## KINERJA KEPALA KAMPUNG DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG TRIKORA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR. 6 TAHUN 2014
Oleh:
Eren Arif Budiman erenbdmn@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri
Samsul Tamher samsultamhersamsul02046@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri
Fransiscus X Watkat 117102fxwatkat@gmail.com

## Dosen STIH Umel Mandiri

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kinerja  kepala  kampung Trikora  dalam pemberian pelayanan  publik  kepada  masyarakat  dan untuk  mengetahui Faktor  Apa  saja  yang  mempegaruhi  kinerja  kepala  kampung  dalam  pelayanan  publik yang  di  kampung  Trikora  di  tinjau  dari  Undang-undang  Nomor.  6  Tahun  2014.  Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian  hukum  yuridis  empiris  adalah  merupakan  penelitian  hukum  lapangan  yang mana  peneliti  secara  langsung  turun  ke  lapangan  dan  mengamati  apa  yang  terjadi  di lapangan  dengan  teknik  wawancara  dan  menjawab  permasalahan  yang  diangkat  oleh penulis tentang Kinerja  Kepala  Kampung Dalam Pelayanan Publik  DiKampung Trikora Di  Tinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor.  6  Tahun  2014  sedangkan  penelitian  yuridis normative  dilakukan  dengan  menganalisis  tentang  substansi  hukum  yang  mengarah pada system hukum, sehingga tidak terlepas dari normative analisis yang bertolak dari bahan hukum primer. Hasil penelitiannya adalah bahwa kinerja kepala kampung dalam pelayanan  publik  di  Kampung  Trikora  pada  umumnya  cukup  baik,  namun  masih terdapat  beberapa  indikator  yang  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  pelaksanaan kinerja  pemerintah  kampung  dalam  pelayanan  publik  dan  faktor  yang  mempengaruhi kinerja  kepala  kampung  dalam  pelayanan  publik  di  kampung  Trikora  yaitu  faktor pendukung  yaitu  perangkat  lunak  dan  perangkat  keras   dan  untuk  faktor penghambatnya  yaitu  masih  kurangnya  kemampuan  kepala  kampung  dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, faktor lainnya yaitu terkait kedisiplinan jam  kerja  dan  terakhir  adalah  dukungan  pemerintah  dalam  hal  memberikan  pelatih an dan bimbingan teknis dalam hal pelayanan publik.
Kata Kunci: Kinerja, Pelayanan Publik, Kampung.

## A.  PENDAHULUAN
Dalam  Undang-undang  Nomor.  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.  Kampung  Sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat berdasarakan asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat yang  di  akui  dan  di  hormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat
mengemban  amanat  Undang-undang penyelenggaraan  pemerintahan  daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan  dukungan  dari  aparatur pemerintah  yang  tangguh,  professional, dan  mampu  bersaing  secara  global. Dengan  demikian  pemerintah  daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat kampung harus  memiliki  kemampuan  mengelola sumber  daya  manusia  yang  tersedia  di daerahnya masing-masing, Undang- undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang pemerintah daerah, bab, XI, pasal 206.
Berkaitan dengan ketentuan tersebut,  hal  ini  mengisyaratkan  bahwa dalam  melaksanakan  urusan  rumah tangga kampung, melakukan
pembinaan,  pembangunan  masyarakat, dan  membina  perekonomian  kampung harus  dapat  di  jalankan  oleh  aparatur kampung  karena  masyarakat  kampung telah  berkembang  dengan  berbagai kegiatan  yang  semakin  membutuhkan aparatur pemerintah yang professional. 1 Seiring dengan perkembangan masyarakat  tersebut,  kebutuhan  akan pelayanan  yang  semakin  kompleks serta  pelayanan  yang  semakin  baik, cepat, dan tepat sangat di perlukan oleh masyarakat.  Aparatur  yang  berada  di tengah-tengah masyarakat tersebut harus  mampu  memberikan  pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri secara  berdaya  dan  berhasil  guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.
Dalam  suatu  negara  tidak  bisa lepas  dari  birokrasi.  Birokrasi  sudah menjadi  bagian  tubuh  yang  penting dalam sebuah negara. Birokrasi menjadi
1 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bab 1, pasal 2
media untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga tujuan Negara dapat terealisasi  dengan  baik  karna  Negara memiliki misi suci untuk mensejahterakan rakyatnya seperti menyediakan barang dan jasa pelayanan.  Serta  dalam  kehidupan sosial rakyatnya negara terlibat memutuskan  apa  yang  terbaik  bagi rakyatnya.  sehingga  sistem  admnistrasi yang di bangun bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang di selenggarakan oleh birokrasi.
Birokrasi  haruslah  di  reformasi supaya  dapat  memberi  pelayanan  yang maksimal,  reformasi  birokrasi  yang  di maksud  bertujuan  untuk  kesejahteraan masarakat,  tetapi  tujuan  dan  arah reformasi birokrasi itu sendiri harus jelas pula adanya.
Dengan menuju
perubahan yang terencana akan memungkinkan terjadinya proses perubahan yang kontinyu.
Pemerintah sebagai penyedia layanan  publik  yang  di  butuhkan  oleh masyarakat  harus  bertanggung  jawab dan  terus  berupaya  untuk  memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan  pelayanan  publik.  Pada dasarnya  setiap  permasalahan  pasti memiliki landasan teori  pendukung  atau
penghubung untuk memperkuat masalah.  Oleh  sebab  itu  penulis  akan menyajikan  beberapa  teori  sehingga dapat  membantu  proses  pemecahan masalah  penelitian  yang  berhubungan langsung Dengan Pelayanan Publik.
Pelayanan publik merupakan bentuk  wewenang  berpartisipasi  pihak provider terhadap publik sebagai pemberi  layanan  haruslah  berdasarkan pada  standar  pelayanan  sebagai  tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman  penyelenggaraan  pelayanan dan  acuan  penilaian  kualitas  pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.
Salah  satu  arah  perkembangan administrasi publik pada saat ini mengacu  pada  profesionalisme  kinerja aparatur  pemerintah  dalam  pelayanan publik.  Hal  ini  berorientasi  pada  fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang di laksanakan  oleh  instansi  pemerintah  di tingkat pusat sampai daerah. Salah satu Instansi yang di bentuk oleh Pemerintah di daerah yaitu kampung.
Menurut  Sujadi,  dkk,  istilah  desa atau  kampung  berasal  dari  bahasa
sansekerta,  deshi,  yang  artinya  tanah kelahiran  atau  tanah  tumpah  darah. 2
Sedangkan Hanif Nurcholis dalam
Sujadi, dkk. mengatakan bahwa: Kampung  adalah  suatu  wilayah  yang  di tinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki  adat  isti  adatnya  yang  relatif sama,  dan  mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. 3
Pada  pengamatan  penulis  ketika mengadakan  observasi  lapangan  di kantor  kepala  kampung  di  kampung Trikora  pada  tanggal  16-20  April  tahun 2021,  realitanya  dalam  pengamatan lapangan  adalah  kualitas  sumber  daya aparatur  kampung  masih  rendah,  di buktikan  dengan  tingkat  pendidikan aparatur  pada  umumnya  hanya  lulus Sekolah  Dasar  (SD)  sebanyak  2  orang, SMP  sebanyak  4  orang    dan  SMA sebanyak 4 orang serta 5 orang sarjana, lalu  mengenai  jam  mulai  kerja  telah  di tentukan  yaitu  pukul  08:00  dan  selesai pada  pukul  14:00  tetapi  kenyataannya
2 Sujadi, dkk, 2016, Pedoman Umum Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Edisi yang disempurnakan Jilid 1 , Bee Media, Jakarta. hlm 231.
3 Hanif  Nurcholis,  2014, Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa ,  Erlangga, Jakarta, hlm 231.
sebagian  besar  dari  jumlah  perangkat kampung  yang  ada  selalu  berangkat siang yaitu jam 09:00 dan ada pula yang berangkat lebih dari jam 09:00, kemudian  ketika  waktu  menunjukkan jam  pulang  kerja,  semua  perangkat kampung  pulang  lebih  awal  dari  jam pulang  kerja  yang  telah  di  tentukan, dengan  alasan  bahwa  tidak  ada  lagi masyarakat yang berurusan di kantor.
Ketika  perangkat  kampung  ada urusan  dengan  masyarakat  dalam  hal melayani  masyarakat,  pelayanan  yang di  berikan  pun  sangat  lambat.  Banyak masyarakat mengeluh dengan pelayanan yang di berikan karena dalam proses  pembuatan KTP sangat  berbelit- belit  dan  menunggu  waktu  yang  lama dengan  alasan  masih  dalam  proses pembuatan.  Hal  ini  yang  perlu  di  soroti adalah  kinerja  dari  Kepala  Kampung selaku pemimpin kampung yang mempunyai tugas mengatur dan mengelola  kampung  sesuia  dengan aturan-aturan  yang  ada  agar  tujuan yang  di  harapkan  pemerintah  kampung dapat tercapai.

## B.  METODE PENELITIAN
Pendekatan yang  di gunakan dalam  penelitian  ini  adalah Yuridis
Normatif yaitu  penelitian  hukum  yang
menelaah peraturan Perundang- undangan  beserta  pendapat  para  pakar atau  ahli  ( doktrin) .  Sedangkan Yuridis Empiris yaitu  penelitian  hukum  yang menelaah  dan  mengumpulkan  data lapangan  yang  ada  di  lokasi  penelitian yang  berkaitan  dengan  masalah  di teliti. Yang  dalam  hal  ini  untuk  mengkaji  dan mengetahui  kinerja  kepala  kampung dalam  pelayanan  publik  di  kampung Trikora  di  tinjau  dari  Undang-Undang Nomor.  6  Tahun  2014.  Adapun  teknik yang penulis lakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:
1)  Studi Kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari
berbagai  literature,  peraturan
Perundang-undangan
dan peraturan  lainya,  baik  buku artikel,  maupun  materi  kuliah yang di peroleh.
2)  Teknik Observasi Teknik pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi  di  mana  peneliti melakukan penelitian pengamatan (melihat-lihat) langsung ke lokasi penelitian.
3)  Teknik Wawancara ( Interview ) Melakukan wawancara dengan pihak-pihak  yang  berkompeten dan  obyek  penelitian,  meminta data kepada pihak yang terkait dengan  penelitian  ini,  antara lain kepala kampung dan aparat  kampung  di  Kampung Trikora.
Setelah  semua  data  terkumpul dalam  penulisan  data  yang  di  peroleh baik data primer, maupun data sekunder,  data  tersebut  olah  dan  di analisis secara deskriftif kualitatif menggunakan pendekatan Undang-
Undang, pendekatan kasus serta menafsirkan  data  berdasarkan  teori menjawab permasalahan dalam penulisan.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Kinerja  kepala  kampung  Trikora dalam  pelayanan  publik  di  tinjau dari  Undang-undang  Nomor.  6 Tahun 2014.
Dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pemerintah Kampung Trikora terdiri dari
Kepala
Kampung dan Badan Masyarakat  Kampung  dan  dibantu  oleh Sekretaris Kampung. Sekretaris
Kampung  dalam  tugasnya  dibantu  oleh
ketiga  kepala  urusan  yaitu  kepala urusan  (Kaur)  pemerintahan,  kepala urusan (kaur) pembangunan dan kepala urusan (kaur) umum.
Selain  dari  sekretaris  dan  kaur, Kepala Kampung juga tidak terlepas dari bantuan  para  tokoh  agama,  para pemuka  adat  dan  masyarakat  setempat yang ikut serta dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Terlepas dari
pelaksanaan roda pemerintahan di atas.
Adapun yang menjadi program Kampung Trikora adalah:
1)  Mendorong  terciptanya  insan generasi  muda  intelek  yang nantinya mampu menjawab
persoalan masyarakat  pada umumnya.
2)  Mendorong
terciptanya kreatifitasnya  masyarakat  baik dibidang seni ataupun budaya. 3)  Membangkitkan semangat gotong royong untuk pembangunan kampung
Trikora  yang  bersih  (sehat), rapi,  indah,  dan  dikenal  untuk menjadi  kampung  percontohan bagi kampung lainnya.
Upaya pemberdayaan dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  efisiensi dan  efektifitas  kerja  Pegawai  Negeri
Sipil dalam melaksanakan tugas pokoknya  dan  fungsi  organisasi  adalah melalui  pembinaan  disiplin,  hal  ini dimaksudkan  agar  para  pegawai  dalam melaksanakan tugas sehari-harinya senantiasa patuh dan taat pada berbagai  ketentuan  yang  berlaku  dan menunjukan  prestasi  kerja  yang  tinggi. Keterkaitan dengan penelitian ini, peneliti  menggali  informasi  dengan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber dan kepada setiap narasumber yang telah ditentukan peneliti menyampaikan pertanyaan. yaitu:  “Bagaimana  upaya  peningkatan kemampuan  kepala  kampung  melalui pembinaan  kedisiplinan  bagi  perangkat Kampung Trikora, Distrik Benawa Kabupaten Yalimo”. Hasil  wawancara  yang  peneliti lakukan dengan Kepala Kampung
Trikora yaitu: 4 Usaha untuk meningkatkan
kualitas  kerja  melalui  pembinaan disiplin,  diperlukan suatu  pedoman atau kerangka yang memuat dengan  jelas  sistem  metode  dan prosedur  pembinaan  serta  tujuan dan sasaran setiap bentuk pegawai  yang  bermental  baik berdaya  guna,  berhasil  guna  dan
4 Hasil  wawancara  dengan  bapak  Mathius Kwabit Kepala Kampung Trikora
sadar  akan  tanggung jawab  dalam melaksanakan  dan  menjalankan tugastugas pemerintahan dan pembangunan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2022)
Lebih lanjut beliau menyampaikan:
Adapun  bentuk  penerapan  disiplin Kepala  Kampung  Trikora  adalah pembinaan  disiplin  waktu  kerja, sebab dengan ketepatan pada jam masuk kantor sangat erat kaitannya  dengan  disiplin  lainnya. (Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2022).
Penyiapan  sumber  daya  Kepala Kampung  yang  cakap  memang  dituntut karena  adanya  kewajiban  pemerintah untuk memberikan
pelayanan
kebutuhan masyarakat, disamping adanya keharusan untuk mengisi kebutuhan  Perangkat  Kampung  dengan Sumber  Daya  Manusia  yang  memiliki kemampuan sesuai tugas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan.
Maka  menjadi  sangat  penting untuk  mengetahui  kompetensi  apa  saja yang dibutuhkan demi tercapainya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. 5 Untuk  mengisi  Sumber Daya  Manusia  yang  memiliki  kapasitas
5 Handoyo Eko, 2010, Kinerja Pelayanan Publik Demokrasi , Rajawali Press, Jakarta. hlm 34
dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan  kegiatan  pemerintah, maka  diperlukan  beberapa  informasi tentang  kompetensi  apa  saja  yang dibutuhkan  untuk  melakukan  suatu pekerjaan  baik  dalam  kapasitas  yang memenuhi  kinerja  rata-rata  atau  kinerja yang lebih baik.
Keterampilan fungsional dibedakan dari  keterampilan  dasar  ( Enabling  Skill ) yang merupakan hal-hal mendasar yang harus dimiliki seseorang, yang kemudian  dikembangkan  secara  lebih spesifik sehingga berfungsi dalam keterampilan  fungsional. Enabling  Skill terdiri dari: membaca, menulis, matematika  dasar  dll,  yang  semuanya itu  perlu  dipertajam  dan  digabungkan untuk menjadi keterampilan yang efektif.
Sehubungan dengan pengembangan keterampilan kepala Kampung Trikora, Distrik Benawa,
Kabupaten  Yalimo  dalam  penelitian  ini, maka peneliti menggali informasi mengenai hal tersebut dengan melakukan wawancara dengan narasumber  yang  telah  ditetapkan. Pertanyaan  yang  peneliti  sampaikan yaitu: “Bagaimana pelaksanaan program pengembangan keterampilan bagi
perangkat  Kampung  Trikora,  Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo?
Tanggapan  atas  pertanyaan  yang peneliti  sampaikan  tersebut,  Kepala Kampung Trikora menyampaikan: 6
Seiring dengan perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi serta tuntutan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang optimal perlu dilakukan upaya-upaya  untuk  meningkatkan kemampuan  pegawai baik  itu pengetahuan  dan  keterampilan.
Berbagai program pemerintah yang telah dilakukan untuk meningkatkan keterampilan diantaranya melalui program Diklat, Seminar, Workshop maupun  program-program  kajian- kajian  ilmiah  yang  bertujuan  untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi perangkat kampung.  (Wawancara  dilakukan pada tanggal 2 September 2022)
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya,  bahwa  tugas  dan  fungsi pemerintah  dalam  demikian  luas  dan kompleks  (administrasi  dalam  arti  luas) yaitu  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat. Hal ini berarti tugas perangkat kampung  juga demikian adanya  karena  kepala  kampung  adalah merupakan salah satu unsur
6 Hasil  wawancara  dengan  bapak  Mathius Kwabit Kepala Kampung Trikora.
pemerintahan  dalam,  oleh  karena  itu untuk  kepentingan  kajian  ini  dibatasi pada pelaksanaan tugas kepala kampung dalam arti sempit (ketatausahaan)  yang  meliputi:  surat- menyurat dan penyimpanannya (kearsipan).
Lebih jauh  dapat dijelaskan bahwa “Tidak  Efektifnya”  pelaksanaan  tugas kepala  kampung  dimaksud,  diketahui melalui aktifitas kearsipan atau penyimpanan dokumen yang tidak efektif, bahkan cenderung gagal dilaksanakan  sebagaimana  mestinya. Maksudnya  adalah  bahwa  arsip-arsip surat-menyurat  yang  harusnya  disusun dan tersimpan pada  kantor tetapi  hal itu tidak dilakukan. Akan tetapi dokumen/arsip  Surat-Surat  dimaksud tidak disimpan rapi (berserakan), sehingga sangat sulit untuk menemukannya kembali bila
dibutuhkan.
Selain itu, dari pengamatan penulis selama  melakukan  penelitian  terlihat bahwa  kepala  kampung  kurang  efektif dalam  melaksanakan  tugas  sehari-hari, bahkan  cenderung  tidak  efektif  ditinjau dari  aspek  disiplin  waktu.  Hal ini terlihat dari  kehadiran  kepala  kampung  pada setiap  hari  kerja  sangat  terbatas,
bahkan  sering  terjadi  seorang  kepala kampung  tidak  masuk  kantor  selama satu  minggu.  Bahkan  kadangkala  pada hari-hari  tertentu  kantor  tidak  terbuka karena  aparat  tidak  ada  yang  hadir. Akibatnya sering terjadi pelayanan pada masyarakat  dilakukan  di  rumah  aparat, terutama  di  rumah  Kepala  Kampung atau Sekretaris Kampung.
2.  Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Kepala
Kampung  di  Kantor  Kampung Trikora  menurut  Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
1)  Faktor  Pendukung  Kinerja
Kepala  Kampung  Di  Kantor Kampung Trikora
Adapun  faktor-faktor yang mendukung kinerja kepala kampung dalam pelaksanaan
tugas  pencatatan  atau  register,
Pembuatan  Data  Monografi  dan Pendokumentasian atas pengarsipan yaitu: a)  Perangkat Lunak Perangkat lunak yang dimaksudkan  disini  adalah  aturan dan  atau  petunjuk pengisian buku- buku  register.  Dari  hasil  penelitian menunjukkan bahwa pertunjuk
yang dimaksudkan termasuk format-format register serta contoh format monografi dan teknik pengarsipan  tersedia  di  kantor kampung.
b)  Perangkat Keras
Perangkat keras yang dimaksudkan  disini  adalah  sarana kantor.  Dari  hasil  pengamatan penulis,  sarana  kantor  ini  cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan  pemerintahan  di  tingkat kampung namun masih perlu banyak penambahan.
2)  Faktor  Penghambat  Kinerja
Kepala  Kampung  Di  Kantor Kampung Trikora
Kinerja  Pegawai  Di  Kantor Kampung Trikora, khususnya Kepala  Kampung  Trikora  dimana Kondisi  Riil  Pelaksanaan  Tugas Perangkat  Kampung  di  bidang penyelenggaraan tugas-tugas Administrasi Pemerintah Kampung. Keadaan tersebut tentunya disebabkan adanya
pengaruh  negatif  dari  beberapa faktor: a)  Kemampuan
untuk mengukur/mengetahui Keterampilan Setiap Aparat
Faktor  kemampuan  dan  atau keterampilan  setiap  aparat  pada bidang  tugas  yang  menjadi  tugas dan tanggung jawabnya merupakan salah satu faktor penentu efektif tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan  kepadanya.  Namun kenyataan  menunjukkan  bahwa faktor ini kurang dimiliki oleh setiap perangkat Kampung Trikora, khususnya kepala Kampung
meskipun tingkat pendidikan
formal  setiap  aparat  dinilai  cukup memadai,  dimana  dari  jumlah  7 orang  aparat  yang  terdiri  dari: Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, lima orang kepala
Urusan,  dan  5  orang  Kepala data/informasi yang disajikan dalam daftar register dan monografi  yang  ada,  juga  terkait dengan  kurang  mampunya  para kepala-kepala  lingkungan  dalam menyampaikan  berbagai  laporan atau  data  yang  dibutuhkan  oleh bagian sekretariat untuk kebutuhan pencatatan
register dan pembuatan monografi dalam. Keadaan  tersebut  dipertegas
dari hasil wawancara penulis
dengan  Kepala  Kampung  Trikora, yang  pada  intinya  menyatakan bahwa:  “aparat  sekretariat  yaitu sekretaris dan Kepala-Kepala urusan,  termasuk  kepala-kepala lingkungan cenderung kurang komitmen  dan  dedikasi untuk melaksanakan  tugasnya  dengan baik,  karena  disebabkan  oleh masih rendahnya kemampuan/ keterampilan mereka, terutama dalam hal pelaporan dan pencatatan  berbagai  aktifitas  atau peristiwa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.

## b)  Disiplin Aparat
Faktor disiplin yang dimaksud dalam  uraian  ini  adalah  disiplin ditinjau  dari  aspek  ketepatan  dan kepatuhan  setiap  aparat  terhadap waktu  yang  telah  ditentukan  pada setiap  hari  kerja.  Dari  uraian sebelumnya  menunjukkan  bahwa umumnya aparat pemerintah Kampung  Trikora  kurang  efektif dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya.  Dengan  kata lain,  bahwa  salah  satu  faktor  yang berpengaruh  negatif  dan  dapat menghambat kemampuan
terhadap pelaksanaan tugas perangkat desa sehingga menyebabkan  kurang  efektifnya pelaksanaan tugas pemerintah kampung  dan  perangkatnya.  Hal lain  yang  juga  menjadi  penyebab adalah masih rendahnya kehadiran setiap aparat kampung mewujudkan kedisiplinan, terutama disiplin  dalam  hal  ketepatan  dan kepatuhan terhadap waktu/jam kerja pada setiap hari kerja.
Berdasarkan data dalam buku  absensi,  menunjukan  bahwa frekuensi  kehadiran  aparat  setiap hari  kerja  dapat  dinilai  sangat minim, karena itu sangat  wajar jika pelaksanaan tugas khususnya pencatatan register tidak terlaksana dengan  baik khususnya bagi aparat yang berfungsi sebagai
aparat sekretariat, sedangkan untuk  enam  orang  aparat  lainnya (Kepala-kepala lingkungan) dimana  kehadiran  kerja  mereka pada  setiap  hari  kerja  di  kantor kampung  sangat  minim,  Hal  ini disebabkan karena dalam melaksanakan tugas tidak diharuskan  untuk  selalu  hadir  di kantor kampung kecuali jika
diundang atau dipanggil oleh pimpinan.
Lebih  jauh  dapat  dijelaskan tentang frekuensi kehadiran aparat kampung mengikuti setiap
pertemuan atau rapat yang dilakukan di dalam, informasi  yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 6  kali  pertemuan  selama  periode dari  bulan  Januari  hingga  bulan April  2022  ternyata  tidak  semua perangkat menghadirinya meskipun  secara  formal  mereka diundang. c)  Dukungan Pemerintah Oleh karena aparat pemerintah  kampung,  terutama kepala kampung dan perangkatnya adalah  pegawai  negeri  sipil,  maka efektifitas  pelaksanaan  tugas  dan tanggung  jawab  mereka  sangat ditentukan  oleh  adanya  dukungan pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kampung terutama Kepala kampung. Dukungan yang
dimaksudkan  di  sini  adalah  upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan  kepada  setiap  aparat kampung terutama perangkat kampung dan kepala-kepala
lingkungan, berupa bimbingan teknis  administrasi,  keterampilan, pengawasan  dan  pengendalian. Namun  dari  hasil  analisis  penulis menunjukkan  bahwa dukungan pemerintah tersebut tidak terwujud.
Hal  ini  terbukti  dari  pelaksanaan tugas setiap aparat tidak
terealisasi  dengan  baik,  hal  ini berarti  bahwa  karena  disebabkan oleh keterampilan administrasi yang  tertulis  karena  penempatan staf  kampung  tidak  sesuai  dengan spesifikasi jurusan dari staf kampung.
Sementara  itu,  berkualitas tidaknya  aparat  yang  ditugaskan pada  suatu  unit  pemerintahan, terlebih  lagi  bagi  PNS  adalah  juga merupakan tanggung jawab pemerintah.  Selain  itu,  kepatuhan setiap aparat kampung melaksanakan tugasnya, juga ditentukan  oleh  atasan/pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Data sebelumnya  menunjukan  bahwa perangkat  kampung  Trikora  tidak disiplin dalam mematuhi waktu jam kerja yang telah ditetapkan,
termasuk masih rendahnya
dedikasi  dan  komitmen  kerja.  Hal ini berlangsung antara lain disebabkan  oleh  masih  rendahnya dukungan  pemerintah  terutama Kepala  Kampung  selaku  pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap bawahannya. d)  Kondisi Kerja Kondisi kerja yang
dimaksudkan  dalam  uraian  ini adalah  suasana  kerja  yang  dapat mendorong seorang pegawai/aparat untuk mengaktualisasikan potensinya dan  menampilkan  pekerjaannya secara  baik.  Agar  kondisi  tersebut dapat  terwujud,  maka  suasana kooperatif dan kolaboratif, Fasilitas kerja  yang  memadai,  kejelasan tugas  dan  tanggung  jawab  setiap aparat, harus diciptakan.
Namun  dari  hasil  analisis penulis terhadap uraian sebelumnya,  diperoleh  gambaran bahwa kondisi kerja seperti tersebut  tidak  termasuk.  Tidak disiplinnya kepala kampung mematuhi  waktu-waktu  kerja,  tidak terampilnya dan minimnya dedikasi dan  komitmen  terhadap  tugas,
merupakan  refleksi  dari  suasana kerja yang tidak kooperatif, kolaboratif,  kurangnya  kejelasan tugas dan tanggung jawab masing- masing perangkat/aparat, dan karena  minimnya  fasilitas  kerja.
Hal yang disebutkan  terakhir, diperkuat  dari  hasil  wawancara penulis dengan perangkat
kampung  (Sekretaris  dan  kepala- kepala  Urusan)  yang  pada  intinya menyatakan
bahwa dalam
melaksanakan tugas mereka, fasilitas yang  tersedia kurang mendukung atau memadai.
Lebih  jauh  dijelaskan  bahwa fasilitas  yang  kurang  memadai tersebut,  antara  lain:  peralatan kantor seperti meja dan kursi kerja, ruang kerja, lemari tempat penyimpanan  arsip,  mesin  ketik, kertas dan lain sebagainya.
Etika dalam pelaksanaan
administrasi  publik  menjadi  salah satu masalah yang menjadi kelemahan dasar dalam pelaksanaan administrasi di Indonesia.  Etika  sering  dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia administrasi. Padahal, etika
merupakan  salah  satu  elemen yang sangat menentukan kepuasan publik sekaligus sebagai keberhasilan organisasi
administrasi  itu  sendiri.  Elemen  ini harus  diperhatikan  dalam  setiap pelayanan publik mulai dari penyusunan  kebijakan  pelayanan, desain struktur organisasi, pelayanan  untuk  mencapai  tujuan akhir  pelaksanaan  administrasi. Kondisi  saat  ini menunjukkan bahwa  Sumber  Daya  Manusia aparatur yang ada sangat jauh dari apa yang diharapkan.
Potret Sumber Daya Manusia aparatur saat ini yang menunjukkan profesionalisme
rendah,  banyaknya  praktek  Kuliah Kerja Nyata yang melibatkan aparatur,  tingkat  gaji  yang  tidak memadai, pelayanan kepada masyarakat yang berbelit-belit, kurang  kreatif dan  inovatif, bekerja berdasarkan  juklak  dan  juknis serta mungkin masih banyak potret negatif lainnya yang intinya menunjukkan  bahwa  aparatur  di Indonesia masih lemah.
7 Gambaran  tersebut  memberikan dorongan bagi kita untuk melakukan perubahan pada Sumber  Daya  Manusia  aparatur Indonesia (kita sebut dengan istilah Reformasi Birokrasi).
Reformasi  telah  melahirkan berbagai  perubahan  dalam  sistem Penyelenggaraan Pemerintahan, salah  satunya  adalah  Perubahan Sistem Pemerintahan
Daerah sejak  diberlakukannya  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2004 kemudian  disempurnakan  menjadi
Undang-Undang  No  23  Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan mendasar
pada  undang-undang  ini  terletak pada  paradigma  yang  digunakan, yaitu dengan memberikan kekuasaan otonomi melalui kewenangan-kewenangan untuk
menyelenggarakan  urusan  rumah tangga daerahnya, khususnya Kepada  Daerah  Kabupaten  dan Daerah  Kota,  dengan berpedoman Kepada Peraturan Perundang-
Undangan  yang  berlaku  dalam
7 Taufiq  Effendi,  2006, Kinerja  Pelayan  Publik Birokrasi , Jakarta, PT Bumi Aksara. hlm 20
Kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Melalui  undang-undang  ini Bangsa Indonesia telah mengambil langkah untuk meninggalkan paradigma  pembangunan  sebagai pijakan  pemerintah  untuk  beralih kepada  paradigma  pelayanan  dan pemberdayaan masyarakat.
Perubahan  paradigma  ini  tidak berarti  bahwa  Pemerintah  sudah tidak  lagi  memiliki  komitmen  untuk membangun,  tetapi  lebih  pada meletakkan  pembangunan  pada landasan  nilai pelayanan dan pemberdayaan.
Terjadinya Perubahan  Sistem  Pemerintahan
Daerah  tersebut  berimplikasi  pada Perubahan Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1974  menjadi Undang-Undang  Nomor  43  Tahun 1999
Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian. Perubahannya yang paling  mendasar  adalah  tentang manajemen  kepegawaian yang lebih berorientasi kepada profesionalisme Sumber Daya
Manusia  aparatur  Pegawai  Negeri Sipil,  yang  bertugas  memberikan pelayanan kepada masyarakat secara  jujur,  adil,  dan  merata
dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan
pembangunan, tidak partisipan dan netral, keluar dari pengaruh semua golongan  dan  partai  politik  dan tidak diskriminatif dalam memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.
Untuk  melaksanakan  tugas pelayanan masyarakat dengan persyaratan yang demikian,
Sumber  Daya  Manusia  Aparatur dituntut  memiliki  profesionalisme, memiliki  wawasan  global,  dan mampu  berperan  sebagai  Unsur
Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang  Nomor  43  Tahun 1999  Sebagai  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1974
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  tersebut  membawa perubahan mendasar guna mewujudkan Sumber Daya Manusia  Aparatur  yang  rofesional yaitu  dengan  Pembinaan  Karir Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan atas dasar
perpaduan  antara  sistem  prestasi kerja  dan  karir  yang  dititikberatkan pada  sistem  prestasi  kerja  yang
pada  hakikatnya  dalam  rangka Peningkatan  Pelayanan  Publik. Manajemen pelayanan pada sektor publik  sebagai  suatu  keseluruhan kegiatan  pengelolaan  pelayanan yang  dilakukan  oleh  pemerintah dituntut memiliki karakteristik, memiliki  dasar  hukum  yang  jelas dalam penyelenggaraannya, memiliki  kelompok  kepentingan yang  luas  termasuk  kelompok sasaran yang ingin dilayani memiliki tujuan sosial serta akuntabel pada publik.

## D.  PENUTUP

## 1)  Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil  penelitian  mengenai  Kinerja Kepala  Kampung  Trikora  dalam Pelayanan  Publik  di  Kampung
Trikora, Distrik Benawa,
Kabupaten  Yalimo,  maka  dapat disimpulkan bahwa:
a)  Kinerja Kepala  kampung  dalam pelayanan  publik  di  Kampung Trikora  pada  umumnya  cukup baik,  namun  masih  terdapat beberapa  indikator  yang  belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan kinerja kepala
Kampung dalam pelayanan publik,  seperti  masih  belum adanya inovasi pelayanan, masih ada beberapa kebutuhan masyarakat  yang  sulit  untuk dikenali  oleh  kepala  kampung, belum  adanya  sarana  dan
prasarana penunjang pelayanan  publik,  serta  masih adanya aparat pemerintah
kampung  yang  bekerja  tidak sesuai  peraturan  waktu  yang telah ditentukan.
b)  Faktor yang mempengaruhi kinerja  kepala  kampung  dalam pelayanan  publik  di  kampung Trikora  yaitu  faktor  pendukung yaitu  perangkat lunak dan perangkat  keras.  Dalam  hal  ini perangkat  lunak  yaitu  suatu pedoman  atau  aturan  bagi pemerintah  kampung  dalam menjalankan tugasnya, sedangkan  perangkat  keras yaitu  sarana  prasarana  yang harus banyak dilengkapi. Untuk faktor  penghambatnya yaitu
masih  kurangnya  kemampuan kepala kampung dalam pelaksanaan tugas yang
dibebankan  kepadanya,  faktor
lainnya yaitu terkait kedisiplinan jam  kerja  dan  terakhir  adalah dukungan  pemerintah  dalam hal  memberikan  pelatihan  dan bimbingan  teknis  dalam  hal pelayanan publik.

## 2)  Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di atas,  maka  saran  yang  dapat peneliti berikan yaitu sebagai
berikut: a)  Agar pelaksanaan kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik berjalan
dengan optimal, sebaiknya Pemerintah  Kampung  Trikora berfokus  terhadap  beberapa indikator  yang  masih  belum terlaksana  dengan  baik  dan perlu  ditingkatkan  lagi  seperti inovasi  pelayanan,  mengenali kebutuhan  masyarakat, bekerja dengan  tanggung  jawab  sesuai peraturan  dan  prosedur,  serta adanya  tanggung  jawab  dari setiap  pegawai  dalam  bekerja dengan cara:
 Melaksanakan pelatihan dan pembinaan bagi kepala
kampung  dan  melakukan evaluasi secara berkala.
 Menambah  fasilitas dan
sarana prasarana yang mendukung kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik.  Meningkatkan kepekaan
terhadap  masyarakat  yang membutuhkan pelayanan serta meningkatkan kedisiplinan pemerintah kampung. b)  Sebaiknya hambatan- hambatan yang dihadapi
mengenai kinerja kepala kampung  dalam  pelayanan publik  di  Kampung  Trikora agar  selalu  diminimalisir  dan diatasi  dengan  cepat  supaya dapat  meningkatkan  kinerja
pemerintah kampung dan memberikan kualitas pelayanan  yang  baik.  Selain upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini, sebaiknya Pemerintah Kampung  Trikora  melakukan studi  banding  ke  kampung lain mengenai
kinerja
pemerintah kampung khususnya  pada  kampung- kampung yang sudah melakukan inovasi pelayanan .
Daftar Pustaka BUKU:
Handoyo  Eko,  2010, Kinerja  Pelayanan Publik  Demokrasi ,  Rajawali  Press, Jakarta.
Hanif  Nurcholis,  2014, Pertumbuhan dan  Penyelenggaraan  Pemerintah Desa , Erlangga, Jakarta.
Sujadi,  dkk,  2016, Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Edisi  yang  disempurnakan Jilid 1 , Bee Media, Jakarta.
Taufiq  Effendi,  2006, Kinerja  Pelayan Publik  Birokrasi ,  Jakarta,  PT  Bumi
Aksara.

## Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor.  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik