IMPLEMENTASI PRINSIP ALTER EGO PENCIPTA LAGU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

## THE IMPLEMENTATION OF SONG WRITER’S ALTER EGO
PRINCIPLE  RELATED  TO  ACT  NUMBER  28/2014 REGARDS COPYRIGHTS
Muhammad Hafizh a

## ABSTRAK
Seiring semakin pesatnya perkembangan dunia digital maka hal tersebut memberikan  dampak  terhadap  pola  distribusi  sebuah  karya  cipta lagu/musik dalam industry hiburan di Indonesia Musik dan lagu adalah karya seni hasil karya manusia yang terdampak atas berkembang pesatnya dunia digital. Karena adanya perubahan pola distribusi yang sebelumnya hanya mengandal kan CD namun pada saat ini untuk melakukan distribusi kaya  cipta  music  atau  lagu  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  macam Platform  digital  seperti  JOOX,  Spotify,  dan  iTunes.  Dengan  kemudahan yang siberikan sehingga hal tersebut memberikan ruang kepada siapapun untuk melakukan distribusi karya musik dan lagu tanpa memiliki izin dari seorang penciptanya.  Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini bersifat  deskriptif  analitis  guna  memperoleh  gambaran  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum dan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif.  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka  yang  disebut  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  literatur-literatur,  artikel-artikel,  pendapat  dan  ajaran  para  ahli serta  implementasinya  dalam  praktek.  Berdasarkan  pembahasan  diatas diperoleh  kesimpulan  bahwa  Implementasi  Prinsip  Alter  Ego  yang mengakui Pencipta sebagai pemilik hak tertinggi, yang meletakkan dasar pengakuan hak moral maupun pemanfaatan hak ekonomi dari pencipta, sehingga pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain  berdasarkan  Pasal  87  UUHC  belumlah  terpenuhi  dikarenakan Pencipta  harus  menjadi  anggota  lembaga  manajemen  kolektif  terlebih dahulu  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  ataupun  memperoleh royalty  dari  pemanfaatan  ciptaannya  secara  komersial  oleh  pihak  lain tanpa  izin  dari  Pencipta.  Perlindungan  Hukum  terhadap  pencipta  atas ciptaan lagu yang dinyanyikan ulang untuk tujuan komersial oleh Pihak Lain  tanpa  izin  Pencipta  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara  yaitu  secara preventif dan represif.
Kata kunci: hak cipta; hak ekonomi; hak moral; lagu; musik; alter ego
a Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  21  Bandung,  email: hafizhlaqarni@gmail.com.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 14 September 2019
Artikel diterbitkan: 28 November 2019
DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jp hp.v1i1.343
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Along with the rapid digital development, that is increase to distribution pattern of music industry. Music and songs are work of arts which created by people of the rapid development music digital. Due to change of pattern in music digital which depend on CD, but at this time for music distribution copyright can use various digital platform e.g JOOX, Spotify, and iTunes, it is impact on disadvantage music creator. Research metodhs used is normative  juridics.  Those  data  used  two  paths,  primer data  are  literatures,  journal, and  guidelines  by  law expert, while sekunder data consist of literature from primer data.  Based on research obtained is implementation of the alter ego of principle which receive is creator who is the highest owner rights. The creator established basic  for  respecting  moral  rights  and  utilization  of  economic  rights,  that  has  a  natural  right  to  utilize  his creation  and  maintain  to  help  everyone  else.  On  87  UUHC  unfulfilled  because  the  creator  must  become  a member of an institution that collects economic benefits from the commercial user without permission from the creator. Legal protection for the creator which song that was sung again for commercial purpose by others without the creator permission, it can be two ways are preventing and representing.
Keywords: copyright; economic rights; moral rights; alter ego; musik; intellectual right.

## PENDAHULUAN
Hak  Kekayaan  Intelektual  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang  atas kemampuan  intelektual  yang  dimilikinya  berupa  hak  moral  untuk  mendapatkan perlindungan  terhadap  keperluan  pribadinya  dan  hak  ekonomis  untuk  memperloeh keuntungan  atas  karya  yang  dihasilkannya. 1 Secara  umum  Hak  Kekayaan  Intelektual dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Hak Cipta (Copy Rights) dan Kekayaan Industri (Industrial Property Rights). Hak Cipta meliputi karya-karya tulis, karya musik, karya seni, rekaman suara dan karya pertunjukan pemusik, aktor dan penanyi. 2 Hak Cipta ini memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (art and literary) yang didalamnya juga mencakup program komputer. 3
Perlindungan terhadap Hak Cipta di dunia pada mulanya dimulai dengan adanya penemuan  mesin  cetak  pada  tahun  1436  di  Eropa,  mesin  ini  mempermudah  pencetakan karya-karya tulis dalam jumlah besar. Sebelum mesin cetak ditemukan, jumlah buku yang beredar di Eropa hanya ribuan, namun hanya dalam waktu 50 (lima puluh) tahun jumlah tersebut meningkat hingga 10 (sepuluh) juta buku. Perkembangan yang pesat ini membuka peluang  baru  bagi  orang-orang  untuk  menikmati  suatu  karya  tulis.  Dalam  hal  ini
1 Ahmad Djumhana & R. Djubaedillah, 1993, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori & Prakteknya di Indonesia , Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 51-58
2 Damian, Eddy, 2004, Hukum Hak Cipta , Bandung: PT Alumni, hlm. 33.
3 Penjelasan Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hlm. 63
pengusaha percetakan pada saat itu meminta pada raja untuk memiliki hak memperbanyak atas karya-karya tulis yang akan diterbitkan. Pada tahun 1557 King Philip dan Queen Mary memberikan  hak  monopoli  untuk  menyelenggarakan  sistem  registrasi  dan  percetakan karya  tulis  kepada  perusahaan Stationers  Company sebuah  perusahaan  percetakan  yang berbasis di London.
Terminologi yang digunakan pertama kali dalam perkembangan hak cipta di dunia yaitu Copyright, yang maknanya hak untuk memperbanyak ( the right to copy ), pada masa itu hak-hak  pengarang  untuk  memperbanyak  karyanya  sama  sekali  diabaikan  dan  hanya melindungi kepentingan perusahaan penertbit. Baru pada tahun 1710 dalam Statute of Anne yang  merupakan  undang-undang  hak  cipta  yang  pertama  di  dunia  dan  memberikan sumbangsih yang besar dalam sejarah perkembangan dan perlindungan hak cipta, Statute of Anne ini mengatur bahwa pengaranglah yang berhak memiliki hak untuk memperbanyak karya  tulisnya, Statute  of  Anne ini  mengatur  hak  ekslusif  yang  dimiliki  oleh  seorang pengarang sebagai pemilik hak yang memiliki kebebasan untuk mencetak karya tulisnya. Di negara-negara civil law seperti Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda muncul istilah-istilah seperti: droit de auteur, auteursrecht, dan/atau author’s right . 4
Di Indonesia perlindungan terhadap hak cipta dimulai pada masa awal kemerdekaan yang diatur dalam Auteurswet tahun 1912 yang diundangkan oleh Belanda melalui staatbald no.  600  tahun  1912,  dalam  perkembangannya  pengaturan  hak  cipta  ditetapkan  dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dan diperbaharui lagi dengna Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 hingga perubahan terakhirnya yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (UUHC) menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan
4 http://www.historyofcopyright.org/HistoryofCopyright/ diakses pada tanggal 24 Januari 2019, pukul: 20.20 WIB
hak ekslusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta menjelaskan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan suatu ciptaan dalam karya seni yang dilindungi, didalamnya melekat hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta suatu karya seni lagu tersebut yang wajib dilindungi oleh negara.
Suatu karya seni lagu membutuhkan suatu proses, waktu, inspirasi, pemikiran, dana, dan  kerja  keras  sehingga  sangatlah  wajar  jika  suatu  karya  seni  lagu  itu  memiliki  nilai ekonomi bagi pemegang hak ciptanya dan pencipta lagu tersebut memiliki hak ekonomi yang  memungkinkan  pencipta  lagu  untuk  mengekploitasi  dan  mengkomersialisasikan ciptaannya tersebut untuk mendapatkan suatu keuntungan ekonomi.
Musik  dan  lagu  adalah  karya  seni  hasil  karya  manusia  yang  memunculkan keindahan.  Perkembangan  musik  dan  lagu  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  semakin meningkat,  beragam  jenis  musik  dan  lagu  berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia. Perkembangan yang baik tersebut mendorong para pencipta lagu untuk meciptakan karya yang baik dan dapat dinikmai oleh semua golongan masyarakat. Sebuah lagu atau musik yang tercipta pada dasarnya merupakan karya intelektual pencipta sebagai wujud kualitas rasa,  karsa,  dan  kemampuan  pencipta.  Keahlian  tersebut  bukan  hanya  merupakan penyaluran  kelebihan  yang  diberikan  Tuhan,  namun  mempunyai  nilai-nilai  moral  dan ekonomi sehingga dapat menjadi sumber penghidupan bagi penciptanya.
Pada awal perkembangannya, industri musik Indonesia hanya mengandalkan pada penjualan  kaset  secara  fisik  saja,  seiring  berkembangnya  teknologi  informasi  di  era digitalisasi saat ini menjadikan proses ekploitasi dan komersialisasi suatu karya cipta lagu oleh pencipta dapat dijangkau dan diakses oleh setiap orang, hal ini memberikan dampak positif  terhadap  meningkatnya  kreativitas  pegiat  seni  di  Indonesia  untuk  menciptakan suatu karya seni lagu yang dapat dinikmati oleh semua orang.
Namun,  disisi  lain  perkembangan  teknologi  informasi  juga  memberikan  dampak negatif  bagi musisi-musisi di Indonesia dalam menyebarluaskan karya ciptanya, hal ini dapat  kita  lihat  dari  banyaknya  konten-konten  di platform  digital  media seperti  youtube, spotify, JOOX, iTunes, dan lain-lain yang mengunggah karya cipta lagu yang dinyanyikan dan diunggah ulang oleh pihak lain tanpa seizin penciptanya dengan cara meng- cover ulang
karya  lagu  tersebut,  lagu  yang  diunggah  ulang  oleh  pihak  lain  di platform  digital  media tersebut juga memberikan nilai ekonomi bagi pihak yang mengunggah karya tersebut, hal ini  tentu  saja  merugikan  pencipta  dikarenakan  pencipta  tidak  mendapatkan  royalti  dari karyanya yang diunggah ulang tanpa izin oleh pihak lain tersebut. Penyebaran karya lagu yang  diunggah  ulang  oleh  pihak  lain  tanpa  seizin  penciptanya  dapat  menimbulkan kerugian bagi pencipta karya lagu tersebut dalam hal pemenuhan hak ekonominya yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.
Secara  terminologi,  royalti  atas  hak  ekonomi  berkaitan  dengan  Hak  Kekayaan Intelektual,  Royalti  adalah  imbalan  atas  pemanfaatan  hak  ekonomi  suatu  ciptaan  atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait yang diterima oleh pencipta  atau  pemilik  hak  terkait. 5 Dari  uraian  tersebut,  secara  singkat  royalti  dapat didefinisikan sebagai uang jasa yang diterima oleh pencipta atas karyanya yang digunakan oleh pihak lain.
Pengertian  prinsip alter  ego adalah  prinsip  yang  meletakkan  dasar  pengakuan ekonomi  maupun  hak  moral  dari  pencipta,  sehingga  pencipta  mempunyai  hak  alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya.
Pada hakikatrnya prinsip alter ego adalah prinsip yang meletakkan dasar pengakuan ekonomi maupun hak moral dari pencipta, dan tidak bisa diganggu gugat kepemilikannya terhadap  suatu  invensi  yang  diciptakaannya,  namun  secara  umum  prinsip alter  ego menekankan  penghargan  yang  tinggi  kepada  pencipta  dengan  ciptaannya  dan  melekat pada diri pencipta.
Selanjutnya, Eddy Damian mengemukan pendapatnya bahwa:
“kekayaan  intelektua l  yang  timbul  dari  kemampuan  intelektual  seseorang,  adalah tiada  lain  dari  bentuk  perwujudan alter  egonya (refleksi  kepribadiaanya)  atau perwujudan  kualitas  rasa,  karsa,  dan  daya  nalarnya.  Semakin  banyak,  semakin beragam  dan  semakin  berkualitas  kekayaan  intelektual  yang  diciptakan  seorang pencipta, di satu pihak akan memberikan nilai tambah terhadap martabat ( dignity ) dan  keuntungan-keuntungan  materiil  atau  ekonomi  seorang  pencipta  yang
5 Lihat UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 21.
melahirkan  suatu  kekayaan  intelektual  bersangkutan,  dan  di  lain  pihak  akan mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya.” 6
Dari  penjelasan  prinsip  alter  ego  tersebut  terlihat  bahwa  royalti  atau  hak  ekonomi merupakan hak yang dimiliki pencipta dan melekat pada diri pencipta. Sebagai hak royalti dijamin  oleh  sistem  hukum  yang  berlaku,  baik  secara  nasional  maupun  internasional. Sistem  hukum  tersebut  memberikan  pengakuan  dan  perlindungan  atas  karya  cipta  lagu dan/atau musik dalam karya seni sebagai bentuk kreativitas pencipta.
Secara filosofi pemberian royalti diberikan kepada seseorang, bukanlah merupakan biaya untuk melaksanakan kembali suatu kegiatan, tetapi merupakan bentuk penghargaan (reward) terhadap seseorang yang telah menghasilkan suatu karya cipta.
Prinsip alter  ego didasarkan  pada  aliran  hukum  alam  berkembang  pesat  yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi (alter ego) dari pencipta dan  pencipta  mempunyai  hak  alamiah  untuk  memanfaatkan  ciptaannya.  Konsep  ini berkembang  pesat  setelah  revolusi  Perancis  tahun  1789,  konsep  ini  meletakkan  dasar pengakuan tidak saja hak ekonomi dari pencipta namun juga termasuk hak moral. 7
Salah satu kasus yang baru-baru ini muncul akibat pelanggaran hak cipta yaitu cover lagu akad-Payung Teduh yang dibawakan oleh Hanin Dhiya 8 yang melakukan rekaman vidio dan kemudian menggungahnya melalui platform media digital youtube pada tangal 23 Agustus 2017 dan menarik banyak perhatian dari masyarakat dimana pada saat itu lagu akad sedang menjadi trending topic dalam industri musik Indonesia. Disamping itu juga Hanin  Dhiya  merubah  lirik  yang  telah  diciptakan  oleh  Payung  Teduh  yang  seharusnya “Bila nanti saatnya telah tiba ku ingin kau menjadi istriku” menjadi “ bila nanti saatnya telah tiba ku ingin kau menjadi milikku..” tanpa seizin dari pencipta lagu tersebut.
Tidak  hanya  itu  saja,  kepopuleran  yang  didapatkan  oleh  Hanin  Dhiya  dari  meng- cover lagu Akad-Payung teduh tersebut telah mengalahkan official video dari Payung Teduh sebagai pencipta dengan jumlah viewer di youtube mencapai 376.000 (tiga ratus tujuh puluh
6 Eddy Damian, 2005, Hukum Hak Cipta Edisi Kedua Cetakan ke-3 , Bandung: Alumni, hlm. 44.
7 M.  Djumhana  dan  R.  Djubaedilah,  1993, Hak  Kekayaan  Intelektual  (Sejarah,  Teori  dan  Praktik)  di  Indonesia ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, hlm. 38.
8 Hanin Dhiya merupakan seoarang penyanyi dari ajang mencari bakat Rising Star Indonesia yang ditayangkan distasiun televisi RCTI
enam ribu) dalam  waktu 1 (satu) bulan dibandingkan video milik Payung Teduh sendiri untuk lagu yang sama hanya mencapai 246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu). Tidak berhenti di youtube saja Hanin Dhiya juga menjual lagu Akad-Payung Teduh yang di cover nya  tersebut  melalui platform  digital  media Spotify  tanpa  seizin  pencipta  lagu  ataupun management Payung Teduh. 9
Permasalahan  yang  muncul  sebagai  akibat  peristiwa  diatas  adalah  tidak terlaksananya penerapan prinsip alter ego sebagai hak ekonomi yang merupakan hak yang lahir secara alamiah untuk mendapatkan manfaat dari karya cipta lagu tersebut, selain itu juga  Hanin  Dhiya  telah  melanggar  hak  moral  yang  melekat  pada  ciptaan  tersebut  yaitu mengubah  lirik  lagu  akad-Payung  Teduh  tanpa  seizin  dari  pihak  pencipta  ataupun pemegang hak terkait.
Disamping itu juga perlindungan hukum terhadap para musisi di Indonesia belum terlalu maksimal, meskipun UUHC telah mengatur adanya suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk memungut royalti atas suatu lagu yang diumumkan demi kepentingan komersial yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Pasal 1 angka 22 UUHC menyatakan bahwa  Lembaga  Manajemen  Kolektif  adalah    institusi  yang  berbentuk  badan  hukum nirlaba  yang  diberi  kuasa  oleh  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  dan/atau  pemilik  Hak Terkait  guna  mengelola  hak  ekonominya  dalam  bentuk  menghimpun  dan mendistribusikan royalti.
Di Amerika Serikat misalnya, Persoalan mengenai hak cipta dan royalti adalah hal yang diutamakan, hal ini diatur melalui Undang-undang Modernisasi Musik yang baru saja disahkan oleh Presiden AS, Donald Trump pada 2018 lalu. Ada tiga hal yang menjadi fokus dalam UU ini, yang pertama yaitu mengenai proses perizinan musik untuk memudahkan pemegang hak menerima royalti, yakni saat musik mereka disiarkan secara online. Kedua, Modernisasi Musik akan meningkatkan kinerja bagaimana cara menulis lagu dibayar oleh layanan streaming dengan basis data lisensi mekanis tunggal yang diawasi oleh penerbit musik dan penulis lagu. Ketiga, royalti akan diambil, terutama untuk yang tidak diklaim
9 Lagu Akad Di Cover Dan Dijual Payung Teduh Keluarkan Perigatan,
https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/27/173822010/lagu-akad-di-cover-dan-dijual-payung-teduh- keluarkan-peringatan, dikases pada tanggal 28 Januari 2019, Pukul: 21.30 WIB
karena  profesionalitas  dengan  memberikan  proses  hukum  secara  konsisten  untuk menerimanya.  Sebelumnya,  royalti  yang  tidak  diklaim  dipegang  oleh  penyedia  layanan streaming digital seperti Spotify. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP) yakni suatu organisasi yang mengumpulkan komposer,  pencipta  lagu,  dan publisher untuk  membantu  mereka  mendapatkan  haknya secara transparan. 10
Berdasarkan  uraian  diatas  diperoleh  identifikasi  masalah,  yang  pertama  yakni bagaimana implementasi prinsip alter ego pencipta lagu dikaitkan dengan Undang-undang nomor  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta?  Kedua,  yakni  bagaimanakah  perlindungan hukumterhadap pencipta lagu atas ciptaan yang dinyanyikan ulang tanpa ijin oleh pihak lain dikaitkan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan metode yuridis normatif yaitu bersifat memaparkan atau menggambarkan permasalahan-permasalahan  yang  ada  dan  memperoleh  gambaran  (deskripsi)  lengkap tentang  keadaan  hukum  yang  berlaku  di  tempat  tertentu  dan  pada  saat  tertentu,  atau mengenai  gejala  yuridis  yang  ada,  atau  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam masyarakat.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Prinsip  Alter  Ego  Pencipta  Lagu  Dikaitkan  dengan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang berbunyi:
“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”
10 Melihat UU Permusikan di Amerika, Korea, dan Inggris, https://kumparan.com/@kumparanhits/melihat-uu-permusikan- di-amerika-korea-dan-inggris-1549530344543007094, diakses pada tanggal 13 Maret 2019 Pukul: 14.31
Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 UUHC menjelaskan bahwa ciptaan itu adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
Suatu karya cipta lagu/musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu objek hak  cipta  yang  dilindungi  berdasarkan  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  d  UUHC.  Dalam penjelasannya lagu/musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan yang utuh yang merupakan satu kesatuan karya cipta.
Menurut KBBI, lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca,  dst.),  nyanyian  atau  ragam  nyanyian.  Dalam  penjelasan  tersebut  dipisahkan antara  pengertian  lagu  dengan  musik.  Lagu  merupakan  suatu  syair  atau  lirik  yang mempunyai irama, sedangkan musik adalah suatu komposisi yang terdiri dari notasi-notasi yang mempunyai melodi berirama. 11
Dalam UUHC diketahui bahwa hak cipta merupakan hak ekslusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi sebagai dasar untuk memanfaatkan ciptaannya. Lebih lanjut dalam  penjelasan  Pasal  4  UUHC  dijelaskan  bahwa  hak  ekslusif  adalah  hak  yang  hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Hal ini berarti bahwa hukum positif di Indonesia memberikan penghargaan  tertinggi  kepada  pencipta  dan  memberikan  hak  bagi  pencipta  untuk mempertahankan  karya  ciptaannya  dari  gangguan  pihak  lain  yang  beritikad  tidak  baik terhadap ciptaannya.
Hak  ekonomi  merupakan  suatu  hak  yang  memungkinkan  Pencipta  untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari ciptaannya, dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC Pencipta atau  pemegang  hak  cipta  memiliki  hak  ekonomi  untuk  melakukan  penerbitan  ciptaan, penggandaan  ciptaan,  penerjamahan  ciptaan,  pengadaptasian,  pengaransemenan,  atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. 12 Pada prinsipnya hak
11 Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga , 2010, Performing Right, Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumya , IND HILL CO, hlm. 56
12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
ekonomi  memberikan  ruang  pada  pencipta  untuk  memanfaatkan  atau  memberikan  izin bagi  pihak  lain  untuk  memanfaatkan  ciptaannya  yang  sifatnya  komersial  dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi penciptanya.
Semakin  berkembangnya  dunia  digital  di  era  milenial  saat  ini,  menjadikan  akses untuk memperoleh data dan penyebaran informasi menjadi lebih mudah. Dalam beberapa industri hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan, Industri Musik di Indonesia misalnya, sekarang ini dalam penyebaran suatu karya lagu tidak harus melalui penjualan kaset/vcd dalam bentuk fisik, dan proses rekamannya pun tidak harus berkontrak dengan label-label  musik  tetapi  cukup  melakukan  rekaman  sendiri,  dan  menggunakan  platform digital  untuk  media  komersialisasinya. 13 Hal  ini  memberikan  kemudahan  bagi    para pencipta  lagu  dalam  memperkenalkan  karya  mereka  kepada  masyarakat.  Saat  ini  untuk memperkenalkan dan menjual suatu karya cipta lagu dapat melalui platform digital seperti youtube, spotify, joox, dan lain sebagainya.
Suatu karya cipta lagu membutuhkan proses, waktu, inspirasi, pemikiran, dana, dan kerja keras untuk menjadi suatu karya intelektual sebagai wujud kualitas rasa, karsa, dan kemampuan pencipta hingga karya cipta lagu tersebut menjadi terkenal, disukai banyak orang dan populer di kalangan masyarakat. Banyak faktor mengapa sebuah lagu menjadi terkenal dan hit dimana pada proses pembuatan lagu disitu melibatkan banyak tenaga yaitu penulis lagu/lirik, ada penyanyi, aransemen dan ada produser. 14
Kepopuleran  sebuah  karya  cipta  lagu  tersebut  mengundang  musisi-musisi  yang belum terlalu popouler dan belum terlalu dikenal oleh banyak orang untuk menyanyikan ulang  lagu  tersebut  dan  mengunggahnya  pada  platform  digital  sebagai  salah  satu  cara untuk  mendompleng  kepopuleran  lagu  tersebut.  Fenomena  yang  saat  ini  sering  terjadi dikalangan  milenial  saat  ini  yaitu  banyaknya  musisi  muda  yang  menumpang  terkenal dengan  menyanyikan  ulang  lagu-lagu  yang  sudah  booming  dan  hit  di  masyarakat kemudian menguploadnya pada platform digital seperti youtube, spotify, dan joox.
Membawakan  ulang  lagu  yang  sebelumnya  pernah  dibawakan  oleh  Musisi  selaku Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  dari  lagu  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan
13 Ahmad M. Ramli, 2018, S.H., M.H., FCB.Arb, Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif , Bandung: PT Alumni, hlm. 7
14 Ahmad M. Ramli, Ibid, hlm. 3
pengaransemenan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  UUHC.  Kegiatan pengaransemenan  lagu  dan  menggunakannya  untuk  tujuan  komersial  merupakan  salah satu  kegiatan  yang  mendatangkan  manfaat  ekonomi  bagi  yang  membawakannya. Pengaransemenan  lagu  yang  dimaksud  adalah  penyesuaian  komposisi  musik  dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. 15
Membawakan ulang lagu atau yang lebih dikenal dengan istilah cover song kemudian mengunggahnya pada platform media digital saat ini menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk menjadi terkenal dan menjadi booming, disamping itu juga mendatangkan manfaat ekonomi dengan Adsense yang disediakan oleh salah satu platform media digital yaitu Youtube.com, istilah ini dikenal dengan Monetisasi yaitu berupa proses konversi yang awalnya tidak memiliki nilai ekonomi, menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. 16
Fenomena ini tidak jarang menjadikan beberapa pelaku cover song tersebut menjadi lebih  populer  dan  terkenal  dibandingkan  dengan  penyanyi  aslinya,  sehingga  dari popularitas  tersebut  mereka  juga  mendapatkan  manfaat  ekonomi  seperti  mendapatkan tawaran tampil, dan bahkan mendapatkan kesempatan menandatangani kontrak rekaman dengan label-laber produser musik besar.
Pada  prinsipnya,  cover  song  dibolehkan  selama  penyanyi  cover  song  tersebut mencantumkan pencipta dan/atau penyanyi asli dari lagu yang dinyanyikan ulang tersebut dengan  tujuan  untuk  memenuhi  hak  moral  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1) UUHC. 17
Namun hal tersebut menimbulkan masalah ketika penyanyi cover song tersebut tidak meminta  izin  terlebih  dahulu  kepada  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  lagu  yang dinyanyikan ulang tersebut, hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2)  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  memanfaatkan  suatu  ciptaan  yang
15 Ghaesany Fadhila, U. Sudjana , 2018. ”Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di  Jejaring  Media  Sosial  Dikaitkan  Dengan  Hak  Ekonomi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta” , Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 1, Nomor 2, Juni 2018, hlm. 227
16 Ahmad M. Ramli, Op. Cit, hlm. 7
17 Mechanical License vs Sync License Bagaimana Kita Mendaur Ulang Lagu Secara Legal , http://darrylwezy.com/2014/01/mechanical-license-vs-sync-license-bagaimana-kita-mendaur-ulang-lagu-secara-legal/, diakses pada 5 September 2019, pukul 19.30 WIB
digunakan  untuk  tujuan  komersial  dan  mendatangkan  manfaat  ekonomi  harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC juga menjelaskan bahwa setiap orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.
Seperti  lagu  terbaru  milik  Payung  Teduh  yang  berjudul  Akad,  dan  lagu  lainnya seperti milik Virgoun yang berjudul Surat Cinta Untuk Starla, lagu Dia yang diciptkaan oleh Anji, lagu-lagu ini menjadi sangat hit dan booming hingga sukses menarik perhatian publik.
Kepopuleran lagu tersebut membuat lagu-lagu tersebut banyak dinyanyikan ulang oleh penyanyi-penyanyi lain hingga mengunggahnya melalui Youtube, salah satunya yaitu Lagu Akad milik Payung Teduh yang di cover  dan diunggah melalui akun Youtube Alffy Rev dengan judul “Payung Teduh -Akad (cover) versi Pengamen Jogja!) yang menjadikan versi  cover  oleh  Alffy  Rev  (Pengamen  Jogja)  tersebut  lebih  populer  dan  lebih  banyak ditonton oleh masyarakat,   tidak berhenti disitu saja Alffy Rev kemudian mengunggah ke aplikasi musik spotify dan joox yang tentu saja memberikan manfaat ekonomi bagi Alffy Rev.  Hal  tersebut  dilakukan  tanpa  seijin  manajemen  grup  band  Payung  Teduh  sebagai Pemegang Hak Cipta atas lagu Akad tersebut. 18 Hal ini menjadi lahan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaan orang lain.
Dalam  mengumpulkan  royalti  yang  didapatkan  oleh  Pencipta  ataupun  pemegang hak  cipta  dari  penggunaan  ciptaanya  secara  komersial  di  Indonesia  dikenal  dengan Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 UUHC yang berbunyi  “Lembaga  Manajemen  Kolektif  adalah  institusi  yang  berbentuk  badan  hukum nirlaba  yang  diberi  kuasaoleh  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  dan/atau  pemilik  Hak Terkait guna mengelola hak ekonominyadalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”  Lembaga  ini  memiliki  kewenangan  memngumpulkan  royalti  terhadap  suatu ciptaan  yang  dimanfaatkan  berdasarkan  kuasa  dari  pencipta  ataupun  pemegang  hak terkait. Kemudian, dalam Pasal 87 yang berbunyi:
“(1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik

## Hak  Terkait  menjadianggota  Lembaga  Manajemen  Kolektif  agar  dapat  menarik
18 Editor Says: Berebut Views via Lagu Akad Payung Teduh, https://www.fimela.com/news-entertainment/read/3124723/editor- says-berebut-views-via-lagu-akad-payung-teduh, diakses pada 05 September 2019, pukul 19.30 WIB
imbalan yang wajar dari pengguna yangmemanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
(2)  Pengguna  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait  yang  memanfaatkan  Hak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)membayar  Royalti  kepada  Pencipta,  Pemegang  Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui LembagaManajemen Kolektif.
(3)  Pengguna  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  membuat  perjanjian  dengan Lembaga  ManajemenKolektif  yang  berisi  kewajiban  untuk  membayar  Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
(4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau  produk  HakTerkait  secara  komersial  oleh  pengguna  sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.”
Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi Pencipta, Pemegang  Hak  Cipta,  ataupun  Pemilik  Hak  Terkait  harus  menjadi  anggota  lembaga manajemen  kolektif,  hal  ini  tentu  saja  memberikan  hambatan  bagi  pencipta  untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya ketika digunakan untuk tujuan komersial jika pencipta belum mendaftarkan dirinya sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif, dari  pasal-pasal  tersebut    diatas  menggambarkan  bahwa  pencipta  akan  mengalami kesulitan mendapatkan royalti atau tidak terpenuhinya hak ekonomi pencipta pada saat pencipta tidak terdaftar sebgai anggota Lembaga Manajemen Kolektif.
Keharusan  menjadi  anggota  Lembaga  Manajemen  Kolektif  untuk  mendapatkan royalty tentu saja bertentangan dengan prinsip alter ego yang meletakkan dasar pengakuan hak moral maupun pemanfaatan hak ekonomi dari pencipta, sehingga pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain.
Hak  Ekslusif  yang  melekat  pada  hak  cipta  sebagai  bentuk  alter  ego  pencipta  yang menekankan  penghargaan  tertinggi  terhadap  pencipta  dengan  ciptaannya  dan  melekat pada  diri  pencipta  sehingga  hak  yang  melekat  pada  hak  cipta  dapat  dipertahankan terhadap  apapun  juga,  berdasarkan  prinsip  ini  maka  sudah  seharusnya  pemanfaatan
ataupun penggunaan suatu karya cipta lagu untuk tujuan komersial haruslah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu tersebut.
Perlindungan  Hukum  terhadap  Pencipta  Lagu  atas  Ciptaan  yang  Dinyanyikan  Ulang Tanpa Ijin Oleh Pihak Lain Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Maraknya  pelanggaraan  hak  cipta  dalam  industri  musik  saat  ini  seakan-akan berlangsung tanpa adanya kepastian hukum bagi pemegang hak cipta dan penyelesaian hukum yang berarti. Banyaknya kegiatan komersial seperti menyanyikan ulang lagu tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau tanpa memberikan hak ekonomi atau royalti kepada penciptanya.  Dengan  semakin  majunya  teknologi  dimasa  kini  banyak  sekali  orang  yang menyanyikan ulang yang dinyanyikan dengan cara biasa ataupun dengan cara profesional dengan  mengubah  total  aransemen  musiknya  kemudian  menggunggahnya  ke  platform digital seperti youtube, spotify, joox, dan lainnya yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi pihak yang menggunggahnya tersebut, dalam UUHC hal ini dikenal dengan istilah penggandaan. Hal ini memberikan kesan masih lemahnya penegakan hukum hak cipta dan perlindungan hukum terhadap penciptanya.
Perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta dibidang lagu dan/atau musik dalam bentuk menyanyikan ulang atau cover song yang mendatangkan manfaat ekonomi dari tindakannya tersebut dapat ditempuh melalui dua  cara  yaitu  tindakan  preventif  dan  tindakan  represif.  Tindakan  preventif  dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal  67  UUHC,  hal  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  pembuktian  dalam  hal  terjadi sengketa mengenai hak cipta, meskipun berdasarkan prinsip deklaratif hak cipta itu lahir secara otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 19
Pada penerapannya seharusnya setiap perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia seharusnya  mengacu  pada  penerapan  prinsip  alter  ego  yang  dalam  penerapannya
19 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
melahirkan  hak  ekslusif  dari  suatu  ciptaan  yang  meletakkan  dasar  pengakuan  ekonomi maupun hak moral dari pencipta dan dapat dipertahankan kepemilikannya terhadap suatu invensi yang diciptakannya, sehingga pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya.
Berdasarkan  kasus  pelanggaran  hak  cipta  lagu  akad  milik  payung  teduh  yang dinyanyikan  oleh  Hanin  Dhiya  maupun  oleh  Alffy  Rev  tanpa  izin  dari  pencipta  yang diunggah  melalui  platform  digital  Youtube  dan  Spotify  tanpa  izin  penciptanya  yang kemudian mendatangkan manfaat ekonomi bagi Hanin Dhiya dan Alffy Rev sebagai pihak yang  melakukan  cover  song  tersebut,  pada  prinsipnya  Pencipta  dengan  atau  tidak melakukan pendaftaran tentu tetap terikat dan tidak terlepas dari apa yang diciptakannya untuk  mempertahankan  hak  ekonominya  ketika  hak  yang  melekat  pada  ciptaannya dilanggar. Dengan demikian, dalam mempertahankan hak yang telah dilanggar tersebut Bang Is (vokalis Payung Teduh) berhak atas kompensasi dan atau ganti rugi yang layak terhadap lagu Akad yang telah dinyanyikan ulang oleh Hanin Dhiya dan Alffy Rev tanpa izin tersebut.
Tindakan preventif lainnya yang dapat dilakukan oleh pencipta agar hak ekonomi yang  melekat  pada  ciptaannya  dapat  terlindungi  yaitu  dengan  cara  memberikan  lisensi kepada  pihak  lain  untuk  memanfaatkan  atau  melaksanakan  hak  ekonomi  ciptaannya, lisensi  merupakan  izin  yang  diberikan  oleh  pencipta  atau  pemegang  hak  terkait  kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberina hak untuk melaksanakan hak ekonomi  dari  suatu  obyek  ciptaan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan  persyaratan tertentu yang bertujuan untuk mengalihkan pelaksanaan hak ekonomi agar pencipta dapat menikmati manfaat dari suatu karya ciptanya. 20 Lebih lanjut perjanjian lisensi ini diatur dalam Pasal 80 UUHC yang berbunyi sebagai berikut:
“(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan  Lisensi  kepada  pihak  lain  berdasarkan  perjanjian  tertulis  untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
20 Karjono, 2012, Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer: Transaksi Elektronik , PT Alumni, Bandung, hlm. 154.
(2)   Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
(3)   Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
(4)   Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian  Royalti  dilakukan  berdasarkan  perjanjian  Lisensi  antara  Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
(5)   Besaran  Royalti  dalam  perjanjian  Lisensi  harus  ditetapkan  berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.”
Dari Pasal 80 UUHC tersebut diatas terdapat dua hal pokok dalam perjanjian lisensi atas  suatu  ciptaan  berupa  Lagu  dan/atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks  yaitu  pertama, lisensi  diberikan  kepada  pihak  lain  untuk  mendapatkan  izin  dari  Pencipta  ataupun Pemegang  Hak  Cipta  untuk  melaksanakan  hak  ekonomi  suatu  lagu  dan/atau  musid dengan  atau  tanpa  teks    sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  UUHC  yang  dalam kegiatan cover song ini meliputi kegiatan untuk mengumumkan ulang dan penggandaan ciptaan  harus  mendapat  izin  Lisensi  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  terkait.  Kedua, Penerima lisensi wajib memberikan royalti sebagai manfaat dari hak ekonomi yang melekat pada  lagu  dan/atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks  kepada  Pencita  atau  pemegang  hak terkait.
Tidak terpenuhinya hak ekonomi pencipta atau pemegang hak terkait sebagai akibat penyalahgunaan ciptaan dalam bentuk penggandaan dengan cara menyanyikan ulang lagu tersebut  kemudian  menggunggahnya  tanpa  izin  dari  pencipta  ataupun  pemegang  hak terkait atas suatu lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dan menjadikan penyanyi cover  song  tersebut  lebih  dikenal  dan  lebih  populer  dari  penyanyi  aslinya  telah menyebabkan  kerugian  bagi  penyanyi  aslinya  baik  itu  dari  segi  moral  maupun  hak ekonomi yang melekat pada penciptanya.
Pemerintah  pada  prinsipnya  telah  memberikan  ruang  untuk  memberikan perlindungan terhadap karya intelektual seseorang yang diunggah melalui platform media
digital  sebagaimana  tertuang  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) yang berbentuk User Generated Content (Surat Edaran), dalam surat edaran ini disebutkan bahwa  Penyedia  Platform  wajib  menyediakan  sarana  pelaporan  yang  bertujuan  untuk menerima  aduan  adanya  suatu  konten  yang  dilarang  atau  konten  yang  melanggar  hak kekayaan intelektual, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Huruf C angka 1 dan 2 Surat Edaran yang berbunyi sebagai berikut:
1. Kewajiban Penyedia Platform UGC meliputi:
a. Menyajikan  syarat  dan  ketentuan  penggunaan  Platform  UGC  yang  sekurang- kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
1) Kewajiban  dan  hak  Pedagang (Merchant) atau  Pengguna  dalam  menggunakan layanan Platform UGC;
2) Kewajiban  dan  hak  Penyedia  Platform  dalam  melaksanakan  kegiatan  usaha Platform UGC;
3) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap konten yang diunggah.
b. Menyediakan Sarana Pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai  Konten  yang  Dilarang  di  Platform  UGC  yang  dikelolanya,  untuk mendapatkan informasi paling sedikit meliputi:
1) Tautan (link) yang spesifik mengarah ke Konten yang Dilarang;
2) Alasan/dasar laporan Kon ten yang Dilarang;
3) Bukti-bukti  penunjang  laporan,  seperti  screenshot,  pemyataan,  sertifikat  merek, surat kuasa.
c. Melakukan tindakan terhadap aduan atau pelaporan atas konten, antara lain:
1) Melakukan  pemeriksanaan  kebenaran  laporan  dan  meminta  pelapor  untuk melengkapi  persyaratan  dan/atau  menyertakan  informasi  tambahan  lainnya terkait dengan aduan dan/atau pelaporan dalam ha diperlukan;
2) Melakukan tindakan penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang;
3) Memberikan notifikasi ke Pedagang (Merchant) bahwa konten yang diunggahnya adalah Konten yang Dilarang;
4) Menyediakan  sarana  bagi  Pedagang  (Merchant)  untuk  melakukan  sanggahan bahwa konten yang diunggahnya bukan Konten yang Dilarang;
5) Menolak  aduan  dan/atau  pelaporan  apabila  konten  yang  dilaporkan  bukan merupakan Konten yang Dilarang. “
d. Memperhatikan  jangka  waktu  penghapusan  dan/atau  pemblokiran  terhadap pelaporan Konten Yang Dilarang:
1) Untuk Konten Yang Dilarang yang mendesak adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sejak laporan diterima oleh Penyedia Platform UGC. Konten Yang Dilarang mendesak termasuk, namun tidak terbatas pada:
i. Produk barang atau jasa yang berbahaya bagi kesehatan;
ii. Produk barang/jasa yang mengancam keamanan negara;
iii. Perdagangan manusia dan/ atau organ tubuh manusia;
iv. terorisme; dan/atau
v. konten lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
2) Konten Yang Dilarang sebagaimana disebutkan pada Huruf Romawi V Huruf B selain Konten Yang Dilarang yang mendesak adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak laporan diterima Penyedia Platform UGC;
3) Konten Yang Dilarang sebagaimana disebutkan pada Huruf Romawi V Huruf B angka 1 huruf e yakni konten yang berkaitan dengan barang dan/ atau jasa yang memuat  konten  yang  melanggar  hak  kekayaan  intelektual  adalah  selambat- lambatnya  14  (empat  belas)  hari  kalender  sejak  aduan  dan/  atau  pelaporan diterima oleh Penyedia Platform UGC dengan dilengkapi oleh bukti pendukung yang diperlukan.
e. Melakukan  evaluasi  dan/atau  monitoring  secara  aktif  terhadap  kegiatan penyelenggaraan Pedagang (Merchant) dalam platform UGC.
f. Mematuhi  kewajiban  lain  yang  ditetapkan  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
2. Tanggung Jawab Penyedia Platform UGC meliputi:
a. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam Platform secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
b. Ketentuan  huruf  (a)  diatas  tidak  berlaku  dalam  hal  dapat  dibuktikan  terjadinya kesalahan  dan/atau  kelalaian  dari  pihak  pedagang (merchant) atau  pengguna Platform.
Menyanyikan ulang lagu dan/atau musik (cover song) yang kemudian konten cover song  tersebut  diunggah  ke  platform  media  diagital  tanpa  izin  dari  pencipta  atauun pemegang  hak  terkait  merupakan  salah  satu  konten  yang  melanggar  hak  kekayaan intelektual yaitu pelanggaran hak ekonomi pencipta ataupun pemegang hak terkait.
Salah  satu    platform  media  digital  yang  kontennya  diunggah  secara  mandiri  oleh penggunanya yaitu Youtube.com, berdasarkan surat edaran yang disebutkan diatas bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh Youtube.com ketika  ditemukan konten yang melanggar  hak  kekayaan  intelektual  orang  lain  yang  dalam  hal  ini  dalam  bentuk Menyanyikan ulang lagu dan/atau musik (cover song) yang kemudian konten cover song tersebut diunggah ke platform media diagital tanpa izin dari pencipta atauun pemegang hak  terkait,  yaitu  Youtube.com  menyediakan  Youtube  Content  ID,  sistem  ini  membantu pemegang hak cipta ataupun pemegang hak terkait untuk mengelola kekayaan intelektual mereka di Youtube.com, sistem ini bekerja dengan cara memindai berdasarkan database file yang  telah dikirimkan  oleh  Pemilik Hak  Cipta,  jika  Conten  ID  menemukan  materi yang cocok dengna salah satu database karya cipta pencipta atau pemegang hak terkait, maka pencipta atau pemegang hak terkait dapat memilih untuk:1. Memblokir keseluruhan video sehingga tidak dapat ditonton lagi; 2. Memonitasi video dengan menjalan iklan pada vide tersebut,  dalam  beberapa  kasus,  pencipta  atau  pemegang  hak  terkait  dapat  berbagi pendapatan  dengan  pihak  yang  menggunggah  cover  song  tersebut;  3.  Melacak  statistik penayangan  video. 21 Disamping  itu  juga,  Youtube  menyediakan  sistem  lain  untuk melindungi pencipta ataupun pemegang hak terkait yang tidak memiliki Content ID untuk
21 Fitur  Pengelolaan  Hak  Cipta ,  https://support.google.com/youtube/answer/9245819,  diakses  pada  tanggal  19  September 2019, pada jam 14.20 WIB.
mengurangi  pelanggaran  hak  cipta  di  Youtube.com  yaitu  dengan  mengirimkan  laporan pelanggaran hak cipta, dimana tindak lanjut dari laporan ini adalah konten yang dilaporkan dan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta akan langsung dicabut dan dihapus dari Youtube.com. 22
Spotify  yang  merupakan  aplikasi  pemutar  musik  online  yang  berbasis  di  Amerika Serikat menyediakan musik ataupun podcast secara online yang dapat digunakan melalui Handphone,  Komputer,  tablet,  dan  lainnya,  dalam  laman  kebijakan  hak  ciptanya menjelaskan  penghapusan  konten  yang  memang  melanggar  hak  cipta  orang  lain berdasarkan  laporan  yang  dikirimkan  oleh  Pencipta  atau  pemegang  hak  terkait  dengna memberikan rincian laporan berupa tanda tangan fisik atau elektronik dari pemilik (atau orang  yang  berwenang  untuk  bertindak  atas  nama  pemilik)  dari  hak  cipta  yang  diduga dilanggar;  Identifikasi  spesifik  dari  masing-masing  karya  cipta  yang  diklaim  telah dilanggar; Deskripsi dimana materi yang diyakini melanggar terletak di Layanan Spotify atau Situs Web Spotify (harap untuk sedetil mungkin dan berikan URL untuk membantu kami menemukan materi yang anda laporkan); Kontak informasi pihak pengadu, seperti nama  lengkap,  alamat,  nomor  telepon,  dan  alamat  e-mail;  Pernyataan  bahwa  pengadu memiliki  itikad  baik  dan  yakin  bahwa  penggunaan  karya  sebagaimana  yang  diadukan tidak  diizinkan  oleh  pemilik  hak  cipta,  agennya,  atau  hukum;  dan  Pernyataan  bahwa informasi yang terdapat dalam pemberitahuan adalah benar, dan bahwa pihak pengadu adalah pemilik dari hak yang diduga dilanggar, atau agen dari pemilik. 23
Pada  prinsipnya  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  merupakan  delik  aduan,  dimana harus  ada  laporan  dari  pencipta  ataupun  pemegang  hak  terkait,  Undang-Undang  Hak Cipta  dan  regulasi  terkait  lainnya  pada  dasarnya  sudah  cukup  baik  memberikan perlindungan  terhadap  pencipta  ataupun  pemegang  hak  terkait  yang  hak  ekslusifnya sudah  terlanggar,  hanya  saja  masyarakat  maupun  pihak-pihak  yang  berkecimpung  di industri yang berkaitan degna hak cipta belum terlalu memahami dan mengikuti aturan tersebut.  Tindakan  represif  sebagai  bentuk  upaya  litigasi  yang  merupakan  ultimum
22 Klaim Manual , https://support.google.com/youtube/answer/106984, diakses pada tanggal 19 Spetember 2019, Pukul 14.30 WIB
23 Kebijakan  Hak  Cipta  Spotify ,  <https://www.spotify.com/id/legal/copyright-policy/?language=id&country=id>,  diakses pada tanggal 19 Spetember 2019, Pukul: 14:57 WIB
remidium  dalam  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  99  ayat  (1) UUHC yang menjelaskan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada  Pengadilan  Niaga  atas  pelanggaran  Hak Cipta atau produk hak terkait. Disamping itu juga, UUHC mengatur tentang pemberian sanksi  pidana  terhadap  orang  yang  melakukan  pelanggaran  hak  cipta  yang menggunakannya  secara  komersial  yaitu  dengan  pemberian  sanksi  pidana  penjara  dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC.

## PENUTUP
Implementasi  Prinsip  Alter  Ego  yang  mengakui  Pencipta  sebagai  pemilik  hak tertinggi, yang meletakkan dasar pengakuan hak moral maupun pemanfaatan hak ekonomi dari pencipta, sehingga pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain berdasarkan Pasal 87 UUHC  belumlah terpenuhi dikarenakan Pencipta harus menjadi anggota lembaga manajemen  kolektif  terlebih  dahulu  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  ataupun memperoleh royalty dari pemanfaatan ciptaannya secara komersial oleh pihak lain tanpa izin dari Pencipta.
Perlindungan Hukum terhadap pencipta atas ciptaan lagu yang dinyanyikan ulang untuk tujuan komersial oleh Pihak Lain tanpa izin Pencipta dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:
a. Secara  Preventif  yaitu  memberikan  perjanjian  lisensi  terhadap  pihak  yang  akan menyanyikan  ulang  ciptaan  tersebut,  disamping  itu  juga  dapat  melalui  fitur  yang disediakan  oleh  Platform  Media  Digital    seperti  Content  ID  yang  disediakan  oleh Youtube.com dan media pelaporan pelanggaran hak cipta oleh Spotify.
b. Secara  represif  yaitu  upaya  melalui  jalur  litigasi  sebagai  ultimum  remidium  yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase, gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga, dan tuntutan pidana yang diajukan melalu pengadilan negeri.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillahhirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah  membukakan pikiran penulis dan memberikan kelancaran sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian shalawat beriring salam kepada junjungan kami Nabi Besar Muhammad SAW,  yang  telah  membawa  umat  manusia  ke  masa  yang  penuh  ilmu  pengetahuan. Terimakasih  kepada  para  pihak  yang  telah  membantu  memberikan  masukan  dan kontribusinya  terhadap  pengerjaan  jurnal  ini.  Semoga  jurnal  ini  bermanfaat  tidak  hanya bagi  penulis  tapi  juga  memberikan  kontribusi  dalam  perkembangan  ilmu  hukum khususnya  dibidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  berkembang  sangat  pesat  di  era digitalisasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Djumhana & R. Djubaedillah. (1993). Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori & Prakteknya di Indonesia, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
Ahmad M. Ramli. (2018). Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif, Bandung: PT Alumni. Damian, Eddy. (2004). Hukum Hak Cipta, Bandung: PT Alumni.
Damian, Eddy. (2005). Hukum Hak Cipta Edisi Kedua Cetakan ke-3, Bandung: PT Alumni.
Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. (2010). Performing Right, Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumya, IND HILL CO.
Karjono.  (2012). Perjanjian  Lisensi  Pengalihan  Hak  Cipta  Program  Komputer:  Transaksi Elektronik , Bandung: PT Alumni.

## Jurnal
Ghaesany  Fadhila,  U.  Sudjana,  (2018).  Perlindungan  Karya  Cipta  Lagu  dan/atau  Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,
Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 1, Nomor 2, 227-235.

## Sumber Lain
Editor Says: Berebut Views via Lagu Akad Payung Teduh, https://www.fimela.com/news- entertainment/read/3124723/editor-says-berebut-views-via-lagu-akad-payung- teduh, diakses pada 05 September 2019.
Fitur  Pengelolaan  Hak  Cipta,  https://support.google.com/youtube/answer/9245819, diakses pada tanggal 19 September 2019.
History  of  Copyright  http://www.historyofcopyright.org/HistoryofCopyright/  diakses pada tanggal 24 Januari 2019.
Kebijakan Hak Cipta Spotify, <https://www.spotify.com/id/legal/copyright- policy/?language=id&country=id>, diakses pada tanggal 19 Spetember 2019.
Klaim  Manual,  https://support.google.com/youtube/answer/106984,  diakses  pada tanggal 19 Spetember 2019.
Lagu  Akad  Di  Cover  Dan  Dijual  Payung  Teduh  Keluarkan  Perigatan, https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/27/173822010/lagu-akad-di- cover-dan-dijual-payung-teduh-keluarkan-peringatan,  dikases  pada  tanggal  28 Januari 2019.
Mechanical License vs Sync License Bagaimana Kita Mendaur Ulang Lagu Secara Legal, http://darrylwezy.com/2014/01/mechanical-license-vs-sync-license-bagaimana- kita-mendaur-ulang-lagu-secara-legal/, diakses pada 5 September 2019.
Melihat UU Permusikan di Amerika, Korea, dan Inggris,
https://kumparan.com/@kumparanhits/melihat-uu-permusikan-di-amerika-korea- dan-inggris-1549530344543007094, diakses pada tanggal 13 Maret 2019.