Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 616-621| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4026.616-621
PENYELESAIAN WANPRESTASI SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI DANU ARTHA
Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba, Anak A. Sagung Laksmi Dewim, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia idabagusgedekrismantara@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com,puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Koperasi  sebagai  soko  guru  perekonomian  nasional  tidak  saja  diharapkan  sejajar  dengan  pelaku  ekonomi lainnya yaitu BUMN dan swasta, namun  juga memiliki peran lebih besar di dalam menjalankan ekonomi yang bercirikan  demokrasi.  Perlindungan  hukum  adalah  segala  bentuk  upaya  pengayoman  terhadap  harkat  dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi manusia di bidang hukum. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan  untuk  pengelompokan  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  dan penilaian  ahli.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelaah  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  apabila  terjadi wanprestasi di Koperasi Danu Artha dan  mengungkapkan cara penyelesaian sengketa terhadap para pihak yang melakukan  perjanjian  apabila  wanprestasi  di  Koperasi  Danu  Artha.  Penelitian  ini  didesain  dengan  penelitian empiris  dengan  pendekatan  masalah  sosiologis,  perundang-undangan,  konseptual  dan  kasus.  Adapun  sumber data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  perlindungan hukum  dalam  perjanjian  di  koperasi  sangatlah  penting  dan  merupakan  landasan  bagi  koperasi  didalam menjalankan  usaha  koperasi  tersebut  dan  penyelesaian  sengketa  terhadap  para  pihak  yang  melakukan wanprestasi  melalui  jalur nonlitigasi  dan  litigasi. Jalur nonlitigasi tidak  mendapat titik temu sehingga sengketa dibawa dan diselesikan di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
Kata Kunci: Perjanjian, Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi

## Abstract
Cooperatives  as  pillars  of  the  national  economy  are  not  only  expected  to  be  equal  to  other  economic  actors, namely  BUMN  and  private  sectors  but  also  have  a  greater  role  in  running  an  economy  characterized  by democracy. Legal protection is all forms of efforts to protect human dignity and human rights in the field of law. Legal protection is all forms of efforts to protect human dignity and human rights in the field of law. APS is the designation  given  to  the  grouping  of  dispute  resolution  through  the  process  of  negotiation,  mediation, conciliation, and expert rights. This study aimed to examine the legal protections for the parties in the event of a default in the Danu Artha Cooperative and reveal how to resolve the parties who enter into an agreement if there  is  a  default  in  the  Danu  Artha  Cooperative.  This  study  was  designed  using  empirical  research  with  a sociological approach, regulations, conceptual problems, and cases. The data sources used  were primary and secondary  data.  The  results  of  the  study  revealed  that  legal  protection  in  the  agreement  in  cooperatives  is important and is the basis for cooperatives in running the cooperative business, and dispute resolution against parties  who  default  is  carried  out  through  non-litigation  and  litigation  channels. The  non-litigation  route  did not find a common ground so that the dispute was brought and resolved at the State Receivables and Auctions Agency.
Keywords: Agreement, Dispute Resolution, Default

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  fungsi  koperasi  yang  ada  di  Indonesia  adalah  menyalurkan  pinjaman  dana,  meskipun bentuknya adalah lembaga keuangan, koperasi tidak bisa disamakan dengan Bank (Kurniawan, 2013). Koperasi  Danu  Artha  yang  beralamat  di  Jalan  Raya  Belayu-Margarana,  Desa  Batannyuh,  Marga, Tabanan  merupakan  badan  usaha  yang  terdiri  dari  beberapa  anggota  perseorangan  dengan  sifat terbuka atau sukarela dan dikelola mandiri sekaligus demokratis. Inilah mengapa kekuasaan tertinggi ada  di  rapat  anggota  tahunan.  Keuntungan  koperasi  diwujudkan  dalam  bentuk  (sisa  hasil  usaha)  dan dibagikan secara adil kepada seluruh anggota berdasarkan kontribusi mereka terhadap Lembaga.
Koperasi  adalah  merupakan  salah  satu  lembaga  nonperbankan  yang  bentuk  bentuk  badan usahanya  yang  beranggotakan  orang  orang  dengan  asas  kekeluargaan  sesuai  dengan  ketentuan  yang
tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan diperbaharui oleh Undang-ndang  nomor  17  Tahun  2012  tentang  koperasi  dimana  sesuai  pasal  6  ayat  1  koperasi melaksanaakan  prinsip  koperasi  meliputi,  keanggotan  koperasi  bersifat  sukarela  dan  terbuka, pengawasannya  diselenggarakan  secara  demokratis  dan  merupakan  badan  usaha  swadaya  yang otonom  dan  independen.  Pada  umumnya  koperasi  bekerja  untuk  pembangunan  berkelanjutan  bagi lingkungan  dan  mayarakatnya  melalui  kebijakan  yang  disepakati  oleh  anggotanya (Lasminiasih  & Mulatsih,  2020) .  Koperasi  bukan  hanya  merupakan  lembaga  keuangan  yang  memiliki  tujuan penyaluraan  dan  penghimpunan  dana  namun  juga  jasa  jasa  keuangan  lainnya,  peran  koperasi sangatalah penting dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi kerakyatan didalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, terbuka serta berkeadilan.
Dalam  UUD  1945  khususnya  pasal  33  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  perekonomian  disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dari uraian itu salah satu usaha yang sesuai adalah  koperasi  karena  yang  diutamakan  pada  koperasi  adalah  kesejahteraan  bersama  terutama masyarakat. Koperasi diharapkan menjadi tiang utama soko guru perekonomian nasiaonal, tidak saja diharapkan  sejajar  dengan  pelaku  ekonomi  lainnya  yaitu  BUMN  dan  swasta,  namun  juga  memiliki peran  yang  lebih  besar  di  dalam  menjalankan  ekonomi  yang  becirikan  demokrasi (Sunaryo  et  al., 2018) .
Indonesia  adalah  negara  agraris  kepulauan  dan  memiliki  budaya  kekeluargaan  yang  erat diantara masyarakatnya, dimana hal tersebut adalah implementasi dari manusia sebagai mahluk sosial yang  berinteraksi  terhadap  sesama  dan  dalam  usaha  mempertahankan  dan  menyejahterakan kehidupannya.  Dalam  usaha  meningkatkan  taraf  kehidupan  dan  kesejahteraanya,  orang-orang  yang merasa  senasib,  seprofesi  maupun  kesamaan-kesamaan  yang  ada  diantara  mereka  mulai  melakukan berbagai  macam  usaha  salah  satunya  adalah  menjalankan  usaha  koperasi.  Pesatnya  pembangunan nasional  yang  bertitik  berat  pada  bidang  ekonomi  dimana  potensi  yang  sangat  besar  dimiliki  oleh bangsa  ini  yaitu  jumlah  sumber  daya  alam  yang  melimpah  serta  jumlah  penduduk  yang  mencapai kurang  lebih  270  juta  jiwa  merupakan  modal  yang  sangat  luar  biasa,  namun  dalam  memaksimalkan potensi ekonomi yang kita miliki memerlukan yang namanya permodalan dana. Potensi menghimpun serta  menyalurkan  modal  kepada  masyarakat  bisa  dilakuakan  oleh  lembaga  keungan  perbankan maupun  lembaga  keuangan  nonperbankan  termasuk  salah  satunya  koperasi  dimana  dalam penghimpunan  dan  penyalurannya  haruslah  menjalankan  lima  prosedur  yang  layak  dalam  hal  ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta asas-asas dalam lembaga keuangan.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  yaitu (Romdonny  & Rosmadi,  2018) mengkaji  peran  media  sosial  dalam  menjalankan  usaha  dunia  usaha  koperasi  untuk membangun ekonomi masyarakat kecil terutama yang berdagang kaki lima dengan mematuhi prinsip- prinsi  dasar  koperasi  sesuai  Undang-undang. Handikusuma,  (2000) dalam  bukunya  mengungkapkan bahwa  setiap  pendiri  Koperasi  swasta  wajim  mengikuti  aturan  sesuai  Undang-undang  nomor  17 Tahun  2012  tentang  koperasi.    Penelitian  lain  mengungkapkan  bahwa  penyelesaian  wanprestasi hutang-piutang  hendaknya  diselesaikan  secara  kekeluargaan  atau  non  pengadilan (Bandem  et al.,2020) .  Dari  fenomena  yang  telah  dikaji  dari  penelitian  sebelumnya  maka  penelitian  ini melanjutkan  penelitian  sebelumnya  dengan  pandangan  yeng  berbeda  untuk  mengkaji  perlindungan hukum  bagi  para  pihak  baik  koperasi  maupun  anggota  yang  melakukan  perjanjian  simpan  pinjam apabila  terjadi  wanprestasi  di  Koperasi  Danu  Artha  serta  mengungkapkan  cara  penyelesaian  hukum terhadap  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  apabila  melakukan  wanprestasi  di  Koperasi  Danu Artha.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  hal  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  tipe  penelitian  yang  bersifat  empiris  dan  pendekatan masalah  sosiologis,  Perundang-undangan,  konseptual  dan  kasus.  Dimana  dalam  penelitian  yang dilakukan  di  Koperasi  Danu  Artha  tentang  wanprestasi  dalam  perjanjian  simpan-pinjam  adalah penelitian  empiris  yaitu  melakukan  peneitian  lapanga  dimana  peneliti  langsung  turun  kelapangan melihat  fenomena-fenomena  yang  terjadi  di  koperasi  Danu  Artha,  untuk  selanjutnya  data  tersebut diarsipkan  sebagai  data  penelitian  lanjutan.  Data  dikupulkan  melalui  teknik  pencatatan,  arsip  dan dokumemtasi. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dianalis secara kualitatif deskriptif (Pakaya, 2017) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum dalam peranian Simpan Pinam Koperasi Dana Anggota
Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia dan menghormati  hak  asasi  manusia  di  bidang  hukum.  Asas  perlindungan  hukum  masyarakat  Indonesia didasarkan pada konsep Pancasila dan negara hukum, yang keduanya mengutamakan pengakuan dan penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia.  Menurut Hadjon,  (1993) memadukan  ideologi Pancasila  dengan  konsep  perlindungan  hukum  rakyat  Barat,  dan  merumuskan  prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Konsep perlindungan hak asasi manusia, rechtsstaaat dan konsep negara hukum. Ia mengambil konsep Barat sebagai kerangka ideologis dan Panchasila sebagai landasan ideologis dan filosofis, sehingga asas perlindungan hukum rakyat Indonesia didasarkan pada asas Panchasila tentang pengakuan dan perlindungan harkat martabat manusia, dan asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat. Berdasarkan hukum pancasila.
Pendapat  tersebut  menurut  penulis  layak  dijadikan  sumber  dalam  penerapan  perlindungan hukum  di  Indonesia,  agar  penerapan  perlindungan  hukum  di  Indonesia  tidak  melenceng  dari ground norm yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Ada dua sarana perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pandangan lain adalah bahwa  koperasi  merupakan  bentuk  kerjasama  dalam  bidang  ekonomi.  Kolaborasi  semacam  ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jenis kebutuhan yang sama dalam hidup. Orang-orang ini bekerja  sama  untuk  kebutuhan  sehari-hari  yang  mereka  butuhkan.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut diperlukan kerjasama yang berkesinambungan, sehingga dibentuk suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama.  Sebagaimana  dikemukakan  dalam  Pasal  4  UU  No.  17  Tahun  2012,  Koperasi  bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya,  sekaligus sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  tatanan  perekonomian  nasioanal  yang  demokratis  dan berkeadilan.
Perjanjian  berdasarkan  Pasal  1313  KUH  Perdata  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Perbuatan  yang dimaksudkan  dalam  definisi  tersebut  diartikan  sebagai  perbuatan  hukum  yaitu  perbuatan  yang bertujuan  untuk  menimbulkan  akibat  hukum  dengan  cara  menambahkan  perkataan  saling mengikatkan  dirinya,  dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata,  sehingga  rumusannya  menjadi  “persetujuan” adalah  suatu  perbuatan  hukum  dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  atau  saling mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Suatu  perjanjian  dikatakan  sebagai  persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan persetujuan itu adalah sama.
Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan digolongkan  sebagai  syarat  subjektif (Weydekamp,  2013) .  Suatu  hal  tertentu  dan  suatu  sebab  yang halal  digolongkan  sebagai  syarat  objektif.  Syarat  subjektif  apabila  tidak  terpenuhi  maka konsekuensinya  kontrak  atau  perjanjian  dapat  dibatalkan,  sedangkan  syarat  objektif  apabila  tidak terpenuhi  maka  konsekuensinya  kontrak  dapat  batal  demi  hukum.  Yang  dimaksud  dengan  prestasi adalah  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  debitur  dalam  setiap  keikutsertaannya.  Kinerjanya  sama dengan  objek  yang  disepakati.  Dalam  hukum  perdata,  pelaksanaan  kewajiban  selalu  disertai  dengan jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak debitur saat ini dan yang akan datang sebagai jaminan atas pelaksanaan utang debitur. Namun, bentuk jaminan khusus adalah benda-benda tertentu yang disepakati dalam kesepakatan para pihak.
Dari  pasal  tersebut  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  suatu  perikatan,  pengertian memberikan  sesuatu,  mencakup  pula  kewajiban  untuk  menyerahkan  barangnya  dan  untuk memeliharanya  hingga  waktu penyerahannya. istilah  “memberikan sesuatu” sebagaimana  disebutkan di  dalam  Pasal  1235  KUHPerdata.  Wujud wanprestasi yang  lainnya  adalah  “berbuat  sesuatu”  dan “tidak  berbuat  sesuatu.  Namun,  terkadang  ditemukan  bahwa  debitur  tidak  mau  atau  menolak  untuk melakukan prestasi yang telah disepakati. Pelanggaran kontrak adalah situasi di mana seseorang gagal melakukan  kewajiban  yang  diwajibkan  oleh  hukum.  Oleh  karena  itu,  wanprestasi  merupakan  akibat dari  tidak  dipenuhinya  perjanjian  yang  sah.  Secara  umum,  jika  debitur  gagal  untuk  melakukan kewajibannya  karena  kesalahannya  sendiri,  atau  melakukan  tindakan  yang  tidak  dapat  dilakukan sesuai  kesepakatan,  itu  disebut  wanprestasi.  Menurut Subekti,  (2002) berprestasi  tapi  salah  juga
disebut wanprestasi. Yang menjadi persoalan adalah sejak kapan debitur dapat dikatakan wanprestasi. Mengenai  hal  tersebut  perlu  dibedakan  wujud  atau  bentuk  prestasinya,  sebab  bentuk prestasi ini sangat menentukan sejak kapan seorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi.
Wanprestasi  berarti  bahwa  debitur  gagal  memenuhi  janjinya  atau  gagal  memenuhi  janjinya, melanggar perjanjian, dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan baginya. Kata default berasal dari bahasa Belanda yang  berarti kinerja buruk. Jika debitur memenuhi syarat di atas dalam keadaan lalai  atau  kesengajaan,  debitur  dianggap  wanprestasi.  Koperasi  Danu  Artha  merupakan  Koperasi Serba  Usaha  yang  didirikan  Tahun  2003  oleh  beberapa  orang  salah  satunya  I  Made  Sumertayasa, berdasarkan  izin  koperasi  BH  NO.  13/DISKOP/V/2003  Tgl  27  Mei  2003  yang  beralamat  di  Desa Batannyuh, Marga, Tabanan. Dalam perjalanan dan perkembangan usahanya, lebih fokus pada usaha simpan  pinjam  dimana  para  anggota  dan  masyarakat  sekitar  mempercayakan  menyimpan  dana  di Koperasi Danu Artha.
Setiap  koperasi  wajim  mengikuti  prinsip-prinsip  pengelolaan  koperasi  sesuai  peraturan Perundang-undangan  serta  peraturan  menteri  koperasi,  sehingga  dalam  pengelolaannya  dibuatkanlah suatu  aturan-aturan  yang  mengatur  segala  hak-hak  maupun  kewajiban  para  pihak,  baik  koperasi maupun  anggota  yang  tertuang  didalam  perjanjian  simpan  pinjam.  Ini  merupakan  bentuk perlindungan  hukum  kepada  kedua  belah  pihak  yang  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  dan keamanan karena dengan adanya aturan-aturan tersebut para pihak akan memenuhi segala kewajiban masing-masing.
Dengan dibuatnya perlindungan hukum berupa aturan-aturan yang sesuai dengan perundang- undangan  dan  peraturan  menteri  koperasi,  maka  akan  menjamin  berlangsungnya  koperasi  dan melindungi  para  anggota-anggota  koperasi.  Sejak  didirikannya  Koperasi  Danu  Artha  beberapa  kali pernah  terjadi  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  anggota  yang  meminjam  dana  di  koperasi  tersebut. Upaya-upaya  yang  pernah  dilakukan  oleh  pihak  Koperasi  Danu  Artha  beserta  anggota  yang mengalami  wanprestasi  adalah  mediasi  untuk  mencari  solusi  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  keadaan yang  dihadapi  pihak  yang  melakukan  wanprestasi.  Dan  seperti  yang  telah  dilakukan  yaitu restrukturisasi  dengan  3R  ( Rescheduling , Restructuring dan Reconditioning ).  Dalam  bahasa sederhananya  pihak  yang  gagal  bayar  atau  wanprestasi  diberikan  kesempatan  memindahkan pinjamannya ke tempat lain atau melakukan perubahan masa pinjam di koperasi atau hal yang paling akhir adalah membawa permasalahan ini ke jalur litigasi yaitu penyelesaian melalui jalur hukum yaitu mendaftarkan agunan di badan lelang negara apabila upaya upaya non litigasi tidak tercapai.

## 2. Penyelesaian Sengketa Terhadap Para Pihak yang Melakukan Wanprestasi
Litigation (Bahasa  Inggris)  artinya  pengadilan  jadi  non-litigasi  adala  di  luar  pengadilan Litigation (pengadilan),  sebagian  besar  tugasnya  adlah  menyelesaikan  sengketa  dengan  menjatuhkan  putusan ( constitutive )  Misalnya  menjatuhkan  putusan  atas  sengketa  waris,  perbuatan  melawan  hukum  dan sebagian  kecil  tugasnya  adalah  penangkalan  sengketa  dengan  menjatuhkan  penetapan  pengadilan ( deklarator )  misalnya  penetapan  wali,  penetapan  anak  angkat  dan  lain-lain.  Non-Litigani  sebagai kebalikan  dari  litigasi  adalah  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan  melalui  proses perdamaian yang menghasilakan  kesepakatan “ win-win  solution” dijamin  kerahasiaan  sengketa  para pihak, proses yang relatif cepat karena menghindari proses prosedural dan administratif yang panjang serta menyelesaikan masalah sengketa secara komprehensif.
Pembahasan  mengenai  APS  semakin  ramai  dibicarakan  dan  perlu  dikembangkan  sehingga dapat  mengatasi  kemacetan  dan  penumpukan  perkara  di  Pengadilan.  Istilah  APS  merupakan penyebutan  yang  diberikan  untuk  pengelompokan  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi dan penilaian ahli. Proses penyelesaian hukum wanprestasi di koperasi Danu  Artha,  maka  pihak  koperasi  mengedepankan  pendekatan  persuasif  melaluai  cara-cara kekeluargaan sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi. Melalui proses Negosiasi antara pihak Koperasi Danu  Artha  dengan  anggota  yang  melakukan  Wanprestasi  maka  dilakukan  cara-cara Rescheduling, Reconditioning , Pengalihan pinjaman ke tempat lain.
Sengketa  yang  diselesaikan  melalui  litigasi  tentu  saja  masih  memiliki  kelebihan  dan kekurangan.  Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  menghasilkan  suatu  keputusan  yang bersifat  adversarial  yang  belum  mampu  merangkul  kepentingan  bersama  karena  menghasilkan  suatu putusan  win-lose  solution.  Sehingga  pasti  akan  ada  pihak  yang  menang  pihak  satunya  akan  kalah,
akibatnya  ada  yang  merasa  puas  dan  ada  yang  tidak  sehingga  dapat  menimbulkan  suatu  persoalan baru  di  antara  para  pihak  yang  bersengketa.  Belum  lagi  proses  penyelesaian  sengketa  yang  lambat, waktu  yang  lama  dan  biaya  yang  tidak  tentu  sehingga  dapat  relatif  lebih  mahal.  Proses  yang  lama tersebut  selain  karena  banyaknya  perkara  yang  harus  diselesaikan  tidak  sebanding  dengan  jumlah pegawai  dalam  pengadilan,  juga  karena  terdapat  tingkatan  upaya  hukum  yang  bisa  ditempuh  para pihak  sebagaimana  dijamin  oleh  peraturan  Perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  yaitu  mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang  terakhir  peninjauan  kembali  sebagai  upaya  hukum  terakhir.  Sehingga  tidak  tercapai  asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Penyelesaian  wanprestasi  melalui  jalur  litigasi  di  Koperasi  Danu  Artha  dilakukan  setelah melalui  berbagai  tahap  jalur  non  litigasi  melalui  pendekatan  menekankan  cara-cara  kekeluargaan meliputi  Konsultasi,  Negosiasi,  bahkan  Mediasi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Apabila  semua  usaha  tidak  menemui  titik  temu  maka  pihak  Koperasi  Danu  Artha  mengajukan gugatan ke jalur litigasi melalui badan urusan piutang dan lelang negara.

## IV. SIMPULAN SARAN

## 1. Simpulan
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perlindungan hukum dalam perjanjian simpan-pinjam antara koperasi  dan  anggota  di  Koperasi  Danu  Artha  sangatlah  penting  dan  merupakan  landasan  bagi koperasi  didalam  menjalankan  usaha  koperasi  tersebut.  Sebagai  dasar  untuk  mendapatkan  haka-hak para  pihak  yang  melakukan  hubungan  hukum  dan  melakukan  semua  kewajiban  sebagai  pihak-pihak yang  melakukan  perjanjian  hukum,  sehingga  diharapkan  dengan  adanya  dan  pelaksanaan perlindungan hukum maka kelangsungan usaha koperasi dapat terus berlangsung secara berkelanjutan dan dalam upaya peningkatan  kesejahteraan anggota dan pengurus koperasi, sehingga berperan serta meningkatkan  taraf  hidup  dan  perekonomian  khususnya  di  Desa  Batannyuh,  Marga,  Tabanan. Penyelesaian  sengketa  terhadap  para  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  di  Koperasi  Danu  Artha dikarenakan  adanya  pihak  atau  anggota  koperasi  yang  gagal  memenuhi  kewajibannya.  Diselesiakn secara  persuasif  dan  kekeluargaan  melalui  jalur  Non  Litigasi  yaitu:  konsiliasi,  mediasi,  negosiasi sesuai dengan asas koperasi yaitu kekeluargaan. Namun adakala dalam beberapa kasus semua tahapan jalur Non litigasi telah diupayakan namun tetap gagal dan tidak mampu mendapatkan titik temu, maka pihak kreditur yaitu pihak Koperasi Danu Artha membawa permasalahan wanprestasi tersebut ke jalur kitigasi atau pengadilan dan didaftarkan untuk dilelang di badan urusan piutang dan lelang negara.

## 2. Saran
Adapun  saran-saran  yang  dapat  peneliti  sampaikan  yaitu  dalam  melakukan  perjanjian  kredit,  para pihak  terutama  pihak  anggota  sebagai  debitur  diharapkan  mengetahui  dan  memahami  isi  perjanjian yang  merupakan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  baik  koperasi  maupun  anggota  sehingga diharapkan  bertanggung  jawab  dan  melaksanakan  kewajiban  sebagai  mana  yang  tertera  pada  isi perjanjian dan meminimalkan terjadinya wanprestasi. Sebaiknya penyelesaian sengketa wanprestasi di Koperasi  Danu  Artha  diharapkan  menggunakan  cara-cara  persuasif  dan  mengedepankan  pendekatan kekeluargaan sesuai asas koperasi, yaitu asas musyawarah kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. Raad Kertha , 03 (01), 1–21 . Hadjon, P. M. (1993). Penghantar Hukum Administrasi . University Press. Handikusuma, R. (2000). Hukum Koperasi Indonesia . Jakarta. PT. Raja Grafindo.
Kurniawan,  I.  G.  H.  (2013).  Tindakan  Koperasi  Simpan  Pinjam  yang  Mengakibatkan  Perbuatan Tindak Pidana. LexJurnalica , 10 (1), 1–7.
Lasminiasih, & Mulatsih. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Kasih  Indonesia Berdasarkan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas. Ug Journal , 14 (2), 38–50.
Pakaya, U. (2017). Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana. Negara Hukum , 8 (1), 151–175.
Romdonny,  J.,  &  Rosmadi,  M.  L.  N.  (2018).  Peran  Media  Sosial  Dalam  Mendukung  Pemasaran Produk Organisasi Bisnis. Ikrtah Ekonomika , 1 (2), 25–30.
Subekti. (2002). Hukum Perjanjian . Intermasa .
Sunaryo, K., Gantino, R., Rova, Y., & Prayoga, N. (2018). Upaya Peningkatan Kinerja UMKM dan Koperasi Provinsi DKI Jakarta dengan  Adanya PP NO . 23 Tahun 2018. Jurnal Abdimas , 5 (4), 235–241.
Weydekamp, G. R. (2013). Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai Suatu perbuatan Melawan Hukum. Lex Privatum , 1 (4), 145–158 .