## AL-ISHLAH: JURNAL PENDIDIKAN
Vol. 12, No.2 (2020) http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah
IMPLICATIONS OF ZONATION SYSTEM AND EFFORTS TO OVERCOME STUDENTS LEARNING DIFFICULTIES
Enung Nugraha
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Banten, Indonesia Email: enungnugraha10@gmail.com
Muhamad Fauzi
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Banten, Indonesia Email: ojixzy1979@gmail.com
Yani Susilo Hesti Madrasah Tsanawiyah Darul Irfan Kota Serang, Banten, Indonesia Email: yanixzy@yahoo.com
DOI: 10.35445/alishlah.v12.i2.252 Accepted: October 1 st , 2020. Approved: October 9 th , 2020 Published: December 30 th , 2020

## Abstract
This study aims to determine the zoning system's application for the admission of new  students  and  determine  the  efforts  of  schools  and  teachers  to  overcome learning difficulties as a negative impact of the application of the zoning system. The  research  method  used  is  descriptive  qualitative  with  a  phenomenological approach.  The  research  object  was  in  the  Junior  High  Schools  1,  5,  and  10 Serang  City,  while  the  data  obtained  through  interviews  with  the  principal  and vice-principal  of  the  school.  The  results  showed  that  the  zoning  system's implementation for new students' admission was following government policy. The efforts  schools  and  teachers'  to  helping  student  learning  difficulties  by  adding learning  hours  for  students  who  experience  learning  difficulties  at  schools  on health  protocols  as  part  of  the  'new  normal'  through  a  scheduled  and  limited system,  the  importance  of  parental  participation  in  coaching  and  supervision  of learning  at  home  and  assist  their  friends  or  seniors  to  understand the  substance earlier learning.
Keywords : Zoning, Learning, Teacher, New Normal

## IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM ZONASI DAN UPAYA MENGATASI KESULITAN BELAJAR SISWA

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  penerapan  sistem  zonasi  penerimaan peserta didik baru serta mengetahui upaya sekolah dan guru mengatasi kesulitan
belajar sebagai dampak negatif dari penerapan sistem zonasi. Metode penelitian menggunakan  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi.  Objek penelitian  di  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  1,  5  dan  10  Kota  Serang, sedangkan  data  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  kepala  sekolah  dan  wakil kepala  sekolah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pelaksanaan  sistem  zonasi penerimaan  peserta  didik  baru  sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah.  Upaya sekolah dan guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa antara lain menambah jam belajar khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar dilakukan tatap muka di sekolah dengan protokol kesehatan sebagai bagian dari ‘tatanan baru”, melalui  sistem  terjadwal  dan  terbatas,  pentingnya  partisipasi  orang  tua  dalam pembinaan  dan  pengawasan  belajar  di  rumah  dan  melakukan  asistensi  dari teman kelas yang lebih awal memahami materi pembelajaran .
Kata Kunci : Zonasi, Belajar, Guru, Tatanan Baru

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  majemuk  dengan  segala  sumber  daya  yang tersedia,  baik  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  alamnya  sehingga membutuhkan  sistem  pengelolaan  yang  komprehensif  dan  holistik  sehingga mampu  mengantarkan  masyarakat  indonesia  dalam  pembangunan  adil  dan makmur,  hal  ini  memberikan  makna  dalam  akan  pentingnya  sistem  tata  kelola pemerintahan  guna  mewujudkan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.
Salah  satu  upaya  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  melalui  pentingnya keadilan dan pemerataan pendidikan menjadi fokus utama baik dari aspek jenjang tingkatan,  sarana  prasarana  dan  tenaga  pendidiknya  sehingga  pemerataan pendidikan akan efektif (Safarah & Wibowo, 2018). Luasnya geografis Indonesia menjadi  tugas  berat  untuk  dilakukan  bersama  semua  komponen  bangsa,  dimana pemerintah sebagai regulator memiliki kewenangan besar bagi terlaksananya cita- cita nasional yaitu pendidikan untuk semua ( education for all ), dimana pendapat Lincoln  (2016)  bahwa  pemerataan  pendidikan  ( education  equity )  merupakan  hal ideal  yang  dicapai  berdasarkan  keragaman  yang  sesuai  dengan  karakteristik bangsa  Indonesia.  Untuk  itulah  pentingnya  semua  pemangku  kepentingan berpartisipasi dan berkontribusi bagi penciptaan kesempatan yang seluas-luasnya dan terbuka untuk dapat terlayanai dari akses lembaga pendidikan yang ada.
Pemerintah  dalam  hal  ini  kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan mengeluarkan  kebijakan  tentang  penerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB)  yaitu dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud)  Nomor 17  Tahun  2017  tentang  penerimaan  peserta  didik  baru  kemudian  diperbaharui menjadi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Adapun pembaharuannya tentang zonasi  yang  terdapat  dalam  pasal  16  disebutkan  bahwa  sekolah  yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang
berdomisili  pada  radius  zona  terdekat  dari  sekolah  paling  sedikit  sebesar  90%, sedangkan radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing sesuai  dengan  kondisi  berdasarkan  ketersediaan  anak  usia  sekolah  di  daerah tersebut  serta  jumlah  ketersediaan  daya  tampung  dalam  rombongan  belajar  pada masing-masing sekolah dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Setidaknya  dengan  kebijakan  tersebut  aspek  pemerataan  akan  terwujud  jika terlaksana dengan konsisten dan bertanggungjawab.
