Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN

## : 2654-5837, Hal 801 – 810

## PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, BELANJA MODAL  DAN PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Oleh : Asnita,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau
Harlen,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau
Ando Fahda Aulia,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau
.Article Info
Abstract Article History : Received  16  July - 2022 Accepted  25 July - 2022 Available Online 31 July - 2022 This study aims to analyze the effect of gross regional domestic product (GRDP),  capital  expenditures  and  human  development  on  poverty  in Kuantan  Singingi  Regency.  Methods  of  data  analysis  using  analytical methods using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that gross  regional domestic product  (GRDP) has a significant negative and significant effect  on poverty in Kuantan  Singingi Regency, meaning  that  poverty  reduction  is  due  to  an  increase  in  gross  regional domestic product (GRDP) will increase the ability to meet needs so that they  can  get  out  of  poverty.  line  of  poverty.  Capital  expenditure  has  a positive  and  significant  effect  on  poverty  in  Kuantan  Singingi  Regency, meaning  that  an  increase  in  capital  expenditure  actually  encourages higher poverty. This is contrary to the hypothesis which states that capital expenditure has a negative and significant effect on poverty in  Kuantan Singingi Regency. The human development index (HDI) has a positive and significant effect on poverty in Kuantan Singingi Regency, which means that partially changes in the human development index (IPM) are able to positively and significantly affect changes in poverty.
Keyword : Poverty, Gross Regional Domestic  Product  (GRDP), Capital Expenditures and Human Development

## 1. PENDAHULUAN
Kondisi  perekonomian  akan  menentukan kemiskinan  disuatu  daerah,  semakin  tinggi perekonomian maka hal tersebut akan menggambarkan bahwasanya kemampuan memenuhi  kebutuhan  akan  semakin  meningkat. Namun,  yang  menjadi  persoalan  justru  pada  saat pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi kemiskinan juga mengalami peningkatan.
Menurut  Bigsten  dan  Levin  (2000), menjelaskan  bahwa  dalam  mengatasi  kemiskinan harus  memperhatikan  beberapa  elemen  strategis diantaranya : penggerak ekspor melalui pertumbuhan  ekonomi  yang  dikenal  dengan stategi outward-oriented ,  lebih  difokuskan  pada sektor manufaktur, pengembangan sektor pertanian menggunakan berbagai inovasi teknologi terbaru,  serta  penanaman  modal  yang  difokuskan pada modal fisik dan modal manusia dan berbagai
cara  untuk  mendorong  kesehatan,  pendidikan, social capital , dan jaring dalam mendeteksi jumlah kemiskinan.
Teori yang menjelaskan terjadinya kemiskinan dikenal dengan istilah lingkaran setan kemiskinan,  seseorang,  daerah  ataupun  negara miskin hal tersebut karena memang mereka miskin, dan  untuk  terlepas  dari  belenggu  kemiskinan tersebut  sama  sekali  tidak  ada  pemutusnya  yang ada  orang  tersebut  terjebak  dalam  lingkaran tersebut  atau  dikenal  juga  dengan  istilah  “ a  poor country is poor because it is poor” yang mana teori yang  dikenalkan  oleh  Ragnar  Nurkse  ini menjelaskan  bahwa  yang  menjadi  persoalan  ialah pada  tingkat  produktivitas  yang  dimiliki  rendah sehingga  perlu  langkah  yang  dilakukan  untuk mengatasi  persoalan  tersebut  (Kuncoro,  2013). Salah  satu  aspek  ialah  kondisi  perekonomian
masyarakat  itu  sendiri  salah  satunya  yaitu pertumbuhan ekonomi yang baik.
Ketersediaan  infrastruktur  ialah  hal  yang sangat diperhatikan dalam kegiatan perekonomian, hal tersebut karena semakin tingginya ketersediaan infrastruktur tentunya akan mengatasi keterbatasan yang  dihadapi  oleh  setiap  daerah,  seperti infrastruktur  jalan  yang  menjadi  bagian  penting dalam  pergerakan  baik  itu  distribusi  manusia maupun  barang  yang  tentunya  akan  memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu ketesediaan berbagai infrastruktur sosial lainnya  juga  akan  mendorong  peningkatan pendidikan dan kesehatan yang menjadi gambaran dari  kualitas  SDM  itu  sendiri  dengan  demikian akan menciptakan masyarakat yang produktif serta mampu  memenuhi  kebutuhannya  dan  dapat terhindar  dari  kemiskinan.  Sehingga  semakin meningkatnya  ketersediaan  infrastruktur  melalui investasi  fisik  maka  akan  semakin  menurunkan angka kemiskinan.
Selain itu, investasi infrastruktur fisik juga menjadi  salah  satu  elemen  penting  dalam pengurangan  kemiskinan,  adapun  yang  dimaksud dengan investasi infrastruktur fisik ialah keseluruhan  pengeluaran  yang  akan  membentuk modal  baru  (Mankiw,  2013).  Belanja  modal sebagai  salah  satu  bentuk  pengeluaran  yang dilakukan terutama oleh pemerintah. dalam upaya mengadakan dan membangun berbagai ketersediaan  asset  yang  dapat  dgunakan  dalam periode  satu  tahun  bertujuan  untuk  operasional pemerintah  dapat  dimuat  didalam  pengeluaran pemerintah  dalam  pos  belanja  modal,  yang  mana pengeluaran  tersebut  dapat  berupa  tanah,  jalan, jaringan dan irigasi serta peralatan mesin, gedung dan aset tetap lainnya (Darise, 2008). dalam upaya memperioritaskan belanja modal untuk perlindungan  serta  peningkatan  kehidupan  yang berkualitas dalam kewajiban mewujudkan pelayanan publik dari keseluruhan berbagai aspek penunjang  secara  layak.  Sehingga  ketersediaan tersebut akan meningkatkan produktivitas masyarakat  dengan  demikian  dapat  mendorong peningkatan  kemampuan  hidup  sehingga  terbebas dari kemiskinan.
Human  capital digambarkan  melalui kondisi  indeks  pembangunan  manusia  (IPM),  hal tersebut sebagai indikator komposit atau gabungan dari  beberapa  indikator  yang  tidak  dapat  sebagai ukuran  utama  pengukuran  berbagai  dimensi pembangunan  manusia,  penilaian  pembangunan manusia  agar  dapat  menggambarkan  kemampuan dasar melalui tiga dimensi pokok.
Todaro  dan  Smith  (2006)  menjelaskan bahwa  pembangunan  bertujuan  untuk  mendorong peningkatan  pembangunan  manusia.  Hal  tersebut
karena manusia berperan penting dalam pembentukan  karakter  sehingga  Negara  mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang lebih modern  yang  bertujuan  untuk  menumbuhkan keberlanjutan pembangunan. Menurut BPS (2022c), dalam menentukan  Indeks Pembangunan Manusia dilihat dari 3 indikator yakni pendidikan, kesehatan  dan  pengeluaran  berkaitan  dengan masyaraat yang mengalami peningkatan produktivitas.  Produktivitas  masyarakat  yang mengalami peningkatan akan terlihat dari masyarakat  yang  memiliki  kesehatan  yang  baik dan  pendidikan  yang  berkualitas  dan  dapat mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi.
Perkembangan persentase penduduk miskin  diketahui  bahwa  terdapat  5  kabupaten dengan  kemiskinan  tertinggi  di  Provinsi  Riau. Adapun  diantara  5  daerah  tersebut  yaitu  Kampar, Kuantan  Singingi,  Pelalawan,  Rokan  Hulu  dan Kepulauan Meranti.  Beban pembangunan semakin besar  pada  saat  jumlah  penduduk  miskin meningkat.  Sehingga  penurunan  kemiskinan  akan semakin  ditekan  oleh  peningkatan  pembangunan ekonomi.  Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi  yang dipengaruhi  oleh  banyak  aspek,  tidak  hanya ekonomi  tetapi  juga  aspek  sosial.  Banyak  faktor yang dapat mendorong bahkan mengatasi kemiskinan.
Diantara daerah dengan persentase kemiskinan  tertinggi  ini  tentunya  akan  menjadi persoalan  yang  harus  diatasi  tidak  hanya  oleh pemerintahan  Provinsi  Riau  tetapi  juga  oleh pemerintahan masing – masing kabupaten tersebut. Melihat  kondisi  kemiskinn  tersebut  maka  kajian terkait  kemiskinan  akan  menjadi  sangat  menarik untuk dibahas, salah satu daerah yang pelu dibahas yakni  Kabupaten  Kuantan  Singingi  yang  masuk kedalam  5  daerah  dengan  persentase  penduduk miskin  tertinggi  serta  terkait  dengan  kondisi kemiskinan  dan  faktor  dipengaruhi  oleh  faktor tersebut.  Berikut  ini  dapat  dilihat  perkembangan jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuantan Singingi :
Tabel 1 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Persentase  Penduduk  Miskin  di Kabupaten  Kuantan  Singingi  Tahun 2011 - 2021
No Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%) 1 2011 31,10 10,19 2 2012 31,30 10,29 3 2013 34,70 11,28 4 2014 33,52 10,75 5 2015 34,10 10,80 6 2016 31,22 9,85 7 2017 31,95 9,97
No Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%) 8 2018 32,10 9,92 9 2019 31,22 9,56 10 2020 29,34 8,91 11 2021 28,90 8,97 Sumber : Badan Pusat Statistik Kuansing (2021)
Berdasarkan  Tabel  1  diatas  dapat  dilihat perkembangan  jumlah  penduduk    miskin  di Kabupaten  Kuantan  Singingi,  dimana  jika  dilihat jumlah penduduk miskin berfluktuatif dimana dari tahun  2011  –  2021.  Jika  dilihat  jumlah  penduduk miskin  tertinggi  terdapat  pada  tahun  2013  yaitu sebesar 34,70 ribu jiwa begitu juga halnya dengan persentase  penduduk  miskin  di  tahun  2013  juga tertinggi  yaitu  sebesar  11,28%.  Sedangkan  untuk jumlah penduduk miskin terendah selama 10 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sebesar 31,22 ribu jiwa,  sedangkan  persentase  penduduk  miskin terendah pada tahun 2016 yaitu 9,85%.
Kondisi  pertumbuhan  ekonomi  akan  sangat tergantung  dengan  besarnya  pendapatan  yang diterima atau kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode satu tahun  atau  PDRB  (Produk  Domestik  Regional Bruto).
Hal tersebut karena PDRB menggambarkan  besaran  pendapatan  masyarakat di  suatu  daerah  karena  dalam  perhitungan  PDRB mengcakup 17 sektor usaha yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. sehingga pada saat PDRB mengalami peningkatan maka akan menggambarkan  pendapatan  masyarakat  disuatu daera tersebut.
Berikut  ini  dapat  dilihat  perkembangan  PDRB  di Kabupaten Kuantan Singingi :
Tabel 2 Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 - 2021 No Tahun PDRB (Milyar Rp) 1 2011 17.307,01 2 2012 18.333,20 3 2013 19.336,93 4 2014 20.331,20 5 2015 19.896,35 6 2016 20.669,80 7 2017 21.574,02 8 2018 22.579,12 9 2019 23.613,56 10 2020 23.843,43 11 2021 24.689,51 Sumber : Badan Pusat Statistik Riau (2021)
Berdasarkan  Tabel  2  diatas  dapat  dilihat perkembangan  PDRB  di  Kabupaten  Kuantan Singingi  jika  dibandingkan  dengan  kondisi kemiskinan  yang  tergambar  dengan  jumlah
penduduk miskin justru berlawanan, dimana  pada saat tahun 2017 – 2018 PDRB meningkat seharus jumlah  kemiskinan  menurun  akan  tetapi  di Kabupaten  Kuantan  Singingi  justru  mengalami peningkatan menjadi 31,95 ribu jiwa ditahun 2017 dan 32,10 ribu jiwa di tahun 2018, tentunya hal ini berlawanan dengan penjelasan teori diatas.
Selain  itu,  belanja  modal  juga  merupakan  faktor yang  dapat  mendorong  penurunan  kemiskinan, semakin  meningkatnya  alokasi  belanja  modal maka akan mendorong meningkatnya ketersediaan sarana  dan  prasarana  untuk  meningkatkan produktivitas masyarakat. Berikut ini dapat dilihat perkembangan  belanja  modal  di  Kabupaten Kuantan Singingi :
Tabel 3 Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Modal di Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2011 - 2021 No  Tahun Belanja Modal (Jutaan Rp) Pertumbuhan Belanja Modal (%) 1 2011 131.220 - 2 2012 201.305 53,41 3 2013 310.518 54,25 4 2014 364.621 17,42 5 2015 246.440 -32,41 6 2016 178.016 -27,76 7 2017 203.273 14,19 8 2018 196.801 -3,18 9 2019 327.963 66,65 10 2020 204.766 -37,56 11 2021 153.486 -25,04 Sumber : Badan Pusat Statistik Riau (2021) pada  saat  dibandingkan  dengan  kondisi kemiskinan  di  tahun  2017  seharus  jumlah kemiskinan  menurun  akan  tetapi  di  Kabupaten Kuantan  Singingi  justru  mengalami  peningkatan menjadi 31,95 ribu jiwa, tetunya hal ini berlawanan dengan  penjelasan  teori  bahwa  peningkatan pengeluaran  bidang  fisik  akan  menurunkan kemiskinan.
Kualitas  sumber  daya  manusia  yang tergambar  dari  indeks  pembangunan  manusia (IPM)  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam penurunan  kemiskinan,  semakin  baik  IPM  maka menggambarkan  kondisi  kualitas  SDM  yang semakin  berkualitas  sehingga  hal  ini  akan mendorong  penurunan  kemiskinan,  berikut  ini dapat  dilihat  perkembangan  IPM  di  kabupaten Kuantan Singingi :
Tabel  4  Perkembangan  dan  Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  Kabupaten  Kuantan  Singingi Tahun 2011 - 2021 No Tahun IPM Pertumbuhan IPM (%) 1 2011 65,72 2 2012 66,31 0,89 3 2013 66,65 0,51 4 2014 67,47 1,23 5 2015 68,32 1,26 6 2016 68,66 0,49 7 2017 69,53 1,27 8 2018 69,96 0,62 9 2019 70,78 1,17 10 2020 70,31 -0,66 11 2021 70,60 0,41 Sumber : Badan Pusat Statistik Riau (2021)
kondisi  kemiskinan  justru  berlawanan, meskipun  IPM  meningkat  tetapi  terdapat  di beberapa kondisi justru kemiskinan juga mengalami peningkatan seperti di tahun 2013 IPM meningkat  tetapi  kemiskinan  juga  mengalami peningkatan  begitu  juga  dengan  tahun  2017  dan 2018 yang mana kemiskinan mengalami peningkatan,  hal  ini  tentunya  berlawanan  dengan penjelasan teori.

## 2. KAJIAN
PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Kemiskinan Menurut Suryawati (2004), ketika masyarakat di suatu daerah memiliki keterbatasan dalam  pemenuhan  rata  –  rata  standar  hidupnya maka  itu  dikatakan  sebagai  kemiskinan.  Keadaan dimana  pendapatan  memiliki  kemampuan  yang rendah  dalam  pemenuhan  kebutuhan  diantaranya kebutuhan  sandang,  papan  dan  pangan.  Sehingga dengan  rendahkan  upaya  dalam  pemenuhan kebutuhan ini tentunya akan mendorong masyarakat memiliki kualitas hidup yang rendah.
Pada  dasarnya  tercukupinya  kebutuhan pangan  bukan  berarti  hal  tersebut  menjelaskan bahwa kondisi standar hidup masyarakat terpenuhi, namun  segala  kebutuhan  diluar  pangan  terpenuhi diantaranya  pendidikan  dan  kesehatan.  Selain  itu, kesejahteraan  didaerah  dapat  juga  terlihat  dari kelayakan  dari  tempat  tinggal  sehingga  akan menjadi  salah  satu  standar  hidup  yang  baik.  Oleh karena itu, pada saat pendapatan masyarakat tidak mampu  memenuhi  hal  tersebut  maka  dapat dikatakan  sebagai  penduduk  miskin  dengan kesejahteraan yang rendah (Suryawati, 2004).
Keberagaman  kemiskinan  dapat  dilihat  dari bentunya dari aspek pendapatan terbagi menjadi 2 bagian yaitu (Suryawati, 2004):
1. Kemiskinan Absolut
Situasi  dimana  pendapatan  yang  dimiliki seseorang berada dibawah garis kemiskinan dalam mencukupi  kebutuhan  dasar  makanan,  pakaian, tempat  tinggal,  kesehatan  dan  pendidikan  maka seseorang  tersebut  diklasifikan  sebagai  bentuk kemiskinan absolut.
2. Kemiskinan Relatif
Bentuk  kemiskinan  relative  yaitu  pada  saat pemenuhan kebutuhan dasar melebihi standar garis kemiskinan  namun  saat  dibandingkan  dengan masyarakat  lainnya  justru  berada  dibawah masyarakat.  Kemiskinan  juga  dapat  dilihat  dari penyebabnya yaitu (Suryawati, 2004): 1. Kemiskinan Kultural
Disebabkan oleh eratnya hubungan masyarakat  dengan  upaya  untuk  memperoleh kehidupan    yang  lebih  baik  meskipun  dalam upaya tersebut dibantu oleh pihak lain.
2. Kemiskinan struktural Dimana penyebab kemiskinan dengan adanya faktor manusia lannya yang sengaja merekayasa  kondisi  tersebut  karena  adanya ketidakadilan sistem pembangunan.

## Belanja Modal
Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah  Daerah  yang  manfaatnya  melebihi  1 tahun  anggaran  dan  akan  menambah  aset  atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja  yang  bersifat rutin seperti  biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum  (Halim,  2004).  Belanja  modal  untuk masing-masing  Kab/Kota  dapat  dilihat  dalam Laporan  Realisasi  APBD.  Belanja  Modal  adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan  aktiva  tetap  tertentu  (Nordiawan, 2010).  Belanja  modal  dimaksudkan  untuk mendapatkan  aset  tetap  pemerintah  daerah,  yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.  Secara  teoritis  ada  tiga  cara  untuk memperoleh  aset  tetap  tersebut,  yakni  dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.
Kategori belanja modal sebagai berikut (Nordiawan, 2010):
1) Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset  tetap  atau  aset  lainnya  yang  dengan demikian menambah aset Pemda
2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda
3) Perolehan  aset  tetap  tersebut  diniatkan  bukan untuk dijual. Belanja Modal adalah
pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih  dari  satu  periode  akuntansi,  termasuk didalamnya  adalah  pengeluaran  untuk  biaya pemeliharaan  yang  sifatnya  mempertahankan atau  menambah  masa  manfaat,  meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Keterbatasan  modal  ialah  hal  yang  menjadi penghambat  perkembangan  ekonomi,  pemicu tersebut  ialah  kondisi  dimana  jumlah  penduduk miskin  yang  terdapat  di  Indonesia.  Masyarakat sebuah  negara  terbelakang  terhambat  karena kemiskinan, mayoritas mereka tidak terdidik serta buta huruf. Sehingga produktivitas marginal makin menurun  akan  berdampak  juga  pada  pendapatan negara yang kecil. (Jhingan, 2016).
Dalam  pembangunan  daerah  perkotaan  dan pedesaan  sering  kali  memiliki  berbagai  hambatan salah  satunya  yaitu  masalah  terkait  dengan kapasitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  masih dapat  dikatakan  rendah,  sedangkan  sumber  daya manusia  merupakan  pelaku  utama  kegiatan ekonomi  agar  dapat  semakin  tinggi  sehingga kualitas  sumber  daya  manusia  agar  dapat diwujudkan (Dwijatenaya & Raden , 2016).
Human capital bisa tercapai dengan melewati 2  cara.  Pertama,  manusia  dipergunakan  sebagai tenaga  kerja  berdasarkan  jumlah  kuantitatifnya. Hal  demikian  mengartikan  bahwa  bertambah banyak jumlah tenaga kerja sehingga produktivitas makin  tinggi.  Kedua,  investasi  ialah  cara  pokok dalam memperoleh human capital. Pelatihan serta pendidikan yang diperoleh manusia akan menaikkan  keterampilan  serta potensinya, dengan demikian produktivitas akan mengalami kenaikan. Cara  kedua  ini  namun  tak  memprioritaskan kuantitas jumlah tenaga kerja.

## Hipotesis
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka penelitian,  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis penelitian sebagai berikut :
1. Produk  domestic  regional  beruto  (PDRB) berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Belanja  modal  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.

## 3. METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten  Kuantan  Singingi,  penelitian  ini merupakan penelitian sekunder yang menggunakan data sekunder yaitu data time series dalam bentuk data tahunan dari tahun 2011 – 2021. Adapun  penelitian  ini  dilakukan  sejak  bulan Desember  2021  sampai  selesai.  Agar  tidak  ada kekeliruan  dalam  mengartikan  apa  yang  menjadi objek penelitian, maka yang akan menjadi variabel dan  defenisi  operasional  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
Tabel 5 Definisi Operasional Variabel
N o Variabel Definisi Operasional Satuan 1 Kemiskinan (Y) Kemiskinan  adalah  jumlah penduduk  yang  memiliki  rata- rata pengeluaran perkapita perbulan berada di bawah garis kemiskinan (BPS, 2021a) Jiwa
2
PDRB (X1) Perkembangan produksi barang  dan  jasa  di  suatu wilayah  perekonomian  pada tahun  tertentu  terhadap  nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB  atas  dasar  harga konstan  (BPS,  2021),  disini data  yang  digunakan  PDRB ADHK Rupiah
3
Belanja Modal (X2) Belanja modal merupakan pengeluaran  anggaran  untuk perolehan  aset  tetap  dan  aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan  tanah,  gedung  dan bangunan,  peralatan,  aset  tak berwujud (BPS, 2021) Rupiah 4 Indeks Pembanguna n Manusia (IPM)  (X3) IPM adalah pengukuran perbandingan  dari  harapan hidup, melek huruf,
pendidikan  dan  standar  hidup.
