## Implementasi Pencegahan Pelanggaran Tata Ruang Dengan Fungsi SKRK dan IMB di Kota Surabaya
Linda Puspita Sari 1 , Fx. Valentino David Adiso Pandiangan 2 , Bambang Arwanto 3
Universitas Narotama E-mail: linda_puri17@yahoo.com
Article History: Received: 15 Oktober 2022 Revised: 27 Oktober 2022
Accepted: 28 Oktober 2022
Abstract: Memberikan  SKRK  (Surat  Keterangan Rencana Kota) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kepada pemilik lahan yang akan melakukan kegiatan pembuatan konstruksi bangunan, maka pemilik lahan sebagai  pemohon  izin  sudah  terikat  secara  hukum. Untuk  mentaati  semua  undang-undang  dan  aturan- aturan  yang  tertulis  dalam  SKRK  dan  IMB  serta surat-surat perizinan lain yang diperlukan berkaitan dengan penggunaan konstruksi gedung yang dibangun,  pelanggaran  terhadap  SKRK,  IMB,  dan izin kelengkapan yang lain akan menimbulkan sanksi hukum  kepada  pemilik  lahan/persil.  Sanksi  bisa berupa pembongkaran sebagian konstruksi bangunan sampai sanksi administrasi. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  tindakan  hukum  terhadap pelanggaran  aturan  yang  ada  SKRK  dan  IMB  serta kelengkapan  izin  yang  lain  perlu/harus  dilakukan. Penegakan hukum dilakukan untuk menjaga kepentingan masyarakat banyak, menjaga kelestarian alam,  menjaga  lingkungan  hidup  maka  perlu diciptakan  aturan  untuk  penanggulangannya  atau paling  tidak  bisa  meminimalisir  permasalahan bencana banjir, kemacetan lalu lintas,dan pencemaran  lingkungan  hidup.  Yang  mana  aturan- aturan  itu  juga  harus  didukung  oleh  masyarakatnya sendiri.
Keywords: IMB, SKRK, Masyarakat, Pemerintah

## PENDAHULUAN
Demi  mewujudkan  lingkungan  sehat  dan  nyaman  bisa  diusahakan  dengan  dirancang, direkayasa  dengan  penataan  ruang  yang  tepat  sesuai  dengan  keperluan.  Bermacam  cara  banyak dijumpai  tempat-tempat  pemukiman  yang  dibuat  oleh  masyarakat  Surabaya,dirancang  ditata dengan rapi oleh pengembang maupun oleh masyarakat sendiri. Untuk pembangunan pemukiman yang baru yang biasa dilakukan para pengembang investor yang mengambil lokasi di pinggiran kota  dalam  menerapkan  rancangan  penataan  ruang  tidak  kendala/masalah,  bisa  melakukan penataan ruang dengan leluasa sehingga hasilnya bisa mewujudkan tempat pemukiman yang asri, sehat dan nyaman. Lain masalahnya dengan penataan ruang di tengah Kota Pemkot harus banyak melakukan penataan/penertiban dengan peñataan kembali/penataan ulang infrastruktur Kota yang sudah tidak lagi memadai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang terus dalam memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Untuk  aturan  mendirikan  bangunan  masyarakat  memerlukan  pemahaman
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
yang jelas mengenai sanksi-sanksi hukum dan tahapan-tahapan proses pengurusan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota), IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan perizinan yang lain. 1
Keberadaan bangunan harus memiliki status yang jelas dan setiap rumah di Kota Surabaya harus  memiliki  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB  Kegunaan  SKRK  dan  IMB  untuk  menata penggunaan ruang Kota Surabaya.
Dari uraian tersebut timbul pertanyaan sebagai berikut : 1. Apakah PEMDA sudah cukup memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan   bagi masyarakat dengan memberikan SKRK dan IMB 2. Bagaimana penyelesaian hukum untuk rumah yang sudah ber-IMB tapi gagal konstruksi

## Alasan Penelitian
Peraturan dan undang-undang (PERDA) yang dibuat oleh Pemkot kurang disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat enggan mengurus SKRK dan IMB karena masyarakat menilai proses aturannya berbelit.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  untuk  menggali  dan  untuk  mencari  tahu  mengenai  peraturan-peraturan beserta  tahapan-tahapan  pengurusan  yang  sudah  dibuat  Pemerintah  Kota.  Serta  sanksi-sanksi hukum yang akan diterapkan kepada masyarakat sehubungan dengan usaha Pemerintah Kota untuk menerapkan program atau planning pembangunan Kota Surabaya untuk kedepan. Hasil penelitian akan  diinformasikan  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  tahu  arah  dan  faham  apa  yang  akan dilakukan Pemerintah Kota. Jika masyarakat faham akan manfaat yang diprogramkan Pemerintah Kota maka masyarakat akan memberikan dukungan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelusuran tentang aturan hukum, undang-undang dan kewenangan Pemerintah  Daerah  serta  penerapannya  kepada  masyarakat  sebagai  pengguna/pemakai  produk Pemda. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis undang- undang dan norma yang berlaku, metode pendekatan fakta dan metode penelitian pustaka. Sumber informasi aturannya juga berasal dari pejabat atau petugas yang berkompeten dalam bidangnya, maka  pelaksanaan  penelitian  banyak  melakukan  diskusi  tanya  jawab  untuk  mendapatkan  data- datanya.  Di  UPTD  gedung  Siola  jalan  Tunjungan  Surabaya  dan  Dinas  Perumahan  Rakyat  di kawasan  pemukiman  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  jalan  Taman  Surya  No.1  Surabaya.  Sumber informasi lapangan didapat dari wawancara dengan pelaksana bangunan dan konsultan bangunan yang  terbiasa  melaksanakan  pembuatan atau  pembangunan  gedung-gedung  Pemerintah  maupun gedung-gedung rumah tempat tinggal milik swasta atau masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penataan Tata Ruang Kota
Pengaturan  tata  ruang  Kota  Surabaya  membutuhkan  kecermatan  mengatur  peruntukan terutama  area  yang  berhimpitan  dengan  pemukiman  penduduk  yang  rawan  dengan  masalah gangguan lingkungan hidup. Kota seluas Surabaya terutama bagian Kota lama atau perkampungan dengan model infrastruktur yang sudah tidak memadai lagi untuk menampung kegiatan warga Kota
1 Arif, L. (2008). Implementasi kebijakan Perda Nomor7 Tahun 1992 Tentang IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Surabaya: FISIP UPNV JATIM.
yang  semakin  berkembang  atau  pertambahan  penduduk  yang  semakin  padat,  perkembangan ekonomi  yang  mengakibatkan  bertambahnya  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  dimiliki  warga, semakin  membutuhkan  pemikiran  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  tempat  tinggal, tempat parkir, kelancaran berlalu lintas, kelancaran air kotor, penyediaan air bersih, tempat belanja kebutuhan  hidup,  dsb.  Semua  masalah  tersebut  membutuhkan  pemikiran  untuk  pemecahan agar kehidupan masyarakat Kota yang berjubel ini bisa terpenuhi kebutuhannya. Kota besar Surabaya membutuhkan  pemimpin-pemimpin  bertangan  dingin  untuk  menata  dan  mengelelola  tata  ruang Kota perlu ditata karena juga ada potensi konflik dari pemanfaatan ruang-ruang tersebut, karena adanya hak pemanfaatan ruang dari seseorang akan bisa mengganggu orang lain atau masyarakat. Disamping  peran  serta  masyarakat  peranan  para  perencana  Kota  (Urban  Planner)  juga  sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan penataan ruang Kota untuk menghasilkan rencana yang dapat mengakomodasikan kepentingan kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang turut berperan dalam menyelenggarakan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang merupakan penjabaran dari RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) untuk menghasilkan tatanan Kota yang harmonis seimbang antara  ruang  pemukiman  dengan  ruang  terbuka  untuk  peresapan  air  dan  untuk  sirkulasi  udara. Dengan jalur hijau dan taman-taman atau fasilitas umum,berguna untuk menjaga kesegaran udara Kota dan menghindari genangan air atau banjir, dengan menyediakan saluran-saluran air yang bisa cukup  menampung  derasnya  air  hujan.  Dengan  pemasangan  Box  Culvert  yang  cukup  besar  di pinggiran jalan atau bawah trotoar disepanjang jalan untuk menampung derasnya air hujan, supaya permukaan jalan tidak tergenang air, walaupun tergenang akan surut kembali dalam waktu yang singkat.
Pemerintah  Daerah  menyusun  aturan  pola  pemanfaatan  ruang  kawasan  wilayah  Kota (Zoning Regulasi) dan untuk pelaksanaannya, aturan pola pemanfaatan ruang tersebut harus bisa mengontrol  setiap  pembangunan  atau  pemanfaatan  lahan  di  wilayahnya.  Dalam  implementasi aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat, para petugas atau pejabat harus berbekal pengetahuan yang  cukup,  agar  tidak  terperdaya  oleh  investor  atau  kapitalis  yang  bersifat  lebih  cenderung memburu  keuntungan.  Masyarakat  yang  tergusur  lahannya  hendaknya  mendapatkan  ganti  rugi yang  layak  agar    bisa  menikmati  hasil  perkembangan  pembangunan  atau  penataan  ruang  Kota. Pemerintah  memerlukan  investor  sebagai  penggerak  pertumbuhan  pembangunan  Kota. Perkembangan atau keterbelakangan suatu Daerah perkotaan disebabkan oleh ada tidaknya aliran investasi dari kapitalis yang berfungsi memproduksi keuntungan, mendistribusi aliran kapital dan mengkonsumsi ruang, analisis Harvey, (1985,1991). Menurut analisis Lefebvre (1974, 1991), ada kecenderungan  dari  perkembangan  Kota  dunia  dalam  abad  ke  21  yang  mengarah  pada perkembangan sebagai Kota kapitalis. Ruang-ruang Kota diperebutkan oleh kekuatan kapitalis atau investor. Praktik penataan ruang saat ini merupakan ciri dari perkembangan Kota dunia abad ke 21. Ruang-ruang Kota sudah diperebutkan dan dipertaruhkan oleh semua aktor, baik pemerintah, masyarakat (kalangan intelektual atau akademisi), praktisi tata ruang atau arsitek maupun lembaga swadaya  masyarakat  serta  kekuatan  kapital/investor.  Karakter  ruang  memiliki  sifat  yang  dapat diubah setiap saat oleh yang mengkonstruksinya. Ruang di Kota Surabaya sebagai memungkinkan dapat  berkembang  kemudian  muncul  ruang  dominan  dan  sebagiannya  dimiliki  oleh pengembang/investor dan sebagian lainnya dimiliki oleh masyarakat.
Pemkot  Surabaya  berkepentingan  dengan  penataan  ruang  yang  harus  disinkronisasikan dengan  perencanaan  pembangunan  rencana  tata  ruang  itu  merupakan  hasil  dari  kegiatan perencanaan tata ruang yang harus disinkronisasi dengan perencanaan pembangunan,rencana tata ruang yang terkordinasi untuk seluruh Kota Surabaya yang saling mempengaruhi wilayah satu dan lainnya. Bagian-bagian ruang Kota yang sudah tertangani dengan penataan yang sudah cukup baik,
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
mesti  terus  dijaga  dan  dikembangkan  lebih  baik  lagi.  Sedangkan  bagian  pinggiran  Kota  yang dikelola oleh para investor/pengembang, sudah berkembang sendiri sesuai dengan tata kelola para pengembang  investor  sendiri.  Pemkot  tinggal  mengawasi  dan  mengontrol  agar  tidak  ada pelanggaran aturan tata ruang/tata Kota sesuai dengan izin yang diberikan Pemkot kepada investor pengembang.  Yang  memerlukan  perhatian  dan  penanganan  khusus  adalah  bagian-bagian  Kota yang digunakan untuk pemukiman dengan padat penduduk, yang banyak menimbulkan dampak negatif, banjir akibat got buntu dikarenakan masyarakat sendiri masih banyak yang kurang disiplin dalam  mengelola  sampahnya  sendiri.  Disamping  ukuran  gotnya/saluran  air  kurang  memadai, warganya  banyak  yang  mengembangkan  tempat  tinggalnya  menjadi  tempat  usaha  untuk  toko, rumah  kos,  kos-kosan,  memperluas  ruangan  dengan  menambah  bangunan  ke  atas/bertingkat. Dengan demikian memerlukan penataan ulang infrastruktur yang sudah ada tidak memadai untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat dengan cara memperlebar jalan yang masih berupa jalan gang yang relatif sempit, membangun saluran air, yang konsekuensinya dilakukan penggusuran/pembongkaran  bagian  depan  rumah  warga  yang  terkena  garis  sempadan  bangunan dan sempadan pagar. Disini terjadinya berbagai masalah yang perlu kearifan semua pihak dalam menangani dan menyelesaikan masalah untuk mewujudkan pemukiman yang sehat, asri, rapi dan nyaman seperti Jawa Timur yang mempunyai semboyan “Jer Basuki Mawa Beya” yang artinya semua memerlukan biaya/pengorbanan.

## SKRK Dan IMB Sarana Pengendali Tata Ruang Kota
Menangani/mengelola  masalah-masalah  perkotaan  tidak  terlepas  dari  pedoman  aturan hukum tata ruang. Sedangkan penerapannya Pemkot mengeluarkan kebijakan/aturan berupa SKRK dan IMB untuk sarana pengendali pelaksanaan pembangunan/penataan  lingkungan.  SKRK  (Surat  Keterangan  Rencana  Kota)  yang  paling  awal harus diurus oleh warga, untuk memastikan peruntukan persil yang dimiliki warga. Setelah SKRK selesai/keluar, maka bisa dipahami yang tercantum dalam SKRK ruang atau persil diizin untuk apa. Bilamana  surat  tanahnya  surat  ijo/IPT  (Izin  Pemakaian  Tanah)  dan  peruntukannya  tidak  sesuai dengan yang diizinkan dalam SKRK, maka surat tanahnya harus diajukan perubahan peruntukan ke dinas tanah Pemkot. Kalau masalah surat tanah selesai maka pemohon bisa mengajukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menyesuaikan dengan SKRK yang telah diterimanya.
Bilamana akan membangun gedung yang penggunannya menimbulkan dampak gangguan lingkungan/pencemaran lingkungan (misal untuk restoran) maka terlebih dahulu harus mengurus izin  ke  dinas  lingkungan  hidup.  Dengan  mengajukan  proposal  tata  kerja/tata  kelola  usaha  yang dilakukan kepala dinas lingkungan hidup Kota Surabaya hasilnya untuk dilampirkan dalam berkas pengajuan  IMB  kepada  kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  Kota Surabaya. Dengan membayar retribusi IMB di kasir dengan perincian sesuai dengan luas bangunan yang dimohonkan IMB serta sesuai dengan kelas jalan persil berada, maka tinggal menunggu 2-3 hari dari pembayaran retribusi, IMB beserta plat IMB bisa diambil di UPTD Menur atau di UPTD pusat  di  gedung  Siola  jalan  Tunjungan  Surabaya.  Dengan  keluarnya  IMB,  SKRK  dan  izin lingkungan hidup yang peruntukan tanah gedungnya mesti harus sama semua, maka selesai dan sah secara hukum pemakaian tanah dan rumah yang dimilikinya.
Proses pengurusan IMB dibedakan diantaranya :
1. IMB untuk rumah yang sudah berdiri tapi belum punya IMB atau direnovasi karena di kepras untuk pembangunan/pelebaran jalan & saluran.

## IMB Untuk Membangun/Mendirikan Rumah/Gedung Baru
Pengurusan, proses dan persyaratan untuk poin 1, IMB untuk rumah yang sudah berdiri, relatif  lebih  simple  dibanding  dengan  lainnya.  Untuk  pengajuan  permohonan  IMB  nya  dengan mengisi formulir permohonan dan peryataan dilampiri gambar sketsa rumah, tampak depan, denah rumah serta dilampiri foto rumah dan posisi pengambilan gambar tepat dari depan rumah. Bilamana proses  sudah  selesai  maka  petugas  UPTD  Pemkot  akan  menghubungi  pemohon  via  SMS/WA untuk  pengambilan  hasil  permohonan  IMB.  Untuk  rumah  yang  berdiri  menerima  surat  IMB dilampiri gambar denah yang tanda tangan Kepala Dinas, gambar denah rumah/gambar tata ruang dengan dilengkapi gambar rencana jalan, sempadan bangunan, sempadan pagar.
Disini terdapat fenomena agak ganjil, keputusan hukum yang sudah diberikan oleh Pemkot berupa SK IMB yang dilengkapi dengan aturan gambar garis sempadan, tapi tidak dieksekusi di lapangan oleh Pemkot. Pemkot hanya pesan dalam formulir permohonan IMB, bahwa sewaktu- waktu  Pemkot  membangun/melebarkan  jalan  dan  membangun  saluran  air,  pemilik  bangunan diminta  untuk  dengan  sukarela  membongkar  sendiri  bangunannya  yang  terkena  sempadan bangunan  dan  sempadan  pagar.  Pemilik  rumah  sudah  punya  IMB  dan  rumahnya  dalam  posisi melanggar  garis  sempadan,  tapi  tidak  ada  tindakan  hukum,  pemkot  membiarkan  sampai  waktu yang  belum  ditentukan,  karena  membangun  jalan  dan  salurannya  juga  tidak  jelas  kapan.  Bagi pemilik rumah tidak ada masalah akan tetapi biar bagaimanapun pemberian IMB adalah tindakan hukum dan keputusan hukum, tetapi tidak ada eksekusi yang jelas sehingga  terkesan pemberian izin suatu tindakan yang tidak penting. Biasa diperlakukan untuk tanah yang suratnya ijo, dalam formulir  permohonan  perpanjangan  surat  ijo/IPT  selalu  diberi  formulir  sanggup mengurus  IMB sesudah pengurusan perpanjangan surat tanah selesai.
Lain halnya dengan IMB rumah baru dalam arti izin untuk membangun rumah baru, proses perizinannya  sangat  serius  untuk  rumah/gedung  bertingkat  diharuskan  mengajukan  gambar konstruksi  beton  bertulang  beserta  hasil  hitungan  konstruksi  beton  yang  sulit  dipahami  oleh masyarakat kebanyakan, serta dilampiri gambar arsitek lengkap dan detail dan harus hasil gambar autocad/komputer. Setelah surat keputusan IMB, gambar-gambar di tanda tangani Kepala Dinas, plat IMB diserahkan begitu saja kepada pemohon pemilik rumah/bangunan tanpa ada kontrol dan arahan  mengenai  kekuatan  konstruksi  dari  pihak  Pemkot.  Masalah  kewajiban  administrasi menyangkut tata ruang Kota secara formal selesai tapi masalah resiko gagal konstruksi pemohon juga perlu diberikan, sebab tidak semua pemohon IMB faham akan kekuatan kosntruksi.

## KESIMPULAN
Pemberian  SKRK  dan  IMB  (Surat  Keterangan  Rencana  Kota  dan  Izin  Mendirikan Bangunan) kewajiban Pemkot mengenai administrasi dalam penataan ruang Kota sudah selesai. Namun  sebenarnya  ada  kebutuhan  masyarakat  pemohon  IMB  yang  menyangkut  masalah kenyamanan dan keselamatan yang berhubungan dengan kekuatan konstruksi beton dan konstruksi atap.  Tidak  semua  pemohon  IMB  memahami  gambar  konstruksi  yang  telah  diberikan  disetujui Dinas  Cipta  Karya.  Kebutuhan  tersebut  di  atas  dirasakan  oleh  pemohon  IMB  akan  tetapi  tidak mengerti bagaimana realisasinya, akhirnya hanya mengandalkan kemampuan tukang-tukang yang dipakainya, masih untung kalau mendapatkan tukang berpengalaman bisa mengerjakan/membuat konstruksi yang aman. Sosialisasi aturan dan undang undang/Perda tentang SKRK dan IMB perlu ditingkatkan agar masyarakat faham akan proses/tahapan-tahapan pengurusannya. SKRK dan IMB sangat diperlukan sebagai sarana penataan Kota untuk menghasilkan Tata Ruang Kota yang serasi, aman dan nyaman bagi semua warga Kota nya.
Adapun  saran  yang  diberikan  :  Sebaiknya untuk  memberikan  rasa  aman  kepada
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
masyarakat yang mengajukan IMB, pemkot memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada tukang- tukang  yang  ada  di  Surabaya,  yang  bisa  direkomendasikan  untuk  mengerjakan  gedung-gedung terutama yang memerlukan/berhubungan dengan pekerjaan konstruksi beton. Tukang-tukang yang bersertifikat  tentu  akan  berusaha  menjaga  kekuatan  konstruksi  gedung  yang  dikerjakan  seperti yang dilakukan pabrik baja ringan di Mojokerto bisa dicontoh.Dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada tukang-tukang yang disiapkan untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi atap dari hasil produksi pabriknya, dengan tujuan agar baja ringan hasil produksi pabriknya bisa terpasang dengan  aman  sesuai  dengan  standart  aturan  teknik  yang  benar.  Dengan  demikian  akhirnya  bisa meminimalisir  kejadian-kejadian/kasus-kasus  gagal  konstruksi  yang  dialami  baik  gedung  milik masyarakat umum maupun gedung-gedung milik Negara, seperti kasus robohnya gedung kantor Desa di Surabaya Timur beberapa tahun yang lalu, untung saja tidak membawa korban jiwa.

## DAFTAR REFERENSI

## Buku

## I.Wayan titip sulaksana (1998) “Pengembangan Kawasan Surabaya Barat”. Tinjauan terhadap
RDTRK. Lembaga Penelitian Unair
Eman Ramelan (1997) “Penyediaan tanah untuk pembangunan” . Studi tentang Rencana Tata Ruang. Lembaga Penelitian Unair
M. Arsandi pratama,Bayu,Maria,Imam,Shinta. Menata kota melalui rencana detail tata ruang (RDTR) penerbit cv Andi offset
Dye,Thomas R,(1995) Understanding public policy,New jersey : Printicc Hall Easton,David,1965 A. Syatem Analysis of political life, New York : wiley

## Jurnal
Aminah, S. (2015). Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. Jurnal Sosiologi , 20 (01) : 59-79.
Arif, L. (2008). Implementasi kebijakan Perda Nomor7 Tahun 1992 Tentang IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Surabaya: FISIP UPNV JATIM. Beta, A. D. (2017). Perencanaan Tata Ruang Wilayah bagi kesejahteraan Indonesia. Indonesia: Universitas Pasir Pangaraiangan.
Depha, A. (2017) Universitas Pasir Pangaraiangan Perencanaan Tata Ruang Wilayah bagi kesejahteraan Indonesia

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Perda pemerintah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 Tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk membangun yang sudah ada maupun yang akan dibangun dan renovasi bangunan
Perda pemerintah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Penomoran Bangunan Perda pemerintah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Mendirikan