## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN

## OLEH : Yusnanik Bakhtiar, S.H., LL.M Universitas Negeri Padang

## Abstrak
Anak akan melakukan apa yang mereka liat dari orang dewasa. Orang tualah yang akan membentuk watak anak apakah akan menjadi baik atau kebalikannya anak akan menjadi jahat  bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  penjadi  seorang  pelaku  tindak  pidana.  Anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  tentu  saja  memerlukan  perlindungan  hukum  agar  hak  hak anak bisa terpenuhi dalam proses pemeriksaan khususnya pada tingkat penyidikan.
Rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan dan bagaimana perlindungan hukum  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  di  Polres  Siak  Kabupaten  Siak?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pada  tingkat  penyidikan  dan  perlindungan  hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak Kabupaten Siak.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa  perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana  di  Polres  Siak  sudah  sesuai  dengan  Undang  Undang  No.35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  atas  Undang  Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak. Perlindungan  hukum  ini  diantaranya  adalah  perlindungan  dari  segala  tindak  kekerasan dan  diskriminatif  serta  adanya  pendampingan  oleh  advokat  pada  pemeriksaan  perkara pada  tingkat  penyidikan.  Sebelum  dilakukan  penyidikan  maka  penyidik  dalam  hal  ini mengupayakan  diversi  dalam  penyelesaian  perkara  yang  dilakukan  oleh  anak.  Diversi adalah upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.
Kata Kunci : Perlindungan-Tindak Pidana-Anak

## A. PENDAHULUAN
Ada  pepatah  yang  mengatakan children  see  children  do .  Anak  anak  akan melakukan apa yang mereka liat. Anak adalah peniru ulung. Mereka akan meniru apa yang dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Oleh  sebab  itu  orang  tua  akan  mempengaruhi  karakter seorang  anak.  Orang  tua  lah  yang  akan  membentuk  watak  seorang  anak,  apakah menjadi baik atau malah sebaliknya.
Sebagai  peniru  tidak  jarang  anak  anak  mempunyai  perilaku  menyimpang  dan bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  akan  melakukan  tindak  pidana.  Dalam  menangani anak anak yang melakukan tindak pidana tentu saja akan berbeda dengan menangani orang dewasa yang melakukan tindak pidana.
Mengenai perlindungan terhadap anak anak yang tersangkut masalah hukum diatur di dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang Undang tersebut yang dikatakan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pengertian anak menurut Undang Undang ini tidak hanya  anak  yang  berusia  0  tahun  sampai  dengan  umur  18  tahun  saja,  bahkan  anak  yang masih  di  dalam  kandunganpun  masuk  dalam  pengertian  anak  dalam  Undang  Undang  ini dan mendapatkan perlindungan hukum. Disamping itu ada Undang Undang No.17 Tahun 2016  tentang  Penetepan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  No.1  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang  Undang  No.23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang.
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu upaya perlindungan  terhadap anak sangat penting mengingat anak  adalah  generasi  penerus  yang  mempunyai  masa  depan  yang  masih  panjang. Berdasarkan  latarbelakang  tersebut  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Pada Tingkat Penyidikan.
Tujuan  khusus  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  meneliti  Bagaimana  perlindungan hukum  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pada  tingkat  penyidikan  dan bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  di  Polres Siak Kabupaten Siak. Dengan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang tersangkut tindak pidana pada tingkat penyidikan khususnya di wilayah hukum Polres Siak.
Penelitian  ini  diutamakan  untuk  melihat  bagaimana  perlindungan  terhadap  anak anak yang tersangkut tindak pidana pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik di  Polres  Siak.  Dalam  tulisan  ini  peneliti  ingin  meneliti  apakah  ada  perlindungan  hukum terhadap anak anak yang tersangkut tindak pidana pada tingkat penyidikan di Polres Siak. Apa  saja  hak  hak  ada  yang  harus  dilindungi  dalam  proses  penyidikan  di  wilayah  hukum Polres Siak.
