Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 1 Juni 2021 E-ISSN: 2580-5134 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## PERJANJIAN LISENSI SEBAGAI BENTUK PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

## Dani Amran Hakim
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Email: daniamranhakim@radenintan.ac.id

## Abstract
There are numerous sophisticated innovations emerge in this modern era. This leads to copyright works in the form of intellectual property rights (HKI). Intellectual property right protects the owner’s right of the property.
Other parties may use the property to gain benefit only if the owner granted the license.  Based on the analysis of the discussion, license is a transfer of intellectual  property  rights  as  stated  in  the  form  of  an  agreement.  The parties involved in the agreement are the licensor and the licensee. License is  a  form  of  right  to  take  one  or  a  series  of  actions,  granted  by  those  who have  rights  in  the  form  of  a  license  as  stipulated  in  the  agreement. According  to  Law  number  28  of  2014  concerning  copyright,  a  license  is  a permit  given  by  a  copyright  holder  to  other  parties  to  announce  and  /  or reproduce their work or related rights products with certain conditions.  In the form  of  a license transfer, the inventor  of  the property still has certain economic  rights  from  his/her  work  which  are  transferred  to  the  holder  of intellectual property rights.

## Keywords: Intellectual Property Right, License, Transfer

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  merupakan  salah satu negara berkembang yang sedang mengalami  persaingan  usaha  sangat  ketat dimulai  dari  usaha  kecil,  menengah  hingga atas. Persaingan tersebut terjadi pada beberapa  sektor  yakni  perdagangan,  industri teknologi dan lainnya. Persaingan perdagangan  merupakan  persaingan  yang memerlukan  adanya  peningkatan    inovasi- inovasi baru serta kualitas dalam mempertahankan usahanya baik barang maupun  jasa  guna  mengikuti  perkembangan
zaman  sekarang.  Usaha  daya  saing 1 yang dilakukan  para  pengusaha  tersebut  dikenal dengan sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Right yang selanjutnya akan disebut HKI.
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) adalah  hak  hukum  yang  bersifat  eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual  dan  kreativitas  yang  bersifat  khas
1 Agus  Salim  Ferdian,  "Implementasi  Hak Kekayaan  Intelektual  Pada  Bidang  Usaha  Mikro  Kecil Dan Menengah (Study Kasus Di Kota Metro)." Humani (Hukum dan Masyarakat
Madani) Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020, hal. 44-61

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
dan baru. 2 Aktivitas intelektual dan kreativitas manusia  tersebut  dapat  berupa  suatu  karya seni,  sastra,  serta  ilmu  pengetahuan  yang memiliki ciri khas masing-masing. Intelektual dapat  dikatakan  sebagai  faktor  pendorong pembangunan ekonomi dan penciptaan kreasi yang  dapat  digunakan  untuk  memperkaya kehidupan  suatu  bangsa  secara  maksimal  di seluruh  negara  terutama  negara  Indonesia yang  merupakan  negara  berkembang.  Hak Kekayaan  Inteletual  adalah  kekayaan  bagi pemiliknya karena dapat dialihkan pemanfaatan  dan  penggunaannya  oleh  pihak lain  sehingga  pihak  lain  tersebut  dapat memperoleh  kemanfaatan  atas  hak  tersebut, seperti pemberian lisensi dari pemiliknya. 3
Era  modern  sekarang  ini,  semakin bermunculan  inovasi-inovasi  canggih  dan terbaru  agar  tetap  bertahan  dalam  persaingan usaha  di  Indonesia,  seperti  produk  makanan seperti  sosis  berbagai  rasa,  es  krim  berbagai bentuk,  biskuit  berbagai  rasa,  hingga  produk teknologi  gadget  seperti  handphone,  tab,  jam tangan  dan  sebagainya.  Tuntutan  dalam persaingan memperbarui inovasi dalam segala sektor usaha tentunya akan dapat menimbulkan  dampak  positif  dan  negatif. Dampak  positifnya  akan  semakin  menambah kreativitas  para  pelaku  usaha  dan  banyak
2 Iswi  Hariyani, Prosedur  Mengurus  HAKI (Hak Atas Kekayaan Inteletual) Yang Benar (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 16
3 Abdulkadir  Muhammad, Kajian  Hukum Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual ,,  (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 2
pilihan produk bagi konsumen sehingga tidak akan  bosan.  Sedangkan  dampak  negatifnya adalah  muncul  tindak  kecurangan  dalam menciptakan  sesuatu  maupun  memperbarui suatu  inovasi  produk  salah  satunya  meniru produk dari pengusaha lain.
HKI  berbeda  dengan  Hak  Milik Kebendaan  karena  HKI  bersifat  tidak  nyata sehingga  tidak  mudah  hilang,  tidak  dapat disita,  dan  lebih  tahan  lama. 4 Sehingga  HKI dapat  disebut  sebagai  hak  yang  bersifat abstrak  dan  tidak  berwujud.  HKI  merupakan hak  privat  karena  seorang  pencipta/penemu boleh  mengajukan  ataupun  tidak  mengajukan permohonan pendaftaran karya inteletualnya. 5
Berbeda  dengan  pemberian  hak  eksklusif kepada  para  pelaku  HKI  (pencipta,  penemu, pendesain  dan  sebagainya)  dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya,  sehingga  orang  lain  terdorong untuk  ikut  serta  dalam  mengembangkan inovasinya  yang akan berdampak positif bagi perkembangan  persaingan  usaha  sehat  di Indonesia.
HKI secara umum digolongkan menjadi  dua  kategori  utama,  yaitu  hak  cipta dan  hak  kekayaan  industri 6 .  Ruang  lingkup hak  cipta  adalah  karya  cipta  dalam  bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan ruang lingkup  hak  kekayaan  industri  adalah  dalam
4 Iswi Hariyani, Op., Cit.
5 Ibid.
6 Ibid , hal. 17
bidang  teknologi.  Objek  HKI  adalah  karya- karya  yang  timbul  atau  lahir  karena kemampuan  intelektual  manusia.  HKI  juga merupakan  Hak  Kekayaan  Industri  yang meliputi atas: 7 a) Paten dan Paten Sederhana; b)  Merek//Merek  Dagang  ( Trade  Mark )  dan Indikasi  Geografis;  c)  Desain  Industri ( Industrial  Design ):  d)  Desain  Tata  Letak
Sirkuit Terpadu (DTLST); e) Rahasia Dagang ( Trade  Secret );  f)  Perlindungan  Varietas Tanaman (PVT).
Negara akan melindungi suatu ciptaan yang  telah  diciptakan  ke  dunia  nyata  secara otomatis  meskipun  sang  pencipta  belum mendaftarkan  bahkan  mempublikasikan  hak ciptaanya  kepada  Ditjen  HKI.  Pendaftaran Hak Cipta tidak diwajibkan, kecuali dipergunakan  sebagai  tindakan  pemberian lisensi  dan  Pengalihan  Hak  Cipta,  karena suatu  ciptaan  jika  tidak  didaftarkan  kepada Ditjen HKI akan tidak memiliki dasar hukum yang melindunginya saat melakukan Perjanjian Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta. 8
Perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum terhadap HKI adalah Hak Kekayaan Intelektualnya,  bukan  wujud  nyata  bentuk dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  tersebut.  Hal tersebut dikarenakan
Hak
Kekayaan
Intelektual  adalah  hak  eksklusif  ( exclusive right )  yang  hanya  ada  dan  melekat  pada pemilik  atau  pemegang  hak  sehingga  apabila ada  pihak  lain  yang  ingin  memanfaatkan  hak
7 Ibid , hal. 18 8 Ibid.
tersebut untuk menciptakan atau
memproduksi benda material bentuk jelmaannya  wajib  memperoleh  lisensi  (izin) dari  pemilik  atau  pemegang  hak. 9 Sehingga benda  material  tersebut  hanya  berfungsi sebagai  bukti  fisik  jika  suatu  saat  ada  pihak yang melanggar HKI.

## B. Pembahasan
Hak  kekayaan  intelektual  dapat  di eksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan  kepemilikan  atas  HKI,  seperti misalnya dengan cara penyerahan (assignment) hak  tersebut.  Pemegang  hak juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan  karya  hak  cipta  tadi.  Bila pemegang hak menyerahkan hak ciptanya, ini berarti  terjadi  pengalihan  keseluruh  hak-hak ekomomi  yang dapat di  eksploitasi dari suatu ciptaan  yang  dialihkan  kepada  penerima  hak atau pemegang hak dalam jangka waktu yang telah  di  setujui  bersama. 10 Lain  halnya  jika pengalihak  hak  dilakukan  dengan  lisensi. Dengan  pengalihan  secara  lisensi,  pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan  yang  dialihkan  kepada  pemehang HKI. 11
9 Abdulkadir Muhammad, Op.,Cit , h. 3
10 Tri  Aktariyani,  "Implementasi  Pembayaran Royalti  dalam  Perjanjian  Lisensi  pada  Penerbitan Buku." Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016
11 Tim  Lindsey, Hak  Kekayaan  Intelektual: Suatu  Pengantar,  cetakan  kelima .  (Bandung:  Alumni, 2006), hal. 115

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
Pengalihan  ciptaan  agar  sah  maka, hukum  memberi  fondasi  berupa  perjanjian lisensi  yang  harus  dibuat  secara  tertulis  dan khusus  untuk  itu. 12 Pengalihan  kepemilikan HKI sering kali lebih didasari oleh kebutuhan praktis.  Misalnya,  karena  pencipta  tidak dalam  posisi  yang  menginginkan  atau  tidak memiliki  kemampuan  untuk  mengeksploitasi sendiri  ciptaannya  tersebut. 13 Perjanjian lisensi  secara  hukum  merupakan  salah  satu bentuk pengalihan HKI. 14
Untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi  HKI  dapat  dibatasi  secara  spesifik pada  waktu  pengalihannya  kepada  pemegang hak  oleh  pencipta.  Pengalihan  hak  juga  perlu di  tentukan  dan  dibatasi  jangka  waktu  dan tempat  dimana  ciptan  boleh  diumumkan  dan diperbanyak,  misalnya  peredarannya  dibatasi hanya  di  Indonesia,  tidak  boleh  diedarkan  di luar negeri. 15

## 1. Pengalihan  Hak  Kekayaan  Intelektual Melalui Pemberian Lisensi
Perkataan Lisensi berasal dari kata latin “ Licentia” . Apabila kita memberikan lisensi kepada  seseorang  terhadap  suatu hak.  Maka  kita  memberikan  kebebasan atau  izin  kepada  orang  itu  untuk menggunakan  sesuatu  yang  sebelumnya tidak boleh digunakan. Disinilah hal  yang paling  mendasar  dalam  suatu  perjanjian
12 Henry  Soelistyo, Hak  Cipta  tanpa  Hak Moral . (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 97
13 Ibid, hal. 98
14 Ibid, hal. 101
15 Tim Lindsey, Op,. Cit., h. 116
lisensi  adalah  adanya  izin  yang  diberikan oleh pemegang hak yang dilindungi untuk dapat  dipergunakan  oleh  penerima  hak tersebut. 16
Suatu  kekayaan  intelektual  dapat dikatakan  bermanfaat  ekonomi  karena terkandung didalamnya nilai-nilai ekonomi.  Untuk  pemanfaatan  nilai-nilai ekonomi  ini  secara  optimal,  seseorang pemegang  hak  salah  satu  kekayaan intelektual (rahasia dagang, desain industri,  paten)  seringkali  tidak  mungkin melakukan sendiri pemanfaatan ekonominya. 17 Karena itu, undang-undang yang  berlaku,  kepada  seseorang  atau perusahaan  yang  mempunyai  aset  HAKI diperbolehkan untuk memberikan hak atas aset  HAKI  yang  dimilikinya  kepada perusahaan lain untuk pemanfaatan sebesar-besarnya suatu aset HAKI berdasarkan lisensi atau waralaba, sehubungan  dengan  hak  cipta  maka perjanjian lisensi yang digunakan. 18
Jadi  berarti  lisensi  adalah  suatu bentuk  hak  untuk  melakukan  satu  atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan  oleh  mereka  yang  mempunyai hak  dalam  bentuk  izin  sebagaimana
16 Roeslan Saleh, Seluk Beluk Praktis Lisensi , (Jakarta: Sinar Grafika 1991),  hal. 11
17 Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Bagi Pembangunan  Ekonomi  Indonesia." Jurnal  Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020, hal. 144-165. 18 Eddy  Damian, Hukum  Hak  Cipta  cetakan ke-3 . (Bandung: PT Alumni, 2008), hal. 331
ditentukan  dalam  perjanjian  itu  sendiri, tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau  perbuatan  tersebut  merupakan  suatu tindakan  yang  terlarang,  yang  tidak  sah, yang  merupakan  perbuatan  melawan hukum.  Terkecuali  jika  tindakan  tersebut adalah bagian dari fair use . 19
Menurut  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak  Cipta  atau  Pemegang  Hak  Terkait kepada  pihak  lain  untuk  mengumumkan dan/atau  memperbanyak  Ciptaannya  atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan  tertentu.  Meski  mengakui adanya  beberapa  format  pengalihan  Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (20) UU Hak Cipta namun ketentuan mengenai lisensi,  yaitu  dalam  Pasal  80  yang dirumuskan sebagai berikut:
a. Pemegang hak cipta berhak memberikan  lisensi  kepada  pihak lain  berdasarkan  surat  perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan  sebagaimana  dimaksud Pasal  9  Ayat  (1),  Pasal  23  Ayat  (2), Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 25 Ayat (3).
b. Kecuali  diperjanjikan  lain,  lingkup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
meliputi semua perbuatan
19 Gunawan  Widjaja, Lisensi  atau  Waralaba Suatu  Panduan  Praktis, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2004), hal. 3
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 80 berlangsung selama jangka waktu lisensi  diberikan  dan  berlaku  untuk seluruh  wilayah  Negara  Republik Indonesia.
c. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan  perbuatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti  kepada  Pemegang  Hak  Cipta oleh penerima Lisensi.
d. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan  kepada  Pemegang  Hak Cipta  oleh  penerima  Lisensi  adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak  degan  berpedoman  kepada kesepakatan organisasi profesi.
Dari pengertian tersebut yang diberikan  dapat  kita  lihat  bahwa  lisensi merupakan suatu bentuk  pemberian hak  yang melahirkan  suatu  perikatan, 20 yang  dapat bersifat  ekslusif  mapun  non-ekslusif  sebagai suatu perikatan pemberian lisensi ini memberikan  hak  kepada  pemberi  lisensi  atas kontra prestasi dari penerima lisensi.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa kontra prestasi  yang diharapkan oleh pemberi lisensi  dari  penerima  lisensi  adalah  bentuk pembayaran (yang disebut  dengan license fee
20 B. Nurmawati, "Hukum Kontrak Dalam Pe- laksanaan  Perjanjian  Lisensi  Paten." Jurnal  IUS FACTI Tahun ke 2 Nomor 2 Juni 2009, hal. 1-13. Lihat juga  dalam  Hesty  D.  Lestari,  "Kepemilikan  Hak  Cipta Dalam  Perjanjian  Lisensi." Jurnal  Yudisial Volume  6 Nomor 2 Tahun 2013, hal. 173-188.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
atau  royalti).  Namum  demikian  kebutuhan praktis  menunjukan  bahwa  ternyata  tidak sampai  di  situ  saja  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  penerima  lisensi.  Pemberi lisensi  merasa  berkepentingan  agar  hak kekayaan intelektual yang dilisensikan olehnya kepada penerima lisensi  dapat  dijaga keutuhannya  (dalam  hal  hak  atas  kekayaan intelektual  yang  di  lisensikan  adalah  rahasia dagang,  penerima  lisensi  bahkan  diwajibkan untuk  menjaga  kerahasiaan  rahasia  dagang yang dilisensikan tersebut). termasuk melakukan hal-hal yang tidak akan mengakibatkan  kerugian,  baik  langsung maupun  tidak  langsung  atas  hak  kekayaan intelektual  yang  diperoleh  pemanfaatannya melalui  pemberian  lisensi,  baik  memberikan kerugian  moril  maupun  materiil  bagi  pihak pemberi lisensi. 21
Agar  dapat  mempunyai  akibat  hukum bagi  pihak  ketiga,  perjanjian  lisensi  wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. Pendaftaran adalah  persyaratan  untuk  menetapkan  adanya gugatan  atas  pelanggaran.  Pendaftaran  juga merupakan  persyaratan  untuk  memperoleh ganti rugi. Surat pendaftaran ciptaan menetapkan  bukti  awal (prime  facie) bagi pencipta akan keabsahan hak ciptanya. 22
Direktorat  Jenderal  wajib  menolak pencatatan  perjanjian  lisensi  yang  memuat ketentuan  yang  dapat  menimbulkan  akibat
21 Gunawan Op., Cit., hal. 4-5
22 Rahmi  Jened, Hak  Kekayaan  Intelektual Penyalahgunaan  Hak  Eksklusif ,  (Surabaya:  Airlangga University Press, 2007), hal. 75
yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang  mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan lebih lanjut  mengenai  catatan  perjanjian  lisensi diatur  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta Pasal  82  Ayat  (2).  Lisensi  hak  cipta  pada dasarnya  diperbolehkan  selama  sepanjang syarat-syarat  lahirnya  lisensi  sebagai  suatu perjanjian yang sah.
2. Ruang Lingkup dan Identifikasi Cakupan
Pemberian
Perjanjian

## Lisensi
Pada  dasarnya  perjanjian  lisensi hanya  bersifat  pemberian  izin  atau  hak yang  dituangkan  dalam  akta  perjanjian dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi  suatu  ciptaan  yang  dilindungi hak  cipta.  Perjanjian  lisensi  lazimnya tidak  dibuat  secara  khusus  atau  non eksklusif,  artinya  pemegang  HAKI  tetap dapat melaksanakan hak ciptanya itu atau memberi  lisensi  yang  sama  kepada khusus  atau  eksklusif,  artinya  secara khusus  hanya  diberikan  kepada  seorang penerima  lisensi  saja,  dan  penerima lisensi  ini  dapat  memberi  lisensi  lebih lanjut kepada pihak ketiga lainnya.
Dengan demikian perjanjian lisensi  yang  dibuat  secara  tidak  khusus (non-eksklusif) maupun khusus
(eksklusif)  tersebut  disebut voluntary license ,  sebab  lisensi  dibuat  berdasarkan
kebebasan para pihak  yang membuatnya.
Di  samping  itu,  ada  juga  perjanjian  yang
dibuat tidak dengan berdasarkan kebebasan  para  pihak  yang  membuatnya tetapi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Perjanjian lisensi yang demikian itu, disebut sebagai compulsory license itu diatur dalam Pasal 16 dan 18 UU Hak Cipta.
Sesuai dengan syarat dan ketentuan didalam lisensi publik, pemberi lisensi  memberikan  lisensi  yang  berlaku di  seluruh  dunia,  bebas  royalti,  tidak dapat  dilisensikan  kebali,  non-ekslusif dan tidak dapat dicabut untuk menggunakan  hak  lisensi  pada  materi berlisensi  untuk;  1)  Memperbanyak  dan Membagikan  Materi  Berlisensi,  dalam bentuk  utuh  maupun  sebagian,  dan;  2) Menciptakan, memperbanyak dan Membagikan Materi Adaptasi. Lisensi  bisa  merupakan  suatu tindakan hukum
berdasarkan kesukarelaan  atau  kewajiban.  Lisensi sukarela adalah salah satu cara pemegang HKI  untuk  memberikan  hak  berdasarkan perjanjian  keperdataan  hak-hak  ekonomi kekayaan  intelektualnya  kepada  pihak lain  sebagai  pemegang  hak  lisensi  untuk mengeksploitasinya. Lisensi wajib umumnya  merupakan  salah  satu  cara pemberian hak-hak ekonomi yang diharuskan  perundang-undangan,  tanpa
memperhatikan apakah pemilik menghendakinya atau tidak. 23 Sebuah lisensi umumnya mengambil  format  kontrak,  sedangkan jenis  lisensi  dapat  ekslusif  atau  non- ekslusif.  Lisensi  ekslusif  adalah  sebuah perjanjian  dengan  pihak  lain  untuk melisensikan  sebagian  HKI  tertentu kepada  penerima  lisensi  untuk  jangka waktu  yang  ditentukan  dan  biasanya lisensi  diberlakukan  untuk  daerah  yang ditentukan.  Pemberi  lisensi  biasanya memutuskan  untuk  tidak  memberikan HKI  tersebut  pada  pihak  lain  dalam daerah  tersebut  untuk  jangka  waktu berlakunya lisensi, kecuali kepada pemegang  lisensi  ekslusif. 24 Lisensi  non- ekslusif memberi kesempatan bagi pemilik  lisensi  untuk  memberi  lisensi HKI-nya  pada  pemakai  lisensi  lainnya dan  juga  menambah  jumlah  pemakai lisensi dalam daerah yang sama.
Teritorial  lisensi  adalah  suatu teritori/daerah  atau  wilayah  berlakunya lisensi  tersebut,  bisa  besar  atau  kecil. Teritori  ini  bisa  mencakup  seluruh  dunia (sebagai  contoh,  semua  pasar  sekarang maupun  yang  akan  datang  serta  negara- negara  di  seluruh  dunia)  atau  bisa regional  (sebagai  contoh,  Uni  Eropa, Jawa, Hongkong) atau bisa lokal (contohnya  Yogyakarta,  negara  bagian
23 Tim Lindsey, Op., Cit., h. 333
24 Ibid.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
Washington). 25 Suatu lisensi atas HKI
diasumsikan  dapat  memberi  pemakai (license) semua  hak-hak  pemilik  dalam kaitannya dengan HKI (kecuali kepemilikan formal nyata) selama jangka waktu  lisensi,  kecuali  dinyatakan  lain oleh pihak-pihak tersebut. 26
Imbalan (fee) atas  lisensi  adalah hak  untuk  mengeksploitasi  HKI  dalam jangka  waktu  yang  telah  disetujui umumnya  dengan  imbalan  lisensi  atau royalti.  Royalti  dapat  dihitung  dengan beberapa  cara.  Mereka  dapat  merupakan prosentrasi  dari  laba  bersih  pemegang lisensi atau dari penjualan kotor pemegang  lisensi,  atau  biaya  yang  telah ditentukan atau biaya  yang berubah-ubah mengikuti  target  penjualan  baru  yang dicapai. Perjanjian lisensi memungkinkan pembayaran  royalti  secara  tahunan, triwulan  atau  bulanan.  Berikut  dibawah ini  hal-hal  yang  secara  umum  diatur dalam suatu pemberian lisensi: 27
3. Identifikasi  dari  pihak  pemberi  lisensi dan  pihak  penerima  lisensi ,  dalam  hal ini  perlu  untuk  diperhatikan  kewenangan bertindak  dari  pihak  pemberin  lisensi maupun pihak penerima lisensi. Untuk ini maka perlu diperhatikan ketentuan anggaran dasar dari pihak pemberi lisensi
25 Ibid, hal. 334
26 Ibid, hal. 335
27 Gunawan Widjaja, Op., Cit., h. 61-77
dan  pihak  penerima  lisensi.  Mengingat bahwa perjanjian-perjanjian pemberi lisensi  seringkali  merupakan  perjanjian yang bersifat ekstrateritorial, yang bersifat  lintas  batas  kenegaraan,  maka untuk  menjamin  kepastian  pemberian lisensi  maupun  penerimaan  oleh  pihak yang  benar,  ada  baiknya  diperoleh  suatu pernyataan  dari  pihak  yang  berwenang dari  negara  dimana  pemberi  lisensi  atau penerima lisensi berasal.
4. Identifikasi atas jenis hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan , pemberi  lisensi  dan  penerima  lisensi harus  mengetahui  dengan  pasti  jenis  hak dan  kekayaan  intelektual  yang  akan dilisensikan.  Masing-masing  hak  atas kekayaan  intelektual  memiliki  ciri-ciri khas  yang  unik,  yang  satu  dengan  yang lainnya. Lisensi paten berbeda dari lisensi merek  dagang  dan  merek  jasa,  lisensi rahasia  dagang,  demikian  juga  dengan lisensi hak cipta.
5. Luasnya  ruang  lingkup  hak  atas kekayaan intelektual yang dilisensikan , lisensi  merupakan  pemberian  hak  atas pemegang lisensi kepada penerima lisensi untuk mempergunakan atau melaksanakan hak atas kekayaan intelektual  yang diberi perlindungan oleh negara (perlu diperhatikan juga meskipun rahasia  dagang  merupakan  hak  atas kekayaan intelektual yang tidak
diungkapkan, namun rahasia dagang juga diberikan  perlindungan  oleh  negara  atas kerahasiaan  tersebut,  dan  bukan  atas  hak atas kekayaan intelektual yang diumumkan  oleh  pemegang  atau  pemilik hak  nya),  dalam  hal  pemberian  lisensi kadangkala perlu juga untuk diperhatikan luasnya  cakupan  hak  atas  kekayaan intelektual yang dilisensikan, apakah juga termasuk didalamnya pengembangan lebih  lanjut  dari  hak  atas  kekayaan intelektual asal (basic intellectual property rights) yang semula
dilisensikan. Hal tersebut penting menjadi  perhatian  karena,  selain  rahasia dagang, pemberian perlindungan hak atas kekayaan intelektual senantiasa dikaitkan dengan  batasan  waktu,  yang  dengan berakhirnya  jangka  waktu  tersebut  hapus demi  hukum.  Ini  berarti  lisensi  yang diberikan  atas  hak  kekayaan  intelektual yang telah hapus perlindungan hukumnya juga hapus demi hukum. Hal kedua  yang juga  menjadi  perhatian  dari  pemberi lisensi  adalah  mengenai  kemungkinan terjadinya  pembatalan  atau  penolakan atas  perlindungan  hak  atas  kekayaan intelektual yang diajukan (kecuali rahasia dagang).  Resiko  ekonomis  yang  dari kedua keadaan tersebut dapat diminimalisir pemberi lisensi dengan cara menghubungkan  pemberian  lisensi  atas suatu  hak  atas  kekayaan  intelektual
lainnya  yang  sinergis,  hingga  tidak memungkinkan  bagi  penerima  lisensi untuk dapat dengan bebas mempergunakan  salah  satu  hak  atas kekayaan  itelektual  yang  dilisensikan yang  telah  habis  masa  perlindungannya. tanpa  adanya  kewajiban  pembayaran royalti 28 dan  atau  kewajiban-kewajiban lainnya  atau  pelanggaran  terhadap  hak atas  kekayaan  intelektual  lainnya  yang dilisensikan secara bersama-sama tersebut. satu hal yang mesti dicatat disini adalah  bahwa  pemberian  lisensi  tidak menghapuskan hak pemberi lisensi untuk memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan  sendiri  hak  atas  kekayaan intelektual yang telah dilisensikan tersebut. Dalam hal yang demikian, maka kecuali ditentukan sebaliknya, hak tersebut  tetap  melekat  secara  ekslusif pada  pihak  pemilik  atau  pemegang  hak atas  kekayaan  intelektual  selaku  pemberi lisensi.  Masalah  lain  yang  juga  perlu mendapat  perhatian  sehubungan  dengan luasnya  ruang  lingkup  pemberian  lisensi ini adalah mengenai modifikasi, pengembangan (development) atau penyempurnaan (improvment) hak  atas kekayaan  intelektual  yang  dilisensikan, yang  dilakukan  oleh  penerima  lisensi. Sampai  seberapa  jauh  penerima  lisensi
28 Retna  Gumanti,  "Perjanjian  Lisensi  di Indonesia." Al-Mizan Volume  12  Nomor  1  Tahun 2016, hal. 245-260.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
diberikan hak untuk melakukan modifikasi, pengembangan atau penyempurnaan  tersebut  dan  bagaimana status  dari  hak  atas  kekayaan  intelektual yang  dilisensikan  tersebut.  Dalam  hal pemberi  mengakui  hak  penerima  lisensi atas  modifikasi  pengembangan  ataupun penyempurnaan tersebut, sampai seberapa  jauh  ketentuan  ekslusifitas mengenai feedback atau  grandback  yang ekslusif  mengakibatkan  tidak  dapat  atau tidak memungkinkannya penerima lisensi sebagai  pemegang  hak  atas  kekayaan intelektual hasil modifikasi, pengembangan atau penyempurnaan,
untuk  melisensikan  lebih  lanjut  secara terbuka  kepada  umum,  selain  hanya kepada pemberi lisensi.
6. Tujuan  pemberian  lisensi  hak  atas kekayaan  intelektual ,  secara  ekonomis dapat  dikatakan  bahwa  pemberian  lisensi hak  atas  kekayaan  intelektual  oleh pemberi  lisensi  adalah  dalam  rangka pengembangan  usaha.  Dalam  bentuk yang  demikian  pemberi  lisensi  dapat mengembangkan kegiatan usaha berdasarkan atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki olehnya secara lebih leluasa (bahkan  ada  yang  mengatakan  secara  tak terbatas/ borderless )  dengan  sumber  daya yang  lebih  kecil.  Atas  peberian  lisensi tersebut,  pemberi  lisensi  memperoleh imbalan  dalam  bentuk  royalti  yang
dibayarkan  oleh  penerima  lisensi,  yang besarnya  bergantung  pada  negosiasi  para pihak.  Untuk  hal  yang  terahir  ini  harus juga diperhatikan ada tidaknya keterikatan  antara  besarnya  royalti  yang harus  dibayar  dengan  penetapan  harga yang  harus  dilaksanakan  oleh  penerima lisensi  atas  barang  atau  jasa  yang dihasilkan  atau  yang  diperdagangkan dengan mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan.
7. Ekslusifitas pemberian lisensi , pemberian  lisensi  merupakan  suatu  hak khusus  yang  hanya  dapat  diberikan  oleh pemberi lisensi, atas kehendaknya pemberi  lisensi  semata-mata  kepada  satu atau lebih penerima lisensi yang menurut pertimbangan  pemberi  lisensi  dapat menyelenggarakan, mengelola atau melaksanakan hak atas kekayaan intelektual  yang  di  miliki  oleh  pemberi lisensi.  Sampai  seberapa  jauh  suatu kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan, memanfaatkan atau mempergunakan  hak  atas  kekayaan intelektual  yang dilisensikan dalam suatu pemberian  lisensi  merupakan  bagian  dari ekslusifitas  pemberian  lisensi.  suatu dikatakan  bersifat  ekslusif,  jika  lisensi tersebut  diberikan  dengan  kewenangan penuh untuk melaksanakan, memanfaatkan atau memperguna kan hak atas  kekayaan  intelektual  yang  diberikan
perlindungan oleh negara. Ekslusifitas itu sendiri  tidaklah  bersifat  absolut  atau mutlak,  melainkan  juga  dibatasi  oleh berbagai  hal,  misalnya  hanya  diberikan untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu. Selanjutnya pemberian, lisensi yang tidak memberikan  kewenangan  penuh  disebut dengan  non-ekslusif.  Dalam  praktiknya jarang  kita  temui  pemberian  lisensi  yang ekslusif,  dan  jikalau  pemberian  lisensi tersebut bersifat ekslusif biasanya pemberian lisensi masih dikaitkan dengan tim exclusivity , territorial  exclusivity, atau product  exclusivity .  ekslusifitas lisensi  tidak  berkaitan  dengan  hak  untuk melisensikan  ulang (sublicense) .  Ada tidaknya  kewenangan  untuk  memberikan sublisensi harus dituangkan secara terpisah dan tersendiri dalam suatu klausa yang  tegas.  Pada  umumya  pemberian lisensi  jarang  disertai  dengan  hak  untuk melisensikan ulang.
8. Spesifikasi  khusus  yang  berhubungan dengan wilayah pemberian lisensi , baik dalam bentuk kewenangan untuk melakukan  produksi  dan/atau  untuk melaksanakan  penjualan  dari  barang  dan atau  jasa  yang  mengandung  hak  atas kekayaan  intelektual  yang  dilisensikan. Ketentuan ini dapat dikatakan merupakan pengembangan  lebih  lanjut  dari  sifat ekslusifitas pemberian lisensi.  Pemberian lisensi,  baik  yang  ekslusif  maupun  non-
ekslusif biasanya disetai dengan spesifikasi  khusus  terhadap  wilayah tertentu,  waktu  tertentu  maupun  produk berupa  barang  atau  jasa  tertentu.  Untuk dapat  mengerti  hal  ini,  maka  pemberian lisensi  harus  senantiasa  dilihat  dalam bentuknya sebagai suatu alternatif pengembangan usaha bagi pemberi lisensi.  Yang  jelas  dan  pasti  pemberi lisensi  tidak  mungkin  akan "put  all  eggs in  one  basket" .  Jadi  ini  sesungguhnya merupakan  bagian  dari  diversifikasi resiko  pemberi  lisensi.  Ada  satu  aspek lain  yang  harus  diperhatikan  disini,  yaitu yang  berhubungan  dengan  ketentuan mengenai  larangan  praktik  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat.
9. Hak  pemberi  lisensi  atas  laporan- laporan berkala dan untuk melaksanakan  inspeksi-inspeksi  atas pelaksanaan jalannya pemberian lisensi  dan  kewajiban  penerima  lisensi untuk  memenuhinya ,  Pemberian  lisensi sebagai  suatu  perjanjian  jelas  akan melahirkan  hak  dan  kewajiban  (secara timbal balik) bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemberian lisensi tersebut.  Salah  satu  kewajiban  yang senantiasa  diminta  oleh  pemberi  lisensi dari  penerima  lisensi  adalah  nahwa pemberi  lisensi  berkewajiban  untuk menyerahkan  kepada  pemberi  lisensi laporan-laporan berkala mengenai

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
penggunaan  maupun,  pemanfaatan  hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan  tersebut.  Selain  itu,  bagi keperluan/kepentingan  pengujian  oleh pemberi  lisensi  atas  kebenaran  laporan yang disampaikan oleh penerima lisesnsi, ataupun  untuk  hal-hal  tertentu  lainnya pemberi  lisensi  pada  pokoknya  juga menginginkan  agar  pemberi  lisensi  pada pokoknya juga menginginkan agar pemberi lisensi dimunkinkan  untuk melakukan  inspeksi  atau  pemeriksaa,
baik  secara  berkala  atau  insidentil  ke daerah kerja penerima lisensi. 10. Ada tidaknya kewajiban bagi penerima  lisensi ,  untuk  membeli  barang modal  tertentu  ataupun  barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan  lisensi  dari  pemberi  lisensi. Pemberi lisensi tidaklah diberikan dengan suatu  pengorbanan  baik  materiil  maupun imateriil.  Pengorbanan  ini  adakalanya dapat  dengan  mudah  dikuantifikasi, namun tidak jarang juga yang sulit untuk dinominalkan, terlebih lagi untuk hak atas kekayaan  intelektual  yang  melibatkan berbagai  macam  aspek  yang  saling bergantungan  satu  dengan  yang  lainnya. Untuk keperluan tersebut makan adakalanya pihak pemberi lisensi mewajibkan  penerima  lisensi  untuk membeli  barang  modal (capital  goods) tertentu  dari  pemberi  lisensi  sebagai
bagian  dari  "paket"  lisensi  yang  "dijual". Tidak hanya sampai disitu, dalam banyak hal, khususnya yang berhubungan dengan lisensi  merek  dagang,  barang-barang dagangan, baik  yang masih berupa bahan mentah (raw  material) yang  masih  harus diolah, barang setengah jadi
(intermediares) , bahan-bahan tambahan/peramu,  hingga  barang  jadi (finished goods) tertentu juga wajib dibeli oleh  penerima  lisensi  dari  pemberi lisensi.
11. Pengawasan  oleh  pemberi  lisensi ,  hal ketiga  yang  menjadi  perhatian  pokok pemberi lisensi adalah mengenai pengawasan pemberi lisensi atas jalannya kegiatan  usaha  yang  memperguna  kan hak  atas  kekayaan  intelektual  yang dilisensikan oleh pemberi lisensi. Pengawasan  ini  menjadi  krusial  bagi pemberi  lisensi,  dalam  hal  lisensi  yang diberikan tersebut menyangkut pengolahan atau pemanfaatan yang memerlukan  keahlian  khusus  dan  yang dalam rangka pelaksanaan lisensi tersebut harus  dikerjakan  sendiri  oleh  pihak penerima lisensi.
12. Kerahasiaan atas hak kekayaan intelektual yang dilisensikan (confidentiality) , hak selanjutnya merupakan kepeduliandari pemberi lisensi adalah masalah kerahasiaan (confidentiality  &  secrecy) atas  seluruh
data,  informasi  maupun  keterangan  yang diperoleh  penerima  lisensi  dari  pemberi lisensi.  Jika  kita  kembali  ingat  pada penjelasan yang diberikan dalam angka 2 diatas,  bahwa  lisensi  biasanya  tidak hanya  melibatkan  satu  rangkaian  yang saling  independen  dan  sulit  dipisahkan, maka  guna  melindungi  rangkaian  hak atas kekayaan intelektual yang independen  tersebut,  biasanya  pemberi lisensi  mewajibkan  penerima  lisensi untuk merahasiakan segala macam informasi  yang  telah  diperolehnya  dari pemberi lisensi.
13. Ketentuan non-kompetisi (non-
competition  clause) ,  Ketentuan  ini  pada dasarnya  merupakan  langkah  lebih  jauh dari  ketentuan  mengenai  kerahasiaan sebagaimana  dijelaskan  dalam  angka  10 diatas,  yang  ditujukan  untuk  melindungi "bisnis"  pemberi  rahasia  dari  "pecurian bisnis"  oleh  penerima  lisensi  atas  data- data,  informasi  maupun  keterngan  yang disampaikan  oleh  pemberi  lisensi  kepada penerima lisensi dalam rangka pelaksanaan  pemberian  lisensi.  Jika dalam  ketentuan  mengenai  kerahasiaan, penerima  lisensi  hanya  diwajibkan  untuk merahasiakan  yang  diketahui  olehnya, dalam keadaan nonkompetisi ini, penerima  lisensi  tidak  diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan yang sama, serupa,  mirip  ataupun  yang  secara
langsung  atau  tidak  langsung  akan berkompetisi  dengan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  penerima  lisensi  dalam kaitan dengan pemberian lisensi tersebut, baik  dengan  mempergunakan  satu  atau lebih  data,  informsi  maupun  keterangan yang  diperoleh  dari  pemberi  lisensi. Pembatasan  nonkompetisi  ini  dalam banyak hal ditindaklanjuti dengan larangan  setelah  pengakhiran  perjanjian peberian lisensi terjadi.
14. Kewajiban  memberikan  perlindungan atas  hak  kekayaan  intelektual  yang dilisensikan ,  kewajiban  keenam  yang ditekankan  oleh  pemberi  lisensi  adalah masalah kewajiban perlindungan atas hak kekayaan  intelektual  pemberi  lisensi. Sebagai  suatu  bentuk  pengembangan usaha yang bersifat cross border , pemberi lisensi senantiasa dihadapkan pada berbagai macam aturan hak atas kekayaan intelektual  yang tidak seragam, dan  pelanggarannya  seringkali  sukar terdeteksi  oleh  pemberi  lisensi  dari  jarak jauh.  Untuk  keperluan  perlindungan  atas hak kekayaan intelektualnya itulah, maka pemberi  lisensi  merasa  berhak  untuk mewajibkan  penerima  lisensi  untuk  turut membantu  menjada  perlindungan  hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan kepada penerima lisensi.
15. Kewajiban Pencatatan Lisensi , kewajiban pencatatan lisensi ini

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
merupakan  pengejawantahan  lebih  lanjut dari  penjelasan  yang  diberikan  dalam paragraf terahir angka 11. Pemberi lisensi perlu  dicatatkan  dan  diumumkan  agar semua pihak mengerahui bahwa penggunaan  dan  pemanfaatan  hak  atas kekayaan  intelektual  oleh  penerima lisensi  adalah  hanya  sebatas  pemberian lisensi  dan  bukan  pengalihan  hak.  Ini berarti  perlindungan  bagi  pemberi  lisensi bagaimana  proses  dan  teknis  pendaftaran diatur secara khus dalam tiap-tiap negara secara berbeda-beda.
16. Kompetisi  dalam  bentuk  royalti  dan pembayarannya ,  hal  yang  tidak  kalah menariknya  dan  bukan  yang  paling diharapkan  oleh  pemberi  lisensi  adalah agar  "modal"  yang  dikeluarkan  olehnya untuk  memperoleh  suatu  hak  atas kekayaan  intelektual  yang  diberikan perlindungan  hukum  dapat  memberikan hasil yang baik. Hasil ini pada umumnya berhubungan  dengan  royalti  yang  harus dibayar oleh penerima lisensi. Royalti ini berbeda-beda  menurut  jenis,  besar  dan cara pembayarannya dan bergantung pada jenis  dan  ruang  lingkup  hak  atas kekayaan intelektual yang dilisensikan.
17. Pilihan hukum , pada umumnya ditentukan  oleh  para  pihak  dalam perjanjian  awal  yang  menjadi  dasar terbitnya perbedaan pendapat, perselisihan  maupun  sengketa,  walaupun
demikian  sebagaimana  halnya  perjanjian arbitrase  yang  dimungkinkan  untuk dibuat setelah perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa terbit, Undang- undang  No.  30  Tahun  1999  juga memungkinkan  atau  secara  lugas  kita katakan,  memberikan  hak  kepada  para pihak  untuk  menentukan  sendiri  piihan hukum yang dipilih untuk menyelesaikan perbedaan  pendapat,  perselisihan  atau sengketa  yang  telah  ada  tersebut.  Dalam hal  para  pihak  tidak  menentukan  hukum mana yang akan berlaku, penjelasan Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang No. 30 tahun 1999  menyatakan  bahwa  yang  harus diberlakukan  adalah  ketentuan  hukum dari  tempat  dimana  arbitrasi  tersebut disenggelarakan.    Adapula  piliha-pilihan hukum  yang  akan  diambil  yaitu  seperti: Hukum  yang  dipilih  harus  dikenal  para pihak;  Pilihan  hukum  harus  dilakukan secara  tegas;  Hukum  yang  dipilih  adalah yang berlaku; Pilihan hukum harus patut; Tidak melanggar Undang-undang, Kesusilaan  dan  Ketertiban  umum;  dan Pilihan  hukum  tidak  boleh  menyebabkan penyelundupan hukum;
18. Penyelesaian  perselisihan ,  merupakan hal  yang  krusial  bagi  pemberian  lisensi, mengingat sifat keberhasilan dari pemberian  lisensi  itu  sendiri.  Gembar- gembor  yang  dimediakan  jelas  akan merugikan kepentingan pemberi lisensi.
19. Pengahiran  Pemberian  Lisensi ,  tidak ada  hal  yang  kekal,  termasuk  perjanjian, khusus  pemberian  pemberian  lisensi. Praktek yang terjadi menunjukkan bahwa pemberian  lisensi  senantiasa  dibatasi dengan  suatu  jangka  waktu  tertentu,  dan yang  akan  berahir  dengan  sendirinya dengan habisnya jangka waktu pemberian lisensi,  kecuali  jika  diperpanjang  atau diperbarui oleh para pihak (time constrain) . Pengakhiran pemberian lisensi  sebelum  jangka  waktu  berakhir, selain  yang  berbuntut  perselisihan  juga tidak  banyak  artinya  untuk  dibahas.  Hak lain  yang  juga  perlu  untuk  mendapat perhatian  adalah  masalah  pengakhiran lebih  awal.  Dalam  hal  ini  perlu  diatur secara pasti dan jelas apa saja merupakan dan menjadi dasar pembenaran pengakhiran  lebih  awal.  Di  Indonesia perlu  diperhatikan  ketentuan  yang  diatur dalam Pasal 1266 KUHPdt tersebut dapat disimpangi  atau  tidak  oleh  para  pihak, serta  seberapa  jauh  mengikatnya  bagi para  pihak.  Menurut  ketentuan  Pasal 1266  KUHpdt,  suatu  perjanjian  hanya dapat  dibatalkan  atau  diakhiri  sebelum jangka waktunya jika keputusan mengenai  pembatalan  atau  pengakhiran tersebut  telah  dijatuhkan  oleh  hakim pengadilan (negeri)
Lisensi  sebagaimana  telah  disebutkan diatas adalah merupakan suatu pengalihan hak
kekayaan  intelektual  yang  dituangkan  dalam bentuk  perjanjian.  Pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian  tersebut  adalah  pemberi  lisensi (licensor) dan  penerima  lisensi (licensee) . Dalam KUHPdt Pasal 1313 disebutkan bahwa perjanjian  adalah  "suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri terhadap  satu  orang  lebih".  pengertian  dari kedua  belah  pihak  ini  menumbulkan  akibat hukum  tertentu  yaitu  prestasi  yang  dilakukan oleh  seseorang  akan  menimbulkan  kontrak pihak lain. Pengikatan diri ini dapat dikatakan berlaku  dan  menimbulkan  akibat  hukum apabila  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian. Perjanjian  lisensi  hak  cipta  dapat  dikatakan memenuhi syarat apabila:
1) Memenuhi  Pasal  82  Ayat  (1)  Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa "perjanjian  lisensi  dilarang  memuat ketentuan  yang  dapat  menimbulkan akibat  yang  merugikan  perekonomian indonesia  atau  memuat  ketentuan  yang mengakibatkan  persaingan  usaha  tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."
2) Dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta disebutkan bahwa lisensi hak cipta dibuat dengan dasar perjanjian. Karena bentuknya  berupa  perjanjian  maka  untuk syarat  sahnya  wajib  memenuhi  syarat- syarat  yang  ditetapkan  oleh  Pasal  1320

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
KUHPdt yaitu:
i. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya.
ii. Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan.
iii. Suatu hal tertentu.
iv. Suatu sebab yang halal.
3) Wajib di daftarkan di Direktoran Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual.
Perjanjian  lisensi  ini  sifatnya  bebas, dimana  antara  pemberi  dan  penerima  lisensi berhak  untuk  menentukan  sendiri  apa  yang hendak mereka perjanjikan dan mengikat diri pada perjanjian tersebut. Tetapi pada dasarnya ada  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam suatu perjanjian lisensi  hak cipta, Pasal  45 jo Pasal 47:
a) Harus  ada  pihak  yang  mengadakan perjanjian.
b) Jangka waktunya harus ditentukan.
c) Harus disertai dengan kewajiban pemberian  royalti  dari  penerima  lisensi kepada pemegang hak cipta.
d) Perjanjian  lisensi  harus  tidak  boleh memuat ketentuan yang dapat menimbulkan  akibat  yang  merugikan perekonomian  Indonesia  atau  ketentuan yang  mengakibatkan  persaingan  usaha tidak  sehat  yang  dilarang  oleh  Undang- undang.
e) Perjanjian  lisensi  wajib  didaftarkan  di Direktorat  Jendral  HKI  agar  dapat mempunyai  akibat  hukum  kepada  pihak
ketiga.
f) Harus  ada  yang  menjadi  objek  dari perjanjian tersebut.
g) Harus  adanya  pembatasan  mengenai  isi dari  perjanjian  lisensi  tersebut  yang disetujui  para  pihak,  baik  pemberi maupun penerima.
Selebihnya, mengenai syarat ketentuan  lainnya  sangat  bergantung  pada masing-masing  perjanjian  itu  sendiri.  Hal  ini dikarenakan  perjanjian  lisensi  pun  pada dasarnya adalah perjanjian klausul, unsur dan ketentuan  yang  dilahirkan  antara  suatu perjanjian  akan  berbeda  dengan  perjanjian yang lain.

## C. Kesimpulan
Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian  hak  yang  melahirkan  suatu perikatan,  yang dapat  bersifat  ekslusif mapun non-ekslusif sebagai suatu perikatan pemberian lisensi ini memberikan hak kepada pemberi  lisensi  atas  kontra  prestasi  dari penerima lisensi. Secara umum dapat dikatakan  bahwa  kontra  prestasi yang diharapkan oleh pemberi lisensi dari penerima lisensi  adalah  bentuk  pembayaran  (yang disebut dengan license fee atau royalti). Agar dapat  mempunyai  akibat  hukum  bagi  pihak ketiga,  perjanjian  lisensi  wajib  dicatatkan  di Direktorat Jenderal. Pendaftaran adalah persyaratan untuk menetapkan adanya
gugatan  atas  pelanggaran.  Pendaftaran  juga merupakan  persyaratan  untuk  memperoleh ganti rugi. Sebuah lisensi umumnya mengambil  format  kontrak,  sedangkan  jenis lisensi  dapat  ekslusif  atau  non-ekslusif. Lisensi  ekslusif  adalah  sebuah  perjanjian dengan  pihak  lain  untuk  melisensikan sebagian  HKI  tertentu  kepada  penerima lisensi  untuk  jangka  waktu  yang  ditentukan dan  biasanya  lisensi  diberlakukan  untuk daerah  yang  ditentukan.  Pemberi  lisensi biasanya memutuskan untuk tidak
memberikan  HKI  tersebut  pada  pihak  lain dalam  daerah  tersebut  untuk  jangka  waktu berlakunya  lisensi,  kecuali  kepada  pemegang lisensi  ekslusif.  Menurut  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014,  lisensi  adalah  izin yang  diberikan  oleh  Pemegang  Hak  Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak  Ciptaannya  atau  produk  Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

## Reference
Aktariyani,  Tri,  "Implementasi  Pembayaran
Royalti  dalam  Perjanjian  Lisensi  pada Penerbitan  Buku." Supremasi  Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016
Damian, Eddy, Hukum Hak Cipta cetakan ke-
3 . Bandung: PT Alumni, 2008
.
Ferdian,  Agus  Salim,  "Implementasi  Hak Kekayaan  Intelektual  Pada  Bidang Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah (Study Kasus Di Kota Metro)." Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 10
Nomor 1 Tahun 2020, h. 44-61
Gumanti,  Retna,  "Perjanjian  Lisensi  di
Indonesia." Al-Mizan Volume 12 Nomor 1 Tahun 2016, h. 245-260.
Hariyani,  Iswi Prosedur  Mengurus  HAKI (Hak  Atas  Kekayaan  Inteletual)  Yang
Benar ,  Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia,
2010.
Jened,  Rahmi, Hak  Kekayaan  Intelektual
Penyalahgunaan Hak Eksklusif ,
Surabaya:  Airlangga  University Press,
2007.
Muhammad,  Abdulkadir Kajian  Hukum Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual , Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2007.
Lindsey,  Tim, Hak  Kekayaan  Intelektual: Suatu  Pengantar,  cetakan  kelima .
Bandung: Alumni, 2006.
Lestari,  Hesty  D.,  "Kepemilikan  Hak  Cipta
Dalam Perjanjian Lisensi." Jurnal Yudisial Volume  6  Nomor  2  Tahun 2013, h. 173-188.
Soelistyo,  Henry, Hak  Cipta  tanpa  Hak Moral . Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Saleh,  Roeslan, Seluk  Beluk  Praktis  Lisensi , Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
Niru  Anita  Sinaga,  "Pentingnya  perlindungan
Hukum  Kekayaan  Intelektual  bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." Jurnal Hukum

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Sasana, Volume  6  Nomor  2  Tahun
2020, h. 144-165.
Nurmawati,  B.  "Hukum  Kontrak  Dalam  Pe-
laksanaan
Perjanjian
Lisensi
Paten." Jurnal IUS FACTI Tahun ke 2 Nomor 2 Juni 2009, h. 1-13.
Widjaja,  Gunawan, Lisensi  atau  Waralaba Suatu  Panduan  Praktis, Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2004.