PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN: Kasus di GPIB Jemaat ”EKKLESIA” DKI Jakarta dan GPIB
Jemaat ”NEHEMIA” Desa Cipayung, Kabupaten Bogor Rohadi Joshua Sutisna

## Abstract
Reformation was introduced to Indonesia in 1998 but it has not been able to alleviate poverty. Many think that it is the government who  holds  the  greatest  responsibility  for  poverty.  In  fact,  the government  is  not  the  only  stakeholder  in  development.  The private sector and civil society organizations also play an important role in it. The Protestant Church in West Indonesia (GPIB) as part of civil society organizations seems to play a very strategic role in development,  including  poverty  alleviation.  Some  studies  show that the quality of leadership is one of the factors that determines GPIB’s  role  in  reducing  poverty.  This  is  closely  related  to  the creation of people’s character that enables the religious civil society organization to make maximum contributions to reducing poverty. Therefore, the 12S-7C5P-3S-GT Navigation Model may provide the  leaders  and  people  of  GPIB  with  guidelines  to  build  their character so that they will be ready and able to play a concrete role in alleviating poverty.
Keywords: Religious  Civil Society  Organization,  Role,  Poverty Alleviation, Navigation  Model,  The  Protestant  Church  in  West Indonesia (GPIB), Good Governance.

## Pendahuluan
Reformasi  yang  bergulir  sejak  tahun  1998  di  Indonesia ternyata belum mampu untuk menanggulangi masalah kemiskinan . Berdasarkan data Biro Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia  pada  tahun  2005  adalah  35,1  juta  jiwa  (15,97%), sedangkan pada tahun 2006 berjumlah 39,05 juta jiwa (17,75%). 1 Angka-angka  tersebut  mengindikasikan  bahwa  berbagai  program penanggulangan kemiskinan yang telah diimplementasikan ternyata
1 Biro Pusat Statistik, “Tingkat Kemiskinan Di Indonesia: Berita Resmi Statistik No.  47/IX/1 September 2006” (BPS, 2006), 1.
Peran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan
belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. 2
Banyak  pihak  berpendapat  bahwa  kemiskinan  yang  terus berkepanjangan adalah tanggungjawab pemerintah saja. Anggapan ini  tidak  sepenuhnya  tepat  karena  usaha  penanggulangan kemiskinan  sejatinya  hasil  sinergi  dan  kolaborasi  para stakeholder pembangunan. Tatakelola  kepemerintahan  yang  baik  ( good governance ) idealnya harus  melibatkan 3  (tiga) stakeholder pembangunan,  yaitu:  pemerintah  selaku  penyelenggara public services ,  kelompok  pengusaha  yang  mewakili private  sector, dan masyarakat  sipil  ( civil  society). 3 Ketiga stakeholder ini yang  harus bertanggungjawab  secara  bersama  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan bangsa dan negara, serta pelayanan publik secara adil dan merata.
Organisasi  kemasyarakatan  (orkemas)  keagamaan  sebagai bagian  dari  organisasi  masyarakat  sipil  ( civil  society  organization ) sesungguhnya  punya  peran  sangat  strategis di berbagai  bidang pembangunan,  termasuk penanggulangan  kemiskinan.  Seperti diketahui, core orkemas keagamaan, termasuk Gereja Protestan di Indonesia  bagian  Barat  (GPIB),  antara  lain  sebagai  wadah pembentukan  nilai-nilai  intrinsik  yang  mempengaruhi  perilaku produktif  umat agar mau  dan  mampu  membebaskan  diri  dari belenggu kemiskinan. 4
Contoh faktual yang masih terus aktual akan hal ini adalah pada  diri  seorang Romo Mangun, rohaniwan Katolik. 5 Baginya, ber-TUHAN berarti  juga  memuliakan  martabat  manusia.
Memuliakan martabat manusia tidak cukup hanya dengan berbicara saja  tapi  harus  diikuti  dengan tindakan  nyata. Cerminan  dari pemikiran tersebut adalah kasus penolakan rencana penggusuran ± 30-40 keluarga yang menghuni kawasan kumuh Kali Code. Tercatat 3  (tiga) peran signifikan  Romo  Mangun  dalam memperbaiki pemukiman  warga  Kali  Code,  yaitu:  (1)  Berhasil mengubah mentalitas membuang sampah sembarangan masyarakat bantaran Kali Code, (2) Berhasil menginisiasi perbaikan tata pemukiman dan lingkungan  bantaran  Kali  Code  sehingga  kawasan Kali  Code menjadi  bersih  dan  tertata, dan  (3) Mendirikan Yayasan  Pondok Rakyat (YPR) yang adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam
2 Hamonangan Ritonga, “Mengapa Kemiskinan Di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan?,” Kompas , 2003, http://www.kompas.com/kompas-
cetak/0402/10/ekonomi/847162.htm.
3 Joko Widodo, Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Surabaya: Penerbit Insan Cendekia, 2001), 26.
4 Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (New York: Charles Scribner’s Sons, 1958), 172.
5 Anjas Prasetiyo, “Romo Mangun, Pembela Wong Cilik Kali Code.,”
Kompasiana , November 10, 2012, http://sosbud.kompasiana.com/2012/11/10/romo- mangun-pembela-wong-cilik-kali-code-507976.html.
bidang lingkungan dan pendidikan kritis melalui pendekatan sosio- kultural.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui  mutu  layanan/jasa  GPIB  dalam  penanggulangan kemiskinan umat dan (2) Menemukan model pemberdayaan yang seyogianya  dilakukan  GPIB  untuk  menanggulangi masalah kemiskinan, baik umat maupun masyarakat.

## Kerangka Berpikir
Gambar: “Kerangka Berpikir yang digunakan dalam Penelitian”

## Metode Penelitian
Disain penelitian adalah gabungan antara descriptive research dan explanatory research. 6 Pelaksanaannya di 2  (dua)  orkemas keagamaan GPIB, yaitu: GPIB Jemaat ”Ekklesia” Jakarta (tipologi masyarakat  perkotaan) dan  GPIB  Jemaat  ”Nehemia”  Cipayung,
6 W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative
Approach , 3rd ed. (New York: Allyn and Bacon, 1997), 462–478.
Organisasi. Pemeritahan
Organisasi Masyarakat Sipil Organisasi  Bisnis
Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat) Jasa Mental Spiritual: 1. Orientasi Spiritual-seremonial 2. Terbatas pada ruang 3. Terbatas pada waktu Jasa Usaha Ekonomi: 1. Rumah sakit
2. Koperasi 3. Pendidikan
Jasa Sosial: 1. Kesehatan
2. Penyuluhan 3. Bakti sosial 4. Panti
Fokus Masalah Penelitian:
Layanan jasa mental-spiritual yang dilakukan oleh orkemas keagamaan masih berorientasi seremonial- spiritual sehingga belum membentuk etos kerja normatif-produktif berbasis  kekuatan spiritualitas, moral- transformis (inner-power) yang memberdayakan dan mensejahterakan umat. Mengapa? Menemukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Perilaku, Tingkat kesejahteraan umat dalam Menanggulangi Kemiskinan
Menemukan Model Pemberdayaan Umat dan Peran Strategis Orkemas Keagamaan
Bogor (tipologi  masyarakat  pedesaan),  dari  bulan  Januari  sampai dengan Desember 2007.
Populasi  penelitian,  yaitu  seluruh  umat  di  GPIB  Jemaat ”Ekklesia” Jakarta dan GPIB Jemaat ”Nehemia” Desa Cipayung, Kabupaten  Bogor.  Jumlah  sampel  sebanyak  244  responden  (164 responden di GPIB Jemaat ”Ekklesia,” Jakarta dan 80 responden di GPIB Jemaat ”Nehemia,” Desa Cipayung, Kabupaten Bogor) yang dipilih secara acak sederhana ( random sampling ). Data primer dan sekunder diperoleh melalui: wawancara terstruktur, wawancara mendalam  dengan  responden,  observasi  lapangan,  dan  studi dokmentasi.  Data  yang  diperoleh  dari  responden  dan  hasil observasi  lapangan  dianalisis  dengan  menggunakan  bantuan perangkat lunak, yaitu program SPSS 14 ( Statistical Program for Social
Science ) 7 untuk melakukan uji beda (uji U Mann Whitney). 8

## Hasil dan Pembahasan

## GPIB Jemaat “EKKLESIA” & GPIB Jemaat “NEHEMIA”
Penyelenggaraan bergereja di GPIB Jemaat “EKKLESIA” DKI  Jakarta  dan  GPIB  Jemaat  “NEHEMIA”  Desa  Cipayung, Kecamatan  Megamendung,  Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat, mengacu  pada  “Program  Kerja  &  Anggaran  Pendapatan  Belanja Tahunan” (PK & APBT) Gereja. Dari PK & APBT, terlihat bahwa layanan jasa yang kedua GPIB tersebut berikan mencakup apa yang menjadi felt dan real needs umat. Layanan jasa ini tidak hanya untuk umat saja tetapi juga untuk seluruh stakeholder , termasuk yang tidak seiman sekalipun. Layanan  jasa  untuk  umat  mencakup:  (1)  Layanan jasa mental  spiritual  (Teologi),  (2)  Layanan  jasa  usaha produktif/ekonomi (PEG = Pembangunan Ekonomi Gereja), dan (3)  Layanan  jasa  aksi  sosial  (PelKes  =  Pelayanan  &  Kesaksian). Layanan  jasa  untuk  para stakeholder ,  termasuk  yang  tidak  seiman, umumnya adalah layanan jasa aksi sosial yang cenderung bersifat situasional  dan  insidentil.  Misalnya,  pemberian  bantuan  korban bencana alam seperti: banjir lumpur di Porong, Jawa Timur atau bantuan  untuk  masyarkat  yang  terkena  banjir  tahunan  di  daerah Cililitan dan Kalibata.
Dari PK & APBT 2008 di kedua GPIB tersebut. terlihat bahwa layanan jasa mental spiritual untuk umat mencakup berbagai
7 Sri Rahayu, SPSS Versi 12.00 Dalam Riset Pemasaran (Bandung: AlfraBeta,
2005), 5. 8 Singgih Santoso, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), 12.
kegiatan, seperti: kegiatan peribadahan, yaitu antara lain: Ibadah Hari Minggu (termasuk Sakramen Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus);  Kebaktian  Rumah Tangga (KRT);  Ibadah Pelayanan Kategorial  (Persekutuan  Kaum  Lanjut  Usia/PKLU,  Persekutuan Kaum Bapak/PKB, Persatuan Wanita/PW, Gerakan Pemuda/GP, Persekutuan Teruna/PT, Pelayanan Anak/PA), dan lain sejenisnya. Selain  kegiatan  peribadahan,  kegiatan  lain  yang  termasuk  dalam layanan  jasa  mental  spiritual  adalah  Pembinaan  Warga  Gereja (PWG)  dalam  bentuk  seminar  atau  lokakarya  yang  bersifat kerohanian atau teologis. Untuk layanan  jasa  usaha  produktif/ekonomi  mencakup kegiatan-kegiatan,  seperti:  aksi  penggalangan  dana  dalam  bentuk penjualan  makanan,  kupon  undian  berhadiah,  atau  penyebaran amplop  donatur.  Penggalangan  dana  ini  bisa  bersifat  internal maupun eksternal. Sedangkan untuk layanan jasa aksi sosial, terlihat bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orkemas keagamaan tersebut meliputi, antara lain: pemberian bantuan untuk umat, baik bantuan anak sekolah (BAS), bantuan orang sakit (BOS), bantuan yang  terkena  musibah,  baik  musibah  banjir  atau  kebakaran  dan musibah lainnya. Dari  analisis  data realisasi  PK  &  APBT  di  kedua  GPIB tersebut dan wawancara mendalam dengan para pemimpin gereja, umat,  dan stakeholder ,  termasuk  masyarakat  yang  tidak  seiman, memperlihatkan hasil yang hampir serupa, yaitu: (a) Layanan jasa di kedua GPIB tersebut cenderung berorientasi pada  layanan  jasa  mental  spritual. Ini  terlihat  dari  rata-rata realisasi anggaran belanja tahunan untuk layanan jasa mental spiritual  yang  mencapai  ±  65%  dari  total  belanja  tahunan jemaat. Fokus pada layanan jasa mental spiritual sangat baik karena  seperti  diketahui  layanan  jasa  ini  dapat  membentuk nilai-nilai intrinsik umat, seperti: cara pikir, sistem nilai yang dianut, maupun keyakinan ( beliefs ) umat. Sayangnya dari hasil analisis data terlihat bahwa realisasi sebesar 65% ini digunakan hanya  untuk  hal-hal  yang  besifat  teknis,  antara  lain  seperti: biaya  berbagai  peribadahan,  seminar,  dan  loka-karya (termasuk honor dan transportasi pembicara maupun untuk konsumsi), biaya rapat para presbiter maun non presbiter, dan lain  sejenisnya. Wajar  hal  ini  terjadi karena  memang  desain kegiatan sangat fokus pada mental spiritual (b) Rata-rata realisasi anggaran belanja tahunan di kedua GPIB tersebut untuk layanan jasa aksi sosial adalah sebesar ± 22.5%. Untuk  umat  rata-rata  per- tahun  sebesar  mencapai  ±  20%. Untuk  para  stakeholder  termasuk  masyarakat  sekitar  yang tidak seiman, adalah sisanya yaitu sebesar ± 2.5%. Realisasi anggaran  belanja  tahunan  ini  meliputi,  antara  lain:  bantuan untuk anak sekolah (BAS), bantuan untuk yang sakit di rumah
Peran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan sakit  (BOS),  dan  bantuan  untuk  yang  tertimpa  musibah; sedangkan  bantuan  untuk  para stakeholder dan  masyarakat sekitar  yang  tidak  seiman  biasanya  bersifat  insidentil atau situasional seperti yang sudah disebut di atas. (c) Rata-rata  realiasi  anggaran  belanja  tahunan di  kedua GPIB tersebut untuk layanan jasa usaha produktif/ekonomi adalah yang paling kecil, yaitu hanya sebesar ± 12%. Biasanya, untuk modal  awal  penggalangan  dana,  biaya  pemeliharaan  dan perbaikan  gedung  gereja  dan  rumah  pendeta,  serta  bantuan untuk  pembangunan  gedung  gereja  lain.  Hasil  wawancara mendalam  dengan  para  pejabat  orkemas  keagamaan memperlihatkan  bahwa  bantuan  pemberian  modal  usaha untuk umat maupun stakeholder, termasuk masyarakat sekitar yang tidak seiman, belum ada. Temuan  ini  bermakna  bahwa  layanan  jasa  yang  GPIB Jemaat “EKKLESIA” DKI Jakarta berikan cenderung berorientasi pada layanan jasa mental spiritual. Baru kemudian diikuti dengan layanan jasa aksi sosial dan layanan jasa usaha produktif/ekonomi. Untuk  GPIB  Jemaat  “NEHEMIA”  Desa  Cipayung, Kabupaten  Bogor,  makna  dari  temuan  ini  adalah  bahwa layanan jasa yang  diberikan  cenderung sama  dengan  GPIB  Jemaat “EKKLESIA”  DKI  Jakarta,  yaitu berorientasi  pada  layanan  jasa mental  spiritual. Baru  kemudian  diikuti  dengan  layanan  jasa  aksi sosial dan layanan jasa usaha produktif/ekonomi.

## Kemiskinan

## Pengertian Kemiskinan
Pengertian kemiskinan sangat beragam; mulai dari sekedar ketidakmampuan  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  dasar (butsarman) dan memperbaiki keadaan hingga pengertian lebih luas yang  memasukkan  komponen-komponen  sosial  dan  moral.
Definisi  kemiskinan  mengalami  perkembangan  sesuai  dengan penyebabnya  yaitu,  pada  awal  1990-an  definisi  kemiskinan  telah diperluas  tidak  hanya  berdasarkan  tingkat  pendapatan,  tapi  juga mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan.    Belakangan pengertian  kemiskinan  telah  mencakup dimensi  kerentanan,  ketidakberdayaan,  dan  ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. 9
9 Komite Penanggulangan Kemiskinan, Dokumen Interim Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Sebuah Kerangka Proses Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Jangka Panjang (Jakarta: KPK, 2003), 6.
Penyebab Kemiskinan Penyebab kemiskinan menurut E. Papilaya adalah: akar ke-1: kurang  produktifnya  perilaku  rumah  tangga  miskin; akar  ke-2: kurang normatifnya perilaku elitis; akar ke-3: lemahnya kepribadian rumahtangga miskin; akar ke-4: memudarnya sistem nilai budaya; akar  ke-5:  kuatnya  kepentingan  elitis;  akar  ke-6:  ketimpangan infrastruktur; akar ke-7: persaingan yang tidak adil, dan  akar ke-8: deprivasi  kapabilitas  aset  produksi. 10 Selanjutnya  menurut
E.Papilaya, akar  penyebab  kemiskinan  yang  paling  menentukan adalah: (1) kurang produktifnya perilaku rumahtangga miskin yang tercermin  dari  rendahnya  tingkat  kognitif,  sikap  mental,  dan ketrampilan  dalam  menanggulangi  kemiskinan  dan  (2)  kurang normatifnya perilaku elitis yang dapat dicermati dari membiasnya pola  pikir,  pola  sikap,  dan  pola  tindak  para  elitis  dalam menanggulangi kemiskinan.

## Mutu Jasa GPIB
Manajemen  Mutu  Terpadu  (MMT) menurut  M.Slamet adalah  suatu  pola  manajemen  yang  berisi  prosedur  agar  setiap orang  yang  ada  di  dalam  organisasi  berusaha  keras secara  terus- menerus  memperbaiki  jalan  menuju  sukses. 11 MMT  bukanlah seperangkat peraturan dan ketentuan yang kaku dan harus diikuti, melainkan  seperangkat  prosedur  dan  proses  untuk  memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja. MMT adalah cara lain untuk mengatur  usaha-usaha  orang  banyak,  yaitu  penyelarasan  usaha- usaha yang sedemikian rupa sehingga setiap orang akan semangat dalam  menghadapi  tugasnya  dan  berpartisipasi  dalam  perbaikan pelaksanaan pekerjaan. Tujuan utama MMT adalah meningkatkan mutu pekerjaan dan  memperbaiki  produktivitas  serta  efisiensi. MMT  menuntut adanya  perubahan  sifat  hubungan  antara  yang  mengelola (pimpinan) dan yang melaksanakan pekerjaan (karyawan, bawahan, dan  lain-lain  yang  terkait).  Perintah  dari  atas  diubah  menjadi inisiatif  dari  bawah  dan  tugas  pimpinan  tidak  hanya  memberi perintah  tetapi  mendorong  dan  menfasilitasi  perbaikan  mutu pekerjaan yang dilakukan bawahan.
10 Eddy Chiljon Papilaya, “Akar Penyebab Kemiskinan Menurut Rumahtangga Dan Strategi Penanggulangannya: Kasus Di Kota Ambon Provinsi Maluku Dan Di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo” (Disertasi Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2006), 23–27.
11 M. Slamet, “Materi Kuliah Manajemen Mutu Terpadu (MMT)” (Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2002), 7.
Filosofi MMT, antara  lain:  (1)  setiap  pekerjaan menghasilkan benda atau jasa, (2) benda atau jasa itu diproduksi karena  ada  yang  memerlukan,  (3)  orang-orang  yang  memerlukan benda atau jasa tersebut disebut pelanggan, (4) produk benda atau jasa  itu  merupakan  sesuatu  yang  dibutuhkan  oleh  pelanggan,  (5) benda atau jasa harus dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan  dan  harapan  pelanggan,  dan  (6)  benda atau  jasa  yang dapat  memenuhi  atau  melebihi  kebutuhan  dan  harapan pelanggannya  disebut  benda  yang  bermutu.  Sementara  dari  sisi penerapannya maka MMT terdiri dari lima unsur utama, yaitu: (1) fokus pada pelanggan, (2) perbaikan pada proses secara sistematik, (3)  pemikiran  jangka  panjang,  (4)  pengembangan  sumberdaya manusia, dan (5) komitmen pada mutu. Menurut  M.D.Ibrahim karakteristik  mutu  jasa  harus mengacu  pada  beberapa kriteria, antara  lain  adalah: reliability , responsiveness , comptence , access , courtesy , communication , credibility , security , understanding the customer , assurance , dan tangibles. 12 Semua unsur dari karakteristik  mutu  jasa  inilah  yang  sangat  berpengaruh  dalam keberhasilan pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau
Total Quality Management (TQM).
Dari  aspek  proses,  untuk  menghasilkan  suatu  produk barang  atau  jasa  yang  bermutu  ada  3 elemen  karakteristik  mutu yang menjadi parameter vital, yaitu seperti yang terlihat pada Tabel di bawah. Tabel “Tiga Elemen Karakteristik Mutu” Elemen Penyerahan Interaksi Lebih cepat  Tersedia  Kenyamanan  Cara memberikan pelayanan  Kemudahan memperoleh barang jasa Lebih baik  Karakteristik operasi  Ciri-ciri khusus  Bekerja lancar  Sesuai standart  Pelayanan handal  Aestetika produk/jasa  Persepsi kualitas  Kecepatan bekerja dengan benar  Aman terhadap segala resiko
 Kompetensi dalam operasi
 Dapat diandalkan sepenuhnya
 Merasakan kebutuhan konsumen
 Melayani permintaan konsumen  Gaya memenuhi kebutuhan konsumen Lebih murah Harga
Sumber: Slamet, 2002 12 Buddy Ibrahim, TQM (Total Quality Management): panduan untuk menghadapi persaingan global (Jakarta: Djambatan, 2000), 15.
Berdasarkan uraian singkat di atas maka sebagai orkemas keagamaan, ada 4 (empat) mutu jasa yang idealnya GPIB Jemaat “EKKLESIA” DKI Jakarta dan GPIB Jemaat “NEHEMIA” Desa Cipayung, Kabupaten Bogor, lakukan untuk umat secara langsung maupun  masyarakat  umum  secara  tidak  langsung  seperti  yang terlihat pada Tabel di bawah.
Tabel “Keragaan Mutu Jasa GPIB”
Sumber: Data primer (diolah)
Ke-4  mutu  jasa  tersebut  adalah:  (1) Mutu  jasa kepemimpinan  yaitu  fungsi  kepemimpinan  para  pemimpin  di GPIB  Jemaat  “EKKLESIA”  DKI  Jakarta dan  GPIB  Jemaat “NEHEMIA,” Desa Cipayung, Kabupaten Bogor; (2) Mutu jasa mental spiritual yaitu berbagai kegiatan yang bersifat seremonial- spiritual  (ibadah/kebaktian)  maupun  pembinaan  umat  seperti forum seminar, sekolah minggu, atau retreat ; (3) Mutu jasa usaha ekonomi  yaitu  upaya  pemberdayaan  melalui  kegiatan  produktif seperti  pendirian  koperasi  atau  pembelian franchise ;  dan  (4)  Mutu jasa aksi sosial yaitu pemberian bantuan konkrit kepada umat dan masyarakat  yang  membutuhkan  seperti  beasiswa  atau  bantuan terhadap korban bencana alam.
Dari Tabel  di atas terlihat  bahwa mutu jasa yang dilakukan secara  keseluruhan  (kepemimpinan,  mental  spiritual,  usaha ekonomi,  dan  aksi  sosial)  di  kedua  GPIB  tersebut  adalah  relatif Keragaan Mutu Jasa Kategori GPIB Gabungan (Ekklesia + Nehemia) “Ekklesia” “Nehemia” Persentase (%) Mutu Jasa Kepemimpinan Rendah 59,1 31,3 35,2 Tinggi 40,9 68,7 64,8 Jumlah (%) 100,00 100,00 100,00 Mutu Jasa Mental Spiritual Rendah 53,0 41,3 47,5 Tinggi 47,0 58,7 52,5 Jumlah (%) 100,00 100,00 100,00 Mutu Jasa Usaha Ekonomi Rendah 71,3 57,5 70,1 Tinggi 28,7 42,5 29,9 Jumlah (%) 100,00 100,00 100,00 Mutu Jasa Aksi Sosial Rendah 54,3 70,0 59,4 Tinggi 45,7 30,0 40,6 Jumlah (%) 100,00 100,00 100,00 Total Mutu Jasa (X 2 + X 3 +X 4+ X 5 ) Rendah 59,43 50,03 53,05 Tinggi 40,57 49,97 46,95 Jumlah (%) 100,00 100,00 100,00 Jumlah Sampel (n) 164 80 244
sama,  yaitu  termasuk  dalam  kategori  rendah,  masing-masing 59,43% dan 50,03%.
Jika ditelusuri lebih jauh akan terlihat bahwa mutu jasa yang GPIB  Jemaat  “EKKLESIA”  DKI  Jakarta berikan  secara keseluruhan  untuk  umat  termasuk  dalam  kategori  rendah, sedangkan  di  GPIB  Jemaat  “NEHEMIA,”  Desa  Cipayung, Kabupaten Bogor, mutu jasa kepemimpinan dan mental spiritual termasuk dalam kategori tinggi, masing-masing 68,7% dan 58,7%. Sebaliknya,  mutu  jasa  usaha  ekonomi  dan  aksi  sosial  termasuk dalam ketegori rendah, yaitu 57,5% dan 70,0%. Untuk  mengetahui  apakah  terdapat  perbedaan  mutu  jasa yang  bermakna  (signifikan)  di  antara  ke-2  GPIB  tersebut  maka dilakukan uji beda ( Uji U Mann Whitney ) seperti yang terlihat pada Tabel di bawah.
Tabel “Hasil Uji Beda Mutu Jasa GPIB” Peubah Skor rataan Beda Nyata pada peluang (Uji U Mann Whitney) Ekklesia Nehemia Mutu Kepemimpinan 169,27 162,85 0.534 tn Mutu Jasa Mental Spiritual 67,09 67,11 0.665 tn Mutu Jasa Usaha Eknomi 26,95 26,79 0.987 tn Mutu Jasa Aksi Sosial 28,96 27,14 0.126 tn Sumber: Data primer (diolah) Keterangan: tn : tidak berbeda nyata pada ά : 0.05 (taraf nyata 95%) Hasilnya  menunjukkan  bahwa  mutu  jasa  secara keseluruhan (kepemimpinan, mental spiritual, usaha ekonomi, dan aksi sosial) yang dilakukan oleh GPIB Jemaat “EKKLESIA” DKI Jakarta maupun  GPIB  Jemaat  “NEHEMIA,”  Desa  Cipayung, Kabupaten  Bogor, tidak  terdapat  perbedaan  yang  bermakna (signifikan).  Dengan  kata  lain  adalah  relatif  sama  (Lih.  Tabel  di bawah).  Hal  ini  bermakna  bahwa  ke-2  GPIB  belum  berperan maksimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan karena seluruh mutu jasa yang diberikan masih rendah. Padahal seperti diketahui, orkemas keagamaan (termasuk GPIB Jemaat “EKKLESIA” DKI Jakarta dan  GPIB  Jemaat  “NEHEMIA,”  Desa  Cipayung,
Kabupaten  Bogor) punya  peran  yang  sangat  strategis  dalam membentuk  nilai-nilai  intrinsik  umat  dan  masyarakat,  termasuk merubah perilaku kurang produktif/miskin.

## Model Pemberdayaan Umat
Untuk itu dilakukan sintesis terhadap keragaan mutu jasa dan akar penyebab kemiskinan dalam satu model yang dinamakan “Model Navigasi 12S-7C5P-3S-GT” yang bertujuan agar ke-2 GPIB melakukan reposisi dan refungsionalisasi.
Gambar 2. “Model Navigasi 12S-7C5P-3S-GT”
12  Spirit  (12S)  yang  artinya  adalah:  upaya  pemberdayaan umat  seyogianya  berbasis  pada  12  spirit  yang menjadi keyakinan/kekuatan intrinsik ( power within ) bagi umat (Gymnastiar, 2005;  Ginanjar,  2005;  Sinamo,  2005;  Aburdene,  2005;  Bowell, 2004). Ke-12 Spirit tersebut adalah:  (1) Cinta kasih; (2) Kebaikan; (3)  Pengabdian  diri;  (4) Humanistik  egaliter;  (5) Partisipatori;  (6) Keunggulan;  (7)  Penatalayanan  yang  baik;  (8)  Keindahan;  (9) Kepercayaan;  (10)  Berteologi  secara  kontekstual;  (11)  Berakar, bertumbuh, dan berbuah; dan (12) Diberkahi untuk memberkahi. 7  Credo  (7C),  yaitu:  7  pengakuan  kepercayaan  dan komitmen  diri  yang  merupakan  penjabaran  dari  12  spirit  dalam pemberdayaan umat, yaitu: (1) Datangi umat/masyarakat dengan spirit cinta kasih ; (2) Tinggallah dan berbagi hiduplah bersama umat
Peran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan
dengan  spirit kebaikan dan pengabdian diri ;  (3)  Kenalilah  apa  yang mereka butuhkan dan utamakan kebutuhan yang mereka dirasakan dengan  spirit humanistik-egaliter  dan  partisipatori ;  (4)  Semangati mereka untuk hidup yang bermakna dengan spirit: keunggulan hidup, keindahan hidup dan penatayanan yang baik ; (5) Ajarilah mereka dengan spirit kepercayaan, dan praksis hidup berteologi kontekstual yang dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang kecil, dimulai dari yang mudah, dan dimulai sekarang juga; (6) Bangunlah kelompok  kader yang berdaya  saing,  dan  lembagakanlah  prinsip  masyarakat  madani dengan spirit: berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat ; dan (7) Akhirnya, katakanlah:  “hiduplah  selalu  dalam  damai  sejahtera  dan kemandirian  kini  dan  selamanya”  dengan  spirit  “ diberkahi  untuk memberkahi orang lain.” 5 Perilaku (5P) yang menjadi etos kerja normatif-produktif (5  kartu  AS)  dalam  pemberdayaan  umat,  yaitu:  (1) Kerja  keras, artinya  kerja  adalah  aktualisasi  diri  yang  harus  dilakukan  dengan penuh semangat/antusias; (2) Kerja cerdas artinya kerja adalah hasil sinergi antara ilmu dan seni yang harus dilakukan penuh kreativitas dan daya inovasi; (3) Kerja ikhlas artinya kerja adalah rahmat yang harus  dilakukan  dengan  penuh  ketulusan  dan  ungkapan  syukur; kerja adalah amanah yang harus dilakukan dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab; dan kerja adalah ibadah yang harus dilakukan dengan serius penuh kecintaan; (4) Kerja pantas , artinya kerja adalah kehormatan yang harus dilakukan dengan ketekunan, dan (5) Kerja tuntas, artinya kerja adalah panggilan yang harus dilakukan dengan penuh integritas; kerja adalah pelayanan yang harus dilakukan secara sempurna dan kerendahan hati.
3 Strategi (3S) dalam pemberdayaan umat. Ketiga strategi tersebut (3S) adalah: (1) Strategi sosio-karitatif, yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah yang digunakan untuk memulihkan kondisi umat  supaya  lebih  berdaya  ( power  to )  dengan  pendekatan  sosial, solidaritas  sosial  atau  merevitalisasi  modal  sosial  untuk  saling bekerjasama,  saling  menolong  satu  dengan  yang  lain  dalam mensolusi  permasalahan  umat;  (2) Strategi  sosio-ekonomis ,  yaitu langkah-langkah  penyelesaian  masalah  yang  digunakan  untuk memberdayakan ekonomi umat dengan berbagai uspro/ekonomi untuk mencapai kemandirian dana/daya ( power with ) sehingga tidak menjadi beban bagi umat yang lain; dan (3) Strategi sosio-transformis , yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah yang digunakan untuk membangun  kesadaran  kritis  umat,  membangun  gerakan  moral- etik yang memberikan pencerahan, pembebasan, dan kesejahteraan bagi umat secara berkelanjutan dan berkeadilan. Garam dan Terang dunia (GT), yaitu orkemas keagamaan seyogianya mampu melakukan reposisi dan refungsionalisasi sebagai garam dunia yang memberikan cita rasa bagi kehambaran
dunia, dan memberikan suluh dalam menerangi kegelapan kemiskinan di mana orkemas keagamaan berada.
Kekuatan dan Kelemahan Model Navigasi 12S-7C5P-3S-GT Kekuatannya, antara lain: (1) Dimulai dari hati berfungsi sebagai radar kehidupan yang bermakna, dan dimulai dari dalam keluar ( einsight-out yang bersifat educare) . (2) Berbasis pada konsep pembelajaran PDCA ( plan, do, check,
Action ) sehingga semua orang belajar sambil bekerja, semua stakeholders menjadi  pembelajar  dalam  suasana  egaliter- humanistik  guna  dapat  menciptakan  masyarakat  belajar ( learning society ); (3) Mudah diadopsi, khususnya bagi penyuluh pembangunan karena  dimulai  dari  manusia.  Berfokus  pada  perubahan perilaku, yaitu: aspek kognitif (cara pandang), afektif (sikap mental/mental  model),  dan  psiko-motorik  (keterpaduan pola tindak) melalui pencarian dan penerapan inovasi tiada henti. Meningkatkan  kompetensi,  konfidensi,  dan komitmen bagi rumahtangga miskin sehingga membentuk dan melembagakan nilai-nilai kehidupan yang universal dan normatif. (4) Mengacu pada hasil analisis berpikir sistemik ( system thinking analysis ) terhadap akar penyebab kemiskinan sehingga pada gilirannya  rumahtangga  miskin  bisa  terlepas  dari  jeratan kemiskinan dan pemiskinan. (5) Mengutamakan  modal  lokal  yang  dimiliki  oleh rumahtangga miskin, khususnya modal manusia dan modal sosial,  seperti:  budaya  gotong-royong,  saling  percaya  dan kelembagaan lokal. Kelemahannya, antara lain: (1) Menuntut  penyuluh  untuk  belajar  bagaimana  menjadi penyuluh ( learning how to be ); menyadarkan penyuluh  bahwa profesi  penyuluh  adalah  misi  suci,  ibadah  dan  amanah dalam  memberikan  pencerahan,  pencerdasan  dan pembebasan bagi kemaslahatan umat manusia.
(2) Menuntut  penyuluh  untuk  menyuluh  dengan  aksi  nyata yang bermakna ( Learning to do, and learning to live together ). (3) Menuntut  komitmen  total  dan  partisipasi  total  dari multi- stakeholders (lintas  sektoral)  yang  berkaitan  dalam  upaya pemberdayaan rumahtangga miskin. (4) Menuntut  intervensi  jangka  panjang  dalam  menjawab berbagai penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab mendasar/akar penyebab kemiskinan.

## Penerapan Model Navigasi 12S-7C5P-3S-GT
Model Navigasi 12S-7C5P-3S-GT perlu diterapkan guna upaya memaksimalkan peran GPIB dalam penanggulangan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat umum. Penerapan model tersebut idealnya harus mengacu pada konsep pembelajaran PDCA Deming, yaitu: plan, do, check, and act (Hradesky, 1995; Slamet, 2002). Dengan kata lain, model tersebut pada dasarnya mengutamakan proses pembelajaran kolektif ( learning organization /learning society ), inovasi tiada henti, komitmen total, partisipasi total, dan berfokus pada kepuasan pelanggan dalam konteks Manajemen Mutu Terpadu ( TQM ).

## Tahap Perencanaan
Perencanaan kegiatan mengadopsi filosofi, yaitu: “jika anda gagal dalam berencana, berarti anda berencana untuk gagal” ( if you fail  to  plan,  you  are  planning  to  fail )    (Ibrahim,  2004).  Perencanaan merupakan  salah satu fungsi  strategis  dalam  manajemen  yang memberikan  pedoman  mengenai  hal-hal  yang  akan  dituju  untuk mencapai  suatu  tujuan.  Pada  tahapan  ini  dipersiapkan  seluruh rencana implementasi  program  pemberdayaan  rumahtangga miskin.  Salah  satu  fungsi  perencanaan  dalam  manajemen  mutu terpadu  (MMT),  yaitu  pengambilan  keputusan  dilakukan berdasarkan  data,  melalui  hasil  analisis  statistik,  eksplorasi  akar permasalahan,  dokumentasi,  kalkulasi  biaya,  dan  pemecahan masalah yang sistematik. Berdasarkan temuan penelitian, maka dirancang beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahapan perencanaan, yaitu: (1) Diseminasi Model  Navigasi  12S-7C5P-3S-GT kepada stakeholders kunci atau tokoh formal/informal dan seluruh stakeholders strategis terkait untuk mendapatkan dukungan. filosofi  penyuluhan  yang  digunakan  yaitu:  filosofi “membakar  sampah  secara  tradisional”  dan  filosofi “bermain bola sodok” (Asngari, 2001).
(2) Menggalang dukungan ( buy-in ) dan membangun kesadaran kolektif  antara  pemimpin,  umat,  dan  masyaraat  tentang pentingnya  upaya  penanggulangan  kemiskinan    secara partisipatif. (3) Melakukan  pengorganisasian  masyarakat  ( community organizing ),  pemben-tukan  tim  kerja/forum  multi- stakeholders atau revitalisasi lembaga yang telah ada untuk
melakukan  analisis  kemiskinan  partisipatif  dan  reformasi kebijakan publik.

## Tahap Pelaksanaan
Proses  pelaksanaan  Model  Navigasi  12S-7C5P-3S-GT dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  mengutamakan penerapan  prinsip  tata  kepemerintahan  yang  baik,  antara  lain: transparansi,  partisipatif,  akuntabel,  profe-sional,  visi  strategis, pengawasan,  demokratis-dialogis,  responsif,    humanistik-egaliter, kesetaraan  gender,  keadilan,  keberpihakan  pada  kepentingan rumah tangga miskin, dan memuaskan semua stakeholders .  Dengan demikian tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dimulai, antara lain dari:  (1)  Berbagi  visi  bersama,  membangun  rasa  percaya  diri, tanggung  jawab  moral  atau  komitmen  menyeluruh  antara pemimpin  GPIB  dengan  umat  maupun stakeholder lainnya  sesuai dengan  kebutuhan  dan  (2)  Melakukan  peningkatan  kapabilitas
( capability building ) pemimpin dan umat melalui berbagai pembinaan maupun pelatihan yang relevan dan yang dibutuhkan.
Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan pemantauan dan evaluasi mengacu pada filosofi:
“perbaikan terus-menerus untuk mencapai inovasi yang terbaik”. Dengan  demikian  pemantauan  dan  evaluasi  dilakukan  secara partisipatif  dan  terus-menerus  dengan  menggunakan  indikator kuantitatif  dan  kualitatif  yang  telah  ditetapkan  sebelum  program dilaksanakan.  Pemantauan  dan  evaluasi  mempunyai  dua  tujuan, yaitu:  pencegahan, dan  perbaikan. Pemantauan  program  dapat  dilakukan  secara  formal maupun  secara  informal  dengan  melibatkan  tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama selama program berlangsung. Dari segi  dimensi  waktu,  jenis  evaluasi  yang  digunakan  yaitu,  evaluasi proses,  evaluasi  akhir,  dan  evaluasi  dampak,  sedangkan  dari  sisi sumber evaluator, evaluasi dilakukan secara bersama-sama antara stakeholders lokal (internal) dan stakeholders dari luar (eksternal).

## Tahap Tindak Lanjut
Berdasarkan  hasil  penilaian  terhadap  masukkan  ( input ), proses,  hasil  yang  dicapai  ( output )  dan  manfaat  yang  dirasakan
(outcome) ,  maka  dilakukan  perbaikan/tindak  lanjut    secara terus- menerus  dengan  mengikuti  siklus  PDCA (Plan,  Do,  Check, Action).  Pada  tahap  tindak  lanjut,  diharapkan stakeholders lokal
(umat)  bersama  lembaga  swadaya  masyarakat  dapat  mengelola program penanggulangan kemiskinan secara mandiri.

## Kesimpulan
(1) Mutu jasa yang GPIB Jemaat ”Ekklesia” dan GPIB Jemaat ”Nehemia”  lakukan  secara  keseluruhan  (kepemimpinan, mutu jasa mental spiritual, mutu jasa usaha ekonomi, dan mutu jasa aksi sosial) untuk umat dan masyarakat termasuk dalam kategori rendah. (2) Mutu jasa yang GPIB Jemaat ”Ekklesia” dan GPIB Jemaat ”Nehemia”  lakukan  untuk  umat  dan  masyarakat tidak terdapat perbedaan yang bermakna (signifikan) antara mutu kepemimpinan, mutu jasa mental spiritual, mutu jasa usaha ekonomi, dan mutu jasa aksi sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  mutu  jasa  yang  dilakukan  oleh  ke-2 GPIB tersebut, adalah relatif sama. (3) Model generik pemberdayaan umat: “Model Navigasi:12S- 7C5P-3S-GT” di mana 12S adalah 12 Spirit, 7C adalah 7 Credo, 5P adalah 5 Perilaku, 3S adalah 3 Strategi, dan GT adalah Garam dan Terang. (4) Peran-peran  strategis  yang  dapat  dilakukan  oleh  GPIB dengan mengacu pada “Model Navigasi:12S-7C5P-3S-GT” dalam  menanggulangi  kemiskinan,  yaitu  sebagai: reformator,  transformator,  motivator,  dan  pembangun nilai. Untuk itu ke-2 GPIB perlu melakukan reposisi dan refungsionalisasi.

## Tentang Penulis
Rohadi Joshua Sutisna adalah Pendeta/Ketua Majelis Jemaat GPIB “GIDEON” DKI Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta pada tahun
1990, Magister Sains di Institut Pertanian Bogor dengan Program
Studi Komunikasi Pembangunan pada tahun 1999, sedang
Program Doktoral dengan Program Studi Penyuluhan
Pembangunan terhenti usai melaksanakan Seminar Terbuka pada tahun 2008.

## Bibliografi
Biro Pusat Statistik. “Tingkat Kemiskinan Di Indonesia: Berita
Resmi Statistik No. 47/IX/1 September 2006.” BPS, 2006.
Ibrahim, Buddy. TQM (Total Quality Management): panduan untuk menghadapi persaingan global . Jakarta: Djambatan, 2000.
Komite Penanggulangan Kemiskinan. Dokumen Interim Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Sebuah Kerangka Proses Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Jangka Panjang . Jakarta: KPK, 2003. Neuman, W. Lawrence. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach . 3rd ed. New York: Allyn and Bacon, 1997. Papilaya, Eddy Chiljon. “Akar Penyebab Kemiskinan Menurut Rumahtangga Dan Strategi Penanggulangannya: Kasus Di Kota Ambon Provinsi Maluku Dan Di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.” Disertasi Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2006. Prasetiyo, Anjas. “Romo Mangun, Pembela Wong Cilik Kali Code.” Kompasiana , November 10, 2012. http://sosbud.kompasiana.com/2012/11/10/romo- mangun-pembela-wong-cilik-kali-code-507976.html. Rahayu, Sri. SPSS Versi 12.00 Dalam Riset Pemasaran . Bandung: AlfraBeta, 2005.
Ritonga, Hamonangan. “Mengapa Kemiskinan Di Indonesia
Menjadi Masalah Berkelanjutan?” Kompas , 2003. http://www.kompas.com/kompas- cetak/0402/10/ekonomi/847162.htm. Santoso, Singgih. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik . Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
Slamet, M. “Materi Kuliah Manajemen Mutu Terpadu (MMT).”
Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2002.
Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism . New
York: Charles Scribner’s Sons, 1958. Widodo, Joko. Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah . Surabaya: Penerbit Insan Cendekia, 2001.