## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2168 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakan  Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia
Anton Diary S. Surbakti 1 , Aldira Ardiansyah Lubis 1* , Johan Teguh Zebua 2
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Email: aldirasoaloon12@gmail.com . Johanteguhzebua@gmail.com Article Info Abstract Article history: Article Received: July 01  2021 Publised: July 10 2021 This  study  aims  to  determine:  (1)  the  rules  for  the  enforcement  of corruption  in    Indonesia,  (2)  the  influence  of  the  culture  of  rules  on  the enforcement    of    the    rules    for    corruption  in  Indonesia,  (3)  the  efforts  of educational  forums  to  eradicate  corruption   in Indonesia  The   procedure   for collecting    and    collecting    data    used    in    this    research    is    through    a literature    study/documentary    study,    using    relevant    regulatory    materials, collecting  materials    that    will    be    used    in    this    research,    conducting searches    to    find    relevant  regulatory  materials.  using  Legal  Culture  and Criminal  Acts  of  Corruption  in    efforts   to  overcome    Corruption   Crimes    in global  education  in  Indonesia.  Through  this   data collection technique,  it is  necessary  to  find  a  concept  that  can  answer  the  news  of  the rules in this  study.  Based    on    the    output    of    this    study,    it    appears    that    the eradication      of      corruption    by  the  government  has  not  resulted  in    the required    output.    The    complexity    of    the    fight    against    corruption    in Indonesia  is  apparently  not  relatively  solved  by  relying  on  preventive and investigative tactics, but also educative  tactics. Keywords: Legal Culture, Corruption, and Educational  Institutions
Pendidikan Article Info Abstrak Article history: Artikel diterima : Juli 01 2021 Publikasi : Juli 10 2021 Penelitian  ini  bertujuan  buat    mengetahui:    (1)    Aturan    hukum terhadap    penegakan  tindak  pidana  korupsi  pada  Indonesia,    (2)    Pengaruh budaya  hukum  terhadap  penegakan  aturan atas tindak pidana korupsi pada Indonesia, (3) Upaya lembaga pendidikan pada pemberantasan tindak pidana korupsi  pada  Indonesia.  Prosedur    Pengambilan    dan      juga    Pengumpulan data    yang    dipakai    pada    penelitian      ini    merupakan    melalui    studi kepustakaan/studi    dokumen      (documentary      study),  menggunakan memakai  bahan  aturan    yang    relevan,    melakukan    pengumpulan    bahan- bahan yang akan dipakai pada penelitian ini,   melakukan  penelusuran  buat mencari    bahan    aturan    yang  berkaitan  menggunakan  Budaya  Hukum  dan Tindak Pidana Korupsi pada upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada  global    pendidikan    pada    Indonesia.    Melalui    teknik  pengumpulan data    ini    dibutuhkan    ditemukan    sebuah    konsep    yang    bisa    menjawab berita  aturan  pada  penelitian  ini.  Berdasarkan    output    penelitian    ini menampakkan    bahwa      Pemberantasan      tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  sang  pemerintah  belum    mengakibatkan    output    sebagaimana yang dibutuhkan. Kompleksitas pertarungan korupsi pada Indonesia ternyata nir  relatif  ditanggulangi  hanya  dengan  mengandalkan  taktik  preventif,  & investigatif, namun pula diharapkan taktik edukative.
Kata Kunci:
Budaya Hukum, Tindak Pidana Korupsi, dan Lembaga Pendidikan
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Aldira Ardiansyah Lubis Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Email: aldirasoaloon12@gmail.com .

## 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum.  Pembicaraan  tentang  korupsi  seakan  tidak ada  putus-  putusnya.  Kejadian  ini  memang  sangat  menarik  untuk  di  bahas,  apalagi  dalam kondisi    yang  sekarang  ini,  dimana  pemerintah  tidak  mencerminkan  kepercayaan  kepada rakyat.  Korupsi  merupakan  kejahatan  yang  sangat  merugikan  negara,serta  dapat  membawa kehancuran  bagi  perekonomian  suatu  negara.  Tindak  pidana  korupsi  dipandang  sebagai kejahatan  yang  berdampak  pada  hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  dalam  suatu  negara, sehingga  dalam  penanganan  ini  diperlukan extra  ordinary  treatment ,  serta  pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah  yang serius, Professional dan independen.  Langkah ini perlu dilakukan mengingat korupsi tergolong white collar crime . Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa white  collar  crime suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  yang  memiliki golongan  sosial  tinggi  dalam  kaitan  dengan  okupasinya  (jabatannya).  Menurut  F.  Andreae korupsi berasal dari kata latin corroptus atau coruption . Eropa seperti Belanda corruptiove, Perancis coruption ,  Inggris corruption dan  Indonesia  korupsi  adalah  kebusukan, ketidakjujuran,  dapat  disuap,  ketidak  bermoral,dan  kebejatan.  Sedangkan  dalam  istilah Poerwadarminta  korupsi  merupakan  tindakan  buruk  seperti  penerimaan  uang  sogok, penggelapan dan sebagainya.
