## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BENGKULU
Purniati *) , Henny Aprianty, Rahiman Dani
Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia
*) Email Koresponensi : Gumayatiek@gmail.com

## Abstract
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government mandates that the implementation of regional auton- omy adheres to the principle of autonomy as wide as possible, real and responsible. The principle of autonomy as broadly as possible implies that autonomous regions are given the authority to regulate and manage all gov- ernment affairs, including exploring sources of regional income so that the region becomes advanced and can implement the principle of regional autonomy without depending on other regions. Bengkulu City has an origi- nal source of regional revenue, one of which is parking fees. From various case studies in Indonesia, including Bengkulu City, where parking fees are one source of regional income. Zone 6 Panorama Market Bengkulu City is the research location on the grounds that this zone makes a large contribution compared to other zones. This study aims to determine and analyze the implementation of parking retribution policies in increasing Regional Original Income (PAD) in Bengkulu City. The research method used is qualitative evaluation with data collec- tion techniques with direct observation, interviews, documentation. From the results of research conducted that parking fees increase the source of local revenue.
Keywords : Public Policy, Local Acceptance, Parking Free

## A. Pendahuluan
Penyelenggaraan Otonomi dae- rah, daerah mempunyai  hak  otonomi daerah  untuk  mengatur  dan  mengu- rus  sendiri  pemerintahannya,  mem- ilih  pemimpin  daerah,  mengelola sumber  daya,  memungut  pajak  dan retribusi  serta    mendapatkan    bagi hasil  dari  pengelolaan  sumber  daya alam  dan  pendapatan  lain  yang  sah (Chitika,  2013).  Sehingga  untuk membawa kemandirian daerah, faktor  keuangan  merupakan  ciri  uta- ma  daerah  berotonomi, self  support- ing keuangan  merupakan  salah  satu bobot penyelenggaraan otonomi artinya  memiliki  kewenangan  meng- gali  sumber  keuangan,  mengelola dan menggunakan keuangan sendiri.
Sebagai daerah otonomi, ideal- nya  semua  pengeluaran  pemerintah daerah  dapat  dicukupi  dengan  Pen- dapatan  Asli  Daerah,  sehingga  dae- rah  benar-benar  otonom.  Akan  teta- pi,  pemerintah  daerah      seringkali dihadapkan   dengan   beberapa   ma- salah   yang   terkait   dengan   upaya meningkatkan pen- erimaan/pendapatan    daerah,    antara lain   yakni  :  (1)  tingginya  tingkat kebutuhan  fiskal  yang  dimiliki  dae- rah,  sehingga  menimbulkan  ter- jadinya kesenjangan fiskal; (2) kuali- tas pelayanan publik oleh pemerintah daerah  yang  masih  belum  optimal dan  juga  menyebabkan  keengganan masyarakat untuk taat membayar pa- jak dan retribusi daerah; (3) lemahnya    infrastruktur    prasarana dan  sarana  umum;   (4)  Dana  Alo- kasi  Umum  (DAU)  dari pemerintah pusat  tidak  mencukupi;  dan  (5)  be- lum  teridentifikasi  secara  maksimal potensi Pendapatan Asli Daerah yang riil.
Kota    Bengkulu,  salah    satu daerah      di      Provinsi      Bengkulu yang    menjalankan  otonomi  daerah
dengan  prinsip  desentralisasi,  juga harus  kreatif  mencari  sumber pemasukan  daerah.  hal  menarik dicermati  adalah  Pendapatan  Asli Daerah  dari  retribusi  parkir.  Retri- busi  parkir  merupakan  salah  satu bentuk retribusi di Kota Bengkulu.
retribusi parkir memberikan kontribusi cukup besar penyumbang    Pendapatan    Asli
Daerah    (PAD)    dengan    dibuk- tikan    dari    tahun    ke    tahun  men- capai  di  atas  4  milyar  rupiah,  Ini menunjukkan  fenomana  retribusi parkir  merupakan  penunjang  pen- dapatan  sektor  retribusi  daerah. Akan tetapi implementasinya,
retribusi  parkir  mempunyai  ken- dala pelaksanaan pemungu- tan/pengelolaan  sehingga  diper- lukan implementasi  kebijakan.
Banyaknya wilayah parkir di
Kota  Bengkulu,  ada  satu  wilayah yang  menarik  diamati  yakni  Pasar Panorama Kota Bengkulu.
Dengan  mobilitas  padat,  arus  ken- daraan  ramai  serta  laju  aktifitas masyarakat  banyak  menyebabkan banyak permasalahan  yang timbul, mulai  pelanggaran  badan  jalan, macet  bahkan  indikasi  juru  parkir illegal,  juru  parkir  yang  tidak  pu- nya SPT dan juru parkir yang gan- da.
Penelitian ini  sangat  berbeda dibanding  dengan  penelitian  lain, karena  penelitian  ini  mencoba menggali seberapa jauh implemen- tasi kebijakan retribusi parkir yang dilakukan  untuk  mendukung  pen- erimaan asli daerah (PAD) di Kota Bengkulu.
Sehingga
tujuan penelitian ini adalah untuk menge- tahui  dan  menganalisis  implemen- tasi  kebijakan  retribusi  parkir  da- lam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu.

## B. Metode Penelitian
Dalam  menganalisa  permasa- lahan penelitian mengunakan Metode  Penelitian  Kualitatif  dengan penelitian  evaluasi,  karena  ingin melihat implementasi kebijakan retribusi  parkir  secara  komprehensif dan menyeluruh. Informan penelitian ini  berjumlah  25  orang  yang  terdiri dari  :  Informan  Kunci  yakni  Kepala Dishub Kota Bengkulu, Kepala Bap- penda,  Kepala  Daerah,  Pimpinan Legislatif. Selain itu Oforman utama terdiri  dari  tukang  parkir,  bidang pendapatan,  bidang  perhubungan retribusi  parkir,  bidang  Legislasi DPRD  Kota  Bengkulu  dan  informan pendukung masyarakat dan pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu.
Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  instrument  penelitian dengan observasi langsung ke lapan- gan, pedoman wawancara, menggunakan alat rekam,mengumpulkan  bukti  terkait menyangkut  berkas-berkas  untuk mendukung  penelitian  seperti  table
PAD,  Perda,  Perka  dan  berkas lainnya.
Analisis data yang dil-
aksanakan  dalam  penelitian  ini  ada- lah  pengolahan  data  melalui  analisis deskriptif  kualitatif,  yaitu  data  dik- umpulkan  berupa  kata-kata,  gambar, dan  bukan  angka-angka  serta  di jelaskan  dengan  kalimat  sehingga data  yang  diperoleh  dipahami  mak- sud dan maknanya.
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  teknik  analisa  data deskriptif  kualitatif.  Data  yang  di- analisis  berupa  kata-kata  atau  ka- limat-kalimat,  baik  yang  diperoleh dari  wawancara  mendalam  maupun observasi.  Data  yang dianalisis  yaitu implementasi kebijakan retribusi parkir  dalam  meningkatkan  PAD  di Kota Bengkulu.
Adapun tahapan rencana analisis  data  dalam  penelitian  ini yaitu :
1) Pengumpulan data
2) Peneliti  mengumpulkan  data- data  yang  relevan  dengan judul penelitian
3) Pengelompokkan data 4) Pengelompokkan data dimaksudkan   agar   data-data tersebut mempunyai klasifikasi    dan  mudah  untuk menganalisanya waktu pembahasan dilakukan 5) Pembahasan data
6) Pada tahap ini, data dilakukan pembahasan  dengan  melihat data-data
7) Menulis hasil penelitian
8) Pada tahap terakhir ini, peneliti  melakukan  penulisan hasil peneliti C. Hasil Penelitian dan

## Pembahasan
Pembahasan  ini  akan  dibuat dalam  narasi  yang  menyangkut model/  instrument  penelitian  di- mana  Pembahasan  penelitian  ini dilakukan dengan menghubungkan aspek-aspek penelitian, akan tetapi untuk  mencapai  hasil  yang  di- inginkan  dan  lebih  efektif  dalam pemaparan,  maka  tidak  semua aspek  penelitian  dimasukkan  da- lam  pembahasan  karena  ada  be- berapa aspek penelitian yang ham- pir sama sehingga diringkas ke da- lam beberapa aspek penelitian. Un- tuk  lebih  jelasnya,  dapat  dilihat berikut ini :

## Karakteristik dari masalah
Penelitian  pada  dasarnya adalah kegiatan atau proses sistematis  untuk  memecahkan  ma- salah.  Di  mana  masalah  merupa-
kan suatu kesenjangan antara kondisi yang  diharapkan  dengan  kondisi yang  terjadi.  Sebelum  melaksanakan suatu  penelitian,  terlebih  dahulu peneliti  harus  mengidentifikasi  per- masalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Dalam  penelitian Tugas  akhir  ini,  peneliti  melihat  be- berapa  masalah  terkait  implementasi kebijakan  retribusi  parkir  di  Pasar Panorama  Kota  Bengkulu.  Akan tetapi  peneliti  melihat  permasalahan terkait  retibusi  parkir  tidak  terlalu signifikan,  karena  peneliti  jarang menemukan masalah yang berarti.
Hal  ini  berarti  bahwa,  imple- mentasi kebijakan dilaksanakan dengan  serius  untuk  mewujudkan sebuah  kehidupan  yang  seimbang yakni  adanya support dari  berbagai pihak  mengenai  kebijakan  yang  dil- akukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Adapun  perolehan  retribusi
parkir setiap tahun yaitu :
Tabel 4.1
Perolehan Retribusi Parkir Tahun
2016-2020
No URA IAN Tahun (Dalam Milyar)
2016 2017 2018 2019 2020 1 Retri busi Parki r 4.970 4.984 4.913 4.9178 5.417

## Sumber : (Data Diolah dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, 2021)
Dari  table  diatas,  dapat  kita  lihat
bahwa retribusi parkir cukup
memberikan  pemasukan  besar  bagi pendapatan asli daerah di sector retribusi daerah  dengan  kurun  waktu  2016-2020. Sementara  itu  total  retribusi  daerah  di Kota Bengkulu dapat dilihat :
Tabel 4.2 Perolehan Retribusi Daerah Tahun 2016-2020
N
O URAIAN RETRI-
BUSI DAE- RAH Tahun 20 16 20 17 2018 2019 2020 1 Retribusi Pela- yanan parkir tempat umum 4.9 70. 00 0.0 00 4.9 84. 00 0.0 00 4.91 3. 000. 000 4.91 78.0 00.0 00 5.41 7. 000. 000 2 Retribusi Pela- yanan Kesehata n-  Pusk- esmas
13 4.0 00. 00 0 13 4.0 00. 00 0 135. 000. 000 138. 000. 000 140. 000. 000 3 Retribusi Pemakaia n Kekayaan Daerah- Laborato- rium
76. 00 0. 00 0 75. 00 0. 00 0 77.0 00. 000 78.0 00.0 00 78.0 00.0 0 4 Retribusi Pemakaia n Kekayaan Daerah  - Ken- daraan Bermotor 11 4.0 00. 00 0 11 3.0 00. 00 0 112. 000. 000 113. 000. 000 115. 000. 000 5 Retribusi Pem- anfaatan Ruang untuk Menara Tele- komu- nikasi- LRA 11 2.0 00. 00 0 11 2.0 00. 00 0 113. 000. 000 115. 000. 000 114. 000. 0000 6 Retribusi Pemakaia n Kekayaan Daerah  –
Laborato- rium 12 3.0 00. 00 0
12 2.0 00.
00 0 124. 000. 000 124. 000. 000 125. 000. 000 7 Retribusi Penye- diaan dan/atau
Penyedo- tan Ka-
kus
37. 00
0. 00 0 36.
00 0. 00 0 37. 000. 000 38. 000. 000 39. 000. 000 8 Retribusi Pela- yanan Persampa sampa- pa- han/Kebe rsihan 98 7. 00 0. 00 0
98 9. 00 0.
00 0
1.24 2.
000. 000 1.24 3. 000. 000 1.32 1.00 0.00 0
N
O URAIAN RETRI- BUSI DAE- RAH Tahun 20 16 20 17 2018 2019 2020 9 Retribusi PKB-
Mobil Penumpa ng -
Minibus 2.3 45. 00 0 2.6 75. 00 0 2.89 9. 000 3.25 6.00 0 3.87 5.00 0 10 Retribusi Pem- berian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi 32. 00 0. 00 0 32. 00 0. 00 0 32.0 00. 000 12.
000. 000 13. 000.
000
11 Retribusi Terminal- Tempat Parkir untuk Ken- daraan Penumpa ng dan Bis Umum 32. 00 0. 00 0 32. 00 0. 00 0 32.0 00. 000 16.
000. 000 17. 000. 000 12 Retribusi
Pela- yanan Pemerik- saan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Keba- karan
14 8.0 00.
00 0 14 8.8 75. 00 0
188. 000. 000 123. 000. 000 124. 987. 000 13 Retribusi Izin Mendiri- kan Banguna n 9.0 00. 00 0 9.2 52.
00 0 9.87 5. 000 6.12 5.00 0 10.8 75.0 00 14 Retribusi Rumah Potong Hewan 12 3.0 00. 00 0 12 5.0 00. 00 0 127. 000. 000 86.0 00.0 00 129. 000. 000 15 Retribusi Pela- yanan Pasar- Pelataran 55 8.0 00. 00 0
55 9.0 00. 00 0 564.
000. 000 235. 000. 000 245. 000. 000 16 Retribusi Pela- yanan Pasar-Los 52. 35
0. 00 0
52. 35 0. 00 0 54.5 50. 000 25.
350. 000 25.6 50. 000 17 Retribusi Pela- yanan Pasar- Kios 87 5.0 00.
00 0 87 5.0 00. 00 0 875. 000. 000 354.
000. 000 357. 000. 000 18 Retribusi Pela- yanan
5.8 75.
00 5.8 75. 00 5.65 7. 000 2.37
5.00 0
2.27 5.00
0
N O URAIAN RETRI- BUSI DAE- RAH Tahun 20 16 20 17 2018 2019 2020 Pemerik- saan dan/atau Pengujian alat tera 0 0 19 Retribusi Pela- yanan
Kesehata n  Rumah Sakit Umum
Daerah
16. 00 0 .00 0 17. 00 0. 00 0 18.0 00. 000 14.0 00.0 00 15.0
00. 000 20 Retribusi Pemakaia n Kekayaan Daerah- Penyewa an  Tanah dan Banguna n 34 0.0 00. 00 00 34 2.0 00.
00 00 344. 500. 0000 315. 000. 0000 315. 000. 0000
Sumber : (Data Diolah dari Badan Pendapatan Dae- rah Kota Bengkulu, 2021)
Berdasarkan tabel di atas, kita bisa  melihat  bahwa  retribusi  parkir ditepi jalan umum memberikan pemasukan berarti dari sector retribusi daerah  dengan  konsisten  diatas  4 Milyar  dari  tahun  2016-2020.  Hal  ini berarti  bahwa  kebijakan  retribusi parkir  sudah  berjalan  dengan  baik.
Dengan  demikian  ini  merupakan peluang untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bengkulu dalam  bidang  parkir,  terlebih  dengan kondisi  yang  ada  DPRD  Kota  sudah menetapkan  target  parkir  tahun  2016 sampai 2020 sebesar 5 milyar rupiah.
Berdasarkan
beberapa pendapat  diatas,  kita  bisa  mengetahui bahwa  potensi  retribusi  parkir  cukup besar  apalagi  potensi  retribusi  parkir di Kota Bengkulu. Begitu juga dengan potensi  retribusi  parkir  di  Pasar Panorama,  untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat berikut ini :
Tabel 4.3
Tabel Pendapatan Retribusi Parkir Kota Bengkulu Tahun 2016-2020 No Ta- hun Target Realisasi Per- sentase 1. 2016 5.000.00 0.000 4.970.96 1.820 99,27 % 2. 2017 5.000.00 0.000 4.984.52 8.400 99,69 % 3. 2018 5.000.00 0.000 4.913.12 9.888 99,90 % 4. 2019 5.000.00 0.000 4,917,12 9,888 98,60 % 5. 2020 5.500.00 0.000 5.417.12 9.888 5417129 888 5,417,12 9,888 5,417,12 9,888 97,80 % Sumber : (Data Diolah dari Badan Pendapa- tan Daerah Kota Bengkulu, 2021)
Berdasarkan  data  di  atas  dapat kita  ketahui  bahwa  pendapatan  asli daerah  di  Kota  Bengkulu  selalu mengalami  peningkatan  dalam  hal realisasi  yang  diperoleh  mulai  dari tahun  2016-2018.  Hanya  di  tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan covid lagi  melanda  sehingga  berpengaruh juga pendapatan di Kota Bengkulu.
Selain  itu  penentuan  potensi retribusi parkir juga berdasarkan atas jumlah titik parkir di Kota Bengkulu, dimana  jumlah  titik  parkir  secara  le- gal  di  Kota  Bengkulu  terdiri  dari  12 zona wilayah parkir. 12 zona wilayah parkir  tersebut  mempunyai  target pendapatan  tersendiri  yang  harus  di- setor kepada Pemerintah Kota Bengkulu  melalui  Dinas  Perhub- ungan  Kota  Bengkulu.  Untuk  lebih jelasnya  dapat  dilihat  dalam  table berikut ini :
Tabel 4.4 Tabel Pendapatan Retribusi Parkir
Pasar Panorama Kota Bengkulu Tahun 2016-2020 No Ta- hun Target Realisasi Per- sentase 1. 2016 1.000.0 00.000 899.661.80 0 87,67 % 2. 2017 1.000.0 00.000 924.138.40 0 93,91 % 3. 2018 1.500.0 00.000 1.495.000. 400 97,95 % 4. 2019 1.500.0 00.000 1.255.330. 000 83,90 % 5. 2020 1.500.0 00.000 1.388.000. 000 89,20 %
Sumber : (Data Diolah dari Badan Penda- patan Daerah Kota Bengkulu, 2021)
Berdasarkan  tabel  di  atas, kita  bisa  melihat  bahwa  pendapa- tan  yang diperoleh dari Pasar Pan- orama mengalami peningkatan dari tahun  ke  tahun,  hal  ini  berarti bahwa  potensi  retribusi  parkir sungguh  banyak  di  pasar  panora- ma.

## Karakteristik dari masalah
Bagian  aspek  karakteristik masalah teridi dari :

## Kejelasan isi kebijakan
Ada  beberapa  dasar  hukum pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di  Kota  Bengkulu  yang  juga  berlaku di 12 zona termasuk zona enam Pasar Panorama :
1) UU  Nomor  33  tahun  2004 tentang perimbangan keuangan antara      pemerintah  pusat  dan
daerah 2) UU  Nomor  22  tahun  2009 tentang  lalu  lintas  angkutan
jalan
3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 tahun  2007  tentang  pembagian kewenangan
4) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor  07  Tahun  2008  tentang penetapan  dan  penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kota Bengkulu 5) Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor  09  Tahun  2008  tentang pembentukan  susunan  organisasi dinas Kota Bengkulu
6) Perda  Nomor  07  tahun  2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 7) Instruksi Walikota Bengkulu Nomor 06 tahun 2011 tanggal 01 Maret  2011  tentang  pelaksanaan Perda Nomor 07 tahun 2011
8) Perda  Nomor  13  tahun  2011 tentang  retribusi  tempat  khusus parkir
9) Perda  Nomor  5  tahun  2009 tentang penyelenggaraan perparkiran 10) Peraturan  Walikota  Bengkulu
Nomor  43  Tahun  2016  tentang kedudukan,  susunan  organisasi, tugas  dan  fungsi  dan  tata  kerja dinas daerah Kota Bengkulu 11) Peraturan  Walikota  Bengkulu Nomor  16  Tahun  2018  tentang pembentukan unit pelaksana tekhnis  daerah parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 12) Peraturan  Walikota  Bengkulu Nomor  57  Tahun  2019  tentang perubahan atas Peraturan Walikota Bengkulu tentang pembentukan unit pelaksana tekhnis  daerah parkir pada Dinas
Perhubungan Kota Bengkulu
Beberapa  dasar  hukum  dan  ke- tentuan  pungutan  retribusi  parkir  di- atas,  salah  satu  yang  menarik  adalah Peraturan  Daerah  Nomor  07  Tahun 2011.  Perda  tersebut  dimaksudkan
sebagai acuan/pedoman bagi pengaturan,  pembinaan,  pengen- dalian  dan  pengawasan  terhadap kegiatan  di  tepi  jalan  umum  yang dimiliki / dikelola Pemerintah Kota Bengkulu  dalam  rangka  terciptan- ya  tertib  lalu  lintas  dan  perolehan Pendapatan Asli Daerah.
Pada  saat  penelitian  di  lapan- gan, peneliti menemukan isi dalam perda  sesuai  dengan  kenyataan  di lapangan. Selama pelaksanaan penelitian,  peneliti    memperoleh beberapa fakta yakni :
1) tarif  parkir  tidak  berubah- ubah
2) karcis sering diberikan
3) Wajib pajak/petugas juru parkir  tidak  telat  membayar tunggakan 4) Petugas  parkir  sudah  tahu tentang retribusi parkir
5) Memberikan karcis parkir
6) Mengembalikan  uang  parkir apabila kelebihan 7) Petugas parkir memakai tanda  pengenal  parkir/atribut resmi 8) Petugas parkir berkerja dengan baik Berdasarkan fakta yang ditemukan  di  lapangan,  Peneliti melihat  secara  langsung  beberapa point diatas yang membuat peneliti semakin  yakin  retribusi  parkir  di Pasar  Panorama  sudah  menuju tahap yang lebih baik.
Seberapa Jauh Kebijakan Mem- iliki Dukungan Teoristis
Adapun  alur  pengusulan Peraturan  Daerah  retribusi  parkir yaitu :
a. b.
Gambar 5.1. Proses Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011
Gambar  diatas,  bermakna bahwa  proses  pengajuan  perda  ten- tang  retribusi  parkir  melalui  banyak tahapan  yaitu  berdasarkan  Undang- undang yang berlaku. Dimulai dengan  pengajuan  dari  Dishub  dan Badan  Pendapatan  Kota  Bengkulun kemudian diajukan ke Pemkot Bengkulu melalui Kabag Hukum. Di
Kabag  Hukum  inilah  usulan  tadi dilihat  NA  (Naskah  Akademik)  dan tinjauan  psikologis,  yuridis  dan ekonomis. Kemudian jadi dalam ben- tuk draft perda kemudian diajukan ke DPRD  dan  DPRD  melakukan  pem- bahasan  untuk  diserahkan  ke  Badan Legislasi.  Dalam  bentuk  Raperda dibahas  kembali  ke paripurna dewan untuk  disyahkan  menjadi  produk hukum  yaitu  Peraturan  Daerah  retri- busi parkir, dengan melihat juga Per- aturan Mendagri No 120 Tahun 2018 TentangPerubahan  Atas  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80 tahun  2015  Tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## Besarnya  Alokasi  Sumber  Daya Terhadap Kebijakan
Implementasi  kebijakan  tidak akan  berhasil  tanpa  dukungan  sum- ber  daya  manusia  baik  kualitas  dan kuantitasnya.  Kualitas  sumber  daya
manusia  berkaitan  keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi  di  bidangnya,  se- dangkan  kualitas  berkaitan  dengan jumlah  sumber  daya  manusia. Sumber  daya  manusia  di  Dinas Perhubungan  dan  Badan  Pendapa- tan  Kota  Bengkulu  merupakan  sa- lah  satu  unsur  terpenting  dalam sebuah organisasi  yang menangani masalah  perhubungan  dan  penda- patan  retribusi  parkir.    Sehingga dengan  mempunyai  Sumber  Daya Manusia yang bagus akan membu- at  taget  pendapatan  retribusi  di Pasar panorama akan tercapai . Hal tersebut  sesuai  dengan  pendapat dikemukakan  Widodo  (2001),  di- mana  Sumber  daya  manusia  ber- pengaruh  terhadap  keberhasilan implementasi,  sebab  tanpa  sumber daya  manusia  handal  maka  imple- mentasi  kebijakan  berjalan  lambat dan  tidak  efektif.  Akan  tetapi  re- alita  yang  ditemukan  di  lapangan, sudah  memenuhi  unsur  kriteria sumber  daya  manusia  berkualitas. Petugas  yang  mengurusi  keuangan retribusi  parkir  mempunyai  latar belakang  manajemen  dan  keu- angan  sehingga  mumpuni  untuk melaksanakan tugas.
Untuk  memberikan pela- yanan  terbaik  dan  mensupport pengembangan sumber daya manusia/  sumber  daya  aparatur dalam pelaksanaan retribusi parkir, di  Kota  Bengkulu  telah  dibentuk Unit  Pelaksana  Daerah  parkir.
Dengan  pembentukan  lembaga tekhnis parkir diharapakan pengembangan sumber daya
manusia  dapat  berjalan  dengan baik dan pelayanan juga akan baik sehingga  akan  berimplikasi  dalam perolehan  pendapatan  asli  daerah. Unit  Pelaksana  Tekhnis  Daerah parkir telah dibentuk di tahun 2013
dengan  berdasarkan  Peraturan  Wali- kota  Bengkulu  Nomor  14  Tahun 2013  tentang  struktur  organisasi  Di- nas  Perhubungan  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Bengkulu  dan  di- perbarui lagi dengan Peraturan Wali- kota  Bengkulu  Nomor  16  Tahun 2018  tentang  pembentukan  Unit Pelaksana Tekhnis Daerah parkir pa- da Dinas Perhubungan Kota Bengku- lu.
Dengan pembentukan Unit Pelaksana  Tekhnis  Daerah  parkir  ini sudah  membuktikan  bahwa  parkir  di Pasar  Panorama  mempunyai  niatan baik  dalam  pengembangan  sumber daya parataur apalagi dikelola dengan aparatur yang mumpuni. Dit- ambah  lagi  pengelolaan  parkir  yang berbasis  elektronik  dalam  setoran parkir karena langsung menyerahkan setoran  dalam  rekening  daerah  dan Badan  Perhubungan  juga  sudah melakukan  kegiatan  yang  modern baik  dalam  system  pelelangan  lahan parkir,  penyerahan  syarat  secara  el- ektoronik,  dan  setoran  melalui  el- ektornik.  Hal  ini  beda  sekali  dengan pengelolaan  parkir  di  tahun  2012, dimana  parkir  masih  dikelola  secara manual dan konvensional.
Berdasarkan fakta diatas, dapat kita  ketahui  bahwa  system  pengem- bangan  manusia  dan  fasilitas  pela- yanan  parkir  sudah  memenuhi  krite- ria  pengembangan  sumber  daya  ter- baik dan ciri manajemen modern.