Sistem  zonasi  penerimaan  peserta  didik  baru  tersebut  sesungguhnya memiliki tujuan penting yang diisyaratkan dalam semangat undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003. Menurut data BPS (2020) terdapat dua indikator yang memberikan dampak pada naiknya Indeks Pembangunan Indonesia (IPM) tahun 2019 dengan 71,92  dibanding dari tahun 2015 mencapai 69,55 (BPS, 2016).  Tentunya  kenaikan  IPM  tersebut  masih  menjadikan  Indonesia  negara menengah  dalam  bidang  pendidikan  walaupun  dibandingkan  negara  tetangga Malaysia posisi Indonesia masih berada di bawahnya.  Dalam hal ini perlu strategi yang kuat untuk mengejar ketertinggalan.
Kendala yang dihadapi di lapangan dengan adanya kebijakan zonasi tersebut berdampak langsung terhadap  siswa menurut Wahdan & Saroh  (2019), Dany & Irvan  (2020)  dan  Aris  (2019)  antara  lain  kurang  semangat  belajar  siswa,  nilai  di bawah  kriteria  ketuntasan  minimal  (KKM),  pelanggaran  tata  tertib,  lebih  sulit dibimbing, adanya pelanggaran baru yang belum pernah terjadi, daya juang siswa rendah,  kurang  memiliki  sopan  santun,  guru  menghabiskan  lebih  banyak  waktu mengajar siswa berprestasi rendah, kesulitan belajar, kurang disiplin dan perilaku negatif siswa. Kendala-kendala tersebut sebagai bagian tugas dan tanggung jawab sekolah dan guru untuk melakukan alternatif kebijakan atau metode pembelajaran sehingga  mampu  memberi  respon  kepada  seluruh  siswa.  Tantangan  seperti  ini tentunya  menguji  profesionalitas  guru  dalam  melaksanakan tugas  dan  fungsinya, karena  selain  mendapatkan  pendidik  yang  berkarakter  dan  profesional, menggunakan keahliannya dalam mencapai target yang ditetapkan.
Dampak  dari  kebijakan  zonasi  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  jaminan menurunnya  angka  melanjutkan  siswa  ke  jenjang  berikutnya  dan  siswa  kurang mampu  secara  ekonomi  namun  unggul  prestasi  tidak  masuk  ke  sekolah  negeri yang  diharapkannya  (Purwanti,  Ira  &  Adiwastra,  2018).  Kemudian  menurut Giniarti  &  Rukiyati  (2019)  berdampak  pada  penurunan  kualitas  sekolah, membatasi  siswa  memilih  sekolah,  dan    merusak  kesatuan.  Adanya  kebijakan sistem  zonasi  secara  tidak  langsung  otomatis  dapat  meningkatkan  mutu pendidikan,  bisa  jadi  sekolah  yang  sebelumnya  tidak  masuk  kategori  sekolah favorit, hal ini berupaya meningkatkan kualitas sekolahnya baik sarana prasarana dan tenaga pendidiknya (Idrus, 2012).
Adanya kebijakan zonasi ini ditujukan untuk pemerataan pendidikan dengan tujuan  menyamakan  semua  sekolah  sehingga  dapat  menampung  siswa  sesuai dengan  kapasitas  yang  telah  ditentukan,  sehingga  semakin  banyak  sekolah  yang tidak  kekurangan  siswa,  yaitu  menghalangi  pembelajaran.  memproses  dan memfasilitasi  keterampilan  untuk  seluruh  komunitas.  mendaftarkan  anak  atau keluarganya  di  sekolah  yang  lebih  dekat  dengan  rumah  sehingga  keluarga  dapat terus  mengawasi  anak  mereka.  Secara  konseptual,  konsep  pemerataan  terbagi menjadi  dua  bagian  yaitu  pemerataan  pasif  yang  lebih  menitikberatkan  pada kesetaraan,  agar  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mendaftar  di  sekolah, sedangkan  persamaan  aktif,  dalam  arti  memberikan  kesempatan  yang  sama kepada siswa untuk mencapai hasil belajar tertinggi (Pulungan, 2019).
Berdasarkan  hasil  evaluasi  pelaksanaan  penerimaan  peserta  didik  baru berbasis  zona  tahun  2018  dan  2019,  ditemukan  banyak  sekolah  yang  masih melanggar  dan  tidak  sesuai  dengan  kelompok  belajar  yang  ada  (Kemdikbud, 2019).  Kebijakan  zonasi  sangat  luas  dan  kompleks  karena  hanya  siswa  baru melalui  penerimaan  peserta  didik  baru  yang  diterima,  termasuk  guru  dan  staf sekolah,  sekolah,  pengembangan  karakter,  dukungan  akademik,  dan  anggaran pendidikan.
Bagaimana  implementasi  penerapan  kebijakan  akan  efektif,  dimana pengertian implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan  Wahab, dimana Anggara  (2012)  mengungkapkan  sebagai  suatu  proses  melaksanakan  kebijakan, yang  biasanya  dalam  bentuk  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  keputusan peradilan,  perintah  eksekutif,  atau  dekrit  presiden.  Selanjutnya  pendapat  Meter dan  Horn  dalam  Rusli  (2015)  mendefinisikan  bahwa  implementasi  kebijakan sebagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  perseorangan,  pejabat  atau  organisasi  baik pemerintah  maupun  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang telah digariskan dalam keputusan yang ditetapkan. Dalam kajian ini akan melihat bagaimana suatu penerapan dari kebijakan dilihat dari aspek dan bagaimana upaya pemecahan masalahnya.
Kebijakan  sistem  zonasi  bertujuan  memberikan  akses  merata  bagi masyarakat  untuk  mendapat  layanan  pendidikan  yang  berkualitas  yaitu  sekolah negeri  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah.  Namun  kebijakan  zonasi  juga menimbulkan  masalah  lain,  salah  satunya  timbulnya  kesulitan  belajar  yang dihadapi  siswa  karena  adanya  kesenjangan  dalam  kemampuan  belajar.  Mulyadi (2010)  menyatakan    bahwa    kesulitan    belajar    adalah    suatu    kondisi    dalam pembelajaran    yang    ditandai    oleh    hambatan-hambatan      tertentu      untuk mencapai      hasil    belajar  antara  lain:  ketergangguan  belajar,  ketidakmampuan belajar, ketidakfungsian belajar, prestasi rendah dan melambatnya proses belajar. Kemudian  Blassic  dan  Jones  dalam  Irham  &  Wiyani  (2013)  menyatakan  adanya kesenjangan atau jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi
akademik  yang  diperoleh.  Dimana gap tersebut  menyebabkan  kesulitan  belajar baik  dari  aspek  internal  dan  eksternal  yang  dinyatakan  Ahmad  &  Supriyono (2013)  yaitu  faktor  internal  meliputi  kondisi  fisik  ( fisiologis )  siswa  dan  faktor kondisi  kejiwaan  ( psikologis ),  sedangkan  faktor  eksternal  yang  berasal  dari  luar diri siswa yaitu faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. Hal tersebut senada yang diungkap  oleh  Rahmah  (2013)  dimana  faktor  penyebab  kesulitan    belajar    siswa disebabkan  oleh faktor  internal  dan  eksternal. Menurut Arifin (2012) indikator menentukan kesulitan belajar antara lain: tidak dapat menguasai materi pelajaran, mendapat  hasil  belajar  rendah,  tidak  mencapai  prestasi  belajar  dan  tidak menujukkan kepribadian yang baik.
Dengan kebijakan zonasi yang telah diterapkan tentunya aspek siswa harus menjadi prioritas utama, walaupun standar nilai atau tes tidak menjadi acuan bagi sekolah negeri menerima siswa baru tentunya menjadi konsekuensi menjadi tugas bersama  untuk  mengatasi  berbagai  dampak  negatif  yang  timbul.  Berdasarkan permasalahan di atas yang menjadi fokus dimana dengan adanya kebijakan sistem zonasi sehingga tidak ada pemberlakukan nilai standar sebagai syarat masuk yang mengakibatkan  adanya gap antar  siswa  yang  mengakibatkan  siswa  kesulitan belajar dan penting sebagai guru untuk mengatasi hal tersebut.
Beberapa  penelitian  yang  serupa  telah  dilakukan  oleh  Wahdan  &  Saroh (2019).  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  persepsi  masyarakat  dan  dampak sistem  zonasi  pada  sekolah  dasar  di  Kota  Surakarta.  Dany  &  Irvan    (2020)  juga melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  dampak  sistem  zonasi  bagi  Sekolah Menengah  Pertama  di  Kota  Malang.  Dalam  penelitian  ini  difokuskan  untuk mengetahui  bagaimana  penerapan  sistem  zonasi  yang  dilaksanakan  dan  upaya sekolah  mengatasi  kesulitan  belajar  siswa  sebagai  salah  satu  dampak  negatif penerapan sistem zonasi penerimaan siswa baru.
Dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan sistem  zonasi  yang  telah  diberlakukan  dan  bagaimana  guru  mengatasi  kesulitan belajar tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Serang.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dekriptif  kualitatif  yang diartikan Sugiyono (2017) yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan dengan menggambarkan  fakta  dan  fenomena.  Adapun  pendekatan  fenomenologi digunakan,  dimana  memungkinkan  peneliti  menggali  dan  mendeskripsikan pemaknaan  secara  umum  kepada  sejumlah  individu  atau  responden  terkait pendapat atau pengalaman yang dirasakan atau dipikirkan dari suatu konsep atau fenomena (Creswell, 2015).
Pengumpulan  data  bersumber  data  primer  dengan  wawancara  ( interview ) teknik  terbuka  kepada  kepala  sekolah  dan  wakil  kepala  sekolah  di  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP)  Negeri  yang  dianggap  favorit  oleh  sebagian  warga Kota Serang yaitu SMP Negeri 1, 5 dan 10 Kota Serang yang dilakukan dari bulan Juni  sampai  Oktober  2020.  Sedangkan  analisis  data  meliputi  pengorganisasian data,  membuat  dan  membuat  memo,  mendiskripsikan  data,  mengklasifikasikan data, menafsirkan data dan menyajikan data.
Definisi  sistem  zonasi  merupakan  kebijakan  Kementerian  Pendidikan Nasional yang mengatur tentang sistem penerimaan siswa baru berdasarkan radius tempat  tinggal  yang  kemudian  secara  teknis  diatur  dalam  kebijakan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota/Kabupaten. Adapun indikator kesulitan belajar siswa  dalam  penelitian  ini  jika  siswa  mendapatkan  nilai  di  bawah  kriteria ketuntasan minimal (KKM).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak  tahun  ajaran  2019/2020  yang  lalu  pemerintah  Kota  Serang  telah memberlakukan  penerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB)  dengan  sistem  zonasi, berlaku bagi seluruh sekolah negeri baik dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas yang bertujuan melakukan upaya pemerataan bagi semua calon  siswa  didik  sesuai  jenjang  dan  zona  masing-masing.  Melalui  Sekretaris Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Serang,  menyatakan  bahwa  ketentuan zonasi  penerimaan  peserta  didik  baru  menjadi  bukti  sekolah-sekolah  terutama  di Kota  Serang  memberikan  layanan  dan  akses  terbuka  tapi  terbatas  kepada  semua peserta  didik  untuk  mendapat  fasilitas  pendidikan  yang  baik  dan  memadai.  Bagi semua  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  selalu  berupaya  memberikan  cara  atau metode pembelajaran yang terbaik sehingga semua siswa dapat mengikuti dengan baik,  sarana  prasarana  telah  kami  distribusikan  guna  meningkatkan  kualitas pembelajaran.
Untuk  itu  kebijakan  zonasi  yang  disusun  pemerintah  Kota  Serang  tahun 2019 membagi jarak dan nilai pembobotan sebagai berikut:

## Tabel 1 Jalur Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Wilayah Kota Serang
No Jarak Nilai Pembobotan Keterangan/Kode 1 0 km – 1 km 1.000 R1 2 1,1 km – 2 km 900 R2 3 2,1 km – 3 km 800 R3 4 3,1 km – 4 km 700 R4 5 4,1 km – 5 km 600 R5 6 5 km lebih Kategori Luar Zonasi Sumber: LPMP Provinsi Banten, 2019
Atas  dasar  pembagian  zonasi  dan  bobot  tersebut,  maka  prioritas  pihak sekolah  dapat  menerima  peserta  didik  berdasarkan  peraturan  yang  ditetapkan. Walaupun  ketiga  sekolah  mengakui  seluruhnya  dilaksanakan  sesuai  dengan ketetapan,  namun  ada  kebijakan  masing-masing  sekolah  dimana  rombongan belajar  ( rombel )  yang  ditambah  dengan  berdasarkan  proporsi  guru  dan  siswa, namun  hal  ini  tidak  mengganggu  proses  kegiatan  belajar  yang  ada.  Proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara daring ( online ) tetapi disisi lain tidak sedikit calon peserta didik yang datang secara tatap muka di sekolah ( offline ), kedua sistem yang diterapkan berjalan baik. Dengan hal tersebut maka, senada  yang diungkap  Difa & Ishak  (2019) menjelaskan bahwa kebijakan zonasi  merupakan  program  pemerintah  untuk  menyeimbangkan  kualitas pendidikan,  sehingga  dengan  kebijakan  ini  masyarakat  lebih  menghemat  biaya transportasi,  mengurangi  kemacetan  lalu lintas  dan  yang  terpenting  semua  orang mengenyam pendidikan yang sama. Namun semuanya bisa berubah jika didukung oleh  institusi  yang  memadai  dan  sebaran  sumber  daya  manusia  yaitu  oleh pendidik dan tenaga kependidikan.
Dasar  tujuan  kebijakan  sistem  zonasi  telah  dilaksanakan  menjadi  evaluasi bagai semua pihak, dengan titik tolak sistem zonasi maka pemerintah Kota Serang dan  Kemendikbud  harus  mampu  melakukan  peningkatan  kualitas  pendidikan secara merata, dan fasilitas pendidikan secara merata, karena pelaksanaan sistem zonasi  membutuhkan  komitmen  yang  tinggi  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1, 5 dan 10 Kota Serang dikategorikan baik walaupun ada kendala utama peserta didik yang diterima mengalami kesulitan belajar, hal tersebut senada yang diungkap  Wayah,  Suwardani  &  Suryaningsih  (2020),  dimana  pelaksanaan penerimaan siswa baru kurang baik maka proses pembelajaran dan prestasi belajar peserta  didik  kurang  baik,  begitu  pula  sebaliknya,  jika  pelaksanaan  penerimaan siswa  baru  lebih  baik  maka  proses  pembelajaran  dan  prestasi  belajar  siswa  akan lebih  baik.  Hakikatnya  Kemdikbud  (2018)  menjelaskan  manfaat  dari  penerapan sistem zonasi untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas  yang  terintegrasi  dengan  sistem  pembangunan  dan  strategi pengelolaan  pendidikan  yang  berkesinambungan  di  semua  jenjang  pendidikan. Kemudian  Elsa  &  Nunuk  (2019)  menyatakan  bahwa  kebijakan  sistem  zonasi bahwasanya  peserta  didik  yang  memiliki  penilaian akademik  yang  lebih  dibatasi oleh  domisili  sehingga  tidak  dapat  bebas  atau  dibatasi  dalam  memilih  sekolah diluar  domisili  tempat  tinggalnya.  Secara  perlahan  akan  menghilangkan  asumsi sekolah  favorit  tempat  berkumpulnya  peserta  didik  yang  memiliki  prestasi akademik. Namun berbeda dengan Ariska, Putri & Ertien  (2020) dimana di Kota Surabaya  pelaksanaan  sistem  zonasi  belum  efektif  karena  penyebaran  sekolah
belum merata sehingga dapat memberikan keuntungan pada sebagian kecil peserta didik.
Berdasarkan  wawancara  dengan  kepala  sekolah  dan  wakil  kepala  sekolah, dari  kebijakan  zonasi  yang  telah  ditetapkan  tentang  bagaimana  penerapan  sistem zonasi  yang  telah  dilakukan  di  sekolah,  jawaban  ketiga  Kepala  Sekolah  adalah bahwa mereka telah melaksanakan kebijakan sistem zonasi penerimaan siswa baru sejak tahun ajaran 2018 hingga 2020 ini melalui sistem online dan offline sesuai petunjuk  teknis  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Serang  dan  telah memenuhi  kuota  rombongan  belajar.  Masih  adanya  kendala  pada  sistem online , maka upaya yang dilakukan pihak sekolah dengan membuka sistem offline sangat tepat,  karena  tetap  mengutamakan  siswa  sesuai  zonasi  yang  ditentukan.  Hal  ini memberikan  peluang  bagi  usia  belajar  tingkat  SMP  untuk  mendaftarkan  ke sekolah  yang  memiliki  predikat  sangat  baik  yang  dipersepsikan  masyarakat sebagai  sekolah  favorit  sehingga  dapat  terjadinya  gap  antar  sekolah  dapat diminimalisir.  Hal  tersebut  sebagaimana  Wahdan  &  Saroh  (2019)  yang menandaskan  bahwa  persepsi  masyarakat  tentang  pelaksanaan  sistem  zonasi sudah  memahami  dengan  baik  dan  berjalan  sesuai  dengan  petunjuk teknis  Dinas Pendidikan.  Kemudian  Kartika  dan  Bambang  (2019)  menungkapkan  bahwa pelaksanaan sistem zonasi telah berjalan baik di Kota Bandar Lampung.
Kendala  utama  yang  ditemukan  di  sekolah  terkait  dengan  penerapan kebijakan  zonasi  penerimaan  peserta  didik  baru  adalah  adanya  temuan  banyak siswa  yang  diterima  mengalami  kesulitan  belajar  dengan  tidak  adanya  nilai standar  masuk  bagi  siswa  yang  diberlakukan  di  masing-masing  sekolah,  baik Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  1,  5  dan  10  Kota  Serang  sehingga  perlu strategi  lain  yang  dilakukan  di  mana  dapat  memaksimalkan  kuota  pendaftaran offline dengan  persentase  dengan  kriteria  siswa  berprestasi,  minat  bakat  atau memiliki  keterampilan  lain  selain  keunggulan  akademis.  Salah  satu  dampak negatif  sebasar  79%  dari  penerapan  sistem  zonasi  yaitu  rendahnya  nilai  siswa  di bawah KKM (Dani & Irvan, 2020). Kemudian Wahyu, Affifudi & Khoiron (2020) mengatakan  bahwa  selama  diberlakukannya  dan  dilaksanakannya  kebijakan sistem  zonasi  ini  berdampak  pada  kualitas  siswa  yang  diterima,  dimana  dirasa mengalami penurunan kualitas. Hal ini didasari dari nilai UN siswa yang diterima tidak  rata  bahkan  sebagian  memiliki  nilai  yang  rendah  karena  siswa  yang memiliki  nilai  bagus  terhalang  oleh  adanya  sistem  zonasi  sehingga  tidak  semua tertampung di sekolah ini.
Upaya  yang dilakukan sekolah dan guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa  tersebut  yaitu  guru  menambah  jam  khusus  bagi  siswa  yang  mengalami kesulitan  belajar,  mengajak  partisipasi  orang  tua  dalam  pembinaan  dan pengawasan  belajar  di  rumah  dan  melakukan  bimbingan  dari  teman  atau  kakak kelas  lebih  awal  memahami  materi  pembelajaran.  Upaya  utama  yang  dilakukan
dengan  memberikan  jam  khusus  atau  jam  lebih,  namun  sebelumnya  guru menyusun  identifikasi  atau  klaster  siswa  dengan  masing-masing  tingkatan  yaitu klaster ringan di mana kriteria ini bagi siswa yang memiliki disiplin dan kemauan untuk  mengerjakan  tugas  namun  lambat  untuk  memahami,  kemudian  klaster sedang  dengan  kriteria  bagi  siswa  yang  tidak  disiplin,  mengerjakan  soal  namun tidak  teliti  serta  klaster  berat  yaitu  siswa  tidak  disiplin,  tidak  mau  mengerjakan dan  melanggar  tata  tertib,  serta  mengerjakan  soal  namun  tidak  teliti.  Hal  ini didukung  sebagaimana  dinyatakan  Nursya’baniyah,  Azhar  &  Khoirul  (2019) dimana  guru  memberikan  perhatian  khusus  dengan  menambah  jam  belajar, mengulang materi dan program remedial.
Dikarenakan  dalam  kondisi  pandemi  Covid-19,  maka  sejak  ditetapkannya Kota  Serang  diberlakukan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  maka kegiatan  pembelajaran  tatap  muka  ( offline )  ditiadakan,  maka  konsekuensinya seluruh  kegiatan  proses  belajar  dilakukan  secara  daring  ( online ).  Fakta  ini  yang menambah  guru  mencari  alternatif  pembelajaran  yang  lebih  effektif  bagi  siswa yang  kesulitan  belajar.  Upaya  ini  diambil  melalui  pembelajaran  tatap  muka  bagi siswa  yang  mengalami  kesulitan  ditambah  dengan  pembelajaran  yang  dilakukan daring  sehingga  guru  sulit  untuk  mengetahui  perubahan  yang  terjadi  pada  siswa tersebut. Jika ada indikasi adanya kemauan dan kehadiran siswa datang ke sekolah dalam  masa  PSBB  ini,  maka  pihak  sekolah  memberlakukan  tata  tertin  dengan membatasi  jumlah  siswa  dengan  kesulitan  belajar  datang  secara  langsung  ke sekolah akan dibatasi dan dijadual menemui guru mata pelajaran, tentunya dengan menggunakan  protokol  kesehatan.  Hal  ini  sesungguhnya  bertujuan  membantu para  siswa  untuk  lebih  memahami  dan  menyelesaikan  pembelajaran  mengejar ketertinggalan dari teman sekelasnya.  Kemudian pengelompokan mata pelajaran, dimana salah seorang teman dari kelas atau kakak kelasnya memberikan asistensi kepada  siswa  dengan  kesulitan  belajar  sehingga  alternatif  ini  dapat  membantu guru dan siswa.
Kesulitan  belajar  siswa  harus  diketahui  dan  diatasi  secepatnya  agar  tujuan pembelajaran  dapat  tercapai  dengan  baik,  hal  ini  memerlukan  suatu  diagnosis yang  akan  membantu  siswa  mencapai  hasil  belajar  yang  optimal.  Untuk  itu kesulitan  belajar  harus  dilaksanakan  secara  bertahap  antara lain  mengidentifikasi siswa  yang  mengalami  kesulitan  belajar,  melokalisir  kesulitan  belajar, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar, memperkirakan alternatif bantuan, menetapkan  kemungkinan  cara  mengatasinya  serta  tindak  lanjut  yang  perlu dilakukan  (Ismail,  2016).  Kemudian  Wulandari,  Adelina  &  Yunisca  (2018) menyatakan  terdapat  50%  dengan  proses  belajar  yang  masih  kurang  mendukung karena kurangnya fasilitas belajar dan kondisi rumah siswa.
Siswa  terkadang  kesulitan  belajar  karena  kurang  siap  menerima  pelajaran, karena perilaku sebagian siswa masih sulit dikendalikan, disisi lain kepala sekolah
dan  guru  berupaya  untuk  terus  memantau  dan  membimbing  siswa  dengan mengerjakan  pekerjaan  rumah,  menguji  hasil  ujian  tengah  semester  dan  ujian akhir. Selain memberikan tindakan ujian ulang dan tindakan remedial bila prestasi siswa  yang  belum  tuntas  tercapai,  sekolah  juga  menyediakan  media  dan  sumber belajar  untuk  membantu  siswa  yang  kesulitan  belajar.  Kemudian  upaya  guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa antara lain: mengajar guru dalam bentuk layanan  khusus,  dengan  memberi  pertanyaan  kepada  siswa  setiap  pagi  dan mengajar  sebelum  dan  sesudah  kelas,  mengulas  pekerjaan  rumah,  nilai  UTS  dan UAS  (Wiwik,  2016).  Namun  upaya  yang  dilakukan  tersebut  tentunya  dilakukan pada  waktu  normal  di  luar  yang  saat  ini  terjadi,  memberikan  bimbingan  untuk mengatasi  perilaku  kesulitan  belajar  siswa  adalah  dimulai  dari  kepala  sekolah, guru, wali kelas, guru BK dan sesama siswa serta orang tua atau wali siswa yang turut  berperan  dalam  mengatasi  problematika  kesulitan  belajar  siswa.  Pendapat lain Faizal, Irma, Mesariani, Rica & Melsa (2019) mengungkapkan bahwa peserta didik  dapat  dikatakan  mengalami  kesulitan  belajar  apabila  ukuran  tingkat keberhasilan belajarnya tidak mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam waktu tertentu,  peserta  didik  tidak  dapat  menyelesaikan  tugas-tugas  pembelajaran  dan tidak dapat mencapai tingkat penguasaan materi.
Membangun  profesionalisme  guru  dalam  menjalankan  tugasnya  tentunya perlu  mencari  beberapa  metode  atau  teknik  tertentu  sebagai  contoh  dalam  hal pembelajaran,  agar  tujuan  yang  ditetapkan  tercapai  yaitu  peserta  didik  mampu mencapai  hasil  yang  ditetapkan  yaitu  berdasarkan  kriteria  kelulusan  minimal. Untuk  itu  tuntutan  sebagai  guru  profesional  perlu  ditingkatkan  ( upgrade ) dikarenakan  kesulitan  belajar  siswa  sejak  awal  menjadi  permasalahan  klasik  di pendidikan,  selain  itu  membangun  kerjasama  sekolah  dan  rumah  menjadi  kunci utama, dimana peran rumah dan orang tua menjadi penting sebagaimana pendapat Nasrulloh  &  Muslimin  (2019)  melalui  orientasi  dan  informasi  belajar  secara klasikal  selama  satu  jam  pelajaran,  mengadakan  konseling  diruang  khusus pelayanan  bimbingan  dan  konseling,  melaksanakan  konferensi  kasus  dan mengadakan tindak lanjut dengan bekerjasama dengan guru bidang studi dan oran tua  siswa  sehingga  kemampuan  untuk  dapat  mengatasi  kesulitan  belajar  akan secara  perlahan  ditngkatkan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  membangun  sinergi yang holistik tidaklah mudah selain komunikasi tentunya dengan pendakatan lain agar siswa tidak merasa ditekan ( stressing ) tetapi ada kemauan untuk melakukan atau menyelesaikan tugas dengan baik.
Terlepas dengan kebijakan zonasi tersebut telah diterapkan semua sekolah- sekolah  negeri,  namun  pemerintah  daerah  tidak  tinggal  diam  mengambil kebijakan lanjutan agar kebijakan zonasi menjadi efektif sesuai dengan tujuannya. Dari  kendala-kendala  yang  disebutkan  di  atas  hendaknya  yang  perlu  difokuskan adalah bagaimana upaya maksimal dalam meningkatkan motivasi belajar, metode
pembelajaran, alternatif sistem penilaian internal siswa, teknik konseling kesulitan belajar  siswa,  peran  dan  dukungan  keluarga  atau  orang  tua  sebagaimana  yang diungkap Rozika, Anwar & Afifullah  (2019), disisi lain perlu upaya sekolah dan guru  mengajak  peran  orang  tua  dalam  mengatasi  belajar  siswa  diutarakan, sehingga  hasil  belajar  siswa  mampu  menginterpretasikan  adanya  peningkatan pembelajaran yang diperoleh sekolah.

## SIMPULAN
Dalam  pelaksanaan  penerimaan  peserta  didik  baru  dikategorikan  baik  sesuai dengan  kebijakan  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Serang  dan  telah memenuhi  kuota  yang  tetapkan  walaupun  ada  kendala  yaitu  banyaknya  siswa dengan kesulitan belajar. Pemberlakuan zonasi kurang efektif karena tidak adanya standar  penilaian  untuk  siswa  baru  tidak  diberlakukan,  sehingga  pihak  sekolah membuka pendaftaran offline bagi siswa yang memiliki keunggulan walau di luar zona yang ditetapkan. Upaya sekolah dan guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa  antara  lain:  guru  menambah  jam  khusus  bagi  siswa  yang  mengalami kesulitan  belajar  dilakukan  tatap  muka  di  sekolah  dengan  protokol  kesehatan, sistem  terjadwal  dan  terbatas,  mengajak  partisipasi  orang  tua  dalam  pembinaan dan pengawasan belajar di rumah dan melakukan asistensi dari teman atau kakak kelas lebih awal memahami materi pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, Dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance) . Bandung: CV Pustaka Setia Arifin,Zainal. (2012). Evaluasi Pembelajaran . Bandung: Rosdakarya
Aris  Nurlailiyah  (2019).  Analisis  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Terhadap  Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. Realita 17( 1), 13-21
Ariska  Pramesti  Sagita  Cahyani,  Putri  Aprilia  Aini  H,  &  Ertien  Rining Nawangsari  (2020).  Evaluasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  Tingkat  Smp  Negeri  Di  Kota  Surabaya. Jurnal  Syntax Transformation  1 (3), 1-6
Badan  Pusat  Statistik.  (2016). Indeks  Pembangunan  Manusia  Tahun  2016 . Retrieved Form www.bps.go.id. (Diakses pada 28 September 2020)
Badan  Pusat  Statistik.  (2019). Indeks  Pembangunan  Manusia  Tahun  2019 . Retrieved Form www.bps.go.id. (Diakses pada 28 September 2020)
Dany Miftahul Ula, & Irvan Lestari (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual Volume 5(1), 10- 18
Difa  Cucu  Sabrina  &  Ishak.  (2019).  Evaluasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam Seleksi Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 18 (2), 92-102
Elsa Nida Pangaribuan & Nunuk Haryati, (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Jenjang  SMP  di  Kabupaten  Gresik. Inspirasi manajemen pendidikan 7 (1), 1-12
Faizal Chan, Issaura Sherly Pamela, Irma Sari Sinaga, Mesariani, Rica Oktarina & Melsa Julianti, (2019). Strategi Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Di Sekolah Dasar. AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam 6 (2), 173-182 Gunarti  Ika  Pradewi  &  Rukiyati.  (2019).  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam Perspektif Pendidikan. JMSP: Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan 4 (1), 28-34
Idrus,  M.  (2012).  Mutu  Pendidikan  dan  Pemerataan  Pendidikan  di  Daerah. Psikopedagogia, 1 (2), 1-10. Retrieved From https://doi.orgh/ttp://dx.doi.prg/10.12928/psikopedagogia.V1i2.4603. (Diakses pada 28 September 2020)
Irham,  M  &  Wiyani.A.N  (2013). Psikologi  Pendidikan .  Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media.
Ismail.  (2016.)  Diagnosis  Kesulitan  Belajar  Siswa  Dalam  Pembelajaran  Aktif  di Sekolah. Jurnal Edukasi 2 (1), 30-43
Kartika  Marini  &  Bambang  Utoyo.  (2019).  Menimbang  Kembali  Kebijakan Sistem  Zonasi:  Studi  Penerimaan  peserta  didik  baru  di  Bandar  Lampung. Administrativa 1 (1), 87-100
Kementerian  Pendidikan  Nasional  (2018).  Sistem  Zonasi:  Strategi  Pemerataan Pendidikan  yang  Bermutu  dan  Berkeadilan  (16  Oktober  2018).  Retrieved From http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_BF0CF9C3- 2C2B-4A54-9734-2CB8BB80470B_.pdf (tanggal 28 Oktober 2020)
Kementerian Pendidikan Nasional, (2019). Kemendikbud Kokohkan Sistem Zonasi Untuk  Pemerataan  Layanan  dan  Mutu  Pendidikan (15  Januari  2019). Retrieved From https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/01/kemendikbud-kokohkan- sistem-zonasi-untuk-pemerataan-layanan-dan-mutu-pendidikan. (Diakses tanggal 28 September 2020)
Kementerian Pendidikan Nasional. (2017). Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA/SMK atau Bentuk Lain Yang Sederajat , Pub. L. No. 17 (2017). Jakarta: Permendikbud.
Kementerian Pendidikan Nasional. (2018). Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah  Atas,  dan  Sekolah  Menengah Kejuruan. Pub.  L.  No.  51  (2018). Jakarta: Permendikbud.
Lincoln,  Z.,  P.  (2016).  Educational  Equality  or  Educational  Equity. NUCD: Journal of Economic and Information Science, 60 (1), 187-312.
Moh.  Wahyu  Rhomadhon,  Afifuddi  &  Khoiron  (2020).  Implementasi  Kebijakan Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  Melalui  Sistem  Zonasi  Pada
Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  Di  Kabupaten  Jembrana  Provinsi  Bali. Jurnal Respon Publik  14 (4), 25-35
Mulyadi,  (2010). Diagnosis  Kesulitan  Belajar  dan  Bimbingan  Kesulitan  Belajar Khusus .  Yogyakarta: Nuha Litera.
Kota  Serang,  (2019). Penerimaan  Peserra  Didik  Baru (PPDB)  Tahun  2019. Retrieved  Form  http://lpmpbanten.kemdikbud.go.id/siult/ppdb-kota-serang/. (Diakses pada 28 September 2020)
Nursya’baniyah  Nurdin,  Azhar  Haq  &  Khoirul  Asfiyak.  (2019).  Upaya  Guru Dalam  Mengatasi  Kesulitan  Belajar  Siswa  Mata  Pelajaran  Fiqih  Di  Smp Islam Karangploso Malang. Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam . 4 (6), 13-19 Moh.  Nasrulloh  &  Muslimin  (2019)  Strategi  Guru  Bimbingan  Dan  Konseling (BK)  Dalam  Membantu  Mengatasi  Kesulitan  Belajar  Siswa  MTs  Daruth Tholibiin  Nganjuk. Jurnal  Intelektual:  Jurnal  Pendidikan  dan  Studi Keislaman 9 (3), 359-368.
Pulungan,  H.  I.  (2019).  Implementasi  Penentuan  Zonasi  Dalam  Pemerataan Pendidikan  Siswa  Sma  Negeri  1  Kecamatan  Sayur  Matinggi  Kabupaten Tapanuli Selatan. Jurnal Darul ’Ilmi, 07 (01), 45-59
Purwanti,  D,  Ira  Irawati  &  Adiwastra  (2018).  Efektivitas  Kebijakan  Penerimaan peserta  didik  baru  Sistem  Zonasi  Bagi  Siswa  Rawan  Melanjutkan Pendidikan. Dinamika, 5 (4), 3-5 Retrieved From https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1737. (Diakses pada 28 September 2020)
Rahmah.  (2013).  Analisis  Faktor  Kesulitan  Belajar  Siswa  Dalam  Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Sosiologi  Kelas  XII IPS  di MA Syarif Hidayatullah Pontianak. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora 4 (1), 1-13. Retrieved From https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/view/22029.  (Diakses  pada 28 September 2020)
Rozika  Azizi,  Anwar  Sa’dullah  &  Mohammad  Afifulloh  (2019).  Strategi  Guru Mengatasi  Kesulitan  Belajar  Siswa  Pada  Mata  Pelajaran  Bahasa  Arab  Di Madrasah  Tsanawiyah  Yaspuri  Kota  Malang. VICRATINA:  Jurnal Pendidikan Islam 4 (6), 102-112
Rusli,  B.  (2015). Kebijakan  Publik  Membangun  Pelayanan  Publik  yang Responsif . Bandung: CV. Adoya Mitra Sejahtera
Safarah.,  A.  A.,  &  Wibowo,  U.  B.  (2018).  Program  Zonasi  di  Sekolah  Dasar Sebagai  Upaya  Pemerataan  Kualitas  Pendidikan  di  Indonesia. Lentera Pendidikan, 21 (1), 206–213. Retrieved From
https://doi.Org/https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6.  (Diakses  pada  28
September 2020)
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung : Alfabeta
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003.  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kemenkumham
Wahdan  Najib  Habiby  &  Saroh  Nur  Fiatin.  (2019).  Persepsi  Masyarakat  dan Dampak  Sistem  Zonasi  Untuk  Jenjang  Sekolah  Dasar  di  Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Jurnal Profesi Pendidikan Dasar 6( 2), 225-238
Wayan Paramartha, Ni Putu Suwardani & Ni Luh Suryaningsih (2020). Pengaruh Sistem  Zonasi  Penerimaan  peserta  didik  baru  Terhadap  Prestasi  Belajar Pendidikan  Agama  Hindu  Siswa  SMP  Negeri  1  Kota  Denpasar  Tahun Pelajaran 2018/2019. Mudra: Jurnal Seni Budaya 35 (3), 283 - 295
Wiwik  Angranti.  (2016).  Problematika  Kesulitan  Belajar  Siswa  (Studi  Kasus  di SMP Negeri 5 Tenggarong). Jurnal Gerbang Etam, 1 (1), 28-37
Wulandari,  D.,  Adelina  Hasyim,  D.,  &  Nurmalisa,  Y.  (2018).  Pengaruh Penerimaan  peserta  didik  baru  Melalui  Sistem  Zonasi  Terhadap  Prestasi Siswa. Kultur Demokrasi, 5 (9), 13-23. Retrieved From http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/jkd/article/view/15181. (Diakses pada 28 September 2020)