## PENERAPAN PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP AKUN PIUTANG PERPAJAKAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TA 2017-2019
*Imran Djunur Kementerian Keuangan

## JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI
http://journal.unj/unj/index.php/wahana-akuntansi

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

## Article History:
Received: 14 September 2020 Accepted: 27 November 2020 Published: 01 December 2020

## Keywords:
Government  Accounting,  LKPP, Full  Disclosure  Principle,  Notes to  Financial  Statement,  Tax Receivable.
In  order  to  be  widely  used  by  users  of  financial  statements, information related to tax receivable accounts in LKPP must meet the Full Disclosure Principle relate to assets, liabilities and equity either through  faces  or  Notes  to  Financial  Statements.  Complete information will prevent users from misleading and improper decision making or opinions on the financial condition and performance of the central  government.  This  study  focuses  on  the  disclosure  of information on tax accounts receivable at LKPP because the account has significant value and gets the attention of LKPP users. Through this research, the writer will assess whether the information related to tax receivables in LKPP FY 2017 to 2019 meets the Full Disclosure Principle.  To  fulfill  the  principle,  LKPP  must  disclose  9  adequate information related to tax receivable. The results of the analysis show that the disclosure of tax receivables in LKPP FY 2017 and LKPP FY 2018  don’t  fulfill  all  the  criteria,  while  LKPP  FY  2019  only  fulfill  1 criteria.  There  was  no  significant  increase  in  the  implementation  of full disclosure principle of tax receivable within 3 years.

## ABSTRAK
Agar  penyajian  nilai  piutang  pajak  dapat  dimanfaatkan  oleh pengguna  laporan  keuangan  secara  luas,  informasi  terkait  akun piutang  perpajakan  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat (LKPP)  harus  memenuhi  Prinsip  Pengungkapan  Lengkap  atas  aset, kewajiban  dan  ekuitas  baik  melalui face  ataupun  Catatan  atas Laporan  Keuangan  (CaLK).  Informasi  yang  lengkap  akan menghindarkan  pengguna  laporan  keuangan  dari  hal  yang menyesatkan dan pengambilan keputusan atau pendapat yang tidak tepat  atas  kondisi  keuangan  dan  kinerja  pemerintah  pusat. Penelitian  ini  berfokus  pada  pengungkapan  informasi  atas  akun piutang perpajakan pada LKPP karena akun tersebut memiliki nilai yang  signifikan  dan  mendapat  perhatian  dari  pengguna  LKPP. Penelitian  ini  bertujuan  menilai  apakah  informasi  terkait  piutang perpajakan  pada  LKPP  TA  2017  s.d  2019  telah  memenuhi  prinsip pengungkapan  lengkap.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa pengungkapan  piutang perpajakan pada LKPP TA 2017  dan LKPP TA 2018 belum memenuhi semua kriteria, sedangkan LKPP TA 2019 hanya memenuhi satu kriteria. Tidak ada peningkatan yang berarti dalam prinsip pengungkapan lengkap atas akun piutang perpajakan dalam kurun waktu tiga tahun.
ISSN 2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.022

## How to Cite:
Djunur,  Imran.  Penerapan  Prinsip  Pengungkapan  Lengkap  Akun Piutang  Perpajakan  pada  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  TA 2017-2019. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15(2), 125-152. https:// doi.org/10.21009/wahana.15.022

## PENDAHULUAN
UU  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  mewajibkan  Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang selanjutnya  disebut  sebagai  Laporan  Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP memuat kinerja keuangan  atas  penggunaan  anggaran  yang ditetapkan  dalam  APBN.  Namun,  LKPP  tidak hanya  ditujukan  untuk  DPR,  melainkan  juga kepada  pihak  lain  yaitu  kreditur,  akademisi, peneliti,  investor,  dan  masyarakat  umum,  di mana setiap pihak memiliki kepentingan masing- masing  dalam  memanfaatkan  informasi  yang disajikan dalam laporan keuangan.
Agar  dapat  dimanfaatkan  oleh  berbagai pengguna  laporan  keuangan,  informasi  dalam LKPP  harus  memenuhi  karakteristik  kualitatif dan  prinsip-prinsip  yang  ditetapkan  dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), antara lain Prinsip Full Disclosure, yaitu prinsip pengungkapan  atau  penyajian  informasi  secara lengkap  atas  aset,  kewajiban  dan  ekuitas,  baik melalui face ataupun  CaLK.  Pengungkapan informasi  dalam  LKPP  merupakan  hal  yang penting  karena  menjadi  salah  satu  dari  empat kriteria dalam pemeriksaan BPK terhadap LKPP, selain  Kesesuaian  dengan  SAP,  Kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (Pasal 16 Undang-undang  Nomor  15  tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara).
Melalui  rincian,  deskripsi,  narasi,  tabel, daftar  dan  grafik,  CaLK  memandu  pengguna LKPP  memahami  penyajian  angka-angka  pada Laporan  Operasional,  Laporan  Realisasi Anggaran,  Laporan  Perubahan  SAL,  Laporan Perubahan  Ekuitas,  Laporan  Arus  Kas  dan Neraca. Namun, seringkali bentuk CaLK hanya mengulang informasi, misalnya hanya mengubah tabel menjadi kalimat tanpa memberi informasi  tambahan.  Bentuk  CaLK  seperti  ini, bukan bentuk CaLK yang diinginkan pengguna LKPP  karena  tidak  menambah  informasi  bagi mereka.  Informasi  yang  lengkap  akan menghindarkan  pengguna  laporan  keuangan dari hal  yang menyesatkan dalam pengambilan keputusan atau pendapat atas kondisi keuangan dan  kinerja  pemerintah  pusat.  Dalam  era internet, diperlukan suatu informasi yang dapat dipahami  dan  diandalkan  untuk  meminimalisir berita  menyesatkan  atau  palsu ( hoax ) terkait kinerja  pemerintah  pusat,  yang  jika  tidak disediakan  dapat  menciptakan  tuduhan  tidak benar  (fitnah)  terhadap  kinerja  pemerintah  dan mendorong terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Setiap kelompok akun memiliki pengungkapan  masing-masing  yang  harus memenuhi  Prinsip  Pengungkapan  Lengkap. Dalam  penelitian  ini,  penulis  membatasi  ruang lingkup  hanya  pada  akun  Piutang  Perpajakan. Akun  ini  dipilih  untuk  dianalisis  karena mendapat  perhatian  dari  masyarakat,  DPR  dan Wajib  Pajak  (WP)  dan  memiliki  persentase yang makin meningkat terhadap total nilai Aset, yaitu 0,99% (TA 2017), 1,37% (TA 2018) dan 1,59% (TA 2019).
2302-1810 (online)
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penelitian ini  dilakukan  untuk  menilai  kualitas  penerapan prinsip pengungkapan lengkap atas akun piutang perpajakan pada LKPP TA 2017 s.d 2019.

## TINJAUAN TEORI
Penyediaan Informasi Terkait Kinerja Keuangan Pemerintah: Akuntabilitas, Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah berkewajiban
untuk memberikan  informasi  keuangan  yang  akan digunakan  untuk  pengambilan  keputusan ekonomi,  sosial,  dan  politik  oleh  pihak-pihak yang  berkepentingan.  Laporan  keuangan  untuk mendukung  pembuatan  keputusan  ekonomi, sosial,  dan  politik  tersebut  meliputi  informasi yang  digunakan  untuk  (a)  membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan,  (b)  menilai  kondisi  keuangan  dan hasil-hasil  operasi,  (c)  membantu  menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang terkait dengan masalah keuangan dan  ketentuan  lainnya,  serta  (d)  membantu dalam  mengevaluasi  efisiensi  dan  efektivitas. Mardiasmo (2018: 203).
Pendapat  Mardiasmo  tersebut  sejalan dengan  GASB  ( Governmental  Accounting Standards  Board ),  yang  juga  menjelaskan pentingnya penyediaan informasi untuk mencapai  tujuan  tertinggi  laporan  keuangan, yaitu  akuntabilitas.  Hal  tersebut  dicantumkan dalam  paragraf  2 Statement  No.  34  of  the Governmental  Accounting  Standards,  Board Basic Financial Statements—and Management’s Discussion  and  Analysis—for  State  and  Local Governments ( June 1999 ), sebagai berikut:
“ Accountability  is  the  paramount  objective  of governmental financial reporting—the objective from  which  all  other  financial  reporting objectives  flow.  Governments’  duty  to  be accountable  includes  providing  financial information that is useful for economic, social, and  political  decisions.  Financial  reports  that contribute to these decisions include information  useful  for  (a)  comparing  actual financial  results  with  the  legally  adopted budget,  (b)  assessing  financial  condition  and results  of  operations,  (c)  assisting  in determining  compliance  with  financerelated laws,  rules,  and  regulations,  and  (d)  assisting in evaluating efficiency and effectiveness”.
Akuntabilitas tersebut sebenarnya perwujudan  hak  dasar  masyarakat  terhadap pemerintah  (Mardiasmo,  2018:214):  (1)  Hak untuk  mengetahui  ( right  to  know ):  mengetahui kebijakan  pemerintah,  mengetahui  keputusan yang  diambil  pemerintah,  dan  mengetahui alasan  dilakukannya  suatu  kebijakan  dan keputusan  tertentu;  (2)  Hak  untuk  diberikan informasi  ( right  to  be  informed ):  meliputi  hak untuk  diberi  penjelasan  secara  terbuka  atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi  perdebatan  publik;  dan  (3)  Hak  untuk didengar  aspirasinya  ( right  to  be  heard  and  to be listened to )”.
Mahmudi (2016:19-20) menjelaskan bahwa  akuntabilitas  publik  yang  harus dilakukan  oleh  organisasi  sektor  publik  terdiri atas  beberapa  aspek.  Dimensi  akuntabilitas yang  harus  dipenuhi  oleh  lembaga-lembaga publik  tersebut  antara  lain  (Hopwood  dan Tomkins,  1984;  Elwood,  1993)  adalah akuntabilitas finansial
( financial accountability ), yaitu  pertanggungjawaban lembaga-lembaga  publik  untuk  menggunakan uang  publik  ( public  money )  secara  ekonomi,
2302-1810 (online)
efisien,  dan  efektif,  tidak  ada  pemborosan  dan kebocoran  dana  serta  korupsi.  Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial.  Akuntabilitas  finansial  sangat  penting karena  pengelolaan  keuangan  publik  menjadi perhatian  utama  masyarakat.  Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk  membuat  laporan  keuangan  untuk menggambarkan  kinerja  finansial  organisasi kepada  pihak  luar.  Akuntansi  sektor  publik memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam mendorong  terciptanya  akuntabilitas  finansial. Kekuatan  utama  akuntansi  adalah  pada pemberian  informasi.  Informasi  keuangan merupakan  produk  akuntansi  yang  sangat powerful untuk  mempengaruhi  pengambilan keputusan, meskipun informasi keuangan bukanlah
satu-satunya informasi yang dibutuhkan  untuk  mendukung  pengambilan keputusan. Informasi keuangan merupakan bahan dasar  untuk  pengambilan  keputusan  ekonomi, sosial, dan politik.
Tuntutan  terhadap  akuntabilitas  yang dijelaskan  di  atas  hanya  dapat  diwujudkan  jika ditunjang dengan suatu  sistem akuntansi. Sabeni (2008:105)  menjelaskan  bahwa  sistem  akuntansi suatu lembaga pemerintahan harus: (a)
menunjukkan  bahwa  semua  ketentuan  hukum dan perundang-undangan telah dipenuhi, dan (b) menentukan secara wajar dan dengan pengungkapan  yang  selengkapnya  atas  posisi keuangan dan hasil operasi dana.
Untuk sektor pemerintahan, sistem akuntansi menggunakan Akuntansi Pemerintahan,  yang  oleh  Bahtiar  Arif  (2002:3)
memiliki tiga tujuan pokok, yaitu:
1.
Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) Memberikan  informasi  keuangan  yang lengkap,  cermat,  dan  dalam  bentuk  dan waktu  yang  tepat,  yang  berguna  bagi pihak  yang  bertanggung  jawab,  terkait kegiatan  unit-unit  pemerintahan.  Fungsi pertanggungjawaban seharusnya menyediakan  informasi  tentang  berbagai tindakan  pemerintah  selama  periode bersangkutan.  Jadi,  dapat  dikatakan bahwa fungsi pertanggungjawaban mengandung  arti  yang  lebih  luas  dari sekedar  ketaatan  kepada  peraturan.
Pertanggungjawaban  juga  mengharuskan untuk bertindak bijaksana dalam penggunaan  sumber-sumber  daya  yang ada.
2. Manajerial Menyediakan  informasi  keuangan  yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan,  pengambilan  keputusan  dan penilaian  kinerja  pemerintah.  Tujuan manajerial  ini  perlu  dikembangkan  agar organisasi  pemerintahan  tingkat  atas  dan menengah dapat mengandalkan informasi keuangan  atas  pelaksanaan  sebelumnya untuk membuat keputusan atau menyusun perencanaan masa yang akan datang.
3. Pengawasan
Memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan  oleh  aparat  pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Kedudukan akuntansi pemerintahan tersebut  bertujuan  menyajikan  informasi
ISSN 2302-1810 (online)
ekonomi  dari  suatu  entitas  ekonomi.  Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut berguna bagi pihak-pihak yang ada dalam entitas ekonomi  tersebut  maupun  pihak-pihak  di  luar entitas  tersebut.  Dalam  akuntansi  pemerintahan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan  umum  untuk  memenuhi  kebutuhan informasi  dari  semua  kelompok  pengguna. Dengan  demikian,  laporan  keuangan  tidak dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan  spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Meskipun  memiliki  akses  terhadap  detail informasi  yang  tercantum  di  dalam  laporan keuangan,  pemerintah  wajib  memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk  keperluan  perencanaan,  pengendalian  dan pengambilan  keputusan.  Selanjutnya  pemerintah dapat  menentukan  bentuk  dan  jenis  informasi tambahan  untuk  kebutuhan  sendiri  di  luar  jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini  maupun  standar-standar  akuntansi  yang dinyatakan lebih lanjut. (Rachmat, 2011:51).
Output akhir  dari  Akuntansi  Pemerintahan adalah  laporan  keuangan  pemerintahan  yang ditujukan  untuk  berbagai  macam  pengguna laporan  keuangan.  Mardiasmo  (2018:215) menjelaskan  bahwa  setiap  pemakai  laporan keuangan  pemerintah  memiliki  kebutuhan  dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi  keuangan  yang  diberikan  oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan akan timbul konflik kepentingan.  Laporan  keuangan  pemerintah disediakan  untuk  memberi  informasi  kepada berbagai kelompok pemakai ( general purposive ). Laporan  keuangan  pemerintah  merupakan  hak
publik  yang  harus  diberikan  oleh  pemerintah, baik  pusat  maupun  daerah.  Hak  publik  atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik,  yaitu  konsep  yang  mensyaratkan organisasi  publik  untuk  memberikan  laporan keuangan  sebagai  bukti  pertanggungjawaban dan pengelolaan ( accountability &
stewardship ).
Dengan  demikian,  substansi  dan  unsur utama  dari  akuntabilitas,  sistem  akuntansi  dan laporan  keuangan  adalah  pengungkapan informasi  kepada  berbagai  macam  pihak  yang membutuhkan. Sujarweni (2015:25) memperingatkan  bahwa  jika  laporan  keuangan organisasi  sektor  publik  buruk  maka  akan menyebabkan:  (1)  Kepercayaan  masyarakat kepada  pengelola  dana  publik  (pemerintah) akan  menurun;  (2)  Penanam  modal  atau investor  tidak  berani  menanamkan  modalnya lagi;  (3)  Para  donatur  atau  penyumbang  dana akan mengurangi atau menghentikan bantuannya;  (4)  Laporan  keuangan  tidak  dapat digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  dan pengukuran kinerja; dan (5)  Laporan keuangan tidak dapat diaudit.

## Prinsip Pengungkapan Lengkap
Untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi pengguna laporan keuangan, pelaporan keuangan  secara  umum  harus  mengikuti  suatu kerangka  konseptual,  yang  dalam  bidang akuntansi  pemerintahan  diatur  oleh  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PP  71). Kerangka  Konseptual  adalah  konsep  yang
2302-1810 (online)
mendasari  penyusunan  dan  pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Tujuannya  adalah  sebagai  acuan  bagi:  (1) penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya; (2) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi  masalah  akuntansi  yang  belum diatur  dalam  standar;  (3)  Auditor  dalam memberikan  pendapat  mengenai  apakah  laporan keuangan disusun sesuai dengan standar; dan (4) para  pengguna  laporan  keuangan  dalam menafsirkan  informasi  yang  disajikan  pada laporan  keuangan  yang  disusun  sesuai  dengan standar (Lampiran I.01 PP 71).
Prinsip  pengungkapan  lengkap  adalah  satu dari  delapan  prinsip  akuntansi  dan  pelaporan keuangan  yang  diyatakan  dalam  PP  71  harus dipenuhi oleh Pemerintah. Prinsip ini mensyaratkan  LKPP  menyajikan  secara  lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Tentu saja,  informasi  tersebut  harus  memenuhi karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan,  yaitu relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan  dapat dipahami  untuk  memenuhi  tujuan  pelaporan keuangan.
Jenis  pengungkapan  informasi  dalam laporan  keuangan  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Menurut Tingkat Urgensinya
Menurut  Naim  dan  Rahman  (2000), pengungkapan  dalam  laporan  keuangan dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu pengungkapan wajib ( mandatory disclosure )  dan  pengungkapan  sukarela ( voluntary disclosure ) (Na’im dan
Rakhman, 2000). Dalam kualitas informasi keuangan terdapat dua jenis pengungkapan
( disclosure ) yang diterbitkan oleh perusahaan.
Pengungkapan tersebut adalah  pengungkapan  wajib  ( mandatory disclosure )  merupakan  pengungkapan yang  diwajibkan  peraturan  pemerintah dan  pengungkapan  sukarela  ( voluntary disclosure )  merupakan  pengungkapan yang tidak diwajibkan peraturan. Penelitian  tentang  pencapaian  efisiensi dan  sebagai  sarana  akuntabilitas  publik, pengungkapan  laporan  keuangan  menjadi faktor yang signifikan (dikutip dalam Eko Susilo Haryadi, dkk, 2015:185).
2. Menurut Tingkat Keluasan Pengungkapan Ada tiga konsep mengenai luas pengungkapan  laporan  keuangan  yaitu adequate,  fair, dan full  disclosure . Konsep  yang  paling  sering  digunakan adalah adequate disclosure (pengungkapan cukup), yaitu pengungkapan  minim  yang  disyaratkan oleh peraturan yang berlaku dimana pada tingkat ini investor dapat menginterpretasikan  angka-angka  dalam laporan keuangan. Konsep fair disclosure (pengungkapan wajar) mengandung sasaran etis dengan menyediakan informasi  yang  layak  terhadap  investor potensial.  Sedangkan full  disclosure (pengungkapan  penuh)  memiliki  kesan penyajian laporan keuangan yang berlebihan sehingga banyak pihak berpendapat  bahwa full  disclosure merupakan konsep yang dapat merugikan perusahaan  (Eko  Susilo  Haryadi,  dkk, 2015:185).
2302-1810 (online)

## Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP  04  tentang  Catatan  atas  Laporan Keuangan  mensyaratkan  CaLK  harus  disajikan secara  sistematis  dan  meliputi  penjelasan  atau daftar  terinci  atau  analisis  atas  nilai  suatu  pos yang  disajikan  dalam  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA),  Laporan  Perubahan  Saldo Anggaran  Lebih  (LP  SAL),  Neraca,  Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE).  Termasuk pula  dalam  CaLK  adalah  penyajian  informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh PSAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan  untuk  penyajian  yang  wajar  atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontingensi dan komitmen-komitmen lainnya.
Secara umum, dalam rangka pengungkapan
yang lengkap dan memadai,
CaLK mengungkapkan  hal-hal  sebagai  berikut:  (1) Informasi  Umum  tentang  Entitas  Pelaporan  dan Entitas  Akuntansi;  (2)  Informasi  tentang kebijakan  fiskal/keuangan  dan  ekonomi  makro; (3)  Ikhtisar  pencapaian  target  keuangan  selama tahun  pelaporan  berikut  kendala  dan  hambatan yang  dihadapi  dalam  pencapaian  target;  (4) Informasi  tentang  dasar  penyajian  laporan keuangan  dan  kebijakan  akuntansi  yang  dipilih untuk  diterapkan  atas  transaksi-transaksi  dan kejadian-kejadian  penting  lainnya;  (5)  Rincian dan  penjelasan  masing-masing  pos  yang disajikan  pada  lembar  muka  laporan  keuangan; (6)  Informasi  yang  diharuskan  oleh  PSAP  yang belum  disajikan  dalam  lembar  muka  laporan keuangan;  dan  (7)  Informasi  lainnya  yang diperlukan  untuk  penyajian  yang  wajar,  yang
tidak  disajikan  dalam  lembar  muka  laporan keuangan.
CaLK  harus  menyajikan  informasi  yang diharuskan  dan  dianjurkan  oleh  PSAP  lainnya serta  pengungkapan-pengungkapan  lain  yang diperlukan  untuk  penyajian  wajar  atas  laporan keuangan,  seperti  kewajiban  kontingensi  dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam CaLK harus dapat memberikan informasi  lain  yang  belum  disajikan  dalam bagian lain laporan keuangan.
Pengungkapan  informasi  dalam  CaLK harus  menyajikan  informasi  yang  tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan,  rincian  aset  tetap,  atau  rincian pengeluaran  belanja)  dari  seperti  yang  telah ditampilkan  pada  lembar  muka  laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan  pemahaman  pembaca,  harus merujuk ke rincian  yang disajikan pada tempat lain  di  laporan  keuangan.  Dalam  kebijakan akuntansi  pos  aset  tetap  disebutkan  dasar pengukuran  adalah  harga  perolehan.  Penelitian terhadap  akun-akun  yang  mendukung  pos  aset tersebut  menunjukkan  ada salah satu  akun  aset dengan  harga  selain  harga  perolehan,  karena aset dimaksud diperoleh dari donasi.
CaLK  juga  harus  mengungkapkan informasi  yang  bila  tidak  diungkapkan  akan menyesatkan  bagi  pembaca  laporan,  misalnya kejadian  penting  selama  tahun  pelaporan, seperti: (1) Penggantian manajemen pemerintahan  selama  tahun  berjalan;  (2) Kesalahan  manajemen  terdahulu  yang  telah dikoreksi  oleh manajemen baru; (3) Komitmen
2302-1810 (online)
atau kontingensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;  (4)  Penggabungan  atau  pemekaran entitas  tahun  berjalan;  dan  (5)  Kejadian  yang mempunyai  dampak  sosial,  misalnya  adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

## Prinsip  Pengungkapan  Lengkap  atas  Piutang Perpajakan
Piutang  pajak  adalah  piutang  yang  timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan,  yang belum dilunasi sampai  dengan  akhir  periode  laporan  keuangan (Mursyidi,  2013:133).  Sebagai  akun  yang signifikan,  piutang  pajak  harus  diungkapkan secara lengkap dalam laporan keuangan.
Menurut  Martani,  dkk  (2012:  229-234), pengungkapan tersebut terbagi dalam tiga bagian, yaitu:  Pengungkapan  Kebijakan  Akuntansi, Pengungkapan rincian piutang yang menjelaskan angka  dalam  laporan  keuangan  pokok,  serta penjelasan  lain  yang  material  dan  signifikan. Pengungkapan  kebijakan  akuntansi  piutang diletakkan  bersamaan  dengan  pengungkapan instrumen  keuangan.  Kebijakan  akuntansi  yang dijelaskan  dalam  kebijakan  akuntansi  piutang  di antaranya  adalah:  (1)  metode  pengakuan  awal; (2)  metode  pengukuran  setelah  perolehan;  (3) metode  untuk  menghitung  penurunan  nilai;  dan (4) penjelasan mengenai penghapusan piutang.
Catatan  atas  Laporan  Keuangan  dalam rincian laporan keuangan dan penjelasan penting tentang piutang, meliputi: (1) jenis piutang  yang dimiliki,  misalnya  menurut  mata  uang  dan  sifat piutang;  (2)  rincian  piutang  yang  dilakukan kepada  pelanggan  dengan  jumlah  signifikan;  (3)
identifikasi  piutang  yang  diklasifikasikan sebagai  aset  lancar  dan  aset  tidak  lancar;  (4) penurunan  nilai  piutang  dan  penjelasan penurunan  nilai  yang  dilakukan  secara  kolektif maupun  individu;  (5)  piutang  yang  digunakan sebagai  jaminan;  (6)  informasi  terkait  risiko, yang  menjelaskan  piutang  yang  telah  jatuh tempo  atau  mengalami  penurunan  nilai,  nilai terbawa  dari  piutang  yang  mengalami penurunan  nilai  yang  telah  dinegosiasikan  dan analisis  umur  piutang  atas  piutang  yang  telah jatuh  tempo;  (7)  Nilai  wajar  piutang;  dan  (8) semua konsentrasi risiko kredit atas piutang.
Piutang  disajikan  dalam  laporan  posisi keuangan  sebesar  nilai  diamortisasi  dikurangi kerugian penurunan nilai. Catatan atas Laporan Keuangan  menjelaskan  kebijakan  akuntansi, rincian  piutang  menurut  jenis,  rekonsiliasi cadangan piutang, dan informasi khusus terkait piutang  seperti  piutang  dijaminkan  dan penjelasan rinci debitur tertentu.
Kieso dan Weigandt (2008:367), menyebutkan aturan umum dalam pengklasifikasian piutang adalah: (1)
Memisahkan  berbagai  jenis  piutang  yang dimiliki  perusahaan,  jika  material;  (2) Menjamin  bahwa  akun  penilaian  secara  tepat meng offset akun  piutang  yang  terkait;  (3)
Menentukan bahwa piutang
yang diklasifikasikan  dalam  kelompok  aset  lancar akan  dikonversikan  menjadi  kas  dalam  satu tahun atau satu  siklus operasi  tergantung mana yang lebih panjang; (4) Mengungkapkan setiap kontingensi kerugian yang ada pada piutang; (5) Mengungkapkan setiap piutang yang digadaikan sebagai jaminan; dan (6)
2302-1810 (online)
mengungkapkan semua konsentrasi yang signifikan  dari  risiko  kredit  yang  berasal  dari piutang.
Selanjutnya Kieso dan Weigandt (2008:367) menjelaskan bahwa terdapat konsentrasi risiko kredit apabila piutang memiliki karakteristik  serupa  yang  bisa  mempengaruhi daya-tagihnya.  Karakteristik-karakteristik  umum ini  mungkin  berupa  perusahaan-perusahaan debitur  yang  berada  dalam  industri  yang  sama atau wilayah negara yang sama. Sebagai contoh, Quantum  Corporation  melaporkan  bahwa penjualan disk  drive kepada  lima  pelanggan utamanya  (termasuk  Hawlett-Packard)  mewakili 40 persen pendapatannya pada tahun 2003.
Pemakai laporan keuangan ingin mengetahui  apakah  sebagian  besar  piutang  dari penjualan  tersebut  merupakan  transaksi  dengan pelanggan  yang  menghadapi  ketidakpastian kondisi  ekonomi.  Tidak  ada  pedoman  numerik yang disediakan menyangkut apa yang dimaksud dengan “konsentrasi risiko kredit”. Tiga hal yang harus  diungkapkan  dengan  konsentrasi  yang teridentifikasi,  yaitu  (1)  Informasi  mengenai karakteristik yang memunculkan konsentrasi; (2) Jumlah  kerugian  yang  bisa  dialami  seandainya tidak  bisa  membayar,  dan  (3)  Informasi menyangkut  setiap  jaminan  yang  berhubungan dengan piutang.
Untuk LKPP, pengungkapan piutang pajak diatur  dalam  Buletin  Teknis  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Nomor  16  tentang  Akuntansi Piutang Berbasis Akrual (Bultek Nomor 16) yang menjelaskan  bahwa  piutang  disajikan  dan diungkapkan  secara  memadai  atau  cukup  dalam CaLK.  Informasi  dimaksud  dapat  berupa:  (1)
Kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  dalam pengakuan,  penilaian  dan  pengukuran  piutang; (2)  Rincian  jenis-jenis,  saldo  menurut  umur untuk  mengetahui  tingkat  kolektibilitasnya;  (3) Penjelasan  atas  penyelesaian  piutang,  masih  di Kementerian  Negara/Lembaga/Pemda  atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN; (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan (5) Penghentian  pengakuan  piutang  (daluarsa, hapus buku, ekstrakomptabel dan hapus tagih).
LKPP  tersebut  disusun  secara  berjenjang dari  laporan  keuangan  tingkat  satuan  kerja hingga  tingkat  pusat  sehingga  kewajiban pengungkapan  informasi  piutang  perpajakan dalam  Bultek  Nomor  16  kemudian  dikuatkan lagi  dan  dirinci  dengan  peraturan  di  bawah Peraturan Pemerintah, yaitu:
1. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  43/ PMK.03/2018 tentang Kebijakan
Akuntansi  Penghapusbukuan  Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa.
Informasi  yang  wajib  diungkapkan adalah:  (a)  Piutang  pajak  yang  telah daluwarsa;  (b)  Piutang  pajak  yang  telah dihapusbukukan; (c) Piutang ekstrakomptabel;  dan  (d)  Piutang  pajak yang telah dihapustagihkan. 2. Peraturan  Direktur  Jenderal  (Dirjen)
Pajak Nomor 08/PJ/2009 tentang
Pedoman  Akuntansi  Piutang  Pajak. Informasi  yang  wajib  diungkapkan adalah:  (a)  Kebijakan  akuntansi  yang digunakan  dalam  penilaian,  pengakuan dan  pengukuran  piutang;  (b)  Rincian Saldo  Piutang  Pajak  berdasarkan  jenis pajak  dan  berdasarkan  umur  piutang
untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
(c)  Penjelasan  atas  penyelesaian  piutang (tindakan  penagihan);  (d)  Jenis  jaminan atau  sita  jaminan  jika  ada;  dan  (e) Informasi  tentang  terjadinya  perselisihan (sengketa) piutang pajak.
Peraturan  ini  sudah  diganti  dengan
Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor  Per-20/ PJ/2020  tentang  Pedoman  Akuntansi Piutang Pajak. Terdapat tambahan informasi  yang  harus  diungkapkan  yaitu piutang  pajak  yang  telah  dilakukan penghapustagihan  dan  informasi  lain  yang dianggap penting mengenai piutang pajak.
3. Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P-
47/BC/2010 tentang Pedoman
Penatausahaan  Piutang  di  Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Informasi  yang  wajib  diungkapkan  adalah: (a)  Kebijakan  akuntansi  yang  digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang  yaitu dasar pengakuan timbulnya  masing-masing  piutang,  dasar yang  dijadikan  nilai  piutang,  penyisihan, pelimpahan piutang, pelimpahan penagihan dan  penghapusan;  (b)  Rincian  saldo piutang  berdasarkan  jenis  pajak,  status penagihan, jenis dokumen sumber piutang, status  importir/  pengusaha  (aktif/blokir/ tidak  aktif),  umur  piutang  dan  kualitas piutang untuk mengetahui tingkat
kolektibilitasnya;  (c)  Penjelasan  atas penyelesaian  piutang  (tindakan  penagihan) atau  sudah  diserahkan  penagihannya kepada  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara  dan  Lelang  (KPKNL);  (d)  Jenis
jaminan  atau  sita  jaminan  jika  ada;  (e) Informasi  tentang  terjadinya  perselisihan (sengketa) piutang seperti piutang dengan nilai  signifikan  yang  masih  dalam  proses banding sampai dengan periode pelaporan;  dan  (f)  Penyisihan  piutang tidak tertagih.
Penyediaan  informasi  piutang  perpajakan yang  telah  disebutkan  di  atas,  antara  lain, ditujukan  untuk  pengukuran  kinerja  terkait pengelolaan  pajak,  sebagaimana  diungkapkan Mardiasmo  (2018:19)  bahwa  untuk  melakukan pengukuran  kinerja,  pemerintah  memerlukan informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator  kinerja  ( performance  indicator ) sebagai  dasar  penilaian  kinerja.  Manajemen akan  kesulitan  untuk  melakukan  pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai.  Indikator  kinerja  tersebut  dapat bersifat  finansial  maupun  non  finansial. Informasi  akuntansi  memiliki  peran  utama dalam  menentukan  indikator  kinerja  sektor publik.

## METODE PENELITIAN Pengumpulan Data
Informasi piutang perpajakan diperoleh melalui proses  identifikasi  terhadap  CALK  LKPP  TA 2017 s.d 2019.

## Variabel Penelitian
Untuk  menilai  apakah  penerapan  prinsip pengungkapan  lengkap  ( full  disclosure )  atas akun  perpajakan  telah  memadai,  penulis menggunakan  variabel  penelitian  berupa kriteria  atas  kelengkapan  pengungkapan  akun
akun  perpajakan  yang  bersumber  dari  Bultek Nomor  16,  peraturan,  dan  literatur  akuntansi,
sebagai berikut: Kriteria 1: Pengungkapan
Kebijakan

## Akuntansi Terkait Piutang Perpajakan
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar -dasar,  konvensi-konvensi,  aturan-aturan,  dan praktik-praktik  spesifik  yang  dipilih  oleh  suatu entitas  pelaporan  dalam  penyusunan  dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi mencakup pengakuan, pengukuran dan
pengungkapan suatu akun.
Kriteria 2: Pengungkapan  Piutang  Pajak Menurut  Umur  untuk  Mengetahui  Tingkat Kolektibilitasnya
Tingkat kolektibilitas adalah tingkat ketertagihan piutang pajak yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar  kewajiban  oleh  Penanggung  Pajak. Makin  lama  Penanggung  Pajak  menunda pembayaran, makin sulit pemerintah mencairkan piutang pajak.

## Kriteria  3:  Pengungkapan  Penyelesaian Piutang Pajak
Penyelesaian  piutang  adalah  tahapan  tindakan penagihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menagih  pembayaran  tunggakan  dari  WP. Tindakan  penagihan  Pajak  adalah  serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  dengan menegur  atau  mengingatkan,  melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa (SP), mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
Kriteria  4:  Pengungkapan  Jaminan  atau  Sita

## Jaminan
Jaminan  atau  agunan  adalah  barang  yang diserahkan  oleh  WP  sebagai  jaminan  dalam rangka  permohonan  angsuran  atau  penundaan pembayaran  utang  pajak  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  Sita  jaminan  atau  barang  sitaan adalah  barang  Penanggung  Pajak  yang dijadikan  jaminan  piutang  pajak  sesuai  dengan hasil  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  Jurusita Pajak.
Kriteria  5:  Pengungkapan  Penyelesaian Piutang atau Tindakan Penagihan Pajak Sengketa  pajak  adalah  sengketa  yang  timbul dalam  bidang  perpajakan  antara  WP  atau penanggung  Pajak  dengan  pejabat  yang berwenang  sebagai  akibat  dikeluarkannya keputusan  yang  dapat  diajukan  Banding  atau Gugatan  kepada  Pengadilan  Pajak  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  perpajakan, termasuk  Gugatan  atas  pelaksanaan  penagihan berdasarkan  Undang-undang  Penagihan  Pajak dengan SP. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh  WP  adalah  keberatan,  banding,  gugatan dan peninjauan kembali.
Kriteria  6:  Pengungkapan  Piutang  Pajak yang Telah Daluwarsa
Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi daluwarsa  setelah:  (a)  Piutang  perpajakan  di Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP):  melampaui waktu  lima  tahun  terhitung  sejak  penerbitan STP,  SKPKB,  SKPKBT,  dan  Surat  Keputusan (SK)  Pembetulan,  SK  Keberatan,  Putusan Banding,  serta  Putusan  Peninjauan  Kembali. Daluwarsa  penagihan  pajak  tertangguh  apabila diterbitkan SP, ada pengakuan utang pajak dari
WP  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  atau dilakukan  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan;  dan  (b)  Piutang  perpajakan  di  BC: melampaui waktu sepuluh tahun sejak timbulnya kewajiban membayar.
Kriteria  7:  Pengungkapan  Penghapusbukuan
Piutang Penghapusbukuan
adalah pernyataan keputusasaan  tentang  penagihan  suatu  piutang, dapat diawali/diiringi suatu pengumuman yuridis -formil tentang suatu pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, disertai alasan dan latar belakang keputusan.

## Kriteria  8:  Pengungkapan  Piutang  Pajak Ekstrakomptabel
Piutang  ekstrakomptabel  adalah  piutang  yang dihapusbukukan  dari  neraca  berdasarkan  alasan- alasan  tersebut  di  atas  dan  kemudian  dicatat  di luar Neraca. Daftar piutang pajak ekstrakomptabel adalah kelanjutan dari penghapusan  piutang  pajak  sehingga  harus  juga memuat informasi yang sama seperti pengungkapan penghapusan piutang pajak,  yaitu jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusbukuan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

## Kriteria  9:  Pengungkapan  Penghapustagihan Piutang Pajak
Penghapustagihan  adalah  penghapusan  Piutang Negara  setelah  Penghapusbukuan  dilakukan dengan  menghapuskan  hak  tagih  Negara. Penghapustagihan piutang pajak adalah kelanjutan  dari  penghapusbukuan  piutang  pajak dan  pencatatan  secara  ekstrakomptabel  sehingga harus  pengungkapan  penghapustagihan  piutang pajak  harus  juga  memuat  informasi  yang  sama,
yaitu jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusbukuan piutang,  dan  penjelasan  lainnya  yang  dianggap perlu.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif. Penelitian  dimulai  dengan  mendeskripsikan bentuk informasi piutang pajak yang diungkapkan  dalam  LKPP  TA  2017  s.d  2019, kemudian melakukan analisis kesesuaian antara bentuk pengungkapan dengan kriteria pemenuhan Prinsip Pengungkapan Lengkap.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penilaian Tingkat Penerapan Prinsip Pengungkapan Lengkap Berdasarkan analisis terhadap bentuk pengungkapan informasi akun piutang perpajakan  dengan  menggunakan  sembilan kriteria  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Kriteria  1:  Pengungkapan  Kebijakan Akuntansi Terkait Piutang Perpajakan
Kebijakan  akuntansi  adalah  prinsip- prinsip,  dasar-dasar,  konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang  dipilih  oleh  suatu  entitas  pelaporan dalam penyusunan dan  penyajian laporan keuangan  (Paragraf  8  PSAP  Nomor  1 Penyajian Laporan Keuangan).
Hasil  analisis  untuk  kriteria  1  ini disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

## Tabel 1

## Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
LKPP URAIAN 2017 Bentuk Pengungkapan Halaman  115:  Piutang  Perpajakan  yang  diakui  pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh WP untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada  unsur  nilai  setuju  atau  tidak  setuju  atas  nilai  ketetapan pajak.  Piutang  Perpajakan  pada  DJBC  merupakan  tagihan pajak  yang  telah  mempunyai  surat  ketetapan  yang  dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Hasil Penilaian Pengungkapan  belum  memadai karena  kebijakan  akuntansi terkait  penambah  dan  pengurang  piutang  pajak  tidak diungkapkan serta penyisihan piutang pajak. 2018 Bentuk Pengungkapan Halaman  127:  Piutang  Perpajakan  yang  diakui  pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh WP untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada  unsur  nilai  setuju  atau  tidak  setuju  atas  nilai  ketetapan pajak.  Piutang  Perpajakan  pada  DJBC  merupakan  tagihan pajak  yang  telah  mempunyai  surat  ketetapan  yang  dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Hasil Penilaian Pengungkapan  belum  memadai karena  kebijakan  akuntansi terkait  penambah  dan  pengurang  piutang  pajak  tidak diungkapkan serta penyisihan piutang pajak. 2019 Bentuk Pengungkapan Halaman 143: Piutang  Perpajakan  pada  DJP  merupakan  tagihan  pajak  yang tercantum dalam SKPKB/SKPKBT, dan STP atau SPPT yang belum dilunasi s.d 31 Desember 2019. Piutang Perpajakan pada DJBC  merupakan  tagihan  pajak  yang  telah  mempunyai  surat ketetapan  yang  dapat  dijadikan  kas  dan  belum  diselesaikan pada  tanggal  neraca  yang  diharapkan  dapat  diterima  dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Hasil Penilaian Pengungkapan  belum  memadai karena  kebijakan  akuntansi terkait  penambah  dan  pengurang  piutang  pajak  tidak diungkapkan serta penyisihan piutang pajak.
Bagian  kebijakan  akuntansi  pada CaLK  menjelaskan  hal-hal  berikut  ini:  (a) dasar  pengukuran  yang  digunakan  dalam penyusunan  laporan  keuangan;  (b)  sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Pemerintahan diterapkan oleh suatu  entitas  pelaporan;  dan  (c)  setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan  untuk  memahami  laporan keuangan  (Paragraf  108  PSAP  Nomor  1 Penyajian Laporan Keuangan).
Pengguna  laporan  keuangan  perlu
mengetahui  basis–basis  pengukuran  yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.  Apabila lebih dari  satu  basis  pengukuran  digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi  yang  disajikan  harus  cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan  kewajiban  yang  menggunakan  basis pengukuran  tersebut  (Paragraf  109  PSAP Nomor  1  Penyajian  Laporan  Keuangan). Kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam kebijakan  akuntansi  piutang  di  antaranya adalah  metode  pengakuan  awal,  dan metode  pengukuran  setelah  perolehan (Martani dkk:2012).
Berdasarkan referensi
tersebut,
informasi tentang kebijakan akuntansi yang penting  namun  belum  diungkapkan  dalam LKPP  TA  2017  s.d  2019  adalah:  (a) Metode  pengukuran  piutang  pajak,  yaitu nilai  yang  digunakan  sebagai  dasar pencatatan  pertama  kali,  penambahan  dan pengurangan piutang pajak; dan (b) Metode
pengukuran  penyisihan  piutang  pajak, yaitu  nilai  agunan  dan  persentase  yang digunakan  untuk  menghitung  nilai penyisihan piutang pajak.
Ketidaklengkapan pengungkapan kebijakan akuntansi menyebabkan pengguna  LKPP  tidak  dapat:  (a) Mengetahui  apakah  kebijakan  akuntansi masih  sama  atau  berbeda  dengan  tahun- tahun
sebelumnya. Konsistensi penggunaan  kebijakan  akuntansi  akan membuat  LKPP TA 2017 s.d 2019 dapat dibandingkan  dengan  LKPP  tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana yang diprasyaratkan dalam
karakteristik kualitatif  laporan  keuangan,  yaitu  suatu informasi harus dapat dibandingkan untuk mewujudkan  tujuan  laporan  keuangan. Jika  ada  perubahan  kebijakan  akuntansi, pengguna laporan keuangan dapat menilai apakah  kebijakan  akuntansi  tahun  ini membuat  LKPP  TA  2017  s.d  2019  lebih sesuai  atau  tidak  dengan  kondisi keuangan negara; (b) Membuat penilaian, keputusan  keuangan  dan  keperluan  lain secara  andal,  terutama  terkait  strategi penagihan  piutang  pajak  yang  akan ditempuh tahun-tahun selanjutnya; dan (c) Memahami  isi  LKPP  secara  lebih  baik, terutama  penyajian  angka  terkait  akun piutang perpajakan.
2. Kriteria  2:  Pengungkapan  Piutang Pajak  Menurut  Umur  dan  Tingkat Kolektibilitas
Hasil  analisis  untuk  kriteria  2  ini disajikan pada Tabel 2.
2302-1810 (online)

## Tabel 2

## Pengungkapan Pajak Menurut Umur dan Tingkat Kolektibilitas

## Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
Untuk LKPP TA 2017 dan 2018, pengungkapan belum memadai karena tingkat kolektibilitas piutang perpajakan di DJP tidak hanya ditentukan oleh umur piutang tetapi juga ditentukan oleh kriteria lain sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor:  PER-02/PJ/2012  tentang  Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak (telah diubah dengan PER- 39/PJ/2013), seperti yang disajikan pada Tabel III di bawah ini.
ISSN 2302-1810 (online)

## LKPP
URAIAN 2017 Bentuk Pengungkapan Lampiran 8B piutang pajak menurut umur dalam miliar rupiah: Kelompok DJP DJBC < 1 tahun 17.399 1.306 1 s.d < 2 tahun 8.270 511 2 s.d < 3 tahun 6.197 32 3 s.d < 4 tahun 3.855 3.337 4 s.d < 5 tahun 5.977 > 5 tahun 11.734 Hasil Penilaian Pengungkapan  belum  memadai karena  piutang  pajak  di  DJP  hanya disajikan menurut umur, belum disajikan menurut tingkat kolektibilitasnya, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. 2018 Bentuk Pengungkapan Lampiran 8B piutang pajak menurut umur dalam miliar rupiah: Kelompok Umur DJP DJBC < 1 tahun 20.034 9.981 1 s.d < 2 tahun 13.692 67 2 s.d < 3 tahun 9.816 21 3 s.d < 4 tahun 7.219 3.316 4 s.d < 5 tahun 4.698 > 5 tahun 12.628 Hasil Penilaian Pengungkapan  belum  memadai karena  piutang  pajak  di  DJP  hanya disajikan menurut umur, belum disajikan menurut tingkat kolektibilitasnya, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. 2019 Bentuk Pengungkapan Lampiran 8B piutang pajak menurut umur dalam miliar rupiah: Halaman 284, piutang pajak menurut tingkat kolektibilitas: Kelompok Umur DJP DJBC < 1 tahun 21.247 18.649 1 s.d < 2 tahun 12.780 36 2 s.d < 3 tahun 12.798 73 3 s.d < 4 tahun 8.610 3.307 4 s.d < 5 tahun 6.671 > 5 tahun 10.521 Kolektibilitas Bruto Piutang Lancar 8.088 Kurang Lancar 11.269 Diragukan 18.844 Macet 34.428 Jumlah 72.630 Hasil Penilaian Pengungkapan memadai karena piutang sudah disajikan menurut tingkat kolektibilitas.

## Tabel 3

## Kriteria Kualitas Piutang Perpajakan
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
2302-1810 (online)
Kualitas Piutang Kriteria Lancar a. Umur piutang < 4 bulan dan belum diberitahukan SP; atau
b. Telah  diterbitkan  SK  Persetujuan  Angsuran/Penundaan  Pembayaran  Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan; atau
c. Umur  piutang  pajak  <  1  tahun  untuk  Piutang  PBB  sektor  Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi (PBB migas dan pabum) Kurang Lancar a. Umur piutang antara 4 bulan s.d 1 tahun dan belum diterbitkan SP; atau b. Telah  diterbitkan  SK  Persetujuan  Angsuran/Penundaan  Pembayaran  Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan; atau
c. Telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
d. Telah diterbitkan SP dengan umur SP < 1 tahun; atau
e. Telah  dilaksanakan  penyitaan  dengan  total  nilai  Barang  Sitaan  >  25%  dari total  nilai  piutang  pajak  yang  menjadi  dasar  penyitaan,  sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS); atau
f. Umur piutang pajak 1 s.d 3 tahun (PBB migas dan pabum) Diragukan a. Umur piutang 1 s.d 2 tahun dan belum diterbitkan SP; atau
b. Telah diterbitkan SP dengan umur SP 1 s.d 2 tahun; atau
c. Telah  dilaksanakan  penyitaan  dengan  total  keseluruhan  nilai  Barang  Sitaan s.d  25%  dari  total  nilai  piutang  pajak  yang  menjadi  dasar  penyitaan, sebagaimana tercantum dalam BAPS; atau
d. Sedang  diajukan  upaya  hukum  (pembetulan,  keberatan/banding, pengurangan,  penghapusan/pembatalan,  gugatan/sanggahan  dan  peninjauan kembali); atau
e. WP  atau  Penanggung  Pajak  sedang  dalam  proses  pailit  atau  proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
f. Umur piutang pajak 3 s.d 5 tahun (PBB migas dan pabum)
Macet a. Umur piutang > 2 tahun dan belum diterbitkan SP; atau
b. Telah diterbitkan SP dengan umur SP > 2 tahun; atau
c. WP Non Efektif (NE); atau
d. Terhadap  WP  atau  Penanggung  Pajak  sedang  dilakukan  proses  hukum  oleh instansi  yang  berwenang  (penyidikan,  penyelidikan,  ataupun  penuntutan terkait tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya) dalam waktu kurang dari 58 hari hak penagihannya akan daluwarsa; atau
e. Hak penagihannya telah daluwarsa; atau
f. Hak  penagihannya  belum  daluwarsa  tetapi  telah  dibuatkan  laporan  hasil penelitian  (administrasi  ataupun  setempat)  yang  menyimpulkan  bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk dihapuskan.
g. Umur piutang pajak > 5 tahun (PBB migas dan pabum)
Berdasarkan  Tabel  3,  umur  piutang tidak  sepenuhnya  menunjukkan  tingkat kolektibilitas  piutang  (lancar,  kurang lancar,  diragukan  dan  macet)  jika  terdapat contoh  kondisi  sebagai  berikut:  (a)  Jika sudah  diterbitkan  SP,  piutang  pajak  tidak boleh  dikelompokkan  sebagai  lancar walaupun  umur  piutang  kurang  dari  satu tahun.  Piutang  pajak  minimal  harus dikategorikan  kurang  lancar  walaupun umur  kurang  dari  satu  tahun.  Begitu  pula jika  telah  dilaksanakan  penagihan  seketika dan  sekaligus,  piutang  pajak  harus dikategorikan  minimal  kurang  lancar walaupun  umur  piutang  kurang  dari  satu tahun;  (b)  Jika  dilakukan  penyitaan, piutang  pajak  dikelompokkan  minimal sebagai kurang lancar atau diragukan tanpa memperhatikan umur piutang; (c) Jika WP melakukan upaya hukum berupa keberatan,
gugatan/sanggahan dan peninjauan
kembali,  piutang  pajak  dikelompokkan sebagai  diragukan  walaupun  umur  piutang kurang  dari  satu  tahun;  (d)  Jika  ada penyidikan,
penyelidikan, ataupun penuntutan  terkait  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  atau  tindak  pidana  lainnya maka  dikelompokkan  menjadi  diragukan walaupun  umur  piutang  masih  di  bawah satu tahun; dan (e) Jika WP Orang Pribadi meninggal  dunia,  maka  piutang  pajak dikelompokkan  menjadi  macet  walaupun umur piutang masih satu tahun.
Untuk  piutang  perpajakan  di  DJBC, umur  piutang  sudah  menunjukkan  tingkat kolektibitas  karena  berdasarkan  Pasal  12
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: P
-47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di DJBC dinyatakan bahwa piutang pajak ditetapkan  sebagai  piutang  lancar  apabila umur  piutang  kurang  dari  satu  tahun, piutang  kurang  lancar  apabila  umur piutang  satu  sampai  dua  tahun,  piutang diragukan  apabila  umur  piutang  dua sampai  tiga  tahun  dan  piutang  macet apabila  umur  piutang  lebih  dari  tiga tahun.
Pengungkapan  piutang  menurut umur  dan  kolektibilitas  menjadi  sangat penting  karena  memiliki  tujuan,  yaitu agar  pengguna LKPP  dapat:  (a) Mengetahui  nilai loss  contingency ,  yaitu besarnya  kerugian  yang  mungkin  akan terjadi  jika  pemerintah  gagal  melakukan tindakan  penagihan  pajak;  (b)  Mengukur potensi  ekonomi  yang  secara  rasional dapat  direalisasikan  atau Net  Realizable Value (NRV) dari  pelunasan  tunggakan pajak  oleh  WP;  (c)  Mengukur  kinerja penagihan pajak yang dilakukan pemerintah;  dan  (d)  Menilai  tingkat kepatuhan  pembayaran  tunggakan  oleh WP. 3. Kriteria 3: Pengungkapan Penyelesaian  Piutang  atau  Tindakan

## Penagihan Pajak
CaLK  LKPP  TA  2017  s.d  2019 tidak  merinci  nilai  piutang  perpajakan berdasarkan  tahap  penyelesaiannya  atau tindakan  penagihan  pajak.  Penagihan pajak  adalah  serangkaian  tindakan  agar
penanggung  pajak  melunasi  utang  pajak dan  biaya  penagihan  pajak  dengan menegur,  memperingatkan,  melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan SP, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita (UU No. 19 tahun 1997 stdd UU No. 19 tahun 2000).
Seharusnya  LKPP  mengungkapkan klasifikasi  piutang  pajak  berdasarkan tindakan penagihan terakhir yang dilakukan oleh  pemerintah  terhadap  WP,  misalnya berapa  nilai  piutang  pajak  yang  sudah diterbitkan  SP  dan  Surat  Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) serta berapa banyak  piutang  pajak  yang  penunggak pajaknya yang dikenai pencegahan ataupun penyanderaan.
Ketiadaan  pengungkapan  mengenai rincian  piutang  perpajakan  menurut  tahap penyelesaiannya  mengakibatkan  pengguna
LKPP  tidak  dapat:  (a)  Mengetahui  proses dan  tahap-tahap  yang  telah  dilalui pemerintah dalam upaya menagih
pembayaran  tunggakan  pajak;  dan (b) mengukur  kinerja  penagihan  piutang perpajakan yang dicapai oleh pemerintah.
4. Kriteria 4: Pengungkapan Nilai Jaminan atau Sita Jaminan
Hasil  analisis  untuk  kriteria  4  ini disajikan pada Tabel 4 di bawah ini.

## Tabel 4
Pengungkapan Nilai Jaminan atau Sita Jaminan

## Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
Berdasarkan  Peraturan  Dirjen  Pajak nomor Per-01/PJ/2020, menurut persentase  nilai  barang  yang  dapat diperhitungkan sebagai pembentuk penyisihan  piutang  pajak,  kelompok barang yang dapat dijadikan nilai jaminan atau sita jaminan adalah: (a) Diperhitungkan  100%:  surat  berharga yang  diterbitkan  oleh  Bank  Indonesia, surat  berharga  negara,  garansi  bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank,  emas,  dan/atau  logam  mulia;  (b)
2302-1810 (online)
LKPP Uraian 2017 Bentuk Pengungkapan Tidak ada Hasil Penilaian Pengungkapan  tidak memadai. 2018 Bentuk Pengungkapan Tidak ada Hasil Penilaian Pengungkapan  tidak memadai. 2019 Bentuk Pengungkapan Halaman 284 LKPP TA 2019: nilai Barang Sitaan/Agunan yang dapat  dikurangkan  dari Piutang Perpajakan adalah
Rp140.901.141.332.
Hasil Penilaian Pengungkapan  belum memadai karena  hanya mencantumkan nilai Barang  Sitaan/Agunan yang dapat
dikurangkan.
Seharusnya dicantumkan  pula  nilai Barang  Sitaan/Agunan yang  ditetapkan  oleh instansi
yang berwenang  (antara  lain:
DJP,  DJBC,  DJKN,
Kantor  Jasa  Penilai Publik, dan Pemda).
Diperhitungkan  80%:  hak  tanggungan  atas tanah  bersertifikat  hak  milik  (SHM)  dan/ atau  hak  guna  bangunan  (SHGB)  berikut bangunan  di  atasnya;  (c)  Diperhitungkan 60%:  Tanah  bersertifikat  SHM,  SHGB, dan/atau  hak  pakai,  berikut  bangunan  di atasnya  yang  tidak  diikat  dengan  hak tanggungan;  dan  (d)  Diperhitungkan  50%: Tanah  dengan  bukti  kepemilikan  berupa Surat  Girik  ( letter C)  dan/atau  bukti kepemilikan  nonsertifikat  lainnya  yang dilampiri  SPPT  terakhir,  hak  hipotek  atas pesawat  udara  dan/atau  kapal  laut  dengan isi  kotor  paling  sedikit  20  m 3 ,  jaminan fidusia  atas  kendaraan  bermotor,  serta pesawat  udara,  kapal  laut,  atau  kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertai bukti kepemilikan. Dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2017 dan 2018, nilai  estimasi  harga  pasar  aset  WP  yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang  dikecualikan  dari  lelang  masing- masing  sebesar  Rp1,75  triliun  dan  Rp0,6 triliun.  Seharusnya  nilai  jaminan/sita jaminan,  beserta  jenis  kelompoknya,  dapat diungkapkan  dalam  LKPP  karena  tidak adanya pengungkapan tersebut menyebabkan pengguna LKPP tidak dapat: (a)  Mengetahui  nilai  dan  jenis  harta penunggak  pajak  yang  berhasil  disita  oleh pemerintah dan dasar perhitungan
penyisihan  piutang  pajak;  (b)  mengukur potensi  ekonomi  berupa  kas  yang  bisa
direalisasikan  jika  jaminan  atau  aset  sita dijual sebagai ganti pembayaran tunggakan  pajak;  dan  (c)  Menilai  upaya dan keseriusan pemerintah dalam menagih  para  WP  yang  belum  menulasi kewajiban perpajakannya.
5. Kriteria  5:  Pengungkapan Perselisihan (Sengketa) Piutang Pajak
Hasil  analisis  untuk  kriteria  5  ini disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.
Tabel 5
Pengungkapan Perselisihan (Sengketa) Piutang Pajak
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.022 LKPP URAIAN 2017 Bentuk Pengungkapan
Halaman  115:  Nominal  ketetapan  pajak kurang  bayar  yang  menjadi  sengketa pajak,  yang  belum  diterbitkan  keputusan atau  putusan  sampai  dengan  tanggal  31 Desember 2017 adalah Rp198,25 triliun. Hasil Penilaian Pengungkapan  belum  memadai karena CALK  tidak  memberi  nilai  rincian  jenis sengketa pajak, yaitu keberatan, banding,
gugatan dan peninjauan kembali.
2018 Bentuk Pengungkapan Tidak ada Hasil Penilaian Pengungkapan  tidak  memadai karena CALK  tidak  mengungkapkan  nilai piutang pajak dalam sengketa. Pada  halaman  56  pada  LHP  BPK  atas LKPP 2018 (Nomor: 71b/LHP/XV/05/2019  tanggal  20  Mei 2019),  disebutkan  bahwa  per  tanggal  31 Desember  2018  terdapat  13  ketetapan pajak  senilai  Rp57.956.226.976  yang belum  dapat  dicatat  sebagai  piutang perpajakan  karena  masih  dalam  tahap upaya hukum. Data Sekretariat Pengadilan  Pajak  juga  menunjukkan bahwa  masih  terdapat  1.375  berkas banding  yang  belum  diselesaikan  hingga 31 Desember 2018. 2019 Bentuk Pengungkapan Hal 282-283: 1.  Ketetapan  Pajak  yang  belum  dapat diakui  sebagai  piutang  pajak  karena masih  dalam  rentang  waktu  yang diberikan kepada WP untuk
mengajukan  upaya  hukum  keberatan dan banding atas ketetapan pajak yang diterbitkan  oleh  DJP  sebanyak  5.203 ketetapan pajak senilai Rp13,87 triliun dan  41  ketetapan  pajak  senilai USD113 juta;
2.  Ketetapan Pajak belum diakui sebagai piutang  pajak  Tahun  2019  karena masih  dalam  upaya  hukum  banding sebanyak  2.601  ketetapan  pajak senilai Rp4,93 triliun. Hasil Penilaian Pengungkapan  belum  memadai karena CALK  tidak  memberi  nilai  rincian  jenis sengketa pajak, yaitu keberatan, banding, gugatan dan peninjauan kembali (PK).
Penyelesaian  sengketa  pajak  adalah bentuk proses peradilan administrasi pajak. Keberatan merupakan peradilan
administrasi tidak murni di DJP, sedangkan banding,  gugatan  dan  peninjauan  kembali merupakan peradilan administrasi murni di Pengadilan  Pajak  dan  Mahkamah  Agung.. Berdasarkan  Laporan  Tahunan  DJP  2017 dan  2018,  serta  Laporan  Tahunan Kementerian  Keuangan  2019,  diperoleh data  jumlah  sengketa  pajak  yang  dicatat DJP, seperti yang disajikan pada Tabel 6 di bawah ini.

## Tabel 6
Jumlah Kasus Sengketa Piutang Pajak
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
Tabel  6  menunjukkan  banyaknya sengketa  pajak  yang  dapat  mempengaruhi NRV  piutang  pajak  karena  jika  WP menang  maka  nilai  piutang  pajak  pada neraca  LKPP  harus  dikurangi.  Data  ini menjadi signifikan diungkapkan ke pengguna LKPP karena tingkat kemenangan  pemerintah  di  Pengadilan
Pajak  hanya  sebesar  hanya  40,54%  pada tahun 2019 dan 43,54% pada tahun 2018.
Tidak  adanya  pengungkapan  nilai sengketa  pajak  per  jenis  sengketanya menyebabkan pengguna LKPP tidak dapat: (a)  Mengukur loss  contigency atas  piutang
pajak  yang  akan  dihapuskan  jika permohonan WP dikabulkan dalam proses sengketa  pajak;  dan  (b)  Menilai  kinerja pemeriksaan  pajak  dan  penanganan sengketa  pajak  yang  dilakukan  oleh pemerintah.

## 6. Kriteria  6:  Pengungkapan  Piutang Daluarsa
Hasil  analisis  untuk  kriteria  6  ini disajikan pada Tabel 7 di bawah ini.
Tabel 7 Pengungkapan Piutang Pajak Daluarsa
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.022 Jenis Sengketa Tempat Penyelesaian 2017 2018 2019 Keberatan DJP 9.335  12.418 - Banding Pengadilan Pajak 4.198 7.772 10.346 Gugatan Pengadilan Pajak 1.335 1.885 2.028 PK Mahkamah Agung 3.748 4.288 4.400 Ket “-“ : Tidak ada data LKPP URAIAN 2017 Bentuk Pengungkapan Lampiram 8D: Piutang pajak daluarsa sebesar Rp32,75 triliun  dengan  rincian  per  jenis  pajak, yaitu:  (a)  PPh  Non  Migas:  Rp10,77 triliun,  (b)  PPN:  Rp4,56  triliun,  (c) PPnBM:  Rp  55,16  miliar,  (d)  PBB  dan BPHTB:  Rp4,93  miliar,  dan  (e)
Lainnya: Rp12,42 triliun.
Hasil Penilaian Pengungkapan belum memadai karena  hanya  diungkapkan  piutang daluarsa  di  DJP,  sedangkan  di  DJBC tidak diungkapkan.
2018 Bentuk Pengungkapan Tidak ada
Hasil Penilaian Pengungkapan  tidak  memadai karena tidak  mengungkapkan  adanya  nilai piutang pajak daluarsa. Padahal menurut berita  dari  situs  surabaya.bisnis.com diperoleh  informasi  bahwa:  terdapat penambahan  piutang  daluarsa  sebanyak Rp2,1 triliun selama TA 2018. Isi berita tersebut  selengkapnya  sebagai  berikut: “Data  DJP  per  semester  1/2018 mengungkapkan  jumlah  piutang  pajak yang  belum  tertagih  mencapai  Rp106,7 triliun  atau  naik  hampir  Rp19,7  triliun dibandingkan  dengan  posisi  akhir Desember  2017  senilai  Rp87  triliun. Dari jumlah tersebut, piutang pajak yang belum  masuk  daluwarsa  senilai  Rp71,8 triliun  atau  naik  sebesar  Rp17,6  triliun dari  posisi  akhir  tahun  lalu  senilai Rp54,2  triliun.  Kenaikan  piutang  pajak praktis  menambah  piutang  pajak  yang masuk  masa  daluwarsa,  jika  Desember tahun  lalu  jumlah  piutang  pajak daluwarsa  tercatat  Rp32,8  triliun, jumlah  ini  bertambah  menjadi  Rp34,9 triliun pada akhir Juni 2018”.
2019 Bentuk Pengungkapan Lampiran  8D:  penambahan  piutang pajak  daluarsa  per  31  Desember  2019 adalah Rp4,87 triliun.
Hasil Penilaian Pengungkapan belum memadai karena  hanya  mengungkapkan  piutang daluarsa  di  DJP,  sedangkan  di  DJBC tidak ada.
Piutang  pajak  yang  telah  daluwarsa tidak  memiliki  hak  tagih  sehingga  tidak memenuhi  kriteria  sebagai  aset  dan  harus dikeluarkan  dari  daftar  piutang  pajak. Hilangnya hak tagih tentu saja berarti suatu kerugian  finansial  bagi  negara.  Hingga  31 Desember  2019,  nilai  piutang  daluarsa mencapai Rp39,72 triliun atau 39,72% dari nilai  Piutang  Pajak  pada  Neraca  (Rp94,69 triliun). Suatu persentase yang cukup tinggi dan  memberikan  gambaran  rendahnya kepatuhan WP.
Ketidaklengkapan
pengungkapan piutang  daluarsa  menyebabkan  pengguna LKPP  tidak  dapat:  (a)  Mengukur  nilai kerugian  yang  terjadi;  (b)  Mengukur kinerja  penagihan  pajak  yang  dilakukan pemerintah;  (c)  Merumuskan  strategi penyuluhan  pajak  kepada  WP  untuk meningkatkan  kesadaran  membayar  pajak; dan  (d)  Merumuskan  strategi  penagihan pajak  yang  benar  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak  dan  mengurangi  secara signifikan  nilai  daluarsa  piutang  pajak setiap tahun.
6. Kriteria  6:  Pengungkapan  Penghapusan
Piutang Untuk memenuhi prinsip pengungkapan lengkap, dasar pertimbangan  penghapusan  piutang  pajak di DJP dan DJBC dapat diambil pada: a. PMK Nomor: 68/PMK.03/2012 tentang  Tata  Cara  Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya  Penghapusan  pasal  1:  (1) WP  dan/atau  Penanggung  Pajak
meninggal dunia dan tidak mempunyai  harta  warisan  atau kekayaan  (WP  Orang  Pribadi);  (2)
WP bubar, likuidasi, atau pailit (WP Badan); (3) WP dan/atau Penanggung  Pajak  tidak  dapat ditemukan; (4) Hak untuk melakukan  penagihan  pajak  sudah daluwarsa;  (5)  Dokumen  sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan  dan  telah  dilakukan penelusuran  secara  optimal  sesuai dengan ketentuan perundang- undangan di bidang perpajakan; dan
(6)  Hak  negara  untuk  melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan  adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan  pertimbangan  yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
b. PMK  Nomor:  71/PMK.04/2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penetapan  Besarnya  Penghapusan Piutang  Bea  Masuk  dan/atau  Cukai pasal  3:  (1)  Penanggung  Piutang
Bea  Masuk  dan/atau  Cukai  telah meninggal dunia dan tidak mempunyai  harta  warisan  atau kekayaan;  (2)  Penanggung  Piutang Bea  Masuk  dan/atau  Cukai  tidak dapat  ditemukan;  (3)  Badan  hukum yang  bertanggung  jawab  terhadap Piutang  Pajak  Bea  Masuk  dan/atau Cukai,  telah  bubar,  dilikuidasi, pailit,  atau  tidak  dapat  ditemukan;
2302-1810 (online)
(d)  Hak  untuk  melakukan  penagihan bea  masuk  dan/atau  cukai  sudah kadaluwarsa;  (e)  Dokumen  sebagai dasar  penagihan  bea  masuk  dan/atau cukai  tidak  ditemukan  dan  telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  di  bidang  kepabeanan  dan cukai;  atau  (f)  Hak  negara  untuk melakukan penagihan bea masuk dan/ atau  cukai  tidak  dapat  dilaksanakan karena  kondisi  tertentu  sehubungan dengan  adanya  perubahan  kebijakan dan/atau  berdasarkan  pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan 2 (dua) PMK ini, dalam CaLK nilai piutang pajak yang dihapusbukukan seharusnya dapat disajikan menurut dasar pertimbangan, yaitu: penanggung  piutang  meninggal  dan  tidak mempunyai  harta  warisan,  WP  Badan bubar/likuidasi,  penanggung  piutang  tidak dapat  ditemukan,  daluwarsa  penagihan, dokumen  sebagai  dasar  penagihan  pajak tidak  ditemukan  karena  hilang/rusak,  dan perubahan kebijakan.
Ketidaklengkapan pengungkapan atas penghapusbukuan  adalah  menyebabkan pengguna LKPP tidak dapat: (a)
Mengetahui  gambaran  objektif  tentang kemampuan  negara  dalam  menghasilkan penerimaan  negara;  (b)  Mengetahui  daftar WP  yang  dihapuskan  tunggakan  pajaknya; dan  (c)  Mengetahui  penyebab  dan  alasan penghapusan  piutang  pajak  dalam  rangka merumuskan kebijakan  atau aturan baru di
bidang  perpajakan  untuk  mengurangi secara  signifikan  pada  tahun-tahun selanjutnya  nilai  piutang  yang  dihapus dari neraca.
Hasil  analisis  untuk  kriteria  7  ini disajikan pada Tabel 8.

## Tabel 8
Pengungkapan Penghapusan Piutang
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
LKPP URAIAN 2017 Bentuk Pengungkapan Halaman 113: Saldo piutang  pajak  bruto  pada DJP mengalami penurunan sebesar  Rp47,03  triliun atau sebesar 44,51%. Penyebab penurunan terbesar dikarenakan adanya Piutang Pajak daluwarsa sebesar Rp32,75 triliun  yang  tidak  dicatat pada  Neraca  TA  2017, karena  Pemerintah  sudah tidak mempunyai hak untuk menagih atas Piutang  Pajak  daluwarsa tersebut.
Lampiran  8.D  LKPP  TA 2017:  rincian  per  jenis pajak yang dihapusbukukan. Hasil Penilaian Pengungkapan tidak memadai karena  dalam CaLK tidak mencantumkan dasar pertimbangan penghapusbukuan,  debitur, nilai  piutang,  nomor  & tanggal keputusan penghapusan  piutang,  dan penjelasan  lainnya  yang dianggap perlu sebagaimana  diamanatkan dalam Bultek Nomor 16. 2018 & 2019 Bentuk Pengungkapan Tidak ada. Hasil Penilaian Pengungkapan tidak memadai karena  dalam CALK tidak mencantumkan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan piutang pajak yang dihapusbukukan pada tahun 2018 dan 2019.

## 8. Kriteria  8:  Pengungkapan  Piutang Ekstrakomptabel
Hasil  analisis  untuk  kriteria  8  ini disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9
Pengungkapan Piutang Ekstrakomptabel

## Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
Karena  jumlahnya  penunggak  pajak sangat banyak, pemerintah dapat melakukan  seleksi  dengan  menggunakan parameter nilai tertentu untuk
pengungkapan  informasi  dalam  LKPP, misalnya  tunggakan  pajak  di  atas  Rp1 miliar,  atau  100  penunggak  terbesar. Contoh  pengungkapan  dapat  dilihat  pada situs Departement  of  Taxation  and Finance  of  New  York  State yang mengumumkan masing-masing 250
penunggak  pajak  korporasi  dan  individu setiap bulan.
Selain itu, LKPP TA 2017 s.d 2018 tidak  mencantumkan  judul  yang  tegas terkait
pengungkapan piutang ekstrakomptabel.  Lampiran  yang  ada diberi judul “piutang daluarsa per tanggal 31  Desember  20xx”.  Hal  ini  menjadi kurang tepat karena piutang ekstrakomptabel  tidak  sepenuhnya  sama dengan piutang daluarsa. Piutang ekstrakomptabel  adalah  gunggungan  dari piutang yang dihapusbukukan yang masih harus  diadministrasikan  oleh  pemerintah. Adapun  piutang  yang  dihapusbukukan tidak  hanya  berasal  dari  piutang  daluarsa tapi  dapat  berasal  dari  piutang  yang penanggung  pajaknya  meninggal  atau piutang  yang  dokumen  penagihannya hilang,  sebagaimana  disebutkan  dalam PMK  Nomor:  68/PMK.  03/2012  dan PMK Nomor: 71/PMK.04/2012.
Ketidaklengkapan pengungkapan atas daftar ekstrakomptabel menyebabkan pengguna  LKPP  tidak  dapat:  (a) Mengetahui nilai piutang ekstrakomptabel yang  harus  tetap  diadministrasikan dengan baik sampai dengan dilakukannya penghapustagihan  sesuai  ketentuan  yang
ISSN 2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.022 LKPP URAIAN 2017 Bentuk Pengungkapan Halaman  114:  Atas  Piutang
Pajak  daluwarsa  yang  tidak dicatat lagi pada Neraca dilakukan  pencatatan  secara ekstrakomptabel dan tetap dikelola sampai dengan dilakukannya  penghapustagihan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan. Hasil Penilaian Pengungkapan tidak memadai karena  tidak  mengungkapkan nama debitur dan nilai piutangnya. 2018 Bentuk Pengungkapan Halaman  127:  Penurunan  nilai piutang  pajak  ekstrakomptabel sebesar  Rp9,2  triliun  dari  tahun 2017  ke  2018,  sehingga  per  31 Desember  2018  nilai  piutang pajak  ekstrakomptabel  menjadi Rp23,54 triliun. Penurunan tersebut  disebabkan  antara  lain oleh  adanya  penghapustagihan Piutang Pajak, pembayaran/pelunasan oleh WP,  dan  penghitungan  kembali daluwarsa Piutang Pajak. Hasil Penilaian Pengungkapan tidak memadai karena  tidak  mengungkapkan nama debitur dan nilai piutangnya. 2019 Bentuk Pengungkapan Nilai  piutang  daluwarsa  per  31 Desember  2019  sebesar  Rp31,9 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp8,36 triliun dari saldo 31  Desember  2018  sebesar Rp23,54 triliun. Hasil Penilaian Pengungkapan tidak memadai karena  tidak  mengungkapkan nama debitur dan nilai piutangnya serta tidak ada daftar per  jenis  pajak  atas  piutang ekstrakomptabel.
yang berlaku di bidang perpajakan; dan (b) Memahami  bahwa  pemindahan  piutang dari  Neraca  ke  catatan  ekstrakomptabel belum  menghapus  piutang  pajak  secara formil-yuridis  hingga  dibuatkan  KMK Penghapustagihan Piutang Pajak.
9. Kriteria 9: Pengungkapan Piutang Pajak yang Dilakukan Penghapustagihan
Hasil  analisis  untuk  kriteria  9  ini disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10
Pengungkapan Penghapustagihan Piutang Pajak
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
Tidak  adanya  pengungkapan  rincian  atas nama  debitur  dan  nilai  piutang  yang dihapustagihkan menyebabkan pengguna LKPP tidak  dapat:  (a)  Mengetahui  daftar  penunggak pajak  yang  mendapatkan  penghapustagihan piutang;  dan  (b)  Mengukur  kinerja  penagihan pajak yang dilakukan pemerintah.

## Perbandingan  Tingkat  Penerapan  Prinsip Pengungkapan Lengkap
Berdasarkan  hasil  analisis  kesembilan kriteria  di  atas,  dapat  dibuat  suatu  rangkuman pemenuhan  kriteria  prinsip  pengungkapan lengkap dalam LKPP TA 2017 s.d 2019 seperti yang disajikan pada Tabel 11 di bawah ini.

## Tabel 11
Daftar Pemenuhan Prinsip Pengungkapan Lengkap
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.022
LKPP URAIAN 2017 Bentuk Pengung- kapan Halaman 115: pada tahun 2017 telah diusulkan penghapusan  piutang  yang  telah  daluwarsa penagihannya  kepada  Menteri  Keuangan sebesar  Rp26,45  miliar.  Usulan  penghapusan tersebut  disampaikan  oleh  Direktur  Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan. Lampiran  8D  LKPP  TA  2017:  nilai  piutang pajak yang diusulkan dihapustagihkan per jenis pajak.
Hasil Penilaian Pengungkapan  tidak  memadai karena  tidak menyajikan  nama  debitur  dan  nilai  piutang yang dihapustagihkan. 2018 Bentuk Pengung- kapan Halaman  127:  Pada  tahun  2018  saldo  piutang yang  dihapusbukukan  sebesar  Rp23,54  triliun mengalami  penurunan  sebesar  Rp9,2  triliun dari  saldo  2017  sebesar  Rp32,75  triliun.
Penurunan tersebut disebabkan antara lain oleh adanya  penghapustagihan  Piutang  Pajak, pembayaran/pelunasan oleh WP, dan penghitungan  kembali  daluwarsa  Piutang Pajak.
Hasil Penilaian Pengungkapan  tidak  memadai karena  tidak menyajikan  nama  debitur  dan  nilai  piutang yang dihapustagihkan. 2019 Bentuk Pengung- kapan Halaman  284-285:  Piutang  yang  daluwarsa penagihan  yang  telah  dihapusbukukan  pada tahun  2019  dilakukan  penghapustagihan piutang  pajak  sesuai  SE-13/PJ/2013.  Usulan Penghapusan  Piutang  Pajak  dilakukan  reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan  sebelum  disampaikan  kepada Menteri  Keuangan  untuk  dihapuskan.  Sampai dengan  tanggal  laporan  telah  diterbitkan  16
KMK tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp3,21 triliun dari  15  Kanwil  dan  atas  piutang  pajak  yang tersebut  dihapustagihkan  (dikeluarkan  dari laporan keuangan) dengan rincian terlampir.
Hasil Penilaian Pengungkapan  tidak  memadai karena  tidak menyajikan  nama  debitur  dan  nilai  piutang yang dihapustagihkan.
No Kriteria 2017 2018 2019 1 Pengungkapan kebijakan akuntansi 2 Pengungkapan umur dan kolektibilitas piutang pajak 3 Pengungkapan status penyelesaian piutang
4 Pengungkapan nilai jaminan atau sita jaminan 5 Pengungkapan nilai perselisihan/sengketa pajak 6 Pengungkapan piutang pajak daluwarsa 7 Pengungkapan penghapusbukuan piutang pajak 8 Pengungkapan piutang pajak ekstrakomptabel
9 Pengungkapan penghapustagihan piutang pajak Ket: Memenuhi (pengungkapan memadai) Belum memenuhi (pengungkapan belum memadai)
Tidak memenuhi (pengungkapan tidak memadai)
Dari Tabel 11, dapat terlihat bahwa prinsip pengungkapan lengkap belum diterapkan dengan baik  dalam  kurun  waktu  3  tahun.  Sedikitnya kriteria yang dipenuhi menunjukkan tidak adanya perbaikan  signifikan  dalam  penerapan  prinsip pengungkapan  lengkap.  Bahkan  pengungkapan informasi  piutang  perpajakan  dalam  LKPP  TA 2017  lebih  baik  dari  LKPP  TA  2018.  Hingga tahun  2019,  hanya  ada  1  kriteria  yang pengungkapannya  memadai  (kriteria  nomor  2), empat  kriteria  yang  pengungkapannya  belum memadai  karena  masih  membutuhkan  tambahan informasi  dari  pengungkapan  yang  sudah  ada (nomor 1, 4, 5 dan 6), serta empat kriteria tidak memadai  karena  tidak  menyajikan  informasi yang dipersyaratkan (kriteria 3, 7, 8 dan 9).
Secara  umum,  terdapat  ketidaklengkapan  7 jenis  informasi  yang  berkontribusi  pada rendahnya  pemenuhan  Prinsip  Pengungkapan Lengkap  LKPP  TA  2017  s.d  2019,  yaitu:  (1) Kebijakan  Akuntansi  terkait  penambahan  dan pengurangan  piutang  perpajakan,  baik  piutang pajak di DJP maupun di DJBC; (2) Rincian saldo piutang  menurut  status  penyelesaian  piutang, yaitu nilai piutang yang sudah diterbitkan ST, SP, SPMP,  BAPS,  Pemblokiran,  Pencegahan  dan Penyanderaan;  (3)  Jenis  dan  nilai  jaminan  atau sita  jaminan;  (4)  Rincian  saldo  piutang  yang masih  dalam  proses  sengketa  di  tingkat keberatan, banding, dan  peninjauan kembali; (5) Nilai piutang pajak  yang daluarsa di  DJBC (bea masuk,  cukai  dan  PPh  22  Impor);  (6)  Nilai  dan jenis rincian piutang pajak ekstrakomptable; dan (7) Alasan/pertimbangan penghapusbukuan pajak,  serta  nama  debitur  dan  nilai  pajak  yang dihapusbukukan dan dihapustagihkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
CaLK  bukan  keterangan  pelengkap  yang sifatnya  sukarela  bagi  sebuah  Laporan Keuangan  tetapi  wajib  karena  memberi  makna pada  angka-angka  pada face LKPP,  serta membantu  pengguna  LKPP  untuk  memahami isi  LKPP  dan  menilai  kinerja  keuangan pemerintah.  Berdasarkan  hasil  penilaian terhadap  penerapan  prinsip  pengungkapan lengkap  dengan  menggunakan  9  kriteria,  dapat disimpulkan  bahwa:  (1)  LKPP  TA  2017  s.d 2018  belum  memenuhi  prinsip  pengungkapan lengkap  atas  akun  piutang  perpajakan  karena tidak  ada  kriteria  penilaian  yang  dipenuhi. Adapun LKPP TA 2019, walaupun juga belum memenuhi  prinsip  pengungkapan  lengkap, namun  lebih  baik  dari  dua  tahun  sebelumnya, karena  ada  satu  kriteria  penilaian  yang dipenuhi;  dan  (2)  Tidak  ada  peningkatan  yang berarti  dalam  penerapan  prinsip  pengungkapan lengkap  atas  piutang  perpajakan  dalam  LKPP pada kurun waktu 3 tahun (2017 s.d 2019).

## Saran
Untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip pengungkapan  lengkap  pada  LKPP  2020  dan LKPP tahun-tahun selanjutnya, penulis memberikan  saran  kepada  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  proses  penyusunan  dan pertanggungjawaban LKPP, sebagai berikut: (1) Bagi Kementerian Keuangan, diharapkan dapat membuat  pedoman  penyusunan  CaLK  untuk LKPP  agar  dapat  dijadikan  acuan  yang  lebih detail  untuk  mengungkapkan  informasi  terkait akun-akun  yang  disajikan  dalam  LKPP
khususnya  akun  piutang  perpajakan, mengungkapkan  informasi  dalam  LKPP: kenaikan/penurunan  piutang  pajak,    nilai piutang pajak berdasarkan tindakan penagihan  terakhir  yang  dilaksanakan kepada  WP/penanggung  pajak,  nilai jaminan  atau  sita  jaminan,  nilai  piutang pajak  berdasarkan  upaya  hukum  yang sedang  dilakukan,  penyebab  terjadinya piutang  pajak  daluarsa,  serta  nama  debitur dan  nilai  piutang  secara  selektif  terkait penghapusbukuan  piutang  pajak,  piutang ekstrakomptabel  dan  penghapustagihan piutang  pajak,  memperhatikan  standar akuntansi  pemerintahan,  beserta  buletin teknisnya,  dan  peraturan  terkait  dalam pengungkapan
informasi piutang perpajakan  di  LKPP,  dan  memberikan pelatihan  teknis  mengenai  implementasi prinsip pengungkapan lengkap yang dimuat dalam  SAP  dan  Bultek  SAP  kepada  unit yang  menyusun  LKPP;  (2)  Bagi  BPKP, diharapkan  dapat  memasukkan  penerapan prinsip pengungkapan lengkap sebagai area yang  harus  direviu  dalam  program  kerja reviu LKPP, dan menggunakan Bultek SAP dan  peraturan  terkait  dalam  melakukan reviu  tersebut;  (3)  Bagi  BPK,  diharapkan dapat  memasukkan  penerapan  prinsip pengungkapan  lengkap  sebagai  area  yang harus  diaudit  dalam  program  kerja  audit LKPP,  dan  menggunakan  Bultek  SAP  dan peraturan  terkait  untuk  melakukan  audit tersebut;  dan  (4)  Bagi  DPR,  diharapkan dapat mendorong pemerintah menyediakan informasi  yang  lebih  lengkap  terkait
piutang perpajakan dan kemudian melakukan  analisis  terhadap  informasi yang  disajikan  dalam  LKPP  untuk menilai kinerja pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  Bahtiar,  Muhlis  dan  Iskandar.  (2002).
Akuntansi
Pemerintahan . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
CNN Indonesia. DPR Minta Sri Mulyani Kejar Piutang daripada Tarik Utang . Diakses dari
www.cnnindonesia.com/ ekonomi/20200826152610-532-539577/
pada tanggal 8 September 2020.
Detik Finance. Pengumuman Penunggak Pajak Jangan  Ganggu  Iklim  Usaha .  Diakses dari  finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-1288943  pada  tanggal  9 September 2020.
Departement  of  Taxation  and  Finance  of  New York  State. New  York  State  Delinquent Taxpayers . Diakses dari www.tax.ny.gov/enforcement/nys- delinquent-taxpayers.htm pada tanggal 6
September 2020.
Kurniati,  D. Saldo  Piutang  Pajak  Terus Meningkat,  DPR  Minta  DJP  Lakukan Ini .  Diakses  dari  news.ddtc.co.id/  pada tanggal 8 September 2020.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2013). Undang- undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta:  Direktorat Penyuluhan,  Pelayanan,  dan  Hubungan Masyarakat.
__________________. (2017). Laporan Tahunan. Jakarta: Sekretariat DJP. __________________. (2018). Laporan Tahunan. Jakarta: Sekretariat DJP.
Martani,  Dwi,  dkk.  (2012). Akuntansi Keuangan  Menengah  Berbasis  PSAK . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
ISSN 2302-1810 (online)
Haryadi,  Eko  Susilo  dkk.  (2015).  Analisis
Pengungkapan ( Disclosure )  Laporan
Keuangan Kabupaten  yang Meraih  Opini Audit  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP) Dua  Tahun  Berturut-Turut. Jurnal Akuntansi ,  Vol.3,  No.2,  April  2015:184- 195.
Governmental  Accounting  Standards  Board . (1999). Statement  No.  34  of  the Governmental  Accounting  Standards Board. USA.

## Hilmi, Amiruddin Zul dan Dwi Martani. (2012).
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Tingkat  Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi .
Simposium Nasional Akuntansi XV.
Ingram,  Robert  W.  (1984). Economic  Incentives and  the  Choice  of  State  Government Accounting Practices. Journal of Accounting  Research ,  vol.  22,  no.  1, 1984, pp. 126–144.
Kieso,  Donald  dan  Jerry  Weigandt.  (2008). Akuntansi  Intermediate (Edisi  12).
Terjemahan  oleh  Emil  Salim.  Jakarta: Gloria Aksara Pratama.
Mahmudi.  (2018). Akuntansi  Sektor  Publik. Yogyakarta: UII Press:.
Mardiasmo.  (2018). Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Ministry of Finance of Republic of China. Major Taxpayers  In  Arrears  To  Be  Announced.
Diakses  dari  mof.gov.tw/Eng/singlehtml/ f48d641f159a4866b1d31c0916fbcc71? cntId=edot58240 pada tanggal 6
September 2020.
Mursyidi.  (2013). Akuntansi  Pemerintahan  di Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Rachmat.  (2011). Akuntansi  Pemerintahan. Bandung: Pustaka Setia:.
Republik  Indonesia.  (1995). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  std  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2006. Sekretariat  Negara. Jakarta.
________________.  (1995). Undang-Undang Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai std  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta.
________________. (2010). Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .  Pemerintah  Indonesia. Jakarta. __________________. (2018). Laporan
Keuangan  Pemerintah  Pusat  TA  2017. Jakarta: Kementerian Keuangan. __________________. (2019). Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  TA  2018 dan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  oleh BPK  atas  LKPP  TA  2018.  Jakarta: Kementerian Keuangan.
__________________. (2020). Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  TA  2018 dan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  oleh BPK  atas  LKPP  TA  2019.  Jakarta: Kementerian Keuangan.
Kementerian  Keuangan.  (2002). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/ KMK.01/2002 tentang Pemberian Pertimbangan  Atas  Usul  Penghapusan Piutang  Negara  yang  Berasal  dari Instansi  Pemerintah  atau  Lembaga Negara . Kementerian Keuangan. Jakarta. ________________. (2009).
Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  08/
PJ/2009  tentang  Pedoman  Akuntansi Piutang  Pajak .  Direktorat  Jenderal Pajak. Jakarta.
________________. (2010). Peraturan Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai Nomor P-47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan  Piutang  di  Direktorat Jenderal  Bea  Dan  Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jakarta.
________________. (2012). Peraturan Menteri Keuangan  Nomor:  68/PMK.03/2012 tentang  Tata  Cara  Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya
ISSN 2302-1810 (online)
Penghapusan. Kementerian  Keuangan.
Jakarta.
________________.  (2012). Peraturan  Menteri
Keuangan Nomor: 71/PMK.04/2012 tentang  Tata  Cara  Penghapusan  dan Penetapan Besarnya Penghapusan
Piutang  Bea  Masuk  dan/atau  Cukai.
Kementerian Keuangan. Jakarta.
________________.  (2012). Peraturan  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor:  PER-02/PJ/2012 tentang  Penggolongan  Kualitas  Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan  Piutang  Pajak .  Direktorat
Jenderal Pajak. Jakarta.
________________.  (2018). Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan  Piutang  Pajak  yang Telah Daluwarsa. Kementerian Keuangan. Jakarta.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2014).
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang
Akuntansi  Piutang  Berbasis  Akrual . Jakarta: KSAP.
Sabeni, Arifin dan Imam Ghozali. (2008). Pokok- Pokok Akuntansi Pemerintahan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Sekretariat Pengadilan Pajak. (2019). Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2013 -2018  dan  Jumlah  Berkas  Masuk  2013- 2018. Diakses dari www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik  pada tanggal 5 Agustus 2019.
Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Akuntansi Sektor Publik: Teori Konsep Aplikasi .
Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press. Suwiknyo, Edi. Piutang Tak Tertagih Menggunung . Diakses dari
www.surabaya.bisnis.com/read/20180910 /433/836661/penerimaan-pajak-piutang- tak-tertagih-menggunung  pada  tanggal  5 Agustus 2019.
2302-1810 (online)