## Lingkungan Kebijakan
Bagian  aspek  ini  tebagi menjadi 2 yaitu :
Kondisi sosial ekonomi politik dan budaya masyarakat
Konsep  Kebijakan  mengenai retribusi parkir oleh Pemerintah Kota Bengkulu pada awalnya telah disiap- kan  oleh  para  administrator  di
pemerintahan yaitu dengan melakukan  lelang  kepada  pihak ketiga,  kebijakan  tersebut  akan  di- tuangkan  pada  peraturan  walikota, akan  tetapi  para  petugas  parkir yang  menuntut  pemerintah  daerah kota bengkulu agar tidak melakukan  lelang  zonasi  parkir kepada  pihak  ketiga  membuktikan bahwa  adanya  pengaruh  ling- kungan-sistem  politik  terhadap pengambilan kebijakan oleh pemerintah  daerah.  Pada  awalnya pemerintah berkeinginan
melakukan  lelang  zonasi  parkir dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Bengkulu  dengan  target  pen- capaian  hingga  1,5  milyar  rupiah di  zona  enam  Pasar  Panorama  dan target 5,5 Milyar per tahun.
Kebijakan  yang  akan  dil- akukan  ini  tentunya  mendapat  re- spon  oleh  para  petugas  parkir  di Kota  Bengkulu,  sehingga  adanya tuntutan untuk membatalkan lelang zonasi  parkir  melalui  demonstrasi oleh  para  petugas  parkir.  Meng- ingat  sistem  politik  di  Indonesia saat  ini  adalah  sistem  pemilihan langsung dimana semua pengambil kebijakan  ingin  mempertahankan status quo melalui  pemilahan  dan berharap  pencitraan  yang  positif dikalangan  masyarakat.  Begitu  ju- ga  para legitimated di  lembaga DPRD  Kota  Bengkulu  pun  ikut memperjuangkan  aspirasi  petugas parkir  tersebut  dengan  harapan bahwa mereka bisa dianggap wakil rakyat  yang  mengerti  dan  mampu mengaspirasi  keinginan  rakyat, sehingga munculah dukungan- dukungan  terhadap  tuntutan  para petugas parkir.
Dengan  melihat  faktor  terse- but  sebenarnya menjadikan dilema bagi  pemerintah  daerah  karena
apabila  dibatalkan  system  lelang maka  taget  tidak  akan  tercapai  dan petugas  yang  ada  akan  kesulitan  un- tuk  mencapai  target  yang  telah ditetapkan.  Sehingga  dengan  dasar Peraturan  yang  ada  dan  kepentingan politik jangka panjang dan ingin citra tetap  baik  dimasyarakat,  Pemerintah juga  memperhatikan  factor  support untuk  pembangunan  daerah  dengan menghasilkan pemasukan yang besar dari  retribusi  parkir.  Dengan  pema- sukan  yang  besar  pula  maka  akan meningkatkan  wibawa  dan trust
masyarakat  bertambah.  Sehingga banyak dorongan untuk melaksanakan  system  zonasi  dengan melakukan lelang kepada pihak keti- ga.  Hal  ini  terbukti  efektif  karena mendatangkan  pemasukan  yang  be- sar  bagi  Kota  Bengkulu..  Terbukti bahwa  factor  social  dan  lingkungan juga  turut  andil  dalam  pelaksanaan retribusi parkir di Pasar Panorama.

## Dukungan  Publik  Terhadap  Se- buah Kebijakan
Partisipasi    masyarakat    dalam perencanaan  pembangunan  diyakini banyak        pihak        telah        menjadi kata        kunci        dalam        pengem- bangan pembangunan di era otonomi daerah    sekarang    ini.    Begitu  juga halnya  dengan  pelaksanaan  retribusi parkir  di  Pasar  Panorama  Kota
Bengkulu, dimana implementasi
parkir  yang  dilakukan    yang    meli- batkan    partisipasi    masyarakat ternyata      telah          menciptakan keadilan      dan      kesejahteraan masyarakat,  buktinya perolehan pen- dapatan dari retribusi parkir.
Partisipasi      merupakan     jembatan penghubung  antara  pemerintah  se- bagai    pemegang    kekuasaan, kewenangan,  dan  kebijakan  dengan masyarakat    yang    memiliki    hak sipil,  politik  dan  social  ekonomi
masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat, posisi tawar
masyarakat    di    mata    pemerintah menjadi    meningkat,    masyarakat tidak    selalu    di    dikte      dan      di dominasi   oleh   pemerintah   da- lam   memenuhi   kebutuhan  atau keputusan    dalam    pembangunan lingkunganya  namun  selalu  dili- batkan  dalam  pengambilan  kepu- tusan    maupun    dalam  pelaksa- naanya. Konsep  partisipasi  meru- pakan    suatu    konsep    yang    luas, dan    penting,    karena    salah    satu indikator  keberhasilan  suatu  pro- gram  adalah    adanya    partisipasi masyarakat    dalam  implementasi kebijakan retribusi parkir.

## D. Kesimpulan
Bahwa  analisis  implementasi kebijakan  retribusi  parkir  dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  di  Kota  Bengkulu  (Studi Kasus Pasar Panorama) sudah ber- jalan  efektif,  tetapi  masih  ada  be- berapa  catatan  yang  mesti  diper- baiki Pemda Kota Bengkulu.
Adapun  dasar  implementasi kebijakan  retribusi  parkir  di  Pasar Panorama  Kota  Bengkulu  dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  di  Kota  Bengkulu  sudah berjalan  efektif,  didasarkan  pada point-point dibawah ini :
1) Karakteristik  Masalah  terdiri dari  beberapa  permasalahan dalam  pelaksanaan  kebijakan retribusi di
lapangan, sesungguhnya dinas terkait sudah berangsur bekerja secara maksimal,  juru  parkir  yang nakal  mulai  ditindak,  titik parkir  illegal  mulai  ditertibkan sampai  memberikan  edukasi kepada petugas dilapangan dan tukang parkir agar
melaksanakan  kerja  dengan  baik sehingga  target  retribusi  bisa tercapai. 2) Karakteristik
Kebijakan/ Undang-undang mencakup :

## Kejelasan isi kebijakan
Bahwa  dasar  pengenaan  tarif retribusi  parkir  di  Kota  Bengkulu adalah  dasar  pengenaan  setiap  hari. Selain  itu  ada  beberapa  point  dalam Perda  Nomor  07  tahun  2011  yang sudah  sesuai  dilapangan,  seperti  ma- salah  tarif  retribusi  parkir,  petugas sudah  memahami  kerja  mereka dengan memberikan pelayanan kepada  masyarakat.  Sudah  tau  juga aturan  yang  terkait  misalnya  akan ada  penindakan  dan  teguran  keras apabila menyalahi aturan yang ada.

## Seberapa  Jauh  Kebijakan  Mem- iliki Dukungan Teoristis
Bahwa  kebijakan  retribusi parkir  sudah  mendapatkan  respon dan  dukungan  masyarakat.  Sementa- ra  kalangan  akademisi  turut  andil sebagai  Tim  Asistensi  dan  Legislatif memberikan  dukungan  penyusunan anggaran dinas terkait.

## Besarnya  Alokasi  Sumber  Daya Terhadap Kebijakan Tersebut
Bahwa  alokasi  yang  terkait dengan sumber daya manusia, modal dan peralatan dewasa ini  sudah baik, sudah  ada  pelatihan  bagi  petugas terkait,  support  penuh  terhadap petugas,  fasilitas  online  dalam  setor hasil  parkir  dan  sudah  ada  inovasi dengan melakukan pelelangan terbuka untuk beberapa titik parkir.

## Kejelasan Dan  Konsistensi  Aturan Yang Ada Pada Badan Pelaksana
Juru  parkir  yang  bekerja sudah  taat  pada  aturan  yang  ada,
eksekutif  juga  bekerja  dengan pihak  ketiga  berdasarkan  aturan yang  jelas  sehingga  mendapatkan respon  yang positif dari legislative dan disupport masyarakat ditambah  bentuk  pengawasan  dan pembinaan  yang  sudah  tercantum dalam perda . Tingkat Komitment Aparat Terhadap Tujuan Kebijakan Pihak Legislatif memberikan support penuh terhadap pembahasan perda terkait retribusi dan memberikan masukan terkait pengelolaan parkir khususnya  di  Pasar  Panorama. Begitu juga dengan pihak Eksekutif,  memberikan  support penuh terhadap pelaksanaan
retribusi  parkir  di  kota  Bengkulu.
Misalnya,  memberikan  dukungan terhadap  pelaksanaan  pengelolaan retribusi parkir, memberikan masukan untuk peningkatan pendapatan retribusi parkir bahkan berkeliling  langsung  dengan  dinas terkait,  melakukan  sidak  di  Pasar Panorama.

## Akses  Kelompok  Luar  Untuk Berpartisipasi
Dalam  melakukan  pengel- olaan  retribusi  parkir  di  Kota Bengkulu,  pihak  Pemda  Kota Bengkulu  melibatkan  pihak  lain seperti Kantor Pelelangan Bengku- lu  dan  pihak  ketiga.  Ada  beberapa titik  parkir  di  Kota  Bengkulu  dil- akukan  pelelangan  oleh  Kantor Pelelangan.  Ada  4  zona  dilakukan pelelangan di Kota Bengkulu yakni Zona 1, Zona 7, Zona 10 dan Zona 11.
3) Lingkungan Kebijakan, mencakup : Kondisi  Sosial  Ekonomi  Politik Budaya Masyarakat Bahwa kondisi sosial ekonomi politik dan budaya masyarakat  masih  mempengaruhi kegiatan implementasi kebijakan retribusi  parkir,  dimana  kekuatan politik  masih  sangat  terasa  seperti yang menyangkut kebijakan- kebijakan  yang  terkait  masalah retribusi  parkir.  Dengan  semakin tercapainya  target  retribusi  di  Pasar Panorama  maka  akan  membuat kepercaan  public  tinggi  sehingga Pemerintah daerah bisa menjaga citra dan  memberikan  support  politik dalam  pelaksanaan  Pemerintahan untuk  menuju  pencapaian  terbaik dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota
Bengkulu. Dukungan Publik Terhadap Sebuah Kebijakan Masyarakat mendukung penuh untuk keberhasilan pengelolaan  retribusi  parkir,  dengan cara  konsisten  dan  kesadaran  untuk membayar  retribusi  parkir,  bahkan menegur petugas parkir yang meminta bayaran tidak sesuai dengan karcis  dan  menegur  petugas  parkir bila bekerja tidak baik. Tingkat Komitment Dan Keterampilan Dari Aparat Aparat terkait baik Legislatif/ Eksekutif  benar-benar  berkomitmen penuh  meraih  hasil  terbaik  dari pengelolaan retribusi parkir dan tidak segan  memberi  reward  dan  teguran
kepada  pihak  terkait  apabila  ada permasalahan  yang terjadi,  apalagi Pasar  Panorama  adalah  zona  pakir yang menghasilkan 1,5  Milyar Per tahun,  tentu  mensupport  tabulasi perolehan  Pendapatan  Asli  Daerah di Kota Bengkulu.

## Saran
Adapun  saran  dalam  penelitian  ini adalah :
1. Bahwa implementasi kebijakan  retribusi  parkir  di Pasar Panorama Kota Bengkulu  sudah  efektif  dan harus dilakukan lagi pembenahan mulai dari instrument, substansi dan sumber  daya,  agar  perolehan Pendapatan  Asli  Daerah  di Pasar Panorama semakin meningkat  dan  mendapatkan hasil terbaik sehingga semakin  mensupport  penuh total  Pendapatan  Asli  Daerah di  Kota  Bengkulu  secara keseluruhan 2. Bahwa respon dari masyarakat,  Pejabat  Dinas Perhubungan,  Pejabat  Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, Lembaga Legislatif serta petugas pelayanan parkir dan masyarakat terkait implementasi kebijakan retribusi  parkir  di  Pasar Panorama  Kota  Bengkulu mengenai kinerja petugas yang  ada  didalamnya  harus semakin dibenahi dan diperbaiki  agar  implementasi
kebijakan  retribusi  parkir  dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan pemasukan semakin  baik  untuk  perolehan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bengkulu.

## Daftar Pustaka
Abdal,  2015.  Kebijakan  Publik  Memahami Konsep  Kebijakan  Publik,Buku
Daras  Mendapat  Bantuan  dari DIPA-BOPTAN UIN
Sunan Gunung Djati Bandung.
Chalid,  Pheni.  2005.  Keuangan  Daerah  dan Investasi  Desentralisasi  dan  Tan- tangan dan Hambatan, Kemitraan. Jakarta.
Dye, Thomas R. 1996. Understanding Public Policy, Prentice Hall. New Jersey.
Kencana  Syafiie,  Inu,  Azhari.  2005.  Sistem Politik  Indonesia.  Bandung:  PT. Refika Aditama
Lexy  J.  Maleong,  2005.  Metode  Penelitian Sosial , PT Gajah Mada Universiti Pers. Jogyakarta
Mardiasmo. 2004. Pajak dan Retribusi, Edisi Revisi,  Penerbit  Andi.  Yogyakar- ta.
Nugroho,  Rian.  2012.  Public  Policy.  Edisi Keempat  Revisi,  PT.  Elex  Media Komputindo.  Kompas  Gramedia. Jakarta.
Suryani,  Basri  Bado  dan  Syamsu  Alam ,2020.  Analisis  Kemampuan  dan
Kemandirian  Keuangan  Daerah Program  Studi  Ekonomi  Pem-
bangunan. Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Makassar.
Thoha,  M.  2012.  Dimensi-dimensi  Prima
Ilmu  Administrasi  Negara.  Raja Grafindo Persada. Jakarta
Ulin, P. R., Robinson, E. T., & Tolley, E. L, 2005.  Qualitative  Methods  in Public  Health:  A  Field  Guide  for Applied  Research.  San  Fransisco: Jossey-Bass.
Wahab,  solichin  Abdul.  2008.Analisis  Ke-
bijaksanaan,  dari  formulasi  ke implementasi kebijaksanaan
Yani,  Ahmad.  2009.    Menakar  Otonomi Daerah,  Rajawali  Press,  Jogya- kar ta