## Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman
The Steep Road of Land Redistribution Towards Equitable  Ownership  of Land Rights in Pasaman Regency
Hamda Afsuri Saimar, 1* Azmi Fendri, 1 Titin Fatimah, 1
1 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, Indonesia *Corresponding Author: 1910112071_hamda@student.unand.ac.id
Submitted: December 30, 2023  Accepted: April 18, 2024  Publish: May 2, 2024
Abstract: Failure  to  implement  good  land  redistribution  to  the  community  will  lead  to  gaps  in ownership of  land  rights  in  Indonesia. Implementation of  land  redistribution  in  accordance  with expectations can at least ensure equal distribution of ownership of land rights, realize the optimization of agricultural land, and increase income for the people of Pasaman Regency. This research aims to examine the implementation of land redistribution, especially for the period 2021 – 2022,  in Pasaman Regency in  response to  the  challenge of equitable ownership of land  rights. This  research uses an empirical juridical approach; the nature of the research is descriptive and analytical; data collection techniques are carried  out using interviews and document studies. The  final results  show that  the implementation of  land  redistribution in  Pasaman Regency, if  seen  in  the  last  two  years,  is  still considered to be less effective in  realizing equal distribution of ownership of land rights. The lack of precise targets and the failure to achieve these targets impact the effectiveness of land redistribution. With  the various challenges and prospects that are  expected in  the future, it  is  necessary to adapt policies to several agrarian reform events, such as the concept of land reform in Ngand agan Village and the proposed requirements for establishing cooperatives that were implemented in Nagari Timpe.
Keywords: Agrarian Reform, Land Redistribution, Land Rights, Pasaman Regency
Abstrak : Tidak  terlaksananya redistribusi  tanah yang baik  kepada masyarakat akan  menyebabkan terjadinya kesenjangan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Pelaksanaan redistribusi tanah yang sesuai  dengan  harapan  setidaknya  dapat  memastikan  pemerataan  kepemilikan  hak  atas  tanah, terwujudnya optimalisasi lahan pertanian dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan redistribusi tanah, terutama periode tahun  2021  dan  tahun  2022  di  Kabupaten  Pasaman  dalam  menjawab  tantangan  pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil akhir menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di  Kabupaten Pasaman jika dilihat  dalam dua tahun terakhir masih dinilai kurang efektif dalam mewujudkan pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Hal  ini  dipengaruhi oleh kurang tepatnya sasaran dan tidak  tercapainya target pelaksanaan redistribusi  tanah.  Dengan  berbagai  tantangan  beserta  prospek  yang  diharapkan  kedepannya diperlukan  adaptasi  kebijakan  terhadap  beberapa  peristiwa  pembaruan  agraria  seperti  konsep landreform di Desa Ngandagan dan pengajuan persyaratan pendirian koperasi yang dilaksanakan di Nagari Timpe.
Kata Kunci : Reforma Agraria, Redistribusi Tanah, Hak Atas Tanah, Kabupaten Pasaman

## Pendahuluan
Peran  penting  tanah  dalam  kehidupan  manusia  merupakan  fakta  yang  tak terbantahkan.  Manusia,  yang  berasal dari  tanah,  bergantung  pada  sumber  daya  alam ini untuk  kelangsungan  hidupnya,  mulai  dari  pemanfaatan  hingga  kembali  ke  dalamnya. Kehidupan  manusia menjadi mustahil tanpa keberadaan tanah. Oleh karena itu, pembagian tanah yang merata menjadi penting  untuk  memenuhi  kebutuhan  individu  dan memastikan keadilan  sosial.  Selain  itu,  sebagai  warga  negara,  ketaatan  terhadap  regulasi  terkait penggunaan tanah adalah kunci untuk  menjaga keseimbangan antara kepentingan  individu dan masyarakat. Negara, sebagai pengelola kekayaan alam, memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi  pembagian  tanah  yang  merata,  sesuai  dengan  amanat  konstitusi  yang tercantum  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  menekankan penggunaan  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  lainnya  untuk  kesejahteraan  rakyat  secara maksimal.
Pemerintah  Indonesia  sebagai  unsur  penyelenggara  negara  harus  menindaklanjuti sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  melalui  perubahan  struktur  penguasaan,  pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang didasarkan gagasan landreform beriringan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria (UUPA). Landreform melibatkan  restrukturisasi  dalam  kepemilikan dan  penguasaan  tanah yang  berfokus  pada  redistribusi  tanah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  petani  dan mencapai  kesetaraan  dalam  pembangunan  sosial  ekonomi  masyarakat  (Isnaeni,  2017). Santoso  (2020)  menjelaskan  tujuan landreform  mencakup  upaya  untuk  mencapai pemerataan  kepemilikan  tanah  serta  meningkatkan  efisiensi  dan  manfaat  maksimal  dari penggunaan lahan.
Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1960 tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria (UUPA)  memiliki fokus  khusus  dalam mendorong  terbentuknya  masyarakat yang sejahtera dan  merata.  Meskipun  pelaksanaan  landreform  telah  berlangsung  hingga  saat  ini,  upaya tersebut  belum  sepenuhnya  memenuhi  harapan  sebagai  tonggak  perubahan  dalam meningkatkan  dan  memperbaiki  manfaat  yang  diperoleh  dari  pemanfaatan  tanah  bagi seluruh rakyat Indonesia.  Tiga isu utama menjadi penghambat utama dalam mencapai cita - cita landreform di  Indonesia,  yaitu  ketimpangan kepemilikan tanah  yang signifikan, konflik agraria akibat kebijakan pemerataan tanah yang tumpang tindih di masa lalu, serta tantangan sosial  dan  ekologis  di  daerah pedesaan.  Oleh karena  itu,  pemerintah  merasa perlu  untuk melaksanakan reforma agraria dengan tujuan  mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang luas dan inklusif, meningkatkan akses masyarakat terhadap aset ekonomi terutama  tanah,  mengurangi  kesenjangan  dalam  kepemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan  sumber  daya  agraria, mengurangi konflik  terkait  tanah  dan  masalah agraria lainnya,  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup,  serta  meningkatkan ketahanan pangan dan energi di masyarakat (Isnaini & Lubis, 2022).
Peraturan Presiden Nomor  62 Tahun 2023  Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres Reforma Agraria) disahkan dengan tujuan untuk  meningkatkan percepatan
implementasi  gagasan  landreform  yang  kini  diperluas  melalui  konsep  reforma  agraria. Perpres ini menguraikan definisi reforma agraria yang mencakup penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih adil, dengan fokus pada penataan  aset dan  akses untuk  kesejahteraan rakyat. Perspektif  sejarah memberikan fondasi yang kuat untuk pemahaman tentang reforma agraria, yang dapat dibagi menjadi tiga dimensi  dalam konteks  ruang dan  waktu.  Dimensi pertama, yang  terkait dengan  era Orde Lama, ditandai dengan kebijakan redistribusi tanah; sementara dimensi kedua, pada era Orde Baru, mencakup kebijakan konversi tanah; dan dimensi terakhir, pasca reformasi, menyoroti kebijakan redistribusi tanah, legalisasi tanah, dan program perhutanan sosial. Analisis historis ini mengungkap  bahwa  kebijakan yang diterapkan  baik di masa Orde Lama maupun  pasca reformasi memiliki fokus  utama pada redistribusi tanah sebagai bagian integral dari agenda reforma agraria.
Redistribusi tanah  merupakan serangkaian tindakan yang dijalankan oleh pemerintah melalui alokasi tanah negara dari objek redistribusi tanah kepada penerima redistribusi tanah (Triandaru  al.,  2021).  Redistribusi  tanah  pada  masa  orde  lama  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti  Kerugian  yang  menjadikan  petani  sebagai  prioritas  penerima  pembagian  tanah. Lahirnya  Perpres  Reforma  Agraria  memperluas  kriteria  subjek  reforma  agraria  sebagai penerima  Tanah  Objek  Reforma  Agraria (TORA)  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  petani, penggarap, buruh  tani tetap  dan pekerja tetap.  Nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, petambak garam kecil, petambak garam yang menyediakan  tenaganya  dalam usaha  pergaraman, perorangan yang  memiliki usaha  mikro,  dan  jenis  pekerjaan  lain  yang  ditetapkan  oleh  menteri  selaku  ketua  tim percepatan  reforma agraria nasional merupakan  profesi  tambahan  yang dijadikan  sebagai kriteria  subjek  reforma  agraria atau  penerima  TORA.  Kelompok  masyarakat  dengan  hak kepemilikan  bersama,  masyarakat  hukum  adat  dan  badan  hukum  pun  telah  memiliki kesempatan  yang sama dengan orang perseorangan untuk  menjadi subjek  reforma agraria berdasarkan Pasal 19 Perpres  Reforma Agraria.
Peran  pemerintah  sebagai  penunjang  reforma  agraria  harus  dapat  merumuskan kebijakan  yang  tidak  mengakibatkan  perselisihan atau  tumpang  tindih  dalam kepemilikan tanah  (Pancarani &  Wahyuni,  2023).  Pelaksanaan redistribusi  tanah  yang baik  merupakan salah satu unsur utama dari reforma agraria untuk menyelesaikan sengketa agraria. Salah satu masalah  utama  dalam  perselisihan  ini  adalah  kurangnya  pendistribusian  tanah  yang  adil kepada  masyarakat  (Hatta,  1977).  Konsorsium  Pembaharuan  Agraria  (KPA)  menjelaskan bahwa terdapat 68 persen tanah yang seluruh daratan di Indonesia saat ini telah dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar dan sisanya diperebutkan oleh  99 persen  masyarakat yang tersisa  (CNN Indonesia,  2022). Kondisi  ketimpangan yang sangat  curam  ini  menyebabkan  timbulnya  sengketa  dan  konflik  pertanahan  yang  sering terjadi  di  berbagai  tingkatan  masyarakat,  menjadikan  masalah  tersebut  kompleks  dan memiliki dimensi  yang  beragam  (Supadno  &  Junarto,  2022).  Masyarakat kalangan bawah
dengan ekonomi dan kedudukan  hukum lemah seringkali mendapat kesukaran hidup akibat dari pecahnya berbagai konflik agraria yang diakibatkan oleh  ketimpangan kepemilikan hak atas tanah tersebut.
Ketimpangan kepemilikan hak atas tanah dapat dianalisis melalui dua aspek utama yang terkait  dengan  ketimpangan  agraria,  yaitu  ketidaksetaraan  distribusi  dan  alokasi. Ketidaksetaraan distribusi mengacu pada disparitas dalam penguasaan dan kepemilikan lahan di  antara  petani  di  sektor  pertanian.  Sementara  itu,  ketidaksetaraan  alokasi  melibatkan perbedaan  dalam  alokasi  sumber  daya  agraria antara  sektor,  seperti  pengalokasian  yang berbeda  antara  korporasi  dan  masyarakat dalam  hal  pemakaian  lahan.  (Earlene  &  Djaja, 2023).  Ikhwal  hak  terhadap  tanah  juga  terhubung  kuat  dengan  hak  asasi  manusia  yang dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang  Dasar 1945 yang berbunyi “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28 huruf  H  yaitu “Hak  hidup  sejahtera  dan  bertempat  tinggal” .  Sehingga  dengan  tidak terpenuhinya  hak  akan  tanah  turut  menghambat  hak  mendapatkan  pekerjaan  dan penghidupan  yang patut  terhadap kemanusiaan.  Perlu diingat juga bahwa seseorang  tidak mungkin  mendapatkan  hak  untuk  hidup  sejahtera  sekaligus memiliki tempat  tinggal yang layak tanpa  adanya kepemilikan hak atas tanah yang cukup  dan  merata. Redistribusi  tanah merupakan salah satu solusi terhadap kondisi ketimpangan hak atas tanah di Indonesia.
Pasaman  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Indonesia  atau  tepatnya  terletak  di Provinsi  Sumatera  Barat  yang  ditetapkan  sebagai  lokasi  pelaksanaan  redistribusi  tanah. Redistribusi  Tanah  di  Kabupaten  Pasaman  dalam  rangka  reforma  agraria  dilaksanakan pertama  kali  pada  tahun  2018  berlokasi  di  Nagari  Padang  Gelugur  dan  Nagari Taruang - Taruang  (Sumaterazone,  2019).  Dalam  rentang  waktu  dari  tahun  2019  hingga  2022, serangkaian  keputusan  Bupati  Pasaman  telah  menetapkan  daerah-daerah  yang  menjadi subjek  redistribusi  tanah  di  Kabupaten  Pasaman.  Pada  tahun  2019,  redistribusi  tanah dilaksanakan di Nagari Tanjung Beringin, Nagari Pauh,  Nagari Durian Tinggi, dan Nagari Air Manggis. Kemudian, pada tahun 2021, Keputusan  Bupati Pasaman Nomor: 188.45/449/BUP- PAS/2021 menetapkan Nagari Tanjung Beringin, Nagari Simpang Tonang, dan Nagari Cubadak sebagai  daerah  redistribusi  tanah.  Sementara  itu,  pada  tahun  2022,  redistribusi  tanah dilakukan  di  Nagari Ganggo Hilia, Nagari Ganggo Mudiak,  dan  Nagari Koto  Kaciak  dengan TORA yang statusnya  berasal dari pelepasan kawasan hutan  dan pelepasan hak ulayat yang ditetapkan  melalui Keputusan  Bupati  Pasaman Nomor:  188.45/655/BUP-PAS/2022.  Namun demikian, dari total 37 nagari di Kabupaten  Pasaman, masih terdapat 26 nagari yang belum mengalami redistribusi tanah. Ketidakmerataan pelaksanaan program redistribusi tanah ini, yang  belum  mencapai  seluruh  nagari,  menjadi  motif  utama  dalam  penelitian  ini  yang bertujuan  untuk  mengeksplorasi  tindak  lanjut  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten Pasaman terhadap program redistribusi tanah, terutama pada periode tahun 2021 dan 2022.
Beberapa  studi  terdahulu  yang  mengangkat  tema  redistribusi  tanah  diantaranya dilakukan oleh Monsaputra et al  (2022) menginvestigasi redistribusi tanah berdasarkan lokasi
tanah  yang memengaruhi nilai tanah, dengan  menemukan  bahwa  lokasi redistribusi  tanah cenderung berada di wilayah dengan nilai tanah yang relatif rendah. Sementara itu, penelitian oleh  Arifin &  Wachidah  (2023) menitikberatkan  pada Hak  Guna  Bangunan  (HGB) da n  Hak Guna Usaha (HGU) sebagai fokus  redistribusi tanah. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa prioritas dalam penerapan reforma agraria diberikan kepada tanah yang sebelumnya memiliki  HGU  dengan  izin  yang  telah  habis  masa  berlakunya  dan  tidak  mengajukan perpanjangan  izin  dalam  kurun  waktu  satu  tahun.  Temuan  empiris  yang  dilaporkan  oleh Syazali (2020) mengkaji  bahwa redistribusi tanah masih belum berhasil mencapai perolehan hak  atas  tanah  yang  merata.  Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  terpenuhinya keseimbangan tersebut  antara lain kurangnya akurasi dalam penentuan  sasaran redistribusi tanah, yang mengakibatkan sebagian besar tanah hanya dikuasai oleh sejumlah kecil individu, serta kurangnya pengawasan untuk menentukan prioritas subjek redistribusi tanah.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  pelaksanaan  redistribusi  tanah  masih  menjadi masalah  yang  belum  terselesaikan,  dan  redistribusi  tanah  belum  secara  efektif  mampu mewujudkan pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Literatur sebelumnya telah membahas mengenai  sumber  Tanah  Objek  Reforma Agraria (TORA)  dan  penggunaan  sertifikat  tanah sebagai  agunan,  mengungkapkan  berbagai  permasalahan  pelik  yang  harus  diatasi.  Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan (seperti  yang  dibahas  oleh  Dempo  et  al., 2021)  dan  pelepasan  hak  ulayat  (seperti  dalam penelitian Ihsan & Salim, 2022), yang memiliki polemik tersendiri. Penelitian ini terkait dengan beberapa  studi  sebelumnya  namun  menitikberatkan  pada  objek  dan  subjek  yang  berbeda serta proses  pemilihan subyek  penerimanya yang berbeda pula. Lebih  lanjut, penelitian ini juga  bertujuan  untuk  mengisi  celah  literatur  yang  belum  mendalami  secara  khusus pelaksanaan  redistribusi  tanah  di  Kabupaten  Pasaman,  serta  mengeksplorasi  peran redistribusi  tanah  dalam  menjawab  masalah  pemerataan  kepemilikan  hak  atas  tanah. Penelitian  ini  juga berupaya  untuk  mengungkapkan  kompleksitas  pelaksanaan  redistribusi tanah  di  Kabupaten  Pasaman  dan  memberikan  solusi  yang  dapat  digunakan  dalam pelaksanaan redistribusi tanah di masa mendatang.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris.  Penelitian  hukum  empiris memperlihatkan bahwa  hukum  tidaklah  sekadar teori  tertulis,  melainkan  juga merupakan cerminan perilaku sehari-hari dalam masyarakat sebagai studi tentang gejala sosial yang tidak terikat pada teks, penelitian ini mengungkapkan  pengalaman setiap individu dalam konteks kehidupan  bermasyarakat  (Muhaimin,  2020).  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dan menggunakan  dua  teknik  pengumpulan  data  yaitu  wawancara dan  studi  dokumen.  Dalam kegiatan  wawancara  peneliti  mencoba  untuk  mengulik  narasumber  terkait  pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dan beberapa masyarakat  terkait  di  lokasi  pelaksanaan  redistribusi  tanah  yang  dimaksud.  Atau  secara sederhana  dapat  dirincikan  meliputi  Ikhwal  penetapan  sumber  TORA  yang  digunakan,
penetapan  subjek reforma hingga kepada prosedur penyerahan tanah yang akan dibagikan. Selanjutnya seleksi dokumen dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis berbagai jenis dokumen,  baik  tertulis  maupun  elektronik,  serta  memperoleh  data  sekunder  berupa pandangan ahli dan literatur terkait (Sukmadinata, 2008).
Penelitian  ini  menggunakan  analisa  kualitatif.  Analisis  kualitatif  digunakan  untuk mengevaluasi  data  aspek  normatif  (yuridis)  dengan  metode  deskriptif,  pendekatan  ini melibatkan  penguraian  rinci  dari  data  yang  diperoleh  dan  penghubungannya  untuk memperoleh  pemahaman  yang  lebih  jelas terhadap  kebenaran  atau  sebaliknya,  sehingga analisis ini dapat  memberikan gambaran baru atau  menguatkan  gambaran yang telah ada (Bachtiar, 2018). Adapun langkah yang diambil oleh peneliti dalam memastikan validitas dan reliabilitas data adalah dengan melakukan verifikasi mandiri antara dokumen yang diperoleh dengan kesesuaian terhadap informasi yang disampaikan oleh narasumber ketika melakukan wawancara.  Untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan,  peneliti  mengharapkan  dengan menerapkan metode  yang telah diuraikan di atas dapat menciptakan objektivitas  dari hasil penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

## Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kabupaten Pasaman
Pelaksanaan  redistribusi  tanah  di  Kabupaten  Pasaman  intinya  menjadikan  Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) sebagai panitia pelaksana untuk melakukan observasi lokasi pelaksanaan.  Selanjutnya  dilakukan  pembahasan  melalui  sidang  PPL  mengenai  usulan pengesahan subjek  dan objek redistribusi yang diketuai langsung oleh Bupati Pasaman. PPL dalam  pelaksanaan  redistribusi  tanah  tahun  2021  dan  tahun  2022  ditetapkan  dalam Keputusan  Bupati  Pasaman  Nomor:  188.45/204/BUP-PAS/2021  tentang  Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform dan Keputusan  Bupati Pasaman Nomor: 188.45/205/BUP- PAS/2021  tentang  Pembentukan  Panitia  Pertimbangan Landreform dan  Keputusan  Bupati Pasaman  Nomor:  188.45/205/BUP-PAS/2022  tentang  Pembentukan  Panitia  Pertimbangan landreform .
Tabel 1 . PPL di Kabupaten Pasaman pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 No Jabatan Jabatan Dalam Panitia 1.  Bupati Pasaman Ketua 2.  Wakil Bupati Pasaman Wakil Ketua I 3.  Kapolres Pasaman Wakil Ketua II 4.  Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Wakil Ketua III 5.  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Sekretaris 6.  Kasi  Penataan  dan  Pemberdayaan  Kantor  Pertanahan Kabupaten Pasaman Wakil Sekretaris 7.  Asisten Pemerintah dan Kesra Anggota 8.  Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Anggota 9.  Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Anggota 10.  Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman Anggota
11.  Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Anggota 12.  Kepala KPHL Kabupaten Pasaman Anggota 13.  Kabag. Pemerintahan Sekretariat Daerah Anggota 14.  Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Anggota 15.  Camat Lubuk Sikaping Anggota 16.  Camat Duo Koto Anggota 17.  Camat Bonjol Anggota 18.  Kasi Survei dan Pemetaan Kantor  Pertanahan Kabupaten Pasaman Anggota 19.  Kasi Penetapan  Hak  dan Pendaftaran  Kantor  Pertanahan Kabupaten Pasaman Anggota 20.  Kasubag.  Kerjasama  dan  Otonomi  Daerah  Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Anggota 21.  Penata Kadastral Pertama Kantor  Pertanahan Kabupaten Pasaman Anggota 22.  Wali Nagari Cubadak Anggota 23.  Wali Nagari Simpang Tonang Anggota 24.  Wali Nagari Tanjung Beringin Anggota 25.  Wali Nagari Ganggo Hilia Anggota 26.  Wali Nagari Ganggo Mudiak Anggota 27.  Wali Nagari Koto Kaciak Anggota
Sumber:  Keputusan  Bupati  Pasaman tentang  Pembentukan  Panitia Landreform pada Tahun 2021 dan Tahun 2022
Dari susunan  PPL yang telah  dijelaskan pada tabel 1  memperlihatkan seluruh panitia hanya  diisi oleh  pihak  pemerintah.  Sementara pihak  masyarakat adat  yang  diwakili niniak mamak atau  lembaga  adat  tidak  terdapat  di  dalamnya.  Sehingga  kondisi  ini  ditakutkan berpotensi untuk melahirkan keputusan  yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sebagai lokasi  pelaksanaan  redistribusi  tanah.  Baik  dari  ketidaksesuaian  pemenuhan  objek  TORA maupun  sampai kepada  ketidaksesuaian  penetapan  subjek  reforma agraria (sebagai pi hak penerima manfaat redistribusi tanah).
Kepala  Seksi  Penataan  dan  Pemberdayaan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasaman menjelaskan  bahwa  sumber  TORA yang digunakan  pada  pelaksanaan  redistribusi  tanah  di Kabupaten  Pasaman  berasal  dari  pelepasan  kawasan  hutan  dan  pelepasan  hak  ulayat. Selanjutnya  juga  dijelaskan  bahwa  keuntungan  dari  penggunaan  TORA  yang  berasal  dari pelepasan kawasan  hutan  dan pelepasan hak ulayat yaitu  masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria (penerima  TORA)  mendapatkan  manfaat  redistribusi  tanah  secara gratis. Dengan  kata  lain,  bahwa  mulai dari  tahap  persiapan,  pelaksanaan  hingga  tahap  finalisasi masyarakat hanya  perlu  mempersiapkan  persyaratan  dalam  bentuk  dokumen  ketika  telah menjadi calon subjek  reforma agraria untuk  menerima bidang tanah yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan yang akan dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Pasaman.
Menurut Kepala Bagian Reforma Pertanahan Kantor Wilayah BPN Sumbar, sangat sulit menemukan tanah yang berstatus tanah negara, karena kepemilikan tanah adat merupakan yang paling dominan di Sumatera Barat (Ihsan & Salim, 2022). Oleh karena itu, Pelaksanaan
redistribusi  tanah  di  kabupaten  Pasaman  menjadikan  pelepasan  kawasan  hutan  sebagai sumber utama TORA. Pelepasan kawasan hutan  dijadikan sebagai sumber utama TORA juga merujuk kepada kesesuaian  terhadap ketersediaan TORA, sekaligus merupakan bagian dari keputusan  yang  berasal  dari  sidang  PPL  dengan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  (LHK)  untuk  melepaskannya  terlebih  dahulu  dari  kawasan  hutan  sebelum diredistribusikan  kepada subjek  reforma agraria (Efrizal, 2023).  Artinya, pemerintah dalam hal  ini  Kementerian  LHK,  yaitu  Menteri  LHK  memiliki  wewenang  untuk  menunjuk  atau menetapkan atau mengubah suatu daerah atau wilayah suatu kawasan hutan (Dempo, et al., 2021).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Kehutanan Pasal 58 ayat (4) menjelaskan bahwa  pelepasan kawasan  hutan  bertujuan  untuk  beberapa kegiatan, termasuk proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk  ketahanan  pangan  (food  estate)  dan  energi, pengadaan  tanah untuk  bencana alam, pengadaan tanah sebagai objek reforma agraria, serta kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki izin di dalam kawasan hutan.  Sementara itu, Perpres Reforma Agraria Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan diatur sebagai Tanah  Objek  Reforma  Agraria (TORA), yang  terdiri dari  alokasi  TORA dari  20%  pelepasan kawasan  hutan  untuk  perkebunan  yang  dapat  diusahakan,  kawasan  Hutan  Produksi  ya ng Dapat Dikonversi  menjadi Tanaman Perkebunan  (HPK-TP) dan  program pencetakan  sawah baru,  serta  hasil  kegiatan  penyelesaian  penguasaan  tanah  dalam  kawasan  hutan  negara dengan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan.
TORA yang berasal dari pelepasan hak  ulayat tidak  secara langsung dijelaskan dalam Perpres Reforma Agraria Pasal 4. Namun, jika dianalisis berdasarkan indikator sumber TORA untuk  pelaksanaan  redistribusi  tanah,  pelepasan  hak  ulayat  dapat  diklasifikasikan  sebagai "tanah  yang memenuhi  persyaratan  penguatan  hak  rakyat atas  tanah,  yaitu  tanah  negara yang sudah dikuasai masyarakat", sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I angka 3 Perpres Reforma Agraria.
Salah satu syarat utama dalam pelepasan tanah ulayat menjadi tanah negara untuk siap diredistribusikan  yaitu  dibutuhkannya  persetujuan  dari niniak  mamak .  Dalam  proses redistribusi  tanah, niniak  mamak harus  membuat  pernyataan  tentang  pembebasan  hak ulayat  mereka dan  ini  adalah  satu-satunya  cara agar tanah  dapat  didistribusikan  kepada masyarakat (Ihsan & Salim, 2022). Dalam penelitian yang sama menjelaskan bahwa setelah dibebaskan,  maka  akan  dilakukan  observasi  untuk  mengumpulkan  dan  memperoleh informasi dari wali nagari dan  pemegang adat  di nagari terkait.  Kepala Seksi  Land  Reform Sumbar menjelaskan, pemilihan tanah ulayat tersebut sebagai TORA dilaksanakan atas dasar permintaan  dari niniak  mamak .  Berdasarkan  permintaan niniak  mamak tersebut,  Kantor Wilayah (Kanwil) Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  Sumbar  menyetujui  dan  berkoordinasi dengan  pihak  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  terkait  sebagai lembaga yang  mewakili  pihak niniak  mamak (Ihsan  &  Salim, 2022).  Oleh karena  itu,  terkhusus  pelepasan  hak  ulayat  itu sepenuhnya merupakan keinginan dari nagari setempat yang menginginkan redistribusi tanah
dan peran pemerintah atau dalam hal ini BPN bersifat menunggu dalam hal pelepasan hak ulayat. Pelepasan hak ulayat tergantung kepada jenis tanah ulayat yang diajukan oleh niniak mamak masing-masing. Setiap jenis tanah ulayat pun memiliki prosedur tersendiri dalam hal pelepasannya sebagaimana akan diuraikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2. Jenis Tanah Ulayat dan Cara Pelepasannya menjadi Tanah Negara
No  Jenis Tanah Ulayat Pelepasan Menjadi Tanah Negara (Surat Pernyataan) 1. Tanah Ulayat Suku Dilepaskan oleh kepala suku  beserta para pemegang adat sukunya 2. Tanah Ulayat Kaum Dilepaskan  oleh mamak kepala  waris,  ahli  waris  dan masyarakatnya 3. Tanah Ulayat Rajo
Dilepaskan oleh pewaris laki-laki tertua raja
Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat (dalam Ihsan & Salim 2022)
Dalam proses pelepasan hak ulayat menjadi tanah negara, peran vital dari tokoh adat yang  diwakili oleh niniak  mamak atau  Kepala  Adat  Nagari  (KAN)  penting  untuk  mengurus persoalan  tersebut  sehingga  memenuhi  standar clean  and  clear dan  menjadi  siap  untuk didistribusikan  kepada seluruh subjek  reforma agraria yang telah ditetapkan  melalui sidang PPL.  Kepala  Seksi  Penataan  dan  Pemberdayaan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasaman menyampaikan bahwa jumlah maksimum perbidang yang dapat dibagikan adalah 1,5 hektar, sementara minimal luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang didistribusikan ditetapkan sebesar 200 meter persegi. TORA yang telah mendapatkan sertifikasi akan diberikan hak milik atas  tanah  negara  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasaman,  sesuai  dengan ketentuan  yang tercantum  dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional Nomor  3 Tahun  1999 mengenai Pelimpahan Kewenangan  Pemberian dan  Pembatalan  Keputusan  Pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah  Dalam Rangka  Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah.
Temuan  dalam Surat  Keputusan  Bupati  Pasaman  Nomor:  188.45/449/BUP-PAS/2021 tentang  Penetapan  Calon  Subjek  Redistribusi  Tanah  Menjadi  Subjek  Redistribusi  Tanah terdapat  data  berbeda  dari  penjelasan  yang  disampaikan  Kepala  Seksi  Penataan  dan Pemberdayaan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasaman.  Misalnya  di  Nagari  Cubadak menjabarkan tentang  luas perbidang yang diredistribusikan  yaitu  dibedakan  antara jumlah bidang dan luas tanah.  Jumlah yang dibagikan pun  tergolong beragam ada yang mendapat satu  bidang perorang  dan  ada  yang  mendapatkan  beberapa  bidang  setiap  orangnya  yang terdaftar  sebagai  subjek  redistribusi  tanah.  Dengan  kata  lain,  satu  bidang  tidak  berarti memiliki  ukuran  luas  yang  sama  dalam  pengelompokan  penerimaan  objek  TORA.  Luas minimal objek  redistribusi  yang  dibagikan  terdiri  atas  27  m 2 /1  bidang  tanah.  Sedangkan jumlah maksimal TORA yang diredistribusikan yaitu 57.799  m 2 /5 bidang tanah. Keshelashvi (2017) menemukan bahwa pemilikan tanah seluas 1 ha (hektar) tanah subur saja sudah tidak maksimal dalam mewujudkan  kesejahteraan masyarakat dan pengerjaan paket kecil seperti itu  tidak  masuk  akal  dan  tidak  efektif  secara  ekonomi.  Kesenjangan  jarak antara  jumlah
maksimum  dan  jumlah  minimun  yang  dibagikan  terlihat  sangat  tinggi.  Dalam  jumlah minimum yang berada jauh di bawah  1 hektar akan berakibat pada lahan yang didapatkan tidak  mampu  untuk  diolah  secara  maksimal  dalam  melakukan  optimalisasi  penggunaan tanah.  Sehingga  perolehan  tanah  tersebut  tidak  akan  berpengaruh  dalam  mewujudkan pemberdayaan bagi masyarakatnya melalui peningkatan ekonomi.
Penetapan  subjek  redistribusi  tanah  yang  diatur  dalam  Keputusan  Bupati  Pasaman Nomor:  188.45/449/BUP-PAS/2021  dan Nomor:  188.45/655/BUP-PAS/2022  (SK  redistribusi tanah  2021  dan  2022)  ketika  dianalisis  dengan  menggunakan  kerangka  kerja  Peraturan Presiden Reforma Agraria Pasal 19 mengenai orang perseorangan sebagai subjek redistribusi tanah, mensyaratkan kelayakan bagi setiap calon penerima sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3). Namun, beberapa profesi yang termuat dalam SK redistribusi tanah 2021 dan  2022,  seperti  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD),  pelajar/mahasiswa, wakil bupati,  dan pegawai negeri sipil, serta beberapa profesi lainnya, tidak secara eksplisit diatur sebagai syarat subjek redistribusi tanah. Meskipun Pasal 19 ayat (3)  Perpres Reforma Agraria memberikan  kelonggaran untuk  mempertimbangkan  profesi  lain  yang  ditetapkan oleh  menteri  sebagai  ketua  tim  percepatan  reforma  agraria, keadaan  ini  menyebabkan persyaratan  profesi  subjek  redistribusi  tanah  yang  akan  dipertimbangkan  oleh  PPL  tidak mencerminkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan peraturan menteri yang mengatur  profesi  lain  sebagai  dasar  hukum  dalam  menetapkan  calon  penerima  subjek redistribusi tanah.
Ikhwal  penetapan  subjek  redistribusi  tanah  yang telah  dijelaskan sebelumnya  secara tidak langsung dipengaruhi oleh peran tokoh  adat dalam pelaksanaan sidang  PPL tahun 2021 dan 2022 yang sangat minim bahkan bisa dikatakan nihil, karena pembentukan PPL hanya diisi oleh pihak pemerintah. Hal ini terlihat dari data panitia yang tercantum dalam tabel 1. Oleh karena  itu,  pembuatan  keputusan  dari  sidang  PPL  mengalami  miskoordinasi  antara pemerintah  sebagai  pelaksana,  para  tokoh  adat  yang  mengetahui,  dan  masyaraka t  adat sebagai penerima, yang menyebabkan banyak ketidaksesuaian di lapangan.
Petani  sebagai profesi  mayoritas  masyarakat  di  Kabupaten  Pasaman belum  menjadi prioritas subjek redistribusi tanah adalah masalah selanjutnya yang perlu untuk diperhatikan. Salim & Utami (2019) dan Alfons  & Khasanah (2021) menemukan bahwa idealnya, program kebijakan RA merupakan bentuk  keberpihakan negara kepada kelompok  lemah, khususnya petani  dan/atau  petani  tak  bertanah  (Ihsan  &  Salim,  2022).  Sementara  itu,  petani  hanya mendapat 243 bidang dari jumlah keseluruhan sebanyak 1.533 bidang yang diredistribusikan berdasarkan  SK  redistribusi  tanah  2021  dan  2022.  Buruh  harian/buruh  tani/buruh  harian lepas  yang seharusnya  juga  menjadi prioritas profesi  (pekerjaan)  subjek  redistribusi  tanah yang  sejalan  dengan  Pasal  8  Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian hanya mendapatkan 52.898 m 2 yang dibagikan dalam 10 bidang tanah sehingga belum mampu memberikan kepastian bagi pekerjaan yang  diprioritaskan  sebagai sasaran  target program redistribusi  tanah  terutama
dalam memberdayakan masyarakat melalui pengutamaan profesi sebagian besar masyarakat Kabupaten Pasaman.
Situasi  ini  timbul  karena  redistribusi  tanah  dilakukan  hanya  di  beberapa  wilayah tertentu,  sehingga tidak semua petani  memiliki kesempatan untuk  berpartisipasi, terutama mereka yang tanahnya tidak termasuk dalam wilayah yang menjadi fokus redistribusi tana h. Temuan  juga menunjukkan  bahwa  beberapa  penerima redistribusi  tanah  memiliki profesi sebagai  pedagang,  pegawai  swasta,  dan  pegawai  negeri.  Hal  ini  menyebabkan  program redistribusi tanah  dianggap tidak  sesuai dengan  target yang diinginkan  (Abby  et al., 2014). Pasal  9  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  tentang  Pelaksanaan Pembagian  Tanah  dan  Pemberian  Ganti  Kerugian  menjelaskan  bahwa  untuk  mendapat pembagian tanah, para petani menjadi prioritas atau sesuai dengan Pasal 8 harus memenuhi syarat-syarat umum, salah satunya adalah harus kuat kerja dalam pertanian.
Mantra  dalam  (Simamora  al.,  2018)  pada  tahun  2004  menyatakan  bahwa  sebaran petani  berdasarkan  umur  produktif  (kuat  kerja  dalam  pertanian)  dapat  dikategorikan  ke dalam tiga klasifikasi, yakni  kelompok  umur  0-14  tahun  yang merupakan  usia yang  belum mencapai tingkat  produktivitas,  kelompok  umur  15-64  tahun  sebagai kelompok  usia  yang sedang dalam masa produktif, dan kelompok  umur di atas 65 tahun sebagai kelompok usia yang sudah melewati masa produktif. Melihat pada tahun kelahiran subjek redistribusi tanah bahwa kelahiran umur 65 adalah penduduk  yang lahir pada tahun 1958. Temuan data dalam SK redistribusi tanah 2021 dan 2022 terdapat data penerima yang sudah tidak lagi tergolong mampu untuk  produktif dalam artian kuat kerja dalam pertanian. Yaitu ditemukan beberapa calon subjek redistribusi tanah kelahiran antara tahun 1934 sampai tahun 1956 atau berumur antara 65 tahun hingga 89 tahun.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tahun 2023 dengan beberapa masyarakat subjek redistribusi tanah di Kabupaten  Pasaman (2021 dan 2022) sebagian besar menjawab bahwa  mereka tidak mengetahui  tentang  pelaksanaan  redistribusi  tanah  tersebut.  Bahkan salah  satu  masyarakat  menyampaikan  bahwa  sampai  sekarang  belum  menerima  tanah melalui  program  redistribusi  tanah  yang  didasarkan  kepada  surat  keputusan  redistribusi tanah pada tahun 2021 hingga 2022, sehingga dalam pelaksanaan program redistribusi tanah yang dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasaman dalam dua  tahun  terakhir dianggap  belum  dapat  dikatakan  berhasil  karena  masih  terdapat  tumpang  tindih  dalam pelaksanaannya.  Keadaan  demikian  juga  menjadi  penghambat  terwujudnya  tujuan  yang dicita-citakan.  Seperti  yang  diketahui  bahwa  tujuan  pelaksanaan  redistribusi  tanah merupakan  amanat konstitusi  yaitu  untuk  mewujudkan  sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui  pemerataan  kepemilikan  hak  atas  tanah  dan  meningkatkan  efektivitas  dan optimalisasi penggunaan tanah.

## Hambatan (Evaluasi) Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman
Pelaksanaan  program redistribusi  tanah  memperlihatkan munculnya  hambatan  yang beragam.  Ketidaksiapan  pemerintah  dalam  melakukan  redistribusi  tanah  sebagai  pihak pelaksana dan ketidaktahuan  masyarakat mengenai program redistribusi tanah merupakan
pokok  permasalahan  yang  berkelindan.  Pelaksanaan  program  redistribusi  tanah  melalui penyuluhan  menghadapi  kendala  dalam  aspek  komunikasi,  yang  menyebabkan  tidak tercapainya  hasil  maksimal  (Dhinata  et  al.,  2022).  Selanjutnya,  peran  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Pasaman sebagai petugas pelaksana redistribusi tanah merupakan peran sentral yang  harus  disadari  dalam  pemenuhan  target  redistribusi  tanah.  Namun,  target  tahunan pasca ditetapkan  oleh  Kantor  Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional (Kanwil  BPN) Sumatera Barat belum pernah tercapai dalam pelaksanaan program redistribusi tanah. Pelaksanaannya dalam dua tahun terakhir dapat dijadikan sebagai contohnya.  Target redistribusi tanah pada tahun 2021 ditetapkan sebanyak 1050 bidang namun yang terealisasikan hanya sebanyak 885 bidang  dan  pada  tahun  2022  target redistribusi  mencapai 2500  bidang  namun  hanya  648 bidang yang dapat direalisasikan (Efrizal, 2023).
Perlu diingat bahwa  pemerataan kepemilikan hak atas tanah setidaknya  memberikan manfaat antara lain:
1. Mengurangi konflik atau sengketa agraria;
2. Terwujudnya  optimalisasi  lahan  pertanian  yang  berdampak  pada  terbangunnya ekonomi kemasyarakatan yang kokoh.;
3. Meningkatkan  pendapatan  masyarakat  sehingga meminimalisir gap yang  terlalu tinggi antara kelompok masyarakat bawah, menengah dan kelompok paling atas.
Pentingnya tercapainya tiga manfaat tersebut dapat direalisasikan ketika pelaksanaan redistribusi tanah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Target tersebut tidak hanya menjadi ukuran  keberhasilan, tetapi juga menjadi landasan moral yang menyadar kan akan beban  moral terhadap manfaat yang dihasilkan dari tugas redistribusi  tanah. Kendala yang sering muncul, seperti ketidakcapaian target setelah disahkan, telah menjadi rahasia umum. Meskipun  belum  ada  landasan  hukum  yang  secara  tegas  mengatur  pencapaian  target kegiatan redistribusi, namun upaya mencapai tujuan  harus menjadi tolok  ukur moral untuk menjamin kesuksesan  pelaksanaan redistribusi tanah demi mencapai cita-cita. Tanpa target yang  jelas, usaha  akan  terlihat tidak  terarah dan  tidak  akan  terlaksana secara efisien  dan efektif  sesuai  dengan  harapan  pelaksanaan.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi ketidakcapaian target pelaksanaan redistribusi tanah meliputi (Direktorat Landreform, 2020): (Direktorat Landreform., 2020):
1. Belum  adanya  peraturan  pelaksana  redistribusi  tanah  yang  dikeluarkan  dalam bentuk  peraturan menteri agraria dan tata ruang serta kepala badan pertanahan nasional.
2. Aplikasi pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di daerah yang diimplementasikan dalam bentuk dashboard redistribusi tanah masih memiliki banyak kelemahan.
3. Diperlukan  pengembangan  dan  penyempurnaan  pada  Aplikasi  Sistem  Informasi Geografis Tanah Objek Reforma Agraria (SIG TORA) agar dapat lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria.
4. Proses  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  redistribusi  tanah  mengalami hambatan karena dampak pandemi Covid-19.
Kendala  lainya  yang  menghambat  pencapaian  target  redistribusi  tanah  adalah perbedaan  pendapat  mengenai  pelepasan  objek  TORA,  khususnya  yang  berasal  dari pelepasan hak ulayat, antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten  Pasaman dengan ninik mamak atau tokoh  adat nagari terkait. Contoh  konkret terjadi di Nagari Padang Mentinggi di Kecamatan Rao pada tahun 2019, di mana potensi  objek redistribusi tanah gagal dieksekusi. Begitu pula dengan kesulitan  dalam melaksanakan redistribusi tanah di Nagari Ganggo Hilia di Kecamatan Bonjol. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam memperoleh dokumen  tertulis yang berisi pernyataan resmi dari ninik mamak mengenai penyerahan  tanah kepada negara sebagai sumber TORA, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.  Beberapa faktor kenda la pelaksanaan  redistribusi  tanah,  terutama  dalam  penyediaan  TORA  yang  berasal  dari pelepasan  hak  ulayat  di  Kabupaten  Pasaman,  dijabarkan  oleh  Kepala Seksi  Penataan  dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, meliputi:
1. Tidak mau tanah terbagi-bagi,
2. Takut  tanah  yang  telah  diserahkan  kepada  negara  disalahgunakan  oleh pemerintah Indonesia atau tidak tepat sasaran.
3. Anggapan  ketika  tanah  disertifikasi  berpotensi  menghapus  ikatan  kerabat masyarakat hukum adat dan ketakutan para pemimpin adat kehilangan pengaruh di lingkungan masyarakat.
4. Kurangnya  sinkronisasi  antara Satuan  Kerja Perangkat  Daerah (SKPD)  terutama antara pemerintah nagari dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah.
Laporan  Kunjungan  Kerja  Komisi  II  DPR-RI  Ke  Provinsi  Sumatera  Barat  menyoroti kendala redistribusi tanah,  termasuk penolakan  pemangku adat melepaskan hak  ulayatnya dan  klaim tanah  ulayat  dari pelepasan kawasan  hutan  menjadi hambatan  utama  (DPR RI., 2021).  Hasil  analisis penulis  mengenai hambatan  dalam pelaksanaan  redistribusi  tanah  di Kabupaten  Pasaman  terutama  dalam  penyediaan  TORA  untuk  mewujudkan  target redistribusi tanah digambarkan melalui skema di bawah ini.
Sumber: Hasil Analisa Penulis
Gambar 1 Skema Kendala Pelaksanaan Redistribusi Tanah
Redistribusi Ta nah Mewujudkan Pemera taan Kepemilikan Hak Ata s  Ta nah Ka ntor Perta nahan Pi mpi nan Ma s ya rakat Ada t Subjek Reforma Agra ri a
Skema di atas memperlihatkan keterhubungan  kendala dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman untuk  mewujudkan  kepemilikan hak atas tanah berputar pada tiga  dimensi.  Kantor  pertanahan  sebagai  pelaksana  seringkali  tidak  mencapai  target dikarenakan  sulitnya  mendapatkan  persetujuan  dari  ninik  mamak  selaku  pimpinan  dari masyarakat adat lokasi pelaksanaan. Khusus  di wilayah Sumatera Barat sebagai wilayah yang cukup  kental dengan  adat  istiadat maka pelaksanaan redistribusi  tanah  tidak  terlepas dari penyesuaian dengan hukum adat termasuk pengaturan mengenai tanah ulayat secara khusus. Dalam  pelaksanaan  hukum  adat  ini  secara  simultan  di  lapangan  terjadi  tolak  belakang terhadap  peraturan  hukum  yang berlaku,  seperti  ketidakselarasan dan  ketidakharmonisa n antara  hukum  pertanahan,  kehutanan,  dan  pertambangan  (Warman,  2010).  Subjek redistribusi  tanah  merupakan  bagian  dari  masyarakat  adat  sebagai  penerima  manfaat redistribusi tanah yang nasibnya ditentukan  oleh  kantor pertanahan sebagai pelaksana dan ninik mamak sebagai pemberi izin di daerah masing-masing. Lingkaran setan yang terbentuk demikian  selalu menjadi masalah  utama  yang  sulit  untuk  dipecahkan.  Kesejahteraan  yang dicita-citakan  berupa  penurunan  angka  kemiskinan  menjadi  tujuan  semu  yang  tidak mengenyangkan bagi perut masyarakat yang tidak memiliki tanah.

## Inspirasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Berbasis Kearifan Lokal
Permasalahan yang rumit dalam hiruk pikuk redistribusi tanah di Kabupaten  Pasaman menjadi  salah  satu  contoh  perlunya  dicarikan  solusi  yang  tepat  dan  sesuai  dengan kebudayaan  masyarakatnya.  Sebagai  perbandingan  bagi  permasalahan  redistribusi  tanah yang  terjadi  di  atas  dapat  berkaca  dengan  konsep landreform yang  dilakukan  di  Desa Ngandangan, yakni salah satu desa di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah  yang dikenal  dengan  sebutan  “Landreform Ala Ngandangan”.  Dan hasilnya,  untuk tingkat  kemiskinan  di desa  Ngandagan  hanya  2,25%  atau  menduduki  tempat  yang jauh  di bawah  standar  kemiskinan  di  Kecamatan  Pituruh  yaitu  sebesar  35,00%  dan  Kabupaten Purworejo  34,00%  (Saputra  al.,  2015) .  Intinya,  pelaksanaan  “Landreform ala  Ngandagan” merupakan  sistem  yang  menitikberatkan  kerjasama masyarakat adat  dengan  pemerintah desa.  Yaitu masyarakat adat  sebagai pemberi  sekaligus penerima manfaat pembagian hak atas tanah dan pemerintah sebagai pengelola yang baik atas tanah yang telah diserahkan oleh masyarakat.  “Landreform  ala  Ngandagan”  dapat  menjadi  inspirasi  bagi  pelaksanaan redistribusi tanah di tengah kendala lingkaran setan yang tengah dialami saat ini. Seperti Desa Karanganyar  yang  turut  “bergetar”  (meminjam  istilah  Aristiono  Nugroho)  melaksanakan “landreform lokal”. R. Sosro Wardjojo (Kepala Desa Karanganyar tahun 1945 -1977) membuat kebijakan di Desa Karanganyar untuk  menetapkan jumlah penyerahan hak garap sebesar 90 (sembilan  puluh)  ubin/250  (dua  ratus  lima puluh)  ubin  untuk  diredistribusikan  (Nugroho, 2019).
Bahkan pengajuan persyaratan berupa pendirian koperasi bagi subjek  reforma agraria yang dilakukan oleh KAN di Nagari Timpe setelah pelepasan hak ulayat yang bertujuan untuk mencegah  tanah  yang  telah  dibagikan  kepada  pihak  ketiga  melalui  pemindah  tanganan
(seperti jual beli dll) (Ihsan & Salim, 2022) dapat dijadikan sebagai percontohan  paling dekat terhadap  permasalahan yang  terjadi  di  Kabupaten  Pasaman.  Perbandingan  kasus  tersebut juga  dapat  dijadikan  contoh  dengan  permasalahan  yang  sama  dengan  ketakutan  para pimpinan adat mengenai nilai-nilai yang ditakutkan hilang bersamaan dengan pelepasan hak ulayat tersebut.
Beberapa percontohan  kecil yang disajikan  di atas  harus  dijadikan  sebagai pelajaran untuk  melaksanakan  redistribusi  tanah  dalam menyukseskan  reforma agraria dewasa  ini. Sebagai salah satu  upaya yang menjadi solusi  bagi persoalan kehidupan  masyarakat dalam meminimalisir  sengketa  tanah  sebagai  salah  satu  konflik  terbesar  di  negara  Indonesia. Setidaknya ketika berharap mengenai keberhasilan pelaksanaan landreform atau redistribusi tanah kita bisa berkaca kepada negara Jepang dan Korea Selatan. Setelah usainya landreform , hampir semua petani  di Jepang dapat menikmati status  sebagai pemilik tanah tanpa  utang apapun ( debt-free ownership ) dan Korea Selatan merupakan negara di Asia yang mengalami perkembangan  ekonomi  yang  sangat  pesat  setelah  Jepang,  dimana  peningkatan pembangunan  yang dilaksanakan di  Korea  Selatan terjadi sebagai akibat dari keberhasilan melaksanakan pembaruan agraria atau landreform (Supriadi, 2008). Redistribusi tanah bukan hanya sekedar melakukan pembagian tanah tapi untuk mewujudkan pemerataan kepemilikan hak  atas  tanah.  Pemerataan  kepemilikan  hak  atas  tanah  merupakan  jalan  utama  bagi penurunan  jurang  kesenjangan  kepemilikan  terhadap  tanah  yang  mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan dan tingginya sengketa tanah. Penurunan angka kemiskinan dan penurunan  sengketa tanah melalui redistribusi tanah yang merata merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia yang telah dititahkan oleh konstitusi.

## Penutup
Pelaksanaan  redistribusi  tanah  di  Kabupaten  Pasaman  jika  dilihat  dalam  dua  tahun terakhir  (2021  dan  2022)  masih  dinilai  kurang  efektif  dalam  mewujudkan  pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Kurang efektifnya pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan dipengaruhi  oleh  kurang tepatnya  penetapan  subjek  redistribusi tanah  dan  tidak  tepatnya jumlah  yang  diredistribusikan  kepada  masyarakat.  Sehingga  berpengaruh  kepada  gagal terpenuhinya cita-cita dasar dari redistribusi tanah yakni kepastian terhadap kepemilikan hak atas  tanah  yang  merata,  terwujudnya  optimalisasi  lahan  pertanian  dan  meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Pasaman.
Hambatan dalam pelaksanaan redistribusi  tanah di  Kabupaten  Pasaman dipengaruhi oleh  ketidaksiapan  pemerintah  melalui  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasaman  sebagai petugas pelaksana dan sulitnya koordinasi antara petugas redistribusi tanah dengan pimpinan masyarakat  adat  Kabupaten  Pasaman  terutama  dalam  mendapatkan  izin  pelepasan  hak ulayat.    Yang  berdampak  pada  terkendalanya  pemenuhan  TORA  dan  berpotensi  untuk menggagalkan pelaksanaan redistribusi tanah seperti yang terjadi di Nagari Ganggo Hilia dan Nagari Padang Mentinggi pada tahun  2019. Serta belum adanya peraturan menteri sebagai peraturan  pelaksana  redistribusi  tanah  yang  berakibat  kepada  tidak  tercapainya  target
pelaksanaan  redistribusi  tanah.  Permasalahan  ini  berdampak  pada  tidak  terlaksananya redistribusi tanah yang padu. Dengan kata lain, pemenuhan pembuatan peraturan pelaksana redistribusi  tanah  akan  mengikis  berbagai  permasalahan  ketidaksesusaian  harapan  dari pelaksanaan  program  ini,  seperti  menetapkan  profesi  subjek  reforma  agraria  yang dimaksudkan untuk  diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Landreform lokal  yang  dilaksanakan  di  Desa  Ngandagan  dan  pengajuan  persyaratan berupa  pendirian  koperasi bagi subjek  reforma agraria yang dilakukan  oleh  KAN  di  Nagari Timpe setelah pelepasan hak ulayat dapat menjadi inspirasi sebagai salah satu upaya dalam pelaksanaan redistribusi tanah yang terhambat oleh berbagai kendala di Kabupaten Pasaman. Terakhir, diperlukan untuk mengkaji lebih lanjut beberapa solusi yang telah diuraikan dalam bagian pembahasan  penelitian ini untuk  kemudian dapat diuraikan menjadi kebijakan yang mampu  merangkum  seluruh  permasalahan  yang  ada  dan  menjalankannya  sesuai  dengan pandangan  positif  yang  disepakati  (pihak  pemerintah  dan  pihak  masyarakat)  untuk menjadikan pelaksanaan redistribusi tanah yang lebih baik kedepannya.

## Daftar  Pustaka
Abby, F. A., Rahmawati, D., Qamariyanti, Y., & Syahrida, S. (2014). Redistribusi Tanah dalam Rangka Reforma Agraria . Banjarmasin. Aura Pustaka.
Arifin, Z., & Wachidah, N. (2023). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks  Hak Guna  Bangunan. Jurnal Hukum, 270-286. http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10906
Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum. Pamulang: Unpam Press.
CNN Indonesia.
(2022,
December 22). CNN Indonesia. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913163421-20-693661/kpa-sebut- puncak-ketimpangan-68-tanah-dikuasai-1-korporasi
Dempo, A. A. P., Salim, M. N., & Farid, A. H. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks  Kawasan  Hutan  di  Kabupaten  Musi  Rawas.  Tunas  Agraria,  4(1),  1 – 21. https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.131
Dhinata, H., Goni, S. Y. V. I., & Tasik, F. C. M. (2022). Implementasi Program Redistribusi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2021. Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) , 3(3), 362−367.
https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1180
Direktorat  Landreform.  (2020).  Laporan  Aksi  Perubahan  Pengembangan  Aplikasi  Sistem Informasi  Geografis  Tanah  Objek  Reforma  Agraria  (SIGTORA)  Untuk  Mendukung Percepatan  Pelaksanaan  Reforma  Agraria.  Jakarta.  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang.
DPR RI. (2021). Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR – RI ke Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 – 2022, 6 – 8 Desember 2021. Jakarta. DPR RI.
Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan  tanah  melalui  lensa  hak  asasi  manusia. Tunas  Agraria ,  6(2),  152 – 170. https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223
Efrizal. (2023, April 17). Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman. (H. A. Saimar,
Interviewer)
Hatta, M. (1977). Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang  Dasar 1945 . Mutiara.
Ihsan,  A., & Salim, M. N.  (2022). Ulayat Land and Agrarian Reform Policy in West Sumatra.
Marcapada:
Jurnal Kebijakan Pertanaha n, 1(2), 155 – 171. https://doi.org/10.31292/mj.v1i2.17
Isnaeni,  D.  (2017).  Kebijakan  Program  Redistribusi  Tanah  Bekas  Perkebunan  Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat. Masalah-Masalah Hukum , 308- 317. 10.14710/mmh.46.4.2017.308-317
Isnaini, & Lubis, A. A. (2022). Hukum Agraria Kajian Komprehensif . Pustaka Prima.
Keshelashvili, G. (2017, July). Characteristics of management of agricultural cooperatives in Georgia. In  Proceedings  of  International  Academic  Conferences (No.  5407673).
International Institute  of Social and Economic Sciences.
Monsaputra,  M.,  Munibah,  K.,  &  Panuju,  D.  R.  (2022).  Karakteristik  Kegiatan  Redistribusi Tanah di  Kabupaten  Pasaman Barat berdasarkan  Pemanfaatan  untuk  Agunan. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 8(1), 46-55. https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.44640
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram University Press.
Nugroho,  A.  (2019). Resonansi  Landreform  Lokal:  Dinamika  Pengelolaan  Tanah  di  Desa Karanganyar . STPN Press.
Pancarani, I. A., & Wahyuni , R. (2023). Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel:  penelusuran  legal standing  akta 1929  dalam sengketa  tanah dengan  PT.  Bumi Sari. Tunas Agraria , 6(2), 110 – 124. https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.225 Santoso,  U. (2020). Hukum Agraria Kajian Komprehensif . Kencana.
Saputra al. (2015). Desa Ngandagan Menuju Kawasan Desa Wisata. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Program D.IV-Pertanahan (pp.  1-17). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional-Yogyakarta.
Simamora  al.  (2018).  Motivasi  Pemanenan  Kayu  Rakyat  Berdasarkan  Karakteristik  Petani Hutan Rakyat. J urnal Online Mahasiswa , 1-9.
Sukmadinata, N. S. (2008). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung. PT Remaja Rosdakarya. Sumaterazone. (2019, January
8).
Sumaterazone. Retrieved from https://www.sumatrazone.co.id/: https://www.sumatrazone.co.id/2019/01/bupati - yusuf-lubis-serahkan-langsung-1.html?m=1
Supadno,  S.,  &  Junarto,  R.  (2022).  Mengatasi  permasalahan  pertanahan  dengan  gotong royong dan mengangkat ekonomi kerakyatan dengan sertipikasi tanah. Tunas Agraria , 5(3), 268 – 285. https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.193
Supriadi. (2008). Hukum Agraria. Sinar Grafika.
Syazali, E. A. (2020). Akibat Hukum Redistribusi Tanah Landreform Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah. Jurnal Yuridis Unaja , 11-35.
Triandaru, L., Amberi, M., Oktavianoor,  T., & Hidayat,  M. F.  (2021). Kolaborasi Stakeholder Dalam  Reforma  Agraria Dengan  Pola  Redistribusi  Tanah  di  Kabupaten  Hulu  Sungai Selatan.
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , 7(2), 201-216.
https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5655
Warman, K. (2010). Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk. HuMa-Jakarta.