INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7506-7514 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Match Fixing Pertandingan Sepak Bola Dalam Perspektif Hukum Pidana
Aguk Nugroho 1 ✉ , Ruminingsih 2 , Minan 3 , Marwan 4
Universitas Sunan Bonang Tuban
Email : aguknugroho88@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Salah satu olahraga favorit di Indonesia bahkan di dunia adalah Sepakbola. Dimana Sepakbola menjadi magnet tersendiri di mata Masyarakat sehingga begitu banyak Penggemar Sepakbola yang menyebar di seluruh penjuru Indonesia dan Dunia. Masing-masing Klub dan masing-masing Negara memiliki Fans  fanatiknya  sendiri-sendiri.  Sehingga  hal  yang  mustahil  tidak  ada  yang  mengenal  olahraga sepakbola. Namun, kadangkala dalam suatu pertandinagn sepakbola selalu saja ada sesuatu yang sifatnya  tidak  mencerminkan  sportivitas  yang  justru  merupakan  hal  prinsip  dalam  pertandingan olahraga  termasuk  Sepakbola.  .  Terdapat  kelicikan  atau  kecurangan  dalam  pertandingan,  seperti penggunaan obat terlarang, pemalsuan umur dalam kompetisi dan Match Fixing atau pengaturan skor. Salah satu yang sedang ramai menjadi bahan perbincangan ialah pengaturan skor atau match fixing. Begitu kompleks permasalahan yang terjadi terkait Match Fixing, karena banyak pihak  yang tentunya  terlibat  dalam  penyuapan  untuk  mengatur  skor  pertandingan.  Oknum-oknum  yang dimaksud seperti Wasit, Hakim garis, Pemain, Manajer Tim bahkan termasuk  oknum dalam federasi sepakbola itu sendiri. Sanksi baik dari segi Etika tau Disiplin termasuk Sanksi Pidanapun terasa sulit untuk dapat diterapkan karena kesulitan pembuktian delik suap dan keterlibatan pihak-pihak tersebut. Undang-Undang yang dapat diberlakukan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebagai Lex Spesialie dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kata Kunci: Suap, Match Fixing, Undang-Undang Tindak Pidana Suap

## Abstract
One of the favorite sports in Indonesia and even in the world is football. Where football has become a magnet in the eyes of society so that there are so many football fans spread throughout Indonesia and the world. Each club and each country has its own fanatical fans. So it is impossible that no one knows the sport of football. However, sometimes in a football match there is always something that does not reflect sportsmanship which is actually a principle in sports matches, including football. . There  is  cunning  or  cheating  in  matches,  such  as  the  use  of  illegal  drugs,  age  falsification  in competitions and Match Fixing or match fixing. One thing that is currently being discussed is score fixing or match fixing. The problems that occur regarding Match Fixing are very complex, because many parties are of course involved in bribery to fix match scores. The individuals in question include Referees, Line Judges, Players, Team Managers and even individuals within the football federation itself. Sanctions both in terms of Ethics and Discipline, including Criminal Sanctions, are difficult to apply because of the difficulty of proving bribery offenses and the involvement of these parties. The law that can be applied in this case is Law Number 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery as the Lex Speciale of the Criminal Code (Criminal Code).
Keywords: Bribery, Match Fixing, Bribery Crime Law

## PENDAHULUAN
Dalam era modernisasi saat ini, perkembangan pesat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan  di  Indonesia,  termasuk  dalam  bidang  kemasyarakatan,  kebangsaan,  dan kenegaraan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat di segala sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Namun, seiring dengan  kemajuan  zaman,  tindak  pidana  juga  semakin  berkembang,  termasuk  dalam konteks pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola di tanah air.
Pengaturan  skor  menjadi  salah  satu  bentuk  tindak  pidana  yang  perlu  mendapat perhatian bersama, mengingat dampaknya yang merugikan masyarakat secara umum dan merusak citra kontestasi sepak bola di Indonesia. Dalam konteks hukum, peraturan terkait pengaturan  skor  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  72  Kode  Disiplin  Persatuan  Sepak  Bola Seluruh  Indonesia  (PSSI),  yang  mendefinisikan  pengaturan  skor  sebagai  perbuatan  suap dengan maksud mempengaruhi hasil pertandingan.
