Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530
Upaya Kebijakan Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Tindakan Prank di Masyarakat Melalui Saluran Streaming Internet
Tian Terina tianterinausbrj@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.
Muhamad Rusjana muhamadrusjana@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.
Dery Hendryan deryhendryanfh.usbrj@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.
Naskah Diterima : 28 Agustus 2023 Naskah Revisi : 5 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
The aim of the prank is to make the person, in this case the victim, feel pranked, thereby  creating  a  sense  of  satisfaction  in  the  prank  maker.  There  are  various types  of  pranks,  including  pranks  that  use  a  crime  theme,  such  as  kidnapping, pointing a sharp weapon, or acting as a thug who pretends to threaten the victim of his prank. However, not all pranks end in jokes or antics, excessive pranking can cause losses and also victims. These prank actions include actions that create pros  and  cons,  whether  these  actions  can  fall  into  the  category  of  criminal  acts that require criminal sanctions or are just guidance.
Keywords: Criminalization, Law Enforcement, and Prank.

## Abstrak
Pada saat ini timbul tindakan atau istilah prank bertujuan untuk membuat orang dalam hal ini korban merasa terjahili sehingga menimbulkan rasa kepuasan pada pembuat prank. Prank memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah prank dengan menggunakan  tema  kejahataan,  seperti  menculik,  menodongkan  senjata  tajam, ataupun  bertindak  sebagai  preman  yang  berpura-pura  mengancam  korban kejahilannya. Namun, tidak semua prank berakhir pada gurauan atau kejenakaan, tindakan prank yang  berlebihan  dapat  menimbulkan  kerugian  dan  juga  korban. Tindakan prank tersebut  termasuk  tindakan  yang  membuat  pro  kontra,  apakah tindakan  tersebut  dapat  masuk  kategori  tindak  pidana  yang  perlu  dilakukan sanksi pidana atau sekedar pembinaan saja.
Kata Kunci: Kriminalisasi, Penegakan Hukum, dan Prank.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530

## I. PENDAHULUAN
Kehidupan  masyarakat  modern  yang  serba  cepat  menjadikan  pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sesuatu harga mutlak, menjadi sesuatu kebutuhan primer yang setiap orang harus terlibat didalamnya kalau tidak  mau  keluar  dari  pergaulan  masyarakat  dunia,  tetapi  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  tidak  selamanya  dimanfaatkan  untuk kesejahteraan, kemajuan  dan peradaban  manusia  saja di  sisi  lain  teknologi informasi  dan  komunikasi  ini  menjadi  salah  satu  senjata  ampuh  untuk melakukan tindakan kejahatan. 1
Pada  saat  ini  timbul  istilah  tindakan prank yakni  suatu  bentuk  slang  atau sebutan  yang  tidak  resmi  untuk  kejenakaan,  yang  diadaptasi  dari  practical joke,  dan  bertujuan  untuk  membuat  orang  dalam  hal  ini  korban  merasa terjahili sehingga menimbulkan rasa kepuasan pada pembuat prank. 2 Prank memiliki  berbagai  jenis,  diantaranya  adalah  prank  dengan  menggunakan tema  kejahataan,  seperti  menculik,  menodongkan  senjata  tajam,  ataupun bertindak  sebagai  preman  yang  berpura-pura  mengancam  korban kejahilannya.  Namun,  tidak  semua  prank  berakhir  pada  gurauan  atau kejenakaan. Ada juga prank yang mengakibatkan berbagai musibah seperti luka-luka hingga kehilangan nyawa.
Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya.  Hal  ini  termaktub  dalam  ketentuan  Pasal  28  A  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Ketentuan  ini menegaskan  bahwa  setiap  manusia,  sejak  ia  lahir  mempunyai  hak  yang sama  dalam  hal  untuk  hidup  dan  mempertahankan  kehidupannya.  Hak  ini juga  berlaku  pada  korban  dari  prank  itu  sendiri.  Korban  prank  yang  tidak mengetahui dirinya berkedudukan sebagai objek atau sasaran dari kejahilan
1 OC  Kaligis, Penerapan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya , Yarsif Watampone, Jakarta, 2012, hlm.2 2 Ida  Ayu  Putu  Trisna  Candrika  Dewi, Pertanggungjawaban  Pidana  Korban  Prank  di  Indonesia, Jurnal, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm. 4
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530
pembuatnya,  tentu  akan  merasa  dirugikan  akibat  perbuatan  ini  seperti contohnya  Ferdian  Paleka  sudah  menyedot  perhatian  warga  dunia  maya lewat  tingkah  jahilnya  yang  kelewat  batas.  Perbuatannya  yang  melakukan prank  membagikan  sembako  berisi  sampah  hingga  batu  kepada  para transgender di Jalan Ibrahim Adjie.
Aksi  tersebut  direkam  dan  diunggah  Ferdian  di  akun  YouTubenya.  Pada rekaman  itu,  Ferdian  dan  rekannya  memperlihatkan  beberapa  bingkisan yang  disimpannya  di  dalam  mobil.  Adegan  selanjutnya  Ferdian  dan tempatnya  tampak  mengorek-ngorek  tempat  sampah.  Para  pemuda  ini kemudian berkendara dengan menggunakan mobil untuk mencari targetnya dan  membagikanya  bingkisan  berisi  sampah  itu  kepada  para  transgender yang  tengah  mangkal  di  pinggiran  jalan  Kota  Bandung. 3 Perbuatanya memberikan  sampah  dan  batu  dengan  kedok  sumbangan  pada  komunitas waria  di  Bandung  langsung  membuat  orang-orang  gaduh.  Tak  cuma  itu, proses hukum Ferdian juga menjadi perbincangan.
Koalisi  Pemantau  Keadilan  merilis pernyataan  sikap di  mana  mereka memandang  penggunaan  UU  ITE  untuk  menjerat  Ferdian  adalah  tindakan yang  tidak  tepat.  Koalisi  itu  terdiri  dari  beberapa  lembaga  yang  berfokus pada  hukum  dan  peradilan,  hak  asasi,  serta  isu  perempuan. 4 Koalisi  itu mengingatkan  masyarakat  bahwa  UU  yang  digunakan  dalam  kasus  ini berisi  “Pasal-Pasal  karet”  dan  sering  digunakan  untuk  “membungkam kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi”.  Mereka  juga  menyatakan,  kasus Ferdian tidak memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pasal  itu  bertalian  dengan  Pasal  yang  digunakan  untuk  menjerat  Ferdian dan kawan-kawannya: Pasal 36, Pasal 45, dan Pasal 51 ayat 2 UU ITE. 5
3 https://bandung.kompas.com/read/2020/05/04/11474021/pengakuan-korban-prank-bingkisan- ferdian-paleka-malu-saat-tahu-dirinya-masuk?page=all , Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2020
4 https://haluan.co/article/kasus-ferdian-paleka-kriminalisasi-atau-penegakan-hukum-yang-adil- Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2020
5 Ibid
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530
Berdasarkan  uraian  diatas  tersebut  memang  tindakan  prank  tersebut termasuk  tindakan  yang  membuat  pro  kontra  dikarenakan  istilah prank tersebut  memang  tergolong  baru  oleh  sebab  itu  belum  begitu  eksplisitnya pengaturan  masalah  tindakan prank tersebut  apakah  tindakan  tersebut masuk  kategori  tindak  pidana  yang  perlu  dilakukan  sanksi  pidana  atau sekedar  pembinaan  saja,  karena  kategori  tindak  pidana  tersebut  haruslah memenuhi unsur adanya suatu pengaturan yang jelas dalam undang-undang (tertulis/ lex  scripta )  adanya  perbuatan  dan  adanya  kerugian  baik  materiil dan  imateriil  terkadang  tindakan  prank  ini  adalah  suatu  bentuk  kebebasan ekspresi yang bersifat menghibur memang terkadang korban yang menjadi objek terlihat syok, marah, atau malu, bahkan merasa terhibur benang tipis perbuatan  tersebut  memang  terlihat  samar  antara  masuk  kualifikasi  antara tindak  pidana  atau  tidak,  oleh  karena  itu  pihak  penegak  hukum  jangan sampai  menerapkan  sanksi  yang  salah  atas  tindakan prank tersebut  yang belum  terumus  dalam  suatu  undang-undang  seolah-olah  dipaksa  ke  ranah hukum.
Pendapat  penulis  tersebut  didukung  dengan  pernyataan  menurut  Pakar Hukum  Pidana  Abdul  Fickar  Hadjar,  aksi  tersebut  tidak  ada  dalam ketentuan hukum pidana bagi perbuatan yang merugikan orang lain. Tidak ada  ketentuan  pidana  bagi  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain  karena pemberian  itu  bersifat  sukarela  dan  secara  langsung  tidak  merugikan penerima," jelas Abdul Fickar Hadjar. Namun, secara hukum perdata, aksi Ferdian  cs  masih  bisa  digugat  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  yang merugikan  penggugat.  Perbuatan  Ferdian  cs  bisa  dikenakan  Pasal  1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 6
Permasalahan dalam penelitian ini adalah  bagaimana kajian hukum pidana terhadap pelau perbuatan  prank  di  media  sosial?  dan  bagaimanakah  upaya
6 https://www.urbanasia.com/pakar-sebutkan-Pasal-hukuman-untuk-youtuber-ferdian-paleka-U12893, Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2020
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530
kebijakan  kriminalisasi  dalam  penegakan  hukum  berkenaan  dengan tindakan prank di masyarakat melalui saluran streaming internet?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif yaitu  menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  data  untuk menganalisis  kasus  dalam  penyusunan  penelitian  ini.  Data  yang  diperoleh dari  penelitian  ini  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif, selanjutnya  berdasarkan  hasil  analisis  data  tersebut  kemudian  ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Kajian  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Perbuatan  Prank  Di Media Sosial
Penentuan  klasifikasi  perbuatan  pidana  tentunya  tidaklah mudah  selain harus  diatur  dalam  undang-undang  dan  juga  harus  ditentukan  norma sanksinya  untuk  menetapkan  suatu  perbuatan  sebagai  suatu  tindak pidana  khsusnya  perbuatan  prank  apakah  masuk  dalam kategori  tindak pidana  atau  tidak  artinya  ada  beberapa  proses  yang  harus  dilalui. Menyikapi  perbuatan  prank  tersebut  apakah  masuk  dalam  sebuah klasifikasi  tindak  pidana  maka  yang  paling  penting  ditentukan  dulu unsur-unsur  perbuatannya  yang  dapat  merugikan  dalam  ilmu pertanggungjawaban  pidana  ditentukan  seseorang  dapat  dikenai  sanksi pidana jika orang tersebut melakukan kesalahan yang mana adagium ini berbunyi geen straft zonder schuld tiada pidana tanpa sebuah kesalahan dalam hal ini kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 ( tiga), yaitu:
a. Kemampuan bertanggung Jawab ( KBJ )
b. Sengaja ( Dolus/Opset ) dan lalai ( Culpa/Alpa ) c. Tidak ada alasan pemaaf
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530
Dari  uraian  diatas  tersebut  meskipun  demikian  orang  tersebut melakukan  perbuatan  pidana  belum  tentu  dapat  dijatuhi  pidana  karena masih  harus  dibuktikan  pertanggungjawabannya  yakni  dengan  melihat kesalahannya  apakah  perbuatannya  atau  kesalahannya  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan,  dengan  demikian  untuk  dapatnya  seseorang dijatuhi  pidana  harus  memenuhi  unsur  perbuatan  pidana  dan pertanggung-jawaban pidana dalam hukum pidana.
Perbuatan  prank  sendiri  dapat  dipertanggugjawabkan  secara  pidana apabila  sesoerang  yang  melakukan  prank  tersebut  dilakukan  secara berlebihan dan juga memiliki kemampuan:
1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
3. Menetapkan  kemampuan  terhadap  perbuatan-perbuatan  itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggung-jawaban
( teorekensvatbaarhee )  mengandung  pengertian  kemampuan  atau kecakapan.
Penting  untuk  diketahui  bahwa  memang  sulit  sekali  untuk mempertanggungjawabkan  prank  sebagai  suatu  perbuatan  yang  dapat dipidana  karena  di  dalam  hukum  pidana  mengenal  adanya  niat  batin ( mens  rea )  untuk  membuktikan  adanya  suatu  tindak  pidana  yang dilakukan.  Kajian  terhadap  prank  sendiri  secara  umumnya  adalah perbuatan yang sifatnya menjahili dan mengerjai untuk tindakan hiburan semata,  namun  hal  tersebut  akan  menjurus  kepada  suatu  perbuatan pidana  apabila  jika  didapati  perbuatan  yang  dapat  merugikan  baik secara moril dan kesusilaan dan juga sampai melanggar hak asasi orang lain.  Untuk  itu  perlu  dilihat  niat  batin  si  pelaku  apabila  hendak menentukan  sanksi  pidana  dari  pelaku  prank  dengan  demikian  pelaku prank bisa diberikan sanksi pidana, akan tetapi niat batin juga tidak bisa menjadi penentu seseorang dapat dipidana akan tetapi harus dilihat juga dari unsur willen en wetten artinya pelaku prank harus bisa memprediksi
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530
dampak  yang  akan  ditimbulkan  akibat  perbuatannya,  apabila  si  pelaku prank dapat mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut membawa konsekuensi  hukum  yang  sangat  berat,  tetapi  hal  tersebut  tetap  saja dilakukan  maka  si  pelaku  prank  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  atas dasar kelalaian ( culpabilitas ).
Selama  belum  ada  norma  yang  mengatur  perbuatan  prank,  akan  tetapi perbuatan  prank  tersebut   bertentangan  dengan  hukum  maupun  etika, apalagi  sampai  mencemarkan  nama  baik  dan  harga  diri  seseorang  dan disebarkan  maupun  ditransmisikan  melalui  media  sosial  internet  baik youtube,  maupun  instagram  perbuatan  prank  tersebut  dapat  dijerat dengan  mengacu  Pasal  51  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008.  Sementara  untuk  sanksi  pidananya  terdapat  dalam  Pasal  45  ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa :
"Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp12.000.000.000,-  (dua  belas miliar rupiah)".
Sementara  itu,  untuk  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016 disebutkan :
"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran  nama  baik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27 ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530
Upaya yang dapat dilakukan untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, harus dirumuskan terlebih  dahulu  dalam  peraturan  perundangundangan.  Pada  saat  suatu perbuatan  sudah  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana,  maka  seketika  itu pula  masyarakat  dianggap  mengetahuinya  dan  sekaligus  harus menyesuaikan  perilakunya  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  aturan tersebut.  Namun  demikian,  dalam  hukum  pidana  tidaklah cukup hanya sebatas merumuskan tindak pidana dalam norma hukum sebagai bentuk kebijakan  ( policy ).  Akan  tetapi,  dalam  merumuskan  suatu  ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan baik dalam hukum pidana maupun  dalam  undangundang  administratif  haruslah  dirumuskan dengan  baik  agar  tidak  mengalami  kesulitan  dalam  pelaksanaannya. Salah  satu  masalah  mendasar  dalam  hukum  pidana  adalah  hal  yang berhubungan dengan persoalan tindak pidana ( crime ). 7
Disinilah  dibicarakan  tentang  masalah  penentuan  perbuatan-perbuatan seperti  bagaimanakah  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana terhadap  barangsiapa  yang  melakukannya.  Hal  ini  tentunya  sangat berhubungan  dengan  masalah  perumusan  tindak  pidana  dalam  suatu peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan perundangundangan merupakan pekerjaan yang berat  dan  sulit.  Dalam  hal  ini  yang  harus  dirumuskan  bukan  sesuatu kejadian yang konkrit, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian  rupa  sehingga  meliputi  segalanya  dan  dalam  segala keadaan, agar tiada suatu perbuatan atau kesempatan yang tersisa untuk dapat luput dari perumusan tersebut.
Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga bagian, yaitu:  (1)  rumusan  tindak  pidana,  (2)  kualifikasi,  dan  (3)  sanksi.  Akan
7 Moelyatno,  “ perbuatan  pidana  dan  pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana ”,  pidato  ilmiah, dalam Dies Natalis Universitas Gadjah Mada tahun 1955, hlm. 9
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530
tetapi tidak selalu ketiga bagian itu terdapat bersama-sama dalam suatu ketentuan  undang-undang.  Ada  kalanya  rumusan  tindak  pidana  tidak lebih  dari  suatu  kualifikasi.  Secara  umum  rumusan  tindak  pidana setidaknya memuat rumusan tentang:
1) Subyek  hukum  yang  menjadi  sasaran  norma  tersebut  ( addressaat norm );
2) Perbuatan yang dilarang ( strafbaar ), baik dalam bentuk melakukan sesuatu  ( commission ),  tidak  melakukan  sesuatu  ( omission )  dan menimbulkan  akibat  (kejadian  yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan); dan
3) Ancaman  pidana  ( strafmaat ),  sebagai  sarana  untuk  memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.
Perumusan  ketentuan  pidana  dalam  arti  merumuskan  tindak  pidana dalam  peraturan perundang-undangan  pidana  merupakan masalah  yang sangat  penting.  Terlebih  dalam  negara  yang  menganut  undang-undang sebagai  sumber  hukum  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi  di masyarakat.  Perumusan  tindak  pidana  secara  jelas  dan  tepat  dalam peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan.
Pada  hakekatnya,  merumuskan  tindak  pidana  dalam  peraturan perundangundangan merupakan persoalan sekitar pengaturan kewajiban-kewajiban  terhadap  individu  untuk  tidak  melakukan  (atau justru  keharusan  untuk  melakukan)  suatu  perbuatan  tertentu.  Substansi hukum  demikian  menyebabkan  hal  ini  mendapat  tempat  primer.  Pada satu  sisi,  kewajibankewajiban  tersebut  dapat  saja  diartikan  sebagai perintah. Perintah untuk tidak berbuat yang dilarang oleh hukum pidana. Remmelink mengatakan “hukum pidana memiliki karakter khas sebagai hukum (yang berisikan) perintah. 8
Hal  ini  terutama  tampak  ketika  suatu  perbuatan  dinyatakan  sebagai suatu  tindak  pidana.  Setiap  orang  diperintahkan  untuk  menyesuaikan
8 Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan  Padanannya  dalam  KUHP  Indonesia ,  terjemahan  Tristam  P.  Moeliono,  Gramedia  Pusaka Utama, Jakarta, hlm. 9
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530
kehendaknya,  sehingga  sejauh  mungkin  dapat  menghindar  dari melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, adanya larangan yang disertai  ancaman  pidana  terhadap  perbuatan-perbuatan  tertentu,  dapat dipandang  sebagai  pengaturan  kewajiban-kewajiban  tertentu  bagi anggota masyarakat. Tindak pidana dirumuskan untuk pembuat tunggal (individu).  Pada  tiap-tiap  Pasal  dalam  KUHP.  Subyek  hukum  pidana adalah manusia (person). Gray mengatakan, “ person is a subject of legal rights and duties ”. Selain manusia tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara  pidana.  Hal  ini  didasarkan  pada  kalimat  ‘hij  die’  atau ‘barangsiapa’  pada  tiap-tiap  Pasal  dalam  KUHP.  Walaupun  dalam perkembangannya pidana juga dapat dijatuhkan kepada bukan manusia, seperti badan hukum (korporasi). 9
Suatu  tindak  pidana  karenanya  berisi  rumusan  tentang  perbuatan  yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. 10
Keduanya,  yaitu  rumusan  tentang  dilarangnya  suatu  perbuatan  dan ancaman  pidana  bagi  pembuatnya,  tunduk  kepada  asas  legalitas. Artinya,  keduanya  mesti  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan. Berlakunya suatu ketentuan pidana, adalah berlakunya suatu tindak pidana adalah sejak saat atau setelah ketentuan tindak pidana itu diundangkan  oleh  penguasa  yang  berwenang  untuk  itu.  Perumusan ketentuan  pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan,  tentunya  tidak bisa  dilepaskan  dari  asas  legalitas.  Sebagai  konsekuensinya,  suatu perbuatan  yang  dapat  dipidana  harus  didasarkan  pada  undang-undang, tidak  dapat  diterapkannya  asas  retroaktif,  perumusan  tindak  pidananya harus jelas ( lex stricta ), dan tidak diperkenankan menggunakan analogi.
9 Loebby Loqman, 1992, Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana , Jakarta: TP , hlm. 15.
10 Moeljatno,  1983, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  Hukum  Pidana ,  Jakarta: Bina Aksara, hlm. 11.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530
Berdasarkan  asas  ‘ nullum  delictum ’  ini  memberikan  jaminan  penuh akan hak-hak dan kemerdekaan dari individu. 11
Berdasarkan  analisis  penelitian  bahwa  perbuatan  prank  adalah perbuatan yang memberikan  surprise kepada seseorang yang tujuannya untuk hiburan semata selama tindakan tersebut tujuannya untuk bersifat menghibur dan melucu semata, maka tidak dikenai sanksi pidana, akan tetapi  perbuatan  prank  tersebut  dapat  dikenai  sanksi  pidana  jika perbuatannya  berlebihan  dan  juga  orang  yang  di  prank  merasa  dirinya terhina  dan  merasa  terlecehkan.  Perbuatan  prank  secara  umum  bukan suatu  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  tindakan  yang  terlarang karena  sifatnya  yang  membawa  guyonan  atau  jenaka  yang  tujuannya untuk  menghibur,  akan  tetapi  perbuatan  prank  tersebut  dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan terlarang apabila sudah melampaui batas,  menimbulkan  kerugian  dan  juga  korban  dapat  dikenai  sanksi pidana.  Perbuatan  prank  tersebut  memang  tidak  bisa  dikualifikasikan secara  khusus  mengingat  tindakan  tersebut  norma  hukumnya  belum ditentukan  secara  eksplisit.  Perbuatan  prank  bila  dihubungkan  dengan asas  legalitas,  tentunya  perbuatan  tersebut  belum  bisa  dikatakan perbuatan  pidana  karena  belum  ada  ketentuan  yang  mengatur  secara tegas  tentang  hal  tersebut.  Sekalipun  dipaksakan  untuk  dianggap sebagai  perbuatan  pidana  dapat  digolongkan  pelanggaran  mengganggu ketertiban orang  lain  sebagaimana  yang  dimuat  dalam  Buku III  KUHP dan di Juncto dengan UU ITE atau UU khusus lainnya.
11 Roeslan  Saleh,  1981, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dengan  penjelasan ,  Jakarta:  Aksara Baru, hlm. 10
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530
B. Upaya  Kebijakan  Kriminalisasi  Dalam  Penegakan  Hukum Berkenaan  Dengan  Tindakan  Prank  Di  Masyarakat  Melalui
Saluran Streaming Internet
Menyikapi  fenomena  prank  tersebut  memang  diperlukan  kebijakan kriminal untuk mengatasi hal tersebut.  Kebijakan atau penanggulangan kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya perlindungan  masyarakat  ( social  defence )  dan  upaya  mencapai kesejahteraan  masyarakat  ( social  welfare ).  Dapat  dikatakan,  bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.
Pada  dasarnya  pengkualifikasian  perbuatan  prank  masuk  dalam  ranah pidana  adalah  kebijakan  legislatif  atau  kebijakan  perundang-undangan, secara  fungsional  dapat  dilihat  sebagai  bagian  dari  perencanaan  dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah  awal.  Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan masyarakat  ( social  defence )  dan  upaya  mencapai  kesejahteraan masyarakat ( social welfare ).
Salah  satu  upaya  penanggulangan  terhadap  perbuatan  prank  agar  tidak berkelanjutan  adalah  melalui  saran  hukum  pidana.  Hukum  pidana dipanggil  untuk  menyelamatkan  kerugian  yang  diderita  oleh masyarakat,  karena  kejahatan  tersebut  dapat  menghalangi  aktivitas kehidupan  sosio-ekonomi  masyarakat.  Demikian  pula  aspek-aspek  lain yang  mendukung  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat.  Sehingga sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  kepentingan  masyarakat  ( social defence )  tersebut,  maka  keberadaan  hukum  pidana  sangat  diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan di dunia cyber yang notabenenya telah menjadi  penghambat  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat  ( social welfare ).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530
Upaya  melalui  kebijakan  hukum  pidana  yang  integral  harus dimaksimalkan.  Mulai  dari  substansi  hukum,  struktur  hukum  bahkan kultur  hukumnya  harus  berjalan  dengan  maksimal.  Hanya  melalui penegakan  hukum  pidana  yang  terpadu  diharapkan  fungsionalisasi hukum pidana dalam penangulangan cybercrime dapat terealisasi.
Selain sangat urgennya mengkaji kebijakan penetapan sebuah perbuatan menjadi  suatu  tindak  pidana  dan  sanksi  pidana  pada  suatu  undang- undang  pada  tahap  formulasi,  maka  tidak  kalah  pentingnya  juga mengkaji  dan  mengevaluasi  eksistensi  operasionalitas  undang-undang. Oleh  karena  penanggulangan  suatu  kejahatan  dengan  hukum  pidana perlu  dipahami  sebagai  sebuah  kesatuan  dari  masing-masing  tahap dalam kebijakan hukum pidana, yaitu antara tahap formulasi dalam hal ini  proses  kriminalisasi  (yaitu  penetapan  tindak  pidana  dan  sanksi pidana) dan tahap aplikasi serta eksekusi yang dilaksanakan oleh aparat penegak  hukum  pidana.  Dalam  hal  ini  tahap  aplikasi  dan  eksekusi tersebut sering disebut dengan sistem peradilan pidana.
Prank  adalah  istilah  yang  sedang  populer  dalam  waktu  ini,  pada awalnya  Prank  hanya  dilakukan  di  Youtube  namun  fenomena  tersebut menjadi  populer  dan  diterapkan  dalam  masyarakat.  Tindakan  ini dilakukan  dengan  tujuan  menjahili  seseorang  dengan  menguji  sikapya atau sekedar menjahilinya. Pada mulanya Prank hanya untuk menghibur seseorang, tapi sekarang digunakan sebagai profesi untuk menghasilkan uang baik itu lewat Youtube maupun Instagram. 12
Akan menjadi masalah adalah apabila prank membuat orang-orang tidak nyaman  bagi  korban  yang  akan  di  prank,  akan  berdampak  merugikan dan  yang  lebih  parahnya  lagi  menimbulkan  korban  dan  jiwa  jika tindakan  tersebut  dilakukan  berlebihan.  Hukum  positif  di  Indonesia
12 Silmi  Adiwijaya, Hukum  Prank  dalam  Islam . https://bincangsyariah.com/kalam/hukum- Prankdalam-islam (Jumat, 20 september 2019, 13.32).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530
sendiri  belum  mengatur  norma  prank  masuk  kedalam  perbuatan  yang dapat  dihukum,  akan  tetapi  perbuatan  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan perbuatan-perbuatan  yang  lainnya  yang  sudah  diatur  dalam  sebuah peraturan  perundang-undangan  seperti  misalnya  apabila  prank  tersebut dilakukan  dengan  cara  mencemarkan  nama  baik  seseorang  melalui media  sosial  akan  dijerat  undang-undang  ITE,  dan  juga  apabila perbuatan  menyakiti  dan  juga  sampai  melukai  korban  akan  dijerat  di KUHP, jadi dalam hal ini perbuatan prank sendiri belum eksplisit secara normanya jadi masih menginduk kepada peraturan perundang-undangan terkait.
Berkaca  dari  uraian  diatas  tersebut  maka  penegakan hukum  khususnya dalam  memberikan  sanksi  pidana  terhadap  perbuatan  prank  apabila dilihat  dari  suatu  proses  kebijakan  maka  penegakan  hukum  pada hakikatnya  merupakan  penegakan  kebijakan  melalui  beberapa  tahap, yaitu: 13
a) Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh  badan  pembuat  undang-undang.  Dalam  tahap  ini  pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan  keadaan  dan  situasi  masa  kini  dan  yang  akan  datang, kemudian  merumuskannya  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan  pidana  untuk  mencapai  hasil  Perundang-undangan  yang paling  baik  dalam  arti  memenuhi  syarat  keadilan  dan  daya  guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif;
b) Tahap  Aplikasi  Yaitu  tahap  penegakan  Hukum  Pidana  (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan
13 Barda  Nawawi  Arief. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana (Edisi Revisi), Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hlm. 30.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530
Perundang-undangan  Pidana  yang  telah  dibuat  oleh  pembuat undang-undang.  Dalam  melaksanakan  tugas  ini,  aparat  penegak hukum  harus  berpegang  teguh  pada  nilai-nilai  keadilan  dan  daya guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap yudikatif;
c) Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparataparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat- aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang- undangan  Pidana  yang  telah  dibuat  oleh  pembuat  Undang-Undang melalui  Penerapan  Pidana  yang  telah  ditetapkan  dalam  putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan  tugasnya  harus  berpedoman  kepada  Peraturan Perundang-undangan  Pidana  yang  dibuat  oleh  pembuat  Undang- Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna. 14
Salah  satu  cara  atau  alternatifnya  adalah  merumuskan  perbuatan  prank kedalam  wujud  formulasi  undang-undang  sehingga  norma  dan sanksinya ditetapkan dan secara kepastian hukum dapat dipidana sesuai dengan  perbuatan  yang  dilakukan,  dan  menjadi  masalah  lagi  ketika perbuatan  prank  ini  jika  mengacu  kepada  asas  tiada  pidana  tanpa kesalahan, mengingat pelaku tindak pidana harus mempunyai unsur niat batin/ mens  rea ketika  niat  batinnya  bukan  untuk  melakukan  kejahatan maka  perbuatan  tersebut  tidak  bisa  dipaksakan  untuk  menjadi  tindak pidana,  akan  tetapi  lebih  mengacu  kepada  perbuatan  yang  melanggar ketertiban  umum  dengan  sanksinya  adalah  berupa  pembinaan,  maupun sanksi denda administratif.
Hal  yang  juga  menjadi  bagian  penting  ketika  merumuskan  ketentuan pidana  dalam  peraturan perundang-undangan  pidana  adalah  perumusan tentang  perbuatan  yang  dilarang (strafbaar). Perbuatan  yang  dilarang
14 Ibid . hlm. 25-26
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530
dalam  suatu  tindak  pidana  adalah  isi  undang-undang  yang  harus dibuktikan  Penuntut  Umum,  untuk  dapat  menyatakan  seseorang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, kekeliruan dalam perumusan bagian,  ini  akan  menimbulkan  kesulitan-kesulitan  dalam  praktek penegakan  hukum.  Tindak  pidana  pertama-tama  berisi  larangan terhadap ‘perbuatan’.
Suatu  tindak  pidana  berisi  larangan  terhadap  tingkahlaku  tertentu. Dalam  delik-delik  omisi,  larangan  ditujukan  kepada  tidak  diturutinya perintah.  Dengan  demikian,  norma  hukum  pidana  berisi  rumusan tentang  suruhan  untuk  melakukan  sesuatu.  Dalam  hal  tindak  pidana materil,  larangan  ditujukan  kepada  penimbulan  akibat.  Tindak  pidana berisi  rumusan  tentang  akibat-akibat  yang  terlarang  untuk  diwujudkan. Bahwa  ketika  dari  formulasinya  tersebut  belum  diatur  secara  khusus maka  secara  aplikasinya  pun  penegak  hukum  belum  bisa  melakukan eksekusi  terhadap  sanksi  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  prank. Penegak  hukum  tentunya  kesulitan  dalam  hal  merumuskan  suatu perbuatan prank kedalam sebuah kategori tindak pidana.
Berdasarkan  prinsip  legalitas,  setiap  tindak  pidana  harus  dirumuskan lebih  dahulu  dalam  ketentuan  perundang-undangan  sesuai  dengan maxim nullum  delictum nulla  poena  sine  lege .  Rumusan  tersebut merinci  unsur  ataupun  bagian-bagian  yang  harus  dipenuhi  dalam melakukan tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana adalah merupakan indikator  atau  tolok  ukur  dalam  memutuskan  apakah  perbuatan seseorang  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  atau  tidak. Apabila  perbuatan  seseorang  telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana, karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530

## IV. KESIMPULAN
Kajian  hukum  pidana  terhadap  pelaku  perbuatan  prank  di  media  sosial. Perbuatan prank tersebut memang tidak bisa dikualifikasikan secara khusus mengingat  tindakan  tersebut  norma  hukumnya  belum  ditentukan  secara eksplisit. Perbuatan prank bila dihubungkan dengan asas legalitas, tentunya perbuatan  tersebut  belum  bisa  dikatakan  perbuatan  pidana  karena  belum ada  ketentuan  yang  mengatur  secara  tegas  tentang  hal  tersebut.  Sekalipun dipaksakan  untuk  dianggap  sebagai  perbuatan  pidana  dapat  digolongkan pelanggaran  mengganggu  ketertiban  orang  lain  sebagaimana  yang  dimuat dalam  Buku  III  KUHP  dan  di Juncto dengan  UU  ITE.  Atau  UU  khusus lainnya.  oleh  karena  itu  secara  formulasi  tindakan  prank  belum  bisa dikenakan  sanksi  pidana  karena  belum  diatur  secara  khusus  dalam  suatu norma perundang-undangan.
Upaya  kebijakan kriminalisasi dalam penegakan hukum berkenaan dengan tindakan prank di masyarakat melalui saluran streaming internet. Salah satu cara  atau  alternatifnya  dalam  upaya  kebijakan  kriminalisasi  adalah merumuskan  perbuatan  prank  kedalam  wujud  formulasi  undang-undang sehingga  norma  dan  sanksinya  ditetapkan  dan  secara  kepastian  hukum dapat  dipidana  sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukan,  dan  menjadi masalah  lagi  ketika  perbuatan  prank  ini  jika  mengacu  kepada  asas  tiada pidana tanpa kesalahan, mengingat pelaku tindak pidana harus mempunyai unsur  niat  batin/ mens  rea ketika  niat  batinnya  bukan  untuk  melakukan kejahatan  maka  perbuatan  tersebut  tidak  bisa  dipaksakan  untuk  menjadi tindak pidana, akan tetapi lebih mengacu kepada perbuatan yang melanggar ketertiban  umum  dengan  sanksinya  adalah  berupa  pembinaan,  maupun sanksi denda administratif.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 513 – 530

## DAFTAR PUSTAKA
OC Kaligis, 2012, Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  Transaksi  Elektronik  Dalam  Prakteknya ,  Jakarta  :  Yarsif
Watampone.
Ida  Ayu  Putu  Trisna  Candrika  Dewi, Pertanggungjawaban  Pidana  Korban Prank  di  Indonesia, Jurnal,  Hukum  Pidana,  Fakultas  Hukum, Universitas Udayana.
Moelyatno,  1955,  “perbuatan  pidana  dan  pertanggungjawaban  dalam  hukum pidana”, pidato ilmiah, dalam Dies Natalis Universitas Gadjah Mada.
Jan  Remmelink,  2003,  Hukum  Pidana;  Komentar  atas  Pasal-pasal  Terpenting dari  KUHP  Belanda  dan  Padanannya  dalam  KUHP  Indonesia, terjemahan Tristam P. Moeliono, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
Loebby  Loqman,  1992, Tentang  Tindak  Pidana  dan  Beberapa  Hal  Penting
Dalam Hukum Pidana , Jakarta: TP. Eddy  O.S.  Hiariej,  2009, Asas  Legalitas  dan  Penemuan  Hukum  Dalam  Hukum Pidana , Jakarta: Erlangga. Moeljatno,  1983, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  Hukum Pidana , Jakarta: Bina Aksara. Roeslan Saleh, 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan , Jakarta: Aksara Baru. Barda  Nawawi  Arief.2005, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi), Bandung: Citra Aditya Bakti.