## SOSIALISASI PENTINGNYA SURAT PERSETUJUAN ISTRI DALAM PENGALIHAN HAK ATAS DALAM BENTUK AKTA ASLI

## Irma Yustiana
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia Irmayustiana99@gmail.com
Submission   2024-05-02 Review 2024-05-30 Publication 2024-06-30

## ABSTRAK
Penyuluhan tentang pentingnya surat persetujuan istri dalam peralihan hak atas tanah dalam bentuk akta otentik merupakan hal yang penting dalam transaksi jual beli tanah dan  bangunan.  Surat  persetujuan  istri  merupakan  perlindungan  hukum  bagi  kedua belah  pihak,  menjamin  kesetaraan  gender,  dan  mencegah  terjadinya  permasalahan hukum  di  kemudian  hari.  Proses  sosialisasi  meliputi  observasi  untuk  memahami kebutuhan  masyarakat,  sosialisasi  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya surat  izin  istri,  dan  pelaksanaan  sosialisasi  dengan  metode  interaktif  untuk memperkuat  pemahaman  dan  mempengaruhi  perilaku.  Kegiatan  penyuluhan  ini terlaksana  dengan  lancar,  melalui  tahapan  observasi,  sosialisasi  dan  pelaksanaan penyuluhan.  Namun  meski  berjalan  lancar,  beberapa  kendala  juga  muncul  dalam prosesnya.  Kendala  tersebut  antara  lain  kurangnya  pemahaman  masyarakat  akan pentingnya  surat  izin  istri,  serta  ketidaktahuan  mengenai  tata  cara  yang  benar  untuk mendapatkannya.  Selain  itu,  terdapat  pula  kendala  terkait  pemenuhan  persyaratan administrasi,  seperti  sulitnya  menghadiri  penyuluhan  oleh  beberapa  pihak  yang berkepentingan.  Meski  demikian,  upaya  sosialisasi  tetap  memberikan  dampak  positif dengan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  peran  istri  dalam peralihan hak atas tanah.
Kata Kunci: harta bersama, peralihan hak atas tanah, penyuluhan, persetujuan istri

## PENDAHULUAN
Proses  peralihan  kepemilikan  tanah  merupakan  prosedur  hukum  yang  rumit, mengingat  melibatkan  berbagai  peraturan  dan  ketentuan  yang  harus  dipatuhi  oleh semua pihak yang terlibat (Amir, 2019). Dokumen yang sangat penting dalam proses ini adalah surat persetujuan peralihan hak atas tanah dari istri, apalagi jika tanah tersebut merupakan  milik  bersama.  Dalam  transaksi  jual  beli,  persetujuan  istri  harus  dicatat dalam  akta  resmi.  Menurut  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  yang  disebut  juga  dengan  UU  Perkawinan,  harta  benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  dengan  sendirinya  dianggap  sebagai  harta  bersama  apabila  tidak ada perjanjian perkawinan tertulis yang disepakati oleh suami istri. Artinya segala harta benda  yang  diperoleh  suami  istri  selama  perkawinan  dianggap  milik  bersama (Djuniarti, 2017).
Pengaturan mengenai harta bersama dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami istri dapat mengelola harta bersama secara bersama- sama atas persetujuan keduanya. Oleh karena itu, tidak mungkin salah satu pihak, baik suami  maupun  istri,  mengecualikan  atau  melupakan  pihak  lainnya  dalam  kegiatan hukum  yang  berkaitan  dengan  harta  bersama.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  prinsip kesetaraan  kedudukan  mereka  sebagai  pemilik  bersama  atas  aset  tersebut  (Supandi, 2019).
Tanah  yang  diperoleh  suami  setelah  menikah  melalui  proses  jual  beli  dianggap  milik bersama,  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Proses  peralihan kepemilikan  tanah  melibatkan  transaksi  jual  beli  yang  harus  dilakukan  di  hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan memerlukan persetujuan istri. Perjanjian ini ditandai  dengan  tanda  tangan  istri  yang  ditempelkan  pada  bagian  belakang  Akta  Jual Beli.  Apabila  istri  tidak  dapat  hadir  pada  saat  penandatanganan  Akta  Jual  Beli,  PPAT akan  meminta  surat  persetujuan  istri  mengenai  penjualan  tanah  tersebut  yang  harus dilegalisasi  oleh  notaris.  Dengan  kata  lain,  tanda  tangan  istri  pada  surat  persetujuan tersebut harus dilakukan dihadapan Notaris.
Apabila dalam proses peralihan kepemilikan tanah terdapat pelanggaran prosedur, baik oleh pihak suami, PPAT yang mengabaikan persetujuan istri, maupun karena kelalaian pihak  lain,  maka  transaksi  jual  beli  tanah  tersebut  dianggap  tidak  sah  secara  hukum (Ayuniska,  2024).  Dalam  konteks  ini,  perbuatan  hukum  tersebut  dianggap  batal  demi hukum. Barangsiapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar tata cara itu, dapat  dikenakan  tuntutan  hukum  berdasarkan  Pasal  1365  KUH  Perdata  tentang perbuatan  melawan  hukum.  Pasal  1365  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  setiap perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain, mengharuskan pelakunya mengganti kerugian akibat kesalahannya.
Dalam rangka peralihan hak milik atas tanah, ada dua jenis surat perjanjian peralihan hak, yaitu surat persetujuan peralihan hak atas tanah yang dilakukan sendiri dan surat persetujuan peralihan hak atas tanah yang dibuat dalam bentuk surat perjanjian. akta otentik.  Surat  persetujuan  peralihan  hak  atas  tanah  yang  dibuat  dalam  bentuk  akta otentik  mempunyai  bukti  yang  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  surat  persetujuan peralihan hak atas tanah yang dibuat sendiri.
Surat persetujuan isteri mengenai penjualan tanah milik bersama yang dibuat di bawah tangan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  secara  umum  dianggap  sah  dan  dapat dijadikan  alat  bukti  dalam  suatu  sengketa  hukum.  Perjanjian  tertulis  secara  pribadi adalah suatu dokumen yang dibuat oleh pihak yang terlibat langsung tanpa melibatkan perantara pihak ketiga seperti notaris atau pejabat yang berwenang. Akta ini memuat persetujuan  tertulis  istri  mengenai  penjualan  tanah  milik  bersama,  disertai  tanda tangan dan tanggal yang jelas.
Namun  hingga  saat  ini  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  menyadari  pentingnya surat  persetujuan  peralihan  hak  atas  tanah  yang  berupa  akta  otentik  dalam  proses peralihan hak milik atas tanah yang menjadi milik bersama. Selanjutnya sampai saat ini belum  ada  ketentuan  hukum  yang  mengamanatkan  bahwa  persetujuan  istri  terhadap penjualan  tanah  dan  bangunan  bersama  harus  dilakukan  melalui  akta  otentik  atau dengan  kehadiran  langsung,  sehingga  hal  ini  menimbulkan  perselisihan  dan permasalahan hukum seperti perselisihan antar suami. dan isteri apabila suami menjual tanah  dan  bangunan  bersama,  sedangkan  isteri  tidak  memberi  persetujuan  atas penjualan tersebut.
Peralihan  hak  atas  tanah  merupakan  tahapan  penting  dalam  kerangka  hukum  yang mengatur  peralihan  kepemilikan  atau  hak  atas  tanah  dari  satu  entitas  ke  entitas  lain (Hayati, 2016). Dalam konteks ini, penentuan syarat dan format hukum surat perjanjian peralihan  hak  atas  tanah  menjadi  penting  untuk  menjamin  kelancaran  proses  hukum dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  sosialisasi  dan  edukasi  mengenai  pentingnya  surat persetujuan peralihan hak atas tanah dalam bentuk akta otentik dalam proses peralihan kepemilikan tanah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses  tersebut  mengenai  urgensi  surat  persetujuan peralihan  hak  atas  tanah  yang  sah  secara  hukum  dan  akibat  jika  surat  tersebut  tidak dibuat.  Sosialisasi  ini  juga  untuk  meningkatkan  kesadaran  perempuan  terhadap  harta bersama (gono-gini), mengingat kesadaran perempuan terhadap harta bersama masih rendah (Mahfiana, 2016).

## METODE
Cara  pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  mengenai  pentingnya  surat  persetujuan  istri dalam  peralihan  hak  atas  tanah  dalam  bentuk  akta  otentik  dapat  terdiri  dari  tiga tahapan utama yaitu observasi, sosialisasi, dan pelaksanaan sosialisasi.
1. Pengamatan
Tahapan  ini  meliputi  pengamatan  terhadap  kondisi  sosial  dan  kebutuhan masyarakat  mengenai  pemahaman  akan  pentingnya  surat  persetujuan  istri dalam  peralihan  hak  atas  tanah.  Observasi  tersebut  dilakukan  melalui  survei, wawancara,  atau  studi  kasus  untuk  memahami  tingkat  kesadaran  dan pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan tersebut.
2. Penjangkauan Perluasan
Setelah  mendapatkan  pemahaman  yang  cukup  terhadap  kondisi  masyarakat, langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  sosialisasi.  Hal  ini  meliputi  pengenalan konsep  dan  pentingnya  surat  izin  istri  kepada  masyarakat  sasaran  melalui berbagai  saluran  komunikasi,  seperti  pertemuan  masyarakat,  media  sosial, brosur, atau ceramah. Sasaran utama sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan
kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya keterlibatan istri dalam peralihan hak atas tanah.
3. Pelaksanaan Penyuluhan:
Tahap  terakhir  adalah  pelaksanaan  sosialisasi  langsung  kepada  masyarakat. Penyuluhan  dilakukan  dengan  metode  interaktif  dan  partisipatif,  seperti ceramah,  diskusi  kelompok,  role  play,  atau  demonstrasi.  Materi  penyuluhan meliputi penjelasan mengenai perlunya surat izin istri, akibat hukum jika tidak melibatkan  istri  dalam  transaksi  tanah  dan  bangunan,  serta  langkah-langkah praktis  untuk  mendapatkan  surat  izin  tersebut.  Pada  tahap  ini  juga  penting untuk  memberikan  ruang  partisipasi  aktif  masyarakat,  menjawab  pertanyaan, dan  memberikan  contoh  kasus  yang  relevan  untuk  memperjelas  konsep  yang disampaikan.
Dengan memadukan observasi, sosialisasi, dan pelaksanaan sosialisasi secara terencana dan terpadu, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya surat persetujuan istri dalam peralihan hak atas tanah dalam bentuk akta  otentik,  serta  mendorong  perubahan  perilaku  yang  lebih  baik  dalam  praktik transaksi properti.
Kegiatan  sosialisasi  mengenai  pentingnya  surat  persetujuan  istri  dalam  peralihan  hak atas tanah dalam bentuk akta otentik, dilakukan di Jalan Gunung Lingai, Sungai Pinang, Samarinda,  Kalimantan  Timur,  yang  bertempat  di  rumah  warga,  pada  30  Mei  2024. Peserta  sosialisasi  ini  berjumlah  10  orang.  wanita  yang  sudah  menikah.  Narasumber dalam  penyuluhan  ini  adalah  Irma  Yustiana  yang  merupakan  Mahasiswa  S3  Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyuluhan  mengenai  pentingnya  surat  persetujuan  istri  dalam  peralihan  hak  atas tanah  dalam  bentuk  akta  otentik  telah  dilakukan  berdasarkan  tahapan  yang direncanakan.  Tahap  pertama  adalah  melakukan  observasi.  Secara  keseluruhan kegiatan penyuluhan berjalan lancar dari awal hingga akhir.
Tahap  observasi  dilakukan  untuk  memahami  kondisi  sosial,  budaya  dan  pengetahuan masyarakat,  mengenai  pentingnya  surat  persetujuan  istri  dalam  peralihan  hak  atas tanah dalam bentuk akta otentik. Melalui survei lapangan, wawancara, atau studi kasus, penyuluh  dapat  mengidentifikasi  tingkat  pemahaman  masyarakat,  potensi permasalahan  yang  mungkin  timbul,  serta  faktor-faktor  lain  yang  perlu  diperhatikan dalam penyusunan materi penyuluhan.
Setelah  dilakukan  observasi  dan  pengumpulan  data,  tahap  selanjutnya  adalah sosialisasi. Penjangkauan penyuluhan bertujuan untuk mengenalkan konsep dan tujuan penyuluhan  kepada  masyarakat  sasaran.  Sosialisasi  dilakukan  melalui  pertemuan masyarakat. Pesan-pesan penting disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan  dengan  kebutuhan  masyarakat,  sehingga  meningkatkan  kesadaran  akan pentingnya keterlibatan istri dalam transaksi harta benda suami.
Tahap terakhir adalah pelaksanaan konseling. Pada tahap ini materi penyuluhan yang telah  disiapkan  disampaikan  kepada  masyarakat  (komunitas  ibu)  secara  langsung. Metode yang digunakan adalah metode interaktif dan partisipatif, seperti ceramah dan diskusi  kelompok.  Sasaran  utama  pelaksanaan  sosialisasi  adalah  memberikan
pemahaman  mendalam  kepada  masyarakat  khususnya  perempuan  mengenai  akibat hukum jika tidak melibatkan istri dalam peralihan hak atas tanah, serta langkah praktis untuk  mendapatkan  surat  persetujuan  istri.  Penyuluh  juga  memberikan  ruang partisipasi  aktif  masyarakat,  menjawab  pertanyaan,  dan  memberikan  contoh  kasus yang relevan untuk memperjelas konsep yang disampaikan.
Berikut foto kegiatan sosialisasi yang berjalan lancar dalam suasana santai:
Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan
Hasil sosialisasi mengenai pentingnya surat persetujuan istri dalam peralihan hak atas tanah  dalam  bentuk  akta  otentik  mencerminkan  peningkatan  pemahaman  dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan istri dalam transaksi harta benda suaminya.  Melalui  berbagai  kegiatan  sosialisasi  yang  interaktif  dan  informatif,  seperti ceramah,  diskusi  kelompok  dan  demonstrasi,  para  peserta  sosialisasi  berhasil memahami implikasi hukum dari tidak melibatkan istri dalam proses peralihan hak atas tanah.
Partisipan  yang  terdiri  dari  para  ibu  juga  menyadari  bahwa  surat  persetujuan  istri bukan hanya sekedar formalitas, namun merupakan bentuk pengakuan terhadap peran istri dalam pengambilan keputusan besar keluarga. Pembahasan mengenai kasus nyata juga  membantu  peserta  konseling  untuk  memahami  dampak  negatif  yang  mungkin timbul akibat kelalaian dalam mendapatkan persetujuan istri.
Oleh karena itu, banyak peserta yang menyatakan niatnya untuk lebih memperhatikan prosedur  yang  benar  dalam  transaksi  tanah  dan  bangunan  di  masa  depan,  termasuk memastikan  keterlibatan  istri  sebagai  bagian  dari  langkah  yang  diambil.  Hal  ini mencerminkan  perubahan  perilaku  positif  yang  diharapkan  dari  kegiatan  penyuluhan ini, yang pada akhirnya dapat membantu masyarakat untuk lebih melindungi hak dan kepentingan keluarganya dalam peralihan hak atas tanah.
Saat melakukan sosialisasi dengan ibu-ibu peserta, ada beberapa kendala khusus yang perlu diatasi. Berikut beberapa kendala yang dihadapi:
1) Waktu terbatas
Para  ibu  seringkali  memiliki  jadwal  yang  padat,  apalagi  jika  mereka  juga memiliki tanggung jawab rumah tangga dan keluarga. Keterbatasan waktu dapat menjadi kendala karena mereka harus menyeimbangkan waktu antara aktivitas rumah tangga, pekerjaan, dan aktivitas bermasyarakat.
2) Perhatian Terbagi Selama penyuluhan berlangsung, perhatian para ibu terpecah karena seringkali mereka  harus  mengurus  anak  atau  menangani  tugas  rumah  tangga  lain  yang mendesak.
3) Beragam Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Komunitas  ibu-ibu  mencakup  berbagai  latar  belakang  pendidikan  dan pemahaman terkait hukum agraria. Hal ini menjadi tantangan karena konseling harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman yang berbeda.
4) Bahasa dan Kosakata yang Sesuai Penggunaan  bahasa  yang  terlalu  teknis  atau  legal  dalam  konseling  menjadi kendala  bagi  ibu-ibu  yang  belum  mengenal  istilah-istilah  tersebut.  Oleh  karena itu, perlu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
5) Akses Terbatas terhadap Teknologi Beberapa  ibu  mungkin  memiliki  akses  atau  keterampilan  terbatas  dalam menggunakan teknologi, seperti internet atau presentasi multimedia.
6) Norma Budaya dan Sosial Budaya  dan  norma  sosial  dalam  komunitas  ibu  juga  dapat  mempengaruhi bagaimana  konseling  diterima.  Beberapa  topik,  seperti  hak-hak  perempuan dalam  kepemilikan  masyarakat,  bersifat  sensitif  dan  perlu  didekati  dengan bijaksana.
7) Keterlibatan Peserta Aktif
Beberapa  ibu  merasa  tidak  nyaman  berbicara  di  depan  kelompok  atau mengajukan  pertanyaan.  Mendorong  keterlibatan  aktif  peserta  konseling  dapat menjadi  tantangan  tersendiri.  8.  Pembatasan  Ruang  Fisik:  Jika  penyuluhan dilakukan  langsung  di  ruang  komunitas  atau  rumah,  maka  pembatasan  ruang fisik  dapat  menjadi  kendala,  apalagi  jika  jumlah  peserta  banyak  atau  ruang sempit.  Untuk  mengatasi  kendala  tersebut,  penting  untuk  merancang penjangkauan dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dan karakteristik komunitas  ibu-ibu  yang  menjadi  peserta.  Hal  ini  dapat  mencakup  penggunaan pendekatan  interaktif,  penyampaian  materi  yang  mudah  dipahami,  dan memperhatikan kepekaan budaya dan sosial dalam penyampaian informasi.

## KESIMPULAN
Dalam kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya surat persetujuan istri dalam peralihan hak  atas  tanah  dalam  bentuk  akta  otentik,  tergambar  betapa  pentingnya  keterlibatan istri dalam proses peralihan harta milik suaminya. Langkah ini tidak hanya melindungi hak dan kepentingan istri, namun juga menjamin keadilan gender dalam pengambilan keputusan terkait properti. Surat persetujuan istri bukan sekadar formalitas, tapi juga merupakan  bentuk  pengakuan  atas  perannya  dalam  pengambilan  keputusan  besar keluarga.
Selain  itu,  penggunaan  akta  otentik  sebagai  bentuk  peralihan  hak  atas  tanah memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, mencegah potensi konflik di kemudian
hari, dan menjamin legalitas transaksi properti. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini  tidak  hanya  sekedar  mematuhi  peraturan  hukum  saja,  namun  juga  mendorong kesetaraan,  keadilan,  dan  keharmonisan  dalam  keluarga  dan  masyarakat  secara  lebih luas.

## REFERENSI
Arivan  Amir.  Peralihan  Hak  Penguasaan  Tanah  Menurut  UUPA  Dalam  Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Repertorium, Jurnal Notaris, 8(1), 2019.
Chistian  Supandi,  Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Perceraian  Menurut  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Privatum, VII (3), 2019.
Evi  Djuniarti,  Hukum  Harta  Bersama  Dilihat  dari  Perspektif  Hukum  Perkawinan  dan KUHPerdata, De Jure, Jurnal Penelitian Hukum, 17(4), 2017.
Layyin  Mahfiana,  Keterlibatan  Perempuan  dalam  Penyelesaian  Konflik  Harta  Bersama (Studi di Kabupaten Ponorogo), Kodifikasia, 10(1), 2016.
Nur  Hayati,  Peralihan  Hak  dalam  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  (Tinjauan  Terhadap Perjanjian Jual Beli Dalam Konsep Hukum Barat dan Adat dalam Kerangka Hukum Pertanahan Nasional), Lex Jurnalica, 13(3), 2016.
Selfie  Ayuniska.  Analisa  Hukum  Mengenai  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Melalui  Jual  Beli Tanpa Kehadiran Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jurnal Ilmu Hukum Soposantoro, 1(1), 2024.