## The Role Of Local Government In Implementing Good Governance Islamic Perspective

## Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Tata  Pemerintahan  Yang  Baik Perspektif Islam
Abdur Rahim 1* , A’alim Salam Alamsyah 2 , Hasanudin 3 , Ibnu Abidin 4 , Mamat 5 Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) 1,2,3,4,5 rahim@iai-alzaytun.ac.id 1 , Aasalamsyah17@gmail.com 2 , Hasanudinsarga@gmail.com 3 , Ibnuabidin01@gmail.com 4 , Mamat.Rahmatullah03@gmail.com 5
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Good governance can be said as an ijtihad carried out in order to achieve maslahah which is the aim of the shari'ah politically and administratively to carry out the discipline of business activities. The purpose of writing this scientific paper is to find out good governance from an Islamic perspective and to find out local government support for the implementation of good governance. The writing of this paper uses the normative  legal  research  method  or  the  library  legal  research  method  by  quoting  literature  books  on Islamic  law,  statutory  provisions  and  scientific  essays  that  have  something  to  do  with  the  title  of  the scientific work. The conclusions from the subject matter of this scientific work are: (1) The issue of good governance cannot be separated from fiqh siyasah or siyasah syar'iyah, because the determination of the law refers to the benefit and interests of humans. The point of similarity between fiqh siyasa and good governance lies in the system of regulation, control and implementation within a country or region; (2) The form of local government support for the implementation of good governance, namely by being independent,  evaluating  the  implementation  of  regional  government  and  also  supervising  regional policies.
Keywords: role, local government, good governance, Islamic perspective

## ABSTRAK
Tata  pemerintahan  yang  baik  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  ijtihad  yang  dilakukan  dalam  rangka mencapai  maslahah  yang  menjadi  tujuan  syari’at  secara  politik  maupun  administratif  menjalankan disiplin  aktivitas  usaha.  Tujuan  dari  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  untuk  mengetahui  tata pemerintahan yang baik menurut perspektif islam dan untuk mengetahui dukungan pemerintah daerah terhadap  pelaksanaan  tata  pemerintahan  yang  baik.  Penulisan  karya  tulis  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  atau  metode  penelitian  hukum  kepustakaan  dengan  mengutip  buku-buku literatur ilmu hukum islam, ketentuan perundang-undangan serta karangan-karangan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul karya ilmiah. Kesimpulan dari pokok bahasan karya ilmiah ini yaitu: (1) Persoalan good  governance  tidak  lepas  dari  fiqh  siyasah  atau  siyasah  syar’iyah,  karena  penetapan  hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara fikih siyasah dengan good governance terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah; (2) Bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang baik  (good  governance)  yaitu  dengan  kemandirian,  mengadakan  evaluasi  penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga melakukan pengawasan kebijakan daerah.
Kata kunci: peran, pemerintah daerah,tata pemerintahan yang baik, perspektif Islam

## 1. Pendahuluan
Tata  pemerintahan  yang  baik  merupakan  hal  penting  dalam  merumuskan  strategi pembangunan  dan  hal  ini  tidak  terlepas  dari  peran  pemerintah  yang  berkuasa  terhadap perkembangan  daerah  sekaligus  menjadi  indikator  yang  sangat  penting  pada  siklus pertumbuhan  ekonomi  rakyat  dan  kemajuan  masyarakat  dengan  menerapkan  sistem  kerja yang  efektif  mencakup  mekanisme  pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  dan  sosial  yang melibatkan sektor negara, masyarakat dan swasta (negara dan non negara). (Adrie, 2022) Pada
good  governance  mencita-citakan  terwujudnya  suatu  pemerintahan  dengan  prinsip-prinsip seperti  transparansi  (keterbukaan),  akuntabilitas,  partisipasi,  keadilan,  dan  kemandirian, dengan harapan mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  menyatakan  bahwa Negara  Indonesia  adalah  Negara  Kesatuan  yang  berbentuk  Republik  dan  meskipun pemerintahan  pusat  memegang  kedaulatan  tertinggi  dalam  pemerintahan,  tetapi  sistem pemerintahan Indonesia menganut asas Negara Kesatuan didesentralisasikan (otonomi), maka ada  tugas-tugas  tertentu  yang  diurus  oleh  pemerintah  daerah  sendiri.  Hubungan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  memiliki  empat  dimensi  penting  yaitu  hubungan kewenangan,  kelembagaan,  keuangan,  dan  pengawasan  sehingga  dibutuhkan  harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. (Andryan, 2019)
Pemerintah  daerah  didalam  perubahannya  sangat  bermula  semenjak  terjadinya diperbelakulan  undang–undang  Nomor  22  Tahun  1999  yang  sekarang  telah  diganti  dengan Undang-Undang  No  32  Tahun  2004  dan  terakhir  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip yang digunakan dalam undang-undang ini adalah  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam  arti  daerah  diberikan  kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. (Fauzi, 2019)
Dalam  penyelenggaraannya  Pemerintah  Daerah  bisa  dikatakan  salah  satu  pusat pengelolaan  terhadap  aset  yang  dimiliki  oleh  suatu  daerah,  aset  yang  bisa  memberikan kesejahteraan  dan  kedaulatan  harus  di  pertahankan  dan  di  kembangkan  melalui  kebijakan- kebijakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  efektif,  karena  dalam  pertumbuhan pemerintahan  daerah  dalam  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  dalam mengkelola dan mentata melalui program–progran peningkatan didalam perkembangan yang berada di suatu daerah tersebut.
Da l la l m  pela l ksa l na l a l n  ta l ta l pemerinta l ha l n  ya l ng  ba l ik  merupa l ka l n  ba l gia l n  da l ri  kewa l jiba l n pemerinta l ha l n da l era l h da l la l m bekerja l , na l mun ha l l ini (mungkin) tida l k muda l h untuk dila l ksa l na l ka l n a l pa l bila l pa l ra l Pega l wa l i  Negeri  Sipil  tida l k  memiliki  kesa l da l ra l n  a l ta l s  kewa l jiba l nnya l ya l itu mela l ksa l na l ka l n  tuga l s  da l n  fungsinya l denga l n  ba l ik  da l n  penuh  ta l nggung  ja l wa l b.  Seca l ra l ringka l s ta l ta l kelola l pemerinta l h ya l ng ba l ik, merupa l ka l n perha l tia l n penting da l la l m menja l la l nka l n tuga l snya l da l n  menja l di  mendomina l si  da l la l m  berba l ga l i  sektor  da l la l m  pemba l nguna l n  da l era l h  tersebut. Reforma l si  ya l ng  diha l ra l pka l n  seba l ga l i  la l ngka l h  a l wa l l  untuk  memba l ngun  pemerinta l ha l n  ya l ng bersih, tra l nspa l ra l n, da l n a l kunta l bel- ma l sih ba l nya l k menga l la l mi ha l mba l ta l n besa l r. Pra l ktik korupsi, kolusi, da l n nepotisme ma l sih ba l nya l k terja l di da l n ma l sih sa l nga l t kenta l l. Seca l ra l historis, a l ga l ma l juga l mempunya l i  pera l n  besa l r  da l la l m  mewujudka l n  ma l sya l ra l ka l t  seja l htera l untuk  mewujudka l n (ta l ta l kelola l ) pemerinta l ha l n ya l ng ba l ik (good governa l nce). (Suraji, 2011) Da l la l m isla l m sendiri untuk mela l ksa l na l ka l n pemerinta l ha l n ya l ng ba l ik (good governa l nce), ia l la l h seba l ga l i untuk memperoleh ta l ta l pemerinta l ha l n ya l ng ba l ik ya l ng dila l kuka l n da l la l m perspektif hukum  isla l m.  Isla l m  merupa l ka l n  risa l la l h  ya l ng  bersifa l t  universa l l  a l ta l u  umum,  ya l ng  menga l tur seluruh  ma l nusia l .  Isla l m  juga l menga l tur  seluruh  ma l sa l la l h  kehidupa l n  serta l seluruh  hubunga l n a l nta l ra l kehidupa l n itu denga l n sesua l tu ya l ng a l da l sebelum da l n sesuda l h kehidupa l n. Hukum isla l m juga l memeca l hka l n  seluruh  perma l sa l la l ha l n  ma l nusia l seba l ga l i  ma l khluk,  ba l ik  da l la l m  segi politk, sosia l l  ,  da l n  buda l ya l . Upa l ya l ya l ng  dila l kuka l n  Hukum  isla l m  da l la l m  perma l sa l la l ha l n  ini  da l pa l t dila l kuka l n  untuk  penga l tura l n  pengelola l ha l n  pemerinta l ha l n  da l era l h  da l la l m  mela l ksa l na l ka l n  ta l ta l pemerinta l ha l n ya l ng ba l ik (good governa l nce). Da l la l m ha l l la l in juga l menga l tur intera l ksi ma l nusia l seca l ra l vertika l l denga l n pencipta l nya l , da l n seca l ra l priba l di denga l n dirinya l , serta l seca l ra l horizonta l l denga l n sesa l ma l ma l nusia l , pa l da l setia l p wa l ktu da l n tempa l t. (An-Nabhani, 1996) Oleh ka l rena l itu, ma l ka l penulis ingin memba l ha l s lebih la l njut dela l m menulis ka l rya l ilmia l h denga l n  judul  “Pera l n  Pemerinta l h  Da l era l h  Da l la l m  Pela l ksa l na l a l n  Ta l ta l Pemerinta l ha l n  ya l ng  Ba l ik
Da l la l m Perspektif Isla l m”. Ma l ka l berda l sa l rka l n la l ta l r bela l ka l ng ya l ng tela l h diura l ika l n dia l ta l s, pa l da l tulisa l n  ini  memba l ha l s  ba l ga l ima l na l pera l n  pemerinta l h  da l era l h  da l la l m  pela l ksa l na l a l n  ta l ta l pemerinta l h ya l ng ba l ik da l la l m perspektif hukum isla l m. da l n memiliki tujua l n da l ri penulisa l n ka l rya l ilmia l h ini ya l itu untuk mengeta l hui ta l ta l pemerinta l ha l n ya l ng ba l ik da l la l m perspektif hukum isla l m.
2. Metode penelitian Da l la l m penulisa l n ka l rya l tulis ini mengguna l ka l n metode penelitia l n hukum norma l tif a l ta l u metode  penelitia l n  hukum  kepusta l ka l a l n  ya l itu  sua l tu  metode  a l ta l u  ca l ra l ya l ng  diperguna l ka l n dida l la l m  mengka l ji  a l ta l u  menga l na l lisis  da l ta l sekunder  ya l ng  bera l sa l l  da l ri  ba l ha l m–ba l ha l n  buku, jurna l l, da l n media l ya l ng berka l it, serta l penelitia l n hukum ya l ng dila l kuka l n denga l n ca l ra l meneliti ba l ha l n  pusta l ka l .  (Soerjono  Soekanto,  2009)  Studi  pusta l ka l dila l kuka l n  denga l n  ca l ra l menginventa l risa l sika l n  da l n  mengutip  buku-buku  litera l tur  ilmu  hukum  isla l m,  ketentua l n perunda l ng-unda l nga l n  serta l ka l ra l nga l n-ka l ra l nga l n  ilmia l h  da l n  ca l ta l ta l n-ca l ta l ta l n  kulia l h  ya l ng  a l da l ka l ita l nnya l denga l n penulisa l n ka l rya l ilmia l h ini. (Muhammad, 2004)

## 3. Hasil dan Pembahasan
Tata Pemerintahan yang Baik (GOOD GOVERNANCE) Menurut Perspektif Islam Pa l ra l A l hli berpa l nda l nga l n ba l hwa l tida l k a l da l struktur pemerinta l ha l n ya l ng terba l ik seca l ra l teridentifika l si  denga l n  jela l s  untuk  diguna l ka l n  seba l ga l i  model  universa l l  ba l gi  nega l ra l -nega l ra l berkemba l ng  (Mishra l ,  2005).  A l ka l n  teta l pi  setida l knya l dia l kui  ba l hwa l Good  Ga l verna l nce  a l da l la l h sua l tu kondisi di ma l na l terwujud hubunga l n tiga l unsur ya l itu pemerinta l h, ma l sya l ra l ka l t a l ta l u ra l kya l t da l n  dunia l usa l ha l ya l ng  bera l da l di  sektor  swa l sta l ya l ng  seja l ja l r,  berkesa l ma l a l n,  da l n berkeseimba l nga l n di da l la l m pera l n ya l ng sa l ling mengontrol (Mishra l , 2005). Na l mun da l ri berba l ga l i pernya l ta l a l n ya l ng terpenca l r di da l la l m berba l ga l i a l ya l t a l l-Qur’a l n ma l ka l kita l da l pa l t mengkontruksi Good Governa l nce menurut prespektif sya l ria l h. Di a l nta l ra l a l ya l t tersebut a l da l la l h QS Hud : 61 da l n QS a l l-Ha l j : 41 ya l ng a l rtinya l : Dia l tela l h  mencipta l ka l n  ka l mu  da l ri  bumi  (ta l na l h  ya l ng  menjqa l dika l n  ka l mu  supa l ya l mema l kmurka l nnya l (memba l ngunnya l )  [QS.  11:61].  Da l n  22:  41…(ya l itu)  ora l ng-ora l ng  ya l ng  jika l Ka l mi  teguhka l n  keduduka l n  mereka l di  muka l bumi  nisca l ya l mereka l mendirika l n  semba l hya l ng, menuna l ika l n  za l ka l t,  menyuruh  berbua l tma l ’ruf  da l n  mencega l h  da l ri  perbua l ta l n  ya l ng  mungka l r; da l n kepa l da l A l lla l h-la l h kemba l li sega l la l urusa l n (Q.22:41). Menurut  (A l nwa l r,  2007),  A l ya l t  perta l ma l menjela l ska l n  misi  uta l ma l ma l nusia l a l da l la l h memba l ngun  bumi.  A l ya l t  kedua l menega l ska l n  ba l hwa l ora l ng-ora l ng  berima l n  mengguna l ka l n kekua l sa l a l n  ya l ng  mereka l miliki  untuk  menega l kka l n  sha l la l t,  memba l ya l r  za l ka l t  da l n  menega l kka l n a l ma l r ma l ’ruf na l hi mungka l r.
Da l ri  kedua l a l ya l t  di  a l ta l s  kita l da l pa l t  merumuska l n  Good  Governa l nce  da l la l m  prespektif hukum Isla l m ya l itu sua l tu pengguna l a l n otorita l s kekua l sa l a l n untuk mengelola l pemba l nguna l n ya l ng berorienta l si  pa l da l :  (1)  pencipta l a l n  sua l sa l na l kondusif  ba l gi  ma l sya l ra l ka l t  untuk  pemenuha l n kebutuha l n  spiritua l l  da l n  roha l niya l hnya l seba l ga l ima l na l disimbolka l n  penega l ka l n  sha l la l t,  (2) Pencipta l a l n  kema l kmura l n  da l n  keseja l htera l a l n  denga l n  disimbolka l n  za l ka l t,  (3)  Pencipta l a l n sta l bilita l s politik diilha l mi da l ri a l ma l r ma l ’ruf da l n na l hi mungka l r. Singka l t ka l ta l da l la l m a l ya l t tersebut terda l pa l t  tiga l governa l nce  ya l itu:  (a l ) Spiritua l l  Governa l na l ce ,  (b) Economic  Governa l nce ,  da l n  (c) politica l l Governa l nce . (Setyono, 2016) Untuk  da l pa l t  mewujudka l n  good  governa l nce  da l la l m  tiga l a l spek,  diperluka l n  bebera l pa l nila l i  da l n  da l ri  nila l i-nila l i  tersebut  da l pa l t  diturunka l n  bebera l pa l a l sa l s  ta l ta l kelola l pemerinta l ha l n ya l ng ba l ik. Denga l n memperha l tika l n a l ya l t-a l ya l t a l l-Qur’a l n da l n sunna l h Na l bi sa l w da l pa l t ditemuka l n bebera l pa l nila l i da l sa l r ya l ng da l pa l t dija l ba l rka l n menja l di a l sa l s-a l sa l s ta l ta l kelola l pemerinta l ha l n ya l ng ba l ik,  ya l itu:  syura l ,  meningga l lka l n  ya l ng  tida l k  bernila l i  guna l ,  kea l dila l n,  ta l nggung  ja l wa l b,  da l n a l ma l na l h,  serta l orienta l si  ke  ha l ri  depa l n.  Nila l i  da l sa l r  perta l ma l a l da l la l h  syura l ya l ng  ditega l ska l n
da l la l m Q. 3: 159 ya l ng a l rtinya l : Da l n bermusya l wa l ra l hla l h denga l n mereka l da l la l m urusa l n itu. Da l ri nila l i da l sa l r syura l ini da l pa l t diturunka l n a l sa l s hukum mengena l i penyelengga l ra l a l n pemerinta l ha l n berupa l a l sa l s pa l rtisipa l si ma l sya l ra l ka l t. (Setyono, 2016, p. Hal.37) Nila l i  da l sa l r  berikutnya l da l la l m  hukum  Isla l m  a l da l la l h  penega l sa l n  Na l bi  sa l w  mengena l i meningga l lka l n sega l la l ya l ng tida l k bernila l i guna l , Na l bi bersa l bda l , ya l ng a l rtinya l : Seba l ik-ba l ik Isla l m seseora l ng a l da l la l h ba l hwa l ia l meningga l lka l n ha l l-ha l l ya l ng tida l k berguna l ( HR a l t-Tirmizi, A l hma l d ). Menurut  Joko  (2015),  Da l ri  ha l dis  ini  da l pa l t  diturunka l n  a l sa l s  efisiensi  da l la l m penyelengga l ra l a l n  kepentinga l n  publik.  Nila l i  da l sa l r  la l in  da l la l m  hukum  Isla l m  a l da l la l h  kea l dila l n. Penega l sa l n mengena l i kea l dila l n da l la l m sumber-sumber Isla l m ba l nya l k seka l li, misa l lnya l da l la l m Q. 5: 8 ya l ng a l rtinya l : Berbua l t a l dilla l h ka l mu, (ka l rena l ) berbua l t a l dil itu lebih deka l t kepa l da l ta l qwa l (Q. 5: 8).
Ma l sa l la l h  kea l dila l n  seca l ra l umum  da l n  ma l sa l la l h  kepa l stia l n  hukum  merupa l ka l n  jerita l n seluruh  ma l sya l ra l ka l t  Indonesia l sa l a l t  ini.  Ta l ta l kelola l pemerinta l ha l n  ya l ng  ba l ik  menghenda l ki a l da l nya l ja l mina l n  kesa l ma l a l n  a l kses  seluruh  wa l rga l ma l sya l ra l ka l t  terha l da l p  sumber  da l ya l politik, ekonomi, da l n a l dministra l tif.
Ta l nggung ja l wa l b seba l ga l i nila l i da l sa l r sya l ria l h da l pa l t diturunka l n a l sa l s responsivita l s da l la l m pemberia l n  pela l ya l na l n.  Seca l ra l khusus  a l sa l s  ini  da l pa l t  pula l disimpulka l n  da l ri  firma l n  A l lla l h  ya l ng mengga l mba l rka l n  priba l di  Ra l sululla l h  sa l w  ya l ng  sensitif  terha l da l p  penderita l a l n  uma l tnya l ,  (Q.  9: 128):  “Tela l h  da l ting  kepa l da l mu  seora l ng  utusa l n  (ra l sul)  da l ri  ka l la l nga l nmu  sendiri,  bera l t dira l sa l ka l nnya l a l pa l ya l ng  ka l mu  derita l ,  sa l nga l t  memperha l tika l n  ka l mu  da l n  a l ma l t  bela l s  ka l sih  la l gi penya l ya l ng terha l da l p ora l ng-ora l ng mukmin” (Q. 9: 128). (Setyono, 2016, pp. Hal.37-38) Responsivita l s a l da l la l h kema l mpua l n untuk mengena l li kebutuha l n ma l sya l ra l ka l t, menyusun a l genda l da l n  priorita l s  pela l ya l na l n,  serta l merenca l na l ka l n  progra l m-progra l m  pela l ya l na l n  ya l ng dibutuhka l n ma l sya l ra l ka l t (Joko, 2015). Sela l in itu nila l i da l sa l r hukum Isla l m la l innya l a l da l la l h a l ma l na l h. Di  da l la l m  konsep  a l ma l na l h  itu  terda l pa l t  sua l tu  a l sa l s  a l kunta l bilita l s.  Da l la l m  ha l l  ini,  a l l-Qur’a l n menega l ska l n  (Q.  2:  42)  ya l ng  a l rtinya l :  Da l n  ja l nga l nla l h  ka l mu  menyembunyika l n  kebena l ra l n, pa l da l ha l l ka l mu mengeta l hui (Q. 2: 42).
Sa l la l h  sa l tu  pengertia l n  ya l ng  da l pa l t  dita l rik  da l ri  keumuma l n  pernya l ta l a l n  a l ya l t  ini  a l da l la l h a l da l nya l a l sa l s  tra l nspa l ra l nsi  terma l suk  di  da l la l m  tra l nspa l ra l nsi  da l la l m  penyelengga l ra l a l n  birokra l si untuk  pela l ya l na l n  publik.  A l kunta l bilita l s  da l n  tra l nspa l ra l nsi  a l da l la l h  kriteria l la l innya l ya l ng  penting da l la l m sua l tu good governa l nce (Joko, 2015).
Nila l i da l sa l r la l innya l da l la l m a l ja l ra l n da l n hukum Isla l m a l da l la l h orienta l si ke ha l ri depa l n. Isla l m sa l nga l t  meneka l nka l n  kepa l da l uma l tnya l a l ga l r  mereka l memperha l tika l n  ha l ri  esok  da l n  membua l t perenca l na l a l n  da l n  persia l pa l n  untuk  mengha l da l pi  ha l ri  depa l n.  Di  da l la l m  a l l-Qur’a l n  ditega l ska l n: ...da l n henda l kla l h setia l p ora l ng memperha l tika l n a l pa l ya l ng dipersia l pka l n untuk ha l ri esok (Q. 59: 18).
Da l la l m Isla l m dia l ja l rka l n dua l ma l ca l m ha l ri depa l n, ya l itu a l khira l t da l n ha l ri esok, dia l ja l rka l n pula l da l la l m Isla l m ba l hwa l ha l ri depa l n itu ha l rus lebih ba l ik da l ri ha l ri ini. Da l la l m a l l-Qur’a l n terda l pa l t isya l ra l t-isya l ra l t  mengena l i  ha l l  itu  seperti  da l la l m  Q.  93:  3-4.  A l rtinya l :  tia l da l la l h  tuha l nmu meningga l lka l n ka l mu da l n tida l k pula l dia l membencimu; da l n sesungguhnya l ha l ri esok a l da l la l h lebih ba l ik ba l gimu da l ri ha l ri ya l ng tela l h la l lu (Q. 93: 3-4).
Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik (GOOD GOVERNANCE)
1. Kema l ndiria l n Indonesia l a l da l la l h  nega l ra l kesa l tua l n  ya l ng  berbentuk  republik  ya l ng  da l la l m  pela l ksa l na l a l n pemerinta l ha l nnya l diba l gi  a l ta l s  da l era l h-da l era l h  provinsi  da l n  da l era l h  provinsi  diba l gi  a l ta l s ka l bupa l ten  da l n  kota l ,  ya l ng  tia l p-tia l p  provinsi,  ka l bupa l ta l n  da l n  kota l mempunya l i  pemerinta l ha l n da l era l h  untuk  menga l tur  da l n  mengurus  sendiri  urusa l n  pemerinta l ha l n  menurut  a l sa l s  otonomi da l n  tuga l s  pemba l ntua l n.  Pemerinta l h  da l era l h  berha l k  meneta l pka l n  Pera l tura l n  Da l era l h  da l n
pera l tura l n-pera l tura l n la l in untuk mela l ksa l na l ka l n otonomi da l era l h da l n tuga l s pemba l ntua l n. A l da l nya l otonomi  da l pa l t  meningka l tka l n  pa l rtisipa l si  ma l sya l ra l ka l t  da l la l m  mengelola l da l era l hnya l ma l sing- ma l sing,  ba l ik  seca l ra l kua l lita l s  ma l upun  kua l ntita l s.  Otonomi  da l era l h  da l pa l t  dia l rtika l n  seba l ga l i kewa l jiba l n  ya l ng  diberika l n  kepa l da l da l era l h  otonom  untuk  menga l tur  da l n  mengurus  sendiri urusa l n  pemerinta l ha l n  da l n  kepentinga l n  ma l sya l ra l ka l t  setempa l t  menurut  a l spira l si  ma l sya l ra l ka l t untuk meningka l tka l n da l ya l guna l da l n ha l sil guna l penyelengga l ra l a l n pemerinta l ha l n da l la l m ra l ngka l pela l ya l na l n  terha l da l p  ma l sya l ra l ka l t  da l n  pela l ksa l na l a l n  pemba l nguna l n  sesua l i  denga l n  pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n.  Da l la l m  kehidupa l n  berpemerinta l ha l n,  disa l da l ri  disa l tu  piha l k  tuntuta l n kebutuha l n  ma l sya l ra l ka l t  ma l kin  la l ma l sema l kin  meningka l t  da l n  kompleks  sehingga l perlu dila l kuka l nnya l pemeka l ra l n  wila l ya l h  a l da l la l h  a l da l nya l keingina l n  untuk  mela l kuka l n  peruba l ha l n  ke a l ra l h  ya l ng  lebih  ba l ik  denga l n  ja l la l n  berotonomi.  Da l era l h  otonom  ya l ng  memiliki  otonomi  lua l s da l n  utuh  diperuntukka l n  guna l mencipta l ka l n  pemerinta l ha l n  da l era l h  ya l ng  lebih  ma l mpu mengoptima l lka l n pela l ya l na l n publik da l n meningka l tka l n pemberda l ya l a l n ma l sya l ra l ka l t loka l l da l la l m ska l la l ya l ng lebih lua l s.
2. Eva l lua l si Penyelengga l ra l a l n Pemerinta l ha l n Da l era l h Eva l lua l si Penyelengga l ra l a l n Pemerinta l ha l n Da l era l h sela l njutnya l disingka l t EPPD Menurut Pa l sa l l  1  A l ngka l (13)  Pera l tura l n  Pemerinta l h  Republik  Indonesia l Nomor  6  Ta l hun  2008  Tenta l ng Pedoma l n  Eva l lua l si  Penyelengga l ra l a l n  Pemerinta l ha l n  Da l era l h  disebutka l n  ya l itu  sua l tu  proses pengumpula l n  da l n  a l na l lisis  da l ta l seca l ra l sistema l tis  terha l da l p  kinerja l penyelengga l ra l a l n pemerinta l ha l n  da l era l h,  kema l mpua l n  penyelengga l ra l a l n  otonomi  da l era l h,  da l n  kelengka l pa l n a l spek-a l spek  penyelengga l ra l a l n  pemerinta l ha l n  pa l da l Da l era l h  ya l ng  ba l ru  dibentuk.  Eva l lua l si Penyelengga l ra l a l n  Pemerinta l ha l n  Da l era l h  (EPPD)  dila l ksa l na l ka l n  seca l ra l khusus  untuk  menila l i kinerja l penyelengga l ra l a l n  pemerinta l ha l n  da l era l h  berda l sa l rka l n  La l pora l n  Penyusuna l n Penyelengga l ra l a l n Pemerinta l ha l n Da l era l h (LPPD) da l n la l pora l n la l in ya l ng diterima l oleh Pemerinta l h da l n dila l ksa l na l ka l n seca l ra l reguler setia l p ta l hun sehingga l da l pa l t diperoleh ga l mba l ra l n perja l la l na l n penyelengga l ra l a l n pemerinta l ha l n da l era l h da l ri wa l ktu ke wa l ktu ya l ng dikirim oleh kepa l la l da l era l h seca l ra l tra l nspa l ra l n.
3. Penga l wa l sa l n Kebija l ka l n Da l era l h Perda l seba l ga l i  sa l la l h  sa l tu  kebija l ka l n  da l era l h  memiliki  a l rti  ya l ng  sa l nga l t  stra l tegis  da l la l m mengimplementa l sika l n  isi  otonomi  da l era l h.  Da l la l m  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  10  Ta l hun  2004 tenta l ng Pembentuka l n Pera l tura l n Perunda l ng-unda l nga l n, perda l didefinisika l n seba l ga l i pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n  ya l ng  dibentuk  oleh  Dewa l n  Perwa l kila l n  Ra l kya l t  Da l era l h  (DPRD)  denga l n persetujua l n bersa l ma l kepa l la l da l era l h. Seca l ra l umum a l da l tiga l ma l ca l m penga l wa l sa l n ya l ng sela l ma l ini  dija l la l nka l n  oleh  Pemerinta l h,  ya l itu  penga l wa l sa l n  umum,  penga l wa l sa l n  preventif,  da l n penga l wa l sa l n  represif.  Penga l wa l sa l n  umum  dila l kuka l n  oleh  Menteri  Da l la l m  Negeri  da l n Gubernur/Bupa l ti/Wa l likota l da l la l m  keduduka l nnya l seba l ga l i  wa l kil  Pemerinta l h  di  da l era l h  ya l ng bersa l ngkuta l n.  Menteri  Da l la l m  Negeri  a l ta l u  peja l ba l t  ya l ng  ditunjuk  berwena l ng  menga l da l ka l n penyelidika l n da l n pemeriksa l a l n tenta l ng sega l la l ha l l mengena l i pekerja l a l n pemerinta l ha l n da l era l h, ba l ik  mengena l i  urusa l n  ruma l h  ta l ngga l da l era l h  ma l upun  mengena l i  urusa l n  tuga l s  pemba l ntua l n. Demikia l n  pula l Gubernur  (Kepa l la l Da l era l h)  berwena l ng  mela l kuka l n  ha l l  ya l ng  sa l ma l terha l da l p Pemerinta l h  Da l era l h  Tingka l t  II  (Ka l bupa l ten/Kota l ).  Untuk  kepentinga l n  penga l wa l sa l n  umum  ini, Pemerinta l h  Da l era l h  wa l jib  memberika l n  ketera l nga l n  ya l ng  diminta l .  A l pa l bila l da l era l h  menola l k memberika l n  ketera l nga l n  tersebut,  ma l ka l Menteri  Da l la l m  Negeri  a l ta l u  Gubernur  da l pa l t menga l mbil  tinda l ka l n  ya l ng  dia l ngga l p  perlu.  Bentuk  tinda l ka l n  tersebut  tida l k  dijela l ska l n  oleh ketentua l n  Unda l ng-Unda l ng  ka l rena l disera l hka l n  penga l tura l nnya l oleh  Menteri.  (Nurbaningsih, 2011) Penga l wa l sa l n  preventif  diwujudka l n  da l la l m  bentuk  keha l rusa l n  pengesa l ha l n  perda l a l ta l u keputusa l n  da l era l h  tertentu  sebelum  diberla l kuka l n.  Perda l tida l k  a l ka l n  da l pa l t  berla l ku  sebelum
pengesa l ha l n  tersebut  diperoleh.  Menteri  Da l la l m  Negeri  berwena l ng  mengesa l hka l n  kebija l ka l n da l era l h Provinsi, da l n Gubernur seba l ga l i wa l kil pusa l t berwena l ng mengesa l hka l n kebija l ka l n da l era l h ka l bupa l ten/kota l .  Penga l wa l sa l n  represif  diwujudka l n  da l la l m  bentuk  pena l ngguha l n  (penunda l a l n) da l n  pemba l ta l la l n  berla l kunya l perda l ,  terma l suk  perda l ya l ng  tela l h  mela l lui  meka l nisme penga l wa l sa l n preventif. Tujua l nnya l tida l k la l in untuk menga l ntisipa l si kemungkina l n da l era l h tida l k mema l tuhi  kehenda l k  pusa l t,  wa l la l upun  da l la l m  kenya l ta l a l n  ha l l  ini  tida l k  perna l h  terja l di.  Peja l ba l t ya l ng  berwena l ng  memba l ta l lka l n  a l ta l u  mena l ngguhka l n  keberla l kua l n  perda l da l n/a l ta l u  keputusa l n kepa l la l da l era l h ya l ng bertenta l nga l n denga l n kepentinga l n umum da l n/a l ta l u pera l tura l n perunda l ng- unda l nga l n  tingka l t  a l ta l snya l .  A l pa l bila l Gubernur  tida l k  menja l la l nka l n  kewena l nga l nnya l ma l ka l wewena l ng  tersebut  dia l mbil  a l lih  oleh  Menteri  Da l la l m  Negeri.  Pemba l ta l la l n  perda l da l n/a l ta l u keputusa l n  kepa l la l da l era l h  ka l rena l a l la l sa l n  bertenta l nga l n  denga l n  kepentinga l n  umum  a l ta l u pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n ya l ng lebih tinggi a l ka l n menga l kiba l tka l n ba l ta l lnya l semua l a l kiba l t hukum  ya l ng  ditimbulka l n  da l ri  ketentua l n  tersebut  sepa l nja l ng  ma l sih  da l pa l t  diba l ta l lka l n. (Nurbaningsih, 2011, pp. Hlm.74-75)
4. Penutup
Da l ri ura l ia l n pemba l ha l sa l n dia l ta l s, ma l ka l da l pa l t dia l mbil kesimpula l n a l nta l ra l la l in: 1. Da l la l m pa l nda l nga l n hukum Isla l m, good governa l nce merupa l ka l n gera l ka l n Ijtiha l d.Oleh ka l rena l itu, untuk mewujudka l n  pemerinta l ha l n  ya l ng  ba l ik,  ma l ka l konsep  ma l sla l ha l t  mursa l la l h  merupa l ka l n  a l cua l n da l la l m  sistem  pemerinta l ha l n.  Konsep  ma l sla l ha l t  mursa l la l h  sa l nga l t  sesua l i  denga l n  kondisi  da l n tempa l t demi mewujudka l n sua l tu kema l sla l ha l ta l n da l la l m pemerinta l ha l n, sehingga l da l pa l t tercipta l pemerinta l ha l n  ya l ng  ba l ik,  ka l rena l semua l kebija l ka l n-kebija l ka l n  ya l ng  dia l mbil  oleh  pemerinta l h untuk  keba l ika l n  ma l sya l ra l ka l t  ya l ng  dipimpinnya l .    Persoa l la l n  good  governa l nce  tida l k  lepa l s  da l ri fiqh  siya l sa l h  a l ta l u  siya l sa l h  sya l r’iya l h,  ka l rena l peneta l pa l n  hukumnya l menga l cu  kepa l da l kema l sla l ha l ta l n  da l n  kepentinga l n  ma l nusia l .  Titik  persa l ma l a l n  a l nta l ra l fikih  siya l sa l h  denga l n  good governa l nce  terleta l k  pa l da l sistem  penga l tura l n,  pengenda l lia l n,  da l n  pela l ksa l na l a l n  da l la l m  sua l tu nega l ra l a l ta l u  wila l ya l h.  Good  governa l nce  seja l la l n  denga l n  teori  ma l qa l sid  a l l-sya l ria l h,  ya l itu; memeliha l ra l a l ga l ma l ,  memeliha l ra l jiwa l ,  memeliha l ra l a l ka l l,  memeliha l ra l keturuna l n,  da l n memeliha l ra l ha l rta l .  Ka l rena l pa l da l prinsinya l good  governa l nce  mempunya l i  tujua l n  ya l ng  sa l ma l denga l n ma l qa l sid a l l-sya l ria l h. 2. Bentuk dukunga l n pemerinta l h da l era l h terha l da l p pela l ksa l na l a l n ta l ta l pemerinta l ha l n ya l ng ba l ik (good governa l nce) ya l itu denga l n kema l ndiria l n, menga l da l ka l n eva l lua l si penyelengga l ra l a l n pemerinta l ha l n da l era l h da l n juga l mela l kuka l n penga l wa l sa l n kebija l ka l n da l era l h.
Daftar Pustaka A l drie. (2022). Pera l n Pemerinta l h Da l era l h Da l la l m Pela l ksa l na l a l n Ta l ta l Pemerinta l h Ya l ng Bik ( Good Governa l nce) Da l la l m Perspektif Hukum Kepega l wa l ia l n. Jurna l l Yustitia l ,23. A l ndrya l n.  (2019).  Ha l ra l monisa l si  Pemerinta l h  Pusa l t  Denga l n  Da l era l h  Seba l ga l i  Efektifita l s  Sistem Pemerinta l ha l n. Jurna l l Legisla l si Indonesia l , 420 - 421.
A l n-Na l bha l ni, T. (1996). Sistem Pemerinta l ha l n Isla l m: Doktrin Seja l ra l h da l n Rea l lita l s Empirik. Ba l ngil : A l l - Izza l h.
Fa l uzi,  A l .  (2019).  Otonimo  Da l era l h  Da l la l m  Kera l ngka l Mewujudka l n  Penyelengga l ra l a l n Pemerinta l ha l n Da l era l h Ya l ng Ba l ik. Jurna l l Spektrum , 120. https://jdih.kallteng.go.id/berital/balcal/perdal-pemekalraln-wilalyalh-desal-sallalh-saltu-solusi-untuk- pemeraltalaln-pembalngunaln-daln-meningkaltkaln-kesejalhteralaln-malsyalralkaltdia l kses ta l ngga l l 18 Desember 2022 Ma l rdia l smo. (2009). A l kunta l bilita l s Sektor Publik. Yogya l ka l rta l : A l ndi.
Ma l s Oed, M. (2008). Politik, Birokra l si da l n Pemba l nguna l n. Yogya l ka l rta l : Pusta l ka l Pela l ja l r. Muha l mma l d, A l . (2004). Hukum Da l n Penelitia l n Hukum. Ba l ndung : PT.Citra l A l ditya l Ba l kti. Mulya l di, D. (2015). Study Kebija l ka l n Publik da l n Pela l ya l na l n Publik. Ba l ndung : A l lfa l beta l .
Nurba l ningsih, E. (2011). Berba l ga l i Bentuk Penga l wa l sa l n Kebija l ka l n Da l era l h Da l la l m Otonomi Lua l s. Jurna l l Mimba l r Hukum Volume , 73.
Pa l sa l l 3 Pera l tura l n Menteri Da l la l m Negeri Nomor 73 Ta l hun 2009 Tenta l ng Ta l ta l ca l ra l Pela l ksa l na l a l n Eva l lua l si Kinerja l Penyelengga l ra l a l n Pemerinta l ha l n Da l era l h Ra l ma l dha l n,  S.  (2019).  Kinerja l A l pa l ra l tur  Sipil  Nega l ra l (A l SN)  Da l la l m  Mewujudka l n  Good Governa l nce  Di  Ka l ntor  Keca l ma l ta l n  Mua l ra l Ja l wa l Ka l bupa l ten  Kuta l i  Kerta l nega l ra l . ejurna l l Ilmu Pemerinta l ha l n , 1238-1239.
Sa l da l rma l ya l nti. (2003). Good Governa l nce Da l la l m Ra l ngka l Otonomi Da l era l h. Ba l ndung : Ma l nda l r Ma l ju. Setyono, J. (2016). Good Governa l nce Da l la l m Perspektif Isla l m. Jurna l l Muqta l sid 6 : 36 - 37. Soerjono Soeka l nto, S. M. (2009). Penelitia l n Hukum Norma l tif Sua l tu Tinja l ua l n Singka l t. Ja l ka l rta l : PT Ra l ja l Gra l findo Persa l da l . Sura l ji, I. (2011). Good Governa l nce (Kepemimpina l n di Tenga l h Peruba l ha l n). Jurna l l Hukum Isla l m , hlm.70.
Ta l hir,  A l .  (2014). Kebija l ka l n  Publik  da l n  Tra l nspa l ra l nsi  Penyelenggga l ra l a l n  Da l era l h. Ba l ndung  : A l lfa l beta l .
Yunus,  N.  R.  (2016).  Mencipta l ka l n  Good  a l nd  Clea l n  Government  Berba l sis  Sya l ria l h  Isla l miya l h da l la l m Ta l ta l kelola l Pemerinta l h Republik Indonesia l . Jurna l l Nur El - Isla l m , 170