INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9419-9431 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertanggungjawaban terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian
Yeni Erika Silaban 1 ✉ , Robi Krisna 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi Email : yenisilaban98@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor bukanlah permasalahan yang tergolong baru di Indonesia. Dari sejumlah data yang ada menyebutkan bahwa jumlah kasus, korban luka, dan korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya terus meningkat setiap tahunnya. Kecelakaan lalu lintas dalam tahun 2020 sebanyak 83.715 kejadian, yang dimana korban yang meninggal dunia saat kecelakaan sebanyak 19.320 jiwa, korban luka berat sebanyak 8.995 orang, dan korban luka ringan sebanyak 95.134 orang. Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin terjadi pada diri seseorang yang melakukan tindak  pidana tidak  terdapat unsur kesalahan, maka unsur kesalahan  itu menjadi titik sentral,konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain dimaksud kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dihapus. Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research).  Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca. Mempelajari, meneliti serta mengidentifikasi dan menganalisis data primer, sekunder maupun tersier yang  berhuungan  dalam  penelitian  ini.  Tindak  pidana  karena  kelalaiannya  yang  mengakibatkan orang lain meninggal dunia sering terjadi pada kecelakaan lalu-lintas. Menurut ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya mengalami luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia dan di dalamnya terdapat unsur  kelalaian. Kecelakaan yang mengakibatkan  luka  atau  matinya  orang  yang  di  dalamnyaPertanggung  jawaban  pelaku  pidana kecelakaan lalu lintasyang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah hukum, dalam perkara kecelakaan yang terjadi, maka pelaku tetap bertanggungjawab atas kejadian kecelakaan lalu olintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pada Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama -lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun Kata Kunci: Pertanggungjawaban,Tindak Pidana, kecelakaan lalu lintas

## Abstract
The high number of motor vehicle accidents is not a relatively new problem in Indonesia. From a number  of  existing  data,  it  is  stated  that the  number  of  cases,  injuries  and  deaths due  to  traffic accidents  on  the  highway  continues  to  increase  every  year.  In  2020,  there  were  83,715  traffic accidents, of which 19,320 people died during accidents, 8,995 people were seriously injured, and 95,134 people had minor injuries. Criminal liability cannot possibly occur in someone who commits a criminal act without an element of error, so the element of error becomes the central point, the concept of criminal responsibility or in other words what is meant by error is one of the characteristics of criminal law that cannot be erased. The technique and data collection in this research was carried out by means of library research. The data collection tool used is document study to obtain secondary data,  by  reading.  Study,  research  and  identify  and  analyze  primary,  secondary  and  tertiary  data related to this research. Criminal acts due to negligence that result in the death of other people often occur in traffic accidents. According to criminal law, an accident is a form of criminal act, if the victim suffers injuries, especially death and there is an element of negligence in it. Accidents that result in injury or death of people in which the perpetrator of a traffic accident that causes the victim to die is responsible  in  the  jurisdiction,  in  the  case  of  an  accident  that  occurs,  the  perpetrator  remains responsible  for  the  traffic  accident  that  resulted  in  another  person's  death,  in  Article  359  of  the Criminal Code which in full reads "Whoever, through negligence, causes the death of a person shall be sentenced to imprisonment for a maximum of five years or imprisonment for a maximum of one year.
Keywords: Liability, Crime, traffic accidents

## PENDAHULUAN
Kondisi lalu  lintas  jalan raya  di Indonesia  dewasa ini masih  cukup memprihatinkan, terutama  di  kota-kota  besar.  Kemacetan  dan  pelanggaran  lalu  lintas  sering  kita  jumpai sehari-hari demikian juga korban kecelakaan lalu lintas masih relatif cukup tinggi (Nugroho et al., 2022). Faktor manusia mempunyai andil terbesar sebagai penyebab kondisi tersebut di atas dibandingkan faktor-faktor penyebab lainnya yaitu faktor jalan, faktor kendaraan, faktor  alam,  Kondisi  lalu  lintas  jalan  raya  di  Indonesia  ini  masih  cukup  memprihatinkan, terutama  di  kota-kota  besar.Pelanggaran  dan  kecelakaan  lalu  lintas  sering  kita  jumpai sehari-hari  demikian  juga  dengan  korban  kecelakaan  lalu  lintas  masih  relatif  cukup tinggi.Faktor  manusia  mempunyai  andil  terbesar  sebagai  salah  satu  penyebab  kondisi tersebut,  dibandingkan  dari  faktor-faktor  penyebab  lainnya  seperti  faktor  jalan,  faktor kendaraan, dan faktor alam (Mahendra & Harefa, 2020).
Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang  sangat  rendah  dari  pengguna  jalan  merupakan  hal  yang  perlu  mendapatkan pemerhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di bidang
lalu lintas. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memengang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan (Kusprinitis, 2021). Karena  dengan  adanya  lalu  lintas  tersebut,memudahkan  akses  bagi  masyarakat  untuk melakukan  kegiatannya  untuk  pemenuhan  perekonomiannya.  Tanpa  adanya  lalu  lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang  tidak  luput  dari  penggunaan  lalu  lintas.  Begitu  besarnya  manfaat  lalu  lintas  dalam kehidupan sehari-hari (Sinaga & Lubis, 2010).
Tingginya  angka  kecelakaan  kendaraan  bermotor  bukanlah  permasalahan  yang tergolong  baru  di  Indonesia.  Dari  sejumlah  data  yang  ada  menyebutkan  bahwa  jumlah kasus,  korban  luka,  dan  korban  tewas  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  raya  terus meningkat  setiap  tahunnya.  Kecelakaan  lalu  lintas  dalam  tahun  2020  sebanyak  83.715 kejadian, yang dimana korban yang meninggal dunia saat kecelakaan sebanyak 19.320 jiwa, korban luka berat sebanyak 8.995 orang, dan korban luka ringan sebanyak 95.134 orang. Pertanggungjawaban  pidana  tidak  mungkin  terjadi  pada  diri  seseorang  yang  melakukan tindak  pidana  tidak  terdapat  unsur  kesalahan,  maka  unsur  kesalahan  itu  menjadi  titik sentral,konsep  pertanggungjawaban  pidana  atau  dengan  kata  lain  dimaksud  kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dihapus. Oleh karena itu ada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld) yang artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana atas tindak pidana yang dilakukan  jika pada  diri  orang  itu  terdapat  kesalahan  (Silaban  &  Pase,  2021).  Tingkat  disiplin  dan pemahaman  terhadap  peraturan  dan  sopan  santun  berlalu  lintas  yang  rendah  dari  para pemakai  jalan  merupakan  hal  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  khusus  dalam  upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas (Etria, 2021). Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi lalu lintas di Indonesia namun masih belum mampu mengimbangi perkembangan lalu lintas yang begitu pesat.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  diperlukan  untuk  mengetahui  cara    memperoleh  data  dan keterangan  dari  suatu  objek  yang  diteliti.  Metode  diartikan  sebagai  logic  dari  penelitian ilmiah,  studi  prosedur  dan  teknik  penelitian  (Yulanda  Dewi,  2023).  Penelitian  merupakan rangkaian  kegiatan  ilmiah  dan  karena  itu  menggunakan  metode-metode  ilmiah  untuk menggali dan memecahkan peremasalahan , atau untuk memecahkn suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode merupakan suatu proses, prinsip-prinsip dan tata cara dalam memecahkan  suatu  permasalahan,  sedangkan  penelitian  merupakan  pemeriksaan  yang
dilakukan  secara  berhati-hati,  tuntas  untuk  menamah  pengetahuan.  Dengan  demikian metode penelitian dapat juga diartikan sebagai suatu proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dalam melakukan suatu penelitian.
Metode penelitian juga merupakan sebuah pengetahuan keterampilan, yang artinya sebagai pengetahuan ia dapat  dipelajari dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan  bagi  yang  mempelajarinya.  Akan  tetapi  dengan  pengetahuan  saja  masih belum  merupakan  jaminan  bagi  yang  bersangkutan  untuk  mempergunakan  dan menerapkanya  dalam  suatu  kegiatan  penelitian.  Menurut  pendapat    Soerjono  Soekanto yang menyatakan bahwa metodologi yaitu suatu unsur yang mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Metode penelitian dilakukan agar mampu memberikan hasil yang maksimal dan guna tercapainya dari  penelitian ini maka diupayakan  pengumpulan  data  yang  baik  dan  layak,  yang  dilakukan  yaitu  spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ilmu hukum normatif dimana pendekatan terhadap  permasalahan  dilakukan  dengan  mengkaji  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  mengenai  dengan  pelanggaran  pada  lalu  lintas.  Ilmu  hukum normatif merupakan  penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih dikenal dengan data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundangan atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan (Maulana, 2018).
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  Analitis  yaitu  penelitian berusaha  menggambarkan  secara  rinci  fenomena  sosial  tanpa  melakukan  hipotesa  dan perhitungan  secara  statistik  (Lubis  &  Siregar,  2020).  Deskriptif  analistis  yaitu  apa  yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti  dan  dipelajari  sebagai  sesuatu  yang  utuh  (Balla,  2022).    Penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif kepustkaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).
Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara  untuk  mengumpulkan  data  data  penelitian dalam suatu penelitian hukum. Di dalam suatu penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi,  dan  wawancara  atau  interview.  Ketiga  jenis  alat  pengumpulan  data  tersebut, dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.  Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  cara  penelitian  kepustakaan  (Library  Research).    Alat  pengumpulan  data  yang digunakan berupa  studi dokumen  untuk memperoleh  data  sekunder, dengan membaca. Mempelajari,  meneliti  serta  mengidentifikasi  dan  menganalisis  data  primer,  sekunder
maupun tersier yang berhuungan dalam penelitian ini (Prasetyo, 2015). Data Sekunder yang dibutuhkan terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian dipelajari sehingga permasalahan dan penyelesaiannya semakin jelas (Arner et al., 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Tindak  pidana  lalu  lintas  merupakan  salah  satu  pelanggaran  yang  dilakukan  yang bertentangan  dengan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  lalu  lintas. Pelanggaran  yang  dilakukan  tidak  hanya  merugikan  diri  sendiri,  tetapi  juga  dapat menimbulkan adanya  korban.  Ketentuan mengenai tindak  pidana  lalu lintas tidak  secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi didalam Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  yang mengatur hal-hal tindak pidana  lalu  lintas jalan terdapar  sebanyak 44  Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan tersebut terdapat dari Pasal 273 sampai Pasal 317 Undang-Undang Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.Kecelakaan  lalu  lintas  berdasarkan  ketentuan  yang ditetapkan  dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1993  ayat  (1)  adalah „‟suatu  peristiwa  dijalan  yang  tidak  disangka -sangka  dan  tidak  disengaja  melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda (Rizan et al., 2022).
Kecelakaan  lalu  lintas  terjadi  karena  selalu  terdapat  unsur  ketidaksengajaa.  Apabila suatu  kecelakaan  lalu  lintas  terjadi  karena  sebuah  kesengajaan  dan  telah  direncanakan terlebih dahulu, maka hal ini bukanlah kecelakaan lalu lntas murni, lantas, merupakan suatu tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana penganiayaan atau suatu tindak pidana pembunuhan berencana (Burri & Polanco, 2020).
Sementara itu jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu kecelakaan tunggal dan  kecelakaan  ganda.  Sesuai  dengan  namanya  kecelakaan  tunggal  hanya  melibatkan seorang pengendara saja sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan. Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009.
a. Kecelakaan  lalu  lintas  ringan,  yaitu  kecelakaan  yang  mengakibatkan  kerusakan kendaraan dan/atau barang.
b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
Berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi dua jenis, yaitu terdiri  dari kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan  satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah (Yusandy, 2019).
Sehingga  dapat  ditegaskan  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas  umumnya  terjadi  karena berbagai  faktor  secara  bersama-sama,  seperti  pelanggaran  atau  tindakan  tidak  hati-hati para  pengguna  jalan  (pengemudi  kendaraan  bermotor  dan  pejalan  kaki),  kondisi  jalan, kondisi  kendaraan,  cuaca  dan  jarak  pandang.  Menurut  terdapat  beberapa  faktor  yang menjadi penyebab  terjadinya kecelakaan lalu lintas  yaitu faktor manusia (human factors) faktor  manusia  merupakan  faktor  yang  paling  dominan  dalam  kecelakaan.  Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan (Basarudin et al., 2022).
Di Kota Medan sebanyak 1.329 kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terjadi di Kota Medan sepanjang  tahun  2021.  Dari  kejadian  tersebut,  197  orang  di  antaranya  meninggal  dunia. Kapolrestabes  Medan  Kombes  Pol  Riko  Sunarko  mengatakan  angka  lakalantas  di  Kota Medan sepanjang 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 lalu. Sepanjang tahun 2021, lakalantas di Kota Medan tercatat sebanyak 1.329 kasus dibanding 2020 yang tercatat sebanyak 1.628 kasus. Untuk korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada  2021  sebanyak  197  orang,  sedangkan  pada  2020  berjumlah  198  orang,"  ucapnya. Kemudian,  untuk  korban  yang  mengalami  luka  berat  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  juga mengalami  penurunan.  Pada  2021,  ada  sebanyak  720  orang  mengalami  luka  berat, sedangkan 2020 sebanyak 863 orang (De Filippi & Wright, 2018).
Sedangkan Blacksite adalah jumlah kecelakaan melebihi suatu nilai tertentu, jumlah kecelakaan  per-km  melebihi  suatu  nilai  tertentu,  dan  tingkat  kecelakaan  atau  jumlah kecelakaan per-kendaraan melebihi nilai tertentu (Tarakanov et al., 2019).
Daerah  rawan  kecelakaan  ditentukan  dengan  suatu  angka,  dimana  angka  tersebut dianggap mewakili sebuah nilai kritis. Seluruh kecelakaan yang terjadi dianggap merupakan suatu  hal  yang  sangat  serius  dan  harus  diperhatikan,  tanpa  melihat  jumlah  dan  kondisi korban. Metode ini dapat dihitung berdasarkan jumlah kecelakaan atau tingka kecelakaan atau  accident  rate  (per-kendaraan)  untuk  suatu  periode  tertentu.  kecelakaan.  Dalam perhitungan berdasarkan jumlah kecelakaan hanya mencari segmen yang memiliki jumlah kecelakaan lebih besar dari nilai kritis (Hazania, 2019). Sedangkan bedasarkan UU RI No 22
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan,  termasuk  bangunan  pelengkap  dan  perlengkapannya  yang  diperuntukan  bagi  lalu lintas  umum,  yang  berada  pada  permukaan  tanah,  di  atas  permukaan  tanah,  di  bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
Syarat batas kecepatan ini akan terkait erat dengan jarak pandang, koefisien gesekan ban dengan lapisan permukaan serta ruang gerak kendaraan (Juniarta, 2018).
a. Alinemen vertikal adalah perpotongan antara bidang vertikal dengan sumbu jalan. Hal ini menunjukkan  bentuk  Geometrik  jalan  dalam  arah  vertikal  (naik  turunnya  sesuai topografi), sehingga akan menampakkan ketinggian /elevasi titik-titik penting. Hasilnya akan tampak tinggi rendahnya permukaan jalan terhadap muka tanah asli.
b. Alinemen adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal atau proyeksi horizontal dari  sumbu  jalan  tegak  lurus  bidang  peta  situasi.  Alinemen  horizontal  sering  disebut situasi  jalan  atau  trase  jalan  yang  terdiri  garis  lurus  atau  tangent  dan  garis  lengkung horizontal atau circle yang terdiri dari busur lingkaran, busur lingkaran dengan lengkung peralihan atau hanya lengkung peralihan.
c. Geometrik bahwa bagian dari perncanaan jalan dimana dimensi yang nyata dari suatu jalan beserta bagian-bagian seperti lebar jalan, tikungan kelandaian dan jarak pandang disesuaikan  dengan  susunan  dalam  perencanaan  jalan  serta  sifat-sifat  lalulintas  yang melaluinya.
d. Tikungan jalan bagian dari perencanaan jalan dimana di dalam perencanaanya kita harus mengetahui  terlebih  dahulu  beberapa  kecepatan  rerata  kendaraan  yang  lewat  serta volume kendaraan yang lewat di jalan tersebut sehingga kita bisa merencanakan bentuk tikungan yang aman.
e. Superelevasi  menunjukkan  besarnya  kemiringan  melintang  jalan  secara  berangsur- angsur dari kemiringan maksimal pada suatu tikungan horizontal yang direncanakan. Misalnya kecepatan di jalan arteri akan lebih tinggi daripada kecepatan di jalan local atau jalan kolektor. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum (Dudin et al., 2018). Pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  dilaksanakan  secara  bersama-sama  oleh  semua  instansi  terkait.  Lalu  Lintas  dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Prasarana  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya yaitu :
1. Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk
lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya (Rohim, 2022).
2. Hal ini jelas membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas berupa pelanggaran lalu lintas  yang  menimbulkan  kecelakaan  lalu  lintas  dan  kemacetan  lalu  lintas.  Pola  pikir masyarakat dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara (Sulaiman & ul Hosnah, 2022).
3. Kemampuan  dalam  mengendarai  kendaraan  baik  kendaraan  bermotor  maupun kendaraan  tidak  bermotor  di  jalan  raya  akan  berpengaruh  besar  terhadap  situasi  lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi  keamanan,  keselamatan,  ketertiban  dan  kelancaraan  lalu  lintas  baik  bagi pengemudi/pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya.
4. Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menjadi  bahan masukan bagi berbagai  pihak yang terkait, di antaranya adalah Polisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas.
5. Hukum  pidana  mengenal  dua  jenis  perbuatan  yaitu  kejahatan  dan  pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang- undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya  mencuri,  membunuh.  Pelanggaran  adalah  perbuatan  yang  hanya  dilarang oleh  Undang-undang, seperti  pengendara yang tidak memiliki SIM, pengendara yang merupakan dalam hal ini masih usia remaja.
6. Pelaku pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah pengendara yang masih digolongkan sebagai anak, yaitu di bawah usia 17 tahun.
7. Dengan adanya syarat untuk bisa mempunyai sim disini jelas bahwa yang digolongkan anak-anak menurut undang-undang, belum bisa mengajukan permohonan mempunyai sim  karena  sikap  emosional  mereka  belum  terkontrol  dengan  baik,  akibatnya  banyak anak-anak  yang  melakukan  pelanggaran  seperti  melanggar  rambu-rambu  lalu  lintas, melnggar marka jalan, melawan arus, tidak memakai helm, boncengan lebih dari batas maksimal.
Lumrah  juga  apabila  melihat  seorang  anak  yang  mengendarai  kendaraan  melebihi batas kecepatan pada umumnya karena kondisi kejiwaan seorang anak masih belum stabil. Seorang anak justru akan sangat bangga dapat memacu kendaraannya secepat mungkin tanpa  memikirkan  akibat  dari  perbuatannya,  dengan  memacu  kendaraannya  dengan kecepatan  yang  tinggi  tersebut  dapat  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang  dapat
membahayakan jiwanya maupun jiwa orang lain (Dedet, 2018). Peraturan dan Perundang- undangan  Lalu  Lintas  Undang-undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspekaspek  mengenai  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  di  Indonesia.  Undang-undang  ini merupakan  penyempurnaan  dari  undang-undang  sebelumnya  yaitu  Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah sudah tidak sesuai  lagi  dengan  adanya  kondisi,  perubahan  lingkungan  strategis,  dan  kebutuhan penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  saat  ini  sehingga  perlu  diganti  dengan undang- undang yang baru. Setelah undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan  yang  lama  diterbitkan  kemudian  diterbitkan  4  (empat)  Peraturan  Pemerintah  (PP), yaitu: PP No. 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, PP No. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
Lalu dibuatlah pedoman teknis untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) diatas yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen) (Pakpahan, 2016). Beberapa contohnya KepMen tersebut, yaitu:  KepMen No. 60/1993 tentang Marka Jalan. KepMen  No.  61/1993  tentang  Rambu-rambu  Jalan,  KepMen  No.  62/1993  tentang  Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, KepMen No. 65/1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Klasifikasi Kecelakaan yang seragam dari kecelakaan lalu lintas akan  memberikan  arah  hasil  statistik  kecelakaan  yang  seragam  pula  untuk  itu  klasifikasi kecelakaan menjadi yaitu :
a.  Berdasarkan korban kecelakaan
1. Kecelakaan  luka  fatal  yaitu  kecelakaan  yang  mengakibatkan  seseorang  atau  lebih meninggal dunia.
2. Kecelakaan luka berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat.
3. Kecelakaan luka ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka ringan.
b. Berdasarkan posisi kecelakaan :
1. Tabrakan secara menyudut (Angle), terjadi antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berbeda tetapi juga bukan pada arah yang berlawanan.
2. Menabrak  bagian  belakang  (Rear  End),  kendaraan  yang  menabrak  bagian  belakang kendaraan lain yang berjalan pada arah yang sama.
3. Menabrak bagian samping/menyerempet (Side Swipe), kendaraan menabrak kendaraan lain dari bagian samping sambil berjalan pada arah yang sama ataupun berlawanan.
4. Menabrak bagian depan (Head On), tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan.
5. Menabrak secara mundur (Backing), kendaraan menabrak kendaraan lain pada waktu kendaraan tersebut mundur.
c.   Berdasarkan cara terjadinya kecelakaan :
1. Hilang kendali/selip (Running off road).
2. Tabrakan di jalan (Collision On Road).
Kerugian  nomor  1  sampai  4  tersebut  diatas  adalah  kerugian  yang  dapat  dihitung dengan mudah, namun untuk nomor 5 dan 6 kerugiannya sangat susah dihitung karena sangat  tergantung  pada  tingkat  produktifitas  (nilai  waktu)  dari  korban.  Tindak  pidana tersebut matinya orang tidak dikehendaki sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati- hatinya atau lalainya terdakwa (delik culpa),  misalnya  seorang  sopir  menjalankan  kendaraan  mobil  terlalu  kencang  sehingga menabrak orang sampai mati atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati- hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya.
Tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sering  terjadi  pada  kecelakaan  lalu-lintas.  Menurut  ilmu  hukum  pidana,  kecelakaan merupakan  salah  satu  bentuk  tindak  pidana,  apabila  korbannya  mengalami  luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia dan di dalamnya terdapat unsur kelalaian. Kecelakaan yang  mengakibatkan  luka  atau  matinya  orang  yang  di  dalamnya  terdapat  kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360. Pasal 359 KUHP menyatakan b ahwa “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima  tahun  atau  kurungan  paling  lama  satu  tahun”.  Sedangkan  dalam  Pasal  360  KUHP menyatakan  bahwa:  (1)  “Barangsiapa  karena  kealpaannya  menyebabka n  orang  lain mendapat  lukaluka  berat,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau kurungan  paling  lama  satu  tahun”.  (2)  “Barangsiapa  karena  kealpaannya  menyebabkan orang  lain  luka-luka  sedemikian  rupa  sehingga  timbul  penyakit  penyakit  atau  halangan menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  pencarian  selama  waktu  tertentu,  diancam  dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah” (AZIS, 2018).

## SIMPULAN
Tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sering  terjadi  pada  kecelakaan  lalu-lintas.  Menurut  ilmu  hukum  pidana,  kecelakaan merupakan  salah  satu  bentuk  tindak  pidana,  apabila  korbannya  mengalami  luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia dan di dalamnya terdapat unsur kelalaian. Kecelakaan yang  mengakibatkan  luka  atau  matinya  orang  yang  di  dalamnyaPertanggung  jawaban pelaku pidana kecelakaan lalu lintasyang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah hukum, dalam perkara kecelakaan yang terjadi, maka pelaku tetap bertanggungjawab atas kejadian  kecelakaan  lalu  olintas  yang  mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia,  pada Pasal  359  KUHP  yang  selengkapnya  berbunyi  “Barang  siapa  karena  kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Arner, D. W., Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., & Barberis, J. N. (2019). The Identity Challenge In Finance:  From  Analogue  Identity  To  Digitized  Identification  To  Digital  Kyc  Utilities. European Business Organization Law Review, 20(1), 55 – 80. Https://Doi.Org/10.1007/S40804-019-00135-1
Azis, A. A. (2018). Implementasi Syarat Tambahan Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat Dalam  Tindakpidana  Korupsi  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Makassar. Universitas Bosowa. Http://Localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/3543
Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3),
215 – 220. Http://Journalstih.Amsir.Ac.Id/Index.Php/Julia/Article/View/88
Basarudin, N. A., Yeon, A. L., & Yusoff, Z. M. (2022). The Role Of Cybersecurity Law For Sustainability  Of  Innovative  Smart  Homes  (Goal  9).  In Good  Governance  And  The Sustainable Development Goals In Southeast Asia (Pp. 110 – 117). Routledge.
Burri, M., & Polanco, R. (2020). Digital Trade Provisions In Preferential Trade Agreements: Introducing A New  Dataset. Journal  Of International Economic Law, 23(1), 187 – 220. Https://Doi.Org/10.1093/Jiel/Jgz044
De  Filippi,  P.,  &  Wright,  A.  (2018). Blockchain  And  The  Law:  The  Rule  Of  Code.  Harvard University Press.
Dedet, G. P. (2018). Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  Ii  A  Padang.  Universitas  Andalas. Http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/39917
Dudin, M. N., Zasko, V. N., Frolova, E. E., Pavlova, N. G., & Rusakova, E. P. (2018). Mitigation Of  Cyber  Risks  In  The  Field  Of  Electronic  Payments:  Organizational  And  Legal
Measures. Journal Of Advanced Research In Law And Economics, 9(1 (31)), 78 – 88. Etria,  W.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Yang  Mengakibatkan Korban  Meninggal  Dunia  Di  Pengadilan  Negeri  Pelalawan.  Universitas  Islam  Riau.
Http://Repository.Uir.Ac.Id/Id/Eprint/8426
Hazania, H. (2019). Legalitas Pembuktian Rekaman Video Yang Diambil Secara Diam-Diam Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana (Pasca Putusan Mk No. 20/Puu-Xiv/2016). Fakultas
Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/67186
Juniarta, I. B. G. A. (2018). Legalitas Rekaman Circuit Closed Television (Cctv) Dalam Proses Pembuktian Di Persidangan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(1), 36 – 50. Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/67186 Kusprinitis, T. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Penelitian Polresta Barelang Kota Batam). Zona Keadilan:  Program  Studi  Ilmu  Hukum  (S1)  Universitas  Batam,  11(1),  55 – 69. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37776/Zkih.V11i1.705
Lubis,  M.  A.,  &  Siregar,  S.  A.  (2020).  Restorative  Justice  Sebagai  Model  Perlindungan Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum. Pkm  Maju  Uda,  1(1),  8 – 24. Https://Ejurnal.Darmaagung.Ac.Id/Index.Php/Pkmmajuuda/Article/View/700
Mahendra, A., & Harefa, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana. Jurnal  Kertha  Semaya,  8(10), 1629 – 1649.
Maulana, W. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 1(1).
Https://Doi.Org/10.29103/Jimfh.V1i1.2539
Nugroho, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal  Dunia  Menurut  Uu  Nomor  22  Tahun  2009  Dalam  Perspektif  Keadilan.
Veritas, 8(2), 21 – 39. Https://Doi.Org/10.34005/Veritas.V8i2.2061
Pakpahan, F. B. (2016). Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iiapontianak. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 4(3). Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 1.
Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2015.V9.I1.P1-14
Rizan,  L.  S.,  Nurjannah,  S.,  &  Erwin,  Y.  (2022). Analisis  Yuridis  Kedudukan  Dan  Kepastian Hukum  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam  Pemeriksaan  Perkara  Perdata. Http://Journal.Unigres.Ac.Id/Index.Php/Jurnalprohukum/Article/View/2259
Rohim, A. (2022). Efektivitas Pembinaan Bagi Residivis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jember). Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 3(1), 107. Https://Doi.Org/10.46930/Jurnalrectum.V3i1.823
Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan  Dalam  Persidangan  Anak. Jurnal  Mercatoria,  3(1),  52 – 57. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V3i1.595
Sulaiman, A., & Ul Hosnah, A. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak  Pidana  Ringan  Sebagai  Upaya  Mengurangi  Over  Kapasitas  Di  Lembaga Pemasyarakatan. International  Journal  Of  Social,  Policy  And  Law,  3(2),  57 – 67. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.8888/Ijospl.V3i2.121
Tarakanov, V. V, Inshakova, A. O., & Dolinskaya, V. V. (2019). Information Society, Digital Economy And Law. In Ubiquitous Computing And The Internet Of Things: Prerequisites For The Development Of Ict (Pp. 3 – 15). Springer. Https://Doi.Org/10.1007/978-3-030- 13397-9_1
Yulanda Dewi, N. K. D. (2023). Tinjauan Yuridis Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pertanggungjawaban  Hukum Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor: 41/Pid. Sus/2013/Pn. Sgr. Universitas Pendidikan Ganesha.
Yusandy,  T.  (2019).  Kedudukan  Dan  Kekuatan  Pembuktian  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam Hukum  Acara  Perdata  Indonesia. Jurnal  Serambi  Akademica,  7(5),  645. Https://Doi.Org/10.32672/Jsa.V7i5.1522