Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 198

## IMPLEMENTASI SISTEM PERIZINAN USAHA TAMBANG PASIR DI SUNGAI BATANGHARI, KAB. BATANG HARI, DALAM PERSPEKTIF HUKUM

## Rudi Hartono
Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi Broni, 36121, Jambi
Abstract: On the one hand, the construction can give a positive value to the ad- vancement of economic, social, cultural, and so on. But on the other hand, the construction can also have negative effects to people's lives. Both the opposite side simply can not be avoided, but we need a strong desire to increase the positive side of development by pressing the negative effects of the smallest. With regard to the sand mining business licensing system in Batang Hari River, in the implementa- tion is carried out by the District Government Batang Hari, ranging from the determination of the procedure until the issuance of the Decree of the Regional Mining License or Permit Mining (SIPD). However, if viewed in the perspective of the law, in fact, the implementation does not fully comply with the legislation in force. In addition, the contents SIPDs also not clearly de fi ned on the areas and boundaries, and do not set any legal basis that speci fi cally regulate the licensing is- sues. Procedures and contents SIPDs that does not comply with laws and regula- tions, coupled with the absence of the Regional Regulation on the implementation of the licensing system, in turn, will give the possibility of weak law enforcement.
Keywords: permit, sand mining business, legal perspective.
Abstrak: Di satu sisi, pembangunan dapat memberikan nilai positif bagi kema- juan bidang ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Namun di sisi lain, pemban- gunan juga dapat memberikan efek negatif bagi kehidupan masyarakat. Kedua sisi yang berlawanan tersebut tidak dapat dihindari begitu saja, melainkan diperlukan suatu keinginan kuat untuk meningkatkan sisi positif pembangunan dengan me- nekan efek negatif yang sekecil-kecilnya. Berkenaan dengan sistem perizinan usa-
199
ha tambang pasir dalam Sungai Batang Hari, secara implementasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari mulai dari penentuan prosedur sam- pai diterbitkannya Surat Keputusan Izin Pertambangan Daerah atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Akan tetapi, jika ditinjau dalam perspektif hukum, kenyataannya, implementasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, dalam isi SIPD juga tidak dicantumkan dengan jelas mengenai luas wilayah dan batas-batasnya, serta tidak ditetapkan adanya landasan hukum yang secara khusus mengatur masalah per- izinan tersebut. Prosedur dan isi SIPD yang tidak sesuai dengan ketentuan pera- turan perundang-undangan, ditambah pula dengan ketiadaan Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan sistem perizinan tersebut, pada gilirannya akan memberi kemungkinan lemahnya penegakan hukum.
Kata Kunci: izin, usaha tambang pasir, perspektif hukum.

## Pendahuluan
Pembangunan itu mempunyai dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi, pembangunan dapat memberikan nilai positif bagi kemajuan bidang ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Namun di sisi lain, pembangunan juga dapat memberikan efek negatif bagi kehidupan masyarakat. Kedua sisi yang berla- wanan tersebut tidak dapat dihindari begitu saja, melainkan diperlukan suatu keinginan kuat untuk meningkatkan sisi positif pembangunan dengan menekan efek negatif yang sekecil-kecilnya, jika tidak mampu sama sekali untuk menghi- langkan efek negetif tersebut. Karena sudah menjadi nature of law, di mana ada sisi positif di situ juga akan ditemukan pula sisi negatifnya.
Adanya efek-efek negatif dari suatu pembangunan tidak sedikit mendapat tanggapan dari para ahli. Emil Salim, dalam hal ini, mengatakan bahwa:
“Dengan adanya pembangunan, dengan sendirinya berdampak terhadap pa- rameter yang dianggap penting. Seperti parameter fi sik yang berupa air, udara, biologi, tanah dan lain-lain. Demikian juga dengan parameter sosial seperti keadaan sosial ekonomi, kebudayaan, adat istiadat, sistem nilai kemasyaraka- tan dan lain-lain”. 1
Tanggapan yang tak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Maynard M. Huftschmidt. Menurutnya, dampak dari suatu pembangunan yang dilakukan
1 Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan , (Jakarta: Mutiara Widya, 1989), hlm. 79.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH
200
suatu negara dapat meliputi: 2
1.  Dampak setiap pembangunan pada sistem alami, baik di lokasi maupun di luar lokasi proyek, misalnya terhadap kualitas lingkungan sekitar.
2. Dampak fi sik, kimiawi, dan biologi perubahan lingkungan pada penerima manfaat, misalnya manusia, hewan, tanaman, gedung dan bahan selain ge- dung.
Kondisi tersebut juga tidak dapat dihindari terjadinya di Indonesia. Karena sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, adanya keinginan untuk melaksanakan pembangunan berskala nasional menjadi prioritas utama, teru- tama pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu bukti keinginan tersebut ter- muat dalam konsideran Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindus- trian telah ditegaskan dalam Pasal 1, 2, dan 3 yaitu:
“Untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam Pemban- gunan Nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan oleh kar- enanya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkat- kan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya, alam, manusia dan yang tersedia. (Pasal 1); Pembangu- nan industri berdasarkan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, manfaat dan kelestarian lingkungan hidup. (Pasal 2); Pembanguan industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kes- ejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, SDA, dan/atau hasil budidaya serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.” (Pasal 3)
Meskipun pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun karena adanya efek negatif yang muncul secara berlebihan, maka jadilah harapan tinggal harapan, kesejahteraan yang di- dambakan malah kemelaratan yang dirasakan, khususnya bagi “rakyat kecil”. Oleh karena itu, dalam berbagai peraturan perundang-undangan, telah dig- ariskan adanya parameter-parameter yang harus digunakan dalam melaksan- akan pembangunan nasional. Di antaranya adalah Ketetapan MPR RI No.IV/ MPR/1999 tentang GBHN mengenai Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkun- gan Hidup. Terdapat beberapa poin yang tertuang dalam ketetapan tersebut, yaitu:
1.  Mengelola SDA dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi
2  Maynard M. Huftschmidt, (et. al), Lingkungan, Sistem Alami dan Pembangunan Pe- doman Penilai Ekonomi , (Terjm. Sukanto Reksohadiprodjo), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), hlm. 163.
peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
2.  Meningkatkan pemanfaatan potensi SDA dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3.  Mendelegasi secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemer- intah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan SDA secara selektif dan peme- liharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang.
4.  Mendayagunakan SDA untuk sebesar-besanya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur den- gan undang-undang.
Melakukan pengelolaan SDA yang baik, atau dengan kata lain melaksana- kan upaya pembangunan yang ramah lingkungan, ternyata bukanlah hal yang mudah. Terbukti banyak perusahaan atau industri yang beroperasi dalam pen- gelolaan SDA tidak mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkun- gan sekitarnya, bahkan malah mendatangkan dampak dan bencana yang be- sar. Salah satu sampelnya adalah usaha tambang pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari. Melihat catatan LP3DO, bahwa tidak kurang dari 5-10 meter tebing yang runtuh dalam pertahun di DAS Batang Hari di mana dilakukannya usaha tambang pasir. Ukuran tersebut berbeda dengan DAS Batang Hari yang tidak dilakukan usaha itu, yakni berkisar 0-3 meter pertahun. 3
Tetapi, jika ditanya apakah perusahaan-perusahaan yang melakukan upaya tambang pasir tersebut telah mendapat izin usaha, tentu tak satupun di antaranya yang tidak memiliki izin. Dengan demikian cukup menarik per- masalahannya, karena di satu sisi telah ada parameter yang harus digunakan dalam pengelolaan SDA—antara lain dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup seperti termuat dalam Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999—dan nyatanya usaha yang dilakukan bertentangan dengan parameter tersebut, sedangkan di sisi lain semua pengelola telah mendapatkan izin dari pihak yang terkait.
Lalu bagaimana bentuk izinnya, dan apakah pihak terkait (pejabat/badan
3  Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah Otonom (LP3DO), “Pe- luang dan Tantangan Daerah Otonom dalam Meningkatkan PAD Melalul SDA”, Hasil Penelitian, (Jambi: Sekretariat LP3DO, 2010), hlm. 12.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH
administrasi negara) sudah menjalankan tugasnya dalam hal pemberian izin tersebut. Padahal tugas administrasi negara tidak hanya melaksanakan undang- undang ( legis-executio ) menurut Maurice Duverger dan Hans Kelsen, atau mere- alisasi kehendak negara ( staatwil, general will ) menurut Jellinek, tetapi lebih luas lagi, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum ( service publique , public service ) menurut Kranenburg dan Male'zieu. 4 Oleh karena itu, berangkat dari proses perizinan tersebut, maka permasalahan ini perlu untuk dikaji kembali.

## Sistem Perizinan
Perizinan berasal dari kata dasar “izin”, dan menurut kamus hukum “izin” be- rarti “pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan”, sedangkan “perizinan” berarti “hal pemberian izin”. 5 Artinya secara bahasa, apabila terhadap seseorang diberikannya pengabulan terhadap permohonan, atau adanya pernyataan yang memboleh seseorang untuk melaku- kan suatu tindakan, maka berarti ia telah diberi izin. Tetapi pengertian “izin” yang sederhana itu, jika memasuki wilayah implementasinya atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mengalami prosedur dan persyaratan yang tidak lagi sesederhana itu.
Adapun secara istilah, pengertian “izin” dapat dilihat dari pandang-pan- dangan para ahli. Menurut S. F. Marbun dan Moh. Mahfud MD. dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, istilah izin (vergunning) yaitu: “apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang suatu perbuatan, asal saja dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Adminsitrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin”. 6
Istilah izin (vergunning) menurut W.F. Prins dalam bukunya Pengantar Hu- kum Administrasi Indonesia, berkisar:
“Biasanya soal ini tidak mengenai suatu perbuatan yang pada umumnya ber- bahaya, yakni suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang, tetapi soal tersebut mengenai suatu perbuatan yang menurut sifatnya tidak dapat merugikan dan perbuatan itu dapat diadakan asal saja di bawah pengawasan
4  Dalam Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara , (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 41.
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia , Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa De- partemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 391.
6  S. F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara , (Yo- gyakarta: Liberty, 2000), hlm. 95
administrasi Negara”. 7
Selain dua pendapat tersebut, E. Utrecht juga menyinggung masalah istilah izin (vergunning) ini. Lewat karyanya yang berjudul Pengantar Hukum Adminis- trasi Negara Indonesia, E. Utrecht mengatakan:
“Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan un- tuk masing-masing hal konkrit (sikap pembuat peraturan "indifferent"), maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut ber- sifat suatu izin (vergunning)”. 8
Jadi, pada intinya izin diberikan terhadap suatu perbuatan yang pada um- umnya tidak dilarang—apakah tidak ada larangan tersebut karena dianggap tidak berbahaya ataupun yang lainnya—tetapi dikarenakan sesuatu hal lain maka perbuatan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan adminis- trasi negara. Sesuatu hal lain tersebut merupakan pertimbangan-pertimbangan, jika perbuatan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka dapat dikuatirkan akan memberikan kerugian atau dampak negatif lainnya. Maksudnya meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya tidak dilarang, tetapi jika dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengawasan hukum maka pada gilirannya perbuatan tersebut dapat memberikan dampak yang tidak diinginkan (negatif).
Memperkenankan suatu perbuatan yang pada dasarnya memang tidak di- larang tersebut—dengan kata lain—dikatakan sebagai suatu tindakan memberi izin. Tetapi tindakan memberi izin di sini tidak dilakukan begitu saja, melainkan dilakukan dalam suatu keputusan administrasi negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti tindakan admin- istrasi negara bukan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hu- kum (onrechtmatige overheidsdaad), melainkan sebagai suatu tindakan hukum ad- ministrasi negara (rechtshandelingen).
Dalam lapangan hukum administrasi, tindakan hukum administrasi neg- ara pada dasarnya adalah merupakan hubungan hukum (rechtsbetrekking) yak- ni hubungan hukum antara administrasi negara (pemerintah) dengan warga
7  W. F. Prins, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , (Jakarta: Andalusia, 1975), hlm. 44.
8 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 187.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH
204
masyarakat, yang berisi: 9
1.  Suatu kewajiban (obligasi, verplichting ) untuk melakukan atau tidak melaku- kan, atau membiarkan sesuatu.
2.  Suatu hak untuk menagih atau meminta.
3.  Suatu izin atau persetujuan atas sesuatu yang pada umumnya dilarang.
4.  Suatu pemberian status kepada seseorang atau sesuatu, sehingga timbullah seperangkat (set) hubungan-hubungan hukum yang tertentu.
Tindakan hukum tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis. Bentuk keputusan ini—dalam bahasa Belanda disebut beschikking atau acte administratif dalam bahasa Perancis dan verwaltungsakt dalam bahasa Jer- man—merupakan hal yang sangat penting dalam aktivitas administrasi negara. Karena tidak saja sebagai bukti otentik yang menguatkan tindakan administrasi negara, tetapi juga sebagai bukti bagi seseorang atau badan hukum perdata lain untuk menggugat tindakan administrasi negara tersebut, 10 sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Un- dang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Van der Pot dalam bukunya Nederlandsch Bestuursrecht, sebagaimana dikutif oleh Kuntjoro Purbopranoto, memberikan defenisi beschikking sebagai berikut:
“ Beschikking adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerin- tahan itu dalam menyelenggarakan hal khusus dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum”. 11
De fi nisi-de fi nisi tersebut memberikan pemahaman bahwa suatu keputusan ( beschikking) adminsitrasi negara harus memuat unsur-unsur tertentu. Unsur-un- sur tersebut ialah: Pertama, adanya perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau sepihak (eenzijdige publiekrechtelijke handeling); Kedua, dilakukan oleh alat- alat administrasi negara (bestuursorgaari); dan Ketiga, berdasarkan wewenang administrasi negara (rechtmatig). Ketiga unsur itu harus terpenuhi dalam suatu perbuatan adaministrasi negara untuk dapat dianggap sebagai suatu keputusan . Keputusan administrasi negara itu dalam prakteknya, khususnya di Indonesia, terdapat dalam beraneka bentuk kegiatan atau tindakan. Seperti di antaranya
9 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1988), hlm. 92.
10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 3; Lihat pula Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia , (Band- ung: Alumni, 1985), hlm. 7.
11 Kuntjoro Purbopranoto, Op. Cit ., hlm. 46.
SK Pengangkatan Pegawai, Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Akte Kelahiran, Surat Izin Mengemudi, termasuk Izin Usaha Pertambangan dan sebagainya.
Izin Usaha Pertambangan atau perizinan lainnya merupakan bagian dari keputusan administrasi negara, khususnya keputusan-keputusan yang berisi ketentuan- ketentuan larangan dan/atau ketentuan-ketentuan perintah. 12 Oleh karena, meskipun dalam perizinan tidak adanya larangan secara mutlak, namun untuk melakukan tindakan tertentu harus mendapat izin disebabkan adanya tindakan-tindakan yang saling berhubungan, terutama mengenai akibat yang ditimbulkan.
Dengan demikian perizinan merupakan hal-hal yang berkenaan dengan pemberian izin , dan jika digabungkan dengan kata “system” 13 maka peng- abungannya akan memberikan pemahaman, yaitu prosedur atau tata cara yang berhubungan dengan pemberian izin, atau dipahami sebagai tata cara untuk memperoleh atau mendapatkan suatu izin. Dengan pemahaman tersebut, maka terdapat beberapa unsur dalam suatu sistem perizinan, yaitu adanya pihak yang memohon izin, adanya kegiatan atau usaha yang dimintakan izinnya, adanya pihak yang mengeluarkan atau menerbitkan izin, dan adanya ketentuan mengenai prosedur atau persyaratan untuk mendapatkan izin. Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi guna menjamin terlaksananya perhubungan hokum ( rechtsbetrekking ), 14 yang meliputi hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses perizinan tersebut.
Unsur-unsur tersebut harus diatur dalam suatu aturan positif atau suatu peraturan perundang-undangan. Keharusan itu bermaksud untuk menjamin
12 Philipus M. Hadjon ( et.al ), Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Yog- yakarta: Gajah Mada University Press, 1999), hlm. 126.
13 Kata “sistem” dapat diartikan dalam tiga hal, yaitu: 1. Perangkat unsur yang se- cara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, seperti sistem pencernaan makanan, sistem pernapasan dan sebagainya; 2. Susunan yang ter- atur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya, seperti sistem pemerintahan demokrasi, totaliter, parlementer dan sebagainya; 3. Metode, seperti sistem pen- didikan klasikal, inidividual dan sebagainya. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia , Op. Cit ., hlm. 950.
14 Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewa- jiban. Baik yang hanya dirumuskan dalam bentuk kewajiban-kewajiban, maupun yang dirumuskan lewat peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat tim- bulnya hubungan-hubungan hukum. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 40.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 206
adanya kepastian hukum (rechtssicherheit), yang pada akhirnya dapat memper- lancar proses penegakan hukum. Oleh karena unsur kepastian hukum, seper- ti dimaklumi, merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam penegakan hukum di samping unsur kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan unsur keadilan (gerechtigkeit). 15
Peraturan perundang-undangan berkenaan sistem perizinan, khususnya di bidang lingkungan hidup, pada dasarnya telah bermacam-macam diberlaku- kan di Indonesia, namun yang terpenting untuk dilihat di sini adalah undang- undang yang masih berlaku, yang secara pokok mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Ling- kungan Hidup yang selanjutnya disingkat menjadi UUPLH. Undang-undang ini secara khusus mengatur masalah perizinan, yaitu pada Bab VI Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup Bagian Pertama. Dengan demikian secara tidak langsung dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa aturan mengenai per- izinan merupakan persyaratan (voorwaarden) pertama yang harus dibenahi guna menuju penataan lingkungan hidup.
Mengenai sistem perizinan—mulai dari ketentuan yang mengharuskan un- tuk memperoleh izin, pihak yang menerbitkan izin, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, dan akibat yang timbul bagi usaha atau kegiatan yang tidak mendapat izin—sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang- undangan. Di antara ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18, 19 dan 20 UUPLH, dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut:
Pasal 18:
(1)  Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegia- tan
(2)  Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- un- dangan yang berlaku.
(3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyara- tan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.
15 Ibid ., hlm. 145.
Pasal 19:
(1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diper- hatikan:
a. rencana atau tata ruang;
b. pendapat masyarakat;
c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
(2) Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.
Pasal 20:
(1) Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
(2) Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah In- donesia ke media lingkungan hidup Indonesia.
(3) Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana di- maksud pada ayat (1) berada pada Menteri,
(4) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.
(5) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pe- rundang-undangan.
Pasal-pasal tersebut telah menentukan adanya aturan-aturan yang berke- naan dengan sistem perizinan. Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup harus memperoleh izin. Pasal 18 ayat (3) menentukan bahwa adanya kewajiban yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan. Pasal 19 ayat (2) me- nyatakan bahwa pengumuman izin merupakan pelaksanaan atas keterbukaan pemerintah. Pengumuman izin tersebut memungkinkan juga adanya peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatannya dalam prose- dur keberatan, dengar pendapat dan lain-lain dalam proses pengambilan kepu- tusan izin. Sedangkan pada Pasal 20 ayat (4) ditentukan bahwa adanya peng-
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH
aturan masalah limbah jika usaha atau kegiatan tersebut menghasilkan limbah. 16
Dengan diadakannya undang-undang tersebut, diharapkan agar setiap usa- ha atau kegiatan—khususnya yang dapat menimbulkan dampak dan penting bagi lingkungan hidup—dapat memiliki izin usaha atau kegiatan bertindak ber- dasarkan hukum (rechtmatig). Tetapi meskipun telah mendapat izin berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun dalam kondisi tertentu hal itu tidak cu- kup, bahkan pemilik izin itu dapat dianggap bertindak tidak berdasarkan hu- kum (onrechtmatig). Mw. Gerritzen-Rode—sebagaimana dikutif Paulus Efendi Lotulung—mengatakan:
“Seorang yang telah memperoleh izin, seharusnya mempunyai kepercayaan (vertrouwen) atas izin yang diperolehnya, artinya bilamana ia bertindak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan baginya dan mengikat ia dalam izin itu, maka pada prinsipnya bagi pihak ketiga ia harus dianggap bertindak berdasar- kan hukum (rechtmatig) ” . 17
Tetapi itu prinsipnya, sebab sesuai dengan yurisprudensi dan literatur, ada beberapa keadaan di mana tindakan si pemegang izin itu dianggap menjadi tidak berdasarkan hukum (onrechtmatig), misalnya keadaan-keadaan sebagai berikut:
a.  Jika dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan izin itu, berakibat bah- wa hak subjektif orang lain menjadi dirugikan atau terganggu.
b.  Jika pemberian izin itu dapat menimbulkan pelanggaran undang-undang yang sangat mencolok, sehingga bagi si pemegang izin sendiri seharusnya dapat mengerti bahwa izin yang demikian itu tidak dapat diberikan kepa- danya.
c.  Jika sipemegang izin seharusnya tahu dengan jelas bahwa instansi yang mengeluarkan izin di dalam pertimbang-pertimbangannya tentang kepent- ingan yang akan datang adalah sedemikian sangat merugikan, sehingga se- patutnya izin yang demikian itu tidak akan dikeluarkan.
d.  Jika izin sudah sangat lama dikeluarkan, dan sementara itu penilaian dan pengertian yang berlaku pada waktu itu sudah tidak sesuai lagi dengan ukuran yang dapat diterima oleh masyarakat sekarang.
e.  Jika dalam izin itu tidak terperinci mengenai tingkah laku serta syarat-syarat bagi si pemegang izin sehingga menjadi tidak jelas mengenai batas-batas
16 Koesnadi  Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan , Edisi Ketujuh, Cetakan
Ketujuh Belas, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 294-296. 17  Paulus Efendi Lotulung, Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata , (Band- ung: Citra Aditya, 1993), hlm. 91-92.
209
mana dari perbuatannya masih diperkenankan, dan di samping itu juga tidak jelas tentang apa yang dapat dibiarkan terhadap pihak ketiga.
Sebenarnya keraguan itu telah dijawab oleh UUPLH, khususnya pada Pasal 19 ayat (1). Pada pasal tersebut dijelaskan ada beberapa hal yang wajib diperhati- kan dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan, yaitu masalah rencana atau tata ruang, pendapat masyarakat dan pertimbangan dan rekomen- dasi pejabat yang berwenang. Ketentuan tersebut memuat agar jangan sampai ada hak-hak pihak ketiga yang terlanggar. Maksudnya dalam pemberian izin, selain pertimbangan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup, juga diperhatikan syarat-syarat tertentu untuk menjamin hak-hak pihak ketiga (een uitdrukkelijk voorbehoud met betrekking tot de rechten van derden). Dengan de- mikian, sistem perizinan yang dilakukan telah merupakan tindakan berdasar- kan hukum (rechtmatig), yaitu berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku (wetmatig) dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak tertulis, seba- gaimana dimuat dalam asas-asas pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur atau the principles of good public administration).
Masalah sistem perizinan ini kemudian dihubungkan pula dengan masalah pertambangan, seperti yang dicontohkan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU- PLH, sekaligus dalam kaitannya sebagai tema penelitian ini. Secara sederhana sistem perizinan dalam bidang pertambangan, dapat dikatakan sebagai keten- tuan dan proses yang berkenaan dengan upaya untuk mendapatkan izin dalam usaha atau kegiatan di bidang pertambangan. Jika dikatakan dengan izin dalam bidang pertambangan— sebagaimana Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPLH—ma- ka yang dimaksud sebenarnya adalah kuasa pertambangan. 18
Kuasa pertambangan tersebut menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerin- tah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, diberikan dalam bentuk:
1.  Surat Keputusan Penugasan Pertambangan.
2.  Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat.
3.  Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Rakyat. Ketiga bentuk kuasa pertambangan rakyat tersebut pada dasarnya diberi-
18 Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan, dikatakan: “Usaha pertambangan termaksud dalam Pasa 14 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang tersebut dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9 apabila kepadanya telah diberikan kuasa per- tambangan”.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 210
kan oleh Menteri Pertambangan, 19 tetapi demi mempermudah pelaksanaannya di daerah maka Menteri Pertambangan dapat menyerahkan pemberian izin itu— khususnya izin pertambangan daerah—kepada Pemerintah Daerah Propinsi. 20
Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi terse- but kemudian dikenal dengan istilah Izin Pertambangan Daerah (IPD). 21
Timbulnya kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi, dalam hal ini, diper- kuat pula oleh Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. 22 Pemerintah Daerah Provinsi kemudian menyerahkan pula urusan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya dalam usaha pertambangan bahan galian golongan C. 23 Seiring dengan hal itu, dikelu- arkan pula Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang yang terakhir  ini secara tegas menga- takan bahwa Daerah Kabupaten/Kota memiliki semua kewenangan pemerin- tahan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneten dan fi skal nasional, dan agama. 24 Dengan demikian, sistem pemberian kuasa pertambangan atau perizinan dalam usaha pertambangan bahan galian C—di antaranya pasir 25 —dapat menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabu- paten/Kota.

## Implementasi Perizinan Usaha Tambang Pasir di Kec. Muara Bulian

## 1. Prosedur Mendapatkan Izin
Sistem perizinan—seperti diuraikan sebelumnya—merupakan hal-hal yang
19 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, Pasal 1.
20 Ibid ., Pasal 5 ayat (2).
21 Ibid ., Pasal 47.
22 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, Pasal 2.
23 Ibid ., Pasal 3 dan Pasal 4
24 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat
(3).
25 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, Pasal 1.
211
berkenaan dengan prosedur atau tata cara untuk memperoleh atau mendap- atkan suatu izin . Dengan pemahaman tersebut, maka terdapat beberapa unsur dalam suatu sistem perizinan, yaitu adanya pihak yang memohon izin, adanya bentuk izin kegiatan atau usaha yang dimohonkan, adanya pihak yang menge- luarkan atau menerbitkan izin, dan adanya ketentuan mengenai prosedur atau tata cara untuk mendapatkan izin.
Pembicaraan mengenai unsur yang pertama, yaitu pihak yang memohon izin (pemohon), tentunya tidak terjadi perbedaan antara Kab. Batang Hari den- gan daerah manapun juga. Oleh karena ketentuan mengenai siapa yang dapat diberikan izin usaha pertambangan bahan galian golongan C oleh Pemerintah Daerah, telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986.
Ketentuan-ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, tidak terkecuali, diberlakukan juga di Kab. Batang Hari. Namun, khususnya dalam usaha tambang pasir di Kec. Muara Bulian, yang memohon izin pertamban- gan seluruhnya atas nama pengusaha perorangan yang bertempat tinggal pada daerah yang bersangkutan.
Adapun data tersebut dapat diperhatikan dari jumlah Surat Izin Pertam- bangan Daerah (SIPD) yang diterbitkan untuk pertambangan pasir di Sungai Batang Hari Tahun 2012/2013, khususnya di Kec. Muara Bulian, seperti tercan- tum dalam tabel berikut: 26
Tabel
Daftar Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Jenis Pertambangan Pasir di Sungai Batang Hari, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Tahun 2012/2013
No Bentuk Peru- sahaan Pemilik No. SIPD Lokasi Rencana Produksi Awal SIPD Akhir SIPD 1 Perorangan Bujang 17/ P/2012 Pasar Terusan 1500 M3 Nop 2012 April 2013 2 Perorangan Manap 23/ B/2012 Malapari 1500 M3 Nop 2012 April 2013 3 Perorangan M. Zaki 28/ B/2013 Napal Sisik 1500 M3 Maret 2013 Agustus 2013 4 Perorangan Usman 36/ B/2013 Muara Bulian 1500 M3 Maret 2013 Agustus 2013
26 Kantor Pertambangan Kabupaten Batang Hari, “Daftar SIPD yang Diterbitkan Tahun 2012/2013”, Tanggal 21 Oktober 2013.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH
5 Perorangan Jailani 42/ B/2013 Teratai 1500 M3 Mei 2013 Okt 2013
Begitu juga mengenai bentuk izin kegiatan atau usaha yang dimohonkan. Di Kab. Batang Hari, khususnya usaha tambang pasir di Sungai Batang Hari Ba- tang Hari, semua izin yang dimohonkan dan kemudian diterbitkan oleh Pemer- intah Daerah berupa surat keputusan tentang izin pertambangan daerah atau SIPD. 27 Dengan demikian, bentuk izin kegiatan atau usaha yang dimohonkan, hanya berupa Surat Keterangan Izin Pertambangan Daerah atau SIPD. Oleh kar- ena SIPD hanya dapat diberikan terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C, dan dalam hal ini pasir termasuk dalam bahan galian golongan C.
Adapun mengenai pihak mana yang mengeluarkan atau menerbitkan izin, maka pembicaraannya akan dibahas secara tersendiri dalam bagian selanjutnya dari tulisan ini. Tetapi pembicaraan mengenai prosedur atau tata cara untuk mendapatkan izin, hal inilah yang merupakan unsur yang mesti dipahami da- lam bagian ini. Dengan kata lain, bagaimana prosedur dan tata cara yang harus dilakukan oleh pemohon untuk mendapatkan izin usaha tambang bahan galian C, khususnya pasir.
Berdasarkan data di lapangan, bahwa sampai saat ini belum ada peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang bagaimana prosedur atau tata cara untuk mendapatkan izin usaha tambang bahan galian golongan C. Se- mentara yang dipedomani hanyalah Peraturan Daerah Kab. Batang Hari No. 12 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C, selain peraturan perundang-undangan yang secara umum membahas masalah per- tambangan dan pemerintahan daerah, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan sebagainya.
Pada usaha tambang pasir yang dilakukan di Sungai Batang Hari Kab. Batang Hari, maka pihak yang ingin mendapatkan izin pertambangan daerah (IPD)—selama ini—harus melalui prosedur atau tata cara berikut ini:
a.  Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa atau Lurah di mana lokasi usa- ha tambang dilakukan.
b.  Mendapatkan  rekomendasi  dari  Camat  di  mana  lokasi  usaha  tambang dilakukan.
27 Ibid .
c.  Mengajukan surat permohonan izin pertambangan daerah kepada Bupati.
Setelah melalui prosedur dan tata cara tersebut, kemudian Bupati akan men- geluarkan keputusan mengenai izin pertambangan daerah yang dimohonkan, atau yang lebih dikenal sebagai SIPD. Akan tetapi, sebelum sampai pada prose- dur pengajuan surat permohonan untuk mendapat izin pertambangan daerah, terlebih dilihat bagaimana proses untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat.
Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat yang sudah didapat, ke- mudian secara bersama-sama dilampirkan dalam surat permohonan kepada Bu- pati. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dimuat dalam surat permohonan tersebut, meliputi: 28
a. Identitas Pemohon.
b.  Nama Wilayah atau lokasi usaha.
c.  Jenis bahan galian.
d.  Foto copy Akte Perusahaan atau Usaha Perorangan.
e.  Nomor Pokok Waj ib Pajak (NPWP).
f. Rekomendasi Camat.
Semua bahan tersebut (a sampai f) dibuat dalam dua berkas yang kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pertambangan. Kemudian Bupati akan mengeluarkan keputusan tentang izin pertambangan daerah bahan galian golongan C atau SIPD. Dalam keputusan Bupati atau SIPD tersebut akan dimuat berbagai kewajiban dan sanksi yang dlbebankan kepada pihak yang menerima izin usaha. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin, yaitu: 29
a.  Menyampaikan laporan tertulis setiap satu bulan sekali tentang pelaksan- aan Izin Pertambangan Daerah kepada Bupati Cq. Kantor Pertambangan Kabupaten.
b.  Membayar di muka Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Go- longan C 1/3 dari rencana pangambilan.
c.  Melaksanakan Pemeliharaan Keselamatan Kerja dan Lingkungan.
d.  Mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kantor Pertambangan Kabu- paten satu bulan sebelum izin berakhir, apabila SIPD akan diperpanjang dan menyerahkan SIPD asli serta melunasi sisa pembayaran Pajak Bahan Galian
28  Kantor Pertambangan Kabupaten Batang Hari, “Contoh Berkas Permohonan Un- tuk Mendapatkan SIPD”, Tanggal 21 Oktober 2013.
29 Ibid ., “Contoh SIPD Bahan Galian Golongan C”, Tanggal 21 Oktober 2013.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 214
Golongan C sebelumnya.
e.  Tidak memindahtangankan SIPD kepada pihak lain.
a.  Mengindahkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber- laku.
Selain menerima beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, pemegang izin usaha juga dapat dikenai sanksi, yaitu berupa pencabutan SIPD. Pencabutan SIPD dilakukan apabila pemegang izin, selain setelah diketahui belum adanya tanda-tanda kegiatan di lapangan setelah tiga bulan SIPD dikeluarkan, 30 juga tentunya karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebank- an kepadanya sebagaimana dimuat dalam SIPD itu sendiri.

## 2. Pihak yang Menerbitkan Izin
Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa :
“Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan fi nal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pihak yang menerbitkan izin ialam usaha, khususnya usaha pertambangan, menjadi wewenang pihak pemerintah (badan atau pejabat administrasi negara). Oleh karena izin merupakan salah satu bentuk keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat adminis- trasi negara terhadap sesuatu yang pada dasarnya tidak dilarang. Namun siapa badan atau pejabat administrasi negara yang menerbitkan izin tersebut tergan- tung pada bentuk izin dan tingkatan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Di Kab. Batang Hari, berdasarkan data mengenai jumlah SIPD bahan galian golongan C Tahun 2012/2013, khususnya bahan galian pasir, semuanya diter- bitkan oleh Kepala Kantor Pertambangan Batang Hari, atas nama Bupati Kab. Batang Hari. 31 Dengan demikian jelaslah bahwa pihak yang berwenang mener- bitkan izin usaha tambang pasir atau SIPD bahan galian golongan C adalah
30 Ibid .
31 Kantor Pertambangan Kabupaten Batang Hari, “Daftar SIPD yang Diterbitkan Tahun 2012/2013”, Op. Cit .
Kepala Daerah (Bupati) Kab. Batang Hari. Adapun mengenai rekomendasi Ca- mat, intinya hanyalah merupakan salah satu bagian dari persyaratan yang diaju- kan oleh pengusaha kepada Bupati untuk mendapatkan SIPD tersebut.
Bupati, dalam hal usaha eksploitasi bahan galian golongan C, tidak saja berwenang menerbitkan izin usaha atau SIPD tersebut, namun juga berwenang menetapkan nilai pasar masing-masing jenis bahan galian golongan C secara priodik, menerima pengembalian Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD). 32 Dengan kata lain, penerbitan SIPD sekaligus untuk menentukan tentang pajak yang har- us dikeluarkan oleh pihak yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C menjadi wewenang Bupati. Ketentuan pajak menjadi penting untuk dilihat dalam hal eksploitasi bahan galian golongan C, karena pajak merupakan salah satu hal utama dari bagian-bagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SIPD. Pihak yang menerbitkan izin akan melihat apakah ada atau tidak ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilampirkan dalam permohonan Izin Pertambangan daerah (IPD) yang dimaksud.

## Perpektif Hukum

## 1. Prosedur Mendapatkan Izin
Perizinan merupakan suatu proses permohonan izin dari pihak pengusaha/ ba- dan/orang yang diajukan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan izin usaha—dalam hal ini izin usaha pertambangan—melalui tata cara tertentu. Tata cara inilah yang pada umumnya dikatakan juga sebagai suatu prosedur, yang berisikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.
32 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No. 12 Tahun 1997 dijelaskan: (a) Pasal 4 ayat (3): Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada mas- ing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara priodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat. (b) Pasal 9: (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD; (2) STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya; (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dis- ampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (c) Pasal 10 ayat (1): Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan Pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 216
Jika memperhatikan Pasal 18 dan 19 UUPLH, maka secara umum prosedur untuk mendapatkan izin, meliputi:
a.  Memenuhi persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengenda- lian lingkungan hidup atau AMDAL bagi usaha atau kegiatan yang mem- berikan dampak atau berhubungan penting dengan lingkungan.
b.  Memiliki rencana atau tata ruang.
c.  Memperhatikan pendapat masyarakat.
d.  Mendapatkan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha yang akan dilakukan.
e.  Mengajukan permohonan kepada Menteri.
f.  Setelah keputusan izin diterbitkan maka wajib diumumkan.
Prosedur butir a sampai butir e tersebut wajib dipenuhi oleh pihak yang memohon izin. Sedangkan untuk butir f dilakukan oleh pihak yang menerbitkan izin. Pengumuman itu penting, karena selain merupakan indikasi adanya prin- sip keterbukaan pemerintah dalam pembangunan, pengumuman izin tersebut memungkinkan juga adanya peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatannya dalam prosedur keberatan, dengar pendapat dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin sehingga masyarakat dapat tnengetahuinya dan sekaligus dapat melakukan koreksi terhadap masalah per- izinan tersebut.
Khususnya mengenai AMDAL, dalam hubungan usaha pertambangan ba- han galian, tidak semuanya dapat dilakukan kecuali telah memenuhi ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Terhadap semua golongan usaha atau kegaiatan tersebut diwajibkannya untuk membuat AMDAL, karena adanya kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, ketika pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha atau kegiatan, harus memperhatikan ada atau tidaknya AMDAL dicantumkan dalam permohonan izin, yang juga merupakan bagian dari studi kelayakan rencana usaha atau kegiatan tersebut.
Namun untuk mengukur apa yang menjadi batasan sehingga suatu usa- ha atau kegiatan dapat digolongkan kepada salah satu dari sembilan golongan usaha atau kegiatan di atas, dan karenanya diwajibkan melakukan AMDAL. Berkenaan dengan ini, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dileng- kapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, telah menjelas-
kannya secara rinci. Dalam lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tersebut—khususnya bidang Energi dan Sumber Daya Mineral—, dikatakan bahwa untuk pertambangan umum, luas perizinan atau luas daerah terbuka untuk pertambangan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, berada dalam skala > 200 Ha (kumulatif/ tahun). Sedangkan tahap eksploitasi produksi yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, khususnya bahan galian golongan C, berada dalam skala > 250.000 M 3/tahun (raw of material/ ROM). Dengan demikian, setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C yang berada di bawah skala besaran tersebut tidak diwajibkan untuk meleng- kapi AMDAL dalam permohonan izinnya atau untuk mendapatkan SIPD.
Sungguhpun demikian, bukan berarti tidak diperlukan suatu studi kelaya- kan untuk rencana usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Studi kelayakan tetap diperlukan, namun studi kelayakan dalam bentuk pendapat dan tanggapan pihak lain yang berkepentingan dan masyarakat men- genai hak-hak atas lokasi, masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup. Kesimpulan terhadap pendapat tersebut kemudian dijadikan landasan bagi pejabat yang berwenang dalam memberikan rekomendasi.
Dengan memahami penafsiran Pasal 5 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No: 03/P/M/ Pertamben/1981, berarti ketika SIPD diterbitkan oleh Bupati/Kepala Daerah Kabupaten, maka rekomendasi dimintakan kepada pe- jabat yang berada di bawahnya (Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah). Ketika Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah akan memberikan rekomendasi tersebut, terlebih dahulu harus meminta pendapat masyarakat mengenai hak-hak atas lokasi, masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup.
Adapun pendapat atau tanggapan dari pihak lain yang berkepentingan, ke- tika pejabat yang berwenang akan memberikan rekomendasi, adalah Instansi Pemerintah, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum. Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986, khususnya terhadap bahan galian golongan C yang lokasinya di sungai, maka izin penambangannya senan- tiasa mempertimbangkan saran-saran teknis dari Dinas Pekerjaan Umum.
Meminta pendapat atau tanggapan dari pihak lain yang berkepentingan dan masyarakat sekitar, dimaksudkan juga untuk mengetahui ada atau tidaknya ke- beratan- keberatan yang muncul. Keberatan-keberatan mungkin terjadi karena memang telah adanya larangan dalam melakukan usaha pertambangan. Laran- gan-larangan tersebut dapat berupa wilayah pertambangan rakyat, wilayah kepentingan umum, wilayah sekitar lapangan, tempat-tempat umum lainnya
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH
seperti kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, tempat pekerjaan umum (jalan raya, rel kereta api, saluran air, listrik, gas dan sebagainya), tempat usaha pertambangan lain, bangunan pertahanan, rumah tempat tinggal, pabrik, dan pekarangannya. Artinya ada hak-hak lain—berupa kepentingan umum atau pribadi—yang tidak boleh dilanggar, kecuali dengan seizin pemilik hak-hak tersebut. 33
Semua ketentuan di atas merupakan prosedur-prosedur yang dipenuhi oleh pihak yang ingin memperoleh kuasa pertambangan. Sedangkan khusus untuk izin pertambangan daerah atau untuk mendapatkan Surat Izin Pertam- bangan Daerah (SIPD), sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja pengaturan prosedurnya dapat ditentukan sendiri oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Sungguhpun demikian. ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh daerah dalam membuat pengaturan tersebut. 34
Menurut Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No: 03/P/M/Per- tamben/ 1981, prosedur atau tata cara untuk memperoleh Surat Izin Pertamban- gan Daerah (SIPD) terdiri dari:
1.  Mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah Provinsi atau Kepala Daer- ah Kabupaten/Kota tempat lokasi usaha pertambangan, yang berisi identi- tas pemohon (nama dan alamat), jangka waktu usaha yang direncanakan, jenis bahan galian, luas wilayah pertambangan, letak lokasi dan batas-batas wilayah pertambangan (dengan peta).
2.  Mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Instansi Pemerintah lainnya yang berkepentingan, tentang adanya hak-hak tertentu serta masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup.
3.  Pertimbangan mengenai sifat dan besarnya endapan serta kemampuan pemohon baik teknis maupun fi nansial.
Identitas pemohon yang dimaksud, yakni identitas pihak yang memohon SIPD baik badan hukum maupun perorangan. Jangka waktu untuk SIPD maksi- mal 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali, setiap kali perpanjangan maksi- mal tiga tahun. 35 Jenis bahan galian yang dimaksud adalah salah satu dari jenis bahan galian golongan C. Luas wilayah pertambangan untuk satu SIPD maksi- mal lima Ha, dan hanya diberikan satu SIPD kepada perorangan, namun bagi
33 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969, Pasal 17.
34 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986, Penjelasan Pasal 5 ayat (2).
35 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No: 03/P/M/ Pertamben/1981,
Pasal 7.
Badan Hukum/Koperasi maksimal lima SIPD di setiap Daerah Provinsi. 36 Letak lokasinya juga harus jelas, yaitu terdiri dari nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan bahkan RT-nya. Kemudian yang juga pent- ing untuk dicantumkan dalam permohonan SIPD adalah mengenai batas-batas wilayahnya, Sebelah Utara, Sebelah Timur, Sebelah Selatan dan Sebelah Barat.
Mengenai maksud pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi, penjelasan telah diuraikan di atas, sedangkan pertimbangan mengenai sifat dan besarnya endapan, maksudnya harus dilakukan suatu studi kelayakan terhadap bahan galian yang akan ditambang, apakah layak atau tidak. Sementara mak- sud pertimbangan kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan ada- lah untuk melihat keberadaan pemohon itu sendiri (segi teknis maupun keuan- gan), apakah layak atau tidak untuk melakukan usaha pertambangan tersebut. Dengan demikian, untuk pertimbangan kelayakan bahan galian, harus disertai lampiran laporan studi kelayakan rencana kerja eksploitasi. Untuk pertimban- gan kemampuan tenaga teknis, harus dilampirkan pernyataan tenaga ahli, se- dangkan untuk pertimbangan kemampuan fmansial, harus dilampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan tambahan khusus bagi pemohon yang berupa badan hukum harus melampirkan Referensi Bank Pemerintah, Foto copy Akte Perusahaan, serta laporan mengenai Neraca Perusahaan.
Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa prosedur atau tata cara untuk memohon SIPD, meliputi:
a.  Melakukan studi kelayakan terhadap jenis bahan galian dalam bentuk studi kelayakan rencana kerja eksploitasi.
b.  Melakukan studi kelayakan mengenai keberadaan hak-hak atas lokasi, masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup, dengan mem- inta pendapat masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
c.  Meminta rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. Oleh karena SIPD telah diterbitkan oleh Bupati/Kepala Daerah Kabupaten, maka rekomendasi harus dimintakan pada Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah.
d.  Mengajukan permohonan SIPD kepada Bupati/Kepala Daerah Kabupaten. Oleh karena Bupati/Kepala Daerah telah melimpahkan wewenang ini kepa- da Kepala Kantor Pertambangan Kabupaten, maka permohonan dilakukan melalui (c.q) Kepala Kantor Pertambangan tersebut.
e.  Dalam permohonan dimuat ketentuan-ketentuan berikut ini:
36 Ibid ., Pasal 6.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH
1)  Identitas pemohon (nama dan alamat)
2)  Jangka waktu usaha yang direncanakan.
3)  Jenis bahan galian.
4)  Luas wilayah pertambangan.
5) Letak Lokasi
6)  Batas-batas wilayah pertambangan (dilampirkan dengan peta).
7) Laporan studi kelayakan rencana kerja eksploitasi/pengambilan (dilampirkan).
8)  Pernyataan tenaga ahli (dilampirkan)
9)  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (dilampirkan)
10) Referensi Bank Pemerintah, Foto copy Akte Perusahaan, dan Neraca Perusahaan, khusus bagi pemohon yang berupa badan hukum (dilampirkan).
Setelah melihat prosedur-prosedur di atas, dan kemudian menengok pada implementasinya dalam prosedur mendapatkan SIPD di Kab. Batang Hari— khususnya dalam usaha tambang pasir di Sungai Batang Hari Kec. Muara Bu- lian—ditemukan beberapa kenyataan yang tidak sepenuhnya menganut mak- sud peraturan perundang-undangan. Padahal ketika belum adanya Peraturan Daerah yang secara resmi mengatur dan mengurus tentang SIPD ini, seharusnya yang menjadi pedoman adalah peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih belaku.
Adapun kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam implementasinya di Kab. Batang Hari, yang tidak sepenuhnya menganut maksud peraturan perundang- undangan—bahkan dapat bertentangan—, antara lain: Pertama, mengenai reko- mendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini oleh Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah. Seharusnya. dengan berpedoman pada keten- tuan peraturan perundang-undangan di atas, Camat dan/atau Kepala Desa/ Lurah memberikan rekomendasi setelah mempertimbangkan pendapat dari masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan mengenai hak-hak atas lokasi, masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup. Artinya terlebih da- hulu dilakukan suatu mekanisme untuk mendapatkan tanggapan atau pendapat tersebut, misalnya melakukan rapat desa/ kelurahan, membuat pengumuman di pusat informasi desa, dan sebagainya. Tetapi kenyataanya tidak demikian. Me- mang benar adanya pertimbangan tidak mengganggu hak-hak masyarakat atau kepentingan umum lainnya, yang dijadikan dasar rekomendasi. Namun apakah tanpa melakukan suatu mekanisme dengar pendapat masyarakat dan pihak lain
221
yang berkepentingan secara terbuka, dapat dianggap kalau usaha atau kegiatan pertambangan bahan galian sudah terbebas dari hak-hak masyarakat atau ke- pentingan umum, tentunya tidak ada jaminan untuk itu. Jelasnya tidak cukup hanya dengan pertimbangan yang hanya dibuat Camat dan/atau Kepala Desa/ Lurah sendiri, tanpa adanya mekanisme terbuka.
Implementasi pemberian rekomendasi tanpa dilandasi pertimbangan men- genai pendapat masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan melalui meka- nisme terbuka, terjadi di Kab. batang Hari. Sebagai contoh, melalui wawancara tidak terstuktur yang dilakukan terhadap beberapa tokoh masyarakat di lokasi Desa Pasar Terusan tersebut, ditemukan sebagian besar jawaban mereka adalah tidak tahu, ketika ditanyakan apakah mereka tahu tentang izin usaha tambang yang dilakukan di lingkungan mereka. Melalui 18 orang informan, ditemukan hanya tiga orang atau 16, 66 % yang tahu dengan keberadaan izin usaha tam- bang pasir tersebut. Sedangkan 12 orang atau 66.68 % menjawab tidak tahu, dan selebihnya tidak mau berkomentar sebanyak 16, 66 %. 37
Jadi, dapat dipahami di mana letak peran serta masyarakat dalam suatu keputusan rekomendasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, khususnya oleh Kepala Desa dan Lurah. Ketika tokoh-tokoh masyarakat saja secara formal tidak mengetahui apakah usaha pertambangan di daerahnya telah memiliki izin atau belum, apalagi warga masyarakat lainnya. Oleh karena, jika pernah dilaku- kan mekanisme dengar pendapat atau tanggapan dari masyarakat dalam suatu rapat formal, maka paling tidak tokoh-tokoh masyarakat di atas diikutkan dalam rapat dan dapat mengetahui tentang keberadaan usaha tambang pasir tersebut.
Dan jelaslah bahwa dalam kasus perizinan ini, tidak dilakukan studi ke- layakan mengenai keberadaan hak-hak atas lokasi, masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup, dengan meminta pendapat masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kenyataannya memang ketentuan tersebut tidak menjadi bagian dari prosedur untuk mendapatkan SIPD di Kab. Batang Hari. Begitu juga mengenai studi kelayakan terhadap jenis bahan galian dalam bentuk studi kelayakan rencana kerja eksploitasi. 38
Kedua, mengenai hal-hal yang dimuat dalam pemohonan atau isi surat per- mohonan. Dalam lima permohonan izin usaha tambang pasis di atas, hanya di-
37 Hasil Wawancara Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Desa Pasar Terusan, Tang- gal 8-20 Nopember 2013.
38 Kantor Pertambangan Kab. Batang Hari, “Contoh Berkas Permohonan Untuk Mendapatkan SIPD”, Op. Cit .
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH
cantumkan identitas pemohon, nama lokasi usaha, jenis bahan galian, foto copy akte perusahaan atau usaha perorangan, NPWP dan rekomendasi Camat. Pa- dahal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, selain dari beberapa poin tersebut, maka dalam permohonan harus dimuat keterangan mengenai jangka waktu usaha yang direncanakan, luas wilayah pertambangan, batas- batas wilayah pertambangan (dilampirkan dengan peta), laporan studi kelaya- kan rencana kerja eksploitasi, dan pernyataan tenaga ahli. Di sini terlihat bahwa prosedur perizinan yang diimplementasikan di Kab. Batang Hari, tidak saja di- lakukan tanpa adanya Peraturan Daerah yang spesi fi k untuk itu, tetap juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Wewenang Menerbitkan Izin
Dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah dijelaskan bahwa mem- beri atau menerbitkan izin atau kuasa pertambangan dalam suatu usaha per- tambangan bahan galian, pada dasarnya merupakan wewenang pemerintah, yang dalam hal ini dilakukan oleh menteri bidang pertambangan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 memperjelas bahwa penguasaan negara dan pengaturan usaha pertambangan semua bahan galian dilakukan oleh men- teri tersebut. menteri yang memiliki wewenang dalam hal pengaturan dan pen- guasaan usaha pertambangan bahan galian, maka pemberian izin atau kuasa pertambangannya juga menjadi wewenang menteri. Dengan demikian, izin atau kuasa pertambangan tersebut tidak sah tanpa diberikan berdasarkan Keputusan Menteri. 39
Wewenang menteri dalam hal menerbitkan izin atau kuasa pertambangan semakin jelas dengan diikutinya beberapa kewenangan lain. Di antaranya, per- mohonan untuk memperoleh izin atau kuasa pertambangan diajukan kepada Menteri, 40 setelah itu menteri berwenang menolak atau menyetujui permoho- nan yang diajukan, 41 dan menteri juga berwenang untuk membatalkan kuasa pertambangan yang telah dimiliki oleh suatu pihak. 42 tentunya dalam hal ini dilakukan dengan alasan yuridis normatif dan/atau demi kepentingan umum (kepentingan negara).

## 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, Pasal 15 ayat (3)
40 Ibid ., Pasal 17 41 Ibid ., Pasal 21 42 Ibid ., Pasal 22
Wewenang untuk menerbitkan izin atau kuasa pertambangan yang ada pada Menteri tersebut, kemudian dapat pula dilimpahkan pada badan atau pe- jabat admlnistrasi negara yang lebih rendah tingkatannya. Adanya pelimpahan wewenang ini memang telah dibenarkan dalam ketentuan administrasi negara. Karena menurut Indroharto, pada umumnya terdapat dua cara untuk menen- tukan dari mana badan atau pejabat pemerintahan mendapatkan wewenang pemerintahan, yaitu dengan cara atribusi dan delegasi. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam per- aturan perundang-undangan. Sedangkan pada delegasi, terjadinya pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan pemerintahan lainnya. 43
Dalam hal pelimpahan wewenang ini, khususnya wewenang pemberian kuasa pertambangan dan perpanjangan kuasa pertambangan, menteri kemu- dian melimpahkannya kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum. Pe- limpahan wewenang kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No: 202/ K/201/M.PE/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Kuasa Pertam- bangan dan Perpanjangan Kuasa Pertambangan serta Pengaturannya. Sedang- kan terhadap wewenang dalam pemberian dan pengaturan Izin Pertambangan Rakyat, Menteri dapat melimpahkannya kepada Kepala Daerah Provinsi.
Pelimpahan wewenang dalam memberi dan mengatur Izin Pertambangan Rakyat, pada dasarnya merupakan penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, di mana Menteri dapat menyerahkan pengaturan usaha pertam- bangan rakyat kepada Pemerintah Daerah tempat terdapatnya bahan galian itu. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969, ke- tentuan itu dipertegas lagi dengan bunyi:
“Menteri dapat (kursif penulis) menyerahkan pelaksanaan permintaan Izin Per- tambangan Rakyat kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersang- kutan dengan menyatakan syarat-syarat dan petunjuk-petunjuk yang perlu di- indahkan dalam pelaksanaannya”.
Dengan ketentuan itu, maka penerbitan dan pengaturan izin pertambangan rakyat dapat menjadi wewenang Kepala Daerah Provinsi. Namun wewenang
43 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 91.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH
Kepala Daerah Provinsi dalam hal ini hanyalah bersifat temporer, karena kata dapat menyerahkan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 32 Ta- hun 1969 menunjukkan tidak ada keharusan bagi Menteri untuk melimpahkan wewenang dalam Izin Pertambangan Rakyat kepada Kepala Daerah Provinsi. Sewaktu-waktu Menteri berpendapat bahwa wewenang dalam Izin Pertamban- gan Rakyat tidak dapat dilimpahkan kepada Kepala Daerah Provinsi, dan hal itu tidak salah karena pelimpahan wewenang tersebut hanya dalam bentuk delega- si, bukan atribusi.
Kata dapat itu juga menunjukkan bahwa tidak semua wilayah pertam- bangan rakyat dilimpahkan wewenang tentang perizinannya kepada Kepala Daerah Provinsi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No: 01 P/201/M.PE/ 1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B), dikatakan bahwa pen- etapan suatu wilayah pertambangan rakyat serta pelimpahan wewenang ten- tang perizinan pertambangan rakyat untuk bahan galian strategis dan vital ke- pada Kepala Daerah Provinsi, dilakukan oleh Menteri berdasarkan permohonan Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan. Kemudian di lain kesempatan—di antaranya demi kepentingan negara—Menteri dapat membatal-kan penetapan wilayah, juga mencabut pelimpahan wewenang itu. 44 Jelasnya, tidak semua wilayah dapat ditetapkan menjadi wilayah pertambangan rakyat, dan tidak se- mua pertambangan rakyat yang dilimpahkan wewenang perizinannya kepada Kepala Daerah Provinsi.
Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan ada dua bentuk pelimpahan wewenang yang dilakukan menteri dalam pemberian dan pengaturan kuasa atau pertambangan. Pertama , terhadap dua bentuk kuasa pertambangan atau perizinan—yaitu Surat Keputusan Penugasan Pertambangan dan Surat Kepu- tusan Pemberian Kuasa Pertambangan—dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum. Kedua, terhadap bentuk kuasa pertambangan rakyat atau Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat dilimpahkan kepada Kepala Daer- ah Provinsi. Kedua wewenang itu—baik yang dimiliki Dirjend. Pertambangan Umum maupun Kepala Daerah Provinsi—merupakan bentuk wewenang del- egasi, karena wewenang yang sebenarnya dimiliki oleh Menteri.
Berbeda dengan tiga bentuk kuasa pertambangan di atas, wewenang Pe-
44 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No: 01 P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B), Pasal 3 ayat (1) dan (2).
merintah Daerah Provinsi dalam hal perizinan pertambangan daerah secara konkret ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Provinsi berwenang mengeluarkan SIPD kepada sesuatu pihak untuk melaksan- akan usaha pertambangan bahan galian golongan C. 45 Adanya pembatasan ter- hadap usaha pertambangan bahan galian golongan C, karena memang terhadap bahan galian golongan A dan golongan B tidak diberikan melalui SIPD, namun diberikan melalui Surat Keputusan Penugasan Pertambangan, Surat Keputusan Pemberian Kuasa atau Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat.
Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan dan meng- atur SIPD diperkuat pula oleh Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986. Da- lam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah itu dikatakan bahwa Kepala Daerah Provinsi memberikan izin usaha pertambangan bahan galian golongan C atau SIPD kepada pihak-pihak yang telah ditentukan (tujuh golongan di atas), de- mikian juga menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertambangan dan En- ergi No: 03/P/M/Pertamben/ 1981.
SIPD yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Povinsi berdasarkan wewenang yang ada padanya itu, kemudian dapat pula diserahkan kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota—tempat terdapatnya bahan galian—untuk menjalankan pelak- sanaannya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menyerahkan lebih lanjut sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di daerahnya. 46 Penyerahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga sebagai realisasi dari pelaksanaan sistem otonomi daerah yang dikonsentrasikan di Daerah Kabupaten/Kota, apalagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
Namun karena Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota telah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus usaha pertambangan bahan galian golongan C—yang tidak saja berkenaan dengan masalah perizinan, tapi juga termasuk masalah pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan—ma- ka untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah. 47 Perlunya Peraturan Daerah
45 Ibid., Pasal 47 ayat (1).
46 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986, Pasal 3; Lihat juga Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No: 03/P/M/Pertamben/l 981, Pasal 5.
47 Ibid ., Pasal 5 ayat (2). Lihat juga Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No: 03/P/M/Pertamben/1981, Pasal 3 ayat (1).
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH
tersebut, di antaranya demi kepastian hukum dalam pelaksanaan pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C itu sendiri. Oleh karena Pera- turan Daerah tersebut, nantinya, akan dijadikan sebagai pedoman mengenai tata cara dan pemberian SIPD, ketentuan luas areal, dan petunjuk pengaturan iuran serta pungutan lainnya yang dimungkinkan. 48
Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai siapa yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan bahan galian golongan C atau Surat Izin Pertambangan Daerah tersebut dibandingkan dengan implementa- si di Kab. Batang Hari—khususnya dalam usaha tambang pasir di Sungai Ba- tang Hari—maka tidak terjadi perbedaan. 49 Oleh karena wewenang tersebut telah dimiliki oleh Bupati/Kepala Daerah Kabupaten, yang pelaksanaannya dijalankan oleh Kepala Kantor Pertambangan Kab. Batang Hari. Namun men- genai ketiadaan Peraturan Daerah yang mengatur hal ini akan dapat memberi- kan permasalahan dalam pelaksanaan perizinan usaha tambang pasir tersebut. Permasalahan muncul karena tidak ada aturan normatif yang rinci mengenai pemberian Izin Pertambangan Daerah, padahal wewenang itu telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
Berkenaan dengan ketiadaan Peraturan Daerah ini, dalam salah satu wawan- cara, Suhabli mengatakan bahwa belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kab. Batang Hari mengenai pengaturan perizinan usaha pertambangan bahan galian golongan C, karena untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan mengenai perizinan dengan pengaturan mengenai pajak pengambilan dan pen- golahan bahan galian golongan C, sedangkan pengaturan mengenai pajak terse- but telah dilakukan melalui Peraturan Daerah Kab. Batang Hari Nomor 12 Ta- hun 1997. 50
Alasan tersebut menurut penulis kurang beralasan. Sebenarnya tidak per- lu sampai terjadi tumpang tindih pengaturan, karena Peraturan Daerah yang diperlukan dalam hal ini harus berisikan pedoman mengenai tata cara dan pem- berian SIPD, ketentuan luas areal, dan petunjuk pengaturan iuran (pajak) serta
48 Ibid ., Penjelasan Pasal 5 ayat (2).
49 Pemerintah Daerah Tingkat 1 (demikian juga Pemerintah Daerah Tingkat II, menurut penulis) dapat membentuk Dinas Pertambangan sebagai unsur pelak- sana di bidang Pertambangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986, Pasal 6.
50 Wawancara Dengan Suhabli, Kepala Kantor Pertambangan Kab. Batang Hari,
Tanggal 23 Oktober 2013.
227
pungutan lainnya sesuai dengan penjelasan Menteri. Dengan demikian, jika me- mang telah dikeluarkan Peraturan Daerah mengenai pajak, maka seharusnya Peraturan Daerah mengenai pajak tersebut dapat disinkronisasikan dengan ke- tentuan pajak atau iuran lainnya dalam Peraturan Daerah mengenai pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C. Jika pertimbangan itu dapat di- lakukan, keraguan akan datangnya tumpang tindih pengaturan tidak akan ter- wujud.
Ketiadaan Peraturan Daerah mengenai pengaturan usaha pertambangan ba- han galian golongan C, juga berpotensi terhadap lemahnya penegakan supremacy of law. Sebagai negara yang menempatkan hukum di atas segalanya, maka da- lam situasi dan kondisi apapun hukum tetap dijalankan. Berkaitan dengan ini, harus dilakukan ketentuan dan aturan hukum yang sama terhadap semua pihak (equality before the law) yang akan memohon SIPD tanpa adanya diskrimatif. Di Kab. Batang Hari, sejauh data yang ditemukan, memang belum ada tindakan diskrimatif dalam penerbitan SIPD. Namun dengan ketiadaan pedoman yang resmi melalui Peraturan Daerah, tindakan diskriminatif atau perbuatan mela- wan hukum lainnya memungkinkan untuk terjadi. Oleh karena itu, di sinilah perlunya Peraturan Daerah tersebut sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wewenangnya menerbitkan SIPD.

## Penutup
Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu: Pertama, implementasi sistem perizinan usaha tambang pasir dalam di Sungai Batang Hari Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari mulai dari penentuan prosedur sampai diterbitkannya Surat Keputusan Izin Pertambangan Daerah atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Adapun prosedur yang harus dilalui, yaitu: meminta rekomendasi dari Kepala Desa atau Lurah di mana lokasi usaha tambang dilakukan, kemudian rekomendasi Camat berdasarkan rekomendasi Kepala Desa Lurah tersebut, dan mengaju- kan permohonan izin kepada Bupati melalui (c.q) Kepala Kantor Pertambangan Kab. Batang Hari. Apabila syarat-syarat yang dicantumkan dalam permohonan sudah terpenuhi, maka Kepala Kantor Pertambangan atas nama (a.n.) Bupati Kab. Batang Hari akan menerbitkan SIPD yang dimohonkan. SIPD yang diter- bitkan, pada dasarnya berupa suatu wewenang untuk melakukan usaha, yang diikuti pula dengan beberapa kewajiban dan larangan sanksi). Kewajibannya
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH
berupa menyampaikan laporan tertulis setiap satu bulan sekali, membayar di muka Pajak Pengambilan sebesar 1/3 dari rencana peng-ambilan. melaksanakan Pemeliharaan Keselamatan Kerja dan Lingkungan, meng-ajukan permohonan lagi satu bulan sebelum izin berakhir apabila SIPD akan diperpanjang, tidak me- mindahtangankan SIPD, dan mengindahkan semua ketentuan peraturan perun- dang-undangan. Adapun sanksinya berupa pencabutan SIPD, apabila diketahui belum adanya tanda-tanda kegiatan di lapangan setelah tiga bulan SIPD dikelu- arkan dan tidak melaksanakan semua kewajiban yang ada.
Kedua, apabila implementasi sistem perizinan usaha tambang pasir dalam di Sungai Batang Hari Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari ditinjau dalam per- spektif hukum, maka kenyataannya implementasi tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dua indikasi ketidakse- suaian tersebut, yaitu: a. ditinjau dari pelaksanaan prosedur mendapatkan izin dan isi SIPD itu sendiri. Adapun prosedur yang tidak sesuai itu, misalnya ke- tentuan studi kelayakan mengenai endapan bahan galian, hak-hak atas lokasi, masalah gangguan dan sebagainya, tidak dimasukkan dalam bagian persyara- tan untuk mendapatkan izin. Sedangkan pada isi SIPD, misalnya tidak dican- tumkan dengan jelas ketentuan mengenai luas wilayah dan batas-batasnya; b. Tidak ditetapkannya suatu landasan yuridis—yakni Peraturan Daerah—yang secara khusus mengatur masalah perizinan tersebut. Padahal menurut pera- turan perundang-undangan, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah untuk mengatur dan mengurus masalah perizinan usaha pertambangan bahan galian golongan C.
Adanya pelaksanaan prosedur dan isi SIPD yang tidak sesuai dengan pera- turan perundang-undangan, ditambah pula dengan ketiadaan Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan sistem perizinan tersebut, pada gilirannya akan memberi kemungkinan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena, apabila tidak adanya landasan hukum dijadikan pedoman dalam bertindak, maka tindakan-tindakan berupa pelanggaran hukum sangat berpeluang untuk terjadi.

## Bibliogra fi
Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta: Mutiara Widya, 1989. E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Nega- ra, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
229
Kantor Pertambangan Kabupaten Batang Hari, “Daftar SIPD yang Diterbitkan Tahun 2012/2013” .
______, “Contoh Berkas Permohonan Untuk Mendapatkan SIPD” .
Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara , Bandung: Alumni, 1985.
Koesnadi  Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan Ketujuh Belas, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah Otonom (LP3DO), Pe- luang dan Tantangan Daerah Otonom dalam Meningkatkan PAD Melalul SDA, Hasil Penelitian, Jambi: Sekretariat LP3DO, 2010.
Maynard M. Huftschmidt, (et. al), Lingkungan, Sistem Alami dan Pembangunan Pe- doman Penilai Ekonomi, (Terjm. Sukanto Reksohadiprodjo), Yogyakarta: Ga- jah Mada University Press, 1987.
Paulus Efendi Lotulung, Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata, Band- ung: Citra Aditya, 1993.
Philipus M. Hadjon ( et.al ), Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Yog- yakarta: Gajah Mada University Press, 1999. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Ke- budayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995. Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Bandung: Alumni, 1985. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999.
S. F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, 2000.
W. F. Prins, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Jakarta: Andalusia, 1975.

## Peraturan-peraturan
Ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1999 tentang GBHN Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Per- tambangan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No: 03/P/M/ Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian SIPD untuk Bahan Galian yang Bukan Strat- egis dan Bukan Vital (Bahan Galian Golongan C).
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No: 01 P/201/M.PE/1986 ten- tang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B).
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No. 12 Tahun 1997 tentang Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C.