## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  7  No.  1 – Januari  2023 E-ISSN  2580-9695
Since  September  2017
PENYUSUNAN  DAFTAR  PEMILIH  DALAM  PEMILIHAN  KEPALA DAERAH  SERENTAK  LANJUTAN:  PROBLEMATIKA  FORM  AB DALAM  PENYUSUNAN  DAFTAR  PEMILIH  DI  KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020
Maskup Asyadi 1 , Putri Hergianasari 2 *, Rizki Amalia Yanuartha 3
1 KPU Kabupaten Malang
2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana Corresponding Author: Putri Hergianasari putri.hergianasari@uksw.edu

## ABSTRACT
Voter  lists  have  always  been  a  problem  in  Indonesia.  This  problem  also  occurred  in  the  2020  Continuing Simultaneous Regional Elections in Semarang Regency. This study aims to analyze the problems with Form AB  in  compiling  voter  lists  in  Semarang  Regency  in  2020.  This  research  uses  a  descriptive  qualitative method with literature studies and interviews. The results of this study indicate that the principle of updating data that is comprehensive, accurate and up-to-date must be prioritized in supervision. Mainly carried out by the Committee in the Kelurahan when the Voter Data Updating Officer conducts matching and research. So that  by  updating  the  voter  list  periodically  there  is  no  need  to  register  voters  ahead  of  the  election.  By continuing to update or maintain existing voter lists.
Key words: Preparation of Voter Lists; Concurrent Regional Head Elections Continued; Form AB Problems

## ABSTRAK
Daftar  pemilih  selalu  menjadi  masalah  di  Indonesia . Permasalahan  tersebut  juga  terjadi  dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan di Kabupaten Semarang 2020. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  problematika  Form  AB  dalam  penyusunan  daftar  pemilih  di  Kabupaten Semarang  tahun  2020.  Menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  studi  literatur  dan wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  prinsip  pemutakhiran  data  komprehensif, akurat  dan  mutakhir  tentu  harus  dikedepankan  dalam  pengawasan,  terutama  dilakukan  oleh Panwas  Kelurahan/Desa  saat  PPDP  melakukan  coklit.  Sehingga  dengan  pemutakhiran  daftar pemilih  secara  teratur  tidak  perlu  ada  pendaftaran  pemilih  saat  menjelang  pemilu,  dengan  tetap terus melakukan pemutakhiran atau pemeliharaan daftar pemilih yang sudah ada.
Kata  Kunci: Penyusunan  Daftar  Pemilih;  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  Lanjutan; Problematika Form AB.

## A. PENDAHULUAN
Setiap  Warga  Negara  Republik  Indonesia  yang  telah  memenuhi  syarat (telah  berusia  17  tahun  atau  belum  berusia  17  tahun  tetapi  sudah  atau  pernah menikah) memiliki hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan mereka adalah salah satu pilar demokrasi (Pahlevi 2015). Perwujudannya adalah dalam bentuk  yang  paling  mendasar  dari  partisipasi  suara  dalam  pemilihan  yang bebas,  adil  dan  teratur  (Fatayati  2017).  Bagi  warga  Negara,  agar  mereka  dapat menggunakan  hak  demokratis  mereka  untuk  memilih,  penyelenggara  pemilu akan  membangun  daftar  pemilih,  juga  disebut  pemilih  yang  komprehensif  dan inklusif  mendaftar  (Subekti  2019).  Daftar  pemilih  yang  baik  memastikan  setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat terdaftar untuk memilih.  Sebuah  daftar pemilih  memungkinkan  untuk  memisahkan  dua  fungsi yang  paling  penting  dari  otoritas  penyelenggara  pemilu,  yaitu  memverifikasi kelayakan  pemilih  dan  mengendalikan  legitimasi/sahnya  proses  pemungutan suara  (Zuhro  2019).  Daftar  ini  juga  dapat  digunakan  untuk  beberapa  tujuan misalnya  sebagai  pendidikan  bagi  pemilih,  dan  dapat  digunakan  partai  politik dan kandidat untuk membantu dalam proses kampanye (Asyadi 2022).
Pendaftaran  pemilih  adalah  proses  verifikasi  identitas  pemilih  potensial, dan  memasukkan  nama  dan  komponen  data  kependudukan  mereka  dalam daftar  pemilih  (Sutrisno  2019).  Dalam  rangka  mewujudkan  pendaftaran  adil, komprehensif  dan  inklusif,  pemilih  potensial  harus  menyadari  proses pendaftaran  dan  mempunyai  kesempatan  sama,  diberikan  akses  untuk mengetahui  dan  terlibat  aktif  pada  proses  pendaftaran  pemilih  tersebut (Rustandi 2013). Kampanye pendidikan pemilih menumbuhkan kesadaran yang diperlukan  dengan  menekankan  pentingnya  pendaftaran,  sebagai  bentuk tanggung  jawab  warga  negara  untuk  terdaftar,  dan  menyajikan  informasi tentang pentingnya daftar pemilih bagi warga yang telah memenuhi persyaratan (Sunarso 2007).
Dengan  posisi  yang  setara  saat  ini,  menjadikan  kedua  badan penyelenggara  pemilu  ini  memiliki  interaksi  dan  koordinasi  yang intens pada setiap proses siklus dan tahapan penyelenggaran pemilu. Karenanya tidak jarang bahwa kedua lembaga ini kemudian sering berbenturan. Dalam tingkat nasional, misalnya,  sengketa  yang  terjadi  diantara  keduanya  dalam  tahapan  verifikasi partai  politik  dalam  Pemilu  2014  lalu  cukup  menarik  perhatian  (Rahmawati 2018).  Pasalnya  selain  melaporkan  ke  DKPP,  Bawaslu  mengancam  akan memidanakan  para  komisioner  KPU  jika  bersikukuh  tidak  bersedia melaksanakan  rekomendasi  (Sudrajat  2018).  Pada  waktu  itu  rekomendasi Bawaslu salah satunya adalah mendorong KPU agar mengikutsertakan dua belas (12)  dari  delapan  belas  partai  politik  yang  telah  dinyatakan  gagal  lolos pemeriksaan  administrasi  ke  dalam  tahap  verifikasi  faktual.  Sengketa  dalam menindaklanjuti atau tidak rekemondasi seperti ini bahkan seolah kian berlanjut, kasus  selanjutnya  adalah  penolakan  KPU  untuk  meloloskan  PKPI  sebagai
peserta  pemilu  sebagaimana  rekomendasi  Bawaslu  setelahnya  (Ayunindya  and Arofah 2016). Dalam kasus kedua ini, KPU sempat dianggap tidak menghormati kelembagaan  Bawaslu  padahal  keberadaannya  diatur  dalam  undang-undang yang sama.
Pertanyaannya  kemudian,  apakah  perseteruan  kedua  lembaga  seperti  ini adalah  perlu  dan  berlangsung  benar  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  dan integritas  pemilu?  Atau  justru  berpotensi  sebaliknya?  Yang  pasti  harus  diakui bahwa  dalam  banyak  dimensi  munculnya  benturan  atau  sengketa  diantara keduanya  seringkali  justru  membuat  gaduh  dan  membingungkan  tidak  hanya masyarakat  pemilih  melainkan  juga  personel  badan  penyelenggara  pemilu  di tingkat  lebih  bawah.  Selain  menjadi  preseden,  sengketa  demikian  kemudian seolah  direproduksi  dalam  beberapa  kasus  yang  bisa  jadi  memunculkan perbedaan perlakuan dan penyelesaian, baik dalam konteks jenis penyelenggaraan  pemilu  ataupun  periode  penyelenggaraan  yang  berbeda.  Hal ini  membawa  konsekuensi  terbukanya  celah  ruang  bagi  pihak  berkepentingan dalam  upaya  mendelegitimasi  proses  serta  hasil  pemilu  yang  dapat  berimbas pada kepercayaan dan penerimaan terhadap pemerintah ataupun legislator hasil penyelenggaraan pemilu.
Dalam konteks itulah, penelitian ini berupaya menganalisa relasi diantara kedua badan penyelenggara pemilu ini. Terutama di level kabupaten/kota yang direpresentasikan oleh relasi antara KPUD dengan  Panitia  Pengawas Pemilihan Umum  (Panwaslih).  Adapun  Kota  Semarang  yang  secara  spesifik  lokus penelitian  ini  adalah  dalam  Pemilihan Kepala  Daerah  Semarang  2020.    Hal tersebut  dipilih  berkaitan  dengan  salah  satunya  adalah  dimensi  sosial-politik, yaitu  mewakili  (mendekati)  fragmentasi  politik  di  tingkat  nasional.  Baik  dalam keberagaman  sosial-politiknya  ataupun  kompleksnya  kompetisi  kontestasi politik  yang  mewakili  berbagai  kepentingan  dibelakangnya.  Demikian  pula dengan  karakteristik  badan  penyelenggara  pemilunya  itu  sendiri  yang  dalam beberapa  momen  memiliki  pengalaman  yang  dapat  mewakili  gambaran  relasi diantara  kedua  badan  penyelenggara  secara  lebih  umum.  Salah  satunya  adalah ketika terjadi sengketa berkaitan dengan rekomendasi Panwaslih Kota Semarang yang  mendorong  agar  dilakukan  Pemungutan  Suara  Ulang  (PSU)  di  TPS  10 Bandarharjo akan tetapi hingga seluruh tahapan penyelenggaran berakhir tidak pernah dijalankan oleh KPU Kota Semarang. Alih-alih dalam penolakannya KPU Kota  Semarang  justru  meminta  agar  Panwaslih  membuat  rekomendasi  untuk membuka  kotak  suara,  yang  kemudian  oleh  Panwaslih  juga  ditolak  dengan alasan tidak adanya payung hukum yang mendasari hal tersebut.
Pendaftaran  pemilih  sebenarnya  merupakan  kesatuan  proses  antara penyelenggara  dengan  warga  potensi  pemilih  (Zairudin  et  al.  2022). Penyelenggara  pemilu  diberikan  kesempatan  untuk  melaksanakan  pendaftaran pemilih, sedangkan warga potensial pemilih perlu memperhatikan dan berperan aktif  dalam  tahapan  tersebut  untuk  memastikan  sudah  tercantum  dalam  daftar pemilih.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  warga  dengan  mengunjungi  situs
pendaftaran  dan  secara  resmi  dapat  melakukan  pendaftaran  online  melalui mekanisme yang telah ditetapkan (Huda and Nasef 2017).
Daftar  pemilih  secara  terus  menerus  perlu  dikelola  dan  diperbarui  secara teratur  oleh  penyelenggara  pemilu.  Pemeliharaan  biasanya  melibatkan penambahan  pemilih  dan  informasi  lain  yang  terkait  dari  orang-orang  yang memenuhi persyaratan, memperbarui rincian pemilih yang berhak yang berada di daftar pemilih dan menghapus nama-nama mereka yang tidak lagi memenuhi persyaratan (misalnya melalui kematian atau perubahan tempat tinggal). Dengan pemutakhiran daftar pemilih secara teratur tidak perlu ada pendaftaran pemilih saat  menjelang  pemilu,  dengan  tetap  terus  melakukan  pemutakhiran  atau pemeliharaan  daftar  pemilih  yang  sudah  ada  (Sutisna  and  Nurhayati  2021). Daftar  pemilih  berkelanjutan  dapat  dipertahankan  baik  secara  lokal  atau nasional. Daftar pemilih berkelanjutan perlu dilakukan karena diperbarui secara teratur.  Biaya  pendaftaran  pemilih  berkelanjutan  ini  akan  lebih  efektif  dengan dukungan  perangkat  teknologi  sehingga  tidak  membutuhkan  petugas pendaftaran  sebagaimana  yang  dilakukan  saat  menjelang  pemilu  (Tefa  and Nurhidayah 2018).
B. TINJAUAN LITERATUR
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Asep  Ulum  dkk. tentang  Implementasi  Sistem  Rekapitulasi  Pemilihan  Umum  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  Kabupaten  Tasikmalaya,  menyatakan  bahwa  secara keseluruhan,  sistem  rangkuman  pemilu  Badan  Pemilihan  Umum  Daerah Kabupaten  Tasikmalaya  berjalan  sebagaimana  lancar  namun  belum  optimal. Sumber  daya  manusia  yang  rendah,  kegagalan  server  pusat,  konektivitas jaringan  Internet  yang  buruk  dan  kurangnya  layanan  dan  infrastruktur pendukung  lainnya  menjadikan  pembelajaran  pada  pemilihan  mendatang (Ulum, Sihabudin, and Nurwanda 2022).
Selain  itu  penelitian  dengan  judul  Problematika  Proses  Pemutakhiran Data  Pemilih  pada  Pilkada  Tahun  2020  di  Sumatera  Barat  oleh  Ressy  Puspita Sari, menyatakan bahwa PPS tidak menyampaikan Daftar Pemilih Terbaru (A.B- KWK)  kepada  Pengawas  Desa  (PKD)  sesuai  dengan  Pasal  12(11)  PKPU  Tahun 2019  PKPU  Nomor  19.  Hal  tersebut  membuat  Pengawas  Pemilu  tidak  dapat memastikan  bahwa  hasil  dan  Coklit  sesuai  atau  tidak.  Sehingga  saran  dari penelitian  ini  adalah  perlu  adanya  yang  mengontrol  proses  pemutakhiran  data pemilih (Puspita, Staf, and Banten 2021).
Peran Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitirto Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, menyatakan bahwa, pertama, saat  penyusunan  daftar  pemilih  tetap,  PPS  Desa  Kalitirto  mempertanyakan aturan  yang  tidak  menjelaskan  apakah  panitia  pemilihan  dapat  berpartisipasi aktif dalam memberikan jawaban atas daftar pemilih yang telah ditetapkan pada setiap  tahapan.  Kedua,  faktor  yang  menghambat  KPU  dalam  menyusun  daftar pemilih  tetap  adalah  kurangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  memberikan
jawaban  dan  keberadaan  Pantarlih  yang  tidak  mengindahkan  aturan  Coklit (Nursa Ariawan 2019).
C. METODE PENELITIAN
Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan  fokus  pada  permasalahan  dugaan  pelanggaran  administrasi  oleh  PPS akibat  tidak  memberikan  Salinan  form  AB  dalam  pemutakhiran  daftar  pemilih dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020. Jenis penelitian  ini  menggunakan  jenis  fenomenologi,  yaitu  mendeskripsikan fenomena  akibat  pemaknaan  form  AB  dalam  PKPU  2  Tahun  2017  dan  PKPU  6 Tahun  2020.  Penetapan  informan  dalam  penelitian  ini  sebagai  sumber  data menggunakan  teknik indeept  interview (Sugiono  2007).  Teknik indeept  interview dipilih penulis dengan tujuan bahwa informan tersebut benar-benar mengetahui dan dapat memberikan informasi untuk menjadi sumber data yang menguatkan dalam memahami permasalahan secara mendalam melalui wawancara (Moleong 2014).  Informan  dalam  penelitian  ini  meliputi  PPS,  PPK,  Anggota  KPU  Divisi Perencanaan Data dan Informasi serta Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Pemilihan  Serentak  Lanjutan  Tahun  2020  dilaksanakan berdasarkan  Perpu  Nomor  2  Tahun  2020  yang  tahapannya  dilaksanakan  mulai 15  Juni  2020  (Humas  2020).  Tahapan  paling  awal  yang  dilaksanakan  adalah pelantikan  PPK/PPS  yang  di  beberapa  daerah  yang  menyelenggarakan Pemilihan  Serentak  belum  dilakukan  pelantikan.  Bagi  yang  sudah  dilakukan pelantikan,  maka  PPS  memiliki  kewajiban  untuk  mengusulkan  Petugas Pemutakhiran  Data  Pemilih  (PPDP)  dari  unsur  RT,  RW  maupun  tokoh masyarakat yang nantinya akan melaksanakan tugas melakukan pencocokan dan penelitian atas Daftar Pemilih yang telah dipetakan ke dalam TPS.
Dalam  rangka  menjamin  pelaksanaan  Coklit  yang  dilaksanakan  PPDP tanggal  15  Juli – 13  Agustus  2020,  petugas  PPDP  dipastikan  untuk  mengikuti rapid test ,  dikarenakan  tahapan  Pemilihan  Serentak  Tahun  2020  berlangsung  di tengah  pandemi  Covid-19.  Ketentuan  dalam  Pasal  5-9  PKPU  6  Tahun  2020 tentang  Pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi  Bencana  Non-Alam  Covid-19  mewajibkan  tahapan  yang  dilaksanakan, salah  satunya  pelaksanaan  coklit  dengan  tetap  memperhatikan  protocol Kesehatan dan menerapkannya secara ketat. Dari segi proses pengusulan PPDP, dilakukan  secara  daring  dalam  penyampaian  berkas  persyaratannya  (KPU  RI 2020a).
Sebagaimana  ketentuan  Pasal  10  PKPU  Nomor  2  Tahun  2017  KPU menyusun  daftar  pemilih  untuk  disampaikan  kepada  PPDP  melalui  PPK  dan PPS  sebagai  bahan  pencocokan  dan  penelitian  (Coklit).  Perlu  diketahui  bahwa jenis formulir yang diatur dalam Pasal 3 PKPU Nomor 2 Tahun 2017 diantaranya adalah Form AB (Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran) dan Form AC (Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik). Dalam PKPU 6 Tahun 2020, form AC  ini  kemudian  tidak  diatur,  sehingga  Data  Pemilih  Potensial  Non  KTP
Eelektronik  masuk  dalam  Form  AB  (Daftar  Pemilih  Hasil  Pemutakhiran)  (KPU RI 2017). Perlu disimak lebih lanjut, bahwa form AB dalam PKPU 2 Tahun 2017 hanya  untuk  mencatat  Daftar  Perubahan  Pemilih  Hasil  Pemutakhiran, sedangkan  form  AB  dalam  PKPU  6  Tahun  2020  adalah  untuk  mencatat  Daftar Pemilih  Hasil  Pemutakhiran.  Artinya,  form  AB  dalam  PKPU  6  Tahun  2020 memuat  perubahan  data  pemilih  sekaligus  mengakomodir  pemilih  pemilih potensial Non KTP yang sebelumnya dipisah dalam form AC (KPU RI 2020b).
Permasalahan  dalam  Pemilihan  Serentak  Tahun  2020  yang  lalu  terjadi, ketika  Bawaslu  Kabupaten/Kota  menyampaikan  surat  Penerusan  Pelanggaran Administrasi  Pemilihan  kepada  KPU  Kabupaten/Kota  akibat  PPS  tidak memberikan  Salinan  AB  KWK  kepada  Panwaslu  Desa/Kelurahan.  Hal  tersebut terjadi  hampir  di  semua  wilayah  yang  menyelenggarakan  Pemilihan  Serentak 2020. Perlu dipahami bahwa ketentuan dalam Pasal 12 ayat 11 PKPU 2017 yang berbunyi “PPS menyampa ikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan  ayat (3)  kepada PPK,  PPL  dan  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  dalam bentuk softcopy dan hardcopy ”  kemudian  dijadikan  dasar  oleh  Bawas  Kabupaten/Kot a untuk  dengan  tergesa-gesa  memvonis  PPS  telah  melakukan  pelanggaran administrasi. Hal tersebut tentu membuat gaduh proses pemutakhiran data yang sudah dilakukan teman-teman badan Adhoc , yaitu PPDP, PPS dan PPK.
Apabila  dibaca  ketentuan  pasal  25  ayat  4  PKPU  6  Tahun  2020,  jelas disebutkan  bahwa  PPS  menyampaikan  hasil  rekapitulasi  daftar  Pemilih  hasil Pemutakhiran kepada: a. PPK; b. KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; c. Panwaslu Kelurahan/Desa; dan d. perwakilan Partai Politik. Hal yang disampaikan kepada Panwas  sebagaimana  ketentuan  tersebut  hanyalah  hasil  rekapitulasi  Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. Perbedaan ketentuan dalam Pasal 25 ayat 4 PKPU 6 Tahun  2020  dan  Pasal  12  ayat  11  PKPU  2  Tahun  2017,  tentu  harus  dipahami dalam  konteks  yang  utuh,  sehingga  Bawaslu  tidak  memaksakan  agar  terjadi pelanggaran administrasi oleh PPS, dan kemudian berakibat harus memberikan sanksi kepada PPS.
Bahkan  PPS  juga  mendasarkan  pada  Surat  Edaran  KPU  Nomor: 684/PL.02.1- SD/01/KPU/VIII/2020,  pada  angka  2  (dua)  berbunyi  “KPU Kabupaten/Kota  memerintahkan  kepada  PPS  melalui  PPK  agar  menjaga  data hasil  pemutakhiran  yang  berisi  data  pribadi by  name  by  address untuk  tidak membagikan, mengunggah atau memperjualbelikan data tersebut sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2013.  Pada  pasal  1  angka  22,  “data  pribadi  adalah  data  perseorangan tertentu  yang  disimpan,  dirawat  dan  dijaga  kebenaran  serta  dilindungi kerahasiaannya” , ser ta PKPU 19 Tahun 2019 pasal 33C, “KPU, KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota  wajib  menjaga  kerahasiaan  informasi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan” (KPU RI 20219).
Prinsip pemutakhiran data komprehensif, akurat dan mutakhir tentu harus dikedepankan  dalam  pengawasan,  terutama  dilakukan  oleh  Panwas Kelurahan/Desa saat PPDP melakukan coklit. Jajaran KPU Kabupaten Semarang menyadari  keterbatasan  jumlah  sumberdaya  Panwas  Desa/Kelurahan  yang hanya  1  orang  untuk  mengawasi  PPDP  yang  jumlahnya  sebanyak  TPS  di masing-masing  desa/kelurahan.  Namun  demikian,  tidak  perlu  kemudian perbedaan  pasal  dalam  kedua  PKPU  tersebut  menyebabkan  masalah pengawasan  dalam  coklit  serta  penyusunan  daftar  pemilih  menjadi  gaduh  dan jauh  dari  prinsip  komprehensif,  akurat  dan  mutakhir.  Akibat  gaduhnya penafsiran  kedua  pasal  dalam  PKPU  yang  berbeda  tersebut,  kemudian  banyak ditemukan laporan dari Panwas Desa/Kelurahan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten/Kota  tidak  akurat.  Panwas  Desa/Kelurahan,  disinyalir  hanya meminta data kepada PPS sebagai laporan, tanpa melakukan pengawasan secara aktif.
Kondisi  tersebut,  seharusnya  tidak  perlu  adanya  Surat  Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penerusan pelanggaran Administrasi Pemilihan. Dari awal  seharusnya  berfikir  bagaimana  solusi  dengan  adanya  perbedaan  pasal tersebut.  KPU  RI  kemudian  mengeluarkan  SE  Nomor:  759/PL.02.1- SD/01/KPU/IX/2020  pada  tanggal  28  Agustus  2020  tentang  tindak  lanjut  hasil koordinasi  KPU  dan  Bawaslu  dalam  penyusunan  daftar  pemilihan  serentak tahun  2020.  Dalam  angka  2 disampaikan  bahwa  “saran  perbaikan  dan/atau rekomendasi  yang  disampaikan  oleh  jajaran  Bawaslu  terhadap  data  pemilih dalam  formulir  A.B-KWK  disampaikan  kembali  pada  saat  rekapitulasi  DPHP untuk  ditetapkan  sebagai  DPS  di  KPU  Kabupaten/  Kota  dilanjutkan  dengan memberikan Salinan By Name By Address DPT dan pada angka 3 “KPU P rovinsi dan  KPU  Kabupaten/Kota  memberikan  data  DPS  (A.1-  KWK)  kepada  Bawaslu dalam  bentuk soft  file dengan  format  CSV  dan/atau Excel dengan  menutup  6 (enam)  angka  ditengah  (tanggal  lahir)  pada  NIK  dan  NKK  untuk  menjaga kerahasiaan data pribadi”.
E. SIMPULAN
Konsep  solusi  perlu  dikedepankan  dalam  rangka  mewujudkan pemutakhiran  data  yang  komprehensif,  akurat  dan  mutakhir,  sehingga  PPS kemudian  tidak  “divonis”  telah  melakukan  pelanggaran.  Jika Bawaslu membutuhkan  A.B-KWK  untuk  membuktikan  semua  temuan  coklit  telah ditindaklanjuti,  tentu  PPS  dan  Panwas  Desa/Kelurahan  sudah  melakukan koordinasi dari awal coklit sampai dengan penyerahan hasil coklit kepada PPS. Jika  masih  terdapat  kekurangan,  bukti  tindaklanjut  dapat  dilihat  dalam  DPS yang  disampaikan  nantinya.  Proses  pasca  DPS  masih  ada  perbaikan,  bahkan dalam  Pasal  28  PKPU  6  Tahun  2020  dilakukan  uji  publik  untuk  mendapatkan masukan terhadap DPS.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyadi , Maskup. 2022. “ Metamorfosis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala  Daerah  Serentak  Lanj utan  Tahun  2020.”  Jateng.Kpu.Go.Id.  March  24,
2022. https://jateng.kpu.go.id/berita/baca/7832/album-photo.
Ayunindya , Fury, and Fajar Arofah. 2016. “Komisi Pemilihan Umum (KP U) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).” Transformative 2 (1): 29 – 42.
Fatayati,  Sun .  2017.  “Relevansi  Asas -Asas  Pemilu  Sebagai  Upaya  Menciptakan Pemilu Yang Demoraktis Dan Berintegrasi.” Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman 28 (1): 147 – 65.
Huda, Ni’matul, an d Imam Nasef. 2017. Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia .
Kencana . 1st ed. Jakarta: Kencana. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=2qRPDwAAQBAJ&oi=fnd&p g=PA1&dq=Penyelenggara+pemilu+diberikan+kesempatan+untuk+melaksana kan+pendaftaran+pemilih,+sedangkan+warga+potensial+pemilih+perlu+mem perhatikan+dan+berperan+aktif+dalam+tahapan+tersebut+untuk+memastikan +sudah+tercantum+dalam+daftar+pemilih.+Hal+tersebut+dapat+dila&ots=- HTR1vTmQd&sig=SpOvl0DlV- gHefRWwGaSd7AB6Sc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
Humas.  2020.  “Inilah  Perpu  Nomor  2  Tahun  2020  Terkait  Pemilihan Kepala  Daerah Sere ntak.” Setkab.Go.Id. May 6, 2020. https://setkab.go.id/inilah-perpu-nomor- 2-tahun-2020-terkait-pemilihan-kepala-daerah-serentak/.
KPU RI. 2017. Peraturan KPU RI . KPU RI . Indonesia: KPU RI.
——— .  2020a. BERITA  NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA . Www.Peraturan.Go.Id . Indonesia: KPU. www.peraturan.go.id.
——— . 2020b. PKPU 6 THN 2020. KPU RI . Indonesia: KPU RI.
——— .  20219.  Peraturan KPU  RI  No  19  Tahun  2019 . KPU  RI .  Indonesia:  KPU  RI. www.peraturan.go.id.
Moleong,  Lexy  J.  2014. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Edisi  1  re.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.

## Nursa Ariawan, 13410310. 2019. “PERAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
KALITIRTO  DALAM  PENYUSUNAN  DAFTAR  PEMILIH  TETAP  PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,” July. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/15317.
Pahlevi, Indra. 2015. Sistem Pemilu Di Indonesia . Jurnal Hukum & Pembangunan . Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia. https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no2.1304.
Puspita,  Ressy,  Sari  Staf,  and  Bawaslu  Provinsi  Bant en.  2021.  “Problematika  Proses Pemutakhiran  Data  Pemilih  Pada  Pilkada  Tahun  2020  Di  Sumatera  Barat.”
Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi 1 (1): 27 – 36.
http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/38.
Rahmawati,  Novarinda  Adelina.  2018. “Jalan  Panjang  Aktor  Pemantau  Pemilu.” Jurnal Transformative 4 (1): 68 – 83.
Rustandi, Dudi. 2013. “Dinamika Komunikasi Politik Menjelang Pemilu 2014.” Jurnal Kominfo 11 (2): 93 – 173.
Subekti,  Valina  Singka.  2019.  “Demokrasi  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  Di In donesia.”  In Memperkuat  Peradaban  Hukum  Dan  Ketatanegaraan  Indonesia , edited  by  Imran,  1st  ed.,  37 – 60.  Jakarta:  Sekertariat  Jendral  Komisi  Yudisial Republik Indonesia. www.komisiyudisial.go.id.
Sudrajat,  Haryo.  2018.  “KPU  Terancam  Pidana  Jika  Tak  Tindakla njuti  Rekomendasi Bawaslu Soal DPT.” Bawaslu.Go.Id. September 11, 2018.
https://bawaslu.go.id/id/berita/kpu-terancam-pidana-jika-tak-tindaklanjuti- rekomendasi-bawaslu-soal-dpt.
Sugiono.  2007. Statistika  Untuk  Penelitian .  Edited  by  Endang  Mulyatiningsih. Bandung: CV ALFABETA.
Sunarso,  Sunarso.  2007.  “Pendidikan  Politik  Dan  Politik  Pendidikan.” Jurnal  Civics: Media Kajian Kewarganegaraan . https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6026.

## Sutisna,  Agus,  and  Ita  Nurhayati.  2021.  “PEMUTAKHIRAN  DAFTAR  PEMILIH BERKELANJUTAN: TANTANGAN PROBLEMATIK MEWUJUDKAN
DAFTAR  PEMILIH  BERKUALITAS.” Electoral  Governance  Jurnal  Tata  Kelola Pemilu Indonesia 3 (1): 70 – 96.
https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/296/123.
Sutrisno,  Bernad  Dermawan.  2019.  “Laporan  Kinerja  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2019.” Jakarta.
Tefa,  Gradiana,  and  Jannatunnisa  Nurhidayah.  2018.  “EFEKTIVITAS  SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (SIAK)
DALAM
PENETAPAN  DAFTAR  PEMILIH  TETAP  (DPT)  DI  KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT.” Jurnal Dukcapil 6 (2): 161 – 88.
Ulum,  Asep,  Aan  Anwar  Sihabudin,  and  Asep  Nurwanda.  2022.  “IMPLEMENTASI

## SISTEM  REKAPITULASI  PEMILIHAN UMUM OLEH  KOMISI  PEMILIHAN
UMUM DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,” March.
http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1075.
Zairudin,  Ahmad,  Agus  Wahyudi,  Achmad  Shohibul  Hasyim,  Elman  Sidni,  and  Al Muntasor.  2022.  “UPAYA  KOREKTIF  PENGUATAN  SISTEM  PEMILU MELALUI MEKANISME PENE NTUAN DPT OLEH KPU.” Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora 1 (4): 09 – 22.
https://doi.org/10.30640/DEWANTARA.V1I4.357.
Zuhro, R Siti. 2019. “Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019.” Jurnal Penelitian Politik 16 (1): 69. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782.