Coitus Interuptus sebagai Upaya Pencegah Kehamilan Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Menurut Al Gazali dan Ibnu Al-Qayyim)
Tomi Agustian dan  Lentiara Putri IAIN Curup, Bengkulu, Indonesia tomiagustian48@iaincurup.ac.id, lentiara@unib.ac.id

## Abstract
Article History
Received :24-08-2020 Revised   :18-09-2020 Accepted :22-09-2020
This study aims to describe and analyze the opinions  of  al  Gazâlî  and  Ibn  Qayyim  al- Jauziyyah  regarding  the  right  to  enjoy sexual  relations  for  husbands  and  wives during  interrupt  intercourse,  a  literature study  research  method.  conclusions  al- Gazalî  is  a  memorandum  of  understanding of  the  Shyay'iyyah  scholars,  allowing  the alliance  to  interrupt  absolutely,  almost  the same  as  al-Gazalî,  Ibn  al  -Qayyim  also allows  the  practice  of  interrupt  intercourse but  with  the  condition  of  permission  from the wife first. Mafhum mukhalafah if the wife does  not  allow it, then  interrupt  intercourse should  not  be  done.  The  evidence  used  by Ibn al-Qayyim for the ability of intercession is  the  same  as  that  of  al-Gazâlî,  the  hadith from  Jâbir  regarding  the  ability  of  this practice as an attempt to prevent pregnancy at  that  time.  Ibn  al-Qayyim's  view  is  more concerned  with  women's  rights  than  that  of al-Gazalî  because  the  wife's  permission  is used  as  a  condition  for  the  ability  to  have intercourse with interruptions. Keywords :
Coitus interuptus, al Gazali, Ibnu al Qayyim.

## Pendahuluan
Menurut  fitrahnya  manusia  dilengkapi  Tuhan  dengan kecenderungan  seks  (libido  seksualitas).  Rahmat  Hakim,  2000:15). Seks  ini  pada  saat-saat  tertentu  dapat  menagih  seperti  halnya kebutuhan manusia akan makan, minum dan bernafas. Oleh karena itu
diperlukan  wadah  yang  benar  dan  legal  untuk  menyalurkan  dan mengekspresikan gejolak seksual tersebut. Islam sebagai agama yang universal  dan  komprehensif  tidak  menafikan  hajat  ini  dan mengaturnya  melalui  prosedur  perkawinan.  Dengan  perkawinan, maka  kebutuhan  biologis  ini  dapat  tersalurkan  pada  proporsi  yang tepat  dan  sah  serta  sesuai  dengan  derajat  kemanusiaan.  Muslim berkeyakinan  bahwa  Islam  tidak  dapat  dipisahkan  dari  negara  islam itu  adalah  ajaran-ajaran  yang  meliputi  kaidah  kaidah  muamalah (hubungan  manusia  dengan  sesama  manusia  dan  ibadah  khusus (hubungan manusia dengan Tuhan. (Tomi Agustian , 2020. 8). Adapun di  antara  tujuan  persyari‟atan  perkawinan  dalam  Islam  adalah  untuk melanjutkan  keturunan,  menghindari  zina,  menumbuhkan  rasa  cinta kasih  dalam  keluarga,  menghormati  sunah  Rasul  dan  penyaluran hasrat seksual.( Kamal Mukhtar, 1993: 12-15)
Disamping  itu  Islam  juga  melukiskan  perkawinan  sebagai perikatan  yang  kokoh  (mîsâqan  galîzân).  (Q.S  An-Nisâ  (4):  21) sebagai  ikatan  yang  kokoh,  perkawinan  ini  dituntut  untuk menghasilkan  suatu  kemaslahatan  yang  komplek,  yang  berorientasi pada terwujudnya keluarga mawaddah wa rahmah. Sejalan dengan hal ini, tujuan tersebut dalam al-Qur`an diapresiasikan dengan indah.
تًحرو ةدىي ىكُيب معجو اهينا اىُكستن اجاوزا ىكسفَا ٍي ىكن قهخ ٌا هتيآ ٍيو
(Q.S Ar-Rum (30): 21)
Dari  ayat  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  kunci kebahagiaan  dalam  membangun  sebuah  keluarga  adalah  tercapainya mawaddah  wa  rahmah.  Mawaddah  dapat  diartikan  dengan  hal-hal yang  dapat  membangkitkan  kemauan  untuk  memadu  kasih  sayang atau  nafsu  birahi  yang  dilengkapi  dengan  rahmah,  yaitu  rasa  saling menyantuni antara suami istri lantaran jalinan kasih sayang. Rahmah inilah  yang  akan  menjadi  jaminan  kelanjutan  hidup  berumah  tangga yang  tentram  sampai  akhir  hayat,  karena  rahmah  menjangkau  jauh melewati libido dan instink seksual semata. (Nine Surtiretna, 2001:5)
Coitus interuptus atau senggama terputus adalah suatu tindakan mencabut batang zakar dari vagina sewaktu akan terjadi pengeluaran sperma  (ejakulasi),  sehingga  sperma  ditumpahkan  di  luar  vagina. Cara demikian  ini  dalam  Islam disebut  „azl.  (Nine  Surtiratna,  2001: 282)  Coitus interuptus sebagai metode pencegahan kehamilan sudah diterima  cukup  luas  di  kalangan  masyarakat  muslim  dan  ada  bukti
kuat bahwa  tindakan ini  sudah  dilakukan oleh  sahabat Nabi.  Hal  ini berulang-ulang  dilaporkan  kepada  Nabi,  dan  beliau  tidak melarangnya.  Begitu  juga  al-Qur`an  yang  saat  itu  sudah  turun  juga tidak  melarang.  Berikut  ini  sebagian  hadis  yang  dijadikan  dasar legitimasi upaya pencegahan kehamilan (Imam Muslim ibn al Hajjaj al Quraisy al Naysaburi , Sahîh Muslim , I: 610. Hadis 15 dari Jâbir ibn „Abdillâh.)
لسُي ٌارقناو ولاسناو ةلاصنا هيهع الله لىسر دهع ىهع لسعَ ٌاك:لاق الله دبع ٍبرباج ٍع
Hadis  ini  mengungkapkan  dengan  jelas  bahwa  para  sahabat biasa mempraktekkan coitus interuptus tanpa ada larangan dari Nabi ataupun  al-Qur`an.  Secara  eksplisit  hadis  ini  memperkenalkan ketetapan tentang kehalalan tindakan coitus interuptus.
Selanjutnya,  persoalan  yang  mengemuka  berkaitan  dengan upaya pencegahan kehamilan dengan coitus interuptus dalam hukum Islam  adalah  bahwa  jika  senggama  terputus  merupakan  cara  yang dikehendaki  oleh  laki-laki.  Sementara  itu  ada  kecenderungan  umum bahwa  dalam  hubungan  seksual  yang  lebih  menikmati  adalah  pihak suami,  sedangkan  pihak  istri  hanya  berkewajiban  melayani. Permasalahan  apakah  istri  sudah  bisa  mencapai  orgasme  atau  tidak adalah nomor kesekian.
Merespon  masalah  di  atas,  di  antara  penganut  paham  ortodok, pengikut  mazhab  Syafi‟i  sajalah  yang  cenderung  membolehkan dilakukannya  coitus  interuptus  tanpa  syarat,  yaitu  dilakukan  tanpa persetujuan istri. Argumen yang mereka bangun adalah bahwa coitus interuptus  itu  sendiri  bukan  merupakan    perbuatan  terlarang,  maka tidak  perlu  dikenakan  syarat  atas  perbuatan  tersebut.  (Hâmid, 2016:149)  Lebih  lanjut,  al  Gazâlî,  tokoh  termashur  fiqh  mazhab Syafi‟i  mengatakan  dengan  jelas  kebolehan  coitus  interuptus.
Menurut  al  Gazâlî,  bahwa  tidak  ada  dasar  yang  melarang  coitus interuptus, sebab larangan dalam Islam hanya bisa diterapkan dengan ketentuan  yang  jelas  dalam  al-Qur`an  dan  hadis  atau  dengan membuat analogi dengan teks tersebut (qiyas). (Hâmid, 2016:150)
Berbeda  dengan  mazhab  Syafi‟i,  Imam  al  Kâsâniy,    penganut
mazhab  Hanafi,  mengatakan  bahwa    makruh  hukumnya  bagi  suami untuk melakukan coitus interuptus dengan istrinya (wanita merdeka) tanpa  seijinnya.  Karena  hubungan  seksual  yang  berakhir  dengan ejakulasi  adalah  penyebab  terjadinya  pembuahan  dan  wanita
memiliki  hak  untuk  melahirkan  anak-anaknya.  Dengan  ejakulasi  di luar vagina maka pembuahan tidak akan terjadi. (Bakar, 2016: 495)
Senada  dengan  pandangan  mazhab  Hanafi,  mazhab Hanbali  termasuk  Ibnu  al  Qayyim  menekankan  perlunya  ijin  dari pihak  istri.  (Ibnu  Qayyim  al  Jauziyyah,  1992:  142)  Alasan  mereka ada  dua.  Pertama,  anak  adalah    hak  yang  dimiliki  oleh  wanita merdeka,  dengan  melakukan  coitus  interuptus  maka  dengan sendirinya  pembuahan  tidak  akan  terjadi.  Dikarenakan  sperma  yang keluar  disaat  ejakulasi  ditumpahkan  di  luar  vagina,  secara  otomatis hak wanita merdeka untuk mendapatkan anak akan hilang dan kedua, wanita  tersebut  mungkin  akan  merasa  sakit  sebagai  akibat  coitus interuptus.  Rasa  sakit  itu  terutama  karena  kurangnya  kenikmatan yang  diperolehnya  dalam  hubungan  seksual.  Di  sini,  kepuasan seksual  bagi  istri  tergantung  pada  kesempurnaan  senggama,  yang tidak mungkin diperoleh dalam senggama terputus.
Dari  ilustrasi  di  atas,  bahwa  perbedaan  diantara  ulama  atas syarat  yang  mengiringi  kebolehan  coitus  interuptus  menarik  untuk dikaji  ulang,  mengingat  adanya  hak-hak  perempuan,  di  mana  ruang untuk memilih antara ya dan tidak telah dikesampingkan. Maka dari sinilah, penyusun sangat tertarik dan antusias untuk membahas dalam sebuah karya ilmiah jurnal melalui studi analisis komparatif terhadap pendapat  al  Gazâlî  dan  Ibnu  al  Qayyim,  di  mana,  disamping  sisi ketokohan  al  Gazâlî  dan  Ibnu  al  Qayyim  sebagai  figur  dan  pemikir besar yang mampu berbicara pada zamannya bahkan sampai sekarang pendapat  dan  pandangannya  masih  hangat  dibicarakan,  juga  adanya perbedaan pandangan antara keduanya tentang ada tidaknya ijin dari pihak  perempuan  (istri)  yang  menjadi  syarat  atas  kebolehan  coitus interuptus.
Dari sekian  langkah yang  penyusun ambil  sebagai proses  awal dalam  penyusunan  karya  tulis  ilmiah  ini  adalah  melakukan  telaah pustaka  terhadap  karya-karya  tulis  yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian  ini.  Di  IAIN  Raden  Intan  Lampung  hanya  terdapat  satu skripsi  yang  penulis  temukan  yang  mempunyai  tema  hampir  sama dengan  tema  yang  penyusun  teliti.  Skripsi  yang  penulis  maksud  ini berjudul  “  ‟Azl  sebagai  upaya  pencegahan  kehamilan  :  Studi  atas pandangan  Ibnu  Hazm  “.(Nunuk  Inayatul  Ulya,  2014)  tidak  Dalam skripsinya  ini,  penulisnya,  membahas  coitus  interuptus  hanya  dalam pandangan  Ibn  Hazm  saja,    ia  tidak  mengekspolasi    sama  sekali pendapat al Gazâlî dan Ibnu al Qayyim.
Kajiannya lebih ditekankan pada penelitian terhadap dalil-dalil yang  digunakan  Ibnu  Hazm  untuk  menguatkan  pendapatnya  yang kontroversial,  berbeda  dengan  mayoritas  ulama.  Hak-hak  dasar perempuan  yang  berkaitan  dengan  coitus  interuptus  dalam penelitiannya  kurang  banyak  disinggung.“Sebagai  penganut  mazhab Zâhiri, yang berpegang pada Zâhiru Nas al Qur‟an dan al hadis, Ibnu Hazm  mengeluarkan  larangan  mutlak  terhadap  pelaksanaan  coitus interuptus sebagai upaya pencegahan kehamilan dengan alasan bahwa coitus  interuptus  sama  dengan  pembunuhan  bayi  terselubung  (al maw‟udat al sugra).”
Sementara  itu,  pembahasan  tentang  pendapat  al  Gazâlî  dapat ditemukan dalam kitab Ihyâ 'Ulûm al Dîn.  Dalam kitab ini al Gazâlî mengemukakan  argumen-argumennya  tentang  coitus  interuptus.  Al Gazâlî  mengawali  pendapatnya  dengan  mengemukakan  bahwa pelarangan    terhadap  coitus  interuptus  tidak  ada  dasarnya.  (Hâmid. 2016:  151)  Ia  juga  menjelaskan  bahwa  praktek  ini  tidak  dianjurkan akan  tetapi  sah  menurut  hukum.  Coitus  Interuptus  sebagai  upaya pencegahan kehamilan dihukumi makruh dengan alasan bahwa yang dikeluarkan  (air  mani  laki-laki)  dibuang  dengan  sia-sia.  Disamping itu,  ia  juga  menjelaskan  tentang  tata  cara    melakukan  hubungan seksual. Dalam penelitian ini, buku tersebut memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu bahan rujukan utama.
Sedangkan pembahasan tentang pendapat Ibnu al Qayyim dapat dilihat  dalam  karyanya,  seperti    Zâd  al  Ma‟âd.  Dalam  kitab  ini, disamping  ia  mengemukakan  pendapatnya  sendiri  tentang  coitus interuptus, Ibnu  al  Qayyim  juga  mengakomodir  pendapat  dan  dasar- dasar  argumen  ulama-ulama  lain  sebagai  perbandingan  terhadap pendapatnya. (Ibnu Qayyim al Jauziyyah, Zâd ., 1992. 140-146) Berdasarkan  hasil  penelitian  B.F  Musallam  yang  diungkapkan dalam  bukunya  Seks  dan  Masyarakat  dalam  Islam  bahwa  masalah coitus  interuptus  tidak  hanya  menyedot  perhatian  kaum  moralis  dan agamawan saja, tetapi para ahli  sejarah ekonomi dan demografi  pun juga  antusias  untuk  memperhatikan  masalah  tersebut,  sehingga masalah  ini  menjadi  bahan  studi  dan  pembicaraan  serta  perdebatan terutama  dari  segi  keberadaannya,  hukum  dan  prosesnya.  Dalam karyanya  ini,  B.F  Musallam  juga  membuktikan  bahwa  pembatasan kelahiran adalah sebagai sebuah pola yang sudah ada di dunia Islam pada  abad  pertengahan.  (Rahmani  Astuti,  2012:  1-3)    Ia  membahas secara  komprehensif  tentang  pandangan  ahli  hukum  Islam  dari
peradabaan  muslim  klasik.  Pencegahan  kelahiran  dalam  buku  yang judul aslinya adalah  Sex and Society in Islam  ini memberikan titik tekan  pada  segi  pencegahan  kehamilan  dan  aborsi  (  pengguguran kandungan  )  dengan  mengaitkan  hak-hak  wanita  dalam  praktek tersebut.
Kalau  ditelusuri  dalam  literatur-literatur  klasik,  banyak  juga yang  membahas  tentang  „azl  (coitus  interuptus).  Di  antaranya    al
Muwatta    karya  Imam  Mâlik,  dalam  kitab  ini  Imam  Mâlik mensahihkan tujuh  hadis  mengenai coitus  interuptus.  Ia  menyatakan pendapatnya  bahwa  coitus  interuptus  tidak  boleh  dilakukan  tanpa persetujuan istri  yang  merdeka. (  Mâlik  bin Anas,  596)  Pembahasan coitus interuptus juga dapat ditemukan dalam kitab Badâi‟ al Sanâi‟ fi Tartîbi  asy  Syarâ‟i    karya    al  Kâsâniy.    Dalam  kitab  tersebut,  al Kâsâniy  juga  menyatakan  kemakruhan  coitus  interuptus  jika Sedangkan    pembahasan  tentang  hak-hak  reproduksi  perempuan ditulis  oleh  Masdar  F.  Mas‟udi  dengan  judul  Islam  dan  Hak-hak Reproduksi Perempuan. Buku ini banyak menyoroti masalah-masalah penting  dalam  kehidupan  manusia  terutama  yang  berkaitan  dengan hak-hak  perempuan  dalam  sebuah  perkawinan  yang  selama  ini terkesan dipasung, seperti hak  memilih pasangan hidup, (Masdar  F. Mas‟udi,  2000:  95-114)  hak  mendapatkan  kepuasan  seksual. Pengarang  menyajikannya  lewat  gaya  dialog  sehingga  memudahkan pembaca  untuk  menyelami  suatu  tema  pembahasan.  Akan  tetapi kajian  tentang  hubungan  seksual  suami  istri  mendapat  porsi  yang sedikit karena pada dasarnya buku ini memang tidak diformulasikan secara khusus membahas masalah tersebut.
Zaitunah  Subhan  dalam  bukunya  yang  berjudul  Tafsir Kebencian,  menawarkan  wacana  kemitrasejajaran  lelaki  dan perempuan dalam perspektif Islam (al-Qur‟an dan Hadis), atau lebih khusus lagi kemitrasejajaran dan atau relasi laki-laki dan perempuan menurut  perspektif  para  mufassir  Indonesia,  mufassir  ulama  klasik dan para feminis Muslim. Di sini juga dijelaskan mengenai hubungan kodrat  perempuan  dan  kemitrasejajaran  dalam  hal  memilih  jodoh, menceraikan,  hubungan  seksual,  mengasuh  dan  merawat  anak,  dan mengatur urusan rumah tangga. Pembahasan mengenai kemitrasejajaran    hubungan  seksual  dalam  buku  ini  hanya  dibahas secara  umum  saja,  sedangkan  coitus  interuptus    tidak  mendapatkan porsi sama sekali. (Zaitunah Subhan, 1999: 132-154)
Setelah mengamati dan meneliti kajian-kajian yang ada, sejauh
yang  penyusun  ketahui,  kajian  secara  spesifik  yang  bersifat komparatif terhadap pandangan al Gazâlî dan Ibnu al Qayyim tentang coitus  interuptus  belum  pernah  ada  yang  mengkajinya.  Di  ruang inilah  penelitian  ini  mencoba  mencari  titik  urgensinya.  Meskipun demikian,  beberapa  studi  di  atas  akan  sangat  membantu  penyusun dalam  mengkomparasikan pandangan al Gazâlî dan Ibnu al Qayyim. Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang  menjadi  bahasan  dalam  studi  ini  adalah  sebagai  berikut: Bagaimana pendapat al Gazâlî dan Ibnu Qayyim al Jauziyyah tentang coitus  interuptus  sebagai  upaya  pencegahan  kehamilan?.  Bagaimana pendapat  al  Gazâlî  dan  Ibnu  Qayyim  al  Jauziyyah    tentang  hak-hak menikmati  hubungan  seksual  bagi  suami  dan  istri  dalam  coitus interuptus?

## Metode Penelitian
Dalam  penyusunan  karya  ilmiah,  tidak  akan  terlepas  dari penggunaan  metode.  Sebab  metode  merupakan  cara  bertindak  agar kegiatan  penelitian  dapat  terlaksana  secara  baik,  ter-arah  dan mencapai  hasil  secara  optimal.  Anton  Bakker,  1999:  11)  Jenis Penelitian  yang  penyusun  gunakan  dalam  pembahasan  ini  adalah Penelitian    Kepustakaan.  penelitian    kepustakaan  (library  research), dan  sumber  data  yang  diambil  dalam  penelitian  tersebut  yaitu meneliti  pendapat  al  Gazâlî  dan  Ibnu  al  Qayyim  tentang  coitus interuptus melalui buku-buku dan kitab-kitab yang telah memberikan informasi dan membahas obyek kajian, dengan  pendekatan normatif, Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melacak  buku-buku  dan  kitab- Data  primer  yang  digunakan  sebagai  acuan  dalam  skripsi  ini  adalah kitab Ihyâ 'Ulûm al Dîn dan kitab Zâd al Ma‟âd. Kitab Ihyâ „Ulûm al Dîn  adalah  karangan  al  Gazâlî.  sekunder  yang  digunakan  adalah I‟lâm al Muwaqqi'în karya Ibnu al Qayyim, Fath al Bâriy karya Ibnu Hajar, al Mugnî karya Ibnu Qatâdah, Seks dan Masyarakat karya B.F Musallam, Islam dan Hak-hak Reproduksi karya Masdar F. Mas‟udi, Tafsir  Kebencian  karya  Zaitunah  Subhan,  Kesehatan  Reproduksi  : Panduan bagi Perempuan karya Zohra Andi Baso dan Judi Andi Baso .  Menggunakan  analisis  komparatif  bertujuan  untuk  mencari  titik persamaan  dan  perbedaan  antara  al  Gazâlî  dan  Ibnu  al  Qayyim tentang  coitus  interuptus  untuk  kemudian  dicari  mana  yang  lebih menghargai hak-hak seksual perempuan.

## Coitus Interuptus Menurut Fiqh
Syari'ah Islam merupakan rangkuman ajaran yang komprehensif  dan  mengandung  tata  nilai  yang  bersifat  universal, abadi  dan  yang  menjangkau  semua  segi  kehidupan.  Ajaran  tersebut pada  prinsipnya  adalah  aturan-aturan  Allah  SWT  tentang  tata kehidupan  seorang  muslim  dalam  segala  aspeknya.  Peraturan- peraturan itu sebagian berupa norma-norma yang tidak dapat berubah dan  sebagian  lagi  berupa  pedoman-pedoman  umum  yang  sifatnya elastis  dan  fleksibel  Pada  dataran  aplikasinya,  Syari'ah  memiliki kapasitas  menampung  kebhinekaan  yang  menjadi  ciri  khas  umat manusia  dan  kemampuan  akomodatif  terhadap  perubahan  sosial. (Munawir Sjadzali, ,1996:117)
Mahmud  Syaltut  dalam  bukunya  al-Islâm  'Aqîdah  wa  Syarî'ah mendefinisikan  syari'âh  sebagai  peraturan  yang  diturunkan  Allah kepada  manusia  agar  dipedomi  dalam  berhubungan  dengan Tuhannya,  dengan  sesamanya,  dengan  lingkungannya  dan  dengan kehidupan.  (Mahmud  Syaltut,  1966:12)  Pesan-pesan  Tuhan  melalui syari'at  tersebut  bersifat  mutlak  dan  idealis.  Oleh  karena  itu,  untuk menangkap  dan  menerapkan  pesan-pesan  syari'at  yang  bersifat mutlak  dan  idealis  tersebut,  agar  nantinya  dapat  menjawab permasalahan dan kebutuhan manusia, diperlukan adanya pemahaman dan interpretasi terhadap pesan tersebut, yang kemudian dalam hukum Islam, hal ini dinamakan dengan fiqh. Secara  etimologis  fiqh  menunjukkan  arti  memahami,  mengerti dan menebus hakikat perkara. (Muhammad Ahmad, 1997:21) Namun berbeda  dengan  'ilm  yang  artinya  mengerti.  Ilmu  bisa  diperoleh secara nalar atau wahyu, fiqh menekankan pada penalaran, meskipun penggunaannya nanti terikat dengan wahyu. (Ahmad Rafiq, 1998: 5) Sedangkan dalam pengertian terminologis, fiqh adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis ('amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang  rinci.  (Abdul  al-Wahhâb,  2002:  4)  Antara  syari'ah  dan  fiqh mempunyai  hubungan  yang  erat.  Karena  fiqh  adalah  formula  yang dipahami  dari  syari'ah.  Syari'ah  tidak  bisa  dijalankan  dengan  baik, tanpa  dipahami  melalui  fiqh.  Fiqh  sebagai  hasil  memahami,  sangat dipengaruhi  oleh  tuntutan  ruang  dan  waktu  yang  melingkupi  faqîh yang menformulasikannya. (Ahmad Rofiq,  : 5) Karena itulah, sangat wajar  jika  kemudian,  terjadi  perbedaan-perbedaan  dalam  rumusan mereka.
Dalam bingkai sejarah perkembangan hukum Islam, perbedaan pendapat mengenai penetapan hukum beberapa masalah hukum, telah terjadi  di  kalangan  para  sahabat  Nabi  SAW,  ketika  beliau  masih hidup.  Tetapi  perbedaan  itu  segera  dapat  dipertemukan  dengan mengembalikannya  pada  Nabi.  Setelah  beliau  wafat,  maka  sering timbul  di  kalangan  sahabat  perbedaan  pendapat  dalam  menetapkan hukum  terhadap  masalah  tertentu.  Perbedaan  pendapat  di  kalangan sahabat, tidak banyak jumlahnya, karena masalah yang terjadi waktu itu tidak sebanyak yang timbul pada generasi berikutnya.
Samping disebabkan oleh faktor yang bersifat manusiawi, juga oleh faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang bertalian dengan agama.  (Huzaemah  Tahido  Yanggo,  ,  1997:  51)  Diantara  faktor  itu adalah  karena  obyek  kajian  yang  masih  gelap,  perbedaan  dalam memahami  dan  menangkap  nas,  perbedaan  keinginan  dan kecenderungan,  perbedaan  orientasi,  taklid  kepada  para  pendahulu, perbedaan kapasitas intelektual, cinta akan kekuasaan.
Mengetahui  sebab-sebab  terjadinya  perbedaan  pendapat  para imam mazhab  dan  para  ulama  fiqh,  sangat  penting  untuk  membantu kita, agar  keluar  dari taklid  buta,  karena kita akan  mengetahui  dalil- dalil  yang  mereka  pergunakan  serta  jalan  pemikiran  mereka  dalam menetapkan hukum suatu masalah.
Penyusun  akan  menjabarkan  pendapat  al-Gazâlî  dan  Ibnu  al- Qayyim  tentang  coitus  interuptus  serta  meneliti  dalil  serta  argumen yang  mereka  bangun,  kemudian  penyusun  akan  membandingkannya dengan memetakan  persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

## Coitus Interuptus dalam Pandangan al Gazâlî
Nama lengkap Imâm al-Gazâlî adalah Abû Hâmid Muhammad bin  Muhammad  bin  Muhammad  al-Gazâlî  at-Tûsi.    Al-Gazâlî  juga memiliki  beberapa  alam  laqab  (julukan)  yang    terkenal  dalam  dunia Islam,  misalnya  saja,  Hujjatul  Islâm,  Zainuddîn  at-Tûsi  (Penghias agama)  (Yûsuf  al-Qardawi,  1996:  39)  ,  al-Faqîh  asy-Syâfi‟î,  dan Bahrun Mugriq. (Basyuni Madjidi, 1997: 79). Lihat juga dalam H.M. Zurkani Jahja, Teologi., hlm. 71Disamping itu ia juga digelari dengan the  Spinner  yang  berarti  pemintal  atau  penenun.  (Idris  Shah,  1989: 147) Al Gazâlî dilahirkan pada tahun 1058 M/450 H di desa Gazâlah, di  Tûs  (sekarang  dekat  Meshed),  sebuah  kota  di  Persia.  Daerah tersebut  sekarang  masuk  dalam  propinsi  Khurasân,  Iran.  Beliau meninggal  di  Tûs  pada  hari  Senin  tanggal  14  Jumadil  Akhir  tahun
505  H  atau  19  Desember  1111  M  pada  usia  55  tahun  dan dimakamkan  di  Thaburan,  wilayah  Tûs.  (Abû  Hâmid  Al-Gazâlî, 2001: 111).
Al-Gazâlî  hidup  pada  masa  pemerintahan  „Abbasiyah  II. Disamping  terkenal  sebagai  salah  satu  sentral  sufisme,  al-Gazâlî adalah  seorang  teolog  Muslim  dan  faqîh  abad  pertengahan.  Pada masa  al-Gazâlî,  selain  terjadi  disintegrasi  di  bidang  politik  umat Islam,  juga  di  bidang  sosial  keagamaan.  Pada  waktu  itu,  keadaan umat  Islam  terpecah-pecah  menjadi  beberapa  golongan  mazhab  fiqh dan  aliran  kalam,  fanatisme  dan  pendewaan  terhadap  mazhab  yang dianut  semakin  ekstrim  dan  menguat  karena  para  tokoh  agama  dan penguasa ikut intervensi dalam hal ini.
Sebagai  seorang  ulama  mazhab  Syâfi‟î,  al-Gazâlî  dihadapkan pada  sebuah  kondisi  yang  mana  doktrin-doktrin  fiqh  dan  teologi mazhab yang ia anut berpengaruh sangat besar terhadap pemikiran al- Gazâlî,  baik  dalam  lingkup  fiqh  maupun  teologi.  Demikian  besar pengaruh  doktrin-doktrin  tersebut  sehingga  tidak  heran  bila  dalam masalah  fiqh,  misalnya  tentang  pembolehan  tindakan  pencegahan kehamilan  (coitus  interruptus),  al-Gazâlî  tampaknya  mengikuti  apa yang  menjadi  pandangan  mayoritas  yang  dianut  oleh  mazhabnya, yaitu  membolehkan  tindakan  coitus  interruptus  secara  mutlak walaupun tanpa seizin isteri.
Iklim  dan  kondisi  sosial  politik  masyarakat  pada  saat  itu  juga sangat  mendukung  pada  pandangan  al-Gazâlî  khususnya  tentang tindakan  pencegahan  kehamilan,  karena  pada  saat  itu  pemerintahan dipegang  oleh  orang-orang  yang  kebetulan  se-ideologi  dengan  al- Gazâlî  yakni  penganut  mazhab  Syâfi‟î.  Mayoritas  masyarakat  pada saat  itu  juga  tidak  jauh  berbeda  dengan  para  penguasa  dalam  hal bermazhab.
Pada  pembahasan  sebelumnya  telah  dijelaskan  sekilas  tentang argumentasi  al-Gazâlî  (bab  I)  mengenai  pembolehan  coitus interruptus  secara  mutlak  (tanpa  persetujuan  isteri)  dan  beberapa alasan  pencegahan  kehamilan  (bab  II).  Sebelum  melangkah  pada pembahasan  tentang  sejauh  mana  dan  apa  saja  hak-hak  suami  istri yang  terkait  dengan  coitus  interuptus  dalam  pandangan  al-gazâlî, terlebih dahulu dijelaskan tentang argumen al-Gazâlî serta dalil yang digunakan  al-Gazâli  dalam  membolehkan  secara  mutlak  coitus interuptus itu sendiri. Hal ini penyusun anggap penting untuk diteliti karena  untuk  menjadi  pintu  masuk  membahas  hak  hak  perempuan
yang  ada  hubungannya  dengan  coitus  interuptus.  Disamping  itu, karena  tidak  semua  ulama  fiqh  membolehkan  praktek  ini.  Adapun pendapat mereka mengenai hal ini yaitu:
Membolehkan  secara  mutlak ,  tanpa  ada   syarat  yang  mengiringinya. Melarang secara mutlak.
Boleh  dilakukan  dengan  persetujuan  wanita  dan  tidak  boleh  tanpa persetujuan wanita . Pendapat ini hanya melarang menyakiti perasaan wanita, bukan coitus interuptusnya. Boleh dilakukan terhadap budak perempuan, tidak terhadap istri yang merdeka. (Abdul Aziz, 1999 : 47)
Masih  dalam  kontroversi  ulama  menyikapi  praktek  coitus interuptus,  al-Gazalî  yang  notabene  sebagai  Syâfi'iyah,  berpendapat coitus  interuptus  boleh  secara  mutlak  karena  tidak  ada  dasar  (al- Qur'an  dan  hadis)  yang  melarang  praktek  ini.  Sebab  larangan  dalam Islam  hanya  bisa  diterapkan  dengan  mengemukakan  teks  asli  (nas), yaitu  ketentuan  yang  jelas  dalam  al-Qur‟an  atau  dalam  hadis,  atau dengan memuat analogi dengan teks tersebut. Dalam hal ini al-Gazâlî berpendapat, tidak terdapat teks semacam itu, juga  tidak ada prinsip- prinsip  lain  yang  menyatakan  larangannya.  (  Abû  Hâmid  al  Gazâlî, Ihyâ.,  II:  149)    Karena  itu,  hukum  dari  tindakan  tersebut  harus dikembalikan  kepada  kaidah  hukum  Islam  (qâ‟idah  fiqhiyah)  yang menyatakan:

## ا لدي ىتح تحابلإا ءايشلأا يف مصلأا اهًيرحت ىهع ميندن
Dalam  Ihyâ,  al-Gazâlî  menyatakan   halalnya  coitus  interruptus secara  bebas.  Dalam  keterangannya  lebih  lanjut,  ia  menegaskan bahwa  coitus  interuptus  bukanlah  pembunuhan  dan  tidak  seperti aborsi  atau  pembunuhan  anak,  di  mana  terdapat  kejahatan  terhadap janin  yang  telah  berbentuk  atau  anak  yang  telah  lahir.  (Al-Gazâlî, Ihyâ., II: 149-150)
Argumen  pokok  al-Gazâlî  adalah  keabsahan  dari  tindakan penarikan  penis  itu  sendiri.  Dia  mengemukakan  hal  ini  semata-mata didasarkan  pada  pemahamannya  akan  biologi  reproduksi.  Dia mengemukakan bahwa kalau pengguguran kandungan dan pembunuhan  bayi  dapat  dipandang  sebagai  kejahatan  atau  tindak pidana  melawan  mahluk  hidup  (yang  berwujud),  maka  pencegahan kehamilan  merupakan  sesuatu  yang  berbeda.  (B.F  Musallam,  S,
1985:13).  Hal  ini  dapat  dilogikakan  dengan  proses  terbentuknya wujud  bayi  itu  memiliki  taraf  (tahapan).  Dengan  kata  lain  bahwa
manusia yang hidup memiliki gradasi kehidupan. Tahap wujud yang pertama adalah  setelah  sperma  sampai  di  rahim  dan  berpadu  dengan ovum  (telur)  wanita  dan  siap  untuk  menerima  kehidupan,  maka merusak  tahapan  ini  bisa  dinamakan  tindak  pidana.  Apabila  sudah menjadi segumpal daging, tingkat  tindak pidananya lebih kejam. Bila telah ditiupkan ruh (berjiwa) dan telah berbentuk, maka semakin keji pidananya  dan  puncak  kekejian  ialah  tindakan  terhadap  bayi  yang telah lahir dengan berjiwa.
Dari  uraian  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  permulaan  wujud adalah  dari  tibanya  sperma  di  dalam  rahim  dan  tidak  dari  keluarnya sperma  dari  saluran  pria,  sebab  seorang  anak  tidak  akan  terwujud hanya  dengan  dikeluarkannya  air  mani  dari  tubuh  pria,  melainkan dengan  “diendapkannya”  air  mani  tersebut  di  dalam  rahim,  seorang anak bukan tercipta dari air mani pria saja, melainkan dari gabungan kedua orang tuanya.  (Abdul Aziz Masyhûrî,  47)
Al-Gazâlî  mengukuhkan  keabsahan  coitus  interruptus  dengan membandingkan proses kehamilan dengan dinamika pembuatan akad dalam  hukum  Islam.  Untuk  menjadi  absah,  sebuah  akad  harus merupakan  suatu  tawaran  (îjab)  dan  penerimaan  (qabûl).  Apabila suatu  ijab  ditawarkan  lalu  ditarik  sebelum  pihak  lainnya  menerima (qabûl),  tidak  ada  pelanggaran  atau  pemutusan  janji.  Dalam  proses kehamilan, menurut pemahaman al-Gazâlî tentang biologi reproduksi, mani  si  lelaki  merupakan  tawaran  dan  “cairan”  si  wanita  harus menerimanya untuk terbentuknya suatu janin. Ia menggunakan istilah in‟iqâd untuk pembuahan, yang dekat kepada kata „aqd, janji. Apabila mani dicegah untuk mencapai “cairan” si wanita, ini adalah penarikan tawaran sebelum diterima, yakni sebelum perjanjian terjadi. Ini bukan pelanggaran.  Apabila  sebaliknya,  yakni  ada  campur  tangan  setelah terbentuknya  janin,  maka  hal    ini  dinamakan  aborsi  dan  menurut pandangannya aborsi inilah yang merupakan pelanggaran.
Sebagai  bukti  pendukung,  al-Gazâlî  menyebutkan  dua  hadis Nabi  saw.  yang  keduanya  diriwayatkan  oleh  Jâbir.  Hadis  pertama, yaitu: ( Imam Muslim ibn al-Hajjaj V: 153-154.)
ىهلسو هيهع الله ىهص الله لىسر دهع ىهع لسعَ اُك , لاق هَأ رباج ٍع الله ىهلص ىلبَ للنى نلهبف , لسلعَ الُك رلخا الفن ىلفو  . لسُي ٌارقناو ,
.اُهُي ىهف  ىهسو هيهع
Hadis  di  atas  menunjukkan  bahwa  coitus  interruptus
dipraktikkan oleh kaum Muslim di masa Nabi, dan sebagian sahabat mempraktikannya sebagai suatu tindakan kontraseptif. Ini disebutkan berulang-ulang  kepada  Nabi,  dan  Nabi  tidak  melarang  praktik  itu. Begitu  juga  al-Qur‟an  sedang  diwahyukan  pada  masa  itu,  dan  tidak ada larangan yang dinyatakan.
Hadis  kedua  yang  dijadikan  dasar  adalah:  Imam  Muslim  ibn al-Hajjaj al Quraisy al-Naysaburi, Sahîh ., I: 610
نا لاقف . ملسو ويلع للها ىلص للها لوسر ىتأ لاجر نأ رباج نع يى ةيراج لى نإ اهنع لزعا ( ملاسلا ويلع لاقف . لمتح نأ هركأو , لخنلا فى انتيقاسو انتمدخ دق ةيرالجا نا , لاقف هاتأ ثم للها ءاش ام لجرلا ثبلف )اله ردق ام اهيتايس ونإف تئش . ) اله ردق ام اهيتأيس تلق دق( لاقف . تلحم
Lebih  lanjut,  Hukum  dalam  pemaknaan al-Gazâlî  adalah  relasi titah  pembuat  Hukum  Syar‟i  dengan  perbuatan  manusia,  al-Gazâlî menegaskan,  “Tidak  ada  hukum  tanpa  khitâh  (titah)  dari  Syâri' (Allah).” Dari statemen ini dapat dipahami bahwa hukum tidak dapat diketahui  tanpa  wahyu  Ilahi.  Atas  dasar  itu  akal  secara  independen tidak dapat mengetahui baik dan buruk, maka  konsekuensi logisnya adalah  tidak  ada  Hukum  Syar‟i  sebelum  adanya  penetapan  wahyu.
(Al-Gazâlî, 1971: 119).
Adapun  kebolehan  coitus  interuptus  secara  mutlak,  tanpa adanya  syarat  ijin  istri  sebagaimana  dalam  pandangan  al-Gazâlî,  hal tersebut  terpengaruh  dengan  konsep  pernikahan  yang  mengatakan bahwa pernikahan merupakan 'aqd tamlîk.  Dengan pernikahan maka suami  telah  melakukan  kontrak  pembelian  alat  seks  sebagai  alat melanjutkan keturunan dari pihak perempuan yang dinikahinya. Pada posisi  ini  laki-laki  adalah  pemilik  dan  sekaligus  penguasa  alat  seks yang  ada  dalam  tubuh  istri,  sekaligus  pemilik  anak  yang  dihasilkan. Maka,  untuk  menentukan  kapan,  di  mana  dan  menggunakan  teknik apa  adalah  otoritas  suami.  Istri  tidak  mempunyai  pilihan  kecuali melayani suaminya karena melayani dan membuat suami puas adalah kewajiban baginya. (Masdar F. Mas'udi, 1998), 117-118)
Benang  merah  yang  dapat  diambil  kemudian,  dengan  kontrak kepemilikan  ini  semua  yang  ada  pada  istri  adalah  milik  suami. Konsekwensi  logisnya  adalah  istri  tidak mempunyai  daya  tawar  dan ruang  untuk  memilih  ketika  ia  tidak  menghendaki  praktek  tersebut.
Argumen  yang  mereka  bangun  kemudian  adalah  bahwa  istri  hanya berhak atas orgasme saja tapi tidak berhak atas ejakulasi.
Bukti bahwa al Gazâlî mempertimbangkan  orgasme istri dapat kita  lihat  pada  aturan  dan  tata  etika  hubungan  seksual,  di  mana sebelum  intercourse  (memasukkan  penis  ke  vagina),  di  samping suami dianjurkan untuk melakukan foreplay dengan cumbu rayu dan ciuman-ciuman  terlebih  dahulu,  suami  ketika  sudah  menyelesaikan hajatnya,  dilarang  meninggalkan  istrinya  dulu.  Hal  ini  dimaksudkan agar  ketika  istri  belum  mencapai  orgasme  maka  suami  bisa membantu istri untuk mencapainya.

## Coitus Interuptus dalam Pandangan Ibnu al-Qayyim
Nama  lengkap  Ibn  al-Qayyim  adalah  Syamsuddin  Abû Abdullah  Muhammad  Ibn  Abî  Bakar  ibn  Ayub  Ibn  Sa'ad  ibn  Haris az-Zar'i ad-Dimasqi. Nama al-Qayyim  diambil dari jabatan ayahnya sebagai  pendiri  dan  pengelola  (al-Qayyim)  madrasah,  sedangkan nama  al-Jauziyah  berasal  dari  madrasah  al-Jauziyah    yang  didirikan oleh  ayahnya.  (Ibn  al-Qayyim, 1992:  3) . Ibn  Qayyim  di  lahirkan tahun  691  H/1292  M  dan  wafat  pada  tanggal  13  Rajab  tahun  751
H/1356  M  di  Damaskus.  Beliau  tumbuh  dan  berkembang  di lingkungan  intelektual  dan  ningrat.  Semenjak  masih  usia  belia  ia berkecimpung  di  dunia  ilmu  pengetahuan,  sehingga  hal  ini  sangat mempengaruhi  berbagai  ide  dan  gagasan  yang  muncul  dalam pemikirannya.
Guru  yang  sangat  banyak  mempengaruhi  pemikiran  Ibnu  al- Qayyim adalah Ibn Taimiyyah. Hal ini dapat dipahami karena beliau berguru  dan  selalu  bersama  Ibn  Taimiyyah  sampai  akhir  hayatnya, selama  16  tahun.  Pemikiran  fiqh  Ibn  al-Qayyim  diambil  dari pemikiran fiqh Ibn Taimiyyah, bahkan Ibnu al Qayyim menggunakan metode-metode yang digunakan oleh Ibn Taimiyyah. (Muhammad al- Anwar, 2001: 21)
Dalam bermazhab beliau mengikuti aliran fiqh Hanabilah, akan tetapi  mazhab  beliau  kepada  mazhab  hanbali  merupakan  ittibâ' (mengikuti  pendapat-pendapat)  yang  dikuatkan  oleh  dalil  dan menolak  taqlid  yang  tanpa  dilandasi  oleh  dalil.  Hal  ini  dapat dibuktikan  bahwa  dalam  berijtihad,  Ibn  al-Qayyim  sering  beda pendapat  dengan  mazhab  Hanabilah  mengenai  beberapa  masalah dalam bidang fiqh. Bahkan hasil  ijtihadnya  sering sama dengan hasil ijtihad mazhab lain. (Muhammad al-Anwar as-Sanhuti, 39)
Sebagaimana ulama Hanabilah, coitus interuptus menurut Ibnu al-Qayyim  adalah  diperbolehkan  akan  tetapi  dengan  ketentuan  harus ada  ijin  dari  istri  terlebih  dahulu.  Ibnu  al  Qayyim  tidak  sepakat dengan pendapat Ibu Hazm yang mengatakan bahwa coitus interuptus dilarang  secara  mutlak  dengan  argumen  bahwa  hadis  yang  permisif (serba  membolehkan)  itu  mencerminkan  fakta  bahwa  dalam  Islam segala  sesuatu  itu  diizinkan  sebelum  Nabi  mengeluarkan  larangan khusus. Dia mengatakan bahwa Nabi telah membatalkan hadis-hadis yang  permisif  itu  ketika  beliau  berkata  bahwa  senggama  terputus merupakan "pembunuhan bayi terselubung" (al maw‟udatu al sugra).
Karena  al-Qur'an  melarang  keras  membunuh  bayi,  dan  Nabi menyebut senggama terputus sebagai pembunuhan bayi terselubung.
Sanggahan    yang  dilontarkan  Ibnu  Qayyim  adalah  bahwa argumen Ibnu Hazm memerlukan penetapan waktu sejarah yang tepat untuk membuktikan bahwa hadis "yang membatalkan itu dikeluarkan sesudah hadis-hadis yang permisif dan bahwa penetapan waktu yang tepat  itu  mustahil  dilakukan.  Bagaimanapun  juga,  orang  pada umumnya  setuju  bahwa  hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa pembunuhan  bayi    hanya  bisa  dilakukan  setelah  janin  terbentuk  dan anak telah dilahirkan. Pembunuhan bayi seperti ini memang dilarang akan  tetapi  coitus  interuptus  tidak  bisa  disama  dengan  pembunuhan bayi.
Ulama lain, asy-Syaukani menambahkan bahwa nabi menyebut coitus  interuptus  sama  dengan  pembunuhan  bayi  terselubung  (al maw‟udatu  al  sugra)  karena  dorongan  untuk  melakukan  kedua tindakan itu sama, yaitu melepaskan diri dari tanggungan  yang lebih banyak. Tetapi pembunuhan bayi yang sesungguhnya bukan dilarang karena adanya dorongan tersebut, akan tetapi tindakan itu merupakan kejahatan  yaitu  menghilangkan  nyawa  manusia.  Jadi,  pelarangan  di sini  bukan  pada  coitus  interuptusnya  akan  tetapi  niat  dan  dorongan untuk melakukan tindakan tersebut. (Muhammad :349)
Selanjutnya,  kebolehan  melakukan  coitus  interuptus  dengan syarat  harus  ada  kerelaan  istri  menurut  Ibnu  al-Qayyim  adalah karena:
o Dengan coitus interuptus maka keinginan untuk mendapatkan keturunan  yang  menjadi  salah  satu  tujuan  dari  pernikahan tidak terpenuhi.
o Coitus  interuptus  merupakan  cerminan  hubungan  yang  jelek, padahal  dalam  Islam  selalu  menganjurkan  mu'âsyarah  bil ma'rûf.
o Coitus  interuptus  bisa  mengurangi  bahkan  menghalangi  istri untuk bersenang-senang dan mendapatkan kenikmatan.
Dalil  yang  digunakan  untuk  menjustifikasi  pendapatnya,  Ibnu al-Qayyim  di  samping  menggunakan  hadis  Jâbir  sebagaimana  yang digunakan oleh al-Gazâlî, ia juga mendasarkan pada hadis nabi yang lain.  Adapun  bunyi  hadisnya  yaitu: ( Imam  Muslim  ibn  al-Hajjaj  al Quraisy al-Naysaburi, Sahîh V: 153-154)
نارقلاو ملسو هيلع الله ىلص الله لىسر دهع ىلع لزعن انك , لاق هنأ رباج نع هيلع الله ىلص ىبن كلذ غلبف , لزعن انك رخا ظفل ىفو  . لزني
.انهني ملف ,ملسو
Dari  argumen  dan  dalil  yang  dipakai  oleh  Ibnu  al-Qayyim, dapat  kita  lihat  bahwa  Ibnu  al-Qayyim  lebih  mempertimbangkan kepentingan dan hak perempuan dalam relasi seksual ini. Akan tetapi, dasar  kedua  yang  digunakan  oleh  Ibu  al-Qayyim,  ternyata  sanadnya Ibn Luhai‟ah  termasuk hadis da`îf. Sebagai dasar penetapan hukum,
hadis da‟if tidak bisa digunakan sebagai landasan atau dalil. Namun demikian,  hadis  tersebut  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  fundamental (dalil  qat‟i)  yang  diajarkan  oleh  Islam,  karena  di  dalamnya  selain mengandung  nilai-nilai  musyawarah  dalam  urusan  bersama  juga mengandung  adanya  mu‟âsyarah  bil  ma‟rûf  dalam  hubungan  suami istri.
Pandangan  Ibnu  al-Qayyim  tersebut,  menurut  penyusun  juga tidak  terlepas  dari  pengaruh  konsep  pernikahan  yang  ia  pegangi. Pernikahan  bagi  Ibnu  al-Qayyim  bukanlah  'aqd  tamlîk,  akan  tetapi hanya  'aqd  ibâhah.  Dengan  konsep  pernikahan  seperti  ini,  maka  alat seks perempuan masih tetap menjadi milik dan hak perempuan (istri), hanya  saja  alat  itu  sudah  menjadi  halal  dan  bisa  dinikmati  oleh suaminya.  Abdurrahman  al-Jazâiri,  al-Fiqh  alâ  Mazâhibi  al-Arba'ah, (Istambul: Dâr al-Dakwah, t.t),  IV: 1-3  Pada konteks ini, ada ruang dialog  bagi  suami  dan  istri  untuk  menentukan  kapan  hubungan seksual  dilakukan,  dengan  cara  seperti  apa  dan  dimana  enaknya dilakukan.  Dengan  demikian  hubungan  seks  akan  menjadi  urusan kedua  belah  pihak    yang  tidak  hanya  dimonopoli  satu  pihak  saja, karena  kemesraan  dan  relasi  seksual  antara  suami  istri  yang  baik,
disamping  akan  mewujudkan  keluarga  yang  mawaddah,  sakinah  wa rahmah  juga  akan  berpengaruh  kepada  aktifitas-aktifitas  yang  lain diantara mereka.
Menurut  Ibnu  al-Qayyim  bahwa    hubungan  seksual  pada dasarnya dilakukan untuk mencapai 3 tujuan yang mulya, yaitu:
o Melanjutkan  keturunan  dan  menjaga  kelestarian  sumber  daya manusia.
o Mengeluarkan  sesuatu  (mani)  dari  dalam  tubuh,  di  mana  jika menumpuk di dalam tubuh akan menimbulkan penyakit.
o Melepaskan hâjat (kebutuhan) bersenang-senang dan memperoleh kenikmatan.
Lebih  lanjut,  beliau  menjelaskan  bahwa  jika  air  mani  telah menumpuk  dan  berlebihan  tidak  segera  dikeluarkan  akan  bisa menimbulkan  penyakit,  yaitu  rasa  bimbang,  gila  dan  sawan.  Oleh karena itu, menurutnya, manfaat bersetubuh disamping bisa menjaga pandangan mata dari niat jahat dan terpeliharanya dari zina juga bisa menghindarkan  penyakit  akibat  tertahannya  mani.  (Ibnu  Qayyim  al- Jauziyah,  1994:18).  Pandangan  Ibnu  Qayyim  tentang  coitus interuptus  di  atas  dapat  dilihat  sebagai  pandangan  ulama  yang menghargai  hak  reproduksi  perempuan  dalam  hak  menerima  dan menolak  hubungan  seksual.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada  konteks permintaan  ijin  suami  terhadap  istri  ketika  suami  hendak  melakukan coitus interuptus. Pada sisi ini sesungguhnya perempuan ditempatkan pada posisi yang setara dengan laki-laki dalam relasi seksualnya.
Di  sisi  lain  Ibnu  Qayyim  juga  menganjurkan  foreplay  dalam hubungan  seksual  untuk  mendapatkan  kepuasan  bersama.  Hal  ini diperkuat  oleh  pandangan  Ibnu  al  Qayyim    bahwa  coitus  interuptus dapat mengurangi  bahkan  menghalangi  istri  untuk  bersenang-senang dan mendapatkan kenikmatan. Oleh karena itulah beliau mensyaratkan  suami  untuk  meminta  ijin  pada  istri  sebelum melakukan coitus interuptus. Dalam konteks ini Ibnu al Qayyim telah memperhatikan  hak  mendapatkan  kepuasan  seksual  bagi  istri  dalam pandangannya tentang relasi seksual antara suami dan istri.
Dan  lebih  jauh  bisa  dikatakan  bahwa  Ibnu  al  Qayyim  sangat mempertimbangkan  langkah-langkah  dalam  hubungan  seksual,  yang dimulai dari tahap “kulo nuwun”,  di mana kedua pihak  membangun proses  kerelaan  bersama  yang  diteruskan  dengan  pemanasan. Kemudian  pada  tahap  kedua,  yakni  tahap  “monggo”  yang  ditandai dengan  penetrasi  penis  ke  vagina  dilakukan  dan  berakhir  dengan
tahap  “matur  nuwun”,  di  mana  kedua  belah  pihak  telah  merasakan kepuasan bersama dan saling berterima kasih.

## Analisis Perbandingan
Setelah menjabarkan pendapat dan meneliti dalil serta argumen yang  dipakai  oleh  al  Gazâlî  dan  Ibnu  al-Qayyim,  di  sini  penyusun akan  melanjutkan  penelitian  ini  dengan  analisis  komparatif,  yaitu akan  membandingkan  pendapat  kedua  tokoh  tersebut  dengan memetakan  persamaan  dan  perbedaan  di  antara  mereka  untuk kemudian  dicari  di  antara  keduanya  yang  lebih  menghargai  hak-hak seksual perempuan.

## Segi Penetapan Hukum
Persamaan .
Persamaan  yang  terlihat  dari  pendapat  yang  dilontarkan,  baik  al- Gazâlî  maupun  Ibnu  al-Qayyim  adalah  mereka  sama-sama menyatakan  kebolehan  melakukan  coitus  interuptrus.  Adapun pendapat yang melarang secara mutlak dengan menyamakan tindakan tersebut  dengan  pembunuhan  terselubung  menurut  mereka  tidaklah terbukti baik argumen maupun dalil yang dipakai.
Perbedaan . Meskipun al-Gazâlî dan Ibnu al-Qayyim sama-sama membolehkan,  akan  tetapi  mereka  berbeda  dalam  menentukan  ada atau tidaknya syarat yang mengikuti kebolehan coitus interuptus. Al- Gazâlî mengatakan kebolehan secara mutlak, dengan arti bahwa tidak ada  syarat  yang  mengikuti  kebolehan  tersebut.  Sedangkan  menurut Ibnu  al-Qayyim,  Coitus  interuptus  tersebut  boleh  dilakukan  apabila ada  ijin  dari  istri.  Kebolehan  di  sini  ada  syarat  yang  mengikutinya, mafhum  mukhalahnya  kemudian  adalah  jika  istri  tidak  mengijinkan berarti  syarat  yang  mengikuti  kebolehan  coitus  interuptus  tidak terpenuhi, maka secara otomatis coitus interuptus tidak boleh.

## Segi Dalil dan Argumen
Persamaan.
Pada dasarnya, baik al-Gazâlî maupun Ibnu al-Qayyim sama sama menggunakan  hadis  yang  diriwatkan  oleh  Jâbir  dalam  menguatkan
pendapat mereka berdua.  Argumen  yang  mereka berdua bangun pun sama-sama  disandarkan  pada  biologi  reproduksi.  Bahwa  tindakan coitus  interuptus  tidak  sama  dengan  pembunuhan  bayi  (abortus). Pembunuhan  bayi    hanya  bisa  dilakukan  setelah  janin  terbentuk, sedangkan  terbentuknya  janin  adalah  harus  ada  pertemuan  antara sperma  dan  ovum.  Padahal  dalam  coitus  interuptus  sperma dikeluarkan di luar vagina sehingga tidak sampai  pada rahim (ovum).
Perbedaan.
Selain  menggunakan  dalil  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Jâbir, Ibnu al-Qayyim juga menggunakan hadis  yang datangnya dari Umar bin Khattab. Hadis ini menyatakan pencegahan coitus interuptus pada wanita merdeka kecuali dengan seijin wanita tersebut. Argumen Ibnu al-Qayyim adalah bahwa dalam coitus interuptus setidaknya ada hak- hak  istri  yang  tidak  bisa  diperoleh  dan  dinikmati.  Oleh  karena  itu meminta ijin untuk mengambil hak tersebut adalah wajib. Lain halnya dengan  al-Gazâlî  yang  tidak  mendasarkan  pendapatnya  pada  hadis dari  Umar  R.A.  Menurutnya  seorang  istri  dalam  hubungan  seksual hanya berhak atas orgasme saja tidak berhak atas ejakulasi.

## Segi Hak Mendapat Kepuasan Seksual
Persamaan.
Hak mendapatkan kepuasan seksual adalah hak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dalam menikmati hubungan seksual.  Dalam hubungan seksual ada dua aspek yang harus diperhatikan oleh suami maupun istri  yakni fase dan langkah dalam hubungan  seksual. Pada aspek  fase  dalam  hubungan  seksual  yang  meliputi  fase  kebangkitan, peningkatan  rangsangan,  orgasme  dan  resolusi,  kedua  ulama  ini sepakat  bahwa  orgasme  perempuan  merupakan  salah  satu  aspek penting dalam aturan atau etika berhubungan.
Perbedaan.
Akan  tetapi  pada  aspek  langkah  dalam  melakukan  hubungan seksual kedua ulama ini berbeda pandangan.  Adapun langkah dalam melakukan  hubungan  seksual  meliputi  “kulo  nuwun”  yang merupakan langkah kerelaan kedua belah pihak dengan adanya saling mengijinkan  yang  diteruskan  dengan  pemanasan  (foreplay), “monggo”  yang  merupakan  tahap  penetrasi  penis  ke  dalam  vagina
dan  tahap  “matur  nuwun”  setelah  keduanya  merasakan  kepuasan bersama.  Pada  dataran  ini  al  Gazali  mengesampingkan  tahap  “kulo nuwun”  karena  beliau  membolehkan  suami  melakukan  coitus interuptus tanpa harus meminta ijin dari istri terlebih dahulu. Padahal tahap ini adalah tahap kerelaan yang harus dilalui kedua belah pihak dalam  melakukan  hubungan  seksual.  Sedangkan  Ibnu  al  Qayyim mensyaratkan  ijin  istri  dalam  melakukan  coitus  interuptus,  sehingga tahap “kulo nuwun” menurut Ibnu al Qayyim adalah suatu tahap yang harus diperhatikan oleh suami dan istri demi terciptanya kerelaan dan kesetaraan dalam berhubungan seksual.
Setelah  melakukan  mapping  terhadap  penetapan  hukum,  dalil dan argumentasi dari kedua tokoh tersebut, dapat dilihat bahwa kedua pendapat  di  atas  sesungguhnya  mengalir  dari  konsep  pernikahan  itu sendiri.  Al-Gazâlî  yang  menganggap  bahwa  coitus  interuptus  boleh secara  mutlak,  tanpa  harus  ijin  istri  berpandangan  bahwa  nikah  itu adalah  'aqd  tamlîk  (aqad  untuk  memiliki).  Seorang  perempuan  yang telah  menikah  berarti  telah  menyerahkan  miliknya,  termasuk  milik yang  paling  pribadi  itu  kepada  suaminya.  Konsekuensinya,  segala kemauan suaminya menjadi kewajiban bagi isteri untuk melayaninya. Alat  reproduksi  isteri  adalah  milik  suami,  demikian  juga  anak  yang akan dilahirkannya adalah milik suami pula.
Meskipun  demikian,  penyusun  masih  melihat  celah  prinsip mu'âsyarah  bil  ma'rûf  dalam  pandangan  al-Gazâlî,  di  mana  ketika melakukan  hubungan  seksual  suami  diharuskan  melakukan  foreplay terlebih  dahulu,  sebagai  salah  satu  cara  untuk  membantu  istri mengalami orgasme. Walaupun begitu, masih ada hak istri lain yang masih  tidak  bisa  didapatkan  sehubungan  dengan  coitus  interuptus, hak  tersebut  yaitu  hak  untuk  hamil  dan  memiliki  anak.  Dengan tertumpahnya  sperma  di  luar  rahim,  maka  pembuahan  tidak  akan terjadi sehingga keinginan perempuan untuk memiliki anakpun tidak bisa didapatkan.
Adapun  Ibnu  al-Qayyim  yang  membolehkan  coitus  interuptus asalkan  ada  ijin  dari  istrinya,  beranggapan  bahwa  dalam  coitus interuptus  harus  memperhatikan  hak-hak  istri,  dengan  dilakukan praktek  ini  maka  hak  menikmati    hubungan  seksual    sulit  untuk didapatkan karena tidak sempurnanya senggama.  Disamping itu hak untuk  mendapatkan anak  yang  diidamkan  oleh  perempuan  pun  tidak bisa  dicapai.  Pandangan  seperti  ini,  pada  dasarnya,  berpangkal  pada konsep  pernikahan.  Pernikahan  hanya  sebagai  'aqd  ibahah  (aqad
untuk  membolehkan).  Artinya,  melalui  pernikahan  seorang  suami yang  sebelumnya  haram  menikmati  hubungan  seksual    dengan isterinya,  kini  menjadi  halal.  Dengan  demikian  alat  reproduksi  sang isteri tetap menjadi milik sang isteri, hanya saja kini boleh dinikmati oleh  sang  suami.  Dalam  hal  menikmati  tersebut  bukan  saja  urusan suami, tapi juga urusan isteri.

## Simpulan
Al-Gazâlî  yang  nota  bone  ulama  Syâfi'iyyah,  membolehkan coitus  interuptus secara  mutlak.  Sebagai  upaya  pencegahan kehamilan, coitus  interuptus sudah  dilakukan  sejak  zaman  Nabi
Muhammad SAW. Hal ini dibuktikan dengan adanya praktek tersebut dan  Nabi  tidak  melarang.  Dalil  yang  dipakai  al-Gazâlî  adalah  hadis yang  diriwayatkan  oleh  Jâbir  dan  hadis  ini  termasuk  sahîh. Disamping  itu,  tidak  ada  satupun  nas  yang  secara  jelas  menyatakan larangan  tindakan coitus  interruptus .  Bolehnya coitus  interruptus secara  mutlak  didasarkan  pada  pemahamannya  mengenai  biologi reproduksi  manusia  dan  dengan  membandingkan  tindakan coitus interruptus dengan  suatu  akad  ( ijâb dan qabûl ).  Dengan  kebolehan secara  mutlak,  bahwa  seorang  suami  boleh  melakukan  praktek  ini tanpa  harus  minta  ijin  pada  istrinya,  hal  ini  terkait  dengan  konsep pernikahan  yang  dipahaminya.  Pernikahan  merupakan aqd  tamlîk . Posisi perempuan di sini  telah dibeli oleh suami untuk dijadikan istri. Oleh  karena  itu,  secara  otomatis  istri  telah  menjadi  milik  suami secara  mutlak.  Pernikahan  disini  adalah  kepemilikan.  Dengan  akad maka  suami  telah  membeli  perangkat  seksual  istri.  Meskipun  al- Gazâlî  membolehkan secara mutlak   dalam coitus interuptus, dalam tata aturan hubungan seksual, ia masih memberikan aturan main yang sopan, dimana sebelum intercourse , suami harus melakukan foreplay (pemanasan) terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan argumen mereka bahwa dalam hubungan seksual istri hanya berhak atas orgasme saja tapi tidak berhak atas ejakulasi.
Hampir  sama  dengan  al-Gazâlî,  Ibnu  al-Qayyim  juga membolehkan  praktek coitus  interuptus tapi  dengan  syarat  ada    ijin istri terlebih dahulu. Mafhum mukhalafah nya adalah  ketika istri tidak mengijinkan,  maka coitus  interuptus tidak  boleh  dilakukan.
Pandangan ini juga dipengaruhi oleh konsep pernikahan. Pernikahan bagi  ibnu  al-Qayyim  adalah  „ Aqd  Ibâhah .  Pernikahan  hanyalah
kontrak  untuk  membolehkan  sesuatu,  yaitu  hubungan  seksual  yang pada  awalnya  dilarang.  Pada  posisi  ini  istri  masih  tetap  berhak  dan pemilik  atas  perangkat  seksualnya.  Dalam coitus  interuptus , setidaknya  ada  hak-hak  istri  yang  tidak  terpenuhi,  yaitu  kehamilan dan  kenikmatan  seksual.  Dalil  yang  digunakan  Ibnu  al-Qayyim  atas pembolehan coitus interuptus sama dengan al-Gazâlî, yaitu hadis dari
Jâbir  tentang  pembolehan  praktek  ini  sebagai  upaya  pencegahan kehamilan pada waktu itu. Dari kesimpulan ini dapat kita lihat bahwa pandangan Ibnu al-Qayyim lebih memperhatikan hak-hak perempuan dibanding  dengan  pandangan  al-Gazâlî  karena  ijin  istri  dijadikan syarat atas kebolehan coitus interuptus .

## DAFTAR PUSTAKA
Abû  Bakar,  Alauddin  Ibnu  Mas'ûd  Al  Kâsâniy,  1996. Badâi’  al Sanâi’ fi Tartîbi asy Syarâ’I, Beirût: Dâr al Fikr.
Agustian ,  T.  2020.  Demokrasi  Islam  dalam  Pandangan  Muhammad Natsir  dan  Muhammad  Abid  Al-Jabiri. EL-Ghiroh , 18 (01),  7- 24.
Al Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 1992 Zâd al Ma’âd  fî  Hadyi Khair al- 'Ibâd, Beirût: Dâr al Kutub al 'Ilmiyyah.
Ali  engineer,  Asghar.  2000. Hak-hak  Perempuan  Dalam  Islam,
(Yogyakarta:  Lembaga  Studi  dan  Pengembangan  Perempuan dan Anak
Bakker,  Anton . 1992. Metodologi  Penelitian  Filsafat ,    Yogyakarta: Kanisius.
Fakih,  Mansour . 1999. Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hakim, Rahmat. 2000. Hukum Perkawinan Islam , Bandung: Pustaka Setia.
Hâmid al Gazâlî, Abû. 1975. Ihyâ 'Ulûm al Dîn , Beirût :Dâr al Fikr.
Inayatul  Ulya,  Nunuk.  2001.  „Azl  Sebagai  Upaya  Pencegahan
Kehamilan:  Studi  Atas  Pandangan  Ibnu  Hazm, Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
Masdar  F.  Mas‟udi,  2000. Islam  dan  Hak-hak  Reproduksi Perempuan, Bandung: Mizan.
Mukhtar, Kamal. 1993. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang
Musallam,  B.F.  1985. Seks  dan  Masyarakat  dalam  Islam, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka.
Subhan, Zaitunah. 1999. Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir  al-Qur’an ,  Yogyakarta;  Lembaga  Kajian  islam  dan Sosial (LKIS)
Surtiretna,  Nine . 2001. Bimbingan  Seks  Suami  Istri:  Pandangan
Islam dan Medis , Bandung: Remaja Rosdakarya
T.  Gilarso  S.J.  1990. Moral  Keluarga ,  Yogyakarta:  IKIP  Sanata Darma.
Umar,  Nasarudin.  1999. Kodrat  Perempuan  Dalam  Islam ,  Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
Yasir  Alimi,  Moh.  1999. Advokasi  Hak-hak  Perempuan:  Membela Hak  Mewujudkan  Perubahan, Yogyakarta:  Lembaga  Kajian Islam dan Sosial.