## EVALUASI AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANGKA DAN KABUPATEN BELITUNG: SUATU KAJIAN KOMPREHENSIF
Anggraeni Yunita 1 and Christianingrum 2
1 Accounting Department, Faculty of Economy, University of Bangka Belitung, Bangka Belitung, Indonesia, anggi21.ay@gmail.com
2 Management Department, Faculty of Economy, University of Bangka Belitung, Bangka Belitung, Indonesia, syifa.meira@yahoo.com

## ABSTRAK
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pemerintah  membentuk Dana Desa  adalah  karena  pemerintah  ingin  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa; meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  desa;  menanggulangi  kemiskinan;  serta mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  lebih  memeratakan  pendapatan.  Terkait dengan  pengelolaan  dana  desa  tersebut,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), berdasarkan hasil kajian yang dilakukan lembaga itu pada tahun 2014, menemukan 14 potensi  permasalahan  pengelolaan  dana  desa  baik  terkait  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) maupun  Dana  Desa  yang  dibagi  dalam  4  (empat)  aspek,  yaitu  aspek  regulasi  dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  apakah  pengelolaan  dana  desa  telah akuntabel  dan  efektif  dipandang  dari    aspek  regulasi  dan  kelembagaan,  tata  laksana pengelolaan  dana,  pengawasan  dan  sumber  daya  manusia  yang  akan  dikaji  dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  pendahuluan,  pengelolaan  dana  desa pada tahun 2015 masih belum optimal, namun untuk tahun 2016 pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan baik karena kelemahan pada tahun 2015 menjadi masukan bagi pemerintah pusat, kabupaten dan pemerintah desa untuk mengelola dana desa menjadi lebih baik lagi.
Kata Kunci: Dana Desa, Akuntabilitas, Efektifitas

## ABSTRACT
Under Law no. 6 Year 2014 on Village, the government's goal of forming Village Fund is because the government wants to improve the welfare of rural communities; improving the quality of life of villagers; tackling poverty; as well as creating economic growth with more  revenue  sharing.  In  relation  to  the  management  of  the  village  funds,  the Corruption Eradication Commission (KPK), based on the results of the study conducted in  2014,  found  14  potential  problems  for  village  fund  management  related  to  Village Fund Allocation (ADD) and Village Funds divided into four (4) aspects of regulatory and institutional aspects, aspects of governance, supervisory and human resources aspects. The purpose of this study is to evaluate whether the management of village funds has been  accountable  and  effective  in  terms  of  regulatory  and  institutional  aspects,  the management of funds, supervision and human resources that will be assessed using a qualitative approach.
The conclusions obtained from the preliminary study result, village fund management in 2015  are  still  not  optimal,  but  for  the  2016  village  funds  management  has  been  well done  since  the  weaknesses  in  2015  became  inputs  for  central,  district  and  village governments for village funds management to be more well again.

