Analisis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Manajemen Program Terhadap Kinerja Pendamping Sosial di Kabupaten Garut
Elsa Dewiyana 1 , Novie Susanti Suseno 2 , Mulyaningsih 3
1,2,2 Universitas Garut, Indonesia, Email: elsadwi@gmail.com
Received: June 12, 2023; In Revised: July 28, 2023; Accepted: August 15, 2023

## Abstrak
Artikel ini mengeksplorasi pengaruh pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan manajemen program terhadap kinerja pendamping sosial di Kabupaten Garut. Dengan latar belakang pentingnya Sumber Daya Manusia  (SDM) dalam mencapai  tujuan organisasi dan implementasi PKH sebagai  upaya  Kementerian Sosial untuk mengatasi kemiskinan, penelitian ini mengidentifikasi potensi kesenjangan dalam kualifikasi dan kinerja pendamping sosial PKH. Melalui survei yang melibatkan 83 responden pendamping sosial di Kabupaten Garut, hasil  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  PKH  berada  dalam  kategori  "Baik",  sementara  manajemen programnya  berada  dalam  kategori  "Cukup".  Temuan  ini  menegaskan  bahwa  ada  pengaruh  signifikan  dari kebijakan dan manajemen program PKH terhadap kinerja pendamping sosial.
Kata Kunci : Program Keluarga Harapan (PKH), Kinerja Pendamping Sosial, Manajemen Program.

## Abstract
This  article  explores  the  influence  of  implementing  the  Family  Hope  Program  (PKH)  policy  and  program management on the performance of social assistants in Garut Regency. Against the background of the importance of Human Resources (HR) in achieving organizational goals and implementing PKH as the Ministry of Social Affairs' efforts to overcome poverty, this research identifies potential gaps in the qualifications and performance of PKH  social assistants. Through a survey  involving 83 social assistance respondents in Garut Regency, the results  showed  that  the  implementation  of  the  PKH  policy  was  in  the  "Good"  category,  while  the  program management was in the "Enough" category. These findings confirm that there is a significant influence of PKH program policy and management on the performance of social assistants.
Keywords: Family Hope Program (PKH), Social Assistance Performance, Program Management.

## Pendahuluan
Setiap  organisasi,  termasuk  entitas  pemerintahan,  berupaya  mencapai  tujuan  dan aspirasi  tertentu.  Dalam  hal  ini,  organisasi  merujuk  pada  pemerintah  dan  lembaga-lembaga terkait  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  program-program  sosial.  Untuk  mencapai tujuan tersebut, organisasi memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. SDM bukan hanya sekedar angka atau statistik, melainkan aset vital yang harus dikelola dengan baik. Kualitas  SDM,  khususnya  dalam  hal  kinerja,  menjadi  penentu  utama  keberhasilan  suatu program. Oleh karena itu, evaluasi kinerja yang sesuai dengan standar yang ada sangat penting untuk mengetahui kualitas SDM dan area yang memerlukan peningkatan melalui pelatihan dan pembinaan.
Dalam  konteks  global,  banyak  negara  telah  mengimplementasikan  program  bantuan tunai  bersyarat,  dikenal  sebagai  Conditional  Cash  Transfers  (CCT),  untuk  mengatasi kemiskinan.  Indonesia,  melalui  Kementerian  Sosial,  telah  mengadaptasi  konsep  ini  melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Sejak dimulainya pada tahun 2007, PKH telah diterapkan di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Garut, dan telah mendapatkan pengakuan di dunia internasional sebagai salah satu program CCT yang efektif.
Namun,  seperti  banyak  program  lainnya,  keberhasilan  PKH  tidak  hanya  bergantung pada  dana  yang  dialokasikan,  tetapi  juga  pada  pelaksanaannya.  Di  sini,  peran  pendamping
sosial PKH menjadi sangat krusial. Mereka bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar mencapai  yang  membutuhkan  dan  digunakan  dengan  tepat.  Namun,  berdasarkan  data  dan temuan  sebelumnya,  terdapat  kesenjangan  dalam  pelaksanaan  program  ini,  terutama  terkait kualifikasi dan kinerja pendamping sosial PKH di Kabupaten Garut.
Kesenjangan ini bukan hanya menunjukkan adanya area yang memerlukan perbaikan, tetapi  juga  menunjukkan  potensi  risiko  yang  dapat  menghambat  keberhasilan  PKH.  Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami sumber dari kesenjangan ini dan bagaimana cara mengatasinya. Selain itu, dengan membandingkan pelaksanaan PKH di Kabupaten  Garut  dengan  program  serupa  di  daerah  lain,  kita  dapat  memperoleh  wawasan berharga  tentang  praktik  terbaik  yang  dapat  diadaptasi  untuk  meningkatkan  efektivitas program.
Penelitian-penelitian  sebelumnya  mengenai  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  telah banyak  dilakukan,  khususnya  penelitian  mengenai  efektivitas  program  dalam  mengurangi kemiskinan. Sebagai contoh, penelitian oleh Sofianto, A. (2020), Hia, E. N., Siagian, M., & Achmad,  N.  (2021)  menunjukkan  bahwa  PKH  telah  berhasil  meningkatkan  kualitas  hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di beberapa daerah di Jawa Tengah. Sementara itu, Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020), Hasna, N. M., Nugraha, N., & Mustikarini, I. D. (2020) menyoroti tantangan dalam distribusi bantuan, di mana beberapa keluarga yang memenuhi syarat tidak mendapatkan bantuan. Namun, sedikit sekali penelitian yang fokus pada kinerja pendamping sosial PKH, khususnya di Kabupaten Garut. Pendamping sosial memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan program ini, namun seringkali menjadi aspek yang terabaikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Garut dipilih karena menjadi Kabupaten yang paling rentan dalam  hal  kemiskinan,  yang  tercermin  dari  angka  kemiskinan  dan  Indeks  Pembangunan Manusia  nomor  3  terendah  di  Jawa  Barat,  padahal  Kabupaten  Garut  memiliki  potensi sumberdaya alam yang sangat besar.
Penelitian ini fokus pada evaluasi kinerja pendamping sosial PKH di Kabupaten Garut, sebuah  aspek  yang  jarang  mendapatkan  sorotan  dalam  literatur  sebelumnya.  Selain  itu, penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  serta  analisis  deskriptif  mendalam untuk  memahami  tantangan,  hambatan,  dan  peluang  yang  dihadapi  oleh  pendamping  sosial dalam  pelaksanaan  tugas  mereka.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  rekomendasi  yang  konkret  dan  berbasis  bukti  untuk  meningkatkan  kinerja pendamping sosial dan efektivitas PKH secara keseluruhan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendamping sosial PKH di Kabupaten Garut yaitu implementasi kebijakan  serta  manajemen  program.  Selain  itu,  tujuan  penelitian  adalah  memberikan rekomendasi  berbasis  bukti  untuk  meningkatkan  kinerja  pendamping  sosial  dan  efektivitas PKH di Kabupaten Garut.

## Tinjauan Pustaka

## Implementation Kebijakan Publik
Implementasi  kebijakan  publik  merupakan  bidang  analisis  yang  relatif  baru.  Proses pasca pengambilan keputusan telah menjadi bidang kajian yang terabaikan hingga tahun 1970- an.  Banyak  penulis  yang  menganggap  kajian  implementasi  kebijakan  sebagai  sesuatu  yang tidak  layak  mendapat  perhatian  dari  para  ahli.  Bahkan  banyak  yang  menyatakan  bahwa penerapannya sederhana, sehingga tampaknya tidak menimbulkan masalah berarti. Pressman dan Wildavsky (1973)-lah yang pertama kali menarik perhatian para spesialis pada bidang ini
dan  memperkuat  pentingnya  bidang  studi  ini.  Van  Meter  &  Van  Horn  (1975)  berpendapat bahwa studi implementasi telah menjadi bidang analisis yang terabaikan karena para spesialis pada dasarnya fokus pada proses pengambilan keputusan. diyakini bahwa setelah keputusan diambil, keputusan tersebut akan dilaksanakan dan mencapai hasil yang serupa dengan yang diharapkan pada awalnya. Namun, semakin banyak bukti dari sejumlah besar studi kasus yang menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan awal kebijakan dan hasil akhirnya. Di sisi lain, dapat juga dikatakan bahwa kompleksitas dan kesulitan proses implementasi telah membuat beberapa  ahli  enggan  mempelajari  bidang  studi  ini.  Hal  ini  mengarahkan  kita  untuk menemukan  bahwa  studi  implementasi  merupakan  suatu  hal  yang  perlu  dieksplorasi  dan menawarkan potensi yang sangat besar.
Berbagai penelitian kontemporer mengungkapkan bahwa banyak  negara menghadapi permasalahan  dan  hambatan  yang  berbeda  ketika  mencoba  menerapkan  kebijakan  dan mencapai  tujuan  awal  mereka.  Situasi  ini  relevan  dalam  dua  hal:  di  satu  sisi,  defisiensi implementasi menunjukkan inefisiensi pada aparatur pemerintah. Di sisi lain, kemampuan atau ketidakmampuan  pemerintah  dalam  melaksanakan  kebijakan  berdampak  langsung  pada persoalan  otonomi  negara.  Selain  itu,  tampaknya  kegagalan  dalam  implementasi  kebijakan dapat mengurangi dukungan politik pada pemilu berikutnya. Akibatnya, ketika para ahli dan pemerintah  menyadari  pentingnya  tahap  implementasi,  studi  mengenai  hal  tersebut  menjadi lebih umum, terutama dalam tiga tahun terakhir. dekade dan terutama di negara-negara maju.
Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975)  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan mencakup tindakan individu atau kelompok publik dan swasta yang berupaya mencapai tujuan yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  tindakan  mereka  merupakan  upaya  kecil  untuk mentransformasikan  keputusan  menjadi  prinsip-prinsip  operasional,  serta  upaya  jangka panjang untuk melaksanakan perubahan, kecil atau besar, yang diamanatkan oleh keputusan politik. Sabatier dan Mazmanian (1981: 5) memandang bahwa implementasi adalah cara untuk melaksanakan  suatu  keputusan  kebijakan  yang  mendasar.  Bagi  Pressman  dan  Wildavsky (1976) implementasi harus dilihat sebagai suatu proses interaksi antara penetapan tujuan dan tindakan yang dihasilkan untuk mencapainya. Bardach (1978: 5758) menetapkan bahwa proses implementasi adalah: 1) proses perakitan elemen-elemen yang diperlukan untuk menghasilkan hasil program tertentu, dan 2) habisnya sejumlah permainan yang saling terkait secara longgar di  mana  elemen-elemen  ini  terkandung  atau  disampaikan  kepada  proses  perakitan  pada persyaratan  tertentu.  Dari  pendapat  beberapa  ahli  tadi,  kita  dapat  mengatakan  bahwa implementasi adalah proses yang terjadi antara deklarasi formal kebijakan dan hasil akhir yang dicapai. Dengan kata lain, implementasinya adalah apa yang disebut “ missing link ”. Hal ini merupakan  sebuah  momen,  sebuah  proses  dimana  suatu  kebijakan  dapat  dipengaruhi  oleh berbagai  variabel  independen–aktor  dan  faktor–yang  dapat  mendukung,  mengubah  atau menghambat pencapaian tujuan awal.
Salah satu permasalahan pertama yang perlu diklarifikasi adalah gagasan tentang apa yang akan diterapkan. Literatur implementasi tidak spesifik  mengenai  masalah ini.  Menurut Van  Meter  dan  Van  Horn  tampaknya  istilah  implementasi  dapat  diterapkan  pada  berbagai “kebijakan”. Banyak penelitian tidak secara tepat menetapkan karakteristik “politik” sebagai objek  kajian.  Artinya,  tidak  ada  kepastian  apakah  kebijakan  yang  dilaksanakan  merupakan keputusan administratif yang diambil oleh eksekutif atau oleh salah satu menteri dalam bentuk rencana  atau  program;  jika  instrumen  tersebut  lebih  formal,  seperti  keputusan  administratif yang dikeluarkan oleh eksekutif; atau bahkan jika mengacu pada undang-undang yang secara formal memerlukan persetujuan badan legislatif. Kajian yang dilakukan Van Meter dan Van Horn (1975) tidak secara eksplisit berkaitan dengan jenis kebijakan yang telah dilaksanakan. Kebijakan-kebijakan  tersebut  secara  tidak  jelas  mengacu  pada  undang-undang,  keputusan pengadilan,  keputusan  atau  program  yang  berlaku,  tanpa  memberikan  penjelasan  tambahan
mengenai  kemungkinan  perbedaan  antara  berbagai  jenis  kebijakan  tersebut.  Demikian  pula, Dolbeare  dan  Hammond  (1971)  menyebut  suatu  keputusan,  undang-undang,  atau  kebijakan sebagai  konsep  yang  serupa  tanpa  menjelaskan  secara  lebih  rinci.  Oleh  karena  itu,  perlu dipahami bahwa para penulis ini menganggap berbagai jenis kebijakan tersebut sama saja. Oleh karena  itu,  mereka  tidak  mengidentifikasi  perbedaan-perbedaan  formal  di  antara  ketiganya, atau bagaimana perbedaan-perbedaan ini pada akhirnya mencerminkan peluang keberhasilan implementasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Beberapa penelitian, seperti Weatherley dan Lipsky  (1977), serta Pressman dan Wildavsky (1973), membahas tentang normativitas yang biasanya  dirumuskan  sebagai  hukum.  Namun,  pembahasan  tersebut  tidak  membahas kemungkinan  variasi  dalam  proses  implementasi  atau  hasil  yang  mungkin  terkait  dengan karakteristik kebijakan tersebut.
Sabatier dan Mazmanian (1981: 5) dalam pendekatan klasiknya yang bersifat top-down tampak jelas ketika mengacu pada implementasi suatu undang-undang. Meskipun demikian, mereka lebih lanjut  menunjukkan bahwa keputusan pengadilan atau perintah eksekutif yang penting juga dapat dimasukkan. Sayangnya, para penulis ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai karakteristik atau formalitas perintah eksekutif tersebut. Penekanan kuat yang diberikan oleh para penulis ini terhadap penerapan suatu undang-undang atau undang-undang berkaitan  dengan  pentingnya  pendekatan  mereka  terhadap  apa  yang  mereka  sebut  sebagai “keharusan”.  legal.”  Kekuatan  formal  dan  normatif  perundang-undangan  tersirat  dalam kajiannya  dan,  oleh  karena  itu,  merupakan  salah  satu  ciri  khas  kerangka  konseptualnya. Namun, dalam karya-karya berikutnya, Sabatier kembali ke tipe politik umum tanpa khawatir akan  menimbulkan  perbedaan  tambahan.  Pendekatan  Rein  dan  Rabinovitz  (1978)  menarik karena,  di  luar  keberadaan  aturan  asli,  pendekatan  ini  mengidentifikasi  kebutuhan  untuk menerbitkan  peraturan  sekunder.  Dalam  “keharusan  hukum”  mereka  melihat  peraturan perundang-undangan  sebagai  pusat  implementasi.  namun,  mereka  mengakui  perlunya menerbitkan peraturan administratif yang berfungsi sebagai mekanisme operasional. Peraturan pelengkap ini harus sesuai dengan undang-undang dan harus menyertai setiap undang-undang. Senada dengan itu, penelitian Bardach menganalisis apa yang terjadi setelah sebuah undang- undang  menjadi  undang-undang.  Bardach  mengidentifikasi  program  dan  kebijakan administratif  yang  diperlukan  untuk  "memulai  mesin".  namun,  studi  mereka  menimbulkan ambiguitas ketika mereka merenungkan bahwa mandat awal dapat bersifat legislatif, birokratis, atau yudikatif, tanpa memberikan analisis atau pembedaan dalam kaitannya dengan berbagai jenis mandat awal, seperti yang terjadi pada Rein dan Rabinovitz.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses implementasi, kita dapat  mempertimbangkan untuk  menggabungkan pendekatan terbaik  dari kedua pendekatan tersebut,  sehingga  dapat  digunakan  pendekatan  hibrid.  Sejumlah  upaya  telah  dicoba  untuk menghasilkan  hal  ini,  namun  hasilnya  tidak  memiliki  pola  yang  sama.  Sejak  tahun  1986 Sabatier mulai menawarkan sintesis dari dua pendekatan yang akan diterapkan pada apa yang ia sebut sebagai “masyarakat industri modern.” Karena implementasi merupakan sebuah proses yang berubah, Sabatier berpendapat bahwa kebijakan harus dipelajari dalam jangka waktu yang lebih lama, setidaknya sepuluh tahun atau lebih.
Dari uraian di atas, peneliti memutuskan acuan penelitian dengan menggunakan teori Van  Metter  dan  Van  Horn  yang  memiliki  dimensi  dan  indikator  yang  dapat  mengukur pelaksanaan kebijakan. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan terkait tiga hal. Pertama, adanya ukuran dan tujuan, kedua, adanya sumber daya, ketiga, adanya agen pelaksana,  keempat,  adanya  sikap  dan  kecenderungan,  kelima,  adanya  komunikasi  antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan keenam lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

## Manajemen PKH
Dari segi etimologi, istilah "manajemen" berasal dari kata Inggris "management", yang evolusinya berasal dari kata "to manage", yang berarti mengendalikan atau mengelola. Asal kata  "manage"  berasal  dari  Bahasa  Italia,  "maneggio",  yang  diambil  dari  Bahasa  Latin "maneggiare",  yang  memiliki  akar  kata  "manus",  berarti  tangan.  Dalam  literatur,  banyak definisi manajemen yang diajukan oleh para ahli. Farida (2017) mendefinisikan manajemen sebagai kombinasi seni dan ilmu dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memberi arahan, dan  mengawasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  ditargetkan.  Sementara  itu,  Hasibuan  (2020) melihat manajemen sebagai ilmu dan seni dalam mengelola sumber daya dengan cara yang efisien dan efektif. Robbins dan Coulter, seperti yang dikutip oleh Kristina dan Widyaningrum (2019), mendeskripsikan manajemen sebagai  proses koordinasi dan integrasi  aktivitas kerja untuk  mencapai  hasil  yang  efisien  dan  efektif.  Kristina  dan  Widyaningrum  (2019)  sendiri mendefinisikan  manajemen  sebagai  koordinasi  semua  sumber  daya  melalui  serangkaian aktivitas perencanaan, organisasi, pengerahan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Dari  berbagai  pendapat  ahli  tersebut, manajemen  dapat  diartikan  sebagai  serangkaian  aktivitas  yang  melibatkan  perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengawasan dalam sebuah entitas untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan merujuk pada berbagai definisi di atas, manajemen dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan yang melibatkan perencanaan, organisasi, motivasi, pengendalian, dan pengembangan upaya dalam mengelola sumber daya manusia dan fasilitas lainnya guna mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.
Bessant  &  Grant  dalam  Mulyaningsih,  dkk,  (2020:  38 ) berpendapat  bahwa untuk mengelola  manajemen  memerlukan  perilaku  inovatif  manajemen  berikut  :  Kesiagaan: pencarian aktif berbagai sumber kompetensi teknis manajemen, Evaluasi terhadap fleksibilitas, keterbukaan, pengambilan risiko, kompetensi internal, kompetensi manajerial, akses kepada sumber eksternal, serta perencanaan dan penggunaan teknik lebih canggih, Adopsi terhadap teknologi  baru dan praktik manajemen baru yang lebih handal  dalam meningkatkan kinerja organisasi.

## Kinerja Pendamping
Menurut Sedarmayanti (2018:260), kinerja diartikan sebagai hasil kerja individu atau keseluruhan proses manajemen yang harus dapat  dibuktikan dan diukur. Kinerja, atau yang dikenal  juga  dengan  istilah  'performance',  menggambarkan  sejauh  mana  pencapaian  suatu program  atau  kebijakan  dalam  menerjemahkan  sasaran,  tujuan,  visi,  dan  misi  organisasi  ke dalam rencana strategisnya. Hasibuan (2017:94) mendefinisikan kinerja pendamping sebagai hasil  yang  diperoleh  seseorang  dalam  menjalankan  tugas  yang  diberikan  kepadanya, berdasarkan  kompetensi,  pengalaman,  dedikasi,  dan  waktu  yang  dimilikinya.  Prestasi  kerja adalah kombinasi dari tiga aspek kunci: kemampuan dan ketertarikan pekerja, pemahaman dan penerimaan terhadap delegasi tugas, serta motivasi pekerja. Prestasi kerja pendamping akan meningkat seiring dengan peningkatan ketiga aspek tersebut. Dengan merujuk pada definisi kinerja  pendamping  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  adalah  hasil  yang  diperoleh pendamping  selama  periode  tertentu  berdasarkan  tugas  yang  ditugaskan  oleh  organisasi. Pendamping dengan kinerja yang baik akan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Setiap pendamping  memiliki  kinerja  yang  unik  berdasarkan  kemampuannya.  Kinerja  pendamping dipengaruhi oleh kompetensi dan keahlian yang dimilikinya. Untuk mencapai kinerja optimal, pendamping harus memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan tugasnya.
Menurut  Campbell  (dalam  Mulyaningsih,  dkk,  2020:  182),  kinerja  didefinisikan sebagai  perilaku  yang  sejalan  dengan  tujuan  organisasi  atau  unit  tempat  seseorang  bekerja.
Kinerja  mencerminkan  apa  yang  sebenarnya  dilakukan  seseorang  dan  dapat  diamati.  Ini mencakup perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi dan bukan hanya hasil dari tindakan tersebut.  Mahmudi  (2018:  36)  menyebutkan  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja pendamping,  termasuk  karakteristik  individu,  kepemimpinan,  tim,  sistem  kerja,  dan  faktor lingkungan.  Menurut  Mathis  dan  Jackson  (2009),  kinerja  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh kemampuan  individu,  tetapi  juga  oleh  dukungan  organisasi  dan  faktor  lainnya.  Program Keluarga Harapan (PKH) diakui sebagai salah satu program paling efektif dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019) karena memberikan bantuan  tunai  bersyarat  dan  akses  layanan  pendidikan  serta  kesehatan.  Program  ini  juga memberikan  pemberdayaan  melalui  Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  (P2K2) untuk  mencegah  ketergantungan.  Koordinasi  antara  sumber  daya  manusia  PKH  dan  pihak terkait  sangat  penting  untuk  mencapai  tujuan  PKH,  dengan  pendamping  sosial  memainkan peran kunci (Gulo, 2018). Oleh karena itu, mengukur kinerja pendamping adalah esensial untuk menilai efektivitas mereka dalam mencapai tujuan PKH.

## Metode Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  se Kabupaten  Garut  sebanyak  479  orang  yang  tersebar  di  42  kecamatan  Untuk  menentukan sampel  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian,  terdapat  berbagai  teknik  sampling  yang digunakan. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pendamping Program Keluarga Harapan  se  Kabupaten  Garut  dengan Non  probability sebagai  teknik  pengambilan  sampel. Untuk mengetahui jumlah sampel yang akan diteliti ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 10%.
Berikut merupakan rumus slovin yang digunakan:
𝑛  = 𝑁 ( 1  +  𝑁 𝑒 2 ) 𝑛  = 479 1  +  479(0,1) 2
= 479 5.79 = 82,7 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 83.
Keterangan: n: Jumlah sampel N: Total Populasi e: Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel
Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengembangkan instrumen penelitian berupa kuesioner,  wawancara,  format  observasi,  dan  daftar  isian.  Kuesioner digunakan  untuk mengumpulkan data dari responden yang terkait dalam penelitian. Kuesioner berisi pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepada  responden untuk mendapatkan informasi  yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada pejabat pemerintah, masyarakat terkait, tokoh masyarakat, dan lain-lain yang dapat mendukung data penelitian. Wawancara dilakukan untuk melengkapi  data  yang  tidak  dapat  dijaring  melalui  instrumen  penelitian  lainnya.  Format observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas yang dianggap penting dan terkait  dalam  penelitian.  Daftar  isian digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yang  bersifat kuantitatif.
Uji  validitas  dan  reliabilitas  instrumen  penelitian  telah  dilakukan.  Uji  validitas menggunakan metode konstruk validity, yang menganalisis hubungan antara skor setiap butir pernyataan  dengan  skor  butir  pernyataan  lainnya  dalam  satu  konsep  pengukuran.  Uji
reliabilitas  menggunakan  metode  internal  konsistensi,  yang  melihat  kesesuaian  jawaban responden  dari  setiap  butir  pernyataan.  Butir  pernyataan  dikatakan  valid  jika  memiliki koefisien  korelasi  minimal  0,30,  dan  sekumpulan  butir  pernyataan  dikatakan  reliabel  jika memiliki koefisien reliabilitas minimal 0,70.

## Hasil dan Pembahasan

## Analisis Deskriptif
Pelaksanaan  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kabupaten  Garut menunjukkan hasil yang positif di semua dimensinya. Ukuran dan tujuan kebijakan memiliki persentase  sebesar  74,23%,  menunjukkan  penerapan  yang  baik.  Sumber  daya,  dengan persentase  70,05%,  menandakan  penggunaan  sumber  daya  yang  efisien.  Karakteristik  agen pelaksana,  dengan  persentase  80,06%,  mengindikasikan  kesesuaian  karakteristik  dengan kebutuhan  program.  Sikap  dan  kecenderungan  pelaksana,  dengan  persentase  81,11%, menunjukkan  dukungan  penuh  terhadap  kebijakan  PKH.  Komunikasi  antar  organisasi  dan aktivitas pelaksana, dengan persentase 73,99%, menandakan koordinasi yang efektif. Terakhir, lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik,  dengan  persentase  74,30%,  menunjukkan  kondisi yang  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  PKH.  Rekapitulasi  persepsi  responden  terhadap variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 1:
Tabel 1 Data Distribusi Seluruh Variabel Penelitian
Variabel Dimensi No. Item Rata-Rata Persentase Kategori Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan 1, 2, 3, 4 74,23 Baik Dimensi Sumber Daya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 70,05 Baik Dimensi Karakteristik Agen pelaksana 14, 15, 16, 17 80,06 Baik Dimensi Sikap atau Kecenderungan Para pelaksana 18, 19, 20, 21, 22, 23 81,11 Baik Dimensi  Komunikasi  antar Organisasi  dan  aktivitas para pelaksana 24, 25, 26, 27 73,99 Baik Dimensi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik 28, 29 74,30 Baik Manajemen Program Keluarga Harapan (PKH) Dimensi Perencanaan (Planning) 1, 2, 3, 4, 5 61,57 Cukup Dimensi  Pengorganisasian (Organizing) 6, 7, 8, 9 59,88 Cukup Dimensi Penyusunan Pegawai (Staffing) 10, 11, 12, 13 64,70 Cukup Dimensi Pengarahan (Directing) 14, 15, 16 63,10 Cukup Dimensi  Pengkoordinasian (Coordinating) 17, 18 60,60 Cukup Dimensi Pelaporan (Reporting) 19, 20 65,95 Cukup Dimensi Penganggaran 21, 22, 23 61,19 Cukup
Variabel Dimensi No. Item Rata-Rata Persentase Kategori (Budgetting) Kinerja Pendamping Sosial Dimensi Kualitas Kerja 1, 2, 3, 4 74,11 Baik Dimensi Ketepatan waktu 5, 6 76,43 Baik Dimensi Inisiatif 7,8 74,64 Baik Dimensi Kemampuan 9, 10 83,21 Baik Dimensi Komunikasi 11, 12 74,38 Baik Sumber: Data hasil penelitian, 2023
Pada  dimensi  manajemen  PKH,  semua  dimensi  dalam  manajemen  program  PKH memiliki  rata-rata  persentase  yang  berkisar  antara  59,88%  hingga  65,95%,  yang  semuanya masuk dalam kategori "Cukup". Hal ini menunjukkan bahwa meskipun manajemen program PKH di Kabupaten Garut telah berjalan, masih ada ruang untuk peningkatan dalam berbagai aspek manajemen.
Sementara  dalam  dimensi  kinerja  pendampim  PKH  Semua  dimensi  dalam  kinerja pendamping sosial memiliki rata-rata persentase yang berkisar antara 74,11% hingga 83,21%, yang semuanya masuk dalam kategori "Baik". Ini menunjukkan bahwa pendamping sosial di Kabupaten Garut memiliki kinerja yang baik dalam mendukung pelaksanaan kebijakan PKH.
Berdasarkan  hasil  deskriptif  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  PKH  dan kinerja  pendamping  sosial  di  Kabupaten  Garut  berada  dalam  kategori  "Baik".  Namun, manajemen  program  PKH  masih  memerlukan  perbaikan  karena  berada  dalam  kategori "Cukup".  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya  meningkatkan  aspek-aspek  manajemen  untuk memastikan  keberlanjutan  dan  efektivitas  program  PKH  di  Kabupaten  Garut.  Selain  itu, dengan  kinerja  pendamping  sosial  yang  baik,  diharapkan  program  PKH  dapat  memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Garut.

## Uji Simultan (F)
Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan dan manajemen Program Keluarga Harapan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel kinerja pendammping sosial.  Jika F hitung > F tabel maka secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikan yang digunakan 5%. Untuk hasil perhitungan Uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 2. Hasil Uji Simultan (F)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 6272,639 2 3136,320 125,955 ,000 b Residual 2016,920 81 24,900 Total 8289,560 83 a. Dependent Variable: Pendamping_Sosial
b. Predictors: (Constant), Manajemen_Program, Kebijakan_PKH
Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 24
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 125,955 nilai ini lebih besar dari F tabel yaitu 2,017 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansinya jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja pendamping sosial. Jadi hasil perhitungan F hitung ˃ F tabel (125,955 ˃ 2,017) dengan diperoleh nilai sig (0,000 ˂  0,05)  maka  secara  simultan  (bersama-  sama)  variabel  pelaksanaan  kebijakan  Program
Keluarga Harapan dan manajemen Program Keluarga Harapan berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pendamping Sosial.

## Uji Parsial (T)
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas  secara  parsial  terhadap keputusan pembelian. Jika t hitung > t tabel atau nilai signifikan < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan. Dalam penelitian ini nilai t tabel 1,664.

## Tabel 3 Hasil Uji Parsial (T)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6,027 3,370 1,788 ,077 Kebijakan_PKH ,260 ,048 ,526 5,365 ,000 Manajemen_Program ,148 ,038 ,383 3,906 ,000
a. Dependent Variable: Pendamping_Sosial
Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 24
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  variabel  pelaksanaan  kebijakan Program Keluarga Harapan menunjukkan nilai t hitung > t tabel yaitu 5,365 > 1,664 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 berarti variabel pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan berpengaruh  terhadap  variabel  kinerja  pendamping  sosial.  Variabel  manajemen  Program Keluarga  Harapan  menunjukkan  nilai  t hitung >  t tabel yaitu  3,906  >  1,664  dengan  tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 berarti variabel manajemen Program Keluarga Harapan berpengaruh terhadap variabel kinerja pendamping sosial.
Uji Determinasi (R 2 )
Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya nilai R 2 dapat dijelaskan pada Tabel 4.40 Sebagai berikut.

## Tabel 4. Hasil Uji Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,870 a ,757 ,751 4,990 a. Predictors: (Constant), Manajemen_Program, Kebijakan_PKH
Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 24
Dari tabel di atas diperoleh nilai R square atau koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa bagus nilai regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai R square yang diperoleh adalah 0,757 dengan nilai Adjusted R Square 0,751. Maka dapat dijelaskan bahwa besarnya kontribusi pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan dan manajemen Program Keluarga Harapan adalah 75,10% sedangkan sisanya 24,90% dipengaruhi oleh faktor lain.
Pada  dasarnya  penelitian  yang  menggunakan  metode  ilmiah  memiliki  toleransi terhadap  keraguan  yang  muncul  atas  sebuah  pernyataan  atau  kesimpulan,  dengan  demikian suatu hasil penelitian bisa saja saling berbeda atau bahkan bertentangan dengan hasil penelitian lainnya.  Berikut  ini  akan  dikemukakan  pembahasan  atas  hasil  temuan  penelitian  mengenai
pengaruh pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan manajemen program terhadap kinerja pendamping sosial di Kabupaten Garut.
Pemilihan  dasar  teori  yang  melandasi  pengujian  terhadap  variabel  pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Van Meter dan Van menunjuk pada 6 dimensi yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Keenam  dimensi  variabel  tersebut  juga  saling berhubungan satu sama lain.
Hasil  data  kuesioner  yang  terkumpul  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) persepsi responden termasuk ke dalam kategori Baik. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Garut dinilai sudah baik dengan persentase sebesar 74,30%. Persentase tertinggi ada pada indikator sumber daya manusia sebesar 90,71% dan termasuk kategori sangat baik. Hal ini memberikan informasi bahwa dalam pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan (PKH), para pendamping sosial sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing- masing.
Sedangkan persentase terendah pada variabel pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan  (PKH)  pada  indikator  sumber  daya  material  lain  dengan  persentase  47,14%  dan termasuk kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan (PKH) dinilai kurang memadai.  Pencairan dana dilaksanakan dalam  bentuk  non tunai sehingga diberikan kartu ATM oleh KPM  PKH. Sehingga  pendampingan  pencairan  dilakukan  dengan  berkonsultasi  langsung  kepada  KPM terkait penggunaan kartu ATM serta transaksi atau penarikan dana dapat dilakukan pada bank penyalur terkait. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi penyaluran dana PKH, karena tidak semua daerah di Kabupaten Garut tersedia mesin ATM.
Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian dengan software SPSS 24, temuan penelitian  menunjukkan  semua  indikator  yang  digunakan  sebagai  alat  ukur  untuk  menguji pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan (PKH) pada penelitian ini valid dan reliabel. Hasil pengolahan data kuesioner menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan (PKH) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendamping sosial.
Pemilihan dasar teori yang melandasi pengujian terhadap variabel manajemen program adalah  teori  manajemen  program  yang  dikemukakan  oleh  Terry  dalam  Torang  Syamsir (2016:166-176)  dan  hasibuan  (2006:2)  menunjuk  pada  tujuh  dimensi  yaitu  perencanaan ( planning ),  pengorganisasian  ( organizing ),  penyusunan  pegawai  ( staffing ),  pengarahan ( directing ),  pengkoordinasian  ( coordinating ),  pelaporan  ( reporting ),  dan  penganggaran ( budgetting ).
Hasil  data  kuesioner  yang  terkumpul  menunjukkan  bahwa  manajemen  program persepsi responden termasuk ke dalam kategori Cukup. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa manajemen Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Garut dinilai sudah cukup baik dengan  persentase  sebesar  62,27%.  Persentase  tertinggi  ada  pada  indikator  tertulis  sebesar 67,62%  dan  termasuk  kategori  cukup.  Hal  ini  memberikan  informasi  bahwa  pemimpin menyediakan  format  monitoring  dan  pelaporan  dengan  standar  baik  untuk  mempermudah tahap pelaporan dari pendamping sosial.
Sedangkan  persentase  terendah  pada  variabel  manajemen  program  keluarga  harapan (PKH) pada indikator strategi dengan persentase 56,43% dan termasuk kategori cukup. Hal ini menunjukkan  bahwa  proses  pengorganisian  Dalam  Program  Keluarga  Harapan  perlu
ditingkatkan,  misalnya  saja  dalam  proses  pemutakhiran  data  yang  sering  kali  tidak  sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian dengan software SPSS 24, temuan penelitian  menunjukkan  semua  indikator  yang  digunakan  sebagai  alat  ukur  untuk  menguji manjemen  program  keluarga  harapan  (PKH)  pada  penelitian  ini  valid  dan  reliabel.  Hasil pengolahan data kuesioner menunjukkan bahwa manajemen program keluarga harapan (PKH) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendamping sosial.
Pemilihan dasar teori yang melandasi pengujian terhadap variabel kinerja pendamping sosial adalah teori kinerja pendamping sosial yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2010:10) dan  Fahmi  (2015:2)  menunjuk  pada  lima  dimensi  yaitu  (kualitas  kerja,  ketepatan  waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Kelima dimensi variabel tersebut tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.
Hasil data kuesioner yang terkumpul menunjukkan bahwa kinerja pendamping sosial persepsi responden termasuk ke dalam kategori Baik. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kinerja pendamping sosial di Kabupaten Garut dinilai sudah baik dengan persentase sebesar 74,38%. Persentase tertinggi ada pada indikator penetapan tujuan dan sasaran sebesar 90,71% dan termasuk kategori sangat baik. Hal ini memberikan informasi bahwa dalam pendamping sosial memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya selama berada di lapangan.
Sedangkan persentase terendah pada variabel kinerja pendamping sosial pada indikator komunikasi  tersampaikan  dengan  persentase  61,43%  dan  termasuk  kategori  cukup.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kemampuan  para  pendamping  sosial  dalam  berkomunikasi  dan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di wilayah kerja masing-masing perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian dengan software SPSS 24, temuan penelitian menunjukkan  semua  indikator  yang  digunakan  sebagai  alat  ukur  untuk  menguji  kinerja pendamping sosial pada penelitian ini valid dan reliabel.
Berdasarkan  uji  hipotesis  melalui  software  SPSS  diketahui  bahwa  pelaksanaan kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pendamping sosial. Penelitian ini dapat dilihat dari hasil perhitungan yang diperoleh dari nilai T hitung = 5,365 yang artinya T hitung ˃ T tabel (5,365 > 1,664) dengan signifikan 0,000 ˂ 0,05 maka H 0 ditolak  dan  H 1 diterima  artinya  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendamping sosial.
Hal ini sesuai dengan teori yang yang dikemukakan oleh Sumaryadi (dalam saefudin, 2016)  yang  berpendapat  bahwa  efektivitas  implementasi  kebijakan  pada  akhirnya  akan memberikan  dampak  ataupun  pengaruh  terhadap  kinerja,  baik  secara  individu,  kelompok, maupun  organisasi.  Selanjutnya  hasil  dari  penelitian  ini  juga  dapat  memperkuat  dan membuktikan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Grindle  yang  berpendapat  bahwa  suatu implementasi  kebijakan  bertujuan  untuk  mencapai  kinerja  pemerintah.  Senada  dengan  hal tersebut hasil penelitian ini juga dapat membuktikan dan memperkuat teori yang dikemukakan oleh Wibawa et al (1994) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan bertujuan untuk menetapkan arah supaya tujuan kebijakan publik dapat  direalisasikan sebagai  hasil  ataupun kinerja dari kegiatan pemerintah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Suparno (2019) hal  ini  ditunjukan  dengan  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,820  dan  di  dapatkan  nilai  t hitung sebesar 8,356 dengan tingkat signifikan t sebesar 0,000.
Berdasarkan uji hipotesis melalui software SPSS diketahui bahwa manajemen program berpengaruh signifikan terhadap  kinerja pendamping  sosial.  Penelitian ini dapat  dilihat dari
hasil perhitungan yang diperoleh dari nilai T hitung = 3,906 yang artinya T hitung ˃ T tabel (3,906 ˃ 1,664) dengan signifikan 0,000 ˂ 0,05 maka H 0 ditolak dan H 1 diterima artinya menunjukan bahwa manajemen program berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendamping sosial.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang  menyatakan  dengan  mengembangkan  manajemen maka  kinerja  akan  meningkat  (Mardikaningsih  &  Putra,  2021). Temuan  yang  sama  pernah ditemukan  oleh  Bhaat  (2002);  Gholami  et  al.    (2013);  Namdarian  et  al.    (2020)  yang menunjukkan salah satu faktor untuk meningkatkan kinerja yaitu manajemen. Kemampuan atas manajemen perlu dikembangkan serta dimilik ioleh setiap SDM yang dimiliki (Darmawan et al., 2020).  SDM dengan manajemen   tinggi   akan   meningkatkan   kinerja   yang   dimiliki (Wahab, 2017).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinambela, E. A., & Darmawan, D. (2021). hal ini ditunjukan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,527 dan di dapatkan nilai t hitung sebesar 7,410 dengan tingkat signifikan t sebesar 0,000
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  variabel  pelaksanaan  kebijakan  Program Keluarga Harapan (PKH) (X1) dan manajemen program  (X2) terhadap kinerja pendamping sosial (Y) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansinya jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi yang digunakan untuk memprediksi Kinerja Pendamping Sosial dapat dikatakan bahwa semua  variabel  bebas  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pendamping sosial. Artinya secara simultan variabel pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan manajemen program signifikan terhadap kinerja pendamping sosial.
Berdasarkan R square atau koefisien determinasi yang diperoleh (0,757) dengan nilai Adjusted  R  Square 0,751.  Maka  dapat  dijelaskan  bahwa  besarnya  kontribusi  pelaksanaan kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  dan  manajemen  Program  Keluarga  Harapan  adalah 75,10% sedangkan sisanya 24,90% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Menurut Suwarto,  S.  (2020),  disiplin  kerja  mempengaruhi  kinerja  pegawai  sebesar  15,36%  dan kemampuan kerja mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 29,26%.

