Volume 02 | Nomor 02 | Tahun 2021
Edisi : Juli 2021
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge

## HUKUMAN MATI DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HAK  ASASI MANUSIA (HAM)
A R T I C L E I N F O

## ABSTRACT
Article history: Penjatuhan  hukuman  mati  terkait  erat  dengan  hak  yang paling  asasi  bagi  manusia,  yang  merupakan  pidana  yang berat  dalam  arti  pelaku  akan  kehilangan  nyawanya  yang merupakan  sesuatu  hak  hidup  yangtak  ternilai  harganya. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia yang merupakan pengakuan terhadap Hak Asasi  Manusia  di  Indonesia.  Memberi  batasan  tentang HAM  sebagai  seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib di  hormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  Negara, hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang  demi  kehormatan serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia. Permasalahan  penelitian  penerapan  hukum  pidana  mati berdasarkan  tatanan  di  Indonesia  oleh  negara  melalui putusan  pengadilan  yang  berarti  negara  mengambil  hak hidup  terpidana  yang  merupakan  hak  asasi  yang  tidak dapat  dikurangi.Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian normatif.
Received : 20 Mei 2021
Revised : 20 Juni 20221 Accepted : 01 Juli2021

## Keywords:
Pidana, Mati, Perspektif , Hak Asasi Manusia.
This is an open access article under the CC BY-NC license.

## Corresponding Author:
Hendro Siburian
Universitas Budi Darma Email: hendro24siburian@gmail.com

## Pendahuluan
Hukum  diciptakan  untuk  mengatur  agar  kepentingan-kepentingan  yang  berbeda  antara pribadi,  masyarakat,  dan  Negara  dapat  menjamin  dan  diwujudkan  tanpa  merugikan  yang lain 1 . Oleh sebab itu dalam semua hubungan tersebut diatur oleh hukum (rechtsbetrekkingen). Untuk  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  pada  masyarakat  diadakan  suatu  kodefikasi hukum  yang  mempunyai  tujuan  adanya  kepastian  hukum  dan  mempertahankan  nilai-nilai keadilan  dari  subtansi  hukum.  Walaupun  telah  terkodefikasi  hukum  tidaklah  dapat  bersifat statis  karena  hukum  harus  terus  menyesuaikan  diri  dengan  masyarakat,  apalagi  yang berkaitan  dengan  hukum  publik  karena  bersentuhan  langsung  dengan  hajat  hidup  orang banyak  dan  berlaku  umum 2 .  Penerapan  sanksi  dalam  penegakan  hukum  haruslah  mengatur seseorang sebagai subyek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan dalam menghargai
harkat  dan  martabat  hidup  seseorang.Penerapan  sanksi  hukuman  mati  sebagai  akibat  dari suatu  pelanggaran  ketentuan  undang-undang  yang  menjadi  perdebatan  yang  sangat  pelik sampai saat ini.
Berdasarkan laporan Death Penalty Database of the Cornell Center on Death Penalty World Wide  Desember  2019 3 .  Cina  berada  di  tiga  Negara  teratas  yang  telah  melakukan  eksekusi mati  pada  2015  bersama  Iran  dan  Pakistan.  Thailand,  Laos,  Myanmar,  Maroko,  Indonesia, Korea Utara, Irak. Dukungan hukuman mati didasari argument diantaranya bahwa hukuman mati  untuk  pembunuhan sadis  akan mencegah banyak orang membunuh  karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjahat bisa jera dan bisa juga membunuh lagi  tidak  karena  sudah  dihukum  mati  dan  itu  hakekatnya  memelihara  kehidupan  yanglebih luas.  Dalam  berbagai  kasus  banyak  pelaku  kejahatan  yang  merupakan  resi  divisyang  terus berulang  kali  melakukan  kejahatan  karena  ringannya  hukum  an.  Seringkali  penolakan hukuman  mati  hanya  didasarkan  pada  sisi  kemanu  siaan  terhadap  pelaku  melihat  sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila kaluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu bisa diubah dengan prasyratan  yang  jelas  Di  Indonesia  sendiri  ancaman  hukuman  mati  berada  ditingkat  teratas dengan kasus  narkotika, pembunuhan berencana,  terorisme. Pelaksanaan hukuman mati  saat ini  bagi  Indonesia  menjadi  bahan  pembicaraan  yang  cukup  actual  dan  polemik  yang berkepanjangan  bagi  Negara-negara  yang  beradab.Hal  ini  didasari  bahwa  penerapan hukuman  mati  tidak  sesuai  dengan  falsafah  Negara  yang  menganut  paham  Pancasila,  yang selalu  menjunjung  tinggi  pri  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.  Dalam  kenyataannya, penerapan  hukuman  mati  apapun  alasan  dan  logikanya  tetap  dilaksanakan  di  Indonesia  dari berbagai kasus tindak kejahatan yang ada 4 . Penjatuhan hukuman mati terkait erat dengan hak yang  paling  asasi  bagi  manusia,  yang  merupakan  pidana  yang  berat  dalam  arti  pelaku  akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak hidup yangtak ternilai harganya. Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  merupakan  pengakuan terhadap  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia.  Memberi  batasan  tentang  HAM  sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerahNya  yang  wajib  di  hormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  Negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia 5 .
Berbicara  mengenai  hukuman  mati  tidak  lepas  dari  pembicaraan  mengenai  nyawa  manusia yang  merupakan  hak  asasi  manusia  hak  hidup,  berarti  berbicara  mengenai  ciptaan-Nya sebagai  manusia  beragama.  Indonesia  terdiri  dari  masyarakat  yang  pluralistik.Hukuman pidana  mati  menuai  proposisi  dan  kontradiksi.  Disatu  sisi  dianggap  sebagai  pelanggaran HAM tetapi disisi lain dianggap sebagai penegakan.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dengan cara  melakukan  penelitian  terhadap  sumber-sumber  tertulis,  maka  penelitian  ini  bersifat kualitatif.  Sebagai  penelitian  kepustakaan  karena  sumber  data  dalam  penelitian  ini merupakan  sumberdata  yang  didapat  dalam  perbuktakaan,  buku,  jurnal,  majalah,  website dan  data  lainnya  dan  menelaahnya.6Objek  penelitian  produk  hukum  yang  menggunakan pendekatan  doctrinal  dalam  analisa  data,  yang  dipusatkan  pada  hukum  tertulis  yang dihasilkan 7 .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Tatanan Hukuman Mati di Indonesia
Pengaturan  pidana  mati  terdapat  di  Pasal  10  KUHP  termasuk  dalam  pidana  pokok.Prof. Roeslan  Saleh  dalam  bukunya  Stelsel  Pidana  Inonesia  mengatakan  KUHP  Indonesia membatasi  kemungkinan  dijatuhkan  pidana  mati  atas  beberapa  kejahatan  yang  berat-berat saja.  Yang  dimaksudkan  dengan  kejahatan-kejahatan  yang  berat  itu  adalah8:a).  Makar terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Pasal  104  KUHP:  “Makar  dengan  maksud membunuh  Presiden  atau  wakil  Presiden,  atau  dengan  maksud  merampas  kemerdekaan mereka  atau  menjadikan  mereka  tidak  mampu  memerintah,  diancam  dengan  pidana  mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.  b).  Membujuk  Negara  asing  untuk  bermusuhan  atau  perperang.  Pasal  111  ayat  111 ayat (2) KUHP9”Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi diancam dengan pidana mati atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  selama  waktu  tertentu  paling  lama dua  puluh  tahun.”  c).Membantu  musuh  saat  perang  Pasal  124  Ayat  (3)  KUHP10  “Pidana mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  selama  waktu  tertentu  paling  lama  dua  puluh tahun  dijatuhkan  jika  si  pembuat;  1).  Memberitahukan  atau  menyerahkan  kepadamusuh, menghancurkan  atau  merusak  sesuatu  tempat  ataupos  diperkuat  atau  diduduki,  suatu  alat penghubung,  gudang  persediaan  perang,  atau  kas  perang  ataupun  angkatan  laut,angkatan darat  atau  bagian  dari  padanya;  merintangi,mengalang-alangiatau  menggagalkan  suatu usaha  untuk  mengenang  air  atau  bangun  tentara  lainnya  yang  direncanakan  atau diselenggarakan  lainnya  yang  direncanakan  atau  diselenggarakan  untuk  menangkis  atau menyerang. 2). Menyebabkan atau memperlancar timbulnya hura-hura, pemberontakan atau desersi  di  kalangan  angkatan  perang.  d).  Makar  terhadap  Raja  atau  kepala-kepala  Negara sahabat  dengan  direncanakan  dan  berakibat  mautPasal  140  Ayat  (3)  KUHP11“Jika  makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut diancam denganpidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”  e).  Pembunuhan  berencana.  Pasal  340  KUHP:  ”Barang  siapa  sengaja  dan  dengan rencana  lebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain  diancam,  karena  pembunuhan  dengan rencana  (moord),  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjaraseumur  hidup  atau  selama waktutertentu,  paling  lama  dua  puluh  tahun.”  f).  Pencuri  dengan  kekerasan  yang mengakibatkan  luka  berat  atau  mati.  Pasal  365  Ayat  (4)  KUHP:”Diancam  dengan  pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun,jika perbuatan  mengakibatkan  luka  berat  atau  mati  dan  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih dengan bersekutu,pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.” g). Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 368 Ayat (2) KUHP: Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.” h). Pembajakan di laut,  pesisir  dan  sunggai  yang  mengkibatkan  kematian.  Pasal  444  KUHP”Jika  perbuatan kekerasan  yang  diterangkan  dalam  Pasal  438-441  mengakibatkan  seorang  di  kapal  yang diserang yang diserang itu mati, maka nahkoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam, dengan pidana mati atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUUV/2002 menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan konstitusi karena hak untuk hidup dalam semangat UUD 1945 dan sejarah  Indonesia  tidak  dimaksudkan  sebagai  hak  yang  mutlah  dan  inderogable.  Selain  itu instrumen  internasional  convenant  on  civil  Political  Rights  tetap  mengakomudir  hukuman mati  sepanjang  dipandang  oleh  negara  anggota  konvenan  sebagai  kejahatan  yang  paling
serius dan sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini.
Penerapan  pidana  mati  di  Indonesia  terdapat  dapat  juga  di  luar  KUHP  yaitu:  a).  Undang-
Undang  Nomor  31  Tahun  1999  juncto  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasn  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pasal  2  ayat  (2)  disebutkan  dalamhal  tindak pidana korupsi sebagimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dalam ketentuan tertentu pidana  mati  dapat  dijatuhkan.  b).  Pidana  mati  terhadap  terorisma  dalam  pasal  6  Undan- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

## Kajian Pidana Mati Di Indonesia Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Pidana  mati  bagi  pelaku  kejahatan  yang  diputuskan  oleh  hakim  yang  berarti  hakim  telah mengambil  hak  hidup  manusia.Teaching  Human  Rights  yang  diterbitkan  oleh  Perserikatan Bangsa  Bangsa  (PBB),  Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak-hak  yang  melekat  pada  diri  setiap manusia,  yang  tanpanya  manusia  mustahil  dapat  hidup  sebagai  manusia.  Hak  hidup contohnya  adalah  klaim  untuk  memperoleh  dan  melakukan  segala  sesuatu  yang  dapat membuat  seseorang  tetap  hidup,  karena  tanpa  hak  tersebut  eksistensinya  sebagai  manusia akan  hilang.12Universal  Declaration  of  Human  Rights  (DUHAM)  merupakan  elemen pertama  pertama  dari  Peraturan  Perundang-Undangan  Hak  Asasi  Manusia  Internasional (International  Bill  of  Ringhts)yakni  suatu  tabulasi  hak  dan  kebebasan  fundamental.Dalam pengertian hukum  yang sempit, deklarasi  tersebut mengindikasikan pendapat internasional.Semua  anggota  PBB  sepakat  untuk  menghormati  hak  asasi  manusia  ketika negara  tersebut  terikat  dalam  keanggotaan  ini.Negara  Indonesia  tidak  terhindari keterikatannya  dengan  DUHAM.  Hak  hidup  dan  mendapatkan  perlindungan  di  dalam Universal  Declaratioan  of  Human  Righats  (UDHR)13  Pasal  3  Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia  yang  berbunyi:  “Setiap  orang  mempunyai  hakatas  kehidup,  kemerdekaan dan  keselamatan  seseorang”Penerapan  hukuman  mati  di  Indonesia  digolongkan  sebagai bentuk  hukuman  yang  kejam  dan  tidak  manusiawi,  di  samping  itu  sksekusi  mati  di Indonesia  melanggar  Pasal  3  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (Universal Declaration  of  Human  Rights).14DUHAM  menjadi  akar  dari  instrumen  hak  asasi  manusia internasional,  bahkan  lebih  dari  60  tahun  pasca  penetapannya.  Tidak  ada  satupun  negara yang  dapat  menanggung  kerugian  yang  ditimbulkandari  pengabdian  hak  asasi manusia.Sebaliknya,  negara  tersebut  harus  memastikan  penghornmatan  terhadap  hak  dan kebebasan  yang  dicantumkan  dalam  suatu  deklarasi  sebagai  standar  minimum.Dalam beberapa  instrument,  larangan  hukuman  mati  dimuat  dalam  sebuah  protocol  tersendiri. Jaminan  ini  dipertegas  pula  dengan  Pasal  6  ayat  1  dan  Pasal  7  Kovenan  Internasional tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  (International  Convenant  on  Civil  and  Political  Righats- ICCPR)sekaligus  dikuatkan  lagi  olehSecond  optional  Protocol  (Protokol  Opsional  Kedua) atas  perjanjian  internasioanl  mengenai  hak-hak  Sipil  dan  Politik  tahun  1989  tentang Penghapusan  Hukuman  Mati.15Keduanya  mengatur  bahwa  hukuman  mati  hanya  boleh dikenakan  oleh  suatu  keputusan  final  suatu  pengadilan  yang  berwenang  sesui  dengan undang-undang yang tidak retroaktif16Bahwa  asas ini diulangi  untuk  hukuman pidana dan juga  termuat  sebagai  pasal  pertama  dalam  kodifikasi  hukum  pidana  menandakan  bahwa larangan berlakusurut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi hukum pidana17 Asas  berlaku  surut  (non-retroaktif).  Secara  asasi,semua  aturan  hukum  bahwa  berlaku kedepan (prospektif).18 Pasal 6 International Covenant on Civil an Political Rights (ICCPR) menyatakan  bahwa  hak  untuk  hidup  harus  dilindungi  oleh  hukum  dan  atas  hak  ini  tidak dapat  diperlakukan  dengan  sewang-wenang.  Hak  ini  sebenarnya  telah  tertunag  dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 38
D  Ayat  (2),  Pasal  28  H  dan  Pasal  28  I.  Oleh  sebab  pasal  6  disebut  sebagai  hak nountstandfest  (pasal  4  ayat  2),  ketika  hak  istimewa  berlaku  juga  tidakboleh  menyimpang dari jaminan procedural.
Hak-hak  asasi  manusia  yang  dikelompokan  ke  dalam  pasal  28I  Ayat  (1)  UUD  1945  dan hak-hak  asasi  yang  digolongan  sebagai  non-derogable  rights  menurut  Pasal  6  Ayat  (2) Hendro Siburian
doi.org/10.54209/judge.v2i02.58
Hal : 32-37
International  Covenant  on  Civil  and  Political  Right  (ICCPR)mempunyai  kesamaan.  Oleh karena itu ketentuan  ICCPR yang terkait dengan nonderogable rights  sangat  relevan untuk dijadikan  sebagai  acuan  dalam  menafsirkan  frase  “Hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi dalam keadaan apapun” terdapat dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 oleh karena itu,  pelaksanan  hukuman  mati  di  Indonesia  telah  melanggar  pasal  di  dalam  instrumen- instrumen  HAM  dimana  orang  yang  dijatuhkan  hukuman  mati  telah  dirampas kehidupannya,  kemerdekaannya,  dan  keamanan  pribadinya.  Bagaimana  pun  juga pelaksanaan  hukuman  mati  adalah  pemidanaan  yang  melangga  hak  untuk  hidup  bagi manusia.  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  9 menyatakan  bahwa:  Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  mempertahankan  hidup  dan meningkatkan  taraf  kehidupannya”  Dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa  hak  hidup dilindungi  oleh  hukum  nasional,  menegaskan  hak  hidup  sebagai  hak  yang  tidak  dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights)

## KESIMPULAN
Pidana  mati  di  Indonesia  diatur  pada  pasal  10  KUHP  termasuk  pidana  pokok  dan merupakan  salah  satu  pidana  pokok  yang  masih  dipertahankan  oleh  Hukum  Pidana Indonesia.  Pengaturanpidana  mati  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  bertentangan  dengan hak  asasi  manusia,  yaitu  hak  hidupUndang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  Pasal  9  menyatakan  bahwa:  Setiap  orang  berhak  untuk  hidup mempertahankan  hidup  dan  meningkat  kan  taraf  kehidupannya”  Dengan  demikian  dapat dinyatakan  bahwa  hak  hidup  dilindungi  oleh  hukum  nasional,  menegaskan  hak  hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights)

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Adnan  Buyung  Nasution  dan  A.  Patra  M  Zen,  Instrument  Internasional  Pokok-  Pokok Hak-Hak Asasi Manusi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
[2]. Ahmad  Kosasih,  HAM  dalam  Perspektif  Isalam,  Jakarta:  Salemba  Diniyah,  2003.  hal 68Kosasih,
[3]. Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia, JakarAbdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia, Jakarta :Badan Litbantag dab Diklat KEMENAG RI, 2010
[4]. Andi  Hanzah  dan  A.  Sumangelipu,  Pidana  Mati  di  Indonesia  dimasa  Lalu  ,  Kini  dan Dimasa Depan, Cetakan Pertama, Jakarta Ghalia Indonesia 1982 hal 31
[5]. Bambang Sunggono Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998.
[6]. Bagir  Manan,  Hukum  Positif  Indonesia  (Suatu  Kajian  Kajian  Toeritik)  Yogyakarta:  FH
UII. 2004 hlm 53
[7]. L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Paramita,2000
[8]. M. Zen Abdullah, Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia telaah dalam Konteks Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, 2009,
[9]. Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Jakarta: Bina Aksara,
[10].  Syahruddin Husein, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Sumatera: USU Digital Library, 2003
[11].  Ubaedillah,  Demokrasi  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat,  Madani,  Jakarta:  ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
[12].  Wirjono  Prodjodikoro,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  ,  Bandung:  Rafika Aditama, 2003
[13].  Undang-undang Nomor 39 Tahun Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
[14].  https://dunia.tempo.co/read/1283391/Negara-negara-  yang-  menerapkan-  hukuman  - mati