DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2 Received: 1 Januari 2024, Revised: 20 Februari 2024, Publish: 22 Februari 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pelaksanaan  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Upaya Rehabilitasi  Pasca  Bencana  Gempa  Bumi  Di  Nagari  Kajai Pasaman Barat
Aprizon Zuhdi 1 , Yuslim 2 , Khairani 3 . 1 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, aprizonzuhdi@gmail.com 2 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, hamzahyuslim@gmail.com 3 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, khairani@unand.ac.id
Corresponding Author: aprizonzuhdi@gmail.com 1 , hamzahyuslim@gmail.com 2 , khairani@unand.ac.id 3
Abstract: Natural  disasters  seem  to  be  daily  events  and  news  in  Indonesia,  and  even  the world.  Various  forms  of  disasters  have  caused  enormous  losses,  both  moral  and  material losses.  The  earthquake  that  occurred  on  February  25  2022,  centered  in  Talamau  District, West Pasaman Regency, was a major disaster. As the epicenter of the earthquake, Talamau District  was  the  worst  affected  area.  It  was  recorded  that  25  people  were  killed  and  465 people  were  injured,  14  of  whom  were  residents  of  East  Pasaman.  Apart  from  immaterial losses,  the  earthquake  that  occurred  in  West  Pasaman  Regency  also  resulted  in  material losses  such  as  heavily  damaged  public  facilities,  schools  and  houses  of  worship  (mosques). Due  to  this  disaster,  thousands  of  West  Pasaman  residents  are  waiting  for  development assistance from the government, however the expected assistance is still being delayed before it  can  be  realized  immediately  by  the  Regional  Government.  This  problem  needs  to  be formulated  into  two  problem  statements.  First,  how  is  the  implementation  of  regional government  authority  in  post-earthquake  rehabilitation  efforts  in  Nagari  Kajai,  West Pasaman  Regency?  Second,  what  are  the  obstacles  to  implementing  Regional  Government Authority in post-earthquake rehabilitation efforts in Nagari Kajai, West Pasaman Regency? This research is a type of normative legal research or doctrinal legal research. The results of this  research  show  that  as  a  form  of  disaster  management,  the  West  Pasaman  Regional Government  carries  out  rehabilitation  activities,  one  of  these  activities  is  providing assistance  to  repair  houses  for  people  affected  by  the  disaster.  This  development  is  carried out  through  three  systems,  namely:  independent  reinbuce,  facilitator  reinbuce,  and  self- sufficiency. In an effort to exercise its authority to carry out post-disaster rehabilitation, the Regional  Government  encountered  obstacles,  including  APIP's  finding  that  there  was  an error in collecting data on houses of disaster victims which required data collection again, which took quite a long time and the regional financial capacity was inadequate.
Keyword:  Implementation  of  Authority,  Regional  Government  Authority,  Regional Government, Post-Natural Disaster Rehabilitation.
Abstrak: Bencana alam seakan menjadi peristiwa dan berita keseharian di Indonesia, bahkan dunia.  Berbagai  bentuk  bencana  yang  menimpa  telah  menimbulkan  kerugian  yang  sangat besar, baik kerugian moril maupun materiil. Gempa bumi yang terjadi pada 25 Februari 2022 yang berpusat di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman  Barat menjadi peristiwa bencana berdampak  besar.  Sebagai  pusat  terjadinya  gempa,  Kecamatan  Talamau  menjadi  daerah terdampak paling parah. Tercatat Sebanyak 25 orang tewas dan  465 orang mengalami luka- luka, 14 orang diantaranya warga Pasaman Timur.  Selain kerugian immaterial, gempa yang yang  terjadi  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  juga  mengakibatkan  kerugian  material  seperti adanya  fasiliatas-fasilitas  umum  yang  mengalami  rusak  berat,  sekolah-sekolah  dan  rumah ibadah  (Masjid).  Atas  peristiwa  bencana  tersebut  ribuan  warga  Pasaman  Barat  menunggu bantuan pembangunan dari pemerintah, akan tetapi bantuan yang diharapkan masih ditunda- tunda  untuk  segara  direalisasikan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Persolan  demikian  perlu dirumuskan ke dalam dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah  Daerah  dalam  upaya  rehabilitasi  pasca  bencana  gempa  bumi  di  Nagari  Kajai Kabupaten Pasaman Barat? Kedua, bagaimana kendala pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah  dalam  upaya  rehabilitasi  pasca  bencana  gempa  bumi  di  Nagari  Kajai  Kabupaten Pasaman  Barat?  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian hukum  doktrinal.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sebagai  bentuk  penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah Pasaman Barat melaksanakan kegiatan rehabilitasi, kegiatan ini salah satunya berupa pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena dampak dari  bencana, Pembangunan    tersebut  dilakukan  dengan  melalui  tiga  sistem,  yaitu:  reinbuse mandiri,  reinbuce  fasilitator,  dan  swasembada  mandiri.  Dalam  upaya  menjalankan kewenangannya untuk melakukan rehabilitasi pasca bencana,  Pemerintah Daerah  mendapati kendala,  diantaranya  adalah  temuan  APIP  bahwa  adanya  kekeliruan  dalam  hal  pendataan rumah korban bencana yang mengharuskan pendataan kembali sehingga memakan waktu lagi yang cukup lama dan kemampuan keuangan daerah yang kurang memadai.
Kata  Kunci: Pelaksanaan  Kewenangan,  Kewenangan  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah Daerah, Rehabilitasi Pasca Bencana Alam

## PENDAHULUAN
Bencana  alam  seakan  menjadi  peristiwa  dan  berita  keseharian  di  Indonesia,  bahkan dunia.  Berbagai  bentuk  bencana  yang  menimpa  kehidupan  alam  dan  manusia  telah menimbulkan  kerugian  yang  sangat  besar,  baik  kerugian  moril  maupun  materiil.  Di Indonesia,  negara  merupakan  pelindung  bagi  masyarakat  termasuk  daerah  yang  menjadi korban  bencana  alam.  Atas  dasar  itu  pemerintah  telah  menetapkan  Undang-Undang  Nomor 24  tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  (Heryeti,  2020).  Selain  itu  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  juga dicantumkan tentang tujuan negara.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea IV hendak menegaskan bahwa tujuan  dari  Negara  Indonesia  adalah  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia tidak terkecuali memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan apa yang termaktub dalam isi Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) manyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Kewajiban  yang  menjadi  tujuan  negara  ini  dilaksanakan  oleh  seluruh Kementerian/lembaga  dan  Pemerintah  Daerah  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  selaku pemegang  kekuasaan  Pemerintahan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UUD  1945.
Tanggung  jawab  negara  ini  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dalam  hal terjadi bencana di negeri ini.
Secara  umum  Pemerintah  merupakan  sekumpulan  orang-orang  yang  mengelola kewenangan-kewenangan,  melakukan  kepemimpinan  dan  koordinasi  pemerintahan  dan pembangunan  masyarakat  dari  lembaga-lembaga  dimana  mereka  ditempatkan.  Secara defenisi  Pemerintah  merupakan  suatu  bentuk  organisasi  yang  bekerja  dengan  menjalankan tugas  suatu  sistem  pemerintahan.  Dalam  arti  sederhana,  bahwa  pemerintah  mengandung makna suatu badan perkumpulan yang mempunyai kebijakan tersendiri guna mengelola, dan juga mengatur terselenggaranya suatu sistem pemerintahan (Vidia, n.d.).
Kehadiran  negara  dalam  penanggulangan  bencana  alam  merupakan  suatu keniscayaan. Hal ini tidak lain karena bencana alam menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan  masyarakat  atau  dengan  kata  lain  menyangkut  keselamatan  publik.  Untuk keperluan  tersebut,  perlu  adanya  lembaga  khusus  yang  menangani  peristiwa-peristiwa bencana  alam.  Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Pasal  10, pemerintah  membentuk  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB).  Lembaga  non- departemen  yang  dibentuk  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  ini  berlaku  sebagai leading  sector dalam  penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia (Heryeti, 2020).
Banyak  Provinsi  di  Indonesia  yang  rawan  bencana  alam.  Provinsi  Sumatera  Barat adalah salah satunya. Adapun dari 19 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten  Pasaman  Barat,  yang  terdiri  dari  wilayah  perbukitan  dan  pegunungan  dan didominasi oleh kawasan hutan lindung berbasis ekonomi untuk pertanian (perkebunan atau lahan  kering  dan  hortikultura),  tetapi  rentan  terhadap  bencana  alam,  yang  rentan  terhadap longsor,  risiko  abrasi,  gempa  bumi,  tsunami,  dan  banjir.  Kabupaten  Pasaman  Barat merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Sumatra  Barat  yang  rawan  terjadi  bencana gempa  bumi,  hal  ini  dikarenakan  keberadaan  Kabupaten  Pasaman  Barat  yang  berdekatan dengan sesar aktif yang terletak di darat . 1
Bencana  gempa  bumi  25  Februari  2022  yang  berpusat  di  Kecamatan  Talamau Kabupaten Pasaman  Barat  menjadi  peristiwa  bencana  berdampak  besar  yang  terjadi  di Kabupaten Pasaman   Barat khsususnya   Kecamatan   Talamau. Sebagai   pusat   terjadinya gempa,  Kecamatan  Talamau  menjadi  daerah  terdampak  paling  parah.  Secara  geografis Kecamatan  Talamau  terletak  pada  00⁰04ʹ  -00⁰18ʹ  LU  dan  99⁰51ʹ  -100⁰04ʹ  BT  dengan  luas wilayah  324,24    Km².  Dengan    skala    magnitudo  6,2    Skala    Richter    gempa    ini    telah menimbulkan  kerusakan      dan      korban      jiwa      terhadap      masyarakat      di      Kecamatan Talamau   Kabupaten Pasaman Barat.
Tercatat Sebanyak  25 orang tewas dan 465 orang mengalami luka-luka, dari 25 orang yang  tewas  tersebut  14  orang  warga  Pasaman  Timur  dan  selebihnya  merupakan  warga Pasaman Barat.
Proses dan akibat dari bencana alam  jelas-jelas mengancam keselamatan masyarakat secara  luas.  Oleh  karena  itu  pencegahan,  penanganan,  serta  penanggulangan  bencana  alam memerlukan kehadiran negara. Dengan kata lain pemerintah harus berperan langsung dalam langkah-langkah  mitigasi  bencana  karena  bencana  bencana  alam  bukan  merupakan  urusan individu melainkan telah menyangkut keselamatan publik.
Kehadiran  negara  dalam  penanggulangan  bencana  akan  memberikan  kepastian hukum,  dan  memberikan  keadilan  di  tengah-tengah  masyarakat.  Karena  kepastian  hukum adalah salah satu dari tujuan hukum disamping yang lainnya yakni kemanfaatan dan  keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan  yang  lain  tanpa  membedakan  asal  usul  dari  mana  dia  berada.  Kepastian  hukum  dapat
1 https://vsi.esdm.go.id/index.php/gempabumi-a-tsunami/laporan-singkat-dan-rekomendasi-teknis/3969-laporan- singkat-tanggap-darurat-bencana-gempa-bumi-tanggal-25-februari-2022-di-daerah-pasaman-barat- . Diakses Tanggal 19 Januari 2023, Pukul 21.57. Wib.
pula  bermakna  adanya  konsistensi  peraturan  dan    penegakan  hukum  (Khairani,  2016). Adanya  aturan  tentang  penanggulangan  bencana  yang  dilaksanakan  pemerintah  akan memberikan keadilan bagi masyarakat yang terkena bencana alam.
Kejadian  pada  tanggal  25  Februari  Tahun  2022  bertepatan  pada  hari  Jum’at  pukul 08:39  WIB  terjadi  bencana  alam  berupa  gempa  bumi  yang  berpusat  di  Kabupaten  Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat lebih tepatnya di bagian barat lereng gunung Talamau dengan kekuatan 6,2 Skala Richter dan dengan kedalaman 10 km. Sebanyak 25 orang tewas dan 465 orang  mengalami  luka-luka,  dari  25  orang  yang  tewas  tersebut  14  orang  warga  Pasaman Timur dan selebihnya merupakan warga Pasaman Barat. 2
Selain kerugian immaterial (korban tewas dan luka-luka), gempa yang yang terjadi di Kabupaten  Pasaman  Barat  juga  mengakibatkan  kerugian  material  seperti  adanya  fasiliatas- fasilitas  umum  yang  mengalami  rusak  berat,  sekolah-sekolah  dan  rumah  ibadah  (Masjid). Rumah  ibadah  yang  mengalami  rusak  parah  sudah  dilakukan  pembangunan  kembali  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten,  pembangunan  yang  dilakukan  itu  adalah  pembangunan Masjid  Raya  Kajai  Kecematan  Talamau  yang  sebelumnya  mengalami  rusak  parah  akibat gempa  yang  terjadi  dengan  kekuatan  6,2  SR  tersebut. 3 Fasilitas  pendidikan  yang  terkena dampak bencana gempa bumi juga terjadi pada sekolah-sekolah yang ada di Pasaman Barat, tercatat ada 24 sekolah yang mengalami rusak akibat gempa tersebut. 4
Kerugian  Immaterial lainnya yang  dirasakan  oleh  masyarakat  Kabupaten  Pasaman Barat  akibat  bencana  gempa  tersebut  ialah,  beberapa  rumah  warga  mengalami  rusak,  ada yang mengalami rusak berat ada juga yang mengalami rusak ringan. Sedikitnya 2.024 rumah yang  mengalami  kerusakan,  notabenenya  adalah  rumah  warga  yang  ada  di  Kecematan Talamau  dan  Pasaman.  Berdasarkan  keterangan  dari  BPBD  dari  2.024,  1.112  unit  rumah warga  megalami  rusak  berat  meskipun  setelah  dilakukan  verifikasi  persetujuan  oleh  BNPB sebanyak 1.111. 5 unit rumah rusak berat sebanyak itu sangat memerlukan uluran tangan dari stakeholder untuk keberlangsungan hidup para masyarakat yang ditimbulkan akibat bencana gempa  bumi  di  Pasaman  Barat  tersebut.  Atas  peristiwa  bencana  tersebut  ribuan  warga Pasaman Barat menunggu bantuan pembangunan dari pemerintah, akan tetapi bantuan yang diharapkan masih ditunda-tunda untuk segara direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. 6
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tidak  menjelaskan  secara  ekplisit tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  dalam menyelenggarakan  Penenggulangan  Bencana,  akan  tetapi  pada  ketentuan  yang  lain  seperti pada  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana,  bahwa Pemerintah  Daerah  memiliki  tanggung  jawab  dalam  upaya  penanggulangan  pescabencana, sebagaimana  yang  ditegaskan  Pasal  5  yang  berbunyi  “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatra  Barat  Nomor  5  Tahun  2007  Tentang Penanggulangan  Bencana  Pasal  52  dan  Pasal  53  sudah  dicantumkan  secara  garis  besar tahapan-tahapan  pelaksanaan  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  salah  satunya  ialah tahapan  pascabencana,  dimana  tahapan  ini  memalui  tahapan  rehabilitasi  dan  tahapan rekontruksi.  Tahapan  dalam  penanggulangan  bencana  itu  dilakukan  oleh  BPBD  dengan melibatkan perangkat daerah atau pihak lain, dan dilakukan  melalui kegiatan pembangunan
2 Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Gempa_Bumi_Pasaman_Barat_2022 Diakses Tgl 05-April-2023 Pukul 14.07 Wib
3 Https://Tanah datar.Go.Id/Berita6593/Runtuh-Akibat-Akibat-Gempa-Masjid-Raya Kajai-Pasbar-Selesai- Dibangun-Kembali-Html Diakses Tgl 05-April-2023 Pukul 14.37 Wib
4 Https://News.Detik.Com/Berita/D-5967396/24-Sekolah-Rusak-Berat-Akibat-Gempa-Di-Pasaman-Barat/Amp Diakses Tgl 05-April-2023 Pukul 16.21 Wib
5 Https://M.Antaranews.Com/Amp/Berita/3117137/Bnpb/1111-Unit-Rumah-Rusak-Berat-Dampak-Gempa- Pasaman Diakses Tgl 05 April Pukul 19.13 Wib
6 Https://News.Republik.Co.Id/Berita/Rhj07z384/Ribuan-Korban-Gempa-Pasaman-Masih-Menunggu  -Bantuan- Pembangunan Diakses Tgl 05-April-2023 Pukul 18.01 Wib
kembali  prasarana  dan  prasarana,  pembangunan  kembali  sarana  sosial  masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat  dan  penggunaan  peralatan  yang  lebih  baik  serta  tahan  bencana,  partisipasi  dan  peran serta  lembaga  serta  organisasi  kemasyarakatan  dunia  usaha  dan  masyarakat,  peningkatan kondisi  sosial,  ekonomi  dan  budaya,  peningkatan  fungsi  pelayanan  publik,  dan  peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
Terkait dengan pelaksanaan tahapan upaya rehabilitasi terhadap korban pasca bencana telah  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pasaman  Barat  Nomor  4  Tahun  2018 Tentang  Penanggulangan  Bencana  yang  mana  kewenangannya  telah  diberikan  oleh Pemerintah    Provinsi  maupun  Pemerintah  Pusat  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam  rangka  mengembalikan  semangat,  kemandirian  dan  harapan  hidup  bagi masyarakat  yang  terkena  dari  dampak  bencana,  maka  pemerintah  mempunyai  tanggung jawab  memberikan  Rehabilitasi  dan  Rekontruksi.  Rehabiltasi  ini  salah  satunya  mencakup “pemberian  bantuan  perbaikan  rumah  masyarakat”,  sebagaimana  yang  sudah  termaktub dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor  4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana, rehabilitasi ini dilaksanakan melalui kegiatan:
a. Perbaikan lingkungan daerah bencana
b. Perbaikan prasarana dan serana umum
c. Pemberian bantuan rumah masyarakat
d. Pemulihan sosial psikologis
e. Pelayanan kesehatan
f. Pelayanan pendidikan
g. Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata
h. Rekonsiliasi dan resolusi konflik
i. Pemulihan sosial ekonomi budaya
j. Pemulihan keamanan dan ketertiban
k. Pemulihan fungsi pemerintahan
l. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
Dari  bunyi  Pasal  37  ayat  (2)  diatas  dapat  dipahami  bahwasanya  Pemerintah  Daerah dalam  hal  penanggulangan  bencana  memiliki  kewajiban  yang  seharusnya  dilaksanakan sebagai  bagian  dari  penyelenggara  Negara  yaitu  melaksanakan  kegiatan  yang  berupa pemberian bantuan rumah kepada masyarakat pascabencana.
Sementara  itu  pelaksanaan  rehabilitasi  yang  dimaksud  pada  ketentuan  yang  sudah dituliskan  diatas  belum  direalisasikan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  ratusan  masyarakat  Kajai Kecematan Talamau yang mendatangi Kantor Bupati Pasaman Barat untuk mempertanyakan bantuan  rumah  masyarakat  pascabencana.  Sebanyak  1.111  rumah  warga  yang  mengalami rusak  berat  masih  dalam  proses  verivikasi  dan  validasi  untuk  dilanjutkan  kepad  prose seterusnya. 7
Meskipun,  mekanisme  tarkait  dengan  dengan  Rehabilitasi  yang  dilakukan pascabencana tidak dijelaskan secara ekplisit sebagaimana dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten  Pasaman  Barat  Nomor    4  Tahun  2018  Tentang  Penanggulangan  Bencana,  akan tetapi  pada  ketentuan  lain  misalkan  dalam  ketentuan  Pasal  23  Peraturan  Pemerintah  Nomor 22  Tahun  2008  Tentang  Pendanaan  Pengelolaan  Bantuan  Penanggulangan  Bencana,  bahwa untuk  memperoleh  bantuan  tersebut  Pemerintah  Daerah  mengajukan  pemohonan  tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB, kemudian BNBP dengan berdasarkan permohonan tertulis dari  Pemerintah  Daerah  lalu  melakukan  evaluasi,  verifikasi,  dan  mengkoordinasikannya dengan  instansi/lembaga  terkait.  Sehingga  hasil  dari  evaluasi  dan  verifikasi  itu  yang kemudian  ditetapkan  oleh  Kepala  BNPB  dan  disampaikan  kepada  Mentri  Keuangan  untuk
7 Https://M.Antaranews.Com/Amp/Berita3433821/Korban-Gempa-Pasaman-Barat-Datangi-Bupati-Tanyakan- Bantuan Diakses 17 Juli 2023 Pukul 20.13 Wib.
selanjutnya  diajukan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk  mendapatkan  persetujuan penggunaan bantuan sosial berpola hibah.
Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 5 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4  Tahun  2018  yakni  berkenaan  dengan  pelaksanaan  rehabilitasi  pada  poin  “pemberian bantuan  rumah  masyarakat”  dari  dampak  bencana  sudah  dinyatakan  secara  tegas dicantumkan  yang  berkenaan  dengan  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana.  Juga terdapat  dalam  pasal  58  ayat  1  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57  huruf  a 8 dilakukan  melalui  kegiatan  pemberian  bantuan  perbaikan  rumah  masyarakat. Akan tetapi, praktek dilapangan belum juga dilaksanakan.
Akibat  dari  lambatnya  pelaksanaan  rehabilasi  korban  bencana  gempa  bumi  di Kabupaten  Pasaman  tersebut  menimbulkan  persoalan  hukum  tersendiri  terkait  dengan  tidak dilaksanakannya norma hukum yang secara tegas dan jelas sudah dicantumkan baik melalui Undang-Undang,  Peraturan  Daerah  Provinsi  maupun  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pasaman Barat. Hal ini menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat yang terkena dampak dari bencana gempa bumi.
Agar  penelitian  ini  lebih  menjurus  perlu  sekiranya  untuk  mengetahui,  menganalisa dan  membahas  Pelaksanaan  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Upaya  Rehabilitasi Pasca  Bencana  Gempa  Bumi  di  Nagari  Kajai  Kabupaten  Pasaman  Barat,  serta  membahas kendala dari Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah  Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat.

## METODE
Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian  hukum  doktrinal,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  (Soekanto,  Soerjono,  2003).  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi  (Marzuki,  2010).  Pada  penelitian  hukum  jenis  ini,  sering  kali  hukum  dikonsepkan sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  dikonsepkan sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap pantas (Amiruddin, 2006).
Adapun  jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku. Selain itu juga berupa hasil wawancara dan observasi di lapangan, (tempat kejadian gempa bumi).
Setelah seluruh data diperoleh dari berbagai sumber, maka penulis akan mengolah dan manganalisa data tersebut dengan langkah-lengah sebagai berikut:
1. Pengolahan Data.
Pengolahan  data  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  secara  sistematis  melalui proses  editing.  Hal  ini  bermaksud  bahwa  data  yang  sudah  diproses  disesuaikan  dengan ketentuan  dan  tujuan  penelitian  sehingga  dalam  proses  tersebut  dapat  diperoleh  suatu kesimpulan  dari  pemasalahan  yang  sedang  diteliti.  Oleh  karnanya,  dapat dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada  dilapangan  (Waluyo,  2003). Adapun  dalam  pengolahan  data  yang  sitematis  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah melalui proses;
8 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.
a. Editing ,  yaitu  data  yang  diperoleh  oleh  penulis  akan  dilakukan  pengeditan  terlebih dahulu yang bertujuan mengetahui apakah data yang sudah diperoleh cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah penulis rumuskan.
b. Coding ,  setelah  melakukan  wawancara  kepada  responden  yang  kemudian  dari  hasil wawancara  tersebut  dilakukanlah  proses  pemberian  tanda  atau  kode  tertentu  yang bertujuan untuk mempermudah penulisan.
2. Analisis Data
Dalam  Penelitian  yang  digunakan  ialah  metode  analisi  kualitatif  dengan melakukan  penjabaran  data,  temuan  hasil  penelitian  kepustakaan,  kemudian  dari  data tersebut  dilakukan  penyusunan  dan  pengolahan  sehingga  diharapkan  mampu memporoleh suatu kesimpulan (Waluyo, 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Upaya  Rehabilitasi  Pasca Bencana Gempa Bumi di Nagari Kajai Pasaman Barat.
Secara umum kebijakan nasional mengenai penanggulangan bencana alam dituangkan dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana,  serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  sebagai  penanggungjawab  dalam penyelenggaraan  penanggulangan  bencana,  tanggungjawab  pemerintah  tersebut  meliputi (Ningsih, 2022):
1. Pengurangan  resiko  bencana  dan  pemaduan  pengurangan  resiko  bencana  dengan program pembangunan.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimun.
4. Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
5. Pengalokasian  anggaran  penanggulangan  bencana  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) yang memadai.
6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP).
7. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari dampak dan ancaman bencana. Adapun  pada  Pasal  7  ayat  (1)  menjelaskan  wewenangnya,  meliputi:  (a)  penetapan kebijakan  penanggulangan  bencana  dengan  kebijakan  pembanguan  nasional,  (b)  pembuatan perencanaan  pembangunan  yang  memasukkan  unsur-unsur  kebijakan  penanggulangan bencana,  (c)  penetapan  status  dan  tingkatan  bencana  nasional  dan  daerah,  (d)  penentuan kebijakan  kerjasama  dan  penanggulangan  bencana  dengan  negara  lain,  badan-badan  atau pihak-pihak  internasional lain,  (e) perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana, (f) perumusan kebijakan mencegah penguasaan  dan  pengurangan  sumber  daya  alam  yang  melebihi  kemampuan  alam  untuk melakukan pemulihan dan (g) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  juga  mengamanatkan  untuk membangun sistem penanggulangan bencana ( Disaster Manangement Paln ). Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan undangundang terdiri dari lima (5) sub sistem, yaitu: 9
1. Legitimasi
Legitimasi  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dari  tingkat  nasional sampai  dengan  daerah,  bahkan  hingga  tingkat  masyarakat/komunitas.  Arti  penting legistimasi antara lain (Ningsih, 2022):
9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
a. Menyusun  rencana,  membentuk  kelembagaan,  melakukan  tindakan  kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain.
b. Menempatkan  tanggungjawab  secara  formal  sehingga  mempermudah  dalam pelaksanaan  tanggungjawab  dan  memberikan  perlindungan  dari  negara/rakyat  dari bencana.
c. Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi/lembaga dalam penanggulangan bencana.
d. Melakukan  tindakan  yang  diperlukan  bagi  individu  atau  organisasi/lembaga  yang terkena dampak bencana.
2. Kelembagaaan
Lembaga  bencana  dibentuk  secara  permanen  ditingkat  pusat  dan  daerah  yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik  secara  horizontal  maupun  vertikal.  Secara  horizontal  terkait  hubungan  dengan lembaga  lain  yang  bersifat  koordinasi  yang  dilakukan  pada  fase  prabencana  dan  pasca bencana.  Sedangkan  hubungan  secara  vertikal  bersifat  komando  di  tingkat  pusat. Termasuk  penerapan Incident  Command  System (ICS)  dilokasi  bencana  yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana.
3. Perencanaan
Perencanaan  terkait  dengan  penanggulangan  bencana  ke  dalam  perencanaan pembangunan  (Nasional  dan  Daerah)  dan  rencana  aksi  (Nasional/Daerah)  dalam pengurangan resiko bencana. Perencanaan ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah (sesuai wewenangnya), yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD. Hal  tersebut  dilakukan  melalui  penyusunan  data  tentang  resiko  bencana  pada  suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program/kegiatan penanggulangan  bencana.  Rencana  tersebut  ditinjau  secara  berkala  oleh  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Pendanaan
Pendanaan  penanggulangan  bencana  berkaitan  dengan  penyediaan  dan  pengaturan dana untuk penanggulangan bencana, berupa (Ningsih, 2022):
a. Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), (APB N/APBD) untuk mendukung kegiatan  rutin  dan  operasional  lembaga  terutama  untuk  kegiatan  pengurangan  resiko bencana.
b. Dana  Kontinjensi  yang  digunakan  untuk  penanganan  kesiapsiagaan  (sedang diperjuangkan agar penggunaannya didukung dengan kemudahan akses).
c. Dana  Siap  Pakai  untuk  bantuan  kemanusian  (relief)  pada  saat  terjadi  bencana  atau pada saat dinyatakan kondisi darurat.
d. Dana pemulihan pasca bencana dialokasikan untuk rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana di daerah.
e. Bantuan  masyarakat,  bisa  berasal  dari  masyarakat  dalam  negeri  maupun  luar  negeri, sedangkan  bantuan  dari  dunia  usaha/sektor  swasta  sebagai  wujud  tanggungjawab sosial, yang didalamnya termasuk untuk penanggulangan bencana.
5. Pengembangan Kapasitas
Peningkatan kapasitas berkaitan dengan program/kegiatan meningkatkan/membangun kapasitas  bangsa/masyarakat  yang  memiliki  kapasitas  untuk  tangguh  manghadapi ancaman  bencana.  Sasaran  akhirnya  adalah  masyarakat  harus  mampu  mengantisipasi, siap  siaga  menghadapi  bencana,  mampu  menangani  kedaruratan  (minimal  mampu menolong  diri  sendiri/keluarga)  dan  mampu  bangkit  kembali  dari  dampak  bencana. Banyak program/kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain (Ningsih, 2022):
a. Sosialisasi penanggulangan bencana melalui media massa.
b. Pelatihan manajemen bencana (pencegahan, penanganan dan pemulihan.
c. Kepedulian  terhadap  cara-cara  mitigasi  yang  dapat  diterapkan  dan  keikutsertaan masyarakat dalam program kesiapan/kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Pasal  21  tentang  Penanggulangan Bencana, BPBD mempunyai tugas:
a. Menetapkan  pedoman  dan  pengarahan  sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah  daerah dan  BNPB  terhadap  usaha  penanggulangan  bencana  yang  mencakup  pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan.
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
f. Melaporkan  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  kepada  kepala  daerah  setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang.
h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penanggulangan  bencana  merupakan  upaya  yang  meliputi  penetapan  kebijakan pembangunan  yang  berisiko  timbulnya  bencana,  kegiatan  pencegahan  bencana,  tanggap darurat, dan rehabilitasi. Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masing-masing pemerintah pusat dan daerah  memiliki wewenang dalam penanggulangan bencana. Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk  menjamin  terselenggaranya  pelaksanaan  penanggulangan  bencana secara  terencana,  terpadu,  terkoordinasi,  dan  menyeluruh  dalam  rangka  memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.
Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai forcemajeur yaitu sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana  diperlukan  kesadaran  dan  kesiapan  masyarakat  dalam  menghadapi  bencana. Kesadaran  dan  kesiapan  menghadapi  bencana  ini  idealnya  sudah  dimiliki  oleh  masyarakat melalui  kearifan  lokal  daerah  setempat,  karena  mengingat  wilayah  Indonesia  merupakan daerah  yang  mempunyai  risiko  terhadap  bencana.  Bencana  alam  merupakan  sebuah keniscayaan  yang  mengiringi  kehidupan  umat  manusia.  Bencana  alam  tidak  dapat dihindarkan,  tetapi  setidaknya  dapat  diupayakan  agar  risiko  serta  dampak  yang  ditimbulkan tidak  menimbulkan  banyak  kerugian,  baik  korban  jiwa  maupun  kerugian  materiil  dan  non- materiil. Oleh karena menyangkut kepentingan dan  keselamatan masyarakat  luas, kehadiran negara dalam tindakan penanggulangan mutlak diperlukan (Lassa, 2021).
Pada  dasarnya  permasalahan  yang  terkait  dengan  bencana  sangatlah  kompleks  dan memerlukan  pemikiran  yang  mendalam,  dan  berkelanjutan.  Proses  penyusunan  dan implementasinya juga seharusnya melibatkan masyarakat, bukan sebaliknya memperlakukan masyarakat sebagai obyek semata, dan dengan memarginalisasikan masyarakat. Diperhatikan pula  bahwa  aspek  sosial,  religi,  budaya  masyarakat  dan  sub  etnis  cukup  kompleks,  yang kesemuanya  apabila  tidak  terakomodasikan  akan  menjadi  bibit  munculnya  konflik  yang selanjutnya dapat menimbulkan bencana antropogenik. Terkait dengan kemajemukan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan etnik perlu diketahui hak-hak manusia, dalam alam demokrasi. Hak-hak  manusia  memang  sangat  penting  dalam  masyarakat  beradap,  lebih-lebih  bagi bangsa-bangsa  yang  pernah  tertindas  atau  terjajah.  Perlu  diingat  bahwa  ada  hal-hal  yang bersifat universal dan ada pula yang bersifat lokal (Sukowati, n.d.).
Bencana  gempa  bumi  25  Februari  2022  yang  berpusat  di  Kecamatan  Talamau Kabupaten  Pasaman  Barat  menjadi  peristiwa  bencana  berdampak  besar  yang  terjadi  di Kabupaten Pasaman Barat khsususnya Kecamatan Talamau. Sebagai pusat terjadinya gempa,
Kecamatan  Talamau  menjadi  daerah  terdampak  paling  parah.  Secara  geografis  Kecamatan Talamau  terletak  pada  00⁰04ʹ  -  00⁰18ʹ  LU  dan  99⁰51ʹ  -  100⁰04ʹ  BT  dengan  luas  wilayah 324,24  Km².  Dengan  skala  magnitudo  6,2  Skala  Richter  gempa  ini  telah  menimbulkan kerusakan dan korban jiwa terhadap masyarakat di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.
Gempa  bumi  ini  telah  menimbulkan  kerusakan  sebanyak  4.831  rumah  rusak,  21  unit fasilitas pendidikan, 13 fasilitas kesehatan, 39 tempat ibadah, 17 kantor pemerintahan dan 26 pada  infrastruktur.  Berdasarkan  pusat  data  posko  utama  Kabupaten  Pasaman  Barat  tahun 2022 menjelaskan gempa ini mengakibatkan korban jiwa sebanyak 336 orang luka ringan, 45 luka berat dan 11 orang meninggal dunia (Wafda, 2023).
Melihat  besarnya  dampak  akibat  bencana,  maka  upaya  penanganan  bencana  untuk meminimalisir akibat bencana sangat perlu dilakukan. Tingginya kerusakan dan korban jiwa akibat  bencana  yang  meninggal  dunia  menjadi  pertanda  bahwa  masih  lemahnya kesiapsiagaan  masyarakat.  Sebagaimana setyaningrum  &  setyorinit mengatakan  bahwa minimnya  kesiapan  masyarakat  terkait  pengantisipasian  bencana  menjadi  penyebab  utama banyaknya orang yang meninggsal dunia/tewas akibat bencana.
Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Talamau tidak memiliki pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap  ancaman  risiko  bencana.  Berdasarkan  hasil wawancara  terhadap  masyarakat  Kecamatan  Talamau,  sebelumnya  mereka  tidak  pernah mendapatkan  informasi  tentang  ancaman  yang  ada,  sehingga  pada  saat  terjadi  bencana banyak  masyarakat  yang  panik  berlebihan  untuk  menyelamatkan  diri.  Minimnya  kapasitas masyarakat  untuk  memahami  bahaya,  respon  atau  tindakan  masyarakat  terhadap  bencana gempa  bumi  menjadi  penyebab  jatuhnya  korban  jiwa  karena  ketidaksiapan  dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengantisipasi risiko bencana (Wafda, 2023).
Oleh  karena  itu,  ini  adalah  tugas  dari  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  sebagai perangkat  daerah  yang  memiliki  tugas  sebagai  penanggulangan  bencana  di  Pasaman  Barat untuk  mempersiapkan  segala  hal  yang  dibutuhkan  masyarakat  sehubungan  akan  terjadinya gempa  bumi  yang  tidak  dapat  diprediksi  salah  satunya  adalah  dengan  meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
Namun  dari  data  yang  diperoleh  di  lapangan,  peran  dari  BPBD  Kabupaten  Pasaman Barat  belum  sepenuhnya  terlaksana  dengan  baik.  Pertama,  masalah  seperti  minimnya sosialisasi  yang  dilaksanakan  kepada  masyarakat  terkait  penanggulangan  bencana,  serta belum terciptanya rute evakuasi serta titik aman evakuasi sehingga masyarakat kesulitan pada saat terjadi bencana.
Peran BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sangat penting dilakukan, mengingat  masih  minimnya  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  terhadap  bencana. Untuk  Peran  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  sangat  dibutuhkan  dalam  meningkatkan kesiapsiagaan  masyarakat.  Peristiwa  bencana  alam  terutama  fempa  bumi  sepenuhnya  tidak bisa  kita  hilangkan,  tetapi  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  bencana  sesungguhnya  dapat dikurangi.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  perihal Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  berisi  yakni  aktivitas  kesiapsiagaan  menjadi bentuk tanggung jawab pihak pemerintah daerah dan pusat serta diselenggarakan dengan cara bersama-sama  dengan  lembaga  usaha  ataupun  masyarakat.  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Pasaman  Barat  ialah  pemerintah  daerah  yang  dimaksud  penulis sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulanga bencana di Kabupaten Pasaman Barat.
Dalam mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana gempa bumi membutuhkan  peran  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  selaku  lembaga  penyelenggaraan penanggulangan  bencana  di  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Untuk  melihat  peran  BPBD
Kabupaten Pasaman Barat terdapat 4 indikator yang penulis gunakan mengacu pada UU No 24 Tahun 2007 perihal penanggulangan bencana, yaitu (Wafda, 2023):
1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap upaya penanggulangan bencana.
Peran  BPBD  Dalam  memberikan  pedoman  dan  pengarahan  adalah  aspek  penting dalam  meningkatkan  kesiapsiagaan  masyarakat.  Pemberian  pedoman  dan  pengarahan bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam mengantisipasi risiko terjadinya  bencana.  Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  dilapangan,  BPBD  Kabupaten Pasaman Barat dalam memberikan pedoman dan pengarahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi  yang  dilaksanakan  kepada  masyarakat.  Sosialisasi  dilakukan  untuk memberikan pengetahuan dan kapasitas kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi  bencana  gempa  bumi  yang  ada.  Terkait  pedoman  dan  pengarahan  masyarakat dihimbau  untuk  mengambil  tindakan  sebelum  terjadinya  bencana  diantaranya  untuk memperhatikan  ketahanan  perabot  rumah  tangga  dengan  mengikat/memaku  perabot tersebut  seperti  lemari  dan  lainnya  agar  tidak  jatuh/roboh  ketika  terjadi  gempa, memastikan  ketahanan  benda  yang  tergantung  di  dalam  rumah  seperti  lampu  karena dapat jatuh ketika terjadi gempa. Selalu mematikan aliran listrik, gas, serta air ketika tak digunakan dan untuk bisa melakukan pertolongan perta sesama masyarakat.
Selain  itu  dalam  pemberian  pedoman  dan  pengarahan  masyarakat  kami  edukasi untuk  tidak  panik  dan  selalu  melindungi  kepala  dengan  tangan  atau  benca  lain,  serta menjauhi jendela dan bangunan tinggi, berlindung di bawah meja ketika sedang di dalam rumah/gedung, dan berlari keluar dan berkumpul dititik yang ditentukan. Sejalan dengan tujuan  kesiapsiagaan  menurut  IDEP  2007  kegiatan  memberikan  pedoman  dan pengarahan dilakukan kepada masyarakat dalam rangka mengurangi ancaman.
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penangulangan bencana
Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai  upaya  mencapai  keselarasan  dalam  memberikan  kesiapsiagaan  masyarakat. Dalam  penetapan  standardisasi  serta  kebutuhan  penyelenggaraan  penanggulangan bencana  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  menggunakan  standar  LIPI-UNESCO  2006 sebagai standardisasi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Terdapat 5  variable yang titetapkan, yaitu:
a. Pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana
Dalam  kesiapsiagaan  masyarakat  pengetahuan  menjadi  kunci  penting  dalam kesiapsiagaan  masyarakat.  Pengetahuan  yang  masyarakat  miliki  akan  berpengaruh terhadap sikap dan kepeduliannya dalam mengantisipasi bencana. Memastikan semua anggota  masyarakat  memiliki  kesadaran  terhadap  potensi  bencana  alam  merupakan salah  satu  peran  dari  BPBD.  Dalam  hal  ini  berdasarkan  hasil  temuan  penulis dilapangan,  peran  BPBD  Kabupaten  Masyarakat  dalam  meningkatkan  pengetahuan dan sikap risiko bencana dilakukan melalui kegian sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat  dan  pendidikan  kebencanaan  terhadap  beberapa  sekolah  di  Kecamatan talamau.  Kegiatan  sosialisasi  masyarakat  berupa  edukasi  kepada  masyarakat  untuk memiliki  kapasitas  terkait  bencana  gempa  bumi,  dampak  bencana  gempa  bumi,  apa yang harus dilaksanakan saat gempa serta tindakan seperti apa yang harus dilakukan. Selanjutnya  pendidikan  kebencanaan  menjadi  salah  satu  program  yang  telah dilwujudkan  di  beberapa  Instansi  pendidikan  yang  ada  di  Kecamatan  Talamau sekaligus  upaya  untuk  mewujudkan  Satuan  Pendidikan  Aman  Bencana  (SPAB)  di Kecamatan Talamau. Dengan tampilan video dan PPT menggunakan infrokus materi disampaikan dan diberikan terkait bencana gempa bumi dan sikap menghadapinya.
b. Kebijakan dan panduan
Tersedianya  peraturan  dan  aturan  dalam  meningkatkan  kesiapsiagaan  menjadi landasan  bagi  setiap  organisasi  maupun  lembaga  usasha  serta  masyarakat  dalam melakukan  kegiatan  penanggulangan  bencana.  Optimalisasi  penyelenggaraan
penanggulangan  bencana  sangat  dipengaruhi  oleh  tersedianya  legislasi  yang  jelas. Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti,  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  bersama Pemerintah  Dearah  telah  menetapkan  Peraturan  Dearah  Kabupaten  Pasaman  Barat Nomor 4 Tahun 2018 perihal penanggulangan bencana. Sebagai bentuk implementasi BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  membentuk  Kelompok  Siaga  Bencana  (KSB)  di setiap  nagari,  melakukan  pendidikan  kebencanaan  serta  pembentukan  Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
c. Rencana Tanggap Darurat
Rencana tanggap darurat ialah aktivitas yang dilaksanakan dalam mempersiapkan hal- hal  menuju  masa  tanggap  darurat.  Berdasarkan  hasil  temuan  penulis  dilapangan, Peran  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  dalam  meningkatkan  kesiapsiagaan masyarakat pada  variable  rencana  tanggap  darurat  dilakukan  melalui  kegiataan simulasi dan pelatihan kebencanaan. Kegiatan simulasi dilakukan di beberapa sekolah yang terdapat di Kecamatan Talamau diantaranya SDN 05 Talamau, SDN 06 Talamau dan  SDN  07  Talamau.  Simulasi  dilakukan  pada  kegiatan  pembelajaran  berlangsung, lalu tiba-tiba sirine akan dibunyikan seabagai tanda datangnya gempa, oleh karena itu peserta  didik  akan  dituntut  untuk  bertindak  melakukan  evakuasi  sesuai  dengan prosedur  yang  diberikan.  Selanjutnya  pelatihan  kebencanaan  dilakukan  melalui Kelompok  Siaga  Bencana  (KSB)  yang  akan  memberikan  informasi  kepada masyarakat lainnya.
d. Sistem Peringatan Bencana
Dalam peringatan bencana akan memberikan informasi kepada masyrakat tanda-tanda peringatan  bencana  untuk  meminimalisir  adanya  korban  jiwa  akibat  bencana kurangnya  informasi  peringatan  dini  serta  pemahaman  masyarakat  terhadap karakteristik bencana menjadi sebab bencana dapat menimbulkan korban dan krugian besar  akibat  bencana.  Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  dalam  sistem  peringatan bencana BPBD kabupaten Pasaman Barat diantaranya melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi  serta  simulasi/latihan  untuk  meningkatkan  kesiapsiagaan  masyarakat  dengan penjelasan-penjelasan  yang  diberikan.  Selain  itu  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat bersama  Kelompok  Siaga  Bencana  (KSB)  menghimbau  masyarakat  untuk  dapat memanfaatkan  sistem  peringatan  bencana  yan  bersumber  tradisional  seperti pemanfaatan pengeras suara masjid, memukul bedug atau bahkan tiang listrik.
e. Memobilisasi sumber daya
Tersedianya sumber daya yang dapat menunjang kegiatan BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat atau menjadi faktor penghambat BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Sumber  daya  dapat  berupa  tersedianya  anggaran, sarana  dan  prasarana,  kualitas  dan  kemampuan  sumber  daya  manusia  dalam penanggulangan  bencana  dapat  menjadi  pendorong  utama  di  balik  keberhasilan organiasasi. Oleh karena itu sangat penting sebuah  organisasi bisa memperhitungkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.
Berdasarkan  temuan  peneliti,  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  pertama  sangat terbatas  terkait  dengan  anggaran,  minimnya  anggaran  membuat  kegiatan  BPBD Kabupaten Pasaman Barat sering tidak terlaksana, selanjutnya terbatasnya ketersedian alat-alat  perlengkapan  juga  menjadi  penghambat  BPBD  dalam  penanganan  bencana. Banyaknya peralatan yang rusak ringan hingga rusak berat membutuhkan pembaruan untuk menunjang aktivitas BPBD. Selain itu semua minimnya sumber daya yang ada di  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  juga  menjadi  kendala  BPBD  dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Secara kuantitas terhitung SDM yang ada di BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  hanya  memiliki  jumlah  sebanyak  56  orang.  Disisi minimnya  kuantitas  yang  ada  hanya  sebagian  kecil  dari  total  aparatur  yang  disertai dengan  kemampuan  untukmenanggulangi  bencana.  Sehingga  jumlah  56  orang
tersebut  tak  proporsional  serta  sebanding  dengan  banyaknya  peristiwa  bencana  pada Kabupaten Pasaman Barat.
3. Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
Ketersediaan  peta  rawan  bencana  menjadi  aspek  penting  dalam  kesiapsiagaan masyarakat dikarenakan peta yang tersedia akan menyediakan infromasi terkait beragam daerah  yang  rawangempa  bumi.  Oleh  karena  itu  penetapan  peta  rawan  bencana  harus dilakukan  untuk  memberikan  informasi  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  temuan peneliti, terkait pennyusunan, penetapan dan penginfromasian peta rawan bencana BPBD Kabupaten  Pasaman  Barat  telah  membuat  peta  berisi  wilayah-wilayah  yang  rentan terhadap  bencana  bencana  gempa  bumi  di  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Selain  itu  dalam hal  menginformasikan  kepada  masyarakat  BPBD  lakukan  dengan  kegiatan  sosialisasi. Dibawah ini penulis terakan peta tersebut.

## 4. Menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana
Menetapkan  prosedur  tetap  penanganan  bencana  merupakan  pengadaan  prosedur yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  meningkatkan  kesiapsiagaan  masyarakat. Berdasarkan hasil temuan peneliti, BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam menetapkan prosedur  tetap  penanganan  bencaa  masih  berpedoman  pada  standar  prosedur  BNPB. Badan Penanggulangan Bencana Derah (BPBD) Kabupaten  Pasaman Barat merupakan focal point terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana disini masih mengacu pada BNPB sebagai focal point pemerintah ditingkat pusat dalam penanggulangan bencana.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pasaman  Barat  Nomor  4  Tahun  2018  Tentang Penanggulangan  Bencana  telah  mengatur  berkenaan  dengan  penyelanggaraan penanggulangan  bencana,  dimana  pada  Pasal  10  ayat  (2)  dikatakan  bahwa  dalam  hal penyelanggaraan  penanggulangan  bencana  terdiri  atas  3  (tiga)  tahap  yang  meliputi; Pertama. Tahap Prabencana, Kedua. Tanggap Darurat, Ketiga. Tahap Pascabencana.
Pada tahap Pascabencana, penyelanggaraan penanggulangan bencana yakni meliputi kegiatan  rehabilasi  dan  rekontruksi,  sebagaimana  yang  sudah  termaktub  pada  Pasal  36, bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
a. Rehabilitasi.
b. Rekonstruksi.
Rehabilitasi  adalah  perbaikan  dan  pemulihan  semua  aspek  pelayanan  publik  atau masyarakat  sampai  tingkat  yang  memadai  pada  wilayah  pascabencana  dengan  sasaran utama  untuk  normalisasi  atau  berjalannya  secara  wajar  semua  aspek  pemerintahan  dan kehidupan  masyarakat  pada  wilayah  pascabencana.  Oleh  karena  itu,  rehabilitasi merupakan  upaya  pemulihan  terhadap  kondisi  masyarakat  yang  terkenan  bencana. Pemulihan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  mengembalikan  kondisi  masyarakat  dan lingkungan  hidup  yang  terkena  bencana  dengan  memfungsikan  kembali  kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
Kegiatan  rehabilitasi  ditujukan  untuk  mengembalikan  semangat,  kemandirian  dan harapan  hidup  masyarakat  dengan  memperhatikan  kearifan  local  dan  mengacu  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Kegiatan  rehabilitasi  disini  adalah  kegitan yang  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  37  ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana, melalui:
a. Perbaikan lingkungan daerah bencana.
b. Perbaikan sarana dan prasarana umum
c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
d. Pemulihan sosial psikologis.
e. Pelayanan kesehatan
f. Pelayanan pendidikan
g. Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata.
h. Rekonsiliasi dan resolusi konflik.
i. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya.
j. Pemulihan keamanan dan ketertiban.
k. Pemulihan fungsi pemerintahan.
l. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
Pemerintah  Daerah  Pasaman  barat  mempunyai  tannggung  jawab  dalam penyelenggaraan  penanggulangan  bencana.  Oleh  kerena  itu,  pemerintah  juga bertanggung  jawab  dalam  pelaksaan  rehabiltasi  pasca  bencana,  dimana  rangkaian  ini merupakan  bagian  dari  upaya  penyelengaraan  penanggulangan  bencana.  Sebagai penyelenggara  penanggulangan  bencana,  pemerintah  melakukannya  melalui  instrument OPD  terkait  dengan  kebencanaan  yakti  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana (BNPB), pada tingkat daerah dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat.
Berkaitan  dengan  pendanaan  penyelenggaraan  kegiatan  rehabiltasi  pasca  bencana merupakan  tanggung  jawab  dari  pemerintah  daerah,  pemerintah  daerah  dapat meengajukan  permohonan  bantuan  kepada  Pemerintah  Provinsi  dan  pemerintah  pusat apabila  tidak  dapat  mengakomodir  semua  pendanaan  dalam  rangka  penyenggalaraan rehabilitasi  pasca  bencana.  Selain  itu,  pemerintah  dapat  juga  menerima  bantuan  dari LSM  yang  tidak  mengikat  dan  mengganggu  profesionalisme  dan  integritas  dari pemerintah  daerah  itu  sendiri,  berkaitan  dengan  ini,  Pemerintah  Daerah  Pasaman  Barat juga  sudah  menegaskan  melalui  regulasinya  yakni  terdapat  pada  Pasal  61  PERDA PASBAR Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana, dikatakan bahwa :
a. Anggaran penanggulangan bencana di daerah  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah Daerah.
b. Pemerintah  Daerah dapat  menerima  dan/atau  mengajukan  permohonan  anggaran dari Pemerintah dan Pemrintah Provinsi.
c. Pemerintah  Daerah  dapat  menerima  bantuan  dari  masyakarat  organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.
d. Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyakarat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari luar negeri yang  sah dan  tidak mengikat mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  termasuk  disini  pelaksanaan kegiatan rehabilatasi pascabencana sebagaimana yang telah tertuang pada Perda Pasal 37 ayat  (2)  poin  c  yaitu  berkenaan  dengan  “Pemeberian  bantuan  rumah  masyarakat) merupakan  satu  rangkaian  dari  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pelaksanaan kegiatan  rehabilitasi  pascabencana  yang  lainnya.  Oleh  karenan  itu,  kegiatan  ini  juga merupakan otoritas dari Pemerintah Daerah Pasaman Daerah.
Untuk  pelaksanaan  pemeberian  bantuan  rumah  masyarakat  yang  terkana  dampak dari bencana, selain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor  4  Tahun  2018  Tentang  Penanggulangan  Bencana  juga  sudah  diatur  dalam ketentuan  Pasal  56  Perturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana :
a. Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
1) Perbaikan lingkungan daerah bencana.
2) Perbaikan prasarana dan sarana umum.
3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
4) Pemulihan sosial psikologis.
5) Pelayanan kesehatan.
6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik.
7) Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya.
8) Pemulihan keamanan dan ketertiban.
9) Pemulihan fungsi pemerintahan.
10) Pemulihan fungsi pelayanan publik.
b. Untuk  mempercepat  pemulihan  kehidupan  masyarakat  pada  wilayah  pascabencana, Pemerintah  Daerah  menetapkan  prioritas  dari  kegiatan  rehabilitasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
c. Penetapan  prioritas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  didasarkan  pada  analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
Selanjutnya  berkenaan  dengan  biaya,  Pemerintah  wajib  menggunakan  dari  APBD sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam Pasal 58 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam melakukan rehabilitasi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD Kabupaten/Kota.
b. Dalam  hal  APBD  tidak  memadai,  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dapat  meminta bantuan  dana  kepada  Pemerintah  Provinsi  dan/atau  Pemerintah  Pusat  untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
c. Dalam  hal  Pemerintah  Kabupaten/Kota  meminta  bantuan  dana  rehabilitasi  kepada Pemerintah,  permintaan  tersebut  harus  melalui  Pemerintah  Provinsi  yang bersangkutan.
d. Selain  permintaan  dana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Pemerintah Kabupaten/Kota  dapat  meminta  bantuan  kepada  Pemerintah  Provinsi  dan/atau Pemerintah Pusat berupa:
1) Tenaga ahli.
2) Peralatan.
3) Pembangunan prasarana.
Mekenisme  dalam  memperoleh  bantuaan,  termasuk  pemeberian  bantuan  rumah masyarakat  yang  terkena  dari  dampak  bencana  yakni  melalui  usulan  daerah  yang mengalami  bencana  dalam  hal  ini  BPBD  berkoordinasi  dengan  BNPB  yang  sudah tertuang dalam ketentuan selanjutnya yaitu pada Pasal 59 :
a. Usul permintaan bantuan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dilakukan  verifikasi  oleh  tim  antar  departemen/lembaga pemerintah nondepartemen yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.
b. Verifikasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menentukan  besaran  bantuan  yang akan diberikan Pemerintah kepada pemerintah daerah secara proporsional.
c. Penggunaan  bantuan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  kepada  pemerintah  daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan  pemantauan  dan  evaluasi  oleh  tim antar departemen/lembaga pemerintah nondepartemen dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.
Pemerintah  dalam  melaksanakan  Pemberian  bantuan  rumah  masyarakat pascabencana merupakan stimulant dari pemerintah sejalan apa yang sudah diatur dalam 67  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:
a. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
b. Bantuan  Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  bahan material,  komponen  rumah  atau  uang  yang  besarnya  ditetapkan  berdasarkan  hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
c. Bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  diberikan  dengan  pola  pemberdayaan  masyarakat  dengan  memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
d. Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Pelaksanaan  pemberian  bantuan  perbaikan  rumah  masyarakat  dilakukan  melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.
Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  merupakan  kewajiban  pemerintah  yang diamanatkan  dalam  UU  No  24  Tahun  2007.  Pasal  5  UU  No  24  Tahun  2007  mengenai tanggung jawab dan wewenang, menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan  penanggulangan bencana. Tanggung jawab  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  sesuai  pasal  6 meliputi:  a)  pengurangan  risiko  bencana  dan  pemaduan  pengurangan  risiko  bencana dengan  program  pembangunan,  b)  perlindungan  masyarakat  dari  dampak  bencana,  c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan  sesuai  dengan  standar  pelayanan  minimum,  d)  pemulihan  kondisi  dari  dampak bencana,  e)  pengalokasian  anggaran  penanggulangan  bencana  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  memadai,  f)  pengalokasian  anggaran penanggulangan  bencana  dalam  bentuk  dana  siap  pakai,  dan  g)  pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  sesuai  pasal  31  UU  No  24  Tahun  2007 terdiri  dari  tiga  tahap  yang  meliputi:  a)  prabencana,  b)  saat  tanggap  darurat,  dan  c) pascabencana. Ketiga tahapan tersebut disesuaikan dengan karakteristik jenis bencana di suatu wilayah, sehingga pada akhirnya dapat menekan adanya korban jiwa.
Di Indonesia, risiko bencana dapat disebabkan oleh faktor geologis (gempa, tsunami, letusan  gunung  berapi), Hydrometeorologis (banjir,  tanah  longsor,  kekeringan,  angin topan),  biologis  (wabah  penyakit,  penyakit  tanaman,  penyakit  ternak,  hama  tanaman), kegagalan  teknologi  (kecelakaan  industri  dan  transportasi,  radiasi  nuklir,  pencemaran bahan kimia), dan faktor sosial politik (konflik horisontal, terorisme, ideologi, religi).
Selanjutnya,  dalam  hal  pemaparan  konsep  pengelolaan  bencana.  Undang-Undang Penanggulangan Bencana, tidak secara tegas menjelaskan definisi pengelolaan bencana, namun tergambarkan dalam beberapa definisi yang sejalan dengan pengelolaan bencana, yaitu  melalui  definisi  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana,   kegiatan  pencegahan bencana,  kesiapsiagaan,  peringatan  dini,  mitigasi,  tanggap  darurat  bencana,  rehabilitasi, rekonstruksi,  pemulihan,  pencegahan  bencana,  dan  bantuan  darurat.  Dalam  tataran konsep,  pengelolaan  bencana  didefinisikan  sebagai  suatu  ilmu  pengetahuan  terapan (aplikatif)  yang  mencari,  dengan  observasi  sistematis  dan  analisis  bencana,  untuk meningkatkan  tindakan-tindakan  ( measures )   terkait  dengan  preventif  (pencegahan), mitigasi (pengurangan),  persiapan, respon darurat, dan pemulihan. 10
Fase utama dan fungsi pengelolaan bencana terdiri dari 8 (delapan) tahapan meliputi perencanaan  ( planning ),  pengorganisasian  ( organizing ),  kepemimpinan  ( directing ), pengkoordinasian ( coordinating ), pengendalian (controlling), pengawasan ( supervising ), penganggaran  ( budgeting ),  dan  financial  (Sjarief,  Robert  J.K,  2006).  Pada  prinsipnya terdapat  beberapa  substansi  yang  perlu  dalam  filosofi  pengelolaan  bencana,  meliputi (Sjarief, Robert J.K, 2006):
a. Bencana  memberi  dampak  mulai  yang  sangat  kecil  sampai  yang  sangat  besar, tergantung dari antara lain jenis bencana, luas areal yang terkena, land-use .
b. Kerugian  baik  jiwa  maupun  materi  (harta)  dialami  oleh  semua  lapisan masyarakat, stakeholders maupun pemerintah.
c. Dari  dua  hal  tersebut  maka  penanggung  jawab  utama  pengelolaan  bencana  ada  di Pemerintah yang berperan dominan sebagai enabler .
10 Https://Ditjenpp.Kemenkumham.Go.Id/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=1095:Refleksi- Pengelolaan-Bencana-Di-Indonesia-Antara-Harapan-Dan-Realita-Suatu-Analisis-Yuridis&Catid=120:Hukum- Lingkungan&Itemid=190&Lang=En , Diakses Pada Tanggal 4 November 2023. Pada Jam 22.18 Wib
d. Pemerintah dibantu oleh stakeholder terkait.
e. Apabila dibentuk institusi pengelola bencana, maka.
1) Tidak duplikasi dengan tupoksi institusi yang sudah ada.
2) Tidak  berdiri  sendiri,  sangat  tergantung  dengan  institusi  yang  sudah  ada.  Bukan sebagai badan pengontrol institusi lain yang sudah ada.
3) Berupa overlap yang sinergis.
Selanjutnya  dalam  pengelolaan  bencana,  seharusnya  diperlukan  suatu  pengelolaan bencana terpadu, yang  merupakan penanganan integral yang mengarahkan semua pihak dari  pengelolaan  bencana  sub-sektor  ke  sektor  silang.  Pengelolaan  bencana  terpadu sendiri,  didefinisikan  sebagai  suatu  proses   yang  mempromosikan  koordinasi pengembangan  dan  pengelolaan   bencana  dan  pengelolaan  aspek  lainnya  yang  terkait langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  rangka  tujuan  untuk  mengoptimalkan  resultan kepentingan  ekonomi  dan  kesejahteraan  sosial  khususnya  dalam  kenyamanan  dan keamanan terhadap bencana dalam sikap yang cocok/tepat tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting (Sjarief, Robert J.K, 2006).
Permasalahan  pengelolaan  bencana  di  Indonesia  sebagaimana  telah  diutarakan sebelumnya sebenarnya merupakan bagian kecil dari permasalahan pengelolaan bencana di  Indonesia.  Namun  demikian  tiga  permasalahan  tersebut  yang  meliputi, pertama, ketiadaan  standar  prosedur  operasional  (SOP)  yang  jelas, kedua,  kurangnya  koordinasi antar  instansi  yang  menangani  bencana,  dan ketiga,  pengembangan  mitigasi  bencana belum dilakukan secara maksimal, dapat dijadikan  ukuran masih belum siapnya bangsa ini dalam mengelola bencana.
Ketiadaan  SOP  secara  nasional  dalam  penanggulangan  bencana  menjadi  isu  yang hangat manakala setiap bencana melanda di negeri ini. Ketentuan dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana belum mengatur secara tegas mengenai SOP penanggulangan bencana, karena memang aturan dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana tidak mengatur  secara  teknis  sampai  tataran  pelaksanaan  di  lapangan.   Hal  ini  tentunya  akan menjadi  kendala  bagi  pemerintah  dalam  upaya  penanggulangan  bencana  alam,  dan tentunya  juga  ironi  dengan  tujuan  penanggulangan  bencana  yang  dinyatakan  dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yaitu: 11
a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancamn bencana.
b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
c. Menjamin  terselenggaranya  penanggulangan  bencana  secara  terencana,  terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
d. Menghargai budaya lokal.
e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta awasta
f. Mendorong semangat gotongroyong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## Kendala  Pelaksanaan  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Upaya  Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi di Nagari Kajai Pasaman Barat.
Terkait persoalan kenapa penanggulangan bencana sampai saat ini masih belum selesai, ada beberapa peneliti yang melakukan studi tentang hal tersebut, diantaranya adalah:
Studi  yang  dilakukan  oleh  Susetyo  (2005)  dan  Anggono  (2010)  telah  membahas urgensi  UU  No.  24  Tahun  2007  dan  harmonisasi  Undang-Undang.  Studi  pertama mengemukakan  salah  satu  pangkal  permasalahan  dari  ketidakefektifan  penanganan  bencana di Indonesia adalah ketiadaan kebijakan dan regulasi di tingkat pusat  mengenai penanganan bencana, sehingga memerlukan undang-undang penanggulangan bencana yang sifatnya amat mendesak  (Susetyo,  2005).  Ini  disebabkan  kebijakan  penanggulangan  bencana  di  Indonesia belum  dilakukan  secara  komprehensif,  serta  belum  sesuai  dengan  penanganan  bencana  di
11 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penangggulangan Bencana.
dunia  Internasional  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat.  Pengaturan  bencana  masih  tersebar dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  perlu  dilakukan  harmonisasi setelah UU No. 24 Tahun 2007 diimplementasikan. Atas dasar itu, studi kedua berpendapat bahwa  UU  No.  24  Tahun  2007  berkaitan  erat  dengan  peraturan  perundang-undangan  lain yang mengatur sumber daya alam, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakselarasan dan perlu dilakukan harmonisasi antara UU No. 24 Tahun 2007 dengan undang-undang sektoral agar mampu memberikan kepastian hukum bagi stakeholders (Anggono, n.d.).
Kedua  studi  tersebut  menunjukkan  bahwa  penanggulangan  bencana  saat  ini menghadapi  permasalahan  hukum  karena  ketidakefektifan  penanggulangan  bencana  yang diakibatkan oleh ketidakselarasan norma hukum, serta benturan kewenangan dan kurangnya koordinasi  antar  lembaga  yang  bertanggung  jawab  terhadap  terjadinya  bencana.  Hal  ini disebabkan  oleh  banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  norma  terkait dengan bencana dan memberikan kewenangan kepada beberapa beberapa kementerian/lembaga/pemerintah  daerah  untuk  melakukan  penanggulangan  bencana.  Selain itu,  telah  terjadi  perkembangan  dan  perubahan  kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat Indonesia,  dengan  disahkannya  beberapa  Undang-Undang  yang  terkait  dengan  lingkungan strategis kebencanaan. Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Hal  tersebut  menimbulkan  adanya  kebutuhan-kebutuhan  yang  perlu  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Untuk  itu,  DPR  RI  dengan  BNPB  pada  9  Januari  2015  mengadakan Rapat Kerja Komisi VIII. Rapat kerja tersebut telah menyepakati untuk melakukan perubahan UU  No.  24  Tahun  2007  dalam  kerangka  penguatan  kelembagaan  penanggulangan  bencana yang  dilakukan  oleh  BNPB  dan  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  (Kartika, 2015).
Dari  hasil  temuan  peneliti  berdasarkan  wawancara  dengan  informan  terkait,  terdapat beberapa  faktor  yang  menghambat  peran  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  dalam meningkatkan  kesiapsiagaan  masyarakat,  dan  melakukan  rehabilitasi  pasca  bencana  gempa bumi diantaranya:
1. Anggaran, minimnya anggaran BPBD Kabupaten Pasaman Barat.
2. Sumber  daya  manusia,  minimnya  kemampuan  serta  kuantitas  SDM  BPBD  Kabupaten Pasaman Barat.
3. Sarana prasarana yang kurang memadai.
4. Partisipasi  masyarakat,  masih  lemahnya  keikutsertaan  masyarakat  untuk  mengikuti kegiatan  yang  dilakukan  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat.  menghambat  kegiatan- kegaitan BPBD yang akan dilaksanakan.
Pelaksanaan  program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca  bencana  gempa  bumi  di Kabupaten  Pasaman  Barat  sangat  dipengaruhi  oleh  adanya  komunikasi  yang  baik. Keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program yang akan dilaksanakan dapat dilihat dari  sejauh  mana  komunikasi  yang  dijalankan  oleh  para  pelaksana  itu  transparan  dan  juga konsisten  sehingga  infromasi  yang  disampaikan  dapat  diterima  dengan  baik  dan  jelas sehingga  tujuan  dari  penyampaian  itu  juga  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  yang ingin  dicapai.  Sehingga  implementor  dapat  mengetahui  apa  yang  dilakukan  apabila implementasi  tersebut  terjadi  secara  efektif.  Satu-satunya  cara  bagi  pembuat  kebijakan  dan pelaksana  untuk  mengetahui  apa  yang  akan  mereka  capai  adalah  melalui  komunikasi  yang efektif,  yang  juga  menumbuhkan  rasa  partisipasi  masyarakat.  Dalam  situasi  ini,  pemerintah pusat  harus  melakukan  komunikasi  yang  efektif  dan  tepat  sasaran  dengan  pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pada akhirnya masyarakat (Helfina, 2023).
Demi  terlaksananya  program  rehabilitasi  pasca  bencana  gempa  bumi  di  Pasaman Barat,  salah  satunya  pemerintah  melakukan  sosialisai  kepada  masyarakat,  akan  tetapi sosialisasi  yang  dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Pasaman  Barat  masih  belum  terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang
pelaksanaan  program  yang  dilaksanakan,  Tidak  kompeten  dan  profesionalnya  sumber  daya manusia dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Serta  kurang  optimalnya  dalam  melayani  masyarakat  dan keterbatasaan  fasilitas  yang  dibutuhkan  pada  saat  kebijakan  itu  dilaksanakan,  Adanya ketidakdisiplinan  yang  dilakukan  pegawai  operator  dalam  pelaksanaan  program  rehabilitasi dan  rekonstruksi  dengan  Kurangnya  pemberian  pelayanan  yang  baik  oleh  pegawai  operator kepada masyarakat serta Struktur birokrasi saat ini tidak efisien karena tidak semua fungsinya dilakukan  oleh  pemerintah  formal,  tetapi  juga  dilakukan  oleh  pihak  non  formal  (Helfina, 2023).
Selain  itu  Pemerintah  Pasaman  Barat  juga  melakukan  verivikasi  ulang  terkait kevalidan data rumah warga yang akan di rehabilitasi. Verivikasi ulang dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan data-data yang masih diragukan kevalidannya.
Sesuai  dengan  ungkapan  refi  putra  kepala  bidang  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  saat memberikan keterangan kepada penulis terkait bantuan rehabilitasi terhadap korban bencana gempa bumi di pasaman barat pada tahun 2022 lalu:
“Kita kemaren belum ada verifikasi dari awal, cuman dulu bukan tim teknis namanya, kita pas tanggap darurat, kita ada posko, posko pengimputan data namanya, itu cuman bukan tim  teknis.  Itu  di  imput,  petugas  pengimputan  yaitu  BAPPEDA  dan  timnya  yang  turun termasuk BPBD dan ada beberapa data yang masih keliru tanpa melalui tim teknis, yaitu pak jorong,  wali  nagari,  termasuk  BAPPEDA,  jadi  otomatis  kevalidan  data  masih  kita  ragukan, dan setelah mau lebaran itu ada APIP dari BNPB mencek lokasi ternyata ada beberapa rumah masih diragukan kevalidan datanya, kita wjib  melakukan verifikasinya  lagi, karna itu sudah ketentuan  dari  APIP  untuk  verifikasi  ulang.  Setelah  kita  lakukan  verifikasi  semuanya,  dari 1111  otomatis  kita  ada  yang  turun  status  dari  rusak  berat  menjadi  rusak  sedang  ,  untuk  itu kita akan lakukan SK bupati kembali, perubahan SK, SK yang telah diverifikasi ini. Setelah itu baru kita laksanakan lagi pembangunan sesuai dengan pilihan masyarakat. Apapun sistem pilihan  meraka,  kita  akan  melakukan  pengawasan  melalui  tim  fasilitator,  jadi  masyarakat yang  memilih  bagaimana  sistem  yang  diinginkan,  melalui  Wali  Nagari,  Wali  Nagari  yang menyurati  BPBD,  termasuk  swakelola  mandiri,  masyarakat  juga  yang  menentukan,  yang penting  tokonya  ada  izin  usaha,  begitu  juga  dengan  fasilitator,  masyarakat  yang  memilih mau  mana  fasilitatornya.  BPBD  cuma  mengeluarkan  rekomendasi,  sebelum  dikeluarkan rekomendasi,  masyarakat  belum  bisa  pembangunan.  Koordinasi  BPBD  dengan  BNPB  dan menggunakan DSP (Dana Siap Pakai), bantuan stimulan dari BNPB”.
Berdasarkan  UU  No.  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana,  Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah  pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau  berjalannya  secara  wajar  semua  aspek  pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  pada wilayah  pascabencana.  Tanggung  jawab  menyelengarakan  penanggulangan  bencana  adalah Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  tanggung  jawab  yang  dimaksud  adalah  tanggung jawab  yang  meliputi  bencana  alam,  bencana  non  alam,  dan  bencanan  sosial.  Gempa  bumi merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh alam, bukan karna gagal teknologi dan semacamnya, hal ini tentunya memerlukan perhatian yang serius oleh semua elemen bangsa baik  Pemerintah  Daerah  terlebih  lagi  Pemerinah  Pusat  yang  memiliki  domain  atas  suksesi tujuan dari suatu Negara.
Sesungguhnya,  apabila  ditinjau  dari  pedoman  penetapan  status  keadaaan  darurat bencana  oleh  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  ada  beberapa  prosedur  yang menetapkan status keadaaan darurat bencana kabupaten/kota yang meliputi: 12
1. Mobilisasi sumberdaya yang terkait dengan upaya penanganan darurat bencana meskipun dalam kualitas maupun kuantitas yang terbatas
2. Mengaktivasi system komando penanganan darurat bencana
12 BNPB, Pedoman Penetapan Satatus Keadaan Bencana
3. Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana sacara terbatas.
Dengan  demikian  penyelenggaraan  penanggulangan  darurat  bencanan  di  wilayah terdampak  menjadi  kewenangan  dan  tanggungjawab  pemerintah  kabupaten/kota  yang bersangkutan.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  bencana  gempa  yang  berpusat  di  Nagari Kajai  merupakan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  hal  ini  berdasarkan  dengan Surat  Keputusan  Nomor:188.45/160/BUP-PASBAR/2022  tentang  masa  tanggap  darurat bencana gempa bumi di Pasaman Barat.
Hal  inilah  yang  sebetulnya  menjadi  pangkal  persoalan  kendala  yang  dihadapi pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan  penanggulangan  bencana  dikarenakan  adanya benturan  kewenangan,akibatnya  Pemerintaah  Pusat  terkesan  lepas  tangan  dan  tidak  banyak membantu  dengan  adanya  pengklasifikasian  tersebut.  Pengklasifikasian  yang  dimaksud adalah adanya pembagian atau prosedur penetapan darurat bencana Kabupaten/Kota, Propinsi maupun  Nasional  yang  sudah  dituangkan  oleh  BNPB  dalam  pedoman  Penetapan  status keadaan darurat bencana.
Pada  satu  sisi  Pemerintah  Daerah  memiliki  keharusan  dan  tanggungjawab menyelenggaraan  penanggulangan  bencana,  akan  tetapi  pada  sisi  yang  lain  Pemerintah Daerah  mempunyai  keterbatasan  anggaran  untuk  melaksanakan  kewajiban  itu.  oleh karenanya  meminta  bantuan  kepada  pemerintah  Pusat  merupakan  jalan  alternatif  untuk menuntaskan  pekerjaan  penanggulangan  bencana  ini,  akan  tetapi  jalan  alternatif  ini  tidak jalan  yang  mudah  bagi  pemerintah  daerah.  prosedur  dalam  pengajuan  permohonan  bantuan pemerintah  pusat  dinilai  memakan  waktu  sehingga  korban  dari  bencana  akan  cendrung terabaikan  dan  dinilai  mencidrai  nilai-nilai  kemanusiaan.  Prosedur  yang  memakan  waktu yang panjang adalah apabila data-data dari korban bencana tersebut sudah sesuai maka akan diajukan kepada Mentri Keuangan sehingga Mentri Keuangan menyampaikan kepada Dewan Pewrwakilan Rakyat, apabila DPR telah menyetujui setalah itu baru dapat dilaksanakan.

## KESIMPULAN
Sebagai  bentuk  penanggulangan  bencana,  Pemerintah  Daerah  Pasaman  Barat mamelaksanakan  kegiatan  rehabilitasi  kegiatan  ini  salah  satunya  berupa  pemberian  bantuan perbaikan  rumah  masyarakat  yang  terkena  dampak  dari  bencana.  Kewenangan  Pemerintah Kabupaten  Pasaman  Barat  ini  didasari  kepada  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2007 tentang Penanggulangan Bencana. Rehabilitasi diwujudkan dengan melakukan pembangunan. Pembangunan  tersebut dilakukan dengan melalui tiga sistem, yaitu: reinbuse mandiri, reinbuce fasilitator, dan swasembada mandiri. Pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai pasal 31 UU No 24 Tahun 2007 terdiri dari tiga tahap yang meliputi: a) prabencana, b) saat  tanggap  darurat,  dan  c)  pascabencana.  Ketiga  tahapan  tersebut  disesuaikan  dengan karakteristik jenis bencana di suatu wilayah, sehingga pada akhirnya dapat menekan adanya korban  jiwa.  Selanjutnya  dalam  pengelolaan  bencana,  seharusnya  diperlukan  suatu pengelolaan  bencana  terpadu,  yang  merupakan  penanganan  integral  yang  mengarahkan semua pihak dari pengelolaan bencana sub-sektor ke sektor silang.
Terkait  dengan  kedala  yang  dihadapi  Pemerintah  Daerah  dalam  upaya  menjalankan kewenangannya  untuk  melakukan  rehabilitasi  pasca  bencana,  diantaranya  adalah:  Pertama, temuan  APIP  bahwa  adanya  kekeliruan  dalam  hal  pendataan  rumah  korban  bencana  yang mengharuskan  pendataan  kembali  sehingga  memakan  waktu  lagi  yang  cukup  lama.  Kedua, kemampuan  keuangan  daerah  yang  kurang  memadai  yang  disebabkan  kebijakan penanggulangan  bencana  yang  memberikan  kewajiban  pemerintah  daerah  unutk melaksanakan  penanggulangan  tersebut  yang  berangkat  dari  adanya  prosedur  dan pengklasifikasian  bencana  Kabupaten/Kota,  Provinsi  dan  Nasional  akibatnya  Pemerintah Pusat  terkesan  lepas  tangan.  Ketiga,  kebijakan  bahwa  apabila  keuangan  daerah  kurang memadadai maka dapat mengajukan permohonan kepada mentri keuangan melalui koordinasi dengan  BNPB  sehingga  hal  ini  memakan  waktu  dan  prosedur  birokrasi  yang  tidak  mudah
untuk  memperjuangkan  ha-hak  masyarakat  sebagai  warnga  Negara  dimana  Negara merupakan  tempat  membeberikan  perlindungan  tampa  harus  membeda-bedakan  suatu Daerah, hal ini yang kemudian mengkangkangi hak-hak konstitusional sebagai warga Negara yaitu hak medapatkan tempat tinggal yang layak, hak melanjutkan hidup dan kehidupan.

## REFERENSI
Amiruddin, Z. A. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada.
Anggono,  B.  D.  (n.d.).  Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  di  bidang Penanggulangan Bencana. Jurnal Mimbar Hukum , Volume 22, .
Helfina,  R.  (2023).  Implementasi  Program  Rehabilitasi  Dan  Rekonstruksi  Pasca  Bencana Gempa  Bumi  Kabupaten  Pasaman  Barat  Provinsi  Sumatera  Barat. Asdaf  Kabupaten Pasaman  Barat,  Provinsi  Sumatera  Barat  Program  Studi  Manajemen  Keamanan  Dan Keselamatan Publik , 5.
Heryeti,  S.  (2020).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penggulangan  Bencana. Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP) , Vol. 2 , No , 141. Kartika, S. D. (2015). Politik Hukum Penanggulangan Bencana. Jurnal Kajian , Vol. 20 No , 331.
Khairani.  (2016). Kepastian  Hukum  Hak  Pekerja  outsourcing,  Ditinjau  Dari  Konsep Hubungan Kerja Antra Pekerja Dengan Pemberi Kerja . Rajawali Pers. Lassa, K. (2021). Penggunaan Diskresi Oleh Kepala Daerah Pada Penanggulangan Bencana Alam. Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , 1. Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum . Kencana Prenada.
Ningsih,  A.  C.  (2022).  Peran  Pemerinth  Daerah  Dalam  Pemulihan  pasca  Bencana  Alam  Di Kabupaten  Luwu  Utara. Skripsi  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas Hasanuddin, Makasar , 21–22. Sjarief,  Robert  J.K,  R.  (2006). Pengelolaan  Bencana  Terpadu (Cetakan  Pe).  Yarsif Watampone.
Soekanto, Soerjono, S. M. (2003). Penelitian Pukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Raja Grafindo Persada.
Sukowati,  P.  (n.d.). Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Bencana  Alam  Secara Integratif  Yang  Berbasis  Masyarakat  Dalam  Rangka  Pemberdayaan  Masyarakat  Di Provinsi Jawa Timur. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lppm) Universitas Merdeka Malang.
Susetyo,  H.  (2005).  Urgensi  Undang-Undang  Penanggulangan  Bencana  di  Indonesia. Lex Jurnalica , Vol. 3 No, .
Vidia,  R.  (n.d.).  Peran  Pemerintah  Dalam  Menanggulangi  Resiko  Bencana  Banjir  Di Kabupaten Kolaka Utara. Jurnal Otoritas , Vol. V , No , 205.
Wafda,  M.  F.  A.  (2023).  Peran  Bpbd  Kabupaten  Pasaman  Barat  Dalam  Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Gempa Bumi Di Kecamatan Talamau. Jurnal Pendidikan Tambusai , Volume 7 N , 18585.
Waluyo, B. (2003). Metode Penelitian Hukum . Rajawali Pers.