Dari  penelitian  ini  penulis  berharap  akan  mendapatkan  gambaran  secara  umum bagaimana  perlindungan  anak  yang  tersngkut  tindak  pidana  pada  tingkat  penyidikan khususnya di wilayah hukum polres Siak. Disamping itu mungkin akan berguna juga untuk pengembangan ilmu terutama ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan kriminologi.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Anak  adalah  generasi  muda  penerus  bangsa  yang  mana  marekalah  nantinya  yang akan  melanjutkan  cita  cita  bangsa.  Apabila  generasi  muda  baik  maka  akan  membawa kebaikan  baik  bagi  lingkungannya  maupun  bagi  negara.  Apabila  generasi  mudanya  rusak maka  akan  rusaklah  lingkungannya  maupun  negara.  Namun  sebagai  warga  negara,  anak anak  yang  tersangkut  tindak  pidana  tentu  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan perlindungan terutama pada semua tingkat pemeriksaan, khususnya tingkat penyidikan.
Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  atau  perbuatan  yang  terlarang  bagi  anak disebut  anak  nakal.  Baik  terlarang  bagi  Undang  Undang  maupun  peraturan  hukum  lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah  dipahami,  yakni  melanggar  ketentuan  dalam  peraturan  hukum  pidana  yang  ada. Misalnya melanggar Pasal Pasal yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)  atau  peraturan  hukum  pidana  lainnya  yang  tersebar  diluar  KUHP,  seperti  tindak pidana narkotika, tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya. 1 Pelanggaran Hukum yang dilakukan  oleh  anak  dapat  terjadi  baik  dari  kalangan  sosial  ekonomi  tinggi  menengah maupun bawah, oleh karena tidak terpenuhinya dengan wajar kebutuhan anak baik secara jasmani maupun rohani. 2
Untuk  memfasilitasi  penyelenggaraan  perlindungan  hak  anak  dalam  proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah merubah Undang Undang No.3 tahun 1997 tentang  pengadilan  anak  menjadi  Undang  Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya.  Sedangkan  penyidik  adalah  Pejabat  Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang karena diberi wewenang  khusus  oleh  Undang  Undang  untuk  melakukan  penyidikan.  Penyidik  dibantu oleh penyidik pembantu.
1 Darwin Prints, Hukum Anak Indonesia , Citra Aditya Bakti Bandung, 2003, hlm 36.
2 Sontan Merauke Sinaga dan Elvi Zahara Lubis, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak, Jurnal Mercatoria Vol.3 No.1.
Serangkaian  tindak  penyidik  tersebut  dilakukan  untuk  mengumpulkan  bukti  bukti tindak  pidana  yang  dilakukan  khususnya  dilakukan  oleh  anak  anak.  Dalam  Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  di  jelaskan  bagaimana  perlindungan  yang  diberikan  kepada  anak khususnya anak anak yang tersangkut tindak pidana.
Dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  anak,  penyidik  akan  berhadapan  dengan anak  langsung.  Berhadapan  dengan  anak  tentu  akan  berbeda  ketika  berhadapan  dengan orang  dewasa.  Dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  anak  anak  tentu  faktor  psikologi anak  akan  menjadi  prioritas  penyidik  dalam  melakukan  penyidikan  tersebut,  bagaimana bersikap  dan  menghadapi  anak  anak  sehingga  dalam  melakukan  tindakan  tidak menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak anak.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 3
Jenis  penelitian  dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang.  Dilihat  dari  sudut sifatnya,  dikenal  adanya  penelitian eksploratoris (menjelajah),  penelitian deskriptif dan penelitian  yang  bersifat eksplanatoris . 4 Penelitian eksploratoris dilakukan  apabila pengetahuan  tentang  suatu  gejala  yang  akan  diselidiki  masih  kurang  sekali  atau  bahkan tidak  ada.  Penelitian  semacam  itu  disebut feasibility study yang  bermaksud  untuk memperoleh  data  awal.  Penelitian deskriptif dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang
3 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35
4 Soejono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum , UI Pers, Jakarta, hlm 9.
seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya,  maksudnya  adalah terutama  untuk  mempertegas  hipotesa-hipotesa,  agar  dapat  membantu  di  dalam memperkuat  teori-teori  lama,  atau  dalam  kerangka  menyusun  teori-teori  baru.  Apabila pengetahuan  tentang  suatu  masalah  sudah  cukup  maka,  sebaiknya  dilakukan  penelitian eksplanatoris untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu. 5
Apabila  dilihat  dari  sudut  bentuknya,  maka  penelitian  terbagi  ke  dalam  penelitian diagnostik, penelitian perspektif ,  penelitian evaluatif .  Penelitian diagnostik merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab- sebab terjadinya  suatu  gejala  tertentu.  Penelitian perspektif di  maksudkan  untuk  mendapatkan saran-saran  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  tertentu. Penelitian evaluatif pada  umumnya  dilakukan  apabila  seseorang  ingin  menilai  program- program yang dijalankan. 6
Penelitian  dari  sudut  tujuannya  dibedakan  ke  dalam  penelitian fact finding, penelitian problem  indentification, penelitian problem  solution .  Ketiga  jenis  penelitian  di atas  pada  dasarnya  merupakan  penelitian  yang  berkelanjutan,  dimana  penelitian fact finding merupakan  langkah  awal  untuk  menemukan  faktanya,  kemudian  dilanjutkan dengan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menemukan  masalah  ( problem  indentification ), dan akhirnya dilakukan penelitian untuk mengatasi masalah ( problem solution ). 7
Berdasarkan  sudut  penerapannya  dapat  dibedakan  antara  penelitian  dasar/  murni, penelitian  yang  berfokuskan  masalah,  dan  penelitian  terapan. 8 Penelitian  murni  biasanya digunakan  untuk  pengembangan  ilmu  itu  sendiri  atau  teori  maupun  untuk  keperluan pengembangan metode penelitian. Penelitian yang berfokus pada masalah berkaitan antara
5 Ibid , hlm 10
6 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 28.
7 Ibid , hlm 29.
8 Ibid
bidang  teori  dengan  bidang  praktis,  dimana  masalah-  masalah  ditentukan  atas  dasar kerangka  teoritis,  yang  sebenarnya  menghubungkan  antara  penelitian  murni  dengan penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang tujuannya untuk memecahkan masalahmasalah  kemasyarakatan  yang  sifatnya  praktis. 9 Soejono  Soekanto 10 berpendapat bahwa,  dari  sudut  tujuan  penelitian  hukum  sendiri  terdapat  penelitian  hukum  hukum normatif  dan  penelitian  hukum  sosiologis/  empiris.  Penelitian  hukum  normatif mencakup penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian terhadap  taraf sinkronisasi hukum,  penelitian  sejarah  hukum,  penelitian  perbandingan hukum.  Penelitian  hukum  sosiologis/  empiris  terdiri  dari  penelitian  terhadap  identifikasi hukum  (tidak  tertulis)  dan  penelitian  terhadap  efektivitas  hukum.  Jenis  penelitian  di  atas merupakan  jenis  penelitian  yang  ditinjau  dari  berbagai  sudut  pandang.  Penelitian  ini termasuk  ke  dalam  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  yang  menggambarkan  tentang bagaimana  perlindungan  yang  diberikan  kepada  anak  anak  di  tingkat  penyidikan khususnya di wilayah hukum Polres Siak.
Data dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau data dasar ( primary  da ta  atau basic  data ),  sedangkan  data  dari  bahan  pustaka  dinamakan  data sekunder  ( secondary  data ).  Data  primer  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama,  yakni perilaku  warga  masyarakat  melalui  penelitian.  Data  sekunder,  antara  lain  mencakup dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil  penelitian  yang  berwujud  laporan,  buku harian. 11
Data sekunder yang sudah berbentuk jadi seperti data yang berbentuk dokumen dan publikasi dibagi ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
9 Soejono Soekanto, Op cit , hlm 10.
10 Ibid
11 Soerjono Soekanto, Op Cit , hlm 11
tersier.  Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  seperti  Undang- Undang  dan  putusan  hakim. 12 Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  yang  terdiri  dari  berbagai  buku, hasil  penelitian  dan  pendapat  hukum  yang  berhubungan  dengan  penulisan  tesis. 13 Bahan hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang  memberi  petunjuk  atau  penjelasan  bahan  hukum primer  dan  sekunder  seperti  kamus  hukum,  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  dan ensiklopedia. 14
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh melalui  wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  dimana  penelitian  ini  akan dilakukan,  pada  penelitian  ini  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  penyidik  di  Polres Siak.  Data  sekunder  diperoleh  berdasarkan  :  (1).  Bahan  hukum  primer  berupa  Kitab Undang-  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-  Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang  Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak.  Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang Undang No. 17 Tahun 2016  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  No.  1  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang  Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  menjadi  Undang  Undang.  (2).  Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari berbagai  buku,  hasil  penelitian.  (3).  Bahan  hukum  tersier  terdiri  dari  Kamus  Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Penelitian memfokuskan objek lokasi penelitian pada Polres Siak di Kabupaten Siak. Subjek dari penelitian ini terdiri dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini terdiri Penyidik yang ada di Polres Siak.
12 Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, Penelitian Hukum Normatif , RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 12.
13 Ibid , hlm 13.
14 Ibid, hlm 13.
Penelitian  ini  mengambil  data  dengan  menggunakan purposive  sampling  design . Pengambilan  data  dengan  menggunakan Purposive  sampling  design didasarkan  pada pertimbangan-  pertimbangan  sebagai  berikut  :  (1).  Penyidik  sebagai  sampel  penelitian yang  melakukan  penyidikan  terhadap  anak  anak  yang  tersangkut  tindak  pidana.  (2).  Tata cara  ini  tidak  mengikuti  suatu  seleksi  secara  random,  sehingga  lebih  mudah  dan  biaya murah.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara : (a).  Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  data  primer  dan  data  sekunder.  (b).  Penelitian kepustakaan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  data  sekunder  yang memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. 15
Dalam penelitian dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen  atau  studi  pustaka,  pengamatan  atau  observasi  dan  wawancara atau interview . 16
Disamping itu juga terdapat daftar pertanyaan /kuisioner sebagai alat pengumpul data.
Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis  dengan  mempergunakan  “ content  analysis ”.  Pengamatan  sebagai  alat  pengumpul data  biasanya  dipergunakan,  apabila  tujuan  penelitian  hukum  yang  bersangkutan  adalah mencatat  perilaku  (hukum)  sebagaimana  terjadi  di  dalam  kenyataan.  Tujuan  pengamatan adalah terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan, serta untuk  memahami  perilaku  tersebut.  Wawancara  dipergunakan  dengan  tujuan-tujuan sebagai  berikut  :  memperoleh  data  mengenai  persepsi  manusia,  mendapatkan  data mengenai  kepercayaan  manusia,  mengumpulkan  data  mengenai  perasaan  dan  motivasi seseorang  (atau  mungkin  kelompok  manusia),  memperoleh  data  mengenai  perilaku  pada
15 M syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 99, 101.
16 Soerjono Soekanto , Op  cit , hlm 66
masa  lampau,  mendapatkan  data  mengenai  perilaku  yang  sifatnya  sangat  pribadi  atau sensitif. 17 Daftar  pertanyaan/kuisioner  adalah  suatu  yang  berisikan  sejumlah  pertanyaan tentang sesuatu hal atau sesuatu bidang yang disampaikan secara tertulis.
Untuk  mendukung  penelitian  hukum  normatif  empiris  ini,  alat  yang  dipergunakan dalam memperoleh  data  dalam  penelitian  deskriptif  ini  adalah:  (1).  Studi  dokumen,  yaitu mengkaji berbagai bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun  bahan  tersier  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  pokok  yang  diteliti  guna memperkuat analisis data sekunder. (2). Wawancara, yaitu melakukan wawancara terhadap narasumber  dengan  serangkaian  pertanyaan  yang  disusun  secara  terstruktur  dan  tidak terstruktur atau menggunakan kombinasi keduanya,  yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang berkompoten untuk memberikan jawaban tentang  perlindungan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pada  tingkat penyidikan . (3).  Daftar  pertanyaan/kuisioner  adalah  suatu  yang  berisikan  sejumlah pertanyaan  tentang  sesuatu  hal  atau  sesuatu  bidang  yang  disampaikan  secara  tertulis. Kuisioner ditujukan kepada responden untuk menjawab permasalahan yang ada.
Penelitian  ini  menggunakan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Penulis  melakukan wawancara  kepada  penyidik  di  Polres  Siak.  Pada  dasarnya  analisis  data  dapat  dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif .  Namun  demikian  tidak  jarang  data kualitatif digabung dengan  data kuantitatif .  Pengolahan,  analisa  dan  konstruksi  data  secara kualitatif dan kuantitatif, pada hakekatnya merupakan dua cara yang saling melengkapi. 18
Pengumpulan  data  bersifat kualitatif, data  yang  dikumpulkan  hanya  sedikit  dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu
17 Ibid , hlm 21, 67
18 Soerjono Soekanto , Op  cit , hlm 69.
struktur  klasifikasi.  Sifat  data  yang  yang  dikumpulkan  berjumlah  besar,  mudah dikualifikasi ke dalam kategori-kategori, maka analisa yang dipakai adalah kualititatif .
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  empiris  yang  memandang hukum  sebagai  fenomena  sosial  dan  dalam  menganalisa  kasus  menggunakan  analisis secara kualititatif .

## D. HASIL PENELITIAN
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Perlindungan  ini  juga  berlaku  bagi  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  di tingkat penyidikan.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  meliputi perlindungan  terhadap  anak  yang  menjadi  pelaku  pada  tingkat  penyidikan.  Hal  ini bertujuan  untuk  supaya  anak  tidak  menjadi  trauma,  sehingga  anak  akan  mampu menceritakan  kronologi  kejadian  tindak  pidana  yang  dilakukannya  kepada  penyidik  dan penyelidik.  Sebelum  dilakukan  penyidikan  terhadap  anak  biasanya  penyidik  akan melakukan  upaya  diversi. Diversi merupakan  pengalihan  penyelesaian  perkara anak  dari proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana,  sebagaimana  disebut  dalam Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.  Dalam  Pasal  1  Angka  2  yang  dikatakan  dengan Anak  yang  Berhadapan dengan  Hukum  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban tindak  pidana,  dan  anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana.  Sedangkan  Anak  yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur
12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana, hal ini dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
Sistem  peradilan  pidana  anak  ini  dilaksanakan  berdasarkan  asas  perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak,  pembinaan  dan  pembimbingan anak,  proposional,  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir, penghindaran pembalasan. Asas ini juga berlaku bagi anak yang berkonflik dengan hukum, terutama dalam hal asas perlindungan pada proses penyidikan di Kepolisian. Dalam hal ini anak juga berhak untuk didampingi dalam menjalani proses penyidikan tersebut. Sebelum dilakukan  penyidikan  lebih  lanjut,  ada  upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  dalam menyelesaikan  perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  yaitu  upaya  diversi.  Upaya diversi  ini  bertujuan  untuk  (1).  Mencapai  perdamaian  antara  anak  dan  korban,  (2). Menyelesaikan  perkara  anak  diluar  proses  peradilan,  (3).  Menghindarkan  anak  dari perampasan  kemerdekaan,  (4).  Mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi,  (5). Menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak. Upaya diversi ini wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.
Pasal  59  ayat  (1)  Undang  Undang  No.35  Tahun  2014  Pemerintah,  Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan  khusus  kepada  anak.  Di  dalam  ayat  (2)  huruf  b  perlindungan  khusus diberikan  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Upaya  yang  dapat  dilakukan dalam  memberikan  perlindungan  khusus  di  jelaskan  di  dalam  Pasal  59  A  huruf  d  yaitu pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  proses  peradilan  termasuk  di dalamnya pada proses penyidikan di tingkat Kepolisian.
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Polres  Siak,  maka  penulis  mendapat keterangan bahwa anak yang tersangkut tindak pidana mendapat mendapat perlindungan di tingkat penyidikan. Hal ini juga sesuai dengan Undang Undang No.35 tahun 2014 Pasal 59 ayat (2) huruf b dan Pasal 59  A huruf d. Dalam hal pemberian perlindungan terhadap anak terutama  di  tingkat  penyidikan  sudah  dilakukan  sebagaimana  mestinya.  Bripka  Restu sebagai penyidik anak di Polres Siak mengatakan bahwa penyidik dalam penyidikan selalu berkoordinasi  dengan  lembaga  terkait  dalam  hal  ini  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  cabang  siak  untuk  mendampingi  anak yang  tersangkut  tindak  pidana.  Sebelum  dilakukan  penyidikan  biasanya  penyidik  akan mengupayakan diversi terlebih dahulu.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Polres  Siak  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pemberian  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  tersangkut  perkara  pidana  sudah dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  dan  sebelum  dilakukan  penyidikan  dilakukan  dulu upaya diversi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal,  2004, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Marzuki,  Mahmud,  Peter,  2005, Penelitian  Hukum, Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Prints, Darwin, 2003, Hukum Anak Indonesia , Citra Aditya Bakti Bandung.
Syamsudin,  M  200, Operasionalisasi  Penelitian  Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Soekanto,  Soejono  dan  Mamuji,  Sri,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif ,  RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Soekanto, Soejono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum , UI Pers, Jakarta.
Sinaga,  Merauke,  Sontan  dan  Lubis,  Zahara,  Elvi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Yang  Melakukan  Kejahatan  dalam  Persidangan  Anak, Jurnal Mercatoria Vol.3 No.1.
Undang  Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  No.  23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang  Undang  No.  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang  Undang  No.  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.