E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 5, N O . 2, 2021
Prodi Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2
Juli - Desember 2021 Halaman: 29-38

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis
Analisis  Persepsi  Konversi  Koperasi  Syariah  (Studi  pada  Stakeholder  dan Anggota  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (KP-RI)  Beringin  Pemerintah Kota Banda Aceh)

## Thalita Latifa, Zaki Fuad, Dara Amanatillah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

## Cara Mengutip:
Latifa, Thalita., & Amanatillah, Dara. (2021). Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 5(2), 29-38.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, memiliki berbagai jenis usaha di masyarakat, masing- masing usaha tersebut diatur dalam aturan-aturan yang mengikat bagi setiap orang atau badan yang akan menjalankan usahanya. Salah  satu  badan  usaha  yang  sudah  lama  dikenal  adalah  badan  usaha  koperasi.  Pelopor  yang  mengembangkan  koperasi  di Indonesia adalah Bung Hatta. Sehingga sampai saat ini koperasi terus berkembang di Indonesia.
Koperasi  merupakan  salah  satu  badan  usaha  mikro,  yang  cukup  penting  untuk  mengangkat  tingkat  perekonomian masyarakat  saat  ini.  Koperasi adalah  salah  satu  sektor  usaha  kecil dan  menengah  yang mampu  memberikan  pengaruh  yang signifikan atau positif terhadap pembangunan bangsa dalam hal perekonomian dan juga bisa memberikan kontribusi yang besar

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Submit 3 Agustus 2021 Revisi 6 September 2021
Diterima 3 Oktober 2021
Kata Kunci:
Persepsi, Konversi, Koperasi Syariah A B S T R A C T
This study aims to analyze the effect of perceived value on affective loyalty and behavioral loyalty through customer satisfaction as a mediating variable for users of the co-branding credit card of Bank Aceh Syariah. The research sample of 159 bank employees was taken by purposive sampling. Data collection uses a questionnaire and then the data is analyzed using statistical path analysis tools. The study found that perceived value has a positive and significant effect on affective loyalty and behavioral loyalty of Bank Aceh co-branding credit card users. Perceived value has a positive and significant effect on customer satisfaction of Bank Aceh's co-branding credit card users. Customer satisfaction has a positive and significant effect on affective loyalty and behavioral loyalty of Bank Aceh co-branding credit card users. The mediating effect of customer satisfaction in mediating the influence of the Perceived Value on Affective Loyalty and Behavioral Loyalty is partial mediation.
A B S T R A K
Pemerintah Aceh sesuai dengan pelaksanaan syariat Islam mendorong semua koperasi yang ada di Aceh untuk beralih dari konvensional menjadi syariah sesuai dengan Qanun Aceh nomor t11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dan salah satu koperasi yang melakukan konversi adalah koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP- RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh. Selama melakukan konversi terdapat banya perkembangan dari sektor keuangn manajemen dan keanggotaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi dan upaya stakeholder dan anggota dalam penguatan manajemen koperasi. Pendekatan yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi,  dan  studi  literature.  Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  adalah  terdapat  perbedaan  pendapat karena pengalaman yang dimiliki oleh pengurus koperasi serta terdapat juga perbedaan antar anggota berdasarkan intensitas partisipasi anggota terhadap kegiatan koperasi yang dilaksanakan. Serta telah dilakukan beberapa upaya peningkatan dengan menerapka fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, sosialisasi, dan pengawasan. Dimana fungsi-fungsi tersebut telah disesuaikan dengan hukum koperasi syariah.
terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Disamping itu koperasi sangat menguntungkan bagi anggota dalam meningkatkan perekonomian keluarga.
Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Mohammad Hatta mengatakan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Menurut Munker, koperasi adalah organisasi tolong- menolong yang menjalankan urus niaga secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong-menolong (Idri, 2015:246).
Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah SAW. Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidak menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (ta’awun ala birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Konsep  utama  koperasi  syariah  adalah  menggunakan  akad  syirkah  mufawadhah  yakni  sebuah  usaha  yang  didirikan  secara bersama-sama  oleh  dua  orang  atau  lebih,  masing-masing  memberikan  kontribusi  dana  dalam  porsi  yang  sama  besar  dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula (Buchori, 2012: 7) .
Fidiana (2017) mengemukakan koperasi syariah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan sektor riil terutama pada usaha skala mikro dan dengan prinsip syariah. Koperasi syariah dapat dipandang sebagai bentuk syirkah/syarikah yang berarti berprinsip kemitraan atau kerjasama secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mengelola usaha yang halal, sehat, dan baik. Prinsip  syirkah  pada  koperasi  dengan  demikian  mengamanahi  koperasi  sebagai  wadah  untuk  mewujudkan  transaksi  syari’ah berbasis kemitraan pada usaha-usaha produktif.
Pendirian keperasi syariah pada dasarnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhah, yaitu usaha yang didirikan secara bersama-sama  oleh  dua  orang  atau  lebih,  masing-masing  memberikan  kontribusi  dana  dalam  porsi  yang  sama  besar  dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing anggota saling menanggung satu sama lain dalam hak dan  kewajiban.    Dan  tidak  diperkenankan  salah  seorang  anggota  memasukkan  modal  yang  lebih  besar  dan  memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya (Sari, 2017).
Hidayatullah (2016) mendefinisikan bahwa koperasi syariah/unit jasa keuangan Syariah adalah sebagai sarana yang baik dalam pengentasan kemiskinan yaitu sebagai model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang masih belum bisa mengakses dunia perbankan karena adanya berbagai macam keterbatasan. Hadirnya koperasi syariah di tengah-tengah masyarakat juga dapat memberikan kemudahan khususnya kepada para anggota dalam peminjaman modal usaha pada koperasi.
Koperasi  syariah  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-orang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  syariah  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasarkan  asas kekeluargaan. Prinsip operasional koperasi syariah adalah menciptakan kesejahteraan (falah) bagi pra anggotanya dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan (alta’awun al al-birri) secara bersama-sama. Prinsip ini terinternalisasikan ke dalam manajemen operasional,  produk-produk,  jasa  dan  hukum  agar  pelaku  dan  objeknya  sama-sama  mendapatkan  kemaslahatan  bersama. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain: a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi dan; b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas (Sofiani, 2014).
Bila dilihat dari sudut pandang agama Islam, koperasi itu dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah, Pemerintah Aceh sesuai dengan pelaksanaan Syariat Islam mendorong semua koperasi yang ada di Aceh untuk berubah  dari  konvensional  menjadi  koperasi  syariah  sesuai  dengan  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Setelah pemberlakuan Qanun tersebut semua lembaga keuangan non bank yang ada di Aceh harus beralih dari sistem konvensional ke sistem keuangan syariah.
Selain itu, kehadiran koperasi syariah ditengah-tengah koperasi konvensional adalah untuk menawarkan sistem lembaga keuangan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa lembaga keuangan tanpa harus melanggar larangan riba. Perkembangan usaha hingga saat ini telah menunjukkan gambaran semakin besarnya animo umat Islam memanfaatkan layanan jasa koperasi dengan pola syariah apalagi dengan adanya fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) Nomor 1 Tahun  2004  tentang  bunga,  yang  menyatakan  bahwa  bunga  bank  termasuk  riba . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis persepsi konversi koperasi syariah pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) beringin Pemerintah Kota Banda Aceh.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Persepsi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.
Persepsi  adalah  proses  bagaimana  seseorang  menyeleksi,  mengatur,  dan  menginterpretasikan  masukan  informasi  untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Selain itu juga persepsi ini tidak bertahan seumur hidup dapat berubah sesuai dengan perkembangan pengalaman, perubahan kebutuhan, dan sikap dari seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Faktor yang mempengaruhi persepsi membantu individu  dalam  memilih,  mengatur,  menyimpan  dan  menginterpretasikan  rangsangan  menjadi  gambaran  dunia  yang  utuh  dan berarti. Di antara karakteristik pribadi yang relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan/ekspektasi (Yudistirani, 2015).
Berdasarkan  pendapat  diatas,  persepsi  merupakan  suatu  pandangan  dan  pemahaman  pada  suatu  sistem  yang menafsirkan informasi tertentu kemudian diorganisasikan dan diterima oleh setiap individu atau orang. Karena ukuran pendapat setiap orang pasti berbeda-beda pastinya setiap pendapat itu akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya.

## Konversi
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  konversi  adalah  perubahan  dari  satu  sistem  pengetahuan  ke  sistem pengetahuan yang lain. Sedangkan di Kamus Ilmiah Populer kata konversi berarti perubahan sistem (tobat). Jadi, konversi adalah perubahan dari sistem pengetahuan lain ke sistem pengetahuan lain yang lebih baik yang disebabkan oleh beberapa hal. Seperti konversi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu konversi dari koperasi yang berdasarkan konvensional (riba) menjadi koperasi yang berdasarkan syari’ah atau hukum Islam (Jihadi, 2017).
Konversi adalah proses perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya yang lebih baik. Atau perubahan suatu sistem yang awal menjadi hal baru. Jika dalam perbankan kata konversi memiliki arti sebagai perubahan bentuk hukum pada lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lainnya. Seperti bank konvensional dikonversi menjadi bank syariah, begitu juga dengan koperasi konvensional dikonversi menjadi koperasi syariah.
Pelaksanaan mekanisme konversi pada koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah kota Banda Aceh melalui  perubahan  AD/RT  dari  konvensional  menjadi  syariah  dan  koperasi  ini  juga  telah  menggunakan  sistem  bagi  hasil (Mudharabah) dalam unit simpan pinjam. Selain itu koperasi juga telah menunjuk Dewan Pengawas Syariah untuk mengontrol jalannya koperasi sesuai dengan syariah.

## Koperasi Syariah
Koperasi syari’ah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari’ah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil yang syari’ah (Soemitra, 2009:470). Koperasi syari’ah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syari’ah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang  meliputi,  antara  lain:  a.  Perorangan,  yaitu  orang  yang  secara  sukarela  menjadi  anggota  koperasi  dan;  b.  Badan  hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syari’ah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas (Sofiani, 2014).
Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istillah, koperasi adalah perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota yang berfunsi untuk memenuhi kebutuhan para anggota dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama (Suhendi, 2011).
Koperasi dalam bahasa Arab disebut syirkah yang berarti al-ikhtilath, yaitu suatu campur atau percampuran. dari segi istillah  syirkah  adalah  akad  kerja  sama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  dimana  masing-masing  pihak memberikan  kontribusi  dana  dengan  kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan  (Antonio,  2001:89).  Syirkah  secara  bahasa  berarti  percampuran  (ikhtilat)  artinya  bercampurnya  harta  yang  akan digunakan sebagai modal dalam bekerjasama, karena itu, syirkah merupakan akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat  kesepakatan  untuk  suatu  kegiatan  perdagangan  yang  disepakati  secara  bersama.  Pekerjaan  yang  disepakati  tidak mengharuskan seluruh modal berasal dari kontribusi semua pihak yang terlibat. Keterlibatan para pihak dalam suatu kerjasama dalam perdagangan selain modal dapat juga berupa tenaga atau keahlian sehingga kombinasi keduanya menjadi pengikat dalam kerjasama (Nurdin, 2010:97-98).
Koperasi syariah adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi dan sosial dimana setiap kegiatan disepakati secara bersama yang sesuai dengan landasan-landasan syariah.

## Jenis- jenis Koperasi Syariah
Berbagai jenis koperasi muncul dengan aneka jenis usaha lainnya untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Secara garis besar jenis koperasi dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu (Widiyanti, 2007):
a. Koperasi Konsumsi
Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari berupa barang-barang pangan (beras, gula, garam dan minyak), barang-barang sandang (kain batik, dan tekstil) dan barang pembantu keperluan lainnya (sabun, minyak tanah, dan lain sebagainya).
b. Koperasi Kredit
Koperasi  kredit  atau  koperasi  simpan  pinjam  adalah  jenis  koperasi  yang  bergerak  dalam  lapangan  usaha pembentukan  modal  melalui  tabungan-tabungan  para  anggota  secara  teratur  dan  terus  menerus  untuk  kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. c. Koperasi Produksi
Koperasi Produksi dalah jenis koperasi yang bergerak dalam bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang- barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang koperasi.
d. Koperasi Jasa
Koperasi jasa adalah jenis koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota dan penggurus maupun masyarakat umum.
e. Koperasi Serba Usaha (KSU) / Koperasi Unit Desa (KUD)
Koperasi serba usaha adalah jenis koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggota dan pengurusnya. Biasanya koperasi demikian, tidak dibentuk sekaligus untuk  melakukan  bermacam-macam  usaha,  melainkan  makin  luas  karena  kebutuhan  yang  makin  berkembang, kesempatan usaha yang terbuka dan sebab lainnya.

## Fungsi, Peran, dan Tujuan Koperasi Syariah
Koperasi sebagai suatu badan usaha, koperasi mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya. Fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah dan sebagainya.
Berdasarkan peran dan fungsinya maka, koperasi syariah memiliki fungsi sebagai berikut (Buchori, 2015:26):
a. Sebagai Manajer Investasi
Manajer  Investasi  yang  dimaksud  adalah  koperasi  syariah  dapat  memainkan  perannya  sebagai  agen  atau  sebgai penghubung  bagi  para  pemilik  dana.  Koperasi  syariah  akan  menyalurkan  kepada  calon  atau  anggota  yang  berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.
b. Sebagai Investor
Peran  sebagai  Investor  (Shahibul  Maal)  bagi koperasi  syariah  adalah  jika  sumber  dana yang  diperoleh  dari  anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara professional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip ini disebut juga dengan Mudarabah Mutlaqah, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah.
c. Fungsi Sosial
Koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat  dhu’afa.  Kepada  anggota  yang  membutuhkan  pinjaman  daruat  (emergency  loan)  dapat  diberikan  pinjaman kebajikan dengan pengembelian pokok (Al-Qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Anggota  tidak  dibebankan  bunga  dan  sebagainya  seperti  di  koperasi  konvensional.  Sementara  bagi  anggota  masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan tampak pengembalian pokok (Qardhul Hasan) yang sumber dananya dari dana ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah).
Tujuan  utama  dari  pendirian  koperasi  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  para  anggotanya.  Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya koperasi berpegang pada asa dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat  secara  keseluruhan.  Lebih  dari  itu,  karena  biasanya  koperasi  terjalin  dalam  suatu  gerakan  tertentu  yang  bersifat nasionalis, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu.
Landasan Hukum Koperasi Syariah
a. Al- Quran
Surat An- Nisa: 29
ضاارا ت ْناع ًةارااِتِ انوُكات ْناأ  َّلَِإ ِلِطاابْلِبِ ْمُكانْ يا ب ْمُكالااوْماأ اوُلُكْاتَ  الَ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ ْمُكْنِم
ۚ الَاو اوُلُ تْقا ت ْمُكاسُفْ ناأ ۚ َّنِإ اَّللّا انااك ْمُكِب ًميِحار ا
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa [4]:29).
Dalam tafsir ibnu katsir (Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi: 37) ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai  cara  yang  diakui  oleh  hukum  syara',  tetapi  Allah  lebih  mengetahui  bahwa  sesungguhnya  para  pelakunya  hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.
Surat Al Maidah: 2
ِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ ا بْلا اينِ مآ  الَاو ادِئ الَاقْلا  الَاو ايْداْلْا  الَاو امااراْلْا ارْهَّشلا  الَاو َِّللّا ارِئااعاش اوُّلُِتُ  الَ اوُنامآ اني ْي
ْمِِ ِّار ْنِم  ًلَْْاَ انوُُا تْ با ي امااراْلْا ات
ُنآاناش ْمُكَّنامِرْايَ  الَاو ۚ اوُدااطْصااَ ْمُتْلالاح ااذِإاو ۚ ًنًااوْضِراو
اتْعا ت ْناأ ِمااراْلْا ِدِجْسامْلا ِناع ْمُكوُّداص ْناأ  مْوا ق
ۖ ٰىاوْقَّ تلااو ِ ِبْلا ىالاع اوُناوااعا تاو ۘ اوُد
ِبااقِعْلا ُديِداش اَّللّا َّنِإ ۖ اَّللّا اوُقَّ تااو ۚ ِنااوْدُعْلااو ِْثِْْلْا ىالاع اوُناوااعا ت  الَاو
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan  haram,  jangan  (mengganggu)  binatang-binatang  had-ya,  dan  binatang-binatang  qalaa-id,  dan  jangan  (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong- menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah [5]:2).
Koperasi dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah yang mendekati fitrah sunnatullah. Artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan norma agama yang semestinya untuk menghindarkan ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme ekonomi maupun kapitalisme. Sistem nilai syariah sebagai filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (moral hazard) dengan komitmen menjauhi berbagai berbagai anomalis sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam, seperti pertama, maysir yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif; kedua, asusila yaitu praktek usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial; ketiga, gharar  yaitu segala transaksi  yang  tidak  transparan  dan  tidak jelas  sehingga  berpotensi  merugikan  salah  satu pihak  dari  usaha  yang  diharamkan syariah; keempat, riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran barter lebih antara barang ribawi sejenis.
Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktek pemerasan, eksplotasi, dan penzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pihak yang berposisi rendah; kelima, ikhtikar yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga; keenam, berbahaya yaitu segala transaksi  yang  membahayakan  individu  maupun  masyarakat  serta  bertentangan  dengan  maslahatan  maqashid  al  syariah (Muhammad, 2007: 98). Surah Al- Maidah: 2 menjelaskan tentang perintah tolong-menolong dalam kebaikan (ta’awwun), seperti halnya ketetapan yang telah di buat dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Koperasi pasal 1 ayat 7 yang isinya “Koperasi adalah badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi berdasarkan asas kekeluargaan (ta’awwun) dan pada prinsip-prinsip koperasi”.
b. Hadis
ِيِمْيَّ تلا اناَّياح  ِبِاأ ْناع ِنااقِرْب ِزلا ُنْب ُدَّماُمُ اانا ثَّداح ُّيِصي ِصِمْلا اناامْيالُس ُنْب ُدَّماُمُ اانا ثَّداح اَّللّا َّنِإ  الااق ُهاعا َار اةارْ يارُه  ِبِاأ ْناع ِهيِباأ ْناع
ُداحاأ ْنُايَ ْالَ اام ِْيناكيِرَّشلا ُثِلاثَ انًاأ ُلوُقا ي اامِهِنْيا ب ْنِم ُتْجاراخ ُهانااخ ااذِإاَ ُهابِحااص ااُهُ
Artinya:
“Dari  Abu  Hurairah  yang  dirafa’kan  kepada  Nabi SAW.  Bahwa  Nabi  SAW  bersabda,  “Sesungguhnya  Allah  SWT. Berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya”. (HR. Abu Dawud No. 2936).
Maksud dari hadis diatas adalah Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya. Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Ada nilai-nilai positif yang terdapat dalam kerja sama, yaitu: Pertama, pemilik modal dan pengelola modal dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemungkinan pemilik modal hanya mempunyai harta tetapi tidak tahu bagaimana mengelola dan mengembangkan hartanya itu, sehingga bisa saja lambat-laun habis. Sementara pengelola modal mempunyai keterampilan, tetapi tidak punya harta, maka dengan kerja sama, keduanya dapat menikmati hasil. Kedua, terjadi persahabatan antara pemilik dan pengelola modal sehingga terbentuk hubungan harmonis, saling menguntungkan dan terjauh dari perilaku negatif seperti ketidakjujuran dan pengkhianatan, karena mereka bekerja untuk kepentingan bersama. Ketiga, dalam kerja sama tidak boleh saling memudaratkan, sehingga bila salah satu pihak yang bekerja sama atau memiliki sesuatu di  tempat  yang  berdekatan  hendak  menjual  miliknya  kepada  orang  lain,  maka  pihak  lain  boleh  memaksanya  untuk  menjual kepadanya bukan pada orang lain (Idri, 2015:252-253).

## c. Undang- Undang
Lembaga keuangan yang sah pasti memiliki landasan hukum untuk menguatkan fungsi dan legalitasnya. Landasan hukum koperasi syari’ah tidak jauh berbeda dengan landasan hukum koperasi konvensional, hanya saja terdapat peraturan tambahan di luar  undang-undang  tentang  perkoperasian.  Berdasarkan Undang-Undang  No.17  tahun  2012  tentang  Perkoperasian,  koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan  budaya  sesuai  dengan  nilai  prinsip  koperasi.  Undang-undang  yang  mengatur  tentang  perkoperasian  secara  umum  baik konvensional maupun koperasi syari’ah adalah Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, dan Keputusan menteri negara koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petuntuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syari’ah.
Badan usaha koperasi, dapat mengacu pada Pasal 55 ayat 1 PER No. 10/Per/M. KUKM/IX/2015. Pada Pasal 55 ayat (1) ini memberi pedoman bahwa koperasi sangat mungkin melakukan kegiatan ekonomi riil. Ini berarti, regulasi koperasi berkomitmen merealisasi amanat gerakan ekonomi rakyat. Dari kacamata syariah, landasan filosofis ini sangat cocok dengan misi ekonomi syariah  yang  menginginkan  terwujudnya  produktivitas  dan  aktivitas  ekonomi riil.  Skema  ekonomi  syariah menganut  pola  yang menekankan proses, bukan mengedepankan outcome seperti skema kapitalis atau konvensional (Fidiana, 2017)
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pemberdayaan Koperasi pada pasal 1 ayat (7) ini menunjukkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang di bentuk oleh seorang atau badan hukum yang berdasarkan asas kekeluargaan (ta’awwun) serta prinsip-prinsip koperasi. Pasal 8 ayat (1) mengharuskan setiap koperasi yang mempunyai bidang usaha simpan pinjam pengelolaannya harus dilakukan dengan sistem syari’ah .

## Penelitian Terdahulu
Amrul jihadi (2017) meneliti bagaimana persepsi anggota dan pengurus koperasi terhadap konversi koperasi serba usaha syariah  mitra  paerta  narmada  Lombok  Barat.  Menggunakan penelitian  kualitatif  tersebut  sebagaian  besar  berpendapat  bahwa berubahnya  koperasi  konvensional  menjadi  koperasi  syariah  dalam  hal  teknis  operasional  tidak  merubah  item  dan  tidak mempengaruhi kinerja manajemen syariah. Tetapi ada perubahan dalam akad dan legalitas, adapun akad yang sudah dijalankan adalah akad wadi’ah, murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah dan qardhul hasan.
Kaffi wanatul ma’wa (2013) menganalisis perbandingan antara koperasi simpan pinjam (konvensional) dengan koperasi jasa keuangan  syariah  baitul  maal wa  tamwil  (syariah).  Menggunakan  yuridis-normatif  tersebut perbedaan  koperasi  simpan  pinjam dengan koperasi jasa keuangan syariah terletak pada struktur organ dan modal koperasi, dan terdapat juga pada saat sebelum penandatanganan  akta.  Ropi  Marlina  dan  Yola  Yunisa  Pratatami  (2017)    mendeskripsikan  koperasi  syariah  sebagai  solusi penerapan akad syirkah yang sah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif  yang menunjukkan bahwa koperasi konvensional dalam pandangan Islam adalah batil, karena menyalahi ketentuandan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Maka dari itu koperasi konvensional harus dikonversi menjadi syariah yang sesuai dengan aturan-aturan Islam, yakni merubah akad syirkah menjadi akad syirkah secara syar’i dengan menjalankan salah satu dari jenis syirkah yang ada.
Talbani  Farlian  dan  Nuraidar  (2017)  menganalisis  meretas  reaksi  jalan  panjang  bank  Aceh  konversi  syariah.  Dengan menggunakan  pendekatan  analysis  descriptive  yang  menunjukkan  bahwa  sangat  sedikit  masyarkat  yang  menolak  Bank  Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Kebanyakan dari mereka memiliki reaksi yang positif terhadap converse bank Aceh menjadi Bank Aceh regulasinya total Syariah. Peneliti menyarankan agar Bank Aceh tetap menggunakan regulasi sistem syariah agar dapat mencapai kemakmuran ekonomi yang sejahtera serta berkesinambungan. Nofrizal dkk (2018) menganalisis strategi menyiasati perubahan bisnis: kasus BMT al ittihad. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif menunjukkan BMT Al-Ittihad Rumbai adalah pengembangan usaha yang melaksanakan prinsip koperasi syariah yang memiliki formulasi strategi pertumbuhan, agresif dan stabilitas.
Amrul  jihadi  meneliti  dengan  menggunakan  penelitian  kualitatif  mendapatkan  bahwasanya  sebagian  besar  anggota koperasi  berpendapat  bahwa  berubahnya  koperasi  konvensional  menjadi  koperasi  syariah  dalam  hal  teknis  operasional  tidak merubah item dan tidak mempengaruhi kinerja manajemen syariah. Kaffi wanatul ma’wa dalam penelitiannya yang menggunakan yuridis-normatif menemukan perbedaan koperasi simpan pinjam dengan koperasi jasa keuangan syariah terletak pada struktur organ dan modal koperasi. Dalam penelitian Ropi Marlina dan Yola Yunisa yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menyatakan bahwa koperasi konvensional tidak dibenarkan karena melanggar peraturan dan hukum syirkah dalam Islam, selain itu koperasi konvensional ini harus dikonversi menjadi syariah. Dalam penelitian Nofrizal yang juga menggunakan pendekatan kualitatif  menunjukkan  bahwa  BMT  adalah  pengembangan  usaha  yang  melaksanakan  prinsip  koperasi  syariah  yang  memiliki formulasi strategi pertumbuhan, agresif dan stabilitas.

## Paradigma Penelitian
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  paradigma  penelitian  atau  keterkaitan  antara variabel atau konsep dalam suatu penelitian ini seperti terlihat dalam Gambar 1.

## Gambar 1
Paradigma Penelitian.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh. Informan dalam penelitian ini adalah para stakeholder dan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah  Kota  Banda  Aceh.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  metode  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengedarkan  kuesioner  kepada  11  informan  yaitu  6 informan stakeholder dan 5 informan anggota yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan koperasi syariah. Serta mendokumentasikan hasil wawancara dengan responden. Juga melakukan studi literatur yaitu cara menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Sumber data disini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada stakeholder dan anggota tentang konversi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Beringin menjadi syariah. Adapun stakeholder koperasi terdiri dari:
a. Pengurus: Ketua, Sekretaris, Bendahara koperasi (KPRI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh).
b. Badan Pengawas: Ketua, dan Dua orang anggota badan pengawas.
c. Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS): Teridiri dari tiga orang yang memiliki kewenangan yang sama.
Persepsi stakeholder KP-RI Beringin Pesepsi Anggota KP-RI Beringin Konversi Koperasi

## d. Anggota Koperasi KPRI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh .
Analisis Tanggapan Stakeholder dan Anggota Koperasi Terhadap Konversi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  pada  bab  sebelumnya  tentang  persepsi  anggota  dan  pengurus terhadap  konversi  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (KP-RI)  Beringin  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh,  maka  peneliti  akan membahas dan menganalisis data tersebut.Secara umum persepsi dipengaruhi oleh faktor fungsional yaitu dapat berupa personal yang menentukan subjek dan/atau objek persepsi tersebut. Dalam penelitian ini subjek persepsi memberikan penjelasan yang diharapkan peneliti mengenai masalah yang dikaji.
Dari penelitian yang dilakukan terhadap stakeholder koperasi tentang konversi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP- RI) Beringin menghasilkan jawaban yang cukup beragam namun saling melengkapi satu sama lain sehingga persepsi dari semua pengurus mencakup semua aspek perkoperasian syariah.
Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, koperasi memberikan kontribusi yang positif. Koperasi termasuk gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapatkan tempat sebagai salah satu pilar ekonomi yang diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, terus mendorong adanya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi (Sinaga, 2008:194). Karakteristik sistem koperasi syariah yang beroperasi berdasarkan bagi hasil memberikan alternatif yang saling menguntungkan bagi anggota koperasi, serta menonjolkan aspek  keadilan  dalam  bertransaksi,  investasi  yang  beretika,  dan  mengedepankan  nilai-nilai  kebersamaan  serta  persaudaraan dalam berproduksi.
Persepsi sangat dipengaruhi oleh pemahaman pengurus tentang koperasi syariah. Pada dasarnya pemahaman sangat tergantung  pada  pengalaman  dan  pengetahuan  pengurus  tentang  koperasi  syariah.  Oleh  karena  itu,  hasil  penelitian  tentang persepsi pengurus ini memiliki pendekatan dan penekanan yang sama. Meskipun terdapat keberagaman persepsi berdasarkan pada sudut pandang masing-masing akan tetapi inilah yang menjadikan sebuah keterkaitan antar persepsi, yang menjadikannya semakin luas dan mendalam dalam penjelasannya.
Meskipun  lembaga  keuangan syariah  dan  lembaga  keuangan  konvensional  memiliki  banyak  perbedaan  namun  tidak menutup  kemungkinan  tentang  persamaannya.  Persamaan  lembaga  keuangan  syariah  dan  lembaga  keuangan  konvensional meliputi: teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan syarat-syarat umum administrasi seperti KTP, NPWP, dan lain-lain (Moekijat, 2010:99). Begitupun yang terjadi pada KP-RI Beringin bahwa ada beberapa item dalam hal teknis operasional yang tidak berubah walaupun sudah dikonversi menjadi syariah. Akan tetapi dengan tidak berubahnya item tersebut tidak mempengaruhi kinerja manajemen syariah yang digunakan mengingat hal tersebut adalah bagian teknis.
Perbedaan  lembaga  keuangan  syariah  dengan  konvensional meliputi:  pertama,  aspek  akad (transaksi) dan  legalitas; setiap lembaga keuangan syariah dalam transaksinya, baik dalam hal barang, praktisi transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan lembaga keuangan syariah, seperti rukun dan syaratnya. Kedua, bisnis dan usaha yang dibiayai terdapat saringan kehalalan, kemanfaatan dan kemaslahatan (Moekijat, 2010:99). Dalam pengaplikasian KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh sudah melaksanakan dua item diatas yaitu perbedaan dari segi akad dan legalitas hukum yang dijalankan. Adapun dari segi akad yang digunakan diantaranya untuk produk konsumsi akad yang digunakan adalah murabahah, sedangkan untuk produk simpan pinjam atau pembiayaan menggunakan akad wakalah. Pada koperasi ini juga terjadi perubahan badan hukum menjadi koperasi syariah dengan nomor legalitas AHU-0000146.AH.01.28. Tahun 2019. Koperasi ini termasuk organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama.
Pada  koperasi  syariah  setiap  transaksi  didasarkan  atas  penggunaannya  yang  efektif  apakah  untuk  pembiayaan  atau kebutuhan sehari-hari. Pembiayaan untuk ushaa produktif, misalnya digunakan anggota untung berdagang maka, dapat digunakan prinsip  bagi  hasil  (musyarakah  atau  mudarabah)  sedangkan  untuk  pembelian  alat  transportasi  atau  alat-alat  lainnya  dapat digunakan prinsip jual beli (Amalia, 2016:38).
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persepsi stakeholder dan anggota terhadap konversi KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh sangat bergantung dengan sejauh mana partisipasi anggota terhadap semua kegiatan dan transaksi keuangan yang dijalankan oleh pihak koperasi dan anggota koperasi.
Analisis  Tanggapan  Stakeholder  dan  Anggota  Koperasi  Terhadap  Upaya  Penguatan  Manajemen  Koperasi  Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh.
Pengurus  KP-RI  Beringin  menerapkan  fungsi-fungsi  manajemen  dalam  melaksanakan  upaya  penguatan  manajemen koperasi. Fungsi tersebut diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, sosialisasi dan pengawasan. Fungsi perencanaan dalam syariah yang menjadi tolak ukur perencanaan salah satunya adalah perencanaan bidang keuangan. Permasalahan utama pada bidang keuangan adalah penetapan sumber dana dan alokasi pengeluaran. Implementasi syariah dalam bidang ini dapat
berupa penetapan syarat kehalalan dana, baik sumber masukan maupun alokasinya. Juga dalam bidang Sumber Daya Insani (SDI), pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat profesionalisme yang dimiliki oleh komponen SDI. Kriteria profesionalisme dalam syariah yaitu amanah (bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab), ahli dalam bidangnya, dan memiliki etos kerja yang tinggi (Yusanto dkk, 2002:119).
Fungsi perencanaan KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan dengan cara melakukan rapat seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), dimana pada rapat tersebut akan ditampung ide dan masukan bagi pengelolaan koperasi. Pada tahap ini juga membicarakan program dan rencana kerja untuk tahun yang akan datang, serta target-target Sisa Hasil Usaha (SHU) ke depan.  Fungsi  Pengorganisasian  telah  dilakukan  oleh  pengurus  KP-RI  Beringin  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dengan  cara mengfungsikan  pengurus  sesuai  dengan  jabatan  yang  telah  diposisikan.  Juga  memposisikan  sumber  daya  modal  yang  bisa digunakan oleh pihak pengurus koperasi untuk melaksanakan program atau unit kerja yang telah direncanakan diawal.
Fungsi pengorganisasian KP-RI beringin Pemerintah Kota Banda Aceh diatas sejalan dengan Yusanto (2002) dalam bukunya yang membahas fungsi pengorganisasian dalam syariah yaitu harus dihindarkan penempatan SDI pada struktur yang tidak sesuai  dengan  bidangnya.  Karena  setiap  posisi  yang  diduduki  SDI  masing-masing  mempunyai  wewenang  yang  ditugaskan berdasarkan  kesanggupan  dan  kemampuannya.  Fungsi  Sosialisasi  dilakukan  dengan  cara  mengirim  anggota  atau  pengurus koperasi untuk mengikuti penyuluhan, seminar, bimbingan teknis tentang koperasi syariah. Serta membentuk grup WhatsApp yang meliputi  seluruh  anggota  sehingga  pengurus  dapat  memberikan  informasi,  penjelasan,  dan  jawaban-jawaban  yang  mengarah kepada koperasi syariah.
Fungsi  Pengawasan  dilakukan  dengan  cara  membentuk  badan  pengawas  untuk  mengawasi  bagaimana  kinerja  dan pelaksanaan dari sebuah program dan unit kerja tersebut sehingga dapat menjadi pedoman pengambilan keputusan pada program atau unit kerja yang akan disusun selanjutnya. Tidak hanya itu, KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh juga mencari Anggota- anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna untuk mengawasi kinerja sesuai dengan pedoman-pedoman syariah. Yaitu yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Selain itu, KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan perubahan akte notaris dan nomor badan hukum, maka dilakukan pula perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi pedoman koperasi secara umum dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perubahan AD/ART sebagai tindak lanjut dari perubahan akte notaris dan badan hukum, sehingga semua aspek legalitas formalnya terpenuhi sebagai koperasi syariah.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:
1. Secara umum persepsi stakeholder dipengaruhi oleh faktor subjek, objek dan kondisi sosial atau lingkunagan sekitar. Perbedaan persepsi pengurus terjadi karena pengalaman yang dimiliki oleh pengurus koperasi yang merupakan subjek persepsi. Persepsi dan pemahaman yang mendalam didukung oleh pengalaman yang sesuai dengan profesi. Sedangkan persepsi anggota terhadap konversi didasarkan pada intensitas partisipasi anggota terhadap kegiatan dan transaksi yang dijalankan antara pihak koperasi dan anggota koperasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggota kepada koperasi maka semakin baik persepsi anggota, jika intensitas partisipasi anggota yang rendah maka persepsi anggota menjadi sempit terhadap koperasi.
2. Upaya  pengurus  KP-RI  Beringin  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam  menguatkan  manajemen  dengan  menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi perencenaan, pengorganisasian, sosialisasi, dan pengawasan. Dimana fungsi- fungsi tersebut telah disesuaikan dengan aturan dan landasan hukum koperasi syariah.
3. Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi saran-saran dan rekomendasi penelitian ini Pemerintah semestinya memberikan porsi perhatian yang lebih besar pada usaha mikro di sektor koperasi syariah seperti memberikan ruangan yang lebih baik. Dan Pihak koperasi meningkatkan intensitas sosialisasi kepada anggota, serta mengadakan  pengembangan  dari  segi  produk  yang dilayani dan  mengadakan  perbaikan  pada  semua  aspek  syariah perkoperasian sehingga terjadi penumbuhan yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Quran dan Terjemahan. Amalia, E. (2016). Keuangan Mikro Syariah. Bekasi: Grama Publishing. Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. Buchori, N. S. (2009). Koperasi Syariah. Jawa Timur: Mashun Masmedia Buana Pustaka. Buchori, N. S. (2012). Koperasi Syari’ah Teori Dan Praktek. Tanggerang: Pustaka Aufa Media Press.
Bungin, M. B. (2013). Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi. Jakarta: Prenamedia Group. Farlian,  T.,  dan  Nuraidar.  (2017).  Meretas  Reaksi  Jalan  Panjang  Bank  Aceh  Konversi  Syariah.  Jurnal  Perspektif  Ekonomi Darussalam. 3(1), 39.
Fidiana. (2017). Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4(2), 141-144. Fuadi, S. (2020). Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri. Journal of Islamic Business Law, 4(1), 4-5.
Ghulam, Z.. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. Jurnal Ekonomi Islam Iqtishoduna. 7(1),   110. Hidayatullah,  M.  H.  (2016).  Pemberdayaan  Ekonomi  Anggota  Unit  Jasa  Keuangan  Syariah  Melalui  Produk  Simpanan  dan Pembiayaan  di  Unit  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  As-Sakinah  Surabaya.  Jurnal  Jurusan  Ekonomi  Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya, 3(6), 462.
Idri. (2015). Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi). Jakarta: Prenamedia Group.
Jihadi, A. (2017). Persepsi Anggota dan Pengurus Koperasi Terhadap Konversi Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari’ah Mitra Paerta Narmada Lombok Barat Dalam Upaya Penguatan Manajemen Koperasi. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Mataram: Mataram.
Ma’wa, K.W. (2013). Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil. Jurnal Hukum, 12-14.
Marlina, R., dan Pratami, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. 1(2), 263.
Moekijat. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: CV Mandar Maju. Nurdin, R. (2010). Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya). Banda Aceh: PeNA.
Nofrizal, dan Widayat, P. (2018). Strategi Menyiasati Perubahan Bisnis: Kasus BMT Al-Ittihad. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. 6(1), 53-61.
Rahayu, R. A. (2013). Analisis Perbandingan Penerapan Pengukuran Kinerja Berbasis Balance Scorecard Pada Badan Usaha Berbentuk Koperasi Konvensional Dan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada PrimKopKar PT.Wonosari Jaya dan Koperasi Syariah An-nisa). Jurnal Akuntansi UNESA, 1(2), 10-24.
Rosyida, I., dan Nasdian, F. T. (2011). Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corpoorate Social Responsibilty  (CSR)  dan  Dampaknya  Terhadap  Komunitas  Perdesaan.  Jurnal  Transdisiplin Sosiologi,  Komunikasi,  dan Ekologi Manusia. 5(1). 53.
Sari, N. (2017). Upaya Pengembangan Koperasi Pegawai Negeri Sesuai Syariah dan Profesional. Jurista. 6(1), 4-5. Sinaga, Pariaman. (2008). Asdep Urusan Penelitian Koperasi. Bahan Pada Pertemuan Nasional tentang Perkembangan Pasar Tradisional dan UKM.
Suhendi, H., (2011). Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers. Soemitra, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
Sofiani, T (2014). Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. Jurnal hukum Islam (JHI), 12(2), 136-13.
Vivin,  Y.  A,  dan  Wahono,  B.  (2017).  Analisis  Perbandigan  Kinerja  Keuangan  Bank  Umum  Syariah  Dengan  Bank  Umum Konvensional Di Indonesia. E-jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen, 15.
Widiyanti, N., (2007). Dinamika Koperasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Yudistirani, S. A., Syaufina, L., dan Mulatsih, S. (2015). Desain Sistem Pengelolaan Sampah Melalui Pemilihan Sampah Organik dan Anorganik Berdasarkan Persepsi Ibu-Ibu Rumah Tangga. Konversi, 31-32.