## IJAB QABUL PERKAWINAN YANG DIWAKILKAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Oleh:
Suhaendi Salidja, SH., MH. Aan Anjani, SH.

## Fakultas Hukum Universitas Wiralodra
In  fact,  society  is  often  ignore  Meaning  of  Marriage  is  not  paying  attention  to  the  norms and rules of life in society. The lack of understanding in the sociaty it make a processes and procedures in the marriage increasingly forgotten. One of those is marriage without bride when said ijab qobul and it is represented by the other people. It is lawful According to the positive  law  in  Indonesia  as  explained  on  Islamic  law,  as  for  feedback  society  Regarding the marriage those that 'especiallay the ordinary people still are not knowing and so they assume that marriage is not legitimate.

## A.  Pendahuluan
Makhluk  hidup  khususnya  manusia  pada  hakikatnya  sudah  ditakdirkan  untuk hidup saling berpasangan-berpasangan. Hubungan antar manusia sudah terjadi sejak manusia  dilahirkan  hingga  meninggal  dunia.  Proses  interaksi  terjadi  semenjak manusia  hidup,  yaitu  antara  kaum  laki-laki  dengan  sesama  jenis  gandernya, perempuan  dengan  sesamanya  atau  laki-laki  dengan  perempuan.  Dengan  adanya hubungan tersebut, terjadilah perkawinan 1 .
Perkawinan  bukan  hanya  mempersatukan  dua  pasangan  manusia,  yakni  laki- laki  dan  perempuan,  melainkan  mengikatkan  tali  perjanjian  yang  suci  atas  nama Allah,  bahwa  kedua  mempelai  berniat  membangun  rumah  tangga  yang  sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara 2 .
Perkawinan  adalah  ikatan  sosial  atau  ikatan  perjanjian  hukum  antar  pribadi yang  membentuk  hubungan  kekerabatan  dan  yang  merupakan  suatu  pranata  dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.  Perkawinan  umumnya  dimulai  dan  diresmikan  dengan  adanya  upacara
1 Beni  Ahmad  Saebani  dan  H.  Syamsul  Falah, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Pustaka  Setia, Bandung, 2011, hlm. 12.
2 Ibid, hlm. 30.
pernikahan. Karena manusia bukan binatang, perkawinan harus diatur oleh berbagai tuntunan,  baik  yang  datang  dari  agama  yang  dianut  maupun  dari  undang-undang yang  berlaku,  atau  adat  yang  dijadikan  standar  moralitas  sosial  dalam  suatu masyarakat 3 .
Secara etiomologi, Perkawinan adalah kata benda turunan dari kata kerja dasar kawin;  kata  itu  berasal  dari  kata  jawa  kuno  ka-awin  atau  ka-ahwin  yang  berarti dibawa,  dipikul, dan diboyong; kata  ini  adalah  bentuk  pasif  dari  kata  jawa  kuno awin  atau  ahwin;  selanjutnya  kata  itu  berasal  dari  kata  vini  dalam  Bahasa Sanskerta 4 . Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya  bisa  berbeda-beda  juga.  Tapi  umumnya  perkawinan  itu  ekslusif. Perkawinan  umumnya  dijalani  dengan  maksud  untuk  membentuk  keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.
Perkawinan  terjadi  secara  sempurna  menurut  para  ulama  yaitu  setelah dilakukannya  ijab  dan  qabul  dari  suami  istri  (semula  calon  istri  dan  calon  suami) atau  orang-orang  yang  menggantikan  keduanya  sebagai  wali  atau  wakil,  dan  tidak sah  akad  nikah  itu  apabila  hanya  terjadi  karena  saling  suka  sama  suka  saja  antara mereka  berdua  tanpa  akad  nikah.  Ijab  yaitu  penawaran  yang  sah  dari  pihak  wali perempuan atau wakilnya. Sedangkan qabul adalah penerimaan yang sah dari pihak calon pengantin laki-laki atau wakilnya 5 .
Dalam era modern ini, banyak sekali permasalahan perkawinan yang terjadi di masyarakat  misalnya  mengenai  perwakilan  ijab  qobul  dalam  akad  perkawinan. Dalam  kasus  tersebut  menimbulkan  permasalahan  mengenai  ketidakhadiran mempelai laki-laki dalam akad perkawinan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa  pelaksanaan  perkawinan  tersebut  tidak  dapat  dikatakan  sah,padahal permasalahan  perwakilan  ijab  qabul  bukan  terletak  pada  ketidakhadiran  mempelai laki-laki secara langsung akan tetapi mengenai jarak yang mana mempelai laki-laki dianggap  hadir  dengan  memberikan  kuasa  tertulis  terhadap  laki-laki  lain  untuk menjadi wakil dalam akad perkawinan tersebut.
Permasalahan di atas dapat dilihat pada salah satu situs internet,  yaitu contoh kasus  sebelum  dikeluarkannya  Kompilasi  Hukum  Islam  yakni  dalam  pernikahan yang terjadi pada salah satu tokoh ulama Indonesia yang juga mantan presiden ke-4 RI,  K.H. Abdurrahman  Wahid  yang biasa disapa  dengan panggilan  Gus Dur. Pada saat itu Gus Dur masih malanjutkan kuliahnya di Baghdad, Gus Dur melangsungkan
