WRA Wahana Riset Akuntansi Vol 8, No 1, April 2020, 24-34 ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online)
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra
Pengaruh Komitmen Perangkat Daerah, Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan

## Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Amellia Betta 1* , Fefri Indra Arza 2
1 BKPSDM Pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat, 2 Fakultas Ekonomi  Universitas Negeri Padang *Corresponding author: amel_herman@yahoo.com
DOI: https://doi.org/10.24036/wra.v8i1.109152 Diterima :  15 Juli 2020 Direvisi :  7 Agustus 2020 Disetujui
:  9 Agustus 2020 Tersedia daring  :  11 Agustus 2020

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  regional apparatus  commitment,  the  role  of  APIP  and organizational  culture  on  the  effectiveness  of  the implementation  of  SAKIP.  This  research  uses  agency theory.  The  population  of  this  research  is  the organization  of  regional  apparatus  (OPD)  of  Solok City  and  Solok  Regency  with  total  sampling  sampling method.  Respondents  in  this  study  were  OPD secretaries  and  a  number  of  auditors  in  the  District and City Government of Solok. Hypothesis testing uses multiple  regression  analysis  techniques.  The  results showed that the commitment of the regional apparatus influences the effectiveness of SAKIP. While the role of APIP  and  organizational  culture  does  not  affect  the effectiveness of SAKIP.

## Keywords: Effectiveness of SAKIP Implementation;The
Role  of  APIP;  Organizational  Culture;  Regional Apparatus Commitment

## Abstraksi
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh komitmen  perangkat  daerah,  peran  APIP  dan  budaya organisasi  terhadap  efektivitas  penyelenggaraan SAKIP.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  keagenan. Populasi  penelitian  adalah  organisasi  perangkat daerah  (OPD)  Kota  Solok  dan  Kabupaten  Solok dengan metode penyampelan total sampling, Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  sekretaris OPD  dan  beberapa  orang  auditor  di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  Solok.  Pengujian hipotesis  menggunakan  teknik  analisis  regresi berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa komitmen  perangkat  daerah  berpengaruh  terhadap efektivitas penyelenggaraan SAKIP. Sedangkan peran APIP  dan  budaya  organisasi  tidak  mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan SAKIP.
Kata-kata kunci: Efektivitas Penyelenggaran SAKIP;  Peran  APIP;  Budaya  Organisasi;  Komitmen
Perangkat Daerah
Cara Membuat Kutipan (APA 6 th style):
Betta, Amellia; Arza, Fefri. (2020). Pengaruh Komitmen Perangkat Daerah, Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dan Budaya  Organisasi  Terhadap  Efektifitas  Penyelenggaraan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Wahana Riset Akuntansi. Vol 8 (No 1), 24-34.
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0  International License . Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah (SAKIP) ditetapkan sebagai implementasi dari pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel. Sistem ini merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang  dirancang  untuk  tujuan  penetapan  dan  pengukuran,  pengumpulan  data,  pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah.  Penyelenggaraan  SAKIP  meliputi:  rencana  strategis, perjanjian  kinerja,  pengukuran  kinerja,  pengelolaan  data  kinerja,  pelaporan  kinerja  dan  reviu  dan evaluasi kinerja.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2017  tentang  Sinkronisasi  Proses  Perencanaan  dan Penganggaran  Pembangunan  Nasional  pada  Pasal  3  huruf  (a)  menyatakan  penyusunan  perencanaan dan  penganggaran  pembangunan  nasional  dilakukan  dengan  pendekatan  penganggaran  berbasis program  ( money  follows  program )  melalui  penganggaran  berbasis  kinerja.  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  12  Tahun  2015  tentang  Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Bab V bagian Penutup meyebutkan bahwa SAKIP bertujuan meningkatnya  kinerja  instansi  pemerintah  dan  meningkatnya  akuntabilitas  instansi  pemerintah terhadap  kinerjanya.  Hal  ini  selaras  dengan  amanat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2017 tentang  Sinkronisasi  Proses  Perencanaan  dan  Penganggaran  Pembangunan  Nasional  mendorong pelaksanaan Money  Follow  Program dimana  dengan  telah terciptanya  kondisi  terintegrasinya  proses perencanaan,  penganggaran  dan  manajemen  kinerja  akan  berdampak  terhadap  reformasi  di  bidang penganggaran dimana kondisi selama ini pola fikir yang berkembang pada aparatur negara (eksekutif) sebagai  pelaksana  anggaran  yang  menganggap  proses  penganggaran  merupakan  sekadar  alokasi tahunan  yang  didistribusikan  antar  instansi  dan  dilaporkan  realisasinya  kepada  legislatif  (pola  fikir rutinitas)  berubah  menjadi  pola  fikir  yang  menjadikan  anggaran  yang  sinkron  dengan  perencanaan, operasional dan pengukuran kinerja ( Super Budgeting ).
Penelitian-penelitian sebelumnya  (Tahir dkk, 2016; Azis, 2020; Nababan, 2016; Febriani, 2017) menunjukkan  temuan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  SAKIP pada instansi pemerintahan mengerucut pada faktor organisasional,  diantaranya yaitu kesadaran akan peraturan  perundang-undangan,  komitmen  organisasi dan  peran  APIP.  Keberhasilan  suatu  organisasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan juga ditentukan oleh faktor individual (personal). Pada penelitian  ini  fokus  yang  diteliti  dari  aspek  personal,  bagaimana  faktor  personal  menentukan keberhasilan implementasi penyelenggaraan SAKIP. Faktor personal yang diteliti terdiri dari variabel komitmen organisasi individu yang ada di organisasi dan peran APIP serta Budaya Organisasi.
Penelitian ini akan membahas tentang efektifitas penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Daerah Kabupaten  Solok  dan  Kota  Solok  yang  dikaitkan  dengan  beberapa  faktor  yang  mempengaruhinya yaitu : (1)  Komitmen Perangkat Daerah (PD), dalam  hal ini meliputi Kepala PD, Pejabat Struktural/ Fungsional  dan  seluruh  pegawai  yang  merupakan  variabel  orang  sebagaimana  pendapat  yang disampaikan  oleh  Luthans  (2009),  (2)  Peran  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP),  fungsi pengawasan ini didaerah dijalankan oleh Inspektorat Daerah dimana sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  (SAKIP)  Pasal  28  dan  29 menyatakan  APIP  sebagai  lembaga  Pembina  penyelenggaraan  SAKIP  di  Daerah,  (3)  Budaya Organisasi,  diartikan  oleh  Paramita  (Ndraha  2007:  208)  “budaya  organisasi  sebagai  sekelompok pikiran  dasar  atau  program  mental  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  efisiensi  kerja  dan kerjasama  manusia  yang  dimiliki  oleh  suatu  golongan  masyarakat,  dimana  peran  Sumber  Daya Manusia  pada  faktor  ini  sangat  signifikan  karena  budaya  organisasi  terbentuk  dari  proses  interaksi antar semua individu yang ada di pemerintah daerah.
Teori  keagenan  karakteristik  utamanya  adalah  pada  kontrak  wewenang  dan  tanggungjawab  dari prinsipal kepada agen.Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan antara principal dan agen  ( agency  relationship) diartikan  sebagai  sebuah  kontrak  dimana  pihak  pemegang  saham mempercayakan  tugas  dan  wewenangserta  pengambilan  keputusan  dalam  mengelola  sumber  daya yang  mereka  miliki.  Pemerintah  daerah  dalam  hubungannya  dengan  perangkat  daerah  diartikan sebagai agen dan principal, dalam teori agensi  pasti akan ada asimetri informasi atau kondisi ketidak seimbangan  dalam  memperoleh  informasi  dimana  salah  satu  pihak  mendapatkan  lebih  banyak  atau lebih  baik  suatu  informasi.  Perangkat  Daerah  sebagai  organisasi  teknis  dan  lembaga  yang  terlibat langsung  dalam  proses  pelayanan,  mempunyai  lebih  banyak  informasi  mengenai  sumber  daya  yang dimiliki  yang  dijabarkan  dalam  bentuk  rencana  strategis  perangkat  daerah.  Sedangkan  pemerintah daerah hanya melakukan kompilasi atau konsolidasi dari informasi-informasi yang disampaikan oleh perangkat daerah. Asimetri informasi tersebut dapat menimbulkan berbagai konflik yang paling utama adalah  menyangkut  validitas  atau  kebenaran  informasi  yang  disampaikan  oleh  perangkat  daerah  dan kesalahan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan dan pengolahan informasi yang disampaikan oleh perangkat daerah.

## Wahana Riset Akuntansi Vol 8, No 1 (2020)
Mowday  dalam  artikel  yang  disusun  oleh  Sabrina  (2011)  mendefinisikan  komitmen  organisasi dibangun  oleh  3  (tiga)  sikap  yang  saling  berhubungan  terhadap  organisasi,  yaitu:  (1)  Identifikasi ( identification ),  yaitu  pemahaman  pada  tujuan  organisasi,  (2)  Keterlibatan  ( involvement ),  lebih ditentukan  oleh  perasaan  yang  menyenangkan,  (3)  Loyalitas  ( loyality ),  perasaan  yang  menganggap organisasi  merupakan  tempat  untuk  menetap  dan  berkarya.  Pendapat  lain  disampaikan  oleh  Noe, Hollenbeck, Gerhart dan Wright dalam David Wijaya, (2011) yang menyatakan komitmen organisasi sebagai  tingkatan  seorang  pegawai  mengidentifikasi  dirinya  sendiri  dengan  organisasi  dan  kemauan bekerja  keras  demi  kepentingan  organisasi  itu.  Pendapat  lain  disampaikan  oleh  Sunyoto  dan Barharudin  (2011),  yang  mendefinisikana  pengertian  komitmen  organisasi  adalah  sejauh  mana seseorang  memihak  sebuah  organisasi  serta  tujuan-tujuannya  dan  keinginannya  untuk mempertahankan keanggotaan sebagai anggota organisasi.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Pasal 1 disebutkan bahwa APIP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP),  Inspektorat  Jenderal  atau  nama  lain  yang  secara  fungsional  melaksanakan pengawasan  intern,  Inspektorat  Provinsi  dan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  atau  Kota.  Peraturan Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP) dalam  Pasal  216  ayat  (2),  APIP  adalah Inspektorat Daerah,yang  mempunyai  tugas  membantu  kepala daerahmelakukan  pembinaan  dan  pengawasan  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Kinicki  dan  Fugate  (2013:32),  mengemukakan  bahwa  budaya  organisasi  dapat  diartikan gabungan  dari  bagaimana  persepsi,  pemikiran  dan  reaksi  terhadap  berbagai  lingkungan.  Jadi  reaksi dan  pemikiran  seorang  aparatur  pemerintah  akan  berbeda  tergantung  dari  bagaimana  budaya  di organisasinya  dibentuk.  Fadel  dalam  Ramadentinata  dan  Anita  (2013)  mendefinisikan  budaya organisasi  sebagai  keyakinan  pegawai  terhadap  kegunaan  dari  nilai  dan  norma  yang  berasal  dari doktrin New Public Management (NPM), yang menuntun atau mempengaruhi sikap dan tindakannya dalam melaksanakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Penyelenggaraan  SAKIP  merupakan  salah  satu  perwujudan  atas  10  prinsip  dalam  Tata  Kelola Pemerintahan  ( Good  Governance )  khususnya  pada  prinsip  akuntabilitas.  Terkait  pengertian  SAKIP kita dapat mempedomani pendapat para ahli yaitu menurut Mardiasmo dalam Ira Amelia, dkk.(2014) yang  mendefinisikan  bahwa kinerja pemerintahan daerah dengan sendirinya merupakan semua hasil- hasil  yang  didapatkan  ataupun  hasil-hasil  yang  dicapai  selama  berjalannya  pelaksanaan  otonomi daerah  yang  tentunya  untuk  mencapai  tingkat  kinerja  yang  kita  harapkan,  dan  tentunya  ini  semua memuat tentang penjabaran sasaran dan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan rencana strategi  pemerintah  daerah.”  Peraturan  Presiden  No.  29  Tahun  2014  tentang  SAKIP,  pengertian SAKIP  adalah  suatu  rangkaian  aktivitas  yang  telah  memiliki  sistem,  merupakan  instrumen  dan prosedural yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, serta  pelaporan  kinerja  pada  instansi  pemerintahan,  guna  pertanggungjawaban  dan  peningkatan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Banyak  faktor  mempengaruhi  penerapan  SAKIP  di Indonesia  yaitu  komitmen  manajemen,  budaya  organisasi,  otoritas  pengambilan  keputusan, profesionalisme aparatur, Good Governance dan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilakuka oleh  banyak  penelitian  sebelumnya  (Dani,2016;  Andre  Rahmat,  2018;  May  Hana,  2018;  Leny  dkk, 2014; dan Ira Amelia dkk,2014).

## Pengembangan Hipotesis Pengaruh Komitmen Perangkat Daerah terhadap Efektifitas Penyelenggaraan SAKIP
Faktor  keberhasilan  pengelolaan  organisasi  sangat  ditentukanoleh  sumber  daya  manusia (Marwoto,  2012).Komitmen  organisasi  mempunyai  peran  penting  dalam  mencapai  kondisi  yang kondusif  dalam  suatu  organisasi  sehingga  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien.Pegawai  yang mempunyai  komitmen  yang  tinggi  terhadap  organisasi  sangat  mendukung  tercapainya  tujuan  dari organisasi  tersebut.  Komitmen  perangkat  daerah  yaitu  sikap  atau  kemantapan  tekad  dari  perangkat daerah  dalam  mendukung    keberhasilan  atau  efektifitas  penyelenggaraan  SAKIP.  Konsisten  dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahir, dkk (2016) yang  menyatakan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi  efektivitas  penyelenggaraan  SAKIP  pada  instansi  pemerintah,  diantaranya  adalah
kesadaran  akan  peraturan  perundang-undangan,  komitmen  organisasi  dan  peran  APIP,  berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1: Komitmen perangkat daerah berpengaruh terhadap efektifitas penyelenggaraan SAKIP.

## Pengaruh Peran APIP terhadap Efektifitas Penyelenggaraan SAKIP
Asosiasi  Auditor  Intern  Pemerintah  Indonesia  (AAIPI),  mendefinisikan  APIP  adalah  instansi pemerintah  yang  dibentuk  dengan  tugas  melaksanakan  pengawasan  intern  di  lingkungan  pemerintah pusat  dan/atau  pemerintah  daerah,  untuk  instansi  pusat  contohnya  adalah  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dan  Inspektorat/unit  pengawasan  intern  pada  Kesekretariatan Lembaga  Tinggi  Negara  dan  Lembaga  Negara,  sedangkan  untuk  instansi  daerah  contohnya  adalah Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Harsya, dkk (2016) yang menyatakan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan SAKIP pada instansi pemerintah, diantaranya adalah kesadaran akan peraturan perundang-undangan, komitmen organisasi dan peran APIP, maka peneliti merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:
H2 : Peran APIP berpengaruh terhadap efektifitas penyelenggaraan SAKIP

## Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efektifitas Penyelenggaraan SAKIP
Budaya organisasi memegang peranan penting dalam pengembangan organisasi. Dengan budaya organisasi  yang  baik,  maka  keseluruhan  kegiatan  organisasi  dan  proses  pengambilan  keputusan  dan kebijakan  untuk  kepentingan  organisasi  akan  berjalan  dengan  baik  dan  terarah.  Pernyataan  diatas didukung  oleh  pendapat  beberapa  orang  ahli  yaitu  menurut  De  Long  dan  Fahey  dalam  Fakhar Shahzad,  dkk.(2017)  diartikan  bahwa  budaya  organisasi  diperlukan  untuk  meningkatkan  pembagian pengetahuan  dan  pikiran  kreatif  guna  mendukung  kesuksesan  organisasi.Budaya  organisasi  adalah pendorong  yang  ampuh  untuk  meningkatkan  produktifitas,  inovasi  dan  kinerja  keuangan  suatu organisasi. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dani R (2016) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi, kompetensi aparatur dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD, , maka peneliti merumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

## H3 : Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Efektifitas Penyelenggaraan SAKIP

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kausatif,  menjelaskan  pengaruh  komitmen  organisasi, peran  APIP  dan  budaya  organisasi  terhadap  efektivitas  penyelenggaraan  sistem  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  daerah  di  kota  Solok  dan  kabupaten  Solok.  Unit  analisis  dalam  penelitian  ini adalah  organisasi  perangkat  daerah  (OPD),  sehingga  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  perangkat daerah  yang  berwenang  dalam  pelaksanaan  SAKIP  di  lingkungan  pemerintah  kabupaten  dan  kota Solok.  Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  sekretaris  badan/  dinas  dan  beberapa  orang  auditor  di lingkungan  pemerintah  daerah  kota  Solok  dan  kabupaten  Solok  dengan  tingkat  respon  responden cukup tinggi, yaitu 88,88%.
Dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti (komitmen  organisasi,  peran  APIP  dan  budaya  organisasi).Data  primer  didapat  dari  hasil  kuesioner yang telah diisi oleh responden. Data sekunder dalam penelitian ini adalah nilai evaluasi SAKIP tahun 2018.
Uji  validitas  dimaksudkan  untuk  mengukur  instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  agar sesuai  dengan  ketepatan  atau  kecermatan  suatu  instrumen  dalam  mengukur  apa  yang  ingin  diukur. Sedangkan  uji  realibilitas  dilakukan  terhadap  item  pertanyaan  yang  dinyatakan  handal  ( valid ). Kuesioner  dikatakan  handal  jika  jawaban  seseorang  terhadap  pernyataan  adalah  konsisten  atau  tidak berubah-ubah/ stabil dari waktu ke waktu.
Pengujian  asumsi  klasik  dilakukan  meliputi  uji  normalitas,  multikolinieritas,  dan heteroskesdastisitas.  Pengujian  hipotesis  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda  dengan menggunkaan parameter: Uji F, koefisien determinasi (R 2 ) dan uji t

## Wahana Riset Akuntansi Vol 8, No 1 (2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dibawah ini adalah deskripsi hasil penelitian tentang pengaruh komitmen perangkat daerah, peran aparat  pengawas    intern  pemerintah  (APIP)  dan  budaya  organisasi  terhadap  efektifitas Penyelenggaraan SAKIP. Pembahasn dapat dikategorikan sebagai berikut :

## Variabel Efektivitas Penyelenggaraan SAKIP
Variabel efektifitas penyelenggaraan SAKIP dikategorikan atas nilai hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan  oleh Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (KemenPAN dan RB) untuk Kota Solok dan Kabupaten Solok pada tahun 2018. Untuk Kota Solok nilai Evaluasi SAKIP tahun 2018 adalah 65,67 dan Kabupaten Solok dengan nilai 62,59. Kedua Kota dan Kabupaten ini  pada  tahun  2018  masuk  dalam  Kategori  B.  Berikut  adalah  kategori  Nilai  Evaluasi  SAKIP  yang dikeluarkan oleh KemenPAN dan RB:
Tabel 1. Kategori Penilaian SAKIP No  Kategori  Nilai Angka Interpretasi 1. AA >90-100 Sangat Memuaskan 2. A >80-90 Memuaskan 3. BB >70-80 Sangat Baik 4. B >60-70 Baik 5. CC >50-60 Cukup 6. C >30-50 Kurang 7. D 0-30 Sangat Kurang

## Distribusi Variabel Komitmen Perangkat Daerah
Variabel komitmen perangkat daerah terdiri dari 11 (sebelas) item pertanyaan. Berikut distribusi hasil penelitian dari variabel ini:
Tabel 2. Komitmen Perangkat Daerah No. Pernyataan N Total Skor Rerata  TCR Kategori 1. Pegawai di OPD saya bersedia melakukan    upaya    ekstra    disamping pekerjaan    yang    sudah  ditentukan  untuk membantu keberhasilan organisasi 80 323 29,36 58,73  Cukup Baik
2. Pegawai di OPD saya memiliki kebanggaan menjadi bagian dari organisasi tempatnya bekerja 80 331 30,09 60,18 Baik 3. Organisasi  kami  memberikan  peluang yang  sama  kepada  semua  pegawai  untuk berkembang. 80 323 29,36 58,73 Cukup Baik 4. Dalam  melakukan  setiap  pekerjaan  kami telah didukung
dengan aturan dan kebijakan yang jelas dan tertulis. 80 331 30,09 60,18 Baik 5. Organisasi  kami  telah  mengalokasikan dana  yang  cukup  guna  mendukung pencapaian tujuan kegiatan/ organisasi. 80 300 27,27 54,55 Cukup Baik 6. Pegawai di OPD saya memiliki kepedulian terhadap  keberlangsungan  organisasi  dan berupaya  menjaga  nama  baik  organisasi tempat mereka bekerja 80 334 30,36 60,73 Baik
7. Organisasi kami sangat menghargai prestasi kerja yang telah pegawai lakukan.
80 322 29,27 58,55 Cukup Baik
8. Pegawai  di  OPD  saya tidak  begitu  merasa sedih  dan  kecewa  jika  dimutasi  ke 80 295 26,82 53,64 Cukup Baik
organisasi lain.
9. Banyak hal yang sudah diperoleh pegawai selama  bekerja  di  organisasi  ini  baik berupa materi maupun non materi 80 336 30,55 61,09 Baik 10.  Pegawai di OPD saya senantiasa mendukung setiap kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi 80 331 30,09 60,18 Baik 11.  Pegawai  di  OPD  saya  bersedia  bekerja lembur guna menyelesaikan suatu pekerjaan walaupun tidak diberikan kompensasi dalam bentuk uang lembur 80 320 29,09 58,18 Cukup Baik Rata – rata Variabel 29,31 58,61  Cukup Baik
Berdasarkan hasil distribusi frekuensi variabel komitmen perangkat daerah yang disajikan dalam tabel  di  atas,  dari  80  responden  yang    yang  mengisi  kuesioner  terlihat  bahwa  tingkat  capaian responden tertinggi yaitu pada item pernyataan nomor 9, yaitu dengan nilai 61,09% dengan kategori baik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pegawai  merasakan  banyak  hal  yang  sudah  diterimanya  dari organisasi  tempatnya  bekerja,  baik  secara  moril  dan  materiil  sehingga  hal  tersebut  meningkatkan komitmennya  terhadap  organisasi  tempatnya  bekerja. Sedangkan  tingkat  capaian  responden  terendah adalah  pada  item  pernyataan  nomor  8  yang  berkaitan  dengan  mutasi  pegawai,  yaitu  dengan  nilai 53,64%.  Untuk  rata-rata  tingkat  capaian  responden  variabel  ini  adalah  58,61%.  Untuk  itu  dapat disimpulkan  bahwa  tingkat  capaian  responden  untuk  variabel  komitmen  organisasi  dapat dikategorikan cukup baik.

## Distribusi Variabel Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
Variabel peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) terdiri dari 10 (sepuluh) item pertanyaan. Tabel 3 menyajikan distribusi  variabel APIP dalam penelitian ini:
Tabel 3. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) No. Pernyataan N Total Skor Rerata  TCR Kategori 1. Auditor internal harus memiliki pengetahuan  yang  cukup  tentang  proses bisnis  dan  tupoksi  Perangkat  Daerah  yang akan diaudit 80 344 34,40 68,80 Baik 2. Dalam  meningkatkan  pengetahuan  dan keahliannya auditor internal harus mendapatkan  pendidikan  dan  pelatihan yang berkala 80 353 35,30 70,60 Baik 3. Dalam menjalankan tugasnya auditor harus bersikap dan berbuat sesuai dengan standar audit dan kode etik 80 354 35,40 70,80 Baik 4. Saya  berpandangan  bahwa  APIP  atau Inspektorat  baru  berperan  sebagai  pihak yang mencari kesalahan dan lebih mengedepankan  peran  pengawasan  dari pada pembinaan 80 279 27,90 55,80 Cukup Baik 5. Secara  umum  saya  merasa  belum  puas terkait kinerja APIP atau Inspektorat 80 294 29,40 58,80 Cukup Baik 6. Dalam melaksanakan tugasnya, APIP harus bisa  menyesuaikan  diri  pada  kondisi- kondisi  tertentu  walaupun  bertentangan dengan aturan yang berlaku agar
pelaksanaan audit bisa selesai tepat waktu 80 274 27,40 54,80 Cukup Baik

## Wahana Riset Akuntansi Vol 8, No 1 (2020)
7. APIP  harus  mampu  menjadi  contoh  bagi semua perangkat daerah terkait Tata kelola pemerintahan  yang  baik,  Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern 80 340 34,00 68,00 Baik 8. APIP harus selalu meningkatkan kapabilitas  atau kemampuannya agar mampu menjadi lembaga pengawasan yang professional dan berkualitas 80 345 34,50 69,00 Baik 9. Setiap berada dalam kondisi yang meragukan  terkait  pelaksanaan  pekerjaan yang  berhubungan  dengan  kedinasan  saya sering berkonsultasi dengan APIP 80 339 33,90 67,80 Baik 10.  Laporan  Hasil  Audit  telah  disampaikan tepat  waktu  dan  semua  rekomendasi  bisa kami tindaklanjuti 80 323 32,30 64,60 Baik Rata – rata Variabel 32,45 64,90 Baik
Berdasarkan  hasil  yang  terdapat  dalam  tabel  distribusi  frekuensi  variabel  APIP  di  atas,  dari  80 responden yang diteliti terlihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi yaitu pada item pernyataan nomor 3, dengan nilai 70,80% dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya  auditor  harus  bersikap  dan  berbuat  sesuai  dengan  standar  audit  dan  kode  etik  yang  sudah ditetapkan. Sedangkan tingkat capaian responden terendah adalah pada item pernyataan nomor 6 yang berkaitan dengan penyesuaian diri APIP pada kondisi-kondisi tertentu walaupun bertentangan dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan audit bisa selesai tepat waktu, yaitu dengan nilai 54,80%. Untuk rata-rata  tingkat  capaian  responden  variabel  ini  adalah  64,90%.  Untuk  itu  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat capaian responden untuk variabel peran APIP dapat dikategorikan baik.

## Distribusi Variabel Budaya Organisasi
Variabel  budaya  organisasi  terdiri  dari  9  (sembilan)  item  pertanyaan.  Berikut  distribusi  hasil penelitian dari variabel ini:
Tabel 4. Budaya Organisasi No. Pernyataan N Total Skor Rerata  TCR Kategori 1. Nilai-nilai  positif  (Disiplin,  kejujuran, Etika)  yang  ada  di  OPD  didukung  oleh semua pegawai 80 328 36,44 72,89 Baik 2. Pegawai  termotivasi  untuk  giat  bekerja karena termotivasi untuk menduduki suatu jabatan tertentu 80 287 31,89 63,78 Baik 3. Pimpinan  selalu  mendorong  pegawai untuk selalu maksimal dalam bekerja 80 337 37,44 74,89 Baik 4. Pegawai  merasa  malu  dan  bersalah  jika melakukan  kesalahan  dan  melanggar aturan yang ditetapkan 80 334 37,11 74,22  Cukup Baik 5. Dalam  bekerja  pegawai  dituntut  berfikir inovatif  dan  bertindak  kreatif  serta  berani mengambil keputusan 80 341 37,89 75,78  Cukup Baik 6. Organisasi  tempat  saya  bekerja  sering memberikan  toleransi  atau  mengabaikan terhadap kesalahan yang dilakukan pegawai terkait disiplin dan etika. 80 280 31,11 62,22  Cukup Baik 7. Pimpinan  kami  merupakan  sosok  yang patut dicontoh dan diteladani 80 333 37,00 74,00 Baik
8. Dalam  bekerja  pegawai  selalu  dituntut untuk  bekerja  secara  cermat,  penuh analisis dan detail 80 344 38,22 76,44 Baik 9. Organisasi  kami  telah  menetapkan  tujuan dan  sasaran  yang  akan  dicapai  dalam periode 5 tahun dan 1 tahun 80 339 37,67 75,33 Baik Rata – rata Variabel 36,09 72,17 Baik
Berdasarkan  hasil  distribusi  frekuensi  variabel  budaya  organisasi  dalam  tabel  di  atas,  dari  80 responden yang diteliti terlihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi yaitu pada item pernyataan nomor  8,  yaitu  dengan  nilai  76,44%  dengan  kategori  baik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam melaksanakan  pekerjaannya  setiap  pegawai  dituntut  untuk  bekerja  secara  cermat,  penuh  analisis  dan detail.  Sedangkan  tingkat  capaian  responden  terendah  adalah  pada  item  pernyataan  nomor  6  yang berkaitan  dengan  toleransi  terhadap  pegawai,  yaitu  dengan  nilai  62,22%.  Untuk  rata-rata  tingkat capaian  responden  variabel  ini  adalah  72,17%.  Untuk  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  capaian responden untuk variabel budaya organisasi dapat dikategorikan cukup baik
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  didapatkan  bahwa  nilai Corrected  Item-Total  Correlation untuk  masing-masing  item  pertanyaan  pada  ketiga  variabel  penelitian    berada  diatas  0,3.  Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  semua  variabel  penelitian  dikatakan  valid.  Untuk  uji  reliabilitas  instrumen penelitian  ,  semakin  dekat  koefisien  keandalan  dengan  1,0  maka  akan  semakin  baik.  Secara  umum kriteria  yang  digunakan  adalah  keandalan  kurang  dari  0,6  dianggap  tidak  diterima,  keandalan  dalam kisaran 0,7 dikategorikan baik baik, dan lebih dari 0,8 adalah kategori sangat baik. Dalam penelitian ini  semua  item  pertanyaan  bernilai  diatas  0,7  sehingga  data  untuk  ketiga  variabel  penelitian  dapat dikatakan reliabel atau andal.
Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta Hasil Hipotesis 1 (Constant) 68.413 1.635 41.842  0.000 x1 -0.117 0.048 -0.386 -2.429  0.018 diterima x2 0.086 0.057 0.241 1.513  0.134 ditolak x3 -0.071 0.060 -0.196 -1.193  0.237 ditolak Uji F : 4.765, sig. 0.004
Adjusted R Square adalah 0,158
Model  penelitian  ini  telah lulus  pengujian  asumsi  klasik,  yaitu  uji  normalitas,  multikolinearitas, dan  heteroskedastisitas.  Pengujian  regresi  linear  berganda  bisa  dilanjutkan  setelah  lulus  uji  asumsi klasik. Parameter yang digunakan dalam menganalisis hasil pengujian regresi adalah uji F, pengujian koefisien  determinasi  dan  uji  t.  Hasil  uji  F  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  secara  bersamaan variabel  independen  mampu  mempengaruhi  atau  menjelaskan  variabel  dependen  dengan  baik  dan menguji  model  penelitian  yang  digunakan  apakah  telah fix atau  tidak.  Hasil  pengolahan  data menunjukkan nilai uji F signifikan pada 0,004 (sig 0,000< 0,05), hal ini menunjukan bahwa persamaan regresi yang digunakan dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah fix yang berarti variabel bebas  mampu  menjelaskan  variabel  terikat  secara  bersama-sama.  Pengujian  berikutnya  melihat  hasil uji  koefisien  determinasi  yang  bertujuan  untuk  melihat  atau  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan model  dalam  menerangkan  variansi  variabel  dependen.  Dari  tampilan output SPSS model  summary pada  tabel  di  atas  besarnya adjusted R square adalah  0,158,  yang  mengindikasi  bahwa  kontribusi variabel komitmen perangkat daerah, peran APIP dan budaya organisasi mampu menjelaskan variansi efektivitas  penyelenggaraan  SAKIP  sebesar  15,8%,  sedangkan  sisanya  sebesar  84,2%    di  tentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Wahana Riset Akuntansi Vol 8, No 1 (2020)

## Pengaruh Komitmen Perangkat Daerah terhadap Efektifitas Penyelenggaraan SAKIP
Berdasarkan  hasil  olahan  data  diketahui  bahwa,  variabel  komitmen  perangkat  daerah  memiliki pengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan SAKIP dengan nilai t-statistik sebesar  -2,429. Maka, nilai  -2,429  >  1,6641  (signifikan  negatif)  Sehingga  terdapat  pengaruh  antara  variabel  komitmen organisasi terhadap efektivitas penyelenggaraan SAKIP. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Leni  N  (2014)  yang  berjudul factors  affecting  implementation  of  good government  governance (GGG) and  their  implications  towards  performance  accountability menyatakan bahwa pelaksanaan kompetensi aparatur pemerintah daerah dan profesionalisme aparatur pengendali internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan GGG dan penerapan GGG berpengaruh signifikan terhadap kinerja akuntabilitas pemerintah daerah.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harsya, dkk (2016) yang menyatakan  bahwa  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  efektivitas  penyelenggaraan  SAKIP pada  instansi  pemerintah,  diantaranya  adalah  kesadaran  akan  peraturan  perundang-undangan, komitmen organisasi dan peran APIP.
Komitmen  perangkat  daerah  diartikan  sebagai  sikap  atau  kemantapan  tekad  dari  perangkat  daerah yang dapat berbentuk kebijakan, alokasi anggaran dan pemberian insentif guna mendukung efektifitas penyelenggaraan  SAKIP.  Keberhasilan  penyelenggaraan  SAKIP  dipengaruhi  oleh  kebijakan  atau aturan  yang  ditetapkan  oleh  manajemen  puncak  dalam  hal  ini  Kepala  Daerah  dan  Kepala  perangkat daerah,  dan  didukung  dengan  besaran  alokasi  anggaran  yang  dapat  berbentuk  pemberian  insentif kepada perangkat daerah dan pegawai yang dinilai berhasil dalam penyelenggaraan SAKIP.

## Pengaruh Peran APIP terhadap Efektifitas Penyelenggaraan SAKIP
Tidak  terdapat  pengaruh  antara  variabel  peran  APIP  terhadap  efektivitas  penyelenggaraan SAKIP,  dikarenakan  nilai  t-statistik  sebesar  1,513.  Maka  nilai  1,513  <  1,6641,  yang  artinya  peran APIP  sebagai  pengawas  penyelenggaraan  pemerintah  belum  bisa  mengawal  keefektivitasan penyelenggaraan  SAKIP.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Tahir,  dkk  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  efektivitas penyelenggaraan  SAKIP  pada  instansi  pemerintah,  diantaranya  adalah  kesadaran  akan  peraturan perundang-undangan, komitmen organisasi dan peran APIP. Dalam penelitian yang diungkapkan oleh Andre R (2018) menunjukkan level kapabilitas APIP dan jumlah APIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,  sedangkan  tingkat  pendidikan  APIP  dan  latar  belakang pendidikan APIP tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efektifitas Penyelenggaraan SAKIP
Tidak terdapat pengaruh antara variabel budaya organisasi terhadap efektivitas penyelenggaraan SAKIP, dikarenakan nilai t-statistik sebesar -1,193. Maka nilai -1,193< 1,6641, yang artinya budaya organisasi  yang  diterapkan  dalam  organisasi  tidak  dapat  mendorong  berjalannya  efektivitas penyelenggaraan  SAKIP.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Dani  R  (2016)  dalam  penelitian  yang  berjudul  Komitmen  Organisasi,  Kompetensi  Aparatur  dan Budaya  Organisasi  terhadap  Kinerja  SKPD  Pemerintah  Kota  Bandung  yang  menyatakan  bahwa komitmen organisasi, kompetensi aparatur dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD

## SIMPULAN
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan  bukti  empiris  tentang  pengaruh  komitmen perangkat  daerah,  peran  APIP  dan  budaya  organisasi  terhadap  efektifitas  penyelenggaraan  SAKIP  . Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  variabel komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap  efektifitas  penyelenggaraan  SAKIP.  Sedangkan  variabel peran APIP dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap efektifitas penyelenggaraan SAKIP.
Penelitian  ini  telah  dirancang  dan  dikembangkan  sedemikian  rupa,  tetapi  masih  banyak keterbatasan  diantaranya  daerah  penelitian  hanya  mencakup  pada  Pemerintah    Daerah    Kota  Solok dan Kabupaten Solok saja sehingga hasil penelitian belum menggambarkan kondisi yang menyeluruh yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten/ kota lainnya. Selanjutnya dari model penelitian yang digunakan, variabel X yang digunakan dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan sebesar 15,8% pengaruhnya terhadap variabel Y, sedangkan sisanya sebesar 84,2% dijelaskan oleh faktor lain yang
tidak diteliti. Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian, tidak hanya  mencakup  satu  atau  dua  pemerintah  daerah  saja.  Penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  pengaruh komitmen perangkat daerah, peran APIP dan budaya organisasi terhadap efektivitas penyelenggaraan SAKIP. Sebaiknya  untuk penelitian selanjutnya dapat menemukan variabel-variabel lain yang lebih berpengaruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Aikins,  S.,  K.  2011.  An  Examination  of  Government  Internal  Audits’  Role  in  Improving  Financial Performance. Journal of Public Finance and Management . Volume 11, Number 4, pp. 306-337. Andre  R.K.  2018,  Pengaruh  Karakteristik  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Skripsi , FE UNP
Asosiasi  Auditor  Intern  Pemerintah  Indonesia.  2013, Standar  Audit  Intern  Pemerintah  Indonesia , Jakarta
Azis,  M.I.,  2020.  Penerapan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Ekonomika , 11 (1).
Dani  Ramdani.  2016,  Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Kompetensi  Aparatur  dan  Budaya  Organisasi terhadap Kinerja SAKP pada Pemerintah Kota Bandung David  M.  Van  Slyke,  2006, “ Agents  or  Stewards:  Using  Theory  to  Understand  the  Government- Nonprofit Social Service Contracting Relationship”, Journal  of  Public  Administration  Research and Theory , No. 17 Dwi Afriyanti,dkk, 2015, Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah , Jurnal BPK, RI Eka  Puspasari.  2015, Efektifitas  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAbupaten Purworejo
Fakhar  Shahzad,  et  al.  2017. Organizational  Culture  and  Innovation  Performance  in  Pakistan’s Software Industry . Technology in Society, doi: 10.1016/ j.techsoc.2017.08.002.
Febiani, I., Irianto, G. and Purwanti, L., 2017. Determinan Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip). Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan , 6 (1).
Ghozali,  Imam.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  23 .  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ira  Amelia,  dkk.  2014. Pengaruh  Good  Governance,  Pengendalian  Intern,  Dan  Budaya  Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jember: Jurnal Akuntansi Jember Jensen,  M.,  &  Meckling,  W.  (1976). Theory  of  the  firm:  managerial  behavior,  agency  cost  and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360. Kaswan.2012. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  untuk  Keunggulan  Bersaing  Organisasi . Yogyakarta: Graha Ilmu
Kinicki Angelo dan Fugate. 2013. Organizational Behavior: Key Concepts, Skills and Best Practices . 5th Edition. New York: McGraw-Hill Education Leny  N,  dkk,  2014, Factors  Affecting  Implementation  of  Good  Goverment  Governance  (GGG)  and Their Implications Towards Performance Accountability
Lukmanul  Hakim,  dkk.  2016. Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Pengendalian  Intern  dan  Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Manajerial . Jaffa.  Vol.4. ISSN: 2339-2886
Luthans, Fred. 2009. Perilaku Organisasi . Edisi Sepuluh. Yogyakarta: Andy Offset. Majalah Elektronik SWA terbitan tanggal 20 Maret 2018 Marwoto,  Nuki,  ST.  2012. Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  Komunikasi  Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, Tesis. Universitas Terbuka May  Hana  B.  2018, Akuntabilitas  Kinerja  di  Instansi  Pemerintah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)
Nababan,  M.D.,  2016.  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Efektivitas  Penerapan  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Serdang Bedagai dengan Budaya Kerja Sebagai Variabel Moderating.
Nurkhamid,  M.  2008. Implementasi  Inovasi  Sistem  Pengukuran  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah .Jurnal Akuntansi Pemerintah
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  No.  12  Tahun  2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

## Wahana Riset Akuntansi Vol 8, No 1 (2020)
Peraturan  Presiden  Nomor  29 Tahun  2014  tentang Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah (SAKIP)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan  Pemerintah  No.  17  Tahun  2017  tentang Sinkronisasi  Proses  Perencanaan  dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
Ramadentinata, Rizki dan Lili Anita. 2013. Pengaruh Budaya Organisasi  Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah  Dengan  Kapasitas  Manajemen  Kewirausahaan  Sebagai  Variabel  Intervening. Padang: Jurnal WRA. Vol.1, No. 1.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  98  Tahun  2018  tentang Sistem  Informasi Pembangunan Daerah.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Republik  Indonesia.  Undang-undang  No.  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Robbins,  S.  2008. Perilaku  Organisasi ,  Jilid  I  dan  II,  alih  Bahasa  :  Hadyana  Pujaatmaja.  Jakarta: Prenhallindo
Rohman,  W.,  N.  2017. Kinerja  Aparatur  Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP)  dalam  Pengawasan Terhadap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung. Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. Rostina.2014. Pengaruh  Belanja  Modal  dan  Investasi  Daerah  Terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan  Kabupaten  Kota  SeSumatera. Tesis.Program  Pascasarjana  Ilmu  Akuntansi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung.
Sabrina,  Herdiani.  2011. Pengaruh  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Hubungan Gaya  Kepemimpinan dan Budaya Organisasi dengan Kinerja Organisasi, Skripsi. Padang: Universtas Negeri Padang Sembiring, Masana. 2012. Budaya dan Kinerja Organisasi. Bandung: Fokus Media Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suharyadi  &  Purwanto.(2009). Statistika  untuk  Ekonomi  dan  Keuangan  Modern. Jakarta:  Salemba Empat.
Tahir,  H.K.,  Poputra,  A.T.  and  Warongan,  J.D.,  2016.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penerapan Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  pada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Utara. Jurnal Accountability , 5 (2), pp.37-51. Tika,  Moh.  Pabundu.2012. Budaya  Organisasi  dan  Peningkatan  Kinerja  Perusahaan. Jakarta:  PT. Bumi Aksara.