## K A N D A I
Volume 12 No. 2, November 2016 Halaman 297 — 308

## IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA SARAPATANGUNA
DALAM KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DI KOTA BAUBAU, PROVINSI SULAWESI TENGGARA
( The Implementation of Culture Values of Sarapatanguna in Goverment Leadership in Baubau City, Southeast of Sulawesi)
Ishak Bagea Universitas Muhammadiyah Kendari Jalan Ahmad Dahlan 10, Kendari, Indonesia Pos-el: ishak_bagea@yahoo.com
(Diterima: 20 Juni 2016; Direvisi: 26 Agustus 2016; Disetujui: 16 Oktober 2016)

## Abstract
This  research  aimed  to  describe  the  implementation  of  culture  values  sarapatanguna  in government  leadership  at  Baubau  city, Southeast  Sulawesi.  This  research  used  qualitative method.  Technique  of  data  collection  was  done  through  observation,  interview  and documentation  study.  The  result  of  the  research  shows  that  the  implementation  of  culture values  of  sarapatanguna  in  government  leadership  at  Baubau  city, Southeast Sulawesi namely: (1) in Baubau city, culture values of shame has  been implemented through pomae- maeaka  expression;  (2)  in  Baubau  city,  culture  values  of  protecting  or  taking  care  of  each other  has  been  implemented  through  popia-piara  expression;  (3)  in  Baubau  city,  culture values of loving each other has been implemented through poma-masiaka expression; (4) in Baubau  city,  culture  values  of  appreciating  each  other  has  been  implemented  through poangka-angkataka  expression.  It  is  concluded  that  culture  values  of  sarapatanguna  had been  implemented  in  their  daily  life  and  in  government  leadership  at  Baubau  cit, Southeast Sulawes, thereby atmosphere of harmonic, safe, peaceful and peace were established well. Keywords: implementation, culture values of sarapatanguna, leadership

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  medeskripsikan  implementasi  nilai-nilai  budaya sarapatanguna  dalam  kepemimpinan  pemerintahan  di  Kota  Baubau, Provinsi  Sulawesi Tenggara.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara, dan  studi  dokumentasi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  nilai-nilai  budaya  sarapatangunadalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu: 1) di Kota Baubau telah diimplementasikan  nilai-nilai  budaya malu melalui ungkapan  pomae-maeaka, 2) di  Kota  Baubau  telah diimplementasikan  nilai-nilai  budaya  saling  memelihara  melalui ungkapan popia-piara, 3)di Kota Baubau telah diimplementasikan nilai-nilai budaya saling menyayangi  melalui  ungkapan  poma-masiaka,  serta 4)di Kota  Baubau  telah diimplementasikan  nilai-nilai  budaya  saling  menghargai  melalui  ungkapan  poangka- angkataka.  Nilai-nilai  budaya  sarapatanguna  tersebut  telah  diimplementasikan  dalam kehidupan sehari-hari serta telah di implementasikan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota  Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara,  sehingga  tercipta  suasana  harmonis,  aman, tentram dan damai.
Kata-kata kunci : i mplementasi, nilai budaya sarapatanguna, kepemimpinan

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia  saat  ini  sedang  mengalami krisis kepemimpinan. Fakta ini tercermin  dari  runtuhnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  sebagian  besar pemimpinnya.  Masyarakat  kehilangan figur kepemimpinan yang dapat menjadi teladan dalam menyelenggarakan kepemimpinan,  baik  di  bidang  politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, hingga agama. Berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme telah mencederai figur pemimpin  teladan  di  tubuh lembaga  negara eksekutif,  legislatif,
dan yudikatif yang seharusnya berperan  sebagai  pengemban  amanah rakyat. Sikap,  perilaku, dan  perbuatan yang  ditunjukkan  oleh  penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di pusat maupun  di  daerah  serta  di  berbagai lembaga  negara  dan  pemerintahan harus  dilandasi  oleh  moral  dan  etika. Namun, realitanya  masih  ada  sebagian pelaksana  dan  penyelenggara  negara dan pemerintahan  yang  menunjukkan sikap dan perilaku bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai kebudayaan  Indonesia.  Kondisi  ini digambarkan  oleh  sastrawan  Taufik Ismail  dalam  puisi  berjudul Kami Muak dan Bosan. Kondisi yang digambarkan Taufik  Ismail  memunculkan  sikap keprihatinan  dan  sekaligus  kekhwatiran terhadap penyimpangan nilai-nilai luhur  bangsa  Indonesia  dalam  praktik kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara. Fenomena tersebut juga terjadi  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Di  era  reformasi pemerintah  daerah bertekad  membasmi korupsi, kolusi, dan nepotisme,  tetapi  data  dan  fakta menunjukkan bahwa KKN malah lebih merata  dan  meluas  daripada  era  orde baru. Salah satu ciri krisis kepemimpinan  di  Indonesia  adalah
tidak  ada  pemimpin  yang  kuat  sejak lengsernya  pemerintahan  orde  baru. Reformasi  yang  digulirkan mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat pascapemerintahan  orde  baru  belum mampu menghilangkan krisis kepemimpinan.  Kepemimpinan  yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, informasi, komputerisasi, dan transportasi.  Dampak  perkembangan telah  menyebabkan  sekat-sekat  yang membatasi  interaksi  antara  manusia semakin berkurang. Kondisi ini berimplikasi  sangat  luas  pada  aspek politik,  sosial  budaya,  dan  ekonomi. Kepemimpinan pemerintahan dan politik yang kuat belum tampak dalam membawa  bangsa  Indonesia  bekiprah dalam  persaingan  antara  bangsa  di berbagai bidang.
Pemerintahan  yang berorientasi pada kebudayaan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kearifan  lokal  (local  wisdom) masih jarang. Salah satu solusi untuk mengatasi  krisis  kepemimpinan di
Indonesia  adalah  revolusi  mental  yang dicanangkan  Presiden  Joko  Widodo. Revolusi  mental mempunyai  tujuan mulia  untuk  mengatasi  kerusakan mental  masyarakat  Indonesia  yang melakukan  KKN. Diharapkan  semua daerah  di  Indonesia  menggali  kembali kearifan  lokalnya,  seperti  halnya  di Kota Baubau. Pemimpin pemerintahan harus menggali kembali  budaya  lokal sarapatanguna,  terutama  dalam  tata kelola pemerintahan untuk menemukan kembali  ‘kearifan  lokal’  yang  dapat dijadikan  sebagai  referensi  dalam membangun peradaban bangsa. Kedudukan nilai-nilai budaya sarapatanguna sebagai pandangan hidup masyarakat Baubau mengandung arti bahwa budaya
sarapatangunamerupakan pedoman dan  pegangan  hidup  serta  penuntun sikap dan perilaku masyarakat Baubau dalam  kehidupan  sehari-hari.  Oleh karena  itu,  sebagai  sumber  nilai  dan etika kehidupan masyarakat, nilai-nilai yang terkandung dalam budaya sarapatanguna perlu digali, diamalkan, sekaligus  diimplementasikan  dalam kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat  yang  harmonis,  aman, tertib, tenteram, dan damai. Keberadaan sarapatanguna sebagai pedoman dan penuntun masyarakat  Baubau  dalam  bersikap, dan  bertingkah  laku  menarik  untuk diteliti karena sangat mendasar, penting  dalam  kehidupan  masyarakat di  wilayah  Kota  Baubau.  Fenomena yang  terjadi  sekarang  memperlihatkan nilai-nilai budaya
kepemimpinan tergerus  arus  globalisasi.  Hal  ini ditandai dengan  pergeseran  nilai-nilai budaya  terkait  perilaku  dan  komitmen kepemimpinan  untuk  pembangunan budaya di Kota Baubau. Kepemimpinan sekarang lebih mementingkan diri sendiri dan berorientasi materi. Berdasarkan  uraian di  atas, penulis tertarik untuk menulis makalah penelitian yang berjudul ” Implementasi Nilai-Nilai Budaya sarapatanguna dalam  Kepemimpinan Pemerintahan di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara ” . Rumusan  masalah  penelitian adalah: bagaimanakah  implementasi nilai-nilai budaya sarapatangunadalam kepemimpinan  pemerintahan  di  kota Baubau  Provinsi  Sulawesi  Tenggara . Tujuan penelitian yaitu untuk medeskripsikan  implementasi nilai- nilai budaya sarapatanguna dalam kepemimpinan  pemerintahan di  Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.
LANDASAN TEORI Nilai-Nilai Budaya Kreitner (2008, hlm. 96) menyatakan bahwa nilai budaya adalah keyakinan  dan  nilai-nilai  tentang bagaimana sebuah komunitas seharusnya  dan  sebenarnya  bertindak. Jason  Colquitt (2009,  hlm.  441) menyatakan bahwa nilai-nilai  budaya didefinisikan sebagai keyakinan
bersama  tentang  kondisi  akhir  atau cara  bertindak  yang  diinginkan  dalam sebuah budaya tertentu. Sejalan dengan hal  tersebut,  Gary  Yulk  (2006) berpendapat  bahwa  nilai-nilai  budaya mungkin  dimaksudkan  oleh  seorang yang  tumbuh  besar  di budaya  tertentu dan  akan  mempengaruhi  tingkah  laku dan perilaku mereka dalam sebuah cara yang tidak disadari (hlm 455).
Wagner dan Hollenbeck (2005) menyatakan  bahwa  nilai-nilai  budaya adalah  tingkah  laku  dan  persepsi bersama dalam sebuah organisasi yang didasarkan  pada  sekumpulan  norma dan  nilai  fundamental  dan  membantu anggota-anggota untuk memahami organisasi.  Nilai-nilai  budaya  yang kuat dalam budaya organisasi bisa saja konsisten  atau  tidak  konsisten  dengan nilai budaya yang dominan, khususnya jika  sebuah  organisasi  adalah  sub  dari organisasi (hlm. 592).

## Teori Kebudayaan
Pengertian  budaya  dalam  bahasa Sansakerta bermakna buddhayah. Kata ini  merupakan  bentuk  jamak  dari budi atau akal (Koentjaraaningrat,  1985). Dengan  demikian,  kebudayaan  dapat diartikan sebagai budi pekerti dari akal seorang manusia. Dalam bahasa Inggris,  budaya sering  disebut culture. Kata culture ini  berasal  dari  bahasa Latin yaitu colere. Budaya
mengandung bermacam  pengetahuan, kepercayaan,  kesenian,  moral,  hukum, adat  istiadat,  serta  kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota  masyarakat,  serta  sarana  hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.
Ndraha  (1997,  hlm.  45), merinci fungsi  budaya  sebagai  berikut:  (1) sebagai  identitas  dan  citra  suatu masyarakat, (2) sebagai pengikat suatu masyarakat, (3) sebagai sumber inspirasi kebanggaan dan sumber daya, (4)  sebagai  kekuatan  penggerak,  (5) sebagai kemampuan untuk membentuk nilai tambah, (6) sebagai pola perilaku, (7)  sebagai  warisan,  (8)  sebagai formalisasi,  (9)  sebagai  mekanisme adaptasi  terhadap  perubahan,  dan  (10) sebagai proses yang menjadikan bangsa  kongruen    dengan  negara sehingga terbentuk nation-state. Kebudayaan  telah  membentuk suatu keyakinan bahwa kebudayaan itu merupakan blueprint yang telah menjadi  kompas  dalam  perjalanan hidup  manusia,  ia  menjadi  pedoman dalam tingkah laku. Pandangan semacam ini telah menyebabkan peneliti merunut keberlanjutan kebudayaan itu pada ekspresi simbolik individu dan kelompok, terutama untuk melihat  bagaimana  proses  pewarisan nilai itu terjadi. seperti yang dibayangkan  Clifford  Geertz  (1973, hlm. 89) menyatakan bahwa kebudayaan  itu  merupakan  pola  dari pengertian-pengertian atau makna- makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol dan ditransmisikan  secara  historis.  Geertz dalam  Abdullah  (2007,  hlm.  1)  juga mengatakan  bahwa  kebudayaan  itu merupakan  sistem  mengenai  konsepsi- konsepsi yang diwariskan dalam bentuk  simbolik,  yang  dengan  cara  ini manusia dapat berkomunikasi, melestarikan,  dan  mengembangkan pengetahuan  dan  sikapnya  terhadap
kehidupan.  Budaya  merupakan  kreasi manusia  yang  dimiliki  dalam  bentuk ide, gagasan, pandangan, harapan, cita- cita,  dorongan,  motivasi,  serta  sarana dan  prasarana  kehidupan.  Semakin tinggi  tingkat  budaya  suatu  bangsa, dan  bernilai  tinggi,  atau  disebut peradaban  menunjukkan  keluhuran budi  dan  daya  inovasi  dalam  mengisi ruang  dan  waktu  dalam  kehidupan manusia.

## Kepemimpinan Pemerintahan
Kepemimpinan pemerintahan merupakan suatu kemampuan pemerintah untuk melakukan komunikasi,  interaksi,  dan  pengaruh terhadap  masyarakat  terutama  dalam penyediaan produk jasa dalam layanan publik ‘ public  service ’ dan  layanan sipil ‘ civil service ’ . Konsep
kepemimpinan  pemerintahan  terdiri atas dua subkonsep yang hubungannya satu  dengan  yang  lain,  tegang,  yaitu konsep kepemimpinan bersistem sosial dan konsep kepemimpinan yang bersifat  formal (Ndraha,  2003,  hlm. 226; Effendy, 2009, hlm. 39). Bennis & Nanus (2003) menyatakan bahwa konsep kepemimpinan pemerintahan tidak saja bersistem nilai formal yang terikat oleh tataran  hukum  formal,  namun  ia  juga bersandar  pada  sistem  nilai  sosial. Kondisi  tersebut  menunjukkan  bahwa kemampuan  yang  dimiliki  seseorang dalam  mempengaruhi  orang  lain  tidak terlepas  dari  sistem  nilai  budaya  yang dimiliki,  termasuk  kepercayaan  dan adat  istiadat.  Konsep kepemimpinan pemerintahan yang mengandung sistem  nilai  formal  bersumber  pada kewenangan  rasional  yang  dihadapkan pada  berbagai  tugas  dan  kewajiban serta  tuntutan  situasi  dan  perubahan yang cepat dan dituntut untuk berperan sesuai  dengan  status  yang  melekat
untuk  mencapai  suatu  tujuan  melalui atau menggunakan kekuasaannya (Effendy,  2009).  Pemahaman  di  atas menunjukkan  bahwa  kepemimpinan dan  kekuasaan  merupakan  mata  rantai yang sulit dipisahkan.
Pemerintah ‘ government ’ berasal
dari  bahasa  Yunani, kubernao yang berarti “untuk mengendalikan”. Pemerintah  atau  merupakan  sebuah organisasi, yang mempunyai kekuasaan politik. Pemerintah memiliki  kekuasaan  untuk  membuat hukum dan undang-undang serta bertindak  sebagai  hakim,  baik  untuk permasalahan  daerah  maupun  negara, dan memberi gagasan terhadap keputusan administratif (Ciulla,  2003).
Suatu  kota,  kabupaten,  provinsi  atau negara  dengan  segala  kompleksitasnya akan  mempunyai  perbedaan  lapisan tingkat pemerintahan baik lokal, regional, dan nasional. Melalui pemahaman  tersebut,  pemerintahan memiliki  berbagai  variasi  namun esensinya sama yaitu organisasi pemerintahan yang memiliki kekuasaan,  kekuatan,  dan  kemandirian yang digerakan oleh perilaku organisasi. Pemerintah memiliki empat
unsur,  yaitu:  (1)  ada  dua  pihak  yang terkandung,  (2)  kedua  pihak  saling memiliki  hubungan,  (3)  pihak  yang memerintah  memiliki  wewenang,  dan (4)  pihak  yang  diperintah  memiliki ketaatan.  Konsep trias  politica dari
Montesqiue membagi pemerintah dalam  arti  yang  luas  dalam  tiga kekuasaan, yaitu: (1) kekuasaan membuat  undang-undang  (legislatif),
(2)  kekuasaan  menjalankan  undang- undang  (eksekutif),  dan  (3)  kekuasaan mengadili (yudikatif).
Teori nilai-nilai budaya sarapatanguna dikaitkan dengan kepemimpinan  pemerintahan  di  Kota Baubau sangat relevan dalam
penelitian ini. Kepemimpinan pemerintahan yang berorientasi kebudayaan  untuk  mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal, sangat strategis  dan  mempunyai  tujuan  mulia mengatasi kerusakan mental masyarakat.  Berdasarkan  penjelasan teori di atas, diharapakan semua daerah di  Indonesia  dapat menggali  kembali kearifan  lokalnya,  seperti  halnya  di Kota  Baubau. Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  yang  menyatakan  bahwa budaya lokal sarapatanguna
mengandung kearifan lokal yang dapat dijadikan  sebagai  referensi  dalam membangun  peradaban  bangsa (Turi, 2007).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara  lain  peneliti bermaksud  mengembangkan  konsep pemikiran,  pemahaman  dari  pola  yang terkandung  dalam tema  penelitian  dan melihat  secara  keseluruhan  suatu proses  dan  mendeskripsikannya  secara induktif. Untuk memperoleh data yang sahih  dan  absah,  dilakukan  kegiatan observasi dan wawancara dan pemeriksaan data dengan teknik triangulasi dan referensi yang memadai. Informan  kunci  dalam  penelitian ini  adalah  tokoh-tokoh  masyarakat Kota  Baubau  yang  dianggap  memiliki pemahaman  yang  mendalam  tentang tema  penelitian,  antara  lain  keturunan Sultan  Buton,  tokoh  adat, tokoh agama, budayawan, dan para pimpinan badan  dan  dinas  pada  pemerintahan Kota Baubau. Sumber data pendukung lainnya  adalah  Kitab  Martabat  Tujuh
yang pernah dijadikan sebagai Undang-Undang  Dasar  pada  masa kesultanan Buton. Analisis  data  dilakukan  secara terus-menerus  dan  berkesinambungan,
dari  awal  sampai  akhir  kegiatan penelitian melalui reduksi data, pengorganisasian  data,  pemeriksaan terhadap  seluruh  data,penafsiran dan verifikasi data.

## PEMBAHASAN

## Implementasi Sarapatanguna
Implementasi
sarapatanguna
merupakan  tahapan  penting  dalam rangka  mencapai  tujuan  organisasi yang dilaksanakan oleh para pelaksana atau  aktor  pemimpin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai budaya sarapatanguna dalam  kepemimpinan  pemerintahan  di Kota Baubau, sudah diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi nilai-nilai budaya sarapatanguna dalam
masyarakat  Kota  Baubau  meliputi budaya malu melalui ungkapan pomae- maeaka;  artinya  malu  melakukan  hal yang  tercela  seperti  KKN,  budaya saling  memelihara  melalui  ungkapan popia-piara, budaya saling menyayangi  melalui  ungkapan poma- maasiaka; dan budaya saling menghargai melalui ungkapan poangka-angkataka, sehingga  tercipta suasana  harmonis,  aman,  tentram  dan damai. Guru menghargai siswanya, orang  tua menyayangi  anaknya, dan pemimpin menghargai  bawahannya.
Bawahan yang  berprestasi  diberikan hadiah ‘ rewards ’, seperti kenaikan gaji dan diperhatikan secara berkala kenaikan pangkatnya. Sebaliknya bawahan  yang  melanggar diberikan
sanksi  ‘ punishment ’ . Sanksi yang
dijatuhkan dapat berupa  penundaan kenaikan pangkat serta diberikan teguran  secara  lisan  dan  tertulis sehingga  bawahan dapat  memperbaiki kinerjanya.

## Sarapatanguna
Sarapatanguna berasal dari bahasa  Wolio  Buton yang terdiri atas tiga  kata,  yaitu sara,  pata, dan angu. Sara berarti  norma,  nilai,  aturan, hukum, atau dapat juga berarti pemerintah  yang  memperoleh  mandat dari  rakyatnya  untuk  menjalankan aturan, menegakkan hukum dan undang-undang. Pata berarti  empat. Angu artinya  buah,  macam,  jenis, unsur, satuan  dan  sebagainya,  serta akhiran na sebagai  kata  petunjuk. Patanguna berarti  yang  empat  buah, macam,  unsur.  Jadi, sarapatanguna dapat  diartikan  norma,  nilai  yang empat yang harus dipatuhi, dipedomani,  oleh  seluruh  masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berketuhanan. Secara  substansi sarapatanguna mengandung nilai luhur yang dirumuskan oleh para pendiri Kesultanan  Buton  ‘ founding  father ’ yang diformalkan dalam Kitab Murtabat Tujuh (Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton) untuk dijadikan  pedoman,  petunjuk,  dan parameter dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  bernegara dan  berketuhanan.  Inilah  sebabnya sarapatanguna dinyatakan sebagai landasan filsafat atau pandangan hidup masyarakat  Buton. Rumusan  nilai-nilai sarapatanguna itu  tersusun  secara cermat sempurna, dan lengkap. Sebagaimana sarapatanguna terdiri atas dua  bagian,  masing-masing  bagiannya menyangkut dimensi yang berbeda.
Sarapatanguna bagian  pertama menyangkut dimensi kemanusiaan atau kemasyarakatan  yang  mengandung filsafat Binci-Binciki-Kuli (terjemahan bebasnya: cubit-cubit kulit) terkandung maksud  bahwa  jika  kita  dicubit  orang terasa  sakit,  maka  jangan  pula  kita mencubit  orang  lain.  Jadi,  filsafat binci-binciki-kuli mengusung  prinsip- prinsip  persamaan,  kesetaraan, dan keadilan.  Prinsip-prinsip  ini  kemudian melebur dalam keempat nilai berikut.
Po-maa-maasiaka (saling sayang- menyayangi) Po-pia-piara (saling pelihara- memelihara) Po-mae-maeaka (saling menjaga rasa malu) Po-angka-angkataka (saling
mengangkat atau saling menghargai, dan saling menghormati) Terjemahan arti kata-kata tersebut  merupakan  terjemahan  bebas. Hakikat  ungkapan  tersebut  dapat diperoleh  dengan  memberikan  makna pada  tiap  kata  dalam  ungkapan tersebut. Po-maa-maasiaka berasal katanya “ maasi ”. Yang art inya: sayang,  cinta,  atau  kasih). Maasiaka; artinya sayang terhadap sesuatu seseorang  maa-masiaka.  Frasa  sayang menyayangi  melibatkan  orang  banyak, kelompok,  masyarakat.  Awalan po mengandung  makna  saling  berbalas sehingga tersirat makna adanya persamaan,  kesetaraan  dan  keadilan dalam konteks sayang-menyayangi.
Sarapatanguna bagian  kedua menyangkut  dimensi  kehidupan  secara utuh  yang  dikaitkan  dengan  dimensi ketuhanan.  Hal  ini  terlihat  dari rumusan selengkapnya nilai-nilai
sarapatanguna bagian  kedua  serta kandungan  filsafat  yang  diusung yaitu Poromu  yinda  saangu,  pogaa  yinda koolota. Kalimat ini bermakna “menyatu  tidaklah  satu,  berpisah  tiada antar. Kausa prima
sarapatanguna adalah  “agama”.  Adapun  rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut.
Ayinda-yindamo arata somanamo karo;
Ayinda-yindamo karo somanamo lipu Ayinda-yindamo lipu somanamo
sara Ayinda-yindamo sara somanamo agama Nilai-nilai dalam ungkapan tersebut ada  empat,  tetapi  unsur-
unsurnya  ada  lima  yaitu arataa, karo, lipu, sara, dan agama.  Terjemahan bebas  ungkapan  ini adalah arataa, artinya harta atau materi, karo, artinya diri,  kedirian  atau  harga  diri, lipu, artinya  pulau,  wilayah,  negara  atau wilayah  Negara, sara, artinya  norma, aturan, hukum, undang-undang, pemerintah yang berdaulat yang menegakkan undang-undang dan aturan, agama artinya wadah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa  sebagai  pencipta  seru  sekalian alam.
Bolimo  arata  somanamo  karo merujuk  pada  penghormatan  atas harkat martabat kedirian manusia yang tidak mungkin dan tidak boleh dipersamakan  dengan  nilai  materi (arata).  Betapapun  harga  diri  manusia lebih  utama  daripada  materi.Bolimo karo  somanamo  lipu mengisyaratkan pesan  semangat.  Cinta  tanah  air,  cinta negara. Nilai ini merupakan cikal bakal konsep bela negara. Ketika kepentingan negara menghendaki maka  kita  siap  tampil  untuk  membela negara,  siap  berkorban  materi  bahkan jiwa  dan  raga,  untuk  mempertahankan wilayah  negara  dari  kemungkinan
adanya  intervensi  atau  serangan  pihak luar.
Bolimo  lipu  somanamo  sara membawa  pesan  bahwa  pemerintah yang  berdaulat  menjadi  jaminan  bagi eksistensi dan wibawah negara. Ketika wilayah  negara  dalam  keadaan  darurat akibat adanya  intervensi  pihak  luar, pemerintah yang berdaulat dapat tampil  sebagai  repsentasi  kedaulatan rakyat  untuk  mengamankan  wibawah negara  dan  pemerintah. Bolimo  sara somanamo  agama mengusung  pesan bahwa jika pemerintah (oknum-oknum pemerintah) banyak yang zalim, moralnya  goyah  dan  mentalnya  rusak (korupsi,  narkoba,  penyalahgunaan wewenang dan lain-lain) maka berpeganglah  kepada  agama  Allah sebagai  pegangan  dan  pedoman  dalam kehidupan  guna  menciptakan  suasana damai,  tenang,  tertib  dan  kondusif. Karena  agama  merupakan  wadah  bagi keyakinan  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa  sebagai  pencipta  seru  sekalian alam  Maha  Pengasih  Lagi  Maha Penyayang.

## Nilai-Nilai Budaya Sarapatanguna
Nilai-nilai  budaya  sarapatanguna di  kerajaan  dan  kesultanan  Buton yaitu: po-maa-maasiaka, po-pia-piara,
po-mae-maeaaka, po-angka- angkataka,dan “b olimo karo somanamo  lipu” Ungkapan-ungkapan tersebut merupakan petuah yang diperoleh  dari  hasil  kajian  sejarah panjang leluhur  masyarakat  Buton. Petuah  tersebut kemudian  dirumuskan dalam bentuk ungkapan-ungkapan dengan kalimat pendek sehingga
mudah  diingat  oleh  anak  cucu  mereka bahkan oleh seluruh masyarakat.
Po dalam  ungkapan  bermakna kesetaraan,  perlakuan  timbal  balik yang  seimbang  antara  beberapa  pihak. Kata ini berulang  di  setiap  penggalan
ungkapan yangmenjelaskan dan mengindikasikan keterkaitan lebih dari seorang  atau  lebih  dari  satu  pihak dalam interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Po-maa-masiaka, artinya  cinta kasih  atau  sayang terhadap sesuatu. Asal  katanya maasiaka yang  berarti sayang,  cinta,  kasih,  sedangkan maa-
maasiaka mengisyaratkan adanya pihak  yang  jamak  sehingga  menjadi kasih mengasihi, cinta-mencintai, sayang-menyayangi yang tentu melibatkan  pihak-pihak  lebih  dari  satu pihak. Peranan  awalan  kata po lebih menekankan pada pengertian kesetaraan,  kesamaan  derajat  antara pihak-pihak tersebut. Penggalan ungkapan po-maa-masiaka adalah sayang-menyangi, cinta mencintai antara sesama masyarakat secara timbal-balik  dalam  keadaan  yang seimbang, setara, sederajat dan proporsional  sesuai  dengan  konteks dan  peranannya, serta kodrat  masing- masing. Asal  kata po-pia-piara, adalah piara yang  berarti  piara,  pelihara  atau rawat. Pia-piara mengisyaratkan adanya pihak-pihak yang jamak sehingga  menjadi  saling  memelihara, saling  merawat,  sudah  barang  tentu melibatkan  pihak-pihak  lebih  dari  satu pihak dalam konteks saling memelihara,  saling  merawat.  Awalan kata po menekankan  pada  pemaknaan adanya  kesetaraan,  kesamaan  derajat, dan  keseimbangan  peranan  antara pihak-pihak  yang  berinteraksi  secara timbal-balik, dengan demikian penggalan ungkapan po-maa-maasiaka berarti  saling  memelihara,  saling  asah, saling  rawat  sesuai  konteksnya,  dan menurut peranannya masing-masing.
Asal kata po-mae-maeaaka, adalah maea yang  berarti malu  atas sesuatu perbuatan tercela. Mae-
maeaaka mengisyaratkan sifat  tahu diri, tahu malu, dan sadar diri. Sewaktu seorang pemimpin melakukan perbuatan  tercela  tentu  orang-orang akan  mencemooh, pemimpin  ini akan merasa  malu  dan  bahkan  seluruh kerabat  keluarga,  orang  tua,  bahkan organisasi,  komunitas,  di  mana  orang itu berada akan terimbas kata malu atas perbuatan  tercela tersebut.  Rasa  malu ini  akan  mencegah  pemimpin  untuk melakukan perbuatan tercela.
Awalan po berarti mengindikasikan adanya beberapa pihak yang berinteraksi  setara,  seimbang, dan memiliki kesamaan  hak.Frasa po-mae- maeaaka tidak  hanya  mengindikasikan hak  dan  kewajiban  seseorang,  tetapi berlaku  sama  terhadap setiap  individu dalam  masyarakat.  Semua  anggota kelompok,  seluruh  anggota  keluarga mempunyai  kewajiban  untuk  menjaga nama baik, wibawa, harga diri pribadi, dan  kelompoknya.  Dengan  demikian orang  akan  enggan  dan  takut  untuk melakukan  perbuatan  tercela.  Mereka takut dan malu akan sanksi dan hujatan yang berasal dari masyarakat lingkungan,  kelompok  ataupun  warga sekelilingnya.
Asal  kata po-angka-angkataka, adalah angka yang  berarti  angkat, sedangkan angkataka artinya angkat ke atas lebih tinggi dari posisi orang yang mengangkat. Angka-angkataka berarti saling  mengangkat  lebih  tinggi  dari posisi  pihak  yang  mengangkat  di wilayah  eks  kerajaan  dan  kesultanan Buton  yang  berpusat  di  Kota  Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.
Padanan  kata angka-angkataka dalam  bahasa Indonesia adalah harga menghargai. Po-angka-angkataka berarti adanya pihak-pihak yang menempati  posisinya  masing-masing. Posisi-posisi memiliki kesetaraan dalam  harkat  dan  martabat.  Selain  itu, individu dalam posisi tersebut
mempunyai persamaan hak asasi untuk saling  menghargai.  Mereka  diarahkan untuk  melakukan  perannya  secara proporsional sesuai fungsinya. Pelaksanaan peran tersebut tidak melebihi batas kewajaran dan tatakrama dalam masyarakat. Dalam  konteks  kepemimpinan organisasi, strategi menghargai pegawai  juga  harus  diperhatikan oleh seorang pemimpin. Pemimpin sebaiknya mengingat  bahwa  dalam rangka  memotivasi  pegawai  kadang- kadang seorang pemimpin harus memberikan penghargaan kepada pegawai,  orang  akan  senang  jika dihargai. Pemberian penghargaan berbeda strateginya dengan penyampaian teguran. Jika penyampaian  teguran  dilakukan  secara tertutup,  maka  sebaliknya  pemberian penghargaan  dilakukan  secara  terbuka di  depan  umum.  Hal  ini  akan menimbulkan dua dampak positif yaitu penerima  penghargaan  akan  merasa bangga  sehingga  akan termotivasi  lagi meningkatkan  prestasinya.  Sedangkan bagi  teman-teman  dalam  organisasi dengan melihat bahwa prestasi seseorang  itu dihargai  oleh pimpinan, maka  juga  ikut  termotivasi  untuk melakukan tugas sebaik-baiknya.
Kata  dasar po-binci-binciki  kuli, a dalam Bahasa Indonesia berarti cubit. Kuli dalam  Bahasa  Indonesia  berarti kulit.  Jadi binciki  kuli arti  harfiahnya adalah  cubit  kulit. Kegitan  mencubit kulit  akan menyebabkan  rasa  sakit. Perasaan  yang  ditimbulkan  kegiatan pasti tidak enak.
Bolimo  karo  somanamo  lipu, berarti utamakan tanah kerajaan, negara,  umum, dari  urusan  pribadi. Kepentingan kerajaan dalam arti masyarakat secara umum harus didahulukan  dibanding kepentingan
pribadi.  Ungkapan  di  atas  sangat monumental  karena  kalau  kita kaitkan
dengan  zaman  sekarang,  ungkapan  ini selalu terdapat dalam sumpah jabatan.
Kepemimpinan dengan  falsafah bhinci-bhinciki  kuli pada  dasarnya telah  termaktub  dalam Kitab  Martabat Tujuh sebagai  dasar  aturan  kesultanan Buton. Falsafah bhinci-bhinciki  kuli (saling mencubit kulit) telah dikembangkan  oleh  para  ilmuwan (pemikir-pemikir)  lokal  di  Buton  pada zamannya.  Falsafah  ini lahir sebelum terbentuknya sistem pemerintahan kerajaan  di  Buton.  Walaupun  sistem pemerintahan  kesultanan  pada  saat  itu sudah  tidak berjalan  secara  formal  di lingkungan  masyarakat  lokal,  namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih mengakar dan melekat  serta  merasuk  dalam  lubuk hati sanubari masyarakat Buton. Hukum bhinci-bhinciki kuli merupakan pokok adat dan dasarnyasara. Dan dinyatakan  pula bahwa adat istiadat Buton itu berdasarkan  Al- Qur’an  dan  Hadits Nabi  Muhammad  Rasulullah  SAW. Demikian  pula sara di  Buton  itu berdasarkan  agama  Islam.  Karenanya, sara di  Buton  itu  adalah  sara  Allah SWT dan sara Nabi SAW, (Turi, 2007, hlm. 156).
Makna bhinci-bhinciki  kulijika dikaitkan  dengan pelaksanaan  tugas kepemimpinan adalah saling  takut, saling  malu,  saling  segan  dan  saling insyaf. Hal ini sangat relevan diterapkan dalam suatu organisasi/kelompok masyarakat. Walaupun  dalam  lembag ada  atasan, ada  bawahan  dan  ada  peserta  personil lainnya atau terdapat berbagai personil,
berbagai suku dan agama, tingkat umur dan kepangkatannya, tetapi yang ditakuti,  dimalui,  disegani,  bahkan diinsyafi adalah Tuhan Yang Maha Esa di atas segalanya.

## PENUTUP
Pemimpin  di  Kota  Baubau  telah mengimplementasikan  budaya pomae- maeaka yaitu memiliki  rasa  takut  atau malu jika melanggar peraturan. Kepemimpinan yang mengusung pomae-maeaka tidak  lain  dilandaskan pada  moralitas  yang  kokoh.  Pemimpin benar-benar mencitrakan dirinya sebagai  sosok  yang  memiliki  akhlak mulia yang layak diteladani. Pemimpin telah mengimplementasikan popia- piara (saling  memelihara,  mencintai atau saling mengabdi). Saling memelihara dimaksudkan bahwa sesama  pimpinan,  karyawan  dan  staf serta  masyarakat  dalam  melaksanakan aktivitas selalu memelihara kebersamaan, persatuan, nama  baik organisasi, serta nama baik pimpinan. Pemimpin  telah  mengimplementasikan pomaa-masiakayaitu saling menyayangi dan saling  mencintai. Nilai-nilai pomaa-masiaka (saling menyayangi)  memengaruhi  pelaksanaan kepemimpinan misalnya antara anggota  kelompok  dengan anggota lainnya, bawahan  dengan  atasan, dan kasih  sayang  anak  kepada  orang  tua. Kasih  sayang  perlu  dimiliki oleh semua  orang,  dalam  hal  ini seorang pemimpin. Pemimpin telah mampu bersimpati  dan  memberikan  empati, dan  mengulurkan  tangan.  Dengan kasih  sayang seorang  pemimpin  akan berkeliling  untuk  melihat  satu  persatu keadaan  rakyatnya.  Adakah  di  antara mereka  yang  kekurangan  gizi,  sakit tetapi  tidak mampu  berobat,  terlilit hutang  yang  tidak  mampu dibayar, sehingga  pemimpin  itu  menjadi  orang pertama  yang  selalu  merasakan  apa yang dirasakan oleh rakyatnya.
Pemimpin telah mengimplementasikan
poangka-angkataaka (saling menghargai).
Poangka-angkataaka adalah  saling menghargai satu  sama  lain  di  antara
para personil  organisasi. Wujud  dari sikap menghargai tampak pada perilaku  setiap  personil yaitu  ketika personil organisasi tidak  hadir  dalam melaksanakan  tugas,  apakah  karena sakit  atau  berhalangan  hadir  karena urusan  penting  lainnya,  mereka  selalu menyampainan informasi terlebih dahulu,  baik  disampaikan  secara  lisan, tertulis kepada pimpinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  I. (2007). Konstruksi  dan reproduksi kebudayaan.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bennis,  W. &  Nanus,  B, (2003), Leaders, strategies  for taking charge, New  York:  Harper Collins Publisher.
Ciulla,  J. B. 2003. The ethics  of
leadership. Singapore:  Replika
Press.
Colquitt,  J.  &  Lepine,  J.  (2009). Organizational behavior: Improving  performance  and Commitment  in  the  workplace. New York: Mcgraw Hill. Effendy, (2009). Pergeseran kepemimpinan desa, kharismatik, paternalistik, otokratik, demokratik. Bandung: CV. Indra Prhasta. Geertz,  C. (1973). Interpretation  of cultures. New  York:  Basic Boks. Koentjaraningrat,  (1985). Kebudayaan mentalitas  dan  pembangunan.
Jakarta: Gramedia. Kreitner,  R.  (2008). Organizational behavior.  New  York:  Mcgraw
Hill.
Ndraha, T. (2005). Budaya Organisasi. Malang: Rineka Cipta. Turi,  L. (2007). Esensi kepemimpinan
“Bhinciki -Bhinciki Kuli: Suatu tinjauan budayak epemimpinan lokal nusantara. Kendari: Khazanah Nusantara. Yulk,  G.  (2006). Leadership in organization. New Jesrsey: Pearson. Wagner,  J.  A.  &  Hollenbeck,  J.  R. (2005). Management of organizational  behavior.  New Jersey: Prentice Hall.