## Keywords: Village Fund, Accountability, Effectiveness

## PENDAHULUAN
Transisi  politik  yang  terjadi  di  Indonesia  menghasilkan  dua  proses  politik yang  berjalan  secara  simultan,  yaitu  desentralisasi  dan  demokratisasi.  Kedua proses  politik  itu  terlihat  jelas  dalam  pergeseran  format  pengaturan  politik  di area  lokal  maupun  nasional,  dari  yang  bersifat  otoritarian-sentralistik  menjadi lebih demokratis-desentralistik (Dwipayana, 2003).
Sebagaimana  kita  ketahui,  salah  satu  visi  Pemerintahan  Presiden  Joko Widodo  (Jokowi)  adalah  Membangun  Indonesia  dari  Pinggiran  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Untuk  itu  perlu  dialokasikan  dana  yang lebih  besar  untuk  memperkuat  pembangunan  daerah  dan  desa.  Dana  Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  (Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014).
Berdasarkan  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  tujuan  pemerintah membentuk  Dana  Desa  adalah  karena  pemerintah  ingin  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; meningkatkan kualitas hidup  masyarakat desa; menanggulangi  kemiskinan;  serta  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  dengan lebih  memeratakan  pendapatan.Dana  desa  dialokasikan  berdasarkan  jumlah desa yang tercantum dalam Permendagri No. 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data  wilayah  Administrasi  Pemerintahan.    Ada  17  Daerah  Otonom  Baru  (DOB) yang  dibentuk  dalam  kurun  waktu  2012-2014  belum  tercantum  dalam Permendagri  No.  18  Tahun  2013.  Dengan  demikian  rincian  alokasi  dana  desa tahun anggaran 2015 untuk 17 DOB tersebut belum dialokasikan secara mandiri, namun masuk dalam alokasi daerah induknya.
Gambar. 1. Peta Sebaran Dana Desa
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2015
Sementara  itu,  terkait  dengan  pengelolaan  dana  desa  tersebut,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan hasil kajian yang dilakukan lembaga itu  pada  tahun  2014,  menemukan  14  potensi  permasalahan  pengelolaan  dana desa baik terkait Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa yang dibagi dalam 4  (empat)  aspek,  yaitu  aspek  regulasi  dan  kelembagaan,  aspek  tata  laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia.
Ada  pun  beberapa  potensi  masalah  menyangkut  aspek  regulasi  dan kelembagaan adalah peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa belum  lengkap.Selain  itu,  permasalahan  lainnya  adalah  kemungkinan  tumpang tindih  kewenangan  antara  Kementerian  Desa  dengan  Direktorat  Jenderal  Bina Pemerintahan  Desa  Kementerian  Dalam  Negeri,  formula  pembagian  dana  desa belum  transparan,  pembagian  penghasilan  perangkat  desa  belum  adil  serta kewajiban  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  oleh  desa  tidak  efisien karena regulasi tumpang tindih.
Terkait aspek tata laksana, KPK mengungkapkan beberapa persoalan, yaitu kerangka  waktu  pengelolaan  anggaran  sulit  dipatuhi  oleh  desa,  satuan  harga baku  barang-jasa  untuk  acuan  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDesa)  belum  ada,  penyusunan  APBDesa  tidak  sepenuhnya menggambarkan  kebutuhan  yang  diperlukan  desa,  transparasi  rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa rendah serta
pertanggungjawaban  keuangan  desa  belum  sesuai  standar  dan  rawan manipulasi.
Tentang  aspek  pengawasan,  KPK  menekankan  agar  pemerintah memerhatikan  tiga  masalah,  yaitu  efektivitas  pengawasan  pengelolaan keuangan,  saluran  pengaduan  masyarakat  belum  dikelola  dengan  baik  serta evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah belum jelas. Terakhir, terkait aspek sumber  daya  manusia,  KPK  menemukan  persoalan  berupa  adanya  potensi korupsi tenaga pendamping dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa. Pemerintah sendiri, sampai April 2015, telah menyalurkan dana desa tahap pertama, direncanakan dalam tiga tahap, pada 63 kabupaten dengan total dana lebih dari Rp898 miliar. Jumlah keseluruhan  dana  desa sendiri telah ditetapkan sebesar Rp20,7 triliun yang bersumber dari APBNP 2015 dan akan disalurkan ke 74.093 desa di Indonesia. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  (Pemprov  Babel)  pada  tahun  2015  mengalokasikan  dana  desa  sebesar Rp  91.927.560.000,-.  Dana  ini  akan  disalurkan  ke  309  kas  pemerintahan  desa tersebar  di  40  kecamatan,  enam  kabupaten.  (Sumber:  BPMPD  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015)
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  peneliti  akan  mengkaji  secara komprehensif,  tidak  hanya  dari  sisi  akuntansi  saja,  terkait  dengan  akuntabilitas dan  efektivitas  pengelolaan  dana  desa,  yaitu  meliputi  keempat  aspek permasalahan yang menjadi temuan KPK, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Terkait hal  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  memberi  judul  penelitian  ini  dengan  judul
“ Evaluasi  Akuntabilitas  dan  Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif ”.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  peneliti  menentukan  permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa,  sehingga  rumusan  masalah  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah Apakah pengelolaan dana desa telah akuntabel dan efektif dipandang dari  aspek regulasi  dan  kelembagaan,  aspek  tata  laksana  pengelolaan  dana,  aspek pengawasan, aspek sumber daya manusia.

## TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan dana desa telah  akuntabel  dan  efektif  dipandang  dari    aspek  regulasi  dan  kelembagaan, aspek  tata  laksana  pengelolaan  dana,  aspek  pengawasan,  aspek  sumber  daya manusia.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Dana Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, Dana Desa adalah Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiaya  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, tujuan pemerintah membentuk dana desa adalah (1) Pemerintah ingin meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa; (2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa; (3) Menanggulangi kemiskinan dan  (4)  Mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  lebih  memeratakan pendapatan.
Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN  diprioritaskan  untuk  dapat mendanai  pelaksanaan  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat. Prioritas  yang  terkait  dengan  pembangunan  desa,  antara  lain  mencakup pembangunan dan pemeliharaan:
1. Infrastruktur desa, seperti tambatan perahu dan jalan permukiman;
a. Jalan  desa  antarpermukiman  ke  wilayah  pertanian  dan  prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan Posyandu;
b. Sarana  dan  prasarana  pendidikan  dan  kebudayaan,  seperti  taman  bacaan masyarakat,  pendidikan  usia  dini  dan  balai  pelatihan/kegiatan  belajar masyarakat; serta
c. Sarana  dan  prasarana  ekonomi/usaha  ekonomi  produktif  seperti  pasar desa,  pembibitan  tanaman  pangan,  lumbung  desa,  pembukaan  lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan dan ternak. Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa:
1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
2. Pelatihan teknologi tepat guna; serta
3. Peningkatan  kapasitas  masyarakat  termasuk  kelompok  usaha  ekonomi, kelompok  tani,  kelompok  nelayan,  kelompok  pengrajin,  dan  kelompok perempuan.

## Konsep Akuntabilitas
Akuntabilitas berasal dari istilah Bahasa Inggris, yaitu accountability , yang berarti  pertanggungjawaban  atau  keadaan  untuk  dipertanggungjawabkan  atau keadaan  untuk  diminta  pertanggungjawaban  (Salim,  1991  dalam  Widya,  2014). Sedangkan  menurut  Suherman  (2007)  yaitu  berfungsinya  seluruh  komponen penggerak  jalannya  kegiatan  perusahaan,  sesuai  tugas  dan  kewenangannya masing-masing,
Menurut  Mardiasmo  (2009),  akuntabilitas  adalah  kewajiban  pihak pemegang  amanah  ( agent )  untuk  memberikan  pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal )  yang memberikan  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban tersebut. Dari  sudut  pandang  sektor  publik,  akuntabilitas  adalah mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam  mencapai  tujuan yang ditetapkan secara periodik (PP No. 71 Tahun 2010).
Mahmudi  (2010),  mengatakan  untuk  meminimalkan  dan  mengantisipasi timbulnya  pemerintah  yang  menyimpang  diperlukan  suatu  sistem  akuntabilitas publik.  Mahmudi  (2010)mendefinisikan  akuntabilitas  publik  adalah  pemberian informasi  atas  aktivitas  dan  kinerja  pemerintah  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan.  Penekanan  utama  akuntabilitas  publik  adalah  pemberian informasi  atas  aktivitas  kepada  publik  dan  konstituen  lainnya  yang  menjadi pemangku  ( stakeholder ).  Akuntabilitas  publik  juga  terkait  dengan  kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik.
Dalam  konteks  penyelenggaraan  pemerintahan,  akuntabilitas  pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi  tentang  sehubungan  pengumpulan  sumber  daya  dan  sumber  dana masyarakat  beserta  penggunaannya.  Dari  perspektif  akuntansi, American Accounting  Association menyatakan  bahwa  akuntabilitas  suatu  entitas pemerintahan  dapat  dibagi  ke  dalam  empat  kelompok,  yaitu  akuntabilitas terhadap (1) Sumber daya finansial; (2) Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijakan administrasi; (3) Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan dan (4) Hasil
program  dan  kegiatan  pemerintah  yang  tercermin  dalam  pencapaian  tujuan, manfaat dan efektifitas.

## Konsep Efektivitas
Dalam  penelitian  mengenai  efektivitas  organisasi, sumber  daya  manusia dan  perilaku  manusia  muncul  sebagai  fokus  primer  dan  usaha-usaha    untuk meningkatkan  efektivitas  harus  selalu  dimulai  dengan  meneliti  perilaku  ini ditempat  kerja.  Efektivitas  merupakan  ukuran  berhasil  atau  tidaknya  suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2009). Hal terpenting adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## RERANGKA BERPIKIR
Gambar 2. Rerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Metode  penelitian kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  maupun  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang diamati. Alasan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan peneliti karena ingin menjelaskan mengenai akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan dana desa dipandang  dari  aspek  regulasi  dan  kelembagaan,  aspek  tata  kelola  pengelolaan dana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  desa-desa  penerima  Dana  Desa  tahun anggaran  2015  di  Kabupaten  Bangka yang  terdiri  dari  71  desa yang  tersebar  di delapan  kecamatan  dan  di  Kabupaten  Belitung  yang  terdiri  dari  49  desa  yang tersebar  di  lima  kecamatan.  Penelitian  ini  akan  dilakukan  mulai  dari  Bulan  Mei 2017 sampai dengan selesai.

## Pemerintah Desa
- Penganggaran Dana Desa dalam APBDesa
- Penggunaan Dana Desa
- Pembuatan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Akuntabel Efektif - Aspek Regulasi dan Kelembagaan - Aspek Tata Laksana Pengelolaan Dana - Aspek Pengawasan
- Aspek Sumber Daya
Manusia
Sebagaimana  halnya  penelitian  kualitatif,  maka  pemilihan  sampel  yang dengan  menggunakan  teknik snowball sampling .  Yang  dimaksud  dengan  teknik snowball  sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  dengan  cara  melakukan aktivitas  pengumpulan  data  dari  responden  yang  memiliki  kriteria  yang dipandang  tepat  oleh  peneliti  untuk  memberikan  informasi  melalui  sebuah wawancara mendalam dan berhenti apabila tidak ditemukan lagi informasi yang baru  atau  terjadinya  replikasyang  diperoleh  informasi  atau  dengan  kata  lain informasi  yang  diperoleh  telah  sampai  pada  kondisi  jenuh  di  mana  informasi yang  disampaikan  memiliki  kesamaan  antar  satu  responden  dengan  responden lainnya.

## PEMBAHASAN
Peneliti  telah  melakukan  wawancara  dengan  bendahara  dan  kepala  desa beberapa desa yang ada di Kabupaten Belitung antara lain:
No. Kecamatan Desa 1 Membalong Pulau Seliu 2 Membalong Membalong 2 Membalong Padang Kandis 4 Tanjung Pandan Pangkal Lalang 5 Tanjung Pandan Aik Pelempang Jaya 6 Tanjung Pandan Kampong Damai 7 Badau Kacang Botor 8 Badau Air Batu Buding 9 Badau Ibul 10 Sijuk Batu Itam 11 Sijuk Tanjong Tinggi 12 Sijuk Pelepak  Pute 13 Selat Nasik Suak Gual 14 Selat Nasik Petaling
Selanjutnya  untuk  desa-desa  di  Kabupaten  Bangka,  peneliti  telah melakukan  wawancara  terhadap  bendahara  desa  dan  kepala  desa,  sebagai berikut:
No. Kecamatan Desa 1 Mendo Barat Kace 2 Mendo Barat Airduren 3 Mendo Barat Kace Timur 4 Mendo Barat Petaling 5 Mendo Barat Cengkongabang 6 Merawang Baturusa 7 Merawang Jada Bahrin 8 Merawang Balunijuk 9 Merawang Pagarawan
Tahun  2015,  merupakan  tahun  pertama  kali  Program  Dana  Desa  dikucurkan. Pencairan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Bangka  dan  Kabupaten  Belitung  Jaya dilakukan  dalam  3  (tiga)  tahap  pencairan  dengan  persentase  Tahap  1,  sebesar 40%,  Tahap  2,  sebesar  40%  dan  Tahap  3  sebesar  20%.  Sebagaimana  umumnya program  yang  masih  baru,  maka  mekanisme  pencairan,  penggunaan  dan pelaporan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Bangka  dan  Kabupaten  Belitung  masih belum  optimal,  mengingat  keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  yang  dianggap belum mahir dalam melakukan pengelolaan Dana Desa tersebut. Bahkan aturan terkait  pengelolaan  Dana  Desa  antara  Kementerian  Dalam  Negeri  dan Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  masih tumpang  tindih.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  sebab  sulitnya  aparatur  desa melakukan  mekanisme  pengelolaan  Dana  Desa  meskipun  telah  dilakukan sosialisasi  dan  pelatihan  dari  Kementrian  terkait  mekanisme  pengelolaan  Dana Desa. Sebagaimana latar belakang permasalahan di atas, Komisi Pemberantasan Korupsi  menemukan  14  potensi  permasalahan  yang  mungkin  timbul  dari pengelolaan Dana desa ditinjau dari  4 (empat) aspek, yaitu Aspek Regulasi dan Kelembagaaan, Aspek Tata Laksana, Aspek Pengawasan dan Aspek Sumber Daya Manusia.

## Aspek Regulasi dan Kelembagaan
Ditinjau dari Aspek Regulasi dan Kelembagaan, sebenarnya peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan Dana desa telah dianggap cukup lengkap. Namun  tidak  semua  peraturan  pelaksaan  pengelolaan  Dana  Desa  merupakan peraturan  yang  benar-benar  baru.  Ada  beberapa  masih  merupakan  peraturan lama  yan  direvisi.  Berikut  adalah  peraturan  pelaksanaaan  yang  diterbitkan setelan  adanya  UU  No.  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  berkaitan  erat  dengan pengelolaan Dana desa:
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10 Merawang Merawang 11 Sungailiat Kenanga 12 Sungailiat Sri Menanti 13 Sungailiat Parit Padang 14 Bakam Mabat 15 Bakam Bangka 16 Puding Besar Puding Brsar 17 Mendo Barat Kace Timur 18 Mendo Barat Paya Benua 19 Belinyu Riding Panjang 20 Belinyu Lumut 21 Riau Silip Deniang 22 Riau Silip Cit
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang Bersumber dari APBN;
3. Peraturan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Dalam Negeri;
4. Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penyerahan  Urusan  Pedoman Kewenangan  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan  Kewenangan  Lokal  Berskala Desa;
9. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Tata  Tertib  dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
11. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  241/PMK.07/2014  tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  250/PMK.07/2014  tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
14. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  263/PMK.05/2014  tentang  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa-desa Kabupaten Bangka dan kabupaten  Belitung,  masih  terdapat  tumpang  tindih  aturan  pengelolaan  Dana Desa,  hal  ini  disebabkan  karena  yang  mengeluarkan  aturan  pengelolaan  Dana Desa  masih  diterbitkan  oleh  dua  kementerian  yaitu  Kementerian  dalam  Negeri dan  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tetinggal  dan  Transmigrasi. Misalnya mengenai pengawa pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri  menetapkan  bahwa  pengawas  pengelolaan  Dana  Desa  adalah  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  namun  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Teringgal  dan  Transmigrasi  menetapkan  bahwa  pengawas  pengelola Dana Desa adalah tim yang dibentuk oleh BPD, sehingga dengan sendirinya BPD tidak secara independen melakukan pengawasan.
Selanjutnya,  formulasi  pembagian  Dana  Desa  juga  masih  dianggap  belum akuntabel dan efektif. BPD masih sering melakukan kesalahan dalam menghitung
alokasi  pembagian  Dana  Desa  untuk  program-program  yang  dianggap  tingkat urgensinya  lebih  penting.  Hal  ini  bisa  terlihat  dari  seringnya  dilakukan  revisi dalam penyusunan anggaran penggunaan Dana desa. Selain itu, pembagian Dana Desa  juga  masih  belum  bisa  dikatakan  akuntabel  dan  efektif,  mengingat Pemerintah  Kabupaten  dianggap  masih  belum  maksimal  dalam  melakukan pemutakhiran data orang miskin yang menjadi salah satu sasaran program Dana Desa.  Kemudian  mengenai  penghasilan  yang  diterima  perangkat  desa,  sudah dianggap cukup adil yaitu sebesar Upah Minimum Kota Tanjung Pandan. Untuk aturan  yang  terkait  pelaporan  pertanggungjawaban  penggunaan  Dana  Desa sudah  cukup  efektif.  Pemerintah  Desa  telah  melakukan  pelaporan pertanggungjawaban  sesuai  dengan  peraturan  yang  ditetapkan  yaitu  bahwa Laporan  Keuangan  Pengelolaan  Dana  Desa  pada  Bulan  Maret  tahun  berikutnya disampaikan ke BPD dan Bupati, sesuai dengan format dari Permendagri No. 113 Tahun  2014  yang  terdiri  dari  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan.  Untuk laporan  pertanggungjawaban  juga  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa  No.  1 Tahun 2016 sebagai turunan dari No. 113 Tahun 2014.

## Aspek Tata Laksana
Berdasarkan  aspek  Tata  Laksana,  kerangka  waktu  pengelolaan  anggaran masih  sulit  dipatuhi  Pemerintah  Desa.  Penetapan  kerangka  pembangunan  dari Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  baru  dikeluarkan  Bulan  Juli  tahun  berjalan, namun  Bulan  Juli  tersebut,  kegiatan  pembangunan  harus  mulai  dilaksanakan, sementara  tenaga  teknis  yang  ada  di  Pemerintahan  Desa  masih  sedikit. Kemudian sebagai dasar pelaksanaan, satuan harga bahan baku barang dan jasa untuk acuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masih mengacu pada standar yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum. Idealnya satuan harga bahan baku  barang  dan  jasa  tersebut  ditetapkan  tersendiri  oleh  pemerintah  desa dengan  berdasarkan  survey  lapangan  mengenai  besaran  satuan  harga  tersebut yang  disesuaikan  dengan  spesifikasi  kebutuhan  pelaksanaan  penggunaan anggaran.  Untuk  penyusunan  APBDesa  ini  juga  masih  sangar  tergantung  dari subyektifitas kepemimpinan kepala desa. Terkadang masih timbul konflik antara janji-janji  kepala  desa  ke  masyarakat  dengan  realisasinya.  Untuk pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa masih rawan terjadi manipulasi, karena masih mengacu peraturan yang dibuat permendagri masih bersifat umum yang kemudian diturunkan dalam peraturan pemerintah desa. Untuk menjamin standarisasi  pelaporan  pertanggungjawaban  keuangan  desa,  seharusnya pemerintah  daerah  menetapkan  standar  pelaporan  keuangan  desa,  agar pemerintah  desa  dapat  mengacu  kepada  format  yang  ditetapkan  pemerintan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

## Aspek Pengawasan
Kemudian dari Aspek Pengawasan, yang mengawasi pengelolaan keuangan desa  selain  Badan  Konsultasi  Desa  adalah  Inspektorat  dan  Badan  Pemeriksa
Keuangan,  hal  ini  dinilai  cukup  efektif.  Namun  saluran  pengaduan  masyarakat sesuai dengan Permendagri no. 110 tahun 2016 tentang BPD yang memuat Tugas dan Fungsi Utama BPD, laporan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa, namun realisasimya, laporan hanya disampaikan melalui SMS.

## Aspek Sumber Daya Manusia,
Terakhir  dari  segi  Aspek  Sumber  Daya  Manusia,  masih  terdapat  potensi kecurangan  yang  dilakukan  tenaga  pendamping,  sebab  kelemahan  aparat  desa yang belum memahami petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa sehingga ini masih merupakan celah bagi tenaga pendamping untuk melakukan kecurangan.

## SIMPULAN
Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di desa-desa Kabupaten Bangka dan  Kabupaten  Belitung  belum  dapat  dikatakan  akuntabel  dan  efektif  jika dipandang dari empat aspek yang dikaji, yaitu Aspek Regulasi dan Kelembagaan, Aspek Tata Laksana, Aspek pengawasan dan Aspek Sumber Daya Manusia. Hal ini terjadi  karena,  pelaksanaan  program  Dana  Desa  baru  dilaksanakan  pertama kalinya di tahun 2015. Sebagaimana halnya program yang masih baru, meskipun peraturan  dan  petunjuk  teknis  pengelolaan  dana  desa  telah  cukup  lengkap, namun  masih  terdapat  tumpang  tindih  antara  peraturan  yang  dibuat  Menteri Dalam    Negeri  dan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi. Seharusnya peraturan ini dibuat oleh satu kementrian saja sebagai Institusi yang bertanggung jawab dalam regulasi pengelolaan Dana Desa. Selain itu  aturan  kementrian  yang  masih  bersifat  luas,  menyebabkan  terjadinya multitafsir  bagi  aparat  desa  dalam  melaksanakan  pengelolaaan  Dana  Desa. Seharusnya  kementrian  terkait  memberikan  sosialisasi  dan  pelatihan  yang intensif dan komprehensif bagi aparat desa yang ditunjuk untuk mengelola Dana Desa untuk memahami regulasi yang telah dibuat, sehingga dengan pemahaman yang  cukup,  pengelolaan  dana  desa  dapat  dilakukan  secara  akuntabel  dan efektif.

## REFERENSI
Azwardi  dan  Sukanto.  2012. Efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  Kemiskinan  di Provinsi Sumatera  Selatan . Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 12. No. 1.
bpmpd.babelprov.go.id, diakses tanggal 7 Maret 2016. Dwipayana dan Eko A. Suntoro. 2003. Membangun Good Governance di Desa . Institute of  Research and Empowerment . Yogyakarta.
Fajri,  dkk.  2015. Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  pada  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  (Studi  pada  Kantor  Desa  Ketindan  Kecamatan  Lawang  Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3. No. 7.
Irma, Ade. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi . e-Jurnal Katalogis, Vol. 3. No. 1. Januari 2015.
Mahmudi. 2010. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: UII Press
Manopo,  Delviyanti  C.  2015. Pelaksanaan  Akuntabilitas  dalam  Penyelenggaran Pemerintah  Desa  (Studi  di  Desa  Warisa,  Kecamatan  Talawaan,  Kabupaten Minahasa Utara . e-Jurnal.unsrat.ac.id, diakses 10 Maret 2016.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Martha,  Widya.  2014. Pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas  terhadap  Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung (Survey di Instansi Pemerintah Kota Bandung) . repositorywidyatama.ac.id, diakses 9 Maret 2016.
Steers, Richard M. 1985. Efektivitas Organisasi: Kaidah Perilaku . Cetakan Kedua. Jakarta: Erlangga.
Subroto,  Agus.  2009. Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  di  Desa-desa  dalam  Wilayah  Kecamatan  Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008 . Tesis. Tidak Dipublikasikan.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuatitaif,  Kualitatif  dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Toha, Suherman. 2007. Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance  pada  Dunia  Usaha .  Badan  Pembina  Hukum  Nasional  Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
UU No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
www.radarbangka.co.id. diakses tanggal 9 Maret 2016.