SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 2, Desember 2023, hlm. (183-193) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah  melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

## Inggal Ayu Noorsanti
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Gedung K, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229 Email : inggalayunoorsanti@gmail.com

## Ristina Yudhanti
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Gedung K, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Email: ristina@mail.unnes.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.
Info Artikel |Submitted : 23 Oktober 2023 |Revised : 21 November 2023 |Accepted : 24 November 2023
How  to  cite:  Inggal  Ayu  Noorsanti,  Ristina  Yudhanti, “ Kemanfaatan  Hukum  Jeremy Bentham  Relevansinya  dengan  Kebijakan  Pemerintah  melalui  Bantuan  Langsung  Tunai Dana Desa ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023 )”, hlm. 183-193.

## ABSTRACT:
Jeremy Bentham's theory of utility, one of objectives of the law is to provide the maximum benefit to the community. The flow has the principle that humans will take actions to get happines and reduce suffering Benefit Theory can be used as a reference in every policy issued by the Government. Policies must truly provide benefits to the public and not cause harm to society. One of the Indonesian government's policies is Direct Village Fund Cash Assistance to minimize the impact of  Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) on village communities, then these benefits can be used as a tool to rebuild the welfare of village communities in the economic  sector.  To  solve  this  problem,  the  author  uses  analytical  descriptive  methods.  The  results  of  this research is to indicate that the relevance of the benefit theory initiated by Jeremy Bentham to the Indonesian government's policy of Village Cash Direct Assitance is that if the benefit theory is applied to the policy, it will provide happiness and benefits for the community which will ultimately lead to development. welfare of life, especially village communities who are the target group for the Village Cash Direct Assitance program.
Keyword : Jeremy Bentham’s Utility Theory, Policy, Welfare

## ABSTRAK:
Teori  kemanfaatan  Jeremy  Bentham,  hukum  memiliki  tujuan  melahirkan  kemanfaatan  sebesar- besarnya untuk masyarakat. Aliran tersebut memiliki prinsip setiap manusia melaksanakan tindakan guna mendapat kebahagiaan serta mengurangi penderitaan. Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kebijakan harus benar-benar memberikan kemanfaatan untuk publik dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) untuk meminimalisir dampak Coronavirus Disease  2019  (Covid-19)  bagi  masyarakat  desa,  maka  kemanfaatan  tersebut  dapat  dijadikan  alat  untuk membangun  kembali  kesejahteraan  hidup  masyarakat  desa  dalam  bidang  perekonomian.  Penulisan  ini menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  yaitu  deskriptif  analitik.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi teori kemanfaatan Jeremy Bentham dengan kebijakan pemerintah BLT-Dana Desa yaitu apabila teori kemanfaatan diaplikasikan pada kebijakan tersebut maka akan memberikan kebahagiaan  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  yang  muaranya  untuk  membangun  kesejahteraan  hidup khususnya masyarakat desa yang menjadi kelompok sasaran program BLT-Dana Desa.
Kata Kunci : Teori Kemanfaatan, Jeremy Bentham, Kebijakan, Kesejahteraan.

## Pendahuluan
Jeremy  Bentham  merupakan seorang  filosof  dan  juga  seorang  ahli hukum  Inggris  yang  memiliki  julukan “Luther  of  the  Legal  World” (Luther  pada dunia hukum). 1 Jeremy Bentham menjadi tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan juga dikenal sebagai teori utilitarianisme . Teori utilitarianisme yang  digagas  oleh  Jeremy Bentham  yaitu  sebuah  reaksi  terhadap konsepsi  hukum  alam  pada  abad  ke delapan  belas  dan  sembilan  belas. Bentham  mengecam  konsepsi  hukum alam, sebab menganggap bahwa hukum alam  tidak  kabur  dan  tidak  tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori  sampai  kepada  yang  konkret, materialis, dan mendasar. Tujuan hukum salah  satunya  adalah  memberikan kemanfaatan untuk mencapai
kebahagiaan. 2 Kemanfaatan  selalu  dikaitkan dengan  teori utilitarianisme milik  Jeremy Bentham.  Istilah  dari “The  greatest happiness  of  the  greatest  number” selalu diidentikkan  sebagai  kebahagiaan  yang ditentukan  oleh  banyaknya  orang.  Pada dasarnya,
konsepsi mengenai kebahagiaan  yang  ditentukan  oleh mayoritas,  merupakan  terobosan  paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya.
Kenikmatan  hidup  yang  bebas  dari penderitaan  adalah  makna  kebahagiaan menurut  Jeremy  Bentham.  Alat  ukur untuk  menentukan  baik  atau  buruknya suatu  perbuatan  adalah  seberapa  besar
1 Latipulhayat,  “Khazanah  Jeremy
Bentham,” Padjajaran  Jurnal  Ilmu  Hukum 2,  no.  2 (2015): 413.
2 Lilik  Rasyidi  (dalam  Zainuddin  Ali), Filsafat Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
3 Endang  Pratiwi,  “Teori  Utilitarianisme Jeremy  Bentham:  Tujuan  Hukum  Atau  Metode Pengujian  Produk  Hukum,” Jurnal  Konstitusi 19273 – 27, no. 19 (2022): 273 – 74.
perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. 3 Menurut Bentham,
prinsip Utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif.  Karena  kualitas  kesenangan selalu  sama,  maka  satu-satunya  aspek yang  bisa  berbeda  yaitu  kuantitasnya. Oleh karena itu, bukan hanya the greatest number yang dapat diperhitungkan, akan tetapi the  greatest  happiness juga  dapat diperhitungkan. Oleh karena itu,
Bentham  mengembangkan  Kalkulus Kepuasan (the hedonic calculus) . Bentham mengartikan kemanfaatan (utility) sebagai  sesuatu  yang  dimiliki  yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga  sesuatu  yang  dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan.  Nilai  kemanfaatan terdapat  pada  tingkat  individu  yang melahirkan kebahagiaan individual (happiness  of  individual) dan  masyarakat (happiness  of  community). 4 Bagi  Bentham, moralitas  perbuatan  ditetapkan  dengan mempertimbangkan  kegunaannya  guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan  kebahagiaan  individu  yang  egois seperti  yang  dianut  oleh  hedonisme klasik. 5
Utilitarianisme merupakan pandangan  yang  menjelaskan  dimana tindakan  perlu  dievaluasi  berdasarkan manfaat  serta  biaya  yang  dibebankan pada  masyarakat.  Permasalahan  yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan  publik,  yaitu  kebijakan  yang mempunyai  akibat  kepada  kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu
4 Jeremy Bentham., An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Batoche Books, 2000).
5 Burns J.H and H.L.A. Hart., A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government. London: The Collected Works of Jeremy Bentham (The Athlone Press, 1977).
mengatakan  bahwa  dasar  yang  paling objektif  yaitu  melihat  apakah  suatu kebijakan  ataupun  tindakan  tertentu memberi  manfaat  atau  hasil  yang berguna  ataupun  sebaliknya,  kerugian bagi orang-orang yang berkait. Bentham tidak  mengakui  hak  asasi  individu  oleh sebab  itu  ia  meletakkan  keadilan  hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan.
Teori Kemanfaatan dapat dijadikan  sebagai  rujukan  dalam  setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. 6 Kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan mensejahterakan  masyarakat.  Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda berdasarkan  situasi  dan  kondisi  dari negara  tersebut. 7 Misalnya,  kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintahan Negara  Indonesia  akan  berbeda  dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan  negara  lain.  Kebijakan pemerintahan diartikan sebagai
serangkaian  tindakan  yang  dikeluarkan pemerintah  dan  memiliki  dampak esensial  kepada  banyak  manusia, maksudnya  kebijakan  pemerintahan terdiri  dari  berbagai  kegiatan  ataupun tindakan  tersusun  pemerintah  dan kegiatan  ataupun  tindakan  tersebut berdampak  kepada  banyak  orang. Dampak  tindakan  pemerintah  yang dirasakan  segelintir  orang  atau  sedikit orang saja tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan  pemerintah.  Setiap  kebijakan yang  dikeluarkan  pemerintah  akan memberikan  dampak  bagi  masyarakat. Dampak  tersebut  baik  memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Pemerintah  dalam  membuat  suatu kebijakan diharapkan mampu meberikan
6 Frederikus  Fios,  “Keadilan  Hukum Jeremy  Bentham  Dan  Relevansinya  Bagi  Praktik Hukum  Kotemporer,” Humaniora 3,  no.  1  (2012):
299 – 309. 7 Awan  Abdoellah  and  Yudi  Rusfiana, Teori & Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016).
dampak  positif  kepada  masyarakat dengan  cara  setiap  mengeluarkan kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari suatu  kebijakan  tersebut  dan  perlu dibahas secara mendalam agar meminimalisir  adanya  dampak  negatif dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Bentham  menjabarkan  beberapa
faktor yang menentukan tingkat kesenangan  dan  kesedihan  yang  timbul dari  sebuah  tindakan,  yaitu  intensitas ( intensity), waktu  ( duration ),  kepastian (certainty), serta  kedekatan (propinquity) dari perasaan senang ataupun sedih. Contohnya, otoritas pemerintahan dalam  menerbitkan  kebijakan  yaitu kebijakan Pemerintah Indonesia memberikan  Bantuan  Langsung  Tunai Dana  Desa  (BLT-Dana  Desa)  untuk meminimalisir dampak
Coronavirus Disease  2019  (Covid-19) bagi  masyarakat desa.  Dengan  memberikan  Bantuan Langsung  Tunai    Dana  Desa  (BLT-Dana Desa)  maka  semakin  mensejahterakan dan meringankan beban masyarakat desa serta banyak kesenangan juga kepuasaan yang  akan  didapatkan.  Sebaliknya,
Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan kebijakan Bantuan
Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-Dana Desa)  untuk  meminimalisir  dampak Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19) bagi masyarakat  desa  maka  beban  ekonomi masyarakat desa semakin bertambah dan semakin jauh dari kesejahteraan dan rasa bahagia.  Selanjutnya  suatu  kesenangan akan melahirkan kesenangan-
kesenangan lainnya (fecundity). 8
Negara  Indonesia  merupakan negara  demokratis  dimana  kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat,
8 Anton  Sutandio,  “Discussion  Of Victorian Utilitarinism In Pitt’s The String Of Pearls Or The Fiend Of Fleet Street,” Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya 7, no. 1 (2020): 173.
partisipasi  publik  atau  masyarakat adalah aspek terpenting dalam membuat suatu  kebijakan  agar  kebijakan  tersebut tepat  sasaran.  Ada  beberapa  kriteria kebijakan  pemerintah,  meliputi:  (1) tranparansi dalam arti disetiap tahapannya melibatkan publik, (2) dasar hukum,  (3)  sasaran,  (4)  tolak  ukur keberhasilan, (5) bertentangan atau tidak dengan  kebijakan  lainnya.  Kebijakan harus benar-benar memberikan kemanfaatan  untuk  publik  dan  tidak menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat sebagaimana  sejalan  dengan  teori kemanfaatan  yang  dikemukakan  oleh Jeremy  Bentham  bukan  memberikan manfaat  bagi  segelintir  masyarakat  atau bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali  kepada  masyarakat.  Kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Indonesia  mengenai Bantuan  Langsung Tunai  Dana  Desa  (BLT-Dana  Desa) memiliki  kemanfaatan  bagi  Masyarakat desa  dimana  kemanfaatan  tersebut meminimalisir dampak
Coronavirus Disease  2019  (Covid-19) bagi  masyarakat desa,  maka  kemanfaatan  tersebut  dapat dijadikan  alat  untuk  membangun kembali kesejahteraan hidup masyarakat desa dalam bidang perekonomian.
Oleh  karena  itu,  disini  penulis memiliki  rumusan  masalah  diantaranya bagaimana  teori  kemanfaatan  atau  teori utilitarianisme yang  digagas  oleh  Jeremy Bentham?  Dan  bagaimana  relevensinya dengan  kebijakan  pemerintah  Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat desa melalui BLT-Dana Desa?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  tulisan  ini adalah deskriptif analitik, 9 yaitu metode
9 P.  M  Marzuki, Penelitian  Hukum:  Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
10 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005).
yang  berfungsi  untuk  mendeskripsikan atau  memberikan  gambaran  suatu  objek yang  diteliti  melalui  data  atau  sampel yang  telah  dikumpulkan  sebagaimana adanya  tanpa  melakukan  analisis membuat  kesimpulan  yang  berlaku untuk umum. 10 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan  sosiologi  hukum. 11 Analisis data menggunakan analisis teori
Kemanfaatan  Hukum  Jeremy  Bentham dengan  menggunakan  data  Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-Dana Desa)  bagi  masyarakat  desa  yang terdampak Coronavirus  Disease  2019 (Covid-19). Sedangkan,  instrumen  yang digunakan  dalam  penelitian  adalah instrumen prinsip utilitarianisme yaitu the greatest happiness.
Pembahasan Teori Kemanfaatan atau Teori
Utilitarianisme oleh Jeremy Bentham Jeremy  Bentham  sebagai  tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan  atau  teori Utilitarianisme. Sebagai  penemu  teori Utilitarianisme Jeremy Bentham memperlihatkan banyak dari  karyanya  pada  kritik-kritik  seluruh konsepsi hukum alam. Dengan ketidakpuasan, kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori mengenai hukum  alam,  maka  Jeremy  Bentham memajukan  salah  satu  dari  gerakan- gerakan  periodik  dari  semula  abstrak hingga  konkret,  dari  semula  idealitis hingga  materialistis,  dari  semula  apriori hingga bersandarkan pengalaman.
Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari  pada  prinsip  kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat  berdasarkan  falsafah  sosial yang  menyebutkan  setiap  masyarakat
11 S Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005).
menginginkan  kebahagiaan  dan  hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan  tersebut. 12 Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagian yang besar bagi orang. Kemanfaatan aliran Utilitarianisme dimaksudkan  bahwa  kebahagiaan  ada tanpa  mempertimbangkan  baik  atau buruknya  suatu  hukum,  tetapi  yang dipertimbangkan  adalah  mampu  atau tidaknya  hukum  tersebut  memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip dari Utilitarianisme yaitu  manusia  dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya. 13
Kenikmatan  hidup  yang  bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan  menurut  Jeremy  Bentham. Inti  filsafat  menurut  Jeremy  Bentham dapat diringkas, yaitu: Alam meletakkan manusia
dibawah
kekuasaan,
kebahagiaan  dan  kesusahan.  Adanya kebahagiaan  dan  kesusahan  tersebut manusia  memiliki  gagasan-gagasan, keseluruhan  pendapat  dan  ketentuan yang  ada  di  kehidupan  manusia dipengaruhinya.  Tujuan  dari  aliran
Jeremy Bentham hanya untuk
mendapatkan  kebahagiaan  yang  jauh dari penderitaan. Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu: 14
1. Tujuan  hukum  yaitu  memberi agunan  kebahagiaan  pada  setiap manusia.  Prinsip  tersebut  dikenal dengan istilah ”the greatest heppines of the  greatest  number” (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan  terbesar  bagi  sebagian besar masyarakat) 2. Diterapkan secara kualitatif, dikarenakan  konsistennya  kualitas kebaahagiaan.
12 Darji  dalam  Hyronimus  Rhiti Darmodihardjo, Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik  Sampai  Postmoderenisme) (Yogjakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
3. Dalam  menciptakan  kebahagiaan masyarakat,  perundang-undangan wajib menggapai 4 (empat) tujuan:
a. To  provide  subsistence (untuk memberi nafkah hidup)
b. To  provide  abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
c. To  provide  security (untuk memberikan perlindungan) d. To  attain  equity (untuk  mencapai persamaan).
Bentham  menjabarkan  beberapa faktor yang menentukan tingkat kesenangan  dan  kesedihan  yang  timbul dari  sebuah  tindakan,  yaitu  intensitas (intensity), waktu (duration), kepastian (certainty),  serta  kedekatan (propinquity) dari  perasaan  senang  ataupun  sedih. Contohnya, otoritas pemerintahan dalam menerbitkan  kebijakan  yaitu  kebijakan Pemerintah Indonesia memberikan
Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa (BLT-Dana  Desa)  untuk  meminimalisir dampak Coronavirus  Disease  2019  (Covid-
19) bagi  masyarakat  desa.  Dengan memberikan  Bantuan  Langsung  Tunai Dana  Desa  (BLT-Dana  Desa)  maka semakin mensejahterakan dan meringankan  beban  masyarakat  desa serta banyak kesenangan juga kepuasaan yang  akan  didapatkan.  Sebaliknya,
Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan kebijakan Bantuan
Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-Dana Desa)  untuk  meminimalisir  dampak Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19) bagi masyarakat  desa  maka  beban  ekonomi masyarakat desa semakin bertambah dan semakin jauh dari kesejahteraan dan rasa bahagia.  Selanjutnya  suatu  kesenangan akan melahirkan kesenangan- kesenangan lainnya ( fecundity ).
13 Lily  Rasjid, Filsafat  Hukum,  Apakah Hukum Itu? (Bandung: Remadja Karya CV, 1984).
14 H  R  Otje  Salman, Filsafat  Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah) (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).
Ajaran Jeremy Bentham tersebut menerangkan  bahwa  alat  ukur  untuk menilai  baik  atau  buruknya  suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut
menghadirkan kebahagiaan.  Menurutnya,  hukum  yang baik  yaitu  hukum  yang  memberikan kebahagiaan  besar  kepada  masyarakat. Oleh  karena  itu,  dalam  setiap  peraturan dan kemudian diterapkan maka diharapkan  mampu  melahirkan  hukum yang
berkeadilan bagi seluruh
masyarakat. Penilaian adil atau tidaknya, baik  atau  buruknya  hukum  bergantung pada  mampu  atau  tidaknya  hukum tersebut menciptakan suatu kebahagiaan kepada  masyarakat.  Jeremy  Bentham menyatakan  kebahagiaan  rakyat  adalah bagaimana negara maupun hukum dapat digunakan  sebagai  instrument  untuk meraih suatu kemanfaatan yang mutlak.

## Relevensi  Teori  Kemanfaatan  Jeremy
Bentham dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mensejahterakan
Masyarakat  Desa  melalui  (BLT-Dana Desa).
Pemerintah dalam membuat atau mengeluarkan  suatu  kebijakan  akan memberikan  dampak  yang  besar  bagi masyarakat.  Dampak  tersebut  baik berupa  dampak  positif  mupun  dampak negatif. 15 Pemerintah  dalam  membuat suatu  kebijakan  diharapkan  mampu memberikan  dampak  positif  kepada masyarakat.
Untuk
meminimalisir adanya  dampak  negatif  maka  perlu memperhatikan dan mempertimbangkan serta  mengkaji  berbagai  aspek  kebijakan yang  dikeluarkan  seperti  kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dari kebijakan tersebut. Ada beberapa kriteria kebijakan pemerintahan,  meliputi:  (1)  tranparansi dalam arti disetiap tahapannya
melibatkan  publik,  (2)  dasar  hukum,  (3)
15 Solechan., “Asas -Asas Umum
Pemerintahan  Yang  Baik  Dalam  Pelayanan Publik,” Administrative Law & Governance Journal 2, no. 3 (2019): 553 – 554.
sasaran,  (4)  tolak  ukur  keberhasilan,  (5) bertentangan atau tidak dengan kebijakan lainnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa kebijakan
pemerintah  menyangkut  kelangsungan hidup  masyarakat.  Dukungan  dan partisipasi  masyarakat  sebagai  faktor yang mempengaruhi agar kebijakan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  berjalan dengan baik. Indonesia menganut sistem demokrasi  yaitu  dari,  oleh,  dan  untuk rakyat,  maka  negara  harus  memberikan ruang  keterlibatan  kepada  masyarakat dalam  setiap  pembuatan  kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan  kebijakan  sebagai  bentuk pengawasan  rakyat  kepada  negara Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan  baik  di  Indonesia.  Dalam mencapai suatu pemerintahan yang baik, perlu pengembangan
pertanggungjawaban  pemerintah  yang jelas,  nyata,  dan  tepat  dengan  merujuk pada  asas-asas  umum  pemerintahan yang baik. 16
Teori  kemanfaatan  atau  teori Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham  dapat  dijadikan  panduan Pemerintah  Indonesia  dalam  membuat suaatu  kebijakan.  Teori  kemanfaatan  ini menitikberatkan  tujuan  hukum  salah satunya adalah memberikan kemanfaatan  kepada  masyarakat  untuk mencapai  kebahagiaan.  Alat  ukur  untuk menentukan  baik  atau  buruknya  suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.  Membuat  suatu  kebijakan harus  berdasarkan  keadaan  aktual dengan beberapa pilihan sehingga dapat diprediksi  mengenai  hasil  yang  akan dicapai  dari  suatu  kebijakan  apakah kebijakan  itu  berhasil  memberikan kemanfaatan  atau  perlu  dilakukan pengkajian  ulang.    Dengan  prediksi
16 Alent  R.  Tumengkol,  “Kebijakan Pemerintah  Dan  Pertanggungjawabannya  Dalam Rangka  Good  Governance,” Lex  Administratum 3, no. 1 (2015): 108.
tersebut dapat diketahui seberapa ukuran kebahagiaan  atau  kemanfaatan  yang akan diperoleh. 17 Sebagai  contoh  adalah  kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Indonesia  yaitu  (BLT-Dana  Desa)  pada masa  pandemi Coronavirus  Disease  2019
(Covid-19). Pandemi Coronavirus  Disease 2019 (Covid-19) mendatangkan kehidupan masyarakat terpuruk
khususnya  sektor  ekonomi  dan  yang paling  terkena  dampak  terpuruknya ekonomi adalah masyarakat miskin. BLT- Dana  Desa  dilakukan  untuk  membantu beban  kehidupan  masyarakat  miskin desa  agar  tidak  semakin  terpuruk.  BLT- Dana  Desa  adalah  bantuan  uang  tunai yang diberikan langsung untuk
masyarakat miskin di desa yang dimulai dari  April  2020  dan  sampai  saat  ini. Dengan  adanya  kebijakan  Pemerintah Indonesia  mengenai  BLT-Dana  Desa masyarakat  desa  sangat  merasakan kemanfaatannya karena mampu mengurangi  beban  kehidupan  atau terbantu dalam sektor perekonomian dan hal  tersebut  membuat  timbul  rasa kebahagiaan.
Terdapat  enam  indikator  yang dapat  digunakan  untuk  mengukur keberhasilan kebijakan tersebut. Pertama, kepentingan  yang  dipengaruhi  yaitu program  BLT-Dana  Desa  memberikan pengaruh terhadap kepentingan masyarakat  Desa  sebagai  stimulus perekonomian  dimana  dengan  adanya
BLT-Dana  Desa  membantu  mendorong konsumsi masyarakat. Selain itu, kepentingan pemerintah dalam melaksanakan  tugasnya  dapat  tercapai sehingga  masyarakat  terbantu  dan dilindungi  oleh  pemerintah  dalam menghadapi
dampak pandemi Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19). Kedua,  tipe  manfaat  yaitu  apa  yang diharapkan Pemerintah melalui Program
17 Nuryanti Mustari, Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi & Evaluasi Kebijakan (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015).
BLT-Dana Desa sebagai stimulus ekonomi  di  tengah  pandemi Coronavirus Disease  2019  (Covid-19) dapat  tercapai dibuktikan  dengan  adanya  respon  yang baik  dari  masyarakat  penerima  manfaat namun  masih  ada  permasalahan  dari beberapa  masyarakat  yang  memberikan tanggapan berbeda. Dengan
diratakannya jumlah bantuan sebesar Rp 600.000/bulan  setiap  Kepala  Keluarga Penerima  Manfaat  dengan  anggota keluarga  yang  banyak  masih  merasa kurang dengan manfaat dari jumlah BLT- Dana Desa tersebut, dengan tanggungan yang  berbeda  dari  setiap  Kepala Keluarga, Masyarakat memberikan tanggapan  yang  berbeda  pula.  Ketiga, derajat perubahan yang diinginkan yaitu aspek teori Utilitarianisme
pada Pelaksanaan  Program  BLT-Dana  Desa kaitannya  dengan  fakta  yang  ada  di lapangan bahwa program bantuan sosial Pemerintah  Desa  tersebut  memberi dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat desa.
Perubahan  yang  terjadi  setelah  adanya BLT-Dana  Desa  yaitu  masyarakat  dapat memenuhi  kebutuhannya  sehari-hari meskipun  dalam  jumlah  sedikit  namun hal  tersebut  sangat  meringankan  beban masyarakat ditengah pandemi Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19), dari hal  itulah  tercipta  suatu  kebahagiaan dalam  kehidupan  masyarakat . Dengan adanya  BLT-Dana  Desa  masyarakat dapat  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari, namun hal tersebut belum efektif karena dapat  menciptakan  sifat  konsumtif masyarakat  dan  juga  menurunkan tingkat  produktif  masyarakat  dengan bergantung dengan adanya bantuan tiap bulannya.  Keempat,  letak  pengambilan keputusan yaitu Pemerintah Desa dalam mengambil  setiap  keputusan  mengenai BLT-Dana  Desa  selalu  mengedepankan musyawarah dengan melibatkan
lembaga-lembaga  yang  ada  di  desa seperti Ketua RT, Kepala Dusun, hingga Badan  Permusyawaratan  Desa  serta Satgas Covid-19 dalam mendata masyarakat miskin yang berhak
menerima  manfaat  BLT-Dana  Desa. Namun,  dalam  pelaksanaan  dengan metode  musyawarah  desa  rentan  terjadi penyelewengan  oleh  kelompok  elit  di desa. Kelima, pelaksanaan program yaitu proses  pelaksanaan  kebijakan  BLT-Dana Desa  tersebut  harus  didukung  oleh pelaksana  yang  memiliki  kemampuan demi  keberhasilan  suatu  kebijakan sehingga  mendatangkan  hasil  atau pengaruh.  Pemerintah  Desa  selaku pelaksana program BLT-Dana Desa harus berkoordinasi  dengan  perangkat  desa, Camat,  dan  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa.  Keenam,  sumber daya yang dilibatkan yaitu sumber daya yang  dilibatkan  tersebut  tersebut  wajib memadai  agar  pelaksanaan  program berjalan dengan baik. 18 Pemerintah Desa dalam melaksanaan  program  BLT-Dana  Desa tidak  semena-mena  kepada  masyarakat dan  berusaha  agar  tidak  menimbulkan gejolak  ditengah  masyarakat.  Salah  satu strategi  yang  diterapkan  yaitu  dengan memprioritaskan  masyarakat  lanjut  usia dan  yang  memiliki  Riwayat  penyakit berat.  Implementasi  BLT-Dana  Desa, keputusan  politiknya  dibuat  dengan pendekatan Top-Down dimana  kebijakan yang telah ditetapkan pembuat kebijakan wajib  dilaksanakan  oleh  administrator ataupun  birokrat  pada  level  bawahnya dalam  hal  ini  pelaksana  program. Kemudian  pada  pelaksanaan  program perlu adanya koordinasi antar pelaksana program  sehingga  ada  satu  kesatuan tindakan  untuk  mewujudkan  kebijakan yang sesuai dengan harapan.
Pemerintah  Desa  bertanggung jawab  penuh  atas  pelaksanaan  program
18 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tujuan  Singkat (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
tersebut. Pemerintah Desa harus bertindak tepat dalam mengatasi hambatan  pelaksanaan  program  BLT- Dana Desa tersebut dengan, yaitu sebagai berikut:
1. Koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa sebagai pelaksana  Program  BLT-Dana Desa.
2. Pemberian Bantuan secara Door to
Door ,  dimana  pada  proses penyaluran BLT-Dana Desa, terdapat  beberapa  masyarakat penerima  bantuan  BLT-Dana Desa tidak bisa hadir langsung di kantor  Desa,  dikarenakan  sakit cacat  fisik  atau  lansia,  sehingga Pemerintah  Desa  dengan  pihak- pihak terkait dan didampingi oleh pihak  Kepolisian  mengantarkan langsung bantuan tersebut, kerumah  masyarakat  penerima BLT-Dana Desa. 3. Keterbatasan pengetahuan Masyarakat  yang  beranggapan bahwa  bantuan  tersebut  untuk semua warga desa yang terdampak Coronavirus  Disease 2019  (Covid-19) yang  cenderung tidak  peduli  dengan  kebijakan dari Pemerintah Desa, masyarakat hanya  tahu  adanya  bantuan  dan berhak  mendapatkannya.  Oleh karena  itu,  Pemerintah  Desa  giat melakukan  sosialisasi  informal mulai dari tingkat Rumah Tangga (RT). Dengan demikian masyarakat dapat paham mengenai  kebijakan  Pemerintah Desa Kanaungan dalam melaksanakan program BLT Dana
Desa tersampaikan.
Pelaksanaan  Program  BLT-Dana Desa memberikan banyak dampak positif dan  kebahagianaan  diberbagai  lapisan
masyarakat  dimana  masyarakat  merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah pada masa  pandemi Coronavirus  Disease  2019 (Covid-19) yang menyebabkan meningkatnya  penggangguran.  Masih banyak  masyarakat  Desa  yang  belum mengerti  mengenai  syarat  dan  kriteria dalam penentuan calon keluarga penerima manfaat. Kebijakan  Pemerintah  dalam program BLT-Dana Desa telah
dilaksanakan  sesuai  ketentuannya,  baik pengawasan dari proses pendataan calon penerima  bantuan  sampai  pada  proses pemberian  bantuan  tersebut  agar  tepat sasaran.  BLT-Dana  Desa  diharapkan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya  oleh  kelompok  sasaran  yang diharapkan mampu meringankan masalah  perekonomian  keluarga  miskin desa  akibat  himpitan  ekonomi  dalam masa  pandemi Coronavirus  Disease  2019 (Covid-19). Pelaksanaan  program  BLT- Dana  Desa  diketahui  bahwa  hendaknya
Pemerintah mengutamakan kesejahteraan  hidup  masyarakat  desa berupa  kemanfaatan  dan  kebahagiaan. Kebijakan BLT-Dana Desa menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang dapat dikatakan efektif dalam menangani permasalahan perekonomian  masyarakat  desa  serta mengurangi tingkat kesenjangan perekonomian  masyarakat  desa  selama pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19) . Kebijakan BLT-Dana Desa memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan  sebesar-besarnya  untuk masyarakat desa, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat  desa  sehingga  kebahagiaan umum  akan  terwujud.  Kebahagiaan  ini diartikan sebagai manfaat. Yang dimkasud dari memberikan kemanfaatan dan kabahagiaan ini merupakan menghindarkan  dari  keburukan  dan mendatangkan suatu kebaikan.
Selanjutnya,  kebijakan  dapat  dikatakan berhasil  apabila  kebijakan  tersebut
memberikan  dampak  yang  diinginkan. Kebijakan dikatakan berhasil dilihat dari proses, namun belum tentu berhasil dari segi  dampaknya.  Berdasarkan  teori kemanfaatan  Jeremy  Bentham  setiap kebijakan harus memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Kebahagian  tersebut  dikatakan  sebagai suatu  manfaat,  maka  kebijakan  yang dikeluarkan harus meberikan
kemanfaatan bagi Masyarakat. Relevansi teori  kemanfaatan  yang  digagas  oleh Jeremy  Bentham  dengan  kebijakan pemerintah  Indonesia  BLT-Dana  Desa yaitu apabila teori kemanfaatan diaplikasikan  pada  kebijakan  tersebut maka akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan  bagi  masyarakat  yang muaranya untuk membangun kesejahteraan hidup khususnya masyarakat desa yang menjadi kelompok sasaran program BLT-Dana Desa.

## Penutup
Menurut Jeremy Bentham kenikmatan dan kehidupan yang bahagia bebas  dari  kesengsaraan  adalah  hakikat dari  kebahagiaan.  Alat  ukur  untuk menilai  baik  atau  buruknya  suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.  Teori  Kemanfaatan  dapat dijadikan  sebagai  rujukan  dalam  setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah salah satu contoh kebijakaan Pemerintah  adalah  BLT-Dana  Desa. Relevansi  teori  kemanfaatan  yang digagas  oleh  Jeremy  Bentham  dengan kebijakan  pemerintah  Indonesia  BLT- Dana Desa yaitu apabila teori kemanfaatan diaplikasikan pada kebijakan tersebut maka akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan  bagi  masyarakat  yang muaranya untuk membangun kesejahteraan hidup masyarakat
khususnya  masyarakat  desa  yang menjadi kelompok sasaran program BLT- Dana Desa.
Implementasi  BLT-Dana  Desa telah  berjalan  sesuai  dengan  peraturan yang ditetapkan. Dengan teori Utiltarianisme dalam  penulisan  ini  tolak ukur keberhasilan implementasi Kebijakan  BLT-Dana  Desa  adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan  sebesar-besarnya  untuk masyarakat desa, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat  desa  (masyarakat  yang menjadi kelompok sasaran program BLT- Dana Desa). Faktor penghambat Pelaksanaan  Program  BLT-Dana  Desa diatasi dengan selalu melakukan koordinasi  dengan  pihak  terkait  dan melibatkan  semua stakeholders pada  saat musyawarah  desa  untuk  menetapkan suatu  keputusan  mengenai  BLT-Dana Desa, sehingga kebahagiaan umum akan terwujud.

## Daftar Pustaka
Abdoellah,  Awan,  and  Yudi  Rusfiana. Teori  &  Analisis  Kebijakan  Publik . Bandung:  Alfabeta  Bandung,
2016.
Bentham.,  Jeremy. An  Introduction  to  the Principles of Morals and Legislation . Batoche Books, 2000.
Darmodihardjo,  Darji  dalam  Hyronimus Rhiti. Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme) . Yogjakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011. Fios,  Frederikus.  “Keadilan  Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum  Kotemporer.” Humaniora 3, no. 1 (2012): 299 – 309.
J.H, Burns, and H.L.A. Hart. A Comment on  the  Commentaries  and  A Fragment  on  Government.  London: The  Collected  Works  of  Jeremy
Bentham . The Athlone Press, 1977. Latipulhayat. “Khazanah Jeremy Bentham.” Padjajaran  Jurnal  Ilmu Hukum 2, no. 2 (2015): 413.
Marzuki,  P.  M. Penelitian  Hukum:  Edisi Revisi .  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2017. Mustari,  Nuryanti. Pemahaman  Kebijakan Publik  Formulasi,  Implementasi  & Evaluasi  Kebijakan .  Yogyakarta: Leutikaprio, 2015.
Pratiwi,  Endang.  “Teori  Utilitarianisme Jeremy  Bentham:  Tujuan  Hukum Atau  Metode  Pengujian  Produk Hukum.” Jurnal  Konstitusi 19273 – 27, no. 19 (2022): 273 – 74. R. Tumengkol, Alent. “Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya  Dalam Rangka  Good  Governance.” Lex Administratum 3, no. 1 (2015): 108.
R  Otje  Salman,  H. Filsafat  Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah) .  Bandung:  PT.  Refika Aditama, 2010. Rasjid,  Lily. Filsafat  Hukum,  Apakah Hukum  Itu? Bandung:  Remadja Karya CV, 1984.
Rasyidi  (dalam  Zainuddin  Ali),  Lilik. Filsafat  Hukum .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010.
Soekanto,  S. Pengantar  Penelitian  Hukum . Jakarta:  Universitas  Indonesia, 2005.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mahmudji. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tujuan  Singkat .  Jakarta:  Raja Grafindo, 2003.
Solechan. “Asas -Asas Umum Pemerintahan  Yang  Baik  Dalam
Pelayanan Publik.” Administrative Law  &  Governance  Journal 2,  no.  3
(2019): 553 – 554. Sugiono. Memahami  Penelitian  Kualitatif .
Bandung: Alfabeta, 2005. Sutandio, Anton. “Discussion Of Victorian  Utilitarinism  In  Pitt’s The String Of Pearls Or The Fiend Of  Fleet  Street.” Jurnal  Bahasa, Sastra, Dan Budaya 7, no. 1 (2020): 173.