## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TENTANG MASJID PARIPURNA PERSPEKTIF SIYASAH DUTURIYYAH
Ayu Azkiah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ayu.azkiah.aa@gmail.com

## Abstrak
Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2016  tentang  Masjid  Paripurna  adalah kebijakan  penetapan  rumah  ibadah  paripurna  yang  dalam  pembinaan  dan pengelolaannya dibantu oleh pemerintah. Namun, peraturan daerah tersebut hanya diberikan  kepada  masyarakat  muslim.  Status  rumah  ibadah  paripurna  tidak didapatkan  oleh  masyarakat  non  muslim.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji kebijakan  tersebut  ditinjau  dari siyasah  dusturiyyah .  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif  yang  berfokus  pada  analisis  peraturan  perundang- undangan,  asas-asas,  serta  konsep  hukum.  Hasil  analisa  penulis  adalah berdasarkan siyasah  dusturiyyah ,  kebijakan  pemerintah  yang  menetapkan  status paripurna hanya pada rumah ibadah masyarakat muslim  dinilai belum memenuhi asas keadilan dan asas persamaan karena keberpihakan pemerintah hanya kepada sebahagian  masyarakat  kota  Pekanbaru. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah belum menerapkan asas keadilan dan persamaan diterapkan dengan baik.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Masjid Paripurna, Siyasah Dusturiyyah.

## Abstract
The  Local  Regulation  Number  02  of  2016  concerning  the  Plenary  Mosque  is  a policy  of  establishing  a  plenary  place  of  worship  that  is  assisted  by  the government  in  foresting  and  managing  it.  However,  this  local  regulation  is  only given  to  Muslim  society.  status  of  a  plenary  place  of  worship  is  not  obtained  by the  non-Muslim  ummah. The  purpose  of  this  research  is to  study  the  policy  in terms  of  siyasah  dusturiyyah.  This  research  is  normative  legal  research  that focuses on the analysis of legislation, principles, and legal concepts.The results of the author's analysis are based on siyasah dusturiyah, the government policy that determines the plenary status only in Muslim places of worship is considered not to  meet  the  principles  of  justice  and  equality  because  the  government's partisanship  only  for  a  part  of  the  people  of  Pekanbaru.  In  this  case  that  the government has not implemented the principles of justice and equality properly.
Keywords : Government Policy, Plenary Mosque, Siyasah Dusturiyyah.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  pada  setiap  waktu  dan  pada  setiap  daerah  selalu    melakukan upaya  strategis  seperti  menerapakan  kebijaksanaan  politik  atau  kebijaksanaan perundang-undangan.  Salah  satu  upaya  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan tugas  dengan  membentuk  atau  menetapkan  suatu  kebijakan  seperti  peraturan daerah. Peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah merupakan salah
satu  ciri  daerah  yang  mempunyai  hak  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri  (otonomi  daerah 1 ). 2 Tujuan  otonomi  pada  daerah  adalah  untuk meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  penyelenggaraan  pemerintah  daerah terutama  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dan  pelayanan  terhadap  masyarakat serta  untuk  meningkatkan  pembinaan  kesatuan  politik  dan  kesatuan  bangsa. Sasaran  pokok  pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat secara nyata dan bertanggungjawab.
Kota  Pekanbaru  pada  era  kepemimpinan  DR.  H.  Firdaus,  ST.  MT  dan  H. Ayat  Cahyadi,  S.Sos  (2012-2017)  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kota Pekanbaru  pada  tahun  2016  telah  berhasil  mewujudkan  satu  kebijakan yang dituangkan  dalam  Peraturan  Daerah  Pekanbaru  Nomor  2  Tahun  2016 tentang  Masjid  Paripurna.  Peraturan  daerah  tersebut  merupakan  suatu kebijakan  sah yang dilindungi undang-undang yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang  Masjid  Paripurna,  dengan  demikian  kebijakan  ini  masuk  dalam ranah siyasah  dusturiyyah,  y ang  menjadi  dasar  dan  pijakan  legalitas  Pemerintah Kota  Pekanbaru  menetapkan  mesjid  paripurna  ditingkat  kota,  kecamatan  dan keluruahan se Kota Pekanbaru.
Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2016  tentang  Masjid  Paripurna 3 merupakan kebijakan yang diharapkan sebagai salah satu fasilitas penunjang dari pemerintah untuk meningkatkan iman dan taqwa masyarakat Pekanbaru. Namun, peraturan  daerah  tersebut  sebagai  fasilitas  hanya  diberikan  kepada  masyarakat muslim  kota  Pekanbaru.  Status  rumah  ibadah  paripurna  tidak  diberikan  kepada masyarakat  selain  umat  islam  di  Kota  Pekanbaru.  Kebijakan  pemerintah  Kota Pekanbaru  terkait  Peraturan  Daerah  nomor  02  tahun  2016  tentang  Masjid
1 Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur dan  mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5587).
2 Sirajuddin dkk, 2016, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah , (Malang: Setara Press), hal. 187.
3 Fungsi penetapan masjid paripurna adalah dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam bidang idarah,  imarah, dan ri’ayah. Vinni  Helvionita,  dkk,  Implementasi,  Fungsi  Masjid Paripurna, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 15, No. 3, (Juli 2019).
Paripurna  yang  berimplikasi  pada  ranah siyasah  dusturiyyah memunculkan persoalan  yakni  Peraturan  Daerah  nomor  2  tahun  2016 tentang  masjid  Paripurna hanya menyentuh hajat sebahagian masyarakat Pekanbaru.
Metode  yang  akan  digunakan  penulis  adalah yuridis  normatif 4 , bahwa penulis akan mempertimbangkan tulisan ini dengan menitikberatkan pada analisis peraturan  perundang-undangan,  asaa-asas,  dan  konsep  hukum.  Jenis  penelitian hukum  normatif karena, dalam penelitian normative  menggunakan bahan-bahan kepustakaan  sebagai  sumber  data  penelitian.  Pendekatan  penelitian  yang  penulis gunakan  adalah Conseptual  Approach (pendekatan  konsep) 5 .  Penelitian  ini  juga disebut  sebagai  penelitian kepustakaan  ( library  research ),  yakni  metode  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dari  berbagai  literatur. 6 .  Penulis menguraikan  tinjauan siyasah  dusturiyyah terhadap  kebijakan  pemerintah  kota Pekanbaru tentang masjid paripurna .

## PEMBAHASAN
Dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan mengurus  kepentingan  masyarakat maka Kepala daerah bersama-sama dengan DPRD menetapkan Peraturan Daerah (PERDA). 7 Peraturan  daerah  merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah  daerah yang  menjadi  instrumen  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. 8 Peraturan Daerah merupakan pilar utama yang  memayungi  realisasi  otonomi  daerah.  Perarturan  daerah  memiliki
4 Yuridis  Normatif adalah  jenis  penelitian  yang  difokuskan  untuk  menkgkaji  penerapan kaidah-kaidah  atau norma-norma  hukum. Jhony Ibrahim,  2005, Teori  dan Metodologi  Penelitian Hukum Normatif, ( Surabaya : Bayumedia Publishing).
5 Conseptual  Approach (pendekatan  konsep)  adalah  integrasi  mental  atas  dua  unit  atau lebih yang diisolasikan menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas.salah satu pendekatan ini ialah memunculkan dalam pikiran dan ciri-ciri tertentu, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan. Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris, (Depok : Prenadamedia Group).
6 Amirudin, dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 133.
7 Sirajuddin, dkk., Hukum Administrasi Pemerintah Daerah : Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, op. cit, hal. 185
8 Yunani  Hasyimzoem,  dkk,  2017, Hukum  Pemerintahan  Daerah, Ed.1,  Cet.1,  (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 146
karakteristik  bersifat  mengatur  ( regeling), khususnya  mengatur  relasi  antara pemerintah  daerah,  masyarakat  lokal, stakeholders lokal  seperti  dunia  usaha. 9
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan otonomi  dan tugas  pembantuan.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  peraturan daerah  merupakan  salah  satu  elemen  pendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah. 10 Peraturan  daerah dibentuk  dalam  rangka  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan  ciri  khas  masing-masing daerah. 11
Berdasarkan jenis dan Hierarki peraturan Perundang-undangan dalam  Pasal 7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan,  bahwa  Peraturan  Daerah  berada  padaurutan keenam.  Susunan  peraturan  daerah  berada  dibawah  UUD,  TAP  MPR,  UU,  PP, dan PERPRES, oleh karena itu muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan  undang-undang  yang  berada  di  atas. 12 Dalam  menjaga  harmonisasi peraturan  perundang-undangan  agar  tidak  terjadi  dualisme  atau  tumpang  tindah hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, maka perlu diterapkan asas lex spceialis derogat lex generalis dan asas lex posterior derogat legi priori . 13
Materi  muatan  Peraturan  Perundang-undangan  ditegaskan  dalam  Pasal  6 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 14 :
(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a pengayoman;
9 Sirajuddin, dkk., Hukum Administrasi Pemerintah Daerah : Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, loc. cit
10 Yunani Hasyimzoem, dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, op. cit, hal. 146 11 Muhammad  Suharjono,  Pembentukan  Peraturan  Daerah  yang  Responsif  dalam Mendukung Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Hukum, (Vol. 10, No. 19, Februari 2014), hal. 28.
12 Ibid, hal. 148 13 Hermi Sari BN , dkk, Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Dinamika  Sosial  Budaya,  (Vol  22,  No.  2, Desember 2020), hal. 328.
14 Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Materi  muatan  Peraturan  Perundangan-undangan  harus  memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara berdasarkan semboyan negara  Indonesia  Bhineka  Tunggal  Ika. 15 Dengan  demikian,  dalam  pelaksanaan pembuatan peraturan daerah maka muatan materi harus berdasarkan dengan asas yang telah ditentukan.

## Siyasah Dusuriyyah
Menurut bahasa dusturi bearti asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur merupakan  kumpulan  kaidah  yang  mengatur  dasar  dan  hubungan kerjasama  antar  sesama  anggota  masyarakat  dalam  sebuah  negara. 16 Prof.  H.  A. Djazuli  menjelaskan  dalam  bukunya  yang  berjudul  Fikih Siyasah ,  bahwa  dalam kurikulum  Fakultas  Syariah  digunakan  istilah  fikih dusturi ,  yang  dimaksud dengan dustui : 17 روتسدلا : هتاداعو اهمظنو اهنيناوق اهيلع لدت امك ةلود ةيأ فى مكحلل ةيساسلأا دعاوقلا .
“dustur  adalah  prinsip-prinsip  pokok  bagi  pemerintahan  negara  manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan- peraturannya, dan adat-adatnya.”
Abu A’la al-Maududi menakrifkan dustur dengan:
15 Yunani Hasyimzoem, dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, op. cit, hal. 154
16 Jubair  Situmorang,  2012, Politik  Ketatanegaraan  dalam  Islam  (Siyasah  Dusturiyah), (Bandung: Pustaka Setia), hal. 19.
17 A. Djazuli, 2009, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah, (Jakarta: Kencana), hal. 52.
ةلود ماظن اهيلع موقي تىلا ةيساسلأا دعاوقلا ىلع ىوطني كص

## .
“suatu  dokumen  yang  memuat  prinsip-prinsip  yang  pokok  yang  menjadi landasan pengaturan suatu negara”
Dari  dua  takrif ini  A.  Djazuli  menyimpulkan  bahwa  kata-kata dustur sama dengan constitution dalam  bahasa  Inggris,  atau  Undang-Undang  Dasar  dalam bahasa  Indonesia. 18 Dengan  demikian siyasah  dusturiyyah adalah  bagian  fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat  Islam. 19 Siyasah  dusturiyyah merupakan  bahasan  mengenai  pengaturan dan perundang-undangan kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip prinsip agama  dan  merupakan  realisasi  kemaslahatan  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhannya  dalam  bernegara. 20 Siyasah  dusturiyyah adalah  bagian  dari  fikih siyasah 21 yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara  lain  konsep-konsep  konstitusi,  (Undang-undang  dasar  negara  dan  sejarah lahirnya  perundang-undangan  dalam  suatu  negara),  legislasi,  (bagaimana  cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.
Menurut  ‘Abdul  Wahhab  Khallaf,  prinsip-prinsip  yang  diletakkan  Islam dalam  perumusan  undnag-undang  ialah  jaminan  atas  hak  asasi  manusia  setiap anggota  masyarakat  dan  persamaan  kedudukan  semua  orang  dimata  hukum ( equality  before  the  law), tanpa  membeda-bedakan  startifikasi  sosial,  kekayaan, pendidikan,  dan  agama.  Pemerintah  dalam  membentuk  suatu  peraturan  atau undang-undnag  agar  mempunyai  kekuatan  hukum,  maka  dalam  perumusannya harus  mempunyai  landasan  atau  dasar  pengundangannya.  Dengan  landasan  yang
18 Ibid, hal. 53.
19 Jubair  Situmorang, Politik  Ketatanegaraan  dalam  Islam  (Siyasah  Dusturiyah),  op.  cit, hal. 20.
20 A.  Djazuli, Fiqh  Siyasah:  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  dalam  Rambu-Rambu Syari’ah, op. cit, hal. 47.
21 Fiqh  siyasah  adalah  hukum  ketatanegaraan  dalam  Islam  yang  menmbahas  perundang- undangan, mengatur hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara. Beni Ahmad Saebani, 2015, Fiqh Siyasah : Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW, hingga Al- Khulafaur Ar-Rasyidin, (Bandung : CV Pustaka Setia), hal. 25
kuat  undang-undang  tersebut  akan  memiliki  kekuatan  pula  untuk  mengikat  dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. 22
Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  sebagai  pejabat  aparatur  negara, setiap  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  harus  mengandung  unsur  unsur tertentu, diantaranya:
a) Asas keadilan
Keadilan  merupakan  asas  kedua  dari  asas-asas  operasional  ketatanegaraan Islam.  Dalam  ranah  ketatanegaraan,  asas  keadilan  mengandung  arti  bahwa konstitusi  yang  dibuatoleh  suatu  negara  harus  memosisikan  warga  negara dalam menerima hak dan memberikan kewajiban dengan setara. Konstitusi yang  dibuat  harus  menjamin  bahwa  setiap  individu  terjamindan  terpenuhi haknya. Asas keadilan bertujuan mmebasmi setiap tindakan yang mencabut hak-hak orang lain untuk mengakses sumber-sumber kekayaan alam dalam suatu negara. Sulit terbentuk sebuah masyarakat yang sejahtera dan makmur tanpa  adanya  keadilan  didalamnya. 23 Muatan  makna  keadilan  mengarah pada makna keadaan yang merata dan terdapatnya kesamaan hak.
Keadilan  merupakan  sesuatu  yang  harus  senantiasa  diperjuangkan  dan ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan tetap  terpelihara  dan  terjaga.  Pemerintah  sebagai  kepala  negara  harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Apabila pemerintah melaksanakan kewaibanya, maka pemerintah juga berhak mendapatkan hak- hak  yang  harus  dipenuhi  oleh  rakyatnya.  menurut  AL-Mawardi,  hak pemerintah  (kepala  negara)  atas  rakyatnya  ada  dua  jenis,  yaitu:  hak  untuk ditaati  dan  hak  untuk  memperoleh  dukungan  secara  moral  selama  kepala negara menjalankan pemerintahan dengan baik. 24
22 Muhammad Iqbal, 2014, Fiqh  Siyasah, Kontekstualisasi  Doktrin  Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia) , hal. 178-179.
23 Jubair  Situmorang, Politik  Ketatanegaraan  dalam  Islam  (Siyasah  Dusturiyah), op.  cit, hal. 33.
24 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, op.cit, hal. 238.
Salah  satu  ahli  hukum  Islam  yang  mengembangkan  lebih  lengkap  tentang teori  keadilan  adalah  Abu  Hamid  Al-Ghazali 25 .  Al-Ghazali  mengaitkan prinsip  keadilan  dengan  sistem  kekuasaan  yang  berimplikasi  pada kesejahteraan (kemakmuran) masyarakat. Menurutnya, kedailan merupakan nilai  paling  asasi  dalam  setiap  kebijakan  yang  dibuat  dan  dijalankan  oleh suatu  pemerintahan.  Keadilan  terhubung  dengan  stabilitas  negara, kemakmuran, dan kesetiaan rakyat kepada pemerintahan. 26 Jhon Rawls juga menjelaskan Teori  keadilan  sosial  sebagai “the difference princple dan the princple  of  fair  equality  of  opportunity”. Keadilan  sosial  dan  ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi semua orang. Menurut  Rawls,  situasi  ketidaksamaan  harus  diberikan  aturan  sehingga menguntungkan  semua  orang  dan  semua  orang  diberikan  peluang  yang sama besar dalam hidup.
b) Asas persamaan
Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa,  dan  status  sosial.  Persamaan  dalam  ranah  ketatanegaraan  Islam adalah  persamaan  konstitusioanal  ( qanuniyyah ),  bukan  ( fa’liyyah ). 27
Artinya,  persamaan  diajarkan  oleh  Islam  adalah  undang-undnag  harus menjamin  setara  semua  orang,  walaupun  dalam  kenyataan  faktual  mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan.
Prinsip  keadilan  dan  prinsip  persamaan  antara  manusia  berkaitan  erat. Iislam  tidak  membeda-bedakan  manusia  berdasarkan  warna  kulit,  suku  bangsa, bahasa, dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah SWT ;
25 Abu Hamid Al-Ghazali, nama lengkapnya  Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin  Ahmad  Ath-Thusi.  Dilahirkan  di  Thus  450  Hijriah  dan  meninggal  pada  505  Hijriah.  Karya terkenal Al-Ghazali dalam bidang hukum Islam adalah Al-Mustashfa min Ushul Fiqh.
26 Jubair  Situmorang, Politik  Ketatanegaraan  dalam  Islam  (Siyasah  Dusturiyah),  op.  cit, hal. 78.
27 Jubair  Situmorang, Politik  Ketatanegaraan  dalam  Islam  (Siyasah  Dusturiyah), op.  cit, hal. 36.
ٍرَكَذ ْنِم ْمُكاَنْقَلَخ اَّنِإ ُساَّنلا اَهُّ يَأ اَي اوُفَراَعَ تِل َلِئاَبَ قَو اًبوُعُش ْمُكاَنْلَعَجَو ٰىَثْ نُأَو
ۚ َدْنِع ْمُكَمَرْكَأ َّنِإ ْمُكاَقْ تَأ ِهَّللا ۚ ٌيرِبَخ ٌميِلَع َهَّللا َّنِإ [ ٣١:٩٤ ]
Artinya: ”Hai manusia,  sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling  mulia  diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Oleh  karena  itu,  tidak  ada  seorangpun  yang  berhak  memperoleh  perlakuan khusus  dihadapan  hukum.  Nabi  Muhammad  SAW  mengajarkan  bahwa kehancuran  suatu  bangsa  diawali  oleh  sikap  diskriminatif  dalam  penegakan hukum.
Disamping  itu,  kajian  ini  juga  membahas  konsep  negara  hukum  dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak- hak  warga  negara  yang  wajib  dilindungi. 28 Permasalahan  di  dalam  fikih siyasah dusturiyah  adalah  hubungan  antara  pemerintah  (pemimpin)  di  satu  pihak  dan rakyatnya  di  pihak  lain  serta  kelembagaan-kelembagaan  yang  ada  di  dalam masyarakatnya .  Siyasah  dusturiyyah mengatur  hubungan  antara  warga  negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara  yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. 29

## Analisisi  keibjakan  pemerintah  tentang  masjid  paripurna  ditinjau  dari Siyasah Dusturiyyah
Masjid  Paripurna  merupakan  masjid  yang  mempunyai  tata  kelola  yang baik,  fasilitas  yang  memadai,  dan  pusat  penunjang  kegiatan  keagamaan  yang diatur melalui Perda Nomor 02 Tahun 2016. 30 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diharapkan  dapat  mewujudkan  visi  kota  Pekanbaru  sebagai  kota  metropolitan
28 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, op. cit, hal . 77.
29 A.  Djazuli, Fiqh  Siyasah  :  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  dalam  Rambu  Rambu Syariah, op. cit, hal. 31
30 Reri  Tri  Wahyudi,  Penerapan  Metode  Dakwah  di  Masjid  Paripurna  Al-Muttaqin Kecamatan Tampan Pekanbaru, Skripsi Uin Suska Riau, 2020.
yang madani. Pemerintah menetapkan 96 masjid paripurna guna membantu dalam segi pembinaan Iman dan Taqwa (meningkatkan kereligiousan) masayarakat kota Pekanbaru. Hal ini terangkum dalam visi masjid paripurna pada Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna :
Visi Masjid Paripurna :
“Terwujudnya  Masjid  Paripurna  sebagai  pusat  pembinaan  masyarakat menuju  negeri  yang  Baldatun  Thayyibatun  wa  Rabbun  Ghafur 31 Tahun 2021”. 32
Peraturan  dearah  ini  masuk  dalam  ranah siyasah  dusturiyyah, karena peraturan  daerah  memberikan  legalitas  kepada  pemerintah  untuk  menetapkan status  rumah  ibadah  umat  Islam  di  kota  Pekanbaru  sebagai  masjid  Paripurna. Siyasah  dusturiyah membahas  pengaturan  dan  perundang-undangan  kenegaraan dari  segi  persesuaian  dengan  prinsip-prinsip-prinsip  yang  meralisasikan kemaslahatan  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhannya  dalam  bernegara. 33 Keterlibatan masyarakat dalam bernegara bengantung pada kebijakan pemerintah. Pemerintah  kota  Pekanbaru  ingin  mewujudkan  visi  sebagai  kota  metropolitan yang madani. Namun, pemerintah dalam mewujudkan visi kota Pekanbaru dengan membentuk  suatu  kebijakan  yang  berpihak  pada  sebagian  golongan,  tidak berpihak pada seluruh lapisan masyarakat.
Rumah  ibadah  yang  ditetapkan  sebagai  rumah  ibadah  paripurna  hanya berlaku pada masjid (rumah ibadah) umat Islam. Kota Pekanbaru merupakan kota yang  masyarakatnya  mayoritas  beragama  Islam  dan  diharapakan menjadi  sebuah kota metropolitan yang madani. Akan tetapi untuk membangun sebuah kota yang madani  pemerintah  perlu  mempertimbangkan  seluruh  lapisan  masyarakat  yang beraneka ragam suku, budaya dan agama. Hal ini agar tidak terjadi deskriminatif terhadap  masyarakat  minoritas.  Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  sebagai
31 Baldatun  Thayyibatun  wa  Rabbun  Ghafur adalah  Negeri  yang  aman,  subur,  adil  dan makmur dibawah ridho Allah SWT. Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2).
32 Lihat  Pasal  6  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2016  tentang  Masjid  Paripurna. (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2).
33 A.  Djazuli, Fiqh  Siyasah  :  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  dalam  Rambu-Rambu Syari’ah, op. cit, hal.47.
pejabat  aparatur  negara,  setiap  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  harus mempertimbangkan beberapaunsur, seperti keadilan dan persamaan.
Asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi atau peraturan yang dibuat oleh  suatu  negara  harus  memosisikan  warga  negara  dalam  menerima  hak  dan memberi  kewajiban  dengan  setara. 34 Membentuk  kota  Pekanbaru  menjadi  kota metropolitan yang madani membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat kota Pekanbaru.  Penting  bagi  pemerintah  untuk  menengakkan  keadilan  dalam membangun  dan  membina  masyarakat  agar  tercapainya  masyarakat  madani. Dalam membina masyarakat untuk meningkatkan iman dan taqwa (kereligiusan), pemerintah  harus  memberikan  hak  kepada  masyarakat  secara  adil  dan  merata. Dengan  ini,  seluruh  masyarakat  wajib  menjalankan  kewajiban  terhadap  negara atau daerahnya.
Pemerintah kota Pekanbaru membentuk Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016  tentang  Masjid  Paripurna  dengan  harapan  mewujudkan  kota  metropolitan yang  madani.  Penetapan  rumah  ibadah  paripurna  hanya  berlaku  khusus  untuk umat Islam, padahal masyarakat kota Pekanbaru menganut agama yang berbeda- beda.  Mewujudkan  kota  metropolitan  madani  membutuhkan  partisipasi  dari semua  masyarakat  dari  berbagai  agama  tanpa  terkecuali.  Semua  masyarakat mempunyai  kewajiban  untuk    membantu  pemerintah  dalam  mewujudkan  visi daerah.  Namun,  pemerintah  juga  harus  memberikan  hak  kepada  seluruh masyarakat  dengan  adil  tidak  mebeda-bedakan  suku,  budaya,  dan  agama. Pemerintah  harus  memberikan  pertimbangan  untuk  menetapkan  rumah  ibadah untuk  seluruh  agama  yang  ada  di  Pekanbaru.  keadilan  merupakan  sesuatu  yang harus  senantiasa  diperjuangkan  dan  ditegakkan  dengan  baik,  agar  keseimbangan kehidupan  bermasyarakat  akan  tetap  terpelihara  dan  tejaga. 35 Sulit  terbentuk sebuah  masyarat  yang  sejahtera  dan  makmur  tanpa  adanya  keadilan  didalamnya. Hal  ini,  guna  menghindari  deskriminatif  terhadap  suatu  golongan  dan  menjaga plurarisme agama di kota Pekanbaru.
34 Jubair  Situmorang, Politik  Ketatanegaraan  dalam  Islam  (Siyasah  Dusturiyah),  op.  cit, hal. 33.
35 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, op. cit, hal. 238.
Prinsip  keadilan  akan  membantu  pemerintah  untuk  membina  masyarakat dalam membangun kota metropolitan madani. Abu Hamid Al-Ghazali mengaitkan keadilan  dengan  sistem  kekuasaan  pemerintah  akan  berimplikasi  pada kesejahteraan  (kemakmuran)  masyarakat.  Keadilan  adalah  hal  yang  paling  dasar dalam  setiap  kebijakan  yang  dibuat  dan  dijalankan  oleh  suatu  pemerintahan. Keadilan  terhubung  dengan  stabilitas  negara,  kemakmuran,  dan  kesetiaan  rakyat kepada pemerintahan. 36
Selain asas keadilan, salah satu hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam  menetapkan  suatu  kebijakan  adalah  asas  persamaan.  Asas  persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan  asal-usul,  ras,  agama,  bahasa  dan  status  sosial. 37 Pemerintah memiliki  wewenang  untuk  membangun  dan  mengembangkan  daerah. Pengembangan  daerah  salah  satunya  dengan  cara  menetapkan  suatu  kebijakan seperti  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Pekanbaru.  Penetapan  peraturan daerah  terkait  perwujudan  visi  kota  Pekanbaru  harus  melibatkan  seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial, suku, dan agama.
Penetapan  rumah  ibadah  paripurna  harus  diberikan  pula  pada  masyarakat (umat)  selain  Islam,  sebagaimana  diketahui  di  kota  Pekanbaru  terdapat  enam agama  yang  diakui  eksistensinya:  Islam,  Kristen  (Protestan),  Katholik,  Hindu, Budha,  dan  Konghucu.  Jika  pemerintah  membangun  rumah  ibadah  paripurna untuk  mencapai  visi  kota  Pekanbaru  dengan  cara  membina  dan  meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, maka pemerintah harus membangun rumah ibadah  untuk  semua  agama  yang  ada  di  kota  Pekanbaru.  Mewujudkan perkembangan  terhadap  suatu  daerah  tidak  bisa  diberlakukan  hanya  untuk sebagian  golongan  atau  masyarakat  mayoritas  yang  ada.  Perkembangan  suatu daerah  harus  melibatkan  seluruh  masyarakat.  Walaupun  agama  selain  Islam menjadi  agama  minoritas,  pemerintah  perlu  mempertimbangkan  untuk menetapkan  rumah  ibadah  bagi  umat  non-muslim.  Hal  ini,  menghindari  sikap
36 Jubair  Situmorang, Politik  Ketatanegaraan  dalam  Islam  (Siyasah  Dusturiyah),  op.  cit, hal. 78.
37 Ibid, hal. 36
diskriminatif dalam penegakan hukum, karena tidak ada seorangpun yang berhak memperoleh perlakuan khusus dihadapan hukum.
Asas keadilan dan asas persamaan antara manusia berkaitan erat. Asas-asas ini  membahas  konsep  negara  hukum  dalam siyasah dan  hubungan  timbal  balik antara  pemerintah  dan  warga  negara  serta  hak-hak  warga  negara  yang  wajib dilindungi.  Dalam  membangun  suatu  kebijakan  untuk  perkembangan  daerah pemerintah  harus  memberikan  hak  masyarakat  dengan  adil  terhadap  semua masyarakat tanpa adanya perbedaan, karena perkembangan daerah membutuhkan partisipasi  seluruh  masyarakat.  Seluruh  masyarakat  pada  suatu  daerah  harus memenuhi  kewajibannya  untuk  membantu  pemerintah  dalam  pembangunan  dan perkembangan  daerah  sebagaimana  pemerintah memberikan  hak-hak  masyarakat sebgaai warga negara.
Selain itu, pentingnya penegakkan asas keadilan dan asas persamaan adalah demi menjaga dan menjamin pluralisme agama antar masyarakat. Pemerintah kota Pekanbaru  perlu  mempertimbangkan  kembali  untuk  menetapkan  rumah  ibadah umat  no-muslim  sebagaimana  menetapkan  beberapa  rumah  ibadah  umat  Islam sebagai  masyarakat  mayoritas  di  kota  Pekanbaru.  Setidaknya  pemerintah menetapkan  satu  atau  dua  rumah  ibadah  umat  non-muslim.  Hal  ini,  guna menyamaratakan  dan  menegakkan  keadilan  kepada  seluruh  masyarakat  kota Pekanbaru  walaupun  berbeda  agama  agar  tidak  terjadi  kecemburuan  sosial. Pemerintah  daerah  sebagai  aparatur  negara  yang  mengatur  tatanan  suatu  daerah perlu  kiranya  untuk  menjaga  pluralisme  agama  antar  masyarakat  demi  menjaga persatuan  bangsa  dengan  memberikan  kebijakan  yang  mengandung  keadilan  dan persamaan antar masyarakat.
Asas  keadilan  dan  persamaan  juga  merupakan  dasar  dalam  pembentukan peraturan daerah. Asas ini tertuang dalam materi muatan pemebentukan peraturan perundang-undngan pada Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan. 38 Pemerintah  dan  DPRD kota Pekanbaru perlu memperhatikan materi muatan yang terdapat dalam Pasal 6
38 Lihat  Undang-Undang  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan dalam membentuk suatu peraturan daerah. Pemerintah kota Pekanbaru  harus  mempertimbangkan  penetapan  rumah  ibadah  paripurna  yang berlaku hanya untuk rumah ibadah umat Islam.  Indonesia sebagai negara hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpijak pada hukum. Indonesia  memiliki  masyarakat  yang  majemuk,  terdapat  beranekaragam penduduk,  agama,  suku,  golongan,  kondisi  khusus  daerah  serta  budaya  dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Penting  bagi  pemerintah  dalam  membentuk  suatu  peraturan  daerah memperhatikan  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  seperti  salah  satu materi  muatan  dalam  Pasal  6  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  yaitu Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan persatuan  bangsa  Indonesia.  Demi  menjaga  kesatuan  dan  kedamaian  bangsa Indonesia  dalam  bernegara.  Bahkan  Piagam  Madinah  menegaskan  pentingnya sebuah  persudaraan  dan  persatuan  dengan  diwujudkan  melalui  kehidupan bersosial  seperti  menghargai  dan  menghormati  keberagaman. 39 Selain  itu, kebijakan yang didasari keadilan dan persamaan akan menjamin hak-hak seluruh masyarakat  dalam  bernegara.  Apabila  terpenuhinya  hak-hak  yang  diberikan pemerintah  dengan  adil  dan  merata,  maka  masyarakat  akan  melaksanakan kewajibannya  untuk  membantu  pemerintah  dalam  mewujudkan  visi  kota. Tercapainya  visi  kota  sebagai  kota  metropolitan  yang  madani  dengan  cara meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  (kereligiusan)  masyarakat,  maka pemerintah harus membina seluruh masyarakat kota Pekanbaru  tanpa melihat dari sisi mayoritas ataupun minoritas.

## SIMPULAN
Kebijakan pemerintah kota Pekanbaru tentang Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun  2016  tentang  Masjid  Paripurna  merupakan  suatu  kebijakan  yang memberikan status paripurna terhadap beberapa rumah ibadah umat Islam di kota Pekanbaru  yang  dalam  pembinaan  dan  pengelolaannya  akan  di  bantu  oleh
39 Joko Widodo, Pluralitas Masyarakat dalam Islam, Jurnal Wahana Akademika, Vo. 4, No. 1, (April 2017).
pemerintah  Kota  Pekanbaru.  Ditinjau  dari siyasah  dusturiyah ,  pemerintah  belum menerapkan  asas  keadilan  dan  persamaan  dalam  menetapkan  kebijakan  berupa Peraturan  Daerah  nomor  02  Tahun  2016  tentang  Masjid  Paripurna.  Tujuan pemerintah  membentuk  peraturan  daerah  tersebut  ialah  demi  mewujudkan  visi kota sebagai kota metropolitan yang madani.  Jika tujuan pemerintah membangun rumah  ibadah  paripurna  bertujuan  mewujudkan  kota  metropolitan  yang  madani dengan  cara  membina  dan  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  masyarakat, maka seharusnya pemerintah membangun rumah ibadah untuk semua agama yang ada  di  kota  Pekanbaru.  Mewujudkan  perkembangan  terhadap  suatu  daerah  tidak bisa  diberlakukan  hanya  untuk  sebagian  golongan  atau  masyarakat  mayoritas yang  ada.  Asas  persamaan  dan  keadilan  juga  merupakan  suatu  penunjang pluralisme  agama  antar  masyarakat  demi  menciptakan  kedamaian  antar masyarakat.  Jadi,  pembinaan  dan  peningkatan  iman  dan  takwa  harus  dilakukan terhadap  seluruh  masyarakat  kota  Pekanbaru  tanpa  mebedakan  unsur  agama, suku, budaya, dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,    Nur  (ed),  (2001): Pluralitas  Agama  Kerukunan  dalam  keragaman, Jakarta : Kompas.
Amirudin,  dan  Zainal  Asikin  (2004): Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Cholida  Hanum,  Perda  Syariah  Perspektif  Ketatanegaraan  dan  Siyasah Dusturiyyah, Al-Ahkam:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Hukum, Vol.  4,  No.  2, (2019).
Djazuli,  A.  (2009): Fiqh  Siyasah:  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  dalam Rambu-Rambu Syari’ah, Jakarta: Kencana.
Efendi,  Jonaedi,  dan  Johnny  Ibrahim    (2016): Metode  Penelitian  Hukum  : Normatif dan Empiris, Depok : Prenadamedia Group.
Hermi  Sari  BN  ,  dkk,  Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Daerah  Inisiatif Eksekutif  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Dinamika Sosial Budaya, Vol 22, No. 2, (Desember 2020).
Ibrahim,  Jhony  (2005): Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Surabaya : Bayumedia Publishing.
Iqbal,  Muhammad  (2014), Fiqh  Siyasah,  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik Islam, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
Joko  Widodo,  Pluralitas  Masyarakat  dalam  Islam, Jurnal  Wahana  Akademika,
Vo. 4, No. 1, (April 2017).
Muhammad  Suharjono,  Pembentukan  Peraturan  Daerah  yang  Responsif  dalam Mendukung  Otonomi  Daerah, Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.  10,  No.  19, (Februari 2014).
Naim,  Ngainun  (2014): Islam  dan  Pluralisme  Agama  Dinamika  Perebutan Makna, Yogyakarta : Aura Pustaka.
Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2016  tentang  Masjid  Paripurna  (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2).
Reri  Tri  Wahyudi,  Penerapan  Metode  Dakwah  di  Masjid  Paripurna  Al-Muttaqin Kecamatan Tampan Pekanbaru, Skripsi Uin Suska Riau, 2020.
Saebani,  Beni Ahmad (2015): Fiqh Siyasah : Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik  Islam  Sejak  Muhammad  SAW,  hingga  Al-Khulafaur  Ar-Rasyidin, Bandung : CV Pustaka Setia.
Sirajuddin,  dkk  (2016): Hukum  Administrasi  Pemerintahan  Daerah ,  Malang: Setara Press.
Situmorang,  Jubair  (2012): Politik  Ketatanegaraan  dalam  Islam  (Siyasah Dusturiyah), Bandung: Pustaka Setia.
Sumbulah  Umi,  dan  Nurjanah  (2013): Pluralisme  Agama  Makna  dan  Lokalitas Pola Kerukunan  Antarumat Beragama, Malang: UIN-Maliki Press.
Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5234).
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Vinni  Helvionita,  dkk,  Implementasi,  Fungsi  Masjid  Paripurna, Jurnal  Ilmu Administrasi Negara, Vol. 15, No. 3, (Juli 2019).