TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Vol. 4 No. 5 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i5.601 Hal. 73-92

## Digitalisasi Desa Berbasis Aplikasi “Simpeldesa”: Inovasi Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Desa Cibiru Wetan

## Armelin Yudianti, Rafif Sakti Utama, R. Farhan Syahir H. Wibowo
Pusat Studi Demokrasi dan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Correspondence Email: armelinydyt@gmail.com
Abstrak: Digitalisasi  desa  dapat  berkontribusi  terhadap  pembangunan  nasional,  khususnya  dalam  konteks ketahanan pangan. Melalui pendekatan observasi lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak di Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana digitalisasi desa dapat berkontribusi  terhadap  pembangunan  nasional,  khususnya  dalam  konteks  ketahanan  pangan,  sehingga  dapat memberikan jawaban bahwa digitalisasi bukan hanya konsep abstrak tetapi dapat diwujudkan dan memberikan manfaat nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi desa berpotensi dalam mendukung pembangunan nasional  khususnya  mengenai  ketahanan  pangan  melalui  peningkatan  ketersediaan,  akses,  pemanfaatan,  dan stabilitas  pangan.  Penelitian  ini  menghasilkan  referensi  bagi  desa-desa  lain  di  Indonesia  dalam mengimplementasikan digitalisasi sebagai salah satu strategi pembangunan, serta memberikan wawasan baru bagi pemerintah daerah dan  stakeholder  terkait  dalam  merumuskan  kebijakan  pembangunan desa  yang  berorientasi pada ketahanan pangan.
Kata kunci: Digitalisasi Desa, Ketahanan Pangan, Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan, Teknologi Informasi.
Abstract: Village digitization can contribute to national development, especially in the context of food security. Through  field  observation  approaches  and  interviews  with  various  parties  in  Cibiru  Wetan  Village,  Bandung Regency,  this  research  aims  to  understand  how  village  digitization  can  contribute  to  national  development, especially in the context of food security, thereby providing an answer that digitization is not just an abstract concept  but  can  be  realized  and  provide  tangible  benefits.  The  results  show  that  village  digitization  has  the potential  to  support  national  development,  especially  regarding  food  security,  through  increased  availability, access,  utilization,  and  food  stability.  This  research  provides  references  for  other  villages  in  Indonesia  in implementing digitization as one of the development strategies and offers new insights for local governments and related stakeholders in formulating village development policies oriented towards food security.
Keywords: Village Digitalization, Food Security, National Development, Development Strategy, Information Technology.
Article History :
Received; 14-09-2023; Revised; 07-10-2023; Accepted; 04-11-2023

## PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, digitalisasi telah menjadi salah satu  kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai sektor,  termasuk  sektor  pembangunan  desa.  Fenomena  ini  bukan  tanpa  alasan.  Digitalisasi memungkinkan akses informasi yang lebih cepat, transparan, dan akurat, yang pada gilirannya dapat  meningkatkan  produktivitas  dan  kualitas  layanan  di  berbagai  bidang  (Gradillas  & Thomas, 2023; Mantravadi & Srai, 2023; Mergel et al., 2019; Tratkowska, 2020).
Desa Cibiru Wetan, sebagai salah satu desa di Indonesia, menghadapi tantangan dalam mewujudkan  pembangunan  nasional,  khususnya  dalam  aspek  ketahanan  pangan.  Ketahanan pangan  adalah  salah  satu  pilar  utama  pembangunan  nasional  yang  menjamin  ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat (Fao, 2003; Gibson, 2012). Namun, ketersediaan pangan di banyak desa seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan informasi pertanian yang relevan.
Dalam konteks ini, urgensi digitalisasi desa menjadi semakin jelas. Dengan digitalisasi, desa-desa  seperti  Cibiru  Wetan  dapat  memanfaatkan  teknologi  untuk  meningkatkan produktivitas pertanian, memonitor distribusi pangan, dan memastikan kualitas pangan yang dihasilkan.  Aplikasi  dan  platform  digital  dapat  membantu  petani  mendapatkan  informasi tentang cuaca, teknik pertanian terbaru, dan harga pasar secara real-time. Hal ini tentunya dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko kerugian.
Selain  itu,  digitalisasi  desa  juga  dapat  memfasilitasi  kolaborasi  antara  pemerintah, sektor  swasta,  dan  masyarakat  dalam  upaya  mewujudkan  ketahanan  pangan  (Lioutas  et  al., 2021; Mantravadi & Srai, 2023; Nakandala & Lau, 2019; Omotayo et al., 2016). Dengan data yang terintegrasi dan sistem yang terkoneksi, alokasi sumber daya dan bantuan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Ini berarti bahwa bantuan dan intervensi dapat lebih cepat sampai kepada  mereka  yang  membutuhkan,  sehingga  meningkatkan  efektivitas  program  ketahanan pangan.
Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan solusi yang dapat mendukung upaya tersebut. Digitalisasi  bukan  hanya  tentang  mengadopsi  teknologi,  tetapi  juga  tentang  bagaimana teknologi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem dan budaya masyarakat desa. Untuk itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa sangat penting untuk  memastikan  keberhasilan  digitalisasi  dalam  mewujudkan  pembangunan  nasional  dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Di sisi lain, digitalisasi desa, meskipun menawarkan banyak manfaat, bukanlah sebuah proses  yang  bebas  hambatan.  Sebagai  sebuah  inisiatif  yang  bertujuan  mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, ada berbagai tantangan yang mungkin muncul  dalam  prosesnya.  Salah  satu  tantangan  utama  dalam  digitalisasi  desa  adalah keterbatasan infrastruktur teknologi.  Banyak desa di  Indonesia masih belum  memiliki akses internet  yang  stabil  dan  cepat  (Mardiyani  et  al.,  2020;  Yandi  et  al.,  2022).  Selain  itu, ketersediaan  perangkat,  seperti  komputer  dan  smartphone,  juga  masih  terbatas  di  beberapa desa. Tanpa infrastruktur yang memadai, proses digitalisasi akan sulit untuk diwujudkan.
Meskipun  teknologi  semakin  canggih,  belum  semua  masyarakat  desa  memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Literasi digital menjadi tantangan penting karena tanpa pemahaman dasar tentang teknologi, masyarakat desa mungkin akan kesulitan mengadopsi dan memanfaatkan solusi digital yang ditawarkan (Dasuki et al., 2022). Sebagai masyarakat yang terbiasa dengan cara-cara tradisional, ada resistensi alami terhadap perubahan, termasuk adopsi teknologi.  Mengubah  mindset  dan  budaya  masyarakat  desa  untuk  menerima  dan mengintegrasikan  teknologi  dalam  kehidupan  sehari-hari  mereka  memerlukan  pendekatan yang hati-hati dan inklusif.
Dengan adanya digitalisasi, data masyarakat desa akan tersimpan dalam sistem digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana data tersebut akan dilindungi dan siapa yang memiliki akses  ke  data tersebut.  Keamanan data dan privasi menjadi  perhatian utama, terutama di era di mana pelanggaran data menjadi semakin sering terjadi. Sementara teknologi dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  produktivitas,  ada  risiko  bahwa  masyarakat  desa  menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Hal ini dapat menimbulkan masalah ketika terjadi gangguan teknis atau ketika teknologi tersebut tidak lagi tersedia.
Meskipun  tujuan  digitalisasi  adalah  untuk  memberikan  manfaat  bagi  semua  anggota masyarakat  desa,  ada  risiko  bahwa  hanya  sekelompok  kecil  yang  akan  mendapatkan keuntungan paling besar dari inisiatif ini. Hal ini dapat meningkatkan ketidaksetaraan dalam masyarakat.  Dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  tersebut,  diperlukan  kerjasama  antara pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  desa  itu  sendiri.  Dengan  pendekatan  yang komprehensif dan inklusif, digitalisasi desa dapat diwujudkan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat.
Secara  teoritis  digitalisasi  desa  dapat  didefinisikan  sebagai  upaya  integratif  untuk memasukkan  teknologi  informasi  ke  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  desa.  Salah  satu manifestasi nyata dari digitalisasi ini adalah pembuatan dan pengelolaan website desa (Firdaus et  al.,  2022).  Website  ini  tidak  sekadar  menjadi  wajah  digital  dari  desa,  tetapi  juga  sebagai pusat informasi yang mencakup layanan administrasi, pelayanan kepada masyarakat, hingga profil  desa.  Dengan  website,  masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses  informasi  dan layanan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Selain itu, digitalisasi desa juga mencakup pemanfaatan teknologi canggih, seperti drone, untuk mendukung kegiatan pembangunan (Tri Joko Daryanto et al., 2022). Sebagai contoh, drone dapat digunakan untuk pemetaan wilayah desa,  memberikan  gambaran  yang  akurat  tentang  kondisi  geografis,  infrastruktur,  hingga potensi sumber daya alam yang dimiliki desa.
Namun,  digitalisasi  desa  bukan  hanya  soal  teknologi.  Di  balik  itu,  ada  upaya  besar untuk meningkatkan literasi digital masyarakat desa (Dasuki et al., 2022; Fardani et al., 2022). Hal  ini  penting  agar  masyarakat  desa  tidak  hanya  menjadi  konsumen  teknologi,  tetapi  juga dapat  memanfaatkannya  untuk  mendukung  kegiatan  ekonomi,  seperti  UMKM,  dan mempromosikan  produk  desa  melalui  media  sosial.  Dalam  esensi,  digitalisasi  desa  adalah transformasi menuju desa yang modern, efisien, dan inklusif (Dasuki et al., 2022; Fardani et al.,  2022;  Firdaus  et  al.,  2022;  Tri  Joko  Daryanto  et  al.,  2022).  Dengan  digitalisasi,  desa
diharapkan  dapat  lebih  cepat  berkembang,  mampu  menghadapi  tantangan  zaman,  dan  tetap menjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khasnya.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  digitalisasi  desa  akan  dikaji  mengenai  potensinya terhadap  pembangunan  nasional  terutama  ketahanan  pangan  yang  berkelanjutan.  Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks desa, digitalisasi  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan  melalui empat  aspek  utama:  ketersediaan,  akses,  pemanfaatan,  dan  stabilitas.  Digitalisasi  dapat meningkatkan ketersediaan pangan di desa dengan memfasilitasi pertanian berbasis teknologi. Dengan  bantuan  sensor,  drone,  dan  teknologi  lainnya,  petani  dapat  memonitor  kondisi tanaman,  mendeteksi  hama,  dan  mengoptimalkan  penggunaan  air  dan  pupuk.  Selain  itu, platform digital dapat membantu petani dalam memprediksi cuaca, yang sangat penting dalam perencanaan tanam dan panen.
Digitalisasi  memungkinkan  pembentukan  platform  pasar  online  yang  dapat menghubungkan petani langsung dengan konsumen atau distributor. Dengan demikian, petani dapat  menjual  produknya  dengan  harga  yang  lebih  kompetitif,  sementara  konsumen mendapatkan akses ke produk pangan segar dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, sistem informasi geografis (GIS) dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan bantuan pangan, memastikan distribusi pangan yang lebih merata.
Teknologi  digital  dapat  mendukung  pemanfaatan  pangan  yang  lebih  baik  dengan menyediakan informasi dan pelatihan tentang pengolahan dan penyimpanan pangan. Aplikasi dan  platform  edukasi  dapat  mengajarkan  masyarakat  desa  tentang  cara  memasak  dan menyimpan makanan agar tetap bergizi dan tahan lama. Ini penting untuk memastikan bahwa pangan yang tersedia dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak terbuang sia-sia.
Stabilitas  ketahanan  pangan  dapat  ditingkatkan  dengan  memanfaatkan  data  dan analitik. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, pemerintah dan organisasi terkait dapat membuat prediksi tentang potensi kelangkaan pangan dan mengambil tindakan  pencegahan  sebelum  masalah  terjadi.  Selain  itu,  teknologi  blockchain  dapat digunakan untuk melacak asal-usul produk pangan, memastikan kualitas dan keamanannya.
Dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam setiap aspek ketahanan pangan, desa- desa  di  Indonesia  dapat  memastikan  bahwa  masyarakatnya  memiliki  akses  ke  pangan  yang cukup, bergizi, dan aman. Digitalisasi, jika diterapkan dengan benar, dapat menjadi kunci untuk mewujudkan visi ketahanan pangan yang berkelanjutan di desa.
Topik mengenai digitalisasi desa sendiri telah menjadi sorotan dan bahan kajian bagi banyak  peneliti.  Namun,  setiap  penelitian  memiliki  fokus  dan  cakupan  yang  berbeda-beda, sehingga  penting  untuk  melakukan  tinjauan  terhadap  penelitian-penelitian  terdahulu  untuk memahami latar belakang dan konteks penelitian yang dilakukan. Sebagian besar penelitian terdahulu yang berkaitan dengan digitalisasi desa cenderung fokus pada aspek administrasi dan keterbukaan informasi (Lailiyah, 2022; Mardiyani et al., 2020; Rohman, 2020; Rohmantika et al.,  2022;  Rusdianto  et  al.,  2022;  Yandi  et  al.,  2022).  Penelitian-penelitian  ini  menyoroti bagaimana  teknologi  dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dalam  proses
administrasi  desa  dan  memastikan  bahwa  informasi  desa  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat.
Beberapa  penelitian  lainnya  mengeksplorasi  potensi  digitalisasi  dalam  konteks pengembangan  desa  wisata  (Fardani  et  al.,  2022;  Mumtaz  &  Karmilah,  2022;  Zulvia  & Harahap, 2023). Dalam penelitian ini, teknologi digunakan sebagai alat untuk mempromosikan desa  wisata,  meningkatkan  pengalaman  wisatawan,  dan  memfasilitasi  komunikasi  antara pengelola desa wisata dan pengunjung. Terdapat juga penelitian yang membahas bagaimana digitalisasi  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengembangkan  perekonomian  desa  (Fardani  et  al., 2022; Rahoyo et al., 2023; Zulvia & Harahap, 2023). Meskipun penelitian ini membahas aspek- aspek  ekonomi  desa,  namun  belum  banyak  yang  secara  spesifik  membahas  mengenai ketahanan pangan sebagai salah satu pilar ekonomi desa.
Fokus  penelitian  ini  adalah  bagaimana  digitalisasi  desa  dapat  berkontribusi  terhadap pembangunan nasional,  khususnya dalam konteks ketahanan pangan. Melalui penelitian ini, diharap  dapat  memberikan  wawasan  baru  mengenai  potensi  dan  pengaruh  digitalisasi  desa terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa desa-desa di Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan antara tradisi dan inovasi. Digitalisasi, sebagai salah satu bentuk inovasi, memiliki potensi besar untuk mengubah wajah pembangunan desa, khususnya dalam konteks ketahanan pangan. Dalam kerangka ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Salah satu harapan utama dari penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi bagi desa-desa lain di Indonesia. Dengan memahami bagaimana digitalisasi dapat diterapkan di Desa Cibiru Wetan dan dampak positif yang dihasilkannya, desa-desa lain dapat mengambil inspirasi dan menerapkan strategi serupa sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing. Penelitian ini dapat menjadi bukti empiris bahwa digitalisasi bukan hanya konsep abstrak, tetapi dapat diwujudkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Dengan memahami potensi dan tantangan digitalisasi dalam konteks pembangunan  desa  dan  ketahanan  pangan,  pemerintah  daerah  dapat  merumuskan  kebijakan yang  lebih  tepat  sasaran.  Selain  itu,  stakeholder  terkait,  seperti  organisasi  non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, dapat bekerja sama dengan lebih efektif dalam mendukung inisiatif digitalisasi desa. Dengan memahami bagaimana digitalisasi dapat mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan, diharapkan pemerintah daerah dan stakeholder terkait dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Kebijakan ini tidak hanya fokus pada aspek produksi  pangan,  tetapi  juga  distribusi,  akses,  dan  pemanfaatan  pangan.  Dengan  demikian, penelitian  ini  bukan  hanya  memberikan  kontribusi  dalam  literatur  akademik,  tetapi  juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa di Indonesia. Harapan terbesar adalah agar penelitian  ini  dapat  menjadi  titik  awal  bagi  transformasi  desa-desa  di  Indonesia  menuju  era digital yang inklusif dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  menjalankan  penelitian  ini,  pendekatan  kualitatif  menjadi  pilihan  utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena digitalisasi desa di Desa Cibiru  Wetan  dengan  mendalam  dan  kontekstual.  Melalui  pendekatan  ini,  peneliti  dapat menangkap  nuansa,  persepsi,  dan  dinamika  yang  mungkin  tidak  dapat  diungkap  melalui metode kuantitatif. Salah satu teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat menyaksikan langsung bagaimana proses digitalisasi  desa  berlangsung,  interaksi  antara  masyarakat  dengan  teknologi,  serta  tantangan dan  peluang  yang  muncul.  Selain  observasi,  wawancara  menjadi  teknik  penting  lainnya. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih detail, pendapat, dan pengalaman dari  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  digitalisasi  desa,  mulai  dari  pemerintah  desa, masyarakat, hingga stakeholder lainnya.
Untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, data sekunder  juga  digunakan.  Sumber  data  sekunder  ini  meliputi  artikel,  dokumentasi,  dan berbagai sumber informasi lain yang tersedia secara online. Sumber-sumber ini memberikan konteks tambahan dan memperkaya temuan dari data primer. Dalam proses pengumpulan data, teknik purposive snowball digunakan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informan yang relevan dan berpengalaman dalam bidang digitalisasi desa. Dengan teknik ini, informan  pertama  yang  diwawancarai  akan  merekomendasikan  informan  lain  yang  relevan, dan  seterusnya,  hingga  data  yang  diperoleh  dianggap  cukup.  Setelah  data  berhasil dikumpulkan,  proses  selanjutnya  adalah  pengolahan  dan  validasi  data.  Semua  temuan  dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cermat. Hasil dari analisis ini kemudian disajikan  dalam  bentuk  analisis  deskriptif,  yang  memberikan  gambaran  jelas  dan  sistematis mengenai fenomena digitalisasi desa di Desa Cibiru Wetan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Digitalisasi Desa dengan Aplikasi “Simpeldesa”
Digitalisasi  desa  merujuk  pada  proses  penggunaan  teknologi  digital  untuk meningkatkan  dan  mengembangkan  layanan,  infrastruktur,  dan  sumber  daya  di  desa-desa. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperbaiki  kualitas  hidup  dan  mengurangi  kesenjangan  antara  daerah  perkotaan  dan pedesaan.
Aplikasi “Simpeldesa” merupakan platform digital yang digunakan oleh Desa Cibiru Wetan  untuk  mengelola  data  penduduk,  pertanian,  keuangan  desa,  dan  layanan  publik (Simpeldesa, 2023b).  Aplikasi ini memungkinkan penduduk desa untuk mengakses informasi dan  layanan  secara  cepat  dan  efisien  untuk  mempermudah  kinerja  pemerintah  desa  dan membuka kesempatan bagi masyarakat agar lebih aktif dalam bernegara. Simpeldesa memiliki enam  fokus  utama  dalam  menjalankan  peran  dan  tugasnya.  Prinsip-prinsip  tersebut  yaitu (Simpeldesa, 2023a):
a) Digitalisasi:  adanya  proses  pemindahan  administrasi  dan  pelayanan  publik  desa  ke dalam layanan digital berbasis web dan smartphone.
b) Melayani: mempermudah kinerja pemerintah desa dalam melayani segala kebutuhan Masyarakat desa
c) Terbuka:  menyediakan  akses  komunikasi  terbuka  untuk  mempermudah  pemerintah desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa dalam menyampaikan informasi.
d) Transparansi:  terwujudnya  komunikasi  dua  arah  dan  informasi  publik  yang  lebih transparan antara pemerintah desa dengan warga.
e) BUMDes: menambah unit usaha digital BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan kerja sama dengan Perusahaan.
f) Pendapatan: meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui BUMDes dengan skema bisnis partisipatif Masyarakat desa.
Aplikasi ini berada di bawah naungan Telkom Indonesia dalam program Smart Village Nusantara. Memiliki cita-cita untuk menghubungkan desa-desa yang ada di Indonesia hanya dalam satu genggaman. Simpeldesa merupakan akronim dari Sistem Informasi dan Manajemen Pelayanan  Desa,  di  mana  dijalankan  dalam  bentuk  aplikasi  mobile  untuk  smartphone  yang terintegrasi dengan dashboard berbasis web. Terdapat tiga pilar dalam implementasinya, yaitu smart governance, smart society , dan smart economy . Aplikasi ini telah teraktivasi lebih dari 600 desa yang tersebar dari sabang sampai Merauke. Selain itu, sebagai produk resmi Telkom Indonesia yang telah terdaftar merek, hak cipta, dan patennya di DJKI, Simpeldesa memiliki dasar hukum dalam melaksanakan dan mengimplementasikan segala bentuk fitur di dalamnya. Dasar  hukum  tersebut  tertuang  dalam  peraturan,  di  antaranya  UU  Desa  No.6  Tahun  2014 tentang  Desa,  Permendagri  No.84  Tahun  2015  tentang  Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja Pemerintah Desa, dan Permendes No.8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa 2023.
Dalam  pelaksanaannya,  Desa  Cibiru  Wetan  menggunakan  hampir  seluruh  fitur Simpeldesa  yang  telah  diaktivasi  dari  tahun  2020.  Fitur-fitur  tersebut  meliputi smart governance ,  di  mana  pelayanan  publik  dan  administrasi  desa  diintegrasikan  melalui  sistem digital.  Kemudian smart  society yang  berfokus  pada  pelayanan  sosial  untuk  membangun jaringan  kepedulian  antar  warga  desa.  Terakhir,  yaitu smart  economy di  mana  ekosistem ekonomi dibangun secara digital sebagai model bisnis partispatif untuk meningkatkan PADes (Pendapatan Asli Desa) dan di koordinatori oleh BUMDES. Ketiga fitur tersebut menjadi peran penting  dalam  membangun  Desa  Cibiru  Wetan  menjadi  Desa  Digital,  tak  lupa  dengan  fitur ketahanan pangan.
Desa Cibiru Wetan pun telah mendapatkan segudang prestasi yang di antaranya adalah menjadi perwakilan Desa dari Indonesia dalam ASEAN Village Network dalam kategori Desa Digital pada tahun 2023 dan mendapatkan Juara 1 Desa Anti Korupsi Tahun 2022. Hal tersebut pun dapat diraih dengan salah satunya Simpeldesa menjadi alat pemaksimalan tugas dan fungsi desa. Namun, digitalisasi yang terdapat di Desa Cibiru Wetan memiliki tantangan sendiri dalam prosesnya. Jaringan yang tidak stabil karena berada didaerah pegunungan dan tidak meratanya Masyarakat  yang  memiliki smartphone sehingga  tidak  dapat  terhubung  dengan  aplikasi menjadi kendala tersendiri. Namun hal tersebut diatasi dengan membuat Wi-fi di setiap RW yang mana berjumlah 19 RW, pembangunan menara sinyal, dan masih mengadakan pelayanan
secara offline bagi  Masyarakat  yang  belum  atau  tidak  memiliki  smartphone  tapi  tetap terintegrasi dengan sistem Simpeldesa.
Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang telah dibawa negara melalui beberapa kebijakan.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  poin-poin  dalam  Pembangunan  Berkelanjutan  atau SDGs dan tercantum dalam isu strategis Prioritas Dana Desa Tahun 2023. Dalam isinya, ada beberapa poin yang bisa menjadi fokus utama kali ini. Seperti, ketahanan pangan nabati dan hewani, penanganan dan penurunan stunting, perluasan layanan akses Kesehatan, peningkatan keterlibatan Masyarakat  secara menyeluruh/Desa inkulsif, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan perbaikan serta konsolidasi data SDG Desa. Fitur ketahanan pangan yang disediakan oleh Simpeldesa  pada  dasarnya  berusaha  mengintegrasikan  data  penduduk  dengan  hasil  pangan yang ada. Tujuannya adalah produk pangan yang dihasilkan oleh suatu desa dapat bermanfaat kembali bagi desa tersebut.
Dari  data  pangan  yang  di  input  ke  dalam  sistem,  nantinya  akan  secara  otomatis terhitung  berapa  banyak  produksi  pangan  yang  ada  berdasarkan  jenis  produk  pangannya, berapa banyak jumlah pangan yang bisa didapatkan oleh masyarakat per -orangnya, dan dapat menghitung berapa lama produksi pangan yang dihasilkan akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat  desanya.  Selain  itu,  dengan  adanya  fitur  ketahanan  pangan,  hal  ini  dapat mengurangi  kesempatan  dalam  penimbunan  produk  hasil  pertanian  atau  perkebunan  dalam suatu desa. Dikarenakan data yang ada pada sistem merupakan data yang di- input saat itu juga dan secara otomatis terhitung dalam sistem dengan diintegrasikan bersama data warga yang telah  ada.  Keuntungan  selanjutnya  yaitu  hasil  pangan  yang  ada  pun  dapat  dijual  melalui BUMDes melalui fitur grosir desa dan dapat menambah PADes.
Berikut  merupakan  contoh  tampilan  fitur  ketahanan  pangan  yang  ada  di dashboard Simpeldesa.
Gambar 1. Dashboard Ketahanan Pangan Simpeldesa
Gambar  di  atas  merupakan  fitur  ketahanan  pangan  pada dashboard desa  simulasi Simpeldesa. Dalam fitur tersebut, terdapat grafik daripada hasil pertanian dan perkebunan yang
ada  dalam  suatu  desa.  Nantinya  hasil  pangan  dalam  sebuah  desa  akan  di  unggah  datanya melalui operator yang mana akan dipegang oleh BUMDes dalam akun Simpeldesa. Pada grafik tersebut, akan terlihat jenis produk atau pangan, jumlah dalam kilogram, dan secara otomatis akan  terhitung  berapa  banyak  dan  berapa  lama  produksi  pangan  tersebut  dapat  memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Data tersebut pun dapat terintegrasi dengan fitur-fitur lainnya di Simpeldesa, seperti fitur stunting, pasar desa, dan grosir desa.
Desa merupakan bagian penting dalam poros Pembangunan nasional. Menurut Widjaja dalam  bukunya  yang  berjudul  “Otonomi  Desa”  menyatakan  bahwa  “Desa  adalah  sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  susunan  asli  berdasarkan  hak  asal-usul  yang bersifat  istimewa.  Landasan  pemikiran  dalam  mengenai  Pemerintahan  Desa  adalah keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi,  dan  pemberdayaan  masyarakat” (Wijaya, 2004).
Definisi  lainnya  terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat  setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia”.  Dalam  pengertian  desa  tersebut,  dapat  kita  simpulkan  bahwa  desa merupakan self community , yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.
Dalam pelaksanaannya, desa memiliki kewenangan yang di turunkan melalui otonomi daerah. Hal tersebut pun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 7  huruf  b  yang  mana  memberikan  gambaran  dalam  pelaksanaan  otonomi  desa  secara  luas, nyata,  bertanggung  jawab,  yang  di  dalamnya  disebutkan  bahwa  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  kabupaten/kota  yang  diserahkan  pengaturannya  kepada  desa  (Barniat, 2019). Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan, dan penetapan jenis- jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan energi, kehutanan dan perkebunan, ketenagakerjaan, perkoperasian, perindustrian,  dan  perdagangan.  Maka  dari  itu,  posisi  desa  dalam  pemerintahan  merupakan posisi  strategis  di  mana  secara  teknis  desa  memiliki  kewenangan  dalam  pelaksanaannya. Menciptakan  Pembangunan  di  akar  rumput  yang  mana  sangat  erta  kaitannya  berhubungan secara langsung dengan Masyarakat.

## 2. Dampak Positif Digitalisasi Pangan
Dalam  prosesnya,  tidak  sedikit  pihak  yang  gagal  memahami  konteks  pemahaman digitalisasi (digitalization) secara holistik. Banyak yang memahami digitalisasi sebagai proses pengalihan dan pengubahan suatu informasi ke dalam bentuk digital, hal itu tepat namun tidak sepenuhnya benar; proses tersebut hanya merupakan bagian kecil dari digitalisasi yang disebut dengan  digitisasi (digitazion) (Tratkowska,  2020) . Bagaimanapun,  pemaknaan  digitalisasi melampaui  penafsiran  tersebut.  Dalam  literatur Digital  Transformation:  Theoretical
Backgrounds of Digital Change, Tratkowska (2020) mengonstruksi digitalisasi untuk dimaknai lebih besar daripada sekadar proses digitisasi, yaitu pengubahan informasi non-digital dalam format-format digital.
Digitalisasi berorientasi pada proses penggunaan, pemanfaatan, dan implementasi atas informasi  yang  telah  terdigitisasi  dalam  fase  sebelumnya;  serta  kemampuan  untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk kemudian dianalisis dan diterjemahkannya suatu informasi tersebut ke dalam bentuk-bentuk tindakan nyata (Gradillas & Thomas, 2023; Mergel et  al.,  2019;  Tratkowska,  2020).  Digitalisasi  bersifat  multidimensi,  terkadang  cenderung kompleks,  terhadap  ragam  aspek  dalam  ruang  sosial  masyarakat;  termasuk  digitalisasi penguatan  ketahanan  pangan (food  security) dalam  mencapai  pembangunan  yang berkelanjutan (sustainable development) (Busch, 2018; Gradillas & Thomas, 2023) .
Singkatnya,  ketahanan  pangan  merujuk  pada  suatu  kondisi  di  mana  setiap  individu memiliki  akses  atas  pangan  yang  aman,  bergizi,  serta  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan pangan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang baik (Gibson, 2012; Vågsholm et al., 2020).  Terdapat  beberapa  indikator  dalam  menilai  tingkat  ketahanan  pangan  suatu  negara, misalnya  empat  pertimbangan  utama  indeks  ketahanan  pangan  yang  ditawarkan  oleh Economist  Impact,  antara  lain  keterjangkauan (affordability) ;  ketersediaan (availability) ; kualitas  dan  keamanan (quality  and  safety) ;  keberlanjutan  dan  adaptasi (sustainability  and adaptation) (Economist Impact, 2022).
Di  sisi  lain,  misalnya  Clay  (2003)  menawarkan  indikator-indikator  dalam  melihat ketahanan pangan suatu negara dengan berdasarkan pada hasil rekomendasi Konferensi World Summit  on  Food  Security, yaitu  ketersediaan (availibility) ;  akses (access) ;  pemanfaatan (utilization) ; stabilitas (stability) . Pada tahun 2022, Economist Impact (2022) melalui Global Food  Security  Index (GFSI)  merilis  hasil  penilaian  atas  tingkat  ketahanan  pangan  seluruh negara  di  dunia:  Indonesia  memperoleh  poin  sebesar  60,2.  Faktanya,  angka  tersebut  berada pada indeks nilai di bawah rata-rata global (sebesar 62,2) serta jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata wilayah Asia Pasifik  (sebesar 63,4) (Economist  Impact,  2022). Dari ragam penilaian  dan  pertimbangan  yang  ada,  Indonesia  disebut  membutuhkan  pengembangan, penguatan, dan perluasan dalam meningkatkan indeks ketahanan pangannya melalui dua hal utama,  yaitu  hilirisasi  dan  digitalisasi;  dalam  bagian  ini  akan  difokuskan  pada  dampak digitalisasi  sebagai  pilar  utama  dalam  mencapai  ketahanan  pangan  yang  berkelanjutan (Carmela Annosi et al., 2020; Lioutas et al., 2021).
Dengan  asumsi  konseptual  digitalisasi  yang  berorientasi  pada  proses  penggunaan, pemanfaatan,  dan  implementasi  atas  informasi  untuk  diterjemahkannya  ke  dalam  bentuk- bentuk  tindakan  nyata;  maka  penerapan  digitalisasi  terhadap  ketahanan  pangan  berarti memberikan kepastian  atas ketersediaan, akses, pemanfaatan, serta stabilitas pangan kepada masyarakat secara terukur dan tepat sasaran (Lioutas et al., 2021; Mantravadi & Srai, 2023). Pada bagian sebelumnya telah disampaikan mengenai keberadaan  Simpeldesa yang menjadi contoh pelopor atas digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu secara lebih  efektif dan efisien, termasuk dalam hal  ini upayanya mencapai  kondisi ketahanan pangan yang stabil dan berkelanjutan.
Setidaknya  dalam  pelaksanaannya,  Simpeldesa  telah  memberikan  gambaran  nyata bahwa metode digitalisasi dapat menjadi peluang utama untuk memastikan proses mencapai ketahanan  pangan  dengan  berbasiskan  informasi  yang  teratur,  data  yang  terstruktur,  dan proyeksi  yang  terukur  atas  ketersediaan,  akses,  maupun  pemanfaatan  pangan  masyarakat. Menurut Gilman (2021), digitalisasi dalam ketahanan pangan berusaha untuk menjawab dan mencari  metode  terbaik  atas  tiga  problematika  utama  pangan  dalam  masyarakat.  Pertama, bagaimana  cara  untuk  memproduksi  dan  menghasilkan  pangan  dengan  biaya,  waktu,  dan tenaga  paling  sedikit  ( how  to  produce  the  most  food  with  the  least  cost  in  time,  labor  and money); kedua,  bagaimana  mendistribusikan  pangan  dengan  cepat,  efisien  dan  ekonomis tersebut  kepada  konsumen (how  to  swiftly,  efficiently  and  economically  distribute  it  to consumers); ketiga,  bagaimana  menyiapkan  dan  menyajikan  pangan  yang  sehat,  tanpa menghabiskan terlalu banyak uang, waktu, dan tenaga (how to prepare and serve healthy food, without spending too much money, time, and effort).
Dari titik tersebut, dapat dipahami bahwa digitalisasi ketahanan pangan pada akhirnya berusaha  untuk  menjawab  dan  menyelesaikan  permasalahan  pangan  mendasar  dalam masyarakat,  yaitu  perihal  ketersedian (availibility) ;  akses (access) ;  dan  pemanfaatan (utilization) dalam upaya mencapai stabilitas (stability) dalam ketahanan pangan (Shihao Tang et  al.,  2002).  Dalam  literatur A  Conception  of  Digital  Agriculture, Tang  et  al.  (2002) menyatakan  bahwa  digitalisasi  sebagai  bentuk  upaya  mencapai  ketahanan  pangan  muncul dalam dekade terakhir sebagai sebuah solusi baru atas tantangan-tantangan pada masyarakat dewasa ini; hal tersebut membuka banyak jendela peluang baru yang berpeluang menuntaskan permasalahan dasar pangan.
Mengapa demikian? Hematnya, terdapat empat alasan utama mengapa pada akhirnya digitalisasi merupakan metode yang dinilai efektif dalam mencapai ketahanan pangan, antara lain, pertama ,  digitalisasi  memastikan  ketersediaan (availibility) pangan.  Dalam  konteks ketahanan pangan, rantai pasokan pangan (food supply chain) merupakan aspek utama yang selalu dioptimasi dalam mencapai kondisi ketersediaan pangan masyarakat (Nakandala & Lau, 2019). Melalui digitalisasi dalam ketersediaan pangan, maka digitalisasi  menawarkan upaya terintegrasi  untuk  meminimalkan  tingkat  risiko  kerugian  pangan  serta  pada  akhirnya memastikan produk pangan mencapai tujuan yang dituju dan tersedia untuk masyarakat.
Salah satu fitur digitalisasi ketahanan pangan melalui Simpeldesa adalah inspeksi dan pengawasan atas ketersediaan bahan-bahan produk pangan bagi masyarakat, misalnya jumlah komoditas  pangan  yang  terkurasi  dalam  tonase  tertentu  dengan  perhitungan  proyeksi penggunaannya  bagi  masyarakat.  Hal  tersebut  merupakan  implikasi  atas  digitalisasi  dalam konteks  ketersediaan  pangan;  informasi  ketersediaan  pangan  yang  terintegrasi  secara  digital dapat  dimanfaatkan,  didayagunakan,  dan  diproyeksikan  dalam  menghadirkan  kebijakan- kebijakan yang nantinya bermuara pada distribusi yang berkeadilan (Lioutas et al., 2021).
Kedua , digitalisasi memastikan akses (access) masyarakat terhadap pangan yang tepat sasaran. Dalam konteks digitalisasi akses pangan, maka terdapat tiga atribut penting sebagai pertimbangan, antara lain digitalisasi yang menyediakan informasi konsumen terkait dengan kebutuhan  pangan (consumer  information) ;  digitalisasi  yang  melakukan  transparansi  atas ketersediaan  dan  nilai  pangan (food  availability  and  price  transparancy) ;  digitalisasi  yang
memproyeksikan distribusi dan redistribusi pangan kepada masyarakat secara tepat guna (food distribution and redistribution) (Lioutas et al., 2021; Shihao Tang et al., 2002; Vågsholm et al.,  2020).  Masalah  akses  merupakan  satu  dari  sekian  hal  yang  krusial  dalam  menciptakan kondisi  ketahanan  pangan  yang  berkelanjutan,  karena  akses  berkaitan  dengan  ketepatan keterjangkauan dan distribusi pada masyarakat.
Simpeldesa sebagai konkretisasi atas upaya digitalisasi, memahami betul bahwa akses merupakan permasalahan yang besar dalam penyediaan pangan apabila tidak dikuantifikasi dan diproyeksikan  secara  tepat  sasaran;  sehingga  konektivitas  digitalisasi  antara  informasi kependudukan dan ketersediaan pangan menjadi penting untuk memastikan akses yang setara dan  memungkinkan  bagi  setiap  masyarakat  mendapatkan  pangan  dalam  proses  konsumsi. Misalnya, pemetaan kelompok masyarakat menengah maupun kelompok masyarakat miskin memiliki dasar pengambilan kebijakan yang berbeda untuk pemerataan ketersediaan pangan; termasuk kebijakan-kebijakan kelompok prioritas untuk menyelesaikan kebutuhan pangan di dalam masyarakat itu sendiri.
Ketiga ,  digitalisasi  mempermudah  pemanfaatan (utilization) atas  pangan.  Menurut Omotayo  et  al.,  (2016),  pemanfaatan  pangan  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  perilaku  dan pengetahuan  konsumen  atas  pangan  yang  akan  dikonsumsinya.  Atas  dasar  hal  tersebut, pemanfaatan  pangan  berkaitan  dengan  beberapa  aspek,  misalnya  keamanan  pangan (food safety) ; pengetahuan nutrisi pangan (food nutrition knowledge ); status kesehatan pangan (food health status); sampai pada hal yang bersifat lokal, tradisi kultural (cultural traditions).
Digitalisasi  yang  dilakukan  Simpeldesa  terhadap  ketahanan  pangan,  secara  sistemik juga  berusaha  untuk  membangun  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  atas  karakteristik pangan  yang  diproduksi  maupun  dikonsumsi;  misalnya  tingkat  nutrisi  yang  terkandung maupun  status  kualitas  dalam  komoditas  pangan  tertentu.  Digitalisasi  melalui  Simpeldesa dalam  konteks  pemanfaatan  juga  secara  nyata  mendorong  ragam  peluang  positif  di  tengah masyarakat; misalnya pada Desa Cibiru Wetan yang mengalami optimalisasi atas pemanfaatan pangan  yang  dikelola  oleh  Kelompok  Wanita  Tani  Mekar  Abadi.  Pada  kondisi  tersebut, digitalisasi  memastikan  bahwa  setiap  masyarakat—terlebih  khusus  para  tani  perempuan— memahami metode dan daya guna atas pemanfaatan pangan secara efisien, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Keempat ,  digitalisasi  mengupayakan  stabilitas (stability) ketahanan  pangan.  Dengan optimalisasi terhadap tiga poin sebelumnya, maka puncak ketahanan pangan telah berorientasi pada stabilitas jangka panjang yang berkelanjutan. Stabilitas pangan sederhananya mengacu pada ketersediaan pangan yang memadai setiap saat, dalam kondisi tersebut dapat dipastikan melalui akses dan pemanfaatan pangan yang tepat sasaran, serta keadaan pangan yang tidak dibatasi oleh kekurangan, keadaan darurat, atau krisis yang terjadi secara tiba-tiba. Digitalisasi atas  ketersediaan  pangan,  akses  pangan,  maupun  pemanfaatan  pangan  menjadi  katalisator percepatan hal tersebut.
Integrasi  setiap  aspek  yang  terdigitalisasi  tersebut  memungkinkan  stabilitas  tercapai dengan proses yang lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran bagi masyarakat; implikasi jangka panjangnya adalah pembangunan atas ketahanan pangan yang berkelanjutan. Proses digitalisasi atas  pangan  yang  dilakukan  Simpeldesa  bagaimanapun  pada  akhirnya  berupaya  untuk
mencapai stabilitas pangan bagi masyarakat, artinya apa yang dilakukan  Simpeldesa dengan mendigitalisasi  setiap  aspek  ketahanan  pangan  merupakan  konstruksi  terintegrasi  dalam menciptakan  stabilitas  pangan  yang  memadai  setiap  saat  dalam  setiap  jangka  waktu,  dapat diakses  oleh  setiap  masyarakat  dengan  berbasiskan  pada  kebijakan  yang  berkeadilan,  serta dimanfaatkan  secara  tepat  guna  oleh  masyarakat  atas  pengetahuan-pengetahuan  mengenai pangan yang baik dan sesuai dengan keadaan yang berkembang.

## 3. Ketahanan Pangan dan Pembangunan Nasional
Proposisi  pembangunan  pada  pelaksanaannya  memiliki  banyak  konstruksi  pemaknaan, baik secara teoritis maupun praktik. Misal dalam beberapa konteks, pembangunan dimaknai dalam  tiga  konstruksi  utama,  antara  lain, pertama ,  pembangunan  sebagai  sebuah  proses transformasi  struktural  masyarakat  jangka  panjang (development  as  a  long  term  process  of structural societal transformation) ; kedua , pembangunan sebagai sebuah hasil jangka pendek hingga menengah atas orientasi yang dituju (development as a short-to- medium term outcome of  desirable  targets) ; ketiga ,  pembangunan  sebagai  sebuah  ‘wacana’  dominasi  modernitas barat (development as a dominant ‘discourse’ of  western modernity) (Harmadi  &  Nugroho, 2020; Singh, 2010; Sumner, 2006; Thomas, 2000) .
Secara  tradisional,  pembangunan  dapat  didefinisikan  proses  dalam  mencapai  tingkat pertumbuhan  pendapatan  per  kapita (per  capita  income) yang  berkelanjutan  sehingga memungkinkan suatu negara dapat meningkatkan output pada tingkat yang lebih cepat daripada laju  pertumbuhan  penduduknya  (Harmadi  &  Nugroho,  2020;  Thomas,  2000).  Namun permasalahannya,  definisi  tersebut  hanya  berorientasi  pada  pertumbuhan  yang  bersifat ekonomikal, sehingga perspektif modernitas berusaha untuk menggugat atribut tersebut.
Dalam  literatur The  Change  to  Change:  Modernization,  Development,  and  Politics, Huntington (1971) menyatakan bahwa dalam proses modernisasi komponen ekonomi, sosial, politik,  sampai  pada  ideologi  berjalan  menyatu  seiring  berjalannya  waktu;  sehingga  dalam mengonstruksi  pemahaman  akan  pembangunan  tidak  dapat  lagi  dilakukan  pendasaran  yang bermuara pada aspek ekonomi saja melainkan perluasan pada setiap aspeknya, seperti ruang sosial,  politik,  dan  kultural.  Maka  dengan  demikian,  atas  cuplikan  beberapa  perspektif sebelumnya,  sederhananya  pembangunan  dapat  dimaknai  sebagai  sebuah  proses  yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, maupun perubahan positif, baik secara fisik (physically) atau non-fisik (non-physically) , menuju kondisi yang lebih baik dan keadaan yang lebih maju dari segala aspek kehidupan.
Lantas,  bagaimana  sebenarnya  kondisi  yang  lebih  baik  tersebut?  Hal  ini  juga menimbulkan  perdebatan  yang  bermuara  pada  komponen  apa  saja  yang  mendukung pembangunan  dalam  suatu  negara  atau  disebut  sebagai  pembangunan  nasional.  Faktanya, pembangunan  nasional  merupakan  suatu  hal  yang  kompleks,  hal  ini  didukung  atas  karakter multidisiplinitas  yang  menunjang  tercapainya  pembangunan  yang  diharapkan.  Menurut Nugroho  (2020),  setidaknya  terdapat  enam  kriteria  utama  dalam  konteks  pembangunan nasional, antara lain, pembangunan infrastruktur (infrastructure development) , pembangunan ekonomi (economic  development), pembangunan  manusia (human  development) ,
pembangunan  sosial  politik (socio-political  development) ,  pembangunan  berwawasan kependudukan (population-oriented  development), serta  yang  menjadi  dialog  setiap  negara dunia dewasa ini: pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Ketahanan pangan tidak  menjadi  sub-pembangunan  tersendiri,  dalam  arti  tidak  ada  proposisi  spesifik  yang menyatakan  ‘pembangunan  ketahanan  pangan’,  melainkan  menjadi  komponen  percepatan dalam mencapai pembangunan nasional, salah satunya dalam sub pembangunan berkelanjutan (Nhamo et al., 2021).
Pada  tahun  2015,  Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  resmi  mengesahkan  tujuh  belas agenda  utama  atas  ‘Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan’  atau ‘Sustainable  Development Goals’ sebagai  kesepakatan  pembangunan  global  di  seluruh  dunia,  antara  lain,  tanpa kemiskinan (no poverty) ; tanpa kelaparan (zero hunger) ; kehidupan sehat dan sejahtera (good health and well-being) ; pendidikan berkualitas (quality education) ; kesetaraan gender (gender equality) ;  air  bersih  dan  sanitasi  layak (clean  water  and  sanitation) ;  energi  bersih  dan terjangkau (affordable and clean energy) ; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (decent work  and  economic  growth) ;  infrastruktur,  indsutri,  dan  inovasi (industry,  innovation,  and infrastructure) ;  mengurangi  ketimpangan (reduced  inequalities) ;  kota  dan  komunitas  yang berkelanjutan (sustainable cities and communities) ; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (responsible  consumption  and  production) ;  penanganan  perubahan  iklim (climate action) ;  menjaga  ekosistem  laut (life  below  water) ;  menjaga  ekosistem  darat (life  on  land) ; perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (peace, justice, and strong institutions) ; kemitraan untuk mencapai tujuan (partnerships for the goals) (Bps, 2016).
Dalam  hal  tersebut,  ketahanan  pangan  menjadi  salah  satu  komponen  dalam menciptakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang kedua, yaitu tanpa kelaparan atau zero hunger. Selain  dalam  kerangka  tersebut,  Todaro  &  Smith  (2015)  juga  menawarkan  kriteria pembangunan yang mengimplikasikan perihal ketahanan pangan di dalamnya. Pada literatur Economic Development , Todaro & Smith (2015)  menyatakan bahwa pembangunan nasional setidaknya harus mengupayakan tiga tujuan utama.
Pertama ,  ketersediaan  dan  distribusi  yang  luas  atas  bahan-bahan  pokok  penunjang kehidupan,  utamanya  pangan  bagi  masyarakat. Kedua ,  meningkatkan  taraf  hidup—bukan hanya  meningkatkan  secara  materi  namun  kesejahteraan  yang  tidak  terukur  melalui  angka- angka  tertentu,  dalam  hal  ini  pendapatan  yang  lebih  baik,  penyediaan  lapangan  kerja  layak yang  lebih  banyak,  pendidikan  berkualitas  yang  lebih  setara,  serta  atensi  yang  lebih  besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Ketiga , memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan  sosial  yang  tersedia  bagi  individu  dan  negara.  Dalam  tiga  proposisi  berurut  tersebut, Todaro & Smith (2015) menempatkan ketersediaan bahan pokok, utamanya pangan, sebagai satu tujuan paling utama dari pembangunan nasional.
Bagaimana sebetulnya ketahanan pangan berpengaruh pada pencapaian pembangunan nasional? Di lain sisi, bagaimana peranan digitalisasi atas ketahanan pangan dapat berpengaruh pula  terhadap  pertumbuhan  pembangunan  nasional?  Pada  dasarnya,  produksi  dan  konsumsi individu  atas  pangan  hanya  berpusat  pada  orientasi  ekonomi  yang  bersifat  mikro  atau  skala
rumah  tangga;  artinya  pangan  dan  segala  subset  terkait  tidak  berdampak  langsung  pada pembangunan  nasional  secara  agregat.  Namun  sekalipun  demikian,  ketahanan  pangan memiliki dampak mendalam pada pertumbuhan pembangunan nasional karena terkait dengan berbagai aspek kesejahteraan ekonomi, sosial maupun politik dalam suatu negara (Fao, 2003; Todaro & Smith, 2015).
Dalam  hal  ini  terdapat  tiga  dampak  penguatan  ketahanan  pangan  dalam  mencapai mempercepat pertumbuhan pembangunan nasional, antara lain, pertama , sumbangsih jangka panjang  terhadap  pengembangan  pembangunan  manusia (human  development). Barangkali benar apabila pangan tidak memberikan dampak secara langsung pada konteks pembangunan manusia; namun demikian, pangan berimplikasi pada beberapa aspek yang berdampak jangka panjang  terhadap  pembangunan  tersebut,  antara  lain,  pemenuhan  gizi  dan  kesehatan masyarakat  atas  pangan  yang  berkualitas;  semakin  baik  gizi  dan  kesehatan,  maka  peluang untuk  mengakses  pendidikan  semakin  besar;  serta  pada  akhirnya  pemenuhan  produktivitas tenaga  kerja  yang  merupakan  rantai  dampak  pangan  yang  berkualitas  dan  pendidikan  yang dapat dijangkau (Harmadi & Nugroho, 2020; Nhamo et al., 2021). Kedua , sumbangsih jangka panjang terhadap pengembangan pembangunan ekonomi (economical development).
Secara  ekonomi,  ketahanan  pangan  bermuara  pada  dua  pilar  utamanya: pertama , penguatan sektor pertanian sebagai subset pembangunan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam mencapai pertumbuhan laju ekonomi; kedua , peluang pangan menjadi komoditas utama perdagangan, baik orientasi ke dalam maupun keluar (Abdul Manap  &  Ismail,  2019).  Sehingga  lama  kelamaan,  karakter  mikro  yang  ditawarkan  pangan akan bergeser orientasi pada implikasinya terhadap iklim ekonomi secara makro pembangunan (Abdul Manap & Ismail, 2019; Todaro & Smith, 2015).
Ketiga ,  sumbangsih  jangka  panjang  terhadap  pengembangan  pembangunan berwawasan kependudukan (population-oriented development). Menurut Nugroho (2020), dua pembangunan  utama  dalam  menciptakan  pembangunan  nasional  yang  holistik  adalah pembangunan  ekonomi  yang  terukur  dan  pembangunan  dengan  berwawasan  pada  aspek kependudukan.  Dalam  konteks  pembangunan  berwawasan  kependudukan,  pangan  menjadi komoditas  utama  untuk  membangun  penduduk  yang  berkualitas  dalam  menghadapi permasalahan-permasalahan  kependudukan  di  lapangan  (Harmadi  &  Nugroho,  2020). Sehingga secara tidak langsung, pangan berarti berpengaruh terhadap pembangunan nasional melalui  pembangunan  berwawasan  kependudukan  yang  memprioritaskan  pangan  sebagai kebutuhan utama setiap masyarakat.
Pembangunan  nasional  yang  baik  berkarakter  tepat  sasaran,  berjangka  panjang,  dan berkualitas. Banyak upaya untuk mencapai hal tersebut, tidak terkecuali digitalisasi; dalam hal ini  bagaimana  digitalisasi  ketahanan  pangan  dapat  berdampak  pada  pembangunan  nasional. Menurut  Dung  et  al.  (2021),  transformasi  sosial  berbasiskan  teknologi  berdampak  pada pembangunan  sosial,  salah  satunya  proses  digitalisasi  sebagai  katalisator  percepatan  dalam mencapai pembangunan secara holistik. Oleh karena hal tersebut, digitalisasi dalam konteks mencapai  percepatan  pembangunan  nasional—melalui  ketahanan  pangan—harus  dimaknai
sebagai  instrumen  dalam  menciptakan  efektivitas,  efisiensi,  dan  ketepatan  sasaran  dalam menyambut tujuan.
Termasuk ketahanan pangan dalam memberikan sumbangsih terhadap tiga pilar dasar pembangunan  nasional,  pembangunan  manusia,  pembangunan  ekonomi,  dan  pembangunan berwawasan pada kependudukan, dapat dilakukan percepatan melalui digitalisasi dalam setiap aspek  pangan  di  dalamnya.  Terdapat  beberapa  alasan  mengapa  hal  demikian  dapat diprioritaskan, antara lain, pertama , digitalisasi memastikan efektivitas dan efesiensi pangan dalam tahap produksi,  konsumsi  maupun distribusi. Kedua , digitalisasi mendasari kebijakan atas pangan yang berbasiskan pada data memberikan kepastian untuk menciptakan distribusi yang  adil  dan  tepat  sasaran. Ketiga ,  digitalisasi  berbasiskan  pada  transparansi  atas  rantai pasokan  pangan  yang  dapat  diakses  secara  terbuka. Keempat ,  digitalisasi  memastikan perluasan lapangan pekerjaan atas proyeksi yang dilakukan terhadap ketersediaan pangan.

## KESIMPULAN
Digitalisasi desa memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pembangunan desa. Hal ini membuka kesempatan dalam perihal akses yang cepat, transparan, dan  akurat  terhadap  informasi  pertanian  dan  pasar.  Digitalisasi  dapat  meningkatkan produktivitas  pertanian,  memonitor  distribusi  pangan,  dan  memastikan  kualitas  pangan. Kolaborasi  antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya digitalisasi dapat meningkatkan  efektivitas  program  ketahanan  pangan.  Penelitian  tentang  digitalisasi  desa berperan penting dalam menggambarkan dampak positifnya dan memberikan panduan untuk desa-desa  lain  yang  ingin  mewujudkan  ketahanan  pangan  yang  berkelanjutan  melalui teknologi. Digitalisasi desa, melalui platform seperti "Simpeldesa," adalah langkah progresif dalam  meningkatkan  pelayanan,  administrasi,  dan  ekonomi  di  desa-desa.  Aplikasi  ini membuka  akses  cepat  bagi  penduduk  desa  untuk  layanan  publik  dan  administrasi,  serta memungkinkan pemerintah desa untuk beroperasi secara efisien.
Simpeldesa  juga  berperan  dalam  membangun  ketahanan  pangan  dengan mengintegrasikan data hasil pangan dan penduduk desa. Melalui aplikasi tersebut, diharapkan adanya  ketahanan  pangan  yang  lebih  baik  dan  dapat  dilakukan  secara  maksimal. Pengembangan  desa-desa  melalui  digitalisasi  adalah  langkah  strategis  yang  mendukung otonomi desa dan partisipasi masyarakat dalam membangun komunitas yang inklusif, efisien, dan berdaya saing.
Dalam upaya mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, digitalisasi memegang peran penting dalam memastikan ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang tepat  sasaran.  Digitalisasi,  yang  melebihi  sekadar  digitisasi,  berorientasi  pada  pemanfaatan informasi  digital  untuk  mengoptimalkan  sistem  ketahanan  pangan.  Melalui  inisiatif  seperti Simpeldesa,  digitalisasi  memungkinkan  inspeksi  dan  pengawasan  yang  akurat  atas ketersediaan pangan, distribusi yang efisien, dan pemahaman masyarakat tentang nilai pangan yang dikonsumsi.
Sumber  daya  yang  ada  di  Desa  Cibiru  Wetan  dapat  dimaksimalkan  dengan  adanya digitalisasi meskipun dengan tantangan yang ada seperti jaringan internet dan smartphone yang kurang  mendukung.  Namun,  hal  tersebut  dapat  ditangani  dengan  adanya  pengadaan  wifi disetiap RW dan pembangunan Tower Jaringan di desa tersebut. Dengan demikian, digitalisasi berperan dalam mencapai kondisi ketahanan pangan yang stabil dan berkelanjutan. Keempat aspek utama yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan diarahkan menuju upaya pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk masyarakat. Terlebih bahwa Desa Cibiru Wetan sudah memiliki riwayat prestasi seputar Desa Digital, yang mana antara sumber daya dan digitalisasi dapat diintegerasikan lebih mudah dan maksimal.
Ketahanan  pangan  adalah  elemen  integral  dalam  upaya  mencapai  pembangunan nasional yang berkelanjutan. Proses digitalisasi memegang peran sentral dalam mempercepat pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional,  terutama  dalam  menguatkan  ketahanan  pangan. Digitalisasi  memungkinkan  efisiensi  dan  efektivitas  yang  lebih  baik  dalam  seluruh  rantai produksi,  distribusi,  dan  konsumsi  pangan.  Di  mana  proses  pertanian,  pengolahan,  dan distribusi makanan menjadi lebih terkelola dan lebih produktif.
Dengan digitalisasi,  data yang sangat  diperlukan untuk  pembuatan kebijakan pangan yang bijaksana dan distribusi pangan yang adil dapat dikumpulkan dan dianalisis secara lebih tepat.  Hal  ini  memungkinkan  pemerintah  dan  lembaga  terkait  untuk  mengambil  keputusan yang lebih baik terkait dengan ketahanan pangan. Transparansi dalam rantai pasokan pangan meningkat secara signifikan melalui digitalisasi. Memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk petani, produsen, dan konsumen, untuk melihat dan memahami lebih baik bagaimana pangan  diproduksi,  didistribusikan,  dan  dijual.  Selain  itu,  digitalisasi  juga  menciptakan lapangan kerja baru di  sektor pangan. Pekerjaan  yang berkaitan dengan teknologi informasi dan  komunikasi,  analisis  data,  dan  manajemen  proyek  digital  semakin  dibutuhkan  dalam mengelola rantai pasokan pangan yang terhubung.
Melalui kontribusi-kontribusi ini, digitalisasi memainkan peran yang signifikan dalam mencapai pembangunan manusia dan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, ini juga berperan dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan memastikan ketahanan pangan dan distribusi pangan yang adil. badan penderita DM, menekan efek hiperglikemi, tidak bersifat toksik, serta meringankan derajat kerusakan pankreas, hepar, dan ginjal penderita DM.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manap,  N.  M.,  &  Ismail,  N.  W.  (2019).  FOOD  SECURITY  AND  ECONOMIC GROWTH.  International  Journal  of  Modern  Trends  in  Social  Sciences,  108–118. https://doi.org/10.35631/IJMTSS.280011
Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. Analisis Sosial Politik, 5(1).
Bps. (2016). Potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia. In Katalog BPS.
Busch,  P.  A.  (2018).  Technology  and  institutional  logics.  International  Conference  on
Information Systems 2018, ICIS 2018.
Carmela Annosi, M., Brunetta, F., Capo, F., & Heideveld, L. (2020). Digitalization in the agri- food  industry:  the  relationship  between  technology  and  sustainable  development. Management Decision, 58(8), 1737–1757. https://doi.org/10.1108/MD-09-2019-1328
Dasuki,  T.  M.  S.,  Magribi,  R.  M.,  Sulviani,  A.,  Kusumadewi,  R.  N.,  &  Nur,  L.  Z.  (2022). PEMULIHAN  EKONOMI  MELALUI  LITERASI  DIGITALISASI  DESA  CISOKA KABUPATEN  MAJALENGKA.  BERNAS:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat, 3(4), 1048–1053. https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.3487
Dung,  N.  T.,  Tri,  N.  M.,  &  Minh,  L.  N.  (2021).  Digital  transformation  meets  national development  requirements.  Linguistics  and  Culture  Review,  5(S2),  892–905. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS2.1536
Economist  Impact.  (2022).  Global  Food  Security  Index  2022.  Impact.Economist.Com. https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security- index/reports/Economist_Impact_GFSI_2022_Global_Report_Sep_2022.pdf
Fao.  (2003).  Trade  reforms  and  food  security:  Conceptualizing  the  linkages.  Food  and Agriculture Organization of the United Nations.
Fardani, I., Rochman, G. P., Akliyah, L. S., & Burhanuddin, H. (2022). DIGITALISASI DESA DI DESA CIKOLE LEMBANG. RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, 5(2). https://doi.org/10.35906/resona.v5i2.806
Firdaus, I., Sembiring, S., Riyanto, A., Situmeang, R., & Karo, P. K. (2022). Pendampingan Pengelolaan  Website  Desa  Hajimena  sebagai  Penunjang  Program  Digitalisasi  Desa. JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  (PKM), 5(10), 3387–3396. https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i10.7638
Gibson, M. (2012). Food Security—A Commentary: What Is It and Why Is It So Complicated?
Foods, 1(1), 18–27. https://doi.org/10.3390/foods1010018
Gradillas, M., & Thomas, L. D. W. (2023). Distinguishing digitization and digitalization: A systematic  review  and  conceptual  framework.  Journal  of  Product  Innovation Management. https://doi.org/10.1111/jpim.12690
Harmadi, S. H. B., & Nugroho, R. (2020). Population Policy: Konsep dan Teori. Elex Media Komputindo.
Huntington, S. P. (1971). The Change to Change: Modernization, Development, and Politics. Comparative Politics, 3(3), 283. https://doi.org/10.2307/421470
Lailiyah,  K.  (2022).  DIGITALISASI  DESA  SEBAGAI  UPAYA  PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang, 6(2). https://doi.org/10.55686/ristek.v6i2.112
Lioutas, E. D., Charatsari, C., & De Rosa, M. (2021). Digitalization of agriculture: A way to
solve  the  food  problem  or  a  trolley  dilemma?  Technology  in  Society,  67,  101744. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101744
Mantravadi, S., & Srai, J. S. (2023). How Important are Digital Technologies for Urban Food Security?  A  Framework  for  Supply  Chain  Integration  using  IoT.  Procedia  Computer Science, 217, 1678–1687. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.368
Mardiyani, S. A., Sari, D. N., Koti, S., Cahyati, R., Safitri, H., Aziz, M. A., Muslim, B., Afriadi, A., Frandika, D. H., Hendrawan, D., & Sukmana, P. E. (2020). Digitalisasi Desa Untuk Meningkatkan  Kualitas  Layanan  Dan  Informasi.  Jurnal  Pembelajaran  Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 1(3). https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.6533
Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36(4). https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002
Mumtaz,  A.  T.,  &  Karmilah,  M.  (2022).  Digitalisasi  Wisata  di  Desa  Wisata.  Jurnal  Kajian Ruang, 1(1). https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19790
Nakandala, D., & Lau, H. C. W. (2019). Innovative adoption of hybrid supply chain strategies in  urban  local  fresh  food  supply  chain.  Supply  Chain  Management:  An  International Journal, 24(2), 241–255. https://doi.org/10.1108/SCM-09-2017-0287
Nhamo, G., Togo, M., & Dube, K. (2021). Making Sustainable Development Goals Relevant for, in and with Societies (pp. 3–15). https://doi.org/10.1007/978-3-030-70948-8_1
Omotayo, A. O., Aremu, B. R., & Alamu, O. P. (2016). Food Utilization, Nutrition, Health and Farming  Households’  Income:  A  Critical  Review  of  Literature.  Journal  of  Human Ecology, 56(1–2), 171–182. https://doi.org/10.1080/09709274.2016.11907053
Rahoyo,  S.,  Slahanti,  M.,  &  Heriawan,  B.  (2023).  PERAN  DIGITALISASI  DESA TERHADAP  PERTUMBUHAN  EKONOMI  DI  DESA  KRANDEGAN,  JAWA TENGAH. KRITIS, 32(1). https://doi.org/10.24246/kritis.v32i1p1-23
Rohman, A. Z. A. dan F. (2020). Digitalisasi Dokumen Dan Pelayanan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa. Abdimas Unwahas, 5(1).
Rohmantika, N., Yulyanti, E., Wahyuni, H., & Pratiwi, U. (2022). Pelatihan Digitalisasi Data Desa  bagi  Perangkat  Desa  Condongsari  untuk  Mengoptimalkan  Layanan  Administrasi Desa. Jurnal TEPAT: Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat, 5(2).
Rusdianto, A. S., Sinatria, B. R., Rambu Anarki, B. G., Ramadhani, C. P. E., Pradana, D. A., Putri,  D.  R.,  Meilindasari,  D.  S.,  Siagian,  L.  L.,  Rizki,  M.  F.,  Hidayat,  M.  N.,  & Rahmadani, R. A. (2022). Digitalisasi Informasi Desa Bendelan Melalui Program Desa Digital  Terintegrasi  di  Desa  Bendelan  Bondowoso.  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat Indonesia, 2(6). https://doi.org/10.52436/1.jpmi.796
Shihao Tang, Qijiang Zhu, Xiaodong Zhou, Shaomin Liu, & Menxin Wu. (2002). A conception of digital agriculture. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium,
3026–3028. https://doi.org/10.1109/IGARSS.2002.1026858
Simpeldesa. (2023a). Simpeldesa: Desa Dalam Genggaman. Simpeldesa.
Simpeldesa. (2023b). Tentang Kami: Mengenai Simpeldesa. Simpeldesa.Com. https://www.Simpeldesa.com/
Singh,  S.  J.  (2010).  Introduction:  The  “Nature”  of  Development  Studies.  Journal  Für Entwicklungspolitik, 26(4), 4–13. https://doi.org/10.20446/JEP-2414-3197-26-4-4
Sumner,  A.  (2006).  What  is  development  studies?  Development  in  Practice,  16(6). https://doi.org/10.1080/09614520600958363
Thomas,  A.  (2000).  Development  as  practice  in  a  liberal  capitalist  world.  Journal  of International Development, 12(6), 773–787. https://doi.org/10.1002/1099- 1328(200008)12:6<773::AID-JID716>3.0.CO;2-7
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (Twelfth edition). Pearson.
Tratkowska,  K.  (2020).  Digital  transformation:  theoretical  backgrounds  of  digital  change.
Management Sciences, 24(4), 32–37. https://doi.org/10.15611/ms.2019.4.05
Tri Joko Daryanto, Daniel Kristian Nugroho, Fiki Octavia, Fadhilah  Hanum, Azaria Elvaretha, Khoirul  Arifah,  Alice  Rahma  Nastiti,  Novi  Anggraini    Sholika,  Vika  Novianti Romadhona, Fatur Rocman Nurcahyadi,  Rois  Helmy  Argayudha, &  Dinda Rista Anis Mufida.  (2022).  Integrasi  Data  Melalui  Pemetaan  dengan  Metode  Drone  Participatory Mapping  (DPM)  dan  Pendataan  Sensus  Sosial  dalam  Proses  Digitalisasi  Desa Songbledeg.  KASTA  :  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Agama,  Budaya  Dan  Terapan,  2(2),  53–60. https://doi.org/10.58218/kasta.v2i2.244
Vågsholm,  I.,  Arzoomand,  N.  S.,  &  Boqvist,  S.  (2020).  Food  Security,  Safety,  and Sustainability—Getting the Trade-Offs Right. Frontiers in Sustainable Food Systems, 4. https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.00016
Wijaya, H. (2004). Otonomi Desa. Lembaga Ilmu Pengetahuan.
Yandi, T. E., Armansyah, Y., & Ariawijaya, M. (2022). Pendampingan Penggunaan Google sebagai Pendukung Digitalisasi Pemerintahan Desa. Pengabdian Mandiri, 1(3).
Zulvia,  P.,  &  Harahap,  A.  S.  (2023).  ADVOKASI  DIGITALISASI  DESA  DALAM PENGEMBANGAN  POTENSI  DESA  CIBODAS  LEMBANG  SEBAGAI  DESA DIGITAL. RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,
4(1). https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2501