Federasi  sepak  bola  internasional,  FIFA,  mengakui  pengaturan  skor  sebagai  suatu bentuk  kegiatan  terorganisir.  Di  sisi  lain,  Kode  Etika  FIFA  menegaskan  pentingnya menjunjung nilai-nilai sportivitas, kejujuran, dan etika dalam olahraga. Meskipun demikian, kasus pengaturan skor masih sering terjadi di berbagai liga, termasuk di Indonesia.
Dalam  menghadapi  tindak  pidana  pengaturan  skor,  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi dasar hukum untuk menegakkan kasus ini. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut mengatur pemberian dan penerimaan suap, yang melibatkan unsur kepentingan umum.
Sanksi  bagi  pelaku  pengaturan  skor  mencakup  larangan  bermain,  denda,  hingga degradasi  ke  kompetisi  dengan  kasta  yang  lebih  rendah.  Meskipun  ada  beberapa  jenis pengaturan  skor  yang  mungkin  tidak  melibatkan  motif  keuangan,  praktik  tersebut  tetap merusak prinsip sportivitas dan fair play dalam sepak bola.
Dalam mengatasi masalah pengaturan skor, negara perlu memperhatikan prinsip Lex Sportiva atau otonomi hukum olahraga. Sistem hukum olahraga  ini bersifat  mandiri  dan independen,  dengan  organisasi  sepak  bola  internasional  memiliki  kewenangan  untuk mengadopsi  peraturan  hukumnya  sendiri.  Negara  harus  menjaga  kedaulatannya  dan menegakkan hukum nasional sesuai konstitusi, namun juga perlu memperhatikan kerjasama internasional dalam menangani tindak pidana terorganisir di dunia sepak bola.
Dengan memandang pengaturan skor sebagai penyakit yang merugikan masyarakat, penegakan  hukum  pidana  dianggap  sebagai  langkah  yang  diperlukan  untuk  menjaga ketertiban. Namun, perlu perhatian khusus ketika menangani kasus yang melibatkan pihak di luar sepak bola, seperti mafia, agar prinsip Lex Sportiva tetap dihormati. Dengan demikian, Indonesia  dapat  mencapai  tujuan  membina  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan warganya melalui penegakan hukum yang tepat dalam mengatasi kasus pengaturan skor di dunia sepak bola.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  normatif  ( normative  law  research)  menggunakan  studi  kasus normatif  berupa  produk  perilaku  hukum,  misalnya  mengkaji  Undang-Undang.  Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku daam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum. serta sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian  hukum  normatif  untuk  meneliti  dan  menulis  pembahasan  skripsi  ini  sebagai metode penelitian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
A. Makna Match Fixing Sebagai Tindak Pidana Suap Dalam Pertandingan Sepak Bola.
Pengaturan skor sering disebut sebagai Match Fixing. Pengertian dari pengaturan skor itu  sendiri  adalah  sebagai  bentuk  memanipulasi  pertandingan  atau match  manipulation yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah ditentukan. Tindak kejahatan pengaturan skor sudah sering  terjadi  didalam  bidang  olahraga.  Pengaturan  skor  ini  banyak  terjadi  di  berbagai bidang olahraga baik itu didalam maupun diluar negeri sekalipun. Alasan dibalik pengeturan skor  yaitu  untuk  mendapatkan  keuntungan,  baik  keuntungan  yang  didapatkan  secara materiil dan keuntungan lainnya.
Pengaturan  skor  atau  Match  Fixing  adalah  tindakan  yang  mempengaruhi  atau mengubah  jalannya  suatu  pertandingan  atau  kompetisi  sepakbola  dengan  cara  apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainya yang berlawanan denga etik keolahragaan dan asas sportifitas. Bahwa PSSI Melarang Tindakan Match Fixing yang dilakukan secara disengaja oleh para pihak tertentu yang  bersifat melawan hukum yang  bertujuan untuk mengambil keuntungan diri sendiri maupun kelompok. Tindak kejahatan pengaturan skor adalah tindakan yang mempengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan dalam kompetisi sepak bola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan yang berlawanan dengan etik keolahragaan yang mencederai (fair play). Pengaturan skor sendiri sebagai bentuk manipulasi pertandingan atau match manipulation yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan, atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah dapat ditentukan.
Negara  tertentu  dibandingkan  kegiatan  besar  FIFA  dan  menyertakan  tim  nasional didalamnya adanya tindakan mengatur skor dalam sepakbola yang sudah terencana secara kriminal serta masuk dalam kategori kejahatan judi, maupun tindakan korupsi perorangan maupun  lembaga.  Hal  ini  sering  terjadi  pada  klub  yang  bertanding  dalam  liga  di.  FIFA mempunyai  suatu  sistem  yang  memperingati  untuk  melakukan  pengawasan  kegiatan perjudian serta sudah melakukan kerjasama dengan Interpol, negara maupun pemangku kebijakan  di  tingkat  nasional,  tingkat  regional,  maupun  tingkat  internasional.  FIFA  juga menganggap bahwa tindakan mengatur skor adalah tindak kejahatan, sangat memerlukan respon yang positif serta cepat dari berbagai pihak.

## Kategori Pengaturan Skor
Match  Fixing  atau  sering  disebut  sebagai  pengaturan  skor  merupakan  suatu pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa  sehingga dapat diketahui hasil akhirnya, baik setengah dari pertandingan yang sudah diatur atau bisa juga keseluruhannya. Akan tetapi, pengaturan skor ini sangat menitik beratkan pada hasil akhir pertandingan. Federasi Sepak Bola di Negara Indonesia membagi pengaturan skor ini menjadi tiga kategori, yaitu:
a. Match Fixing : Adalah suatu jenis pengatiran hasil akhir yang bersifat  konvensional (suatu tim atau atlit individu dibayar untuk sengaja kalah)
b. Spot Fixing : Adalah suatu jenis pengaturan pertandingan pada saat- saat tertentu ketika jalannya pertandingan (misalnya, tendangan sudut dalam Sepak Bola) yang tidak selalu mempengaruhi hasil akhir pertandingan.
c. Point  Shaving:  Adalah  suatu  jenis  pengaturan  hasil  pertandingan,  tetapi  bukan merupakan hasil akhir (maksudnya pemain dibayar untuk memastikan bahwa timnnya tidak mengalahkan tim lawan lebih dari 10 gol).
B. Pengaturan Match Fixing Sebagai Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.
Dalam beberapa tahun ini dunia sepak bola dan khususnya pesepak bolaan Indonesia terdapat banyak kasus yang membuat olahraga sepak bola di Indonesia tercoreng. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus Match Fixing atau pengaturan skor yang biasanya melibatkan klub dengan para pemimpin pertandingan (wasit) atau bisa juga dengan orang yang berada diluar  lapangan  yang  bisadisebut  dengan  mafia  sepak  bola.  Match  Fixing  menurut  FIFA adalah  pengaturan  suatu  pertandingan  sepak  bola  dimana  untuk  mendapaatkan keuntungan  secara  material  dan  immaterial  karena  hasil  pertandingan  yang  memenuhi pesanan  dari  seseorang  atau  kelompok  tertentu  yang  berada  diruang  lingkup  nasional maupun internasional. Para pelaku pengaturan skor biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki  kepentingan  untuk  memperoleh  keuntungan  dengan  cara  apapun  tuuannya mencari  keuntungan  secara  finansial  yang  berlawanan  dengan  etik  keolahragaan  dan sportivitas yang dijunjung didalam olahraga sepak bola.
Match Fixing dalam pengaturan skor sepak bola sudah diatur dalam Undang- Undang Tindak Pidana Suap. Kategori     pada tindak pidana suap dalam undang-undang tersebut subjeknya ditujukan kepada pelaku lembaga swasta. Hal tersebut membuat dampak yang sangat signifikan pada penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, karena menimbulkan kekacauan/disparitas  yang  bersifat  subjektif  dan  menimbulkan  potensi  kesewenang- wenangan (abuse of power) dalam penerapan pasal dan hukum khususnya terkait dengan
pegawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari kepastian hukum dan keadilan
Pengaturan tentang adanya praktik Match Fixing sudah ada peraturan yang mengatur. Hal ini dapat ditemukan didalam peraturan yang ada dari federasi FIFA maupun dari PSSI. Didalam peraturan tersebut hanya mengatur tentang ketentuan sanksi yang diterima oleh pelaku Match Fixing. Didalam peraturan tersebut sanksi yang dikenakan pelaku merupakan sanksi  yang  bersifat  adminitatif  saja,  seperti  berupa  sanksi  denda  dan  larangan berkecimpung  didalam  olahraga.  Didalam  pasal  kode  disiplin  tersebut  hanya  dijelaskan besaran uang denda dan hanya beberapa larangan seorang pelaku yang terbukti melakukan manipulasi  pertandingan  akan  dilarang  berakitvitas  di  lingkungan  sepak  bola.  Ketika tindakan suap dilakukan oleh pihak dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum. Hal itu juga tertera di Undang-undang Tindak Pidana Suap. Adapun yang membedakan tindakan penyuapan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Suap bahwa tindakan penyuapan dikaitkan dengan tindakan yang disebut private briber, serta terdapat syarat dalam public official bribery, seperti halnya keterkaitan diantara  kekuasaan  serta  jabatan  seperti  yang  dirumuskan  dalam  tindakan  korupsi. Kemudian,  kepentingan  umum  (public  interest)  adalah  persyaratan  dalam  delik  inti  di Undang-Undang Tindak Pidana Suap, ketika hal yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak ditemui adanya tindakan korupsi.Tindakan mengatur skor dengan keterlibatan adanya keuntungan  baik  berupa  materi  maupun  non  materi  sangat  berkaitan  seperti  yang tercantum di Pasal 2 dalam yang menyatakan seperti berikut:
“ Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk  membujuk  supaya  orang  itu  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam tugasnya,  yang  berlawanan  dengan  kewenangan  atau  kewajibannya  yang  menyangkut kepentingan  umum,  dipidana  karena  memberi  suap  dengan  pidana  penjara  selama- lamanya  5  (lima)  tahun  dan  denda  sebanyak-banyaknya  Rp.15.000.000,-  (lima  belas  juta rupiah) ”.
Selanjutnya  Pasal  3  menyatakan  :  “  Bar angsiapa  menerima  sesuatu  atau  janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana “.
Berdasarkan hal tersebut harus dipahami bahwa selama tak memenuhi unsur-unsur tertentu  yang  diatur  secara  pidana  maka  suatu  pengaturan  skor  tak  dapat  dimasukkan kategori kejahatan/kriminal namun tetap saja mencederai fairplay atau bisa di sebut sikap
mental yang menunjukan martabat ksatria pada olahraga karena ada juga pengaturan skor yang  motifnya  bukan  uang  tetapi  murni  strategi  untuk  menghindari/memilih  lawan  dan sebagainya.Suatu tindakan  dapat  dipidana jika termasuk  dalam delik pidana, suatu  delik haruslah  memenuhi  unsur-unsur  tertentu.  Dan  penyuapan  terkait  pengaturan  skor memenuhi syarat tersebut jika kita melihat ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang- Undang Tindak Pidana Suap yang secara garis besar menyatakan bahwa adalah termasuk tindak pidana kejahatan barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan  maksud  untuk  membujuk  supaya  orang  itu  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut  kepentingan  umum  serta  menerima  sesuatu  atau  janji,  sedangkan  ia mengetahui  atau  patut  dapat  menduga  bahwa  pemberian  sesuatu  atau  janji  itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum

## Pembahasan
Dalam era modernisasi, perkembangan pesat terjadi di berbagai aspek kehidupan di Indonesia.  Hal  ini  mencakup  kemajuan  di  bidang  kemasyarakatan,  kebangsaan,  dan kenegaraan, yang dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat di segala sektor seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Namun, bersamaan dengan kemajuan tersebut,  tindak  pidana,  termasuk  pengaturan  skor  dalam  sepak  bola,  juga  semakin berkembang.
Pengaturan  skor  di  pertandingan  sepak  bola  menjadi  perhatian  utama  karena dampaknya merugikan masyarakat dan merusak citra sepak bola di Indonesia. Dalam aspek hukum,  aturan  terkait  pengaturan  skor  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  72  Kode  Disiplin Persatuan  Sepak  Bola  Seluruh  Indonesia  (PSSI),  yang  menggambarkan  pengaturan  skor sebagai tindak pidana suap untuk mempengaruhi hasil pertandingan.
FIFA, organisasi sepak bola internasional, mengakui pengaturan skor sebagai bentuk kegiatan terorganisir, sementara Kode Etika FIFA menekankan pentingnya nilai sportivitas, kejujuran, dan etika dalam olahraga. Meskipun demikian, kasus pengaturan skor masih kerap terjadi di berbagai liga, termasuk di Indonesia.
Dalam  penegakan  hukum  terhadap  pengaturan  skor,  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  1980  tentang  Tindak  Pidana  Suap  menjadi  landasan  hukum.  Pasal  2  dan  Pasal  3 Undang-Undang  tersebut  mengatur  pemberian  dan  penerimaan  suap  yang  melibatkan kepentingan umum.
Sanksi  bagi  pelaku  pengaturan  skor  termasuk  larangan  bermain,  denda,  dan degradasi ke kompetisi dengan tingkatan yang lebih rendah. Meskipun ada pengaturan skor yang mungkin tidak berhubungan dengan motif keuangan, praktik tersebut tetap merusak prinsip sportivitas dan fair play dalam sepak bola.
Negara  perlu  memperhatikan  prinsip  Lex  Sportiva  atau  otonomi  hukum  olahraga untuk  mengatasi  masalah  pengaturan  skor.  Sistem  hukum  olahraga  yang  mandiri  dan independen  memberikan  kewenangan  kepada  organisasi  sepak  bola  internasional  untuk membuat aturan sendiri. Negara harus menjaga kedaulatannya dan menegakkan hukum nasional sesuai konstitusi, tetapi juga perlu bekerja sama internasional dalam menangani tindak pidana terorganisir di dunia sepak bola.
Pengaturan skor dianggap sebagai penyakit yang merugikan masyarakat, sehingga penegakan hukum pidana  dianggap langkah yang  diperlukan untuk menjaga ketertiban. Namun, perlu perhatian  khusus dalam penanganan kasus yang melibatkan  pihak di  luar dunia sepak bola, seperti mafia, agar prinsip Lex Sportiva tetap dihormati. Dengan demikian, Indonesia  diharapkan  dapat  mencapai  tujuan  membina  kesejahteraan umum  dan mencerdaskan  warganya  melalui  penegakan  hukum  yang  tepat  dalam  menangani  kasus pengaturan skor di dunia sepak bola.

## SIMPULAN
1. Tindak  Pidana  Suap  dalam  Pengaturan  Skor  ( Match  Fixing)  dapat  dijerat  dengan Undang-Undang No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) dan Pasal  56  KUHP,  pada  pelaksanaan  penegakan  hukum  terdapat  2  jalur  penyelesaian perkara yaitu dengan cara Litigasi dan Non Litigasi, pada jalur Litigasi pelaku jika terbukti memenuhi unsur tindak pidana suap maka akan dikenakan pada pasal 2 dan pasal 3 UU No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap sedangkan jika pelaku tidak memenuhi unsur pidana di dalam perbuatannya melakukan praktik pengaturan skor maka proses penegakan  dan  penyelesaian  perkara  melalui  jalur  Non  Litigasi  dimana  pelaku  alan dikenakan Hukuman oleh Federasi Sepak bola dalam hal ini PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) melalui Kode disiplin PSSI Tahun 2018.
2.  Dampak yang harus ditanggung ialah hukuman terhadap klub bola oleh Komisi Disiplin PSSI, pengurangan poin sekaligus degradasi secara otomatis ke liga di bawahnya dalam liga  sepakbola  tersebut.  Termasuk  sanksi  tambahan  berupa  denda.  Beberapa  hal tersebut  juga  akan  membawa  citra  buruk  bagi  Klub  Bola  yang  bersangkutan  dan mempengaruhi  nilai  pandang  penggemar  dan  sponsor  yang  justru  akan  merugikan finansial Klub Bola ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali, Menguak Teori Hukum (Legal  theory)  dan Teori  Peradilan  Judicial Prudence (Jakarta: Volume 1 Kencana, 2009)
Adami  Chazawi,  Pelajaran  Hukum  Pidana  1  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori  Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2014)
Amir Ilyas , Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP
– Indonesia,  2012)
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Makassar: Rangkang Education Pukap, 2012)
Andi Hamzah , Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),
Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  ditinjau  dari  Hukum  Pidana,(Jakarta:  Pusat  Studi Hukum, 2001)
Ediwannan,  SH,  Pengantar  kriminologi,  (Medan:  Penerbit  Universitas  Sumatera Utara, 1991)
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
K. Wantjik, Tindak Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
K. Wantjik, Tindak Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),
Muhammad  Fitranialdi, Analisa  Sanksi  Pidana  Terhadap  Kasus  Pengaturan  Skor Liga Sepakbola Indonesia, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2020) Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2009)
Prof. Mr. w. A Banger, Pe11ga11jar Psychologi Krimil lil, (Jakarta: Pradya Paramita, 1974) Qordhawi, Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, (Bandung:
Armico, 1997),
R.Wiyono, Pembahasan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
Sonata  Lukman, Tinjauan  Yuridis  Ketentuan  Delik  Suap  Dalam  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia,  (  Jakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2009 )
Tjipta  Lesmana, Bola  politik  dan  politik  bola:  ke  mana  ara  tendangannya,  (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2013),