## RECHTSVACUUM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM HAL DISCOVERY

## RECHTSVACUUM OF INTELECTUAL PROPERTY RIGHT ON DISCOVERY CASE
Dimas Aditya a

## ABSTRAK
Indonesia adalah negara yang kaya raya. Potensi kekayaan alamnya sangat luar  biasa,  baik  sumber  daya  alam  hayati  maupun  non  hayati.  Bisa dibayangkan kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia tercinta ini mungkin tidak bisa dihitung apabila dilihat secara geografis dari sabang sampai  merauke  terbentar  tidak  sedikit  pulau  yang  ada  di  Indonesia. Dengan  pulau  besar,  mulai  pulau  jawa,  Sumatra,  Kalimantan,  Sulawesi serta  Irian  Jaya.  Namun  disamping  dapat  pula  ribuan  pulau  yang mengelilingi alam indonesia oleh karena itu Indonesia merupakan negara kepulauan  yang  mempunyai  kekayaan  alam  yang  sangat  besar Permasalahan timbul ketika terjadi sengketa di luar apa yang diatur dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, namun berkaitan juga dengan HaKI  yaitu  discovery.  Hal  ini  belum  diatur  lebih  lanjut  dalam  Undang- Undang Hak Kekayaan Intelektual, dimana artinya terdapat kekosongan hukum. Jurnal ini membahas mengenai penyelesaian sengketa dalam hal adanya discovery.
Kata kunci: HaKI; discovery; pengadilan niaga.

## ABSTRACT
Indonesia is a wealthy country. The potential of its natural wealth is extraordinary both  natural  and  non  biological  naturan  resources.  Imagine  the  natural  wealth from its sea land earth and other riches contained in the eart of Indonesia may not be  counted  when  we  talk  about  geographically  from  sabang  to  meruke  not  to mention the few islands in Indonesia with lare islands starting from java sumatra kalimantan sulawesi and irian jaya. But besides being able to also thousands of islands that surround the nature of Indonesia, therefore Indonesia is an archipelago country that has a very large natural resources Problems arise when disputes occur outside what is stipulated in the Intellectual Property Rights Act, but also related to IPR, namely discovery. This has not been regulated further in the Intellectual Property Rights Act, which means there is a legal vacuum. This Journal discusses the resolution of disputes in terms of discovery.
Keywords: copyright; discovery; commercial court.
a Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  21  Bandung,  email: massdimass@gmail.com.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 30 Agustus 2019
Artikel diterbitkan: 28 November 2019
DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jp hp.v1i1.290
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## PENDAHULUAN
"This is a branch of law which protects some of the finer maifestations of human achievement"
" People have to respect intellectual property" 1
Hukum kekayaan intelektual adalah cabang ilmu hukum yang melindungi sebagian perwujudan  atau  penemuan  yang  manusia  raih.  Masyarakat  harus  menghormati  hak kekayaan  intelektual,  itulah  terjemahan  bebas  dari  pendapat  W.  R  Cornish  yang menggambarkan  pentingnya  hak  kekayaan  intelektual  dan  urgensi  dalam  melindungi penemuan dari manusia, cara melindungi penemuan dari manusia tersebut adalah dengan memberikan  perlindungan  terhadap  apa  yang  ada  diatur  di  dalam  undang-undang hak kekayaan intelektual beserta hukum acaranya.
Konsepsi KI didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya  berupa  perlindungan  hukum  bagi  KI.  Secara  subtantif,  pengertian  KI  dapat didiskripsikan  sebagai  kekayaan  yang  timbul  atau  lahir  karena  kemampuan  intelektual manusia. 2 KI dikatagorikan sebagai hak atas kekayaan yang akhirnya menghasilkan karya- karya intelektual berupa, pengetahuan, seni, sastra, teknologi. 3
Di  abad  ke  21  ini  perdagangan  internasional  berjalan  sangat  cepat  dan  cenderung mengarah  kepada  liberalisasi  perdagangan,  yang  menjadikan  semua  negara  harus membuka pasarnya masing-masing. Globalisasi perdagangan internasional yang ditandai dengan  semakin  tidak  jelasnya  batas-batas  antar  negara  telah  meningkatkan  transaksi dagang, maka dengan terbuka nya pasar dalam negeri dan luar negeri sebagai salah satu akibat  globalisasi/liberalisasi  perdangangan  tersebut  menyebabkan  terjadinya  produksi dan permintaan produk-produk HaKI yang melonjak dengan pesat baik yang legal maupun ilegal di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang memiliki lebih dari 200 juta
1 W.R Cornish, Intelectual property patents, copyright, trademarks, and allied rights, 1984 Sweet Maxwell Limited of South Quay Plaza 183 Marsh Wall, London E149FT, Inggris hlm 1.
2 Bambang Kesowo, “Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia”, makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di semarang, Tgl 20-24 Juni 1995, hlm 206.
3 Maria Alfons, 2017, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 14, No. 03 September 2017, hlm. 304.
jiwa  merupakan  potensi  pasar  yang  baik  bagi  produk  produk  haki  terutama  produk bajakan yang dijual dengan murah.
Selain dari permasalahan HaKI sebelumnya, dewasa ini permasalahan perlindungan HaKI  menjadi  urusan  masyarakat  internasional.  Terlebih  sejak  ditanda  tanganinya Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization  (WTO)  beserta  lampiran- lampirannya: Annex 1A, BM C; 2, 3, dan 4, Perlindungan HaKI Secara internasional semakin ketat dan penegakan hukumnya dapat dilaksanakan melalui suatu badan yang bernaung dalam sistem WTO yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB).
Permasalahan timbul ketika terjadi sengketa di luar apa yang diatur dalam Undang- Undang Hak Kekayaan Intelektual, namun berkaitan juga dengan HaKI. Dalam hal ini yang dimaksud adalah discovery, yaitu:
The action or process of discovering or being discovered 4
Hal ini belum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, dimana hal tersebut dapat dibahas lebih lanjut dalam dunia Hukum. Maka jurnal ini membahas mengenai kekosongan hukum dari Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri. Dengan  pertanyaan  yaitu,  Bagaimana  Undang-Undang  Hak  Kekayaan  Intelektual dapat melindungi pelaku bisnis di Indonesia dalam hal adanya kekosongan hukum tersebut? Bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal adanya discovery?
Tujuan dari  penelitian ini  adalah meninjau  perlindungan hukum dari negara, bagi para  pelaku bisnis,  maupun individu  yang  melakukan  discovery.  Serta memberikan  ide bagi  negara  maupun  masyarakat  Indonesia  untuk  melindungi  penemu-penemu  di Indonesia sebagai bagian dari cara membantu negara ini berkembang melalui segi hukum khusus nya dari segi norma hukum. Metode penulisan hukum ini sendiri menggunakan metode yuridis normatif karena penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti law as it is written in the books (dalam peraturan perundang-undangan maupun  putusan  pengadilan).  Dengan  demikian  obyek  yang  dianalasis  adalah  norma
4 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2013, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , PT Alumni, Bandung, hlm 3.
hukum,baik  dalam  peraturan  perundangan  yang  secara  konkrit  ditetapkan  oleh  hakim maupun lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan sengketa HKI.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis normatif.  Metode  yuridis  normatif  yang  dimaksud  adalah  metode  yang  menurut  Hans Kelsen memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 5
Menemukan  kebenaran  dalam  suatu  penelitian  hukum  dilakukan  melalui  cara berpikir  deduktif  semata,  dan  kriterium  kebenaran  koheren;  Kebenaran  dalam  suatu penelitian sudah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi.
Pemakaian metode yuridis normatif dikarenakan  yang diteliti adalah norma-norma terkait Haki. Sehingga obyek yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan terkait.

## Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai kekosongan hukum hak kekayaan intelektual  dalam  hal  discovery. Hal  ini  sesuai dengan  tujuan  penelitian  deskriptif  yang bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  terhadap  objek yang menjadi pokok masalah. 6

## Tahap Penelitian
Tahap-tahap  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Penelitian  Kepustakaan  Penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari berbagai sumber data, baik itu sumber data primer, sumber data sekunder, maupun sumber data tersier. Sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  Bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  atas  buku-buku  teks,  jurnal-jurnal
5 Johannes  Gunawan.  2006, Metode  Penelitian  Hukum. Program  Pascasarjana  –  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Katolik Parahyangan.Bandung. hlm 8.
6 Sugiyono. 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. hlm 23.
hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium yang berkaitan dengan penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Studi Kepustakaan Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, maupun dari bahan hukum sekunder dan tersier.
Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  normatif  kualitatif  dengan  menggunakan metode berpikir deduktif yaitu dengan diawali dari penjelasan yang umum lalu beralih ke sesuatu yang khusus. 7

## PEMBAHASAN
Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV (selanjutnya disebut UUD 1945) berbunyi Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan ini berarti  segala sesuatu harus diatur atau dilandasi berdasarkan hukum, salah satunya dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual yang salah satunya adalah pasal 7 uu no 14 tahun 2001 yang berbunyi:
a. paten tidak dapat diberikan untuk invensi yang pengumumannya, penggunaannya dan pembuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan.
b. paten  tidak  dapat  diberikan  untuk  metode  pemeriksaan  perawatan,  pengobatan  dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
c. paten  tidak  dapat  diberikan  untuk  pengetahuan  yang  tidak  ada  kegunaanya  secara praktis seperti teori dan metode di bidng ilmu pengetahuan dan matematika.
d. semua makhluk hidup kecuali jasad renik.
e. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.
Sejarah  merekam  dari  sejak  masyarakat  kuno  hingga  saat  ini  bahwa  hak  untuk menguasai tanah dan barang oleh seseorang diakui dan dihormati oleh pemerintah untuk
7 Elly Erawaty. 2011, Modul Pembelajaran – Volume 1 – Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum : Membaca- Mencatat- Menulis Esai Akademik. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. hlm 106.
melindungi  kepentingan  dan  kekayaan  mereka.  Seiring  dengan  perubahan  teknologi konsepsi  mengenai  kekayaan  juga  mengalami  perubahan.  Saat  ini  sistem  hukum meletakkan  kekayaan  kedalam  tiga  kategori,  pertama,  sebagian  besar  masyarakat mengakui  hak  kepemilikan  pribadi  dalam  kekayaan  pribadi,  yang  dikenal  dengan  in tangible things; kedua, kekayaan dalam pengertian riil seperti tanah dan bangunan; dan ketiga,  kekayaan  yang  diketahui  sebagai  kekayaan  intelektual.  Terkait  dengan,  semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman. 8
Secara  keseluruhan,  ada  suatu  kesinambungan  antara  standar  yang  terkandung dalam  TRIPs  dengan  sistem-sistem  KI  terdahulu  yang  terbentuk  selama  kurun  waktu tertentu melalui proses-proses domestik. Terdapat suatu pendorong domestik yang terus berlanjut  bagi  perkembangan  dan  penerapan  sistem  perlindungan  KI.  Dipandang  dari perspektif kebijakan, KI tidaklah diakui dan dilindungi semata-mata demi kepentingan KI itu  sendiri,  atau  hanya  sebagai  respon  yang  tidak  sungguh  terhadap  suatu  kewajiban internasional,  melainkan  sebagai  unsur  yang  integral  dari  infrastruktur  hukum  dan perdagangan  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  meningkatkan  investasi  dan  perdagangan yang  lebih  menguntungkan.  Tujuan  dilakukan  pembahasan  tersebut,  antara  lain  untuk melindungi hak kekayaan intelektual  dari  adanya pembajakan (infringement) atas suatu karya inovasi baik di bidang sastra, seni, teknologi, maupun karya ilmiah. Dengan adanya penandatanganan  TRIPs  membawa  implikasi  baru  dimana  diperlukan  adaptasi  secara berkesinambungan  untuk  mengikuti  dinamika  perkembangan  perangkat  hukum  yang mengatur  permasalahan  yang  baru  yang  sebelumnya  belum  diatur  dalam perundangundangan nasional.
Bagi Indonesia, hal ini cukup menyulitkan dan sangat dilematis meskipun terdapat peluang dan tantangan. Indonesia yang dianggap kaya dengan sumber daya alam, tentu akan  mendatangkan  investor  dengan  konsekuensinya  terhadap  pembangunan  hukum termasuk kebijakan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu bagaimana melakukan harmonisasi ketentuan konvensi internasional dengan hukum nasional untuk melindungi
8 Carolyn Hotckis , 1994, International Law for Bisnis , New York: McGraw-Hill, hlm 304.
KI yang telah ada. Permasalahan lebih berat lagi yaitu bagaimana pemerintah Indonesia baik  pusat  maupun  daerah  dapat  menumbuhkembangkan  kesadaran  masyarakat  untuk mendaftarkan karya inovasinya dan bagaimana untuk tidak melakukan pembajakan karya orang  lain.  Dari  sudut  pandang  Kekayaan  Intelektual  perkembangan  aturannya  seiring sejalan dengan adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih  banyak.  Pengembangan  Kekayaan  Intelektual  terwujud  dalam  kebutuhan  akan perlindungan  hukum  yang  bertumpuk  pada  pengakuan  terhadap  hak  atas  kekayaan intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengekploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati  atau  menggunakan  atau  mengekploitasi  hak  tersebut  atas  izin  pemilik  hak. Kekayaan  Intelektual  sendiri  berkaitan  erat  dengan  kepemilik  seseorang  atas  karya intelektualnya,  karena  itu  perlindungan  dan  pengakuan  hak  tersebut  hanya  diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, sehingga sering dikatakan bahwa hak itu eksklusif sifatnya.
Perlu dicermati bahwa Masyarakat Indonesia yang tinggal di lingkungan yang kaya akan kekayaan alamnya perlu mengingat bahwa kekayaan utama negara ini terletak pada penemuan  penemuan  yang  terdapat  pada  alam.  Berikut  adalah  penjelasan  mengenai discovery dan invention
“In simple terms inventions means something that is created. An invention can be a device or a process or anything for that matter while on the other hand discovery means something that is already in existence but you find it.”
Dalam  hal  terjadi  sengketa  maka  timbul  pertanyaan  kemanakah  penyelesaian sengketa  akan  dilakukan  dalam  sengketa  discovery.  Jawaban  dari  pertanyaan  tersebut paling  tepat  adalah  pengadilan  Niaga,  Pengadilan  Niaga  sebagai  salah  satu  bagian  dari peradilan umum tentu memiliki perbedaan dengan pengadilan pidana maupun perdata. Pengadilan  niaga  sendiri  tidak  memiliki  pengertian  secara  umum,  namun  dapat  dilihat bahwa  Pengadilan  Niaga  memiliki  kewenangannya  sendiri.  Kewenangan  Pengadilan Niaga  salah  satunya  adalah  menangani  perkara  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban,
pembayaran  utang  (PKPU),  sengketa  di  bidang  hak  kekayaan  intelektual  (HKI)  dan sengketa  dalam  proses  likuidasi  bank  yang  dilakukan  Lembaga  Penjamin  Simpanan (“LPS”). Kewenangan pengadilan Niaga tersebut dapat dilihat melalui bebera pa undang- undang sebagai berikut:
a. Kepailitan dan PKPU (lihat UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
b. Hak kekayaan intelektual:
1. Desain Industri (lihat UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);
2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (lihat UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
3. Paten (lihat UU No. 14 Tahun 2001tentang Paten);
4. Merek (lihat UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek);
5. Hak Cipta (lihat UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).
Mengenai  tugas  dan  wewenang  Pengadilan  Niaga  ini  dalam  Pasal  300  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, disebutkan bahwa:
1) Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-Undang  ini,  selain  memeriksa danmemutus  permohonan  pernyataan  pailit  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran utang,  berwenang  pula  memeriksa  dan  memutus  perkara  lain  di  bidang  perniagaan yangpenetapannya dilakukan dengan undang-undang.
2) Pembentukan  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan secarabertahap  dengan  Keputusan  Presiden,  dengan  memperhatikan  kebutuhan  dan kesiapansumber daya yang diperlukan.
Menurut Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan juga bahwa:  “Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selainmemeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajibanpembayaran utang, berwenang  pula  memeriksa  dan  memutuskan  perkara  lain  di  bidangperniagaan  yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah”.
Terdapat  Perbedaan  bagi  hakim  pada  Pengadilan  Niaga,  Hakim  pada  Perkara  di Pengadilan Niaga diperiksa oleh Hakim Majelis (Tidak boleh hakim tunggal) baik untuk
tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni  yang  bukan  perkara  kepailitan  untuk  tingkat  pengadilan  pertama  yang  boleh diperiksa oleh hakim tunggal  dengan penetapan mahkamah  agung 9vide pasal  283 dari Undang-Undang  Kepailitan).  Hakim  majelis  tersebut  merupakan  hakim-hakim  pada Pengadilan  Niaga,  yakni  hakim-hakim  pengadilan  negeri  yang  telah  diangkat  menjadi hakim  Pengadilan  niaga  berdasarkan  keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung.  Namun penyelesaian  di  pengadilan  Niaga  sendiri  lebih  tepat  untuk  penyelesaian  sengketa  Hak kekayaan Intelektual lain dimana hal tersebut diatur di masing masing undang-undang hak kekayaan intelektual.

## PENUTUP
Pertama perlu diingat bahwa ada perbedaan antara discovery dengan hak kekayaan intelektual  lainnya,  discovery  merupakan  sesuatu  yang  sudah  ada  sebelumnya  dan ditemukan  di  kemudian  hari.  Dimana  hal  tersebut  merupakan  hal  yang  sering  ada  di Indonesia  dengan  kekayaan  alamnya  dan  merupakan  sesuatu  yang  bernilai  ekonomis. Kedua perlu diingat bahwa perusahaan maupun peneliti dari luar negeri telah melakukan banyak penelitian di Indonesia, dan menerangkan kepada dunia mengenai sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui dan menjelaskan fungsinya seperti mawar di kalimantan yang merupakan  obat  dari  kanker,  lalu  kemudian  mereka  patenkan.  Hal  tersebut  merupakan sesuatu  yang  bernilai  ekonomis  sangat  tinggi,  dan  hal  ini  sangat  menjelaskan  mengenai betapa pentingnya hak kekayaan intelektual dalam hal discover.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Hukum Terjemahan dari Buku Rechsreflecties karya MR. Drs. J.J.H Bruggink , Belana: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
Ahmad Zen Umar Purba, 2005, Hak Kekayaan Intelektual P asca TRUP’S , PT alumni Bandung. Djamal, 2009, Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Penerbit Pustaka Reka Cipta,
Bandung.
Johannes  Gunawan,  2006, Metode  penelitian  Hukum, program  Pascasarjana  -  Program Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
M Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal
Maria  Alfons,  2017,  Implementasi  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  Perspektif  Negara Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 14, No. 03 September 2017.