## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TAKALAR

## Rizaldi, Muhammad Anis, Suriyadi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: ahmdrizaldi31@gmail.com

## Abstrak
Islam  mengenal  konsep  zakat,  dimana  merupakan  kewajiban  tiap  umat  islam. Zakat  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  upaya  pengentasan kemiskinan  atau  pembangunan  ekonomi.  Agar  tujuan  zakat  dapat  tercapai  maka zakat  perlu  dikelola  secara  baik  dan  profersional  demi  kemaslahatan  ummat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur manajemen pengelolaan zakat dan pandangan hukum islam terhadap pengelolaan zakat. Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan (field Research), dengan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  empiris  dan  syariat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa prosedur  pengelolaan  zakat  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kabupaten  Takalar  dilakukan  beberapa  tahap  yaitu  perencanaan  Rencana  Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dilakukan pada akhir tahun berjalan untuk tahun  berikutnya  di  bulan  November atau  Desember,  dalam  pengumpulan  zakat, infak  dan  sedekah  (ZIS)  bersama  Unit  Pengumpulan  Zakat  (UPZ)  di  beberapa lokasi  untuk  mempermudah  muzakki  berzakat,  setelah  pengumpulan  maka dilakukan pendistribusian baik konsumtif maupun produktif dan evaluasi. Dalam tinjauan  hukum  islam  terkait  zakat,  infak  dan  sedekah  yang  didistribusikan berdasarkan  program-program,  sasarannya  terdapat  dalam  QS  at-Attaubah  ayat 60.  Pendapat  ulama  serta  fatwa-fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  terkait penyaluran dana zakat tetap mengharuskan ke 8 asnaf.
Kata Kunci: BAZNAS, Manajemen Pengelolaan, Zakat

## Abstract
Islam  recognizes  the  concept  of  zakat,  which  is  the  obligation  of  every  Muslim. Zakat has a very strategic role in poverty alleviation or economic development. In order for the purpose of zakat to be achieved, zakat needs to be managed properly and  professionally  for  the  benefit  of  the  ummah.  The  main  problem  in  this research  is  how  the  zakat  management  procedures  and  Islamic  legal  views  on zakat  management.  The  type  of  research  used  in  this  research  is  field  research, with  the  approach  used  in  this  research  is  an  empirical  juridical  approach  and sharia.  The  results  show  that  the  zakat  management  procedure  by  the  National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Takalar Regency is carried out in several stages, namely planning the Annual Work Plan and Budget (RKAT) which is carried out at the end of the current year for the following year in November or December, in collecting  zakat,  infaq  and  alms  (ZIS)  together  with  the  Zakat  Collection  Unit (UPZ)  in  several  locations  to  make  it  easier  for  muzakki  to  pay  zakat,  after collection,  distribution  is  carried  out  both  consumptive  and  productive  and
evaluation. In a review of Islamic law related to zakat, infaq and alms distributed based  on  programs,  the  target  is  contained  in  QS  at-Attaubah  verse  60.  The opinions  of  scholars  and  the  fatwas  of  the  Indonesian  Ulema  Council  (MUI) regarding the distribution of zakat funds still require the 8 asnaf. Keywords: BAZNAS, Management Management, Zakat.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  dengan  mayoritas  penduduknya  yang  beragama  islam  merupakan sebuah  komunitas  muslim  terbesar  di  dunia. 1 Masalah  persoalan  kemiskinan, seluruh  umat  menjadi  sebuah  tanggung  jawab  diluar  dari  kemampuan  negara maupun pemerintah, Kemiskinan dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin (kurang mampu) sehingga penumpukan harta hanya  pada  golongan  tertentu  saja,  tidak  terdapat  pemerataan  dan  distribusi kekayaan.  Adanya  zakat  memungkinkan  terjadinya  transfer  atau  perpanjangan pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin.
Dalam  menangani  kesenjangan  tersebut,  islam  mengenal  konsep  zakat, dimana merupakan kewajiban tiap umat islam bagian dari zakat yang mempunyai harta dalam nishab telah ditetapkan dan telah memenuhi haul. 2 Agar tujuan zakat dapat  tercapai  maka  zakat  perlu  dikelola  secara  baik  dan  profersional  karena melibatkan dana umat yang peruntukannya sudah di tentukan. 3
Penyaluran  zakat telah  ditegaskan  secara  jelas  dimana  kaum  mustahik,  fakir miskin,  mualaf,  amil  memberdaya  budak  dan  orang  yang  memiliki  hutang, merupakan wajib menerima zakat. Dari sisi penerima zakat dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya zakat, berperan sebagai pemerataan kegiatan ekonomi agar para  kaum  miskin  atau  golongan  kurang  mampu  semakin  mengalami  kehidupan yang sejahtera dalam pola kehidupannya setiap hari.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2011  pasal  1  ayat  2  tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh  seorang  muslim  atau  badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya  sesuai  dengan  syari’at  islam”. 4 Secara  umum,  zakat  dapat dirumuskan  sebagai  bagian  dari  harta  yang  wajib  diberikan  oleh  setiap  muslim yang  memenuhi  syarat  kepada  orang-orang  tertentu.  Syarat-syarat  itu  adalah nisbah (jumlah minuman kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya). 5
Selain zakat, kita juga dianjurkan untuk berinfaq dan bersedekah. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta dan hati kita agar terhindar dari sifat sombong dan  kikir  karena  baik  infaq  maupun  sedekah  dilakukan  dengan  sukarela.  Allah SWT  menjamin  harta  yang  kita  keluarkan  tidak  akan  berkurang,  bahkan  akan diganti  dengan  nikmat  yang  berlipat  ganda.  Apabila  seseorang  dikaruniai  rezeki
1 Andi Safriani, Positivisasi Syariat Islam di Indonesia”, Jurnal Al Qadau , Vol. 4, No. 2(2017), h. 315.
2 Abdallhaqq  Bewley  dan  Amal  Abdalhakim, Restorasi  Zakat (Jakarta:  Pustaka  Adina,2005), h.9.
3 Dahnila Dahlan, Bank Zakat: Pengelolaan Zakat Dengan Konseop Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah (Jakarta: Renaisan, 2016), h. 35.
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
5 Mohamad  daud  Ali  dan  Habibah  Daud, Lembaga-lembaga  Islam di Indonesia ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013),h. 241.
yang  berlimpah,  sebaiknya  diimbangi  dengan  selalu  berinfaq  dan  bersedekah sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah SWT.
Di dalam hukum islam dipandang sebagai bagian dari ajaran islam dan norma- norma hukum bersumber dari agama. Oleh sebab itu konsep hukum islam berbeda dengan  konsep  hukum  pada  umumnya  khususnya  hukum  modern.  Umat  islam meyakini bahwa hukum islam berdasarkan wahyu ilahi yang disebut syariah yang berarti jalan yang digariskan Allah SWT untuk manusia. 6 Selain sebagai perintah ibadah,  zakat,  infaq,  dan  sedekah  juga  sebagai  upaya  bagi  umat  islam  untuk pemberdayaan  masyarakat  dan  membangun  perekonomian  menjadi  lebih  baik. Maka  agar  tujuan  tersebut  tercapai  dengan  baik  dan  maksimal,  pengelolaan distribusi  zakat  yang  efektif  sangat  perlu  diperhatikan.  Allah  Swt,  berfirman dalam QS at-Taubah/9:103
ْنِم ْذُخ ِ ل َصَو اَهِب ْمِهْيِ كَزُتَو ْمُهُرِ هَطُت ًةَقَد َص ْمِهِلاَوْمَا ْْۗمُه َّل  ٌنَكَس  َكَتوٰل َص  َّنِا ْْۗمِهْيَلَع ِلَع ٌعْيِمَس ُ هللّٰاَو ٌمْي
Terjemahnya:
“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka,  dan  berdoalah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  doamu  itu (menumbuhkan)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  Allah  Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. 7
Berdasarkan  ayat  tersebut,  zakat  wajib  dikeluarkan  dari  yang  berkewajiban untuk  berzakat  (Muzakki)  untuk  kemudian  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya (Mustahik). Zakat juga mencegah segala faktor yang mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  umat  serta  menjadikan  perekonomian  lebih  maju  dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Allah mewajibkan zakat kepada umat islam dengan tujuan yang mulia. Zakat menghilangkan  sifat  dengki  yang  akan  melemahkan  produktifitas.  Islam  tidak memerangi  penyakit  ini  semata-mata  nasihat  dan  petunjuk,  akan  tetapi memperbaiki melalui konsep zakat.
Ibadah  zakat  jika  ditunaikan  dengan  baik  maka  kita  akan  meningkatkan kualitas  keimanan,  membersihkan  serta  mensucikan  jiwa,  dan  memberkahkan harta yang kita miliki. Di sisi lain, zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang  lebih  mengedepankan  nilai  sosial  disamping  membawa  pesan  ritual  dan spiritual. 8 Didalam zakat terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang berbudi pekerti luhur,  ketika  umat  muslim  memahami  dengan  baik  konsep  zakat,  maka  tujuan zakat akan tercapai, dan akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat secara individu maupun sosial.
6 Muhammad  Daud  Ali, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia (Yogyakarta: Depublish, 2017), h.3
7 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 203.
8 Nur  Taufiq  Sanusi,  ”Pendayagunaan  Zakat  Produktif  Dalam  Prespektif  Hukum  Islam”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 2, No. 3 (2020), h. 71.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan (field  Research) yaitu  dimana peneliti  turun  langsung  untuk  mengumpulkan  data dengan  menerapkan  metode pendekatan  yuridis  empiris  dan  syariat  serta  mengumpulkan  data  dari  hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian dibuat kesimpulan.

## C. HASIL PEMBAHASAN
1. Prosedur  Manajemen  Pengelolaan  Zakat  Oleh  BAZNAS  Kabupaten Takalar
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  merupakan  badan  resmi  dan  satu- satunya  dibentuk  oleh  pemerintah  berdasarkan  keputusan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001. Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 2 ayat 1 pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. 9
Lahirnya  Undang-undang  tersebut  maka  pengelola  zakat  mengedepankan prinsip  amanah,  transparansi,  profesional  dan  akuntabel  dalam  menjalankan kegiatannya.  Dalam  hal  ini  pemerintah  berkewajiban  memberikan  perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat. 10 Ada beberapa  tahap  yang  dilakukan  dalam  pengelolaan  zakat  yaitu  mengenai perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan evaluasi.
a. Perencanaan Perencanaan  merupakan  penetapan  tujuan  suatu  organisasi  dan penentuan  strategi,  kebijakan,  proyek,  program,  prosedur,  metode,  sistem anggaran  dan  standar  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan.  Dalam penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Tahunan  (RKAT)  oleh BAZNAS  Kabupaten  Takalar  dilakukan  pada  akhir  tahun  berjalan  untuk tahun  berikutnya  yaitu  di  bulan  November  atau  Desember  yang  dalam penyusunannya kurang lebih satu bulan.
b. Pengumpulan
Pengumpulan  zakat  oleh  BAZNAS  Kabupaten  Takalar  dilakukan dengan  pengumpulan  secara  personal  (terkait  zakat  maal),  infak  dan sedekah  bersama  Unit  Pengumpulan  Zakat  (UPZ)  di  Kabupaten  Takalar. UPZ  ini  merupakan  organisasi  perpanjangan  tangan  yang  dibentuk  oleh BAZNAS  untuk  melayani  Muzakki  yang  ingin  berzakat  tanpa  harus membayarnya  secara  langsung  di  kantor  BAZNAS.  Setelah  dana  yang diberikan  oleh  Muzakki  terkumpul,  maka  UPZ  akan  menyetor  ke BAZNAS Kabupaten Takalar atau memberikan laporan dana, selanjutnya akan  didistribusikan  kepada  asnaf  yang  berhak  menerimanya.  BAZNAS Kabupaten Takalar selain zakat maal (zakat harta) yang dikumpulkan, juga
9 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” dalam  Kementrian  Agama  RI, Panduan  Zakat  Praktis, (Jakarta:  Kementrian  Agama  RI,  2013), h.100.
10 Basyira  Mustarin,  “Urgensi  Pengelolaan  Zakat  Terhadap  Peningkatan  Perekonomian Masyarakat”, Jurnal Jurisprudentie , Vol. 4, No. 2 (2017), h. 94.
mengumpulkan  infaq  pendapatan  gaji  pegawai  negeri  sipil  dengan ketentuan sebagai berikut:
Golongan 4 : Rp. 20.000/bulan Golongan 3 : Rp. 15.000/bulan Golongan 2   : Rp. 10.000/bulan
Dari  hasil  pemotongan  gaji  pegawai  negeri  sipil  melalui  rekening  Bank Pembangunan  Daerah  (BPD)  Sulselbar.  Adapun  sumber  dana  zakat  yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Takalar yaitu:
1) Zakat Maal
2) Zakat Jamaah haji
3) Zakat Karyawan Kementrian Agama (KEMENAG) Takalar
4) Infaq Rumah Tangga Muslim (IRTM)
5) Infaq Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah (ASN PEMDA)
Takalar 6) Infaq  Badan  Komunikasi  Pemuda  Remaja  Masjid  Indonesia (BKPRMI)
c. Pendistribusian
Dana  yang  sudah  dikumpulkan  akan  disalurkan  kepada  8  golongan
(asnaf)  yang  berhak  menerimanya  dan  juga  akan  disalurkan  untuk program-program  yang  telah  disusun  oleh  BAZNAS  Kabupaten  Takalar. Pendistribusian  ini  yaitu  pendistribusian  berdasarkan  program  dan pendistribusian berdasarkan asnaf. Pendistribusian berdasarkan program:
1) Takalar Sejahtera: Bidang Ekonomi Merupakan  program  yang  bersifat  pemberdayaan  terhadap mustahik Kabupaten Takalar, yaitu mengupayakan mustahik untuk lebih mandiri dan sejahtera. 2) Takalar Cerdas: Bidang Sosial Pendidikan
Merupakan  program  peningkatan  mutu  sumber  daya  manusia melalui bentuan pendidikan. 3) Takalar Sehat: Bidang Sosial Kesehatan
Takalar Sehat adalah wujud perhatian BAZNAS dalam membantu mustahik terkait dengan penjaminan kesehatan. 4) Takalar Peduli: Bidang Sosial Kemanusiaan
Takalar Peduli adalah program BAZNAS Kabupaten Takalar yang bersifat kemanusiaan.
5) Takalar Taqwa: Bidang Dakwah Advokasi Merupakan program pengembangan aqidah akhlak bagi mustahik.
Selain  delapan  golongan  tidak  berhak  menerima  zakat  bahkan  tidak  sah zakat  seseorang  jika  diberikan  kepada  selain  mereka. 11 Yaitu pendistribusian berdasarkan 8 asnaf:
1) Fakir
2) Miskin
11 Muhammad  Anis,  “Zakat  Solusi  Pemberdayaan  Masyarakat”, Jurnal  El-Iqtishady ,  Vol.  2, No. 1 (2020), h. 49.
3) Amil
4) Muallaf
5) Gharim
6) Riqab
7) Fisabilillah
8) Ibnu Sabil
Sebagaimana dalam firmannya QS at-Taubah/9:60 َّ نِا َِّءۤا َرَقُفْلِلَّ ُتٰقَد صلاَّاَم َِّلِماَعْلا َوَّ ِنْيِكٰسَمْلا َوَّ
ََِّّباَق ِ رلاَّىِف َوَّ ْمُهُب ْوُلُقَّ ِةَف لَؤُمْلا َوَّاَهْيَلَعَّ َنْي
َِّراَغْلا َو
ٌمْيِكَح  ٌمْيِلَع  ُ هللّٰاَوْۗ ِ هللّٰا  َن ِم  ًة َضْيِر َف  ِِۗلْيِبَّسلا  ِنْباَو  ِ هللّٰا  ِلْيِبَس  ْ ِفَِو  ْيِْم
ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ
ََََََََّّّّّّّّ َََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ
Terjemahnya:
“Sesungguhnya  zakat  itu  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang miskin,  amil  zakat,  yang  dilunakkan  hatinya  (mualaf),  untuk (memerdekakan)  hamba  sahaya,  untuk  (membebaskan)  orang  yang berutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk  orang  yang  sedang  dalam perjalanan,  sebagai  kewajiban  dari  Allah.  Allah  Maha  Mengetahui, Mahabijaksana”. 12
Berdasarkan ayat tersebut terkait salah satu tujuan zakat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan  kemasyarakatan,  tentunya  dengan  pengelolaan yang baik terhadap dana zakat sangat berperan penting dalam tercapainya hal tersebut.
d. Evaluasi
Dalam proses evaluasi oleh BAZNAS Kabupaten Takalar yaitu adanya audit  keuangan  (penggunaan  secara  umum)  dan  audit  syariah  (tentang ketepatan).  Proses  pelaksanaan  program  atau  kegiatan  tentunya  memiliki kekurangan  dan  kelebihan.  Dengan  dilakukannya  evaluasi  ini  bertujuan untuk  melihat  kembali  apa  yang  perlu  ditingkatkan  setelah  program tersebut telah dilaksanakan. Ada beberapa proses evaluasi yang dilakukan oleh  BAZNAS  Kabupaten  Takalar  sesuai  dengan  aturan  dari  BAZNAS Pusat yaitu evaluasi bagian, evaluasi per enam bulan dan juga satu tahun. Evaluasi ditunjang dengan diadakannya rapat pegawai. Evaluasi perbagian yaitu  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  kepala  pelaksana  dan  staff  masing- masing  bagian.  Kemudian  evaluasi  perenam  bulan  yaitu  pembuatan laporan  pengelolaan  dana  zakat,  infaq  dan  sedekah  oleh  BAZNAS Kabupaten Takalar tiap enam bulannya dan melaporkan hasil evaluasinya ke BAZNAS pusat. Hal ini dilakukan dua kali dalam setahun, enam bulan pertama  dilaporkan  pada  bulan  Juni  dan  enam  bulan  terakhir  yang
12 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 196.
dilakukan  diakhir  bulan  November  ataupun  bulan  Desember.  Evaluasi terakhir  yaitu  evaluasi  satu  tahun  dengan  memberikan  laporan  dari  hasil kerja  BAZNAS  Kabupaten  Takalar  selama  setahun  kepada  BAZNAS Pusat. Bentuk pelaporan ini merupakan hasil dari rekapitulasi dari laporan perenam bulan sebelumnya. BAZNAS Kabupaten Takalar dalam evaluasi yang  dilakukan  sangat  berpengaruh  terhadap  perencanaan  pengelolaan dana zakat untuk tahun selanjutnya. Karena dalam menyusun perencanaan tentunya  melihat  dari  hasil  evaluasi  dari  tahun  sebelumnya  sehingga adanya perbaikan atau peningkatan.

## 2. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Prosedur  Manajemen  Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Takalar
Pengelolaan  biaya  operasional  terkhusus  dari  dana  zakat  yaitu  sebuah  cara yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer untuk mengurus dana yang ada agar dana  tersebut  dapat  dikelola  dengan  baik  dan  benar.  Amil  sebagai  pelaksana kegiatan  zakat  mulai  dari  pengumpulan,  pengelolaan  sampai  pendistribusiannya kepada  mustahik  zakat.  Allah  menyediakan  upah  bagi  mereka  dari  harta  zakat sebagai  imbalan  dari  hasil  kontribusinya  dalam  mengelola  zakat.  Amil  zakat diangkat  oleh  pemerintah  yang  berwenang  untuk  masyarakat  islam  untuk mengumpulkan dan mendistribusikan, serta yang berhubungan dengan zakat yaitu penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang  hukum  zakat  dan    kewajiban  membayar zakat.  Dalam  hal  ini  BAZNAS  memiliki  tugas  kewenangan,  pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada mustahik. Jadi,  disamping  merupakan  ibadah  yang  berdimensi  mahdhah,  zakat  juga berdimensi sosial. 13
Menurut Imam Syafi’i cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat belum juga  mengalami  perubahan  secara  drastis  dan  signifikan  meskipun  pemikiran- pemikiran  baru  berkenaan  dengan  zakat  telah  diperkenalkan,  akibatnya  pola berzakat  masyarakat  masih  bersifat  tradisional.  Berbeda  dengan  pendapat  ulama kontemporer  yaitu  Yusuf  Qardhawi,  melihat  potensi  zakat  yang  bisa  digali  dari ummat islam, maka ada beberapa aspek dari zakat yang harus segera diperbaharui salah  satunya  adanya  aspek  pendayahgunaan  yang  berarti  menyangkut  aspek pemanfaatan zakat. 14
Wahbah  al-Zuhaily  memandang  makna  al-shadaqat  dalam  Qur’an  surah taubah: 60 mengandung makna umum, mencakup zakat wajib dan sunnah. Dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan makna wajib yang terkandung dalam lafadz “faridha”.  Secara  tekstual  ayat  tersebut  mengindikasikan  penggunaan  lafadz “innama” mengandung  makna  hasr  yang  berarti  zakat merupakan  hak mustahik. zakat  secara  kontekstual  MUI  menggunakan  ayat  tersebut  untuk  mendudukan
13 A. Intan Cahyani, “Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer”, Jurnal El-Iqtishady, Vol. 2 , No, 2 (2020), h. 163.
14 Syukri  Ghozali,  dkk,  Pedoman  Zakat  9  Seri  (Jakarta:  Proyek  Peningkatan  Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001), h.84.
terma  harta  yang  dimiliki  muzakki  terhadap  harta  mustahik  zakat  yang  wajib diberikan. 15
Pada  penjelasan  Imam  al-Qurtubi  dalam  kitabnya  al-Jami’  li  Ahkam  al- Qur’an  “bahwasannya  amil  zakat adalah petugas  yang  diangkat  oleh  pemerintah untuk  mengambil  dan  mengumpulkan  zakat”. 16 Syaikh  Muhammad  bin  Shalih dalam bukunya Ensiklopedia zakat dan fatwa zakat Utsaimin mengatakan “Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh pengusa untuk mengambil zakat dari orang-orang  yang  berkewajiban  untuk  menunaikannya  lalu  menjaga  dan mendistribusikan  untuk  asnaf  yang  telah  ditentukan  oleh  nash  al-Qur’an. 17 BAZNAS  Kabupaten  Takalar  telah  menyusun  bidang-bidang  yang  terdiri  dari pegawai  BAZNAS  dalam  pengelolaan  dana  zakat,  infak  dan  sedekah  sesuai dengan  fatwa  tersebut.  Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab  BAZNAS  Kabupaten Takalar dalam menyalurkan zakat untuk kebutuhan fakir miskin baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  juga  memberikan  penjelasan  secara umum  tentang  hak  mustahik  yang  harus  dipenuhi  berdasarkan  kebutuhan  dan maslahat  mustahik.  Dalam  fatwa  MUI  tentang  intensifikasi  pelaksanaan  zakat dengan keputusan sebagai berikut: 18
1. Penghasilan  dari  jasa  dapat  dikenakan  zakat  apabila  sampai  nisab  dan haul.
2. Yang berhak menerima zakat hanya delapan asnaf yang tersebut dalam al- Qur’an pada surah at-Taubah ayat 60. Apabila salah satu asnaf tidak ada, bagiannya diberikan kepada asnaf yang lain.
3. Untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat Islam, maka yang tidak dapat dipungut  melalui  saluran  zakat,  dapat  diminta  atas  nama  infaq  atau sedekah.
4. Infaq  dan  sedekah  yang  diatur  pungutannya  oleh  Ulil  Amri,  untuk kepentingan  tersebut  diatas  wajib  ditaati  oleh  ummat  islam  menurrut kemampuannya.
Berdasarkan  penjelasan  beberapa  pendapat  ulama,  fatwa  serta  perundang- undangan yang ada serta hasil wawancara yang lakukan di BAZNAS Kabupaten Takalar  terkait  tinjaun  Hukum  Islam  terhadap  prosedur  manajemen  pengelolaan zakat Kabupaten Takalar memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimana penyaluran zakat,  infak  dan  sedekah  (ZIS)  kepada  mustahik  BAZNAS  Kabupaten  Takalar mengkategorikan  sesuai  dengan  ke  8  asnaf  yang  berhak  menerimanya. Sebagaimana  program  kerja  yang  ditetapkan  oleh  BAZNAS  Kabupaten  Takalar diantaranya  bidang  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  kemanusiaan  dan  dakwah advokasi sehingga dasar mengeluarkan ZIS sesuai dengan kategorinya.
15 Wahbah az-Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyi, Fikih Islam dan Dali- dalil nya (Jakarta:Gema Insani,2010), h. 115.
16 Imam  al-Qurthubi,  Al  Jami’  Li  Ahkam  al-Qur’an,  Terj.  Budi  Rosyadi  dkk,  Tafsir  al- Qurthubi Jilid 8 (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), h. 52.
17 Muhammad  bin  Shalih  Al-Utsaimin ,  Fatawaa  fii  Ahkami  Az-Zakat ,  Terj.  Sri  Mulyati  dkk. Ensiklopedi Zakat , Kumpulan Fatwa Zakat (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h.67.
18 Fatwa DSN-MUI No.15 Tahun 2011, Intensifikasi Pelaksanaan Zakat, h.5.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  kesimpulan  yang diperoleh sebagai berikut:
a. Prosedur  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten  Takalar terhadap manajemen pengelolaan zakat, terlebih dahulu membuat Rencana kerja  dan  Anggaran  tahunan  (RKAT)  yang  dilakukan  di  akhir  tahun tepatnya  bulan  desember  dengan  melihat  hasil  evaluasi  kegiatan  ditahun sebelumnya  serta  membuat  target  penyaluran  yang  disesuaikan  dengan program-program  yang    telah  ditetapkan  oleh  BAZNAS  Kabupaten Takalar,  kemudian  pengumpulan  dana  zakat,  infaq,  sedekah  (ZIS)  dan dana  sosial  keagamaan  lainnya  BAZNAS  Kabupaten  Takalar  bersama Unit  Pengumpulan  Zakat  (UPZ)  untuk  mempermudah  muzakki  dalam berzakat. Setelah  pengumpulan maka  dilakukan  pendistribusian berdasarkan  program  yang  telah  disusun  dengan  memperhatikan  8  asnaf yang  berhak  dizakati.  Sebagaimana  program  kerja  yang  telah  ditetapkan oleh  BAZNAS  kabupaten  Takalar  diantaranya  bidang  ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan dakwah advokasi sehingga dasar mengeluarkan  zakat,  infak  dan  sedekah  (ZIS)  sesuai  dengan  kategorinya, selanjutnya yaitu melakukan evaluasi yang terdiri dari evaluasi perbidang, evaluasi  per  enam  bulan  serta  evaluasi  yang  dilakukan  sekali  dalam setahun.
b. Dalam  tinjauan  hukum islam terkait  zakat,  infak  dan  sedekah  (ZIS)  yang didistribusikan  berdasarkan   program-program  yang  telah  ditetapkan  oleh BAZNAS  Kabupaten  Takalar  dengan  memperhatikan  8  asnaf,  dalam  QS at-Taubah ayat 60 mengandung  makna  umum  mencakup  zakat  wajib  dan sunnah, namun berdasarkan pendapat ulama serta fatwa-fatwa MUI terkait penyaluran dana zakat tetap mengharuskan ke 8 asnaf untuk memperoleh bantuan dari dana zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali,  Muhamad  Daud  dan  Daud,  Habibah,  Lembaga-lembaga  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Ali,  Muhammad  Daud,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia. Yogyakarta: Depublish, 2017.
Al-Qurthubi Imam, Al Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, Terj. Budi Rosyadi dkk, Tafsir al- Qurthubi Jilid 8, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Al-Utsaimin , Muhammad  bin  Shalih, Fatawaa  fii  Ahkami  Az-Zakat ,  Terj.  Sri Mulyati  dkk. Ensiklopedi  Zakat ,  Kumpulan  Fatwa  Zakat,  Jakarta:  Pustaka as-Sunnah, 2008.
Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyi, Fikih Islam dan Dali- dalil nya, Jakarta: Gema Insani, 2010.
Bewley,  Abdallhaqq  dan  Abdalhakim,  Amal. Restorasi  Zakat .  Jakarta: Pustaka Adina, 2005.
Dahlan,  Dahnila.  Bank  Zakat:  Pengelolaan  Zakat  Dengan  Konseop  Bank  Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Renaisan, 2016.
Fatwa DSN-MUI No.15, Intensifikasi Pelaksanaan Zakat, 2011. Ghozali,  Syukri,  dkk,  “Pedoman  Zakat  9  Seri”,  Jakarta:  Proyek  Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001.
Kementerian Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahan , Solo: Tiga Serangkai, 2009.

## Jurnal
Anis  Muhammad,  “Zakat  Solusi  Pemberdayaan  Masyarakat”, Jurnal: El- Iqthisadi: Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 2, No. 1, (2021). Cahyani  Intan,  “Zakat  Profesi  dalam  Era  Kontemporer”, Jurnal El-Iqtishadi : Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, (2020). Mustarin Bayira, “Urgensi  Pengelolaan  Zakat  Terhadap  Peningkatan
Perekonomian Masyarakat,” Jurnal Jurisprudentie Vol. 4, No. 2, (2017). Safriani  Andi,  “Positivasi  Syariat  Islam  di  Indonesia”, Jurnal  al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, (2017). Sanusi  Taufiq  Nur,  dkk,  “Pendayagunaan  Zakat  Produktif  dalam  Persfektif Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 2, No. 3, (2020).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat