## AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA

## Masiyah Kholmi
Universitas Muhammadiyah Malang Email : masiyah@umm.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan BUMDes Podo Joyo  di  Kecamatan  Kesamben  Jombang.  Pendekatan  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif,  teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berupa laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes tahun 2019- 2021.    Analisis  data  menggunakan  analisis  deskriptif  dengan  cara  reduksi  data,  display  data  dan  kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Podo Joyo memiliki 2 (dua) unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam dan Badan Kredit Desa (BKD), namun unit BKD belum aktif.  BUMDes Podo Joyo telah membuat laporan keuangan walaupun masih perlu penyempurnaan, terutama pencatatan dan pelaporan keuangan  terkait  dengan  aset  tetap.  Laporan  keuangan  digunakan  sebagai  pelaporan  pertanggungjawaban pengurus BUMDes secara berkala (akhir tahun). BUMDes Podo Joyo sudah menerapkan indikator akuntabilitas dalam pelaporan keuangan usahanya.
Kata Kunci: Akuntabilitas; BUMDes; Laporan Keuangan.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  accountability  of  financial  reporting  in  BUMDes  Podo  Joyo, Podoroto Village, Kesamben, Jombang. The research approach is descriptive qualitative, a documentation data collection  technique  in  the  form  of  accountability  reports  for  BUMDes  management  for  2019-2021.  The  data analysis technique uses a qualitative descriptive approach based on documentation data and data analysis with data reduction, data display and then draws conclusions. The research results show that BUMDes Podo Joyo has 2 (two) business units, namely the savings and loan business unit and the Village Credit Agency (BKD), but the BKD  unit  is  not  yet  active.  BUMDes  Podo  Joyo  has  prepared  financial  reports  although  they  still  need improvement, especially financial recording and reporting related to fixed assets. Financial reports are used to report  on  the  accountability  of  BUMDes  management  periodically  (end  of  year).  BUMDes  Podo  Joyo  has implemented accountability indicators in its business financial reporting.
Keywords: Accountability; BUMDes ; Financial Report.

## PENDAHULUAN
Hak  otonomi  memberikan  Pemerintah  Daerah  yang  lebih  luas  dalam  membiayai  dan pengelolaan  pembangunan  daerah  berdasarkan  prioritas  anggaran  yang  dibuat  oleh  daerah setempat,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah (Anonim, 2004a) dan (Anonim, 2004b) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan demikian, Kepala Daerah diharapkan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  pembangunan  berdasarkan  kebutuhan  mereka sendiri, dan menjadikan Kepala Daerah akan lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerah. Penggerak  ekonomi  pedesaan untuk  memperkuat perekonomian  desa dengan  pemberdayaan berbagai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, menjadikan Pemerintah Desa
membentuk  Badan  Usaha  Milik  Desa,  dan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Desa.  dengan mengoptimalkan potensi ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  11  Tahun  2021,  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  merupakan  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  desa  dan/atau  bersama  desa-desa guna  mengelola  usaha,  memanfaatkan  aset,  mengembangkan  investasi  dan  produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa. BUMDes menjadi salahsatu penguatan kelembagaan ekonomi  desa  dan  instrument  peningkatan  ekonomi  lokal  dengan  berbagai  jenis  potensi.
Sehingga  dengan  didirikan  BUMDes  diharapkan  dapat  membantu  dalam  mengelola  potensi desa dan mendorong perekonomian desa. Hal ini diperkuat adanya hasil penelitian (Ridlwan, 2015)  menunjukkan  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan  lembaga perekonomian desa yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa  dan  pemerintahan  desa.  Namun,  saat  ini  banyak  BUM  desa  secara  umum  belum memberikan  hasil  yang  maksimal,  belum  berkembang  dengan  baik  atau  terdapat  BUMDes tidak  beroperasi  lagi.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  permasalahan  yang  terjadi  dalam pengelolaan BUMDes serta tidak dikelola secara profesional (Sriwati et al., 2022).
Pengelolaan BUMDes harus dijalankan secara akuntabel, profesional dan mandiri serta diperlukan informasi yang akurat dan tepat. Sehingga, untuk menjaga eksistensi BUM Des dan kepercayaan masyarakat, sangat diperlukan penerapan prinsip akuntabilitas sebagai wujud dari tata  kelola  yang baik  ( good  governance ).  (Bastian, 2010)  mengungkapkan  bahwa  pelaporan keuangan  merupakan  perwujudan  dari  proses  penerapan  akuntabilitas,  dimana  “Pelaporan keuangan  merupakan  cerminan  dari  kondisi  keuangan  serta  seluruh  transaksi  yang  telah dilakukan oleh suatu entitas dalam suatu periode tertentu dan hasil dari pelaporan ini berupa laporan keuangan.  Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan, yaitu minimal 3 jenis laporan keuangan BUM Desa, Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Hasil kajian (Wardah et al., 2022) sebagaian besar pengrajin gerabah belum melakukan proses pelaporan keuangan yakni 54%, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi di BUM Desa, sebagaimana temuan hasil penelitian (Sriwati et al.,  2022)  bahwa  BUMDes  Syariah  Desa  Masamba  Kecamatan  Poso  Pesisir  telah  membuat laporan  keuangan  berupa  laporan  pendapatan  dan  pengeluaran,  digunakan  sebagai pertanggungjawaban pengurus BUMDes, walaupun laporan keuangan yang  telah dibuat masih sederhana  dan  belum  sesuai  dengan  standar  laporan  keuangan  SAK  EMKM  dan  hasil
penelitian  (Mahmudah,  2018)  menunjukkan  bahawa  laporan  keuangan  BUMDes  yang dihasilkan masih sederhana berupa pemasukan dan pengeluaran.
Beberapa  situasi,  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  kurang  optimal  dan  rawan terhadap  penyelewengan oleh pihak yang  seharusnya bisa  dipercaya  oleh  masyarakat dalam meningkatkan  perekonomian  Desa  dan  membuka  lapangan  kerja.  Sebagaimana  temuan (Budiono, 2015) proses implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa, banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain adanya kepentingan aktor pelaksana kebijakan yang memengaruhi hasil kebijakan tersebut, baik kepentingan individu maupun kelompok. Hasil temuan penelitian (Apriliani et al., 2021) menyimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Hasil  kajian  (Sayuti,  2011), model  kelembagaan  bagi  pemberdayaan  masyarakat  desa  memiliki  karakteristik  BUMDes sebagai  sebuah  institusi  di  dalam  memberdayakan  masyarakat  adalah  sebagai  berikut: Berbentuk Badan Hukum, menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarkat desa, menjadi salah satu sumber pendapatan Desa, memberikan layanan pada masyarakat desa.
Penelitian  ini  menarik  untuk  dilakukan  mengingat  pentingnya  akuntabilitas  pelaporan keuangan  dan  masih  banyaknya  BUMDes  yang  menerapkan  pelaporan  keuangan  sederhana dalam  usahanya  sehingga  berdampak  terhadap  kesulitan  untuk  mengetahui  perkembangan usahanya yang tergambar dari penerapan pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan yang  dipraktikkan  pada  BUMDes  Podo  Joyo  desa  Podoroto  Kesamben  Jombang  berbasis  3 indikator  akuntabilitas.  Kontribusi  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  adalah  memberi masukan bagi pengurus BUMDes bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan penting dilakukan untuk  tercapainya  BUMDes  dikelola  secara  terarah  dan  professional  serta  melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelola BUMDEs.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Agensi
Penelitian ini menggunakan teori agensi yang menyangkut hubungan kontraktual antara dua  pihak  yaitu  principal  dan  agent.  Manajamen  dianggap  sebagai  “agent”  dan  pemilik diangggap sebagai “principal”.  Hubungan tersebut oleh banyak ahli disebut dengan hubungan keagenan (Meckling,  1976) .  Pihak  principal  adalah  pihak  yang  memberikan  mandat  kepada pihak lain, yaitu agent untuk melalukan semua kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan. (Scott, 1997) mengatakan bahwa inti dari agency theory adalah
pendesainan kontrak yang tepat untuk menyeleraskan kepentingan principal dan agent dalam hal  terjadi  konflik  kepentingan.    Pada  konteks  badan  usaha,  principal  yaitu  pihak  yang memberikan tanggung jawab kepada agen untuk bekerja atas nama principal, sedangkan agen bertinak  sebagai  pihak  yang  diberi  tanggung  jawab  oleh  principal  untuk  menjalankan Perusahaan.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  muncul  sebagai  konsekuensi  logis  adanya  hubungan  antara  agent  dan principal.  Akuntanbilitas pada dasarnya merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas  aktifitas  dan  kinerja  keuangan  pemerintah  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan (Setiawan et al., 2017) . Esensi akuntabiltas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, yang  satu  pihak  adalah  bertanggung  jawab  memberikan  penjelasan  atau  justifikasi  terhadap pihak yang lain sebagai pertanggungjawaban itu adalah haknya (Gray et al., 1997). Power (1991) menggunakan  konsep  principal-agent  dalam  membangun  kerangka  pikir  untuk  akuntabilitas lingkungan  tempat  Perusahaan  mempertanggungjawabannya  kepada  masyarakat  (principal) dalam  penghargaannya  terhadap  lingkungan. Mardismo  (2009), akuntabilitas  public  adalah kewajiban pihak pemegeang saham Amanah (agen) untuk memberikan pertanggungj jawaban, penyajian,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiaan  yang  menjadi tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  (principal)  yang  memiliki  hak  dan kewenangan untuk meminta pertangg jawaban tersebut. Di dalam ruang lingkup pemerintahan, akuntabilitas  diartikan  sebagai  pertanggungjawaban  yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari Good  Governance dengan  harapan  adanya  penglolaan  keuangan  publik  yang  bersih  dan transparan (Halim, 2007) .

## Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
BUMDes  didirikan  untuk  mengelola  potensi  desa  melalui  kegiatan  ekonomi  dan/atau pelayanan publik yang dikelola oleh Desa, serta kerjasama antar Desa. Keberhasilan BUMDes dalam  mencapai  tujuannya  harus  dipertanggungjawabkan  dalam  bentuk  laporan  keuangan secara berkala dan disampaikan ke rapat desa. Dalam penelitian ini, 3 jenis laporan keuangan BUM Des yang dijadikan dasar akuntabilitas keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (neraca) dan catatan atas laporan keuangan (SAK EMKM). Menurut (Bastian, 2010) , “Pelaporan keuangan merupakan cerminan dari kondisi keuangan serta seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas dalam suatu periode tertentu dan hasil dari pelaporan sebagai perwujudan  dari  proses  penerapan  akuntabilitas.  Dalam  peneliitan  ini  terdapat  beberapa indikator  akuntabilitas  keuangan  yang  akan  diukur (Ulum  &  Sofyani,  2013) ,  yaitu: Pertama ,
Integritas  laporan  keuangan,  yaitu  sejauh  mana  laporan  keuangan  disajikan  menunjukkan informasi yang benar dan jujur, informasi yang digunakan harus dapat dimengerti dan handal. Kedua ,  Pengungkapan,  pengungkapan  laporan  keuangan  dapat  menggambarkan  posisi keuangan  dan  laba/rugi  perusahaan  (BUM  Des). Ketiga ,  Ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yaitu  kepatuhan  seseorang  dalam  menaati  peraturan  yang  telah  dibuat oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbagsa dan bernegara.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif,  yang  bertujuan  untuk  memahami sesuatu  fenomena  atau  gejala  sosial  dengan  cara  mendeskripsikan  dengan  jelas  tentang fenomena  atau  gejala  sosial.  Penulis  memilih  studi  deskriptif  karena  penyediaan  informasi berupa data laporan keuangan Hasil penelitian ini menjabarkan pelaporan keuangan BUMDes sebagai  bentuk  akuntabilitas.  Penelitian  akuntabilitas  pelaporan  keuangan  BUMDes  ini berlokasi  di  BUMDes  “Podo  Joyo”  desa  Podoroto,  Kecamatan  Kesamben,  Kabupaten Jombang.  Pemilihan  lokasi  dilakukan  berdasarkan  beberapa  pertimbangan  diantaranya BUMDes  “Podo  Joyo”  merupakan  salah  satu  BUMDes  yang  aktif  beroperasi  dan  terdapat Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tahun 2019– tahun 2021.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  dokumentasi.  Dokumen  berupa  laporan pertanggungjawaban  pengurus  BUM  Des  “Podo  Joyo”  Desa  Podoroto  Jombang  per  31 Desember 2019 - 2021. Data diperoleh langsung dilapangan yang merupakan lokasi penelitian.
Setelah  data  penelitian  diperoleh  dan  dikumpulkan,  selanjutnya  data  diolah  dan  dianalisis.
Dalam  penelitian  ini,  data  dianalisis  dengan  pendekatan  deskriptif  yang  berpijak  data dokumentasi  dan  dilakukan  analisis  dengan  cara  reduksi  data,  display  data  dan  kemudian menarik  kesimpulan (Sugiyono,  2013) .  REDUKSI  DATA,  memilih  hal-hal  yang  pokok, memfokuskan  pada  hal-hal  yang  terkait  dengan  penelitian.  Data  yang  telah  di  reduksi  akan memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas,  dan  mempermudah  peneliti  untuk  melakukan pengumpulan  data  selanjutnya.  Penyajian  data,  pemaparan  data  penelitian  dan  selannjutnya analisis  dan  interpretasi  hasil  penelitian  terkait  pelaporan  keuangan  BUMDes,  untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pada pelaporan keuangan ke dalam bentuk kalimat narasi. Menarik  kesimpulan,  yaitu  membuat  kesimpulan  berdasarkan  hasil  analisis  dan  interpretasi yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan spirit baru dengan menegaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Diperkuat dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jombang  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha Milik  Desa.  Diharapkan  adanya  BUM  Des  ini  pemerintah  Desa  melakukan  pembaharuan dalam  pengembangan  ekonomi  lokal/pemberdayaan  masyarakat,  BUM  Des  dikelola  dengan semangat  kekeluargaan  dan  kegotongroyongan  yang  merupakan  ciri  khas  dari  masyarakat Desa.  Keberlanjutan  dari  Undang-undang  tersebut,  maka  kepala  Desa  memiliki  gagasan melalui musyawarah desa, per 1 Maret 2015 disepakati pembentukan BUM Des Podo Joyo di Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Jombang dan disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  Tangga  BUM  Des.    Adapun  Visi  BUM  Desa  Podo  Joyo  antara  lain  kesejahteraan masyarakat  Desa  Podoroto  ditingkatkan.  Misi  BUM  Desa  antara  lain:  untuk  memudahkan perputaran barang dan yang dibutuhkan masyarakat, praktek ijon dan rentenir dieliminasi, serta masyarakat Desa yang membutuhkan modal untuk usaha dalam skala kecil dipermudah dan berimbang sesuai dengan kemampuan modal yang dikelola Bumdes.
