Januari 2020

## STRATEGI PELIBATAN DAN PERAN PARA PIHAK DALAM PENERAPAN APLIKASI SIAP (Studi  di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul)
Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: The  target  of  Complete  Systematic  Land  Registration  (PTSL)  increased  from  year  to year.  To  support  in  achieving  that  big  target,  ATR  /  BPN  DIY  Regional  Office  made  various innovations,  one  of  the  innovations  was  applying  a  computer  application  called  SIAP application.  This  study  aims  to  explain  the  role  and  strategy  of  involving  the  parties  in  the implementation of the SIAP application in Srimulyo Village, Bantul Regency. This study aims to explain  the  role  and  strategy  of  involving  the  parties  in  the  implementation  of  the  SIAP application  in  Srimulyo  Village,  Bantul  Regency.  This  method  used  in  this  research  was descriptive  qualitative  with  case  study  approach.  The  results  showed  that:  1)  The  role  of  the Bantul District Land Office was socializing the PTSL and SIAP applications, the Srimulyo Village Government  coordinated  and  conducted  technical  guidance  on  Pokmas,  and  Pokmas  played  a role  as  field  implementers.  The  community  actively  participated  in  the  socialization  related  to PTSL,  fulfilling  the  completeness  of  PTSL  documents  needed  in  the  SIAP  application,  and actively asking information relating to PTSL, especially regarding filing. 2) The Bantul Regency Land  Office,  Srimulyo  Village  Government,  and  Srimulyo  Village  Pokmas  have  a  strategy  to involve  the  community  and  play  an  active  role  in  the  implementation  of  PTSL  with  the  SIAP application that is conducting intensive socialization and providing necessary assistance such as facilities  and  infrastructure.  The  Srimulyo  Village  Government  also  modified  the  SIAP application according to the PTSL needs in Srimulyo Village.
Keywords: PTSL, Application, Strategy.
Intisari: Target  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  naik  dari  tahun  ke  tahun.Untuk menunjang pencapaian target yang tergolong cukup besar tersebut, Kantor Wilayah ATR/BPN DIY  melakukan  berbagai  inovasi,  salah  satunya  yaitu  dengan  Aplikasi  SIAP.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menjelaskan  peran  serta  strategi  pelibatan  para  pihak  dalam  pelaksanaan Aplikasi  SIAP  di  Desa  Srimulyo,  Bantul.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Peran Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bantul  yaitu  mensosialisasikan  PTSL  dan  Aplikasi  SIAP,  Pemerintah Desa  Srimulyo  mengkoordinasikan  dan  melakukan  bimbingan  teknis  terhadap  Pokmas,  dan Pokmas berperan sebagai pelaksana  lapangan. Masyarakat berperan aktif mengikuti  sosialisasi yang  berkaitan  dengan  PTSL,  memenuhi  kelengkapan  berkas-berkas  PTSL  yang  diperlukan dalam  Aplikasi  SIAP,  dan  aktif  menanyakan  informasi  yang  berkaitan  dengan  PTSL  terutama mengenai  pemberkasan,  2)  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul,  Pemerintah  Desa  Srimulyo, dan Pokmas Desa Srimulyo memiliki strategi untuk melibatkan masyarakat dan berperan aktif dalam  pelaksanaan  PTSL  dengan  Aplikasi  SIAP  yaitu  melakukan  sosialisasi  secara  intens  dan memberikan  pendampingan  dan  bantuan  yang  diperlukan  seperti  sarana  dan  prasarana. Pemerintah  Desa  Srimulyo  juga  modifikasi  terhadap  Aplikasi  SIAP  sesuai  kebutuhan  PTSL  di Desa Srimulyo.
Kata Kunci : PTSL, Aplikasi, Strategi.

## A. Pendahuluan
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  merupakan  agenda  pada  masa pemerintahan  Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo  yang  diamanahkan  kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada awal 2017  yang  ditargetkan  selesai  pada  tahun  2025.  Hal  ini  dituangkan  dalam  Peraturan Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  PTSL yang  diperbaharui  dengan  Permen  ATR/Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  2017,  kemudian disahkan  kembali  Permen  ATR/Kepala  BPN  No.  12  Tahun  2017  yang  mencabut  kedua Permen  sebelumnya  yang  mengatur  tentang  PTSL  dan  saat  ini  disahkan  Permen ATR/Kepala  BPN  No.  6  Tahun  2018  yang  mencabut  peraturan  sebelumnya  dan  berlaku hingga  saat  ini.  Melalui  program  PTSL  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat seperti  menghindari  konflik/sengketa  tanah  dan  menjadi  aset  masyarakat  yang  bisa dijadikan jaminan bank untuk modal usaha.
Jumlah sertipikat yang harus dicetak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2017, target yang harus diselesaikan sebanyak 5 juta sertipikat hak atas tanah, tahun 2018 sebanyak 7 juta sertipikat, dan tahun 2019 target meningkat menjadi 9 juta sertipikat. Target yang tinggi juga berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada tahun 2018, Kantor  Wilayah  ATR/BPN  DIY  menargetkan  240.000  bidang  tanah  melalui  PTSL (Rusqiyati  2018).  Target  tersebut  meliputi  seluruh  kabupaten  di  DIY  yaitu  Kota Yogyakarta  (4.500  bidang),  Kabupaten  Sleman  (60.550  bidang),  Kabupaten  Kulonprogo (20.200  bidang),  Kabupaten  Gunungkidul  (78.750  bidang), dan Kabupaten  Bantul  (76.000 bidang).
Kantor  Wilayah  ATR/BPN  Provinsi  DIY  melakukan  berbagai  inovasi  untuk  dapat memenuhi  realisasi  pencapaian  target,  salah  satunya  aplikasi  Sistem  Informasi  Aplikasi PTSL  atau  disingkat  SIAP.  Aplikasi  SIAP  merupakan  program  penyusunan database dengan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel yang berisi data yang diperlukan dalam melengkapi berkas persyaratan PTSL seperti nama, usia, lokasi, penggunaan tanah, dan  sebagainya. Output dari  basis  data  ini  nantinya  adalah  blanko  pendaftaran  serta kelengkapan lainnya yang terintergrasi dalam sebuah basis data sehingga mudah dicetak dan diakses sesuai kebutuhan. Basis data ini juga akan mempermudah Kantor Pertanahan Kabupaten  Bantul  dalam entry data  pada  Aplikasi  Komputerisasi  Kantor  Pertanahan (KKP)dan proses pencetakan sertipikat.
Berdasarkan instruksi dari Kantor Wilayah ATR/BPN DIY, aplikasi ini bersifat wajib dengan  tujuan  untuk  meringankan  rakyat/kelompok  masyarakat  (pokmas)/aparat  dalam membuat  berkas  yuridis  tanpa  harus  mengetik  atau  menulis  berkali-kali,  menjadi  alat komunikasi  aktif  antara  satgas  yuridis  dan  pokmas  dalam  pengumpulan  data  yuridis,
72 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
menjadi  alat  transfer knowledge kepada  rakyat/masyarakat/pokmas/aparat  desa  dan sebagai  cikal  bakal  persiapan  tata  administrasi  desa  menuju  digitalisasi,  menjadi  alat monitoring dan evaluasi serta komunikasi kinerja secara aktif bagi tim ajudikasi baik secara offline maupun online untuk melihat progres kinerja (data yuridis maupun data fisik), serta menjadi salah satu strategi dalam percepatan pelaksanaan PTSL 2018 dalam pengumpulan data  yuridis  dan  tahapan  pemberkasan  serta  pengelolaan  data  untuk  penerbitan sertipikat.
Desa  Srimulyo  menjadi  salah  satu  sasaran  PTSL  yang  sudah  menerapkan  Aplikasi SIAP. Merujuk data Pemerintah Desa Srimulyo Piyungan, pada tahun 2017 terdapat 1.000 bidang tanah yang diajukan dalam program PTSL, tahun 2018 10.000 bidang, serta tahun 2019  sebanyak  2.000  bidang  (Sigit  2019).  Target  PTSL  tahun  2018  di  Kabupaten  Bantul kegiatan  PTSL  2018  paling  banyak  adalah  di  Desa  Srimulyo  Kecamatan  Piyungan  dan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri yakni sebesar 10.000 bidang.
Data  diri  masyarakat  dan  kelengkapan  lain  yang  mengajukan  PTSL  yang  sudah diinput  akan  tersimpan  dalam database (basis  data).  Hal  ini  akan  mempermudah  Kantor Pertanahan Kabupaten  Bantul  dalam  kegiatan  KKP  untuk  entri data yuridis,  pencetakan berkas permohonan, pengukuran, dan proses pencetakan sertipikat.

## Gambar 1. Penggunaan Data Base SIAP untuk PTSL
Dalam  proses  pengentrian  data  ke  Aplikasi  SIAP,  data  yang  diinput  ke  dalam database  berbentuk  file Microsoft  Excell yang  nantinya  akan  menjadi  basis  data  yang terintegrasi  dengan template daftar  isian  berkas  yang  sudah  dibuat  pada Microsoft  Word . Adapun produk dari Aplikasi SIAP ini adalah dalam bentuk tabel daftar nominatif berkas
Strategi Pelibatan dan Peran Para Pihak dalam Penerapan Aplikasi SIAP 73 dan juga print out berkas pendaftaran yang terdiri dari 11 jenis lampiran. Adapun susunan tabel entrian pada Microsoft Excel sudah disesuaikan dengan daftar entryan pada Aplikasi KKP. Tabel entryan pada Microsoft Excel ditindaklanjuti untuk di entry ke Aplikasi KKP.
Selain  menggunakan  Aplikasi  SIAP,  pelaksanaan  PTSL  ini  perlu  melibatkan kelompok  masyarakat  di  Desa  Srimulyo.  Berdasarkan  keterangan  dari  petugas pengumpul  data  yuridis  Kantah  Bantul,  Desa  Srimulyo  merupakan  desa  yang  tercepat dalam  mengumpulkan  kelengkapan  berkas  PTSL  di  antara  desa  lainnya  di  Kabupaten Bantul.  Hal ini  tidak lepas  dari  peran  masyarakat  dan  kelompoknya  dalam  penggunaan Aplikasi  SIAP.  Terbukti  bahwa  PTSL  di  Desa  Srimulyo  pada  tahun  2017  target  1.000 bidang  tanah  dan  selesai  100  %.  Pada  tahun  2018  mendapat  alokasi  10.000  bidang  dan tercapai 81,8%.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana  peran  para  pihak  dalam  pemanfaatan  Aplikasi  SIAP  di  Desa  Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana strategi pelibatan para pihak dalam pelaksanaan Aplikasi SIAP di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul?
Metode  penelitian  ini  menggunakan deskriptif  kualitatif dengan  pendekatan  studi kasus.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Srimulyo,  Kecamatan  Piyungan,  Kabupaten Bantul,  DIY.  Informan  yaitu  Kepala  Desa  Srimulyo  dan  staf,  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bantul  dan  staf,  satgas  fisik  dan  satgas  yuridis,  dan  masyarakat  yang mendaftar PTSL tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Analisis  dilakukan  dengan  model  interaktif  Miles  dan  Huberman dengan tahapan reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan.
Tidak  hanya  inovasi  melalui  aplikasi,  keterlibatan  berbagai  pihak  seperti  Kantor Pertanahan,  Pemerintah  Desa  dan  jajarannya,  serta  masyarakat  juga  penting  untuk terlaksananya  percepatan  PTSL.  Oleh  karena  itu  diperlukan  strategi  dalam  melibatkan berbagai pihak tersebut.
Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaa, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Rangkuti,  strategi  adalah  alat  untuk  mencapai  tujuan.  Tujuan  utamanya  adalah  agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal (Rangkuti 2009, 3).
Adisasmita (2006, 38-39) menjelaskan bahwa pembangunan partisipatif menyangkut kegiatan: 1) tahapan-tahapan dari kegiatan yang harus dilakukan, 2) analisis-analisis apa yang  harus  dikerjakan,  3)  penyusunan  program/proyek  pembangunan  yang  dibutuhkan oleh masyarakat setempat, dan 4) implementasi dari program/proyek pembangunan yang
74 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
telah  ditetapkan.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  tahapan  kegiatan  yang  harus  dilakukan yaitu:  a)  sosialisasi,  b)  pendampingan,  c)  penguatan  kelembagaan,  dan  d)  implementasi program/proyek pembangunan. Berbagai analisis yang dipakai adalah: a) analisis SWOT (kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman/tantangan),  b)  analisis  permasalahan,  c) analisis  potensi,  dan  d)  analisis  kepentingan  (kebutuhan)  kelompok  strategis  dalam masyarakat pedesaan. Kemudian dalam penyusunan program dan proyek pembangunan yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dilakukan  dengan  menggunakan  kriteria  terukur. Setelah ditentukan program/proyek pembangunan maka selanjutnya adalah implementasi. Untuk implementasi dibutuhkan dana pembangunan yang bersumber dari APBN  dan  APMD,  namun  kenyataan  menunjukkan  kedua  jenis  dana  pembangunan tersebut  terbatas,  maka  kekurangannya  akan  dicukupkan  dengan  konstribusi  partisipasi masyarakat.

## B. Peran Para Pihak Dalam Penerapan Aplikasi SIAP

## 1. Para Pihak yang Terlibat
Keterlibatan  dan  dukungan  penuh  dari  seluruh  pemangku  kebijakan  dan masyarakat  sebagai  penerima  program  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  yang dibutuhkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI dalam menyukseskan program PTSL. Masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang turut berperan besar dalam pelaksanaan  program.  Koordinasi  dengan  pemerintah  di  tingkat  provinsi,  kabupaten, kecamatan  hingga  strata  terendah  di  tingkat  desa.  Bupati  Bantul  menunjukkan komitmennya dalam membantu kesuksesan agenda PTSL dengan  menerbitkan peraturan penunjang  yaitu  Peraturan  Bupati  Bantul    Nomor    75  Tahun  2017  tentang  Pembebanan Pembiayaan  Persiapan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap.  Biaya  yang  dibebankan kepada  masyarakat  sebesar  Rp  150.000,00  (Seratus  Lima  puluh  Ribu  Rupiah)  setiap pemohon.  Biaya  tersebut  termasuk  biaya  patok, materai, map  dan lain-lain.  Pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP merupakan produk baru, artinya pertama kali dilaksanakan di  Desa  Srimulyo.  PTSL  sendiri  dimulai  pada  tahun  2017,  sedangkan  Aplikasi  SIAP diimplementasikan  pertama  kali  pada  tahun  2018,    hal  tersebut  membutuhkan  berbagai upaya agar tujuan tercapai.
Untuk  mendukung  pencapaian  target  PTSL  yang  ditentukan,  maka  Aplikasi  SIAP DIY  menjadi  upaya  strategis  dalam  percepatan  PTSL,  terutama  di  Desa  Srimulyo.  Peran para pihak yang berperan di tingkat desa yaitu dimulai dari kepala desa, pemerintah desa, pokmas, kepala dusun dan masyarakat itu sendiri sebagai penerima program. Peran para pihak yang terlibat sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Pasal 5 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  menyatakan
bahwa “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”. Meskipun demikian,  kegiatan  pendaftaran  tanah  tidak  terlepas  dari  peran  serta  pihak-pihak  baik dari  kantor  pertanahan,  masyarakat  dan  pemerintah  desa/kelurahan,  serta  perangkat pemerintahan daerah lainnya.
Pada  tahun  2018,  target  pencapaian  sertipikat  PTSL  di  Desa  Srimulyo  meliputi  20 wilayah  pedukuhan  yaitu  Bintaran  Kulon,  Bintaran  Wetan,  Kradenan,  Payak  Tengah, Payak  Cilik,  Payak  Wetan,  Onggopatran,  Kabregan,  Cikal,  Ngelosari,  Kaligatuk,  Jombor, Pandean, Jolosutro, Jasem, Prayan, Presedan, Ngijo Sandeyan, dan Duwet Gentong yaitu dengan  total  luasan  tanah  1.372,59  hektar  dengan  tanah  Kas  Desa  seluas  176,09  hektar. Luasan tanah yang menjadi target di tahun 2018 tersebut sebanyak 10.000 bidang, dengan pencapaian  8.180  bidang  tanah  yang  tersertipikat  atau  81,8  %.  Sisanya  belum  dapat tersertipikat karena belum memenuhi persyaratan secara keseluruhan.
Supramono  (wawancara  tanggal  11  April  2019),  Kepala  Seksi  Infrastruktur Pertanahan,  menjelaskan  bahwa  pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  Aplikasi  SIAP yaitu  pihak  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul,  Pemerintah  Desa,  Kelompok Masyarakat  (Pokmas),  dan  masyarakat.  Hal  ini  juga  didukung  hasil  wawancara  dengan Sholekan, Ketua Panitia Ajudikasi (wawancara tanggal 09 April 2019) bahwa empat pihak yang  turut  andil  dalam  Aplikasi  SIAP  yaitu  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul, Pemerintah  Desa,  Kelompok  Masyarakat  (Pokmas),  dan  masyarakat.  Masing-masing pihak  yang  terlibat  tersebut  memiliki  tugas  dan  peran  dalam  percepatan  PTSL  dengan Aplikasi SIAP.

## 2. Peran Para Pihak dalam Penerapan Aplikasi SIAP

## a. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  No.  38  Tahun  2016  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  dan  Kantor  Pertanahan  dijelaskan  bahwa  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional tingkat provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Berkaitan  dengan  penggunaan  Aplikasi  SIAP,  Supramono  menjelaskan  bahwa Kantor  Pertanahan  Bantul  bertugas  untuk  menyampaikan  informasi  dan  memberikan penyuluhan  tentang  tata  cara  penggunaan  Aplikasi  SIAP  yang  sudah  dirancang  oleh Kanwil  DIY  kepada  pokmas  Desa  Srimulyo  (komunikasi  pribadi,  25  April  2019). Sosialisasi  dilakukan  kepada  masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  melalui  media komunikasi. Lokasi yang telah disiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang  bersangkutan  ditetapkan  berdasarkan  peta  kerja,  ketersediaan  dan  kemampuan
76 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
optimal panitia dan satgas. Satgas yang membantu panitia dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan, dan jika volume bidang tanah yang ditetapkan jumlahnya kecil dan dapat diselesaikan  oleh  panitia  maka  satgas  dapat  membantu  desa  lain  yang  memerlukan tenaga.
Sholekan,  menjelaskan  bahwa  penyuluhan  sosialisasi  program  PTSL  menjadi penting karena berbagai alasan:
1) Banyak  sekali  hamparan  Tanah  Kasultanan  di  wilayah  Desa  Srimulyo.  Selain  itu Tanah  Kasultanan  juga  secara  fisik  dikuasai  dan  dimanfaatkan  oleh  warga  seperti tanah  desa,  sehingga  perlu  ada  pembagian  yang  jelas  antara  tanah  pribadi  dengan tanah milik Kasultanan.
2) Perlu  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  berbatasan  dengan  Tanah  Kasultanan sehingga  harus  menerima  hasil  pengukuran  yang  telah disesuaikan  dengan luasan Tanah Kasultanan
3) Banyak tanah yang timbul di pinggir-pinggir air (sungai) yang disebut wedi kengser yang  dapat  mempengaruhi  batas-batas  tanah.  Tanah  masyarakat  yang  berbatasan dengan  sungai,  harus  menerima  apabila  pengukuran  hasil  disesuaikan  dengan luasan Letter C, tidak boleh mengokupasi tanah wedi kengser
4) Berkas  kluster  1  didominasi  oleh  konversi  warisan,  terutama  untuk  lahan pekarangan, banyak pembagian tanah waris yang tidak memperhatikan akses jalan. Seluruh  bidang  tanah  pekarangan  yang  merupakan  hasil  warisan  harus mendapatkan  akses  jalan,  apabila  dala  sket  pembagian  belum  ada  maka  pada  saat pengukuran  harus  dibuka  jalan,  dan  para  ahli  waris  memperbaiki  berkas  tersebut, termasuk membuat pernyaataan melepaskan sebagian tanah untuk jalan
5) Diperlukan fokopi KTP para calon penerima hak dalam proses entri berkas fisik Selain  sosialisasi,  juga  menyusun  perencanaan,  dimana  satgas  yuridis  dan  panitia diinventarisasi  jumlahnya,  satu  panitia  PTSL  disebut  Panitia  Ajudikasi  dengan  jumlah  4 orang  pegawai    Kantah  ditambah  satu  orang  dari  kelurahan/desa  dan  keanggotaannya dapat  ditambah  sesuai  kebutuhan.  Panitia  Ajudikasi  bertugas  menganalisis/mengolah data  yuridis  yang  terkumpul  tentang  bidang-bidang  tanah  yang  dapat  disertipikatkan atau tidak dapat disertipikatkan, mengkategorikan masing-masing data yuridis ke dalam kluster  1,  2,  3,  dan  4,  melakukan  pemeriksaan  tanah  bersama  anggota  Panitia  Ajudikasi lainnya, melaksanakan pengumuman data yuridis dan mengesahkan hasil pengumuman data  yuridis  dan  data  fisik  bersama  anggota  Panitia  Ajudikasi,  menyiapkan  Surat Keputusan  Penetapan  Hak  dan  Keputusan  Penegasan/Pengakuan  Hak,  menyiapkan proses  pembukuan  hak  dan  penerbitan  sertipikat,  jika  perlu  anggota  Panitia  Ajudikasi dapat ditambah dari unsur Kantor Pertanahan sesuai kebutuhan.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  tahun  anggaran  2018  mendapat  alokasi kegiatan  Program  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  sebanyak 76000 bidang tanah  PTSL.  Penetapan  lokasi  ini  tertuang  dalam  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor: 34/KEP-34.02/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan  Lokasi  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap.    Adapun  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bantul  menetapkan  lokasi  PTSL  dilaksanakan  di  33  desa  yang mencakup 11 kecamatan.
Untuk mendukung pelaksanaan PTSL maka dibentuk panitia Ajudikasi yang terbagi menjadi  8  Tim  Ajudikasi.  Dimana  setiap  Tim  diketuai  oleh  masing-masing  Ketua Ajudikasi.  Hal  ini  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul No. 35/KEP-34-02/I/2018 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  dan  Satuan  Tugas  Yuridis  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap Desa  Srimulyo  Kecamatan  Piyungan  Kabupaten  Bantul  Tahun  2018.    Panitia  Ajudikasi bertugas untuk:
1) Menyusun dan menyiapkan rencana kerja untuk PTSL
2) Melakukan  pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis  di  wilayah  yang  telah ditentukan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  serta  memberikan  tanda  terima dokumen  kepada  pemegang  hak  atau  kuasanya.  Data  yuridis  yang  dikumpulkan merupakan dokumen asli.
3) Memberikan  bantuan  dan  pendampingan  kepada  peserta  pendaftaran  PTSL  untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan yang diperlukan dalam PTSL terutama bukti kepemilikan tanah.
4) Memeriksa kesesuaian berkas yang telah dikumpulkan yang meliputi data fisik dan data yuridis sebagai alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah
5) Mengumumkan data pendaftar PTSL dengan data fisik dan data yuridisnya
6) Menjadi  pihak  yang  menengahi  dalam  sengketa  jika  ada  pihak-pihak  yang bersangkutan tidak sepakat dengan data yang telah diumumkan
7) Mengesahkan  hasil  pengumuman  data  pendaftar  PTSL  dengan  data  fisik  dan  data yuridisnya (huruf e) sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak
8) Menyampaikan  laporan  hasil  kegiatan  Panitia  Ajudikasi  PTSL  secara  periodik kepada Kepala Kantor Pertanahan
9) Melakukan  supervisi  kepada  Satuan  Tugas  Fisik  (Satgas  Fisik)  dan  Satuan  Tugas Yuridis (Satgas Yuridis) mengenai hasil pekerjaannya
10) Berkoordinasi  dan  berkomunikasi  dengan  pelaksana  pengukuran  dan  pemetaan oleh Pihak Ketigas/SKB.

## 78 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
Dalam  melaksanakan  tugas-tugas  di  atas,  Panitia  Ajudikasi  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap dibantu oleh Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), yang bertugas:
1) Mengumpulkan Data Yuridis bidang tanah
2) Memeriksa bidang-bidang tanah
3) Memeriksa riwayat kepemilikan tanah
4) Membuat daftar bidang-bidang tanah
5) Menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah
6) Melakukan  pencatatan  dan  dokumentasi  keberatan  dari  pihak-pihak  yang mengajukan dan mengusahakan penyelesaiannya
7) Menyiapkan  naskah  surat  keputusan  pemberian  hak  dan/atau  penegasan  hak  atas tanah
8) Menjalankan  prosedur  dan  memasukkan  informasi  yang  berkaitan  dengan  data yuridis pada aplikasi KKP
9) Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu

## b. Pemerintah Desa Srimulyo
Desa  memiliki  kewenangan  dalam  menjalankan  otonomi  daerah  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Desa  berhak  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.  Selain  itu  pemerintah  desa  mengurus  keuangan  sendiri  melalui  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  dapat  memiliki  aset  milik  desa,  dapat membentuk  Badan  Usaha  Milik  Desa,  serta  dapat  membentuk  peraturan  desa.  Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara demokrasi melalu pemilu desa.
PTSL  Tahun  2018  yang  dilaksanakan  di  Kecamatan  Piyungan  mengacu  pada Peratuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 12 Tahun  2017  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Dalam  hal  ini, Pemdes  memiliki  andil  yang  sangat  penting  dalam  pembangunan,  termasuk  percepatan PTSL dengan Aplikasi SIAP. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa PTSL merupakan salah satu agenda pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.
Sarjiyo,  anggota  Pokmas  dan  Pelaksana  PTSL  di  Desa  Srimulyo  mengemukakan bahwa  Pemdes  bertugas  mengkoordinasi  data  yang  sudah  terkumpul  di  setiap  dusun, melakukan pencetakan berkas hasil output Aplikasi SIAP, memperlancar dalam legalitas persyaratan  untuk  kelengkapan  berkas  PTSL,  dan  melakukan  koreksi  data  (komunikasi pribadi, 01 Mei 2019).
Maula  Muhammad,  Wakil  Ketua  yang  membidangi  hukum  agraria  merangkap anggota dalam panitia ajudikasi, menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai pengguna Aplikasi SIAP juga harus menyampaikan gambaran Aplikasi SIAP kepada Pokmas. Dalam
hal ini, Pemerintah Desa Srimulyo dinilai sangat kooperatif dan baik dalam menjalankan PTSL  dengan  Aplikasi  SIAP.  Hal  tersebut  terbukti  dari  aktifnya  pihak  Pemdes  Desa Srimulyo  mendatangi  Kantah  Bantul  untuk  mencari  dan  menggali  informasi  secara mendalam mengenai PTSL dengan Aplikasi SIAP (komunikasi pribadi, 25 April 2019).
Pendapat  Maula  Muhammad,  tersebut  didukung  didukung  oleh  Eko  Yulianto, warga  dusun  Jasem,  bahwa  Pemerintah  Desa  Srimulyo  beberapa  kali  melakukan sosialisasi  kepada  warganya  mengenai  pelaksanaan  PTSL  dengan  Aplikasi  SIAP. Himbauan Pemdes tidak hanya saat sosialisasi khusus dengan Kantah Bantul, namun juga saat  pertemuan-pertemuan  rutin  misalnya  saat  acara  rapat  RT/RW,  rapat  antar  dusun, Karang Taruan, dan sebagainya (komunikasi pribadi, 02 Mei 2019).
Situasi di Desa Srimulyo bersesuaian dengan pandangan Palupi dkk. (2016) bahwa Pemerintah  desa  bertugas  dan  berkewajiban  untuk  melaksanakan  pembangunan sebagaimana  dimandatkan  dalam  Undang-Undang  Desa,  dengan  mengajak,  melibatkan, dan memastikan masyarakat desa turut berpartisipasi.

## c. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Srimulyo
Di  desa,  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  seperti  Rukun  Tetangga  (RT),  Rukun Warga  (RW),  pembinaan  kesejahteraan  keluarga,  Karang  Taruna,  dan  lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lainnya. Lembaga ini bertugas membantu  Pemerintah  Desa  dan  merupakan  mitra  dalam  memberdayakan  masyarakat desa.  Lembaga  ini  juga  berfungsi  sebagai  wadah  partisipasi  masyarakat  Desa  dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah pada terwujudnya  demokratisasi  dan  transparansi  di  tingkat  masyarakat  serta  menciptakan akses  agar  masyarakat  lebih  berperan  aktif  dalam  kegiatan  pembangunan  (Palupi  dkk. 2016).
Sugiyanto, anggota Pokmas, menjelaskan bahwa tugas kelompok masyarakat dalam percepatan  PTSL  dengan  Aplikasi  SIAP  di  Desa  Srimulyo  yaitu  mengumpulkan persyaratan  PTSL  dari  masyarakat,  melengkapi  kekurangan  berkas  yang  belum dilengkapi  oleh  masyarakat  yang  belum  paham  karena  faktor  usia,  membuat  peta  kerja, mencocokkan nama yang ada di peta kerja dengan KTP, mencocokkan nama yang ada di peta dengan KTP dan KK, dan melaporkan hasil ke pemerintah desa (komunikasi pribadi, 02 Mei 2019).
Hal  tersebut  didukung  pendapat  Iksanudin  warga  dusun  Kaligatuk  (wawancara tanggal 01 Mei 2019) yang mengemukakan bahwa Pokmas aktif melakukan kegiatan PTSL di Desa Srimulyo dengan melibatkan masyarakat seperti melakukan sosialisasi mengenai berkas  yang  perlu  disiapkan  dan  dikumpulkan  dalam  PTSL.  Pokmas  juga  membantu
80 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
dalam mengecek kelengkapan berkas yang sudah dikumpulkan dengan cara jemput bola ke pemohon.

## d. Masyarakat Desa Srimulyo
Masyarakat  sebagai  bagian  penting  dari  pelaksanaan  PTSL  diharapakan  berperan aktif untuk terlibat dalam kegiatan PTSL. Seperti dikemukakan Palupi dkk. (2016), tugas utama  warga  masyarakat  desa  adalah  melibatkan  diri  dalam  seluruh  proses pembangunan  desa  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan,  pemantauan,  dan pengawasan. Salah satu masyarakat dusun Kaligatuk, Iksanudin, dalam percepatan PTSL dengan  Aplikasi  SIAP,  ia  terlibat  dalam  proses  tersebut  seperti  menyiapkan  berkas persyaratan PTSL sesuai dengan yang diperlukan dalam Aplikasi SIAP serta aktif dalam mengikuti  sosialisasi  yang  dilakukan  BPN  serta  Pemerintah  Desa.  Selain  itu,  aktif menanyakan  jika  tidak  ada  yang  dipahami  serta  membantu  memberikan  informasi  bagi masyarakat lain yang masih kurang paham.
Sarjiyo,  anggota  Pokmas  Desa  Srimulyo,  menjelaskan  bahwa  masyarakat  memiliki tugas  dan  peran  penting dalam  percepatan  PTSL  dengan  Aplikasi  SIAP.  Beberapa  tugas dan  peran  tersebut  yaitu  menyiapkan  persyaratan  berkas  yang  telah  ditentukan, mendukung  daalam  pemasangan  patok  batas,  hadir  pada  saat  pengukuran,  aktif  dalam menyelesaikan  persyaratan  berkas  yang  ada  di  luar  kota  misal  anggota  keluarga  yang merantau,  dan menyelesaikan pembagian waris dengan musyawarah keluarga agar jelas pembagian  warisnya  (komunikasi  pribadi,  01  Mei  2019).  Supramono,  Kepala  Seksi Infrastruktur Pertanahan, mengemukakan bahwa masyarakat berperan sebagai partisipan dalam menyiapkan kelengkapan berkas PTSL sehingga dapat memperlancar pengentrian data (komunikasi pribadi, 25 April 2019).
Mengenai  peran  yang  telah  dilakukan  masyarakat  dalam  pemanfaatan  Aplikasi SIAP  untuk  percepatan  PTSL  di Desa  Srimulyo,  Sarjiyo,  anggota  Pokmas  Desa  Srimulyo mengemukakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  sangat  baik,  masyarakat  dengan  cepat melaksanakan  apa  yang  telah  disosialisasikan  dan  diperintahkan  pokmas  dan permasalahan lain segera diselesaikan dan dilengkapi. Masyarakat terlihat cukup antusias yang ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang aktif dalam pengumpulan berkas dan  apabila  ada  yang  kurang  lengkap  masyarakat  dengan  cepat  melengkapi,  serta  aktif menanyakan atau mencari informasi jika ada yang kurang dipahami (komunikasi pribadi, 01 Mei 2019).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  masyarakat  Desa  Srimulyo  terlihat  cukup  aktif mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil observasi,  kegiatan-kegiatan  desa  yang  diselenggarakan  seperti  rapat,  acara  adat  desa, PKK,  Karang Taruna, dan  sebagainya  cukup  ramai dikunjungi dari  berbagai  dusun.  Hal
ini  memberikan  peluang  untuk  diadakan  sosialisasi.  Masyarakat  pun  banyak  yang  aktif dan memiliki inisiatif dalam mengikuti PTSL yang diselenggarakan Kantah Bantul.
Dalam hal ini, berdasarkan pendapat Arnstein (1969, 216), masyarakat yang terlibat dalam partisipasi berada pada level kemitraan (partnership). Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada  negosiasi  antara  masyarakat  dan  pemerintah,  baik  dalam  hal  perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kerjasama  BPN  dan  Pemerintah  Desa  (selaku  pihak  pemerintah)  serta  Pokmas  dan masyarakat  (masyarakat)  yang  bekerjasama  dalam  pelaksanaan  PTSL  dengan  Aplikasi SIAP. Pihak masyarakat yang diwakili Pokmas dapat perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring  dan  evaluasi  seperti  analisis  dan  sosialisasi,  bahkan  membantu  mengecek kelengkapan berkas yang diperlukan dalam Aplikasi SIAP.
Tujuan  dari  partisipasi  tersebut  berdasarkan  teori  Wengert  (1976,  25-27)  sebagai instrumen  kebijakan  ( policy ),  yaitu  ketika  partisipasi  diwacanakan  sebagai  pendukung keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  tertentu.    Partisipasi  masyarakat  tersebut  menjadi perilaku  positif  yang  dapat  berkelanjutan.  Adanya  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk dilibatkan  dan  diharapkan  partisipasinya  menjadikan  masyarakat  lebih  aktif  dan produktif. Seperti dikemukakan oleh Adisasmita (2006, 52) masyarakat diharapkan untuk berperan  lebih  aktif  dan  produktif,  lebih  diberdayakan  partisipasi  dan  kontribusinya dalam  penyusunan  program  pembangunan  yang  dibutuhkan  masyarakat,  memberikan pemikiran  yang  konstruktif,  ikhlas  menyerahkan  sebagian  lahannya  (yang  dilalui  oleh jaringan  irigasi  dan  jalan  usaha  tani)  dan  bersedia  mengumpulkan  dana  untuk melaksanakan pembangunan di desanya.

## 3. Strategi Pelibatan Para Pihak dalam Aplikasi SIAP

## a. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
Strategi juga dilakukan kantor pertanahan dalam pelaksanaan Program PTSL untuk koordinasi  dan  melibatkan  peran  para  pihak  dalam  pelaksanaan  Aplikasi  SIAP. Supramono, menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan Bantul bertugas melakukan sosialisasi secara  bertahap  kepada  masyarakat  tentang  syarat-syarat  PTSL,  serta  melakukan pelatihan  kepada  tim  Pokmas  tentang  penggunaan  Aplikasi  SIAP  tersebut  (komunikasi pribadi, 18 April 2019).
Sholekan,  ketua  Panitia  Ajudikasi,  juga  menjelaskan  bahwa  selain  melakukan sosialisasi  secara  bertahap  kepada  masyarakat  tentang  syarat-syarat  PTSL,  melakukan pelatihan  kepada  tim  Pokmas  tentang  penggunaan  Aplikasi  SIAP,  juga  membantu
82 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
meminjamkan dana untuk biaya sewa printer fotocopy dan membantu menyediakan ATK yang diperlukan (komunikasi pribadi, 09 April 2019).
Sebelum  melakukan  sosialisasi,  Kantor  Pertanahan  Bantul  juga  melakukan  analisis terlebih dahulu sebagai langkah awal untuk menyesuaikan kondisi masyarakat yang akan menerima  informasi.  Dengan  mengetahui  karakter  masyarakat  misalnya  tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, maka pihak Kantor Pertanahan sebagai komunikator akan dapat  menyampaikan  informasi  dengan  tepat  kepada  komunikan  (penerima  informasi). Pihak kantor  pertanahan  juga menganalisis  berdasarkan kekuatan, kelemahan, ancaman, maupun peluang yang dimiliki jika Aplikasi SIAP diterapkan dalam percepatan PTSL di Desa Srimulyo. Sholekan, Ketua Panitia Ajudikasi, mengemukakan bahwa bahwa sangat perlu  untuk  menganalisis  mengenai  kekuatan,  kelemahan,  ancaman,  maupun  peluang masyarakat  Desa  Srimulyo  seperti  dianalisa  terlebih  dahulu  apakah  desa  itu  termasuk smart village atau tidak sehingga dapat menerima tujuan dan penggunaan Aplikasi SIAP, perlu  adanya  kesiapan  dalam  pelaksanaan  Aplikasi  SIAP  baik  SDM,  sarana  prasarana, serta  partisipasi  warga  tentunya  yang  harus  mendukung  pelaksanaan  percepatan  PTSL dengan  Aplikasi  SIAP.  Adanya  analisis  membantu  dalam  ketepatan  implementasi Aplikasi  SIAP.  Suatu  desa  yang  merupakan  smart  village  diketahui  dengan  melihat kemampuan  desa  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  dihadapi  ataupun  menjalankan program–program yang digulirkan pemerintah dengan baik (komunikasi pribadi, 09 April 2019).

## b. Pemerintah Desa Srimulyo
Hasil penelitian di Desa Srimulyo diketahui bahwa aparat desa beserta peserta PTSL Desa  Srimulyo  mengadakan  Rapat  Pembentukan  Susunan  Panitia  PTSL  Desa  Srimulyo yang  hasilnya  dituangkan  dalam  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Srimulyo  Nomor:  71 Tahun  2017  Tanggal  28  Desember  2017  tentang  Pembentukan  Tim  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap Desa Srimulyo Tahun 2018. Pemerintah Desa Srimulyo, bisa berperan sebagai  “jembatan”  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  maka  Pemdes  juga  perlu berperan aktif untuk memajukan warga masyarakatnya.
Nurjayanto,  Sekretaris  Desa  Srimulyo,  menjelaskan  bahwa  ada  berbagai  upaya dilakukan  agar  masyarakat  terlibat  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam pembangunan.  Peran  serta  masyarakat  sangat  penting,  bukan  hanya  untuk  pemerintah saja,  namun  juga  untuk  masyarakat  sendiri.  Seperti  dalam  pelaksanaan  PTSL  di  Desa Srimulyo,  masyarakat  yang  berperan  aktif  artinya  masyarakat  itu  membantu  dirinya sendiri  untuk  menertibkan  kepemilikan  tanah  secara  hukum  dan  sah.  Bagi  pemerintah desa  yaitu  memberikan  kepuasan  tersendiri  jika  program  mereka  tercapai  dengan  baik. Pemerintah  Desa  Srimulyo  juga  sebagai  koordinator  dalam  pengumpulan  data  yuridis,
mencetak  keseluruhan  berkas  yang  sudah  dikirim  ke  masing-masing  pokmas  dan membantu warga masyarakat dalam legalisir dan mengurus kelengkapan berkas di desa (komunikasi pribadi, 22 April 2019).
Lebih  lanjut  dijelaskan  berbagai  upaya  yang  dilakukan  untuk  melibatkan masyarakat Desa Srimulyo yaitu:
1) Mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai Aplikasi SIAP dalam pelaksanaan PTSL.
2) Melakukan  modifikasi/  penambahan  data  yang  belum  lengkapterhadap  Aplikasi SIAP dari kantor pertanahan agar meminimalisir menulis/ mencoret secara manual sehingga  hasil  cetakan  bisa  langsung  dipakai  tanpa  harus  menulis,  menambahkan dan mencoret yang tidak penting secara berulang-ulang pada Aplikasi SIAP.
3) Mengadakan  pertemuan-pertemuan  dengan  beberapa  perangkat  desa  seperti sekretaris,  bendahara,  dan  perwakilan  RT/RW  tiap  dusun  untuk  mensosialisasikan mengenai Aplikasi SIAP dalam pelaksanaan PTSL.
4) Menghimbau setiap pemuka masyarakat seperti kepala dusun, ketua RT/RW untuk mengingatkan  pentingnya  PTSL  bagi  masyarakat  dan  mengajak  masyarakatnya terlibat dalam pelaksanaan PTSL.
5) Memantau  dan  mengevaluasi  setiap  kendala  yang  ditemui  dalam  perkembangan pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP di Desa Srimulyo.
6) Melakukan pencetakan berkas dari semua pokmas yang tekumpul.
7) Melakukan  pelayanan  terhadap  masyarakat  yang  melengkapi  kelengkapan  berkas PTSL seperti legalisr KTP, KK, pelayanan Leter C Desa.
Aplikasi SIAP dari Kantor Pertanahan Bantul yang merupakan kepanjangan tangan dari  Kantor  Wilyah  ATR/BPN  DIY  masih  perlu  modifikasi.Hal  ini  dapat  dilihat  dalam Gambar 2 dan Gambar 3. Gambar anak panah menunjukkanbagian-bagian sederhanayang perlu  adanya  tambahan  agar  hasil  output  Aplikasi  SIAP  dapat  mengurangi  pencoretan secara  manual  yang  tidak  perlu.  Data  base  Microsoft  Excell  pada  Aplikasi  SIAP  juga mengalami  perubahan  dan  tambahan  dari  semula  format  yang  dari  Kantor  Pertanahan Kabupaten Bantul dilakukan perubahan oleh pihak Desa Srimulyo secara formula untuk memudahkan  dalam  pengisian  data.  Desa  Srimulyo  selain  melahkukan  hal  diatas  juga mencetak map PTSL yang sudah di tuliskan nomor NUB setiap pojok kanan atas dengan jelas  yang  jarang  dilahkukan  oleh  desa  lain  sehingga  sangat  membantu  satgas  Yuridis Kantor  Pertanahan  Bantul,  menjadikan  berkas  lebih  rapi,  menghindari  tercecer  berkas serta  mudah  dalam  penyusunan  berkassebagimana  dapat  dilihat  dalam  Gambar  4. Aplikasi  SIAP  dari  Kantor  Pertanahan  dilakukan  modifikasi  oleh  Desa  Srimulyo berdasarkan analisa kebutuhan dan kemudahan dalam proses pemberkasan selanjutnya.
Gambar 2. Hasil Cetak Aplikasi SIAP Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (a) dan Modifikasi Desa Sidomulyo (b)
(a) (b)
Sumber: Dokumen peneliti, 2019
Gambar 4. Map PTSL Hasil Cetak Aplikasi SIAP Desa Srimulyo

