## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA GUGATAN CERAI PASCA BERLAKU PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA
Muhammad Alif Yudha 1 , Andi Safriani 2 12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : alifyudhamuhammad@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian membahas mengenai seberapa efektif pelaksanaan mediasi dalam perkara gugatan cerai  dalam  menerapkan  PERMA  No  01  Tahun  2016  di  Pengadilan  Agama  Makassar, Adapun menjadi submasalah dalam penelitian ini, yaitu: A) Bagaimana efektifitas penerapan PERMA  No  01  TAHUN  2016  dalam  menyelesaikan  gugatan  cerai  di  Pengadilan  Agama Makassar?  B)  Bagaimana  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  pelaksanaan Mediasi  di Pengadilan  Agama  Makassar?  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  (field  deskriftif kualitatif) atau penelitian lapangan.  Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah  pendekatan  sosiologis  (sosiological  approach)  dan  pendekatan  kasus  (case  approach), dengan  memperhatikan  kasus  yang  diselesaikan  proses  mediasi  pasca  perma  No  01  Tahun 2016  di  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  I  A,  adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  Wawancara,  Observasi,  dan  Dokumentasi.  Hasil  penelitian memberikan  kesimpulan  bahwa  efektifitas  penerapan    pelaksanaan  mediasi  dalam  perkara gugatan cerai pasca berlaku PERMA No 01 Tahun 2016 di pengadilan sudah efektif, dengan mengunakan  teori  efektivitas  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto  dengan  5 lima  faktor  tersebut,  yaitu.  subtansi  hukum,  structural  hukum,fasilitas  dan  sarana,  dan kepatutan/itikad baik masyarkat, kebudayaan, Adapun faktor pendukung mediasi yaitu faktor sarana  dan  Fasilitas  yang  memadai  dalam  proses  mediasi,  iktikad  baik  para  pihak,  faktor sosiologis  dan  fisiologis  dan juga  faktor penghambat  mediasi  yaitu  komplesitas  perkara  dan keinginan  kuat  para  pihak  untuk  bercerai  serta  peran  dan  fungsi  mediator  yang  kurang optimal.
Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian

## Abstract
This research discusses how effective the implementation of mediation in divorce cases is in applying PERMA No. 01 of 2016 at the Makassar Religious Court, as for the sub-problems in this research, namely: A) How effective is the  application of PERMA No. ? B) What are the supporting  and  inhibiting  factors  in  the  implementation  of  Mediation  at  the  Makassar Religious  Court?  This  type  of  research  uses  a  method  (qualitative  descriptive  field)  or  field research.  The  approach  used  in  this  research  is  the  sociological  approach  and  the  case approach, with attention to cases resolved by post-Perma mediation process No. 01 of 2016 at the Makassar Religious Court Class I A, as for the data collection techniques used in the study.  these  are  interviews,  observations,  and  documentation.  The  results  of  the  study conclude  that  the  effectiveness  of  the  implementation  of  mediation  in  divorce  cases  after
Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani
PERMA  No.  01/2016  in  court  has  been  effective,  using  the  theory  of  legal  effectiveness proposed  by  Soerjono  Soekanto  with  these  5  five  factors,  namely.  legal  substance,  legal structure,  facilities  and  facilities,  and  appropriateness  /  goodwill  of  the  community,  culture. The  supporting  factors  for  mediation  are  adequate  facilities  and  facilities  in  the  mediation process, good faith of the parties, sociological and physiological factors and also inhibiting factors  for  mediation,  namely  complexity.  the  case  and  the  parties'  strong  desire  to  divorce and the less than optimal role and function of the mediator.

