Vol. 07 No. 01 Februari 2023
P-ISSN 2579-9665 | e-ISSN 2579-9673
https://jurnal.stitradenwijaya.ac.id/index.php/pgr/index

## KONSEP IJMA' DALAM MU'AMALAH KONTEMPORER

## Abdulloh
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan dosen02797@unpam.ac.id
Abstrak: Ijma' memiliki posisi ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah, dan dianggap sebagai  salah  satu  proposisi  hukum  syariah.  Namun,  ada  juga  kelompok  yang menolak  ijma'  sebagai  argumen  hukum.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menentukan  konsep  ijma'  dalam  literatur  ushul  fiqh  dan  aplikasinya  dalam mu'amalah  maliyyah  (hukum  ekonomi  syariah).  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan didasarkan pada sumber-sumber sekunder berupa studi literatur. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analitis deskriptif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertama, persetujuan para mujtahid umat Muslim pada suatu waktu tentang hukum syariah setelah kematian Nabi, dan mayoritas ulama melihat bahwa  ijma'  dapat  digunakan  sebagai  bukti  dalam  menentukan  hukum;  kedua, aplikasi  ijma'  dalam  konteks  mu'amalah  maliyyah  klasik  diterapkan pada  kontrak bisnis seperti jual beli, kerjasama, dan sewa menyewa seperti yang diterangkan oleh Ibn al-Mundzir dalam buku al-ijma'. Aplikasi ijma' dalam mu'amalah kontemporer adalah ijma' mengenai larangan bunga bank, asuransi konvensional, dan investasi reksa dana konvensional.
Kata kunci: Ijma', ushul fikih, mu'amalah maliyyah.
Abstract: Ijma' occupies the third position after the Qur'an and the sunnah and is one of the propositions of syara' law. In addition, there are also groups who reject ijma' as a legal argument. The purpose ofthis study was to determine the concept ofijmâ' in the literature of ushul fiqh and its application in mu'amalah mâliyyah (sharia economic law). This research uses a normative juridical approach; therefore, this research is based on secondary sources in the form of literature studies. The research specification used is descriptive analytical and the data analysis method used in this study is a qualitative method. The results of the study show that first, the agreement ofthe mujtahids of Muslims at one time on a syara' law after the death of the Prophet, and the majority ofscholars view that ijmâ' can be used as evidence in determining the law; second, the application ofijmâ in the context ofclassical muâmalah mâliyyah is applied to business contracts such as buying and selling,  cooperation  and  leasing  as  informed  by  Ibn  al-Mundzir  in  the  book  al-ijmâ'.  The application ofijma in contemporary mu'amalah is ijma regarding the prohibition ofbank interest, conventional insurance and conventional mutual fund investments.
Keywords: Ijmâ, ushul fikih, mu'âmalah maliyyah.
Copyright © PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction. All Right Reserved. This is an open-access article under the CC BY license [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/].
Correspondence Address: redaktur@jurnal.stitradenwijaya.ac.id

## Pendahuluan
Setiap  kajian kajian ilmu fikih, baik yang terdapat pada kitab-kitab klasik (kuno)  maupun kitab-kitab kontemporer, pembahasan dalil-dalil hukum merupakan suatu hal yang pentingyang tidak dapat dipisahkan oleh sesuatu. Terjadi khilafiyah pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan dalil-dalil hukum tersebut sebagai dalil dalam menegakkan hukum Islam. Mayoritas ahli hukum berpendapat bahwa ijmâ' adalah dalil qath'î (pasti, jelas), sehingga dapat dikatakan bahwa ijmâ' merupakan dasar hukum Islam yang mengikat dan wajib ditaati dan dilaksanakan. Selain  itu,  menurut  pendapat  mayoritas  ulama,  posisi  ijma'  sebagai  dalil  hukum  menempati urutan ketiga setelah al-Qur'an dan al-Sunnah, dalilnya adalah ijma' merupakan dalil yang pasti kebenaranya.  Disebut sebagai “bukti” karena ijmâ’ bukanlah wadah yang dapat ditelusuri norma hukumnya, karena ijmâ’ tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ber sumber dari al- Qur’an dan sunnah. 1 Selain itu, ada sebagian kelompok kecil yang tidak mengakui adanya consensus (ijma) sebagai dalil hukum. Hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam rumusan ijmâ' meliputi definisi, rukun, syarat dan sebagainya. 2
