## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN MELALUI MAJELIS YANG DIBENTUK MENTERI KESEHATAN PASCA UNDANG- UNDANG KESEHATAN OMNIBUS LAW

## Vidi Galenso Syarief
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Article Info Abstract Article History Received: Mei 30, 2023 Accepted: Juni 30, 2023 The rapid development of life in the health sector has resulted in the need for broader regulations, from medical law to matters related to health (health law) in order to provide legal protection for medical personnel and health workers.
The  research  method  used  is  normative  juridical.  The  results  of  the  study show  that  legal  protection  for  medical  personnel  and  health  workers  is contained in the Omnibus Law on Health, one of which is regulated in Article 310  which  reads:  the  consequences  of  the  error  are  resolved  first  through alternative  dispute  resolution  outside  the  court.  This  article  regulates  the settlement of losses due to medical or health actions that must be resolved through  non-litigation  channels  first.  In  addition,  the  legal  protection  for medical  personnel  and  health  workers  in  the  Health  Omnibus  Law  is regulated in Article 273 paragraph (1), Article 306 paragraph (3), Article 273 paragraph  (2),  Article  393  paragraph  (1)  and  Article  193.  In  addition,  to provide  legal  protection  for  medical  personnel,  the  Minister  of  Health  is preparing to form a special assembly to uphold the doctor's code of ethics as stipulated in Article 304 of the Omnibus Law on Health. This assembly is to maintain  the  doctor's  code  of  ethics,  regardless  of  the  professional organization, the type of doctor and the specialist. With the existence of this assembly,  all  criminal  cases  that  might  ensnare  doctors  will  go  to  this assembly, before entering the realm of law.
Keywords:
Legal Protection, Medical Personnel, Health Workers

## Abstrak
Perkembangan  kehidupan  yang  pesat  dibidang  kesehatan  mengakibatkan  diperlukan pengaturan  yang  lebih  luas,  dari  hukum  kedokteran  ke  hal-hal  yang  berkaitan  dengan kesehatan (hukum kesehatan) guna memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam Undang- Undang  Kesehatan  Omnibus  Law  salah  satunya  diatur  dalam  Pasal  310  yang  berbunyi: “Dalam  hal  Tenaga  Medis  atau  Tenaga  Kesehatan  diduga  melakukan  kesalahan  dalam menjalankan  profesinya  yang  menyebabkan  kerugian  kepada  Pasien,  perselisihan  yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”. Pasal ini mengatur terkait penyelesaian kerugian akibat tindakan medis atau kesehatan yang harus diselesaikan melalui jalur non litigasi terlebih dahulu. Selain itu,  Perlindungan  hukum  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  dalam  Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law diatur dalam Pasal 273 ayat (1), Pasal 306 ayat (3), Pasal 273 ayat (2), Pasal 393 ayat (1) dan Pasal 193. Selain itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga  medis,  Menteri  Kesehatan  sedang  menyusun  pembentukan  majelis  khusus  untuk menjaga kode  etik  dokter  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  304  Undang-Undang Kesehatan  Omnibus  Law.  Majelis  ini  untuk  menjaga  kode  etik  dokter,  apapun  organisasi profesinya,  jenis  dokter  dan  spesialisnya.  Dengan  adanya  majelis  yang  tersebut,  seluruh perkara pidana yang kemungkinan menjerat dokter akan masuk ke majelis ini, sebelum masuk ke ranah hukum.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## I. PENDAHULUAN
Upaya  peningkatan  kualitas  hidup  manusia  di  bidang  kesehatan,  merupakan  suatu usaha  yang  sangat  luas  dan  menyeluruh,  usaha  tersebut  meliputi  peningkatan  kesehatan masyarakat  baik  fisik  maupun non fisik.  Di  dalam  Sistem  Kesehatan  Nasional  disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Hukum kesehatan eksistensinya masih sangat relatif baru, dalam perkembangan  di  Indonesia,  semula  dikembangkan  oleh  Fred Ameln  dan  Oetama  dalam bentuk  ilmu  hukum  kedokteran.  Perkembangan  kehidupan  yang  pesat  dibidang  kesehatan dalam bentuk sistem kesehatan nasional mengakibatkan diperlukan pengaturan yang lebih luas,  dari  hukum  kedokteran  ke  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  (hukum kesehatan). 1
Hukum  kesehatan  yang  ada  di  Indonesia  tidak  dapat  lepas  dari  sistem  hukum  yang dianut oleh suatu Negara dan atau masyarakat, maka ada 2 (dua) sistem hukum di dunia yang dimaksud  adalah  sistem  hukum  sipil  kodifikasi  dan  sistem  hukum  kebiasaan common  law system .  Kemudian  dimungkinkan  ada  sistem  hukum  campuran,  khusus  bagi  suatu masyarakat majemuk (Pluralistik) seperti Indonesia memungkinkan menganut sistem hukum campuran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi penerima jasa pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan  di  bidang  kesehatan  diperlukan  adanya  perangkat  hukum  kesehatan  yang dinamis yang dalam hal ini disusun dalam bentuk UU Kesehatan berkonsep omnibus law . 2 Konsep omnibus  law merupakan  hal  yang  umum  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan. Omnibus berasal  dari  bahasa  Latin “omnis” yang  berarti  semua. 3 Terkait dengan rencana penyusunan omnibus law kesehatan yang akan diatur dalam Undang- Undang (UU) Kesehatan, hal ini bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap regulasi kesehatan yang saat ini masih terbagi dalam beberapa undang-undang yang berbeda. 4 Pro dan  kontra  terkait  wacana  ini  terus  bergulir,  terutama  penolakan  dari  kalangan  profesi kesehatan. Ada 5 (lima) alasan Dokter dan tenaga kesehatan  tolak UU Kesehatan, yaitu: 5 1.  Persoalan mandatory spending
2.  Kemudahan izin dokter asing
3.  Organisasi profesi tak berkepastian hukum
4.  Kekhawatiran kriminalisasi nakes
5.  Pembatasan jumlah organisasi profesi
Kementerian  Kesehatan  menilai  penolakan  terhadap  Undang-Undang  Kesehatan Omnibus  Law dapat  menghambat  keperluan  perlindungan  hukum  tenaga  kesehatan. Mohammad  Syahril  sebagai  Juru  Bicara  Kementerian  Kesehatan  menyampaikan  ada beberapa  aturan  kesehatan  saat  ini  justru  kontraproduktif  terhadap  perlindungan  hukum tenaga  kesehatan. 6 Prinsip  dasar  dalam  Kesehatan  adalah  harmonisasi  regulasi  di  bidang Kesehatan.  Penyederhanaan  regulasi  sangat  penting  untuk  dilakukan.  Upaya  Pemerintah untuk  mengadopsi omnibus  law kesehatan  sebagai  kebijakan  hukum  nasional  dengan
1 Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kesehatan. (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991), hlm. 76.
2 Bahar Azwar, Buku Pintar Pasien Sang Dokter . (Bekasi : Kesai nt Blanc, 2001), hlm. 103.
3 Ricca Anggraeni and Cipta Indra Lestari Rachman, “Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?,” in International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (Atlantis Press, 2020).
4 Weppy Susetiyo and Anik Iftitah, “Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja,” Jurnal Supremasi , August 31, 2021
5 Kompas,  “5  Alasan  Nakes  Demo  Tolak  Pengesahan  UU  Kesehatan  hingga  Bakal  Demo  Massal”, https://nasional.kompas.com/read/2023/07/11/16094671/5-alasan-nakes-demo-tolak-pengesahan-uu- kesehatan-hingga-bakal-demo-massal, diakses 28 Juli 2023.
6 Andi  M  Arif,  “Kemenkes:  RUU  Kesehatan  untuk  Beri  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nakes”, https://katadata.co.id/yuliawati/berita/645e252491485/kemenkes-ruu-kesehatan-untuk-beri-perlindungan- hukum-bagi-nakes, diakses 26  Juli 2023.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
harapan  dapat  mencapai  tujuan  untuk  meningkatkan  hirarki  kesehatan  masyarakat  di Indonesia merupakan tantangan dan peluang terbaik di masa depan. 7

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  ( normative  legal research )  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Metode  penelitian  yuridis  normatif adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  atau  diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan  hukum  tertentu.  Penelitian  normatif seringkali disebut penelitian kepustakaan, karena objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan  dan  bahan  pustaka. 8 Pendekatan  undang-undang  digunakan  untuk mengkaji Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019  tentang  Pengelolaan Tenaga  Kesehatan  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan  Hukum  Tenaga  Medis  dan  Tenaga  Kesehatan  dalam  Hukum  Positif  di Indonesia Saat Ini
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  perlindungan  hukum  adalah memberikan  pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 9 Dalam literatur lain disebutkan bahwa perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan  pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan/atau  korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk,  seperti  melalui  pemberian  restitusi,  kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. 10 Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan berarti, bahwa  pembangunan  kesehatan  harus  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. 11
Pemerintah telah membentuk regulasi yang mengatur terkait tenaga kesehatan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam undang- undang ini, tenaga medis merupakan bagian dari tenaga kesehatan, untuk itu perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sama-sama diatur dalam Pasal 75, Pasal 78 dan Pasal 57 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Namun,  menurut  Mohammad  Syahril  dalam  undang-undang  yang  berlaku  saat  ini, perlindungan hukum untuk dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dinilai masih belum maksimal. Untuk itu Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun RUU Kesehatan yang saat ini sudah resmi disahkan menjadi Undang-Undang Kesehatan terbaru yang disusun dalam  konsep omnibus  law guna  menambah  perlindungan  hukum  untuk  dokter,  perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Menurut Mohammad Syahril, tidak benar informasi yang beredar kalau UU Kesehatan terbaru menghilangkan perlindungan, justru menambah. 12 Pasal  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  medis  dan  tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law salah satunya diatur dalam Pasal 310  yang  berbunyi:  “Dalam  hal  Tenaga  Medis  atau  Tenaga  Kesehatan  diduga  melakukan kesalahan  dalam  menjalankan  profesinya  yang  menyebabkan  kerugian  kepada  Pasien, perselisihan  yang  timbul  akibat  kesalahan  tersebut  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui
7 Rio Christiawan, Omnibus Law Teori Dan Penerapan (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
8 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.
9 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 106.
10 Gerardus  Gegen  dan Aris  Prio Agus  Santoso,  “Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kesehatan  Di  Masa  Pandemi Covid-19”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE , Vol. 14 No. 2. November 2021
11 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.
5
12 Rokom,  “RUU  Kesehatan  Tambah  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter,  Perawat,  Bidan,  dll”, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230424/2842819/ruu-kesehatan-tambah- perlindungan-hukum-bagi-dokter-perawat-bidan-dll/, diakses 28 Juli 2023

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”. Pasal ini mengatur terkait penyelesaian kerugian  akibat  tindakan  medis  atau  kesehatan  yang  harus  diselesaikan  melalui  jalur  non litigasi terlebih dahulu.
Perlindungan  Hukum  Tenaga  Medis  dan  Tenaga  Kesehatan  melalui  Majelis  yang Dibentuk Menteri Kesehatan Pasca Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law
Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang (UU) Kesehatan yang baru-baru ini telah disahkan mengklasifikasikan terkait tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pasal 1 angka 6 UU Kesehatan menyebutkan “Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kedokteran atau kedokteran gigi  serta  memiliki  sikap  profesional,  pengetahuan,  dan  keterampilan  melalui  pendidikan profesi  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  dalam  melaksanakan  upaya  kesehatan”. 13 Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. 14
Berdasarkan  kedua  pasal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  tenaga  medis  mencakup orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  sedangkan tenaga kesehatan orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dalam hal ini bidan, perawat  dan  tenaga  kesehatan  lainnya.  Untuk  itu,  ketika  Undang-Undang  Kesehatan berkonsep Omnibus Law ini mulai diberlakukan, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sepenuhnya akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
Melalui  Undang-Undang  Kesehatan  berkonsep omnibus  law ini,  pemerintah mengusulkan  tambahan  perlindungan  hukum  untuk  dokter,  perawat,  bidan  dan  tenaga kesehatan  lainnya  ketika  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pasal-pasal perlindungan  hukum  ditujukan  agar  jika  ada  sengketa  hukum,  para  tenaga  medis  maupun tenaga kesehatan tidak langsung berurusan dengan aparat penegak hukum sebelum adanya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk melalui sidang etik dan disiplin. 15 Namun Undang- Undang  Kesehatan  berkonsep omnibus  law ini  menimbulkan  pro  kontra  diantara  sebagian para  tenaga  medis  maupun  tenaga  kesehatan.  Mereka  menilai  bahwa  Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait organisasi keprofesian baik kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan dan apoteker. Karena dalam  Undang-Undang  ini,  9  undang-undang  yang  terkait  keprofesian  dan  kesehatan dihilangkan. 16 Adapun kesembilan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular,  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang  Praktik  Kedokteran,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan, Undang-Undang  Nomor  44 Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor  6 Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 17
Selanjutnya, sebagaimana disebutkan di awal bahwa Ada 5 (lima) alasan Dokter dan tenaga kesehatan  tolak UU Kesehatan, yaitu:
a.  Persoalan mandatory spending
13 Pasal 1 angka 6 Undangan-Undang (UU) Kesehatan
14 Ibid, Pasal 1 angka 7
15 Rokom,  “RUU  Kesehatan  Tambah  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter,  Perawat,  Bidan,  dll”, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230424/2842819/ruu-kesehatan-tambah- perlindungan-hukum-bagi-dokter-perawat-bidan-dll/, diakses 26 Juli 2023.
16 CNN Indonesia, “6
Alasan Dokter dan Nakes Tolak
RUU Kesehatan”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230605190026-32-957967/6-alasan-dokter-dan-nakes-tolak-ruu- kesehatan#:~:text=Ia%20menganggap%20RUU%20itu%20belum,medis%2Fkesehatan%2C%22%20ujarnya , diakses 26 Juli 2023
17 Ibid

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Persoalan  yang  menjadi  sorotan  adalah  soal mandatory  spending atau alokasi  anggaran.  DPR  RI  dan  pemerintah  sepakat  menghapus  alokasi anggaran kesehatan minimal 10 persen dari yang sebelumnya 5 persen. 18 Dalam  hal  ini  DPR  RI  dan  Pemerintah  beranggapan,  penghapusan bertujuan  agar mandatory  spending diatur  bukan  berdasarkan  pada  besarnya alokasi,  tetapi  berdasarkan  komitmen  belanja  anggaran  pemerintah.  Dengan demikian, program strategis tertentu di sektor kesehatan bisa berjalan maksimal.
b.  Kemudahan izin dokter asing
Dalam  Undang-Undang  Kesehatan  yang  baru  disahkan  itu  disebutkan berbagai persyaratan bagi dokter asing maupun dokter WNI yang diaspora dan mau kembali ke dalam negeri untuk membuka praktik. Persyaratan yang harus dikantongi mereka buat membuka praktik di dalam negeri adalah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sementara, Surat Izin Praktek (SIP), dan Syarat Minimal Praktek.  Akan  tetapi,  jika  dokter  diaspora  dan  dokter  asing  itu  sudah  lulus pendidikan spesialis maka mereka bisa dikecualikan dari persyaratan itu. 19 Aturan itu dinilai berbahaya karena dokter spesialis dapat beroperasi tanpa rekomendasi  dari  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI).  Selama  ini,  dokter  wajib mendapatkan  rekomendasi  dari  IDI  berupa  STR  sebelum  mengajukan permohonan SIP ke Kementerian Kesehatan.
c.  Organisasi profesi tak berkepastian hukum UU Kesehatan bersifat omnibus atau menggabungkan beberapa undang- undang  menjadi  satu.  Namun,  UU  Kesehatan  ini  juga  menghapus  9  undang- undang  terkait  keprofesian  dan  kesehatan  sebagaimana  telah  disebutkan  di atas.  Penghapusan  undang-undang  khusus  yang  beberapa  di  antaranya mengatur  tentang  organisasi  profesi  kesehatan  ini  dikhawatirkan  akan berdampak pada kepastian hukum para profesional itu.
d.  Kekhawatiran kriminalisasi nakes Para  dokter  dan  tenaga  kesehatan  menyampaikan  kekhawatiran  atas pasal  yang  mengatur  tentang  ancaman  pidana  penjara  bagi  mereka  yang melakukan  kelalaian  berat,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  462  ayat  (1) Undang-Undang Kesehatan terbaru yang berbunyi: “Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun”. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai pasal itu akan berpotensi munculnya kriminalisasi dokter lantaran tidak terdapat penjelasan rinci terkait poin kelalaian.
e.  Pembatasan jumlah organisasi profesi
Undang-Undang  Kesehatan  terbaru  juga  dianggap  mengatur  peran  dan pembatasan organisasi profesi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi: “Setiap kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi”.
Adapun yang dipermasalahkan IDI adalah apakah nantinya organisasi profesi tunggal itu diterapkan untuk seluruh jenis tenaga kesehatan, atau satu organisasi profesi menaungi tenaga kesehatan yang spesifik seperti dokter gigi, dokter mata, dan sebagainya.
Isu yang juga tak kalah menuai pro kontra adalah jaminan perlindungan hukum bagi tenaga medis di tengah sikap kritis pasien yang kini semakin memicu kekhawatiran kalangan dokter.  Salah  satunya  terkait  perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  memungkinkan pasien memviralkan rasa kekecewaan atas layanan dokter yang dianggap kurang optimal, bahkan mungkin dugaan malapraktik.
18 Kompas, Op.cit ,.
19 Kompas, “Poin-poin Keberatan Nakes  Atas UU Kesehatan yang Baru Disahkan”, https://nasional.kompas.com/read/2023/07/11/18443501/poin-poin-keberatan-nakes-atas-uu-kesehatan-yang- baru-disahkan, diakses 28 Juli 2023.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Perlindungan  hukum  bagi  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  salah  satunya  diatur dalam Pasal 273 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang berbunyi: “Tenaga  Medis  dan  Tenaga  Kesehatan  dalam  menjalankan  praktik  berhak  mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan  profesi,  standar  prosedur  operasional,  dan  etika  profesi,  serta  kebutuhan Kesehatan Pasien ”.
Terdapat beberapa pasal baru dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang diusulkan Pemerintah serta dinilai dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, antara lain yaitu: 20
a.  Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang tertuang dalam Pasal 306 ayat (3), yang berbunyi:  “Tenaga  Medis  atau  Tenaga  Kesehatan  yang  telah  melaksanakan  sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana,  aparat  penegak  hukum  mengutamakan  penyelesaian  perselisihan  dengan mekanisme  keadilan  restoratif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”.
Pasal  ini  mengatur  tenaga  Medis  atau  Tenaga  Kesehatan  yang  telah  melaksanakan sanksi disiplin yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum wajib mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif. b.  Anti- Bullying yang tertuang dalam Pasal 273 ayat (2) yang berbunyi: “Tenaga Medis dan Tenaga  Kesehatan  dapat  menghentikan  Pelayanan  Kesehatan  apabila  memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta  nilai  sosial  budaya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  f,  termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan ”.
c.  Perlindungan  dalam  keadaan  darurat  yang  tertuang  dalam  Pasal  393  ayat  (1)  yang berbunyi:  “Tenaga  Medis  dan  Tenaga  Kesehatan  yang  melaksanakan  upaya penanggulangan KLB dan Wabah berhak atas pelindungan hukum dan keamanan serta jaminan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya ”.
Selain itu, terdapat pasal perlindungan hukum yang saat ini berlaku di undang-undang yang  telah  ada  juga  turut  diadopsi  dan  tidak  ada  yang  dikurangi  dalam  Undang-Undang Kesehatan Omnibus  Law diantaranya  yang  tertuang  dalam  Pasal  193  Undang-Undang Kesehatan Omnibus  Law yang  berbunyi:  “Rumah  Sakit  bertanggung  jawab  secara  hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit”.
Selanjutnya,  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Budi  Gunadi  Sadikin  sedang menyusun  pembentukan  majelis  khusus  untuk  menjaga kode  etik  dokter,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 Undang-Undang (UU) Kesehatan terbaru, yang berbunyi:
(1)  Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.
(2)  Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.
(3)  Majelis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  menentukan  ada  tidaknya  pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
(4)  Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau ad hoc.
(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Majelis khusus ini dibuat sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan terbaru. Pada UU Kesehatan yang disahkan, etika profesi tetap dijunjung oleh tenaga medis dan kesehatan. Etika profesi akan dijaga oleh institusi yang bernama majelis. Majelis ini untuk menjaga  kode  etik  dokter,  apapun  organisasi  profesinya,  jenis  dokter  dan  spesialisnya. Dengan adanya majelis tersebut, seluruh perkara pidana yang kemungkinan menjerat dokter akan masuk ke majelis ini, sebelum masuk ke ranah hukum.
20 Andi M. Arif, Op.cit ,.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law salah satunya diatur dalam Pasal 310 yang berbunyi: “Dalam hal Tenaga  Medis  atau  Tenaga  Kesehatan  diduga  melakukan  kesalahan  dalam  menjalankan profesinya  yang  menyebabkan  kerugian  kepada  Pasien,  perselisihan  yang  timbul  akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”. Pasal ini mengatur terkait penyelesaian kerugian akibat tindakan medis atau kesehatan yang harus diselesaikan melalui jalur non litigasi terlebih dahulu.
Perlindungan  hukum  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  dalam  Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law diatur dalam Pasal 273 ayat (1), Pasal 306 ayat (3), Pasal 273 ayat (2), Pasal 393 ayat (1) dan Pasal 193. Selain itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga  medis,  Menteri  Kesehatan  sedang  menyusun  pembentukan  majelis  khusus  untuk menjaga kode  etik  dokter  sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  304  Undang-Undang Kesehatan Omnibus  Law .  Majelis  ini  untuk  menjaga  kode  etik  dokter,  apapun  organisasi profesinya,  jenis  dokter  dan  spesialisnya.  Dengan  adanya  majelis  yang  tersebut,  seluruh perkara pidana yang kemungkinan menjerat dokter akan masuk ke majelis ini, sebelum masuk ke ranah hukum.

## REFERENSI
Buku: Bahar Azwar, Buku Pintar Pasien Sang Dokter . (Bekasi : Kesai nt Blanc, 2001). Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kesehatan. (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991).
Ricca Anggraeni and Cipta Indra Lestari Rachman, “Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?,” in International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (Atlantis Press, 2020). Rio Christiawan, Omnibus Law Teori Dan Penerapan (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003). Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

## Jurnal dan Karya Ilmiah:
Gerardus Gegen dan Aris Prio Agus Santoso, “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE , Vol. 14 No. 2. November 2021
Weppy Susetiyo and Anik Iftitah, “Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja,” Jurnal Supremasi , August 31, 2021

## Website:
Andi  M  Arif,  “Kemenkes:  RUU  Kesehatan  untuk  Beri  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nakes”, https://katadata.co.id/yuliawati/berita/645e252491485/kemenkes-ruu-kesehatan-untuk- beri-perlindungan-hukum-bagi-nakes , diakses 26  Juli 2023. CNN Indonesia, “6  Alasan Dokter dan Nakes Tolak RUU Kesehatan”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230605190026-32-957967/6-alasan-dokter- dan-nakes-tolak-ruu-
kesehatan#:~:text=Ia%20menganggap%20RUU%20itu%20belum,medis%2Fkesehata n%2C%22%20ujarnya , diakses 26 Juli 2023
Kompas,  “5  Alasan  Nakes  Demo  Tolak  Pengesahan  UU  Kesehatan  hingga  Bakal  Demo Massal”, https://nasional.kompas.com/read/2023/07/11/16094671/5-alasan-nakes- demo-tolak-pengesahan-uu-kesehatan-hingga-bakal-demo-massal ,  diakses  28  Juli 2023
Kompas,  “Poin-poin  Keberatan  Nakes  Atas  UU  Kesehatan  yang  Baru  Disahkan”, https://nasional.kompas.com/read/2023/07/11/18443501/poin-poin-keberatan-nakes- atas-uu-kesehatan-yang-baru-disahkan , diakses 28 Juli 2023

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Rokom,  “RUU  Kesehatan Tambah  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter,  Perawat,  Bidan,  dll”, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230424/2842819/ruu- kesehatan-tambah-perlindungan-hukum-bagi-dokter-perawat-bidan-dll/ , diakses 26 Juli 2023.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan