## PRAKTEK BANK SYARIAH DAN TANTANGANNYA
Oleh : Toto Suharto, SE. MSi.

## Abstrak
Sejak awal abad pertengahan hingga awal abad ke-20 konsep bank syariah yang berintikan  kepada  bagi  hasil  masih  merupakan  kajian  akademis  oleh  para  ilmuwan muslim, dalam  hal  ini lebih  banyak  para  ekonom  atau  bankir  yang  meragukan  sistem perbankan  syariah dapat  diterapkan  dalam  sistem  perekonomian.  Sementara  itu perbankan  konvensional  yang  kita kenal  dewasa  ini  merupakan  suatu  proses  evolusi dan  uji  coba  yang  telah  berjalan  dengan mapan selama  berabad-abad  dalam masyarakat.
Dengan  perjalanan  waktu  yang  cukup  panjang  tersebut, maka  tidaklah mengherankan  apabila  persepsi  hampir  sebagian  besar  masyarakat  tertanam pengertian  bahwa  hanya  terdapat  satu  sistem  perbankan  di  dunia  ini, yaitu  sistem operasi  bank dengan  bunga.  Pengertian  bahwa  bank  akan  terkait  dengan  suku  bunga merupakan  suatu pengertian  definitif  dalam  dunia  bisnis,  dan  merupakan  kaidah akademik pada berbagai literatur para pakar ekonomi perbankan.
Praktek  bank  syariah  yang  dikenal  selama  ini  masih  menyisakan  berbagai persepsi  yang  beragam  dari  masyarakat  khususnya  di  Indonesia.  Masih  banyak masyarakat  yang  memiliki  persepsi  yang  belum  tepat  mengenai kegiatan  usaha  bank syariah. Secara visual dan analogis masyarakat banyak yang menafsirkan bank syariah sebagai bank konvensional dengan menggunakan bagi hasil dalam penghitungan kredit dan simpanan dana. Pandangan yang demikian  dapat dipahami karena informasi dan publikasi  mengenai  kegiatan  bank  syariah  sangat  minim. Banyak  tantangan  yang dihadapi  oleh  bank  syariah  di  masa  yamg  akan  datang  diataranya  adalah Pengembangan  kelembagaan,  Sosialisasi  dan  promosi,  Perluasan  jaringan  kantor, Peningkatan SDM,  Peningkatan Modal, dan Peningkatan pelayanan.
Kata  Kunci  :  Praktek  Bank  Syariah,  Persepsi  Masyarakat,  Tantangan  di  masa depan.

## I. Pendahuluan
Perbankan  adalah  suatu  lembaga  yang  melaksanakan  tiga  fungsi  utama  yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa-jasa nasabah. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin. Fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW,  fungsi-fungsi  tersebut  adalah  menerima  titipan  harta,  meminjamkan  uang  untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.
Rasulullah  SAW  yang  dikenal  julukan  al  Amin, dipercaya  oleh  masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah,  beliau  meminta  Sayyidina  Ali  ra  untuk  mengembalikan  semua  titipan  itu kepada  yang  memilikinya 1 .  dalam  konsep  ini,  yang  dititipi  tidak  dapat  memanfaatkan harta titipan tersebut.
Seorang  sahabat  Rasulullah,  Zubair  bin  al  Awwam,  memilih  tidak  menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: pertama, dengan mengambil uang itu sebagai
pinjaman,  beliau  mempunyai  hak  untuk  memanfaatkannya;  kedua,  karena  bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh 2 .
Sahabat  lain,  Ibnu  Abbas  tercatat  melakukan  pengiriman  uang  ke  Kufah.  Juga tercatat  Abdullah  bin  Zubair  di  Mekah  juga  melakukan  pengiriman  uang  ke  adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak 3 .
Penggunaan  cek  juga  telah  dikenal  luas  sejalan  dengan  meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan  di  jaman  Umar  bin  Khattab  ra,  beliau  menggunakan  cek untukmembayar  tunjangan  kepada  mereka  yang  berhak.  Dengan  cek  ini  kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir 4 .
Pemberian  modal  untuk  modal  kerja  berbasis  bagi  hasil,  seperti  mudharabah, musyarakah,  muzara  ah,  musaqah,  telah  dikenal  sejak  awal  diantara  kaum  Muhajirin dan kaum Anshar 5 .
Jelaslah bahwa ada individu-individu  yang telah melaksanakan fungsi perbankan di  jaman  Rasulullah  SAW,  meskipun  individu  tersebut  tidak  melaksanakan  seluruh fungsi  perbankan.  Ada  yang  melaksanakan  fungsi  menerima  titipan  harta,  ada  sahabat yang  melaksanakan  fungsi  pinjam-meminjam  uang,  ada  yang  melaksakan  fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.
Beberapa  istilah  perbankan  modern  bahkan  berasal  dari  khazanah  ilmu  fiqih, seperti  istilah  kredit  (English:  credit;  Romawi  :  credo)  yang  diambil  dari  istilah qard. Credit dalam    bahasa  inggris  berarti  meminjamkan  uang; credo berarti  kepercayaan; sedangkan qard dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (English: check; France : Cheque) yang diambil dari istilah saq (suquq). Suquq dalam  bahasa  Arab  berarti  pasar,  sedangkan  cek  adalah  alat  bayar  yang  biasa digunakan di pasar.
Gambar 1.1. Fungsi Perbankan pada Masa Sahabat r.a.
Bank syariah di Indonesia terhitung masih sangat muda, perkembangannya pun di Indonesia  begitu  lambat,  sebenarnya  pembahasan  tentang  Bank  Syariah  sudah  pernah dibahas  pada  tahun  1980-an,  namun  realisasinya  terjadi  pada  tahun  1992  yang dilakukan  oleh  salah satu  bank  pemerintah,  yaitu  Bank  Muamalat  Indonesia,  dengan hukum  yang  jelas.  Pada  awalnya  perkembangan  bank  di  Indonesia  masih  bersifat konvensional  dalam  artian,  belum  Memiliki  standar  dari  bank  syariah  sendiri,  karena
Menerima Simpanan Fungsi perbankan pada masa sahabat r.a Menyalurkan Pembiayaan
Mengirim Uang Satu orang hanya melakukan
satu fungsi
bank  syariah  berbasisi  ideologi  Islam.  Sedangkan  bank  konvensional  berdasarkan ideologi barat terutama ideologi Amerika dan Eropa.
Secara  umum  ada  beberapa  karakteristik  yang  membedakan  antara  bank  syariah dengan bank konvensional :
1. Bank syariah tidak menggunakan bunga
2. Tidak digunakan untuk usaha yang haram
3. Menerima  zakat,  infaq  dan  sodaqoh  untuk  disalurkan  kepada  masyarakat  yang membutuhkan, terdapat 8 golongan dalam Al Qur’an
Pada  point  pertama,  dalam  bank  syariah  tidak  menggunakan  bunga,  melainkan menggunakan konsep bagi hasil dimana jika bank mendapatkan keuntungan maka akan dibagi  hasil  keuntungan  tersebut  dengan  para  penabung,  jika  bank  rugi  maka  para penabung  pun  akan  rugi.  Bank  syariah  juga  tidak  serta  merta  meminjamkan  sejumlah uangnya  kepada  masyarakat  secara  tunai  melainkan  dengan prinsip  bagi  hasil (mudharabah),  prinsip  penyertaan  modal  (musyarakah),  prinsip  jual  beli  (murabahah) dan prinsip sewa (ijarah).

## II. Dasar hukum (Dalil Rujukan)
i. Al-baqarah ayat 275
275.  Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit gila  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka  berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba), maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya  dahulu    (sebelum  datang  larangan); dan  urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  Orang  yang  kembali (mengambil  riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

## ii. Ar-Rum ayat 39
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia,  maka  riba  itu  tidak  menambah  pada  sisi  Allah.  Dan  apa  yang kamu berikan  berupa  zakat  yang  kamu  maksudkan  untuk  mencapai  keridhaan  Allah, maka  (yang  berbuat  demikian)  itulah  orang-orang  yang  melipat  gandakan (pahalanya).
iii. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:
1 ( ﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َﻦَﻌَﻟ : َلﺎَﻗ  ِ،ﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ﱢﺪَُﳓ ﺎَﱠﳕِإ  َلﺎَﻗ ِﻪْﻳَﺪِﻫﺎَﺷَو ُﻪَﺒِﺗﺎَﻛَو ُﺖْﻠُـﻗ  َلﺎَﻗ ،ُﻪَﻠِﻛْﺆُﻣَو ﺎَﺑﱢﺮﻟا َﻞِﻛآ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪ
ﺎَﻨْﻌَِﲰ ﺎَِﲟ ُث
َﺑﱢﺮﻟا َﻞِﻛآ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َﻦَﻌَﻟ بﺎﺑ ،ةﺎﻗﺎﺴﳌا بﺎﺘﻛ ،ﻪﺤﻴﺤﺻ ﰲ ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور)
:ﻢﻗر ،ُﻪَﻠِﻛْﺆُﻣَو ﺎ 2994 (
Dari  Abdullah  r.a.,  ia  berkata:  “Rasulullah  s.a.w.  melaknat  orang  yang memakan  (mengambil)  dan  memberikan  riba.”  Rawi  berkata:  saya  bertanya: “(apakah  Rasulullah  melaknat  juga)  orang  yang  menuliskan  dan  dua  oarang yang menjadi sa ksinya?” Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim).
2 ( َﺪِﻫﺎَﺷَو ُﻪَﺒِﺗﺎَﻛَو ُﻪَﻠِﻛْﺆُﻣَو ﺎَﺑﱢﺮﻟا َﻞِﻛآ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا  ُلﻮُﺳَر َﻦَﻌَﻟ : َلﺎَﻗ ٍﺮِﺑﺎَﺟ ْﻦَﻋ َلﺎَﻗَو ِﻪْﻳ
ﻩاور) ٌءاَﻮَﺳ ْﻢُﻫ
َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َﻦَﻌَﻟ بﺎﺑ ،ةﺎﻗﺎﺴﳌا بﺎﺘﻛ ،ﻪﺤﻴﺤﺻ ﰲ ،ﻢﻠﺴﻣ :ﻢﻗر ،ُﻪَﻠِﻛْﺆُﻣَو ﺎَﺑﱢﺮﻟا َﻞِﻛآ 2995
(
Dari Jabir r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang  yang memakan (mengambil)  riba,  memberikan,  menuliskan,  dan  dua  orang  yang menyaksikannya.”  Ia  berkata:  “Mereka  berstatus  hukum  sama.”  (HR. Muslim).
3 (
ُﻠُﻛْﺄَﻳ ٌنﺎَﻣَز  ِسﺎﱠﻨﻟا ﻰَﻠَﻋ  ِﰐْﺄَﻳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا  ُلﻮُﺳَر  َلﺎَﻗ : َلﺎَﻗ ،َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ  ِﰊَأ ْﻦَﻋ
ﺎَﺑﱢﺮﻟا َنﻮ ﺎَﺻَأ ُﻪْﻠُﻛْﺄَﻳ َْﱂ ْﻦَﻤَﻓ
ﰲ تﺎﻬﺒﺸﻟا بﺎﻨﺘﺟا بﺎﺑ ،ﻊﻴﺒﻟا بﺎﺘﻛ ،ﻪﻨﻨﺳ ﰲ ﻲﺋﺎﺴﻨﻟا ﻩاور) ِﻩِرﺎَﺒُﻏ ْﻦِﻣ ُﻪَﺑ :ﻢﻗر ،ﺐﺴﻜﻟا
4379 (
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Akan datang kepada umat  manusia  suatu  masa  di  mana  mereka  (terbiasa)  memakan  riba.  Barang siapa  tidak  memakan  (mengambil)- nya,  ia  akan  terkena  debunya.”  (HR.  al - Nasa’i).
4 (
َأ ﺎَﻫُﺮَﺴْﻳَأ ﺎًﺑﻮُﺣ َنﻮُﻌْـﺒَﺳ ﺎَﺑﱢﺮﻟا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا  ُلﻮُﺳَر  َلﺎَﻗ : َلﺎَﻗ َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ  ِﰊَأ ْﻦَﻋ
َﺢِﻜْﻨَـﻳ ْن
ﻟا بﺎﺘﻛ ،ﻪﻨﻨﺳ ﰲ ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻩاور) ُﻪﱠﻣُأ ُﻞُﺟﱠﺮﻟا :ﻢﻗر ،ﺎﺑﺮﻟا ﰲ ﻆﻴﻠﻐﺘﻟا بﺎﺑ ،تارﺎﺠﺘ 2265
(
Dari  Abu  Hurairah  r.a.,  ia  berkata,  Rasulullah  bersabda:  “Riba  adalah  tujuh puluh  dosa;  dosanya  yang  paling  ringan  adalah  (sama  dengan)  dosa  orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).
5 ( ِﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ  ْﻦَﻋ
ﰲ ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻩاور) ﺎًﺑﺎَﺑ َنﻮُﻌْـﺒَﺳَو ٌﺔَﺛَﻼَﺛ ﺎَﺑﱢﺮﻟا  َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﱯﱠﻨﻟا  ْﻦَﻋ
:ﻢﻗر ،ﺎﺑﺮﻟا ﰲ ﻆﻴﻠﻐﺘﻟا بﺎﺑ ،تارﺎﺠﺘﻟا بﺎﺘﻛ ،ﻪﻨﻨﺳ
2266 (
Dari  Abudullah,  dari  Nabi  s.a.w.,  beliau  bersabda:  “Riba  mempunyai  tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).” (HR. Ibn Majah).
6 (
ُﻪَﻠِﻛْﺆُﻣَو  ﺎَﺑﱢﺮﻟا  َﻞِﻛآ  َﻦَﻌَﻟ  َﻢﱠﻠَﺳَو  ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا  ﻰﱠﻠَﺻ  ِﻪﱠﻠﻟا  َلﻮُﺳَر  ﱠنَأ  ٍدﻮُﻌْﺴَﻣ  ِﻦْﺑ  ِﻪﱠﻠﻟا  ِﺪْﺒَﻋ  ْﻦَﻋ :ﻢﻗر ،ﺎﺑﺮﻟا ﰲ ﻆﻴﻠﻐﺘﻟا بﺎﺑ ،تارﺎﺠﺘﻟا بﺎﺘﻛ ،ﻪﻨﻨﺳ ﰲ ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻩاور) ُﻪَﺒِﺗﺎَﻛَو ِﻪﻳِﺪِﻫﺎَﺷَو
2268 (
Dari  Abdullah  bin  Mas’ud:  “Rasulullah  s.a.w.  melaknat  orang  yang memakan  (mengambil)  riba,  memberikan,  dua  orang  yang  menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.” (HR. Ibn Majah).
7 ( َﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻗ :َلﺎَﻗ َةَﺮْﯾَﺮُھ ﻲِﺑَأ  ْﻦَﻋ ٌﺪَﺣَأ ْﻢُﮭْﻨِﻣ ﻰَﻘْﺒَﯾ َﻻ  ٌنﺎَﻣَز ِسﺎﱠﻨﻟا ﻰَﻠَﻋ  ﱠﻦَﯿِﺗْﺄَﯿَﻟ :َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠ ﻆﯿﻠﻐﺘﻟا بﺎﺑ ،تارﺎﺠﺘﻟا بﺎﺘﻛ ،ﮫﻨﻨﺳ ﻲﻓ ﮫﺟﺎﻣ ﻦﺑا هاور) ِهِرﺎَﺒُﻏ  ْﻦِﻣ ُﮫَﺑﺎَﺻَأ ْﻞُﻛْﺄَﯾ ْﻢَﻟ  ْﻦَﻤَﻓ ﺎَﺑﱢﺮﻟا ُﻞِﻛآ َﻻِإ
:ﻢﻗر ،ﺎﺑﺮﻟا ﻲﻓ 2269 (
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata , Rasulullah bersabda: “Sungguh akan datang kepada  umat  manusia  suatu  masa  di  mana  tak  ada  seorang  pun  di  antara mereka  kecuali  (terbiasa)  memakan  riba.  Barang  siapa  tidak  memakan (mengambil)- nya, ia akan terkena debunya.” (HR. Ibn Majah).

## III. Praktek Perbankan di Jaman Bani Abbasiyah
Istilah bank memang tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Yang dikenal adalah istilah jihbiz. Kata ‘Jihbiz’ berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah  jihbiz  mulai  dikenal  di  jaman  Mu’awiyah,  yang ketika  itu  fungsinya  sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah.
Di  jaman  Bani  Abbasiyah,  jihbiz  populer  sebagai  suatu  profesi  penukaran  uang. Pada jaman itu mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut fulus yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar (terbuat dari emas) dan dirham (terbuat dari perak). Dengan munculnya fulus, timbul kecenderungan di kalangan para gubernur untuk mencetak fulusnya masing-masing, sehingga beredar banyak jenis fulus dengan nilai  yang  berbeda-beda.  Keadaan  inilah  yang  mendorong  munculnya  profesi baru  yaitu  penukaran  uang.  Di  jaman  itu,  jihbiz  tidak  saja  melakukan  penukaran  uang namun    juga  menerima  titipan  dana,  meminjamkan  uang,  dan  jasa  pengiriman  uang. Bila di jaman Rasulullah SAW satu fungsi perbankan dilaksanakan oleh satu individu, maka  di  jaman  Bani  Abbasiyah  ketiga  fungsi  utama  perbankan  dilakukan  oleh  satu individu jihbiz.
Dalam  urusan  muamalat,  hukum  asal  sesuatu  adalah  diperbolehkan  kecuali  ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu  transaksi baru muncul di mana belum dikenal  sebelumnya  dalam  hukum  Islam,  maka  transaksi  tersebut  dianggap  dapat diterima    kecuali  terdapat  implikasi  dari  dalil  Quran  dan  Hadist    yang  melarangnya secara eksplisit maupun implisit.
Begitu  pula  Islam  menyikapi  perbankan  atau  jihbiz.  Pada  dasarnya  ketiga  fungsi utama  perbankan  adalah  boleh  dilakukan,  kecuali  bila  dalam  melaksanakan  fungsinya perbankan  melakukan  hal-hal  yang  dilarang  syariah.  Nah,  dalam  praktek  perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank  konvensional  tidak  serta  merta  identik  dengan  riba,  namun  kebanyakan  praktek bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi.
Dari  definisi  riba,  sebab  (illat)  dan  tujuan  (hikmah)  pelarangan  riba,  maka  dapat diidentifikasi  praktek  perbankan  konvensional  yang  tergolong  riba.  Riba fadl dapat ditemui  dalam  transaksi  jual  beli  valuta  asing  yang  tidak  dilakukan  secara  tunai.  Riba nasi’ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan /  deposito  /  giro.  Riba  jahiliyah  dapat  ditemui  dalam  transaksi  kartu  kredit  yang  tidak dibayar penuh tagihannya.
Jelaslah  bahwa  perbankan  konvensional  dalam  melaksanakan  beberapa kegiatannya  tidak  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah. Lima transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan syariah : 1. Transaksi yang tidak mengandung riba.
2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (murabahah).
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (ijarah)
4. Transaksi  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  modal  kerja  dengan  cara  bagi  hasil (mudharabah)
5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (mudharabah) dan transaksi titipan (wadiah).

## IV. SEJARAH BANK SYARIAH
Revivalis  Islam,  setelah  periode  panjang  stagnasi,  telah  menghasilkan  beberapa tren  pemikiran  di  dunia  islam  modern,  diantaranya  adalah  pemikiran  Modernisme  dan neo-Revivalisme.  Kaum  modernis  berusaha  untuk  lebih  menekankan  pada  prinsip- prinsip  moral-spiritual  syariah  dan  menyerukan  upaya-upaya  untuk  memahami  al- qur’an dan sunnah dalam perspektif prinsip -prinsip yang luas itu. Sementara kaum neo Revivalis,  di  lain  pihak, memfokuskan  pada  aplikasi  syariah  seperti  apa  adanya,  tanpa sedikit pun reinterpretasi mendasar terhadap semua teks-teks zhahirnya. 1
Tersebarnya  bank-bank  ala  barat  yang  berbasis  bunga  di  Negara-negara  yang dikuasai  muslim,  mengundang  para  sarjana  muslim  untuk  berdebat  mengenai  apakah bunga itu riba atau bukan. Kaum neo-revivalis bersikukuh bahwa bunga adalah riba, dan mereka  sudah  menuntut  penghapusannya  sejak  1930-an,  sementara  kaum  modernis berpendapat  bahwa  tidak  semua  bentuk  bunga  adalah  riba,  hanya  bunga  yang  dinilai tidak adil saja yang riba. Meskipun suara kaum neo-revivalis tidak cukup mendapatkan pengakuan  dari  para  pemimpin  politik  sebelum  1960-an,  suaranya  memiliki  pengaruh terhadap  undang-undang  sejumlah  Negara  muslim,  yang  menilai  bunga  sebagai  riba. Meskipun  begitu,  tak  satu  pun  pemerintah    muslim  di  zaman  modern  yang  berusaha menghapuskan  bunga  sebelum  1970-an.  Namun,  situasinya  berubah  sejak  1970-an, disebabkan  oleh  dua  factor:  meningkatnya  pengaruh  neo-revivalisme  dan  kekayaan minyak  Negara-negara  teluk  konservatif.  Interpretasi  kaum  neo-revivalis  yang  menilai bunga  sebagai  riba  diberi  kekuatan  oleh  dukungan  moral  dan  material  para  penguasa teluk dan beberapa orang kaya dari Negara- negara tersebut”. Jutaan dolar diinvestasi kan dalam pendirian bank-bank islam timur tengah  dan wilayah lainnya. Bersamaan dengan itu,  pemerintah  islam Pakistan,  Iran,  dan  Sudan  mulai  mengeliminir  bunga  dari  sistem keuangan  dan  perbankan  mereka.  Bank-bank  islam  tumbuh  pesat  pada  tahun  1970-an dan 1980-aan.  Pada  saat  sekarang,  bank-bank  islam  dalam  dalam  berbagai  bentuknya bermunculan di banyak Negara muslim maupun non-muslim. Deposito, dana-dana yang disalurkan,  serta  ekuitas  para  pemegang  saham  di  bank-bank  tersebut  telah  meningkat tajam. 2
Perbankan  syariah  pertama  kali  muncul  di  Mesir  tanpa  menggunakan  embel- embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai  gerakan  fundamentalis.  Pemimpin  perintis  usaha  ini  Ahmad  El  Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di  kota  Mit  Ghamr  pada  tahun  1963.  Eksperimen  ini  berlangsung  hingga  tahun  1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep  serupa dengan Mesir. Bank-bank ini, yang  tidak  memungut  maupun  menerima  bunga,  sebagian  besar  berinvestasi  pada usaha-usaha  perdagangan  dan  industri  secara  langsung  dalam  bentuk  partnership  dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.
1 Abdullah Saed,PhD.Menyoal Bank Syariah…
2 Ibid.
Masih  di  negara  yang  sama,  pada  tahun  1971,  Nasir  Social  Bank  didirikan  dan mendeklarasikan  diri  sebagai  bank  komersial  bebas  bunga.  Walaupun  dalam  akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.
Upaya  awal  penerapan  system  profit  and  loss  sharing  tercatat  di  Pakistan  dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional.  Rintisan  institusional  lainnya  adalah  Islamic  Rural  Bank (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di desa sepanjang delta sungai nil Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Lembaga ini  hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan system financial dan ekonomi.
Islamic  Development  Bank  (IDB)  kemudian  berdiri  pada  tahun  1974  disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun bank tersebut  adalah  bank  antarpemerintah  yang  bertujuan  untuk  menyediakan  dana  untuk proyek  pembangunan  di  negara-negara  anggotanya.  IDB  menyediakan  jasa  finansial berbasis fee dan profit  sharing untuk  negara-negara  tersebut  dan  secara  eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.
Di  belahan  negara  lain  pada  kurun  1970-an,  sejumlah  bank  berbasis  Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic of Bank (1975), Faisal  Islamic  of  Sudan  (1977),  Faisal  Islamic  of  Egypt  (1977)  serta  Bahrain  Islamic Bank  (1979).  Di  Asia-Pasifik,  Philipine  Amanah  Bank  didirikan  tahun  1973 berdasarkan  dekrit  presiden,  dan  di  Malaysia  tahun  1983  berdiri  Muslim  Pilgrims Savings  Corporation  yang  bertujuan  membantu  mereka  yang  ingin  menabung  untuk menunaikan ibadah haji.
Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan cukup  pesat.  Sesuai  dengan  analisa  Prof.  Khursid  ahamad  dan  laporan  Internasional Association  of  Islamic  Bank,  hingga  akhir  1999  tercatat  lebih  dari  dua  ratus  lembaga keuangan  Islam  yang  beroperasi  di  seluruh  dunia,  baik  di  negara-negara  berpenduduk miskin maupun di Eropa, Australia, maupun di Amerika. 3
Pada sekitar tahun 1970-an, bank yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam mulai marak di seluruh dunia dengan mempergunakan teknologi modern. Dengan konsep  Baitul Mal wa Tamwil  yang mengacu kepada ajaran agama  Islam dan diterapkan  secara  istiqomah,  bank-bank  syariah  ini  tumbuh  dengan  pesat.  Di  Negara- negara  yang  bank  syariahnya  menerapkan  ketentuan-ketentuan  syariat  Islam  secara konsekuen,  sedikit  sekali  mendapatkan  kesulitan  dalam  operasinya.  Sebaliknya, penerapan ketentuan-ketentuan syariat  Islam pada bank  yang setengah-setengah, selalu mengalami kesulitan dan menimbulkan masalah bagi  nasabahnya. 4
Faktor-faktor yang mendorong munculnya bank-bank Islam:
1. Kecaman kaum neo-Revivalis terhadap bunga sebagai riba.
2. Kekayaan minyak Negara-negara Teluk konservatif.
3. Pengadopsian interpretasi tradisional riba oleh sejumlah Negara-negara muslim pada tingakat pembuatan kebijakan.
3 Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik
4 Karnaen A. Perwataatmadja. Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya.

## V. Perkembangan Bank-Bank Syariah di Beberapa Negara
1. Pakistan
Merupakan  pelopor  di  bidang  perbankan  syariah. Pada  awal  Juli  1979,  sistem bunga  di  hapuskan  dari  tiga  institusi:  National  Investment,  House  Building Finance  Corporation,  dan  Mutual  Funds  of  the  Investment  Corporation  of Pakistan. Awal tahun 1985, seluruh sistem perbankan dikonversi dengan sistem perbankan syariah
2. Mesir Bank  syariah  yang  pertama  kali  berdiri  adalah  Faisal  Islamic  Bank.  Selain  ini, terdapat  bank  lain  yaitu  Islamic  International  Bank  for  Investment  and Development yang beroperasi dengan menggunakan instrument keuangan Islam dan menyediakan jaringan luas. Bank ini beroperasi baik sebagai bank investasi (investment bank), bank perdagangan (merchant bank), maupun bank komersial (commercial bank).
3. Kuwait Kuwait  Finance  House  didirikan  pada  tahun  1977  dan  sejak  awal  beroperasi dengan system tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan telah  menunjukkan  perkembangan  yang  cepat.  Selama  dua  tahun  saja,  yaitu 1980 hingga 1982, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar KD 149 juta menjadi KD 474. Pada akhr tahun 1985, total asset mencapai KD 803 juta  dan  tingkat  keuntungan  bersih  mencapai  KD  17  juta  (satu  Dinar  Kuwait ekuivalen dengan 4-5 dolar US)
4. Iran
Ide pengembangan perbankan syariah di Iran sesungguhnya bermula sesaat sejak Revolusi  Iran  yang  dipimpin  oleh  Ayatullah  Khomeini  pada  tahun  1979, sedangkan perkembangan dalam arti baru dimulai sejak Januari tahun 1984.
Berdasarkan  undang-undang  yang  disetujui  pemerintah  pada  bulan  Agustus 1983.  Sebelum  undang-undang  tersebut  dikeluarkan  sebenarnya  telah  terjadi transaksi sebesar lebih dari 100 miliar rial yang diadministrasikan sesuai dengan system syariah.
Islamisasi  system  perbankan  di  Iran  ditandai  dengan  nasionalisai  seluruh industry  perbankan  yang  dikelompokkan  menjadi  dua  kelompok  besar.  (1) perbankan komersial, (2) lembaga pembiayaan khusus. Dengan demikian, sejak lahirnya UU Perbankan Islam (1983), seluruh system keuangan di Iran otomatis sesuai syariah di bawah control pemerintah.
5. Malaysia
Tahun 1983 lahir  Bank  Islam  Malaysia  Berhard  (BIMB).  Bank  Islam  lahir bukan  karena  adanya  rich  individual  seperti di  Timur  Tengah.  BIMB berkembang  karena  pemikiran  &  kreativitas  banker  Islam  dalam  menciptakan produk-produk  bank  berdasar  syariah  yang  mampu  berkompetisi  dengan  bank konvensional  sehingga  nasabahnya  bukan  hanya  kelompok  muslim  yang mengharamkan bunga tetapi juga kelompok lain yang rasional.
6. Indonesia
Walaupun di Indonesia masyarakatnya mayoritas Islam, namun belum ada Bank yang  tercermin  pada  bank-bank  Timur  Tengah,  bank  di  Indonesia  mayoritas Merupakan bank cerminan barat (Amerika dan Eropa), yang lebih dikenal bank konvensional,  dan  sebenarnya  kajian  tentang  perbankan  syariah  sudah  muncul sejak tahun 1980-an namun realisasinya berdiri tahun 1991 oleh Bank Muamalat
Indonesia.  Bank  ini  diprakarsai  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  dan pemerintah  serta  dukungan  dari  Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI) dan  beberapa  pengusaha  muslim.  Bank  ini  awalnya  Memiliki  landasan  hukum yang lemah UU No.7 Tahun 1992 belum dijelaskan tentang bank syariah, namun setelah  terjadi revisi  muncul  UU  No  10  Tahun  1998  dan  dengan  revisi  UU tersebut maka status bank syariah semakin kuat. Bank Muamalat Indonesia juga sempat  terimbas  oleh  krisis  moneter  pada  akhir  tahun  1990-an  sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan  dana  kepada  bank  ini  dan  pada  periode  1999-2002  dapat  bangkit  dan menghasilkan laba.
Dengan  telah  diberlakukannya  Undang-Undang  No  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  yang  terbit  tanggal  16  Juli  2008,  maka  perkembangan industry  perbankan  syariah  nasional  semakin  memiliki  landasan  hukum  yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri  perbankan  syariah  dalam  mendukung  perekonomian  akan  semakin signifikan.

## VI. Perbedaan antara Bank Syariah dan Konvensional
Parameter Bank Syariah Bank Konvensional Landasan hukum UU Perbankan dan Landasan Syariah UU Perbankan Return Bagi  hasil,  margin  pendapatan  sewa, komisi/fee Bunga, komisi/fee Hubungan dengan nasabah Kemitraan, Investor-investor, investor- pengusaha Debitur-kreditur Fungsi dan kegiatan Bank Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan Intermediasi, jasa keuangan Prinsip dasar operasi Anti riba dan anti maysir Tidak anti riba dan maysir Prioritas pelayanan 1. Tidakbebas  nilai  (prinsip  syariah Islam) 2. Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi 3. Bagi hasil, jual beli, sewa 1. Bebas  nilai  (prinsip materialis) 2. Uang sebagai komoditi 3. Bunga Orientasi Kepentingan publik Kepentingan pribadi Bentuk usaha Tujuan social-ekonomi Islam, keuntungan Keuntungan Evaluasi nasabah Bank  komersial,  bank  pembangunan, bank universal, atau multi purpose Bank komersial Hubungan nasabah Lebih  hati-hati  karena  partisipasi dalam risiko Kepastian pengembalian pokok dan bunga Suber likuiditas jangka pendek Erat sebagai mitra usaha Terbatas debitur-kreditur Pinjaman yang diberikan Terbatas Pasar uang, bank sentral Prinsip usaha Komersial dan nonkomersial, berorentasi laba dan nirlaba Komersial dan nonkomersial,  berorientasi laba
Pengelolaan dana Pasiva ke Aktiva Aktiva ke Pasiva Lembaga penyelesaian sengketa Pengadilan, arbitrase Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Risiko Investasi Dihadapi  bersama  antara  bank  dan nasabah  dengan  prinsip  keadilan  dan kejujuran Tidak mungkin terjadi negative spread Risiko  bank  tidak  terkait langsung  dengan  debitur, risiko  debitur tidak  terkait langsung dengan bank Kemungkinan terjadi negative spread Monitoring pembiayaan/Kredi t Memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah Terbatas pada administrasi Struktur Organisasi Pengawas Dewan  komisaris,  Dewan  Pengwas Syariah, Dewan Syaraiah Nasional Dewan komisaris Criteria pembiayaan Bankable, Halal Bankable, Halal atau haram Sumber: Veitzal Rifai,
Perbedaan ini meliputi aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. a. Akad dan Aspek Legalitas
Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan  ukhrawi  karena  akad  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam.
Setiap  akad  dalam  perbankan  syariah,  baik  dalam  hal  barang,  pelaku transaksi,  maupun  ketentuan  lainnya,  harus  memenuhi  ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:
i. Rukun : Penjual, Pembeli, Barang, Harga, Akad/ Ijab Kabul.
ii. Syarat : misalnya, barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas  barang  dan  jasa  yang  haram  menjadi  batal  demi  hukum syariah.
b. Lembaga Penyelesaian Sengketa Jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak dapat  tidak menyelesaikannya di peradilan, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.  (Badan  Arbitrase  Nasional  :  Lembaga  yang  mengatur  hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia)
c. Struktur Organisasi
Bank  syariah  dapat  memiliki  struktur  yang  sama  dengan  bank konvensional,  misalnya  dalam  hal  komisaris  dan  direksi,  tetapi  unsur yang  amat  membedakan  antara  bank syariah  dan  bank  konvensional adalah  keharusan  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  yang  bertugas mengawasi  operasional  bank  dan  produk-produknya  agar  sesuai  dengan garis-garis syariah.
d. Bisnis dan Usaha yang dibiayai Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut:
i. Apakah objek pembiayaan halal atau haram? ii. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat? iii. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila? iv. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
v. Apakah  usaha  itu  berkaitan  dengan  industry  senjata  yang  illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh missal?
vi. Apakah  proyek  dapat  merugikan  syiar  Islam,  baik  secara langsung maupun tidak langsung?
e. Lingkungan kerja dan Corporate Culture Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah.  Antara lain dalam hal etika (amanah dan shiddiq), cara berpakaian  dan  tingkah  laku, akhlakul  karimah dalam  menghadapi nasabah  maupun  rekan  kerjanya, skilfull dan  professional,  mampu mengerjakan  tugas team-work dimana  informasi  merata  di  seluruh fungsional organisasi,  selain itu pula dalam hal reward and punishment diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

## VII. Produk Bank Syariah
Produk  perbankan  syariah  dapat  dibagi  menjadi  tiga  bagian  yaitu:  (I)  Produk Penyaluran  Dana,  (II)  Produk  Penghimpunan  Dana,  dan  (III)  Produk  yang  berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

## A. Penyaluran Dana
Dalam  menyalurkan  dana  pada  nasabah,  secara  garis  besar  produk  pembiayaan syariah  terbagi  ke  dalam  tiga  kategori  yang  dibedakan  berdasarkan  tujuan penggunaannya yaitu:
1. Transaksi  pembiayaan  yang  ditujukan  untuk  memiliki  barang  dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi  pembiayaan  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  jasa  dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi  pembiayaan  untuk  usaha  kerjasama  yang  ditujukan  guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.
Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan  menjadi  bagian  harga  atas  barang  atau  jasa  yang  dijual.  Produk  yang  termasuk dalam  kelompok  ini  adalah  produk  yang  menggunakan  prinsip  jual-beli  seperti murabahah,  salam,  dan  istishna serta  produk  yang  menggunakan  prinsip  sewa  yaitu ijarah. Sedangkan  pada  kategori  ketiga,  tingkat  keuntungan  bank  ditentukan  dari besarnya  keuntungan  usaha  sesuai  dengan  prinsip  bagi-hasil.  Pada  produk  bagi  hasil keuntungan  ditentukan  oleh  nisbah  bagi  hasil  yang  disepakati  di  muka.  Produk  per- bankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adaiah musyarakah dan mudharabah.

## 1. Prinsip Jual Beli (Ba'i)
Prinsip  jual-beli  dilaksanakan  sehubungan  dengan  adanya  perpindahan kepemilikan  barang  atau  benda  (transfer of  property).  Tingkat  keuntungan  bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.
Transaksi  jual-beli  dibedakan  berdasarkan  bentuk  pembayarannya  dan  waktu penyerahan barang seperti:

## a. Pembiayaan Murabahah
Murabahah  bi  tsaman ajil atau  lebih  dikenal  sebagai murabahah.  Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah  keuntungannya.  Bank  bertindak  sebagai  penjual,  sementara  nasabah  sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak  harus  menyepakati  harga  jual  dan  jangka  waktu  pembayaran.  Harga  jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya  akad.  Dalam  perbankan, murabahah lazimnya  dilakukan  dengan  cara pembayaran  cicilan  (bi  tsaman  ajil).  Dalam  transaksi  ini  barang  diserahkan  segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

## b. Salam
Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh  karena  itu  barang  diserahkan  secara  tangguh  sedangkan  pembayaran  dilakukan tunai.  Bank  bertindak  sebagai  pembeli,  sementara  nasabah  sebagai  penjual.  Sekilas transaksi  ini  mirip  jual  beli  ijon,  namun  dalam  transaksi  ini  kuantitas,  kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.
Dalam  praktek  perbankan,  ketika  barang  telah  diserahkan  kepada  bank,  maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara  cicilan. Harga jual  yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah  ditambah  keuntungan.  Dalam  hal  bank  menjualnya  secara  tunai  biasanya disebut  pembiayaan  talangan  (bridging  financing).  Sedangkan  dalam  hal  bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.  Harga  jual  dicantumkan  dalam  akad  jual-beli  dan  jika  telah  disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan  barang  yang  belum  ada  seperti  pembelian komoditi  pertanian  oleh  bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.
Ketentuan umum Salam:
 Pembelian  hasil  produksi  harus  diketahui  spesifikasinya  secara  jelas  seperti  jenis, macam,  ukuran,  mutu  dan  jumlahnya.  Misalnya  jual  beli 100  kg  mangga  harum manis  kualitas  "A"  dengan  harga  Rp5000  /  kg,  akan  diserahkan  pada  panen  dua bulan mendatang.
 Apabila  hasil  produksi  yang  diterima  cacat  atau  tidak  sesuai  dengan  akad  maka nasabah  (produsen)  harus  bertanggung  jawab  dengan  cara  antara  lain mengembalikan  dana  yang  telah  diterimanya  atau  mengganti  barang  yang  sesuai dengan pesanan.
 Mengingat  bank  tidak  menjadikan  barang  yang  dibeli  atau  dipesannya  sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak  ketiga  (pembeli  kedua)  seperti  bulog,  pedagang  pasar  induk  atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.

## c. Istishna
Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat  dilakukan  oleh  bank  dalam  beberapa  kali  (termin)  pembayaran.  Skim istishna dalam  bank  syariah  umumnya  diaplikasikan  pada  pembiayaan  manufaktur  dan konstruksi.
Ketentuan umum:
 Spesifikasi  barang  pesanan  harus  jelas  seperti  jenis,  macam  ukuran,  mutu  dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan  terjadi  perubahan  harga  setelah  akad  ditandatangani,  maka  seluruh  biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

## 2. Prinsip Sewa (Ijarah)
Transaksi ijarah dilandasi  adanya  perpindahaan  manfaat.  Jadi  pada  dasarnya prinsip ijarah sama  saja  dengan  prinsip  jual  beli,  namun  perbedaannya  terletak  pada objek  transaksinya.  Bila  pada  jual  beli  objek  transaksinya  adalah  barang, maka  pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.
Pada  akhir  masa  sewa,  bank  dapat  saja  menjual  barang  yang  disewakannya kepada  nasabah.  Karena  itu  dalam  perbankan  syariah  dikenal ijarah  muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

## 3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah:
a. Musyarakah
Bentuk  umum  dari  usaha  bagi  hasil  adalah musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama- sama.  Termasuk  dalam  golongan musyarakah adalah  semua  bentuk  usaha  yang melibatkan  dua  pihak  atau  lebih  dimana  mereka  secara  bersama-sama  memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang  perdagangan  (trading asset),  kewiraswastaan  (entrepreneurship),  kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment) , atau intangible asset (seperti hak paten  atau goodwill),  kepercayaan/reputasi  (credit  worthiness)  dan  barang-barang lainnya  yang  dapat  dinilai  dengan  uang.  Dengan  merangkum  seluruh  kombinasi  dari bentuk  kontribusi  masing-masing  pihak  dengan  atau  tanpa  batasan  waktu  menjadikan produk ini sangat fleksibel.
Ketentuan umum:
Semua  modal  disatukan  untuk  dijadikan  modal  proyek musyarakah dan  dikelola bersama-sama.  Setiap  pemilik  modal  berhak  turut  serta  dalam  menentukan  kebijakan usaha  yang  dijalankan  oleh  pelaksana  proyek.  Pemilik  modal  dipercaya  untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
 Menjalankan  proyek  musyarakah  dengan  pihak  lain  tanpa  ijin  pemilik  modal lainnya.
 Memberi pinjaman kepada pihak lain.
 Setiap  pemilik  modal  dapat  mengalihkan  penyertaan  atau  digantikan  oleh  pihak lain.
 Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
¥ Menarik diri dari perserikatan
¥ Meninggal dunia,
¥ Menjadi tidak cakap hukum
 Biaya  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  proyek  dan  jangka  waktu  proyek  harus diketahui  bersama.  Keuntungan  dibagi  sesuai  kesepakatan sedangkan  kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
 Proyek  yang  akan  dijalankan  harus  disebutkan  dalam  akad.  Setelah  proyek  selesai nasabah  mengembalikan  dana  tersebut  bersama  bagi  hasil  yang  telah  disepakati untuk bank.
b. Mudharabah
Secara  spesifik  terdapat  bentuk musyarakah yang  popular  dalam  produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau  lebih  pihak  dimana  pemilik  modal  (shahibul  maal)  mempercayakan  sejumlah modal  kepada  pengelola  (mudharib) dengan  suatu  perjanjian  pembagian  keuntungan. Bentuk  ini  menegaskan  kerjasama  dengan  kontribusi  100%  modal  dari shahibul  maal dan keahlian dari mudharib.
Transaksi  jenis  ini  tidak  mensyaratkan  adanya  wakil shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung  jawab  untuk  setiap  kerugian  yang  terjadi  akibat  kelalaian.  Sedangkan  se- bagai wakil shahibul maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.
Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi  atas  manajemen  dan  keuangan  atau  salah  satu  diantara  itu.  Dalam mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal  dari  dua  pihak  atau  lebih.  musyarakah  dan  mudharabah  dalam  literatur  fiqih berbentuk  perjanjian  kepercayaan  (uqud  al  amanah)  yang  menuntut  tingkat  kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan  kecurangan  dan  ketidakadilan  pembagian  pendapatan  betul-betul  akan  me- rusak ajaran Islam.

## Ketentuan umum
 Jumlah  modal  yang  diserahkan  kepada  nasabah  selaku  pengelola  modal;  harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau  barang  yang  dinyatakan  nilainya dalam  satuan  uang.  Apabila  modal  diserahkan  secara  bertahap,  harus  jelas tahapannya dan disepakati bersama.
 Hasil  dan  pengelolaan  modal  pembiayaan mudharabah dapat  diperhitungkan dengan dua cara:
¥ (Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
¥ (Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
 Hasil  usaha  dibagi  sesuai  dengan  persetujuan  dalam  akad,  pada  setiap  bulan  atau waktu  yang  disepakati.  Bank  selaku  pemilik  modal  menanggung  seluruh  kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyeleweng-an, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
 Bank  berhak  melakukan  pengawasan  terhadap  pekerjaan  namun  tidak  berhak mencampuri  urusan  pekerjaan/usaha  nasabah.  Jika  nasabah  cidera  janji  dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewa- jiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

## Mudharabah Muqayyadah
Karakteristik mudharabah muqayadah pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan  modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

## 4. Akad Pelengkap
Untuk  mempermudah  pelaksanaan  pembiayaan, biasanya  diperlukan  juga  akad pelengkap.  Akad  pelengkap  ini  tidak  ditujukan  untuk  mencari  keuntungan,  namun ditujukan  untuk  mempermudah  pelaksanaan  pembiayaan.  Meskipun  tidak  ditujukan untuk  mencari  keuntungan,  dalam  akad  pelengkap  ini  dibolehkan  untuk meminta pengganti  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  melaksanakan  akad  ini.  Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

## a. Hiwalah (Alih Utang-Piutang)
Hiwalah adalah  transaksi  mengalihkan  utang  piutang.  Dalam  praktek  perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai
agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian  atas  kemampuan  pihak  yang  berutang  dan  kebenaran  transaksi  antara  yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah         seorang supplier bahan bangunan  menjual  barangnya  kepada  pemilik  proyek  yang  akan  dibayar  dua  bulan kemudian.  Karena  kebutuhan supplier akan  likuiditas,  maka  ia  meminta  bank  untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

## b. Rahn (Gadai)
Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :
 Milik nasabah sendiri.
 Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
 Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan  merusak  barang  yang  digadaikan.  Apabila  barang  yang  digadaikan  rusak  atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab.
Apabila  nasabah  wanprestasi,  bank  dapat  melakukan  penjualan  barang  yang digadaikan  atas  perintah  hakim.  Nasabah  mempunyai  hak  untuk  menjual  barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka ke- lebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya.
c. Qardh
Qardh adalah  pinjaman  uang.  Aplikasi qardh dalam  perbankan  biasanya  dalam empat hal, yaitu :
Sebagai  pinjaman  talangan  haji,  dimana  nasabah  calon  haji  diberikan pinjaman talangan  untuk  memenuhi  syarat  penyetoran.  Biaya  perjalanan  haji.  Nasabah  akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah  diberi  keleluasaan  untuk  menarik uang  tunai  milik  bank  melalui  ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
Sebagai  pinjaman  kepada  pengusaha  kecil,  dimana  menurut  perhitungan  bank akan  memberatkan  si  pengusaha  bila  diberikan  pembiayaan  dengan  skema  jual  beli, ijarah, atau bagi hasil.
Sebagai  pinjaman  kepada  pengurus  bank,  dimana  bank  menyediakan  fasilitas  ini untuk  memastikan  terpenuhinya  kebutuhan  pengurus  bank.  Pengurus  bank  akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.
d. Wakalah (Perwakilan)
Wakalah dalam  aplikasi  perbankan  terjadi  apabila  nasabah  memberikan  kuasa kepada  bank  untuk  mewakili  dirinya  melakukan  pekerjaan  jasa  tertentu,  seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.
Bank  dan  nasabah  yang  dicantumkan  dalam  akad  pemberian  kuasa harus  cakap hukum.  Khusus  untuk  pembukaan  L/C,  apabila  dana  nasabah  ternyata  tidak  cukup, maka  penyelesaian  L/C  (settlement  L/C)  dapat  dilakukan  dengan  pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyakarah.
Kelalaian  dalam  menjalankan  kuasa  menjadi  tanggung  jawab  bank,  kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawab nasabah.
Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak  sendiri-sendiri  tanpa  musyawarah  dengan  bank  yang  lain,  kecuali  dengan seizin nasabah.
Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank.  Setiap  tugas  yang  dilakukan  harus  mengatasnamakan  nasabah  dan  harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.
Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

## e. Kafalah (Garansi Bank)
Garansi  bank  dapat  diberikan  dengan  tujuan  untuk  menjamin  pembayaran  suatu kewajiban  pembayaran.  Bank  dapat  mempersyaratkan  nasabah  untuk  menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi ah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

## B. Produk Penghimpunan Dana
Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip  operasional  syariah  yang  diterapkan  dalam  penghimpunan  dana  masyarakat adalah prinsip wadi ah dan mudharabah.

## 1. Prinsip Wadiah
Prinsip Wadi’ah yang diterapkan adalah wadi ah yad dhamanah yang diterapkan pada  produk  rekening  giro. Wadi’ah dhamanah berbeda  dengan wadi’ah  amanah . Dalam wadi’ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang  dititipi.  Sedangkan  dalam  hal w adi’ah dhamanah,  pihak  yang  dititipi  (bank) bertanggung  jawab  atas  keutuhan  harta  titipan  sehingga  ia  boleh  memanfaatkan  harta titipan tersebut.
Karena wadi’ah yang  diterapkan  dalam  produk  giro  perbankan  ini  juga  disifati dengan yad dhamanah, maka implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak  sebagai  yang  meminjamkan  uang,  dan  bank  bertindak  sebagai  yang dipinjami.  Jadi  mirip  seperti  yang  dilakukan  Zubair  bin  Awwam  ketika  menerima titipan uang di jaman Rasulullah SAW'. Ketentuan umum dari produk ini adalah:
 Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank,  sedang  pemilik  dana  tidak  dijanjikan  imbalan  dan  tidak  menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai sua- tu  insentif  untuk  menarik  dana  masyarakat  namun  tidak  boleh  diperjanjikan  di muka.
 Bank  harus  membuat  akad  pembukaan  rekening  yang  isinya  mencakup  izin penyaluran  dana  yang  disimpan  dan  persyaratan  lain  yang  disepakati  selama  tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
 Terhadap  pembukaan  rekening  ini  bank  dapat  mengenakan  pengganti  biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
 Ketentuan-ketentuan  lain  yang  berkaitan  dengan  rekening  giro  dan  tabungan  tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## 2. Prinsip Mudharabah
Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul  maal (pemilik  modal)  dan  bank  sebagai mudharib (pengelola).  Dana tersebut  digunakan  bank  untuk  melakukan  pembiayaan murabahah atau ijarah seperti yang  telah  dijelaskan  terdahulu.  Dapat  pula  dana  tersebut  digunakan  bank  untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah  yang  disepakati.  Dalam  hal  bank  menggunakannya  untuk  melakukan pembiayaan mudharabah,  maka  bank  bertanggung  jawab  penuh  atas  kerugian  yang terjadi2.  Rukun mudharabah terpenuhi  sempurna  (ada mudharib - ada  pemilik  dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.
Berdasarkan  kewenangan  yang  diberikan  pihak  penyimpan  dana,  prinsip mudharabah terbagi tiga yaitu:

## a. Mudharabah mutlaqah
Penerapan mudharabah mutlaqah dapat  berupa  tabungan  dan  deposito  sehingga terdapat  dua  jenis  penghimpunan  dana  yaitu:  tabungan mudharabah dan  deposito mudharabah.  Berdasarkan  prinsip  ini  tidak  ada pembatasan  bagi  bank  dalam menggunakan dana yang dihimpun.
Ketentuan umum dalam produk ini adalah:
 Bank  wajib  memberitahukan  kepada  pemilik  dana  mengenai  nisbah  dan  tata  cara pemberitahuan  keuntungan  dan  atau  pembagian  keuntungan  secara  resiko  yang dapat  ditimbulkan  dari  penyimpanan  dana.  Apabila  telah  tercapai  kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
 Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan,  serta  kartu  ATM  dan  atau  alat  penarikan  lainnya kepada  penabung. Untuk  deposito  mudharabah,  bank  wajib  memberikan  sertifikat  atau  tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
 Tabungan  mudharabah  dapat  diambil  setiap  saat  oleh  penabung  sesuai  dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
 Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.  Deposito  yang  diperpanjang,  setelah  jatuh  tempo  akan  diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
 Ketentuan-ketentuan  yang lain  yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## b. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet
Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik  dana  dapat  menetapkan  syarat-syarat  tertentu  yang  harus  dipatuhi  oleh  bank. Misalnya  disyaratkan  digunakan  untuk  bisnis  tertentu,  atau  disyaratkan  digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :
 Pemilik  dana  wajib  menetapkan  syarat  tertentu  yang  harus  diikuti  oleh  bank  wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
 Bank  wajib  memberitahukan  kepada  pemilik  dana  mengenai  nisbah  dan  tata  cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian  keuntungan  secara  resiko  yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
 Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
 Untuk  deposito  mudharabah,  bank  wajib  memberikan  sertifikat  atau  tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

## c. Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet
Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung  kepada pelaksana  usahanya,  dimana  bank  bertindak  sebagai  perantara  (arranger)  yang mempertemukan  antara  pemilik  dana  dengan  pelaksana  usaha.  Pemilik  dana  dapat menetapkan  syarat-syarat  tertentu  yang  harus  dipatuhi  oleh  bank  dalam  mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.
Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :
 Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan  dana  dari  rekening  lainnya.  Simpanan  khusus  dicatat  pada  pos tersendiri dalam rekening administratif.
 Dana  simpanan  khusus  harus  disalurkan  secara  langsung  kepada  pihak  yang diamanatkan oleh pemilik dana.
 Bank  menerima  komisi  atas  jasa  mempertemukan  kedua  pihak.  Sedangkan  antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

## 3. Akad Pelengkap
Untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan  untuk  mempermudah  pelaksanaan  pembiayaan.  Meskipun  tidak  ditujukan untuk  mencari  keuntungan,  dalam  akad  pelengkap  ini  dibolehkan  untuk  meminta pengganti  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  melaksanakan  akad  ini.  Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

## Wakalah (Perwakilan)
Wakalah dalam  aplikasi  perbankan  terjadi  apabila  nasabah  memberikan  kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

## C. Jasa Perbankan
Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

## 1. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)
Pada prinsipnya jual-beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang  yang  tidak  sejenis  ini,  penyerahannya  harus  dilakukan  pada  waktu  yang  sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.
2. ljarah (Sewa)
Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

## VIII. Kebutuhan Operasional Bank Syariah
Kemampuan  dan  instrumen  yang  dibutuhkan  Bank  Syariah  unik  dan  khas, disamping  harus  menguasai  sistem  operasional  konvensional,  ia  juga  harus  menguasai sistem Syariahnya, begitu pula instrumen dan produk Bank Syariah harus sesuai dengan Syariat,  ekonomis  dan  strategis.  Untuk  memperjelas  hal  tersebut,  maka  akan  dibahas dua hal yang merupakan kebutuhan utama dan keharusan suatu Bank Syariah, yaitu:

## 1.Sumber Daya Manusia
Sehebat  apapun  sebuah  konsep  (termasuk  Bank  Syariah)  apabila  tidak  didukung oleh  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  qualified,  maka  konsep  tersebut  akan menjadi  tidak  berarti  karena  SDM  yang  tidak  qualified  tidak  akan  mampu menerjemahkan visi dan misi yang terkandung dalam konsep tadi secara benar, apalagi yang berhubungan dengan halal dan haramnya suatu produk. Oleh karena itu perbankan Syariah dituntut untuk meyiapkan SDM yang benar-benar qualified untuk menjalankan operasional Bank Syariah.
Adapun hal-hal yang perlu dimiliki oleh para praktisi Bank Syariah adalah sebagai berikut:
* Menguasai  kemampuan  double,  yaitu  operasional  bank  konvesional  dan operasional  Bank  Syariah  (terutama  haram  dan  halalnya  suatu  produk  bank). Yang dalam istilah Quran disebut “al - qawy (mampu)”.
* Mempunyai track record  yang baik dan bersih (beriman dan bertakwa). Yang dalam istilah Quran dikenal dengan istilah ” al - amin (jujur)”.
* Menempatkan  SDM  sesuai  dengan  job  dan  kapasitasnya.  Yang  dalam  istilah Hadits  dikenal  dengan  istilah:  ”  celakalah  orang  yang  tidak  tahu  kadar kemampuannnya“.
2. Instrumen dan produk Bank Syariah
Instrumen  dan  produk  bank  yang  selama  ini  digunakan  Bank  Syariah  masih terbatas  pada  bentuk-bentuk  klasik  yang  dimodifikasi  atau  menjiplak  instrumen  dan produk  bank  konvensional  padahal  Islam  tidak  pernah  membatasi  dan  menentukan instrumen dan produk tertentu dalam menjalankan ekonominya (Bank Syariah) bahkan menyuruh umatnya untuk selalu berinovasi dan berkreasi. Dari point inilah sebenarnya Bank-Bank Syariah bisa bergerak dan berkembang.
Adapun instrumen dan produk ekonomi yang pernah dilaksanakan Rasulollah dan sahabatnya  adalah  bentuk-bentuk  instrumen  yang  cocok  dan  dikenal  pada  saat  itu  saja dan  bukan  sebagai  instrumen  yang  harus  diimplementasikan  untuk  setiap  waktu  dan tempat.  Oleh  karena  itu,  Bank  Syariah  dituntut  untuk  melakukan inovasi  dalam menciptakan  instrumen  dan  produk  Bank  Syariah  yang  mempunyai  nilai  strategis  dan nilai ekonomi yang tinggi dalam bentuk apapun selama tetap ada dalam kerangka nilai- nilai universal ekonomi Syariat.
Untuk menghadapi tuntutan tadi, Bank Syariah dituntut untuk berinovasi (ijtihad) dan  berusaha  (jihad)  dalam  mengembangkan  ekonomi  Syariah  melalui  Bank  Syariah. Untuk menciptakan instrumen dan produk baru Bank Syariah dan mengembangkannya diperlukan kiat-kiat tertentu, yaitu:
* Meyakini  bahwa  investasi  dan  mencari  keuntungan  adalah  kewajiban  dan bagian dari ibadah sosial.
* Melakukan penelitian dan kajian tentang bentuk-bentuk investasi yang cocok, unggul  dan  punya  nilai  strategis  untuk  bangsa  Indonesia,  karena  hanya dengan menunggu adanya usulan dan inisiatif dari masyarakat tidak akan bisa memberi kontribusi yang maksimal.
*    Mengembangkan dan menggunakan instrumen dan produk Bank Syariah yang ada  secara  serius  dan  komprehensif  tanpa  memfokuskan  pada  salah  satu instrumen tertentu dan meninggalkan yang lainnya. Hal itu akan memberikan peluang yang lebih banyak bagi para nasabah Bank Syariah dan sebagai bukti kemapanan sebuah konsep.
* Menciptakan  instrumen  dan  produk  baru  yang  inovatif,  punya  nilai  ekonomi yang  tinggi  dan  bersentuhan langsung  dengan  masyarakat,  hal  itu  bisa dilakukan dengan menggunakan strategi ” tak kenal maka tak sayang” artinya Bank  Syariah  perlu  menciptakan  instrumen  dan  produk  yang  dibutuhkan masyarakat.
* Memodifikasi  dan  memperbaharui  instrumen  dan  produk  bank yang  lama dengan  instrumen  dan  produk  yang  sesuai  dengan  perkembangan  waktu, kompetitif dan unggul di pasar investasi global dan local.

## IX. Tantangan Masa Depan
Di samping memanfaatkan peluang, perbankan syariah juga dituntut menghadapi berbagai  tantangan,  yang  semakin  kompleks.  Seperti  yang  telah  dipaparkan,  usia perbankan syariah di  Indonesia masih relatif muda, laksana  'sosok'  remaja  yang masih mencari  'jati  diri'.  Tantangan  yang  dihadapinya  pun  tidaklah  ringan  dan  mudah. Kalamuddinsjah  (2005),  Regional  Manager  BMI  Jateng/DIY,  mengibaratkan membangun perbankan syariah seperti membangun jaringan transportasi kereta api yang harus  dimulai  dari  membuat  rel.  Mengapa?  Oleh  karena  menciptakan  satu  landasan ekonomi  syariah,  harus  dimulai  dari  nol.  Berbeda  dengan  bank  nasional  yang  telah mapan serta dukungan penuh dari pemerintah.
Pendapat  Kalamuddinsjah  ini,  memberi  gambaran,  betapa  tantangan  yang dihadapi  bank  syariah  di  Indonesia  masih  cukup  berat.  Secara  umum,  tantangan  berat yang  harus  dipecahkan  itu  adalah  bagaimana  menjadikan  industri  keuangan  syariah yang  mapan  (established),  yakni  perbankan  syariah  yang  profesional,  sehat  dan terpercaya.  Apabila diklasifikasikan, berbagai tantangan tersebut  ada  yang berasal dari dalam (internal), dan ada yang datang dari luar (eksternal). Tantangan dari dalam adalah sejumlah  tantangan  yang  harus  dipecahkan,  berasal  dari “ diri ” bank  syariah  sendiri. Sejumlah tantangan itu meliputi,
1. Pengembangan kelembagaan. Sampai saat ini, kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan. Beberapa hal masih perlu dibenahi, terutama dalam manajemen, tugas dan wewenang, peraturan, dan struktur keorganisasian. Hubungan antara bank konvensional  dengan  unit  syariahnya  (subsystem)  perlu  diperjelas,  agar  sinergis. Dual  banking  system  yang  selama  ini  dijalankan  perlu  disempunakan,  terutama karena  belum  adanya Deputi  Gubernur  khusus  syariah.  Bahkan  ke  depan  perlu dipikirkan adanya BCS (Bank Central Syariah).
2. Sosialisasi  dan  promosi.  Di  lapangan,  cukup  banyak  masyarakat  yang  belum memahami  secara  utuh  'sosok'  bank  syariah.  Meminjam  istilah  Adiwarman  A. Karim, setidaknya ada 3 kategori nasabah, yakni loyalis syariah, loyalis konvensional dan pasar mengambang  (floating market). Potensi pasar mengambang mencapai Rp 720  triliun.  Persoalan  pada  pasar  mengambang  adalah  ada  yang  sudah  tahu  tapi belum  paham,  sudah  paham  tapi  belum  percaya,  sudah  percaya  tapi  belum sepenuhnya  berpartisipasi.  Proses  sosialisasi  perlu  dilakukan  secara  continue. Promosi yang gencar dan menarik dengan memanfaatkan berbagai media, baik media bellow  the  line  (event-event,  seminar,  brochure,  spanduk,  umbul-umbul)  maupun media  above  the  line  (televisi,  radio,  koran,  majalah).  Promosi  via  televisi nampaknya  masih  jarang.  Padahal  promosi  lewat  media  ini  cukup  efektif  untuk pembentukan branch image dan branch awareness. Yang perlu digarisbawahi bahwa, sosialisasi  dan  promosi  itu  harus  mampu  membentuk  image  dan  dapat  mengubah pilihan pasar mengambang pada bank syariah
3. Perluasan  jaringan  kantor.  Indonesia  memiliki  wilayah  yang  amat  luas.  Akan  tetapi jumlah  kantor  syariah  yang  beroperasi  hingga  ke  pelosok  masih  kurang.  Rizqullah, praktisi BNI Syariah (Republika, 2005) mengakui, ' salah satu kendala pertumbuhan bank  syariah  adalah  masih  terbatasnya  jaringan.'  Tantangan  ini  barangkali  dapat dipecahkan  dengan  cara  mensupport  pemerintah  mendirikan  bank  syariah, optimalisasi  outlet  pada  setiap  bank  konvensional  dan  bank  asing  atau  menggolkan konversi bank BUMN besar menjadi bank syariah.
4. Peningkatan SDM. Harus diakui secara jujur, bahwa sumber daya insani perbankan syariah yang profesional, amanah, dan berkualitas belum sepenuhnya tersedia. Insan perbankan  yang  berkualifikasi  syariah  handal  masih  jarang.  Nampaknya,  sebagian besar  SDM  terutama  level  menengah  ke  atas  masih  hasil  didikan  ekonomi konvensional. Padahal, yang dibutuhkan bukan hanya menguasai ekonomi/perbankan modern,  tetapi  sekaligus  paham  fiqih  (syariah)  serta  mampu  berinovasi  dalam menyelesaikan  'pernak-penik'  persoalan  bank  syariah  yang  sistemnya  masih  baru. Training,  workshop,  seminar,  studi  banding,  serta  berbagai  pembinaan  lain  untuk meningkatkan kompetensi SDM harus mendapat perhatian serius.
5.  Peningkatan  modal.  Tantangan  ini  masih  dirasakan  oleh  bank  syariah  di  Indonesia. Ungkapan Ma'ruf Amin (2005) perlu direnungkan, ' jika bank-bank syariah berandai melakukan  suatu  sindikasi  dalam  mendanai  proyek  besar,  masih  belum  mampu.' Pernyataan  seperti  ini  sungguh  ironis,  tetapi  itulah  kenyataannya.  Para  stake  holder (pemegang  saham)  bank  syariah  perlu  menambah  modalnya,  sehingga  risk  taking capacity-nya meningkat. Besar kecilnya kemampuan pembiayaan bank-bank syariah, amat  tergantung  pada  kemampuan  modalnya.  Perlu  juga  nampaknya  mendesak pemerintah untuk menempatkan dana besar pada bank syariah.
6. Peningkatan  pelayanan.  Perbankan  syariah  perlu  terus  meningkatkan  kualitas pelayanannya.  Prinsip pelayanan  yang  ramah,  mudah,  cepat  dan  murah  harus menjadi  trade  mark  bank  syariah.  Ramah  dalam  melayani,  mudah  dan  cepat  dalam proses,  serta  murah  dalam  biaya  (administrasi).  Begitu  pula  upaya  mempermudah akses  informasi  dan  pengambilan  uang  atau  tabungan harus  ditingkatkan. Pemanfaatan  online  internet  dan  ketersedian  fasilitas  ATM  di  berbagai  lokasi strategis  dan  mudah  terjangkau,  merupakan  keniscayaan.  Ketujuh,  pembinaan  dan pengawasan. Dalam operasionalnya di lapangan, bank syariah harus terus dibina dan sekaligus  diawasi.  Dibina  untuk  lebih  berkembang,  diawasi  agar  tidak  timbul penyimpangan.  Pengawasan  pada  bank  syariah  di  daerah,  termasuk  pada  bank konvensional  yang  membuka  syariah  perlu  dilakukan  dengan  ketat  dan  hati-hati. Jangan  muncul  kesan  formalitas  identitas  syariah,  praktek  dan  sistemnya  tidak berbeda dengan konvensional.
Sejumlah  tantangan  di  atas,  merupakan  tantangan  dari  dalam  (internal).  Usaha perbankan  merupakan  industri  yang  menjual  kepercayaan.  Berbagai  tantangan  internal itu  perlu  dipecahkan,  sehingga  masyarakat  lebih  percaya  dan  mau  berpartisipasi  aktif. Selanjutnya  ada  juga  tantangan  yang  datang  dari  luar  dan  tidak  kalah  penting  untuk diselesaikan.
Kesatu, belum memadainya kerangka hukum. Tantangan ini bersifat mendesak, karena akan menghambat  upaya  pengembangan  bank  syariah.  Aturan  tentang  pasar modal  syariah,  surat  utang  negara  syariah,  obligasi  syariah  serta  aturan  lain sangat penting. Intinya, semua aturan yang akan memberikan ruang gerak lebih luas bagi pelaku bisnis syariah.
Kedua, dukungan  pemerintah  belum  penuh.  Pemerintah  mendukung  keberadaan perbankan  syariah,  tetapi  dalam  tataran  kebijakan  (political  will)  dan keseriusan  (good  will)  belum  optimal.  Para  menteri,  gubernur,  bupati  belum memberi  tempat  yang  layak.  Di  BI  (bank  Indonesia)  belum  ada  Deputi Gubernur  khusus  syariah.  Selayaknya,  Dewan  Syariah  Nasional  dan  bankir syariah  melakukan  lobi-lobi  dan  pendekatan  kepada  pemerintah,  baik  pusat maupun  daerah,  agar  dukungan  konkret  dan  nyata  pada  perbankan  syariah dapat terealisasikan.
Ketiga, sinisme masyarakat. Tidak terelakkan, masih ada masyarakat yang memandang dengan  senyum  sinis.  Terjadi  mis-persepsi,  seolah  bank  syariah  itu  eklusif (untuk  umat  Islam),  sistem  bagi  hasil  kurang  menguntungkan  dan  susah prosesnya.  Bank  syariah perlu  mempromosikan  dirinya  secara  simpatik  dan memikat.  Berusaha  mengubah  mindset  mereka  dan  yang  penting  mampu menampilkan  sosok  bank  syariah  yang  profesional,  berkualitas  dan menguntungkan.
Tantangan  dari  luar  bukan  untuk  dihindari,  tetapi  untuk  dihadapi.  Berbagai  tantangan diharapkan  akan  memotivasi  setiap  insan  perbankan  syariah  untuk  terus  belajar  dan berkarya.

## X. Langkah-Langkah Membangun Bank Syariah yang Mandiri dan Unggul
Ada  beberapa  langkah  yang  diperlukan  dalam  rangka  membangun  Bank  Syariah yang berdasarkan ajaran Islam, yaitu:
1. Meningkatkan  sosialisasi  mengenai  Bank  Syariah  dan  komunikasi  antar  Bank Syariah  dan  lembaga-lembaga  keuangan  Islam.  Bahwa  ekonomi  Islam  (Bank Syariah)  bukanlah  semata-mata  menyangkut  aspek  ibadah  ritual  saja,  tetapi juga menyentuh dimensi-dimensi yang bersifat muamalah (sosial kemasyarakatan).  Ekonomi  Islam  (Bank  Syariah)pun  bukan  semata-mata bersifat  eksklusif  bagi  umat  Islam  saja,  tetapi  juga  bermanfaat  bagi  kalangan umat  beragama  lainnya.  Sebagai  contoh,  60  %  nasabah  Bank  Islam  di Singapura  adalah  umat  non  muslim.  Kalangan  perbankan  di  Eropa  pun  sudah melirik potensi perbankan Syariah. BNP Paribas SA, bank terbesar di Perancis telah  membuka  layanan  Syariahnya,  yang  diikuti  oleh  UBS  group,  sebuah kelompok  perbankan  terbesar  di  Eropa  yang  berbasis  di  Swiss,  telah mendirikan  anak  perusahaan  yang  diberi  nama  Noriba  Bank  yang  juga beroperasi penuh dengan sistem Syariah. Demikian halnya dengan HSBC dan Chase  Manhattan  Bank  yang  juga  membuka  window  Syariah.  Bahkan  kini  di Inggris,  tengah  dikembangkan  konsep  pembiayaan  real  estate  dengan  skema Syariah. Ini semua membuktikan bahwa konsep ekonomi Islam berlaku secara universal.
2. Mengembangkan  dan  menyempurnakan  institusi-institusi  keuangan  Syariah (Bank  Syariah)  yang  sudah  ada.  Jangan  sampai  transaksi-transaksi  yang dilakukan  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ajaran  Islam.  Karena  itu dibutuhkan adanya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas institusi ekonomi Islam  (Bank Syariah)  yang  ada, baik itu perbankan Syariah,  asuransi Syariah, lembaga  zakat,  maupun  yang  lainnya.  Disini,  dituntut  optimalisasi  peran Dewan  Syariah  Nasional  MUI  sebagai  institusi  yang  memberikan  keputusan/ fatwa  apakah  transaksi-transaksi  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah telah sesuai dengan Syariah atau belum? Begitu pula dengan masyarakat luas,
dimana  dituntut  pula  untuk  secara  aktif  mengawasi,  mengontrol,  dan memberikan  masukan  yang  bersifat  konstruktif  bagi  perbaikan  dan penyempurnaan kinerja lembaga-lembaga ekonomi Syariah.
3. Berusaha  memperbaiki  dan  mengoreksi  berbagai  regulasi  yang  ada  secara berkesinambungan.  Perangkat  perundang-undangan  dan  peraturan  lainnya perlu  terus  diperbaiki  dan  disempurnakan.  Kita  bersyukur  telah  memiliki beberapa perangkat perundang-undangan yang menjadi landasan pengembangan  ekonomi  Syariah,  seperti  UU  No.  38  tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat,  UU  No.  10  tahun  1998  tentang  Perbankan,  yang membolehkan shariah windows, maupun UU No. 17 tahun 2000, dimana zakat merupakan  pengurang  pajak.  Namun  ini  belumlah  cukup,  apalagi  mengingat Peraturan  Pemerintah  yang  menjabarkan  undang-undang  tersebut  belumlah ada,  sehingga  peraturan  seperti  zakat  adalah  sebagai  pengurang  pajak  masih belum  terealisasikan  pada  tataran  operasional. Hal  itu  bisa  dilakukan  dengan melobi  pemerintah agar  memberikan  peran  yang  sigifikan  bagi  Bank  Syariah untuk  mengoperasikan  sistemnya,  baik  itu  dengan  membentuk  deputi  khusus untuk  Bank  Syariah  di  BI  dan  membuat  undang-undang  khusus  yang mendukung  pertumbuhan  Bank  Syariah  (seperti  tidak  adanya  pembatasan operasional, penghapusan pajak ganda untuk PPN dan lainnya).
4. Melakukan  kerja  sama  dengan  Bank-Bank  Syariah  lainnya  dan  lembaga keuangan  Islam,  dalam  dan  luar  negeri  untuk  melakukan  koordinasi  dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi Syariah.
5. Meningkatkan  pelayanan  produk-produk  Bank  Syariah  yang  selama  ini dianggap lamban dan kaku.
6. Meningkatkan  kualitas  SDM  yang  memiliki kualifikasi  dan  wawasan  ekonomi Syariah yang memadai.
Adapun  peluang  Perbankan  Syariah  di  Indonesia;  Menurut  data  Biro Perbankan Syariah  BI,  dalam  jangka  waktu  sepuluh  tahun  kedepan,  dibutuhkan  tidak  kurang  dari 10 ribu SDM yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang ekonomi Syariah. Tentu ini  merupakan  peluang  yang  sangat  prospektif  sekaligus  sebagai  tantangan  bagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Sudah saatnya kajian ekonomi Islam mendapat ruang  dan  tempat  yang  lebih  luas  lagi  di  perguruan  tinggi.  Kurikulum  ekonomi  Islam pun  perlu  untuk  terus  menerus  disempurnakan,  dimana  dibutuhkan  perpaduan  antara pendekatan  normatif  keagamaan  dengan  pendekatan  kuantitatif  empiris.  Riset-riset tentang  ekonomi  Syariah,  baik  pada  skala  mikro  maupun  makro  harus  terus diperbanyak.  Ini  akan  memperkaya  khazanah  literatur  ekonomi  Syariah  sekaligus mempercepat perkembangan ekonomi Syariah secara utuh dan menyeluruh.
Indonesia  memiliki  penduduk  yang  mayoritasnya  adalah  muslim.  Kuantitas penduduk  ini  bisa  dijadikan  sebagai  lahan  yang  prospektif  untuk  dijadikan  sebagai objek  pengembangan  Bank  Syariah  dan  sekaligus  pangsa  pasar. Kapasitas  peduduk muslim  bukan  saja  menjadi  objek  pasar  tapi  juga  sebagai  objek  Islamisasi  ekonomi (Bank  Syariah)  sehingga  dengan  semakin  banyak  masyarakat  yang  mempunyai kesadaran  tentang  ekonomi  Islam  semakin  banyak  pula  penduduk  yang  menjadi nasabah Bank Syariah

## XI. Penutup
Bank  Syariah  adalah  lembaga  finansial  yang  memiliki  misi  (risalah)  dan methodology  (manhaj)  yang  ekslusif,  misi  yang  bukan  sekedar  ada  pada  jumlah nominal  investasi  tapi  juga  mencakup  pada  jenis,  objek  dan  tujuannya  itu  sendiri. Adapun methodologynya  adalah  kerangka  Syariat  dan  kaidah-kaidahnya  yang bersumber dari ethika dan nilai-nilai Syariat Islam yang komprehensif dan universal.
Di  usianya  yang  masih  relatif  muda,  kehadiran  perbankan  syariah  di  Indonesia sungguh  memberikan  segudang  harapan  bagi  umat,  akan  terciptanya  kehidupan perekonomian nasional yang berkah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.
Berdasarkan  hal  tadi,  Bank  Syariah  harus  berfungsi  sebagai  sarana  untuk mengumpulkan  tabungan  masyarakat  dan  mengembangkannya.  Intinya  bahwa  Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi untuk menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan  anjuran  Islam  dengan  efektif,  produktif  dan  untuk  kepentingan  umat  Islam. Tujuan  utama  dari  implementasi  Bank  Syariah,  yaitu  menyatukan umat  Islam, mengembalikan kekuatan, vitalitas, peran dan kedudukan  Islam di muka  bumi ini bisa tercapai.
Peluang  perbankan  syariah  ke  depan  amat  besar.  Mengingat,  banyaknya komponen  yang  mendukung  terciptanya  perbankan  syariah  yang  sehat  dan  terpercaya. Berbagai  komponen  pendukung  tersebut  perlu  dimanfaatkan  sebaik-baiknya.  Peluang yang  ada,  sekecil  apapun  akan  ikut  berkontribusi  dalam  pengembangan  perbankan syariah.Hanya saja, peluang untuk menjadi perbankan syariah yang mapan, tidak lepas dari  berbagai  tantangan.  Baik  yang  berasal  dari  dalam,  maupun  datang  dari  luar. Kesemua tantangan perlu dihadapi, dipecahkan untuk selanjutnya dicari solusinya yang tepat  demi  kemajuan  perbankan  syariah.  Akan  tiba  saatnya, di  mana  bank  syariah menjadi  “ Primadona “ ,  yang  berperan  penting  dalam  pembangunan  nasional  bahkan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Mannan, Muhammad, 1992. Islamic Economics, Theory and
Practice.diterjemahkan oleh Sonhadji dkk : Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, : PT Internusa, Jakarta.
Arif  Pujiyono,  2003. Evaluasi  Terhadap  Penggunaan  Bunga  dan  Hikmah Pelarangannya  Ditinjau  Menurut  Sistem  Moneter  Islam  (Stud  y  Ketidakadilan Dalam  Memfungsikan  Uang). (Tesis)  Khan,  Muhammad  Akram,  1992. Time Value  of  Money  in  An  Intoduction  to  Islamic  Finance. Quill  Publishers,  Kuala Lumpur.
Al-Fauzan, Shalih Ibn Fauzan, 2001. Mualakhos Al Fiqh, Medinah.
Al-Mutrak,  Umar  Abdul  Aziz,  1995. Al-Riba  Wal-Muamalatu  Al-Mashrifiyyah  fi Nadhrati As-Syariati Al Islamiyyah. Madinah : Darul `Ashimah.
Al-Qur'an Al-Adhim, 1996. dengan terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, Mujamma' Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Medinah Al Munawwarah : Al Haramain Islamic Foundation.
Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, beberapa penerbitan.
Bank Indonesia, 2002. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia.
Chapra,  Muhammad  Umer,  1996. Monetary  Policy  in  An  Islamic  Economy  in  Money and  Banking  in  Islam, International  Centre  for  Research  in  Islamic  Economics,
Jeddah.
Chapra,  Muhammad  Umer,  1996. Monetary  Policy  in  An  Islamic  Economy  in  Money and  Banking  in  Islam, International  Centre  for  Research  in  Islamic  Economics,
Jeddah.
Choudhury,  Masudul  Alam,  1997. Money  In  Islam  :  A  Study  In  Political  Economy. Routledge, London.
Hamidi,  M  Luthfi,  2003. Jejak-Jejak  Ekonomi  Syariah. Senayan  Abadi  Publishing, Jakarta.
Ibnu Katsir, Abu Al-Fida' Muhammad Ibn Ismail, 1994. Tafsir Al Qur'anil Adhim. Dar Al Fikr, Lubnan, Beirut.
Karim,  Adiwarman  A, Issu  Kritis  Terhadap  Keuangan Islam  dan  Praktiknya  Dalam Dunia  Perbankan. Disampaikan  dalam  Second  di  Auditorium  Bidakara  Jakarta tanggal 19 Pebruari 2001
Keynes,  John  Maynard,  1991. The  General  Theory  of  Emplyment,  Interest  and Money.diterjemahkan  oleh  Willem  H  Makaliwe  : Teori  Umum Mengenai Kesempatan Kerja, Bunga dan Uang, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Muhammad,  2002. Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter  dalam  Ekonomi  Islam. Salemba Empat, Jakarta.
Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah, Dari Teori Ke Praktek. Gema Insani Press, Jakarta.