## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4784/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pentahelix Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Gunung Bromo
1 Imam Sucahyo, 2 Moh Mahmud , 3 Jalal Ludin Fr, 4 Isna Wardhatul Khumairoh, 5 Tidar Astono , 6 Nur Adinda Putri 123456 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo Article Info Abstract Article history: Received : 01 February 2023 Publish : 01 March 2023 Mount Bromo is a priority destination appointed by the government to become a pilot tour for other tours. Of course it is very feasible to test how good government policies are in the tourism  sector.  With  the  application  of  the  pertahelix  concept  as  a  theory  to  create sustainable  tourism.  This  research  uses  descriptive  qualitative  meaning  research  that focuses  on  objects,  subjects,  populations  and  is  supported  by  facts  in  the  field  so  as  to produce data that is descriptive in nature in research. and government participation with its policies. Government policies must be in accordance with the consensus of the people on Mount Bromo, the aim is to facilitate and not cause policy overlap, both policies from the central  and  regional governments and  customary laws  that  apply  in  the  field.  Of  course tourism is a series of manifestations carried out by the community to provide or channel their  creativity  by utilizing  natural  resources  by  integrating  people's  habits,  so  with  that there  is  tourism.  The pertahelix  concept and  its implementation must all  be  sustainable; starting from the components of academia, business, community and mass media. even if there is a component that is deemed to have failed, the Pertahelix concept will not produce good tourism
Keywords:
Pentahelix; Kebijakan pemerintah; Gunung Bromo
Info Artikel
Abstrak Article history: Diterima : 01 Februari 2023 Publis : 01 Maret 2023 Gunung  Bromo  merupakan  destinasi  perioritas  yang  diangkat    oleh  pemerintah untuk  menjadi  wisata  percontohan  bagi  wisata-wisata  lainnya.  Tentu  sangatlah layak untuk menguji seberapa baik kebijakan pemerintah dalam bidang pariwisata. Dengan penerapan konsep pertahelix sebagai teori untuk menciptakan pariwisata yang  berkelanjutan.  Penelitian  ini  menggunakan deskriptif kualitatif  artinya penelitian  yang  berfokus  kepada  objek,  subjek,  populasi  dan  didukung  dengan fakta-  fakta  yang  berada  dilapangan sehingga menghasilkan  suatu  data  yang sifatnya  diskriptif  dalam  penelitian.  dan  partisipasi  pemerintah  dengan kebijakannya. Kebijakan pemerintah harus sesuai  dengan konsensus masyarakat yang  ada  di  gunung  bromo,  tujuannya  untuk  memudahkan  dan  tidak menimbulakan  timpang  tindih  kebijakan  baik  kebijakan  dari  pemerintah  pusat maupun  daerah  dan  hukum  adat  kebiasaan  yang  berlaku  dilapangan.  Tentu pariwisata adalah serangkaian perwujudan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan atau menyalurkan kreatifitas mereka dengan memanfaatkan sumber daya  alam  dengan  mengintegrasikan  kebiasaan  masyarakat,  maka  dengan  itu jadilah yang namannya pariwisata. Konsep pertahelix beserta implementasi harus berjalan dengan berkelanjutan semuanya; mulai dari komponen akademisi, bisnis, komunitas dan media massa. bahkan jika ada suatu komponen  yang  dirasa  gagal maka  konsep  pertahelix  tidak  akan  menghasilkan  suatu pariwisata yang baik
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Imam Sucahyo
Universitas Panca Marga  Probolinggo Email. Semuttaspalfb557@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pentahelix adalah suatu konsep yang bertujuan untuk mensinergikan antara banyak komponan yang ada pada objek atau kawasan tertentu dengan tujuan memberikan dan memastikan kualitas
aktivitas baik fasilitas, pelayanan dan menciptakan pengalaman serta nilai manfaat bagi pariwisata. Konsep  pentahelix  pertama  kali  digegaskan  oleh  Menteri  Pariwisata  Arief  Yahya  yang menurutnya; pariwisata adalah Industri perjalanan Indonesia bukan hanya kewajiban dari Layanan Perjalanan. Industri perjalanan Indonesia adalah kewajiban, semua sama, terutama otoritas publik, pengurusan  secara  ilmiah,  pengelolaan  keuangan,  media  dan  daerah  setempat.  Energi  koperasi Penta  Helix  adalah  cara  untuk  menciptakan  industri  pariwisata  di  Indonesia,  khususnya  dalam memahami  target  2016  hingga  2019.  Pentahelix  sebagai  konsep  juga  sudah  menjadi  rujukan penting  untuk  diterapkan  pada  sektor  pariwisata  bahkan  pengaturan  tentang  pentahelix  sudah termaktub kedalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016  Tentang  Pedoman  Destinasi  Pariwisata  Berkelanjutan.Artinya  menjadi  suatu  legitimasi khusus untuk diterapkan diberbagai sektor.Tentu dengan diberlakukannya konsep pentahelix pada sektor  pariwisata  menimbulkan  pertanyaan  mendasar  apakah  dengan  diberlakunya  konsep pentahelix memberikan perkembangan signifikan terhadap pertumbuhan Pariwisata khususnya di Gunung  Bromo,  kemudian  apakah  kebijakan  pemerintah  khususnya  pemerintah  pusat,  daerah selaras dengan kebijakan pentahelix. Meskipun pariwisata mampu memberikan sumbangsih besar dalam  perkembangan  perekonomian    di  Indonesia,  bahkan  dengan  keanekaragam  wisata  yang berada di Indonesia mampu memberikan sumbangan devisa dan pemasukan Negara dalam urusan pertumbuhan  ekonomi  Negara  yang  begitu  besar.  Memang  dalam  kurun  waktu  2019-2022 pertumbuhan ekonomi Negara pada sektor pariwisata sangatlah besar, hal ini umum terjadi karna masing-masing  negara  pasti  menginginkan  untuk  memiliki  kualitas  pariwisata  yang  maju, dikarnakan  pendapatan  dari  sektor  pariwisata  sangatlah  menjanjikan.  Tentu  pengujian  konsep pentahelix  perlu  untuk  diuji  kembali  baik  implemetasi  penerapan  sudah  memenuhi  target  atau belum.Penelitian  tentang  pentahelix  kebijakan  pemerintah  terhadap  perkembangan  pariwisata memang sangatlah sering dilakukan oleh para akademisi dan praktisi dengan tujuan untuk menguji seberapa efektif program-program pemerintah untuk memajukan destinasi pariwisata yang ada di Indonesia.  Adapun  beberapa  penelitian  yang  kami  kutip  untuk  memudahakan  pembaca  dalam memahami  konsep  kebijakan  dan  memahami  program  yang  sudah  diberlakukan  diantaranya; jurnal  Putri  Rizkiyah,  Luyusihana,  Herman,  dalam  penelitiannya  “Sinergitas  Pentahelix  Dalam Pemulihan Pariwisata Pasca Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung Di Kabupaten Karo, Sumatra Utara” Penelitian ini berfokus kepada dampak erupsi terhadap kawasan moneter industri wisata yang  menjadi  penggerak  utama  perekonomian  kabupaten.  Selama  hampir  1  (satu)  dasawarsa, Sumur  Sinabung  terguncang  letusan lahar,  upaya  pemulihan.  meski  berbagai  upaya  pemerintah telah  dilakukan.  Konsekuensi  dari  penelitian  ini  mengungkap  bahwa;  prosedur  yang  dapat dilakukan  untuk  membangun  kembali  industri  perjalanan  dalam  Peraturan  Karo,  antara  lain: pemulihan  citra  Rejim  Karo  sebagai  lokasi  wisata  yang  dilindungi,  penguatan  pembangunan kesadaran  bencana,  pembangunan  kembali  kerangka  kerja,  hingga  menjadikan  barang-barang industri  perjalanan  yang  unggul  berdasarkan  wilayah,  sebagai  :  bencana  industri  perjalanan, kesejahteraan  industri  perjalanan  dan  agro  industri  perjalanan.  Fokus  ini  juga  menggambarkan pekerjaan mana yang dapat dimainkan oleh pemerintah, komunitas ilmiah, industri, masyarakat dan media dalam setiap teknik dan proyek yang diusulkan.. Persamaan dengan peelitian ini dapat dilihat  dari  pengjuan  konsep  pentahelix  sebagai  kebijakan  pemerintah  pada  sektor  pariwisata, sedangkan perbedaannya terletak pada objek bencana yaitu erupsi gunung sinabung.
Dalam  penelitian  lain  yang  ditulis  oleh  Anak  Gunung  Adi  Lestari,  Noni  Suharyati,  dalam penelitiannya; “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengembangan Pariwisata” Penelitian ini berfokus  pada  sektor  pariwisata  ialah  Industri  perjalanan  salah  satu  bidang  utama  dalam memperoleh  perdagangan  asing.  Upaya  untuk  mengelola  obyek  wisata  di  beberapa  daerah  di Indonesia  saat  ini  semakin  berkembang,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  meningkatnya  jumlah kunjungan  wisatawan  ke  berbagai  tempat  wisata  di  Indonesia.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini mengungkapkan  bahwasanya;  bahwa  komintemen  pemerintah  dengan  mempercepat pembangunan  sektor  infrastruktur  pembangunan  dan  fasilitas  wisata  mempu  memberikan kebijakan  yang  baik.  Keseriusan  ini  dapat  dilihat  dengan  disahkannya  UU  No.  10  Tahun  2009
tentang  Pariwisataan.  Persamaan  dengan  penelitian  ini  terletak  pada  pengujian  kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan sktor pariwisata. Kemudian perbedaan penelitian ini khusus mengkaji tentang kebijakan tanpa melibatkan objek seperti gunung bromo. Penelitian lain yang  ditulis  oleh;  Efira  Soeda,  Novie  Pioh,  Keseda,  Penelitian  yang  berjudul;  “Kebijakan Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengembangan  Pariwisata  Di  Kabupaten  Kepulauan  Talaud”. Penelitian  ini  berfokus  pada  optimalisasi  penyelenggaraan  industri  wisata  oleh  pemerintah provinsi dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Ada  serangkaian upaya untuk mengenali kombinasi dalam pemanfaatan berbagai kemungkinan aset dan cara membuat tamu tertarik pada tempat  liburan.  Kajian  ini  dimaksudkan  untuk  menentukan  pengaturan  Pemda  dalam pengembangan industri perjalanan wisata di Kawasan Talaud sesuai dengan Perda No. 10 Tahun 2009  tentang  Industri  Perjalanan  Wisata.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  mengungkapkan bahwasanya;kebijakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dengan cara mengadakan event- event baik lokal maupun nasional.
Peningkatan pesat industri pariwisata di suatu negara tentu akan mendorong kemajuan nyata dari  industri  perjalanan  dan  fasilitas  pendukung  lainnya  sesuai  dengan  meningkatnya  jumlah kunjungan  wisatawan,  baik  wisatawan  domestik  maupun  wisatawan  asing.  Oleh  karena  itu, pengembangan  strategi  oleh  otoritas  publik  sejauh  hal-hal  yang  halal  sangat  diharapkan  untuk membentuk  kerangka  kerja  industri  perjalanan  yang  menguntungkan  sehingga  menyenangkan bagi  kedua  wisatawan  dan  untuk  daerah  lokal  disekitar  daerah  di  mana  industri  perjalanan ditemukan.  Dengan  keadaan  yang  menguntungkan,  industri  perjalanan  dapat  memberikan  hasil yang  positif,  misalnya,  semakin  banyak  wisatawan  yang  datang  sehingga  lebih  banyak perdagangan  asing  diperoleh  dan  lebih  banyak  pendukung  keuangan  tertarik  dan  berinvestasi dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini tentu saja tidak hanya bagus untuk pengembangan area industri perjalanan tetapi juga bagus untuk pengembangan di area lain seperti area keuangan, area pengembangan  dan  lain-lain.  Akan  tetapi  terlepas  dari  pendapatan  yang  begitu  besar,  urusan pariwisata  memang  menjadi  perhatian  khusus  dari  pemerintah,  bahkan  dimasukan  kedalam Nawacita atau  visi-misi  pemerintahan  Presiden  Jokowi  pada  priode  kedua,  yang  berbunyi; meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia,  artinya  sektor  pariwisata  diharapkan  menjadi percontohan  perkembangan  bagi  sektor-sektor  lainnya  untuk  memberikan  perbaikan  bagi masyarakat  di  Indonesia.  Begitu  juga  kaitanya  dengan  kebijakan  yang  sudah  dikeluarkan  oleh pemerintah  contoh  didalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan, apakah  masih  mengakomodir  kebijakan  pemerintah  dalam  mengatur  kebijakan  meskipun  ada beberapa  pasal  yang  diubah  dan  diatur  kedalam,  Peraturan  Mentri  Kepariwisataan  Nomor  18 Tahun 2016, Pasal 14  ayat 2,  Pasal 15 ayat 2, dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014, Pasal 31 ayat 4, Pasal 35 ayat 2. Artinya pengaturan kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata masih perlu untuk diuji dengan melihat indikator  relevansi pengaturan sesuai  dengan  zaman  dan  keselarasan  dengan  kebijakan  daerah  lainnya.  Sehingga  penelitian tentang  pentahelix  kebijakan  pemerintah  dalam  perkembangan  wisata  di  gunung  bromo  sangat perlu  untuk  dilakukan  dengan  harapan  mampu  memberikan novelty baru  dalam  perkembangan pariwisata yang akan datang.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dekriptif kualitatif artinya dengan melihat subyektif yang  membuat  penggambaran  secara  metodis,  dapat  diverifikasi  dan  tepat  tentang  realitas  dan kualitas  terkini  dari  populasi  atau  wilayah  tertentu  yang  digunakan  sebagai  objek  atau  subjek eksplorasi, sehingga penggambaran tersebut merupakan pemikiran tentang industri perjalanan dan dukungan pemerintah dalam strateginya. Dalam strategi ini pemeriksaan diselesaikan pada bukti pembeda masalah dan elaborasi dari informasi yang dikumpulkan dengan mengacu pada tulisan penting  berkonsentrasi  pada  gagasan.  Mewujudkan  gambaran  atau  citra  strategi  pemerintah Pentahelix yang metodis, dapat diverifikasi dan tepat dalam peningkatan industri wisata di Gunung Bromo.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Partisipasi Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata di Gunung Bromo
Indonesia dibekali dengan keanekaragaman kekayaan alam yang berupa wisata-wisata yang indah  diberbagai  plosok  negeri.  Jelas  itu  menjadi  daya  tarik  tersendiri  untuk  dijadikan  sebagai objek  wisata  alam  dan  budaya.  Indonesia  memiliki  keindahan  alam  dan  keunikan budaya  yang apabila  dimanfaakan  secara  optimal  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dapat diartikan  bahwa  kepariwisataan  alam  dan  budaya  dapat  ikut  berperan  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Potensi wisata yang dapat dikembangkan di Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada sangat beragam. Dengan didukung oleh sarana dan  prasarana  yang  sesuai  dengan  kegiatan  kepariwisataan  akan  dapat  tercipta  beberapa  objek wisata  diantaranya:  wisata  keindahan  alam,  wisata  lintas  alam,  wisata  edukasi  flora  dan  fauna, wisata air, wisata sejarah, wisata olahraga pendakian gunung, dan lain sebagainya.
Namun pada faktannya, Jaringan di sekitar objek wisata, khususnya di sekitar Gunung Bromo, adalah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan, bantuan pemerintah, permulaan, dan daya imajinasi yang cukup rendah. Budaya atau kebiasaan dan mentalitas pasif mempersulit individu yang  terus-menerus  tunduk  pada  kerangka  ini  untuk  diaktifkan  seiring  waktu.  Pemberdayaan kawasan lokal merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membangun keluhuran lapisan masyarakat yang saat ini tidak mampu melepaskan diri dari jerat kemelaratan dan keterbelakangan. Penguatan  wilayah  lokal  sebagai  upaya  memberdayakan  dan  memerdekakan  dengan  cara memberdayakan, membujuk dan mengangkat persoalan sesuai dengan kemampuannya agar lebih mahir dan menarik.Jika melihat partisipasi pemerintah dengan menerbitkan pengaturan tentang . Peraturan  Menteri  Pariwisata  Rebublik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2016  Tentang  Pedoman Destinasi  Pariwisata  Berkelanjutan.Tentu  memiliki  tanggung  jawab  moral  untuk  menuntaskan secara  berkesinambungan  terlebih  dalam  Konsep  ekonomi  perjalanan  atau  kemudahan pengelolaan  mulai  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  peluang  industri  wisata  dikemudian  hari. Terlebih  lagi,  rencana  pengembangan  berkelanjutan  untuk  mendapatkan  keuntungan  finansial, menyelamatkan budaya provinsi, dan mengamankan serta memuaskan wisatawan. Sudut moneter itu  sendiri  terdiri  dari  beberapa  petunjuk  termasuk  promosi,  peningkatan  yayasan,  rekonsiliasi organisasi  industri  perjalanan,  kebebasan  yang  setara  dan  komitmen  untuk  semua  orang  dalam kemajuan industri perjalanan. Sedangkan perspektif sosial meliputi kepribadian sosial, kontribusi dinamis  daerah  setempat,  memajukan  cara  pandang  positif  terhadap  daerah  setempat.  Hal  ini sesuai  dengan  tujuan  otoritas  publik  untuk  mengembangkan  potensi  industri  perjalanan  yang ada.Selain itu, pengaturan yang dikeluarkan pemerintah dengan mengkategorikan gunung bromo sebagai  bagian  destinasi  prioritas  dalam  pembangunan.  Sebagai  salah  satu  bisnis  fundamental, industri  perjalanan  memiliki  komponen  penting  yang  diberikan  layanan  kepada  wisatawan.  Ini menggabungkan  atraksi,  kenyamanan  dan  keterbukaan  yang  merupakan  komponen  paling mencolok dan dipertimbangkan saat mengunjungi tujuan industri perjalanan. Perspektif ini perlu ada  untuk  menarik  wisatawan  berkunjung  ke  Indonesia.  Industri  travel  yang  paling  diminati  di Indonesia adalah Bali, oleh karena itu untuk mengenalkan industri travel Indonesia dengan dunia sesuai  arahan  Presiden  pada  tahun  2015,  Dinas  Pariwisata  Indonesia  membuat  program  10 Kebutuhan Industri Travel Objection..
Taman  Nasional  Bromo  Tengger  Semeru  (TNBTS)  adalah  Taman  Umum  utama  yang ditetapkan menjadi tujuan yang sangat penting bagi Indonesia. Di bawah pengelolaan Balai Besar TNBTS,  potensi  yang  ada  saat  ini  akan  terus  diciptakan  untuk  menggarap  kualitas  dan kenyamanan  wisatawan  saat  berkunjung.  Di  Indonesia,  kemajuan  obyek  industri  travel  masih dipegang teguh oleh otoritas publik, namun kemajuan tersebut belum memberikan pengaruh yang besar.  Di  zaman  yang  serba  maju  seperti  sekarang  ini,  tentunya  semua  orang  memanfaatkan internet untuk mendapatkan sesuatu. Tidak terkecuali di bidang industri travel dimana masyarakat akan terkena dampak dari hasil survey yang diberikan oleh wisatawan yang pernah berkunjung ke tempat  tersebut  secara  nyata. Electronic  Word  Of  Mouth (EWOM).  Dengan  menggunakan EWOM, masyarakat umum dapat mengetahui ulasan, foto, lokasi hingga biaya paket perjalanan
tempat  wisata.  Memberikan  survei  melalui  EWOM  memiliki  efek  yang  lebih  luas  karena cenderung dilihat secara efektif oleh siapa saja dari berbagai tempat yang lebih baik. Survei yang bagus dapat menarik wisatawan untuk tetap bersama industri perjalanan. Bukan hanya audit hebat yang  bisa  dilakukan  di  dunia  maju,  tapi survei  mengerikan  sehingga trik  bisa  disebarkan tanpa masalah. Survei yang buruk penting karena dapat menjadi penilaian tentang hal-hal apa yang harus diperbaiki di kemudian hari untuk mengembangkan industri perjalanan. Meskipun demikian, yang harus  diharapkan  dan  dibunuh  adalah  penipuan  atau  informasi  palsu.  Kehadiran  tempat-tempat tersebut  bisa  membuat  ulasan  yang  sebenarnya  tidak  ada,  namun  akan  sangat  menarik  bagi wisatawan yang ingin mengunjungi dan mengetahuinya. Artinya sejauh ini fakta pengaturan yang berkaitan  langsung  dengan  objek  pariwisata  seperti  gunung  bromo,  ini  dapat  dikatakan  sebagai kebijakan yang efektif jika diukur berdasarkan indikator daya tarik wisatawan terhadap gunung bromo.  Fakta  ini  dikuatkan  dengan  jumlah  wisatawan  dalam  kurun  waktu  2016-2022,  yang cenderung  meningkat.  Sebelum  dan  sesudah  adanya  kebijakan  pengaturan  tentang  destinasi pioritas  oleh  pemerintah  Jika  merujuk  kepada  definisi  istilah  kebijakan  adalah  kegiatan  yang mendorong  tujuan  individu,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  iklim  tertentu  mengenai  adanya hambatan  tertentu  sambil  mencari  peluang  untuk  mencapai  tujuan  atau memahami  tujuan  yang ideal.  Sementara  itu,  dalam  penilaian  lain,  strategi  pemerintah  dapat  diartikan  sebagai  setiap pilihan  yang  diambil  oleh  pemerintah  atau  penyelenggara  negara  terhadap  jabatan  yang dipimpinnya  (presiden,  pejabat,  wakil  pemimpin,  pejabat/ketua  kota,  dan  sebagainya)  dalam sistem  penyelesaian.  elemen  umum  pemerintahan  dan  peningkatan,  untuk  menaklukkan pergantian peristiwa tertentu. atau di sisi lain mencapai tujuan tertentu untuk melaksanakan hasil pilihan  atau  peraturan  dan  pedoman  yang  masih  mengudara  dan  biasanya  diteruskan  sebagai pilihan formal. Dengan mengkonsep ulang strategi dalam tajuk yang layak, maka akan menjadikan industri  travel  yang memiliki  daya  tarik  tersendiri.  Sehingga  dengan  strategi-strategi  yang  baik sesuai  pedoman  dan  kesepakatan  wilayah  lokal  yang  ada  di  Gunung  Bromo,  maka  kemajuan industri travel akan berjalan dengan baik dan rutin.
Kebijakan harus sesuai dengan konsensus masyarakat yang ada di gunung bromo, tujuannya untuk  memudahkan  dan  tidak  menimbulakan  timpang  tindih  kebijakan  baik  kebijakan  dari pemerintah pusat maupun daerah dan hukum adat kebiasaan yang berlaku dilapangan. Seperti yang dikatakan  oleh  swarbroke  dalam  definisinya  tentang  pengembangan  bahwasanya;  Peningkatan industri pariwisata adalah perkembangan upaya untuk mengenali campuran dalam pemanfaatan berbagai  aset  industri  perjalanan  yang  mengoordinasikan  semua  jenis  sudut  pandang  di  luar industri perjalanan yang secara langsung  atau tidak langsung terkait dengan kesesuaian industri perjalanan.  Ada  beberapa  bagian  perbaikan,  yaitu:  Umumnya  dengan  alasan  lain,  membangun objek wisata di tempat-tempat yang belum lama digunakan sebagai objek wisata; Keberatan baru, membangun  atraksi  pada  destinasi  yang  baru-baru  ini  dimanfaatkan  sebagai  atraksi;  Kemajuan yang  sama  sekali  berbeda  dari  atraksi  yang  ada  bekerja  untuk  menarik  lebih  banyak  tamu  dan memungkinkan apresiasi untuk mencapai pasar yang lebih luas, dengan memperoleh sepotong kue baru; Peningkatan baru di atraksi yang ada mengarah ke pengembangan lebih lanjut kantor tamu atau mengharapkan pengeluaran opsional yang diperluas oleh tamu; dan Produksi latihan baru atau fase latihan yang bergerak mulai dari satu tempat kemudian ke tempat berikutnya dimana latihan ini membutuhkan perubahan struktur dan struktur.

## Implementasi Konsep Pertahelix Dalam Pengembangan Pariwisata di Gunung Bromo
Peraturan  Menteri  Pariwisata  Rebublik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2016  Tentang  Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.Secara langsung mendelegasikan kewenangan untuk mengatur dan  mensinergikan  komponen-koponen  yang  ada  dimasyarakat  khususnya  yang  bersinggungan langsung dengan wisata gunung bromo. Artinya bahwa pemerintah diwakili oleh lembaga yang menangani  pariwisata  harus  melakukan  pembangunan  kantor  dan  kerangka  kerja  secara partisipatif dan bebas untuk memenuhi kebutuhan daerah baik opsional maupun esensial dengan tetap fokus pada bagian penguatan dalam melihat potensi, aset dan kelihaian lingkungan. Dalam pengaturan  yang  lebih  hipotetis  yang  menyiratkan  kerangka  kerja  yang  berkaitan  dengan
pariwisata  memang  merupakan Nawacita atau  visi-misi  pemerintahan  Presiden  Jokowi  pada priode  kedua,  yang  berbunyi;  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia,  artinya  sektor pariwisata  diharapkan  menjadi  percontohan  perkembangan  bagi  sektor-sektor  lainnya  untuk memberikan perbaikan bagi masyarakat di Indonesia.
Dalam  upaya  membangun  pariwisata  memang  harus  disertai  dengan  pembangunan  sarana- prasarana  yang  bersinggunagan  langsung  dengan  objek  wisata,  tentu  pembangunannya  harus mempertimbangkan link and macth merupakan kunci utama tercapatinya suatu pembangunan yang baik,  artinya  keterkaitan/sinergisitas  kebijakan  pemerintah  pusat  dalam  hal  pembangunan  ( top down  planning) dan  pemerintah  aetah  bersifat  ( bottom  up  planning) sangat  diperlukan,  adapun dasar sinergi pembangunan nasional adalah harus didasari pada beberapa komponen diantaranya; pertama;  membangun  wilayah  atau  objek  wisata  tanpa  melihat  wilayah,  kedua;  memanfaakkan sebesar- besarnya potensi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat.ketiga; pembangunan berbasis bertahap pada sektor usaha baik wisata ataupun usaha lainnya. Memang tekadang sektor pariwisata  adalah  pilar  dalam  upaya  meningkatkan  perdagangan  asing  untuk  perbaikan  namun juga siap untuk mengurangi kemiskinan. Area industri perjalanan dapat memberikan hasil yang positif, khususnya;
1. Agar dapat membuka pintu bisnis, dalam hal ini, dengan munculnya wisatawan secara masal, pihak  administrasi  diharapkan  dapat  mengakomodir  kebutuhan,  keinginan  dan  asumsi  para wisatawan.
2. Dapat meningkatkan posisi terbuka, khususnya dengan membangun kafe dan penginapan serta manor, diperlukan sejumlah besar spesialis ahli di bidang industri perjalanan
3. Dapat  menaikkan  gaji  serta  sirkulasi  yang  adil  dari  gaji  individu.  Hal  ini  disebabkan  oleh dampak pengganda yang terjadi dari pengeluaran wisatawan yang cukup besar.
4. Dapat meningkatkan pendapatan retribusi pemerintah dan bea daerah karena setiap wisatawan belanja selalu dibebani oleh pedoman mater
5. Dapat meningkatkan gaji publik atau Total output nasional (GDB)
6. Dapat memberdayakan spekulasi yang diperluas dari bidang industri perjalanan dan bidang keuangan lainnya.
7. Dapat  memperkuat  keseimbangan  angsuran.  Jika  saldo  industri  perjalanan  mengalami kelebihan maka akan memperkuat keseimbangan cicilan.
Bahkan  pengembangan  sektor  pariwisata juga  tidak  sembarangan apalagi jika merujuk kepada objek yang dikaji adalah gunung bromo yang menjadi salah satu destinasi prioritas 10 untuk pembangunan pemerintah, tentu harus berdasarkan 3 indikator inti diantaranya;
1. Yang  perlu  dilihat  adalah  objek  wisata  harus  memiliki  sesuatu  yang  harus  dilihat  atau dijadikan pajangan oleh tamu wisatawan. Oleh karena itu, barang tersebut harus memiliki daya tarik tersendiri yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi barang tersebut.
2. Something to do adalah agar wisatawan yang melakukan wisata disana dapat melakukan sesuatu yang berharga untuk memberikan rasa senang, bahagia, santai seperti sarana olah raga, baik itu jungle gym ataupun tempat makan, terutama makanan khas dari itu tempat untuk membuat wisatawan lebih nyaman untuk tinggal di sana
3. Yang  harus  dibeli  adalah  kantor  untuk  wisatawan  belanja  yang  secara  keseluruhan merupakan merek dagang atau simbol daerah sehingga cenderung digunakan sebagai oleh- oleh.
Dengan  memperhatikan  role  model  konsep  pertahelix  yang  harus  melibatkan  bebarapa komponen diantaranya;
1. Akademisi  sebagai  pengatur  dengan  strategi,  memiliki  keterampilan  dan  lembaga penelitian  yang  berperan  dalam  pelaksanaan  strategi.  Dalam  peningkatan  industri perjalanan,  perguruan  tinggi  dan  lembaga  ujian  berperan  penting  dalam  membentuk masyarakat  berbasis  informasi.  Batas  skolastik  untuk  membentuk  masyarakat  dengan memberikan  tenaga  kerja  berbakat  yang  diharapkan,  dengan  tujuan  agar  informasi industri perjalanan dapat tercipta. Merencanakan siswa untuk berpikir secara fundamental
dan memupuk bakat mereka dan menghasilkan informasi dan kemampuan yang kreatif, ambisius  dan  berwirausaha.  Inovasi  berperan  penting  dalam  pengambangan berkelanjuatan destinasi wisata kedepannya. Akademisi juga berperan sebagai pemantau sebagai  pemantau  berlaku  atau  tidak  kebijakan  pemerintah  dalam  rangka  melakukan pengembangan pariwisata gunung bromo. Sebagai contoh yang dilakukan oleh universitas- universitas  negri  maupun  suwasta  yang  sering  melakukan  kajian  yang  berkaitan  dengan periwisata gunung bromo.
2. Bisnis akan bias berjalan dengan banyaknya objek wisata di Gunung Bromo, merupakan peluang  bagi  masyarakat  setempat  untuk  dapat  menggerakkan  perekonomian  provinsi dengan menjadi pengelola keuangan/pengusaha. Bisnis di bidang industri travel sangat diminati,  hal  ini  dipengaruhi  oleh  kerjaan  web-based  entertainment  dalam  memajukan lokasi-lokasi wisata yang ada. Akibatnya memberikan kesempatan kepada individu untuk melanjutkan  pekerjaan  di  bidang  industri  perjalanan.  Produk  bisnis  yang  dapat  dibuat untuk  hal  ini  adalah  layanan  yang  diberikan  kepada  pelanggan  seperti  objek  wisata sebagai  produk  pokok  yang  ditawarkan;  transportasi  (penyedia  tiket  kunjungan  dan perjalanan, persewaan kendaraan/penyedia transportasi); pendamping lokal (pengusaha dapat memanfaatkan individu di sekitar artikel. Dalam objek bisnis tentu masyarakat bias melihat  dan  mendapatkan  dampak  secara  langsung,  dimulai  dari  bias  membuka  usaha atau berjualan, pertumbuhan pendapatan daerah meningkat.
3. Komunitas  Aktor  lain  yang  pekerjaan  di  industri  perjalanan  adalah  daerah  setempat (Masyarakat).  Jaringan  dalam  penelitian  ini  dicirikan  sebagai  jaringan  terdekat  dari perspektif yang luas, serta pertemuan yang berbentuk seperti dewan ekspresi teritorial, asosiasi non- legislatif (LSM), atau pertemuan berdasarkan kepentingan atau kepentingan sampingan, yang diharapkan dapat menyelidiki atau memajukan perjalanan. industri di kabupaten.  Kelompok  masyarakat  merupakan  salah  satu  mitra,  berperan  dalam peningkatan industri perjalanan. Pekerjaan daerah setempat, mulai dari keinginan untuk melakukan kemajuan industri perjalanan di kabupaten. Gagasan Local Area Based The Travel Industry (CBT) mencoba memaknai peran daerah lokal dalam industri perjalanan yang  ditetapkan  sebagai  entertainer  utama  melalui  penguatan,  dengan  tujuan  agar kebutuhan  manfaat  industri  perjalanan  dapat  terpenuhi.  didistribusikan  sebanyak  yang diharapkan  untuk  bantuan  pemerintah  daerah  setempat..Dalam  hal  ini  komunitas  atau Lembaga  Swadaya  Masyarakat  mendapatkan  keuntungan  secara  ekologi  untuk mengawasi dan melihat pertumbuhan pariwisata di gunung bromo, apalagi pada saat ini Indonesia sudah mulai menerapkan konsep Green economy
4. Media Massa Komunikasi yang luas adalah penghibur bagi kemajuan industri perjalanan. Komunikasi luas untuk tujuan penyebaran dan korespondensi strategi, serta penghubung antara otoritas publik dan masyarakat. Maraknya media baru yang terus berkreasi sangat membantu  kolaborasi  sosial  antara  orang-orang  yang  maju,  terorganisasi  dan termekanisasi  sebagai  dampak  dari  kompleksitas  mekanis,  data  dan  korespondensi.. Artinya  intraksi  social  yang  ditimbulakan  melaui  media  sosial  akan  menghasilkan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata.
Sehingga  berdasarkan  paparan  diatas  dapat  dikatogorikan  beberapa  hal  yang menyangkut  tentang implementasi  pertahelix  dalam  membangun  perkembangan  wisata gunung bromo menghasilkan role model sebagai berikut;
Tabel 1. Klasifikasi implementasi pertahelix dalam pengembangan wisata gunung bromo No Daerah Peran Keterangan
Akademisi Memberikan pendidikan dengan tujuan terciptanya pariwisata yang berkelanjutan, dan mencerdaskan kehidupan masyarakat agar tumbuh daya kereatifitas yang baik. Pemberian pendidikan diperlukan bagi masyarakat disekitaran gunung bromo, akan tetapi pada faktanya masih kurang  diberikan shingga jiwa kreatifitas masyakat masih belum terlaksana dengan efektif. 2. Bisnis Membangun usaha untukdijadikan sebagai perkerjaan sehari-hari masyarakat. Dan dengan memaksimalkan  potensi wisata yang ada. Pembangunan usaha dan bisnis bagi masyarakat sudah berjalan dengan baik 3 Komunitas Menjadi pengawas ekologi dan pertumbuhan pariwisata agar terciptanya pariwisata yang berkelanjutan. Pengawasan yang dialkukan oleh masyarakat sudah berjalan dengan efektif. 4 Media Massa Memberikan pemahaman kepada masyarakat baik lokal maupun nasional. Yang berbasi media social. Pemberian informasi melalui media sosial sudah dilakukan dengan baik
Berdasarkan  tabel  yang  dipaparkan  diatas,  maka  dapat  dilihat  bahwasanya  konsep pertahelix beserta implementasi harus berjalan dengan berkelanjutan semuanya jika ada suatu komponen  yang  dirasa  gagal  maka  konsep  pertahelix  tidak  akan  menghasilkan  suatu pariwisata yang baik dan berkelanjutan.

## 4. KESIMPULAN
Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan konsensus masyarakat yang ada di gunung bromo, tujuannya untuk memudahkan dan tidak menimbulakan timpang tindih kebijakan baik kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah dan hukum adat kebiasaan yang berlaku dilapangan. Seperti yang  dikatakan  oleh  swarbroke  dalam  definisinya  tentang  pengembangan  bahwasanya; Peningkatan industri  pariwisata adalah  perkembangan  upaya  untuk  mengenali  campuran  dalam pemanfaatan berbagai aset industri perjalanan yang mengoordinasikan semua jenis sudut pandang di luar industri perjalanan yang secara langsung atau implikasi terkait dengan koherensi industri perjalanan.  konsep  pertahelix  beserta  implementasi  harus  berjalan  dengan  berkelanjutan semuanya; mulai dari komponen akademisi, bisnis, komunitas dan media massa. bahkan jika ada suatu  komponen  yang  dirasa  gagal  maka  konsep  pertahelix  tidak  akan  menghasilkan  suatu pariwisata yang baik

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adi  Lestari,  Noni  Suharyati, Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Pengembangan  Pariwisata, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2017)
Di Kabupaten Kapulauan Talaud. Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintah FISIP Universitas Sam Ratulangi.
Edy, Sutrisno. Manejemen Sumber Daya Manusia , (Jakarta: Kencana Pernada Media Group 2009)  Efira  Soeda,  Novie  Pioh,  Keseda, Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam Pengembangan Pariwisata
Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. The penta helix model of innovation in Oman: An  hei  perspective.  Interdisciplinary  ( Journal  of  Information , Knowledge,  and Management.
Inu Kencana, Syafiie.. Manejemen Pemerintahan , (Bandung: Pustaka Reka Cipta,
2011) Ismayanti.. Pengantar Pariwisata. (Jakarta: Grasindo. 2011)
Maturbongs, E., Suwitri, S., Kismartini, K., & Purnaweni, H. Internalization of Value System in Mineral Materials (Management Policies Instead of Metal. 2019)
Peraturan  Mentri  Pariwisata  Rebublik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2016  Tentang  Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 560
Putri Rizkiyah, Luyusihana, Herman, Sinergitas Pentahelix Dalam Pemulihan Pariwisata Pasca  Bencana  Erupsi  gunung  Api  Sinabung  Di  Kabupaten  Karo,  Sumatra Utara, Jurnal IPTA Vol Nomor. 2 Tahun 2019 Rujito,  Hari. Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Melalui  Pengembangan  Model  Desa Konserasi dan Ekowisata di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Sitorus,Ropesta. 2016. Menteri Pariwisata Tekankan Kolaborasi Penta Helix.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20160725/12/568877/menteri-pariwisata-
tekankan-kolaborasi- penta-helix.-begini-penjelasannya Diakses Pada 21 Desember 2022. Pukul: 11:52 WIB.
Solichin, Wahad. Analisis Kebijakan, (Jakarta: Bumi Aksara. 2014 Suharto,  Edi,  Analisis  Kebijakan  Publik : Panduan Praktis Mengkaji
Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung, Alfabeta.