Ringkasnya para ulama memahami bahwa ijma' merupakan salah satu metode (cara) yang digunakan para mujtahid dalam melaksanakan istinbath hukum (pengambilan hukum), ketika dihadapkan pada persoalan hukum yang tidak dijelaskan dalam nash-nash baik dalam Al-Qur'an maupun  As-Sunnah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  perundang-undangan  setelah  Nabi Muhammad SAW meninggal.Berkaitan dengan ijmâ' yang merupakan salah satu metode yang berkembang dalam perbincangan karena ijmâ' yang dirumuskan para ulama terdahulu ternyata menjadi pertanyaan bagaimana ijmâ' dapat diimplementasikan saat ini pada zaman modern. Jika ijma'  dipahami  sebagai  kesepakatan  para  ulama,  ulama  macam  apa  yang  mampu  bersepakat dalam masalah hukum yang menjadi sandaran umat. Selanjutnya ijtihad dapat dilakukan dalam bentuk ijmâ' hari ini. 3
Semakin berkembangnya transaksi muamalah membuat para ulama bekerja ekstra keras dalam  mengambil  keputusan  hukum  salah  satunya  melalui  musyawarah.  Jika  melihat  kajian ulama  sebelumnya,  maka  ditemukan  bahwa  para  ulama  telah  membahas  masalah  ijma'  baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Namun dalam beberapa literatur kontemporer, belum banyak  kajian  dan  kajian  yang  berkaitan  dengan  penerapan  konsep  ijma,  khususnya  dalam bidang  mu'âmalah  maliyyah.  Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  menulis  dan  membahas konsep ijma dalam aplikasikan baik dalam ranah muamalah klasik maupun kontemporer.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan  mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  sekunder.  Jadi penelitian  ini  dipahami  sebagai  penelitian  studi  kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  bahan sekunder. 4 Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan  masalah  yang  ada  pada  masa  sekarang  (masalah  yang  aktual),  dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan.
1 Musfira, “Ijma’: Antara Sumber, Dalil Dan Manhaj Dalam Sistematika Kajian Ushul Fiqh,” Serambi Tarbawi 3, no. 1 (2015): 2 – 3. 2 Adin Fadilah, “Probabilitas Ijma’ Di Era Modern: Implikasi Perbedaan Definisi, Syarat, Dan Rukun Terhadap Kemungkinan Terjadinya Ijma’, Kedudukan Dan Hujjahnya,” Al-Majaalis 4, no. 1 (2016): 131.
3 Hasanuddin Muhammad et al., “Ijma’ Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara,” Istinbath: Jurnal Hukum 17, no. 1 (2020): 204.
4 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
Deskriptif  bertujuan  memaparkan  data  hasil  pengamatan  tanpa  pengujian  hipotesis- hipotesis. 5 Jenis data yang dipergunakan dalam peneitian ini, yaitu data sekunder, yakni buku- buku  atau  kitab-kitab  yang  ushul  fikih  baik  klasik  maupun  kontemporer  khususnya  yang membahas mengenai ijmâ seperti kitab al-ijmâ karya Abu Bakar Muhammad Ibn Ibrahim Ibn al-Mundzir  al-Naisaburi  serta  jurnal-jurnal  ilmiah  yang  relevan  dengan  fokus  penulisan  ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Konsep ijmâ' dalam Ushul Fiqh

## 1. Definisi Consensus (ijma)
Secara etimologis, ijmâ' sebagaimana dikemukakan oleh Abd al-Karim Zaidan berarti al-'azm  (penyelesaian)  dan  al-tashmîm  (ketetapan  mengambil  keputusan)  atas  suatu perbuatan. 6 Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dari Hafshah isti Nabi SAW yang berbunyi: “Tidak ada puasa (puasa) bagi orang yang tidak berpuasa. memiliki tekad (niat) untuk berpuasa sebelum fajar". 7 Intinya tidak memiliki 'azm (tekad). Selain itu, ijm'â memiliki arti al-ittifaq (perjanjian). Seperti yang dikatakan Isle psall (orang-orang telah menyetujui ini). Pemahaman ini terdapat dalam al-Quran surah Yunus (10) ayat 71: "Oleh karena itu bertekadlah dan (kumpulkan) sekutumu (untuk menghancurkan)".
Terdapat  ikhtilâf  tentang  definisi  istilah  ijmâ'  dengan  berbagai  tajuk  rencana  yang dirumuskan oleh para ulama klasik dan kontemporer. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfâ memberikan  pengertian  ijmâ'  sebagai  berikut: “Kesep akatan  khusus  umat  Muhammad  SAW dalam suatu hal yang berkaitan dengan agama”. 8 Muhammad Ibnu Hamzah al-Fanari (wafat 834 H)  memberikan  rangkuman  mengenai  pengertian  ijmâ’  sebagai  berikut: “Kesepakatan  para mujtahid  dari  kalangan  umat  Muhammad  SAW  pada  suatu  waktu  bertentangan  dengan  hukum Syariah” . 9 Al-Kamal  Ibnu  Hummam  sebagaimana  dikutip  Abu  Abdullah  memberikan definisi ijm'â sebagai berikut: “Kesepakatan semua mujtahid pada satu waktu dari kalangan umat Muhammad SAW tentang masalah syariah.” 10 Al-Subki menyebutkan definisi yang dirumuskan oleh  al-Baidhawi  dalam  kitab  Minhâjal-Wushûl  Ilâ  'Ilm  al-Usul  bahwa  yang  dimaksud dengan ijmâ' adalah: materi. 11 Abu Ishaq Ibrahim Ibn 'Ali Ibn Yusuf al-Shirazi memberikan definisi ijma' sebagai berikut: 12 "Konsensus para ulama tentang hukum peristiwa baru." Al-Amidi dalam  kitabnya  al-lhkâm  fi  Ushûl  al-Ahkâm  memberikan  definisi  ijmâ'  sebagai  berikut: 13 “Kesepakatan  mulattos  (subyek  hukum)  dari  kaum  Muhammad  SAW  pada  suatu  waktu  mengenai hukum kausus.” Al-Syaukani dalam kitab Irsyâd al-Fuhûl Ilâ Tahqîq al-Haq Min 'Ilm al- Ushūl
5 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2005).
6 Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz Fî Ushûl Al-Fiqh (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2015).
7 Al- Nasa’i, Al-Sunan Al-Kubrâ (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2001). 8 Al-Ghazali, Al-Mustashfâ (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1993).
9 Muhammad bin Hamzah bin Muhammad al Fanari al Rumi, Fushul Al Bada’i’ Fi Ushul Al Syara’i (Beirut: Dar al- Kutub al- ‘Ilmiyah, 2006).
10 Abu Abdullah, Al-Taqrîr Wa Al- Tahbîr ’Alâ Tahrîr Al -Kamâl Ibn Al-Hummâm (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1983).
11 Al-Subki, Al-Ibhâj Fî Syarh Al-Minhâj (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1995).
12 Al-Syirazi, Alluma’ Fî Ushûl Al -Fiqh (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 2003).
13 Saifuddin Abi al-Hasan `Ali Al-Amidi, Al-Ihkâm Fî Ushûl Al-Ahkâm (Beirut: al-Maktabah al-Islâmî, 1996).
memberikan pengertian ijmâ' sebagai berikut: 14 “Perjanjian para mujtahid pada suatu waktu dari kalangan umat Muhammad SAW setelah kematiannya pada suatu waktu mengenai suatu hal.”
Selain definisi dari para ulama klasik di atas, di bawah ini penulis akan memaparkan beberapa  definisi  ijmâ'  menurut  para  ulama  kontemporer.  sedangkan  uraiannya  adalah sebagai berikut: Ali Hasabullah dalam kitab Ushûl al-Tasyrî'al-Islami memberikan pengertian ijma' sebagai perjanjian para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya tentang hukum syariah. 15 Abd al-Wahab Khallaf dalam bukunya 'Ilm Ushûl al-Fiqh memberikan definisi konsensus sebagai semua kesepakatan mujtahid pada hukum tertentu pada  suatu  waktu  dari  beberapa  waktu  setelah  kematian  dari  Nabi  SAW. 16 Banyak  sekali definisi ijma' yang dikemukakan oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer, sehingga mendorong para pemerhati untuk berhati-hati dalam memahami ijma'. Namun demikian, para ulama seperti Muhammad Salam Madzkur, Ali Hasabullah dan banyak ulama lainnya memiliki kecenderungan bahwa ijmâ' adalah kesepakatan semua mujtahid (tidak sebagian atau secara umum). Atas dasar itu, mereka menetapkan kriteria konsensus sebagai berikut: 17 a. Ulama yang membuat akad adalah ulama mujtahid, pendapat ini masih belum jelas apa yang dimaksud dengan ulama mujtahid, apakah hanya maqil yang bisa membuat aqad, atau selain maqil mujtahid juga bisa membuat aqad.
b. Ulama yang menyepakati adalah semua ulama mujtahid (pada waktu tertentu), tidak ada satupun yang melanggar atau menyimpang dari kesepakatan. Dalam sejarah, Umar r.a melarang  para  sahabatnya  meninggalkan  Madinah,  agar  mudah  bagi  mereka  untuk membuat kesepakatan.
c. Obyek yang disepakati adalah suatu hal yang termasuk dalam bidang ijtihad. Oleh karena itu, sesuatu yang telah ditentukan dalam nash yang wurd dan lafalnya pasti ( qath'î ) tidak dapat disebut ijmâ'.
d. Ijmâ' dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, karena ketika beliau masih hidup bisa menjadi sumber tasyrî.
2. Rukun dan Syarat ljma
Ulama ushul fiqh menetapkan prinsip-prinsip ijma'. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Wahab Khalaf dalam buku 'Ilm Ushül al-Fiqh sebagai berikut: 18 (Abd al-Wahab Khalaf 2008) sebuah. Harus ada beberapa mujtahid pada saat kejadian, dan para mujtahidlah yang membuat kesepakatan untuk menentukan peristiwa hukum. Menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa ijmâ' sharîh merupakan hujjah qath'î yang wajib diamalkan. Zaky al- Din  Sya'ban  menjelaskan  bahwa  menurut  pandangan  jumhur  ulama,  haram  hukumnya menyalahi atau menolak ijmâ' sharih. Apabila telah terbukti bahwa adanya ijmâ' atas sesuatu persoalan dan ia telah menjadi sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh para mujtahid secara pasti, maka tidak dibenarkan menyalahinya. 19
Adapun  yang  menjadi  argumentasi  bagi  kalangan  jumhur  ulama  bahwa  ijmâ' merupakan hujjah adalah firman Allah Swt diantaranya dalam al-Quran surah al-Nisa (4)
14 Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, Irsyâd Al-Fuhûl Ilâ Tahqîq Al- Haq Min ’Ilm Al -Ushul (Kairo: Dar al-Kitab al- ’Arabi, 1999).
15 Ali Hasaballah, Ushûl Al- Tasyrî’ Al -Islâmî (Mesir: Dar al- Ma’arif, 1971).
16 Abdul Wahab Khallaf, ’Ilm Ushûl Al -Fiqh (Kairo: Dar al-Rasyid, 2008).
17 Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2002).
18 Khallaf, ’Ilm Ushûl Al -Fiqh . 19 Zaky al- Din Sya’ban, Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî (Turki: Dâr Tahqîq al-Kitâb, 2019).
ayat 115 yang berbunyi: “ Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. ”Ayat di atas menurut pandangan jumhur ulama sebagaimana dijelaskan oleh Zay al-Din Sya'bah merupakan dalil bahwa jalan selain yang tidak ditempuh oleh seorang mukmin adalah batil dan jalan orang mukmin itu merupakan jalan yang benar. Apa yang telah disepakati tentang sesuatu oleh ahli ijtihad dari kalangan orang-orang mukmin berarti ia jalan orang mukmin yang hak dan wajib diikuti dan tidak boleh menolaknya. 20
Selain berdasarkan ayat 115 surah al-Nisa di atas, bagi ulama yang berpendapat bahwa ijmâ' merupakan hujjah berdasarkan pada firman Allah dalam al-Quran surat Ali Imran (3) ayat  103  yang  berbunyi: “Dan  berpegangteguhlah  kamu  sekalin  kepada  tali  (agama)  Allah,  dan janganlah kamu bercerai berai...” Dalam ayat ini, Allah SWT melarang umat berpecah belah. Usaha  menentang  ijmâ'  berarti  berpecah  belah.  Hal  itu  adalah  terlarang.  Tidak  ada  arti kedudukan ijmâ' sebagai hujjah kecuali larangan untuk menyalahinya. Ayat berikutnya yang dijadikan landasan argumentasi jumhur ulama mengenai hal ini adalah firman Allah dalam al-Quran surah al-Nisa 59 yang berbunyi: 21 “Hai orang -orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul- Nya,dan ulil amri di antara kamu...”.
Perintah  menaati  ulil  amri  sesudah  menaati  Allah  dan  Rasul-Nya  berarti  perintah untuk mematuhi ijmâ', karena ulil amri itu berarti orang-orang yang mengurus kehidupan umat, baik dalam urusan agama, dalam hal ini adalah ulama. kepatuhan akan ulama adalah apabila mereka telah sepakat tentang suatu hukum, maka inilah yang disebut dengan ijmâ'. Adapun  dalil  dari  sunah  yang  dipergunakan  oleh  jumhur  ulama  terkait  dengan  ijmâ merupakan sebuah hujjah adalah sebagai berikut: Pertama, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang bersumber dari sahabat Anas Ibn Malik sebagai berikut: 22 “Anas Ibn Malik  ia  berkata,  aku  mendengar  Rasulullah  Saw  bersabda:  Sesungguhnya  umatku  tidak  akan bersepakat atas kesesatan. ” Kedua, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad-nya yang bersumber dari sahabat Abi Bashrah al-Ghifari sebagai berikut: 23 “ Dari  Abu  Bashrah  Al  Ghifari  seorang  sahabat  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam,  bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku meminta kepada Rabbku Azza wa Jalla empat perkara, lalu Dia memberiku tiga perkara dan menolak satu perkara; aku meminta kepada Rabbku agar umatku tidak bersepakat atas kesesatan lalu Dia mengabulkannya, lalu aku meminta Allah Azza wa Jalla agar tidak membinasakan kalian dengan paceklik sebagaimana dibinasakannya umat sebelum kalian lalu Dia mengabulkannya, dan aku meminta Allah Azza wa Jalla agar tidak menjadikan mereka bergolong-golongan  dan  sebagian  mereka  memerangi  sebagian  yang  lain,  namuan  Dia  menolaknya." Ketiga,  adalah  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Hakim  yang  bersumber  dari  sahabat Abdullah sebagai berikut: 24 “... Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik ..."
Menurut kalangan jumhur ulama, hadis-hadis yang disebutkan di atas merupakan dalil yang  menunjukan  bahwa  umat  Nabi  Muhammad  Saw  tidak  akan  berbuat  kesalahan  jika
20 Ibid.
21 Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), vv. 59, Surah 4.
22 Ibn Majah, Sunan Ibn Mâjah (Beirut: Dâr al-Fikr, 2008).
23 Ahmad Ibn Hanbal, Al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2001).
24 Al-Hakim, Al-Mustadrak 'Alâ Al-Shahîhain (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).
mereka bersepakatan tetang suatu perkara. Atas dasar ini, jumhur ulama berpendapat bahwa ijmâ merupakan hujjah dan dalil hukum syara' yang wajib diamalkan. Terlebih lagi apabila suatu permsalahan itu secara jelas dan tegas merupakan kesepakatan para mujtahid. Karena para mujtahid tersebut mengambil serta menerima kesepakatan tersebut dari para sahabat Rasulullah Saw sebelumnya, dan mereka para mujtahid tetap berpegang kepada ijmâ tersebut dan  mengamalkannya.  Bahkan  para  mujtahid  mendahulukan  ijmâ  atas  dalil-dalil  ketika terjadinya perlawanan dalil (ta'ârudh al-adillah), maksudnya mendahulukan ijmâ atas dalil- dalil selain al-Quran dan sunah. 25 Sementara itu, pendapat yang mengingkari ijmâ sebagai hujjah, menyatakan bahwa ijmâ tidak dapat diterima sebagai hujjah. Kalangan ini adalah al- Nazam, sebagian kalangan Khawarij dan Syi'ah. Mereka mengatakan bahwa: “Sesungguhnya ijmâ itu bukanlah hujjah” 26 .

## Aplikasi Ijmâ dalam Mu'âmalah Mâliyyah
Berkaitan dengan aplikasi ijmâ dalam mu'âmalah mâliyyah, dalam hal ini penulis membagi menjadi  2  sub  bagian,  yaitu  aplikasi  ijmâ  dalam  transaksi/muamalah  klasik  dan  aplikasi  ijmâ dalam muamalah kontemporer. Adapun yang menjadi rujukan aplikasi ijmâ dalam muamalah klasik adalah kitab al- ijmâ yang ditulis oleh Ibn Mundzir. 27 Oleh karena itu seluruhnya aplikasi ijmâ dalam muamalah klasik merujuk pada buku al- ijmâ yang ditulis oleh Ibn Mundzir.  Ibn Mundzir dalam al- ijmâ menyebutkan daftar masalah yang berdalil atau berdasarkan ijmâ, dimana seluruh ulama sepakat tentang masalah-masalah tersebut. Namun dalam hal ini penulis hanya mengutip beberapa saja yang disebutkan oleh Ibn Mundzir yaitu terfokus pada akad-akad bisnis (tijâri). Masalah-masalah yang telah di-ijmâ kan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Ijma Ulama dalam Mu'âmalah Mâliyyah Klasik
a. Ijmâ Ulama dalam Object of Sale and Purchase Agreement (al-Bai') Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  jual  beli  manusia  (al-hurr)  adalah batil/haram. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli bangkai adalah haram. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli yang memabukkan itu tidak boleh dan babi itu haram. Para ulama telah sepakat bahwa menjual babi itu haram. Berdasarkan ijma' Para ulama ini sebagaimana diinformasikan oleh Ibn Mundzir, bahwa dalam akad jual  beli  syarat-syarat  benda  atau  barang  yang  dijual – beli  adalah  yang diperbolehkan oleh syariah. Oleh karena itu jual beli benda yang tidak dibolehkan oleh syariah berimplikasi pada batalnya akad, karena syarat-syarat pada benda yang di akad tidak terpenuhi.
b. Ijmâ' Ulama Tentang Praktek Bisnis Para ulama telah sepakat bahwa praktek talaqqi rukban tidak diperbolehkan.
Para ulama telah sepakat bahwa jual beli hutang untuk hutang tidak diperbolehkan. Membeli dan menjual hewan secara tunai diperbolehkan. Para ulama telah sepakat bahwa 6 benda ribawi jika ditukarkan tidak sama dan tidak dalam bentuk uang tidak boleh berupa makanan di kemudian hari dengan spesifikasi yang jelas berupa kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan,  kemudian pembayaran dalam bentuk dinar atau dirham dilakukan secara tunai (sebelum keduanya dipisahkan dari akad majelis) kemudian ini boleh dan akadnya sah.
c. Ijmâ Ulama Terkait Akad Musyarakah Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  syirkah  yang  sah  adalah  setiap  syirkah mengeluarkan  modal  baik  berupa  dinar  atau  dirham  kemudian  keduanya
25 Sya’ban, Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî .
26 Romli SA, Muqaranah Mazahib Fil Ushul (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).
27 Ibn Mundzir, Al- Ljmâ’ (Kairo: Dâr Al-Atsâr, 2004).
menggabungkan  modal  tersebut  menjadi  satu  kesatuan  modal,  maka  modal tersebut adalah dikelola untuk kegiatan usaha, jika ada keuntungan dari hasil usaha dibagi dua, tetapi jika ada kerugian dalam usaha maka kerugian juga dibagi dua, jadi  jika  skema  yang  dilakukan  dianggap  akad  syrikah  sah.  Para  ulama  sepakat bahwa jika salah satu syirkah mati, maka akad syirkah fasakh (batal). Para ulama sepakat bahwa akad syirkah yang modalnya berupa barang ('urûdh) tidak boleh, kecuali pendapat Abi Abi Laili yang membolehkan.
d. Ijmâ Ulama Tentang Akad Qirâdh/Mudhârabah Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  modal  akad  mudharabah  boleh menggunakan dinar atau dirham” setengah atau sesuai dengan kesepakatan setelah diketahui  masing-masing  bagiannya.  Para  ulama  telah  menyepakati  pembagian keuntungan jika pemilik modal telah mengambil modal tersebut, maka boleh.
e. Ijmâ Ulama tentang akad ljârah Para  ulama  sepakat  bahwa  akad  ijârah  boleh.  Para  ulama  sepakat  bahwa boleh menyewakan ladang dan pakaian. Seseorang menyewa jasa seseorang pada siang hari dengan upah tertentu dan waktu kerja tertentu.
2. Ijmâ Ulama dalam Mu'âmalah Mâliyyah Kontemporer Seperti telah dikemukakan sebelumnya, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid tentang suatu masalah hukum tertentu. Selain itu, di era kontemporer ini, ijmâ' dapat direpresentasikan  melalui  forum-forum  ilmiah  seperti  Majma'  al-Fiqh  al-Islami, Majma' Buhuts al-Islamiyyah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, dan sebagainya.  Oleh  karena  itu,  jika  bentuk  kesepakatan  ulama  ini  dikaitkan  dengan masalah  mu'âmalah  mâliyyah  mu'âshirah  (hukum  ekonomi  syariah  kontemporer), maka dapat diterapkan sebagai berikut:
a. Ijmâ' tentang Larangan Bunga Bank Menurut Yusuf al-Qaradawi, telah muncul kesepakatan para ulama (ijmâ') dari  berbagai  lembaga,  pusat  penelitian,  konferensi,  dan  seminar  fikih  dan ekonomi Islam, yang mengharamkan bunga bank (fawâid al-bunûk), dan bunga bank itulah yang adalah riba. terlarang tanpa ragu. Perjanjian tersebut lahir sejak tahun  1965  hingga  sekarang.  Lebih  jauh  Qaradawi  menginformasikan,  ijma tentang  pelarangan  bunga  bank  berasal  dari  tiga  lembaga  ilmiah  internasional ternama, dan bisa dijadikan standar. Ketiga lembaga tersebut adalah: (1) Lembaga Penelitian Islam (Institute of Islamic Research) Al-Azhar Mesir; (2) Lembaga Ilmu Hukum (al-Majma' al-Fiqh) Rabithah Alam Islami, Mekkah; dan (3) Institut Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI) Jeddah, Arab Saudi 28
Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang bunga bank. Pada tanggal 16 Desember 2003, MUI mengeluarkan  fatwa bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang kemudian dikukuhkan pada tanggal 6 Januari 2001 dalam Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Bunga/Fa'idah). Substansi hukum fatwa tersebut memuat 2 hal, yaitu: (1) Praktek bunga uang yang berlaku saat ini memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik meminjamkan uang merupakan salah satu bentuk riba, dan riba adalah haram; dan (2) Perbuatan bunga adalah melawan  hukum,  baik  yang  dilakukan  oleh  Bank,  Perasuransian,  Pasar  Modal, Pegadaian,  Koperasi,  dan  Lembaga  Keuangan  lainnya  maupun  oleh
28 Yusuf Al-Qaradhawi, Fawâid Al-Bunûk Hiya Al-Ribâ Al-Harâm:Dirâsah Fiqhiyyah Fi Dhaw Al- Qur’ân Wa Al -Sunnah Wa  Al- Wâqi’  Ma’a  Munâqasyah  Mufashalah  Li  Fatawa  Fadhilah  Al - Mufti  ’An  Syahadah  Al -Istismâr (Kairo:  Dâr  al- Shofwah, 1994).
perseorangan. 29 Dengan demikian, bunga bank diharamkan berdasarkan ijmâ' para ulama kontemporer yang telah diputuskan dalam berbagai konferensi baik dalam skala regional maupun internasional. Keputusan para ulama tentang pelarangan bunga bank merupakan salah satu bentuk ijtihad yang keputusannya didasarkan pada dalil-dalil yang otoritatif. 30
b. Ijmâ tentang Larangan Asuransi Konvensional Dalam bahasa Arab, istilah asuransi disebut al-ta'min yang berasal dari kata amana yang berarti memberikan rasa aman, tenang, perlindungan dari rasa takut. 31 Pengertian asuransi terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi konvensional menuai pro dan kontra di kalangan ahli hukum. Setidaknya pandangan ulama tentang hukum asuransi  terbagi  menjadi  empat  bagian.  Pertama,  golongan  ulama  yang berpendapat  bahwa  asuransi,  termasuk  segala  bentuk  dan  operasinya,  adalah haram. Kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukum halal atau diperbolehkan dalam Islam. Ketiga, golongan ulama yang berpendapat boleh adalah  asuransi  sosial  sedangkan  asuransi  komersial  dilarang  dalam  Islam  dan keempat,  golongan  ulama  yang  berpendapat  bahwa  asuransi  hukum  dianggap syubhat,  karena  tidak  ada  dalil  syar’i  yang  menyatakan  jelas  melarang  atau membenarkan asuransi. 32
Pendapat  yang  menentangnya  berpendapat  bahwa  mekanisme  asuransi konvensional  paling  tidak  mengandung  beberapa  unsur  transaksi  yang diharamkan, seperti gharar, maysir dan riba. Pandangan ini adalah pendapat Sayyid Sabiq, 'Abd Allâh al-Qalqi (mufti Yordania), Yusuf al-Qaradhâwi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (mufti Mesir). Lembaga fatwa organisasi Islam di Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan hukum asuransi konvensional yaitu Ikatan Islam dan Muhammadiyah. Hasil Sidang ke-12 Majelis Hisbah Ikatan Islam pada  tanggal  26  Juni  1996  memutuskan  bahwa  asuransi  konvensional mengandung  unsur  gharar,  maisir  dan  riba.  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah membagi  asuransi  menjadi  2  (dua)  kategori:  Pertama,  asuransi  dengan  dimensi spekulatif yang memiliki bobot judi yang jelas-jelas haram. Kedua, asuransi yang memiliki bobot tolong menolong adalah hukum ibadah. Oleh karena itu, asuransi dana pensiun PNS atau asuransi beasiswa, hukumnya adalah ibadah. 33

## Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada  suatu  masa  atas  suatu  hukum  syara'  pasca  wafatnya  Nabi  SAW,  dan  mayoritas  ualama memandang bahwa ijmâ' dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum; kedua, aplikasi ijmâ dalam konteks muâmalah mâliyyah klasik teraplikasikan pada akad-akad bisnis seperti jual-beli, kerja-sama dan sewa-menyewa sebagaimana diinformasikan Ibn al-Mundzir dalam kitab al-ijmâ'. Adapun  aplikasi  ijma  dalam  mu'âmalah  kontempere  adalah  ijma  mengenai  haramnya  bunga bank, asuransi konvensional dan investasi reksadana konvensional.
29 Yuliantin, “Studi Tentang Sistem Penerapan Fatwa Bunga Bank Di Indonesia,” Al-Risalah: Jurnal kajian Hukum Islam dan Sosia Kemasyarakatan 11, no. 2 (2011): 119 – 145. 30 Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer : Dari Teori Ke Aplikasi (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
31 Slamet Hari Winarno, “Analisis Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional,” MONETER 2, no. 1 (2015): 17 – 28.
32 Ahmad Ajib Ridlwan, “Asuransi Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 04, no. 1 (2016):
75 – 88. 33 Wahidatur Rohmah and Zainal Abidin, “Studi Komparatif Asuransi Syari’ah Dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal hukum, Pemikiran dan Keislaman 1, no. 1 (2017): 1 – 14.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Abu. Al-Taqrîr Wa Al- Tahbîr ’Alâ Tahrîr Al -Kamâl Ibn Al-Hummâm . Beirut: Dar al- Kutub al- ‘Ilmiyah, 1983. Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum . Jakarta: Granit, 2005. Agama,  Kementerian. Al-Quran  Dan  Terjemahannya  Edisi  Penyempurnaan  2019 .  Jakarta  Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
Al-Amidi, Saifuddin Abi al-Hasan `Ali. Al-Ihkâm Fî Ushûl Al-Ahkâm . Beirut: al-Maktabah al- Islâmî, 1996.
Al-Ghazali. Al-Mustashfâ . Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1993.
Al- Nasa’i. Al-Sunan Al-Kubrâ . Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2001. Al-Qaradhawi, Yusuf. Fawâid Al-Bunûk Hiya Al-Ribâ Al-Harâm:Dirâsah Fiqhiyyah Fi Dhaw Al- Qur’ân  Wa  Al -Sunnah  Wa  Al- Wâqi’  Ma’a  Munâqasyah  Mufashalah  Li  Fatawa  Fadhilah  Al - Mufti ’An Syahadah Al -Istismâr . Kairo: Dâr al-Shofwah, 1994.
Al-Subki. Al-Ibhâj Fî Syarh Al-Minhâj . Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1995. Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. Irsyâd Al-Fuhûl Ilâ Tahqîq Al- Haq Min ’Ilm Al - Ushul . Kairo: Dar al-Kitab al- ’Arabi, 1999.
Al-Syirazi. Alluma’ Fî Ushûl Al -Fiqh . Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 2003. Fadilah, Adin. “Probabilitas Ijma’ Di Era Modern: Implikasi Perbedaan Definis i, Syarat, Dan Rukun  Terhadap  Kemungkinan  Terjadinya  Ijma’,  Kedudukan  Dan  Hujjahnya.” Al- Majaalis 4, no. 1 (2016): 129 – 147. Hanbal, Ahmad Ibn. Al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal . Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2001. Hasaballah, Ali. Ushûl Al- Tasyrî’ Al -Islâmî . Mesir: Dar al- Ma’arif, 1971.
Khallaf, Abdul Wahab. ’Ilm Ushûl Al -Fiqh . Kairo: Dar al-Rasyid, 2008. Majah, Ibn. Sunan Ibn Mâjah . Beirut: Dâr al-Fikr, 2008. Mubarok, Jaih. Metodologi Ijtihad Hukum Islam . Yogyakarta: UII Press, 2002. Mufid,  Mohammad. Ushul  Fiqh  Ekonomi  Dan  Keuangan  Kontemporer :  Dari  Teori  Ke  Aplikasi . Jakarta: Prenada Media Group, 2016. Muhammad,  Hasanuddin,  Alimuddin  Agus,  Lisda  Aisyah,  and  Muhammad  Wahdini.  “Ijma’ Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara.” Istinbath: Jurnal Hukum 17, no. 1 (2020): 202 – 218. Mundzir, Ibn. Al- Ljmâ’ . Kairo: Dâr Al-Atsâr, 2004.
Musfira.  “Ijma’:  Antara Sumber,  Dalil  Dan  Manhaj  Dalam  Sistematika  Kajian  Ushul  Fiqh.” Serambi Tarbawi 3, no. 1 (2015): 1 – 22.
Ridlwan, Ahmad Ajib. “Asuransi Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 04, no. 1 (2016): 75 – 88.
Rohmah,  Wahidatur,  and  Zainal  Abidin.  “Studi  Komparatif  Asuransi  Syari’ah  Dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam.” Jurnal hukum, Pemikiran dan Keislaman 1, no. 1 (2017): 1 – 14. al Rumi, Muhammad bin Hamzah bin Muhammad al Fanari. Fushul Al Bada’i’ Fi Ushul Al Syara’i . Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 2006. SA, Romli. Muqaranah Mazahib Fil Ushul . Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999. Soekanto, Soerjono. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2015.
Sya’ban, Zaky al -Din. Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî . Turki: Dâr Tahqîq al-Kitâb, 2019. Winarno, Slamet Hari. “Analisis Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional.” MONETER 2, no. 1 (2015): 17 – 28. Yuliantin. “Studi Tentang Sistem Penerapan Fatwa Bunga Bank Di Indonesia.” Al-Risalah: Jurnal kajian Hukum Islam dan Sosia Kemasyarakatan 11, no. 2 (2011): 119 – 145. Zaidan, Abdul Karim. Al-Wajiz Fî Ushûl Al-Fiqh . Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2015.