Analisis Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pidana

## Wahyu Timur
wahtimur@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

## Abstrak
Rahasia  dagang,  informasi  yang  tidak  diketahui  oleh  umum  di  bidang teknologi  dan/atau  bisnis,  mempunyai  nilai  ekonomi  karena  berguna  dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang sehinga muncul pertanyaan, apakah perlindungan rahasia dagang sudah efektif ? karena berkaca  kasus  kasus  sengketa  PT.    Basuki  Pratama  Engineering  Dengan  PT Hitachi  Construction  Machinery  Indonesia  bahwa  seringkali  terjadi  gesekan antara kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan karyawan.
Penelitian  menggunakan  metode  yuridis  empiris  yang  bertumpu  pada  data literasi dimana pendekatan yang digunakan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan Hukum Pidana memandang penerapan Sanksi Pidana  Terhadap    Pelanggaran  Rahasia  Dagang  terutama  terkait  dengan Efektifitas  Pemidanaannya  sehingga  Perlu  dilakukan  Reevaluasi  Terhadap Peraturan  Pemidanaan  ini.  Disini  menggunakan  tolak  ukur  kriminalisasi  yang dikemukakan  sudarto  sebagai  tolak  ukur  efektifitas  penerapan  sanksi  pidana pada tindak pelanggaran Rahasia Dagang ( tujuan Hukum Pidana, kerugian yag ditimbulkan,  Cost  and  benefit,  dan  kemampuan  aparat  penegak  hukum  )  dan seperti dapat dilihat walaupun dalam hal tujuan hukum pidana sudah memenuhi syarat namun dalam hal kerugian yang ditimbulkan  terlihat dalam kasus kasus sengketa  PT.    Basuki  Pratama  Engineering  Dengan  PT  Hitachi  Construction Machinery  Indonesia  bahwa  seringkali  terjadi  gesekan  antara  kepentingan perusahaan  dengan  kesejahteraan  karyawan  untuk  itu  perlu  adanya  batasan yang  tegas  agar  peusahaan  tidak  bisa  sewenang  wenang  memonopoli Intellectual  Property  karyawannya  dan  untuk  itu  peran  dari  akademisi  sangat diperlukan dalam memberi masukan yang seharusnya kepada pembuat undang undang  maupun  memberikan  pendidikan  kepada  masyarakat  akan  pentingnya hal tersebut.
Kata Kunci : Analisis, Efektifitas, Rahasia Dagang, Pidana.

## Abstract
Trade secrets, information that is unknown to the general public in the field of technology and / or business, has economic value because it is useful in business activities,  and  kept  secret  by  the  owner  of  Trade  Secret  so  that  the  question arises,  whether  the  protection  of  trade  secret  is  effective?  because  the  case mirror  case  of  dispute  PT.  Basuki  Pratama  Engineering  With  PT  Hitachi Construction  Machinery  Indonesia  that  there  is  often  a  friction  between  the interests of the company with the welfare of employees.
The research used empirical juridical method based on data literation where the approach method used is qualitative.
The  results  of  the  study  show  that  the  Penal  Code  views  the  application  of Criminal  Sanctions  Against  Trade  Secret  Violations,  especially  related  to  the Effectiveness  of  its  Criminalization,  so  that  Reevaluation  of  the  Penal  Code  is necessary. Here using the benchmark of criminalization which was presented by Sudarto as a measure of the effectiveness of the application of criminal sanctions on the acts of violation of Trade Secret (the purpose of Criminal Law, the losses incurred, Cost and benefit and the ability of law enforcement officers) and as can be seen even in the case of criminal law objective is eligible but in the event of any  losses  incurred  in  the  case  of  the  dispute  PT.  Basuki  Pratama  Engineering With PT Hitachi Construction Machinery Indonesia that there is often a friction between the interests of the company and the welfare of employees for it needs a  firm  limitation  so  that  the  company  can  not  arbitrarily  monopolize  the Intellectual Property of its employees and for that role of academics is needed in providing input that should be lawmakers and provide education to the public about the importance of it.
Keywords : Analysis, Effectivity, Trade Secret, Penal.
A. LATAR BELAKANG Rahasia dagang bukanlah konsep  hukum  baru  di  hukum Indonesia. dalam wujud perlindungan  persaingan  curang,
ia  diatur  dalam  pasal  1365  Kuh. Perdata  dan  KUHP.  Serta  dalam Undang-undang  Nomor   5  tahun 1999  tentang  Larangan  Praktik
Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat.  Namun  UU  ini mengecualikan  perjanjian  yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual
Pengaturan  secara  khusus baru  muncul  dalam  Undang- undang  nomor  30  tahun  2000 tentang  Rahasia  Dagang  yang dimaksudkan untuk
mengakomodasi kepentingan
perusahaan/investor  yang  ingin tetap menjaga
kerahasiaan formula, metode, atau invensinya. Karena  kalau  yang  bersangkutan meminta  paten  dari  negara,  dia harus  membuka  semua  rahasia invensi.  Misalnya,  Pada  saat  ini usia  Coca  Cola  sudah  lebih  dari 100  tahun,  hak  ini  karena formulanya dilindungi dengan rahasia dagang
Rahasia  dagang,  informasi yang  tidak  diketahui  oleh  umum di  bidang  teknologi  dan/atau bisnis,  mempunyai  nilai  ekonomi karena  berguna  dalam  kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh  pemilik  Rahasia  Dagang. Lingkup  perlindungan  rahasia dagang meliputi metode produksi,  metode  pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. sesuai dengan namanya, rahasia dagang berkaitan  erat  dengan  kegiatan perdagangan  (  ekonomi  )  yang tentu  saja  merupakan  perkara perdata. Namun dalam prakteknya  sebagaimana  dapat dilihat  dalam  pasal  17  UU  no  30 Tahun  2000  terdapat  ketentuan pidana sebagaimana yang memang sebagian besar peraturan  perundang  undangan lainnya seringkali mencantumkan
peraturan  pidana  sehingga  kesan bahwa  pengenaan  sanksi  pidana sebagai ultimum  remidium tidak lagi ada.
Di  satu  sisi  adalah  suatu  hal baik  dengan  dicantumkannya sanksi pidana disetiap pelanggaran  terhadap  ketentuan undang undang yakni terwujudnya ketertiban dan keamanan  masyarakat.  Namun perlu  diingat  juga  bahwa  tidak lantas  semua  disamaratakan. Dalam  undang  undang  rahasia dagang  (UURD  )  ini  misalnya, dengan  memasukkan  ketentuan pidana  yang  tidak  hanya  denda namun  juga  penjara  penulis merasa  hal  itu  sangat  tidak relevan mengingat ini merupakan perkara perdata yang seharusnya masuk ke ranah pengadilan niaga namun entah mengapa dimasukkan ke dalam kewenangan  pengadilan  negeri  ( pasal 11 ayat (2) UURD ). Dari definisi pasal pelanggaran rahasia dagang sebagaimana  dicantumkan  dalam pasal  13  dan  14  UURD  akan menjadi permasalahan yang menarik  bila  dikaji  dari  segi ketenagakerjaan, karena pengetahuan rahasia dagang yang pada dasarnya berupa pengetahuan  know-how  yang tentu  saja  diketahui  atau  bahkan
dikembangkan karyawan perusahaan  ketika  bekerja  di perusahaan tersebut. permasalahan  muncul  ketika karyawan  tersebut  pindah  ke perusahaan  lain  dan  dengan “pengetahuan”  yang  dia  dapat dan  dia  anggap  sebagai  miliknya dia  gunakan  di  perusahaan  yang baru  untuk  menghidupi  dirinya dan hal ini kemudian dipermasalahkan dimana perusahaan yang lama mengklaim pengetahuan tersebut sebagai property nya, sebagaimana  dapat  dilihat  pada contoh kasus sengketa PT.  Basuki
Pratama  Engineering  Dengan  PT Hitachi  Construction  Machinery Indonesia.

## B. POKOK PERMASALAHAN
Permasalahan  diatas  menarik sekali  untuk  dikaji  bila  dikaitkan dengan  hukum  ketenagakerjaan dan  juga  dari  kacamata  hukum pidana  yaitu  perlunya  dievaluasi mengenai  pengaturan  hukum pidana dalam
pelanggaran
Rahasia  dagang,  berangkat  dari itu  penulis  mencoba  mengangkat tema  ini  ke  dalam  karya  tulis dengan  judul  “Analisis  Efektifitas Perlindungan  Rahasia  Dagang Dalam Perspektif Pidana” dengan perumusan  masalah  yang  akan
dikaji  dalam  karya  tulis  ini  ialah sebagai berikut :
1.    Bagaimana  Pelaksanaan Perlindungan Rahasia Dagang di indonesia ? 2.    Apakah  Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia Berdasarkan Perspektif  Hukum  Pidana Sudah Efektif ?  ?

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan Perlindungan Rahasia Dagang di indonesia
Sebelum  membahas  lebih  jauh mengenai  Efektifitas  Pengaturan Rahasia  Dagang  ada  baiknya  bila kita  mengetaui  dari  dari  rahasia dagang  itu  sendiri.  Menurut Undang-Undang  No.  30  Tahun 2000  tentang  Rahasia  Dagang (UURD), khususnya pasal 1 angka 1  menyatakan  bahwa  “ Rahasia Dagang  adalah  informasi  yang tidak  diketahui  oleh  umum  di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai  nilai  ekonomi  karena berguna  dalam  kegiatan  usaha, dan  dijaga  kerahasiaannya  oleh pemilik
Rahasia Dagang. ” Sedangkan yang dimaksud dengan  hak  Rahasia  Dagang adalah  hak  atas  Rahasia  Dagang
yang timbul berdasarkan
Undang-Undang Rahasia Dagang.
Berdasarkan  pengertian  di atas,  maka  kita  bisa  melihat bahwa  Rahasia  Dagang  adalah sebuah  informasi  yang  sangat berharga untuk perusahaan, karenannya harus dijaga kerahasiaannya. Keberhargaan informasi  ini,  karena  informasi tersebut  dapat  mendatangkan keuntungan  ekonomis  kepada perusahaan.
Pengaturan  tentang  rahasia dagang  di  Indonesia  masih  baru.
Dasar  dari  pengaturan  ini  adalah diratifikasinya Agreement Establishing  the  World  Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagang Dunia atau WTO)   yang  mencakup  juga Agreement  on  Trade  Related Aspects  of  Intellectual  Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan  Undang-Undang   No.  7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur tentang  rahasia  dagang.  Di Indonesia  rahasia  dagang  diatur pertama  kali  melalui  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2000 Tentang  Rahasia  Dagang.  Pada awalnya  perlindungan  hukum menyangkut
segala bentuk praktek-praktek persaingan tidak sehat  telah  diatur  oleh  rambu- rambu  dan  norma-norma  pada
Pasal 1365 KUHPerdata   dan   Pasal  382  bis KUHP. Namun kemudian menjadi masalah  setelah  tentang  hal  itu dikemas sebagai produk kekayaan  intelektual.   Ini  berarti konsep unfair competition sebagai  hukum  yang  bersifat umum  lebih  dipersempit  atau difokuskan  kepada   hukum  yang melindungi adanya praktek curang bermotif komersial. Kebutuhan  itu  diformulasikan dalam  Undang-Undang  No.  30 Tahun  2000  Tentang  Rahasia Dagang.  Secara  umum  dapat dikatakan  bahwa  undang-undang rahasia dagang ini juga melengkapi Undang-Undang No. 5 Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Ada 3 perbedaan pokok antara Rahasia  Dagang  dengan  bentuk HKI  lainnya  seperti  hak  cipta, paten dan merek. Ketiga perbedaan  itu  dapat  diuraikan sebagai berikut 58 :
a)     Bentuk  HKI  lain  tidak bersifat  rahasia.  Bentuk HKI lain mendapat perlindungan karena merupakan sejenis 58 H.  OK.  Saidin,  S.H.,  M.  Hum.  1995. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual  Property  Rights) .  Jakarta  : Rajawali Pers. hlm. 453
kekayaan  yang  dimiliki orang lain. Memang, kecuali  kalau  informasi mengenai suatu penemuan diungkapkan, perlindungan  paten  tidak dapat diperoleh dari negara.  Kalau  karya-karya yang  dilindungi  hak  cipta atau  sebuah  merek  tidak digunakan  secara  umum, maka  tidak  ada  nilai komersialnya. Rahasia Dagang mendapat perlindungan  karena  sifat rahasianya  menyebabkan informasi  itu  bernilai. Rahasia  Dagang  terdiri informasi yang hanya bernilai  komersial  kalau kerahasiannya tidak hilang. b)    Rahasia  Dagang  mendapat perlindungan meskipun tidak  mengandung  nilai kreativitas  atau  pemikiran baru.  Yang  penting  adalah Rahasia  Dagang  tersebut tidak  diketahui  secara umum.  Misalnya,  sebuah sistem  kerja  yang  efektif, barangkali  tidak  begitu kreatif,  tetapi  keefektifan dan kerahasiaannya menyebabkan informasi itu bernilai komersial. c)     Bentuk  HKI  lain  selalu berupa  bentuk  tertentu yang dapat ditulis, digambar  atau  dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Rahasia Dagang tidak semestinya  ditulis.  Yang penting,  bukan  bentuk tulisan  atau  pencatatan informasi  yang  persis, tetapi penggunaan konsep, ide  atau  informasinya sendiri yang dapat diberikan  kepada  pihak lain  secara  lisan.  Hal  ini berbeda dengan hak paten atau merek.
Meskipun ada perbedaan antara  Rahasia  Dagang  dengan bentuk  HKI  lainnya,  akan  tetapi dari  perbedaan  tersebut  ternyata masih  ada  hubungan  tumpang tindih.  Hubungan  tumpah  tindih ini,  sangat  jelas  dalam  hal  paten. Kalau sebuah perusahaan mempunyai  suatu  penemuan, mereka  dapat  memilih  antara menjaga kerahasiaan dari prinsip yang mendasari penemuan tersebut atau mempatenkan penemuan  itu.  Kalau  perusahaan tersebut  memilih  untuk  menjaga kerahasiaan penemuannya, informasi itu mendapat perlindungan  hukum  selama
kerahasiaannya  tidak  hilang.
Sebaliknya  apabila  perusahaan tersebut memilih untuk mempatenkan penemuan-nya, maka sifat kerahasiaannya hilang, namun perusahaan tersebut memperoleh  perlindungan  paten selama  jangka  waktu  terbatas. Selama  masa  berlaku  paten berakhir,  perlindungan  untuk penemuan  tersebut  juga  hilang. Bagaimanapun  juga,  pemegang hak atas paten diberikan jaminan perlindungan selama masa berlaku yang terbatas, perlindungan dari hukum Rahasia Dagang  juga  membawa  risiko bahwa hak itu akan hilang sejalan dengan hilangnya sifat kerahasiaan informasi tersebut. Namun demikian, untuk penemuan yang mudah dibongkar  atau  dianalisis  dan diproduksi  ulang,  perlindungan paten  adalah  jenis  perlindungan yang  lebih  aman,  meskipun  ada jangka  waktu  perlindungan  yang terbatas.  Tentu  ini  tidak  menjadi soal,  manakala  langkah  invensi dapat  dilakukan  secara  terus- menerus terhadap paten tersebut sehingga  ketika  hak  itu  akan berakhir sudah dapat dimintakan paten baru.
Subjek  hak  atas  Rahasia Dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri.  Pemilik  Rahasia  Dagang
dapat menggunakan dan memanfaatkan  Rahasia  Dagang tersebut maupun mencegah pihak lain  untuk  menggunakannya. Akan  tetapi,  seperti  halnya dengan  jenis  HKI  lain,  si  pemilik juga  boleh  memberi  lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang itu selama  jangka  waktu  tertentu, melalui perjanjian lisensi. Perjanjian  lisensi  menimbulkan kewajiban  bagi  si  penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya.
Kebutuhan  akan  perlindungan hukum  terhadap  Rahasia  Dagang sesuai  pula  dengan  salah  satu ketentuan  dalam Agreement  on
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World Trade  Organization  on  Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana  telah  diratifikasi oleh  Indonesia  dengan  UU  No.  7 Tahun 1994. Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi  baru  yang  meskipun diperlakukan  secara  rahasia, tetap  mendapat  perlindungan hukum,  baik  dalam  rangka kepemilikan, penguasaan,
maupun  pemanfaatannya  oleh penemunya.  Untuk  mengelola administrasi  Rahasia  Dagang, pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia  c.q.  Direktorat  Jenderal Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual untuk  melakukan  pelayanan  di bidang   Hak  Atas  Kekayaan Intelektual. Undang-Undang Rahasia Dagang  No.  30  Tahun  2000 memberikan lingkup perlindungan  Rahasia  Dagang yaitu  meliputi  metode  produksi, metode pengolahan, metode penjualan,  atau  informasi  lain  di bidang  teknologi  dan/atau  bisnis yang  memiliki  nilai  ekonomi  dan tidak  diketahui  oleh  masyarakat umum.
Suatu  Rahasia  Dagang  akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut sejatinya 59 : ·         Bersifat rahasia, maksudnya bahwa  ide  baru  yang bermanfaat  untuk  meraih keuntungan ekonomi bernilai  strategis  dalam menghadapi  pesaing  dan prospek  perusahaan  yang cukup baik melalui
59 Etty  Susilowati,  Hak  Kekayaan  Intelektual Dan Lisensi Pada HKI, Hal 130 ; UNDIP Press, 2013.
pengembangan proses produksi dan pemasaran. · Informasi Tersebut termasuk lingkup perdagangan dan perindustrian. Pada lingkup perindustrian menyakup aspek teknologi. Sedangkan pada lingkup perdagangan termasuk  aspek  tata  niaga dan  nilai  yang  besifat rahasia tersebut. Dalam ranah HKI pada dasarnya perlindungannya berintikan  pengakuan  terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati  kekayaan  itu  dalam waktu  tertentu.  Artinya  selama waktu  tertentu  pemilik  atau pemegang  hak  atas  HAKI  dapat mengijinkan atau melarang untuk mengetahui atau menyebarluaskan informasi (Rahasia Dagang). Pelanggaran  Rahasia  Dagang terjadi  apabila  seseorang  dengan sengaja  mengungkapkan  Rahasia Dagang,
mengingkari kesepakatan  atau  mengingkari kewajiban  tertulis  atau  tidak tertulis  untuk  menjaga  Rahasia
Dagang yang bersangkutan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran  tersebut  maka  amat diperlukan  perlindungan  hukum
bagi  pemilik  dan  atau  pemegang HKI yang bersangkutan.
Apabila  seseorang  merasa pihak  lain  telah  melanggar  hak Rahasia Dagang yang dimilikinya, maka  ia  sebagai  pemegang  hak Rahasia  Dagang  atau  pihak  lain sebagai  penerima  lisensi  dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  Rahasia Dagang. Sebagai contoh, menurut pasal  4  UURD  ” pemilik  hak Rahasia  Dagang  memiliki  hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi atau melarang pihak  lain  untuk  menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan  Rahasia  Dagang itu  kepada  pihak  ketiga  untuk kepentingan yang bersifat komersial ”. Terhadap pasal tersebut,  gugatan  yang  kita ajukan  dapat  berupa  gugatan ganti rugi dan / atau penghentian semua  perbuatan.  Dan  berbeda dengan  gugatan  HKI  lainnya,
gugatan mengenai perkara
Rahasia  Dagang  diajukan  ke
Pengadilan Negeri.
Berkaitan  dengan  hal  di  atas, harus  ditentukan  pula  kapan sebenarnya suatu  perbuatan dikatakan telah melanggar Rahasia  Dagang  milik  orang  atau pihak  lain.  Seseorang  dianggap melanggar  Rahasia  Dagang  pihak
lain  apabila  ia  memperoleh  atau menguasai
Rahasia Dagang tersebut  dengan  cara  yang bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Disamping itu juga ada perbuatan  yang  tidak  dianggap pelanggaran  Rahasia  Dagang yakni apabila :
· Tindakan  pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan
Rahasia Dagang tersebut didasarkan  pada  kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat ;
· Tindakan  rekayasa  ulang atas  produk  yang  dihasilkan  dari penggunaan  Rahasia  Dagang milik  orang  lain  yang  dilakukan semata-mata  untuk  kepentingan pengembangan lebih lanjut produk  yang  bersangkutan. Yang dimaksud dengan  rekayasa ulang ( reverse  engineering )  dalam  hal ini adalah suatu tindakan analisis dan  evaluasi  untuk  mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.
Disamping  dapat  melakukan upaya gugatan melalui pengadilan, pemilik Rahasia Dagang  atau  pihak  yang  merasa dirugikan dapat menempuh upaya lain yakni melalui penyelesaian  sengketa  melalui
Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa/ ADR. 2. Efektifitas Perlindungan Rahasia  Dagang  di  Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Pada umumnya tujuan pemberlakuan  hukum  pidana sebagaimana  yang  digunakan dalam pelanggaran rahasia dagang  ialah  untuk  melindungi kepentingan individu atau melindungi  hak  asasi  manusia dan  melindungi  kepentingan masyarakat  maupun  negara  dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan  individu,  masyarakat dan  negara,  dan  juga  menjaga agar  penguasa  tidak  bertindak sewenang-wenang  pada  individu atau masyarakat. Alasan pemidanaan  dapat  digolongkan dalam  empat  golongan  teori, yakni 60 ;
1. Teori Pembalasan atau teori
Imbalan  ( Vergfalden )  atau teori Absolut ( Vergeldingstheorieen ). Teori  ini  membenarkan pemidanaan karena seseorang  telah  melakukan
60 Barda  Nawawi  Arief,  dalam  Yesmil  Anwar, Adang, Pembaruan  hukum  pidana: reformasi hukum ; Hal 133, Grasindo, 2008.
suatu  tindak  pidana,  maka terhadap  pelaku  pidana mutlak harus diadakan pembalasan  berupa  pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. 2.  Teori Relatieve  (Nisbi) atau teori Tujuan (Doeltheorieen) ---- doel =
maksud.
Teori  tujuan  membenarkan pemidanaan
(rechtsvaardigen) , pada tujuan  pemidanaan,  yakni ubtuk  mencegah  terjadinya kejahatan (ne  peccetur). Dengan  adanya  ancaman pidana  dimaksudkan  untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum. 3. Teori Gabungan (Verenigings-theorieen). Teori ini mendasarkan pemidanaan pada perpaduan  antara  teori pembalasan  dengan  teori tujuan,  karena  kedua  teori tersebut bila berdiri sendiri- sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.
4.  Teori  Negatif (Negativime) . Teori  ini  dipelopori  oleh
Hazelwinkel-Suringa mengatakan, bahwa kejahatan tidak boleh
dilawan,  dan  musuh  jangan dibenci karena hanya Tuhan yang  paling  berhak  untuk mempidana  pada  mahluk- mahluknya. Sistem pemidanaan ( the sentencing  system )  merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana  dan  pemidanaan  ( the statutory  rules  relating  to  penal sanctions and  punishment ).Sistem Pemidanaan  dimaksud  dapat dilihat  dari  sudut  fungsional  dan dari  sudur  norma  substansial. Dari  sudut  fungsional  dapat diartikan  sebagai  keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum  pidana  ditegakan  secara kongkrit  sehingga seseorang dijatuhi  sanksi  pidana.  Sistem pemidanaan  demikian  identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari substansi hukum pidana materill, substansi hukum  pidana  formil,  dan substansi  hukum  pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan fungsional  diartikan  pula  sebagai sistem  pemidanan  dalam  arti luas.  Dilihat  dari  sudt  norma- substantif,  sistem  pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum  pidana  materill  untuk menjatuhkan  dan  pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan daalm  arti  substantive  diartikan
pula  sebagai  sistem  pemidanaan dalam arti sempit, yaitu menyangkut masalah aturan/ketentuan tentang
penjatuhan pidana.
Pidana  sendiri  merupakan suatu pranata sosial konrtol yang dikaitkan  dengan  dan  selalu mencerminkan  nilai dan struktur masyarakat, sehinggah merupakan    suatu  reafimrasi simbolis atas pelanggaran terhadap  “hati  nurani  bersama” atau collective  conscience “.  Oleh sebab  itu,  hukum  pidana  yang merupakan the  punitive  style  of social control dan sebagai produk politik, sudah sepantasnya merupakan  sublimasi dari  semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta ditetapkan oleh aparat dalam system peradilan pidana. Berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki negara untuk  menjatuhkan  hukuman, maka  persoalan  penting  yang juga sangat esensial adalah dasar- dasar pembenar penjatuhan hukuman  yang  daalm  lingkup hukum  pidana  akibatnya  berupa nestapa  atau  penderitaan.  Upaya mencari  dasar  pembenar  telah lama dilakukan oleh para pemikir tempo  dulu”.  Menurut  Simons bahwa  penulis  terdahulu  pada umumnya  telah  mencari  dasar
pembenar dari suatu pemidanaan pada tujuan  yang lebih jauh  dari suatu  pembinaan,  di  samping melihat  hakekat  dari  suatu pemidanaan  itu  sebagai  suatu pembalasan,  ia  merasa  yakin bahwa hinggah akhir abad ke- 18, praktik pemidanaan itu berada di bawah  penagruh  darip  paham pembalasan  atau vergeldingsidee dan  paham  membuat  jera  atau afschrikkingsidee .  Adapun  Van
Hammel  berpendapat  bahwa hinggah akhir abas ke-19 praktik- praktik pemidanaan masih dipengaruhi dua pemikiran pokok  seperti  yang  diungkapkan
Simons,  yaitu  pembalasan  dan membuat  jera,  dengan  demikian pemidanaan  adalah  memberikan rasa  takut,  balas  dendam,  serta mencermarkan  nama  baik  secara berlebihan.
Hukuman  diangap  wajar  dan rasional dijatuhkan kepada setiap orang sebagai akibat karena telah melakukan kejahatan. Orang yang dengan kebebasannya telah melakukan  tindakan  yang  dapat menimbulkan  penderitaan  orang lain wajar merasakan penderitaan itu. Dasar  pemikiran  seperti  ini tercermin  dengan  menetapkan ancaman  sanksi  pidana  yang sangat  berat  berupa  perampasan kemerdekaan.  Penjatuhan  pidana
ditujukan  untuk  menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan  itu  berhubungan dengan  penderitaan  korban  atau tidak. Rasa keadilan hanya diukur dengan penderitaan yang dirasakan  pelanggar,  dengan demikian kelayakan dalam mejatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.
Berbeda  dengan  dasar  yang yang  dikembangkan    Konsep KUHP yang bertolak dari pemikiran  bahwa  pidana  pada hakekatnya  alat  untuk  mecapi tujuan, maka pemidanaan ditujukan dengan mempertimbangkan  akibat  yang timbul  dari  berbagai  aspek kepentingan,  baik  kepentingan pelaku, masyarakat bahkan kepentingan korban. Pidana dijatuhkan  bukan  semata-mata didasarkan  pada  perbuatan  yang telah  dilakukan  pelaku,  namun didasarkan  pada  pertimbangan berbagai  aspek  yang  ada  pada  si pelaku itu sendiri.
Dengan demikian, filosofi pemidanaan  yang  dikembangkan dalam  Rancangan  KUHP  tidak semata-mata ditujukan pada bagaimana memperlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh  mana  pemidanaan  dapat memberikan  perlindungan,  baik
bagi  pelaku  maupn  korban. Konsep  pemidanaan  demikian berpijak  dari  filosofi  pemidanaan yang  berdasarkan  pada  falsafah restorative.
Istilah  hukuman  merupakan istilah  umum  dan  konvensional, istilah  ini  mempunyai  arti  yang sangat  luas  dan  berubah-ubah,
jarena berhubungan dan berkonotasi  dengan  bidang  yang sangat  luas.  Istilah  hukuman bukan  hanya  sering  dipakai dalam  bidang  hukum,  khususya hukum  pidana,  tetapi  serigkali juga.  dipakai  dalam  sehari-hari seperti dalam bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain.
Istilah  penghukuman  dapat diartikan  secara  sempit,  yaitu penghukuman  dalam  perkara pidana,  kerap  kali  disamakan dengan pemidanaan, atau penjatuhan pidana yang mempunyai  arti  yang  sama
” sentence” atau  “ veroordeling ”. Istilah  Pidana  merupakan  istilah yang  mempunyai  arti  lebih khusus,  sehinggah  perlu  ada pembatasan yang dapat menunjukkan  ciri-ciri  dan  sifat- sifatnya yang khas. Menurut Sudarto yang dimaksud  dengan  pidana  yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan  kepada  orang  yang
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Lewat penjelasan diatas, dapat ditarik  batasan  batasan  dalam pengenaan  kriminalisasi,  yakni pengenaan  pemidanaan  pada seseorang, yang menurut Sudarto ialah sebagai berikut 61 :
a.    Tujuan  Hukum  Pidana, yakni apakah dengan memberlakukan hukum pidana tersebut bisa mendatangkan  ketertiban atau  kesejahteraan  dalam masyarakat
b.    penentuan  tindak  pidana yang  tidak  dikehendaki  ( diluar  kehendak  )  dan apakah  tindakan  tersebut mendatangkan kerugian.
c.    prinsip  cost  and  benefit,
yakni apakah dengan melakukan pemidanaan terhadap pelanggaran tersebut menguntungkan dalam  konteks  manfaatnya lebih  besar  dari  biaya  dan tenaga yang dikeluarkan.
d.  kemampuan aparat penegak keadilan, yang dalam hal ini tidak  hanya  jaksa,  hakim,
61 Sudarto, dalam Djoko Prakoso, Perkembangan delik-delik khusus di Indonesia, Hal 108, Aksara Persada Indonesia, 2008.
kepolisian namun juga lembaga pemasyarakatan.
Keempat  tolak  ukur  tersebut bisa dijadikan landasan mengenai bagaimana  mengukur  keefektifan pengenaan pidana pada pelanggaran  rahasia  dagang,  di poin pertama apakah ia memenuhi  tujuan  dari  hukum pidana dalam hal ini menciptakan ketertiban  ?,  jawabannya  adalah ya.  Pengenaan  pidana  terhadap pelanggaran rahasia dagang memang bisa menimbulkan ketertiban  dan  kesejahteraan dalam  hal  mengurangi  tindak pelanggaran rahasia dagang sehingga  hak  pemegang  rahasia dagang terlindungi.
Di poin kedua, apakah mendatangkan  keugian  ?  ini  erat kaitannya  dengan  sifat  delik aduan  pada  tindak  pelanggaran rahasia dagang sebagai tolak ukur dimana  tidak  hanya  bila  pemilik rahasia  dagang  merasa  dirugikan ia  baru  bisa  mengadukannya  ke pihak  yang  berwajib  yang  tentu saja karena sifatnya delik aduannya tersebut yang memungkinkan pencabutan perkara  maka  peran  ADR  sangat diperlukan  namun  juga  dari  segi pihak  yang  diadukan,  yakni apakah  dengan  diadukannya perkara tersebut justru membuat pihak  yang  diadukan  menderita
kerugian melebihi kerugian pihak yang  mengadukan  sebagaimana kasus  sengketa  PT.    Basuki Pratama  Engineering  Dengan  PT Hitachi  Construction  Machinery Indonesia  yang  nanti  akan dijelaskan.
Poin  Ketiga  ialah  cost  and benefit,  tidak  dapat  dipungkiri bahwa dalam memidanakan seseorang  atau  suatu  badan hukum maka pihak yang berkepentingan harus
mengeluarkan  tenaga,  waktu  dan biaya.  Agar  dapat  efektif  maka perlu  diperhitungkan  apakah besarnya tenaga, waktu dan biaya yang  diperlukan  susuai  dengan pidana  yang  diberikan.  Hal  ini berlaku juga bagi pemilik rahasia dagang  karena  deliknya  yang bersifat  aduan  yang  tentu  saja ada biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan  dalam  membuat aduan tersebut.
Poin keempat yakni kemampuan aparat penegak keadilan,  adalah  kapasitas  aparat penegak  keadilan  dalam  hal menyelesaikan tindak pelanggaran  tersebut  karena perlu diketahui bahwa
pengadilan  negeri  menerima tidak  hanya  kasus  sengketa belaka  namun  perkara  pidana kejahatan  dari  yang  berat  hingga ringan. Dari jumlah perkara  yang
membludak  tersebut  wajar  saja bila  jalannya  proses  persidangan memakan  waktu  belum  lagi dalam hal pidana penjara mengingat  terbatasnya  ruang  di lembaga pemasyarakatan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut diatas, maka untuk dapat melihat dengan  baik  tentang  hubungan erat antara rahasia dagang dalam hal Efetifitasnya terutama berkaitan  dengan  tenaga  kerja penulis  memberi  contoh  kasus sengketa  PT.    Basuki  Pratama Engineering  Dengan  PT  Hitachi Construction Machinery Indonesia yang duduk perkaranya dapat dilihat dibawah 62 : PT Basuki Pratama Engineering  mengajukan  gugatan ganti  rugi  melalui  Pengadilan Negeri  Bekasi  terhadap  PT
Hitachi  Construction  Machinery Indonesia  sekitar  Rp127  miliar, karena diduga melanggar rahasia dagang.
Selain  PT  Hitachi  Construction Machinery Indonesia HCMI, pihak lain  yang  dijadikan  sebagai tergugat  dalam  kasus  itu  adalah Shuji  Sohma,  dalam  kapasitas sebagai  mantan  Dirut  PT  HCMI. Tergugat lainnya adalah Gunawan Setiadi  Martono  tergugat  III,
62 Putusan Mahkamah Agung Nomor 017PK/PDT.SUS/2007 tahun 2007
Calvin  Jonathan  Barus  tergugat IV,  Faozan  tergugat  V,Yoshapat Widiastanto  tergugat  VI,  Agus Riyanto  tergugat  VII,  Aries Sasangka  Adi  tergugat  VIII, Muhammad  Syukri  tergugat  IX, dan Roland Pakpahan tergugat X.
Insan  Budi  Maulana,  kuasa hukum  PT  Basuki  Pratama Engineering  BPE,  mengatakan sidang lanjutan dijadwalkan pada 28  November  dengan  agenda penetapan hakim mediasi.
Menurut  Insan,  gugatan  itu dilakukan  sehubungan  dengan pelanggaran rahasia dagang penggunaan  metode  produksi dan atau metode penjualan mesin boiler secara tanpa hak.
PT BPE bergerak dalam bidang produksi  mesin-mesin  industri, dengan  produksi  awal  mesin pengering kayu. Penggugat,
adalah pemilik dan pemegang hak atas  rahasia  dagang  metode produksi  dan  metode  penjualan mesin boiler di Indonesia "Metode  proses  produksi  itu sifatnya  rahasia  perusahaan,"
katanya. Dia menjelaskan bahwa tergugat  IV  sampai  dengan tergugat X adalah bekas karyawan PT BPE, tetapi ternyata sejak  para  tergugat  tidak  bekerja lagi  di  perusahaan,  mereka  telah
bekerja  di  perusahaan  tergugat PT HCMI.
Tergugat,  katanya,  sekitar  tiga sampai  dengan  lima  tahun  lalu mulai  memproduksi  mesin  boiler dan menggunakan metode produksi  dan  metode  penjualan milik  penggugat  yang  selama  ini menjadi rahasia dagang PT BPE.
PT  BPE,  menurutnya,  sangat keberatan dengan tindakan tergugat  I  baik  secara  sendiri- sendiri  maupun  secara  bersama- sama  memproduksi  mesin  boiler dengan  menggunakan  metode produksi  dan  metode  penjualan mesin  boiler  penggugat  secara tanpa izin dan tanpa hak.
Para tergugat wajib membayar ganti rugi immateriil dan materiil sekitar Rp127 miliar atas pelanggaran rahasia dagang mesin boiler. Sebelumnya, PT BPE juga menggugat PT HCMI melalui Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat dalam  kasus  pelanggaran  desain industri mesin boiler. Gugatan PT BPE  itu  dikabulkan  oleh  majelis hakim Namun, PT HCMI diketahui mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung  atas  putusan  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sementara  itu,  kuasa  hukum  PT HCMI, Otto Hasibuan, mengatakan  pengajuan  gugatan pelanggaran  rahasia  dagang  oleh PT BPE terhadap mantan-mantan
karyawannya  dan  PT  HCMI  pada prinsipnya sama dengan pengaduan  ataupun  gugatan  BPE sebelumnya.
Gugatan  itu,  pada  dasarnya dilandasi  oleh  tuduhan  BPE terhadap  mantan  karyawannya bahwa  mereka  telah  mencuri rahasia  dagang  berupa  metode produksi  dan  metode  penjualan mesin  boiler.  Padahal,  mantan karyawan  BPE  yang  memilih untuk pindah kerja hanya bermaksud  untuk  mencari  dan mendapatkan  penghidupan  yang layak  dan  ketenteraman  dalam bekerja,  dan  sama  sekali  tidak melakukan  pelanggaran  rahasia dagang ataupun peraturan perusahaan BPE. Bahkan,
menurutnya,  karyawan  itu  telah banyak  memberikan  kontribusi terhadap  BPE  dalam  mendesain mesin  boiler.  dalam  UU  No  13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  pasal  31,  telah memberikan jaminan dan perlindungan  terhadap  hak-hak asasi  pekerja,  termasuk  hak untuk pindah kerja.
Disini terlihat jelas ada gesekan kepentingan antara karyawan ( atau mantan karyawan ) yang ingin mendapatkan  kehidupan  yang layak dengan pemilik perusahaan selaku pemegang rahasia dagang.
Bukan  tidak  mungkin  bila  para karyawan tersebutlah yang mengembangkan  rahasia  dagang di perusahaan sebelumnya. Namun dengan terikatnya kontrak  antara  karyawan  dengan perusahaan  maka  kepemilikan rahasia  dagang  tersebut  menjadi milik  perusahaan.  Hal  yang sangat tidak adil bila kedepannya nanti  pada  kasus  yang  sama mantan  karyawan  dipenjara  atas intellectual property yang memang  secara  ekonomi  sudah bukan  miliknya  namun  secara moril ada padanya.

## D. KESIMPULAN
Lewat  pembahasan  diatas  ada beberapa  hal  yang  dapat  ditarik kesimpulan. Yang pertama terkait Bagaimana Hukum Pidana memandang  penerapan  Sanksi Pidana  Terhadap    Pelanggaran Rahasia  Dagang  terutama  terkait dengan Efektifitas Pemidanaannya  sehingga  Perlu dilakukan  Reevaluasi  Terhadap Peraturan  Pemidanaan  ini.  Disini saya  menggunakan  tolak  ukur kriminalisasi  yang  dikemukakan sudarto  sebagai  tolak  ukur efektifitas penerapan sanksi pidana  pada  tindak  pelanggaran Rahasia  Dagang  (  tujuan  Hukum
Pidana, kerugian yag ditimbulkan, Cost and benefit, dan kemampuan
aparat  penegak  hukum  )  dan seperti  dapat  dilihat  walaupun dalam  hal  tujuan  hukum  pidana sudah  memenuhi  syarat  namun dalam hal kerugian yang ditimbulkan  terlihat dalam kasus kasus  sengketa  PT.    Basuki Pratama  Engineering  Dengan  PT Hitachi  Construction  Machinery
Indonesia bahwa seringkali terjadi gesekan antara kepentingan  perusahaan  dengan kesejahteraan  karyawan  untuk itu  perlu  adanya  batasan  yang tegas  agar  peusahaan  tidak  bisa sewenang  wenang  memonopoli
Intellectual Property karyawannya dan untuk itu peran dari akademisi sangat diperlukan dalam  memberi  masukan  yang seharusnya  kepada  pembuat undang undang maupun memberikan  pendidikan  kepada masyarakat  akan  pentingnya  hal tersebut.
Dalam  hal  cost  and  benefit yang  tentu  saja  berkaitan  erat dengan kemampuan aparat penegak hukum perlu dikaji ulang lagi mengenai sanksi pemidanaan yang  lebih  efektif  karena  dengan memasukkan perkara pelanggaran  rahsia  dagang  ke kewenangan  pengadilan  negeri sudah  dapat  dipastikan  bahwa penyelesaiannya akan sangt memakan waktu, tenaga dan juga biaya. Selain itu bila
dikembalikan ke ranah pengadilan  niaga  juga  masih cukup  sulit  mengingat  adanya delik  pidana  dalam  sengketa rahasia  dagang  oleh  sebab  itu diperlukan adanya lembaga peradilan  khusus  yang  bertugas menyelesaikan  sengketa  hak kekayaan intelektual sebagaimana yang sudah dilakukan  di  beberapa  negara maju  dan  sampai  saat  ini  hal tersebut  masih  cukup  sulit mengingat sedikitnya aparat penegak hukum yang berkompeten  dalam  bidang  hak kekayaan  intelektual.  Maka  dari itu  disini  peran  universitas sebagai institusi pendidikan memiliki  peran  penting  untuk mendidik  calon  penegak  hukum agar memiliki   kompetensi dalam penegakan hak
kekayaan intelektual yang baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku :
H. OK. Saidin, S.H., M. Hum. 1995.
Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) . Jakarta : Rajawali Pers
Etty Susilowati, Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI; UNDIP Press, 2013.
Barda Nawawi Arief, dalam Yesmil Anwar, Adang, Pembaruan hukum pidana: reformasi hukum ; Hal 133, Grasindo, 2008.
Sudarto, dalam Djoko Prakoso, Perkembangan delik-delik khusus di Indonesia ; Aksara Persada Indonesia, 2008.

## B. Undang Undang
Undang Undang no 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

## C. Putusan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 017PK/PDT.SUS/2007 tahun 2007