## PENGELOLAAN ALOKASI  DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA PAWINDAN KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS
Oleh : Yadi Mulyadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E. Martadinata No.150 Ciamis

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  belum  optimalnya  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. Hal itu terlihat dari indikasi-indikasi masalah antara lain : Kurang transparannya pemerintah desa dalam  pembuatan  rancangan  awal  atau  pembagian  per  alokasi  dari  Alokasi  Dana  Desa  dan pertanggungjawabannya,  dimana  masyarakat  hanya  diberitahu  besaran  anggarannya  saja, sehingga  menimbulkan ketidakpercayaan dari  masyarakat. Adanya kesenjangan  antara  tanggung jawab  dan  responsivitas  dengan  partisipasi  masyarakat  dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan,  studi  lapangan  (observasi  dan  wawancara). Jumlah  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  10  orang  yang  terdiri  dari  kepala  desa,  sekretaris desa,  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD)  sebanyak  2  orang,  Badan Permusyawaratan  Desa  dan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Pawindan  sebanyak  6 orang.  Teknik  analisa  data  dalam  penelitian  ini  adalah  Data  Reduction  (Reduksi  Data),  Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan  bahwa  pengelolaan  alokasi  dana  desa  secara  umum  sudah  terkelola  dengan  baik sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa. Ada  pula beberapa  hambatan  dalam pengelolaan  alokasi  dana  desa diantaranya lemahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sehingga informasi terkait pengelolaan alokasi dana  desa  tidak  sepenuhnya  disampaikan  karena  kurang  matangnya  perencanaan,  masyarakat menganggap  bahwa  keuangan  desa  hanya  diperuntukan  untuk  pembangunan  sarana  dan prasarana desa saja.  Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa,  hal  ini  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  dengan lembaga-lembaga yang ada di desa dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  kemudian  berusaha  untuk  menambah  personil  di  bagian keuangan  desa  untuk  menambah  kekuatan  khususnya  dalam  menangani  masalah  di  bidang keuangan desa.
Kata Kunci :Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pemerintah Desa

## A. PENDAHULUAN
Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
Desa  berfungsi  sebagai  ujung  tombak  di dalam  melaksanakan  pembangunan  disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan,  maupun  kemasyarakatan  maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan  satu  sama  lainnya  yang  meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Pada  perjalanan  ketatanegaraan  Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai  bentuk,  sehingga  perlu  dilindungi  dan diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,
dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan  dan  membangun  masyarakat  yang adil, makmur, dan sejahtera.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  dijelaskan  bahwa  pemberian  kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan  atas  desentralisasi  dalam  wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi  daerah  merupakan  hak,  wewenang  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Hal  ini  lebih  ditegaskan  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  yang menjelaskan  bahwa  desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan
mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era otonomi daerah terutama pasca reformasi,  posisi  desa  mengalami  dinamika terutama  dalam  posisi  dengan  Pemerintah  di level atas. Pada konteks ini relasi desa mengarah pada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.
Sejalan  dengan  era  otonomi  daerah  yang menitik  beratkan  pada  upaya  pemberdayaan masyarakat,  maka  peranan  Pemerintah  Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan    langsung  dengan  masyarakat menjadi  sangat  penting.  Sehingga  sukses  atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi  daerah  sangat  tergantung  pada  seberapa baik  kinerja  Pemerintahan  Desa  di  dalam mengimplementasikan  peranan,  fungsi,  dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.
Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan  otonomi  yang  diberikan  kepada desa  terdapat  pembiayaan-pembiayaan,  dimana pembiayaan  tersebut  memiliki  hubungan  dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten  memberikan  Alokasi  Dana  Desa kepada  setiap  Desa  yang  berada  di  wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa  yang  menyebutkan bahwa  keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  desa  yang  menimbulkan  pendapatan, belanja,  pembiayaan  dan  pengelolaan  keuangan desa.
Desa  sebagai  unit  organisasi  Pemerintah yang  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat dengan  segala  latar  belakang  kepentingan  dan kebutuhannya  mempunyai  peranan  yang  sangat strategis,  khususnya  dalam  pelaksanaan  tugas  di bidang  pelayanan  publik.  Maka  desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai  dengan  pembiayaan  dan  bantuan  sarana- prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan  otonomi  desa  menuju  kemandirian desa.  Maka  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan yaitu  Alokasi  Dana  Desa  untuk  menunjang segala sektor di masyarakat.
Alokasi  dana  desa  merupakan  salah  satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan  yaitu  hubungan  keuangan  antara Pemerintahan  Kabupaten  dengan  Pemerintahan Desa.  Untuk  dapat  merumuskan  hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan
pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa.
Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa  terkait sepenuhnya adalah untuk  fasilitas  pembangunan  dan  pemberdayaan desa  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  andil dalam  format  kepemerintahaan.  Dana  tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya  sesuai  dengan  undang  undang  dan ketentuan  yang  berlaku  yang  telah  ditetapkan pemerintah  Indonesia.  Sehingga  dengan  Alokasi Dana  Desa  tersebut  mampu  meningkatkan pembangunan  desa,   partisipasi  masyarakat dalam
memberdayakan dan mengimplementasikan  bantuan  tersebut  untuk kedepan.
Adapun  besaran  anggaran  Alokasi  Dana Desa  Pemerintah  Desa  Pawindan  yang  diterima pada  tahun  2016  sebesar  Rp.  437.429.000  dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 419.719.000.
Pembagian Alokasi Dana Desa pada tahun 2016  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Bupati Ciamis  Nomor  2  tahun  2016  tentang  Tata  Cara Pengalokasian  Alokasi  Dana  Desa  Tahun Anggaran 2016.
Pada  Peraturan  Bupati  Ciamis  nomor  2 tahun  2016,  desa  lebih  leluasa  dalam  mengatur alokasi dana desa nya sesuai dengan musyawarah desa (termasuk lembaga-lembaga desa lainnya).
Dari  besaran  Alokasi  Dana  Desa  pada tahun  2016, pembagian  per  alokasinya  ditujukan untuk  :  Belanja  Pegawai  (Tunjangan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  BPJS  Kesehatan bagi  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa,  BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa), Operasional Perkantoran (Belanja  Barang  dan  Jasa,  Belanja  Modal, Operasional  BPD,  Operasional  RT  dan  RW), Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan studi pendahuluan diperoleh kenyataan  bahwa  pemerintahan  desa  belum sepenuhnya  menguasai  tata  pengalokasiandana desa.  Hal  itu  terlihat  dari  indikasi-indikasi sebagai berikut :
1. Kurang  transparannya  pemerintah  desa dalam  pembuatan  rancangan  awal  atau pembagian  per  alokasi  dari  Alokasi  Dana Desa  dan  pertanggungjawabannya.  Dimana masyarakat hanya diberitahu besaran anggarannya  saja,  sehingga  menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.
Contoh  :Pada  Alokasi  Dana  Desa  tahun 2016,  masyarakat  hanya  diberitahu  anggar sebesar  Rp.  437.429.000,  tidak  diikut sertakan  dalam  pembuatan  rancangan  awal
atau  pembagian  per  alokasinya,  sehingga menimbulkan ketidakpercayaan
dari masyarakat. 2. Adanya  kesenjangan  antara  tanggungjawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Contoh  :  Pegawai  Desa  kurang  memberikan sosialisasi  tentang  pengelolaan  alokasi  dana desa  kepada  masyarakat,  sehingga  banyak masyarakat  kurang  memahami  apa  itu alokasi dana desa, bagaimana pengelolaannya,  dan  pemanfaatannya  untuk siapa.  Akibatnya,  partisipasi  masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa menjadi rendah.
Berdasarkan  fokus  penelitian  tersebut, selanjutnya untuk mempermudah proses penganalisaan  terkait  dengan  permasalahan  di atas,  maka  disusun  rumusan  masalah  penelitian ini,  sebagai  berikut  :  1)  Bagaimana  Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pawindan
Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis?,  2) Bagaimana  hambatan-hambatan  yang  dihadapi dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana    Desadi  Desa Pawindan  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis ? dan 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk  mengatasi  hambatan  dalam  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  Desa  Pawindan  Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ?

## B. LANDASAN TEORITIS
Alokasi  Dana  Desa  adalah  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan  desa  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan serta  pelayanan  masyarakat.  Alokasi  Dana  Desa merupakan  perolehan  bagian  keuangan  desa  dari kabupaten  yang  penyalurannya  melalui  Kas Desa.
“Pengelolaan    Keuangan    Desa    adalah keseluruhan    kegiatan    yang    meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,              dan  pertanggungjawaban keuangan  desa.”  Menurut  pasal  1  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia nomor  113  tahun  2014tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Maka  dengan  ini  peneliti  mengambil teori  dari  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa  di  dalam  Pasal  2  menyatakan bahwa :
(1) Keuangan    desa    dikelola  berdasarkan
asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib dan disiplin anggaran.
(2) Pengelolaan  keuangan  desa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dikelola  dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal  1  Januari  sampai  dengan  tanggal 31 Desember.
Asas  pengelolaan  keuangan  desa  adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa.Sesuai  peraturan  menteri  dalam  negeri nomor 113 tahun 2014. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas,yaitu :

## 1. Transparan (Keterbukaan)
Dalam  arti  segala  kegiatan  dan informasi terkai pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak  lain yang  berwenang.  Tidak  ada  sesuatu  hal yang  ditutup-tutupi  (disembunyikan)  atau dirahasiakan. Hal itu menurut siapa, berbuat apa, serta bagaimana melaksanakannya.
Transparan dalam pengelolaan keuangan  mempunyai  pengertian  bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat  guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui  secara  terbuka  dan  menyusun atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
Dengan  demikian,  asas  transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui  seluruh  proses  dalam  setiap tahapan  serta  menjamin  akses  semua  pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi dengan demikian,  berarti  Pemerintah  Desa  pro  aktif dan  memberikan  kemudahan  bagi  siapapun, kapan  saja  untuk  mengakses  /mendapatkan /mengetahui  informasi  terkait  Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Akuntabel (Pertanggungjawaban) Mempunyai  pengertian  bahwa  setiap tindakan  atau  kinerja  pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak- pihak yang memiliki hak atau berkewenangan  untuk  meminta  keterangan akan pertanggungjawaban (LAN:2003). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan  dengan  baik,  mulai dari proses
perencanaan hingga pertanggungjawaban.
Asas  ini  menuntut  Kepala  Desa mempertanggungjawabkan  dan  melaporkan
pelaksanaan  APBDesa  secara  tertib,  kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan  di  atasnya,  sesuai  peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif (Sumbangan Pemikiran)
Mempunyai  pengertian  bahwa  setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung  maupun  tidak  langsung  melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan  Keuangan  Desa,  sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggugjawaban wajib melibatkan
masyarakat  para  pemangku  kepentingan  di desa  serta  masyarakat  luas,  utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
4. Tertib dan Disiplin Anggaran Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan  pencatatan  atas  penggunaannya sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  keuangan  di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan  keuangan  desa  harus  sesuai dengan  Peraturan  Perundang-undangan  yang berlaku.

## C. METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  karena penelitian  ini  bertujuan  memperoleh  pemaparan yang  objektif  dan  mengungkapkan  gambaran masalah  yang  terjadi  pada  saat  penelitian  ini berlangsung  khususnya  mengenai  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  oleh  Pemerintah  Desa  di Desa  Pawindan  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten Ciamis,  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah sebanyak 10 orang.
Adapun  teknik  pengumpulan  datanya adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan studi dokumentasi.  Teknik  pengolahan/analisis  data dalam  penelitian  ini  adalah data  reduction (reduksi  data), data  display (penyajian  data)  dan conclusion drawing/verivikation (verifikasi data).
D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 1. Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  oleh Pemerintah  Desa  di  Desa  Pawindan
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
Berdasarkan hasil penelitian tentang  Penglolaan  Alokasi  Dana  Desa oleh  Pemerintah  Desa  di  Desa  Pawindan
Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis, dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Transparansi (Keterbukaan)
Pengertian  transparansi  menurut  Agus Dwiyanto (2006:80),yaitu : Penyediaan informasi tentang
pemerintahan bagi publik dan dijaminnya  kemudahan  di  dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat  dan  memadai.Dari  pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak  hanya  sekedar  menyediakan informasi  tentang  penyelenggaraan pemerintahan,  namun  harus  disertai dengan  kemudahan  bagi  masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan  bahwa  Transparansi  adalah suatu  keadaan  atau  sifat  yang  mudah dilihat dengan jelas,jujur dalam menyediakan  informasi  bagi  masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan    pemerintahan  yang baik Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi (keterbukaan) menyatakan  bahwa  segala  kegiatan  dan informasi  terkait  pengelolaan  keuangan desa  dapat  diawasi  oleh  pihak  lain  yang berwenang sudah sangat baik.
Selanjutnya berdasarkan hasil
observasi yang peneliti lakukan menunjukan  bahwa perangkat  desa memberikan  informasi  terkait  keuangan desa, dengan cara menempelkan informasi di papan pengumuman. Dengan  demikian  bahwa  perangkat  desa belum  mampu  memberikan  informasi secara luas, akibatnya masyarakat menganggap  bahwa  pegawai  desa  belum mampu  menjalankan  azas  pengelolaan alokasi dana desa.
2) Akuntabelitas (Pertanggungjawaban) Hari
(2007:129Menyatakan
bahwa  akuntabelitas  dapat  didefinisikan sebagai berikut :
Akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa  diartikan  sebagai kewajiban  pemerintah  desa  untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan  pemerintahan  di  desa dalam  rangka  otonomi  desa  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui  media  pertanggungjawaban
yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah desa sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab  terhadap  apa  yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan  tugas,  wewenang,  dan kewajiban Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui selama ini bahwa akuntabelitas (pertanggungjawaban)  Pemerintah  Desa Pawindan masih kesulitan dalam membuat  laporan  pertanggungjawannya, terbukti  sering  terdapat  kesalahan  dan harus  diperbaiki  kembali.Ini  terjadi dikarenakan prosedur pembuatan laporan harus  mengacu  pada  Peraturan  Bupati tentang  Alokasi  Dana  Desa  yang  setiap tahunnya mengalami perubahan.
Selanjutnya berdasarkan hasil
observasi yang peneliti lakukan menunjukan  bahwa  selama  ini  Pegawai Desa  belum  sepenuhnya  menguasai laporan  pertanggungjawaban,  sehingga sering  terjadi  perbaikan  laporan  oleh Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan
Desa. 3) Partisipatif (Sumbangan Pemikiran) Menurut Suyono (2011:27), mengemukakan  bahwa  partisipatif  dapat didefinisikan  sebagai  berikut  :  “
Partisipasi  merupakan  ikut  sertanya masyarakat  dalam  pembangunan,  ikut dalam  kegiatan  pembangunan  dan  ikut memanfaatkan dan menikmati  hasil-hasil pembangunan”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  selama ini belum terlaksana dengan baik. Sering melaksanakan  sosialisasi,  tetapi  banyak masyarakat  kurang  memahami  apa  itu aloksasi dana desa, bagaimana
pengelolaannya,  dan  pemanfaatannya untuk siapa. Akibatnya, partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  alokasi dana desa menjadi rendah. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan
menunjukan  bahwa  selama  ini  Pegawai Desa tidak terjalin komunikasi yang baik dengan  masyarakat  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Terlihat  dari  beberapa pegawai  yang  mewajibkan  masyarakat ikutserta  dalam  pengelolaan  keuangan desa, dan beberapa pegawai menganggap bahwa masyarakat tidak perlu
diikursertakan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban. Hal ini jelas menyebabkan partisipasi masyarakat rendah.
4) Tertib dan Disiplin Anggaran
Berdasarkan hasil penelitian diketahui selama ini menyatakan di Desa Pawindan  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten Ciamis  setiap  anggaran  dilaksanakan secara  konsisten  dengan  pencatatan  atas penggunaannya  sesuai  dengan  prinsip akuntansi keuangan di desa, dan berpedoman  pada  Rancangan  Anggaran Belanja  yang  dikeluarkan  kabupaten untuk dijadikan pedoman pelaporan hasil kegiatan.
Selanjutnya berdasarkan hasil
observasi yang peneliti lakukan menunjukan  bahwa  selama  ini  Pegawai Desa Pawindan sering mengalami kesulitan  dalam  membuat,  menjalankan, dan melaporkan hasil kegiatannya, karena pedoman pencatatan hasil kegiatan  setiap  tahunnya  selalu  ada perubahan.
2. Hambatan-hambatan  yang  dirasakan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh  Pemerintah  Desa  Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  Oleh  Pemerintah  Desa  Pawindan Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis diketahui  adanya  hambatan-hambatan yang  timbul  dalam  pengelolaannya,  hal itu  terlihat  dari  beberapa  indikasi masalah, diantaranya sebagai berikut : 1. Masih kurangnya kompetensi pegawai  desa  dalam  memberikan informasi  terkait  pengelolaan  alokasi desa,  karena  rendahnya  kualitas Sumber  Daya  Manusia  di  perdesaan yang  sebagian  besar  berketerampilan rendah.
2. Pola  pikir  masyarakat  yang  terus berkembang, dan pelaksana pengelolaan  alokasi  dana  desa  yang kualitas keterampilannya rendah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, ini menyebabkan ketidakpercayaan
masyarakat
terhadap  pengelolaan  alokasi  dana desa.  Padahal  dari  pegawai  desa memberikan informasi dengan media
pengajian,  rapat  mingguan,  bahkan acara-acara lainnya.
3. Menumpuknya  pekerjaan  di  desa sehingga  sering  terjadi  kesalahan dalam  memberikan  laporan  hasil kegiatan.  Tumpang  tindih  pekerjaan yang  meski  jelas  tupoksinya  tetapi pada  penerapan  dilapangan  pegawai desa  sering  mengalami  kesulitan dalam membuat laporan.
4. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi dana desa setiap tahunnya  mengalami  perubahan,  ini menjadi  hambatan  dalam  mengelola keuangan desa
Berdasarkan observasi diketahui selama  ini  menunjukan  bahwa  segala kegiatan dan informasi
terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui  dan  diawasi  oleh  pihak  lain yang  berwenang  masih  ada  hambatan, karena  rendahnya  kualitas  Sumber  Daya Manusia  yang  ada  di  Desa  Pawindan yang  sebagian  besar  berketerampilan rendah,  Pegawai  Desa  Pawindan  masih mencari solusi untuk memberikan informasi  terbaik  mengenai  pengelolaan alokasi  dana  desa,  karena  pola  pikir masyarakat yang sempit, ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  pengelolaan  alokasi dana desa. Fakta  di  lapangan  menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas  dan  kurang  fokus.  Pengawasan lebih  mengandalkan  prosedur  regular, yang  diutamakan  hanyalah  peran  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dari  uraian  di  atas  sesuai  dengan pendapat Qalyubi (2007:271) yang menyatakan : Apabila  dalam  sistem  dan  proses pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan  tidak  baik,  proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar  sehingga  proses  pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan.
Dengan  demikian  bahwa  proses pengelolaan  harus  dilakukan  dengan pengkajian yang matang, hal ini dilakukan untuk
mengantisipasi hambatan-hambatan  dalam  pengelolaan
agar dalam pelaksanaannya dapat meminimalisir kegagalan dalam pengelolaannya.
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  hambatan-hambatan  yang dirasakan  dalam  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  Oleh  Pemerintah  Desa Pawindan
Kecamatan
Ciamis

## Kabupaten Ciamis.
Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  oleh  Pemerintah  Desa  Pawindan Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis diketahui  adanya  upaya-upaya  yang dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan yang timbul dalam pengelolaannya,  berikut  ini  beberapa indikasi upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan, diantaranya : 1. Konsultasi pada Pemerintah Kabupaten atau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa saat mengalami hambatan terkait pengelolaan alokasi dana desa.
2. Koordinasi dengan pihak yang berwenang  yaitu  dengan  Dinas Pemberdayaan  Desa  apabila  terjadi kekeliruan dalam membuat laporan. 3. Memberikan pengertian dan pengarahan  kepada  semua  pegawai di desa pawindan agar tidak mengesampingkan keterlibatan masyarakat, karena begitu pentingnya  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan desa
4. Memberikan kesempatan kepada pegawai  di  bagian  keuangan  untuk melanjutkan  sekolah  atau  kursus- kursus di
bidang administrasi/akuntansi keuangan agar dapat  menambah  ilmu  pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dibidang akuntansi/administrasi keuangan. Sehingga bisa diaplikasikan di desa pawindan. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diketahui selama  ini  sudah  adanya  upaya-upaya yang  dilakukan  seperti  mengadakan musyawarah apabila mengalami kendala, dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Memberikan  pengertian  dan  pengarahan kepada sumua pegawai di Desa
Pawindan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa
dan berusaha
mengikutsertakan pegawai untuk
mengikuti  pelatihan-pelatihan  ataupun seminar-seminar  yang  diadakan  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Dari  uraian  di  atas  sesuai  dengan pendapat  Rohani  (2010:2),  Pengelolaan adalah : “Upaya untuk mengatur aktivitas berdasarkan  konsep  dan  prinsip  yang lebih  efektif,  efisien  dan  produktif dengan  diawali  penentuan  strategi  dan perencanaan”.
Dengan demikian kunci
keberhasilan  dalam  suatu  pengelolaan atau  manajemen  tergantung  pada  letak perencanaannya. Perencanaan adalah proses  yang  mendefinisikan  tujuan  dari organisasi,  membuat  strategi  digunakan untuk  mencapai  tujuan  dari  organisasi, serta  mengembangkan  rencana  aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses  yang  penting  dari  semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan ( planning )
fungsi pengorganisasian,  pengontrolan  maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Oleh
Pemerintah  Desa  di  Desa  Pawindan
Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis, maka  penulis  menyimpulkan  sebagai berikut :
1. Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Oleh Pemerintah  Desa  di  Desa  Pawindan Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis secara  umum  sudah  dikelola  dengan baik,  hal  ini  dapat  ditunjukan  dari jawaban  informan  yang  menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten  Ciamis  sebagian  sudah dikelola  dan  berjalan  dengan  baik, sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal  2  yang  merumuskan  asas pengelolaan keuangan desa.
2. Ada beberapa hambatan yang dihadapi, dalam Pengelolaan  Alokasi Dana Desa di  Desa  Pawindan  Kecamatan  Ciamis Kabupaten  Ciamis,  hal  ini  dapat ditunjukan dari jawaban informan yang menyatakan bahwa : lemahnya
kemampuan  perencanaan  di  tingkat desa,  menumpuknya  pekerjaan  di  desa sehingga  sering  terjadi  kesalahan
dalam memberikan laporan hasil kegiatan,  sebagian  masyarakat  belum mengerti  tentang  manfaat  pengelolaan keuangan desa.
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  hambatan-hambatan  dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  oleh Pemerintah  Desa  di  Desa  Pawindan Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis, hal  ini  dapat  ditunjukan  dari  jawaban informan  yang  menyatakan  bahwa  : musyawarah  dengan  lembaga-lembaga yang  ada  di  desa,  melaksanakan koordinasi  dengan  pihak  terkait  yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,  memberikan  pengertian  dan pengarahan  kepada  semua  perangkat kerja  desa  yang  ada  di  desa  pawindan, berusaha  untuk  menambah  personil  di bagian keuangan desa untuk menambah  kekuatan  khususnya  dalam menangani masalah di bidang keuangan desa.
2. Saran Berdasarkan simpulan di atas, maka
saran  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut.
1. Perangkat  desa  Pawindan  Kecamatan Ciamis  Kabupaten  Ciamis  sebaiknya sering  melakukan  musyawarah  terkait pengelolaan  keuangan  desa  demi terlaksananya pengelolaan yang transparansi,  akuntabel,  partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
2. Untuk  mengatasi  hambatan  sebaiknya pemerintah desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis lebih meningkatkan  lagi  koordinasi  dengan dinas  terkait  guna  mengetahui  berapa kisaran dana yang akan  turun ke desa agar  bendahara  desa  tidak  kesulitan dalam  proses  pencatatan  keuagan desa.
3. Peneliti merekomendasikan untuk dibentuk  badan  pengawas  independen pengawasan  Alokasi  Dana  Desa (ADD), sehingga dalam pelaksanaanya  akan  lebih  baik  dan dapat  menghindari  penyalahgunaan pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  oleh Pihak  Pelaksana  pengelola  Alokasi Dana Desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku-buku
Agus  Dwiyanto.  2006.  Mewujudkan  Good Governance  dalam  Perspektif  Sumber Daya Manusia. Yogjakarta; UGM Press Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Bambang  Supomo  dan  Nur  Indriantoro,
2002.  Metodologi  Penelitian  Bisnis,
Yogjakarta; penerbit BFEE UGM
Dwipayana,  Ari.  2003.  Membangun  Good Governance di Desa IPE Press. Yogjakarta Emzir. 2010. Metodologi Penelitain Kualitatif,  Analisis  Data  Metodologi Penelitian. Jakarta; Rajawali Press George,  R,  Terry.  2006.  Principles  of Management  (alih  bahasa  winardi).
Alumni Bandung
Mardiamo.  2002.  Otonomi  dan  Manjemen Keuangan Daerah. Yogjakarta; Penerbit Andi Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman.2012. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta; Universitas Indonesia Press Nurcholis,  Hanif.  2011.  Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Jakarta; Penerbit Erlangga
Raharjo,  adisasmita.  2014.  Pengelolaan Pendapatan  Dan  Anggaran  Daerah. Yogjakarta; Graha Ilmu Sugioyno. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekeatan Kualitatif. Bandung; Alfabeta Sugioyno. 2012. Merode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.
Bandung; Alfabeta Sugioyno.  2013.  Statistika  Untuk  Penelitian. Bandung; Alfabeta
b. Dokumen-dokumen
Undang-undang    Republik  Indonesia  Nomor 32  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah Daerah
Undang-undang    Republik  Indonesia  Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan  Pemerintah    Republik  Indonesia Nomor  22  Tahun  2015  tentang  Dana Desa  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor 8  Tahun  2007  tentang  Pedoman Penyusunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Pemerintah Desa
Peraturan  Bupati  Ciamis  Nomor  2  tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Pengalokasian Alokasi Dana Desa