mencapai  target  yang  telah  ditetapkan maka  akan menghambat proses pembanggunan.
Pendapatan  asli  daerah    terdiri  dari  pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,dan lain-lain.
Pajak  daerah  merupakan  pajak  yang  dipungut oleh  daerah  seperti  provinsi,  kabupaten  maupun kotamadya  berdasarkan  peraturan  daerah  masing- masing  dan  hasilnya  digunakan  untuk  pembiayaan rumah  tangga  daerah  masing-masing.  Pajak  daerah adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang pribadi  atau  badan  kepada  Daerah  tanpa  imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah  daerah  dan  pembangunan  daerah  (Pasal 1  ayat  10 UU  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
Jenis-jenis  pajak  daerah  terdiri  dari  pajak kendaraan  bermotor,  bea  balik  nama  kendaraan bermotor,  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel,  pajak restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak penerangan  jalan,  pajak  mineral  bukan  logam  dan batuan,  pajak  parker,  pajak  air  tanah  dan  pajak sarang burung walet.
Salah satu jenis pajak yang menarik dari semua pajak  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Kota  kupang, yaitu pajak reklame. Besaran pajak reklame 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 1. Data Realisasi pajak reklame Kota
Kupang Tahun 2013-2018 Tahun Pajak Reklame (Rp) 2013 1.287.491.000 2014 2.083.616.000 2015 2.644.429.000 2016 2.236.447.000 2017 2.440.949.000 2018 2.337.227.000 Sumber : BPS (2020)
Data  diatas  menjelaskan  bahwa  realisasi pajak  reklame  cenderung  berfluktuatif.  Hal  ini disebabkan  karena  minimnya  kesadaran  masyarakat untuk  membayar  pajak  reklame.  Pajak  reklame merupakan  salah  satu  jenis  pajak  daerah  yang dipungut oleh Kabupaten/Kota atas penyelenggaraan reklame. Kota Kupang merupakan salah satu daerah yang  memiliki banyak  masyarakat  yang  melakukan kegiatan  bisnis secara  produktif.  Banyaknya kegiatan  bisnis  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di Kota  Kupang  membuat  daerah  ini  ramai  akan banyaknya  penggunaan  reklame.  Reklame  dipasang di  lokasi  yang  strategis  untuk  memperkenalkan, menganjurkan    dan  atau  memujikan  suatu  barang, jasa  atau  orang  yang  ditempatkan  atau  yang  dapat dilihat,  dibaca  dan  atau  didengar  oleh  masyarakat umum  kecuali  pemerintah.  Banyaknya  penggunaan reklame  yang  terpasang  membuat  pajak  reklame memiliki  potensi  dalam  menyumbang  peningkatan pendapatan asli daerah  Kota Kupang.
Selain  pajak  daerah,  salah  satu  sumber pendapatan asli daerah  berasal dari jumlah industry. Menurut  Sandi  (2010)  industri  adalah  usaha  untuk memproduksi  barang  jadi  dengan  bahan  baku  atau bahan  mentah  melalui  proses  produksi  penggarapan dalam  jumlah  besar  sehingga  barang  tersebut  dapat diperoleh  dengan  harga  serendah  mungkin  tetapi dengan  mutu  setinggi-tingginya. Menurut  Sutrisno (2002)  jumlah  industri  berpengaruh  terhadap penerimaan  Pajak  Reklame. Jumlah  unit  usaha berkaitan  erat  dengan pajak  reklame  yang  dibuat industri karena  dengan semakin  banyak  jumlah industri, maka akan semakin banyak papan reklame. Dalam  kaitannya  dengan jumlah industri, semakin meningkat jumlah industri maka akan meningkatkan PAD.
Penilaian  tersebut  sesuai  dengan  penilaian yang  dilakukan  oleh  devas,  dkk  (1989),  bahwa sebagian  besar  pemerintah  daerah  tingkat  II (sekarang Kabupaten/kota) menarik pajak atas benda papan  reklame  di  daerah.  Pajak  ini  cocok  untuk sumber  penerimaan  daerah,  karena  tempat  objek pajak  dapat  mudah  diketahui.  Jumlah  industri  yang menggunakan jasa pemasangan reklame juga sangat berpengaruh  dengan  pendapatan  PDRB,  hal  ini disebabkan  apabila  suatu  industri  yang  ingin memasarkan  produknya  dapat  menggunakan  suatu memasang  reklame  agar  dapat  diketahui  oleh masyarakat,  hal  tersebut  dapat  menambah  jumlah penerimaan  pajak  itu  sendiri.  Bertambahnya  jumlah industri yang memasangkan reklame mengakibatkan objek  pajak  bertambah  luas,  sehingga  penerimaan daerah pun meningkat. Berdasarkan uraian diatas maka  penulis  akan  melakukan  penelitian  tentang “Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Reklame  Dan  Jumlah Industri  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah    Kota Kupang”.
Permasalahan  dari  penelitian  ini  yakni bagaimana  pengaruh  pajak  reklame  dan  jumlah industri  terhadap  pendapatan  asli  daerah    di  Kota Kupang ?
Tujuan  dari  penelitian  ini  yakni    untuk mengetahui  pengaruh  pajak  reklame  dan  jumlah industri  terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  Kota Kupang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pajak Reklame
Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah  yang  dipungut  oleh  Kabupaten/Kota.  Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah  benda  alat,  perbuatan,  atau  media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,  atau  untuk  menarik  perhatian umum  terhadap  barang,  jasa,  orang,  atau  badan, yang  dapat  dilihat,  dibaca,  didengar, dirasakan,  dan atau  dinikmati  oleh  umum  (UU  No.28  Tahun  2009 Pasal 1 angka 26 dan 27).  Pengenaan pajak reklame
tidak  mutlak  ada  pada  seluruh  daerah  kabupaten  / kota yang ada di Indonesia (Siahaan, 2010).
Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang dikategorikan menjadi reklame. Objek pajak reklame meliputi :
a) Reklame Papan/billboard
b) Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) c) Reklame Kain
d) Reklame Melekat/Stiker
e) Reklame Selebaran
f) Reklame  Berjalan  termasuk  Pendapatan Asli Daerah a kendaraan
g) Reklame Udara
h) Reklame Suara
i) Reklame Film/Slide
j) Reklame Peragaan
Beberapa  penyelenggaraan  reklame  yang dikecualikan  dalam  objek  pajak  reklame menurut UU No.28 Tahun 2009, yaitu: a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi,  radio,  warta  harian,  warta  mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
b. Label/merek  produk  yang  melekat  pada  barang yang  diperdagangkan,  yang  berfungsi  untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan
d. Tempat  usaha  atau  profesi  diselenggarakan sesuai  dengan  ketentuan  yang  mengatur  nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
e. Reklame  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah; dan f. Penyelenggaraan  reklame  yang  dipergunakan untuk  keperluan  amal,  sosial,  keagamaan  dan politik.
2.2 Jumlah Usaha Industri
Menurut  Sandi  (2010)  industri  adalah  usaha untuk  memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau  bahan  mentah melalui  proses  produksi penggarapan  dalam  jumlah  besar  sehingga  barang tersebut  dapat  diperoleh  dengan  harga  serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya
Industri  menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.5  Tahun  1984  tentang  perindustrian. Industri  adalah  kegiatan  ekonomi  yang  mengolah bahan  mentah,  bahan  baku,  barang  setengah  jadi, dan  atau  barang  jadi  menjadi  barang  dengan  nilai tinggi  untuk  pengunaannya,  termasuk  kegiatan rancang  bangun  dan  perekayasaan  industri.  Dalam sektor  industri  dibedakan  atas  tiga  jenis  industri yakni industri besar, industri sedang atau menengah, industri  kecil  dan  rumah  tangga.  Dilihat  dari  segi jumlah  tenaga  kerja  yang  dimiliki,  maka  yang dimaksud  dengan  industri  besar  adalah  yang memiliki  tenaga  kerja  lebih  dari 100  orang,  industri sedang  adalah  industri  yang  memiliki  tenaga  kerja
20  hingga  90  orang , industri  kecil  yang  memiliki jumlah  tenaganya  5  sampai  19  orang  dan  industri yang  memiliki  tenaga  kerja  kurang  dari  5  orang
disebut  industri  rumah  tangga  atau  kerajinan  rumah tangga.  Menurut  Sutrisno  (2002:47)  jumlah  industri berpengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak  Reklame. Penilaian  tersebut  sesuai  dengan  penilaian  yang dilakukan  oleh  devas,  dkk  (1989),  bahwa  sebagian besar  pemerintah daerah tingkat  II  (sekarang Kabupaten/kota)  menarik  pajak  atas  benda  papan reklame  di daerah.  Pajak  ini  cocok  untuk  sumber penerimaan daerah, karena tempat objek pajak dapat mudah diketahui. Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangan reklame juga sangat berpengaruh  dengan  pendapatan PDRB,  hal  ini disebabkan  apabila suatu industri  yang  ingin memasarkan  produknya  dapat menggunakan suatu memasang  reklame  agar  dapat  diketahui  oleh masyarakat,  hal  tersebut  dapat  menambah  jumlah penerimaan  pajak  untuk  sendiri.  Bertambahnya jumlah  industri yang memasangkan  reklame mengakibatkan objek pajak bertambah luas,
sehingga penerimaan daerah pun meningkat. 2.3 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan  yang  diperoleh  daerah  berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan” (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1).  pendapatan  asli  daerah  merupakan  pendapatan daerah  yang  berasal  dari  pemanfaatan  potensi  yang dimiliki daerah. “Dalam era otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan  secara  optimal  guna  meningkatkan pendapatan  daerah  tidak  terus  bergantung  pada pemerintah pusat dalam mendanai semua aktivitas di daerah ”  (Wahab,2009:31).  Pemerintah Daerah diharapkan  mampu  menjalankan  roda  pemerintahan secara  maksimal  untuk  melakukan  pembangunan daerah  dengan  cara  menggali  sumber-sumber keuangan yang memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah sebagai pendapatan asli daerah.
Pendapatan Asli Daerah menunjukan kemampuan  suatu  daerah  dalam  menghimpun sumber-sumber  dana  untuk  membiayai  pengeluaran rutin.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah  sebagai  pendapatan  rutin  dari  usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensipotensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat  mendukung  pembiayaan  penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah .
2.3 Hipotesis
Diduga  secara  simultan  pajak  reklame  dan jumlah industry berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

## 3. METODOLOGI
3.1. Definisi Operasional dan Indikator Variabel
a) Pendapatan  asli  daerah    adalah  besarnya pendapatan  daerah selama  5  tahun  terakhir (2016-2020).  Indikator  :  besarnya  pendapatan tahun 2016-2021.
b) Penerimaan  pajak  reklame  adalah  jumlah penerimaan  pajak  dari  pemasangan  reklame
oleh masyarakat selama 5 tahun terakhir (2016- 2020).  Indicator  :  besarnya  penerimaan  pajak reklame tahun 2016-2021.
c) Jumlah  industry  adalah  jumlah  industri (industri besar, industri sedang atau menengah, industri kecil dan rumah tangga) yang terdaftar di  Kota  Kupang. Indikator  :  jumlah industri yang terdaftar di kota kupang tahun 2016-2021 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  pada  kantor Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Kupang- Nusa Tenggara  Timur  mulai  dari  bulan  Juni – September 2022.
3.3. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data kualitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  :  Data primer  dan  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh melalui  dokumen-dokumen  yang  terdapat  pada Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Kupang  dan  BPS – NTT.  Teknik pengumpulan data    yang  dilakukan dengan cara : Wawancara dan Dokumentasi.
3.4 Teknik Analisa data Teknik analisis data menggunakan analisis regresi  berganda  (Sugiyono,  2010  ;  243)  dengan rumusan sebagai berikut :
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ei
Keterangan :
Y = variabel pendapatan asli daerah  kota kupang β0 = konstanta β1 = koefisien regresi variabel penerimaan pajak reklame β2
= koefisien regresi variabel jumlah industri
X1 = variabel penerimaan pajak X2 = variabel jumlah industri e
= faktor pengganggu/ error Uji Simultan (Uji F)
Menurut  Priyanto  (2009:61)  Uji  F  ini  untuk mengetahui  signifikan  pengaruh  variabel  bebas secara  bersama-sama  terhadap  variabel  terikat. Signifikan  berarti  hubungan  yang  terjadi  untuk populasi (dapat digeneralisasikan).
Persamaannya :
) /( ) 1 /( k n JKE k JKR Fhitung   
Keterangan :
JKR = jumlah kuadrat regresi JKE
= jumlah kuadrat error
n = banyak responde k = banyaknya variabel bebas
Taraf signifikansi α = 0,05 Kaidah pengambilan keputusan :
1) Jika  ρ  >  α  (0,005)  maka  H0  diterima  dan  Ha ditolak.
2) Jika  ρ  ≤  α  (0,005)  maka  Ha  diterima  dan  H0 ditolak.
Uji Parsial (Uji t)
Untuk  menguji  signifikan  pengaruh  masing- masing  pajak  reklame  (X1)  dan  kontribusinya  (X2) terhadap  variabel  pendapatan  asli  daerah    (Y).
Supranto (2006:61) menyatakan formulasi uji t yang digunakan sebagai berikut :
Sbi bi t hitung 
Keterangan : bi = koefisien regresi Sbi = simpangan baku Taraf signifikansi α = 0,05 Kaidah pengambilan keputusan :
1) Jika  ρ  >  α  (0,005)  maka  H0  diterima  dan  Ha ditolak.
2) Jika  ρ  ≤  α  (0,005)  maka  Ha  diterima  dan  H0 ditolak.
Koefisien Determinasi (R 2 ) Untuk mengetahui sumbangan/kontribusi secara  bersama-sama  semua  variabel  bebas  pajak reklame  (X1)  dan  kontribusinya  (X2)  terhadap variabel  pendapatan  asli  daerah    (Y)  dapat  dilihat pada  koefisien  determinasi  (R2).  Sugiyono  (2004) menyatakan  formulasi  untuk  menentukan  nilai koefisien determinasi (R2) digunakan rumus sebagai berikut :
% 100 2 X JKT JKR R  Keterangan :
R2 : Koefisien determinasi
JKR
: jumlah kuadrat regresi
JKT : Jumlah Kuadrat Total.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1  Pengaruh  Pajak  Reklame  Terhadap Pendapatan Asli Daerah  di Kota Kupang Pendapatan  asli  daerah  dipengaruhi  oleh  pajak reklame.  Hasil  analisis  Pengaruh  Pajak  Reklame Terhadap  pendapatan  asli  daerah    di  Kota  Kupang dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah a tabel berikut Model  regresi berdasarkan  hasil  analisis  dapat dilihat pada fungsi berikut :
Y= 9.826E10 + 32.409 X1
Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Model Pajak
Reklame di Kota Kupang, 2021. No. Variabel Coef. Std. Error t-Stat Sig. 1 C(bo) 9.826E10 6.136E 9 16.013 .00 1 2 Pajak Reklame (X1) 32.409 2.818 11.502 .00 1 3 4 5 6 7 R-squared Adjusted R-squared Std. Error of the Estimate F-statistic Prob (F-statistic) .989 .978 8.38579E9 132.291 .001a
Sumber : Analisis Data Primer, 2022. Tabel    diatas    menunjukkan  bahwa nilai  F hitung sebesar 132.291 lebih besar dari nilai F tabel Pendapatan Asli Daerah a tingkat kepercayaan 99 %. Hal  ini  berarti  bahwa    pendapatan  asli  daerah    oleh pajak reklame.
Besarnya  keragaman  variabel  pendapatan  asli daerah    yang  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  pajak reklame  dapat  dilihat  dari  besaran  nilai  koefisien
determinasi  (R2)  yakni  sebesar  0.989  ini  berarti bahwa  98,90  %  keragaman  variabel  penerimaan pendapatan  asli  daerah    dapat  menjelaskan  oleh keragaman variabel pajak reklame. sedangkan 1,1 % diterangkan oleh variabel lain diluar model.
Untuk  mengetahui  pengaruh  parsial  dari variabel  pajak  reklame  terhadap  pendapatan  asli daerah    menggunakan  uji  t.  hasil  analisis menunjukan  bahwa  nilai    uji  t  (α/2)  variabel  pajak reklame  mempengaruhi  pendapatan  asli  daerah pendapatan Asli Daerah a tingkat kepercayaan 99 %.
Hasil  Analisis  menunjukan  bahwa  nilai  b0 bernilai  positif  9.826E10  yang  berarti  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  a  saat  pajak  reklame  tidak diperhitungkan  atau  sama  dengan  nol  maka pendapatan  asli  daerah    sebesar  9.826e10.    Nilai koefisien regresi b1 sebesar positif  32.409 hal yang berarti  bahwa  pajak  reklame  meningkat  sebesar  1 satuan    maka  pendapatan  asli  daerah    akan meningkat sebesar 32.409  satuan.
4.2  Pengaruh  Jumlah Industri terhadap  Pendapatan Asli Daerah  di Kota Kupang
Pendapatan  asli  daerah  dipengaruhi  oleh jumlah  industri.  Hasil  analisis  Pengaruh  jumlah industri  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah    di  Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 3.
Model  regresi  berdasarkan  hasil  analisis dapat dilihat pada fungsi berikut :
Y= 9.711E11 + 6.822X1
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Kota Kupang, 2021. No . Variabel Coef. Std. Error t-Stat. Sig. 1 C(bo) 9.711E11 1.852E1 1 5.242 .014 2 Jumlah industry (X1) 6.822 1.951E9 3.496 .040 3 4 5 6 7 R-squared Adjusted R-squared Std. Error of the Estimate F-statistic Prob (F-statistic) .896a .803 2.49421E11 12.225 .040a
Sumber : Analisis Data Primer, 2022 Tabel    diatas  menunjukkan  bahwa  nilai  F hitung  sebesar  12.225  lebih  besar  dari  nilai  F  tabel pada  tingkat  kepercayaan  95  %.  Hal  ini  berarti bahwa    pendapatan  asli  daerah    dipengaruhi  oleh jumlah industri.
Besarnya  keragaman  variabel  pendapatan  asli daerah    yang  dapat  dijelaskan  oleh  variabel jumlah industri  dapat  dilihat  dari  besaran  nilai  koefisien determinasi  (r2)  yakni  sebesar  0.896  ini  berarti bahwa  89,60  %  keragaman  variabel  penerimaan pendapatan  asli  daerah    dapat  menjelaskan  oleh keragaman  variabel  pajak  reklame.  Sedangkan  10,4
% diterangkan oleh variabel lain diluar model.
Untuk  mengetahui  pengaruh  parsial  dari variabel  jumlah  industri  terhadap  pendapatan  asli daerah    menggunakan  uji  t.  Hasil  analisis
menunjukan bahwa nilai  uji t (α/2) variable jumlah industri  mempengaruhi  pendapatan  asli  daerah  pada tingkat kepercayaan 95 %.
Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  nilai  b0 bernilai  positif  9.711E-11  yang  berarti  bahwa  pada saat  jumlah  industri  tidak  diperhitungkan  atau  sama dengan  nol  maka  pendapatan  asli  daerah    sebesar 9.711e11.    Nilai  koefisien  regresi  b1  sebesar  positif 6.822  hal  yang  berarti  bahwa  jumlah  industri meningkat  sebesar  1  satuan    maka  pendapatan  asli daerah  akan meningkat sebesar 6.822 satuan.
4.3  Pengaruh  pajak  reklame  dan  jumlah  industri terhadap Pendapatan Asli Daerah  di Kota Kupang Pajak  reklame merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  yang  sangat  potensial  dalam usaha  peningkatan  Pendapatan  Asli  daerah.  Pajak reklame diharapkan mampu memberikan peran yang maksimal  untuk  pembangunan  perekonomian  dan mensukseskan kemajuan daerah. Pajak reklame juga diharapkan mampu memperkokoh pondasi pembangunan  nasional  nantinya  dalam  jangka panjang.
Pemerintah  dan  pelaku  usaha berkomitmen untuk  bersama-sama  mewujudkan  pembangunan industri  nasional  yang  berkelanjutan.  “Strategi pembangunan industri diwujudkan dengan sinergi antara pemerintah
dan
seluruh stakeholders termasuk  dunia  usaha dalam menjamin  keberlangsungan  industri di  masa  depan. upaya  bersama  ini  dilaksanakan  karena  sektor manufaktur  konsisten  memberikan kontribusi  besar bagi pertumbuhan ekonomi. Selain berperan penting menjadi penggerak ekonomi, industri juga membawa multiplier effect melalui peningkatan terhadap  nilai  tambah  bahan  baku  dalam negeri, penyerapan  tenaga  kerja  lokal,  dan  penerimaan devisa
Pendapatan  asli daerah  dipengaruhi  oleh  pajak reklame dan jumlah industri. Hasil analisis pengaruh pajak  reklame  dan  jumlah industri terhadap Pendapatan  Asli  Daerah    di  Kota  Kupang  dapat dilihat pada tabel dibawah Model regresi berdasarkan  hasil  analisis  dapat  dilihat  pada  fungsi berikut :
Y= 1.040E10+ 42.634X1 + 4.242X2
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Pengaruh pajak reklame dan jumlah industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang,
2021. No. Variabel Coef. Std. Error t-Stat. Sig. 1 C(bo) 1.040E10 1.644E10 6.326 .092 2 Pajak reklame (X1) 42.634 1.343 31.73 .001 3 Jumlah industry (X2) 4.242 2.281E7 35.95 .010 4 5 6 7 8 R-squared Adjusted R-squared Std. Error of the Estimate F-statistic Prob (F-statistic) .999a .998 2.50721E10 532.636 .002a
Sumber : Analisis Data Primer, 2022
Tabel    4    menunjukkan  bahwa  nilai  F  hitung sebesar    532.636  lebih  besar  dari  nilai  F  tabel  pada tingkat  kepercayaan  99  %.  Hal  ini  berarti  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah    secara  bersama-sama dipengaruhi oleh  pajak reklame dan jumlah industri.
Besarnya  keragaman  variabel  pendapatan  asli daerah    yang  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  pajak reklame  dan  jumlah  industri  dapat  dilihat  dari besaran  nilai  koefisien  determinasi  (R2)  yakni sebesar 0.999 ini berarti bahwa 99,90 % keragaman variabel  penerimaan  pendapatan  asli  daerah    dapat menjelaskan oleh keragaman variabel pajak reklame. Sedangkan  0,1  %  diterangkan  oleh  variabel  lain diluar model.
Untuk  mengetahui  pengaruh  parsial  dari variabel pajak reklame dan jumlah industri terhadap pendapatan  asli  daerah    menggunakan  uji  t.  Hasil analisis menunjukan bahwa nilai  uji t (α/2) variabel pajak  reklame  mempengaruhi  Pendapatan  Asli Daerah  pada  tingkat  kepercayaan  99  %.  Sedangkan variabel  jumlah  industri  mempengaruhi  Pendapatan Asli Daerah pada tingkat kepercayaan 95 %.
Hasil  Analisis  menunjukan  bahwa  nilai  b0 bernilai  positif  1.040E10  yang  berarti  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  a  saat  pajak  reklame  dan jumlah  industri  tidak  diperhitungkan  atau  sama dengan  nol  maka  pendapatan  asli  daerah    sebesar 1.040E10. Nilai koefisien regresi b1 sebesar positif
42.634,  hal  yang  berarti  bahwa  pajak  reklame meningkat  sebesar  1  satuan    maka  pendapatan  asli daerah    akan  meningkat  sebesar  42.634  satuan.  Hal ini  senada  dengan  penelitian  Hoirunnisyah  (2014), yang  menjelaskan  bahwa  hubungan  pajak  reklame mempengaruhi  pendapatan  asli  daerah    maka pengaruhnya  dinilai  positif.  maksudnya  semakin tinggi jumlah pajak reklame maka akan menyebabkan semakin tinggi pula jumlah pendapatan asli daerah.
Nilai  koefisien  regresi  b2  sebesar  positif 4.242,  hal  yang  berarti  bahwa  pajak  reklame meningkat  sebesar  1  satuan    maka  pendapatan  asli daerah    akan  meningkat  sebesar  4.242  satuan.  Hal ini  senada  dengan  penelitian  Lokang  dan  Yustina Lastri (2016),  menjelaskan  bahwa  hasil  estimasi  uji statistik  jika  diuji  secara  individual  jumlah perusahaan,  jumlah  penduduk,  dan  pengeluaran pemerintah  secara  individu  berpengaruh  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah,  jika  diuji  secara  bersama- sama  jumlah  perusahaan,  jumlah  penduduk  dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh  terhadap  pendapatan  asli  daerah,  dan dari  hasil  estimasi  model  yang  ditaksir  variabel pendapatan  asli  daerah  mampu  dijelaskan  oleh jumlah perusahaan, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah.
5. PENUTUP
5.1.   Kesimpulan
1. Pengaruh  parsial  dari  variabel  pajak  reklame terhadap  pendapatan  asli  daerah menggunakan uji t. Hasil analisis menunjukan bahwa nilai  uji t (α/2) variabel pajak  reklame  mempengaruhi Pendapatan
Asli Daerah pada tingkat kepercayaan 99 %.
2. Pengaruh  parsial  dari  variabel  jumlah industri terhadap  pendapatan  asli  daerah menggunakan uji t. Hasil analisis menunjukan bahwa nilai  uji t (α/2) variabel jumlah  industry  mempengaruhi Pendapatan
Asli Daerah pada tingkat kepercayaan 95 %.
3. Pendapatan asli daerah secara simultan dipengaruhi  oleh    pajak  reklame  dan  jumlah industry
5.2.   Saran Bagi  pemerintah  diharapkan  dapat  membuat regulasi  tentang  pemungutan  pajak  reklame  secara online,  pemerintah  juga  dapat  mendorong  industry kecil  dan  industry  rumah  tangga  untuk  melakukan promosi, dan diperlukan penelitian lanjutan tentang pajak reklame secara online misalnya seperti di iklan di media social (Facebook, whatsapp, dll).

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Tjahjono  dan  Muhammad  Fakhri  Husein. (2000). Perpajakan. Edisi  Revisi,  AMP YKPN, Yogyakarta
Arikunto,  Suharsimi.  (2002). Prosedur  penelitian suatu  pendekatan  praktek.  Jakarta  :  Rineka Cipta
Arge  M.  (2018). Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Reklame Di  Kota  Yogyakarta  Tahun  2001-2015 . Skripsi Fakultas Ekonomi Yogyakarta- Universitas Islam Indonesia.
Brotodihardjo, R, Santoso. (1991). “Pengantar Ilmu
Hukum Pajak”. Bandung: PT. Eresco
Devas, Nick. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta : UI. Press.
Hoirunnisyah.(2014). Pengaruh  Pajak  Reklame Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Palembang.  Politeknik  Negeri  Sriwijaya Palembang.
Indriyawan  dan  Wantara.(2015). Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak Reklame  Di  Kabupaten  Klaten  Tahun  2000- 2013.  Jurnal    Fakultas  Ekonomi  Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokang,  Yustina  Lastri (2016) Pengaruh  Jumlah
Perusahaan, Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Provinsi  Jawa Tengah Tahun 1985-2014. S1 thesis, UAJY
Mardiasmo. (2003). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI Marihot  P  Siahaan.  (2005). Pajak  dan  Retribusi Daerah. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Munawar  Ismail.  (2001). Pendapatan  Asli  Daerah Dalam  Otonomi  Daerah,  Jurnal  Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang. Munawir.  (2000). Perpajakan,  Edisi  keempat, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. Muqodim. (1999). Perpajakan Buku Satu. Yogyakarta : UII Press
Musgrave.  (1993). Keuangan  Negara  Dalam  Teori dan Praktek, edisi V. Jakarta : Erlangga. Prakosa,  Kesit  Bambang.  (2005). Pajak  dan Retribusi. Yogyakarta : UII Press. Rochmat  Soemitro.  (1990).  Asas  dan  Dasar Perpajakan I, Bandung: Penerbit PT. Eresco. Sandi,  I  Made.2010. Rebuplik  Indonesia  Geografi Regional. Jakarta: Puri Margasari. Santoso  Siggih.  (2000). SPPS  Statistik  Parametrik. Jakarta : PT Elex Media Computindo. Sudiyono.  (2004). Metode  Penelitian  Administrasi. Bandung : CV. Alfabeta Sugiyono.  (2004). Penelitian  Kuantitatif.  Jakarta  : Alfabeta. Sunarto.  (2005). Pajak  dan  Retribusi  Daerah. Yogyakarta:  Amus  Yogyakarta  dan  Citra Pustaka Suparmoko,  M.  (2002).  Ekonomi  Publik,  Untuk Keuangan  dan  Pembangunan  Daerah.  Andi.
Yogyakarta Sripradita,
dkk.(2014).Analisis
Efektivitas
Penerimaan  Pajak  Reklame  Dalam  Upaya Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi Pendapatan Asli Daerah a Dinas Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kediri).  Jurnal  Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Sutrisno,  P.H.  (2002). Dasar-Dasar  Kebijakan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal. Yogyakarta : BPFE. Thomas  Sumarsan.  (2010). Perpajakan  Indonesia: Pedoman
Perpajakan
yang Lengkap
Berdasarkan
Undang-undang Terbaru. Yogyakarta: Graha Ilmu Yusuf  Yuslaidar.  (2014). Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Reklame Di  Kota  Banda  Aceh.  Tesis – Universitas Banda Aceh Peraturan perundang-undangan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.5  Tahun 1984 tentang perindustrian