Volume 4 (2), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167 Pp 153-167

## Implementasi Shariah Compliance Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri

## Nova Purnama Sari
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Correspondinig author: novapurnamasari23@gmail.com
Diterima:  15 September 2020; Direvisi: 23 Oktober 2020; Disetujui: 21 Nopember 2020
Abstract: This study aims to analyze how the implementation of sharia compliance in “rahn emas”  products  applied  to  the  Pegadaian  Sharia  and  Mandiri  Sharia  Bank  in  Metro  City, Lampung.  The  research  method  used  is  a  case  study  in  both  Islamic  companies,  with  a qualitative descriptive analysis method by comparing the implementation of “rahn emas” in both  Islamic  companies  with  the  MUI  fatwa  and  six  indicators  of  sharia  compliance.  The results  showed  that  Pegadaian  Sharia  and  Mandiri  Sharia  Bank  in  Metro  city  generally conducted  “rahn  emas”  operational  activities  based  on  the  MUI  DSN  fatwa  and  sharia compliance indicators.  However, in practice there is one point that contradicts the DSN MUI fatwa, which is to  set  maintenance costs following the loan  amount.  This  is  contrary to  the MUI fatwa No. 26 of 2002 that is the costs and costs of storing goods (marhun) are borne by the pawners (rahin).
Keywords:  sharia  compliance,  rahn  emas,  Pegadaian  Sharia  and  Mandiri  Sharia  Bank  in Metro City.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan    untuk  menganalisis  bagaimana    implementasi shariah compliance pada  produk  gadai  emas  yang  diterapkan  pada  Pegadaian  Syariah  dan  Bank Syariah  Mandiri  di  Kota  Metro,  Lampung.  Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah  studi kasus  di  kedua  perusahaan  syariah,  dengan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan membandingkan  implementasi  gadai  emas  di  kedua  perusahaan  syariah  dengan  fatwa  MUI dan enam indikator shariah compliance. Hasil Penelitian menunjukkan Pegadaian Syariah KC Metro  dan  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Metro  secara  umum  melakukan  kegiatan  operasional gadai  emas  berdasarkan  dengan  fatwa  DSN  MUI  dan  indikator shariah  compliance .  Akan tetapi dalam praktiknya terdapat satu poin yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI yakni menetapkan  biaya  pemeliharaan  mengikuti  jumlah  pinjaman.    Hal  tersebut  bertentangan dengan fatwa MUI No. 26 Tahun 2002 yang berbunyi ongkos dan biaya penyimpanan barang ( marhun ) ditanggung oleh penggadai ( rahin ).
Kata Kunci : shariah compliance, gadai emas, Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Kota Metro
Volume 4 (2), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167 Pp 153-167

## PENDAHULUAN
Kepatuhan  syariah  ( Shariah  compliance )  dalam  Bank  Syariah  adalah  implementasi prinsip-prinsip  Islam,  syariah  dan  tradisinya  dalam  transaksi  keuangan  dan  perbankan  serta bisnis  lain  yang  terkait  (Arifin,  2009). Shariah  compliance secara  operasional  adalah kepatuhan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah (Sutedi, 2019).  Elemen yang  memiliki  otoritas  dan  wewenang  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap Shariah compliance adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Implementasi Shariah  compliance merupakan  suatu  kewajiban  dengan  semakin meluasnya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dalam menginovasi produk juga harus  diikuti  dengan  peningkatan  pengawasan  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS). Pengembangan  inovasi  produk  keuangan  syariah  harus  disesuaikan  dengan  kualitas  produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Lewis & Lativa, 2007).  Berbicara tentang inovasi produk, saat ini perbankan syariah telah mengembangkan jangkauan bisnisnya ke ranah gadai. Produk yang diluncurkan adalah gadai emas syariah ( rahn emas).
Gadai  pada  hakikatnya  merupakan  satu  bentuk  konsep muamalah yang  menerapkan sikap  tolong  menolong  dan  sikap  amanah  yang  diperbolehkan  dalam  Islam.    Maka  pada dasarnya,  hakikat  dan  fungsi  gadai  dalam  Islam  adalah  semata-mata  untuk  memberikan pertolongan  kepada  orang  yang  membutuhkan  dengan  memberikan  jaminan.  Sebagaimana halnya  instansi  yang  berlebel  Islam,  maka  landasan  konsep  Pegadaian  Syariah  dan  Bank Syariah  Mandiri  memiliki  dasar  hukum  KUHPerdata  pasal  1159  dan  gadai  dalam  hukum Islam  mengacu  pada  Fatwa  DSN  N0.  25/DSN-MUI/III/2002  yang  bersumber  dari  Al-Quran dan  Hadis  Nabi  SAW.  Adapun  dalil  yang  menjadi  alasan  hukum  pelaksanaan diperbolehkannya ar-rahn yaitu Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:
َّلٱ ِ دَؤُيۡلَف ا ٗضۡعَب مُكُضۡعَب َنِمَأ  ۡنِإَف ٞۖٞةَضوُبۡقَّم  ٞنَٰه ِرَف اٗبِتاَك ْاوُدِجَت ۡمَلَو  ٖرَفَس  ٰىَلَع ۡمُتنُك نِإَو۞ َ َّللَّٱ ِقَّتَيۡل َو ۥُهَتَن َٰمَأ َنِمُت ۡؤٱ يِذ
وُمُت ۡكَت  َلَ َو ۗۥُهَّب َر ٱ ْا َق  ٞمِثاَء ٓۥُهَّنِإَف اَه ۡمُت ۡكَي نَم َو ََۚةَد َٰهَّشل ٞميِلَع َنوُلَمۡعَت اَمِب ُ َّللَّٱ َو ۗۥُهُبۡل
٢٨٣
Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh  yang  berpiutang).  akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain, maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia
Volume 4 (2), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167 Pp 153-167
bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi)  menyembunyikan persaksian.  Dan  Barangsiapa  yang  menyembunyikannya,  maka  Sesungguhnya  ia  adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al Qur’an dan terjemahan Rabbani, 2013) .
Pegadaian  Syariah  dan  Bank  Syariah  Mandiri  menggunakan  hak  gadai  pada  benda  bergerak sesuai  dengan  gadai  pada  hukum  perdata  dan  menghapuskan  menarik  keuntungan  dengan bunga atau sewa modal (riba) kemudian menggantinya dengan jasa penitipan barang (ijarah) yang  sesuai  dengan  syariah.    perkembangan  industri  gadai  syariah  sempat  mengalami perkembangan  yang  pesat  pada  tahun  2010  ke  tahun  2011  namun  setelah  tahun  2012 perkembangan  itu  menurun  dikarenakan    adanya  peraturan  Gadai  Bank  Indonesia  No. 14/7/DpBs  tertanggal  29  Februari  2012  yang  membatasi  pembiayaan  gadai  sebesar  Rp. 250.000.000, faktor lain ialah harga emas yang tidak stabil, dan persaingan yang ketat antara sesama  pelaku  industri  gadai  syariah.  Namun  demikian  minat  terhadap  gadai  emas  syariah terus meningkat baik di Pegadaian Syariah maupun di Bank Syariah Mandiri, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi shariah compliance pada produk gadai emas yang diterapkan pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri.
Pegadaian  Syariah  Metro  didirikan  atas  dasar  minimnya  keberadaan  Gadai  Syariah  di Kota Metro sebagai solusi bisnis terpadu dibidang gadai syariah yang fungsi utamanya adalah memberikan  pinjaman  kepada  masyarakat  atas  dasar  hukum  gadai  (Supriyanto,  2019). Pegadaian Syariah menjadi sarana yang mudah dan cepat bagi masyarakat untuk mendapatkan dana  dengan  cara  menggadaikan  barang    miliknya  yang  berupa  emas,  kendaraan  dan elektronik.  Pegadaian  Syariah  Metro  salah  satunya  hadir  untuk  memberikan  kemudahan peminjaman dana dengan cara menggadaiakan barang jaminan. Dengan prosedur yang mudah dan  cepat  Pegadaian  Syariah  Metro  dapat  melayani  kebutuhan  nasabahnya  yang membutuhkan dana tanpa harus melakukan pembukaan rekening.  Pelaksanaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Iringmulyo terbilang lancar, hal itu terbukti dengan banyaknya nasabah yang  melakukan  gadai  dan  pencairan  jumlah  pinjaman  yang  melebihi  likuiditas  per  harinya (Rp.  19.000.000/hari).    Struktur  organisasi  Pegadaian  Syariah  Metro  ditunjukkan  pada Gambar 1.
Gambar 1.  Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Metro
Volume 4 (2), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167 Pp 153-167
Struktur organisasi
di Pegadaian Syariah Metro terdiri dari :

## 1. Pimpinan Cabang
Fungsi  pimpinan  cabang  adalah  merencanakan,  mengorganisasikan,  merencanakan, menyelenggarakan  dan  mengendalikan  kegiatan  operasional,  administrasi  dan  keuangan usaha gadai dan usaha lain kantor cabang.
2. Penaksir
Fungsi  penaksir  adalah  melaksanakan  penaksiran  terhadap  barang  jaminan  untuk menentukan  mutu  dan  nilai  barang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
3. Penyimpanan
Fungsi  penyimpanan  adalah  mengurus  gudang  barang  jaminan  emas  dan  dokumen  kredit serta  mengadministrasikan  barang  jaminan  dan  dokumen  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku  dalam  rangka  ketertiban  dan  keamanan  serta  keutuhan  barang  jaminan  dan dokumen kredit.
4. Pemegang Gudang
Fungsi pemegang gudang adalah melakukan pemeriksaan, penyimpanan,pemeliharaan dan pengeluaran  serta  embukuan  barang  jaminan  selain  barang  kantong  sesuai  dnegan peraturan  yang  berlaku  dalam  rangka  ketertiban  dan  keamana  serta  keutuhan  barang jaminan.
5. Kasir
Pimpinan Cabang Fungsional 1 Fungsional 2 Pemegang Gudang Kasir Penyimpanan Penaksir
Volume 4 (2), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167 Pp 153-167
Fungsi  kasir  adalah  melakukan  tugas  penerimaan,  penyimpanan  dan  pembayaran  uang sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  untuk  kelancaran  pelaksanaan  operasional  kantor cabang (Indah, 2019).
Adapun  untuk  fitur  dan  produk  gadai  emas  syariah  pada  Pegadaian  Syariah  Metro  dapat dilihat dalam Tabel 1
Tabel 1 Produk gadai emas (Rahn emas) di Pegadaian Syariah Metro Jenis Produk Gadai emas (Rahn emas) Pegadaian Syariah Peruntukan Umum, konsumtif/produktif Objek Gadai Emas dalam bentuk logam mulia atau perhiasan Perikatan Rahn dan mu’nah Jangka waktu Maksimal 4 bulan atau 120 hari Syarat gadai ulang Membayar biaya administrasi dan biaya sewa sebelumnya. Nilai pembiayaan Mulai dari Rp. 50.000 s/d Rp. 400.000.000 Maksimal nilai pembiayaan pada taksiran Maksimal 92% s/d 93% dari standar taksiran logam. Biaya pemeliharaan Biaya  administrasi  dan  biaya  pemeliharaan  bergantung pada taksiran emas yang digadaikan Harga dasar emas Ditentukan dari pusat sesuai denga STL (standar Taksiran Logam)
Sumber : Pegadaian Syariah Metro tahun 2019
Bank  Syariah  Mandiri  Metro  merupakan  Kantor  Cabang  (KC)  dari  PT  Bank  Syariah Mandiri  yang  terletak  di  Kota  Metro  Lampung.  Bank  Syariah  Mandiri  memiliki  visi mewujudkan Bank Syariah yang selalu unggul diantara pelaku industry perbankan syariah di Indonesia  pada segmen  micro , SME , commercial dan corporate serta  dapat  mewujudkan Bank  Syariah  dengan    sistem  layanan  dan  teknologi  mutakhir  yang  melampaui  harapan nasabah  (Rahmad,  2019).    Gadai  emas  merupakan  salah  satu  inovasi  produk  dari  Bank Syariah Mandiri yang berpotensi menarik nasabah baru dalam hal pegadaian syariah.
Gadai emas syariah dalam Bank Syariah harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menyatakan gadai emas syariah di perbankan syariah diatur berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI),  Surat  Edaran  Bank  Indonesia,  dan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (Fatwa  DSN-MUI).    Emas  dipilih  oleh
Volume 4 (2), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167 Pp 153-167
BSM karena emas merupakan barang yang likuid dan sudah ada ketentuannya seperti harga pedoman emas dan biasanya dilihat dari website harga antam untuk mengetahui harga dasar emas  (HDE).  Emas  yang  dibolehkan  di  BSM  adalah  emas  perhiasan  dan  emas  lantakan. Emasnya minimal 16 karat dan tidak boleh emas putih.
Gadai emas ( rahn emas) di Bank Mandiri Syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar hukum  jaminan berupa emas berbentuk  perhiasan atau logam mulia sebagai  alternatif dana  atau  uang  tunai  secara  cepat  dan  mudah  dengan  jangka  waktu  tertentu.  Produk  gadai emas  (Rahn  emas)  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Metro  ditunjukkan  ada  Tabel  2. Rahn (gadai) berprinsip syariah sendiri memiliki beberapa keunggulan diantaranya:
1. Cabang Bank Syariah Mandiri dapat melayani gadai emas ada 396 yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.
2. Prosedur  gadai  yang  mudah  dan  cepat,  biaya  pemeliharaan  yang  murah,  barang  gadai aman.
3. Pinjaman ( marhun bih ) mulai dari Rp. 500.000 s/d Rp.250.000.000
4. Jangka  waktu  pinjaman  maksimal  4  bulan  atau  120  hari  dan  dapat  diperpanjang  dengan cara membayar ijarah s aja atau mengangsur sebagian uang pinjaman (Risna, 2019).
Tabel 2 Produk gadai emas (Rahn emas) di Bank Syariah Mandiri KC Metro Jenis Produk Gadai emas (Rahn emas) Peruntukan Perorangan, konsumtif/produktif Objek Gadai Emas dalam bentuk perhiasan dan emas lantakan Perikatan Qardh dan Rahn Jangka waktu Maksimal 4 bulan atau 120 hari Syarat gadai ulang Setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai. Nilai pembiayaan Mulai dari Rp. 500.000  s/d Rp.250.000.000 Maksimal nilai pembiayaan pada taksiran Maksimal 80% s/d 95% dari standar taksiran logam.
Salah satu pilar penting pada bank syariah adalah shariah compliance. Pilar inilah yang menjadi  pembeda  utama  antara  bank  syariah  dengan  bank  konvensional  (Mulazid,  2019). Shariah  compliance secara  operasional  adalah  kepatuhan  terhadap  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  yang  harus  ditaati  oleh  lembaga  keuangan  syariah  dan  dalam  pelaksanaannya diawasi  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah.  Pelanggaran  pada shariah  compliance akan
Volume 4 (2), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167 Pp 153-167
berdampat  pada  resiko  reputasi,  citra  dan  kredibilitas  lembaga  keuangan  syariah. Implementasi shariah  compliance ialah  suatu  keharusan  dengan  semakin  meluasnya perkembangan lembaga keuangan syariah dalam inovasi produk.
Pelaksanaan  s hariah  compliance (kepatuhan  syariah)  produk rahn emas  di  Pegadaian Syariah  KC  Metro  dan  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Metro  dapat  ditinjau  dengan  penerapan fatwa  no  25/DSN-MUI/III/2002  tentang rahn dan  fatwa  no  26/DSN-MUI/III/2002  tentang rahn emas.  Fatwa DSN umumnya memberikan pengaruh bagi tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia. Ada 2 makna penting, pertama fatwa-fatwa DSN memiliki makna penting dalam  masyarakat  Indonesia,  khusunya  umat  Islam.  Meskipun  fatwa  tidak  mengikat  secara hukum,  tetapi  dalam  prakteknya  sering  dijadikan  rujukan  berprilaku  oleh  masyarakat  dan pemerintah  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Kedua,  karena mempunyai  efek  dan  pengaruh  ke  masyarakat  demikian  kuat,  meniscayakan  DSN  untuk responsif  atas  dinamika  dan  kecendrungan  di  masyarakat,  sehingga  fatwa  yang  dikeluarkan dapat  sejalan  dengan  kemaslahatan  umat  (Ni’am,  2018).  Selain  ditinjau  dengan  fatwa  DSN implementasi shariah  compliance juga  ditinjau  melalui  6  indikator  ukuran  kualitatif  untuk menilai kepatuhan syariah.    Penerapan shariah compliance secara rinci  dijelaskan pada sub- bab berikut.
1. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Terhadap Gadai Emas (Rahn emas) pada Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro
Pegadaian  dan  Bank  Syairah  pada  kegiatan  operasional  Gadai  Emas  ( Rahn  emas) berpedoman  pada  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional,  yaitu  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Nomor    25/DSN-MUI/III/2002  tentang rahn dan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  nomor 26/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn emas.    Berdasarkan  hasil  penelitian,  penerapan  fatwa DSN-MUI  Nomor  25/DSN-MUI/III/2002  pada  Pegadaian  Syariah  Cabang  Metro  dan  Bank Syariah Mandiri KC Metro diuraikan sebagai berikut:
a. Murtahin (penerima  barang  gadai)  mempunyai  hak  untuk  menahan Marhun (barang gadai)  sampai rahin (penggadai)  melunasi  hutangnya.  Pegadaian  Syariah  Metro  dan Bank  Syariah  Mandiri  KC Metro  sebagai Murtahin  ( penerima  barang  gadai  dan pemberi  pinjaman)  . Rahin adalah  masayarakat  atau  nasabah  yang  menggadaikan barangnya. Murtahin menahan marhun sampai semua hutang rahin dilunasi.
Volume 4 (2), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167 Pp 153-167
b. Marhun dan  manfaatnya  tetap  menjadi  milik rahin ,  pada  prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan  pemanfaatannya  itu  sekedar  pengganti  biaya  pemeliharaan  dan perawatannya. Implementasi pada Pegadaian Syariah Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro  yakni  m arhun tetap  menjadi  milik rahin . Murtahin hanya  merawat  dan menyimpan marhun dalam brankas dan tidak memanfaatkannya.
c. Pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun pada  dasarnya  menjadi  kewajiban rahin, namun  dapat  dilakukan  oleh murtahin, sedangkan  biaya  dan  pemeliharaan penyimpanan  tetap  menjadi  kewajiban rahin. Implementasi  di  Pegadaian  Syariah Metro yakni m arhun disimpan oleh murtahin dan dirawat. Sedangkan untuk biaya dan pemeliharaan  penyimpanan  dibayarkan  oleh rahin yang  disebut  dengan  biaya pemeliharaan ( mun’ah pemeliharaan), sedangkan di Bank Syariah Mandiri KC Metro, Marhun disimpan  oleh murtahin dan  dirawat.  Sedangkan  untuk  biaya  pemeliharaan penyimpanan menjadi tanggungjawab rahin sesuai kesepakatan sebelumnya .
d. Besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun tidak  boleh  ditentukan berdasarkan  jumlah  pinjaman.  Pada  Pegadaian  Syariah  Metro  m u’nah pemeliharaan dihitung  dari  nilai  taksiran  emas. mu’nah pemeliharaan  dengan  kelipatan  10  hari,  1 (Satu)  hari  dihitung  10  hari.    Taksiran:  maksimal  92%  dari  barang  yang  digadaikan. Mu’nah akad ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman.  Pada  Bank  Syariah  Mandiri KC Metro biaya pemeliharaan dihitung dari jumlah pembiayaan gadai emas. Tarif jasa pemeliharaan  selama  120  hari/4  bulan.    Taksiran:  maksimal  95%  dari  barang  yang digadaikan.  Biaya administrasi ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Penjualan Marhun : Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera  melunasi  utangnya.  Apabila rahin tetap  tidak  dapat  melunasi  utangnya,  maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  utang,  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang  belum dibayar  serta  biaya  penjualan.  Kelebihan  hasil  penjulan  menjadi  milik rahin dan kekurangannya  menjadi  kewajiban rahin. Implementasi  di  Pegadaian  Syariah  Metro yakni Murtahin akan  konfirmasi  melalui  telpon,  surat  dan  pemberitahuan. Dilaksanakan  lelang  oleh  pihak  Pegadaian  Syariah  dan  di  laporkan  ke  KPKNL (Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang)  .    Hasil  penjualan marhuun
Volume 4 (2), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167 Pp 153-167
digunakan  untuk  melunasi  pokok  pinjaman,  biaya  lelang,  dan mu’nah pemeliharaan. Hasil  lelang  kalau  lebih  menjadi  hak rahin kalau  kurang  menjadi  kewajiban rahin. Untuk  implementasi  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Metro,  murtahin  akan  konfirmasi melalui  telepon,  surat  dan  pemberitahuan.    Konfirmasi  dengan  Cabang  lalu dilaksanakan jual oleh pihak rahin dengan sepengetahuan murtahin .  Pokok pinjaman, biaya jual, dan biaya pemeliharaan.  Hasil jual marhun kalau lebih menjadi hak rahin kalau kurang menjadi kewajiban rahin.
Selain  itu,  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  lainnya  yang  mengatur  tentang  tentang Rahn emas  ditetapkan  dalam  fatwa  nomor  26/DSN-MUI/III/2002.    Penilaian  terhadap implementasi  fatwa  nomor  26/DSN-MUI/III/2002  di  Pegadaian  Syariah  Metro  dan  Bank Syariah Mandiri Metro secara rinci dijelaskan pada Tabel 3.
Tabel 3
Penerapan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas di Pegadaian
Syariah Metro No Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas Pegadaian Syariah Metro Bank Syariah Mandiri Metro 1 Rahn emas  dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat  fatwa  DSN No. 25/DSN- MUI/III/2002  tentang rahn emas)
Rahn emas  salah  satu  produk pembiayaan  berdasarkan  pada prinsip rahn Fatwa  DSN  No
25/DSN-MUI/III/2002
Rahn emas  salah  satu  produk pembiayaan  berdasarkan  pada prinsip rahn dan  tercantum dalam SBR (Surat Bukti Rahn ).
2 Ongkos dan biaya penyimpanan barang ( marhun ) ditanggung oleh penggadai ( rahin ). Untuk ongkos dan biaya penyimpanan  barang berupa: a)  biaya  administrasi  ( mu’nah akad ) b)  biaya  pemeliharaan  ( mu’nah pemeliharaan)  yang  kedua  biaya tersebut ditanggung oleh rahin . Untuk ongkos dan biaya penyimpanan  barang berupa: a). biaya administrasi b). biaya pemeliharaan
yang kedua biaya tersebut ditanggung oleh rahin .
3 Ongkos sebagaimana dimaksud  dalam ayat  2 di atas besarnya didasarkan pada pengeluaran yang
nyata-nyata diperlukan. a) tarif mu’nah akad dihitung dari nilai  taksiran  emas.  Tarif mu’nah pemeliharaan  dengan  kelipatan 10  hari,  1  (satu)  hari  dihitung  10 hari.
b) mu’nah  akad besarnya  sudah ditetapkan  tersendiri,  dan  dapat dilihat sesuai nilai pinjaman.
a)  biaya  administrasi  dihitung dari  nilai  taksiran  emas  yang kemudian menjadi jumlah pembiayaan gadai. b) biaya pemeliharaan besarannnya dihitung berdasarkan nilai pinjaman. 4 Biaya pemeliharaan barang ( marhun ) Menggunakan
akad ijarah pemeliharaan dan tercantum Menggunakan akad  ijarah dan tercantum  dalam  SBR  (Surat
Volume 4 (2), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167 Pp 153-167
dilakukan  berdasarkan akad ijarah. dalam SBR (Surat Bukti Rahn ) Bukti Rahn ).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  pelaksanaannya,  mayoritas  fatwa  telah  diikuti  oleh Pegadaian Syariah KC Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro.  Akan tetapi terdapat satu poin  yang bertentangan dengan point ke 4 Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang  berbunyi  besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun tidak  boleh ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman.    Hal  tersebut  dikarenakan  Pegadaian  Syariah  KC Metro  dan  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Metro  menetapkan  biaya  pemeliharaan  mengikuti jumlah  pinjaman.    Oleh  karena  itu,  Semakin  besar  nilai  taksiran  barang  gadai  (emas)  maka semakin  besar  pula  resiko  yang  ditanggung rahin dalam  penyimpanan  dan  pemeliharaan barang gadai tersebut.
Sama halnya dengan pelaksanaan shariah compliance di Pegadaian Syariah KC Metro dan Bank Syariah Mandiri  KC  Metro, menurut  Fujianty  dkk.  (2017) dan Bukido  dan Hasan (2016)  ketentuan  besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang  gadai  juga  menjadi kendala  dalam  hal  penerapannya  di  Pegadaian  Syariah  KCP  Pajajaran  Bandung  dan Pegadaian  Syariah  Istiqlal  Manado  (Fujianty,  2019).    Pegadaian  Syariah  KCP  Pajajaran Bandung dan Pegadaian Syariah Istiqlal Manado menghitung biaya ijarah dari nilai taksiran emas  yang  menjadi  nilai  pinjaman.    Hal  tersebut  perlu  menjadi  perhatian  penting  bagi perusahaan  dan  tentunya  dewan  pengawas  syariah  keduanya  karena  menurut  Kuncoro kepatuhan  syariah  ( shariah  compliance )  adalah  faktor  agama  sebagai  identitas  perusahaan islami,  sehingga  menjadi  pembeda  utama  antara  bank  syariah  dengan  bank  konvensional (Hadi, 2012).
2. Penerapan  Indikator  Shariah  compliance  Terhadap  Gadai  Emas  (Rahn  emas)  pada Pegadaian Syariah Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro
Penilaian selanjutnya terhadap shariah compliance di Pegadaian Syariah Metro dan Bank Syariah  Mandiri  KC  Metro  di  nilai  dalam  enam  indikator.    Enam  indikator  tersebut diantaranya  akad  atau  kontrak  yang  digunakan,  pengelolaan  dana  zakat,  lingkungan  kerja, jenis  bisnis  dan  usaha,  terdapat  dewan  pengawas  syariah  dan  sumber  dana.    Wardayati menjelaskan  pelaksanaan shariah  compliance berbanding  lurus  dengan good  corporate governance. Good corporate governance adalah  pengaturan dan hubungan insitusional  yang
Volume 4 (2), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167 Pp 153-167
mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan dengan praktik terbaik 1 .  Oleh karena itu, performa  sebuah  perusahaan  syariah  juga  dipengaruhi  oleh  penerapan shariah  compliance. Penerapan  Indikator  Shariah  compliance  di  Pegadaian  Syariah  Cabang  Metro  dan  Bank Syariah Mandiri KC Metro dijelaskan secara rinci pada Tabel 4.
Tabel 4.
Penerapan Indikator Shariah compliance di Pegadaian Syariah Cabang Metro dan
Bank Syariah Mandiri KC Metro No Indikator Shariah compliance Pegadaian Syariah Cabang Metro Bank Syariah KC Metro 1 Akad  atau  kontrak yang digunakaan untuk  pengumpulan dan  penyaluran  dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan  syariah  yang diberlaku. Pada produk gadai emas syariah  di  Pegadaian  Syariah akad  yang  digunakan  ialah berpegang  pada  Fatwa  No  25 dan 26/ DSN-MUI/III/2002.
Akad  yang  digunakan  ialah berpegang  pada  Fatwa  DSN- MUI.  Hanya  dalam  praktiknya ada  beberapa  poin  pada  Fatwa
No 25 dan 26/ DSN- MUI/III/2002. 2 Dana  zakat  dihitung dan  dibayar  serta dikelola sesuai dengan  aturan  dan prinsip-prinsip syariah. Produk gadai emas tidak dikenakan  zakat,  dikarenakan marhun  bih  ialah  milik  rahin yang digadaikan. Sehingga zakat dibeBankan kepada rahin dan  tidak  diatur  ketentuannya oleh Pegadaian Syariah. Pada gadai emas tidak dikenakan zakat,  dikarenakan  marhun  bih ialah milik rahin yang digadaikan. Sehingga zakat dibeBankan  kepada  rahin  dan tidak  diatur  ketentuannya  oleh Bank Syariah Mandiri KC Metro Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah. 1) Karyawan Pegadaian menggunakan  pakaian  kerja yang  sopan  dan  berhijab (perempuan). 2) Pelayanan  diberikan  baik secara  akad  transaksi  dan prilaku karyawan yang sopan dengan mengucap salam. 3) Lingkungan kerja di Pegadaian  Syariah  Cabang Metro  dilengkapi  dengan aksesoris ruangan yang islami seperti bingkai dengan tulisan  kaligrafi,  dalil  Al- Quran dan hadis yang berkaitan dengan gadai.
1) Lingkungan  kerja  di  Bank Syariah  Mandiri  KC  Metro memiliki  tata  ruang  dengan nuansa Islami dengan adanya aksen kaligrafi arab. 2) Karyawan
BSM
menggunakan  pakaian  kerja yang  sopan  dan  berhijab (perempuan). 3) Pada 2 minggu sekali diadakan pengajian oleh karyawan BSM yang dihadiri oleh penceramah.
4) Pelayanan  dilakukan  secara islami  baik  secara  akad transaksi dan pelayanan. 4
Bisnis dan usaha  1) Pegadaian  Syariah  dalam  1) Pegadaian Syariah dalam
Volume 4 (2), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167 Pp 153-167
No Indikator Shariah compliance Pegadaian Syariah Cabang Metro Bank Syariah KC Metro yang  dibiayai  tidak bertentangan  dengan syariah. bisnis dan usahanya berpegang pada Fatwa DSN-MUI. 2) Dalam praktik pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah  dan  Otoritas  Jasa Keuangan. bisnis dan usahanya berpegang  pada  Fatwa  DSN- MUI. 2) Dalam praktik pelaksanaannya  diawasi  oleh Dewan  Pengawas  Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan. 5 Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah. Memiliki  Dewan  Pengawas Syariah Memiliki Dewan Pengawas Syariah 6 Sumber  dana  berasal dari  sumber  dana yang  sah  dan  halal menurut syariah. Perum  Pegadaian  berasal  dari sumber  yang  dana  sesuai dengan Syariah. Bank  Syariah  Mandiri  berasal dari  sumber  yang  dana  sesuai dengan Syariah.
Ke-enam  Indikator shariah  compliance tersebut  secara  umum  telah  dipenuhi  oleh Pegadaian Syariah Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro.  Berkaitan dengan poin akad atau kontrak yang digunakan sebagai rekomendasi perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun. Disinilah  peran  penting  dewan pengawas syariah perusahaan . Menurut Susilo lemahnya pengawasan DPS menjadi salah satu faktor perusahaan syariah beroperasi tidak sesuai standar yang telah ditentukan (Susilo, 2017).
Berkaitan  dengan  adanya  DPS,  tugas  pokok  DPS  yakni  sebagai  pengarah  syariah  atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah sehingga DPS bertanggungjawab menentukan terciptanya  kepatuhan  syariah  melalui  aturan  hukum  yang  tegas  (Lugman,  2016).  Bank syariah  harus  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  yang  diangkat  berdasarkan  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  dan  dalam  keadaan  tidak  merangkap  jabatan  sebagai  konsultan syariah  diseluruh  bank  umum  syariah  dan  unit  usaha  syariah  (Mulazid,  2016).  Hal  ini  perlu dilakukan  karena  DPS  adalah  independen  dan  terlepas  dari  segala  kepentingan.  Demi profesionalisme  dan  peningkatan  performa  perusahaan  DPS  haruslah  memenuhi  tugas  dan tanggung  jawab,  kualifikasi  yang  memadai,  prosedur  pengangkatan  yang  proposional  dan didukung  kemandirian  yang  mencukupi  serta  pengakuan  fatwa  yang  dikeluarkan  akan
Volume 4 (2), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167 Pp 153-167
membawa  dalam  pengawasan  yang  efektif  dalam  pencapaian shariah  compliance (Triyanta, 2009).
Untuk  dana  zakat,  pada  praktiknya  Pegadaian  Syariah  dan  Bank  Syariah  Mandri  KC Metro tidak menarik zakat  pada produk gadai  emas, hal  in  karena marhun ialah milik rahin yang digadaikan sehingga zakat dibebankan kepada rahin dan tidak diatur ketentuannya oleh Pegadaian Syariah.  Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam perusahaan syariah.  Dalam hal lingkungan kerja dan jenis bisnis keduanya berpegang teguh pada Fatwa DSN-MUI,  sehingga  mulai  dari  cara  berpakaian  hingga  produk  yang  ditawarkan  telah memenuhi shariah  compliance. Untuk  sumber  dana  yang  dikelola  oleh  perusahaan, berdasarkan indikator shariah compliance harus berasal dari yang sah dan halal.  Oleh karena itu,  Pegadaian  Syariah  dan  Bank  Syariah  Mandri  KC  Metro  berusaha  untuk  mendapatkan dana dari sumber-sumber yang sah dan halal.
Secara  umum,  praktik shariah  compliance di  Pegadaian  Syariah  dan  Bank  Syariah Mandri  KC  Metro  sudah  cukup  baik.    Hal  tersebut  ditandai  dengan  komitmen  keduanya dalam  memenuhi  setiap  aturan  yang  tertuang  dalam  fatwa  DSN  No.  25  dan  26  tahun  2002. Akan  tetapi,  masih  terdapat  satu  poin  yang  harus  segera  diperbaiki  karena  pelanggaran kepatuhan  syariah  yang  dibiarkan  oleh  DPS  akan  merusak  citra  dan  kredibilitas  perbankan atau perusahaan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan syariah tersebut (Wibowo & Jasri, 2017).  Perbaikan tersebut tentu harus dimulai dari sistem yang diterapkan.  Selain itu, peran dan fungsi dewan pengawas harus lebih ditingkatkan. Pentingnya peningkatan kompetensi dan independensi pengawas menjadi salah satu  kunci  keberhasilan  pelaksanaan shariah  compliance  ( Kooskusumawrdani  dan  Birton, 2016) . Oleh karena itu, standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah  dengan membentuk  suatu  sekolah profesi  Dewan Pengawas Syariah di  perguruan  tinggi  sangat  dibutuhkan  di  era  saat  ini  (Umam,  2015).    Dengan  begitu  DPS diharapkan  mampu  memberikan  solusi  sehingga  bisnis  syariah  dapat  tetap  berjalan menguntungkan selain itu juga sesuai dengan shariah compliance yang telah ditetapkan.

## METODE
Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Kota Metro dan Bank Syariah Mandiri Kota Metro.    Metode  yang  digunakan  ialah  analisis  deskriptif.    Data  deskriptif  yaitu  data  yang diperoleh  berupa  deskripsi  (keterangan  atau  gambaran)  dan  gejala  gejala  yang  diamati  tidak
Volume 4 (2), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167 Pp 153-167
selalu berbentuk angka-angka koefisien antar variabel dan merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian (Subana Sudrajat, 2001).  Data primer yang digunakan dalam penelitian ini  dilakukan  dengan  wawancara  yaitu  kepada  pimpinan  cabang  dan  fungsionaris  Pegadaian Syariah Kota Metro dan Bank Syariah Mandiri Kota Metro.  Untuk data sekunder penelitian ini  menggunakan  data  yang  berasal  dari  instansi  terkait  seperti  Badan  Pusat  Statistik, Kementerian Keuangan RI dan lainnya.
Analisis  data  yang  digunakan  yaitu  analisis  kualitatif.  Metode  berfikir  menggunakan metode induktif, yaitu pada prosedur induktif proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai  hasil  pengamatan)  dan  berakhir  pada  suatu  kesimpulan    (pengetahuan  baru)  berupa azas  umum.    Dari  metode  analisis  tersebut,  peneliti  mencoba  menganalisis  perbandingan praktik  gadai  emas  pada  Pegadaian  Syariah  dan  Bank  Syariah  Mandiri  ditinjau  dari  Shariah Compliance.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  implementasi  gadai  emas  pada  Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari shariah compliance maka dapat disimpulkan bahwa  Pegadaian  Syariah  KC  Metro  dan  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Metro  secara  umum melakukan  kegiatan  operasional  gadai  emas  berdasarkan  dengan  fatwa  DSN  MUI  dan indikator shariah  compliance .  Akan  tetapi  dalam  praktiknya  terdapat  satu  poin  yang  tidak sesuai  dengan  fatwa  DSN  MUI  yakni  menetapkan  biaya  pemeliharaan  mengikuti  jumlah pinjaman.  Ketidaksesuaian  antara  implementasi  gadai  emas  terkait  biaya  administrasi  dan biaya  pemeliharaan  gadai  emas  ialah  karena  pengelolaan  resiko.  Oleh  karena  itu  fungsi Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah memiliki pengaruh yang kuat dengan manajemen  resiko  di  lembaga  keuangan  syariah.  Pelanggaran syariah  compliance yang dibiarkan  atau  luput  dari  pengawasan  DPS  akan  merusak  citra  dan  kredibilitas  lembaga keuangan syariah sehingga dapat menurunkan minat dan kepercayaan masyarakat.

## REFERENSI
Arifin, Zainal. (2009). Dasar-Dasar Menejemen Bank Syariah . Tangerang: Aztera Publisher.
Depag  RI.  (2012). Al-Qur’an  Dan  Terjemahannya  Robbani. Jakarta:  PT  Surya  Prisma Sinergi.
Fujianty,  Ike,  Amrullah  Hayatudin,  and  Panji  Adam.  (2019).  Implementasi  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  26/Dsn  Mui/Iii/2002  Tentang
Volume 4 (2), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167 Pp 153-167
Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Emas (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung). Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah .
Hadi, Sutrisno. (1984). Metodologi Research. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi.
Kuncoro, Hadi. (2012). Implementasi Muqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami.
Jurnal Al Azhar Seri Pranata Sosial , 1.
Lewis, Mervyn K, and Lativa M. (2007). Perbankan Syariah, Prinsip, Prektik, Dan Prospek. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
Mulazid,  Ade  Sofyan.  (2016).  Pelaksanaan  Shariah  Compliance  Pada  Bank  Syariah  (Studi Kasus  Pada  Bank  Syariah  Mandiri  Jakarta).  UIN  Syarifhidayutllah  Jakarta. Jurnal Madania , 20.
Ni’am,  M.  Asrorun,  ‘Sadd  Al-Dzari’ah  Dan  Aplikasinya.  (2008).  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia. Disertasi UIN Jakarta .
Nurhisam,  Luqman.  (2016).  Kepatuhan  Syariah  (Shariah  Compliance)  Dalam  Industry Keuangan Syariah. Ar-Raniry: International Jurnal Of Islamic Studi , 3.
Sudrajat, M. Subana. (2001). Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia.
Susilo,  Edi.  (2017).  Shariah  Compliance  Akad  Rahn  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (Studi  Kasus  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara). Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan Syariah , 4.
Sutedi,  Adrian.  (2019). Perbankan  Syariah  Tinjaun  Dan  Beberapa  Segi  Hukum Jakarta: Ghalia Indonesia.
Triyanta,  Agus.  (2009).  Implementasi  Kepatuhan  Syariah  (Shariah  Compliance)  Dalam Perbankan Islam (Studi Perbandingan Malaysia Dan Indonesia). Jurnal Hukum .
Wardayati,  Siti  Maria.  (2011).  Implikasi  Shariah  Governance  Terhadap  Reputasi  Dan Kepercayaan Bank Syariah. Jurnal Walisongo , 19.
Wibowo,  Bagya  Agung,  and  Jasri  bin  Jamal.  (2017).  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah  Di  Indonesia. Jurnal Hukum Ius QuiaIustum Faculty Fo Law , 24, 113–29.