## IMPLEMENTASI PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

## IMPLEMENTATION OF ASSET DEPRIVATION OF SUSPECT OF CORRUPTION
Arizon Mega Jaya Pengadilan TIPIKOR Palembang Arizon.judge@gmail.com

## Abstrak
Upaya  pemberantasan  korupsi  saat  ini  tidak  hanya  difokuskan  pada  penangkapan  dan pemberian  sanksi  pidana  terhadap  para  pelaku,  melainkan  juga  melalui  upaya-  upaya  untuk pemulihan  kerugian  keuangan  dan  perekonomian  negara  dengan  cara  melakukan  perampasan aset  atau  harta  benda  milik  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Sehingga,  upaya  pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya bersifat follow the suspect, melainkan pula bersifat follow  the  money/asset.  Adapun  tujuan  dalam  penulisan  ini  adalah  untuk:  (1)  Menjelaskan bagaimana  mekanisme  perampasan  harta  kekayaan  pelaku  tindak  pidana  korupsi  (2)  Menguji apakah  perampasan  terhadap  harta  kekayaan  pelaku  yang  bukan  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi  dapat  pula  dilakukan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif empiris. Data primer yang digunakan adalah Wawancara dengan penyidik di Kejaksaan Negeri Palembang serta Dosen Program Magister Ilmu Hukum Univeritas Muhammadiyah Palembang, sedangkan  data  sekunder  yang  digunakan  adalah  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Undang-Undang  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHAP dan KUHP, kemudian data tersier adalah dari buku- buku dan jurnal-jurnal.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  simpulan,  bahwa  mekanisme  perampasan harta  kekayaan  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dengan  menggunakan  2  metode,  yakni:  melalui jalur  pidana  (in  personam  forfeiture),  dan  melalui  jalur  perdata  (in  rem  forfeiture).  Selain  itu, perampasan  dapat  dilakukan  terhadap  harta  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  meskipun  harta tersebut tidak diperoleh dari tindak pidana korupsi, sebagai konsekuensi perbuatan pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan keuangan negara.
Kata Kunci: Perampasan, Harta Kekayaan Pelaku, Tindak Pidana Korupsi.

## Abstract
Current  efforts  to  eradicate  corruption  are  not  only  focused  on  arresting  and  imposing criminal sanctions on the perpetrators, but also on recovering financial losses and the country's economy.  This  is  done  by  seizing  assets or  assets  belonging  to the  perpetrators  of  corruption. Thus, efforts to eradicate corruption are not only follow the suspect, but also follow the money / asset. The purpose of this paper is to: (1) Explain the mechanism of the confiscation of assets of the  perpetrators  of  corruption  (2)  Test  whether  the  seizure  of  the  assets  of  the  perpetrators which  are  not  obtained  from  criminal  acts of  corruption  can  also  be  done. This  research  uses empirical  normative  juridical  research  methods.  The  primary  data  used  were  interviews  with investigators at the Palembang District Attorney's Office and Lecturers of the Law Program in Muhammadiyah  University  of  Palembang,  while  the  secondary  data  used  were  the  Law  on Eradicating  Corruption  and  the  Law  on  Prevention  and  Eradication  of  the  Criminal  Act  of Money  Laundering,  KUHAP  and  the  Criminal  Code,  then  tertiary  data  are  from  books  and journals.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  was  concluded  that  the  mechanism  of
Volume 1 Nomor 1, Juli-Desember 2017: hlm. 19-28. Magister Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Lampung,  Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
appropriation  of  assets  of  the  perpetrators  of  corruption  by  using  2  methods,  namely:  through criminal  channels  (in  personam  forfeiture),  and  through  civil  lines  (in  rem  forfeiture).  In addition,  confiscation  can  be  carried  out  on  the  assets  of  perpetrators  of  corruption,  even though  the  assets  are  not  obtained  from  criminal  acts  of  corruption,  as  a  consequence  of  the perpetrators'  actions  which  must  be  accountable  for  their  actions  that  have  harmed  the country's finances.
Keywords: Deprivation, Perpetrators' Wealth, Corruption Crime.
Cara Mengutip (How to Cite): Arizon Mega Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi ”, Jurnal Cepalo , 1 (1), (2017): 19-28.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1752

## A. Pendahuluan
Korupsi di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang sudah sangat parah, yang tidak mudah  untuk  di  hapuskan  karena  sudah  mengakar  terlalu  dalam  di  bangsa  kita  Indonesia.  Di butuhkan  suatu  lembaga  Pengadilan  Khusus  untuk  dapat  menyelesaikan  permasalahan  korupsi dan  juga  dapat  menegmbalikan  aset  negara  yang  telah  hilang  akibat  korupsi  tersebut. 1 Oleh karena itu untuk dapat mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan atau perekonomian negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  maka  perlu  memberikan  pidana  tambahan  berupa pembayaran uang pengganti disertai perampasan harta kekayaan ( asset ) terdakwa yang terbukti diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi.  Menurut  Eli  Laila  Kholis,  kejahatan  korupsi mengakibatkan kerugian negara dan rakyat secara langsung maupun tidak langsung. 2
Upaya yang bersifat represif terhadap tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana  penjara  dan  kurungan,  melainkan  juga  melalui  upaya-upaya  untuk  pemulihan  kerugian keuangan  dan  perekonomian  negara  dengan  cara  melakukan  penyitaan  dan  kemudian  disusul dengan  menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset terdakwa  melalui suatu putusan pengadilan.  Bahkan,  terdapat  pula  alternatif  lain  dimana  dapat  ditempuh  melalui  jalur  hukum perdata dengan cara mengajukan gugatan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang  melarikan  diri,  meninggal  dunia  atau  terdakwa  yang  telah  diputus  bebas  dalam  perkara tindak pidana korupsi tetapi terdapat indikasi kuat telah mengakibatkan kerugian negara.
Permasalahan  dalam  karya  tulis  ini  yakni  mengetahui  mekanisme  perampasan  harta kekayaan  pelaku  tindak  pidana  korupsi  serta  mencari  tahu  apakah  perampasan  terhadap  harta kekayaan koruptor yang bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat pula dilakukan.
Metoda  penilitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  yuridis  normatif  empiris,  untuk  itu digunakan  pendekatan  kajian  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus ( case  approach ).  Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer,  sekunder  dan  tersier.  Data primer  yang  digunakan  adalah  Wawancara  dengan  penyidik  di  Kejaksaan  Negeri  Palembang serta Dosen Program Magister Ilmu Hukum Univeritas Muhammadiyah Palembang, sedangkan data  sekunder  yang  digunakan  adalah  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,  KUHAP  dan  KUHP,  kemudian  data  tersier  adalah  dari  buku-buku  dan  jurnal-jurnal. Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  melakukan  penafsiran  terhadap  data  yang  diperoleh  yang selanjutnya  disimpulkan  dan  dideskripsikan  dalam  bentuk  uraian  kalimat  yang  tersusun  secara sistematis.

## B. Pembahasan
1 Efi Lalila Kholis, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi , Jakarta: Solusi Publishing, (2010), hlm.5.
2 Artidjo  Alkostar, Kerugian  Keuangan  Negara  Dalam  Perspektif  Tindak  Pidana  Korupsi , Varia  Peradilan ,  Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), ISSN No. 0215-0247, Tahun ke XXIII No. 275, Oktober 2008.

## 1. Mekanisme Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Saat  ini  uapaya  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  di  fokuskan  terhadap  3  aspek yakni,  pencegahan,  pemberantasan  serta  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  ( asset recovery )  dengan  tujuan  untuk  pemulihankerugian  keuangan  negara. 3 Pengembalian  kerugian keuangan  negara  melalui  perampasan  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  korupsi  memiliki tujuan sebagai berikut: 4
a. Mengembalikan aset negara yang elah dicuri oleh para koruptor.
b. Mencegah  koruptor  untuk  menggunakan  aset  yang  dicuri  tersebut  untuk  melakukan kejahatan lain, seperti money laundry .
c. Memberikan hukuman kepada pihak yang ingin melakukan korupsi.
Ketentuan  mengenai  pengembalian  hasil  kejahatan  (tindak  pidana)  di  Indonesia  tersebar dalam  berbagai  peraturan. Pertama :  peraturan  umum  yang  menjadi  landasan  materiil  dari pengembalian  hasil  kejahatan  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang hukum  acaranya  (formilnya)  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).  Ketentuan-  ketentuan  yang  diatur  dalam  KUHP  dan  KUHAP  tersebut  digunakan untuk  mencakup  perampasan  harta  kekayaan  hasil  kejahatan  dalam  tindak  pidana  umum. Kedua :  Undang-undang  yang  mengatur  mengenai  tindakan  hukum  perampasan  harta  kekayaan yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  khusus  seperti:  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun1999.

## a. Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Perampasan  aset  telah  diatur  di  dalam  Pasal  10  huruf  b  angka  2  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bernama "perampasan barang-barang tertentu" yang digolongkan sebagai  sebagai  pidana  tambahan.  Letak  "perampasan  barang-barang  tertentu",  yang  berada  di dalam  pengaturan  pidana  tambahan,  menimbulkan  karakteristik  dan  konsekuensi  yang  berbeda dibandingkan  dengan pidana pokok itu sendiri. Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang, perbedaan antara pidana pokok dan pídana tambahan adalah:
1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa disertai dengan sesuatu pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak dapat diberikan secara tersendiri, namun harus selalu  di  jatuhkan  bersama-sama  dengan  suatu  pidana  pokok.  Terdapat  pengecualian  di dalam  Pasal  40  KUHP  di  mana  di  dalam  Pasal  tersebut  hakim  boleh  menjatuhkan perampasan  barang  tanpa  pidana  pokok  pada  tindak  pidana  anak  dibawah  umur  yang dikenai putusan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengasuhnya.
2) Pidana  tambahan  itu  bersifat  fakultatif,  sehingga  hakim  bebasmenggunakan  atau  tidak menggunakan pilihan tersebut, artinya dapatlah dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. 5
Di  dalam  penjatuhan  pidana  tambahan  berupa  penyitaan  barang-barang  tertentu,  barang yang  bisa  disita  hanyalah  barang-barang  tertentu  saja,  karena  undang-undang  pidana  tidak mengenal  lagi  perampasan  atas  seluruh  kekayaan  terpidana  yang  dahulu  disebut  sebagai perampasan  umum. 6 Pasal  39  KUHP  menentukan  dalam  hal-hal  apa  perampasan  itu  dapat dilakukan, ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu:
1) Barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  diperoleh  karena  kejahatan,  seperti  uang  palsu
3 Abd Razak Musahib, “Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”, E Journal Katalogis, Vol. 3 No. 1, (2015), hlm. 2.
4 Mahrus Ali, Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi , Yogyakarta: UII Press, (2013), hlm. 84.
5 PAF  Lamintang  dan  Theo  Larnintang, Hukum  Penitensier  Indonesia , Edisi  Kedua, Jakarta:  Sinar  Grafika,  (2010), hlm.  83,  dan  selanjutnya  dapat  dilihat  dalam  Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia ,  Cetakan Kedua (Edisi Revisi), Jakarta: Pradnya Paramita, (1993), hlm.59.
6 Jan Remmelink, Hukum Pidana , Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dariKitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Pudanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
(2003), hlm. 499.
yang  diperoleh  dari  kejahatan  pemalsuan  uang,  uang  yang  diperoleh  dari  kejahatan penyuapan,  dan  sebagainya.  Barang-barang  barang  tersebut  disebut  sebagai corpora  delicti dan selalu dapat dirampas asal saja menjadi milik dariterhukum dan berasal dari kejahatan;
2) Barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  dengan  sengaja  dipakai  untuk  melakukan kejahatan. Barang-barang ini disebut instrument delicti.
b. Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur pula ketentuan mengenai penyitaan  dan  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana.    Ketentuan  hukum  acara  pidana menggariskan  bahwa  sebelum  dilakukan  tindakan  hukum  berupa  perampasan,  maka  terhadap objek atau barang yang akan dirampas harus terlebih dahulu dilakukan penyitaan oleh penyidik. Tindakan  hukum  berupa  penyitaan  yang  berkaitan  dengan  aset  hasil  tindak  pidana  dalam KUHAP  diatur  dalam  Pasal  38,  39,  42,  44,  dan  45.  Sedangkan  mengenai  perampasan  asset diatur dalam Pasal 46 ayat (2).
Putusan  pengadilan  yang  berkenaan  dengan  barang  bukti  dapat  ditemukan  pada  Pasal  46 ayat (2) dapat berisi penetapan sebagaiberikut:
1) Apabila  perkara  telah  diputus  maka  benda  yang  telah  disita  dan  dijadikan  sebagai  barang bukti  tersebut,  akan  dikembalikan  kepada  mereka  yang  paling  berhak  menerimanya sebagaimana putusan hakim.
2) Terdapat  suatu  putusan  yang  memiliki  bunyi  bahwa  barang  bukti  akan  dirampas  demi kepentingan  negara,  putusan  tersebut  dapat  ditemui  dalam  tindak  pidana  ekonomi, penyelundupan,  narkotika  dan  lain-lain,  sedangkan  barang  bukti  yang  dirampas  untuk dimusnahkan  apabila  barang  bukti  tersebut  dianggap  membahayakan,  dan  dilelang  apabila barang tidak berbahaya, dimana hasil lelang tersebut akan menjadi milik negara.

## c. Perampasan  Aset  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
Perampasan  aset  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  difokuskankepada  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Perampasan  harta  kekayaan  (aset)  yang  diperoleh  atau  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi merupakan  pidana  tambahan  dan  bagian  dari  upaya  pengembalian  kerugian  keuangan  negara yang  secara tegas  dinyatakan  dalam  Pasal 18  Ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:
1) Selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi pidana tambahan adalah:
a) Perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau  barang  tidak bergerak,  yang  digunakan  dan  diperoleh  dari  hasil  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik terpidana  di  mana  tindak  pidana  korupsi  tersebut  dilakukan,  begitupun  harga  dari  barang yang menggantikan barang tersebut;
b) Pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari hasil korupsi;
c) Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;
d) Pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan  atau  sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikanoleh pemerintah kepada terpidana.
2) Apabila  terpidana  tidak  dapat  membayar  uang  pengganti,  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  ayat  (1)  huruf  b  maksimal  dalam  waktu  1  (satu)  bulan,  maka  terhadap  putusan pengadilan  yang  sudah  mendapat  kekuatan  hukum  tetap,  harta  bendanya  dapat  disita  oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3) Dalam  hal  terpidana  tidak  memiliki  harta  benda  yang  cukup  untuk  membayar  uang pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b,  maka  dipidana  dengan  pidana penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman  maksimum  dari  pidana  pokoknya,  sesuai dalam  ketentuan  dalam  undang-undang  dan  lamanya  pidana  tersebut  sudah  ditentukan
dalam putusan pengadilan.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak    Pidana  korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999,  telah  mengatur  pula  cara pengembalian  aset  dengan  mekanisme  gugatan  perdata.  Mekanisme  pengembalian  aset  dengan cara  mengajukan  gugatan  perdata  terhadap  pelaku  maupun  ahli  warisnya  dilakukan  ketika penyidik  menemukan  dan  berpendapat  bahwa  apabila  dalam  suatu  perkara  tindak  pidana korupsi  terdapat  cukup  bukti  tentang  adanya  kerugian  keuangan  negara  secara  nyata.  Maka, penyidik  dapat  menyerahkan  berkas  perkara  hasil  penyidikan  tersebut  kepada  Jaksa Pengacara Negara  atau  instansi  yang  dirugikan  untuk  melakukan  gugatan  secara  perdata.  Putusan pengadilan  perampasan  aset  hasil  sitaan  terhadap  terdakwa  yang  meninggal  dunia  tidak  dapat dimohonkan upaya banding.
2. Analisis  Mekanisme  Perampasan  Harta  Kekayaan  yang  Diperoleh  Dari  Tindak Pidana Korupsi
1) Perampasan Harta Kekayaan Melalui Jalur Pidana
Mekanisme  perampasan  aset  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  baik  yang  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  KUHAP)  maupun  dalam  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Mekanisme  ini  bertujuan  agar  esensi  dari  perbuatan pidana  yang  dilakukan  dapat  dibuktikan  bahwa  perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan melawan  hukum.  Sebelum  dilakukan  tindakan  penyidikan  dilakukan  dulu  penyelidikan  oleh pejabat  penyidik  dengan  maksud  dan  tujuan  mengumpulkan  bukti  permulaan  atau  bukti  yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan, melalui sistem peradilan pidana, yakni:
a) Penyidikan

## (1) Penelusuran Aset
Pengertian  penelusuran  aset  sebagaimana  disebutkan  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 adalah serangkaian tindakan  mencari,  meminta,  memperoleh  dan  menganalis  informasi  tentang  mengetahui  atau mengungkap  asal  usul,  keberadaan  dan  kepemilikan  aset.  Kegiatan  penelusuran  aset  perlu didahului  perencanaan  penelusuran  aset,  yakni  persiapan  untuk  melaksanakan  kegiatan penelusuran aset yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana penelusuran aset, sehingga dapat diperoleh informasi dan data yang valid.

## (2) Pemblokiran
Untuk  mengamankan  aset  yang  diduga  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi  berupa simpanan  uang  di  bank,  baik  dalam  proses  penyidikan,  penuntutan  bahkan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan,  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim  dapat  meminta  kepada  bank  untuk memblokir  rekening  simpanan  milik  tersangka  atau  terdakwa  yang  diduga  hasil  dari  korupsi sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  29  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## (3) Penyitaan
Tindakan  hukum  berupa  penyitaan  aset  dilakukan  penyidikan  dengan  terlebih  dahulu meminta  izin  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat  sebagaimana  ketentuan  Pasal  38  ayat (1)  KUHAP.  Namun,  apabila  dalam  keadaan  mendesak  dan  hanya  atas  benda  bergerak  maka penyitaan  dapat  dilakukan  terlebih  dahulu  sebelum  ada  izin  dari  Ketua  Pengadilan  negeri setempat,  dan  untuk  itu  wajib  segera  melaporkan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat guna  memperoleeh  persetujuan.  Prosedur  penyitaan  yang  demikian  juga  diatur  dalam  Pasal  47 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Menurut  ketentuan  Pasal  38  ayat  (1)  menetapkan:  “Penyitaan  hanya  dapat  dilakukan  oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat ” .
.

## b) Perampasan Aset Berdasarkan PutusanPengadilan
Perampasan  aset  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sangat  penting  artinya, sehingga  menurut  Muhammad  Yusuf:  “berdasarkan  pengalaman  Indonesia  dan  negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku  tindak  pidana  di  dalam  penjara  ( follow  the  suspect )  ternyata  belum  cukup  efektif  untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak  disertai dengan upaya untuk menyita dan  merampas hasil dan instrument tindak pidana”. 7
Perampasan aset yang berasal dari  tindak pidana korupsi  melalui  jalur pidana ( in personam forfeiture/convicted based asset foifeiture ) sebagaimana yang diuraikan sebelumnya merupakan pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah dengan  Undang-  Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perampasan aset harus didasarkan pada putusan pengadilan yang  yang tertuang  dalam  amar  putusan  dengan  penetapan  pidana  tambahan  pembayaran  uang  pengganti dan  perampasan  harta  benda  milik  terdakwa  bilamana  terdakwa  tidak  membayar  uang pengganti.
3. Perampasan  Harta  Kekayaan  yang  Diperoleh  dari  Tindak  Pidana  Korupsi  melalui Jalur Perdata (Gugatan)
Perampasan harta kekayaan yang  diperoleh  dari tindak pidana korupsi  melalui  jalur perdata ( in rem forfeiture/civil forfeiture ) atau dengan gugatan perdata memiliki karakter yang spesifik, yaitu  hanya  dapat  dilakukan  ketika  upaya  pidana  tidak  lagi  memungkinkan  untuk  digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara. Perampasan aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana  korupsi  melalui  jalur  hukum  perdata  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  32,  33,  34 Undang-  Undang  Nomor  31  Tahun  1999  serta  Pasal  38  C  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

## 4. Perampasan  Harta  Kekayaan  Pelaku  yang  bukan  Diperoleh  dari  Tindak  Pidana Korupsi
Perampasan  harta  kekayaan  pelaku  tindak  pidana  korupsi  pada  prinsipnya  adalah  terhadap harta benda yang didapatkan karena melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini tercantum dalam beberapa  Pasal  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas.  Namun,  tidak  tertutup  kemungkinan penyitaan  dapat  dilakukan  terhadap  harta  benda  milik  pelaku  yang  belum  jelas  asal perolehannya, apakah diperoleh dari tindak pidana korupsi ataukah bukan diperoleh dari tindak pidana  korupsi.  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  memberikan hak kepada membuktikan bahwa pelaku (terdakwa) tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan sebaliknya  memberikan  pula  kewajiban  kepada  pelaku  (terdakwa)  untuk  membuktikan  bahwa sebagian  atau  seluruh  harta  bendanya,  harta  benda  isteri  atau  suami,  dan  anak  maupun  orang lain atau korporasi bukanlah diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Perampasan  aset  milik  terpidana  yang  bukan  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi  dapat  pula dilakukan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  18  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  korupsi,  dimana  hakim  memberikan  putusan  berupa pidana  tambahan  pembayaran  uang  pengganti  sejumlah  atau  senilai  yang  dinikmati  oleh terdakwa,  dengan  disertai  penetapan  agar  dilakukan  perampasan  aset  terpidana  bilamana terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  tersebut  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sejak  putusan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Maka,  harta  benda  milik  terpidana  disita  oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
Harta  kekayaan  milik  pelaku  tindak  pidana  korupsi  menurut  Saipuddin  Zahri  dapat  disita dan dilelang meskipun harta benda tersebut bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi, namun karena perbuatan terdakwa sudah menimbulkan kerugian keuangan negara maka terdakwa harus dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  tersebut.  Saipuddin  Zahri  selanjutnya
7 Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor , Jakarta: Kompas Media Nusantara, (2013), hlm.4.
menyatakan: bisa saja uang yang diselewengkan atau disalahgunakan oleh pelaku digunakannya bukan  untuk  memperkaya  diri,  melainkan  untuk  hidup  berfoya-foya,  berjudi  atau  untuk kepentingan  pribadi  terdakwa  lainnya,  sehingga  sebagai  konsekuensinya  maka  terdakwa  harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian negara dengan cara menyita dan melelang harta benda miliknya. 8

## C. Penutup
Berdasarkan  pemaparan  pembahasan  di  atas,  penulis  menarik  kesimpulan,  bahwa perampasan  aset  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  tujuan  dalam penegakan  hukum  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  karena  tindak  pidana  tersebut menimbulkan  kerugian  keuangan  dan  perekonomian  negara,  menghambat  pembangunan nasional  dan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Perampasan  aset  diperlukan  guna memulihkan  aset  negara  yang  dicuri  atau  diselewengkan  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi. Sistem  hukum  di  Indonesia  mengatur  tentang  perampasan  aset  sebagai  bagian  dari  pidana tambahan berupa perampasan barang- barang tertentu baik hasil tindak pidana korupsi  maupun sebagai  kompensasi  dari  pembayaran  uang  pengganti  yang  harus  dipenuhi  oleh  terpidana  guna menutupi kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan.
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya,  ditarik  simpulan  tersebut  sebagai berikut:
1) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  pemberantasan  Tindak  pidana  korupsi sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  menganut  2  (dua)  sistem atau  metode  perampasan  aset,  yakni:  perampasan  aset  melalui  jalur  hukum  pidana  ( in personam forfeiture ) dan perampasan aset melalui jalur hukum perdata atau gugatan perdata ( in rem forfeiture / civilforfeiture ).
2) Perampasan  harta  kekayaan  yang  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi  melalui  jalur  hukum pidana dilakukan dengan 2 (dua) cara pula yakni: cara yang pertama berdasarkan ketentuan Pasal  18  Ayat  (1)  huruf  a,  b,  c  dan  d,  serta  Pasal  38  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  sudah  barang  tentu perampasan  tersebut  didahului  dengan  penyitaan  pada  saat  penyidikan  atau  prapenuntutan atau  pada  saat  dilaksanakan  sidang  di  pengadilan.  Adapun  cara  yang  kedua  adalah perampasan  aset  pelaku  yang  bukan  diperoleh  atau  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi,  hal tersebut  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  18  ayat  (2),  yang  dilakukan  bilamana terpidana  tidak  membayar  uang  penganti  paling  lama  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
3) Perampasan  aset  atau  harta  kekayaan  pelaku  tindak  pidana  korupsi  melalui  jalur  hukum perdata dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  serta  Pasal  38  C  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
4) Perampasan  terhadap  harta  kekayaan  milik  pelaku  yang  bukan  diperoleh  atau  berasal  dari tindak  pidana  korupsi  juga  dapat  dilakukan  apabila  pelaku  (terpidana)  tidak  membayar secara  sukarela  uang  penggantiyantelah  ditetapkan  kepadanya  berdasarkan  putusan pengadilan.  Perampasan  aset  tersebut  bertujuan  untuk  menutupi  kerugian  keuangan  negara atau memulihkan perekonomian negara. Perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi  merupakan  tindakan  hukum  yang  sangat  rumit  dan  melibatkan  berbagai  institusi, sedangkan  mekanismenya  belum  diatur  tersendiri  dalam  peraturan  perundang-undangan, melainkan  hanya  menjadi  bagian  dari  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHAP dan sebagainya. Mengingat rumitnya mekanisme perampasan aset tersebut, maka  perlu  dibentuk  peraturan  tersendiri  yang  dapat  mengatur  secara  detail  tentang
8 Wawancara  dengan  Dosen  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Muhammadyah  Palembang,  Dr.  Saipuddin Zahri,  SH,  MH.,  mengenai Perampasan  Harta  Kekayaan  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi, Senin,  16  Juli  2018, Palembang, Universitas Muhammadyah Palembang
mekanisme perampasan aset yang berasal dari tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Ali, Mahrus. (2013). Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi . Yogyakarta: UII Press. Bakhri, Syaiful. (2009). Pidana Denda dan Korupsi . Yogyakarta: Total Media. Hamzah,  Andi.  (1993). Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia ,  Cetakan  Kedua  (Edisi Revisi). Jakarta: Pradnya Paramita.
Hamzah,  Andi.  (2005). Perbandingan  Pemberantasan  Korupsi  di  Berbagai  Negara .  Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap,  M.Yahya.  (2013). Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP,  Penyidikan dan Penuntutan . Jakarta: Sinar Grafika. Kholis, Efi Laila. (2010). Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara korupsi . Jakarta, Solusi Publishing.
Maheka,  Arya.  (2006). Mengenali  dan  Memberantas  Korupsi .  Jakarta:  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
Mochtar,  M.  Akil.  (2006). Memberantas  Korupsi:  Efektifitas  Sistem  Pembalikan  Beban Pembuktian dalam Gratifikasi . Jakarta: Q-Communication. PAF  Lamintang  dan  Theo  Larnintang.  (2010). Hukum  Penitensier  Indonesia ,  Edisi  Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Remmelink,  Jan.  (2003). Hukum  Pidana , Komentar  atas  Pasal-Pasal  Terpenting  dari  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Pudanannya  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Yusuf, Muhammad. (2013). Merampas Aset Koruptor . Jakarta: Kompas Media Nusantara.

## B. Jurnal
Abd  Razak  Musahib,  “Pengembalian  Keuangan  Negara  Hasil  Tindak  Pidana  Korups”, E Journal Katalogis , Vol. 3 No.1, (2015).

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999.
Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana Pencucian Uang

## D. Sumber Lain
Artidjo Alkostar, Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi , Varia Peradilan ,  Ikatan  Hakim  Indonesia  (IKAHI),  ISSN  No.  0215-0247,  Tahun  ke  XXIII  No. 275, Oktober 2008.
Wawancara  dengan  Dosen  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Muhammadyah Palembang, Dr. Saipuddin Zahri, SH, MH., mengenai Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak  Pidana  Korupsi, Senin,  16  Juli  2018,  Palembang,  Universitas  Muhammadyah Palembang.