Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya

## Erlan Ardiansyah, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh
Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Email: erlanemsil@gmail.com

## Abstract
The authority of the notary in making an authentic deed is proportional to his responsibility, because the responsibility continues to be attached to the notary even though the notary is retired. However, sometimes notaries err and make mistakes in making authentic deeds both intentional and unintentional. If this happens and in the future it turns out that due to the notary's actions cause harm to the parties, is the notary obliged to account for this? To what extent is the limitation of liability of notaries?. This study uses empirical juridical method. The results of this study if the notary makes a mistake in making an authentic deed to the detriment of others, as long as the injured party can prove the error due to negligence or intentional notary, then the notary can be asked for accountability from a civil point of view that  is  by  paying  compensation,  then  administrative  responsibility  if  the  Notary  is, meanwhile, from the point of view of criminal law if the Notary is proven to deliberately or knowingly make or cooperate and sign a fake deed, then there is a penalty for the inclusion of a forgery deed.
Keywords : Authentic Deed, Notary, Responsibility.

## Abstrak
Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik sebanding dengan tanggungjawabnya, karena  pertanggungjawaban  tersebut  terus  melekat  kepada  notaris  meskipun  notaris tersebut sudah pensiun. Namun, adakalanya notaris khilaf dan membuat kesalahan dalam membuat  akta  autentik  baik  yang  disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja.  Apabila  hal tersebut  terjadi  dan  dikemudian  hari  ternyata  karena  perbuatan  notaris  tersebut menimbulkan kerugian kepada para pihak, apakah notaris wajib mempertanggungjawabkan hal tersebut? Sejauh mana batasan tanggung jawab notaris?. Penelitian  ini  menggunakan  metode  Yuridis  Empiris.  Hasil  dari  penelitian  ini  apabila Notaris membuat kesalahan dalam membuat akta autentik sehingga merugikan orang lain, sepanjang  pihak  yang  dirugikan  dapat  membuktikan  kesalahan  itu  akibat  kelalaian maupun kesengajaan Notaris, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan yakni dengan membayar ganti rugi, selanjutnya pertanggung jawaban administrasi apabila Notaris tersebut terbukti melakukan maka dapat dikenakan sanksi  berupa  peringatan  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana  apabila  Notaris  terbukti  sengaja  atau  disadari  membuat  atau  bekerja  sama  dan menandatangani suatu akta palsu maka dikenakan pidana penyertaan pemalsuan akta.
Kata kunci: Akta Autentik, Notaris, Tanggung jawab.

## PENDAHULUAN
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan  akta  autentik  ada  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris,  bukan  saja  karena  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  karena  dikehendaki  oleh  pihak  yang berkepentingan  untuk  memastikan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  demi  kepastian, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang  berkepentingan  sekaligus  bagi masyarakat secara keseluruhan.
Tugas  dan  pekerjaan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  tidak  terbatas  pada membuat  akta  autentik  tetapi  juga  membukukan  surat-surat  di  bawah  tangan  dengan mendaftar dalam buku khusus, maupun mengesahkan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Profesi notaris mempunyai peranan yang paling pokok dalam setiap perbuatan-perbuatan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata. 1
Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna ( volledig bewijskracht ) dan  Mengikat  ( bindende  bewijskracht ),  yang  berarti  apabila  alat  bukti  Akta  Otentik diajukan  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  dan  bukti  lawan  yang  dikemukakan tergugat  tidak  mengurangi  keberadaanya,  pada  dirinya  sekaligus  melekat  kekuatan pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat  ( volledig  en  bindende  bewijskracht ),  dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan
1 Herlien  Budiono.  (2013). Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan –  Buku  Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 267
mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna  dan  cukup  untuk  mengambil  putusan  atas  penyelesaian  perkara  yang disengketakan. 2
Akta  notaris  sebagai  akta  autentik  dibuat  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan  dalam  Pasal  38  sampai  Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) 3 . Dalam Pasal 65 UUJNP: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti  Khusus,  dan  Pejabat  Sementara  Notaris  bertanggung  jawab  atas  setiap  akta yang  dibuatnya  meskipun  Protokol  Notaris  telah  diserahkan  atau  dipindahkan  kepada pihak  penyimpan  Protokol  Notaris”.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Pasal  65  UUJNP menilai bahwa: 4
1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan  pejabat  sementara  notaris  dianggap  sebagai  menjalankan  tugas  pribadi  dan seumur hidup sehingga tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban  notaris,  notaris  pengganti,  notaris  pengganti  khusus,  dan pejabat  sementara  notaris  dianggap  melekat,  kemanapun  dan  dimanapun  mantan notaris,  mantan  notaris  pengganti,  mantan  notaris  pengganti  khusus,  dan  mantan pejabat sementara notaris berada.
Melihat  kewenangan  yang  diperoleh  notaris  dalam  membuat  akta  autentik disertai dengan tugas dan tanggungjawabnya yang besar, terlebih lagi akta autentik yang dibuat oleh seorang notaris diakui oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian
2 Christin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, Jurnal Lex Privatum , 3, no. 1 (2015): 98-109.
3 Abdul Ghofur Ansori. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika . Yogyakarta: UII Press, h. 16
4 Habib Adjie. (2009). Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 43
yang sempurna, sehingga hakim sekalipun mengakui keberadaan akta tersebut sebagai suatu  dasar  fakta  yang  sempurna  untuk  mengambil  keputusan  dalam  penyelesaian sengketa para pihak. Kewenangan tersebut juga sebanding dengan tanggungjawab yang dibebankan  kepada  seorang  notaris  dalam  membuat  akta  autentik,  karena pertanggungjawaban tersebut terus melekat kepada notaris meskipun notaris tersebut sudah pensiun dengan kata lain melekat seumur hidup notaris. Hal ini tentu saja membuat notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta autentik.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa seorang notaris juga merupakan manusia biaya  yang  tentu  saja  tidak  luput  dari  khilaf  dan  kesalahan,  sehingga  masih memungkinkan seorang notaris membuat kesalahan dalam membuat akta autentik baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apabila hal tersebut terjadi dan dikemudian hari  ternyata  karena  perbuatan  notaris  tersebut  menimbulkan  kerugian  kepada  para pihak maka tentu saja notaris wajib mempertanggungjawabkan akta autentik yang telah ia buat.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  dirumuskan permasalahan  yang  akan  diteliti  yaitu  sejauh  mana  batasan  tanggung  jawab  notaris  di Kota Palu apabila membuat kesalahan dalam membuat akta autentik sehingga merugikan para pihak?.

## METODE
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu  dan  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengadakan  penelitian  data  primer  di
lapangan. 5 Data sekunder yang dimaksud di sini adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan ( literature research ) yang berupa bahan-bahan  hukum  baik  bahan  hukum  primer  berupa  ketentuan-ketentuan  formal seperti  peraturan  perundang–undangan,  risalah  resmi,  putusan  pengadilan,  dan dokumen  resmi  negara 6 dan  bahan  hukum  sekunder  berupa    pendapat  atau  tulisan- tulisan  para  pakar  atau  ahli  yang  mempelajari  suatu  bidang  tertentu  secara  khusus. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari  lapangan (field  research). Data  primer  ini  diperoleh  dengan  menggunakan wawancara.  Wawancara  dilakukan  untuk  memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna mencapai  tujuan  yaitu  mendapatkan  informasi  yang  akurat  dari  narasumber  yang berkompeten. 7
Setelah  data  dan  bahan  hukum  dikumpulkan,  tahap  selanjutnya  adalah melakukan  pengolahan  data,  yaitu  mengolah  data  sedemikian  rupa  sehingga  data  dan bahan  hukum  tersebut  tersusun  secara  runtut,  sistematis,  untuk  memudahkan  peneliti untuk  melakukan  analisis.  Proses  yang  dilakukan  adalah  dengan  memeriksa,  meneliti data  yang  telah  diperoleh  untuk  menjamin  apakah  data  dapat  dipertanggungjawabkan sesuai  dengan  kenyataan.  Setelah  data  diolah  dan  dirasa  cukup  maka  selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan  narasi,  selanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif.  Sifat  analisis  deskriptif adalah  bahwa  peneliti  dalam  menganalisis  berkeinginan  untuk  memberikan  gambaran atau  pemaparan  atas  subjek  dan  objek  penelitian  sebagaimana  hasil  penelitian  yang
5 Ronny Hanitijo Sumitro. (1994). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 3
6 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 42
7 Burhan Ashshofa. (2002). Metode Penelitian Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 71
dilakukan. 8 Dengan  demikian,  penelitian  ini  dapat  menggambarkan,  menguraikan  dan memaparkan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  diungkapkan sehingga akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

## PEMBAHASAN

## A. TANGGUNGJAWAB NOTARIS SECARA UMUM
Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh suatu  peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan dalam  suatu  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan  aktanya  dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu  peraturan  umum  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  atau orang lain. 9
Akta menurut Menurut  subekti,  akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. 10 Sedangkan, Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 11
8 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Op.Cit, h. 183.
9 Habib  Adji.  (2008). Hukum  Notaris  Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No  30.  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama, h. 13.
10 R. Subekti. (2005). Hukum Pembuktian , PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, h. 25
11 Sudikno Mertokusumo. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty, h. 149
Tugas  notaris  adalah  mengontrol  hubungan  hukum  antara  para  pihak  dalam bentuk  tertulis  dan  format  tertentu,  sehingga  merupakan  suatu  akta  otentik  dia  dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. 12
Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) UUJNP, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki wewenang untuk :
1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta  dibawah  tangan  yang  dibuat  sendiri  oleh  orang  perseorangan  atau  oleh  para pihak  diatas  kertas  yang  bermaterai  cukup  dengan  jalan  pendaftaran  dalam  buku khusus yang disediakan oleh notaris)
2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3) Membuat  kopi  dari  asli  surat-surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.
Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Prinsip pertanggungjawaban yang dipergunakan adalah  pertanggungjawaban  berdasarkan  kesalahan.  Notaris  dapat  dimintakan pertanggungjawabannya  apabila  terdapat  unsur  kesalahan  yang  dilakukannya.  Perlu
12 Tan Thong Kie. (2000). Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I . Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 59
diadakannya  pembuktian  terhadap  unsur-unsur  kesalahan  yang  dibuat  oleh  Notaris tersebut, yaitu meliputi:
1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap;
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta. 13
Menurut  pendapat  Steven  Chandra  Wibisono,  Notaris  di  Kota  Palu  bentuk kesalahan ada 2 (dua) yaitu:
1. Kesalahan pada pengetikan
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UUJN dan Pasal 1869 KUHPerdata, hal ini membawa pengaruh terhadap akta, salah satunya adalah terhadap kekuatan akta di mana nilai kekuatan  akta  itu  menjadi  tidak  sempurna,  sehingga  tidak  dapat  dijadikan  sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian suatu sengketa, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau adanya gugatan  dari pihak lain. Penulisan akta yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang diberlakukan oleh undang-undang, hal ini akan masuk dalam kategori suatu pelanggaran, yakni  pelanggaran terhadap syarat ketentuan yang diberlakukan undang-undang;
2. Kesalahan pada isi (substansi).
Kesalahan  substantif  tidak  dapat  dalam  suatu  akta  tidak  akan  memberikan  sanksi apapun  kepada  notaris  yang  membuatnya.  Apabila  notaris  salah  dalam  merelatir maupun mengkonstantir, maka akibatnya kemungkinan ada yang dirugikan.
Kesalahan dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu yang disengaja ( dollus ) dan lalai ( culpa ).  Kesengajaan  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  diketahui  dan
13 Habib Adjie. (2009). Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 192
dikehendaki.  Untuk  terjadinya  kesengajaan  tidak  diperlukan  adanya  maksud  untuk menimbulkan  kerugian  kepada  orang  lain.  Sedangkan  kelalaian  adalah  perbuatan,  di mana  pembuatnya  mengetahui  akan  kemungkinan  terjadinya  akibat  yang  merugikan orang lain. 14
Tanggung  jawab  dan  etika  profesi  sangat  berkaitan  erat  dengan  integritas  dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik pula. 15 Menurut Sudarsono  tanggungjawab  adalah  keharusan  kepada  seseorang  untuk  melaksanakan secara  selayaknya  apa  yang  telah  diwajibkan  kepadanya.  Tanggungjawab  dipikul  oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh  manusiawi  bertolak  dari  bagian  manusia  yang  bertindak  melalui kehendak bebas. 16
Tanggung jawab menurut Valerina J.L. Kriekhoff terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu: mendapat  kepercayaan,  merupakan  kehormatan  dan  merupakan  amanah.  Selanjutnya dikatakannya bahwa terdapat tiga macam tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum. 17
Tanggungjawab hukum terhadap seorang Notaris dalam menjalankan profesinya menurut Lanny Kusumawati digolongkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu : 18
14 Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang  Dilakukan  Oleh  Notaris  Penggantinya”. Jurnal  Perspektif 23,  no.  2  (2018):112-120.  h.    114 < http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684 > 15 Karina Prasetyo Putri, “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris)”. Student  Journal Universitas Brawijaya . Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan (2016):1-24. h.7
16 Sudarsono. (2012). Kamus Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, h.84
17 Valerine J.L. Kriekhoff. (2007). Tanggung Jawab Profesi . Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 2
18 Lanny Kusumawati. (2006). Tanggung Jawab Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama, h. 49
1. Tanggungjawab Hukum Perdata, apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  ketentuan  KUHPerdata  Pasal  1234 atau  perbuatan  melanggar  hukum  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  ketentuan KUHPerdata Pasal 1365. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
2. Tanggungjawab Hukum Pidana, bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kelalaian ( culpa ) yang mengakibatkan  kesalahan  ( schuld )  yang  dilakukan  oleh  Notaris  di  dalam  menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan Notaris. Sehingga perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ) atas kelalaian  Notaris  tersebut  yang  sebelumnya  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  maka Notaris itu dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh  undang-undang  dan  dapat  diminta  pertanggungjawaban  dari  sudut  pandang keperdataan, administrasi, maupun dari sudut pandang hukum pidana.

## B. TANGGUNGJAWAB NOTARIS SECARA PERDATA
Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas  jabatannya  adalah  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  secara  perdata. Pertanggungjawaban  ini  merupakan  konsekuensi  logis  yang  harus  dimintakan  kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian ini
berangkat  dari  pemikiran  bahwa  segala  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  seseorang  harus dapat dimintakan suatu pertanggung- jawaban. 19
Terkait dengan hal tersebut di atas, R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pertanggungjawaban  atas  perbuatan  seseorang  biasanya  praktis  baru  ada  arti  apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari  perbuatan-perbuatan  seperti  ini  merupakan  suatu  perbuatan  yang  di  dalam KUHPerdata  dinamakan  dengan  perbuatan  melanggar  hukum  ( onrechtmatige  daad ). 20 Onrechtmatige daad atau perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdata Buku III Bab  III  tentang  Perikatan-perikatan  yang  dilahirkan  demi  undang-undang,  Pasal  1365 sampai dengan Pasal 1380. Secara lengkap bunyi Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:  “tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  orang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  unsur-unsur perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ) adalah sebagai berikut:
1. Perbuatan yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
Perbuatan  melawan  hukum  ( onrechmatige  daad )  apabila  dikaitkan  dengan profesi Notaris, maka dapat dikatakan bahwa apabila Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam pembuatan suatu akta  dan hal itu benar- benar  dapat  diketahui,  bahwa  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  Notaris  misalnya
19 Nico. (2003). Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum . Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), h.84
20 R. Wirjono Prodjodikoro. (1983). Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Kesembilan. Bandung: Sumur, h. 80
bertentangan dengan undang-undang, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban  berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata.  Begitu  juga  sebaliknya, apabila  Notaris  yang  tugasnya  juga  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta itu terdapat suatu klausula yang bertentangan misalnya dengan undang-undang,  sehingga  menimbulkan  kerugian  terhadap  orang  lain,  sedangkan  para pihak yang menghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif atau diam Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata. 21
Relevan dengan hal tersebut di atas, M.A. Moegni Djojodirdjo menyatakan bahwa Pasal  1365  KUHPerdata  hanya  mengatur  kapan  seseorang  yang  mengalami  kerugian karena  perbuatan  orang  lain,  maka  seseorang  itu  dapat  mengajukan  gugatan  ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Artinya dalam hal ini terhadap pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta otentik yang dibuat baik oleh maupun di hadapan Notaris, dapat mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan  supaya  Notaris  mengganti  kerugian  yang ditimbulkan. 22
Jika Notaris dalam mengkonstatir suatu akta, kemudian mencantumkan sesuatu di dalam akta tidak seperti yang diperintahkan oleh para pihak, maka perbuatan seperti ini  berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata,  Notaris  dapat  dikatakan  telah  melakukan perbuatan melawan hukum dan jika akibat dari perbuatannya telah menimbulkan suatu kerugian  pada  orang  lain  atau  kliennya,  Notaris  wajib  membayar  ganti  kerugian  yang ditimbulkan tersebut.
21 Nico. Op.Cit . h.86-87.
22 Agnes  M.  Toar.  (1987). Kursus  Hukum  Perikatan:  Perbuatan  Melawan  Hukum .  Semarang:  Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, h.17
Perihal  kerugian  dalam  perbuatan  melanggar  hukum  secara  perdata  Notaris dapat  dituntut  untuk  menggati  kerugian-kerugian  para  pihak  yang  berupa  kerugian materiil  dan  dapat  pula  berupa  kerugian  immaterial.  Kerugian  dalam  bentuk  materiil, yaitu  kerugian  yang  jumlahnya  dapat  dihitung,  sedangkan  kerugian  immaterial, jumlahnya  tidak  dapat  dihitung,  misalnya  nama  baiknya  tercemar,  mengakibatkan kematian.  Dengan  adanya  akta  yang  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum, mengakibatkan  timbulnya  suatu  kerugian,  sehingga  unsur  harus  ada  kerugian  telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  keseluruhan  unsur  Pasal  1365  KUHPerdata, mengenai  siapa  yang  diwajibkan  untuk  membuktikan  adanya  perbuatan  melanggar hukum. 23

## C. TANGGUNGJAWAB NOTARIS SECARA ADMINISTRASI
Disamping  pertanggungjawaban  secara  keperdataan,  Notaris  yang  telah melakukan  pelanggaran  hukum,  akan  dijatuhkan  pertanggungjawaban  dengan  sanksi administrasi.  Secara  administrasi  instrumen  penegakan  hukum  dalam  UUJNP,  meliputi langkah preventif (Pengawasan)  dan  langkah represif (Penerapan  sanksi).  Langkah preventif dilakukan  melalui  pemeriksaan  protokol  Notaris  secara  berkala,  sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:
1. Majelis  Pengawas  Wilayah,  berupa  teguran  tertulis  serta  berhak  mengusulkan kepada  Majelis  Pengawas  Pusat  pemberhentian  sementara  3  (tiga)  bulan  sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.
23 Kunni Afifah. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. Jurnal Lex Renaissance Pascasarjana Universitas Islam Indonesia , 2, no. 1 (2017):147-161. h.156. < https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10 >
2. Majelis  Pengawas  Pusat,  berupa  pemberhentian  sementara  serta  berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Menteri,  berupa  pemberhentian  dengan  hormat  dan  pemberhentian  dengan  tidak hormat. 24
Berkenaan  dengan  sanksi  administrasi  yang  dikenakan  kepada  Notaris  harus berkaitan dengan pelanggaran beberapa aspek berikut:
1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul saat menghadap Notaris;
2. Para pihak (orang) yang menghadap Notaris;
3. Kebenaran tanda tangan penghadap;
4. Salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Dibuat Salinan akta tanpa adanya minuta;
6. Minuta  akta  tidak  ditandatangani  secara  lengkap  oleh  penghadap  dan  saksi  tetapi salinannya dikeluarkan;
7. Renvoi tidak diparaf dengan benar dan sempurna.
Apabila  aspek  tersebut  dapat  dibuktikan  telah  dilanggar  oleh  Notaris,  maka berdasarkan  Pasal  16  (11)  UUJNP  terhadap  Notaris  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi administrasi berupa :
a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian dengan hormat; atau
d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
24 Maimunah Nurlete. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/PN.Tjk)”. Jurnal Indonesian Notary Universitas Indonesia 2, no. 3 (2020):378-401. h. 391

## D. TANGGUNGJAWAB NOTARIS SECARA PIDANA
Berdasarkan wawancara dengan Nurfitriyana, Notaris Kota Palu bahwa Notaris membuat  akta berdasarkan  alat bukti dan  pernyataan  para pihak yang dinyatakan dan diperlihatkan kepada notaris. Notaris juga memiliki peran dalam memberikan pendapat hukum  kepada  para  pihak  terkait  permasalahan  yang  ada.  Pendapat  hukum  yang diberikan  notaris  kepada  para  pihak  yang  kemudian  dituangkan  ke  dalam  akta  yang bersangkutan,  hal tersebut dianggap tetap sebagai keinginan dan keterangan dari para pihak, bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.
Dalam praktek kerap kali ditemukan, apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak sering kali notaris ditarik pula sebagai pihak yang dianggap turut serta melakukan  atau  membantu  melakukan  suatu  tindak  pidana,  yaitu  memberikan keterangan  palsu  ke  dalam  akta  notaris.  Notaris  yang  terbukti  dengan  sengaja  atau disadari  membuat  atau  bekerja  sama  dan  menandatangani  suatu  akta  palsu  atau  akta proforma  (akta  pura-pura),  maka  terhadap  Notaris  tersebut  dapat  dikenakan  pidana penyertaan pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 jo Pasal 264  ayat  (1)  KUHP.  Unsur-unsur  yang  harus  terpenuhi  untuk  Notaris  tersebut  dapat dijerat  dengan  pidana  pemalsuan  akta  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  264  ayat  (1) KUHP adalah : 25
1. Unsur-unsur objektif
a. Perbuatan :
- Membuat palsu;
- Memalsu.
b. Objeknya surat yang :
25 Adami Chazawi. (2014). Kejahatan Mengenai Pemalsuan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 98
- Dapat menimbulkan suatu hak;
- Menimbulkan suatu perikatan;
- Menimbulkan suatu pembebasan utang;
- Diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.
c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat.
2. Unsur subjektif dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  dipalsu  serta  memiliki  unsur  pemberat  yaitu berupa akta otentik.
Bentuk pemalsuan akta autentik yang diduga dilakukan atau melibatkan notaris adalah bentuk pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP, sehingga kedua  Pasal  dalam  KUHP  ini  digunakan  untuk  menjeratnya.  Dari  kedua  ketentuan tersebut, yang diutamakan untuk menjeratnya adalah Pasal 264 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, karena merupakan pemalsuan surat yang diperberat  dikarenakan  obyek  pemalsuannya  mengandung  nilai  kepercayaan  yang tinggi. 26
Namun,  apabila  Notaris  tersebut  tidak  mengetahui  bahwa  keterangan  yang diberikan  oleh  kliennya  adalah  keterangan  palsu,  maka  yang  berlaku  adalah Pasal  266 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang  yang  menyuruh memasukkan keterangan palsu lah yang dijerat pidana, karena Notaris tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan yang diberikan oleh kliennya karena ia hanya disuruh, maka Notaris tersebut tidak dapat dipidana. Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh klien untuk  dituangkan  ke  dalam  akta  dan  tidak  diwajibkan  untuk  menyelidiki  kebenaran materiil yang ditunjukkan oleh klien. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah
26 Iin Purwaningsih. “Pemalsuan Akta Autentik yang Melibatkan Notaris”. Jurnal Hukum dan Kenotariatan 3, no. 1 (2019):1-13. h. 11-12 < http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1914 >
Agung 5 September 1973 Nomor 702 K/Sip/1973. Keterangan palsu yang disampaikan oleh klien adalah menjadi tanggung jawab pribadi klien. Artinya, seorang Notaris hanya bertanggung  jawab  manakala  pemalsuan  akta  itu  bersumber  pada  kehendak  dan/atau keinginan dari seorang Notaris.

## KESIMPULAN
Batasan  tanggung  jawab  Notaris  apabila  membuat  kesalahan  dalam  membuat akta  autentik  sehingga  berdampak  merugikan  orang  lain  yakni  sepanjang  pihak  yang dirugikan  tersebut  dapat  membuktikan  kesalahan  itu  akibat  kelalaian  maupun kesengajaan  Notaris,  maka  Notaris  dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban.  Prinsip pertanggungjawaban  yang  dipergunakan  adalah  pertanggungjawaban  berdasarkan kesalahan.  Sehingga  atas  kesalahannya  itu,  Notaris  dapat  diminta pertanggungjawaban dari  sudut  pandang  keperdataan,  administrasi,  maupun  dari  sudut  pandang  hukum pidana.
Pertanggungjawaban  dari  sudut  pandang  perdata  diberikan  kepada  Notaris apabila  Notaris  dalam  mengkonstatir  suatu  akta,  kemudian  mencantumkan  sesuatu  di dalam akta tidak seperti yang diperintahkan oleh para pihak, maka perbuatan seperti ini berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata,  Notaris  dapat  dikatakan  telah  melakukan perbuatan melawan hukum dan jika akibat dari perbuatannya telah menimbulkan suatu kerugian  pada  orang  lain  atau  kliennya,  Notaris  wajib  membayar  ganti  kerugian  yang ditimbulkan tersebut.
Pertanggungjawaban  administrasi  diberikan  kepada  Notaris  apabila  Notaris tersebut melakukan pelanggaran yang dimaksud  di Pasal 16 ayat 1 UUJNP maka dapat dikenakan  sanksi  berdasarkan  Pasal  16  ayat  11  UUJNP  berupa  peringatan  tertulis,
pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  dan  pemberhentian  dengan tidak hormat.
Pertanggungjawaban dari sudut pandang hukum pidana dapat dikenakan kepada Notaris  yang  terbukti  sengaja  atau  disadari  membuat  atau  bekerja  sama  dan menandatangani suatu akta palsu atau akta proforma (akta pura-pura), maka terhadap Notaris tersebut dapat dikenakan pidana penyertaan pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Pasal  55  ayat  (1)  angka  1  jo  Pasal  264  ayat  (1)  KUHP.  Namun,  apabila  Notaris tersebut  tidak  mengetahui  bahwa  keterangan  yang  diberikan  oleh  kliennya  adalah keterangan  palsu,  maka  Notaris  tersebut  tidak  dapat  dipidana  dan  yang  berlaku adalah Pasal 266 ayat (1) KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adjie, Habib. 2009. Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
___________. 2008. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama. Budiono, Herlien. 2013. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Anshori,  Abdul  Ghofur.  2009. Lembaga  Kenotariatan  Indonesia,  Perspektif  Hukum  Dan Etika. Yogyakarta: UII Press.
Ashshofa, Burhan. 2002. Metode Penelitian Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Chazawi, Adami. 2014. Kejahatan Mengenai Pemalsuan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Fajar,  Mukti  ND  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kie,  Tan  Thong.  2000. Studi  Notariat,  Serba-Serbi  Praktek  Notariat,  Buku  I .  Jakarta:  PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Kriekhoff,  Valerine  J.L.  2007. Tanggung  Jawab  Profesi .  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta.
Kusumawati, Lanny. 2006. Tanggung Jawab Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama.
Mertokusumo, Sudikno. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty.
Nico. 2003. Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum” , Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta.
Prodjodikoro,  R.  Wirjono.  1983. Asas-Asas  Hukum  Perdata,  Cetakan  Kesembilan. Sumur Bandung.
Subekti, R. 2005. Hukum Pembuktian . Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
Sudarsono. 2012. Kamus Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Sumitro, Ronny Hanitijo. 1994. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Toar,  Agnes  M.  1987. Kursus  Hukum  Perikatan:  Perbuatan  Melawan  Hukum .  Semarang: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata.

## Jurnal
Afifah,  Kunni.  2017.  “Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  secara Perdata  Terhadap  Akta  yang  Dibuatnya”. Jurnal  Lex  Renaissance  Pascasarjana Universitas Islam Indonesia , 2, no. 1 (2017):147-161. h.156.
< https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10 >
Nurlete,  Maimunah.  “Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Palsu  Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung  Karang  Nomor  244/Pid.B/PN.Tjk)”. Jurnal  Indonesian  Notary  Universitas Indonesia 2, no. 3 (2020):378-401
Putri,  Karina  Prasetyo. “Tanggung  Jawab  Dan Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris)”. Student  Journal  Universitas  Brawijaya . Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan (2016):1-24
Purwaningsih, Iin. “Pemalsuan Akta Autentik yang Melibatkan Notaris”. Jurnal Hukum dan Kenotariatan 3, no. 1 (2019):1-13. h. 11-12 < http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1914 >
Sasauw,  Christin.  “Tinjauan  Yuridis  Tentang  Kekuatan  Mengikat  Suatu  Akta  Notaris”,
Jurnal Lex Privatum , 3, no. 1 (2015): 98-109.
Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya”. Jurnal Perspektif 23, no. 2 (2018):112-120. h.  114 < http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684 >
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris