## PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA
Rohani Inta Dewi 1 , Hamdi 2 , M. Adib Zata Ilmam 3 , Lalu Moh Nazar Fajri 4 1,2,3,4 Universitas Nahdlatul Wathan Mataram rohanidewi09@gmail.com , hamdikhaldun@gmail.com , zatailmam@gmail.com, nazarfajri8@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  pengembangan  BUMDES diberbagai  tempat,  yang  nantinya  bisa  dikembangkan  di  desa  lain.  Metode  yang digunakan  yaitu  menggunakan Systematic  Literature  Review dengan  mengumpulkan beberapa  jurnal  ilmiah  diambil  dengan  cara  acak,  adapun  temuan  dalam  penelitian  ini adalah BUMDES bisa menjadi  kekuatan baru dalam  menunjang pembangunan, karena bisa  menciptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  desa,  dan menekan  angka  urbanisasi  masyarakat  desa  ke  kota,  kalau  tidak  desa  akan  kehilangan populasi penduduk.
Kata Kunci: Kebijakan, Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa.

## PENDAHULUAN
Dunia usaha adalah tempat yang menantang di mana berbagai risiko dan peluang ditemui  setiap  hari.  Menurut  definisi,  tujuan  akhir  dari  sebuah  perusahaan  adalah mengejar  produktivitas  ekonomi  dan  memaksimalkan  laba.  Produktivitas  dan  laba bukan  saja  di  monopoli oleh  organisasi  private  sector,  namun  public  sector  juga  dapat berkontribusi  aktif  dalam  pengembangan  ekonomi  berbasis  masyarakat  terutama masyarakat pedesaan.
Pengembangan  ekonomi  desa  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  secara nasional dianggap sebagai suatu isu penting yang harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak.
Upaya  pengembangan  ekonomi  desa  saat  ini  harus  dirancang  sedemikian  rupa sehingga implementasinya dilapangan dapat berjalan dengan terintegrasi.
Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kesejahtraan  dan  ekonomi  desa  adalah dengan  Mengembangkan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  menengah  (UMKM)  melalui organisasi  bisnis  yang  dapat  mempercepat  pertumbuhan  dengan  cara  Inkubator  bisnis, dan  menghubungkan  pengusaha  dengan  pemodal  ventura  (Hutabarat  &  Pandin,  2014), dan  kekuatan  inovatif  perusahaan  sosial  pedesaan  berasal  dari  kemampuan  mereka untuk  secara  strategis  menghubungkan  Masyarakat  pedesaan  dengan  jaringan  supra- regional  (Richter,  2019).  Keberadaan  UMKM  sangat  penting,  namun  kelemahannya pada pembinaan kepada masyarakat masih kurang.
Padahal  Negara  Indonesia  pernah  mengalami  krisis  pada  tahun  1998  dan  2008, namun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki ketahanan nasional yang mampu  memberikan  kontribusi  positif  dan  mandiri  sehingga  sektor  tersebut  patut dikembangkan  (Ashton  et  al.,  2018).  Bisa  kita melihat  dari  hasil  penelitian  di  amerika latin karibia menunjukkan UMKM sangat penting di daerah berkembang karena mereka adalah  mesin  pertumbuhan  ekonomi.  Mereka  merupakan  90%  dari  perusahaan  di Location  Area  Code  (  LAC), menyumbang  25%  dari  PDB  daerah  dan  mewakili  50% dari pekerjaan.
Temuan di  atas memberikan suatu  gambaran  yang menarik tentang keberadaan UMKM  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  khususnya  di  negara  berkembang. Selain  itu  upaya  untuk  pengembangan  UMKM  telah  dilakukan  di  Indonesia,  namun upaya tersebut menemui hambatan dibeberapa bidang, terutama Masyarakat kekurangan modal  dalam  mengembangkan    usaha  (Moyes  et  al.,  2014),  sehingga  rumah  tangga bergantung pada jaringan Rentenir, disamping itu 'gaya hidup' di kawasan menghambat pertumbuhan Usaha (Moyes et al., 2014).
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  dalam  mengembangkan  Usaha  Kecil Menengah  Masyarakat  kekurangan  modal,  sehingga  menurut  (Vage  Mariet,  2016) mengungkapkan bahwa penggunaan kredit pedesaan sebagai input produksi menambah pendapatan  bagi  UMKM  (Mariet  Ocasio,  2016).  Namun  menjadi  masalah  disisi  lain Kesadaran  Masyarakat  dalam  mengembalikan  uang  pinjaman  dari  BUMDES  masih kurang,  oleh  sebab  itu  membuat  BUMDES  gagal.  Sementara  permintaan  kredit  di pedesaan Cina sangat besar, dan pinjaman informal telah menjadi sumber utama kredit bagi orang miskin (Xiang et al., 2014). Belum lagi perasingan asing masuk menghambat keberhasilan usaha (Liang, 2006).
Oleh  karena  itu  pengembangan  lebih  lanjut  dari  perusahaan  pedesaan  harus fokus pada sejumlah isu kebijakan, termasuk mempromosikan perusahaan Usaha Kecil Menengah,  meningkatkan  struktur  industri,  mengembangkan  industri  pengolahan agribisnis,  meningkatkan  kualitas  dan  branding,  dan  mendorong  kolaborasi  ekonomi dan teknis regional. Sesuai dengan potensi masing-masing desa.
Berdasarkan  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu,  Keberadaan  UMKM  sangat penting  untuk  menghidupkan  roda  perekonomian  nasional.  Sehingga  kedepan pemerintah  perlu  membuat  Badan  Usaha  Miliki  Desa  (BUMDES),  sesuai  dengan amanat Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014, dimana semangatnya untuk mewujudkan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera. dalam proses mengembangkan BUMDES tentu ada tantangan  dan  peluang  dihadapi,  oleh  sebab  itu  perlu  kehadiran  pemerintah  dalam membaut regulasi yang berpihak, dan memberikan modal usaha Bagi para pelaku Usaha sesuai dengan mekanisme yang dirancang.

## METODE
Metode penelitian Systematic Literature Review (SLR) adalah suatu pendekatan ilmiah  yang  sistematis  dan  terstruktur  untuk  mengumpulkan,  mengevaluasi,  dan menyajikan  informasi  yang  relevan  dari  berbagai  penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya  dalam  suatu  bidang  pengetahuan  tertentu.  Tujuannya  adalah  untuk menghasilkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  perkembangan  ilmiah  terbaru, mengidentifikasi area-area penelitian yang belum tercakup dengan baik, dan menyusun temuan-temuan menjadi satu kesatuan yang kohesif.
Proses  SLR  dimulai  dengan  penentuan  pertanyaan  penelitian  yang  jelas  dan spesifik.  Pertanyaan  ini  akan  menjadi  panduan  untuk  mencari  dan  mengevaluasi literatur  yang relevan. Kemudian, pencarian literatur dilakukan menggunakan berbagai sumber  seperti  basis  data  akademik,  perpustakaan  digital,  dan  jurnal-jurnal  ilmiah. Pencarian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  istilah-istilah  kunci  yang  terkait  dengan topik penelitian.
Setelah  literatur-literatur  terkait  ditemukan,  langkah  selanjutnya  adalah  seleksi studi.  Kriteria  inklusi  dan  eksklusi  telah  ditetapkan  sebelumnya  untuk  membantu memilih  studi  yang  relevan  dengan  pertanyaan  penelitian.  Pada  tahap  ini,  studi-studi dievaluasi berdasarkan judul, abstrak, dan isi penuhnya. Setelah studi-studi yang relevan
dipilih,  data  yang  relevan  diekstrak.  Ini  bisa  meliputi  informasi  tentang  metode penelitian  yang  digunakan,  sampel  yang  diambil,  alat-alat  yang  digunakan,  temuan utama, dan lainnya. Data ini kemudian dievaluasi untuk mengukur kualitas dan validitas studi-studi  tersebut.  Tahap  analisis  dan  sintesis  dilakukan  untuk  menggabungkan temuan-temuan  dari  berbagai  studi.  Informasi  ini  dianalisis,  dibandingkan,  dan dikaitkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kontradiksi dalam penelitian yang telah dilakukan  sebelumnya.  Tujuan  dari  tahap  ini  adalah  untuk  menyusun  temuan-temuan menjadi suatu kerangka pemahaman yang lebih luas.
Hasil  dari  analisis  ini  disajikan  dalam  bentuk  laporan  yang  struktural  dan sistematis.  Laporan  ini  mencakup  ringkasan  temuan,  analisis  mendalam,  interpretasi, dan  kesimpulan  yang  diambil  dari  literatur  yang  ditinjau.  Proses  SLR  ini  biasanya melibatkan  validasi  oleh  rekan  sejawat  untuk  memastikan  kualitas  dan  keakuratan metodologi  serta  temuan  yang  dihasilkan.  Secara  keseluruhan,  metode Systematic Literature Review adalah suatu cara yang efektif untuk mengumpulkan, menyaring, dan menganalisis penelitian yang ada dalam suatu bidang pengetahuan. Dengan pendekatan yang  terstruktur  dan  obyektif,  SLR  memberikan  landasan  yang  kuat  untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan pengembangan penelitian selanjutnya.

## Menganalisis Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Badan Usaha Milik Desa
Kebijakan  umumnya  dipakai  untuk  menunjukkan  pilihan  terpenting  yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau privat(Mariet Ocasio, 2016), dan menurut Thomas R Dye, Kebijakan adalah kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Melihat  dari dua definisi ini Ruang lingkup kebijakan tidak hanya untuk  sektor publik saja, namun didalamnya ada privat, dan dalam pengelolaan BUMDES kita akan melihat dua  sektor  itu  saling  mempengaruhi,  karena  BUMDES  milik  publik  namun  dikelola dengan cara privat. Bisa kita lihat dari definisi dibawah ini.
Dimana  BUMDES  adalah  Badan  Usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk  sebesar  besarnya  kesejahteraan  Masyarakat  berdasarkan  Undang-undang  Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Kebijakan  desa  dalam  mengembangkan  BUMDES tujuannya  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dengan  cara  mengembangkan  aset  tenaga kerja  rumah  tangga  yang  memiliki  dampak  positif  pada  pengembangan  usaha  (Mariet Ocasio,  2016),  oleh  sebab  itu Home  Based  Business (HBB)  adalah  sebagai  kendaraan potensial  untuk  pembangunan  sosial  dan  ekonomi,  karena  Bagi  beberapa  orang  rumah adalah  tempat  bisnis  untuk  mendatangkan  Pendapatan  (Newbery  &  Bosworth,  2010). Selama  ini  kita  melihat  industry  rumahan  tidak  terlalu  diperhatikan,  padahal  memiliki dampak yang sangat besar baik secara ekonomi maupun sosial.  Sehingga kalau itu bisa jalan,  BUMDES  kedepan  bisa  menjadi  kekutan  baru  dalam  menumbuh  kembangkan perekonomian masyarakat, karena akan begitu banyak lapangan kerja akan tercipta, dan angka pengangguran akan berkurang, karena home industri dikembangkan. para ibu-ibu bisa bekrja dirumah sambal menjaga anak-anaknya.
Pemerintah  menyedikan  pasar  hasil  produksi  dari  Home  Industri  dengan mengembangkan  BUMDES  sebagi  tempat  menampung  yang  nantinya  BUMDES menjual ke Konsumen. Bisa kita lihat keberhasilan usaha itu pada sector Non Pertanian pedesaan  didesa  Lesotho  yang  digerakkan  secara  bersama-sama  oleh  masyarakat dengan cara membangun jejaring sosial yang lebih luas, penyediaan pasar, ketersediaan jaringan  komunikasi  dan  infrastruktur  (Rantšo,  2016).  Adapun  yang  dikembangkan
disekotlandia  misalnya  hanya  makanan  dan  pariwisat,  namun  mampu  meningkatkan nilai tambah (Burnett & Danson, 2004).
Semangat  yang  perlu  dibangun  dalam  mengembngkan  usaha  desa  adalah kebersamaan,  dimana  semua  orang  terlibat,  dan  posisi  pemrintah  membangun infrastruktur  dengan  tujuan  mempermudah  dan  mengurangi  bianya  produksi.    Karena selama  ini  yang  terjadi  bianya  produksi  tidak  sebanding  dengan  hasil  penjualan, kalaupun mendapatkan keuntungan tidak terlalu besar. Sehingga masyarakat mengalami kerugian.  Disamping  yang  dibutuhkan  selain  kerjasama  yaitu  inovasi  dan  kreatifitas. Bisa  kita  lihat  dibeberapa  desa  yang  telah  berhasil  dalam  mengembangkan  BUMDES yaitu;  Tirta  Mandiri  Kelaten  Jawa  Tengah  mengembangkan  destinasi  wista  kolam pemandian dengan omset 6,5 miliar pertahun. Begitupun apa yang dilakukan di karang kendari cilacap jawa tengah sebagai suplayer PLTU, dan di srisadani bojo negoro jatim bergerak dipompanisasi, dan terop. Rata-rata mereka mampu meningkatkan pendapatan Masyarakat (Moore & Jie Wen, 2006).
Melihat  temuan  diatas  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  kunci  keberhasilan BUMDES  yaitu;  inovasi,  kreatifitas,  networking,  dan  memberikan  kepercayaan manajerial pada karyawan. Dari sekian nilai inilah yang menjadikan BUMDES berhasil, karena didalamnay dibutuhkan orang-orang  yang visioner dan mempunyai ketertarikan di  dunia  usaha.  Disamping  itu  desa  memberikan  keleluasaan  kepada  pengelola  dalam mengembangkan  usaha  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dibuat  bersama,  dan  tidak terlalu  jauh  diinterpensi,  namun  yang  perlu  dilakukan  adalah  pengawsan  oleh  semua pihak  terutama  masyarakat  supaya  tidak  terjadi  penyelewengan.  Sehingga  kedepan dibutuhkan  tata  kelola  yang  baik  untuk  mengembangkan  potensi,  Bisa  kita  lihat  dari Hasil  temuan  di  Sulawesi  yang  hanya  mengembangkan  budidaya  rumput  laut  namun mendatangkan keuntungan besar.
Adapun  yang  menyebabkan  kegagalan  BUMDES  ketika  dikelola  hanya  oleh pemerintah desa saja, karena tidak dengan cara professional yang sering sekali ditunjuk hanya  orang-orang  dekat  atau  keluarganya,  walaupun  kadang  tidak  memiliki kemampuan untuk  mengelola. Oleh sebab itu  perlu  dilakukan kerjasama  dengan pihak perivat,  desa  sebagai  pemilik  saham  terbesar.  Kalau  tidak  dikelola  dengan  cara  privat sector,  maka  akan  banyak  menuai  kegagalan  (Moore  &  Jie  Wen,  2006).  Bisa  kita melihat dibeberapa desa
Disamping itu menjadi masalah masyarakat pedesaan seperti Lemahnya Sumber daya manusia, mengingat tingkat pendidikannya masih rendah. Sehingga kedepan perlu dipersiapkan  melalui  pelatihan-pelatihan.  Disamping  itu  Masalah  yang  dihadapi Masyarakat  dalam  menjalankan  usahanya  adalah  kekurangan  modal,  karena  susahnya mendaptkan  akses  atau  tempat  meminjam,  karena  tidak  ada  jaminan  yang  dimiliki, apalagi  di  tempat-tempat  formal  seperti  di  Bank.  Begitupan  hal  yang  sama  terjadi  di india dimana para pelaku usaha kecil dan menengah kesulitan dalam mengakses modal terutam dilembaga-lembaga swasta seperti  Bank. Oleh karena itu Kedepan pemerintah perlu  menganggarkan  untuk  menghidupkan  Usaha  Masyarakat  desa  dengan  cara memberikan bantuan modal.
