Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Vol.: 4 No.: 2 . Juli – Desember 2017

## APLIKASI TAHAPAN PERTOLONGAN DALAM PEKERJAAN SOSIAL DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK(Studi di Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah Aceh Besar)
Oleh: Nurul Husna, Julianto Saleh, Nurul Husna
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

## ABSTRAK
Anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak untuk dilindungi, terutama anak  yang  membutuhkan  perlindungan  khusus.  Banyak  permasalahan  anak  yang membutuhkan  perlindungan  khusus  seperti  anak  korban  penelantaran,  bayi  terlantar,  bayi yang  dibuang,  anak  korban  kekerasan  fisik,  pelecehan  seksual,  korban  pemerkosaan  dan anak  korban  perdagangan.  Salah  satu  peran  pemerintah  untuk  menangani  permasalahan- permasalahan  tersebut  yaitu  dengan  mendirikan shelter atau  rumah  aman  bagi  anak-anak yang  membutuhkannya.  Rumah  Perlindungan  Sosial  Anak  merupakan  salah  satu  tempat berlindung  bagi  anak  yang  membutuhkan  perlindungan  khusus.  Melalui  Rumah Perlindungan  Sosial  Anak,  anak  akan  dibantu  menyelesaikan  permasalahannya  dengan dukungan  dari  berbagai  profesi  diantaranya  pekerja  sosial,  psikolog,  pembimbing  agama, dan  perawat.  Anak  diberikan  pelayanan  mulai  dari  proses engagemen,  intake,  contract, assessment,  planning,  intervention,  monitoring,  evaluation, sampai  dengan  proses termination.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif  yang  memusatkan  perhatiannya pada  penemuan  fakta-fakta  sebagaimana  keadaan  yang  sebenarnya  terjadi,  dengan menggunakan  teknik purposive sampling. Hasil  penelitian  yang  didapatkan  yaitu  pelayanan yang diberikan oleh RPSA telah sesuai dengan tahapan pertolongan dalam pekerjaan sosial. Lembaga  menggunakan  tahapan-tahapan  dalam  pekerjaan  sosial  untuk  menangani permasalahan pada klien. Banyak anak yang telah berfungsi sosial kembali setelah mendapat pelayanan di RPSA.
Kata Kunci: Aplikasi, Tahapan pertolongan, Pekerja Sosial.

## ABSTRACT
Children are part of a community and have rights to be protected, particularly the children who have special needs. There are lot of children problems that need protection such as ignorance child, baby disposal,  victim  of  violence,  sexual  abuse,  rapes,  and  child  trafficking.  One  of  government  role  to overcome those problems is by establishing shelter or save house to the children who need it. Children Social Protection House is a place to ensconce to the children who need special protection. Through the house, the children will be helped to solve their problems that supported by various professionals such as social worker, psychologist, religious expert, and nurse. The children will be given services started  from  engagement,  intake,  contract, assessment,  planning,  intervention,  monitoring, evaluation, until termination. This research is using qualitative method that focused on the fact found in the field and purposive sampling is used to select the respondent in order to gain the data in the field.  The  results  of  the  research  are  RSA  provided  assistance  and  services  in  accordance  with  the assistance  phases  of  social  worker  standard  procedures.  The  institution  is  using  phase  by  phase  of social  workers  to  handle  client  problem.  Many  children  regain  their  social  function  after  joining RPSA.
Key Words: Aplication,Assistance Phase, Social Worker.

## 1. PENDAHULUAN
Pekerjaan  sosial  merupakan  suatu  profesi  yang  bekerja  sebagai problem  solver atau  seorang pemecah masalah. Pekerjaan sosial mempunyai misi pokok untuk mengatasi permasalahan sosial, baik itu permasalahan yang dialami oleh individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Masing-masing permasalahan berbeda cara penanganannya. Dalam menjalankan proses pertolongan, terdapat tahapan- tahapan  yang  dilakukan  agar  dalam  menangani  permasalahan  sosial  menjadi  tepat  sasaran.  Menurut Miftachul  Huda  dalam  bukunya  yang  berjudul  Pekerjaan  Sosial  dan  Kesejahteraan  Sosial  Sebuah Pengantar,  dikatakan  bahwa  alur  pokok  praktik  dalam  pekerjaan  sosial  pada  dasarnya  meliputi assessment, planning, termination dan evaluation 1 .
Pemerintah  Aceh  dan  masyarakat  Aceh  memiliki  cita-cita  untuk  menjaga  masa  depan  bangsa, negara  dan  agama,  serta  memiliki  kewajiban  dan  tanggung  jawab  dalam  upaya  pemenuhan  hak-hak anak  dan  perlindungan  anak.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Aceh  membentuk  Qanun  Aceh  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Qanun ini secara khusus ditujukan kepada anak-anak yang membutuhkan  perlindungan  khusus,  termasuk  anak  dalam  situasi  darurat,  yang  berhadapan  dengan hukum,  dan  korban  eksploitasi,  kekerasan,  dan trafficking ,  serta  anak-anak  yang  terabaikan  dari pengasuhan keluarga. 2 Perwujudan dalam pemberian perlindungan oleh pemerintah Aceh dilakukan melalui Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah atau PSAA 3 Darussa’adah. PSAA Darussa’dah merupakan salah satu Unit Perlindungan  Terpadu  di  bawah  Direktorat  Jenderal  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Departemen
1 Miftachul  Huda, Pekerjaan  Sosial  dan  Kesejahteraan  Sosial  sebuah  Pengantar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),  hal. v.
2 Pemerintah  Aceh, Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Perlindungan  Anak ,  (Banda Aceh: Unicef, 2009), hal. iv.
3 PSAA  adalah  singkatan  dari  Panti  Sosial  Asuhan  Anak,  untuk  selanjutnya  peneliti  menuliskan singkatan PSAA untuk menyebutkan Panti Sosial Asuhan Anak.
Sosial  Republik  Indonesia  yang  menangani  berbagai  permasalahan  sosial  yang  dialami  oleh  anak dengan  cara  memberikan  pelayanan  dan  rehabilitasi  sosial  kepada  anak  korban  konflik,  anak  korban bencana  alam  gempa  dan  tsunami  yang  yatim,  piatu,  yatim  dan  piatu,  anak  putus  sekolah,  anak terlantar dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus lainnya.
Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah memiliki dua program pelayanan, yaitu program Panti Sosial  Asuhan  Anak  atau  PSAA  dan  program  Rumah  Perlindungan  Sosial  Anak  atau  yang  disebut dengan  RPSA 4 .  PSAA  adalah  tempat  untuk  anak  khususnya  anak  yatim  dan  anak  terlantar  yang bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  anak  yang  menunjang  serta  mengoptimalkan  tumbuh kembang anak melalui pengasuhan agar si anak dapat berperilaku lebih baik dan layak mendapatkan pendidikan  yang  formal.  RPSA  adalah  tempat  atau shelter perlindungan  bagi  anak-anak  korban kekerasan  yang  membutuhkan  perlindungan  khusus  agar  anak-anak  terlindungi  dari  situasi  dan lingkungan yang buruk baginya sehingga pada akhirnya dapat kembali ke situasi dan lingkungan yang normal.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Metode  deskriptif  dapat  diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang diselidiki  dengan  menggambar  atau  melukiskan  keadaan  objek  penelitian  pada  saat  sekarang berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana  adanya.  Metode  deskriptif  memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya. 5

## 2.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah yang teletak di Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Propinsi Aceh. Alasan penulis memilih lokasi  ini  sebagai  objek  penelitian  penulis  yaitu  didasarkan  atas  banyaknya  permasalahan  sosial yang  menimpa  anak-anak,  khususnya  di  Aceh  yang  perlu  penanganan  secara  serius.  Sehingga diperlukan  lembaga  yang  berstandarisasi  dan  memiliki  Sumber  Daya  Manusia  yang  profesional untuk  memberikan  perlindungan  bagi  anak-anak  tersebut  agar  mereka  dapat  berfungsi  sosial kembali.

## 2.2 Subjek Penelitian
Penelitian ini menggunakan istilah subjek penelitian sebagai objek sasaran penelitian dan tidak menggunakan  istilah  populasi  dan  sampel  karena  tidak  bertujuan  untuk  mengeneralisasikan  hasil penelitian.  Namun,  untuk  pemilihan  subjek  penelitian  tetap  menggunakan  teknik  seperti  dalam pengambilan  sampel  yaitu  teknik purposive sampling atau  pengambilan  sampel  yang  disesuaikan dengan tujuan penelitian. 6 Peneliti mengambil teknik purposive sampling karena untuk mengambil responden  dilakukan  suatu  pengambilan  sampel  berdasarkan  tujuan  yang  telah  ditentukan  oleh peneliti.  Subjek  penelitian  yang  dipilih  untuk  penelitian  ini  terdiri  dari  Kasubsi  Rehabilitasi  dan Perlindungan  Sosial,  dan  staff-staff  yang  terdiri  dari  psikolog,  pembimbing  sosial,  pembimbing agama, perawat dan sakti peksos.

## 2.3 Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  peneitian  ini  adalah  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Observasi  yang  digunakan  adalah  observasi  partisipan  dan  non
4 RPSA  adalah  singkatan  dari  RumahPerlindungan  Sosial  Anak,  untuk  selanjutnya  peneliti menuliskan singkatan RPSA untuk menyebutkan Rumah Perlindungan Sosial Anak.
5 Hadari  Nawawi  dan  Mimi  Martini, Penelitian Terapan ,  (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press, 2005), hal. 73.
6 Nana Syaodih Sukmadinata . MetodePenelitianPendidikan , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya , 2006),  hal.254.
partisipan.  Peneliti  hanya  ikut  berpartisipasi  pada  saat  proses  CC  dan  peneliti  tidak  ikut berpartisipasi pada saat proses penanganan kasus dikarenakan adanya prinsip kerahasiaan yang diterapkan  oleh  Rumah  Perlindungan  Sosial  Anak  untuk  anak-anak  yang  membutuhkan perlindungan  khusus.  Sedangkan  wawancara  yang  peneliti  gunakan  disini  yaitu  berupa wawancara yang sistematis dan berstruktur dimana peneliti membuat daftar pertanyaan sendiri secara  terfokus  mengenai  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Peneliti  menggunakan  alat-alat seperti recorder ,  kertas,  bolpoin,  dan  alat-alat  lainnya  untuk  merekam  atau  mencatat  proses wawancara.  Selanjutnya  peneliti  melakukan  dokumentasi  dalam  proses  pengumpulan  data. Dokumen dalam penelitian ini meliputi foto, arsip, laporan dan catatan-catatan yang dianggap penting dan dapat membantu atau memperkuat proses penelitian.
3 PROSES PERTOLONGAN DALAM PEKERJAAN SOSIAL
Pekerjaan sosial merupakan salah satu profesi yang memberikan pelayanan atau pertolongan pada manusia atau human helping or service profession. Istilah menolong mengacu pada upaya memberikan bantuan  kepada  klien  atau  masyarakat  untuk  menghadapi,  mengatasi  dan  memecahkan  berbagai  hal atau masalah seperti keberfungsian sosial, mewujudkan nilai dan aspirasi, menghadapi dan mengatasi rintangan dan tantangan, dan memecahkan permasalahan klien.

## 3.1 Pekerja Sosial
Menurut Edi Suharto, pekerjaan sosial adalah pekerjaan profesional yang menerima pelayanan kesejahteraan  sosial,  sedangkan  kesejahteraan  sosial  itu  sendiri  adalah  semua  aktivitas  intervensi sosial  untuk  meningkatkan  keberfungsian  sosial  umat  manusia.  Pekerjaan  sosial  lebih  berkaitan dengan  profesi  pekerjaan  dan  kesejahteraan  sosial  adalah  ilmu  yang  membidanginya.  Ini  sama halnya seperti dokter dengan ilmu kedokteran, guru dengan pendidikan, psikolog dengan psikologi, dan seterusnya. 7

## 3.2 Tahapan pertolongan
Tahapan  pertolongan  adalah  melakukan  proses  menolong  atau  membantu  melalui  tahapan- tahapan.  Tahapan  pertolongan  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  tahapan  yang  ada  di  dalam pekerjaan  sosial.  Tahapan  tersebut  meliputi: engagement 8 (pelamaran)  termasuk  di  dalamnya intake 9 (penerimaan  awal)dan contract 10 , assessment 11 (pengungkapan  dan  pemahaman  masalah),
7 Edi  Suharto,  dkk, Pendidikan  dan  Praktik  Pekerjaan  Sosial  di  Indonesia  dan  Malaysia , (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), hal. 4.
8 Engagement :  proses  membangun  kesepakatan  dengan  anak  (dan)  keluarganya  untuk mendapatkan  pelayanan  dalam  kerangka  managemen  kasus.Lihat  Direktorat  Kesejahteraan  Sosial Anak,  Direktorat  Jenderal  Rehabilitasi  Sosial,  Kementrian  Sosial  Republik  Indonesia  dan  UNICEF, Pedoman Manajemen Kasus Perlindungan Anak, (Jakarta: UNICEF, 2011), hal. 14.
9 Intake: proses  untuk  mendapatkan  kepastian  apakah  seorang  anak  dan  keluarganya  memang mengalami  masalah  perlindungan  anak  dan  oleh  karenanya  memerlukan  layanan  managemen kasus.Lihat Ibid., hal. 14. 10 Contract: kesepakatan  antara  pekerja  sosial  dengan  klien  untuk  memecahkan  permasalahan yang dihadapi oleh klien.Lihat Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak ...., hal. 15.
11 Assessment: suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  mengenai  kondisi  klien  dan  segala sesuatu yang bersangkutan dengannya. Selanjutnya, pekerja sosial melakukan penilaian terhadap data- data  tersebut  berkaitan  dengan  penyebab  masalah,  apa  yang  dapat  diubah,  sumber-sumber  yang memungkinkan  maupun  potensi  serta  kekuatan  yang  dimiliki  klien  yang  dibutuhkan  dalam  proses perubahan. LihatMiftachul Huda, Pekerjaan Sosial dan ...., hal. 177.
planning 12 (perencanaan  pelayanan), intervention 13 (penanganan  kasus), monitoring 14 dan evaluation, 15 serta termination 16 (penyelesaian kontrak).

## 3.3 Rumah Perlindungan Sosial Anak
RPSA merupakan salah satu program perlindungan bagi anak di PSAA Darussa’adah. Rumah Perlindungan  Sosial  Anak  ini  adalah  tempat  persinggahan  bagi  anak-anak  yang  mengalami permasalahan seperti korban pelecehan seksual, korban tindak kekerasan, trafficking dan lainnya. Tujuannya yaitu melindungi anak dari situasi terburuk sehingga dapat kembali ke kehidupan yang wajar sesuai dengan hak-hak anak.

## 4 TAHAPAN PENANGANAN KASUS DI PSAA DARUSSA’DAH
Tahapan penanganan kasus di dalam PSAA Darussa’dah dimulai dengan pendekatan awal dimana anak sebagai calon anak asuh yang akan masuk ke panti. Pada tahap ini dapat dilakukan identifikasi berupa  identitas  dan  kebutuhannya.  Selanjutnya,  dilakukan  seleksi  untuk  menentukan  apakah  hasil identifikasi  anak  dan  orangtua  atau  keluarganya  sesuai  dengan  kriteria-kriteria  yang  ditetapkan  oleh panti. Kemudian baru dilakukan penandatanganan kontrak antara pihak panti dan orangtua, wali, atau pihak lainnya yang mewakili anak. Di dalam kontrak perlu dicantumkan tentang kewajiban orangtua atau  wali  terhadap  anak  sehingga  penempatan  anak  di  panti  bukan  berarti  melepaskan  anak  dari tanggung jawabnya sebagai orangtua. Batas waktu penempatan anak di panti juga perlu dicantumkan dengan mengingat sifat sementara penempatan anak di panti. 17
Setelah  penerimaan  awal,  dilakukan  pemahaman  kebutuhan  pada  anak.  Tahap  ini  berguna  untuk mendalami kebutuhan anak secara individual maupun secara kelompok. Secara individual, pemahaman kebutuhan  dilakukan  untuk  mendalami  kebutuhan-kebutuhan  perseorangan  anak  sebagai  penerima pelayanan.  Termasuk  di  dalamnya  anak-anak  yang  mempunyai  permasalahan  khusus  seperti  latar belakang  kekerasan,  gangguang  psikologis  atau  traumatis,  dan  sebagainya.  Sedangkan  secara kelompok,  kebutuhan  anak  lebih  dilihat  dari  kebutuhan  yang  relatif  sama  diantara  anak-anak  yang lainnya. 18
Selanjutnya  dilakukan  penyusunan  rencana  penanganan  kasus.  Hal  ini  dilakukan  untuk mempermudah pengurusan panti dalam merancang dan melaksanakan penanganan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana penanganan kasus, diantaranya 19 :
12 Planning :  pernyataan  tentang  tujuan  atau  hasil  yang  ingin  dicapai.  Lihat  Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak ...., hal. 18.
13 Intervention : aktivitas untuk melaksanakan rencana pengasuhan dengan memberikan pelayanan terhadap  anak  dalam  keluarga  maupun  di  lingkungan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak.  Lihat Kementrian  Sosial  RI,  dan  Save  the  Children, Standar  Nasional  Pengasuhan  untuk  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2011), hal. 14.
14 Monitoring :  menelaah  proses  yang  terjadi  selama  pelaksanaan  pemberian  pelayanan  atau intervensi yang perlu dilaksanakan secara berkala. Lihat Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak ...., hal. 24. 15 Evaluation :  melihat  efektivitas  dari  setiap  langkah  kegiatan  yang  telah  dilakukan.  Lihat Kementrian  Sosial  RI, Panduan Pekerja Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dalam Manajemen Kasus , (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2010), hal. 18.
16 Termination :  proses  akhir  dari  seluruh  rangkaian  kegiatan  intervensi.  Lihat  Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak ...., hal. 25.
17 Departemen  Sosial  RI, Pelayanan Anak Terlantar Melalui Panti Sosial Asuhan Anak ....,  hal. 29-31.
18 Departemen  Sosial  RI, Pelayanan Anak Terlantar Melalui Panti Sosial Asuhan Anak ....,  hal. 31-33. 19 Ibid., hal. 33.
1. Rencana  penanganan  kasus  harus  mencakup  aspek-aspek  berupa  tujuan,  hasil  yang  ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, tenaga pelaksana yang diperlukan, waktu yang disediakan, material yang diperlukan, dan langkah-langkah yang akan dilakukan.
2. Rencana  penanganan  kasus  baik  berupa  individual  maupun  kelompok  harus  dicatat  dan didokumentasikan  sebagai  acuan  pelaksanaan  kegiatan  dan  sebagai  sumber  bagi  pemantauan dan evaluasi terhadap proses dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Pelibatan  aktif  anak  asuh  perlu  dilakukan  agar  mereka  merasa  sebagai  subjek  terhadap perubahan yang akan mereka jalani. Melalai proses yang melibatkan anak ini membantu anak untuk membuat rencana bagi dirinya sendiri.
4. Pelibatan  faktor  pendukung  penanganan  anak  baik  dari  keluarga,  teman,  maupun  masyarakat dalam mendukung perencanaan pelayanan.
5. Memastikan  sumber-sumber  yang  dimiliki  secara  internal  oleh  panti  atau  eksternal  dapat didayagunakan untuk membantu pelaksanaan pelayanan.
6. Menugaskan  kepada  setiap  petugas  mengenai  tugas-tugas  yang  akan  mereka  lakukan  dalam pelaksanaan penanganan anak.
Setelah  perencanaan  penanganan  kasus,  selanjutnya  pelaksanaan  penanganan  dapat  dilakukan. Pelaksanaan  penanganan  merupakan  langkah  atau  proses  yang  harus  dijalani  sesuai  dengan  rencana penanganan yang telah disusun sebelumnya. Hal-hal yang harus dipersiapkan yaitu:
1. Mensosialisasikan program kemasyarakat luas
2. Mempersiapkan pengadministrasian dan kontrak penanganan
3. Mempersiapkan penanggung jawab program dan tim pelaksana
4. Menyiapkan penganggarannya
5. Melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat
6. Mempersiapkan tempat dan pelengkapan penanganan (sarana dan prasarana)
7. Menerapkan desain penanganan
8. Menerapkan prosedur penanganan
9. Mengembangkan sistem jaringan dan kemitraan
10. Mempersiapkan  pola  pendamping  baik    dalam  bentuk  pengasuhan,  perwalian,  pengasramaan dan lain-lain.
Langkah  selanjutnya  dilakukan review untuk  menilai  apakah  kegiatan-kegiatan  yang  telah dilaksanakan  telah  mencapai  tujuan  seperti  yang  telah  ditetapkan.  Seberapa  besar  tujuan  yang  telah dicapai.  Jika  belum,  aspek-aspek  mana  saja  yang  belum  tercapai  dan  pada  bagian  mana  yang  belum diperbaiki.  Selain  itu,  dapat  dilakukan  penyediaan  dukungan  untuk  memandirikan  anak,  baik  dalam konteks pendidikan ataupun pelatihan keterampilan. Selanjutnya, melakukan rujukan terhadap lembaga pelayanan lainnya bagi anak yang membutuhkannya, serta tetap melakukan monitoring terhadap anak- anak  yang  telah  meninggalkan  panti,  termasuk  memelihara  hubungan  dengan  telepon  atau silahturami. 20
5 HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
5.1 Tahapan Penanganan Kasus di Rumah Perlindungan Sosial Anak
Salah satu program layanan PSAA Darussa’adah yaitu Rumah Perlindungan Sosial Anak atau RPSA. RPSA memiliki dua bagian pelayanan yang saling berhubungan. Pelayanan tersebut yaitu Temporary  Shelter dan Protection  Home . Temporary  Shelter yaitu  unit  pelayanan  perlindungan pertama  yang  bersifat  responsif  dan  segera  bagi  anak  yang  mengalami  tindak  kekerasan  dan perlakuan  salah  atau  yang  memerlukan  perlindungan  khusus.  Proses  pelayanan  yang  diberikan dalam Temporary Shelter maksimal selama tiga bulan dan jika diperlukan kemudian masuk kepada Rumah Perlindungan atau Protection Home sebagai pelayanan kedua. Protection Home adalah unit pelayanan perlindungan lanjutan dari Temporary Shelter yang berfungsi memberikan perlindungan,
20 Departemen Sosial RI, Pelayanan Anak Terlantar Melalui Panti Sosial Asuhan Anak ...., hal.36.
pemulihan, rehabilitatif dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sehingga anak  dapat  tumbuh  kembang  secara  wajar.  Pada Temporary Shelter ,  terdapat  proses  pendekatan awal,  pertolongan  pertama  dan assessment. Sedangkan  dalam Protection Home, pelayanan  yang diberikan  maksimal  selama  enam  bulan.  Tahapan  penanganan  pada Protection  Home terdapat rencana intervensi ( planning ), pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi.
Umumnya,  klien  yang  datang  ke  lembaga  mulanya  dilakukan  pendekatan  awal  yang  diawali dengan  perkenalan  dan  penjelasan  tentang  alasan  klien  meminta  pertolongan  kepada  lembaga. Kemudian,  pekerja  sosial  menjelaskan  mekanisme  pelayanan  yang  akan  diberikan  terhadap kebutuhan  anak.  Setelah  itu  dilakukan  registrasi,  dimana  pekerja  sosial  mendaftarkan  anak  pada format  yang  telah  disediakan.  Selanjutnya,  orang  tua/wali  anak,  anak  sendiri,  dan  wakil  RPSA menandatangani  kesepakatan  tertulis  mengenai  penempatan  anak.  Setelah  proses  kesepakatan  di antara kedua belah pihak selesai maka dapat dilakukan identifikasi awal. Pekerja sosial melakukan wawancara awal mengenai identitas anak dan jenis kasus yang dihadapi sesuai dengan format yang disediakan.
Langkah  selanjutnya  klien  dimasukkan  ke Temporary  Shelter. Di  sana,  pekerja  sosial memberikan  pertolongan  pertama  terhadap  kebutuhan  anak  yang  bersifat  primer  dan  harus dipenuhi.  Misalnya,  memberikan  pertolongan  medis  atau  membawa  anak  ke  layanan  kesehatan terdekat,  menyediakan  tempat  tinggal,  pendampingan  dan  lain  sebagainya.  Selama  di Temporary Shelter , anak akan memperoleh layanan sementara yang meliputi makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan,  pendampingan,  serta  perlindungan  dari  pekerja  sosial.  Sebagaimana  yang  dingkapkan oleh  Koordinator  RPSA,  semua  kebutuhan  dasar  klien  ditanggung  oleh  lembaga.  Baik  itu kebutuhan  gizi,  pakaian  maupun  tempat  tinggal.  Selain  itu,  klien  yang  berada  di  RPSA  bersifat rahasia, identitas anak dan keluarganya tidak boleh dipublikasikan ke orang luar, hanya diketahui oleh pihak yang menangani kasus saja. 21
Dalam Temporary  Shelter ,  pekerja  sosial  dan  tim  melakukan  melakukan assessment awal. Dalam proses ini pula dilakukan identifikasi masalah penggalian dan pengungkapan latar belakang anak,  latar  belakang  masalah,  kondisi  anak,  sumber-sumber  yang  dapat  digunakan  untuk memecahkan  permasalahan  pada  anak  serta  menentukan  kebutuhan  anak  yang  dapat  membantu mengatasi  masalahnya. assessment ,  maka  akan  diketahui  apakah  anak  tersebut  dapat  diberikan pelayanan  dan  masuk  ke  Rumah  Perlindungan  atau  perlu  dirujuk  kepada  lembaga  pelayanan lainnya.  Namun  jika  permasalahan  dapat  terselesaikan  selama  di Temporary Shelter maka  anak dikembalikan ke pihak yang merujuk anak.
Langkah selanjutnya, dilakukan pelaksanaan intervensi. Dalam pelaksanaan ini, perlu dilakukan proses monitoring dan  evaluasi  untuk  menilai  dan  memastikan  bahwa  pelaksanaan  intervensi sejalan  dengan  perencanaannya.  Di  sini  pekerja  sosial  melakukan  diskusi  dengan  tim  tentang perkembangan yang terjadi selama proses intervensi berlangsung.
Jenis  pelayanan  yang  masuk  ke  dalam  proses  intervensi  berupa  pelayanan  kebutuhan  dasar, yang  meliputi  penyediaan  tempat  tinggal,  pemberian  makan  tiga  kali  sehari,  penyediaan  pakaian dan perawatan pribadi, mengikuti pendidikan di sekolah terdekat bagi yang masih usia sekolah dan memberikan  bantuan  pengobatan  dan  perawatan  kesehatan  oleh  lembaga  medis  baik  di  RPSA maupun  di  lembaga  kesehatan  lainnya.  Semua  pemenuhan  kebutuhan  dasar  tersebut  diberikan selama proses pelayanan berlangsung. 22
Setelah pelaksanaan intervensil, perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini merupakan tahap dimana pekerja  sosial  bersama  dengan  tim  mengkaji  kembali  program  intervensi  yang  telah  ditetapkan untuk  memperjelas  kasus  dan  juga  mengetahui  apakah  hasil  dari  intervensi  itu  sudah  tepat  atau
21 Wawancara  dengan  Kaur  Tata  Usaha  PSAA  Darussa’adah  sekaligus  pendamping  klien  yaitu Ibu Rina, pada 29 Juli 2013di PSAA Darussa’adah.
22 Direktorat  Jenderal  Pelayanan  dan  Rehabilitas  Sosial  dan  Departemen  Sosial  Republik Indonesia, Buku  Pedoman  Pusat  Pelayanan  dan  Perlindungan  Sosial  Anak  Rumah  Sejahtera Darussa’adah Provinsi Aceh, (Aceh Besar: Departemen Sosial RI, 2009), hal. 25.
belum.  Apabila  terjadi  ketidaksesuaian  pelaksanaan  dengan  rencananya  maka  perlu  dilakukan peninjauan  kembali  terhadap  masalah,  tujuan,  proses,  dan  kegiatan-kegiatan  intervensi.  Evaluasi akan menghasilkan kesimpulan apakah intervensi perlu dilanjutkan, dirujuk atau diakhiri.
Setelah pelayanan selesai diberikan kepada klien maka klien dapat diterminasi. Beberapa alasan mengapa dilakukannya terminasi yaitu 23 :
1. Anak memutuskan sendiri proses intervensi dengan alasan yang jelas dan diketahui oleh orang tua/wali.
2. Proses pelayanan telah berakhir, dimana anak kembali kepada orang tuanya/wali, memperoleh orang tua angkat atau keluarga pengganti, dan atau dirujuk kepada lembaga pelayanan lainnya.
3. Proses terminasi melalui case conference.
Pada  proses  penerimaan  awal  sebelumnya,  untuk  mendapatkan  pelayanan,  klien  telah melakukan kontrak pelayanan dengan lembaga yang disepakati dan ditandatangani oleh wali klien dan pihak lembaga. Oleh karena itu, klien harus mengikuti prosedur-prosedur yang akan diberikan oleh lembaga.
5.2 Penerapan  Tahapan-Tahapan  Pertolongan  dalam  Pekerjaan  Sosial  di  Rumah Perlindungan Sosial Anak
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  PSAA  Darussa’adah,  peneliti  mendapatkan bahwasannya jenis-jenis permasalahan di RPSA diantaranya adalah kasus penelantaran anak, bayi yang  terlantar  atau  dibuang,  kekerasan  fisik,  pelecehan  seksual, trafficking, dan  pemerkosaan. Penanganan setiap permasalahan, dilakukan dengan merujuk kepada tahapan-tahapan penanganan kasus  yang  telah  terpolakan,  seperti engagement,  intake,  contract,  assessment,  planning, intervention,  evaluation,  termination dan monitoring .  Tahapan  tidak  dilakukan  secara  berurutan karena  setiap  permasalahan  berbeda  penanganannya,  namun  tahapan  yang  digunakan  tetap  sama. Tahapan-tahapan itu digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien pada saat itu. Tahapan- tahapan  tersebut  diaplikasikan  dalam  penanganan  kasus  agar  penanganan  kasusnya  terpecahkan. Proses  tahapan  dimulai  pada  saat  klien  masuk  ke  lembaga  sampai  dengan  selesainya  proses penanganan kasus yang diberikan oleh lembaga. Lembaga bekerja secara tim dalam menyelesaikan kasus.  Beberapa  profesi  yang  ada  di  lembaga  yaitu  pembimbing  sosial,  pembimbing  agama, psikolog dan perawat.
Proses  masuknya  klien  dapat  melalui  berbagai  rujukan,  baik  dari  keluarga,  masyarakat,  atau laporan dari Dinas Sosial, kepolisian dan instansi lainnya. Selain itu juga dapat melalui outreach (penjangkauan).  Pada  proses  penjangkauan,  lembaga  mendapatkan  laporan  dari  berbagai  pihak seperti kepolisian atau dinas sosial daerah. Selanjutnya pihak lembaga, khususnya peksos, turun ke lapangan  dan  memastikan  bahwa  benar  ada  klien  seperti  yang  telah  dilaporkan.  Jika  klien memenuhi kriteria-kriteria untuk mendapatkan pelayanan maka klien akan dibawa ke lembaga dan mendapatkan pelayanan.
Proses registrasi masuk ke dalam tahapan engagement dan intake yang dilakukan dengan cara mengajukan  form  berita  acara  dimana  terjadi  kesepakatan  antara  pihak  pertama  sebagai  perujuk untuk  menyerahkan  klien  kepada  pihak  kedua  sebagai  penerima  rujukan.  Selanjutnya,  dilakukan contract dengan mengisi formulir kontrak pelayanan yang juga disepakati oleh kedua belah pihak. Mulanya, pelayanan yang diberikan adalah rumah sementara yang disebut Temporary Shelter dan jika  pelyanan  yang  diberikan  melebihi  batas  waktu Temporary  Shelter maka  klien  dapat dipindahkan ke rumah perlindungan atau yang disebut dengan Protection Home, namun semua itu tergantung  permasalahan  dan  situasi  yang  dialami  oleh  klien.  Selanjutnya,  dilakukan assessment untuk  mengumpulkan  data-data  mengenai  kondisi  klien  dan  segala  sesuatu  yang  bersangkutan dengannya serta sumber-sumber yang dapat membantu menyelesaikan permsalahan pada klien.
Dari  hasil assessment semua  pihak,  dikumpulkan  dan  didiskusikan  dalam  proses  CC.  Dalam CC,  semua  pihak  yang  bersangkutan  menyusun  rencana-rencana  pelayanan  yang  akan  diberikan
23 Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitas Sosial ...., hal. 26
kepada klien, proses ini disebut juga dengan planning atau rencana intervensi. Setelah penyusunan rencana-rencana  pelayanan  dirumuskan,  pelaksanaan  penanganan  kasus  segera  dilakukan. Intervention berpedoman  pada  rencana  pelayanan  yang  telah  ditetapkan.  Namun,  tidak  semua pelaksanaan pelayanan sesuai dengan rencana pelayanan yang dirumuskan, sehingga intervensi itu dianggap gagal dan harus dilakukan rencana pelayanan kembali untuk kasus yang bersangkutan.
Setelah  pelaksanaan  intervensi  dilakukan,  selanjutnya  pekerja  sosial  melakukan  evaluasi terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada klien. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sakti Peksos bahwa:
“evaluasi dilakukan juga setelah pelayanan selesai diberikan. Pada saat itu sangat  perlu  dilakukan  evaluasi,  gunanya  untuk  mengetahui  apakah pelayanan  yang  diberikan  telah  tepat  sasaran  atau  tidak  tepat.  Kalau  tidak tepat, harus dilakukan perencanaan intervensi kembali. Begitu terus-menerus sampai dengan pelayanan yang diberikan sesuai dan tepat sasaran.” 24
Setelah pelayanan selesai diberikan maka klien dapat diterminasi.  Terminasi dilakukan karena kontrak  pelayanan  dan  proses  pelayanan  yang  diberikan  telah  selesai  dilaksanakan.  Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koordinator RPSA, bahwasannya:
“bentuk  terminasi  bisa  bermacam-macam,  ada  reunifikasi,  rujukan  dan terintegrasi.  Reunifikasi  yaitu  mengembalikan  anak  kepada  keluarganya. Rujukan maksudnya jika klien tidak sanggup ditangani oleh lembaga, maka lembaga  akan  merujuk  ke  lembaga  lain.  Terintegrasi  semacam  penguatan. Setelah itu, harus dibuat surat terminasi agar klien dan walinya tahu bahwa pelayanan yang pekerja sosial berikan telah selesai.” 25

## 5.3 Analisis
Dari  pemaparan  tentang  tahapan  penanganan  kasus  dan  proses  penanganan  kasus  di  RPSA, peneliti  melihat  bahwasannya  ada  suatu  keunikan  dimana  pekerja  sosial  harus  mengambil  suatu tindakan  cepat  dan  tepat  di  awal  klien  masuk  ke  RPSA.  Ini  merupakan  salah  satu  keahlian  yang harus  dimiliki  oleh  pekerja  sosial  untuk  mengidentifikasi  secara  cepat  terhadap  kebutuhan  dasar yang paling dibutuhkan oleh klien disaat klien masuk ke RPSA. Pada titik ini, pekerja sosial bisa menentukan  kebutuhan  pokok  klien  yang  harus  segera  dipenuhi,  dan  mengakses  layanan  yang dibutuhkan  klien,  misalnya,  di  saat  klien  masuk  ke  lembaga,  klien  datang  dengan  kondisi  wajah yang  lebam-lebam  dan  mengalami  trauma  yang  cukup  berat.  Pekerja  sosial  bisa  menentukan tindakan awal yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan klien pada saat itu.
Di  sisi  lain,  peneliti  melihat  adanya  suatu  kelemahan  dimana  yang  berprofesi  sebagai  pekerja sosial di dalam RPSA hanya disandang oleh satu orang dan harus menangani permasalahan yang dialami  oleh  tiap-tiap  anak  yang  jumlahnya  mencapai  sepuluh  orang  anak.  Jadi,  menurut  peneliti hal  ini  merupakan  sesuatu  yang  harus  menjadi  perhatian  karena  dalam  menangani  permasalahan, pelayanan yang diberikan tidak sama antara satu klien dengan klien yang lain, tergantung dengan permasalahannya, sehingga peneliti beranggapan bahwa sebaiknya setiap dua klien anak ditangani oleh seorang pekerja sosial. Hal tersebut dikarenakan jika sepuluh anak dipegang oleh satu orang pekerja sosial maka penanganan permasalahannya menjadi tidak fokus dan proses penanganannya juga memakan waktu lebih lama. Hal ini yang mengakibatkan target yang seharusnya dicapai untuk penanganan kasus dalam tempo enam bulan, tapi melebihi dari waktu yang ditargetkan.
Selain itu, peneliti beranggapan bahwa observasi juga dibutuhkan dalam melihat suatu aplikasi dari  pelayanan.  Menurut  peneliti,  harus  dilakukan  pengamatan  terhadap  proses  pelayanan  yang diberikan  kepada  klien  dan  klien  juga  perlu  diwawancarai  dan  ditanyai  pendapatnya  tentang
24 Wawancara  dengan  Sakti  Peksos  yaitu  Bapak  Dani  pada  31  Agustus  2013  di  PSAA Darussa’adah.
25 Wawancara dengan Koordinator RPSA yaitu Bapak Darmanto pada 2 Mei 2013, pukul 14.00- 15.30 di PSAA Darussa’adah.
pelayanan  yang  telah  diberikan  oleh  lembaga.  Sehingga  nantinya  peneliti  bisa  menilai  apakah pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  tim  pelaksana  sesuai  dengan  pelayanan  yang  telah  diterima oleh klien atau tidak. Namun, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh lembaga,  jika  ada  peneliti  yang  hendak  melakukan  penelitian  di  lembaga  tersebut  sebaiknya dilakukannya  kesepakatan  antara  peneliti  dengan  pihak  lembaga,  misalnya  dengan  persyaratan tertulis  yang  berisikan  tentang  hal-hal  yang  harus  dipatuhi  untuk  melakukan  penelitian  di  RPSA dengan sangsi-sangsi yang telah ditentukan. Misalnya, peneliti mempunyai surat kuasa dari pihak yang berwenang untuk melakukan penelitian di lembaga, peneliti merupakan orang yang tidak ada sangkut-pautnya  dengan  klien  dan  keluarganya,  peneliti  dilarang  mengumbar  permasalahan  klien ke pihak luar, atau hal-hal lain yang bisa dijadikan persyaratan dan jika dilanggar akan diberikan sangsi.

## 6 KESIMPULAN
PSSA  Darussa’adah  yang  merupakan  salah  satu  Unit  Perlindungan  Terpadu  di  bawah  Direktorat Jenderal  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Departemen  Sosial  Republik  Indonesia  yang  menangani berbagai  permasalahan  sosial  yang  dialami  oleh  anak  dengan  cara  memberikan  pelayanan  dan rehabilitasi  sosial  kepada  anak  korban  konflik,  anak  korban  bencana  alam  gempa  dan  tsunami  yang yatim,  piatu,  yatim  dan  piatu,  anak  putus  sekolah,  anak  terlantar  dan  anak  yang  membutuhkan perlindungan khusus lainnya. Perlindungan khusus diberikan melalui RPSA atau Rumah Perlindungan Sosial  Anakyang  merupakan  rumah  aman  bagi  anak-anak  yang  membutuhkan  perlindungan khusussehingga  anak-anak  dapat  terlindungi  dari  situasi  dan  lingkungan  yang  buruk  baginya.  Anak- anak yang masuk ke dalam Rumah Perlindungan Sosial Anak yaitu anak-anak yang mengalami korban penelantaran,  bayi  terlantar,  bayi  yang  dibuang,  anak  korban  kekerasan  fisik,  pelecehan  seksual, korban pemerkosaan dan anak korban perdagangan.
Perwujudan  dalam  pemberian  perlindungan  dilakukan  dengan  memberikan  pelayanan  yang komprehensif  bagi  anak-anak  yang  membutuhkan  perlindungan  khusus.  Dalam  memberikan pelayanan,  lembaga  berpedoman  kepada  tahapan-tahapan  yang  telah  terpolakan.  Tahapan-tahapan yang telah ditempuh oleh lembaga dalam menangani permasalahan anak, berupa: engagement, intake dan contract, assessment, planning, intervention, evaluation, monitoring, dan termination . Dalam  menerapkan  tahapan-tahapan  penanganan  tersebut,  RPSA  bekerja  secara  tim  yang  terdiri dari  pekerja  sosial,  pembimbing  agama,  psikolog  dan  perawat.  Tahapan  pertolongan  yang  diberikan sesuai  dengan  pedoman  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Kementrian  Sosial  dan  Departemen  Sosial  RI. Banyak kasus yang telah berhasil ditangani dan banyak anak yang telah kembali ke keluarganya serta dapat berpartisipasi di dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Sosial  RI,  Direktorat  Pelayanan  Sosial  dan  Direktorat  Jenderal  Pelayanan  dan Rehabilitasi, Pelayanan  Anak  Terlantar  Melalui  Panti  Sosial  Asuhan  Anak, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007.
Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitas Sosial dan Departemen Sosial Republik Indonesia, Buku Pedoman  Pusat  Pelayanan  dan  Perlindungan  Sosial  Anak  Rumah  Sejahtera  Darussa’adah Provinsi Aceh, Aceh Besar: Departemen Sosial RI, 2009.
Direktorat  Kesejahteraan  Sosial  Anak,  Direktorat  Jenderal  Rehabilitasi  Sosial,  Kementrian  Sosial Republik  Indonesia  dan  UNICEF, Pedoman Manajemen Kasus Perlindungan Anak, Jakarta: UNICEF, 2011.
Edi  Suharto,  dkk, Pendidikan dan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia dan Malaysia ,  Yogyakarta: Samudra Biru, 2011
Hadari  Nawawi  dan  Mimi  Martini, Penelitian Terapan ,  Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press, 2005.
Kementrian  Sosial  Republik  Indonesia  dan  Save  the  Children, Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2011.
Kementrian  Sosial  Republik  Indonesia, Panduan Pekerja Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dalam Manajemen Kasus , Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2010.
Miftachul  Huda, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial sebuah Pengantar, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2009.
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006. Pemerintah  Aceh, Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Perlindungan  Anak ,  Banda  Aceh: Unicef, 2009