SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I, January 2024; 131-152 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.43450 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia
Legal Protection for Foreign Nationals in the Distribution of Inheritance Rights Related to Land Ownership Rights in Indonesia
Christine Martha Rinauly Sibarani 1* , Wira Franciska 2 , Felicitas Sri Marniati 3
123 Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia.
E-mail: 1 christinesibaranii@gmail.com, 2 wirafranc@gmail.com, 3 polonia31a@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 07 Juli 2023] [Accepted: 08 December 2023] [Published: 19 January 2024]
How to Cite:
Sibarani,  Christine  Martha  Rinauly,  Wira  Franciska,  and  Felicitas  Sri  Marniati.  2024.  “Legal  Protection  for  Foreign  Nationals in  the Distribution of Inheritance Rights Related to Land Ownership Rights in Indonesia”. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 5 (1), 131-52. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.43450.

## Abstrak
Perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dengan ahli waris tidak menyebabkan gugurnya hak seseorang mendapatkan warisan. Fenomena dalam masyarakat, bahwa ahli waris Warga Negara Asing  (WNA)  tidak  memperoleh  warisan  Hak  Milik  atas  tanah.  Tujuan  Penelitian  ini  untuk menganalisa kedudukan ahli waris WNA yang menerima warisan berupa Hak Milik atas tanah, dan menganalisa  perlindungan  hukum  terhadap  hak  waris  atas  Hak  Milik  tanah  yang  diterima  oleh WNA. Teori yang digunakan penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum menurut  Soetjipto Raharjo,  Teori  Pewarisan  menurut  Wirjono  Prodjodikoro.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa Ahli Waris WNA tetap berhak mewaris. Atas harta warisan berupa Tanah Hak Milik terdapat ketentuan yang harus dijalani sesuai UUPA bahwa WNA wajib melepaskan hak milik atas tanah dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya  hak  tersebut.  WNA  dapat  mengalihkan  atau  menjual  tanah  hak  milik  kepada  ahli waris yang lain atau pihak lainnya, atau melakukan penurunan hak menjadi hak pakai. Lewat jangka waktu  tersebut,  haknya  hapus  karena  hukum  dan  tanah  jatuh  pada  Negara.  Namun  untuk mempertahankan hidup dan kehidupan ahli waris WNA dapat diberikan hak menempati (termasuk di  dalamnya  melekat  hak  memanfaatkan,  mengelola,  menikmati  secara  ekonomi),  tidak  ada larangan  dalam  hukum  positif  bagi  WNA  untuk  menempati  dan  menerima  manfaat  secara ekonomi atas suatu obyek rumah atau bangunan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Warga Negara Asing, Hak Milik, Tanah Warisan

## Abstract
Differences in nationalities between inheritors and heirs do not invalidate a person's right to inherit. Phenomenon in society, heirs of foreigners did not inherit ownership rights to land.  This research aims to analyze the position of heirs of foreigners who receive the inheritance of land ownership rights and to analyze the legal protection of inheritance rights for land ownership rights received by foreigners. The theory used in this research is the Legal Protection Theory by Soetjipto Raharjo and  the  Inheritance  Theory  by  Wirjono  Prodjodikoro.  The  research  method  used  is  normative
Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia Christine Martha Rinauly Sibarani, et. al.
juridical. The conclusion is foreign heirs still have the right to inherit, for inherited in the land of Ownership Rights, some provisions must be complied with by UUPA that foreigners are obliged to relinquish ownership rights to land within one year from the acquisition of these rights, within that period  foreigners  can  be  transferred  or  sell  the  land  ownership  rights  to  another  heir  or  other parties,  or  decrease  the  right  to  be  right  to  use.  After  this  period,  the  rights  are  extinguished because the law and the land belong to the State. However, foreign heirs can be given the right to occupy  (including  the  rights  to  use,  manage,  and  relish  economically),  because  there  is  no prohibition in positive legal provisions for a foreigner to occupy and receive economic benefits from a house or building object.
Keywords: Legal Protection, Foreign Citizens, Ownership Right, Land of Inheritance

## Pendahuluan
Proses  pewarisan  sangatlah  berhubungan  dengan  hukum  waris.  Hukum  waris  adalah bagian dari Hukum Harta Benda (vermogensrecht) yang hubungannya sangat erat dengan Hukum Kekeluargaan. Hukum Waris merupakan peraturan-peraturan yang isinya tentang perpindahan kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lainnya. 1 Peraturan ini mengatur perpindahan kekayaan dari si pewaris dan bagaimana dampak  hukum yang dapat terjadi akibat perpindahan itu bagi ahli warisnya, apakah itu dalam hubungan sesama ahli  waris  maupun  dengan  pihak  ketiga.  Perkawinan,  kematian,  dan  harta  warisan  adalah peristiwa hukum yang pasti dialami oleh setiap manusia. 2 Terdapat tiga sistem hukum kewarisan yang  keberadaannya  diakui  dan  berkembang  di  Indonesia,  yaitu  Hukum  Waris  Perdata  Barat, Hukum Adat (tidak bersifat tunggal, tetapi bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat), dan Hukum Waris Islam. 3
Warisan merupakan segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa segala harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan seluruh  utangnya.  Setiap  Pewaris  yangmana  ditunjuk  oleh  undang-undang,  maka  disebut pewarisan  ab- intestato,  sedangkan  para  ahli  warisnya  disebut  ahli  waris  “ ab-intestaat ”, sedangkan p ewarisan berdasarkan kehendak si pewaris atau testament disebut pewarisan “ad - testamento ”  dan  para  ahli  warisnya  disebut  ahli  waris  testamentair.  Terdapat  tiga  hal  yang menjadi unsur-unsur di dalam pewarisan, yakni; pewaris, ahli waris, serta harta warisan. Harta
1 Clarinta Trovani, “Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia,” Indonesian Notary 3, no. 1 (2021): 621 – 34, https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/14/.
2 Mohammad Yasir Fauzi, “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia,” Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 9, no. 2 (2017): 53 – 76, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v9i2.949.
3 Kadek Hapsari Ika Palupi, Ida Ayu Putu Widiati, and I Wayan Arthanaya, “Kedudukan Hak Atas Tanah Waris Warga Negara  Indonesia  Yang  Berpindah  Kewarganegaraan,” Jurnal  Interpretasi  Hukum 1,  no.  1  (2020):  30 – 36, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2181.30-36.
warisan  yang  diberikan  kepada  ahli  waris  umumnya  berbeda-beda,  ada  yang  berupa  harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta yang bergerak dapat berupa perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga, dan lain sebagainya, sedangkan harta yang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan.