Di  Indonesia  korupsi  suatu  permasalahan  yang  susah  untuk  dicegah  yang menimbulkan  suatu  kata  istilah  “budaya  korupsi”  pada  masyarakat.  Salah  satu  kasus  yang pernah  terjadi    pada    dunia  pendidikan  di  Indonesia,  terutama  pada    Sumatera    Utara misalnya yang melibakan oknum mantan kepala dinas pendidikan Sumatera Utara Taroni Hia, akhirnya  dijebloskan  di  dalam  tahanan.  Dia  melakukan  perbuatan    Pidana  Korupsi  dengan menimbulkan  kerugian      pada      Negara        sebesar  1,5  miliar  untuk  anggaran  ujian  nasional 2006/2007 pada tingkat sekolah Menengah Madrasah Tsanawiyah dan pada Sekolah Tingkat Atas.  Selain itu kasus korupsi pengadaan buku  panduan SD    dan    SMP  di   Tahun   2020 yang melibatkan mantan Kepala Bidang (Kabid)  Efni  Efrida Pembina  Pendidikan  Dasar  di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
Korupsi  sangat  berbahaya  bagi    sosial    ekonomi    masyarakat  dan  keuangan  Negara. Ancaman    bagi  pelaku  mengenai  Pidana  Korupsi  telah  dicantumkan  dalam  UU  Republik Indonesia  No.  20  Tahun  2001  mengenai  perubahan  pada  UU  Republik  Indonesia  No.  31 tahun 1999 mengenai pemberantas pada Pidana Korupsi. Permasalahan penegak  hukum pada  pidana  korupsi  tentu  ditujukan  pada  budaya  masyarakat,  juga  pandangan  rakyat  pada hukum. Sutjipto Rahatdjo budaya pada hukum merupakan suatu landasan yang dijalankannya serta  dalam  masyarakat  merupakan  hukum  positif,  karena  dalam  hukum  positif  dapat ditentukan oleh pandangan,perilaku dan nilai yang dihayatinya.
Upaya  pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  dimasyarakat  khususnya  pada  dunia pendidikan  bisa  dilakukan  upaya  mencegah  bertumbuhnya  niat  korupsi    pada  anak  bangsa melalui formal pendidikan karakter. Gairah antikorupsi dan dapat dijadikan suatu kajian yaitu dengan  menanamkan  sikap,  cara  pikir  yang  anti  pada  korupsi  dengan  lembaga  pendidikan, dikarena lembaga pendidikan  merupakanbentuk  pembudayaan.  Apa  bila  secara  sadar  kita membina generasi  muda,  maka akan  terwujut
mentalitas antikorupsi  dan mampu terindetifikasi  berbagai  kekurangan  pada  sistem  nilai    yang    mereka  miliki  serta  mampu mengubah sistem nilai warisan sebagai lebih baru. Pada konteks pendidikan, “pembarantasan korupsi  sampai pada akarnya” berarti melakukan rangkaian bisnis buat menciptakan generasi yang bisa menolak suatu tindakan bentuk korupsi  yang terjadi.
Pendidikan antikorupsi  dengan  fomal  pendidikan  lebih  efektif,  karena  lembaga pendidikan  adalah  suatu  yang  menciptakan  berubahnya  perilaku  mental  yang  terjadi  dalam diri  seorang,  dengan  langkah  tersebut  maka  dapat  lebih  mudah  ternilai,  dengan  perubahan perilaku pada anti korupsi. Perubahan  menurut  sikap  membiarkan  menggunakan  menolak secara keras  para  koruptor  untuk tak melakukan perbuatan korupsi, maka tak akan pernah terjadi    bila  kita tak melakukan  pembina cara  pikir  generasi muda  dalam  mengubah  praktik
nilai  yang  akan  diwariskan  dalam  setiap  tahap  perjalanan  bangsa  sesuai  dengan  tuntutan. Lembaga pendidikan harus mampu mengambil peran  yang sangat penting dalam membentuk pendidikan  formal  antikorupsi  terutama  pada  membudayakan  tindakan  antikorupsi  pada kalangan  siswa.  Pembelajaran  Pengetahuan  antikorupsi  dapat  diajarkan    sejak  dini  dengan memasukkan pada proses pelajaran pada tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi. Dengan ini sebagai tindakan membentuk karakter dan perilaku siswa yang menolak korupsi.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang pada atas, maka permasalahan-permasalahan yang akan diteliti merupakan sebagai berikut:
1. Bagaimana aturan hukum terhadap penegakan tindak pidana korupsi di indonesia?
2. Bagaimana  pengaruh  budaya  hukum  terhadap  penegakan  hukum  atas  tindak  pidana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana peran lembaga pendidikan dalam  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan perkara pada atas maka tujuan dari penelitian ini merupakan:
1. Untuk  mengetahui  anggaran  aturan  terhadap  penegakan  tindak  pidana  korupsi  pada indonesia.
2. Dengan  mengetahui  pengaruh  budaya  hukum  terhadap  penegak  hukum  dalam  tindak pidana korupsi pada Indonesia.
3. Untuk mengetahui peran lembaga pendidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
1.4. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis Dalam penelitian diatas diharapkan dapat berguna dari penemuan konsep-konsep hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  selain  itu  dapat  memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum dalam mengatasi masalah-masalah tindak pidana korupsi  yang  timbul dibidang pendidikan.
2. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
a. Bagi penulis dapat menambah pengalaman ilmu serta wawasan tentang cara memberantas korupsi
b. Bagi pendidik dan calon pendidik Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang  cara  mengembangkan  pengetahuan  khususunya korupsi dibidang pendidikan.
1.5. Keaslian Penelitian
a. Andy  Mulyono,  imbas  aspek  kultur  aturan  terhadap  berkembangnya  tindak  pidana gratifikasi  pada  Indonesia  (aspek  penegak  aturan  pidana),  metode  yang  digunakan penelitian  normative,  hasil  dari  penelitian  ini,  aspek  nilai  budaya  balasasn  budi  tidak dikriminalisasi pada bentuk gratifikasi, namun upaya pemberantasan  korupsi  namun dilakukan  secara  memberantas  suap-menyuap,  perbedaannya  terdapat  di  lokasi penelitian,  waktu penelitian, variabel penelitian.
2. METODE PENELITIAN
2.1. Metodologi Penelitian
2.1.1. Spesifikasi Penelitian
Metode yang  digunakan untuk memberi solusi persoalan dalam Metode dengan Penelitian Kepustakaan ( library   research ) atau penelitian normative ( yuridis normatif) adalah  bahan  aturan  sekunder    yang    adalah    dokumen  atau  bahan    aturan    yang memberikan  penerangan  terhadap  bahan  aturan  utama  misalnya  buku-buku,  artikel, jurnal,  output  penelitian,  makalah,  dan  lain  sebagainya  yang  relevan  dengan  suatu permasalahan yang akan di bahas.
2.1.2. Motode Pendekatan
Metode  pendekatan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan masalah dan perundang-undangan yang berlaku. Bersifat preskriftif analitis, yang mana penelitian  preskriftif  tadi  dalah  suatu  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan saran-saran buat memecahkan masalah-masalah tertentu. Penelitian ini membicarakan  secara  komprehensif  penelitian  terhadap  asas-asas  aturan, sistematika  aturan  dan  sinkornisasi  aturan  serta  peraturan  perundang-  undangan  yang berkaitan menggunakan teori teori aturan yang sebagai objek penelitian, demikian pula aturan pada pelaksanaannya didalam masyarakat.

## 2.1.3. Lokasi Peneliti
Lokasi  penelitian  dalam  pengumpulan  data  dengan  studi  kepustakaan  pada tempat sebagai berikut :
1. Perpustakaan Universitas Prima Indonesia
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemko Medan
3. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara

## 2.2. Alat Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dan berita buat dijadikan bahan penellitian ini, maka peneliti mengumpulkan  data  melalui  dokumentasi.  Metode    yang  dilakukan  yaitu  dengan mengumpulkan  data  mengenai  variable  seperti  surat  kabar,  buku,  agenda,  traskip,  dan  lain sebagainya.

## 2.3. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data
Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data yang  akan dipakai pada penelitian ini merupakan melalui studi kepustakaan/studi dokumen ( documentary study ), dengan memakai bahan  aturan  yang relevan, melakukan pengumpulan bahan-bahan yang  akan  dipakai pada penelitian  ini,  melakukan  penelusuran  buat  mencari  bahan  aturan  yang  berkaitan  dengan Budaya  Hukum  serta  Tindak Pidana Korupsi pada global pendidikan di Indonesia. Melalui teknik pengumpulan data ini diharapkan ditemukan  sebuah konsep yang dapat menjawab info aturan pada penelitian ini.

## 2.4. Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  pada  teknik  penelitian  diatas  yaitu  teknik  analis  data induktif.    Teknik  analis    data  induktif  merupakan  penarikan  kesimpulan  yang  didapat  dari fakta-fakta, untuk kemudian ditarik kesimpulannya secara umum.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Aturan Hukum Terhadap Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Dalam  pemberantasan korupsi, Indonesia sudah membentuk aneka macam dasar dan pula  aneka  macam  payung  aturan  buat  sebagai  dasar  legitimasi  pada  memberantas  korupsi pada  Indonesia,  salah  saturnya  yaitu,  Undang-Undang  mengenai  Tindak  Pidana  Korupsi Nomor  31  Tahun  1999,  dan  pula  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  atas  perubahan Undang-  Undang  mengenai  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor  31  Tahun  1999 dan  pula  Undang-  Undang  Rapublik  Indonesia  mengenai  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih, Bebas berdasarkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Nomor 28 Tahun 1999. Undang- undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang penjabaran ltindak  pidana  korupsi  dan  pula  ancaman  pidana  bagi  pelaku,  indera  bukti  dan  sistem verifikasi dalam tindak pidana korupsi yang pula berlaku Lex specialist berdasakan ketentuan umum.
Indonesia  sudah  mempunyai  beberapa  institusi  dengan  bertugas  melaksanakan penegakan aturan. Didalam bentuk sistem peradilan pidana pada Indonesia, polisi dan jaksa, hakim  dan  lembaga  permasyarakatan  mempunyai  kiprah  yang  sangat  penting  dalam membentuk  atau  menciptakan  penegak-penegak  aturan  yang  lebih  optimal  pada  sistem peradilan  pidana  pada  Indonesia  yang  terintegrasi.  Dalam  memberantas  tindak  pidana korupsi,  lembaga  pemerintah  sudah  membangun  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), BPK, BPKP,
PPATK  dan  Komisi  Ombudsman  dan  pula  sudah  melibatkan  berbagai  institusi  pada memutus mata rantai tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.
3.2 Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Lawrence M.friedman ada 3 jenis Teori Legal System  yaitu,Struktur Hukum,Substansi Hukum,dan  Budaya  Hukum.  Ketiga  Teori  tersebut  sangat  berkaitan  dengan  masalah pengaruh budaya hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi,dimana Substansi Hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung
norma,asas,prinsip,serta  kaidah-  kaidah,baik  yang  secara  tertulis  maupun  tidak tertulis,termasuk  putusan  pengadilan.  Namun  bicara  Struktur  Hukum  merupakan  pranata hukum yang menompang sistem hukum itu sendiri,yang terdiri atas bentuk hukum,lembaga hukum,perangkat hukum,dan proses serta kinerja mereka. Sedangkan bicara Budaya Hukum merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum.Secara  akademis,budaya  hukum  mengkaji  peran  dan aturan  hukum  dalam  suatu  masyarakat.Dalam  teori  sistem  hukum  Lawrence  M.Frietman yang  tentu  telah  dikenal  luas  adanya  tiga  komponen,substansi  hukum,strukur  hukum,serta budaya  hukum.  Pada  pokoknya  hukum  sebagai  sebuah  sistem  dapat  bekerja  hanya  ketiga komponen tersebut bergerak simultan untuk membentuk sebuah keterpadauan. Keterpaduan inilah  yang  kemudian  menjadi  indikator  apakah  hukum  disebuah  komunitas  telah  berjalan secara paripurna.
Lawrence M. friedmann menjelaskan budaya aturan merupakan nilai-nilai dan perilaku- perilaku  rakyat  yang  bisa  mempengaruhi  bekerjanya  hukum.  Lawrence  M.  Friedman memakaikata kultur aturan buat menggambarkan sejumlah kenyataan yang saling berkaitan. Budaya  aturan/  kultur  aturan  sebagaimana  dimaksudkan  sang  Lawrance  M.  Friedman (1975:15) merupakan holistik dari perilaku-perilaku masyarakat rakyat yang bersifat generik dan nilai-nilai pada rakyat yang akan memilih pendapat mengenai hukum. Dengan demikian eksistensi budaya aturan sebagai sangat strategis pada memilih pilihan buat berprilaku pada mendapat  aturan  atau  menolakaturan.  Berdasarkan  pendapat  Lawrance  M.  Friedman  tadi maka  budaya  aturan  bisa  diartikan  menjadi  pola  pengetahuan,  perilaku,  dan  konduite sekelompok rakyat terhadap sebuah sistem aturan.
Ada bentuk jenis korupsi di Indonesia mengenai UU No.  3 Tahun 1999 no. UU No.20
Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  tindak  Pidana  Korupsi  merumuskan  tindak  pidana korupsi sebagai 30 bentuk. Ketigapuluh bentuk pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi berikut.
1. Kerugian Keuangan Negara Jenis korupsi ini mengandung unsur kerugian keuangan  negara  sanggup  kita  temukan  pada  Pasal  dua  dan  3  UU  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Suap-Menyuap Korupsi jenis ini adalah  tindakan  berupa  pemberian  uang,  barang atau  bentuk  lain  menurut  pembalasan  menurut  pemberi  suap  pada  penerima  suap  yang dilakukan untuk mengganti perilaku penerima atas kepentingan/minat sipemberi.
3. PenggelapanPada Jabatan Pada rumusan  Pasal-Pasal  Undang-Uundang  Pemberantasan tentang Tindak  Pidana  Korupsi  merujuk  dalam  penggelapan  menggunakan pemberatan, yaitu adalah penggelapan  yang  dilakukan  sang  seseorang  yang  mempunyai wewenang, pekerjaan atau jabatan.
4. Pemeresan Ketentuan  dalam  Pasal  12  alfabet  e  Undang-Undang  pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  menjelaskan  bahwa  pemerasan  adalah  tindakan/perbuatan  yang  dilakukan sang  pegawai  negeri/penyelenggara  negara  pada  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain.
5. Perbuatantidakadil/ curang Korupsi jenis ini berlaku buat pemborong, pengawas proyek, relasi TNI/POLRI, pengawas relasi TNI/POLRI yang melakukan ecurangan dalam pengadaan barang atau jasa, yang merugikan orang lain negara.
6. Benturan kepentingan pada pengadaan Benturan kepentingan ini selalu terjadi pada perkara perkara  korupsi  yang  melibatkan  saudaranya  atau  family  terdekatnya  dari  penyelenggara
negara, salah satu model misalnya perkara  korupsi yang sudah menjerat Ratu  Atut Chosiyah dan  juga  saudara  termuda kandungnya sendiri  Tubagus  Chaeri  Wardana  yg  terkait  korupsi tentang pengadaan indera kesehatan.
7. Gratifikasi Gratifikasi  adalah  suatu  bentuk  jenis  korupsi  berupa  hadiah.  Bisa  uang,  barang, bahkan sampai layanan sex. Gratifikasi ini sama halnya dengan suap.
3.3 Peran  Lembaga  Pendidikan  Dalam  pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Indonesia
Lembaga  pendidikan  sangat  mempunyai  kiprah  yang  krusial  dan  strategis  pada memberantas  tindak  pidana  korupsi  dengan  terjadi  khususnya  pada  Indonesia,  karena melalui forum Pendidikan tinggi ilmu aturan pembentukan setiap karakter seorang untuk anti korupsi.  Menurut  Lawrence  M.  Frieddman,  kultur  merupakan  komponen  yang  sangat penting  dan  memilih  bekerjanya  sistem  aturan,  dimana  kultur  aturan  tadi  adalah  elemen sikap dan jua nilai sosial.
Termasuk  pada  kultur  aturan  ini  merupakan  pendidikan  yang  bisa  membangun karakter seorang termasuk penegak aturan,  menggunakan  demikian  para  penegak aturan  (aturan  pidana)  nir  terjebak  pada  pemikiran  aturan  yang  sempit  yang  hanya  tahu aturan  hanya  sekedar  anggaran  atau  teks  undang-undang.  Melalui  pendidikan  yang  cerdas diharapkan pula setiap penegak aturan (aturan pidana) harus mempunyai pemahaman  aturan yang  baik,  sehingga  dengan  mempunyai  pemah  aman  aturan  hukum  yang  bagus  akan menciptakan  penegak  penegak  aturan  yang  sangat  handal.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief, kualitas SDM penegak aturan akan membangun penegak aturan yang higienis & berwibawa, yang jujur dan bermoral, nir  korup dan jua  dapat bonafide menegakkan nilai-nilai kebenaran dan  keadilan,  peningkatan  kualitas  pendidikan  pada  Indonesia  akan  membangun  penegak- penegak aturan yang al-amin (bisa pada percaya), lantara nir hanya buat sekedar tahu aturan homo  juridicus ,  tatapi  jua  mempunyai  etika/moral  atau  jua  yang  dianggap  menggunakan “ homo etichuss ”.
Pada  hakikatnya  korupsi  adalah  sebuah  dilema  tentang  moralitas,  bagi  seorang  yang mempunyai taraf moralitas yang baik nir akan melakukan tindakan tak terpuji (korupsi). Oleh lantaran  itu,  pendidikan  moralitas  sangat  diharapkan  pada  membangun  pribadi  yang  baik. Pendidikan  moralitas  tak  bisa  dipisahkan  berdasarkan  pendidikan  kepercayaan  yang  adalah ilmu  tentang  ketuhanan,  berdasarkan  Moeljatno  bahwa  ilmu  pengetahuan  (termasuk  ilmu hukum)  yang  nir  dibarengi  menggunakan  ilmu  ketuhanan  merupakan  tidak  lengkap.  Begitu eratnya  hubungan  antara  ilmu  pengetahuan  hukum  menggunakan  ilmu  ketuhanan,  Satjipto Rahardjo  mengungkapkannya  menggunakan  sangat  latif  sekali  bahwa,  ilmu  merupakan lembaga  buat  berburu  kebenaran  yang  nir  akan  bisa  digenggamnya  secara  sempurna. Otak mini  insan  hanya  bisa  menemukan  keping-keping  kebenaran,  sedangkan  kebenaran  sejati hanya milik Allah SWT. Disini ilmu pengetahuan religi bertemu.

## 4. KESIMPULAN
1. Indonesia sudah membentuk UU sebagai dasar legitimasi pada pemberantasan korupsi, salah satunya UU mengenai pidana korupsi No.31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi serta UU  RI mengenai penyelenggara negara bersih No. 28 tahun 1999.
2. Bahwa  dalam  perspektif  peran  terhadap  Tipikor  menunjukkan  perilaku  yang  bertentangan dengan nilai dan norma, baik dari segi kejujuran, sosial agama, dan hukum. Korupsi sendiri digolongkan sebagai serious crime karena mampu mengganggu hak ekonomi dan hak sosial dalam masyarakat.
3. Lembaga pendidikan  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, karena lembaga pendidikan  merupakan pembentukan karakter  setiap  orang  untuk  antikorupsi.  Sehingga  dengan  mempunyai  pemahaman  aturan hukum yang bagus akan menciptakan penegak-penegak hukum yang handal.
5. SARAN
Pendidikan  antikorupsi semestinya sejak dini ditanamkan, baik pada lingkung~keluarga maupun pendidikan  formal,  terutama  pula  berdasarkan  lingkungan  masyarakat.  Jikka  seluruh  elemen  seperti keluarga,  masyarakat,  pelaku  pendidikan,  &  pemegang  kebijakan  menyadari  sangat  pentingnya pendidikan antikorupsi, maka bukan hal mustahil masalah korupsi bisa dicegah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Lawrance M. Friedman (1975 Halaman :15)
Oktavia Adhi Suciptaningsih, Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar diKecamatan
Gunung Pati (Jurnal Universitas  PGRI  Semarang,  2014),  Vol.4.  No.2. Rahardjo, Satjipto, 1983, Masalah  Penegakan  Hukum.  Bandung: Sinar Baru.
Ridwan,”Telaah  Kritis Tentang Penerapan Hukum Represif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal  Litigasi, Vol. 11 No. 2, Oktober 2010, Bandung:  Fakultas Hukum Unpas, hlm. 663.
R.Wiyono Pembahasan UndangUndang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  2005, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.
Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, hal. 85.

## Peraturan Perundang- undangan
Undang-Undang  KUHP Mengenai Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  20  Th  2001  mengenai  Perubahan  Atas  UU Republik  Indonesia  Nomor.  30  Th  1999  mengenai  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
INTERNET  https://detiknews.comkasus  suap  dan  korupsianggaran  dana  ujian  nasional  2006- 2007.
https://rri.co.id kasus korupsi pengadaan peralatan di sekolah menengah kejuruan 8/4/2021.