## c. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Srimulyo
Rohmadiyanto,  kepala  dusun  sekaligus  sebagai  koordinator  anggota  Pokmas  dan pelaksana Aplikasi SIAP, menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan pengurus Program PTSL/Pokmas  dalam  koordinasi  dan  melibatkan  peran  para  pihak  dalam  pelaksanaan Aplikasi  SIAP  di  Desa  Srimulyo  yaitu  melakukan  sosialisai  kepada  masyarakat  berkas- berkas  yang  perlu  disiapkan,  melakukan  sosialisasi  tidak  hanya  dalam  forum  acara sosialisasi saja tapi di forum rapat lain seperti pengajian, rapat PKK, rapat karang Taruna dan lain-lain, melibatkan mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di desa Srimulyo, menghimbau  kepada  masyarakat  yang  perolehan  tanah  dari  warisan  dan  belum  jelas pembagiannya  agar  segera  menyelesaikan  pembagian  waris  dengan  musyawarah keluarga dan melengkapi persyaratannya, serta ikut berperan aktif membantu melengkapi berkas  pemohon  yang  tidak  sempat  memiliki  waktu  untuk  mengurusnya  (komunikasi pribadi, 02 Mei 2019).
Sarjiyo,  anggota  Pokmas  Desa  Srimulyo,  menjelaskan  bahwa  sangat  perlu  untuk melakukan  analisis  awal.  Hal  tersebut  karena  tidak  semua  pokmas  memiliki  SDM  dan tingkat  partisipasi  yang  berbeda-beda  dan  jumlah  personil  yang  berbeda  dan  memiliki kesibukan  dan  pekerjaan  lain.  Adanya  kelemahan  tersebut  dapat  mengganggu  tugas dalam  percepatan  PTSL  sehingga  pembagian  tugas  dilakukan  secara  terjadwal  atau dilakukan pada malam hari. Selain mengenai tugasnya, Pokmas juga memahami karakter masyarakatnya  sendiri  sehingga  dapat  mencari  celah  untuk  melibatkan  masyarakat dengan baik dalam pelaksanaan PTSL. Pokmas juga selalu berkoordinasi dengan Pemdes dalam  menjalankan  PTSL,  mulai  dari  sosialisasi maupun  saat menemui kendala-kendala dalam  PTSL.  Adapun  pengumpulan  kelengkapan  data  permohonan  dilahkukan  dengan jemput  bola  ketika  warga  masyarakat  menemui  kendala  seperti  masyarakat  yang  sudah lanjut usia sehingga perlu bantuan dalam mobilisasi (komunikasi pribadi, 01 Mei 2019).

## d. Masyarakat Desa Srimulyo
Masyarakat  menjadi  sasaran  dalam  program  PTSL.  Masyarakat  di  Desa  Srimulyo merupakan masyarakat yang cukup maju dan memiliki potensi dalam pelaksanaan PTSL dengan  Aplikasi  SIAP.  Supramono,  Kepala  Seksi  Infrastruktur  Pertanahan,  menjelaskan bahwa  potensi  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemanfaatan  Aplikasi  SIAP  untuk percepatan  PTSL  termasuk  bagus,  bahkan  dikategorikan  smart  village,  artinya  paham dengan  teknologi  sehingga  mudah  dalam  memberikan  sosialisasi.  Masyarakat  Desa Srimulyo  memiliki  antusias  tinggi  sehingga  bahu-membahu  dalam  menyukseskan program PTSL (komunikasi pribadi, 11 April 2019). Sholekan, juga mengemukakan bahwa masyarakat  melaksanakan  dan  terlibat  dalam  pelaksanaan  PTSL  dengan  Aplikasi  SIAP dengan penuh semangat dengan melengkapi berkas-berkas. Bahkan pemerintah desa aktif

## 86 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
berkoordinasi  dengan  pihak  BPN  apabila  mengalami  kesulitan  (komunikasi  pribadi,  09 April 2019).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  strategi  menjadi  bagian  penting  dalam  pembentukan partisipasi masyarakat. Seperti dikemukakan Jofre (2011, 82-83) bahwa strategi merupakan tindakan  nyata  untuk  menghadapi  produk  baru,  usaha  baru,  atau  tujuan  yang  lebih abstrak,  seperti  revitalisasi  atau  perubahan  budaya.  Pelaksanaan  PTSL  dengan  Aplikasi SIAP2  merupakan  produk  baru,  artinya  pertama  kali  dilaksanakan  di  Desa  Srimulyo. PTSL  sendiri  dimulai  pada  tahun  2017,  sedangkan  Aplikasi  SIAP  diimplementasikan pertama  kali  pada  tahun  2018.  Hal  tersebut  membutuhkan  berbagai  upaya  agar  tujuan tercapai.
Berbagai bentuk partisipasi masyarakat tersebut menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan pelaksana PTSL dengan Aplikasi SIAP cukup berhasil, secara kuantitatif  81,8% target  tercapai  yaitu  8.180  bidang  tanah  yang  tersertipikat  dari  10.000  bidang  yang ditargetkan

## 4. Dukungan  dalam  Penerapan  Aplikasi  SIAP  pada  Pelaksanaan  PTSL  Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul
Seperti  dikemukakan  oleh  Supramono,  bahwa  potensi  dan  partisipasi  masyarakat Desa  Srimulyo  dalam  pemanfaatan  Aplikasi  SIAP  untuk  percepatan  PTSL  termasuk bagus,  bahkan  dikategorikan  smart  village,  artinya  perangkat  desa  dan  masyarakat mengerti  dalam  penggunaan  teknologi  sehingga  mudah  dalam  memberikan  sosialisasi khususnya  tentan  penggunaan  Aplikasi  SIAP,  selain  itu  juga  mampu  menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di desa. Masyarakat Desa Srimulyo memiliki antusias tinggi sehingga bahu-membahu dalam menyukseskan program PTSL. Sholekan, Ketua  Panitia  Ajudikasi,  mengemukakan  bahwa  faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan PTSL  dengan  Aplikasi  SIAP  yaitu  adanya  SDM  baik  kuantitas  maupun  kualitasnya, adanya  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  Aplikasi  SIAP,  serta  kemauan  dan kesiapan  masyarakat  dalam  menyiapkan  berkas  PTSL  sesuai  dengan  persyaratan  yang ditentukan (komunikasi pribadi, 09 April 2019).
Di  sisi  lain,  faktor  pendukung  adanya  teknologi  yang  memungkinkan  komunikasi antar  perangkat  desa  sehingga  tidak  ketinggalan  informasi,  loyalitas  perangkat  desa dalam  mengoptimalkan  potensi  yang  ada  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam  PTSL, adanya  dana  pribadi  dari  beberapa  pihak  yang  bersedia  sebagai  dana  talangan  untuk menunjang  keperluan  sarana  dan  prasarana  dalam  pelaksanaan  PTSL  dengan  Aplikasi SIAP  seperti  kertas  dan  printer,  serta  kemampuan  masyarakat  secara  finansial  untuk membayar sertipikat PTSL sebesar Rp 150.000,-.
Sugiyanto,  anggota  Pokmas  Desa  Srimulyo,  juga  mengemukakan  mengenai  faktor pendukung  dalam  pelaksanaan  Aplikasi  SIAP  di  Desa  Srimulyo  yaitu  adanya  tingkat partisipasi  masyarakat  yang  tinggi,  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung,  adanya keterlibatan  pemerintah  desa dalam  verifikasi  data kemudian langsung  dikoordinir  desa dalam  pencetakan  secara  keseluruhan  berkas  serta  kesadaran  diri  masyarakat  akan pentingnya  PTSL,  artinya  sertipikat  bagi  mereka  untuk  menjamin  kepastian  hokum  dan merupakan  kesempatan  warga  masyarakat  mensertipikatkan  tanah  dengan  harga  yang murah (01 Mei 2019).

## 5. Hambatan  Penerapan  Aplikasi  SIAP  dalam  Pelaksanaan  PTSL  Desa  Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul
Suatu  program  tetap  memiliki  faktor  pendukung  maupun  faktor  penghambat.  Di balik  kesuksesan  suatu  pogram  di  pemerintahan  pusat  maupun  desa  sudah  tentu  akan mengalami  hambatan.  Faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  PTSL  dengan  Aplikasi SIAP di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yaitu masih adanya SDM dari  Pokmas  yang  kurang  mengerti  teknologi  sehingga  SDM  yang  mampu  entry  data masih  terbatas,  sarana  printer  yang  masih  status  sewa,  serta  masih  adanya  masyarakat yang  kurang  sungguh-sungguh  berpartisipasi  misalnya  enggan  segera  menyelesaikan kekurangan berkas yang kurang.
Berbagai  upaya  tersebut  dilakukan  terus  dilakukan  meskipun  terdapat  faktor penghambat  lain  yaitu  lokasi  antar  dusun  yang  berjauhan  yang  kadang  menyulitkan pertemuan  untuk  sosialisasi yang  rutin, pekerjaan dan  kesibukan yang  tidak  semua  dari semua unsur perangkat desa yang diundang sehingga bisa miskomunikasi, sumber daya manusia  yang  memahami  entry  data  untuk  Aplikasi  SIAP  yang  terbatas  sehingga  harus kerja  efektif  dan  lembur,  serta  sarana  dan  prasarana  yang  masih  terbatas  seperti  printer untuk  mencetak  formulir-formulir  hasil  entry  data.  Faktor  penghambat  lainnya  yang mengganggu jalannya pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP yaitu jika menemui kasus tanah  dengan  status  turun  waris,  pewarisnya  tidak  ada  di  tempat  atau  merantau  keluar daerah sangat sulit dilaksanakan PTSL karena harus melengkapi data tersebut.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap strategi pelibatan dan peran para  pihak  dalam  penerapan  Aplikasi  SIAP  pada  pelaksanaan  pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa:

## 88 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL dengan menggunakan Aplikasi SIAP di Desa  Srimulyo  Kecamatan  Piyungan  Kabupaten  Bantul  adalah  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bantul,  Pemerintah  Desa  Srimulyo,  Pokmas,  dan  Masyarakat  Desa Srimulyo.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  memiliki  peran  perencanaan, menyediakan data  penunjang mensosialisasikan  baik  teknis  pelaksanaan  PTSL dan Aplikasi  SIAP,  serta  kontrol  kualitas  data.  Pemerintah  Desa  Srimulyo  memiliki peran mengkoordinasikan dan melahkukan bimbingan secara teknis sebagai wujud tindak  lanjut  dari  sosialisasi  yang  dilakukan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul tentang tata cara pengoperasian Aplikasi SIAP terhadap Pokmas, Pokmas memiliki peran  sebagai  pelaksana  lapangan  serta  Masyarakat  yang  memiliki  peran  sebagai peserta PTSL
b. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul,  Pemerintah  Desa  Srimulyo,  dan    Pokmas Desa Srimulyo memiliki strategi dalam melibatkan masyarakat Desa Srimulyo untuk berperan  aktif  dalam  pelaksanaan  PTSL  dengan  Aplikasi  SIAP.  Secara  garis  besar strategi  yang  dilakukan  yaitu  dengan  menganalisis  faktor  pendukung,  faktor penghambat,  melakukan  modifikasi  terhadap  Aplikasi  SIAP  yang  bersifat memudahkan  dan  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  pengguna  agar  terlaksana target PTSL di Desa Srimulyo. Langkah berikutnya adalah dengan mensosialisasikan pelaksanaan PTSL dan Aplikasi SIAP. Selain sosialisasi, pendampingan dan bantuan juga  diberikan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul,  Pemerintah  Desa  Srimulyo dan Pokmas Desa Srimulyo bagi masyarakat peserta PTSL yang memerlukan.

## 2. Saran
a. Kantor  Wilayah  ATR/BPN  DIY  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul menganggarkan dana untuk keperluan pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP di setiap desa.
b. Penyediaan sarana dan prasarana lebih diperhatikan untuk mendukung percepatan PTSL.
c. Pemerintah  melahkukan  bimbingan  dan  pelatihan  yang  berhubungan  dengan teknologi Informasi terhadap masyarakat desa sehingga mengupayakan SDM yang lebih  banyak  dalam  mengoperasikan  program  komputer  sehingga  membantu percepatan  PTSL  maupun  program  pemerintah  lainnya  yang  memerlukan keterlibatan masyarakat.
d. Perlu  adanya  pengembangan  Aplikasi  SIAP  atau  tambahan  aplikasi  lainnya  agar semua  berkas  kelengakapan  lain  yang  belum  tersedia  dalam  Aplikasi  SIAP  bisa terakomodir.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R 2006, Membangun desa partisipatif , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Arnstein,  SR  1969,  ‘A  ladder  of  citizen  participation’, Journal  of  the  American  Planning Association , Vol. 35, no. 4, hlm. 216-224.
Deviantari,  FM  2018,  ‘ Sinergi  dalam  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (studi  di  Kelurahan Nusukan,  Kecamatan  Banjarsari,  Kota  Surakarta)’ ,  Skripsi  pada  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Lufityanti,  G  2018,  ‘ PTSL  sasar  puluhan  ribu  bidang  tanah  di  12  desa  di  Kulonprogo’ , Tribun
News Jogja , 28 Maret 2018, dilihat pada 7 Oktober 2018,
http://jogja.tribunnews.com.
Lufityanti, G 2018, ‘BPN DIY targetkan Kota Yogyakarta PTSL lengkap tahun ini’ , Tribun News Jogja , 14 Maret 2018, dilihat pada 7 Oktober 2018, http://jogja.tribunnews.com.
Manurung,  SHR  2017,  'Strategi  badan  pertanahan  nasional  kota  pekanbaru  dalam meminimalisir  permasalahan  tumpang  tindih  sertipikat  tanah  ( overlapping )  di kota  pekanbaru', Jurnal  Online  Mahasiswa  FISIP  Universitas  Riau ,  vol.  4,  no.2,
dilihat pada 2 Februari 2019 ,
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/search/authors/view?firstName=Siti%2 0Hardianti%20Rukmana&middleName=&lastName=Manurung&affiliation=&cou ntry=.  Prasmadani,  YS  2018,  ‘Strategi  Percepatran  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Boyolali  Tahun  2017’,  Skripsi  pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Rahman, D 2016, ‘Partisipasi masyarakat dalam program pensertipikatan tanah pertanian di  Desa  Bojong,  Kecamatan  Kawunganten,  Kabupaten  Cilacap’, Skripsi  pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Rusqiyati,  EA  2018,  'DIY  targetkan  daftar  240.000  bidang  tanah  2018', Antara  Yogya, 14 Maret 2018, dilihat pada 3 Februari 2019 , https://jogja.antaranews.com.
Senoaji,  G  2011,  ‘Perilaku  masyarakat  baduy  dalam  mengelola  hutan,  lahan  dan lingkungan di Banten Selatan’, Humaniora, Vol. 23, no.1.
Sigit,  A  2019,  ‘Jokowi  bakal  bagikan  sertipikat  warga  di  piyungan’, KR  Jogja ,  5  Februari 2019, dilihat pada 14 Februari 2019, https://krjogja.com.
Vuthra, 2018, ‘Manfaat program PTSL menjadi bukti sah kepemilikan tanah’, Media Center
Singkawang, 16 Maret 2018 , dilihat pada 7 Oktober
2018,
http://mc.singkawangkota.go.id.

## 90 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-
Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria (Prona) Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor38 Tahun 2016  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  tahun  2016  tentang  Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun
2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.