## INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 6103-6110 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Sengketa Pengadaan Tanah Tanpa Konsinyasi Melalui Pengadilan Negeri
Deiby Rifka Purwanti Wagiran 1 ✉ , Ronny A. Maramis 2 , Jemmy Somdakh 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email : ajengsmom@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Sengketa  pengadaan  tanah  tanpa  konsinyasi  merujuk  pada perselisihan  atau  konflik  yang timbul dalam  proses  pengambilalihan  tanah  oleh  pihak  pemerintah  atau  pihak  swasta  tanpa  adanya kesepakatan  atau  persetujuan  dari  pemilik  tanah  yang  terdampak. Tujuan  penyelesaian  sengketa pengadaan  tanah  tanpa  konsinyasi  adalah  untuk  menjaga  kestabilan  sosial,  melindungi  hak-hak individu, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Penting untuk mencari solusi yang seimbang antara kepentingan publik dalam  pembangunan  dan  perlindungan  hak-hak  pemilik  tanah  yang  terdampak  dalam  konteks pengadaan tanah tanpa konsinyasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih  mendalam  tentang  penyelesaian  sengketa  pengadaan  tanah  tanpa  konsinyasi  melalui pengadilan negeri dalam konteks hukum Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan dan rekomendasi bagi mahasiswa S2, praktisi hukum, serta pihak terkait lainnya dalam menghadapi sengketa pengadaan tanah tanpa konsinyasi dan memastikan perlindungan hukum yang adil bagi pemilik tanah yang terdampak.
Kata Kunci : Ganti Kerugian, Konsinyasi, Pengadilan Negeri, Sengketa Tanah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Abstract\\\\

## PENDAHULUAN
Negara dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, maka harus menguasai bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya, baik yang dikuasai oleh Negara maupun yang dikuasai dan dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum lainnya.
Hukum nasional mengakui dan menghormati hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, dan  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dengan  menetapkan  dan  memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1960). Pembentukan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 adalah untuk mewujudkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur  bahwa “Bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.”
Dalam  Pasal  6  UU  No.  5  Tahun  1960  mengatur  bahwa  “Semua  hak  atas  tanah mempunyai  fungsi  sosial”.    Ketentuan  ini  menjadi  dasar  bahwa  kepemilikan  atas  tanah seseorang  demi  hukum  harus  dilepaskan  apabila  sewaktu-waktu  tanah  yang  dimilikinya hendak dialih fungsikan dan atau  dilakukan  pembangunan dalam  rangka  pelaksanaan fungsi sosial.  Inilah yang menjadi cikal bakal pemerintah dalam melakukan pengadaan tanah selain dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan catatan bahwa pengadaan tanah tersebut dilakukan sesuai Undang-undang.
Hak  atas  tanah  yang  ada  pada  seseorang  atau  badan  hukum  tidak  mutlak,  tetapi berfungsi sehingga pemegang hak atas tanah harus mengutamakan kepentingan bangsa dan

## Abstract
Land acquisition disputes without consignment refer to conflicts or conflicts that arise in the process of land acquisition by the government or private parties without any agreement or consent from the serving land owner. The purpose of resolving land  acquisition disputes without consignment is to maintain social stability, protect individual rights, and encourage sustainable development by taking into account the interests of all parties involved. It is important to find a balanced solution between the public interest in development and the protection of available landowners' rights in the context of land acquisition without consignment. This research is expected to provide a deeper understanding of the settlement of land acquisition disputes without consignment through district courts in the context of Indonesian law. The results of this study can provide guidance and recommendations for Masters students, legal practitioners, and other related parties in dealing with land acquisition disputes without consignment and ensuring fair legal protection for landowners who are subject to it.
Keywords : Indemnity, Consignment, District Court, Land Dispute, Law Number 2 of 2012.
negara daripada kepentingan pribadi. Meskipun kepentingan bangsa dan negara diutamakan, bukan berarti kepentingan pribadi diabaikan begitu saja, melainkan kepentingan pemegang hak tanah diberikan kompensasi yang layak.
Perihal pengadaan tanah di Indonesia, secara khusus telah diatur sejak tahun 1975, yakni dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Mengenai  Tata  Cara  Pembebasan  Tanah  (selanjutnya disebut Permendagri No.15 Tahun 1975).  Dan hingga saat ini, peraturan  pelaksana tersebut telah beberapa kali mengalami pencabutan dan perubahan.
Dalam  hal  pembangunan  fasilitas  umum,  tidak  akan  menemui  masalah  apabila  persediaan tanah masih luas. Namun, yang menjadi permasalahan adalah tanah merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia saat ini telah banyak dilekati dengan hak (tanah hak), sementara tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum  merupakan  undang-undang  yang  dianggap  dapat  menjawab beberapa  persoalan  yang  muncul  terkait  permasalahan  tanah  di  Indonesia.  Peraturan perundang-undangan sebelumnya dianggap belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang kehilangan tanahnya.
Berdasarkan  data yang Penulis peroleh dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Airmadidi, terdapat sengketa antara Pihak yang memerlukan tanah dengan pihak pemilik tanah dalam perkara perdata Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Arm jo Nomor 2121K/Pdt/2017, dimana sengketa dalam pengadaan tanah terjadi karena ada perbedaan nilai untuk  kerugian,  antara  yang  ditawarkan  pemerintah  atau  instansi  yang  memerlukan  tanah dengan  nilai  yang  dimintakan  pemilik  tanah.  Hal  tersebut  mencerminkan  tindakan  yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah tidak sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan  keberatan. Jika dilihat  dari  perspektif  keadilan  John  Rawls,  pemberian  ganti  rugi  dalam  pelaksanaan pembebasan  tanah  di  Kabupaten  Minahasa  Utara  (dalam  hal  Perkara  Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Arm) adalah tidak adil, John Rawls mengisyaratkan adanya unsur keadilan substantif  dan  unsur  keadilan  prosedural. Untuk  mengatasi  kekurangan  hukum  tertulis tersebut,  peranan  kekuasaan  yudisial  sangat  dibutuhkan  dalam  hal  mengurangi  dampak- dampak buruk atas kekurangan dari Peraturan Perundang-Undangan.   Hal tersebut sejalan dengan  mandat  dari  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaaan
Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat serta menganalisis lebih lanjut perihal masalah sengketa pengadaan tanah, dan  pemberian  kompensasi  atau  ganti  rugi  kepada  pihak  pemilik  tanah  yang  tak  kunjung dibayarkan atau dititipkan di Pengadilan Negeri (konsinyasi).

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini termasuk ke dalam Penelitian Hukum Normatif ( Normative Law Research)  mengingat  fokus  kajian  dari  penelitian  hukum  ini  melihat  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  terlebih  khusus  sebagaimana  tertuang  dalam  Putusan  Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Arm juncto Putusan Perkara Nomor 2121K/PDT/2017.
Pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi  pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat dokumenter yang diperoleh dari literatur, buku, putusan  pengadilan,  doktrin-doktrin  hukum,  peraturan  perundang-undangan,  skripsi, makalah, serta sumber-sumber valid lainnya yang dapat relevan penelitian hukum ini, dengan cara  mengumpulkan,  membaca,  mempelajari,  memahami,  serta  menelaah  bahan-bahan hukum  tersebut.  Pengolahan  bahan  hukum  dalam  penelitan  hukum  normatif,  dilakukan dengan cara sistematisasi, melakukan  seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil  penelitian  secara  sistematis  dan  secara  logis  yaitu  adanya  hubungan  dan  keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian. Dalam penelitian  ini, dilakukan dengan  menggunakan analisis  secara  deskriptif,  atau  untuk  norma  yang  kosong  perlu  penemuan  hukum  dengan menggunakan metode penafsiran hukum dalam menemukan hukum. Sementara untuk norma yang kabur perlu memperjelas dengan metode analogi. Dan untuk norma bertentangan akan menggunakan metode analisis secara hirarkis vertikal maupun secara horizontal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan.  Salah  satu  upaya  pembangunan  dalam  kerangka pembangunan  nasional  yang  diselenggarakan  pemerintah  adalah  pembangunan  untuk kepentingan  umum.  Pembangunan  untuk  kepentingan  umum  tersebut  memerlukan  tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan,  kesejahteraan,  keberlanjutan,  dan  keselarasan  sesuai  dengan  nilai-nilai berbangsa dan bernegara.
Dalam hal ini penulis membahasa bagaimana prosedur penetapan  nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk kepentingan umum lahir, sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 diundangkan. Tidak  semua kegiatan pembangunan dapat  digolongkan  sebagai  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Adapun  petunjuk teknisnya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan antara lain  perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan,  dan  penyerahan  hasil.  Dalam  pengadaan  tanah, BPN bertugas di satuan tugas (satgas) A yaitu pengukuran dan satgas B yaitu yuridis. Masing- masing  satgas  memiliki  fungsi  berbeda.  Tugas  Satgas  A  berkaitan  dengan  informasi  fisik bidang tanah yaitu pengukuran.  Tugas satgas B  berkaitan  dengan aspek informasi  yuridis bidang  tanah  (alas  hak,  dan  lain-lain)  termasuk  tanam  tumbuh,  dan  lain-lain.  Penilai pertanahan  tersebut  merupakan  perorangan  yang  secara  independen  dan  profesional mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan.
Selain itu, penilai pertanahan juga harus mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai atau harga objek pengadaan tanah. Kemudian penetapan harga atau nilai tanah dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian yang diberikan. Terkait ganti kerugian dalam bentuk uang dalam pengadaan tanah, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari ketua  pelaksana  pengadaan  tanah  atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Pada  ketentuannya,  Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang Hak atas Tanah. Untuk hak guna bangunan atau hak pakai  yang  berada  di  atas  tanah  yang  bukan  miliknya,  Ganti  Kerugian  diberikan  kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan  dengan  tanah  yang  dimiliki  atau  dipunyainya,  sedangkan  Ganti  Kerugian  atas tanahnya  diberikan  kepada  pemegang  hak  milik  atau  hak  pengelolaan.  Pemberian  ganti kerugian  dapat  diberikan  dalam  bentuk  uang,  Tanah  pengganti,  permukiman  kembali, kepemilikan saham; atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Terkait penetapan nilai ganti kerugian dalam perkara Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Arm jo Nomor 2121K/Pdt/2017 yang diteliti oleh Peneliti, tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk
dan/ atau besarnya ganti kerugian pihak yang berhak, dalam artian terjadi sengketa karena ada  perbedaan  nilai  antara  pihak  yang  memerlukan  tanah  dengan  pihak  pemilik  tanah. Penyelesaian  sengketa  adalah  upaya  untuk  memulihkan  hubungan  para  pihak  yang bersengketa ke dalam keadaan semula. Dengan kembalinya hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat menjalin hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Ketidaksepahaman atas penetapan harga yang ditawarkan dalam  pengadaan  tanah  pada  perkara  Nomor  204/Pdt.G/2016/PN  Arm  jo  Nomor 2121K/Pdt/2017, menyebabkan sengketa antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah.
Dalam  Pasal  38  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  menegaskan ketentuan untuk mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri jika tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian.
Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) dilakukan bersamaan dengan Pelepasan Hak oleh Pihak yang berhak. Pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan cara memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.
Dalam  perkara  perdata  Nomor  204/Pdt.G/2016/PN  Arm  jo  Nomor  2121K/Pdt/2017, tanah belum dibebaskan dalam artian belum adanya pelepasan hak karena belum dibayarkan ganti kerugiannya dan tidak dilakukan konsinyasi di Pengadilan Negeri setempat akan tetapi telah  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  umum  dalam  bentuk  jalan  penghubung  antara  Kota Manado dan kabupaten Minahasa Utara.
Dalam perkara perdata Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Arm jo Nomor 2121K/Pdt/2017, telah ada  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  yang  menjadi  dasar  pembayaran ganti  kerugian  kepada  pihak  yang  berhak,  akan  tetapi  tidak  dilaksanakan  atau  lalai melaksanakan putusan pengadilan oleh pihak yang kalah dalam hal ini pihak yang memerlukan tanah.
Terhadap  putusan  hakim  yang  menghukum  pihak  yang  kalah  untuk  membayar sejumlah uang dan Termohon eksekusi tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela maka dalam  pelaksanaannya  dilakukan  melalui  proses  penjualan  lelang  terhadap  barang-barang milik  pihak  yang  kalah  dalam  perkara  sampai  mencukupi  jumlah  uang  yang  harus  dibayar sebagaimana  ditentukan  didalam  putusan.  Posisi  Tergugat  dalam  hal  ini,  dipaksa  melunasi sejumlah uang kepada Penggguat, dengan cara menjual lelang harta kekayaan Tergugat.
Dalam  penelitian  Peneliti  pada  perkara  perdata  Nomor  204/Pdt.G/2016/PN  Arm  jo Nomor 2121K/Pdt/2017, putusan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ( inkracht),
Putusan 204/Pdt.G/2016/PN Arm yang akan dieksekusi bersifat penghukuman (condemnatoir). Terkait peny ampaian Kuasa Hukumnya bahwa “Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, belum memiliki dana karena  semuanya masih dalam konsentrasi untuk pembayaran Covid-19 dan nanti akan diusulkan dalam rapat RAPBD Tahun 2021” adalah sesuatu hal yang rancu karena Undang-Undang  telah  dengan  tegas  menyampaikan  sebelum  kegiatan  pengadaan  tanah dilakukan, pendanaannya telah diatur atau dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terhadap  putusan  hakim  yang  menghukum  pihak  yang  kalah  untuk  membayar sejumlah uang, Tergugat dalam hal ini, dipaksa melunasi sejumlah uang kepada Penggguat. Maka isi eksekusi dari putusan tersebut adalah “membebankan pemenuhan isi putusan Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Arm jo Nomor 2121K/Pdt/2017, yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dimasukan dalam anggaran DIPA pada instansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara APBD 2021”.
Ketika pemegang hak, melepaskan haknya, untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan  umum,  maka  pemberian  kompensasi  yang  layak,  harus  diterimanya  sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan hak individu, sebagai hak atas tanah  yang bersedia melepaskan atau menyerahkan hak atas tanah untuk kepentingan umum.

## SIMPULAN
Proses  penetapan  ganti  kerugian  dilaksanakan  setelah  hasil  penilaian  objek pengadaan  tanah  selesai  oleh  Penilai  atau  Penilai  Publik  disampaikan  kepada  lembaga pertanahan  dengan  berita  acara  penyerahan  hasil  penilaian.    Hasil  kesepakatan  dalam musyawarah  menjadi  dasar  pemberian  ganti  kerugian  kepada  pihak  yang  berhak  yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Jika dilihat dari perspektif keadilan John Rawls, pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pembebasan tanah di Kabupaten Minahasa Utara (dalam  hal  Perkara  Nomor  204/Pdt.G/2016/PN  Arm)  adalah  tidak  adil,  John  Rawls mengisyaratkan adanya unsur keadilan substantif dan unsur keadilan prosedural. Bahwa dalam penelitian Penulis, Perkara perdata Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Arm jo Nomor 2121K/Pdt/2017, cara penyelesaian sengketa yang ditempuh adalah jalur litigasi (melalui Pengadilan).
Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  menegaskan ketentuan untuk mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri jika tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian. Pihak pemilik tanah (pihak yang berhak atas ganti kerugian) mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat dalam perkara  Nomor  204/Pdt.G/2016/PN  Arm,  dan  telah  diputuskan.  Upaya  hukum  Kasasi
merupakan akhir dari upaya hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  sesuai  dengan bunyi Pasal 38 ayat (5): Putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap  menjadi  dasar  pembayaran  Ganti  Kerugian  kepada  pihak  yang mengajukan keberatan. Pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam pasal 195 HIR sampai 208 HIR dan pasal 224 HIR atau pasal 258 RBg. Mengatur tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pengadaan tanah tanpa konsinyasi melalui Pengadilan Negeri dilakukan dengan cara eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut.
Tujuan  dari  pelaksanaan  eksekusi  tersebut,  tidak  lain  untuk  memperoleh  kepastian hukum bagi pihak yang berhak menerima ganti kerugian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arba,  H.2019. Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Catur  Iriantoro.2015. Peranan  Hakim  dalam  Menerapkan  Hukum  dan Mentransformasikan Ide Keadilan. https://www.pn-medankota.go.id.Diakses pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 05.23 wita.
DPR RI. 2016. UUD 1945. Retrieved from jdih: https://www.dpr.go.id .
Desi  Yohana  Norita  Sigar.2016.  Ganti  Rugi  Dalam  Pembebasan  Tanah  Untuk
Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Lex Administratum.Vol.4/1:163.
Darman, I. K.2018. Mekanisme Pembebasan Dan Pencabutan Hak Atas Tanah. Jurnal Belom Bahadat.
Hery  Zarkasih.2015.  Pelaksanaan  Prinsip  Keadilan  Dalam  Pemberian  Ganti  Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah). Jurnal IUS.Vol.III/8:hal.383.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.