## TINDAK PIDANA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA
SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN DI NEGARA ASING THAILAND DAN JEPANG
Sitta Saraya
Fakultas Hukum, Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal sittalaw@gmail.com

## Abstrak
Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai landasan konstitusional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, dan berkeadilan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  perumusan  pidana  dan  pemidanaan  dalam  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  dan  pelaksanaan tindak  pidana  keterbukaan  informasi  publik  dalam  kajian  perbandingan  sistem pemidanaan  tindak  pidana  keterbukaan  informasi  publik  di  negara  Thailand  dan Jepang?  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif. Adanya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 yang mulai berlaku pada 1 Mei 2010 diharapkan agar semua badan publik memberikan dan membuka akses informasi  publik.  Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  perumusan pidana  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  pidana  yang dikenakan  adalah  pidana  penjara  sebagai  pidana  pokoknya  dengan  maksimal khusus  satu  tahun  atau  ada  alternatif  lainnya  yaitu  pidana  denda  atau  hakim berhak  menjatuhi  kedua  pidana  tersebut  secara  bersamaan.  Tindak  pidana infomasi  publik  di  Jepang  dapat  dikenakan  pidana  penjara  juga  disertai  dengan kerja paksa atau dengan adanya alternatif pidana denda sebagai pengganti pidana pokok  berupa  pidana  penjara  dan  kerja  paksa.  Sedangkan  tindak  pidana keterbukaan  informasi  publik  di  Thailand  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  yang dijatuhkan  berorientasi  pada  sistem  pidana  maksimal  khusus  1  (satu)  tahun penjara  atau  berupa  sanksi  denda  dan  bisa  juga  dengan  alternatif  sanksi  pidana yakni dijatuhi sanksi keduanya baik berupa penjara dan denda.
Kata Kunci: Tindak Pidana; Keterbukaan Informasi Publik; Perbandingan Sistem Pemidanaan.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## CRIME OF PUBLIC INFORMATION IN INDONESIA A COMPARATIVE STUDY PUNISHMENT SYSTEM IN FOREIGN COUNTRIES THAILAND AND JAPAN

## Sitta Saraya
Law Faculty, Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal sittalaw@gmail.com

## Abstract
Indonesia  is  a  constitutional  state  based  on  Pancasila  as  an  ideal  basis  and  the Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  Year  1945  as  the  constitutional  basis aimed toward improved life of the nation that is prosperous, secure, orderly, and legal  justice.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  formulation  of criminal  and  criminal  prosecution  under  Law  No.  14  of  2008  on  Public Information,  and  execution  of  the  crime  of  public  disclosure  in  the  criminal system  comparative  study  of  public  disclosure  of  criminal  acts  in  the  country  of Thailand  and  Japan?  The  method  used  in  this  research  is  normative.  The existence  of  Act  No.  14  of  2008  which  came  into  force  on  May  1,  2010  it  is expected that all public bodies to provide and open access to public information. The  results  of  this  study  can  be  concluded  that  the  formulation  of  the  criminal offense  according  to  Law  No.  14  of  2008  criminal  imposed  is  imprisonment  as maximum  punishment  principle  with  a  special  one-year  or  are  there  other alternatives  that  criminal  penalties  or  criminal  judges  are  entitled  fell  on  both simultaneously.The criminal act of public information in Japan may be subject to imprisonment is also accompanied by forced labor or the existence of alternative criminal  penalty in  lieu  of  the  principal  form  of  imprisonment  and  forced labor. While  the  crime  of  public  disclosure  in  Thailand  could  be  subject  to  criminal sanctions  imposed  penal  system  oriented  specialty  maximum  of  1  (one)  year  in prison  or  be  fined  and  could  also  alternatively  sanctioned  criminal  sanctions which are both in the form of imprisonment and a fine.
Keywords: Crime; Public Information; Comparison Punishment System.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
1. Pendahuluan
A. Latar Belakang Tindak  pidana  dalam  Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik  membutuhkan  suatu  upaya yang sistematis untuk dapat mencapai  tujuannya.  Upaya  yang sistematis  ini  dilakukan  dengan mempergunakan segenap unsur yang terlibat  di  dalamnya  sebagai  suatu kesatuan  dan  saling  berhubungan ( interelasi ), serta saling mempengaruhi satu sama lain. Upaya yang demikian harus diwujudkan  dalam  sebuah  sistem yang bertugas menjalankan penegakan  hukum  pidana  tersebut, yaitu Sistem Peradilan Pidana
( Criminal Justice System ) yang pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana”. 1 Berkaitan dengan hukum pidana, banyak sekali ranah kehidupan  berbangsa  dan  bernegara terutama  yang  berkaitan  dengan peraturan  Perundang-undangan  yang memuat  ketentuan  tentang  hukum pidana, dan banyak sekali penyelesaian  kasus  sengketa  melalui jalur  pidana.  Hukum  merupakan sesuatu  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat, untuk memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia  guna  menjalani  hidupnya. Hukum merupakan pencerminan watak dan kehendak manusia mengenai  bagaimana  masyarakat  itu dibina  dan  diarahkan.  Arah  dan pembinaan  hukum  agar  tercapai kehidupan  masyarakat  yang  tertib, aman,  dan  damai,  serta  guna mewujudkan keadilan berbangsa dan bernegara.  Pidana  adalah  salah  satu dari  sekian  sanksi  yang  bertujuan
untuk menegakkan berlakunya norma.  Pelanggaran  norma  yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan  perasaan  tidak  senang 1 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, hlm., 28.
yang  dinyatakan  dalam  pemberian sanksi tersebut. 2 Informasi merupakan kebutuhan  mendasar  bagi  setiap orang untuk mengembangkan kepribadian di lingkungan soasialnya sehingga  hak  untuk  memperoleh informasi  merupakan  hak  asasi manusia yang wajib untuk dilindungi oleh  Pemerintah.  Sesuai  yang  di amanahkan  Undang-Undang  Dasar 1945 pasal 28F yang berbunyi setiap orang  berhak  untuk  berkomunikasi dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosilanya,  serta  berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan  informasi  dengan menggunakan  segala  jenis  saluran yang tersedia. 3 Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang  mengharuskan  Penyelenggara Negara  membuka  diri  terhadap  hak masyarakat untuk memperoleh informasi  yang  benar,  jujur,  dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara, maka sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah No 61 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi diatur mengenai  hak  dan  tanggung  jawab serta  kewajiban  masyarakat  dan Penyelenggara negara secara berimbang.  Hal  ini  dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang Penyelenggara
Negara.  Kebebasan  menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan
2 Sudarto, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana , PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm., 106.
3 Arif Widi Fatoni, Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi  Dalam Undang-U No 14 Tahun 2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, Jurnal
Ius  Constituendum  Vol  4  No  1,  2019, Semarang,  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Semarang, hlm 80.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
tanggung jawab untuk mengemukakan  fakta  dan  kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturanaturan moral yang  diakui  umum  serta  hukum  dan peraturan  perundangundangan  yang berlaku. 4 Tata  kelola  pemerintahan  yang baik,  mensyaratkan  pemerintahan yang terbuka dan kebebasan memperoleh informasi untuk menjadi  salah  satu  pondasinya. Pemerintahan yang terbuka mensyaratkan  adanya  lima  jaminan, yaitu : pertama hak untuk memantau prilaku pejabat publik dalam menjalankan  peranya;  kedua  hak untuk  memperoleh  informasi;  ketiga hak  untuk  terlibat  dan  berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; keempat kebebasan  berekspresi;  kelima  hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak tersebut. 5 Sejak diberlakukankannya Undang-Undang  No  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  mulai  1  Mei  2010  makin memperluas pengetahuan kita mengenai peraturan perundang- undangan  di  Indonesia.  Adanya Undang-Undang No 14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  ini  dapat  menjadi  katalis dalam  pemisahan  antara  informasi yang berhak didapatkan oleh masyarakat  dengan  informasi  yang bersifat rahasia. Diperlukan 4 Agus  Sutiaman,  Dadang  Sugianan,  Jimi Narotama M, Implementasi Kebijakan Keterbukaan  Informasi  Publik, Jurnal  Kajian Komunikasi  Vol  1  No  2,  2013,  Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadajaran, hlm 197.
5 Slamet  Haryanto,  Kadi  Sukarna, Peran Komisi  Informasi  Publik    Dalam  Proses Eksekusi Terhadap Putusan Sengketa Informasi Yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Dalam tinjauan  Undang-undang  No  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, Jurnal
Ius  Constituendum  Vol  2  No  1,  2017, Semarang,  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Semarang, hlm 98.
pengaturan  dalam  rangka  menjamin hak  masyarakat  untuk  mengakses dan  mengetahui  melalui  media.
Keterbukaan informasi publik merupakan  suatu  transparansi  akan hasil  kinerja  badan  publik  baik seluruh  maupun  sebagian  dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lahirnya  Undang-Undang  No  14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik  adalah  wujud reformasi penyelenggaraan pemerintahan  yang  perlu  disambut dengan  optimisme  masyarakat  akan itikad baik pemerintah untuk menegaskan adanya jaminan transparansi informasi publik. Mekanisme yang mengatur bagaimana  publik  dapat  mengakses informasi  publik  perlu    dirumuskan dan  ditetapkan  secara  baku  untuk menjadi acuan bagi badan publik dan masyarakat  pengguna    informasi publik  sesuai  dengan  kategori  badan publik  dan  informasi  publik  yang ada,  sebab  tidak  semua  informasi dalam  bentuk  data,  fakta  dan  pesan dapat  diakses  oleh  publik  yang dalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2008  didefinisikan  sebagai informasi yang dikecualikan.
Kebebasan  dan  kemudahan untuk  memperoleh  informasi  adalah sebagai sarana kehidupan berdemokrasi.  Untuk  itu  kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi merupakan  hak  asasi  manusia  dan hak  konstitusional  warga  negara yang tidak boleh diabaikan. Hak atas informasi yang merupakan salah satu hak  asasi  manusia  dan  menjadi landasan  atas  pemenuhan  hak-hak lain,  tidak  akanefektif  apabila  tidak ada  keterbukaan  dan  kemudahan dalam  memperoleh  informasi  yang lebih  luas  dan  tidak  terdistorsi, karena keterbukaan informasi merupakan penentuan kadar dan nilai bagi kehidupan demokrasi.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Keterbukaan informasi sekaligus sebagai  perangkat  bagi  masyarakat untuk  mengontrol  dan  mengawasi setiap langkah penyelenggara negara. Dalam sistem demokrasi yang menyatakan  kekuasaan  berasal  dari rakyat,  oleh  rakyat  untuk  rakyat. Maka dengan demikian sudah semestinya rakyat juga berhak mengkritisi  dan  mengontrol  setiap kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah. 6 Dengan  transparansi  informasi dalam melaksanakan kebijakan publik pada lembaga-lembaga publik, maka pemerintah akan mendapatkan kepercayaan dan sokongan  dari  masyarakat.  Sehingga anggaran  dana  yang  dialokasikan untuk  penyelenggaraan  kebijakan umum dan bagaimana implementasinya di masyarakat dapat  secara  nyata  dilihat  semua orang,  dengan  itu  masyarakat  bisa memberikan  Keterbukaan  Informasi, Edwin  Nurdiansyah.  151  penilaian yang  positip  termasuk  saran  beserta rekomendasi  yang  membangun  dan bukan  kecurigaan  serta  kritik  yang hanya menyalahkan tanpa memberikan solusi nyata. 7 Mengacu kepada standar layanan informasi, masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi  tetapi  tetap  dengan  etika dan  prosedur  sebagaimana  diatur oleh  aturan  perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meminimalisir
praktek-praktek menyimpang, seperti pungutan ilegal,  pencurian  informasi  yang
6 Eko Noer Kristiyanto, Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik, Jurnal Penelitian  Hukum  De  Jure  Vol  16  No  2,  2016,
Jakarta, Badan  Penelitian  dan  Pengembangan
Hukum  dan  HAM,  Kementerian  Hukum  dan HAM RI , hlm 237-238.
7 Edwin Nurdiansyah,, Keterbukaan Informasi  Publik  Sebagai  Upaya  Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat, Jurnal
Bhinneka  Tunggal  Ika  Vol  3  No  2,  2016, Palembang, Universitas  Sriwijaya,  hlm  150- 151.
masuk  dalam  kategori  informasi yang  dirahasiakan,  penyalahgunaan informasi,  plagiarisme,  pencurian kekayaan  intelektual  dan  tindakan menyimpang lainnya yang dilakukan pejabat publik dan masyarakat.
B. Permasalahan
Penelitian  perumusan  masalah yang  diangkat  adalah  sebagai berikut :
a. Bagaimana perumusan pidana dan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik? b. Bagaimana tindak pidana keterbukaan  informasi  publik dalam  kajian  perbandingan sistem  pemidanaan  tindak pidana keterbukaan informasi publik  di  Negara  Jepang  dan Thailand?
C. Metode Penelitian
Jenis  metode  penelitian dalam  artikel  ini  adalah  yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis  normatif  adalah  suatu proses  untuk  menemukan  suatu aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum  yang  dihadapi. 8 Dalam penelitian ini hukum diidentifikasikan  sebagai  norma peraturan  atau  Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP).  Pendekatan  perundang- undangan dilakukan dengan cara menelaah semua aturan Undang-
Undang dan regulasi yang bersangkut  paut  dengan  isu hukum  yang  sedang  ditangani. 9
Bahan  hukum  yang  digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum primer terdiri atas Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  Kitab 8 Peter Mahmud Marzuki. 2015 . Penelitian Hukum , Surabaya. Kencana, hlm 35
9 Ibid
Undang-undang  Hukum  Pidana
(KUHP),
Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  Tentang Hak  Asasi  Manusia,  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi Publik,  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tentang  Akses  ke  Informasi yang berada di badan Pemerintahan  (1999)  Negara Jepang; Undang-Undang Informasi  Resmi  (1997)  Negara Thailand. Bahan hukum sekunder  diperoleh  dengan  cara studi  kepustakaan  melalui  buku, jurnal,  hasil  penelitian  yang relevan dengan penelitian penulis. II. PEMBAHASAN a. Perumusan Pidana dan Pemidanaan  Dalam  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik,  dapat  diidentifikasikan formulasi  sanksi  pidana  yang berkaitan dengan sistem pemidanaan hukum pidana substantif  tersebut  dalam  dua  hal, yaitu; 1. Formulasi  jenis  (stelsel)  sanksi pidana  dalam  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Formulasi  sistem  pola  sanksi pidana  dalam  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut  Barda  Nawawi  Arief, “sistem pemidanaan” yang dituangkan perumusannya di dalam Undang-Undang, pada hakikatnya merupakan suatu
sistem  kewenangan  menjatuhkan pidana. 10
Formulasi  ketentuan  jenis sanksi  hukum  pidana  dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi  Publik  dibandingkan dengan  ketentuan  sanksi  dalam KUHP  dapat  diketahui  sebagai berikut: a. Pidana pokok berupa pidana kurungan dan pidana denda diformulasikan secara alternatif  dan  ada  pula secara alternatif-kumulatif, seperti  tercantum  dalam Bab  IX  Ketentuan  Pidana Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik  Pasal  51,  Pasal  52, Pasal  53,  Pasal  54,  Pasal 55 dibawah ini. Pasal    51  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, seseorang dapat dikenakan pidana  jika  menggunakan informasi  secara  melawan hukum, kemudian mengenai penjatuhan sanksi  pidana  yakni  ada alternatif pedoman pemidanaan  yakni  pidana pokok berupa pidana penjara  dengan  ketentuan maksimum  1  tahun  atau alternatif  pidana  lainnya yakni  dikenakan  pidana denda.  Pasal  52,  pidana yang  dijatuhkan  berupa pidana  kurungan  dengan
10 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong  Generasi  Baru  Hukum  Pidana Indonesia ),  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar
Ilmu  Hukum  UNDIP  Semarang,  25  Juni  1994. Dalam  Penghimpun  Soekotjo  Hardiwinoto, Kumpulan  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar Fakultas  Hukum  UNDIP  Semarang,  Badan
Penerbit  UNDIP, Semarang, Hal.369.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
maksimum  kurungan  1 (satu)  tahun  dan/  atau dikenakan alternatif pidana denda maksimum Pasal  53  ,  Pasal  54  dan Pasal  55  Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,  dikenai  ancaman pidana pokok penjara maksimum  dan  adanya alternatif  pilihan  lain  dari pidana  pokok  yaitu  pidana denda. Ketentuan pidana diatas dapat diketahui bahwa dalam hal perumusan sanksi menggunakan gabungan (alternatif-kumulatif) artinya  dapat  dijatuhkan dua  jenis  pidana  pokok secara bersama-sama yaitu pidana  pokok  yang  dapat dijatuhkan  yakni  pidana penjara  dan  pidana  denda ( strafsoort ).  Hal  ini  dapat dilihat dari rumusan “dan/atau”.  Selain  itu  ada juga  sanksi  administrasi yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik  yang  menyatakan bahwa: (1) Putusan pengadilan tata usaha  negara  atau pengadilan  negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi  Publik tentang  pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik: 1. memberikan sebagian atau  seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau 2. menolak memberikan sebagian atau  seluruh informasi yang diminta  oleh Pemohon Informasi Publik. b. menguatkan putusan Komisi Informasi
dan/atau memerintahkan
Badan Publik:
1. memberikan sebagian atau  seluruh informasi yang diminta  oleh Pemohon Informasi Publik; atau 2. menolak memberikan sebagian atau  seluruh informasi yang diminta  oleh Pemohon Informasi Publik. (2) Putusan pengadilan  tata
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
usaha negara atau  pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi  Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 35 ayat (1) huruf  b  sampai dengan  huruf  g berisi  salah  satu perintah berikut: 1. memerintahka n Pejabat Pengelola Informasi  dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UndangUnda ng ini dan/atau memerintahka n untuk memenuhi jangka  waktu pemberian informasi sebagaimana diatur  dalam UndangUnda ng ini; 2. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau 3. memutuskan biaya penggandaan informasi. 4. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa. Untuk perumusan lamanya pidana ( strafmaat ), Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur secara  maksimum  khusus, pidana  dapat  dikenakan kepada orang perseorangan maupun Badan Publik. Pidana penjara yang dapat dikenakan  untuk  orang perseorangan adalah maksimal  khusus  antara  1 (satu)  tahun  s/d  3  (tiga) tahun, sedangkan dendanya maksimum khusus antara Rp. 5.000.000,00  (lima  juta rupiah) s/d Rp. 20.000.000,00  (dua  puluh juta  rupiah).  Badan  Publik sendiri  dapat  dikenakan maksimal  khusus  pidana kurungan  paling  lama  1 (satu)  tahun,  sedangkan dendanya maksimum khusus sebanyak Rp. 5.000.000,00  (lima  juta rupiah).

## Skema Sanksi Pidana Sebagai

## Berikut:
Subjek Tindak Pidana Kur unga n Penja ra Denda Pasal 51 : Orang - Max 1 tahun Max Rp. 5.000.000 ,00 (lima Juta Rupiah) Pasal 52: Badan Publik (sesuai Max 1 Tahu n - Max Rp. 5.000.000 ,00 (lima Juta
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Lampiran 1 PP No 1 Tahun 2010) Rupiah) Pasal 53 : Orang - Max 2 Tahun Max Rp. 10.000.00 0,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Pasal 54 Ayat 1: Orang Pasal 54 Ayat 2 : Orang - Max 2 Tahun Max 3 Tahun Max Rp. 10.000.00 0,00 (sepuluh juta rupiah) Max Rp. 20.000.00 0,00 (dua puluh juta rupiah) Pasal 55 : Orang - Max 1 Tahun Max Rp. 5.000.000 ,00 (lima Juta Rupiah) Sumber  :  Penelitian  Tesis  Penulis Tahun  2012.  ”  Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik” 11 Dilihat dari skema diatas,  apabila  pidana  denda tidak  dapat  dipenuhi  oleh Badan  Publik  maupun  orang perorangan, dan dalam Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut tidak mengatur  perihal  “pidana denda  yang  tidak  terbayar oleh  subjek  tindak  pidana”, maka  berlaku  Pasal  30  angka 2  KUHP,  “jika  denda  tidak
11 Sitta Saraya. 2012. Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik.Tesis Penulis.Magister Hukum Undip Jurusan Sistem
Peradilan Pidana.
dibayar,  lalu  diganti  dengan kurungan”,  dan  kurungan yang dimaksud adalah kurungan  pengganti.    Pasal 30  angka  3  KUHP,  lamanya kurungan  pengganti  paling sedikit  adalah  satu  hari  dan paling lama enam bulan.
Ada  pembagian  pidana kurungan  dan  atau  pidana kurungan pengganti dari pidana denda, yang seharusnya  dijelaskan  dalam penjelasan  ataupun  peraturan pelaksananya. Undang- Undang  Nomor  14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik  tidak  ada penjelasan  mengenai  siapa yang  akan  menjalani  pidana kurungan apabila subjek tindak pidananya adalah Badan Publik, sehingga menimbulkan  permasalahan tersendiri dalam hal menentukan siapa yang harus berkewajiban bertanggungjawab dalam Badan  Publik  sebagai  subjek tindak pidana.
b. Tindak  Pidana  Keterbukaan
Informasi Publik Dalam Kajian Perbandingan Di  negara  lain,  kebebasan dalam memperoleh informasi diatur dalam peraturan perundang- undangan berupa Undang-
Undang.  Judul  Undang-Undang Keterbukaan  Informasi  Publik  di
Negara lain: 12 Negar a Judul Undang- Undang Ketentuan Pidana Japan Versi Inggris: Law  Article 44 Punitive Provision
12 Soemarno  Partodihardjo,  Tanya  Jawab Sekitar  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  2009, Jakarta, Gramedia Pustaka, hal 95.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Concerning Access to Information Held by the Administrat ive Organs (1999) Diterjemah kan dalam bahasa Indonesia: Undang- Undang Tentang Akses ke Informasi yang Berada di Badan Pemerintah an The person who in violation of  Article 23, paragraph 8, discloses secrets shall be sentenced to a maximum of one year of imprison ment  with hard labor, or a maximum fine of 300,  000 yen Di terjemahkan dalam bahasa Indonesia: “siapapun yang melanggar Pasal 23 ayat 8 dengan membuka rahasia dijatuhi pidana paling lama satu tahun penjara dengan kerja paksa, atau denda paling banyak 300.000 yen”. Thaila nd The Official Information Act (1997) Diterjemah kan : Undang- Undang Informasi  Chapter Section 40. ”Any person  who fails to comply with an order of the Board
Resmi (1997) issued section  32 shall be liable to imprisonme nt for  a term not exceeding three months  or to  a  fine exceeding five thousand Baht  or  to both”. Dapat diartikan sebagai berikut: “siapapun yang tidak mematuhi perintah Dewan berdasarka n pasal 32 dijatuhi pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak lima ribu Baht atau dijatuhi kedua pidana tersebut. Section 41 “Any person  who violates  or fails to cmply  with the restriction or condition imposed  by the State official under section  20 shall be liable to
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
imprisonme nt for  a term not exceeding one year or to  a  fine not expeeding twenty thousand Baht  or  to both” Pasal 41 menyataka n bahwa: “ siapapun yang melanggar atau tidak mematuhi larangan atau syarat yang diberikan oleh pejabat Negara berdasarka n pasal 20 dijatuhi pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua puluh ribu Baht atau dijatuhi kedua pidana tersebut”. 1) Perbandingan Tindak Pidana Keterbukaan Informasi  Publik  dengan Negara Jepang. Kebebasan Informasi di  Jepang  sebelum  diatur dalam  lingkup  nasional berupa Undang-Undang pada tahun 1999, sebelumnya berkembang dari  instrumen  hukum  di tingkat lokal. Sejarah pembentukan Undang- Undang Keterbukaan Informasi di Jepang dimulai  sejak  tahun  1960, karena  adanya  organisasi konsumen di Jepang, Shufu Rengokai yang meminta Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang memberikan informasi mengenai dampak pestisida  dalam  makanan, namun permintaan tersebut ditolak. Kemudian di tahun 1987  terjadi  skandal  suap perusahaan pembuat pesawat Tanaka yang ternyata tuntutan masyarakat  Jepang  untuk membuka informasi kebenaran skandal dimaksud ditolak pemerintah  dengan  alasan menjaga kerahasiaan pejabat publik. Adanya dua kasus di
atas,  mendorong  Japan Civil  Liberty  Union ,  di tahun  1979  mengusulkan Undang-Undang  tata  cara mendapat  informasi  yang baru  pada  tahun  1999 usulan tersebut diakomodasi  dalam Law Concerning Access to Information Held By Administrative Organs . 13
Dalam  perspektif  hukum, sebenarnya  ada  hal  yang menarik  berkenaan  dengan jaminan atas hak kebebasan  informasi  di Jepang.  Sebelum  terbitnya Law Concerning Access to Information Held by 13 Koalisi  Untuk  Kebebasan  Informasi,
Kebebasan  Informasi  di  Beberapa  Negara, Jakarta:  Koalisi  untuk  Kebebasan  Informasi, 2003, hlm., 69.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Administrative Organs , ternyata  beberapa  daerah di Jepang sudah menerbitkan aturan mengenai kebebasan informasi. 14 a) Perumusan Tindak Pidana Kebebasan Informasi  Publik  di Jepang. Ketentuan Pidana Undang-Undang Kebebasan  Informasi Jepang  Versi  Inggris diatur  dalam Article 44 Punitive Provision : “the  person  who in violation of Article 23, paragraph 8, disclose secrets shall  be  sentenced to  a  maximum  of one year be sentenced to a maximum  of  one year of imprisonment  with hard  labor,  or  a maximum  fine  of 300,000 yen”. Diterjemahkan  dalam bahasa Indonesia: “siapapun yang melanggar  Pasal 23  ayat  8  dengan membuka  rahasia dijatuhi pidana paling  lama  satu tahun penjara dengan kerja paksa,  atau  denda paling banyak 300.000 yen”. Undang-Undang Kebebasan  Informasi Jepang tersebut diatas, rumusan tindak pidana menyebutkan unsur “sifat melawan hukum”, meskipun unsur  sifat  melawan hukum tidak 14 Ibid, 68-69. dicantumkan  dengan tegas, namun rumusannya adalah:
 Melanggar;
 Membuka rahasia
b) Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Kebebasan  Informasi di Jepang. Undang-Undang Akses  Informasi  di Jepang, perumusan pertanggungjawaban pidana  dapat  dilihat dalam  rumusan  setiap pasalnya, yaitu “siapapun” berorientasi pada “orang”, dalam hal ini orang  yang  dimaksud adalah orang perorangan, orang yang menjabat Perdana Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pejabat (tercantum dalam pasal per pasal. c) Perumusan Pidana dan Pemidanaan Dalam Undang- Undang  Kebebasan Informasi di Jepang. Undang-Undang Akses Informasi Jepang  masih  tidak mencantumkan  secara khusus  hukuman  bagi pejabat  publik  yang tidak mematuhi kewajibannya untuk membuka  informasi, walaupun hal ini diatur tersendiri dalam Undang-Undang  yang berkaitan dengan kepegawaian.  Sanksi terhadap pejabat publik  diatur  dalam Undang-undang  yang berkaitan dengan
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
kepegawaian. Walaupun demikian dalam “Konferensi Akses  Informasi  dan Civil society ” di Jepang  pada  tanggal 13-14 april 2001, disepakati oleh representasi  dari 5 Negara (Filipina, Korea, Indonesia, Jepang dan Thailand). Bahwa keberadaan sanksi bagi  pejabat  publik yang melanggar kewajibannya merupakan  hal  yang penting didalam jaminan akses informasi publik. 15 Keberadaan  sanksi  ini menjadi signifikan, sebab  walaupun  telah diupayakan agar menjadi  bagian  dari budaya administrasi di Jepang,  tetapi  sampai saat ini aparatur pemerintah masih sangat sulit untuk memberikan informasi kepada publik. Ketiadaan  sanksi  bagi pejabat  publik  untuk membuka informasi menyebabkan masih sulitnya akses informasi  didapatkan. Ditambah dengan sistem pengadilan yang cukup mahal dan memakan  waktu  lama menyebabkan hanya sedikit peminta informasi yang mampu  saja  yang  bisa mendapatkan  keadilan dalam sengketa informasinya melawan Negara. Hal ini 15 Ibid , 93
berbeda dengan Amerika yang memberikan  hukuman dalam  bentuk  denda kepada  pejabat  Badan Publik yang tidak melaksanakan kewajibannya, serta mewajibkan Negara untuk menanggung biaya pengacara, apabila seseorang memenangkan perkaranya dalam Pengadilan berdasarkan  Undang- Undang Kebebasan Informasi ( Freedom Of  Information  Act ), Tahun 1966. Berdasarkan Pasal 44 Undang- Undang Kebebasan Informasi  di  Jepang, dimana  sanksi  pidana yang dijatuhkan berorientasi pada sistem pidana maksimal  khusus  1 (satu)  tahun  penjara dengan  kerja  paksa, dengan alternatif pidana lain yakni berupa denda. Diartikan bahwa, selain menjalani pidana  penjara  juga disertai  dengan  kerja paksa atau dengan adanya alternatif pidana  denda  sebagai pengganti pidana pokok  berupa  pidana penjara dan kerja paksa. Pengaturan di dalam  KUHP  Jepang sendiri  mengenal  dua macam  pidana,  yaitu kerja  paksa  dan  tanpa kerja paksa (imprisonment  at  or without forced labour)
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
.  sedangkan  dalam Undang-Undang Tentang Akses ke Informasi Yang Berada di Badan Pemerintahan di Jepang,  menggunakan pidana penjara dengan kerja paksa, maksudnya pelaku tindak  pidana  dikenai sanksi  berupa  pidana penjara  dan  sekaligus diwajibkan kerja paksa, atau denda paling banyak 300.000 yen, berarti meski bersifat  kaku  namun tetap  ada  alternatif sanksi  pidana  yang dijatuhkan. 2) Perbandingan Tindak Pidana Keterbukaan Informasi  Publik  dengan Negara Thailand. a) Perumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Kebebasan  Informasi di Thailand Banyak  kalangan menilai Thailand adalah negara  pertama  di  Asia yang  memiliki  Undang- Undang Kebebasan Informasi  yang  dikenal dengan Undang- Undang Informasi Resmi. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi Resmi Thailand  (versi  bahasa Inggris-Indonesia)diatur dalam: 16 CHAPTER VII Penalties Section 40. ”Any  person  who fails  to  comply  with  an order  of  the  Board  issued section  32  shall  be  liable
to  imprisonment  for  a term  not  exceeding  three months  or  to  a  fine exceeding  five  thousand Baht or to both”.
Dapat diartikan sebagai berikut: “siapapun yang tidak mematuhi perintah Dewan berdasarkan pasal 32 dijatuhi pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak  lima  ribu  Baht atau dijatuhi kedua pidana tersebut.
Pasal 32 : 17 “Dewan  berwenang memanggil siapapun untuk memberikan pernyataan atau menyerahkan barang, dokumen atau barang bukti  untuk  melengkapi pertimbangannya” Section 41
“Any  person  who violates  or  fails  to  cmply with  the  restriction  or condition  imposed  by  the State official under section  20  shall  be  liable to  imprisonment  for  a term  not  exceeding  one year  or  to  a  fine  not expeeding twenty thousand Baht or to both” Pasal  41  menyatakan bahwa:
“  siapapun  yang
melanggar atau tidak mematuhi  larangan  atau syarat yang diberikan oleh pejabat Negara berdasarkan pasal 20 dijatuhi  pidana  penjara paling  lama  satu  tahun atau denda paling banyak dua  puluh  ribu  Baht  atau dijatuhi kedua pidana tersebut”. Undang-Undang Kebebasan Informasi tersebut diatas, rumusan
17 Ibid., hlm., 228.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
tindak pidana menyebutkan unsur “sifat melawan hukum”, meskipun  unsur  sifat melawan  hukum  tidak dicantumkan dengan tegas, namun rumusannya adalah: - Melanggar; - Tidak mematuhi perintah; - Tidak mematuhi larangan Perihal tidak mematuhi perintah  yang  berdasar  Pasal 20 yaitu: 18 Dalam  membuka  informasi yang  apabila  dibuka  dapat meminta pertanggungjawaban berdasarkan Undang- Undang apapun, pejabat Negara  wajib  dibebaskan dari pertanggungjawaban itu apabila  yang  bersangkutan bertindak dengan iktikad baik  dalam  hal  sebagai berikut: (1)    dalam  hal  informasi berdasarkan  Pasal  15, apabila  pejabat  Negara bertindak sebagaiman mestinya  sesuai  Tata Tertib Perlindungan Kerahasiaan Resmi berdasarkan Pasal 16; (2)    dalam  hal  informasi berdasarkan  pasal  15, apabila  pejabat  negara dalam jajaran yang ditetapkan oleh Peraturan Meneteri mengeluarkan  perintah dibukanya informasi secara umum atau khusus  kepada  siapapun guna melindungi kepentingan  yang  lebih besar  demi  kepentingan umum, jiwa, fisik, seseorang  dan  perintah tersebut cukup beralasan,  untuk  tujuan ini, larangan atau syarat yang tepat dapat
18 Ibid ., hlm., 217.
diberlakukan  terhadap penggunaan informasi tersebut. Dibukanya informasi berdasarkan paragraf satu tidak dapat menjadi dasar untuk membebaskan badan Negara dari tanggung  jawab  hukum apabila  terjadi  sesuatu hal. b) Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Kebebasan  Informasi di Thailand. Pengaturan di KUHP Thailand, pertanggungjawaban dapat dilihat dalam rumusan setiap pasalnya, yaitu berorientasi pada “orang”  dalam  hal  ini orang  yang  dimaksud adalah orang perseorangan maupun anggota  dewan.  Sanksi pidana  yang  dijatuhkan berorientasi pada sistem pidana maksimal khusus  1  (satu)  tahun penjara atau berupa sanksi  denda  dan  bisa juga  dengan  alternatif sanksi pidana yakni dijatuhi sanksi keduanya  baik  berupa penjara  dan  denda  dua puluh  ribu  Baht.  Sanksi pidana  yang  dijatuhkan tergantung  dari  berat ringannya kesalahan.
c) Perumusan Pidana dan Pemidanaan Dalam Undang- Undang Kebebasan Informasi di Thailand. Ketentuan  pidana dalam  Undang-Undang Informasi Resmi Thailand  (versi  bahasa
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Inggris-Indonesia)diatur dalam: 19 CHAPTER VII Penalties Section 40. ”Any  person  who fails  to  comply  with  an order  of  the  Board  issued section  32  shall  be  liable to  imprisonment  for  a term  not  exceeding  three months  or  to  a  fine exceeding  five  thousand Baht or to both”. Dapat diartikan sebagai berikut: “siapapun yang tidak mematuhi perintah Dewan berdasarkan pasal 32 dijatuhi pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak  lima  ribu  Baht atau dijatuhi kedua pidana tersebut. Section 41 “Any  person  who violates  or  fails  to  cmply with  the  restriction  or condition  imposed  by  the State official under section  20  shall  be  liable to  imprisonment  for  a term  not  exceeding  one year  or  to  a  fine  not expeeding twenty thousand Baht or to both” Pasal 41 menyatakan bahwa: “  siapapun  yang melanggar  atau  tidak mematuhi larangan atau syarat yang diberikan  oleh  pejabat Negara berdasarkan pasal 20 dijatuhi pidana  penjara  paling lama  satu  tahun  atau denda  paling  banyak dua  puluh  ribu  Baht atau dijatuhi kedua pidana tersebut”. III. KESIMPULAN 19 Ibid.
Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana  keterbukaan  informasi  saat ini  adalah  dengan  menggunakan KUHP  sebagai  ketentuan  umum dan  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan Informasi Publik sebagai ketentuan khusus ( Lex specialis derrogat lex generalis ). Namun, dalam kenyataanya masih terdapat kelemahan,  baik  dalam  perumusan tindak  pidana  seperti  perumusan deliknya yang masih bersifat umum,  tidak  adanya  kualifikasi tindak pidana, perumusan pertanggungjawaban pidananya yang  tidak  jelas  dan  terperinci, terhadap  korporasi  atau  badan publik. Diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan  informasi  yang  lebih jelas, rinci, tegas, agar jelas batasan mengenai tindak pidana keterbukaan  informasi,  kemudian melakukan  sosialisasi  mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi terutama berkaitan dengan  sistem  pemidanaan  dan tujuan  pedoman  pemidanaannya serta upaya hukum berupa penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  keterbukaan  informasi  di masa  yang  akan  datang  sehingga pengaturannya jelas.
Dari ketentuan di atas, perumusan  pidana  yang  dikenakan adalah  pidana  penjara  sebagai pidana  pokoknya  dengan  maksimal khusus satu tahun atau ada alternatif lainnya  yaitu  pidana  denda  atau hakim  berhak  menjatuhi  kedua pidana  tersebut  secara  bersamaan. Dilihat dari Undang-Undang
Nomor  14  Tahun  2008  tentang
Keterbukaan  Informasi  Publik  di Indonesia  serta  perbandingan  di Negara baik Negara Jepang maupun  Negara  Thailand,  maka hendaknya kebijakan formulasi sistem  pemidanaan  tindak  pidana keterbukaan  informasi  publik  di Indonesia yang mencakup:
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Perumusan Tindak Pidana; Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak menyebutkan atau menentukan kualifikasi  delik  sebagai  kejahatan atau pelanggaran. Seyogyanya dalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik harus menentukan tindak pidana keterbukaan informasi  publik  secara  jelas,  dan perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana keterbukaan informasi. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana;  Menurut  perspektif  yang akan datang, perumusan pertanggungjawaban  tindak  pidana keterbukaan informasi publik, harus jelas subjek tindak pidananya baik orang perseorangan, korporasi, badan  hukum,  maupun  badan publik.  Dalam  Undang-Undang Keterbukaan  Informasi  Publik  ini hendaknya  diatur  secara  terperinci mengenai  subjek  tindak  pidananya. Perumusan Pidana dan Pemidanaan; Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik dicantumkan  bahwa  bagi  badan publik  dikenakan  pidana  kurungan apabila  melakukan  tindak  pidana keterbukaan  informasi  publik,  dan hendaknya  harus  mencantumkan ketentuan  pidana  yang  memuat apabila  pidana  denda  sebagai alternatif  pidana  pokoknya  tidak dilaksanakan, sebagai contoh seperti  harus  ada  pidana  pengganti denda,  berupa  sanksi  administrasi yang  berkaitan  dengan  pidana  dan pemidanaan.

## IV. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Muladi,  2002 Demokratisasi,  Hak Asasi  Manusia  Dan  Reformasi  Hukum Di  Indonesia ,    The  Habibie  Center,
Jakarta. MD,  Mahfud  Moh,  1999,  Pergulatan
Politik  dan  Hukum  di  Indonesia,  Gama
Media, Yogyakarta
Nawawi Arief, Barda, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan , Citra
Aditya Bakti, Bandung. ________, 2010, Kebijakan Pendekatan Keilmuan  dan  Pendekatan  Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi  Penegakan  Hukum  (Pidana) di Indonesia , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. ________,  2011, Tujuan  dan  Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan  &  Perbandingan Hukum Pidana) , Penerbit Pustaka Magister, Semarang. ________, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Prenada Media Group, Jakarta.
________,  2010, Perbandingan  Hukum Pidana , PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
________, 2010, Kapita Selekta Hukum
Pidana ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
________,  2010, Perkembangan  Asas- Asas  Hukum  Pidana  Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana) , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. ________,  2009, Kumpulan  Hasil Seminar  Hukum  Nasional  Ke  I S/D  VIII  dan  Konvensi  Hukum Nasional 2008 , Pustaka Magister, Semarang. _________, 2009, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. __________, 2009, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. __________,  2009, Sari  Kuliah  Hukum Pidana Lanjut , Badan Penyediaan Bahan Kuliah
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Fakultas  Hukum  Universitas
Diponegoro, Semarang.
__________,  2008, Mediasi  Penal Penyelesaian  Perkara  di  Luar
Pengadilan ,  Pustaka  Magister, Semarang. __________, 2005, Pembaharuan
Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian  Perbandingan ,  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung.
__________,  1999, Sari  Kuliah  Hukum Pidana  II ,  Badan  Penyediaan Bahan  Kuliah  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. __________,  1998, Beberapa  Aspek
Kebijakan Penegakan dan Pengembangan  Hukum  Pidana ,
Citra Aditya Bakti, Bandung. __________,  Tanpa  Tahun, Reformasi sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia) , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. __________,  1990, Pelengkap  Bahan Kuliah Hukum Pidana I , Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Soekanto,  Soerjono  dan  Srimamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat ,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta. Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi  Penelitian  Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia,
Jakarta.
__________, 1982 , Metodologi
Penelitian  Hukum, Ghalia  Indonesia, Jakarta Sudarto,  2006, Kapita  Selekta  Hukum Pidana, PT. Alumni Bandung. Achmad  Labib,  2009, Keterbukaan
Informasi  Publik  Menuju  Good Governance , Makalah yang disampaikan dalam seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Semarang JURNAL Arif    Widi  Fatoni, Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi  Dalam Undang-U  No  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik, , Jurnal Ius Constituendum  Vol  4  No  1, 2019, Semarang, Program Pasca Sarjana  Universitas  Semarang, hlm 80. Agus Sutiaman, Dadang Sugianan, Jimi Narotama M, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi  Publik, Jurnal  Jajian Komunikasi  Vol  1  No  2,  2013, Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadajaran. Edwin Nurdiansyah,, Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan  Transparansi  bagi Masyarakat, Jurnal  Bhinneka Tunggal  Ika  Vol  3  No  2,  2016, Palembang, Universitas Sriwijaya. Eko Noer Kristiyanto, Urgensi Keterbukaan  Informasi  Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Jurnal Penelitian Hukum
De  Jure  Vol  16  No  2,  2016, Jakarta, Badan  Penelitian  dan
Pengembangan Hukum dan
HAM,  Kementerian  Hukum  dan HAM RI. Slamet  Haryanto,  Kadi  Sukarna, Peran Komisi Informasi Publik  Dalam Proses Eksekusi Terhadap Putusan Sengketa Informasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam tinjauan Undang-undang
No  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,
Jurnal  Ius  Constituendum  Vol  2
No 1, 2017, Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Semarang PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  39  Tahun  1999  Tentang Hak Asasi Manusia .
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (Wetboek  van  Strafrecht),  oleh Moeljatno,  Cet.  26,  (Jakarta:  PT Bumi Aksara, 2007). Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi (Semarang:  Dinas  Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, 2009). Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (Jakarta:  Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2009). Undang-Undang  Tentang  Akses  ke Informasi  yang  berada  di  badan Pemerintahan (1999) Negara Jepang; Undang-Undang Informasi  Resmi  (1997)  Negara Thailand.