Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 195-200| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA
Ida  Ayu Mirah Widnyani,  Anak Agung  Sagung Laksmi  Dewi, Ni Made Sukaryati  Karma Fakultas  Hukum  Universitas  Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Keadaan terpaksa, atau dalam  KUHP  dikenal dengan istilah pembelaan terpaksa Noodweer , muncul karena situasi di mana seorang korban suatu tindakan kejahatan berada dalam situasi atau keadaan terdesak memaksa  melakuka n perlawanan.  Seseorang yang menjadi  korban kejahatan mampu  melakukan   segala bentuk daya dan upaya untuk mempertahankan  dan menyelamatkan  harta benda, kehormatan,  maupun jiwanya.  Penelitian  ini  menyoroti  dua permasalahan  terkait  hal  ini.  Pertama,  bagaimanakah  bentuk  tindak  pidana  yang  dapat  dikatakan  sebagai pembelaan  terpaksa?  Kedua,  Apa  dasar  penghapusan pidana  terhadap  pelaku  pembelaan  terpaksa?  Untuk mengungkap isu  ini,  penelitian  ini  dilakukan  menggunakan desain dan metode penelitian  hukum  normatif  dan pendekatan  perundangan  ( statute  approach )  serta  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Hasil menunjukkan  bahwa  konsep yang  tertuang dalam  Pasal  49  Ayat  1  yang diinterpretasikan  sebagai noodweer bertujuan  untuk  melindungi  diri  sendiri  maupun  orang  lain,  kehormatan  kesusilaan  atau  harta  benda  sendiri maupun  orang  lain,  dimana  jika  dibandingkan  dengan kasus begal  yang dijadikan  acuan telah  jelas  dianggap sebagai noodweer . Selain itu, dasar penghapusan pidana terhadap noodweer adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan serta nilai-nilai  yang mengikuti  dan memahami  rasa keadilan  yang hidup dala m masyarakat  sesuai sudut pandang hakim.  Bertolak  dari  kenyataan ini, noodweer dan dasar pengapusan pidana terhadap pembelaan  terpaksa jika  dikomparasikan  dengan kasus yang terkait  telah dianggap sebagai noodweer sesuai dengan Pasal  49  Ayat 1.  Penelitian  selanjutnya diharapkan  untuk lebih  memperluas  cakupan atau ruang lingkup penelitian mengenai pembelaan terpaksa noodweer .
Kata  Kunci: Noodweer ; Dasar Hukum;  Penghapusan Sanksi Pidana

## Abstract
Defending one’s self in a forced state, or in the Criminal Code known as “forced defense” ( Noodweer), arose as a result of a situation where a victim of an act of crime was in a coercive situation or state so as to be forced to carry out self-defense.  A person becoming a victim of a crime has the space to mak e use of power and efforts  to defend and save his/her possessions, honor, and soul. This research highlights two issues related to this. First, which type of crime is included in forced defense? Second, what is the legal basis for the elimination of criminal acts against a person doing self-defense in a coercive state in a crime? To uncover these issues, this research was conducted using the design and method of normative legal research with statutory an d conceptual approaches. The results show that the concept contained in Article 49 Paragraph 1, interpreted as a noodweer, aims to protect oneself and others, the honor of one’s own morality or property, which when compared to the criminal acts of robbery referred  to as being clearly considered the noodweer. ln addition, the legal basis for the elimination of criminality against the act of noodweer is the legal conclusion resulted from the facts revealed at the trial and the values to uphold, that is, to appraise and understand the sense of justice living in the community according to the judge’s point of view. Based on this fact, noodweer and the basis for the elimination of criminal acts against self- defense if compared to related cases have been considered as noodweer in accordance with Article 49 Paragraph 1. Further research is expected to further broaden the scope or coverage of research on the self-defense.

## Keywords: Noodweer; Legal Basis; Abolition of Criminal Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Kejahatan dimaknai  dengan fenomena kemasyarakatan, dimana,  pasti dihadapkan kepada setiap orang, publik,  dan  bahkan  negara. Fakta  menunjukkan  bahwa  kejahatan  crime  hanya  dapat  ditekan  dan diminimalisir  namun  sukar untuk  diberantas secara tuntas  (Marzuki,  2013).  Seseorang yang  menjadi korban  kejahatan  akan  melakukan  segala  bentuk  upaya  seraya  memproteksi  diri,  harta  benda, kehormatan, maupun jiwanya. Contoh “The crime using  violence”,  seseorang melakukan perlawanaan
dengan sebuah balok yang dihantamkan  pada tangan pelaku  yang berusaha merampas harta bendanya atau seseorang yang berupaya menyelamatkan martabatnya dengan menggunakaan sebuah bongkahan yang dihantamkan ke tangan pelaku pemerkosaan, serta masih ada lagi upaya yang dapat dipergunakan. Momen demikian merupakan suatu bentuk daya pembelaan dari seseorang dalam keadaan terpaksa atau dalam KUHP diketahui dengan istilah Noodweer . Kondisi ini  dikarenakan seorang berada pada kondisi mendesak bagi para korbannya untuk melakukan pertahanan atau perjuangan.
Sejumlah  kajian  telah  dialamatkan  pada  pembahasan  tentang  pembelaan  terpaksa. Beberapa kajian menunjukkan  sisi pro dan kontra, sehingga mengenai hal tersebut terus menjadi topik  yang sering mendominasi  pembahasan para cendekiawan dan peneliti,  khususnya  terkait  bidang  hukum.  Sebuah kajian  menonjolkan  sebuah gagasan bahwa noodweer mestinya tidak  dijadikan  sebagai sebuah dasar peniadaan pidana dan pembenar namun bukan alas an yang membenarkan perbuatan melanggar hukum (Tabaluyan,  2015).  Pada kajian  lain  terungkap  bahwa  meskipun  syarat  pembelaan  terpaksa  mesti diperhatikan  sehingga tidak serta merta seluruh jenis tindakan korban suatu kejahatan untuk melakukan perlawanan kepada pelaku  kejahatan diberi  perlindungan  dengan noodweer , apalagi  jika  perlawanan yang dimaksud  menyebabkan kematian  (Krisna, 2016). Kajian berikutnya pernah mengungkap  alasan- alasan penghapusan atau peniadaan pidana menurut KUHP, yang terdiri  dari alasan pembenar, alas an pemaaf, dan alas an penghapus kesalahan (Marselino,  2020). Pada kajian ini  peniadaan pidana dengan alasan-alasan yang telah disebutkan  disetujui  menerapkan asa kemanfaatan (utilitas).
Terdapat sebuah kasus pembunuhan  begal  yang terjadi  di  Malang pada bulan  September tahun 2019 lalu  yang dilakukan  oleh seorang pelajar Sekolah Menengah Atas. Dalam kasus ini,  korban yang dalam  posisi  akan  membela  diri  saat kedaan  terpaksa sampai  membunuh  pembegal  tersebut  ha rus dijadikan  tersangka oleh pihak kepolisian.  Berbeda dengan kasus yang terjadi di Bekasi pada bulan Mei Tahun 2018  dalam  posisi  yang sama-sama dilakukan  oleh  seorang pelajar,  dimana  melakukan  upaya pembelaan  terpaksa untuk  melindungi  diri  sendiri  dari  ancaman begal  sampai  harus  membunuhnya namun  dalam  hal  ini  diberikan  apresiasi  dan  penghargaan oleh  pihak  kepolisian.  Selain  itu,  alasan- alasan penghapus pidana dan pertimbangan-pertimbangannya  (Izaak, 2015).
Berasaskan  penjabaran  latar  belakang  yang  penulis  uraikan,  yang  memberikan  deskripsi mengenai  permasalahan-permasalahan yang  akan dibahas,  penulis  merumuskan  problematika  dalam riset ini  yaitu:  (1) Bagaimanakah bentuk  tindak  pidana  dapat dikatakan  sebagai pembelaan  terpaksa? (2)  Bagaimanakah  dasar penghapusan  pidana  terhadap  tindakan  pembelaan  terpaksa. Penelitian  ini memiliki  dua  tujuan  yaitu  untuk  mengetahui  jenis  dan  bentuk  tindak  pidana  yang  dapat diterapkan pembelaan terpaksa dan untuk mengetahui dasar penghapusan pidana terhadap pembelaan terpaksa.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  desain dan metode penelitian  hukum  normatif. Menggunakan  metode ini disebabkan oleh  proses kerja penelitian  ini.  Dengan kata lain,  penelitian  ini  menelaah hukum  sebagai seperangkat aturan  serta norma  positif  dalam  instrumen  perundang-undangan  yang  mengendalikan suatu pola hidup  masyarakat. Selain itu,  penelitian  ini  menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Data penelitian  ini  berbentuk  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  literatur-literatur  yang  terkait dengan pembelaan diri  dan pembelaan terpaksa di dalam hukum pidana lndonesia.  Adapun jenis bahan hukum  yang  dimaksud  meliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. Bahan  hukum  primer berupa UUD 1945, Pasal 48 KUHP, Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman, dan peraturan yang terkait dengan kasus acuan. Bahan hukum  sekunder berupa buku dan kompilasi  opini  para ahli yang terkait dengan objek kajian penelitian  ini  yang diperoleh  dari buku-buku teks dan artikel-artikel  jurnal. Bahan hukum tersier berupa istilah-istilah  terkait objek bahasan peneltian ini  yang diperoleh  dari Black Law Dictionary.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan  melalui  library research. Dengan teknik ini,  data penelitian ini  dikumpulan,  dibaca,  dicatat,  dan diinterpretasikan.  Setelah  itu,  hasil  interpretasi  disajikan  secara informal.  Dengan metode informal,  data penelitian  ini  disajikan  dalam bentuk  kata-kata/non-statistik. Terakhir,  simpulan-simpulan  terkait dengan seluruh  pembahasan dalam penelitian  ini  ditarik  menurut hasil yang ditemukan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tindak Pidana Dapat Dikatakan sebagai Pembelaan Terpaksa
Dalam  bahasa Belanda  tindak  pidana  diterjemahkan  dengan  kata strafbaaar feitt , tetapi  pemerintah belum mengatur secara formal terjemahan dari terjemahan Belanda tersebut. Secara fleksibel muncullah beberapa opini  atau perspektif ganda dalam bahasa lndonesia  seperti tindak  pidana,  perbuatan pidana, peristiwa  pidana,  dan juga  delik  ( delict ). Bahkan didalam  berbagai peraturan perundangan digunakan istilah  yang berbeda (Suyanto, 2018).
Tindak pidana yakni  perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman dan dilakukan  dengan  kesalahan,  yang  mana  kesalahan  tersebut  harus  dapat  dipertanggungjawabkan. Tindak pidana merupakan istilah  yang mengandung arti dasar dalam ilmu  hukum  yang bersifat abstrak dari  peristiwa  konkrit  yang  terjadi  dialam  hukum  pidana,  dimana  istilah  yang  dibentuk  dengan pemahaman dalam membagikan  ciri tertentu pada peristiwa hukum  itu  sendiri. Jadi istilah  strafbaafeit adalah peristiwa yang dapat dipidana  atau perbuatan yang dapat dipidana  (Sujana, 2017).
Berdasarkan teori strafbaaarfeiit dapat dikaji  untuk  suatu pelanggaran norma gangguan terhadap kedisiplinan  hukum  ( law  order ) yang  sengaja  ataupun  tidak  dilakukan  seorang  pelaku  tindakan criminal,  dimana implementasi  hukuman terhadap pelaku  adalah perlu  serta harus bagi terpeliharanya kedisiplinan  hukum  serta terjaminnya  kenyamanan  hukum  dimasyarakat.  Secara harfiah noodweer merupakan pembelaan yang diberikan  lantaran sangat mendesak bagi serangan datang secara mendadak juga mengancam dan bersifat melawan hukum  (Lamintang,  2011). Unsur yang terkandung didalamnya antara lain:
1. Serangan bersifat nyata:
a. Melawan hokum.
b. Mendesak, dalam keadaan tidak terduga serta men-terror.
2. Serangan demikian  harus diterapkan pada:
a. Badan ( lijf) diri maupun orang lainnya
b. Kehornatan dan kesusilaan ( eerbaarrheid )
c. Barang ( goedd ) sendiri atau orang lain
Apabila  di  fokuskan  maka dapat diambil  ketetapan istilah  insiden  pidana  sama dengan dengan delik,  yang aktualisasi  aslinya  adalah strafbaarfeiit . Artian perihal  pidana  atau delik  memuat definisi sebagai perbuatan yang oleh  hukum pidana dilarang, disertai dengan ancaman ataupun punshment bagi siapapun yang berani  melanggar  aturan. Mengkategorikan  suatu  perbuatan  yang  dianggap  sebagai strafbaarfeiit harus  ada  unsur  yang  terkandung  didalamnya,  unsur  yang  tertera  merupakan  syarat terciptanya tindak  pidana ataupun nihil.  Unsur yang dimaksud  adalah adanya unsur subjektif  ataupun objektif.
Mengenai  syarat yang  wajib  dipenuhi  oleh  serangannya  ialah,  serangan itu  haruslah  bersifat melawan hukum atau bersifat wederrechtellijk, oleh karna adanya syarat serangan tersebut harus bersifat incidental juga mengacamm, maka pembelaan terapaksa tidak boleh  dilakukan  apabila:
a. Apabila serangan tersebut dikatakan belum mulai
b. Apabila serangan belum memenuhi  syarat
c. Apabila dikaktakan serangan tersebut telah selesai
Syarat tersebut merupakan syarat objektif dari pembelaan terpaksa. lalu untuk pembelaan yang dilakukan  Berdasarkan syarat subjektif harus berdasarkan:
a. Pembelaan itu harus bersifat harus, atau noodzakellijk serta
b. Aktivitas yang dilaksanakan dalam melakukan defensi itu dapat dibetulkan
Dari  kasus  yang  penulis  angkat  dalam  penulisan  ini  adalah  bermula  saat  terjadinya  aksi pembegalan yang terjadi di Malang pada September 2019 dimana korban hendak memproteksi diri  dan orang  lain  dari  ancaman yang  akan mencelakainya  harus didakwa  seumur  hidup  oleh  jaksa,  namun setelah melalui  hasil persidangan hakim memutuskan untuk menjalani  pembinan dalam lembaga selama satu tahun. Tetapi berbeda dari kasus yang teradi di Bekasi bulan Mei 2018 dimana hal serupa dilakukan oleh seorang pelajar, namun diberikan apresiasi oleh pihak kepolisian.
Jadi  bagaimana  terjadi  apabila  suatu  perbuatan yang  dalam  kategori  dianggap  serupa dalam artian pembelaan terpaksa tetapi pada pokok penerapan serta implementasi  hukumnya tidak sesuai.

## 2. Dasar Penghapusan Pidana terhadap Pembelaan Terpaksa
Dalam  perumpamaan  terkait  dasar  penghapusan  pidana,  apabila  satu  kegiatan  telah  lewat  waktu ( verjaarrd ). Dalam hal  lewat  waktu,  Jaksa  tidak  dapat  melakukan  penuntutan.  Seandainya  penuntut umum  tetap mengadakan penuntutan,  maka akan ditolak  hakim  ataupun tuntutan  penuntut  umum  tak dapat diterma  ( niet-ontvankelijk verklaring) .
Pemungutan  keputusan  sagat  dibutuhkan  untuk  hakim  atas  perkara  yang  diperiksa  serta diadilinya.  Hakim  wajib  mengolah  dan  memprosedurisasi  data  yang  didapatkan  selama  sidang berlangsung,  baik  dari  bukti  surat,  saksi,  persangkaan,  pengakuan  maupun  sumpah  yang  terungkap dalam  persidangan sesuai Pasal 164 Herzien lnlandsch Reglement sampai keputusan yang diterapkan berlandaskan responsibility , keadilan, bijaksana,  profesionalisme  dan bersifat sebenar- benarnya. Putusan melambangkan hasil dari pemeriksaan perkara oleh hakim. Berpedoman pada Pasal 178 Herzien lnlandsch Reglement /189 Rechtreglement voor de Buitengewesten , saat pemeeriksaan selesai, hakim  akan  melakukan  langkah  musyawarah didalam  memutuskan  putusan  yang  akan  dijatuhkan. Pemeriksaan dikatakan selesai setelah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari  tergugat,  pembuktian  serta kesimpulan  yang  diajukan  para pihak.  Dalam  memberikan  putusan poin  penting  adalah  simpulan  hukum  dari realitas yang terkuak dipersidangan. Maka demikian  hakim perlu  mencari value ,  menjejaki  serta  mengintepretasikan  hukum  dan  rasa gerechtigheid yang berharmonisasi  dalam  publik.  Asal  muasal  hukum  yang  dapat diterapkan  oleh  hakim  berupa aturan perundangan  terkait  peraturan  pelaksananya,  hukum  tidak  tertulis  (hukum  adat),  putusan  desa, Jurisprudence , ilmu pengetahuan maupun doctrine .
Mahkamah  Agung  memliki  pekerjaan  pokok  yakni  mengembangkan  hukum  melalui Jurisprudence , dikarenakan mahkamah agung  memegang otoritas dalam  pemeriksaan perkara kasasi. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat mengariskan, mengetuai, serta meningkatkan level lanjut  penerapan  hukum  melalui Jurisprudence .  Sehingga  hukum  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan khususnya keadaan sekelilingnya  apabila perundangan itu  kurang adequaate . Melalui rechtvindiing hakim dapat menumbuhkan, me-renew hukum yang acceptable bagi masyarakat.
Hakim diberikan  kebebasan memutuskan perkara yang dihadapinya.  Problematika independensi hakim  juga  menjadi element yang  dapat  melahirkan  kemajemukan  dalam  pemidanaan.  Dinegara lndonesia  tonggak  kebebasan  hakim  diatur  dalam  UU  No.  48  Tahun  2009  mengenai  Kekuasaan Kehakimaan  dimana  dirumuskan  bahwa  otoritas  hakim  ialah  otoritas  negara  yang independent menghadirkan  peradilan untuk  meluruskan hukum  serta keadilan. lndependensi hakim dalam memutus punishment bukan-lah semata karena kekuasaan, karena tiada pidana tanpa perundangan yang mengatur. Hakim hanya bisa memutuskan punishment berasaskan dari jenis  dan berat sanksi sesuai dengan porsi yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana tertuang dalam asas legalitas di Pasal 1 KUHP.
Dalam  pandangan  Sudikno (2014),  Putusan  hakim  baik  berasaskan  dari bewijsmateriaal menurut  perundangan  juga  digali  dari  ketetapan hati  hakim  dilandasi  dengan  inteegritas  moral  yang suci.  Jadi  putusan  hakim  bukanlah  dipandang  berlandaskan  pada  ketentuan juridical ,  melainkan berdasarkan hati nurani. terdapat quote berbunyi summumm lus summaa lnjuriia , yang bermakna makin lengkap,  details,  ataupun  ketatmya  aturan  hukumya,  maka  justifikasinya  makin  terhimpit  atau tertinggal,  sehinga keadilan  harus dikedepankan dari kepastian hokum.
Terkait putusan yang dianggap ideal  yakni  apabila terkandung unsure Gereechtigkeit (keadilan), Zweckmassigkelit (manfaat), dan Rechtssicherheiit (kepastian hukum)  secara seimbang. Dari putusan hakim  wajib  dilandaskan  oleh  rasa adil,  namun  juga  tetap  berdampak  bagi  pihak  yang  bersengketa maupun  masyarakat,  serta  tergaransi  ketegasan  hukumnya.  Sebuah  putusan  diekspetasikan  bisa memberi keadilan bagi semua pihak yang berperkara, dengan memberikan reasonable atau konsedirasi hukum yang sesuai dengan value of justice and truth.
Supremasi  kehakiman  yang  independen  mesti  terwujud  didalam  semua process penegakan hukum.  Dengan kata lain,  system peradilan  yang pada hakikatnyaa melambangkan  system penegakan hukum ataupun system supremasi kehakiman diranah hukum (Dewi, 2014). Dasar penghapusan pidana haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan, yang pertama ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya  perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus,  karena adanya ketentuan undang-undang  dan  hukum  yang  membenarkan perbuatan  atau yang  memaafkan pembuat. Dalam hal ini  hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhkan  pidana. Ia harus
dibedakan  dengan  dipisahkan  dari  dasar peniadaan  penuntutan  pidana  menghapuskan  hak  menuntut jaksa, karena adanya ketentuan undang-undang.  Dasar Penghapusan pidana dibagi  dua, yaitu:
1. Dasar  pengampunan,  unsur delict sudah  terbukti,  namun  unsur  kesalahan  tak  ada  pada pembuat.  Maka  terdakwa  dilepaskan  dari  segala  tuntutan  hukum.  Dalam  hal  ini  misalnya adanya ketidakmampuan  bertanggungjawab  si  pembuat (Pasal 44 ayat 2), adanya daya paksa mutlak  dan  perlampuan  keadaan darurat  ( noodtoestandexces , Pasal  48),  adanya  pembelaan terpaksa yang melampauii  batas ( noodwerexes , Pasal 49 ayat 2), karena menjalankan  perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad  baik (Pasal 51 ayat 2).
2. Dasar Pembenaran, sifat melawan  hukum  perbuatan  luput  atau tak terbukti,  maka perbuatan terdakwa dianggap patut dan benar sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim.
Di  samping  itu  masih  ada dengan  apa  yang  disebut buitenwettelijkestrafuitsluitingsgrondeen (alasan-alasan pembebasan pidana diluar  undang-undang).
1. Kekuasaan orang tua dan guru.
2. Resiko dari pekerjaan ( beroepsrecht )
3. Perdamaian antara terdakwa dengan korban
4. Mewakili  urusan lain ( zaakwaarneming )
5. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil.
6. Tidak terbukti adanya kesalahan

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Tindak  pidana  dapat  dikatakan  sebagai  pembelaan  terpaksa  ( noodweer ) apabila  merupakan pembelaan yang diberikan  karena sangat krusial terhadap serangan yang datang secara sekejab dan juga meneror serta bersifat melawan hukum dan juga sudah melengkapi  unsur syarat mengenai pembelaan terpaksa.  Terdapat  dua  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  serangannya  yang  dimaksud,  yaitu  syarat objektif  dan syarat subjektif. Untuk syarat objektif harus berupa jika serangan tersebut dikatakan belum dimulai,  jika  serangan tersebut belum memenuhi  syarat, dan apabila  dikatakan  serangan tersebut telah selesai.  Lalu  untuk  syarat  subjektif  berdasarkan  pembelaan  itu  harus  bersifat  perlu,  atau  bersifat noodzakelijk serta tindakan yang dilakukan  untuk melakukan pembelaan bisa dibenarkan. Dasar penghapusan  pidana  terhadap  pembelaan  terpaksa  ( noodweer )  dapat  dikabulkan  oleh hakim  apabila  adanya dasar pengampunan  dan dasar pembenaar atau alasan penghapus yang terdapat dalam  pasal  48 KUHP serta sesuai dalam  Pasal 28  Ayat (1)  UU No. 4 Tahun  2004  tentang  tentang kekuasaan pokok kehakiman,  serta dari luar undang-undang antara lain:  Hak dari orang tua, guru dalam mendidik  anak  ( tuchtrechtt ). Risiko  yang  muncul  akibat  pekerjaan  ( beroepsreecht ) seorang dokter untuk vivisectiee . Izin atau persetujuan dari  orang  yang dirugikan  kepada orang lain  mengenai  suatu perbuatan yang dapat dipidana,  apabila  dilakukan  tanpa izin  atau persetujuan  ( consent of the victim ). Mewakili  urusan  pihak  lain  ( zaakwaarnemiing ).  Tidak  adanya  unsur  sifat  melawan  hukum  yang materiil. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundangan berikut peraturan  pelaksanaannya,  hukum  tidak  tertulis  ( adatrecht ),  kesepakatan  masyarakat  desa, jurispruudence,  dan doctrine .

## 2. Saran
Bagi aparatur hukum  khususnya  hakim  untuk  lebih  bijak  dalam memutuskan sanksi baik  bagi  pelaku maupun korban agar tidak terjadi ketidakadilan sosial serta untuk aparatur hukum khususnya polisi  harus lebih ketat dalam mengawasi wilayah yang rawan terjadi tindak kriminal  guna meminimalisir  aksi-aksi kejahatan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, E. (2014). Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dinamika dan Perkembangan . Graha Imu.
Izaak,  R.  (2015).  Penerapan Alasan  Penghapus Pidana  dan  Pertimbangan  Hukumnya  (Studi  Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012,  dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006). Lex Crimen , 4 (6), 131–139. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Krisna,  L.  A.  (2016).  Kajian  Yuridis  terhadap  Pembelaan  Terpaksa  sebagai  Alasan  Penghapusan Penuntutan Pidana. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (1), 114–125.
http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/786541 Lamintang,  P. A. F. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana lndonesia . Citra Aditya Bakti.
Marselino,  R. (2020).  Pembelaan Terpaksa yang Melampaui  Batas ( Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2). Jurist-Diction , 3 (2), 633–648. https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208 Marzuki,  P. M. (2013). Pengantar Ilmu Hukum . PT. Kencana. Mertokusumo,  S. (2014). Teori Hukum (Edisi Revisi) . Cahaya Atma Pustaka. Sujana, I. N. (2017). Materi Kuliah Hukum Pidana . Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Suyanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana (1st ed.). CV. Budi Utama.
Tabaluyan,  R. R. (2015).  Pembelaan Terpaksa yang  Melampaui  Batas Menurut  Pasal 49 KUHP. Lex Crimen , 4 (6),  26–35. https://www.neliti.com/publications/3328/pembelaan-terpaksa-yang- melampaui-batas-menurut-pasal-49-kuhp#cite