Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb E-ISSN Vol
Hlm DOI : : :
: 2580 - 3816 3 No 2 Bulan Januari Tahun 2022 194 - 212 10.31000/almaal.v3i2.5459

## Sertifikasi Halal  di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014  Serta Problematika UMKM
Aliyudin 1* , Khoirul Abror 2 , Khairuddin, 3 Abdurrahman Hilabi 4
1 Magister Hukum Ekonomi Syariah, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2,3 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4 STIBA Arroyah, Sukabumi, Indonesia * aliyudin2795 @gmail.com

## A BSTRACT
This  research  was  conducted  by  focusing  on  the  problem;  what  is  the  obligation  for  halal certification before and before the enactment of Law No. 34 of 2014?, how is the implementation of halal product certification by an institution that is proven in this case BPJPH?, and what is the role  of  MUI  in  implementing  halal  certification?,  obstacles  and  legal  impacts  of  halal certification obligations?. This research is a normative juridical research with qualitative descriptive method. As a result, MUI has the right to issue Halal letters, which is the basis for issuing halal certificates by BPJPH, besides that MUI has other functions regulated by law which at the same time strengthens the legitimacy of halal certificates. The impact is  that  halal  certificates  provide  added  value  for  UMKM  products,  but  the  costs  and socialization that are still minimal are an obstacle for UMKM that are still developing.
Keywords: Halal Certification; Halal Products; MUI.

## A BSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan menfokuskan pada permasalahan; bagaimana kewajiban sertifikasi halal sebelum dan sesudah lahirnya UU No 34 tahun 2014? Bagaimana pelaksanaan sertifikasi produk halal oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini BPJPH?, dan bagaimana peran MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal?, Serta kendala dan dampak hukum kewajiban sertifikasi halal UMKM?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif  deskriptif. Hasilnya MUI memliki fungsi untuk membrikan surat keterangan Halal, yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat halal oleh BPJPH, selain itu MUI memiliki fungsi lain yang diatur oleh undang-undang yang sekaligus menguatkan legitimasi sertifikat halal. Dampaknya  sertifikat halal memberikan nilai tambah untuk produk UMKM, namun biaya dan sosialisasi yang masih minim menjadi kendala bagi UMKM yang masih berkembang.
Kata kunci : Sertifikasi Halal; Produk Halal; MUI.

## P ENDAHULUAN
Populasi Muslim di dunia mencapai 28,68% dari populasi dunia atau 2,18 miliar, Indonesia  sebagai  negara  dengan  mayoritas  muslim  terbesar  di  dunia  saat  ini  jumlah penduduk Indonesia  berdasarka sensus penduduk 2020 mencapai 270.203.917 juta jiwa dan  proporsi  penduduk  muslim  sebanyak    87,2  %  prosentase  tersebut  setara  dengan jumlah  227  juta  jiwa  hal  ini  menjadikan  jumlah  konsumsi  muslim  di  Indonesia  cupuk besar  dan  halal  menjadi  issue  yang  sangat  sensitif  di  Indonesia,  namun  masih  banyak produk-produk  yang  beredar  dimasyarakat  belum  memiliki  sertifikat  halal  dan  jumlah yang sudah tersertifikat cenderung rendah.  Sebagai mana terdapat dalam tabel dibawah ini:

## Gambar 1: data statistik sertifikasi halal LPPOM MUI
Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada tahun 2019 terdapat  sebanyak  274.  796  sementara  yang  memiliki  sertifikat  halal  sebanyak  15.945 telah memiliki sertifikat halal, sementara sisanya masih belum memiliki sertifikat halal.
Memperhatikan  halal  dan  haram  menjadi  krusial  bagi  setiap  muslim  dalam berbagai  aspek  kehidupan,  sebab  ini  merupakan  perintah  Allah  kepada  hambanya untuk mengkonsumsi sesuatu dengan yang halal seperti yang diterangkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:
“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Departemen Agama RI, 2014).
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  pada  dasarnya  lahir  semakin menegaskan kembali  substansi hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan  yang  ada  sebelumnya  dengan  menitikberatkan  substansi  hukum  secara spesifik,  komprehensif  di  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  serta  jaminan kepada  masyarakat,  khususnya  masyarakat  Islam  terhadap  produk-produk  yang beredar  dimasyarakat  bahwa  setiap  produk  yang  beredar  dimasyarakat  terjamin kehalalanya.
Hal  diatas  merupakan  bagian  dari  tujuan  konstitusi yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”):
Sertifikasi Halal  di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014  Serta Problematika UMKM
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
Jaminan  produk  halal  merupakan  kepastian  hukum  terhadap  kehalalan  suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.  Maka dari itu informasi kehalalan suatu produk  yang  berbentuk  Sertifikat  Halal  dan  pencantuman    Label  Halal  sangat  penting bagi konsumen Muslim.
Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan  Makanan  (LPPOM)  yang merupakan  sebuah  lembaga  sertifikasi  yang  dibentuk  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) pada  6  Januari  tahun  1969,  (  LPPOM  dalam  mejalankan  tugasnya  berdasarkan  Nota Kesepakatan  kerjasama  antara  Departemen  Agama,  Departemen  Kesehatan,  dan  MUI yang kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 dan KMA 519 tahun 2001  yang  menguatkan  MUI  sebagai  lembaga  sertifikasi  halal  serta  melakukan pemeriksaan/ audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.
Setelah lahirnya undang-undang ini pemerintah berkewajiban sekaligus memiliki andil yang besar dalam menjamin produk-produk yang beredar dimasyarakat  halal dan bersetifikat.    Kewenangan  sertifikasi  halal  saat  ini  dilaksanakan  oleh  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berdiri atas amanat Undang-Undang No 33 tentang Jaminan Produk Halal. Berbagai problem yang kini hadir berkaitan dengan jamina  produk halal pasca lahirnya UU No 33 Tahun 2014 yaitu:
• Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  juga  didukung  tugas  dan  fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 yaitu tentang registrasi Halal, sertifikasi halal, ferifikasi Halal, melakukan pembinaan serta  melakukan  pengawasan  kehalalan  produk,  kerjasana  dengan  seluruh stakeholder  terkait,  serta  menetapkan  standard  kehalalan  sebuah  produk. Sementara  itu,  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014    mengatur  bahwa terhitung  sejak  tanggal  17  Oktober  2019  atau  5  tahun  pasca  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014,  semua  produk  yang  beredar  di Indonesia  wajib  mencantumkan  label  halal,  atau  tersertivikasi  kehalalanya  ( Pasal 4 UUNo 33 Tahun 2014).  Namun setelah 7 tahun berjalan  lemabaga ini belum sepenuhnya menjalankan tugasnya secara maksimal.
• Sesuai  pasal  6  ,  Padahal  BPJPH    memiliki  kewenangan  yang  cukup  setratgis dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di daerah, Yaitu:  a) Merumuskan dan menetapkan  kebijakan  JPH;  b)  menetapkan  norma,  standar,  prosedur,  dan kriteria JPH; c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk;  d)  melakukan  registrasi  Sertifikat  Halal  pada  Produk  luar  negeri;  e) melakukan  sosialisasi,  edukasi,  dan  publikasi  Produk  Halal;  f)  melakukan akreditasi  terhadap  LPH  (lembaga  penjamin  halal  g)  melakukan  registrasi Auditor  Halal;  h)  melakukan  pengawasan  terhadap  JPH;  i)  melakukan pembinaan Auditor Halal; dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH ( May Lim Charity, 2016)
• Isu  ketidaksiapan BPJPH dalam menyiapkan berbagai  infrastuktur pendukung jaminan  produk  halal  terutama  di  daerah-daerah    berkaitan  denga  sertifikasi produk halal di khawatirkan mengganggu perkembangan UMKM yang bergerak dibidang  pangan/Pelaku  Usaha,  hal  ini  dikarenakan  tidak  semua  produk  yang
saat ini beredar di masyarakat tersertifikasi halal oleh lembaga resmi di tingkat nasional padahal  setiap produk yang beredar di masyarakat wajib tersertifikasi dan diberi label halal.
• Sementara  berbagai  insfrastuktur  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  amanat Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  dirasa  masih  belum  memadai. Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 disebutkan bahwa MUI  tetap  melaksanakan  tugasnya  dibidang  sertifikasi  halal  selama  BPJHP belum  terbentuk.  Hal  ini  menimbulkan  dualisme  pelaksanaan  hukum  terkait kewenangan MUI dalam memberikan pelayanan  di  masyarakat  , sementara di satu sisi MUI bagian ormas yang memiliki LPH dalam hal ini LPPOM sekaligus pemberi sertifikat fatwa halal dan melakukan kerjasama dengan BPJPH seperti sertifikasi auditor halal, penetapan produk, dan akreditasi LPH.
• Diantara  yang  diatur  didalam  undang-undang  tersebut  ialah  berkaitan  dengan sanksi  dan  penegakan  hukum  terhadap  penyelengaraan  jaminan  produk  halal ialah bahwa sanksi tersebut berlaku  setelah lima tahun  Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2014 diundangkan. Sementara saat ini telah terhitung 7 tahun undang- undang  tersebut  disahkan  belum  ada  aturan  yang  jelas  mengenai  sanksi  bagi pelanggar ( pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertfikat halal) dan ketentuan produk yang wajib bersertifikat halal.
Ketidaksiapan BPJPH dalam menjalankan sertifikasi halal diatas menjadikan MUI sebagai  penggagas  jaminan  produk  halal  menjadi  ujung  tombak  dalam  pelaksanaan jaminan produk halal sebagaimana pasal pasal 60 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan  bahwa  MUI  tetap  melaksanakan  tugasnya  dibidang  sertifikasi  halal  selama BPJHP  belum  terbentuk.  Berdasarkan  uraian  tersebut  menarik  untuk  di  kaji  tentang bagaimana  pelaksanaan  sertifikasi  halal  pasca  Undang-Undang  No  34  Tahun  2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di MUI Lampung.

## KAJIAN LITERATUR Halal dan Haram  dalam Prespektif Hukum Islam
Halal  di  dalam  Kamus  Ensiklopedi  Islam  (ḥallā,  yahil,  ḥillan)  membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Secara terminologi ialah segala  sesuatu  yang  menyebabkan  seseorang  tidak  dihukum  jika  menggunakannya (Abdul Aziz Dahlan, 2006).
Kata  halal  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  berarti  “melepaskan”  dan  “tidak terikat”, secara etimologi  halal berarti hal-hal yang boleh  dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan  ketentuan-kentuan  yang  terikat.(  Eti  Wuria  Dewi,  2015).  Halal  juga  dapat  diartikan tindakan yang benar untuk dilakukan menurut syara’ (Ahmad Ilham Sholihin, 2010).Dalam al- Qur’an,  kata  ḥalal  disebutkan  untuk  menjelaskan  beberapa  permasalahan  seperti  masalah muamalah,  kekeluargaan,  perkawinan  dan  terkait  dengan  masalah  makanan  ataupun  rezeki. Namun  demikian,  kata  ḥalal  tersebut  lebih  banyak  digunakan  dalam  menerangkan  masalah makanan, minuman dan rezeki. Al-qur’an menyebutkan kata halal berdampingan dengan Thayib (ḥalalan ṭāyyīban), disebutkan didalam Al-qur’an sebanyak empat kali.
Didalam QS. al-Baqarah (2): 168,  QS. al-Māidah (4) : 88,  Qs. al-Anfal (8): 69, dan  QS. al-Nāhl (16) :114 sebagai sifat makanan yang halal; namun dalam pembahasan ini fokus pada surat al- Baqarah 168 :
Artinya:  Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah (2): 168).
Menurut Syaikh Abdul Wahab Khalaf, definisi haram yaitu apa yang diminta oleh syar’i diminta untuk menghentikan perbuatannya, permintaan secara pasti. Haram terbagi menjadi dua, yaitu:
Haram  yang  ditunjukan  kepada  zatnya/  objek/  bendanya.  Artinya  dia  berbuat hukum syar’i haram sejak permulaan, misal Babi dan khamr.
Haram  yang  terjadi  karena  di  dalamnya  terdapat  hal-hal  yang  merusak  dan mendatangkan  kemudharatan.  Pada  permulaannya  hukum  perbuatan  tersebut    menurut hukum syar’i bisa wajib, sunnah, atau mubah namin terdapat hal-hal yang menyimpang dari perbuatan syar’i maka hal ini menjadi halal. Seperti jual beli tetapi terdapat tipuan, riba, menikah dengan maksud untuk menghalalkan istri yang sudah di talak tiga, ibadah dengan yang haram (Ahmad Ilham Sholihin, 1997).

## Produk Halal
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan kebutuhan. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada tiga tingkat. Tingkatan yang paling dasar  adalah  produk  inti  yang  ditunjukkan  untuk  menjawab  pertanyaan:  apa  yang sebenarnya dibeli oleh pembeli?. Produk ini terdiri dari jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen ketika mereka membeli suatu produk (Thamrin Abdullah, 2012).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2014  produk  halal  adalah:  “produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”.
Berdasarkan  panduan  Sertifikat  Halal  Departemen  Agama  Tahun  2003,  produk halal memiliki kriteria :
• Tidak mengandung babi dan bahan makanan yang berasal dari babi.
• Tidak  mengandung  bahan-bahan  yang  diharamkan,  seperti  bahan-bahan  dari organ manusia, darah, kotoran, dan sebagainya
• Semua bahan yang berasal dari halal dan disembelih melalui syariat Islam
• Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamer
Dapat  disimpulkan  bahwa  produk  halal  ialah  barang  dan/atau  jasa  yang  terkait dengan  makanan,  minuman,  obat,  kosmetik,  produk  kimiawi,  produk  biologi,  produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat  yang  telah  terjamin  kehalalanya  baik  dari  sisi  bahan,  pengolahan,
penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk dan sesuai dengan prinsip syariah
Sertifikat Halal
Kata  sertifikat  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  merupakan  tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat  digunakan  sebagai  bukti  kepemilikan  atau  suatu  kejadian.    Sementara  sertifikasi merupakan  penyertifikatan,  atau  dapat  dikatakan  sebagai  proses  pemeberian  sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk.
Sertifikasi halal adalah proses untuk memproleh sertifikat halal melalui beberapa tahap  untuk  membuktikan  bahwa  bahan,  proses  produksi  dan  SJH  memenuhi  satandar LPPOM MUI.
Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasakan proses audit. Pengakuan  kehalalan  suatu  produk  dikeluarkan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Bentuknya ialah pada  produk  tertera  label  “halal”  yang  merupakan  tanda  kehalalan  suatu  produk (Abdurrahman Konoras, 2019).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dengan  metode  kualitatif dianslisis  dengan  metode  deskriptif  analitis.  sumber  utama  dalam  penelitian  adalah Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal,    data  primer diperoleh  wawancara  dilakasnakan  kepada  Komisi  Fatwa  MUI  Lampung,  LPPOM Lampung,  Satgas  Halal  Kementerian  Agama  Provinsi  Lampung  dan  60  UMKM  di Lampung  serta  observasi  dan  pengamatan  langsung  proses  sertifikasi  halal.  Data sekunder adalah seluruh buku- buku yang diangap relevan dan kapabel dengan masalah yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaaan  Sertifikasi  Halal  Sebelum  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2014
Sebelum  adanya  sertifikasi  halal  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  pada  tahun  1989,  labelisasi  halal  terhadap  produk  pangan  di  Indonesia  telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November  1976  semua  makanan  dan  minuman  yang  mengandung  babi  maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi.
Hal  ini  diatur  dalam  Surat  Keputusan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  280/Men.Kes/Per/XI/1976  mengenai  Ketentuan  Peredaran  dan Penandaan  pada  Makanan  yang  Mengandung  Bahan  Berasal  dari  Babi.  Bagi  produsen makanan  yang  menggunakan  babi  maupun  turunannya  harus  mencantumkan  tanda peringatan  pada  wadah  atau  bungkus  baik  dicetak  maupun  direkatkan  pada  kemasan  ( Faridah, 2019).
Sertifikasi Halal  di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014  Serta Problematika UMKM
Pada Tahun 1988 didalam  Buletin Canopy edisi Januari yang diterbitkan Senat Mahasiswa  Fakultas  Peternakan  Universitas  Brawijaya  Malang  memuat  laporan penelitian Ir. Tri Susanto, M.App.Sc. Penelitian menyatakan sejumlah produk makanan dan minuman terindikasi mengandung lemak babi. Saat itu Ir. Tri Susanto (almarhum) adalah mantan guru besar Teknologi Pangan Universitas Brawijaya Malang dan mantan Ketua Umum LPPOM MUI Jatim, hal ini cukup menghebohkan masyarakat. .(  Faridah, 2019).
Penelitian  dilakukan  dengan  mengamati  produk  yang  diperjualbelikan  di  pasar, swalayan,  maupun  toko  kelontong.  Sejumlah  34  jenis  produk  terindikasi  mengandung shortening, lard, maupun gelatin. Shortening disebut juga margarin putih yang merupakan lemak  padat  plastis  yang  bisa  berasal  dari  lemak  babi  dan  biasanya  digunakan  dalam pembuatan kue (  Faridah, 2019).
Pasca  kejadian  tersebut  pemerintah  buru-buru  mengambali  langkah  dengan meneliti  barang-barang  tersebut,  Tim  Ad  Hoc  dibentuk  dengan  melibatkan  unsur Departemen  Agama,  Perindustrian,  Perdagangan,  Kesehatan,  Yayasan  Lembaga Konsumen, Majelis Ulama dan Anggota Komisi VIII sebagai peninjau. Tugasnya ialah mengambil  sampel  makanan  yang  diindikasikan  mengandung  lemak  babi  berjulah  27 sampel  besaral  dari  swalayan  kemudian  dilakukan  uji  laboratorium  oleh  Departemen Kesahatan hasilnya produk tersebut tidak mengandung unsur minyak babi.
Tulisan`Tri Susanto memicu kepanikan masyarakat konsumen muslim khususnya, maupun  kalangan  produsen  produk  pangan.    Produsen  mengalami  penurunan  omset drastis.  PT Sanmaru Food Manufacture, produsen Indomie mengaku penjualannya turun 20-30  persen  dari  omset  40  juta  bungkus  perbulannya.  Penjualan  kecap  ABC  melorot hingga 20 persen, dan es krim Campina turun hingga 40 persen. Produsen biskuit Siong Hoe, PT Tri Fabig terpaksa harus gencar mengiklankan diri produknya tidak haram. PT Food Specialities Indonesia (FSI) terpaksa mengeluarkan dana iklan Rp 340 juta. Jumlah cukup besar ketika itu. (Ali Musthafa Ya’qub, 2009)
Meskipun pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Direktur Jendral Pengawasan  Obat  dan  Makanan  telah  membantah  dan  menyampaikan  bahwa  produk- produk  tersebut  halal,    namun  hal  tersebut  cukup  berdampak  bagi  perekonomian  di Indonesia  khususnya  industri  olahan  makanan  dan  menimbulkan  gejolak  sosial dimansyarakat,  pemerintah  pada  masa  itu  mulai  menilai  pentingnya  standar  kehalalan produk.
Kemudian Pada tahun 1988 pemerintah memberikan mandat agar majelis Ulama Indonesia  berperan  aktif  dalam  meredakan  lemak  babi  di  Indonesia,  dengan mengeluarkan  Fatwa.  Untuk  itu  Ibrahim  Hosen  Komisi  Fatwa  MUI,  tampil  ditelevisi membacakan  fatwa  MUI.  Dengan  adanya  fatwa  tersebut  suasana  menjadi  reda,  akan tetapi  itu hanya berlaku  pada masyarakat  awam  yang menaruh simpati pada kharisma. Lain halnya dengan kalangan yang melihat persoalan dari kacamata ilmu; fatwa dengan segala  perangkatnya,  bukan  saja  tidak  mencukupi,  bahkan  menimbulkan  kecurigaan. Oleh  karena  itu  dibalik  segala  peristiwa  tadi  masih  terdapat  keraguan  dimasyarakat terhadap produk-produk pangan yang beredar (Ali Musthafa Ya’qub, 2009).
Pada tahun 1985 telah ada Surat  Keputusan bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No 68/1985 tentang pengaturan penulisan “halal” pada label makanan. Maka dari itu dibentuklah LPPOM MUI didirikan tanggal  6  januari  1989.  Untuk  memperkuat  posisi  LPPOM  maka  ditandatangani  nota
sesepahaman  antara  Depertemen  Kesehatan  dan  MUI  dengan  diterbitkan  Keputusan Menteri  Agama  (KMA  518 tahun 2001 dan KMA 519 tahun 2001)  yang  menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta  melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.
Dalam  proses  dan  pelaksanaan  sertifikasi  halal,  LPPOM  MUI  melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama,  Kementerian  Pertanian,  Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  Kementerian Perdagangan,  Kementerian  Perindustrian,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  serta  sejumlah  perguruan  Perguruan Tinggi  di  Indonesia  antara  lain  IPB  University,  Universitas  Muhammadiyah  Dr. Hamka,  Universitas  Djuanda,  UIN,  Univeristas  Wahid  Hasyim  Semarang,  serta Universitas Muslimin Indonesia Makassar.
Setelah  berdiri  LPPOM  MUI  maka  munculah  era  baru  standarisasi  produk- prodproduk  halal  di  Indonesia.  LPPOM  yang  awalnya  hanya  bersifat  pasif  dalam melaksanakan sertifikasi halal, yaitu hanya melaksanakan sertifikasi/keterangan kepada perusahaan yang mengajukan permintaan agar dilaksanakan audit kehalalan produknya.
Pada Tahun 1994 Sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (SH MUI)  pertama kali  diterbitkan  di  Indonesia  dan  di  dunia  oleh  LPPOM  MUI  pada  7  april  tahun  1994 dimasa kepemimpinan Prof. Dr. Aisjah Girindra sebagai direktur LPPOM MUI periode 1993-2005 beliau merupakan tokoh peletak dasar sistem sertifikasi halal. Sertifikasi halal diterbitkan  kepada  produk  Walls  Unilever  Factory,  McDonald,  Indofood,  Siantar  Top Industri, Asia Inti Selera, Indomilk (LPPOM Lampung, 2021).
Sebelum  terbitnya    Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  sertifikasi  halal dilakukan secara voluntary (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat  halal.  MUI  sebagai  lembaga  utama  yang  berwenang  dalam  proses  sertifikasi halal  Proses dan prosedur sertifikasi halal sepenuhnya dilaksanakan oleh MUI, selain itu MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar.  Setelah terbit Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah bertanggungjawab  dalam terlaksananya setifikasi halal yaitu  dengan didirikannya BPJPH,  sertifikasi tidak lagi bersifat voluntary (sukarela) namun sudah menjadi mandatory ( bersifat Wajib) maka setiap produk yang beredar dimasyarakat wajib bersertifikat halal.

## Pelaksanaan Sertifkasi Halal Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada dasarnya lahir semakin menegaskan kembali substansi hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya dengan menitikberatkan substansi hukum secara spesifik, komprehensif di dalam memberikan perlindungan hukum serta jaminan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam terhadap produk-produk yang beredar dimasyarakat. Kehadiran hukum memberikan  perlindungan  (to  protect)  terhadap  konsumen  sebagaimana  diusung  oleh substansi UU JPH sekaligus juga dapat menjamin kepastian hukum juga bahwa hubungan hukum antara konsumen dan produsen diikat  dan didasarkan pada aturan.
Sertifikasi Halal  di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014  Serta Problematika UMKM
Setelah  terbit  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  maka  pemerintah bertanggungjawab    dalam  terlaksananya  setifikasi  halal  yaitu    dengan  didirikannya BPJPH,    sertifikasi  tidak  lagi  bersifat  voluntary  (sukarela)  namun  sudah  menjadi mandatory  (  bersifat  wajib)  maka  setiap  produk  yang  beredar  dimasyarakat  wajib bersertifikat halal.
Setelah  penetapan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  penyelenggaraan jaminan produk halal memuat prespektif baru di dalam pelaksannaanya, pasalnya didalam Undang-Undangterbaru  tersebut  memuat  banyak  perubahan  meliputi  sisi  kewenangan pelaksanaan sertifikasi halal,  lahirnya beberapa lembaga baru, prosedur pelaksaan yang dahulu  mandat  tersebut  dibwah  kewenangan  LPPOM  dan  MUI.  Diantara  perubahan tersebut ialah sebagai berikut:

## Lahirnya Lembaga BPJPH ( Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)
Didalam  pelaksanaan  penyelenggaraan  sistem  jaminan  halal  pemerintah bertanggjung  jawab  didalam  terlaksananya  hal  tersebut.  Dalam  mejalankan  tugasnya Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Agama  membetuk  sebuah  badan  yaitu  BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.
Badan  ini  sebagaimana  diatur  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya  oleh  karena  itu  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  mempunyai tugas  dan  fungsi  untuk  menjamin  kehalalan  produk  yang  masuk,  beredar,  dan  di perdagangkan di Indonesia.
Dalam penyelenggarapan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang:
• Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
• Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
• Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
• Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
• Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
• Melakukan akreditasi terhadap LPH;
• Melakukan registrasi auditor halal;
• Melakukan pengawasan terhadap JPH;
• Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
• melakukan  kerja  sama  dengan  lembaga  dalam  dan  luar  negeri  di  bidang penyelenggaraan JPH.
Didalam  melaksanakan  tugas-tuganya  BPJH  bekerjasama  dengan  kementerian atau lembaga terkait, dan  LPH ( lembaga pemeriksa halal) serta MUI selaku Pemberi penetapan fatwa halal.
Sertifikasi  halal  yang  dahulu  dilaksanakan  oleh  LPPOM  dan  MUI  kini  telah dialihkan  wewenangnya  kepada  BPJPH.  LPPOM  bertindak  menjadi  LPH  yang membantu kewenangan BPJPH dalam pengujian produk, kemudian penetapan fatwa halal
tetap dilaksanakan oleh Komisi Fatwa MUI, sementara untuk sertifikat halal dikeluarkan oleh  BPJPH.  Labelisasi  halal  dalam  bentuk  logo  halal  sebelum  Undang-Undangini ditetapkan memakai logo halal MUI.  BPJPH diharapkan akan terbentuk di setiap daerah tingkat  satu  (provinsi)  di  seluruh  Indonesia  untuk  memudahkan  dalam  melaksanakan tugas-tugas  dan  wewenangnya  menyelenggarakan  sistem  jaminan  halal  di  seluruh Indoneisa.
Lama  waktu  berlakunya  sertifikat  halal  yang  dikeluarkan  oleh  LPPOM  MUI sebelum Undang-Undang JPH yaitu 2 tahun pasca Undang-Undang JPH selama empat tahun, dan terdapat sanksi denda dan pidana jika dalam perjalannya pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal.

## Lahirnya Lembaga Pemeriksa Halal
Didalam  peraturan  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal, BPJP melaksanakan kerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal, dalam hal pemeriksaan dan pengujian produk. LPPOM MUI yang dahulu merupakan lembaga satu-satunya  yang  berwenang  melaksanakan  pemeriksaan  dan  audit  kini  setatusnya menjadi LPH yang berada dibawah MUI. Pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada  masyarakat  dalam  hal  ini  Lembaga  Keagamaan  Islam  berbadan  hukum  seperti oramas-ormas Islam, Lembaga Penelitian atau Perguruan Tinggi Islam untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal.
• Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  mendirikan  LPH  ialah  sebagai berikut:
• Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya
• Memiliki akreditasi dari BPJPH
• Memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang
• Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.( Pasal 13 UU Jaminan Halal)
Untuk mejadi auditor halal didalam  Lembaga pemeriksa halal harus memenuhi Syarat-syarat Sebagai berikut:
• Warga negara Indonesia;
• beragama Islam;
• berpendidikan  paling  rendah  sarjana  strata  1  (satu)  di  bidang  pangan,  kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
• memahami  dan  memiliki  wawasan  luas  mengenai  kehalalan  produk  menurut syariat Islam;
• mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
• memperoleh sertifikat dari MUI.(Pasal 14 ayat 2 UU Jaminan Halal)
Tugas dan wewenang auditor halal adalah sebagai berikut:
Sertifikasi Halal  di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014  Serta Problematika UMKM
• memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
• memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
• memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
• meneliti lokasi Produk;
• meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
• memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
• memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
• melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH. (Pasal 15 Ayat 2 UU Jaminan Halal)

## Pelaksanaan Sertifikasi Halal Di MUI Lampung
Sertifikasi halal di MUI Lampung dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI,  dan bekerjasama dengan BPJPH. Alur sertifikasi LPPOM MUI sebagai berikut; 1) Pelaku usaha mempersiapkan segala kelengkapan dokumen, 2) Verifikasi dokumen oleh LPPOM MUI, 3) Melakukan audit yang dilakukan oleh auditor LPPOM  MUI,  4)  MUI  mengkaji  dan  menetapkan  kehalalan  produk,  5)  Penerbitan sertifikat  halal.  Secara  umum  alur    pelaksanaan  sertifikasi  halal  dilaksanakan  sebagai berikut:
Gambar 2:  Alur Pelakasanan Sertifikasi halal
Pendaftaran  sertifikasi  halal  melalui  LPPOM  MUI    harus  dilaksanakan  secara online  melalui  sitem  CEROL.  Cerol  CEROL-SS23000  adalah  sistem  pelayanan sertifikasi  halal  LPPOM  MUI  secara  online.  Dengan  sistem  ini  perusahaan  dapat mengajukan  permohonan  sertifikasi  halal  produk  secara  online  tanpa  batas  waktu  dan tempat. Harapannya, pelayanan sertifikasi halal akan bisa lebih cepat dan lebih baik. Alur pendaftaran melalui Cerol CEROL-SS23000 sebagai berikut:
Gambar 3: Alur Proses Sertifikasi Halal Online
Sebelum  perusahaan  memulai  melakukan  proses  pendaftaran/  registrasi Perusahaan yang mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI harus menerapkan SJH sesuai dengan dokumen HAS 23000.
Berikut adalah ringkasan dari dokumen HAS 23000:
• Manajemen Puncak harus menetapkan dan mensosialisasikan Kebijakan Halal. Kebijakan Halal berisi komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten.
• Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua  bagian  yang  terlibat  dalam  aktivitas  kritis  serta  memiliki  tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.
• Perusahaan harus mempunyai prosedur pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus  dilaksanakan  minimal  setahun  sekali  dan  pelatihan  eksternal  harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.
• Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tidak boleh berasal dari bahan haram/najis.
• Nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam.
• Fasilitas  produksi  harus  menjamin  tidak  adanya  kontaminasi  silang  dengan bahan haram/najis.
• Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis,  yaitu  aktivitas  pada  rantai  produksi  yang  dapat  mempengaruhi  status kehalalan produk.
• Perusahaan  harus  mempunyai  prosedur  tertulis  untuk  menjamin  kemampuan telusur  produk  yang  disertifikasi  berasal  dari  bahan  yang  memenuhi  kriteria
Sertifikasi Halal  di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014  Serta Problematika UMKM
(disetujui  LPPOM  MUI)  dan  diproduksi  di  fasilitas  produksi  yang  memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).
• Perusahaan harus mempunyai  prosedur tertulis untuk  menangani  produk  yang tidak memenuhi kriteria.
• Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit  internal  dilakukan  setidaknya  enam  bulan  sekali  dan  dilaksanakan  oleh auditor halal internal yang kompeten.
• Manajemen Puncak/wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu  kali  dalam  satu  tahun,  dengan  tujuan  untuk  menilai  efektifitas  penerapan SJH.
Persayaratan dan Data Sertifikasi Halal:
• Data  sign  up  :  nama  dan  alamat  perusahaan,  PIC,  contact  person,  username, password dll
• Data  registrasi  :  status  sertifikasi  (baru/pengembangan/perpanjangan),  data sertifikat  halal,  status  SJH  (jika  ada),  tipe  produk,  jenis  izin  industri,  jumlah karyawan, dan kapasitas produksi.
• Dokumen halal :
• Manual SJH (untuk registrasi baru atau perpanjangan)
• Sertifikat halal sebelumnya (untuk registrasi pengembangan atau perpanjangan)
• Status atau Sertifikat SJH (untuk registrasi pengembangan atau perpanjangan)
• Diagram alir proses produksi produk yang disertifikasi
• Statement of pork free facility (untuk perusahaan baru atau fasilitas/pabrik baru)
• Daftar alamat seluruh fasilitas produksi
• Bukti diseminasi/sosialisasi kebijakan halal (untuk perusahaan baru atau fasilitas baru)
• Bukti  pelaksanaan  pelatihan  internal  SJH  (untuk  perusahaan  baru  atau  fasilitas baru)
• Bukti pelaksanaan audit internal SJH (untuk perusahaan baru atau fasilitas baru)
• Dokumen  izin  usaha  untuk  pendaftar  baru  dan  pengembangan  fasilitas  yang berlokasi  di  Indonesia.  Untuk  perusahaan  pengembangan,  perpanjangan,  atau perusahaan luar negeri dapat diisi dengan “blank document”.
• Data  pabrik/manufacturer:  nama  dan  alamat  pabrik,  PIC,  contact person
• Data produk: nama produk, kelompok produk dan jenis produk
• Data bahan:  nama bahan, produsen, negara produsen, supplier, data dokumen bahan beserta dokumen pendukung bahan.
• Data matriks produk: tabel yang menunjukkan bahan yang digunakan untuk setiap produk
Setelah  proses  pendaftaran  selesai  dilaksanakan  maka  LPPOM  MUI  akan melaksnakan Audit/ turun kelapanagan sebagai berikut:
Gambar 4: pelaksanaan Audit Oleh LPPOM
Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Lampung Mekanisme Penetapan fatwa yang dilaksanakan di Komisi Fatwa MUI Lampung secara umum tidak berbeda  baik  dari  sisi  metode  penetapan  fatwa  (Istimbhat)  maupun  standar-satndar kehalalan  produk  yang  ditetapkan  dalam  sistem  jaminan  halal,  baik  sebelum  terbitnya Undang-Undangyang  baru  maupun  sesudah.  Komisi  fatwa  senantiasa  konsisten  dalam menjalankan amanah umat sebagai pemberi fatwa.
Dengan  hadirnya  regulasi  yang  baru  yaitu  Undang-UndangNo  33  tahun  2014, dimana  didalam  salah  satu  pasalnya  bahwa  setiap  produk  yang  beredar  dimasyarakat harus  bersetifikat  halal  MUI  dalam  hal  ini  sangat  mendukung.  Ini  justru  menjadi momentum  untuk  memperkuat  legitimasi  sertifikat  halal,  dimana  dahulu  masyarakat datang  untuk  meminta  fatwa  secara  sukarela  namun  saat  ini  bukan  atas dasar  sukarela tetapi ini merupakan kewajiban.
Komisi fatwa melaksanakan rapat pembahasan dan penetapan fatwa dengan waktu yang tentatif jika ada permintaan penetapan fatwa maka komisi  fatwa akan membahas setelah mendapatkan bahan dari auditor lapangan. Lama waktu pembahasan fatwa ialah maksimal 30 hari kerja setelah pelaksanaan auditor lapangan. Berdasarkan Data Bidang Bidang Urusan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi  Lampung Saat ini Komisi Fatwa MUI Lampung telah menetapkan fatwa halal  berdasarkan tabel sebagai berikut:
No Makanan Sertifikasi Halal Jumlah Sudah Belum 1 Makanan Minuman 31 361 392 2 Tepung 50 1603 1653 3 Minyak 9 203 212
4 Gula 6 108 114 5 Makanan Ringan 77 2066 2143 6 Olahan Hasil Laut 8 181 189 7 Kopi dan Minuman 42 113 155 8 Kuliner 15 69 84 9 RPH Daging 8 98 106 Jumlah 248 4802 5048 Tabel 1: Data Sertifikasi Produk Halal per 2016

## Problematika  Pelaksanaan  Sertifikasi  Halal  Pasca  Undang-Undang  Nomor  33

## Tahun 2014
Undang-Undangakan berjalan baik ketika unsur-unsur didalam penegakan hukum berjalan dengan baik, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:  1).  Faktor  Hukumnya  itu  sendiri  (Undang-Undang);  2).  Faktor  penegak  hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3). Faktor sarana atau fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum;  4).  Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  dan  diterapkanFaktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. ( Soerjono Soekamto, 2007).
BPJPH Lampung, MUI Lampung bersama LPPOM terus mendorong para pelaku usaha  untuk  di  Lampung  melaksanakan  sertifikasi  terhadap  produk-produk  yang diproduksi,  kendati  masih  jauh  dari  yang  diharapkan.  Problem  yang  menyebabkan keenganan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal, Problematika sebagai berikut:

## Faktor Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2014  bertujuan  untuk  menjamin  dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa setiap produk yang dikonsumsi dan beredar di Indonesia terjamin kehalalanya, sekaligus memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen muslim.
UU ini ditargetkan akan dapat diterapkan secara efektif akhir tahun 2019 atau tepat lima  tahun  setelah  UU  ini  di  sahkan  oleh  DPR  bahwa  setiap  produk  yang  beredar  di Indonesia  harus  bersertifikat  halal.    Dalam  peneyelenggaraan  jaminan  produk  halal dibutuhkan  aturan-aturan  pendukung  yang  tegas  agar  tujuan  dari  Undang-Undang tersebut  tercapai  dengan  maksimal.  Saat  pemberlakuan Undang-Undang  No 33 sedang secara  bertahap  di  laksanakan  oleh  berbagai  lembaga  yang  terlibat  didalam penyelenggaraan sistem jaminan halal.
Dari segi substansi hukum dapat dikatakan bahwa segi normatif Undang-Undang No 34 tahun 2014 masih belum sempurna. Banyak peraturan-peraturan dan  ketentuan- ketentuan turunan dari Undang-Undang ini yang belum dikeluarkan oleh pihak terkait. Padahal  kepentingan  dari  penyelenggaraan  jaminan  produk  halal  adalah  banyak kepetingan  pihak  yaitu  kepentingan  antar  sektoral.  (Abdurrahman  Konoras  2017). Sebagai berikut:
• Peraturan  Menteri  berkaitan  dengan  Pasal  44  dan  Pasal  45      tentang  biaya sertifikasi halal
• Peraturan Presiden berkaitan dengan ketentuan  Pasal 5 ayat (5)  yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH
• Peraturan Pemerintah berkaitan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yaitu tentang kerjasama antar sektoral BPJPH dengan Kementerian/ Lembaga Terkait, LPH, MUI. Kemudian Pasal 16 berkaitan dengan Lembaga Pemeriksa Halal
• Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri berkaitan dengan ketentuan bahan yaitu Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan fatwa MUI.
• Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Mengenai  Sanksi  admisnitratif apabila melanggar ketentuan  Pasal 22, Pasal 25 , Pasal 26, Pasal 41, Pasal 48.
• Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri    menganai  ketentuan  penyelia halal sebagaimana Pasal 28, Ketentaun tata cara pengajuan Permohonan Halal Pasal 29, ketentuan penetapan LPH Pasal 30, ketentuan Label Halal Pasal 40, Ketentuan kerjasama Internasional Pasal 46, ketentaun sertifikat halal barang impor pasal 47, ketentuan Pengawasan sistem jaminan halal Pasal 50.

## Faktor Penegakan Hukum
Agar regulasi perundang-undangan yang sudah dibuat berjalan secara maksimal maka  diperlukan  pengawasan  serta  sanksi  hukum  yang  tegas  bagi  pelanggar,  sanksi pidana Penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp. 2000.000.000,00 ( dua miliar rupiah) sebagaimana Pasal 56 da Pasal 57. Namun sampai saat ini belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah untuk menindak tegas para pelaku usaha nakal.

## Faktor Masyarakat
Secara  sosiologis  masyarakat  Lampung  mayoritas  beragama  Islam,  dan  para pelaku usaha pun beragama Islam. Sehingga mengganggap bahwa produk yang beredar dan  yang  diperdagangkan  oleh  pelaku  usaha  muslim  pasti  halal.  Pelaku  usaha mempertanyakan kewajiban halal bagi seluruh produk, karna mereka muslim pasti pelaku usaha muslim berusaha menjaga kehalalan produk.
Faktor suku juga membentuk brand dan image pelaku usaha muslim bahwa produk yang mereka produksi juga dijamin kehalalannya meskipun tidak memiliki sertfikat halal, misalnya pelaku usaha Rumah Makan Padang. Menurut pelaku usaha selama ini belum ada konsumen yang menanyakan apakah produk makanan yang mereka jual halal atau tidak,  konsumen  pecaya  bahwa  rumah  makan  menjaga  kehalalan  produknya.  Pelaku usaha menjamin bahwa produk yang mereka jual halal 100% dan ini merupakan prinsip yang sudah turun temurun.
Padahal  di  dalam  pelaksanaan  sertifikasi  halal  tidak  hanya  sisi  kehalalan  yang menjadi  objek  penting  sertifikasi  namun  juga  nilai-nilai  Thayyib    menilai  dari  sisi kebersihan, kesehatan, dan terhindar dari kontaminasi barang haram dan najis, mulai dari bahan, proses produksi,  alat produksi, proses penyimpanan, pengiriman hingga produk sampai ditangan konsumen semuanya harus terpenuhi halal dan thayib.
Sertifikasi Halal  di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014  Serta Problematika UMKM
Bagi  masyarakat  dan  pelaku  usaha  yang  berada  dalam  komunitas  muslim  luas mereka sepenuhnya percaya terhadap produk-produk yang beredar dan diproduksi secara lokal  disekitar  mereka  adalah  halal,  hal  ini  berimbas  pada  persepsi  masyarakat  bahwa yang  harus  disertifikasi  hanya  produk-produk  olahan  makanan  yang  bersumber  dari pabrik yang sudah menjadi bahan olahan. Sementara produk panagan lokal misal kripik pisang, nasi goreng,pecel lele, nasi padang, nasi uduk dan lain-lain dianggap halal.

## Faktor  Ekonomi  dan Aksesibilitas
Pelaku usaha kecil dan menengah (UMK-M) yang melaksanakan produksi dalam sekala kecil mengurus sertifikasi halal membutuhkan waktu  yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Mereka harus menyiapkan berbagai kelengkapan dokumen, pelatihan, dan menyesuaikan  dengan  syarat-syarat  proses  produksi  yang  menurut  mereka  akan  sulit dilaksanakan oleh usaha kecil yang di rumahan.
Yang utama ialah kendala biaya karena mengurus sertifikat membutuhkan biaya cukup  yang  besar  bagi  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah.  Terlebih  lagi  saat  pandemi Covid 19 di dua tahun terakhir banyak pelaku usaha yang gulung tikar disatu sisi mereka harus  mempertahankan  jumlah  produksi  disisi  yang  lain  mereka  sulit  melakukan pemasaran karena rendahnya daya beli masyarakat.
Mereka bahkan berani menjamin bahwa produk yang mereka pasarkan ialah halal dan  bersih  meskipun  tidak  memiliki  sertifikasi  halal  dan  mereka  mencantumkan sertifikasi halal.
Dari  sisi  kemudahan  akses,  sertifikasi  halal  yang  hanya  dapat  dilakukam  di  ibu kota Provinsi Bandar Lampung yaitu melalui LPPOM Lampung, sehingga belum mampu dijangkau oleh pelaku usaha yang berasal jauh dari daerah hal ini berpengaruh dengan biaya sertifikasi halal yang semakin besar untuk mereka.
Pemerintah saat ini sedang mengupayakan bantuan kepada pelaku UMKM utuk melakukan  sertifikasi  produk-produk  mereka  secara  gratis  untuk  mendorong  semakin berkembangnya produk-produk UMKM.

## Faktor Knowlege (Pengetahuan)
Dari sisi  pengetahuan, masih  banyak masyarakat  yang tidak tau bahwa produk- produk  rumahan  sekalipun  yang  bersumber  langsung  dari  barang  yang  halal  harus dilakukan sertifikasi,  masih  banyak pelaku usaha muslim yang belum mengetahui titik kritis halal di dalam proses produksi, hal ini menujukan sosialisasi kepada pelaku usaha sangat  penting.  Terkadang  ada  yang  hendak  melakukan  sertifikasi  halal  tetapi  masih belum tau mau mengurusnya kemana dan bagaiamana.
Masyarakat  juga  masih  banyak  yang  belum  menegerti  bagaiamana  proes sertifikasi halal, mekanisme/tata cara  pendaftaran sehingga pelaku usaha menilai proses sertifikasi  halal harus melalui  proses yang tidak  mudah, meskipun nanti  akan di bantu oleh petugas pelaku usaha menilai hal ini memakan waktu yang lama. Pelaku usaha juga terkadang minim akan pengetahuan akan dampak positif dari sertifikasi halal sebagai nilai tambah bagi produk-produk mereka.
Selain itu masih banyak pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan semata tanpa  memperdulikan  halal,haram  dan  sisi  kesehatan.  Mereka  beranggapan  selama  ini
masyarakat  percaya  bahwa  produk  yang  mereka  jual  halal  dan  selama  produk  yang mereka jual laku dipasaran untuk apa mengurus sertifikasi halal.

## Faktor Ketersedian Fasilitas
Penerapan  kewajiban  sertifikasi  halal  saat  ini  masih  terkendala  dengan ketersediaan  petugas  teknis  yang  melaksanakan  sertifikasi  halal,  seperti  Lembaga Pemeriksa Halal yang saat ini hanya ada satu di Lampung yaitu LPPOM MUI,  auditor halal,  serta  fasilitas  pendukung  lainnya.  Pemerintah  harus  mendorong    lebih  banyak berdiri LPH agar akses masyarakat dapat merata keseluruh daerah di  Lampung.

## K ESIMPULAN
Dalam pelaksanaan sertifikasi halal di MUI Provinsi  Lampung  baik sebelum dan sesudah  diterbitkannya  Undang-UndangNomor  34  tahun  2014  yaitu  MUI  merupakan lembaga  yang  berwenang  memberikan  suat  ketetapan  halal,  ketetapannya  dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI Lampung dan proses audit lapangan dilaksanakan oleh LPPOM MUI, hampir sebagian besar proses sertifikasi halal dilaksanakan oleh MUI.
Dari sisi peraturan yang baru MUI secara umum tidak memiliki kendala setelah diterbitkannya  Undang-UndangNomor  34  tahun  2014  hal  ini  memperkuat  legitimasi sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela dan kini menjadi wajib. MUI memiliki tiga fungsi yaitu: a). Penerbitan ketetapan halal, b). Akreditasi LPH c). Pelatihan auditor halal. Sertifikasi halal memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap produk UMKM untuk meningkatkan nilai produk di pasaran.

## REFERENSI
Departemen Agama RI, (2014).  Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah Bandung:CV Penerbit
Diponegoro.
Departemen Pendidikan Nasional, (2000)  Ensiklopedi Islam jilid 2 , cet. Ke 8  Jakarta: PT Ichtiar Baroe van Hoeve .
Hayyun Durrotul Faridah, (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi, Journal Of Halal Product And Research, Universitas Airlangga Surabaya,  Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.
May  Lim  Charity,    (2017  )  “Jaminan  Produk  Halal  Di  Indonesia  (  Halal  Products Guarantee In Indonesia”, dalam: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 N0. 01 .
Modul Pelatihan Sistem Jaminan Hala, (2021) Bandar Lampung: Lembaga Pengkajian Pangan, Obata-obatan, dan Kosmetika Lampung.
Konoras, Abdurrahman, (2017)  Jaminan Peoduk Halal Di Indonesia,  Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen, Depok: PT Raja Grafindo Pustaka.
Mustafa Yaqub, Ali, (2009)  Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur’an Dan Hadis, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus.
Soerjo  Soekanto,  (2007)  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum”
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Internet:
“Sejarah LPPOM MUI”, (2019) sumber : https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejar ah-lppom-mui ,
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal,  “Fungsi  BPJPH”  ,dalam: http://www.halal.go.id/ ,
Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (2010), sumber data: http://sp2010.bps.go.id . Liputan 6. Com,  Maulana Rizky Bayu Kenana “ MUI tak mau sertifikasi halal beratkan UMKM”, sumber data: https://www.liputa n6.com/bisnis/r ead/4068405/mui-tak- mau-kewajiban-sertifikasihalalberatkan-umkm
Sejarah Serttifikasi Halal Di Indonesia, https://ydsf.org/berita/sejarah-sertifikasi-halal-di- indonesia-ydsf-P3ee.html
Sumber data :https://majalah.tempo.co/re ad/nasional/2 8771/lemak-babi-mulai-jelas Sumber data : https://sensus.bps.go.id/m ain/ i ndex/sp2020 , diakases 30/06/2021 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal,  “  Sekilas  Tentang  BPJPH  ”,  dalam:
http://www.halalgo.id/ , (diakses tanggal: 18 Januari 2021, jam 11:14) sumber  data: https://www.halalmui.org/mui14/m  ain/p  age/  prose  dur-sertifikasi-halal- mui
Sumber data: https://e-lppommui.org/document s/Ma nual _CEROL Sumber data: https://lampung2.kemenag.go.id/file s/lam pung/file/file/BidangUraisBinsyarreck1456459209.pf