Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Oky Pramudya. (2023). Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda
. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 1-11 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967 1
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi ISSN : 2622-2310

## JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Volume 6 Issue 1 (2023) : 1 - 11 Diterima 03/01/2023 Disetujui 27/01/2023

## Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat
Pengelolaan Berbeda
Oky Pramudya 1 , Hamzah 1 , Eva Achmad 1
1 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi : e-mail: okypramudya88@gmail.com

## Abstract
Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda dilakukan di Hutan Adat Rio Peniti (KUPS kelas biru), Desa Lubuk Bedorong dan Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti (KUPS kelas emas) Desa Temenggung. Penelitian ini menggunakan responden 80 orang dengan masing-masing HA 40 responden. Data primer yang dikumpulkan yaitu aspek ekologi dengan metode wawancara menggunakan panduan instrumen kuisioner dan wawancara mendalam serta observasi langsung. Analisis  dampak ekologi dilakukan dengan dengan metode Importance Performance Analysis (IPA). Dampak pengelolaan hutan adat terhadap ekologi kedua HA memiliki persepsi positif terhadap indikator ekologi ini terlihat kesesuaian antara nilai kepuasan dengan nilai kepentingan tinggi yaitu 95% untuk HA Rio Peniti dan 96,4% untuk HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti.

## Kata kunci : IPA, Ekologi, Pengelolaan Hutan Adat

## PENDAHULUAN
Adanya kebijakan hutan adat di Indonesia menyebabkan jumlah hutan adat terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data dari KemenLHK Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan  Adat  tahun  2022  hutan  adat  di  Indonesia  yang  sudah  mendapatkan  pengakuan  dari pemerintah berjumlah 87 Hutan Adat. Ada total 29 Hutan Adat di Provinsi Jambi, dengan sebaran 7 hutan adat berada di Kabupaten Sarolangun, 12 hutan adat berada di Kabupaten Kerinci, 5 hutan adat berada di Kabupaten Merangin dan 5 hutan adat berada di Kabupaten Muara Bungo. Total luas hutan adat di Provinsi Jambi yaitu 7.984 Ha dengan jumlah KK, 10.837 KK.
Dalam  pengelolaan  hutan  adat,  dibentuk  unit-unit  usaha  berupa    Kelompok  Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sesuai dengan potensi dalam kelompoknya. KUPS ini dibagi menjadi 4  (empat)  tingkat  berdasarkan  keberhasilan  dan  kemandirian  kelompok  dalam  pengelolaannya, yaitu  pertama;  biru  ( blue) ,  kedua;  Perak  ( silver) ,  ketiga;  Emas  ( gold) dan  keempat;  platina ( platinum) . Kelas biru merupakan kelas tingkat terendah, sedangkan kelas platina merupakan kelas tertinggi yang dinilai telah berhasil dan mandiri. KUPS dengan tingkat platina dianggap sudah memiliki akses modal, pasar, pengolahan produk atau sarana wisata dan kelembagaan yang kuat sehingga KUPS sudah mandiri secara ekonomi (Ekawati, 2020).
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Oky Pramudya. (2023). Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 1-11 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967
2
Tingkat  pengelolaan  hutan  yang  berbeda  dari  hasil  berbagai  penelitian  menunjukan dampak yang berbeda pula terhadap pengelola perhutanan sosial, hasil penelitian Martapani et al ., (2021)  tentang  evaluasi  hutan  kemasyarakatan  melaporkan  bahwa  pengelolaan  memberikan dampak  positif  terhadap  kondisi  tutupan  lahan  atau  ekologi  hutan,  perbaikan  terhadap  sosial ekonomi masyarakat dan ekonomi masyarakat. Lebih lanjut menurut Sari et al. (2019) pengelolaan skema  HKm  dapat  melestarikan  kawasan  hutan  dan  memberikan  kontribusi  besar  dalam pendapatan anggota kelompok.
Sementara  itu  penelitian  evaluasi  pada  hutan  adat  juga  sudah  dilakukan  oleh  Muherda (2019) yang melaporkan bahwa pengelolaan hutan adat memberikan dampak positif bagi ekologi dan  ekonomi.  Selain  itu  dapat  pula  memberikan  dampak  positif  bagi  kegiatan  pertanian, perkebunan dan hasil hutan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Salah  satu  hutan  adat  yang  pengelolaannya  cukup  baik  di  Provinsi  Jambi  adalah  Hutan Adat Imbo Larangan Pematang kulim Inum Sakti, Desa Temenggung di Kabupaten Sarolangun yang berada pada tingkat KUPS kelas emas. Hutan Adat ini sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah  SK  Menteri  LHK  Nomor  SK.  774/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/2/2018  pada tanggal 19 Februari 2018 dengan luas hutan adat sebesar 115 Ha. Program kegiatan kelompok sudah berjalan cukup baik dengan aktivitas manajemen yang sudah kuat dan jika dilihat dari sisi ekologi, hutan adat ini tergolong masih terjaga tutupan lahannya.
Pada sejumlah hutan adat masih terdapat pengelolaan yang kurang baik,  dengan tingkat KUPS  kelas  biru  diantaranya  Hutan  Adat  Rio  Peniti,  Desa  Lubuk  Bedorong.  Hutan  adat  ini merupakan  hutan  adat  yang  ada  pada  Kabupaten  Sarolangun,  memiliki  SK  dengan  Nomor 5776/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018 Tanggal 7 September 2018 dengan luas hutan adat sebesar  240  Ha.  Pengelolaan  hutan  masih  berjalan  kurang  optimal,  selain  itu  manajemen pengelolaannya juga kurang kuat, serta pada aspek ekologi terjadi fenomena menarik yakni adanya konflik  pada  hutan  adat  terkait  aktivitas  Penambangan  Tanpa  Izin  (PETI)  yang  dilakukan  oleh masyarakat di dalam kawasan hutan adat.
Dalam kurun waktu pemanfaatan kedua hutan adat diatas selama beberapa tahun terakhir, diduga  masih  ada  beberapa  masalah  terkait  pengelolaannya.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan penelitian terkait dampak ekologi dari pengelolaan hutan adat. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi  bahan  perbaikan  hutan  adat  di  Provinsi  Jambi  agar  pengelolaan  hutan  adat  lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan.

