Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana : Kajian

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  dasar  1945  (UUD 1945),  seperti  yang  dijelaskan  dalam Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  bahwa negara  Republik  Indonesia  adalah negara hukum. Hal ini mempunyai arti bahwa  negara  Republik  Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia serta  menjamin  segala  hak  warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.
Penghargaan  terhadap  hak  asasi manusia  dalam  sebuah  negara  hukum merupakan  suatu  hal  yang  sangat esensial.  Di  Indonesia  penghargaan terhadap  hak  asasi  manusia  di  atur dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 pada  Pasal  28D  angka  (1)  yang berbunyi :
Setiap orang berhak atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum.
Selanjutnya,  Pasal  5  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang jak  asasi  manusia  juga  mengatur mengenai  penghargaan  terhadap  hak asasi manusia. Adapun bunyi pasal itu yaitu:
Bahwa  setiap  orang  diakui  sebagai manusia  pribadi,  oleh  karena  itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan  yang  sama  sesuai dengan  martabat  kemanusiaan  di depan  hukum.  Setiap  orang  berhak mendapat bantuan dan
perlindungan yang adil dari pengadilan  yang  objektif  dan  tidak berpihak.
Maka dari itu, untuk tercapainya maksud  dan  tujuan  dari  penghargaan hak  asasi  manusia  yang  diatur  pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 5  Undang-Undang  hak  asasi  manusia dapat  terwujud,  para  aparatur  penegak

## KEBERADAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA PROSES PERADILAN PIDANA : KAJIAN

## Nurhasan 1

## Abstract
The principle of presumption of innocence is the most basic principal in determining a person's  guilt  or  innocence  in  a  judicial  process  that  guarantees  of  human rightsmaintained and protected, then it is interesting to see how the existence of the principle  of  presumption  of  innocence  in  the  criminal  justice  system  and dependencieswith human rights. The purpose of this research was: 1) in order to know and understand the basic settings of the existence of presumption of innocence in the criminal  justice  system.  2)  to  know  and  explain  the  relationship  of  the  principle  of presumption of innocence with human rights. The meaning implied in the protection and  recognition  of  the  principle  of  presumption  of  innocence,  is  a  very  important element ofmeaning and purpose in order to uphold and respect towards the rights of a person. The principle of presumption of innocence that is the embodiment of human rights  which  guarantee  the  protection  of  the  rights  of  the  suspect  or  the  accused  in thecriminal justice process.
Keyword: the principle of presumption of innocence, human rights, criminal justice
Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana : Kajian
hukum dalam melakukan proses hukum harus mengedapankan asas-asas dalam kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHP) yang mengatur perlindungan  terhadap  keluhan  harkat dan  martabat  manusia,  salah  satu  asas yang  paling  pokok  pada  proses peradilan  pidana  adalah  asas  praduga tak bersalah (Presumption of innocence). Hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa  dalam  proses  peradilan pidana terdiri dari:
1. Kedudukan  yang  sama  bagi  semua orang dimuka siding peradilan,
2. Sidang  pengadilan  yang  adil  dan terbuka  denga  majelis  hakim  yang independen,
3. Asas praduga tak bersalah,
4. Pemberian  hak-hak  tersangka  atau terdakwa,
5. Peradilan khusus bagi tersangka atau terdakwa di bawah umur,
6. Hak  pidana  untuk  mengajukan peninjauan kembali,
7. Pemberian ganti rugi dan rehabilitasi,
8. Nebis in idem Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). Hukum  acara  pidana  menentukan proses  peradilan  pidana.  Oleh  karena itu,  kewajiban  untuk  memberikan jaminan  atas  perlindungan  hak  asasi tersangka,  terdakwa  dan  terpidana selama  menjalani  proses  peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur  juga  didalam  Hukum  Acara Pidana.  Kewajiban  tersebut  harus dipenuhi  oleh  negara  atau  pemerintah dalam  rangka  melindungi  Hak  Asasi Manusia (HAM).
Sehubungan  dengan  itu,  pada proses  peradilan  pidana,  kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya
seringkali mengabaikan hak-hak tersangka  sehingga  tidak  terpenuhinya hak-hak  tersangka  atau  terdakwa sebagaimana  yang  telah  diatur  oleh Undang-Undang. Seperti para
tersangka atau terdakwa tidak didampingi  oleh  penegak  hukum, padahal  sangat  jelas  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, Pasal 56 yang menyatakan  tersangka  atau  terdakwa yang dituntut 5 tahun lebih penjara atau hukuman wajib didampingi oleh penasehat  hukum.  Oleh  karena  itu penerapan  asas  praduga  tak  bersalah belum  dapat  terwujud  serta  kurang dapat  di  implementasikan  dengan benar, sehingga tujuan dari penyelenggaran peradilan pidana untuk mencari  keadilan  belum  terwujud sebagaimana mestinya.
Mengingat  bahwa  asas  praduga tak  bersalah  merupakan  asas  yang paling  pokok  dalam  menentukan seseorang  bersalah  atau  tidak  bersalah dalam proses peradilan yang menjamin hak  asasi  manusia  tetap  terjaga  dan terlindungi,  maka  adalah  hal  yang menarik  untuk  melihat  bagaimana keberadaan  asas  praduga  tak  bersalah dalam  sistem  peradilan  pidana  dan keterkaitannya denga hak asasi manusia.

## Rumusan masalah
1. Bagaimana keberadaan asas praduga tak  besalah  pada  sistem  peradilan pidana?
2. Bagaimanakah keterkaitan atau hubungan  antara  asas  praduga  tak bersalah denga hak asasi manusia?

## PEMBAHASAN
Keberadaan asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana
Keberadaan  asas  praduga  tak bersalah  pada  sistem  peradilan  pidana sangat erat kaitannya dengan pengaturan dan tujuan asas praduga tak bersalah  itu  sendiri  pada  sistem peradilan pidana.
Pengaturan  asas  praduga  tak bersalah  dapat  kita  jumpai  di  dalam Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1970  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  No.35  Tahun  1999 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok
Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) yang telah  diperbaharui  denga  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004  yang kemudian diperbaharui kembali menjadi  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  Pasal  8  ayat  (1)  yang berbunyi:
Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dana tau dihadapan dimuka siding pengadilan,  wajib  dianggap  tidak bersalah  sampai  adanya  putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi Manusia PAsal 18 ayat (1) yang berbunyi: Setiap  orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka  melakukan  tindak  pidana berhak  dianggap  tidak  bersalah, sampai  dibuktikan  kesalahannya secara  sah  dalam  suatu  siding pengadilan  dan  diberikan  segala jaminan  hukum  yang  diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP),  asas  praduga  tak bersalah  tidak  dijelaskan  secara  tegas tercantum dalam salah satu pasal, tetapi
hal itu tersirat dalam penjelasan Umum Angka  3.  Dalam  Penjelasan  Umum tersebut ditegaskan bahwa:
Asas  yang  mengatur  perlindungan terhadap  keluruhan  harkat  dan martabat manusia yang telah diletakkan didalam Undang- Undang Ketentuan-Ketentuan
Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yaitu Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1970  harus  ditegakkan  dalam Undang-Undang  ini.  Asas  tersebut salah  satunya  adalah  asas  setiap orang  yang  disangka,  ditahan, dituntut  dan  atau  dihadapannya dimuka  pengadilan  wajib  dianggap tidak  bersalah  sampai  adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Seterusnya didalam Bab III (tiga) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03  Tahun  1982  Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dinyatak bahwa: Sebagai  seseorang  yang  belum dinyatakan  bersalah  maka  ia  wajib mendapatkan  hak-hak  seperti:  hak untuk segera
mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak  segera  mendapat  pemeriksaan dipengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apayang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa  yang  dimengerti  olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan  bantuan  hukum  dan hak untuk dikunungi oleh keluarga.
Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung  dua  maksud.  Pertama, untuk  memberikan  perlindungan  dan
Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana : Kajian
jaminan  terhadap  seorang  manusia yang  telah  dituduh  melakukan  tindak pidana  dalam  proses  pemeriksaan perkara  agar  jangan  sampai  diperkosa hak  asasinya.  Kedua,  memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksanya adalah  manusia  yang  mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.
Menurut  M.  Yahya  Harahap tujuan  diadakannya  asas  praduga  tak bersalah  pada  sistem  peradilan  pidana adalah:
Tujuan  diadakannya  asas  praduga tak  bersalah  untuk  memberikan pedoman  kepada  penegak  hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam  setiap  pemeriksaan  sebagai subjek  karena  itu  tersangka  atau terdakwa  harus  didudukkan  dan diperlakukan dalam kedudukan manusia  yang  mempunyai  harkat martabat harga diri. Aparat penegak  hukum  harus  menjauhkan diri dari cara pemeriksaan inkusator yang menempatkan tersangka  atau  terdakwa  sebagai objek  yang  dapat  diperlakukan sewenang-wenang.
Sedangkan  menurut  R.  Atang Ranoemihardja  menyatakan  bahwa asas praduga tak bersalah dimaksudkan untuk:
Menempatkan kedudukan tersangka atau  terdakwa  dalam  setiap  tingkat pemeriksaan  memperoleh  hak-hak tertentu  baginya  dalam  rangka memberikan perlindungan terhadap harkat  dan  martabatnya,  baik  hak mendapat pemeriksaan oleh
penyidikan,  hak  diberi  tahu  jelas dalam Bahasa yang dimengerti apa yang  disangkakan  dana  tau  apa
yang  didakwakan  kepadanya,  hak member  memberikan  keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan dan  paksaan  dari  penyidik  maupun hak  untuk  memperoleh  bantuan hukum.
Tujuan lain dari asas praduga tak bersalah adalah memberikan pengakuan  dan  perlindungan  sejumlah hak-hak tertentu yang wajib diperhatikan  aparat  penegak  hukum sebagaimana  yang  dimuat  dalam KUHAP.  Hak-hak  tertentu  berupa seperangkat  hak-hak  kemanuasiaan yang  wajib  dihormati  dan  dilindungi pihak penegak hukum adalah:
1. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada  penuntut  umum  (Pasal  50 ayat (1) KUHAP)\
2. Segera diajukan kepengadilan dan segera  diadili  oleh  pengadilan (Pasal 50 ayat (2) dan (3) KUHAP)
3. Tersangka  berhak  diberi  tahu dengan  jelas  dengan  Bahasa  yang dimengerti  olehnya  tentang  apa yang  disangka  dan  didakwakan padanya  pada  waktu  pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHAP)
4. Berhak  memberikan  keterangan secara bebas baik kepada penyidik maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan didepan sidang pengadilan (Pasal 52 KUHAP)
5. Berhak untuk setiap waktu mendapat  bantuan  juru  Bahasa pada  setiap  tingkat  pemeriksaan jika tersangka atau terdakwa tidak mengerti  Bahasa  Indonesia  (Pasal 53  ayat  (1)  Jo  Pasal  177  ayat  (1) KUHAP) 6. Berhak mendapatkan bantuan hukum  dari  seorang  atau  lebih penasehat hukumnya selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP)
Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana : Kajian
7. Berhak mengunjungi
dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58 KUHAP) 8. Berhak diberitahu kepada keluarga atas  penahanan  yang  dilakukan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP) 9. Berhak  memilih  sendiri  penasehat hukum  yang  disukainya  (Pasal  55 KUHAP). Bahkan mengenai bantuan  penasehat  hukum  bukan semata-mata  hak  yang  ada  pada tersangka  atau  terdakwa,  akan tetapi  dalam  hal  seperti  yang ditentukan pada (Pasal 56 KUHAP),  guna  memenuhi  hak mendapat bantuan hukum, pejabat yang  bersangkutan  pada  semua tingkat wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa  apabila  tidak  mampu menyedikan penasehat hukumnya. 10. Berhak diberitahu kepada keluarganya  atau  orang  yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap  dirinya.  Pemberitahuan tersebut  dilakuka  pejabat  yang bersangkutan (Pasal 59 KUHAP) 11. Berhak menghubungi dan menerima  kunjungan  dari  pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP)
12. Berhak  secara  langsung  atau dengan perantaraan penasehat hukumnya  untuk  menghubungi dan  menerima  kunjungan  sanak keluarga,  sekalipun  hal  itu  tidak ada  sangkut  pautnya  dengan kepentingan tersangka atau terdakwa (Pasal 61 KUHAP) 13. Berhak mengirim surat dan
menerima  surat  setiap  kali  yaitu
diperlukannya  kepada  dan  dari penasehat  hukumnya  dan  sanak keluarga,  untuk  keperluan  surat menyurat ini pejabat yang besangkutan  harus  menyediakan peralatan  yang  diperlukan  (PAsal 62 ayat (1) KUHAP)
14. Terdakwa  berhak  untuk  diadili dalam  sidang  yang  terbuka  untuk umum (Pasal 64 KUHAP)
15. Tersangka  atau  terdakwa  tidak dibebani  kewajiban  pembuktian (Pasal 66 KUHAP)
16. Berhak mengajukan saksi dan atau seorang  yang  memiliki  keahlian khusus guna memberikan keterangan  yang  menguntungkan bagi dirinya (Pasal 68 KUHAP)
17. Berhak  untuk  menuntut  ganti  rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan dan penuntutan  yang  tidak  sah  atau yang  bertentangan  dengan  hukum (Pasal 68 KUHAP)
Dengan  diadakannya  pengakuan terhadap  pemberian  hak-hak  tersebut diatas dengan sendirinya KUHAP telah menempatkan  kedudukan  tersangka atau terdakwa berada dalam posisi yang sama  derajat  dengan  aparat  penegak hukum. Sebagai konsekuensinya dianutnya  asas  praduga  tak  bersalah pada  sistem  peradilan  pidana  adalah tersangka  atau  terdakwa  yang  dituduh melakukan  suatu  tindak  pidana,  tetap tidak  boleh  diperlakukan  sebagai seseorang yang bersalah hingga pengadilan  menyatakan  bahwa  ia bersalah  dan  memperoleh  kekuatan hukum  tetap.  Jadi,  semua  pihak termasuk aparat penegak hukum harus tetap  menjunjung  tinggi  hak  asasi tersangka atau terdakwa.
Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana : Kajian
Hubungan  atau  keterkaitan  asas praduga tak bersalah denga hak asasi manusia
Indonesia  sebagai  negara  hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 (UUD  1945),  bahwa  Indonesia  adalah negara  hukum.  Suatu  negara  yang berdasarkan  atas  hukum  menurut Sudargo  Gautama  harus  menjamin persamaan  setiap  individu,  termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan  hak  asasinya.  Hal  ini merupakan condito  sine  quonom , mengingat  bahwa  negara  hukum  lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan  dirinya  dari  keterkaitan serta tindakan sewenang-wenang penguasa.  Atas  dasar  itulah,  penguasa tidak boleh bertindak sewenang- wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi. Kedudukan dan hubungan individu dengan negara hukum sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Sudargo  Gautama,  bahwa  dalam  suatu negara  hukum  terdapat  pembatasan kekuasaan negara terhadap
perseorangan.  Negara  tidak  dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan- tindakan  negara  terhadap  warganya dibatasi oleh hukum. Dengan dianutnya konsep  negara  hukum  dalam  Pasal  1 ayat  (3)  UUD  1945,  maka  pengakuan dan  jaminan  perlindungan  hak  asasi manusia  terhadap  setiap  warga  negara wajib  diberikan  oleh  negara,  termasuk pada proses peradilan pidana.
Hak asasi manusia sering didefinisakan  dengan  hak-hak  yang demikian  melekat  pada  manusia, sehingga  tanpa  hak-hak  itu  kita  tidak mungkin  dikatakan  makhluk  yang mempunyai  harkat  dan  martabat  dan pada dasarnya manusia tidak lah sama maka tidak boleh ada pembedaan dalam pemberian  jaminan  dan  perlindungan
hak asasi manusia. Oleh karena itu pula dikatakan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dicabut dan tidak boleh dilanggar.
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  HAM diartikan sebagai:
Seperangkat hak yang melekat pada hakikat  dan  keberadaan  manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya yang  wajib  dihormati,  dijunjung tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan  harkat  dan  martabat manusia.
Manusia  diciptakan  oleh  sang pencipta  dilengkapi dengan hak- haknya.  Oleh  karena  itu,  hak-hak tersebut  melekat  pada  diri  manusia sebagai  yang  sangat  mendasar  atau asasi.  Hak  asasi  yang  yang  sangat fundamental  ialah  manusia  dilahirkan merdeka  dan  memiliki  hak-hak  yang sama.  Sebagai  manifestasi  dari  hak asasi  yang  sangat  fundamental  adalah hak  asas  bahwa  manusia  harus dianggap  tidak  bersalah  sebelum dibuktikan ada kesalahannya atau asas praduga tak bersalah.
Berdasarkan  penjelasan  diatas, bahwa  asas  praduga  tak  bersalah merupakan  perwujudan  hak  asasi manusia yang memberikan perlindungan terhadap keluruhan harkat  dan  martabat  yang  wajib dijunjung tinggi. Pengaturan suatu asas dalam hal ini asas praduga tak bersalah sebagai perwujudan hak asasi manusia, untuk menegakkan dan melindunginya sesuai  prinsip  negara  hukum  yang demokratis  adalah  diperlukan.  Hal  ini sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  281 ayat  (5)  perubahan  (amandemen) keempat UUD 1945 yang berbunyi:
Untuk  menegakkan  dan  melindungi hak  asasi  manusia  sesuai  dengan prinsip negara hukum, maka pelaksanaan  hak  asasi  manusia dijamin,  diatur  dan  dituangkan dalam peraturan Perundang- undangan. Adapun asas praduga tak bersalah sebagaimana yang diatur Pasal 281 ayat (5), dapat kita jumpai didalam peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1970  sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35  Tahun  1999  yang  diganti  dengan Undang-Undang  Nomor  Tahun  2004 tentang  kekuasaan  kehakiman  dan diganti  lagi  dengan  Undang-Undang
Nomor  48  Tahun  2009  tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan  Kehakiman,  asas  praduga tak  bersalah  diatur  dalam  Pasal  8  ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang disangka,
ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan dihadapkan  dimuka  pengadilan, wajib  dianggap  tidak  bersalah sampai  adanya  putusan  pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Selanjutnya  untuk  mempertegas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia  melalui  asas  praduga  tak bersalah sebagaimana yang diatur oleh Pasal 281 ayat (5) UUD 1945, didalam Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 18 ayat (1), yang berbunyi:
Setiap  orang yang ditangkap, ditahan atau dituntut karena disangka  melakukan  tindak  pidana berhak  dianggap  tidak  bersalah, sampai  dibuktikan  kesalahannya secara sah dalam siding pengadilan dan  diberikan  segala  jaminan hukum  yang  diperlukan  untuk
pembelaannya,  sesuai  peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  didalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP),  asas  praduga  tak bersalah sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur Pasal 281  ayat  (5),  asas  tersebut  tidak dijelaskan  secara  tegas  dicantumkan dalam  salah  satu  pasal,  tetapi  hal  itu tersirat dalam penjelasan Umum angka 3  (tiga).  Didalam  penjelasan  Umum angka 3 ditegaskan bahwa:
Asas  yang  mengatur  perlindungan terhadap  keluruhan  harkat  dan martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang- Undang Ketentuan-Ketentuan
Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yaitu Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1970  harus  ditegakkan  dalam
Undang-Undang ini (KUHAP). Asas tersebut  salah  satunya  adalah  asas setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dana tau dihadapkan dimuka pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dari penjelasan diatas yang telah dipaparkan,  jelas  sekali  bahwa  asas praduga tak bersalah merupakan perwujudan  hak  asasi  manusia  yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada  tersangka  atau  terdakwa  agar diperlakukan  layaknya  orang  yang tidak  bersalah  dan  diberikan  jaminan hukum  untuk  melindungi  keluruhan harkat dan martabatnya sebagai manusia  serta  dapat  memperoleh  hak- haknya  sebagaimana  yang  telah  diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Pada proses peradilan pidana, hak asasi  manusia  diwujudkan  dengan adanya  asas  praduga  tak  bersalah didalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1970  diubah  menjadi  Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) yang telah  diperbaharui  dengan  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004  yang kemudian diperbaharui
kembali menjadi  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009, asas praduga diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:
Bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka siding pengadilan,  wajib  dianggap  tidak bersalah  sampai  adanya  putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum. Dengan  demikian,  bahwa  setiap tersangka  atau  terdakwa  tidak  dapat dinyatakan  bersalah  sebelum  adanya putusan pengadilan menyatakan kesalahannya hingga keputusan tersebut  memperoleh  kekuatan  hukum tetap dan jaminan perlindungan terhadap  hak  asasinya  wajib  dipenuhi oleh  penegak  hukum.  Oleh  karena  itu, Undang-Undang yang mengatur
tentang  proses  pemeriksaan  perkara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  harus dapat  melindungi  hak  asasi  manusia tersangka atau terdakwa dari penyalahgunaan  wewenang  penegak hukum  yang  bertindak  sewenang-
wenang.
Hal  tersebut  sesuai  dengan pendapat Mardjono Reksodiputro, apabila  kita  meneliti  secara  mendalam pertimbangan  disusunnya  KUHAP ditujukan untuk melindungi atas harkat dan  martabat  manusia  (tersangka  atau terdakwa). Hal ini sesuai dengan unsur- unsur dalam asas praduga tak bersalah adalah  asas  utama  perlindungan  hak asasi  manusia  melalui  proses  hukum
yang  adil (due  process  of  law) ,  yang mencakupi sekurang-kurangnya:
1. Perlindungan terhadap tindakan seewenag-wenang dari pejabat negara 2. Bahwa  pengadilanlah  yang  berhak menentukan salah tidaknya terdakwa
3. Bahwa  sidang  pengadilan  harus terbuka tidak boleh bersifat rahasia
4. Bahwa  tersangka  atau  terdakwa harus  diberikan  jaminan-jaminan hak  asasinya  agar  dapat  membela diri sepenuhnya
Menurut  M.  Yahya  Harahap, dalam  proses  pemeriksaan  perkara pidana dikenal dengan sistem
pemeriksaan akusatur (accusatoir) dan pemeriksaan  inkuisitur (inquisitoir). Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi  teknis  yuridis  ataupun  dari  segi teknis  penyidikan  dinamakan  prinsip akusatur  atau accusatory  procedure . Prinsip  akusatur  ini  menempatkan kedudukan  tersangka  atau  terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan:
1. Adalah subjek bukan sebagai objek, karena  itu  tersangka  atau  terdakwa harus  didudukan  dan  diperlakukan dalam  kedudukan  manusia  yang mempunyai  harkat  martabat  harga diri.
2. Yang  menjadi  objek  periksaan dalam  prinsip  akusatur  adalah kesalahan  (tindakan  pidana),  yang dilakukan  tersangka  atau  terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan. Selanjutnya menurut Mien Rukmini menyatakan bahwa
perlindungan  hak  asasi  manusia  pada proses  peradilan  pidana  tidak  dapat dilepaskan  dari  keterkaitannya  dengan asas praduga  tak bersalah  atau presumption of innocence , yaitu:
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  aparat hukum yang melakukan suatu upaya
paksa  harus  mengedepankan  hak asasi  tersangka  atau terdakwa  dari segala ketimpangan-ketimpangan yang  dapat  merugikan  tersangka atau terdakwa dari segala tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak  hukum.  Karena  dalam melakukan  upaya  paksa  aparat penegak  hukum  sering  terjadi pemeriksaan yang menyimpang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tak  bersalah  yang  memberikan perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia.
Apabila  ditelaah  dari  pendapat yang dipaparkan para sarjana atau ahli diatas,  pendapat  yang  dikemukakan oleh  Mardjono  Reksodiputro  bahwa unsur-unsur  yang  terkandung  asas praduga tak bersalah adalah asas utama perlindungan hak asasi manusia melalui  asas  proses  hukum  yang  adil. Dari  pendapat  tersebut  tergambar secara  jelas  bahwa  diadakannya  asas praduga pada proses penegakan hukum memberikan  perlindungan  hak  asasi manusia  yang  menjauhkan  tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang- wenang dari aparat penegak hukum dan asas praduga tak bersalah menjadi dasar bagi pemenuhan jaminan dan perlindungan  hak  asasi  tersangka  atau terdakwa sebagai makhluk yang
memiliki keluruhan harkat dan
martabat  yang  wajib  dijunjung  tinggi dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya pendapat yang dikemukakan  oleh  M.  Yahya  Harahap yang menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan  perkara  pidana,  asas praduga  tak  bersalah  yang  dianut  oleh KUHAP memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan  prinsip  akusatur  dalam setiap  pemeriksaan.  Aparat  penegak hukum  menjauhkan  diri  dari  cara-cara
pemeriksaan  yang  bersifat  inkuisitur atau incuisitoraal system yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat  diperlakukan  sewenang-wenang. Ini  berarti  prinsip  akusatur  merupakan suatu  prinsip  yang  menjunjung  tinggi hak  asasi  manusia  yang  melindungi hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang dari penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Sedangkan pendapat yang
dikemukakan  oleh  Mien  Rukmini tergambar  secara  jelas  bahwa  asas praduga  tak  bersalah  merupakan  asas yang memberikan perlindungan kepada tersangka  atau  terdakwa  dari  tindakan aparat penegak hukum yang melakukan upaya  paksa  sering  mengabaikan  hak- hak tersangka yang memiliki keluruhan harkat  dan  martabat  sebagai  manusia, sehingga tersangka seharusnya diperlakukan  layaknya  orang  yang tidak  bersalah  meskipun  terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan  upaya  paksa  yang  dapat merampas kemerdekaannya. Maka dari itu,  aparat  penegak  hukum  sebelum melakukan upaya paksa harus memperhatikan hak-hak tersangka yang  memiliki  keluruhan  harkat  dan martabat  sebagai  manusia  agar  tidak dilanggar.
Pada  proses  peradilan  pidana perlindungan hak asasi manusia diwujudkan  dengan  diadakannya  asas praduga tak bersalah yang memberikan perlindungan  dari  tindakan  sewenang- wenang  dari  aparat  penegak  hukum. Pengakuan  asas  praduga  tak  bersalah berhubungan  erat  dengan  hak  asasi manusia  yang  harus  dihormati  dan dijunjung  tinggi  oleh  penegak  hukum. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa memiliki kedudukannya yang sama oleh aparat penegak hukum, oleh
karena  itu  hak-hak  tersangka  atau terdakwa  juga  harus  dihormati  dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum.

## SIMPULAN
1. Pengakuan asas praduga tak bersalah  dalam  sistem  peradilan sudah diatur dan dituangkan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan.  Asas  praduga tak  bersalah,  merupakan  asas  yang menyatakan  bahwa  setiap  orang yang  ditangkap,  ditahan,  dituntut dan dihadapkan kemuka pengadilan karena  disangka  telah  melakukan tindak  pidana  wajib  dianggap  tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah berisikan norma  atau  aturan  yang  menjadi landasan  terhadap  aparat  penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya memperlakukan tersangka  layaknya  orang  tidak bersalah dan menempatkan kedudukan tersangka sama derajatnya  dengan  penegak  hukum dan  menjamin  pemenuhan  hak-hak tertentu  yang  telah  diberikan  oleh Undang-Undang agar terpenuhi.
2. Hak  asasi  manusia  sebagai  bagian tak  terpisahkan  dari  konsep  negara hukum  berimplikasi  pada  adanya pengakuan  jaminan  perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya.
Sebgai bentuk jaminan tersebut asas praduga tak bersalah yang merupakan  perwujudan  hak  asasi manusia,  untuk  menegakkan  dan melindungi hak asasi manusia. Pada proses  peradilan  perlindungan  hak asasi  manusia  diwujudkan  dengan adanya  asas  praduga  tak  bersalah, yang mana pengakuan terhadap asas praduga  tak  bersalah  memberikan perlindugan hak asasi tersangka atau
terdakwa agar menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai  makhluk  yang  memiliki keluruhan harkat dan martabat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh  penegak  hukum  sehingga  hak asasi tersebut tidak dilangar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainudin,  H, Sosiologi  Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2005 Chazawi,  Adami, Pelajaran  Hukum Pidana 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
Effendy,  Marwan, Sistem  Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana , Jakarta: Referensi, 2012 Gautama, Sugardo, Pengertian Negara Hukum , Bandung: Alumni, 1983 Harahap,  M  Yahya, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan , Jakarta: Sinar Grafika, 2007 Husin,  Kadrin, Penerapan  Asas-asas Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional , Lampung: Makalah Seminar, 1998
Hamzah, Andi, Bunga Rampai Hukum Pidana  dan  Acara  Pidana , Jakarta: Galia Indonesia, 2001 Kaligis,  O.C, Perlindungan  Hukum Atas  Hak  Asasi  Tersangka, Terdakwa dan Terpidana , Bandung: Alumni, 2006 Lamintang, P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011 Lamintang,  P.A.F  dan  Lamintang, Theo, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi , Jakarta:  Sinar
Grafika, 2010
Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana : Kajian
Moelyatno, Asas-asas  Hukum  Pidana Indonesia ,  Yogyakarta:  Gajah Madah, 2008 Mansyur, Kahar, Membina Akhlak dan Moral , Jakarta: Mulia, 1985 Rukmini,  Mien, Perlindungan  HAM
Melalui  Asas  Praduga  Tak Bersalah  dan  Asas  Persamaan Kedudukan  dalam  Hukum  pada Sistem Peradilan Pidana , Bandung: Alumni, 2007 Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum ,
Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2014
Reksodipoetro,  Mardjono, Hak  Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana  Inonesia ,  Jakarta:  Sinar
Grafika, 2004 Ranoemihardja,  Atang,  R, Hukum Acara Pidana Studi Perbangdingan HIR dengan KUHAP , Bandung: Tarsito, 2008
Satoto, Sukamto, Pengertian Eksistensi dalam  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia  (mengenai  peraturan dan  tujuannya  didalam  Ilmu Hukum), Yogyakarta:  Offset, 2004
Yudowidagdo,  Hendrastanto, Kapita Selekta  Hukum  Acara  Pidana  di Indonesia ,  Jakarta:  Bina  Aksara,
2006 Peraturan Perundang-Undangan Indonesia., Undang-Undang Dasar
1945
…………,  Undang-Undang  Hukum Pidana,  Undang-Undang  Nomor
1 Tahun 1946 …………,  Undang-Undang  Hukum
Acara  Pidana,  Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981
…………, Undang-Undang Hak Asasi
Manusia, Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999
…………,  Undang-Undang  Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009