Pengembangan Pelatihan Pengangkutan Zat Radioaktif untuk Pemangku Kepentingan yang Terkait

## Nanang Triagung Edi Hermawan
Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jln. Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63855360
Email: n.triagung@bapeten.go.id

## Abstract
Ionizing radiation, that exposed by radioactive material as part of the nuclear energy, has been used  in  some  activities,  such  as  in  research  and  development,  medical,  and  industries  fields. The  radioactive  material  utilization  needs  transportation  supporting  activities.  Transport  of radioactive  material  is  a  transfer  of  radioactive  material  from  one  place  to  another  place through  a  public  area,  use  inland,  sea,  or  air  transportation  mode.  Radioactive  material  is existent  in  public  area  when  transportation  is  executing  needs  compliance  with  established radiation  safety  and  security  standards.  By  the  reasons,  it  is  needed  comprehension  and competency  standards  for  each  related  stake  holder  on  transport  activities.  A  literature  study on  the  development  of  training  on  the  transport  of  radioactive  material  for  each  related stakeholder has been conducted. The competency standards should include knowledge, skills, and  attitudes  aspect.  An  identified  competency  standards  should  be  expressed  in  to  training subjects,  includes  introduction,  radiation  safety  technical  aspects,  handling  of  radioactive material  packaged  in  custom  area,  security  technical  aspect,  procedures  for  escorting  of dangerous  goods, management system, emergency preparedness and response, administrative procedural,  and  practical  session  for  handling  of  radioactive  material  packaged.  For  each training, subjects should be created detail basic competencies and working success indicators as a basic for developing of curricula, syllabus, teaching material and planning.
Keywords: training, radioactive material, ionizing radiation, transportation

## Abstrak
Radiasi  pengion  yang  dipancarkan  zat  radioaktif  sebagai  bagian  dari  tenaga  nuklir  telah dimanfaatkan di berbagai bidang kegiatan, meliputi penelitian dan pengembangan, kesehatan, serta  industri.  Kegiatan  penggunaan  zat  radioaktif  memerlukan  dukungan  pengangkutan zatradioaktif.  Pengangkutan  zat  radioaktif  merupakan  pemindahan  zat  radioaktif  dari  suatu tempat  ketempat  lain  melalui  jaringan  lalu  lintas  umum,  baik  menggunakan  angkutan  darat, laut,  maupun  udara.  Keberadaan  zat  radioaktif  di  area  public  pada  saat  berlangsungnya pengangkutan  memerlukan  pemenuhan  persyaratan  keselamatan  radiasi  dan  keamanan  sesuai standar yang berlaku. Dengan demikian dibutuhkan pemahaman dan standar kompetensi untuk setiap  pemangku  kepentingan  terkait.  Telah  dilakukan  kajian  pustaka  dalam  rangka pengembangan  silabus  pelatihan  pengangkutan  zat  radioaktif  untuk  pemangku  kepentingan yang terkait. Standar kompetensi dimaksud harus mencakup aspek pengetahuan ( knowledges ), ketrampilan ( skills ), dan sikap ( attitudes ). Standar kompetensi yang teridentifikasi selanjutnya diwujudkan  ke  dalam  mata  pelatihan,  meliputi  pengantar  materi,  aspek  teknis  keselamatan radiasi, penanganan bungkusan zatradioaktif di kawasan kepabeanan, aspek teknis keamanan,
Naskah diterima: 13 Oktober 2017 Naskah direvisi: 21 November 2017 Naskah diterbitkan: 30 Desember 2017 DOI: doi.org/10.21009/1.03210
prosedur  pengawalan  pengangkutan  bahan  berbahaya  dan  beracun,  sistem  menajemen, kesiapsiagaan  dan  penanggulangan  kedaruratan,  tata  laksana  administratif,  dan  praktikum penanganan  bungkusan  zat  radioaktif.  Untuk  setiap  mata  pelatihan  harus  dirumuskan  rincian kompetensi  dasar  dan  indikator  keberhasilan  kerja  yang  menjadi  acuan  dalam  penyusunan kurikulum, silabus, hingga bahan ajar dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Kata-kata Kunci : pelatihan, zat radioaktif, radiasi pengion, pengangkutan

## PENDAHULUAN
Penggunaan  zat  radioaktif  sebagai  bagian  dari  pemanfaatan  tenaga  nuklir  di  berbagai  wilayah tanah  air  memerlukan  dukungan  pelaksanaan  pengangkutan  zat  radioaktif.  Pengangkutan  zat radioaktif  merupakan  pemindahan  zat  radioaktif  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  melalui  jaringan lalu  lintas  umum,  baik  menggunakan  angkutan  darat,  laut,  maupun  udara  (BAPETEN  2015). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 telah menetapkan persyaratan keselamatan radiasi dan keamanan  pengangkutan  zat  radioaktif.  Peraturan  tersebut  telah  mengadopsi  dan  mengadaptasi beberapa  standar  yang  diterbitkan  oleh International  Atomic  Energy  Agency (IAEA),  diantaranya Publikasi  IAEA-SSR-6  (2012  edition)  (IAEA  2012),  IAEA-NSS-9  (IAEA  2008),  IAEA-NSS-13 (IAEA 2011), serta IAEA-TSG-2 (IAEA 2002).
Setiap  pemangku  kepentingan  yang  berkaitan  dengan  pengangkutan  zat  radioaktif  harus memahami  dan  mampu  menerapkan  semua  persyaratan  tersebut.  Pemangku  kepentingan  dimaksud meliputi  pengguna  zat  radioaktif,  baik  sebagai  pengirim  atau  penerima,  pengangkut,  personil kendaraan  angkut,  personil  bongkar  muat,  petugas  bandara  atau  pelabuhan,  petugas  kepabeanan, petugas dinas perhubungan, personil kepolisian, dan lain sebagainya.
Untuk dapat menanamkan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan dan persyaratan dalam pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif bagi pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud di atas, perlu dirancang dan dikembangkan suatu pelatihan pengangkutan zat radioaktif yang sesuai dan memadai.
Kajian  dalam  rangka  pengembangan  pelatihan  pengangkutan  zat  radioaktif  untuk  pemangku kepentingan terkait ini dilaksanakan dengan tujuan antara lain:
a. merumuskan materi pelatihan yang diperlukan;
b. menentukan jumlah jam pelatihan minimal yang diperlukan;
mengembangkan indicator keberhasilan keahlian untuk setiap materi pelatihan.

## METODE PENELITIAN
Kajian  dalam  rangka  pengembangan  pelatihan  pengangkutan  zat  radioaktif  untuk  pemangku kepentingan  terkait  ini  dikembangkangkan  berdasarkan  ketentuan  persyaratan  keselamatan  radiasi dan  keamanan  pengangkutan  zat  radioaktif  sebagaimana  diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 (BAPETEN 2015).
GAMBAR  1  menampilkan  tahapan  penelitian,  meliputi  tahapan  studi  pustaka,  analisis,  dan perumusan materi pelatihan serta indikator keberhasilan setiap mata pelatihan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 (BAPETEN 2015) merupakan acuan hukum utama untuk pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif di Indonesia. Secara umum, muatan pengaturan yang terdapat di dalam peraturan tersebut meliputi:
a. klasifikasi zat radioaktif;
b. aspek teknik keselamatan radiasi;
c. aspek teknik keamanan dalam pengangkutan zat radioaktif;
d. sistem manajemen pengangkutan zat radioaktif;
e. kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dalam pengangkutan zat radioaktif;
f. tata laksana administratif pengangkutan zat radioaktif; dan
g. sanksi administratif.
Pemangku kepentingan  terkait  kegiatan pengangkutan zat radioaktif pada umumnya  merupakan kalangan  pekerja  yang  awam  terhadap  pengetahuan  mengenai  zat  radioaktif  dan  fenomena  paparan radiasi. Dengan demikian tingkatan pengetahuan yang paling diperlukan oleh personil tersebut adalah pengetahuan  dasar  mengenai  penanganan  zat  radioaktif  yang  diangkut,  baik  dari  aspek  teknis maupun legal administratif.
Berdasarkan telaah terhadap muatan pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015, maka kurikulum atau silabus pelatihan yang dapat dikembangkan sebagaimana ditampilkan di dalam  TABEL  1.  Dari  tabel  tersebut  dapat  dilihat  terdapat  10  (sepuluh)  mata  pelatihan  yang mencakup aspek teknis, legal administratif, maupun praktikum penanganan bungkusan zat radioaktif selama  pelaksanaan  kegiatan  pengangkutan.  Dari  materi  pelatihan  tersebut  dikembangkan  indikator keberhasilan keahlian (IKK) sebagai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Mempertimbangkan cakupan dan kedalaman pengetahuan yang ingin diajarkan dalam pelatihan, setidaknya  diperlukan  waktu  pelatihan  secara  keseluruhan  paling  kurang  selama  36  jam    pelajaran (JP), atau setidaknya dalam 5 (lima) hari kerja. Namun demikian pelatihan harus dikemas sedemikian dalam  bentuk  pelatihan  publik  yang  memang  ditujukan  untuk  personil-personil  yang  tidak  harus memiliki  keahlian  yang  mendalam  dalam  penanganan  zat  radioaktif,  tetapi  cukup  mendapatkan dasar-dasar pengetahuan yang relatif sederhana.
Materi  pengantar  pengangkutan  zat  radioaktif  ditujukan  untuk  mengantarkan  peserta  pelatihan terhadap  hal-hal  yang  umum  berkaitan  dengan  penggunaan  zat  radioaktif  di  berbagai  bidang kegiatan,  sebagai  bagian  tidak  terpisahkan  dari  pemanfaatan  tenaga  nuklir,  seperti  di  bidang kesehatan, industri, pertanian, ataupun penelitian dan pengembangan.
Selain itu pada materi pengantar ini juga dijabarkan penjelasan  mengenai zat radioaktif sebagai bagian dari bahan berbahaya dan beracun (B3), batasan pengertian pengangkutan zat radioaktif, serta beberapa  contoh  pemindahan  zat  radioaktif  yang  dikecualikan  dari  persyaratan  keselamatan  dan keamanan yang telah ditetapkan.
Pada  materi  aspek  keselamatan  radiasi  dalam  pengangkutan  zat  radioaktif  akan  dijelaskan mengenai kelengkapan persyaratan keselamatan radiasi yang bertujuan untuk meminimalisasi potensi dan  risiko  bahaya  radiasi  yang  dipancarkan  dari  zat  radioaktif  yang  diangkut.  Uraian  persyaratan radiasi  mencakup  penjelasan  mengenai  klasifikasi  zat  radioaktif,  bungkusan  yang  digunakan, ketentuan  kategori  bungkusan,  pemasangan  tanda,  label,  dan  plakat.  Khusus  untuk  pengangkutan bahan  nuklir  yang  meliputi  uranium,  thorium,  dan  plutonium  diperlukan  pengetahuan  mengenai Indeks Keselamatan Kekritisan.
Berkaitan dengan aspek keselamatan radiasi juga perlu dipahamkan format dan muatan dokumen program  proteksi  dan  keselamatan  radiasi  yang  mendukung  pengangkutan.  Tidak  kalah  pentingnya untuk  disampaikan  adalah  pengetahuan  berkaitan  dengan  ketentuan  penempatan  bungkusan  zat radioaktif, baik pada saat persiapan pengiriman, di atas kendaraan angkut, di tempat transit, maupun setelah  dibongkar  dari  kendaraan  angkut.  Dengan  pemahaman  keselamatan  radiasi  diharapkan penanganan  terhadap  zat  radioaktif  dapat  berlangsung  secara  selamat,  baik  untuk  pekerja  yang terlibat, anggota masyarakat umum, maupun kelestarian lingkungan hidup.
TABEL 1. Penjabaran materi pelatihan beserta jumlah jam pelajaran dan indikator keberhasilan keahlian
No. Mata Pelatihan
1. Pengantar Pengangkutan Zat Radioaktif (2 JP) IKK  :  a. menjelaskan pemanfaatan zat radioaktif;
b. menjelaskan zat radioaktif dalam perspekstif bahan berbahaya dan beracun (B3);
c. menjelaskan pengertian pengangkutan zat radioaktif; dan
d. menyebutkan pemindahan zat radioaktif yang dikecualikan dari persyaratan keselamatan radiasi dan keamanan.
2. Aspek Teknis Keselamatan Radiasi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif (6 JP) IKK  :  a. menyebutkan klasifikasi zat radioaktif, termasuk yang memerlukan sertifikat persetujuan zat radioaktif;
b. menyebutkan  jenis  bungkusan  zat  radioaktif,  termasuk  yang  memerlukan  sertifikat persetujuan desain bungkusan zat radioaktif;
c. menjelaskan kesesuaian penggunaan bungkusan zat radioaktif;
d. menjelaskan makna kategori bungkusan zat radioaktif;
e. menjelaskan  maknatanda, label, dan plakat pada bungkusan zat radioaktif;
f. menjelaskan makna Indeks Keselamatan Kekritisan untuk bahan nuklir;
g. menjelaskan  ketentuan  pemeriksaan  bungkusan  zat  radioaktif  untuk  keperluan kepabeanan;
h. menjelaskan isi dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; dan
i. menjelaskan ketentuan penempatan bungkusan zat radioaktif selama pengangkutan.
3. Aspek Teknis Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif (4 JP) IKK  :  a. menyebutkan kategorisasi sumber radioaktif;
b. menjelaskan makna tingkat dan tindakan keamanan sumber radioaktif;
c. menjelaskan rencana pengamanan sumber radioaktif selama pengangkutan;
d. menyebutkan penggolongan bahan nuklir; dan
e. menjelaskan rencana pengamanan proteksi fisik bahan nuklir.
4. Penanganan Bungkusan Zat Radioaktif di Kawasan Kepabeanan (3 JP) IKK  :  a. menjelaskan penanganan B3 di Kawasan Kepabeanan; dan
b. menjelaskan penanganan zat radioaktif di Kawasan Kepabeanan.
5. Prosedur Pengawalan Pengangkutan B3 (termasuk zat radioaktif) oleh Kepolisian (3 JP) IKK  :  a. menjelaskan ketentuan permohonan pengawalan; dan
b. menjelaskan prosedural pengawalan.
6. Sistem Manajemen Pengangkutan Zat Radioaktif (2 JP) IKK  :  a. menyebutkan kewajiban pengirim, pengangkut, dan penerima;
b. menjelaskan ketentuan kelengkapan dokumen pengiriman; dan
c. menjelaskan cakupan sistem manajemen pengangkutan.
7. Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif (3 JP)
IKK  :  a. menjelaskan prosedur penanggulangan kedaruratan;
b. menjelaskan ketentuan pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
c. menjelaskan tindakan penanggulangan kedaruratan.
8. Koordinasi Penanggulangan Kedaruratan Pengangkutan B3 (3 JP) IKK  :  a. menjelaskan prosedural komunikasi dengan institusi terkait; dan
b. menjelaskan koordinasi tindakan penanggulangan kedaruratan.
9. Tata Laksana Administratif Pengangkutan Zat Radioaktif (4 JP) IKK  :  a. menyebutkan dokumen-dokumen legalitas pengangkutan zat radioaktif;
b. menjelaskan dokumen persetujuan pengiriman;
c. menjalaskan dokumen notifikasi pengangkutan lintas batas antar negara;
d. menjelaskan makna dokumen validasi, terhadap:
• sertifikat persetujuan desain zat radioaktif;
• sertifikat persetujuan desain bungkusan zat radioaktif; dan
• sertifikat persetujuan pengiriman negara asal.
10. Praktikum Penanganan Bungkusan Zat Radioaktif (6 JP) IKK  :  a. menerapkan pemenuhan persyaratan keselamatan radiasi;
b. menerapkan pemenuhan persyaratan keamanan; dan
c. menerapkan pemenuhan kelengkapan dokumen administratif.
Adapun  dalam  materi  aspek  teknis  keamanan  dalam  pengangkutan  zat  radioaktif  dijelaskan secara  panjang  lebar  bagaimana  ketentuan  agar  zat  radioaktif  yang  sedang  diangkut  tidak  dicuri, dirampok,  dirampas,  disabotase,  diserang,  disandera,  ataupun  terkena  segala  macam  tindakan melawan hukum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sangat penting agar zat radioaktif tidak  dipergunakan  untuk  tindakan  terorisme  atau  kejahatan  yang  dapat  menimbulkan  ancaman keamanan.  Isu  mengenai  keamanan  nuklir  pada  saat  ini  menjadi  perhatian  bersama,  terutama berkaitan dengan kemungkinan penggunaan zat radioaktif untuk Radiation Dispersal Devices (RDD) atau yang lebih dikenal sebagai bom kotor.
Di  samping  pengangkutan  zat  radioaktif  secara  domestik,  dimungkinkan  pula  zat  radioaktif diangkut lintas batas antar negara, baik untuk pelaksanaan importasi maupun eksportasi. Dalam hal ini  tentu  saja  zat  radioaktif  akan  melintasi  daerah  kepabeanan  yang  biasanya  berada  di  area pelabuhan laut maupun bandar udara. Di samping pengetahuan mengenai penanganan zat radioaktif, untuk keperluan pemeriksaan fisik pada saat bungkusan zat radioaktif berada di kawasan kepabeanan diperlukan  pemahaman  yang  memadai  mengenai  prosedural  yang  harus  dipenuhi  terkait  personil yang kompeten, peralatan proteksi radiasi yang memadai, serta instruksi kerja yang tepat. Materi ini diharapkan disampaikan oleh personil yang kompeten dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Untuk  keperluan  keamanan,  pengangkutan  zat  radioaktif  dengan  kuantitas  banyak  ataupun dengan tingkatan potensi bahaya radiasi yang tinggi, sangat dimungkinkan perlunya pengawalan dari satuan  pengamanan  maupun oleh pihak  Kepolisian  Republik Indonesia. Pengetahuan mengenai tata cara  permohonan  pengawalan  maupun  prosedural  pelaksanaan  pengawalan  harus  diketahui  oleh personil  terkait.  Materi  ini  diharapkan  disampaikan  oleh  personil  yang  kompeten  dari  pihak Kepolisian Republik Indonesia.
Pengetahuan  mengenai  kewajiban  para  pihak  utama,  meliputi  pengirim,  pengangkut,  dan penerima, perlu diketahui oleh personil lain yang terlibat dalam pengangkutan zat radioaktif. Dalam setiap  pengangkutan  juga  harus  senantiasa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  pendukung  yang menyatakan legalitas kegiatan yang dilaksanakan. Semua pengetahuan di atas dikemas dalam materi mengenai sistem manajemen. Dengan pengetahuan ini diharapkan terjalin kerja sama dan koordinasi secara  tepat  diantara  setiap  pemangku  kepentingan  yang  terkait,  terutama  dengan  pengirim  dan penerima.
Dalam  setiap  kegiatan  apapun  senantiasa  terdapat  potensi  penyimpangan  terhadap  persyaratan yang telah ditetapkan. Penyimpangan tersebut biasanya berpotensi meningkatkan peluang terjadinya insiden atau kecelakaan. Di samping itu ada pula faktor eksternal yang dapat menyebabkan hal yang tidak  diinginkan  tersebut  terjadi.  Prosedur  penanggulangan  keadaan  darurat,  pelatihan  atau  geladi yang memadai, serta pelaksanaan tindakan penanggulangan harus dipahami bersama. Hal inilah yang menjadikan  pentingnya  materi  mengenai  kesiapsiagaan  dan  penanggulangan  kedaruratan  dalam pengangkutan zat radioaktif.
Masih  terkait  dengan  materi  sebelumnya,  tindakan  penanggulangan  kedaruratan  tidak  cukup dilakukan oleh satu pihak saja. Setiap pemangku kepentingan yang terkait harus terlibat dalam suatu jalinan  koordinasi  yang  baik  dan  efektif.  Kedua  materi  yang  berkaitan  dengan  kesiapsiagaan, tindakan  penanggulangan,  dan  koordinasinya  ini  diharapkan  dapat  disampaikan  oleh  personil  yang kompetensi  dari  Badan  SAR  Nasional  (Basarnas)  atau  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana (BNPB).
Legalitas pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif harus didukung dengan dokumen persetujuan pengiriman  dari  Badan  Pengawas  Tenaga  Nuklir  (BAPETEN)  dan  dokumen  pelengkap  lain  yang diterbitkan  oleh  instansi  yang  berwenang.  Pengetahuan  personil  pemangku  kepentingan  terkait mengenai wujud, isi, dan kelengkapan dokumen menjadi sangat penting.
Di  samping  dokumen-dokumen  pendukung  untuk  pelaksanaan  pengangkutan  secara  domestik, yang tidak kalah pentingnya adalah dokumen-dokumen pendukung untuk pengangkutan lintas batas antar negara. Selain untuk keperluan ekspor-impor, letak geografis negara kita yang sangat strategis juga dimungkinkan untuk dilintasi oleh zat radioaktif yang diangkut antar negara mancanegara.
