## URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN E-COMMERCE DALAM PERDAGANGAN PRODUK KECANTIKAN DI KOTA PADANG
DESI SOMMALIAGUSTINA 1 , HELFIRA CITRA 2 , SRY WAHYUNI 3
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas, Padang 1,2,3 e-mail: desisommaliagustina@yahoo.co.id
Abstract: Electronic commerce is increasingly in demand by the public. One of them is trading beauty  products  electronically.  The  city  of  Padang  is  one  of  the  cities  that  includes  many electronic  trading  activities.  E-commerce  often  encounters  obstacles  such  as  payment procedures,  legal  protection,  electronic  signatures,  and  dispute  resolution  mechanisms  that may occur in the future. E- commerce must also comply with positive laws. Even though there are  a  number  of  barriers  to  e-commerce,  this  type  of  trading  still  has  its  fans.  In  addition, ignoring  technological  developments  will  have  a  negative  impact  in  the  future,  so  openness and  being  proactive  and anticipatory  are  alternatives  that  can be  chosen  in  dealing  with  the dynamics  of  technological  developments  including  trade  developments  such  as  electronic commerce  or  what  is  commonly  referred  to  as  electronic  commerce  or  e-commerce.  This  is because  Indonesia  has  become  part  of  the  global  e-commerce  market.  The  focus  of  this research  is:  First,  to  determine  legal  protection  for  consumers  in  trading  beauty  products electronically in Padang City; Second, to find out the legal settlement in the event of a dispute by the parties in the e-commerce of beauty products in the city of Padang. The purpose of this research  is  to  find  out  how  legal  protection  is  for  consumers  in  trading  beauty  products electronically  in  Padang  City  and  to  find  out  how  the  legal  settlement  is  in  the  event  of  a dispute by the parties in electronic trade in beauty products in Padang City.
Keywords: Legal Protection, Consumers, E-Commerce, Beauty Products
Abstrak: Perdagangan  secara  elektronik  semakin  banyak  diminati  masyarakat.  Diantaranya perdagangan  produk  kecantikan  secara  elektronik.  Kota  Padang  merupakan  salah  satu  kota yang  termasuk  banyak  melakukan  aktifitas  perdagangan  secara  elektronik.  Perdagangan elektronik  tidak  jarang  terdapat  kendala  seperti  prosedur  pembayaran,  perlindungan  hukum, tanda  tangan  elektronik,  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  di  masa  depan. Perdagangan elektronik juga harus mematuhi hukum positif. Meskipun ada sejumlah hambatan dalam perdagangan secara elektronik namun jenis perdagangan ini banyak peminatnya. Selain itu  mengabaikan  perkembangan  teknologi  akan  memiliki  dampak  negatif  di  masa  depan, sehingga  keterbukaan  dan  sifat  proaktif  dan  antisipatif  adalah  alternatif  yang  dapat  dipilih dalam  menghadapi  dinamika  perkembangan  teknologi  termasuk  perkembangan  perdagangan seperti perdagangan elektronik atau yang biasa disebut dengan perdagangan elektronik atau e- commerce . Hal ini karena Indonesia telah menjadi bagian dari pasar e-commerce global. Fokus penelitian  ini  adalah:  Pertama,untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen dalam  perdagangan  produk  kecantikan  secara  elektronik  di  Kota  Padang;  Kedua,  Untuk mengetahui penyelesaian  hukumnya jika  terjadi sengketa oleh para pihak dalam perdagangan produk  kecantikan  secara  elektronik  di  Kota  Padang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  perdagangan  produk kecantikan  secara  elektronik  di  Kota  Padang  dan  untuk  mengetahui  bagaimana  penyelesaian hukumnya jika terjadi sengketa oleh para pihak dalam perdagangan produk kecantikan secara elektronik di Kota Padang.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, E- Commerce , Produk Kecantikan.

## A.Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  informasi  hari  ini  sangat  kompleks  dan  pesat.  Hal  ini berdampak  pada  berbagai  aspek  kehidupan  pada  era  globalisasi  saat  ini.  Dampak  yang dimaksudkan  tidak  terkecuali  pada  dunia  bisnis  atau  perdagangan.  Perdagangan  mengalami kemajuan  diantaranya  disebabkan  kehadiran  internet  yang  menyebabkan  banyak  orang  bisa melakukan transaksi dagang melalui perangkat teknologi yang terhubung dengan internet atau
yang disebut dengan electronic commerce ( e-commerce ). Melalui e-commerce masyarakat bisa melakukan  aktifitas perdagangan tanpa bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Hal ini mengakibatkan transaksi melalui perangkat elektronik memiliki daya tarik yang kuat sehingga banyak  orang  baik  secara  pribadi,  kelompok  atau  organisasi  menjalankan  bisnis  melalui jaringan internet.
Internet  memberikan  banyak  manfaat  bagi  orang  banyak,  sebab  munculnya  internet memberi  banyak  kemudahan  terhadap  kehidupan  manusia.  Keberadaan  internet  bisa mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan atau urusan. Diantara urusan tersebut adalah urusan perdagangan. Suatu produk yang dipasarkan melalui jaringan internet dapat membawa keuntungan  bagi  pelaku  usaha  karena  melalui  jaringan  internet  perdagangan  bisa  dilakukan. Keberadaan  internet  tentunya  dimanfaatkan  pula  oleh  pelaku  usaha  sebagai  media  promosi suatu  produk.  Karena  kehadiran  internet  memberi  banyak  kemudahan  bagi  penggunanya, terutama  bagi  pelaku  usaha  dan  pembeli/  konsumen.  Ditambah  lagi  pembangunan  dan perkembangan  perekonomian  dibidang  perindustrian  dan  perdagangan  nasional  telah menghasilkan  berbagai  variasi  barang  dan/  atau  jasa  yang  dapat  dikonsumsi,  terutama  pada globalisasi  dan  perdagangan  bebas  yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi  telekomunikasi kiranya  memperluas  ruang  gerak  arus  transaksi  barang  dan  jasa.  Internet  merupakan  sarana elektronik  yang  dapat  dipergunakan  untuk  berbagai  aktivitas  seperti  komunikasi,  riset, transaksi bisnis dan lainnya.
Teknologi  internet menghubungkan ribuan jaringan komputer individual dan organisasi di  seluruh  dunia  sehingga  teknologi  internet  sangat  populer.  Dengan  adanya  kecanggihan teknologi  komputer,  semua  keterbatasan  sarana,  jarak,  dan  waktu  transaksi  dapat  teratasi dengan  mudah.  Hanya  dengan  menyentuh  tombol  tertentu  atau  meng-“klik“  kata  “oke”  pada perangkat  teknologi  pelanggan  bisa  mendapatkan  barang  yang  diinginkan,  dan  bisa mengetahui apa saja yang diinginkan serta dapat melakukan transaksi dengan siapa saja tanpa dibatasi  dengan  waktu  dan  jarak.  Sehingga  barang  dan/  atau  jasa  yang  ditawarkan  bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.
Aktivitas  perdagangan  yang  terjadi  melalui  media  elektronik  disatu  sisi  memberi keuntungan bagi konsumen, hal ini disebabkan konsumen bisa membeli barang tanpa bertemu langsung  dengan  penjual  dan  tanpa  mendatangi  toko  secara  langsung  .  Transaksi  elektronik disamping  memiliki  kelebihan  bagi  konsumen,  terdapat  pula  hal  lain  yang  tidak menguntungkan.  Hal  ini  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Amhadi  Miru  dan  Sutarman Yodo,  bahwa  kondisi  seperti  ini  disatu  pihak  mempunyai  manfaat  bagi  konsumen  karena kebutuhan  akan  barang  dan/  atau  jasa  yang  diinginkan  dapat  terpenuhi  serta  semakin  terbuka lebar, karena adanya  kebebasan untuk memilih aneka jenis dan  kualitas barang dan/ atau jasa sesuai  dengan  keinginan  dan  kemampuan  konsumen.  Dimana  pada  sisi  lain,  dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang  sebesar-besarnya  oleh  pelaku  usaha  melalui  berbagai  promosi,  cara  penjualan,  serta penerapan  perjanjian  baku  yang  merugikan  konsumen.  Hal  ini  pula  yang  terjadi  pada konsumen yang membeli produk kecantikan di Kota Padang secara elektronik, dimana pembeli tidak  bisa  melihat  secara  langsung  produk  yang  ditawarkan  serta  tidak  bisa  mencoba  atau memegang  isi  produk  kecantikan  tersebut  secara  langsung.  Hal  ini  tentunya  mengakibatkan konsumen  tidak  tertutup  kemungkinan  mengalami  kerugian  dengan  berbelanja  produk  secara elektronik, terutama produk kecantikan di Kota Padang. Sehingga dari hal ini dipandang perlu memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  berbelanja  produk  kecantikan  di Kota Padang secara elektronik atau e-commerce .

## B.Metedologi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis  dengan  metode  penelitian  yang digunakan  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu  pengolahan  data  yang  didasarkan  pada hasil  studi  lapangan  yang  kemudian  dipadukan  dengan  data  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan,  sehingga  diperoleh  data  yang  akurat.  Sedangkan  terhadap  permasalahannya dilakukan  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Pendekatan  yuridis  sosiologis,  yaitu  di  dalam
menghadapi  permasalahan  yang  dibahas  berdasarkan  peraturan-peraturan  yang  berlaku kemudian  dihubungkan  dengan  kenyataan-kenyataan  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Dalam menunjang  dan  melengkapi  data  sekunder,  maka  dilakukan  penelitian  lapangan  guna memperoleh  data  primer.  Penelitian  ini  dibatasi  pada  objek  konsumen  produk  kecantikan dalam perdagangan secara elektronik di Kota Padang.

## C.Pembahasan dan Analisa

## 1.  Urgensi  Perlindungan  Hukum  Konsumen  dalam  Perdagangan  Produk  Kecantikan Secara Elektronik di Kota Padang
Terdapatnya  aktifitas  perdagangan  yang  berpotensi  merugikan  konsumen  maka konsumen  maka  konsumen  dipandang  perlu  dan  penting  untuk  mendapatkan  perlindungan, dalam  hal  ini  yakni  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen.  Adapun  konsumen  yang dimaksud  adalah  konsumen  yang  membeli  barang  dengan  metode  transaksi  secara  elektronik yakni  konsumen  produk  kecantikan  di  Kota  Padang.  Sementara  itu,  pengertian  perlindungan konsumen  yakni  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberikan perlindungan  kepada  konsumen,  hal  ini  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1  Ayat  (1) Undang-undang  Perlindungan  Konsumen.  Konsumen  yang  dimaksud  adalah  konsumen  yang melakukan  transaksi  dagang  secara  elektronik.  Pasal  3  UU  ITE  menyebutkan  bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  transaksi  elektronik  dilaksanakan  berdasarkan  asas kepastian  hukum,  manfaat,  kehati-hatian,  itikad  baik,  dan  kebebasan  memilih  teknologi  atau netral  teknologi.  Berbelanja  menggunakan  perangkat  teknologi  yang  terhubung  dengan internet  merupakan  istilah  yang  umum  digunakan  yakni Electronic  Commerce atau  disingkat e-commerce . E-commerce adalah  kegiatan-kegiatan  bisnis  yang  menyangkut  konsumen ( consumers ),  manufaktur  ( manufactures ), services  providers ,  dan  pedagang  perantara ( intermediaries ) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer ( computer networks ), yaitu Internet . Berkaitan  dengan  aktifitas e-commerce merupakan  kegiatan  bisnis.  Dalam  kegiatan bisnis  terdapat  hubungan  yang  saling  membutuhkan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen (pemakai barang dan atau jasa).
Kepentingan  pelaku  usaha  adalah  memperoleh  laba  dari  transaksi  dengan  konsumen, sedangkan  kepentingan  konsumen  adalah  memperoleh  kepuasan  melalui  pemenuhan kebutuhannya terhadap produk barang dan atau jasa.  Pelaku usaha dalam pengertian penelitian ini  adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi,  sebagaimana yang  terdapat  pada  Pasal  1  ayat  (3)  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Jo  Pasal  1  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Pengertian  konsumen  dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disingkat  UUPK)  yaitu:  “Setiap orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Adapun pengertian konsumen dalam UUPK adalah konsumen  akhir. Sebagaimana yang telah disebutkan, konsumen dalam penelitian ini adalah konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik  atau e-commerce .  Konsumen e-commerce merupakan  konsumen  yang  perlu mendapatkan  perhatian.  Karena  di  era  modern  dan  digital  saat  ini,  aktifitas  perdagangan e- commerce telah menjadi pilihan banyak orang.  Sebagaimana  yang disebutkan oleh Sekretaris Kementrian  Koordinator  (Kemenko)  Bidang  Perekonomian,  Susiwijono  Moegiarso menyebutkan nilaitransaksi e-commerce di Indonesia baik domestik dan global selama kuartal I 2022 telah mencapai Rp 108, 54 triliun atau tumbuh 23 persen dibanding periode sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya konsumen yang berbelanja dengan memanfaatkan bisnis e-commerce .
Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  penelitian  terhadap  konsumen e-commerce dalam perdagangan produk kecantikan di Kota Padang yang menyebutkan bahwa berbelanja dengan
menggunakan  media  elektronik  memberikan  banyak  kemudahan  seperti  pelayanan  yang ramah, efisiensi waktu dan harga yang terjangkau. Selain dampak positif terdapat pula dampak negatif  saat  berbelanja  menggunakan  aktifitas e-commerce yang  dialami  oleh  konsumen produk kecantikan di Kota Padang yakni barang atau produk yang dipasarkan pada toko online berbeda  dengan  yang  datang  kepada  konsumen.  Hal  ini  dikarenakan  kesengajaan  ataupun kekhilapan  oleh  pihak  pelaku  usaha.  Disamping  itu,  rentang  waktu  pengiriman  yang  cukup lama  tidak  jarang  pula  dikeluhkan  oleh  konsumen.  Selain  itu,  berkaitan  dengan  keamanan produk  juga  menjadi  catatan  lain,  karena  masih  terdapat  produk  kecantian  yang  dibeli konsumen yang sudah lewat waktu atau kadaluarsa namun tetap dikirimkan kepada konsumen. Jika  mencermati  kondisi  yang  terjadi  tersebut  tentu  saja  dapat  mengakibatkan  kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi obyek aktivitas bisnis dari pelaku usaha dan menjadi pihak yang dirugikan
Menjamin  Perlindungan  Konsumen,  UUPK  telah  mengatur  beberapa  hal  yang  dilarang bagi  pelaku  usaha  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Bab  IV  “Perbuatan  yang  Dilarang‟  bagi pelaku  usaha.  Dalam  hal  ini  UUPK  dapat  memaksa  pelaku  usaha  untuk  mentaati  isi UUPK.Dan hal ini ditegaskan pula dalam UUPK seperti pada Bab VI “Tanggungjawab Pelaku Usaha‟.  Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  diberikan  dalam  UUPK  dikarenakan seringnya  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak  konsumen.  Berdasarkan  hasil  penelitian, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak konsumen e-commerce dalam perdagangan  produk  kecantikan  di  Kota  Padang,  yaitu:  a)  Barang  yang  dipasarkan  dan  yang dikirim tidak sama atau tidak sesuai; b) Masa pengiriman yang lama; c) Barang yang dikirim terdapat barang yang sudah lewat waktu atau kadaluarsa; d) Barang tidak dikirmkan; e) Tidak bisa mencoba secara langsung produk kecantikan yang dipromosikam; f) Kualitas barang yang dijual atau diiklankan berbeda dengan produk yang datang;  g)  Tekstur dan  kecerahan produk (seperti  bedak  atau  alas  bedak)  yang  dipesan  tidak  sesuai  antara  yang  dipesan  dengan  yang ditampilkan pada iklan; dan h) Barang tidak bisa dikembalikan;
Sejumlah  masalah  yang  dialami  oleh  konsumen  sebagaimana  tersebut  di  atas  maka perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  menjadi  sangat  urgen  atau  penting,  karena  data tersebut menunjukkan bahwa konsumen merupakan pihak yang lemah dan masih sering berada pada  kondisi  yang  dirugikan.  Berkaitan  dengan  perlindungan  terhadap  konsumen  diberikan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diantaranya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen. Beberapa hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK. Adapun bunyi Pasal 4 UUPK sebagai berikut:  a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa;  b)  Hak  untuk  memilih  serta mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan; c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur; d) Hak untuk didengar pendapat dan  keluhannya;  e)  Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara  patut;  f)  Hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan  konsumen;  g)  Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta tidak  diskriminatif;  dan  h)  Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau tidak sebagaimana mestinya.
Selain  memiliki  hak,  konsumen  juga  memiliki  beberapa  kewajiban  yang  diatur  dalam Pasal  5  UUPK.  Kewajiban  tersebut  adalah:  a)  Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa,  demi  keamanan  dan keselamatan; b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;  c) Membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  disepakati;  dan  d)  Mengikuti  upaya  penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Agar  konsumen  terhindar  dari  kerugian-kerugian  yang  dialami  kemudian  hari,  UUPK dalam hal ini telah mengatur Hak dan  kewajiban konsumen. Oleh karena  itu konsumen perlu mengetahui  dan  memahami  hal-hal  yang  dapat  merugikan  konsumen.  Upaya  lain  untuk mencegah terjadinya kerugian pada konsumen maka posisi antara konsumen dan pelaku usaha harus seimbang. Hal  ini seperti yang dikatakan oleh  Ahmadi Miru  yang menyebutkan bahwa keseimbangan  antara  konsumen  produsen  dapat  dicapai  dengan  meningkatkan  perlindungan
terhadap  konsumen  karena  posisi  produsen  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  konsumen. Sedangkan  perlindungan  terhadap  konsumen e-commerce selain  diatur  dalam  UUPK  juga diatur  dalam  UU  lain.  UU  yang  dimaksud  adalah  UU  ITE.  Dalam  UU  ITE  yang  berkaitan dengan transaksi elektronik bisa dilihat pada Pasal 17, 18 dan 19. Adapun bunyi Pasal 17, 18 dan 19 UU ITE sebagai berikut:
Pasal  17 (1)  Penyelenggaraan  Transaksi  Elektronik  dapat  dilakukan  dalam  lingkup publik  ataupun  privat.  (2)  Para  pihak  yang  melakukan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  selama  transaksi  berlangsung.  (3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penyelenggaraan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah . Pasal  18. (1)  Transaksi  Elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam  Kontrak  Elektronik mengikat para pihak. (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan  hukum  dalam  Transaksi  Elektronik  internasional,  hukum  yang  berlaku  didasarkan pada  asas  Hukum  Perdata  Internasional.  (4)  Para  pihak  memiliki  kewenangan  untuk menetapkan  forum  pengadilan,  arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4),  penetapan  kewenangan  pengadilan,  arbitrase,  atau  lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional . Pasal  19.  Para  pihak  yang  melakukan  Transaksi  Elektronik  harus  menggunakan  Sistem Elektronik  yang  disepakati.  Undang-undang  lainnya  yang  mengatur  tentang  perlindungan hukum  terhadap  konsumen e-commerce adalah  Undang-undang  Republik  Indonesia  No  7 Tahun  2014  tentang  Perdagangan  (selanjutnya  disingkat  UU  Perdagangan).  Undang-Undang Perdagangan  mengatur  perdagangan  sistem  elektronik  dengan  ketentuan  bahwa  setiap  orang atau  badan  usaha  yang  memperdagangkan  barang  atau  jasa  wajib  menyediakan  data  dan informasi  secara  lengkap  dan  benar.  Pada  Undang-Undang  Perdagangan, e-commerce diatur dalam Bab VIII Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 65 dan 66. Adapun bunyi Pasal 65 dan 66 UU Perdagangan adalah sebagai berikut: Pasal 65
1)Setiap  Pelaku  Usaha  yang  memperdagangkan  Barang  dan/atau  Jasa  dengan menggunakan  sistem  elektronik  wajib  menyediakan  data  dan/atau  informasi  secara lengkap dan benar;
2)Setiap  Pelaku  Usaha  dilarang  memperdagangkan  Barang  dan/atau  Jasa  dengan menggunakan  sistem  elektronik  yang  tidak  sesuai  dengan  data  dan/atau  informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3)Penggunaan  sistem  elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4)Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi; b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
e. cara penyerahan Barang.
5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang  atau  badan  usaha  yang  mengalami  sengketa  dapat  menyelesaikan  sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
6 )Setiap  Pelaku  Usaha  yang  memperdagangkan  Barang  dan/atau  Jasa  dengan menggunakan  sistem  elektronik  yang  tidak  menyediakan  data  dan/atau  informasi secara  lengkap  dan  benar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenai  sanksi administratif berupa pencabutan izin.
Pasal  66.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  transaksi  Perdagangan  melalui  Sistem Elektronik  diatur  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah.    Sedangkan  pada  Pasal  65
dan  66  UU  Perdagangan  tersebut  di  atas  telah  mengatur  dengan  tegas  hal-hal  yang  dilarang oleh pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi  konsumen. Hal yang sama sebagaimana yang juga diberikan oleh UUPK dan UU ITE untuk memberikan perlindungan  hukum  bagi  konsumen.  Hal  ini  agar  konsumen  memiliki  rasa  aman  dalam bertransaksi dan konsumen terhindar dari berbagai hal yang merugikan.

## 2.  Penyelesaian  Hukum  Jika  Terjadi  Permasalahan  Hukum  Oleh  Para  Pihak  dalam Perdagangan Produk Kecantikan Secara Elektronik Di Kota Padang.
Berkaitan  dengan  kerugian  yang  dialami  konsumen  saat  bertransaksi  secara  elektronik dalam  membeli  produk  kecantikan  di  Kota  Padang,  terdapat  sejumlah  kerugian  yang  dialami oleh  konsumen  di  Kota  Padang.  Oleh  karena  itu  perlu  upaya  hukum  dalam  hal  penyelesaian sengketa  konsumen  terutama  konsumen  produk  kecantikan  di  Kota  Padang  yang  berbelanja menggunakan bisnis e-commerce. Penyelesaian sengketa konsumen sebagai salah satu bentuk mekanisme  perlindungan  konsumen,  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang  bersengketa.  Penyelesaian  sengketa konsumen  sebagaimana  dimaksud  di  atas  tidak  menutup  kemungkinan  penyelesaian  damai oleh para pihak yang bersengketa.  UUPK membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2  (dua)  bagian  yakni:  1)  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan:  a)  Penyelesaian  sengketa secara  damai,  oleh  para  pihak  sendiri,  konsumen,  dan  pelaku  usaha/produsen;  dan  b) Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan menggunakan mekanisme alternative  dispute  resolution ,  yaitu  konsiliasi,  mediasi,  dan  arbitrase;  dan  2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
Berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen dalam UUPK diatur dalam sejumlah pasal UUPK seperti Pasal 45 UUPK. Adapun bunyi Pasal 45 UUPK sebagai berikut:
a.Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
b.Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
c.Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
d.Apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  gugatan melalui  pengadilan  hanya  dapat  ditempuh  apabila  upaya  tersebut  dinyatakan  tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Berdasarkan  Pasal  45  UUPK  tersebut,  terdapat  beberapa  mekanisme  penyelesaian sengketa  yang  dapat  ditempuh  Konsumen  yakni  melalui  pengadilan  dan  di  luar  pengadilan. Sedangkan Pasal 48 UUPK menyebutkan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Sementara itu, pasal lainnya dalam UUPK yang mengatur mengenai sengketa konsumen adalah Pasal 46 UUPK. Pasal 46 UUPK:
1)Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:  a) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;  b) Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; c) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi  syarat,  yaitu  berbentuk  badan  hukum  atau  yayasan,  yang  dalam  anggaran dasarnya  menyebutkan  dengan  tegas  bahwa  tujuan  didirikannya  organisasi  tersebut adalah  untuk  kepentingan  perlindungan  konsumen  dan  telah  melaksanakan  kegiatan sesuai  dengan  anggaran  dasarnya;  dan  d)  Pemerintah  dan/atau  instansi  terkait  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau  dimanfaatkan  mengakibatkan  kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2)Gugatan  yang  diajukan  oleh  sekelompok  konsumen,  lembaga  perlindungan  konsumen swadaya  masyarakat  atau  pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
3)Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kerugian  materi  yang  besar  dan/atau  korban  yang  tidak sedikit  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.

## 3. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan,  selain  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan, UUPK  juga  mengenal  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dibutuhkan  karena  beberapa  hal  seperti  proses penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan waktu yang panjang dan memakan biaya yang banyak. Di lain sisi dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis  antara penjual dan pembeli sehingga dibutuhkan solusi dalam menyelesaiakan masalah di luar pengadilan.
Penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  diselenggarakan  untuk  mencapai kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  kerugian,  dan  atau  mengenai  tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) UUPK, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen  harus  memberi  tanggapan  dan/atau  penyelesaian  dalam  jangka  waktu  7  hari  setelah transaksi  berlangsung.  Sedangkan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi atau penilaian ahli.
Adapun kerugian konsumen yang dapat dituntut sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPK terdiri  atas  kerugian  karena  kerusakan,  pencemaran  dan  kerugian  lain  akibat  dari mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa.  Bentuk  penggantian  kerugiannya  dapat  berupa;  1) Pengembalian  uang  seharga  pembelian  barang  dan/atau  jasa;  2)  Penggantian  barang  dan/atau jasa  sejenis  atau  setara  nilainya;  atau  3)  Perawatan  kesehatan;  atau  4)  Pemberian  santunan yang sesuai.
Mengenai  tuntutan  penggantian  kerugian  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  Menurut  Pasal  1  butir  11  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  yang  dimaksud  dengan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  adalah  badan  yang  bertugas  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  Pelaku Usaha  dan  Konsumen.  Terbentuknya  lembaga  BPSK  memberikan  dampak  kepada penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Akan tetapi  dari  data  yang  penulis  peroleh,  kendatipun  konsumen  telah  mengalami  kerugian  dalam bertransaksi  secara  elektroni  di  Kota  Padang,  namun  konsumen  yang  mengalami  kerugian tersebut  tidak  membawanya  ke  lembaga  BPSK  untuk  menuntut  kerugian  yang  telah  dialami dalam bertransaksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti: konsumen enggan berurusan dengan  pengadilan,  disamping  itu  membawa  perkara  ke  pengadilan  dipandang  memakan waktu  yang  lama,  disamping  itu  juga  dikarenakan  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen nominalnya  yang  terbilang  sedikit.  Sehingga  konsumen  yang  merasa  dirugikan  saat bertransaksi  secara  elektronik  dalam  perdagangan  produk  kecantikan  di  Kota  Padang  pada umumnya hanya membiarkan saja atau hanya menyampaikan keluhannya kepada pelaku usaha menggunakan  aplikasi  yang  tersedia  di  internet.  Dari  hal  ini  maka  diperlukan  pemahaman terhadap  konsumen  untuk  tidak  membiarkan  haknya  dilanggar  oleh  pelaku  usaha  pada  saat bertransaksi  menggunakan  aktifitas e-commerce. Hal  ini  bertujuan  agar  konsumen mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  adil  dan  menjadi  konsumen  yang  cerdas  dalam betransaksi.

## D.Penutup
Perkembangan  teknologi  yang  terjadi  hari  ini  memberi  dampak  salah  satunya  pada aktifitas  perdagangan  diantaranya  adalah  banyaknya  konsumen  yang  berbelanja  dengan memanfaatkan  bisnis e-commerce .  Hal  ini  sebagaimana  hasil  penelitian  yang  dilakukan peneliti  terhadap  konsumen e-commerce dalam  perdagangan  produk  kecantikan  di  Kota Padang  yang  menyebutkan  banyaknya  konsumen  berbelanja  menggunakan  perangkat
teknologi  yang  terhubung  dengan  internet.  Hal  ini  dikarenakan  berbelanja  dengan menggunakan  media  elektronik  memberikan  banyak  kemudahan  seperti  pelayanan  yang ramah, efisiensi  waktu dan harga yang terjangkau. Akan tetapi selain dampak positif terdapat pula  dampak  negatif  saat  berbelanja  menggunakan  aktifitas e-commerce yang  dialami  oleh konsumen produk kecantikan di Kota Padang yakni barang atau produk yang dipasarkan pada toko online berbeda  dengan  yang  datang  kepada  konsumen  hal  ini  dikarenakan  kesengajaan ataupun  kekhilapan  oleh  pihak  pelaku  usaha.  Disamping  itu,  rentang  waktu  pengiriman  yang cukup  lama  tidak  jarang  pula  dikeluhkan  oleh  konsumen.  Selain  itu,  berkaitan  dengan keamanan  produk  juga  menjadi  catatan  lain,  karena  masih  terdapat  produk  kecantian  yang dibeli  konsumen  yang  sudah  lewat  waktu  atau  kadaluarsa  namun  tetap  dikirimkan  kepada konsumen.    Jika  mencermati  kondisi  yang  terjadi  tersebut  tentu  saja  dapat  mengakibatkan kedudukan  pelaku  usaha  dan  konsumen  menjadi  tidak  seimbang.  Konsumen  dapat  menjadi obyek  aktivitas  bisnis  dari  pelaku  usaha  dan  menjadi  pihak  yang  dirugikan.  Oleh  karena  itu, perlindungan  hukum  terhadap  konsumen e-commerce dalam  transaksi  dagang  produk kecantikan  di  Kota  Padang  menjadi  sesuatu  yang  urgen  atau  penting,  karena  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  berarti  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap masyarakat.

## Daftar Pustaka
Ahmadi  Miru,  dan  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2010.
Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi , Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
Sukarmi, Cyber  Law  Kontrak  Elektronik  Dalam  Bayang-Bayang  Pelaku  Usaha, Bandung: Pustaka Sutra, 2008,.
Dana  Iswara,  V.,  &  Hadiyati,  N.  (2021).  Analisis  Pentingnya  Implementasi  Penyelesaian Sengketa Online di Indonesia, Legalitas: Jurnal Hukum , 13(1), 15-25. Lumentut,  D.  F.  P.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi E- Commerce , Jurnal Lex Privatum , X (3), 217-226. Rubiana  Suherman,  D.  (2019)    Arbitrase online dalam  Penyelesaian  Sengketa  Business Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konsumen, Jurnal Aktualita , 2 (2), 584-597.
Stevani  (2021).  Kepastian  Hukum  Penyelesaian  Sengketa E-Commerce Di  Indonesia  Secara Online, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2 (7), 1235-1247.
Sommaliagustina,  D.  (2018).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  E-Commerce  di Indonesia. Journal Equitable ISSN, 2541, 7037.
Sommaliagustina,  D.,  Citra,  H.,  Wahyuni,  S.  (2022).  Perlindungan  Konsumen E-Commerce Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya , 01 (01), 149-165.
Sommaliagustina,  D.,  &  Fatma,  Y.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen E- Commerce dan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen E-Commerce dalam  Perdagangan Produk Wanita Di Kota Pekanbaru . Jurnal Cahaya Keadilan , 7 (2), 321-341. Rahmidani,  R.  (2015).  Penggunaan  e-commerce  dalam  bisnis  sebagai  sumber  keunggulan bersaing perusahaan. Pengguna. E-Commerce dalam bisnis sebagai sumber keunggulan bersaing Perusah., no. c , 345-352.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE)
Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata