JAMINAN KAFALAH HUTANG BAGI ORANG MENINGGAL TANPA HARTA; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi’Iyah dan Mazhab Hanafiyah
Juita Fitriani
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Juitaitha13@gmail.com
Adriana Mustafa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adrianamustafa71@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  ada  dua  yaitu:  yang  pertama,  Proses Pembayaran Hutang Bagi Orang yang Meninggal dan Tidak Memiliki Harta, dan yang  kedua,  Pandangan  Mazhab  Syafi‟yah  dan  Mazhab  Hanafiyah  Mengenai Pembayaran  Hutang  Atas  Orang  yang  Meninggal  dengan  tidak  Meninggalkan Harta.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  yang  pertama  Untuk  Mengetahui  Proses Pembayaran  Hutang  Bagi  orang  Meninggal  dan  Tidak  Meninggalkan  Harta,  dan yang kedua yaitu Untuk Mengetahui Pandangan Mazhab Syafi‟iyah dan Mazhab Hanafiyah  Mengenai  Pembayaran  Hutang  Atas  Orang  yang  Meninggal  dengan Tidak Meninggalkan Harta. metode pendekatan normatif dan dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif selanjutnya metode pengumpulan data yang  penulis  gunakan  yaitu library  research atau  Penulusuran  Pustaka.  Setelah melakukan  penelitian,  hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  bahwa  jangan  sekali- kali  meremehkan  hutang  karena  apabila  seseorang  telah  meninggal  yang sebenarnya  urusan  dunianya  itu  sudah  terputus  tetapi  orang  tersebut  masih memiliki  hutang  yang  belum  ditunaikan  maka  jiwanya  akan  terkatung-katung sampai  ada  orang  yang  bersedia  untuk  menunaikan  untuknya.  Dan  terjadi perbedaan  pendapat  antara  mazhab  Syafi‟iya  dan  mazhab  Hanafiyah  mengenai orang  yang  sudah  mati  dan  tidak  meninggalkan  warisan  atau  harta.  Menurut Mahab Syafi‟I diperbolehkanya menanggung hutang orang meninggal tanpa harta sedangkan mazhab Hanafi tidak membolehkan hal tersebut. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah agar kiranya dapat memberikan pemahaman pada masyarakat tentang  tentang  bahayannya  berhutang,  dan  peneliti  berharap  dapat  bermanfaat bagi orang yang membacannya.
Kata kunci: Jaminan; Kafalah ; Hutang; Harta.

## Abstrak
The main problems in this study are twofold: the first, the Debt Payment  Process for People Who Died and Has No Assets, and the second, the Syafi'yah School of Views and the Hanafiyah School of Debt Payment for People Who Died Leaving the  Property.  The  purpose  of  this  study  is  the  first  to  find  out  the  process  of payment of debts for people who died and did not leave property, and the second is to find out the views of the Shafi'ite School and the Hanafiyah School of Paying Debt  for  people  who  died  without  leaving  a  treasure.In  preparing  this  thesis  the
writer  uses  the  normative  approach  method  and  in  this  study  uses  a  qualitative research method then the method of data collection that I use is library research or library research. After conducting research, the results obtained from the study are that you should never underestimate debt because if someone has died that his real world affairs have been interrupted but that person still has debt that has not been fulfilled then his soul will be in limbo until someone is willing to fulfill it for her. And  there  is  a  difference  of  opinion  between  the  Shafi'iya  school  and  the Hanafiyah  school  of  people  who  have  died  and  have  not  left  an  inheritance  or property.  According  to  Mahab  Syafi'I  it  is  permissible  to  bear  the  debts  of  the dead without property while the Hanafi school of thought does not allow it. The implications  of  this  research  are  so  that  it  can  provide  an  understanding  of  the public about the dangers of debt, and researchers hope to be useful for people who read it.
Keywords : Collateral; Kafalah ; Debt, Asset.

## PENDAHULUAN
Manusia diciptakan oleh Allah Swt hanya untuk beribadah, manusia juga diperintahkan  untuk  berbaur  dan  berinteraksi  dengan  sesama  manusia  sebagai tanda bahwa manusia merupakan makhluk sosial di mana yang dimaksud dengan makhluk  sosial  yaitu  manusia  itu  tidak  akan  pernah  terlepas  dari  bantuan  orang lain,  baik  orang  kaya  maupun  orang  miskin  semua  saling  membutuhkan. 1 yang disyariatkan  dalam  Islam,  terutama  yang  berhubungan  dengan  muamalah merupakan  ketentuan  Allah  Swt  yang  mengatur  hubungan  manusia  yang  satu dengan  manusia  yang  lainnya  dan  memiliki  batasan  tertentu  pada  aturan-aturan pokok. 2
fikih muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu fikih dan muamalah, secara etimologi fikih yang berarti paham, mengetahui, dan melaksanakan,  sedangkan  kata  muamalah  berasal  dari  bahasa  arab  yang  secara etimologi  sama  dan  semakna  dengan al-mufa‟alah (saling  berbuat).  Kata  ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam  memenuhi  kebutuhannya  masing-masing.  Fikih  muamalah  secara
1 Halimah, “Pandangan  tokoh  agama  tentang  penaggungan  hutang  pewaris  oleh  ahli waris” Al-ahkam jurnal ahwal Al-Syakhshiyah 9, no.1(Juni 2017), h. 44-45.
2 Ahmad Wardi Muslic, Fikih Muamalah , (Jakarta: Bumi Aksara,2013), h.1-2.
terminologi adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia  dalam  hal  yang  bersangkutan  dengan  hartanya  seperti,  jual  beli,  sewa- menyewa, gadai dan yang lainnya.
Dalam  kehidupan  di  masa  sekarang  ini  kebanyakan  orang  melakukann transaksi hutang piutang, Oleh karena itu apabila ada orang yang meninggal dunia dan  tidak  sempat  membayar  hutangnya,  maka  di  sinilah  ahli  waris  bertindak dalam  menaggung  atau  membayar  hutang  pewaris  jika  dia  mempunyai  keluarga, tetapi jika dia tidak mempunyai keluarga maka di sinilah muncul istilah kafalah. 3
Hukum  Islam  merupakan  ekspresi  langsung  dari  teks-teks  suci  yang  disepakati keberadaannya.  Kewarisan  manifes  dari  rangkaian  teks  dokumen  suci  dan memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam. 4
Kafalah (Tanggungan) itu  sendiri  merupakan  akad tabarru‟ atau  tolong- menolong,  yang  mana  pihak kafiil (Penjamin)  mendapatkan  pahala  atas penjaminan  yang  diberikannya  karena  telah  menolong  seseorang  yang membutuhkan,  dalam  hal  ini,  akad kafalah (tanggungan) hendaknya  tetap  dijaga kemurniannya  sebagai  akad tabarru‟ tanpa  mengharapkan  imbalan  atau kompensasi, tetapi dalam hal ini juga diperbolehkan jika seandainya pihak makful lahu (orang  yang  berhutang)  memberikan  sebuah  imbalan  kepada kafiil (penjamin)  sebagai  tanda  terima  kasih  telah  menolongnya  dalam  bentuk  hibah atau hadiah. 5
3 Mugiati, “ Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransin Takaful”. Al- Qānūn 17, no. 1 (Juni 2014), h. 60.
4 Abdul Syatar, “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab),” Al-’Adl 11, no. 1 (2018): 130–39, doi:http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.
5 Desycha  Yusianti, “Penggunaan  Akad  Kafalah  Bi  Al-„Ujrah  pada  Pembiayaan  Take Over Perspektif Hukum Islam”. Maliyah 7, no. 1 (Juni 2017).
Kafalah (tanggungan)  yang  menekankan  pada  nilai  kebajikan  sosial  di mana  Ketika  seseorang  telah  meninggal  dunia  dengan  keadaan  dalam  masa pertanggungan, maka kafalah yang dapat terapkan adalah kafalah bi al-dain yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggung jawab orang lain.
Seseorang  yang  telah  meninggal  dalam  masa  pertanggungan  menjadi orang yang ditanggung yang disebut dengan makful anhu (orang yang berhutang) sedangkan  orang  yang  menanggung  hutang makful  anhu (orang  yang  berhutang) itu  disebut kafiil (penjamin). Kafalah (  tanggungan)  pelaksanaan  jaminan dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disyaratkan atau digantungkan pada  suatu  hal  yang  tertentu.  Maka  dalam  posisis  ini  dia  berkedudukan  sebagai kafiil ( penjamin) yang menjamin makful anhu (orang yang berhutang) apabila ada yang mendapatkan musibah atau meninggal dunia dalam keadaan berhutang. 6
Dari  rangkaian  latar  belakang  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  mengenai  jaminan  kafalah  hutang,  maka  dari  itu  penulis ingin  mengkaji  secara  mendalam  dengan  mengambil  judul Jaminan Kafalah Hutang  Bagi  Orang  Meninggal  Tanpa  Harta  (Studi  Komparatif  Pandangan Antara  Mazhab  Syafi’iyah  dan  Mazhab  Hanafiyah) dalam  penulisan  skripsi ini,  penulis  berharap  bisa  memberikan  pemahaman  mengenai  penyelesaian permasalahan  dalam  kasus  apabila  ketika  seseorag  meninggal  dalam  keadaan berhutang maka ahli waris yang menanggung hutang pewaris tersebut dan apabila ahli  warisnya  tidak  bersedia  untuk  membayarkan  hutang  pewaris  maka  dalam kasus  seperti  ini  kafalah  yang  dipat  diterapkan  adalah kafalah  bi  al-dain yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggung jawab orang lain.

## PEMBAHASAN
6 Mugiati,  “ Kajian  Hukum  Islam  Terhadap  Aplikasi  Kafalah  pada  Asuransi  Takaful ”, h. 60.

## Definisi Kafalah
Secara  etimologis kafalah , dhaman dan hawalah mempunyai  arti  yang sama  yaitu  jaminan.  Secara  terminologi kafalah (tanggungan)  adalah  menjamin beban  orang  yang  dijamin  dalam  melakukan  hak  yang  wajib  baik  saat  itu  juga maupun  yang  akan  datang.  Dalam  pengertian  lain, kafalah (tanggungan)  adalah memindahkan  tanggung  jawab  seseorang  yang  dijamin  dengan  berpegang  pada tangggung jawab orang lain sebagai penjamin. 7
Sementara  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  ( KHES )  pasal  20 ayat (12), kafalah didefinisikan sebagai jaminan atau garansi yang diberikaan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam. 8
Rukun dan Syarat Kafalah
1. Rukun Kafalah
Menurut  ulama  Hanafi,  rukun kafalah hanya  satu,  yaitu  ijab  dan  qabul, akan tetapi, menurut ulama-ulama yang lain, rukun kafalah ada lima, diantaranya yaitu:
a. Dhamin, kafiil, atau za‟im yaitu orang yang menjamin
b. makful lahu, yaitu orang yang berpiutang
c. makful anhu yaitu orang yang berutang
d. makful bih yaitu utang, barang atau orang.
e. Lafadz atau shighat yaitu ijab dan qabul. 9
2. Syarat- syarat Kafalah
7 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah ( Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 307.
8 Imam  Mustofa, Fikih  Mu‟amalah  Kontemporer (Cet.  I;  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2016), h.220.
9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , Edisi I (Cet. XI; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 191.
Syarat-syarat kafalah bersangkutan  dengan  rukun-rukun  yang  telah disebutkan  di  atas,  yaitu  syarat shighat ,  syarat kafiil ,  syarat makful  lahu ,  syarat makful anhu , dan syarat makful bih yaitu sebagai berikut:
a. Syarat shighat
Ulama-ulama  Hanafiyah  tidak  memberikan  syarat-syarat  yang  khusus untuk shighat ijab dan qabul dalam kafalah , menurut mereka shighat kafalah bisa dengan  setiap  lafal  yang  mengandung  arti  tanggungan  seperti saya  menaggung, saya jamin . Dalam kafalah bi an-nafsi, redaksi yang digunakan adalah setiap lafal yang  mengungkapkan  tentang  badan  orang  yang  harus  didatangkan.  Misalnya: “ saya  menjamin  untuk  menghadirkan  diri  si  A,  atau  jiwanya,  kepalahnya  atau wajahnya.”
Syarat  yang  lainnya,  yang  juga  telah  disepakati  oleh  Syafi‟iyah  yaitu bahwa shighat  kafalah tidak  berkaitan  dengan  syarat  yang  tidak  relevan  dengan akad kafalah ,  dan  tidak  dikaitkan  dengan  waktu.  Contoh  akad  yang  dikaitkan dengan waktu yaitu: “saya jamin harta si fulan dalam waktu satu bulan.” Shighat seperti ini hukumnya tidak boleh. 10
b. Syarat kafiil ( dhamin )
Syarat-syarat kafiil atau dhamin yaitu sebagai berikut:
1) Balig,  tidak  boleh  bagi  anak  yang  masih  di  bawah  umur  untuk menanggung  kepentingan  orang  lain.  Syarat  ini  telah  disetujui  oleh  para fuqaha empat  mazhab.  Namun,  Hanafiyah  mengecualikan  dalam  hal kafalah bi  al-mal ,  bukan bi  an-nafs ,  yaitu  apabila  anak  yang  dimaksud yaitu  anak  yatim,  dan  walinya  berutang  untuk  menafkahinya.  Dalam  hal ini  anak  tersebut  dibolehkan  untuk  menanggungnya  dengan  perintah walinya, dan kafalah -nya hukumnya boleh.
10 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat , h. 438
2) Berakal, kafalah yang dilakukan oleh orang gila itu tidak sah, syarat ini pun juga disetujui oleh para fuqaha empat mazhab.
3) Tidak mahjur‟alaih karena  boros,  Apabila  kafil  dikatakan mahjur‟alaih karena sebab yang lain selain boros, maka kafalanya hukumnya boleh atau sah.
4) Kafiil tidak  berada  dalam  keadaan  sakit  keras,  Dalam  keadaan  ini,  maka kafalanya tidak boleh atau tidak sah.
5) Tidak dalam keadaan dipaksa, Dengan demikian, kafalah bagi orang yang dalam keadaan dipaksa itu hukumnya tidak boleh atau tidak sah.
6) Kafiil harus  orang  merdeka,  itu  tambahan  dari  mazhab  Hanafiyah,  tetapi ini bukan syarat sah, melainkan syarat nafadz. 11
c. Syarat makful lahu
Makful lahu yaitu orang yang ditanggung, dengan kata lain pemilik utang atau  biasa  disebut  dengan shahib  ad-  dain .  Adapun  Syarat  untuk  pemilik  utang atau makful lahu yaitu sebagai berikut:
1) Harus diketahui, Dengan demikian, tidak boleh menjamin seseorang dalam hal  ini  penjamin  tidak  mengetahuinya.  tetapi,  Hanabilah  mengemukakan syarat ini tidak perlu, menurut Hanabilah penjamin tidak perlu mengetahui makful lahu .
2) Seseorang yang tidak Berakal atau gila. Dalam hal ini kafalah nya tidak sah dikarenakan dalam kafalah itu harus ada qabul atau penerimaan, dan orang gila qabulnya itu tidak sah. 12
d. Syarat Makful Anhu
11 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat , h. 438-439.
12 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat , h. 439.
Makful  anhu  adalah  orang  yang  mempunyai  beban  utang.  Syarat makful anhu yaitu  tidak mahjur  „alaih karena  boros.  Menurut  Hanabillah  dan Syafi‟iyah, tidak disyaratkan makful anhu harus diketahui oleh penjamin.
e. Syarat makful Bih
Makful bih yaitu berupa orang, barang, dan utang ataupun pekerjaan yang harus dikerjakan oleh makful anhu . 13
Dijelaskan  oleh  Sayyid  Sabiq  bahwa kafalah dapat  dinyatakan  boleh dengan  memakai  lafal  diantaranya  yaitu:  “  aku  menjamin  si  A  sekarang”,  “  aku tanggung atau jamin atau aku tanggulangi atau aku sebagai penaggung untukmu” dan “ penjamin” dan “ hakmu padaku “ atau “aku berkewajiban”,, segala ucapan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai pernyataan kafalah. Apabila lafaz kafalah tersebut  dinyatakan,  maka  hal  itu  dapat  mengikat  kepada  utang  yang  akan diselesaikan. Dalam artian, utang tersebut harus dibayar oleh kafiil . 14

## Dasar Hukum Kafalah
1. Berdasarkan Al-Quran
Firman Allah dalam surah Yusuf (QS. 12: 72) yang berbunyi:
15 ميِعَز ِهِب ْاَوَأَو ٍريِعَب ُلْمِح ِهِب َءآَج  ْهَمِلَو ِكِلَمْلا  َعاَوُص ُدِقْفَو اوُل اَق Terjemahanya:
barang  siapa  yang  dapat  mengembalikan  pialah  raja,  maka  dia  akan mendapat  bahan  makanan  seberat  beban  unta,  dan  aku  yang  menjamin terhadapnya.

## Macam - Macam Kafalah
Secara garis besar, kafalah dibedakan menjadi dua bagian yaitu:
1. Kafalah bi an- nafs ( Kafalah dengan jiwa), dan
13 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat , h. 440.
14 Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Fiqh Muamalat (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 207.
15 Kementerian  Agama  RI ,  Al-Quran  dan  Terjemahannya ,  (Bandung:  Sygma  Creative Media Crop, 2009), h. 244.
2. Kafalah bi al-mal ( kafalah dengan harta)
a. Kafalah bi An- Nafs ( kafalah dengan jiwa)
Kafalah dengan jiwa dikenal pula dengan Jaminan muka, adanya kepastian pada  pihak kafil (penjamin)  untuk  menghadirkan  orang  yang  dia  janjikan tanggungan dalam hal ini makful lahu (orang yang berpiutang), dalam hal pihak- pihak  terjamin  tidak  mampu    melakukan  kewajiannya,  maka  penjamin  akan mengantikan untuk membayar seluruh kewajiannya. 16
b. Kafalah bi  Al-Mal
Kafalah dengan  harta  adalah  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh kafiil
(penjamin)  dengan  pemenuhan  berbentuk  harta. Kafalah  bi  al-mal sendiri  dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
1) Kafalah bi-Dain
2) Kafalah bi-Al-„Ain
3) Kafalah bi Ad-Darak
a) Kafalah bi Ad-Dain
Kafalah  bi  Ad-Dain yaitu  keharusan  penjamin  untuk  membayar  utang yang ada dalam tanggung jawab orang lain.
Untuk kafalah bi ad-dain ini disyaratkan sebagai berikut:
1)  Utang  tersebut  harus  tetap  pada  saat  dilangsungkannya kafalah , misalnya utang mahar, utang karena sewa-menyewa,utang karena jual beli, dan utang karena pinjaman.
2)  Menurut mazhab Syafi‟I dan Ibnu Hazm bahwa Utangnya harus jelas, karena  bisa  saja  mengakibatkan  penipuan.  Berbeda  dengan  mazhab Abu  Hanifah,  Malik  dan  Ahmat,  mereka  berpendapat  bahwa kafalah dengan utang yang tidak jelas hukumnya boleh.
16 Ismail, Perbangkan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), h. 203.
b) Kafalah  bi  al-„ain disebut  juga  dengan kafalah  bi  at-taslim ,  yaitu kewajiban kafiil untuk memberikan barang tertentu yang ada ditangan orang  lain.  Dalam  hal  seperti  ini  disyaratkan  barang  yang  akan diberikan  menjadi  tanggungan makful  anhu ,  seperti  dalam  hal  barang yang  dicuri.  Apabila  barang  tersebut  bukan  menjadi  tanggungannya, seperti barang titipan maka kafalah seperti ini hukumnya tidak boleh.
c) Kafalah bi Ad-Darak
Kafalah  bi  ad-darak yaitu  jaminan  terhadap  apa  yang  muncul  atas barang  yang  dijual,  berupa  kekwatiran  karena  adanya  sesuatu  yang mendahului akad jual beli. Contohya dalam hal barang  yang diperjual belikan ternyata dimiliki oleh pihak lain. 17

## Berakhirnya Akad Kafalah
Apabilah  jenis kafalah -nya kafalah  bi  al-mal ,  maka kafalah berakhir dengan salah satu dari dua perkara yaitu:
1. Berakhirnya Kafalah apabila pemilik hak menyedekahkan hartanya kepada kafiil .  Harta  telah  diserahkan  kepada  pemilik  hak  atau  dalam  pengertian diserahkan,  baik  penyerahan  tersebut  oleh  penjamin  atau kafiil maupun oleh ashiil atau makful anhu .
2. Kafalah berakhir apabila pemilik hak membebaskan penjamin atau makful anhu .  Apabila  pemilik  hak  membebaskan makful  anhu maka  penjamin atau kafiil menjadi  bebas,  karena  utang  tersebut  ada  pada ashiil atau makful  anhu kafiil disini  hanya  membantu makful  anhu untuk  melunasi utangnya,  sedangkan  apabila  pemilik  hak  membebaskan kafiil maka makful  anhu belum  bebas  dari  utangnya,  Demikian  pula kafalah dapat berakhir dengan adanya perdamaian.
17 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat , h. 443-444.
Apabila jenis kafalah nya kafalah bi an-nafs , maka kafalah berakhir karena dua sebab, yaitu sebagai berikut.
1. Kafiil harus  menyerahkan  diri makful  anhu di  tempat  yang memungkinkannya untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan, apabila kafiil menyerahkan makful  anhu misalnya  di  kota  A  penyerahannya dilakukan  di  lapangan  atau  tempat  yang  tidak  mungkin makful anhu di hadapkan  di  muka  sidang  sidang  maka kafiil belum  bebas  karena  tujuan belum terwujud. Tetapi apabila kafiil harus menyerahkan diri makful anhu di  kota  A,  tetapi  penyerahan  di  kota  B,  maka  imam  Abu  Hanifah berpendapat kafiil sudah bebas, karena makful anhu memungkinkan untuk dihadapkan  di  muka  sidang  pengadilan.  Tetapi  Abu  Hanifah  berpendapat kafiil belum  belum  bebas  kecuali makful  anhu di  serahkan  di  kota  yang sudah ditentukan sebagaimana penjelasan diatas.
2. Kafiil bisa  bebas  dari  kewajiban kafalah bi  an-nafs tetapi makful  anhu belum  bebas  karena  hanya  kafil  saja  yang  dibebaskan  bukan  terhadap makful  anhu ,  tetapi  bila  pemilik  hak  telah  membebaskan makful  anhu maka keduannya sudah dinyatakan telah bebas.
Apabila  jenis kafalah nya-nya  yaitu kafalah bi  al-„ain ,  maka kafalah nya bisa berakhir karena dua hal, yaitu sebagai berikut:
1. Penyerahan benda yang ditanggung atau yang dijamin, apabila barangnya masih ada, persamaannya, atau harganya, apabilah barangnya telah rusak.
2. Kafalah bisa  gugur  atau  berakhir  karena ashiil atau makful  anhu telah bebas  dari  kewajiban  menyerahkan  barang  yang  ada  padanya,  dan kafiil bisa  bebas  dari  tugas kafalah, misalnya  dalam  perkataan  pemilik  hak menyatakan bahwa: “saya bebaskan engkau dari tugas kafalah ”. 18
Analisis  Komparatif  Jaminan  Hutang  Bagi  Orang  Meninggal  Tanpa  Harta Antara Mazhab Syafi’iyah Dan Mazhab Hanafiyah
18 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat , h. 444 - 446.
Proses Pembayaran Jaminan Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta Bukhari  Alma  dalam  bukunya  menerangkan  tentang  pentingnya  niat  yang  baik, lurus  dan  usaha  yang  keras  untuk  membayar  hutang  yang  ditanggungnya,  dari situlah dapat dipahami bahwa hadist tentang hutang itu semua saling melengkapi dalam memberikan penjelasan akan pentingnya niat yang baik ketika kita sedang berutang,  dibarengi  dengan  usaha  yang  sungguh-sungguh  untuk  mengembalikan hutangnya tersebut. 19
Membayar  hutang  itupun  tidak  serta  merta  dimaknai  dengan  menunaikan hutangnya,  tetapi  ketika  orang  yang  berhutang  benar-benar  tidak  sanggup  untuk mengembalikan  hutangnya,  dan  diminta  kepada  yang  berpiutang  untuk diikhlaskan dalam hal ini, maka orang yang berhutang tersebut tidak lagi memiliki tanggungan  karena  sudah  dilepaskan  dan  dianggap  sudah  lunas,  selain  itu  pihak yang dihutangi pun dalam hatinya tidak memiliki kekecewaan dan dendam. 20
Dalam  hal  ini  sebagian  hutangnya,  maksudnya  diperoleh  sebagian hutangnya  ataupun  tanggungan  seperti nadzar, janji,  dan  yang  lainnya  tetapi menjadi tanggungan seorang mukmin sehingga menyebakan dia tertahan sehingga seolah-olah belum terlepas dari beban dunianya, yaitu hutang atau tanggungannya yang  masih  belum  dilunasi. 21 maka  jiwa  orang  yang  berhutang  dan  belum melunasinya akan tertahan sebagaimana sabda Rasulullah Saw:
َث َّدَح ِهْب ِدْعَس  ْهَع َةَدِأ اَز يِبَأ ِهْب اَّي ِرَكَز  ْهَع َةَماَسُأ وُبَأ اَىَثَّدَح  ْن َلَْقَغ ُهْب ُدوُمْحَم اَى َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُسَر َلَق َلاَق َةَرْيَرُه يِبَأ  ْهَع َةَمَلَس يِب َأ  ْهَع مَيِها َرْبِإ
َّلَعُم ِهِم ْؤُمْلا ُسْفَو ُهْىَع ىَضْقُي  َّتَح ِهِىْي َدِب   ةَق
22
19 Eko  Rahmanto,  “ Kewajiban  Seorang  Mukmin  Melunasi  Hutang:  Studi  Ma‟ani Alhadith ”, Al-A‟raf XIII, no. 1, (Juni 2016), h. 100.
20 Eko  Rahmanto,  “ Kewajiban  Seorang  Mukmin  Melunasi  Hutang:  Studi  Ma‟ani Alhadith ”, h. 100-101. 21 Eko  Rahmanto,  “ Kewajiban  Seorang  Mukmin  Melunasi  Hutang:  Studi  Ma‟ani Alhadith ”, h. 101. 22 Muḥammad bin „Īsa bin Saurah bin Mūsa bin al-  Ḍaḥḥāk, al-Jāmi‟ al-Ṣaḥīḥ Sunan al- Tirmiżiy, Juz. III (Cet. II; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1397 M), h. 389.
Artinya:
“Telah  menceritakan  kepada  kami  Mahmūd  bin  Ghailān,  telah menceritakan  kepada  kami  Abū  Usāmah  dari  Zakariyyā  bin  Abū  Zāidah dari  Sa‟ad  bin  Ibrāhim  dari  Abū  Salamah  dari  Abu  Huraīrah  berkata; Rasulullah  Saw  Bersabda;  “Seorang  mukmin  itu  terhalang  dengan hutangnya, hingga dibayar hutang tersebut”.
Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa tertahannya diri seorang mukmin itu akan berakhir sesudah ditunaikan apa yang menjadi tanggungannya,  dalam hal ini  bahwa  tanggungan  yang  ada  dalam  diri  seorang  mukmin  itu  selamanya  akan menjadi tanggungannya, kecuali yang sudah ditunaikan untuknya. Pemahaman ini dapat  menyatakan  bahwa  yang  melaksanakan,  menunaikan  atau  melunasi  tidak harus  orang  yang  dulu  berhutang,  tetapi  boleh  juga  orang  lain  yang menunaikannya  termasuk  keturungannya,  ahli  waris  dan  sanak-keluarganya, penunaian  hutang  bersifat  fleksibel  dan  kondisional,  artinya  dapat  dilakukan dengan cara-cara seperti membayar sesuai kemampuannya. 23
Melunasi hutang begitu penting, mereka beranggapan berhutang itu suatu hal yang remeh, banyak orang  yang berutang di banyak tempat untuk memenuhi kebutuhannya  dan  pada  akhirnya  mereka  kesulitan  untuk  membayar  hutangnya, begitu  petingnya  melunasi  hutang  sampai  Rasulullah  Saw  pernah  tidak  mau menshalatkan  jenazah  seorang  muslim  yang  masih  memiliki  tanggungan  hutang sampai ada orang yang menyanggupi untuk membayarkan hutangnya.
Menurut  penulis,  bahwa  belum  dilunasinya  hutang  tersebut  maka  jiwa orang  yang  berhutang  akan  tertahan  sampai  ditunaikannya  hutang  tersebut  serta selalu  menjadi  bahan  omongan  orang  lain,  dalam  hal  ini  ahli  waris  yang menunaikan hutangnya atau tanggungan keluarganya yang sudah meninggal tetapi apabila  ahli  waris  tersebut  tidak  mampu    untuk  melunasi  hutang  tersebut  maka dalam hal ini yang dapat  diterapkan adalah kafalah bi al-dayn , kafalah bi al-dayn
23 Eko  Rahmanto,  “ Kewajiban  Seorang  Mukmin  Melunasi  Hutang:  Studi  Ma‟ani Alhadith ”, h. 101-102.
itu  sendiri  merupakan  kewajiban  membayar  hutang  yang  menjadi  beban  orang lain.
Pembayar  Hutang  bagi  Orang  Meninngal  tanpa  Harta  Menurut  Pendapat mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah
Menurut  ulama  fikih  mengenai  orang-orang  yang  dapat  ditanggung  bahwa pada  dasarnya  setiap  orang  dapat  menerima  tanggungan  tersebut,  mereka  hanya berbeda  pendapat  tentang  orang  yang  sudah  meninggal  dan  tidak  meninggalkan warisan.  Menurut  pendapat  imam  malik  dan  imam  Syafi‟I  bahwa  dalam  hal  ini boleh ditanggung, alasan imam Malik dan imam Syafi‟I yaitu dengan berpegang pada  hadist  yang  telah  disebutkan  pada  penjelasan  sebelumnya,  mengenai ketidaksediaan  Nabi  Saw  untuk  menshalatkan  jenazah  karena  masih meninggalkan  hutang,  dalam  hal  ini  imam  Hanafi  berbeda  pendapat,  yang demikian  imam  Hanafi  menyatan  tidak  memboleh  dengan  alasan  karena tangguungan  tersebut  tidak  berkaitan  sama  sekali  dengan  orang  yang  tidak  ada, yang beda halnya dengan orang yang jatuh miskin (pailit). 24
menurut penulis sendiri, bahwa meskipun seseorang telah meninggal dunia yang  sebenarya  urusan  dunianya  sudah  terputus  tetapi  orang  tersebut  masih memiliki  tanggungan  yang  belum  ditunaikan  maka  pasti  orang  itu  akan  menjadi bahan omongan  manusia lain yang masih hidup, akhirnya jiwa orang yang sudah meninggal  tersebut  akan  terkatung-katung  sampai  ada  orang  yang  bersedia melunasi  tanggungannya,  sebagaimana  hadis  yang  telah  dipaparkan  oleh  penulis pada  penjelasan  sebelumnya,  Dan  penulis  lebih  cenderung  pada  pendapat  imam Syafi‟I  yang  membolehkan  ditanggung  hutang  tersebut,  mengenai  orang  yang sudah meninggal dan tidak meninggalkan warisan atau harta, alasan beliau dengan berpedoman  pada  hadist  Nabi  Saw  mengenai  ketidaksediaan  Nabi  Saw  untuk
24 Halimah, “Pandangan  tokoh  agama  tentang  penaggungan  hutang  pewaris  oleh  ahli waris” , h. 59.
menshalatkan  jenazah  karenah  masih  meninggalkan  hutang  sampai  ada  orang yang bersedia melunasi hutang tersebut.

## KESIMPULAN
Berutang  merupakan  suatu  kegiatan  yang  umum  dilakukan  dalam masyarakat  dan  dalam  agama  Islam  pun  membolehkan  berutang  karena  itu merupakan  bagian  dari  tolong  menolong  antar  sesama  manusia,  dan  apabilah seseorang  berhutang  dengan  niat  yang  baik  untuk  melunasi  hutangnya  tersebut dan  dia  pun  berusaha  keras  untuk  melunasi  hutangnya  maka  Allah  akan memudahkan  untuk  mengembalikan  hutangnya  tetapi  apabilah  dia    sudah berusaha  keras  dan  bersungguh-sungguh  tetapi  pada  kenyataannya  dia  tidak mampu  untuk  melunasi  hutangnya  sampai  dia  meninggal  maka  Rasulullah Sebagai  walinya,  dalam  hal  ini  bahwa  harus  ada  orang  yang  membayarkan hutangnya. Dan ahli warisnya yang menanggung hutang pewarisnya dan apabilah ahli  warisnya  tidak  sanggup  untuk  melunasi  hutang  pewaris  atau  bahkan  tidak bersedia  untuk  melunasinya  maka  dalam  hal  ini  yang  bisa  diterapkan  adalah kafalah  bi  Ad-Dain ,  dan Kafalah bi  Ad-Dain itu  sendiri  yaitu  kewajiban membayar  hutang  yang  menjadi  tanggung  jawab  orang  lain,  kafalah bi  Ad-Dain ini menurut penulis, sangat cocok untuk diterapkan karena di dalamnya memiliki unsur  saling  tolong  menolong  sehinggah  dapat  meringankan  beban  orang  yang sedang kesusahan.
Dalam hal pembayaran hutang bagi orang meninggal tanpa meninggalkan harta  untuk  membayarkan  hutangnya  terjadi  perbedaan  pendapat  antara  mazhab Syafi‟iyah  dan  mazhab  Hanafiyah,  menurut  mazhab  Syafi‟iyah  boleh menanggung  hutang  atas  orang  meninggal  tanpa  meninggalkan  harta  untuk
membayarnya dengan alasan berpedoman pada hadist yang telah dipaparkan pada bab  sebelumnya  mengenai  ketidaksediaan  nabi  Saw  untuk  mensalatkan  jenazah karena  masih  meninggalkan  hutang  sampai  ada  orang  yang  bersedia  untuk melunasi hutang tersebut, dan menurut mazhab Hanafiyah mengenai hal tersebut berpendapat  bahwa  tidak  membolehkan  menanggung  hutang  tersebut  dengan alasan karena tanggungan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan orang yang tidak ada, yang berbeda halnya dengan orang yang jatuh miskin atau pailit .

## DAFTAR PUSTAKA
Bin  Al-Ḍaḥḥāk,  Muhammad  bin  „Īsa  bin  Saurah  bin  Mūsa. Al-Jāmi‟  al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmiżiy, Jus III.Cet. II; Beirut Dār al-Garb al-Islāmiy, 1397 M.
Ghazaly,  Abdul Rahman, dkk. Fiqh Muamalat . Cet. I; Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2010.
Halimah.  “ Pandangan  Tokoh  Agama  Tentang  Penanggungan  Hutang  Pewaris Oleh Ahli Waris”. Al-Ahkam Jurnal Al-Syakhshiyah 9, no. 1 (Juni 2017). Ismail. Perbangkan Syariah . Jakarta: Kencana, 2011.
Kementerian Agama RI, al-quran dan terjemahannya . Bandung: Syqma Creative Media Corp, 2014.
Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah . Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Muslich, Ahmad Wardi. Fikih Muamalah . Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
Mustofa, Imam. Fiqih mu‟amalah kontemporer . Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
Mugiati.  “ Kajian  Hukum  Islam  Terhadap  Aplikasi  Kafalah  pada  Asuransi Takaful ”. Al-Qānūn 17, no.1 (Juni 2014).
Rahmanto,  Eko.  “ Kewajiban  Seorang  Mukmin  Melunasi  Hutang:  Studi  Ma‟ani Alhadith” . Al-A‟raf XIII, no. 1, (Juni 2016).
Suhendi,  Hendi. Fiqh  Muamalah .  Cet.  XI;  Depok:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2017.
Yusianti,  Desycha.  “ Penggunaan  Akad  Kafalah  bi  al-„Ujrah  pada  Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam ”, Maliyah 7, no.1 (Juni 2017).
Syatar, Abdul. “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab).” Al-‟Adl 11, no. 1 (2018): 130–39.
doi:http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.