Pengetahuan berkaitan dengan seluk-beluk dokumen pendukung dikemas dalam materi pelatihan mengenai tata laksana administratif pengangkutan zat radioaktif.
Selain  menitikberatkan  kepada  pengetahuan,  pelatihan  yang  dirancang  diharapkan  juga  dapat membekali  ketrampilan  yang  diperlukan  di  lapangan  dalam  penanganan  zat  radioaktif  yang  sedang
diangkut.  Penangan  yang  dimaksud  berkaitan  dengan  kemampuan  untuk  mengidentifikasi pemenuhan terhadap persyaratan keselamatan dan keamanan.
Melalui  materi  praktikum  penanganan  bungkusan  zat  radioaktif,  setiap  personil  yang  terlibat dapat mengetahui atau mengenali bungkusan zat radioaktif yang memenuhi ataupun tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Di samping itu, dari sisi teknis, personil dimaksud dapat mengenali ciri-ciri fisik bungkusan berisi zat radioaktif, potensi bahaya yang menyertai, serta tindakan penanganan yang paling  aman  dan  tepat.  Materi  praktikum  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  teknis  di lapangan secara lebih nyata sehingga semua pengetahuan yang bersifat teoritis yang telah diberikan sebelumnya dapat diresapi dan dimengerti secara lebih nyata.
Dari pin-poin silabus yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, tentu akan lebih baik lagi jika dapat disusun dan dikembangkan diktat sebagai buku pegangan untuk peserta pelatihan maupun para  pengajar  yang  terlibat.  Dengan  demikian  pengetahuan  yang  dirancang  dalam  pelatihan  dapat lebih  terbakukan  dan  terstandar  agar  dapat  dikembangkan  pengetahuan  yang  relatif  seragam  dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau perbedaan perspektif dalam penerapan di lapangan.
Khusus  untuk  dasar-dasar  pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  persyaratan  keselamatan  radiasi, buku  mengenai  Dasar-dasar  Keselamatan  Radiasi  dalam  Pengangkutan  Zat  Radioaktif  (Hermawan 2015) dapat menjadi salah satu acuan pustaka yang dipergunakan.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  pengangkutan  zat  radioaktif  menyertakan  potensi  bahaya  radiasi  ataupun  ancaman keamanan.  Setiap  pelaksanaan  pengangkutan  zat  radioaktif  harus  memenuhi  semua  persyaratan keselamatan  radiasi dan keamanan sebagaimana telah diatur  di dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor 58  Tahun  2015.  Setiap  pemangku  kepentingan  yang  terkait  dan  terlibat  dalam  pelaksanaan pengangkutan  harus  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  mengenai  persyaratan-persyaratan tersebut. Pemangku kepentingan dimaksud antara lain meliputi pengguna zat radioaktif, baik sebagai pengirim  atau  penerima,  pengangkut,  personil  kendaraan  angkut,  personil  bongkar  muat,  petugas bandara  atau  pelabuhan,  petugas  kepabeanan,  petugas  dinas  perhubungan,  personil  kepolisian,  dan lain sebagainya. Untuk memiliki pengetahuan tersebut perlu dikembangkan pelatihan yang mencakup materi  pengantar,  aspek  teknis  keselamatan  radiasi,  aspek  teknis  keamanan,  prosedur  pengawalan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun, sistem menajemen, kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan, tata laksana administratif, dan praktikum penanganan bungkusan zat radioaktif.

## REFERENSI
BAPETEN, “Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif”, BAPETEN, Jakarta, 2015;
Hermawan,  N.T.E,  “Dasar  Keselamatan  Radiasi  dalam  Pengangkutan  Zat  Radioaktif”,  Teknosains, Yogyakarta, 2015.
IAEA, “Nuclear Security Recommendation on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities”, IAEA-NSS-13, IAEA, Vienna, 2011;
IAEA, “Regulation for the Safe Transport of Radioactive Material”, IAEA-SSR-6, IAEA, Vienna, 2012;
IAEA, “Security in the Transport of Radioactive Material”, IAEA-NSS-9, IAEA, Vienna, 2008;
IAEA,  Planning  and  Preparing  for  Emergency  Response  to  Transport  Accidents  involving Radioactive Material”, IAEA-TSG-2, IAEA, Vienna, 2002;