## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH
e-ISSN: 2502 – 4205 Vol.IV., No.2, Oktober 2020 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw

## ANALISIS PERMASALAHAN KEBIJAKAN DALAM PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN JALAN KOTA WANGGUDU KABUPATEN KONAWE UTARA
Darwin 1 ) , Muh. Syarif 2 ) , Edward Ngii 3 )
1) Program Studi Perencanaan Wilayah, Pascasarjana UHO, 2019
2) Perencanaan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO
3) Teknik Sip i, Fakultas Teknik UHO Email: ppwjurnal@g mail.co m

## ABSTRAK
Kebijakan  Dalam  Pemb  iayaan  Pemeliharaan  Jalan  Kota  Wanggudu  Kabupaten  Konawe Utara  2018  dengan  maksud  untuk  mendaptkan  informasi  secara  obyektif  dalam pelaksanaan  kebijakan  Pemeliharaan  Jalan  Kota  Wanggudu  Kabupaten  Konawe  Utara masa  pelaksanaan  2014  -2018.  Penelit  ian  ini  bertujuan  untuk  men  identifikasi  ruas  -ruas jalan, dan penentuan prioritas penanganan pemeliharaan jalan serta menganalisis kebijakan pembiayaan  dan  pemeliharaan  jalan  di  Kota  Wanggudu  Raya.  Penelit  ian  ini  merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang mendeskripsikan kesesuaian antara kebijakan dengan penganggaran. Data diperoleh dari pengamatan (observasi) secara langsung, kemudian data lainnya  berupa  data  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Konawe  Utara  serta penganggaran  dan  kebijakan  yang  tertuang  dalam  peraturan  daerah.  Obyek  penelitian adalah  ruas  jalan  kota  Wanggudu  yang  berju  mlah  15  ruans  jalan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dari 15 ruas jalan terdapat pemeliharaan rutin diberikan kepada 6 ruas jalan dengan total  panjang 24,38 km,  kemudian pemeliharaan berkala diberikan kepada 6 ruas  jalan  dengan  total  panjang  7  km,  serta  peningkatan  diberikan  kepada  2  ruas  jalan dengan total panjang 1,5 km dan rekonstruksi diberikan hanya kepada 1 ruas jalan dengan total  panjang  ruas  jalan  5,82  km.  Kemud  ian  dari  alokasi  dana  berdasarkan  kemampuan daerah menunjukkan bahwa realisasi pemb iayaan untuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan dan rekontruksi hanya dapat tercapai sebesar 75,95%
Kata Kunci : Kebijakan, Pemb iayaan, Pemeliharaan

## Policy Issues Analysis in Maintenance Finance Street Wanggudu City North Konawe Regency
Dar win 1 ) , Muh. Syarif 2 ) , Edward Ngii 3 )
1) Program Studi Perencanaan Wilayah, Pascasarjana UHO, 2019
2) Perencanaan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO
3) Teknik Sip i, Fakultas Teknik UHO Email: ppwjurnal@g mail.co m

## ABSTRACT
Policy in financing the maintenance of Wanggudu City Road North Konawe Regency 2018 with the intention to obtain information objectively in the implementation of the Wanggudu City  Road  Maintenance  Policy  in  North  Konawe  Regency  implementation  period  2014  - 2018.  This  study  aims  to  identify  road  segments,  and  determine  priorities  for  road maintenance  and  analyze  road  financing  and  maintenance  policies  in  Wanggudu  Raya City.  There  are  15  city  roads  that  were  sampled  in  the  study.  Data  obtained  from observations (observations) directly, then other data in the form of Regional Spatial Detail Plan Data Data obtained from observations (observation) directly, then other data in the form o f Spatial Detail Plan for North Konawe Regency and budgeting and policies contai ned in local regulation. The object of the research is the 15 Wanggudu city road sections, North  Konawe  Regency  roads  and  the  budgeting  and  policies  contained  in  the  regional regulations. The object of research is Wanggudu city road sections, amounting to 15 road sections. The results showed that of the 15 roads there were routine maintenance given to 6 roads with a total length of 24,38 km. Then periodic maintenance is given to 6 roads with a total length of 7 km, and improvements are given to 2 roads with a total length of 1.5 km and  reconstruction  is  given  to  only  1  road  with a  total  length  of  5,82  km.  Then  from  the allocation of funds based on the ability of the region shows that the realization of financing for routine maintenance, periodic maintenance, improvement and reconstruction can only be achieved by 75.95%.
Keywords: Po licy, Financing, Maintenance

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Seiring dengan dilaksanakannya
kebijakan  otonomi  daerah  di  Indonesia, tanggung jawab penyelenggaraan dalam pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan regional beralih ke pemerintah daerah.
Peralihan  tanggung  jawab  tersebut  sudah sewajarnya  harus  dapat  diimbangi  dengan kemampuan pemerintah daerah dalam kemampuan teknik, manajerial dan pembiayaan dalam  penyelenggaraan  jalan.  Pemeliharaan perkerasan  jalan  telah  lama  dianggap  sebagai faktor  penting  dalam  menentukan  efisiensi jaringan  jalan.  Namun,  kegiatan  ini  selalu melibatkan  tantangan  yang  berkaitan  dengan penuaan  perkerasan,  mekanisme  deteriorasi, dan  keterbatasan  anggaran  yang  tersedia (Zukhruf, 2019).
Secara  umum  penyebab  kerusakan jalan  ada  berbagai  sebab  yaitu  umur  rencana jalan  yang  telah  dilewati,  genangan  air  pada permukaan  jalan  yang  tidak  dapat  mengalir akibat  drainase  yang  kurang  baik,  beban  lalu lintas  berulang  yang  berlebihan  (overloaded) yang  menyebabkan  umur  pakai  jalan  lebih pendek  dari  perencanaan.  Perencanaan  yang tidak  tepat,  pengawasan  yang  kurang  baik  dan pelaksanaan  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana yang ada, selain itu minimnya biaya pemeliharaan, keterlambatan pengeluaran anggaran  serta  prioritas  penanganan  yang kurang  tepat  juga  menjadi  penyebabnya (Wirnanda et al., 2018).
Jalan  memiliki  peran  dan  fungsi utama  dalam  arus  perpindahan  orang  dan barang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain, pemerataan hasil- hasil pembangunan antar wilayah, juga memliki peran penting dalam mempererat  hubungan  antar  daerah  serta mempercepat  pengambangan  wilayah  dari keterisolasian (Armada, 2014). Pada umumnya  setiap  instansi  pemerintahan yang melakukan pemeliharaan jalan nasional memiliki data jalan dan informasi, keterbatasan secara teknis baik sarana maupun prasarana dan sumberdaya menimbulkan banyak kendala dalam mengoptimalkan pengelolaan data jalan nasional. Hal ini menyebabkan tidak tersedianya  data  yang  terpadu,  dapat  dipakai bersama serta kurang mampunya sistim yang
ada berkomunikasi secara universal
(Pradity et al., 2017). Kegiatan pemeliharaan ialah bermacam-macam  dan  tersebar  diseluruh kabupaten/kota,  dan  mengenai  pekerjaan rutin  sukar  untuk  diukur  dan  dikontrol. Sumber-sumber daya mungkin tidak digunakan  secara  efektif  dan  mesin-mesin mungkin  menganggur  karena  kurangnya koordinasi. Hasilnya ialah bahwa pekerjaan pemeliharaan seringkali dilaksanakan dengan cara  yang  tidak efisien  dan  dengan tingkat produktifitas yang rendah. Persiapan  kegiatan  pemeliharaan  jalan diperlukan  untuk  mengetahui  kondisi perkerasan,  yang  akan  digunakan  sebagai dasar  untuk  menentukan  jenis  perawatan yang  dibutuhkan  (Pramono  &  Mulyono, 2016).  Lebih  lanjut,  Setianingsih  (2016) pemeliharaan  jalan  dengan  kondisi  yang baik  mencerminkan  bahwa  pelestarian memberikan  hasil  maksimal  dengan  biaya perawatan yang lebih efisien.
Setiap tahunnya Pemerintah
Kabupaten  Konawe  Utara  harus  menyusun program  pemeliharaan  rutin  dan  berkala untuk  15  ruas  jalan  di  Kota  Wanggudu sepanjang  38,7  Km  yang  terdiri  dari  jalan arteri  primer,  lokal  primer  dan  jalan  lokal primer  belum  termasuk  pemeliharaan  jalan dalam kondisi darurat dan jalan lingkungan. Berdasarkan pengalaman
selama  ini  penyusunan  pembiayaan  untuk prasarana  jalan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten  Konawe  Utara  dimulai  dengan pengumpulan data dan informasi.
Pengumpulan  data  dan  informasi berasal dari surat-surat usulan penanganan jalan yang berasal dari masyarakat melalui perangkat dusun/desa  dan  kecamatan.  Pendataan  juga melalui  aspirasi  masyarakat  melalui  media surat  kabar  lokal.  Selanjutnya  dibentuk  Tim Perencana  Jalan  Kabupaten  yang  bertugas dalan  pelaksanaan  pengukuran  dan  survei perencanaan teknis secara menyeluruh terhadap seluruh ruas jalan kabupaten dengan mempedomani  petunjuk  teknis  perencanaan jalan.  Evaluasi  kerusakan  jalan  merupakan penilaian  kondisi  kerusakan  permukaan  jalan secara visual yang digunakan dalam menentukan bentuk pemeliharaan yang akan dilakukan (Rayendra, 2019).
Dalam mewujudkan  suatu metoda penetapan  prioritas  penanganan  pemeliharaan jalan  di  Kota  Wanggudu  Kabupaten  Konawe Utara dalam upaya agar dana yang dialokasikan dapat  memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya  bagi  tercapainya  fungsi  yang  optimal terhadap  jaringan  jalan  di  Kota  Wanggudu dalam
menunjang perekonomian Kabupaten
Konawe  Utara,  maka  perlu  diidentifikasi proses penyusunan kebijakan dalam pembiayaan  pemeliharaan  jalan  kabupaten di Kota Wanggudu. Keterbatasan pendanaan  oleh  pemerintah  lokal  dalam menangani  pembiayaan pemeliharaan jalan tersebut  dapat  terlihat  dari  ketersediaan biaya  pemeliharaan  jalan  yang  tidak berimbang dengan kebutuhan pemeliharaan jalan secara keseluruhan.

## Tujuan Penelitian
1) Untuk  mengetahui  panjang,  lebar  dan struktur  ruas-ruas  jalan  di  kota Wanggudu ?
2) Untuk mengidentifikasi penentuan
prioritas  penanganan  pemeliharaan jalan di Kota Wanggudu
3) Untuk menganalisis kebijakan
pembiayaan dan pemeliharaan jalan di Kota Wanggudu Raya

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang mendeskripsikan kesesuaian antara kebijakan dengan penganggaran. Data diperoleh dari
pengamatan  (observasi)  secara  langsung, kemudian data lainnya berupa data Rencana  Detail  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Konawe Utara serta
penganggaran  dan  kebijakan  yang  tertuang dalam  peraturan  daerah.  Obyek  penelitian adalah  ruas  jalan  kota  Wanggudu  yang berjumlah 15 ruas jalan.
Analisis  Usulan  Teknis  dan  Skala Prioritas
Analisis ini digunakan untuk
mengkaji hasil pelaksanaan survey perencanaan teknis jalan kabupaten
berdasarkan  masukan  dari  hasil  Analisis  Jalan (Analisis  Petunjuk  Teknis  Perencanaan  dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten).
Ada  2  (dua)  kegiatan  utama  yaitu menganalisis dokumen usulan rencana kegiatan berdasarkan  prioritas  pemeliharaan  jalan  dan kegiatan kedua adalah menganalisis perencanaan  teknis  yang  ada  di  Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Konawe Utara. Hasil analisis ini dimungkinkan untuk  mengetahi  sejauh  mana  usulan  dari instansi teknis bersifat konsisten dan konsekwen dalam pelaksanaan tugasnya.

## Analisis Jalan
Proses  perencanaan  ini  dapat  dilihat sebagai satu seri prosedur penyaringan yang sistematis, yang secara progresif memperkecil  jangkauan  persoalan  jaringan jalan  yang  sangat  luas,  ke  sejumlah  ruas jalan  yang  terbatas  disesuaikan  dengan kapasitas  studi  dan  sumber  biaya  yang tersedia pada setiap program tahunan.

## Identifikasi  Kebijakan  Dalam  Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten
Tahapan berikutnya adalah mengidentifikasi  berbagai  kebijakan  dalam upaya  pembiayaan  pemeliharaan  yang distandarkan pada produk kebijakan seperti
RAPBD  dan  Perda  Kabupaten  Konawe Utara, yang dimulai dari usulan dinas/instansi,  hasil  proses  pembahasan, hingga  sampai  kepada  Rancangan  APBD dan  berakhir  dengan  penetapan  PERDA APBD Kabupaten Konawe Utara.
Analisis Kelembagaan Penyusun Kebijakan
Pada  tahapan  ini  akan  dilakukan identifikasi serta menganalisis lembaga- lembaga yang ada di Kabupaten Konawe Utara yang terkait langsung terhadap proses kebijakan  pembiayaan  pemeliharaan  jalan kabupaten.  Tujuan  analisis  ini  adalah  untuk mengetahui  sistem  pembentukan  kebijakan pembiayaan  pemeliharaan  jalan  yang  dibuat berdasarkan sistem yang telah berjalan saat ini. Analisis kelembagaan penyusun kebijakan juga akan  mencari  tahu  mengenai  kedudukan masing-masing pelaku kebijakan
pembiayaan  pemeliharaan  jalan  yang  dilihat dari struktur organisasi kerja yang berlaku . Untuk  dapat  mengetahui  sistem kebijakan  pembiayaan  pemeliharaan  jalan, digunakan  model  identifikasi  terhadap formulasi  kebijakan  yang  digunakan. Model identifikasi yang dilakukan merupakan ukuran standar yang digunakan untuk  menilai  proses  evaluasi/identifikasi kinerja  kelembagaan  saat  ini.  Dalam identifikasi  kebijakan  kelembagaan  dalam penelitian  ini  akan  dibatasi  dengan mengidentifiasi penyusunan kebijakan saja, karena dengan melakukan kajian kebijakan tersebut  dapat  merepresentasikan  substansi dari kebijakan yang telahada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Data Ruas Jalan Kajian
Data  ruas  jalan  beserta  kondisi  kerusakan jalan berasal dari wilayah studi untuk jalan ibu kabupaten pada Koordinator Wilayah Wanggudu  dan  Andowia  untuk  usulan program tahun 2018 disajikan pada tabel 1,
Berdasarkan pada data inventarisasi jalan menyajikan  jenis  dan  volume  kerusakan berupa lubang dan retak yang selanjutkan akan dikonversi  nilai  kerusakan terhadap Indek Kerusakan Jalan (IKJ).
Gambar   1.   Peta   ruas   jalan   Kota Wanggudu
Tahapan pembentukan nilai Indek Kerusakan  Jalan  yang  akan  disajikan pada Tabel 2.

## Tabel 1. Data Kerusakan Jalan Beraspal pada Tahun 2018
No. No. Nama Ruas Jalan Lokasi Panjang Vo lu me Kerusakan (km) Ruas Kecamatan Ruas (km) Ringan Berat 1 401 Lahimbua -Lahimbua Andowia 8,2 2,2 2 402 Lamondowo – Laronanga Andowia 4,46 1,46 3 403 Andowia-Andowia Andowia 3,54 4 404 Andowia-Palabuhan Andowia 5,82 2,50 5 405 Laronanga-Andowia Andowia 2,57 1,57 6 406 Larobende-Larobende Andowia 1,57 7 407 Andowia-Lambudoni Andowia 2,20 8 408 Lambudoni-Lambudoni Andowia 1,16 9 409 Mataiwoi-Lambudoni Andowia dan 2,17 Asera 10 410 Wanggudu-Mataiwoi Asera 1,55 11 411 Wanggudu-Wanggudu Asera 0,41 0,41 12 412 Wanggudu-Wanggudu Raya Asera 0,75 0,75 Wanggudu raya- 13 413 Puuwanggudu Asera 0,75 0,75 14 414 Jaring -Jaring Perkantoran Asera 2,8 2,8 15 415 Punggomosi – punggomosi Asera 0,75 0,75 Jumlah 38,7 9,19 4
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Utara

## Tabel 2. Konversi Nilai Kondisi Jalan terhadap Indeks Kerusakan Jalan
No Jalan Beraspal Tingkat Kerusakan (m²/km) Baik Sedang Rusak Rusak Berat Lubang 0– 40 40 – 200 200 – 600 > 600 Indeks 0 – 4 4,1– 8 8,1 – 12 > 12 1 Kerusakan Jalan (IKJL) Peru musan [Skor/40]x4 ([Skor-40,1]/[200- ([Skor-200,1]/[600- (Skor/600)x Konversi IKJL 40,1] x [8-4,1]) + 4,1 200,1]x[12-8,1]) + 8,1 12 Retak 0– 100 100 – 500 500 – 1000 > 1000 Indeks 0 – 4 4,1– 8 8,1 – 12 > 12 Kerusakan 2 Jalan (IKJL) Peru musan [Skor/100]x4 ([Skor-100,1]/[500- ([Skor-500,1]/[1000- (Skor/1000) Konversi IKJL 100,1] x [8-4,1]) + 500,1]x[12-8,1]) + 8,1 x12 4,1
Sumber : Berdasarkan SK Data Base Jalan Kab. Konawe Utara Nomor : 48 Tahun 2013
Berdasarkan tabel di atas selanjutnya jalan berdasarkan volume kerusakannya.
dapat dilakukan  perhitungan  tiap-tiap ruas
Tabel 3.  Nilai Indek Kerusakan Jalan
No. No. Nama Ruas Jalan Panjang Volumen Kerusakan (km) Ruas Ruas (km) Ringan % Berat % 1 401 Lahimbua-Lahimbua 8,2 2,2 26.83 0 2 402 Lamondowo - Laronanga 4,46 1,46 32.74 0 3 403 Andowia- Andowia 3,54 0.00 0 4 404 Andowia-Palabuhan 5,82 0.00 2,50 42.96 5 405 Laronanga- Andowia 2,57 1,57 61.09 0 6 406 Larobende-Larobende 1,57 0.00 0 7 407 Andowia- Lambudoni 2,20 0.00 0 8 408 Lambudoni-Lambudoni 1,16 0.00 0 9 409 Mataiwoi-Lambudoni 2,17 0.00 0 10 410 Wanggudu-Mataiwoi 1,55 0.00 0 11 411 Wanggudu-Wanggudu 0,41 0,41 100.00 0 12 412 Wanggudu-Wanggudu 0,75 0.00 0,75 100 Raya 13 413 Wanggudu raya- 0,75 0.00 0,75 100 Puuwanggudu 14 414 Jaring -Jaring 2,8 2,8 100.00 0 Perkantoran 15 415 Punggomosi - 0,75 0,75 100.00 0 punggomosi Jumlah 38,7 9,19 4
Sumber : SK Jalan Kab. Konawe Utara (diolah)

## Kebutuhan Penanganan Pemeliharaan Jalan
Data yang digunakan dalam menyusun kebutuhan  penanganan  jalan  untuk  semua  ruas jalan  yakni;  ruas  jalan  yang  saat  ini  dalam kondisi  baik  ditangani  dengan  pemeliharaan rutin,  ruas  jalan  yang  saat  ini  dalam  kondisi sedang ditangani dengan pemeliharaan berkala, ruas jalan yang saat
ini  dalam  kondisi  rusak  ditangani  dengan peningkatan  dan  ruas  jalan  yang  saat  ini dalam kondisi rusak berat ditangani dengan rekonstruksi. Untuk menghitung kebutuhan biaya  penanganan  tiap-tiap  ruas  jalan berdasarkan kaidah yang telah disampaikan diatas  dengan  jenis  item  pekerjaan  dan harga  satuan  pekerjaan  dengan  anggapan 100% dana tersedia.

## Tabel 4. Kebutuhan Biaya Penanganan Pemeliharaan
No. No. Nama Ruas Jalan Kondisi Jenis Penanganan Biaya (Rp) Ruas Jalan 1 401 Lahimbua-Lahimbua Sedang Pemb. Berkala 12,848,398 2 402 Lamondowo - Laronanga Sedang Pemb. Berkala 8,526,664 3 403 Andowia-Andowia Ringan Rutin 20,674,241 4 404 Andowia-Palabuhan Berat Rekontruksi 1,605,873,665 5 405 Laronanga-Andowia Sedang Pemb. Berkala 9,169,084 6 406 Larobende-Larobende Ringan Rutin 9,169,084 7 407 Andowia-Lambudoni Ringan Rutin 12,848,398 8 408 Lambudoni-Lambudoni Ringan Rutin 6,774,610 9 409 Mataiwoi-Lambudoni Ringan Rutin 12,673,193 10 410 Wanggudu-Mataiwoi Ringan Rutin 9,052,281 11 411 Wanggudu-Wanggudu Sedang Pemb. Berkala 2,394,474 12 412 Wanggudu-Wanggudu Berat Peningkatan 202,836,868 Raya 13 413 Wanggudu raya- Berat Peningkatan 202,836,868 Puuwanggudu 14 414 Jaring -Jaring Sedang Pemb. Berkala 16,352,506 Perkantoran 15 415 Punggomosi - Sedang Pemb. Berkala 4,380,136 punggomosi Jumlah 2,136,410,469 Sumber : SK Jalan Kab. Konawe Utara (diolah) Penyusunan Prioritas Penanganan Pemeliharaan Jalan
Program  Pe  nanganan  Jalan  Tahunan dengan  Skenario  Alokasi  Dana  100  % Ketersediaan Dana
Pemeliharaan jalan di wilayah ibu kota kabupaten pemeliharaan rutin diberikan kepada 6  ruas  jalan  dengan  total  panjang  24,38  km, pemeliharaan berkala diberikan
kepada 6 ruas jalan dengan total panjang 7 km,  peningkatan  diberikan  kepada  2  ruas jalan  dengan  total  panjang  1,5  km  dan rekonstruksi diberikan hanya kepada 1 ruas jalan  dengan  total  panjang  5,82  km.  Total biaya  yang  dibutuhkan  adalah  sebesar  Rp. 2.136.410.469,00.  Dengan  total  panjang ruas  jalan  sebesar  38,7  Km.  Resume alokasi biaya per jenis penanganan ditampilkan dalam Tabel 5.
Tabel 5. Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana 100 %
No. Jenis Penanganan Panjang Ruas Alokasi Biaya (Rp) Jalan (km) 1 Rutin 24,38 71,191,806 2 Berkala 7 53,671,261 3 Peningkatan 1,5 405,673,735 4 Rekontruksi 5,82 1,605,873,666 Total 2,136,410,469 Sumber : SK Jalan Kab. Konawe Utara (diolah) Program  Penanganan  Jalan  dengan Skenario Alokasi Dana 75 % Ketersediaan Dana Pemeliharaan jalan di wilayah ibu kota kabupaten pemeliharaan rutin diberikan kepada
6  ruas  jalan  dengan  total  panjang  24,38  km, pemeliharaan berkala diberikan
kepada  6  ruas  jalan  dengan  total  panjang 6,89  km,  peningkatan  diberikan  kepada  2 ruas  jalan  dengan  total  panjang  1,125  km dan  rekonstruksi  diberikan  kepada  1  ruas jalan dengan total panjang 1,875 km. Total biaya  yang  dibutuhkan  adalah  sebesar  Rp. 1.620.105.803,00.  Dengan  total  panjang ruas jalan sebesar 34,27 km.
.
Tabel 6. Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana 75 %
No. Jenis Penanganan Panjang Ruas Alokasi Biaya (Rp) Jalan (km) 1 Rutin 24,38 71,191,806 2 Berkala 6.89 40,253,446 3 Peningkatan 1.125 304,255,302 4 Rekontruksi 1.875 1,204,405,249 Total 1,620,105,803 Sumber : SK Jalan Kab. Konawe Utara (diolah) Program  Penanganan  Jalan dengan Skenario Alokasi Dana 50% Ketersediaan Dana Pemeliharaan jalan di wilayah ibu kota kabupaten pemeliharaan rutin diberikan kepada
6  ruas  jalan  dengan  total  panjang  24,38  km, pemeliharaan berkala diberikan
kepada  6  ruas  jalan  dengan  total  panjang 4 .595  km,  peningkatan  diberikan  kepada  2 ruas  jalan  dengan  total  panjang  0,75  km dan  rekonstruksi  diberikan  kepada  1  ruas jalan  dengan  total  panjang  1,25  km.  Total biaya  yang  dibutuhkan  adalah  sebesar  Rp. 1.103.801.138,00.
Tabel 7. Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana 50 %
No. Jenis Penanganan Panjang Ruas Alokasi Biaya (Rp) Jalan (km) 1 Rutin 24,38 71,191,806 2 Berkala 4.595 26,835,631 3 Peningkatan 0.75 202,836,868 4 Rekontruksi 1.25 802,936,833 Total 1,103,801,138 Su mber : SK Jalan Kab. Konawe Utara (diolah)
Program  Penanganan  Jalan  dengan Skenario Alokasi Dana 25 % Ketersediaan Dana Pemeliharaan jalan di wilayah ibu kota kabupaten pemeliharaan rutin diberikan kepada
6  ruas  jalan  dengan  total  panjang  24,38  km,
pemeliharaan berkala diberikan
kepada  6  ruas  jalan  dengan  total  panjang 2,30  km,  peningkatan  diberikan  kepada  2 ruas  jalan  dengan  total  panjang  0,38  km dan  rekonstruksi  diberikan  kepada  1  ruas jalan  dengan  total  panjang  0,63  km.  Total biaya  yang  dibutuhkan  adalah  sebesar  Rp. 587.496.472,00.
Tabel 8. Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana 25 %
No. Jenis Penanganan Panjang Ruas Alokasi Biaya (Rp) Jalan (KM) 1 Rutin 24,38 71,191,806 2 Berkala 2.30 13,417,815 3 Peningkatan 0.38 101,418,434 4 Rekontruksi 0.63 401,468,416 Total 587,496,472 Su mber : SK Jalan Kab. Konawe Utara (diolah) Program  Penanganan  Jalan  Sesuai Kemampuan Daerah Kabupaten Konawe Utara ( 75,95 % Ketersediaan
Dana )
Pemeliharaan jalan di wilayah ibu kota kabupaten pemeliharaan rutin diberikan kepada 6  ruas  jalan  dengan  total  panjang  24,38  km, pemeliharaan  berkala  diberikan  kepada  6  ruas jalan dengan total panjang 7
km,  peningkatan  diberikan  kepada  2  ruas jalan  dengan  total  panjang  1,5  km  dan rekonstruksi diberikan hanya kepada 1 ruas jalan  dengan  total  panjang  5,82  km.  Total biaya  yang  dibutuhkan  adalah  sebesar  Rp. 2.136.410.469,00. Karena keterbatasan dana,  maka  penanganan  jalan  di  sesuaikan dengan kemampuan daerah. Adapun resume  alokasi  biaya  per jenis  penanganan ditampilkan dalam Tabel 8.
Tabel 8. Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana sesuai Kemampuan Daerah
Kabupaten Konawe Utara No. Jenis Penanganan Panjang Ruas Alokasi Biaya (Rp) Jalan 1 Rutin 24,38 71,191,806 2 Berkala 9.19 53,671,261 3 Peningkatan 1.50 405,673,735 4 Rekontruksi 1.70 1,091,994,093 Total 1,622,530,896 Sumber : SK Jalan Kab. Konawe Utara (diolah) Mekanisme  Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kota Wanggudu Kabupaten

## Konawe Utara
Berdasarkan tahun anggaran berjalan perencanaan program dilakukan untuk
rencana  penanganan  tahun  berikutnya,  proses program  usulan  diawali  dengan  identifkasi ruas-ruas jalan yang akan dilakukan penanganan pemeliharaan jalan dengan memperhatikan  catatan  atau  laporan  tentang tingkat kerusakan jalan pada ruas-ruas jalan
kabupaten  secara  umum.  Selanjutnya dilakukan  survei,  investigasi,  pengukuran serta data lainnya yang terkait. Perencanaan teknis  selalu  dilaksanakan  oleh  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Tata  RuangIbu  Kota Kabupaten  Konawe  Utara  baik  survei lapangan  maupun  pelaksanaan  perhitungan teknis  analisis  sampai  kepada  perhitungan rencana anggaran biaya.
Dokumen  perencanaan  teknis  ini dijadikan  dasar  untuk  memenuhi  kriteria format  Program  Pembangunan  Daerah Tahunan, selanjutnya disebut RASK (Rencana  Anggaran  Satuan  Kerja),  setelah pembahasan  RASK  pada  Tim  Musrenbang (Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan) tingkat Kabupaten, dalam kegiatan ini akan ditentukan estimasi besaran alokasi pembiayaan pemeliharaan jalan dan termasuk  skala  prioritas,  disandingkan dengan  alat  control  atau  dokumen  lain perencanaan daerah berupa RKPD (Rencana Kegiatan Perangkat Daerah).
Hasil rapat Musrenbang Kabupaten dan Dokumen RKPD menjadi patokan bagi Panitia  Anggaran  Eksekutif  dalam  menilai kelayakan  dan  prioritas  kegiatan  dalam pelaksanaan  pembangunan  daerah.  Hasil kerja  Panitia  Anggaran  Eksekutif  akan menjadi  dokumen  usulan  RAPBD  tahun berjalan, bersama Panitia Anggaran Legislatif  melakukan  pembahasan  intensif sehinggga menghasilkan Rancangan APBD yang selanjutnya disyahkan menjadi Peraturan  Daerah  Ibu  Kota  Kabupaten Konawe  Utara  sebagai  pedoman  dalam pelaksananaan  APBDIbu  Kota  Kabupaten Konawe Utara.
Masing-masing perangkat daerah termasuk  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata RuangIbu  Kota  Kabupaten  Konawe  Utara mempersiapkan  (DASK)  Daftar  Anggaran Satuan  Kerja  salah  satunya  adalah  DASK Pemeliharaan Jalan Kabupaten di Kota Konawe Utara, selanjutnya bersamaan dengan pembentukan organisasi pelaksana kegiatan dan kepanitiaan dalam rangka pelaksanaan
pelelangan,  kemudian  dilakukan  pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan.
Sumber pendanaan terhadap pemeliharaan  jalan  di  Kota  Wanggudu, Kabupaten Konawe Utara adalah berasal dari APBD Provinsi
hingga Kabupaten.
Pendanaan  pemeliharaan  jalan  yang  berasal dari  APBN  tidak  dialokasikan,  hal  ini  lebih didasarkan pada ketersediaan jalan yang ada di Kota  Konawe  Utara  merupakan  jaringan  jalan dengan status jalan provinsi dan jalan kabupaten, sehingga kewenangan nasional/negara terhadap pendanaan pemeliharaan  jalan  di  Kota  Konawe  Utara tidak ada. Implikasi positif terhadap pemberian kewenangan pengelolaan pendanaan  pemeliharaan  jalan  terhadap keuangan daerah antara lain:
a. Meningkatkan keleluasaan daerah dalam memanfaatkan dana alokasi umum
b. Beralihnya prioritas pembangunan dari sektoral menjadi regional
c. Daerah mendapat prioritas alokasi dana sesuai dengan kebutuhannya.
d. Terjadi  pengalokasian  dana  sesuai sekala prioritas daerah dan akuntabilitas  yang  lebih  besar  karena pengaasan  lebih  kuat  ditingkat  lokal (mekanisme ceck and balance)
e. Memberikan  penegasan  kewenangan kepada  daerah  untuk  lebih  rasional dalam pemanfaatan sumber penerimaan  daerah.  Daerah  akan  lebih bertanggung  jawab  atas  pemanfaatan dana  dan  mengurangi  ketergantungan terhadap  arahan  dan  petunjuk  pusat. Hal  ini  merupakan  proses  untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan otonominya
f. Perlunya kontrol dan peran yang lebih kuat dari DPRD terhadap pemanfaatan dana  untuk  kepentingan  daerah  yang selama  ini  lebih  ditentukan  oleh  pihak eksekutif  atas  dasar  arahan  dan petunjuk dari pusat
g. Secara  bertahap  terjadi  rasionalisasi terhadap kewenangan-kewenangan
dari pembiayaan yang tidak perlu.
Kondisi  pendanaan  pemeliharaan jalan di Kota Konawe Utara dirinci sebagai berikut:
1) Pendanaan pemeliharaan jalan bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi maupun kabupaten sesuai dengan sasaran pemeliharaan jalan tersebut berupa jalan provinsi atau jalan kabupaten.
2) Dalam pengalokasian DAU  dan DAK untuk jalan digunakan Standar
Pelayanan  Minimum  (SPM)  bagi infrastruktur jalan.
3) Dari  alokasi  DAU,  penanganan  yang dilakukan yaitu pemeliharaan, peningkatan dan pelebaran jalan.
4) Kabupaten  Konawe Utara     akan mendapatkan  DAK  jika  sumber  daya keuangannya  belum  mencukupi  pada pengganggaran   suatu   pemeliharaan jaringan jalan, tetapi kebutuhannya akan sangat mendesak, serta panjang jalannya masih kurang dari ‘SPM jaringan jalan’ yang telah ditetapkan.  DAK  diberikan dengan   maksud   untuk    menjamin pelaksanaan SPM yang telah ditetapkan.
5) DAK digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan bagi daerah yang  panjang  jalannya  masih  berada  di bawah ‘SPM Jaringan Jalan’.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  di  Ibu Kota  Kabupaten  Konawe  Utara  Provinsi Sulawesi  Tenggara  (Kota  Wanggudu),  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari  15  ruas  jalan  yang  diteliti  pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pemeliharaan  rutin  diberikan  kepada  6 ruas  jalan  dengan  total  panjang  24,38 km,  kemudian  pemeliharaan  berkala diberikan  kepada  6  ruas  jalan  dengan total  panjang  7  km,  serta  peningkatan diberikan  kepada  2  ruas  jalan  dengan total  panjang  1,5  km  dan  rekonstruksi diberikan  hanya  kepada  1  ruas  jalan dengan total panjang ruas jalan 5,82 km dengan  membutukan  total  anggaran sebesar Rp. 2.136.410.469,00.
2. Dari alokasi dana berdasarkan kemampuan
daerah Kabupaten Konawe Utara menunjukkan  bahwa  realisasi  pembiayaan untuk  pemeliharaan  rutin,  pemeliharaan berkala,  peningkatan  dan  rekontruksi sebesar  75,95%  dengan  total  anggaran sebesar Rp. 1.622.530.896,-
3. Kebijakan  pembiayaan  pemeliharaan  jalan di  kota  wanggudu  kabupaten  Konawe Utara dalam penentuan prioritas pemeliharaan  ruas  jalan  teridentifikasi masih  adanya  campur  tangan  yang  kuat dari  pihak  legislatif  dalam  penentuan  hasil akhir program penanganan.
4. Hasil  analisis  teknis  yang  dilakukan berdasarkansurveiteknis oleh
instansi/lembaga yang berwenang terhadap  perencanaan  jalan  (Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang Kabupaten Konawe Utara) tidak sepenuhnya merupakan hasil akhir dari penentuan prioritas program pemeliharaan  jalan,  meskipun  analisis teknis  yang  dilakukan  telah  didasarkan pada  hasil  Musrenbang  hingga  tingkat dusun/desa.

## Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian  ini  maka  diajukan  saran  sebagai berikut:
1.  Menetapkan struktur organisasi pengelola  jalan  disertai  tugas  dan fungsinya yang telah sesuai dengan era otonomi  daerah  ke  dalam  suatu peraturan,  agar  menjadi  acuan  bagi pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan tugasnya.
2. Alokasi  anggaran  pemeliharaan  jalan secara  konsisten  dalam  setiap  tahun APBD  Kabupaten  Konawe  Utara  ke dalam  Peraturan  Daerah  atau  Surat Keputusan Bupati Konawe Utara.
3. Untuk menghindari program pembangunan berdasarkan  aspek  teknis  yang  tidak  tepat sasaran,  maka  di  dalam  hasil  pembahasan dengan  DPRD  sebelum  disahkan  untuk disosialisasikan
kepada  masyarakat,  diperlukan  adanya transparansi untuk mewujudkan good governance untuk hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Armada. T.P. 2014. Analisa ekonomi
perbaikan jalan Palembang-Betung Kabupaten  Banyuasin  terhadap  nilai kerugian  akibat  kemacetan. Jurnal Teknik  Sipil  dan  Lingkungan. Vol.  2. No.3, September 2014.
Haris.  2016.  Model  Prediksi  anggaran biaya  pemeliharaan  jalan  provinsi di  Kabupaten  Sampang. Jurnal Sipil, Vol. 1, No. 1. (2016).
Mathew.B.S., Isaac. K.P. 2013. Optimisation of maintenance  strategy  for  rural  road network  using  genetic  algorithm. International  Journal  of Pavement Engineering. Volume 15,2104-Issue 4. Prabowo.  D.R.,  Mulyono.  A.T. 2016. Program pemeliharaan jalan Nasional berdasarkan nilai kerataan permukaan, nilai lendutan, dan nilai modulus elastisitas pekerjaan.
Jurnal HPJI, Vol.  2  No.  1  Januari 2016: 63-70.
Pramono. A.P.,  Syafi’i.  ,  Pramesty.  F.P.  2016. Skenario  pemeliharaan  jalan  di  Kota Tangerang berdasarkan nilai SDI. Jurnal Nasional Sains dan Teknologi, p- ISSN : 2407 – 1846 .
Pradity.  N.,  Arliansyah.  A.,  Buchari.  E.  2017.
Pengembangan  program  penanganan jalan menggunakan GIS di Provinsi Sumatera Selatan. Prosiding Simposium II-UNIID. Palembang.
Rayendra. 2019. Analisis alternative pemilihan  biaya  siklus  hidup  pada masa pemeliharaan ruas jalan Janti- Prambanan KM 7+759-8+750. Jurnal  Teknisia ,  Volume  XXIV, No 1, Mei 2019
Setianingsih.A.I.,  Sangaji.S.,  Setyawan. A. 2016. Road maintenance and
rehabilitation program using functional and  structural  assessment. IOP  Conf. Series: Materials Science and Engineering, 176 (2017)
Wirnanda. I., Anggraini. R., Isya. M. 2018. Analisis tingkat kerusakan jalan dan pengaruhnya terhadap kecepatan kendaraan (Studi kasus :jalan Blang Blintang  Lama dan  jalan  Teungku Hasan Dibakoi. Jurnal Teknik Sipil Universitas Syah Kuala . Volume 1 Special Issue, Nomor 3, 617-626.
Zukhruf. 2019. Model optimasi pemeliharaan  jalan  multi  tahun dengan  batasan  anggaran. Jurnal Teknik  Sipil  Institut Teknologi
Bandung, Vol. 26, No.2 (2019).
Zhang. L.X.,  Qin.J.,  Xin  He.  Y.,  Lin  Ni.L. 2015.   Network-level  optimization method for road network maintenance  programming  based on  network  efficiency. Journal  of Central South University. December 2015,  Volume  22,  Issue 12, pp 4882–4889