Adapun  maksud  pendirian  BUM  Des  Podo  Joyo  adalah  sebagai  upaya  menampung seluruh  kegiatan  di  bidang  ekonomi  dan/atau  pelayanan  umum  yang  dikelola  oleh  Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Tujuan pembentukan BUM Des adalah (1) Perekonomian Desa ditingkatkan; (2)  Mengoptimalkan aset  Desa agar  bermanfaat  untuk  kesejahteraan  Desa;  (3) Meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam  pengelolaan  potensi  ekonomi  Desa;  (4) Mengembangkan  rencana  kerja  sama  usaha  antar  desa  dan/atau  dengan  pihak  ketiga;  (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; (6) Membuka lapangan kerja; (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan  umum,  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi  Desa;  dan  (8)  Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
Unit  usaha  BUM  Desa, sebagai berikut:    Bisnis  keuangan  (financial business)  untuk memenuhi  kebutuhan  usaha-usaha  skala  mikro  yang  dijalankan  oleh  pelaku  usaha  ekonomi Desa,  dapat  memberikan  akses  kredit  dan  pinjaman  dengan  proses  yang  mudah  bagi masyarakat  Desa,  meliputi:  a)  Simpan  pinjam  permodalan;  b)  Badan  Kredit  Desa.  Adapun pengurus dan pengawas BUMDes “Podo Joyo, sebagai berikut: satu penasehat (Kepala Desa); Pelaksana Operasional meliputi Direktur, Bagian Adminstrasi, Bagian Keuangan dan Kepala Unit  Usaha  (Simpan  pinjam  dan  Badan  Kredit  Desa);  Pengawas  (ketua  (unsur  BPD),  wakil
ketua (unsur perangkat Desa). Sekretaris (unsur BPD) (Laporan pertanggungjawaban Pengurus BUMDes Podo Joyo, tahun 2021).
Pembagian  Hasil  Usaha  BUM  Desa.    Hasil  usaha  BUM  Desa  diperoleh  dari  total pendapatan  yang  diperoleh  dari  hasil  transaksi  dikurangi  dengan  pengeluaran  biaya  dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang- barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. Alokasi pembagian hasil usaha ditetapkan sebagai berikut:
Dana Pemupukan Modal
:  20% Dana Kas Desa :  20 % Insentif Pengawas :  20 % Dana Karyawan :  10 % Dana Sosial :  10 % Dana Pendidikan :  10 % Dana Penasehat :   5 % Dana Pengawas :   5 %

## Pembahasan
Akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  BUM  Des  suatu keniscayaan pengurus atau pelaksana operasional untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diamanahkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perda Kabupaten Jombang No. 6 Tahun 2021). Pengurus BUMDes “Podo Joyo” di desa Podoroto Kecamatan Kesamben, setahun sekali telah melakukan rapat musyawarah desa dan dalam rangka laporan pertanggungjawaban  pengurus  BUM  Des  “Podo  Joyo”  terhadap  segala  kegiatan  BUMDes. BUMDes “Podo Joyo” pada tiga tahun terakhir mulai tahun 2019 sampai tahun 2021 memiliki dua  unit  usaha,  yaitu  unit  simpan  pinjam  dan  Badan  Kredit  Desa,  unit  BKD  belum  dapat dilaksanakan di Desa. Unit simpan pinjam aktif beroperasi, sesuai dengan Visi BUMDes    yaitu memberantas  praktik  ijon  dan  rentenir.  Landasan  dari  Visi  tersebut  maka  BUMDes mengembangkan simpan pinjam, mengingat pada lingkungan setempat terdapat praktik ijon, hal ini bertujuan untuk memberantas praktek ijon dan rentenir atau meminimalisir praktik ijon dan rentenir, sebagaimana tertulis pada misi BUMDes “Podo Joyo”.  Pengurus BUMDes “Podo Joyo”  telah  berupaya  melaksanakan  amanat  kepemimpinannya  secara  maksimal,  pengurus konsisten  setiap  akhir  tahun  menyajikan  laporan  pertanggungjawaban  pengurus  BUMDe, meliputi  Laporan  Rugi/Laba  Usaha  Unit  Simpan  Pinjam,  Neraca  BUMDes.  Perhitungan Pembagian SHU. Pembahasan hasil analisis penerapan akuntabilitas pelaporan keuangan pada BUMDes “Podo Joyo” dapat ditinjau dari 3 indikator, yaitu:

## Integritas laporan keuangan
Laporan  keuangan  harus  dapat  diukur  integritas  laporan  keuangannya,  yaitu  laporan keuangan yang  disajikan menunjukkan  informasi yang  benar  dan jujur  serta  informasi yang digunakan mudah dimengerti dan handal.  Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa BUMDes Podo Joyo telah membuat laporan keuangan secara berkala atau tahunan dan laporan keuangan  dibuat  berdasarkan  SAK  EMKM  walaupun  masih  belum  seluruhnya  laporan keuangan yang wajib di susun oleh pelaku UMKM (BUMDes), yaitu laporan posisi keuangan (Neraca),  Laporan  rugi/laba  dan  catatan  atas  laporan  keuangan.  Berdasarkan  data  yang diperoleh bahwa BUMDes Podo Joyo desa Podoroto sudah membuat laporan keuangan yang memuat posisi keuangan, laporan rugi laba unit simpan pinjam dan penjelasan pos-pos neraca, perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) per 31 Desember, serta daftar piutang simpan pinjam  BUMDes  Podo  Joyo.    Dari  hasil  analisis  indikator  integritas  laporan  keuangan BUMDes Podo Joyo dalam penyajian laporan keuangan dapat dikatakan sudah jelas dan mudah dimengeri, namun terdapat beberapa yang masih perlu disempurnakan terutama pada laporan posisi keuangan belum menyajikan Aset yang dimanfaatkan oleh BUMDes Podo Joyo.
Hasil  penelitian  ini  terdapat  hasil  yang  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya, BUMDes Syariah desa Masamba telah membuat laporan keuangan yang masih sederhana yaitu laporan pendapatan dan pengeluaran serta belum sesuai SAK EMKM standar laporan keuangan yang  berlaku (Sriwati  et  al.,  2022) ,  sama  halnya  dengan  hasil  penelitian (Mahmudah,  2018) , laporan  keuangan  BUMDes  Desa  Sungon  masih  sederhana  terbatas  pemasukan  dan pengeluaran.  Sementara  hasil  penelitian  yang  dilakukan  bahwa  BUMDes  Podo  Joyo  telah membuat laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi (unit simpan pinjam) dan penjelasan pos- pos  Neraca,  perhitungan  pembagian  SHU  dan  daftar  piutang  simpan  pinjam.  Ditinjau  dari integritas  laporan  keuangan  bahwa  BUMDes  Podo  Joyo  dapat  dikatakan  menerapkan akuntabilitas  pelaporan  keuangan.  Integritas  laporan  keuangan  suatu  perusahaan  atau organisasi memiliki peran penting dalam menghindari manipulasi data akuntansi, sebagaimana temuan penelitian (Kartika & Nurhayati, 2018) menyatakan bahwa integritas laporan keuangan masih menjadi isu dan perhatian bagi investor apalagi banyaknya atau adanya berbagai kasus manipulasi  data  akuntansi.  Dan  lemahnya  integritas  laporan  keuangan  dalam  sebuah perusahaan  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  baik  faktor  internal  (seperti  ukuran perusahaan,  kepemilikan  dan  leverage)  maupun  eksternal  (seperti  kualitas  audit) (Putri  & Andriani, 2020) .

## Pengungkapan
Pengungkapan  laporan  keuangan  telah  dilakukan  BUMDes  Podo  Joyo,  hasil  analisis menunjukkan bahwa BUMDes Podo Joyo telah membuat laporan keuangan pada setiap periode atau akhir tahun dengan mendapat pengesahan dari pengurus BUMDes Podo Joyo (Direktur, Sekretaris, dan Bendahara).  Dari dua unit usaha yang berjalan aktif hanya unit simpan pinjam, untuk unit usaha Badan Kredit Desa (BKD) belum jalan.  BUMDes Podo Joyo sudah membuat laporan  keuangan  atas  kegiatan  usaha  pada  unit  simpan  pinjam.    BUMDes  telah  membuat laporan  posisi  keuangan  (neraca),  laporan  rugi/laba  secara  rutin  sehingga  BUMDes  dapat menilai perkembangan modal, perkembangan SHU serta mengetahui nama-nama piutang pada BUMDes Podo Joyo Desa Podoroto. Adapun laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes “Podo Joyo disajikan pada tabel berikut.

## Tabel 1. Neraca BUMDes “Podo Joyo” Desa Podoroto Kesamben Jombang
Per 31 Desember 2021
NO.  AKTIVA TAHUN 2021 (Rp) TAHUN 2020 (Rp) NO PASIVA TAHUN 2021 (Rp) TAHUN 2020 (Rp) I. AKTIVA LANCAR V. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Kas xx xx Simpanan Sukarela Murni (Warga) - xx Bank xx xx Simpanan Nasabah SP xx xx Piutang SP Musiman xx xx Dana-Dana Pembagian SHU xx xx Piutang SP Bulanan xx xx Transituris Pasiv - - Piutang SP Macet xx xx Piutang Pemerintah Desa Podoroto xx - Jumlah Kewajiab Jangka Pendek xx xx Transituris Aktif - - Jumlah Harta Lancar xx xx VI. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0 0 II. PENYERTAAN - - VII. EKUITAS (MODAL SENDIRI) Modal Donasi xx xx III. AKTIVA TETAP SHU 20% dari BKD Th.2021 - xx Nilai Perolehan - - SHU Belum dibagi - - Akumulasi Penyusutan - - SHU TAHUN BERJALAN xx xx Nilai Buku - - Jumlah Ekuitas xx xx IV. AKTIVA LAIN-LAIN Simpanan Khusus - - Cadangan Kerugian Piutang - -
Jumlah Aktiva Lain- Lain - - JUMLAH AKTIVA xx xx JUMLAH PASIVA xx xx

## Sumber: BUMDes Podo Joyo
Tabel 2. Laporan Lab/Rugi BUMDes “Podo Joyo”
Unit Simpan Pinjam Untuk 31 Desember 2021 No Keterangan Jumlah I Volume Pinjaman 1.1 Saldo pinjaman 31 Desember 2020 - Pinjaman SP Musiman Rp xx - Pinjaman SP Bulanan xx - Pinjaman SP Macet xx Jumlah Rp xx 1.2 Pemberian Pinjaman tahun 2021 - SP Musiman Rp xx - SP Bulanan xx Jumlah Rp xx 1.3 Volume Pemberian Pinjaman xx 1.4 Angsuran Pinjaman Jan. s/d 31 Des 2021 xx Sisa Pinjaman Rp xx II Pendapatan: 2.1 Bunga Rp xx 2.2 Administrasi xx 2.3 Lain-lain xx Jumlah Pendapatan Kotor Rp xx III Biaya Operasional 3.1 HR Pengurus/Penasehat Rp xx 3.2 Beban RUP/Mus Des xx 3.3 Transpot Pengurus xx 3.4 Biaya Rapat Pengurus xx 3.5 Biaya Administrasi xx 3.6 Bunga simpanan sukarela xx Jumlah Biaya Operasional Rp xx IV Laba Usaha Unit Simpan Pinjam (II-III) Rp xx
Tabel 3. Perhitungan Pembagian SHU tahun 2021

## Per 31 Desember 2021
1. SHU dari BKD tahun 2021    Rp   xx
2. SHU Usaha SP tahun2021     Rp   xx
Jumlah   …………………… Rp   xx
No Uraian Persentase (%) Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 Dana Pemupukan Modal Dana Kas Desa Insentif Pengurus Dana Kayawan Dana Sosial Dana Pendidikan Dana Penasehat Dana Pengawas 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah 100% xx Tabel 4.  Daftar Piutang SP Musiman BUMDes “Podo Joyo” Per 31 Desember 2021 No Nama Alamat Tanggal Pinjam Jumlah Pinjaman Angsuran Pokok Sisa Pinjaman 1 xx xx xx 2 3 dst xx xx xx xx xx xx Jumlah Rp xx Rp xx Rp xx Tabel 5.  Daftar Piutang SP Bulanan

## BUMDes “Podo Joyo”
Per 31 Desember 2021 No Nama   Alamat Tanggal Peminjaman Jumlah Pokok Angsuran Pokok Sisa Pinjaman
1
2 3
dst xx xx
xx xx xx xx xx xx xx Jumlah Rp xx Rp xx Rp xx Tabel 6.  Daftar Piutang SP Macet
BUMDes “Podo Joyo”
Per 31 Desember 2021
No Nama   Alamat Tanggal Realisasi Jumlah Realisasi Angsuran Pokok Sisa Pinjaman
1
2 3
dst xx
xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah Rp xx Rp xx Rp xx
Daftar piutang bulanan berjumlah lebih banyak dari piutang musiman, Per 31 Desember 2021  daftar  piutang  bulanan  berjumlah  111  orang,  sedangkan  daftar  piutang  musiman berjumlah 21 orang. Dan jumlah pinjaman macet 2 orang. Laporan keuangan yang dibuat telah menggambarkan  posisi  keuangan  dan  hasil  usaha  BUMDes  dari  unit  Simpan  pinjam. Berdasarkan  indikator  pengungkapan  laporan  keuangan  dapat  disimpulkan  bahwa  BUMDes sudah  memenuhi  indikator  pengungkapan  dari  akuntabilitas  pelaporan  keuangan.  Laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan rasio laporan keuangan, seperti untuk  mengetahui rasio likuiditas dan rasio profitabilitas.

## Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan  lembaga  keuangan  desa  yang menjalankan  bisnis  keuangan  ( financial  business )  untuk  memenuhi  kebutuhan  usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa dan mampu menstimulasi serta menggerakan perekonomian di pedesaan. Dalam pengelolaan BUMDes “Podo Joyo” diawasi oleh pemerintah Desa Podoroto mulai dari pembentukan, pelaksanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDdes. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan aktivitas usaha BUMDes Podo Joyo desa Podoroto mengacu pada amanah dari  Pemerintah  Desa  Podoroto  yang  telah  tertuang  dalam  Rapat  Pembentukan  Pengurus BUMDes “Podo Joyo” tanggal 15 September 2015 dan telah mendapat pengesahan dari rapat desa  (Laporan  Pertanggungjawaban  Pengurus  BUMDes  “Podo  Joyo”  Desa  Podoroto,  31 Desember  2021).  Lahirnya  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,
Undang-undang  ini    menegaskan  kedudukan  BUMDes  sebagai  badan  hukum,  maka  peran BUMDes  semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, inkubator, penyedia layanan  publik,  BUMDes  dapat  menjadi  penyumbang  pendapatan  asli  Desa  dismping  tetap memberikan manfaat bagi masyarakat,  hal ini menjadi landasan mukadimah Anggaran Dasar BUMDes Podo Joyo yang  tertuang pada Lampiran Peraturan Desa Podoroto No. 3A Tahun 2021 tanggal 03 Agustus 2021 tentang pendirian BUMDes Podo Joyo desa Podoroto.  Ditinjau dari segi pelaporan keuangan, BUMDes Podo Joyo sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Undang-Undang yang dibuat oleh Pemerintah Daerah maupun oleh desa.
Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sriwati et al., 2022) bahwa  BUMDes  Syariah  Desa  Masamba  dalam  pelaporan  keuangan  sudah  sesuai  dengan ketentuan yang diberikan oleh desa. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Indriyanthi et al., 2021)  bahwa  pengelolaan  maupun  akuntabilitas  dari  laporan  keuangan  BUMDes  belum
berjalan dengan baik, pihak BUMDes belum membuat dan menyerahkan pertanggunguawaban dalam  bentuk  laporan  keuangan  kepada  kepala  Desa  dan  Ketua  BPD.  Sementara  Penelitian (Rindi  et  al.,  2017)  menyatakan  bahwa  BUMDes  Teja  Kusuma  sudah  menerapkan  prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap segala aspek kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan operasional, baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa  BUMDes  Podo  Joyo  Desa  Podoroto  sudah  menerapkan  akuntabilitas pelaporan  keuangan  dan  memenuhi  ke  3  (tiga)  indikator  akuntabilitas  dalam  pelaporan keuangan walaupun masih perlu penyempurnaan. sebaiknya BUMDes Podo Joyo melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan terkait dengan aset tetap. Hal ini disebabkan kemampuan sumber  daya  manusia  pengeloaan  keaungan  kurang  memadai,  sebagaimana  hasil  penelitian Afriansyah  et  al.  (2022)  bahwa  kompetensi  pengelola  keuangan  memengaruhi  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  dan  semakn  tinggi  kualitas  pelaporan  keuangan,  maka  semakin akuntabel pengelolaan keuangan desa.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan,  BUMDes  Podo  Joyo  Desa  Podoroto  memiliki  2  unit  usaha  yaitu  unit  usaha simpan pinjam dan Badan Kredit Desa (BKD), namun unit BKD belum jalan.  BUMDes telah membuat laporan keuangan sebagai pelaporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes pada akhir  tahun.  Penerapan  prinsip  akuntabilitas  dapat  dikaji  dari  3  indikator  yaitu  integritas keuangan,  pengungkapan,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-  undangan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  BUMDes  Podo  Joyo  sudah  menerapkan  ke  tiga  indikator akuntabilitas  dalam  pelaporan  keuangan  walaupun  masih  perlu  penyempurnaan,  sebaiknya BUMDes Podo Joyo melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan terkait dengan aset tetap.
Keterbatasan  dari  penelitian  ini  adalah  data  terbatas  data  dokumentasi  (Laporan pertanggungjawaban  pengurus  BUMDes)  dan  unit  usaha  yang  aktif  hanya  satu  yaitu  unit simpan pinjam.

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian    dan  keterbatasan  penelitian  ini,  keterbatasan  penelitian tersebut,  peneliti  selanjutnya  diharapkan  pengumpulan  data  selain  dokumentasi  juga wawancara kepada pengurus dan pengawas BUMDes, memilih BUMDes yang memiliki lebih dari  satu  unit  usaha,  maka    dapat  disarankan  untuk  peneliti  selanjutnya,  yaitu    diharapkan
adanya tambahan sumber pengambilan data dengan wawancara kepada pengurus BUMDes dan pendapat masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes ( stakeholder )  dan mengambil objek penelitian yang memiliki unit usaha lebih dari  2 unit.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Rejang  Lebong). Jurnal  Akuntansi  STIE  Muhammadiyah Palopo , 8 (2), 68-78.
Anonim.  (2004a). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah . Jakarta.
Anonim.  (2004b). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .
Anonim.  2021. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2021  tentang Badan Usaha Milik Desa . Jakarta.
Apriliani, R., Nurhayati, N., & Purnama, D. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kuningan. Tirtayasa Ekonomika . Vol 16 No. 2. pp. 172– 189.
Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga.
Budiono, P. 2015. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Jurnal Politik Muda . Vol 4 No. 1. pp. 116–125.
Gray,  R.,  Dave  O.,  Evans,  R.    and  Zadek,  S.  1997.  Struggling  With  the  Praxis  of  Social Accounting; Stakeholders, Accountability, Audit, and Procedures. Accounting, Auditing, and Accountability Journal 10 (3): 325-364
Halim,  A.  (2007).  Akuntansi  dan  pengendalian  pengelolaan  keuangan  daerah.  UPP  STIM YKPN.
Indriyanthi, N. N. I., Nurabiah, & Suhaedi, W. 2021. Analisis Pengelolaan dan Akuntabilitas Laporan  Keuangan    Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Kecamatan  Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi . Vo 1 No. 4. pp. 13–26.
Jensen, M. C. and William, H.M.1976. Theory of the Firm: Managerial behaviour, agency cost and owenership structur. Journal of Financial Economics, October, 3(4): 305-360.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In Corporate governance (pp. 77-132). Gower.
Kartika, A., & Nurhayati, I. 2018. Determinan Integritas Laporan Keuangan : Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. Prosiding SENDI_U 2018 . pp.782–789.
Mahmudah,  S.  2018.  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa. Jurnal Ecopreneur Fakultas Ekonomi . Vol 2 No. 1. pp. 52–56.
Mardismo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta
Power,  M,  1991.  Auditing  and,  environmental  Expertise:  Between  protest  and proffesionalisme. Accounting, Auditing, and Accountability 4 (3): 30-42
Putri, M. N., & Andriani, W. 2020. Jurnal Akuntansi , Bisnis dan Ekonomi Indonesia Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Integritas  Laporan  Keuangan  (  Studi  Kasus  pada
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020 ) . Vol 1 No. 1. pp. 8–14.
Ridlwan,  Z.  2015.  Urgensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Dalam  Pembangun Perekonomian Desa. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum . Vol 8 No 3. pp. 424–440.
Rindi,  K.,  Dewi,  L. P.  M.  S.  A.,  Sari,  D.  A.  P.,  &  Awitiana,  P.  P.  2017.  Penerapan  Prinsip Akuntabilitas pada BUMDes Teja Kusuma. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika . Vol 7  No. 1. pp. 1–10.
Sayuti,  H.  M.  2011.  Pelembangaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDs)  Sebagai  Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggal. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad . Vol 03 No. 02. pp. 717–728.
Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(1), 1. https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8483
Sriwati,  N.  K.,  Ferdian,  M.,  &  Putri,  S.  A.  (2022).  Analisis  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pelaporan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa. Ekomen .  Retrieved  from https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/EkoMen/article/download/467/428
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta CV.
Ulum, I., & Sofyani, H. 2013. buku ASP.pdf . pp. 4–8.
Wardah,  S.,  Fauzi,  A.  K.,  &  Wijayanto,  S.  A.  2022.  Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Pada  Usaha  Gerabah  di  Desa  Banyumulek. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS) . Vol 3 No. 3. pp. 545–550.