## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia) Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Editor in Chief Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar
Alamat Redaksi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. 3 NO. 1 JUNI 2015

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1
Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah;

## Muhammad Maksum
11 Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  (Tinjauan Terhadap  UU  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

## Fathul Muin
25 Kewenangan  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Khamami Zada

## 39
Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU
KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara Aby Maulana
67 Scope  of  State  Responsibility  Against  Terrorism  In  International  Law Perspective; Indonesian Cases
Dian Purwaningrum Soemitro & Indra Wahyu Pratama
77 Pengendalian  Sosial  Kejahatan  (Suatu  Tinjauan  Terhadap  Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)

## Mas Ahmad Yani

## 91 Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia

## Abu Tamrin
99 Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan
Oksidelfa Yanto

## 115
Tindak  Pidana  Korupsi  (Dugaan  Penyalahgunaan  Wewenang)  Pejabat Publik  (Perspektif  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan)

## Fathudin

## 133 Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia
Fadilah Haidar

## 153
Penyalahgunaan  Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak
Atas Kekayaan Intelektual

## Ida Rofida
169 Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan

## MA Nomor 162 k/pdt.sus-hki/2014)
Muhammad Dandi Pahusa

## Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa
Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining

## Di Beberapa Negara 
Aby Maulana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan Email: abymaulana12@ymail.com
Abstract:  Concept  of  Guilty  Confession  of  the  Suspect  through“special  track” according  to  Bill  of  Procedural  Criminal  Code  and  Its  Comparation  to  The Practice of Plea Bargaining in Some States. “Special tract” concept is one of the substances of criminal judicial reforms as included in Bill of Procedural Criminal Code.  This  ideas is  enshrined  by  the  implementation  of plea bargaining which  is popular  in  American  Legal  System.  This  concept  is  believed  to  create  criminal judicial  to  be  more  effective  and  efficient.  This  article  is  aimed  to  elaborate  the comparative either theoretical and practices of “special tract” in Bill of Procedural Criminal Code with the implementation of plea bargaining in some countries.
Keywords: Guilty Confession, special tract, plea bargaining
Abstrak: Konsep  Pengakuan Bersalah  Terdakwa  Pada “Jalur  Khusus” Menurut RUU  KUHAP  dan  Perbandingannya  Dengan  Praktek  Plea  Bargaining  di Beberapa  Negara). Konsep  “Jalur  Khusus”  adalah  salah  satu  substansi pembaruan peradilan pidana yang terkandung dalam RUU KUHAP. Konsep ini berlandaskan  pada  praktek  plea  bargaining  yang  telah  dipopulerkan  dalam peradilan  pidana  Amerika  Serikat,  yang  dipahami  dapat  mendorong  peradilan pidana  menjadi  lebih  efisien  dan  efektif.  Tulisan  ini  ingin  mengupas perbandingan  secara  teori  dan  praktek  antara  “Jalur  Khusus”  dalam  RUU KUHAP dengan praktek plea bargaining yang diterapkan beberapa Negara.
Kata Kunci: Pengakuan Bersalah, Jalur Khusus, Plea bargaining
DOI: 10.15408/jch.v2i1.1840
 Naskah diterima: 26 April 2015, direvisi: 27 Mei 2015, disetujui untuk terbit: 12 Juni 2015.

## Pendahuluan
Menurut  sejarah,  pengakuan  bersalah  pada  sistem  peradilan  pidana  sudah dikenal  sejak  zaman  kuno.  Bahkan,  pengakuan  bersalah  dapat  dijadikan  dasar yang kuat  bagi  hakim  untuk  memutus  suatu  perkara.  Namun,  seiring  perkembangan zaman dan diikuti dengan gencarnya perlindungan HAM, menyebabkan penggunaan pengakuan bersalah pada peradilan pidana menuai kritik dan perdebatan. Pada satu sisi,  menilai  bahwa  penggunaan  pengakuan  bersalah  akan  memberi  manfaat  dan membuat peradilan pidana lebih efisien, dan pada sisi yang berlawanan menganggap bahwa  penggunaan  pengakuan  bersalah  akan  bertentangan  dengan  asas  praduga tidak bersalah, non self incrimination, serta hak mendapatkan peradilan yang adil.
Pada  dasarnya  kedudukan  pengakuan  bersalah  tidak  dapat  dilepaskan  dari proses pembuktian. Dalam hal ini, proses pembuktian dalam peradilan pidana adalah bagian  penting  dalam  rangka  memperoleh  kebenaran  materiil  akan  peristiwa  yang terjadi  dan  memberi  keyakinan  kepada  hakim  tentang  kejadian  tersebut  sehingga hakim  dapat  memberikan  putusan  yang  adil.  Pembuktian  dapat  diartikan  sebagai ketentuan-ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang dibenarkan  undang-undang,  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada terdakwa. 1 Sehingga dalam pembuktian, hakim hanya menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.
Hukum  pembuktian  sebagai  bagian  dari  rangkaian  peradilan  pidana,  tidak juga  dapat  dipisahkan  dari  pemahaman  tentang  asas  legalitas. Beccaria mengemukakan  bahwa:  “Hanya  undang-undanglah  yang  boleh  menentukan perbuatan  mana  sajakah  yang  dapat  dipidana,  sanksi-sanksi  apakah  dan  atas perbuatan-perbuatan  mana  pula  dapat  dijatuhkan  dan  bagaimanakah  tepatnya peradilan pidana itu harus terjadi”. 2
Alat  bukti  yang  sah  dalam  peradilan  pidana  dan  perdata  di  Indonesia, pertama  kali  diatur  secara  limitatif  dalam Herzien  Inlandsch  Reglement (HIR).  Salah satunya adalah diaturnya alat bukti “Pengakuan”. Berdasarkan sejarah, sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberlakukan, alat bukti pengakuan diberlakukan  dalam  proses  peradilan  pidana  maupun  perdata  sebagaimana ditentukan dalam HIR.
Pengakuan  dapat  diberikan  di  muka  hakim  di  persidangan  atau  di  luar persidangan.  Pengakuan  di  muka  hakim  di  persidangan  merupakan  keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu  peristiwa,  hak  atau  hubungan  hukum  yang  diajukan  lawannya,  yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi. 3
1 Syaiful  Bakhri , Hukum  Pembuktian  Dalam  Praktik  Peradilan  Pidana (Yogyakarta:  Total  Media, 2009), h. 27. 2 Beccaria dalam Roeslan Saleh , Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif (Jakarta: Aksara Baru, 1981), h. 28. 3 Sudikno Mertokusumo , Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 181.
Pengakuan  di  muka  hakim  di  persidangan  memberikan  suatu  bukti  yang sempurna  terhadap  yang  melakukannya,  baik  secara  pribadi  maupun  diwakilkan secara  khusus. 4 Hal  ini  sejalan  dengan Schoeten dan Load  Enggens yang berpendapatbahwa:
“Pengakuan  sebagai  alat  bukti  merupakan  hal  yang  tepat,  karena  suatu pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara  dalam  proses  persidangan.  Pengakuan  merupakan  pernyataan kehendak (wisverlaring) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua  pernyataan  yang  bersifat  pengakuan  di  muka  hakim  merupakan  suatu perbuatan hukum (rechtshadeling) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (berchikkingshandeling) .” 5
Subekti melanjutkan, bahwa:
Pengakuan  dalam  pembuktian  peradilan  perdata,  pada  dasarnya  lebih mengutamakan kebenaran  formil,  sehingga  apabila  seseorang  telah  mengakui di muka  pengadilan  atas  dalil  yang  diajukan  oleh  lawan,  maka  hakim  tidak  perlu lagi  melakukan  pemeriksaan  dan  pembuktian  lebih  lanjut.  Pengakuan  dalam konteks  ini  merupakan  bukti  mengikat  dan  sempurna,  sehingga  hakim  harus mengabulkan segala tuntutan atas gugatan yang didasarkan dalil-dalil tersebut. 6
Sedangkan  pengakuan  yang  diakui  dalam  pembuktian  peradilan  pidana sebagaimana  diatur  dalam  HIR,  dapat  diperoleh  pada  saat  proses  pemeriksaan dengan  sistem  inquisatoir  dan  berorientasi  pada  praduga  bersalah (presumption  of guilt) , yang meletakkan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang dapat  diperlakukan  dengan  pemaksaan  dan  kekerasan  demi  mendapat  pengakuan atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya . Kedudukan terdakwa dan penuntut umum  yang  berada  dalam  posisi  tidak  seimbang,  menyebabkan  hak tersangka/terdakwa selalu dalam posisi lemah. Servan mengemukakan bahwa:
“Harus  diutamakan  keseimbangan  di  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Ini menjadi himbauan untuk meninggalkan semua bentuk dan praktek intimidasi dalam acara  pidana  dan  mengusahakan  pertama-tama  sekali  agar  terdakwa  meras  bahwa semua orang sebenarnya mengharapkan bahwa ia tidak bersalah”. 7
Dengan demikian, sistem inquisatoir tidak lagi digunakan semenjak KUHAP diberlakukan. Sehingga menurut KUHAP, prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah, bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (notoire feiten) ,  satu  saksi  bukan  saksi (unus testis nullus testis) ,  dan  pengakuan  (keterangan) terdakwa  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa  bersalah (non  self incriminations) . Dalam perkembangan peradilan pidana, terjadilah pergeseran menjadi peradilan yang adil dan wajar ( due process of law), mengutamakan asas persamaan di hadapan  hukum  ( equality  before  the  law) danpraduga  tidak  bersalah  ( presumption  of innocence) serta lebih memberikan perlindungan HAM.
4 Subekti , Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991), h. 51. 5 Schoeten dan Load  Enggens dalam Nuzirwan , Alat  Bukti  Pengakuan  dan  Nilai  Pembuktiannya dalam Persidangan, diakses pada www.google.com pada 2 Juli 2013, h. 2. 6 Subekti , Hukum Acara Perdata (Jakarta: Binacipta, 1977), h.110. 7 Roeslan Saleh , Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, h. 45.
Pengakuan  yang  sebelumnya  diatur  dalam  HIR,  seiring  bergantinya  dengan KUHAP  sebagai  aturan  yang  mengatur  hukum  acara  pidana,  dengan  demikian pengakuan  yang  semula  digunakan  sebagai  alat  bukti,  tidak  lagi  digunakan  dan diganti  dengan  keterangan  terdakwa.  Dalam  prinsip  peradilan  pidana  yang didasarkan  pada  KUHAP, Syaiful  Bakhri mengemukakan  bahwa:  “….  seribu  kali pun  terdakwa  memberi  pernyataan  pengakuan  sebagai  pelaku  dan  yang  bersalah melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya,  pengakuan  ini  tidak  boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat”. 8 Pandangan  ini  dapat  dimaknai  bahwa,  pengakuan  terdakwa  tidak  menghapuskan kewajiban  penuntut  umum  membuktikan  kesalahan  terdakwa,  yang  mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut perlu untuk dilakukan.
Dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  ia  bersalah  melakukan  perbuatan  yang didakwakan  kepadanya,  melainkan  harus  disertai  dengan  alat  bukti  lain”.  Dengan demikian,  dalam  mendukung  pembuktian  negatif  dan  meyakinkan  hakim  untuk memutus  perkara  dan  mengetahui  pelaku  yang  bersalah,  tidaklah  cukup  apabila didasarkan  pada  pengakuan  atau  keterangan  terdakwa  saja.  Tetapi  hal  ini  sedikit berbeda apabila dilakukan dalam acara pemeriksaan cepat, karena dalam acara cepat, keyakinan  hakim  cukup  didukung  satu  alat  bukti  yang  sah.Pengakuan  dalam  acara pemeriksaan cepat dianggap sebagai bukti formal.
Keterangan  terdakwa  dalam  persidangan  hanya  mengikat  pada  dirinya sendiri.  Prinsip  ini  diatur  pada  Pasal  189  ayat  (3)  KUHAP  yang  berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa  yang  diterangkan  terdakwa  di  sidang  pengadilan  hanya  boleh  diterima  dan diakui  sebagai  alat  bukti  yang  berlaku  dan  mengikat  bagi  diri  terdakwa  sendiri. Menurut M. Yahya Harahap tentang asas ini, bahwa:
“apa  yang  diterangkan  seseorang  dalam  persidangan  yang  berkedudukan  sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap  terdakwa  hanya  merupakan  alat  bukti  yang  mengikat  kepada  dirinya  sendiri. Keterangan  terdakwa  A  tidak  dapat  dipergunakan  terhadap  terdakwa  B,  demikian sebaliknya”. 9
Hal  yang  menarik  dalam  praktek  peradilan  pidana  yang  berlaku  di  negara common  law ,  khususnya  di  Amerika,  bahwa  dikenal Plea  bargaining, yang  diketahui sebagai  praktek  penanganan  perkara  pidana,  dimana  antara  pihak  penuntut  umum (jaksa) dan terdakwa atau penasehat hukumnya telah terjadi perundingan/negosiasi tentang  jenis  kejahatan  yang  akan  didakwakan  dan  ancaman  hukuman  yang  akan dituntut  dimuka  persidangan  kelak.  Pengakuan  bersalah  secara  sukarela  dari terdakwa menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang  akan  diajukan  dimuka  sidang.  Maka  dengan  adanya  konsep  ini,  sebuah peradilan pidana yang seharusnya memerlukan proses yang cukup panjang, menjadi
8 Syaiful Bakhri , Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana, h. 70. 9 M.  Yahya  Harahap , Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 321.
lebih  efisien  dan  cepat.  Hakim  dalam  sistem  ini  hanya  menjatuhkan  pidana sebagaimana  hasil  perundingan  yang  telah  disepakati  oleh  penunut  umum  dan terdakwa.
Konsep plea  bargaining juga  diberlakukan  di  negara-negara civil  law ,  seperti Jerman,  Perancis,  Rusia,  Georgia,  Belanda  dan  negara  lainnya.  Bahkan  dalam  upaya pembaharuan  hukum  acara  peradilan  pidana  di  Indonesia,  telah  juga  mengambil konsep  dasar plea  bargaining yang  diadopsi  dalam  RUU  KUHAP  dengan  konsep “Jalur  Khusus”.  Bahwa,  dengan  hadirnya  konsep  “Jalur  Khusus”  ini,  juga  menjadi perhatian  apabila  melihat  dapat  diberlakukannya  kembali  pengakuan  bersalah terdakwa sebagai dasar hakim menjatuhkan putusan.
Dapat  diketahui,  bahwa  kedudukan  pengakuan  bersalah  sebagai  alat  bukti dalam  peradilan  pidana  saat  ini  tidak  lagi  diakui.  Namun,  disisi  pembaharuan, pengakuan bersalah terdakwa yang dilakukan secara sukarela, menurut konsep “Jalur Khusus”  dapat  menghentikan  pemeriksaan  dan  pembuktian  lebih  lanjut,  karena apabila  hakim  sudah  mendapatkan  keyakinan,dalam  memutus  perkara,  dapat dibenarkan  apabila  menggunakan  hanya  pengakuan  bersalah.  Hakim  dalam  posisi yang bebas dalam memutuskan perkara, dan tidak terikat untuk meyakini pengakuan bersalah. Peter Charleton SC dan Paul Anthony McDermott BL, menuliskan dalam Bar Review :
“The  judge  should  ... never  indicate the  sentence  which  he  is  minded  to  impose.  A statement that on a plea of guilty he would impose one sentence, but that on a conviction following a plea of not guilty he would impose a severer sentence is one which should never be made. This could be taken to be undue pressure on the accused, thus depriving him of that complete freedom of choice  which  is  essential” (Hakim  diharuskan  ...  tidak  menjatuhkan  putusan  yang dipaksakan.  Sebuah  pernyataan  mengenai  pengakuan  bersalah  dianggap  dapat mengarah  pada  putusan,  tetapi  apabilaterdapat  pernyataan  tidak  bersalah,  hakim tidak  dapat  langsung  memutus.  Hal  ini  dapat  dianggap  sebagai  tekanan  yang  tidak semestinya  pada  terdakwa,  sehingga  merampas  seseorangdari  kebebasan  adalah pilihan yang sangat penting) . 10
Hakim  yang  tidak  yakin  akan  pengakuan  bersalah  yang  dilakukan  oleh terdakwa,  diberikan  kebebasan  untuk  menolak  ataupun  melanjutkan  untuk pemeriksaan  dan  pembuktian  lebih  lanjut.  Sehingga,  pengakuan  bersalah  dalam “Jalur Khusus” ini menjadi gugur, dan bagi penuntut umum tetap dibebankan untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa untuk meyakinkan hakim, karena dilanjutkan pada acara pemeriksaan biasa.
RUU  KUHAP  sebagai  regulasi  yang  menjadi  benteng  penegakan  hukum pidana  materiil,  memuat  berbagai  pembaharuan,  tidak  terkecuali  adalah  adanya konsep  pengakuan  bersalah  yang  terkandung  dalam  “Jalur  Khusus”  sebagai  salah satu pilihan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan efisien. Sebagaimana diketahui,  bahwa  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  tidaklah  mengenal  adanya  prosedur penyelesaian perkara dengan jalan yang efisien, hal ini dikarenakan tiap perkara yang
10 Peter Charleton SC dan Paul Anthony McDermott BL , Constitutional Implicatons of Plea Bargain (Bar Riview, 2000), h. 477.
masuk dan dihadapkan dimuka sidang, harus melalui tiap tahap-tahap sesuai dengan mekanisme  sistem  peradilan  pidana  yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan.
Pengaturan  konsep  pengakuan  bersalah  dalam  “Jalur  Khusus”  yang dimaksud, tertuang dalam Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:
(1) Pada  saat  penuntut  umum  membacakan  surat  dakwaan,  terdakwa mengakui  semua  perbuatan  yang  didakwakan  dan  mengaku  bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih  dari  7  (tujuh)  tahun,  penuntut  umum  dapat  melimpahkan  perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
(2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
(3) Hakim wajib:
a. Memberitahukan  kepada  terdakwa  mengenai  hak-hak  yang dilepaskannya  dengan  memberikan  pengakuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. Memberitahukan  kepada  terdakwa  mengenai  lamanya  pidana  yang kemungkinan dikenakan;
c. Menanyakan  apakah  pengakuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) diberikan secara sukarela.
(4) Hakim  dapat  menolak  pengakuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
(5) Dikecualikan  dari  Pasal  198  ayat  (5),  penjatuhan  pidana  terdakwa sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  boleh  melebihi  2/3  dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.
Dalam ketentuan di atas, terdapat terobosan yang coba dikembangkan dalam peradilan  pidana  di  Indonesia.  Inilah  yang  menjadi  pijakan  bahwa,  pembaharuan dalam  hukum  pidana  materiil  dan  hukum  pidana  formil  sudah  menjadi  tuntutan yang harus segera direalisasikan untuk memenuhi keadilan di tengah masyarakat.
Di satu sisi, pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP dapat  dikatakan  sebagai  konsep  yang  hampir  serupa  dengan  sistem Plea  bargaining yang  cukup  berkembang  pada  peradilan  pidana  di  negara-negara common  law, khususnya  Amerika  Serikat.  Pengertian Plea  Bargaining dalam Black’s  Law Dictionary adalah:
“A  negotiated  agreement  between  a  prosecutors  and  a  criminal  defendant  whereby  the defendant pleads guilty to lesse offense or to one of multiple charges in exchange for some concession  by  the  prosecutor,  more  lenient  sentence or  dismissal of  the  other  charges.” 11 (Terjemahan:  suatu  kesepakatan  perundingan  antara  penuntut  umum  dan terdakwa dimana terdakawa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas  lebih  dari  satu  tuntutan  dengan  imbalan  dari  penuntut  umum,  untuk
11 Black’s Law Dictionary With Pronounciations , Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990), h.1152.
menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya).
Timothy Lynch menyatakan pandangannya tentang Plea Bargaining , bahwa: “Plea Bargaining consists of an agreement (f ormal or informal) between the defendant and the prosecutor. The prosecutor typically agrees to a reduced prison sentence in return for the defendant’s waiver of his constitutional right against non self incrimination and his right  to  trial.” 12 ( Plea  Bargaining terdiri  darikesepakatan(formal  maupun  informal)
antaraterdakwa danjaksa penuntut umum. Jaksa Penuntut umum biasanyasetujudengan  mengurangi  hukumanpenjarayang  dalam  hal  ini mengesampingkan hak konstitusional non self incrimination danhak untuk diadili dari terdakwa).
Dengan  demikian,  dalam  mekanisme  system plea  bargaining, apabila  telah terjadi kesepakatan antara penuntut umum dengan tersangka/terdakwa, maka akan dapat  mengesampingkan  hak  terdakwa  atas non  self  in crimination dan  berimplikasi adanya pemberhentian proses peradilan selanjutnya. Menurut Carolyn E. Demarest , terdapat  hal  yang  menguntungkan  bagi  Penuntut  Umum  maupun  Terdakwa  dalam mekanisme Plea Bargaining :
“Mekanisme Plea  bargain diyakini  membawa  keuntungan,  baik  untuk  terdakwa maupun  untuk  masyarakat.  Keuntungan  bagi  terdakwa  adalah  dirinya  bersama penuntut  umum  bisa  menegosiasikan  hukuman  yang  pantas  baginya.  Masyarakat diuntungkan  karena  mekanisme  ini  akan  menghemat  biaya  pemeriksaan  di pengadilan,  dimana  terdakwa  mengakui  perbuatannya dan  tetap  akan  mendapatkan hukuman.  Meskipun  hukuman  yang  diberikan  rata-rata  lebih  sedikit  dari  apa  yang akan  diputus  hakim  jika  melalui  proses  pengadilan  konvensional,  namun  disisi  lain mekanisme  ini  dapat  memberikan  efek  terhadap  proses  peradilan  pidana  karena penuntut  umum  mempunyai  waktu  lebih  banyak  dan  bisa  menangani  lebih  banyak perkara.” 13
John  Wesley  Hall,  Jr. memberikan  pemaparan  bahwa Plea  bargaining dilakukan  dalam  rangka  menyelesaikan  perkara  pidana  tanpa  melalui  peradilan, bahwa  dalam Plea  Bargaining bukanlah  suatu  negosiasi  yang  direkayasa  melainkan harus mengutamakan kejujuran atas fakta-fakta yang terjadi:
“ If  the  nature  and  circumstances  of  the  case  warrant  it,  defense  counsel  should  explore  the possibility that the case can be diverted from the criminal process. Prosecutors also have such a duty in the exercise of their prosecutorial discretion. Both sides to plea discussions have a duty of openness and candor, and a prosecutor or defense counsel "should not knowingly make false statements concerning the evidence in the course of plea discussions with" opposing counsel. ” 14 (Jika  sifat  dan  keadaan  dari  kasus  tersebut  menjamin  itu,  penuntut  umum  harus mengeksplorasi  kemungkinan  bahwa  kasus  tersebut  dapat  dialihkan  dari  proses pidana.  Jaksa  juga  memiliki  sebuah  tugas  dalam  menjalankan  kebijaksanaan penuntutan mereka. Kedua belah pihak untuk diskusi pembelaan memiliki kewajiban keterbukaan  dan  keterusterangan,  dan  penuntut  umum"  tidak  boleh  secara  sadar
12 Timothi Lynch , The Case Againts Plea Bargaining (Cato Institute Project on Criminal Justice, 2003), h. 1.
13 Carolyn  E.  Damarest dikutip  dalam  Dimas  Prasidi, Plea-Bargaining:  Sebuah  Jalan  Permisif  bagi Keadilan , diakses dari www.google.com pada 3 Juli 2013. 14 John Wesley Hall, Jr . Professional Responsibility in Criminal Defence Practice (Thomson West: 1996), h. 631-632.
membuat pernyataan palsu mengenai bukti dalam proses diskusi pembelaan dengan penasehat hukum lawan).
Praktek plea bargaining menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan, ketika peradilan  pidana  mengalami  penumpukan  perkara  yang  harus  segera  ditangani, sehingga  penyelesaian  dengan  melakukan  negosiasi  untuk  mendapat  kesepakatan pengakuan dari terdakwa, perlu dilakukan untuk memangkas peradilan pidana yang seharusnya  dilakukan  dengan  prosedur  yang  lengkap.  Dalam  pembahasan Policy Roundtable OECD di Cina tentang plea bargaining menyimpulkan:
“ Negotiated settlements or plea agreements can be regarded as contracts in which each side agrees to give up some entitlements it would have if the case went to a full trial or through a full administrative procedure ending with a formal decision. the competition authority gives up the right to seek or impose higher penalties; the defendant gives up certain protections that a more formal process and trial would provide, as well as the possibility of an acquittal - and both sides agree on a sanction or proposed sanction .” 15 (Perundingan penyelesaian perkara atau kesepakatan dengan pengakuan dapat dianggap sebagai kesepakatan di mana masing-masing pihak setuju untuk menyerahkan sebagian hak itu jika kasus itu ke pengadilan  atau  melalui  peradilan  pidana  yang  berakhir  dengan  putusan pengadilan. Pengakuan sukarela sebagai penyerahan hak untuk keadilan atau dapat juga diberikan hukuman yang lebih tinggi, terdakwa yang mengakui kesalahannya mendapat  perlindungan  tertentu  secara  resmi  dan  pengadilan  akan  memberikan, kemungkinan  vonis  bebas  -  dan  menyetujui  sanksi  sebagaimana  kesepakatan  yang diusulkan oleh kedua belah pihak).
Asher  Flynn dan Kate  Fitz-Gibbon mengemukakan  tentang  hal  yang menguntungkan apabila plea bargaining dilakukan, baik dalam hal pengeluaran biaya pengadilan,  bahkan  juga  mengurangi  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam proses penuntan:
“ Plea  bargaining  refers  to  the  discussions  that  occur  between  the  prosecution  and  defence counsel  regarding  an  accused  person’s  likely  plea,  and  the  possible  negotiation  of  the charge(s),  case  facts,  and/or  the  Crown’s  sentencing  submission.  The  primary  aim  of  these discussions  is  to  arrive  at  a  consensual  agreement,  according  to  which  the  accused  pleads guilty.  Plea  deals  are  generally  made  for  utilitarian  and  emotion-based  reasons:  they  save resource and  financial  expenditure,  reduce court backlogs and  prosecutorial  workloads,  and spare  accused  persons  and  victims  from  prolonged  and  often  emotionally  charged proceedings . 16 (Pengakuan  bersalah  mengacu  pada  diskusi  yang  terjadi  antara penuntut  dan  pembela  mengenai  pengakuan  seorang  terdakwa,  dan  kemungkinan negosiasi  atas  bukti,  fakta-fakta  kasus,  dan  /  atau  penyepakatan  putusan.  Tujuan utama  dari  diskusi  ini  adalah  untuk  sampai  pada  kesepakatan  bersama,  yang menurut terdakwa mengaku bersalah. Pengakuan bersalah umumnya dibuat untuk alasan  kemanfaatan  dan  berdasarkan  alasan-alasan:  mereka  menghemat  sumber daya dan  pengeluaran  keuangan,  mengurangi  backlog  pengadilan  dan  beban  kerja kejaksaan,  dan  terdakwadan  korban  berpeluang  terhindar  dari  proses  yang berkepanjangan dan penuh emosional).
Menurut hemat penulis, pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus”, memiliki proses  yang  berbeda  dari plea  bargaining ,  dimana  pengakuan  bersalah  terdakwa
15 OECD , Policy Roundtables Plea Bargaining/Sattlement on Cartel Case , 2006, h. 9. 16 Asher  Flynn dan Kate  Fitz-Gibbon , Bargaining  with  Defensive  Homicide Examining  Victoria’s Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform (Melbourne University Law Review, 2011) h. 911
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 47
tidaklah  diawali  dengan  adanya  negosiasi  antara  tersangka/terdakwa  dengan penuntut  umum,  melainkan  pengakuan  tersebut  dapat  dinyatakan  sah  ketika diucapkan  secara  sukarela  beberapa  saat  setelah  dakwaan  dibacakan  oleh  penuntut umum.
Pengakuan  bersalah  pada“Jalur  Khusus”  ini  tidaklah  menggunakan negosisasi  ( negotiation  before  trial) sebagai  dorongan  dari  penuntut  umum  untuk memaksa  tersangka/terdakwa  untuk  mengakui  kesalahannya,  yang  sebaliknya berlaku  dalam plea  bargaining. McConville dan Mirsky’s memberi  analisis  tentang plea bargaining :
“the  guilty  plea  system  transforms  criminal  j ustice  from  one  which  seeks  to  determine whether  the  state  has  reliably  sustained  its  burden  of  proof  to  another  which  seeks  to determine  whether  the  defendant,  irrespective  of  guilt  or  innocence,  is  able  to  resist  the pressure to plead guilty. 17 (Sistem pengakuan bersalah mengubah peradilan pidana dari yang  berusaha  untuk  menentukan  apakah  negara  telah  andal  mengemban  beban pembuktian  secara  berkelanjutan,  yang  berusaha  guna  menentukan  apakah terdakwa,  terlepas  dari  bersalah  atau  tidak,  serta  mampu  menahan  tekanan  untuk mengaku bersalah).
Dalam konteks pengakuan bersalah dalam“Jalur Khusus”, perlindungan hak dari  tersangka/terdakwa  tetap  mendapat  perlindungan,  dimana  seorang tersangka/terdakwa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan semaksimal mungkin,  yang  dilengkapi  hak  untuk  diam  dan  hak  ingkar,  sehingga  tidak memposisikan tersangka/terdakwa sebagai orang yang sudah pasti bersalah.
“Pengakuan  bersalah”  secara  luas  diartikan  sebagai  sebuah  pernyataan bersalah  dari  seorang  tersangka  maupun  terdakwa.  Konsep  pengakuan  bersalah banyak  dianut  di  negara–negara  yang  menganut  sistem  hukum common  law . Prinsipnya pengaturan mengenai pengakuan bersalah ini dapat dikategorikan sebagai sebuah  upaya  agar  sebuah  perkara  tidak  perlu  diajukan  kemuka  pengadilan  untuk diselesaikan.  Konsep  Pengakuan  bersalahdapat  juga  disebut  sebagai  sebuah Alternative  Dispute sering  berkaitan  dengan  upaya  penyelesaian  diluar  sidang  dan penggunanya  juga  didasari  oleh  alasan  alasan  tertentu.  Pengakuan  bersalah digunakan sebagai sarana untuk mewadahi tersangka dan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah, sehingga tidak diperlukan lagi proses peradilan yang  tentunya  memakan  waktu  dan  biaya.  Faktor  lain  yang  menjadi  pertimbangan seorang  tersangka  atau  terdakwa  melakukan  pengakuan  bersalah  adalah menghindari persidangan dikarenakan untuk menjaga nama baiknya sendiri maupun pihak yang ia wakili (korporasi) 18 .
Amerika  Serikat  merupakan  salah  satu  negara  yang  menganut  sistem Plea bargaining .  Sistem Plea  bargaining dianut  di  Amerika  Serikat  atas  dasar  pemikiran untuk  mengefektifkan  kinerja  hakim  dan  pengadilan  dalam  menangani  banyaknya perkara  yang  masuk. McSpadden menjelaskan  bahwa:  “penumpukan  kasus  di  kota
17 Mike McConville and Chester L Mirsky , Jury Trials and Plea Bargaining: A True History (Portland: Hart Publishing, 2005) vi 18 Arsul  Sani , Disgorgement  of  Profits”  Bagi  Korporasi  Penyuap ,  dikutip  dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af7905853711/disgorgement-of-profits pada  10  Desember 2013.
metropolitan  (kota  besar)  tidak  dapat  dihindari,  sehingga  diperlukan  sarana Plea bargaining untuk  mencegah  keluarnya  biaya  dan  waktu  yang  dikeluarkan  lebih banyak” 19 .
Penerapan plea  bargaining sangat  dipengaruhi  oleh  para  aparat  penegak hukumnya. Plea  bargaining menuntut  Jaksa,  Pengacara  dan  Hakim  untuk  maksimal memanfaatkan sistem ini. Dimungkinkan dalam penerapannya adalah terjadi kondisi dimana  seorang  jaksa  memang  ingin  segera  menyelesaikan  kasusnya  sehingga  ia membuat tersangka atau terdakwa “mengaku” dengan memberikan tekanan tekanan tertentu,  begitupula  dengan  pengacara  si  tersangka  atau  terdakwa  yang  memang tidak  ingin  membela  kasus  kliennya  sehingga  lebih  menginginkan  perkara  tersebut diselesaikan  melalui Plea  bargaining ,  dan  juga  dimungkinkan  terjadinya ketidakpedulian hakim terhadap kasus tersebut. 20
Penyelesaian  sengketa  melalui Plea  bargaining penerapannya  masih mengalami  banyak  pro  dan  kontra  meskipun  secara  matematis  terbukti  mampu mengurangi  jumlah  perkara  yang  masuk  dan  ditangani  oleh  pengadilan. Permasalahan  lainnya adalah pengakuan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa bukanlah  dikarenakan  mengakui  perbuatan  yang  ia  lakukan  dan  bersalah  telah melakukannya. Penerapan plea bargaining pada tindak pidana tertentu juga dianggap mampu  memenuhi  rasa  keadilan  dalam  masyarakat 21 .  Salah  satu  contohnya  adalah penerapan plea  bargain ing  dalam  tindak  pidana  korupsi  di  Nigeria.  Pemberian hukuman didasari kepada kuatnya bukti terhadap pelaku dan kebutuhan masyarakat untuk dilindungi dari pelaku di masa depan. Jadi kesimpulannya dalam menentukan sebuah hukuman yang didasari oleh Plea bargaining harus terdapat kemampuan dari aparat  untuk  memenuhi  rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Penuntut  umum  harus dapat mengajukan tuntutan yang adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, serta Hakim  juga  berperan  penting  dalam  menjatuhkan  putusan  guna  menjamin ditegakkannya keadilan.
Konsep Pengakuan Bersa lah Terdakwa pada “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP Konsep Plea  bargaining yang  diberlakukan  di  Amerika  dengan  segala kelebihan  dan  kekurangannya,  sampai  saat  ini  dapat  dikatakan  masih  membawa perubahan  yang  signifikan  dalam  pembaruan  peradilan  pidana  di  dunia.  Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa, beberapa negara di dunia mengadopsi konsep tersebut dan  diterapkan  sebagai  pembaruan  dalam  sistem  peradilan  pidananya  masing- masing.  Konsep  ini  tidak  tidak  hanya  diadopsi  oleh  negara-negara  yang  bersistem hukum common  law seperti  Inggris,  Canada,  Wales,  Pakistan,  dan  India,  tetapi  juga
19 Michael Mcspadden , The Plea:Interviews , dikutip dari
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/plea/interviews/mcspadden.html ,  diakses  pada  10 Desember 2013. 20 Tom  Bawden , Analysis  :  the  Natwest  Three  Plea  Bargain,  Times  Online ,  28  November  2007, diunduh dari : http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article2964329.ece 21 Yekini  Abubakri  Olakulehin , The Practice of Plea Bargaining and its effect on the anti corruption crusade  in  Nigeria ,  dikutip  dari http://pappers/ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=1279003,  diakses pada 10 Desember 2013.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 49
negara-negara  yang  bersistem  hukum civil law, antara  lain:  Perancis,  Georgia,  Italia, Jerman,  Polandia,  Belanda  dan  termasuk  Indonesia  yang  belakangan  mulai memasukkan  konsep  ini  ke  dalam  KUHAP,  yang  dipersiapkan  sebagai  pembaruan peradilan pidana.
Wikipedia  The  Free  Encyclopedia menuliskan  bahwa, plea  bargaining yang berlaku di beberapa negara tersebut, memiliki konsep yang sama, yakni:
A plea bargain (also plea agreement, plea deal or 'copping a plea'is an agreement in a criminal case  between  the prosecutor and  defendant  whereby  the defendant  agrees  to  plead  guilty  to  a particular charge in return for some concession from the prosecutor. This may mean that the defendant will plead guilty to a less serious charge, or to one of several charges, in return for the dismissal of other charges; or it may mean that the defendant will plead guilty to the original criminal charge in return for a more lenient sentence. 22 (Plea Bargainingadalah kesepakatan dalam  kasus  pidana  antara  jaksa  dan  terdakwa  dimana  terdakwa  setuju  untuk mengaku bersalah atas tuduhan tertentu dengan imbalan beberapa konsesi dari jaksa. Ini  mungkin  berarti  bahwa  terdakwa  akan  mengaku  bersalah  atas  tuduhan  yang kurang  serius,  atau  salah  satu  dari  beberapa  tuduhan,  sebagai  imbalan  atas pemberhentian  pembuktian  lainnya,  atau  mungkin  berarti  bahwa  terdakwa  akan mengaku  bersalah  atas  tuduhan  pidana  awal  dengan  imbalan  hukuman  yang  lebih ringan).
Secara prinsip, konsep plea bargaining bertujuan menciptakan peradilan yang cepat  dan  efisien,  peradilan  terhindar  dari  penumpukan  perkara,  terdakwa  yang mengakui  kesalahan  dapat  memperoleh  manfaat  pengurangan  hukuman,  penuntut umum  tidak  lagi  perlu  mengemban  beban  pembuktian  yang  sulit,  serta  korban  dan masyarakat dapat segera memperoleh keadilan melalui putusan pengadilan.
Untuk  perkara  sederhana  dengan  pembuktian  yang  sederhana,  dengan konteks  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana  pidana  paling  lama  7  (tujuh)  tahun penjara  hingga  saat  ini,  KUHAP  yang  berlaku  tidak  memiliki  cara  khusus,  seperti transactie, diversion dan plea bargaining (plea of guilt) agar  perkara  semacam  itu  dapat selesai  dengan  cepat.  Padahal  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan menjadi  prinsip  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  peradilan  pidana.  Untuk menjawab  hal  tersebut,  dengan  KUHAP  yang  ada  saat  ini,  memang  telah  diatur tentang  acara  pemeriksaan  cepat  untuk  perkara  pidana  ringan,  seperti  perkara  lalu lintas  dan  tindak  pidana  ringan/tipiring  (khusus  tindak  pidana  dengan  ancaman pidana paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,-), akan tetapi pengaturan  tentang  acara  pemeriksaan  cepat  ini  dalam  KUHAP,  belum  cukup lengkap  karena  hanya  tipiring  dan  pelanggaran  lalu  lintas  saja  yang  diperbolehkan menggunakan  acara  pemeriksaan  ini.  Penyampingan  perkara  untuk  diselesaikan  di luar  pengadilan  (a fdoening buiten process )  terhadap  tindak  pidana  ringan  juga  diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2012, yang dimaksudkan agar tidak adanya penumpukan perkara di pengadilan.
Oleh  karena  itu,  berangkat  dari  berbagai  perkembangan  acara  pidana  yang ada  di  negara-negara  maju,  KUHAP  yang  ada  saat  ini  memang  perlu  dikaji  dan diperbarui  sehingga  dapat  direlevansikan  dengan  berbagai  konvensi-konvensi  yang
22 Wikipedia  The  Free  Encyclopedia, Plea  Bargain, http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain diakses pada 15 Januari 2014.
telah  diratifikasi.  Setelah  beberapa  waktu  dibahas  dan  dirumuskan,  maka  lahirlah RUU  KUHAP  dengan  segala  aturan  baru,  yang  menyesuaikan  perkembangan  yang ada, tanpa menghilangkan nuansa khas Indonesia.
Salah  satu,  pembaruan  peradilan  pidana  yang  relevan  dengan  konsep plea bargaining adalah  adanya  konsep  pengakuan  bersalah  pada  “Jalur  Khusus”  yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:
(1) Pada  saat  penuntut  umum  membacakan  surat  dakwaan,  terdakwa mengakui  semua  perbuatan  yang  didakwakan  dan  mengaku  bersalah melakukan  tindak  pidana  yang  ancaman  pidana  yang  didakwakan  tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
(2) Pengakuan  terdakwa  dituangkan  dalam  berita  acara  yang  ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
(3) Hakim wajib:
a. Memberitahukan  kepada  terdakwa  mengenai  hak-hak  yang dilepaskannya  dengan  memberikan  pengakuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. Memberitahukan  kepada  terdakwa  mengenai  lamanya  pidana  yang kemungkinan dikenakan;
c. Menanyakan  apakah  pengakuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) diberikan secara sukarela.
(4) Hakim  dapat  menolak  pengakuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
(5) Dikecualikan  dari  Pasal  198  ayat  (5),  penjatuhan  pidana  terdakwa sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  boleh  melebihi  2/3  dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.
Pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP:
“Pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  terdakwa  paling  lama  3 (tiga) tahun”.
Rumusan  ini,  dapat  dikatakan  mengadopsi  sistem  yang  serupa  dengan plea bargaining, tapi  dalam  konteks  yang  hampir  serupa, Darwi  Ginting dalam penelitiannya  mengemukakan  tentang  pengadilan  sederhana  guna  menyelesaikan perkara perdata dengan kerugian tidak terlalu besar dan juga perkara pidana dengan ancaman pidana ringan, bahwa:
“Selain  nilai  perkaranya  kecil  (untuk  perdata)  atau  ancaman  pidana ringan, badan peradilan sederhana, memiliki ciri-ciri, antara lain:
a. Dalam perkara perdata, kedua pihak secara langsung menghadap ke pengadilan dan secara lisan, pemohon menyampaikan pokok perkara dan  alasan-alasannya  dan  jawaban  lisan  pada  saat  yang  sama  dari termohon.
b. Dalam  perkara  pidana,  jaksa  cukup  mengirimkan  daftar  perkara disertai  pasal-pasal  pelanggaran  dan  tuntutan.  Jaksa  tidak  perlu
membuat  surat  dakwaan,  boleh  menghadiri  atau  tidak  menghadiri sidang.
c. Putusan (perdata dan pidana) diucapkan seketika dan cukup dicatat dalam berita acara (tidak perlu membuat putusan tersendiri).
d. Perkara  diperiksa  oleh  hakim  tunggal  yang  sudah  berpengalaman (hakim senior).
e. Eksekusi dilaksanakan serta merta setelah putusan diucapkan.
f. Tidak ada upaya hukum, tetapi pihak yang tidak puas dapat meminta pemeriksaan  ulang  untuk  diperiksa  menurut  prosedur  biasa. Pemeriksaan  ulang  hanya  dapat  dimohonkan  dengan  menunjukkan kesalahan  nyata  pada  pemeriksaan  dan/atau  putusan  oleh  badan peradilan  sederhana.  Kalau  tidak,  permohonan  pemeriksaan  ulang ditolak seketika”. 23
Oleh karena itu, diadopsinya plea bargaining dalam RUU KUHAP, tidak serta merta merubah seluruh tatanan sistem peradilan pidana yang saat ini ada, melainkan akan  memberikan  ruang  tersendiri  dalam  peradilan  pidana,  khususnya menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  yang  ancamannya  tidak  lebih  dari  7  tahun penjara dengan efisien dan cepat, serta didukung dengan adanya pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara.
Sebagai batu uji, dan mengupas konsep awal dirumuskannya “Jalur Khusus” maka penulis bermaksud untuk menjelaskan plea bargaining dan perkembangannya di beberapa  negara.  Yang  dengan  dasar  empiris  itulah,  menjadi  faktor  pendorong diadopsinya  sistem  tersebut  kedalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  yang  akan datang.

## Praktek P lea Bargaining di Beberapa Negara
Sebagai perbandingan, penulis mencoba untuk memaparkan beberapa negara yang  telah  mengadopsi  dan  menerapkan plea  bargaining dalam  sistem  peradilan pidana negaranya masing-masing, penjelasannya sebagai berikut:

## a. Plea bargaining di Kanada
Selama bertahun-tahun, plea bargaining telah menjadi salah satu hal yang paling kontroversial dalam praktek sistem peradilan pidana di Kanada. Plea bargaining adalah prosedur singkat dan lengkap yang menggambarkan berbagai kemungkinan adanya tawar  menawar  atau  negosiasi  dalam  sistem  peradilan  pidana  Kanada.  Polisi,  Jaksa, dan  Penasehat  hukum  akan  terlibat  pada  diskusi  sederhana  dengan  cara  negosiasi yang  menghasilkan  kesepakatan,  yang  dianggap  akan  mengikat  para  pihak.  Bahkan Verdun-Jones dan Hatch menyatakan:
23 Darwi Ginting , Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Adat (Jakarta: BPHN, 2012), h. 75- 76.
Undoubtedly,  the  members  of  the  Canadian  judiciary  have  now  accepted  the  fact  that  plea bargaining plays a significant role in the efficient administration of justice and have sustained it by embracing sentencing policies that indirectly give effect to the agreements fashioned by Crown and  defence  counsel 24 (Tidak  diragukan  lagi,  para  anggota  peradilan  Kanada  kini  telah menerima  kenyataan  bahwa  permohonan  tawar  (plea  bargaining)  memainkan  peran penting  dalam  administrasi  yang  efisien  keadilan  dan  telah  dipertahankan  dengan merangkul  kebijakan  hukuman  yang  secara  tidak  langsung  memberikan  pengaruh terhadap kesepakatan yang dibentuk oleh penuntut umum dan penasehat hukum).
Verdun-Jones dan Hatch ,  mengemukakan  bahwa  terdapat  tiga  (3)  kategori dalam plea bargaining pada sistem peradilan pidana Kanada:
a. Charge Bargaining (Tawar menawar Dakwaan)
1. Reduction  of  the  charge  to  a  lesser  included  offence (mengurangi dakwaan menjadi tindka pidana lebih ringan);
2. Withdrawal  or  stay  of  other  charges  or  the  promise  not  to  proceed  with other  possible  charges (menarik  atau  menginggalkan  dakwaan  yang lain atau sepakat untuk tidak menuntut dengan dakwaan lain yang memungkinkan);
3. Promise not to charge friends or family of the defendant (sepakat  untuk tidak  mendakwa  teman  atau  keluarga  yang  terlibat  sebagai tersangka);
4. Promise to withdraw a charge in return for the defendant's undertaking to enter  into  a  peace  bond (sepakat  untuk  menarik  dakwaan  dari tersangka dan mengarahkan pada perdamaian).
b. Sentence Bargaining (Tawar menawar Hukuman)
1. Promise to proceed summarily rather than by way of indictment (sepakat untuk melanjutkan proses tanpa melalui pengadilan);
2. Promise  to  make  a  specific  sentence  recommendation (sepakat  untuk membuat rekomendasi hukuman tertentu);
3. Promise  not  to  oppose  defence  counsel's  sentence  recommendation (sepakat  tidak  akan  menentang  rekomendasi  hukuman  yang  telah diajukan penasehat hukum);
4. Promise  to  submit  a  joint  sentencing  submission (sepakat  untuk menyetujui bersama-sama atas hukuman yang diajukan);
5. Promise  not  to  appeal  against  sentence  imposed  at  trial (sepakat  untuk tidak mengajukan banding atas hukuman yang telah dijatuhkan);
6. Promise not to apply for a more severe penalty (for example, by not giving notice  to  seek  a  higher  range  of  sentence  based  on  the  accused's  previous conviction – s.  727  of  the Criminal  Code), (sepakat  untuk  tidak  akan mengajukan hukuman yang lebih berat);
24 Verdu-Jones dan Hatch , Plea  bargaining  in  Canada, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj- jp/victim/rr02_5/p3_3.html , diakses pada 3 Januari 2014.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 53
7. Promise not to apply to the trial court for a finding that the accused is a dangerous offender (s. 753 of the Criminal Code) or a long – term offender (s. 753.1 of the Criminal Code) , (sepakat untuk tidak memberlakukan pada  sidang  pengadilan  ketika  diketahui  bahwa  tersangka berbahaya);
8. Promise to make a representation as to the place of imprisonment, type of treatment,  etc. ;  (sepakat  untuk  membuat  penjara  menjadi  tempat pengobatan/pemulihan, dan lain-lain)
9. Promise  to  arrange  the  sentence  hearing  before  a  particular  judge . (sepakat  untuk  mengatur  hukuman  tertentu  sebelum  hakim menjatuhkan putusan tertentu)
a. Fact bargaining (Tawar menawar Fakta/Bukti)
1. promise not to "volunteer" information detrimental to the accused during the  sentencing  hearing (sepakat  untuk  tidak    mengemukakan informasi yang merugikan selama pemeriksaan sidang);
2. promise  not  to  mention  a  circumstance  of  the  offence  that  may  be interpreted  by  the  judge  as  an  aggravating  factor  (see,  for  example,  the aggravating  factors  listed  in  s.  718.2(a)  ofthe Criminal  Code).( berjanji untuk  tidak  menyebutkan  keadaan  dari  pelanggaran  yang  dapat ditafsirkan oleh hakim sebagai faktor yang memberatkan). 25
Dengan  demikian,  hemat  penulis,  berbagai  bentuk  yang  dapat  disepakati melalui plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Kanada tidak hanya berkenaan dengan  kesepakatan  menentukan  banyak  atau  sedikitnya  hukuman,  tetapi  juga mencakup  ranah  pendakwaan/penuntutan  dan  juga  mengenai  bukti-bukti, Richard Hewson mengemukakan:
“In Canada, the courts always have the final say with regard to sentencing. Nevertheless, plea bargaining  has  become  an  accepted  part  of  the  criminal  justice  system  although  judges  and Crown  attorneys  are  often  reluctant  to  refer  to  it  as  such.  In  most  Canadian  criminal proceedings,  the  Crown  has  the  ability  to  recommend  a  lighter  sentence  than  it  would  seek following a guilty verdict in exchange for a guilty plea.Like other common law jurisdictions, the Crown can also agree to withdraw some charges against the defendant in exchange for a guilty plea. This has become standard procedure for certain offences such as impaired driving. Note that in the case of hybrid offences, the Crown must make a binding decision as to whether to proceed summarily or by indictment prior to the defendant making his or her plea. If the Crown elects to proceed summarily and the defendant then pleads not guilty, the Crown cannot change its election. Therefore, the Crown is not in a position to offer to proceed summarily in exchange for  a  guilty  plea” 26 . (Di  Kanada,  pengadilan  selalu  memiliki  putusan  akhir  berkaitan dengan hukuman. Namun demikian, plea bargaining telah diterima sebagai bagian dari sistem  peradilan  pidana  meskipun  hakim  dan  pengacara/penuntut  umum  kerajaan
25 Verdun-Jones dan Hatch , Victim  Participation  In  Plea  NegotiationProcess  in  Canada, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p3.html , diakses pada 31 Januari 2014. 26 Richard Hewson , Joint Submissions: How Much Deference Should a Sentencing Judge Give? " , dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain , diakses pada 17 Januari 2014.
sering  enggan  untuk  menyebutnya  seperti  itu.  Dalam  kebanyakan  proses  pidana Kanada,  pengacara/penuntut  umum  kerajaan  memiliki  kemampuan  untuk merekomendasikan hukuman yang lebih ringan dari itu akan mencari menyusul vonis bersalah dalam pertukaran untuk pengakuan bersalah. Seperti yurisdiksi common law lainnya,  pengacara/penuntut  umum  kerajaan  juga  bisa  menyetujui  untuk  menarik beberapa  dakwaan  terhadap  terdakwa  dalam  pertukaran  untuk  pengakuan bersalah.Hal  ini  telah  menjadi  prosedur  standar  untuk  pelanggaran  tertentu  seperti gangguan  mengemudi.Perhatikan  bahwa  dalam  kasus  pelanggaran  hybrid, pengacara/penuntut  umum  kerajaan  harus  membuat  keputusan  yang  mengikat, apakah  untuk  melanjutkan  atau  dengan  dakwaan  sebelum  terdakwa  membuat permohonan.Jika  pengacara/penuntut  umum  kerajaan  memilih  untuk  melanjutkan dan  terdakwa  kemudian  mengaku  tidak  bersalah,  mahkota  tidak  dapat  mengubah putusan.Oleh  karena  itu,  pengacara/penuntut  umum  kerajaan  tidak  dalam  posisi untuk menawarkan untuk melanjutkan pertukaran untuk pengakuan bersalah).
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  praktek plea  bargaining yang  diterapkan  di Kanada,  dapat  dikatakan  tidak  berbeda  dengan plea  bargaining yang  diterapkan  di Amerika  Serikat.  Satu  hal  yang  diatur  secara  komprehensif  dalam  sistem  peradilan pidana Kanada yakni adanya “partisipasi korban ( victim participation) ”, sehingga plea bargaining dapat  diberlakukan  tidak  hanya  semata-mata  menguntungkan  terdakwa, tetapi juga dapat memuaskan kepentingan korban.

## b. Plea bargaining di Inggris dan Wales
Praktek plea bargaining dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Inggris  dan  Wales telah  membawa  pengaruh  yang  besar,  guna  meningkatkan  angka  penyelesaian perkara  dengan  cepat  dan efisien.  Hal  lainnya,  adalah  menghindari  adanya case load yang seringkali mengganggu kinerja jaksa maupun hakim dalam memutus perkara.
“The  process  of  plea  bargaining  is  one  which  is  primarily  used  by  prosecutors  to  secure  the testimony of an individual accused of a crime against a co-conspirator who has been charged with  a  more  serious  crime.  In  many  circumstances  an  individual  will  be  able  to  negotiate  a reduced  sentence  by  pleading  guilty  to  a  lesser  charge  in  exchange  for  agreeing  to  certain conditions which will often vary depending upon the circumstances of the case. Plea bargaining in this scenario will often occur when the evidence against an individual is overwhelming”. 27
Plea bargaining adalah salah satu yang terutama digunakan oleh jaksa untuk mengamankan  kesaksian  seseorang  dituduh  melakukan  kejahatan  terhadap persekongkolan  yang  telah  didakwa  dengan  kejahatan  yang  lebih  serius.  Dalam banyak  keadaan  seorang  individu  akan  dapat  menegosiasikan  hukuman  dikurangi dengan  mengaku  bersalah  atas  tuduhan  yang  lebih  ringan  dalam  pertukaran  untuk menyetujui kondisi tertentu yang akan kerap beragam tergantung situasi kasus. Plea bargaining  dalam  situasi  ini  akan  sering  terjadi  ketika  bukti  terhadap  seorang individu yang sangat kuat.
“Plea  bargaining  in  Magistrates'  Court  trials  is  permitted  only  to  the  extent  that  the prosecutors and the defence can agree that the defendant will plead guilty to some charges and the  prosecutor  will  drop  the  remainder.  However,  although  this  is  not  conducting  a  plea
27 http://www.inbrief.co.uk/court-proceedings/plea-bargaining.htm ,  diakses  pada  7  Februari 2014.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 55
bargain, in cases before the Crown Court, the defence can request an indication from the judge of  the  likely  maximum  sentence  that  would  be  imposed  should  the  defendant  decide  to  plead guilty. In the case of hybrid offences in England and Wales, the decision whether to deal with a case  in  Magistrates  Court or Crown  Court is  not  made by  magistrates  until  after  a  plea  has been  entered.  A defendant  is  thus unable  to  plead  guilty  in  exchange for  having  a  case  dealt with in Magistrates' Court (which has lesser sentencing powers)” 28 . ( Plea bargaining dalam Magistrates  Court  hanya  diperbolehkan  sejauh  bahwa  jaksa  dan  terdakwa  dapat setuju bahwa terdakwa akan mengaku bersalah atas beberapa tuduhan dan jaksa akan turun sisanya. Namun, meskipun hal ini tidak melakukan tawar-menawar pembelaan, dalam  kasus-kasus  sebelum  Crown  Court,  terdakwa  dapat  meminta  indikasi  dari hakim  hukuman  maksimal  kemungkinan  yang  akan  dikenakan  harus  terdakwa memutuskan untuk mengaku bersalah. Dalam kasus pelanggaran campuran di Inggris dan  Wales,  keputusan  apakah  akan  menangani  kasus  di  Magistrates  Court  atau Crown Court tidak dibuat oleh hakim sampai setelah permohonan telah dimasukkan. Seorang terdakwa dengan demikian tidak dapat mengaku bersalah dalam pertukaran untuk  memiliki  kasus  ditangani  di  Magistrates  Court  (yang  memiliki  kekuatan hukuman yang lebih rendah).
Oleh  karena  itu, plea bargaining dengan  sistem  hukum  yang  serupa  dengan Amerika Serikat, dapat dikatakan tidak terlalu sulit dalam penerapannya. Setidaknya terdapat dua (2) bentuk plea bargaining yang ada pada sistem peradilan pidana Inggris, yakni:
1. A charge plea bargain will enable an accused individual to plead guilty to a lesser crime than the one he is charges with – in most cases falling into one of the  two  categories  outlined  above. (Tawar  menawar  pada  dakwaan,  jika terdakwa  mengaku  maka  akan  dikurangi  dakwaan/tuduhan  pada suatu kejahatan, dalam kebanyakan kasus, akan dipilih satu dari dua dakwaan)
2. A  sentence  plea  bargain  occurs  when  a  judge  informs  a  defendant  of  what sentence he will receive if he pleads guilty – it is then up to the defendant to accept  or  reject  the  plea  bargain. (Tawar  menawar  hukuman,  dimana ketika  hakim  menyampaikan  kepada  terdakwa  tentang  hukuman yang  akan  dijatuhkan  namun  terdakwa  mengajukan  pengakuan bersalah,  maka  akan  diringankan  dibandingkan  ia  menolak  untuk mengaku).

## c.   Plea bargaining di India
India sebagai negara yang masuk dalam rumpun sistem hukum common law, juga telah mengadopsi konsep plea bargaining pada sistem peradilan pidananya sejak tahun 2005 , tepatnya setelah terjadi perubahan atau amandemen pada Code of Criminal Procedure ( KUHAP India). Plea bargaining diberlakukan hanya terhadap tindak pidana dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara.
28 R.V.  Goodyear , Code  for  Crown  Prosecutors  -  Accepting  Guilty  Pleas At  the  Crown  Court-Court Stage-Enforcement  Guide  (England  &  Wales) ,  dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain ,  diakses pada 17 Januari 2014.
Plea bargaining was introduced in India by The Criminal Law (Amendment) Act, 2005, which amended  the Code  of  Criminal  Procedure and  introduced  a  new  chapter  XXI(A)  in  the  code, enforceable from January 11, 2006. It allows plea bargaining for cases in which the maximum punishment  is  imprisonment  for  7  years;  however,  offenses  affecting  the  socio-economic condition  of  the  country  and  offenses  committed  against  a  woman  or  a  child  below  14  are excluded. ( Plea bargaining diperkenalkan  di  India  pada  (Amandemen)  Act  2005,  yang telah  diubahnya  Hukum  Acara  Pidana  dan  memperkenalkan  bab  XXI  baru  (A), dilaksanakan dari 11 Januari 2006. Hal ini memungkinkan plea bargaining untuk kasus- kasus  di  mana  hukuman  maksimum  adalah  hukuman  penjara  7  tahun,  namun pelanggaran  yang  mempengaruhi  kondisi  sosial  ekonomi  negara  dan  termasuk pelanggaran yang dilakukan terhadap wanita atau anak di bawah 14).
Berkenaan  dengan  pembaharuan  tersebut,  kasus  yang  pertama  kali menggunakan  sistem plea  bargaining di  India  terjadi  pada  tahun  2007,  pada  kasus korupsi dengan terdakwa Sakhram Bandekar.
In  2007,  Sakharam  Bandekar  case  became  the  first  such  case  in  India  where  the  accused Sakharam Bandekar requested lesser punishment in return for confessing to his crime (using plea  bargaining).  However,  the  court  rejected  his  plea  and  accepted CBI 's  argument  that  the accused  was  facing  serious  charges  of  corruption.  Finally,  the  court convicted Bandekar  and sentenced  him  to  3  years  imprisonment 29 . (Pada  tahun  2007,  kasus  Sakharam  Bandekar menjadi  kasus  pertama  di  India  di  mana  terdakwa  Sakharam  Bandekar  meminta hukuman yang lebih rendah dengan imbalan mengakui kejahatannya (menggunakan pembelaan  tawar-menawar/ plea  bargaining ).  Namun,  pengadilan  menolak permohonan itu dan menerima argumen CBI bahwa terdakwa menghadapi tuduhan serius  korupsi.Akhirnya,  pengadilan  memutuskan  Bandekar  dan  menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara).
d. Plea bargaining di Pakistan
Praktek plea  bargaining di  Pakistan,  diperkenalkan  sejak  tahun  1999,  yang pada saat itu diberlakukan pada Ordonansi Anti Korupsi, yang memungkinkan bagi seorang  terdakwa  yang  mengaku  bersalah  dan  mengembalikan  uang  hasil  korupsi, maka pengadilan akan memberikan keringanan pidana. Wikipedia menjelaskan:
Plea  bargain  as  a  formal  legal  provision  was  introduced  in  Pakistan  by  the  National Accountability Ordinance 1999, an anti-corruption law. A special feature of this plea bargain is that the accused applies for it, accepting guilt, and offers to return the proceeds of corruption as determined  by  investigators/prosecutors.  After  an  endorsement  by  the  Chairman  National Accountability  Bureau,  the  request  is  presented  before  the  court,  which  decides  whether  it should be accepted or not. If the request for plea bargain is accepted by the court, the accused stands  convicted  but  neither  is  sentenced  if  in  trial  nor  undergoes  any  sentence  previously pronounced by a lower court if in appeal. The accused is disqualified to take part in elections, hold any public office, or obtain a loan from any bank; the accused is also dismissed from service if  a  government  official.  In  other  cases,  formal  plea  bargains  in  Pakistan  are  limited,  but  the prosecutor has the authority to drop a case or a charge in a case and, in practice, often does so, in return for a defendant pleading guilty on some lesser charge. No bargaining takes place over the penalty, which is the court's sole privilege. 30 (Plea bargaining sebagai ketentuan hukum formal diperkenalkan di Pakistan oleh National Accountability Ordonansi Tahun 1999,
29 First  plea  bargaining  case  in  the  city,  India ,  dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain , diakses pada 17 Januari 2014.
30 Plea Bargaining in Pakistan Criminal Procedures
dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain , diakses pada 17 Januari 2014.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 57
undang-undang  anti  korupsi.Sebuah  bagian  khusus  dari  tawar-menawar  ini  adalah bahwa terdakwa berlaku untuk itu, menerima rasa bersalah, dan menawarkan untuk mengembalikan  hasil  korupsi  sebagaimana  ditentukan  oleh  penyidik/jaksa.Setelah dukungan  oleh Chairman  National  Accountability  Bureau ,  permintaan  disediakan  di pengadilan,  yang  memutuskan  apakah  harus  diterima  atau  tidak.  Jika  permintaan untuk  tawar-menawar  diterima  oleh  pengadilan,  terdakwa  dihukum  tetapi  tidak dihukum  jika  dalam  persidangan  atau  mengalami  setiap  putusan  yang  sebelumnya diucapkan  oleh  pengadilan  yang  lebih  rendah  jika  di  banding.  Terdakwa didiskualifikasi untuk mengambil bagian dalam pemilihan umum, memegang jabatan publik,  atau  memperoleh  pinjaman  dari  bank  manapun,  terdakwa  juga  dipecat  dari dinas jika seorang pejabat pemerintah. Dalam kasus lain, tawar-menawar pembelaan resmi  di  Pakistan  terbatas,  namun  jaksa  memiliki  kewenangan  untuk  menjatuhkan kasus  atau  dakwaan  dalam  kasus  dan,  dalam  prakteknya,  sering  dilakukan,  sebagai imbalan atas terdakwa mengaku bersalah atas beberapa dakwaan yang lebih rendah. Tidak  ada  tawar-menawar  berlangsung  selama  hukuman,  yang  merupakan  hak istimewa pengadilan tunggal).
Dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Pakistan  memberlakukan plea  bargaining dengan  memposisikan  hakim  tunggal  sebagai  pengambil  keputusan.Selanjutnya, tidak  dibenarkan  bagi  terdakwa  yang  telah  mengaku  bersalah  pada plea  bargaining melakukan upaya banding.

## e. Plea bargaining di Estonia
Pada  sistem  peradilan  pidana  Estonia,  praktek plea  bargaining telah diperkenalkan  sejak  tahun  1990an,  dengan  persyaratan  bahwa  hanya  diberlakukan pada tersangka pelaku tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 4 tahun penjara. Wikipedia menggambarkan bahwa:
In Estonia, plea bargaining was introduced in the 1990s: the penalty is reduced in exchange for confession  and  avoiding  most  of  the  court  proceedings.  Plea  bargaining  is  permitted  for  the crimes punishable by no more than four years of imprisonment. Normally, a 25% reduction of the  penalty  is  given 31 .  ( Di  Estonia,  permohonan  tawar  diperkenalkan  pada  1990an: hukuman  dikurangi  dalam  pertukaran  untuk  pengakuan  dan  menghindari  sebagian besar  proses  pengadilan. Plea  bargaining diizinkan  untuk  kejahatan  yang  diancam hukuman  tidak  lebih  dari  empat  tahun  penjara.  Biasanya,  penurunan  25  %  dari hukuman diberikan).
Seseorang  yang  telah  melakukan  pengakuan  bersalah  pada plea  bargaining, akan  diberi  hak  peringanan  hukuman  hingga  25%.  Proses plea  bargaining mengharuskan terlibatnya penuntut umum, tersangka dan korban dalam menentukan kesepakatan, Stephen C. Thaman , mengemukakan:
In the  Estonian  “settlement  proceedings”  the  prosecutor,  defendant  and  victim  enter  into  a settlement  agreement  after free  negotiations which  then  must be accepted  by  the judge in  its entirety,  or rejected,  whereupon the case  must be tried  according  to  the normal  procedures . 32 (Di  Estonia  "proses  penyelesaian"  jaksa,  terdakwa  dan  korban  masuk  ke  dalam
31 Plea  bargaining in  Estonia, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain ,  diakses  pada  17 Januari 2014. 32 Stephen C. Thaman , Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of Criminal Cases (Netherland: 2007), h. 24.
perjanjian penyelesaian melalui negosiasi secara bebas, yang kemudian kepakatan itu dapat  diterima  oleh  hakim  secara  keseluruhan,  atau  ditolak,  dimana  kasus  ini  harus diadili sesuai dengan prosedur normal).

## f. Plea bargaining di Perancis
Bahwa plea bargaining di  Perancis  diperkenalkan  sejak  tahun  2004,  dan  telah menuai  berbagai  argumentasi  dan  perdebatan  karena  dianggap  dapat  mencederai asas praduga tak bersalah ( presumption of innocence) dan juga hak untuk diadili pada peradilan yang adil dan wajar ( due process of law ). Wikipedia menjelaskan:
“The  introduction  of  a  limited  form  of  plea  bargaining  (comparation  sur  reconnaissance préalable de culpabilité  or CRPC,  often  summarized  as plaider  coupable)  in 2004  was highly controversial  in  France.  In  this  system,  the  public  prosecutor  could  propose  to  suspects  of relatively minor crimes a penalty not exceeding one year in prison; the deal, if accepted, had to be accepted by a judge. Opponents, usually lawyers and leftist political parties, argued that plea bargaining  would  greatly  infringe  on  the  rights  of  defense,  the  long-standing  constitutional right of presumption of innocence, the rights of suspects in police custody, and the right to a fair  trial”. 33 (Pengenalan  bentuk  terbatas  permohonan  tawar  ( comparation  sur reconnaissance  préalable  de  culpabilité atau  CRPC,  sering  diringkas  sebagai plaider coupable )  pada  tahun  2004  sangat  kontroversial  di  Perancis.Dalam  sistem  ini,  jaksa penuntut  umum  bisa  mengusulkan  kepada  tersangka  kejahatan  yang  hukumannya relatif  kecil  tidak  melebihi  satu  tahun  penjara,  kesepakatan,  jika  diterima,  harus diterima  oleh  hakim.  Lawan,  biasanya  pengacara  dan  partai  politik  sayap  kiri, berpendapat  bahwa  permohonan  tawar  akan  sangat  melanggar  hak  pembelaan,  hak konstitusional  lama  dari  praduga  tak  bersalah,  hak-hak  tersangka  dalam  tahanan polisi, dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil).
Robert Badinter mengemukakan resiko apabila plea bargaining di berlakukan di  Perancis,  yakni  akan  berbahaya  apabila  sistem  ini  akan  dimanfaatkan  oleh terdakwa untuk menghindari hukumna yang lebih berat.
For instance, Robert Badinter argued that plea bargaining would give too much power to the public prosecutor and would encourage defendants to accept a sentence only to avoid the risk of a bigger sentence in a trial, even if they did not really deserve it. Only a minority of criminal cases are settled by that method: in 2009, 77,500 out of the 673,700 or 11,5% of the decisions by the  correctional  courts. 34 (Misalnya,  Robert  Badinter  berpendapat  bahwa  permohonan tawar akan memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada jaksa penuntut umum dan akan  mendorong  terdakwa  menerima  hukuman  hanya  untuk  menghindari  risiko hukuman yang lebih besar di pengadilan, bahkan jika mereka tidak benar-benar layak mendapatkannya.  Hanya  sebagian  kecil  kasus  pidana  diselesaikan  dengan  metode bahwa:  pada  tahun 2009,  77.500  keluar dari 673.700 atau 11,5  %  dari  keputusan  oleh pengadilan pemasyarakatan).
Stephen C. Thaman menyatakan: “ In France the public prosecutor makes a public recommendation of sentence  at the time of the guilty plea 35 ( Di  perancis,  Penuntut  umum akan membuat rekomendasi hukuman setelah adanya pengakuan bersalah terdakwa).
33 Les chiffres-clés de la Justice , French Ministry of Justice, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain , diakses pada 17 Januari 2014. 34 Les chiffres-clés de la Justice , French Ministry of Justice. 35 Stephen C. Thaman , Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of Criminal Cases, h. 31.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 59
Tujuan  mempercepat  peradilan  menjadi  lebih  efisien  juga  dapat  tercatat  pada  tahun 2009,  sekitar  77.500  kasus  (11,5%)  selesai  melalui plea  bargaining dari  keseluruhan 673.700 kasus.

## g. Plea bargaining di Georgia
Plea  bargaining mulai  masuk  pada  sistem  peradilan  pidana  Georgia  sejak tahun  2004.Pada  prakteknya, plea bargaining di  Georgia  mirip  dengan plea bargaining yang dipraktekkan di Amerika Serikat.
Plea  bargaining  (Georgian: საპროცესოშეთანხმება ,  literally  "plea  agreement")  was introduced in Georgia in 2004. The substance of the Georgian plea bargaining is similar to the United  States  and  other  common  law  jurisdictions.  A  plea  bargaining,  also  called  a  plea agreement or negotiated plea, is an alternative and consensual way of criminal case settlement. A plea agreement means settlement of case without main hearing when the defendant agrees to plead guilty in exchange for a lesser charge or for a more lenient sentence and/or for dismissal of certain  related  charges.  (Article  209  of  the  Criminal  Procedure  Code  of  Georgia 36 ). (Plea bargaining (Georgia: საპროცესოშეთანხმება , secara harfiah "kesepakatan pembelaan") diperkenalkan  di  Georgia  pada  tahun  2004.  Substansi  permohonan  tawar  Georgia mirip  dengan  Amerika  Serikat  dan  yurisdiksi  hukum  umum  lainnya.  Sebuah  tawar- menawar  pembelaan,  juga  disebut  kesepakatan  pembelaan  atau  permohonan dinegosiasikan,  adalah  cara  alternatif  dan  konsensual  penyelesaian  kasus  pidana. Sebuah  kesepakatan  pembelaan  berarti  penyelesaian  kasus  tanpa  sidang  utama  saat terdakwa  setuju  untuk  mengaku  bersalah  dalam  pertukaran  untuk  biaya  yang  lebih rendah  atau  untuk  hukuman  yang  lebih  ringan  dan/atau  pemberhentian  dakwaan tertentu.(Pasal 209 KUHAP Georgia).
Kesepakatan  yang  dihasilkan  melalui  proses plea  bargaining mengharuskan seorang  tersangka/terdakwa  mengaku  bersalah,  dan  ditukar  dengan  peringanan pidana. Jaksa sebagai penegak hukum, memiliki tugas mewakili kepentingan korban dalam  melakukan  penuntutan.Dikaitkan  dengan  berlakunya plea  bargaining ,  Jaksa dalam melakukan negosiasi dengan terdakwa dan penasehat hukumnya, diharuskan memperhatikan  kepentingan  korban,  terlebih  lagi  bertujuan  memulihkan  kerugian yang telah diderita korban.
“The  plea  agreement  is  concluded  between  the  parties -  the  prosecutor  and  the  defendant. Notwithstanding the fact that the victim is not party to the criminal case and prosecutor is not a tool in hands of victim to revenge offender, the attitude of the victim in relation to the plea agreement is still important. Under Article 217 of the Criminal procedure Code of Georgia, the prosecutor  is  obliged  to  consult  with  the  victim  prior  to  concluding  the  plea  agreement  and inform  him/her  about  this.  In  addition,  under  the  Guidelines  of  the  Prosecution  Service  of Georgia, prosecutor is obliged to take into consideration the interests of the victim and as a rule conclude  the  plea  agreement  after  the  damage  is  compensated”. (Perjanjian  permohonan disimpulkan  antara  pihak  jaksa  dan  terdakwa.Meskipun  fakta  bahwa  korban  bukan pihak  ke  kasus  pidana  dan  jaksa  bukan  merupakan  alat  bagi  korban  untuk  balas dendam  kepada  pelaku,  sikap  korban  sehubungan  dengan  perjanjian  pembelaan masih  penting.Menurut  Pasal  217  dari  Kode  Prosedur  Pidana  Georgia,  jaksa  wajib berkonsultasi  dengan  korban  sebelum  menyimpulkan  kesepakatan  pembelaan  dan
36 Department Publications-Ministry
of
Justice
of Georgia , dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain , diakses pada 17 Januari 2014.
memberitahukan  /  padanya  tentang  hal  ini.  Selain  itu,  dalam  Pedoman  Kejaksaan Georgia,  jaksa  wajib  mempertimbangkan  kepentingan  korban  dan  sebagai  aturan menyimpulkan perjanjian pembelaan setelah kerugian dipulihkan) 37

## h. Plea bargaining di Rusia
Rusia  mengenal  sistem  pengakuan  terdakwa  atas  semua  dakwaan  dan terdakwa  mohon  langsung  dijatuhi  pidana  tanpa  ada  sidang  pengadilan.  Hal  itu diatur  di  dalam  Pasal  314  KUHAP  Rusia  yang  pada  ayat  (1)  berbunyi:  “Terdakwa berhak,  dengan  tunduk  pada  persetujuan  penuntut  umum  atau private  prosecution (penuntut  perorangan)  dan  korban,  untuk  menyetujui  dakwaan  yang  diajukan terhadapnya  dan  mengajukan  mosi  (permohonan)  untuk  memutuskan  tanpa pengadilan  dalam  perkara  pidana  yang  keputusannya  ditetapkan  dalam  KUHP Federasi  Rusia  tidak  melebihi  10  (sepuluh)  tahun  penjara.  Ayat  (7)  mengatakan pidana  yang  dijatuhkan  tidak  boleh  melebihi  2/3  dari  yang  ditentukan  untuk kejahatan itu”. 38

## i. Plea bargaining di Italia
Di Italia, plea bargaining hanya diperkenankan terhadap pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya  tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara. Apabila tersangka pengaku  bersalah,  maka  akan  dikuranggi  hukumannya  1/3. ItalianCriminal  Trial dijabarkan bahwa:
“Plea  bargaining  (patteggiamento)  The  bargaining  is  not  about  the  charges,  but  about  the sentence,  reduced  of  one  third.  When  the  defendant  deems  that  the  punishment  that  would, concretely, be handed down is less than five-year imprisonment (or that it would just be a fine), the  defendant  may  plea  bargain  with  the  prosecutor.  The  defendant  is  rewarded  with  a reduction on the sentence and has other advantages (such as that the defendant does not pay the fees on the proceeeding). The defendant must accept to plead guilty to the charges (even if the plea-bargained sentence has some particular matters in further compensation proceedings), no matter how serious the charges are. Sometimes, the prosecutor agrees to reduce a charge or to drop  some  of  multiple  charges  in  exchange  for  the  defendant's  guilty  plea,  often  to  a  lesser offense.When both the prosecutor and the defendant have come to an agreement, the proposal is submitted  to  the  judge,  who  can  refuse  or  accept  the  plea  bargaining. 39 (Plea  bargaining (patteggiamento ) ini tidak tentang tawar menawar dakwaan, tapi tentang putusan atau hukuman,  dikurangi  sepertiga.  Ketika  terdakwa  menganggap  bahwa  hukuman  yang akan konkret, ancamannya tidak lebih dari lima tahun penjara (atau bahwa itu hanya akan  menjadi  denda),  terdakwa  dapat  pembelaan  tawar-menawar  dengan  jaksa. Terdakwa  dihargai  dengan  pengurangan  pada  hukuman  dan  memiliki  kelebihan lainnya  (seperti  bahwa  terdakwa  tidak  membayar  biaya  pada  persidangan tersebut).Terdakwa harus menerima untuk mengaku bersalah atas dakwaan (bahkan jika plea bargaining menghasilkan putusan yang memiliki beberapa hal tertentu dalam
37
Department Publications-Ministry of Justice
of Georgia , dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain , diakses pada 17 Januari 2014. 38 Andi  Hamzah,  et.al. , Naskah  Akademik  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (Jakarta: 2011), h. 19.
39 How  does  the  italian  criminal  trial  work? dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain , diakses pada 17 Januari 2014.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 61
proses  kompensasi  lebih  lanjut),  tidak  peduli  seberapa  serius  dakwaan  itu.Kadang- kadang,  jaksa  setuju  untuk  mengurangi  dakwaan  atau  untuk  menjatuhkan  beberapa beberapa  dakwaan  dalam  pertukaran  untuk  pengakuan  bersalah  terdakwa,  sering untuk  pelanggaran  yang  lebih  rendah.Ketika  antara  jaksa  dan  terdakwa  telah mencapai  kesepakatan,  usulan  tersebut  diajukan  kepada  hakim,  selanjutnya  hakim dapat menolak atau menerima permohonan tawar).

## j. Plea bargaining di Polandia
Polandia mempraktekkan plea bargaining yang berbeda dari bentuk aslinya di Amerika  Serikat,  karena  dalam  negosiasi plea  bargaining mengharuskan  adanya keterlibatan  korban.Persetujuan  korban  menjadi  salah  satu  unsur  yang  utama,  dan sangat menentukan terjadinya kesepakatan.
Poland also adopted a limited form of plea bargaining, which is applicable only to minor felonies (punishable  by  n o  more  than  10  years  of  imprisonment).  The  procedure  is  called  “voluntary submission to a penalty” and allows the court to pass an agreed sentence without reviewing the evidence, what significantly shortens the trial. There are some specific conditions that have to be simultaneously met: (a) the defendant pleads guilty and proposes a penalty,(b) the prosecutor agrees,
-the victim agrees, (c)the court agrees. However, the court may object to the terms of proposed plea  agreement  (even  if  already  agreed  between  the  defendant,  victim  and  prosecutor)  and suggest changes (not specific but rather general). If the defendant accepts these suggestions and changes his penalty proposition, the court approves it and passes the verdict according to the plea agreement. In spite of the agreement, all the parties of the trial: prosecution, defendant and the victim as an auxiliary prosecutor (in Poland, the victim may declare that he wants to act as an  "auxiliary  prosecutor"  and  consequently  gains  the  rights  similar  to  official  prosecutor)  - have the right to appeal. 40
(Polandia juga mengadopsi plea bargaining, yang hanya berlaku untuk kejahatan kecil (dengan ancaman tidak lebih dari 10 tahun penjara).Prosedur ini disebut "penyerahan sukarela  untuk  hukuman"  dan  memungkinkan  pengadilan  untuk  menjatuhkan putusandengan  menyetujui  tanpa  meninjau  bukti,  secara  signifikan  dapat mewujudkan  persidanganlebih  cepat.  Ada  beberapa  kondisi  tertentu  yang  harus dipenuhi  secara  simultan:  (a)  terdakwa  mengaku  bersalah  dan  mengusulkan hukuman,  (b)  jaksa  setuju,  (c)  korban  setuju,  (d)  pengadilan  setuju.  Namun, pengadilan  dapat  menolak  ketentuan  perjanjian  permohonan  diajukan  (bahkan  jika sudah  disepakati  antara  terdakwa,  korban  dan  jaksa)  dan  menyarankan  perubahan (tidak  tertentu  melainkan  umum).Jika  terdakwa  menerima  saran  ini  dan  mengubah proposisi  hukumannya,  pengadilan  menyetujuinya  dan  melewati  putusan  sesuai dengan  kesepakatan  pembelaan.  Meskipun  perjanjian  tersebut,  semua  pihak pengadilan:  penuntutan,  terdakwa  dan  korban  sebagai  jaksa  tambahan  (di  Polandia, korban  dapat  menyatakan  bahwa  ia  ingin  bertindak  sebagai  "jaksa  tambahan"  dan karenanya  memperoleh  hak  yang  sama  dengan  resmi  JPU)  -  memiliki  hak  untuk mengajukan banding).
Dengan  melihat  perbandingan plea  bargaining pada  negara-negara  di  atas, dapat  diketahui  bahwa, plea  bargaining yang  diadopsi  negara-negara  tersebut  tidak selalu sama dengan yang berlaku di Amerika. Namun, secara mendasar pelaksanaan
40 Plea bargaining in Poland criminal procedures , dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain , diakses pada 17 Januari 2014.
62 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440.
teknis dalam plea bargaining system ini menimbulkan beberapa masalah. Zimring dan Frase menyebutkan beberapa masalah tersebut sebagai berikut:
1. Plea bargaining system in practice usually made the presentace reports and other investigatons into the back ground of the offender ineffective. (Sistem permintaan  keringanan  hukuman  dalam  prakteknya  biasanya menjadikan  laporan  dan  penyidikan  lainnya  pada  latar  belakang tertuduh tidak efektif) .
2. The informality and wide variation in practice among prosecutors and trial judge  regarding  plea  bargains  of  ten  cause  bewilderment  and  a  sense  of injustice  among  defendants. (Informalitas  serta  berbagai  variasi  dalam praktek di antara para jaksa dan Hakim sidang pengadilan mengenai permintaan  keringanan  hukuman  menyebabkan  kebingungan  serta rasa ketidakadilan di antara terdakwa).
3. Plea bargaining system gave the habitual and professional criminals to take full advantage to obtain leniency in sentencing, than the poor offenders who can  not  afford  a  legal  expert. (Sistem  permintaan  keringanan  hukum menjadikan  penjahat  professional  memanfaatkan  sepenuhnya  untuk rnernperoleh  keringanan  hukuman  daripada  terdakwa  yang  iniskin yang tidak mampu membayar ahli hukum).
4. The innocent defendant may plead guilty because of the fear thal he will be sentenced more harshly if he is convicted after trial or thal he will subjected to  damaging  publicity  because  repugnant  charge. (Terdakwa  yang  tidak bersalah  dapat  dijadikan  bersalah  karena  kekhawatiran  bahwa  dia akan  dihukum  lebih  berat  lagi  jika  dia  divonis  sesudah  sidang peradilan  atau  dia  merusak  publisitas  karena  tuduhan  yang  sangat tidak menyenangkan). 41
Kenyataan tersebut tidak berarti bahwa prosedur pelaksanaan sistem ini tidak memerlukan peninjauan atau perubahan. Pada tahun 1967usaha kearah restrukturisasi sistem plea bargaining telah dilakukan oleh satuan tugas yang dikenal sebagai President Commossion  on  Law  Enforcement  and  Criminal  Justice, yang  mengemukakan  alasan utama mengapa perlu diadakan suatu model administrasi plea negotiation yang dapat menghindarkan  pertentangan  antara  kepentingan  terdakwa  dengan  korban  ataupun masyarakat. Romli  Atamasasmita ,  menegaskan,  “Sehingga  dapat  diharapkan, seorang terdakwa yang nyata-nyata tidak bersalah dapat dicegah untuk tidak terjerat dalam sistem ini. 42
Dalam  dunia  ilmu  pengetahuan  (acara)  pidana  dewasa  ini  mengenai  dan mengakui  eksistensi  dua  sistem  yang  berbeda  dalam  penanganan  perkara  pidana, yakni  pertama  sistem accusatoir, dan  kedua  sistem inquisitoir. Sistem  yang  pertama
41 Zimring  dan  R.  Frase dalam Romli  Atmasasmita , Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme (Bandung: Binacipta, 1996) , h. 113-114. 42 Zimring  dan  R.  Frase dalam Romli  Atmasasmita , Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, h. 117.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 63
lebih  dikenal  sebagai “the Anglo - American model’ sedangkan  sistem  yang  kedua  lebih dikenal dan diagungkang di daratan Eropa, sehingga dikenal sebagai “the continental model”.
Dalam praktek peradilan,  sesungguhnya kedua sistem tersebut di atas tidak dapat  dilaksanakan  sepenuhnya  sehubungan  dengan  berbagai  hal  yang  timbul  dan tumbuh  dalam  pelaksanaannya.  Salah  satu  kesulitan  terbesar  dalam  pelaksanaan sistem accusatoir menyangkut  pembuktian,  sebagaimana  ditegaskan  oleh Mirjan Damaska , bahwa:
“One  such  belief,  frequently  voiced,  is  thal  the  rules  of  evidence  under  the  common  law adversary  system  of  barriers  to  conviction  than  do  corresponding  rules  in  the  non-adversary civil law system. This belief is then related to more a general feeling thal the higher evidentiary barricades to conviction somehow emanate from the very nature of adversary proceedings and thal  their  lowering  smacks  of  the  inquisitorial,  continental  procedure.” (Sekali  keyakinan tersebut  disuarakan,  aturan-aturan  bukti  dalam  hambatan-hambatan  sistem “adversary” kekuasaan hukum tidak tertulis pada putusan daripada aturan yang sama pada sistem hukum perdata yang “non adversary”. Keyakinan ini kemudian diartikan dengan  perasaan  umum  bahwa  semakin  tinggi  hambatan  pada  putusan bagaimanapun berasal dari sifat prosiding “adversary” itu juga dan bahwa perlakuan mereka dan prosedur kontinental yang sulit dan tidak menyenangkan). 43
Berdasarkan  kepada  beberapa  batasan plea  bargaining ,  dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Bahwa plea bargaining pada  hakekatnya  merupakan  negosiasi  antara pihak penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya.
b. Motivasi  negosiasi  tersebut  yang  paling  utama  ialah  untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.
c. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui yang dikehendaki penuntut umum atau pembelanya.
d. Keikutsertaan  Hakim  sebagai  wasit  yang  tidak  memihak  dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan. 44
Meskipun  praktek plea  bargaining telah  berlangsung  lama  sekali  dalam praktekpenanganan  perkara  pidana  di  Amerika  Serikat,  bahkan  telah  efektif menyelesaikan  95%  perkara  yang  masuk  pengadilan. Romli  Atmasasmita mengemukakan bahwa, dalam hal ini, tidak berarti bahwa sistem ini tidak mengalami persoalan baik dalam konsepsi ataupun pelaksanaannya, selanjutnya:
Permasalahan  yang  terjadi,  bukan  terletak  pada  apakah  sistem  ini  bermanfaat  bagi tertuduh  atau  untuk  masyarakat,  akan  tetapi  terletak  pada  bagaimana  kaitan  antara pernyataan tertuduh (akan kesalahannya) dengan peradilan itu sendiri dalam konteks tujuan akhir suatu proses penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang nyata-nyata bersalah.  Secara  konstitusional  (menurut  Konstitusi  Amerika)  sistem  ini  dianggap melemahkan  hak  untuk  melindungi  seseorang  terhadap  pernyataan  atau  pengakuan yang  dapat  merugikan  seseorang  di  muka  sidang  pengadilan,  dan  hak  untuk memperoleh  kesempatan  berhadapan  muka  dengan  para  saksi  atau  pihak  yang
43 Mirjan Damaska dalam, M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu , Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana, h. 50-51. 44 Romli Atmasasmita , Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Jakarta: Prenada Media, 2010) , h. 118.
menyampaikan pengaduan serta kesempatan memperoleh saksi yang menguntungkan  tertuduh.  Dengan  pernyataanya  itu,  tertuduh  telah  kehilangan kesempatannya untuk diadili oleh juri. 45
Dikaitkan dengan aturan khusus yang membolehkan plea bargaining, pada sisi yang  lainjustru  melemahkan  aturan  yang  ada  pada  konstitusi.  Walaupun  demikian, menurut  hemat  penulis, plea bargaining dengan  segala  konsepsi  dan  mekanismenya, tetap  membawa  pengaruhnya  positif  bagi  peradilan  pidana  di  Amerika  dan  negara lainnya,  sehingga  sampai  saat  ini,  sistem  ini  masih  dipertahankan,  dan  terus dikembangkan  dengan  tujuan  guna  menwujudkan  proses  penanganan  perkara dengan efisien dan cepat.

## Penutup
Terdapat  beberapa  perbedaan  prinsipil  yang  terdapat  pada  praktek  “Jalur Khusus”  dalam  RUU  KUHAP  dengan  berbagai  praktek plea  bargaining dibeberapa negara lain. Secara garis besar, perbedaannya terletak pada:
1. “Jalur  Khusus”  dalam  rumusan  Pasal  199  RUU  KUHAP  hanya  dapat digunakan pada perkara tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari  7  tahun  penjara  (sebagaimana  diatur  dalam  RUU  KUHP),  sedangkan dibeberapa  negara  yang  mengatur  praktek plea  bargaining mengatur  batas yang berbeda-beda , misalnya:
a. Amerika  Serikat,  Canada,  Inggris  dan  Wales:  dapat  digunakan  untuk mengadili  jenis  tindak  pidana  apapun,  tidak  terbatas  pada  lamanya ancaman pidana;
b. Polandia dan Rusia:  tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 10 tahun penjara;
c. Estonia: tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari  4 tahun penjara;
d. Italia:  tindak  pidana  yang  ancaman  pidananya  tidak  lebih  dari  5  tahun penjara;
e. India  dan  Pakistan:  tindak  pidana  yang  ancaman  pidananya  tidak  lebih dari 7 tahun penjara.
2. Secara  praktis,  “Jalur  Khusus”  dilakukan  dimuka  sidang  pengadilan, dilakukan secara sukarela oleh terdakwa dan tidaklah didasari atas negosiasi dan  tawar  menawar  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan.  Sedangkan plea bargaining dilakukan  di  luar  sidang  atau  sebelum  proses  perkara  masuk  ke pengadilan,  yang  dalam  hal  ini  Jaksa  diperkenankan  melakukan  negosiasi untuk menentukan berat ringannya pidana atau tuntutan tindak pidana yang akan ditujukan kepada terdakwa. Dalam praktek plea bargaining, kesepakatan untuk mengakui kesalahan yang diperoleh di luar sidang itulah yang menjadi dasar bagi hakim memutus perkara.
45 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif, h. 114.
3. Rumusan  “Jalur  Khusus”  dalam  RUU  KUHAP  masih  berorientasi  pada terdakwa (offender centered) dan hanya menguntungkan bagi pihak terdakwa saja, karena apabila seorang terdakwa telah mengaku bersalah dimuka sidang dan  hakim  menerima  pengakuan  tersebut,  maka  ia  berhak  memperoleh peringanan  pidana,  lalu  hak  korban  menjadi  tidak  diperhatikan.  Hal  ini berbeda  dengan plea  bargaining yang  diterapkan  di  Polandia  dan  Georgia, dimana  dalam  menentukan  dapat  “diterima”  atau  “ditolaknya”  suatu pengakuan  bersalah,  harus  melibatkan  korban  secara  langsung,  bahkan korban  dapat  meminta  Penuntut  Umum  untuk  melakukan  penuntutan  agar Terdakwa membayarkan ganti kerugian atas hak-hak yang terganggu akibat tindak pidana.

## Pustaka Acuan
Buku-buku Andi  Hamzah,  et.al. , Naskah  Akademik  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (Jakarta: 2011).
Asher  Flynn dan Kate  Fitz-Gibbon , Bargaining  with  Defensive  Homicide  Examining Victoria’s  Secretive  Plea  Bargaining  System  Post -Law  Reform (Melbourne University Law Review, 2011).
Black’s Law Dictionary With Pronounciations , Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990).
Darwi  Ginting , Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan  Adat (Jakarta:  BPHN, 2012).
John  Wesley  Hall,  Jr . Professional Responsibility in Criminal Defence Practice (Thomson West: 1996).
Mike  McConville and Chester  L  Mirsky , Jury  Trials  and  Plea  Bargaining:  A  True History (Portland: Hart Publishing, 2005)
M.  Syukri  Akub  dan  Baharudin  Baharu , Wawasan  Due  Process  of  Law  dalam  Sistem Peradilan Pidana (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).
M.  Yahya  Harahap , Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali (Jakarta:  Sinar Grafika, 2006).
OECD , Policy Roundtables Plea Bargaining/Sattlement on Cartel Case , 2006.
Peter  Charleton  SC dan Paul  Anthony  McDermott  BL , Constitutional  Implicatons  of Plea Bargain (Bar Riview, 2000).
Roeslan  Saleh , Beberapa  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif (Jakarta:  Aksara Baru, 1981)
Romli  Atmasasmita , Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer (Jakarta:  Prenada  Media, 2010).
------------------------- , Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme (Bandung: Binacipta, 1996).
Stephen C. Thaman , Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of Criminal Cases (Netherland: 2007).
Sudikno Mertokusumo , Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006).
Subekti , Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991). ---------, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Binacipta, 1977). Syaiful  Bakhri , Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana (Yogyakarta:  Total Media, 2009)
Timothi  Lynch , The  Case  Againts  Plea  Bargaining (Cato  Institute  Project  on  Criminal Justice, 2003).

## Artikel Internet
Nuzirwan , Alat  Bukti  Pengakuan  dan  Nilai  Pembuktiannya  dalam  Persidangan, diakses pada www.google.com pada 2 Juli 2013.
Dimas  Prasidi , Plea-Bargaining:  Sebuah  Jalan  Permisif  bagi  Keadilan ,  diakses  dari www.google.com pada 3 Juli 2013.
Arsul  Sani , Disgorgement  of  Profits”  Bagi  Korporasi  Penyuap ,  dikutip  dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af7905853711/disgorgement- of-profits pada 10 Desember 2013.
Plea bargaining in Poland criminal procedures , dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain , diakses pada 17 Januari 2014. Michael Mcspadden , The Plea:Interviews , dikutip dari
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/plea/interviews/mcsp adden.html , diakses pada 10 Desember 2013. Tom  Bawden , Analysis  :  the  Natwest  Three  Plea  Bargain,  Times  Online ,  28  November 2007, diunduh dari :
http://business.timesonline.co.uk/tol/ business/law/article2964329.ece Yekini  Abubakri  Olakulehin , The  Practice  of  Plea  Bargaining  and  its  effect  on  the  anti corruption crusade in Nigeria , dikutip dari
http://pappers/ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=1279003,  diakses pada 10 Desember 2013. Wikipedia The Free Encyclopedia, Plea Bargain, http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain diakses pada 15 Januari 2014.
Verdu-Jones dan Hatch , Plea bargaining in Canada, http://www.justice.gc.ca/eng/rp- pr/cj-jp/victim/rr02_5/p3_3.html , diakses pada 3 Januari 2014.