## I US P OENALE
Volume 1 Issue 2, July-December: pp.107-118. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip P-ISSN: 2723-2638 E-ISSN: 2745-9314

## Kebijakan Penanggulangan Praktek Mafia Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung
Policies to Overcome Judicial Mafia Practices within the Supreme Court
Irhamy Tauhid irhamytauhid99@gmail.com
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Kebijakan; Mafia
Peradilan; Mahkamah Agung.
Keywords: Policy;  Judicial  Mafia; Supreme Court.

## DOI:
https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2051.
Fenomena  adanya  jual  beli  perkara  di lingkungan  peradilan  memang  masih  menjadi isu  tabu  bagi  masyarakat,  hal  ini  dikarenakan rapihnya  permainan  para  oknum  tersebut sehingga sulit untuk dibuktikan. Sehingga orang menyebutnya  sebagai  praktik  mafia  peradian. Studi  ini  akan  fokus  pada  tiga  permasalahan hukum yaitu menganalisa bagaimanakah kebijakan di Mahkamah Agung dalam pemberantasan  praktek  mafia  peradilan  di lingkungan pengadilan, mengapa terjadi hambatan  peran  badan  pengawas  mahkamah agung  dalam  mewujudkan  pemberantasan praktek mafia peradilan di lingkungan pengadilan,  bagaimana  kebijakan  ideal  badan pengawas mahkamah agung dalam
memberantas praktek mafia peradilan Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan  Empiris.  Penelitian  normatif  dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum,  sedangkan  pendekatan  empiris  yaitu dilakukan  untuk  mempelajari  hukum  dalam kenyataannya dilapangan. Adapun hasil penelitian  yang  didapatkan  bahwa  salah  satu wujud  dari  upaya  kebijakan  kriminal  dalam
Submitted: August 3, 2020; Reviewed: August 18, 2020; Accepted: Sep 17, 2020
18, 2020; Accepted: August 21, 2020
menanggulangi  praktek  mafia  peradilan  di lingkungan pengadilan dengan cara membangun karakteristik  sumber  daya  manusia  instument pelaksana peradilan yang mencakup Hakim dan juga Panitera agar menjadi aparatur yang bebas dari  korupsi  melalui  dibuktikan  dengan diikutsertakan  melalui  sosialisasi,  bimbingan teknis  dan  juga  studi  banding  ke  negara  yang mempunyai  tekad  memberantas  tindak  pidana korupsi,  melakukan  koordinasi  dan  konsultasi pengawasan di tingkat daerah serta pembentukan tim penghubung dan tim asistensi, terjadi  hambatan  peran  badan  pengawas Mahkamah Agung dalam mewujudkan pemberantasan  praktek  mafia  peradilan  di lingkungan pengadilan disebabkan oleh lemahnya badan pengawas untuk membuktikan adanya  praktik  mafia  peradilan  tersebut disebabkan rapihnya permainan oknum tersebut dan kebijakan ideal badan pengawas mahkamah agung  dalam  memberantas  praktek  mafia peradilan dilakukan dengan cara penal dan non penal yakni penal dengan menggunakan sarana hukum  pidana  untuk  menghukum  para  pelaku yang terlibat praktek mafia peradilan mulai dari hakim  yang  menyidangkan  perkara  sampai panitera. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam  penelitian  ini  Sebaiknya  mahkamah agung  segera  berbenah  dalam  melakukan pengawasan  tindakan  para  oknum  mafia peradilan yang berada di lingkungan pengadilan terutama  dalam  melakukan  penegakan  hukum yang  tidak  tebang  pilih;  dan  Sebaiknya  agar hakim tidak mudah terbujuk rayu oleh uang suap untuk  menangani  suatu  perkara  dan  juga menjaga  martabat  hakim  dalam  mengadili perkara yang ditangani.

## Abstract
The  practice  of  law  enforcement  in  Indonesia until  now  is  still  surrounded  by  various problems that keep the law away from its main purpose  to  provide  justice,  certainty,  and benefits  to  the  community.  this  is  due  to  the existence  of  judicial  mafia  practices  that  are difficult to eradicate. The study are focus What is the policy in the Supreme Court in eradicating
judicial mafia practices within the court Why is there  an  obstacle  in  the  role  of  the  supreme court  supervisory  body  in  realizing  the eradication  of  judicial  mafia  practices  within the  court?  What  is  the  ideal  policy  of  the Supreme Court supervisory body in eradicating the judicial mafia This study uses a Normative and  Empirical  Juridical  approach.  Normative research  is  carried  out  on  matters  that  are theoretical  principles  of  law,  whereas  an empirical approach is carried out to study law in  reality  in  the  field.  The  results  of  the  study found that one of the manifestations of criminal policy  efforts  in  overcoming  the  practice  of judicial  mafia  in  the  court  environment  by building  the  characteristics  of  the  human resources  of  the  judicial  executing  instrument that  includes  Judges  and  Clerks  to  become apparatus free from corruption through proven participation  in  socialization.  ,  Technical guidance  and  also  comparative  studies  to countries  that  have  the  determination  to eradicate corruption, conduct Coordination and Supervision Consultation at the Regional Level and Formation of Liaison and Assistance Team, There is an obstacle in the role of the Supreme Court supervisory body in realizing eradication of  judicial  mafia  practices  in  the  court environment  due  to  by  the  Weak  Sectoral  Law Enforcement  Supervisory  Body  in  each  of  the Judicial  Agencies,  Government  policies  in eradicating  judicial  corruption  are  often counterproductive  and  the  ideal  Policy  of  the Court Supervisory Agency great in eradicating the  judicial  mafia  is  carried  out  by  means  of penal  and  non-penal  namely  namely  by  using criminal law facilities to punish the perpetrators involved  in  the  practice  of  judicial  mafia starting from the judge who hears the case to the court  clerk.  As  for  the  suggestions  that  can  be conveyed  in  this  study,  it  is  better  for  the Supreme  Court  to  immediately  improve  its supervision of the actions of the judicial mafia in  the  court,  especially  in  conducting  law enforcement that is not selective; and It is better that judges are not easily persuaded by bribes to handle a case and also maintain the dignity of the judge in hearing the case being handled.

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  1945  secara  tegas  menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat) . 1 Sebagi  sebuah  negara  hukum (rechtstate) konstitusi  Indonesia  menjamin  persamaan  setiap warga negara dihadapan hukum, sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2 Atas dasar tersebut maka Indonesia juga disebut sebagai negara hukum, dimana negara hukum adalah negara yang sistem penyelenggaraan  negaranya didasarkan oleh suatu aturan hukum. Hukum merupakan sebuah kata yang masih abstrak, maka sebagai perwujudannya dengan dikodifikasikannya suatu hukum ke dalam tulisan yang disebut peraturan perundang-undangan. 3 Dalam mewujudkan tujuan dari Negara Indonesia maka harus diperlukan adanya kesadaran dari semua komponen masyarakat dan pemerintah serta penegak hukum. 4 Sebagai  sarana  penegakan  hukum  Peradilan  merupakan  suatu  sistem  atau  proses penegakan  hukum  dan  keadilan.  Proses  memberikan  keadilan  dilakukan  oleh  hakim  di Pengadilan  dengan  cara  menerima,  memeriksa  dan  memutuskan  serta  menyelesaikan  setiap perkara yang diajukan kepadanya, sesuai dengan aturan hukum acara. 5 Fungsi ideal pengadilan sebagai  institusi  penegakan  hukum  yang  bertugas  menegakkan  hukum  dan  keadilan,  serta menjamin  perlindungan  hak  asasi  manusia,  pada  saat  ini  mengalami  keterpurukan,  yang disebabkan  karena  adanya  rekayasa,  diskriminatif  dan  ketidakadilan  sebagai  hasil  korupsi pengadilan (judicial corruption), yang populer disebut mafia pengadilan. 6 Penegakan hukum yang saat ini diimpikan bagi semua masyarakat yang bertindak fairnes kini makin bergeser saja dengan adanya perbuatan sejumlah oknum memanfaatkan dunia peradilan sebagai ladang untuk mencari  keuntungan,  padahal  fungsi  tujuan  hukum  adalah  untuk  memberikan  kepastian, keadilan dan kemanfaatan. 7
Praktik  penegakan  hukum  di  Indonesia  sampai  detik  ini  masih  terikat  oleh  berbagai permasalahan  yang  menjauhkan  hukum  dari  tujuan  utamanya  untuk  memberikan  keadilan, kepastian,  dan  kemanfaatan  bagi  masyarak. 8 Penegakan  hukum  yang  berjalan  selama  ini terkesan kuat masih berorientasi dalam bentuk keadilan prosedural yang sangat menekankan pada  aspek  regularitas  dan  penerapan  formalitas  legal  semata. 9 Masalah  utama  penegakan
1 Andi  Samsuduha,  “Perluasan  Kewenangan  Komisi  Yudisial  Dalam  Rangka  Pemberantasan  Praktik  Mafia  Peradilan,” Legalitas: Jurnal
Hukum , vol.10. No. 2, (December 30, 2018): 247-274
http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/164. hlm. 248.
2 Arfan Faiz Muhlizi, “Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat (The Legal Aid Through Non Li Ga on Mechanism As Access on Strengthening Informal Jus Ce for Adat Community),” Bantuan  Hukum  Melalui  Mekanisme  Nonli  Gasi  (Arfan  Faiz  Muhlizi ,  vol.  2,  No.  1,  (2013):  65-79, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/82. hlm 66.
3 Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis,” Cepalo 3, no. 1 (September 17, 2019): 1– 10, https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783. hlm. 2.
4 Abdul Kholiq and Jurnal Justisi, “Kajian Budaya Hukum Progresif Terhadap Hakim Dalam Penegakan Hukum Pada Mafia Peradilan  (Judicial  Corruption)  Di  Indonesia,” Justisi  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  vol.  2,  No.  1  (2017):  26-44 http://www.merdeka.com/peristiwa/teri.hlm.27
5 Muhammad Afif et al., “Memberantas Korupsi Melalui Budaya Hukum Yang Baik Dan Cita-Cita Hukum Di Dunia Peradilan Indonesia,” Supremasi
Jurnal Hukum , Vol. 2, No. 2 (October 2, 2018): 11-21
http://web2.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/212. hlm 11.
6 Selamat  Widodo,  “Diversi  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hak  Asasi  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  (Studi  Di Pengadilan  Negeri  Purwokerto),” Jurnal  Kosmik  Hukum, Vol.  17,  no.  1  (January  30,  2017):  108-120, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v17i1.2318.hlm. 108
7 Abdul  Manan,  2005. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama .  Edisi  Revisi.  Cet.  III.  Prenada Media. Jakarta
8 Suparman, "Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim-Menyelaraskan Perbuatan Dan Nuraninya," Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 47, No. 1 (accessed July 15, 2020): 61-82, http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/135/pdf. hlm. 62.
9 Bambang Sutiyoso, “Mencari F   ormat Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , vol. 17, No. 2 (April 10, 2010): 217-232, http://www.sunan-ampel.ac.id/publicactivity/. hlm. 232.
hukum  di  negara-negara  berkembang  khususnya  Indonesia  adalah  bukan  pada  hukum  itu sendiri,  melainkan  pada  kualitas  manusia  yang  menjalankan  hukum  itu  sendiri. 10 Dunia peradilan kini telah dimanfaatkan oleh sejumlah oknum yang mencari keuntungan semata oleh karena itu  mereka disebut mafia peradilan  yang merupakan perbuatan yang melawan hukum dan  tercela  sehingga  mengakibatkan  hancurnya  sendi-sendi  keyakinan  masyarakat  yang menaruh harapan sebagai lembaga yang bisa memberikan keadilan dimata hukum.
Praktik mafia peradilan yang telah merusak integritas citra baik dari pengadilan, dimana telah  menempatkan  pengadilan  seolah-olah  menjadi  tempat  bernaung  para  mafia  yang  bisa memainkan hukuman dengan cara melobi para pejabat-pejabat pengadilan untuk mendapatkan sebuah putusan yang ringan atau bebas. Akses kepada keadilan adalah barang yang mahal di Indonesia.  Perilaku  korup  para  penegak  hukum  dan  pejabat  publik  pada  lembaga-lembaga penegak  hukum  menyebabkan  hilangnya  akses  publik  untuk  memperjuangkan  hak-haknya melalui jalur peradilan. 11 Mafia peradilan atau korupsi peradilan dapat diklasifikasikan sebagai jenis  kejahatan  yang  sukar  dijangkau  oleh  hukum (offences  beyond  the  reach  of  the  law ). 12 Mafia peradilan merupakan bentuk kegagalan peradilan sebagai sarana mencari keadilan, telah menjadi  pola  tindakan  menyimpang  dalam  proses  peradilan  pidana. 13 Dalam  presfektif kriminologis, ada banyak faktor yang dapat diidentifikasi sebagai pendorong kondisi timbulnya praktek  mafia  peradilan,  salah  satunya  dari  apparat  penegka  hukum  itu  sendiri. 14 Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi praktik mafia peradilan maka dibentuklah Badan Pengawasan Mahkamah Agung. 15
Badan Pengawasan memiliki tugas dan perannya membantu sekertaris mahkamah agung dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja di ruang lingkup instansi Mahkamah Agung dan  semua  badan  peradilan  dibawahnya.  sehingga  terjaminnya  fungsi  pelaksanaan  dan pelayanan badan peradilan dalam menegakan hukum dan memberikan keadilan dan kepastian hukum. Berbicara kondisi fakta dilapangan pada saat ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa praktik mafia peradilan tersebut sudah merasuki dan merusak semua tatanan struktur hukum dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Hal inilah yang menjadi perhatian bagi dunia peradilan pada  saat  ini,  jika  dibiarkan  merajalela  praktik  mafia  peradilan  tersebut  dikhawatirkan  tidak berfungsinya lagi lembaga peradilan dalam mencari keadilan.
Mafia peradilan menjadi cerminan buruk bagi proses penegakan hukum sehingga praktik ini membuat Indonesia sebagai negara hukum akan terlihat buruk di mata Internasional. Pada hakekatnya  dalam  perlindungan  konstitusional  ataupun  dalam  hukum  administratif, perlindungan yang utama terhadap individu terletak pada bagian badan kehakiman yang tegas, bebas  dan  berani  serta  yang  dihormati. 16 Merebaknya  mafia  peradilan  seperti  ini,  kemudian memunculkan gagasan untuk membuka kembali tuntutan terhadap akuntabilitas hakim. Konsep
10 Siswadi  Siswadi,  “Kedudukan  Advokat  Sebagai  Penegak  Hukum  Serta  Peran  Advokat  Dalam  Proses  Hukum  Di  Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” IUS CONSTITUTUM , vol. 1, No. 3, (November 10, 2018): 1-37, www.komisihukum.go.id. hlm 3.
11 Dimas Prasidi, “Akses Publik Terhadap Informasi Di Pengadilan,” Jurnal Konstitusi , vol. 7, No. 3 (May 20, 2016): 161-184, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/232. hlm 162.
12 A. Widiada Gunakaya, “Pemberantasan Mafia Peradilan Dengan Pemberdayaan ‘Gaya Sentrifugal’ Dan ‘Sentripetal’ Ukum Dalam Penegakan Supremasi Hukum (Suatu Kontemplasi Refleksif),” Jurnal Wawasan Yuridika , vol. 23, No. 2, (October 28, 2014): 167-197, http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/11. hlm 170.
13 Widodo, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan," Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1 (2012), (accessed July 15, 2020): 108-120
http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/200/148. hlm 108.
14 Artidjo Alkostar Masafah et al., “Masalah Mafia Peradilan Dan Penanggulangannya,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , vol. 9, No. 21 (2002): 1-8, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4772. hlm 1.
15 Al.  Wisnubroto,  1997, Hakim  dan  Peradilan  di  Indonesia Dalam  Beberapa  Aspek  Kajian .  Yogyakarta:  Penerbitan Universitas Atma Jaya,
16 .  Garry  Watuseke,  “Eksistensi  Hakim  Ad  Hoc  Pada  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Sistem  Kekuasaan Kehakiman,” LEX ADMINISTRATUM , vol. 5, No. 6 (October 19, 2017):15-24 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/17527. hlm. 17..
yang selalu dipertentangkan dengan independensi hakim. 17 Keberadaan praktik mafia peradilan menjadi daftar dan rentetan ketidakbecusan negara kita dalam menegakan hukum ditambah lagi praktik korupsi yang sistematis yang belum dapat diberantas sampai sekarang. 18
Kasus mafia peradilan menjadi pekerjaan rumah sendiri bagi penegak hukum di Indonesia baru-baru ini KPK melakukan penangkapan terhadap hakim di Balikpapan, Kalimantan Timur hakim tersebut terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Selain penangkapan tehadap  hakim  tersebut,  terdapat  oknum  lainnya  yang  juga  dijerat.  Berdasarkan  info  yang didapat kelima  oknum tersebut terdiri dari seorang hakim, 2 orang pengacara, beserta seorang panitera  dan  pihak  swasta.  Hakim  tersebut  diindikasikan  menerima  sejumlah  uang  untuk menangani kasus di Pengadilan Negeri Balikpapan. KPK juga menyita sejumlah  uang dengan nominal  Rp  100  juta  rupiah.  kelima  oknum  yang  ditangkap  tersebut  kini  sedang  menjalani pemeriksaan intensif. 19
Begitulah gambaran mafia peradilan yang melibatkan realitas hakim dan sejumlah oknum lainnya di Indonesia saat ini. Fenomena ini terjadi dikibatkan karena kurangnya integritas moral dan  juga  nilai-nilai  kejujuran  serta  masih  banyaknya  orang  tergoda  dengan  iming-iming sejumlah uang demi jual beli perkara. Oleh sebab itu praktik mafia peradilan apabila dibiarkan jelas akan merusak citra moral penegakan hukum di Indonesia dan lebih buruknya negara kita dipandang oleh negara lain sebagai negara  yang tidak bisa mempertahankan nilai-nilai luhur dalam penegakan hukum. 20
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  persoalan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah  Bagaimanakah  kebijakan  di  Mahkamah  Agung  dalam  pemberantasan praktek  mafia  peradilan  di  lingkungan  pengadilan?  Mengapa  terjadi  hambatan  peran  badan pengawas  mahkamah  agung  dalam  mewujudkan  pemberantasan  praktik  mafia  peradilan  di lingkungan pengadilan? Bagaimana kebijakan ideal badan pengawas mahkamah agung dalam memberantas praktek mafia peradilan ?

## B. Pembahasan

## 1. Kebijakan di Mahkamah Agung Dalam Pemberantasan Praktek Mafia Peradilan Di Lingkungan Pengadilan
Berdasarkan  wawancara  dengan  Anwar  Usman  selaku  Ketua  Mahkamah  Konstitusi Republik  Indonesia  disalah  satu  kesempatan  seminar  nasional  beliau  mengatakan Salah  satu untuk  peningkatan  Mahkamah  Agung  dalam  menanggulangi  dalam  pemberantasan  praktik mafia peradilan di lingkungan pengadilan salah satunya dengan cara: 21

## a. Peningkatan Kualitas SDM Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Sebagai badan pengawasan integral yang membawahi semua peradilan di Indonesia Badan Pengawas Mahkamah Agung mencoba melakukan peningkatan kapasitas manajemen dan juga sumber  daya  manusia  melalui  bimbingan  teknis  (Bimtek)  dengan  memberikan  pemahaman tugas dan fungsi serta kekuatan manajerial dan koordinasi yang baik dalam sistem pengawasan di  ruang  lingkup  Mahkamah  Agung  .  Hal  ini  guna  mencegah  terjadinya  mafia  peradilan  di lingkungan badan peradilan sehingga apabila SDM nya mumpuni akan tercipta peradilan yang bersih jauh dari kata KKN.
17 Budi Suhariyanto, “Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan Terhadap Hakim,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 1, no. 2 (July 31, 2012): 249-274, https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.249-274. hlm 250.
18 Ismantoro Dwi Yuwono, 2010, Kisah Para Markus (Makelar Kasus), Media Pressindo, Jakarta, , hlm. 27
19 https://news.detik.com/berita/d-4535308/kpk-ott-hakim-pn-balikpapan-diduga-suap-untuk-bebaskan-terdakwa,diakses  pada Tanggal 7 Mei 2019
20 Marwan Mas, 2016, Krisis Integritas Hakim , Harian Kompas, Makasar
21 Berdasarkan wawancara dengan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Tanggal 13 April 2019

## b. Perjalanan Studi Banding Luar Negeri
Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengadakan studi banding ke negara-negara yang memiliki sistem penegakan hukum yang tegas dalam memberantas para koruptor yakni seperti negara  Cina.  Dengan  adaya  hal  tersebut  diharapkan  ketika  aparatur  penegak  hukum  di Mahkamah  Agung  dapat  melihat  begitu  efektifnya  sistem  hukum  negara  lain  dalam menerapkan pidana mati bagi koruptor sehingga dapat menimbulkan efek jera.
c. Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan di Tingkat Daerah
Sebagai langkah efektif guna melakukan pengawasan Badan Pengawas dapat melakukan kerjasama  antar  daerah  agar  terciptanya  koordinasi  yang  baik  antar  daerah  oleh  Badan Pengawasan  Mahkamah  Agung.  Menindaklanjuti  hal  tersebut  Badan  Pengawasan  telah melakukan  kegiatan  rapat  kerja  dalam  rangka  pembinaan/koordinasi  dan  konsultasi pengawasan dengan para Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita. Materi utama dalam pembinaan ini adalah Buku IV tentang Pedoman Pengawasan, Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI.No  :  076/KMA/SK/VI/2009,  Tata  cara pemeriksaan audit kinerja dan audit integritas sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No : 42A/BP/SK/IX/2011 tentang Pedoman Audit dan Penilaian Kinerja Integritas Pengadilan, tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas internal dan eksternal serta sosialisasi dalam rangka penyusunan Kode Etik tenaga fungsional non hakim.
d. Kerjasama dengan Komisi Yudisial
Menurut Aslan Ainin selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung  Karang untuk mencegah terjadinya penyimpangan di badan peradilan ada baiknya memang harus diperbaiki terlebih dahulu mental dan perlaku hakim. Berdasarkan MOU antara Mahkamah Agung dengan lembaga  Komisi  Yudisial  tertanggal  8  April  2009  membentuk  suatu  tentang  Kode  Etik  dan Pedoman  Perilaku  Hakim  No  :  047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009  dengan dibentuknya  surat  keputusan  bersama  tersebut  Komisi  Yudisial  sebagai  lembaga  pengawas eksternal  bagi  penyelenggara  kekuasaan  kehakiman  dapat  memantau  kode  etik  dan  perilaku hakim yang mana juga didasarkan pada permasalahan bahwa pengawasan internal yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dianggap tidak cukup optimal dan tidak cukup memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, independensi dan transparansi. 22
Menurut  analisis  penulis  bahwa  apa  yang  telah  disampaikan  diatas  tidak  cukup  hanya ditataran tersebut melainkan menurut penulis bahwa terjadinya praktik mafia peradilan tersebut karena adanya oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan lembaga peradilan untuk mencari uang  yang tidak halal seperti membantu pengurusan perkara dan juga memudahkan menghubungkan antara pejabat pengadilan guna memberikan akses terhadap yang berperkara dan juga birokrasi yang belum menerapkan satu pintu celah inilah yang harus diawasi.
2. Faktor  Terjadi  Hambatan  Peran  Badan  Pengawas  Mahkamah  Agung  Dalam Mewujudkan Pemberantasan Praktik Mafia Peradilan Di Lingkungan Pengadilan
Menurut  Ferdy  Andrian selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi  Lampung apabila ketika melihat fenomena praktik mafia peradilan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain disebabkan oleh: 23

## a. Tidak Adanya Sikap Jujur dari Para Penegak Hukum
Belum  adanya  mentalitas  kejujuran  dalam  proses  peradilan  turut  mendukung  tumbuh kembangnya praktik mafia peradilan di lingkungan peradilan. Upaya oknum penegak hukum atau pihak yang berperkara melobi para pihak untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan cara yang tidak lazim seperti menyuap aparat dan juga oknum penegak hukum membebaskan
22 Berdasarkan Wawancara Aslan Ainin selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang  Pada Tanggal 12 Maret 2019
23 Menurut Ferdy Andrian selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Pada Tanggal 24 Agustus 2019
pelaku dari kesalahannya padahal secara fakta unsur-unsur tindak pidananya telah terpenuhi. Dengan dasar pertimbangannya hakim dapat membuat keputusan dari pihak yang salah menjadi pihak  yang  benar  dengan  cara  menghilangkan  unsur-unsurnya  hal  ini  lah  yang  melahirkan praktik mafia peradilan.
b. Faktor Lingkungan
Faktor lingkungan turut berperan juga dalam hal seseorang menjadi mafia peradilan. Hal ini tidak dipungkiri kehidupan aparatur yang ingin serba instan dan ingin tampil gaya serta ingin hidup  mewah turut  membawa  sejumlah aparat  penegak  hukum  kedalam  lingkaran kejahatan yang  mana  hal  ini  akan  merangsang  seseorang  akan  berbuat  menghalalkan  segala  cara  dan upaya  seperti  contohnya  praktik  mafia  peradilan.  Dengan  memanfaatkan  pihak  berperkara mereka dapat meraih keuntungan untuk sekedar merubah pasal, dakwaan dan tuntutan atau juga putusan hakim.
c. Rapuhnya Mental Para Penegak Hukum
Memilik jiwa penegak hukum memang tidak mudah banyak sekali seseorang belum siap menjadi  penegak  hukum  karena  godaannya  begitu  besar  mulai  dari  kewenangannya  begitu besar sehingga dapat mempengaruhi terhadap perkara yang dipegangnya apakah hal ini dapat dilanjutkan  perkaranya  atau  tidak  hal  tersebut  tergantung  otoritas  penegak  hukum  dan  juga kehidupan para aparatur penegak hukum yang hidup serba glamour ingin barang-barang yang mewah dan juga ingin mempunyai rekening yang banyak, sehingga apabila dibiarkan seperti itu akan mempengaruhi mentalitas penegak hukum.
Menurut  peneliti  dari  hambatan-hambatan  yang  ditemui  diatas  tersebut  memang  sangat sulit untuk memberantas mafia peradilan di lingkungan peradilan apalagi pada saat sekarang ini  karena  praktik  korupsi  sudah  sangat  meluas  dan  sudah  menjangkiti  lembaga  peradilan sekalipun.  Sebaik-baiknya  instrumet  dan lembaga  hukum  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah dan mahkamah agung, akan tetapi jika tidak diimbagi oleh political will yang baik dari para pelaksananya hal tersebut jangan diharap untuk mewujudkan penegakan hukum yang bersih di Indonesia, akan tetapi dunia peradilan sekarang sudah semakin baik dari segi administrasinya hal  itu  dibuktikan  sekarang  dengan  diwujudkannya  manajemen  satu  pintu  atau  yang  disebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga dengan adanya pelayanan satu pintu tersebut dapat meminimalisir praktik pungli dan juga akses untuk bertemunya antara pihak berperkara, Hakim serta Panitera.

## 3. Kebijakan Ideal Badan Pengawas Mahkamah Agung dalam Memberantas Praktek Mafia Peradilan
Menurut Aslan Ainin selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Usaha penanggulangn  Mafia  Peradilan  perlu  dilakukan  kebijakan  ideal  yang  dapat  memberantas praktik mafia peradilan tersebut sampai ketingkat akar-akarnya dengan memperbaiki sistem, pengawasan, dan juga manajemen peradilan yang baik akan menciptakan peradilan yang bersih dan  bebas  dari  KKN  Maka  dalam  upaya  penanggulangan  mafia  peradilan dilakukan  sebagai berikut:
1. Upaya Penanggulangan Mafia Peradilan dengan Sarana Penal
Menyikapi  upaya  penal  dalam  pembarantasan  praktik  mafia  peradilan  tersebut  sudah dibuktikan oleh penegak hukum di Indonesia ini contohnya saja adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2004 hingga Mei  2018,  ada  18  hakim  yang  pernah  ditetapkan  sebagai  tersangka  oleh  lembaga  tersebut.
Sebagian  yang  ditangkap  mulai  dari  hakim  konstitusi,  hakim  tinggi,  hingga  hakim  pada pengadilan negeri. 24
Penangkapan  sejumlah  Hakim  yang  digelar  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi adalah wujud KPK dalam eksistensinya memberantas tindak pidana korupsi sekaligus mewujudkan kebijakan kriminal dalam rangka menggunakan sarana penal.
2. Upaya Penanggulangan Mafia Peradilan dengan Sarana Non - Penal
Menurut Aslan Ainin selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Adapun dalam memberantas praktik adanya mafia peradilan di lingkungan pengadilan dengan cara non penal  yakni  Kebijakan  kriminal  dengan  menggunakan  sarana  di  luar  hukum  pidana  sebagai berikut:
a) Menciptakan birokrasi yang membentengi timbulnya mafia peradilan
Berbicara  mengenai  konteks  birokrasi  memang  tidak  terlepas  dari  etika  pemerintahan dalam  merumuskan  suatu  kebijakan.  Perilaku  birokrasi  yang  korup  serta  tidak  diimbangi dengan  norma-norma  dan  tanggungjawab  yang  baik  akan  menumbuhkan  praktek  subur tindakan  KKN  untuk  itu  dengan  adanya  sistem  layanan  satu  pintu  sekarang  di  dalam administrasi peradilan akan mengurangi praktek-praktek KKN tersebut dan juga terbebas dari adanya pungli oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
b) Mengembangkan substansi penegak hukum yang bermoral dan menggagas budaya hukum Langkah efektif selanjutnya dalam memberantas mafia peradilan adalah mengembangkan suatu pemahaman moralistik dan juga political will dalam membuat suatu perubahan ditubuh institusi  penegak  hukum  sebagai  contohnya  dalam  hal  perekrutan  sumber  daya  manusia  di tubuh mahkamah agung harus lah orang-orang yang berkompeten dan jujur hal ini dapat dilihat dari track  record hakim  dalam  menangani  suatu  perkara  apakah  selama  memegang  jabatan hakim  tersebut  amanah  dalam  melaksanakan  tugasnya  ataukah  sebaliknya  apabila  terdapat praktek  kecurangan  dalam  rekam  jejaknya  maka  Mahkamah  Agung  harus  menindak  tegas oknum tersebut jika perlu di berhentikan tidak dengan hormat.
Menurut  penulis  idealnya  dalam  sebuah  lembaga  memang  sistem  pengawasan  terhadap lembaga  perlu  diperketat  dan  juga  harus  ada  supervisi  setiap  tahunnya  untuk  mengevaluasi kinerja-kinerja pegawai pengadilan dan juga jika perlu membentuk sebuah koordinasi secara integral  terhadap  lembaga  lain  untuk  melakukan  sebuah  pengintaian  dan  juga  penyadapan terhadap  oknnum-oknum  yang  dicurigai  dalam  praktik  mafia  peradilan  tersebut  sehingga dikedepannya nanti tidak ada lagi praktik jual beli perkara yang akan merusak tatanan sistem hukum dan rusaknya rasa keadilan dalam negeri ini.

## C. Kesimpulan
Kebijakan  di  mahkamah  agung  dalam  pemberantasan  praktek  mafia  peradilan  di lingkungan  pengadilan  bahwasannya  Mahkamah  Agung  telah  membuat  kebijakan  tersendiri dalam mencegah terjadinya praktik mafia peradilan dilingkungan pengadilan yakni dengan cara membangun  instrument  Komisi  yudisial  dan  juga  Badan  Pengawas  Mahkamah  Agung,  hal tersebut  sebagai  wujud  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  mahkamah  agung  terhadap unsur pelaksana yang ada di dalam peradilan tersebut seperti hakim dan juga panitera. Salah satu  wujud  dari  upaya  kebijakan  kriminal  dalam  menanggulangi  praktik  mafia  peradilan  di lingkungan  pengadilan  dengan  cara  membangun  karakteristik  SDM  instument  pelaksana peradilan yang mencakup Hakim dan juga Panitera agar menjadi aparatur yang bebas dari KKN melalui dibuktikan dengan diikutsertakan melalui sosialisasi, Bimtek dan juga studi banding ke negara yang mempunyai tekad memberantas tindak pidana korupsi, melakukan Koordinasi Dan
24 https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/07241751/daftar-panjang-korupsi-dunia-peradilan-dan-fenomena-hakim- tipikor?page=all, Diakses Pada Tanggal 26 Juli 2019
Konsultasi  Pengawasan  di  Tingkat  Daerah  serta  Pembentukan  Tim  Penghubung  dan  Tim Asistensi.
Terjadi  hambatan  peran  badan  pengawas  mahkamah  agung  dalam  mewujudkan pemberantasan praktek mafia peradilan di lingkungan pengadilan disebabkan oleh Lemahnya badan  pengawas  penegakan  hukum  secara  sektoral  yang  ada  di  masing-masing  badan-badan peradilan,  Lemahnya  badan  pengawas  sebagaimana  dimaksud  di atas,  karena  badan  tersebut telah ”terkontaminasi” dan ikut tergerus melakukan praktik-praktik korupsi; Lembaga-lembaga masyarakat tidak diberi kesempatan untuk ikut secara langsung mengawasi jalannya peradilan, sehingga dapat diketahui apakah badan-badan peradilan telah menerapkan hukum secara benar dan  efektif,  Kebijakan  pemerintah  dalam  memberantas  korupsi  peradilan  sering  kali  kontra produktif,  manakala  yang  terlibat  dalam urusan  peradilan  adalah  pejabat  pemerintahan  yang berasal  dari  golongan  politik  tertentu  yang  sedang  berkuasa,  Lemahnya  kaidah  hukum dimafaatkan  sebagai  peluang  untuk  melakukan  diskresi  subyektif  dan  Tidak  diterapkannya sistem peradilan progresif- responsif.
Kebijakan ideal  badan  pengawas  mahkamah  agung  dalam  memberantas  praktek  mafia peradilan dilakukan dengan cara penal dan non penal yakni penal dengan menggunakan sarana hukum pidana untuk menghukum para pelaku yang terlibat praktik mafia peradilan mulai dari hakim yang menyidangkan perkara sampai panitera.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Abdul Manan, 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama . Jakarta, Edisi Revisi. Cet. III. Prenada Media. Al. Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian . Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Ismantoro  Dwi  Yuwono,  2010, Kisah  Para  Markus  (Makelar  Kasus), Jakarta, Media Pressindo.
Marwan Mas, 2016, Krisis Integritas Hakim , Makasar, Harian Kompas.
B. Jurnal Afif,  Muhammad,  Memberantas  Korupsi,  Melalui  Budaya,  and  Hukum  Yang. “Memberantas Korupsi Melalui Budaya Hukum Yang Baik Dan Cita-Cita Hukum Di Dunia Peradilan Indonesia.” Supremasi Jurnal Hukum 1, no. 2, October 2, 2018: 1- 21, http://web2.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/212.
Airlangga, Shandi Patria. “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis.” Cepalo 3, no. 1, September 17, 2019: 1–10. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783. Faiz  Muhlizi,  “Bantuan  Hukum  Melalui  Mekanisme  Nonlitigasi  Sebagai  Saluran
Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat (The Legal Aid Through Non Li  Ga  on  Mechanism  As  Access  on  Strengthening  Informal  Jus  Ce  for  Adat Community).” Bantuan  Hukum  Melalui  Mekanisme  Nonli  Gasi….  (Arfan  Faiz
Muhlizi . Vol. 2, 2013: 65-79, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/82.
Gunakaya, A. Widiada. “Pemberantasan Mafia Peradilan Dengan Pemberdayaan ‘Gaya Sentrifugal’  Dan  ‘Sentripetal’  Ukum  Dalam  Penegakan  Supremasi  Hukum  (Suatu Kontemplasi Refleksif).” Jurnal Wawasan Yuridika . Vol. 23, October 28, 2014: 167- 197, http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/11.
Kholiq,  Abdul,  and  Jurnal  Justisi.  “Kajian  Budaya  Hukum  Progresif  Terhadap  Hakim
Dalam Penegakan Hukum Pada Mafia Peradilan (Judicial Corruption) Di Indonesia.”
Justisi Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 2, (2017): 26-44, http://www.merdeka.com/peristiwa/teri.
Masafah,  Artidjo  Alkostar,  Mafia  Peradilan,  Penanggulangannya  Masalah,  Dan Penanggulangannya,  and  Artidjo  Alkostar.  “Masalah  Mafia  Peradilan  Dan Penanggulangannya.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM .  Vol.  9,  2002:  1-8, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4772.
Suparman,  “Menolak  Mafia  Peradilan:  Menjaga  Integritas  Hakim-Menyelaraskan Perbuatan Dan Nuraninya," Jurnal Hukum & Pembangunan . Accessed July 15, 2020: 161-82,  http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/135/pdf.
Prasidi,  Dimas.  “Akses  Publik  Terhadap  Informasi  Di  Pengadilan.” Jurnal  Konstitusi . Vol. 7, May 20, 2016: 61-184, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/232.
Widodo,  "Reformasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Mafia Peradilan." Jurnal Dinamika Hukum . Vol. 12, No. 1 Accessed July 15, 2020: 108- 120,
http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/200/148.
Samsuduha,  Andi.  “Perluasan  Kewenangan  Komisi  Yudisial  Dalam  Rangka
Pemberantasan  Praktik  Mafia  Peradilan.” Legalitas:  Jurnal  Hukum .  Vol.  2, December 30, 2018: 247-274 http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/164.
Siswadi,  “Kedudukan  Advokat  Sebagai  Penegak  Hukum  Serta  Peran  Advokat  Dalam Proses Hukum Di Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” IUS CONSTITUTUM . Vol. 1, November 10, 2018: 1-37,  www.komisihukum.go.id.
Suhariyanto,  Budi.  “Menuntut  Akuntabilitas  Putusan  Pengadilan  Melalui  Pemidanaan Terhadap Hakim.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 1, no. 2, July 31, 2012: 249-274, https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.249-274.
Sutiyoso, Bambang. “Mencari Format Ideal.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM . Vol. 17, April 10, 2010: 217-232, http://www.sunan-ampel.ac.id/publicactivity/.
Watuseke,  Garry.  “Eksistensi  Hakim  Ad  Hoc  Pada  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman.” LEX ADMINISTRATUM . Vol. 5, October 19, 2017:
15-24,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/17527.
Widodo,  Selamat.  “Diversi  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hak  Asasi  Anak  Yang
Berhadapan  Dengan  Hukum  (Studi  Di  Pengadilan  Negeri  Purwokerto).” Jurnal Kosmik Hukum 17, no. 1, January 30, 2017: 108-120, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v17i1.2318.
C. Internet
https://news.detik.com/berita/d-4535308/kpk-ott-hakim-pn-balikpapan-diduga-suap- untuk-bebaskan-terdakwa https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/07241751/daftar-panjang-korupsi- dunia-peradilan-dan-fenomena-hakim-tipikor?page=all