## METODE
Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari  sampai bulan Februari Tahun 2023 pada dua lokasi,  yaitu  Hutan  Adat  Imbo  Larangan  Pematang  Kulim  Inum  Sakti  Desa  Temenggung Kecamatan  Limun  Kabupaten  Sarolangun  dengan  kategori  pada  KUPS  kelas  Emas  dan  Hutan Adat Rio Peniti Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dengan kategori pada KUPS kelas biru.
Pada penelitian ini, Responden pada Hutan Adat Rio Peniti (KUPS kelas biru) merupakan masyarakat  Desa  Lubuk  Bedorong.  Sementara  pemilihan  responden  untuk  Hutan  Adat  Imbo
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Oky Pramudya. (2023). Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 1-11 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967
3
Larangan  Pematang  Kulim  Inum  Sakti  (KUPS  kelas  emas)  merupakan  masyarakat  Dusun Mengkadai  Desa  Temenggung.  Di  HA  Imbo  Larangan  Pematang  Kulim  Inum  Sakti  diambil khusus Dusun Mengkadai karena pengelolaan hutan adat hanya boleh dimanfaatkan dan dikelola oleh  masyarakat  Dusun  Mengkadai  Desa  Temenggung  saja.  Keduanya  merupakan  masyarakat yang bersentuhan langsung dan beraktivitas mengelola hutan pada Hutan Adat.
Jumlah populasi penduduk di Desa Lubuk Bedorong yaitu 200 KK yang terdiri dari 777 Jiwa, sedangkan jumlah populasi penduduk di Dusun Mengkadai Desa Temenggung yaitu 200 KK dengan  jumlah  567  jiwa.    Pengambilan  sampel  dengan  jumlah  populasi  lebih  dari  100  orang menggunakan margin error sebesar 10-15% (Arikunto, 2011). Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan margin error sebesar 10% dan menentukan jumlah sampel menggunakan formula Slovin (Soewadji, 2012) dengan rumus yaitu:
n = ! !(#) ! %& Keterangan : n  = jumlah sampel responden yang diambil dalam penelitian N = jumlah populasi petani anggota kelompok  LPHA E   = batas error
1 = bilangan konstan
Pemilihan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  purposive  sampling  yaitu  ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan mereka yang ditunjuk sebagai sampel merupakan responden yang dianggap paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Menurut Arikunto (2006) purposive  sampling  adalah  teknik  untuk  mengambil  sampel  dengan  tidak  secara  random  tapi dengan sengaja dan juga dengan pertimbangan berdasarkan pada tujuan dari penelitian. Dengan jumlah responden seperti table dibawah ini :
No Kelompok Jumlah Sampel (orang) 1. Hutan Adat Rio Peniti (KUPS kelas biru) 40 2. Hutan  Adat  Imbo  Larangan  Pematang Kulim Inum Sakti (KUPS kelas emas) 40 Jumlah 80
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  jenis  data  primer  dan  data  sekunder. Data primer yang akan dikumpulkan yaitu aspek ekologis. Pada aspek ekologi dikumpulkan data ekologi  yang  melakukan  aktivitas  di  Hutan  Adat  Imbo  Larangan  Pematang  Kulim  Inum  Sakti (KUPS kelas emas) dan Hutan Adat Rio Peniti (KUPS kelas biru) . Metode pengumpulan data pada  aspek  ekologi  dilakukan  dengan  wawancara  menggunakan  instrumen  kuisioner  kepada responden  dan  data  kualitatif  yang  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  kepada  responden menggunakan panduan wawancara.
Analisis    dampak  ekologi  dilakukan  dengan  dengan  metode Importance  Performance Analysis (IPA). Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor kinerja penting yang diperlukan untuk memenuhi kepuasan responden. Menurut Bahruzin (2014) analisis ini dapat dilakukan pada
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Oky Pramudya. (2023). Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 1-11 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967
4
dampak ekologis dengan meneliti melalui uji persepsi dengan menggunakan statistik proporsional dalam bentuk proporsi (%) dan disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan sebaran angka dan  proporsi,  dapat  dilakukan  perbandingan  perubahan  tinggi  muka  tanah  kritis  dan  hidrologi, termasuk debit air dan peningkatan/penurunan mata air di kawasan masyarakat hutan desa pada saat  sebelum  dan  sesudah  adanya  hutan  desa.  Metode  analisis  kuadran,  sering  dikenal  sebagai metodologi  ini,  pertama  kali  dipresentasikan  oleh  Martilla  dan  James  pada  tahun  1977  untuk mengevaluasi hubungan antara kualitas udara/prioritas pengembangan layanan.
Penentuan  tingkat  kepentingan  dan  kinerja  pengelolaan  hutan  adat  dilakukan  dengan memberikan menggunakan skala likert, dengan rentang nilai satu sampai dengan empat pada setiap pertanyaan.  Rincian  kriteria  masing-masing  nilai  untuk  tingkat  kepuasan  dijelaskan  dalam Lampiran  2  tentang  rincian  kriteria  nilai  tingkat  kepuasan  dan  rincian  kriteria  nilai  tingkat kepentingan. Rumus yang digunakan untuk mendapatkan tingkat kesenjangan pengelolaan hutan adat adalah sebagai berikut:
𝑋𝑖 = ∑ ( " #$% )
𝑌𝑖 = ∑ * " #$% ) 𝑇𝑘 = (+ *+
Keterangan
Tk = Tingkat Kesenjangan X = Nilai Penilaian Kinerja Y = Nilai Penilaian Kepentingan n = Jumlah Responden I = Sub indikator dampak ekologi hutan adat ke-I ( i= 1,2,3…, 5)
Xi   = Nilai Rata-rata Penilaian Kinerja Yi   = Nilai Rata-rata Penilaian Kepentingan
Tahap  selanjutnya  yaitu  menempatkan  nilai  rata-rata  penilaian  kepuasan  kinerja pengelolaan hutan adat dan nilai rata-rata penilaian tingkat kepentingan dari masing-masing sub indikator  dampak  ekologis  ini  ke  dalam  diagram cartesius yang  dibagi  menjadi  empat  bagian. Diagram cartesius tersebut memuat sumbu diagram yang menunjukkan tingkat kepuasan kinerja dan kepentingan sub indikator tersebut (Meng et al ., 2011). Nilai rata-rata dari tingkat kepuasan kinerja dan tingkat kepentingan tersebut menunjukkan koordinat untuk menempatkannya ke dalam diagram  cartesius.  Nilai  rata-rata  dari  seluruh  nilai  tingkat  kinerja  dan  tingkat  kepentingan  sub indikator  menjadi  pembagi  sumbu,  baik  untuk  sumbu  tingkat  kinerja  maupun  sumbu  tingkat kepentingan,  dalam  diagram cartesius tersebut.  Gambar  3.3  grafik  kartesius  untuk  memetakan nilai rata-rata kepentingan ( Yi) dan nilai rata kinerja ( Xi) dibagi menjadi empat kuadran seperti gambar 3.3.
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Oky Pramudya. (2023). Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda
. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 1-11 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967
5
Nilai Kepentingan Yi
Kuadran I ( PrioritasUtama) Kuadran II (Pertahankan Prestasi) Kuadran III (Prioritas Rendah) Kuadran IV (Berlebihan)
Xi Nilai Kinerja Gambar 3.3 Diagram Cartesius
Kuadran  I  (Prioritas  Utama).  Meskipun  barang  jasa  di  sektor  ini  dianggap  signifikan, namun belum memenuhi harapan. Produk layanan tidak memenuhi harapan pada tingkat kinerja yang sama. Untuk menyenangkan masyarakat, barang jasa di kuadran ini harus lebih ditingkatkan lagi.  Kuadran  II  (Pertahankan  Prestasi).  Kehadiran  barang  jasa  tersebut  di  kuadran  ini menunjukkan  signifikansi  dan  tingkat  kinerjanya  yang  tinggi.  Untuk  penggunaan  selanjutnya, produk layanan ini harus dipertahankan. Kuadran III (Prioritas Rendah). Item layanan kuadran ini terlihat kurang signifikan, dan kinerjanya sebenarnya tidak terlalu luar biasa. Pengaruh terhadap manfaat  yang  dirasakan  cukup  kecil,  sehingga  perubahan  barang  jasa  di  kuadran  ini  dapat dievaluasi  kembali.  Kuadran  keempat  (Berlebihan).  Kuadran  ini  terdiri  dari  barang  jasa  yang dipandang terlalu banyak dan kurang signifikan. Meningkatkan fungsionalitas layanan di sektor ini hanya dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya (Bahruzin, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

## Penilaian Kepuasan dan Kepentingan Pengelolaan Hutan Adat
Hasil persepsi responden pada masing-masing hutan adat diatas, terkait dampak hutan adat terhadap tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan masyarakat pada aspek ekologi di HA Rio Peniti dan HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi Penilaian Responden Terhadap Tingkat Kepuasan dan Tingkat

## Kepentingan pada Aspek Ekologi
Nomor Indikator Ekologi TPs (%) KPs Ps SPs TPt KPt Pt SPt Dampak Ekologi di HA Rio Peniti Indikator 1 0 1 26 13 0 0 18 22 Indikator 2 1 1 23 15 0 0 18 22 Indikator 3 0 3 20 17 0 0 19 21
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Oky Pramudya. (2023). Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda
. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 1-11 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967 6
Indikator 4 0 0 22 18 0 0 21 19 Indikator 5 0 0 20 20 0 0 19 21
Dampak Ekologi di HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti
Indikator 1 1 1 12 26 0 0 9 31 Indikator 2 0 2 12 26 0 0 7 33 Indikator 3 0 1 4 35 0 0 5 35 Indikator 4 0 0 6 34 0 0 7 33 Indikator 5 0 3 5 32 0 0 4 36 Sumber : Analisa Data (2023) Keterangan : TPs = Tidak Puas TPt = Tidak Penting KPs = Kurang Puas KPt = Kurang Penting Ps = Puas Pt = Penting SPs = Sangat Puas SPt = Sangat Penting
Dari hasil penilaian tingkat kepuasan kinerja hutan adat terhadap dampak pengelolaan ekologi pada HA Rio Peniti didapatkan nilai dengan kategori puas, yakni sebanyak 26, 23, 20 dan 22 orang responden, sedangkan tingkat kepuasan untuk HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti  didapatkan  penilaian  lebih  baik,  yaitu  berada  pada  kategori  sangat  puas  dengan  jumlah responden 26, 26, 35, 34 dan 32 orang. Hal ini menginterpretasikan bahwa pengelolaan HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti menurut responden yang merupakan anggota Kelompok Pengelola  Hutan  Adat  itu  sendiri,  telah  memberikan  dampak  yang  sangat  memuaskan,  artinya pengelolaan hutan adat dari aspek ekologi pada HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti sudah berjalan lebih baik dibandingkan dengan HA Rio Peniti.
Sementara pada penilaian tingkat kepentingan dampak pengelolaan hutan adat di bidang ekologi,  baik  responden  HA  Rio  Peniti  dan  HA  Imbo  Larangan  Pematang  Kulim  Inum  Sakti, mayoritas  menjawab  bahwa  dampak  pengelolaan  hutan  adat  dibidang  ekologi  sangat  penting. Adapun pada HA Rio Peniti dari jumlah total responden 40 orang, yang memberikan nilai penting sebanyak 22, 22, 21 dan 21 orang, sedangkan pada indikator 4 (kondisi tegakan hutan) mendapat nilai penting, dipilih oleh 21 orang responden. Sementara penilaian tingkat kepentingan dampak pengelolaan hutan adat di bidang ekologi untuk HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti, mayoritas responden menjawab sangat penting, yakni berjumlah 31, 33, 35, 33 dan 36 orang dari total 40 responden. Hal ini menjelaskan bahwa dampak pengelolaan hutan adat di bidang ekologi
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Oky Pramudya. (2023). Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 1-11 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967
7
sangat dibutuhkan oleh anggota kelompok pengelola hutan adat. Hal ini senada dengan laporan Bahruzin (2014) berdasarkan persepsi masyarakat, program PHBM memberikan dampak positif terhadap kondisi ekologi seperti tutupan lahan, kondisi hidrologi dan peningkatan jumlah pohon.
Penilaian terhadap tingkat kesesuaian antara tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pada indikator bidang ekologis untuk kedua hutan adat dapat dijabarkan dalam Tabel 2. Tabel 2 Perhitungan Kesesuaian Antara Kepuasan dan Kepentingan pada Indikator Aspek

## Ekologis
Nomor
Indikator ( a ) Total Nilai Kepuasan (X) ( b ) Total Nilai Kepentingan
(Y) ( c ) X ( d= b/40 ) Y ( e = c/40 ) Tingkat Kesesuaian
(%) ( f=d/e ) Dampak Pengelolaan Hutan Adat Rio Peniti Aspek Ekologi Indikator 1 131 141 3,27 3,53 92 % Indikator 2 131 141 3,3 3,53 90 % Indikator 3 133 140 3,33 3,5 95 % Indikator 4 137 138 3,43 3,45 99 % Indikator 5 139 140 3,49 3,5 99% Nilai Rata-rata 3,36 3,502 Total Rata-Rata Kesesuaian 95 % Dampak Pengelolaan Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti Indikator 1 143 151 3,57 3,78 95 % Indikator 2 144 153 3,6 3,83 90 % Indikator 3 154 155 3,85 3,88 100 % Indikator 4 154 153 3,85 3,83 101 % Indikator 5 149 156 3,73 3,9 96 % Nilai Rata-rata 3,72 3,844 Total Rata-rata Kesesuaian 96,4 %
Sumber : Analisa Data (2023
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Oky Pramudya. (2023). Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 1-11 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967
8
Dari hasil tingkat kesesuaian antara nilai kepuasan dengan nilai kepentingan diketahui bahwa  nilai  terendah  presentasi  tingkat  kesesuaian  yaitu  sub  indikator  2  yakni  keadaan  air  di sekitar kawasan hutan sebesar 90% untuk kedua hutan adat. Hal ini menujukan bahwa keadaan air sudah  baik  namun  perlu  dilakukan  perbaikan.    Menurut  lodhita  (2014),  bila  nilai  presentasi kesesuaian  80-100%,  ini  menujukan  sudah  memenuhi  harapan  responden  namun  masih  perlu dilakukan perbaikan. Sedangkan untuk nilai tertinggi presentasi kesesuaian yaitu sub indikator 4 yakni kondisi tegakan hutan di kawasan hutan dengan nilai 99% untuk HA Rio Peniti dan 102% untuk HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti. Menurut penelitian Purnomo (2015) nilai >100%  menunjukan  kinerja  sub  indikator  telah  melebihi  harapan  atau  sangat  memuaskan  bagi responden.

## Analisis Diagram Cartesius Terhadap Indikator Ekologis
Hasil pengolahan data yang disajikan pada tabel 4.9 mengenai tingkat kesesuaian antara kepuasan dan kepentingan dampak pengelolaan hutan adat terhadap aspek ekologi, dimasukkan kedalam  diagram cartesius ,  dengan  mengelompokkan  indikator  ke  dalam  kuadran-kuadran tertentu. Hal ini bermaksud untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan efektifas masing- masing  indikator.  Hasil  analisis  menggunakan  diagram cartesius terhadap  indikator  dampak pengelolaan hutan adat pada aspek ekologi pada HA Rio Peniti dan HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2.
Gambar 1.  Diagram Cartesius Dampak Pengelolaan Hutan di HA Rio Peniti 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 HA Rio Peniti K.I K.III K.II K.IV Kinerja Kepent ingan 1 2 3 4 5
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Oky Pramudya. (2023). Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 1-11 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967
9
Keterangan:
1 = Keadaan Udara sekitar Kawasan Hutan
2 = Keadaan Air Sekitar Kawasan Hutan
3 = Keanekaraman Hayati dan Keragaman Satwa di Kawasan Hutan
4 = Kondisi tegakan hutan di kawasan hutan adat
5 = Resiko Banjir dan Longsor di Kawasan Hutan Adat
Gambar 2 Diagram Cartesius Dampak Pengelolaan Hutan Adat di HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti
Bahruzin  (2014)  melaporkan  bahwa  kegiatan  PHBM  dari  segi  aspek  ekologi menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) diperoleh pada Kuadran II, yaitu memiliki tingkat ketersediaan dan kepentingan yang tinggi sehingga indikator penting dan ketersediaanya sesuai  dengan  harapan  masyarakat.  Sedangkan  hasil  penelitian  ini  diinterpretasi  dari  kuadran- kuadran  dalam  diagram cartesius dan  penyebab  indikator  ekologi  tergambar  dalam  kuadran- kuadran pada diagram cartesius sebagai berikut :

## 1. Kuadran I (K.I)
Kuadran ini merupakan kuadran “prioritas utama”. Kuadran ini memuat indikator yang dianggap penting oleh responden, tetapi kinerja dampak pengelolaan hutan belum sesuai dengan harapan. Dengan interpretasi yakni tingkat kinerja dari pengelolaan hutan lebih rendah daripada tingkat  harapan.    Hal  ini  menyebabkan  dampak  pengelolaan  hutan  adat  belum  berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan responden.
3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4

## HA Imbo Larangan Imbo Larangan Pematang Kulim
Kinerja Kepent ingan K.I K.II K.III 1 2 3 5 K.IV 4
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Oky Pramudya. (2023). Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda
. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 1-11 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967 10
Dari  hasil  diagram cartesius ,  sub  indikator  yang  termasuk  dalam  kuadran  ini  yaitu indikator  1,  2  dan  3    pada  HA  Rio  Peniti,  berkaitan  dengan  sub  indikator  keadaan  udara,  air dikawasan hutan adat dan keanekaragaman hayati serta keragaman satwa di hutan adat. Menurut hasil wawancara dengan seketaris Desa Lubuk Bedorong, kualitas udara, air dan keanekaragaman hayati serta keragaman satwa di sekitar kawasan HA Rio Peniti sedikit terganggu karena maraknya penambangan  tanpa  izin  (PETI)  disekitar  kawasan  hutan  adat,  sehingga  memberikan    dampak buruk  bagi  kawasan  hutan  adat  berupa  menurunnya  kualitas  udara  dan  air  serta  mengganggu keanekargaman hayati dan satwa di hutan adat. Indikator ini didorong ke Kuadran II, dengan cara melakukan ajakan dan penyuluhan dari kelompok hutan adat dan dinas kehutanan, agar masyarakat tidak  melakukan  aktivitas  PETI  yang  membuat  pencemaran  udara  dan  air  serta  mengganggu keanekaragaman hayati dan keragaman satwa di kawasan hutan adat.

## 2. Kuadran II (K.II)
Kuadran  ini  merupakan  kuadran  “Pertahankan  Prestasi”.  Kuadran  II  menampilkan indikator kinerja yang sangat baik, sesuai dengan harapan responden. Dari hasil diagram cartesius , pada HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti, semua sub indikator dampak pengelolaan hutan  adat  yang  masuk  dalam  kuadran  ini.  Hal  ini  menandakan  bahwa  HA  Imbo  Larangan Pematang Kulim Inum Sakti telah melakukan pengelolaan hutan adat yang baik pada sub indikator keadaan udara, air, keanekaragaman hayati dan keragaman satwa serta kondisi tegakan hutan di kawasan  hutan  adat,  dan  juga  terhadap  dampak  resiko  banjir  dan  longsor  di  kawasan  hutan. Dengan  indikator  dampak  pengelolaan  hutan  adat  yang  berada  pada  penilaian  “pertahankan prestasi”, maka indikator ini hanya perlu dipertahankan kinerjanya. Dengan kinerja yang terjaga baik, maka akan menjaga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan hutan.
Untuk HA Rio Peniti masuk dalam kuadaran 2 yaitu sub indikator kondisi tegakan hutan di hutan adat, dampak resiko banjir dan longsor di kawasan hutan adat. Hal ini menujukan bahwa sub indikator 4 dan 5 sudah baik dalam kinerja sehingga memberikan kepuasan bagi responden membuat sesuai dengan harapan para responden. Dari wawancara dengan Seketaris Desa Lubuk Bedorong dan ketua kelompok hutan adat, tegakan hutan adat selalu terjaga dan kondisi tegakan pohon  masih  baik  serta  untuk  banjir  dan  longsor  di  sekitar  hutan  adat  tidak  terjadi  bencana sehingga aman jauh dari bencana banjir dan tanah longsor. Dari kuadran 2 ini sub indikator tegakan hutan dan resiko banjir longsor perlu dipertahankan kinerja sehingga masyarakat selalu puas dan tetap memberikan dampak pengelolaan hutan adat bagi masyarakat.

## KESIMPULAN
Dampak Ekologi pengelolaan hutan adat pada tingkat pengelolaan berbeda berdasarkan persepsi anggota kelompok dan masyarakat, pada HA Rio Peniti (KUPS kelas biru) dan HA Imbo Larangan  Pematang  Kulim  Inum  Sakti  (KUPS  kelas  emas)    memiliki  persepsi  tinggi  terhadap indikator  ekologi  terlihat  memiliki  kesesuaian  antara  nilai  kepuasan  dengan  nilai  kepentingan
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Oky Pramudya. (2023). Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 1-11 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967
11
tinggi. Namun, kesesuaian nilai kepuasan dengan nilai kepentingan HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti (KUPS kelas emas) lebih tinggi dibanding HA Rio Peniti (KUPS kelas biru) yaitu 96,4% untuk HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti (KUPS kelas emas) dan 95% untuk HA Rio Peniti (KUPS kelas biru). Hasil dari analisis diagram cartesius, HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti (KUPS kelas emas) masuk dalam kategori sudah baik yaitu kuadran 2 (Pertahankan Prestasi) untuk semua 5 sub indikator ekologi sedangkan HA Rio Peniti (KUPS kelas biru) ada beberapa sub indikator masuk dalam kuadran 2 yaitu sub indikator kondisi tegakan hutan di hutan adat, dampak resiko banjir dan longsor di kawasan hutan adat, namua sub indikator keadaan udara, air dikawasan hutan adat dan keanekaragaman hayati serta keragaman satwa di hutan adat masuk dalam kuadran 1 (Prioritas Utama).

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto dan Suharsimi. (2006). Metodelogi penelitian. Bina Aksara. Yogyakarta.
Arikunto, S. (2011). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Jakarta.
Bahruzin. (2014). Analisis Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di KPH Bandung Utara Jawa Barat. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tesis.
Lodhita,  H.K.  (2014).  Analisa  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepuasan  Konsumen menggunakan  Metode  IPA  (Importance  Performance  Analysis)  Dan  CSI  (Costumer Satisfaction Index) Studi Kasus Pada Toko Oen, Malang. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Malang. Skripsi.
Martapani, A.N., Fauzi, H., Naparin, M. (2021). Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat. Studi Kasus : Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju KPH Kayu Tangi. Jurnal Rimba Lestari Vol. 01, No. 01, Mei 2021 (35-46).
Meng, S.W., Hideki, N., Philip, G. (2011). The Use of Importance-Performance Analysis (IPA) in Evaluating  Japan’s  E-Government  Services.  Journal  of  Theoretical  and  Applied Electronic Commerce Research. 6: 17-30.
Muherda,  K.M.  (2018).  Analisis  Dampak  Pengelolaan  Hutan  Adat  Lekuk  50  Tumbi  Pada Perubahan Tutupan Lahan dan Ekonomi Masyarakat Desa Lempur. Universitas Jambi. Jambi. Tesis.
Purnomo, W & Riandadari, D. (2015). Analisa Kepuasan Pelanggan terhadap Bengkel Dengan Metode  IPA  (Importance  Performance  Analysis)  Di  PT.  Arina  Parama  Jaya  Gresik. JTM- Volume 03 Tahun 2015, 54-63.