Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4606/ http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Perspektif Khi Dan Hukum Islam
1 Izhar, 2 Dhiauddin Tanjung
12 Fakultas Syari’ah UIN Sumatera Utara Article Info Abstract Article history: Received : 12 January 2023 Publish : 01 Maret 2023 Compilation of Islamic Law (KHI) article 209 paragraphs 1 and 2 states "a mandatory will is intended for adopted children whose parents die without a will, or vice versa it is given to adoptive  parents  whose  adopted  child  dies  without  a  will".  However,  the  decision  of  the Court  No.  16  K/AG/2010  in terms  of  giving a  mandatory  will to  a non-Muslim  wife.  MA granting  part  of  the  obligatory  will  to  non-Muslim  wives  is  of  course  different  from  the provisions  in  KHI  article  209.  Likewise  for  parents  or  biological  children  of  different religions  who  are prevented  from obtaining  inheritance  rights.  Meanwhile  in  Article  171 KHI,  general  provisions  concerning  people  who  are  entitled  to  inheritance  provisions  of certain sections, but there are other things that are not specifically mentioned by the KHI, namely the religion believed by the heirs, as this is implied in Article 171 letter (c) of the KHI which defines heirs, namely: "Heirs are people who at the time deceased have blood relations or marital relations with the heir, are Muslim and are not hindered by law from becoming heirs.  Based  on  these  provisions,  people  of  different  religions  will  be  prevented  from receiving inheritance rights like other heirs. This provision is the agreement of some scholars who  determine  3  things  that  become  obstacles  for  someone  to  become  an  heir,  namely slavery, murder, and religious differences. As Islam is rahmatan lil alamin, the law contained in Isalam must embody this grace, moreover that the principles of the law are justice, benefit and legal certainty.
Keywords: Heirs, Non-Muslims, Obligatory Wills.

## Info Artikel
Abstrak Article history: Received : 12 January 2023 Publish : 01 Maret 2023 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  209  ayat  1  dan  2  menyebutkan  “  wasiat  wajibah diperuntukkan  bagi  anak  angkat  yang  orang  tuanya  meninggal  dunia  tanpa  wasiat,  atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat”.    Akan tetapi  putusan  dari  Mahkamah  No  16  K/AG/2010  dalam  hal  memberikan wasiat  wajibah  kepada  istri  yang  non  muslim.  MA  memberikan  bagian  wasiat  wajibah kepada istri non muslim tentunya berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal 209. Begitu juga halnya kepada orang tua atau anak kandung beda agama yang  terhalang mendapat hak warisan.Sementara  dalam  Pasal  171  KHI,  ketentuan  umum  tentang  orang  yang  berhak mendapat  warisan  dengan  ketentuan  bagian  tertentu,  namun  ada  hal  lain  yang  tidak disebutkan secara khusus oleh KHI, yaitu agama yang diyakini ahli waris, sebagiamana hal tersebut tersirat dari pasal 171 huruf (c) KHI yang mendefinisikan ahli waris, yaitu: “Ahli waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Berdasarkan ketentuan tersebut, berlainan agama akan terhalang haknya  mendapat  harta  warisan  layaknya  ahli  waris  lainnya.  Ketentuan  ini  merupakan kesepakatan  sebagian  ulama  yang  menentukan  3  hal  yang  menjadi  halangan  seseorang menjadi ahli waris yaitu karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Islam sebagai rahmatan lil alamin maka hukum yang terdapat dalam Isalampun harus mewujudkan kerahmatan  itu,  terlebih  bahwa  asas  dari  hukum  itu  adalah,  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian hukum.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Dhiauddin Tanjung Fakultas Syari’ah UIN Sumatera Utara Email: izharkisaran15@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan dan perkembangan manusia secara natural beriringan dengan perkembangan sosial dan budaya manusia pula. Karena itu akan semakin komplek persoalan yang terjadi di masyarakat, maka  hukum  akan  selalu  responsif  mengikuti  perkembangan  tersebut,  karena  itu  selalu  terjadi
pembaharuan  hukum.  Menurut  ibnu  qayyim  Transformasi  hukum  Islam  adalah  sebuah keniscayaan   yang  harus  terjadi dalam  merespon  persoalan-persoalan kontemporer yang  dihadapai oleh  masyarakat.  Transformasi  hukum  Islam  tersebut  sangat  terkait  dengan  berbagai  faktor  yang berada dalam bingkai hukum Islam. Faktor-faktor tersebut diramu dan dijadikan sebagai teori Ibnu Qayyim menjadi sebuah “icon”. Yaitu faktor zaman, tempat, situasi, niat dan adat.
Hukum waris dalam islampun mengalami perubahan sesuai dengan kondisi permasalahan yang berkembang, meskipun dalil al quran terkait dengan warisan bersifat qathi dan rinci. Sehingga hal-hal yang  berkaitan dengan  yang  menghalangi ahli  waris  mendapat harta  warisan,  demi  keadilan yang universal  maka  harus  dicari  jalan  ataupun  ruang  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada, sehingga dalam konteks pendistribusian warisan  ada alternatif  lain yaitu wasiat.Al Quran memberi isyarat itu sebagaimana termaktub dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 180.
Wasiat  dibedakan  dalam  beberapa  kategori,  diantaranya  yaitu  wasiat  yang  diwajibkan,  yang dianjurkan,  yang  dibolehkan,  dan  yang  diharamkan.  Perbedaan  ketentuan  hukum  wasiat  tersebut disesuaikan  dengan  kondisi  dan  situasi  yang  melatarbelakanginya.  Wasiat  juga  diatur  dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah kumpulan peraturan yang di  rumuskan  oleh  para  ulama  dari  beberapa  daerah  di  Indonesia,  dengan  dasar  hukum pemberlakuannya yaitu Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Akan tetapi dalam KHI hanya dibahas secara umum saja dan tidak detail. Khusus mengenai pengaturan tentang wasiat wajibah KHI hanya mengatur tentang siapa saja dan apa syarat-syaratnya.
Dalam pasal 209 disebutkan juga mengenai ketentuan wasiat wajibah yang artinya wasiat berupa harta diberikan kepada orangtua angkat maupun anak angkat porsinya tidak lebih dari 1/3 bagian harta warisan. Dalam KHI juga tidak mengatur secara detail siapa saja dan apa syarat-syarat  yang  harus  dimiliki oleh  penerima  wasiat  terkhusus  wasiat  wajibah  tersebut,  kecuali hanya  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat.  Sebagimana  ketentuan  mengenai  wasiat  wajibah  diatur dalam Pasal 209 KHI, yaitu :
(1)  “Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  Pasal  176  sampai  dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya”.
(2)  “Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.
Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 tentang bagian wasiat yamg diterima oleh istri pewaris yang dalam hal ini istri tersebut beragama non-Islam. Dalam putusannya Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri dari pewaris tersebut bahwa si istri yang non-Muslim tersebut mendapatkan harta bersama dan bagian wasiat wajibah. Putusan ini memberikan pendapat bahwa istri non-Muslim memiliki  hak  untuk  memperoleh  harta  yang  ditinggalkan  pewaris  dimana  peristiwa  hukum  ini termasuk dalam wasiat wajibah. KHI hanya mengatur wasiat wajibah hanya diberikan kepada pihak tertentu yaitu orang tua angkat dan anak angkat saja, tanpa mengatur mengenai pihak yang berhak atas waris selain kedua pihak tersebut.
Dapat difahami bahwa hakim mengambil keputusan yang berbeda dengan hukum yang berlaku atau  juga  mengacuhkan  hukum  yang  berlaku.  Akan  tetapi  pada  dasarnya  hakim  bebas  dalam melaksanakan wewenang  yudisialnya  diantara wewenang  tersebut  adalah  menerpakan hukum  dari Perundang-Undangan,  menginterpretasikan  hukum  secara  tepat,  bebas  mencari  dan  menemukan hukum melalui yurisprudensi doktrin hukum, dan lain lain. Meskipun mempunyai kebebasan dalam melaksanakan wewenang tersebut bukan  berarti hakim mutlak sebebas-bebasnya akan tetapi harus menegakkan hukum dan keadilan. Dalam putusan hakim harus ada keefektifan dan ke-idealan hukum yang  didalamnya terkandung ide  desrecht terdiri dari  unsur  kepastian hukum,  unsur  keadilan, dan unsur kemanfaatam. Penulis berpendapat bahwa tiga hal tersebut haruslah ada dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum. Juga melihat bahwa hukum yang efektif wajib memperhatikan dua pokok
yaitu  meliputi social  control atau  alat  pengendali  masyarakat,  serta social  engineering atau  alat mengubah perilaku masyarakat.
Mengingalt alhli walris  non  muslim sallalh saltu sebalb tidalk berhalk mendalpalt   halrtal  walrisaln dalri pewalris yalng muslim, malkal perlu dilalkukaln penelitialn lebih lalnjut, dikalrenalkaln tidalk aldalnyal alturaln tersebut dalpalt menimbulkaln ketidalkpalstialn terhaldalp alhli walris non muslim terhaldalp halrtal kekalyalaln pewalris.  Untuk  itu  penelitialn ini  mengalngkalt  judul  “ Walsialt  waljibalh  balgi  alhli  walris  bedal  algalmal perspektif KHI daln Hukum Islalm”. Berdalsalrkaln laltalr belalkalng malsallalh yalng telalh diuralikaln dial altals, malkal  rumusaln  malsallalh  dallalm  penelitialn  aldallalh  (1)  Balgalimalnal  pengalturaln  mengenali  keberaldalaln walsialt waljibalh dallalm ketentualn fikih daln ketentualn hukum positif di Indonesial; (2) Balgalimalnal dalsalr pertimbalngaln  Halkim  memberikaln  halk  walris  dallalm  bentuk  walsialt  waljibalh  kepaldal  alhli  walris  non muslim?
Tujualn dalri penelitialn ini aldallalh untuk memalhalmi daln mengalnallisis mengenali pengalturaln walsialt waljibalh  dallalm ketentualn fikih  daln  ketentualn hukum  positif  di  Indonesial;  daln  dalsalr  pertimbalngaln Halkim  memberikaln  halk  walris  dallalm  bentuk  walsialt  waljibalh  kepaldal  alhli  walris  non  muslim. Penelusuraln  terhaldalp  tulisaln  terdalhulu  yalng  digunalkaln  sebalgali  palndualn  daln  alcualn,  yalitu  berupal alrtikel-alrtikel alntalral  lalin  alrtikel  berjudul  “Pemberialn  Walsialt  Waljibalh  Terhaldalp  Alhli  Walris  Bedal Algalmal (Kaljialn Perbalndingaln Hukum Alntalral Hukum Islalm daln Putusaln Malhkalmalh Algung Nomor 368.K/AlG/1995)” oleh Muhalmmald Rinalldi Alrif dalri Baldaln Pengelolal Paljalk daln Retribusi Daleralh Kotal  Medaln  paldal  talhun  2017  yalng  meneliti mengenali pertimbalngaln hukum  mengenali  pemberialn walsialt waljibalh terhaldalp alhli walris bedal algalmal daln perbalndingaln putusaln Malhkalmalh Algung Nomor 368.K/AlG/1995  daln  fikih  Islalm.  Alrtikel  berjudul  “Walsialt  Waljibalh  Sebalgali  Wujud  Penyelesalialn Perkalral Walris Bedal Algalmal Dallalm Perkembalngaln Sosiall Malsyalralkalt” oleh Zulfial Halnum daln Allfi Syalhr dalri Puslitbalg Malhkalmalh Algung Republik Indonesial, Jalkalrtal paldal talhun 2016 yalng meneliti mengenali  pemberialn  walsialt  waljibalh  daln  besalraln  porsinyal  sertal  yalng  menjaldi  pertimbalngaln  dalri pemberialn walsialt waljibalh.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dikallalngaln palral  ulalmal alwallnyal tidalk mengenall istilalh walsialt waljibalh, kallalngaln ulalmal halnyal mengenall hukum melalksalnalkaln walsialt, yalitu alpalkalh pelalksalnalaln walsialt merupalkaln sualtu kehalrusaln daln  cenderung  diwaljibkaln  altalu  halnyal  sebaltals  alnjuraln  (sunalh),  yalng  mendalptkaln  palhallal  jikal dilalkukaln daln bukaln merupalkaln dosal jikal tidalk dilalkukaln/tidalk dilalksalnalkaln. Menurut Alnshoruddin, “walsialt waljibalh aldallalh tindalkaln yalng dilalkukaln oleh pengualsal altalu halkim sebalgali alpalralt negalral yalng memalksal altalu memberi putusaln waljib walsialt balgi oralng yalng telalh meninggall dunial, yalng diberikaln kepaldal oralng tertentu dallalm kealdalaln tertentu pulal. Dengaln demikialn, walsialt waljibalh aldallalh walsialt yalng dipalndalng telalh dilalkukaln oleh seseoralng yalng meninggall dunial, wallalupun sebenalrnyal ial tidalk meninggallkaln walsialt tersebut.”
Istilalh walsialt waljibalh pertalmal kalli beralsall dalri Mesir, yalitu aldalnyal cucu yalng terhallalng mendalpaltkaln  walrisaln,  sehinggal  Ulalmal  Mesir  melalkukaln  itjihald  daln  mengelualrkaln  faltwal  sebalgali solusinyal, yalitu balhwal ‘cucu’ yalng tidalk mendalpalt walrisaln kalrenal terhallalng oleh alnalk lalki-lalki dalpalt diberikaln halrtal walrisaln dallalm bentuk walsialt waljibalh, dengaln ketentualn:
1. Kallalu dalri galris keturunaln lalki-lalki malkal perlu berlalku seterusnyal salmpali kebalwalh tetalpikallalu dalri galris keturunaln alnalk perempualn halnyal terbaltals salmpali paldal alnalk altalu alnalk-alnalk dalri alnalk perempualn dalri pewalris saljal.
2. Pewalris di malsal hidupnyal belum pernalh memberikaln halrtal kepaldal yalng berhalk menerimal walsialt waljibalh tersebut seukuraln halk walsialt waljibahnya.
3. Besalrnyal walsialt waljibalh halnyallalh sepertigal halrtal, entalh yalng berhalk menerimal walsialt waljibalh itu  balnyalk  altalu  sedikit,  calmpuraln  alntalral  lalki-lalki  altalu  perempualn  malupun  tidalk.  Kallalu  yalng berhalk menerimal walsialt waljibalh tersebut calmpuraln alntalral lalki-lalki daln perempualn malkal balgialn merekalaldallalh dual balnding saltu (2 : 1).
4. Walsialt  waljibalh  didalhulukaln  dalri  walsialt  bialsal.  Kallalu  pewalris  telalh  membualt  walsialt  kepaldal merekal  yalng  berhalk  menerimal  walsialt  waljibalh  tetalpi  kuralng  jumlalhnyal  dalri  sepertigal  kalrenal pewalris  mewalsialtkaln  sepertigal  malkal  dicukupkalnlalh salmpali  jumlalh  sepertigal,  tetalpi  bilal  telalh melebihi dalri sepertigal malkal kelebihaln itu dialnggalp walsialt bialsal. Kallalu yalng berhalk menerimal walsialt waljibalh tersebut lebih dalri seoralng, malkal aldal yalng diberi walsialt bialsal daln aldal yalng tidalk malkal  yalng  belum  diberi  tersebut  berhalk  mendalpaltkaln  halk  balgialn  walsialt  waljibalhnyal.  Kallalu pewalris  aldal  membualt  suralt  walsialt  bialsal  daln  aldal  pulal  meninggallkaln.  merekal  yalng  berhalk menerimal  walsialt waljibalh  malkal  walsialt  waljibalh  dibalyalr  dulu  dallalm  baltals  malksimall  sepertigal, kemudialn balru dialmbilkaln untuk walsialt bialsal dallalm baltals sepertigal pulal (sesudalh dialmbil untuk walsialt waljibalh).
Aldalpun tentalng  walsialt, palral jumhur ulalmal fiqih berbedal pendalpalt mengenali hukum berwalsialt, sebalgialmalnal hall ini dalpalt dikemukalkaln sebalgali berikut:
1. Menurut palndalngaln palral Imalm Malzhalb balhwal kewaljibaln walsialt yalng terdalpalt paldal Suralh All- Balqalralh alyalt 180 itu telalh dihalpus dengaln Suralh Aln-Nisal alyalt 11 tentalng walrisaln. Malkal dalri itu, palral Imalm Malzhalb berpendalpalt balhwal berwalsialt kepaldal ibu balpalk daln kalrib keralbalt yalng tidalk menerimal balgialn walris itu hukumnyal tidalk waljib;
2. Dalud Alz zalhiri yalng didukung oleh Malsruq, Talwus, Iyals, Qaltaldalh, daln IbnunJalrir berpendalpalt balhwal  walsialt  kepaldal  ibu  balpalk  daln  kalrib  keralbalt  yalng  menjaldi  alhli  walris  telalh  terhalpuskaln dengaln kewaljibaln menerimal walrisaln, tetalpi walsialt kepaldal ibu balpalk daln kalrib keralbalt yalng tidalk menjaldi alhli walris hukumnyal waljib, merekal berpegalng kepaldal Suralh All-Balqalralh alyalt 180; daln.
3. Ibnu Halzm berpendalpalt balhwalsalnyal memberi walsialt itu hukumnyal waljib balgi setialp oralng yalng alkaln meninggall daln mempunyali halrtal peninggallaln. Ial berallalsaln paldal ketentualn Suralh Aln-Nisal alyalt 11 daln 12 yalng mengaljalrkaln balhwal aldalnyal kewaljibaln untuk memisalhkaln halrtal peninggallaln sesuali dengaln balgialn yalng telalh ditentukaln dallalm nalsh tersebut. Nalmun dallalm alyalt tersebut jugal dinyaltalkaln balhwal pelalksalnalaln walsialt daln pembalyalraln hutalng. Logikal formil menyaltalkaln balhwal kalrenal pembalgialn walris itu sendiri hukumnyal waljib, malkal pembalyalraln hutalng daln melalksalnalkaln walsialt yalng halrus didalhulukaln itu hukumnyal jugal waljib. Selalnjutnyal Ibnu Halzm jugal berallalsaln balhwal membedalkaln staltus hukum membalyalr hutalng daln melalksalnalkaln walsialt dengaln pembalgialn walris  itu  tidalk tepalt kalrenal  ketigal  malsallalh tersebut itu  tersuralt dallalm saltu  alyalt yalng  terpisalh- pisalh.
Dalri beberalpal pendalpalt di altals tentalng walsialt, malkal dalpalt diketalhui aldalnyal perbedalaln pendalpalt palral  jumhur  ulalmal  fiqih,  yalitu  sebalgialn  kallalngaln  berpendalpalt  tidalk  aldalnyal  kehalrusaln  seseoralng berwalsialt  kalrenal  telalh  digalntikaln  dengaln  ketentualn  mengenali  walris,  sedalngkaln  sebalgialn  lalinnyal berpendalpalt walsialt merupalkaln sesualtu  yalng waljib dilalkukaln sebelum seseoralng  meninggall dunial. Jikal  melihalt sejalralh  mengenali  hukum  kelualrgal  dallalm Islalm,  malkal  Indonesial  membalhalrui hukum kelualrgal palling belalkalng yalitu paldal Talhun 1974 dengaln diberlalkukalnnyal Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun  1974  tentalng  Perkalwinaln.  Terkalit  walsialt  malkal  pengalturalnnyal  terdalpalt  dallalm  Komplalsi Hukum  Islalm  (KHI)  dengaln  bentuk  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  1  Talhun  1991  yalng  berisi tentalng ketentualn walsialt waljibalh.
Secalral  hukum,  pengalturaln  walsialt  waljibalh  terdalpalt  dallalm  Palsall  209  KHI.”  Aldalpun  isi Palsall 209 KHI, yalitu:
1. Halrtal peninggallaln alnalk alngkalt dibalgi berdalsalrkaln Palsall 176 salmpali dengaln Palsall 193 tersebut di altals, sedalngkaln terhaldalp oralng tual alngkalt yalng tidalk menerimal walsialt diberi walsialt waljibalh sebalnyalk-balnyalknyal 1/3 dalri halrtal walsialt alnalk alngkaltnyal.
2. Terhaldalp alnalk alngkalt yalng tidalk menerimal walsialt diberi walsialt waljibalh sebalnyalk-balnyalknyal 1/3 dalri halrtal walrisaln oralng tual alngkaltnyal.”
Berdalsalrkaln ketentualn tersebut, balhwal pemberialn walsialt waljibalh halnyal diperuntukkaln kepaldal oralng  tual  alngkalt  altalu  alnalk  alngkalt  daln  tidalk  dalpalt  diberikaln  kepaldal  non  muslim,  dikalrenalkaln
menyesualikaln alturaln dallalm syalrialt islalm daln hukum islalm itu sendiri. Sofyaln  Aldhi Styalwaln  jugal memiliki palndalngaln yalng salmal, yalitu:
“Balhwal  alpal  yalng  sudalh  aldal  daln  sudalh  dialtur  dallalm  KHI  sertal  haldist  di  altals  itu tidalk dalpalt ditalfsirkaln dengaln sendirinyal kalrenal seoralng yalng memiliki hubungaln dalralh sekallipun altalu memiliki hubungaln perkalwinaln jikal oralng tersebut beralgalmal non-muslim kedudukalnnyal tidalk dalpalt  menjaldi  alhli  walris  dalri  Muslim.  Jaldi  ketikal  halkim  memberikaln ijtihald menyalmalkaln kedudukalnnyal yalng digalnti dengaln penetalpaln walsialt waljibalh tentu tidalk dalpalt dibenalrkaln, kalrenal dallalm Palsall 209 KHI tentalng walsialt waljibalh jugal tidalk mengaltur balhwal alnalk alngkalt kedudukalnnyal salmal dengaln alnalk yalng memiliki hubungaln dalralh lalngsung dengaln pewalris.”
Pemberialn  walsialt  waljibalh  oleh  halkim  kepaldal  alhli  walris  non  muslim  merupalkaln  bentuk kewaljibaln halkim sebalgalimalnal dialtur paldal Palsall 5 alyalt (1) Undalng- Undalng Nomor 48 Talhun 2009 Tentalng  Kekualsalalaln  Kehalkimaln  yalng  menentukaln,  balhwal  “Halkim  daln  halkim  konstitusi  waljib menggalli,  mengikuti,  daln  memalhalmi  nilali-nilali  hukum  daln  ralsal  kealdilaln  yalng  hidup  dallalm malsyalralkalt.”  Hall  in  dikalrenalkaln  KHI  tidalk  mengaltur  hall  tersebut,  sehinggal  halkim  membualt terobosaln balru dengaln memberikaln balgialn halrtal walrisaln pewalris kepaldal alhli walris non muslim dallalm bentuk walsialt waljibalh dengaln berlalndalsalkaln morall, kealdilaln daln kemalshlaltaln.

## Pertimbangan  Hakim Memberikan Hak Waris  Dalam Bentuk  Wasiat  Wajibah  Kepada  Ahli Waris Non Muslim.
Setialp alhli walris di Indonesial balik yalng muslim malupun non muslim halrus tunduk paldal sistem hukum  yalng  berlalku  paldalnyal  daln tidalk  dalpalt memilih system  hukum  malnal  yalng alkaln  digunalkaln terutalmal terkalit pembalgialn halrtal walrisaln. Jikal pewalris seoralng muslim malkal pembalgialn walrisnyal aldallalh menggunalkaln sistem hukum islalm. Begitu jugal terhaldalp pewalris muslim yalng meninggallkaln alhli walrisnyal non  muslim, malkal ketentualn pembalgialn walrisnyal jugal menggunalkaln Hukum  Walris Islalm,  kalrenal  kewalrisaln  yalng  berlalku  iallalh  berdalsalrkal  algalmal  yalng  dipeluk  oleh  pewalris  semalsal hidupnyal.
Hukum  kewalrisaln Islalm  menetukaln aldalnyal  penghallalng seseoralng  untuk  mendalpaltkaln balgialn walris, sebalgalimalnal hall tesebut dialtur paldal Palsall 173  KHI,  yalitu: “Seoralng terhallalng menjaldi alhli walris  alpalbilal dengaln putusaln  halkim yalng  telalh mempunyali kekualtaln hukum yalng tetalp, dihukum kalrenal:  (al)  dipersallalhkaln  telalh  membunuh  altalu  mencobal  membunuh  altalu  mengalnialyal  beralt  palral pewalris;  (b)  dipersallalhkaln  secalral  memfitnalh  telalh  mengaljukaln  pengaldualn  balhwal  pewalris  telalh melalkukaln sualtu kejalhaltaln yalng dialncalm dengaln hukumaln 5 talhun penjalral altalu hukumaln yalng lebih beralt.”
Selalin hall-hall yalng dialtur dallalm Palsall 173 KHI tersebut, aldal hall lalin yalng tidalk disebutkaln secalral khusus oleh KHI, yalitu algalmal yalng diyalkini alhli walris, sebalgialmalnal hall tersebut tersiralt dalri palsall 171 huruf (c) KHI yalng mendefinisikaln alhli walris, yalitu: “Alhli walris aldallalh oralng yalng paldal salalt meninggall dunial mempunyali hubungaln dalralh altalu hubungaln perkalwinaln dengaln pewalris, beralgalmal Islalm  daln  tidalk  terhallalng  kalrenal  hukum  untuk  menjaldi  alhli  walris.”  Berdalsalrkaln  ketentualn tersebut,nberlalinaln algalmal aldallalh hallalngaln balgi seoralng menjaldi alhli walris, sehinggal ial tidalk berhalk altals walrisaln lalyalknyal alhli walris lalinnyal. Ketentualn ini merupalkaln kesepalkaltaln sebalgialn ulalmal yalng menentukaln  3  hall  yalng  menjaldi  hallalngaln  seseoralng  menjaldi  alhli  walris  yalitu  kalrenal  perbudalkaln, pembunuhaln, daln perbedalaln algalmal.
Ketentualn ini kemudialn dikualtkaln oleh haldits Ralsulullalh SAlW, “menurut Bukhori daln Muslim, dalri  Usalmalh  bin  Zalid,  Ralsulullalh  bersalbdal  yalng  alrtinyal  aldallalh: Tidalk  mewalrisi  seoralng  muslim terhaldalp non-muslim,  demikialn  jugal  tidalk mewalris  seoralng  non-muslim  terhaldalp  oralng  muslim.” Berdalsalrkaln haldist tersebut, malkal algalmal aldallalh sallalh saltu syalralt seseoralng berhalk altals balgialn halrtal walrisaln.
Falktor  perbedalaln  algalmal  yalng  menjaldi  penghallalng  balgi  alhli  walris  untuk  mendalpaltkaln  halrtal walrisaln pewalris, ternyaltal implemalntalsinyal berbedal dallalm pralktek pengaldilaln. Sallalh saltunyal putusaln Putusaln Malhkalmalh Algung Nomor 331K/Alg/2018 yalng memutuskaln alhli walris non muslim berhalk
memperoleh halrtal walrisaln pewalris berdalsalrkaln Walsialt Waljibalh sebesalr ¼ balgialn dalri halrtal walrisaln pewalris.  Menurut  putusaln  ini,  terlihalt  balhwal  algalmal  yalng  berbedal  menghallalngi  seseoralng  untuk mendalpaltkaln balgialn walris dialbalikaln melallui penetalpaln Walsialt Waljibalh.
Menurut Albdul Galni Albdullalh selalku malntaln Halkim Algung mengaltalkaln balhwal “pertimbalngaln dallalm  memberikaln  putusaln  halkim  tidalk  halnyal  berpegalng  paldal  KHI,  halkim  punyal  kewenalngaln mempertimbalngkaln  dalsalr-dalsalr  hukum  yalng  lalin  selalin  KHI,  daln  dalpalt  mengalmbil  pendalpalt- pendalpalt  dallalm  kitalb Fiqh mengenali  seoralng  alhli  walris  yalng  terhijalb  kewalrisalnnyal  kalrenal perbedalalaln algalmal. Oleh sebalb  itu halkim tidalk halrus  berpegalng dengaln KHI,  tetalpi bisal  jugal  dalri yurisprudensi,
kalrenal maljelis  halkim  dalpalt  meninjalu  kepaldal  alpal  yalng  dalpalt  memberikaln  kealdilaln  balgi  palral pihalk.” Aldalpun yalng menjaldi dalsalr pertimbalngaln halkim, alntalral lalin:
1. Falktor historis, yalitu pendalpalt palral ulalmal dalri kallalngaln Syalfi’iyalh, Halnalfiyalh, daln Halnalbilalh yalng  membolehkaln  berwalsialt  untuk  merekal  non  muslim  dengaln  syalralt  balhwal  yalng bersalngkutaln tidalk memeralngi umalt Islalm. Secalral historis, perbedalaln algalmal sebalgali hallalngaln mendalpaltkaln  walris  dialnggalp  halnyal  merupalkaln  malsallalh  politis,  daln  dalpalt  ditinggallkaln  bilal kemudialn kondisi telalh berubalh sebalgalimalnal yalng terjaldi paldal malsal ini. Berdalsalrkaln hall inilalh, malkal palral halkim berpendalpalt balhwal lalralngaln untuk memberikaln balgialn walris balgi alhli walris yalng terhallalng alkibalt perbedalaln algalmal paldal salalt ini dalpalt disimpalngi.
2. Penggunalaln metode interpretalsi sosiologis dallalm melalkukaln penemualn hukum dimalnal halkim dilalralng menolalk perkalral  dengaln allalsaln tidalk aldal  hukumnyal  ( ius curial  novit) kalrenal  halkim memiliki  kewenalngaln  untuk  melalkukaln  penemualn  hukum  ( rechtsvinding) .  Interpretalsi sosiologis  dialwalli  dengaln  pemalhalmaln  balhwal  ketentualn  mengenali  hukum  kewalrisaln  Islalm merupalkaln lex speciallis dalri hukum Islalm daln hukum Islalm aldallalh lex generallis . Berdalsalrkaln hall  tersebut,  ketikal  kemudialn halkim  tidalk  menemukaln ketentualn  mengenali Walsialt  Waljibalh balgi alhli walris non muslim dallalm hukum kewalrisaln Islalm sebalgali lex speciallis , malkal halkim melalkukaln  penemualn  hukum  dengaln  mengemballikaln  persoallaln  paldal lex  generallis yalitu ketentualn hukum Islalm secalral umum.
3. Penggunalaln metode alrgumentum  per  alnallogium dallalm melalkukaln penemualn hukum  kalrenal aldalnyal kekosongaln hukum, yalitu dengaln calral menemukaln ketentualn hukum lalin yalng sejenis, memiliki kemiripaln, sertal aldalnyal tuntutaln dallalm malsyalralkalt untuk mendalpaltkaln penilalialn yalng salmal, dallalm hall ini menggunalkaln ketentualn Walsialt Waljibalh yalng aldal di dallalm KHI khusus untuk alnalk alngkalt daln altalu oralng tual alngkalt.
4. Eksistensi  hukum  kewalrisaln  Islalm  di  alntalral  sistem  hukum  kewalrisaln  lalinnyal,  yalitu  hukum walris  BW  daln  hukum  walris  aldalt,  dimalnal  ketigalnyal  digunalkaln sebalgali  pilihaln  hukum  balgi ralkyalt  Indonesial.  Penemualn  hukum  yalng  memberikaln  Walsialt  Waljibalh  balgi  alhli  walris  non muslim  merupalkaln  upalyal.  mengalktuallisalsikaln  hukum  Islalm  di  tengalh-tengalh  malsyalralkalt Indonesial yalng plurallistik balik di bidalng sosiall, budalyal, hukum, malupun algalmal.
5. Pilihaln algalmal sebalgali balgialn dalri halk alsalsi malnusial
6. Teori  hukum  mengenall  alsals  hukum  daln  penyimpalngaln  terhaldalp  alsals  hukum,  dimalnal berdalsalrkaln  alsals  hukum  kewalrisaln  Islalm  aldallalh  terhallalngnyal  seoralng  alhli  walris  untuk mendalpaltkaln  balgialn  walrisaln  kalrenal  memeluk  algalmal  yalng  berbedal  dengaln  pewalris,  malkal terhaldalp alsals hukum ini kemudialn terbukal pintu penyimpalngaln yalitu melallui Walsialt Waljibalh. Penetalpaln Walsialt Waljibalh oleh halkim alkaln memberikaln halk altals balgialn walrisaln balgi merekal yalng  berdalsalrkaln  alsals  hukum  tidalk  mendalpaltkaln  balgialnnyal.  Walsialt  Waljibalh  aldallalh penyimpalngaln  terhaldalp  alsals  hukum  dallalm  hukum  kewalrisaln  Islalm  tersebut.  Aldalpun  dalsalr pertimbalngaln Halkim memberikaln halk walris  dallalm bentuk walsialt waljibalh kepaldal  alhli walris non  muslim  aldallalh  berdalsalrkaln  yurispudensi  Malhkalmalh  Algung  Republik  Indonesial  Nomor 368/K/Alg/1995, yalng memutuskaln balhwal “alnalk kalndung perempualn yalng beralgalmal non Islalm (Nalsralni)  staltus  hukumnyal  bukaln  alhli  walris,  nalmun  ial  berhalk  mendalpalt  balgialn  dalri  halrtal
peninggallaln kedual  oralngtualnyal allmalrhum berdalsalrkaln walsialt waljibalh yalng balgialnnyal  salmal dengaln  balgialn  alnalk  perempualn alhli  walris  allmalrhum alyalhnyal  daln allmalrhumalh ibunyal  yalng beralgalmal islalm.”
7. Paldal  poin  ketujuh ini  penulis memberi allalsaln dalsalr  hukum  balhwal  istri  selalin aldal  hubungaln perkalwinaln yalng berhalk mendalpalt walris nalmun terhallalng kalrenal perbedalaln algalmal, nalmun balgi sualmi berkewaljibaln memberi nalfkalh, begitu pulal hallnyal dengaln alnalk kalndung yalng berbedal algalmal, malkal  ketikal  sualmi/ alyalh  meninggall malkal  jikal  tidalk berhalk  mendalpalt walrisaln  malkal lalyalk jugal balginyal memperoleh walsialt waljibalh.
ُل ۡوَمۡلٱ ىَلَع َو ََۚةَعاَض َّرلٱ َّمِتُي نَأ َداَرَأ  ۡنَمِل  ِِۖنۡيَلِماَك ِنۡيَل ۡوَح َّنُهَدََٰل ۡوَأ َنۡع ِض ۡرُي ُتََٰدِل ََٰوۡلٱ َو۞ ُفَّلَكُت  َلَ  َِۚفو ُرۡعَمۡلٱِب َّنُهُت َو ۡسِك َو َّنُهُق ۡز ِر ۥُهَل ِدو
َو اَهِدَل َوِب ُُۢةَدِل ََٰو  َّرٓاَضُت  َلَ َۚاَهَعۡس ُو  َّلَِإ  ٌسۡفَن
اَشَت َو اَمُهۡنِ م  ٖضاَرَت نَع  الَاَصِف اَداَرَأ  ۡنِإَف  ََۗكِلََٰذ ُلۡثِم ِث ِرا َوۡلٱ ىَلَع َو َۚۦِهِدَل َوِب ۥُهَّل ٞدوُل ۡوَم  َلَ ٖر ُو َّم مُت ۡمَّلَس اَذِإ  ۡمُكۡيَلَع َحاَنُج  َلََف  ۡمُكَدََٰل ۡوَأ ْا ٓوُع ِض ۡرَت ۡسَت نَأ  ۡمُّتد َرَأ  ۡنِإ َو َۗاَمِهۡيَلَع َحاَنُج  َلََف ٓا اَمِب َ َّللَّٱ َّنَأ ْا ٓوُمَلۡعٱ َو َ َّللَّٱ ْاوُقَّتٱ َو  َِۗفو ُرۡعَمۡلٱِب مُتۡيَتاَء
ٞري ِصَب َنوُلَمۡعَت
233.  Palral ibu hendalklalh menyusukaln alnalk-alnalknyal selalmal dual talhun penuh, yalitu balgi yalng ingin menyempurnalkaln penyusualn. Daln kewaljibaln alyalh memberi malkaln daln palkalialn kepaldal palral  ibu  dengaln  calral  mal'ruf.  Seseoralng  tidalk  dibebalni  melalinkaln  menurut  kaldalr kesalnggupalnnyal. Jalngalnlalh seoralng ibu menderital kesengsalralaln kalrenal alnalknyal daln seoralng alyalh kalrenal alnalknyal, daln walrispun berkewaljibaln demikialn. Alpalbilal kedualnyal ingin menyalpih (sebelum dual talhun) dengaln kerelalaln kedualnyal daln permusyalwalraltaln, malkal tidalk aldal dosal altals kedualnyal. Daln jikal kalmu ingin alnalkmu disusukaln oleh oralng lalin, malkal tidalk aldal dosal balgimu alpalbilal kalmu memberikaln pembalyalraln menurut yalng paltut. Bertalkwallalh kalmu kepaldal Alllalh daln ketalhuilalh balhwal Alllalh Malhal Melihalt alpal yalng kalmu kerjalkaln.
8. Balgi alyalh daln ibu yalng berbedal algalmal yalng menjaldi dalsalr hukum mendalpalt walsialt waljibalh aldallalh.
ِۖاَمُهۡعِطُت  َلََف  ٞمۡلِع ۦِهِب  َكَل  َسۡيَل اَم يِب  َك ِر ۡشُت نَأ َٰٓىَلَع  َكاَدَه ََٰج نِإ َو اَيۡنُّدلٱ يِف اَمُهۡب ِحاَص َو ا ٗفوُرۡعَم مُكُئِ بَنُأَف  ۡمُكُع ِج ۡرَم َّيَلِإ َّمُث  ََّۚيَلِإ  َباَنَأ  ۡنَم َليِبَس  ۡعِبَّتٱ َو
َنوُلَمۡعَت  ۡمُتنُك اَمِب
15.    Daln  jikal  kedualnyal  memalksalmu  untuk  mempersekutukaln  dengaln  Alku  sesualtu  yalng  tidalk  aldal pengetalhualnmu tentalng itu, malkal jalngalnlalh kalmu mengikuti kedualnyal, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, daln ikutilalh jallaln oralng yalng kemballi kepaldal-Ku, kemudialn halnyal kepaldal-Kulalh kemballimu, malkal Kuberitalkaln kepaldalmu alpal yalng telalh kalmu kerjalkaln.

## 3. KESIMPULAN
a. Halsil  penelitialn  ini  menyimpulkaln  balhwal:  pertalmal,  berdalsalrkaln  Palsall  209  KHI, walsialt waljibalh diperuntukkaln untuk oralng tual alngkalt/alnalk alngkalt daln dalpalt diberikaln kepaldal non muslim yalng yalng semestinyal menjaldi  alhli walris.  Dengaln dalsalr perbedalaln algalmal menjaldi sehinggal terhallalng menjaldi alhli walris, nalmun aldalnyal yurisprudensi MAl Nomor 368/K/Alg/1995, yalng memutuskaln balhwal “alnalk kalndung perempualn yalng beralgalmal non Islalm (Nalsralni)  staltus  hukumnyal  bukaln  alhli  walris,  nalmun  ial  berhalk  mendalpalt  balgialn  dalri  halrtal peninggallaln  kedual  oralngtualnyal  allmalrhum  berdalsalrkaln  walsialt  waljibalh  yalng  balgialnnyal  salmal dengaln  balgialn  alnalk  perempualn  alhli  walris  allmalrhum  alyalhnyal  daln  allmalrhumalh  ibunyal  yalng beralgalmal islalm,” sehinggal membualt oralng berbedal algalmal dalpalt menerimal walsialt waljibalh. Kedual, dalsalr halkim pemberialn walsialt waljibalh balgi alhli walris bedal algalmal aldallalh, balhwal halkim dengaln alsals  kebebalsaln  yalng  dimilikinyal,  memiliki  kewaljibaln  untuk  melalkukaln  penemualn  hukum menggunalkaln  metode  penalfsiraln  historis,  penalfsiraln  sosiologis,  daln alrgumentum  peralnallogium dengaln berlalndalsalkaln morall, kealdilaln daln kemalshlaltaln malsyalralkalt.
b. Balgi oralng tual yalng non muslim malkal kedudukaln hubungaln dalralh daln sosiallnyal lebih tinggi malkal salngalt  lebih  palntals  balginyal  memperoleh  halk  meskipun  tidalk  dallalm  bentuk  walrisaln  talpi  dallalm bentuk walsialt waljibalh. Dalsalrnyal aldallalh “walshalalhibhumal fid dunyal mal’rufal”.
c. Balgi alnalk yalng non muslim memiliki hubungaln dalralh daln sosiallnyal lebih tinggi kalrenal itu lebih palntals balginyal memperoleh halk altals halrtal walrisaln oralng tual kalndungnyal meskipun dallalm bentuk walsialt waljibalh.
d. Balgi Istri yalng non muslim, dengaln hubungaln perkalwinaln daln telalh hidup bersalmal salling talwun malkal lalyalk pulal balginyal memperoleh walsialt waljibalh.

## 4. DAFTAR  PUSTAKA.
Alnshoruddin. Lembalgal Walsialt Waljibalh dallalm KompilalsiHukum Islalm dallalm Perspektif Sosiologi . DallalmSyalhr,Z.  H.  Al.  (2016).  Walsialt  Waljibalh  sebalgaliWujud  Penyelesalialn  Perkalral  Walris Bedal  Algalmal  dallalm  Perkembalngaln  Sosiall  Malsyalralkalt. Holistik , 1 (2),  123-133.h.125.  DOI: 10.24235/holistik.v1i2.905.
Alpriyudi,  Ekal.(2018).Pembalgialn  Halrtal  Walrisaln  Alnalk  Kalndung  Non  MuslimMelallui  Walsialt Waljibalh. Jurnall Kerthal Paltrikal, 40(1), 45-60. DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i01.p05
Alrif, M.R. (2017). Pemberialn Walsialt Waljibalh terhaldalp Alhli Walris Bedal Algalmal. DE LEGAl   LAlTAl: Jurnall Ilmu Hukum , 2 (2),351-372. DOI: http://10.31219/osf.io/9f5cj
Helmi Kalrim, Fiqh Mualmallalh (Jalkalrtal: Raljal Gralfindo, 1997)
Hidalyalti,  S.(2012).  Ketentualn  walsialt  waljibalh  dipelbalgali  Negalral  Muslim  kontemporer. AlHKAlM: Jurnall Ilmu Syalrialh , 12 (1).81-90. h.89 DOI: 10.15408/aljis.v12i1.982. Noviyalnti, Lialnal.(2019). Peneralpaln Walsialt Waljibaln Terhaldalp Non Muslim Ditinjalu Dalri Kompilalsi Hukum Islalm (KHI) Studi Kalsus Putualn Malhkalmalh Algung No.331/K/AlG/2018/MAl. Jurnall Hukum Aldigalmal , 2(2), 1-29.
DOI: http://dx.doi.org/10.24912/aldigalmal.v2i2.6533
Nugralheni,  D.B.,  Ilhalmi,  H.,  &  Halralhalb,  Y.  (2010).  Pengalturaln  daln  implementalsi  walsialt waljibalh di Indonesial. Mimbalr Hukum-Falkultals Hukum Universitals Galdjalh Maldal , 22 (2),311- 329. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.16229
Ralhalrjo, Al. P., &  Putri, E. F. D. (2019).  Alnallisis Pemberialn Walsialt Waljibalh terhaldalp Alhli Walris Bedal Algalmal Palscal PutusalnnMalhkalmalh Algung Nomor 331 K/Alg/2018. Jurnall Sualral Hukum , 1 (2), 172-185. DOI: http://dx.doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185 Soerjono Soekalnto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jalkalrtal: Raljalwalli Press, 1988), 107–25. Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Yogyalkalrtal: Malhal Kalryal Pustalkal, 2019) Sya l hr,  Z.  H.  A l .  (2016).  Wa l sia l t  Wa l jiba l h  seba l ga l i  Wujud  Penyelesa l ia l n  Perka l ra l Wa l ris  Beda l A l ga l ma l n da l la l m Perkemba l nga l n  Sosia l l Ma l sya l ra l ka l t. Holistik , 1 (2), 123-133.  DOI: 10.24235/holistik.v1i2.905