## Kesimpulan
Hasil penelitian menujukkan bahwa pelaksanaan kebijakan PKH di Kabupaten Garut menunjukkan hasil yang positif. Berbagai dimensi, mulai dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, hingga lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, semuanya mendapatkan kategori "Baik".  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  PKH  telah  diterapkan  dengan  efektif  di Kabupaten  Garut.  Manajemen  Program  Keluarga  Harapan  (PKH):  Meskipun  pelaksanaan kebijakan PKH menunjukkan hasil yang baik, manajemen program PKH di Kabupaten Garut menunjukkan  adanya  ruang  untuk  peningkatan  dalam  aspek  manajemen  program.  Kinerja Pendamping Sosial: Kinerja pendamping sosial di Kabupaten Garut menunjukkan hasil yang positif dengan kategori "Baik" di semua dimensinya. Hal ini menunjukkan bahwa pendamping sosial telah bekerja dengan efektif dalam mendukung pelaksanaan PKH. Pentingnya Kinerja Pendamping: Kinerja pendamping sosial memiliki peran penting dalam mencapai tujuan PKH. Berbagai  faktor,  mulai  dari  kemampuan  individu,  dukungan  organisasi,  hingga  faktor lingkungan,  mempengaruhi  kinerja  pendamping.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  kinerja pendamping dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH.
Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan PKH di Kabupaten Garut telah berjalan dengan baik, namun masih ada ruang untuk peningkatan dalam aspek manajemen program. Kinerja pendamping sosial memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan PKH, dan berbagai faktor mempengaruhi kinerja mereka. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan  kinerja  pendamping  sosial  dapat  meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan  PKH
Dalam  setiap  penelitian,  selalu  ada  keterbatasan  yang  perlu  diperhatikan  untuk  memahami konteks dan lingkup hasil yang diperoleh.
Meskipun hasil penelitian telah secara komprehensif memotret pengaruh implementasi kebijakan serta manajemen program PKH terhadap kinerja pendamping sosial, namun dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu: Pertama, penelitian ini hanya terfokus pada Kabupaten  Garut.  Oleh  karena  itu,  hasil  yang  diperoleh  mungkin  tidak  sepenuhnya mencerminkan  kondisi  di  kabupaten  atau  provinsi  lain  di  Indonesia.  Kedua,  metode pengumpulan data melalui Google Form mungkin memiliki keterbatasan dalam hal validitas dan kejujuran respons. Selanjutnya, penelitian ini hanya mempertimbangkan beberapa dimensi kinerja  dan  manajemen,  meninggalkan  potensi  variabel  lain  yang  mungkin  mempengaruhi kinerja pendamping sosial. Jumlah responden, meskipun signifikan, mungkin belum mencakup seluruh gambaran pendamping sosial di Kabupaten Garut. Terakhir, penelitian ini merupakan studi lintas waktu, yang mungkin tidak mencerminkan tren jangka panjang.
Mengingat  keterbatasan-keterbatasan  tersebut,  ada  beberapa  saran  untuk  penelitian selanjutnya. Penelitian di masa mendatang dapat memperluas cakupan geografisnya, mencakup lebih banyak kabupaten atau provinsi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Menggunakan  metode  pengumpulan  data  yang  berbeda,  seperti  wawancara  atau  diskusi kelompok  terfokus,  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  mendalam.  Selain  itu, mempertimbangkan variabel tambahan dan menggunakan teknik analisis yang lebih canggih dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya.

## Daftar Pustaka
Bardach,  E.  (1978). The  implementation  game:  What  happens  after  a  bill  becomes  a  law . Cambridge, MA: MIT Press.
Bhaat,  V.  V.  (2002).  The  impact  of  management  on  performance:  A  study  of  Indian manufacturing firms. International Journal of Production Economics, 78 (2), 193-204.
Darmawan,  A.,  Astuti,  A.  P.,  &  Astuti,  R.  (2020).  Pengaruh  manajemen  terhadap  kinerja karyawan. Jurnal Administrasi Bisnis, 12(1), 22-29.
Dolbeare, K. M., & Hammond, S. S. (1971). The politics of school busing . New York: Teachers College Press.
Farida, H. (2017). Manajemen: Suatu pengantar . Jakarta: Universitas Terbuka.
Gholami, A., Farhadi, S., & Gholami, J. (2013). The impact of management on performance: A  case  study  of  Iranian  manufacturing  firms. Journal  of  Industrial  Engineering International, 9 (1), 11-18.
Gulo, H. (2018). Peran pendamping sosial dalam meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). Jurnal Administrasi Publik, 4 (2), 167-177.
Hasibuan, M. S. P. (2020). Manajemen: Dasar,  Pengertian, dan Masalah . Jakarta:  Penerbit Bumi Aksara.
Hasna, N. M., Nugraha, N., & Mustikarini, I. D. (2020). Analisis dampak pemberian bantuan program keluarga harapan (pkh) terhadap kesejahteraan masyarakat. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 7 (2), 108-116.
Hia, E. N., Siagian, M., & Achmad, N. (2021). Implementasi  Family Development  Session Program Keluarga Harapan. Perspektif, 10 (1), 128-139.
Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). Program Keluarga Harapan (PKH): Profil dan hasil kajian . Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kristina, A., & Widyaningrum, A. (2019). Manajemen sumber daya manusia . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Leo  Agustino.  (2020).  Implementasi  kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18 (2), 150-164.
Lubis,  E.  F.,  &  Zubaidah,  E.  (2020).  Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, 9 (2), 88- 99.
Mahmudi,  A.  S.  (2018).  Pengaruh  kepemimpinan,  tim,  dan  sistem  kerja  terhadap  kinerja pendamping PKH di Kabupaten Jember. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 21 (1), 34-46.
Mardikaningsih, D., & Putra, A. A. (2021). Pengaruh manajemen terhadap kinerja: Studi pada perusahaan manufaktur di Kota Yogyakarta. Jurnal Manajemen dan Keuangan, 2 (1), 24-34.
Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2009). Human resource management . Mason, OH: Thomson Higher Education.
Mulyaningsih, N., Widiyastuti, S., & Sulistyowati, T. (2020). Pengaruh kompetensi inovatif manajemen terhadap kinerja organisasi. Jurnal Ilmu Manajemen, 18 (2), 189-202.
Namdarian, A., Khazaei, J., & Khazaei, M. (2020). The relationship between management and performance:  Evidence  from  Iranian  manufacturing  firms. International  Journal  of Business and Applied Economics, 14 (1), 1-13.
Pressman,  J.  L.,  &  Wildavsky,  A.  B.  (1973). Implementation:  How  great  expectations  in Washington are dashed in Oakland . Berkeley, CA: University of California Press.
Pressman,  J.  L.,  &  Wildavsky,  A.  B.  (1976). Implementation:  How  great  expectations  in Washington are dashed in Oakland . Berkeley, CA: University of California Press.
Rein, M., & Rabinovitz, F. (1978). Implementation: The organizational context. Public Policy, 26 (2), 199-223.
Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1981 ). The implementation of public policy: A framework of analysis . Glenview, IL: Scott, Foresman.
Sedarmayanti. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: Refika Aditama.
Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah.
Sosio Konsepsia, 10 (1), 14-31.
Torang Syamsir. (2016). Manajemen program dan evaluasi program: Studi kasus pada program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14 (2), 166-176.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6 (4), 445-488.
Wahab, S. A. (2017). Manajemen sumber daya manusia dan kinerja karyawan. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi, 2 (1), 1-12.
Weatherley, R., & Lipsky, M. (1977). Street-level bureaucracy and institutional  innovation: Implementing a change in public welfare . Cambridge, MA: Harvard University Press.