3 Ibid, hlm. 12.
4 http://id.wikipedia.org/wiki/ Perkawinan diakses pada tanggal 25 April 2014 jam 13:25 WIB
5 http:/ fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/pengertian ijab-qabul diakses pada tanggal 25 Januari 2016 jam 19:35 WIB.
pernikahannya  dengan  calon  istrinya,  Sinta  Nuriyah,  yang  sudah  lama  ia  kenal. Sebenarnya  Gus  Dur  berniat  menikah  sepulangnya  ke  Tanah  Air.  Tapi,  karena  tak mau  dilangkahi  adiknya,  Gus  Dur  meminta  tolong  kepada  kakeknya,  Kiai  Bisri Syamsuri, untuk melamar dan mewakilinya saat akad nikah. Pernikahan unik itupun terjadi dan dilangsungkan di pesantren Tambak Beras pada 11 Juli 1968, sedangkan pesta pernikahan baru diadakan pada September 1971.
Adapun contoh kasus  yang terjadi sesudah dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam  yakni  contoh  kasus  tepatnya  yang  terjadi  di  Desa  Rambatan  Kulon, Kecamatan  Lohbener,  Indramayu,  terjadi  sebuah  perkawinan  antara  seorang perempuan sebut  saja  Denok, dengan seorang pria sebut  saja  Jono. Perkawinan ini dilaksanakan  akibat  Denok  telah  mengandung  anak  hasil  hubungan  di  luar perkawinan  dengan  Jono  dan  telah  memasuki  bulan  ke  tiga,  Permasalahan  timbul ketika  Jono  berangkat  ke luar negeri untuk  bekerja menjadi TKI  di  Korea Selatan. Pada saat keberangkatan nya ke Korea Selatan, Jono tidak mengetahui kalau Denok mengandung anak hasil hubungan di luar perkawinannya dengannya.
Jono  baru  mengetahui  kalau  Denok  mengandung  anaknya  itu  setelah diberitahu oleh pihak keluarga Denok, dan pada saat itu Jono sudah berada di Korea Selatan.  Sedangkan  Denok  didesak  oleh  keluarganya  untuk  meminta  pertanggung jawaban dari Jono. Akhirnya pihak keluarga Denok mendatangi keluarga Jono untuk meminta pertanggungjawaban.
Awalnya  keluarga  Jono  kaget  dan  shock  mengetahuinya  dan  tidak  percaya. Keluarga  Jonopun  menghubungi  Jono  yang  ada  di  Korea  selatan  untuk mengkonfirmasi  kebenarannya,  dan  Jonopun  mengamini  bahwa  benar  dia  telah melakukan “hubungan” di luar perkawinan dengan Denok. Jalan satu-satunya untuk menutupi aib kedua keluarga adalah menikahkan Jono dan Denok.
Permasalahanpun  timbul  kembali,  bagaimana  caranya  menikahkan  Jono  dan Denok  dimana  mereka  dipisahkan  jarak  dan  waktu.  Kedua  keluarga  akhirnya bermusyawarah  dan  bertanya  kepada  seorang  tetangga  yang  merupakan  seorang pegawai  KUA.  Dan  diputuskan  bahwa  Jono  dan  Denok  akan  dinikahkan  dengan jalan  nikah  perwakilan,  dimana  pernikahan  akan  tetap  berlangsung  walaupun  Jono berada di Korea Selatan, dan ucapan Kabul nikah yang seharusnya di ucapkan oleh Jono diwakilkan pengucapannya  oleh pria lain  yang diberi  kuasa secara tegas oleh Jono.
Kejadian  tersebut  merupakan  suatu  permasalahan  pernikahan  yang  menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, dikarenakan perkawinan adalah sebagai gerbang untuk memasuki  kehidupan  seterusnya  yaitu  kehidupan  bermasyarakat  dan  kehidupan diakhirat  nantinya.  Tanpa  perkawinan  yang  sah  dan  diakui  kedudukannya  oleh
semua pihak, maka perkawinan tersebut akan menjadi aib dan petaka bagi pasangan suami  istri  tersebut  atau  bagi  keluarga  dan  masyarakat  sekitarnya,  ditambah  lagi tanggung  jawabnya  terhadap  Allah  SWT  kelak  diakhirat  begitu  pun  mengenai kedudukan perwakilan ijab qabul dalam perkawinan yang masih dianggap awam di kalangan  masyarakat.  Perwakilan  ijab  qabul  dalam  akad  perkawinan  itu  sendiri sebenarnya  memiliki  pengertian  tersendiri  yakni  suatu  perjanjian  perkawinan dimana  ucapan  qabul  kawin  dapat  diwakilkan  kepada  pria  lain  dengan  ketentuan calon mempelai laki-laki memberi kuasa yang tegas secara tertulis 6 .
Namun  memang  seperti  yang  sudah  dijelaskan  di  atas,  Perwakilan  ijab  qabul masih  menjadi  permasalahan  di  kalangan  masyarakat  yang  tentunya  memiliki pandangan yang cenderung negatif. Dan tentunya hal ini akan banyak menimbulkan berbagai  macam  permasalahan  yang  menuntut  penyelesaian  yang  tidak  sedikit menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat salah satunya yaitu perwakilan ijab qabul  dalam  akad  perkawinan  yang  telah  diuraikan  di  atas.  Hal  ini  dikarenakan beragamnya  aturan-aturan  yang  mengatur  tentang  perkawinan  tersebut,  tinggal bagaimana  masyarakat  tunduk  dan  patuh  terhadap  aturan-aturan  tersebut  sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

## B.  Identifikasi Masalah
Dari  pemaparan  latar  belakang  tersebut  maka  penulis  membatasi  masalahnya sebatas:  Bagaimanakan  status  keabsahan  perkawinan  jika  ucapan  ijab  qabul perkawinan diwakilkan menurut Hukum Islam?

## C.  Pembahasan

## a.   Pengertian Perkawinan
Definisi dan pengertian perkawinan sangatlah luas dan beragam tergantung dari  sudut  mana  kita  mengartikan  pengertian  perkawinan  tersebut,  meskipun pengertian  perkawinan  berbeda  tetapi  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  untuk menjadikan kehidupan yang bahagia dan kekal.
Dewasa  ini  berlaku  berbagai  hukum  perkawinan  bagi  berbagai  golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:
 Bagi orang-orang Indonesia asli yang beraga Islam sebaiknya berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat;
 Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
6 http://dayatfsh.blogspot.com/2012/01/perwakilan-dalam-akad-perkawinan.html  di  akses  pada  tanggal 10 Januari 2016 jam 13:30 WIB.
 Bagi  orang-orang  Indonesia  asli  yang  beraga  Kristen  berlaku  Huweliks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74) sudah tidak berlaku;
 Bagi orang timur asing dan warganegara Indonesia keturunan cina non Islam berlaku  ketentuan-ketentuan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  dengan sedikit perubahan;
 Bagi  orang-orang  timur  asing  lai-lainnya  dan  warganegara  Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku Undang-undang Perkawinan;
 Bagi  orang-orang  eropa  dan  warganegara  Indoenesia  keturunan  eropa  dan yang  disamakan  dinamakan  dengan  mereka  berlaku  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata 7 .
Namun  apabila  pengertian  perkawinan  ditinjau  berdasarkan  Undang-- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  atau  Burgerlijk  WetBoek,  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat, sudah  tentu  memiliki  perbedaan  yang  cukup  jelas  diantara  pengertian perkawinan tersebut.
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah jelas dituangkan dalam Pasal 1 yang berbunyi:
“Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Ditegaskan  pula  dalam  penjelasan  lebih  rinci  bahwa  sebagai  negara  yang berdasarkan  Pancasila,  dimana  sila  yang  pertamanya  ialah  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  maka  perkawinan  mempunyai  hubungan  yang  erat  sekali  dengan agama/kerohanian,  sehingga  perkawinan  bukan  saja  mempunyai  unsur lahir/jasmani,  tetapi  unsur  bathin/rohani  juga  mempun  yai  peranan  yang penting 8 .
Ikatan lahir dalam Perkawinan merupakan hubungan formil  yang sifatnya nyata,  baik  bagi  yang  mengikatkan  dirinya  maupun  bagi  orang  lain  atau masyarakat.  Ikatan  lahir  ini  terjadi  dengan  adanya  upacara  perkawinan  yakni akad nikah bagi yang beraga Islam 9 .
Sebagai  ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa  yang terjalin
7 Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional . Cetakan ketiga. Rineka Cipta. Jakarta: 2005. hlm. 6-7.
8 Ibid, hlm. 9.
9 H. Riduan SyahDenok. Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata , PT. Alumni, Bandung: 2006, hlm.
62.
karena  adanya  kemauan  yang  sama  dan  ikhlas  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  untuk  hidup  bersama  sebagai  suami  isteri.  Dalam  tahap permulaan, ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan 10 .  Terjalinnya  ikatan  lahir  dan  ikatan  bathin  merupakan  dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal 11 .

## 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek
Pengertian  perkawinan  menurut  Undang-undang  Hukum  Perdata  atau Burgerlijk Wetboek adalah:
“Perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak,  yaitu  seorang  laki-laki  dan  seorang  wanita  dengan maksud  hidup  bersama  untuk  waktu  yang  lama  menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undamg-undang”.
Menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yaitu  merupakan  suatu perbuatan  hukum  dan  akibat-akibatnya  antara  dua  pihak.  Artinya  perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan hukum dan akan mengakibatkan suatu akibat hukum  antara  kedua  belah  pihak  yaitu  calon  mempelai  laki-laki  dan  calon mempelai wanita, yang diamanti mempunyai tujuan untuk hidup bersama dalam waktu  yang  lama,  artinya  tidak  ada  batas  waktu  yang  ditentukan  dalam perkawinan tersebut 12 .

## 3. Hukum Islam
Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua  kata  ini  yang  terpakai  dalam  kehidupan  sehari-hari  orang  Arab  dan banyak  terdapat  dalam  Al-Qur‟an  dan  Hadis  Nabi.  An-Nikah  mempunyai  arti Al-Wath‟i,  Ad-Dhommu,  At-Tadkhul,  Al-Jam‟u  atau  ibarat  „an  al-wath  wa  al aqd yg berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, juma‟ dan akad 13 .
Secara terminologis  perkawinan  (nikah)  yaitu  akad  yang  membolehkan terjadinya istimt‟ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut  bukan  dengan  wanita  yang  diharamkan,  baik  dengan  sebab  keturunan
10 Ibid, hlm. 62.
11 Ibid, hlm. 62.
12 Samsudin, Skripsi  Tinjauan  Yuridis  Normatif  Mengenai  Perkawinan  Poliandri  Dihubungkan  Dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam , Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, 2011, hlm. 23.
13 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2011, hlm. 4
atau seperti sebab persusuan 14 .
Menurut  para  ulama  Hanafiah,  “Nikah  adalah  akad  yang  memberikan faedah  (mengakibatkan)  kepemilikan  untuk  bersenang-senang  secara  sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikamatan biologis” 15 .
Ulama muta‟akhirin mendifinisikan pengertian nikah sebagai berikut:
“Nikah  adalah  akad  yang  meberikan  faedah  hukum kebolehanmengadakan  hubungan  keluarga  (suami-isteri)  antara pria  dan  wanita  dan  mengadakan  tolong  menolong  serta memberi  batas  hak  bagi  pemiliknya  dan  pemenuhan  kewajiban masing-masing ” 16

## 4. Hukum Adat
Pengertian  perkawinan  menurut  A  Van  Gennep  ahli  sosiologis  Prancis menjelaskan bahwa:
“ Perkawinan  merupakan  upacara  peralihan  (Rites  de  passage) yaitu  upacara  yang  melambangkan  peralihan  status  dari mempelai  berdua  yaitu  dari  hidup  terpisah  setelah  upacara tersebut  menjadi  bersatu  sebagai  suami  isteri  mereka  semua masing  -masing  merupakan  warga  pada  orang  tuanya  setelah upacar tersebut menjadi keluarga sendiri sebagai keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri” 17
Sedangkan, perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan  adat”  dan  sekaligus  merupakan  “perikatan  kekerabatan  dan ketetanggaan”.  Jadi,  terjadinya  perikatan  perkawinan  bukan  saja  semata-mata membawa  akibat  terhadap  hubungan-hubungan  keperdataan,  seperti  hak  dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua,  tetapi  juga  menyangkut  hubungan-hubungan  adat  istiadat,  kewarisan kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacata adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan  keagamaan,  baik  dalam  hubungan  dengan  manusia  dengan  Tuhannya (ibadah)  maupun  hubungan  sesame  manusia  (mu‟amalah)  dalam  pergaulan
14 Ibid, hlm. 4.
15 Ibid, hlm. 4.
16 Ibid, hlm. 4.
17 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid II , Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2007, hlm. 477.
hidup agar selamat dunia akhirat 18 .

