Jurnal Kirana 2023 Vol. 4(2): 94-108

## Jurnal Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian
Journal of Communication and Agricultural Extension
email: jurnalkirana@unej.ac.id / jurnalkirana2020@gmail.com https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jkrn
Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sumberejo
Ulitization of Village Fund in Society Ecomonic Empowerment at Sumberejo Village
Yudhistira Saraswati 1 🖂
1 Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, UPN “Veteran” Yogayakarta

## INFO ARTIKEL    ABSTRACT
Diterima 10 Juli 2023 Direvisi 8 Okt 2023 Diterbitkan 30 Nov 2023 Village  Fund  is  an  effort  to  realize  equitable  distribution  of  development between  villages  and  cities  through  infrastructure  development  and community empowerment. The government has been budgeted the use of Village  Fund  to  boost  the  rural  economy.  The  research  approach  is descriptive qualitative. Data collection by observation, in-depth interviews, and literature studies. The results of the study showed that Village Fund used for community economic empowerment. The empowerment is carried out  through  development  of  Village-Owned  Enterprises  (BUMDesa).  The group of activities consist of the development industry in agricultural sector, provision  of  venture  capital  assistance,  and  creation  of  village ’s creative economy.  These  activities  can  create  jobs  opportunities,  develop businesses, and encourage the economy of rural communities.  The impact of village fund is to reduce unemployment, reduce the rate of urbanization, social  problems  solving,  improve  welfare,  and  improve  environmental quality
e-ISSN 2747-2264 p-ISSN 2746-4628
Keywords: BUMDesa, village fund, community empowerment, rural economy
🖂 Penulis Koresponden: E-mail  : yudhistira.saraswati@upnyk.ac.id

## ABSTRAK
Dana  Desa  merupakan upaya  mewujudkan  pemerataan  pembangunan antara  desa  dan  kota  melalui  pembangunan  infrastruktur  dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah telah menganggarkan penggunaan  Dana  Desa  untuk  mendorong  perekonomian  pedesaan. Pendekatan  penelitian  adalah  kualitatif  deskriptif.  Pengambilan  data dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan  bahwa  Dana  Desa  digunakan  untuk  pemberdayaan ekonomi masyarakat.  Pemberdayaan dilakukan melalui pengembangan Badan  usaha  milik  desa  (BUMDesa).  Pengelompokkan  kegiatan  secara garis  besar  terdiri  dari  pengembangan  pertanian,  pemberian  bantuan modal  usaha,  dan  penciptaan  ekonomi  kreatif  desa.  Kegiatan  tersebut dapat  menciptakan  lapangan  kerja,  mengembangkan  usaha,  dan mendorong  perekonomian  masyarakat.  Dampak  yang  diterima  dengan adanya  Dana  Desa  adalah  mengurangi  pengangguran,  menekan  laju urbanisasi, menanggulangi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas lingkungan.
© 2023, PS Penyuluhan Pertanian UNEJ
Kata kunci: BUMDesa, Dana Desa, ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan pembangunan nasional dihadapkan dengan masalah pokok seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Dana Desa merupakah salah satu upaya  pemerintah  dalam  melakukan  pemerataan  pembangunan  di  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014) menyebutkan bahwa  Dana  Desa  bersumber  dari  ABPN  yang  diperuntukan  bagi  desa,  ditransfer melalui  APBD  kabupaten  atau  kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan. Program ini sudah bergulir sejak tahun 2015 dengan menyasar seluruh desa – desa di Indonesia.
Pada tahun 2016 pemerintah pusat telah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp 46,98 triliyun dengan masing – masing desa memperoleh kurang lebih Rp 643,6 juta. Pada  tahun  2017  Dana  Desa  naik  hingga  Rp  60  triliyun,  dimana  satu  desa  dapat memperoleh Rp 800,4 juta. Nilai tersebut terus bertambah. Tahun 2018 mencapai Rp 103,76  triliyun  dan  tahun  2019  naik  menjadi  Rp  111,8  triliyun.  Pemberian  dana tersebut  dilakukan  secara  langsung  kepada  pemerintah  daerah  dengan  melakukan otonomi khususnya untuk pembangunan daerah.
Guna menciptakan pembangunan di desa, maka diperlukan program prioritas pembangunan  desa  sebagai  upaya  akselerasi  pembangunan  dengan  memanfaatkan Dana  Desa.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal, Dan  Transmigrasi  Nomor  19  Tahun  2017  Tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (2017) Pasal 4 menyebutkan bahwa terdapat empat program prioritas  yang  didanani  Dana  Desa.  Program – program  tersebut  adalah  menetukan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), membuat embung air desa, dan membuat sarana olahraga desa.
Desa – desa  di  Kabupaten  Wonogiri  sudah  melakukan  beberapa  program pembangunan sejak Dana Desa bergulir. Prioritas Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan  program  dan  kegiatan  berskala  lokal  bidang  pembangunan  dan  bidang pemberdayaan masyarakat (Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penetapaan Rincian  Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017, 2017). Program dan kegiatan bidang pemberdayaan  desa  ditunjukkan  untuk  meningkatkan kapasitas  dan  kapabilitas  masyarakat  desa.  Peningkatan  tersebut  dilakukan  dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi masyarakatnya secara mandiri.
Mayoritas desa – desa di Kabupaten Wonogiri menggunakan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur baik dalam skala besar maupun kecil dan pengembangan sumber  daya  manusia.  Pembangunan  infrastuktur  memang  menjadi  salah  satu program  untuk  mendorong  pertumbuhan  dalam  berbagai  sektor.  Dana  Desa berimplikasi  terhadap  peningkatan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat (Sukabawa  &  Karyoto,  2022). Meskipun  begitu,  program  pemberdayaan  masyarakat dengan  Dana  Desa  terus  dilakukan.    Program  yang  telah  dilakukan  bantuan  pada pengembangan  usaha  tani;  pelatihan  peningkatan  keterampilan  yang  bekerjasama dengan  dinas  terkait;  pengembangan  usaha  ekonomi  lokal;  memfasilitasi pengembangan UMKM daerah; serta penciptaan dan pengembangan BUMDesa.
Desa  Sumberejo  merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  di  Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Pada tahun 2018 Desa Sumberejo memperoleh Dana Desa  sekita  Rp 700  juta ditambah dengan dana lain  sehingga desa  dapat  mengelola dana  pembangunan  mencapai  lebih  dari  Rp  1  milyiar.  Proporsi  pengalokasian  Dana Desa  di  Desa  Sumberejo  untuk  program  pemberdayaan  semakin  tahun  semakin meningkat. Pada tahun 2017, alokasi Dana Desa untuk kegiatan BUMDesa mencapai Rp 140 juta. Dana tersebut digunakan untuk permodalan usaha, pelatihan dasar, serta kegiatan  lain  yang  sifatnya  pemberdayaan.  Angka  ini  akan  terus  bertambah  seiring dengan berkurangnya alokasi untuk pembangunan infrastruktur.
Selama  ini pembangunan  infrastruktur  menjadi  prioritas  utama  selain  karena kebutuhan  juga  lebih  jelas  pengerjaannya.  Selain  itu  luaran  yang  dihasilkan  nyata, evaluasi  lebih  mudah,  dan  dampaknya  dapat  langsung  dirasakan.  Program pemberdayaan dirasa lebih sulit dikerjakan karena harus dirancang khusus. Beberapa pertimbangan  dilakukan  sebelum  akhirnya  mengalokasikan  pada  bidang  ini  dengan jumlah yang cukup besar.
Kebijakan  mengalokasikan  dana  ke  dalam  bidang  pemberdayaan  masyarakat merupakan  kebijakan  yang  cukup  progesif.  Maka  dari  itu  diperlukan  inovasi  dan pengelolaan yang lebih    matang. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah desa untuk  merancang  program  yang  dapat  menciptakan  kegiatan  dalam  rangka menumbuhkan ekonomi masyarakat pedesaan. Awalnya Pemerintah Desa Sumberejo mengalami kesulitan dalam merancang kegiatan pemberdayaan.
Kajian ini berupaya untuk menganalisis proses dan dampak dari kegiatan bidang pemberdayaan  masyarakat  yang  didanai  dengan  Dana  Desa  sebagai  upaya menciptakan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Kajian mengenai Dana Desa selama ini mayoritas berfokus mengenai pembangunan infrastruktur dan pencapaian yang sifatnya fisik. Sehingga diharapkan hasil dari kajian ini dapat menjadi gambaran untuk pemanfaatan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Hal  tersebut bertujuan memahami fenomena sosial yang terjadi melalui  sudut pandang partisipan (Sugiyono, 2019). Kualitatif deskriptif memiliki ciri memusatkan pada unit tertentu dari suatu fenomena. Fenomena yang diamati adalah bagaimana peran Dana Desa sebagai alternatif pembangunan khususnya dalam menumbuhkan ekonomi di pedesaan.
Pengambilan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara,  dan penelusuran dokumen. Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapang yang berkaitan  dengan  masalah  yang  dikaji.  Wawancara  dilakukan  kepada  kepala  desa, pengurus  BUMDesa,  dan  pendamping  desa  terkait  dengan  pengelolaan  kegiatan. Wawancara  juga  dilakukan  kepada  masyarakat  penerima  manfaat  yaitu  anggota kelompok  tani,  petugas  wisata  telaga  rowo,  menerima  pelatihan,  dan  warga  yang mempunyai usaha di sekitar telaga rowo. Penelusuran dokumen mencakup dokumen seperti monografi desa, RKP desa dan laporan pertanggungjawaban.
Analisis  data  dilakukan  melalui  tiga  tahapan.  Tahapan  analisis  data  adalah mereduksi  data  dengan  menata  data  supaya  lebih  padat,  ringkas,  terstruktur,  dan sesuai keperluan tujuan. Selanjutnya penyajian data yang telah direduksi untuk ditarik kesimpulan. Terakhir adalah verifikasi data dengan penarikan kesimpulan. Verifikasi data  dilakukan  dengan  teknik  triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teknik  untuk mendapatkan  data yang  valid.  Pada pembahasan  juga  dikaitkan  dengan  hasil  kajian terdahulu untuk mendukung hasil temuan.
Penelitian  dilakukan  di  Desa  Sumberejo,  Kecamatan  Batuwarno,  Kabupaten Wonogiri. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja ( purposive sampling) . Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pemanfaatan Dana Desa di Desa Sumberejo pada bidang pemberdayaan masyarakat ralatif lebih besar dan beragam sehingga perspektif yang diberikan lebih  beragam,  mendalam, dan luas. Pemilihan lokasi ini juga terkait dengan capaian yang didapatkan oleh Desa Sumberejo sebagai salah satu desa inovatif di Kabupaten Wonogiri.
Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif, dimana tujuannya adalah melihat peruntukan  Dana  Desa  pada  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat.  Data  yang digunakan adalah data tahun 2015 – 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 Dana Desa  sebagian  dialihkan  penggunaannya  untuk  penanganan  Covid-19  (Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia,  2020).    Tujuannya  adalah  untuk  menghindari ketimpangan  apabila  tahun  2020  dimasukkan.  Hasilnya  akan  cenderung  pada pemanfaatan untuk penanggulangan Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Alokasi Anggaran Dana Desa
Dana Desa bergulir mulai tahun 2015 hingga sekarang. Jumlah anggaran Dana Desa di  Desa  Sumberejo  cenderung  mengalami kenaikan dari  tahun  ke  tahun. Pada tahun 2015 ke tahun 2016, Dana Desa mengalami kenaikan yang besar. Jumlah Dana Desa tahun 2018 mengalami penurunan meskipun jumlahnya tidak signifikan. Hal ini dikarenakan perubahan perhitungan presentase untuk penentuan jumlah Dana Desa dari  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi (Kemendesa  PDTT)  dengan  indikator  jumlah  penduduk,  jumlah  penduduk  miskin, jangkauan geografis, dan indeks desa.
Tabel  1. Anggaran Dana Desa Desa Sumberejo Tahun 2015 - 2018
Tahun Jumlah Anggaran 2015 Rp 268.113.000,00 2016 Rp 603.902.000,00 2017 Rp 770.880.000,00 2018 Rp 715.362.000,00

## Sumber: RKP Desa Sumberejo Tahun 2015 - 2018
Besarnya  jumlah  Dana  Desa  yang  diperoleh  kemudian  dialokasikan  untuk pembangunan desa secara umum. Bidang pembangunan desa dialokasikan ke dalam empat  bidang  pembangunan,  yaitu:  pembangunan  infrastruktur;  pembangunan pemberdayaan  masyarakat  desa;  pembinaan  kemasyarakatan  untuk  peningkatan kapasitas  perangkat  desa;  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  untuk  peningkatan pelayanan publik. Presentase alokasi penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
Tabel  2 Presentase Alokasi Penggunaan Dana Desa di Desa Sumberejo Tahun 2015 –
2018 (%) Tahun Bidang Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kemasyarakatan 2015 100,0 0 0 0 2016 100,0 0 0 0 2017 75,0 0 25,0 0 2018 60,7 0 38,6 0,7
Sumber: RKP Desa Sumberejo Tahun 2015 - 2018
Presentase pengalokasian Dana Desa pada tabel 2 menunjukkan bahwa alokasi penggunaan  Dana  Desa  mayoritas  masih  digunakan  untuk  pembangunan infrastruktur.  Bahkan  pada  tahun  2015  dan  2016  penggunaan  Dana  Desa  semua digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini sesuai dengan penelitian di Desa Pulau  Ulu.  Sejak  tahun  2015  sampai  2019  pemanfaatan  Dana  Desa  masih diprioritaskan  pada  pembangunan  fisik  seperti  pembangunan  jalan  dan  jembatan. Pembangunan non fisik masih belum menjadi prioritas utama (Firdaus et al., 2020).
Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan bidang lain mulai dilakukan tahun 2017.  Namun  begitu  alokasi  untuk  pemberdayaan  masyarakat  pada  tahun  pertama sudah mencapai 25% atau sebanyak Rp 200 juta dan naik sekitar 38% atau setara Rp 276  juta  pada  tahun  2018.  Kenaikan  ini  cukup  signifikan.  Dana  penyelenggaraan pemerintahan  belum  dialokasikan  karena  pembangunan  fasilitas  umum  dilakukan dengan sumber dana lain.
Alokasi  anggaran  bidang  pemberdayaan  ini  sudah  lebih  dari  25%.  Anggaran tersebut  relatif  besar  jika  dibanding  dengan  daerah  lain  di  Indonesia.  Berdasarkan Laporan  Tata  Kelola  Keuangan  Desa  dan  Pelaksanaan  Dana  Desa  Di  Provinsi  Bali (Lihadnyana, 2018) menunjukkan presentase penggunaan Dana Desa untuk program pemberdayaan  masyarakat  hanya  sebesar  6,94%  pada  tahun  2017.  Hal  ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sumberejo sudah berupaya untuk melakukan pembangunan secara variatif.
Pengalokasian untuk bidang pemberdayaan masyarakat baru dilaksanakan pada tahun ketiga karena beberapa pertimbangan. Pertama adalah awal adanya Dana Desa fokus pembangunan masih pada infrastruktur karena kondisi fisik desa masih  perlu dilakukan.  Kedua  adalah  unit – unit  pelaksana  kegiatan  (BUMDesa)  dirasa  belum mampu  untuk  melaksanakan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat.  Pertimbangan ketiga  adalah    perumusan  kegiatan  memerlukan  analisis  yang  mendalam  mengenai masalah,  potensi,  dan  kebutuhan  masyarakat  agar  kegiatan  dapat  meningkatkan ekonomi masyarakat.
Kegiatan – kegiatan  Dana  Desa  dalam  bidang  pembangunan  infrastruktur meliputi meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, pembangunan talud, pembuatan jalan  beton, betonisasi  rowo  dan pembangunan  irigasi  DAM.  Kegiatan pembangunan infrastruktur ini menjadi fokus pemerintah desa pada saat awal – awal program Dana Desa.  Pembangunan  dilakukan  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  (kontraktoral)  dan dikerjakan oleh masyarakat (swakelola).
Dana  Desa  juga  digunakan  untuk  pembinaan  kemasyarakatan.  Kegiatan pembinaan  kemasyarakatan  bertujuan  meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas pelayan masyarakat seperti aparat desa. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, kepatuhan terhadap peraturan  perundang – undangan, dan kualitas laporan keuangan  serta tata kelola. Hasil yang diharapkan adalah aparat desa dapat menyelesaikan penyusunan APBDesa dan dimasukkan ke aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes).
Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  meliputi  kegiatan  yang  dikelola  oleh BUMDesa  dan  bertujuan  untuk  peningkatan  perekonomian  masyarakat.  Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat terdiri dari pembuatan kandang komunal, pelatihan pengolahan  singkong,  penyertaan  modal  melalui  LKM,  bantuan  UP2K,  dan pengembangan  wisata  telaga  rowo.  Kegiatan – kegiatan  pemberdayaan  masyarakat merujuk  pada  pemberdayaan  ekonomi  yang  akan  difokuskan  untuk  penciptaan lapangan pekerjaan, membuka kesempatan usaha, dan peningkatan pendapatan.
Fenomena berbeda terlihat dari hasil kajian Hulu et al (2018) di Desa Tetehosi Sorowi.  Program  pemberdayaan  masyarakat  memfokuskan  pada  pemberdayaan  unit PKK.  PKK  diharapkan  dapat  berperan  dalam  mewujudkan  pemberdayaan  dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dana kegiatan PKK yang bersumber dari Dana Desa  digunakan  untuk  meningkatkan  keterampilan  ibu – ibu  rumahtangga  untuk menghasilkan produk atau jasa sehingga menghasilkan pendapatan.

## 2. Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Ife  &  Frank  (2008)  mengemukakan  bahwa  pemberdayaan  muncul  akibat  dari ketidakberdayaan  masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat  dimaknai  sebagai  sebuah proses  usaha  masyarakat  yang  berkelanjutan  dan  berkesinambungan  untuk menempatkan dirinya sebagai subyek dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Indonesia biasanya terkait dengan program pembangunan nasional yang banyak diarahkan kepada masyarakat pedesaan.
Lebih lanjut Phillips & Pittman (2009) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan melibatkan  proses  pembangunan  komunitas  yang  mengacu  pada  modal  sosial  dan peningkatan  kapasitas  untuk  membangun  ekonomi  masyarakat.  Pembangunan ekonomi merupakan proses menciptakan kekayaan melalui mobilisasi, modal, sumber daya  fisik  dan  alam  untuk  menghasilkan  barang  dan  jasa  yang  dapat  dipasarkan. Semua  dikelola  bersama  masyarakat.  Tujuannya  adalah  untuk  mempengaruhi kepentingan masyarakat melalui perluasan peluang kerja.
Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  di  Desa  Sumberejo  mengacu  pada pengembangan  BUMDesa.  Pengembangan  BUMDesa  dilakukan    melalui  kegiatan – kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  dengan  Dana  Desa.  Bidang pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pasal 7 dan 8 disebutkan bahwa desa berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat lumbung ekonomi desa. Program yang dilakukan melalui penyertaan modal usaha serta pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha lainnya. Hasilnya adalah terciptanya kegiatan ekonomi masyarakat.
Proses  pemberdayaan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  timbul  dari  kegiatan – kegiatan pembangunan Dana Desa. Pemberdayaan sosial berupaya untuk membentuk masyarakat  yang  mempunyai  kemampuan  untuk  membantu  dirinya  sendiri.  Pada pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  proses  yang  dilakukan  untuk  menciptakan aktivitas  ekonomi  bagi  masyarakat  desa.  Proses  pemberdayaan  merupakan  strategi mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang ada di desa.
Gambar 1. Kerangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumberejo
Penguatan  BUMDesa  sebagai  salah  satu  prioritas  penggunaan  Dana  Desa semakin  menguatkan  posisinya  sebagai  lokomotif  ekonomi  lokal  tingkat  desa.  Pada pembentukannya, BUMDesa Sumber Artha Makmur merumuskan tujuan – tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari pembentukan BUMDesa mengacu pada pergerakan ekonomi desa.  Dalam  mengelola  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat,  BUMDesa  juga  harus menjalankan fungsi – fungsinya.  Fungsi utama BUMDesa terbagi menjadi dua, yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial.
BUMDesa juga turut menyumbangkan hasil ke PADesa. Laporan keuangan desa menyebutkan bahwa PAD yang didapat dari hasil BUMDesa sebesar Rp 15,3 juta  dari total keseluruhan pendapatan desa Rp 1,6 miliar. Presentasenya relatif masih sangat kecil  sehingga  pemerintah  desa  berupaya  menggenjot  pendapatan  BUMDesa.  Hal tersebut  juga  terjadi  di  BUMDesa  Guyub  Reksa  Dana.  BUMDesa  memberikan kontribusi  ke  PAD  hanya  Rp  10  juta  per  tahun  atau  kurang  dari  10%  dari  total keseluruhan  PAD  (Filya,  2018).  Fenomena  berbeda  terjadi  di  Desa  Sukorahayu. Keuntungan BUMDesa mencapai Rp 54 juta atau menyumbang hampir seperempat dari PAD keseluruhan (Pariyanti, 2020).
Tujuan pembangunan desa merujuk pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (2014)  adalah  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan. Berdasarkan  lima  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Sumberejo,  maka dirumuskan pengembangan BUMDesa sebagai berikut:
Proses Pemberdayaan Sosial Masyarakat:
Pengembangan Kapasitas Dampak: Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Outcome: Kegiatan – Kegiatan
Pembangunan Dana Desa
Proses Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat: Pengembangan BUMDesa
Gambar  1 . Kerangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumberejo

## a. Pengembangan Usaha Pertanian
Pengembangan  usaha  bidang  pertanian  melalui  kegiatan  pembuatan  kandang komunal dan pelatihan pengolahan makanan berbahan singkong. Pembuatan kandang komunal  memfasilitasi  anggota  kelompok  tani  untuk  mengembangkan  usaha  selain bercocok  tanam  dengan  berternak.  Anggota  kelompok  tani  yang  dilibatkan  adalah anggota  yang  tidak  memiliki  hewan  ternak.  Pembuatan  kandang  komunal  sebagai tindak lanjut program bantuan hibah ternak dari pemerintah daerah.
Kegiatan pembuatan ternak merupakan kegiatan lanjutan dari program bantuan hibah  ternak  kepada  gapoktan.  Selain  mendapatkan  hewan  ternak  dan  kandang, program integrasi ini juga memberi pelatihan dan penyuluhan kepada anggota gapoktan serta memberikan asuransi kepada hewan ternak. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut  adalah  peningkatan  pengtahuan  dan  keterampilan  anggota  kelompok  tani dalam budidaya ternak sapi.
Kegiatan  kedua  dalam  pengembangan  usaha  pertanian  adalah  pelatihan pengolahan  makanan  dari  singkong.  Singkong  merupakan  salah  satu  komoditas pertanian yang terdapat di Desa Sumberejo. Maka dari itu, pemerintah desa berupaya mengembangkan  inovasi  singkong  dengan  melakukan  pelatihan  pembuatan  pangan olahan. Luas produksi ubi kayu mempunyai luas produksi 60 hektar dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 3 ton per hektar.
Hal serupa juga dilakukan di Desa Sebakung Taka. Masyarakat mengembangkan produk unggulan daerah. Kegiatan pemberdayaan dengan Dana Desa di Desa Sebakung Taka  melalui kegiatan pelatihan  pembuatan  kerupuk dari  ikan bandeng dan  produk unggulan  lain  melalui  kelompok.  Kegiatan  ini  memberikan  dampak  positif  dalam meningkatkan  perekonomian  masyarakat  (Sari  &  Alaydrus,  2019).  Kegiatan  tersebut bertujuan  meningkatkan  keterampilan  dalam  menciptakan  inovasi  sehingga menghasilkan  produk  unggulan  desa  (prukades).  Selain  itu  pelatihan  juga  dapat memberikan  keterampilan  pada  ibu – ibu  anggota  PKK.  Dari  segi  ekonomi,  peserta diharapkan dapat membuka usaha untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

## b. Penyediaan Bantuan Modal Usaha
Pemerintah  Desa  Sumberejo  pada  tahun  2017  mengalokasikan  Dana  Desa sebesar  Rp  140  juta  kepada  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  BUMDesa.  Dana  ini digunakan  sebagai  penyertaan  bantuan  modal  usaha  bagi  masyarakat.  Bantuan  ini dapat  diakses  masyarakat  melalui  pengajuan  proposal  berkelompok.  Tujuan  dari kegiatan  ini  adalah  memberi  fasilitas  kepada  masyarakat  untuk  mengakses  kredit usaha dengan syarat lebih mudah dengan bunga yang diberikan lebih rendah dibanding lembaga keuangan lain.
Penyediaan bantuan modal usaha juga dilakukan pada simpan pinjam kegiatan PKK yang berada di bawah unit usaha UP2K. Perbedaan dengan LKM terletak pada unit pelaksana.  LKM  dikelola  oleh  unit  LKM  dan  bantuan  UP2K  dikelola  oleh  unit  UP2K melalui  kegiatan  PKK.  Perbedaan  lain  adalah  jumlah  pinjaman  di  LKM  lebih  besar nominalnya  dibanding  dengan  UP2K.  Pada  prosedur  pengajuan  modal  pada  UP2K dilakukan secara individu dan LKM secara kelompok.
Penyertaan bantuan modal usaha ini diharapkan mampu mendorong UMKM di Desa Sumberejo. Hal ini sesuai dengan RPJMDesa yaitu mendorong investasi masuk dan  meningkatkan  PAD  melalui  usaha – usaha  dengan  potensi  yang  ada  dengan kegiatan  mendorong  investasi  masuk  ke  desa.  Pada  point  selanjutnya  disebutkan prioritas pembangunan desa adalah memacu pertumbuhan ekonomi keluarga dengan menyediakan  permodalan  bagi  masyarakat  dengan  bunga  rendah,  pembentukan kelompok, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Peminjam  terbagi  menjadi  peminjam  untuk  membangun  usaha  baru  dan mengembangkan dari usaha yang telah ada. Pelaku usaha yang menggunakan layanan ini  bergerak  dalam  usaha  bidang  pertanian,  peternakan,  kelontong,  pengrajin  kayu, makanan  ringan,  bengkel,  dan  usaha  lain.  Penggunaan  pinjaman  beragam  sesuai dengan  kebutuhan.  Peminjaman  bantuan  usaha  melalui  LKM  menggunakan  sistem tanggung renteng sehingga menumbuhkan kepercayaan antar anggota.

## c. Penciptaan Ekonomi Kreatif Desa
Pedesaan  memiliki  banyak  fasilitas  berbasis  tempat  yang  menarik  serta budayanya sehingga memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan (Stolarick et al., 2010).  Desa  wisata  merupakan  salah  satu    bentuk  dari  ekonomi  kreatif  desa. Pengembangan  desa  wisata  akhir – akhir  ini  gencar  dilakukan.  Salah  satu  kegiatan BUMDesa  Sumber  Artha  Makmur  dalam  menumbuhkan  ekonomi  kreatif  adalah pengembangan Telaga Rowo menjadi tempat wisata. Pengembangan Telaga Rowo untuk wisata  muncul  karena  kreativitas  pemerintah  desa  dalam  mengembangkan  potensi daerah.  Kreativitas  ini  juga  didukung  oleh  keberanian  kepala  desa  untuk menganggarkan mengalokasikan dana yang besar dari Dana Desa.
Dalam  penciptaan  ekonomi  kreatif,  produk  yang  dihasilkan  harus  memberi manfaat ekonomis yaitu dapat dijual. Produk – produk  ekonomi kreatif diklasifikasikan ke dalam 16 sub sektor (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif, 2015). Pengembangan  wisata  Telaga  Rowo  dapat  dimasukkan  pada  subsektor  arsitektur (tempat wisata), kriya (wahana wisata), dan kuliner di sekitar telaga rowo.
Ekonomi  kreatif  berupaya  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  menciptakan lapangan  kerja,  meningkatkan  pendapatan,  kualitas  sosial,  dan  pembangunan manusia.  Meskipun  keuntungan  ekonomi  yang  dihasilkan  belum  menyumbang kontribusi  besar  terhadap  PAD,  namun  setidaknya    keuntungan  ekonomis  dari penciptaan  wisata  ini  dapat  memberi  dampak  secara  individu.  Beberapa  masyarakat sudah merasakan manfaatnya.
Penciptaan wisata desa sudah banyak dilakukan, salah satunya adalah Umbul Ponggok di Desa Ponggok. Desa  Wisata  dirasakan telah membuat  perubahan  serta kemajuan    dalam  kehidupan  masyarakat.  Dampak  yang  didapatkan  masyarakat diantaranya  kehidupan  desa  menjadi  lebih  modern  dan  terjadi  keragaman  mata pencaharian.  Hal    tersebut  membuat    pendapatan,  pendidikan,    dan  kesejahteraan masyarakat  mengalami  peningkatan (Parantika, 2020).
Kegiatan pengembangan Telaga Rowo merupakan proses kreativitas pemerintah desa  dan  masyarakat  yang  merujuk  pada  penciptaan  ekonomi  kreatif  di  desa. Pembentukan  wisata  Telaga  Rowo  merupakan  ide  dari  pemerintah  daerah  untuk memanfaatkan potensi desa yang ada. Wisata ini juga sebagai salah satu usaha untuk menciptakan destinasi wisata baru di daerah selatan Kabupaten Wonogiri yang masih minim untuk masyarakat.
Telaga  Rowo  telah  menciptakan  nilai  tambah  yang  berbasis  kreativitas. Pemerintah  desa  berupaya  untuk  mengembangkan  Telaga  Rowo  dengan  membuat tambahan  wahana  wisata  yang  menjadi  pelengkap  daerah  wisata.  Wahana  di  Telaga Rowo dibuat atas kreativitas pemerintah desa dan masyarakat. Desain dibuat sendiri oleh kepala desa, eksekusi oleh masyarakat dan pihak ketiga yang didanai  Dana Desa.
Usaha ekonomi kreatif merupakan entitas usaha yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreativitas. Usaha ekonomi kreatif bertujuan menghasilkan barang dan jasa  yang  melekat.  Meskipun  produk  yang  dihasilkan  dari  ekonomi  kreatif  belum terpatenkan,  namun  di  wilayah  Kabupaten  Wonogiri  Telaga  Rowo  melekat  pada Kecamatan  Batuwarno.  Pemerintah  desa  dan  masyarakat  bersinergi  membangun tempat wisata yang dipadukan dengan budaya populer yang berkembang pada saat ini untuk menarik minat pengunjung.
Pengembangan BUMDesa dengan Dana Desa di Desa Sumberejo juga dilakukan di  beberapa  daerah  melalui  beberapa  unit  usaha.  Kontribusi  BUM-Pekon  Mandiri Bersatu  di  Desa  Gisting  Bawah  dalam  mensejahterakan  masyarakat  diwujudkan melalui  unit-unit  usahanya.  Unit  usaha  lebih  beragam,  antara  lain  unit  usaha  air bersih,  unit  bank  sampah,  unit  pariwisata,  usaha  katering,  dan  unit  usaha  ternak kambing (Hanif et al., 2020).
Dalam  penelitian  Harjanti  (2021)  menyebutkan  bahwa  keberadaan  BUMDesa membantu  menggerakkan  perekonomian dan  membuka  lapangan  pekerjaan di desa. Hal  ini  terjadi  di  BUMDesa  Maju  Jaya,  Desa  Rasau  Jaya  Tiga.  BUMDesa  memiliki beberapa  unit  usaha  seperti  LKM,  taman  bunga  rajati,  penyewaan  tenda  dan  kursi, usaha toko kelontong, dan usaha pengadaan bahan konstruksi. Kegiatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja sebesar 7,64% dari total penduduk usia kerja di desa.  BUMDesa berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

## 3. Dampak Kegiatan – Kegiatan Dana Desa
Kegiatan  pemberdayaan  desa  bertujuan  menjadikan  desa  dapat  menghidupi dirinya  secara  mandiri.  Usaha  yang  dilakukan  adalah  meningkatkan  kapasitas  dan kapabilitas  masyarakat  dengan  mendayagunakan  potensi  dan  sumberdayanya. Kegiatan pemberdayaan yang ada  di Desa Sumberejo sudah mencakup  usaha untuk pengembangan  kapasitas  masyarakat;  mendukung  usaha  dengan  pemberian  modal; dan pengelolaan usaha produktif.  Dana Desa dimaksudkan untuk mewujudkan desa kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis  melalui  pembangunan  infrastruktur  dan sumberdaya manusia yang berdampak bagi masyarakat.
Kegiatan yang tercipta akibat dari aktivitas ekonomi dapat menjadi upaya untuk menanggulangi  masalah  sosial  ekonomi di Desa  Sumberejo.  Beberapa  masalah  yang
ada  di  antaranya:  tingkat  urbanisasi  tinggi,  pengangguran  pada  kaum  muda, terbatasnya lapangan kerja dan usaha, kurangnya kegiatan positif bagi pemuda, hingga banyak masyarakat terlilit hutang rentenir. Secara perlahan, Dana Desa memberi solusi terhadap permasalahan – permasalahan di desa.
Upaya menciptakan lapangan kerja baru dapat menekan tingkat urbanisasi di desa khususnya pada kaum muda. Kegiatan penciptaan ekonomi kreatif yang banyak dikelola oleh pemuda, mengakibatkan merka mempunyai kegiatan baru yang produktif. Data tertulis untuk menyatakan angka migrasi di Desa Sumberejo menurun akibat dari kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  ini  memang  belum  terlihat,  namun  dampaknya menunjukkan  kecenderungan  positif  terhadap  penekanan  niat  pemuda  desa  untuk keluar dari desa baik untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan.
Masyarakat  Desa  Sumberejo  masih  banyak  yang  mempunyai  ketergantungan dengan bank harian (plecit). Dampak dari itu adalah kondisi ekonomi rumah tangga banyak  yang  semakin  terpuruk  karena  bunga  dari  pinjaman  yang  sangat  mencekik. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pemerintah  desa  mencanangkan  Program Penanggulangan  Korban  Plecit  (P2KP).  Program  P2KP  merupakan  program  yang berafilisasi  dengan  BUMDesa.  Pengelolaan  dilakukan  di  LKM.  Pengajuan  pinjaman digunakan untuk pelunasan hutang dan permodalan usaha. Unit UP2K juga membantu dalam mendorong keberhasilan program P2KP.
Program  ini  sebagai  bentuk dari  penanganan  masalah sosial  dari  masyarakat. Pemerintah desa diharapkan bisa membantu memberikan solusi perekonomian untuk mendapatkan pinjaman  dengan  suku  bunga  rendah dan  tidak  memberatkan.    Suku bunga pinjaman yang ditawarkan LKM lebih lunak dari bunga pinjaman plecit. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan analisis yang dilakukan petugas.
Dari segi pembangunan infrastruktur, pengelolaan dilakukan secara swakelola maupun  padat  karya.  Hal  ini  dikarenakan  pekerjaan  swakelola  akan  memberikan penghasilan  harian  bagi  masyarakat  miskin  karena  dilibatkan  ikut  bekerja.  Pada kegiatan pembangunan jalan di Desa Sumberejo  dengan sistem padat karya dengan mempekerjakan masyarakat desa. Tukang dan pekerja dari masyarakat yang memang bekerja sebagai tukang, orang yang memiliki pekerjaan serabutan, dan atau yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini untuk memberi pekerjaan pada masyarakat.
Perhitungan  sederhana  upah  di  desa  adalah  apabila  alokasi  jumlah  anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 700 juta (minimal untuk 2 proyek). Presentase alokasi untuk upah tenaga kerja sebesar 15%  - 25%. Artinya ada alokasi dana sekitar Rp 105 juta sampai Rp 150 juta yang dibagikan untuk beberapa pekerja dimana  masing – masing dapat  memperoleh  sekitar  Rp  50  ribu/  hari  untuk pekerjaan dalam waktu enam bulan. Pengelolaan dengan sistem swakelola dilakukan pada  pembangunan  jalan  rabat  di  suatu  dusun.  Pekerjaan  dilakukan  gotong  royong oleh masyarakat dusun tersebut. Biaya upah disubtitusikan sebagai kas dusun untuk kegiatan  lainnya.  Secara  garis  besar  dampak  yang  ditimbulkan  dari  kegiatan pemberdayaan diuraikan sebagai berikut:

## Tabel  3 Dampak Kegiatan Pemberdayaan di Desa Sumberejo
Kegiatan Aktivitas Ekonomi Dampak a. Pengembangan Usaha Pertanian Pembuatan Kandang Komunal Pembagian hasil penjualan anakan ternak gapoktan dan petani sebesar 80%: 20% - Membuka peluang usaha - Meningkatkan keterampilan - Menambah penghasilan Pelatihan pengolahan makanan Meningkatkan pendapatan keluarga hasil dari pesanan makanan olahan singkong - Meningkatkan keterampilan - Mengembangkan usaha dengan variasi produk
- Memaksimalkan potensi daerah
b. Penyediaan Modal Usaha Penyediaan modal LKM - Membuka usaha baru - Mengembangkan usaha lama
LKM memberi bantuan 38 kelompok:
- Membuka usaha baru - Mengembangkan usaha - Meningkatkan pendapatan - Menangani masalah sosial Bantuan UP2K - Mengembangkan usaha - Membuka usaha baru
- Membantu modal usaha
- Meningkatkan  pengetahuan,  dan keterampilan
c. Penciptaan Ekonomi Kreatif Desa Pengembangan wisata Telaga Rowo - Menyerap tenaga kerja - Pendapatan  dari bagi hasil pekerja dan pemerintah desa 70% : 30% - Memberikan kesempatan kerja pemuda - Membuka kesempatan usaha
- Menyerap tenaga kerja lokal
- Memberikan ruang untuk masyarakat
- Memberdayakan pemuda, disabilitas, dan marginal
- Membuka peluang usaha baru
- Menekan laju urbanisasi

## Sumber: Data Primer
Kegiatan  pemberdayaan  yang  dirancang  dengan  Dana  Desa  telah  memberi dampak bagi masyarakat. Dampak ekonomi yang dirasakan adalah membuka usaha serta lapangan kerja bagi masyarakat mengakibatkan mengurangi pengangguran. Dari segi  sosial  menciptakan  kegiatan  produktif  bagi  pemuda  sehingga  menekan  laju urbanisasi.  Dampak  sosial  lain  adalah  mengurangi  ketergantungan  dengan  rentenir. Masyarakat  juga  merasakan  perbaikan kualitas  hidup dengan  tidak  lagi beraktivitas MCK di sekitar telaga rowo. Hal ini memberi dampak secara ekologis dimana lingkungan menjadi lebih bersih dan tertata.

## KESIMPULAN
Pengalokasian  anggaran  Dana  Desa  masih  didominasi  oleh  pembangunan infrastruktur,  meskipun  begitu  Desa  Sumberejo  sudah  mulai  mengalokasikan  pada bidang  pemberdayaan  pada  tahun  ketiga.  Alokasi  anggaran  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  semakin  tahun  meningkat  hingga  38%.  Hal  ini  merupakan  jumlah anggaran  yang  relatif  besar  dibandingkan  dengan  mayoritas  daerah  di  Indonesia.
Kebijakan  tersebut  merupakan  langkah  dari  pemerintah  desa  dalam  hal  ini  adalah kepala desa untuk melakukan inovasi.
Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  Desa  Sumberejo  melalui  pengembangan BUMDesa.  Kegiatan  BUMDesa  meliputi  pengembangan  usaha  pertanian;  penyediaan bantuan  modal  usaha;  dan  menciptakan  ekonomi  kreatif  desa.  Kegiatan – kegiatan tersebut  berfokus  untuk  menciptakan  lapangan  kerja,  membuka  kesempatan  usaha baru, dan mengembangkan usaha – usaha di desa.
Kegiatan  pemberdayaan  dengan  Dana Desa  di  Desa  Sumberejo  telah  memberi dampak  langsung  bagi  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan rancangan  kegiatan  dilakukan  dengan  menganalisis  prioritas  kebutuhan.  Selain  itu sumberdaya pengelola yang mumpuni dan partisipasi masyarakat menjadikan kegiatan tersebut berkelanjutan sampai saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Filya, A. R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Dalam Meningkatkan  Pades  di  Kecamatan  Bojonegoro  Kabupaten  Bojonegoro  Provinsi Jawa Timur. Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan  Publik , 5 (1),  19 – 39. http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/393
Firdaus, R., Prayugo, & Huda, N. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ulu Pulau. Bertuah: Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam , 1 (1), 69 – 77.
Hanif, H., Hayati, M., & Susilawati, D. (2020). Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi  Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Islamic Economics Journal , 1 (1), 1 – 16. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/7023/pdf%0Ahtt p://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/7023/3824
Harjanti, D. T. (2021). Kontribusi Badan Usaha Milik Desa dalam Menurunkan Tingkat Pengangguran  pada  Penduduk  Usia  Kerja. Geodika:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Dan Pendidikan Geografi , 5 (1), 103 – 111. https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3331 Hulu,  Y.,  Harahap,  R.  H.,  &  Nasutian,  M.  A.  (2018).  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1), 146 – 154. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974
Ife,  J.,  &  Frank,  T.  (2008). Alternatif  Pengembangan  Masyarakat  di  Era  Globalisasi . Pustaka Pelajar.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Kebijakan Dana Desa Tahun 2021 . Lihadnyana,  K.  (2018). Tata  Kelola  Keuangan  Desa  dan  Pelaksanaan  Dana  Desa  di Provinsi Bali .
Parantika, A. (2020). Pengaruh Status Desa Wisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa  Ponggok. Community  Development Journal :  Jurnal Pengabdian  Masyarakat ,
1 (2), 176 – 180. https://doi.org/10.31004/cdj.v1i2.893
Pariyanti, E. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur. Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 2 (2), 1 – 12. https://doi.org/10.24127/jf.v2i2.456
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Bupati  Wonogiri  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Perhitungan, Pembagian, Penetapaan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017, (2017).
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, (2017).
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, (2015).
Phillips, R., & Pittman, R. H. (2009). An Introduction to Community Development . Taylor & Francis E-Library.
Sari, H. E. P. E. R. A., & Alaydrus. (2019). Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Sebakung Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. Ilmu Pemerintahan , 7 (2), 917 – 928.
Stolarick, K., Denstedt, M., Donald, B., & Spencer, G. M. (2010). Creativity, Tourism and Economic  Development  in  a  Rural  Context:  The  Case  of  Prince  Edward  County. Journal of Rural and Community Development , 5 (1/2), 238 – 254.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Sukabawa,  D.  P.,  &  Karyoto,  K.  (2022).  Implikasi  Dana  Desa  terhadap  Peningkatan Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Pejeng  Kelod  Kecamatan Tampaksiring  Kabupaten  Gianyar  (  Implications  of  Village  Funds  for  Increasing Community  Development  and  Empowerment  in  Pejeng  Kelod  Village  ,  T. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham) , 1 (2), 101 – 109.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2014).