## BENEFIT INCIDENCE ANALYSIS PROGRAM BIDIKMISI PADA PERGURUAN TINGGI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Aula Ahmad Hafidh, Tejo Nurseto, & Ngadiyono Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia aoela2004@yahoo.com
Abstrak: Benefit Incidence Analysis Program Bidikmisi pada Perguruan Tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap program Bidikmisi pada perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah metode Benefit Incidence Analysis . Pengumpulan data menggunakan metode survey dengan sampel mahasiswa penerima Bidikmisi dari berbagai perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Penelitian menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa berasal dari keluarga yang tidak mampu. Sebanyak 82% mahasiswa memperoleh manfaat yang lebih besar dari program Bidikmisi. Apabila rata-rata pendapatan gabungan maksimal Rp.3.000.000 sebagaimana ketentuan program maka sebesar 92 persen masyarakat merasakan manfaat dari program Bidikmisi.
Kata Kunci : Program Bidikmisi, benefit incidence analysis, progresif
Abstract: Benefit Incidence Analysis for Bidikmisi Program on Higher Education in the Province of Yogyakarta. This study was conducted to analyze and provide an assessment of the Bidikmisi program at Higher Education Institutions in Yogyakarta Special Teritorry. The method of Benefit Incidence Analysis was applied. Data collecting using survey method with a sample of students receiving Bidikmisi from various universities, both public and private universities. The study found that the majority of students come from poor families. About 82% of students gained a greater benefit from the Bidikmisi program.
Key words: Bidikmisi program, benefit incidence analysis, progressive

## PENDAHULUAN
Sesuai dengan UU Nomor 20/2003
tentang sistem pendidikan nasional, disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah juga mengacu pada Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta
menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi,
dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang
bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.
Peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat ini masih
merupakan masalah di negara kita yang tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 27,1% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya. Dengan demikian masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Selain itu peningkatan akses terhadap informasi dan sumber pendanaan juga relatif terbatas.
Dalam teori makroekonomi, Dumairy (1996) menyatakan bahwa identitas keseimbangan pendapatan nasional merupakan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan merubah pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut.
Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata
untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja tidaklah cukup, tetapi harus diperhitungkan siapa atau masyarakat lapisan mana yang akan meningkat pendapatannya atau kesejahteraannya. Samuelson dan Nordhaus (1994) menyebutkan bahwa salah satu jenis pengeluaran pemerintah yang dapat secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat adalah transfer payments
(pembayaran transfer), yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada individu dan tidak perlu memberikan imbalan balik terhadap pembayaran tersebut. Dengan kata lain, pembayaran transfer pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah berupa subsidi atau tunjangan sosial.
Musgrave (1993) menyatakan bahwa pada awalnya program pembayaran transfer bukanlah sebagai alat untuk menyesuaikan distribusi pendapatan tetapi lebih merupakan sebagai alat untuk menyediakan jaminan hari tua dengan dasar pembiayaan swadaya. Sejak saat itu, sistem ini telah bergerak jauh dari prinsip awal dan sekarang lebih merupakan cara untuk pendistribusian kembali. Selain itu, terdapat pula program transfer seperti pembayaran kesejahteraan yang ditujukan langsung untuk menyeimbangkan besarnya distribusi pendapatan.
Apabila tingkat pendapatan per kapita meningkat, kebutuhan dan ruang lingkup tindakan pendistribusian kembali dapat dipengaruhi dari dua arah. Di satu pihak, kebutuhan untuk pendistribusian kembali (dengan pandangan yang sudah tertentu dari masyarakat mengenai pemerataan) tergantung dari keadaan distribusi yang berlaku sebelum penyesuaian. Jika ketimpangan menurun oleh peningkatan pendapatan per kapita, maka tindakan pendistribusian kembali yang kurang intensiflah yang
dibutuhkan. Pada kenyataannya, perubahan ini hanya terjadi dengan tingkat yang kecil saja. Selama bertahun-tahun
ukuran distribusi pendapatan secara mengherankan tetap
stabil, dengan hanya sedikit kecenderungan ke arah pemerataan pendapatan.
Di pihak lain, program transfer bergantung pada bagaimana tujuan kebijakan pendistribusian kembali itu didefinisikan. Jika tujuannya adalah untuk menyesuaikan pendapatan keluarga sehingga tercapai suatu distribusi relatif tertentu dari pendapatan, maka peningkatan tingkat pendapatan rata-rata tidak mengubah kebutuhan untuk pendistribusian kembali. Keadaannya
berbeda bila tujuannya adalah untuk mencapai tingkat minimum pendapatan, misalnya biaya pemenuhan kebutuhan gizi minimum. Dalam kasus ini, kebutuhan untuk pendistribusian kembali akan menurun jika pendapatan rata-rata meningkat.
Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin keberlangsungan
studi mahasiswa hingga selesai. Berbagai usaha telah
dilakukan pemerintah untuk
memajukan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah lewat program Beasiswa Pembinaan dan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi). Namun, dewasa ini Bidikmisi dinilai tak tepat sasaran dan merata.
Permasalahan yang muncul mengenai pemberian bantuan keuangan terutama beasiswa baik pada taraf institusi maupun pada tingkat penerima (mahasiswa) sangat beragam, mulai dari asal dana hingga pengalokasiaannya. Secara umum masalah
yang muncul adalah kurangnya ketercakupan mahasiswa miskin dalam merasakan adanya program bidikmisi tersebut adalah ketidaksesuaian penggunaan dana dengan aturan yang berlaku serta substansi bidikmisi sebagai subsidi pendidikan. Subsidi merupakan alokasi yang diberikan pemerintah pada masyarakat kurang mampu, namun bidikmisi diberikan secara merata sesuai dengan alokasi mahasiswa dalam perguruan tinggi.
Berdasarkan permasalahan seputar dana bidikmisi tersebut maka penelitian mengangkat masalah seputar ketercakupan dana bidikmisi terhadap akses mahasiswa dalam menikmati fasilitas pendidikan tinggi khususnya bagi mahasiswa yang tidak mampu yang merupakan sasaran utama dari program tersebut serta sejauh mana dampak yang diberikan oleh program tersebut terhadap institusi, mahasiswa dan orang tua siswa. Menurut Dumairy (1996), distribusi pendapatan
nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduk di negara tersebut. Terdapat berbagai kriteria atau tolak ukur untuk menilai kemerataan distribusi tersebut, salah satu diantaranya adalah dengan kurva Lorenz. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan- lapisan penduduk, secara kumulatif pula.
Demery (2000) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi penduduk dengan beberapa cara: Pertama ,
kebijakan fiskal mempengaruhi
keseimbangan makro ekonomi, khususnya defisit keuangan dan perdagangan serta
tingkat inflasi. Perubahan ini sebaliknya mempengaruhi standar hidup dan secara langsung mempengaruhi pendapatan riil dan secara tidak langsung melalui perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kedua , pengeluaran publik menciptakan pendapatan secara langsung, beberapa di antaranya boleh jadi bermanfaat bagi rumah tangga miskin. Sebaliknya pendapatan ini menciptakan pendapatan lain
melalui proses penggandaan pendapatan-pengeluaran. Di sinilah terjadi apa yang disebut dengan primary-income effect (efek pendapatan pokok). Ketiga, pengeluaran publik memunculkan peralihan kepada penduduk. Hal ini bisa berbentuk pengalihan tunai atau pengalihan keuangan seperti bantuan sosial, pembayaran asuransi dan sejenis nya. Termasuk di dalamnya adalah subsidi pelayanan pemerintah
seperti
kesehatan, pendidikan, dan pelayanan infrastruktur. Gambar 2 menunjukkan adanya hubungan yang menunjukkan saling keterkaitan. Kerangka pemikiran tersebut
menunjukkan adanya empat hubungan dasar. Pertama adalah hubungan antara total belanja publik atas kesehatan dengan komposisinya. Apabila anggaran untuk kesehatan dialokasikan pada layanan publik yang memiliki dampak yang kecil atau sedikit dalam masyarakat luas maka hubungannya akan melemah. Kemudian pada garis hubungan yang kedua merupakan penjabaran anggaran ke dalam pelayanan masyarakat yang efektif. Apabila pengeluaran pada sektor tersebut tidak tepat sasaran, maka pengeluaran tersebut dapat dikatakan sebagai indikator kurang baiknya penyediaan layanan tersebut, walaupun penyediaan pelayanan tersebut sangat potensial. Pada hubungan yang ketiga, menunjukkan bagaimana jumlah penyediaan layanan masyarakat yang efektif dipengaruhi oleh belanja publik. Apabila penyediaan barang publik tersebut melebihi penyediaan dari swasta maka efek dari total dari penyediaan layanan kesehatan akan menurun. Hubungan yang terakhir adalah antara penyediaan layanan kesehatan baik
Gambar 1. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Hasil yang akan dicapai (Sumber: Demery 2000)
publik maupun swasta dengan peningkatan kesehatan masyarakat pada level individu.
Benefit Incidence Analysis adalah alat analisis yang fokus terhadap hubungan yang pertama, yaitu kepada siapa pemerintah memberikan manfaat layanan-layanan masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin. Ketika menganalisis pengeluaran terhadap suatu fasilitas, maka dapat juga dihubungkan dengan hubungan yang kedua.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan deskriptif kualitatif , hal tersebut dilakukan karena penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas persoalan yang terjadi seputar penggunaan dan pengalokasian dana program bidikmisi serta menganalisis sejauh mana ketercakupan dana program bidikmisi tersebut dalam hal layanan bagi mahasiswa tidak mampu. Analisis yang dihasilkan tidak berupa angka-angka saja namun berupa telaah yang lebih mendalam dengan menggabungkan metode kuantitatif dengan model Benefit Incidence Analysis yang kemudian diperkuat dengan penjabaran statistik sederhana dari data yang ada. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang memperoleh bantuan program bidikmisi. Pendefinisian populasi merupakan langkah pertama yang sangat penting, dari sini dapat tergambar bagaimana keadaan populasi, sub-sub unit populasi, karakteristik umum populasi serta keluasan dari populasi tersebut. Dalam hubungan ini perlu dibedakan antara populasi target ( Target/actual population ) yaitu semua mahasiswa bidikmisi dan
populasi terjangkau ( Accessible population ) yaitu mahasiswa di PTN dan PTS yang dapat dijadikan sampel. Populasi target adalah populasi yang ingin digeneralisasi oleh peneliti, sedangkan populasi terjangkau adalah populasi yang dapat digeneralisasi oleh peneliti, target populasi merupakan pilihan ideal dan populasi terjangkau merupakan pilihan yang realistis.
Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu mahasiswa penerima bidikmisi. Pada teknik ini, populasi dikelompokkan menjadi kelompok populasi atau subpopulasi, kemudian sampel ditarik dari subpopulasi tersebut, tetapi tidak semua anggota kelompok populasi menjadi anggota sampel. Hanya sebagian dari anggota subpopulasi menjadi anggota sampel. Cara penarikan sampel pada subpopulasi dilakukan secara proporsional ( proportional sampling ). Cara pengambilan sampelnya dengan snowball di mana setelah kita menemukan mahasiswa bidikmisi lantas diinformasikan teman mahasiswa yang memperoleh
bidikmisi.
Pencarian responden tanpa melihat data di PT untuk memperoleh data yang objektif.
Kelompok-kelompok responden dibagi berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh keluarga masing-masing kelompok (kuintil) dengan perincian sebagai berikut:
1. Kuintil 1 (Q1) yaitu Lowest Income/poor , di bawah Rp. 1.000.000,-.
2. Kuintil 2 (Q2) yaitu Low-middle income , Rp. 1.000.001,- sampai dengan Rp.
2.000.000,-.
3. Kuintil 3 (Q3) yaitu Middle Income ,
Rp.2.000.001,- sampai dengan Rp.
3.000.000,-.
4. Kuintil 4 (Q4) yaitu Upper-Middle Income , Rp.3.000.001 sampai dengan Rp.4.000.000,-.
5. Kuintil 5 (Q5) yaitu Rich , di atas Rp.
4.000.000,- Model yang digunakan dalam penelitian
ini menggunakan model Benefit Incidence
Analysis (BIA). Benefit Incidence Analysis adalah alat analisis yang digunakan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam hal subsidi untuk barang publik dan menilai dampak atau manfaat yang diberikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam BIA, analisis terhadap distribusi dari subsidi pemerintah tersebut dilakukan dalam grup- grup yang berbeda dalam masyarakat, dalam hal ini adalah perbedaan dalam total pendapatan rumah tangga. Benefit Incidence Analysis fokus dalam menganalisis apakah kebijakan pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan yang progresif, yaitu program yang mendukung distribusi kesejahteraan masyarakat. Penggolongan
pendapatan atau pengeluaran ini sangat penting dalam Benefit Incidence Analysis karena menjadi indikator kesejahteraan masyarakat yang akan menentukan apakah subsidi pemerintah tersebut diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, yaitu masyarakat yang paling miskin. Rumus
yang digunakan dalam penghitungan Benefit Incidence Analysis adalah sebagai berikut (Demery, 2000):
Keterangan: X j = Nilai total subsidi pendidikan yang dihubungkan dengan kelompok (j). E ijk = Mewakili sejumlah mahasiswa yang terdaftar pada kelompok ( j ) pada tingkatan pendidikan ( i ).
E i = Total jumlah terdaftar (di antara semua kelompok) pada tingkatan pendidikan tinggi.
S i = Pengeluaran bersih pemerintah untuk program bidikmisi ( i ).
Hasil yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dalam kurva Lorenz dan kurva konsentrasi pada gambar 4 (dengan Deciles ) di mana jumlah pengeluaran yang masih harus dilakukan oleh masyarakat setelah adanya alokasi dana Bidikmisi dicerminkan pada sumbu horizontal sedangkan sumbu vertikal mencerminkan jumlah total populasi yang diwakili oleh sampel yang diambil.
Progresivitas suatu belanja publik dapat ditunjukkan dengan kurva Lorenz, yaitu dengan membandingkan kurva konsentrasi manfaat dengan garis diagonal 45 derajat. Garis diagonal 45 derajat mencerminkan kesetaraan yang sempurna dalam pembagian manfaat subsidi bagi masyarakat. Apabila kurva konsentrasi manfaat terletak di atas garis diagonal 45 derajat maka 10 persen penduduk termiskin dalam populasi menerima lebih dari 10 persen manfaat subsidi sehingga distribusi manfaat dikatakan bersifat progresif secara absolut. Sebaliknya, apabila kurva konsentrasi manfaat terletak di bawah garis diagonal, maka 10 persen Distribusi kumulatif populasi penduduk termiskin dari populasi mendapat kurang dari 10 persen dari manfaat subsidi sehingga dapat dikatakan regresif secara absolut.
Di sisi lain, kurva konsentrasi manfaat yang terletak di atas kurva Lorenz dari pendapatan menandakan subsidi yang diberikan pemerintah relatif progresif terhadap pendapatan. Kurva tersebut menandakan 10 persen penduduk termiskin dari populasi mendapatkan distribusi manfaat lebih besar dari pendapatan. Sebaliknya, jika kurva konsentrasi manfaat berada di bawah kurva Lorenz dari pendapatan maka subsidi pemerintah bersifat regresif dari pendapatan (Cuenca, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang diperoleh berdasarkan survey di lapangan dengan cara mencari mahasiswa penerima bidikmisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif. Apabila penentuan responden berdasarkan data yang ada di perguruan tinggi bersangkutan dikhawatirkan akan
berdampak pada jawaban yang kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jumlah mahasiswa penerima bidikmisi di Provinsi DIY paling banyak di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta, sebagian kecil saja yang terdapat di perguruan tinggi swasta, oleh karena itu dalam penelitian ini, jumlah responden paling banyak berasal dari kedua perguruan tinggi negeri tersebut. Dengan menggunakan teknik purposive sampling , diperoleh jumlah responden sebesar 96 mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dari berbagai program studi. Dari 96 responden tersebut terdiri dari 2 perguruan tinggi negeri dan 5 perguruan tinggi swasta.
Responden yang diperoleh berdasarkan status perguruan tinggi adalah responden perguruan tinggi negeri sebesar 72
mahasiswa atau 75 persen dan responden PTS sebesar 24 mahasiswa atau 25 persen.
Gambar 2. Kurva Lorenz dan Kurva Konsentrasi
Berdasarkan asal perguruan tinggi, responden paling banyak berasal dari UNY sebanyak 43 mahasiswa atau 45 persen dari keseluruhan responden, dari UGM sebanyak 29 mahasiswa atau 29 persen. Apabila dijumlahkan responden kedua perguruan tinggi tersebut mencapai 72 mahasiswa atau 75 persen dari total sampel. Sedangkan responden yang berasal dari perguruan tinggi swasta adalah 24 mahasiswa atau 25 persen yang terdiri dari total responden.
Asal tempat tinggal dijadikan sebagai indikator pelaksanaan bidikmisi, asal tempat tinggal yang berdekatan dengan kampus memungkinkan perguruan tinggi dapat melakukan survey atau visitasi ke tempat tinggal calon mahasiswa. Pada responden yang diperoleh, terdapat 32 mahasiswa berasal dari Provinsi DIY, lokasi kabupaten- kota yang berada tidak jauh dari kampus di Yogyakarta. Terdapat 37 responden yang berasal dari Jawa Tengah, kemudian 12 responden dari Jawa Timur. Ketiga provinsi tersebut berdekatan dengan provinsi DIY sehingga memungkinkan mahasiswa di DIY lebih banyak berasal dari provinsi tersebut. Jawa Barat yang masih berada di Pulau Jawa dengan 9 responden, Lampung 3 responden dan Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur masing-masing 1 responden. Adanya responden yang berasal jauh dari DIY dan memperoleh bantuan bidikmisi memungkinkan data yang diperoleh dalam penelitian ini saling berkaitan, misalnya terdapat mahasiswa bidikmisi yang dulunya tidak dilakukan survey tempat tinggal terlebih dahulu.
Dilihat dari jenis pekerjaan, sebagian besar orangtua mahasiswa bidikmisi berprofesi sebagai petani sebesar 29 orang,
kemudian yang berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 28 orang, buruh 28 orang dan pegawai sebayak 11 orang. Beberapa jenis profesi tersebut merupakan pekerjaan yang mempunyai tingkat penghasilan rendah, meskipun sebagian berprofesi sebagai wiraswasta akan tetapi jenis wiraswasta yang dijalani tidaklah berpenghasilan tinggi seperti bengkel, penjahit dan pedagang di pasar tradisional. Demikian juga orangtua yang berprofesi sebagai pegawai merupakan pegawai rendah dengan penghasilan kurang dari Rp. 2.000.000. Rata-rata pendapatan orangtua merupakan indikator penting dalam analisis pembagian manfaat ( benefit incidence analysis ). Hal tersebut mencerminkan profil masyarakat penerima subsidi dana pendidikan melalui beasiswa bidikmisi. Dari pendapatan orangtua, dapat diukur kemampuan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya apalagi untuk pendidikan tinggi yang membutuhkan lebih banyak biaya. Dari data penelitian, pendapatan ayah tertinggi adalah Rp. 3.000.000,- perbulan dan terendah Rp. 500.000,- perbulan. Sedangkan pendapatan ibu tertinggi adalah Rp. 2.000.000,-. Adapun secara rata-rata pendapatan ayah hanya sebesar Rp 1.045.760 dan pendapatan ibu sebesar Rp.353.021 setiap bulannya. Rata- rata pendapatan gabungan kedua orangtua yang hanya mencapai Rp. 1.398.781 memenuhi ketentuan dalam penentuan keluarga mahasiswa yang berhak memperoleh bidikmisi yaitu maksimal Rp. 3.000.000.
Sedangkan apabila dicari pendapatan perkapita anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan orangtua
adalah Rp. 512.531 perbulan. Jumlah ini masih dibawah ketentuan yaitu Rp. 600.000.
Rata-rata
pengeluaran rumah tangga/keluarga Rp. 1.450.521 perbulan, pengeluaran tersebut lebih besar daripada rata-rata penghasilan Rp 1.398.781 sehingga secara umum, pendapatan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sebanyak 29 responden
(27 persen) menyatakan pendapatan orangtuanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sedangkan 67 responden (73 persen) menyatakan tidak cukup. Untuk menutup kekurangan kebutuhan tersebut, ada yang meminjam ke orang lain/ keluarga lainnya sebanyak 44 keluarga (66 persen), sebagian kecil 4 keluarga dengan menjual harta atau aset yang dimiliki dan dengan cara lainnya sebayak 19 keluarga (28 persen).
Ketepatan sasaran di tingkat mahasiswa menunjukkan hasil yang bervariasi, bahkan di dalam satu perguraun tinggi yang sama. Gambaran tingkat ketepatan sasaran di tingkat rumah tangga (mahasiswa) tersebut diperoleh dengan melakukan suatu analisis pembagian manfaat ( benefit incidence
analysis ) sederhana antara tingkat kesejahteraan rumah tangga hasil pendataan bidikmisi yang dilakukan perguruan tinggi dengan data penerima bidikmisi untuk mahasiswa yang dijadikan responden. Bantuan dana bidikmisi dikelompokkan menjadi 10 berdasarkan biaya kebutuhan yang sering dikeluarkan oleh mahasiswa. Alokasi paling besar digunakan untuk konsumsi/makan sebesar Rp.269.135 setiap bulannya atau 31 persen dari total biaya hidup. Alokasi paling besar berikutnya adalah kos, sebesar Rp. 217,114 setiap bulannya atau 25 persen. Dari kedua komponen biaya saja sudah mencapai lebih dari 50 persen. Sisa bantuan 44 persen baru digunakan untuk kebutuhan lainnya.
Secara rata-rata, kebutuhan biaya hidup lebih tinggi daripada bantuan bidikmisi yaitu sekitar Rp. 263.819 setiap bulannya. Jumlah inilah yang masih harus ditanggung oleh orangtua mahasiswa. Dari data yang diperoleh sebagian besar mahasiswa yaitu 59 orang masih diberikan tambahan kiriman atau uang dari keluarganya dan hanya 37

## Gambar 3. Alokasi bantuan Bidikmisi
yang tidak meminta lagi biaya dari keluarganya. Disaat yang lainnya, terdapat mahasiswa yang menyisihkan sebagian bantuan biaya hidup guna memberikan kepada orangtuanya sebesar Rp. 119.568 setiap bulannya.
Analisis Benefit Incidence dimulai dari penghitungan pendapatan dan belanja rata- rata keluarga mahasiswa bidikmisi. Belanja dan pendapatan tersebut selanjutnya didistribusikan menurut jumlah keluarga tiap keluarga yang terdapat pada masing- masing kelompok pendapatan. Hasil atau manfaat yang diterima tiap kelompok pendapatan kemudian dibandingkan untuk mengetahui apakah manfaat belanja pendidikan sudah tepat sasaran atau belum, yakni kelompok termiskin menerima sebagian besar dari alokasi bidikmisi. Penilaian tersebut akan diperbandingkan dengan penghitungan distribusi manfaat marginal yang diterima masing-masing kelompok pendapatan dan dilengkapi dengan analisis faktor-faktor yang terkait sehingga penelitian ini dapat memberikan pemahaman kenapa distribusi belanja pendidika tersebut sudah atau belum sesuai
dengan tujuannya dari fungsi belanja pendidikan yakni distribusi pendapatan.
Tabel 1. Kuintil Benefit Incidence Kuintil Jumlah Kumulatif Q1 54 54 Q2 28 82 Q3 10 92 Q4 3 95 Q5 1 96
96
Dalam penelitian ini pembagian sampel dibagi menjadi 5 grup ( quintile ) berdasarkan tingkat pendapatan masing-masing rumah tangga seperti yang telah disebutkan pada bab 3. Pembagian sampel tersebut dapat menunjukkan kelompok masyarakat seperti apa yang paling banyak menikmati dana subsidi dari Program Bidikmisi. Rincian perhitungan Benefit Incidence Analysis terhadap Program Bidikmisi penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Dari Tabel 1 kuintil orangtua mahasiswa, 54 keluarga atau sekitar 56 persen merupakan rumah tangga dengan pendapatan kurang dari Rp.1.000.000 per bulan. Dilihat dari pembagian manfaat bidikmisi, golongan masyarakat dengan
Gambar 4. Kuintil Pendapatan Orangtua
penghasilan rendah memperoleh bagian yang lebih besar daripada golongan masyarakat yang lebih tinggi pendapatannya. Dengan demikian, program bidikmisi pemerintah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi. Golongan masyarakat
berpenghasilan rendah yang tidak sanggup membiayai sendiri pendidikan tinggi menerima manfaat yang tinggi. Apabila diteliti, dari responden yang dijadikan sampel lebih dari 50 persen berasal dari keluarga tidak mampu dengan pendapatan kurang dari Rp. 2.000.000 per bulan yang merupakan gabungan pendapatan kedua orangtuanya. Distribusi kumulatif dua kuintil, pertama (Q1) dan kedua (Q2) mencapai 82 persen menunjukkan golongan masyarakat
berpendapatan paling rendah memperoleh pembagian manfaat (benefit incidence) paling banyak dari subsidi pendidikan yang dikeluarkan pemerintah. Adapun golongan masyarakat dengan pendapatan tinggi pada
kuintil lima (Q5) hanya memperoleh 1 persen manfaat saja. Artinya golongan masyarakat kaya memperoleh alokasi subsidi pendidikan tinggi yang lebih kecil dari seluruh golongan masyarakat.
Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat adalah aksesabilitas golongan rendah terhadap pendidikan tinggi.
Orangtua hanya memberikan tambahan biaya sewaktu-waktu ketika diperlukan. Bantuan biaya hidup sebesar Rp.600.000 sudah cukup apabila dapat mengaturnya dengan baik.
Progresivitas Program Bidikmisi dapat diketahui dengan Kurva konsentrasi yang terbentuk dari hasil perhitungan Benefit
Incidence Analysis . Kurva tersebut merupakan gambaran dari distribusi kumulatif pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan khususnya pada subsidi Bidikmisi yang dihubungkan dengan distribusi kumulatif responden. Rincian kurva tersebut dapat dilihat dalam gambar
0 20 40 60 80 100 0 1000 2000 3000
4000 5000 Gambar 5. Kurva Lorenz Bidikmisi
25. Pada gambar tersebut, progresivitas Program Bidikmisi ditunjukkan dengan kurva konsentrasi yang berwarna biru yang dibandingkan dengan garis diagonal 45 derajat sebagai batas kesetaraan yang sempurna. Kebijakan bidikmisi juga dapat dikatakan sebagai kebijakan yang pro-poor karena manfaat lebih banyak dirasakan oleh masyarakat golongan rendah.
Secara rata-rata mahasiswa telah menempuh mata kuliah yang diwajibkan. Untuk mahasiswa angkatan 2010 atau semester 6, telah menempuh 124 SKS atau sekitar 21 SKS per semester dengan nilai IPK mencapai 3,33. Sedangkan mahasiswa angkatan 2011 atau semester 4 telah menempuh 88 SKS atau 22 SKS per semester dengan nilai IPK mencapai 3,28. Dan mahasiswa angkatan 2012 telah menempuh 46 SKS atau 23 SKS setiap semester dengan nilai yang sudah diraih 3,47. Prestasi akademik tersebut cukup baik IP diatas 3 pada skala 4, demikian juga mata kuliah yang ditempuh sehingga diharapkan semua mahasiswa bidikmisi dapat menyelesaikan kuliahnya di perguruan tinggi masing- masing tepat waktu sesuai dengan bantuan beasiswa yang diberikan.

## SIMPULAN
Program
bidikmisi mempunyai ketentuan yang sudah diatur sehingga pengelolaan dan prosedur penyaluran bidikmisi yang terdapat di semua perguruan tinggi pada umumnya sama. Perbedaan hanya terdapat pada kebijakan penentuan penerimanya saja. Penyaluran program bidikmisi sudah ditentukan alokasinya oleh Kementerian Pendidikan, perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menyalurkannya
kepada kelompok masyarakat (calon mahasiswa) yang sesuai dengan ketentuan yang diatur. Dari analisis pembagian manfaat, kelompok masyarakat dengan penghasilan paling rendah pada kuintil satu (Q1) memperoleh 56 persen dan kuintil dua (Q2) memperoleh 29 persen. Kedua golongan masyarakat tersebut mempunyai penghasilan terendah kurang dari Rp.2.000.000 per bulan. Dari kurva Lorenz dapat dilihat garis berwarna biru yang merupakan representasi program bidikmisi berada di atas garis diagonal (kurva konsentrasi) sehingga program bidikmisi dapat dikatakan sebagai kebijakan yang progresif karena masyarakat golongan pendapatan rendah memperoleh manfaat paling besar.
Pemerintah perlu untuk memetakan program bidikmisi berdasarkan lokasi perguruan tinggi, hal tersebut untuk memastikan bahwa masyakarat yang menerima memang benar yang membutuhkan melalui survey (visitasi) tempat tinggal. Akan lebih baik apabila mahasiswa bidikmisi dapat diatur dan ditata mengenai tempat tinggal (dormitory) agar prestasi dan bantuan biaya hidup dapat maksimal manfaatnya. Masyarakat lebih proaktif dalam mencari informasi berkaitan dengan subsidi pendidikan sehingga aksesabilitas dalam angka partisipasi pendidikan khususnya pendidikan tinggi semakin besar. Pemerintah sebaiknya selalu menyediakan subsidi biaya pendidikan melalui program bidikmisi dan meningkatkan cakupan dan sasaran penerimanya. Pelibatan lebih banyak calon mahasiswa dan perguruan tinggi akan semakin meningkatkan partisipasi
pendidikan tinggi masyarakat.Tata kelola dan prosedur program bidikmisi sebaiknya diperbaharui
dengan mengevaluasi pelaksanaan progam yang telah berjalan, seperti pemanfaatan dana bantuan yang banyak terserap untuk kos dan konsumsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Cuenca, J.S. (2008) Benefit Incidence Analysis of Public Spending on Education in The Philippines: A Methodological Note, Philippine Institute For Development Studies . Dabla-Norris, E. & Gradstein, M. (2004) The
Distributional Bias of Public Education: Causes and Consequences, IMF Working Paper , IMF Institute
Dayan, A. (1986) Pengantar Metode Statistik. Jilid 2 . Jakarta: LP3ES
Demery, L. (2000) A Practitioner’s Guide, Poverty and Social Development Group Africa Region. The World Bank.
Hadi, S. (2000) Metodologi Research .
Yogyakarta: Andi Yogyakarta
Mangkusubroto, G. (1995) Ekonomi Publik. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
Musgrave, R.A. & Peggy, B. (1989) Public
Finance in Theory and Practise . New York:
McGraw Hill. Nazir, M.D. (2005) Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia.
Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D. (1997)
Makro Ekonomi . Jakarta: Erlangga.
Suparmoko. (1999) Metode Penelitian Praktis: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis . Yogyakarta: BPFE.
Supranto, J. (2004) Analisis Multivariat Arti dan Interpretasi . Jakarta: Rinneka Cipta.
Todaro, M.P. (2003) Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Keenam. Jakarta: Gramedia