## b.   Syarat dan Rukun Perkawinan
1.   Syarat-syarat  Sah  nya  Perkawinan  Menurut  Undang-undang  Nomor  1

## Tahun 1974
Syarat-syarat  sahnya  perkawinan  sudah  tertuang  dalam  peraturan perundang-undangan  yakni  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan, seperti yang terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi:
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2) Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin dimaksud  ayat  (2)  pasal  ini  cukup  diperoleh  dari  orang  tau  yang  masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam  hal  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan tidak  mampu  untuk  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  diperoleh  dari wali,  orang  yang  memelihara  atau  keluarga  yang  mempunyai  hubungan darah  dalam  garis  keturunan  lurus  keatas,  selama  mereka  masih  hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5) Dalam  hal  ada  perbedaan  pendapat  antara  orang-orang  yang  disebut dalam  ayat  (2),  (3),  dan  (4)  pasal  ini,  atau  salah  seorang  atau  lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah  hukum  tempat  tinggal  orang  yang  akan  melangsungkan perkawinan  atas  permintaan  orang  tersebut  dapat  memberikan  izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan pasal ini.
6) Ketentuan  tersebut  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  pasal  ini  berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## 2.   Syarat-syarat  Sah  nya  Perkawinan  menurut  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  atau  Burgerlijk  Wetboek, perkawinan  pada  hakikatnya  yakni  berasaskan  monogami,  dimana  seorang
18 Hadikusuma Hilam. Hukum Perkawinan Adat . Aditya Bakti. Cetakan 4. Bandung: 1990.
suami  hanya  diperbolehkan  untuk  mempunyai  seorang  isteri.  Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan saja sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”.
Adapun  syarat  perkawinan  menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek yaitu:
- Bagi laki-laki akan kawin diisyaratkan harus berumur sekurangkurangnya 18 tahun, sedangkan bagi perempuan 15 tahun.
- Seorang  perempuan  yang  kurang  umurnya  dari  15  tahun  tidak diperkenankan  mengikat  diri  dalam  perkawinan  kecuali  karena  alasan- alasan penting larangan itu dapat dimintakan dispensasi kepada Presiden, demikian  ditetapkan  dalam  pasal  29  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata.
- Untuk  dapat  mengikatkan diri dalam perkawinan bagi  anak  yang belum mencapai  umur  dewasa  harus  memperoleh  izin  terlebih  dahulu  dari kedua orang tua mereka.
- Bila  salah  satu  diantara  keduanya  yang  memberikan  izin  sedangkan orang  tua  lainnya  sedang  dipecat  dari  kekuasaan  orang  tua,  maka Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya berhak atas permintaan si  anak  tersebut  untuk  memberikan  izin  kawin,  tentunya  setelah mendengar  atau  memanggil  terlebih  dahulu  dengan  cara  sah  orang  tua atau  orang  yang  diperlukan  izinnya  dan  para  keluarga  sedarah  dan semenda,  demikian  ditetapkan  dalam  pasal  38  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata.
- Kecuali  bilamana  diantara  kedua  orang  tua  itu  telah  meninggal  dunia lebih  dahulu  atau  berada  dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan kehendaknya,  maka  izin  cukup  diperoleh  dari  orang  tua  yang  masih hidup.
- Bilamana  bapak  atau  ibu  telah  meninggal  dunia  atau  keduanya  dalam keadaan tidak mampu, maka izin diberikan oleh datuk dan nenek sekedar orang ini masih hidup atau oleh wali pengampunnya.
- Bilamana bapak atau ibu, datuk dan nenek tidak ada lagi atau semuanya dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendak  maka  izin  dapat diberikan oleh wali dan wali pengawas.
- Bilaman wali dan wali pengawas atau salah satu dari keduanya menolak
untuk  memberikan  izin,  maka  Hakim  Pengadilan  Negeri  dalam  daerah hukumnya  dimana  anak  itu  bertempat  tinggal  atas  permintaan  si  anak berkuasa  memberikan  izin  kawin  setelah  mendengar  atau  memanggil dengan sah wali pengawas dan juga keluarga sedarah dan semenda.
- Anak-anak  yang  telah  dewasa  tetapi  belum  mencapai  30  tahun  masih harus meminta izin kawin kepada kedua orang tua mereka.
- Bilamana  izin  kedua  orang  tua  tersebut  tidak  diperoleh  maka  mereka dapat  minta  izin  dari  Pengadilan  Negeri  dalam  daerah  hukum  mereka bertempat  tinggal,  dengan  ketentua  bahwa  Hakim  Pengadilan  Negeri tersebut  dalam  tenggang  waktu  satu  minggu  harus  memanggil  kedua orang tua beserta anak dalam siding tertutup dimana Hakim memberikan nasehat-nasehat seperlunya.
- Bilaman  kedua  orang  tua  tadi  tidak  hadir,  maka  perkawinan  dapat dilangsungkan atas penunjukan akta tidak hadir tersebut.  Apabila si anak tidak  hadir  maka  perkawinan  tidak  dapat  dilangsungkan.  Dalam  hal apabila  kedua  orang  tua  berada  di  luar  negeri,  maka  izin  tersebut dimintakan dispensasi dari presiden 19 .

## 3.   Syarat-syarat Sah nya Perkawinan menurut Hukum Islam
Menurut  jumhur  ulama  rukun  perkawinan  itu  ada  5  dan  masing-masing rukun  itu  mempunyai  syarat-syarat  tertentu,  syarat  dari  rukun  tersebut adalah:
1. Calon suami, syarat-syaratnya:
a. Beragama Islam
b. Laki-laki
c. Jelas orangnya
d. Dapat memberikan persetujuan
e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
a. Beragama Islam
b. Perempuan
c. Jelas orangnya
d. Dapat dimintai persetujuan
e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
19 M.idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa pasal Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam , Ind-Hillco, hlm. 59.
a. Laki-laki b. Dewasa c. Mempunyai hak perwalian d. Tidak terdapat halangan perkawinan
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
a. Minimal dua orang laki-laki
b. Hadir dalam ijab qabul
c. Dapat mengerti maksud akad
d. Islam
e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
c.  Memakai  kata-kata  nikah,  tazwij  atau  terjemahan  dari  kedua  kata tersebut
d. Antara ijab dan qabul bersambungan
e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah f.  Majelis  ijab  dan  qabul  itu  harus  dihadiri  minimal  empat  orang  yaitu calon  mempelai  atau  wakilnya,  wali  dari  mempelai  wanita,  dan  dua orang saksi 20 .
Sedangkan  mahar  (maskawin)  kedudukannya  sebagai  kewajiban perkawinan  dan  sebagai  syarat  sahnya  perkawinan.  Bila  tidak  ada  mahar, maka  pernikahannya  menjadi  tidak  sah.  Dasarnya  adalah  Qs.  An-Nisa  ayat ayat 4 dan 24. Qs. An-Nisa ayat 4, berbunyi:
“Berikanlah maskawin (shadaq, nihlah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai maskawin  itu  senang  hati,  maka  gunakanlah  (makanlah) pemberian i tu dengan sedap dan nikmat ”.
Dan dalam Qs. An-Nisa ayat 24, berbunyi:
“Dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), seperti beristri dengan dia, dan bukan berbuat jahat.  Jika  kamu  telah  menikmati  (bersetubuh)  dengan perempuan  itu,  hendaklah  kamu  memberikan  kepadanya maskawin (ujur, Faridah) yang telah kamu tetapkan”.
Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak maka tidak sah.
20 Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern . Op Cit. hlm. 10.
Dalam  kitab al-figh  „ala  al-mazhil  al-araha‟ah di  sebutkan  bahwa  nikah fasid yaitu nikah ayng tidak memenuhi syarat-syaratnnya, sedang nikah batil adalah  nikah  yang  tidak  memenuhi  rukunnya  dan  hukum  nikah  fasid  dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah.

## 4.   Rukun Perkawinan
Setelah  dalam  pembahasan  diatas  sudah  dijelaskan  syarat-syarat perkawinan  ada  baiknya  untuk  mengetahui  perbedaan  antara  syarat  dan rukun  dalam  perkawinan  itu  sendiri,  dimana  syarat  adalah  sesuatu  yang harus  dipenuhi  sebelum  melaksanakan  apa  yang  akan  dilaksanakan  dan bersifat  diluar.  Sedangkan  rukun  adalah  sesuatu  yang  harus  dipenuhi  dan sifatnya  berada  didalam  apa  yang  akan  dilaksanakan.  Syarat  dan  rukun merupakan  satu  kesatuan  yang  mana  harus  dipenuhi  dan  yang  menentukan sah atau tidaknya suatu yang akan dikerjakan misalnya dalam perkawinan.
Rukun  nikah  menurut  Hukum  Islam  itu  sendiri  meliputi  beberapa  hal, yaitu:
a. Calon mempelai b. Wali nikah c. Saksi d. Ijab qabul
Sebagaimana  yang  tercantum  pada  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  islam juga menjelaskan mengenai rukun perkawinan yang berbunyi:
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
a. Calon suami b. Calon isteri c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab dan Kabul

## 5. Pencatatan Perkawinan
Dalam  pelaksanaanya  diatur  dengan  PP  Nomor  9  Tahun  1975  dan Peraturan Menteri  Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975. Bab  II  pasal  2  ayat (1) PP Nomor 9 Thaun 1975 Pencatatan Perkawinan dari mereka yang mela ngsungkannya  menurut  Agama  Islam  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat, sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  1954, tentang Pencatatan Nikah Talaq dan Rujuk 21 .
21 M. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  dari Segi Hukum
Seperti  yang  diketahui  bahwasannya  pelaksanaan  perkawinan  didahului oleh  kegiatan-kegiatan,  baik  yang  dilakukan  oleh  calon  mempelai  maupun oleh  Prgawai  Pencatat  Perkawinan,  calon  mempelai  atau  orang  tuanya  atau wakilnya  memberitahukan  kehendak  melangsungkan  perkawinan  kepada Pegawai  Pencatat  Perkawinan  (pasal  3  da  4  PP).  Selanjutnya  pegawai tersebut  meneliti  apakah  syarat-syarat  perkawinan  telah  dipenuhi,  dan apakah tidak terdapat halangan menruut Undang-undang.
Apabila  ternyata  dari  hasil  penelitian  itu  terdapat  halangan  perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat  yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan  kepada  calon  mempelai  atau  kepada  orang  tua  atau  kepada wakilnya (pasal 7 ayat (2) PP). Bila pemberitahuan tersebut telah dipandang cukup  dan  memenuhi  syarat-syarat  yang  diperlukan  serta  tidak  terdapat halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat nikah membuat pengumuman tentang  pemberitahuan  kehendak  melangsungkan  perkawinan,  menurut formulir  yang  telah  ditetapkan,  dan  menempelnya  di  Kantor  Pencatatan Perkawinan yang mudah dibaca oleh umum 22 .

## c.   Pengertian perkawinan jika ucapan ijab qabul diwakilkan
Setiap  orang  yang  memiliki  hak  untuk  melakukan  sesuatu,  ia  berhak mempercayakan urusannya kepada orang lain atau ia menunjuk orang lain untuk mewakilkannya dalam sebuah urusan, dengan syarat bahwa urusan yang ingin ia serahkan  kepada  wakilnya  adalah  urusan  yang  boleh  diwakilkan,  seperti  dalam urusan jual beli. Dalam fikih, perwakilan ini disebut dengan al-wakalah. Secara bahasa  maknanya  adalah  al-hifzu  (pemeliharaan)  atau  al-tafwid  (pemberian kekuasaan).  Sedangkan  maknanya  secara  istilah  menurut  Hanafiyah  adalah perkataan  seseorang  kepada  orang  lain  untuk  menggantikan  posisinya  dalam urusan  yang  boleh  diwakilkan  atau  pemberian  kekuasaan  dan  pemeliharaan kepada  wakil.  Menurut  Syafi‟iyah,  maknanya  adalah  pemberian  kekuasaan seseorang atas sebuah pekerjaan yang boleh diwakilkan yang ia tidak laksanakan kepada orang lain dalam hidupnya 23 .
Rukun wakalah menurut Hanafiyah hanya dua, yakni:
 Ijab,  Ijab  diucapkan  pemberi  kekuasaan  dengan  ucapan:  “Aku menyerahkan urusan ini kepadamu.”
Perkawinan Islam , Ind-Hillco, Jakarta: 1986, hlm. 131.
22 Ibid, hlm. 132.
23 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid II , Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2007, hlm. 477.
 Kabul,  Kabul  merupakan  ucapan  dari  orang  yang  diberikan  kekuasaan dengan mengucapkan: “Aku menerima.”
Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun wakalah ada empat, yakni:
 Orang yang memberikan kekuasaan,
 Orang yang diberikan kekuasaan,
 Urusan yang diserahkan, dan
 Shigat 24 .

## d.   Keabsahan  perkawinan  jika  ucapan  ijab  qabul  diwakilkan  menurut Hukum Islam
Pelaksanaan  akad  nikah  yang  pengucapan  qabulnya  diwakilkan  adalah  sah, karena sudah ada lafal dari suami kepada orang yang mewakili dalam menerima qabulnya.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  bab  sebelumnya  bahwasanya dalam fikih, perwakilan ini disebut dengan al-wakalah. Secara bahasa maknanya adalah  al-hifzu  (pemeliharaan)  atau  al-tafwid  (pemberian  kekuasaan). Sedangkan  maknanya  secara  istilah  menurut  Hanafiyah  adalah  perkataan seseorang kepada orang  lain untuk menggantikan posisinya dalam urusan  yang boleh  diwakilkan  atau  pemberian  kekuasaan  dan  pemeliharaan  kepada  wakil. Pengertian  qabul  yang  diwakilkan  dalam  fiqih  sendiri  yakni,  mewakilkan disebut  juga  al-wakalah  yang  bermakna  at-tafwidh  atau  penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat 25 .

## D.  Penutup
Didasarkan  undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan, bahwasanya  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaannya.  Jadi.  Perkawinan  yang  ijab  qabulnya diwakilkan  adalah  sah  menurut  Hukum  Islam  sesuai  dengan  pendapat  para  ulama dan  ahli  fiqih  yang  menyebutkan  bahwasanya  jika  salah  seorang  dari  pasangan pengantin  tidak  ada,  tetapi  tetap  mau  melanjutkan  akad  nikahnya,  maka  ia  wajib mengirim  wakilnya  atau  menulis  surat  kepada  pihak  lainnya  meminta  diakad nikahkan.  Dan,  jika  pihak  lain  ini  memang  mau  menerima,  hendaklah  dia menghadirkan  para  saksi  dan  membacakan  isi  suratnya  kepada  mereka,  atau menunjukkan  wakilnya  kepada  mereka  dan  mempersaksikan  kepada  mereka  di dalam majelisnya bahwa akad nikahnya telah diterimanya.
24 Ibid
25 Ibid, hlm. 232.
Dengan  demikian  qabulnya  dianggap  masih  dalam  satu  majelis.  juga sebagaimana  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  29  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  islam yang  membolehkan  adanya  perkawinan  yang  diwakilkan  dengan  cara  calon mempelai pria membuat surat  kuasa secara tertulis  untuk  mengetahui bahwa benar perkawinan tersebut diwakilkan dan atas seijin yang membuat kuasa yakni si calon mempelai pria.

## Daftar Pustaka
Beni Ahmad Saebani dan H. Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2011
H. Riduan SyahDenok. Seluk-Beluk dan Asas-asas  Hukum Perdata , PT. Alumni, Bandung: 2006
Hadikusuma Hilam. Hukum Perkawinan Adat . Aditya Bakti. Cetakan 4. Bandung: 1990.
M.idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa pasal Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam , Ind-Hillco
Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2011
Samsudin, Skripsi  Tinjauan  Yuridis  Normatif  Mengenai  Perkawinan  Poliandri Dihubungkan Dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan  Hukum  Islam ,  Fakultas  Hukum  Universitas Wiralodra Indramayu, 2011
Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid II , Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2007.
Sudarsono. Hukum  Perkawinan  Nasional . Cetakan  ketiga.  Rineka  Cipta.  Jakarta: 2005. 6-7.
Sumber Lain: http://id.wikipedia.org/wiki/ Perkawinan diakses  pada  tanggal  25  April  2014  jam
13:25 WIB
http:/ fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/pengertian ijab-qabul diakses pada tanggal 25 Januari 2016 jam 19:35 WIB.
http://dayatfsh.blogspot.com/2012/01/perwakilan-dalam-akad-perkawinan.html  di akses pada tanggal 10 Januari 2016 jam 13:30 WIB.