## KESIAPSIAGAAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI
DALAM MENGHADAPI RISIKO WABAH PENYAKIT MONKEYPOX (Mpox) BULAN DESEMBER 2023
SUPARNO 1 , JASRIDA YUNITA 2* , YENTI FITRI 3
Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat, Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1, 2 , KKP Kelas II Dumai 3
suparno25061987@gmail.com, jasridayunita@htp.ac.id, yentifitri81@gmail.com
Abstract: World Health Organization (WHO) once declared Mpox a Public Health Emergency of  International  Concern  (PHEIC).  The  cumulative  number  of  cases  as  of  September  26th 2023  was  90,618  cases  with  157  deaths  reported  from  115  countries.  Until  the  51st  week, Indonesia reported 71 cases  with 56 recovered cases.  Port Health Office (KKP)of Dumai as one of the points of entry at the country's entrance is required to be able to implement disease prevention.  The  aim  of  this  research  is  to  describe  the  preparedness  of  the  KKP  Dumai  in facing the risk of the Mpox disease outbreak entering through the Dumai port. The method in this research is qualitative, with 3 informants, taking informants based on purposive sampling. The  research  results  show  that  human  resources  at  the  KKP    Dumai  are  sufficient  and  their competence is also adequate, but there is a need to refresh the Rapid Action Team. In terms of facilities  and  infrastructure,  they  are  sufficient  and  in  good  condition.  However,  the  use  of thermal  scanners  at  passenger  ports  needs  to  be paid  more  attention  because  the  results  are influenced by environmental temperature, and the KKP Dumai does not yet have an isolation room.  In  terms  of  coordination,  it  needs  to  be  improved  again.  Existing  contingency  plan documents need to be simulated and there is no cooperation document between the KKP and RSUD. The conclusion of this research is that Port Health Office  i Class  II Dumai is not yet optimal  in  carrying  out  its  preparedness,  therefore  it  is  necessary  to  form  a  TGC  Decree, improve coordination with cross-sectors and cross-programs.
Keywords: Preparedness, Coordination, Mpox, facilities & infrastructure, human resources
Abstrak: World Health Organization (WHO) pernah menyatakan Mpox sebagai Public Health Emergency  of  International  Concern  (PHEIC).  Jumlah  kumulatif  kasus  sampai  dengan  26 September  2023  sebanyak  90.618  kasus  dengan  157  kematian  yang  dilaporkan  dari  115 negara. Sampai minggu ke 51 Indonesia melaporkan  sebanyak 71 kasus dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 56 kasus. Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  ( KKP ) Dumai  sebagai salah satu point  of  entry  di  pintu  masuk  negara  di  tuntut  untuk  mampu  melaksanakan  cegah  tangkal penyakit.   Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk menggambarkan kesiapsiagan KKP Dumai dalam menghadapi risiko masuknya wabah penyakit Mpox melalui pelabuhan Dumai. Metoda dalam  penelitian  ini  adalah  Kualitatif,  dengan  3  orang  informan,  pengambilan  informan berdasarkan  purposiv  sampling.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  SDM  di  KKP  Dumai sudah mencukupi dan kompetensinya juga sudah memadai, namun perlu adanya refresing Tim Gerak  Cepat.  Dari  segi  Sarana  dan  prasarana  sudah  mencukupi  dan  dalam  kondisi  baik. Namun  penggunaan  termal  scanner  di  pelabuhan  penumpang  perlu  di  perhatikan  lagi  karena hasil dipengaruhi oleh suhu lingkungan, serta KKP Dumai belum memiliki Ruang isolasi. Dari segi  Koordinasi  perlu  di  tingkatkan  kembali,  Dokumen  rencana  kontijensi  yang  ada  perlu  di simulasikan dan belum adanya dokumen kerjasama  antara KKP dan RSUD. Kesimpulan dari penelitian  ini  adalah  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II  Dumai  belum  Optimal  dalam menjalankan  kesiapsiagannya,  oleh  karena  itu  di  perlukan  pembentukan  SK  TGC, meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program.
Kata Kunci: Kesiapsiagaan, Koordinasi, Mpox, sarana dan prasarana, SDM

## A.Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  transportasi  menyebabkan  meningkatnya  kecepatan  waktu tempuh  perjalanan  antar  wilayah  dan  antar  negara  yang  lebih  cepat  dari  masa  inkubasi penyakit.  Hal  ini  tentunya  memperbesar  risiko  masuk  dan  keluarnya  penyakit  menular  baru
(new  emerging diseases) dan penyakit menular  yang muncul kembali (re-emerging diseases). (Intemational Health Regulations (lHR) 2005)(1).
Penyakit-Penyakit  karantina  tetap  menjadi  perhatian  di  pintu  masuk  negara  seperti penyakit Pes, Cholera, Yellow Fever, Cacar (Smallpox), SARS, corona, Meningitis, , Antraks dan penyakit- penyakit lainnya. Penyakit penyakit tersebut jika sudah masuk ke suatu negara, maka  akan  menyebabkan  kejadian  luar  biasa,  bahkan  dapat  menyebabkan  kedaruratan kesehatan  masyarakat  yang  meresahkan  dunia.  Oleh  karena  itu  negara  Indonesia  perlu memperkuat di pintu masuk negara.(Permenkes, 2010)(2)
Mpox  (Monkeypox)  merupakan  Penyakit  emerging  zoonosis  yang  disebabkan  virus Monkeypox  (anggota  genus  Orthopoxvirus  dalam  keluarga  Poxviridae).  Penyakit  ini  dapat bersifat  ringan  dengan  gejala  yang  berlangsung  sekitar  2  –  4  minggu,  namun  dapat berkembang  menjadi  berat  hingga  kematian  (Case  Fatality  Rate  3  -  6%).  Penularan  kepada manusia  terjadi  melalui  kontak  langsung  dengan  orang  ataupun  hewan  yang  terinfeksi,  atau melalui  benda  yang  terkontaminasi  oleh  virus  tersebut.  Penularannya  dapat  melalui  droplet, cairan  yang  keluar  dari  lesi/ruam  kulit,  dari  plasenta  ibu  ke  anak,  dan  melaui  hubungan seksual.  Mpox  memiliki  gejala  seperti  demam,  Sakit  kepala  hebat,  pembengkakan  getah bening,  sakit  tenggorokan,    hidung  tesumbat,  batuk,  dan  ciri  khas  dari  penyakit  ini  adalah munculnya ruam/ lesi pada kulit. (Kemenkes RI, 2023)(3)
Mpox  pernah  ditetapkan  sebagai  Public  Health  Emergency  of  International  Concern (PHEIC)  oleh  Badan  Kesehatan  Dunia  (World  Health  Organization/WHO)  pada  tanggal  23 Juli  2022  dan  status  PHEIC  telah  dicabut  pada  tanggal  11  Mei  2023.  Meskipun  demikian, kasus  masih  terus  dilaporkan  oleh  berbagai  negara.  Jumlah  kumulatif  kasus  sejak  1  Januari 2022 hingga 26 September 2023 sebanyak 90.618 kasus dengan 157 kematian yang dilaporkan dari  115  negara.  Dua  regional  yang  melaporkan  kasus  paling  banyak  pada  bulan  September yaitu Pasifik Barat (51,9%) dan Asia Tenggara (18,1%). (Kemenkes RI, 2023)(3)
Berdasarkan  WHO  per  26  September  2023 menyebutkan  sebanyak  96,3%  (82.215 dari 85.336 kasus yang diamati) merupakan laki-laki dengan usia rerata 34 tahun. Beberapa temuan kunci  lainnya  menyebutkan  bahwa  berdasarkan  data  kasus  yang  mengungkapkan  orientasi seksualnya, sekitar 83,2% (28.446 dari 34.180 kasus yang diamati) terjadi pada kelompok laki- laki  yang  berhubungan  seksual  dengan  laki-laki  (LSL),  sebanyak  7,4%  kasus  (2.108  dari 28.446  LSL  yang  diamati)  teridentifikasi  sebagai  laki-laki  biseksual.  Sekitar  52,7%  kasus (18.356  dari  34.832  kasus  yang  pernah  dites  HIV)  memiliki  status  HIV  positif.  Sebanyak 82,5% kasus (18.056 dari 21.877 kasus yang dilaporkan metode penularannya) tertular melalui hubungan  seksual.  Penularan  dari  manusia  ke  hewan  perlu  diwaspadai.  Pada  wabah  tahun 2022  telah  dilaporkan  adanya  satu  hewan  peliharaan  (anjing)  yang  tertular  dari  pemiliknya yang terinfeksi Mpox di Perancis (Seang et al, 2022 dalam Kemenkes RI, 2023).(3)
Indonesia pernah melaporkan kasus Mpox pertama pada tanggal 20 Agustus 2022. Pada tanggal  13  Oktober  2023,  Indonesia  kembali  melaporkan  1  kasus  mpox  tanpa  ada  riwayat perjalanan  dari  negara  terjangkit  (transmisi  lokal).  Sampai  minggu  ke  51  Indonesia melaporkan    sebanyak  71  kasus  dengan  jumlah  kasus  sembuh  sebanyak  56  kasus.  Kasus tersebut tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kepulauan Riau dan DIY. ( Kemenkes RI, Desember 2023)(4)
