## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

## KEKUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT  OLEH NOTARIS UNTUK PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN

## Sony Nurul Akhmad
Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang Email : misranto.fh@gmail.com

## Sony Nurul Akhmad
Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Email : sony_akhmad@ymail.com

## Abstrak
Akta  autentik  merupakan  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik  sesuatu  tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum  pembuat  akta  itu.   Kedudukan  akta  otentik  yang  dikeluarkan  atau dibuat  oleh  notaris  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengandung kepastian hukum terhadap pembuktian tindak pidana pemalsuan.  Dalam hal alat  bukti,  akta  otentik  yang  dikeluarkan  notaris  ini  berkedudukan  sebagai alat  bukti  surat.  Jika  akta  otentiknya  dipalsukan,  maka  ia  dapat  menjadi salah  satu  alat  bukti  yang  bisa  digunakan  menjerat  (mempertanggun- jawabkan)  pelakunya.  Jika  notarisnya  terlibat  dalam  hal  terjadinya  tindak pidana  pemalsuan  akta,  maka    notaris  ini  juga  dapat  dijerat  dengan pertanggungjawaban sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Kata kunci :akta autentik, pembuktian, pemalsuan.

## Abstract
An  authentic  deed  is  a  deed  made  by  an  authorized  general  official  that contains or describes in an authentic manner an action or a situation that is seen  or  witnessed  by  the  general  official  of  the  deed.  The  position  of  an authentic  deed  issued  or  made  by  a  notary  has  legal  force  that  contains legal certainty against proof of fraud. In the case of evidence, an authentic deed issued by a notary is located as proof of letter. If the authentic deed is falsified,  then  it  is  one  proof  that  can  be  used  to  ensnare  the  responsible person. If the notary is involved in the case of a criminal act of falsification of the deed, then this notary may also be charged with liability as the party who committed a violation of the law.
Keywords: authentic deed, proof, falsificatio

## PENDAHULUAN “
Seseorang dapat melakukan kejahatan atau tindak pidana pemalsuan karena  pengaruh  keadaan  yang  dipandang  buruk,  tidak  menguntungkan dirinya,  sehingga  cara-cara  kriminal  terpaksa  dilakukannya,  atau sehubungan  dengan  pengaruh  kesulitan  ekonomi  yang  menimpanya,  maka cara yang melanggar hukum harus dilakukannya, karena cara-cara yang lain dianggap tidak ada lagi. Bisa pula tindak pidana terjadi disebabkan, bahwa seseorang berbuat jahat karena ingin kaya dengan cara yang gampang, atau kebutuhan  ekonominya  jauh  lebih  banyak  dibandingkan  kebutuhan pokoknya,  sehingga  menuntut  dan  memaksanya  untuk  memenuhi  dengan cara yang salah (jahat).
Tindak  pidana  pemalsuan  yang  dilakukan  seseorang  atau sekelompok  orang  yang  melibatkan  atau  berkaitan  dengan  kewenangan notaris  adalah  berkaitan  dengan  akte  autentik,  yang  akte  ini  bisa  saja dipalsukan,  berisi  keterangan  yang  tidak  benar,  atau  aktenya  sudah  benar, tetapi  dipalsukan,  atau  adanya  keadaan,  kejadian,  atau  perbuatan  yang berkategori pelanggaran hukum pidana.
Tidak  jarang  terjadi,  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  diikutkan  oleh aparat  penegak  hukum  dalam  rangka  pembuktian  terhadap  perkara  tindak pidana pemalsuan, khususnya untuk menemukan kebenaran terhadap tindak pidana yang terjadi ini, benarkah kasus yang terjadi adalah pemalsuan.
Akta  merupakan  surat  sebagai  alat  bukti  yang  diberi  tanda  tangan, yang  memuat  peristiwa  yang  menjadi  dasar  suatu  hak  atau  perikatan,  yang dibuat  sejak  semula  dengansengaja  untuk  pembuktian.  Keharusan  adanya tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau mengindividualisir sebuah akta. 1
Ada  akta  yang  disebut  sebagai  akta  di  bawah  tangan.  Sedangkan pendapat lain menyebut ada akta otentik. Akta Di bawah Tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris.Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.  Apabila suatu  akta  di  bawah  tangan  tidak  disangkal  oleh  Para  Pihak,  maka  berarti mereka  mengakui  dan  tidak  menyangkal  kebenaran  apa  yang  tertulis  pada akta  di  bawah  tangan  tersebut,  sehingga  sesuai  pasal  1857  KUH  Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.
1 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  (Yogyakarta:  Liberty, 1998), hal.142-143

## KEKUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT  OLEH NOTARIS UNTUK PEMBUKTIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Sony Nurul Akhmad)
Adapunakta autentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik  sesuatu  tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum  pembuat  akta  itu.   Pejabat  umum  yang  dimaksud  adalah  notaris, hakim,  juru  sita  pada  suatu  pengadilan,  pegawai  pencatatan  sipil,  dan sebagainya.
Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak  dari  para  pihak.  Sehingga  apabila  suatu  pihak  mengajukan  suatu  akta autentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam  akta  itu  sungguh-sungguh  terjadi,  sehingga  hakim  itu  tidak  boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.
Pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan  dengan  tulisan  otentik  atau dengan  tulisan  di  bawah  tangan.(vide  pasal  1867  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (“KUHPerdata”))    Akta  autentik  adalah  akta  yang  dibuat dan  dipersiapkan  oleh  notarisatau  pejabat  resmi  lainnya  (misalnya  Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk  kepentingan pihak-pihak dalam kontrak.
Pembahasan  tentang  tindak  pidana  dapat  dipelajari  dalam  KUHP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang,  atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  dipalsu,  diancam  jika  pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
(2) Diancam  dengan  pidana  yang  sama,  barang  siapa  dengan  sengaja memakai  surat  palsu  atau  yang  dipalsukan  seolah-olah  sejati,  jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:
(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
1. akta-akta otentik;
2. surat  hutang  atau  sertifikat  hutang  dari  sesuatu  negara  atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat  sero  atau  hutang  atau  sertifikat  sero  atau  hutang  dari  suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
4. talon,  tanda  bukti  dividen  atau  bunga  dari  salah  satu  surat  yang diterangkan  dalam  2  dan  3,  atau  tanda  bukti  yang  dikeluarkan
sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat  kredit  atau  surat  dagang  yang  diperuntukkan  untuk diedarkan;
(2) Diancam  dengan  pidana  yang  sama  barang  siapa  dengan  sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau  yang  dipalsukanseolah-olah  benar  dan  tidak  dipalsu,  jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Di  dalam  bukunya Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal 2 mengatakan bahwa  yang  diartikan  dengan  surat  dalam  bab  ini  adalah  segala  surat,  baik yang  ditulis  dengan  tangan,  dicetak,  maupun  ditulis  memakai  mesin  ketik, dan lain-lainnya.
Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:
1. dapat  menimbulkan  sesuatu  hak  (misalnya:  ijazah,  karcis  tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat  menerbitkan  suatu  perjanjian  (misalnya  surat  perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat  menerbitkan  suatu  pembebasan  hutang  (kuitansi  atau  surat semacam itu); atau
4. surat  yang  digunakan  sebagai  keterangan  bagi  suatu  perbuatan  atau peristiwa (misalnya surat  tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).
Adapun  bentuk-bentuk  pemalsuan  surat  itu  menurut  Soesilo  dilakukan dengan cara:
1. membuat  surat  palsu:  membuat  isinya  bukan  semestinya  (tidak benar).
2. memalsu  surat:  mengubah  surat  sedemikian  rupa  sehingga  isinya menjadi  lain  dari  isi  yang  asli.  Caranya  bermacam-macam,  tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan  foto  orang  lain  dari  pemegang  yang  berhak  (misalnya foto dalam ijazah sekolah).
Unsur-unsur  pidana  dari  tindak  pidana  pemalsuan  surat  selain  yang disebut di atas adalah: 3
1. pada  waktu  memalsukan  surat  itu  harus  dengan  maksud  akan menggunakan  atau  menyuruh  orang  lain  menggunakan  surat  itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2 R.  Soesilo. Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor, Politeia, 1991), hal. 195.
3 Ibid, hal. 196.

## KEKUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT  OLEH NOTARIS UNTUK PEMBUKTIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Sony Nurul Akhmad)
2. penggunaannya  harus  dapat  mendatangkan  kerugian.  Kata  “dapat” maksudnya  tidak  perlu  kerugian  itu  betul-betul  ada,  baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga  sengaja  menggunakan  surat  palsu.  Sengaja  maksudnya  bahwa orang  yang  menggunakan  itu  harus  mengetahui  benar-benar  bahwa surat  yang  ia  gunakan  itu  palsu.  Jika  ia  tidak  tahu  akan  hal  itu,  ia tidak  dihukum.  Suda  dianggap  “mempergunakan”  misalnya
menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan  lebih  lanjut  atau  menyerahkan  surat  itu  di  tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam  hal  menggunakan  surat  palsu  harus  pula  dibuktikan  bahwa orang  itu  bertindak  seolah-olah  surat  itu  asli  dan  tidak  dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian
Pengertian  notaris  menurut  Undang  Undang  Nomor  30  tahun  2004 sudah  disebut  dalam  pasal  1  bahwa  “notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.”
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris  disebutkan,  bahwa  Notaris  adalah  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Perbedaan pengertian notaris di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  Notaris  terletak  pada  kewenangan  notaris  yang  disebut  dalam Undang-undang lainnya. Artinya notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2004  hanya  disebut  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 ini,  sementara  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2014 disebut kalau notaris mempunyai kewenangan lain juga (sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang lainnya).
Istilah  pejabat  umum  melekat  dalam  dua  produk  yuridis  itu (Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  dan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris).Pejabat  umum  sendiri  adalah  orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum  perdata.  Pejabat  umum  adalah  seseorang  yang  diangkat  dan diberhentikan  oleh  pemerintah  dan  diberi  wewenang  dan  kewajiban  untuk melayani  publik  dalam  hal-hal  tertentu  karena  ia  ikut  serta  melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam
jabatannya  tersimpul  suatu  sifat  atau  ciri  khas  yang  membedakannya  dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat Indonesia.
Sebagai  pejabat  umum,  notaris  diangkat  oleh  Menteri  untuk melaksanakan  sebagian  fungsi  publik  dari  negara  dan  bekerja  untuk pelayanan  kepentingan  umum  khususnya  dalam  bidang  hukum  perdata, walaupun  Notaris  bukan  merupakan  pegawai  negeri  yang  menerima  gaji dari negara.Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan  pembuatan  akta  dan  tugas-tugas  lain  yang  dibebankan  kepada notaris,  yang  melekat  pada  predikat  sebagai  pejabat  umum  dalam  ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris.
Soal  akta  itu,  Soegondo  Notodisoerjo,  menyatakan,  bahwa  untuk dapat  membuat  akta  otentik,  seseorang  harus  mempunyai  kedudukan sebagai  “penjabat  umum”.  Di  Indonesia,  seorang  advokat,  meskipun  ia seorang  ahli  dalam  bidang  hukum,  tidak  berwenang  untuk  membuat  akta otentik,  karena  ia  tidak  mempunyai  kedudukan  sebagai  “penjabat  umum”. Sebaliknya seorang “Pegawai Catatan Sipil” ( Ambtenaar van de Burgerlijke Stand ) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk  hal-hal  tertentu,  umpamanya  untuk  membuat  akta  kelahiran,  akta perkawinan,  akta  kematian.  Demikian  itu  karena  ia  oleh  Undang-undang ditetapkan  sebagai  “pejabat  umum”  dan  diberi  wewenang  untuk  membuat akta-akta itu. 4
Akta  notaris  yang  diterbitkan  oleh  notaris  memberikan  kepastian hukum  bagi  masyarakat.  Menurut  Nusyirwan,    notaris  adalah  orang  semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus  menjunjung  tinggi  martabatnya,  oleh  karena  itu  ia  diperkenankan (diberi hak) menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikannya. 5

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  bersifat  deskriptif.Suatu penelitian  deskriptif  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya. 6 Penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  awal  untuk  penelitian  yang  lebih lanjut (eksploratif) tentang  bagaimanakedudukan akta autentik yang dibuat oleh notaris dalam kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan.
4 Kartini Soedjendro, Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik , (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 43.
5 Nusyirwan, Membedah Profesi Notaris , )Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000), hal 3-4
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hal. 9

## KEKUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT  OLEH NOTARIS UNTUK PEMBUKTIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Sony Nurul Akhmad)
Berdasarkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, maka penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan dan konsepsional. Penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
Penelitian  hukum  ini  dapat  juga  dinamakan  penelitian  hukum kepustakaan. 7 Studi  kepustakaan  atau  kajian  dari  bahan-bahan  pustaka  ini terfokus  pada  masalah  tentang    bagaimana  kedudukan  akta  autentik  yang dibuat  oleh  notaris  dalam  kaitannya  dengan  pembuktian  tindak  pidana pemalsuan.  Pada  penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan,  bahan  pustaka  merupakan  data  dasar  yang  dalam  (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder
Penelitian hukum ini dikatagorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif atau bisa juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, maka untuk  memperoleh  data  atau  bahan  hukum,  penulis  menggunakan  teknik pengumpulan  bahan  hukum  tentang  kedudukan  akta  autentik  dalam  sistem pembuktian  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan bagaimana  kedudukan  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  notaris  dalam kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan.
Dalam penelitian ini, teknik content analisis yang digunakan secara deskriptif,  artinya  dengan  menggunakan  teknik  analisa  data  atau  bahan hukum  secara  deskriptif  diharapkan  dapat  memperoleh  paparan  informasi tentang  suatu  gejala,  peristiwa,  kejadian  sebagaimana  adanya.  Sedangkan analisisnya  tertuju  pada  bagaimana  kedudukan  akta  autentik  dalam  system pembuktian  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan bagaimana  kedudukan  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  notaris  dalam kaitannya dengan pembuktian tindak pidana pemalsuan.

## PEMBAHASAN Kedudukan Hukum Akta Otentik
Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu  dianggap  benar,  kecuali  jika  dibuktikan  sebaliknya  di  muka pengadilan. Mengenai pemahaman dari akta otentik dituangkan dalam pasal 1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang  mengatakan  bahwa: “akta  autentik  adalah  akta  yang  (dibuat)  dalam  bentuk  yang  ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.”
Ada tiga macam kekuatan akta autentik:
7 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatf ,    (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 13-14.
1.   Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akte tadi (kekuatan pembuktian formil);
2.   Membuktikan  antara  para  pihak  yang  bersangkutan,  bahwa  sungguh- sungguh  peristiwa  yang  disebutkan  disitu  telah  terjadi  (kekuatan pembuktian  materiel  atau  yang  dinamakan  kekuatan  pembuktian mengikat);
3.   Membuktikan  tidak  saja  antara  para  pihak  yang  bersangkutan  tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akte ke dua belah
pihak  tersebut  sudah  menghadap  di  muka  pegawai  umum  (notaris)  dan menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut. 8
Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan unsur dari akta otentik, yaitu:
(1)   akta tersebut dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum,
(2)   akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum dan
(3) akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat akta tersebut dibuat. 9
Menurut  1868  KUHPerdata,  bahwa  suatu  surat  yang  dibuat  secara demikian  oleh  atau  di  hadapan  pegawai  umum  yang  berwenang membuatnya, menjadikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya  dan  sekalian  orang  yang  mendapatkan  hak  dari  padanya,  yaitu tentang  segala  hal,  yang  tersebut  di  dalam  surat  itu  sebagai  pemberitahuan saja,  tetapi  yang  tersebut  kemudian  itu  hanya  sekedar  yang  diberitahukan kemudian itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.
Akta  autentik  menurut  Pasal  285  Rbg:  yaitu  yang  dibuat,  dengan bentuk  yang  sesuai  dengan  undang-undang  oleh  atau  di  hadapan  pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara  para  pihak  serta  keturunannya dan  mereka  yang  mendapatkan  hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu  pernyataan belaka;  hal  terakhir  ini  sepanjang  pernyataan  itu  ada  hubungan  langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.
Akta  mempunyai  dua  fungsi  :  fungsi  formil (formalitas  causa) dan fungsi  alat  bukti  (probationis  causa).  Formalitas  Causa  artinya  akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan  sahnya  perbuatan  hukum.Dalam  konteks  ini  akta  merupakan  syarat
8 Arief Rachman, Akte Otentik Dalam Hukum Positip Indonesia,
https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/akta-otentik-dalam-hukum-positif- indonesia/, akses 15 Oktober 2018.
9 Anshori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan  Etika , (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal,18.

## KEKUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT  OLEH NOTARIS UNTUK PEMBUKTIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Sony Nurul Akhmad)
formil  untuk  adanya  suatu  perbuatan  hukum.Probationis  causa  berarti  akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan  sengaja  untuk  pembuktian  dikemudian  hari.Sifat  tertulisnya  suatu perjanjian  dalam  bentuk  akta  ini  tidak  membuat  sahnya  perjanjian  tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.
Kekuatan pembuktian akta ini dibedakan menjadi tiga macam :
1)   Kekuatan  pembuktian  lahir  (kekuatan  pembuktian  yang  didasarkan pada  keadaan  lahir,  apa  yang  tampak  pada  lahirnya; acta  publica probant sese ipsa );
2)   Kekuatan  pembuktian  formil  (memberikan  kepastian  tentang  peristiwa bahwa  pejabat  dan  para  pihak  menyatakan  dan  melakukan  apa  yag dimuat dalam akta);
3)   Kekuatan  pembuktian  materiiil  (memberikan  kepastian  tentang  materi suatu akta).
Pasal  1888  menyebut.Bahwa  kekuatan  pembuktian  dengan  suatu tulisan terletak pada akta aslinya.Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan  aslinya  yang  senantiasa  dapat  diperintahkan  untuk  ditunjukkan. Pasal  1889  menyebut,  bahwa  Bbila  tanda  alas  hak  yang  asli  yang  sudah tidak  ada  lagi,  maka  salinannya  memberikan  bukti,  dengan  ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
1.   Salinan pertama (gross) memberikan bukti yang sama dengan akta asli; demikian  pula  halnya  salinan  yang  dibuat  atas  perintah  Hakim  di hadapan  kedua  belah  pihak  atau  setelah  kedua  pihak  ini  dipanggil secara  sah  sebagaimana  juga  yang  salinan  dibuat  di  hadapan  kedua belah pihak dengan persetujuan mereka;
2.   Salinan  yang  dibuat  sesudah  pengeluaran  salinan  pertama  tanpa perantaraan Hakim atau tanpa persetujuan kedua belah pihak entah oleh Notaris  yang  di  hadapannya  akta  itu  dibuat,  atau  oleh  seorang penggantinya  ataupun  oleh  pegawai  yang  karena  jabatannya menyimpan  akta  asli  (minut)  dan  berwenang  untuk  memberikan salinan-salinan, dapat diterima Hakim sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang;
3.   Bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang  dihadapannya  akta  itu  telah  dibuat,  atau  oleh  seorang penggantinya,  atau  oleh  pegawai  umum  yang  karena  jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama  sekali tidak dapat  dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis;
4.   Salinan  otentik  dari  salinan  otentik  atau  dari  akta  di  bawah  tangan, menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis. 10
Tabel 1: Perbedaan akta otentik dengan akta di bawah tangan 11 KETERANGAN AKTA OTENTIK AKTA BAWAH TANGAN Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Definisi Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau
dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil),di tempat akta itu dibuat.(vide Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (“HIR”), dan Pasal
285 Rechtsreglement Buitengewesten (“RBg”).
akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (vide Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBg).
10 Arief Rachman, Op.Cit . 11 Ibid.

## KEKUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT  OLEH NOTARIS UNTUK PEMBUKTIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Sony Nurul Akhmad)
Ciri – Ciri
1. Bentuknya sesuai UU
Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dll sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak. 2. Dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang 3. Kekuatan pembuktian yang sempurna 4. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya.
1. Bentuknya yang bebas 2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum 3.Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tdk disangkal oleh pembuatnya 4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang
saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. Kekuatan Pembuktian Akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yatiu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Menurut Pasal 1857 KHUPerdata, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.
Akta  notaris  sebagai  akta  autentik  mempunyai  kekuatan  nilai pembuktian dalam 3 hal, yaitu sebagai berikut:
Pertama, kemampuan lahiriah ( uitwendige bewijskracht ) akta notaris merupakan  kemampuan  akta  itu  sendiri  untuk  membuktikan  keabsahannya sebagai  akta  otentik  ( acta  publica  probant  seseipsa )  sebagaiakta  otentik serta  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  sudah  ditentukan  mengenai  syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya,  artinya  sampai  ada  yang  membuktikan  bahwa  akta  tersebut bukan akta otentik secaralahiriah, dalam hal ini beban pembuktian ada para pihak  yang  menyangkal  keotentikan  akta  notaris,  parameter  untuk menentukan  akta  notaris  sebagai  akta  autentik  yaitu  tanda  tangan  dari notaris  yang  bersangkutan,  baik  yang  ada  pada  minuta  dan  salinan  serta adanya  awal  akta  (mulai  dari  judul)  sampai  dengan  akhir  akta.  Nilai pembuktian  akta  notaris  dari  aspek  lahiriah,  akta tersebut  harus  dilihat  apa adanya,  bukan  dilihat  ada  apa,  secara  lahiriah  tidak  perlu  dipertentangkan dengan  alat  bukti  yang  lainnya,  jika  ada  yang  menilai  bahwa  suatu  akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akt e, maka yang bersangkutan wajib membuktikannya bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.
Penyangkalan  atau  pengingkaran  bahwa  secara  lahiriah  akta  notaris sebagai  akta  otentik,  bukan  akta  otentik,  maka  penilaian  pembuktiannya harus  didasarkan  kepada  syarat-syarat  akta  notaris  sebagai  akta otentik.Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan.Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi obyek gugatan bukan akta notaris.
Kedua,  kemampuan  Formal  ( formele  bewijskracht ),  akta  notaris harus  memberikan  kepastian  bahwa  sesuatu  kejadian  dan  fakta  tersebut dalam  akta  betul-betul  dilakukan  oleh  notaris  atau  diterangkan  oleh  pihak- pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta, secara formal untuk membuktikan  kebenaran  dan  kepastian  tentang  hari,  tanggal,  bulan,  tahun, pukul (jam) menghadap dan pihak yang menghadap paraf dan tanda tangan para  pihak/  penghadap,  saksi  dan  notaris,  serta  membuktikan  apa  yang dilihat,  disaksikan,  didengar  oleh  notaris  (pada  akta  pejabat/berita  acara), dan  mencatat  keterangan  atau  pernyataan  para  pihak/penghadap.Jika  aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari  akta,  yaitu  harus  dapat  membuktikan  ketidakbenaran  hari,  tanggal, bulan,  tahun,  pukul  (jam)  menghadap,  membuktikan  ketidakbenaran,  para pihak yang menghadap, membuktikanapa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh  notaris,  selain  itu  juga  harus  dapat  membuktikan  ketidakbenaran pernyataan  atau  keterangan  para  pihak  yang  diberikan  /  disampaikan dihadapan  notaris  dan  ketidakbenaran  tanda  tangan  para  pihak,  saksi  dan

## KEKUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT  OLEH NOTARIS UNTUK PEMBUKTIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Sony Nurul Akhmad)
notaris  ataupun  ada  prosedur  pembuatan  akta  yang  tidak  dilakukan,  dalam hal  para  pihak  yang  mempermasalahan  akta  tersebut  harus  melakukan pembuktian  terbalik,  untuk  menyangkal  aspek  formal  dari  akta  notaris  dan jika  para  pihak  tidak  mampu  membuktikan  ketidakbenaran  tersebut,  maka akta  tersebut  harus  diterima  oleh  siapapun.Dalam  pengingkaran  atau penyangkalan  atas  aspek  formal  akta  notaris,  jika  ada  para  pihak  yang merasa  dirugikan  harus  dilakukan  gugatan  ke  Pengadilan  umum  dan penggugat  harus  dapat  membuktikan  bahwa  ada  aspek  formal  yang dilanggar  atau  tidak  sesuai  dalam  akta  yang  bersangkutan  atau  yang bersangkutan  tidak  pernah  merasa  menghadap  notaris  pada  hari,  tanggal, bulan,  tahun,  pukul  (jam)  yang  tersebut  pada  awal  akta  atau  merasa  tanda tangan yang ada dalam akta bukan tanda tangannya, jika hal tersebut terjadi yang  bersangkutan  atau  penghadap  tersebut  berhak  untuk  menggugat notaris,  dan  penggugat  harus  dapat  membuktikan  ketidakbenaran  aspek formal tersebut.
Ketiga,  pembuktian  materi  ( materiele  bewijskracht ),  adalah  tentang kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam  akta  merupakan  pembuktian  yang  sah  terhadap  pihak-pihak  yang membuat  akta  atau  mereka  yang  mendapat  hak  dan  berlaku  untuk  umum kecuali  ada  pembuktian  sebaliknya  ( tegenbewijs ),  keterangan  atau pernyataan para pihak harus dinilai benar, perkataan yang kemudian dituan gkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai  yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan/dimuat dalam  akta  harus  dinilai  telah  benar  berkata  demikian,  jika  ternyata pernyataan/keterangan  para  penghadap  tersebut  menjadi  tidak  benar,  maka hal  tersebut  tanggung  jawab  para  pihak  sendiri,  Notaris  terlepas  dari  hal semacam  itu,  dengan  demikian  isi  akta  notaris  mempunyai  kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan  para  ahli  waris  serta  para  penerima  hak.  Apabila  akan  membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus  dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta,  atau  para  pihak  yang  telah  benar  berkata  (dihadapan  notaris)  menjadi tidak  benar  berkata,  dan  harus  dilakukan  pembuktian  terbalik  untuk menyangkal  aspek  materil  dari  akta  notaris.  Laporan  terhadap  sebuah  akta notaris, biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab

## Kedudukan Hukum Kekuatan Akta Autentik
Kedudukan  hukum  kekuatan  akta  autentik  yang  dibuat  notaris terhadap  pembuktian  tidak  pidana  pemalsuan  dapat  dipahami  dari  aspek pembuktian lebih dulu. Artinya untuk mengkonstatir suatu peristiwa hukum maka  peristiwa  itu  harus  dibuktikan  kebenarannya.  Tujuan  pembuktian
adalah    mencari  atau  menemukan    kebenaran  peristiwa  yang  digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mempunyai akibat hukum. 12
Menurut ahli pidana yaitu Erdianto, terhadap hasil laboratorium AJB dapat  digolongkan  sebagai  yang  dipalsukan,  yaitu  surat  yang  tergolong pemalsuan  intelektuil  sekaligus  pemalsuan  materil.  Dikatakan  pemalsuan intelektual  karena  isinya  adalah  tidak  sesuai  dengan  kenyataannya,  yang mana  pelapor  tidak  pernah  menjual  tanah  yang  menjadi  objek  AJB. Dikatakan sebagai pemalsuan materil karena terhadap surat tersebut terdapat pemalsuan  tandatangan  sehingga  seolah-olah  benar  surat  itu  asli  dan  tidak dipalsukan,  sehingga  perbuatan  tersebut  dapat  digolongkan  sebagai perbuatan  membuat  surat  palsu  sekaligus  adanya  perbuatan  turut  serta memalsukan surat terhadap akta otentik yaitu AJB.
Hal  tersebut  tunduk pada ketentuan Pasal  55 ayat  (1) angka 1 Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (yang  selanjutnya  disebut  KUHP) menyebutkan:
(1)  Dipidana  sebagai  pelaku  tindak  pidana:mereka  yang  melakukan,  yang menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan; Adapun unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat tersebut adalah: 13
a.  pada  waktu  memalsukan  surat  itu  harus  dengan  maksud  akan menggunakan  atau  menyuruh  orang  lain  menggunakan  surat  itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
b.  penggunaannya  harus  dapat  mendatangkan  kerugian.  Kata“  dapat” maksudnya  tidak  perlu  kerugian  itu  betul-betul  ada,  baru kemungkinan  saja  akan  adanya  kerugian  itu  sudah  cukup.  Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya  meliputi kerugian materiil, akan  tetapi  juga  kerugian  di  lapangan  masyarakat,  kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (immaterial) c.  yang  dihukum  menurut  pasal  ini  tidak  saja  yang  memalsukan,  tetapi juga  sengaja  menggunakan  surat  palsu.  Sengaja  maksudnya  bahwa orang  yang  menggunakan  itu  harus  mengetahui  benar-benar  bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.
Kalau  memahami  deskripsi  di  atas,  maka  akta  otentik  yang dikeluarkan  oleh  notaris  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengandung kepastian hukum terhadap pembuktian tindak pidana pemalsuan. Dalam hal alat  bukti,  akta  otentik  yang  dikeluarkan  notaris  ini  berkedudukan  sebagai alat  bukti  surat.  Jika  akta  otentiknya  dipalsukan,  maka  ia  dapat  menjadi
12 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit , hal. 165 13 R. Soesilo, Op.Cit, ,hal. 196

## KEKUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT  OLEH NOTARIS UNTUK PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Sony Nurul Akhmad)
salah satu alat bukti yang bisa digunakan menjerat (mempertanggunjawabkan) pelakunya.
Jika notarisnya terlibat dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan akta,  maka    notaris  ini  juga  dapat  dijerat  dengan  pertanggungjawaban sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum.

## PENUTUP
Kedudukan hukum akte otentik yang dbuat oleh notaris, bahwa akte otentik  yang  dibuat  notaris  secara  yuridis  adalah  mengandung: pertama , kemampuan  lahiriah  ( uitwendige  bewijskracht )  dimana  akta  notaris merupakan  kemampuan  akta  itu  sendiri  untuk  membuktikan  keabsahannya sebagai  akta  otentik  ( acta  publica  probant  seseipsa )  serta    sesuai  dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, sehingga akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, kedua, kemampuan Formal ( formele bewijskracht ), akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu  kejadian dan fakta tersebut  dalam akta betul-betul dilakukan  oleh  notaris  atau  diterangkan  oleh  pihak-pihak  yang  menghadap pada  saat  yang  tercantum  dalam  akta  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah ditentukan  dalam  pembuatan  akta, ketiga ,  akta  yang  dibuat  oleh  notaris mempunyai  nilai  kekuatan  dalam  beberapa  hal,  yakni  pembuktian  material ( materiele bewijskracht ), adalah tentang kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang  sah  terhadap  pihak-pihak  yang  membuat  akta  atau  mereka  yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya ( tegenbewijs ).  Dengan  demikian,  akta  autentik  merupakan  bukti  yang mengikat  yang  berarti  kebenaran  dari  hal-hal  yang  tertulis  dalam  akta tersebut harus diakui oleh hakim, yatiu akta tersebut dianggap sebagai benar selama  kebenarannya  itu  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat  membuktikan sebaliknya

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Anshori,  2009, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan Etika , Yogyakarta: UII Press.
Kartini  Soedjendro,  2001, Perjanjian  Peraihan  Hak  atas  Tanah  yang Berpotensi Konflik , Yogyakarta: Kanisius. Nusyirwan,  2000, Membedah  Profesi  Notaris ,  Bandung:  Universitas Padjadjaran .
R.  Soesilo.  1991, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  2003, Penelitian  Hukum  Normatf ,
Jakarta: Rajagrafindo Persada.
______________,  1986, Pengantar  Penelitian  Hukum ,    Jakarta:  Sinar Grafika
Sudikno  Mertokusumo,  1998, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Edisi Keempat, Yogjakarta:  Liberty.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

## Internet:
Arief  Rachman,  Akte  Otentik  Dalam  Hukum  Positip  Indonesia, https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/akta-otentik-dalam- hukum-positif-indonesia/, akses 15 Oktober 2018.