## HAD ZINA DALAM PERSEPEKTIF AL-QUR`AN
Waesul Kurni, Mahmurudin
: صخللما ك ى ري ث
دح امك ةج ر دتم تن اك نا زلا ةب وقع ري رقت نا ,اهقفلا نم ير
رشت في لصح امكو ,رملخا يم رتح في ث مايصلا عي
. زلا ةب وقع تن اكف : هن احبس الله ل وقي .فينعتلا و خيب وتل با .ا ذي لاا رم لاا ل وا في نى اف احلصاو با تا ناف .اهم وذ اسف مكنم انه ايت يا نا ذتل او اوض رع
.امهنع
:لىاعت الله ل وقي .تويبلا في سبلحا لىا كلذ نم مكلحا جردت ثم
ةئ ام ركبلا نيا زلا ةب وقع لعجف ,ليبسلا الله لعجو ,رم لاا رقتسا ثم .تويم تىح بيثلا مجرو ,ةدلج
لىا ةد اوه و قف ر في هب ذخ ياو ,عمتلمج با ىقت يرل جير دتلا اذه ناك و
و ,رهطلاو فافعلا
نوكي لاف ,لاقتن لاا اذه سانلا ىلع قشي لا تىح
ر نا :تم اصلا نب ةد ابع ثيدبح اذله اولدتساو ,جرح ني دلا في مهيلع
:لاق ملسو لع الله ىلص الله لوس
,ةنس يفنو ةئام دلج ركبلبا ركبلا :,لايبس نله الله لعج دق ,نيع اوذخ وب او ملسم هاور مج رلاو ةئ ام دلج بيثلبا بيثلاو .يذمترلاو ,دواد
Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 4 ǀ No. 1ǀ Oktober ǀ 2017 120

## PENDAHULUAN
Praktik  perzinaan  dapat  membawa  persoalan  krusial  dalam kehidupan  sosial,  oleh  karena  wajarlah  jika  larangan  untuk melakukannya  dalam  Al-Qur`an  diiringi  dengan  penegasan  bahwa perbuatan  itu  adalah  perbuatan  keji  dan  jalan  yang  keliru.  Di  antara persoalan yang diakibatkan oleh perbuatan keji itu terkait antara status anak  dan  menikahi  wanita  sebagai  salah  satu  pelakunya.  Untuk menjelaskan status hukum dari kedua macam  “korban” dari perzinaan itu perlu penjelasan yang secukupnya karena tak jarang status keduanya sering dikacaukan sehingga tak jelas duduk perkaranya. Persoalan  lain  sesuai  dengan  judul  di  atas  adalah  tentang kedudukan anak hasil inseminasi. Terhadap persoalan ini, yang menjadi permasalahan  bukan  bagaimana  sikap  Islam  terhadap  inseminasi sebagai  dampak  dari  kemajuan  ilmu  dan  teknologi,  tapi  pada  proses pembuahan  yang  canggih  itu  dapat  melahirkan  anak  nantinya  anak tersebut  membutuhkan  garis  keturunan  yang  jelas,  apakah  prosesnya dapat  disamakan  dengan  zina  atau  tidak,  hal  ini  penting  untuk diperjelas posisi hukumnya. Untuk  membahas  permasalahan  sebagaimana  tersebut  di  atas, maka  pembahasan  akan  dibagi  kepada  beberapa  sub  pokok  bahasan sebagai  berikut:Imam  Al-Jurzani  dalam  kitabnya al-Ta`rifat, mendefinisikan zina berdasarkan definisi di atas, suatu perbuatan dapat dikatakan zina jika memenuhi dua unsur. Pertama adanya persetubuhan ( sexual intercuorse ) antara dua orang yang berbeda kelamin dan bukan suami/istri. Kedua, tidak adanya keserupaan atau kekeliruan ( syubhat ) dalam perbuatan seks ( sex act ).
