## ALTERNATIF KELEMBAGAAN KEMITRAAN BAGI PEMBERDAYAAN NELAYAN PERIKANAN TANGKAP DI KOTA AMBON

## ALTERNATIVE PARTNERSHIP INSTITUTIONS FOR FISHERMEN EMPOWERMENT IN AMBON
Yoisye Lopulalan 1*
1 Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura *Penulis korespondensi: oiuslopu21@gmail.com Diterima 13 Juni 2022, disetujui 15 Juni 2023

## ABSTRAK
Ketersediaan potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki oleh perairan sekitar Pulau Ambon, belum didukung  sepenuhnya  oleh  kemampuan  sumberdaya  manusia  yang  dapat  mengelolanya  dengan  baik. Penguasaan teknologi dan manajemen di bidang perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir di Kota Ambon masih terbatas untuk dapat memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang tersedia.  Dilain  sisi  ketersediaan  modal  untuk  menggairahkan  kegiatan  ekonomi  dibidang  perikanan  dan kelautan  juga  belum  sepenuhnya  dapat  terpenuhi.  Penguasaan  pengetahuan  dan  keterampilan  usaha masyarakat  yang  mendiami  pesisir  Kota  Ambon  masih  bersifat  tradisional  dan  bersifat subsistein  s ehingga masih  diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan  produktivitas  usaha  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Dari gambaran  kondisi  di  wilayah  Kota  Ambon  tersebut,  maka  kehadiran  kemitraan  yang  diprakarsai  oleh pemerintah ataupun swasta merupakan hal yang urgen dalam kerangka memberdayakan masyarakat nelayan di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka alternatif kelembagaan kemitraan yang tepat bagi pemberdayaan nelayan perikanan tangkap di Kota Ambon. Metode penelitian menggunakan metode case  study, pengambilan  data  menggunakan  metode focus  group  discussion (FGD).  Analisis  Data menggunakan pendekatan diskriftif kualitatif. Keluaran penelitian ini berupa kerangka alternatif kelembagaan kemitraan perikanan tangkap dimana dalam membangun konsep kemitraan yang dapat mengakomodir aspirasi dari masyarakat perlu dipelajari lebih awal tentang potensi masyarakat itu sendiri, baik human capital , natural capital , dan social capital , yang dibarengi oleh pemahaman yang tepat tentang masalah yang tengah dihadapi oleh  masyarakat  nelayan  itu  sendiri,  sehingga  kemitraan  yang  terbangun  adalah  tepat  sasaran,  yang  pada gilirannya dapat memberikan hasil yang memadai.
Kata kunci:  kelembagaan, kemitraan, pemberdayaan, perikanan tangkap.

## ABSTRACT
The availability of potential fishery resources owned by the waters around Ambon Island has not been fully supported by the ability of human resources to manage them properly. The mastery of technology and management in the field of fisheries and marine owned by coastal communities in Ambon is still limited to be able to utilize the potential of fisheries and marine resources available. On the other hand, the availability of capital  to  stimulate  economic  activities  in  the  fisheries  and marine  sector  has  also not been  fully  met.  The mastery of knowledge and business skills of the people living on the coast of Ambon is still traditional and subsistence  in  nature,  so  efforts  are  still  needed  to  increase  the  productivity  of  businesses  owned  by  the community. From the description of the conditions in the Ambon area, the presence of partnerships initiated by the government or the private sector is urgent in the framework of empowering fishing communities in this region. This study aims to formulate an alternative framework of partnership institutions that are appropriate for  the  empowerment  of  capture  fishermen  in  Ambon.  The  research  method  used  case  study  method,  data collection using focus group discussion method. Data analysis uses a qualitative descriptive approach. The output  of  this  research  is  an  alternative  framework  of  capture  fisheries  partnership  institutions  where  in building a partnership concept that can accommodate the aspirations of the community, it is necessary to study the potential of the community itself, both human capital, natural capital, and social capital, coupled with a proper understanding of the problems faced by the fishing community itself, so that the partnership that is built is right on target, which in turn can provide adequate results.
Keywords: institutionalization, partnership, empowerment, capture fisheries.
Cara sitasi: Lopulalan, Y. 2023. Alternatif Kelembagaan Kemitraan Bagi Pemberdayaan Nelayan Perikanan Tangkap di Kota Ambon. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 7(1), 77-86, DOI: https://doi.org/10.30598/papalele.2023.7.1.77/

## PENDAHULUAN
Faktor
penyebab lambatnya pengembangan usaha penangkapan oleh nelayan  tradisional  saat  ini  adalah bergaining position yang  masih  lemah, kurangnya  modal usaha,  tingkat  pendidikan,  pengetahuan  dan ketrampilan  yang  rendah  dan  kurangnya pembinaan  dari  instansi  terkait .  Sangat dipahami perikanan skala kecil atau tradisional umumnya  berada  di  luar  kekuasaan  politik maupun ekonomi, sehingga nelayan kelompok ini  sering  memiliki  posisi  tawar  yang  lemah. Dampak  dari  kondisi  ini  adalah  mereka  tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha penangkapan. Kalau ada pihak perbankan akan menyalurkan kreditnya pada usaha penangkapan  skala  kecil  ini,  maka  ada persyaratan anggunan ( colleteral ) dan penerapan suku bunga yang tinggi, yang hal ini justru  menjadi  titik  lemah  bagi  nelayan  skala kecil.  Sementara  pada  sisi  lain  prosedur perbankan terlalu rumit dan berbelit-belit.
Ketersediaan potensi sumberdaya perikanan  yang  dimiliki  oleh  perairan  sekitar Pulau  Ambon,  belum  didukung  sepenuhnya oleh  kemampuan  sumberdaya  manusia  yang cukup  dan  dapat  mengelolanya  dengan  baik. Penguasaan  teknologi  dan  manajemen  di bidang  perikanan  dan  kelautan  yang  dimiliki oleh masyarakat pesisir di Kota Ambon masih belum  cukup  untuk  dapat  memanfaatkan potensi  sumberdaya  perikanan  dan  kelautan yang  tersedia  (DKP,  2008b).  Di  lain  sisi ketersediaan  modal  untuk  menggairahkan kegiatan  ekonomi  dibidang  perikanan  dan kelautan  juga  belum  sepenuhnya  dapat terpenuhi. Penguasaan pengetahuan dan ketrampilan usaha masyarakat yang mendiami pesisir  Kota  Ambon masih  bersifat tradisional dan  hanya  dimaksudkan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari  sehingga  masih diperlukan  upaya-upaya  untuk  meningkatkan produktivitas  usaha  yang  dimiliki  oleh masyarakat.  Berbagai  upaya  yang  telah ditempuh  untuk mengatasi kendala ini, antara lain  dengan  penyediaan  fasilitas  kredit  oleh
pemerintah daerah melalui lembaga perbankan. Namun akses nelayan kecil untuk memperoleh bantuan modal sangat terbatas, diikuti pula oleh berbagai  persyaratan  yang  sulit  dipenuhi  oleh nelayan seperti tingkat suku bunga yang tinggi. Kehadiran  program  PEMP  melalui  kemitraan yang  dibangun  oleh  dinas  kelautan  dan perikanan  adalah  merupakan  upaya  yang dilakukan  untuk  memberdayakan  nelayan  di kota ini (DKP, 2008a).
Berkaitan  dengan  kehadiran  program PEMP melalui kemitraan usaha yang dibangun, adalah  merupakan  hal  yang  mesti  menjadi pemahaman  awal  dari  setiap  komponen  yang terlibat  adalah  konsep  kemitraan.  Hal  ini menjadi urgen untuk  dipahami  oleh  setiap stakeholders yang  terlibat  dalam  program  ini, agar dalam implementasinya dapat dilaksanakan secara tepat. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan  kerangka  alternatif  kelembagaan kemitraan yang tepat guna dalam pemberdayaan  nelayan  perikanan  tangkap  di Kota  Ambon.  Penelitian  ini  diharapkan bermanfaat  bagi  dinas  kelautan  dan  perikanan Kota  Ambon  dan  instansi  terkait  dalam merumuskan  konsep  dan  strategi  kemitraan yang mampu mendorong upaya pemberdayaan nelayan khususnya nelayan perikanan tangkap.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  berlangsung  selama  8 bulan  mulai  bulan  Juni  2021  sampai  Januari 2022. Lokasi  penelitian bertempat di wilayah Kota Ambon.  Peta Lokasi penelitian disajikan pada  Gambar  1. Jenis  data  yang  dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Data  primer  diambil  di  lapangan berdasarkan  wawancara  atau  observasi  bagi peserta  kemitraan  serta stakeholders lainnya yang sesuai dengan sasaran penelitian ini. Data primer  yang  dikumpulkan  meliputi  informasi yang berkaitan dengan latar belakang penyelengaraan kemitraan, mekanisme pelaksanaan  kemitraan,  respon  pihak-pihak terkait  terhadap  kemitraan  dan  dampak kemitraan terhadap pendapatan nelayan peserta
kemitraan. Sumber data primer tersebut adalah kelompok  masyarakat  pemanfaat  (KMP) peserta kemitraan, lembaga ekonomi pengembangan  pesisir  –  mikro  mitra  mina (LEPP-M3),  lembaga  yang  terkait  dengan kemitraan,  (Dinas  Kelautan  dan  Perikanan, lembaga  keuangan,  LSM,  Perguruan  Tinggi, Perusahaan  Terbatas),  konsultan  manajemen kota  (KMK),  tenaga  pendamping  desa  (TPD), tokoh masyarakat (kepada desa, tokoh agama). Data  sekunder  yang  dikumpulkan  meliputi
hasil-hasil studi dari pihak lain, laporan tahunan dinas  kelautan  dan  perikanan  kota  Ambon, laporan evaluasi program PEMP Kota Ambon, pedoman umum PEMP, statistik perikanan dan sosial  ekonomi  mengenai  informasi  wilayah dan karakteristik yang berkaitan dengan sektor perikanan. Sumber data sekunder  tersebut  dari berbagai  instansi  yaitu,  dinas  kelautan  dan perikanan  Kota  Ambon,  BPS  Kota  Ambon, kantor kecamatan, kantor desa dan lembaga/instansi terkait dengan penelitian.
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Pengumpulan data  dalam penelitian ini menggunakan  metode purposive  sampling , yakni  metode  pengambilan  responden  secara sengaja.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah kelompok  masyarakat  pemanfaat  (KMP). Berdasarkan  jumlah  kelompok  masyarakat pemanfaat  (KMP)  yang  terbentuk  di  Kota Ambon  yang  bergerak  di  bidang  perikanan tangkap  (khusunya purse  seine )  berjumlah  16 kelompok  dengan  jumlah  populasi  sebanyak 362 nelayan (BPS, 2008). Sehingga responden diambil secara proposional yang berjumlah 102 responden. Sedangkan responden untuk lembaga  ekonomi  pengembangan  pesisir  – mikro  mitra  mina  (LEPP-M3)  berjumlah  10 responden yang adalah pengurus dari LEPP-M3 tersebut.  Responden  dari  lembaga  terkait
lainnya berjumlah 10 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dokumentasi dan triangulasi. Selain itu dilakukan Focus Group Discussion (FGD). Untuk  menjawab  tujuan  penelitian,  maka analisis dilakukan secara diskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kenyataan  di  lapangan  menunjukkan pemerintah  selama  ini  belum  sepenuh  hati menjalankan  fungsinya  sebagai  fasilitator pembangunan  dengan  baik  dan  benar.  Hal  ini terbukti dari tidak berperannya pemerintah baik dari  tingkat  kota,  kecamatan  maupun  desa dalam  program  kemitraan  yang  terbangun melalui  program  PEMP  di  Kota  Ambon. Sementara  pihak  LEPP-M3  mengharapkan
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 395000 395000 400000 400000 405000 405000 410000 410000 415000 415000 420000 420000 95 80 00 0 95 80 00 0 95 85 00 0 95 85 00 0 95 90 00 0 95 90 00 0 95 95 00 0 95 95 00 0 96 00 00 0 96 00 00 0 96 05 00 0 96 05 00 0 S N E W 1 0 1 2 Kilo me te rs Air m anis La ha Ta w iri Hative B esar Seil ale La tuhal at Air low Eri Am ahusu Ser i Tg . Siku la Tg . Nu sa nive Tg . Ba tua nyu t Tg . Na m a Tg . Ha tia ri Tg . Se ri Wa yam e Rum ahti ga Poka Durianpatah Hunuth Wa iheru Negeri lam a Pas o Batugong La te ri La ta Halong Ga lala Ta ntui AMBON Benteng Tg . T uh am et en Kusu kusu Hukurila Em a Kilang Le hari Ru tong Hutum ur i Tois apu Naku Tg . Ha uis a Tg . Kila ng Tg . Hih ar Tg . Rik i Tg . Hu tu mu ri Te lu k A m bo n Lu ar Tl k. A m bo n D al am Maluku T en gah Kotamadya Am bon Maluku t engah 3 ° 40 ' 3 ° 40 ' 3 ° 30 ' 3 ° 30 ' 128 ° 00' 128 ° 00' 128 ° 10' 128 ° 10' 128 ° 20' 128 ° 20'
adanya perhatian pemerintah desa (mitra desa) dalam  aspek  pembinaan  terhadap  masyarakat desanya  yang  tentunya  bertujuan  terhadap keberlanjutan kemitraan tersebut.
Berkaitan dengan hal ini maka sebenarnya  kemitraan  yang  terbangun  melalui program PEMP di Kota Ambon sesungguhnya masih menghadapi berbagai macam persoalan. Bila  didekati  dari  kaidah  sebab  akibat,  maka persoalan-persoalan yang melingkupi program kemitraan usaha pada dasarnya bersumber dari dua komponen utama, yakni struktur sumberdaya partisipan serta proses pelaksanaannya (Anwar, 1992). Dari  segi kesiapan sumberdaya, maka seharusnya diantara  nelayan  peserta  dan  LEPP-M3  Kota Ambon  ada  “keseimbangan”.  Artinya, apabila
satu  pihak  mengorbankan  suatu  sumberdaya, pihak  lainnya  harus  mampu  mengelolanya dengan baik berkat dukungan potensi sumberdaya  yang  dimilikinya.  Hal  ini  pada gilirannya  akan  menimbulkan  suasana  saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan.  Namun  kenyataan  yang terjadi dalam kemitraan yang terbangun melalui program  PEMP  di  Kota  Ambon  terjadi ketimpangan. Beberapa jenis sumberdaya baik secara kuantitas maupun kualitas belum mampu menopang  keberlanjutan  kemitraan.  Kondisi sumberdaya  yang  dimiliki  oleh  nelayan perikanan tangkap khususnya kelompok masyarakat pemanfaat (nelayan purse seine ) di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Identifikasi Persoalan Sumberdaya KMP Peserta Kemitraan
No. Potensi Sumberdaya Persoalan pada Nelayan Purse Seine 1. Manusia Pendidikan sangat rendah ada yang tidak memiliki latar belakang sebagai nelayan. 2. Teknologi / peralatan Belum tersedianya rumpon secara menyeluruh dan alat penangkapan yang digunakan belum memadai. 3. Finansial Belum  dapat  disediakannya  secara  mandiri  oleh kelompok  dan  dana  untuk  pengadaan  peralatan penangkapan tidak tersedia. 4. Informasi Kurang  transparan  karena  hanya  dikuasai  oleh  ketua kelompok. 5. Kelembagaan Wadah  komunikasi  antar    partisipan  tidak  ada  dan ikatan kelompok nelayan relatif lemah. 6. perikanan Jenis  ikan  campuran,  yang  tekadang  tidak  dibutuhkan oleh industri perikanan.
Sumber: Data primer diolah, 2022.
Berdasarkan  gambaran  pada  Tabel  47, maka  kondisi  sumberdaya  yang  dimiliki nelayan purse seine tersebut belum mendukung terciptanya suasana yang saling menguntungkan.  Walaupun  pada  awalnya, pihak  LEEP-M3  dan  pihak  KMP    saling membutuhkan,  tetapi  karena  daya  dukung sumberdaya  nelayan  tidak  memadai,  akhirnya menimbulkan kerugian bagi LEPP-M3. Kelemahan  yang  melekat  pada  sumberdaya KMP  peserta  kemitraan,  ternyata  diperparah juga  dengan  proses  pelaksanaan  kemitraan yang  belum  sepenuhnya  mampu  mengatasi berbagai persoalan yang terjadi (Tabel 2).
Berdasarkan  gambaran  pada  Tabel  2, secara  umum  pelaksanaan  kemitraan  belum
sepenuhnya mengarah pada upaya pemberdayaan  nelayan.  Hal  ini  terlihat  dari konsepsi kemitraan yang bersifat top down dan upaya  untuk  mengatasi  berbagai  kelemahan mendasar  pada  sumberdaya  nelayan  tidak dilakukan  secara  sistematis  dan  berkelanjutan, serta sistem kelembagaan belum tertata dengan baik, sehingga kurang berfungsi. Pada sisi lain masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya selaku pelaku ekonomi yang berdaulat karena tidak didukung oleh kemampuan  manajerial  dan  ketersediaan informasi  yang  dapat  membantu  mereka melaksanakan  fungsinya  sebagai  unit  usaha yang mandiri dan otonom (Kusnadi, 2002).
Tabel 2.  Identifikasi Persoalan Pelaksanaan Kemitraan No. Pelaksanaan Kemitraan Persoalan 1. Kelompok Nelayan Peserta • Dibentuk oleh KMK dominasi ketua kelompok terlalu kuat. 2. Pembentukan Kemitraan Usaha Aturan Main
• Diprakarsai oleh DKP, nelayan dimobilisasi untuk ikut kemitraan; • Tertulis tapi tidak dimiliki oleh anggota kelompok, hanya ada pada ketua kelompok, presepsi diantara nelayan peserta berbeda dan aspirasi nelayan belum terakomodasi. 3. Organisasi Pelaksana • Tidak ada struktur yang disepakati bersama, hanya diperankan oleh ketua kelompok, pembinaan tidak terwadahkan secara baik. 4. Sosialisasi Program • Lebih bersifat penerangan dan dilakukan hanya sekali serta nelayan dijadikan sebagai objek. 5. Operasional Kegiatan • Belum didasarkan pada perencanaan yang sistimatis, sumberdaya manusia belum dipersiapkan secara baik; • Pemberian bantuan dalam bentuk dana DEP kepada KMP hanya di ketahui oleh ketua kelompok. 6. Proses Produksi • Penanganan hasil penangkapan tidak menggunakan es sementara hasil perikanan bersifat mudah busuk. 7. Pemasaran • Tidak ada jaringan pasar yang tersedia sesuai dengan perjanjian. 8. Pembinaan • Tidak dari pemerintah desa maupun kecamatan serta instansi terkait. Pihak LEPP-M3 tidak melaksanakan fungsinya.
9. Monitoring/Evaluasi • Belum dilaksanakan secara teratur. 10. Pendapatan KMP • Rata-rata belum mampu menutupi kredit dari dana DEP.
Sumber: Data primer diolah, 2022.
Gap inilah yang selama ini mengakibatkan  nelayan  perikanan  tangkap seakan-akan  bergantung  pada  uluran  tangan pemerintah  yang  bahkan  cenderung  menjadi campur  tangan  birokrat.  Untuk  mengatasi  gap ini  diperlukan  personel  yang  mampu  berperan sebagai komunikator,  motivator,  dinamisator, korektor serta soluter yang  dapat  merekatkan kesenjangan  antara  masyarakat  kecil  dan pemerintah (Fathoni, 2006).
Mencermati  kelembagaan  kemitraaan melalui program PEMP yang di laksanakan di Kota Ambon, dari hasil penelitian dan analisis yang  dilakukan,  masih  terdapat  berbagai kelemahan  baik  dari  segi  konsep  kemitraan yang  di  bangun  maupun  implementasinya.
Sementara kondisi masyarakat nelayan di Kota Ambon  melalui  kelembagaan  kemitraaan  ini diharapkan memberikan solusi bagi melepaskan mereka dari perangkap keterbelakangan yang membelenggu mereka.
Dipahami bahwa peranan utama kelembagaan  dalam  suatu  masyarakat  adalah untuk mengurangi ketidaktentuan ( uncertainty ) dengan menetapkan suatu struktur  yang stabil bagi interaksi manusia. Stabilitas kelembagaan dapat  saja  berubah  menurut  waktu  dan  proses yang  rumit  sebagai  konsekwensi  dari  adanya perubahan  aturan.  Karena  kelembagaan  dapat berubah,  maka  berarti  secara  terus  menerus akan  terjadi  perubahan  pilihan  yang  tersedia bagi manusia dalam masyarakat.
Perkembangan  kelembagaan  berarti suatu  proses  menuju  kearah  perbaikan hubungan  antara  orang  atau  kelompok  orang dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat membentuk  kelembagaan  yag  dikehendaki. Karena proses tersebut melibatkan unsur norma dan tingkah laku manusia, maka proses tersebut memerlukan waktu.
Dalam prakteknya, pengembangan kelembagaan dicapai melalui program-program yang  dirancang  dan  diimplementasikan  dalam suatu  proyek,  dengan  susunan  staf,  rincian tugas  dan  tanggung  jawab,  tahapan-tahapan yang  harus  dilakukan,  pendanaan  dan  lain sebagainya.    Namun  demikian  segala  sesuatu yang telah dirancang tersebut seyogyanya tidak merupakan  suatu  rancangan  yang  kaku (blueprint )  namun  dapat  saja  berubah  sesuai kondisi yang dihadapi di lapangan. Pengembangan kelembagaan memerlukan perencanaan,  namum  seyogyanya  bersifat fleksibel  sebagai  suatu  adaftasi  terhadap perubahan lingkungan.
Pendekatan learning  process mungkin dapat memberikan sumbangan dalam menciptakan kapasitas lokal untuk memobolisasi dan mengelola sumberdaya guna mencapai  kelembagaan  yang  diharapkan (Setiawan,  2003).  Dalam  konteks  ini, ada  tiga alternatif  dalam  mendukung  upaya-upaya pengembangan  kelembagaan  lokal  meliputi bantuan  teknis , fasilitas dan promosi .  Ketiga altenatif  tersebut  mempersentasikan  tingkat keterlibatan ( degree of involvement ) pihak luar yang  berbeda-beda  terhadap  masalah  yang berkaitan  dengan  kelembagaan  lokal.  Cara yang paling tepat dalam upaya untuk penguatan ( strengthen )  kemampuan  kelembagaan  lokal yang  demokratis  sangat  tergantung  pada  (1) kemampuan  atas  kapasitas  yang  telah  ada sebelumnya, (2) sumber inisyatif perubahan.
Kontribusi kelembagaan kemitraan dalam pengembangan ekonomi lokal diharapkan bahwa nantinya kompetensi ekonomi lokal dapat diidentifikasi dengan baik untuk kemudian dikembangkan menjadi usaha yang  berbasis  pada  sumberdaya  lokal.  Hal pokok yang perlu dilakukan adalah pembinaan pemberdayaan kelembagaan lokal, yang diupayakan  secara  lebih  baik  melalui  proses sosialisasi dalam pembentukan dan keberadaan
kelembagaan kemitraan (Haeruman dan Eryatno, 2001).
Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan bagi keberhasilan dalam pengembangan kelembagaan lokal adalah:
1. Lembaga  kemitraan  yang  ada  atau  yang akan dibentuk seyognya mampu menampung  semua  aspirasi  dari  para pelaku ( stakeholders ). Lembaga ini ditingkat  kabupaten  atau  propinsi  akan membahas  rumusan  dan  implemntasi kegiatan rencana tindak ( action plan ), serta memobilisasi sumberdaya dan dana kegiatan  jaringan  kerja  usaha  dari  pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Lembaga  kemitraan  ditingkat  kabupaten adalah lembaga yang didalamnya melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat, diharapkan dapat lebih mengakses kepada kelompok sasaran yang menjadi induk perekonomian rakyat.
3. Perlu  melibatkan  berbagai  unsur  dalam masyarakat
4. Kelembagaan kemitraan harus menjalankan fungsinya untuk meyerap dan menampung aspirasi kelompok sasaran untuk melakukan  tindakan  lebih  lanjut  yang diperlukan  baik  berupa  koordinasi  dengan lembaga  kemitraan  ditingkat  kabupaten, maupun  dengan  lembaga-lembaga  terkait lainnya.
Jaringan  kelembagaan  ( net  working) perlu dibangun untuk melancarakan mekanisme kerja dan memfasilitas munculnya kemitraan dan arus informasi diantara lembaga- lembaga yang terkait. Dengan demikian upaya pengembangan ekonomi lokal dapat bertumbuh dengan  bebasis  pada  kapasitas  lokal  dengan mengaitkan  pada  peluang  pasar,  baik  pada tingkat  lokal  itu  sendiri,  regional,  nasional maupun internasional. Pengembangan jaringan kelembagaan ini juga akan berkontribusi positif pada peningkatan kapasitas lokal dalam rangka sinkronisasi pengelolaan program dan investasi yang  ada  (baik  berupa  program  pemerintah, bantuan  internasional,  LSM  dll)  untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.
Menyadari  kenyataan  tersebut,  maka pihak pemerintah (dinas kelautan dan perikanan Kota Ambon) yang terwadahi melalui program PEMP  semestinya  menyadari  pola  kemitraan
yang  diterapkan.  Dengan  demikian  penekanan terhadap  aspek  bisnis  yang  diterapkan  oleh pihak  LEPP-M3  sebagi  lembaga  bisnis  tidak mengabaikan  prinsip-prinsip  pemberdayaan, sehingga  kemitraan  yang  terbangun  akan memberikan  keuntungan  secara  berkeadilan bagi  pihak-pihak  yang  bermitra  (Utama, 20025).
Untuk  itu  adalah  merupakan  hal  yang urgen,  bahwa  pemahaman  terhadap  faktor pendorong  ( push  factor )  dan    faktor  penarik ( full  factor )  mesti  menjadi  perhatian  dalam melakukan  upaya  pemberdayaan  terhadap masyarakat nelayan khususnya nelayan perikanan  tangkap.  Faktor  pendorong  dan
penarik dalam pemberdayaan nelayan disajikan pada Gambar 2.
Upaya  untuk  membangun  konsep kemitraan  yang  dapat  mengakomodir  aspirasi dari  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan terlebih  dulu  mempelajari    tentang  potensi masyarakat  itu  sendiri.  Potensi  dimaksud berupa potensi sumberdaya manusia, sumberdaya  alam,    sumberdaya  buatan  dan sumberdaya  sosialnya,  yang  dibarengi  oleh pemahaman  yang  tepat  tentang  masalah  yang tengah  dihadapi  oleh  masyarakat  nelayan  itu sendiri,  sehingga  kemitraan  yang  terbangun adalah  tepat  sasaran,  yang  pada  gilirannya bangunan  kemitraan  yang  dibuat  akan  dapat memberikan hasil yang baik.

## Gambar 2. Faktor Pendorong dan Penarik Dalam Pemberdayaan Nelayan
Berdasarkan  hasil  identifikasi  yang disajikan  pada  Tabel  1  dan  2,  maka  nampak bahwa pada setiap komponen sumberdaya dan kegiatan kemitraan terdapat beberapa persoalan yang  saling  mempengaruhi  satu  dengan lainnya.  Untuk  itu  upaya  mengatasinya  perlu didekati  secara  sistematis  dengan  melibatkan berbagai  potensi  sumberdaya  yang  tersedia. Berkaitan  dengan  itu  maka,  pada  tahapan  ini tidak  bermaksud  merinci  secara  detail  tentang upaya mengatasi setiap persoalan di atas, tetapi lebih kepada memberikan kerangka kelembagaan  kemitraan  yang  mungkin  dapat dilaksanakan  secara  bersama  oleh  semua
stakeholders dalam  membangun  kemitraan usaha  ke  depan  yang  lebih  baik.  Dengan pendekatan  tersebut,  maka  selain  dapat melahirkan  rencana  pembenahan  kinerja kemitraan yang realistis, juga dapat menumbuhkan  perasaan  memiliki  dari  setiap stakeholders yang terlibat di dalamnya.
Usulan  yang  dikemukan  di  sini  lebih difokuskan sebagai upaya penciptaan kerangka kemitraan  usaha  masa  depan  dengan  pola  inti plasma.  Sebab  pola  inti  plasma  memiliki keunggulan yang dapat menjadi pilihan utama bagi pemerintah dalam kemitraan antara usaha besar  dan  usaha  kecil  atau  koperasi  di  bidang
Faktor Pendorong (Push Factors):
• Sumberdaya Manusia
• Sumberdaya Alam
• Sumberdaya Buatan
• Sumberdaya sosial
Kondisi Nelayan Perikanan Tangkap: • Bargaining position lemah • Kurangnya modal usaha • Pengetahuan & Keterampilan rendah • Kurangnya pembinaan Faktor Penarik (Full Factors): • Pembeli
• Lembaga Bank/non-Bank
perikanan.  Selain  itu  pada  kasus  kemitraan yang dibangun oleh LEPP-M3 melalui program pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir, kinerja  kemitraannya  masih  rendah  (Suredjo, 2005). Meskipun secara internal masih terdapat beberapa  kelemahan  mendasar  seperti  halnya kelompok masyarakat pemanfaat masih didominasi  oleh  ketua  kelompok  dan  tidak
menyentuh  sistem  bagi  hasil  yang  timpang, namun dalam konteks kemitraan dengan LEPP- M3,  sebenarnya  dapat  menjamin  terciptanya hubungan  usaha  yang  lebih  berkelanjutan. Kerangka  alternatif  yang  diusulkan  pada prinsipnya  terdiri  atas  tiga  tahapan  kegiatan. Secara lebih jelasnya secara skematis ditampilkan pada Gambar 3.

## Gambar 3. Kerangka Alternatif Kelembagaan Dalam Kemitraan
Pada  tahap  awal,  melalui  prakarsa pemerintah  semua  pihak  yang  terkait  dengan kemitraan  usaha  dilibatkan  dalam  mengkaji secara  bersama  tentang  persoalan  atau kebutuhan  semua stakeholders dalam  upaya pengembangan  kelembagaan  kemitraan  usaha. Dalam  kaitan  ini  yang  dikutsertakan  sebagai partisipan  adalah  unsur  yang  mewakili pemerintah,  dinas  kelautan  dan  perikanan
perusahaan/industri  yang  bergerak  di  bidang perikanan,  masyarakat  nelayan  (kelompok nelayan  dan  tengkulak),    KUD,  LEPP-M3, LSM, Perguruan Tinggi. Agar tahapan ini dapat memberikan  hasil  yang  memuaskan,  maka implementasinya harus menggunakan pendekatan  partisipatif  dengan  menempatkan pemerintah    hanya  sebagai    fasilitator.  Dalam indentifikasi kebutuhan tersebut, perlu ditindak
Analisis Kebutuhan Persoalan Kemitraan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kota Ambon Masyarakat nelayan perikanan tangkap Lembaga perbankan LEPP-M3 Lembaga KUD Perusahaan perikanan: • PT. SMV • PT. Maprodin • PT. Nusantara Fishery Tim terpadu sebagai tenaga pendamping Lembaga kemitraan alternatif Nelayan peserta kemitraan Monev oleh tim terpadu Tahap I Tahap II Tahap III Perguruan Tinggi Pengelolaan, proses, fungsionalisasi yang efektif dan efisien oleh kelompok nelayan
lanjuti  dengan  penyusunan  agenda  aksi  dan pembentukan  tim  terpadu  guna  menfasilitasi pelaksanaan  kemitraan  usaha  antar  nelayan dengan pihak pemodal dalam hal ini tengkulak atau  bisa  juga  industri  perikanan.  Dengan demikian bentuk bantuan dan pembinaan serta aturan  main  lainnya  terdesain  berdasarkan aspirasi semua partisipan. Hal ini dimaksudkan agar  apapun  yang  akan  dilakukan  dalam kemitraan  usaha  harus  tunduk  pada  nilai-nilai yang  disepakati  bersama  dan  tidak  ada  satu pihak merasa lebih kuat terhadap pihak lainnya.
Tahapan kedua, tim terpadu membentuk  lembaga  kemitraan  yang  di dalamnya  terdiri  atas  kelompok  masyarakat nelayan,  industri/perusahaan  perikanan  atau tengkulak    yang  berfungsi  sebagai  pemodal. Bila ada bantuan dari instansi pemerintah dalam hal  ini  pihak  dinas  kelautan  dan  perikanan kepada masyarakat nelayan, maka pengelolaannya  sebaiknya  diserahkan  terlebih dahulu kepada beberapa industri perikanan atau tengkulak  yang  telah  berpengalaman  dalam mengelola  usaha  (Dahuri, et  al .,  2021).    Pada masa  transisi  ini  nelayan  calon  peserta dimagangkan.  Uji  coba  ini  selain  mentransfer ketrampilan  mengelola  kepada  nelayan  calon peserta  kemitraan,  juga  dimaksudkan  untuk mengevaluasi  berbagai  kelemahan  dan  upaya mengatasinya.  Hasil  magang  ini  sekaligus dapat menjadi dasar untuk menentukan nelayan yang  pantas  ikut  dalam  program  kemitraan. Proses  seleksi  seperti  ini  perlu  dilakukan  agar menghindari pengrekrutan nelayan yang hanya sekedar  memanfaatkan  kesempatan,  untuk memperoleh  bantuan,  yang  pada  gilirannya dapat  merusakan  kinerja  kemitraan  yang dibangun.
Apabila nelayan calon peserta kemitraan dipandang mampu oleh tim terpadu, maka  pengelolaan  bantuan  segera  dialihkan kepada  kelompok  nelayan.  Penentuan  industri perikanan atau tengkulak sebagai inti sebaiknya berdasarkan  hasil  evaluasi  kinerjanya  pada masa  uji  coba  berlangsung,  dengan  tetap mengakomodir  dan  memperhatikan  aspirasi nelayan. Untuk menjamin agar kemitraan usaha berlangsung  sesuai  dengan  keinginan  atau aspirasi  semua stakeholders ,  dan  nelayan benar-benar mampu mengelola fasilitas bantuan yang diberikan, kehadiran tim terpadu
sebagai fasilitator untuk jangka waktu tertentu tetap  diperlukan.  Melalui  kerja  tim  terpadu tersebut,  nelayan  difasilitasi  untuk  mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri melalui  penguatan  wadah  kelompok  dan koperasi.
Agar  kerangka  alternatif  peningkatan kinerja  kemitraan  ini  sejalan  dengan  upaya pelestarian  sumberdaya  perikanan,  maka  di antara  nelayan  dan  industri  perikanan  perlu diatur secara tegas tentang wilayah penangkapan  masing-masing.  Di  samping  itu, industri  perikanan  memberlakukan  aturan bahwa  tidak  akan  menerima  hasil  tangkapan nelayan  bila  cara  perolehannya  dilakukan dengan cara destruktif , begitu pula yang dijual pada pasar lokal, dinas kelautan dan perikanan dapat  melakukan  penyitaan.  Hal  ini  tentunya tidak mudah untuk segera dipatuhi oleh kedua belah  pihak,  tetapi  dengan  otoritas  yang dimiliki, pemerintah daerah seyogyanya mendesain  mekanisme  pamaksaan  dalam bentuk insentif/disinsentif tertentu  terutama bagi industri perikanan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Kelembagaan kemitraan yang dibangun harus mengakomodir semua kebutuhan stakeholders yang terlibat di dalamnya, dengan demikian analisis terhadap kebutuhan kemitraan  tersebut  oleh  tim  terpadu  yang dibentuk  oleh  pemerintah  Kota  Ambon,  perlu dilakukan  dengan  prinsip  pemerintah  hanya berperan  sebagai  fasilitator,  dan  metode  yang digunakan  lebih  bersifat  partisipatif.  Hal  ini dimungkinkan  sehingga  nelayan  yang  akan telribat  dalam  kemitraan  telah  dipersiapkan secara baik. Hal ini akan berimplikasi terhadap proses kemitraan tersebut yang pada gilirannya kemitraan yang terbangun akan sustain .

## Saran
Disarankan  bangunan  kemitraan  yang dibentuk  sebaiknya  berpolakan  kemitraan informal yang telah terlembaga dalam masyarakat,  tentu  dengan  rekonstruksi  pola hubungan  yang  terjadi.  Fungsi  pengawasan, keterlibatan semua pihak pada semua tahapan, pelatihan manajemen usaha, teknis penangkapan,  pembinaan  serta  penyediaan
pasar  perlu  dilakukan  oleh  LEPP-M3  kepada KMP.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  A.  (1992).  Perubahan  Struktural Ekonomi  dan  Arah  Pembanguan Sektor  Pertanian  di  Masa  Depan.
Makalah pada Seminar Pembangunan Jangka  Panjang  Tahap  II.  Ditjen Pertanian Tanaman Pangan 18
Agustus1992. Jakarta.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  (2008).  Kota
Ambon  Dalam  Angka.  Badan  Pusat
Statistik Kota Ambon, Ambon.
Dahuri. R, Rais, J., Ginting, S. P., Sitepu, M. J.
(2001). Pengelolaan Sumberdaya Wilayah  Pesisir  dan  Lautan  Secara Terpadu . Jakarta: Pradya Paramita.
[DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan. (2008a). Evaluasi    Program  PEMP    di  Kota Ambon  2007.  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Kota Ambon, Ambon.
[DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan. (2008b).
Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Ambon, Ambon.
Fathoni, A. (2006). Organisasi dan Manajemen Sumberdaya  Manusia .  Jakarta:  PT.
Aneka Cipta. hlm.14-23 Haeruman,  H.,  &  Eryatno.  (2001). Kemitraan
Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal .    Jakarta:  Yayasan  Mitra
Pembangunan  Desa-Kota  dan  BIC Indonesia. hlm. 79-101. Kusnadi, M. A. (2002). Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan . Jember: LkiS Yogyakarta. hlm.80-82
Setiawan,  I.  G.  D.  (2003). Kelompok,
Organisasi  &  Kepemimpinan :  Suatu Kumpulan  Perkuliahan  Ppn  617. Bogor: Tirta Kencana Bogor. hlm. 65- 67 Suredjo, S. (2005). Pengembangan Masyarakat Pesisir:  Tantangan  dan  Peluang.      Di dalam: Aziz MA, Suhartini R, Halim,
editor. Dakwah Pemberdayaan
Masyarakat. Paradigma
Aksi Metodologi .    Yogyakarta:  Pustaka
Pesantren  (Kelompok  Penerbit  LkiS
Yogyakarta). hlm.133-141.
Utama,  A.  C.  (2005). LSM  vs  LAZ . Bermitra atau  Berkompetisi.  Mencari  Model Kemitraan  bagi  Optimalisasi  Potensi Filantropi  Menuju  Keadilan  Sosia l. Jakarta: Piramedia. hlm 45-67.