SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
e-ISSN : 2621-7007

## PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Gokma Toni Parlindungan S
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Padang gokmatoni@gmail. com

## ABSTRAK
Kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  masih  belum  tertutupi  dan  keresahan masyarakat  masih tinggi  terhadap  penegakan  hukum atas tindak  pidana  di  Indonesia.  Korupsi  sering disebut extra  ordinary  crime ,  sering  kali  tindak  pidana  korupsi  ini  diidentikkan  dengan white  collar crime yaitu  suatu  perbuatan  (tidak  berbuat)  dalam  sekelompok  kejahatan  yang  spesifik  yang bertentangan  dengan  hukum  pidana  yang  dilakukan  oleh  pihak  professional,  baik  oleh  individu, organisasi,  atau  sindikat  kejahatan,  ataupun  dilalaikan  oleh  badan  hukum.  Untuk  pengembalian  aset negara  akibat  korupsi,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  membuka  lelang  eksekusi  barang rampasan  kasus  rasuah.  Mayoritas  aset  yang  dilelang  berupa  kendaraan.  Bahkan,  sebagian  masuk golongan  mobil  mewah  senilai  ratusan  juta  hingga  miliaran  rupiah.  Total  ada  22  aset  yang  masuk daftar  lelang  oleh  KPK.  Persoalan asset  recovery untuk  meminimalkan  kerugian  negara  merupakan merupakan  faktor  yang  tak  kalah  penting  dari  upaya  pemberantasan  korupsi  di  samping  memvonis pelaku  dengan  hukuman  yang  seberat-beratnya.  Langkah  untuk  meminimalkan  kerugian  negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penganan perkara dengan pembekuan dan penyitaan, juga  mutlak  dilakukan  melalui  kerja  sama  dengan  negara  lain  di  mana  hasil  kejahatan (proceeds  of crime ) berada.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Lelang, Barang Sitaan, KPK, Korupsi.

## ABSTRACT
State losses due to crim inal acts of corruption are still not covered and public unrest is still high  against  law  enforcement  for  criminal  acts  in  Indonesia,  corruption  is  often  called  an extraordinary crime, often this crime of corruption is identified with the white collar crime which is an act  (not  doing)  in  a  group  of  specific  crimes  that  are  contrary  to  criminal  law  carried  out  by professional  parties,  either  by  individuals,  organizations,  or  criminal  syndicates,  or  carried  out  by legal entities. For the return of state assets due to corruption, the Corruption Eradication Commission (KPK) opened an auction for the execution of a major booty case. The majority of assets auctioned are vehicles. In fact, some enter the class of luxury cars worth hundreds of millions to billions of rupiah. In  total  there  are  22  assets  that  are  listed  in  the  auction  ini  KPK.  The  issue  of  asset  recovery  to minimize  state  losses  is  an  equally  important  factor  in  efforts  to  eradicate  corruption  in  addition  to convicting the perpetrators with the most severe penalties. The steps to minimize the state's losses in addition  to  having  to  be  carried  out  since  the  beginning  of  confiscation  cases  with  feezing  and confiscation  are  also  absolutely  carried  out  through  cooperation  with  other  countries  where  the proceeds of crime are located.
Keywords: Implementation, Auction, Confiscated Goods, KPK, Corruption.

## PENDAHULUAN
Korupsi  telah  menjadi  penyakit  yang  muncul  perlahan-lahan  sebagai  momok  yang  dapat membawa  kehancuran  bagi  perekonomian  Negara.  Diakui  atau  tidak,  praktik  korupsi  yang  terjadi dalam  bangsa  ini  telah  menimbulkan  banyak  kerugian.  Tidak  saja  bidang  ekonomi,  maupun  juga dalam bidang politik„ sosial budaya, maupun keamanan (Deni Styawati, 2008). Korupsi menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia, bahkan telak kronis. Korupsi di Negara ini bahkan telah merambah  semua  ini  bagaikan  gurita.  Penyimpangan  ini  bukan  saja  merasuki  lorong-lorong  instansi yang  tidak,  terbayangkan  sebe  lumnya  bahwa  disana  ada  korupsi  (Achmad  Zainuri,  2007).  Secara
etimologis atau menurut bahasa," korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau conuptus, dan bahasa latin  yang  lebih  tua  dipakai  istilah  corrumpere.  Dari  bahasa  latin  itulah  turun  ke  berbagai  bahasa bangsa-bangsa  di  Eropa.  Seperti  Inggris:  corruption,  corrupt;  Prancis:  conuption;  dan  Belanda: corruptive atau korruptie, yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi koiupsi.” Arti kata i  hi  ialah  kebusukan,  keburukan,  kebejatan,  ketidakjujuran,  dapat  disuap,  ti'dak  bermoral, penimpangan dai’i kesucian (Andi hamzah, 1991).
Penegakan  hukum  yang  dilakukan  secara  konvensional  untuk  memberantas  tindak  pidana korupsi terbukti mengalami berbagai hambatan. Unhik ihi diperlukan metode penegakan hukum yang luar biasa nrela lui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta  bebas  dari  ketatasaan  nranapun  dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  koiupsi,  yang pelaksanaanya dilakukan dalam upaya tindak pidana koiupsi, yang pelaksanaanya dilakukan secara o- ptimal, intensif, efektif profesional, serta berkesinambungan (Harkrishiti Harkrisnowo, 2003). Nyoman Serikat  Putra  Jaya  (2008)  menyata'kan  bahwa  perkembangan  tindak  pidana  koiupsi  baik  dilihat  dai'i sisi kuantitas maupun sisi foialitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa koiupsi di Indonesia tida'k lagi melupakan  kejahatan  biasa (٠ ordinary  crimes), akan  tetapi  sudah  merupakan  kejahatan  'luar  biasa {extra  ordinary  crimes). Mengingat  kompleksitas  serta  efek  negatifnya,  maka  koiupsi  yang dikategorikan  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa {extra  ordinary  Climes) memerlukan  upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa {extra ordinary measure ).
Disamping  tindak  pidana  koiupsi  sering  disebut extra  ordinary د crime ,  sei'ing  kali  tindak pidana korupsi ini diidentikkan dengan white collar crime yaitu suahi perbuatan (tidak bei'buat) dalam sekelompok  kejahatan  yang  spesifik  yang  bertentangan  dengan  hukum  pidana  yang  dilakukan  oleh pihak  professional,  baik  oleli  individu,  organisasi,  atau  sindikat  kejahatan,  ataupun  dilakukan  oleli badan  hukum.  Menurut  Dony  Kleden  Rohaniwan,  kejahatan  kerah  putih {white  collar  crime )  adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga 'pemerintahan yang teijadi, baik secara stiuktural yang melibatkan sekelompok orang nraupun secara ind'ividu. Jlazel Croal mendifinisikan  kejahatan  kerah  putih  sebagai  penyalahgunaan  jabatan  yang  legitim  sebagaimana ditetapkan  oleh  hukum.  LJmumnya,  skandal  kejahatan  kerah  putih  sulit  dilacak  karena  dilakukan pejabat  yang  punya  kuasa  untuk  memproduksi  hukum  dan  membuat  berbagai  keputusan  vital (Laurensius Arliman s, 2016).
Sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  43  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sebagaimana  diubah  dengan  LJndang-  Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Koiupsi  selanjutnya  disebut  UU  Tipikor,  KPK  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi. KPK, diberi amanat  melakukan  pemberantasan  korupsi  secara  profesional,  intensif,  dan  berkesinambungan.  KPK melupakan  lem'baga  negara  yang  bersifat  independen,  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun (Laurensius Arliman s, 2018).
Adapun  tugas  KPK  yang  adalah  koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang  a)  melakukan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  (TPK);  b)  supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang melalmkan  pemberantasan  TPK;  c)  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap TPK;  d)  melakukan  tindakan-  tindakan  pencegahan  TPK;  dan  e)  melakukan  monitor  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Dalam  pelaksanaannya  mgasnya,  KPK  be^edoman  kepada 'lima  asas,  yaitu:  kepastian  hulmm,  keterbukaan,  akuntabilitas,  kepentingan  umtrm,  dan proposionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka
SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007
dan  berkala  kepada  presiden,  DPR,  dan  BPK.  KPK  dipimpin  olelr  Pimpinan  KPK  yarrg  terdiri  atas linra  orang,  seorairg  ketua  merangkap  anggota  dan  empat  orang  wakil  ketua  merangkap  anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut melupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur penrerintahan dan unsur masyarakat.  Pimpinan  KPK  nremegang  jabatan  selama  empat  tahun  dan  dapat  dipilih  kembali hanya  unrnk  sekali  masa  jabatan.  Dalam  pengambilan  kepunrsan,  pimpinan  KPK  bersifat kolektifkolegial (Purwaning M. Yanuar, 2007).
Pimpinan  KPK  membawahkan  empat  bidang,  yang  terdiri  atas  bidang  Pencegahan, Penindakan,  Informasi  dan  Data,  seria  Pengawasan  Internal  dan  Pengaduan  Masyarakat.  Masing- masing  bidang  tersebut  dipimpin  olelr  seorang  deputi.  KPK  juga  dibantu  Sekretariat  Jenderal  yaitg dipimpin  seorang  Sekretaris  Jenderal  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  Republik Indonesia, namun bertang^mg jawab kepada pimpinait KPK. Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK  diatur  sedemikiarr  rupa  sehingga  memungkinkan  masyarakat  luas  tetap  dapat  berpartisipasi dalam  aktivitas  dan  langkah-langkah  yang  dilakukan  KPK.  Dalam  pelaksanaan  operasional,  KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai kompetensi yang diperlukan (Laurensius Arliman s, 2016). Terkait pembahasan di atas salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia yaitu korupsi, tindak pidana korupsi (tipikor.)  sudah diaUrr  dalam  Undang-Undang  No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang  No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan: “setiap orang yang secara melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atatr  perekonomian  negara  dipidana  dengan  pidana  penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling seddrit 200 juta rupiah darr paling banyak 1 miliar rupiah.”
Lebih  lanjut.  Pasal 3 menyebutkan:  "setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri sendiri atair orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saraira yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian iregara dipidana seumur, hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama  20  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  50  juta  rupialr  dan  maksimal  1 miliar-.”  Meningkatnya tindak  pidana  korupsi  yang  tidakterkendali  akan  membawa  bencana,  tidak  saja  bagi  kehidupan perekonomian  nasional,  juga  pada  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Ilasil  survey  Transparency International Indonesiaan. (TII) menunjukkan, Indonesia mempakan negara pa'ling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar- lebih korup dibanding Indonesia. Nilai Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  Indonesia  ternyata  lebili  rendah  daripada  negara-negara  tetangga, seperti  Papua  Nugini,  Vietnam,  Filipina,  Malaysia  dan  Singapura  (Gokma  Toni  Parlindungan s, 2017).
Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan korupsi sudah memadai, di antaranya yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  bersih,  dan  bebas  dari  korupsi,  dan  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  yang  telah  dirtibah  UU  Tipikor,  UU  No.  30  Tahun 2002 tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sistem operasi Tangkap Tangan, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang  Percepatan  Pemberantasan  Konrpsi,  dan  Kepuhisan  Presiden  No.  11  Talrun 2005 tentang  Tim  Koordinasi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Akan  tetapi  bagaimana efektivitasnya, peraturan perundang-undangan dengan keterrtuan normanya hanya bisa implementatifbila digerakkan oleh penegakan hukum (Gokma Toni Parlindungan s, 201-4).
Sehubungan  dengan  pembahasan  di  atas,  menurut  E.Y  Kanter  dan s. R  Sianturi  (2002) pendayagunaan  Undang-Undang  Tipikor  termasuk  sebagai  kebijakan  kriminal.  Istilah  kebijakan
berasal dari bahasa Inggris yakni policy atau dalam bahasa Belanda politik yang secara umum dapat diartikan  sebagai  prinsip-prinsip  umrrm  yang  berftrngsi  untuk  mengarahkan  pemerintah  (dalam  arti luas  termasrrk  pula  aparat  penegak  hukum  dalam  mengelola,  mengatur,  atau  menyelesaikan  urusan- urusan  publik,  masalah-masalah  masyarakat  atau  bidang-bidang  penyusunan  peraturan  perundang- undangan  dan  pengaplikasian  hukum/peraturan,  dengan  tujuan  (umum)  yatrg  mengarah  pada  upaya mewujudkan kesejahteraan atarr kemakmuran masyarakat (warga negara).
Bar.da  Nawawi.  Arif  (2010)  mengemrrkakan:  sebagai  usaha  yang  rasional  dari  masyarakat untuk menanggulangi  kejahatan.  Di  dalamnya  mencakup  kebijakan  hukum pidana  yang  disebtit juga sebagai  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana,  yang  dalam  arti  paling  luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan  untuk  menegakkan  nonna-  norma  sentral  dari  masyarakat.  Perencanaan  penanggulangan kejahatan  diperlukan  agar,  perundang-undangan  pidana  menjadi  sarana  yang  baik  untuk menanggulangi tindak pidarra korupsi dan berlaku efektif. Kegiatan ini mernas'uki lingkup kebijakan hukum  pidana,  yang  merarpakan  suatrr  proses  terdiri  dari  tahap  formulasi  atau  legislatif,  tahap peneraparr atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif. Masalah korupsi bukan lagi  masalah  baru  dalam  persoalarr  hukum  dan  ekonomi  bagi  suaUr  negara  karena  masalalr  korupsi telah,  ada  sejak  ribuan  tahun,  baik  di  negara  maju  maupun  di  negara  berkembang  termasrrk  juga  di Indonesia (Adrian Sutendi, 2010).
Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih belu'm terhrhrpi dan keresalran masyarakat masilr  tinggi  terhadap  penegakarr  Irukrrm  atas  tindak  pidarra  di  Indonesia.  Pemidanaan  merupakan salalr satrr elemen hukum yang paling penting dalam penegakan hrrkum pidana. Hrrkum pidana tanpa mengaitkannya  dengan  penridanaan  bagaikan  macan  tanpa  gigi.  Penjatuhan  hukuman  pidana  olelr perrgadilan merupakan suahr upaya yang sah, yang dilandasi oleh hukum unhrk mengenakan nestapa atarr penderitaan terhadap seseorang yang terbukti bersalah nrelakukan tindak pidana. Pidana sendiri merupakan suahr  pranata  sosial yang  di.kaitkan  dengan,  dan selalu mencerminkan,  nilai  dan  struktur masyarakat.
sehingga  merupakan  suatu  reafirmasi  simbolis  atas  pelanggaran  terhadap  “hati  nurani  bersama ,, atau collective conscience , meminjam terminologi Emile Durkheim (Gokma Toni Parlindungan S, 2013).
Pidana penjara yang merupakan jenis pidana pokok yang paling popular diantara pidana pokok lainnya  (berdasarkan  Pasal  10  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  memang  efektif  memberi pembalasan kepada para terpidana atas tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukannya. Akan tetapi, pidana  penjara  tidak  selalu  menyelesaikan  masalah,  malah  dapat  menimbulkan  masalah  seperti over capacity, ketidakjeraan  koruptor,  dan  kerugian  negara  tidak  kunjung  terselesaikan.  Konsep  tujuan pemidanaan  yang  berkembang  selama  ini  dianggap  memiliki  berbagai  kelemahan  terutama  karena dianggap  sama  sekali  tidak  memberikan  keuntungan  apapun  bagi  korban  dan  masyarakat.  Hal  ini diperkuat  lagi  dengan  adanya  perkembangan  pemikiran  masyarakat  terhadap  hukum  pidana  di berbagai  belahan  dunia.  Roeslan  Saleh  menyatakan  bahwa  Hukum  Pidana  merupakan  kaca  yuridis yang  paling  peka  terhadap  perubahan  budaya,  keadaan  sosial  yang  pada  umumnya  dalam  semua keadaan  dimana  ada  manusia.  Perkembangan  pemikiran  tentang  hak  asasi  manusia  telah  membawa pembahan  besar terhadap masyarakat  dalam memandang  suatu  hal  yang  berkaitan  dengan hidup  dan kehidupannya.  Tak  terkecuali  pandangan  terhadap  pidana  dan  pemidanaan.  Pidana  dan  pemidanaan yang  pada  dasarnya  memberikan  pembenaran  atas  penjatuhan  satu  derita  kepada  seseorang  akibat suatu  tindak  pidana  yang  dilakukannya  sepintas  lalu  akan  bertolak  belakang  dengan  konsep-konsep yang ada dalam hak asasi manusia yang justru memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebenarnya sudah berani dan “menggigit” mengatur mengenai pemberantasan korupsi dan pemidanaan para pelaku tindak  pidana  korupsi,  bahkan  penjatuhan  dua  pidana  pokok  sekaligus  diperbolehkan.  Dengan keistimewaan dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana kompsi berarti pemidanaan diharapkan menjadi  hal  yang  berpengaruh  sangat  kuat  dalam  penegakan  hukum  dan  pemberantasan  korupsi. Berangkat  dari  pasal  4  Undang-  undang  No.  31  tahun  1999  jo  Undang-undang  No  20  tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana ” perampasan aset hasil korupsi sendui sebenarnya telah diadopsi oleh Indonesia, tetapi Indonesia lagi- lagi  bukan  negara  yang  dengan  mudah  dapat  menyesuaikan  suatu  perubahan  sistem,  apalagi  yang berhubungan dengan bidang penegakan hukum. Pengaruh kolonial masih sangat kental dalam sistem hukum  Indonesia  karena  walaupun  Rancangan  KUHP  telah  disusun  sejak  tahun  1994  dan  direvisi beberapa  kali,  hingga  saat  ini,  tahun  2011,  Rancangan  KUHP  tersebut  belum  juga  disahkan  untuk menggantikan KUHP, warisan Belanda puluhan tahun lalu, yang sampai saat ini masih kita gunakan (Romli Atmasasmita, 2008).
Persoalan as s et recovery untuk meminimalkan kerugian negara merupakan merupakan faktor yang  tak  kalah  penting  dari  upaya  pemberantasan  korupsi  di  samping  memvonis  pelaku  dengan hukuman  yang seberat-beratnya.  Langkah  untuk  meminimalkan  kerugian  negara  tersebut  di  samping harus dilakukan sejak awal penganan perkara dengan
pembekuan  dan  penyitaan,  juga  mutlak  dilakukan  melalui  keija  sama  dengan  negara  lain  di mana  hasil  kejahatan (proceeds  of  crime )  berada.  Untuk  itu  ..rientasi  penegak  hukum  ,mengenai pengembalian aset ini perlu dipertajam terutama dalam hubungan kerja sama dengan negara lain baik melalui pertukaran informasi intelijen keuangan yang difasilitasi oleh PPATK, koordinasi dengan Tim Pemburu  Koruptor,  maupun  kerja  sama  bantuan  hukum  timbal  balik  antara  pemerintah  kita  dengan pemerintah negara lain.

## METODE PENELITIAN
Menurut B ambang Surrggono, penelitian pada dasarnya meiupakan, “suatu upaya pencariair” dan  bukannya  sekedar  mengamati  dengan  teliti  terhadap  sesuatu  obyek  yang  mudah  terpegang  di tairgan. Penelit'ian merupakan terjemahan dari balrasa Inggris yaitu 'research, yang berasal dari kata re (kem'bali)  dan to  search (mencari).  Derrgan  demikian  secara  logawiyah  berarti  “mencari  kembali”. Penelitian merupakan suahr sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal  ini  disebabkan,  oleh  karena  penelitian  bertujuan  untuk  menyingkapkan  kebenaran  secara sistematis,  metodologis,  dan  konsisten.  Melalui  pi'oses  penelitian  tersebut  diadakan  analisa  dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (/ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011).  Dalam  penyisunan  penelitian  ini,  dibuhihkan  bahan  atau  data  penelitan  yang  dilakukan  olelr peneli'ti yang terjadi dilapangan, ser'ta bahan atati data yang konkrit berasal  dari bahan kepustakaan. Penelitian  karya  ilmiah  ini,  berjenis  penelitian  hukum  normatif (yuridis  normati )/.  ؛yaitu  penelitian yang  bertujuan  untuk  'meneliti  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  sinkronisasi  hukum,  sejarah hukum  dan  perbandingan  hukum  (Zainuddin  Ali,  2010).  Pada,  penelitian yuridis  normatif penelitian in,i difokuskan  untuk mengkaji  dan  meneliti materi hukum tentang  pelaksanaan  lelang barang  sitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Barang Sitaan dan Lelang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
Lelang atau Penjualan dimuka umum adalalr suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimarra harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Selain itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aUrran pokok lelang yang dibawa  oleh  belanda  menyebutkan:  “penjualan  umum  (lelang)  adalali  penjualan  barang-  barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran h,arga yang meningkat atau dengan .pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumirya d'iberitahu mengenai  pelelangan  atau  penjualan  itu,  ata'u  diizirrkan  untuk  ikut-serta,  dan  diberi  kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau menrasukkan harga dalarrr sampul tertutup” (Salim HS, 2011).
Rahmat  Soemitro  di  dalam  bukunya,  yang  di  kutip  dari  Polderjnan  menyatakan  bahwa penjualan  mnum  adalah  alat  uni  mengadakan  peijanjian  atau  persetujuan  yang  paling menguntungkan  untuk  si  penjual  dengan  cara  menghimpun  para  peminat.  Poldeiman  selanjutnya mengatakan  bahwa  yang  merupakan  syarat  utama  adalah  menghimpun  para  peminat  untuk mengadakan perjanjian jual beli yang palhrg menguntungkan si penjual (R,ahmat Soemitro, 1987). Selain itu, menurtrt Roell,
menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang  hendak  menjual  satu  atau  lebih  dari  suatu  barang,  baik  secara  pribadi  ataupun  dengan perantaraan  kuasanya  memberi  kesempatan  kepada  orang-orang  yang  hadir  melakukan  penawaran untuk  membeli  barang-barang  yang  ditawarkan  sampai  kepada  saat  dimana  kesempatan  lenyap,
ditambahkan  bahwa  penjualan  itu  adalah  secara  sukarela  kecuali  jika  dilakukan  atas  perintah  hakim (Gokma Toni Parlindungan S, 2017).
Artinya, saat ini Lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau  Lelang  Online.Dalam  peraturan  Menteri  Keuangan,  yang  dimaksud  dengan  Lelang  adalah penjualan  barang  yang  terbuka  untuk  umum  dengan  penawaran  harga  secara  tertulis  dan/atau  lisan yang  semakin  meningkat  atau  menurun  untuk  mencapai  harga  tertinggi  yang  didahului  dengan pengumuman  lelang.  Maka  dengan  demikian,  syarat  dari  penjualan  umum  secara  garis  besar  adalah hanya  ada  dua,  yaitu:  1)  Pengumpulan  para  peminat;  2)  Adanya  kesempatan  yang  diberikan  untuk mengajukan penawaran yang bersaing seluas-luasnya.
Mengenai  barang  sitaan  menurut  Pasal  1  butir  16  dinyatakan:  “Penyitaan  adalah  serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”. Berkaitan dengan penyitaan maka benda yang dapat disita antara lain: 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau  sebagian  hasil  dari  tindak  pidana;  2)  Benda  yang  telah  digunakan  secara  langsung  untuk melakukan  tindak  pidana  atau  mempersiapkannya;  3)  Benda  yang  digunakan  untuk  menghalang- halangi  penyidikan  tindak  pidana;  4)  Yang  dibuat  khusus  untuk  melakukan  tindak  pidana;  5)  Dan benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Kelima benda tersebut dapat digunakan dan dikategorikan sebagai alat bukti dan berfungsi dalam proses  pemeriksaan  suatu  perkara  pidana,  sehingga  dalam  proses  mendapatkan  alat  bukti  dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan  segala  macam  barang  sitaan.  Mengenai  tempat  penyimpanan  benda  sitaan  negara sebagai barang bukti di dalam perkara pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  terdapat  dalam  Pasal  44  ayat  (1)  yang  berbunyi:  “Benda  Sitaan  Negara  disimpan  dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.
Di  wilayah  Surakarta  terdapat  suatu  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara,  namun  fungsi dan  peranannya  belum  dapat  dikatakan  maksimal,  dikarenakan  belum  terciptanya  suatu  kebijakan fungsional  yang  menetapkan  bahwa  diperlukannya  Rupbasan  dalam  suatu  proses  peradilan  perkara pidana  menyangkut  dengan  penyimpanan  alat-alat  bukti  yang  selama  ini  dicitra  masyarakat  umum Rupbasan belum berfungsi dengan baik berkaitan dengan penjagaan, penyimpanan, pengamanan, dan penyelamatan  benda-benda  sitaan.  Secara  struktural  dan  fungsional,  Rupbasan  berada  di  bawah lingkungan  Departemen  Kehakiman  yang  akan  menjadi  pusat  penyimpanan  segala  macam  barang sitaan dari berbagai instansi. Pendirian Rupbasan didasari oleh
Pasal 44 ayat (1) KUHAP dan juga PP No. 27 Tahun 1983 serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06  Tahun  1983.  Sehubungan  dengan  apa  yang  disebut  RUPBASAN  yang  diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No.27 Tahun 1983 serta Peraturan Menteri Kehakiman  No.  M.05.UM.01.06  Tahun  1983,  pada  kenyataannya  belum  jelas  mengenai pengaturan pelaksanaannya.
Untuk  memperjelas  pelaksanaannya,  perlu  diketahui  bagaimana  Mekanisme  Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan, sehingga kemudian hal  itu  diatur  dalam  SK  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  No.  E1.35.PK.03.10  Tahun  2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan  Negara  di  RUPBASAN,  sebagai  penjabaran  dari  Peraturan  Menteri  Kehakiman  No. M.05.UM.01.06  Tahun  1983.  Agar  dalam  Pelaksanaan  Pengelolaan  Benda  Sitaan  Negara  dan Barang  Rampasan  Negara  di  Rupbasan  dapat  berjalan  sesuai  fungsinya,  maka  diperlukan  suatu keija  sama  yang  baik  dari  berbagai  instansi  yang  berkaitan  seperti  Pengadilan,  Kepolisian  dan Kejaksaan  serta  instansi  lainnya  untuk  menyerahkan  benda-benda  sitaan  untuk  disimpan  di Rupbasan  agar  keamanannya  dapat  terjaga dan terlindungi serta  apabila  dalam proses  pengadilan putusan  agar  dikembalikan  maka  dapat  dikembalikan  secara  utuh  tanpa  cacat  ataupun  rusak (Gokma Toni Parlindungan S, 2016).

## B. Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
Mengingat  tindak  pidana  korupsi  dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  dan  sangat mungkin  menjadi  kejahatan  transnasional,  maka  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara bulat telah mengadopsi United Natioiis Convention Against Corruption 2003 pada  tanggal  30  September  2003. United  Nations  Convention  Against  Corruption dibuka  untuk penandatanganan  dalam  Konferensi  Politik  Tingkat  Tinggi  dengan  Tujuan  Penandatanganan United Nations Convention Against Corruption di Merida, Meksiko, tanggal 9-11 Desember 2003. United Nation Convention Against Corruption merupakan salah satu hasil dari upaya masyarakat internasional  dalam  hal  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Pemerintah  Indonesia  ikut  aktif sejak  sidang  pertama  sampai  dengan  sidang  ketujuh  (terakhir)  yang  berakhir  pada  tanggal  1 Oktober  2003.  Negara  Peserta United  Nations  Convention  Against  Corruption 2003  mencapai sebanyak  127  negara,  dari  jumlah  tersebut  99%  telah  menyatakan  kesediaannya  untuk menandatangani  konvensi  tersebut.  Dasar  pertimbangan  keikutsetaan  Indonesia  dalam penandatanganan konvensi tersebut mengenai implikasi hukum peratifikasian konvensi tersebut ke dalam sistem hukum nasional (UNPress Release , 2003).
Salah  satu  pembahasan  penting  yang  diatur  dalam  UNCAC  2003  ini  adalah  mengenai  hal pengembalian aset (Asset Recovery). Ruang gerak koruptor para koruptor untuk bersembunyi dan melarikan hasil kejahatannya ke sejumlah negara kian sempit. Dengan disahkannya Konvensi PBB ini  korupsi  diakui  sebagai  kejahatan  global  dan  akan  ditangani  dengan  semangat  kebersamaan. Sebenarnya  sudah  lama  korupsi  dinobatkan  sebagai extra-ordinary  crime ,  balikan  sebelum disahkannya  UNCAC  2003.  Indonesia  termasuk  negara  yang  ikut  menandatangani  konvensi tersebut.  Pada  pasal  3  tentang Scope  application ,  ayat  (1)  tentang cooperation  with  law enforcement
authorities, ditegaskan bahwa, “Each state party shall take appropriate measure to encourage persons who participate or who have participate in the commission of an offense establish in accordance with this convention to supply information useful to competen t authorities for investigative and eviden tiary purposes  and  to  provide  factual,  specific  help  to  competent  that  may  contribute  to  such  depriving
offenders of the proceeds of crime and recovering such proceeds .”
Walaupun perangkat hukum internasional yaitu UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang  No.  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan  UNCAC,  pengembalian  aset  hasil  korupsi belum  juga  diterapkan.  Sehubungan  dengan  masalah  tersebut,  Barda  Nawawi  Arif  di  dalam  suatu seminar  pernah  menyatakan:  “Bahwa  tujuan  dari  kebijakan  menerapkan  suatu  sanksi  pidana  tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminil dalam arti keseluruhannya yaitu Perlindungan Masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.” (tujuan demikian nampaknya disepaati oleh seluruh anggota UNAFEI ('United Nations Asia and Far East Institute ) dimana Indonesia merupakan salah satu anggotanya).
Menurut Matthew H. Flemming dalam dunia internasional, tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama, Flemming sendiri tidak mengemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa  pengembalian  aset  adalah  proses  pelaku-  pelaku  kejahatan  dicabut,  dirampas,  dihilangkan haknya  dari  hasil  tindak  pidana  dan/atau  dari  sari  sarana  tindak  pidana. United  Nations  Convention Against  Corruption tidal  ؛secara  tegas  menyatakan  apakah  penyitaan  merupakan  hukuman !penalty seperti  didefinisikan  dalam  Konvensi  tentang  Pencucian,  Pelacakan,  Perampasan  dan  Penyitaan  atas Hasil-hasil Kejahatan dari Dewan Eropa Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (CLSCPC) dari Council of Europe (Purwaning M. Yanuar, 2007).
Dalam CLSCPC, penyitaan diartikan sebagai sebuah hukuman atau tindakan, yang diperintahkan oleh  pengadilan  sebagai  kelanjutan  dari  proses  yang  berhubungan  dengan  pelanggaran  pidana  atau pelanggaran-pelanggaran  pidana  sebagai  akibat  dari  pencabutan  yang  permanen  atas  kekayaannya. Pada hakikatnya, pengembalian aset tidak hanya merupakan proses, tetapi juga merupakan penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu. Menurut UNCAC sendiri, pengembalian aset hasil korupsi sendiri terbagi dalam empat tahap, yaitu: 1) Tahap pelacakan  asset; 2) Tahap tindakan- tindakan  pencegahan  untuk  menghentikan  perpindahan  aset-aset  melalui  mekanisme  pembekuan  dan penyitaan; 3) Tahap penyitaan; 4) Tahap penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.
Di antara barang yang akan dilelang, tercatat beberapa kendaraan dirampas dari mantan Kepala Koips  Lalu  Lintas (Kakorlantas)  Polri  Irjen  Djoko  Susilo.  Di  antaranya,  Toyota  Rush  1.5  S  AT  atas nama Seto Aji Ismoyo, Nissan Serena Highway Star AT atas nama Siti Maropah, Jeep Wrangler 4.0L AT atas nama Bambang Ryan Setiadi, dan Toyota Harrier 2.4 AT atas nama M. Zaenal Abidin. Djoko Susilo merupakan teipidana kasus korupsi proyek simulator surat izin mengemudi (SIM). Sebanyak 48 aset jenderal bintang dua itu dirampas negara lantaran terbukti dalam kasus tindak pidana pencucian
uang (TPPU) yang divonis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 2013. Hakim memvonis Djoko terbukti membeli aset dari hasil korupsi dan diatasnamakan orang lain.
Selain aset Djoko, KPK melelang sejumlah aset atas nama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, rekanan  proyek  simulator  SIM.  Aset  itu  berupa  mobil  Toyota  Innova  V  Diesel  AT  2012  warna abu-abu  metalik  atas  nama  PT  Citra  Mandiri  Metalindo  Abadi.  Lelang  akan  dilakukan  dengan perantara  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  Jakarta  III.  Selain  mobil, KPK  akan  melelang  sejumlah  barang  lain.  Di  antaranya,  handphone  merek  Samsung  model  GT- 193000, Samsung model GT-E1205T, Apple iPhone 5 model MD 299ID/A, dan telepon genggam BlackBerry. Tidak hanya itu, komisi antirasuah tersebut juga melelang satu koper merek Rimowa model Salsa Multiwheel dan Del Hybrid serta tas Chanel.
Beberapa  aset  yang  dilelang  juga  dirampas  dari  koruptor  lain.  Di  antaranya,  mantan  Bupati Bangkalan Fuad Amin dan eks Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi. Febri menjelaskan, sebelum  proses  lelang,  KPK  lebih  dahulu  mengumumkan  nilai  limit Cfloor  price) atau  harga terendah.  Misalnya,  Volkswagen  Golf  1.4  bernilai  limit  Rp  131,6  juta,  Volkswagen  Beetle  1.2 memiliki nilai limit Rp 286,75 juta, Honda CR-V 2.4 dengan nilai limit Rp 76,6 juta, dan Honda Civic FD2 2.0 dengan nilai limit Rp 78 juta.
Hal tersebut dilakukan untuk pengembalian aset negara akibat korupsi, maka KPK membuka lelang  eksekusi  barang  rampasan  kasus  rasuah.  Mayoritas  aset  yang  dilelang  berupa  kendaraan. Balikan, sebagian masuk golongan mobil mewah senilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Total ada  22  aset  yang  masuk  daftar  lelang,  agar  uang  hasiol  lelang  tersebut  akan  dikembalikan  ke keuangan  negara  dan  tidak  menjadi  tumpukan  yang  menganggu  dan  menyita  keuangan  negara untuk merawatnya.

## PENUTUP
Tindak pidana korupsi sering disebut extra ordinary crime , sering kali tindak pidana korupsi ini diidentikkan  dengan white  collar  crime yaitu  suatu  perbuatan  (tidak  berbuat)  dalam  sekelompok kejahatan  yang  spesifik  yang  bertentangan  dengan  hukum  pidana  yang  dilakukan  oleh  pihak professional,  baik  oleh  individu,  organisasi,  atau  sindikat  kejahatan,  ataupun  dilakukan  oleh  badan hukum.  Kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  masih  belum  tertutupi  dan  keresahan masyarakat masih tinggi terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di Indonesia. Korupsi sering disebut  extra  ordinary  crime,  sering  kali  tindak  pidana  korupsi  ini  diidentikkan  dengan  white  collar crime  yaitu  suatu  perbuatan  (tidak  berbuat)  dalam  sekelompok  kejahatan  yang  spesifik  yang bertentangan  dengan  hukum  pidana  yang  dilakukan  oleh  pihak  professional,  baik  oleh  individu, organisasi,  atau  sindikat  kejahatan,  ataupun  dilakukan  oleh  badan  hukum.  Untuk  pengembalian  aset negara  akibat  korupsi,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  membuka  lelang  eksekusi  barang rampasan  kasus  rasuah.  Mayoritas  aset  yang  dilelang  berupa  kendaraan.  Bahkan,  sebagian  masuk golongan  mobil  mewah  senilai  ratusan  juta  hingga  miliaran  rupiah.  Total  ada  22  aset  yang  masuk daftar  lelang.  Persoalan asset  recovery untuk meminimalkan  kerugian negara  merupakan  merupakan faktor yang tak kalah penting dari upaya pemberantasan korupsi di samping memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping hams dilakukan sejak awal penganan perkara dengan pembekuan dan penyitaan, juga mutlak dilakukan melalui keija sama dengan negara lain di mana hasil kejahatan (proceeds ofcrime ) berada.

## Daftar Pustaka

## Buku
Achmad Zainuri, 2007, Akal Kultural Korupsi di Indonesia , Cahaya Baru Satvangan, Depok.
Adrian Sutendi, 2010, Hukum Keuangan Negara , Sinar Grafika, Jakarta.
Andi  Hamzah,  1991, Korupsi  di  Indonesia  Masalah  dan  Pemecahannya ,  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta.
Arief  Barda  Nawawi,  201.0, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Deni Styawati, 2008 , KPK Pemburu Koruptor , Pustaka Timur, Yogyakarta.
E.Y  Kanter  dan s. R.  Sianturi,  2002, Asas-asas  hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya,
Penerbit Stoi'ia Grafika, Jakarta.
lirensm ؟ ، krYn 1 ؟؛،, .G, Penegakan Hukum dan Kesadaran dan Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta. IIRWSYYY ؟ .  Mu ١ ة m,  Kejnbuga-Lembaga  Negara  Independen  di  Dalam  Undang-  Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Deepublish, Yogyakarta.
Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Semarang. YMimgl Nur, m ١ Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2005 Dalam Sistem Hukum Indonesia, PT A\\im,T ٠ ؟ ik\g.
Ralrmat Soemitro, 1987, Peraturan dan Instruksi Lelang, PT. Eresco, Bandung.
loi  ktumita.,  21>,  Pengkajian  Hukum,  tentang  Kriminalisasi,  Pengembalian  Aset,  Kerja  Sama Internasional  dalam  Konvensi  PBB,  V> ٠ aAi  PembVn  Issi Nasional,  Departemen  Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
Salim HS, 2011, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
Soerjono Soekanto datr Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta.
Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal dan Hasil Penelitian
Gokma Toni Parlindungan s. Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Korupsi, Volume 5, Nomor 2, 2013.
dma.  T  om  TivTigi ؟ >,  Sanksi  Administrasi  Bag'i  Wajib  Pajak  Pettghasilan  Orang  Pribadi  Di  Kota Padang, Jurna'l Advokasi, Volume 5, Nomor 2, 2014.
Gokma  Toni  Parlindungan  S, Pembagian  Kekuasaan  Dalam  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Jurnal Advokasi, Volume 7, Nomor 2, 2016.
Gokma  Toni  Parlindungan  S, Tinjauan  tentang  Pemeriksaan  Saksi  Dakam  Perkara  Pidana, Jumal Advokasi, Volume 8, Nomor 2, 2017.
Gokma  Toni  Parlindungan  S, Prinsip-Prinsip  Negara  Hukum  dan  Demokrasi  Dalam  Pembentukan Peraturan Daerah, Jumal Hukum Respublica, Volume 16, Nomor 2, 2017.
Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Litigasi dan Pemidanaan di Indonesia , Disampaikan dalam Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana FHUI di Balai Sidang UI, Depok, 2003.
Laurensius Arliman S, Kodifikasi RUUKUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2018.
UN Press Release, diterbitkan pada saat adopsi UNCAC, 31 Oktober 2003.