## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 394-398 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.521 https://djournals.com/arbitrase

## Meningkatkan Literasi Keuangan Melalui Belanja Daring
Achmad Syahruddin * , Muhammad Akbar, Ibnu Khayath Farisanu
Prodi Manajemen, STIE Widya Praja Tanah Grogot, Paser Jl. Jenderal Sudirman No.149, Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Email: 1,* Achmad_syahr@yahoo.com, 2 akbar.widyapraja@gmail.com Email Penulis Korespondensi: Achmad_syahr@yahoo.com
Abstrak −Pandemi Covid-19 telah mempercepat pergeseran menuju dunia yang digital dan memicu perubahan perilaku konsumen menjadi pembelanja daring. Kesamaan perubahan perilaku yang berfokus pada kesejahteraan adalah sama dengan tujuan literasi keuangan. Akan tetapi tingkat literasi keuangan masih rendah. Penelitian ini akan mengungkap tentang salah satu literasi keuangan, sistem pembayaran, yang lazim digunakan saat belanja daring.
Kata Kunci: Literasi Keuangan; Belanja Daring
Abstract −Covid-19 pandemic has accelerated the shift towards a digital world and triggered changes in consumer behavior to become online shoppers. What we have in common with well-being-focused behavior change is the goal of financial literacy. However, the level of financial literacy is still low. This research will reveal about one of the financial literacy, payment system, which is commonly used when shopping online.
Kata Kunci: Financial Literacy; Shopping Online

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung di Indonesia sejak 13 April 2020, sebagaimana ditetapkan dalam Keppres  No  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 Sebagai Bencana Nasional, hingga hari ini, telah mempercepat pergeseran menuju dunia yang lebih digital dan memicu  perubahan  perilaku  konsumen  menjadi  gemar  belanja  secara  daring.  Survei  Badan  Pusat  Statistik menunjukkan  peningkatan  aktivitas  belanja  daring  sebanyak  31%.  (Badan  Pusat  Statistik,  2020).  Sejalan dengan  itu,  survei  yang  dilakukan  oleh  Markplus,  Inc  menyebutkan  pula  peningkatan  mencapai  28,9% aktivitas belanja produk retail  secara daring di masa pandemi Covid-19 ini, meningkat 24,2% dari sebelum masa pandemi Covid-19 yang hanya 4,7% (Markplus.inc, 2020). Data terbaru memperkuat hal ini dimana hasil Survei  Penjualan  Eceran  menunjukkan  terjadi  peningkatan  kinerja  penjualan  eceran  baik  secara  bulanan maupun tahunan pada April 2021. Indeks Penjualan Riil (IPR) April 2021 tumbuh 17,3% (mtm) dan 15,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,1% (mtm) dan  -14,6% (yoy). Ini semakin didukung  dengan  Indeks  Keyakinan  Konsumen  (IKK)  Mei 2021  yang meningkat  menjadi  104,4  dari  bulan sebelumnya sebesar 101,5 (Bank Indonesia, 2021a, 2021b). Ini menjadi salah satu indikator penting atas tren pemulihan yang solid dan optimisme ekonomi pasca pandemi (Badan Kebijakan Fiskal, 2021)
Perubahan perilaku “konsumsi dari rumah” melalui belanja daring ini juga berdampak pada perubahan pembelian  jenis  barangnya.  Survei Future  Consumer  Index menemukan  fakta  bahwa  54%  konsumen mengurangi  belanja  barang  mewah  dan  hiburan/kesenangan.  Selain  itu  80%  konsumen  memilih  untuk menambung  ketimbang  berbelanja  untuk  kehidupan  jangka  panjang  dan  82%  lebih  sadar  pengeluaran (Pratomo, 2021).  Kesadaran yang muncul akibat pandemi ini menjadikan 91% konsumen lebih berfokus pada kesehatan mental dan kesejahteraan. (Hohtoulas et al., 2020).
Fokus kesejahteraan yang menjadi perubahan tujuan konsumen ini, dalam perspektif keuangan, adalah sama dengan tujuan literasi keuangan. Literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan  dalam  rangka  mencapai  kesejahteraan  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2017).  Presiden  Jokowi menganggap penting peningkatan literasi keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Ekonomi keluarga serta eknomi mikro dan kecil bisa naik kelas karena  dengan  peningkatan  literasi  keuangan  akan  membantu  memperluas  pengetahuan  dan  keterampilan dalam mengelola keuangan serta membuka akses dan layanan finansial (presidenri.go.id, 2019).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Metode Penelitian
Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan  (library  research)  yaitu  penelitian  yang  pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan  menghimpun  data  dari berbagai literatur.

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 394-398 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.521 https://djournals.com/arbitrase

## 2.2 Sumber Data
Sumber  data  adalah  catatan  atas  kumpulan  fakta.  Dalam  penggunaan  sehari-hari  data  berarti  suatu  pernyataan  yang diterima secara apa adanya.

## 2.3 Teknik Pengumpulan Data
Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis (baik data primer maupun data sekunder) merupakan data yang berbentuk  karya tulis seperti buku, artikel, dll, maka dalam pengumpulan berbagai  data penulis mencari  dari  berbagai sumber,  membaca,  menelaah,  mengaitkan,  serta  mencatat  bahan-bahan  atau  materi-materi  yang  diperlukan  untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan.

## 2.4 Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyususn kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Literasi Keuangan
Pembahasan tentang literasi keuangan sebagai topik pendidikan berawal di abad ke-20 (Rose, 2021) dan terus berkembang hingga  menjadi  salah  satu  literasi  dasar  yang  menjadi  visi  baru  pendidikan  di  abad  ke-21,  untuk  dapat  beradaptasi mengimbangi perkembangan pesat dunia saat ini (World Economic Forum, 2016). Adalah Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menyadari pentingnya literasi keuangan di tahun 2002 dan memulai proyek International Network on Financial Education (INFE) di tahun 2008 yang bertujuan meningkatkan pendidikan keuangan dan  pengembangan  landasan  standar  literasi  keuangan.  Literasi  keuangan  menjadi  penting  untuk  diakui  sebagai  suatu keterampilan inti dalam menghadapi kompleksitas dunia keuangan. Literasi keuangan didefinisikan sebagai kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan individu (individual financial weelbeing) (OECD, n.d.).
Untuk  mengukur  literasi  keuangan,  ada  tiga  dimensi  pengetahuan  keuangan  yang  digunakan,  yaitu:  (1) kemampuan  berhitung  (seperti  menghitung  suku  bunga),  (2)  pemahaman  keuangan  dasar  (seperti  syarat  pembukaan rekening), dan (3) sikap terhadap keputusan keuangan (seperti kepercayaan atas produk asuransi (Carpena & Zia, 2011). Pengetahuan  ini  kemudian  berkembang  menjadi keterampilan  keuangan  yang  diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari sehingga  memungkinkan  untuk  mengambil  keputusan  lebih  rasional  dan  efektif  terkait  dengan  keuangan  dan  sumber ekonominya (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian. Di Kalimantan Timur, misalnya,  literasi keuangan yang dimiliki pedagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki  pengaruh  positif  dalam  meningkatkan  kinerja  usaha  (Sanistasya  et  al.,  2019).  Hasil  yang  sama  berlaku  pula untuk literasi keuangan masyarakat. Penelitian di kota Medan menemukan bahwa literasi keuangan yang semakin baik akan  memiliki  dampak  kuat  dan  nyata  terhadap  perilaku  keuangan  masyarakat,  juga  semakin  baik  dalam  mengelola keuangan yang dapat memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Pulungan, 2017).
Meskipun literasi keuangan memberikan pengaruh positif dalam kehidupan keuangan, secara umum di Indonesia, tingkat literasi keuangannya tidak seimbang dengan inklusi keuangan . Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi  Keuangan  2019,  dari  100  orang,  ada  76  orang  yang mempunyai  produk  tabungan  tetapi  hanya  38  orang  yang paham tentang keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Dampak dari tingkat literasi yang rendah dapat mengakibatkan: (1) tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik, (2) tidak memiliki tujuan keuangan, (3) menempatkan instrumen investasi yang tidak tepat, dan (4) terjebak oleh praktik investasi bodong (Arviana, 2019).
Selain dari ketimpangan tersebut, di era serba digital saat ini, masalah literasi keuangan digital juga menghadapi dua persoalan: (1) pentingnya mendidik konsumen untuk meningkatkan penggunaan produk dan layanan keuangan baru, dan  (2)  penggunaan  alat  untuk  memberikan  informasi  tentang  bagaimana  memanfaatkan  layanan  serta  produk  secara bertanggung jawab. Peningkatan akses terhadap layanan keuangan digital memerlukan literasi yang lebih tinggi sebagai efisiensi  penggunaan layanan dan, yang terpenting, menghindari  kesalahan pembelian produk atau layanan, pencurian data hingga penggunaan data yang tidak sah (Astutik, 2020). Dengan demikian peningkatan kemampuan literasi keuangan harus dipadukan dengan kemampuan literasi digital karena menjadi modal penting bagi konsumen (Intan, 2021b).

## 3.2 Belanja Daring
Secara sederhana, konsep belanja daring kurang lebih sama dengan konsep belanja secara langsung, dimana pembeli dan penjual bertemu di suatu tempat untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau jasa. Seiring dengan perkembangan zaman, tempat pertemuan secara fisik kemudian berubah menjadi tempat pertemuan secara maya dalam bentuk digital, yang kemudian dikenal dengan istilah lokapasar daring ( online marketplace ). Perubahan ini pun kemudian melibatkan

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 394-398 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.521 https://djournals.com/arbitrase
berbagai pihak sebagai pendukung dari transaksi yang terjadi, seperti perusahaan telekomunikasi, layanan keuangan, jasa kurir, dan sebagainya, sebagaimana tergambar pada Gambar 1.
Gambar 1. Ilustrasi Belanja Daring
Dalam  kondisi  pandemi,  82,9%  pelaku  UMKM  merasakan  dampak  negatifnya,  hanya  5,9%  yang  merasakan dampak  positif.  Ini  menyebabkan  63,9%  pelaku  UMKM  mengalami  penurunan  omzet  lebih  dari  30%.  Beragam  cara dilakukan untuk bertahan di masa pandemi ini salah satunya dengan memanfaatkan teknologi internet. Namun, banyak pelaku UMKM tidak sepenuhnya siap untuk serta merta beralih ke digital, tercatat hanya 34% yang menggunakan internet untuk memasarkan produk melalui lokasar (Katadata Insight Center, 2020).  Hal ini disadari oleh Kementerian Koperasi dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (Kemenkop  UKM)  sehingga  berusaha  mendorong  UMKM  untuk  memperluas  pasar melalui digitalisasi. Dari total populasi UMKM di Indonesia, hanya 12,1 juta atau 19% UMKM yang terhubung dalam ekosistem digital. Salah satu cara untuk mengakselerasi UMKM Go Digital adalah dengan meningkatkan literasi digital, kapasitas dan kualitas usaha (Suryowati, 2021). Pemerintah menargetkan di 2024, jumlah UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital meningkat pesat mencapai 30 juta UMKM (kemenkopukm.go.id, 2021).
Dalam kaitannya dengan literasi keuangan, tulisan ini akan membahas tentang sistem pembayaran yang berlaku terutama ketika melakukan belanja daring. Secara umum, sistem pembayaran diatur oleh Bank Indonesia, yang bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sesuai  dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, melalui Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Peraturan yang baru dirilis diakhir Desember  2020  dikeluarkan  karena  perkembangan  digitalisasi  dan  inovasi  sistem  pembayaran  yang  meningkatkan efisiensi industri sistem pembayaran dan percepatan inklusi ekonomi dan keuangan digital.
Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran (medium of change) atau intermediary dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Tahapan proses transaksi pembayaran meliputi kegiatan: (1)  pratransaksi,  (2)  inisiasi,  (3)  otorisasi,  (4),  kliring,  (5)  penyelesaian  akhir,  dan  (6)  pascatransaksi.  Lebih  detail penjelasan tentang kegiatan proses transaksi dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah.
Pratransaksi
Kegiatan awal yang dilakukan untuk memulai pemrosesan transaksi pembayaran, antara lain menyeleksi konsumen, pencetakan kartu, personalisasi kartu, penyediaan informasi sumber dana dan penyediaan infrastruktur seperti terminal atau reader .
Inisiasi
Kegiatan untuk menginisiasi perintah atau instruksi perpindahan dana melalui alat, media, dan/atau seperangkat prosedur, dengan metode atau penggunaan teknologi tertentu dalam transaksi pembayaran untuk dilanjutkan dengan kegiatan penerusan data transaksi pembayaran dan otorisasi. Otorisasi
Persetujuan atas transaksi setelah dilakukan kegiatan penerusan transaksi pembayaran yang dilakukan dengan cara:
a. melakukan verifikasi atau otentifikasi indentitas pemilik sumber dana yang melakukan transaksi pembayaran;
b. melakukan validasi atas akses ke sumber dana dan transaksi pembayaran yang dilakukan, dan
c. memastikan kecukupan sumber dana. Kliring
Proses yang dilakukan setelah terjadinya transaksi pembayaran, yang mencakup kegiatan merekonsiliasi, mengonfirmasi, dan menghitung hak dan kewajiban para pihak, yang menunjukkan posisi akhir hak dan kewajiban para pihak sebelum penyelesaian akhir ( settlement ) dilakukan Penyelesaian Akhir Kegiatan penyelesaian yang bersifat final dan mengikat melalui pendebitan dan pengkreditan akun para pihak atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi pembayaran berdasarkan hasil kliring

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 394-398 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.521 https://djournals.com/arbitrase
Pascatransaksi Kegiatan setelah penyelesaian akhir ( settlement ) transaksi pembayaran selesai dilakukan, seperti pencetakan lembar tagihan atas transaksi yang telah selesai dilakukan dan penyampaian data dan/atau informasi atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan Pengguna Jasa.
Gambar 2 . Proses Transaksi Pembayaran
Secara  umum,  instrumen  yang  digunakan  dalam  belanja  daring  ada  dua  jenis:  (1)  Alat  Pembayaran  dengan Menggunakan Kartu  (APMK), seperti kartu  kredit  atau kartu ATM/Debet, dan (2) Uang Elektronik. Perbedaan utama APMK antara kartu kredit dengan kartu ATM/Debet adalah sumber dana yang digunakan. Kartu kredit mengggunakan sumber dana dari penerbit kartu yang kemudian pemegang kartu melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik pelunasan  sekaligus  ( charge  card )  ataupun  pembayaran  secara  angsuran,  sedangkan  kartu  ATM/Debet  menggunakan sumber dana dari simpanan pemegang kartu pada bank. Untuk penerbitan uang elektronik  didasarkan pada uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit untuk kemudian nilainya disimpan secara elektronik ke dalam suatu media server atau chip, dan bukan dianggap sebagai simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
Selain  menggunakan  kartu,  kanal  dan  layanan  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kemajuan  teknologi  juga  lazim digunakan, seperti:
a) QR Code Indonesia Standard (QRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran.  Saat  ini,  seluruh  aplikasi  pembayaran  dari  penyelenggara  manapun  baik  bank  dan  nonbank  yang digunakan  masyarakat,  dapat  digunakan  di  seluruh  tempat  yang  berlogo  QRIS,  meskipun  menggunakan penyelenggara QRIS berbeda-beda.
b) Dompet Elektronik adalah layanan elektronik penyimpanan data instrumen pembayaran yang dapat menampung dana paling  banyak  Rp  10.000.000,-  (Sepuluh  juta  rupiah),  hanya  untuk  pembayaran  transaksi  belanja  dan  tagihan. Penarikan dana hanya dapat dilakukan dengan transfer ke rekening simpanan pengguna di bank yang telah didaftarkan atau menarik secara tunai dalam rangka redeem .
c) Payment Gateway adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memroses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau Proprietary Channel . d) Switching adalah  infrastruktur  yang  berfungsi  sebagai  pusat  dan/atau  penghubung  penerusan  data  transaksi pembayaran  melalui  jaringan  yang  menggunakan  alat  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu,  uang  elektronik, dan/atau transfer dana.
e) Propietary  Channel adalah  kanal  pembayaran  yang  dikembangkan  dan  dimiliki  oleh  bank  secara  eksklusif  untuk kepentingan nasabah sendiri yang antara lain menggunakan teknologi berbasis short message service , mobile , web , subscriber identity module tool kit , dan/atau unstructured supplementary service data . Untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, infrastruktur yang disediakan oleh Bank Indonesia, antara lain:
a) BI FAST merupakan infrastuktur sistem pembayaran ritel yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran yang dapat dilakukan secara real time dan 24/7.
b) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan  Transfer  Dana  dan  Kliring  Berjadwal  untuk  memroses  data  keuangan  elektronik  pada  layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan regular.
c) Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway (NPG) adalah sistem yang terdiri atas Standar , Switching dan Services yang  dibangun  melalui  seperangkat  aturan  dan  mekanisme  ( arrangement )  untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.
d) BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Ini merupakan pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk High Value Payment System (HVPS) atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi Rp.100 juta ke atas dan bersifat segera ( urgent ).(www.bi.go.id, n.d.-a)
Yang harus menjadi kehati-hatian dalam transaksi pembayaran adalah banyaknya aksi penipuan dalam beragam modus, seperti Mama Minta Pulsa yang sempat marak dan meresahkan masyarakat (Mei, 2015) sampai yang tercanggih dengan meminta kode One Time Password (OTP) (Salsabila, 2020). Untuk itulah, perlu kecermatan dan ketelitian agar tidak terjerumus menjadi korban penipuan, diantaranya:
a) Menjaga  informasi  pribadi  dengan  tidak  sembarang  memberikan  kepada  instansi  atau  orang  lain  yang  diragukan kebenarannya. Informasi pribadi ini termasuk nama lengkap, nomor telepon, alamat, nomor identitas, nomor rekening, nomor  kartu  kredit/debet,  dan  sejenisnya.  Termasuk  juga  tidak  sembarangan  mengirim  swafoto  dengan  KTP  atau kartu bank karena ini bisa disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman bodong misalnya.
b) Jangan memberikan kode OTP kepada siapapun dengan alasan apapun. Instansi resmi pun tidak akan meminta kode OTP tersebut karena kode OTP ini merupakan validasi atas suatu tidakan tertentu.
c) Jangan mudah tergiur dengan hadiah atau keuntungan yang ditawarkan. Lakukan penggalian informasi tambahan dari sumber yang lebih terpercaya.
d) Jangan mentransfer ke rekening penipu yang mengatasnamakan orang pribadi, bukan instansi atau lembaga resmi..
e) Hanya  percaya  informasi  dari  sumber  resmi,  baik  melalui  sosial  media,  laman  resmi,  atau  langsung  ke  kantor terdekatnya. (Intan, 2021a)

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 394-398 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.521 https://djournals.com/arbitrase

## 4. KESIMPULAN
Pandemi  Covid-19  memberi  dampak  perubahan  dalam  pola  kehidupan  masyarakat  dengan  memaksa  percepatan digitalisasi  ke  banyak  hal,  termasuk  dalam  cara  belanja  yang  dilakukan  secara  daring.  Ini  menuntut  kemampuan perubahan perilaku untuk lebih melek terhadap literasi keuangan dan digital. Kedua literasi ini saling melengkapi satu sama lain karena tuntutan teknologi masa kini dan mendatang.  Terutama bagi pelaku UMKM, kemajuan teknologi ini merupakan anugerah untuk memperbesar kesempatan mengakses pasar yang luas secara lebih mudah.

## REFERENCES
Arviana, G. N. (2019, August 29). Ini Empat Akibat Jika Literasi Keuangan Rendah . https://finansial.bisnis.com/read/20190829/55/1142469/ini-empat-akibat-jika-literasi-keuangan-rendah Astutik, Y. (2020, August 24). Ada 2 Masalah di Balik Literasi Keuangan Digital RI . 1–2.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200824170208-4-181599/ada-2-masalah-di-balik-literasi-keuangan-digital-ri Badan  Kebijakan  Fiskal.  (2021). Pertumbuhan  Ekonomi  Kuartal  I  Tahun  2021  Menguat .  Kementerian  Keuangan. https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/pressrelease/2021/Siaran Pers Pertumbuhan Kurtal 1 Tahun 2021.pdf
Badan Pusat Statistik. (2020). Hasil Survey Sosial Demografi Dampak Covid-19 Tahun 2020 .
https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NjY5Y2IyZTg2NDY3ODdlNTJkZDE3MWM0&xzmn=aHR0cHM 6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjAvMDYvMDEvNjY5Y2IyZTg2NDY3ODdlNTJkZDE3MWM0L2h hc2lsLXN1cnZlaS1zb3NpYWwtZGVtb2dyYWZpLWRhbXBhay1jb3ZpZC0xOS0yMDIw Bank  Indonesia.  (2021a). Survei  Konsumen  Mei  2021:  Optimisme  Konsumen  Terus  Menguat (Issue  9  Juni). https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/SK_Mei_2021.pdf Bank  Indonesia.  (2021b). Survei  Penjualan  Eceran  April  2021:  Penjualan  Eceran  Meningkat (Issue  10  Juni). https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2314021.aspx Carpena, F., & Zia, B. (2011). Unpacking the Causal Chain of Financial Literacy. In The World Bank Development Research Group (Issue September). World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/329301468322465624/pdf/WPS5798.pdf Hohtoulas,  P.,  Phan,  A.  T.,  Mheen,  P.  van  de,  Kwan,  E.,  &  Kwan,  E.  (2020). Consumer  Insights  Survey  2020  -  An  Indonesian Perspective:  Before  and  After  the  COVID-19  Outbreak .  https://www.pwc.com/id/en/consumer-industrial-products- services/indonesia-gcis-2020-placemat.pdf Intan, N. (2021a, May 13). 5 Hal Agar Terhindar dari Modus Penipuan Digital . https://www.republika.co.id/berita/qsugkg383/5-hal- agar-terhindar-dari-modus-penipuan-digital-part1
Intan, N. (2021b, May 28). OJK Padukan Literasi Keuangan dan Literasi Digital Konsumen . https://www.republika.co.id/berita/qtrleo423/ojk-padukan-literasi-keuangan-dan-literasi-digital-konsumen Katadata Insight Center. (2020). Status Literasi Digital Indonesia 2020: Hasil Survei di 34 Provinsi (Issue November). https://katadata- s3-public.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/media/kic/kominfo/Status Literasi Digital_Nasional.pdf Kemenkopukm.go.id. (2021, June 10). Pemerintah Targetkan 30 Juta Pelaku UMKM Tergabung Dalam Ekosistem Digital Pada 2030 . https://kemenkopukm.go.id/read/pemerintah-targetkan-30-juta-pelaku-umkm-tergabung-dalam-ekosistem-digital-pada-2030- 1623422657
Markplus.inc. (2020). Surviving the Covid-19 , Preparing The Post - Retail Perspective. In Surviving the covid-19 preparing the post . http://www.markplusinc.com/wp-content/uploads/2020/06/IRT-14-MarkPlus-Industry-Roundtable-Roundup-Retail- Perspective.pdf Mei,  A.  R.  (2015). Ini  Modus-modus  Penipuan  “Mama  Minta  Pulsa”  yang  Perlu  Diwaspadai .  https://news.detik.com/berita/d- 3069729/ini-modus-modus-penipuan-mama-minta-pulsa-yang-perlu-diwaspadai OECD.  (n.d.). International  Gateway  for  Financial  Education  -  Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development . International  Network  on  Financial  Education.  Retrieved  June  19,  2021,  from  https://www.oecd.org/financial/education/oecd - international-network-on-financial-education.htm
Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). In Otoritas Jasa Keuangan . Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-(Revisit-2017)-/SNLKI (Revisit 2017)- new.pdf
Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019. In Survey Report . www.ojk.go.id Pratomo, Y. (2021). Menakar Perilaku Konsumen Indonesia Pasca-Pandemi Covid-19 . IDX Channel.
https://www.idxchannel.com/economics/menakar-perilaku-konsumen-indonesia-pasca-pandemi-covid-19 presidenri.go.id. (2019). Presiden Jokowi : Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat . https://www.presidenri.go.id/siaran- pers/presiden-jokowi-dorong-literasi-dan-inklusi-keuangan-masyarakat/
Pulungan,  D.  R.  (2017).  Literasi  Keuangan  Dan  Dampaknya  Terhadap  Perilaku  Keuangan  Masyarakat  Kota  Medan.
EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan , 17 (1), 56–61.
https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i1.1180 Rose, S. (2021). The History of Financial Literacy . https://www.opploans.com/oppu/articles/history-of-financial-literacy/ Salsabila,  P.  Z.  (2020,  September  24). Alasan  Orang  Indonesia  Sering  Jadi  Korban  Penipuan  lewat  Modus  OTP . https://tekno.kompas.com/read/2020/09/24/20320087/alasan-orang-indonesia-sering-jadi-korban-penipuan-lewat-modus-otp Sanistasya,  P.  A.,  Raharjo,  K.,  &  Iqbal,  M.  (2019).  The  Effect  of  Financial  Literacy  and  Financial  Inclusion on  Small Enterprises Performance in East Kalimantan. Jurnal Economia , 15 (1), 48–59. https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.23192 Suryowati,  E.  (2021,  June  7). Baru  19  Persen  UMKM  Terhubung  Ekosistem  Digital,  PR  bagi  Teten  Masduki . https://www.jawapos.com/ekonomi/07/06/2021/baru-19-persen-umkm-terhubung-ekosistem-digital-pr-bagi-teten- masduki/?page=all
World Economic Forum. (2016). New Vision for Education : Fostering Social and Emotional Learning through Technology. In World Economic Forum (Issue March). http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf