## HISTORI PIAGAM JAKARTA: SPIRIT PERJUANGAN PENERAPAN NILAI ISLAM SECARA YURIDIS KONSTITUSIONAL

## Ariesman
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email : ariesman @ stiba.ac.id

## Iskandar
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: iskandarkato @ stiba.ac.id Keywords : ABSTRACT History, Charter, Jakarta, Independence, The  historical  journey  of  Indonesian  independence  which  has  long been aspired by the nation's generation continues to be fought for, the role of Islamic figures and Islamic values  in coloring all aspects of community life in the archipelago between a strong foundation to be free  from  colonialism,  because  basically  Islam  is  freedom  from colonialism  to  beings  to  worship  to  the  Creator.  The  process  of
Indonesian  independence  took  place  in  several  phases  including Japan's victory over the Netherlands, the phase of the formation of the  BPUPKI  team,  PPKI,  to  the  process  of  proclamation  of independence  which  resulted  in  the  basis  of  the  Indonesian  State known as the "Jakarta Charter" Kata kunci : ABSTRAK Sejarah, Piagam, Jakarta, Kemerdekaan Perjalanan  sejarah  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  yang  sejak  lama dicita-citakan  oleh  generasi  bangsa  terus  diperjuangkan,  peranan tokoh  Islam  dan  nilai-nilai  Islam  dalam  mewarnai  semua  sisi kehidupan masyarakat di Nusantara di antara dasar yang kuat untuk bebas dari penjajahan, karena pada dasarnya Islam adalah kebebasan dari penjajahan kepada makhluk menuju pemyembahan kepada Sang Pencipta.  Proses  kemerdekaan  Indonesia  terjadi  beberapa  fase  di antaranya  fase  kemenangan  Jepang  terhadap  Belanda,  fase terbentuknya  tim  BPUPKI,  PPKI,  hingga  proses  proklamasi kemerdekaan  yang  menghasilkan  dasar  Negara  Indonesia  yang  di kenal dengan “Piagam Jakarta”.

## PENDAHULUAN
Perjuangan generasi bangsa Indonesia untuk merdeka merupakan cita-cita yang  terus  menjadi  harapan  agar  bisa  terwujud.  Penindasan  yang  terus  terjadi, kezaliman yang merajalela, perampasan hak dari pihak yang ingin terus menguasai sumber daya alam Indonesia yang kaya raya, adalah merupakan alasan yang kuat agar dapat keluar dari penjajahan tersebut. 1 Peran umat Islam yang juga merupakan generasi inti dari bangsa Indonesia telah memberikan pengaruh dan kekuatan yang besar untuk terus melakukan upaya pendidikan untuk mewujudkan manusia yang beradab, terus berkembangnya pusat pendidikan, sekolah, pesantren, atau wadah untuk  menyebarkan  kebaikan  hampir  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia  yang nanti akan menjadi spirit perjuangan untuk melawan penjajah. 2
Pada tanggal 22 Jun 1945, para tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang  terdiri  daripada  berbagai  latar  belakang  golongan  dan  agama,  telah melaksanakan suatu ”kontrak sosial” yang menyepakati bahwa Negara Indonesia yang akan diproklamirkan kemerdekaannya dan yang akan dibangun kelak adalah bukan  negara  Agama  dan  bukan  pula  negara  sekuler,  melainkan  suatu  Negara Kesatuan  yang  ”Berdasarkan  Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat Islam  bagi  pemeluknya.  Konsensus  Nasional  tersebut  telah  dicapai  dan ditandatangani oleh para Founding Father Negara Indonesia dalam sebuah piagam yang disebut Piagam Jakarta 22 Juni 1945. 3 Piagam Jakarta 22 Jun 1945 menjadi pelopor sejarah, sekaligus menjadi pintu gerbang bagi penerapan nilai-nilai Islam di Indonesia secara perlembagaan (yuridis konstitusional) yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
Piagam Jakarta ( Djakarta Charter) tertanggal 22 Juni 1945 adalah produk kompromi  antara  golongan  Kebangsaan  (Nasionalis)  dan  golongan  Islam  yang terlibat  dalam  penyusunan  UUD  1945  di  BPUPKI.  Piagam  Jakarta  itu  sendiri merupakan  rancangan  Preamble  UUD  dan  Pernyataan  Kemerdekaan  Negara Indonesia.  Yang  dimaksud  dengan  kompromi  dalam  Piagam  Jakarta  itu  berupa rumusan  pada  alinea  ke-4  yang  berbunyi:  “Ketuhanan,  dengan  kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. 5
Hal  itu  menunjukkan  Piagam  Jakarta  merupakan  hasil  kesepakatan bersama  tanpa  adanya  perbedaan  pendapat.  Secara  yuridis  Piagam  Jakarta
1 Muhammad Fauzi, ‘Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah Dan Piagam Jakarta’, Al-Mawarid, 13.0 (2005),h. 85–101.
2 Fauzi. Muhammad Fauzi, ‘Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah Dan Piagam Jakarta. h.94.
3 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia’, Disertasi .Universiti Malaya - Kuala lumpur 2012,h.2.
4 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.2.
5 Aidul  Fitriciada  Azhari,  ‘KEDUDUKAN  PIAGAMAN  JAKARTA:  Tinjauan  Hukum  Ketatanegaraan’, Profetika, Jurnal Studi Islam, 1 (2007), 94.
mengandung  pengakuan  akan  keistimewaan  umat  Islam  sebagai  penduduk mayoritas di Indonesia sekaligus pengakuan akan berlakunya hukum Islam sebagai sistem hukum positif di Indonesia. Selain itu, yang terpenting adalah kewajiban bagi  umat  Islam  untuk  menjalankan  syariat  Islam  yang  mengandung  perintah konstitusi bagi negara untuk menegakan syariat Islam di kalangan para pemeluk Islam di Indonesia. 6

## PEMBAHASAN

## Pendudukan Jepang di Indonesia
Pada  saat  menjelang  era  1940-an,  kekuatan  militer  Jepang  di  Asia  dan kebangkitan Hitler di Jerman mengubah situasi politik di Indonesia. Ketika Hitler menyerbu negeri Belanda pada musim semi di tahun 1940-an, rezim kolonial di Indonesia mengeluarkan peringatan siaga penuh. Adanya info Jepang akan masuk ke Indonesia dianggap hal yang strategis untuk melawan Belanda adalah langkah politik  yang  diperlukan.  Namun,  Belanda  segera  bereaksi,  mereka  menangkapi pemimpin nasional, termasuk tokoh Islam penting seperti Hadji Rasul. 7
Upaya  pendudukan  Jepang  di  Indonesia  dengan  berlangsungnya  perang dunia kedua di kawasan Asia Pasifik (1941-1945), saat itu Jepang berambisi untuk menguasai negara-negara Asia dan merebutnya dari negara-negara imperalis barat. Tujuannya,  selain  untuk  kepentingan  supremasi  (keunggulan  dan  kekuasaan) Jepang  juga  menjadikan  daerah-daerah  di  Asia  sebagai  tempat  menanamkan modal,  serta  memasarkan  hasil  industrinya.  Sejak  awal  abad  20  Jepang  telah menjadi  negara  industri  dan  mulai  melaksanakan  imperialisme  modern,  saat  itu Jepang berhasil menduduki Korea dan Cina.
Ketika Jepang menduduki Indonesia, pada juli 1941 AS tidak menyetujui tindakan tersebut. Tindakan protes AS dilakukan dengan menghentikan penjualan karet,  baja  lempengan,  minyak  bumi  dan  lain-lain  yang  sangat  dibutuhkan  oleh Jepang. Jepang memutuskan untuk menyerang daerah-daerah koloni eropa di Asia Tenggara tujuannya untuk memperoleh barang-barang kebutuhan perang. Dengan itu,  Jepang  yakin  bahwa  serangan  tersebut  dapat  menimbulkan  perang  dengan Amerika  Serikat  (AS).  Jepang  mendahului  serangan  terhadap  Pearl  Habour, Hawaii.  Pada  7-12-1941  setelah  menghancurkan  Pearl  Harbour,  Jepang meneruskan serangan ke Filipina pada 10 Desember 1941 dan berhasil menduduki Luzon  dan  Batoon,  lalu  pada  tanggal  16  Desember  berhasil  menduduki  Burma. Jepang diuntungkan dengan serangan Hitler ke negeri Belanda, sehingga kekuatan
6 Azhari. Aidul Fitriciada Azhari, ‘KEDUDUKAN PIAGAMAN JAKARTA: Tinjauan Hukum Ketatanegaraan .h.92
7 Luthfi Assyaukanie, Ideologi Islam Dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi Di Indonesia, ke-1 (Jakarta: FREEDOM INSTITUTE, 2011).h.77.
Belanda terbagi, hal ini menjadi langka awal Jepang bisa menguasai Indonesia dari tangan  Belanda.  Akhirnya  pada  11  januari  Jepang  mendarat  di  Indonesia  yaitu dirasakan  Kalimantan  Timur  dan  berhasil  menduduki  pulau  Kalimantan.  Dari Kalimantan,  Jepang  meneruskan  serangannya  ke  Jawa  sebagai  pusat  bertahan Belanda,  dan  mulai  menduduki  daerah-daerah  lainnya.  Peristiwa  perang  Asia Pasifik antara tentara sekutu dengan Jepang tersebut mendatangkan berkah bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Dengan  adanya  serangan  dadakan  dari  pihak  Jepang  itulah  yang menyebabkan  penyerahan  tanpa  syarat  oleh  Letnan  Jenderal  H.  Terpoorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkutan Perang Serikat di Indonesia  kepada  tentara  ekspedisi  Jepang  di  bawah  Pimpinan  Letnan  Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942, sehingga berakhirlah pemerintahan Hindia  Belanda  di  Indonesia,  dan  dengan  resmi  mulailah  kekuatan  pendudukan Jepang di Indonesia.
Pada  tanggal  8  Maret  1942,  di  mana  militer  Jepang  telah  berhasil menaklukkan  Belanda,  mulailah  mereka  melanjutkan  politik  yang  pernah dijalankan oleh Belanda. Niponisasi mulai diterapkan di hampir seluruh wilayah pendudukan  Jepang  di  Indonesia.  Berbeda  dengan  Belanda,  pemerintah  Jepang mengadakan perubahan politik yang baru berupa “ devide and rule”, pecah belah untuk  dikuasai.  Oleh  sebab  itu,  pihak  Jepang  sangat  faham  betul  tentang  peta kekuatan  politik  yang  sedang  berkembang  saat  itu.  Di  mana  dalam  pandangan politiknya, di Indonesia  sedang ada dua  kekuatan yang sedang bertarung dalam menentukan masa depan negerinya, yaitu nasionalis Islam dan nasionalis yang non Islam. 8
Pembaharuan  di  segala  bidang  dilakukan  oleh  Jepang  dalam  awal penjajahannya. Hal ini dilakukan oleh Jepang karena di Indonesia telah menggema rasa  nasionalisme  untuk  keluar  dari  belenggu  penjajahan,  yang  jika  dicegahnya akan mengadakan perlawanan. Dengan demikian, inilah yang tidak diinginkan oleh Jepang  setelah  belajar  banyak  dari  bagaimana  Belanda  menjalankan kolonialismenya di Indonesia. Dengan diadakannya pembaharuan tersebut untuk meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kehadiran mereka adalah sebagai saudara  tua  dalam  pengertian  politik  yang  nantinya  akan  memberikan kemerdekaan Indonesia.
Ketika  situasi  perang  Asia  Pasifik  mulai  memburuk  bagi  pihak  Jepang, apalagi  dengan  adanya  pemboman  dari  pihak  sekutu  ke  daerah  Jepang,  yaitu  di Hiroshima  dan  Nagasaki.  Akhirnya  untuk  lebih  memanfaatkan  para  politikus Indonesia  dalam  mendukung  usaha-usaha  perjuangannya,  mereka  kemudian
8 Al Chaidar, ‘Pengantar Pemikiran Politik Proklamator NII SM Kartosoewirjo Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII Semasa Orde Lama Dan Orde Baru’, 1999.h.94.
bersedia  untuk  memberi  konsesi  (kepemilikan)  yang  lebih  besar  bagi  rakyat Indonesia dari yang pernah dilakukan oleh Belanda sebelumnya. Orang Indonesia kini diperkenankan membentuk organisasi bersenjata sendiri. Pertama, pada bulan Oktober 1943, terbentuknya PETA (Pembela Tanah Air) dan kemudian pada akhir 1944 dibentuklah Hizbullah (Tentara Allah), cabang bersenjata Masyumi Islam. Pada  akhir  bulan  Juli,  para  pemimpin  Sekutu  di  Postdam  mengeluarkan suatu  tuntutan  agar  Jepang  menyerah  tanpa  syarat.  Jepang  tidak  dapat  lagi memikirkan  tentang  kemenangan  ataupun  tindakan  mempertahankan  wilayah- wilayah pendudukannya. Tujuannya di Indonesia kini adalah membentuk sebuah negara yang merdeka dalam rangka mencegah berkuasanya kembali lawan, yaitu Belanda.  Pada  akhir  bulan  Juli  angkatan  darat  dan  angkatan  laut  Jepang mengadakan suatu pertemuan di Singapura guna merencanakan pengalihan politik dan perekonomian ke tangan bangsa Indonesia. Mereka memutuskan bahwa Jawa akan  diberi  kemerdekaan  pada  awal  bulan  September,  sedangkan  daerah-daerah lainnya  segera  menyusul.  Janji  Jepang  untuk  sebuah  kemerdekaan  bangsa Indonesia  diwujudkannya  dengan  mendirikan  Dokuritsu  Jumbi  Chosakai,  yaitu “Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia”  (BPUPKI),  yang yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945,  dengan  tempat  tugas  di  Gedung  Pejambon-Jakarta,  dengan  anggota berjumlah 62 orang yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat.
Sejak saat itulah perumusan dasar Negara mulai disusun dan dirumuskan hingga saat nya nanti keluar rumusan yang menjadi kesepakatan bersama nantinya akan  dibacakan  saat  penyataan  kemerdekaan  Indonesia,  bahkan  akan  menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia.

## Perumusan dan Penetapan Piagam Jakarta
Pada  tanggal  28  Mei  1945,  diadakan  upacara  pelantikan  dan  sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI, badan tersebut menggelar dua kali sidang. Sidang Pertama dari tanggal 29 Mei s/d 1 Jun 1945, dan Sidang Kedua dari  tanggal  10  s/d  16  Juli  1945.  Keesokan  setelah  pelantikan  barulah  dimulai sidang  pertama  dari  tanggal  29  Mei  s/d  1  Juni  1945  selama  empat  hari  dengan tujuan  untuk  membahas  bentuk  negara  Indonesia,  filsafat  negara  “Indonesia Merdeka” serta merumuskan dasar negara Indonesia. Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (NKRI), kemudian agenda  sidang  dilanjutkan  dengan  merumuskan  konstitusi  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Untuk  hal  ini,  BPUPKI  harus  merumuskan  dasar  negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  itu  sendiri,  sebab  Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar- benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia,  yang  mengajukan  pendapatnya  tentang  dasar  negara  Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut:
Muh. Yamin pada 29 Mei 1945 menyebutkan bahawa  Dasar  Negara ada lima, yaitu: 1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; 5. Kesejahteraan Sosial. 9
Soepomo dengan pidatonya di depan sidang pada 31 Mei 1945, yang isinya menyebut tentang Panca Dharma: 1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Keseimbangan Lahir Batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat.
Soekarno dengan usulannya pada 1 Jun 1945 menyebutkan bahwa Dasar Negara  ada  lima,  yaitu:  1.  Kebangsaan  Indonesia;  2.  Internasionalisme  atau Perikemanusiaan;  3.  Mufakat  atau  Demokrasi;  4.  Kesejahteraan  Sosial;  5. Ketuhanan. 10
Hal ini di pertegas oleh seorang sejarawan dari kalangan ABRI (Angkatan Bersenjata  Republik  Indonesia),  Prof.  Dr.  Nugroho  Notosusanto  pernah mengajukan tesis dengan kesimpulan bahwasanya pencetus Pancasila tidak hanya Ir. Soekarno, melainkan juga Prof. Mr. Muhammad Yamin dan Soepomo. 11
Berdasarkan fakta dan data yang terungkap di atas, maka diketahui bahwa secara  substantif,  Prof.  Mr.  Yamin  adalah  orang  pertama  yang  mengurai  isi kandungan  Pancasila  dengan  istilah  Lima  Dasar  Negara,  walaupun  beliau  tidak menyebut secara jelas istilah Pancasila. Sedangkan secara formalistis, Ir. Soekarno adalah  orang  yang  pertama  kali  menyebut  secara  jelas  istilah  Pancasila  sebagai Dasar Negara. 12
Setelah itu, BPUPKI mengalami masa reses persidangan (periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah  suatu  panitia  kecil  yang  beranggotakan  9  orang,  yang  dinamakan "Panitia  Sembilan"  dengan  diketuai  oleh  Ir.  Soekarno,  yang  bertugas  untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia dan mencari penyelesaian penyelesaian terbaik dari berbagai pertikaian sikap dan pendapat yang terjadi sepanjang Sidang Pertama BPUPKI. Kesembilan-
9 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.50.
10 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.50.
11 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.45.
12 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.52-53.
sembilan anggota Panitia Kecil tersebut terdiri dari kelompok Islam dan kelompok Kebangsaan, mereka di antaranya adalah\: 13
Tabel 1.1. Panitia Sembilan. 1  KH. A. Wahid Hasyim Nasionalis Islami dari Nahdhotul Ulama (NU). 2  Haji Agus Salim Nasionalis Islami dari Syarikat Islam (SI). 3  Abikoesno Tjokrosoejoso Nasionalis Islami dari Syarikat Islam (SI) 4  Abdul Kahar Muzakkir Nasionalis Islami dari Muhammadiyyah 5  Soekarno Nasionalis muslim sekuler. 6  Muhammad Hatta Nasionalis muslim sekuler. 7  Muhammad Yamin Nasionalis muslim sekuler. 8  Ahmad Soebardjo Nasionalis muslim sekuler. 9  A. A. Maramis Nasionalis kristian sekuler.
Setelah melalui sidang-sidang alot dan perdebatan sengit, akhirnya Panitia Kecil yang disebut juga Panitia Sembilan, melahirkan suatu kesepakatan antara kelompok Islam dan kelompok Kebangsaan. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh  seluruh  anggota  Panitia  Sembilan  pada  22  Jun  1945,  dan  dituliskan  dalam suatu  piagam  yang  disebut  oleh  Mr.  Muhammad  Yamin  dengan  nama The Djakarta  Charter,  dan  diistilahkan  oleh  Sukiman  dengan  nama  Gentleman's Agreement. Kini lebih dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Selanjutnya, Piagam Jakarta tersebut melalu Sidang Kedua BPUPKI yang dilaksanakan dari 10 s/d 16 Juli  1945,  diterima  oleh  seluruh  anggota  BPUPKI,  bahkan  disepakati  untuk dijadikan  sebagai  Preumbul  (Pembukaan)  Undang-Undang  Dasar  1945  atau Pernyataan  Kemerdekaan  Indonesia. 14 Adapun  agenda  lain  yang  dibahas  yaitu tentang  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. 15
Isi kandungan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagaimana berikut: 16
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab  itu  maka  penjajahan  di  atas  dunia  mesti  dihapuskan,  karena  tidak  sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
13 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.63-64.
14 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.64.
15 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas’. di akses  31 Juli 2020.
16 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.64-65.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat  yang  berbahagia,  dengan  selamat  sentosa  membawa  rakyat  Indonesia  ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan  luhur,  usaha  berkehidupan  kebangsaan  yang  bebas,  maka  rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintah  Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia,  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  susunan  negara  Republik Indonesia,  yang  berkedaulatan  rakyat,  dengan  berdasarkan  kepada:  Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah  Rumusan  Piagam  Jakarta  yang  menjadi  keputusan  rasmi  Sidang Kedua BPUPKI yang dilaksanakan dari 10 s/d 16 Julai 1945, dan diterima secara aklamasi  oleh  seluruh  anggota  BPUPKI,  bahkan  disepakati  untuk  dijadikan sebagai  Preumbul  (Pembukaan)  Undang-Undang  Dasar  1945  atau  Pernyataan Kemerdekaan  Indonesia.  Rumusan  Piagam  Jakarta  tersebut  bukan  saja  sebagai keputusan resmi Sidang Kedua BPUPKI, tapi juga merupakan Konsensus Nasional yang  disepakati  oleh  para Founding  Father  Negara  Indonesia,  inilah  Rumusan Piagam Jakarta yang paling tulen. 17
Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun  dengan  mengambil  tiga  alenia  pertama  "Piagam  Jakarta",  sedangkan konsep  Undang-Undang  Dasar  hampir  seluruhnya  diambil  dari  alinea  keempat "Piagam  Jakarta".  Sementara  itu,  perdebatan  terus  berlanjut  di  antara  peserta sidang  BPUPKI  mengenai  penerapan  aturan  Islam,  Syariat  Islam,  dalam  negara Indonesia baru. "Piagam Jakarta" atau " Jakarta Charter" pada akhirnya disetujui untuk dibacakan saat proklamasi kemerdekaan. 18
Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang- Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya
17 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.66.
18 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas’. di akses  31 Juli 2020
"Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" ("PPKI") atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. 19
Tugas  "PPKI"  ini  yang  pertama  adalah  meresmikan  pembukaan  (bahasa Belanda: preambule) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan  dari  pihak  pemerintah  pendudukan  militer  Jepang  kepada  bangsa Indonesia,  dan  mempersiapkan  segala  sesuatu  yang  menyangkut  masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. 20
Pada tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus AS menjatuhkan bom atom uranium di Hirosima dan Nagasaki hingga  menewaskan 90.000–146.000 orang di Hiroshima  dan  39.000–80.000  di  Nagasaki,  kejadian  tersebut  berdampak  pada kelemahan  dan  kekosongan  kekuasan  dari  pihak  jepang  hingga  desakan kemerdekaan semakin kuat. 21

## Proses Perubahan Piagam Jakarta
Sehari  setelah  proklamasi  kemerdekaan,  Piagam  Jakarta  yang  telah ditandatangani  pada  tanggal  22  Juni  1945  itu  dibicarakan  kembali.  Perjalanan sejarah  telah  mengubah  hasil gentlemen  agreement  itu  setelah  PPKI  dalam persidangannya pada tanggal 18 Agustus 1945 mengubah rumusan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta menjadi rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” seperti yang terdapat  dalam  Pembukaan  UUD  1945  yang  dikenal  sekarang  ini.  Perubahan tersebut  didesakkan  oleh  Bung  Hatta  yang  secara  “manipulatif” menginformasikan  adanya  ancaman  dari  kalangan  Kristen  di  Indonesia  Bagian Timur  yang  disampaikan  seorang  opsir  Jepang  yang  akan  memisahkan  diri  bila rumusan  “tujuh  kata”  dalam  Piagam  Jakarta  itu  tetap  dipertahankan.  Golongan Islam pada waktu itu dapat menerima perubahan Piagam Jakarta mengingat situasi genting  pasca  Proklamasi  Kemerdekaan  17  Agustus  1945  serta  janji  yang dikemukakan oleh Bung Karno yang akan membahas kembali setelah Perang Asia Timur Raya selesai atau enam bulan kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan. Selama revolusi kemerdekaan, umat Islam praktis tidak mempersoalkan perubahan Piagam  Jakarta  itu.  Tetapi  setelah  revolusi  selesai  dan  terbentuk  Konstituante yang bertugas menyusun UUD baru, maka umat Islam memiliki kesempatan untuk mempersoalkan kembali Piagam Jakarta. 22
19 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas’. di akses  31 Juli 2020
20 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas’. di akses  31 Juli 2020
21 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas’. di akses  31 Juli 2020
22 Aidul Fitriciada Azhari, ‘KEDUDUKAN PIAGAMAN JAKARTA: Tinjauan Hukum Ketatanegaraan.h.92- 93.
Mohammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang "PPKI" saat tanggal 18 Agustus  1945  dan  membacakan  empat  perubahan  dari  hasil  kesepakatan  dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut: 23
1. Kata ”Muqaddimah” diganti dengan kata ”Pembukaan”;
2. Dalam Preumbul UUD 1945, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Piagam Jakarta,  anak  kalimat:  ”berdasarkan  Ketuhanan  dengan  kewajiban menjalankan  Syariat  Islam  bagi  pemeluk-  pemeluknya”  diubah  menjadi ”berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
3. Pasal  6  ayat  1  yang  berbunyi:  “Presiden  ialah  orang  Indonesia  asli  dan beragama Islam” diubah menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”;
4. Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi: ”Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban  menjalankan  Syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”  diubah menjadi ”Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Inilah  Rumusan  Piagam  Jakarta  yang  menjadi  keputusan  kontroversial Sidang PPKI yang dilaksanakan. Piagam Jakarta yang didapat dengan susah payah, melalui  sidang-  sidang  alot  dan  perdebatan  sengit,  dalam  suasana  musyawarah kekeluargaan  yang  penuh  saling  pengertian,  lintas  sektoral  tanpa  campurtangan asing,  melibatkan  berbagai  komponen  bangsa  secara  representatif,  lahir  sebagai Konsensus Nasional antara Pihak Islam dan Pihak Kebangsaan dari segenap Para Penubuh  Negara  Indonesia,  akhirnya  diubah  melalui  suatu  proses  sidang  yang terburu-buru, singkat dan kilat, serta tidak representatif. Karenanya, amat tepat istilah  yang  dinyatakan  Ketua  Umum  Masyumi,  Prawoto  Mangkusaswito, bahwasanya  peristiwa  perubahan  Piagam  Jakarta  tersebut  telah  melahirkan Historische Vraag yaitu Pertanyaan Sejarah. 24
Pernyataan  Kemerdekaan  Republik  Indonesia  pada  17  Agustus  1945 mengundang  kemarahan  pemerintah  Belanda,  karena  selepas  kekalahan  Jepang oleh  Tentara  Bersekutu,  maka  pemerintah  Belanda  merasa  paling  berhak mengambil  alih  Indonesia  dari  tangan  pemerintah  Jepang.  Untuk  tujuan mengembalikan  kekuasaannya  atas  Indonesia,  Belanda  melancarkan  dua  kali tindakan ketenteraan terhadap Republik Indonesia, pertama pada 21 Juli 1947, dan kedua pada 18 Desember 1948. 25
Ketika  itu  keadaan  Republik  Indonesia  kacau  balau,  karena  disamping menghadapi  tekanan-tekanan  pihak  Belanda,  masih  ditambah  dengan pemberontak  PKI  (Partai  Komunis  Indonesia)  di  Surakarta  dan  Madiun  pada September  1948.  Pada  peristiwa  tersebut  banyak  daerah  yang  dikuasai  oleh
23 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.70.
24 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h,74.
25 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.75.
Belanda  bahkan  para  pemimpin  Republik  Indonesia  ditangkap,  antara  lain: Soekarno, M. Hatta, Syahrir, Agus Salim, dan lainya. Akibatnya, karena Presiden dan  wakil  Presiden  beserta  hampir  semua  anggota  kabinet  Republik  Indonesia ditangkap  oleh  Belanda,  maka  dibentuklah  Pemerintahan  Darurat  Republik Indonesia dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Presidennya. 26
Tekanan  Belanda  yang  amat  kuat  berhasil  memaksa  Republik  Indonesia maju ke meja perundingan. Melalui statemen Room, Van Royen pada 7 Mei 1949, Belanda  mengembalikan  Soekarno-Hatta  dan  kawan-kawan  ke  Yogyakarta  dari pembuangannya di Bangka. Selanjutnya, Republik Indonesia (RI) dan Bijeenkomst voor  Federale  Overleg  (BFO)  ikut  serta  dalam  Konferensi  Meja  Bundar  di  Den Haag dari 23 Agustus s/d 2 November 1949 menyepakati terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). 27
Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  yang  didirikan  pada  29  Oktober  1949 melalui Konferensi Meja Bunder, ternyata tidak bertahan lama, bahkan kurang dari setahun. Pada 3 April 1950, M. Natsir dan kawan- kawan di Dewan Perwakilan Rakyat  Federal  tampil  mengajukan  usul  yang  kemudian  dikenal  dengan  Usul Integral Natsir.  Pada hari yang sama usul tersebut dikabulkan oleh DPR Federal. Selanjutnya,  pada  19  Mei  1950  digelar  Konferensi  RIS  -  RI  yang  menyepakati untuk  membentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Pada  20  Juli 1950, disetujui Undang-Undang  Dasar Sementara NKRI 1950 yang baru dibuat kuasa pada 14 Agustus 1950. 28
Sesuai  amanat  UUDS  1950  bab  V  pasal  134  yang  menyatakan: ”Konstituante  (Sidang  Pembuat  Undang-Undang  Dasar)  bersama-sama  dengan Pemerintah  selekas-lekasnya  menetapkan  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  yang  akan  menggantikan  Undang-Undang  Dasar  Sementara  ini.” Dengan  demikian,  pada  15  Desember  1955  untuk  pertama  kalinya  digelar Pemilihan Umum untuk membentuk Majelis Konstituante. Selanjutnya, Majelis Konstituante  yang  terbentuk  melakukan  sidang-sidang  guna  membuat  Undang- Undang  Dasar.  Dalam  proses  perumusan  Pancasila  kali  ini,  sikap  Majelis Konstituante  terbelah  dua  dari  Islam  dan  sekuler.  Kenyataan  itulah  yang mendorong  Presiden  Soekarno,  selaku  Panglima  Tertinggi  Angkatan  Perang Republik Indonesia, mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang isinya sebagai berikut: 29
26 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.77.
27 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.78.
28 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.79-80.
29 Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, ‘Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.82-83.
Gambar 1.1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Sekalipun  secara  formal  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  memberlakukan kembali UUD 1945, tetapi secara substansial Dekrit tersebut mengakui berlakunya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai sumber hukum positif di Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan adanya konsideran dalam Dekrit Presiden yang menyatakan: “Kami  berkeyakinan  bahwa  Piagam  Jakarta  tertanggal  22  Juni  1945  menjiwai UUD  1945  dan  adalah  merupakan  suatu  rangkaian  kesatuan  dengan  konstitusi tersebut.”
Berdasarkan  rumusan  Dekrit  dan  keterangan  PM  Juanda  itu,  maka penetapan Piagam Jakarta dalam Dekrit mengandung akibat hukum yang sangat fundamental:
Pertama, secara yuridis Piagam Jakarta merupakan sumber hukum positif di  Indonesia.  Kalimat “menjiwai  UUD  1945  dan  adalah  merupakan  suatu rangkaian  kesatuan  dengan  konstitusi  tersebut”    tidak  dapat  ditafsirkan  lain kecuali keberadaan UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari Piagam Jakarta. Dengan
demikian, UUD 1945 harus dilaksanakan berdasarkan substansi yang terkandung dalam  Piagam  Jakarta.  Demikian  pula  seluruh  peraturan  perundang-undangan nasional  secara  substansial  harus  dilaksanakan  berdasarkan  muatan  yang terkandung dalam Piagam Jakarta. 30
Kedua, karena kedudukan yang bersifat “menjiwai” maka secara teoretis kedudukan Piagam Jakarta itu adalah sebagai Groundnorm. Menurut Hans Kelsen yang dimaksud dengan Groundnorm dalam suatu tatanan hukum positif nasional adalah “ the historically first constitution as the highest legal authority.” Secara historis  Piagam  Jakarta  lebih  tua  dibandingkan  Proklamasi  Kemerdekaan  17 Agustus  1945  dan  UUD  1945  yang  disahkan  pada  tanggal  18  Agustus  1945, sehingga dengan kedudukan seperti yang ditetapkan Dekrit Presiden maka Piagam Jakarta adalah “ the historically first constitution” yang merupakan Groundnorm bagi tata hukum positif Indonesia. 31
Piagam Jakarta memiliki kedudukan konstitusional yang kuat karena telah ditetapkan oleh Kepres No. 150 ahun 1959 tentang Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli  1959  dan  dimuat  dalam  Lembaran  Negara  RI  No.  75  Tahun  1959  serta diperkuat lagi dengan penetapan MPR-RI tentang Perubahan Keempat UUD 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002. Dengan kedudukan konstitusional yang kuat itu, terdapat kewajiban bagi umat Islam dan negara untuk menjalankan syariat Islam di Indonesia sebagaimana dikehendaki oleh Piagam Jakarta. 32

## KESIMPULAN
Pendudukan  Jepang  ke  Indonesia  merupakan  langkah  awal  proses kemerdekaan  yang  tentunya  merupakan  karunia  dan  jalan  yang  Allah  berikan untuk  bangsa  Indonesia  untuk  bisa  bebas  dari  cengkraman  para  penjajah. Perumusan  Piagam  Jakarta  dilakukan  dengan  diskusi  dan  musyawarah  yang panjang diwarnai dengan perdebatan namun pada akhirnya dapat dikompromikan dan disepakati untuk kemaslahan persatuan dan kebersamaan para tokoh bangsa.
Proses  perumusan,  pengesahan  piagam  Jakarta  bahkan  terjadinya  beberapa  kali perubahan  merupakan  dinamika  yang  terjadi  dengan  kondisi  tekanan  dengan gejolak munculnya perselisihan dan ancaman hingga akhirnya diambil jalan tengah hingga saat ini piagam Jakarta menjiwai UUD 45.

## DAFTAR PUSTAKA
Assyaukanie,  Luthfi.  (2011). Ideologi  Islam  Dan  Utopia:  Tiga  Model  Negara Demokrasi Di Indonesia, Cetakan ke-1 Jakarta: FREEDOM INSTITUTE.
30 Aidul Fitriciada Azhari, ‘KEDUDUKAN PIAGAMAN JAKARTA: Tinjauan Hukum Ketatanegaraan. h.94.
31 Aidul Fitriciada Azhari, ‘KEDUDUKAN PIAGAMAN JAKARTA: Tinjauan Hukum Ketatanegaraan.h.94.
32 Aidul Fitriciada Azhari, ‘KEDUDUKAN PIAGAMAN JAKARTA: Tinjauan Hukum Ketatanegaraan.h.98.
Azhari, Aidul Fitriciada. (2007). ‘Kedudukan Piagaman Jakarta: Tinjauan Hukum Ketatanegaraan’, Profetika, Jurnal Studi Islam, 1.
Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  -  Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas’ < https: // id. wikipedia. org / wiki /
Badan_Penyelidik_Usaha-usaha_Persiapan_ Kemerdekaan_Indonesia# Sidang_resmi_  pertama>  [accessed 31 Juli 2020]
Chaidar,  Al,.  (1999).  ‘Pengantar  Pemikiran  Politik  Proklamator  NII  SM Kartosoewirjo  Mengungkap  Manipulasi  Sejarah  Darul  Islam/DI-TII Semasa Orde Lama Dan Orde Baru’.
Fauzi,  Muhammad.  (2005).  ‘Konsep  Negara  Dalam  Perspektif  Piagam  Madinah Dan Piagam Jakarta’, Al-Mawarid, 13.0.
Shihab,  Al-Habib  Muhammad  Rizieq  bin  Husain.  (2012).  ‘Pengaruh  Pancasila Terhadap  Penerapan  Syariah  Islam  Di  Indonesia’  Disertasi. Universiti Malaya - Kuala lumpur .