Disamping  itu  menjadi  tantangan  masyarakat  desa  adalah  masih  buruknya infrastruktur  jaringan  telokomunikasi  yang  itu  menghambat  pembangunan  pedesaan (Salemink  et  al.,  2017),  karena  saat  ini  masih  berpusat  lebih  banyak  di  kota  belum merata  sampai  ke  desa.  Mengingat  kedepan  masyarakat  secara  keseluruhan  bergerak menuju  masyarakat  digital,  di  mana  akses  dan  penggunaan  infrastruktur  data  sangat penting. pemanfaatan jaringan telokomunikasi dalam rangka mempercepat
pembangunan desa.  dimana banyak transaski-transaksi usaha melalui online terjadi, dan itu memberikan kemudahan dan mendatangkan nilai tambah.

## Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
Mengembangkan  usaha  disetiap  desa  menjadi  salah  satu  prioritas  pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan, mengingat angka kemiskinan di Indonesia pada  tahun  2015  sekitar  10,  25  %.  Padahal  kita  memiliki  potensi  disektor  pertanian, perikanan dan pariwista.  Kalau tiga potensi ini  bisa dikelola dengan baik, maka tidak ada  alasan  Masyarakat  hidup  dibawah  garis  kemiskinan.  Namun  menjadi  problem semua  itu  belum  terkelola  dengan  maksimal  baik  oleh  Pemerintah  sebagai  pemangku kebijakan  maupun  oleh  Masyarakat  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  Pemerintah  perlu mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang fungsinya sebagai tempat mengelola potensi desa.
Sesuai  dengan amanat  Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana kepala  desa  bisa  mengelola  atau  mengembangkan  desanya  sesuai  dengan  potensi masing-masing untuk kesejahteraan Masyarakat. Apalagi didukung oleh anggaran desa yang terus bertambah, seperti tahun 2017 rata-rata 1,5 Miliar dimasing-masing desa, dan ini kadang membuat kepala desa merasa kebingungan atau gagap mengelola uang yang sebegitu  besar  untuk  pembangunan,  karena  sebelumya  tidak  dipersipakan  terlebih dahulu  Sumber  dayanya,  sehingga  penggunaan  anggaran  itu  tidak  tepat  sasaran,  maka pembangunan fisik maupun sumber daya manusia tidak terlihat hasilnya, karena belum ada perencanaan  yang baik.  Oleh sebab itu perlu ada BIMTEK untuk kepala desa dan pengurus  Bumdes  yang  tujuannya  untuk  meningkatkan  kapasiy  building,  mengingat anggaran yang dikelola sangat besar.
Dengan  anggaran  yang  sekian besar ini seharusanya bisa memberikan dampak untuk kesejahteraan Masyarakat. Padahal Desa mempunyai keleluasaan mengembangkan  desa  masing-masing  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki,  dan  Setiap Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan Masyarakatnya, karena sudah jelas tujuan bernegara adalah memberikan kesejahteraan. Bahkan dalam Undang- undang  desa  dijelaskan  bahwa  kepala  desa  mempunyai  kewajiban  untuk  mendirikan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  sebagai  tempat  menampung  hasil  bumi  dan barang jasa yang diproduksi oleh Masyarakat.
Namun masalahnya masih kurangnya inovasi dan kretaifitas pengurus BUMDES dalam  membuat  Usaha,  sehingga  BUMDES  perlu  melakukan  inovasi-inovasi  baru untuk mengembangkan usaha, dengan cara memanfaatkan tekhnologi untuk sosialisasi, dan  pemasaran.  supaya  dapat  dilaksanakan  dimana  saja  tidak  mengenal  waktu  dan tempat, karena Melalui tekhnologi kita bisa membangun relasi dengan berbagai macam kalangan.
Dizaman yang serba canggih ini BUMDES bisa memanfaatkan teknologi seperti privat  sector,  misalnya  Bukalapak,  dan  Traveloka,  dimana  Proses  pemasaran  dan taransaksinya melalui IT. Oleh sebab itu, kedepan perlu pengadaan jaringan komunikasi dan informatika oleh pemerintah kabupaten atau provensi sebagai factor penunjang, dan disetiap  desa  terkonekasi  jaringan  internet.  Melalui  internet  desa  itulah  nantinya  para pengelola  bisa  membangung  koneksi  dengan  pihak  lain,  karena  desa  harus  siap mengikuti perkembangan zaman, supaya Pendapatan Asli desa semakin Bertambah.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  pada  dasarnya  merupakan  pilar  kegiatan ekonomi  di  desa  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  sosial  ( social  institution )  dan komersial  ( commercial  institution ).  BUMDES  sebagai  lembaga  sosial  harus  berpihak kepada  kepentingan  masyarakat  melalui  kontribusinya  dalam  penyediaan  pelayanan
sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah Bumdes pada umumnya, yaitu: (1) Meningkatkan  Perekonomian  Desa,  (2)  Meningkatkan  Pendapatan  asli  Desa,  (3) Meningkatkan  Pengelolaan  potensi  desa  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  dan  (4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
Tujuan-tujuan  ini  akan  tercapai  manakala  ada  kesadaran  bersama  dari masyarakat untuk membeli produk yang dihasilkan oleh masyarakat BUMDES, dan itu bisa  kita  melihat  di  Yuanji,  dimana  masyarakat  menggunakan  produk  lokal,  seperti tepung,  tahu  dan  cabai  di  hotel.  Kepala  desa  Yuanjia  mengorganisir  pabrik-pabrik produksi  makanan  ringan,  tahu,  cabai  dan  bahan  pangan  lainnya  di  desa  untuk meningkatkan  ketahanan  pangan  (Gao  &  Wu,  2017).  Badan  Usaha  Milik  Desa  juga harus mulai berpikir kearah sana untuk membeli produk Home Industri.
Hasil  produksi  itu  juga  bisa  disuplay  ke  tempat-tempat  pariwista,  sehingga Kedepan  pemerintah  perlu  mengembangkan  dunia  pariwisata  pedesaan  yang mendukung  kebijakan  industri  jasa  terutama  pariwisata  (Gao  &  Wu,  2017).  Dengan begitu banyak serapan tenaga kerja yang bisa ditampung terutama anak-anak muda, dan ibu-ibu. Biar mereka tidak pergi bermigrasi ke kota. Dengan berkembangnya pariwisata desa.  setiap  restoran  diwajibkan  untuk  membeli  bahan  dari  BUMDES,  dimana masyarakat menjadi penyedia bahan pokok bagi para wisatawan dari hasil bumi. Supaya masyarakat  tidak  hanya  menjual  barang  mentah  saja  yang  harganya  murah,  dengan begitu masyarakat mendapatkan nilai tambah untuk kesejahteraannya.
Sesuai dengan konsep pembangunan saat ini adalah membangun dari desa, atau membangun  dari  kecil  ke  besar,  bukan  sebaliknya.  mengingat  maju  tidaknya  negara sangat  tergantung  pada  kemajuan  desa.  Negara  terbentuk  dari  kumpulan-kumpulan Masyarakat  dari  berbagai  macam  pelosok.  Desa  harus  mulai  berbenah  dan  berfikir bagiamana menjadikan desanya menjadi mandiri dan sejahtera. Dengan mengembangkan BUMDES, karena sangat disayangkan kalau Uang negara yang berapa miliar rupiah tidak dimanfaatkan dan hilang begitu saja karena menejemen yang masih kuarang  baik.  Karena  tidak  ada  komitmen  dan  kesadaran  bersama  untuk  membangun ekonomi. Kalau semua itu sudah maju yang mendapatkan untungnya adalah Masyarakat itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  BUMDES  harus  dikelola  dengan  benar,  bila  perlu pengurusnya  difasilitasi  melakukan  study  banding  ke  desa  yang  sudah  maju BUMDESnya, supaya memiliki gambaran apa yang akan dikembangkan sesuai dengan potensinya.
Bila  perlu  Pemerintah  untuk  menghidupkan  BUMDES  dengan  mengadakan ivent  atau  Kompetisi  untuk  membangkitkan  semangat  kepada  para  pengurus  supaya terus melakukan inovasi, dan memberikan reward kepada pemenang kompetisi. Dengan menambah  anggarannya  menjadi  lebih  besar,  sehingga  nantinya  akan  melahirkan  etos kerja  bagus.  Karena  Kedepan  BUMDES  harus  menjadi  ujung  tombak  dalam pembangunan  Indonesia,  Karen  desa  itu  langsung  bersentuhan  dengan  Masyarakat, mulai  dari  pengurusan  administrasi  sampai  urusan  ekonomi.  BUMDES  paling  tidak menjadi  jawaban  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan  dengan  menciptakan  lapangan kerja.  Kalau  itu  bisa  berjalan  akan  banyak  Masyarakat  bisa  mendapatkan  lapangan kerja.
Hadirnya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  di  masing-masing  desa  ini membawa  angin  segar  untuk  menghidupkan  perekonomian  Masyarakat.  BUMDES harus terus menerus melakukan kerja keras, mengingat Jumlah desa di Indonesia 72.000 dari  sabang  sampai  maroke,  dan  kalau  semua  desa  memiliki  BUMDES,  maka  sekian
ribu lapangan kerja akan tercipta.  Adapun yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menyedikan pasar, memberikan modal usaha untuk para petani dan pengrajin.

## KESIMPULAN DAN DISKUSI
Badan  Usaha  Milik  Desa  bisa  menjadi  kekuatan  baru  dalam  mengembangkan dan menciptakan nilai  tambah dengan menggunakan berbagai  bentuk  modal  pedesaan, karena  BUMDES  bisa  memberikan  kontribusi  penting  untuk  pembangunan.  bisa  kita melihat  dari  konsep  pembangunan  yang  berkembang  saat  ini,  dimana  pembangunan dimulai dari kecil ke besar atau dari desa ke kabupaten Sesuai dengan konsep SDGs.
Sehingga  pengembangan  Desa  harus  menjadi  perhatian  pemerintah  dalam menyusun agenda kebijakan, karena desalah yang memiliki kekayaan alam baik dalam bidang pertanian dan pariwisata. dimana sebagian besar masyarakatnya menjadi petani, dan  35%  penyumbang  kemiskinan  adalah  masyarakat  petani,  karena  yang  menjadi masalah  ketika  mereka  panen  dibeli  dengan  harga  murah  tidak  seimbang  antara pengeluaran  dengan  pendapatan,  secara  otomatis  petani  dirugikan.  Oleh  sebab  itu kedepan  perlu  diadakan  kegiatan  pelatihan  dan  pengembangan  kapasitas  terutama bagaimana cara mengolah bahan mentah menjadi barang jadi supaya mendapatkan nilai tambah.
Disamping itu potensi lain yang bisa dikembangkan adalah pariwisata pedesaan, dimana yang menjadi pengelola dan penyedia barang dan jasanya adalah masyarakat itu sendiri, karena saat ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui pariwisata, semakin  banyak  wisatawan  datang,  maka  pendapatan  semakin  banyak.  Baik  yang didapatkan  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat.  Karena  pariwisata  pedesaan  bisa menjadi  salah  Kekuatan,  karena  masyarakat  desa  terkenal  dengan  keramahan masyarakatnya,  atraksi  alam  dan  budaya  serta  keamanan  dan  keselamatan.  namun menjadi  Kelemahan  utama  adalah  manajemen  yang  buruk.  Sehingga  kedepan  kalau desa  mau  maju  maka  sumber  daya  manusia  harus  dipersiapkan  supaya  mempu memetakkan  potensi  desa  masing-masing  supaya  tepat  sasaran,  karena  selama  ini banyak sekali BUMDES yang gagal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashton,  W.  S.,  Panero,  M.  A.,  Izquierdo  Cruz,  C.,  &  Hurtado  Martin,  M.  (2018). Financing resource efficiency and cleaner production in Central America. Clean Technologies and Environmental Policy , 20 (1), 53–63.
https://doi.org/10.1007/s10098-017-1452-8
Burnett,  K.  A.,  &  Danson,  M.  (2004).  Adding  or  subtracting  value?:  Constructions  of rurality  and  Scottish  quality  food  promotion. International  Journal  of Entrepreneurial Behavior & Research , 10 (6), 384–403. https://doi.org/10.1108/13552550410564716
Gao, J., & Wu, B. (2017). Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study  of  Yuanjia  Village,  Shaanxi  Province,  China. Tourism  Management , 63 , 223–233. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.04.003
Hutabarat,  Z.,  &  Pandin,  M.  (2014).  Absorptive  Capacity  of  Business  Incubator  for
SME’s Rural Community Located in Indonesia’s Village. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 115 , 373–377.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.443
Liang,  X.  (2006).  The  evolution  of  township  and  village  enterprises  (TVEs)  in  China. Journal  of  Small  Business  and  Enterprise  Development , 13 (2),  235–241. https://doi.org/10.1108/14626000610665935
Mariet  Ocasio,  V.  (2016).  Financing  village  enterprises  in  rural  Bangladesh:  What determines  non-farm  revenue  growth? International  Journal  of  Development Issues , 15 (1), 76–94. https://doi.org/10.1108/IJDI-09-2015-0057
Moore, S., & Jie Wen, J.  (2006). Reform of state owned enterprises and challenges in China. Journal  of  Technology  Management  in  China , 1 (3),  279–291. https://doi.org/10.1108/17468770610704958
Moyes,  D.,  Danson,  M.,  &  Whittam,  G.  (2014).  Contrasting  Perceptions  of  the Challenges  of  Rural  SMEs:  Reconciling  Enterprise  and  Agency  Views.  In  C. Henry  &  G.  Mcelwee  (Eds.), Contemporary  Issues  in  Entrepreneurship Research (Vol.  4,  pp.  59–79).  Emerald  Group  Publishing  Limited. https://doi.org/10.1108/S2040-724620140000004003
Newbery,  R.,  &  Bosworth,  G.  (2010).  Home‐based  business  sectors  in  the  rural economy. Society and Business Review , 5 (2), 183–197.
https://doi.org/10.1108/17465681011055596
Rantšo,  T.  A.  (2016).  Factors  affecting  performance/success  of  small-scale  rural  non- farm  enterprises  in  Lesotho. Journal  of  Enterprising  Communities:  People  and Places in the Global Economy , 10 (3), 226–248. https://doi.org/10.1108/JEC-10- 2014-0020
Richter, R. (2019). Rural social enterprises as embedded intermediaries: The innovative power of connecting rural communities with supra-regional networks. Journal of Rural Studies , 70 , 179–187. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.12.005 Salemink, K., Strijker, D., & Bosworth, G. (2017). Rural development in the digital age: A systematic literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas. Journal of Rural Studies , 54 , 360–371. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.09.001 Xiang,  C.,  Jia,  X.,  &  Huang,  J.  (2014).  Microfinance  through  non-governmental organizations and its effects on formal and informal credit: Evidence from rural China. China Agricultural Economic Review , 6 (2), 182–197.
https://doi.org/10.1108/CAER-04-2013-0062