## IMPLEMENTASI AKAD QARḌ BAGI PELAKU UMKM

## Jana Mila
Universitas Internasional Batam janatay01@gmail.com
Rina Shahriyani Shahrullah Universitas Internasional Batam rina@uib.ac.id
Elza Syarief Universitas Internasional Batam elza.syarief@uib.ac.id

## ABSTRAK

## A. PENDAHULUAN
Ekonomi  memiliki  peranan  penting untuk  menjaga  kestabilan  kehidupan berbangsa dan bernegara (Welayati 2021). Tingkat  pertumbuhan  dan  pembangunan suatu  negara  dapat  dilihat  dari  indikator ekonominya. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dapat berasal  dari  pelaku  usaha,  baik  dari
perusahaan  multinasional  besar,  maupun usaha  mikro  kecil  dan  menengah. Meskipun  banyak  pelaku  usaha  di Indonesia,  tidak  semua  dapat  bertahan pada saat krisis global. Dalam masa krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia, hanya  pengusaha  dan  pedagang  kecil mampu menunjukan kemampuannya untuk  bertahan,  hal  tersebut  karena
Kegiatan  perbankan  syariah  tidak  hanya  mengejar  profit  semata,  tetapi  juga memiliki fungsi sosial di masyarakat yang direalisasikan dalam bentuk akad qarḍ atau  pinjaman  kebajikan  di  mana  sumber  dananya  berasal  dari  zakat,  infaq, sedekah,  hibah,  dan  dana  sosial  lainnya  sesuai  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Untuk memahami model akad  qarḍ  dan  implementasinya  berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  19/DSN-MUI/IV/2001  bagi  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  (UMKM)  sebagai  pemegang  fungsi  yang  sangat  strategis  bagi pembangunan  nasional  khususnya  dalam  hal  pertumbuhan  ekonomi  dan penyerapan  tenaga  kerja  di  Indonesia,  maka  dilakukan  penelitian  normatif  atau doctrinal  research.  Qarḍ  merupakan  kegiatan  pinjam  meminjam  dana  yang dilakukan  tanpa  imbalan  (tanpa  bunga)  dengan  kewajiban  pihak  peminjam mengembalikan  pokok  pinjaman  secara  sekaligus  atau  dengan  cicilan  dalam jangka  waktu  tertentu.  Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  model  akad  qarḍ merupakan  pinjam  meminjam  yang  sifatnya  memberikan  pertolongan  terhadap nasabah  dan  wajib  dikembalikan  100%  (seratus  persen)  dari  besaran  jumlah pinjaman tanpa adanya tambahan yang diimplementasikan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
Kata kunci: Fatwa DSN MUI, Model Qarḍ , UMKM, Qarḍ
pengusaha    kecil  tidak  terikat  utang dengan luar negeri (Yumanita 2019).
Untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang menjadi dampak dari krisis ekonomi yang melanda secara global, pemerintah telah melakukan  banyak  hal  khususnya  dalam bidang  pemberdayaan,  di  antaranya adalah  adanya  berbagai  macam  program pemberdayaan  untuk  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  yang  diharapkan usaha  sinergis  antara  pemerintah  dan pihak  lain  sangat  dibutuhkan  untuk efektivitas program pemberdayaan (Negara 2020).
UMKM  mempunyai  peran  yang strategis  dalam  pembangunan  ekonomi nasional,  oleh  karena  selain  berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan  tenaga  kerja  juga  berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.  Dalam  krisis  ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu  yang  lalu,  di  mana  banyak  usaha- usaha  berskala  besar  yang  mengalami stagnasi  bahkan  berhenti  aktifitasnya, sektor  UMKM  terbukti  lebih  tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah,  ketiga  kategori  usaha tersebut,  yakni  usaha  mikro,  usaha  kecil, dan usaha menengah, didefinisikan sebagai berikut:
1. Usaha Mikro: Usaha mikro adalah jenis usaha  produktif  yang  dimiliki  oleh orang  perorangan  atau  badan  usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  ini.  Usaha  mikro memiliki ciri khas sebagai usaha yang sangat  kecil,  mungkin  berupa  bisnis perorangan  atau  badan  usaha  kecil dengan  tingkat  modal,  aset,  atau pendapatan yang rendah.
2. Usaha Kecil: Usaha kecil adalah jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau usaha  besar.  Usaha  kecil  memenuhi kriteria  usaha  kecil  yang  telah  diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ini, usaha kecil memiliki independensi dan  tidak  menjadi  bagian  langsung atau  tidak  langsung  dari  usaha menengah  atau  usaha  besar.  Usaha kecil memiliki tingkat kekayaan bersih atau  hasil  penjualan  tahunan  yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
3. Usaha  Menengah:  Usaha  menengah adalah  jenis  usaha  ekonomi  produktif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan oleh  orang  perorangan  atau  badan usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  cabang  dari  usaha
kecil atau usaha besar. Usaha menengah  juga  memenuhi  kriteria usaha  menengah  sebagaimana  yang telah  diatur  dalam  Undang-Undang ini. Usaha menengah memiliki tingkat kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan tahunan yang sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam undang-undang. Dengan definisi yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut, klasifikasi usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah menjadi  penting  karena  hal  ini  berkaitan dengan  skala  usaha,  sumber  daya  yang dimiliki,  dan  peraturan  serta  dukungan yang berlaku bagi masing-masing kategori. Penetapan kategori ini membantu dalam memberikan bimbingan, perlindungan,  dan  insentif  yang  sesuai untuk memajukan usaha-usaha tersebut di tingkat  mikro,  kecil,  dan  menengah  di Indonesia (UMKM 2008).
UMKM  mulai  berkembang  pesat pada lima tahun terakhir. Tercatat bahwa UMKM  memberikan  kontribusi  positif terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) dan juga menunjukkan prestasinya dalam penyerapan  tenaga  kerja.  Rekam  jejak UMKM  yang  baik  harus  mendapatkan perhatian  pemerintah.  Walaupun  bukan usaha berskala nasional bahkan multinasional,  tetapi  UMKM  terbukti menjadi sumber ketenagakerjaan. Ironisnya,  UMKM  mempunyai  kendala umum  yang  sering  terjadi.  Salah  satunya
adalah keterbatasan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan modal kerja/sumber pembiayaan dalam mendirikan usaha baik melalui perbankan maupun  lembaga  keuangan  lainnya (Utamy 2022).
Pelaku  UMKM  pada  hakikatnya masih kesulitan dalam melakukan peminjaman modal usaha untuk mengembangkan  usaha  kepada  pihak perbankan  tanpa  adanya  jaminan,  karena dianggap  tidak  mampu  mengembalikan pinjaman  kepada  pihak  bank  dan  hal ini berdampak kepada pendapatan mereka.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  di tengah-tengah  masyarakat  terbentuklah lembaga keuangan non-bank untuk menyokong
pertumbuhan
dan perkembangan  UMKM  di  Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM)  (Garwautama,  P.  K.,  Sulaeman and Noor 2021).
Pemerintah sebenarnya telah memberikan jalan keluar dengan memberikan program seperti KUR
(Kredit Usaha Rakyat), namun masyarakat  masih  terganjal  oleh  sistem bunga  yang  masih  memberatkan  dan sulitnya akses penyaluran. Padahal sistem bunga  atau  riba  ini  dengan  sangat  jelas dilarang oleh Islam, tertera pada Q.S. Ali Imran ayat 130 mengenai larangan bunga atau riba.
Islam memaklumatkan perang melawan  kemiskinan  demi  keselamatan akidah, moral, dan akhlak umat manusia. Perhatian  Islam  terhadap  kaum  miskin tidak  bersifat  sesaat  namun  prinsipil. Sistem  bunga  yang  diterapkan  oleh  bank konvensional, program KUR, atau rentenir  telah  dirasa  menyulitkan  para pengusaha  kecil  yang  ingin  menjalankan kelangsungan  usahanya.  Fenomena  ini akhirnya menjadi alasan fundamental bagi para swadaya masyarakat untuk membuat lembaga  keuangan  yang  sesuai  dengan prinsip  syariah.  Maka  dengan  demikian, lembaga  keuangan  mikro  juga  makin berkembang hingga terbentuknya lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang melakukan  kegiatan-kegiatan  di  bidang keuangan  dengan  menggunakan  prinsip syariah  dan  tatanan  ruang  lingkup  atau cakupan  yang  lebih  kecil  dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah (Jenita 2022).
Adapun jenis modal kerja yang paling menguntungkan bagi para investor maupun  pelaku  UMKM  adalah  investasi UMKM  dan  piutang al - qarḍ .  Dimana investasi UMKM sendiri merupakan suatu kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung  maupun  tidak  pada  UMKM dengan  harapan  pada  waktu  tertentu mendapatkan  sejumlah  keuntungan  dari hasil  penanaman  modal  yang  diberikan kepada  pelaku  UMKM.  Sedangkan
piutang  adalah  memberikan  sesuatu kepada  seseorang  dengan  ketentuan dikembalikan dalam jumlah yang sama.
Modal  kerja al-qarḍ pada  dasarnya adalah  suatu  akad  ta'awun  atau  tabbaru' yang  bertujuan  untuk  tolong-menolong dalam  hal  kebajikan.  Akad  ini  tidak mensyaratkan  pengembalian  pinjaman dalam bentuk apapun. Dalam konteks ini, piutang al-qarḍ mengacu  pada  transaksi pinjam-meminjam  dana  tanpa  imbalan, dengan  kewajiban  bagi  pihak  peminjam untuk  mengembalikan  pokok  pinjaman dalam  jumlah  yang  sama,  entah  secara sekaligus  atau  dalam  bentuk  cicilan, sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah disepakati.
Penggunaan al-qarḍ sangat  fleksibel terkait  dengan  jaminan  atau  agunan, karena  transaksi  ini  tidak  melibatkan jaminan fisik seperti barang berharga atau aset  lainnya.  Yang  dibutuhkan  hanyalah komitmen  dari  peminjam  dalam  bentuk tanda  tangan  kontrak  atau  perjanjian.  Ini berarti bahwa al-qarḍ adalah suatu bentuk kerja  sama  yang  didasari  oleh  tolong- menolong  dan  kebaikan  tanpa  adanya imbalan  berupa  bunga  atau  jaminan materiil.
Transaksi al-qarḍ sering kali digunakan  dalam  lingkungan  sosial  atau komunitas yang bertujuan untuk membantu  sesama  anggota  komunitas dalam hal keuangan, seperti dalam situasi
darurat atau kebutuhan mendesak. Dalam akad  al-qarḍ,  peminjam  diberi  akses  ke modal  kerja  atau  dana  tanpa  harus membayar tambahan bunga atau imbalan seperti dalam transaksi pinjaman konvensional.  Akad  ini  mencerminkan nilai-nilai  solidaritas  dan  kerja  sama dalam masyarakat.
Dengan  demikian, al-qarḍ adalah contoh  nyata  bagaimana  prinsip-prinsip ekonomi Islam mempromosikan transaksi yang  adil,  berkelanjutan,  dan  sesuai dengan  prinsip  keadilan  sosial.  Akad  ini memberikan  kemudahan  akses  ke  modal tanpa  membebani  pihak  yang  meminjam dengan persyaratan yang sulit atau beban tambahan seperti bunga. Sebagai gantinya,  transaksi al-qarḍ mendorong tolong-menolong  dan  saling  mendukung dalam  mencapai  kesejahteraan  bersama (Budiman 2018).
Qarḍ memiliki tujuan untuk membantu rakyat kecil dengan dana yang diperoleh  dari  infak,  shadaqah  dan sumbangan. Qarḍ (dana kebajikan) perlu disalurkan secara merata untuk peningkatan  perekonomian  masyarakat kecil  dalam  mengembangkan  usahanya sehingga  diharapkan  akan  terwujud peningkatan  kesejahteraan  masyarakat kecil tersebut (Syafa’at, A. K. and Afandi 2020).    Selain  kesejahteraan  masyarakat kecil terwujud maka terwujud pula Islam yang  penuh  dengan  damai rahmatan
lil’alamin yaitu Islam yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang serta keharmonisan dan bukan yang menebarkan  kekerasan. Qarḍ merupakan salah satu cara penguatan ekonomi untuk memperbaiki laju perekonomian pengusaha kecil dan menengah.
Secara umum, qarḍ diartikan sebagai infak  di  jalan  Allah,  di  dalam  jihad  dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ada juga yang mengatakan qarḍ adalah bentuk transaksi  pinjaman  yang  benar-benar bersih  dari  tambahan  ataupun  bunga. Infak dan sedekah pada para fakir miskin merupakan  suatu  amalan  yang  nantinya akan diperhitungkan di hari esok (akhirat) nanti.
Ketika negara memusatkan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya pemerintah menegakan bagaimana  regulasi  perbankan  bagi pelaku  UMKM  agar  roda  perputaran perekonomian  pelaku  usaha  UMKM dapat  berjalan  dengan  adanya  bantuan pinjaman dana. Sayangnya, dalam prakteknya  di  lapangan,  umat  Islam mudah  terjebak  terhadap  riba.  Misalnya dalam  hal  pinjaman  uang,  yang  pada umumnya  masih  terikat  ke  perbankan konvensional  maupun  ke  rentenir  yang menetapkan bunga tertentu dalam pengembaliannya.
Sedangkan pada
hakikatnya  pinjaman  menurut  Syariah melarang  adanya  riba  atau  bunga  seperti dalam  penerapan  akad qarḍ yang merupakan  sebuah  pembiayaan  dan kebijakan  pihak  bank  syariah  yang diberikan  kepada  nasabah  dalam  segala bentuk  pinjaman  tanpa  ada  tambahan apapun. Maka dari itu, akad qarḍ sebagai solusi dari adanya sebuah permasalahan di masyarakat  yang  kerap  kali  menerapkan sistem pinjaman berbunga (Balqis, W. G. and Sartono 2019).
Namun  pada  prakteknya,  akad qarḍ hanyalah  sebagai  tameng  atau  dapat dikatakan  banyak  tidak  sesuai  dengan syarat  dan  ketentuan  akad qarḍ yang sebenarnya, dimana masih terdapat unsur riba  di  dalamnya  (Marwiyah,  2018). Untuk  itulah,  maka  Majelis  Ulama Indonesia  mengeluarkan  fatwa  tentang akad qarḍ yang  menyatakan qarḍ ialah  sebuah  pinjaman  yang  diberikan kepada  anggota  atau  peminjam  yang membutuhkan, dimana peminjam tersebut  diharuskan  membayar  kembali pinjamannya  sesuai  dengan  perjanjian yang  telah  disepakati  bersama.  Hal  ini tercantum pada Fatwa DSN-MUI Nomor  19/DSN-MUI/IV/2001  tentang akad qarḍ
Menimbang hal tersebut di atas, maka urgen untuk dilakukan penelitian mengenai (1) Bagaimana model akad qarḍ pada  UMKM;  dan  (2)  Bagaimana
implementasi  akad  qarḍ  pada  UMKM berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001?
Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai dalam  penelitian  ini  adalah  untuk memahami  model  akad qarḍ bagi UMKM  dan  juga  implementasi  atau penerapannya  berdasarkan  Fatwa  Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama
Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian normatif atau doctrinal research (Iftitah  2023).  Objek  penelitian  dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2008,  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2008,  dan  Fatwa  Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
Sedangkan  teknik  pengumpulan  data ditempuh melalui library research (Dyah, O,  S.,  &  A’an  2015)  dengan  beberapa upaya yang ditempuh yaitu mengumpulkan buku-buku referensi dan  beberapa  jurnal  artikel  ilmiah yang  berkaitan  dengan  akad qarḍ . Metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh adalah metode yuridis kualitatif (Ibrahim 2011).
B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Model  Akad  Qarḍ  Pada  Usaha Mikro Kecil Menengah
Secara  etimologi qarḍ merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut  Muhammad  Syafi’i  Antonio, qarḍ adalah  pemberian  harta  kepada orang  lain  yang  dapat  ditagih  atau diminta  kembali  atau  dengan  kata  lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Ash-Shiddieqy 2018).
Qarḍ secara  terminologi  adalah memberikan  harta  kepada  seseorang yang akan mengambil manfaat dari harta tersebut  dan  mengembalikan  gantinya pada  kemudian  hari  (Welayati  2021). Menurut ketentuan Bank Indonesia Pasal 1  angka  11  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  7/46/PBI/2005  tentang  Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip  syariah, mengartikan qarḍ adalah  kegiatan  pinjam  meminjam dana yang dilakukan tanpa imbalan (tanpa bunga) dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan  pokok  pinjaman  secara sekaligus  atau  dengan  cicilan  dalam jangka waktu tertentu (PBI 2005).
Menurut  fatwa  DSN  MUI, qarḍ adalah  suatu  akad  pinjaman  kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya  kepada  LKS  pada  waktu yang  telah  disepakati  oleh  LKS  dan nasabah. Menurut
Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, qarḍ adalah  akad  pinjaman dana  kepada  nasabah  dengan  ketentuan bahwa  nasabah  wajib  mengembalikan dana  yang  diterimanya  pada  waktu  yang telah disepakati (Sutiyoso 2019).
Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan qarḍ
diantaranya adalah (Mardani 2020):
a. Tidaklah  diperkenankan  mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan qarḍ , karena hal tersebut sama dengan riba
b. Pembiayaan qarḍ menggunakan  akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang  telah  diterima  oleh  peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada  dalam  tanggung  jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan  sama  dengan  pada saat meminjam
c. Qarḍ biasanya  dalam  batas  waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran  diberikan  maka  akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam
d. Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian  harus  sama  dengan nominal pinjaman
Modal qarḍ yang  bersumber  dari zakat, infaq, shadaqah, adapun juga modal pembiayaan  qarḍ  ini  juga  dari  bagi  hasil atas pinjaman yang lain, maka
penyalurannya tidak ditentukan
penerimanya.
Struktur  atau  rukun  akad qarḍ ada empat, yaitu (Negara 2020):
a. Muqriḍ adalah pihak yang memberikan  pinjaman  (kreditur). Sulaiman al-Jamal menyatakan bahwa  ada  dua  syarat  yang  harus dipenuhi seorang muqriḍ , yaitu:
1) Mukhtar .  Yakni  seorang  muqriḍ melakukan akad Qarḍ  atas
inisiatifnya  sendiri,  tidak  dalam keadaan terpaksa
2) Ahli  tabarru’ .  Yaitu  orang  yang memiliki kebebasan
untuk mentransaksikan harta secara non- komersial,  atau  juga  bisa  disebut dengan istilah mutlaq at-tasharruf sebagaimana dalam bai’
Oleh  karenanya,  seorang  yang  tidak memiliki kriteria ini seperti wali harta anak  kecil,  orang  gila  dan  lain-lain, tidak  sah  mengadakan  akad  Qarḍ menggunakan  harta  orang  yang menjadi tanggungannya ( mawli ) kecuali  dalam  keadaan  darurat  saja. Persyaratan  harus ahli  tabarru’ karena  akad qarḍ merupakan  akad yang semi tabarru’ (syubhah Tabarru’) karena adanya konsekuensi keharusan
mengembalikan pengganti harta yang dipinjamkan ( muqraḍ ) atas muqtariḍ setelah berakhirnya masa qarḍ .
b. Muqtariḍ adalah pihak yang menerima  pinjaman  utang  (debitur).
Syarat muqriḍ , yaitu:
1) Mukhtar yakni  atas  kehendak sendiri atau tidak karena terpaksa.
2) Ahliyyah  mu’amalah yaitu  orang yang  baligh,  berakal  sehat  dan tidak  sedang  dibekukan tasaruf - nya ( hajr ) meskipun tidak memiliki  kebebasan  tasarruf  (ahli at-tabarru’ atau mutlaq at- tasharruf ).
Karenanya  seorang  wali  dari  harta anak kecil atau orang gila boleh atau sah  menjadi  seorang  muqtariḍ  atas nama  orang  yang  berada  di  bawah otoritasnya  ( mawli ),  bahkan  seorang budak mukatab ataupun  budak  yang mendapatkan  izin  dari  tuannya  juga sah menjadi muqtariḍ karena mereka termasuk ahliyyah mu’amalah .
c. Muqraḍ adalah  objek  dalam  akad qarḍ (debit). Muqraḍ harus  sesuatu yang sah untuk diperjual-belikan, dan bisa  dispesifikasi  melalui  kriteria ( shifah )  seperti muslamfih dalam akad  salam.  Karena  akad  Qarḍ termasuk  akad mu’awadlah, yakni memberikan hak milik kepada orang lain dengan adanya pengganti (‘ iwadl )  seperti  dalam  akad  salam. Sesuatu yang tidak bisa di spesifikasi tidak  bisa  dijadikan muqraḍ karena tidak  memiliki  padanan  ( mitsli ).
Namun  menurut  satu  versi,  sesuatu yang  tidak  dapat  dispesifikasi  bisa
dijadikan muqraḍ dengan menjadikan qimah sebagai
padanannya.
d. Shighat . Dalam akad Qarḍ adalah ijab yang berupa penyerahan kepemilikan dari  pihak muqriḍ kepada muqtariḍ dengan  kewajiban  mengembalikan gantinya  ( badal ),  dan  qabul  yang berupa persetujuan dari pihak muqtariḍ dari ijab yang disampaikan pihak muqriḍ . Shighah dapat  berupa ucapan yang jelas dan tidak memiliki ambiguitas  makna  ( sharih ),  dapat pula berupa ucapan sindiran ( kinayah ).  Syarat shighah dalam akad Qarḍ sama dengan syarat shigah
pada akad mu’awaḍah lainnya. Akan tetapi,  menurut  satu  versi, qabul
tidak  disyaratkan  dalam  akad qarḍ karena qarḍ adalah  suatu  bentuk
perizinan untuk menggunakan sesuatu dengan konsekuensi
menggantinya.
Setelah  akad  Qarḍ  telah  terpenuhi syarat  dan  rukunnya,  maka  kepemilikan atas muqraḍ berpindah  kepada muqtariḍ dengan konsekuensi ia harus mengembalikan  gantinya  saat  pihak muqriḍ memintanya kembali. Lalu apakah perpindahan  hak  milik  ini  terjadi  karena adanya  penerimaan  ( qabdl )  atau  adanya pentransaksian ( tasharruf ).
Menurut Qaulashah, muqtariḍ berstatus memiliki muqraḍ sejak penerimaan  ( qabdl )  karena  muqtariḍ boleh  men-tasarufkan muqraḍ setelah terjadinya  penerimaan  ( qabdl )  menurut kesepakatan ulama. Hal ini menunjukkan bahwa harus adanya hak kepemilikan atas sesuatu  sebelum ditransaksikan. Menurut versi  ini, muqriḍ tidak  boleh  menarik barang  yang  dipinjamkannya  ( muqraḍ ) kecuali atas kerelaan pihak muqtariḍ akan tetapi ia boleh meminta pengganti ( badal ) dari muqraḍ (Alamsyah  2018).    Karena yang  wajib  dalam  akad qarḍ adalah pengganti  ( badal ).  Namun  versi  lain memperbolehkan  penarikan  barang  yang dipinjamkan  (‘ ainul  muqraḍ )  selagi muqrodh masih  utuh  dan  tidak  terikat dengan hak tertentu seperti muqraḍ yang digadaikan.
Menurut  Muqabil  Ashah, muqtariḍ berstatus memiliki muqraḍ terhitung sejak ia  mentasarufkan muqraḍ dengan  akad yang bisa menghilangkan hak kepemilikan terhadap sesuatu seperti akad jual  beli,  hibah,  wakaf  dan  akad tasaruf yang  menghilangkan  hak  milik  lainnya. Karena adanya transaksi ini menunjukkan adanya  hak  milik muqtariḍ atas muqraḍ . Menurut  versi  ini,  sebelum muqtariḍ mentasarufkan muqraḍ yang bisa menghilangkan  hak  milik,  kedua  belah pihak  boleh  membatalkan  akad Qarḍ dengan  menarik  kembali muqraḍ oleh
muqriḍ dan  mengembalikannya  oleh muqtariḍ.
Pelaksanaan pemberian qarḍ yaitu:
a. Menawarkan  pada  pemilik  UMKM atas referensi nasabah atau teman dari pihak bank
b. Setelah  menawarkan  lalu  pihak  bank akan  melakukan  survei  atas  usaha yang dimiliki atau rencana usahanya
c. Membuat  kesepakatan  kemampuan mencicil.  Setelah  kedua  belah  pihak setuju  maka  diproses  sesuai  prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank
(sesuai Fatwa DSN 19/DSN-
MUI/IV/2001: al- Qarḍ )
d. Kontrak perjanjian qarḍ dilaksanakan antara bank dengan nasabah
e. Nasabah  menyediakan  tenaga  untuk
mengelola usaha dan bank menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan berasal
dari dana kebajikan bank.
f. Dilakukan  kunjungan  satu  kali  dalam satu bulan untuk memberikan arahan-arahan  yang  terkait  dengan pemberdayaan masyarakat serta melihat perkembangan bisnis/ usahanya.
g. Nasabah penerima dana qarḍ membuat  laporan  keuangan  setiap bulan pada bank
h. Pihak bank terus memberikan motivasi  untuk maintenance dan pengembangan atas usahanya
i. Memantau  terus  berjalannya  usaha nasabah
j. Pada saat Jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan  100%  modal  yang berasal  dari  bank  syariah  tanpa  ada tambahan.
k. Jika  mengembalikannya  dengan  cara mencicil  dan  terjadi  penundaan  maka akan  di  reschedule  untuk  pencicilan
Bagan 1. Model Akad Qarḍ
Sumber: Data Sekunder, 2023
yang bisa mundur atau memperpanjang jangka waktu pengembalian atas kesepakatan Bersama.
Kontrak perjanjian qarḍ dilaksanakan antara  bank  dan  nasabah.  Nasabah menyediakan tenaga kerja untuk mengelola  usaha  dan  bank  syariah menyerahkan  modal  sebagai  investasi. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh
nasabah,  tidak  dibagi  hasil  dengan bank syariah. Pada saat  pembayaran atau
jatuh tempo, maka
nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal  dari  bank  syariah  tanpa  ada tambahan.  Model  akad qarḍ disajikan dalam Gambar 1.
2. Implementasi  Akad  Qarḍ  Pada UMKM  Menengah  Berdasarkan
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan  wadah  musyawarah  para ulama, zu’ama , dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi  seluruh  muslim  Indonesia  adalah lembaga yang dianggap paling berkompeten bagi pemecahan dan
menjawab setiap masalah sosial
keagamaan  yang  senantiasa  timbul  dan dihadapi masyarakat, serta telah mendapat kepercayaan  penuh  baik  dari  masyarakat
pelaku usaha maupun pemerintah. Berdasarkan  pada  SK  Dewan  Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  No.  Kep- 754/MUI/II/1999, yaitu bahwa salah satu yang  menjadi  tugas  dan  wewenang  DSN ialah  mengeluarkan  fatwa  (DSN-MUI, 2019).
Fatwa MUI yang menjelaskan tentang al-qarḍ diaplikasikan  dalam perbankan  melalui  adanya  akad qarḍ yang  biasanya  diterapkan  dengan  model sebagai berikut:
a. Sebagai  produk  pelengkap  kepada nasabah  yang  telah  terbukti  loyalitas dan bonafiditas-nya yang
membutuhkan  dana  talangan  segera untuk  masa  yang  relatif  pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan  secepatnya  sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan  dana  cepat  sedangkan ia  tidak  bisa  menarik  dananya karena  misalnya,  tersimpan  dalam bentuk deposito.
c. Sebagai  produk  untuk  menyumbang usaha yang sangat kecil, atau digunakan  untuk  membantu  sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus  ini telah dikenal suatu  produk khusus yaitu qarḍ .
Sifat qarḍ tidak memberi keuntungan finansial.  Karena  itu,  pendanaan qarḍ dapat diambil menurut kategori berikut:
a. Qarḍ yang diperlukan untuk membantu  keuangan  nasabah  secara cepat  dan  berjangka  pendek,  seperti talangan danda di atas, dapat diambilkan dari modal bank.
b. Qarḍ yang diperlukan untuk membantu  usaha  sangat  kecil  dan keperluan  sosial,  dapat  bersumber dari  dana  zakat,  infaq,  dan  shadaqah, dan  juga  dari  pendapatan  bank  yang dikategorikan  seperti  jasa  nostro  di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad qarḍ merupakan  sebuah  pinjaman atas  suatu  barang  atau  benda  berharga yang  dimiliki  seseorang,  yang  kemudian yang  kemudian  diberikan  kepada  orang lain  (pinjaman)  lalu  dikembalikan  sesuai perjanjian  yang  disepakati.  Menurut Madzhab  Maliki  akad Qarḍ merupakan sebuah  pembayaran  dari  suatu  barang atau benda yang berharga dan pengembaliannya  haruslah  tidak  berbeda atau  setimpal.  Ulama-ulama  Madzhab Hambali  menyatakan  bahwa  akad  Qarḍ merupakan  sebuah  pembayaran  utang kepada orang yang memperoleh manfaatnya dan mengembalikannya dengan  sepadan.  Menurut  Imam  Syafi’i akad Qarḍ  merupakan  pemindahan kepemilikan  atas  suatu  barang  kepada orang  lain,  dimana  orang  tersebut  perlu
membayar  kembali  kepadanya  (Maulida 2020).
Aturan  tentang qarḍ ditetapkan  oleh dewan  Syari’ah  nasional  seperti  yang sudah  tercantum  dalam  fatwa  DSN  MUI Nomor
19/DSN-MUI/IV/2001
bahwasanya  (DSN-MUI 2019):
a. Ketentuan Umum Al-Qarḍ 1) Al-Qarḍ ialah memberikan pinjaman  kepada  nasabah  yang membutuhkan ( muqtaridh ).
2) Nasabah al-qarḍ wajib
mengembalikan  pinjamannya  pada waktu yang telah dijanjikan. 3) Nasabah berkewajiban
menanggung biaya administrasi.
4) Lembaga muslimatan dapat
meminta jaminan jika memang hal itu benar-benar diperlukan 5) Peminjam al-qarḍ dapat
memberikan tambahan dalam angsuran pinjamannya namun harus  dengan  sukarela  atau  tidak dijanjikan terlebih dahulu sebelumnya.
6) Apabila nasabah tidak dapat mambayar  kembali  pinjamannya, dengan  alasan  tidak  mampu  untuk mengembalikannya, sedangkan pihak  dari  Lembaga  Keuangan Syariah sudah memastikannya secara pasti, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu atau menghapus sebagian dari pinjaman tersebut
b. Sanksi
1) Jika nasabah tidak mengembalikan pinjamannya  sesuai  jatuh  tempo, maka  Lembaga  Keuangan  Syariah dapat  menjatuhkan  sanksi  pada nasabah tersebut.
2) Apabila  ada  barang  jaminan  maka sesuai dengan poin 1 di atas, maka
Lembaga Keuangan Syariah
memiliki  kebebasan  (menjualnya) terhadap  barang  jaminan  nasabah tersebut.
3) Apabila  jaminan  tersebut  tidak mencukupi  dari  hutangnya,  maka nasabah tetap diharuskan membayar pinjamannya sampai lunas
c. Dana al-qarḍ dapat bersumber dari 3 Hal:
1) Bagian modal
2) Keuntungan  Lembaga  Keuangan Syariah yang disisihkan
3) Lembaga  lain  atau  individu  yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) yang menjelaskan tentang al - Qarḍ diaplikasikan  dalam  perbankan  melalui adanya  akad Qarḍ yang  biasanya diterapkan sebagai berikut:
a. Sebagai  produk  pelengkap  kepada nasabah  yang  telah  terbukti  loyalitas dan bonafiditas-nya
yang
membutuhkan  dana  talangan  segera
untuk  masa  yang  relatif  pendek. Nasabah tersebut akan
mengembalikan  secepatnya  sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan  dana  cepat  sedangkan  ia tidak  bisa  menarik  dananya  karena misalnya,  tersimpan  dalam  bentuk deposito
c. Sebagai  produk  untuk  menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. guna pemenuhan  skema  khusus  ini  telah dikenal  suatu  produk  khusus  yaitu qarḍ
Sifat Qarḍ pada  dasarnya  tidak memberi  keuntungan  finansial.  Oleh karena itu, pendanaan Qarḍ dapat diambil menurut kategori berikut:
a. Qarḍ yang diperlukan untuk membantu  keuangan  nasabah  secara cepat  dan  berjangka  pendek,  seperti talangan di atas, dapat diambilkan dari modal bank.
b. Qarḍ yang diperlukan untuk membantu  usaha  sangat  kecil  dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana  zakat,  infaq,  dan  shadaqah,  dan juga  dari  pendapatan  bank  yang dikategorikan  seperti  jasa  di  bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

## C. SIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari penelitian  ini  bahwa,  akad qarḍ yang dilakukan  oleh  bank  syariah  berdasarkan konsep syariah, yaitu pinjaman yang harus dikembalikan 100% pada saat jatuh tempo dengan  tidak  ada  kelebihan.  Jika  akan dicicil  sesuai  kemampuan  yang  telah disepakati  bersama  antara  kedua  belah pihak yaitu pihak bank syariah dan pihak nasabah  penerima  dana  qarḍ.  Adapun peran  akad  qarḍul  hasan  yaitu:  (1)  dapat menciptakan rasa kemandirian pengusaha kecil dan menengah (UMKM), (2) Dapat
menciptakan  kreativitas  untuk  memulai dan mengembangkan usaha bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM).
Implementasi  qarḍ  didasarkan  pada fatwa  MUI  No.  19/DSNMUI/IV/2001 tentang  Qarḍ  yang  dananya  bersumber dari  bagian  modal  dan  keuntungan  yang disisihkan  dari  Lembaga  Keuangan Syariah  (LKS),  serta  Lembaga  lain  atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya lewat LKS.[] ***

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah, J. 2018. “Urgensi Konsep Al- ’Ariyah,  Al-Qardh,  dan  Al-Hibah  di Indonesia.” Yurisprudentia 4(2).
Ash-Shiddieqy, M. 2018. “Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian  Pinjaman  di  Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” Conference on Islamic Management, Accounting and Economics (CIMAE) 1(105). Balqis, W. G. and Sartono, T. 2019. “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana
Pemberdayaan  Pada  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah.” Jurisdictie:
Jurnal Hukum dan Syariah 10(2).
Budiman.  2018. Karakteristik  Akad  Al- Qardh  Sebagai  Akad  Tabarru’ . Bandung: Gratia.
DSN-MUI.  2019. Himpunan  Fatwa Perbankan Syariah . Jakarta: Emir.
Dyah, O, S., & A’an, E. 2015. Penelitian Hukum  (Legal  Research):  Upaya
Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan . Sinar Grafika. Garwautama, P. K., Sulaeman and Noor, I.  2021.  “Pengaruh  Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh terhadap  Profitabilitas.” Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis 6(2).
Ibrahim, Johnny. 2011. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia Publising.
Iftitah, Anik, ed. 2023. Metode Penelitian Hukum .  Mei  2023.  Sada  Kurnia Pustaka.
Jenita. 2022. “Peran Lembaga Keuangan Mikro  Syariah  dalam  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah.” Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan 2(2).
Mardani.  2020. Aspek  Hukum  Lembaga Keuangan  Syariah  di  Indonesia . Jakarta: Kencana.

## Maulida.  2020.  “Implementasi  Akad
Pembiayaan  Qardh  dan  Wakalah  bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI.” Jurnal
Ilmiah Basis 5(2).
Negara, I. K. and Sriyatin. 2020. “Praktek Qardh Di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah  Mandiri  Perspektif  Islam, Pemberdayaan  UMKM  (Studi  di BWM  Al-Amien Prenduan).” Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah 4(1).
PBI.  2005. Peraturan  Bank  Indonesia
Nomor  7/46/PBI/2005  tentang  Akad
Penghimpunan dan Penyaluran Dana .
Sutiyoso, Bambang. 2019. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa .  Yogyakarta: Gama Media.
Syafa’at, A. K. and Afandi, M. A. 2020. “Analisis Madzhab Syafi’i Terhadap
Fatwa  MUI  tentang  Akad  Qardh.” Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam 11(2).
UMKM.  2008. Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .
Utamy,  S.  N.  2022.  “Pengaruh  Investasi UMKM dan Piutang Qardh terhadap Modal  Kerja  UMKM  dalam  Unit Usaha Syariah di Indonesia.” Aghniya Jurnal Ekonomi Islam 4(2).
Welayati,  N.  2021.  “Implementasi
Pembiayaan Al-Qardh pada Pelatihan Kewirausahaan.” QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy
Magazine) 7(2).
Yumanita,  D.  2019. Bank  Syariah . Jakarta:  Pusat  Pendidikan  dan  Studi Kebank Sentralan BI.