IPM  menjelaskan  bagaimana penduduk  dapat  mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,  pendidikan,  dan sebagainya (BPS, 2021). Rasio
Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap  variabel  terikat  metode  analisis  model regresi  berganda  dengan  teknik  analisis  kuadrat terkecil sederhana (Ordinary Least Square (OLS) . Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis regresi berganda teknik analisis (Ordinary Least Square (OLS) dengan bantuan aplikasi SPSS . Gujarati  (2006)  mendefinisikan  analisis  regresi berganda  adalah  studi  tentang  hubungan  antara
satu  variabel  tak  bebas  atau  variabel  yang dijelaskan  dan  satu  atau  dua  lebih  variabel  lain yang disebut variabel bebas atau variabel penjelas.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN Uji Statistik
Uji  statistic  ialah  uji  yang  dapat  melihat ketetapan model berdsarkan beberapa uji diantaranya parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta juga menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel dependennya (R²).

## Uji Simultan (Uji F)
Variabel  bebas  mempengaruhi  variabel terikat secara serempak dapat diketahui menggunakan  uji  simultan  atau  uji  F.  pada  saat nilai signifikan signifikansi (sig) F memiliki angka yang kecil dari 0,05.
Tabel 6 Uji Simultan (Uji F) Keterangan Prob. F Sig 0.002 Sumber : Data Olahan SPSS, (2021)
Berdasarkan  tabel  uji  simultan  diperoleh nilai probability sebesar 0.002 nilai ini lebih kecil jika  dibandingkan  dengan  0,05,  hal  ini  berarti bahwa Pengeluaran PDRB (LNX1), belanja modal (LNX2),  serta  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)    (LnX3)  berpengaruh  signifikan  secara simultan  terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten Kuantan Singingi.

## Uji Parsial (Uji t)
Untuk melihat pengaruh masing – masing variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat,  yaitu melalui  uji  parsial  atau  uji  t  yang  mana  variabel dikatakan berpengaruh pada saat nilai probabilitinya lebih kecil dari 0,05.
Tabel 7 Analisis Uji Parsial (Uji t) Variable Prob. LNX1 LNX3 LNX4 0.000 0.005 0.009 Sumber : Data Olahan SPSS, (2021)
Analisis  uji  parsial  menunjukkan  hasil yang dijelaskan berikut ini:
1. Variabel  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB) (LNX1) Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  memiliki  nilai  probability sebesar  0,0000  yang  mana  nilai  ini lebih  kecil  dari  0,05,  yang  mana  ini menjelaskan  bahwa  pada  tingkat  5% Produk  Domestik  Regional  Bruto
(PDRB)  signifikan  mempengaruhi kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi.  hal  ini  menjelaskan  bahwa hasil  penelitian  menerima  H1  dan menolah H0 dimana Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Variabel  Pengeluaran  Belanja  Modal (LNX2)
Pengeluaran  belanja  modal  memiliki nilai  probability  sebesar  0,005  yang mana  nilai  ini  lebih  kecil  dari  0,05, yang  mana  ini  menjelaskan  bahwa pada  tingkat  5%  pengeluaran  belanja modal signifikan mempengaruhi kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil analisis ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwasanya pengeluaran belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi. Karena pada penelitian  justru  ditemukan  pengaruh yang positif terhadap kemiskinan. 3. Variabel Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) (LNX3) Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) memiliki  nilai  probability  sebesar 0,009  yang  mana  nilai  ini  lebih  kecil dari 0,05, yang mana ini menjelaskan bahwa  pada  tingkat  5%  Indeks Pembangunan  Manusia  signifikan mempengaruhi kemiskinan Kabupaten Kuantan  Singingi.  Hasil  analisis  ini tidak sesuai dengan hipotesis
bahwasanya  Indeks  Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan negative terhadap
kemiskinan Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Karena pada  penelitian  justru  ditemukan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan.
Koefisien determinasi ( 𝐑 𝟐 )
Koefisien  determinasi  atau  niali  Adjusted R-square  ialah  untuk  melihat  seberapa  besar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.
Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi (Uji R 2 ) Keterangan Prob. Adjusted R- square 0.778
Sumber : Data Olahan SPSS, (2021)
Pada tabel uji koefisien determinasi  dapat diketahui bahwasanya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (LNX1), pengeluaran belanja modal (LNX2)  dan  IPM  (LNX3)  77,8%  mempengaruhi
kemiskinan.  Sedangkan  22,2%  dipengaruhi  oleh variabel yang tidak diteliti.
Analisis Hasil Regresi Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Variable Coefficient LNX1 LNX2 LNX3 C -0,545 0.126 1.153 2.446
Sumber : Data Olahan SPSS, (2021) Tabel  diatas  ialah  analisis  regresi  linear berganda,  yang  mana  persamaan  regresi  sebagai berikut:
Y =-2,446 - 0,545LNX1+ 0,126LNX2+ 1.153LNX3 Persamaan ini menjelaskan :
1. Koefisien Konstanta Menunjukkan  konstanta  sebesar  2,446. Hal ini berarti semua variabel indenpenden (pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan IPM)  diasumsikan  bernilai  tetap,  maka dapat  dikatakan  bahwa  Y  (kemiskinan) sebesar 2,446 ribu jiwa.
2. Koefisien  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB) (LNX1)
Dari  persamaan  regresi  dapat  diketahui bahwa pengaruh variabel Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan asumsi cateris  paribus dengan  memiliki nilai  koefisien  sebesar  -0,545 jika  PDRB meningkat sebesar 1% maka kemiskinan di Kabupaten  Kuantan  Singingi  mengalami penurunan sebesar 0,545%.
3. Koefisien Belanja Modal (LNX2) Dari  persamaan  regresi  dapat  diketahui bahwa  pengaruh  belanja  modal  dan variabel  lain  dengan  asumsi cateris paribus dengan  nilai  koefisien  variabel belanja modal menunjukkan nilai koefisien  sebesar  0,126  yang  artinya  jika belanja  modal  meningkat  1%  maka kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi  mengalami  peningkatan  sebesar 0,126%.
4. Koefisien IPM  (LNX3)
Dari  persamaan  regresi  dapat  diketahui bahwa  pengaruh  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  dengan  nilai  koefisien sebesar 1,153, pada saat Indeks
Pembangunan  Manusia  (IPM)  meningkat sebesar  1  maka  kemiskinan  di  Kabupaten Kuantan Singingi akan meningkat 1,153%.
Pembahasan
Pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB ) Terhadap  Kemiskinan  di  Kabupaten Kuantan Singing
Berdasarkan  hasil  analisis  data  terkait pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten Kuantan  Singingi  diperoleh  hasil  bahwasanya secara  parsial  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten  Kuantan Singingi karena memperoleh nilai probability yang kecil dari 0,05 yaitu 0,0000, yang artinya pada saat pertumbuhan  ekonomi  meningkat  maka  akan mendorong  penurunan  kemiskinan.    Adapun  nilai koefisien  sebesar  sebesar  -0,545 jika  PDRB meningkat  sebesar  1  %  maka  kemiskinan  di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan  sebesar  0,545% dan  variabel  lain  di anggap tetap.
Melihat  hasil  analisis  ini  tentunya menerima  hipotesis yang menyatakan bahwasanya Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan, dimana peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan mendorong penurunan kemiskinan.
Menurut  Ijaiya  et  al.  (2011),  kemiskinan adalah  keadaan  kekurangan  kemampuan  dalam pemenuhan  kebutuhan  dasar.  Kemiskinan  juga merupakan  kondisi  dimana  sumberdaya  yang berkualitas  rendah  sehingga  hal  tersebut  akan membatasi kemampuan pemenuhan kebutuhan dan ekonomi. Kemiskinan terlihat jelas di berbagai cara yang  meliputi  antara  lain,  kurangnya  pendapatan, pasokan makanan yang tidak memadai, kurangnya, atau  tidak  ada  akses  ke  pendidikan  dan  fasilitas penting lainnya, kekurangan atau tidak tersedianya sumber  daya  produktif  untuk  keberlanjutan  mata pencaharian,  kekurangan  gizi,  kesehatan  yang buruk, tunawisma.
Ada banyak teori dan pemikiran ekonomi yang  menganjurkan  pengurangan  kemiskinan dalam banyak cara: Ekonom Kesejahteraan Klasik (Adam Smith, Karl Max dan lain lain) berpendapat bahwa  kesejahteraan  dan  kekayaan  rakyat  adalah fungsi  dari  nilai  suatu  barang-dagangan  yang dihasilkan oleh tenaga kerja mereka serta daya beli mereka  atas  barang-dagangan  lain  tenaga  kerja orang.  Dengan  kata  lain,  tenaga  kerja  yang  lebih tinggi mengarah pada output dan pendapatan yang lebih  tinggi  yang  pada  gilirannya  meningkatkan kesejahteraan. Aliran pemikiran ini juga menyukai
"tangan  tak  terlihat",  yaitu,  operasi  bebas  dari sistem pasar secara otomatis
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menggambarkan kondisi pergerakan ekonomi pada saat menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat.periode  tertentu.  Dengan  demikian terutama  kegiatan  ekonomi  merupakan  proses  di mana  faktor-faktor  produksi  digunakan  untuk menghasilkan produksi. Proses ini pada gilirannya mengarah  pada  aliran  kompensasi  ke  faktor produksi public.
Pertumbuhan  ekonomi  ialah  salah  satu bentuk perhitungan yang bertujuan untuk menjelaskan perubahan perekenomian dari perbandingan tahun tertentu yang terus berkembang  (Sukirno,  2013).  Dengan  adanya peningkatan  jumlah  PDB/PNB  tidak  tergantung kepada perubahan pertumbuhan penduduk, kondisi pada  struktur  ekonomi  serta  perbaikan  sistem kelembagaan yang mengalami perubahan ataupun tidak  hal  tersebut  merupakan  gambaran  dari kondisi pertumbuhan ekonomi.
Manfaat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  akan  dirasakan  penduduk  kaya  terlebih dahulu,  dan  kemudian  pada  tahap  selanjutnya penduduk  miskin  mulai  memperoleh  manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)    yang  telah  diterimanya.  Dengan demikian,  maka  pengaruh  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penuruan angka kemiskinan  merupakan  efek  tidak  langsung  oleh adanya  aliran  vertikal  dari  penduduk  kaya  ke penduduk  miskin.  Hal  ini  berarti  juga  bahwa kemiskinan  akan  berkurang  dalam  skala  yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan  dari  adanya  peningkatan  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Kondisi  ini dapat  membuka  peluang  terjadinya  peningkatan kemiskinan  sebagai  akibat  dari  meningkatnya ketimpangan  pendapatan  yang  disebabkan  oleh pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  memihak penduduk kaya dibanding penduduk miskin.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Susanti  dan Sartiyah  (2018)  Determinan  Kemiskinan  Di Provinsi  Kepulauan  Riau.  PDRB  berpengaruh menurunkan  kemiskinan  begitu  juga  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ritonga  dan Wulantika(2020)Pengaruh  PDRB  dan  Jumlah Penduduk  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018) ditemukan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan.  Namun berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqraam  dan  Sudibia  (2019),  tentang  pengaruh
PDRB,  pendidikan,  kesempatan  kerja,  dan persentase  penduduk  sektor  informal  terhadap kemiskinan  di  Provinsi  Bali  dimana  diketahui bahwa  PDRB  berpengaruh  positif  dan  tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.
Pengaruh Belanja
Modal Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya belanja  modal  memiliki  pengaruh  terhadap kemiskinan  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  akan tetapi  pengaruhnya  justru  terlihat  memiliki pengaruh  yang  positif  yang  artinya  peningkatan belanja  modal  justru  mendorong  peningkatan kemiskinan, hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang  menyatakan  bahwasanya  belanja  modal berpengaruh negative terhadap kemiskinan. Adapun besaran nilai sebesar 0,005yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang mana ini menjelaskan bahwa pada tingkat 5% pengeluaran belanja modal signifikan  mempengaruhi  kemiskinan  Kabupaten Kuantan  Singingi.  Hasil  analisis  ini  tidak  sesuai dengan hipotesis bahwasanya pengeluaran belanja modal  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap kemiskinan  Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Karena pada  penelitian  justru  ditemukan  pengaruh  yang positif  terhadap  kemiskinan.  Pengaruh  belanja modal  dan  variabel  lain  dengan  asumsi cateris paribus dengan  nilai  koefisien  variabel  belanja modal  menunjukkan  nilai  koefisien  sebesar  0,126 yang  artinya  jika  belanja  modal  meningkat  1% maka kemiskinan meningkat sebesar 0,126%.
Belanja modal adalah alokasi dari belanja pemerintah yang diperuntukkan untuk meningkatkan jumlah asset yang dilakukan dalam satu periode tertentu. Adapun bentuk asset tersebut yaitu  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka pembelian,  pengadaan  atau  pembangunan  aset tetap  berwujud  yang  mempunyai  nilai  manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan  mesin,  gedung  dan  bangunan,  jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
Tentunya  belanja  ini  akan  memberikan kemudahan  akses  baik  yang  berhubungan  dengan ekonomi  maupun  sosial  masyarakat.  Sehingga, semakin meningkat belanja modal akan mendorong  peningkatan  infrastruktur  sehingga meningkatkan  produktivitas  masyarakat  dan menurunkan  kemiskinan.  Belanja  modal  tentunya bukan belanja yang difokuskan untuk memberantas kemiskinan  akan  tetapi  melalui  alokasi  belanja modal  diharapkan  dapat  berkontribusi  dalam mendorong  upaya  meningkatan  produktivitas selanjutnya dapat memutuskan rantai kemiskinan.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam teori lingkaran  kemiskinan  yang  dikenal  dengan lingkaran  setan  kemiskinan,  seseorang,  daerah ataupun negara miskin hal tersebut karena memang mereka  miskin,  dan  untuk  terlepas  dari  belenggu kemiskinan  tersebut  sama  sekali  tidak  ada pemutusnya  yang  ada  orang  tersebut  terjebak dalam lingkaran tersebut atau dikenal juga dengan istilah “ a poor country is poor because it is poor” yang  mana  teori  yang  dikenalkan  oleh  Ragnar Nurkse  ini  menjelaskan  bahwa  yang  menjadi persoalan  ialah  pada  tingkat  produktivitas  yang dimiliki  rendah  sehingga  perlu  langkah  yang dilakukan  untuk  mengatasi  persoalan  tersebut (Kuncoro, 2013).
Berdasarkan  pengalokasian  asset  yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi sebagian besar  digunakan  untuk  pembangunan  gedung  dan pembangunan  jalan  akan  tetapi  yang  menjadi femomena  yang  terjadi  ialah  adanya  banyak pembangunan yang makrak yang pembanguananya tertunda  sedangkan  alokasi  dana  telah  dilakukan untuk kegitan tersebut.
Selain  itu,  yang  sangat  disayangkan  ialah bangunan yang didirikan itu sendiiri bukanlah yang mendorong  peningkatan  produktivitas  masyarakat secara  umum,  yang  apada  khirnya  kegiatan tersebut  justru  hanya  akan  menambah  beban anggaran  yang  harus  dikeluarkan  daerah  untuk alokasi belanja.
Kajian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Aimon, Kurniadi dan Satrio (2020) Analisis untuk jangka panjang adalah pertumbuhan inklusif  pada  kemiskinan  dipengaruhi  secara positif dan signifikan oleh pengeluaran pemerintah, hal tersebut kareana dengan pengeluaran  pemerintah  maka  akan  mendorong peningkatan  investasi  yang  dapat  menganggu keseimbangan pertumbuhan inklusif pada penganguran dan ketimpangan pendapatan. Adapun  pengeluaran  pemerintah  yang  dimaksud dalam  penelitian  nya  ialah  belanja  yang dikeluarkan  untuk    pembangunan  infrastruktur jalan, irigasi, jaringan, gedung, dan bangunan yang mana  pengeluaran  ini  ialah  bentuk  dari  kegunaan belanja modal.
Hubungan  positif  antara  belanja  modal terhadap  kemiskinan  juga  ditemukan  hasil  yang sama oleh Amami dan Asmara (2022), bahwasanya blanja modal berpengaruh positif akan tetapi hasil tidak signifikan terhadap kemiskinan.
Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)  Terhadap  Kemiskinan  di  Kabupaten Kuantan Singingi
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  diketahui bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Indeks
Pembangunan  Manusia  (IPM)  memiliki  nilai probability sebesar 0,009 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang mana ini menjelaskan bahwa pada  tingkat  5%  Indeks  Pembangunan  Manusia signifikan  mempengaruhi  kemiskinan  Kabupaten Kuantan  Singingi.  Hasil  analisis  ini  tidak  sesuai dengan hipotesis bahwasanya Indeks Pembangunan  Manusia  berpengaruh  signifikan negative terhadap kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi. Karena pada penelitian justru ditemukan pengaruh  yang  positif  terhadap  kemiskinan. pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) dengan  nilai  koefisien  sebesar  1,153,  pada  saat Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  meningkat sebesar  1%  maka  kemiskinan  di  Kabupaten Kuantan Singingi akan meningkat 01,153%.
Sumber  daya  manusia  yang  terdapat  di daerah  juga  akan  menentukan  kemiskinan,  hal tersebut  dikarenakan  sumber  daya  manusia  tidak memiliki  kualitas  yang  baik  tentunya  akan memiliki  produktivitas  yang  rendah.  Salah  satu kualitas  sumber  daya  manusia  dikenal  dengan human  capital ,  adapun  yang  dikatakan  dengan human  capital yaitu  modal  yang  berbeda  dengan modal yang lain karena sekolah, kursus, biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan, kuliah juga merupakan  modal  yang  memperbaiki  kesehatan, meningkatkan penghasilan, atau menambah apresiasi (penghargaan) terhadap seseorang selama hidupnya (Becker, 1993).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  yang dilakukan  oleh  (Sayifullah  &  Gandasari,  2016), bahwa  variabel  indeks  pembangunan  manusia mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  varabel  kemiskinan.  Dan  berlawanan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Edfrida  (2019)  yang  menemukah  bahwa  Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan  terhadap  Tingkat  Kemiskinan.  Yang mana hal ini menjelaskan perubahan  kondisi  IPM belum mampu mempengaruhi perubahan kemiskinan.
Meskipun demikian indicator penentu IPM sangat  perlu  di  tingkatkan  mengingat  IPM merupakan  penentu  ukuran  dari  kualitas  SDM banyak  aspek  yang  perlu  dikembangkan  salah satunya  seperti  kualitas  pendidikan,  dimana harapan tinhkat pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi  yang  belum  mencapai  angka  yang diharapkan  sehingga  perlunya  upaya  untuk mendorong  hal  tersebut.  Adapun  hal  yang  dapat dilakukan  berupakan  meningkatkan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  pendidikan  untuk masa  yang  akan  mendatang  sehingga  SDM  yang terdapat  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  dapat bersaing dalam segi kualitas.

## 5. KESEMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Produk  domestik  regional  bruto  (PDRB) berpengaruh  signifikan  negatif  dan  signifikan terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten  Kuantan Singingi, artinya penurunan kemiskinan hal ini dikarenakan  pada  saat  Produk  domestik regional  bruto  (PDRB)  meningkat  akan meningkatkan  kemampuan  dalam  memenuhi ebutuhan  sehingga  dapat  keluar  dari  garis kemiskinan.
2. Belanja  modal  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten Kuantan Singingi, artinya peningkatan belanja modal  justru  mendorong  semakin  tingginya kemiskinan  hal  ini  berlawanan  dengan hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  belanja modal  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten  Kuantan Singingi. Hubungan positif ini didorong karena pembangunan  yang  bersumber  dari  belanja modal  yang  belum  dialokasikan  tepat  saran yang dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.
3. Indeks pembangunan manusia (IPM)
berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kemiskinan  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi, yang  artinya  secara  parsial  perubahan  indeks pembangunan manusia (IPM) mampu mempengaruhi  perubahan  kemiskinan  secara positif  dan  signifikan.  Hal  ini  disebabkan karena  kemiskinan  di  Kabupaten  Kuantan Singingi  didominasi  berada  pada  sektor pertanian terlebih lagi pendidikan yang masih rendah sehingga masih
rendahnya
produktivitas yang akhirnya indeks pembangunan manusia belum mampu mempengaruhi  kemiskinan  di  Kabupaten Kuantan Singingi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Bigsten,  A.  &  Levin,  J.  (2001). Growth, Income  Distribution  and  Povert y. Working Paper in Economic. Datt, G., Ravallion, M., & Murgai, R. (2016).
Growth,  Urbanization  And  Poverty Reduction  In  India. NBER  Working Paper No. 21983 , 1-45.
Dwijatenaya,  I.  M,  &  Raden,  I.  (2016).
Pembangunan Perdesaan Dan Pembangunan Agribisnis (Suatu Model Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam
Kesejahteraan ).  Gunung  Kombeng  : LPPM Unikarta Press. Halim,  A.  (2004). Manajemen  Keuangan Daerah,  Edisi  Revisi. Yogyakarta:  UPP AMP YKPN.
Ijaiya,  G.  T.,  Ijaiya,  M.  A.,  Bello,  R.  A.,  & Ajayi,  M.  A.  (2011).  Economic Growth  And  Poverty  Reduction  In NigeriA. International  Journal  of Business  and  Social  Science  2(15) , 147- 154. Jhingan, M. L. (2016). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Kuncoro, M. (2013). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Nordiawan,  D.  (2010). Akuntansi  Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Mankiw, N. G. (2013). Makroekonomi . Jakarta: Erlangga
Sayifullah,  &  Gandasari,  T.  R.  (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten . Jurnal
Ekonomi-Qu 6(2) , 115-273.
Suryawati.  (2004). Teori  Ekonomi  Mikro. Yogyakarta: UPP. AMP YKPN.
Susanti, E. N., & Sartiyah. (2018). Determinan Kemiskinan  Di  Provinsi  Kepulauan Riau. DimensI 8 (2) , 249-265.