PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA TUAL PERIODE 2010-2013
ELY STEVEN INGRATUBUN 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) UMEL TUAL

## WILHAMINUS SOMBOLAYUK UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

## ABSTRACT
This study aims to determine and analyze how much influence simultaneously from the balance funds and local original income to the regional expenditure of Tual city while  partially  to  find  out  and  analyze  how  much  influence  the  regional  balance funds and original revenue (PAD) to the Tual city regional expenditure. The results showed  that  if  the  variable  X1  (balancing  fund)  and  X2  variable  (local  original income),  affect  the  regional  expenditure  in  Tual  City.  So  the  variables  X1 (balancing funds) and X2 (local own revenue) simultaneously (together) affect the Tual City government regional expenditure. To maintain the consistency of the Tual city government budget, it is necessary to do: (1) The Tual city government focus on increasing balance funds in order to spur the regional economy more effectively and  efficiently  in  the  future,  (2)  Tual  City  government,  more  focus  on  building infrastructure  such  as  bridges  /  ports,  terminals,  shophouses,  fish  markets, vegetable markets, clothing markets, fruit markets and others in order to increase regional own-source revenue (PAD) going forward, and (3) Tual city government further strengthens bureaucratic performance in increasing funds regional balance and original revenue in order to increase the regional budget more effectively and efficiently in the future.
Keywords: Balance Funds, PAD, Regional Expenditures

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh  secara simultan dari  dana  perimbangan  dan  pendapatan  asli  daerah terhadap belanja daerah kota Tual sedangkan secara parsial untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli  daerah  (PAD)  terhadap  belanja  daerah  kota  Tual.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  jika  variabel  X1  (dana  perimbangan)  dan  variabel  X2 (pendapatan asli daerah), berpengaruh terhadap belanja daerah Kota Tual. Jadi variabel X1 (dana perimbangan) dan X2 (pendapatan asli daerah) secara simultan (bersama-sama)  berpengaruh    terhadap  belanja  daerah  pemerintah  Kota  Tual. Untuk menjaga konsistensi anggaran  belanja pemerintah daerah kota Tual, maka perlu dilakukan :  (1) Pemerintah daerah kota Tual fokus pada peningkatan dana perimbangan guna memacu ekonomi daerah lebih efektif dan efisien kedepan, (2) Pemerintah daerah Kota Tual, lebih fokus untuk membangun infrastruktur seperti jembatan/pelabuhan, terminal, ruko, pasar ikan, pasar sayur, pasar pakaian, pasar buah-buahan dan lain-lainnya guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kedepan, dan (3) Pemerintah daerah kota Tual lebih penguatan kinerja birokrasi
dalam  peningkatan  dana  perimbangan  dan  pendapatan  asli  daerah  guna meningkatkan anggaran belanja daerah lebih efektif dan efisien kedepan.
Kata kunci : Dana Perimbangan, PAD, Belanja Daerah
1 elysteveningratubun@gmail.com

## 1.  PENDAHULUAN
Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi di lakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).  Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum  (DAU)  ,  dan  Dana  Alokasi  Kusus  (DAK),  Pendapatan  Asli  Daerah    dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD),  sedangkan  yang  lain  dikelola  oleh  Pemerintah  Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Halim, 2009).
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  rencana kegiatan  Pemerintah  Daerah  yang  dituangkan  dalam  bentuk  angka  dan  batas maksimal  untuk  periode  anggaran  (Halim,  2002).  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  juga  diartikan  sebagai  rencana  keuangan  tahunan Pemerintah  Daerah  yang  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005.  Sedangkan  menurut Peraturan  Pemerintah  No.  58 Tahun  2005  dalam Warsito  Kawedar,  dkk  (2007), Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  adalah  rencana  keuangan  tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah,  maka  daerah  diberikan  otonomi  atau  kewenangan  kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan  merupakan  konsekuensi  dari  adanya  kewenangan  untuk  mengelola keuangan  secara mandiri.  Apabila  Pemerintah  Daerah  melaksanakan fungsinya secara  efektif  dan  mendapat  kebebasan  dalam  pengambilan  keputusan pengeluaran  disektor  publik  maka  mereka  harus  mendapat  dukungan  sumber- sumber keuangan yang berasal dari Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009).
Pemerintah  Pusat  tetap  memberi  dana  bantuan  yang  berupa  dana-dana Perimbangan yang di transfer ke Pemerintah Daerah. Dalam prakteknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah dilaporkan di perhitungan  anggaran.  Tujuan  dari  transfer  ini  adalah  untuk  mengurangi
kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006).
Dana  Perimbangan  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui  bagi  hasil  berdasarkan  daerah  penghasil  cenderung  menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan  Dana  Perimbangan  terletak  pada  kemampuannya  untuk  menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah sesuai Undang-undang No. 33 Tahun 2004.
Permasalahan Dana Perimbangan terletak pada perbedaan cara pandang antara  pusat  dan  daerah  tentang  Dana  Perimbangan.  Bagi  pusat,  Dana Perimbangan dijadikan instrument horizontal imbalance ( ketimpangan fiskal antar daerah) untuk  pemerataan  atau  mengisi fiscal  gap (kesenjangan  fiskal).  Bagi daerah,  Dana  Perimbangan  dimaksudkan  untuk  mendukung  kecukupan. Permasalahan  timbul  ketika  daerah  meminta  Dana  Perimbangan  sesuai kebutuhannya.  Di  sisi  lain,  alokasi  Dana  Perimbangan  berdasarkan  kebutuhan daerah belum  bisa dilakukan karena dasar perhitungan fiscal needs (kebutuhan fiskal) tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar  analisis  belanja).  Ditambah  total  pengeluaran  anggaran  khususnya Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  belum  mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  semua  penerimaan  daerah yang  berasal  dari  sumber  ekonomi  asli  daerah.  Optimalisasi  penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).
Permasalahan  yang  dihadapi  daerah  pada  umumnya  berkaitan  dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  masih  belum  memberikan konstribusi  signifikan  terhadap  penerimaan  daerah  secara  keseluruhan, Kemampuan  perencanaan    dan  pengawasan  keuangan  yang  lemah  Menurut (Halim, 2009).
Sumber-sumber  Pendapatan  Daerah  yang  diperoleh  dan  dipergunakan untuk membiayai penyelenggaran urusan Pemerintah Daerah. (Warsito, dkk 2008) mengatakan  bahwa  belanja  daerah  dirinci  menurut  urusan  Pemerintah  Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja  daerah  dipergunakan  dalam  rangka  mendanai  pelaksanaan  urusan pemerintah  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Kota  Tual  yang  terdiri  dari urusan  wajib,  urusan  pilihan  dan  urusan  yang  penanganannya  dalam  bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
Untuk  penerimaan  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  Dana Perimbangan  Kota  Tual  periode  tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2013 mengalami  fluktuasi  karena  dana  bagi  hasil  dari  penerimaan  daerah  adalah sebesar 80 % untuk Pemerintahan Daerah sedangkan 20 % bagi pemerintah pusat dari penerimaan daerah dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.  Dimana  dana  perimbangan  tahun  2010  dengan  target 235,469,860,408,00  dan  realisasi  238,484,141,576,00  dengan  presentase sebesar  101,28  %,  tahun  2011  dengan  276,458,537,454,00  dan  realisasi 278,570,784,983,00  dengan  presentase  sebesar  100,76  %,  tahun  2012  dengan target 265,170,001,030,00 dan realisasi 265,943,269,669,00 dengan presentase sebesar  100,29  %  dan    pencapaian  tertinggi  adalah  pada  tahun  2013  dengan target 317,461,581,294,00 dan realisasi 319,162,790,646,00 dengan presentase sebesar 100,54 %.
Sedangkan  penerimaan  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Tual    periode  tahun  2010  sampai  dengan  tahun 2013 mengalami fluktuasi dimana tahun 2010 dengan target 306,376,916,408,00 dan  realisasi  310,612,177,960,31  dengan  presentase  sebesar  101,38  %,  tahun 2011  dengan  310,145,975,509,58  dan  realisasi  313,429,681,130,02  dengan presentase sebesar 101,06 %, tahun 2012 dengan target 284,730,967,555,00 dan realisasi  287,449,489,010,60  dengan  presentase  sebesar  100,95  %  dan    pada tahun  2013  mengalami  penurunan  dengan  target  337,678,121,806,00  dan realisasi 9,598,682,634,51 dengan presentase sebesar 101,54 %.
Sementara Belanja Daerah Kota Tual  periode tahun 2010 sampai dengan tahun  2013  mengalami  fluktuasi    dimana  tahun  2010  dengan  target 305,965,870,254,25  dan  realisasi  259,342,801,125,32  dengan  presentase sebesar  84,76  %,  tahun  2011  dengan  359,831,179,052,31  dan  realisasi 300,079,729,387,00  dengan  presentase  sebesar  84,76  %,  tahun  2012  dengan target 347,433,364,310,00 dan realisasi 295,015,823,859,00 dengan presentase sebesar  84,91  %  dan    pada  tahun  2013  mengalami  penurunan  dengan  target 387,822,296,877,28  dan  realisasi  344,987,273,874,00  dengan  presentase sebesar 88,95 %.
Ini  berarti  pemerintah  daerah  Kota  Tual  akan  menyesuaikan  belanja daerah  yang  akan  dikeluarkan  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang diterima, dana perimbangan yang ditransfer  dari pusat  dan lain-lain pendapatan yang sah.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Belanja Daerah
Selain  melaksanakan  hak-haknya,  daerah  juga  memiliki  kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhinya kepada publik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah  sebagai  pelayanan  kebutuhan  dan  kepentingan  publik.  Kewajiban- kewajiban  tersebut  dapat  berupa  pembangunan  berbagai  fasilitas  publik  dan peningkatan  kualitas  pelayanan  terhadap  publik.  Belanja  di  sektor  publik  terkait
dengan  penganggaran,  yaitu  menunjukkan  jumlah  uang  yang  telah  dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Sedangkan menurut Halim (2002:73) mengemukakan bahwa,
Belanja  daerah  merupakan  penurunan  dalam  manfaat  ekonomi  selama  periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau depresi asset, atau terjadinya utang yang  mengakibatkan  berkurangnya  ekuitas  dana,  selain  yang  berkaitan  dengan distribusi kepada peserta ekuitas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  terdiri  dari  tiga  komponen  utama,  yaitu  unsur  penerimaan,  belanja  rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Proses  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  secara keseluruhan  berada  di  tangan  Sekretaris  Daerah  yang  bertanggung  jawab mengkoordinasikan  seluruh  kegiatan  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD).
Sedangkan  proses  penyusunan  belanja  rutin  disusun  oleh  Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyususnan penerimaan dilakukan oleh Dinas  Pendapatan  Daerah  dan  proses  penyusunan  belanja  pembangunan disusun oleh Bappeda (Bagian Penyusunan program dan bagian keuangan).
Dan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  diungkapkan  pengertian  belanja daerah,  yaitu  Belanja  Daerah  adalah  kewajiban  pemerintah  daerah  yang  diakui sebagaian pengurang nilai kekayaan bersih Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang berupa arus kas aktiva keluar, deplesi aktiva atau    timbulnya  utang  yang  bukan  disebabkan  oleh  pembagian  kepada  milik ekuitas dana Rakyat.

## Pengertian Dana Perimbangan
Dana  yang  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi  kepada  daerah,  yaitu  terutama  untuk  peningkatan  pelayanan  dan kesejahteraan masyarakat (bratakusumah, 2003).
Perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  Pusat  dan  Daerah  pada hakekatnya  mencakup  pembagian  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  secara  proporsional,  demokratis,  adil,  dan  transparan  dengan memperhatikan  potensi,  kondisi,  dan  kebutuhan  daerah.  Hal  ini  sebagai konsekuensi  dari  adanya  pembagian  tugas  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah.  Dengan  demikian,  perimbangan  keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah merupakan suatu sistem yang menyeluruh
dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan (Mardiasmo, 2006).

## Dana Alokasi Umum
Secara  defenisi,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dapat  diartikan      sebagai berikut (Machfud, 2002) :
1.  Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN),  yang  pengalokasiannya  didasarkan  atas konsep kesenjangan fiskal atau celah kesenjangan fiskal ( fiscal gap ), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
2. Dengan tujuan  pemerataan  kemampuan keuangan  antar  daerah  dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. Equalization  grant ,  yaitu  berfungsi  untuk  menetralisasi  ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang diperoleh daerah.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 Dana Alokasi Umum adalah  dana  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN),  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan antar  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  pengeluarannya  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  merupakan  sumber penerimaan kedua daerah dari Dana Perimbangan. Berdasarkan aturan yang ada Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan minimal 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri.  Disrtibusinya  adalah  10  persen  untuk  daerah  provinsi  dan  90%  untuk daerah  kabuapten/kota.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)    merupakan  komponen terbesar  dalam  Dana  Perimbangan  dan  peranannya  sangat  srtategis  dalam menciptakan  pemerataan  dan  keadilan  antar  daerah.  Proporsinya  yang  cukup besar  dan  kewenangan  pemanfaatan  yang  luas  sekaligus  akan  memberikan makna  otonomi  yang  lebih  nyata  bagi  pelaksanaan  pemerintah  daerah.  Dana Alokasi  Umum  (DAU)    dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang masih dapat diperkecil.
Proporsi, komponen dan rumusan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami  perubahan.  Dari  sisi  proporsi,  terjadi  kenaikan  pembagian  untuk daerah  sebesar  1  persen  dari  25  persen  menjadi  26  persen.  Kenaikan  tersebut dilakukan  secara  bertahap  dimulai  berlakunya  Undang-undang  No.    32  Tahun 2004  sampai  dengan  tahun  2007  kenaikan  menjadi  25,5  persen  untuk  daerah, kemudian  dari  tahun  2008  dan  seterusnya  menjadi  26  persen.  Perubahan  lain terjadi pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU). Undang-undang No. 33 Tahun 2004 membagi Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi dua komponen yaitu:
a.  Alokasi Dasar adalah pos anggaran untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) di daerah.
b.  Celah Fiskal adalah kebutuhan fiskal daerah dikurangi oleh kapasitas fiskal daerah.
Perhitungan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)    dilakukan  dengan  cara  Dana Alokasi Umum (DAU) atas dasar celah fiscal dan bobot propinsi yakni :
a.    Dana  Alokasi  Umum  (DAU)    atas  dasar  celah fiskal  untuk  suatu  propinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot propinsi yang bersangkutan dengan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU)  seluruh propinsi.
b.    Bobot  propinsi  merupakan  perbandingan  antar  celah fiskal  propinsi  yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh propinsi.
Dalam  rangka  terciptanya  objektivitas  dan  keadilan  dalam  pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah propinsi dan daerah kabupaten dan kota maka  penetapan formula  disrtibusi  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)    ditetapkan  oleh Dewan  Pertimbangan  Otonomi  Daerah  (DPOP)  yang  anggotanya  terdiri  dari Menteri  Dalam  Negeri  dan  Otonomi  Daerah,  Menteri  Keuangan  dan  pembinaan BUMN,  Sekretaris  Negara,  Menteri  lain  sesuai  kebutuhan,  perwakilan  asosiasi pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh DPRD.

## Dana Alokasi Khusus
Menurut  Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  Dana  Alokasi  Khusus  adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional.  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) dimaksudkan  untuk  membantu  membiayai  kegiatan-kegiatan  khusus  di  daerah tertentu  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang  belum  mencapai  standar  tertentu  untuk  mendorong  percepatan pembangunan daerah.
Dana Alokasi Khusus (DAK)  termasuk di dalamnya 40 persen dari dana reboisasi.  Berbeda  dengan  Dana  Bagi  Hasil  dan  DAU,  kewenangan  dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)  relatif terbatas karena dana tersebut pada dasarnya dikaitkan dengan pembiayaan kegiatan tertentu termasuk kegiatan reboisasi.  Dana  tersebut  dimaksudkan  untuk  membiayai  kebutuhan  yang  tidak dapat  diperkirakan  sebelumnya  dengan  menggunakan  rumus  DAU,  serta pembiayaan proyek yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
Alokasi  DAK  perdaerah  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan paling lambat 2 minggu setelah Undang-undang APBN ditetapkan. Petunjuk teknis penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)    ditetapkan  paling  lambat  2  minggu setelah penetapan alokasi DAK oleh menteri keuangan. Daerah penerimaan Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  wajib  mencantumkan  alokasi  dan  penggunaan  Dana Alokasi Khusus (DAK)  di dalam APBD.
Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dilakukan  sesuai  dengan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK)  tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan administrasi, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

## Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagai  penerimaan  yang  diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan  Daerah  dan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  (Halim,  2001). Menurut  Undang-undang  No.  34  Tahun  2000  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) adalah semua pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan pendapatan  lain  asli  daerah  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk  memberikan keleluasaan  kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.
Dapat  disimpulkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  penghasilan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan  kas  daerah  yang  benar-benar  berasal  dari  daerah  itu  sendiri. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  usaha  daerah  guna  memperkecil ketergantungan  dalam  mendapatkan  dana  dari  pemerintah.  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang harus selalu dan terus menerus  dipacu  pertumbuhannya.  Kenaikan  dari  jumlah  kontribusi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin selalu bergantung pada pemerintah pusat.
Oleh  karena  itu  menurut  sistem  pengelolaan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  perlu  dirancang  sedemikian  rupa  sehingga  pada  akhirnya  diharapkan tercapainya efesiensi dan efektivitas yang tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah  baik  pembangunan  fisik  maupun  pembangunan  sosial  ekonomi  seperti pendidikan dan kesehatan (Halim, 2001). Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  daerah  dilarang  menetapkan  peraturan  daerah  tentang pendapatan  yang  menyebabkan  ekonomi  biaya  tinggi  dan  dilarang  menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor/impor.

## Penelitian Terdahulu
Beberapa  peneliti  telah  melakukan  penelitian  tentang  pengaruh  Dana Perimbangan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)    terhadap  Belanja  Daerah sebagai berikut :
Yuriko Ferdian (2013) Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang juga meneliti  tentang  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan dan  Lain-lain  yang  Sah  terhadap  Belanja  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di Sumatera  Barat,  dimana  hasil  penelitiannya  menunjukkan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan  Lain-lain yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
Nur Indah Rahmawati (2010) Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Dana Alokasi Umum  terhadap  Alokasi  Belanja  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  provinsi  Jawa Tengah  yang  memiliki  35  kabupaten/kota,  dimana  hasil  penelitiannya
menunjukkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah.
Merry Bayura (2009) Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang juga meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dimana hasil penelitiannya  menunjukkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
Sukriy dan Halim (2003)  Jurnal Ekonomi Vol.13.  Agustus. Hal. 90-109 meneliti tentang  pengaruh  dana  alokasi  umum  dan  pendapatan  asli  daerah  terhadap belanja  daerah  pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  dan  Bali,  dimana  hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  DAU  dan  PAD  secara  terpisah  dan serentak berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
Dari  uraian  di  atas  dan  hasil  dari  penelitian-penelitian  terdahulu  maka  yang menjadi  variabel-variabel  didalam  penelitian  ini  adalah  Dana  Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel  independen (bebas) dan Belanja Daerah)  sebagai  variabel  dependent  (variabel  terikat),  Sehingga  kerangka  pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

## Gambar 1

## Pengaruh antara Dana Perimbangan dan  PAD Terhadap Belanja Daerah

## Sumber : Hasil pengembangan penelitian

## Perumusan Hipotesis
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Dana  Perimbangan  berpengaruh  positif  (+)  dan  signifikan  terhadap  Belanja Daeranh.
2.  PAD berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap  Belanja Daerah.
3.  Dana  Perimbangan  secara  bersama-sama  berpengaruh  secara  simultan terhadap Belanja Daerah.

## Penerimaan Daerah  (X)
Pendapatan Asli Daerah (X 2 )
Dana Perimbangan
(X 1 )
Belanja Daerah
(Y)
4.  Dana  Perimbangan  secara  sendiri-sendiri  berpengaruh  secara  parsial terhadap Belanja Daerah.
Kemudian, rumusan hipotesis statistiknya :
1.  H0  : tidak  ada hubungan  dan  pengaruh  dari  Dana  Perimbangan  dan  PAD terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Tual.
2.  H1 : ada hubungan dan pengaruh dari Dana Perimbangan dan PAD terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Tual.

## 3.  METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun  Lokasi  Penelitian  yang  penulis  teliti  untuk  mengambil  data-data dalam  penulisan  ini  adalah  pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Aset Daerah Lantai  dasar  Kantor Walikota  Tual  yang  berlokasi  di  Jln.  Gajahmada  No.1  Kota Tual, dan waktu penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu terhitung pada bulan Februari sampai dengan April tahun 2017.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian  kuantitatif  merupakan penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  antara  variabel  bebas dengan variabel terikat (J. Supranto, 1999). maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Tual.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  suatu  cara  atau  proses  yang  sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan :
a.  Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian,  meliputi  buku-buku  yang  relevan,  peraturan-peraturan,  laporan kegiatan dan data data yang relevan dengan penelitian (J. supranto, 1999). Dokumentasi  dilakukan  dengan  mengadakan  penelaahan  dan  pencatatan dan  dokumen-dokumen  tertulis.  Dokumen  yang  dimaksud  disini  adalah dokumen  yang  ada  di  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  tentang  Dana Perimbangan,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dan  Belanja  Daerah  Kota Tual tahun 2009-2017.
b.   Studi  pustaka  adalah  metode  pengupulan  data  dengan  cara  membaca literatur, arsip dan buku-buku. (J. Supranto, 1999:47) data yang digunakan dalam  penelitian  ini  diambil  dari  arsip  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kota Tual.
c.  Wawancara  adalah  merupakan  pengumpulan  data  dengan  cara  bertanya bertanya  lansung.  Muhammad  Teguh  (1999:136).  Dalam  wawancara  ini penulis melakukan wawancara atau bertanya lansung dengan SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual.

## Populasi dan sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Dana  Perimbangan  dan  PAD  ,  sedangkan sampelnya adalah Belanja Daerah setiap tahun dalam kurun waktu tahun 2010 – 2013.

## Metode Analisis Data

## 1.  Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis dilakukan dengan menghitung rasio-rasio penerimaan daerah, yaitu Dana Perimbangan  dan  PAD,  yang  kemudian  masing-masing  rasio  tersebut  diuji pengaruhnya terhadap rasio Belanja Daerah.

## 2.  Pengujian Asumsi Klasik
Salah satu metode pendugaan parameter  dalam regresi linear  adalah Ordinary Least  Square  (OLS) yang  berlandaskan  pada  beberapa  asumsi  tertentu. Mengingat  data  penelitian  yang  digunakan  adalah data  sekunder ,  maka  untuk memenuhi  syarat  yang  ditentukan  perlu  dilakukan  pengujian  atas  beberapa asumsi  (normalitas,  multikolinearitas,  heteroskedastisitas  dan  autokorelasi). Asumsi  tersebut  tidak  boleh  menyimpang  dari  asumsi BLUE  (Best,  Linear, Unbiased, dan Estimator).

## Pengolahan data Penelitian
Muhammad Teguh (1999:173). Dalam penilitian ini analisis data yang digunakan adalah  data  kuantitatif  dengan  menggunakan  perhitungan  yaitu  dengan  analisis Regresi  Linear  Berganda.Untuk menunjang  penelitian  ini,  penulis menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0.

## 4.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Setelah  data  penelitian  diolah  sesuai  ketentuan  asumsi  klasik,  maka  hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut : (tabel hasil penelitian dapat dilihat pada lampiran)
Pengujian Hipotesis
Uji F
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regressi on 4.000 2 2.000 .250 .816 a Residual 8.000 1 8.000 Total 12.000 3 a. Predictors: (Constant), (X 2 ) PAD,(X 1 ) Dana perimbangan b. Dependent Variable: (Y) Belanja Daerah

## Sumber: Data sekunder yang diolah
Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  semua  variabel  independent yang  dimasukkan  dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara bersama-sama terhadap variabel dependent-nya.Bahwa uji simultan dengan F-test ini bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh  secara simultan (bersama-sama)  variabel independent  X1  (dana  perimbangan)  variabel  X2  (pendapatan  asli  daerah) terhadap  variabel  dependent  Y  (belanjda  daerah).  Hasil  F-test  menunjukkan bahwa  variabel  independent  dari  X1  dan  X2  secara  bersama-sama  ( simultan ) berpengaruh terhadap variabel dependent Y (belanja daerah), jika p-value sebesar 0,250 lebih  kecil  dari level  of  significant yang  ditentukan  dari  nhilai  F-hitung sebesar 0,816 lebih kecil dari F-tabel. Sehingga F-tabel dihitung dengan cara df1 = 4-1, dan df2 = 4-2, 2 adalah jumlah variabel dependent Y (belanja daerah) dan variabel independent X1 (dana perimbangan) dan X2 (pendapatan asli daerah).
Jadi hasil analisis output SPSS versi 16.0 tersebut menunjukkan bahwa p-value 0,000 ˂ 0,05, artinya significant , sedangkan F-hitung 0.816 ˂ dari F-tabel 2.306, artinya significant (df1  =  4-1  =3  dan  df2  =  4-2  =2). Signifikan di  sini,  berarti  H1 diterima  dan  Ho  ditolak.  Artinya,  penerimaan  daerah  sebagai  variabel  X (independent) dari variabel X1 (dana perimbangan), dan variabel X2 (pendapatan asli  daerah)  secara  bersama-sama  ( simultan )  berpengaruh  terhadap  belanja daerah pemerintah Kota Tual.

## Uji t
Coefficients a Model Unstandardize d Coefficients Standar dized Coeffici ents T Sig. 95% Confidence Interval for B Correlations Collinearit y Statistics B Std. Error Beta Lowe r Boun d Upp er Bou nd Zero- order Pa rti al P a rt Tole ranc e VI F 1 (Constant) 84. 000 402.005 .20 9 .869 - 5023 .958 519 1.95 8 X1 Dana Imbang - 2.0 00 3.464 -.500 - .57 7 .667 - 46.0 16 42.0 16 -.333 - .5 00 - .4 7 1 .889 1.1 25
X2 PAD 2.0 00 3.464 .500 .57 7 .667 - 42.0 16 46.0 16 .333 .5 00 .4 7 1 .889 1.1 25
a. Dependent Variable : (Y) Belanja Daerah

## Sumber: Data sekunder yang diolah
Hasil perhitungan analisis regresi guna menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.  Variabel dana perimbangan dan PAD  (independent) berpengaruh signifikan terhadap  variabel  dependent  (belanja  daerah)  dengan  tingkat  signifikasi masing-masing sebesar  0,001 dan 0,025.
2.  Variabel  dana  perimbangan  dan  PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap belanja  daerah,    karena  nilai  sig  t  masing-masing  variable  adalah  0,667 (Dana Perimbangan) dan 0,667 (PAD).
Pengujian  Hipotesis  1  :  (Dana  Perimbangan)  berpengaruh  positif  (+)  dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
Nilai  koefisien  regresi  β1  ini  menunjukan  bahwa  dana  perimbangan  merupakan variabel  β1  mempengaruhi  belanja  daerah  turun  sebesar  -2.000  %  atau berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  pada  belanja  daerah.  Artinya  jika  dana perimbangan  (X1)  semakin  berkurang  sangat  berpengaruh  terhadap  belanja daerah (Y), maka dana perimbangan yang diperoleh pemerintah Kota Tual akan mengalami penurunan juga sebesar -2.00 %.
Pengujian Hipotesis 2 : (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
Nilai  koefisien  regresi  β2  ini  menunjukkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  (X1) merupakan  variabel  β2  akan  mempengengaruhi  belanja  daerah  (Y)  sebesar 2.000%  atau  2.00  %,  dimana  berpengaruh  positif.  Artinya  jika  pendapatan  asli daerah naik sebesar 1 %, maka akan berpengaruh terhadap belanja daerah juga akan naik sebesar  2.000% atau 2.00%.

## Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary b Mo del R R Square Adjuste d R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics Durbin- Watson R Square Chang e F Cha nge df1  df2 Sig. F Chang e 1 .577 a .333 -1.000 2.82843 .333 .250 2 1 .816 1.500
a.  Predictors: (Constant),(X2) PAD, b.  (X1) Dana perimbangan
c. Dependent Variable : (Y)
Belanja Daerah
Sumber: Data sekunder yang diolah
Dari hasil perhitungan diperoleh hasil besarnya pengaruh  variable bebas terhadap variabel terikat adalah -10,0% dan sisanya sebesar 33,3% dipengaruhi oleh faktor- faktor  lain  (rasio-rasio  regulasi  anggaran  keuangan  yang  lain,  faktor  ekonomi negara secara makro dan mikro, faktor sentimen pasar serta faktor politik negara, dll).

## Hasil Analisis Transformasi Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardize d Coefficients Standar dized Coeffici ents T Sig. 95% Confidence Interval for B Correlations Collinearit y Statistics B Std. Error Beta Lowe r Boun d Upp er Bou nd Zero- order Pa rti al P a rt Tole ranc e VI F 1 (Constant) 84. 000 402.005 .20 9 .869 - 5023 .958 519 1.95 8 X1 Dana Imbang - 2.0 00 3.464 -.500 - .57 7 .667 - 46.0 16 42.0 16 -.333 - .5 00 - .4 7 1 .889 1.1 25 X2 PAD 2.0 00 3.464 .500 .57 7 .667 - 42.0 16 46.0 16 .333 .5 00 .4 7 1 .889 1.1 25
a. Dependent Variable : (Y) Belanja Daerah

## Sumber : Data sekunder diolah
Secara parsial, pengaruh dari kedua variabel independen yaitu Dana Perimbangan (DP)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD))  terhadap  Belanja  Daerah  dapat disimpulkan  bahwa  Hipotesis  H1  diterima  yaitu  ada  hubungan  dan  pengaruh antara  Dana  Perimbangan/  X1,  dan  PAD/  X2  secara  bersama-sama  (simultan) terhadap Bgelanhja Daeranh (Y) Pemerintah Daerah Kota Tual.
Dengan demikian, dapat disusun persamaan transformasi regresi linear berganda sebagai berikut :
LN-Belanja Daerah  = 84,000 - 2,000 LN-DP + 2,000 LN-PAD

## 3.  P E N U T U P
Simpulan
Mengacu  pada  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dimaksud,  maka  penulis memberikan kesimpulan pada penelitian sebagai berikut :
1.  Hasil  dana  perimbangan  (variabel  X1/independent)  sebagai  nilai  kontribusi yang  diberikan  untuk  pembangunan  ekonomi  Kota  Tual  terhadap  belanja daerah (variabel Y) sebesar 84.000 %, menunjukkan bahwa dana perimbangan (variabel β1) berpengaruh negatif, artinya jika dana perimbangan turun sebesar 1 %, maka berpengaruh terhadap belanja daerah juga turun sebesar -2.000 % atau -2.00 %, maka hasil dana perimbangan akan menurun  sebesar -2.00 %.
2.  Hasil pendapatan asli daerah (variabel X2) nilai kontribusi yang diperoleh dari dana  perimbangan  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah  sebesar  2.000  %. Jika  pendapatan  asli  daerah  naik  bertambah  sebesar  1  %,  maka  akan berpengaruh terhadap belanja daerah naik sebesar 2.000 %. Ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (variabel β2) akan mempengengaruhi belanja daerah  sebesar  2.000  %  atau  2.00  %,  dimana  berpengaruh  positif  dan signifikan.
3.  Belanja  daerah  (variabel  Y)  pemerintah  Kota  Tual  selama  4  (empat)  tahun terakhir hanya mencapai 84.000 % atau 84.00 % per tahun, kenaikan belanja daerah dari tahun ke tahun berfluktuasi karena variable X1 (dana perimbangan) dan variabel X2 (pendapatan asli daerah) sebagai  variabel ekonomi didorong untuk berkembang.

## S a r a n
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dimaksud,  maka  penulis  dapat memberikan saran-saran guna menindaklanjuti hasil penelitian dimaksud sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah Kota Tual kedepan.
1.  Pemerintah  daerah  Kota  Tual  melalui  Dinas  Pendapatan  dan  Aset  Daerah bersama  Bagian  Keuangan  Daerah  lebih  fokus  pada  peningkatan  dana perimbangan guna memacu ekonomi daerah efektif dan efisien kedepan.
2.  Pemerintah  daerah  Kota  Tual,  semestinya  lebih  fokus  untuk  membangun infrastruktur  seperti  jembatan/pelabuhan,  terminal,  ruko,  pasar  ikan,  pasar sayur, pasar pakaian, pasar buah-buahan dan lain-lainnya guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah Kota Tual kedepan.
3.  Pemerintah daerah kota Tual lebih banyak memperhatikan penguatan kinerja birokrasi  dalam  peningkatan  dana  perimbangan  dan  pendapatan  asli  daerah guna  meningkatkan  anggaran  belanja  daerah  secara  efektif  dan  efisien kedepan.

## Keterbatasan Penelitian
1.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kecilnya  pengaruh  variabel  independen  dalam mempengaruhi  variabel  dependen,  yakni  hanya  sebesar  -10,0%  dan  sisanya sebesar 33,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model  sehingga  masih  banyak  variabel  yang  berpengaruh  namun  tidak dimasukkan dalam model ini. Melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap  variabel  dependen,  maka  disarankan  perlunya  kehati-hatian  dalam melakukan generalisasi atas hasil penelitian ini.
2.  Hasil penelitian ini hanya bisa digunakan dilingkungan Pemkot Tual saja, tidak bisa  pada  lingkungan  Pemkab  dan  Pemkot  lainnya.  dll.  Hal  ini  dikarenakan
bahwa  Pemkot  Tual  berbeda  wilayahnya  karena  bersifat  regional  dan  luas wilayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, 2001 manajemen Keuangan Daerah , Yogjakarta ; UPP AMPYKKPN. --------------,  2002. Akuntansi  Keuangan  Daerah ,  Jakarta  ;  Selemba  Empat, Jakarta
--------------,  2007. Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta  ;  Selemba  Empat, Jakarta
--------------,  2009. Akuntansi  Keuangan  Daerah ,  Jakarta  ;  Selemba  Empat, Jakarta
Ainur  Rofiq,  2007.  Klasifikasi  Belanja  Daerah, http//www.Rofiq.web.id  (tanggal  5 januari 2009.
Bratakusumah, Deddy Supriady, Dadang Solihin. 2003. Otonomi Penyelengaraan Pemerintah Daerah . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Ferdian  Yuriko  2013.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Dana Pertimbangan  dan  lain-lain  yang  sah  terhadap  belanja  Daerah  pada Kabupaten Kabupaten / Kota di Sumatera Barat, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Ghozi, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPPS. Edisi 4 . Penerbit BPFE, Yogjakarta.
Josep Riwu Kaho, 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Repoblik Indonesia. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
Kaweder,  Warsito,  Abdul  Rohman  dan  Sri  Handayani.  2007,  Akintansi  Sektor Publik  ;  Pendekatan  Penggangaran  Daerah  dan  Akuntansi  Keuangan Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit UNDIP : Semarang
Mardiasmo,  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah. Penerbit  Andi  : Yogjakarta.
Muhamad  Teguh  1999, Metedologi  Penelitian  Ekonomi,  Edisi  Pertama . Penerbit PT. Raja Eravindo Persada. Jakarta
Merry  Bayura  2009.  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Pertimbangan Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Bara. Skripsi Universitas Negeri Padang.
Maimuna, Mutiara (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Pendapatan Asli Daerah(PAD) terhadap belanja Daerah pada
Kabupaten/Kota  di  pulau  Sumatera.  Simposiun  Nasional  Akuntansi  IX. Padang
Muchfud Sidik dkk 2002. DAU, Konsep, Hambatan di Era Otoda. Jakarta : Buku Kompas.
Nur Indah Rahmawati 2010. Tentang Pengarauh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Alokasi  Belanja  Daerah  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 35 kabupaten/Kota, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  24,  tahun  2005,  tentang Satandar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Repoblik  Indonesia  nomor  58,  tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29, tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor.13,  tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerinta Repoblik Indonesia nomor. 104, tahun 2000, tentang Dana Pertimbangan.
Syukriy  dan  Halim,  2003.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  dan  Pendapatan  Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Jurnal Ekonomi Vol.13 Agustus. Hal 90- 109
Undang-undang nomor. 01 tahun 1957 tentang Pajak Daerah.
Undang-undang  Nomor.33  tahun  2004  Tentang  Pertimbangan  Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-undang nomor.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Supranto,  J,  2001.  Penggukuran  Tingkat  Kepuasan  Pelangan.  Edisi  baru  PT. Rineka Cipra. Jakarta.