Studi Ekonomi Korupsi di Beberapa Kota di Indonesia Jurnal EcceS

## Angga Erlando
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Jl. Airlangga No.4, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286 E-mail: angga.erlando@feb.unair.ac.id

## Abstrak: Studi Ekonomi Korupsi Beberapa Kota di Indonesia
Persoalan  korupsi  nampaknya  ikut  memicu  masalah-masalah  ekonomi  dan  sosial, menurunkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi minat berinvestasi, menghambat distribusi pendapatan,  meningkatkan  kemiskinan  hingga  memicu  terjadinya  inflasi,  bahkan  korupsi juga  diyakini  menghambat  perbaikan  sistem  politik.  Hasil  penelusuran  terhadap  studi literatur menunjukkan bahwa penelitian berkaitan dengan determinan faktor korupsi terbagi atas tiga jenis tema besar. Hal tersebut meliputi dari perspektif ekonomi, politik, serta sosial dan  budaya  yang  berfokus  pada  sampel  observasi  lintas  negara  di  dunia.  Sementara  itu, penelitian  ini  berfokus  pada  studi  ekonomi  korupsi  dengan  mempertimbangkan  faktor ekonomi  seperti  pertumbuhan  riil,  IPM,  belanja  pemerintah,  inflasi,  tingkat  pengangguran terbuka,  dan  penerimaan  pajak,  yang  ditengarai  berdampak  pada  tingkat  korupsi  di  skala wilayah yang lebih kecil yaitu daerah perkotaan.  Walaupun studi ini masih cukup terbatas, karena data yang tersedia di Indonesia hanya menghasilkan formasi data panel sebanyak 56 obeservasi (14 Kota di Indonesia pada tahun 2004, 2006, 2008, dan 2010). Namun, output penelitian  ini  memberikan  hasil  yang  menarik.  Regresi  menggunakan  model  Tobit  yang dilakukan,  menunjukkan  bahwa  faktor  ekonomi  seperti  pertumbuhan  riil,  belanja pemerintah,  dan  tingkat  pengangguran  terbuka  memiliki  kecenderungan  dalam  menaikan tingkat korupsi, yang diukur melalui Indeks Perspesi Korupsi (IPK). Sementara itu, variabel IPM  berkecenderungan  memberikan  determinasi  menurunkan  tingkat  korupsi,  sedangkan inflasi dan penerimaan pajak daerah bukan merupakan determinan terhadap korupsi. Arah implikasi penelitian ini adalah mendukung hadirnya survei berkaitan dengan tingkat korupsi pada level daerah (kabupaten/kota) secara berkala dan konsiten,  serta akselerasi lembaga pencegahan korupsi yang seharusnya ada di setiap daerah.
Kata Kunci : Faktor Ekonomi, Tingkat Korupsi (IPK), Tobit, Beberapa Kota di Indonesia.

## Abstract: Study of Economics Corruption In Some Cities Of Indonesia
The  problem  of  corruption  seems  to  have  contributed  to  economic  and  social  problems, reduced economic growth, reduced investment interest, inhibited the distribution of income, increased poverty and triggered inflation, and even corruption is also believed to hamper the improvement of the political system. Our literature study shows that research related to the determinants  of  corruption  divided  into  three  types  of  significant  themes,  includes  an economic,  political,  and  social  and  cultural  perspective.  Most  of  study  focuses  on observational  samples  across  countries  in  the  world.  This  study  focuses  on  economics corruption  economy  by  considering  economic  factors  such  as  real  growth,  Human Developmen  Index (HDI),  government  spending,  inflation,  open  unemployment  rates,  and tax revenues, which suspected of having an impact on corruption levels on a smaller scale, such  as  cities.  Although  this  study  is  still  quite  limited,  because  the  data  available  in Indonesia  only  resulted  in  the  formation  of  56  observation  panels  data  (14  cities  in Indonesia  in  2004,  2006,  2008,  and  2010).  However,  the  output  of  this  study  provides interesting results. Regression using the Tobit model shows that economic factors such as real  growth,  government  spending,  and the  level  of  open  unemployment  tend  to  increase the  level  of  corruption  as  measured  through  the  Corruption  Perspession  Index  (CPI). Meanwhile,  the  HDI  variable  tends  to  provide  a  determination  to  reduce  the  level  of corruption, while inflation and local tax revenue are not determinants of crime. The direction of the implications of this research is to support the presence of surveys related to the level of  corruption  at  the  regional  (district/city)  level  regularly  and  to  be  consistent,  and accelerating of corruption prevention institutions is to be necessary in local level.
Keywords: Economics  factors, Corruption  Perspession  Index  (CPI),  Tobit  Model,  Some Cities of Indonesia.

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Begitu  menariknya  tema  korupsi  untuk  penelitian  dalam  studi  ekonomika,  hal  ini membuat  banyak  ekonom  saling  adu  argumen  dan  memperdebatkan  akibat-akibat  korupsi dalam  perekonomian.  Perdebatan  yang  dimaksud  adalah  dua  pandangan  hipotesis  berupa Grease the Wheels Hypothesis (GWH) dan Sand the Wheels Hypothesis (SWH) (Pradiptyo, et  al.,  2015).  Pemahaman  terhadap  GWH  memiliki  filosofi  menarik  di  dalamnya,  bahwa korupsi  ibarat  pelumas  yang  nantinya  dapat  mempercepat  dan  memperlancar perekonomian,  saat  oknum-oknum  tertentu  mengakali  tuntuan  birokrasi,  aturan,  dan keharusan  mengikuti  prosedur  yang  berlaku.  Keadaan  ini  dianggap  dapat  memberikan efisiensi dan efektivitas yang berujung pada lancar dan cepatnya perekonomian (Egger dan Winner, 2005; Sena dan Martinova, 2008; Gazda, 2010, Meon, 2010; Dreher dan Gassebner, 2011).  Sementara  itu,  SWH  justru  memberikan  pandangan  yang  sebaliknya.  Filosofi  yang terkandung  dalam  hipotesis  ini  adalah  ibarat  pasir  yang  saat  berjalan  menggunakan
kendaraan  bermotor  di  atasnya,  maka  perputaran  ban  menjadi  lambat  atau  bahkan tidak bisa melaju. Hal ini berarti korupsi memberikan dampak buruk/negatif/memperlambat bagi perekonomian (Mauro, 1995, Tanzi, 1998; Bowles, 2000; Jain, 2001; Chang, 2013).
Sungguhpun  demikian,  Henderson  dan  Kuncoro  (2006),  Rivayani  (2008),  dan Pradiptyo et  al.  (2015)  menganggap  bahwa  untuk  mengasumsikan  GWH  dapat  terjadi  di Indonesia  adalah sulit  diterima,  jadi  bisa  dikatakan  GWH tidak  berlaku  di  Indonesia  untuk saat  ini.  Secara  lebih  lugas  Pradiptyo et  al.  (2015)  meyakini  peran  korupsi  dalam  GWH dibatasi hanya dalam bidang ekonomi, serta kelancaran birokrasi dalam GWH lebih condong pada keuntungan individu/kelompok berpendapatan menengah ke atas.
Berpedoman pada perdebatan GWH dan SWH, penelitian tentang pengaruh korupsi terhadap  variabel  lain  sepertinya  telah  banyak  dilakukan.  Bahkan  studi  dan  peninjauan terhadap  literatur  memperlihatkan  bahwa  terhitung  sejak  akhir  abad  20  hingga  memasuki awal abad 21, studi dan penelitian “ekonomi-korupsi” banyak mengungkap dampak korupsi terhadap  variabel-variabel  ekonomi.  Seperti  halnya  pengaruh  negatif  korupsi  terhadap pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) riil (Mauro, 1995; Leite dan Weidman, 1999; Tanzi  dan  Davoodi,  2000;  Abed  dan  Davoodi,  2000).  Kemudian  pengaruh  korupsi  yang negatif  terhadap  belanja  pemerintah  (Mauro,  1995),  ada  pula  yang  mempengaruhi berkurangnya penerimaan pemerintah (Ghura, 1998; Tanzi dan Davoodi, 2000).
Tidak hanya demikian, korupsi juga diyakini memicu masalah-masalah ekonomi dan sosial  lain  diantaranya:  menurunkan  pertumbuhan  ekonomi  (Mauro,  1995;  Knack  dan Keefer,  1995;  Ehrlich  dan  Lui,  1999),  mengurangi  minat  berinvestasi  (Henisz,  2000;  Wei, 2000;  Wei  dan  Javorcik,  2002),  menghambat  distribusi  pendapatan  dan  meningkatkan kemiskinan  (Husted,  1999),  dan  memicu  terjadinya  inflasi  Al-Mahrubi  (2000).  Korupsi  juga diyakini  menghambat  perbaikan  sistem politik  Anderson  dan  Tverdova  (2003),  menambah indeks kasus kriminalitas (Azfar dan Gurgur, 2008), serta masih banyak lagi yang lain.
Tren  penelitian  berkaitan  dengan  mencari  fakta  sebab  korupsi  juga  terus berkembang.  Artinya  cakupan  penelitian  tidak  hanya  fokus  berkaitan  dengan  dampak korupsi saja, namun juga lebih spesifik mengarah pada kegiatan mencari tahu determinan yang  menyebabkan  korupsi  dapat  terjadi.  Setelah  meninjau  pada  hasil review  berbagai literatur,  banyak  disebutkan  bahwa  korupsi  dapat  disebabkan  oleh  banyak  determinan. Pellegrini  dan  Gerlagh  (2008),  Billger  dan  Goel  (2009),  Ata  dan  Arvas  (2011),  Agbiboa (2011),  Aggrey  (2012),  Elbahnasawy  dan  Revier  (2012),  Dong  dan  Torgler  (2013),
memaparkan  bahwa  secara  garis  besar  ada  tiga  faktor  utama  pendorong  korupsi,  antara lain: (1) faktor ekonomi; (2) faktor politik; dan (3) faktor sosial dan budaya. Pada konteks ini, faktor ekonomi bisa menjadi topik favorit yang diteliti oleh para ahli dan ekonom. Selain karena dapat dihubungkan dengan berbagai data ekonomi, para ekonom dapat mengamati lebih dalam faktor laten korupsi yang dilihat dari strategi kebijakan ekonomi.
Merespon  realita  tersebut,  penelitian  untuk  menganalisis  variabel  yang  merupakan determinan  terhadap  kasus  korupsi  di  daerah  (regional)  khususnya  dari  sudut  pandang ekonomi  menjadi  tujuan  penelitian  ini.  Selama  ini  banyak  penelitian  hanya  berfokus  pada studi kasus lintas negara (Triesman, 2000; Ali dan Isse, 2003; Ata dan Arvas, 2011; Salih, 2013;  Cimpoeru  dan  Cimpoeru,  2015).  Bisa  dikatakan  spesifikasi  penelitian  lintas  daerah (kota/kabupaten)  belum  banyak  dilakukan.  Kesempatan  untuk  melihat  variabel  ekonomi yang  merupakan  determinan  terhadap  korupsi  di  beberapa  Kota  Indonesia  bisa  diambil dengan  memanfaatkan  data  IPK  beberapa  Kota  yang  telah  disurvei Transparency International Indonesia (TII). Namun IPK yang dipublikasikan pada tahun 2004, 2006, 2008, 2010, dan 2015 tersebut setiap tahunnya ada perbedaan jumlah Kota dan atau Kota tujuan yang menjadi target survei. Walau demikian memilah Kota yang disurvei tahun 2004, 2006, 2008, 2010 sebanyak 14 Kota masih bisa dilakukan agar nantinya menghasilkan data panel.

## TINJAUAN TEORITIK / LITERATURE REVIEW
Definisi  korupsi  secara  harafiah  dapat  dilihat  dari  kata  “korupsi”  yang  asalnya  dari bahasa  Latin  ” corruptio”  Fockeman  (1951  dalam  Kemendikbud,  2011:  23).  Asal  kata ” corruptio”  berasal  dari  kata  bahasa  latin  yang  lebih  tua  yaitu  “corrumpere”  yang  berarti secara harafiah kebusukan, buruk, ketidakjujuran, penyimpangan dari kesucian. Bahasa latin tersebut  di  Inggris  dikenal  dengan  istilah  “ corruption,  corrupt”,  sementara  itu  di  Belanda bernama “ corruptie atau korruptie” dengan esensi makna yang juga sama.
Sudut  pandang  yang  dibangun  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  melihat kecenderungan variabel ekonomi dalam menentukan variabel tingakt korupsi dalam bentuk Indeks  Persepsi  Korupsoi  (IPK).  Salah  satu  yang  menjadi  indikator  utama  menilai  kondisi ekonomi  biasanya  menggunakan  capaian  pertumbuhan  ekonomi  riil  (berdasarkan  harga konstan).  Pertumbuhan  ekonomi  biasanya  memiliki  tren  dinamis,  dan  menjadi  suatu indikator  perekonomian.  Hasil  review  literatur  memperlihatkan  pertumbuhan  termasuk variabel yang dipertimbangkan peneliti sebelumnya dalam melihat apakah pertumbuhan riil merupakan determinan terhadap korupsi pada suatu negara (Ali dan Isse, 2003; Nwabuzor,
2005;  Rehman  dan  Naveed,  2006;  Pellegrini  dan  Gerlagh,  2008;  Ata  dan  Arvas,  2011; Agbiboa, 2012).
Selanjutnya dalam melihat kondisi tingkat korupsi, juga terdapat studi lain yang juga mempertimbangkan  kondisi  masyarakat  yang  tercermin  dari  kualitas  manusianya.  Berbeda dengan pandangan sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human Development Index (HDI). Variabel ini banyak digunakan karena di dalamnya mencakup  tiga  komponen  dasar  yang  merefleksikan  upaya  pembangunan  manusia,  yaitu peluang  hidup (longevity),  pengetahuan  (knowledge),  dan  standar  hidup  layak  (living standards). Fakta empiris memperlihatkan negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul, memiliki IPK yang tinggi (Svensson, 2005; Akçay, 2006; Ticky, 2010; Franciari dan Sugianto, 2010, Dridi, 2013), artinya memiliki tingkat korupsi yang rendah.
Menelusuri  lebih  jauh,  banyak  aktor  koruptor  datang  dari  kalangan  elit  pemerintah dalam  era  desentralisasi  saat  ini.  Umumnya  mereka  melakukan  tindak  korupsi  dengan melakukan  penyalahgunaan  wewenang  terkait  alokasi  anggaran.  Oleh  sebab  itu  variabel seperti belanja pemerintah ( government expenditure), biasanya dipertimbangkan masuk ke dalam  variabel  independen  yang  dianggap  mampu  memberikan  determinasi  terhadap kenaikan  tingkat  korupsi.  Variabel  semacam  ini  berkaitan  erat  dengan  pengelolaan, penggunaan, dan realisasi anggaran yang sepenuhnya tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah. Titik inilah yang biasanya memberikan kesempatan melakukan korupsi, terlebih lagi konteks desentralisasi di Indonesia berdampak pada adanya bantuan anggaran seperti Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  ataupun  Dana  Alokasi  Khusus  (DAU). Review    terhadap penelitian empiris yang dilakukan memperlihatkan bahwa variabel belanja pemerintah juga digunakan  dalam  melihat  faktor  determinan  terhadap  korupsi  (Del  Monte  dan  Papagni, 2001; Ali dan Isse, 2003; Rock dan Bonnet, 2004).
Dinamisasi  perekonomian  dapat  ditengarai  oleh  suatu  keadaan  inflasi  yang  santa volatil.  Variabel  ini  juga  dipertimbangkan  oleh  banyak  peneliti  sebelumnya,  sebagai  faktor yang  menjadi  determinan  terhadap  korupsi  (Al-Marhubi,  2000;  Paldam,  2002;  Braun  dan DiTella;  2004;  Ata  dan  Arvas,  2011).  Inflasi  kerap  diyakini  sebagai senjata  jitu  melakukan “moral hazard” yang memungkinkan untuk dilakukan oleh oknum koruptor (Paldam, 2002). Inflasi  juga  dapat  dikaitkan  dengan  kesempatan  oknum  (pemerintah)  melakukan  alasan mark-up  anggaran,  penggelapan,  dan  lainnya,  dengan  alasan  adanya  inflasi  (harga diasumsikan naik).
Logika perilaku yang korup juga berkaitan dengan kondisi perekonomian pada setiap manusia  di  dalam  masyarakat  misalnya  seperti  pengangguran.  Saha  dan  Gounder  (2008) mempercayai  bahwa  ada  hubungan  antara  pengangguran  dan  korupsi.  Sementara  itu Kristiansen  and  Ramli  (2006)  mengungkapkan  bahwa  pengangguran  telah  meningkatkan kasus  penyuapan  dalam  praktek  rekruitkmen  pegawai  negeri  sipil  di  Indonesia.  Beberapa peneliti sebelumnya (Rehman dan Naveed, 2007; Bayar, 2011) juga menggunakan variabel pengangguran untuk melihat faktor determinan korupsi.
Variabel  terakhir  yang  tidak  kalah  penting  adalah  penerimaan  pajak  daerah. Penelitian  empiris  telah  dilakukan  oleh  Rehman  dan  Naveed  (2006)  yang  menggunakan penerimaan  pajak  sebagai  salah  satu  variabel  untuk  melihat  determinan  korupsi.  Lui  dan Feng  (2015)  juga  telah  menggunakan  variabel  ini  untuk  melihat  bahwa  pajak  berpotensi menimbulkan  banyak  suap  dalam  proses  penghindaran  atau  penggelapan  pajak.  Peneliti lainnya  (Picur  dan  Belkaoui,  2006;  Cule  dan  Fulton,  2009;  Mandescu;  2011;  Rahmani  dan Fallahi, 2012; Litina dan Palivos, 2015) juga telah menganggap  bahwa antara korupsi dan pajak di dalamnya dianggap ada fenomena yang saling berdampingan dan berkait.

## METODE PENELITIAN / METHODS

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  bentuk  paradigma  penelitian  kuantitatif-positivistik.  Sugiyono (2012)  menganggap  penelian  kuantitatif  dimaknai  sebagai  metode  penelitian  dengan landasan  filsafat  positifisme,  dengan  maksud  meneliti  pada  populasi  atau sampel  tertentu. Fokus positivisme melahirkan pendekatan paradigma kuantitatif dalam penelitian sosial.
Data  indeks  persepsi  korupsi  menjadi  variabel  dependen  dengan  nilai  0 hingga  10. Sementara  untuk  variabel  independen,  diantaranya:  pertumbuhan  ekonomi  (GRO)  dalam satuan  persen  berdasarkan  harga  konstan,  indeks  pembangunan  manusia  (HDI),  belanja pemerintah dalam satuan milyar yang ditransformasi ke dalam bentuk log natural (LNGEX), inflasi  (INF)  dalam  satuan  persen,  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  dalam  satuan persen,  (UNE)  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  dalam  satuan  persen,  (UNE)  penerimaan pajak di daerah dalam satuan milyar yang juga ditransformasi ke dalam bentuk log natural (LNTAX).
Data  yang  diperoleh  merupakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  dokumen maupun publikasi lembaga/institusi terkait  yang relevan dengan penelitian ini. Data Indeks Persepsi  Korupsi  (14  kota  yang  terdiri  dari  Kota  Balikpapan,  Banjarmasin,  Makassar,
Manado, Denpasar, Surabaya, Semarang, Yogya, Cilegon, Padang, Palembang, Pekanbaru, Batam,  dan  Medan  tahun  2004,  2006,  2008,  2010)  diperoleh  dari  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Transparency Indonesia. Sementara data pertumbuhan riil, IPM, belanja pemerintah,  inflasi,  pajak  daerah  diperoleh  peneliti  dari  dokumen-dokumen  yang dipublikasikan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dalam  bentuk softcopy.  Selanjutnya  data pengangguran terbuka, diperoleh dari berbagai sumber skunder (laman website pemerintah di setiap kota yang menjadi sampel, dan berbagai sumber yang publikasinya parsial).
Formasi  tersebut,  dianggap  sebagai  pemanfaatan  data  dependen  terbaik  dengan jumlah  sampel  (n)  terbanyak  yaitu  56  (data  dependen  ketersediannya  terbatas).  Sebab, survei IPK  pada  tahun  2004 hanya  21  kota,  tahun  2006 (32 kota),  tahun  2008 (50 kota), dan  tahun  2010  (50  kota),  namun  sistem  pemilihan  sampelnya  kurang  konsisten.  Artinya, kota  yang  disurvei  tidaklah  sama  (tempat  dan  jumlahnya)  pada  rentang  periode  4  tahun tersebut,  walaupun  ada  beberapa  kota  yang  selalu  disurvei.  Semua  data  yang  terkumpul peneliti input  ke  dalam  program  Microsoft  Excel  2010  sebagai  bahan  untuk  diolah  dalam eviews  11.0.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan analisis  regresi  model  Tobit.  Regresi  model  Tobit  digunakan  mengingat  variabel  dependen yaitu  korupsi  diukur  menggunakan  IPK  yang  bersifat  laten  dan  kualitatif,  serta  nilainya terbatas  yaitu  dari  0-10  (skala  yang  dibatasi).  Alasan  lain  pemelihan  menggunakan  Tobit, selain  variabel  dependen  yang  bersifat  kualitatif  dan  terbatas  nilainya  (0-10),  penggunaan teknik  analisis  regresi  Tobit  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  sebelumnya.  Penelitian tersebut dilakukan oleh Ata dan Arvas (2011) yang mencoba meneliti determinan ekonomi korupsi  di  25  negara  Eropa  (2004-2007)  menggunakan  regresi  Tobit,  dengan  pendekatan data  rata-rata.  Selain  itu  hal  ini  berkaitan  dengan  keterbatasan  data,  sebab  data  IPK  di beberapa kota Indonesia hanya terjadi 5 kali dengan sampel yang berubah tidak konsisten.
Sementara itu, penggunaan periode dua tahunan dilakukan karena pernah ada yang melakukan penelitian dengan rentang waktu yang kurang lebih sama, yaitu penelitian oleh Cimpoeru dan Cimpoeru (2015) dengan judul Budgetary Transparency-an Improving Factor for Corruption Control and Economic Performance. Datanya bisa dikatakan berbentuk panel periode  dua  tahunan  yaitu  pada  tahun  2006,  2008,  2010,  2012 pada  negara-negara  yang
masuk kedalam survei OBI ( Open Budgetary Transparency) sebanyak 59 negara. Sementara itu  analisisnya  menggunkan  metode  PLS  ( Pooled  Least  Squares)  yang  dipilih  terdiri  dari variabel independen: transparansi anggaran (OBI), dan GDP per kapita.

## Regresi Menggunakan Model Tobit
Pengembangan  dari  model  Probit  dikembangkan  oleh  James  Tobin  (1958)  menjadi Tobit  ( Tobit  Model).  Sampel  data  variabel  dependennya  hanya  ada  untuk  sebagian  dari sampelnya,  dan  biasa  disebutl  sebagai  sampel  tersensor  ( censored  sample).  Sampel tersensor tersebut dibedakan dengan sampel terpotong ( truncated sample) yaitu informasi tentang variabel independen hanya ada jika variabel dependen terobservasi. Regresi model Tobit  dianggap  sebagai  model  regresi  dengan  variabel  dependen  terbatas  ( limited dependent variable regression models), karena restriksi yang ada pada variabel  dependen (Gujarati dan Porter, 2012). Secara matematis Gujarati dan Porter (2012) memformulasikan regresi model Tobit dapat dituliskan:
Y i = α + βX i + ε i jika RHS > 0 = 0 jika sebaliknya
Dimaknai bahwa RHS = sisi sebelah kanan ( right-hand side). Variabel X (independen) dapat saja  diberikan  atau  ditambahkan  pada  model.  Berkaitan  dengan  persamaan  matematis tersebut,  maka  model  fungsi  indeks  persepsi  korupsi  di  beberapa  kota  di  Indonesia dinyatakan dinyatakan dalam persamaan:
CPI= α + β1GRO + β2HDI + β3LNGEX + β4INF  +  β5UNE+ β6LNTAX+ ε Keterangan:
CPI : Indeks Persepsi Korupsi (IPK), (0-10) GRO : Pertumbuhan Rill (persen) HDI : Indeks Pembangunan Manusia (0-100) LNGEX : Log Natural dari belanja riil Pemerintah Kota (rupiah) INF : Inflasi (persen) UNEM : Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) LNTAX : Log natural dari penerimaan pajak riil daerah (rupiah) α : Konstanta/ Intercept β1, β2, β3, β4, β5, β6 : Koefisien Regresi ε : E rror

## HASIL DAN PEMBAHASAN / DISCUSSION
Berdasarkan tabel yang ada, menunjukkan hasil estimasi regresi Tobit dengan interpretasi berikut:
1. Berdasarkan hasil olah data dan perhitungan menggunakan alat bantu Eviews 11.0. Dapat  dilihat  bahwa  hasil p-value  pada  variabel  pertumbuhan  ekonomi  (GRO)  = 0.0070,  indeks  pembangunan  manusia  (HDI)=  0.0056,  belanja  pemerintah ( LNGEX)= 0,0284, dan pengangguran (UNE)= 0,0038 memiliki tanda signifikan yang berkencederungan  dapat  mempengaruhi  variabel  korupsi  pada  tingkat  kesalahan estimasi  5  persen.  Sementara  itu,  variabel  inflasi  (INF)=  (0,1025)  dan  penerimaan pajak  daerah  (LNTAX)=  0.7849  tidak  signifikan,  sehingga  tidak  berkecenderungan mempengaruhi variabel korupsi pada tingkat kesalahan estimasi 5 persen.
2. Nilai  kofisien  masing-masing  variabel  independen  dalam  penelitian  menggunakan regresi  model  Tobit  ini,  mengandung  2  (dua)  sifat  mutlak  yaitu  “merupakan determinan  yang  positif  (+)”  dan  merupakan  determinan  yang  bersifat  negatif  (-). Karena variabel dependen korupsi memiliki satuan yang cara membacanya “berbeda” dengan variabel dependen kualitatif kebanyakan (tren IPK mendekati nilai nol artinya korupsi meningkat dan tren mendekati nilai 10 artinya korupsi membaik/bersih dari korupsi).  Bila  ada  variabel  independen  yang  memiliki  nilai  kofisien  negatif  (-)  dan signifikan  dapat  dibaca  “berkecenderungan  mempengaruhi  atau  determinan  yang meningkatkan tingkat korupsi”. Sementara untuk variabel independen yang memiliki nilai  kofisien  positif  (+)  dan  signifikan  dibaca  “berkecenderungan  mempengaruhi atau determinan yang menurunkan tingkat korupsi”.
3. Berdasarkan  nilai  kofisien  dan  signifikansi  variabel  independen  yang  menunjukkan sebagai determinan dalam meningkatkan tingkat korupsi diantaranya: pertumbuhan ekonomi  ( GRO)  =  0.0070,  belanja  pemerintah  (LNGEX)  =  0,0284,  pengangguran ( UNE)=  0,0038,  sedangkan  indeks  pembangunan  manusia  (HDI)=  0.0056,  justru sebaliknya menujukkan arah kecenderungan sebagai determinan dalam menurunkan tingkat korupsi. Sisanya variabel inlasi (INF)= 0,1025 dan penerimaan pajak daerah (LNTAX)=  0.7849  tidak  memiliki  nilai  signifikansi  kurang  dari  5  persen,  dapat dianggap kedua variabel ini bukan merupakan determinan terhadap tingkat korupsi.
4. Perlunya melihat tingkat kebaikan model secara bersama-sama dalam regresi model Tobit, digunakalah Likelihood Ratio (LR). Likelihood Ratio (LR) ini mirip dengan uji F
pada analisis OLS. Hasil uji LR sebesar 25.36761 dengan nilai p-value sebesar 0,0003 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan yang diterima sebesar 0.05. Oleh sebab itu, variabel-variabel independen (pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, belanja  pemerintah, inflasi,  pengangguran,  dan  penerimaan  pajak  daerah)  memiliki kecenderungan sebagai determinan yang secara simultan mendorong korupsi.

## Interpretasi Hasil Output
Tabel 1. Ringkasan Hasil  Perhitungan  Model Tobit Menggunakan Software Eviews 11.0 Variable Coefficient Z-Statistic P-Value GRO -0.170639 -2.698853 0.0070 HDI 0.068133 2.770221 0.0056 LNGEX -0.507810 -2.191735 0.0284 INF 0.061786 1.633043 0.1025 UNE -0.064173 -2.893108 0.0038 LNTAX 0.035517 0.272915 0.7849 C 10.23631 3.092471 0.0020 Likelihood Ratio (Chi-square Statistic )     = 25.36761 Prob. Chi-square = 0.0003
Sumber: Diringkas dari Hasil Regresi Data Penelitian dalam Eviews 11.0, 2019.

## Determinasi Variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Korupsi
Temuan  penelitian ini  menunjukkan  laju pertumbuhan  sebagai  variabel  independen memiliki kecenderungan memberikan determinasi terhadap naiknya tingkat korupsi. Hasil ini berbeda dengan penelitian Ali dan Isse (2003), Rehman dan Naveed (2006), dan penelitian yang  dilakukan  Ata  dan  Arvas  (2011)  yang  menunjukkan  tidak  ada  hubungan,  pengaruh, determinasi,  ataupun  probabilitas  variabel  pertumbuhan  ekonomi  dalam  menaikan  atau menurukan tingkat korupsi yang diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Kemungkinan yang terjadi, bisa diakibatkan karena adanya perbedaan karakteristik wilayah yang menjadi sampel dalam penelitian ini (14 Kota) dibanding bila sampelnya adalah sekumpulan negara tertentu. Banyak  penelitian yang melihat hubungan pertumbuhan ekonomi dengan korupsi menggunakan  analisis  data  antarnegara,  sedangkan  dalam  penelitian  ini  sampel  yang dilakukan adalah dalam lingkup regional atau beberapa Kota saja.
Namun  demikian,  berbeda  dengan  dua  penelitian  tersebut,  Hoa  (2010)  yang meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan korupsi di 15 negara Asia pada tahun 2001 dan 2008. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan dapat mengakibatkan  bertambahnya  korupsi  yang  ditandai  dengan  semakin  rendahnya  Indeks Persepsi  Korupsi  (IPK)  di  15  negara  Asia  yang  masih  berkembang.  Penelitian  lain  yang mendukung  hasil  penelitian  ini  adalah  yang  dilakukan  Nugroho  (2013),  bahwa  semakin
tinggi tingkat pertumbuhan nasional Indonesia (diukur menggunakan PDB atas dasar harga konstan) dapat memberikan dampak semakin tinggi tingkat korupsinya.
Hasil  penelitian  ini  seperti  berbenturan  dengan  fenomena  yang  umum  terjadi  di negara  maju.  Bahwa  negara  maju  di  dunia  yang  memiliki  pertumbuhan  stabil  dan  cukup tinggi  memiliki  indeks  persepsi  korupsi  yang  tinggi  pula  (Seligson,  2002;  Aidt  dan  Duta, 2008;  Abramo,  2008;  Ticky,  2010;  Rose  and  Mishler,  2010).  Bahkan  Aidt  (2011)  meyakini negara  dengan  pertumbuhan  ekonomi  tinggi  yang  masuk  sebagai  kategori  negara  maju dianggap  lebih  memiliki  anggaran  besar  dalam  menanggulangi  korupsi,  serta  sistem  yang lebih  baik  dalam  mengatasi  korupsi.  Oleh  karena  itu,  cukup  rasional  bila  di  negara berkembang, pertumbuhan ekonomi belum tentu sama peranannya terhadap tingkat korupsi yang terjadi.

## Determinasi Variabel IPM terhadap Tingkat Korupsi
Penelusuran literatur dalam lingkup sampel antarnegara menyebutkan bahwa negara dengan  nilai  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang  semakin  tinggi,  memicu  tingkat korupsi yang menurun dan tidak hanya ditandai dengan naiknya nilai IPK yang saja. Secara khusus  IPM  juga  pasti  dapat  mendorong  akses  kontrol  atau  penanggulangan  korupsi, layanan fasilitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, gaya hidup masayarakat, dan lain sebagainya  (Akçay,  2006;  Touati,  2014).  Penelitian  ini  juga  mendukung  temuan  hasil penelitian Cimpoeru dan Cimpoeru (2015) yang menunjukkan bahwa pendidikan yang baik di  negara-negara  dunia  (negara  dalam list Open Budget Index) dapat mengurangi korupsi yang ditandai dengan meningkatnya IPK.
Sejauh  melakukan  kajian  literatur,  belum  ditemukan  hasil  penelitian  yang menunjukkan bahwa IPM yang naik berkecenderungan menurunkan nilai IPK (meningkatkan tigkat  korupsi).  Temuan  Mohtadi  dan  Roe  (2003,  dalam  Pradiptyo et  al.,  2015)  juga menunjukkan  hasil  temuan  yang  tidak  jauh  berbeda  bahwa  hubungan  antara  korupsi  dan demokrasi  seperti  huruf  U  terbalik  yang  menunjukkan  terdapat crowding  out  effect. Maksudnya  pada  saat  awal  demokrasi  misalnya  (dikaitkan  dengan  reformasi  1998),  biaya partisipasi  rendah  oleh  sebab  itu  terjadi  penambahan  jumlah rent-seekers  yang  bisa dikatakan belum terkendali. Selain peluang yang terbuka tersebut, sistem demokrasi terbaik juga belum dibentuk. Sebagai konsekuensinya, pada tahap awal demokrasi tersebut, korupsi cenderung meningkat.
Fenomena  penurunan  tingkat  korupsi  yang  terdeterminasi  oleh  naiknya  nilai  IPM juga  dapat  dilihat  pada  indikator  pemerintahan  Indonesia.  Pada  masa  berakhirnya  Orde Baru, terjadi penurunan aspek kelembagaan di berbagai indikator. Hal serupa terjadi pada periode  1996-2003,  ketika  itu  Indonesia  berada  dalam  kondisi  krisis  di  tahun  1998  dan kemudian terjadi proses pemulihan dari dampak krisis ekonomi tersebut. Hal tersebut tentu sulit terjadi jika kualitas pembangunan manusia yang terjadi di Indonesia tidak berjalan ke arah yang lebih baik
Jika  kemudian  dikaitkan  dengan  yang  terjadi  saat  ini  kondisi  pengendalian  yang terbilang  sangat  masif  dilakukan  juga  tercermin  dari  adanya  pembentukan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  berdiri  sejak  tahun  2004.  Bahkan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  seperti  Indonesia Corruption  Watch  (ICW),  Perempuan  Anti  Korupsi, Indonesian Corruption Investigation (ICI), dan lebih dari 30 LSM di Indonesia lainnya juga merupakan  hasil  dari  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia  saat  ini.  Pada lingkup  pendidikan  tinggi  juga  tidak  mau  kalah  karena  ada  PUKAT  (Pusat  Kajian  Anti Korupsi)  UGM,  Monitor  Korupsi  FEB  UGM,  Pusat  Studi  Ilmu  Hukum  dan  Anti  Korupsi  di UNHAS, dan lain sebagianya. Rangkaian penjelasan dan argumen bagaimana faktor ekonomi IPM  yang  berkecenderungan  memberikan  determinasi  dalam  menurunkan  tingkat  korupsi terlihat secara jelas dari berbagai fenomena yang terjadi di berbagai negara dan Indonesia.

## Determinasi Variabel Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Korupsi
Variabel  independen  belanja  pemerintah  langsung  riil  berkecenderungan  memberi determinasi  terhadap  peningkatan  tingkat  korupsi.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  arah penurunan  IPK  (koefisien  negatif).  Artinya  penelitian  ini  cukup  sesuai  dengan  penelitian- penelitian  sebelumnya  yang  melihat  belanja  pemerintah  sebagai  faktor  ekonomi  yang memberikan  determinasi  terhadap  korupsi  (Del  Monte  dan  Papagni,  2001;  Ali  dan  Isse, 2003; Rock dan Bonnet, 2004).
Penelitiannya  Ali  dan  Isse  (2003)  juga  selaras  dengan  hasil  dalam  penelitian  ini. Walupun  variabel  belanja  pemerintah  dilihat  dari  pengeluaran  pemerintah  yang  memiliki kostribusi  pada  GDP  ( government size). Negara dengan anggaran besar biasanya memiliki rencana pengeluaran yang besar untuk mendorong pertambahan GDP. Dalam penelitiannya hal tersebut dianggap memiliki potensi dalam meningkatkan korupsi. Sementara itu, secara lebih  spesifik  temuan  Gupta et  al.  (2001)  juga  telah  memperlihatkan  hal  yang  serupa walaupun  variabel  belanja  pemerintahnya  adalah  belanja  militer  pemerintah.  Hal  serupa juga  didukung  oleh  Agostino et  al.  (2011),  yang  menyebutkan  bahwa  membesarnya
ukuran/besar  pengeluaran  pemerintah  pada  pengeluaran  untuk  keperluan  militer  secara kuat dapat mempengaruhi korupsi meningkat.
Kajian  lain  yang  dilakukan  Kotera et  al.  (2012)  juga  memandang  lebih  pada pengeluaran  pemerintah  bukan  belanja  pemerintah  (operasional)  yang  dianggap  memiliki pengaruh  positif  terhadap  korupsi.  Walau  demikian,  penelusuran  terhadap  literatur penelitian  sebelumnya  menemukan  bahwa    penelitian  Billger  dan  Goel  (2009)  yang menggunakan  sampel  100  negara  ( data  cross  section)  teryata  menunjukkan  pangeluaran pemerintah  (sebagai government  size)  ternyata  sama  sekali  tidak  signifikan  dalam mempengaruhi korupsi.

## Determinasi Variabel Inflasi terhadap Tingkat Korupsi
Variabel  independen  inflasi  (INF)  tidak  signifikan  dalam  meningkatkan  atau menurunkan tingkat korupsi. Hal ini cukup bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya (Al-Marhubi, 2000; Paldam, 2002; Braun dan DiTella; 2004; Ata dan Arvas, 2011; Samimi et al.,  2012;  Akca  et  al.,  2012).  Padahal  Inflasi  kerap  diyakini  sebagai  bentuk  tindak  “moral hazard”  yang  bukan  hanya  diakukan  oleh  sesorang  yang  ingin  mencairkan  asuransi- asuransinya (mobil, rumah, kesehatan, dan lainnya), namun pada konteks ini juga berlaku untuk  koruptor  (oknum  swasta  dan  pemerintah)  (Paldam,  2002).  Penelitian  lain  yang bertolak belakang dengan hasil dalam penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Braun dan Di Tela (2004) saat melihat determinansi inflasi dalam meningkatkan korupsi pada 75 negara pada tahun 1982-1994. Kemudian, penelitian Tosun (2002) pada 44 negara di dunia yang secara  random  dipilih  pada  1982-1995.  Hasilnya  menyatakan  korupsi  berasal  dari  inflasi yang  tinggi.  Walaupun  terbilang  sudah  lama,  namun  penelitian-penelitian  tersebut  sering menjadi rujukan banyak peneliti hingga saat ini.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ata  (2009)  yang  mencoba  melakukan  investigasi berkaitan dengan pengaruh inflasi terhadap  korupsi pada 25 negara  di Eropa (2004-2007) juga  tidak  jauh  berbeda,  artinya  inflasi menyebabkan  korupsi  (inflasi  naik,  IPK  turun  yang menunjukkan  korupsi  semakin  parah).  Kemudian  Getz  dan  Vokema  (2011)  juga membuktikan  hal  serupa  walaupun  variabel  yang  digunakan  adalah  “ the  economic ambiguity”  namun  variabel  tersebut  diambil  yang  merepresentasikan  kenaikan  harga barang/jasa  secara  umum  (inflasi). Berdasarkan  argumen  dan  uraian-uraian  tersebut, mengkaitkan  inflasi  dengan  korupsi  yang  terjadi  di  beberapa  Kota  Indonesia  mungkin
relevan jika didukung dengan data korupsi tahunan yang lebih banyak. Sebab inflasi seperti yang diungkapakan Getz dan Volkema (2011) sebagai “ the economic ambiguity”, cukup sulit dibayangkan bila terjadi inflasi lantas sertamerta dapat memicu peningkatan korupsi.

## Determinasi Variabel Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Korupsi
Hasil model regresi Tobit dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yang  kelima,  yaitu  tingkat  pengangguran  terbuka  secara  hasil  statistik  dapat  dikatakan berkecenderungan  memberikan  determinasi  dalam  meningkatkan  tingkat  korupsi.  Hasil  ini susuai  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Misalnya  saja  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Saha  dan  Gounder  (2008).  Temuannya  menunjukkan  bahwa  terdapat  kaitan  antara pengangguran  dan  korupsi. P enelitian  lain  yang  juga  sependapat  adalah  hasil  temuan Kristiansen  dan  Ramli  (2006).  Hasil  penelitiannya  juga  menunjukkan  adanya  indikasi pengangguran  secara  rasional  memicu  peningkatkan  kasus  penyuapan,  khususnya  dalam praktek  penerimaan  pegawai  negeri sipil  di  Indonesia.  Beberapa  peneliti  sebelumnya  yang mempertimbangkan  dan  menggunakan  variabel  pengangguran  sebagai  variabel  ekonomi untuk melihat determinan korupsi juga telah ada (Rehman dan Naveed, 2007; Nazir et al., 2009; Bayar, 2011).
Hasil  penelitian  yang  menunjukkan  gambaran  peran  pengangguran  dalam mendorong  korupsi  untuk  kasus  “wilayah  kota”  bahkan  telah  dilakukan  oleh  Nazir et  al. (2009).  Tulisannya  mencoba  membuktikan  dengan  melakukan  penelitian  berjudul Socio- economic  Impact  of  Ununemployment  in  Urban  Faisalabad,  Pakistan.  Setelah  melakukan sebar  kuisioner  dan  melakukan  wawancara  terhadap  informan  kunci  di  Kota  Faisalabad Pakistan,  disimpulkan  bahwa  sekitar  71  persen  responden  menyepakati  bahwa pengangguran yang terjadi di kota tersebut memicu dan mendorong terjadinya korupsi. Hal itu  menciptakan  suasana  saling  tidak  percaya,  ketidakjujuran,  dan  meningkatkan  jumlah kasus kriminalitas “korupsi” yang banyak mengekspose tokoh-tokoh korupsi di Faisalabad. Kemudian, sadar atau tidak selama ini opini publik mengarah pada suatu pandangan umum,  bahwa  pengangguran  merupakan  fenomena  yang  terjadi  karena  disebabkan  oleh banyak hal. Namun seiring perkembangan waktu yang menempatkan pengangguran sebagai masalah  sosial  khususnya  di  negara-negara  berkembang.  Pengangguran  juga  dianggap memberikan  banyak  dampak-dampak  negatif.    Bukan  hanya  masalah  standar  hidup  yang sulit  dicapai,  namun  juga  memicu  persaingan  bisnis  yang  tidak  baik,  kemiskinan,  tindak kekerasan, peningkatan kriminalitas termasuk didalamnya tindak pidana korupsi (Neeleman and Lewis, 1999; Asghar 2002; Blakely et al., 2003).
Jika  mengkaitkan  dengan  yang  terjadi  di  beberapa  Kota  negara  Indonesia khususnya  seperti  sampel  yang  ada  dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  Kristiansen  and Ramli  (2006)  dan  Boboc  (2009)  sepertinya  cukup  memberikan  gambaran  argumen  yang rasional  dan  logis.  Keduanya  sama-sama  berpendapat  bahwa  temuan  penelitian  yang menunjukkan  pengangguran  memicu  korupsi  dapat  dilihat  dari  banyaknya  fenomena  suap khususnya untuk mendapatkan pekerjaan.

## Determinasi Variabel Penerimaan Pajak Daerah terhadap Tingkat Korupsi
Hasil  estimasi  regresi  menunjukkan  bahwa  bahwa  pajak  daerah  tidak  berpengaruh signifikan.  Walaupun  cukup  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  (Rahmani  dan  Fallahi, 2012;  Antonakas  et  al.,  2013;  Litina  dan  Palivos,  2015;  Lui  dan  Feng,  2015)  yang beranggapan bahwa antara korupsi dan pajak di dalamnya terdapat hubungan yang saling terkait,  namun  sebenarnya  bukan  berarti  pajak  daerah  tidak  memiliki  pengaruh  secara  riil terhadap  probabilitas  akan  terjadinya  korupsi.  Mengidentifikasi  korupsi  yang  terjadi  pada perpajakan bukan merupakan hal yang mudah, terlebih hanya dilihat dari angka saja. Oleh karena  itu,  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut.  Hasil  estimasi  yang  berbeda  tersebut dapat disebabkan karena nilai pajak daerah masih dalam bentuk agregat yang asalnya dari komponen  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  dan  sumber  pajak daerah yang lain. Tidak menutup kemungkinan apabila salah satu atau beberapa komponen pajak daerah itu diteliti satu per satu secara empiris kemungkinan hasilnya dapat signifikan dalam menjelaskan penyebab korupsi di daerah, utamanya di daerah perkotaan. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif dapat menjadi alternatif jika ingin mendalami fenomena seperti ini.

## KESIMPULAN / CONCLUSION
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian  menggunakan  regresi  model  Tobit  dengan sampel  14  daerah  perkotaan  Indonesia  (2004,  2006,  2008,  dan  2010)  yang  meliputi Balikpapan,  Banjarmasin,  Makassar,  Manado,  Denpasar,  Surabaya,  Semarang,  Yogya, Cilegon,  Padang,  Palembang,  Pekanbaru,  Batam,  dan  Medan.  Dapat  diambil  kesimpulan bahwa  faktor  ekonomi  (variabel  independen)  yang  memiliki  kecenderungan  dalam memberikan  determinasi  terhadap  peningkatan  tingkat  korupsi  adalah  pertumbuhan ekonomi riil (GRO), belanja pemerintah (LNGEX), dan tingkat pengangguran terbuka (UNE). Sementara  faktor  ekonomi  IPM  sebalikya,  karena  naiknya  nilai  IPM  akan  memberikan
determinasi  terhadap  naiknya  nilai  (IPK).  Selanjutnya  faktor  ekonomi  inflasi  (INF)  dan penerimaan  pajak  daerah  (LNTAX) hasil  penelitian  secara  statistik  menunjukkankan  kedua variabel tersebut bukan merupakan determinan terhadap tingkat korupsi.
Sebagai saran, sangat diperlukan survei lanjutan berkaitan dengan pembuatan data tingkat korupsi, yang seharusnya tidak hanya di kota saja, namun juga di tingkat kabupaten (menambah  jumlah  daerah  survei).  Mengingat,  selama  ini  survei  hanya  terjadi  5  kali  dan dilakukan bukan oleh pemerintah melainkan TII (terjadi pada 2004, 2006, 2008, 2010, dan 2015).  Hal  ini  dapat  membawa  manfaat  sebagai  bentuk  melihat  gambaran  korupsi  di daerah,  keperluan  penelitian,  dan  bahan  perumusan  kebijakan.  Selain  itu,  diperlukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan analisis determinan faktor ekonomi terhadap tingkat korupsi  di  daerah  perkotaan,  dengan  metode  dan  pendekatan  penelitian  yang  lain.  Kedua hal tersebut akan semakin baik, bila disandingkan dengan akselerasi lembaga pencegahan korupsi yang seharusnya ada di setiap daerah.

## DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES
Abed,  G.  T.  dan  Davoodi,  H.R.  2000.  Corruption,  Structural  reforms,  And  Economic Performance In The Transition Economies. IMF Working Paper, No 00/132, July: 1- 41.
Abramo,  C.  W.  2008.  How  Much  Do  Perceptions  of  Corruption  Really  Tell  Us  ?. www.economics-ejournal.org , Vol. 2, No. 1, February: 1-56.
Agbiboa, D.E. 2012. Between Corruption and Development: The Political Economy of State Robbery in Nigeria. Journal of Business Ethics. Vol.108, No. 3, July: 325-345.
Aggrey,  Niringiye.  2012.  Determinants  of  Corruption  at  District  Levels  in  Uganda.
International Journal of Economic Perspectives, Vol. 6, No. 4 July: 67-72.
Aidt,  T.  S.  2011.  The  Causes  Of  Corruption. https://www.cesifo-group.de .  Diakses  Pada Tanggal 22 Oktober 2015.
Aidt,  T.  S.  dan    Dutta,  J.  2008.  Policy  Compromises:  Corruption  And  Regulation  In  A Democracy. Economics and  Politics. Vol. 20, No. 3, November: 335-360.
Akça, H., Ata, A. Y., dan Karaca, C. (2012). Inflation and corruption relationship: Evidence from  panel  data  in  developed  and  developing  countries. International  Journal  of Economics and Financial Issues, 2(3), 281-295.
Akcay,  Selcuk.  2006.  Corruption  And  Human  Development.  Cato  Journal,  Vol.  26,  No.  1, Winter: 29-48.
Ali,  M.  A.  dan  Isse,  H.  S.  2003.  Determinants  of  Economic  Corruption:  A  Cross-Country Comparison. Cato Journal, Vol. 22, No.3, July: 449-466.
Al-Marhubi,  Fahim.  A.  2000.  Corruption  and  Inflation.  Economics  Letters,  Vol.  66.  No.  2, February: 199-202.
Ali, Muhammad. 1993. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Pustaka Amani. Jakarta Anderson,  C.J.,  dan  Tverdova,  Y.V.  2003.  Corruption,  Political  Allegiances,  and  Attitudes
Toward  Government  in  Contemporary  Democracies,  American  Journal  of  Political Science, Vol. 47, No. 1, January: 91–109.
Antonakas,  N.  P.,  Giokas,  A.  E.,  &  Konstantopoulos,  N.  2013.  Corruption  in  Tax Administration: Interviews with Experts. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 581-589.1–589.
Asghar Muhammad 2002. Economic Stress: Main Cause of Rising Suicides Cases. Dawn, Vol. 4, No. 5, April: 1-10.
Ata,  A.Yilmaz.  2009.  Opportunity  and  Motivation  of  Corruption  in  the  Framework  of Institutional Economics: An Analysis on EU Countries. Economic Research Foundation Publications. Istanbul.
Ata,  A.  Yilmaz  dan  Arvas,  M.  Akif.  2011.  Determinants  Of  Economic  Corruption:  A  Cross- Country Data Analysis. International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 13, July: 161-169.
Azfar,  O.  dan  Gurgur,  T.  2008.  Police  Corruption,  Crime  and  Crime  Reporting:  A Simultaneous Equations Approach. NUPI WorkingPaper, Department of International Economics, No. 743, June: 1-36.
Bayar,  Guzin.  2011,  Causes  Of  corruption.  Dynamic  Panael  Data  Analysis  Of  Some  Post Soviet Countries And East Asian Countries. The Journal of Applied Business Research, Vol. 27, No. 1, February: 77-86.
Billger,  Sherrilyn  M.  dan  Goel,  Rajeev  K.  2009.  Do  Existing  Corruption  Levels  Matter  In Controlling  Corruption  ?:  Cross-Country  Quantile  Regression  Estimates.  Journal  of Development Economics, Vol. 90, No. 2, November: 299–305.
Blakely, T. A., Collings, S. C., & Atkinson, J. 2003. Unemployment and suicide. Evidence for a causal association?. Journal of Epidemiology & Community Health, 57(8), 594-600.
Boboc,  E.  2009.  Identifying  Determination  Of  Corruption  In  Health  Care:  A  Cross-Country Analysis. Thesis in Central European University Department Of Economics. Budapest.
Bowles, R. 2000. Corruption. in B. Boudewijn and G. De Greest, eds. Encyclopedia of Law and  Economics,  Vol.  5,  The  Economics  of  Crime  and  Litigation  460-491.  Edward Elgar.
Braun, M. dan Di Tella, R. 2004. Inflation, Inflation Variability, and Corruption, Economics &
Politics. Vol.16, No.1, 77-100.
Chang, E. C. C. 2013. A Comparative Analysis of How Corruption Erodes Institutional Trust.
Taiwan Journal of Democracy, Vol. 9, No.1, July: 73-92.
Cimpoeru, M. V. Dan Cimpoeru, V. 2015. Budgetary Transparency-An Improving Factor for Corruption Control and Economic Performance Procedia Economics and Finance, Vol. 27, 579–586.
Cule, Monica dan Fulton, Murray. 2009. Business Culture And Tax Evasion: Why Corruption And  The  Unofficial  Economy  Can  Persist.  Journal  of  Economic  Behavior  and Organization. Vol. 72, No. 3, December: 811-822.
D’Agostino,  G.,  Dunne,  J.  P.,  &  Pieroni,  L.  (2012).  Corruption,  military  spending  and growth. Defence and Peace Economics, 23(6), 591-604.
Del Monte, A. dan E. Papagni. 2001. Public Expenditure, Corruption, and Economic Growth: The Case of Italy. European Journal of Political Economy, Vol. 17, No.1, March: 1-16.
Dong, Bin dan Torgler, B. 2012. Causes of corruption: Evidence from China. China Economic Review, Vol. 26, No. 3 (C), April: 152–169
Dreher, A. dan Gassebner, M., 2011. Greasing the Wheels ? The Impact of Regulations and Corruption on Firm Entry. Journal of Public Choice, Vol.155, No. 3, October: 413-432.
Dridi,  Mohamed.  2013.  Corruption  and  Economic  Growth:  The  Transmission  Channels.
Journal of Business Studies Quarterly, Vol. 4, No. 4, 121-152.
Egger, P. dan Winner, H., 2005. Evidence On Corruption As An Incentive for Foreign Direct Investment. European Journal of Political Economy, Vol.21, No. 4, December: 932– 952.
Ehrlich dan Lui, 1999. Bureaucratic Corruption and Endogenous Economic Growth. Journal of Political Economy, University of Chicago Press, Vol. 107, No.6, December: 270-293.
Elbahnasawy,  Nasr  dan  Revier,  Charles  F.  2012.  The  Determinants  of  Corruption:  Cross- Country-Panel-Data Analysis. The Developing Economies, Vol. 50, No. 4,  November: 311-333.
Franciari,  P.  S.  dam  Sugiyanto,  FX.  2010.  Analisis  Hubungan  Ipm,  Kapasitas  Fiskal,  Dan Korupsi  Terhadap  Kemiskinan  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  38  Kabupaten/Kota  Di Indonesia Tahun 2008 dan 2010). Diponegoro Journal Of Economics. Vol.2, No. 2, 1- 14.
Gazda, K., 2010. Does Corruption “Grease the Wheels” of Growth? Empirical Evidence from MENA Countries. Working Paper on Laboratoire d’Economie et de Finance Appliquée (LEFA) - IHEC Carthage.
Getz, K. A. dan Volkema, R. J. 2001, Culture, Perceived Corruption and Economics: Model of Predictors and Outcomes. Business and Society, Vol.40, No.1,  7-30.
Ghura.  1998.  Tax  Revenue  in  Sub-Saharan  Africa:  Effects  of  Economic  Policies  and Corruption. IMF Working Paper, No 98/135, September: 1-25.
Gujarati,  Damodar  dan  Porter,  Dawn  C.  2012.  Dasar-Dasar  Ekonometrika.  (Raden  Carlos Mangunsong,  Trans).  2009.  Jakarta:  Penerbit  Salemba  Empat.  (Original  Work Diterbitkan Tahun 2009).
Gupta,  S.,  De  Mello,  L.,  &  Sharan,  R.  (2001).  Corruption  and  military  spending.  European Journal of Political Economy, 17(4), 749-777.
Henderson, J. V., & Kuncoro, A. 2006. Does Local Democratization Reduce Corruption?. m% Mimeo.
Hoa,  Tran  Van.  2010.  Development  And  Corruption  In  Asia:  A  Substantive  Econometric Analysis For Practical Policy Use. National Anti-Corruption Comission (NACC) Special Issue, Vol. 3, No. 2
Henisz, W. J. 2000. The Institutional Environment for Multinational Investment," Journal of Law,  Economics  and  Organization,  Oxford  University  Press,  Vol.  16.  No.2,  October: 334-64.
Husted,  B.W.  1999.  Wealth,  Culture,  and  Corruption.  Journal  of  International  Business Studies, Vol. 30, No. 2, June: 339-359
Jain,  A.  K.,  2001.  Corruption:  A  Review.  Journal  of  Economic  Surveys,  Vol.  15,  No.1,
January:  71-121.
Kemendikbud.  2011.  Pendidikan  Anti  Korupsi  Untuk  Perguruan  Tinggi.  Kemendikbud  RI. Jakarta.
Knack  dan  Keefer.  1995.  Institutions  And  Economic  Performance:  Institutional  Measures Cross-Country  Tests  Using  Altern.  Economics  And  Politcs,  Vol.7,  No.3,  November: 207-227.
Kotera, G., Okada, K., dan Samreth, S. 2012. Government size, democracy, and corruption:
An empirical investigation. Economic Modelling, 29(6), 2340-2348.
Kristiansen, S., dan Ramli, M. 2006. Buying an Income: The Market for Civil Service Positions in Indonesia. Contemporary Southeast Asia, Vol. 28, No. 2, 207-233.
Leite,  C.  dan  Weidmann,  J.  1999.  Does  Mother  Nature  Corrupt  Natural  Resources, Corruption, and Economic Growth. IMF Working Paper, No. 99/85, July: 1-30.
Litina,  A.  dan  Palivos.  T.  2015.  Corruption,  Tax  Evasion  And  Social  Values.  Journal  of Economic Behavior and Organization, October: 1-14.
Lui,  Y.  dan  Feng,  H.  2015.  Tax  Structure  And  Corruption:  Cross-Country  Evidence.  Public Choice, Vol. 162, No. 1, January: 57-78.
Mandescu,  Ionel.  2011.  Tax  Evasion  And  Corruption  In  The  Development  Of  Romania.
Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Vol. 4, No. 53/2, 194-200.
Mauleny,  Ariesy  Tri.  2011.  Urgensi  RUU  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam  Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Good Governance. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia. Jakarta.
Mauro, P. 1995. Corruption And Growth. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 3, August: 681-712.
Meon, Pierre.G. 2010. Is Corruption an Efficient Grease?. World Development, Vol. 38, No. 3, March: 244–259.
Nazir,  F.,  Cheema,  M.  A.,  Zafar,  M.  I.,  &  Batool,  Z.  (2009).  Socio-economic  Impacts  of Unemployment in Urban Faisalabad, Pakistan. Journal of Social Sciences, 18(3), 183- 188.
Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian Cetakan Kelima. Ghalia Indonesia. Jakarta
Neeleman  J.  dan  Lewis  G.  1999.  Suicide  Religion  and  Socioeconomic  Conditions.  An Ecological Study in 26 Countries,  J Epidemiol Community HealthVol 1 No. 53, July: 204-210.
Nwabuzor,  Augustine.  2005.  Corruption  and  Development:  New  Initiatives  in  Economic Openness and Strengthened Rule of Law. Journal of Business Ethics, Vol.59, No. 1, June: 121-138.
Nugroho, SBM. 2013. Korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Dinamika Ekonomi Dan Bisnis. Vol. 1, No. 1.
Paldam,  Martin.  2002.  The  Cross-Country  Pattern  Of  Corruption:  Economics,  Culture  And The Seesaw Dynamics. European Journal of Political Economy, Vol. 18, No. 2, June: 215–240.
Pellegrini,  L.  dan  Gerlagh,  R.  2008.  Causes  Of  Corruption:  A  Survey  Of  Cross-Country Analyses And Extended Results. Economics of Governance, Vol. 9, No. 3, July: 245- 263.
Picur,  R.  D.  dan  Belkaoui  A.  R.  2006.  The  Impact  Of  Bureaucracy,  Corruption  And  Tax Compliance. Review of Accounting and Finance, Vol. 5, No. 2, 174-180.
Pradiptyo, R., Wirotomo, A., Hilman, R. M., & Azzani, M. (2015). Naskah Akademik Prakarsa Bulaksumur  Anti  Korupsi.  In makalah  dalam  Seminar  Nasional  Strategi  Nasional Penanggulangan Korupsi yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada (Vol. 10)
Rahmani,  T.  dan  Fallahi.  S.  2009.  Corruption,  Democracy  And  Tax  Compliance:  Cross- Country Evidence, The Business & Management Review, Vol. 2 No. 2, July: 221-230.
Rehman dan Naveed. 2007. Determinants Of Corruption And Its Relation To GDP (A Panel Study). Journal of Political Studies, Vol. XII, Winter: 27-59.
Rivayani. 2008. Corruption in Indonesia: Does Grease Hypothesis Hold ?. Discussion Paper on International Conference on Applied Economics.
Rock, M. T. dan Bonnett, Heidi. 2004.  The Comparative Politics of Corruption: Accounting for  the  East  Asian  Paradox  in  Empirical  Studies  of  Corruption,  Growth  and Investment. World Development Vol. 32, No. 6, 999–1017.
Rose,  R.  dan  Mishler,  W.  2010.  Experience  Versus  Perception  Of  Corruption:  Russia  As  A Test Case. Global Crime. Vol. 11, No. 2, May: 145-163.
Saha,  S.  dan  Gounder,  R.  (2008)  Causes  Of  Economic  Corruption,  Implication  For  India. 18th  Annual  Conference  On  Contemporary  Issues  In  Development  Economics, Jadavpur University, Kolkata.
Salih,  M.  A.  R.  2013.  The  Determinants  of  Economic  Corruption:  A  Probabilistic  Approach. Advances in Management and  Applied Economics, Vol. 3, No.3,  May: 155-169.
Samimi, A. J., Abedini, M., & Abdollahi, M. (2012). Corruption and inflation tax in selected developing countries. Middle-East Journal of Scientific Research, 11(3), 391-395.
Seligson, M. A. 2002. The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of  Four  LatinAmerican  Countries.  The  Journal  of  Politics, Vol.  64,  No.  2,  May:  408- 433.
Sena,  V.  dan  Martianova,  N.,  2008.  Corruption  And  Foreign  Direct  Investment  In  Russian Regions. Unpublished Working Paper, Aston Business School, United Kingdom. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung Svensson, Jacob. 2005. Eight Questions about Corruption. Journal of Economic Perspectives,
Vol. 19, No. 3, Summer: 19–42.
Tanzi,  V.  1998.  Corruption  Around  the  World:  Causes,  Consequences,  Scope,  and  Cures.
Staff Papers – International Monetary Fund, Vol. 45, No.4: 559-594.
Tanzi,  V.  dan  Davoodi,  H.R.  2000.  Corruption,  Growth,  and  Public  Finances.  IMF  Working Paper, No. 00/182, November: 1-27.
Ticky, N. L. 2010. The Causes Of Corruption: Explaining The High Levels Of Corruption In Developing  Countries.  Dissertation  Presented  to  the  Faculty  of  The  University  of Texas at Dallas in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor Of Philosophy In Political Science, 1-134.
Tobin,  J.  1958.  Estimation  of  relationships  for  limited  dependent  variables.  Econometrica: journal of the Econometric Society, 24-36.
Tosun, M. U. 2002. A Public Failure Product: Corruption and Efficient State, Ankara Chamber of Commerce Publication. Ankara.
Triesman, Daniel. 2000. The Causes Of Corruption: A Cross-National Study. Journal of Public Economics, Vol.76, No.3, June: 399–457.
Touati, K. 2014. Determinants of Economic  Corruption in the Arab Countries: Dangers and Remedies. Journal of Economics Studies and Research. Vol. 1, No. 14. July: 1-15.
Wei,  S.  J.  2000.  How  Taxing  is  Corruption  on  International  Investors  ?.  The  Review  of Economics and Statistics, Vol. 82, No 1, February:  1-11.
Wei  S.  J.,  dan  Javorcik  B.  S.  2002.  Corruption  and  Cross-Border  Investment:  Firm  Level Evidence. William Davidson Institute Working Paper, No. 494. October:1-2.