## ANALISIS IKLIM INVESTASI DAERAH
(STUDI KASUS: KOTA SEMARANG)

## REGIONAL INVESTMENT CLIMATE ANALYSIS (CASE STUDY: SEMARANG)
Bagas Haryotejo Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia . Nomor Telp./Faks: +62 812 9963004; e-mail: bagas.haryotejo@kemendag.go.id Diterima: 9 Januari 2012, Direvisi: 16  Februari 2012, Disetujui: 27 Februari 2012

## Abstrak
Iklim  investasi  suatu  negara  atau  suatu  daerah  mencerminkan  kinerja  kebijakan  pemerintah  dan  peraturan dalam mengendalikan baik konsep dan tingkat operasional. Secara umum, saat ini iklim investasi di Indonesia tidak  dalam  kondisi  memuaskan.  Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengembangkan  indikator kemajuan atau kondusifitas iklim investasi di Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan tujuan khusus adalah, survei pada  indikator  iklim  investasi  berbagai  kunci  secara  rinci,  baik  dari  segi  peraturan  dan  pelaksanaannya  yang dapat diukur, dianalisis dan disajikan secara transparan dan lebih mudah untuk melakukan antisipasi kebijakan. Metode penelitian  yang digunakan adalah survei mengenai aspek bisnis (mikro) dengan Daerah Jawa Tengah sebagai  daerah  studi.  Untuk  analisa,  sedang  mempertimbangkan  berbagai  aspek  makro  yang  mendasarinya. Hasil  pembobotan  iklim  investasi,  untuk  melihat  tingkat  kepentingan  atau  skala  prioritas  diperoleh,  lima indikator prioritas dinilai dampak/efek luas pada iklim industri, yaitu: 1) lisensi indikator (0,146); 2) keamanan kondisi (0,146); 3) kondisi lingkungan bisnis (0,127); 4) layanan infrastruktur publik (0.114) dan hukum tenaga kerja;  5)  (0,102).  Sementara  indikator  dianggap  berpengaruh  adalah  akses  ke  pembiayaan  korporasi  (dengan nilai bobot 0,059). Hasil penilaian iklim investasi di Semarang dengan menggunakan 10 indikator tertimbang menunjukkan bahwa Semarang telah dihargai 3,058 dan dikategorikan sebagai cukup kondusif. Tiga indikator yang memberikan kontribusi terbesar adalah keamanan kondisi (3,441), pelayanan infrastruktur publik (3,030), dan  akses  pembiayaan  (2,923),  sedangkan  tiga  indikator  yang  memiliki  nilai  terendah  adalah  pajak  (2,631), kondisi lingkungan bisnis (2,742), dan kondisi jalan (2,864). Implikasi kebijakan adalah bahwa kemungkinan perbaikan  iklim  investasi,  iklim  investasi  masih  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan,  setidaknya  dengan meningkatkan kinerja berbagai indikator yang disebutkan sebelumnya. Kata kunci: iklim investasi, peraturan, indikator

## Abstract
Investment climate of a country or a region reflects the performance of the relevant government policies and regulations  in  controlling  both  concept  and operational  level. In  general, currently  the  investment climate  in Indonesia  is  not  in  a  satisfactory  condition.  The  main  objective  of  this  research  is  to  develop  indicators  of progress  conduciveness  or  the  investment  climate  in  Semarang,  Central  Java.  While  the  specific  aim  are, survey on various key investment climate indicator in detail, both in terms of regulation and its implementation that  can be  measured,  analyzed and  presented  in a  transparent  and  easier  to do  anticipate  policy.  Research method  used,  was  a survey on  the  business  aspects  (micro)  with  the  Region  of Central  Java  as a study  area. For  the  analysis,  was  considering  various  aspects  of  the  underlying  macro.  The  result  of  weighting  the investment  climate,  to  see  the  degree  of  importance  or  priority  scale  obtained,  five  priority  indicators  are assessed  an  impact  /  pervasive  effect  on  the  industry  climate,  namely:  1)  licensing  indicator  (0.146);  2)  the security  conditions  (0.146);  3)  business  environment  conditions  (0.127);  4)  public  infrastructure  services (0.114);  and  5)  labor  laws  (0.102).  While  the  indicator  is  considered  to  be  no  effect  is  access  to  corporate financing (with weight value 0.059). The result of the assessment of  investment climate in Semarang by using 10  weighted  indicators  shows  that  Semarang,  had  valued  3.058  and  categorized  as  quite  conducive.  Three indicators  that  provide  the  largest  contribution  are  security  condition  (3.441),  public  infrastructure  services (3.030), and financing access (2.923), while the three indicators that have the lowest value is taxation (2.631), business environment conditions (2.742), and road condition (2.864). Policy implication is that the chances of improving the investment climate, the investment climate still very necessary to improve, at least by improving the performance of various indicators mentioned earlier. Keywords: investment climate, regulation, indicators

## PENDAHULUAN
Berbicara  tentang  iklim  investasi  tidak  terlepas dari  daya  saing  yang  dihasilkan  dari  suatu  aktivitas ekonomi.  Naik  turunnya  iklim  investasi  suatu  negara
atau  suatu  daerah  dalam  keterbandingan  dengan  negara atau  daerah  lain  mencerminkan  kinerja  pemerintahan yang  bersangkutan  dalam  mengendalikan  kebijakan  dan peraturan,  baik  dalam  tataran  konsep  maupun  pada tataran  operasional.  Untuk  Indonesia,  telah  banyak
pihak-pihak yang melakukan pengukuran daya saing dan Iklim  Investasi  atau  iklim  investasi,  dengan  berbagai kriteria  dan  indikator  yang  disusun.  Laporan  tahunan yang  disajikan  menunjukkan  bahwa  daya  saing  Iklim Investasi  di  Indonesia  senantiasa  mengalami  penurunan (jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya).
Kajian  yang  dilakukan  oleh  World  Economic Forum  (WEF) tahun 2009  dengan mengukur  daya  saing Indonesia dengan 5 (lima) indikator yang signifikan, tiga faktor pada tataran makro dan dua indikator pada tataran mikro.  Indikator  tataran  makro  meliputi:  1)  tidak kondusifnya  kondisi  ekonomi  makro;  2)  buruknya kualitas  kelembagaan  publik  dalam  menjalankan fungsinya  sebagai  fasilitator  dan  pusat  layanan;  dan  3) lemahnya  kebijakan  pengembangan  teknologi  dalam memfasilitasi  kebutuhan  peningkatan  produktivitas. Sedangkan  tataran  indikator  mikro,  meliputi:  1) rendahnya  efisiensi  usaha  pada  tingkat  operasional perusahaan; dan 2) lemahnya iklim persaingan usaha.
Survey  World  Bank  tahun  2008,  dengan menggunakan  beberapa  indikator  antara  lain:  memulai kegiatan  usaha,  regulasi  ketenagakerjaan,  pajak  dan kepatuhan  serta  penyelesaian  kepailitan  menunjukkan bahwa  iklim  investasi  di  Indonesia  kurang  kompetitif dibandingkan  negara-negara  tetangga.  Kajian  lainnya dilakukan oleh The International Institute for Management  Development  (IMD).  IMD  menyatakan bahwa  rendahnya  daya  saing  industri  di  Indonesia disebabkan  oleh  buruknya  kinerja  perekonomian Indonesia, yang ditandai oleh empat hal pokok, yaitu: 1) buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam  kinerja  di  perdagangan  internasional,  investasi, ketenagakerjaan,  dan  stabilitas  harga;  2)  buruknya efisiensi kelembagaan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara  dan  kebijakan  fiskal,  buruknya  berbagai peraturan  dan  perundangan  untuk  Iklim  Investasi kondusif,  lemahnya  koordinasi  akibat  kerangka  institusi publik  yang  masih  banyak  tumpang  tindih;  3) lemahnya efisiensi  usaha  dalam  mendorong  peningkatan  produksi dan  inovasi  secara  bertanggung  jawab  yang  tercermin dari  produktivitas  yang  rendah,  pasar  tenaga  kerja  yang belum  optimal,  akses  ke  sumberdaya  keuangan  yang masih  rendah,  serta  praktik  dan  nilai  manajerial  yang relatif belum profesional; dan 4) keterbatasan infrastruktur,  baik  infrastruktur  fisik,  teknologi  dan infrastruktur  dasar  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan.
Kajian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah  (KPPOD)  menunjukkan,  bahwa  a)  pengeluaran untuk  pungutan  dan  biaya  layanan  umum  menambah biaya overhead sekitar  8,7%-11,2%;  b) cost  of  money yang  relatif  tinggi,  tercermin dari  suku  bunga  yang  saat ini sangat tinggi; c) administrasi perpajakan yang belum optimal;  d)  kandungan  impor  untuk  produk  ekspor sangat  tinggi.  Nilai  impor  bahan  baku,  bahan  antara ( intermediate )  dan  komponen  untuk  seluruh  industri meningkat dari 28% pada tahun 2006 menjadi 30% pada tahun  2009;  e)  lemahnya  penguasaan  dan  penerapan teknologi.  Nilai  tambah  industri  nasional  relatif  rendah, meskipun  dalam  komposisi  ekspor  mulai  terjadi peningkatan  produk  ekspor  berteknologi  menengah  dan tinggi;  f)  kualitas  SDM  relatif  rendah;  g)  iklim
persaingan  yang  kurang  sehat,  di  mana  banyak  sub- sektor industri yang beroperasi dalam kondisi ”mendekati” monopoli; yang ditunjukkan oleh tingginya Indeks  Konsentrasi  untuk  dua  perusahaan  (CR2);  h) struktur  industri  masih  lemah;  i)  peranan  industri  kecil dan  menengah  (termasuk  industri  rumah  tangga)  masih minim;  dan  j)  sebaran  industri  yang  terpusat  di  Pulau Jawa.
Secara  umum,  pengembangan  iklim  investasi perlu difokuskan pada upaya untuk mengurangi berbagai kendala  yang  menghambat  kinerja  perdagangan  dan investasi.  Sebagai  langkah  awal  untuk  memperbaiki keadaan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mempunyai  indikator  yang  dapat  digunakan  secara berkala  untuk  memantau  iklim  investasi  baik  dalam kerangka perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  survey pada  aspek  bisnis  (mikro)  dengan  daerah  Semarang, Jawa  Tengah  sebagai  kawasan  studi.  Analisis  dilakukan dengan  mempertimbangkan  berbagai  aspek  makro  yang mendasarinya.
Tujuan  analisis  ini  adalah  menyusun  indikator kondusifitas  atau  kemajuan  iklim  investasi  di  Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai salah satu pusat industri dan  perdagangan  negara  Indonesia.  Sedangkan  tujuan khusus,  yaitu  melakukan  survey  atas  berbagai  indikator iklim  investasi  utama  secara  terinci,  baik  dari  segi peraturan  maupun  implementasinya  yang  dapat  diukur, dianalisis dan dipresentasikan secara transparan sehingga lebih mudah untuk melakukan antisipasi kebijakannya.
Survey  lapangan  dibatasi  terhadap  kegiatan sektor industri dan jasa, khususnya sektor perekonomian yang  secara  nasional  dan  regional  mempunyai sumbangan  yang  berarti  terhadap  perekonomian, mempunyai  daya  serap  tenaga  kerja  yang  besar, mempunyai  potensi  ekspor,  dan  saat  ini  cenderung mengalami  kelesuan  usaha.  Sedangkan  komoditi ditetapkan  dari  lima  kelompok  industri  manufaktur  dan satu  sektor  jasa.  Kelima  kelompok  komoditi  tersebut adalah  1)  alas  kaki  dan  sepatu;  2)  tekstil  dan  produk tekstil;  3) makanan  dan minuman;  4)  elektronik;  dan  5) bahan  dan  barang  kimia.  Pemilihan  kelima  kelompok komoditi  tersebut  didasarkan  pada  beberapa  hal,  antara lain  penyerapan  tenaga  kerja  yang  relatif  besar,  nilai ekspor  yang cukup tinggi, nilai tambah yang tinggi, dan beberapa merupakan bagian dari program pengembangan 10 komoditas andalan prioritas pemerintah.  Sedangkan  pada  sektor  jasa,  diwakili  oleh perhotelan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Iklim Investasi, Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang
Iklim investasi  didefinisikan  sebagai  kebijakan, institusional,  dan  kondisi  lingkungan  yang  berpengaruh terhadap tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi (Stern,  2002).  Terdapat  tiga  faktor  utama  yang menyusun  iklim  investasi,  yaitu:  1)  Fundamental
Makro–dalam  hal  ini  adalah  stabilitas  ekonomi  makro, keterbukaan  ekonomi,  persaingan  pasar,  sosial,  dan stabilitas  politik;  2)  Pemerintahan  dan  Kelembagaan– transparansi  dan  efisiensi  dari  kebijakan;  perpajakan; legal  sistem;  kekuatan  sektor  finansial;  serta  kondisi ketenagakerjaan;  dan  3)  Infrastruktur–transportasi  (jalan dan pelabuhan), telekomunikasi, listrik dan air.
Dalam  konteks  ini,  kiranya  Kota  Semarang perlu menyadari bahwa sebagai sebuah kota metropolitan  ternyata  masih  jauh  tertinggal  apabila dibandingkan  dengan  kota-kota  metropolitan  lainnya  di Indonesia,  terutama  dilihat  dari  sisi  profesionalitas pengelolaan aset-aset daerah yang dimilikinya. Kenyataan ini terlihat pada penanganan dan pengelolaan aset-aset  tersebut  yang  cenderung  masih  menunjukkan kelemahan  terutama  pada  aspek  manajemennya.  Hal  ini setidaknya membawa pengaruh akan rendahnya kontribusi  kepada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang selanjutnya akan membawa dampak negatif pada bidang perekonomian daerah.
Rendahnya  kontribusi  terhadap  PAD  tersebut mencerminkan  bahwa  Pemerintah  Kota  Semarang  perlu segera  berbenah  diri  dan  melakukan  manajemen  dalam pengelolaan aset-aset daerah tersebut. Karena pengelolaan  aset-aset  daerah  saat  ini  dinilai  kurang efektif  dan  cenderung  menjadi  beban  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Berkaitan dengan keinginan tersebut Pemerintahan Kota Semarang bermaksud  mengajukan  bentuk  kerjasama  kepada investor/swasta  dengan  beberapa  opsi  dengan  mengacu pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  11  Tahun 2001, yaitu:
1. Sewa Menyewa, yakni penyerahan hak penggunaan/pemakaian  barang  daerah  kepada Pihak  Ketiga  dalam  hubungannya  sewa-menyewa dengan  ketentuan  Pihak  Ketiga  tersebut  harus memberikan  imbalan  berupa  uang  sewa  bulanan atau  tahunan  untuk  masa  jangka  waktu  tertentu, baik sekaligus maupun berkala.
2. Pengguna-usahaan,  yakni  pendaya-gunaan  Barang Daerah oleh Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama Operasi  (KSO),  yakni  perikatan  antara  pemerintah daerah  dengan  Pihak  Ketiga,  pemerintah  daerah menyediakan  barang  daerah  dan  Pihak  Ketiga menanamkan  modal  yang  dimilikinya  dalam  salah satu  usaha,  selanjutnya  kedua  belah  pihak  secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi  sesuai  dengan  besarnya sharing masing- masing.
Selain  itu  guna  mempermudah  investasi, Pemerintah Kota Semarang juga lebih mendukung iklim investasi  dengan    mempermudah  perijinan–perijinan yang  ada.  Hal  tersebut  terlihat  dari  cenderung  makin banyaknya perijinan yang dikeluarkan terhadap perijinan bangunan  maupun  perijinan  HO  dari  tahun  2001-2009. Dari  kedua  perijinan tersebut  perijinan  bangunan  terjadi penurunan pengeluaran ijin pada tahun 2003, sedangkan perijinan  HO  terjadi  penurunan  jumlah  ijin  pada  tahun 2004,  namun  penurunan  tersebut  tidak  terlalu  besar. Pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang  didasarkan  pada pertumbuhan  produktivitas,  yaitu  total  produktivitas yang  seimbang antara pertumbuhan  investasi  modal  dan
pertumbuhan sumber daya manusia (human capital/knowledge) akan  menghindar-kan  pertumbuhan ekonomi  yang  semu.  Pertumbuhan  ekonomi  secara efisien  (produktif) menjadi  modal  dasar  bagi  persaingan regional dan global. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dan  pertumbuhan  usaha  pada  tingkat  daerah  merupakan sumber penciptaan lapangan kerja dan sekaligus sumber kesejahteraan. Saat ini pemerintahan telah
mencanangkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan  investasi  (terutama  dari  sumber  modal asing)  untuk  menciptakan  lapangan  kerja,  pendapatan bagi  masyarakat  serta  menciptakan  dampak  berantai (multiplier  effect) tumbuhnya iklim investasi.
Salah  satu  ukuran  yang  dapat  digunakan  untuk menilai  kondusifitas  iklim  investasi  di  suatu  daerah adalah  biaya  transaksi  yang  mencakup:  1)  biaya  untuk memulai/ mengembangkan sebuah sistem; 2) biaya yang terukur  dalam  nilai  yang  dipertukarkan;  3)  biaya perlindungan hukum; 4) biaya penyelenggaraan perjanjian.
Kajian  KPPOD  (2003)  terhadap  daya  tarik investasi daerah menggunakan beberapa variabel–konsep yang  mempunyai  variasi  nilai/intensitas/jumlah  yang menggambarkan  atribut  dari  variabel  tersebut.  Variabel yang  mempengaruhi  daya  tarik  investasi  suatu  daerah adalah  1)  kelembagaan;  2)  sosial  politik;  3)  ekonomi daerah;  4)  tenaga  kerja  dan  produktifitas;  dan  5) infrastruktur fisik.
Masing-masing  daerah  memiliki  kekhasan  atas potensi,  baik  dari  aspek  kelembagaan,  sosial  politik, ekonomi daerah, tenaga kerja, dan produktivitas maupun ketersediaan  infrastruktur.  Kemampuan  suatu  daerah dalam  meningkatkan  perekonomiannya  tidak  terlepas dari  upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka  menciptakan iklim investasi yang kondusif.

## Penetapan Indikator Iklim Investasi
Struktur  hierarki  iklim  investasi  industri  dibuat dalam  tiga  level,  yang  masing-masingnya  memberikan pengaruh  terhadap  level  lainnya  secara  bertingkat  dari bawah  ke  atas.  Indikator  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  merupakan  pengembangan  dari  Indikator yang  digunakan  IFC,  World  Bank  dalam  mengukur competitiveness 152  negara  di  dunia.  Dimana  dalam penelitian ini Indikator merupakan hierarki level 1, yang terdiri  atas  sepuluh  indikator  (yang  ditetapkan)  dan memberikan pengaruh terhadap level di atasnya (tujuan: iklim  investasi  industri).  Sub  indikator  merupakan hierarki  level  2,  yang  masing-masing  merupakan  faktor pengaruh  bagi  indikator-indikator  di  level  atasnya. Parameter  ukur,  merupakan  hierarki  level  3,  yang memberikan ukuran-ukuran  pada sub indikator (level di atasnya). Kemudian dilakukan pembobotan atas indikator-indikator.
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  indikator- indikator  utama  yang  mempengaruhi  iklim  investasi industri  adalah  indikator  perizinan  (14,60%),  yang dipengaruhi  pula  oleh  kondisi  keamanan  (14,60%), kondisi  lingkungan  bisnis  (12,70%),  jasa  infrastruktur publik (11,40%) dan peraturan ketenagakerjaan (10,20%).  Jika  dicermati  bahwa  distribusi  prioritas  atas indikator-indikator  iklim  investasi  tidak  menunjukkan penilaian yang berbeda nyata.
Indikator  yang  paling  tidak  menjadi  prioritas adalah  akses  pembiayaan  perusahaan  (5,59%)  karena pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel  sebagian  besar  adalah  PMA  dan  PMDN.  Selain itu,  kenyataan  bahwa  untuk  mendapatkan  akses pembiayaan dari perbankan yang cukup sulit memberikan  dampak  tersendiri  bagi  pelaku  usaha  yang semakin tidak berharap banyak atas bantuan pembiayaan dari  perbankan.  Ditambah  dengan  suku  bunga  kredit yang  cukup  tinggi,  semakin  memberikan  implikasi bahwa  akses  pembiayaan  perbankan  semakin  tidak menarik dan tidak menjadi prioritas.

## 1. Indikator Perizinan
Berdasarkan fakta lapangan, perizinan yang ada di  Kota  Semarang  adalah  sebagai  berikut:  1) Pengesahaan Akte Pendirian Peruasahaan, 2) NPWP dan PKP,  3)  Surat  Persetujuan  Penanaman  Modal  Baru,  4) Angka  pengenal  Importir  Terbatas  (APIT),  5)  Izin Tenaga    Kerja    Asing,  6)  SP  Fasilitas  Pabean  Barang Modal, 7) SP Fasilitas Pabean Barang Baku/Penolong, 8) Rekomendasi  AMDAL,  9)  Persetujuan  UKL/UPL,  10) Surat  Pernyataan  Pengelolaan   Lingkugan  Hidup  (SPPL ),  11)  Izin  Prinsip  Usaha  Pariwisata  (  IPUP),  12)  Izin Usaha  Pariwisata  (ITUP),  13)  Izin  Usaha  Tetap  (IUT), 14)  Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)/Izin Lokasi, 15) Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB),  16)  Surat  Izin  Pasar Modern,  17)  Izin  Undang–Undang  Gangguan,  18)  Surat Izin  Tempat  Usaha  (SITU),  19)    Tanda  Daftar Perusahaan,  20)  Izin  tempat  Menyimpan  Bahan  Bakar, 21) Izin Usaha Industri (IUI),  22) Tanda Daftar Gudang (TDG),  23)  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan  (SIUP),  24) Surat  Izin  Usaha  Perdagagan  Langsung,  25)  Angka Pengenal  Importir  Produsen  (APIP),  26)  Angka Pengenal  Importir  Terdaftar  (APIT),  27)  Angka Pengenal  Importir  Umum  (APIU),  28)  Nomor  Pengenal Importir Khusus (NPIK), 29) Eksportir  Terdaftar Tekstil Dan  Peroduk  Tekstil  (ETTPT),  30)  Surat  Keterangan Ekspor TPT, 31) Izin Import Mesin dan Peralatan Mesin Bukan  Baru,  32)  Tanda  Daftar  Organisasi  Usaha Niaga/Asosiasi,  33)  Surat  Keterangan  Asal    (SKA),  34) Izin  Dispensasi  Pengguna  Jalan,  35)  Izin  Dispensasi Bongkar  Muat  Barang,  36)  Izin  Operasi  Angkutan
Karyawan, 37)  Izin  Pengelolaan  Limbah  Padat,  38)  Izin Penyimpangan  Waktu  Kerja  Dan  Waktu  Istirahat,  39) Izin  Kerja  Malam  Wanita,  40)  Pengesahaan  Peraturan Perusahaan, 41) Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama, 42) Surat Izin Pengeboran  Air (SIPA), dan 43) Izin Penyelenggara Reklame. Perizinan yang diatur oleh Perda  adalah  1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 2) Surat Ijin Sewa Beli, 3) Ijin Usaha dan Rekomendasi Pasar  Modern,  4)  Ijin  Usaha  Industri  dan  Tanda  Daftar Industri,  5)  Ijin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),  6)  Ijin Peruntukan  Penggunaan  Tanah,  7)  Ijin  Parkir,  dan  8) Tanda  Daftar  Organisasi  Niaga/  Asosiasi  DPD  Kota. Dari segala perizinan yang ada di Kota Semarang dalam pelaksanaannya  terdapat  penyimpangan  baik  dalam  hal waktu  maupun  biaya.  Penyimpangan  waktu  rata-rata adalah 82,5%, yang diperlihatkan pada Gambar 2.
Penyimpangan biaya terjadi pada beberapa jenis perizinan  yang  disurvey,  antara  lain:  pengesahan  akte pendirian  perusahaan  yang  seharusnya  berbiaya  Rp. 200.000,00, pada kenyataannya harus dibayar hingga Rp. 300.000,00;  Tanda  Daftar  Perusahaan  (TDP),  yang seharusnya  Rp.  100.000,00  dibayarkan  antara  Rp. 125.000,00–Rp. 750.000,00; dan beberapa jenis perizinan yang sebenarnya tidak berbiaya, misalnya IUI, NPWP  dan  PKP,  dibayarkan  masing-masing  hingga  Rp 150.000,00  dan  Rp.  500.000,00.  Berdasarkan  persepsi pelaku  usaha  untuk  parameter  ukur  atas  indikator perizinan  merefleksikan  bahwa  kondisi  yang  masuk  ke dalam kategori buruk adalah kelayakan biaya dan waktu standar,  yang  dinilai  masih  kurang  layak  pelaku  usaha. Beberapa  parameter  lain  yang  berada  pada  kategori sedang, tetapi  cenderung  buruk adalah  kesesuaian  biaya dengan  standar,  kemudahan  persyaratan,  dan  tingkat kemudahan  perizinan.  Dilihat  dari  sub  indikatornya, semuanya  masuk  ke  dalam  kategori  sedang/cukup. Beberapa yang cenderung buruk adalah biaya perizinan, jangka  waktu  dan  kejelasan  prosedur  perizinan.  Hasil penilaian  indikator  perizinan  di  Kota  Semarang  adalah 2,876  dan  termasuk  pada  kategori  sedang  (selang interval 2,600–3,400), dengan kecenderungan mendekati buruk.  Beberapa  kondisi  yang  cenderung  buruk  dan perlu perhatian dalam pembenahannya adalah kelayakan
Gambar 1. Hasil Pembobotan Indikator Iklim Investasi Industri. 0.059 0.077 0.081 0.089 0.099 0.102 0.114 0.127 0.146 0.146 - 0.020 0. 040 0.060 0.080 0. 100 0.120 0. 140 0.160 AKSES PEMBIAYAAN PERUSAHAAN KEPABEANAN & PELABUHAN JALAN RAYA PERPAJAKAN TANAH / LAHAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN JASA INFRASTRUKTUR PUBLIK KONDISI LINGKUNGAN BISNIS KONDISI KEAMANAN PERIZINAN In d ik a to r Bobot Indikator
waktu  dan  biaya,  kejelasan  prosedur  dan  kemudahan persyaratan perizinan.

## 2. Indikator Perpajakan
Beberapa  pajak  daerah  yang  dibayarkan  oleh pelaku  usaha  diantaranya  adalah  pajak  pengambilan  air bawah  tanah  dan  air  permukaan,  pajak  reklame,  pajak penerangan  jalan,  pajak  hotel  dan  lain  –  lain.  Pajak tersebut  merupakan  pajak  lain  disamping  pajak  yang biasanya  berlaku  untuk  usaha  seperti  pajak  penghasilan (pasal  21),  pajak  penghasilan  (pasal  25)  dan  pajak pertambahan nilai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang,  didominasi  dari  pajak  daerah  sekitar  57,61% dan retribusi daerah sebesar 29,07%. Dalam pengurusan pajak  beberapa  pelaku  usaha  masih  menggunakan  jasa dari  konsultan  pajak;  dengan  waktu  yang  diperlukan untuk pengisian form pajak tahunan bervariasi antara 2-5 jam  hingga  30  hari,  tergantung  dari  skala  usaha  dan kompleksitas  transaksi.  Dalam  pelaporan  pajak  tahunan tersebut  pelaku  usaha  memerlukan  biaya  antara  Rp.  8– Rp.  8,5  juta  bahkan  untuk  bidang  perhotelan  mencapai Rp.  12  juta  ditambah  dengan  10%  pajak  hotel  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Mengenai  pengajuan restitusi PPN dinilai cukup mudah dalam pengajuannya, yang juga dipengaruhi oleh pemahaman dan kemudahan prosedur  yang  berlaku.  Waktu  yang  diperlukan  untuk pengurusan  restitusi  PPN  berkisar  antara  2–4  bulan, dengan biaya  yang dikeluarkan antara 2–10 % dari nilai restitusi  PPN  itu  sendiri.  Penilaian  parameter  ukur  dan sub  indikator  atas  indikator  perpajakan  di  Kota Semarang  menunjukan  bahwa,  parameter  ukur  yang masuk  ke  dalam  kategori  buruk  adalah  jenis  dan  biaya pajak/retribusi  daerah,  serta  kesesuaian  biaya  dengan standar  yang  berlaku.  Sedangkan  parameter  ukur lainnya,  seperti  pemahaman  dan  kemudahan  prosedur, kelayakan  waktu  dan  kelayakan  biaya  berada  pada kategori sedang/cukup (meskipun menunjukkan
kecenderungan  buruk).  Parameter  kesesuaian  waktu dengan  standar  dinilai  cukup  baik,  dan  memiliki kecenderungan  baik.  Sebagaimana  parameter  ukur,  sub indikator juga memperlihatkan kondisi yang relatif sama, antara  lain  jenis  dan  tarif  pajak/retribusi  daerah  dan biaya  pelayanan  perpajakan  masih  berada pada  kategori buruk.  Sedangkan  jangka  waktu  perpajakan  masuk  ke dalam  kategori  cukup  baik.  Hasil  penilaian  indikator perpajakan di Kota Semarang adalah 2,631 dan termasuk pada  kategori  sedang  (selang  interval  2,600–3,400), dengan  kecenderungan  buruk.  Secara  umum,  kondisi perpajakan di Kota Semarang belum cukup mendukung, terutama  pada  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  dinilai masih  terlalu  banyak,  sehingga  perlu  upaya  kaji  ulang terhadap jenis dan besaran pajak yang ditetapkan. Selain itu,  biaya  pengurusan  pajak  juga  perlu  dibenahi  terkait dengan upaya pengurangan pungli di indikator ini.

## 3. Indikator Peraturan Ketenagakerjaan
Untuk  tahun  2009,  TPAK  (Tingkat  Partisipasi Angkatan  Kerja)  di  Kota  Semarang  sebesar  63,45% sedangkan tingkat kesempatan bekerja, yaitu perbandingan  antara  penduduk  yang  bekerja  dengan penduduk  usia  kerja  pada  tahun  2009  adalah  sebesar 40,81%. Dari sejumlah 16.484 orang pencari kerja yang mendaftar di Kota Semarang pada tahun 2009, sebagian besar  jenjang  pendidikannya  adalah  SLTA  (39,39%), yang  diikuti  oleh  Sarjana  (36,70%),  Sarjana  Muda (14,15%),  SLTP  (6,09%)  dan  SD  (3,68%).  Terlihat adanya  keseimbangan  antara  jumlah  pencari  kerja dengan jenjang SLTA dengan Sarjana, yang menunjukkan  ketersediaan  tenaga  kerja  teknis  dan profesional  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  di Kota Semarang.
Upah  buruh  terendah  yang  dibayarkan  di  Kota Semarang berkisar antara Rp. 500.000,00–Rp. 600.000,00,  sedangkan  Upah  Minimum  Kota  (UMK)
0 10 20 30 40 50 60 70 Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan NPWP dan PKP Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Izin Usaha Industri (IUI) Izin Usaha Tetap (IUT) Izin Undang-undang Gangguan (HO) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Izin Usaha Industri (IUI) Je n is P e ri z in a n Lama Waktu (Hari) Fakta (Maks) Waktu Standar
Gambar 2. Penyimpangan Waktu Terhadap Waktu Standar Perizinan.
yang  berlaku  di  Kota  Semarang  saat  ini  adalah  sebesar Rp.  586.000,00.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  untuk UMK  yang  ditetapkan tersebut  sebagian  sudah  dipenuhi oleh  pelaku  usaha,  namun  beberapa  lainnya  masih membayarkan upah di bawah UMK yang berlaku. UMK tersebut  dinilai  oleh  pelaku  usaha  relatif  cukup.  Namun dari  tenaga  kerja  sendiri,  jumlah  tersebut  masih  kurang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, sehingga perlu  ada  upaya  untuk  menaikkan  UMK  tersebut  sesuai dengan  standar  hidup  layak.  Pengaruh  dari  tidak sesuainya  UMK  yang  diberlakukan  pelaku  usaha menyebabkan perselisihan yang terjadi antar perusahaan dengan  buruh.  Kebanyakan  perselisihan  yang  terjadi antara  perusahaan  dan  tenaga  kerja  terjadi  akibat tuntutan  kenaikan  upah  dan  perselisihan  dengan organisasi  buruh.  Namun  perselisihan  tersebut  sebagian besar  tidak  mengakibatkan  PHK  bagi  karyawan,  karena dari  perolehan  penelusuran  lapangan  rata–rata  kasus PHK  pada  3  bulan  terakhir  tidak  ada.  Kalaupun  ada kasus  PHK,  lebih  disebabkan  oleh  tindakan  indisipliner oleh  tenaga  kerja  itu  sendiri.  Hasil  penilaian  parameter ukur dan sub indikator atas indikator peraturan ketenaga- kerjaan  di  Kota  Semarang  menunjukkan  kondisi  yang masuk  ke  dalam  kategori  sedang/cukup.  Dua  parameter ukur yang memiliki kecenderungan buruk adalah besaran penetapan  UMK  dan  pemahaman  terhadap  peraturan. Demikian  pula  hasil  penilaian  pada  level  sub  indikator yang  memberikan  hasil  penilaian  pada  kategori  sedang, tetapi  untuk  UMK/UMP  cenderung  mendekati  buruk. Hasil  penilaian  sub  indikator  ketenagakerjaan  di  Kota Semarang  adalah  2,882  dan  termasuk  pada  kategori sedang (selang interval 2,600–3,400) dengan kecenderungan  mendekati  baik.  Kondisi  yang  perlu mendapatkan  pembenahan  adalah  UMK/UMP  dan  juga pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan.

## 4. Indikator Jalan Raya
Panjang  jalan  di  seluruh  kota  Semarang mencapai  2.762.621  Km,  dimana  bila  dilihat  dari  jenis permukaannya  52,12  %  sudah  diaspal,  sedangkan  dari kondisinya 44,87 % dalam keadaan baik; 32,48 % dalam keadaan  sedang  dan  sisanya  dalam  keadaan  rusak. Intensitas kendaraan yang banyak melintasi jalan-jalan di Kota Semarang menyebabkan tingkat kemacetan di jalan cukup  tinggi.  Salah  satu  titik  yang  menjadi  titik kemacetan  yaitu  Jl.  Simongan    dan  Kaligawe.  Dampak kemacetan yang  terjadi  adalah besarnya biaya transportasi  tambahan  yang  harus  dikeluarkan,  terlebih adanya  pungli  oleh  petugas  di  jalan  raya  dan  jembatan- jembatan  timbang.  Selain  itu,  kemacetan  ini  dapat memberikan  dampak  kerusakan  produk  dan  komplain pelanggan.  Dalam  distribusi  produk  maupun  untuk kegiatan  usaha  lainnya  sebagian  besar  menyatakan belum  memiliki  kendaraan  angkut  sendiri,  sehingga sangat  tergantung  pada  kendaraan  umum  maupun sewaan.  Untuk  kendaraan  sewaan  memerlukan  biaya sebesar  Rp  100.000,00  atau  diperhitungkan  berdasarkan berat  barang,  misalnya  Rp  1.500,00/kg.  Beberapa perusahaan memiliki kendaraan angkut sendiri, antara 2- 3 buah. Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator jalan raya di Kota Semarang menunjukkan bahwa  parameter  ukur  yang  masuk  ke  dalam  kategori buruk adalah kelayakan biaya dengan standar. Beberapa
parameter  lainnya,  misalnya  kepadatan  jalan  dan kesesuaian  biaya  dengan  standar,  meskipun  masuk  ke dalam  kategori  sedang,  tetapi  kecenderungan  yang diperlihatkan  mengarah  pada  kategori  buruk.  Penilaian atas sub indikator menunjukkan bahwa biaya pemanfaatan  jalan  masuk  ke  dalam  kategori  buruk. Sedangkan  kelancaran  arus  lalu  lintas,  meskipun  masuk ke  dalam  kategori  sedang,  tetapi  kenyataannya cenderung  buruk,  yang  disebabkan  tingkat  kepadatan jalan tinggi. Hasil penilaian untuk indikator jalan raya di Kota  Semarang  adalah  2,864  dan  termasuk  dalam kategori  sedang  (selang interval  2,600-3,400).  Beberapa hal  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  adalah  upaya pengurangan  intensitas  pungli  dalam  hal  biaya pemanfaatan  jalan,  serta  melakukan  upaya  penertiban untuk mengurangi intensitas kemacetan di jalan raya.

## 5. Indikator Kepabeanan dan Kepelabuhan
Pelabuhan laut Tanjung Mas di Kota Semarang merupakan  gerbang  dalam  aktivitas  distribusi  bahan baku  dan  produk  yang  dihasilkan  oleh  pelaku  usaha. Tahun  2009  tercatat  kunjungan  kapal  sebanyak  3.508 kapal,  dengan  jumlah  barang  yang  diturunkan  tercatat 3.844.828  ton,  dan  barang  yang  dimuat  tercatat 2.164.403  ton.  Untuk  pelayaran  luar  negeri,  kunjungan kapal  pada  tahun  2009  tercatat  799  kali,  dengan  volum bongkar  barang  sebesar  1.647.730 ton;  dan  volum  muat barang  sekitar  1.835.886  ton.  Selain  pelabuhan  laut, pelabuhan  udara  Ahmad  Yani  yang  ada  di  Kota Semarang  juga  cukup  mendukung  aktivitas  bisnis  bagi pelaku usaha. Volum bongkar barang di pelabuhan udara ini  pada  tahun  2009  tercatat  3.677.810  kg;  dan  volum muat sekitar 3.426.103 kg.
Penelusuran  lapangan  menunjukkan  bahwa lama  waktu  yang  diperlukan  untuk  pengiriman  maupun penerimaan  barang  sekitar  2-3  hari.  Biaya  yang dikeluarkanpun bervariasi tergantung dari besar maupun banyaknya  barang  yang  akan  dikirimkan,  antara  Rp. 100.000,00-Rp.  1.000.000,00.  Pemeriksaan  barang dipelabuhan  udara  maupun  laut  yang  berupa scanning maupun sampling memerlukan  waktu  1-3  hari  dengan biaya  sebesar  Rp.  500.000,-  per  kontainer.    Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kepabeanan  dan  kepelabuhan  di  Kota  Semarang menunjukkan  bahwa  semua  masuk  ke  dalam  kategori sedang. Beberapa di antaranya menunjukkan kecenderungan  buruk,  misalnya  kualitas  pelabuhan, tingkat  kemudahan  prosedur,  dan  dukungan  armada angkutan.  Sedangkan  lainnya  cenderung  mendekati kategori  baik.  Penilaian  atas  sub  indikator  juga memberikan  kondisi  yang  relatif  sama,  dimana semuanya  berada  pada  kategori  cukup  baik/sedang dengan kecenderungan buruk pada ketersediaan kepabenan  dan  kepelabuhan,  serta  kejelasan  prosedur. Hasil  penilaian  untuk  indikator  kepabeanan  dan kepelabuhan  di  Kota  Semarang  adalah  2,906  dan termasuk  kategori  sedang  (selang  interval  2,600-3,400), dengan  kecenderungan  baik.  Namun  hal  yang  perlu mendapatkan  perhatian  untuk  dibenahi  adalah  kualitas pelabuhan,  dukungan  armada  angkutan  dan  tingkat kemudahan prosedur.

## 6. Indikator Jasa Infrastruktur Publik
Ketersediaan  jasa  infrastruktur  publik  di  Kota Semarang  yang  meliputi  listrik,  telepon,  air,  dan  gas menjadi  prioritas  utama  dalam  mendukung  kelancaran aktivitas  bisnis.  Kebutuhan  listrik  misalnya,  akan  terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah perusahaan dan pabrik di Kota Semarang; demikian pula dengan  kebutuhan  telepon,  air  dan  gas.  Peningkatan kebutuhan  listrik  harusnya  diimbangi  dengan  pelayanan yang  baik.  Tetapi  pada  kenyataannya  gangguan  listrik yang  terjadi  cukup  besar.  Selama  tahun  2006,  sebanyak 15.572 laporan gangguan untuk berbagai jenis gangguan. Bila  dibandingkan  dengan  keadaan  tahun  2009,  dimana tercatat  12.303  laporan  gangguan,  maka  mengalami kenaikan sekitar 26.57%.
Kebutuhan  air  bersih,  yang  diperlukan  sekitar 1,4 juta jiwa penduduk di Kota Semarang baru terlayani sekitar  40  %.  Sedang,  sisanya  (60%)  untuk  memenuhi kebutuhan  air  bersih  mengambil  dari  air  bawah  tanah. Padahal  pengambilan  air  bawah  tanah  secara  besar- besaran,  khususnya  untuk  keperluan  industri  dapat berpotensi menyebabkan penurunan tanah ( land subsidence ).  Antisipasi  hal  tersebut,  pemerintah  daerah merencanakan membangun Bendungan (Dam) Jatibarang,  di  Kali  Kreo.  Ketinggian  bendungan  ini diperkirakan  akan  mencapai  77  meter  dan  panjang puncak  200  meter;  dengan  tubuh  bendungan  bertipe Rockfill  Dam .  Kapasitas  genangan  diperkirakan  total 20,4  juta  m 3 ,  kapasitas  pengendali  banjir  3,1  juta  m 3 , kapasitas  air  baku  10,5  juta  m 3 ,  dan  kapasitas  endapan 6,8  m 3 .  Diharapkan  bendungan  itu  nantinya  bisa memasok  air  bersih  dengan  kapasitas  2.000  lt/detik. Selain  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih,  fungsi lain dari bendungan ini adalah sebagai pengendali banjir yang  sering  terjadi  di  daerah–daerah  Perumahan  Dosen Undip  Dewi  Sartika,  Sampangan  Madukoro,  Panjangan Semarang    Indah,  Bojongsalaman  Kokrosono,  dan sudewa Tanah Mas. Sementara itu potensi Dearah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kota Semarang meliputi Kali Kreo sampai  ke Waduk (53 Km 2 ), seluruh Kali Kreo (70 km 2 ), Kali Kripik  (34 km 2 ), dan Kali Garang (100 km 2 ) sehingga  luas  DAS  termasuk  Banjirkanal  Barat  adalah 204  Km 2 . Hasil  penilaian  parameter  ukur  dan  sub indikator atas indikator jasa insfrastruktur publik di Kota Semarang  menunjukan  kondisi  yang  berada  pada kategori  sedang.  Dua  parameter  yang  sebenarnya cenderung berada pada kategori buruk adalah kelayakan biaya standar pelayanan dan kelayakan jasa infrastruktur publik.  Sedangkan  parameter  ukur  lainnya  cenderung baik.  Penilaian  sub  indikator  menunjukan  bahwa  semua berada pada kategori sedang, dan memiliki kecenderungan  ke  arah  kategori  baik.  Hasil  penilaian untuk  indikator  insfrastruktur  publik  di  Kota  Semarang adalah  3,030  dan  termasuk  kategori  sedang  (selang interval 2,600 – 3,400), denga kecenderungan baik. Dua hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah  kelayakan  standar dan biaya layanan pada jasa infrastruktur publik.

## 7. Indikator Perolehan Tanah/Lahan untuk Investasi
Luas  wilayah  Kota  Semarang  tercatat  373.70 Km 2 yang  terdiri  atas  10,59%  tanah  sawah  89,41% bukan  lahan  sawah.  Ketersediaan  tanah/lahan  ini  sangat
penting  bagi  pelaku  usaha  untuk  mendapatkan  lokasi strategis  dan  tentunya  bebas  dari  segala  bentuk  konflik dengan  masyarakat.  Kebutuhan  lahan/  tanah  merupakan hal  yang  tidak  bisa  ditawar-tawar  bagi  pelaku  industri, baik  dalam  bentuk  hak  milik,  HGB,  hak  pakai  dan  lain sebagainya.  Penelusuran  yang  dilakukan  diperoleh informasi bahwa harga tanah per m 2 berkisar antara Rp. 150.000,00-Rp.  500.000,00  untuk  industri  dan  untuk perhotelan  sekitar  Rp.  3.000.000,00–Rp.  5.000.000,00 per m 2 . Harga NJOP sendiri untuk lokasi-lokasi tertentu berkisar  antara  Rp.  200.000,00  -  Rp.  5.000.000,00  per m 2 .  Meskipun  pada  beberapa  lokasi  harga  tanah  relatif mahal,  tetapi  dalam  hal  perolehannya  relatif  mudah. Apalagi  didukung  oleh  kejelasan  dari  peraturan  yang mendukung  tentang  perolehan  lahan  untuk  kegiatan industri dan perdagangan.
Hasil  penilaian  parameter  ukur  dan  sub indikator  atas  indikator  tanah/lahan  di  Kota  Semarang terlihat  bahwa  kondisi  yang  masih  belum  cukup  baik (buruk)  atas  parameter  ukur  tanah/lahan  adalah  tingkat kelayakan  harga  tanah  yang  dinilai  masih  cukup  tinggi. Parameter  ukur  lainnya  menunjukkan  kondisi  sedang, kecuali  pada  tuntutan  masyarakat/komplain  yang cenderung tinggi. Penilaian atas sub indikator memberikan gambaran bahwa kedua-duanya memperlihatkan  kondisi  yang  berada  pada  kategori sedang. Namun untuk pengadaan tanah/lahan cenderung mendekati  kategori  buruk.  Hasil  penilaian  untuk indikator  tanah/lahan  di  Kota  Semarang  adalah  2,833 dan  masuk  kategori  sedang  (selang  interval  2,600- 3,400).  Hal  yang  perlu  diperbaiki  adalah  kelayakan harga  tanah/lahan  yang  harus  dikendalikan  untuk mengurangi lonjakan harga yang terlalu tinggi.

## 8. Indikator Kondisi Keamanan
Kondisi  keamanan  di  Kota  Semarang  relatif aman,  yang  diperlihatkan  oleh  jumlah  kasus/kejadian yang  hanya  tercatat  597  kasus  pada  tahun  2006  dan meningkat  menjadi  652  kasus  atau  terjadi  kenaikan sekitar  9,12%  pada  tahun  2009.  Demikian  pula pengakuan pelaku usaha bahwa dalam tiga bulan terkahir hanya  tercatat  2  kali  kejadian/konflik.  Meskipun cenderung  terganggu,  tetapi  tetap  dirasakan  aman  oleh pelaku  usaha.  Hasil  penilaian  parameter  ukur  dan  sub indikator  atas  indikator  kondisi  keamanan  di  Kota Semarang  menunjukkan  bahwa  jenis  dan  besaran  biaya keamanan  di  Kota  Semarang  masuk  ke  dalam  kategori cukup  baik  sedangkan intensitas  sengketa  dinilai rendah dan respon  aparat  keamanan  yang  cepat  sehingga  kedua parameter  ukur  ini  masuk  ke  dalam  kategori  baik. Kondisi  yang  sama  ditunjukkan  oleh  sub  indikator, dimana biaya keamanan masuk ke dalam kategori cukup baik  dan  sengketa  atau  konflik  masuk  dalam  kategori baik.  Hasil  penilaian  untuk  indikator  kondisi  keamanan di Kota Semarang adalah 3,441 dan masuk kategori baik (selang  interval  3,400-4,199).  Kodisi  tersebut  tersebut sangat mendukung iklim investasi di Kota Semarang.

## 9. Indikator Akses Pembiayaan Perusahaan
Di  Kota  Semarang  tercatat  6  bank  pemerintah dan  20  bank  swasta,  yang  dapat  mendukung  dan memfasilitasi pembiayaan perusahaan. Namun kecenderungan  menunjukkan  terjadinya  penurunan
dalam penyaluran dana.  Pada  tahun  2009  tercatat  kredit perbankan  (rupiah  dan  valas)  yang  disalurkan  sebesar Rp.  437,71  miliar  rupiah  dan  kredit  usaha  kecil  (rupiah dan valas) mencapai Rp. 928,91 miliar rupiah. Rata-rata pertumbuhan  kredit  perbankan  tersebut,  sepanjang periode 2005-2009 sebesar 4,68%. Pertumbuhan tersebut relatif lebih rendah dibandingkan pada kredit usaha kecil yang  mencapai  6,45%.  Hasil  penilaian  parameter  ukur dan  sub  indikator  atas  indikator  akses  pembiayaan perusahaan  menunjukan  semua  parameter  ukur  pada indikator akses pembiayaan perusahaan masuk ke dalam kategori  sedang/cukup.  Namun  pada  parameter  untuk persyaratan  kredit  dan  penilaian  agunan  cenderung mendekati  kategori buruk. Kondisi yang sama diperlihatkan  oleh  sub  indikator,  dimana  kedua-duanya masuk ke dalam kategori sedang, dengan kecenderungan pada  proses  kredit  mendekati  kategori  buruk.  Hasil penilaian  untuk  indikator  kondisi  akses  pembiayaan perusahaan  di  Kota  Semarang  adalah  2,923  dan  masuk kategori  sedang  (selang  interval  2,600-3,400).  Prioritas yang  dapat  dilakukan  untuk  akses  pembiayaan perusahaan adalah upaya untuk mempermudah persyaratan  kredit  dan  memberikan  penilaian  atas agunan secara layak.

## 10. Indikator Kondisi Lingkungan Bisnis
Lingkungan bisnis di Kota Semarang menunjukkan  kondisi  yang  sangat  beragam  dilihat  dari akses  usaha  dan  kebijakan  pemda.  Akses  usaha memperlihatkan  situasi  dimana  akses  terhadap  bahan baku dan akses pasar dinilai sulit. Akses bahan baku ini terkait  dengan  mahalnya  harga  bahan  baku,  termasuk juga  bahan  penolong;  sedangkan  akses  pasar  terkait dengan  kondisi  pasar  yang  cenderung  lesu.  Pada  sisi yang  lain,  akses  terhadap  tenaga  kerja,  teknologi,  dan distribusi  cenderung  memberikan  situasi  yang  lebih kondusif.  Keluhan  yang  masih  dirasakan  oleh  pelaku usaha  adalah  komitmen  pemda  yang  dirasakan  masih belum  cukup  memadai.  Hal  ini  diperlihatkan  oleh pembinaan-pembinaan usaha yang masih sangat kurang. Berdasarkan  penilaian  ada  tiga  parameter  ukur  yang masih  berada  pada  kategori  buruk,  yaitu  akses  bahan
baku,  akses  pasar,  dan  pembinaan  pemda.  Sedangkan komitmen  pemda,  meskipun  masuk  ke  dalam  kategori sedang, tetapi pada kenyataannya justru lebih mendekati kategori  buruk.  Tiga  parameter  ukur  yang  mendekati baik  adalah  akses  teknologi,  akses  tenaga  kerja,  dan akses  distribusi.  Hasil  penilaian  untuk  indikator  kondisi lingkungan  Bisnis  di  Kota  Semarang  adalah  2,742  dan masuk  kategori  sedang  (selang  interval  2,600-3,400), dengan  kecenderungan  buruk.  Tampaknya  komitmen dan  pembinaan  pemda  menjadi  kunci  utama  untuk menciptakan  kondisi  lingkungan  bisnis  yang  kondusif, terutama dalam mengatasi kendala akses bahan baku dan penciptaan peluang-peluang pasar baru.

## 11. Iklim Investasi Kota Semarang
Hasil  penilaian  atas  iklim  usaha  di  Kota Semarang adalah 3,058 dan termasuk ke dalam kategori sedang  (interval  nilai  2,600-3,399).  Tiga  indikator  yang memberikan  kontribusi  terbesar  terhadap iklim investasi di  Kota  Semarang  adalah  adalah  kondisi  keamanan (3,441),  jasa  infrastruktur  publik  (3,030),  dan  akses pembiayaan  perusahaan  (2,923).  Sedangkan  tiga indikator yang memiliki nilai terendah adalah perpajakan (2,631),  kondisi  lingkungan  bisnis  (2,742),  dan  jalan
raya (2,864). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.

## SIMPULAN
Semarang  memiliki  keistimewaan,  setidaknya ditunjukkan  oleh  dirasakannya  kondisi  keamanan  yang baik  dalam  melaksanakan  kegiatan  usaha  komersial. Indikator  ”kondisi  keamanan”  (nilai  3,441)  menduduki tempat teratas dibandingkan dengan indikator lainnya di Kota  Semarang.    Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh rendahnya  intensitas  konflik/perselisihan,  penanganan konflik  yang  cepat,  apabila  terdapat  kejadian  sengketa, serta  diterimanya  jenis  dan  besarnya  biaya  kemanan yang  dinilai  cukup layak.  Hal-hal ini  cukup mendukung keberlangsungan  usaha  karena  rendahnya  gangguan, baik secara internal maupun eksternal.  Seluruh indikator lainnya  masuk  dalam  kategori  sedang  dengan  indikator
Kondisi Iklim Us aha Perdagangan di Kota Semarang, 2006 2.631 2.742 2.864 2.876 2.882 2.883 2.906 2.923 3.030 3.441 3.058 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 PERPAJAKAN KONDISI LINGKUNGAN BISNIS JALAN RAYA PERIZINAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN TANAH / LAHAN PELABUHAN & KEPABEANAN AKSES PEMBIAYAAN PERUSAHAAN JASA INFRASTRUKTUR PUBLIK KONDISI KEAMANAN TOTAL In d ik at o r
Has il Penilaian (Skala 1 - 5)
Gambar 3  Kondisi iklim Investasi di Kota Semarang Gambar 3. Kondisi Iklim Investasi di Kota Semarang.
”perpajakan”  pada  posisi  terbawah  (nilai  2,631)  yang masih  membuka  peluang  perbaikan  untuk  lebih mendorong  investasi  dan  peningkatan  usaha  di  wilayah ini.
Pemerintah dengan partisipasi pengusaha diharapkan  dapat  menghasilkan  berbagai  instrumen kebijakan  untuk  lebih  menggairahkan  dunia  usaha, meningkatkan  kesejahteraan  karyawan/tenaga  kerja  dan sekaligus memperbaiki taraf hidup masyarakat setempat. Dinas-dinas/instansi terkait setempat seyogyanya memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan usaha perdagangan berbagai komoditas unggulan lokal. Kearifan lokal ( local wisdom ) yang kini menjadi  kecenderungan  sejumlah  daerah  pada  era otonomi/desentralisasi  untuk  menggerakkan  ekonomi wilayah  perlu  dipahami  dan  dikembangkan  secara dinamis  oleh  setiap  daerah,  termasuk  Kota  Semarang yang mungkin memiliki kearifan dalam bidang produksi tekstil atau kepariwisataan. Lembaga eksekutif (kantor/instansi kotamadya) dan legislatif (DPRD tingkat kotamadya)  perlu dilibatkan dan bergerak seirama untuk mewujudkan komitmen dan pembinaan yang selayaknya dilakukan  bagi  para  pengusaha  untuk  tujuan  yang  lebih besar,  khususnya  terkait  dengan  PAD  (Pendapatan  Asli Daerah)  dan  pembukaan  lapangan  kerja  baru.  Konteks ini  dapat  dikaitkan  dengan  program  pembangunan jangka  menengah  Kota  Semarang  dalam  rangka pengurangan kemiskinan di tingkat perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asian  Productivity  Organization.  2004. Total  Factor Productivity  Growth:  Survey  Report ,  Tokyo: Asian Productivity Organization.. Claros,  Augusto  López,  et  al.  2009. The  Global Competitiveness  Report  2004-2006:  Policies Underpinning  Rising  Prosperity ,  England:  World Economic Forum/ Palgrave Macmillan. Doing  Business  2008.  2008.  IFC  (International  Finance Corporation), World Bank Group. Firdausy,  Carunia  Mulya.  November  2009. Productivity Performance  in  Developing  Countries:  Country Case  Studies  Indonesia ,  Austria:  United  Nations Industrial Development Organization, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 2003. Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota  di  Indonesia  2003  Persepsi Dunia  Usaha:  Peringkat  200  Kabupaten/Kota  di Indonesia , Jakarta: Komite Pemantauan
Pelaksanaan Otonomi Daerah.
Michael  E.  Porter  and  Scott  Stern.  2002.  “Innovation: Location  Matters” MIT  Sloan  Management Review , Summer 2002; Vol. 42, No. 4 Porter, Michael E., et al. 2002. The Global Competitiveness Report  2001-2002, England:  World  Economic Forum/ Palgrave Macmillan. The  International  Institute  for  Management  Development. 2009 IMD World Competitiveness Yearbook 2009 , Lausanne,  Switzerland:  The  International  Institute for Management Development.