Penyelidikan  saat  ini  masih  terus  dilakukan  untuk  mengetahui  gambaran  epidemiologi kasus  yang  dilaporkan.  Pada  tanggal  17  Oktober  2023,  Indonesia  telah  melakukan  peniliaian risiko Mpox yang melibatkan multisektor. Melalui penilaian risiko tersebut didapatkan bahwa kemungkinan  dan  dampak  penularan  pada  masyarakat  umum  adalah  kecil  hingga  sedang, sedangkan  pada  kelompok  berdasarkan  temuan  kunci  adalah  tinggi.  Mempertimbangkan  hal tersebut,  kita  perlu  melakukan  peningkatan  kewaspadaan  terhadap  Mpox  di  Indonesia (Kemenkes RI.2023).(5)
Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kantor  Kesehatan Pelabuhan  ( KKP ) sebagai point of entry  di  pintu  masuk  negara  di  tuntut  untuk  mampu  melaksanakan  cegah  tangkal  penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya. Meliputi kewaspadaan dini, pencegahan, pengendalian dan respon.(Permenkes R.I Nomor 33 Tahun 2021). (6)
Berdasarkan  laporan  tahunan  KKP  Dumai  (2022)  menunjukkan  bahwa  jumlah  kapal yang  masuk  ke  pelabuhan  Dumai  sebanyak  10.058  kapal  pada  tahun  2021  dan  10.206  kapal pada tahun 2022. Dan jika  seluruh  wilayah  kerja maka jumlah  kapal datang  sebanyak 36.077 kapal tahun 2021 dan 35.941 kapal pada tahun 2022. Jumlah kedatangan Penumpang baik dari luar  negeri  maupun  dari  dalam  negeri  dalam  waktu  3  tahun  berturut  turut  adalah  sebagai berikut  :  tahun  2020  656.988  orang,  tahun  2021  860.000  orang,  dan  tahun  2022  sebanyak 1.022.188  orang.  Sedangkan  pengawasan  untuk  anak  buah  kapal/awak  kapal  yang  datang tahun  2020  sebanyak  47.728  orang,  tahun  2021  sebanyak  40.221  orang  dan  tahun  2022 sebanyak 57.693 orang.
Tingginya  lalulintas  alat  angkut,  orang  dan  barangmelalui  pelabuhan  Dumai    tentunya menyebakan  tingginya  risiko  terhadap  penyebaran  penyakit.  Oleh  karena  itu  diperlukan kemampuan untuk  Mencegah (to Preven), mendeteksi (to detect), dan menangani kasus sedini mungkin  (to  response).  Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  KKP  Dumai  tidak  dapat berjalan sendiri, oleh karena itu diperlukan juga koordinasi lintas sektor dan lintas program. (6)
Ketidakmapuan  untuk  melakasnakan  ketiga  point  tersebut  berdampak  terjadinya penyebaran penyakit di wilayah dan menyebabkan terjadinya wabah. Wabah/ KLB merupakan suatu  keadaan  atau  situasi  yang  diperkirakan  akan  segera  terjadi,  tetapi  mungkin  saja  tidak akan  terjadi.  Oleh  karena  adanya  unsur  ketidak  pastian,  maka  diperlukannya  kesiapsiagaan dalam  rangka  pencegahan  penyebaran  penyakit  KLB/PHEIC  yang  masuk  dan  keluar  melalui pelabuhan Dumai.(7)
Kesiapsiagaan  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mengantisipasi bencana  melalui  pengorganisasian  serta  melalui  langkah  yang  tepat  guna  dan  berdaya  guna. Hal ini sangat di perlukan untuk mencegah terjadi suatu bencana non alam. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (UU nomor 24/ 2007).(7)
Berdasarkan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pencegahan  dan  pengendalian  Penyakit Nomor  HK.02.02/C/4408/2023  tentang  Peningkatan  Kewaspadaan  Mpox  di  Indonesia mengintruksikan  bahwa  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  di  tuntuk  untuk  meningkatkan pengawasan orang (penumpang, Awak Kapal dan personel), Alat angkut dan barang terutama yang  berasal  dari  negara  terjangkit,  Meningkatkan  kewaspadaan  dini  dengan  melakukan pemantauan  kasus  gejala  ruam  akut  yang  memiliki  faktor  risiko  sesuai  definisi  operasional kasus. selain itu KKP di tuntut untuk meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program.(5)
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan  bagaimana  kesiapan  Kantor Kesehatan  Pelabuhan  kelas  II  Dumai  dalam  menghadapi  risiko  masuknya  penyakit Monkeypox yang dapat menyebabkan  wabah/ KLB di tinjau dari segi  Sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dari segi koordinasi.

## B.Metedologi Penelitian
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Penelitian dilakukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai pada tanggal 27 November sampai dengan  14  Desember  2023.  Informan  penelitian  ini  ditentukan  berdasarkan  purposive sampling.  Informannya berjumlah 3 orang  yaitu,  Subkoordinator Pengendalian Karantina  dan Surveilans  Epidemiologi,  Epidemiolog  Ahli  Madya,  dan  Epidemiolog  Ahli  Muda. Pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara  mendalam,  observasi  dan  telaah  dokumen. Variabel  yang  diteliti  meliputi  Sumber  daya  Manusia/  tenaga,  Sarana  dan  prasarana  serta koordinasi.    Pengolahan  data  dilakukan  dengan  cara  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan kesimpulan  dan  analisis  data  menggunakan  teknik  analisis  isi  dengan  triangulasi  sumber  dan triangulasi metoda.

## C.Hasil dan Pembahasan 1.Sumber Daya Manusia (SDM)
Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  dengan  ketiga  informan  dapat  disimpulkan bahwa: jika di tinjau dari jumlah ketersedian tenaga, dari kompetensi tenaga yang ada di KKP kelas II Dumai sudah mencukupi dan sudah memadai. Hal ini karena dalam proses pencegahan dan  pengendalian  risiko  masuknya  penyakit Mpox di  pelabuhan  Dumai  melibatkan  semua tenaga yang ada di KKP kelas II Dumai.  Adapun tenaga yang terlibat adalah Dokter, Perawat, Epidemiolog,  Sanitarian,  Entomolog  dan  tenaga  adminitrasi  lainnya.  Pencegahan  dan pengendalian  ini  meliputi  pemeriksaan  terhadap  semua  kapal,  crew  dan  penumpang  yang masuk  yang  berasal  dari  luar  negeri.  Pemeriksaanya  meliputi  pemeriksaan  suhu  tubuh,  dan pengamatan fisik terhadap Orang  untuk mengetahui  adanya  ruam akut pada kulitBerdasarkan Hasil  wawancara  mendalam  dengan  ketiga  informan  diperoleh  hasil  bahwa  dari  segi  jumlah dan  kompetensi  sudah  mencukupi.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  di  ungkapkan  oleh  ketiga informan pada saat wawancara mendalam sebagai berikut:
“.... jika di tinjau dari segi jumlah dan kompetensinya, saya rasa sudah cukup ya pak, karena kita  melibatkan  semua  tenaga  tekhnis  yang  ada  di  kantor  sini,  baik  dokter,  perawat, epidemiolog dan sanitariannya ...” (Inf 1)
“... Jumlahnya  kayaknya  udah  cukup  kali  ya  pak,  karena  kita  hampir  semua  terlibat  untuk mendeteksinya, sesuai jadwal yang ada, baik yang untuk di pelabuhan penumpang dan yang melakukan pemeriksaan kapal kargo/tangker ...” (Inf 2)
“... kalau untuk tenaga karena kita semua terlibat sepertinya cukuplah pak, yang penting saling kerjasama saja ..” (Inf 3)
Berdasarkan  telaah  dokumen  dengan  melihat  daftar  piket  harian  Bulan  Desember  2023 untuk  di  pelabuhan  penumpang  dan  pengawasan  kedatangan  kapal  kargo  dari  luar  negeri terlihat  bahwa  semua  fungsional  di  libatkan  dalam  daftar  piket  jaga  tersebut  dengan  jumlah pegawai sebanyak 25 orang pegawai. Berdasarkan wawancara mendalam dan telaah dokumen tersebut,  dapat  di  simpulkan  bawah  dari  segi  jumlah  dan  kompetensi  SDM  yang  ada  di  KKP Dumai  dalam  rangka  kesiapsiagaan  dalam  pencegahan  menghadapi  wabah  Mpox  sudah memadai,  karena  sudah  melibatkan  seluruh  fungsional  tenaga  kesehatan  yang  ada  di  KKP Dumai.
Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Firdinad,  et  al  (2022)  yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan sudah cukup siap dalam menghadapi pandemi covid-19. Namun, Penelitian ini berbeda dengan penelitian Ningsih, dkk (2022) menyatakan bahwa dari segi Sumber Daya Manusia, Rumah sakit X Purwodadi masih kurang siap dalam pencegahan penularan  covid-19  pada  tenaga  kesehatan  di  RS  X  tersebut  karena  jumlahnya  masih kurang. (8,9) Jika terdapat kasus/ rumor maka di tugaskan Tim Gerak Cepat (TGC). TGC ini di buat berdasarkan  SK kepala Kantor tahun 2021. Hal ini menjadi sedikit permasalahan karena SK  ini  belum  diperbaharui.  TGC  ini  juga  sudah  lama  tidak  dilakukan refresing ilmu  secara bersama.  Hal  ini  seperti  yang  di  ungkapkan  oleh  ketiga  Informan  tersebut  dalam  wawancara mendalam:
“... sebenarnya  pak,  di  luar  yang  terlibat  dalam  piket  harian  pengawasan  alat  angkut, orang dan barang jika terdapat info dari agen kapal terkait ada yang sakit di atas kapal, maka  yang  kami  turunkan  adalah  tim  gerak  cepat.  Namun  TGC  ini  sudah  lama terbentuknya. Jadi kadang saya intruksikan saja siapa yang bisa turun ...”(Inf 1) “... Kita ada TGC pak, sudah lama terbentuk tapi tidak pernah di refress ilmunya. kita ga tau  jadwal    tiba-tiba  kalu  ada  rumor/kasus  ABK  sakit  kita  harus  siap  di perintahkan...” (Inf 3) “... TGC kita di SK kan tahun 2020 atau 2021 kalau tidak salah pak, udah lumayan lama dan  belum  diperbaharui,  kita  di  KKP  ini  harus  siap  kapan  pun  diprintahkan  atasan ketika ada kasus apapun ...” (Inf 3)
Berdasarkan  telaah  Dokumen,  SK  kepala  KKP  kelas  III  Dumai  Nomor HK.02.03/1/0075/2021  tentang  pembentukan  Tim  Gerak  Cepat  (TGC)  penanganan  kegawat daruratan  Kesehatan  Masyarakat  dan  Penanggulangan  Kejadian  Luar  Biasa/Bencana  dimana
dalam  SK  tersebut  melibatkan  semua  SDM  yang  di  KKP  Kelas  II  Dumai  sesuai  dengan  tim kerjanya.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yusri,  dkk  (2015) tentang analisis kesiapsiagnan KKP Kelas III Banda Aceh dalam menghadapi Risiko Bencana Infeksi Mers-CoV di  Bandara  Sultan  Iskandar  Muda  Tahun  2015  menyatakan  bahwa  SDM yang  ada  berdasarkan  Jenis  Pendidikan  sudah  memadai  untuk  melakukan  kesiapsiagaan, namun belum membentuk tim Gerak Cepat dan belum pernah melakukan Simulasi. (10)
Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Devi (2021) yang menyatakan bahwa TGC  Puskesmas  Medan  Denai  sudah  cukup  baik  dalam  menjalankan  fungsi  manajemen, sehingga  pencegahan  dan  penanggulangan  covid-19  kasusnya  menurun  pada  tahun  2021. (11) TGC merupakan tim yang tugasnya membantu upaya penanggulangan KLB/Wabah.  Dimana tugas dari TGC ini adalah melakukan deteksi dini kLB/wabah, melakukan respon KLB/wabah dan melakukan pelaporan untuk rekomendasi penanggulangan. TGC adalah gabungan dimana didalamnya  terdapat  tenaga  medis/  Dokter,  perawat,  epidemiolog,  sanitarian  dan  supir Ambulance.  TGC  termasuk  kedalam  Sumber  Daya  Manusia  yang  merupakan  semua  orang yang  terlibat  dalam  melakukan  pencegahan  dan  pengendalian  masuknya  penyakit Mpox meliputi deteksi dini, melakukan respon dan melakukan pelaporan untuk penanggulangan. (12) SDM dengan jumlah yang mencukupi dan berkompeten merupakan ujung tombak dalam proses  pencegahan  dan  penanggulangan  suatu  wabah  penyakit  menular.  SDM  ini  melibatkan semua tenaga, baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai  bidangnya.  Termasuk  SDM  dalam  pencegahan  masuknya  penyakit Mpox di  wilayah pelabuhan  Dumai.  Tenaga  yang  berkompeten  dapat  diperoleh  melalui  pendidikan,  pelatihan- pelatihan, worksop dan lain sebagainya.  Selain itu, kerjasama antar tim juga memiliki peranan dalam proses deteksi dini dalam pencegahan dan pengendalian masuknya penyakit Mpox. Oleh karena  itu  perlu  adanya  refresing  TGC  yang  melibatkan  seluruh  Tim  untuk  meningkatkan kerjasama antar tim dalam melaksanakan proses ini.

## 2.Sarana dan Prasarana
Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ketiga informan, diperoleh hasil bahwa ketersedian  sarana  dan  prasarana  untuk  menghadapai  wabah  penyakit  menular  khususnya Mpox sudah  mencukupi  dan  semua  dalam  keadaan  baik.  Seperti  hasil  percakpannya  sebagai berikut:
“... sarana  dan  prasarananya  saya  rasa  cukup,  sejauh  ini  kita  gunakan  thermal  gun untuk pemeriksaan suhu di kapal kargo dan thermal scanner di pelabuhan penumpang. Cuma  ya  itu  pak,  kalau  yang  di  penumpang  itu  suka  eror  karena  hasil  pemeriksaan suhunya  dipengaruhi  oleh  lingkungan.kalauAPD  lainnya  kita  punya  hamzat  lengkap, Ambulance dan lainnya semua dalam keadaan baik ...” (Inf 1)
“...untuk pemeriksaan  suhu biasanya  kita  gunakan  thermal  gun  klo pas  kita  boarding, untuk  APD  seperti  masker,  sarung  tangan  semuanya  ada,  Oxigen  juga  kita  punya  di ambulance., obat-oabatan untuk pertolongan pertama juga kita punya kok pak ..” (Inf 2) “... sarana dan prasarana yang ada saat ini saya rasa cukup, Cuma terkendalanya saat ini, pemeriksaan suhu yang dipelabuhan penumpang itu hasilnya suka ga benar, karena hasil tangkapan suhunya itu masih dipengaruhi oleh lingkungan ...” (Inf 3)
Berdasarkan  hasil  telaah  dokumen  dengan  melihat  laporan  persedian  barang,  laporan Barang  Milik  Negara  (BMN)  dan  pengamatan  langsung  terhadap  sarana  dan  prasarana  dapt dilihat  bahwa  bahwa  KKP  Kelas  II  Dumai  memiliki thermal  Gun sebanyak  7  unit, Thermal Scanner 2 unit, Alat Pelindung Diri (APD)/ Hazmat lengkap sebanyak 120 buah,masker biasa 30 bo,  Oxigen  sebanyak  3  unit, Ambulance penyakit  menular  1  unit,  Mobil  evakusi  penyakit menular 1 unit, ambulance biasa 1 unit dan obat-obatan untuk pertolongan pertama.
Dengan  demikian  dapat  di  simpulkan  bahwa  Jika  di  tinjau  dari  jumlah  dan  ketersedian jumlah ini sudah mencukupi dan semua dalam keadaan baik. Penggunaan thermal gun di pakai untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada Anak buah kapal(ABK) kapal kargo/ tangker, sedangkan thermal  scanner di  pakai  untuk  pemeriksaan  suhu  tubuh  pada  penumpang  yang berasal  dari  Malaysia.  Penggunaan thermal  scanner di  pelabuhan  penumpang  kapal  dari
Malaysia, masih terdapat permasalahan, hal ini dikarenakan alat ini juga dipengaruhi oleh suhu lingkungan  yang  berada  di  sekitarnya.    Jika  pada  cuaca  terik/panas  maka  hasil  pemeriksaan yang  ditampilkan  juga  kurang  optimal,  karena  akan  menangkap  suhu  badan  pada  semua penumpang tinggi.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ramadani  (2015)  dimana hasilnya menunjukkan bahwa kesiapsiagaan dalam menghadapi Mers-CoV dan Ebola dari segi sarana dan prasarana sudah tersedia dan mencukupi. Hanya saja penggunaan Thermal Scanner untuk  memindai  suhu  tubuh  juga  berpengaruh  terhadap  hasil  tangkapan  suhu  tubuh.  Hal  ini juga  sejalan  dengan  penelitian  Yusri,  dkk  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  alat thermasl scanner yang ada dalam kondisi rusak. (10,13) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai  alat  dalam  mencapai  maksud  atau  tujuan.  Dengan  kata  lain  sarana  lebih  ditujukan untuk  benda-benda  ataupun  peralatan  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak  (KBBI,  2015). Sedangkan  Prasarana  adalah  segala  sesuatu  yang  merupakan  penunjang  utama terselenggaranya  suatu  proses  kegiatan  yang  berlangsung.  Adapun  contoh  prasarana  adalah suatu kantor, sekolah, tempat pelayanan. gedung, ruang belajar, ruang pelayanan, tanah lapang dan lain sebagainya (KBBI, 2015).
Ketersedian sarana dan prasarana, kecukupan dan dalam kondisi yang baik, merupakan penunjang  dalam  kegiatan  pencegahan  dan  pengendalian  masuknya  penyakit Mpox di pelabuhan Dumai. Oleh karena itu, perlu adanya pemanfaatan dan penggunaan peralatan dalam pendeteksi penyakit ini dengan benar. Agar alat tersebut dalam kondisi baik dan menampilkan hasil  yang  baik  pula  perlu  adanya  kalibrasi  alat.  Jika  pada  suatu  kondisi  panas/  terik  maka petugas dapat memanfaatkan thermal gun untuk memindai suhu para penumpang yang berasal dari Malaysia.

## 3.Koordinasi
Berdasarkan  wawancara  mendalam  didapatkan  bahwa    koordinasi  sudah  dilaksnakan namun masih perlu terus di tingkatkan. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh ketiga informan berikut ini:
“... Koordinasi terkait Mpox yang sudah dilakukan adalah membagikan SE Dirjen P2P ke  ke  WhatssApp  Grupa  (WAG)    lintas  sektor.  Selain  itu  kita  kalau  pas  rapat  lintas sektor  kita  bahas  juga  terkait  hal-hal  seperti  ini.  Kita  juga  sudah  punya  dokumen rencana kontijensi kok, Cuma Yang masih ada kendala itu jika ada rumor, dilapangan masih  bingung siapa yang harus jadi koordinator, selain itu kita belum ada perjanjian kontrak dengan RSUD terkait rujukan pasien dari pelabuhan ....” (Inf 1)
“...kita  sudah  punya  dokumen  rencana  kontijensi  penyakit  menular,  jadi  di  sana  jelas kok siapa melakukan apa ketika ada suatu kasus, Cuma belum pernah di uji coba atau di simulasikan...” (Inf2)
“...kalau  koordinasi  biasanya  kita  ada  rapat  dengan  lintas  sektor  dan  lintas  program yang jadi masalah kita belum pernah melakukan tabel top exsercise/ simulasi, padahal kita udah punya dokumen rencana kontijensi terkait penyakit menular ...”(Inf3)
Berdasarkan  telaah  dokumen  dengan  melihat  pada  kegiatan  yang  tertuang  di  dalam Rincian Kertas Kerja Kementerian/Lemabaga (RKA K/L) dalam Daftar  Isian Pagu  Anggaran (DIPA)  Tahun  Anggaran  2023  dapat  terlihat  bahwa  Rapat  koordinasi  lintas  sektor  dan  lintas program  di  KKP  kelas  II  Dumai  di  adakan  tiga  (3  )  kali  dalam  1  tahun  Dan  sudah  di laksankaan.
Berdasarkan  wawancara  mendalam  dan  telaah  dokumen  tersebut  dapat  di  simpulkan  h dilakukan  adalah,  dengan  membagikan  informasi  terkait  Surat  Edaran  kewaspadaan  terhadap penyakit  Mpox  ini  ke WhatssApp  Grupa (WAG)  dimana  didalam  grup  tersebut  sudah  ada lintas sektor dan lintas program Seperti KSOP, Imigrasi, beacukai, keagenan, RSUD, basarnas, Pelindo,  dan  lain  sebagianya.  Sebenarnya  terkait  koordinasi  ini  juga  ada  tertuang  didalam Dokumen  rencana  kontijensi.  Dimana  dalam  dokumen  tersebut  terdapat  peranan  masing- masing  instansi  jika  terdapat  suatu  kasus  penyakit  menular.  Didalam  dokumen  tersebut  jelas tertuang  siapa  melakukan  apa.  Yang  menjadi  permasalahnya  adalah  sampai  saat  ini  jika
terdapat rumor kasus, masih lambat respon dan dari masing masing instansi. Dan belum jelas koordinator  dilapangannya.  Dokumen  rencana  kontijensi  sudah  ada,  namun  belum  pernah dilakukan  simulasi. Selain  itu, masalah yang  lainnya  adalah belum adanya perjanjian kontrak kerjasama  antara  KKP  dan  RSUD  Dumai  terkait  proses  rujukan  jika  terdapat  suatu  masalah kesehatan yang berasal dari pelabuhan.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rizki  dan  Djunawan (2017)  menyatakan  bahwa  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II  Cilacap  telah  menyusun dokumen  rencana  Kontijensi  dan  telah  melakukan  Simulasi  terkait  pencegahan  dan penanganan  penyakit MerscoV . (14) Koordinasi  ( Coordination )  merupakan  salah  satu  dari  ke- giatan  yang  dilaksanakan  dalam  manajemen  bencana  yang  dikenal  dengan  empat  C  yaitu Command (komando), Control (Pengendalian), Coordination (Koordinasi) dan Communication (Komunikasi).  Koordinasi  dalam  arti  simpelnya  berarti  berkolaborasi  semua lintas  sektor  dan  lintas  program  untuk  pencegahan  dan  penanggulangan  penyakit  menular. Dimana  tujuannya  adalah  untuk  advokasi,  pencegahan  dan  pemberantans  penyakit, peningkatan SDM dan lain sebagainya. (15)
Dalam  melaksanakan  tugas  untuk  proses  pencegahan  masuknya  penyakit Mpox dari pelabuhan  Dumai  tidak  dapat  hanya  di  laksanakan  oleh  KKP  sendiri,  oleh  karena  itu  perlu adanya  Koordinasi  semua  pihak,  baik  lintas  sektor  maupun  lintas  program.  Oleh  karena  itu koorordinasi  ini  dapat  terus  di  tingkatkan,  adapun  caranya  adalah  dengan  melakukan  rapat/ pertemuan.  Dengan  demikian  akan  lebih  mudah  dalam  menyusun  suatu  agenda  dalam menyelesaian  suatu  permasalahan.  Adapun  tindak  lanjutnya  adalah  dengan  membuat  suatu dokumen rencana kontijensi, membut SOP, dan lain sebagainya. Dokumen rencana kontinjensi disusun  atas  dasar  koordinasi  dan  kesepakatan  bersama  antara  seluruh  pihak  terkait  di lingkungan  bandar  udara  dan  pelabuhan.  Kegiatan  ini  diharapkan  menghasilkan  suatu dokumen  kesepakatan,  siapa  melakaukan  apa  jika  terjadi  suatu  kejadian  KLB/Wabah  di Pelabuhan Induk. Jika terjadi bencana maka semua instansi/ petugas siap melaksanakan peran dan fungsinya sesuai kesepakatan sehingga KLB/ wabah dapat teratasi dengan cepat dan tidak terjadi penyebaran ke masyarakat luas.

## D.Penutup
Kesiapsiagaan  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II  Dumai  dalam  menghadapi  risiko masuknya  penyakit  Mpox  dari  segi  Sumber  Daya  Manusia(  SDM),  dari  segi    jumlah  dan kompetensi sudah mencukupi dan memadai, akan tetapi adanya Tim Gerak Cepat (TGC) yang sudah  lama  terbentuk  namun  sudah  lama  tidak  dilakukan Refresing /  update  ilmu . Kesiapsiagaan  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II  Dumai  dalam  menghadapi  risiko masuknya penyakit Mpox dari segi sarana dan prasarana adalah sarana sudah cukup dan dalam keadaan  baik.  Namun,  Penggunaan Thermal  scanner yang  hasilnya  dipengaruhi  suhu lingkungan  perlu  menjadi  perhatian  khusus.  Selain  itu  KKP  kelas  II  Dumai  belum  memiliki ruang  isolasi/  karantina  khusus. Kesiapsiagaan  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II  Dumai dalam menghadapi risiko masuknya penyakit Mpox dari segi Koordinasi  sudah terjalin, namun perlu  ditingkatkan  lagi.  KKP  Dumai  sudah  memiliki  Dokumen  rencana  kontijensi  penyakit menular,  namun  belum  pernah  dilakukan table  top  exsercise /  ataupun  simulasi.  Koordinasi dengan RSUD Kota Dumai sebagai Rumah Sakit rujukan belum terdapat perjanjian kerjasama.

## Dafar Pustaka
International Health Regulation (2005) Kementrian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor
1501/MENKES/PER/X2010  tentang  Jenis  Penyakit    Menular  Tertentu  yang  dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.2010
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Pedoman  Pencegahan  dan  Pengendalian Monkeypox  (Mpox).  2023.  Infeksi  Emerging,  Kemenkes  RI.Laporan  Mingguan  Mpox Minggu ke 51, 23 Desember 2023. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/
Kementerian Kesehatan RI. Surat Edaran nomor HK. .02.02/C/4408/2023 tentang Peningkatan kewaspadaan terhadap Mpox di Indonesia.2023
Kementrian  Kesehatan  RI.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  R.I  Nomor  33  Tahun  2021  tentang Organisasi dan  Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Penanggulangan Bencana. Firdinan,  et  al.    Kesiapan  Tenaga  Kesehatan  Di  Rumah  Sakit  Dalam  Menghadapi    Pandemi ovid-19: Sebuah Tinjauan Sistematis.2022
Ningsih,  Winda  et.al.  Kesiapan  Rumah  Sakit  Dalam  Pencegahan  Penularan  Covid-19  Pada Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit X Purwodadi. 2022
Yusri,  dkk  (2015).  tentang  analisis  kesiapsiagnan  KKP  Kelas  III  Banda  Aceh  dalam menghadapi Risiko Bencana Infeksi Mers-CoV di Bandara Sultan Iskandar Muda Tahun 2015
Devi  Shinta,  Manajemen  Penanggulangan  Bencana  Oleh  Tim  Gerak  Cepat  (Tgc)  (2021). Covid-19 Di Puskesmas Medan Denai Kota Medan.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2014  Tentang Penanggulangan Penyakit Menular
Ramadani, Andila. Implementasi Surveilans Middle East Respiratory Syndrome- Corona virus dan Ebola di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya wilayah kerja Juanda.2015 Rizki,  Djunawan.Kesiapsiagaan  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  Ii  Cilacap  Menghadapi Risiko Bencana Infeksi Virus Mers-Cov.2017
Khorram-Manesh,  A.,  Berlin,  J.  &  Carlström,  E.  Two  Validated  Ways  of  Improving  the Ability  of  Decision-Making  in  Emergencies;  Results  from  a  Literature  Review. Bull. Emerg. trauma 4 , 186–196 (2016).