## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 132-137| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4731.132-137

## PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH POSITIF COVID 19
Putu Ryan Baskara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia baskara591@gmail.com , laksmiidewi29@gmail.com & puspa.niwapong@gmail.com

## Abstrak
Covid 19 merupakan penyakit infeksi akut saluran nafas yang disebabkan oleh virus yang dinamakan SARS-CoV- 2.  Dalam  masa  pandemi  seperti  saat  ini  jika  jenazah  meninggal  dalam  keadaan  positif  covid  19  maka  akan dilakukan pemakaman sesuai dengan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan  hukum  tindak  pidana  pengambilan  paksa  jenazah  positif  covid  19  dan  sanksi  pidana  bagi  pelaku pengambilan  paksa  jenazah  positif  covid  19.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif dengan  pendekatan  perundang-undang,  pendekatan  kasus  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber  data  yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, tersier yang diperoleh dari pencatatan dan pengutipan hukum yang relevan. Hasil pembahasaan ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum pengambilan paksa jenazah covid 19 diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 wabah penyakit menular dan pelaku yang mengambil paksa jenazah covid 19 bisa saja dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 170 KUHP, Pasal 211 KUHP Jo. Pasal 335 KUHP jo. Pasal 336 KUHP jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penularan virus covid 19 masih bisa walau sudah meninggal.
Kata Kunci: Covid 19, Jenazah, Tindak Pidana

## Abstract
Covid  19  is  an  acute  respiratory  tract  infection  caused  by  a  virus  called  SARS-CoV-2.  During  the  current pandemic, if a body dies in a positive state of COVID-19, a funeral will be carried out in accordance with health protocols. This study aims to find out how the legal regulation of the criminal act of forced retrieval of COVID- 19 positive bodies and criminal sanctions for perpetrators of forced retrieval of COVID-19 positive bodies. This research uses a normative legal research method with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. Sources of data used are primary, secondary, tertiary data sources obtained from the recording and citation of relevant laws. The results of this discussion explain that the legal arrangement for the forced retrieval of Covid 19 bodies is regulated in Law Number 4 of 1984 on infectious disease outbreaks and perpetrators who forcibly take away the bodies of Covid 19 may be subject to criminal sanctions  contained in Article 170 of the Criminal  Code,  Article  211  of  the  Criminal  Code  Jo.  Article  335  of  the  Criminal  Code  jo.  Article  336  of  the Criminal Code jo. Article 93 of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine.
Keywords: Covid 19, Bodies, Crime

## I. PENDAHULUAN
Covid 19 adalah penyakit yang tak tertahankan yang disebabkan oleh infeksi yang disebut SARS-CoV- 2. Jenis infeksi ini adalah penyakit saluran pernapasan yang parah. Infeksi ini pertama kali muncul di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Efek samping Covid-19 pada umumnya digambarkan dengan demam, batuk, sesak, sakit tenggorokan. ( Hanafi dkk, 2020; 11 ) Coronavirus telah membuat keributan di  wilayah  lokal  di  seluruh  dunia  dan  disebut  sebagai  peristiwa  pandemi  oleh  Organisasi Kesehatan Dunia  (WHO).  Penyebaran  Covid  19  di  seluruh  dunia  berkembang  selangkah  demi  selangkah  dan menjadi sesuatu yang menarik perhatian wilayah lokal di seluruh dunia.
Dengan  adanya  peraturan  pemerintah  saat  ini,  rumah  sakit  di  Indonesia  mewajibkan  pasien melaksanakan swab test untuk melihat apakah pasien yang akan menjalani terapi terkontaminasi Covid atau tidak. Dengan asumsi hasil tes swab pasien positif, mereka akan dibawa ke ruang isolasi khusus covid 19. Hal ini juga berlaku dengan asumsi bahwa seorang pasien yang dinyatakan meninggal karena covid 19 akan dimakamkan sesuai dengan protokol Covid.
Kasus  pengambilan  secara  paksa  pasien  positif  covid  19  yang  terjadi  di  beberapa  daerah  di Indonesia, mengingat yang terjadi pada kota-kota besar di Indonesia, khususnya Surabaya, Mataram, Manado,  Pamekasan,  Ambon,  Bali.  Keluarga  tidak  mengakui  tubuh  yang  dicoba  positif  secara keseluruhan untuk COVID-19 dan meminta klinik darurat untuk menunjukkan verifikasi konsekuensi dari  tes  swab.  Untuk  menyiasatinya,  Polri  memberikan  surat  pesan  dari  Kapolri  Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tertanggal 5 Juni 2020. Surat Telegram tersebut ditujukan kepada Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda, dan Kaopsres Opspus. Aman Nusa II 2020 untuk secara bersama-sama menata dan  membantu  klinik  kesehatan  yang  menjadi  rujukan  penanganan  pasien  Covid-19  agar  cepat menyelesaikan  tes  swab  bagi  pasien  tersebut  di  atas,  khususnya  pasien  yang  saat  ini  menunjukkan manifestasi Covid-19, memiliki latar belakang yang ditandai dengan sakit yang sedang berlangsung, atau dalam kondisi dasar, untuk menjamin bahwa mereka benar-benar penyebab kematian pasien yang sebenarnya  sehingga  prinsip-prinsip  perawatan  jenazah  Covid-19  dapat  dijalankan.  Dengan ditetapkannya Surat Telegram tersebut, maka memungkinkan keluarga untuk mengumpulkan kelompok Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 dengan berbagai syarat.
Adapun  syarat  pengambilan  jenazah  pasien  dalam  pengawasan  (PDP)  Covid-19  adalah:  surat wasiat  penilaian  polymerase  chain  response  (PCR)  yang  dinyatakan  negatif.  Setelah  dinyatakan meninggal, kelompok karkas tersebut harus digantung selama kurang lebih 4-5 jam, untuk dilakukan pengkajian  terlebih  dahulu,  setelah itu jenazah  dapat diserahkan  kepada  keluarga.  Sehingga,  apabila masih  ada  pihak  yang  melakukan  pengambilan  jenazah  Pasien  Dalam  Pengawasan (PDP) Covid- 19 secara paksa dapat dikenakan sanksi pidana.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  dan  menjadi  salah  satu sumber  bahan  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  dari  kebijakan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana pengambilan jenazah secara paksa pada masa pandemi covid 19 dalam prespektif peraturan perundang- undangan  ( Nabhaki,  2021) .  Selanjutnya,  penelitian  yang  membahas  mengenai  aspek  pidana pengambilan  paksa  jenazah  pasien  kasus  probable  akibat  terpapar  covid-19    ( Nugraha,  2021 ). Kemudian,  penelitian  yang  mengkaji  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pengambilan  paksa  jenazah pasien  covid-19  ( Deputera,  2022 ).  Dan,  penelitian  yang  mencoba  menganalisi  mengenai  ancaman pidana  bagi  pelanggar  protokol  kesehatan  yang  memulangkan jenazah positif covid-19  secara  paksa menurut  undang-undang  nomor  6  tahun  2018  ( Lumantouw,  2021 ).  Karenanya,  peneli  memutuskan untuk meneliti dengan mengkaji pengaturan hukum pengambilan paksa jenazah positif Covid-19 untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pengambilan paksa jenazah positif covid 19 dan sanksi pidana bagi pelaku pengambilan paksa jenazah positif covid 19, secara lebih dalam.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan  hukum  perundang-undangan  dan  hukum  faktual.  Sumber  hukum  utama  termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 wabah penyakit menular, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Metodologi pengumpulan dokumen  hukum  yang  digunakan  adalah  sebuah  literatur  serta  pemecahan  permasalahan  yang digunakan  yaitu  deskripsi,  sistematis  dan  argumentasi.  Setelah  bahan  pokok  dan  bahan  sekunder terkumpul akan ditempuh suatu cara pengolahan yang memilih bahan dan sumber yang berkualitas serta berkaitan dengan isu-isu permasalahan dalam penelitian ini sampai tercapainya kesimpulan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

## 1. Pengertian Tindak Pidana dan Pengambilan Paksa
“Tindak Pidana” adalah suatu kegiatan, baik dilakukan atau tidak dilakukan atau terlepas dari apakah seseorang atau suatu zat bersifat dinamis atau laten sebagai subjek hukum yang melawan hukum dan  yang  kegiatannya  dapat  diwakili  dan  telah  memenuhi  unsur-unsur  suatu  tindak  pidana,  akan bertanggung jawab atas persetujuan atau hukuman ( Sianturi, 2011; 203 ).
Setiap demonstrasi kriminal yang terdapat dalam kitab peraturan pidana pada umumnya dapat dipisahkan menjadi dua macam komponen, yaitu komponen abstrak dan komponen objektif.
Unsur  subyektif  adalah  komponen-komponen  yang  berhubungan  dengan  pelakunya  atau berhubungan dengan diri pelakunya dan dikenang untuk itu, lebih tepatnya semua yang terkandung di dalam hatinya. Dan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah komponen yang berkaitan dengan kondisi, lebih spesifiknya kondisi di mana aktivitas pelakunya harus diselesaikan.
Unsur subjektif dari tindakan pelanggar hukum adalah:
Sengaja atau tidak disengaja, Alasan atau kegunaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, harapan atau oogmerk yang berbeda seperti yang terdapat dalam pelanggaran perampokan, misrepresentation, pemerasan, dan lain-lain, mengatur terlebih dahulu atau voorbedachte sebagaimana  tercantum  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  340 KUHP dan sensasi ketakutan.
Unsur obyektif dari tindakan pelanggar hukum adalah:
Gagasan  melanggar  hukum,  sifat  pelakunya,  kausalitas,  khususnya  hubungan  antara  suatu kegiatan sebagai alasan dengan kenyataan selanjutnya ( Lamintang & Lamintang, 2014; 191-193 ). Kata  pengambilan  berasal  dari  akar  kata  ambil.  Pengambilan  adalah  homonim  karena implikasinya  memiliki  ejaan  dan  pengucapan  yang  sama  namun  memiliki  implikasi  yang  berbeda. Pengambilan  memiliki  arti  penting  dalam  kelas  benda  atau  benda  sehingga  pengambilan  dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau segala sesuatu dan segala sesuatu yang dieksternalisasikan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata paksa adalah untuk menyelesaikan sesuatu  yang  diperlukan  meskipun  Anda  tidak  mau.  Jadi  pengambilan  paksa  adalah  gerakan  yang dilakukan dengan paksaan/pembatasan sesuatu yang tidak seharusnya selesai.

## 2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Positif Covid 19
Pengaturan mengenai aksi kejahatan pengambilan mayat secara paksa dalam KUHP diatur dalam Buku II tentang pelanggaran. KUHP tidak secara eksplisit memasukkan pengambilan paksa jenazah, bagaimanapun, tindakan ini dianggap telah memenuhi komponen pasal 212 dan 214. Pasal 214 juga dapat diterapkan untuk pelanggaran ini, namun Pasal 214 mengatur kegiatan yang adalah bersama atau bersatu.
Tindak  pidana pelanggar  hukum  pengambilan jenazah  covid-19  secara  paksa  dalam  peraturan perundang-undangan pada:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93 Ayat (1) Tindak pidana dalam hal pengambilan jenazah secara paksa juga diatur dalam Pasal 14 Undang- Undang  tentang  Wabah  Penyakit  Menular.  Yang  dimaksud  dengan  karantina  kesejahteraan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina Kesehatan adalah sebagai upaya untuk mencegah dan menghindari keluarnya, atau lewatnya infeksi dan tambahan  faktor-faktor  bahaya  kesejahteraan  umum  yang  dapat  menyebabkan  krisis  kesejahteraan umum,  karantina  kesejahteraan.  selesai  bertekad  untuk  melakukan  dan  memberikan  jaminan, pencegahan,  dan  pencegahan  terhadap  penyakit  atau  peluang  kesejahteraan  umum  yang  dapat menyebabkan  krisis  kesehatan  umum  serta  dalam  hal  meningkatkan  kekuatan  publik  di  bidang kesejahteraan termasuk pemerintah setempat.
Pengaturan  tindak  pidana  dalam  hal  pengambilan  jenazah  secara  paksa  juga  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pasal 9 ayat (1) tentang penolakan dan pasal 93 ayat (1) tentang pemberian  izin.  Begitu  pula  dengan  kewajiban  pidana  pelaku  pengambilan  jenazah  covid  19  secara persuasif, tindakan penindakan dalam pengaturan pidana diatur dalam pembatasan yang terjadi karena aksi  unjuk  rasa  tidak  terhormat  yang  telah  dilakukan.  Sanksi  direncanakan  bagi  individu  yang mengajukan tindakan yang kemudian menjadi praktik yang dilarang oleh peraturan.

## 3. Pengertian dan Macam-Macam Sanksi
Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, khususnya “Sanctie” , seperti dalam poenale  sanctie yang  terkenal  dalam  sejarah  Indonesia  pada  masa  peziarah  Belanda.  Satu  lagi pentingnya  otorisasi  berkaitan  dengan  regulasi,  sanksi  menyiratkan  disiplin  yang  dipaksakan  oleh pengadilan, dan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan manusia, persetujuan dapat berarti kontrol sosial.
Sanksi adalah proporsi disiplin yang dipaksakan oleh negara atau perkumpulan tertentu karena pelanggaran yang diajukan oleh individu atau perkumpulan. Sanksi adalah sesuatu yang kita dengar dan lihat  sepanjang  waktu.  Dalam  masyarakat  kecil,  kata  endorse  umumnya  digunakan  untuk  menolak individu atau perkumpulan yang bertanggung jawab.
Sanksi  diarahkan  untuk  memberikan  keamanan  terhadap  persyaratan  peraturan  dengan memberikan hukuman kepada orang yang melanggar hukum. Di Indonesia, ada 3 macam otorisasi yang sah, lebih spesifiknya:
Sanksi pidana adalah jenis persetujuan yang paling umum digunakan dalam hukuman berat pada seseorang  yang  dianggap  bersalah  karena  melakukan  tindakan  melanggar  hukum  ( Ali,  2015;  193 ). Persetujuan pidana adalah disiplin kausal, karena situasinya dan akibatnya adalah hukum, individu yang terkena dampak akan ditolak baik dengan masuk penjara atau disiplin lain dari spesialis. Pemberian izin pidana pada dasarnya adalah penjamin untuk memulihkan perilaku pelaku pelanggaran tersebut, namun tidak jarang izin pidana dibuat sebagai bahaya bagi kesempatan manusia itu sendiri.
Sanksi  perdata  mengatur  hubungan  sehari-hari  antara  penduduk  atau  penduduk,  seperti perkembangan  individu,  pernikahan,  perpisahan,  kematian,  warisan,  properti,  latihan  bisnis,  dan aktivitas umum lainnya. Jenis persetujuan peraturan umum dapat berupa komitmen untuk memenuhi prestasi (komitmen) serta melewati suatu keadaan yang sah, disusul dengan pembuatan keadaan lain yang sah. Jenis pilihan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk dapat berupa:
Pilihan  konstitutif  adalah  pilihan  yang  menghapus  keadaan  yang  sah  dan  membuat  peraturan baru, misalnya pilihan untuk memisahkan diri dari jaminan perkawinan,
Pilihan  condemnatoir  adalah  pilihan  yang  menolak  pihak  yang  dihancurkan  untuk  memenuhi komitmennya, misalnya pilihan yang sah untuk membayar kepergian pihak tertentu,
Pilihan  Declaratoir  adalah  pilihan  yang  pelaksanaannya  menyebabkan  apa  yang  terjadi  sesuai peraturan,  memperjelas  dan  menegaskan  apa  yang  terjadi  secara  eksklusif,  misalnya,  adalah  pilihan yang menimbulkan perselisihan mengenai pihak yang dirugikan untuk kepemilikan yang sah. ( Ramli dan Fahrurrazi, 2014; 193 ).
Sanksi  Administratif  secara  umum,  peraturan  penyelenggaraan  negara  mengizinkan penyelenggara organisasi negara untuk melengkapi kapasitasnya dan melindungi warga dari perilaku organisasi negara, serta melindungi organisasi negara itu sendiri. Tugas pemerintahan yang diselesaikan oleh majelis mekanik negara atau organisasi negara harus diberikan premis yang sah yang mengontrol dan  mendasari  organisasi negara  dalam  melakukan  kapasitasnya.  Undang-undang  yang  memberikan premis tersebut disebut peraturan pengelolaan negara.
Sanksi  dalam  Hukum  Tata  Usaha  Negara adalah  “alat  pemaksaan  yang  merupakan  peraturan publik yang dapat dilibatkan oleh otoritas publik sebagai respon perlawanan terhadap komitmen yang tertuang dalam standar Hukum Tata Usaha Negara”. Berdasarkan definisi tersebut, ternyata terdapat empat komponen kewenangan dalam pengaturan kekuasaan negara, yaitu perangkat kekuasaan (macht middelen),  peraturan  publik  (publiekrechtelijke),  yang  digunakan  oleh  otoritas  publik  (overheid), sebagai respon terhadap pemberontakan (receptive operation niet- naleving). ( HR, 2006; 315 ). Jenis Sanksi Administratif harus terlihat sejauh tujuannya, untuk lebih spesifik:
Sanksi reparatoir, kewenangan signifikan yang diterapkan sebagai respon terhadap pelanggaran standar, yang diarahkan untuk kembali ke kondisi awal sebelum pelanggaran terjadi.
Sanksi punitif, menyiratkan bahwa persetujuan direncanakan untuk menolak seseorang, misalnya sebagai denda peraturan.
Sanksi  regresif  adalah  sanksi  yang  diterapkan  sebagai  tanggapan  terhadap  pemberontakan dengan pengaturan yang terkandung dalam perintah yang diberikan.

## 4. Sanksi Pidana bagi Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Positif Covid 19
Sesuai  pedoman  yang  ada,  dengan  asumsi  ada  pihak  yang  mengambil  jenazah  yang  tercemar covid 19, sangat mungkin terkait dengan upaya merusak untuk menahan penyebaran covid-19. Dengan cara  ini,  setiap  kali  mengingat  kecerobohan  suatu  pihak  menggagalkan  upaya  untuk  mengalahkan episode  infeksi  yang  tak  tertahankan,  seperti  Covid.  Selain  itu,  Pasal  93  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menyatakan bahwa:
“Setiap orang yang tidak menyetujui pelaksanaan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  9  ayat  (1)  serta  menghalangi  pelaksanaan  Karantina  Kesehatan  sehingga  menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana kurungan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau berpotensi denda paling banyak Rp100.000.000,00 (100.000.000 rupiah).
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, khususnya:
“Setiap  orang  yang  dengan  paksa  atau  bahaya  kebrutalan  berperang  melawan  pegawai pemerintah yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau berperang melawan orang yang membantu pegawai negeri karena kewajibannya menurut undang-undang atau sejalan dengan pegawai pemerintah, adalah ditolak karena terhalang, dengan pidana penjara paling lama - satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.
Suatu  kegiatan  yang  dilarang  oleh  peraturan  yang  mengasumsikan  disalahgunakan  akan mendapatkan  persetujuan  pidana.  Mertua  dan  pedoman  ada  banyak  istilah  yang  digunakan  di  mana istilah-istilah ini memiliki makna yang sama dengan demonstrasi kriminal, termasuk peristiwa kriminal, demonstrasi bersalah, delik, delik pidana, dan lain-lain. Pengusiran mayat secara persuasif adalah ilegal. Kegiatan  yang  dibatasi  oleh  peraturan  yang  dianggap  tidak  diindahkan  kemungkinan  besar  akan dikenakan sanksi.
Penegak hukum, khususnya kepolisian, memberikan kewenangan Pasal 214 KUHP, Pasal 335 KUHP untuk menerapkan sanksi bagi rekanan yang terkendala pemulihan jenazah Covid-19. Pasal 214 KUHP  berbunyi:  Ayat  (1)  Pemaksaan  dan  perlawanan  mengingat  Pasal  211  dan  Pasal  212  bila dilakukan  oleh  sekurang-kurangnya  dua  orang  secara  kolusi,  akan  ditolak  dengan  pidana  kurungan paling lama tujuh tahun.
Ayat (2) Mereka yang tercela akan bergantung pada Penahanan terbesar selama delapan puluh tahun setengah, dengan asumsi kesalahan atau kegiatan yang berbeda di sekitar kemudian membawa luka. Penahanan yang paling ekstrim selama dua belas tahun, dalam hal hal itu menyebabkan kerugian yang nyata.
Penahanan  terbesar  selama  lima  belas  tahun,  dengan  asumsi  bahwa  itu  menyebabkan meninggalnya seseorang.
Selain itu, Pasal 335 KUHP berbunyi Ayat (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak 4.000.500 rupiah
Secara  melawan  hukum  membatasi  orang  lain  untuk  melakukan,  tidak  melakukan  atau mengizinkan  sesuatu,  dengan  memanfaatkan  kekejaman,  demonstrasi  lain  atau  perlakuan  yang  tidak menyenangkan, atau dengan memanfaatkan bahaya kebrutalan, demonstrasi lain atau perlakuan yang menjengkelkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
Siapa  pun  yang  memberi  kuasa  kepada  orang  lain  untuk  melakukan,  tidak  melakukan  atau mengizinkan sesuatu dengan bahaya kekotoran batin atau kritik yang tersusun.
Ayat (2) Untuk keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 2, kesalahan hanya dibebankan pada gerutuan orang yang terkena dampak. Pasal 336 KUHP berbunyi Ayat (1) "Dikompromikan dengan penahanan paling ekstrim selama dua tahun delapan bulan, siapa pun yang merusak dengan kebrutalan terhadap individu atau barang dagangan secara langsung dengan pengumpulan staf, dengan kesalahan yang mewakili risiko keseluruhan terhadap keamanan individu atau properti, dengan penyerangan atau demonstrasi  berbeda  yang  mengabaikan  perbedaan  kualitas  etis,  dengan  pelanggaran  terhadap kehidupan, dengan penyalahgunaan yang serius atau dengan mengkonsumsi."
Ayat (2) “Apabila bahaya itu dibuat dalam bentuk salinan cetak dan dengan syarat-syarat tertentu, hal itu tergantung pada penahanan yang paling ekstrim selama lima tahun”. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan membaca:
“Setiap orang yang tidak mengikuti pelaksanaan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  9  ayat  (1)  atau  berpotensi  merintangi  pelaksanaan  Karantina  Kesehatan  sehingga mengakibatkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dipidana dengan hukuman yang seberat-beratnya”. pidana  kurungan  1  (satu)  tahun  dan  ditambah  denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00  (seratus  juta rupiah).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian-uraian pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan tindak pidana pengambilan secara paksa jenazah positif covid 19 tidak diatur secara spesifik di dalam undang- undang meski demikian undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 pada pasal 9 ayat (1) mengatur tentang larangannya dan pasal 93 ayat (1) mengatur tentang sanksinya. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-413-2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019  (COVID-19)  yang  menjelaskan  bahwa  apabila  terdapat  keadaan  pasien  yang  berstatus  positif covid 19 meninggal,  tata laksana pemulasaraan jenazah sesuai protokol pemulasaraan jenazah kasus
konfirmasi covid-19. Serta sanksi pidana bagi pelaku yang menolak pemakaman jenazah positif covid 19 sesuai dengan protokol Kesehatan dan akhirnya melakukan pengambilan secara paksa jenazah akan dikenakan  sanksi  pidana  berupa  pidana  kurungan  atau  pidana  denda  yang  diatur  dalam  pasal  170 KUHP. Adapun Pasal yang akan dikenakan bagi pelaku pengambilan paksa Jenazah Covid-19 yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 211 KUHP Jo. Pasal 335 KUHP jo. Pasal 336 KUHP jo. Pasal 93 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

## 2. Saran
Setelah dilakukan pembahasan pada kajian ini, maka peneliti mempunyai saran. Pertama, untuk pemerintah agar memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penularan virus covid 19 masih bisa dilakukan walaupun korbannya sudah meninggal, sehingga dibutuhkan pemakaman atau penguburan sesuai  protokol  Kesehatan.  Dan  juga  agar  pemerintah  membuat  peraturan  secara  spesifik  mengenai tindak pidana pengambilan secara paksa jenazah covid 19. Kedua, untuk masyarakat agar tidak mudah terprovokasi apabila ada keluarga atau teman yang meninggal dalam keadaan positif covid 19, sehingga menolak  dilakukan  pemakaman  atau  penguburan  secara  protokol  Kesehatan  dan  pada  akhirnya melakukan aksi pengambilan paksa jenazah.

## DAFTAR BACAAN
Ali, M. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta. Deputera, I. K. M. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19. Lex Generalis , Vol.3 (1). Hanafi,  Y.,  &  Dkk.  (2020). Pandemi  COVID-19:  Respon  Muslim  didalam  Kehidupan  Sosial  Keagamaan  dan Pendidikan . Delta Pijak KhatulistiwA: Sidoarjo.
HR, R. (2006). Hukum Administrasi Negara . PT. Raja Grafindo, Jakarta. Lamintang, & Lamintang, F. T. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Negara Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta. Lumantouw, A. M. P. (2021). Ancaman Pidana Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Yang Memulangkan Jenazah Positif Covid-19 Secara Paksa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Lex Crimen , Vol.10 (11). Nabhaki, F. (2021). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pengambilan Jenazah Secara Paksa Pada Masa Pandemi Covid 19 dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan . Fakultas Hukum. Universita Jambi.
Nugraha, N. F. (2021). Aspek Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Kasus Probable Akibat Terpapar Covid- 19. Jurist-Diction , Vol.4 (3). Ramli, S., & Fahrurazi. (2014). Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, . Visimedia Pustaka, Jakarta. Sianturi, S. . (2011). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya .