  penganiayaan  dari  warga,  tokoh  adat  ninik  mamak  segera menyelesaikan musyawarah bersama untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang terjadi, serta  menentukan  hukuman  apa  yang  pantas  diberikan  kepada  pelaku  penganiayaan  dengan pertimbangan hukuman dan jenis penganiayaan yang didapatkan. 26
Dalam  kasus  delik  penganiayaan  yang  terjadi  antara    Kumun  dengan  Tanjung  Pauh tokoh  adat  ninik  mamak  memutuskan  denda  adat  yaitu  satu  ekor  Kerbau,  beras  seratus gantang  serta  pihak  pelaku  membayar  sejumlah  dana  perjalanan  korban  ke  Rumah  sakit  M. Jamil  Padang  sebesar  Rp.  45.000.000  (empat  puluh  lima  juta  Rupiah).  Serta  beberapa santunan  yang  diberikan  kepada  korban  yang  mengalami  kerugian  materil  atas  aksi kerusuhan yang terjadi.
Perdamaian  antara  kedua  belah  pihak  dinyatakan  dalam  bentuk  tertulis  sebagai  bukti kesepakatan  bersama  yang  telah  disetujui.  Dengan  membentuk  proses  penyelesaian  tindak pidana  penganiayaan  secara  kekeluargaan  dan  kedamaian.  Perjanjian  yang  dibuat  dalam bentuk surat tersebut dibuat sebagai pedoman bagi penegak hukum adat, yang dalam hal ini tokoh adat ninik mamak Kumun Debai denga Tanjung Pauh Kabupaten Kerinci. Serta kedua belah pihak bersepakat tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. 27
Kasus  yang  dialami  antara  Kumun  dan  Tanjung  Pauh  Kabupaten  Kerinci  tersebut diselesaikan  secara  kekeluargaan  dengan  melibatkan  Bupati  Kerinci  Adirozal,  Walikota Sungai  Penuh  Asafri  Jaya  Bakri,  Pangdam  Sriwijaya  Mayjen  Iskandar,  dan  Tokoh  adat, dengan  menandatangani  deklarasi  perdamaian  di  desa  Kumun  (Perbatasan  Kumun  dengan Tanjung Pauh). 28
Bentuk  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  pelaku  harus  mengutamakan  perbaikan atas  kerugian  yang  telah  diderita  korban  dan  memberi  kesempatan  kepada  pelaku  untuk memperbaiki  kesalahannya.  Hubungan  yang  baik  setelah  terjadinya  penyelesaian  perkara pidana  secara  adat,  merupakan  bentuk  dari  terciptanya  sebuah  tatanan  sosial  yang  baik. Dalam penyelesaian perkara pidana adat membutuhkan penengah yaitu pihak yang bertindak sebagai mediator yang bertugas mengkomunikasikan ajakan penyelesaian perkara dari pelaku kepada  korban.  Serta  pihak  lain  yang  bertindak  sebagai  penghubung  atau  mediator  yang berpartisipasi  dalam  penyelesaian  kasus  pidana  penganiayaan  secara  adat,  sangat  penting untuk mencapai kemaslahatan bersama antar korban, pelaku dan warga sekitar.

## Perbandingan  Hukum  Pidana  Adat  Kerinci  Dengan  Hukum  Pidana  Nasional  Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menimbulkan Korban Jiwa
Penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh manusia dan dapat membahayakan nyawa manusia. Dalam Pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa penganiayaan adalah perbuatan
26 Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin selaku tokoh adat Kumun Debai, Tanggal 13 Januari 2023.
27 Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin selaku tokoh adat Kumun Debai, Tanggal 13 Januari 2023.
28 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Kanedi  selaku  Bendahara  adat  Kumun  Debai,  Tanggal  12  Januari 2023.
sengaja  merusak  kesehatan  orang. 29 Dan  penganiayaan  dalam  Hukum  adat  Kerinci  disebut dengan Luko  dipampeh,  mati  memberi  bangun .  Jika  luka  di  beri  pampas  atau  denda, sedangkan korban meninggal dunia maka akan dibangun.
Sesuai  dengan  tinjauan  hukum  pidana  aktif,    delik  penganiayaan  dalam  KUHP  diatur dalam  buku  kedua  Bab  XX  dari  Pasal  351  hingga  Pasal  358,  yang  meliputi  jenis penganiayaan dan sanksi yang beraneka ragam, yakni penganiayaan biasa dikenai sanksinya pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (Pasal 351 ayat (1) KUHP), pidana penjara paling lama 7 tahun jika penganiayaan tersebut menyebabakan adanya korban jiwa (Pasal 351 ayat (3) KUHP); penganiayaan ringan dengan pidana 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 4.500,- (Pasal  352  KUHP);  orang  yang  melakukan  penganiayaan  dengan  rencana  terlebih  dahulu makan pidana penjara 4 tahun sampai 9 tahun (Pasal 353 KUHP); penganiayaan berat dengan hukuman  8  hingga  10  tahun  penjara  (Pasal  354  KUHP);  pidana  penganiayaan  berat  dengan rencana  terlebih  dahulu  diancam  pidana  12  sampai  dengan  15  tahun  (Pasal  355  KUHP); penggunaan  benda  untuk  menganiaya  orang  tertentu  (Pasal  356  KUHP);  penyerangan  atau perkelahian dipidana penjara selama 2 sampai 4 tahun (Pasal 358 KUHP).
Adapun prosedur penyelesaian tindak pidana ringan dengan metode Restorative justice dalam hukum pidana Nasional ditingkat penyidikan yakni sebagai berikut: 30
1. Setelah  terjadinya  tindak  pidana,  dibuat  lampiran  polisi  lalu  dilakukan  pemeriksaan terhadap  pelapor  (korban),  saksi-saksi  yang  melihat,  mendengar  dan  terlapor  dalam rangka penyelidikan dan penyidikan.
2. Memfasilitasi  pertemuan  antara  kedua  belah  pihak  (pelapor  dan  terlapor)  apabila  ada permintaan  dari  pihak  pelapor  atau  terlapor  untuk  upaya  penyelesaian  secara kekeluargaan (perdamaian).
3. Mengundang  pihak  terkait.  seperti  ninik  mamak  kedua  belah  pihak  dengan  melibatkan pemerintah desa, atau
4. Meminta kepada ninik mamak untuk menyelesaikan permasalahn ini ditingkat desa.
5. Tetap melengkapi administrasi penyidikan dan melampirkan surat perdamaian dari pihak bertikai.
6. Melampirkan surat pencabutan laporan polisi dan pelapor.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kabupaten Kerinci terdapat beberapa  poin  perbedaan  antara  implementasi  konsep Restorative  justice dalam  hukum pidana  nasional  dengan  implementasi  konsep restorative  justice dalam  hukum  pidana  adat Kerinci, dengan poin-poin sebagai berikut:
1. Teganai  selaku  hakim  adat  telah  melakukan  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan ringan berdasarkan konsep restorative justice.
2. Adapun  dalam  menyelasaikan,  teganai  selaku  hakim  adat  tidak  menampik  adanya kendala-kendala  terhadap  peraturan  yang  telah  ada,  kendala  tersebut  disebabkan  oleh kurangnya  kesadaran  masyarakat  pendatang  terhadap  hukum  aday  yang  telah  menjadi darah daging dalam negeri ini.
29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
30 Afrizal Syah, 2013, Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polres Dharmasraya, Tesis Program Megister Ilmu Hukum, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 154.
3. Adapun ninik maamk dan pemangku adat dalam hal tindak pidana penganiayaan sebagai pengawas. Lalu jika ada kendala yang tidak bisa diselesaikan oleh teganai maka perkara tersebut diselesaikan oleh tokoh adat  dan pemerintah.
Sedangkan dalam adat Kerinci penyelesaian perkara adat diselesaikan dalam beberapa bentuk  penyelesaian  yaitu,  penyelesaian  dalam  keluarga  atau  suku  ( Lembago  Dapur ), penyelesaian  dalam  desa  ( Lembago  Kurung ),  penyelesaian  dalam  desa  ( Lembago  Negeri ), dan penyelesaian adat melalui musyawarah adat dalam lingkup adat yang berbeda ( Lembago Alam ). 31
Dalam hukum adat Kerinci pemberian sanksi hukum terhadap perbuatan penganiayaan disesuaikan  dengan  jenis  luka  yang  didapat  serta  keadaan  ekonomi  pelaku  penganiayaan. Penerapan sanksi yang diberikan harus dilakukan dengan seadil-adilnya yang sesuai dengan istilah adat yang berbunyi adat dak bulih kupak, lumbago dak bulih sumbing . Adat dak bulih kupak mengandung makna bahwa adat tidak boleh dilepas, yang artinya dalam memberikan sanksi harus sesuai dengan peraturan adat itu sendiri, kemudian lumbago dak bulih sumbing yaitu tokoh adat ninik mamak Sakti Alam Kerinci tidak boleh semena-mena dalam memberi sanksi, yang harus mempertimbangkan keadilan bagi pihak yang bersangkutan. 32
Berdasarkan    istilah  adat  diatas,  pengaturan  undang-undang  nan  delapan  tidak  bisa sepenuhnya  diterapkan  kepada  pelaku,  karena  tokoh  adat  ninik  mamak  mempertimbangkan kondisi ekonomi dari pelaku penganiayaan. Namun apabila pelaku tidak mampu membayar, maka  sesuai  dengai  pengaturan  undang-undang  nan  delapan,  jika  korban  mengalami  luka maka  pelaku  wajib  mengobati  korban  sampai  sembuh.  Bahkan  tidak  jarang  pihak  korban harus berlapang dada untuk memaafkan perbuatan pelaku penganiayaan.
Sanksi yang diberikan  kepada pelaku penganiayaan dalam delik adat Kerinci memiliki perbedaan dengan hukum positif. Yang mana sanksi pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu Rp. 4.500,- yang telah disesuaikan dengan pasal 3 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana  ringan  dan  jumlah  denda  dalam  KUHP,  yang  dendanya  dilipatgandakan  menjadi 1.000,  maka  besar  jumlah  denda  bagi  pelaku  penganiayaan  biasa  yaitu  Rp.  4.500.000. 33 Sedangkan dalam hukum adat Kerinci, besar kecilnya jumlah denda disesuaikan dengan berat ringannya penganiayaan, kondisi ekonomi pelaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang telah dipertimbangkan  oleh  tokoh  adat  ninik  mamak  Kerinci.  Kemudian  perbedaan  juga  terdapat pada jenis denda yang diberikan, dalam hukum pidana positif, denda yang diberikan kepada korban  hanya  berbentuk  uang.  Sedangkan  dalam  hukum  adat  Kerinci  tidak  hanya  denda dalam bentuk uang, melainkan berupa beras, hewan ternak, ataupun membantu korban serta mengobati korban hingga sembuh.
Sanksi terhadap penganiayaan dalam hukum adat Kerinci diatur dalam undang-undang dalam negeri yaitu, sejak dari luko dipampah, mati dibangun, balu ditepung, iram dilembago, hilang  dicari,  tatimbun  dikekeh,  hanyut  dipinteh,  gadai  ditebus,  hutang  dibayar,  piutang diterima . Sanksi yang berbeda-beda akan diterapkan kepada pelaku tergantung dengan jenis lukanya. Seperti mengobati korban yang mengalami luka lebam hingga korban sembuh, luka
31 Adi Nugraha Pratama, 2015, “ Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Adat Tikam Di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci ”,  Padang: Tesis Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, hlm.12.
32 Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin selaku Tokoh adat Kumun Debai, Tanggal 13 Januari 2023.
33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 3 No. 2 Tahun 2012.
ringan  dengan  dendanya  seekor  ayam,  beras  dan  kelapa  dua  buah,  luka  berat  pampasnya berupa  seekor  kambing  dan  dua  puluh  gantang  beras,  serta  luka  berat  dendanya  dihitung setengah.  Sedangkan  mati  dibangun,  apabila  korban  meninggal  dunia  maka  pelaku  wajib membayar denda berupa satu ekor kerbau, beras seratus gantang beserta bumbunya, dan satu potong  kain  putih  (30  yard).  Dan  jika  korban  penganiayaan  tersebut  memiliki  anak  maka pelaku wajib membiayai biaya pendidikan hingga perguruan tinggi. 34

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta analisa hukum yang telah dilakukan penulis maka penulis sampai pada kesimpulan yakni sebagai berikut:
1. Penerapan pidana adat  dalam perkara tindak pidana penganiayaan di  Kabupaten Kerinci telah sesuai dengan aturan hukum adat Kerinci. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan ini  menggunakan  norma  adat Sejak  dari  luko  dipampah,  mati  dibangun,  balu  ditepung, iram dilembago, hilang dicari, tatimbun dikekeh, hanyut dipinteh, gadai ditebus, hutang dibayar,  piutang  diterima, yang  artinya  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  sudah  terdapat peraturan yang mengatur sesuai dengan tingkatan dari perbuatan yang dilakukan. Dalam kasus  penganiayaan  yang  menimbulkan  korban  jiwa,  hukum  pidana  adat  Kerinci  yang berlaku  yaitu  mati  memberi  bangun,  yang  artinya  siapapun  membunuh  orang  dengan menganiaya  maka  akan  dikenakan  sanksi  adat  berupa  denda  bangun  berupa  satu  ekor kerbau, seratus gantang beras dan seratus kayu kain.
2. Melihat  beberapa  ketentuan  diatas,  hukum  pidana  adat  yang  berlaku  pada  masyarakat setempat,  dan pengaturannya diserahkan kepada  tokoh  adat  dan dituangkan dalam suatu aturan adat. Sanksi bagi pelanggar hukum adat, dimaksudkan diberikan sebagai efek jera berupa beban kepada si pelanggar, yang disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang  dilakukan  ,  serta  beratnya  sanksi  disesuaikan  dengan  tingkat  kemampuan  si pelanggar, sejauh mana ia dapat melaksanakan sanksi tersebut. Sedangkan hukum pidana nasional,  mengenai  tindak  pidana  penganiayaan  telah  diatur  dalam  Pasal  351  ayat  (3) KUHP, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Nugraha  Pratama.  2015. Mekanisme  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Adat  Tikam  Di Kecamatan  Air  Hangat  Kabupaten  Kerinci .  Tesis  Fakultas  Hukum  Universitas  Bung Hatta. Padang.
Afrizal  Syah,  2013, Penyelesaian  Penyidikan  Tindak  Pidana  Ringan  Dengan  Pendekatan Restorative  Justice  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Dharmasraya, Tesis  Program  Megister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
A.  Irzal  Rias,  2013, Penguatan  Keputusan  Masyarakat  Adat  Desa  Lembaga  Penyelesaian Sengketa  Berdasarkan  Masyarakat  Adat  Minangkabau ,  dalam  journals  Savap International, Vol. 4 No. 6, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
_______, 2014, Penyelesaian Kejahatan Adat Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau: Studi Kriminologis , dalam  journals  Savap  International,  Vol.  5  No.  2,  Fakultas  Hukum Universitas Andalas, Padang.
34 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Kanedi  selaku  Bendahara  adat  Kumun  Debai,  Tanggal  12  Januari 2023.
Bushar Muhammad, 1995, Pokok – Pokok Hukum Pidana , Jakarta, Pradnya Paramita.
C.  Djisman  Samosir  dan  Timbul  Andes  Samosir,  2021, Tindak  Pidana  Tertentu  di  dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana , Cet. 1. CV, Bandung, Nuansa Aulia. Dani  Navia.  2022.  “ Penerapan  Konsep  Restorative  Justice  Dalam  Hukum  Pidana  Adat Terhadap  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Ringan  Di  Nagari  Koto  Baru  Kabupaten Dharmasraya ”. Skripsi S1 Universitas Andalas. Padang.
Erdianto Effendi, 2018, Hukum Pidana Adat , Bandung, PT Refika Aditama.
Ishaq dan Abdul Razaq. 2019. Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci Dan Hukum  Pidana  Adat  Indonesia .  dalam  jurnal Al-Risalah. No.  1.Vol.  19.  Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin. Jambi.
I. Sriyanto, 1991, Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional . Kemas Arsyad Somad, 2018, Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern , Jambi, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Kurniawan  Tri  Wibowo  dan  Erri  Gunrahti  Yunni  U,  2021, Restorative  Justice  Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia , cet. 1, Purwokerto, CV Pena Indis.
Muhammad  Zulkifli  Muhdar,  2016, Implementasi  Pasal  18b  ayat  2  UUD  NRI  Tahun  1945 Tentang  Pengakuan  dan  Penghormatan  Kesatuan  Masyarakat  Adat  (Studi  Pada Masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang), Universitas Muslim Indonesia. Niniek  Suparni,  2007, Eksistensi  Pidana  Denda  Dalam  Sistem  Pidana  Dan  Pemidanaan , Jakarta, Sinar Grafika.
Siska Lis Sulistiani, 2021, Hukum Adat Indonesia , Bandung, Sinar Grafika.
Kitab Undang Hukum Pidana.
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Draf Final Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
Muharani  Nurdin  dan  Imanudin  Affandi.  2021. Analisis  Hukum  Pidana  Adat  Di  Indonesia Serta  Sanksi  Dan  Penerapannya  Dalam  Tindak  Penganiayaan ,  dalam  jurnal Juncto Delictio . No. 2. Vol. 1.  Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa. Karawang. Stevania  Bella  Kalengkongan.  2017. Kajian  Hukum  Pidana  Adat  Dalam  Sistem  Hukum Pidana Indonesia . No. 2. Vol. 6.