Ahli  waris  Warga  Negara  Asing  (untuk  selanjutnya  disebut  WNA)  tetap  berhak  untuk menerima  warisan  dari  pewaris,  sepanjang  WNA  tersebut  adalah  ahli  waris  yang  memiliki hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris,  dan  pewaris  telah  meninggal dunia. 4 Namun dalam hal ia tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan oleh pewaris, maka ia  tetap  berhak  mendapatkan  warisan  sepanjang  terdapat  bukti  yang  menjelaskan  bahwa  ia memiliki bagian warisan dari pewaris yang harus dibagi, namun warisan yang diterima sifatnya terbatas.  Seseorang  yang  berstatus  WNA  tidak  serta  merta  memutuskan  ikatan  dengan keluarganya yang masih Warga Negara Indonesia dan tinggal di Indonesia. Aturan hukum status ahli waris, menurut hukum di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), khususnya Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Anak -anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.” 5
Perlindungan  hukum terhadap  ahli waris  WNA  yang  mendapatkan warisan berupa  hak milik  tanah,    selain  diatur  pada  Pasal  852,  juga  melalui  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), khususnya Pasal 21 ayat (3) UUPA yang menyatakan bahwa: “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang -undang ini  memperoleh  hak  milik  karena  pewarisan  tanpa  wasiat  atau  percampuran  harta  karena perkawinan,  demikian  pula  warga-negara  Indonesia  yang  mempunyai  hak  milik  dan  setelah berlakunya  Undang-undang  ini  kehilangan  kewarga-negaraannya  wajib  melepaskan  hak  itu didalam  jangka  waktu  satu  tahun  sejak  diperolehnya  hak  tersebut  atau  hilangnya  kewarga- negaraan  itu.  Jika  sesudah  jangka  waktu  tersebut  lampau  hak  milik  itu  dilepaskan,  maka  hak
4 Lynda Chayadi, “Implikasi Hukum Atas Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Ahli Waris Untuk Hak Milik Atas Tanah,” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 7, no. 2 (2020): 159 – 68, https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3977.
5 Chindy  F  Lamia,  “Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Warisan,” Lex  Privatum 2,  no.  3  (2014):  92 – 101, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6162.
Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia Christine Martha Rinauly Sibarani, et. al.
tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak- hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
Fenomena  dalam  masyarakat  bahwa  tidak  jarang  WNA  sebagai  ahli  waris  yang  kurang memiliki  pengetahuan  hukum  tentang  hak-hak  menerima  warisan  sebagai  WNA,  sehingga terdapat  perselisihan,  seperti  pada  Putusan  Nomor  3143  K/Pdt/2010,  Putusan  Nomor  776 K/Pdt/2014, Putusan Nomor 2406 K/Pdt/2020. Penulis ingin mengkaji dan menganalisis perihal perlindungan  hukum  atas  ahli  waris  WNA  sebagai  ahli  waris  yang  sah,  agar  dapat  memahami aturan  pewarisan  serta  hak  para  ahli  waris,  sehingga  menghindarkan  ahli  waris  WNA  dari kerugian akibat tindakan sepihak dari pihak lainnya.

## Literatur Review
Kerangka pemikiran disusun berdasarkan latar belakang permasalahan, ditunjang teori- teori yang ada dan bukti-bukti empirik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun jurnal-jurnal yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  kemudian  dirumuskan  dalam  suatu  kerangka pemikiran atau kerangka konseptual (kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep- konsep khusus yang akan diteliti, dan merupakan abstraksi dari gejala/fakta yang akan diteliti). Sedangkan,  Kerangka  Teoritis  Untuk  penelitian  hukum  normatif,  diperlukan  kerangka  teoritis yang khas ilmu hukum agar masalahnya menjadi jelas. Teori yang dugunakan dalam Penelitian ini adalah  Teori  Perlindungan  Hukum  menurut  Soetjipto  Raharjo  merupakan  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, serta Teori Pewarisan menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah  pelbagai  hak-hak  dan  kewajiban-  kewajiban  tentang  kekayaan  seseorang  pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Berdasarkan Asas Saisine yang terdapat dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”, dan Asas Hereditas Petitio yang terdapat dalam Pasal 834 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Tiap -tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya”.
Dari penulisan tesis terdahulu di atas yang membedakan dengan tesis penelitian ini adalah penulis ingin mengkaji dan menganalisis perihal perlindungan hukum atas ahli waris WNA sebagai ahli waris yang sah, agar dapat memahami aturan pewarisan serta hak para ahli waris, sehingga menghindarkan  ahli  waris  WNA  dari  kerugian  akibat  tindakan  sepihak  dari  pihak  lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengambil judul “Perlindungan Hukum  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dalam  Pembagian  Hak  Waris  Terkait  Hak  Milik  Tanah  Di Indonesia”.

## Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normative dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Dalam penelitian  ini  Penulis  menggunakan  pendekatan  penelitian,  yaitu  Pendekatan  analitis    yaitu analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan  dalam  peraturan  perundang-undangan  secara  konsepsional,  sekaligus  mengetahui penerapannya  dalam  praktik-praktik  dan  keputusan-keputusan  hukum,  dan  Pendekatan Konseptual  yaitu  pendekatan  dalam  penelitian  hukum  yang  memberi  sudut  pandang  analisa penyelesaian  permasalahan  dalam  penelitian  hukum  dilihat  dari  aspek  konsep-konsep  hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
Sumber  Bahan  Hukum  dalam  penelitian  hukum  ini,  terdiri  dari:  Bahan  Hukum  Primer (bahan-bahan  hukum  yang  bersifat  otoritatif  dan  mengikat,  terdiri  dari  antara  lain:  Undang- Undang Dasar 1945, beserta amandemennya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah ), Bahan Hukum Sekunder  (semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen-dokumen  resmi sebagai  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  bahan  hukum  primer,  seperti  rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum
Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia Christine Martha Rinauly Sibarani, et. al.
| 136
yang  relevan  dengan  permasalahan  hukum  yang  dikaji).  Bahan  Hukum  Tersier  (bahan  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).
Teknik  Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  dan menginvestasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka, dan sumber bahan hukum lain yang relevan  dengan  permasalahan  hukum  yang  dikaji.  Bahan-bahan  hukum  yang  terkumpul, selanjutnya  diklasifikasi,  diseleksi  dan  dipastikan  tidak  bertentangan  satu  sama  lain.  Teknik Analisis  Bahan  Hukum  dilakukan  dengan  cara  melakukan  penafsiran  hukum  dan  metode konstruksi  hukum.  Penafsir  berusaha  menemukan  arti  suatu  kata,  istilah,  frasa,  atau  kalimat hukum  dengan  cara  menghubungkan  teks  itu  pada  penggunaan  tata  bahasa  atau  pemakaian sehari-hari. Di sini, penafsir dapat menggunakan kamus hukum sebagai rujukan. Dalam kaitan ini penting  menjadikan  Pasal  1342-1345  BW  (KUH  Perdata)  sebagai  pegangan.  Dan,  Penafsiran Sistematis, tujuannya mengadakan identifikasi terhadap pengertian, pokok/dasar hukum, yakni masyarakat hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, subyek dan obyek hukum). Penafsiran sistematis berangkat dari pandangan bahwa hukum adalah sebuah sistem, yang  terdiri  dari  sejumlah  subsistem.  Untuk  mengenal  suatu  teks  hukum  secara  benar  maka penafsir harus menghubungkan satu ketentuan dengan ketentuan lain.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kedudukan Ahli Waris Warga Negara Asing  yang Menerima Warisan Berupa Hak Milik atas Tanah
Dalam pelaksanaan tertib hukum, maka warga negara dalam suatu negara wajib untuk taat dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Hukum mengatur hak-hak  negara  serta  penduduknya,  dan  kewajiban  negara  serta  penduduknya.  Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, antar negara di seluruh dunia saling bekerjasama dalam berbagai bidang, seperti kerjasama di bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan, budaya, sosial,  teknologi,  dan  masih  banyak  lagi.  Saat  ini,  begitu  banyak  orang  asing  yang  dengan mudahnya  masuk  ke  Indonesia  untuk  berinvestasi,  berbisnis,  bekerja,  melakukan  penelitian, berlibur/  berwisata  maupun  menempuh  pendidikan.  WNA  yang  tinggal  pada  suatu  negara tertentu,  atau  bukan  WNI,  namun  memberikan  manfaat,  bekerja,  menempuh  pendidikan, berusaha, berbisnis  di  Indonesia  disebut  dengan Orang  Asing. Kehadiran orang  asing  ini perlu
diawasi secara ketat oleh lembaga yang berwenang, tidak hanya mengawasi pemalsuan izin legal untuk menetap atau bekerja di Indonesia, namun juga terkait tingkah laku dan tindakan orang asing  agar  masyarakat  terhindar  dari  gangguan  kesejahteraan,  kesusilaan,  kenyamanan, ketentraman. Orang asing diwajibkan untuk taat dan menuruti peraturan hukum yang telah ada di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa meskipun bukan warga negara dari suatu negara, namun WNA yang merupakan orang-orang yang datang dan tinggal di negara tertentu disebut dengan Orang Asing.
Hak  perpindahan  kewarganegaraan  diatur  oleh  UUD  1945,  orang-orang  yang memutuskan untuk pindah dari satu negara ke negara yang lain diberikan hak oleh negara untuk melakukannya, dan hal ini tidak lagi jarang terjadi di era globalisasi, begitu pula dengan warga negara  Indonesia  karena  alasan  pendidikan,  pekerjaan,  pernikahan,  maupun  alasan  lainnya memilih untuk berpindah kewarganegaraan atau menjadi WNA. 6 Tanah dalam wilayah Negara Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  utama,  selain  mempunyai  nilai batiniah  yang  mendalam  bagi  rakyat  Indonesia,  tanah  juga  berfungsi  sangat  strategis  dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional  maupun dalam  hubungannya dengan dunia  Internasional. 7 Karena begitu pentingnya kegunaan  tanah  bagi  hidup  dan  kehidupan  manusia,  sehingga  campur  tangan  negara  melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak. Hal ini ditindaklanjuti dengan  pemberian  landasan  kewenangan  hukum  untuk  bertindak  dalam  mengatur  segala sesuatu  yang  terkait  dengan  tanah,  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  merupakan  acuan  dasar  dalam  pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Negara memiliki hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan Negara dapat memberikan hak atas tanah tersebut kepada perorangan, beberapa orang secara bersama- sama  maupun  badan  hukum.  Dalam  UUPA  pada  Pasal  9  ayat  (2),  yang  dapat  menerima  dan menguasai hak atas tanah tersebut adalah tiap-tiap WNI, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin apakah itu laki-laki ataupun perempuan, semua WNI berhak dan memiliki kesempatan yang sama dalam menerimanya serta memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran dari tanah, bukan hanya
6 May Lim Charity, “Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia,” Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (2016): 809 – 27, https://doi.org/10.31078/jk1346.
7 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2003). h. 3.
Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia Christine Martha Rinauly Sibarani, et. al.
untuk dirinya sendiri melainkan guna memenuhi kebutuhan seisi rumahnya. Namun dalam UUPA khususnya Pasal 42 dan Pasal 45, WNA atau Badan Hukum Asing hak-haknya atas tanah sangatlah dibatasi, yaitu dengan hak pakai atau hak sewa. Kebijaksanaan penggunaan tanah di Indonesia sumber  utamanya  adalah  UUD  1945  tepatnya  dalam  Pasal  33  yang  intinya  yakni  negara menguasai dan memelihara tanah guna kesejahteraan masyarakat.
Dalam UUPA, dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (2), yakni tentang Hak Menguasai Tanah dari Negara. Hak Menguasai tanah oleh negara bukanlah berarti menjadikan Negara selaku “pemilik tanah”, namun sebagai organisasi yang paling tinggi di Negara Indonesia, maka ke pada negara Undang-Undang memberi otoritas dengan tujuan guna menggapai maksud dibentuknya UUPA yaitu kehidupan rakyat yang makmur serta sejahtera, dalam maksud berbangsa, merdeka, dan sejahtera bagi rakyat dan Negara.
UUPA  dibentuk  dan  telah  ditetapkan  sebagai  peraturan  khusus  mengenai  ketentuan pengaturan tentang pertanahan serta perolehan hak atas tanah di Indonesia. Dalam UUPA Pasal 16 ayat (1), hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA antara lain adalah: Hak Milik (HM), Hak Guna  Bangunan  (HGB),  Hak  Pakai,  Hak  Guna  Usaha  (HGU),  Hak  Sewa  atas  Bangunan,  hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai  yang  disebutkan  dalam  Pasal  53  UUPA.  Sesuai  Pasal  20  UUPA,  hanya  warga  negara Indonesialah yang berhak mempunyai hak milik atas tanah, Hak milik adalah hak turun-menurun dari  WNI  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah,  dengan  mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Peralihan kepada pihak lain dapat dilakukan secara hukum dengan jual-beli (banyak terjadi), hibah, wasiat, ataupun  melalui  tukar  menukar.  Hukum  waris  mengatur  tentang  pemberian  warisan  ataupun wasiat,  baik  untuk  harta  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  harta  yang  memiliki  maupun  tidak memiliki  nilai  material. 8 Sebagai  negara  yang  memiliki  bermacam  budaya,  suku,  dan  agama, terdapat tiga Hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Waris Perdata (BW) , Hukum Waris Adat, serta Hukum Waris Islam (khusus bagi yang beragama Islam). Atas harta yang tidak
8 Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiartha, and Desak Gde Dwi Arini, “Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,” Jurnal  Interpretasi  Hukum 1,  no.  2  (2020):  148 – 52, https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152.
bergerak contohnya tanah, bahwa penerima warisan wajib mendapatkan legalitas hak atas tanah peninggalan tersebut dari Pejabat Lembaga Pemerintah yang mengurus pertanahan di Indonesia.
Warisan adalah harta peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya,  atas  harta  yang  telah  terbagi-bagi  ataupun  masih  dalam  keadaan  tidak  terbagi-bagi (utuh). Tujuan hak atas tanah dapat diwariskan kepada ahli waris yaitu agar ahli waris berhak dalam penguasaan, penggunaan, pengelolaan, serta pemanfaatan atas tanah tersebut. Peristiwa hukum  beralihnya  harta  kekayaan  seseorang  termasuk  hak  atas  tanah  yang  dimilikinya  salah satunya  terjadi  karena  wafatnya  orang  tersebut  sehingga  harta  kekayaannya  beralih  secara hukum  kepada  ahli  waris.  Ahli  waris  yang  berhak  menerima  warisan  dari  pewaris  yaitu keturunannya  yang  memiliki  hubungan  darah  atau  suami  atau  istri  yang  hidup  lebih  lama, merekalah yang paling berhak atas harta peninggalan berupa hak milik atas tanah serta harta kekayaan lainnya yang diwariskan oleh pewaris.
Terdapat akibat hukum yang timbul pada saat seseorang wafat. Akibat hukum tersebut mengenai  siapa  yang  dapat  melanjutkan hak-hak  serta  kewajiban-kewajiban  orang  yang telah wafat tersebut dan proses penyelesaiannya. Oleh sebab itu, Hukum Waris hadir dan ditetapkan guna menyelesaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap orang yang meninggal dunia, yang dengan  wafatnya  orang  tersebut  tentu  melahirkan  peristiwa  hukum  yang  dikenal  dengan pewarisan,  serta  menghindari  konflik  dari  para  ahli  warisnya.  Sehingga,  Hukum  Waris  dapat disebut sebagai kumpulan ketetapan-ketetapan hukum dalam penyelenggaraan pengaturan hak serta kewajiban seseorang yang telah wafat agar dapat diturunkan hak serta kewajiban tersebut kepada  para  ahli  warisnya. 9 Maka,  dapat  dikatakan,  bahwa  ahli  waris  berhak  untuk bertanggungjawab atas hak serta kewajiban si pewaris yang telah wafat.
Kepemilikan bukti berupa hak milik atas tanah sesuai dengan hukum yang berlaku yang dimiliki  oleh  ahli  waris,  dapat  menghindarkan  ahli  waris  dari  permasalahan  yang  terjadi  atas tanah.  Akan  tetapi  masalah  akan  timbul  apabila  ahli  waris  tersebut  adalah  WNA  yang  tidak memiliki pengetahuan hukum atau tidak memahami hukum yang berlaku di Indonesia mengenai hak dan kewajiban serta pengaturan mengenai Hak Milik Tanah di Indonesia, sehingga proses penerimaan warisan tidak berjalan dengan mulus, bahkan tidaklah jarang yang berujung berakhir
9 Asni Zubair, “Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2014). h. 39.
Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia Christine Martha Rinauly Sibarani, et. al.
| 140
di pengadilan, 10 dan hal ini sudah banyak terjadi yaitu sengketa tentang hak Milik yang diterima oleh WNA akibat pewarisan.
Ditinjau  dari  beberapa  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia,  atas  hak  atas  tanah, Indonesia  memberikan  kapabilitas  dan  kewenangan  untuk  setiap  penduduk  termasuk  badan hukum,  baik  WNI  dan  juga  WNA  dengan  jenis  hak  atas  tanah  yang  sudah  ditegaskan  dan ditentukan  dalam  peraturan  yang  berlaku.  Namun  perlu  juga  diketahui  bahwa  ada  asas  yang termaktub  di  dalam  UUPA dalam tepatnya  Pasal  1-3  yaitu  Asas Nasionalitas,  yang  mana tidak memungkinkan bagi WNA untuk mempunyai tanah dengan status Hak Milik sesuai dengan Pasal 21 Ayat 1 UUPA, juga tidak berhak atas Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan sesuai dengan Pasal  30  dan  Pasal  36  UUPA.  Sebagaimana  Pasal  42  UUPA,  Hak  atas  tanah  Bagi  WNA  yang diperbolehkan  oleh  UU  untuk  dimiliki  WNA  adalah  Hak  Pakai.  Secara  hukum,  WNA  yang mendapatkan warisan dari WNI oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk mempunyai hak atas Tanah dan bangunan di wilayah Indonesia, namun terdapat pembatasan atas hak-hak tersebut. Hak  yang  dimaksud  adalah,  hak  pakai,  hak  sewa  bagunan,  serta  hak  milik  atas  satuan  rumah susun. Atas kepemilikan hak tersebut jangka waktunya juga turut dibatasi oleh Undang-Undang. Undang-Undang  yang  mengatur  hak  yang  dapat  diterima  WNA  adalah  Undang-Undang  Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, serta Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya.
Sesuai  dengan  Asas  Saisine  bahwa  dalam  Pasal  832  dan  Pasal  833  KUHPerdata,  tidak menghalangi seorang ahli waris WNA guna mempunyai hak atas tanah akibat warisan yang ia terima  dari  pewaris.  Pada  dasarnya,  hal  apapun  tidak  ada  yang  dapat  menghalangi  seorang penerima warisan dalam menerima warisan dari seorang pewaris, kecuali dengan sebab adanya peristiwa  tertentu.  Maka,  sesuai  dengan  hal  tersebut,  tidak  ada  penghalang  maupun  hal-hal lainnya yang dapat membuat hak seorang Warga Negara Asing menjadi hilang atau gugur untuk menjadi  seseorang  ahli  waris.  Secara  otomatis,  setelah  pewaris  meninggal  dunia,  harta peninggalan secara langsung beralih kepada ahli warisnya yang berhak dan sah secara hukum. Untuk meperoleh harta kekayaan dari yang meninggal (pewaris), ahli waris tidak perlu melakukan
10 Ferryani  Krisnawati  and  Prosawita  Ririh  Kusumasari,  “Penyelesaiaan  Sengketa  Harta  Warisan  Menurut  Kitab Undang- Undang Hukum Perdata,” Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma 24, no. 2 (2022): 9 – 17, https://doi.org/10.51921/chk.v24i2.203.
langkah-langkah  hukum  apapun  yang  bertujuan  untuk  dapat  membuat  hak  atas  kekayaan pewaris berpindah kepadanya. Pada dasarnya WNA yang menetap di Wilayah Negara Republik Indonesialah yang dapat mempunyai hak atas tanah dan bangunan, meskipun hak-hak tersebut jelas dibatasi. Pasal 3 Permen Agraria 29/2016 dengan jelas mengatur hak WNA atas tanah di Indonesia. Sesuai ketentuan dalam Pasal 42 huruf b UUPA jo . Pasal 49 ayat (2) huruf e PP 18/2021 mengatur  bahwa  atas  Hak  Pakai  yang  dimiliki  oleh  WNA  dengan  jangka waktu  tertentu,  WNA yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia  diperbolehkan  mempunyai  hak  pakai  atas  tanah.  Dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021,  hak  pakai  dengan  batasan  jangka  waktu  dapat diberikan pada tanah negara, tanah hak milik, serta tanah hak pengelolaan.
Di Indonesia, WNA yang diperbolehkan untuk mempunyai hunian hanyalah mereka yang memiliki  legalitas  keimigrasian  lengkap  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  serta peraturan  terkait  lainnya. 11 Meskipun  UUPA  melarang  WNA  memiliki  hak  milik  atas  tanah  di Indonesia, namun  hal tersebut  tidaklah mengakibatkan  haknya  atas warisan tersebut  menjadi hapus atau hilang. Dapat dilakukan beberapa cara untuk WNA tetap menerima warisan, yaitu dengan jalan ahli waris melakukan penurunan hak atas sertifikat tanah sesuai UUPA, misalnya menjadi  hak  pakai,  atau  menjual  tanah  sehingga  mendapatkan  uang  tunai  dari  penjualan tersebut agar tetap menerima haknya sebagai ahli waris. Diberikan hak untuk WNA sebagaimana termaktub dalam ketentuan UUPA Pasal 21 ayat (3), bahwa dalam periode 1 (satu) tahun, orang asing wajib mengalihkan hak milik atas tanah warisan yang diterimanya, lebih dari jangka waktu tersebut  maka,  haknya  hapus  lalu  tanah  akan  jatuh  pada  negara.  Apabila  ahli  waris  ingin melakukan penurunan status atas sertifikat tanah menjadi hak pakai, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terhadap warisan yang diterima WNA, ia  dapat  pula  memberikannya  kepada  orang  lain  dengan  pengihibahan,  dan  cara  lain  seperti banyak  terjadi  dan  sangat  mudah  dilakukan  adalah  dengan  menjual  warisan  berupa  sebidang tanah tersebut, karena tidak ada pengecualian terhadap ketentuan UUPA Pasal 21 ayat (3), WNA dilarang  memiliki  hak  milik.  Namun  jika  WNA  masih  tetap  ingin  menggunakan  tanah  tersebut maka hal yang dapat ia lakukan adalah dengan mengalihkannya menjadi hak pakai, sehingga ia tetap dapat mengelola dan memanfaatkan tanah, tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku atas hak pakai.
11 Taufika Hidayati and Yusuf Hanafi Pasaribu, “Pewarisan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Antar Negara,” ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 15, no. 2 (2021): 147 – 62, https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13494.
Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia Christine Martha Rinauly Sibarani, et. al.
WNA yang sah secara hukum menjadi ahli waris dari pewaris cukup dibuktikan dengan ia ada  di  dalam  garis  keturunan  pewaris  atau  mempunyai  hubungan  darah,  sehingga  jika memperoleh  harta  berupa  tanah  yang  berasal  dari  pewarisan,  ia  tetap  sah  memperolehnya dengan  cara  tunduk  pada  peraturan  yang  berlaku.  Untuk  dapat  menguasai  harta  peninggalan sesuai  dengan  bagian  yang  telah  ditentukan  untuknya,  bagi  seseorang  yang  telah  berpindah kewarganegaraan menjadi WNA, maka lebih baik dilakukan peralihan atas objek warisan dengan cara  dialihkan  kepada  ahli  waris  lainnya,  dapat  dilakukan  pula  dengan  jual  beli,  penghibahan, tukar menukar, atau apabila diperlukan dapat juga dilakukan dengan cara pelelangan dan atas hal tersebut ahli waris dapat menerima bagian waris yang menjadi haknya. Cara-cara tersebut harus segera dilaksanakan dalam periode satu tahun, menghindari hak ahli waris atas tanah hak milik menjadi jatuh kepada negara. Namun, sebagaimana disebutkan dalam PP 18/2021, negara tetap memberikan prioritas kepada bekas pemegang tanah yang dapat mengajukan permohonan berupa Hak Pakai Atas Tanah untuk dapat mengelola dan memanfaatkan tanah.
Sesuai dengan Putusan Pengadilan dalam Posisi Kasus dalam Penelitian ini, bahwa WNA atau setiap orang yang melakukan peralihan kewarganegaraan yaitu dari WNI berubah menjadi WNA tidaklah menghapuskan hak waris seseorang, termasuk pula hak waris atas Hak Milik Tanah. Walaupun  ahli  waris  adalah  seseorang  dengan  kewarganegaraan  asing,  namun  ia  tetap mendapatkan  hak  untuk  menempati  (termasuk  di  dalamnya  melekat  hak  memanfaatkan, mengelola, menikmati secara ekonomi), status WNA yang melekat pada ahli waris, tidak serta- merta membuat WNA kehilangan haknya sebagai ahli waris dari pewaris, karena tidak ada aturan dan  hal-hal  yang  melarang  seorang  WNA  untuk  menempati  dan  menerima  manfaat  secara ekonomi atas suatu obyek rumah atau bangunan dalam hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Apalagi dalam hal hak itu timbul atau diberikan dengan dasar telah dibuatnya suatu perjanjian atau kesepakatan tertulis yang telah disetujui oleh para ahli waris. Perpindahan hak-hak dari pewaris yang telah wafat kepada penerima warisan, yang mana penerima warisan memiliki status berkewarganegaraan asing, maka wajib tunduk pada ketentuan batasan-batasan tentang peralihan hak atas tanah sesuai hukum yang berlaku.
Pewarisan tidaklah membedakan jenis kelamin dari penerima warisan, baik ia adalah laki- laki maupun perempuan, siapa yang lahir lebih dulu atau lahir belakangan, lahir dari perkawinan pertama ataupun perkawinan kedua, hak mereka adalah sah dalam menerima bagian yang sama
dari  harta  peninggalan  pewaris,  demikian  pula  meskipun  WNA  namun  tidak  menghapuskan haknya  untuk  menerima  warisan.  Hak  untuk  menerima warisan  ini diberikan  kepada  keluarga yang sedarah dengan pewaris, termasuk ahli waris yang sah menurut hukum, dan ahli waris yang diluar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup lebih lama. Dalam KUHPerdata Pasal 852a, dinyatakan atas bagian warisan yang akan diterima oleh suami atau istri yang hidup lebih lama, maka  bagian  warisan  adalah  sama  besarnya  dengan  bagian  seorang  anak.  Apabila  harta peninggalan berupa tanah dengan hak milik, maka para penerima warisan dapat memperoleh tanah tersebut berdasarkan ketentuan KUH Perdata.
Di Indonesia sejatinya mengenai aturan tentang pewarisan dan pertanahan dibedakan, dimana  sistem  pewarisan  masuk  dalam  aturan  Hukum  Perdata  sedangkan  aturan  mengenai tanah diatur dalam hukum pertanahan yang telah ada yaitu UUPA. Jika seorang WNA menjadi ahli  waris  hak  atas  tanah  dari  pewaris,  seorang  WNA  tersebut  dalam  hukum  keperdataannya memang tetap menjadi seorang ahli waris dari pewaris atas harta warisan yang menjadi haknya, namun pengaturan atas hak atas tanah tersebut tunduk pada UUPA.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Atas Hak Milik Tanah Yang Diterima Oleh Warga Negara Asing
Tanah merupakan salah satu dari banyak aset yang ada di negara yang sangat sulit untuk dikelola.  Tanah  adalah  salah  satu  aset  pemerintah  yang  penting  dalam  menjalankan pemerintahan dan memberikan layanan yang terbaik kepada rakyat Indonesia. Dengan luasnya wilayah Indonesia serta budaya yang begitu banyak macamnya, timbullah banyak kepentingan atas  tanah-tanah  di  tersebut.  Pada  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Amandemen III, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Salah satu prinsip negara hukum adalah memiliki jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum, guna mencapai ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat dan bernegara. Jaminan ini termasuk mencakup  kebenaran  dan  kemerataan,  yaitu  menjamin  hak  WNI  menjadi  terlindungi  dan terjamin. Dengan prinsip negara hukum ini, maka terdapat kepastian dan perlindungan hukum yang dijamin, termasuk dalam bidang pertanahan di Indonesia. Untuk mencapainya, diperlukan peranan dari instrumen-instrumen negara yang saling mendukung satu dengan lainnya. Hukum tertulis  harus  tepat  dan  tidak  boleh  rancu,  pelaksana  hukum  yang  berkompeten  serta profesional, dan pelaksanaan hukum yang tidak berubah-ubah dan harus sejalan sebagaimana
Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia Christine Martha Rinauly Sibarani, et. al.
hukum  yang  berlaku,  sesuai  isi  peraturan-peraturannya.  Untuk  seseorang  dapat  menguasai sebidang tanah, maka harus terlebih dahulu melalui proses pendaftaran atas tanah tersebut, agar seseorang itu dapat membuktikan bahwa ia adalah yang berhak memiliki dan menguasai tanah tersebut.  Dalam  melaksanakan  kebijakan  pertanahan  dan  memberikan  hak  atas  tanah,  maka pemerintah  membutuhkan  keterangan  dari  para  pihak  yang  mengajukan  pendaftaran  tanah tersebut,  karena  perbuatan  hukum  tersebut  harus  dipertanggungjawabkan  oleh  pemberi maupun penerima hak.
Masalah  pertanahan  adalah  suatu  masalah  kritis  dan  semakin  banyak  terjadi  seiring berkembangnya  zaman  yang  mengakibatkan  pembangunan  secara  signifikan  pada  suatu wilayah. 12 Diharapkan  seluruh  instrumen  negara  dapat  memberikan  usaha-usaha  yang  nyata dalam  penanganan  permasalahan  ini  sebaik-baiknya.  Pemerintah  harus  mengutamakan penanganan dalam hal permasalahan pertanahan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya masalah pada tanah di Indonesia, seperti tidak  tersedianya banyak lahan tanah terutama pada wilayah  perkotaan  yang  telah  dimiliki  orang  atau  badan  lain,  faktor  pewarisan  yang mengakibatkan hak menjadi beralih dari pewaris kepada ahli waris dan dalam proses pembagian terdapat masalah antara para ahli waris, terutama mereka yang telah beralih kewarganegaraan menjadi WNA, sertifikat tanah yang ganda yaitu satu sertifikat dimiliki oleh orang yang berbeda dan  tidak  saling  mengenal,  peraturan  pertanahan  yang  rancu,  dan  lainnya.  Hal-hal  ini  dapat membuat pemegang hak menuntut secara hukum dengan para menggugat.
Dalam UUPA Pasal 21, pada ayat (1), bahwa hanya WNI yang diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah, pada ayat (2) dinyatakan bahwa “ Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain ”, lalu pada ayat (3) menyatakan bahwa penerimaan hak milik yang oleh warga negara asing akibat pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, atau WNI yang mempunyai  hak  milik  dan  setelah  berlakunya  UU  ini  kehilangan  kewarga-negaraannya,  maka WNA tersebut wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Lewat jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara”. Dikatakan “beralih” (perbuatan hukum) yaitu tidak terjadi akibat sengaja, namun karena ketidaksengajaan
12 Joko Widodo, Moh Yasir, and M Ridwan Al Murtaqi, “Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum  Islam  Dan  Hukum  Adat,” Asy- Syari’ah:  Jurnal  Hukum  Islam 9,  no.  2  (2023):  132 – 54, https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.948.
(peristiwa  hukum),  contohnya  pewarisan.  Dan  kata  “dialihkan”  merujuk  pada  “sengaja” dilakukan, jadi ada perbuatan hukum atas hak milik itu. 13
Dalam  praktik,  seseorang  yang  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  harta  kekayaannya berupa hak atas tanah, maka dapat dikatakan sebagai “pewarisan tanah”. Sehubungan dengan kepemilikan hak milik atas tanah oleh WNA, maka pengaturannya sesuai UUPA. Berbagai upaya hukum dapat dilakukan oleh ahli waris yang merupakan Warga Negara Asing, atas tanah dengan status hak milik oleh karena pewarisan, antara lain sebagai berikut:
1. Sesuai  Undang-Undang  yang  mengatur  Kewarganegaraan  Indonesia  serta  Peraturan Pemerintah  tentang  Tata  Cara  Memperoleh,  Kehilangan,  Pembatalan,  dan  Memperoleh Kembali  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  maka  setiap  WNI  yang  kehilangan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan Kembali untuk menjadi WNI (haknya ini  dilindungi  oleh  UU).  Dengan  cara  ini,  ia  dapat  menerima  seluruh  hak-haknya  sebagai WNI dan termasuk hak milik atas tanah yang diwariskan kepadanya.
2. Dalam jangka waktu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (3) UUPA, maka Ahli Waris WNA dapat mengalihkan haknya kepada ahli waris lainnya.
3. Dalam hal ahli waris WNA tidak melakukan seperti yang diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (3) UUPA dalam hal mengalihkan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, sehingga haknya telah hapus oleh hukum dan tanah jatuh kepda negara, maka dalam hal ini selaku bekas pemegang hak tanah, WNA dapat mengajukan permohonan kembali dengan hak sebatas hak pakai, karena Peraturan UU memberikan prioritas hak pakai kepada bekas pemegang hak atas tanah (sesuai ketentuan Pasal 49 PP 18/2021);
4. Ahli waris juga dapat mengalihkan hak milik atas tanah melalui jual-beli, pelelangan, tukar- menukar, atau penghibahan, dalam jangka waktu yang diberikan oleh UUPA, namun WNA tersebut tidak lagi memiliki hak apapun atas tanah di wilayah Indonesia, melainkan telah mendapatkan uang tunai sebagai gantinya;
5. Melalui  putusan  pengadilan,  WNA  dapat  diberikan  hak  untuk  menempati  (termasuk didalamnya  melekat  hak  untuk  memanfaatkan,  mengelola,  dan  menikmati  secara ekonomi), hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3143 K/Pdt/2010.
13 John Salindeho, Masalah Tanda Dalam Pembangunan (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1987). h. 38.
Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia Christine Martha Rinauly Sibarani, et. al.
Terkait  ketentuan-ketentuan  perihal  kepemilikan  tanah  dengan  status  hak  milik sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA, sehingga secara tegas Undang-Undnag menyatakan  bahwa  hanya  WNI  yang  diperbolehkan  memiliki  tanah  dengan  status  hak  milik, sehingga apabila ada warga negara asing yang masih memiliki hak milik atas tanah maka warga negara  asing  tersebut  dapat  melakukan  upaya  hukum  sebagimana  telah  dijelaskan  di  atas. Hukum menjamin hak ahli waris WNA, tidak kehilangan haknya tersebut.
Banyak  fenomena-fenomena  hukum  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  perihal permasalahan pertanahan akibat pewarisan. Termasuk dalam hal salah satu penerima warisan berpindah  kewarganegaraan  menjadi  WNA  atau  ahli  waris  tersebut  adalah  WNA,  padahal  ia menerima  harta  peninggalan  dari  pewaris  berupa  hak  milik  atas  tanah,  hal  ini  dapat menimbulkan masalah pertanahan. Dalam UUPA pada Pasal 21 ayat (1) UUPA, termaktub bahwa hanya WNI yang diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah. Kemudian pada Pasal 20 ayat (2), d isebutkan bahwa: “ Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain ”. Namun merujuk pada  UUPA  Pasal  21  ayat  (3),  bahwa  pada  saat  UU  ini  berlaku,  maka  setiap  WNA  yang mendapatkan  hak  milik  atas  tanah  akibat  pewarisan  tanpa  wasiat  atau  WNI  status kewarganegaraannya  yang  beralih  menjadi  warga  negara  lain  (WNA),  sehingga  ia  wajib melepaskan hak tersebut dalam periode satu tahun sejak ia memperoleh hak itu atau hilangnya kewarganegaraannya. Apabila lewat dari periode itu, WNA tersebut tidak melepaskan hak milik atas tanah, maka haknya hapus karena hukum, dan tanahnya jatuh kepada Negara. 14
Dalam  kasus  yang  diteliti  oleh  Penulis,  sebagaimana  Putusan  Nomor  3143  K/Pdt/2010 bahwa  penggugat  adalah  orang  yang  menerima  warisan,  namun  status  ahli  waris  tersebut merupakan WNA yang menerima warisan dari pewaris berupa rumah atau bangunan yang berdiri di atas tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 2410/Rejowinangun, Hakim memutuskan bahwa Penggugat  berhak  untuk  menempati  (termasuk  di  dalamnya  melekat  hak  memanfaatkan, mengelola,  menikmati  secara  ekonomi)  sampai  Penggugat  wafat  dan  disebutkan  pula  bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik 10 (sepuluh) orang, di mana 7 (tujuh) orang diantaranya telah menjadi WNA. Meskipun berdasarkan UUPA, pasal 21 ayat (1), (3) dan (4) Penggugat telah menjadi Warga Negara Australia (selama lebih dari 2 (dua) tahun maka sudah tidak mempunyai
14 Muhammad  Setya  Ady  Syarifuddin,  “Kedudukan  Hukum  Dan  Keabsahan  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Warga Negara Asing Yang Berasal Dari Pewarisan,” Notaire 4, no. 3 (2021): 373 – 98, https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.27056.
hak atas rumah atau bangunan obyek sengketa). Namun Penggugat tetap mempunyai hak untuk menempati (termasuk di dalamnya melekat hak memanfaatkan, mengelola, menikmati secara ekonomi)  sampai  Penggugat  meninggal  dunia  atas  rumah  atau  bangunan  yang  berdiri  di  atas tanah SHM No.2410/Desa Rejowinangun tersebut.
Hak menempati yang diberikan kepada Penggugat dihubungkan dengan kepatutan, adat kebiasaan dan kaidah hukum yang berlaku adalah dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dan jaminan  kesejahteraan  hidup  Penggugat  selaku  janda dari  (alm.) Kho  Ping  Djwan  dengan  cara mengelola dan memanfaatkan harta peninggalan tersebut selagi masih hidup. Dengan demikian di  dalam  hak  menempati  tersebut  melekat  hak  memanfaatkan,  mengelola,  menikmati  secara ekonomi. Sehingga hak menempati/ mendiami/ menempati secara fisik, maka hal ini nyata-nyata tidaklah bertentangan dengan kaidah hukum kewarisan.
Hak  menempati  sebagaimana  dimaksud  dalam  Putusan  Perdamaian  perkara No.42/1989/Pdt/G/PN.  Mgl  mempunyai  substansi  hukum  dan  konsekwensi  yang  berbeda dengan hak milik atas tanah seperti yang diatur dalam UUPA. Bahwa meskipun Penggugat adalah WNA,  maka  hak  menempati  (termasuk  di  dalamnya  melekat  hak  memanfaatkan,  mengelola, menikmati  secara  ekonomi)  tidaklah  otomatis  menjadi  kehilangan  haknya,  karena  tidak  ada larangan dalam ketentuan hukum positif bagi seorang Warga Negara Asing untuk menempati dan menerima  manfaat  secara  ekonomi  atas  suatu  obyek  rumah  atau  bangunan,  apalagi  hak penempatan  tersebut  timbul/  diberikan  karena  berdasarkan  suatu  perjanjian/  kesepakatan (Pasal  1320  KUHPerdata  dan  Pasal  1338  KUH  Perdata,  sehingga  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  dan  berlaku  sebagai  undang-undang bagi para  pihak  yang  membuatnya,  dan  bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  130  HIR  atau  Pasal  154  RBG  dinyatakan  bahwa  terhadap  Akta Perdamaian  yang  dibuat  di  persidangan  oleh  Hakim  tak  ubahnya  seperti  putusan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Dalam  hal  ini  Akta  Perdamaian  yang  dibuat  dalam persidangan  sejajar  dengan  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dimana melekat kekuatan eksekutorial).
Yang  dilarang  oleh  Pasal  21  UUPA  adalah  apabila  WNA  yang  menerima  hak  milik  atas tanah.  Sedangkan,  hak  yang  dituntut  pelaksanaannya  oleh  Penggugat  adalah  hak  untuk menempati (termasuk di dalamnya hak memanfaatkan, mengelola, menikmati secara ekonomi) atas  rumah  atau  bangunan.  Kesepakatan  perdamaian  ahli  waris  yang  telah  dituangkan  dalam
Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia Christine Martha Rinauly Sibarani, et. al.
Keputusan Perdamaian No.42/1989/Pdt/G/PN. Mgl. tidak melanggar/tidak bertentangan dengan undang-undang.  Majelis  Hakim  pemeriksa  perkara  dalam  memberikan  pertimbangan  huku khususnya dalam melakukan penafsiran terhadap hak menempati, telah berpegang pada kaidah hermeunitika/ penafsiran  serta  memiliki  konstruksi  hukum  yang  jelas  dan  argumentasi  yuridis yang  kuat,  karena  dilandasi  kaidah  filosofis, pasal-pasal peraturan perundangan, teori  hukum, doktrin maupun yurisprudensi.
Putusan ini juga sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 A jo Pasal 28 E, bahwa setiap orang bebas  untuk  memilih  kewarganegaraan  dan  tetap  mempunyai  hak  untuk  hidup  serta  berhak untuk  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya.  Sehingga  dalam  putusan  pengadilan,  maka diberikan  hak  untuk  menempati  kepada  bekas  pemegang  hak  dengan  hak  untuk  menempati (termasuk di dalamnya hak memanfaatkan, mengelola, menikmati secara ekonomi) atas rumah atau  banguna,  guna  penataan  kembali  penggunaan  atau  pemanfaatan  atas  tanah  yang  telah menjadi  milik  negara  tersebut.  Tentunya  dengan  memperhatikan  hak,  kewajiban,  larangan sebagai  pemegang  hak,  yang  mana  apabila  tidak  diperhatikan  oleh  pemegang  hak,  maka  hak tersebut dapat terhapus dan penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan atas tanah menjadi kewenangan Menteri. Dalam hal Hak pakai di atas Tanah Negara dapat diberikan apabila  memenuhi  syarat  bahwa  tanahnya  masih  diusahakan  dan  dimanfaatkan  dengan  baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak, syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak, tanahnya  masih  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang,  dan  tidak  dipergunakan  dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum (sesuai PP 18/2021 Pasal 55).
Dalam  kasus  yang  diteliti  oleh  Penulis,  sebagaimana  Putusan  Nomor  776  K/Pdt/2014, bahwa mengabulkan gugatan para pemegang hak dan menetapkan Para ahli waris sah menurut hukum yang berlaku, memiliki hak untuk bertindak dalam derajat dan mempunyai hak yang sama dari pewaris almarhumah Herenia Minar Siahaan dan Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan  yang telah meninggal dunia (ahli waris yaitu anak-anak kandung pewaris, ada pula ahli waris Pengganti sah menurut hukum, yang memiliki hak untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam  segala  hak  yang  sama  dikarenakan  beberapa  anak  kandung  pewaris  telah  meninggal dunia)  (Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  2/Harapan  Mulya).  Para  Penggugat  menyampaikan kesepakatan dalam hal objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka memerintahkan
kepada Panitera dan/atau Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik dengan perantaraan atau  bantuan  Kantor  Lelang  di  wilayah  Kota  Jakarta  Pusat,  untuk  melaksanakan  pembagian, dengan cara jual lelang atau lelang negara (terkait Dr. Sarma Siahaan merupakan WNA). Hal ini sejalan dengan Peraturan yang berlaku dalam hal pewarisan Tanah Hak Milik kepada WNA.
Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, sebagaimana Putusan  Nomor 2406 K/Pdt/2020, ahli waris atas dua bidang tanah Hak Milik, yang salah satunya adalah Welem Daris (Alm/WNA) dan  anak-anaknya  adalah  WNA,  sesuai  UUPA, di  wilayah  Indonesia  WNA  tidak diperkenankan untuk memiliki Hak Milik atas tanah sehingga tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa. Namun, Majelis yang memeriksa Perkara menyatakan bahwa Para Penggugat termasuk  yang  berstatus  WNA  adalah  sah  sebagai  ahli  waris  dan  ahli  waris  pengganti  dari pewaris,  dan  bahwa  apabila  pembagian  secara  natura  tidak  dapat  dilaksanakan,  maka  harta peninggalan  tersebut  dapat  dilelang  di  depan  umum  dan  hasilnya  diserahkan  kepada  ahli waris/ahli waris pengganti Pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing (jumlah yang sama).
Dengan kata lain, bahwa putusan Nomor 776 K/Pdt/2014 dan 2406 K/Pdt/2020 ini tidak melanggar  hukum,  pembagian  harta  peninggalan  Tanah  Hak  Milik  tersebut  melalui  Panitera dan/atau  Juru  Sita  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  baik  dengan  perantaraan  atau  bantuan Kantor Lelang di wilayah Kota Jakarta Pusat, dengan cara jual lelang (lelang negara/ dilelang di depan umum) dan  hasilnya  dibagikan  secara  rata,  karena  terdapat  ahli waris  WNA  yang  tidak memungkinkan mendapatkan tanah Hak Milik di Wilayah Negara Republik Indonesia.
KUHPerdata melindungi ahli waris WNA dalam menerima warisan yang menjadi haknya, sedangkan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  waris  WNA  berupa  hak  milik  atas  tanah  yaitu dengan  UUPA,  khususnya  Pasal  21  ayat  3  UUPA  dan  PP  18/2021  bahwa  Negara  Indonesia memberikan kesempatan kepada ahli waris WNA untuk menerima haknya, tanpa membedakan status, namun hanya ada batasan dalam perundang-undangan dan peraturan berlaku yang harus diperhatikan agar WNA tersebut tidak kehilangan haknya atau direbut haknya oleh orang lain. Setiap Putusan dalam 3 (tiga) kasus yang dibahas dalam penelitian ini pula telah sesuai dengan Teori  Perlindungan  Hukum  menurut  Soetjipto  Raharjo  dan  Teori  Pewarisan  menurut  Wirjono Prodjodikoro, dengan Asas Saisine yaitu pada Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang,  segala  hak  dan  segala  piutang  si  yang  meninggal”.  Dan untuk  dapat  menguasai  harta
Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia Christine Martha Rinauly Sibarani, et. al.
peninggalan  sesuai  dengan  bagian  yang  telah  ditentukan  untuknya  selaku  ahli  waris  yang  sah sesuai UU, ahli waris tidak perlu mengajukan gugatan apapun untuk menerima harta tersebut, kecuali haknya dicurangi oleh pihak lain, maka sesuai Asas Heriditas Petitio yang terdapat dalam Pasal  834  ayat  (1)  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa:  “Tiap -tiap  waris  berhak  memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya”.
Berdasarkan  Pasal  830,  Pasal  832,  dan  Pasal  833  KUHPerdata,  disebutkan  bahwa pewarisan adalah peristiwa hukum yang terjadi akibat kematian seseorang dan kemudian para keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup lebih lama, mereka  memiliki  hak  secara  otomatis  karena  hukum  untuk  menjadi  ahli  waris  dari  pewaris. 15 Pada aturan Pasal  834 KUHPerdata bahwa apabila  terjadi perselisihan/ permasalahan antara penerima  warisan,  maka  mereka  diperbolehkan  untuk  mengajukan  gugatan  atas  hak  yang dimiliki olehnya. Ahli Waris diperkenankan mengajukan gugatan atas seluruh warisan, apabila ia merupakan satu-satunya ahli waris, dan jika ada beberapa ahli waris lainnya, maka gugatan dapat dilakukan atas sebagian warisan yang menjadi hal ahli waris tersebut.

## Kesimpulan
Perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dengan ahli waris tidak menyebabkan gugur atau hilangnya hak seseorang untuk menerima warisan, sehingga ahli waris WNA tetap berhak untuk mewaris, sebagaimana KUHPerdata menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.    Namun,  WNA  yang  menerima  harta  warisan  berupa  Hak  Milik  atas  tanah  dibatasi haknya terkait beberapa ketentuan yang harus dijalani dan ditaati sesuai hukum yang berlaku. Perlindungan Hukum kepada ahli waris WNA terkait warisan berupa hak milik atas tanah diatur dalam UUPA, khususnya Pasal 21 ayat (3) yang melindungi hak WNA selaku ahli waris, dengan ketentuan  wajib  melepaskan  hak  milik  atas  tanah  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  sejak diperolehnya hak tersebut, sehingga dalam jangka waktu tersebut WNA dapat mengalihkan atau menjual  tanah  hak  milik  kepada  ahli  waris  yang  lain  atau  pihak  lainnya,  atau  melakukan penurunan  hak  menjadi  hak  pakai.  Lewat  jangka  waktu  tersebut,  maka  haknya  hapus  karena
15 Diana  Anisya  Fitri  Suhartono,  Naysha  Nur  Azizah,  and  Claressia  Sirikiet  Wibisono,  “Sistem  Pewarisan  Menurut Hukum Perdata,” JURNAL HUKUM, POLITIK  DAN ILMU SOSIAL 1, no. 3 (2022): 204 – 14, https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921.
hukum dan tanah  jatuh pada Negara. Namun,  sesuai  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor 3143 K/Pdt/2010, untuk mempertahankan hidup dan kehidupan ahli waris WNA dapat diberikan hak untuk  menempati  (termasuk  di  dalamnya  melekat  hak  memanfaatkan,  mengelola,  menikmati secara ekonomi), karena tidak ada larangan dalam ketentuan hukum positif bagi seorang WNA untuk  menempati  dan  menerima  manfaat  secara  ekonomi  atas  suatu  obyek  rumah  atau bangunan.

## Daftar Pustaka
Charity, May Lim. “ Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia. ” Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (2016): 809 – 27. https://doi.org/10.31078/jk1346.
Chayadi, Lynda. “ Implikasi Hukum Atas Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Ahli Waris Untuk Hak  Milik  Atas  Tanah. ” Jurnal  Ilmiah  Penegakan  Hukum 7,  no.  2  (2020):  159 – 68. https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3977.
Fauzi,  Mohammad  Yasir. “ Legislasi  Hukum  Kewarisan  Di  Indonesia. ” Ijtimaiyya:  Jurnal Pengembangan
Masyarakat Islam 9, no. 2 (2017): 53 – 76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v9i2.949.
Harsono, Boedi. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional . Jakarta: Universitas Trisaksi,
2003.
Hidayati,  Taufika,  and  Yusuf  Hanafi  Pasaribu. “ Pewarisan  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Perkawinan Antar  Negara. ” ADLIYA:  Jurnal  Hukum  Dan  Kemanusiaan 15,  no.  2  (2021):  147 – 62. https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13494.
Krisnawati,  Ferryani,  and  Prosawita  Ririh  Kusumasari. “ Penyelesaiaan  Sengketa  Harta  Warisan Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. ” Cakrawala  Hukum:  Majalah  Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma 24, no. 2 (2022): 9 – 17. https://doi.org/10.51921/chk.v24i2.203.
Lamia,  Chindy  F. “ Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Warisan. ” Lex  Privatum 2,  no.  3  (2014):  92 – 101. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6162.
Palupi, Kadek Hapsari Ika, Ida Ayu Putu Widiati, and I Wayan Arthanaya. “ Kedudukan Hak Atas Tanah  Waris  Warga  Negara  Indonesia  Yang  Berpindah  Kewarganegaraan. ” Jurnal Interpretasi Hukum 1, no. 1 (2020): 30 – 36. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2181.30-36.
Salindeho, John. Masalah Tanda Dalam Pembangunan . Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1987.
Suhartono,  Diana  Anisya  Fitri,  Naysha  Nur  Azizah,  and  Claressia  Sirikiet  Wibisono. “ Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. ” JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 1, no. 3 (2022): 204 – 14. https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921.
Suwarni, Ni Luh Gede, I Nyoman Putu Budiartha, and Desak Gde Dwi Arini. “ Pembagian Harta
Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia Christine Martha Rinauly Sibarani, et. al.
| 152
Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ” Jurnal Interpretasi Hukum 1, no. 2 (2020): 148 – 52. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152.
Syarifuddin, Muhammad Setya Ady. “ Kedudukan Hukum Dan Keabsahan Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Asing Yang Berasal Dari Pewarisan. ” Notaire 4, no. 3 (2021): 373 – 98. https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.27056.
Trovani, Clarinta. “ Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia. ” Indonesian Notary 3, no. 1 (2021): 621 – 34. https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/14/.
Widodo, Joko, Moh Yasir, and M Ridwan Al Murtaqi. “ Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat. ” Asy-Syari ’ ah: Jurnal Hukum Islam 9, no. 2 (2023): 132 – 54. https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.948.
Zubair, Asni. “ Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat. ” Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2014).