## Keywords: Efectiveness, Mediation, Dirvorce

## A. Pendahuluan
Manusia  merupakan  makhluk  social  ( zoonpoliticoon )  sehingga  tidak  bisa  hidup  tanpa adanya  manusia  lainnya.  Sejak  lahir  manusia  telah  dilengkapi  dengan  naluri  untuk  hidup Bersama dengan orang lain mengakibatkan Hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Salah satu Langkah atau cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui suatu ikatan suci yaitu perkawinan,  karena  itu  perkawinan  sebagai  suatu ikatan  dan lahir  dan  bathin antara  seorang pria dan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keluarga yang Bahagia. 1
Pada  dasarnya  perkawinan  yang  dilaksanakan  untuk  waktu  yang  selamanya  sampai wafatnya  salah  seorang  suami  atau  istri.  Inilah  yang  dikehendaki  oleh  agama  islam,  namun dalam  keadaan  tertentu  terdapat  masalah-masalah  yang  menghendaki  putusnya  perkawinan dalam  arti  apabila  hubungan  perkawinan  tetap  dilanjutkan,  maka  kemudaratan  akan terjadi.karena  untuk  kemashlatan  (kebaikan)  didunia  dan  diakhirat  baik  dengan  menarik manfaat  maupun  mencegah adanya  kerusakan. 2 Dalam  hal  ini  islam  membenarkan putusnya perkawinan sebagai Langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.
Ancaman  terhadap  terjadi  putusnya  perkawinan  (perceraian)    sangat  beragam,dan berbagai  macam-macam  faktor  yang  mempengaruhi  keutuhan  perkawinan  baik  itu  factor ekstern  maupun  intern, maupun  materil  atau  non-materil  dari  berbagai  faktor-faktor  tersebut dapat dijadikan sebagai sebagai alasan untuk megajukan perceraian.
1 Rahmatiah, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, Al-Daulah : Jurnal hukum Pidana dan ketatanegaraan , No 1 (2016) h.144
2 Patimah, “Hubungan Antara Maqasaid Al-Syariah dengan beberapa metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Saad/Fath Al-Zariah )”, Hunafa : Jurnal Studia Islamika, No 2 (2010) h.123
Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani
Karena terdapat lembaga peradilan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus  perkara  yang  masuk. 3 Perkara  yang  masuk  dan  diselesaikan  melalui  mekanisme peradilan  lazimnya  dinamakan  jalur  litigasi.  Namun  dalam  kenyataan  proses  penyelesaian sengketa  jalur  litigasi  (peradilan)  oleh  masyarakat  indonesia  umumnya  mendapat  kritikan- kritikan yang mencermikan ketidakpuasaan dan ketidakefesien dalam sistem peradilan.dalam system  peradilan  dari  segi  waktu  dan  biaya  tidak efisien  dan  prosedur  yang  formal,  dimulai dari  tingkat  banding,  kasasi,  hingga  peninjauan  Kembali,  serta  memungkinkan  terjadi penumpukan perkara padahal dalam proses peradilan kita mengenal asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
Dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang sangat penting diimplemetasikan dalam hukum acara. Asas sederhana bahwa penyelengaraan acara  perdata  harus  dilakukan  dengan  mekanisme  yang  pasti  dan  sederhana  serta asas  cepat bermakna  bahwa  persidangan  perdata  harus  diselengarakkan  dalam  tengat  waktu  tertentu, sementara,  asas  baiaya  ringan  adalah  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  di  pengadilan  harus ditetapkan dengan besaran biayanya dan dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat.
Dengan  menghadapi  tantangan  begitu  berat,  system  hukum  Indonesia  sebenarnya memiliki  aturan  yang  dapat  digunakan  bagi  para  pencari  keadilan  untuk  menyelesaikan sengketa baik di lingkungan pengadilan maupun diluar lingkungan pengadilan, dilingakungan pengadilan dapat menepuh jalur perdamaian dengan proses mediasi, dimana hakim berperan untuk  medamaikan  para  pihak  perkara,  diluar  pengadilan  yang  dapat  ditempuh  yaitu  jalur Arbitrase, Mediasi sebagai Alternatif penyelesaian sengketa 4
Dalam Pratik acara perdata di indonesia selama ini telah menerapkan Lembaga mediasi telah  menerapakan  Lembaga  mediasi  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dalam  proses  litigasi, karena  awal  kehadiran  mediasi  belum  diperhatikan  dan  mendalam,  sifat  yang  wajib.  dalam konsep penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian ditentukan dalam pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg. Yang menyebutkan:
3 Iskandar Oerikartawinata, Perdamaian Dalam Perkara Perdata, Pro justicia, Nomor ke-13 Maret 1981, h. 977
4 Dwi Rezki Sri Astarini. Mediasi Pengadilan Salah Satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (bandung. Pt alumni, 2013) hlm 83-84.
Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani
1. Jika  pada  hari  yang  ditentukan,  kedua  belah  pihak  hadir  maka  pegadilan  dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka
2. Jika  perdamaiain  tercapai  pada  waktu  persidangan,  dibuat  suatu  akta  pedamaian  yang mana  kedua  belah  pihak  dihukum  akan  melaksanakan  perjanjian  itu;  akta  perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan biasa.
3. Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding 5
Ketentuan  dalam  pasal  130  HIR/154  RBg.  Kedua  pasal  yang  dimaksud  mengenal  dan menjelaskan  penyelesaian  proses  sengketa  yang  melalui  cara  damai 6 .  Upaya  perdamaian menjadi  kewajiban  hakim,  dan  tidak  boleh  memutus  perkara  sebelum  upaya  mediasi dilakukan  terlebih  dahulu.  Bila  kedua  pihak  bersetuju  menempuh  jalur  perdamaian,  maka hakim  harus  melakukan mediasi  terhadap  kedua  pihak  sehingga  mereka  sendiri menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menyelesaiakan sengketa mereka 7
Mahkamah  Agung  (MA)  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman  tertinggi  di  Indonesia sesuai  dengan  amanat  UUD  1945  sesuai  dengan  amanat  pasal  24  UUD  1945  tentang kekuasaan kehakiman, melihat pentingnya intergrasi mediasi didalam system peradilan  yang berlaku  Indonesia  dengan  berlaku  nya  ketentuan  pasal  130  HIR/pasal  154  Rbg,.  Berangkat dari  pemahaman  demikian,  maka  diterbitkanlah  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  No  02  Tahun  2003  mengenai  prosedur  mediasi  di  pengadilan,  dimana  Perma  ini pernyemurnakan  dari  Surat  Edaran  Makhamah  Agung  No  01  tahun  2002  tentang pemberdayaan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  Menerapkan  Lembaga  Damai  (Eks  Pasal  130 HIR/RBg) dimana dalam Lembaga damai serta mewajibkan untuk terlebih dahulu untuk para pihak menempuh mediasi
Dengan berlakunya PERMA 01 Tahun 2003 maka terjadi adalah institusional Lembaga mediasi  kedalam  proses  beracara  di  pengadilan,    dimana  dijelaskan  pada  pasal  3  ayat  1 PERMA  01  Tahun  2003  “pada    sidang  pertama  dihadiri  kedua  belah  pihak,  hakim mewajibkan  para  pihak  yang  berperkara  agar  terlebih  dahulu  menepuh  mediasi”.  Jadi
5 K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata RBg/HIR, Ghalia Indonesia,1981, hlm.23-24
6 Dewi, Nurul Aulia dan Abdul Halim Talli, “Analisis perbandingan Mahzab tentang pelaksanaan Mediasi dengan Telekonferensi”, Jurnal Mazahibuna , No. 2 (2020): h.198
7 Syahrizal abbas, Mediasi : dalam perfektif hukum syariat, hukum adat dan hukum nasional. (Jakarta: kecana prenada media group), hlm. 286-287
Lembaga  mediasi  menjadi  Lembaga  yang  terintregrasi  dalam  Lembaga  pengadilan  tingkat pertama khusus penyelesaian sengketa perdata.
Usaha pengintergrasian mediasi kedalam sistem beracara di pengadilan diharapkan bisa menjadi  instrumen  yang  efektif  untuk  mengatasi  kemungkinan  penumpukan  perkara dipengadilan. Institusionalisasi tersebut juga diharapkan bisa mempekuat dan memaksimalkan fungsi  Lembaga  peradilan  dalam menyelesaiakan  sengketa  disamping  proses  peradilan  yang bersifat memutus (Adjuktif)
Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai dengan  PERMA  No  02  Tahun  2003  ternyata  ditemukan  permasalahan  yang  bersumber  dari PERMA tersebut. Kemudian untuk mendayahgunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan MA  merevisi  PERMA  No  2  tahun  2003  menjadi  No  01  Tahun  2008  tentang  prosedur pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.
Maksud  Makhamah  Agung  dalam  merevisi  PERMA  No  01  tahun  2008  ini  untuk membantu  masyarakat  yang  mempunyai  sengketa  perdata  supaya  selesai  dengan  cepat  dan biaya  ringan  bisa  dilihat  dari  kewajiban  bagi  semua  perkara  sebelum  diperiksa  dan  diadili harus terus terlebih dahulu melalui tahap mediasi. Hingga awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan  PERMA  No  01  tahun  2016  mengenai  prosedur  pelaksanaan  mediasi dipengadilan.  Secara  umum  perma  ini  merupakan  penyempurnaan  dari  peraturan  tentang mediasi sebelumnya.
Urgensi mediasi dalam perma ini ditekankan pertama, adalah batas waktu mediasi yang dipersingkart  dari  40  hari  kerja  menjadi  30  hari  kerja  sejak  penetapan  perintah  melakukan mediasi    dan  kedua,  adalah  adanya  kewajiban  bagi  para  pihak  menghadiri  secara  langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan yang sah. 8
Hal  baru  yang  diatur  dalam  Perma  ini  antara  lain  adalah  mengenai  iktikad  baik  yang menjadi parameter penilaian seseorang mediator apakah mediasi bisa diteruskan dilaksankan atau  tidak.  Apabila  pengunggat  dinyatakan  sebagai  pihak  yang  beriktikad  tidak  baik,  maka gugatan  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  oleh  hakim  pemeriksa  perkara  (Pasal  22  ayat  1 PERMA  01  Tahun  2016).  Dan  konsekuensi  lanjutnya  adalah  pengunggat  tersebut  dikenai
8 Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat (1) dan (4) tentang prosedur pelaksanaan mediasi dipengadilan
Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani
kewajiban membayar biaya perkara mediasi. Dan apabila terguggat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beriktikad tidak baik, maka dibebankan membayar biaya perkara mediasi (Pasal 23 Ayat 1 PERMA N0 01 Tahun 2016)

## B. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metode field research kualitatif deskriptif (penelitian lapangan),  kualitatif  deskriptif  yaitu  jenis  penelitian  yang  menggambarkan  secara  kualitatif mengenai  objek  yang  dikaji  berdasarkan kenyataan  yang  terjadi  dilapangan.  Adapun  Lokasi dan  objek  penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  I  A,  untuk memperoleh  informasi  dan  data  mengenai  efektivitas  pelaksanaan  mediasi  dalam  perkara gugatan  cerai  pasca  berlakunya  PERMA  No.  01  Tahun  2016  dan  kemudian  menganalisis faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  proses  mediasi  dalam  perkara  gugatan  cerai.  di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, Adapun pedekatan yang digunakan adalah penelitian sosiologis  (sosiologis)  dan  pendekatan  kasus  (case  approach)  ,Adapun  teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  yaitu  Wawancara,  Observasi,  dan  Dokumentasi,  dan  sumber  data  dari penelitian ini adalah sumber data primer. Sekunder, dan tersier.

## C. Hasil dan pembahasan
a. Efektivitas  penerapan  Perma  No  01  Tahun  2016  dalam  Gugatan  Cerai  di

## Pengadilan Agama IA Makassar
Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh soerjono soekanto. 9 efektif tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  5  faktor,  faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti  yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya tergantung dari faktor-faktor itu sendiri. Yang pertama  ada  faktor  subtansi  hukumnya/Undang-undang,  kedua  faktor  structural/penegak hukumnya,  yang  ketiga  faktor  sarana  dan  prasana/penunjang  dalam  mendukung  penegakan
9 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum , (Jakarta : RajaGrafindo, 2007). Hlm. 7.
hukum dan faktor keempat adalah kepatutan/itikad baik masyarakat, dan yang kelima adalah kebudayaan nya.
Dari data dilapangan pelaksanaan mediasi dalam di pengadilan agama makassar kurun waktu  2016  sampai  2019,  dapat  memberikan  gambaran  secara  jelas  tentang  perkembangan mediasi di pengadilan agama makassar, termasuk didalam penyelesaian perara yang berhasil di mediasi, yang tingkat keberhasilan dapat diliat dala table berikut.

## DATA PELAKSANAAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A
Sumber data dari Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa  presentase  terkecil  di  Pengadi;an  Agama  Makassar terjadi di tahun 2017 dengan jumlah keberhasilan mediasi hanya 3 perkara dengan prestanse 1% dan prentase keberhasilan terbesar ada di tahun 2019  dengan jumlah keberhasilan medasi dengan 35 perkara dengan presentase 7% untuk Pengadilan Agama I A Makassar. 10
10 Sumber data Kantor Pengadilan Agama I A Makassar
No Jumlah
perkara masuk Jumlah perkara yang dimediasi Jumlah perkara tidak berhasil dimediasi Jumlah perkara berhasil dimediasi Presetanse jumlah keberhasilan  mediasi disbanding jumlah perkara yang dimediasi Ket. 1. 2529 744 472 20 3% 2016 2. 2464 481 300 3 1% 2017 3. 2839 532 289 17 3% 2018 4. 3252 467 427 35 7% 2019

## Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani
Melihat  dari  tabel  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  angka  keberhasilan  mediasi masih  relatif  rendah,  hal  ini  disebabkan  karena  kompleksitas  suatu  perkara  khusus  dalam perkara perceraian, namun jika dilihat dari segi penerapan PERMA No 01 Tahun 2016 sudah efektif.  berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto 11 .
Ada 5 (lima) Faktor penulis menemukan efektifnya pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Makassar, Berdasarksn hasil wawancara dengan narasumber. Adapun faktor tersebut adalah.

## a. Faktor subtansi hukum/UU
Mahkamah Agung sebagai Lembaga tertinggi yang  memengang kekuasaan kehakiman pada  empat  lingkungan  peradilan  dibawahnya,  salah  satu  fungsi  tersebut  adalah  mengisi kekosongan  hukum  dalam  undang-undang  dengan  membuat  peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)    yang  menjadi  aturan  teknis  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  menegakan hukum secara adil dan bijaksana. 12
Beberapa  aturan  yang  pernah  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  antara  lain kententuan  mengenai  pelaksanaan  Mediasi  didalam  pengadilan  ( Court  Annexed  Mediation ) mulai  berlaku  di  Indonesia  mulai  sejak  diterbitkan  ketentuan  Mahkamah  Agung  (PERMA)
No  2  Tahun  2003  mengenai  prosedur  pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan.  PERMA  ini menjadi penyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 01 Tahun 2002
11 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum , (Jakarta : RajaGrafindo, 2007). Hlm. 7.
12 D.Y. Witanto S.H., hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungaan peradilan umum dan agama (Bandung: Cv. Alfabeta) 2010., hlm 53.
Namun dalam penerapan mediasi dalam PERMA No 02 Tahun 2003 masih ditemukan kekurangan  yang  menyebabkan  penerapan  mediasi  kurang  efektif,  maka  Mahkamah  Agung sebagai  pembuat  aturan,  melakukan  evaluasi  dan  revisi  dari  PERMA  No  02  Tahun  2003 diganti  dengan  PERMA  baru  yaitu  PERMA  No  01  Tahun  2008,  hal  membedakan  PERMA
No 02 Tahun 2003 dengan PERMA baru No 01 Tahun 2008.
Namun  dalam  pelaksanaan  dan  praktiknya  selama  pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan belum  menghasilkan  tingkat  keberhasilan  mediasi  yang  baik.  Berdasarkan  hal  tersebut Mahkamah  Agung  mengeluarkan  PERMA  No  01  Tahun  2016  untuk  menyempurnakan PERMA  No  01  Tahun  2008,  Adapun  yang  menjadi  perbedaan  PERMA  No  01  Tahun  2016 antara lain :
1) Jangka  waktu  pelaksanaan  mediasi  di  persingkat  40  hari  menjadi  30  hari  sebagai perwujudan Asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
2) Adanya  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  menghadiri  secara  langsung  dengan/tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah.
3) Hal  baru  diatur  mengenai  itikad  baik  para  pihak  dalam  proses  mediasi.  Ketentuan mengenai itikad baik para pihak dalam menempuh mediasi diatur dalam pasal 7 PERMA
No 01 Tahun 2016. Berbeda dengan PERMA sebelumnya. Dalam PERMA No 01 Tahun 2016 mempunyai indicator apabila salah satu pihak atau para pihak tidak beriktikad baik oleh mediator
Adapun akibat hukum apabila salah satu atau para pihak dalam hal ini terguggat tidak beriktikad  baik  dalam  proses  mediasi  maka  akan  dibebankan  membayar  biaya  mediasi.
Namun apabila pihak yang tidak beriktikad baik adalah pengunggat, maka gugatan nya tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan juga dibebankan membayar biaya mediasi (pasal 22 dan 23 PERMA No 01 Tahun 2016).
Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani
Menurut  keterangan  hakim  mediator  Drs.  Syahidal  ia  beranggapan  bahwa  dengan adanya  akibat  hukum  baik  para  pihak  diatur  dalam  PERMA  No  01  Tahun  2016  tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan ini maka akan timbul kosuekunsi atau berakibat fatal bagi para  pihak  terutama  bagi  penguggat  karena  akan  berakibat  pada  tidak  diterimnya  gugatan yang diajukan oleh penguggat yang diterapkan dalam PERMA No 01 Tahun 2016 khusus nya dalam  perkara  gugatan  cerai  apabila  mendiator  menilai  bahwa  penguggat  tidak  bersungguh- sungguh atau tidak beriktikad baik dalam melaksanakan tahap mediasi.

## b. Faktor Struktural/penegakan Hukum (Kualifikasi Mediator)
Mediator  memiliki  peran  sangat  penting  dalam  menetukan  keberhasilan  sebuah mediasi,  karena itu gagalnya atau tidak mediasi juga sangat ditentukan oleh peran mediator, oleh  karena  itu,  seorang  mediator  dituntut  berperan  aktif  dalam  proses  mediasi  agar mendorong  dan  membantu  para  pihak  yang  berperkara  agar  mencapai    kesepakatan perdamaian  dalam  proses  menyelesaiakan  sengketa  merupakan  peran  utama  yang  dilakukan seorang  mediator  agar  proses  mediasi  tersebut  berjalan  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah diatur dalam PERMA 01 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan
Pada  pasal  13  ayat  1  dan  2  PERMA  No  01  Tahun  2016  menjelaskan  setiap  mediator yang  melaksanakan  mediasi  wajib  memiliki  sertifikat  mediator  yang  diperoleh  setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
Namun  juga  Mahkamah  Agung  memberikan  ruang  terhadap  para  hakim  tidak  memiliki sertifikat  mediator,  dapat  menjalankan  fungsi  sebagai  mediator  berdasarkan  surat  keputusan
ketua  pengadilan.  Hal  tersebut  dilakukan  apabila  terdapat  jumlah  mediator  yang bersertifikat. 13

## SUSUNAN DAFTAR MEDIATOR

## PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A TAHUN 2020
No Nama Jabatan Hari Mediasi Keterangan 1. Drs. Muhammad Yunus Hakim madya Utama Rabu Kamis Bersertifikat 2. Dra. Nurhaniah. M.H Hakim Madya Utama Senin Bersertifikat 3. Drs. Syahidal Hakim Utama Muda Senin Rabu Bersertifikat 4. Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H. Hakim Utama Muda Selasa Kamis Bersertifikat 5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan,
S.H., M.H., C.M
Non-Hakim Senin Rabu Bersertifikat 6. Andi  Hakam  Muslim, S.H, M.H., C.M
Non-Hakim
Selasa Kamis Bersertifikat
*Sumber data dari Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.
Dari  seluruh  daftar  hakim mediator  yang  ada  di  Pengadilan  Agama  Makassar  terdapat hakim  maupun  non-hakim  mediator  tersebut  telah  memiliki  sertifikat  yang  telah  mengikuti dan  dinyatakan  lulus  dalam  pelatihan  sertifikasi  mediator  yang  diselenggarakan  oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung,
13 PERMA No 01 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan Mediasi di Pengadilan
Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani
dengan  rincian  dari  kalangan  mediator  hakim  pengadilan  ada  4  mediator  dan  kalangan kalangan mediator Non-hakim ada 2 mediator 14

## c. Sarana dan Fasilitas dalam pelaksanaan Mediasi
Ruang  mediasi  di  pengadilan  Agama  Makassar  sudah  memadai  dalam  melaksanakan proses mediasi, berdasarkan keterangan hakim mediator Drs. H. M. Idris Abdir S. H., M. H. ia beranggapan  bahwa  di  Pengadilan  Agama  ini  sudah  memiliki  2  (Dua)  ruang  yaitu  ruang utama  dan  ruang  tambahan  dalam  melaksanakan  medasi  dengan  ukuran  cukup  luas,  di masing-masing  ruangan  tersebut  terdapat  meja  dan  kursi.  Dalam  masing-masing  ruang tersebut dapat dilakukan beberapa kali proses mediasi. 15
Pengadilan  Agama  I  A  Makassar  dengan  fasilitas  dan  sarana  yang  memadai,  namun
Pengadilan  Agama  I  A  Makkassar  melakukan  berbenah  diri  untuk  memperbaiki  dan menambah  fasilitas  dan  sarana  khusus  nya  dalam  ruang  mediasi,  Selain  itu.  Melakukan perawatan  secara  berkala  terhadap  fasilitas  dan  sarana  penunjang  lainnya  di  Pengadilan Agama I A Makassar.
d. Kepatutan masyarkat(Iktikad Baik Para Pihak)
Mengenai  tingkat  kepatutan  masyarakat/iktikad  baik  para  pihak  atau  salah  satu  pihak dalam  pelaksanakan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Makassar,  menurut  keterangann  hakim mediator  Drs.  Syahidal  beranggapan  bahwa  kepatutan  masyarakat/iktikad  baik  para  pihak dan/atau salah pihak dalam melaksanakan mediasi pasca berlaku PERMA No 01 Tahun 2016 sudah  efektif,  dimana  para  pihak  baik  penguggat  dan  terguggat  cukup  koperatif  dan  aktif
14 Sumber data Kantor Pengadilan Agama I A Makassar
15 Hasil Wawancara dengan M. Idris Abdir Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020
dalam menghadiri pelaksanaan mediasi, karena apabila para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi,  tentu  akan  ada  akibat  hukum  yang  ditimbulkan   baik  penguggat  dan terguggat,  terutama  untuk  pihak  penguggat  karena  berdampak  terhadap  kelanjutan  perkara nya  khususnya  dalam  perkara  gugatan  cerai, 16 berdasarkan  tingkat  keberhasilan  Mediasi  di
Pengadilan  Agama  I  A  Makassar    pada  tahun  2016  hanya  sebesar  3%,  namun  pada  tahun 2017 hanya sebesar 1%, kemudian pada tahun 2018 hanya sebesar 3%, dan pada  tahun 2019 meningkat  singnifikan  sebesar  7%  .Karena  angka  keberhasilanya  bersifat  fluktuatif,  dapat berubah  setiap  tahun-nya,  walaupun  presentase  keberhasilan  mediasi  di  pengadilan  Agama Makassar  Kelas  I  A  relatif  masih  rendah  namun  patut  diapresiasi  terhadap  tingkat partisipan/kepatutan  kedua  pihak  dalam  proses  penyelesaian  melalui  proses  mediasi meningkat pada 3 tahun terakhir.

## e. Kebudayaan Masyarkat.
Berkaitan dengan kebudayaan masyarkat pembahaan skripsi ini yang dimaksud adalah budaya  masyarakat  muslim  yang  berperkara  di  Pengadilan  Agama  Makassar.  Karena  sesuai tertuang  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-undang  No  7  Tahun  1989  yang  telah  yang  telah diubah dengan Undang-undang No 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 Tahun 2009 sebagai berikut:
Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang Yang beragama Islam.”
16 Hasil Wawancara dengan Syahidal Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020
Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani
Dalam  pasal  diatas,  dapat  dipahami  bahwa  hanya  orang-orang  yang  beragama  islam yang menyelesaiakan perkara di Pengadilan Agma. Sehingga perkara perceraian yang masuk dippastikan para pihaknya adalah muslim.
Banyak  hal  yang  menyebabkan  perjadinya  tingkat  perceraian meningkat  di  Peradilan
Agama  Makassar,  menurut  keterangan  dari  dua  hakim  mediator  mediator  Drs.  H.  M.  Idris
Abdir  S.  H.,  M.  H.dan  Drs.  Syahidal    beranggapan  bahwa ada  beberapa  yang  menyebabkan tingkat perceraian cukup tinggi 17 . Ada pun beberapa faktor diantara nya:
a. kurangnya pemahaman masyarakat tentang esensi dan hakekat dalam sebuah perkawinan.
b. Kurangnya bimbingan atau informasi di masyarakat mengenai membangun sebuah rumah tangga dan keluarga Sakinah, mawadah, warahmah yang sesuai dengan syariat islam.
c. Persepsi  masyarakat  muslim  khususnya  di  Kota  Makassar  tentang  perkara  perceraian.
Islam  mengajarkan  bahwa  perceraian  adalah  perkara  yang  halal  walaupun  dibenci  oleh Allah  dan  didukung  oleh  hukum  Indonesia  memberikan  ruang  terhadap  istri  mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang sah.
d. Pandangan masyarakat mengenai wanita yang memiliki tingkat Pendidikan dan karir tinggi atau mandiri secara ekonomi turut mempengaruhi dalam perceraian hal ini banyak terjadi umumnya dikota besar.

## B. Faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  keberhasilan  Mediasi  di  Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A
17 Hasil Wawancara dengan M. Idris Abdir dan Syahidal,Semua adalah Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020
Keberhasilan  atau  kegagalan  mediasi  sangat  dipengaruhi  faktor-faktor  pendukung dalam proses mediasi, beikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

## a) Fasilitas Sarana dan prasarana memadai dalam melaksanakan mediasi
Fasilitas  sarana  dan  prasarana  cukup  mengpengaruhi  dan  menunjang  dalam  proses pelaksanaan  mediasi  dan  menciptakan  suasana  dan  kenyamanan  antara  para  pihak  dalam mencapai proses perdamaian. Berdasarkan observasi penulis dan keterangan hakim mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A dimana fasilitas sarana dan prasarana di Pengadilan Agama  Makassar  sudah  memadai  dalam  pelaksanaan  mediasi.  Dimana  dalam  pelaksanaan mediasi  sudah  dilengkapi  2  ruang  khusus  mediasi  dan  sarana  penunjang  lainnya  seperti  Air Condition  (AC)  dll.  Semua  ini  dimaksudkan  agar  para  pihak  yang  melaksanakan  Mediasi khusus dalam perkara perceraian, dimana diharapkan memberikan kenyamanan dam suasana kondusif bagi para pihak dalam pelaksanaan mediasi. 18

## b) Iktikad Baik para pihak
Pada  saat  proses  mediasi  berlangsung,  dimana  peran  mediator  dituntut  berperan  aktif (termasuk) juga mengarahkan para pihak ke arah perdamaian, namun karakter utama mediasi adalah  peran  para  pihak  sendiri  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  iktikad  baik  agar tercipta  perdamaian  bagi  para  pihak  khusus  perkara  perceraian.  Terutama  iktikad  baik  oleh penguggat/pemohon  untuk  berdamai  dan  menerima  terguggat/termohon  untuk  hidup  rukum Kembali.
Dimana  menurut  observasi  penulis  dan  keterangan  hakim  mediator  di  Pengadilan
Agama Makassar ia menerangkan bahwa tingkat pasrtisifatif para pihak dengan iktikad baik
18 Hasil Wawancara dengan Syahidal Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020
Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani
cukup  mendukung  dalam  melaksanakan mediasi,  namun  ada  juga  beberapa  para pihak  tidak beriktikad baik dalam menghadiri proses mediasi baik itu penguggat dan terguggat baik dalam proses cerai gugat dan talak, namun tidak semua, lebih banyak mendukung proses mediasi. 19
c) Faktor sosiologis dan psikologis.
Kondisi  sosialogis  para  pihak  turut  mempengaruhi  dalam  proses  mediasi,  misalnya persepsi terhadap bahwa wanita/istri(sosialitas) telah mandiri secara materil/financial , maka ada kecenderungan untuk berpisah dengan suami makin kuat hal ini banyak terjadi kota besar pada umumnya namun ada beberapa wanita/istri belum mandiri secara materil/financial maka berfikir  ulang  untuk  menguggat  cerai  suami  nya.  Karena  wanita/istri  tersebut  belum berpenghasilan atau memiliki pekerjaan tetap.
Kondisi  psikologis  para  pihak  dapat  juga  dapat  mempengaruhi  juga  dalam  keberhasilan mediasi,  apabila  seseorang  yang  beringinan  untuk  berpisah  dengan  pasangannya  karena ketidaknyaman dalam berumah tangga.
Adapun faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan mediasi adalah sebagai berikut.
a) Faktor kompleksitas perkara dan adanya keinginan para pihak untuk bercerai
Dalam  proses  mediasi,  dimana  para  pihak  sebelum  diajukan  ke  Pengadilan  Agama dimana  pihak  keluarga  atau  seseorang  yang  dituakan  telah  mengupayakan  perdamaian  bagi para  pihak  untuk  menyelesaiakan  sengketa  tersebut  namun  tidak  berhasil,  karena  pada umumnya  perkara  perceraian  sudah  rumit  dan  kompleks  diibarat  penyakit  sudah  kronis  dan juga  masing-masing  pihak  sudah  beringinan  untuk  bercerai.  sehingga  para  pihak  datang  ke
19 Hasil Wawancara dengan M. Idris Abdir Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020
Pengadilan  bertujuan  untuk  bercerai  bukan  untuk  didamaikan.    hal  ini  menyulitkan  para mediator dalam mengupayakan proses perdamaian bagi para pihak. 20
b) Faktor kemampuan mediator yang kurang optimal.
Keberadaan  Mediator  menjadi  sangat  penting  karena  dalam  menyelesaiakan  sengketa sangat  diperlukan  keberadaan  pihak  ketiga  yang  membantu  dan  mengarahkan  para  pihak  ke arah penyelesaian secara perdamaian yang bisa memuaskan para pihak. Oleh karena itu, Maka seorang mediator tidak hanya harus mempunyai kemapuan/skill dalam mengelola konflik dan mampu  berkomunikasi  dengan  para  pihak  agar  tercapai  kesepakatan  perdamaian,  tapi  juga dituntut  professional  dan  independen,  dimana  seorang  mediator  dalam  tata  cara  memediasi para  pihak  lebih  mengedepankan  sisi  psikologis  apalagi  dalam  proses  perceraian,  dan  juga seorang mediator juga mampu memberikan pemahaman terhadap  para pihak tentang filosofi dalam  berumah  tangga  ataupun  pernikahan,  sehingga  para  pihak  itu  memahami  secara menyeluruh mengenai seperti apa rumah tangga yang sudah tidak mungkin mempertahankan keutuhan  rumah  tangga  itu,  karena  pada  prinsipnya  perceraian  itu  adalah  mempersulit perceraian itu sendiri, bukti dipersulitkan tidak bisa terjadi begitu saja, dimana harus melaui proses peradilan, dimana ada tahap yang harus dilalui dalam proses peradilan, sehingga tentu para  pihak  dalam  mengajukan  gugatan  cerai  di  pengadilan  tentu  berfikir  ulang,  apabila perkaranya belum kompleks/rumit dalam persoalan rumah tangganya. 21
20 Hasil Wawancara dengan Syahidal Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020
21 Hasil Wawancara dengan Syahidal Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020
Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani

## D. Penutup
1. Efektivitas  penerapan  Perma  No  01  Tahun  2016  dalam  Gugatan  Cerai  di  Pengadilan

## Agama Makassar Kelas I A
Berdasarkan  hasil  analisis  efektivitas  mediasi  dalam  perkara  gugatan  cerai  pasca berlaku nya perma No 01 Tahun 2016 di pengadilan makassar, penulis menyimpulkan bahwa  penerapan  PERMA  No  01  Tahun  2016  dalam  pelaksanaan  mediasi  dalam gugatan cerai sudah cukup efektif. Adapun sebagai berikut;
a) Faktor subtansi hukum (Undang-undang)
b) Faktor sturktural/Penegakan Hukum (Sertifikat Mediator)
c) Faktor sarana atau fasilitas dalam mendukung penegakan hukum.
d) Faktor kepatuhan masyarakat (Iktikad Baik para pihak)
e) Faktor budaya masyarakat
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama

## Makassar
Faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi:
a. Fasilitas Sarana dan prasarana memadai dalam pelaksanakan mediasi
b. Iktikad Baik para pihak
c. Faktor sosiologis dan psikologis.
Faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi:
a. Faktor perkara dan adanya keinginan para untuk bercerai
b. Kemampuan mediator yang kurang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

## Kitab Suci
Deprtemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya

## Buku
Abbas, Syahrizal. Mediasi: dalam perfektif hukum syariat, hukum adat dan hukum nasional. Jakarta. kecana prenada media group, 2009.
Astarini,  Dwi  Rezki  Sri. Mediasi  Pengadilan  Salah  Satu  bentuk  penyelesaian  sengketa berdasarkan  asas  peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya ringan.  Bandung.  PT Alumni, 2013.
Oerikartawinata,  Iskandar. Perdamaian Dalam  Perkara  Perdata,  Pro  justicia, Nomor  ke-13 Maret 1981
Saleh, K. Wantjik. Hukum Acara Perdata RBg/HIR, Jakarta. Ghalia Indonesia,1981.
Soekanto,  soerjono, Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum ,  (Jakarta: RajaGrafindo, 2007).
Soemartono,  Gatot. Arbitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia, Gramedia  Pustaka  utama,  Jakarta, 2006
Witanto, D.Y., hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungaan peradilan umum dan agama (Bandung: Cv. Alfabeta) 2010.

## Jurnal
Dewi,  Nurul  Aulia  dan  Abdul  Halim  Talli,  “Analisis  perbandingan  Mahzab  tentang pelaksanaan Mediasi dengan Telekonferensi”, Jurnal Mazahibuna , No. 2 (2020)
Patimah,  “Hubungan  Antara  Maqasaid  Al-Syariah  dengan  beberapa  metode  Penetapan Hukum  (Qiyas  dan  Saad/Fath  Al-Zariah )”,  Hunafa  :  Jurnal  Studia  Islamika, No  2 (2010)
Rahmatiah,  “Studi  Kasus  Perkawinan  di  Bawah  Umur”, Al-Daulah  :  Jurnal  hukum  Pidana dan ketatanegaraan , No 1 (2016)
Website
https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi diakses  pada  tanggal  28 Oktober 2020 pada pukul 13.30
https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/tugas-dan-fungsi diakses  pada  tanggal 28 Oktober 2020 pada pukul 13.30

## Peraturan Perundangan-undangan
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  01  Tahun  2016  tentang  prosedur  pelaksanaan  mediasi  di pengadilan.
Peraturan  Makhamah  Agung  No  01  Tahun  2008  tentang  prosedur  pelaksanaan  mediasi  di pengadilan.
UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Komplikasi Hukum Islam.