## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol. 8, No. 1, Januari 2022 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.36312/ jime.v8i1.2719/ http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Aktualisasi Dowry Law Sadompo Uma Pada Perkawinan Suku Mbojo
Mastorat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima
Article Info ABSTRACT Article history: Accepted: 16 Desember 2021 Publish: 02 Januari 2022 Mahar    merupakan    pemberian    wajib  calon  suami  kepada  calon  istri  sebagai ketulusan  hati  calon  suami  untuk  menimbulkan  rasa  cinta  kasih  bagi  seorang calon  suami  kepada  calon  istrinya  atau  suatu  pemberian  yang  diwajibkan  bagi calon  suami  kepada  calon  istrinya,  baik  dalam  bentuk    benda    maupun    jasa. Penelitian  ini  Dirancang  dengan  mengunakan  pendekantan  yuridis  empiris, artinya  data  utama  dapat  diperoleh  melalui  observasi  di  lapangan,  namun  juga terdapat  data  perpustakaan  untuk  menyesuaikan  dengan  kerangka  teori  dan fakta-fakta  empiris. legal  standing nilai  mahar (dowry) sadompo  uma  yang  di berikan oleh calon suami kepada calon istrinya berdasarkan hasil temuan dalam penelitian  ini  terdapat  ke  tidak  jelasan  dalam  shighat  ijab  dan  qabulnya  yang menyebabkan  tidak  sahnya  perkawinan,  karena  mahar (dowry) sadompo  uma yang  tidak  jelas  bentuk,  jenis,  dan  nilainya,  sehingga  perkawinannya  yang bersangkutan tidak sah secara hukum.
Keywords: Mahar (dowry) ,  Sadompo  Uma,
Perkawinan, Suku Mbojo
Article Info Abstract Article history: Diterima: 16 Desember 2021 Terbit: 02 Januari 2022 Dowry is an obligatory gift from a prospective husband to a prospective wife as the sincerity of a prospective husband to create a sense of love for a prospective husband  to  his  prospective  wife  or  a  gift  that  is  required  by  a  prospective husband  to  his  prospective  wife,  both  in  the  form  of  goods  and  services.  This research  is  designed  using  an  empirical  juridical  approach,  meaning  that  the main data can be obtained through field observations, but there is also library data to adjust to the theoretical framework and empirical facts. Legal standing of  the  value  of  the  dowry  (dowry)  of  sadompo  uma  given  by  the  prospective husband  to  his  future  wife  based  on  the  findings  in  this  study  there  was  an ambiguity in the shighat of the consent and qabul which caused the marriage to be  invalid,  because  the  dowry  (dowry)  of  sadompo  uma  was  not  clear.  form, type, and value, so that the marriage in question is not legally valid.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Mastorat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima Email: mastorat.23@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan permasalahan yang sakral karena bukan hanya permasalahan kedua calon  pengantin  yang  hendak  melaksanakan  perkawinan  itu,  tetapi  lebih  jauh  lagi  masalah perkawinan adalah masalah keluarga, masyarakat, hukum, dan agama. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun  1974  mengatakan  perkawinan  sah  jika  dilakukan  berdasarkan  hukum  agama  dan kepercayaan  kedua  belah  pihak.  Islam  sebagai  agama  yang  dimaksud  undang-undang  tersebut mengatur secara ketat mengenai perkawinan, mulai dari peminangan hingga jika terjadi perceraian. Penelitian ini menitik beratkan permasalahan mahar (R. Abdul Jamali, 1992). (dowry) . Para fuqoha berbeda  pendapat  mengenai  mahar  pada  perkawinan,  karena  sebahagian  fuqaha  menganggap mahar itu rukun nikah, sementara sebagian yang lain beranggapan mahar itu syarat sahnya nikah,
namu  yang  jelas  suatu  perkawinan  jika  tidak  ada  mahar  maka  pernikahan  itu  tidak  boleh dilaksanakan,  karena  mensyari’atkan  perkawinan  yang  mengandung  penghormatan  bagi  wanita dan  keluarganya,  (Mahmud  Syaltunt,  1990)  sehingga  mahar  itu  menjadi  penting  dalam  suatu perkawinan ( Firquwwatin, Muhammad; 2018)
Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar merupakan pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta  kasih  bagi  seorang  istri  kepada  calon  suaminya.  AL-Qur’an:an-Nisa  ayat  20-21 terjemahannya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta  dan  dengan  (menanggung)  dosa  yang  nyata?.  Dan  bagaimana  kamu  akan  mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri).
Dan  mereka  (istri-istrimu)  telah  mengambil  perjanjian  yang  kuat  (ikatan  pernikahan)  dari kamu.  al-Quar’an  surah  an-Nisa  ayat  20  dan  21  secara  jelas  seorang  laki-laki  wajib  memberikan barang  (benda  yang  bisa  diperdagangkan)  kepada  calon  istrinya  dengan  tidak  ditentukan  besar kecilnya,  akan  tetapi  tergantung  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  selanjutnya  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  Pasal  30  menetapkan  kewajiban  bagi  calon  suami  untuk  membayar  mahar  kepada calon istri, dengan bentuk, jumlah, jenisnya merupakan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan Pasal  31  menghendaki  adanya  kesederhanaan  dan  kemudahan  dalam  memberikan  mahar  dan  itu lebih  baik  menurut  ajaran  islam,  sehingga  bentuk  mahar  sebagai  pemberian  wajib  calon  suami kepada calon istri dapat diklarifikasikan bahwa, barang sebagai mahar utama mencakupi ketentuan dasar  dan  pokok,  barang  merupakan  mahar  mencakup  ketentuan  khusus  sebagai  pengganti,  dan juga  mahar  diperbolehkan  dengan  memerdekan  budak  (Al-Imam  Asy-Syafi’I;  2000).  Disisi  lain jenis-jenis  dapat  berupa  barang  berharga,  uang,  dan  binatang  ternak.  Selanjutnya  syarat-syarat mahar  merupakan  harta  atau  bendanya  berharga,  barangnya  suci  dan  bisa  diambil  manfaatnya, barangnya bukan barang ghasab, dan  bukan barang yang tidak jelas keadaanya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  Dirancang  dengan  mengunakan  pendekantan  yuridis  empiris,  artinya  data utama dapat diperoleh melalui observasi di lapangan, namun juga terdapat data perpustakaan untuk menyesuaikan  dengan  kerangka  teori  dan  fakta-fakta  empiris  yang  diperoleh  dilapangan.  Dalam melakukan  pengkajian  dan  menganalisis  diutamakan  fakta-fakta  empiris  yang  diperoleh dilapangan,  selanjutnya  fakta  itu  disesuaikan  dengan  teori  yang  diperoleh  dalam  penelitian pustaka, jika terjadi perbedaan atau tidak dapat disinkronisasikan, maka fakta empirislah dijadikan acuan dalam penulisan ini.
Kemudian sumber data adalah fakta empiris yang diperoleh melalui observasi di lapangan, untuk  melengkapi  data  empiris  diperlukan  bahan  hukum  primer,  merupakan  bahan  hukum  yang mengikat  seperti,  norma  atau  kaedah  dasar,  bahan  Hukum  Sekunder  bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  dan  bahan  Hukum  tersier  merupakan bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  maupun bahan  hukum  sekunder,disamping  bahan-bahan  hukum  tersebut,  penelitian  hukum  ini  juga menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang diperlukan (Suratman & Phillips Dillah; 2015).
Selanjutnya  setelah  mendapatkan  bahan-bahan  hukum  itu,  peneliti  melakukan  klasifikasi bahan-bahan  hukum  tersebut  menurut  sumber  dan  hierarkinya  dengan  cara  peneliti  itu  sendiri untuk  selanjutnya  dikaji  secara  komprehensif.  Berikutnya,  mengumpulkan  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder,  serta  bahan  hukum  tersier,  juga  mengumpulkan  bahan  non  hukum untuk  di  inventarisir  dan  dikelompokkan  (klasifikasi)  sesuai  dengan  permasalahan,  selain penelitian  hukum  dan  non  hukum  tersebut,  juga  dilakukan  penelusuran  yang  menggunakan
penelitian hukum islam sebagai gejala sosial (Irwansyah: 2020. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat  dilakukan  dengan  observasi  lapangan,  membaca,  melihat,  mendengarkan,  maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.
Berdasarkan jadwal rencana analisis bahan hukum yang telah terkumpul peneliti melakukan pentahapan melalui inventarisasi,  identifikasi,  klasifikasi  secara sistematisasi.  Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum  yang satu dengan  yang lain atau antara fakta empiris dengan teori. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan lalu ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.
Identifikasi  merupakan  proses  melakuka  pengorganisasian  bahan  hukum  melalui  prosedur seleksi  yang  didasarkan  pada  konsepsi  pokok, Pertama ,  bahan  hukum  harus  mempunyai kesesuaian  atau  relefansi  dengan  isu  hukum,  khusus  bahan  hukum  primer  harus  dapat diinterpretasikan  atau  dikonstruksikan  dengan  fakta  hukum  dan  bahan  hukum  harus  mempunyai nilai  atau  standar  baik  dalam  teori  maupun  konsep  hukum; Kedua ,  langkah  klasifikasi  bahan hukum  harus dilakukan  secara logis  dan sitematis  didasarkan pada fakta  empiris dan sumbernya; dan Ketiga , sistematisasi untuk  mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum. Penggolongan  bahan  hukum  dan  menyusun  bahan  hukum  untuk  memperoleh  hasil  penelitian secara  sistematis  dan  secara  logis,  mengenai  hubungan  kausalitas  dan  keterkaitan  antara  bahan hukum  yang  satu  dengan  bahan  hukum  yang  lain  guna  mendapatkan  gambaran  umum  sebagai jawaban dari hasil penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif yaitu cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum yang telah  diolah  dengan  tujuan  untuk  menafsirkan  hukum,  apakah  bahan  hukum  tersebut  khususnya bahan hukum primer terdapat perbedaan antara teori dan fakta empiris.
Penelitian ini berorientasi pada hukum perkawinan khususnya mengenai aktualisasi dowry law pada  perkawinan  suku  mbojo  (suku  Bima)  yang  dikemas  secara  apik  dengan  bahan  hukum empiris, sebagai pelengkap penulisan ini ditambahkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan non hukum  jika diperlukan, disisi  lain menggunakan penelitian hukum  islam  sebagai gejala sosial. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dapat menjawab permasalahan penelitian ini, peneliti  melakukan  observasi  langsung  dilapangan  baik  melalui  wawancara  maupun  melalui pengamatat.  Setelah  semua  data  yang  dibutuhkan  sudah  terkumpul,  maka  peneliti  melakukan klarifikasi  terhadap  data  yang  diperoleh  untuk  memudahkan  pengkajian  dan  menganalisis  untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam  penelitian ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1.Hasil Penelitian Suku Mbojo dan Hajatan
Bima  merupakan  daerah  yang  terbagi  menjadi  Kabupaten  dan  Kota,  sebelum  hanya Daerah Kabupaten Bima dan di mekarkan pada tanggal, 10 April 2002 melalui Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor:  13  Tahun  2002  tentang  Pembentukan  Kota  Bima  Propinsi  Nusa Tenggara  Barat.  Sebelumnya  perna  menjadi  sebuah  kerajaan,  setelah  masuk  agama  Islam berubah  menjadi  Kesultanan  Bima.  Bima  memiliki  suku  asli  Mbojo  dengan  menggunakan bahasa  Mbojo  sebagai  bahasa  sehari-hari.  Menyinggung  tentang  Mbojo  di  Bima,  berasal  dari kata  Babuju,  asli  bahasa  daerah  Bima  yang  arti  "penggunungan/perbukitan  dengan  ketinggian lebih  kurang  15  sampai  20  meter".  Sedangkan  perubahan  dari  Mbojo  ke  Bima  merupakan peralihan  diberikan  oleh  A.  Bastian  selaku  kepala  wilayah  Pemerintah  Hindia  Belanda  yang berkuasa ketika itu.
Pada  prinsipnya  masyarakat  Bima  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  soliditas,  kerja  sama, seperti  mafaka  ro  dampa  (musyawarah  untuk  mufakat)  atau  yang  disebut mbolo  rasa dengan undangannya  keluarga  terdekat  secara  vertikal  dari  garis  lurus  ke  atas  dan  ke  bawah,  secara
horizontal dari samping  kiri  ke kanan dan berbeda pula dengan mbolo  kampo yang di  undang seluruh  warga  sebagai  tetangga  disekitarnya.  Ketika mbolo  rasa atau mbolo  kampo diselenggarakan  untuk  suatu  hajatan,  seperti  kawin  mawi,  hatam  al-Quran,  sunatan,  atau manasik haji, dan lain-lainnya.
Dalam  musyawarah  itu  undangan  yang  hadir  sekaligus  memberikan  sumbangan  berupa uang  kepada  keluarga  yang  berhajat  dan  dicatat  oleh  panitia  yang  telah  ditentukan,  baru dilakukan  musyawarah,  dalam  bermusyawarah  terdapat  2  (dua)  permasalahan  utama  di bicarakan (a). Terkait pokok hajatan yakni waktu dan tempat dilaksanakannya; dan (b) Kepala Desa/Lurah  atau  perwakilannya  akan  menyampaikan  suasana  atau  perkembangan  Desa/Lurah yang  terakhir  atau  apa  yang  harus  dilakukan  kedepan  baik  oleh  pemerintah  Desa/Lurah  dan masyarakatnya,  juga  akan  disampaikan  tanyajawab  tentang  lingkungan  sekitarnya.  Sementara dalam  hal  kawin  mawi  persoalan  mahar (dowry  law) menjadi  persoalan  utama,  namun dibicarakan  dan  di  musyawarahkan  oleh  kedua  keluarga  yang  hendak  melangsungkan  hajat perkawinan itu sebelum acara mbolo rasa atau mbolo Kampo diselenggarakan.

## Dowry Law Sadompo Uma pada Perkawinan Suku Mbojo
Suatu  yang terpenting dari perkawinan itu mahar (dowry law) yang harus diberikan oleh pihak  calon  pengantin  laki-laki  kepada  calon  penganting  perempuan,  terlebih  lagi  bagi  calon penganting  yang  beragama  islam,  karena  untuk  menghalalkan  suami  istri  itu  bersama  adalah mahar. Kompilasi hukum islam justru yang paling utama adalah mahar ketimbang masalah lain dalam  perkawinan.  Bagi  masyarakat  suku  mbojo  mahar (dowry) dalam  kawin  mawi  sungguh sangat penting, sehingga setiap perkawinan calon pengantin laki-laki harus menyerahkan mahar kepada  calon  penganti  perempuan,  sekalipun  apa  bentuk,  jenis,  dan  hargannya.  Masyarakat Mbojo  menyebut  mahar  itu  dengan  istilah  asli  Bima Co’i artinya  harga,  Sehingga  masyarakat Bima beranggapan bahwa mahar itu harus yang memiliki harga apapun jenis, berapapun harga, dan bentuknya.
Oleh  karena  itu,  bentuk-bentuk  mahar (dowry) perkawinan  masyarakat  suku  Mbojo, antara  lain:  uang,  emas,  sebidang  tanah,  atau  ada  juga  mahar  itu  dikumpulkan  oleh  keluarga terdekat (kamboro  Co’i) ,  mahar (dowry) sepotong  rumah (sadompo  uma) .  Di  Bima  secara tradisi  pada  umumnya  rumah  kebanyakan  rumah  panggung  terbuat  dari  kayu  jati  atau  kayu glondongan  “kayu  biasa”  yang  terdir  dari  6  (enam)  tiang,  9  (sembilan)  tiang,  12  (duabelas) tiang, dan 16 (enambelas) tiang, rumah-rumah model inilah yang dijadikan tempat bernaungnya masyarakat  suku  Mbojo,  terutama  masyarakat  yang  tinggal  di  bagian  pedalaman  atau  di pedesaan, namun juga ada beberapa rumah gedung, tetapi lebih dominan rumah panggung, jadi tidaklah mengherankan jika dijadikan mahar itu rumah.
Dalam  pelaksanaan  pernikahan  sudah  membudaya  dalam  musyawarah  keluarga  bahwa mahar (dowry) itu  disepakati  sepotong  rumah (sadompo  uma) hampir  tidak  pernah  terjadi sebuah rumah. Sehingga pada saat pelaksanaan akad nikah (ijab dan qabul) oleh wali nikahnya menyebutkan mahar (dowry) sadompo uma  tampa menyebutkan rumah tersebut itu terbuat dari kayu  apa,  modelnya  seperti  apa,  dan  berapa  jumlah  tiangnya,  sebab  rumah  yang  terbuat  dari kayu jati berbeda harganya dengan rumah yang dibuat dari kayu gelondongan atau kayu biasa, demikian pula jumlah tiangnya. Berbeda harganya rumah yang 6 (enam) tiang dengan rumah 9 (sembilan) tiang dan seterusnya, terlebih kalau rumah itu rumah gedung yang dijadikan mahar (dowry) tetapi  itu  hampir  tidak  pernah  terjadi.  Hal  ini  telah  berlangsung  secara  turun  temurun sejak jaman Ncuhi hingga jaman reformasi saat ini.
Mahar (dowry) dalam  ajaran  islam  para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  syarat  atau rukun  nikah,  namun  yang  jelah  bahwa  mahar (dowry) itu  merupakan  syarat  sahnya  ijab  dan qabul dalam pernikahan (Nur, Djamaan, 1993). Sebab ijab dan qabul yang tidak disertai dengan mahar (dowry) maka perkawinan itu tidak sah secara hukum, demikian pula ijab dan qabul yang maharnya  berbeda  dengan  hasil  musyawarah  seperti:  mahar  yang  disepakati  Rp  2.000.000,-
tetapi pada saat ijab dan qabul disebutkan Rp 1.500.000,- atau dengan perjanjian misalnya, saya nikah engkau dengan fulan atas perwaliannya kepadaku setelah berumur 20 tahun, lalu diterima oleh calon mempelai laki-laki: saya terimah nikahnya fulan kalau sudah berumur 20 tahun.
Sebagaimana  tersebut  sebelumnya  bahwa  mahar (dowry) merupakan  pemberian  wajib (Sumiyati, 1986). Calon suami kepada calon istri yang akan dinyatakan pada saat shighat akad nikah yang tidak ditentukan jumlah dan bentuknya, namun mahar itu dalam musyawarah harus jelas  nilainya.  Oleh  karena  itu,  untuk  lebih  meyakinkan  kepastian  hukumnya  bahwa  mahar (dowry) dalam perkawinan mesti harus ada kejelasan mengenai bentuk, jenis, dan nilainya agar tidak  menimbulkan  multi  tafsir  yang  berakibat  pada  sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan, terlebih    jika  mahar (dowry) sadompo  uma.  Yang  lebih  mengabulkan  hukumnya  jika  terjadi perceraian  dan  suami  istri  itu  telah  melahirkan  anak,  maka  rumah  yang  menjadi  mahar  tadi tampa melalui sidang pengadilah akan menjadi milik mantan istri sepenuhnya, tradisi ini sudah membudaya pada masyarakat suku Mbojo.
Selain  mahar (dowry) tersebut  yang  tidak  jelas  secara  hukum  pada  perkawinan  suku Mbojo,  juga  terdapat  masalah  lain,  yakni:  mahar (dowry) yang  diberikan  oleh  calon  suami hanya simbol saja yang dibacakan didepan hadirin undangan pada saat pelaksanaan akad nikah belangsung, sebentar kemuadian atau selang beberapa hari mahar (dowry) itu di ambil kembali oleh  suami  dengan  dalil  perkawinan  berlangsung  atas  dasar  suka  sama  suka  antara  suami  istri yang  melaksanakan  pernikahan.  Sehingga  mahar  yang  diberikan  itu  hanya  merupakan  simbol yang  hanya  diperlihatkan  kepada  hadirin  ketika  akad  nikah  berlangsung,  secara  hukum perkawinan  dengan  mahar (dowry) seperti  ini  jelas  tidak  sah  perkawinannya,  karena  yang menghalalkan ijab dan qabul dalam perkawinan salah satunya adalah mahar (dowry) . Jadi tidaklah mengherankan jika mahar bentuknya disesuaikan dengan tradisi atau budaya masyarakatnya,  namun  menjadi  penting  kejelasan  dan  kepastian  hukumnya,  mahar  itu  bukan sandiwara tetapai bentuk nyata yang menggambarkan keihlasan hati seorang suami dan penentu keabsahan  suatu  ijab  dan  qabul  dalam  perkawinan,  Jadi  mahar  tidak  dilihat  dari  bagaimana bentuknya, jenisnya, atau tatakannya, serta besar atau kecil, banyak atau sedikitnya tetapi yang terpenting nilai dan kepastian hukumnya yang berbuntut pada sahnya suatu perkawinan.
Sebagai  bahan  bandingan  berikut  peneliti  mengambil  beberapa  bentuk  dan  jenis  mahar yang dikemas dengan budaya bangsa, namun juga jelas dan memiliki kepastian hukum, seperti: Adat  budaya  negara  kita  memang  sangat  beragam  dan  semuanya  indah,    namun  harus  diakui bahwa  tiap-tiap  daerah  secara  adat  menetapkan  mahar  itu  berbeda  satu  suku  dengan  suku lainnya,  seperti  di  Kabupaten  Selayar  Sulawesi  Selatan  menetapkan  mahar  itu  dengan  nilai Real,  namun  nilainya  tergantung  golongan  di  sandang  oleh  keturunan  dalam  masyarakat  itu, yang  tertinggi  88  real,  menengah  66  real  sedangkan  terrendah  44  real.  Demikian  pula  Flores mereka menetapkan mahar itu harus gading gajah untuk golongan menengah ke atas, sedangkan menengah  ke  bawah  tergantung  kesepakatan  kedua  keluarga,  lain  halnya  masyarakat  suku Banjar maharnya berupa uang atau emas dipatok antara Rp 5 juta sampai dengan Rp 20 juta, itu belum  termasuk  belanja  pernikahan,  jika  acara  pernikahannya  mengikuti  acara  adat  Banjar maka biaya yang harus disiapkan setidaknya Rp 80 juta.
Apapun betuk jenis mahar  yang penting memiliki nilai, baik berupa barang maupun jasa maka  hukumnya  boleh.  Kalaupun  tidak  memiliki  mahar  tersebut  tetapi  laki-laki  itu  sangat terdesak  untuk  kawin,  maka  maharnya  dapat  di  hutang  tetapi  harus  dibayar,  jika  laki-laki (suami) telah mendapatkan uang senilai yang dijanjikan.

## 3.2.Pembahasan
Dari    hasil    penelitian    ini  penting  untuk  direkomendasikan    kepada    pengampu    mata kuliah Munakahat atau Hukum perkawinan, agar dalam menjelaskan bab tentang mahar dalam perkawinan  harus  ada  kejelasan  dan  direkomendasikan  kepada  Kantor  Kementerian  Agama khususnya  KUA,  Penyuluh  agama,  Lebe  NaE,  serta  cepa  lebe  agar  memperhatikan legal
standing nilai  mahar  yang  di  ajukan  oleh  calon  suami  untuk  calon  istrinya,  mengingat  hasil temuan  dalam  penelitian  ini  terdapat  tidak  jelasnya  shighat  ijab  dan  qabul  yang  mengarah kepada tidak sahnya perkawinan, karena mahar (dowry) sadompo uma yang tidak jelas bentuk, jenis, dan nilainya, sehingga perkawinannya yang bersangkutan tidak sah secara hukum.
Seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari seorang suami, karena dengan adanya  pernikahan  sah  isteri  menjadi  terikat  dan  menjadi  milik  suaminya.  Sementara  itu seorang isteri wajib taat kepada suami tersebut Nasution, A. Y., & Jazuli, M. (2020).
Karena  pentingnya  mahar  suatu  perkawinan,  setiap  daerah  menata  dengan  berbagai bragam  budaya,  seperti: pertama Kai  Ma  Ija (mas  kawin)  berupa  sejumlah  uang  atau  seperti yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak) dibungkus kantung putih yang dijahit rapat,  diibaratkan  sebagai  kemurnian  kehormatan  mempelai  wanita.  Kemudian  kantung  berisi uang  tersebut  dimasukkan  dalam  kotak  yang  dilapis  kain  putih,  melambangkan  bahwa mempelai wanita berasal dari naungan keluarga baik-baik. Pembawa kotak berisikan uang yang diletakkan  di  atas  baki  dengan  penutup  kain  sutera  ini  adalah  seorang  gadis  kecil  yang didandani dengan pakaian adat.
Sementara Kedua  Gogoro  Ma  Pake :  baki  yang  diisi  dengan  perlengkapan  wanita  dan perhiasannya antara lain 1 helai kain sutera, 1 helai kebaya sutera, 1 helai kerudung putih, 1 set perhiasan dari emas atau perak (giwang, kalung, cincin, bros dan lain-lain). Juga kini dilengkapi dengan sepasang selop. Sedangkan Ketiga Kaha Ma Jojobo , yang terdiri dari: 1 rumpun rumput fartogu  dengan  sedikit  tanahnya,  1  botol  (carrave)  air  murni  (dari  sumur),  sebuah  piring  dari beling  berwarna  putih  berisikan  segenggam  beras  yang  telah  diberi  warna  kuning,  putih,  dan merah (beras populak), yang berarti adanya umat manusia  yang beraneka warna/ragam, bunga dari  lilin  yang  berarti  sinar  kasih  abadi  atau  yang  dimaksud  lambang  penerangan  abadi  dalam hidup kedua mempelai.

## 4. KESIMPULAN
Mahar  merupakan  pemberian  wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon  suami untuk  menimbulkan rasa cinta kasih bagi  seorang calon  suami kepada calon  istrinya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda    maupun    jasa.  Agama    tidak  menetapkan  jumlah    minimum  dan  begitu  pula  jumlah maksimum  dari  mahar,  sebab  perbedaan  tingkatan  kemampuan  manusia  dalam  memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan  dengan  kontan  atau  utang, karenanya mahar memiliki fungsi  (a).  Pembeda  antara  pernikahan  dengan  mukhadanah;  (b).  Bentuk    penghormatan, penghargaan,    dan  perlindungan    terhadap    wanita;    (c).    Bentuk  keseriusan    laki-laki    terhadap wanita  yang akan dinikahinya; (d). Simbol tanggung jawab seorang wanita terhadap mahar yang diberikan;  (e).  Simbol  tanggung  jawab  pihak  laki-laki;  dan  (f).  Simbol  persetujuan  dan  kerelaan baru  yang  merupakan  esensi  dari temuan penelitian.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini,  penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Dr.Ridwan, S.H.,M.H selaku Ketua STIH Muhammadiyah Bima yang telah membiayai pelaksanaan penelitian ini, juga ucapan terima kasih kepada teman sejawat dosen STIH Muhammadiyah Bima dan pihak- pihak terkait yang memberikan masukan dan kritikan terhadap kesempurnaan penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Al-Imam  Asy-Syafi’i, Al-Umm  (kitab  Induk) ,  terjemahan  Ismail  Yakub,  Cetakan  2  tahun  2000, Penerbit: Victory Agencie, Kualalumpur Malaysia, Ham.287
Djamil, R. Abdul. "Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam." Bandung: Mandar Maju (1992) hlm 69
Firquwwatin,  Muhammad. Nikah  dini  menurut  perspektif  sadd  al-dzari’ah:  studi  kasus  di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang . Diss. UIN Walisongo, 2018. Irwansyah,  2020, Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel .  Edisi  revisi, cetakan 3 Nopember 2020. Hal. 217
Nasution,  A.  Y.,  &  Jazuli,  M.  (2020).  Nilai  Nafkah  Istri  Dalam  Pandangan  Ulama  Klasik  Dan Kontemporer. TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum , 2 (02), 161-174.
Nur, Djamaan, 1993, Fiqih Munakahat , Cet. I, Penerbit: Dimas Utama, Bandung, hal. 25 Sumiyati,  1986. Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahu  1974,  tentang Perkawinan , Cet, Kedua, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, hal.56. Suratman,  &  Phillips  Dillah,  2015, Metode  Penelitian  Hukum ,  Cetakan  ketiga  Oktober  2015, Penerbit: Afabeta, Bandung, Hal. 69.
Syaltut, Mahmud. "Tafsir Al-Qur’anul Karim." Bandung: Diponegoro (1990).
Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan