Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan
Implementasinya 1
Nys. Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita 2
Fakultas Hukum, Universitas Jambi

## ABSTRAK
Pembinaan  narapidana  di  Indonesia  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan.  Pembinaan  narapidanaa  itu  sendiri  terdiri  dari  narapidana  waktu  tertentu  tidak  lebih  dari  20 (dua  puluh)  tahun  dan  narapidana  seumur  hidup  menjalani  hukuman  sampai  meninggal  dunia.  Permasalahan yang  muncul  adalah  terkait  dengan  pembinaan  narapidana  seumur  hidup  yang  pembinaannya  bersifat  jangka panjang,  karena  tidak  dapat  diketahui  pasti  kapan  seseorang  meninggal.  Sementara  pembinaan  narapidana berdasarkan  paraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  adalah  pola  pembinaan  secara  umum  untuk  seluruh narapidana  taanpa  membedakan  lama  pidana  dari  narapidanaa  itu  sendiri.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah  bagaimana  pola  pembinaan  narapidana  seumur  hidup  tersebut  dalam kebijakan  implementasinya.  Metode  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif  dimana  dalam  penelitian  ini  nanti  akan  dikaji  mengenai  kebijakan  hukum  pidana  dalam  pembinaan narapidana  seumur  hidup,  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  dan pendekatan  konseptual,  bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  bahwa  pola  pembinaan  narapidana  seumur  hidup didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pola pembinaan yang berlaku secara umum untuk seluruh narapidana tanpa membedakan lama pidana yang yang dijatuhkan terhadap narapidana. Terhadap narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus  terkait  dengan  pembinaannya.  Dengan  kata  lain  pembinaan  narapidana  seumur  hidup  mengikuti  pada paraturan perundang-undangan yang sudah ada. Sistem pemasyarakatan memberikan pembinaan sesuai tahapan baku.  Kebijakan  implementatif  tetap  menempatkan  narapidana  seumur  hidup  berada  di  dalam  sistem pemasyarakatan,  akan  tetapi  agak  sulit  menentukan  tahapan-tahapan  pembinaannya  karena  masa  pidana  dari narapidana seumur hidup tidak terbatas.
Kata kunci: Pembinaan, Narapidana Seumur Hidup, Kebijakan, Implementasi

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta  kepentingan  yang  berbeda-beda,  sehingga  dalam  melakukan  proses  interaksi  sering terjadi  benturan  kepentingan  yang  dapat  menimbulkan  konflik  diantara  pihak-pihak  yang bertentangan tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah hukum  yang mengatur masyarakat itu. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan  mereka  melanggar  kaidah  hukum  itu,  baik  yang  berupa  kejahatan  maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana.
Apa  yang dewasa ini disebut  sebagai  Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yaitu tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi  pidana  dengan  pidana-pidana  tertentu  oleh  hakim  itu  harus  menjalankan  pidana mereka. 3
Pada  awalnya  pembinaan  narapidana  di  Indonesia  menggunakan  sistem  kepenjaraan. Model pembinaan seperti  ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum  Indonesia merdeka. Dasar  hukum  atau  undang-undang  yang  digunakan  dalam  sistem  kepenjaraan  adalah
1 Berdasarkan hasil penelitian kelompok dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2019
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
3 Lamintang, Hukum Panitensier, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 165.
Reglemen  penjara,  aturan  ini  telah  digunakan  sejak  tahun  1917. 4 Bisa  dikatakan  bahwa perlakuan  terhadap  narapidana  pada  waktu  itu  adalah  seperti  perlakuan  penjajah  Belanda terhadap  pejuang  yang  tertawan.  Mereka  diperlakukan  sebagai  objek  semata  yang  dihukum kemerdekaannya,  tetapi  tenaga  mereka  sering  kali  dipergunakan  untuk  kegiatan-kegiatan fisik.  Ini  menjadikan  sistem  kepenjaraan  jauh  dari  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  hak  asasi manusia.
Dengan  demikian  tujuan  diadakannya  penjara  sebagi  tempat  menampung  para  pelaku tindak  pidana  dimaksudkan  untuk  menbuat  jera  ( regred )  dan  tidak  lagi  melakukan  tindak pidana. Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi. 5 Bertolak dari  pandangan  Sahardjo,  tentang  hukum  sebagai  pengayoman.  Hal  ini  membuka  jalan perlakuan  terhadap  narapidana  dengan  cara  pemasyarakatan  sebagai  tujuan  pidana  penjara. 6 Gagasan  yang  pertama  kali  muncul  tentang  perubahan  tujuan  pembinaan  narapidana  dari sisten  kepenjaraan  ke  sistem  pemasyarakatan  adalah  dikemukakan  oleh  Sahardjo.  Menurut Sahardjo tujuan pemasyarakatan mempunyai arti:
Bahwa  tidak  saja  masyarakat  yang  diayomi  terhadap  diulangi  perbuatan  jahat  oleh terpidana,  melainkan  juga  yang  telah  tersesat  diayomi  dengan  memberikan  kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam  dari negara... Tobat  tidak dapat  dicapai  dengan  penyiksaan,  melainkan  dengan  bimbingan.  Terpidana  juga  tidak dijatuhi  pidana  penyiksaan,  melainkan  pidana  hilang  kemerdekaan....  Negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke  masyarakat  lagi,  mempunyai  kewajiban  terhadap  orang  terpidana  itu  dalam masyarakat. 7
Konsepsi  sistem  baru  pembinaan  narapidana  menghendaki  adanya  penggantian  dalam undang-undang,  menjadi  undang-undang  Pemasyarakatan.  Undang-undang  ini  akan menghilangkan keseluruhan bau liberal-kolonial. 8
Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  maka  sejak  tahun  1946  sistem  pembinaan  bagi narapidana  dan  anak  pidana  telah  berubah  secara  mendasar,  yaitu  dari  sistem  kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964. Lebih lanjut sistem pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaannya  narapidana  bukan  saja  objek  melainkan  subjek  yang tidak berbeda dengan manusia lainnya  yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. 9
Dalam  hal  melakukan  pembinaan  dan  pembimbingan  di  Lembaga  Pemasyarakatan, narapidana  tidak  dapat  dibaurkan  menjadi  satu  kesatuan.  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa:
Dalam rangka pembinaan narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:
a. Umur;
b. Jenis kelamin;
4 Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 8
5 Ibid., hal. 9-10.
6 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Rafika  Aditama,  Jakarta, 2009, hal. 97.
7 Harsono, Op.Cit., hal. 1.
8 Ibid., hal. 9.
9 Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 103.
c. Lama pidana yang dijatuhkan;
d. Jenis kejahatan;
e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
Dari  uraian  di  atas,  pada  point  huruf  c  dalam  pembinaan  narapidana  digolongkan  atas dasar lamanya pidana  yang dijatuhkan.  Lebih  lanjut di  dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana  ketentuan  umum  tentang  lama  pidana  yang  dijatuhkan  diatur  pada  Pasal  12  yang menyatakan:
(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut
(3) Pidana  penjara  selama  waktu  tertentu  boleh  dijatuhkan  untuk  dua  puluh  tahun berturut-turut  dalam  hal  kejahatan  yang  pidananya  hakim  boleh  memilih  antara pidana mati atau, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu  juga  dalam  hal  batas  lima  belas  tahun  dilampaui  sebab  tambahan  pidana karena  perbarengan  ( concursus ),  pengulangan  ( recidive )  atau  karena  yang ditentukan dalam Pasal 52.
(4) Pidana  penjara  selama  waktu  tertentu  sekali-kali  tidak  boleh  melebihi  dua  puluh tahun.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  12  KUHP  dapat  disimpulkan  ketentuan  umum  tentang lama pidana yang dijatuhkan adalah seumur hidup dan selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh  melebihi  dua  puluh  tahun.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  terhadap  terpidana yang telah dijatuhi hakim dengan hukuman penjara seumur hidup  menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka pembinaan digolongkan sebagai  narapidana seumur hidup.
Persepsi masyarakat tentang narapidana seumur hidup relatif beragam, masyarakat dari berbagai  kalangan  yang  mereka  ketahui  bahwa  narapidana  seumur  hidup  ini  akan  berada selamanya  di  LAPAS  sampai  dengan  napi  tersebut  meninggal,  ada  juga  yang  menyatakan narapidana  seumur  hidup  ini  akan  menjalani  masa  pidananya  sesuai  dengan  umur  mereka pada saat masuk LAPAS kemudian di komulatifkan.
Sehubunagn  dengan  hal  tersebut  ,  dilihat  dari  sudut  penjatuhan  pidana  dan  juga  dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat  pasti ( definite sentence ) karena siterpidana dikanakan  jangka  waktu  yang  pasti  ( a  definite  period  of  time ),  yaitu  menjalani  pidana sepanjang  hidupnya,  walaupun  orang  tidak  tahu  pasti  berapa  lama  masa  hidup  seseorang  di dunia. 10
Lebih  lanjut  merujuk  kembali  pada  KUHP  dari  isi  Pasal  12  ayat  (1)  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  adalah  pidana penjara  selama  narapidana  masih  hidup  hingga  meninggal.  Jadi,  dari  uraian  di  atas  dapat dipahami  dasar  hukum  mengapa  pidana  penjara  seumur  hidup  berarti  penjara  sepanjang narapidana masih hidup, dan hukumannya baru akan berakhir setelah kematiannya.
Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari tujuannya bahwa narapidana  dibina  dan  dibimbing  supaya  menjadi  lebih  baik  dan  dapat  diterima  kembali  di dalam  masyarakat.  Selanjutnya  mengenai  pola  pembinaan  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  termasuk  peraturan  pelaksananya  seperti  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  Peraturan  Menteri  Kehakiman  Republik indonesia  Nomor:  M.01.10  Tahun  1989  Tentang  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat  dan  Cuti
10 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana-Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP baru , Kencana, Jakarta, 2014, hal. 225.
menjelang  Bebas,  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor:  M.02- PK.04.10  Tahun  1990  Tentang  Pola  Pembinaan  Narapidana/Tahanan  Menteri  Kehakiman Republik indonesia.
Berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalamUndang-Undang  Pemasyarakatan  dan peraturan    pelaksanaannya  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  secara  yuridis  normatif atau menurut ketentuan  peraturan perundang-undangan, pola pembinaan yang dilakukan oleh lembaga  pemasyarakatan  adalah  pola  pembinan  yang  berlaku  secara  umum  untuk  seluruh narapidana,  tanpa  membedakan  lama  pidana  yang  dijatuhkan  apakah  narapidana  selama waktu  tertentu  atau  narapidana  seumur  hidup.  Dengan  demikian,  narapidana  selama  waktu tertentu sesuai dengan lama pidana yang dijatuhkan setelah berakhir masa hukumannya dapat kembali  ke  masyarakat,  sedangkan  narapidana  seumur  hidup  dalam  proses  pembinaannya bersifat  jangka  panjang  yang  waktunya  tidak  dapat  diketahui.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa ketentuan  mengenai  pembinaan  narapidana  yang  berlaku  sekarang  ini  disamakan  tanpa membedakan lama pidana yang dijatuhkan.
Pidana seumur hidup,  bukanlah pidana sementara, karena batas  waktunya  belum jelas. Tetapi  pidana  itu  dapat  diubah  menjadi  pidana  sementara. 11 Hal  ini  dapat  dilihat  dalam ketentuan  Pasal  7  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1987  dibuka kemungkinan bagi  narapidana seumur hidup  memperoleh remisi,  dengan syarat  pidana telah diubah dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara selama waktu tertentu. Pasal 7 ayat (2)  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1987  menyatakan:  “Perubahan pidana  penjara  seumur  hidup  menjadi  pidana  penjara  sementara  dilakukan  oleh  presiden”. Dengan  demikian,  narapidana  yang  menjalani  pidana  penjara  seumur  hidup  dapat  berubah menjadi pidana penjara selama waktu tertentu melalui grasi.
Di  Indonesi  pidana  penjara  seumur  hidup  dapat  diubah  (dikomutasi)  menjadi  pidana penjara  sementara  waktu.  Berdasarkan  Pasal  9  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dinyatakan bahwa:
(1) Narapidana  yang  dikenakan  pidana  penjara  seumur  hidup  dan  telah  menjalani  pidana paling  sedikit  5  (lima)  tahun  berturut  serta  berkelakuan  baik,  dapat  diubah  pidananya menjadi  pidana  penjara  sementara,  dengan  lama  sisa  pidana  yang  masih  harus  dijalani paling lama 15 (lima Belas) tahun.
(2) Perubahan  pidana  penjara  seumur  hidup  menjadi  pidana  sementara  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden
(3) Permohonan perubahan  pidana penjara seumur hidup  menjadi  pidana penjara sementara diajukan  narapidana  yang  bersangkutan  kepada  Presiden  melalui  Menteri  Hukum  dan Perundang-Undangan (Saat ini Menteri Hukum dan HAM). 12
Dalam hal peraturan baik itu undang-undang maupun peraturan lainnya yang berkenaan dengan  pembinaan  terhadap  narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  seumur  hidup  tersebut  tidak terlihat adanya pengaturan yang memperlakukan secara khusus. Dengan kata lain pengaturan mengenai  pola  pembinaan  narapidana  seumur  hidup  disamakan  dengan  narapidana  waktu tertentu,  padahal  pembinaannya  bersifat  jangka  panjang,  maka  dalam  penbinaannya  perlu adanya kebijakan implementatif terhadap pembinaan narapidana seumur hidup tersebut.
Beranjak  dari  keadaan  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  kajian  ilmiah tentang Pola  Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Seumur  Hidup  Dalam  Kebijakan Implementasinya agar  nantinya  diperoleh  suatu  gambaran  tentang  pola  pembinaan narapidana  seumur  hidup.  Untuk  membatasi  kajian  penelitian,  maka  permasalahan  dibatasi pada  persoalan  yang  dianggap  sangat  mendasar,  yaitu:bagaimana  pola  pembinaan  terhadap narapidana seumur hidup dalam kebijakan implementasinya?
11 Harsono, Op. Cit., hal. 26.
12 Dwidja Prayitno, Op. Cit., hal. 73-74.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana
Pembinaan  yang  ada  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  pada  dasarnya  adalah  mengenai  arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan  yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah  laku  narapidana  agar  tujuan  pembinaan  dapat  dicapai,  oleh  karena  itu  di  dalam Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor:  M.02-PK.04.10  Tahun  1990 Tentang  Pola  Pembinaan  Narapidana/Tahanan,  ruang  lingkup  pembinaan  narapidana meliputi:
1. Pembinaan Kepribadian
Pembinaan  kepribadian  diarahkan  pada  pembinaan  mental  dan  watak  agar narapidana  menjadi  manusia  seutuhnya,  bertaqwa  dan  bertanggungjawab  kepada  diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
Pembinaan Kepribadian terdiri dari:
a. Pembinaan kesadaran beragama
b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
d. Pembinaan kesadaran hukum
e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan Kemandirian
Pembinaan  kemandirian  diarahkan  pada  pembinaan  bakat  dan  keterampilan  agar warga  binaan  dapat  kembali  berperan  sebagai  anggota  masyarakat  yang  bebas  dan bertanggungjawab, pembinaan kemandirian ini dapat diberikan melalui program-program antara lain:
a. Keterampilan  untuk  mendukung  usaha  mandiri;  misalnya  kerajinan  tangan  dan sebagainya.
b. Keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri  kecil,  misalnya  pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi.
c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mandapat nafkah.
d. Keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri  atau  kegiatan  pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, dan usaha tambak udang.
Bagi  narapidana  yang  sisa  pidananya  lebih  dari  1  (satu)  tahun,  menjalani  dengan  4 (empat) tahap, yaitu:
a. Tahap  pertama  :  Pembinaan  awal  yang  didahului  dengan  masa  pengamatan, penelitian,  dan  pengamatan  lingkungan  ( mapenaling ),  sejak  diterima  sampi sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari masa pidana yang sebenarnya.
b. Tahap kedua : Pembinaan lanjutan di atas 1/3 (sepertiga) sampai sekurang-kurangnya ½ (seperdua) dari masa pidana yang sebenarnya.
c. Tahap ketiga : Pembinaan lanjutan di atas ½ (seperdua) sampai sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya.
d. Tahap  keempat  :  Pembinaan  lanjutan/bimbingan  diatas  2/3  (dua  pertiga)  sampai dengan selesai pidana yang sebenarnya.
Sedangkan bagi narapidana yang sisa pidananya sama dengan 1 (satu) tahun, ada tiga tahap, yaitu:
a. Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya ½ dari masa pidana yang sebenarnya.
b. Tahap  kedua,  sejak  ½    sampai  dengan  sekurang-kurangnya  2/3  masa  pidana  yang sebenarnya.
c. Tahap ketiga, sejak 2/3 sampai selesai masa pidananya.
Sedangkan  proses  bagi  narapidana  yang  dipidana  mati  dan  narapidana  seumur  hidup tidak dilakukan pentahapan, kecuali setelah dirubah pidananya menjadi pidana sementara.
Ketentuan  di  atas  tidak  jauh  berbeda  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 7, yang menentukan bahwa:
Tahap pembinaan narapidana dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:
1. Tahap awal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pembinaan narapidana dimulai sejak  yang  bersangkutan  berstatus  sebagai  narapidana  sampai  dengan  1/3  dari  masa pidana.
Dalan Pasal 10, pada tahap awal dilakukan hal-hal:
a. Masa  pengamatan,  pengenalan  diri  dan  penelitian  lingkungan  paling  lama  1  (satu) tahun
b. Perencanaan program pembinaan kemandirian dan kepribadian
c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan awal.
2. Tahap  lanjutan,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  huruf  a,  tahap  lanjutan pertama  sejak  berakhir  pembinaan  tahap  awal  sampai  dengan  ½  dari  masa  pidana.  Dan huruf  b,  tahap  lanjutan  kedua,  sejak  berakhir  masa  pembinaan  tahap  lanjutan  pertama sampai dengan 2/3 masa pidana.
3. Tahap  akhir,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (3)  sejak  berakhirnya  tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  sifat  normatif  penelitian hukum  dikaitkan  dengan  karakter  keilmuan  itu  sendiri.  Karena  itu  pemilihan  metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dilakukan  dengan  cara  menelaah  semua  undang- undang  yang  saling  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  diteliti,  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach )  dilakukan  dengan  cara  menelaah  pandangan-pandangan  dari  doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain:
a. Bahan hukum primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  dijadikan  dasar  dalam  menyusun penulisan  penelitian  yang  diambil  dari  kepustakaan,  diantaranya  yaitu  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun 1999  Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pellaksanaan Hak Warga Binaan  Pemasyarakatan,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor:  M.01.PK.04-10 tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti  Menjelang  Bebas  dan  Cuti  Bersyarat,  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan
Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
b. Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer, diantaranya yaitu diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara:
1. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
2. Menilai bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
3. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## 4. POLA  PEMBINAAN  NARAPIDANA  SEUMUR  HIDUP  DALAM  KEBIJAKAN IMPLEMENTASINYA
Pembinaan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  aktivitas  atau  kegiatan  yang  dilakukan  secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggungjawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan,  dan  mengembangkan  kemampuan  serta  sumber-sumber  yang  tersedia  untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, pembinaan yang dilakukan dilembaga pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana, baik narapidana yang dijatuhi pidana waktu tertentu maupun narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup.
Berdasarkan  data  sebagaimana  dikemukakan  dalam  bab  terdahulu  terlihat,  bahwa peluang  pidana  seumur  hidup  untuk  dijatuhkan  sebagai  jenis  sanksi  pidana  dalam  sistem hukum  pidana  di  Indonesia  cukup  besar.  Dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  masih  banyak kelompok tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup baik tindak pidana yang diatur yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP.
Mengenai  pembinaan  naraapidana  seumur  hidup  yang  ada  saat  ini  ataupun  yang berlaku  saat  ini  di  Indonesia  secara  yuridis  normatif  berlandaskan  pada  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan,  serta  berdasarkan  pada  Keputusan  Menteri Kehakiman Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pmbinaan Narapidana/Tahanan,  yaitu  dengan  kata  lain  masalah  pengaturan  pembinaan  narapidana seumur hidup di Indonesia disamakan dengan narapidana waktu tertentu lainnya.
Meita Eriza selaku Kasi Binadik Lapas Kelas II A Kota Jambi menjelaskan:. Mengenai  pembinaan  terhadap  narapida  seumur  hidup  tidak  ada  aturan  khusus  dari lapas  kelas  II  A  Kota  Jambi  dalam  hal  pengaturan  pembinaan  terhadap  narapidana seumur hidup. Setiap narapidana baik itu narapidana seumur hidup maupun narapidana lainnya, pembinaannya sama tanpa pengecualian, tidak pernah membedakan, tidak ada perlakuan khusus  terhadap narapidana seumur hidup  dalam pembinaannya. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995,  dinyatakan bahwa:  “Pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  dilakukan  di  lapas  dan  pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas. Sedangkan pembinaan dilapas dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”
Selanjutnya  Pasal  4  ayat  (2),  menyebutkan:  “Dalam  melaksanakan  pembinaan sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  Kepala  Lapas  menetapkan  petugas pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana.”
Terhadap  proses  pembinaan  di  dalam  lapas,  bahwa  setiap  warga  binaan  termasuk  juga narapidana  seumur  hidup  didampingi  seorang  wali  pemasyarakatan.  Wali  adalah  petugas
13 Wawancara dengan Meita Eriza, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi.
pemasyarakatan yang melakukan pendampingan narapidana menjalani program pembinaan di pemasyarakatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Meita  Eriza,  menyatakan:  “Setiap  narapidana didampingi  oleh  wali,  tanpa  terkecuali  untuk  naparapidana  seumur  hidup,  satu  orang  wali narapidana  di  lapas  kelas  II  A  kota  Jambi  mendampingi  sekitar  20  sampai  30  orang narapidana.” 14
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Binadik Lapas Kelas II A Kota Jambi Meita Eriza menjelaskan:
Pembinaan  yang  diberikan  terhadap  narapidana  seumur  hidup  di  Lapas  Kelas  II  A Kota  Jambi  berupa  pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan  kemandirian.  Pihak  Lapas tidak  pernah  memisahkan  kondisinya,  bagaimanapun  juga  narapidana  seumur  hidup tersebut  adalah  warga  binaan  pemasyarakatan.  Walaupun  mendapat  pidana  seumur hidup,  narapidana  seumur  hidup  tersebut  tetap  dalam  pembinaan,  sama  seperti  apapun yang dilakukan oleh narapidana lain sebatas narapidana seumur hidup mau dan mampu melaksanakan pembinaan tersebut, mereka diikutkan. 15
Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  indonesia  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  pembinaan narapidana  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahapan  pembinaan,  dan  dalam  Pasal  7  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Republik  indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  tahapan  pembinaan  yang  sebagaimana dimaksud tersebut meliputi:
a. Tahap awal;
b. Tahap lanjutan; dan
c. Tahap akhir.
Berdasarkan  Pasal  9  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  indonesia  Nomor  31 Tahun  1999,  pembinaan  tahapa  awal  dimulai  sejak  yang  bersangkutan  berstatus  narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:
a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan selama 1 (satu) bulan;
b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan awal.
Pembinaan  tahap  akhir  dilaksanakan  sejak  berakhirnya  pembinaan  tahap  lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Dalam Pasal 10 ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Republik  indonesia  Nomor  31  Tahun  1999,  pembinaan  tahap akhir meliputi:
a. Perencanaan program integrasi;
b. Pelaksanaan program integrasi;
c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Meita Eriza selaku Kasi Binadik Lapas Kelas II A
Kota Jambi menjelaskan:
Narapidana seumur hidup tidak masuk dalam pentahapan pembinaan. Artinya mereka belum pernah diikutkan ke dalam  sidang Tim  Pengamat Pemasyarakatan, maksudnya mereka tidak mendapat  program  pembinaan  lanjutan,  disebabkan  narapidana  seumur  hidup  tersebut  tidak dapat  diukur  masa  pidananya.  Memang  benar  mereka  tetap  mendapatkan  pembinaan,  tapi tidak  bisa  beranjak  ke  pembinaan  tahapan  selanjutnya.  Pembinaan  mereka  tidak  dibatasi, sekali  lagi  dikatakan  asal  mereka  mau  dan  mampu,  mereka  diikutkan.  Apabila  mereka berkelakuan  baik  selama  pembinaan,  narapidana  seumur  hidup  tersebut  berhak  mengajukan
14 Wawancara dengan Meita Eriza, Kasi Banadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi
15 Wawancara dengan Meita Eriza, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi.
pengampunan  kepada  Presiden  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  berlaku  dan  pihak  lapas pasti mengupayakan usaha maksimal dan itu sudah pernah dilakukan. 16
Bertolak  pada  hal  tersebut  di  atas,  nampaknya  narapidana  seumur  hidup  tidak  dapat menjalankan  proses  pemasyarakatan  sebagaimana  telah  ditetapkan,  maksudnya  narapidana seumur hidup dalam pembinaannya tidak dibatasi. Dengan demikian kebijakan implementasi dalam  pembinaan  narapidana  seumur  hidup  tetap  mengikuti  ketetapan  yang  ada  sampai narapidana seumur hidup mendapat perubahan masa pidana menjadi pidana sementara waktu. Perubahan narapidana seumur hidup menjadi narapidana sementara waktu berdasarkan Pasal 9  ayat  (1)  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  174  Tahun  1999  Tentang  Remisi menyatakan  bahwa:  “Narapidana  yang  dikenakan  pidana  penjara  seumur  hidup  dan  telah menjalani pidana paling  sedikit 5 (lima) tahun berturut  serta berkelakuan  baik,  dapat  diubah pidananya  menjadi  pidana  penjara  penjara  sementara,  dengan  lama  sisa  pidana  yang  masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Meita  Eriza  menjelaskan:  “Mengenai  program pembinaan, untuk narapidana seumur hidup tidak ada batasan dalam rangka pembinaan, akan tetapi  memang  dipilihkan  waktu  dan  kegiatan  yang  sesuai  dengan  mereka  serta  tetap memperhatikan faktor keamanan.” 17
Dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana  dibutuhkan  suatu  metode  pembinaan. Metode  pembinaan  merupakan  cara  dalam  penyampaian  materi  pembinaan,  agar  secara efektif  dan  efisien  dapat  diterima  oleh  narapidana  dan  dapat  memberikan  perubahan  dalam diri  narapidana,  baik  itu  perubahan  dalam  pola  pikir,  tingkah  laku  maupun  dalam  tindakan. Penyampaian  materi  tidak  saja  berdasar  pada  kesiapan  si  pemberi  materi  saja,  tetapi  juga harus diperhatikan kesiapan dari narapidana sendiri dalam menerimanya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Meita Eriza selaku Kasi Binadik Lapas Kelas II A Kota Jambi menjelaskan:
Untuk  metode  pembinaan,  pihak  lapas  telah  menetukan  bentuk  pembinaan  yang  akan diberikan  terhadap  seluruh  warga  binaan  pemasyarakatan  tanpa  terkecuali  untuk narapidana seumur hidup. Tidak ada perlakuan khusus terhadap mereka. Di samping itu, mengingat  jumlah  petugas,  fasilitas  yang  ada  belum  memadai  serta  ditambah  dengan jumlah warga binaan yang sudah over kapasitas, pihak lapas memberdayakan petugas dan fasilitas yang ada seefektif mungkin, sehingga hasil secara maksimal dapat diperoleh.
Dalam proses pembinaan narapidana, narapidana seumur hidup sangat apriori terhadap program  atau  pembinaan  yang  diberikan  oleh  lembaga  pemasyarakatan.  Hal  ini  karena mereka  merasa  pembinaan  yang  dilakukan  tidak  akan  membawa  manfaat  terhadap  dirinya karena kecilnya kemungkinan untuk keluar dari lembaga pemasyarakatan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jika  dilihat  dari  ide  pemasyarakatan  pada  hakekatnya pidana  perampasan  kemerdekaan  seseorang  hanya  bersifat  sementara  (untuk  waktu  tertentu) tidak  untuk  seumur  hidup  (untuk  waktu  yang  tidak  ditentukan).  Dalam  hal  ini  terjadi kontradiksi antara tujuan pidana seumur hidup dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan cenderung memberikan perlindungan individu yang tidak dapat dilaksanakan terhadap  narapidana  seumur  hidup  dengan  alasan  pembinaan  narapidana  seumur  hidup dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tanpa batas waktu yang pasti. Selain itu penjatuhan pidana seumur hidup cenderung memberikan perlindungan masyarakat. Dalam pengamatan peneliti, narapidana seumur hidup yang telah menjalani masa pidana lebih dari 5 tahun  dan  berkelakuan  baik,  dapat  mengajukan  remisi  menjadi  pidana  waktu  tertentu,  akan tetapi  pengajuan  remisis  tersebut  diajukan  berulang-ulang  belum  disetujui,  padahal narapidana seumur hidup yang bersangkutan telah layak untuk diberikan remisi.
17 Wawancara dengan Meita Eriza, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi
Kebijakan  implementatif  yang  ada  selama  ini  masih  tetap  menempatkan  narapidana seumur  hidup  berada  di  dalam  sistem  pemasyarakatan,  hanya  saja    sulit  menetukan  tahap- tahap  pembinaannya,  oleh  karena  masa  pidana  tidak  terbatas.  Sistem  pemasyarakatan memberikan  kesempatan  kepada  narapidana  seumur  hidup  untuk  merubah  masa  pidananya menjadi  pidana  penjara  waktu  tertentu  dngan  syarat  berkelakuan  baik  selama  lebih  dari  5 tahun dan hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarakan uraian di atas, pola pembinaan terhadap narapidana seumur hidup dalam kebijakan  implementasinya  cenderung  berusaha  untuk  menyesuaikan  dengan  sistem pemasyarakatan  yang  berorientasi  pembinaan.  Hal  demikian  ditempuh  untuk  mengatasi benturan kepentingan dalam konsep pemasyarakatan yang berorientasi kepada rehabilitasi dan resosialisasi  narapidana  untuk  kembali  ke  masyarakat  dan  kepentingan  untuk  memisahkan narapidana  dengan  masyarakat  dalam  jangka  waktu  lama.  Meskipun  pemidanaan  disahkan sebagai  konsekuensi  atas suatu perbuatan  yang melanggar hukum,  namun  secara substansial dan  pelaksanaannya  hendaknya  menghormati  narapidana  sebagai  manusia  yang  dijadikan objek pemidanaan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Pola  pembinaan  narapidana  seumur  hidup  dalam  kebijakan  implementasinya,  yakni  belum ada  peraturan  perundang-undangan  mengatur  secara  khusus  terkait  dengan  pembinaan narapidana  seumur  hidup.  Kebijakan  implementasi  dalam  pembinaan  narapidana  seumur hidup  mengikuti  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada.  Sistem  pemasrakatan memberikan  pembinaan  sesuai  tahapan  baku.  Kebijakan  implementatif  tetap  menempatkan narapidana  seumur  hidup  berada  di  dalam  sistem  pemasyarakatan,  hanya  saja  sedikit  sulit menetukan tahapan-tahapan pembinaannya, oleh karena masa pidana yang tidak terbatas.
Dalam pembinaan narapidana seumur hidup bersifat jangka panjang, maka hendaknya dilakukan  pembinaan  secara  khusus  dan  terpusat  yang  intensif  di  lembaga  pemasyarakatan dengan  tingkat  keamanan maximum  security sehingga  proses  pembinaannya  berjalan  lebih baik  dan  efektif.  Serta  adanya  bentuk  yag  jelas  dalam  pola  pembinaan  narapidana  seumur hidup,  peneliti  mengusulkan  untuk  menetapkan  pembinaan  secara  khusus  mengenai  pola pembinaan narapidana seumur hidup yang dituangkan bisa dalam bentuk kebijakan sehingga pembinaannya dapat terimplementasi dengan baik dan berdaya guna.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Barda  Nawawi  Arief,  2014, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru , Kencana, Jakarta. Dwidja  Priyatno,  2009, Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Di  Indonesia, Rafika Aditama, Jakarta.
Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta. Lamintang,  2012, Hukum Panitensier, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
Rena  Yulia,  2012, Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan  Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta. Soenarko, 2003, Publik Policy, Airlangga University, Surabaya. Suran Arbu Zanti, 2009, Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, Pustekom Dikbud dan CV. Rajawali, Jakarta.
Tongat, 2004, Pidana Sumur hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, UMM Press, Malang.
Tangkilisan, 2003, Implementasi Kebijakan Publik, Lukman Offset, Jakarta. Usman Nurdin, 2002, Kebijakan Implemntasi Publik, CV. Cipta Adi Karya, Bandung. Widodo, 2014, Hukum Pidana Dan Penologi, Aswaja, Jogyakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia,  Menteri  Kehakiman, Keputusan  Menteri  Kehakiman  Tentang  Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Kepmen Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Pemasyarakatan, Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995, LNRI Tahun 1995 Nomor 77, TLNRI Nomor 3641.
Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Tentang  Pembinaan  Dan Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan. PP  Nomor  31  Tahun  1999,  LNRI Tahun 1999 Nomor 68, TLNRI Nomor 3845.
Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Tentang  Syarat  Dan  Tata Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan, PP  Nomor  31  Tahun  1999, LNRI Nomor  69, TLNRI Nomor 3846.