Page 564
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online

## PERILAKU RASIONAL POLITIK BIROKRASI DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN BOLEMO
Ramli Mahmud 1 , Asmun Wantu 2 , Rasid Yunus 3 , Yuli Adhani 4
Universitas Negeri Gorontalo ramlimahmud33@ung.ac.id 1 , asmunwantu@ung.ac.id 2 , rasidyunus@ung.ac.id 3 , yuliadhani@ung.ac.id 4

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  serta  mengidentifikasi  faktor  yang  menghambat perilaku  rasional  politik  birokrasi  pada  Pemilu  2019  di  Kabupaten  Boalemo.  Untuk  menjawab tujuan  tersebut,  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian  menunjukan bahwa ASN yang berada di jajaran struktural dan fungsional  guru  cenderung  berperilaku  tidak  rasional  dalam  Pemilu.  Sementara  itu,  ASN  yang berada  di  jajaran  fungsional  Kesehatan  cenderung  rasional  dalam  menentukan  pilihan  politik. Terdapat  tiga  faktor  yang  menghambat  preferensi  politik  ASN  dalam  perilaku  rasional  politik, diantaranya  adalah  faktor  kekeluargaan  dan  kekerabatan  atau  ikatan  persaudaraan,  keberadaan kepala daerah sebagai petahana dan yang terakhir adalah faktor motif jabatan karir. Hal ini yang menyebabkan  ASN  cenderung  tidak  netral  dalam  Pemilu  2019  di  Kabupaten  Boalemo. Kenetralan ASN dapat tercapai jika berperilaku rasional dalam menentukan pilihan politik yang terdiri  atas  pertimbangan  logis  dan  konsistensi  berdasarkan  pada  visi,  misi  dan  program  kerja baik partai politik maupun calon.
Kata Kunci : Perilaku Rasional Politik , Birokrasi, Pemilu

## ABSTRACT
This study aims to analyze and identify factors that hinder the rational behavior of bureaucratic politics  in  the  2019  elections  in  Boalemo  County.  To  answer  this  goal,  this  study  uses qualitative  methods  with  a  phenomenological  approach.  The  results  showed  that  ASNs  in  the structural and functional ranks of teachers tend to behave irrationally in elections. Meanwhile, ASNs who are in the functional ranks of Health tend to be rational in making political choices. There are three factors that hinder ASN's political preferences in politically rational behavior, including  familial  and  kinship  factors  or  fraternal  ties,  the  existence  of  regional  heads  as incumbents and the last is the motive factor for career offices. This is why asn tends not to be neutral  in  the 2019  elections  in  Boalemo County.  Asn  neutrality  can  be  achieved  if  it  behaves rationally in determining political choices consisting of logical considerations and consistency based on the vision, mission and work programs of both political parties and candidates.
Keywords : Political Rational Behavior, Bureaucracy, Elections

## PENDAHULUAN
Sebagai organisasi publik, tentunya salah satu kajian yang tidak dapat dipisahkan adalah  menyangkut  dengan  perilaku  organisasi  maupun  individu  yang  berada  dalam
Page 565
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online
birokrasi. Toha & Miftah, 2019;  Robbins & Judge, 2015; Gitosudarmo & Sudita, 2016; Jones,  Bradbury  &  Bputtiler,  2016;  Fahmi,  2018  Memiliki  kesimpulan  yang  sama bahwa  organisasi  tidak  bisa  terlepas  dari  perilaku  politik  individu  maupun  kelompok dalam struktur organisasi. Antara pengaruh dan dipengaruhi merupakan sifat dasar yang merupakan  bagian  dari  hasil  interaksi  antara  atasan  dengan  bawahan  maupun  antara sesama bawahan.
Secara  eksplisit,  Toha  Miftah  (2002)  seperti  dikutip  dalam  Mahmud  (2022) mengemukakan  bahwa  perilaku  birokrasi  merupakan  perpaduan  antara  karakteristik individu  dan  karakteristik  birokrasi.  Karakteristik  Individu  yang  dimaksudkan  antara lain kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman dan pengharapan. Sementara itu karakteristik  birokrasi  terdiri  atas  hirarki,  tugas,  wewenang  tanggung  jawab,  sistem reward  dan  sistem  control.  Berdasarkan  pada  argumentasi  teori  tersebut  di  atas  dapat digaris  bawahi  perilaku  organisasi  dalam  hal  ini  birokrasi  tidak  bisa  terlepas  dari perilaku  politik  anggotanya  dalam  organisasi  birokrasi  itu  sendiri.  Dalam  konteks Pemilu, perilaku politik birokrasi dapat dipetakan melalui tiga pendekatan  di antaranya pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional.  Antunes &  Rui (2010)  dalam Mahmud (2022) mengemukakan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam mengidentifikasi perilaku memilih, di antaranya:
- Pendekatan sosiologis, memiliki indikator yang dapat dilihat melalui kecenderungan subyektifitas pemilih berdasarkan prasyarat status sosial, ekonomi, ras, agama, etnis, jender, ketokohan, organisasi masyarakat dan daerah tempat tinggal.
- Pendekatan  psikologis,  yang  ditandai  dengan  kecenderungan  subjektifitas  pemilih terhadap identifikasi partai, kandidat dan isu.
- Perilaku  Rasional,  indikator  yang  dapat  dilihat  dari  perilaku  pemilih  yang  rasional antara  lain  diantaranya pertimbangan  logis  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pemilih, konsistensi  terhadap  pilihan  atas  partai  politik  atau  calon  berdasarkan  pada  refleksi masa lalu antara pro dan kontra dan bahkan inkonsistensi
Atas  ketiga  pendekatan  tersebut,  Ladini  (2019:107),  Mahmud  (2020:561) mendefinisikan  perilaku  rasional  merupakan  perilaku  seseorang  dalam  memutuskan pilihan politiknya  berdasarkan pada kalkulasi untung rugi  yang  berlandaskan  pada  visi dan  misi  serta  tawaran  program  yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Artinya, pendekatan rational  choice sangat  beririsan  dengan    tipe  ideal  rasional  birokrasi  yang menuntun  birokrasi  keluar  dari  politik  praktis  agar  terciptanya  independensi  dan netralitas birokrasi dalam Pemilu. artinya realisasi netralitas birokrasi dapat tercapai jika ASN  memiliki  sandaran  atau  landasan  pilihan  politik  pada  setiap  Pemilu  dengan mengedepankan  pilihan-pilihan  politik  yang  rasional.  Terdapat  banyak  studi  tentang netralitas  Birokrasi  dalam  Pemilu  namun  memiliki  kesimpulan  yang  sama  bahwa birokrasi di Indonesia hingga saat ini sulit untuk netral.
Page 566
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online
Merujuk  pada  temuan  kontekstual  tersebut,  pendefinisian  terhadap  perilaku birokrasi  layaknya  tidak  hanya  dilihat  dari  segi  perilaku  atau  sikap  ketidaknetralan dalam  Pemilu,  akan  tetapi  secara  substansial  menggunakan  paradigma  perilaku  politik untuk mengukur atau menelaah dan  memetakan kecenderungan sikap politiknya disaat Pemilu. Dengan paradigma ini, dipandang dapat merekonstruksi pola perilaku birokrasi dalam  Pemilu.  Netral  atau  tidak  netralnya  birokrasi  dalam  Pemilu  merupakan representasi  dari  pola  perilaku  yang  dibangun  berdasarkan  orientasi  politiknya.  Oleh sebab  itu,  pendekatan  perilaku  politik  merupakan  hal  urgen  dalam  melihat  penyebab ketidaknetralan  birokrasi  dalam  Pemilu.  Hampir  dapat  dipastikan  bahwa,  secara keseluruhan  partai  pemenang  Pemilu  baik  tingkat  kabupaten.  Kota  maupun  provinsi adalah  partainya  kepala  daerah  sebagai  petahana.  Khusus  untuk  kabupaten  Boalemo sejak  Pemilu  2004  hingga  2019  semuanya  dimenangkan  oleh  partai  kepala  daerah. Penguasaan  akses atas sumber daya birokrasi oleh kepala daerah  menentukan  fluktuasi kemenangan partai di setiap perhelatan Pemilu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan bertempat  di  kabupaten  Boalemo.  Moleong,  (2014)  dan  (Harrison  Lisa,  (2016) mengemukakan dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai  instrumen kunci yang tidak bisa  diwakili  oleh  orang  lain.  Artinya  peneliti  harus  memahami  arti  peristiwa  dalam kaitanya  terhadap  orang-orang  dalam  situasi  tertentu  yang  berdasarkan  pada pengalaman yang muncul pada kesadaran objek yang diteliti, Ulasan dalam menentukan pendekatan  fenomenologi  dalam  menelaah  perilaku  birokrasi  dalam  pemilu  2019  di Kabupaten  Boalemo  merupakan  bagian  dari  setting  alamiah,  dimana  lingkungan  dan peneliti  merupakan  bagian dari konteks  lingkungan  yang tidak  bisa dipisahkan. Dalam hal  ini  peneliti  tetap  menjaga  eksistensi  berdasarkan  pendekatan  penelitian  yang diangkat dan sesuai dengan apa dialami oleh subjek, artinya tujuan fenomenologi adalah kembali pada realitasnya sendiri.

## PERILAKU RASIONAL POLITIK BIROKRASI DALAM PEMILU
Salah  satu  permasalahan  penting  penyelenggaraan  reformasi  organisasi  sektor publik  bagi  birokrasi  Indonesia  adalah  netralitas  politik  dalam  Pemilu.  Birokrasi memiliki sumber daya yang tidak terhingga, tidaklah mengherankan jika posisi mereka selalu  dijadikan  sebagai  mesin  politik  dalam  memenangkan  partai  politik  beserta calonnya  dalam  Pemilu.  Sebagai  masyarakat  sipil,  hak  politik  birokrasi  dijamin  dalam negara demokrasi, disisi lain, hak politiknya dibatasi dalam setiap  pelaksanaan Pemilu. Dilema  berkepanjangan  birokrasi  yang  selalu  dihantui  oleh  kepentingan  praktis  elit politik  menjadi  boomerang  dan  ancaman  atas  eksistensinya.  Data  survei  KASN  2021 tentang  netralitas  birokrasi  mengemukakan  bahwa  51,16  %  Aspirasi  ASN menginginkan  agar  hak  politik  dicabut  sebagai  pemilih.  Ini  artinya,  kekhawatiran  dan
Page 567
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online
ketidaknyamanan  ASN  dalam  setiap  Pemilu  berpengaruh  terhadap  eksistensinya sebagai warga sipil sekaligus sebagai abdi negara.
Ketidaknetralan  ASN  dalam  Pemilu  merupakan  bagian  dari  patologi  birokrasi yang harus dicarikan solusi, dengan demikian perspektif perilaku politik  menjadi  salah satu  acuan  untuk  menelaah  masalah  dimaksud.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa, ASN  yang  berada  dalam  jajaran  struktural  dan  fungsional  khususnya  guru  bermasalah dalam  segi  netralitasnya.  Keberpihakan  terhadap  partai  dan  calon  tertentu  membuat mereka  tidak  rasional  dalam  menentukan  pilihan  politik.  sementara  itu,  birokrasi  atau ASN  yang  berada  dalam  jajaran  fungsional  Kesehatan  cenderung  rasional  dalam menentukan pilihan politik.
Antunes & Rui, (2010) mengemukakan bahwa pemilih rasional berpedoman pada aspek  logis,  artinya  sebelum  menentukan  pilihan  politik,  evaluasi  atas  berbagai alternatif  termasuk  isu  dan  kandidat  menjadi  prioritas  utama  dalam  menentukan preferensi  politik  mereka.  Sementara  selain  logis,  pemilih  akan  konsisten  atas pilihannya, artinya ketika alternatifnya sama dengan kondisi sebelumnya, pemilih akan mengikuti  pilihan  politik  pada  peristiwa  yang  dialami  oleh  pemilih  pada  kondisi  yang sebelumnya.  Sebagai ASN sudah tentu memiliki preferensi yang berbeda, ASN dalam preferensi  politik  pada  pendekatan  perilaku  ini  akan  lebih  mengutamakan  nilai  dan sikap  berdasarkan  pada  apa  yang  menjadi  tugas  pokok  dan  tanggung  jawab  dalam melayani masyarakat.
Temuan  tersebut  berbeda  dengan  temuan  lainnya  yang  berkesimpulan  bahwa tenaga Kesehatan selalu  menjadi prioritas dalam  pemenangan Pemilu  maupun Pilkada. Akan  tetapi  Kabupaten  Boalemo  mengalami  fenomena  yang  berbeda  dengan  daerah lain. Dimana dalam menentukan pilihan politik, tenaga fungsional dalam hal ini tenaga kesehatan mengedepankan aspek rasionalitas dalam memberikan dukungan dan pilihan politik.  Urgensitas  yang  mendasari  pilihan  dan  dukungan  politik  terhadap  calon  dan partai  politik  berdasarkan  pada  aspek  visi-misi  atau  program  calon  yang  berhubungan langsung  dengan  wilayah  kerja  tenaga  kesehatan.  Selama  visi-misi  dan  program  kerja yang  mengarah  pada  isu  kesehatan  di  Kabupaten  Boalemo  akan  menjadi  dasar  utama bagi tenaga kesehatan untuk merepresentasikan dukungan politik.
Logis dan konsistensi  yang dimaksud adalah preferensi politik  ASN berdasarkan pada  pertimbangan  visi-misi  dan  program  kerja  yang  berhubungan  dengan  kebutuhan dan isu Kesehatan di Kabupaten Boalemo. Perilaku politik yang rasional tidak menutup diri atas semua akes informasi, berbeda dengan perilaku sosiologis dan psikologis yang hanya menerima informasi dari satu sumber baik yang berasal dar partai politik maupun calon  yang  mereka  simpati.  Pola  pendekatan  perilaku  sosiologis  dan  psikologis cenderung  menutup  diri  dengan  berbagai  informasi  mengenai  Pemilu.  ASN  yang berperilaku  rasional  akan  mempertimbangkan  informasi  terutama  melalui  media  sosial
Page 568
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online
tentang  harapan  terhadap  isu  maupun  program  yang  ditawarkan  oleh  calon  kandidat maupun partai politik.
Ikhtiar Toha & Miftah, (2002) tentang karakteristik birokrasi dari aspek tugas dan tanggung jawab sebagai ASN ditunjukan lewat sikap dan pilihan politik rasional tenaga fungsional kesehatan di Kabupaten Boalemo menjelang Pemilu 2019.  Disisi lain aspek karakteristik  birokrasi  yang  melingkupi  tugas  dan  tanggung  jawab  merupakan  bagian dari sikap rasionalitas ASN dalam menentukan pilihan politik. sebagai tenaga kesehatan yang  berada  di  jajaran  fungsional  lebih  mengedepankan  profesionalitas  sebagai  abdi Negara  yang  memegang  penuh  sumpah  jabatan  dan  profesi  bila  dibandingkan  dengan ASN  yang  berada  di  jajaran  struktural  dan  fungsional  guru.  Dengan  demikian,  ikhtiar David  &  Beetham , Toha  Miftah  (dalam  Mahmud  2022)  tentang  independensi  dan netralitas  birokrasi  menuai  data  konkrit  bahwa,  ketidaknetralan  birokrasi  pada  setiap Pemilu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari urgensi perilaku ASN dalam Pemilu.  artinya  kenetralan  birokrasi  akan  tercapai  jika  ASN  mengedepankan  perilaku politik rasional dalam setiap Pemilu.

## FAKTOR YANG MENGHAMBAT PERILAKU RASIONAL POLITIK BIROKRASI DALAM PEMILU
Hasil temuan Survei  KASN 2021 tentang netralitas birokrasi  menunjukan  bahwa ketidaknetralannya birokrasi  disebab oleh Posisi Kepala Daerah sebagai PPK mencapai 62,7%,  ikatan  persaudaraan  59,76%,  serta  motif  karir  49,72%.  Sementara  faktor  yang mempengaruhi terdiri atas keberadaan tim sukses 32%, atasan 28% dan pasangan calon 24%. Temuan KASN tersebut juga sesuai dengan beberapa temuan antara lain (Adian & Firans,  2011;  Sarnawa  Bagus,  2018;  Rakhmawanto,  2017;  Wahyudi,  2018;  Mudiarta, 2018;  Diana,  2020).  Memberikan  kesimpulan  bahwa  birokrasi  dalam  arena  Pemilu maupun  Pilkada  mengalami  kesulitan  untuk  netral,  politisasi  dan  mobilisasi  sumber daya  birokrasi  adalah  fakta  kontekstual  yang  sulit  untuk  dihindari.  Hal  sama  menjadi temuan  Aspinall & Berenschot, 2019) bahwa politisasi birokrasi menggunakan fasilitas negara,  mobilisasi  ASN,  Kompensasi  jabatan,  mempolitisir  rekrutmen  ASN  baru, komersialisasi  jabatan  hingga  pada  pencopotan  jabatan  karir  menjadi  faktor  yang menghambat netralitas birokrasi dan menyebabkan kecenderungan birokrasi tidak netral dalam Pemilu.

## Faktor Keluarga dan Kerabat Dekat
Dalam  kondisi  masyarakat  tertentu,  ASN  dianggap  sebagai  orang  yang mempunyai  strata  lebih  tinggi  bila  dibandingkan  dengan  masyarakat  pada  umumnya. Hal  ini  yang  kemudian  membuat  masyarakat  dalam  hal  ini  keluarga  maupun  kerabat dekat  ASN  merepresentasikan  kepentingan  politiknya  lewat  kelompok  ASN.  Riset Aspinall & Berenschot, (2019) oleh Harjanto & Niko, (2011) menegaskan bahwa dalam masyarakat  patrimonial  seperti  Indonesia,    mereka  dapat  menyediakan  dukungan
Page 569
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online
elektoral bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat secara materil. Artinya kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan  yang  kuat  Langkah  ini  diambil  untuk  memastikan  loyalitas  terhadap pimpinan  dengan  menunjukan  kekuatan  dukungannya  melalui  keluarga  dan  kerabat dekat  disaat  Pemilu.  temuan  yang  sama  juga  bisa  dilihat  pada  hasil  riset  KASN  2021 tentang  netralitas  birokrasi,  dimana  sekitar  59,76%  perilaku  politik  ASN  lebih dipengaruhi oleh faktor kedekatan persaudaraan atau ikatan keluarga.
Kondisi  demikian  juga  terjadi  pada  Pemilu  2019  di  Kabupaten  Boalemo,  salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  rasional  politik  ASN  adalah  faktor  ikatan kekeluargaan  dan  persaudaraan  atau  kekerabatan.  Dengan  memanfaatkan  ruang keluarga  atau  kerabat  dekat  ASN  pada  setiap  Pemilu  signifikan  dalam  pemenangan partai politik, khususnya dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Boalemo. Jejaring seperti  ini  memiliki  ikatan  emosional  yang  sangat  dekat  dengan  pemilih  dan  bisa dimanfaatkan  sebagai  salah  satu  strategi  kemenangan  partai.  Fenomena  ini dimanfaatkan  oleh  ASN  sebagai  bagian  dari  gerakan  mobilisasi  politik  yang  tentunya memiliki  harapan  dalam  menunjukan  kepada  atasan  bahwa  yang  bersangkutan  patut diperhitungkan pada basis masa tertentu dalam merepresentasikan harapan atasan dalam hal ini kepala daerah.

## Faktor Kepala Daerah Sebagai Petahana
Temuan  Aspinall  &  Berenschot,  (2019)  mengemukakan  bahwa  terdapat  tiga alasan mendasar yang membuat partai kepala daerah memiliki keuntungan atau menang dalam  setiap  Pemilu.  Diantaranya  a)  dukungan  aparat  birokrasi.  ASN  mendukung partainya  kepala  daerah  demi  mengamankan  pekerjaan  mereka.  b)  Kepala  Daerah memiliki kontrol atas sumber daya negara, langkah kreatif untuk mengarahkan anggaran serta  manfaat  lainnya  kepada  para  pendukung  melalui  bantuan  sosial  hingga  projek infrastruktur.  c)  menggunakan  program  pemerintah  untuk  mempertahankan  visibilitas publik  melalui  iklan  dan  spanduk  tentang  keberhasilan  program  pemerintah  daerah. Temuan tersebut sinkron dengan apa yang menjadi temuan KASN 2021, terdapat 62,7% ASN  berperilaku  tidak  netral  atau  cenderung  tidak  rasional  dikarenakan  pertimbangan kepala  daerah.  Hasil  penelitian  menunjukan  terdapat  dua  indkator  dalam  hal  ini, diantaranya adalah:
Pertama. Kepala  daerah  memiliki  kontrol  penuh  terhadap  sistem  dan  aparatur birokrasi  di  daerah.  Keberadaan  ASN  beserta  keluarganya  dikontrol  suaranya  pada setiap TPS melalui  struktur OPD. Untuk merealisasikan hal tersebut. lahirlah apa yang dikenal  dengan  (TKPP)  atau  Tim  Koordinasi  Kelancaran  Pemilu  yang  melibatkan seluruh OPD dan ASN di Kabupaten Boalemo. Kehadiran tim tersebut dianggap efektif dalam  mengontrol  ASN  pada  setiap  hingga  menghasilkan  kemenangan  pertama  kali PDIP di kabupaten Boalemo pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Boalemo.
Page 570
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online
Kedua, Peran  sebagai  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK).  Sebagai  kepala daerah  memiliki  kewenangan  penuh  terhadap  pengangkatan,  pemindahan  dan pemberhentian  pejabat  maupun  tenaga  administrasi  dalam  wilayah  kerja  administrasi pemerintahan  daerah  lingkup  Kabupaten.    Kewenangan  penuh  sebagai  pejabat  PPK, kepala daerah  memainkan peran dalam  mempengaruhi perilaku  birokrasi pada Pemilu. Kewenangan dalam mengontrol sumber daya organisasi birokrasi daerah yang diperkuat lewat keberadaannya sebagai PPK membuat birokrasi atau ASN mudah untuk dikontrol dan  diarahkan  untuk  kemenangan  PDIP.  Tentunya  dalam  fenomena  ini,  penekanan secara  psikis  terhadap  ASN  dalam  menentukan  pilihan  politik  sangat  mempengaruhi perilaku politik ASN dalam menentukan pilihan politik.

## Faktor Jabatan Karir
Untuk mencari posisi tertentu dalam jabatan birokrasi, ASN menunjukan loyalitas dan  ketaatannya  terhadap  himbauan  kepala  daerah  dengan  cara  menunjukan  dukungan politik  terhadap  calon  dan  partai  yang  diinginkan  oleh  Kepala  daerah.  Promosi  dan penunjukan  jabatan  karir  sebahagian  besar  posisi  yang  diisi  belum  memenuhi kualifikasi  kepangkatan.  Artinya,  promosi  dan  penunjukan  jabatan  karir  bukan berdasarkan  pada  aturan  yang  berlaku,  namun  lebih  pada  penilaian  subjektif  kepala daerah  disaat tahapan  pelaksanaan  Pemilu.  Layaknmya,  promosi  jabatan  dilakukakuan apabila  seseorang  pegawai  dipindahkan  dari  suatu  pekerjaan  ke  pekerjaan  lain  yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hirarki jabatannya lebih tinggi dan penghasilannya lebih besar. Hasil penelitian menunjukan bahwa hampir sebagian besar promosi dan penunjukan jabatan karir di kabupaten Boalemo baik sebelum dan sesudah Pemilu  2019 cenderung  belum sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku. Penunjukan dan promosi jabatan karir lebih pada prioritas subjektif kepala daerah.
Temuan  tersebut  sama  halnya  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  (Aspinall  & Berenschot, (2019) bahwa keterlibatan ASN dalam Pemilu semata-mata memperjuangkan Kepentingan pejabat politik dan pejabat birokrasi. Politisasi birokrasi tersebut  telah  memetakan  posisi  pejabat  senior  sekitar  80  %  penunjukan  berlandaskan pada  dukungan  terhadap  calon  dan  partai  politik  selama  tahapan  penyelenggaraan Pemilu.  Hal  demikian  juga  ditemukan  dalam  riset  KASN  tentang  netralitas  birokrasi menunjukan sekitar 49,7% motif dukungan ASN  karena preferensi karir sebagai  ASN. Kondisi  seperti  ini  yang  menghambat  perilaku  rasional  politik  birokrasi  dalam  Pemilu 2019  di  kabupaten  Boalemo.  Atas  pertimbangan  karir  sebagai  birokrasi  di  daerah, cenderung berpihak karena pertimbangan karir.

## SIMPULAN
Kecenderungan  tidak  netralnya  birokrasi  pada  Pemilu  2019  di  Kabupaten Boalemo  dikarenakan  preferensi  politik  yang  tidak  rasional  dalam  menentukan  pilihan politik.  ASN  yang  berada  dalam  fungsional  khususnya  tenaga  kesehatan  cenderung
Page 571
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online
rasional,  berdasarkan  pada  pertimbangan  yang  logis  dan  konsisten  terhadap  pilihan politik,  tenaga  Kesehatan  lebih  memprioritaskan  visi  misi  dan  program  kerja  yang berhubungan dengan kebutuhan atau isu Kesehatan yang ditawarkan oleh partai maupun calon  kandidat.  selain  itu,  terdapat  tiga  faktor  yang  menghambat  perilaku  rasional politik  birokrasi,  diantaranya  adalah  faktor  pertimbangan  keluarga,  kekerabatan  atau ikatan persaudaraan, posisi kepala daerah sebagai petahana yang sudah tentu menguasai akses  sumber  daya  birokrasi  di  daerah  serta  faktor  atau  motif  jabatan  karir  yang membuat ASN cenderung tidak rasional dalam menentukan pilihan politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adian,  &  Firans.  (2011).  Evaluasi  Reformasi  Birokrasi  :  Masalah  Politisasi  Birokrasi
Dalam Politik Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS , VOL. 5, No.(2). Aspinall,  E.,  &  Berenschot.,  W.  (2019). Demokracy  For  Sale. Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
David, & Beetham. (1990). Birokrasi. Jakarta: : Bumi Aksara.
Diana, B. A. (2020). Pengaruh Politik Dalam Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah., Volume 2. No. (1) .
Fahmi. (2018). Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus. Bandung: Alfabeta.
Gitosudarmo,  &  Sudita.  (2016).  Perilaku  Keorganisasian . Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta.
Harjanto,  &  Niko.  (2011).  Politik  Kekerabatan  dan  Institusionalisasi  Partai  Politik  di Indonesia. Analisis CSIS .
Harrison  Lisa.  (2016).  Metodologi  Penelitian  Politik . Edisi  1  Cetakan  3.  Jakarta: Kencana prenada Media Group.
Jones,  Bradbury,  &  Bputtiler.  (2016).  Pengantar  Teori-Teori  Sosial . Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
KASN.  (  2021). Hasil  Suevei  KASN .  Diambil  kembali  dari  Politisasi  Birokrasi terus  Mengancam,  Sebagian  ASN  Minta  Hak  Politik  di  Cabut: https://kasn.go.id/id/publikasi/hasil-survei-kasn-politisasi-birokrasi-terus- mengancam-sebagian-asn-minta-hak-politik-dicabut.
Ladini,  Y.  (2019).  Perilaku  Memilih  Pemegang  Kartu  Tani  pada  Pemilihan  Gubernur Jawa  Tengah  2018  Kabupaten  Semarang. Journal  of  Governance  Dan  Political Social , Vol. 7 Nomor 7
Mahmud,  R.,  2022.  Perilaku  Birokrasi  Pada  Pemilu  2019  Dalam  Perspektif Administrasi Publik di Kabupaten Boalemo . Gorontalo, Pascasarjana UNG
Mahmud,  R.  (2020 ).  Strengthening  Local Democracy  (Orientation  Study  of Political Culture  of  Coastal  Communities  in  Dulupi  District,  Boalemo  Regency).
Ramli Mahmud, Cs: Perilaku Rasional Politik Birokrasi …. Page 572
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding , Vol. 7 Nomor 7
Moleong, L. (2014). Penelitian kualitatif. Bandun g. Bandung: Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya.
Mudiarta,  U.  (2018).  Politisasi  Pelayanan  Publik  Perspektif  Komparatif  Beberapa Negara  (Mencari  Cara  Mengontrol  Birokrasi. Jurnal  Politik  &  Pemerintahan, Vol.2, No.2 .
Rakhmawanto.  (2017).  Perspektif  Politisasi  Birokrasi  Dan  Peran  Pejabat  Pembina Kepegawaian  Dalam  Birokrasi  Pemerintah. Jurnal  Administrasi  dan  Kebijakan Publik, Vol. III Nomor (1) .
Robbins, & Judge. (2015). Perilaku organisasi, organization behavior. Salemba Empat.
Sarnawa  Bagus.  (2018).  Pergeseran  Aturan  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  dalam Pemilihan Umum. Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No(.2) .
Toha, & Miftah. (2019). Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya.  Jakarta: ; Raja Gtafindo Persada.
Wahyudi, L. (2018). Politisasi Birokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jurnal Paradigma, Vol. 7 No. 3 .