Hak Sipol: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan
Martha Hasanah a , Duwi Handoko b
a Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: marthahasanahrustam19@gmail.com
b Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: sepihakreviews@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 19-02-2020
Revised     : 27-05-2020 Accepted : 28-05-2020 Published  : 31-05-2020

## Keywords:
Right to Education Voting and Voting Rights Human Rights Civil Defense Defense and Security This study aims to find out the Civil  Rights, especially  in the scope of the  right  to  be  elected  and  the  right  to  vote  and  within  the  scope  of Social and Political Rights, specifically the right to education. This type of  research  is  normative  legal  research  that  specifically  addresses human rights in the field of elections and education. The right to be free to  choose  and  be  elected  is  not  only  in  elections  in  the  election  of people's representatives who sit in parliamentary seats or in presidential and  presidential  candidates.  Education  includes  various  elements  both economic, social and cultural rights as well as civil and political rights. The  right  to  education  itself  is  a  human  right  and  is  a  means  that  is absolutely  necessary  to  realize  other  rights.  Without  education  it  is impossible for someone to be able to participate in democratic elections, and  participate  in  public  life.  The  right  to  education  is  formulated  to ensure the availability of basic education at no cost to children, parents or  guardians.  Costs  incurred  by  the  government,  local  authorities,  or school  parties,  and  other  costs,  will  result  in  reduced  opportunities  for the enjoyment of these rights and can threaten their realization. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 19-02-2020
Direvisi      : 27-05-2020 Disetujui : 28-05-2020 Diterbitkan : 31-05-2020

## Kata Kunci:
Hak atas Pendidikan
Hak Memilih dan Dipilih HAM Ekosob HAM Sipol Pertahanan dan Keamanan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Hak Sipol, khususnya dalam lingkup  hak dipilih  dan  hak  memilih  serta dalam  lingkup  Hak Ekosob, khususnya  hak  atas  pendidikan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  yang  khusus  membahas  tentang  hak  asasi  manusia  di bidang pemilihan umum dan pendidikan. Hak untuk bebas memilih dan dipilih  tidak  hanya  dalam  pemilu  dalam  pemilihan  wakil-wakil  rakyat yang  duduk  di  kursi  parlemen  ataupun  dalam  pemilihan  presiden  dan calon  presiden.  Pendidikan  mencakup  berbagai  elemen  baik  hak ekonomi,  sosial  dan  budaya  dan  juga  hak  sipil  dan  politik.  Hak  atas pendidikan  itu  sendiri  adalah  hak  asasi  manusia  dan  merupakan  suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain. Tanpa pendidikan  mustahil  bagi  seseorang  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam pemilihan umum  yang demokratis, dan  berpartisipasi dalam kehidupan publik.  Hak  atas  pendidikan  ini  dirumuskan  untuk  memastikan ketersediaan  pendidikan  dasar  tanpa  biaya  bagi  anak,  orang  tua,  atau wali.  Biaya  yang  dibebankan  oleh  pemerintah,  otoritas  setempat,  atau pihak  sekolah,  dan  biaya-biaya  lainnya,  akan  mengakibatkan berkurangnya  peluang  penikmatan  hak  tersebut  dan  dapat  mengancam realisasinya.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Menurut  Ahmad  Syahrizal,  dalam  Konstitusi  para  perancang  Hukum  Dasar menjamin  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Di  samping  pengaturan  tentang tugas,  wewenang,  maupun  hak-hak  alat-alat  perlengkapan  negara  dalam  Konstitusi.  J.G. Steenbeek  seperti  apa  yang  telah  dikutip  oleh  Sri  Soemantri,  berpendapat  bahwa  Undang- Undang Dasar atau Konstitusi mengatur 3 (tiga) materi muatan yang bersifat pokok, yaitu:
1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar; dan
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar. 1
Sebelum  dilakukan  perubahan,  UUD  1945  dapat  dikatakan  tidak  mencantumkan secara tegas mengenai jaminan hak asasi manusia. Kalaupun dapat dianggap  bahwa Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945  juga  mengandung  beberapa aspek ide tentang  HAM,  maka  yang dirumuskan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  sangatlah  sumir  sifatnya. 2 Sebelum amandemen, ada dua pasal yang menjamin hak sipil dan politik dalam Undang-Undang Dasar 1945  (Pasal  28  dan  29),  yakni:  (1)  Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan,  (2)  Hak  untuk  beragama  dan  berkepercayaan.  Saat penyusunan, upaya memasukkan jaminan atas kedua hak tersebut sangat alot. Debat Yamin- Hatta  VS  Soekarno-Soepomo  sangat  keras.  Pada  Orde  Lama  dan  Orde  Baru,  hak bereksperesi,  berpendapat,  dan  berorganisasi  dibungkam  dengan  pelbagai  cara.  Karena  itu, gerakan  perlawanan  rakyat  terhadap  Soekarno  dan  Soeharto  juga  fokus  pada  upaya membebaskan rakyat dari kekuasaan otoritarian yang merampas hak-hak tersebut. 3
Sayangnya kejatuhan Soekarno tidak membawa perubahan berarti terhadap hak sipil politik.  Isu  dan  fokus  kebangkrutan  ekonomi  era  Orla  dan  pembangunan  yang  berorientasi pertumbuhan ekonomi Orba menjadi isu dan tekad bersama. Masa awal Orde Baru, hubungan mahasiswa  dan  Soeharto  harmonis.  Disatukan  oleh  perbaikan  ekonomi.  Masa  bulan  madu tidak  berlangsung  lama,  karena  mahasiswa  kembali  turun  ke  jalan;  suatu  gerakan  yang berlawanan  dengan  kebijakan  stabilisasi  politik  untuk  pembangunan  ekonomi.  Transisi
1 Ahmad  Syahrizal,  Peradilan  Konsitusi  :  (suatu  studi  tentang  adjudikasi  konstitusional  sebagai  mekanisme penyelesaian sengketa normatif, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 85.
2 Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Editor), Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi ,(Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009), 277.
3 Suparman  Marzuki, Hak  Sipil  dan  Politik  (Civil  and  Political  Rights) ,  Disampaikan  pada  Perjamuan  Ilmiah tentang  “Membangun  Komitmen  dan  Kebersamaan  untuk  Memperjuangkan  Hak  Asasi  Manusia” diselenggarakan oleh Pusham UII bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta, 16-17 Juni 2010):  5-7.
Soekarno ke Soeharto tidak menyentuh reformasi hak sipil dan hak politik. UUD 1945 yang lemah  menjamin  hak-hak  asasi  dan  kebebasan  dasar  manusia,  dan  longgar  mengikat kekuasaan,  telah  dimanfaatkan  untuk  menguatkan  sentralisasi  kekuasaan  dengan  pelbagai produk  hukum.  Pers,  Kampus,  organisasi  sosial  keagamaan  dan  kekuatan  kritis  dibungkam. Legislatif-yudikatif-eksekutif berada di satu tangan. 4
Jatuhnya Soeharto, isu reformasi hak sipil dan hak politik justru menonjol. Sekalipun kejatuhan  Soeharto  dipicu  oleh  menguatnya  KKN  dan  resesi  ekonomi,  tetapi  kekuatan  pro demokrasi justru menyuarakan Reformasi Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam ketiga isu besar itu termuat hak sipil dan politik. Habibi melakukan langkah cepat merespon desakan  dengan  menghapus,  merubah,  dan  mengeluarkan  produk-produk  hukum  baru  yang jumlahnya hampir 200. Produk hukum yang dikeluarkan pada era antara lain:  TAP MPR No. X/MPR/1998  tentang  Pokok-pokok  Reformasi  Pembangunan  dalam  Rangka  Penyelamatan dan  Normalisasi  Kehidupan  Nasional  Sebagai  Haluan  Negara;  TAP  MPR  No. XIII/MPR/1998  Tentang  Pembatasan  Masa  Jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik Indonesia;  TAP  MPR  No.  XVII/MPR/1998  Tentang  HAM;  UU  No.  9  Tahun  1998  Tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum;  UU  No.  39  Tahun  1999  Tentang HAM.  Melepas  tahanan-tahanan  politik,  mempercepat  Pemilu,  dan  seterusnya.  Kejatuhan Soeharto  menempatkan  kebijakan  penguatan  penghormatan,  perlindungan,  dan  pemenuhan hak sipil politik mendapat tempat utama. 5
Melanjutkan  kebijakan  Habibie,  pada  era  Gus  Dur  dikeluarkan  pelbagai  produk hukum  yang  makin  menguatkan  hak  sipil  politik.  Memisahkan  TNI-Polri  (TAP  MPR  No. VI/MPR/2000),  mengeluarkan  tahanan  politik,  merubah  UUD  1945  yang  selama  32  tahun Orde Baru ditabukan, dan mengusut pelanggaran HAM masa lalu.  Semua kebijakan tersebut merupakan  penghormatan,  pemenuhan  dan  perlindungan  Hak  sipil  Politik.  Megawati melanjutkan  Gus  Dur  dengan  fokus  pada  penguatan  prosedur-prosedur  demokrasi  (Pemilu). Membentuk  lembaga-lembaga  negara  independen  seperti  Mahkamah  Konstitusi  (MK), Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Komisi  Yudisial  (KY),  Komisi  Penyiaran  Indonesia (KPI),  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang  lebih  independen.  Pada  era  ini,  praktik pelanggaran  hak  bereksperesi  dan  berpendapat  sempat  agak  menurun  menyusul  ditangkap, ditahan  dan  diadilinya  sejumlah  aktivis  dan  jurnalis  yang  kritis  pada  Megawati.  Pada  era
4 Ibid , 8-9.
5 Ibid ,10-12.
Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY),  secara  umum  hak  sipil  politik  cenderung status  quo , tidak mengalami kemajuan berarti. Hak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi para korban  pelanggaran  HAM  masa  lalu  tidak  terpenuhi.  Ada  kecenderungan  menguatnya kembali  resistensi  institusi  penegak  hukum  terhadap  reformasi  institusi  serta  menurunnya kualitas pelaksanaan hak sipil dan politik. 6
Sebelum  amandemen  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  Komariah Emong Sapardjaja berpendapat bahwa harus diakui, jaminan perlindungan hak asasi manusia di  Indonesia  masih  sangat  kurang.  Undang-Undang  Dasar  1945  sendiri  masih  sangat  sumir memuat perlindungan hak asasi manusia. Demikian juga dalam berbagai undang-undang lain, jaminan  hak  asasi  manusia  masih  bersifat  fragmentaris. 7 Hak  Asasi  Manusia  berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  mahkluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan martabat manusia.
Setelah  perubahan  UUD  1945,  ketentuan  mengenai  hak  asasi  manusia  dan  hak-hak warga  negara  dalam  UUD  1945  telah  mengalami  perubahan  yang  sangat  mendasar.  Materi yang semula hanya berisi 7 (tujuh) butir ketentuan yang juga tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai  jaminan  hak  asasi  manusia,  sekarang  telah  bertambah  secara  sangat  signifikan, sehingga perumusannya menjadi sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 merupakan salah satu  undang-undang  dasar  yang  paling  lengkap  memuat  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia. 8
Menurut Senger, generasi pertama merupakan proses kulminasi sejarah yang panjang dalam bourgeois  revolution .  Hak  asasi  manusia  dalam  generasi  ini  disebut  sebagai negative rights ,  yaitu  hak-hak  individu  terhadap  kekuasaan  pemerintah  dalam  wilayah  negara  yang sedang  berkembang  pada  waktu  itu,  hak-hak  tersebut  pada  umumnya  berhubungan  dengan hak  atas  perlindungan  atau  jaminan  dari  pemerintah  terhadap  hak  paling  asasi  individu, sedang  generasi  kedua  berhubungan  dengan  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  dan  generasi
6 Ibid , 13-15.
7 Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana  Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi , (Bandung: Alumni, 2002), 228.
8 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Jilid  II ,  (Jakarta  :  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006), 105.
ketiga berhubungan dengan hak atas perdamaian, hak atas pembangunan, lingkungan dan the right to common heritage of mankind . 9
“Persamaan” atau “hak-hak generasi kedua” diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Hak-hak  ini  muncul  dari  tuntutan  agar  negara  menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia.  Karena  itu  hak-hak  generasi  kedua ini  dirumuskan  dalam  bahasa  yang  positif: “hak  atas”  (“ right  to ”),  bukan  dalam  bahasa  negatif:  “bebas  dari”  (“ freedom  from ”).  Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian. 10
Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak- hak ini sering pula dikatakan sebagai “hak-hak positif”. Yang dimaksud dengan positif di sini adalah  bahwa  pemenuhan  hak-hak  tersebut  sangat  membutuhkan  peran  aktif  negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua  ini,  negara  diwajibkan  untuk  menyusun  dan  menjalankan  program-program  bagi pemenuhan  hak-hak  tersebut.  Contohnya,  untuk  memenuhi  hak  atas  pekerjaan  bagi  setiap orang, negara harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja. Sering pula  hak-hak  generasi  kedua  ini  diasosiasikan  dengan  paham  sosialis,  atau  sering  pula dianggap  sebagai  “hak  derivatif”  yang  karena  itu  dianggap  bukan  hak  yang  “riil”.  Namun demikian,  sejumlah  negara  (seperti  Jerman  dan  Meksiko)  telah  memasukkan  hak-hak  ini dalam konstitusi mereka. 11
Penyelesaian  terhadap  pelanggaran  berat  HAM  secara  hukum  pada  dasarnya mengacu  kepada  prinsip exhaustion  of local  remedies melalui  mekanisme  forum pengadilan nasional.  Mekanisme  penyelesaian  pelanggaran  berat  HAM  di  tingkat  nasional,  biasanya dibentuk  oleh  suatu  negara  dengan  cara  mendirikan  suatu  pengadilan  khusus  HAM. Pengadilan  tersebut  ada  yang  bersifat  permanen  maupun ad  hoc berdasarkan  peraturan
9 Eko  Riyadi  dan  Supriyanto  Abdi  (Editor), Mengurai  Kompleksitas  Hak  Asasi  Manusia  (Kajian  Multi Perspektif) , (Yogyakrata:  PUSHAM UII, 2007), 552.
10 Knut  D.  Asplund,  Suparman  Marzuki,  dan  Eko  Riyadi  (Penyunting/Editor), Hukum  Hak  Asasi  Manusia ,  , (Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008), 15-16.
11 Ibid, 16.
perundang-undangan  nasional  negara  yang  bersangkutan.  Pembentukan  pengadilan  tersebut ada  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh  negara  yang  bersangkutan  maupun  bekerja  sama dengan lembaga internasional seperti PBB. 12
Berkaitan  dengan  pengadilan  yang  didirikan  berdasarkan  perjanjian  dengan  PBB, dewasa ini dikenal pengadilan HAM yang sesungguhnya adalah pengadilan “campuran” atau “hybrid  tribunal”  yang  pada  dasarnya  merupakan internationalized  domestic  tribunal . Dikatakan  “campuran”  karena  personil  yang  mengisi  jabatan-jabatan  hakim,  jaksa,  panitera terdiri dari warga negara setempat maupun warga negara asing yang diangkat oleh sekretaris jenderal  PBB.  Demikian  pula  halnya  menyangkut  pendanaan  terhadap  pengadilan  tersebut. Hukum materiil yang diterapkan dalam persidangan pun tidak hanya hukum nasional negara yang bersangkutan, namun juga menggunakan norma-norma dari berbagai instrumen hukum HAM internasional, seperti:  Konvensi  Genosida, Konvensi  Anti Penyiksaan,  Konvensi Hak- hak Sipil dan Politik, Konvensi Jenewa, dan sebagainya. 13
Kesadaran akan perlunya jaminan HAM  yang lebih luas sesungguhnya  sangat kuat. Dalam  perjalanan  sejarah,  dapat  dicatat  bahwa  pernah  ada  konstitusi,  yaitu  Konstitusi  RIS (UUD  1949)  dan  Konstitusi  Sementara  (UUDS  1950)  yang  memuat  secara  komprehensif jaminan  HAM  yang  secara  umum  dapat  ditafsirkan  sebagai  adopsi  dari  pasal-pasal  HAM yang tertuang dalam Universal Declration of Human Rights (1948). Hanya saja, ketika UUD 1945 kembali berlaku sejak 5 Juli 1959, HAM menjadi semakin kabur dan terkesan ambigue . Selain karena terlalu umumn, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah semakin kaburnya wujud  implementasi  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  organik.  Akibatnya,  isu HAM  sebatas  retorika  buah  dari  tarikan penafsiran  yang  sempit  atas  pasal-pasal HAM  yang juga terbatas sekuli, untuk tidak mengatakan nihil. 14
Pandangan  hidup  dan  kepribadian  bangsa  Indonesia  sebagai  kristalisasi  nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga  makhluk  sosial,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945. Bangsa  Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  sistem  nilai  dan  pandangan  hidup  masing-masing.  Bangsa
12 Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Editor), Op. Cit, 342-343.
13 Ibid, 343.
14 Majda  El  Muhtaj, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia:  Dari  UUD  1945  sampai  dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 , (Jakarta: Kencana, 2005), 10-11.
Indonesia  menjunjung  tinggi  dan  menerapkan  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sejarah dunia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik,  ras,  warna  kulit,  budaya,  bahasa,  agama,  golongan,  jenis  kelamin,  dan  status  sosial lainnya.  Menyadari  bahwa  perdamaian  dunia  serta  kesejahteraan  merupakan  dambaan  umat manusia,  maka  hal-hal  yang  menimbulkan  penderitaan,  kesengsaraan  dan  kesenjangan  serta yang  dapat  menurunkan  harkat  dan  martabat  manusia  harus  ditanggulangi  oleh  setiap bangsa. 15
Bangsa  Indonesia,  dalam  perjalanan  sejarahnya  mengalami  kesengsaraan  dan penderitaan  yang  disebabkan  oleh  penjajahan.  Oleh  sebab  itu  Pembukaan  UndangUndang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas  dunia  harus  dihapuskan  karena  tidak  sesuai  dengan  perikemanusiaan  dan  perikeadilan. Bangsa  Indonesia  bertekad  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial  yang  pada  hakikatnya  merupakan  kewajiban  setiap bangsa. Sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya. 16
Ajaran  hak  asasi  manusia,  batu  pertamanya  telah  diletakkan  oleh  Islam  sejak  Islam ltu lahir, yaitu pada abad ke-6 Masehi. Sedangkan Amerika Serikat baru mengembangkannya pada abad ke-18 M, dengan American Declaration of Independence (1776) dan American Bill of  Rights (1791).  Perancis  juga  baru  pada  abad  ke-18  M,  dengan Declaration  des  Droits  de I'home  et  du  Citoyen (1789),  dan  PBB  sudah  pada  abad  ke-20  M  dengan The  Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada 10 Desember 1948. 17
Jadi  sejak  abad  ke-6  tersebut  Islam  telah  berusaha  menghapus  perbudakan  serta membina  sendi-sendi  hak-hak  asasi  manusia.  Adapun  bahwa  pada  permulaan  Islam, pembasmian terhadap perbudakan tidak dilaksanakan dengan sekaligus, adalah hanyalah soal cara  yang  menghendaki  sedemikian  rupa.  Sedang  hakekat  dan  tujuan  utama  Islam  dalam problema perbudakan adalah terbasminya sama sekali dan diganti dengan persamaan hak serta belas  kasih  dan  perikemanusiaan  dengan  sebenarnya.  Islam  mengajarkan  umatnya  agar
15 Tim Penyusun Revisi Naskah  Komprehensif, Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  Latar  Belakang,  Proses,  dan  Hasil  Pembahasan  1999-2002,  Buku  VIII  Warga  Negara  dan Penduduk,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Agama ,  (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi , 2010), 51-52.
16 Ibid, 52-53.
17 Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Editor), Op. Cit, 1-2.
menghormati  dan  mengakui  hak-hak  hidup  seseorang.  Islam  mengajarkan  bahwa  hidup  dan mati  adalah  dalam  kekuasaan  yang  Maha  Kuasa  Allah  SWT,  maka  tak  boleh  seorangpun menganggu hak hidup orang lain. Islam juga tidak lupa mengajarkan bahwa di samping tiap orang  harus  terjamin  hak  hidup  dan  kemerdekaannya,  hendaklah  hak  jama’ah  (hak  orang banyak) diutamakan atas hak perorangan. 18 Dari uraian di atas, diketahui bahwa batu pertama ajaran hak asasi manusia telah diletakkan oleh Islam sejak Islam ltu lahir, yaitu pada abad ke- 6 Masehi. Sedangkan oleh PBB adalah pada abad ke-20 M dengan The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada 10 Desember 1948.
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  tetap  menjadi  akar  dari kebanyakan  instrumen  hak  asasi  manusia  internasional,  bahkan  60  tahun  setelah penetapannya. Preambul dari hampir semua instrumen hak asasi manusia yang diterima  PBB juga memberi penghormatan kepada DUHAM. Pada tingkat regional, banyak instrumen yang mencerminkan nilai deklarasi tersebut dan mengakui pentingnya DUHAM dalam pernyataan- pernyataan  mukadimahnya.  Deklarasi  Bandung  1955  juga  merujuk  kepada  DUHAM  dan ketentuan-ketentuan  hak  asasi  manusia  PBB.  Bahkan  pada  tingkat  nasional  banyak  negara telah mengadopsi elemen-elemen dari deklarasi tersebut ke dalam Bill of Human Rights yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar mereka. Undang-Undang Dasar baru Afrika Selatan menetapkan  suatu  pernyataan  tentang  hak  dan  kebebasan  yang  sangat  mutakhir.  Walaupun pernyataan itu ditarik dari DUHAM, namun ia mencerminkan perjalanan DUHAM selama 50 tahun diterima, sehingga juga mencakup hak-hak yang tercantum dalam instrumen-instruman yang diterima setelah DUHAM, seperti Konvensi Hak Anak. Di Mauritius, Samudra Hindia, terdapat  sebuah  patung  berbentuk obelisk dekat  pantai  Ibu  Kota  Negara  tersebut,  Portluis, yang  dibuat  untuk  memperingati  50  tahun  diterimanya  DUHAM.  Negara-negara  yang  baru keluar  dari  kekuasaan  Uni  Soviet  seringkali  memasukkan  hak-hak  yang  tercantum  dalam DUHAM ke dalam konstitusi mereka. 19
Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang dicerminkan dalam DUHAM tetap menjadi kriteria  kunci  diakuinya  suatu  negara  atau  rezim  baru  oleh  negara  lainnya.  Di  samping  itu, penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  secara  nyata  adalah  prasyarat  keanggotaan berbagai  organisasi  internasional  dan  regional,  termasuk  PBB.  Tidak  satu  negara  pun  dapat menanggung  kerugian  yang  dapat  timbul  dari  pengabaian  hak  asasi  manusia.  Sebaliknya
18 Ibid, 2.
19 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Op. Cit, 90.
mereka  harus  memastikan  penghormatan  terhadap  hak  dan  kebebasan  yang  diartikulasikan dalam  Deklarasi  sebagai  suatu  standar  minimum.  Mungkin  benar  untuk  mengatakan  bahwa tidak  ada  instrumen  internasional  lain  yang  memiliki  dampak  seperti  itu.  Hak-hak  yang ditabulasikan dalam DUHAM pada akhirnya berkembang menjadi dua kovenan internasional yang  mengikat  secara  hukum  yaitu  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik (KIHSP)  dan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (KIHESB). Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (KIHESB)  mulai  berlaku beberapa  bulan  sebelum  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  (KIHSP)  dan lebih sedikit jumlah negara yang meratifikasinya. 20
Adanya  globalisasi  dalam  pergerakan  hak  asasi  manusia,  mengharuskan  Indonesia menggabungkan  instrumen-instrumen  hak  asasi  manusia  internasional  yang  diakui  oleh negara-negara anggota PBB, ke dalam hukum positif nasional. Namun hendaknya penerimaan Indonesia  terhadap  instrumen-instrumen  hak  asasi  manusia  dimaksud  tidaklah  serta-merta membuat  para  pembuat  kebijakan  untuk  menerima  konsep-konsep  hak  asasi  manusia  yang berlandaskan  pada  falsafah  Barat  secara  universal,  namun  hendaknya  diselaraskan (harmonisasi) dengan falsafah bangsa serta kebudayaan bangsa Indonesia dengan memperkuat lembaga  masyarakat,  lembaga  studi,  dan  masyarakat  luas  untuk  memainkan  peran  dalam mempromosikan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  terhadap  kehidupan  masyarakat  bangsa Indonesia.  Dengan  penerapan  instrument  hak  asasi  manusia  internasional  dalam  hukum positif nasional, maka akan membatasi kekuasaan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 21
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Hak Sipol,  khususnya  dalam  lingkup  hak  dipilih  dan  hak  memilih  serta  dalam  lingkup  Hak Ekosob, khususnya hak atas pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang  khusus  membahas  tentang  hak  asasi  manusia  di  bidang  pemilihan  umum  dan pendidikan.  Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  studi  kepustakaan  dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian ini. Analisis data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  sistematis  berdasarkan  permasalahan  penelitian yang diuraikan secara kualitatif.
20 Ibid., hlm. 90-91.
21 Eko  Riyadi  (Editor), To  Promote:  Membaca  Perkembangan  Wacana  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia , (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), 25.

## HAM SIPIL DAN POLITIK

## a. Hak  Dipilih  dan  Hak  Memilih  dalam  Pemilihan  Umum,  Menduduki  Jabatan- Jabatan Publik
Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan  mengenai  hak-hak  asasi  manusia  telah  mendapatkan  jaminan  konstitusional  yang sangat  kuat  dalam  Undang-Undang  Dasar.  Sebagian  besar  materi  Undang-Undang  Dasar  ini sebenarnya  berasal  dari  rumusan  Undang-Undang  yang  telah  disahkan  sebelumnya,  yaitu Undang- Undang tentang Hak Asasi Manusia. 22
Hak  sipil  dan  politik  adalah  hak  asasi  dan  kebebasan  dasar  manusia  yang pemenuhan, penghormatan dan perlindungannya  sangat ditentukan ada atau tidaknya hukum yang  menjamin  dan  kekuasaan  yang  taat  hukum  serta  memberikan  kepastian  hukum menjamin penegakannya jika ada pelanggaran. Jaminan hukum terhadap hak sipil dan politik era  reformasi  sudah  sangat  maju.  Yang  dibutuhkan  adalah  ketaatan  pemerintah  untuk menegakkannya  sehingga  pemenuhan,  penghormatan  dan  perlindungan  menjadi  kenyataan sosial  dan  bukan  sekadar  kenyataan  normatif. 23 Pada  pokoknya,  hak  sipil  dan  politik merupakan bagian dari hak atas kebebasan pribadi.
Hak  atas  kebebasan  pribadi  merupakan  salah  satu  hak  yang  paling  mendasar  bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Dari berbagai hak yang dilindungi  dalam  hak  asasi manusia,  hak  atas  kebebasan  pribadi  dan  kebebasan  berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting. Meskipun demikian, tidak berarti tidak ada hak-hak lain yang dilindungi yang berkaitan dengan hak atas kebebasan pribadi. Hak untuk tidak diperbudak, hak untuk memeluk agama, hak untuk dipilih dan  memilih,  hak  kewarganegaraan  dan  hak  bertempat  tinggal  merupakan  hak-hak  pribadi. Hak-hak  ini  dilindungi  oleh  berbagai  instrumen  hukum  baik  internasional,  regional  maupun nasional. 24

## b. Kasus  Penting  (Babinsa  dalam  Pusaran  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden Tahun 2014)
Hak  untuk  bebas  memilih  dan  dipilih  tidak  hanya  dalam  pemilu  dalam  pemilihan wakil-wakil  rakyat  yang  duduk  di  kursi  parlemen  ataupun  dalam  pemilihan  presiden  dan calon presiden. Namun lebih luas dari itu dan bahkan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
22 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , (Jakarta; Konstitusi Press, 2005), 82-84.
23 Suparman Marzuki, Op. Cit, 16.
24 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Op. Cit, 261.
Di  antaranya  hak  untuk  memilih  sekolah,  tempat  tinggal,  memilih  cara  hidup  dan  pilihan- pilihan  lain  dalam  hidup.  Hak  untuk  dipilih  tidak  hanya  untuk  dijadikan  pemimpin  bangsa atau  wakil  rakyat,  bahkan  termasuk  dipilih  untuk  menjadi  yang  terbaik,  misal  dalam kompetisi  untuk mencari  yang  terbaik,  atau  dipilih  untuk  melakukan  suatu  hal,  setiap  orang berhak dipilih sesuai dengan kompetensinya. Setiap orang mempunyai hak yang melekat ini, yaitu hak memilih dan dipilih. 25
Hak  untuk  memilih  dan  dipilih  sangat  terkait  dengan  hak  di  bidang  politik,  di antaranya keikutsertaan dalam pemilu, baik sebagai calon yang akan dipilih maupun sebagai pemilih. Hak memlilih dan dipilih ini haruslah sesuai hati nurani, bukan karena paksaan atau di  bawah  ancaman.  Setiap  warga  negara  yang  telah  memenuhi  syarat,  diantaranya  berusia minimal  17  tahun  dan/atau  sudah  menikah  mempunyai  hak  ini.  Namun  bagaimana  dengan mereka yang tergabung dalam korps militer, di mana hak mereka untuk dipilih dan memilih telah  dicabut  karena  dikhawatirkan  adanya  tekanan  dari atasan  sehingga  hak  yang  diberikan tidak  murni  lagi.  Apakah  ini  termasuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia?  Bukankah  para anggota  korps  militer  pun  merupakan  warga  negara  Indonesia  yang  telah  memenuhi  syarat untuk mendapatkan hak dipilih dan memilih? Permasalahan ini sangat terkait dengan masalah politik,  dalam  pemikiran  politikus  bilamana  militer  dilibatkan  dalam  pemerintahan  maka pemerintahan  tidak  akan  demokratis  namun  cenderung  otoriter  dan  militeristis  sebagaimana pola  yang  terdapat  dalam  militer.  Di  sisi  lain,  demokrasi  berarti  bahwa  setiap  elemen  harus dilibatkan,  semua  berhak  mengemukakan  pendapat  pribadinya  dengan  bertanggung  jawab. Lalu  pertanyaannya  apakah  pencabutan  hak  memilih  dan  dipilih  bagi  anggota  militer  dapat dibenarkan  dari  sisi  hukum  hak  asasi  manusia?  Bukankah  Undang-Undang  Dasar  1945 menyatakan  dengan  jelas  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  untuk  berpartisipasi dalam  pemerintahan?  Bila  memang  benar-benar  menjalankan  sistem  pemerintahan  yang demokratis,  seharusnya  tidak  ada  ketakutan  akan  adanya  tekanan  dan  bahwa  hak  yang disampaikan  di  bawah  paksaan.  Karena  demokrasi  di  antaranya  menjamin  kebebasan  ini. Yang  menjadi  permasalahan  adalah  bahwa  Indonesia  bukanlah  negara  murni  demokrasi, selain  itu  masa  transisi  yang  dialami  Indonesia  menuju  negara  demokrasi  belum memungkinkan  adanya  jaminan  kebebasan  yang  benar-benar  merupakan  pengejawantahan demokrasi. 26
25 Ibid, 262-263.
26 Ibid, 268.

## HAM EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

## a. Hak Atas Pendidikan
Hak  atas  pendidikan  tercantum  dalam  Pasal  13  Kovenan  Internasional  tentang  Hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya.  Pendidikan  mencakup  berbagai  elemen  baik  hak  ekonomi, sosial dan budaya dan juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan itu sendiri adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana  yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak- hak lain. Penyelesaian suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan memuaskan merupakan  prasyarat  yang  sangat  penting  untuk  akses  mendapatkan  pekerjaan,  sehingga pendidikan  dilihat  sebagai  gerbang  menuju  keberhasilan.  Kesejahteraan  yang  kuat  dapat dilihat  antara  hak  atas  pendidikan  dan  pengembangan  penghormatan  martabat  manusia. Pendidikan  memainkan  peran  sangat  penting  dalam  pemberdayaan  perempuan  karena pengetahuan  seringkali  disejajarkan  dengan  kekuasaan.  Tanpa  pendidikan  mustahil  bagi seseorang  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  pemilihan  umum  yang  demokratis  (membaca manifesto,  membaca  kertas  pemilu,  memilih  dan  lain-lain),  dan  berpartisipasi  dalam kehidupan publik (pemerintahan dan lain-lain). Berikut ini rincian Pasal 13 tersebut:
1) Negara-negara  Pihak  pada  kovenan  mengakui  hak  setiap  orang  atas  pendidikan. Mereka  sepakat  bahwa  pendidikan  harus  diarahkan  pada  perkembangan sepenuhnya  kepribadian  manusia  dan  kesadaran  akan  martabatnya,  dan  harus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan manusia yang hakiki. Mereka  selanjutnya  sepakat  bahwa  pendidikan  harus  memungkinkan  semua  orang untuk  berpartisipasi  secara  efektif  dalam  masyarakat  yang  bebas,  meningkatkan pengertian,  toleransi  dan  persahabatan  antara  semua  bangsa  dan  semua  kelompok ras, etnis, atau agama, dan memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2) Negara-negara  Pihak  pada  Kovenan  ini  mengakui  bahwa  dengan  maksud  untuk mencapai perwujudan semua hak ini:
a) Pendidikan  dasar  harus  diwajibkan  dan  tersedia  secara  cuma-cuma  untuk semua orang;
b) Pendidikan  lanjutan  dalam  berbagai  bentuknya,  termasuk  pendidikan  lanjutan teknik  dan  kejuruan  harus  secara  umum  tersedia  dan  terbuka  untuk  semua orang  melalui  segala  sarana  yang  layak  dan  khususnya  melalui  pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
c) Pendidikan  tinggi  juga  harus  dapat  dimasuki  oleh  semua  orang,  atas  dasar kemampuan,  dengan  semua  sarana  yang  layak  dan  khususnya  melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
d) Pendidikan  fundamental  harus  sejauh  mungkin  didorong  atau  diintensifkan untuk  orang-orang  yang  belum  menerima  atau  belum  menyelesaikan  seluruh masa pendidikan dasar mereka;
e) Pengembangan  sistem  sekolah  pada  setiap  tingkatan  harus  secara  efektif diupayakan,  sistem  beasiswa  yang  layak  harus  dibentuk,  dan  kondisi-kondisi materi pengajar harus terus menerus diperbaiki.
3) Negara-negara  Pihak  pada  Kovenan  ini  berjanji  untuk  menghormati  kebebasan orang  tua  dan,  bila  perlu,  wali  yang  sah,  untuk  memilih  sekolah  bagi  anak-anak mereka, selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah, yang sesuai dengan standar pendidikan  minimum  yang  mungkin  dibuat  atau  disetujui  oleh  negara  dan  untuk memastikan pendidikan agama dan moral anak-anak sesuai dengan keyakinannya.
4) Tidak ada bagian dari pasal ini yang dapat ditafsirkan untuk mencampuri kebebasan individu  dan  badan-badan  untuk  mendirikan  dan  mengurus  lembaga  pendidikan, sesuai dengan ketentuan penghormatan pada prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal  ini,  dan  pada  persyaratan  bahwa  pendidikan  yang  diberikan  di  lembaga tersebut sesuai dengan standar minimum yang mungkin dibuat oleh negara. 27
Hak  atas  pendidikan  mencakup  pendidikan  dasar  yang  wajib  dan  bebas  biaya, pendidikan lanjutan yang berangsur-angsur juga akan dibuat bebas dan dapat dimasuki, serta kesempatan yang sama untuk memasuki pendidikan tinggi. Juga terdapat peran yang semakin besar  untuk  pendidikan  lanjutan/orang  dewasa,  terutama  apabila  terdapat  penduduk  orang dewasa  yang  buta  huruf  dalam  jumlah  yang  signifikan.  Pada  umumnya,  negara  wajib  untuk menyediakan  pendidikan  bebas  biaya,  setidaknya  pada  tingkat  dasar.  Kesesuaian  dengan DUHAM  Pasal  26  bukan  saja  mengharuskan  pendidikan  bebas  biaya,  melainkan  juga pendidikan  wajib.  Ini  adalah  salah  satu  dari  sedikit  kewajiban  positif  yang  secara  eksplisit dibebankan  kepada  negara  oleh  DUHAM.  Hak  atas  pendidikan  adalah  luar  biasa  dalam  arti bahwa  hak  tersebut  dapat  dianalisis  melalui  berbagai  pemangku  hak  tersebut  anak,  guru, orang tua, negara. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, guru memiliki hak atas kebebasan akademis untuk memastikan bahwa pendidikan yang layak disediakan, orang
27 Ibid, 114-116.
tua memiliki hak untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka sesuai  dengan  kepercayaan  mereka,  dan  negara  memiliki  beberapa  hak  untuk  menentukan standar dan norma pendidikan untuk memastikan pelaksanaan yang layak dari kewajibannya dalam  pendidikan.  Hak  atas  pendidikan  juga  meliputi  kewajiban  untuk  menghadiri  sekolah dan mendapatkan pendidikan yang ditawarkan, walaupun hal ini masih dapat dipertentangkan, orang  tua  juga  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan  anak-anak  mereka  dididik.  Guru mempunyai  kewajiban  untuk  memastikan  bahwa  pendidikan  sesuai  dengan  standar  nasional dan  internasional.  Dan,  akhirnya  negara  jelas  mempunyai  kewajiban  untuk  memastikan tersedianya  dana,  gedung,  dan  barang  yang  dibutuhkan  untuk  memastikan  pendidikan  yang layak. Penekanannya adalah pada pemberian pendidikan untuk semua, dan dengan demikian, akses  ke  pendidikan  merupakan  isu  utama.  Pendidikan  harus  tersedia  untuk  semua  tanpa diskriminasi. 28

## b. Kasus-kasus  Penting  (Pembebasan  Biaya  dan  Kewajiban  Penggunaan Perangkat Seragam Sekolah pada Tingkat Pendidikan Dasar)
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  disebutkan  bahwa  manusia  membutuhkan  pendidikan  dalam  kehidupannya, Pendidikan  merupakan  usaha  agar  manusia  dapat  mengembangkan  potensi  dirinya  melalui proses  pembelajaran  dan/atau  cara  lain  yang  dikenal  dan  diakui  oleh  masyarakat.  Gerakan reformasi  di  Indonesia  secara  umum  menuntut  diterapkannya  prinsip  demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara.  Dalam  hubungannya  dengan  pendidikan,  prinsip-prinsip  tersebut  akan memberikan  dampak  yang  mendasar  pada  kandungan,  proses,  dan  manajemen  sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. 29
Tuntutan  tersebut  menyangkut  pembaharuan  sistem  pendidikan,  di  antaranya pembaharuan  kurikulun,  yaitu  diversifikasi  kurikulum  untuk  melayani  peserta  didik  dan potensi  daerah  yang  beragam.  Pembaharuan  sistem  pendidikan  juga  meliputi  penghapusan diskriminasi  antara  pendidikan  yang  dikelola  pemerintah  dan  pendidlkan  yang  dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. 30
28 Ibid, 116-117.
29 Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
30 Ibid.
Kewajiban membebaskan biaya dalam pendidikan sudah jelas.  Hak atas pendidikan ini dirumuskan untuk memastikan ketersediaan pendidikan dasar tanpa biaya bagi anak, orang tua, atau wali. Biaya yang dibebankan oleh pemerintah, otoritas setempat, atau pihak sekolah, dan biaya-biaya lainnya, akan mengakibatkan berkurangnya peluang penikmatan hak tersebut dan dapat mengancam realisasinya.  Biaya-biaya itu juga sering mengakibatkan kemunduran. Penghapusannya  adalah  masalah  yang  harus  ditangani  melalui  rencana  tindakan  yang dibutuhkan.  Biaya-biaya  tidak  langsung,  seperti  biaya-biaya  wajib  yang  dibebankan  oleh orang  tua  (terkadang  disebut  sebagai  biaya  sukarela,  walau  pada  kenyataannya  tidak demikian), atau kewajiban untuk mengenakan perangkat seragam sekolah yang relatif mahal, dapat  pula  dimasukkan  dalam  kategori  yang  sama.  Biaya-biaya  tidak  langsung  lainnya mungkin dinilai sah, tergantung pada hasil pemeriksaan Komite atas dasar kasus per kasus. 31
Kewajiban  untuk  menghapuskan  eksklusivitas  pendidikan  berdasarkan  pelarangan terhadap  diskriminasi  (suku,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama,  opini,  asal,  status ekonomi,  kelahiran,  status  sosial,  status  minoritas  atau  penduduk  asli,  berkemampuan kurang).  Kewajiban  untuk  menghapuskan  diskriminasi  gender  dan  rasial  dengan  menjamin pemberian  kesempatan  yang  sama  dalam  pemenuhan  hak  asasi  manusia,  daripada  hanya secara formal melarang diskriminasi. 32

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  Pertama,  hak  untuk  bebas memilih  dan  dipilih  tidak  hanya  dalam  pemilu  dalam  pemilihan  wakil-wakil  rakyat  yang duduk  di  kursi  parlemen  ataupun  dalam  pemilihan  presiden  dan  calon  presiden.  Politisasi yang dilakukan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan mengarahkan pilihan warga memilih capres tertentu seperti berkaca dengan rezim orde baru yang dipimpin oleh Presiden RI kedua Soeharto.  Fungsi  Babinsa  adalah  menjalankan  fungsi  pertahanan,  bukan  keamanan.  Hal  ini merupakan  penyakit  militarisme.  Babinsa  sudah  disfungsional,  dijadikan  alat  keamanan padahal  fungsinya  ketahanan.  Kedua,  pendidikan  mencakup  berbagai  elemen  baik  hak ekonomi,  sosial  dan  budaya  dan  juga  hak  sipil  dan  politik.  Hak  atas  pendidikan  itu  sendiri adalah  hak  asasi  manusia  dan  merupakan  suatu  sarana  yang  mutlak  diperlukan  untuk mewujudkan  hak-hak  lain.  Tanpa  pendidikan  mustahil  bagi  seseorang  untuk  dapat
31 Eko  Riyadi  dan  Supriyanto  Abdi  (Editor), Potret  Pemenuhan  Hak  Atas  Pendidikan  dan  Perumahan  di  Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah , (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2009), 45.
32 Ibid, 45-46.
berpartisipasi dalam pemilihan umum yang demokratis (membaca manifesto, membaca kertas pemilu, memilih dan lain-lain), dan berpartisipasi dalam kehidupan publik (pemerintahan dan lain-lain).  Hak  atas  pendidikan  ini  dirumuskan  untuk  memastikan  ketersediaan  pendidikan dasar  tanpa  biaya  bagi  anak,  orang  tua,  atau  wali.  Biaya  yang  dibebankan  oleh  pemerintah, otoritas  setempat,  atau  pihak  sekolah,  dan  biaya-biaya  lainnya,  akan  mengakibatkan berkurangnya peluang penikmatan hak tersebut dan dapat mengancam realisasinya.
Saran  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  Pertama,  pemerintahan  periode 2019-2024  sebaiknya  merekonstruksi  lembaga  teritorial  dan  mengembalikan  sesuai fungsinya.  Hendaknya  pemerintah  menetapkan  kewajiban  membebaskan  biaya  dalam pendidikan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas (terutama pada tingkat pendidikan  dasar)  sehingga  biaya-biaya  tidak  langsung,  seperti  biaya-biaya  wajib  yang dibebankan  oleh  orang  tua  (terkadang  disebut  sebagai  biaya  sukarela,  walau  pada kenyataannya tidak demikian), atau kewajiban untuk mengenakan perangkat seragam sekolah yang relatif mahal tidak lagi dipraktekkan dalam dunia pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arinanto,  Satya  dan  Ninuk  Triyanti  (Editor). Memahami  Hukum:  Dari  Konstruksi  Sampai Implementasi . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2009.
Asplund, Knut D. Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor). Hukum Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008.
Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta:  Konstitusi  Press. 2005.
________________. Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
Marzuki,  Suparman. Hak  Sipil  dan  Politik  (Civil  and  Political  Rights) .  Disampaikan  pada Perjamuan  Ilmiah  tentang  “Membangun  Komitmen  dan  Kebersamaan  untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia” diselenggarakan oleh Pusham UII bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta, 16-17 Juni 2010.
Muhtaj, Majda El. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 . Jakarta: Kencana. 2005.
Sapardjaja, Komariah Emong. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia:  Studi  Kasus  tentang  Penerapan  dan  Perkembangannya  dalam Yurisprudensi . Bandung: Alumni. 2002.
Syahrizal,  Ahmad. Peradilan  Konsitusi  :  (suatu  studi  tentang  adjudikasi  konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa) . Jakarta: Pradnya Paramita. 2006.
Riyadi, Eko (Editor). To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia . Yogyakarta: PUSHAM UII. 2012.
Riyadi,  Eko  dan  Supriyanto  Abdi  (Editor). Mengurai  Kompleksitas  Hak  Asasi  Manusia (Kajian Multi Perspektif) . Yogyakarta : PUSHAM UII. 2007.
Riyadi,  Eko  dan  Supriyanto  Abdi  (Editor), Potret  Pemenuhan  Hak  Atas  Pendidikan  dan Perumahan  di  Era  Otonomi  Daerah:  Analisis  Situasi  di  Tiga  Daerah .  Yogyakarta: PUSHAM UII. 2009.
Tim  Penyusun  Revisi  Naskah  Komprehensif, Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Latar  Belakang,  Proses,  dan  Hasil  Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama .
Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.