Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILEGAL
Raissa Aprilita Limbong 1 , Mohammad Fajri Mekka Putra 2
1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia raissa.aprilita11@ui.ac.id 1 , fajrimekka@gmail.com

## Abstract
This Paper aims to explore the role of Notary to preventing the practice of Illegal Online Loans. The Cooperative Deed Maker Notary (NPAK) has a role  preventing Illegal Loans through the stages of establishing a Cooperative Legal Entity. In practice, Illegal Online Lenders usually use the status as a Savings and Loan Cooperatives on its establishment. Many party who misuse it and against some of the  rules  based  on  the  establishment  of  a  Cooperative  based  on  Law  no.  25  of  1992  concerning Cooperatives.  Authority  of  a  Notary  under  the  Law  on  Notary  Positions  ("UUJN")  is  authorized  to provide legal counseling in making the Deed of Establishment of Cooperatives. This can be used as a Notary  as  a  forum  to  verify  the  parties  in  their  purpose  of  establishing  a  Savings  and  Loans Cooperative.
Keywords: Cooperative, Notary Cooperative Deed Maker, Illegal Online Loans.
 Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia raissa.aprilita11@ui.ac
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  memiliki  kepentingan  sosial  antar  satu  dengan lainnya.  Dalam  menjalankan  kehidupan  dan  menjaga  ketertiban  dalam  melakukan  interaksi  sosial, hukum hadir untuk memberikan aturan baku yang dapat menggiring manusia untuk melakukan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Berkembangnya aspek-aspek kehidupan didalam masyarakat  mencetuskan  pengaturan  di  bidang  hukum  untuk  semakin  rinci  dalam  masing-masing tindakan hukum. Terlebih lagi dalam bidang keperdataan yang memang pembahasan dan peranannya ditujukan dalam ranah pribadi.
Atas dasar hal-hal tersebut kehadiran Notaris di kehidupan dalam masyarakat diharapkan dapat membantu  masyarakat  dalam  memberikan  kepastian  hukum  melalui  alat  bukti  tertulis.  Berdasarkan literatur,  pada  masa  Romawi  pada  mulanya  adalah  untuk  membentuk  alat  bukti  yang  mengikat mengingat alat bukti saksi sudah tidak memadai lagi sebagaimana perkebmangan di masyarakat pada masa  itu. 1 Dengan  bergulirnya  waktu  akhirnya  nama  dengan  kata  “ notarii ” diberikan kepada orang- orang  yang  memiliki  pekerjaan  untuk  mencatat  ataupun  menuliskan  pidato  yang  diucapkan  dahulu oleh “ Cato (de Oudere )” yaitu senat Romawi. Keberadaan Lembaga Notariat kemudian berkembang di negara-negara lain, salah satunya yaitu di Indonesia pada permulaan abad ke-17 bersamaan dengan hadirnya Verenigde Oost Indische (“VOC”) ke Indonesia. 2 Kedatangan Belanda ke Indonesia menjadi cikalbakal dari aturan perundang-undangan Notaris yang diawali dengan Nederland Staatblad Nomor 20  yang  dikeluarkan  pada tanggal  19  Juli  1842 tentang  Jabatan  Notaris.  Namun  dengan berjalannya waktu  dan  perkembangan  jaman  undang-undang  tersebut  mengalami  perubahan  pada  tanggal  24 Desember  1970 Staatsblad Nomor  612  dan  terakhir  pada  tanggal  3  April Staatsblad Nomor  190. 3 Perkembangan  di  bidang  hukum  membawa  perubahan  baik  termasuk  dalam  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  Jabatan  Notaris  yang  saat  ini  dikenal  sebagai  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Sebagaimana tertulis di Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (“UUJN”) pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan undang-undang lainnya .” Notaris merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik  tentang  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  dikehendaki  oleh  para  pihak.  Peranan notaris  sebagai  pejabat  yang  membantu  dalam  menciptakan  kepastian  hukum  melalui  akta  otentik, selain  itu  Notaris  juga  berwenang  memberikan  penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan  pembuatan akta. 4 Penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dilakukan  terhadap  para  pihak  sebelum  akta yang  dibuatnya  rampung.  Dengan  demikian  sebelum  akta  ditandatangani,  notaris  diwajibkan  untuk terlebih dahulu membacakan apa yang telah tertuang di dalam akta dan apa yang tertulis didalam akta sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh klien.
Belakangan  ini  sedang  maraknya  praktik  Pinjaman  Online  yang  kerap  disebut  sebagai  Pinjol yang ilegal. Hal tersebut telah merugikan banyak pihak sehingga pemerintah giat untuk memberantas praktik  ilegal  tersebut.  Keseriusan  pemerintah  dapat  dilihat  dari  pernyataan  Deputi  Bidang Perkoperasian  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  Ahmad  Zabadi,  pada  acara  Rapat  Pleno  Pengurus Pusat  Yang  Diperluas  (RP3YD)  Ikatan  Notais  Indoensia  (INI),  yang  secara  terbuka  untuk menjelaskan peran Notaris dalam membantu mencegah praktik Pinjol Ilegal. Notaris dirasa memiliki peran  yang  vital,  karena  praktik  usaha  pinjaman  online  ilegal  yang  beredar  di  masyarakat menggunakan  usaha  yang  bernaung  sebagai  Koperasi  Simpan  Pinjam. 5 Oknum-oknum  yang  telah melakukan  perbuatan  curang  tersebut  yang  dengan  sengaja  mendirikan  usaha  yang  beralaskan Koperasi Simpan Pinjam secara tidak langsung merusak nama baik dari Koperasi di Indonesia. Maka dari  itu,  Karya  Ilmiah  ini  memiliki  tujuan  untuk  meneliti  lebih  lanjut  bagaimana  kewenangan  dan
1 G.H.S. Lumbun Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.4.
2 Ghansham Anand. Karakteristik Jabatan Notaris , (Sidoarjo: Zifatama, 2014), hal. 6.
3 Ibid , hal. 6.
4 Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 , LN Tahun 2014 No. 3, TLN 5491. Psl.15 ayat (2) UUJN.
5 https://surabaya.inews.id/read/16501/notaris-miliki-peran-penting-berantas-pinjol-ilegal (diakses pada 5 September 2022).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
peranan  dari  Notaris  dalam  membantu  mendirikan  Badan  Hukum  Koperasi  yang  diharapkan  dapat mencegah praktik Pinjaman Online Ilegal.

## II. METODE PENELITIAN
Bentuk penelitian yang akan diangkat dalam Penulisan Karya Ilmiah ini adalah dengam menggunakan Yuridis Normatif. Dimana dengan menggunakan Yuridis Normatif, penelitian ini akan mengacu pada teori-teori  dan  konsep  dari  hukum  positif  Indonesia.  Selain  itu  bahan  yang  akan  membantu  dalam penelitian ini adalah dengan bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen yang terkait dengan topik pembahasan serta perundang-undangan dan turunannya. Berkaitan dengan bahan-bahan hukum, akan menggunakan  penelusuran  dari  sumber  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Adapun  tipologi penelitian karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan,  bahwak  penelitian  ini  menggunakan  bahan-bahan  hukum pendukung  seperti  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  bahan hukum  tersier,  didapati  dari bahan-bahan sebagai berikut:
a. Bahan-bahan  hukum  Primer:  Bahan  acuan  pada  Hukum  Primer  akan  diambil  dari  Peraturan Perundang-undangan,  yurisprudensi  ataupun  putusan  pengadilan  yang  menjadi  dasar  penulisan penelitian  hukum  ini.  Undang-Undang  yang  akan  digunakan  diantara  lain:  Undang-Undang Dasar  1945,  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2013  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang Perkoperasian,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian,  Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Permenkumham No. 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi,
b. Bahan-bahan  hukum  Sekunder:  merupakan  bahan  hukum  yang  akan  mendukung  bahan  hukum primer.  Diantaranya  akan  didapati  dari  buku,  jurnal,  artikel,  tesis  yang  memiliki  pembahasan sesuai dengan topik pembahasan jurnal ini mengenai wewenang notaris dalam pendirian koperasi guna mencegah adanya praktik Pinjaman Online Ilegal.
c. Bahan-bahan hukum Tersier: merupakan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan  sekunder.  Bahan-bahan  hukum  Tersies  akan  menunjang  pemahaman  dari  bahan  hukum lainnya,  yang  berbentuk  kamus,  ensiklopedia  ataupaun  peraturan  hukum  sesuai  penetapan pemerintah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A Pendirian Koperasi sebagai Badan Hukum berdasarkan hukum di Indonesia
Koperasi  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang  memenuhi  aspirasi  dan  kebutuhan  bersama  di  bidang  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sesuai dengan  nilai  dan  prinsip  Koperasi. 6 Dalam  tujuan  dibentuknya  Koperasi  yaitu  untuk mensejahterahkan anggota, melakukan usaha dan kegiatan dalam pemenuhan Bersama dari para anggotanya  merupakan  penegasan  dari  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pasal  33  ayat  (1)  UUD 1945 menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. 7 Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2012  (UU  Perkoperasian)  menyebutkan bahwa Koperasi adalah badna hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang  memenuhi  aspirasi  dan  kebutuhan  Bersama  di bidang ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sesuai dengan  nilai  dan  prinsip  Koperasi.  Dalam  membangunnya  sebuah  koperasi,  pendekatan  yang digunakan  terhadap  masyarakat  merupakan  sebuah  prioritas.  Namun  setelah  beberapa  waktu setelah  UU  No.  17  Tahun  2012  diundangkan,  banyak  reaksi  negatif  akan  pengertian  “orang perseorangan” yang tertulis di Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2012. Reaksi negatif terhadap pengertian  dari  “orang  perseorangan”  yang  mengarah  pada  individualisme.  Maka  dari  itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No. 17 Tahun 2012, alasan dibatalkannya UU No.
6 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkoperasian, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, LN Tahun 2012 Nomor 212. Psl. 1 angka 1.
7 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Psl 33 ayat (1.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
17  Tahun  2012  adalah  karena  dianggap  bertentangan  dengan  UUD  1945  yang  mengacu  pada pasal-pasal  yang  mengatur  norma  badan  hukum  koperasi,  modal  penyertaan  dari  luar  anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakya, demokrasi ekonomi,  asas  kekeluargaan,  kebersamaan  yang  dijamin  konstitusi.  Pada  akhirnya  MK menyatakan  keberlakuan  Kembali  Undang-Undang  No.  25  Tahun  1992  tentang  UU Perkoperasian guna menghindari kekosongan hukum.
Sebagaimana  Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkoperasian.  Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: 8
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
c. Pembagian  sisa  hasil  usaha  dilakukan  secara  adil  sebanding  dengan  besarnya  jasa  usaha masing-masing anggota;
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e. Kemandirian.
Dan  di  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  dalam  mengembangkan  Koeprasi,  maka  Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
a.Pendidikan perkoperasian; b. Kerja sama antarkoperasi.
Dapat  dilihat  dari  tujuan  dan  harapan  Pemerintah  dengan  adanya  Koperasi di  Indonesia dapat membantu memajukan kepentingan ekonomi dari anggotanya. Koperasi memiliki ciri khusus dimana Koperasi  merupakan  Badan  Hukum  yang  memiliki  corak  kekeluargaan  serta  gotong  royong  antar anggotanya.  Perkembangan  Koperasi  dimulai  dari  tahun  1896  oleh  Patih  Raden  Ngabei Ariawiriaatmadja. Pada saat itu banyak kalangan dari Pegawai Negeri Pribumi menderita dikarenakan terlilit bunga dari pinjaman uang. Atas dasar hal itu, Raden Ngabei Ariawiriaatmadja bertekad untuk mendirikan  Bank  simpan  pinjam  yang  diberi  nama  “ De  Poerwokertosche  Hulp-en  Spaarbank  der Inlandsche Hoofden ” yang bertujuan untuk membantu para pegawai negeri. Konsep yang diadopsi R. 9 Aria Atmaja diadopsi koperasi kredit yang berasal dari negara Jerman. Pada saat itu  berkembangnya sebuah  koperasi  tidak  lain  merupakan  hasil  Kerjasama  dan  kemauan  dari  tiap-tiap  anggotanya  yang dapat  memposisikan  sebagai  seorang  pelanggan  dan  seorang  pemilik  yang  dijalankan  dengan kerjasama  satu  dengan  yang  lain.  Singkat  cerita  Koperasi  terus  berkembang  hingga  saat  ini  telah didirikannya Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (“KemenkopUKM”).
Dengan  pertumbuhan  angka  koperasi  di  Indoensia  diharapkan  koeprasi  berdampak  secara langsung  dan  tidak  langsung.  Dampak  langsung  yang  diharapkan  koperasi  terhadap  anggotanya adalah:
a. adanya promosi kegiatan ekonomi anggota.
b. pengembangan  usaha  perusahaan  koeprasi  dalam  hal  investasi,  formasi  permodalan, pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM),  pengembangan  keahlian  untuk  bertindak  sebagai wirausahawan, serta Kerjasama antar koperasi secara horizontal dan vertikal. 10
Di sisi lain, dampak tidak langsung koperasi terhadap anggotanya adalah:
a. dengan  adanya  pengembangan  kondisi  sosial  ekonomi  sejumlah  produsen  skala  kecil maupun pelanggan
b. mengembangkan  inovasi  pada  perusahaan  skala  kecil,  misalnya  inovasi  Teknik  dan metode produksi.
c. Memberikan  disribusi  pendapatan  yang  lebih  seimbang  dengan  pemberian  harga  yang wajar  antara  produsen  dengan  pelanggan,  serta  pemberian  kesempatan  yang  sama  pada koperasi dan perusahaan kecil. 11
Perkembangan  perekonomian  semakin  maju  bersamaan  dengan  era  digitalisasi,  sehingga pemerintah  lewat  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  meluncurkan  berbagai  inovasi  baru  serta melakukan  kerjasama  dengan  pihak-pihak  yang  dapat  membantu  alur  pertumbuhan  koperasi  di Indonesia.  Digitalisasi  Koperasi  dengan  dibuatnya  Aplikasi  Koperasi  Online  juga  mendorong
8 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkoperasian, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992P sl. 1 angka 1.
9 Arifin Sitio, Halomoan Tamba, “ Koperasi Teori dan Praktik ”, (Jakarta: Erlangga, 2001) hal.10.
10 Arifin Sitio, Halomoan Tamba, “ Koperasi Teori dan Praktik ”, (Jakarta: Erlangga, 2001) hal.1.
11 Ibid , hal. 1.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pemgembangan  Koperasi  dan  UMKM.  Hal  tersebut  diharapkan  mampu  menciptakan  koeprasi modern yang lebih efisien.
Bentuk  Koperasi  berdasarkan  Pasal  6  UU  Perkoperasian  menyatakan  bahwa  Koperasi  di Indonesia  dibedakan  menjadi  2  bentuk,  yaitu  Koperasi  Primer  dan  Koperasi  Sekunder.  Perbedaan antara  Koperasi  tersebut  dapat  dilihat  dari  jumlah  anggota  di  koperasi  tersebut.  Koperasi  Primer merupakan koperasi yang beranggotakan dengan minimum anggota berjumlah 20  (dua puluh) orang perseorangan  yang  memisahkan  Sebagian  kekayaan  pendiri  atau  anggota  sebagai  modal  awal koperasi. Sedangkan koperasi Sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan dengan minimum 3 (tiga)  Koperasi  Primer.  Pembentukan  Koperasi  Primer  ataupun  Sekunder  dibentuk  dengan  Akta Pendirian  yang  memuat  Anggaran  Dasar. 12 Muatan  yang  berisi  di  Anggaran  Dasar  sebuah  Akta Pendirian Koperasi terdiri dari: 13 a. Daftar nama pendiri;
b. Nama dan tempat kedudukan;
c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
g. Ketentuan mengenai permodalan;
h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
j. Ketentuan mengenai sanksi.
Untuk  mendirikan  koperasi  diwajibkan  untuk  dilakukan  dengan  Akta  Pendirian  Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia. 14 Notaris yang ditunjuk oleh para pendiri Koperasi juga  harus  seorang  Notaris  yang  telah  terdaftar  pada  Kementerian  yang  menyelenggarakan Pemerintah  di  bidang  Koperasi. 15 Notaris  Pembuat  Akta  Koperasi  merupakan  hasil  dari  adanya kesepakatan  perjanjian  antara  Kementerian  Koperasi  usaha  kecil  dengan  Ikatan  Notaris  Indonesia (INI),  yang  menghasilkan  Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi (“NPAK”). 16
Pendirian Koperasi juga akan memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan kepentingan  Koperasi  itu  seperti  informasi  terkait  komparisi  para  pihak,  tempat  kedudukan,  nomor dan  tanggal  pengesahan  dari  badan  hukum  Koperasi  pendiri  bagi  Koperasi  Sekunder.    Pada  tahun 2018 Presiden Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  (“PP  OSS”).  Diharapkan  dengan diterbitkannya  PP  OSS  ini  akan  membantu  para  pihak  dengan  membuat  sistem  pelayanan  perizinan dengan  menggunakan  sistem  satu  pintu  dengan  online  guna  mencegah  peluang  terjadinya penyalahgunaan  wewenang  para  pelaku  pejabat  yang  nantinya  akan  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat. 17
Lalu pada tahun 2019 Kemenkumham telah menerbitkan Permenkumham No. 14 Tahun 2019 pada tanggal 21 Juni 2019 tentang Pengesahan Koperasi yang merupakan tindak lanjut dari PP No. 24 Tahun  2018  tenang  Pelayanan  Perizinan  Secara  Elektronik,  Peraturan  tersebut  telah  mengalihkan kewenangan  Pengesahan,  Perubahan,  dan  Pembubaran  Koperasi  dari  Kementerian  Koperasi  dan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  kepada  Kementerian  yang  menyelenggarakan  kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI.
12 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkoperasian, …., Psl. 7.
13 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkoperasian, …., Psl. 8.
14 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkoperasian, …., Psl. 1 angka 1.
15 Ibid. Pasal 9 ayat (3)
16 Rusdiyono, Tesis: “ Perkembangan Pengaturan Pendirian Koperasi Di Indonesia ” (Semarang: Universitas Dipenogoro, 2009) hal. 39.
17 Putri. RR.A.M. (2020). “Pelayanan Izin Lingkungan Dalam Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif Terkait dengan Sistem Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi (OSS).” Jurist-Diction Law Journal. 3(1), 287-302. DOI: 10.20473/jd.v3i1.17637.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Berdasarkan Permenkumham No. 14 Tahun 2019 Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan  oleh  Pemohon  kepada  Menteri  melalui  Direktur  Jenderal. 18 Permohonan  pengesahan akta  pendirian  Koperasi  yang  diajukan  kepada  Menteri  melalui  Direktur  Jenderal  melalui Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  akan  dinyatakan  dalam  akta  notaris  dalam  Bahasa Indonesia.  Pemohon  pendirian  Koperasi  terdiri  dari  para  pendiri  atau  kuasa  para pendiri  yang memberikan  kuasa  kepada  Notaris.  Dokumen-dokumen  pendirian  Koperasi  yang  akan  dibuat dan disimpan oleh Notaris Pembuat Akta Notaris (“NPAK”) terdiri dari:
a. Minuta akta pendirian Koperasi, beserta berkas pendukung akta;
b. Berita  acara  rapat  pendirian  Koperasi,  termasuk  pemberian  kuasa  untuk  mengajukan permohonan pengesahan;
c. Surat  bukti  penyetoran  modal,  paling  sedikit  sebesar  Simpanan  Pokok  serta  dapat ditambah Simpanan Wajib dan hibah; dan
d. Rencana kerja Koperasi.

## B Peran dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pendirian Koperasi
Pasal  1868  KUHPer  menyebutkan  bahwa  akta  otentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Merujuk pada pasal 1868 KUHPer, bahwa yang dimaksud dengan “pegawai” tersebut adalah Notaris. Hal tersebut dikarenakan atas dasar UUJN yang telah  mengatur  bahwa  Notaris  merupakan  pejabat  yang  memiliki  wewenang  dalam  membuat  akta otentik.
Salah  satu  akta  otentik  yang  merupakan  perpanjangan  dari  wewenang  Notaris  adalah  untuk membuat  Akta  Pendirian  Badan  Hukum.  Badan  hukum  ( rechtspersoon )  merupakan  suatu perkumpulan  orang  ( persoon )  yang  diciptakan  oleh  hukum. 19 Badan  hukum  memikul  hak  dan kewajiban-kewajiban hukum serta mengadakan perbuatan-perbuatan hukum. Salah satu badan hukum adalah Koperasi, dimana sebuah Koperasi memiliki kekayaan yang dipisahkan dari para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan Bersama di bidang ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sesuai  dengan  nilai  dan  prinsip  Koperasi.  Wewenang  yang  dimiliki Notaris dalam membuat akta otentik, membuat Notaris untuk memiliki wewenang dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi.
Baru-baru ini telah ramainya praktik Pinjaman Online Ilegal yang beredar di masyarakat yang menyebabkan  kerugian  dan  keresahan.  Pemerintah  pun  tidak  diam  dan  bergegas  untuk  menunjukan bentuk nyata dalam memperkuat upaya pemberantasan platform pinjaman online ilegal. Hal tersebut telah  disepakati  oleh  lima  Lembaga  di  Indonesia  yaitu  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Bank  Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia.  Kelima  Lembaga  tersebut  telah bersekapat  yang  dituangkan  dalam  Nota  Kesepahaman  tentang  Koordinasi  Pencegahan  dan Penanganan  Dugaan  Tindakan  Melawan  Hukum  di  Bidang  Penghimpunan  Dana  Masyarakat  dan Pengelolaan Investasi. 20
Atas  dasar  banyaknya  aduan  akan  keresahan  dan  kerugian  akan  adanya  Pinjaman  Online Ilegal,  Pemerintah  terutama  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  Republik  Indonesia  menaruh  harapan yang  besar  akan  peran  Notaris  di  Indonesia.  Hal  tersebut  dikarenakan  banyaknya  Pinjaman  Online Ilegal  didirikan  dengan  kedok  Koperasi  Simpan  Pinjam.  Notaris  yang  memiliki  wewenang  dalam pembuatan  Akta  Pendirian  Koperasi  memiliki  andil  untuk  membantu screening awal  dalam  tahap pendirian. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
Umumnya  praktik  Pinjam  Online  ilegal  didirikan  dengan  kedok  sebagai  Koperasi  Simpan Pinjam.  Dengan  kedok  Koperasi  Simpan  Pinjam  tersebut,  oknum  menggunakan  domisili  usaha menggunakan  alamat  fiktif  dengan Virtual  Office di  Jakarta . Seperti  dilangsirkan  tindakan  inspeksi
18 Kementerian Hukum dan HAM, “ Permenkumhan tentang Pengesahan Koperasi ”. Psl 5 ayat (1)
19 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 216.
20 Leski Rizkinaswara, “Perkuat Upaya Berantas Pinjol Ilegal, 5 K/L Buat Surat Pernyataan Bersama”.https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/perkuat-upaya-berantas-pinjol-ilegal-5-k-l-buat-surat- pernyataan-bersama/, diakses pada 6 September 2022.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mendadak  oleh  Kemenkop  UKM  Bersama  kepolisian  yang  mendapati  lebih  dari  20  (dua  puluh) Koperasi  yang  terlibat  dalam  praktik  Pinjol  Ilegal. 21 Seperti  contohnya  sidak  ke  alamat  kantor  di Kawasan  Jl.  Letjen  S.Parma,  Slipi,  Jakarta  Barat  yang  berdasarkan  hasil  sidak  tersebut  tidak ditemukannya kantor koperasi pada alamat yang dituju.
Atas  dasar  hal-hal  tersebut,  besar  harapan  Kemenkop  UKM  kepada  Notaris  Pembuat  Akta Koperasi (NPAK) untuk memberikan pemahaman perkoperasian yang tepat kepada masyarakat luas, sekaligus  pihak  yang  berperan  secara  aktif  dalam  verifikasi  permohonan  pengesahan  koperasi. Berdasarkan  data  bakaw  jumlah  pembuatan  akta  pendirian  koperasi  bisa  dikatakan  cukup  banyak karena lebih dari 8 Akta Pendirian sampai dengan 60 Akta Pendirian dilakukan oleh seorang Notaris dalam  kurun  waktu  tahun  2020-2021. 22 Setelah  pihak  berwajib  melakukan  penelusuran  didapati adanya  dugaan  menggunakan virtual  office yang  sama.  Selain  itu  kerap  adanya  oknum  karyawan magang  yang  sengaja  melakukan  penyusupan  akta  yang  nantinya  dapat  disalahgunakan.  Padahal Koperasi Simpan Pinjam memiliki aturan terkait tempat kantornya sendiri, dimana Koperasi tersebut diwajibkan untuk memasang papan nama pada kantor pusat dan kantor cabang lainnya. Hal yang lain ialah penyelenggara usaha simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh  pejabat  yang  berwenang.  Atas  dasar  tersebut  penggunaan Virtual  Office sebagai  alamat  kantor notaris telah menyalahi regulasi dari Koperasi Simpan Pinjam tesebut. Kegiatan simpan pinjam pada Koperasi  Simpan  Pinjam  adalah  untuk  menghimpun  simpanan  dari  anggota;  memberikan  pinjaman kepada anggota,  calon anggota  koperasi  yang  bersangkutan,  koperasi  lain  dan  atau  anggotanya;  dan mengelola  keseimbangan  sumber  dana  dan  penyaluran  pinjaman. 23 Koperasi  Simpan  Pinjam walaupun kegiatannya adalah untuk menyalurkan dana dalam simpan pinjam memiliki aturan bahwa yang dapat melakukan kegiatan tersebut adalah anggotanya, hal tersebut berbeda dengan karakteristik dari  Pinjaman  Online  yang  dapat  diajukan  oleh  semua  kalangan  yang  sedang  membutuhkan  dana segar dalam waktu singkat.
Dalam  pembuatan  Akta  Pendirian  Notaris,  kerap  terdapat  oknum  yang  bertindak  sebagai penghadap  padahal  dikenyataannya  pihak  tersebut  bukannlah  bagian  dari  para  pendiri.  Hal  tersebut ditemukan  oleh  pihak  KemenKOP  UKM  menemukan  bahwa  seorang  Notaris  menerima  Kuasa Pendiri yang bukan dari bagian para pendiri untuk menandatangani Akta dengan jumlah sekitar 20. 24 Berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  penyalahgunaan  tersebut,  Ikatan  Notaris  Indonesia  mengharapkan agar  Notaris  agar  selalu  berhati-hati  dan  harus  selalu  mematuhi  ketentuan  Koperasi  yang  telah ditentukan oleh peraturan yang ada.
Notaris  merupakan  pejabat  yang  diberikan  wewenang  oleh  Hukum  lewat  Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Tujuan dari wewenang tersebut,  semata-mata  merupakan  tindakan  bantuan  hukum  dari  Notaris  kepada  masyarakat  untuk menjamin  kepastian  hukum.  Salah  satu  tindakan  notaris  dalam  melaksanakan  jabatannya  ialah mendirikan  Badan  Hukum,  yang  diantaranya  adalah  Koperasi.  Pertumbuhan  Koperasi  di  Indonesia bertambah  dari  tahun  ke  tahun,  bersamaan  dengan  sokongan  dari  Pemerintah  melalui  Kementerian Koperasi dan UKM dan pihak-pihak yang diajak kerjasama. Terlebih lagi Koperasi merupakan suatu bentuk usaha yang mengandung makna dan cita-cita sedari UUD 1945 dan Pancasila. Dimana dalam Koperasi sangat menjunjung tinggi sifat gotong royong, kekeluargaan yang akan mensejahterahkan para anggotanya.
Atas  dasar  hal  tersebut,  Koperasi  merupakan  harapan  dan  cita-cita  dari  bangsa  untuk  membantu perekonomian  masyarakat  melalui  Koperasi.  Notaris  diharapkan  untuk  selalu  menjadi  pelopor  dan mengawal dalam pencegahan berkembangnya Pinjam Online Ilegal. Melalui wewenangnya sebagai Notaris,  diharapkan  Notaris  agar  lebih  berhati-hati  seperti  tindakan:  verifikasi  para  pihak  sebagai penghadap  yang  mengaku  sebagai  pihak-pihak  yang  mendirikan  koperasi,  memverifikasi  alamat-
21 “Kemenkop UKM Sidak 20 Pinjol Ilegal Berkedok Pinjam”. https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/17/190000065/kemenkop-ukm-sidak-20-pinjol-ilegal-berkedok- koperasi-simpan-pinjam?page=all, diakses pada 6 September 2022.
22 Arif Ardliyanto, “Notaris Miliki Peran Penting Berantas, https://surabaya.inews.id/read/16501/notaris-miliki- peran-penting-berantas-pinjol-ilegal/2, diakses pada 6 September 2022.
23 Kementerian Koperasi & UMKM, Permen Kop & UMKM Nomor 15/Per/M.KUKM/2015. Pasal 19.
24 Arif Ardliyanto, “Notaris Miliki Peran Penting Berantas Pinjol”.https://surabaya.inews.id/read/16501/notaris- miliki-peran-penting-berantas-pinjol-ilegal/3, diakses pada 9 September 2022.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
alamat  yang  diajukan  sebagai  alamat  dari  Koperasi  yang  mendaftar  dan  disinkronkan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Koperasi,  serta  menjadi  penyalur pengetahuan hukum ke masyarakat awam akan sebuah Koperasi itu sendiri.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  transaksi jual  beli  melalui  elektronik  pada  dasarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  transaksi  secara  konvensional yang  di  mana  suatu  kesepakatan  lahir  jika  objek  perjanjian  atas  harga  barang  ataupun  jasa  tersebut telah disepakati masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik dalam setiap kontrak jual belinya maupun bentuk kontrak lainnya akan melalui tiga rangkaian tahapan sesuai juga yang disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang ITE. Sehingga pelaksanaan dilakukan dengan beberapa  tahap  kontrak,  yakni:  Tahap  pra  kontraktual  (adanya  penawaran  dan  penerimaan),  tahap kontraktual (adanya persesuaian kehendak antara para pihak), dan tahap post kontraktual (pelaksanaan perjanjian).  Dalam  hal  ini  yang  terpenting  sebelum  menuju  kepada  suatu  kesepakatan  dalam  setiap kontrak  atau  perjanjian  yaitu  adanya  penawaran  dan  penerimaan  oleh  para  pihak  juga  dilengkapi dengan pembayaran serta pengiriman barang/jasa tersebut.

## REFERENSI
Aang Arif Wahyudi. Mengenai E-Commerce . (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010). Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo. Hukum  Perlindungan  Konsumen .  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2017).
Asyhadie  Zaeni. Hukum  Bisnis  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2016).
EdmonMakarim, Notaris & Transaksi Elektronik , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
Fajarianto,  O.,  Lestari,  A.  D.,  &  Imawan,  K.  (2021).  Lesson  Study  Model  Based  on  Learning Management  System  in  Improving  Learning  Outcomes.  EDUCATIO:  Journal  of  Education, 6(2), 170-179.
Fajarianto,  O.,  Lestari,  A.  D.,  &  Erawati,  D.  (2021).  PEMANFAATAN  QR  CODE  SEBAGAI MEDIA  PROMOSI  DAN  INFORMASI  UNIVERSITAS  SWADAYA  GUNUNG  JATI CIREBON. JURNAL SIGNAL, 9(1), 100-107.
Harsono,  Y.,  &  Fajarianto,  O.  (2021,  January).  Strategy  for  Improving  the  Quality  of  Human Resources to Improve the Performance of Small and Medium Enterprises in Kepulauan Seribu, North  Jakarta.  In  The  1st  International  Conference  on  Research  in  Social  Sciences  and Humanities (ICoRSH 2020) (pp. 382-392). Atlantis Press.
Hilmiah,  Marilang,  Erlina,  “Proses  Penyelesaian  Perkara  Persaingan  Usaha  (Studi  Putusan  KPPU
No.18/KPPU-I/2009)”, Alauddin Law Department (ALDEV) , Vol.1 No. 02. 2009.