## ANALISA TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB
KONVERGENSI IFRS 2012 :
STUDI KASUS PERUSAHAAN CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2011-2012
Kurniawati
Dosen Universitas Bunda Mulia e-mail : kurniawati@bundamulia.ac.id

## ABSTRACT
A  recent  trending  issue  in  the  world  of  accounting  is  the  issue  of  the convergence of the 2012 International Financial Reporting Standards (IFRS). The process of this convergence has started since 2008 and is expected to be finished by  2011,  so  that  it  may  be  fully  implemented  in  2012.  There  are  several  main characteristics of IFRS, i.e. principal based, fair value, and disclosure.
This  research  is  conducted  with  the  purpose  of  assessing  the  level  of compliance  with  mandatory  disclosure  IFRS  Convergence  2012  for  consumer goods  companies  listed  in  the  Indonesian  Stock  Exchange  within  the  period  of 2011-2012.  The  sample  is  selected  using  purposive  sampling  techniques  and twenty seven (27) research samples are acquired in the consumer goods industry. To measure the level of compliance with mandatory disclosure, the Dichotomous method  is  used  in  this  research  by  using  items  from  the  IFRS  Presentation  &
Disclosure Checklist issued by Deloitte in 2012.
The result of this research shows that the average level of compliance with mandatory disclosure IFRS Convergence 2012 for consumer goods companies is 75.95% which can be seen from four PSAK, i.e. PSAK 14, PSAK 16, PSAK 13 and PSAK 30.The highest level is from PSAK 16, followed by PSAK 14 in second, and PSAK 13 and PSAK 30 in third and fourth respectively.
Keyword: International  Financial  Reporting  Standards  (IFRS)  Convergence, Compliance,  Mandatory  disclosure  level,  International  Accounting  Standards, Consumer goods company

## 1. PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi,  keragaman  standar  akuntansi  yang  pernah  ada menyebabkan  proses  penyusunan  dan  pelaporan  keuangan  menjadi  tidak  efisien dan menimbulkan banyak masalah. Hal inilah yang kemudian mendorong standar akuntansi  keuangan  di  manca  negara  yang  semula  beragam  menuju  ke konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dihasilkan International Accounting Standard Board (IASB).  Pemerintah Indonesia sebagai anggota  dari  G-20  telah  berkomitmen  untuk  melakukan  konvergensi  terhadap
IFRS.  Proses  konvergensi  PSAK  yang  sesuai  dengan  IFRS  ini  telah  dilakukan melalui  beberapa  tahap  mulai  dari  tahun  2008  –  2012.  Ada  beberapa  hal  yang menjadi karakteristik dari IFRS ini antara lain  IFRS lebih bersifat principal base , banyak  menggunakan  nilai  wajar  ( fair  value) ,  dan  mengharuskan  pengungkapan ( disclosure )  yang  lebih  banyak  lagi  baik  kuantitatif  maupun  kualitas.  Pada penelitian  kali  ini,  penulis  lebih  menitikberatkan  kepada  pentingnya  praktik pengungkapan  dikarenakan  adanya information  assymetry di  mana  salah  satu pihak  yang  berkepentingan  dengan  perusahaan  memiliki  informasi  yang  tidak dimiliki  oleh  pihak  lain.  Masalah  ini  dapat  diminimalisasi  melalui  praktik pengungkapan  penuh  oleh  perusahaan.  Pengungkapan  yang  disampaikan  oleh perusahaan  dalam  laporan  keuangan  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu pengungkapan  wajib  ( mandatory  disclosure )  dan  pengungkapan  sukarela ( voluntary disclosure ). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang  disyaratkan  oleh  standar  akuntansi  yang  berlaku.  Peraturan  mengenai pengungkapan  wajib  di  Indonesia  juga  telah  diatur  oleh  Bapepam-LK  melalui Peraturan  No.  VIII.G.7  tentang  Pedoman  Penyajian  Laporan  Keuangan  serta Keputusan  Ketua  Bapepam-LK  No.  KEP-347/BL/2012  Tanggal  25  Juni  2012 yang  menggantikan  Keputusan  Ketua  Bapepam-LK  No.  KEP-554/BL/2010 tanggal  30  Desember  2010.  Secara  umum  pergantian  keputusan  itu  dilakukan demi  penyempurnaan  peraturan  yang  dimaksud  dalam  rangka  penyesuaian  isi peraturan terhadap Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) yang berbasis International Accounting Standards (IAS) dan International Financial Reporting Standard (IFRS).  Sementara  Pengungkapan  Sukarela  merupakan  pengungkapan informasi  yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan yang melebihi  yang diwajibkan.
Penelitian  tentang  tingkat  kepatuhan  terhadap  praktik  pengungkapan pernah    dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri. Penelitian  yang  lainnya  juga  pernah  dilakukan  oleh  Al-Mutawaa  dan  Hewaidy (2010) atas laporan keuangan tahun 2006 perusahaan  – perusahaan Kuwait  yang terdaftar di bursa saham. Al-Mutawaa & Hewaidy menggunakan disclosure index yang  dikeluarkan  oleh  Deloitte  yang  berjumlah  101  item  pengungkapan  yang merupakan  cerminan  dari  12  (dua  belas) International  Accounting  Standards
(IASs) . Hasil dari penemuannya mengindikasikan bahwa secara keseluruhan rerata tingkat  kepatuhan  pengungkapan  IFRS  atas  perusahaan  –  perusahaan  yang dilakukan  pengujian  adalah  sebesar  69%  dari  standar  pengungkapan  wajib  yang disyaratkan  dalam  pengujian  tersebut.  Dari  hasil  penelitiannya  juga  ditemukan bahwa dari beberapa faktor yang diteliti mempengaruhi pengungkapan IFRS yaitu ukuran perusahaan, leverage , likuiditas, profitabilitas, jenis industri, tipe auditor, dan umur perusahaan, hanya ukuran perusahaan dan jenis industri yang memiliki hubungan  positif  dengan  tingkat  pengungkapan  IFRS.  Penelitian  tentang  tingkat kepatuhan  pengungkapan  IFRS  juga  pernah  dilakukan  di  Indonesia  oleh Prawinandi  et  al.  (2012)  dan  Utami  et  al.  Prawinandi  et  al.  (2012)  melakukan penelitian  tingkat  kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi  IFRS  terhadap perusahaan jasa serta meneliti pengaruh struktur corporate governance (CG) yang diukur  dengan  jumlah  dewan  komisaris,  proporsi  komisaris  independen,  latar belakang  pendidikan  komisaris  utama,  proporsi  komisaris  wanita  dan  jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure . Dari hasil penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  rerata  tingkat  kepatuhan mandatory disclosure atas perusahaan jasa yang terdaftar di BEI 2009 – 2010 adalah 69,9%. Hasil  pengujian  regresi  berganda  menunjukkan  bahwa  proporsi  dari  komisaris independen  dan  jumlah  komite  audit  yang  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan mandatory  disclosure konvergensi  IFRS.  Utami  et  al  juga  melakukan penelitian  tentang  tingkat  kepatuhan  pengungkapan  wajib  konvergensi  IFRS terhadap  perusahaan  –  perusahaan  di  industri  manufaktur  serta  pengaruh mekanisme corporate governance yang diproksikan oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan  institusional,  jumlah  rapat  dewan  komisaris,  jumlah  rapat  komite audit  dan  proporsi  komisaris  independen  terhadap  tingkat  kepatuhan pengungkapan wajib tersebut. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rerata tingkat kepatuhan wajib atas industri manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2010 adalah 72,203% dan hanya mekanisme corporate governance yang diwakili oleh kepemilikan  manajerial  dan  kepemilikan  institusional  yang  memiliki  pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib tersebut.
Mengingat pengungkapan merupakan salah satu karakteristik penting dari konvergensi  IFRS  serta  adanya  peraturan  yang  mewajibkan  seluruh  perusahaan
yang  terdaftar  di  BEI  untuk  mengimplementasikan  IFRS  di  tahun  2012,  maka peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  Analisa  Tingkat  Kepatuhan Pengungkapan  Wajib  Konvergensi  IFRS  2012  :  Studi  Kasus  Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011 – 2012. Penelitian ini  merupakan  replikasi  dari  penelitian  Priwinandi  (2012)  dan  Utami  (2012) dengan memodifikasi penelitian dengan mengganti tahun data pengamatan, yaitu dari  tahun  2011-2012.  Dan  oleh  karena  keterbatasan  waktu  penelitian,  Penulis juga  mempersempit  ruang  lingkup  pembatasan  masalah  yaitu  dengan  hanya meneliti tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS 2012 pada 4 (empat) PSAK saja  yaitu :   PSAK 14 (Revisi 2008),  PSAK 16 (Revisi 2011), PSAK 13 (Revisi 2011)  dan  PSAK  30  (Revisi  2011). Selain  itu  penulis  juga  memodifikasi penelitian  dengan  lebih  menitikberatkan  analisa  kualitatif  atas item-item yang tidak  diungkapkan  dalam  laporan  keuangan  serta  mengurutkan  rerata  tingkat kepatuhan tertinggi dan terendah dari keempat PSAK.

## 2. TINJAUAN TEORITIS
2.1. Teori Keagenen ( Agency Theory )
Praktik pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen kepada  pemegang  saham  didasarkan  atas  teori  keagenan  ( agency  theory ).  Dalam teori  ini  juga  mengimplikasikan  adanya  asimetris  informasi  antara  manager sebagai agent dengan  pemilik  atau  pemegang  saham  sebagai principal .  Asimetri informasi  ini  timbul  ketika  manager  memiliki  informasi  yang  lebih  banyak tentang internal dan prospek perusahaan di masa mendatang dibandingkan dengan pemegang  saham  atau stakeholder lainnya.  Untuk  menjembatani  atau meminimalkan  adanya  asimestris  informasi  tersebut,  maka  diperlukan  suatu pengungkapan  laporan  keuangan  yang  luas  yang  diaudit  atau  diperiksa kewajarannya oleh pihak independen yaitu auditor.

## 2.2. Pengungkapan Laporan Keuangan
Pengungkapan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi (the releas of information) . Pada dasarnya ada dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan
( required/regulated/mandatory  disclosure )  dan  pengungkapan  yang  bersifat sukarela  ( voluntary  disclosure ).  Pengungkapan  wajib  merupakan  pengungkapan minimum  yang  disyaratkan  oleh  standar  akuntansi  yang  berlaku  Peraturan mengenai  pengungkapan  wajib  di  Indonesia  juga  telah  diatur  oleh  Bapepam-LK melalui  Peraturan  No.  VIII.G.7  tentang  Pedoman  Penyajian  Laporan  Keuangan serta  Keputusan  Ketua  Bapepam-LK  No.  KEP-347/BL/2012  Tanggal  25  Juni 2012 yang menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No : KEP-554/BL/2010 tanggal  30  Desember  2010.  Secara  umum  pergantian  keputusan  itu  dilakukan demi  penyempurnaan  peraturan  yang  dimaksud  dalam  rangka  penyesuaian  isi peraturan terhadap Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) yang berbasis International Accounting Standards (IAS) dan International Financial Reporting Standard (IFRS).

## 2.2.1  Pengungkapan Wajib atas Persediaan (PSAK 14)
Item – item yang harus diungkapkan atas persediaan menurut PSAK 14 (revisi 2008) adalah sebagai berikut :
a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan;
b) Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi  yang sesuai bagi entitas;
c) Jumlah  tercatat  persediaan  yang  dicatat  dengan  nilai  wajar  dikurangi  biaya untuk menjual;
d) Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan;
e) Jumlah  setiap  penurunan  nilai  yang  diakui  sebagai  pengurang  jumlah persediaan  yang  diakui  sebagai  beban  dalam  periode  berjalan  sebagaimana dijelaskan pada paragraph 33;
f) Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai  yang diakui sebagai pengurang  jumlah  persediaan  yang  diakui  sebagai  beban  dalam  periode berjalan sebagaimana dijelaskan pada paragraph 33;
g) Kondisi  atau  peristiwa  penyebab  terjadinya  pemulihan  nilai  persediaan  yang diturunkan sebagaimana dijelaskan pada paragraph 33;dan
h) Jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas.

## 2.2.2  Pengungkapan  Wajib atas Aset Tetap (PSAK 16)
Setelah pengakuan awal suatu aset tetap, suatu perusahaan harus memilih model  biaya  atau  model  revaluasi  sebagai  kebijakan  akuntansinya  dan  harus menerapkan  kebijakan  tersebut  terhadap  keseluruhan  aset  dalam  satu  kelompok aset tetap yang sama, misalnya kelompok bangunan.
Item – item yang harus diungkapkan atas aset tetap didasarkan atas item – item yang terdapat dalam PSAK 16 (revisi 2011). Item – item tersebut  ada yang bersifat umum, artinya berlaku untuk perusahaan yang menggunakan model biaya ataupun model revaluasi,  tapi ada item  –  item  yang sifatnya khusus,  yaitu hanya berlaku  untuk  model  revaluasi  saja  atau  model  biaya  saja.  Selain  itu  PSAK  16 juga  menyatakan  bahwa  penurunan  nilai  aset  tetap  harus  diperhitungkan  sesuai dengan  ketentuan  PSAK  48  Penurunan  Nilai  Aset.  Pada  dasarnya,  PSAK  48 mensyaratkan  bahwa  kapan  pun  terdapat  indikasi  penurunan  nilai,  maka  jumlah terpulihkan  (yang  didefinisikan  sebagai  jumlah  terbesar  dari  nilai  realisasi  neto dan  nilai  pakai)  dari  aset  itu  harus  diestimasi,  dan  jika  jumlah  terpulihkan  lebih rendah dari jumlah tercatat, maka nilai aset itu harus diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. PSAK 48 (revisi 2009) juga menyatakan bahwa pada setiap akhir periode pelaporan, suatu entitas harus menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai.
Item – item yang harus diungkapkan atas Aset Tetap adalah sebagai berikut :
a) Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
b) Metode penyusutan yang digunakan;
c) Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d) Jumlah  tercatat  bruto  dan  akumulasi  penyusutan  (agregat  dengan  akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode ; dan
e) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
(i)  penambahan;  (ii)  aset  yang  diklasifikasikan  sebagai  dimiliki  untuk  dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual  dan  Operasi  yang  Dihentikan  dan  pelepasan  lain;  (iii)  perolehan melalui  kombinasi  bisnis;  (iv)  peningkatan  atau  penurunan  akibat  dari revaluasi  sesuai  dengan  paragraph  31,39,dan  40  serta  dari  rugi  penurunan
nilai  yang  diakui  atau  dibalik  dalam  pendapatan  komprehensif  lain  sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset; (v) rugi penurunan nilai yang diakui dalam  laba  rugi  sesuai  dengan  PSAK  48;  (vi)  pembalikan  rugi  penurunan nilai dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48; (vii) penyusutan; (viii) selisih kurs  neto  yang  timbul  dalam  penjabaran  laporan  keuangan  dari  mata  uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari  kegiatan  usaha  luar  negeri  menjadi  mata  uang  pelaporan  dari  entitas pelapor; dan (ix) perubahan lain
Selain itu juga mengungkapkan :
a) Keberadaan  dan  jumlah  pembatasan  atas  hak  milik  dan  aset  tetap  yang dijaminkan untuk liabilitas;
b) Jumlah pengukuran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi;
c) Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap; dan
d) Jumlah  kompensasi  dari  pihak  ketiga  untuk  aset  tetap  yang  mengalami penurunan  nilai,  hilang,  atau  dihentikan  yang  termasuk  dalam  laba  rugi,  jika tidak diungkapkan secara terpicasah dalam laporan laba rugi komprehensif.
Sedangkan item yang harus diungkapkan sehubungan dengan PSAK 48 adalah : mengungkapkan  informasi  atas  kerugian  akibat  penurunan    aset  tetap.  Jika aset tetap  disajikan  pada  jumlah  revaluasian ,  hal  berikut  adalah  yang  harus diungkapkan  :  (i)  tanggal  efektif  revaluasi  ;  (ii)  apakah  melibatkan  penilai independen  ;  (iii)  metode  dan  asumsi  signifikan  yang  digunakan  dalam  estimasi nilai wajar; (iv) penjelasan mengenai nilai wajar aset tetap yang ditentukan secara langsung  dengan  mengacu  pada  harga  terobservasi  dalam  pasar  aktif  atau transaksi  pasar  terkini  yang  wajar  atau  estimasi  menggunakan  teknik  penilaian lain;  (v)  untuk  setiap  kelompok  aset  tetap,  jumlah  tercatat  aset  seandainya  aset tersebut  dicatat  dengan  model  biaya;  dan  (vi)  surplus  revaluasi,  yang menunjukkan perubahan selama periode dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham.

## 2.2.3    Pengungkapan Wajib atas Properti Investasi  (PSAK 13)
Menurut  PSAK  13  (Revisi  2011),  properti  investasi  adalah  properti  (tanah  atau bangunan  dari  suatu  bangunan  atau  kedua-duanya)  yang  dikuasai  (oleh  pemilik atau lessee melalui  sewa  pembiayaan)  untuk  menghasilkan  rental  atau  untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk :
(a) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
(b) dijual dalam kegiatan usaha sehari – hari
(c) PSAK  13  menetapkan  bahwa  properti  investasi  pada  awalnya  diukur  sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, suatu entitas harus memilih model biaya atau model  nilai  wajar sebagai  kebijakan  akuntansinya  dan  harus menetapkan  kebijakan  tersebut  pada  seluruh  properti  investasinya.  Untuk  itu dari item – item yang diungkapkan nantinya akan ada item – item yang khusus untuk diterapkan di model biaya atau model nilai wajar saja dan juga ada item –  item  yang  harus  diungkapkan  apapun  model  pengakuan  yang  dipilih  oleh suatu entitas.

## 2.2.4. Pengungkapan Wajib atas Sewa (PSAK 30)
Menurut PSAK 30, Sewa didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang mana lessor  memberikan  kepada  lessee  hak  untuk  menggunakan  suatu  aset  selama periode  waktu  yang  disepakati.  Sebagai  imbalannya, lessee melakukan pembayaran  atau  serangkaian  pembayaran  kepada lessor .  Menurut  PSAK  30, sewa diklasifikasikan atas 2 yaitu :
1. Sewa Pembiayaan ( Finance Lease ) adalah sewa  yang mengalihkan secara substansial seluruh  risiko  dan  manfaat yang  terkait  dengan  kepemilikan suatu  aset.  Hak  milik  pada  akhirnya  dapat  dialihkan,  dapat  juga  tidak dialihkan.
2. Sewa  Operasi ( Operating  Lease )  adalah  sewa  yang tidak  mengalihkan secara substansial  seluruh  risiko  dan  manfaat yang  terkait  dengan kepemilikan asset.
Klasifikasi  sebagai  sewa  pembiayaan  atau  sewa  operasi  didasarkan  pada substansi  transaksi  dan  bukan  pada  bentuk  kontraknya. Klasifikasi  sewa
didasarkan  atas  sejauh  mana  risiko  dan  manfaat  yang  terkait  dengan kepemilikan  aset  sewaan    berada  pada lessor atau lessee . Beberapa  indikator yang secara individual ataupun gabungan pada umumnya mengarah kepada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah :
a) Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa
b) Lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan  nilai  wajar  pada  tanggal  opsi  mulai  dapat  dilaksanakan, sehingga  pada  awal  sewa  dapat  dipastikan  bahwa  opsi  memang  akan dilaksanakan
c) Masa  sewa adalah  untuk  sebagian  besar  umur  ekonomis  aset  meskipun  hak milik tidak dialihkan
d) Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan
e) Aset  sewaan  bersifat  khusus dimana  hanya lessee yang  dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material
Sedangkan indikator – indikator tambahan lainnya adalah sebagai berikut :
f) Jika lessee dapat  membatalkan  sewa,  maka  rugi lessor yang  terkait  dengan pembatalan ditanggung oleh lessee
g) Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee
h) Lessee memiliki  kemampuan  untuk  melanjutkan  sewa  untuk  periode  kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai rental pasar.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1 Subjek & Objek Penelitian serta Teknik Pengambilan Sampel Penelitian
Dalam  hal  ini  subjek  penelitiannya  adalah  perusahaan consumer  goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2012 dan objek penelitiannya adalah  tingkat  kepatuhan  pengungkapan  wajib  konvergensi  IFRS  2012.  Populasi dalam  penelitian  ini  meliputi  seluruh  perusahaan consumer  goods yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 & 2012. Industri consumer goods dipilih karena  selain  industri  ini  yang  cukup  bertahan  dalam  krisis  ekonomi, consumer goods merupakan  industri  yang  bersifat  umum  dan  cenderung  siap  untuk melakukan penerapan penuh  konvergensi IFRS 2012.  Sedangkan periode 2011 –
2012 dipilih sebagai periode penelitian karena pada periode tersebut telah banyak diperoleh  PSAK  yang  merupakan  hasil  konvergensi  IFRS.  Berdasarkan pembatasan  masalah  dan  periode  penelitian  yang  telah  ditentukan  sebelumnya, maka  diperlukan  laporan  keuangan  periode  2011  &  2012  untuk  PSAK  14, sedangkan  untuk  PSAK  16,  PSAK  13,    PSAK  30  hanya  membutuhkan  laporan keuangan tahun 2012.
Pemilihan Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling method .  Kriteria  sampel  yang  digunakan  adalah  perusahaan  industri  barang konsumsi  yang  menyampaikan  laporan  tahunan  lengkap  termasuk  catatan  atas laporan  keuangan  untuk  periode  2011  &  2012  yang  dapat  diakses  di www.idx.co.id ( cut off : 1 Mei 2013).

## 3.1. Metode Pengumpulan & Analisis Data
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  berupa  laporan  keuangan  beserta  catatan  atas  laporan  keuangan  tahun 2011  &  2012  yang  diperoleh  dari  situs www.idx.co.id .  Setelah  data  diperoleh, maka  dilakukan  pengidentifikasian  item  –  item  yang  harus  diungkapkan  dalam laporan keuangan tersebut. Pengidentifikasian item – item tersebut menggunakan Deloitte  IFRS  Presentation  and  Disclosure  Checklist  2012 .  Item  –  item  yang terdapat  dalam checklist tersebut  disesuaikan  dengan  PSAK  yang  berlaku  di Indonesia  yang  wajib  diterapkan  untuk  periode  2011  &  2012.  Desain  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode Dichotomous atau  biasa  dikenal  dengan istilah unweighted yang juga digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu  Al-Mutawaa and  Huwaidy  (2010).  Pengukuran  tingkat  kepatuhan  dilakukan  dengan memberikan skor 1 untuk item yang diungkapkan ; skor 0 untuk item yang tidak diungkapkan  ;  dan  NA  ( Not  Applicable )  untuk  item  yang  tidak  dapat  diterapkan pada perusahaan.Setelah setiap pertanyaan di setiap PSAK diberi skor, kemudian dihitung persentase tingkat kepatuhannya dengan rumus sebagai berikut :

## Keterangan :
MANDISC BY = Skor kepatuhan
pengungkapan wajib perusahaan B pada tahun Y
DISC BY = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan consumer goods B pada tahun Y
MAX BY = Nilai maksimum yang mungkin dicapai perusahaan consumer goods

## B pada tahun Y

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Deskripsi Sampel Penelitian
Penelitian  ini  mengambil  populasi  seluruh  perusahaan  yang  termasuk dalam  kategori  industri  barang  konsumsi  tahun  2011-2012,  yaitu  sebanyak  31 perusahaan.  Penggolongan  perusahaan  industri  barang  konsumsi  ini  berdasarkan Jakarta  Stock  Industrial  Classification  Index (JASICA  INDEX)  yang  tercantum dalam  IDX Fact  Book 2011  &  2012.    Industri  barang  konsumsi  itu  sendiri memiliki 5 sub industri yaitu :
Tabel 4.1 : Sub Industri Barang Konsumsi
No Sub Industri Barang Konsumsi Jumlah Perusahaan 1 Industri Makanan & Minuman 13 2 Industri Rokok 3 3 Industri Farmasi 9 4 Industri Cosmetic & Household 3 5 Industri Houseware 3 TOTAL 31
Dari populasi diatas, dilanjutkan dengan pengambilan sampel yang menggunakan purposive  sampling dengan  kriteria  –  kriteria  tertentu  yang  telah  diuraikan sebelumnya, sehingga diperolehlah data sampel sebagai berikut :
MANDISC BY =
BY BY MAX DISC   X 100%
Tabel 4.2. : Pemilihan Sampel Penelitian Total Populasi
31 perusahaan
Jumlah perusahaan yang tidak masuk
dalam sampel karena tidak memenuhi
kriteria laporan keuangan lengkap tahun 2011 & 2012 yang dipublikasikan di
www.idx.co.id ( cut off : 1 Mei 2013) 4 perusahaan
Total Sampel
27 perusahaan
4.2. Analisa Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib atas Persediaan (PSAK 14  :

## Revisi 2008)
Dari  hasil  pengolahan  data  atas  tingkat  kepatuhan  pengungkapan  wajib  atas persediaan  untuk  laporan  keuangan  tahun  2011,  maka  diperoleh    rerata  tingkat kepatuhan  sebesar  77,01%,  dimana  5  (lima)  perusahaan  yang  memiliki  tingkat kepatuhan  pengungkapan  wajib  100%  yaitu  :  Mayora  Indah,  Nippon  Indosari Corpindo,  Prasidha  Aneka  Niaga,  Pyridam  Farma,  dan  Langgeng  Makmur Industri.
Dari  hasil  pengolahan  data  atas  tingkat  kepatuhan  pengungkapan  wajib  atas persediaan  untuk  laporan  keuangan  tahun  2012,  maka  diperoleh  rerata  tingkat kepatuhan  sebesar  77,75%  dimana  7  (tujuh)  perusahaan  yang  memiliki  tingkat kepatuhan  pengungkapan  sebesar  100%  yaitu  :  Mayora  Indah,  Indofood  Sukses Makmur, Nippon Indosari Corpindo, Prasidha Aneka Niaga, Tiga Pilar Sejahtera Food,  Pyridam  Farma,  dan  Langgeng  Makmur  Industri  .  Terjadi  kenaikan  atas tingkat  kepatuhan  pengungkapan  wajib  ini  di  tahun  2012  dibandingkan  tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,74%.
Perusahaan  –  perusahaan  yang  tidak  mencapai  tingkat  kepatuhan pengungkapan  wajib  sebesar  100%,  umumnya  tidak  melakukan  pengungkapan atas item – item berikut:
 Kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  dalam  pengukuran  persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan;
Hal  yang  tidak  dipatuhi  dari  item  ini  adalah  tidak  menjelaskan  mengenai Net Realizable  Value (NRV),  baik  secara  pengertiannya  maupun  rumus  untuk
mendapatkan nilai NRV tersebut. Besar kemungkinan perusahaan – perusahaan tersebut tidak menjelaskanannya karena beranggapan hal tersebut tidak terlalu penting  untuk  diungkapkan,  padahal  sebenarnya  penjelasan  tentang  NRV  dan cara mendapatkan angka tersebut berguna bagi para pembaca laporan keuangan yang bukan berlatar belakang akuntansi.
 Jumlah  setiap  penurunan  nilai  yang  diakui  sebagai  pengurang  jumlah persediaan  yang  diakui  sebagai  beban  dalam  periode  berjalan sebagaimana dijelaskan pada paragraph 33;
Ada  beberapa  perusahaan  yang  sulit  diidentifikasi  mengenai    ada  tidaknya penurunan  nilai.  Hal  ini  disebabkan  perusahaan  tersebut  tidak  secara  eksplisit menyatakan ada tidaknya penurunan nilai pada periode tersebut, ditambah lagi tidak terlihat adanya beban penurunan nilai yang disajikan di laporan laba rugi. Ada  kemungkinan  perusahaan  tersebut  menggunakan  metode  COGS,  dimana kerugian penurunan nilai persediaan dijadikan satu dalam nilai COGS sehingga tidak dapat ditelusuri COGS sebelum dan sesudah penurunan nilai. Jika hendak ditelusuri dari nilai penyisihan ( allowance) penurunan nilai persediaannya agak sulit karena itu merupakan gabungan dari tahun sebelumnya. Untuk itu setidak –  tidaknya  sebaiknya  perusahaan  secara  jelas  menyatakan  apakah  terjadi penurunan  nilai  persediaan  atau  tidak  pada  periode  tersebut.  Informasi mengenai ada tidaknya beban penurunan nilai, penting diketahui oleh pembaca laporan  keuangan  karena  untuk  menilai  penyebab  terjadinya  penurunan  nilai persediaan jika hal itu memang ada.  Contoh yang baik dari pengungkapan atas item  ini  di  tahun  2011  adalah  yang  dilakukan  oleh  PT  Mayora  Indah  dimana perusahaan  tersebut  menyatakan  tidak  ada  penurunan  nilai  persediaan, sedangkan  untuk  penyajian  beban  penurunan  nilai  persediaan  yang  baik dilakukan  oleh  PT  Indofarma,  dimana  terlihat  jelas  beban  tersebut  di  laporan laba ruginya.
 Jumlah  dari  setiap  pemulihan  dari  setiap  penurunan  nilai  yang  diakui sebagai  pengurang  jumlah  persediaan  yang  diakui  sebagai  beban  dalam periode berjalan sebagaimana dijelaskan pada paragraph 33;
Maksud dari item ini adalah jika terjadi pemulihan atas penurunan nilai, maka seharusnya diungkapkan. Masalahnya adalah pada umumnya perusahaan tidak secara eksplisit menyatakan apakah terjadi pemulihan atas penurunan nilai atau tidak. Selain itu nilai dari recovery of inventory loss (pemulihan dari penurunan nilai)  tidak  secara  eksplisit  disajikan  di  dalam  laporan  laba  rugi.  Akan  tetapi hal ini dapat ditelusuri dengan cara melihat mutasi dari penyisihan penurunan nilai  perusahaan.  Jika  perusahaan  secara  rinci  menjelaskan  mutasi  kenaikan atau penurunan nilai tersebut, maka dapat dianalisa apakah terdapat pemulihan penurunan  nilai  persediaan.  Yang  menjadi  kendala  adalah  ada  beberapa perusahaan  yang  tidak  rinci  dalam  menyajikan  mutasi  tersebut  sehingga akhirnya  diputuskan  tidak  patuh  terhadap  pengungkapan  atas item ini  karena sulit untuk mengidentifikasinya.
 Kondisi  atau  peristiwa  penyebab  terjadinya  pemulihan  nilai  persediaan yang diturunkan sebagaimana dijelaskan pada paragraph 33;
 Ada  beberapa  perusahaan  yang  tidak  mengungkapkan  penyebab  yang menimbulkan terjadi pemulihan nilai persediaan yang diturunkan.
 Jumlah  tercatat  persediaan  yang  diperuntukkan  sebagai  jaminan liabilitas .
 Umumnya,  perusahaan  akan  mengungkapkan  adanya  persediaan  yang dijaminkan  jika  memang  ada  kejadiannya.  Tetapi  yang  menjadi  pertanyaan adalah,  apakah  jika  tidak  ada  pengungkapan  apa  –  apa  atas item ini  dapat disimpulkan  bahwa  perusahaan  tidak  memiliki  persediaan  yang  dijadikan jaminan  liabilitas?  belum  tentu  bukan  ?  karena  ada  kemungkinan  perusahaan lalai  dalam  mengungkapkan  hal  tersebut  atau  ada  unsur  kesengajaan  untuk kepentingan  tertentu.  Oleh  karena  yang  tertulis  hanya  jumlah  tercatat persediaan  saja,  maka  untuk  kasus  persediaan,  diasumsikan  bahwa  jika  tidak ada  pengungkapan  akan  hal  ini,  maka  memang  tidak  ada  persediaan  yang dijadikan  jaminan  liabilitas.  Ketidapatuhan  atas item ini  adalah  ketika perusahaan  mengungkapkan  adanya  persediaan  yang  dijadikan  jaminan,  akan tetapi  nilai  dari  persediaan  yang  dijaminkan  tersebut  tidak  disebutkan.  Salah satu  contoh  perusahaan  yang  patuh  atas item ini  adalah  Langgeng  Makmur Industri.
4.3. Analisa  Tingkat  Kepatuhan  Pengungkapan  Wajib  atasAset  Tetap
(PSAk 16 : Revisi 2011)
Dari hasil pengolahan data atas tingkat kepatuhan pengungkapan wajib ini atas  laporan  keuangan  tahun  2012,  maka  diperoleh    rerata  tingkat  kepatuhan adalah 91,41%, dimana 8 (delapan) perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan 100% yaitu Akasha Wira International, Indofood Sukses Makmur, Mayora Indah, Sekar  Laut,  Tiga  Pilar  Sejahtera  Food,  Mustika  Ratu,  Kedawung  Industri  & Langgeng  Makmur  Industri.    Nilai  minimum  atas  tingkat  kepatuhan  wajib  atas PSAK  16  adalah  75%.  Dari  hasil  penelitian  terlihat  bahwa  tidak  ada  satupun perusahaan  yang  masuk  dalam  sampel  penelitian  ini  yang  menggunakan  metode revaluasi.  Hal  ini  disebabkan  karena  metode  revaluasi  masih  sulit  diterapkan  di Indonesia karena berhubungan dengan penggunaan nilai wajar atas aset tetap dan untuk nilai wajarnya tidaklah mudah.
Perusahaan  –  perusahaan  yang  tidak  mencapai  tingkat  kepatuhan pengungkapan  wajib  sebesar  100%,  umumnya  tidak  melakukan  pengungkapan atas item – item berikut:
 Rekonsiliasi  jumlah  tercatat  pada  awal  dan  akhir  periode  yang menunjukkan : perolehan melalui kombinasi bisnis;
Di catatan atas laporan keuangan perusahaan PT Kimia Farma hal 43 ada keterangan sebagai berikut :
“Pada  tahun  2012  Entitas  melakukan  akuisisi  terhadap  Entitas  anak  PT  SIL yang  mengakibatkan  dalam  penambahan  nilai  aset  termasuk  nilai  perolehan aset  dan  akumulasi  penyusutan  aset  PT  SIL  sehingga  dalam  kolom penambahan  aset  dan  kolom  penambahan  penyusutan  bukan  murni  investasi dan  beban  penyusutan  tahun  2012”.  Di  dalam  rekonsiliasi  aset  tetap perusahaan  terdapat  penambahan  yang  didalamnya  karena  kombinasi  bisnis, akan tetapi tidak dijelaskan nilai dari aset tetap yang diperoleh dari kombinasi bisnis tersebut.
Contoh  pengungkapan  yang  baik  atas  item  ini  dilakukan  oleh  PT  Kalbe Farma.
 Keberadaan  dan  jumlah  pembatasan  atas  hak  milik  dan  aset  tetap  yang dijaminkan untuk liabilitas;
Banyak  perusahaan  yang  tidak  memberikan  penjelasan  apakah  ada  tidaknya aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas. Hal ini dapat menimbulkan 2 (dua) persepsi, apakah dengan tidak adanya pengungkapan tersebut dapat dipastikan bahwa memang tidak ada aset tetap yang dijaminkan ataukah sebenarnya ada aset  tetap  yang  dijaminkan  tetapi  lalai  atau  mungkin  sengaja  tidak diungkapkan  oleh  perusahaan.  Oleh  karena  yang  ditulis  adalah  “keberadaan dan jumlah pembatasan” maka ada tidaknya aset tetap yang dijaminkan harus dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan (ini untuk meng cover tentang keberadaannya)  dan  jika  ada,  maka  nilai  aset  tetap  yang  dijaminkan  harus disebutkan  jumlahnya.  Beberapa  perusahaan  yang  mengungkapkan  atau menyatakan bahwa tidak ada aset tetap yang dijaminkan adalah Mayora Indah, Darya - Varia Laboratoria, dan Mandom Indonesia.
 Pengungkapan atas kerugian akibat penurunan  aset tetap
Penting bagi  perusahaan untuk  menyatakan ada tidaknya penurunan atas aset tetapnya. Beberapa perusahaan yang menyatakan secara eksplisit bahwa tidak terdapat  penurunan  nilai  aset  tetapnya  antara  lain  adalah  Akasha  Wira international, Indofood, Mayora Indah, Nippon Indosari Corpindo, Sekar Laut, Tiga  Pilar  Sejahtera  Food,  Ultra  Jaya,  Kalbe  Farma,  Kimia  Farma,  Pyridam Farma,  Tempo  Scan  Pasific,  Mustika  Ratu,  Kedaung  Indah  Can,  Kedawung Setia Industrial, dan Langgeng Makmur Industri.

## 4.4 Analisa Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib atas Properti Investasi (PSAK 13 : Revisi 2011)
Dari data laporan keuangan tahun 2012, hanya ada 4 (empat) perusahaan yang  memiliki  properti  investasi  di  laporan  posisi  keuangan  mereka.  Adapun keempat  perusahaan  tersebut  adalah  Ades,  HM  Sampoerna,  Mustika  Ratu,  dan Kedaung  Indah  Can.  Hal  ini  tidak  mengherankan  karena  industri  yang  diteliti adalah  industri  barang  konsumsi  ,  bukan  industri  properti.  Rerata  tingkat kepatuhan  pengungkapan  wajib  atas  perusahaan  –  perusahaan  yang  memiliki properti  investasi  di  tahun  2012  adalah  sebesar  76,67%.    Dari  apa  yang  telah diungkapkan  dalam  studi  pustaka  yang  terdapat  dalam  bab  2,  ternyata  dari  hasil data yang diteliti tidak ada satupun perusahaan di industri barang konsumsi yang
memilih  menggunakan metode nilai  wajar untuk  pengukuran setelah pengukuran awal. Dari keempat perusahaan tersebut, semuanya memilih menggunakan model biaya. Untuk itu item – item pengungkapan wajib yang diteliti adalah item – item umum dan item – item tambahan khusus untuk model biaya.
Adapun perihal yang tidak diungkapkan di hampir semua perusahaan yang diteliti adalah ”nilai wajar atas properti investasi & sejauh mana penentuan nilai wajar  properti  investasi  didasarkan  atas  penilaian  oleh  penilai  profesional  yang independen; Jika tidak ada penilaian tersebut, maka hal ini diungkapkan;”
Berdasarkan  yang  tertera  dalam  buku  Panduan  Praktis  Standar  Akuntansi Keuangan  hal  865,  disebutkan  bahwa  :  “Jadi,  berdasarkan  model  biaya,  suatu properti  investasi  harus  dicatat  pada  biaya  perolehan  dikurangi  akumulasi penyusutan  dan  dikurangi  akumulasi  penurunan  nilai.  Namun, nilai  wajarnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.”
Jadi  dapat  disimpulkan meskipun  perusahaan  menggunakan  model  biaya, tetap  berkewajiban  untuk  mengungkapkan  nilai  wajar  di  catatan  atas  laporan keuangan,  dimana  nilai  wajar  tersebut  didasarkan  atas  penilaian  oleh  penilai profesional  yang  independen,  dan  jika  tidak  dinilai  berdasarkan  penilaian  oleh penilai  profesional  yang  independen,  hal  ini  harus  diungkapkan.  Dari  keempat perusahaan  yang  diteliti  hanya  PT  Kedaung  Indah  Can,  yang  menyatakan  nilai wajar propertinya berdasarkan NJOP, sedangkan ketiga perusahaan lainnya, yaitu ADES, HM Sampoerna, dan Mustika Ratu  tidak mengungkapkan nilai wajar atas properti investasinya.

## 4.4. Analisa  Tingkat  Kepatuhan  Pengungkapan  Wajib  atas  Sewa  (PSAK 30 : Revisi 2011)
Dari  hasil  pengolahan  data  atas  tingkat  kepatuhan  pengungkapan  wajib atas  sewa  untuk  laporan  keuangan  tahun  2012,  maka  diperoleh    rerata  tingkat kepatuhan  sebesar  56,91%,  dimana  hanya  2  (dua)  perusahaan  yang  memiliki tingkat kepatuhan 100% yaitu PT Kimia Farma & PT Kedawung Setia Industrial.
4.5. Analisa Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Secara Keseluruhan
Dari hasil penelitian atas ke-4 (empat) PSAK, maka diperoleh kesimpulan bahwa ternyata rerata tingkat kepatuhan wajib konvergensi IFRS tertinggi adalah atas PSAK 16 (Aset tetap) dan kemudian di posisi kedua ditempati oleh PSAK 14 (Persediaan). Urutan ketiga dan keempat adalah PSAK 13 (Properti Investasi) dan PSAK  30  (Sewa).  Tingkat  kepatuhan  PSAK  16  (Aset  Tetap)  melebihi  tingkat kepatuhan  atas  PSAK  14  (Persediaan),  hal  ini  cukup  di  luar  dugaan  semula. Semula,  diprediksikan  bahwa  tingkat  kepatuhan  pengungkapan  wajib  atas persediaan  akan  berada  di  posisi  paling  atas,  dikarenakan  industri  yang  diteliti adalah  industri  barang  konsumsi  yang  kegiatan  utama  usahanya  adalah trading , sehingga  akan  cenderung  lebih  menitikberatkan  pada  tingkat  kepatuhan  atas PSAK 14 (persediaan). Penyimpangan dari prediksi  semula mungkin  disebabkan PSAK  16  (revisi  2011)  baru  efektif  diterapkan  di  tahun  2012  sehingga  besar kemungkinan  para  pelaku  dunia  industri  melakukan  fokus  yang  lebih  besar  di penerapan  pengungkapan  PSAK  16  dibandingkan  PSAK  14  yang  sudah  efektif diterapkan di tahun 2009. Memang ada 2 (dua) PSAK lainnya yang juga efektif di tahun 2012 yaitu PSAK 13 & PSAK 30, tetapi tingkat kepatuhannya tidak sebaik PSAK 16. Hal ini dimungkinkan karena semua perusahaan pastinya memiliki aset tetap  yang  terkait  dengan  PSAK  16,  tetapi  belum  tentu  semua  perusahaan memiliki aset yang terkait dengan PSAK 13 & PSAK 30.
Dari  seluruh  data  yang  diteliti  diperoleh  hasil  rerata  tingkat  kepatuhan pengungkapan  wajib  konvergensi  IFRS  untuk  periode  2011  –  2012  di  sektor barang  konsumsi  yang  terdaftar  di  BEI  atas  PSAK  14,  PSAK  16,  PSAK  13  & PSAK 30 adalah sebesar 75,95%.

## 5. KESIMPULAN

## 5.1. Kesimpulan & Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab V, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut :
 Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS untuk periode 2011 – 2012 di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI atas PSAK 14,
PSAK 16, PSAK 13 & PSAK 30 adalah sebesar 75,95%.
 Dari  penelitian  atas  ke  4  (empat)  PSAK,  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa ternyata  rerata  tingkat  kepatuhan  pengungkapan  wajib  konvergensi  IFRS tertinggi  adalah  atas  PSAK  16  (Aset  tetap)  dan  kemudian  di  posisi  kedua ditempati  oleh  PSAK  14  (Persediaan).  Urutan  ketiga  dan  keempat  adalah PSAK  13  (Properti  Investasi)  dan  PSAK  30  (Sewa).  Adapun    yang  mungkin menjadi alasan mengapa nilai tingkat kepatuhan pengungkapan wajib PSAK 16 lebih unggul dibandingkan PSAK 14 adalah PSAK 16 baru efektif diterapkan di  tahun  2012  sehingga  besar  kemungkinan  para  pelaku  dunia  industri melakukan  fokus  yang  lebih  besar  di  penerapan  pengungkapan  PSAK  16 dibandingkan PSAK 14 yang sudah mulai diterapkan di tahun 2009.
 Semua  perusahaan  sampel  dalam  penelitian  ini  tidak  ada  satupun  yang menggunakan  model revaluation untuk  pengukuran  setelah  pengakuan  awal atas  aset  tetap  (PSAK  16)  dan  tidak  ada  satupun  yang  menggunakan  model nilai wajar (PSAK 13) untuk pengukuran setelah pengakuan  awal atas properti investasinya.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  masih  sulitnya  untuk  menentukan nilai wajar atas aset tetap dan properti investasi yang reliable.

## 5.2. Keterbatasan & Saran
Adapun  yang  menjadi  keterbatasan  atas  penelitian  ini  adalah  (1)  dasar untuk melakuan identifikasi atas pengungkapan wajib IFRS adalah menggunakan checklist dari  Deloitte,  dimana  di  dalamnya  masih  bersifat  umum  dan  perlu diidentifikasi item – item yang bersifat wajib dan mana yang bersifat sukarela; (2) interpretasi    dari item  –  item pengungkapan  wajib  itu  sendiri  memerlukan professional judgement yang cukup tinggi.
Penelitian ini tentunya memiliki sejumlah keterbatasan diantaranya adalah keterbatasan  waktu.  Oleh  karena  adanya  keterbatasan  waktu  ini  penulis  tidak dapat mengambil jumlah sampel yang lebih banyak dan jumlah PSAK yang lebih luas.  Untuk  itu  penulis  menyarankan  adanya  penelitian  –  penelitian  selanjutnya
yang dapat  lebih memperluas/mengembangkan penelitian ini diantaranya  dengan melakukan :
 Penelitian sejenis dengan jumlah industri & PSAK yang lebih banyak lagi
 Penelitian  khusus  terhadap  suatu  industri  yang  sedang  mengalami permasalahan dalam penerapan suatu PSAK , misalnya industri keuangan.
 Penelitian  yang  membandingkan  antara  tingkat  kepatuhan  pengungkapan wajib  antara  perusahaan  –  perusahaan  di  Indonesia  dengan  perusahaan  – perusahaan di suatu kawasan tertentu misalnya, kawasan Asia.
 Penelitian  tentang  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan pengungkapan wajib.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Mutawaa,  A.  and  A.M.  Hewaidy.,  2010, Disclosure  Level  and  Compliance with  IFRSs:  An  Empirical  Investigation  of  Kuwaiti  Companies ,  The International Business and Economics Research Journal 9 (5) : 33.
Badan Pengawas Pasar Modal dan  Lembaga Keuangan, 2012, Keputusan Ketua Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Nomor  Kep- 347/BL/2012  tentang  Kewajiban  Penyampaian  Laporan  Tahunan  Bagi Emiten atau Perusahaan Publik . http://bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/index.htm.
____. 2010. Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan  Nomor  Kep-554/BL/2010  tentang  Perubahan  Keputusan  Ketua Badan  Pengawas  Pasar  Modal  Nomor  Kep-06/PM/2000  tentang  Perubahan Peraturan  Nomor  VIII.G.7.  tentang  Pedoman  Penyajian  Laporan  Keuangan. http://bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/index.htm.13 September 2011 .
Delloitte Touche Tohmatsu, 2012, International Financial Reporting Standards, Presentation & Disclosure Checklist 2012 .
http://www.iasplus.com/fs/2012/..../ifrs-compliance-presentation-and- disclosure .
Juan,  Ng  Eng  and  Ersa  Tri  Wahyuni. Panduan  Praktis  Standar  Akuntansi keuangan Edisi 2 , Salemba Empat, 2012.
Ikatan  Akuntan  Indonesia. Standar  Akuntansi  Keuangan  Per  1  Juni  2012 ., Salemba Empat, 2012
Glaum,M.,Street  and  D.L.  Street.,  2003, Compliance  with  the  disclosure requirements of Germany’s New Market : IAS versus US GAAP,  Journal
of  International  Financial  Management  and  Accounting ,  14  (1)  :  PP.  64- 100
Kartika,  Andi,  2009, “Faktor  –  faktor  yang  Mempengaruhi  Kelengkapan Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pada  Perusahaan  Manufaktur  yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, Kajian Akuntansi , Vol 1, No.1,  hal 29-47.
Kartikahadi,  Hans,  2010, “Tinjauan  Kritis  Penerapan  Standar  Akuntansi  : Dulu  dan  Sekarang”, Economis  Business  &  Accounting  Review ,Vol  3, No.1, hal 7-19
Kieso,  Donald  E  and  Jerry  Weygandt, Intermediate  Accounting,  IFRS  Edition , John Wiley & Sons, 2011.
Mahmud, Muliyani., 2010, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan  Laporan  Keuangan ,  Tesis  Magister  Akuntansi  Universitas Brawijaya.
Prawinandi,  Wardani.,  Suhardjanto  Djoko.,  dan  Triatmoko  Hanung. Peran Struktur Corporate  Governance Dalam  Tingkat  Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS. Jurnal SNA XV-2012.
Samaha, K. and P. Stapleton. (2008). “Compliance with international accounting standards  in  a  national  context:  Some  empirical  evidence  from  the  Cairo and  Alexandria  stock  Exchanges” .  Afro-Asian  Journal.  Finance  and Accounting, Vol.1,No.1,PP : 40-66.
Utami,  Wulan  Dewi.,  Suhardjanto  Djoko.,  dan  Hartoko  Sri. Investigasi  Dalam Konvergensi  IFRS  di  Indonesia  :  Tingkat  Kepatuhan  Pengungkapan Wajib Dan Kaitannya Dengan Mekanisme Corporate Governance . Jurnal SNA XV-2012.
Sekaran,  U.  dan  R.  Bougie.,  2010, Research  Methods  for  Business .  Eight Edition. New York : John Wiley and Sons Inc.
www.iaiglobal.or.id