## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

## (BLUD) PADA SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN: STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN
Akhmad  Amirudin 1)* ,  Akil  Fitra  Sholakodin 2) ,  Dewi  Ariyanti  Sofie 3) ,  Dea  Avriliya  Maharani 4) ,  Aissyah Nabila  Anjani 5) ,  Catherine  Eugene  Natasha 6) ,  Markus  Mario  Rolas  Patiar  Batuara 7) ,  Eva  Fadilah Ramadhani 8)
1) akhmadamirudin@ub.ac.id, Universitas Brawijaya
2) akilfitra.kat13a@gmail.com, Universitas Negeri Malang
3) dewiariyanti50@gmail.com, Universitas Brawijaya
4) deaavrilia77@gmail.com, Universitas Brawijaya
5) aissyahnabilaanjani@gmail.com, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
6) catherinenatashaa@gmail.com, Universitas Brawijaya
7) markusrolas12@student.ub.ac.id, Universitas Brawijaya
8) evafadr@gmail.com, Universitas Brawijaya

## Abstract
This study aims to provide a comprehensive picture of the readiness for the implementation of the Regional Public Service  Agency  (BLUD)  in  Vocational  High  Schools  (SMK)  in  Banten  Province.  The  primary  objectives  of implementing BLUD are to enhance flexibility and transparency in school financial management and to foster school independence in delivering educational services. The research method employed is a qualitative case study, incorporating in-depth interviews, observations, and document analysis. Interviews were conducted with various stakeholders such as school principals, teachers, administrative staff, and industry partners to gather data on the readiness for BLUD implementation. The findings indicate that the existing conditions in Banten Province are conducive to supporting the implementation of BLUD. The study further outlines criteria for implementing BLUD based on Permendagri 79 of 2018, which classifies schools into clusters A, B, and C, depending on their readiness levels. Several schools have been identified as reference schools for the BLUD implementation plan in Banten Province.  These  reference  schools  are  categorized  based  on  their  existing  conditions  to  guide  the  phased implementation process.
Keywords: BLUD, Financial Management, Flexibility, Transparency, Vocational High School

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  komprehensif  mengenai  kesiapan  implementasi  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Banten. Tujuan utama dari implementasi  BLUD  adalah  untuk  meningkatkan  fleksibilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan sekolah, serta menciptakan kemandirian sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan  adalah  studi  kasus  kualitatif,  melibatkan  wawancara  mendalam,  observasi,  dan  analisis  dokumen. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan mitra industri untuk mengumpulkan data tentang kesiapan implementasi BLUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kondisi  eksisting  di  Provinsi  Banten  dinilai  mendukung  penerapan  BLUD.  Studi  ini  juga  menjelaskan kriteria penerapan BLUD berdasarkan Permendagri 79 tahun 2018, yang mengklasifikasikan sekolah-sekolah ke dalam  cluster  A,  B,  dan  C  berdasarkan  tingkat  kesiapan  mereka.  Beberapa  sekolah  telah  diidentifikasi  sebagai sekolah rujukan untuk rencana implementasi BLUD di Provinsi Banten. Sekolah-sekolah rujukan ini dikategorikan berdasarkan kondisi eksisting mereka untuk memandu proses implementasi bertahap.
Kata Kunci: BLUD, Fleksibilitas, Pengelolaan Keuangan, Sekolah Menengah Kejuruan, Transparansi

## PENDAHULUAN
Pendidikan  dianggap  sebagai  faktor  penting  untuk  kemajuan  suatu  negara,  termasuk Indonesia  (Mayasari,  2020).  Tertera  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  adalah  salah  satu  tujuan Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab untuk  memajukan pendidikan  dengan memelihara dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang memperkuat iman, takwa, dan akhlak mulia  seluruh  rakyat,  menurut  Pasal  31  Ayat  1  dan  2.  Ini  menunjukkan  betapa  pentingnya pemerintah dalam menjamin bahwa semua orang di Indonesia menerima layanan pendidikan yang  sama  (Shaturaev,  2021).  Untuk  memberikan  layanan  pendidikan  kepada  masyarakat,
pemerintah  menggunakan  BLUD  (Yulius  Hari  et  al.,  2023).  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  79  Tahun  2018,  BLUD  adalah  sistem  yang digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan  daerah.  BLUD  tidak  terbatas  oleh  peraturan  pengelolaan  daerah  secara  keseluruhan, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  79  Tahun  2018  tentang  Badan  Layanan  Umum  Daerah,  BLUD  bertujuan  untuk mendukung  pencapaian  tujuan  pemerintah  daerah  melalui  penyediaan  layanan  umum  yang lebih efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan prinsip  keadilan,  kepatutan,  dan  manfaat  sesuai  dengan  praktik  bisnis  yang  sehat.  Menurut Godda  (2018),  kepala  daerah  memainkan  peran  penting  dalam  penerapan  sistem  BLUD  di bidang  pendidikan.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  79  Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pasal 2 ayat 2, menetapkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan umum.
Pendidikan  adalah  salah  satu  bidang  yang  dapat  menerapkan  sistem  Badan  Layanan Umum  Daerah  (BLUD)  karena  bidang  ini  membutuhkan  kepala  daerah  untuk  memberikan layanan  terbaik  kepada  masyarakat.  Kepala  daerah  setempat  berfokus  pada  jenjang  Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK)  saat  menerapkan  BLUD  (Sudiyono  et  al.,  2019).  Hal  ini disebabkan  oleh  fakta  bahwa  hasil  peserta  didik  dari  SMK  dirancang  untuk  memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia kerja. Selain itu, kewirausahaan juga diajarkan di SMK (Mahfuda, 2022). Dalam pelaksanaan BLUD, pendidikan wirausaha dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan. Menjadikan SMK sebagai salah satu target penerapan BLUD adalah langkah strategis yang diambil oleh Direktorat SMK. Hal ini dilakukan untuk memberi payung hukum kepada SMK untuk dapat menjalankan Unit Produksi, Teaching Factory (TEFA), dan usaha lain yang selama ini dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi (Sudiyono et al., 2019).
Teaching Factory adalah salah satu bentuk upaya di bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan soft skill siswa (Sudiyono et al., 2019). Teaching Factory adalah model pembelajaran berbasis produk (barang atau jasa) yang digunakan oleh sekolah  dan  sektor  industri  untuk  menghasilkan  lulusan  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan industri (Saputro, 2024). Teaching Factory yang ideal akan berdampak positif pada kompetensi siswa dan memberikan peluang besar bagi siswa untuk memulai bisnis mereka sendiri (Prianto, 2022). Oleh karena itu, Teaching Factory bukan hanya meningkatkan kompetensi siswa untuk memenuhi kebutuhan industri tetapi juga menanamkan semangat usaha pada siswa (Abdullah, 2021).
Di Pulau Jawa, mayoritas provinsi sudah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)  Pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (Amany  et  al., 2020).  Provinsi  Banten  merupakan  satu-satunya  provinsi  di  pulau  Jawa  yang  belum menerapkan BLUD Pendidikan khususnya di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Adanya Teaching  Factory dalam  dunia  pendidikan  akan  berdampak  terhadap  pengurangan tingkat  pengangguran  terbuka.  Mengingat  di  Provinsi  Banten,  tingkat  pengangguran  terbuka sebanyak 8,09% dan 13,52% merupakan lulusan dari SMK.
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat diterapkan dengan baik di wilayah lain. Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  keberhasilan  sekolah-sekolah  yang  menerapkan  BLUD  di bidang  pendidikan  khususnya  daerah-daerah  yang  memiliki jarak  wilayah  yang  cukup  dekat dengan  Provinsi  Banten  seperti  Provinsi  Jakarta.  Dengan  penerapan  BLUD  maka  dampak positif yang didapatkan diantaranya adalah pendapatan sekolah yang dihasilkan dari penjualan produk  dapat  digunakan  langsung,  kebutuhan  belanja  menjadi flexible  budget dengan menyesuaikan ambang batas kemampuan, pengelolaan barang dapat dikecualikan dari aturan
umum  pengadaan  dan  juga  mengurangi  beban  pemerintah  karena  dana  publik  yang  dikelola oleh BLUD tersebut dapat dikelola secara mandiri (Baskoro et al., 2022).
Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan terkait belum diterapkannya BLUD pada SMK di Provinsi Banten.  Tujuan adanya BLUD di bidang pendidikan yang telah didesain sedemikian rupa sehingga harapannya dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan pada tingkat  SMK  yang  terdapat  di  Provinsi  Banten  menjadikan  alasan  bahwa  penerapan  BLUD harus  segera  diwujudkan.  Pengimplementasian  BLUD  di  SMK  yang  terdapat  di  Provinsi Banten membutuhkan persiapan yang matang baik dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, kurikulum, produk yang dihasilkan, kerjasama dengan sektor industri dan swasta. Oleh karena itu, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kriteria sekolah yang dapat di BLUD? 2. Bagaimana pembagian sekolah berdasarkan prioritas terkait kelayakan sekolah untuk di BLUD? 3. Bagaimana penerapan BLUD di bidang pendidikan pada jenjang SMK?. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan seluruh sekolah jenjang SMK yang terdapat  di  Provinsi  Banten  dalam  persiapannya  untuk  menerapkan  sekolah  dengan  sistem BLUD.

## KAJIAN PUSTAKA Kurikulum Pendidikan SMK
Pendidikan  kejuruan  adalah  program  sekolah  menengah  yang  bertujuan  untuk menyiapkan siswa untuk bekerja di bidang tertentu (Nuryanto & Eryandi, 2020). Pendidikan ini diberikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ini berbeda dari pendidikan kejuruan di perguruan tinggi yang lebih luas. Sejak awal, tujuan SMK adalah mendidik siswa untuk menjadi tenaga kerja yang terampil, kompetitif, dan kompeten. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemendikbud,  2018),  lulusan  SMK  diharapkan  dapat  mulai  bekerja.  Tujuan pendidikan kejuruan di tingkat menengah ini adalah untuk memastikan bahwa siswa memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja.
Pendidikan  kejuruan  membedakannya  dari  pendidikan  menengah  lainnya  dengan beberapa fitur. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi tuntutan industri dan bisnis di dalam dan luar negeri. Selain itu, tujuan pendidikan kejuruan adalah untuk menyediakan  siswa  dengan  keahlian  teknis  untuk  program  keahlian  teknik  (Suharno  et  al., 2020).  Mengembangkan  berbagai  produk  penelitian  dan  program  inovatif  dalam  bidang pendidikan teknologi kejuruan (PTK) dan ilmu teknik adalah tujuan lain dari pendidikan ini. Ini akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam proses pembangunan nasional.  Selain  itu,  pendidikan  kejuruan  berfungsi  sebagai  pusat  diseminasi  dan  informasi tentang pendidikan teknologi serta menghasilkan pendidik atau pelatih yang memiliki semangat kewirausahaan.

## Teaching Factory
Teaching Factory adalah konsep pembelajaran di SMK yang berbasis produksi atau jasa dengan  acuan  standar,  prosedur,  dan  industri  kerja  (Kristanto  et  al.,  2023).  Konsep  ini menggabungkan  belajar  dengan  lingkungan  kerja  nyata,  memberi  siswa  SMK  pengalaman belajar yang relevan dan praktis. Proses pembelajaran Teaching Factory diintegrasikan dengan tujuan membuat barang atau jasa yang layak untuk dibeli, yang menghasilkan nilai tambah bagi sekolah. Selain itu, pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi wirausahawan, yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan manajemen dan bisnis sejak awal (Purwanto, 2022).
Berdasarkan Tata Kelola Pelaksanaan Pabrik Pengajaran (Direktorat Pembinaan SMK, 2017),  ada  beberapa  prinsip  dasar  yang  mendukung  konsep  ini.  Pertama,  kurikulum  SMK dengan Teaching  Factory memasukkan  pengalaman  dunia  kerja  untuk  memastikan  bahwa
semua peralatan dan bahan serta siswa dirancang untuk melaksanakan proses produksi dengan tujuan  menghasilkan  barang  atau  jasa.  Kedua,  konsep  ini  memungkinkan  siswa  terlibat langsung  dalam  proses  produksi  karena  menggabungkan  pembelajaran  berbasis  produksi dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Dengan keterlibatan langsung ini, kompetensi yang dibangun dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri, mempersiapkan siswa untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap masuk ke dunia kerja.

## Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk SMK
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  61  Tahun  2007  menetapkan  konsep  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan unit kerja perangkat daerah yang berfungsi untuk  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  melalui  penyediaan  barang  dan  jasa  tanpa mengutamakan keuntungan finansial. BLUD memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel  daripada  standar  umum  pengelolaan  daerah,  memungkinkan  unit  pelaksana  teknis dinas  atau  badan  daerah  untuk  bekerja  dengan  lebih  efisien  dan  menanggapi  kebutuhan masyarakat  (Bala,  2023).  Sistem  BLUD  ini  tetap  beroperasi  dalam  kerangka  kebijakan  dan regulasi pemerintah daerah karena mereka merupakan bagian penting dari pemerintah daerah.
Dibandingkan  dengan  SKPD  umumnya,  penerapan  BLUD  di  SMK  memberikan beberapa  keuntungan  besar.  BLUD  memungkinkan  sekolah  untuk  memberikan  layanan masyarakat yang lebih baik dengan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Menurut Sudiyono et al. (2019), peningkatan kompetensi guru dan siswa dapat membawa peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan SMK. Selain itu, BLUD dapat membantu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan Menengah Kejuruan. Instruksi ini mengarahkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, menteri kabinet kerja, dan gubernur, untuk bekerja sama untuk meningkatkan kualitas dan  daya  saing  SMK  di  Indonesia.  Akibatnya,  penerapan  BLUD  di  SMK  tidak  hanya meningkatkan  efisiensi  operasional  tetapi  juga  membantu  mencapai  tujuan  sumber  daya manusia melalui pendidikan kejuruan nasional.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  yang  menggunakan  pendekatan deskriptif. Untuk mendukung penyajian data, kuantitatif menekankan hasil penelitian melalui deskripsi  kalimat  yang  rinci,  lengkap,  dan  mendalam  (Nugrahani,  2014).  Studi  kasus  adalah jenis penelitian yang dilakukan. Studi kasus adalah salah satu jenis pendekatan deskriptif, yaitu penelitian  yang  dilakukan  secara  insentif  secara  menyeluruh  dan  mendalam  terhadap  suatu makhluk (individu), organisasi, atau gejala tertentu dengan subjek atau wilayah terbatas (Yin, 2009).
Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability , sampel penelitian tidak dimaksudkan untuk mewakili tetapi hanya sebagai representasi dari fenomena yang akan diteliti.  Metode  pemilihan  informan  terpilih  ( purposive  sampling ),  pemilihan  informan mengalir  ( snowball  sampling ),  dan  informasi  dari  informan  sebelumnya  digunakan  untuk memilih informan selanjutnya. Purposive sampling menggunakan karakteristik informan yang sebanding dengan tujuan penelitian (Suriani et al., 2023).
Pemilihan  informan  secara  terpilih  dilakukan  dengan  menghubungi  informan  kunci secara langsung, yakni  Dinas  Pendidikan Provinsi  Banten.  Tidak seperti sampel probabilitas yang akan memungkinkan peneliti untuk menghasilkan kesimpulan statistik tentang populasi, sampel  ini  dimaksudkan  untuk  mencontohkan  kelompok  masyarakat  dengan  memberi informasi terbaik kepada peneliti tentang masalah penelitian yang sedang dipelajari (Creswell, 2015).  Selanjutnya,  informan  dipilih  secara  mengalir  berdasarkan  rekomendasi  informan sebelumnya  ( snowball  sampling ).  Sampling  seperti  bola  salju  ( snowball )digunakan  untuk
menemukan  kasus  yang  menarik  dari  masyarakat  dan  menentukan  siapa  masyarakat  yang memiliki banyak informasi (Creswell, 2015).
Dalam  studi  kasus,  enam  jenis  metode  pengumpulan  data  digunakan.  Diantaranya adalah  dokumen,  rekaman  arsip,  wawancara,  pengamatan  langsung,  pengamatan  partisipan, dan  artefak  fisik  (Yin,  2009).  Namun,  pengamatan  (observasi),  wawancara,  dokumen,  dan bahan audiovisual adalah cara utama pengambilan data dalam penelitian. Ini disebabkan oleh fakta  bahwa  ketiga  jenis  data  ini  adalah  yang  paling  umum  ditemukan  dan  merupakan representasi  dari  enam  jenis  data  sebelumnya.  Model  Interaktif  adalah  teknik  analisis  data penelitian  ini,  yang  terdiri  dari  tiga  proses  yang  terjadi  secara  bersamaan:  kondensasi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Keputusan  diinterpretasikan  dengan memverifikasi data dan penelitian yang dikumpulkan selama penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Demografi Provinsi Banten
Dalam  konteks  pembangunan  daerah,  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  menjadi cerminan  signifikan  dari  kemajuan  sosioekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  suatu wilayah (Si’lang et al., 2019). Indeks IPM mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup, memberikan pandangan menyeluruh terhadap kondisi pembangunan manusia di suatu provinsi.  Data  yang  disajikan  dalam  tabel  dibawah  menampilkan  angka-angka  yang memberikan gambaran konkret mengenai pencapaian dan perkembangan setiap wilayah dalam kurun  waktu  tiga  tahun  dari  2021-2023.  Melalui  angka-angka  tersebut,  perubahan  dan perbedaan  tingkat  kesejahteraan  antarprovinsi  dapat  memberikan  dasar  yang  kuat  untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Pada Tahun 2021-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)
Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021-2023 menggambarkan perbandingan progres pembangunan sosialekonomi di beberapa provinsi di Indonesia. DKI Jakarta, sebagai provinsi dengan IPM tertinggi, mencatat peningkatan dari 81,11 pada 2021 menjadi 82,46 pada 2023, sementara DI Yogyakarta juga menunjukkan kenaikan dari 80,22 menjadi 81,07. Banten mengalami fluktuasi IPM, turun dari 72,72 pada 2021 menjadi 72,32 pada 2022, lalu meningkat menjadi 73,87 pada 2023. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menunjukkan tren positif dengan peningkatan IPM selama periode tersebut. Analisis data menyoroti perbedaan dinamika pembangunan  manusia  di  provinsi-provinsi  tersebut,  dan  meskipun  Banten  mengalami fluktuasi, peningkatan signifikan pada tahun 2023 dapat dikatakan mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Gambar 2. Jumlah Penduduk di Provinsi Banten Pada Tahun 2020-2022

## Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)
Berdasarkan  Sensus  Penduduk  2020,  jumlah  penduduk  Provinsi  Banten  pada  bulan September  Tahun  2020  adalah  11,9  juta  jiwa.  Selain  itu,  kepadatan  penduduk  di  Provinsi Banten pada tahun 2022 mencapai 1.310 jiwa/km², dengan variasi yang signifikan antar delapan kabupaten/kota.  Kota  Tangerang  mencatatkan  kepadatan  tertinggi  sebesar  10.825  jiwa/km², sementara Kabupaten Lebak memiliki kepadatan terendah, yakni 433 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik, 2023).
Penambahan jumlah penduduk mencirikan bonus demografi, yang bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Provinsi Banten. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian  khusus  guna  maksimal  memanfaatkan  bonus  demografi  ini.  Salah  satu  langkah konkret yang dapat diambil adalah melalui peningkatan cakupan pendidikan di Provinsi Banten. Diperlukan upaya untuk  memastikan bahwa akses pendidikan dapat  dinikmati  secara merata oleh seluruh masyarakat, sambil meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan juga menjadi fokus penting. Oleh karena itu, pemerintah perlu aktif membuka lowongan pekerjaan di Provinsi Banten, menciptakan peluang kerja yang dapat menyerap sebagian besar tambahan populasi. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya akan  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat,  tetapi  juga  mengoptimalkan  potensi  bonus demografi untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten secara keseluruhan.

## Kondisi Umum Urusan Pendidikan
Pada tahun ajaran 2022/2023, Provinsi Banten memiliki 14.137 sekolah, dimana 9.930 di  bawah  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi,  dan  4.207  di  bawah Kementerian Agama. Jenis fasilitas pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 2.373, Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 1.506, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4.634, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 1.115, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1.581, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 1.118, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 603, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 739, dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 468
Pada  tahun  2022,  68,31%  penduduk  usia  7–24  tahun  di  Provinsi  Banten  masih bersekolah.  Persentase  ini  terbagi  menjadi  kelompok  usia  7-12  tahun  sebesar  99,33%, kelompok usia 13-15 tahun sebesar 96,39%, kelompok usia 16-18 tahun sebesar 69,22%, dan kelompok  usia  19–24  tahun  sebesar  22,14%.  Angka  partisipasi  murni  (APM)  tertinggi  pada tahun 2022 tercatat pada jenjang SD/MI.
Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  adalah  proporsi  anak  sekolah  pada  jenjang  tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sebaliknya, Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang Pendidikan Menengah  Atas (SMP)  adalah proporsi penduduk dalam kelompok usia  sekolah  pada  jenjang  tersebut  yang  sedang  bersekolah  sesuai  dengan  ketentuan  usia
bersekolah  di  jenjang  tersebut.  Pendidikan  Non-Formal  (Paket  C)  juga  dihitung  pada  tahun 2007.  Tabel  target  dan  realisasi  APM  dan  APK  pada  jenjang  pendidikan  menengah  atas (SMA/SMK) di Provinsi Banten tahun 2019–2022 disajikan di bawah ini. Salah satu perbedaan utama  antara  APM  dan  APK  terletak  pada  usia  sekolah  siswa,  yang  merupakan  persyaratan APM dan tidak diperlukan APK.
Gambar 3. Target dan Realisasi APM dan APK di Provinsi Banten Pada Tahun 2019-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa capaian Provinsi Banten pada indikator APM dan APK jenjang pendidikan menengah selalu berada di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh penetapan target yang terlalu tinggi dalam penyusunan dokumen perencanaan, atau mungkin juga oleh fenomena kecenderungan orang tua yang lebih memilih menyekolahkan  anak-anaknya  ke  pesantren  salafi  atau  pesantren  di  luar  wilayah  Provinsi Banten  setelah  menempuh  jenjang  pendidikan  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP).  Hal  ini tentunya berpengaruh dalam penurunan minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di SMK pada Provinsi Banten.
Realisasi  pencapaian  anggaran  Program  dan  Kegiatan  di  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  pada  tahun  2021-2022  juga  tidak  mencapai  target  atau  tidak  mencapai  100%. Situasi  ini  terjadi  karena  adanya  penyesuaian  anggaran  akibat  dampak  Pandemi  Covid-19. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan hal ini adalah ketidakpenuhan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah, yang berdampak pada skema pembiayaan.
Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Banten Pada Tahun 2021-2022 Program/ Kegiatan Target Renstra 2021 Target Renstra 2022 Realisasi Capaian 2021 Rasio Capaian 2021 Program Pengelolaan dan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2.619.997. 336.408 1.061.455. 832.383 2.468.803. 675.669 94,23 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 492.756. 199.718 525.412. 240.049 435.872. 206.071 88,46 Pengelolaan Pendidikan Khusus 52.048. 716.509 50.010. 306.381 49.424. 608.281 94,96 Program Pengembangan Kurikulum
Program/ Kegiatan Target Renstra 2021 Target Renstra 2022 Realisasi Capaian 2021 Rasio Capaian 2021 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 215.090.000 320.000.000 73.060.500 33,97 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah (TIKP) 80.000.000 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 191.000.000 188.969.000 98,94 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidik an Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi 97.802.700.000  81.695.000.000  88.238.880.000 90,22

## Sumber: Renstra Dinas Pendidikan dan Kabudayaan 2023-2026
Pertama-tama,  perlu  diingat  bahwa  perbedaan  hasil  presentasi  program  pengelolaan pendidikan antara SMK, SMA, dan pendidikan khusus bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurikulum, pendekatan pengajaran, dan spesifikasinya masing-masing. Namun secara umum,  pendidikan  tingkat  menengah  kejuruan  (SMK)  sering  kali  memiliki  fokus  pada keterampilan praktis dan persiapan siswa untuk langsung terjun ke dunia kerja. Sehingga dalam beberapa  69  kasus,  kurangnya  perhatian  terhadap  aspek  akademis  murni  dapat  menciptakan perbedaan hasil presentasi dengan SMA yang lebih menekankan aspek teoritis
Berdasarkan  tabel,  dapat  dilihat  bahwa  SMK  memiliki  presentase  terendah  dalam bidang program pengelolaan pendidikan. Sehingga diperlukan strategi dan prioritas untuk dapat meningkatkan angka tersebut. Dalam hal ini, penerapan BLUD dapat menjadi salah satu strategi dalam  upaya  perbaikan.  Badan  ini  biasanya  bertujuan  untuk  mandiri  secara  finansial, meningkatkan  akuntabilitas,  dan  memberikan  layanan  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat. Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan pendidikan. BLUD dapat membawa efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Jika BLUD belum diterapkan dengan baik, hal ini dapat memengaruhi pengelolaan dan hasil presentasi program pendidikan di berbagai tingkatan.  Dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  tersebut,  perbaikan  dalam  implementasi BLUD dan penyesuaian strategi pengelolaan pendidikan dapat membantu meningkatkan hasil presentasi program pendidikan, terutama di tingkat SMK.

## Klasterisasi BLUD berdasarkan Permendagri
Klaster dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang pendidikan menjadi  salah  satu  indikator  penting  dalam  proses  perencanaan.  Hal  tersebut  dikarenakan klasterisasi  dalam  BLUD  pendidikan  diadakan  dengan  tujuan  untuk  melihat  potensi  sekolah sesuai dengan kemampuannya untuk melaksanakan BLUD. Berdasarkan acuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah,  maka  untuk  mempermudah  pemetaan  sekolah-sekolah  pada  jenjang  SMK  yang terdapat di Provinsi Banten, klasterisasi dibuat kepada sekolah-sekolah sebagai pertimbangan dan  penilaian  sekolah  layak  BLUD  yang  kemudian  dapat  dijadikan  bahan  masukan  oleh pemerintah setempat dalam menerapkan BLUD di bidang pendidikan yang terdapat di Provinsi Banten.
Tabel 2. Klasterisasi No.  Cluster Kategori 1 A Sekolah  siap  menerapkan  BLUD  dengan  mempertimbangkan  bahwa  sekolah tersebut sudah memenuhi syarat substansi, teknis, dan administrasi.
2 B Sekolah  siap  menerapkan  BLUD  dengan  mempertimbangkan  bahwa  sekolah tersebut  sudah memenuhi beberapa syarat  dan  memiliki kendala  dalam  salah  satu syarat.  (Sebagai  contoh  bahwa  sekolah  tersebut  sudah  memenuhi  syarat  substansi dan syarat teknis namun belum memenuhi syarat administrasi)
3 C Sekolah belum siap menerapkan BLUD dengan mempertimbangkan bahwa sekolah tersebut belum memenuhi syarat substansi, teknis, dan administrasi
Klasterisasi  tersebut  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  memetakan  sejauh  mana  sekolah- sekolah  pada  jenjang  sekolah  menengah  atas  yang  terdapat  di  Provinsi  Banten  dalam menerapkan  BLUD  pendidikan.  Dengan  adanya  klasterisasi  tersebut  dapat  memperlihatkan kemampuan pada masing-masing sekolah sehingga dapat dilakukan analisis dan tindak lanjut terhadap  sekolah  dalam  rencana  penerapan  BLUD  pendidikan  sesuai  dengan  kondisi  yang terdapat pada masing-masing sekolah.

## Potensi Sekolah
Kebijakan  BLUD  di  tingkat  SMK  dapat  mengizinkan  sekolah  untuk  memiliki kemandirian lebih dalam pengelolaan keuangan. SMK dapat mengelola dan menggunakan dana mereka  secara  lebih  fleksibel  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  kegiatan  sekolah lainnya.  Dengan  implementasi  kebijakan  BLUD,  SMK  dapat  memiliki  fleksibilitas  dalam mengembangkan  kurikulum  dan  program  pendidikan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  lokal, potensi  siswa,  dan  tuntutan  pasar  kerja.  SMK  dapat  memiliki  kewenangan  dalam  merekrut, memberikan insentif, dan mengelola kinerja guru dan staf sekolah sesuai dengan kebijakan dan rencana strategis sekolah.
Melalui  kebijakan  BLUD,  SMK  dapat  meningkatkan  fasilitas  dan  sarana  prasarana mereka  untuk  mendukung  kegiatan  belajar  mengajar  dan  praktik  kerja  siswa.  Peningkatan infrastruktur  sekolah  ini  dapat  berdampak  positif  pada  kualitas  pendidikan  dan  memperkuat daya tarik SMK bagi calon siswa dan mitra industri. Kebijakan BLUD dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja sekolah. SMK diharapkan untuk memberikan laporan keuangan dan hasil pendidikan secara terbuka dan transparan  kepada  pihak  berkepentingan.  Untuk  penerapan  dan  perubahan  menuju  BLUD sebuah instansi harus memenuhi beberapa persyaratan, sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun  2018  tentang  Badan  Layanan  Umum  Daerah  pasal  29-45.  Unit  Pelaksana  Teknis Dinas/Badan  Daerah  yang  akan  menerapkan  BLUD  memenuhi  persyaratan  yang  meliputi persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.
Untuk  mempermudah  dalam  mengklasifikasikan  potensi  sekolah,  maka  disimpulkan persyaratan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  berdasarkan  Permendagri  79  Tahun  2018  yang kemudian  diringkas  berdasarkan  dokumen  pedoman  penyusunan  dokumen  administratif penerapan  BLUD  SMK  dari  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Vokasi  dan  Direktorat  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Sesuai  dengan  hasil  Observasi  dan  wawancara  mendalam  serta  dengan mempertimbangkan  rekomendasi  dan  saran  yang  diberikan  oleh  Kepala  Bidang  Sekolah Menengah Kejuruan dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah-sekolah  yang  terdapat  di  Provinsi  Banten  memiliki  potensi  untuk  menerapkan kebijakan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  di  bidang  pendidikan.  Berdasarkan  hasil analisa, terdapat 8 sekolah di Provinsi Banten yang berpotensi menjadi sekolah BLUD yang tersebar  di  beberapa  kabupaten  dan  kota.  Sekolah-sekolah  potensial  yang  dinilai  dapat menerapkan BLUD tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Nama Sekolah yang Berpotensi BLUD No Nama Sekolah Lokasi 1. SMKN 2 Pandeglang Kab. Pandeglang 2. SMKN 1 Pandeglang Kab. Pandeglang
3. SMKN 3 Tangerang Kota Tangerang 4. SMKN 1 Cilegon Kota Cilegon 5. SMKN 2 Tangerang Kota Tangerang 6. SMKN 3 Cilegon Kota Cilegon 7. SMKN 3 Serang Kota Serang 8. SMKN 1 Serang Kota Serang Tabel 4. Pemenuhan Persyaratan BLUD Pada Setiap Sekolah No. Indikator BLUD Nama Sekolah Keterangan 1  2  3  4  5  6  7  8 Subtantif 1 Menghasilkan barang dan jasa √  √  √  √  √  √  √  √ 2 Melaksanakan praktik bisnis yang sehat √  √  √  √  √  √  √  √ Teknis 1 Berpotensi meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif dan efisien √  √  √  √  √  √  √  √ 2 Berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berupa peningkatan unit layanan √  √  √  √  √  √  √  √

## Administrasi
1 Surat pernyataan peningkatan kinerja - - - - - - - - Proses pengajuan BLUD 2 Pola tata kelola yang berupa kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia √  √  √  √  √  √  √  √ 3 Renstra sebagai dokumen perencanaan BLUD - - - - - - - - Belum tersedia 4 SPM Blud SMK - - - - - - - - Belum tersedia 5 Laporan keuangan √  √  √  √  √  √  √  √ 6 Laporan audit terakhir √  √  √  √  √  √  √  √

## Kondisi Eksisting
Selain  memperhatikan  potensi  sekolah,  kondisi  eksisting  juga  perlu  dipertimbangkan dalam memetakan SMK BLUD. Sekolah yang ada di Provinsi Banten yang menjadi responden penelitian ini memiliki antusias yang cukup baik dalam rangka menerapkan BLUD. Beberapa diantaranya  memperhatikan  fasilitas  penunjang  yang  dimiliki  sekolah  mereka  untuk mendukung penerapan BLUD. Adanya fasilitas penunjang akan mempermudah transisi serta penerapan BLUD di SMK.
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di  SMK juga memiliki peran penting dalam penerapan  BLUD.  Beberapa  SMK  yang  ada  di  Provinsi  Banten  sudah  siap  melaksanakan BLUD  jika  dilihat  dari  SDM  yang  telah  dimiliki.  Namun,  beberapa  lainnya  membutuhkan tenaga  ahli khusus  di  bidang pengelolaan keuangan, karena dengan diterapkannya BLUD di SMK  yang  ada  akan  mempengaruhi  sistem  pengelolaan  keuangan  sekolah  tersebut  menjadi pengelolaan pribadi.
Sarana  dan  prasarana  juga  merupakan  salah  satu  penunjang/pendukung  penerapan BLUD di SMK. Beberapa SMK Pusat Keunggulan (PK) sudah siap menerapkan BLUD jika dilihat dari segi sarana dan prasarana yang telah tersedia di SMK tersebut. Sedangkan beberapa sekolah  lainnya  belum  menjadi  sekolah  PK  dan  masih  dalam  pengembangan  sarana  dan prasarana di sekolah tersebut. Dari segi produk, terdapat beberapa jenis produk yang dihasilkan
oleh SMK yang ada di Provinsi Banten, yaitu kuliner, jasa, alat, dimensi, kerajinan tangan, tata busana, dan alat filter sampah.
SMK yang ada di Provinsi Banten telah memiliki kerjasama dengan pihak lain dalam kurikulum pembelajaran mereka. Kerjasama tersebut berupa kerjasama dengan industri dengan kerjasama dengan pihak swasta. Dengan adanya produk yang telah dihasilkan dalam bekerja, membuktikan bahwa SMK yang terdapat di Banten memiliki potensi untuk di BLUD karena produk-produk yang dihasilkan tersebut dapat di pasarkan di masyarakat.

## Analisis Data
Analisis  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  klaster  SMK  yang  menjadi  lokus survei  penelitian  ini.  Klaster  tersebut  terbagi  menjadi  klaster  A  dan  klaster  B,  dan  klaster  C yang telah disesuaikan dengan kesiapan tiap sekolah berdasarkan persyaratan penerapan BLUD pada Permendagri No. 79/2018 tentang BLUD, yaitu secara substansi, teknis, dan administrasi. Berikut merupakan analisis kriteria penerapan BLUD di tiap SMK.
Tabel 5. Analisis Pemetaan Cluster BLUD Cluster Sekolah Keterangan A 1. SMKN 3 Tangerang 2. SMKN 2 Pandeglang 3. SMKN 1 Pandeglang 1. Menghasilkan barang dan jasa 2. Melaksanakan praktik bisnis yang sehat
3. Berpotensi meningkatkan penyelenggaraan pendidikan 4. Berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 5. Memiliki pola tata kelola berupa kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelompokan SDM 6. Laporan keuangan 7. Laporan audit
B 1. SMKN 1 Cilegon 2. SMKN 3 Cilegon
3. SMKN 2 Tangerang
4. SMKN 3 Serang 5. SMKN 1 Serang 1. Menghasilkan barang dan jasa 2. Melaksanakan praktik bisnis yang sehat
3. Berpotensi meningkatkan penyelenggaraan pendidikan
4. Berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 5. Laporan keuangan C - -
SMKN 3 Tangerang, SMKN 2 Pandeglang, dan SMKN 1 Pandeglang masuk ke dalam cluster  A  karena  sudah  memenuhi  semua  syarat/kriteria  penerapan  BLUD  berdasarkan Permendagri  No.  79/2018  tentang  BLUD.  Berikut  merupakan  hasil  analisis  kriteria  di  tiap sekolah dalam klaster A yang menjadi responden survei di Provinsi Banten.

## SMKN 3 Tangerang
SMKN  3  Tangerang  sudah  pernah  menyusun  dan  mempersiapkan  dokumen  yang dibutuhkan  untuk  pengajuan  BLUD  pada  tahun  2019,  namun  memang  masih  menunggu Renstra mengenai BLUD diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. SMKN 3 Tangerang merupakan SMK Pusat Keunggulan (PK) pada jurusan tata kuliner/tata boga. Beberapa produk yang sudah dihasilkan  oleh  jurusan  tata  boga  adalah  berbagai  jenis  roti  yang  dijual  di  cafe  yang  ada  di SMKN  3  Tangerang,  yaitu  Educaffe  SMAKTA.  Berdasarkan  sarana  dan  prasarana  yang tersedia untuk seluruh jurusan, SMKN 3 Tangerang memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik  untuk  melaksanakan Teaching  Factory .  Sejak  tahun  2019,  SMKN  3  Tangerang  sudah menerapkan Teaching Factory untuk mempersiapkan penerapan BLUD terutama pada jurusan
yang berpotensi BLUD.  SMKN 3 Tangerang juga sudah bermitra dengan 145 industri, dimana kerjasama tersebut dapat mendukung praktek Teaching Factory sesuai dengan standar industri yang  sebenarnya.  Selain  jurusan  tata  boga, Teaching  Factory juga  sudah  diterapkan  pada jurusan  perhotelan  dan  tata  busana.  SMKN  3  Tangerang  juga  melakukan  kerjasama  dengan perguruan tinggi, industri, dan alumni sebagai instruktur/praktisi, yang mana hal ini dilakukan sebagai strategi penguatan peserta didik. Kerjasama ini tentunya dapat mendukung kebutuhan tenaga pendidik di SMKN 3 Tangerang untuk semakin mendukung penerapan BLUD.

## SMKN 2 Pandeglang
SMKN  2  Pandeglang  sudah  pernah  mengajukan  BLUD  pada  tahun  2019,  dan  sudah pernah mengikuti diklat penyusunan proposal BLUD di Bandung. Secara administratif, SMKN 2 Pandeglang sudah siap untuk menerapkan BLUD, namun hanya menunggu Renstra mengenai BLUD diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. SMKN 2 Pandeglang merupakan salah satu SMK Pusat Keunggulan (PK) di Provinsi Banten. Kurikulum yang ada di SMK PK sudah disesuaikan dengan kurikulum link and match sehingga sudah menyesuaikan kondisi nyata industri. Jurusan unggulan  pada  SMK  PK  ini  adalah  jurusan  Agribisnis  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura (APHP). Teaching  Factory sudah  diterapkan  di  beberapa  jurusan  yang  ada  di  SMKN  2 Pandeglang. Beberapa produk unggulan SMKN 2 Pandeglang yaitu seperti Sari Lemon, Bibit Pisang Cavendish, dan Tanaman Anggrek dihasilkan oleh jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (APHP). Jurusan ini telah memiliki lab untuk produksi di bidang pertanian, dimana SMKN 2 Pandeglang dikenal dengan latar belakang sebagai SMK Pertanian. Produk- produk tersebut sudah mulai didistribusikan untuk dijual oleh jurusan APHP. Beberapa SDM yang ada di SMKN 2 Pandeglang juga sudah tersertifikasi, salah satunya pada jurusan APHP. Namun SDM lainnya perlu dilakukan pengembangan lainnya agar SDM yang ada di SMKN 2 Pandeglang menjadi tenaga pendidik yang profesional. Selain itu juga dapat mendukung sistem pengelolaan  keuangan  di  SMKN  2  Pandeglang  agar  dapat  mendukung  penerapan  BLUD. Sarana dan prasarana yang ada di SMKN 2 Pandeglang sudah cukup baik secara merata dan sesuai  dengan  standar  industri.  Namun  saat  ini  jurusan  APHP  masih  menjadi  jurusan  yang paling  unggul  karena  juga  merupakan  jurusan  SMK  PK,  sedangkan  untuk  jurusan  lainnya membutuhkan  dukungan  dan  perkembangan  lebih  lanjut  untuk  lebih  mendukung  penerapan BLUD.

## SMKN 1 Pandeglang
SMKN 1 Pandeglang juga merupakan SMK Pusat Keunggulan (PK) di Provinsi Banten dan  telah  memiliki Teaching  Factory di  beberapa  jurusan. Teaching  Factory dapat  menjadi langkah  awal  yang  mendukung  transisi  ke  BLUD.  Salah  satu Teaching  Factory yang  telah berjalan dengan unit bisnis yaitu jurusan pemasaran/bisnis retail. Teaching Factory yang telah tersedia untuk jurusan ini yaitu berupa Alfamart yang bekerja sama dengan PT. Alfaria Trijaya TBK. Selain itu jurusan perhotelan dan kuliner juga bekerja sama dengan Hotel Aston dan Hotel Le Semar (Serang). Kedua jurusan ini sama-sama bekerja sama dengan kedua hotel tersebut karena jurusan perhotelan dan kuliner merupakan jurusan satu rumpun. Jurusan akuntansi juga bekerja sama dengan Bank Banten dalam penerapan Teaching Factory . Selain keempat jurusan tersebut, jurusan lain yang diprioritaskan untuk persiapan BLUD adalah jurusan pariwisata.
Secara teknis, kondisi Teaching Factory yang ada sudah mendukung penerapan BLUD, namun  memang  membutuhkan  pengembangan  di  beberapa  hal  untuk  lebih  memaksimalkan jalannya  BLUD.  Selain  itu,  sekolah  yang  belum  BLUD  tidak  diperbolehkan  membuka  unit bisnis  sendiri,  sehingga Teaching  Factory yang  diterapkan  sebagian  besar  merupakan kerjasama dengan pihak luar. Secara administrasi, SMKN 1 Pandeglang sudah pernah membuat proposal  dan laporan pengajuan BLUD, yang mengindikasikan bahwa SMKN 1 Pandeglang sudah siap secara administrasi, namun hanya menunggu Renstra mengenai BLUD diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.
Volume 4 No.5, 2024
Selanjutnya,  SMKN  1  Cilegon,  SMKN  3  Cilegon,  SMKN  2  Tangerang,  SMKN  3 Serang,  dan  SMKN  1  Serang  masuk  ke  dalam  cluster  B  karena  memenuhi  beberapa syarat/kriteria penerapan BLUD berdasarkan Permendagri No. 79/2018 tentang BLUD, namun masih membutuhkan pengembangan di beberapa hal/kriteria. Berikut merupakan hasil analisis kriteria di tiap sekolah dalam klaster B yang menjadi responden survei di Provinsi Banten.

## SMKN 1 Cilegon
Pada tahun 2020 SMKN 1 Cilegon sudah menjadi Center of Excellence dan pada tahun 2021 sudah menjadi SMK-PK. Sarana dan prasarana yang tersedia di jurusan PK di SMKN 1 Cilegon  sudah  sesuai  dengan  standar  industri,  sedangkan  jurusan  nonPK  masih  terdapat beberapa  peralatan  yang  tidak  sesuai  kebutuhan  dan  standar  industri.  Beberapa  kerjasama dengan  pihak  luar  juga  sudah  terjalin  untuk  mendukung  pembelajaran  di  SMKN  1  Cilegon, seperti adanya penyelarasan kurikulum, PKL dan magang.
Produk  unggulan  yang  telah  dihasilkan  oleh  jurusan-jurusan  yang  ada  di  SMKN  1 Cilegon khusus pada jurusan PK beberapa diantaranya sudah layak jual, namun memang belum dipasarkan  secara  maksimal  karena  belum  ada  payung  hukum  dan  arahan  resmi  untuk  unit bisnis  hasil  produk  unggulan.  Beberapa  produk  lainnya  masih  berupa  prototype  dan membutuhkan perkembangan kualitas, seperti alat filter sampah yang dihasilkan oleh jurusan mekatronika,  yang  diharapkan  dapat  menerapkan  Internet  of  Things  (IoT)  dalam pemrogramannya. SMKN 1 Cilegon sendiri membutuhkan pengelolaan dana yang lebih matang agar cost dan benefit dari produk-produk unggulan tersebut dipasarkan sesuai standar. SMKN 1 Cilegon menunggu arahan resmi dan Renstra mengenai BLUD dari Dinas Pendidikan untuk dapat memaksimalkan dan mengelola unit bisnis produk unggulan yang telah ada.
SMKN 1 Cilegon juga sudah melakukan pelatihan secara rutin setiap tahunnya untuk tenaga  pendidik/guru  yang  ada  di  SMKN  1  Cilegon.  Hal  ini  dapat  mendukung  peningkatan kualitas SDM/guru di SMKN 1 Cilegon dimana akan berdampak pada penerapan BLUD. Selain itu juga telah terdapat tenaga pendidik/guru yang sudah tersertifikasi/berlisensi. Secara kualitas, SDM  di  SMKN  1  Cilegon  sudah  sangat  baik,  hanya  saja  diperlukan  penambahan  dari  segi kuantitasnya.

## SMKN 3 Cilegon
SMKN 3 Cilegon merupakan SMK Pusat Keunggulan (PK) pada jurusan tata busana dan  tata  boga/kuliner.  SMKN  3  Cilegon  memiliki  pengelola  masing-masing  untuk  setiap jurusannya. Teaching Factory juga sudah berjalan di SMKN 3 Cilegon, seperti yang berbasis bengkel  dan  pelaksanaannya,  dan  alat  serta  sarana  prasarananya  sudah  sesuai  dengan standarnya.  SMKN  3  Cilegon  sudah  bekerja  sama  dengan  pihak  pemerintah,  perusahaan swasta, hingga restoran dalam pembelajarannya, dimana tidak hanya berupa magang saja tetapi juga  perekrutan  dan  jobfair.  Selain  terserap  di  industriindustri  yang  ada,  lulusan  SMKN  3 Cilegon juga sebagian besar membuka usaha sendiri, seperti membuka butik, makeup artist, dan modelling. Jadi secara keseluruhan, kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar sebagian besar masih berfokus pada pasca kelulusan, belum berfokus pada penyesuaian kurikulum dan pembelajaran di SMKN 3 Cilegon secara maksimal.
Jika dilihat dari segi SDM, masih perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga  pendidik/guru  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  jurusan  yang  ada  di  SMKN  3  Cilegon. Seperti pada jurusan Usaha Layanan Wisata (ULW). Jurusan ini menjalin kerjasama dengan praktisi ekonomi kreatif, pariwisata, businessman, dan akuntansi untuk mendukung kebutuhan tenaga  pendidik  di  jurusan  ini.  Sedangkan  pelatihan  untuk  upskill  juga  tidak  bisa  dilakukan secara berkala karena adanya kuota nasional. Selain dari kerjasama praktisi, kekurangan jumlah tenaga pendidik/guru jurusan ULW dipenuhi dengan cara kerjasama dengan alumni yang telah memiliki usaha yang relevan dengan jurusan yang membutuhkan tambahan tenaga pendidik.
Beberapa produk yang dihasilkan oleh SMKN 3 Cilegon sudah dipasarkan, salah satunya pada coffee shop yang ada di SMKN 3 Cilegon yang mendukung kurikulum Kewirausahaan (KWU). Namun  produk-produk  tersebut  belum  dapat  dijual  secara  bebas  karena  belum  ada  izin pengelolaan unit bisnis. Sehingga produk-produk tersebut dapat dikembangkan kembali untuk meningkatkan  nilai  jualnya  di  masyarakat  nanti.  Dana  yang  didapatkan  dari  hasil  penjualan internal tersebut juga kembali ke jurusan masing-masing untuk dikelola kembali. Jadi belum ada pengelolaan dana secara terpusat di SMKN 3 Cilegon untuk seluruh jurusan.
Secara administrasi, SMKN 3 Cilegon siap menindaklanjuti persiapan BLUD sekaligus menunggu  keputusan  resmi  dan  Renstra  mengenai  BLUD  yang  diterbitkan  oleh  Dinas Pendidikan.  SMKN  3  Cilegon  juga  belum  menerapkan  SPM,  dan  masih  berpedoman  pada standar nasional pendidikan saja.

## SMKN 2 Tangerang
SMKN 2 Tangerang belum menjadi SMK Pusat Keunggulan (PK). Saat ini, SMKN 2 Tangerang masih berfokus pada didikan untuk mengolah dan memasarkan produk. Beberapa produk  yang  dihasilkan  oleh  jurusan-jurusan  di  SMKN  2  Tangerang  sudah  dipasarkan  di SMKN 2 Tangerang sendiri. Secara keseluruhan, kualitas produk yang dihasilkan dapat lebih ditingkatkan  kembali  agar  dapat  memenuhi  standar  hasil  industri  dan  dapat  sesuai  dengan standar pasar.
Sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  di  SMKN  2  Tangerang  memerlukan  beberapa perbaikan dan pengembangan. SMKN 2 Tangerang juga memiliki lahan kosong yang cukup luas,  namun  belum  dapat  dikelola  karena  keterbatasan  biaya  dan  sistem  pengelolaan  dana. Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  sarana  dan  prasarana  untuk  tiap  jurusan  di  SMKN  2 Tangerang  diharapkan  selaras  dengan  pengelolaan  lahan  kosong  yang  telah  tersedia.  Seperti pada  jurusan  Teknik  Kendaraan  Ringan  Otomotif  maupun  Teknik  Bisnis  Sepeda  Motor, tentunya  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  oleh  jurusan  ini  membutuhkan  lahan/tempat yang cukup luas untuk meletakkan/ menyimpannya.
SMKN 2 Tangerang telah melakukan kerjasama dengan beberapa industri/perusahaan. Namun kerjasama ini masih berfokus pada PKL dan penerimaan tenaga kerja pasca kelulusan, belum berfokus pada Teaching Factory sehingga masih perlu dikembangkan dan diselaraskan kembali  dengan  kurikulum  SMKN  2  Tangerang.  Sedangkan  jika  ditinjau  dari  SDM  yang tersedia, SMKN 2 Tangerang memerlukan pengembangan baik dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya. Saat ini jam mengajar guru sudah overload, sedangkan adanya aturan/sistem baru dalam penyediaan guru menjadi hambatan untuk menyediakan dan menambah guru yang sesuai dengan kebutuhan. Secara administrasi, SMKN 2 Tangerang menunggu adanya sistem/program resmi serta Renstra mengenai BLUD yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, sehingga dapat menindaklanjuti persiapan BLUD.

## SMKN 3 Serang
SMKN 3 Serang menunggu adanya keputusan resmi dan Renstra mengenai BLUD yang diterbitkan  Dinas  Pendidikan.  Selain  itu,  meskipun  sudah  dilakukan  beberapa  sosialisasi mengenai  BLUD,  namun  masih  diperlukan  motivasi  dan  dorongan  lebih  untuk  mendukung potensi penerapan BLUD di SMKN 3 Serang.
SMKN 3 Serang sudah memiliki beberapa hasil produk yang dapat dijual dari beberapa jurusan yang ada di SMKN 3 Serang. Jika dilihat dari omset penjualan, omset SMKN 3 Serang belum dapat dikatakan tinggi karena masih diperlukan pengembangan kualitas, kuantitas, dan jenis produk unggulan yang dihasilkan oleh jurusan-jurusan di SMKN 3 Serang. Seperti contoh pada  restoran  yang  ada  di  SMKN  3  Serang  yang  terbatas  melayani  jumlah  pelanggan, dikarenakan  masih  sebagai  praktek  saja,  belum  dikomersilkan  menjadi  unit  usaha.  Padahal, jurusan kuliner merupakan jurusan yang selalu didorong kemajuannya di SMKN 3 Serang ini, dan  merupakan  jurusan  yang  menjadi  Pusat  Keunggulan  (PK).  Selain  itu,  jurusan  kuliner
SMKN  3  Serang  juga  sudah  bekerja  sama  dengan  Hotel  Swiss-Belinn  Modern  Cikande, sedangkan untuk guru tamu bukan hanya dari hotel tersebut namun juga dari Hotel Horison.
Sarana dan prasarana yang tersedia di SMKN 3 Serang ini dapat dikatakan sudah cukup jika  dilihat  dari  segi  kuantitas.  Namun  terdapat  beberapa  alat  yang  masih  membingungkan untuk  dioperasikan  oleh  siswa  maupun  tenaga  pendidik  di  SMKN  3  Serang.  Jadi  masih diperlukan  adanya  pelatihan  khusus  untuk  menggunakan/mengoperasikan  alat-alat  tersebut. Potensi yang dimiliki oleh jurusan lain selain jurusan kuliner perlu ditingkatkan kembali. Selain itu juga harus disesuaikan dengan standar industri yang sebenarnya, baik dari segi sarana dan prasarana, SDM/tenaga pendidik, produk unggulan, hingga sistem pembelajarannya. 5.

## SMKN 1 Serang
SMKN  1  Serang  sudah  pernah  mempersiapkan  dokumen  yang  dibutuhkan  untuk pengajuan BLUD. SMKN 1 Serang hanya menunggu Renstra mengenai BLUD diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu juga perlu adanya penyelarasan pemahaman BLUD bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan BLUD di Provinsi Banten.
Saat  ini,  jurusan-jurusan  yang  ada  di  SMKN  1  Serang  sudah  menghasilkan  beberapa produk,  didukung  dengan  peralatan  yang  sudah  cukup  memadai.  Namun  produk-produk tersebut  belum  dapat  disebarluaskan  karena  belum  ada  unit  bisnis  secara  resmi.  Jadi pengelolaan dana hasil penjualan produk secara internal tersebut masih dikelola oleh masing- masing  jurusan  untuk  perputaran  dana,  seperti  untuk  modal  produksi  maupun  maintenance peralatan  yang  ada.  SMKN  1  Serang  telah  memiliki  kerjasama  dengan  beberapa perusahaan/industri seperti PT Shangfang dari Taiwan. Tetapi beberapa Teaching Factory yang telah  dilaksanakan  menjadi  temuan  permasalahan  tersendiri  bagi  BPK,  sehingga  unit  bisnis belum  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal.  Jadi,  masih  diperlukan  penyelarasan  kurikulum dengan dunia industri di semua jurusan yang ada di SMKN 1 Serang. Selain itu juga diperlukan sistem pengelolaan dana yang lebih teratur agar dapat mendukung kegiatan Teaching Factory di SMKN 1 Serang.
Secara SDM, masih banyak tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.  Banyaknya  tenaga  pendidik/guru  yang  pensiun  juga  mengurangi  kuantitas  guru yang telah sesuai dengan yang dibutuhkan. Namun SMKN 1 Serang sudah menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam hal peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga tenaga pendidik di SMKN 1 Serang memiliki sertifikasi industri/sertifikasi profesi.
Menurut  Pedoman  Penyusunan  Dokumen  Administratif  Penerapan  Badan  Layanan Umum  Daerah  (BLUD)  Sekolah  Menengah  Kejuruan,  yang  dibuat  oleh  Direktorat  Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Sub Direktorat Badan Layanan Umum Daerah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dan Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tujuan BLUD adalah untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama kepada peserta didik. Berdasarkan tujuan tersebut, dengan adanya kondisi eksisting yang terdapat di Provinsi Banten, dinilai dapat menunjang penerapan BLUD pendidikan  di  Provinsi  Banten.  Hal  tersebut  dikarenakan  dengan  adanya  kondisi  dimana sekolah  dapat  melaksanakan  produktivitas  baik  itu  dalam  kegiatan  belajar  mengajar, menghasilkan produk dan menerapkan praktik bisnis yang sehat seperti melaksanakan proses produksi dan belajar melaksanakan proses pemasaran maka sekolah jenjang SMK yang terdapat di Provinsi Banten dinilai mampu untuk melaksanakan BLUD pendidikan tersebut.
.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kriteria yang digunakan dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pendidikan di  Provinsi  Banten.  Kriteria  tersebut  disusun  berdasarkan  Permendagri  79  tahun  2018  yang
menjelaskan bahwa terdapat tiga syarat BLUD yakni syarat substansi, teknis, dan administrasi. Berdasarkan permendagri 79 tahun 2018 tersebut maka disusun kriteria yang di klasifikasikan sesuai  cluster  mulai  dari  cluster  A  hingga  cluster  C.  Cluster  A,  dengan  penjelasan  bahwa sekolah  siap  menerapkan  BLUD  dengan  mempertimbangkan  bahwa  sekolah  tersebut  sudah memenuhi  syarat  substansi,  teknis,  dan  administrasi.  Cluster  B,  dengan  penjelasan  bahwa sekolah  siap  menerapkan  BLUD  dengan  mempertimbangkan  bahwa  sekolah  tersebut  sudah memenuhi  beberapa  syarat  dan  memiliki  kendala  dalam  salah  satu  syarat.  (Sebagai  contoh bahwa  sekolah  tersebut  sudah  memenuhi  syarat  substansi  dan  syarat  teknis  namun  belum memenuhi  syarat  administrasi).  Cluster  C,  dengan  penjelasan  bahwa  sekolah  belum  siap menerapkan  BLUD  dengan  mempertimbangkan  bahwa  sekolah  tersebut  belum  memenuhi syarat substansi, teknis, dan administrasi.
Terdapat  beberapa  sekolah  yang  dinilai  menjadi  sekolah  rujukan  dalam  rencana penerapan Badan Layanan Umum  Daerah (BLUD) pendidikan di  Provinsi  Banten. Sekolah- sekolah  tersebut  dibagi  menjadi  beberapa  cluster  sesuai  dengan  kondisi  eksisting  yang  ada. Cluster A, terdiri dari SMKN 3 Tangerang SMKN 2 Pandeglang, dan SMKN 1 Pandeglang. Cluster  B,  terdiri  dari  SMKN  1  Cilegon,  SMKN  3  Cilegon,  SMKN  2  Tangerang,  SMKN  3 Serang, dan SMKN 1 Serang

## Saran
Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk pembaca dan pemangku  kepentingan  terkait  dengan  Kesiapan  Penerapan  Badan  Layanan  Umum  Daerah (BLUD)  pada  Sekolah  jenjang  Menegah  Kejuruan  (SMK).  Pertama,  Perlu  adanya  perluasan assesment khususnya di sekolahsekolah yang berpotensi untuk penerapan BLUD. Contohnya adalah  SMKN  7  Kota  Tangerang.  Kedua,  Penyesuaian  Renstra  pendidikan  dalam  kaitannya dengan  rencana  penerapan  BLUD  pendidikan  di  provinsi  banten  sebagai  pemenuhan  syarat administratif sesuai dengan Permendagri 79 tahun 2018. Ketiga, Peningkatan Teaching Factory yang menyeluruh pada jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan dalam meningkatkan kompetensi  peserta  didik  dalam  memasuki  dunia  kerja  serta  meningkatkan  kemampuan entrepreneurship  kepada  peserta  didik.  Keempat,  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Banten  sebagai fasilitator dan motivator untuk penerapan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pendidikan di Provinsi Banten. Kelima, Pentingnya kolaborasi dengan stakeholder baik pada dunia industri maupun swasta untuk membangun kerjasama dengan sekolah-sekolah SMK pada beberapa aspek seperti memberi peluang yang lebih besar kepada peserta didik dalam mengasah kemampuannya dalam beberapa kegiatan seperti magang dan pelatihan, sinergitas pendidikan akademik dan softskill, serta digitalisasi pemasaran dengan pemanfaatan platform digital guna meningkatkan kemampuan peserta didik dan hasil produksi siswa SMK.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  F.  (2021).  Meningkatkan  Kompetensi  peserta  didik  melalui  model  pembelajaran Teaching  Factory  dalam  mata  pelajaran  produktif  SMK  di  Aceh  Timur. Journal  of Education Science , 6 (2), 157–164.
Amany,  T.  S.,  Maharani,  D.  P.,  &  Firmansyah,  A.  (2020).  PERAN  PENDAPATAN  DAN UKURAN  BADAN  LAYANAN  UMUM  TERHADAP  AKREDITASI  BADAN LAYANAN  UMUM  PENDIDIKAN  DI  INDONESIA. Jurnal  Pajak  Dan  Keuangan Negara (PKN) , 2 (1), 78–89. https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1004 Bala, R. P. (2023). FLEKSIBILITAS BADAN LAYANAN UNIT DAERAH (BLUD) DAN IMPLEMENTASINYA  UNTUK  MUTU  DAN  DAYA  SAING. JANAKA:  JURNAL PENGABDIAN  MASYARAKAT  KEWIRAUSAHAAN  INDONESIA , 4 (2),  40–46. https://doi.org/https://doi.org/10.36600/janaka.v4i2.349
Baskoro, F., Rohman, M., Muslim, S., Anifah, L., Buditjahjanto, I. A., & Suprianto, B. (2022).
Volume 4 No.5, 2024
Teaching  Factory  Management  in  the  Edutel  Sector  at  SMK  Negeri  1  Surabaya. In Proceeding Series of International Conference on Arts and Humanities (Vol. 2) . Creswell, W. J. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset . Pustaka Belajar.
Godda, H. (2018). Free Secondary Education and the Changing Roles of the Heads of Public Schools in Tanzania: Are They Ready for New Responsibilities? Open Journal of Social Sciences , 06 (05), 1–23. https://doi.org/10.4236/jss.2018.65001
Kristanto, K., Kuat, T., & Noor, B. (2023). The Contribution Teaching Factory On Practical Learning Process, Production Process And Vocational School Quality. Journal of Social Science (JoSS) , 2 (5), 446–455. https://doi.org/10.57185/joss.v2i5.72
Mahfuda,  A.  N.  (2022).  Studentpreneur  pada  Pembelajaran  Kemandirian  Wirausaha  Siswa- siswi Kelas XII Agribisnis dan Holtikultura di SMK Negeri 5 Jember. Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage , 3 (2), 98–111.
Mayasari,  S.  (2020).  INDONESIAN  LANGUAGE  EDUCATION  POLICY  IN  RELATION TO THE NATIONAL EDUCATION GOALS: A THEORETICAL PERSPECTIVE. The Journal  of  English  Literacy  Education:  The  Teaching  and  Learning  of  English  as  a Foreign Language , 6 (2), 81–93. https://doi.org/10.36706/jele.v6i2.10076
Nugrahani, F. (2014). Metode penelitian kualitatif . Cakra Books. Nuryanto,  A.,  &  Eryandi,  K.  Y.  (2020).  The  21st  Century  Ideal  Skills  for  Vocational  High Schools. Proceedings  of  the  International  Conference  on  Educational  Research  and Innovation (ICERI 2019) . https://doi.org/10.2991/assehr.k.200204.026 Prianto,  A.  (2022). The  effect  of  the  implementation  of  teaching  factory  and  its  learning involvement toward work readiness of vocational school graduates.
Saputro,  I. N. (2024). Literature Review of The  Development  of a Green Campus Teaching Factory-Based Learning Model in Vocational Schools in Indonesia. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan,
Sosial, Dan Agama , 16 (1), 65–76.
https://doi.org/10.37680/qalamuna.v16i1.3438
Shaturaev,  J.  (2021).  Indonesia:  superior  policies  and  management  for  better  education (Community development through Education). Архив Научных Исследований , 1 (1). Si’lang,  I.  L.  S.,  Hasid,  Z.,  &  Priyagus,  P.  (2019).  Analisis  faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap  indeks  pembangunan  manusia. Jurnal  Manajemen , 11 (2),  159–169. https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jmmn.v11i2.5953
Sudiyono, S., Fajarini, C. D., Parwanto, P., Perdana, N. S., & Waspodo, R. M. (2019). Teaching factory: upaya peningkatan mutu lulusan dan strategi pendanaan di SMK.
Suharno, Pambudi, N. A., & Harjanto, B. (2020). Vocational education in Indonesia: History, development,  opportunities,  and  challenges. Children  and  Youth  Services  Review , 115 , 105092. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105092
Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam , 1 (2), 24–36. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55 Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and method (edisi ke-4) . Sage Publication. Yulius Hari, Darmanto,  D., Paramitha, M. P., &  Minny Elisa Yanggah. (2023). Design  of a Mini Bank Service System for Regional Public Service Agencies (BLUD) in Vocational High  Schools. Indonesian  Journal  of  Society  Development , 2 (2),  81–88. https://doi.org/10.55927/ijsd.v2i2.3084