Berdasarkan  kepada  unsur  pertama,  maka  dua  pasangan  yang berbeda  kelaminnya  (laki  dan  perempuan)  yang  baru  bermesraan, seperti  berciuman,  berpelukan,  dan  bercumbu  rayu  belum  dapat dikatakan  berbuat  zina  yang  dikenakan  hukum  had  berupa  dera  bagi yang  belum  pernah  kawin  atau  rajam  bagi  yang  sudah  pernah  kawin. Tapi  mereka  bisa  dikenakan  hukum ta`zir yang  bersifat  edukatif  agar melepaskan perbuatannya, hingga terhindar dari perzinaan. Meski baru melakukan  perbuatan  yang  baru  dikatakan  pengantar  perbuatan  zina sebagaimana  tersebut  tetap  perbuatan-perbuatan  tersebut  hukumnya haram  untuk  dilakukan  dan  pelakunya  telah  dikatakan  orang  yang berbuat  dosa.  Tentang  keharaman  perbuatan  zina  dan  semua  kondisi
yang  dapat  mengantarkan  seseorang  kepada  perbuatan  tersebut ditegaskan oleh Allah dalam ayat berikut ini:
Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina:  sesungguhnya  zina  itu  adalah suatu  perbuatan  keji  dan  suatu  jalan  yang  buruk. 1 (QS.  Al-Israa  (17): 32)

## PEMBAHASAN

## A. Hukum Zina
1. Islam  mengajurkan  nikah,  karena  ia  merupakan  jalan  yang paling  sehat  dan  tetap  untuk  menyalurkan  kebutuhan  biologis
(insink  seks).  Pernikahan  juga  merupakan  sarana  yang  ideal untuk  memperoleh  keturunan,  di  mana  suami  istri  mendidik serta  membesarkannya  dengan  penuh  kasih  sayang  dan kemulian, diperlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar  keturunan  itu  mampu  mengemban  tanggung  jawab,  itu selanjutnya  berjuang  guna  memajukan  dan  meningkatkan kehidupannya.
2. Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis (insink seks),  nikah  merupakan  pencegah  penyaluran  kebutuhan  itu pada  jalan  yang  tidak  dikehendaki  agama.  Nikah  mengandung arti larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara diluar ajaran  agama  atau  menyimpang.  Itulah  sebabnya  agama melarang  pergaulan  bebas,  dansa-dansi,  gambar-gambar  porno dan nyayian-nyayian yang merangsang serta cara-cara lain yang dapat  menggelamkan  nafsu  berahi  menjerumuskan  orang kepada  kejahatan  seks  sual  yang  tidak  dibenarkan  oleh  agama.
Dengan  larangan  ini  dimaksudkan  agar  rumah  tangga  tidak  di rasuki  oleh  hal-hal  yang  dapat  melemahkannya  dan  agar  suatu keluarga tidak dilanda broken-home.
3. Zina  dinyatakan  oleh  agama  sebagai  perbuatan  melanggar hukum  yang  tentu  saja  dan  sudah  seharusnya  diberi  hukuman maksimal,  mengingat  akibat  yang  ditimbulkannya  sangatlah
1 Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer , (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hal. 93-94
buruk,  lagi  pula  mengundang  kejahatan  dan  dosa.hubungan bebas  (free  sex)  dan  segala  bentuk  hubungan  kelamin  lainnya diluar  ketentuan  agama  adalah  berbuatan  yang  membahayakan dan  mengancam  keutuhan  masyarakat,  disamping  sebagai perbuatan yang sangat nista. Friman Allah :
Dan  janganlah  kamu  mendekati  zinah.  Sesungguhnya  zinah  itu adalah  berbuatan  yang  keji  dan  merupakan  jalan  yang  buruk. (Surat Al-Israa ayat 32)
4. Zina merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang  sangat  membahayakan,  lagi  pula  turun-temunurun;  dari ayah  ke  anak,  ke  cucu  dan  seterusnya,  seperti  syphilis, gonorhohe,  lymphogranuloma  ingunale,  granuloma  venereum dan ulcusmolle.
5. Zina  merupakan  salah  satu  sebab  terjadinya  pembunuhan, karena  sifat  atau  rasa  cemburu  yang  memang  sudah  menjadi watak  manusia.  Bukankah  sangat  sedikit  laki-laki  yang  baik atau  perempuan  yang  mulia  yang  bisa  merelakan  begitu  saja menyelewengkan  hubungan  kelamin.  Seorang  laki-laki  malah bahkan  tidak  melihat  jalan  lain  guna  menghapus  noda-noda hitam  yang  menimpa  diri  dan  keluarganya,  melainkan  dengan jalan dialirkannya darah.
6. Zina  mengakibatkan  rusaknya  rumah  tangga,  menghilangkan harkat  keluarga,  memutuskan  tali  pernikahan/perkawinan  dan membuat  buruknya  pendidikan  yang  diterima  oleh  anak-anak. Hal ini tak kurang menyebabkan sang anak sering memilih jalan yang sesat, melakukan penyelewengan dan pelanggaran hukum.
7. Dalam  perzinaan  terselit  unsur  menyia-nyiakan  keturunan  dan memilikan  harta  kepada  selain  orang  yang  berhak  atasnya, yakni pewarisan harta si pelaku kepada anak-anak jadah.
8. Zina  merupakan  pembebanan  yang  justru  menimpa  diri  pezina itu  sendiri,  dimana  hamilnya  wanita  yang  di  zinainya,  maka sang  penzina  terpaksa  mendidik/mengasuh  anak  yang  secara hukum bukan anaknya.
9. Zina  adalah  hubungan  kelamin  sesaat  yang  tak  bertanggung jawab.  Perbuatan  semacam  ini  perbuatan  binatang  yang
semestinya  dihindari  oleh  setiap  manusia  yang  menyadari kemuliaan harkat manusia.
Pendeknya  zina  itu  sudah  terang  merupakan  perbuatan  yang menimbulkan kerusakan  besar, ditilik  secara ilmiah.  Zina adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran  peradaban,  menularkan  penyakit-penyakit  yang  sangat berbahaya,  mendorong  orang  untuk  terus-menerus  hidup  membujang serta  praktek  hidup  bersama  tanpa  nikah.  Dengan  demikian  zina merupakan sebab utama dari pada kemelaratan, pemborosan, kecabulan dan pelacuran. Karena  sebab-sebab  tersebut  di  atas  dan  sebab-sebab  lainnya, maka  islam  menetapkan  hukuman  yang  keras/berat  terhadap  pelaku zina.  Hukuman  tersebut  kelihatannya  memang  berat,  namun  masih lebih  ringan  dibandingkan  dengan  kejahatan  yang  ditimbulkan  oleh perbuatan  zina  itu  sendiri  terhadap  masyarakat.  Untuk  ini  islam memilih  mana  yang  lebih  ringan  diantara  memberikan  hukuman  berat kepada si pelaku zina dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum. Dengan  kata  lain  Islam  menetapkan  hukum  berdasarkan  dan setelah  menimbang,  bahwa  menghukum  si  pelaku  zina  dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat  disebabkan  oleh  merajalelanya  perzinahan.  Sungguh  tak syak lagi, bahwa bahaya (kemadaratan) hukuman terhadap pezina tidak seberapa besarnya bila dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan olehnya  terhadap  masyarakat,  yakni  bahaya  bersimaharajalelanya perzinahan, kemungkaran dan pelacuran. Hukuman yang dijatuhkan atas diri pezina memang mencelakan dirinya,  akan  tetapi  melaksanakan  hukuman  itu  mengandung  arti memelihara  jiwa,  mempertahankan  kehormatan,  melindungi  keutuhan keluarga  yang  justru  merupakan  unsur  utama  masyarakat.  Bukankah baik  dan  buruknya  suatu  masyarakat  itu  banyak  ditentukan  oleh  baik atau  tidaknya  keluarga-keluarga  yang  ada  di  dalamnya?  Eksistensi suatu  umat  tergantung  kepada  kebaikan  akhlak  (moral),  ketinggian peradaban,  kesucian  dari  kekotoran  moral  dan  noda,  kebersihan  dari kehinaan.
Di samping itu Islam juga memang telah memberikan alternatif, yakni  membolehkan  berpoligami  setelah  mensyari’atkan  pernikahan. Keduanya (nikah dan poligami), merupakan hal yang halal benar-benar
bebas dari hal-hal yang haram. Dengan ini juga dimaksudkan agar tidak ada dalih untuk melakukan perzinahan.
Untuk  melaksanakan  hukuman  atas  perzinahan  ini,  Islam  juga telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut yang antara lain:
1. Hukuman  dapat  dibatalkan,  bila  masih  terdapat  keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan,  melainkan  setelah  benar-benar  diyakini  terjadinya perzinahan.
2. Untuk  meyakinkan  perihal  terjadinya  perzinahan  tersebut, haruslah  ada  empat saksi  laki-laki yang  adil.  Dengan demikian kesaksian orang empat wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagimana kesaksian empat orang laki-laki yang fasiq. 3. Kesaksian  empat  orang  laki-laki  yang  adil  ini  pun  masih memerlukan syarat, yaitu bahwa masing-masing mereka melihat persis proses perzinahan itu, seperti ketika masuknya kemaluan laki-laki (penis) ke bibir kemaluan si wanita (vagina) dan ketika terbenamnya  penis  tersebut  dalam  vagina.  Persyaratan  ini agaknya sangat sulit untuk dipenuhi.
4. Anadaikata  seorang  dari  keempat  saksi  mata  itu  menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian tiga orang lainnya, atau salah seorang  di  anataranya  mencabut  kesaksiannya,  maka  terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina.
“Laki-laki dan perempuan dewasa yang berzina maka jatuhilah kepada  keduanya  sekaligus  hukum  rajam  karena  keduanya  telah melanggar (menyalahgunakan) kelezatan,”
Bagaimana  dengan  hukum  wanita  yang  diperkosa?  Menurut hukum  Islam  hukuman  dera  dan  rajam  tidak  dapat  dikenakan  kepada wanita  tersebut,  sebab  perbuatan  itu  bukan  kehendaknya.  Yang  harus diberi hukuman adalah lelaki yang telah berbuat di luar prikemanusiaan itu dengan hukuman yang seberat-beratnya.
Kembali  kepada  yang  persoalan  perzinaan,  sekali  lagi  menurut Islam  perzinaan  adalah  dosa  besar  yang  dampaknya  sangat membahayakan  kehidupan  seseorang,  keluarga,  dan  masyarakat  baik
secara moral dan kesehatan. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada  pelakunya  tidak  disyaratkan  adanya  delik  pengaduan  dari suami/istri  yang  tercemar.  Ditemukan  pengaduan  atau  tidak,  pelaku zina  harus  dikenai  hukuman  jika  sudah  dapat  dibuktikan.  Hal  ini menurut  penulis,  hukum,  Islam  lebih  maju  dibanding  dengan  KUHP Pasal 284 (2) yang berbunyi “Perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar.” Menurut penulis, tujuan hukum adalah  untuk  mendapatkan  ke mashlahat - an  di  masyarakat  dan menjauhkan  kerusakan.  Dalam  hal  ini,  dengan  menghukum  tegas pelaku zina bagi siapa saja pelakunya dan tidak ada syarat delik aduan.
Mengingat kerusakan dari kebebasan seks (perzinaan) dan korban yang diakibatkan  sangat  membahayakan  bagi  tatanan  hidup  sosial.
Bahayanya akan merajalela jika pelaku seks bebas (zina) itu dibiarkan tanpa  ada  hukuman.  Ketegasan  hukum  Islam  terhadap  pelaku  zina diharapkan  agar  pelakunya  sadar  sehingga  tercipta  masyarakat  yang harmonis.  Tidak  diterapkannya  hukum  Islam  terhadap  pelaku  zina tampaknya menjadi salah satu sebab praktik prostitusi tumbuh subur di negeri ini.

## B. Mengawini wanita hamil karena zina dan status anaknya
Problematika    lain  yang  ditimbulkan  dari  perzinaan  dengan nasib  wanita  yang  hamil  akibat  korban  perzinaan  yang  banyak  di lakukan  di  masyarakat  ketika  menghadapi  persoalaan  tersebut  adalah dengan  ita  hamilmenzinainya.  Pertanyaan  yang  penting  untuk  dijawab apakah  sah  atau  tidak,  perkawinan  keduanya?  bolehkah  keduanya melakukan  senggama  sebagaimana  layaknya  perkawinan  orang  biasa dan bagaimana kedudukan anaknya?
Tentang  hukum  perkawinan  wanita  pelaku  zina  dapat  di  lihat dari dua arah ;

## 1. Yang Mengawini Adalah Laki-laki Teman Zina
Empat ulama Madhab sepakat bahwa perkawinan
keduanya(pasangan  zina)  itu  sah  dan  boleh  silelaki  bersenggama
dengannya  sebagaimana  layaknya  orang  yang  tidak  berzina  dengan syarat    jika  yang  mengawini  perempuan  itu  laki-laki  teman zinanya.Pendapat  ini  diperinci  oleh  kompilasi  hukum  islam  Bab  VIII pasal 53 ayat( 1 ) yang menyatakan  “seorang wanita hamil diluar nikah dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang  menghamilinya”    Ayat  (  2  )
“perkawinan  tanpa  lebih  duli  kelahiran  anaknya  “pasal  (3)“  dengan dilangsungkannya  perkawinan pada saat wanita hamil,tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.”
Ibnu  Hazam  memberikan  syarat  boleh  keduanya  nikah  jika keduanya  telah  bertobat  karena  mereka  berdua  telah  melakukan pelanggaran, yaitu zina.  Pendapat  Ibnu Hazam  ini  disandarkan kepada keputusan hukum yang diambil oleh sahabat Nabi kepada orang-orang yang  telah  melakukan  perzinaan.  Seperti  keputusan  yang  diambil  oleh Jabir  dan  Abu  Bakar  ketika  keduanya  ditanya  tentang  hukum mengawini wanita hamil akibat zina. Pada prinsipnya keduanya sepakat untuk  kebolehan  menikahinya.  Asalkan  menurut  Jabir,  jika  keduanya telah  bertobat  dan  memperbaiki  sifat-sifatnya.  Adapun  menurut  Abu Bakar, jika telah dijatuhi hukuman dera.

## 2. Yang Mengawini Perempuan Itu Lelaki Lain
Untuk  menentukan  hukum  persoalan  yang  terdapat  pada  poin kedua seperti di atas, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama :
a. Menurut  Imam  Abu  Yusuf  Bahwa  tidak  boleh  keduanya dinikahkan  dengan  orang  lain.  Karena    jika  dinikahkan,  maka hukumnya  batal  ( fasid ).  Senada  dengan  Abu  Yusuf  adalah pendapat  Yusuf  Qardhawi  yang  mengatakan  bahwa  haram menikahi perempuan yang berzina sampai ia bertobat dan bersih dari  kehamilan  ditandai  dengan  haid  minimal  satu  kali. Pendapat  pertama  ini  didasari  oleh  ayat  Al-Qur`an  dan  Hadis Nabi :
“ Laki-laki  yang  berzina  tidak  mengawini  melainkan  perempuan  yang berzina,  atau  perempuan  yang  musyrik;  dan  perempuan  yang  berzina tidak  dikawini  melainkan  oleh  laki-laki  yang  berzina  atau  laki-laki musyrik,  dan  yang  demikian  itu  diharamkan  atas  orang-orang  yang mukmim ”. (QS. An-Nuur (24): 3)
Ibnu  Qudamah  mendukung  pendapat  pertama  ini  dengan  mengangkat sebuah  Hadis,  bahwa  zaman  Nabi  terdapat  seorang  laki-laki  yang menikah dengan seorang perempuan kemudian didapati perempuan itu telah hamil. Kemudian Nabi menyuruh lelaki tadi untuk
menceraikannya dan memberikan mas kawin dan perempuan itu didera sebanyak  seratus  kali.  Berlandaskan  Hadis  ini,  maka  Ibnu  Qudamah berpendapat  bahwa  seorang  perempuan  yang  hamil  dikarenakan  zina, boleh dikawini jika perempuan itu telah melahirkan kandungannya dan telah dijatuhi hukuman dera.
b. Imam  Muhammad  bin  al-Hasan  Asy-Syabany  berpendapat bahwa  perkawinannya  sah,  tapi  haram  baginya  untuk melakukan  senggama  hingga  bayi  yang  dikandungnya  lahir. Pendapat ini didasari oleh Hadis Nabi :
تىح لام اح اط وت لا عضت
“Janganlah  kamu  mengumpuli  perempuan  yang  hamil  sampai  ia melahirkan.”
c. Imam  Abu  Hanifah  dan  Imam  Syafi`i  sepakat  bahwa perkawinan  laki-laki  dengan  wanita  yang  telah  dihamili  oleh orang  lain  adalah  sah  karena  tidak  ada  ikatan  perkawinannya dengan  orang  lain  dan  boleh  mengumpulinya  karena  tidak mungkin  nasab  (keturunan)  bayi  yang  dikandungnya  itu ternodai  oleh  sprema  suaminya.  Namun  konsekuensinya,  bayi yang terlahir nanti tetap dihukumi bukan keturunan orang yang mengawini ibunya tersebut.
Menurut hemat penulis, perkawinan adalah pasangan dua orang laki  dan  perempuan.  Dalam  bahasa  Arabnya, ناجوز yang  bermakna
dua  pasangan  serupa  dan  setingkat  dari  aspek  kualitas  baik  dan buruknya.  Jika  kita  berbicara  di  luar  hukum,  maka  tidak  layak  orang yang baik-baik kawin dengan perempuan yang berzina atau sebaliknya.
Pendapat penulis ini didasari oleh firman Allah SWT :
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang  keji  adalah  buat  wanita-wanita  yang  keji  (pula),  dan  wanita- wanita  yang  baik  adalah  untuk  laki-laki  yang  baik  dan  laki-laki  yang baik  adalah  untuk  wanita-wanita  yang  baik  (pula),  mereka  (yang dituduh)  itu  bersih  dari  apa  yang  dituduhkan  oleh  mereka  (yang menuduh  itu).  Bagi  mereka  ampunan  dan  rezeki  yang  mulia  (surga).
(QS. An-Nuur (24): 26)
Namun  secara  hukum  penulis  sependapat  dengan  pendapat terakhir  yang  menghukumi  boleh  menikahi  perempuan  yang  telah hamili. Tampaknya pendapat ini lebih arif karena perasaan wanita yang sedang  hamil  membutuhkan  kehadiran  seorang  suami  yang  dapat melindunginya.  Dan  di  sisi  lain  kehadiran  sperma  suami  ke  rahim istrinya  yang  telah  hamil  tidak  memberikan  pengaruh  apa-apa  karena pembuahan  telah  terjadi.  Dengan  demikian,  tidak  mencampuradukkan nasab si anak. Dengan demikian, mengawini wanita yang hamil akibat zina  dibolehkan,  sedangkan  surah an-nuur (24)  ayat  3  seperti  di  atas yang dijadikan dasar keharaman mengawini wanita hamil yang berzina
tidaklah relevan. Sebab ayat ini ditujukan kepada para pelacur yang di sebut ق  انع yang  tidak  mau  membangun  rumah  tangga,  tapi mengharapkan  materi  belaka  dari  laki-laki  hidung  belang.  Ayat  ini turun  ketika  kasus  yang  menimpa  seseorang  pada  zaman  Nabi  yang bernama  Martsad  yang  dirayu  dan  diajak  main  cabul  oleh  perempuan tunasusila:  Tapi  Martsad  menolak  untuk  berbuat  cabul.  Lalu  martsad datang kepada Nabi meminta izin, tapi Nabi tidak mengizinkan karena perempuan  tersebut  adalah  perempuan  tunasusila  dan  musyrikah, sedang  Martsad  beragama  Islam,  maka  turunlah  surah an - Nuur (24) ayat 3 seperti tersebut di atas. 2

## C. Hukuman Atas Tuduhan Berzina (Qadzaf )
Qadzaf  pada  aslnya berarti  melempar batu. Sedang maksudnya menurut syara’ ialah menuduh orang lain melakukan Zina.
Atas  orang  yang  menuduh  kawannya  berbuat  zina  dengan  semena- mena,di kenakan had (hukuman). Dengan adanya had qadzaf ini islam punya  tujuan  agar  kehormatan  tiap-tiap  orang  tetap  terpelihara,agar nama  baik  dan  kemuliaan  jangan  terinjak-injak.Memang  dewasa  ini kita bisa lihat dalam masyarakat di mana-mana orang mengguncingkan bahwa  kawannya  telah  berbuat  serong  dengan  si  anu  dan  si  anu,tanpa kenal waktu siang malam mereka tidk bosan –bosannya membicarakan perkara  berat  itu  terang-terangan.  Itu  semua  artinya    orang  semua menganggap  enteng  menuduh  saudaranya  sesama  muslim  dengan tuduhan yang tidak senonoh, tidak peduli dengan hukum-hukum Allah dan perasaan orang lain. Syarat-syarat dijatuhkannya hadd al-qadzaf.
1. Bagi si penuduh, untuk dijatuhkannya hukuman ini atas dirinya apabila dia itu ;
a. Berakal
b. Baligh
c. tidak karena di paksa ornag lain.
2 Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer , (Jakarta: Prenadamedia Group,  2016) hal. 97-103
2. Sedang bagi yang tertuduh, disyaratkan ;
a. Berakal
b. Baligh
c. Islam
d. Merdeka
e. Orang baik-baik(bukan pelacur)
Adapun  untuk  tuduhan  itu  sendiri  disyaratkan  berupa  tuduhan berzina  secara  terang-terangan  atau  sindirian  yang  nyata,  baik  berupa perkataan  yang  mudah  dimengerti  atu  kinayah.  Mengenai  sindiran  ini menjadi tegas apabila ;
1. Penuduh itu sendiri mengaku.
2. .Ada kesaksian dari dua orang laki-laki yang adil.
Adapun hukumannya, oleh Allah swt telah ditegaskan dalam al-Qur’an dengan firman-Nya: 3
“Dan orang-orang  yang menuduh para wanita yang baik-baik (berbuat zina),  sedang  mereka  tidak  mendatangkan  empat  orang  saksi,  maka deralah  mereka  (yang  menuduh  itu)  delapan  puluh  kali  deraan,  dan janganlah  kamu  terima  kesaksian  mereka  buat  selama-lamanya.  Dan mereka  itulah  orang-orang  yang  fasik.  Kecuali  orang-orang  yang
3 Anshori Umar, Fikih Wanita , (Semarang: asy-Syifa, 1986) hal.476
bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesusungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

## KESIMPULAN
Bahwa seorang pelaku zina dapat dikatakan muhshon apabila ia mukallaf,  yakni  berakal  waras  dan  sudah  sampai  umur  baligh.  Jika  ia tidak  sehat  akal  atau  masih  anak-anak,maka  ia  tidak  boleh  dijatuhi hukuman  ukamelainkan  hukuman  ta’zir.  Dan  apabila  ia  seorang  yang merdeka. Jika ia seorang budak maka pedapanya tidak boleh dijatuhkan hukuman muhshon yakni tidak dirajam.
Orang islam ketika ia melakukan zina maka ia dijatuhi hukuman, begitu  pula  orang  non  muslim  (kafir  zimmi)  yang  di  lindungi  negara,
dan orang-orang yang murtad
Bahwa  hukuman  untuk  jejaka  dan  perawan  dihukum  dengan seratus  kali  pukulan  dan  diasingkan  satu  tahun  lamanya.dan  untuk janda  dan  duda  dihukum  dengan  hukum  dengan  pukulan  seratus  kali dan rajam.

## DAFTAR  PUSTAKA
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah , Bandung: al-Ma’arif, 1987
Saipudin, Shidiq. Fikih Kontermporer , Jakarta: Prenada Media, 2016
Syarief,  Sukandy. Terjemahan  Bulughul  Maran ,  Bandung:  al-Ma’arif,
1980
Departemen  Agama, Al-Qur’an  dan  Terjemahan ,  Jakarta:  Yayasan
Penyelenggara Penafsiran al-Quran, 1971
Anshori, Umar. Fikih Wanita , Semarang; as-Syifa, 1986.
Sapiuddin, Shidiq. Fikih Kontemporer , Jakarta: Prenada Media, 2016
Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 4 ǀ No. 1ǀ Oktober ǀ 2017 132