## Saksi Wanita dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Jambi
Jantan Saparuddin Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif Jambi
Maryani Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi E-mail: maryani@gmail.com
Abstract: In  examining  and  resolving  marital  disputes  in  divorce  cases  special  procedural law  is  regulated,  which  is  regulated  in  Law  Number  1  of  1974  concerning  marriage, Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the implementation of Law Number 1 of  1974,  Law  Number  7  Year  1989  concerning  the  Religious  Courts  and  Compilation  of Islamic  Law.  Among  the  duties  of  judges  in  resolving  divorce  cases  is  to  worry  or  judge whether  the  events  or  facts  presented  by  the  parties  are  true  and  this  can  only  be  done through verification. This study aims: first, to know the role and position of female witnesses for divorce cases in the Jambi City Religious Court according to Islamic law; second, knowing the role and position of female witnesses for divorce cases in the Jambi City Religious Courts according to Indonesian law. Second, knowing the role and position of female witnesses for divorce  cases  in  the  Jambi  City  Religious  Courts  according  to  the  laws  in  Indonesia.  The research method used is an empirical juridical method, which is used to analyze various laws and regulations in the field of marital law. While the empirical approach is used to analyze the law not merely as a set of normative legislation, but the law is seen as the behavior of people who fluctuate and pattern in people's lives. The approach method used in this study is an empirical juridical method, which is used to analyze various laws and regulations in the field of marital law. While the empirical approach is used to analyze the law not merely as a set of normative legislation, but the law is seen as the behavior of people who fluctuate and pattern in people's lives.
Keywords: Female Witness; Divorce Decision; Religious courts; Jambi.
Abstrak :  Dalam  memeriksa  dan  menyelesaikan  sengketa  perkawinan  pada  perkara perceraian  berlaku  hukum  acara  khusus  yaitu  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974  tentang  perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Di  antara    tugas  hakim  dalam penyelesaian  perkara  perceraian  adalah  mengkonstatir  atau  menilai  apakah  peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh para pihak adalah benar terjadi dan hal ini hanya dapat dilakukan  melalui  pembuktian.  Penelitian  ini  bertujuan:  pertama,  mengetahui  peranan dan  kedudukan  saksi  wanita  untuk  kasus  perceraian  di  Peradilan  Agama  Kota  Jambi menurut  hukum  Islam;  kedua,  Mengetahui  peranan  dan  kedudukan  saksi  wanita  untuk kasus  perceraian  dalam  lembaga  Peradilan  Agama  Kota  Jambi  menurut  perundang- undangan  di  Indonesia.  Kedua,  mengetahui  peranan  dan  kedudukan  saksi  wanita  untuk kasus  perceraian  dalam  lembaga  Peradilan  Agama  Kota  Jambi    menurut  perundang- undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yang  digunakan  untuk  menganalisis  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  bidang hukum  perkawinan.  Sedangkan  pendekatan  empiris  digunakan  untuk  menganalisis hukum  bukan  semata-mata  sebagai  suatu  perangkat  aturan  perundang-undangan  yang bersifat  normatif  belaka,  akan  tetapi  hukum  dilihat  sebagai  perilaku  masyarakat  yang menggejolak  dan  mempola  dalam  kehidupan  masyarakat.  Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  empiris,  yang  digunakan  untuk
menganalisis  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  hukum  perkawinan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejolak dan mempola dalam kehidupan masyarakat.
Kata-kata kunci : Saksi Wanita; Putusan Perceraian; Pengadilan Agama; Jambi

## I. Pendahuluan
Penyelesaian  sengketa  perkawinan  pada  umumnya  berlaku  hukum  acara  khusus yaitu  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Di  antara  tugas  hakim  dalam  penyelesaian perkara  perceraian  adalah  mengkonstatir  artinya  hakim  harus  menilai  apakah peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh  para pihak adalah benar terjadi dan hal  ini  hanya  dapat  dilakukan  melalui  pembuktian.  Membuktikan  sendiri  artinya mempertimbangkan  secara  logis  kebenaran  suatu  fakta  berdasarkan  alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Tujuan pembuktian adalah  untuk  memperoleh  kepastian  bahwa  suatu  fakta  atau  peristiwa  yang diajukan itu benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Kedudukan saksi dalam pengadilan mempunyai peranan yang cukup penting sebagai  salah  satu  alat  bukti  apabila  alat  bukti  lain  dirasa  atau  tidak  ada  untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa. Dalam teks kitab-kitab fiqh, masalah  persaksian  dalam  pengadilan  dituntut  harus  laki-laki  kecuali  untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda ( huquq al-amwal ) atau hak badan.  Seakan-akan  hak  perempuan  tidak  diakui  bila  dibandingkan  dengan  laki- laki,  Ini  berarti  terjadi  kesenjangan  antara  teks-teks  fiqh  dengan  realitas masyarakat.
Persoalan  ini  tentu  bukan  hal  yang  mudah  untuk  dijawab  dengan menyatakan  bahwa  masyarakat  sekarang  ini  memang  sudah  bobrok    dan meninggalkan  ajaran  agama.  Tetapi    harus  melihat  substansi  permasalahan  dari soal  persaksian  tersebut.  Ada  Pertanyaan  yang  kemudian  muncul  adalah  apakah persyaratan  jenis  kelamin  dalam  persaksian  itu  merupakan  sesuatu  yang qoth’I ataukah sesuatu yang dzanny ? 1
Padahal  apabila  melihat  pesan  moral  Al-Qur’an  bahwa  kedudukan  laki-laki dan  perempuan  setara  ( equal ). 2 Namun  akhir-akhir  ini  banyak  persoalan  ketika kesadaran  perempuan  mulai  kelihatan  geliatnya  untuk  menuntut  hak-haknya  di dalam  ruang  gerak  aktivitasnya  yang  selama  ini  tertindas,  diskriminasi  oleh perlakuan pesan teks al-Qur’an yang notabene sebagai sumber segala hukum umat Islam yang membebaskan. 3
1 Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren , Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002, hlm. 93.
2 Ahmad  Baidowi, Tafsir  Feminis  Kajian  Perempuan  dalam  Al-Qur’an  dan  Mufasir Kontemporer, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, Cet. ke-I, hlm. 117.
3 Gambaran  seperti  inilah  yang  sering  menjadi  target  sasaran  bagi  gerakan  kesetaraan gender  yang selalu menuding Islam memperlakukan kaum wanita dengan cara yang tidak adil.
Persoalan  saksi  selama  ini  dilihat  sebagai  persoalan  yang  cukup  signifikan harus adanya reinterprestasi terhadap pesan teks yang selama ini dianggap saksi satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Di  antara  isu  yang  sering  menjadi bahan  perdebatan  berkaitan  dengan kedudukan perempuan didalam diskursus Hukum  Islam,  apakah  setara  dengan  kaum  laki-laki  atau  tidak,  adalah  kesaksian perempuan.  Pemahaman  yang  tersebar  luas  selama  ini  di  kalangan    masyarakat muslim    adalah  bahwa  nilai  kesaksian  perempuan  separoh  kesaksian  laki-laki sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih maupun tafsir. Pemahaman  yang seperti    itu    tampaknya    saat    ini    banyak    menuai    kritik,    karena  seolah-olah menempatkan  posisi  kaum  perempuan  lebih  rendah  dari  pada  kaum laki-laki. Akibatnya,  banyak  tudingan  terhadap  Islam  sebagai  agama  yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.
Dalam    menanggapi    masalah    ini,  perlu  dipahami  dengan  baik  dan  dengan metode berpikir yang jelas dan benar. Dalam diskursus pembaharu atau kelompok Islam  Progresif,  hal  ini    dibutuhkan    suatu    pembacaan  ulang  terhadap  konsepsi bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki.
Pembacaan ulang di sini dilakukan untuk mengetahui apakah konsepsi yang demikian itu merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan sementara atau berlaku   di setiap jaman dan tempat.
Dengan  demikian,  dapat  diketahui  kemungkinan  pembaharuan    terhadap pemahaman tentang kesaksian perempuan dalam hukum Islam. Mengenai masalah kesaksian  dalam  suatu  perkara  atau  suatu  masalah,  kedudukan  antara  pria  dan wanita sama-sama memiliki tanggungjawab dan fungsi yang sama, karena masalah kesaksian sangatlah penting menurut Islam.
Di  dalam  lingkup  lembaga-lembaga  peradilan  di  Indonesia,  lembaga Peradilan  Agama  adalah  lembaga  peradilan  yang  khusus  mengakomodir  atau memfasilitasi  masalah-masalah  perdata  tertentu  seperti  perkawinan,  perceraian, rujuk,  hibah,  wasiat,  wakaf,  waris  dan  perbankan  syari`ah  bagi  umat  Islam  yang berwarganegara  Indonesia.  Akan  tetapi,  di  dalam  Hukum  Acara  pada  lembaga Peradilan  Agama  sampai  saat  ini  masih  mengacu  kepada  HIR  ( Het  Herziene Indonesisch  Reglement )  yang  menjadi  sumber  rujukan  bagi  ketentuan  hukum beracara pada setiap lembaga peradilan di Indonesia.
Ketentuan-ketentuan di dalam HIR khususnya mengenai masalah saksi, tidak sedikit  terdapat  perbedaan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  digariskan oleh hukum Islam. Di dalam HIR tersebut tidak diatur mengenai klasifikasi saksi, apakah saksi itu pria atau wanita atau pada masalah apa kesaksian pria dan wanita dipakai. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tulisan ini mengangkat tema “Saksi Wanita  dalam  Putusan  Perceraian  Menurut  Hukum  Islam  di  Pengadilan  Agama Kelas IA Kota Jambi”.

## II. Saksi Wanita pada Pengadilan Agama dan Hukumnya

## A. Pengertian Saksi
Kedudukan  saksi  dalam  pengadilan  mempunyai  peranan  yang  cukup  penting sebagai  salah  satu  alat  bukti  apabila  alat  bukti  lain  dirasa  atau  tidak  ada  untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa. Dalam teks kitab-kitab fiqh,
Tuduhan  seperti  inilah  yang  dicoba  untuk  ditepis  oleh  para  pemikir  modern  termasuk  di Indonesia.  Lihat  Faisar  Ananda  Arfa, Wanita  Dalam  Konsep  Islam  Modernis ,  Jakarta:  Pustaka Firdaus, 2004, Cet. ke-1, hlm. 100-101.
masalah  persaksian  dalam  pengadilan  dituntut  harus  laki-laki  kecuali  untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda ( huquq al-amwal ) atau hak badan.  Seakan-akan  hak  perempuan  tidak  diakui  bila  dibandingkan  dengan  laki- laki,  Ini  berarti  terjadi  kesenjangan  antara  teks-teks  fiqh  dengan  realitas masyarakat.  Teks-teks  fiqh  tidak  lagi  diberlakukan  dalam  realitas  konkret  tetapi hanya dijadikan bacaan dan wacana.
Persoalan  ini  tentu  bukan  hal  yang  mudah  untuk  dijawab  dengan menyatakan  bahwa  masyarakat  sekarang  ini  memang  sudah  banyak  yang meninggalkan  ajaran  agama.  Tetapi  umat  Islam  harus  melihat  substansi permasalahan  dari  soal  persaksian  tersebut.  Ada  Pertanyaan  yang  kemudian muncul adalah apakah persyaratan jenis kelamin dalam persaksian itu merupakan sesuatu yang qoth’I ataukah sesuatu yang dzanny ? 4 Padahal apabila melihat pesan moral  Al-Qur’an  bahwa  kedudukan  laki-laki  dan  perempuan  setara  ( equal ). 5 Namun  akhir-akhir  ini  banyak  persoalan  ketika  kesadaran  perempuan  mulai kelihatan geliatnya untuk menuntut hak-haknya di dalam ruang gerak aktivitasnya yang selama ini tertindas, diskriminasi oleh perlakuan pesan teks Al-Qur’an yang notabene sebagai sumber segala hukum umat Islam yang membebaskan. 6
Persoalan saksi selama ini dilihat sebagai persoalan yang cukup signifikan harus adanya reinterprestasi terhadap pesan teks yang selama ini dianggap saksi satu  laki-laki  sama  dengan  dua  perempuan.  Namun  sebelum  dibahas  secara panjang, akan lebih awal umat Islam mengetahui akan definisi saksi.
Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan Asy-syahadah adalah  bentuk  isim  masdar  dari  kata  ( syahida-yasyhadu )  yang artinya  menghadiri,  menyaksikan  (dengan  mata  kepala  sendiri)  dan  mengetahui. Kata syahadah juga  bermakna al-bayinan (bukti), yamin (  (sumpah)  dan iqrar (pengakuan). 7 Secara  terminologi,  Al-Jauhari  menyatakan  bahwa  “kesaksian berarti  berita  pasti. Musyahadah artinya  sesuatu  yang  nyata,  karena saksi  adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya”. 8
Dalam  kamus  Istilah  fiqih,  ”Saksi  adalah  orang  atau  orang-orang  yang mengemukakan  keterangan  untuk  menetapkan  hak  atas  orang  lain.  Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat”. 9 Dalam  kamus  ilmiah  populer,  kata  “saksi  berarti  orang  yang  melihat suatu peristiwa; orang yang diturutkan dalam suatu perjanjian”. 10
Dari  berbagai  definisi  yang  dikemukakan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa saksi  ( syahadah )  adalah  (orang  yang)  yang  memberikan  keterangan  yang  benar
4 Ihsanudin,  Mohammad  Najib,  Sri  Hidayati  (eds), Panduan  pengajaran  Fiqh  Perempuan  di Pesantren , Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002, hlm. 93
5 Ahmad  Baidowi, Tafsir  Feminis  Kajian  Perempuan  dalam  Al-Qur’an  dan  Mufasir Kontemporer , Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, Cet. ke-I, hlm. 117.
6 Faisar Ananda Arfa, Wanita Dalam Konsep Islam Modernis , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, Cet. ke-1, hlm. 100-101.
7 A. Warson Moenawwir, Al-Munawir, Kamus Arab–Indonesia ,  Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, Cet. ke-25, hlm. 746-747.  24
8 Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), Op. Cit , hlm. 94
9 M.  Abdul  Mujieb,  Mabruri  Tholhah  dan  Syafi’ah  (eds), Kamus  Istilah  Fiqih ,    Jakarta:  PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 306.
10 Burhani MS, Hasbi Lawrens, Kamus Ilmiah Populer , Jombang: Lintas Media), hlm. 601   25
tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa  tertentu  yang  disengketakan  di  depan  sidang  pengadilan  dengan  kata khusus yakni dimulai dengan sumpah terlebih dahulu.
B. Dasar Hukum Saksi Dalam Al-Qur’an dan Hadits
Adapun  dasar  hukum  saksi  dalam  Al-Qur’an  dan  hadits  yaitu:  Pertama:  Q.  S.  Al- Baqoroh (2): 282 yang artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang  lelaki  (di  antaramu).  Jika  tak  ada  dua  orang  lelaki,  maka  (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkan nya.  (Q.S. Al-Baqarah: 282) 11 Kedua: Hadits Riwayat Muslim yang artinya: “Telah menceritakan kepadaku Saif  bin Sulaiman  memberi  khabar kepadaku  Qais  bin  Sa’ad  dari  Umar bin  Dinar dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw memutuskan berdasarkan sumpah dan satu orang saksi”.. 12 Adapun hukum kesaksian itu adalah fardhu ain bagi orang yang memikul nya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang;  bahkan  wajib  apabila  dikhawatirkan  lenyapnya  kebenaran  meskipun  dia tidak  dipanggil  untuk  itu, 13 karena  Allah  Ta’ala  berfirman  yang  artinya: “….Janganlah  kamu  (para  saksi)  menyembunyikan  persaksian;  dan  barang  siapa menyembunyikannya,  maka  ia  adalah  orang  yang  berdosa  hatinya.(Q.S.  Al- baqoroh: 283). 14
C. Syarat-Syarat Saksi Adapun syarat-syarat orang untuk menjadi saksi secara umum yang berlaku dalam segala aspek dalam hukum Islam adalah:
a. Islam
Oleh  sebab  itu  tidak  diperbolehkan  kesaksian  orang  kafir  atas  orang  muslim. Kecuali  dalam  hal  wasiat  di  tengah  perjalanan.  Yang  demikian  itu  diperbolehkan oleh  Imam  Abu  Hanifah,  Syuraih,  dan  Ibrahim  An-Nakha’i.  Imam  Abu  Hanafiyah juga  memperbolehkan  kesaksian  orang-orang  kafir  terhadap  sesamanya.  Sebab Nabi saw, merajam dua orang yahudi  dengan kesaksian orang-orang Yahudi atas keduanya bahwa keduanya telah berbuat zina. Asy-Syafi’i dan Malik berkata: tidak diperbolehkan  kesaksian  orang  kafir  atas  orang  muslim,  baik  dalam  persoalan wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya. 15

## b. Laki-laki
Menurut  Ulama  Syafi’i  dan  Hambali,  saksi  harus  laki-laki,  menurutnya  seorang saksi  laki-laki  dan  dua  orang  saksi  perempuan  tidak  sah  dalam  perkawinan. Sedang menurut Hanafi tentang saksi perempuan, bahwa kesaksian dua orang laki- laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam pernikahan adalah sah mengacu pada ayat Al-Qur’an Surat Al-Baqoroh: 282.
c. Dewasa / baligh dan berakal
Apabila  baligh  syarat  diterimanya  kesaksian,  maka  baligh  dan  berakal  adalah syarat  di  dalam  keadilan.  Oleh  sebab  itu,  anak  kecil  tidak  boleh  menjadi  saksi, walaupun  dia  bersaksi  atas  anak  kecil  yang  seperti  dia,  sebab  mereka  kurang
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 70. 12 Muslim, Shahih Muslim, Juz II , Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 60
13 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah-14 , Bandung: Alma’arif, 1987, Cet. ke-1, hlm. 56.
14 Departemen Agama RI, Op. cit., hlm. 71
15 Ibid., hlm. 57-59     27
mengerti kemaslahatan untuk  dirinya, lebih-lebih untuk orang lain. 16 Begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi. 17

## d. Adil
Kaum  muslim  telah  sepakat  bahwa  keadilan  menjadi  syarat  dalam  penerimaan kesaksian,  Oleh  sebab  itu,  maka  kesaksian  orang  fasik  tidak  diterima  dan  orang- orang yang terkenal kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlaknya  Sedang menurut  Jumhur  fuqaha,  bahwa  keadilan  merupakan  suatu  sifat  tambahan  atas keislaman.  Yakni  menetapi  kewajiban-kewajiban  syara’  dan  anjuran-anjuran  nya, dengan menjauhkan perkara-perkara yang haram dan makruh.
Imam  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  tentang  keadilan  itu  cukup  dengan lahirnya  Islam  dan  tidak  diketahui  adanya  cela  padanya.  Akan  tetapi  apabila kefasikannya disebabkan oleh tuduhan mengenai hak orang lain, maka kesaksian nya  tidak  diterima. 18 Berbeda  dengan  Imam  Syafi’i  dan  Hambali,  Mereka berpendapat bahwa syarat saksi itu harus adil.
e. Dapat mendengarkan dan melihat, memahami ucapan-ucapannya, jika  para  saksi  buta,  maka  hendaklah  mereka  bisa  mendengarkan  suara  dan mengenal  betul  bahwa  suara  tersebut  adalah  suaranya  kedua  orang  yang berakal. 19
Dalam hal ini kaitannya mengenai syarat saksi Imam Hanafi, mengajukan syarat-syarat  yang  harus ada  pada  seseorang  yang  menjadi  saksi  adalah berakal, orang  gila  tidak  sah    menjadi  saksi,  baligh,  tidak  sah  saksi  anak-anak,  merdeka, bukan  hamba  sahaya,  Islam,  keduanya  bukan  berasal  dari  satu  keturunan  yang akan disaksikan.
Sedang  menurut  Imam  Syafi’i  memberikan  persyaratan  yang  harus dipenuhi  bagi  seorang  yang  akan  menjadi  saksi  adalah  dua  orang  saksi,  berakal, baligh,  beragama  Islam,  mendengar  tidak  tuli,  dan  adil. 20 Imam  Abi  Syuja’ mengatakan  bahwa  kesaksian  seseorang  tidak  dapat  diterima  kecuali  jika memenuhi  lima  syarat  yaitu  Islam,  baligh,  berakal,  merdeka,  dan  adil.  Salah  satu mainstream (arus utama) yang sekarang digugat oleh aktivis gerakan perempuan adalah masalah saksi dalam peradilan Islam, yakni yang mendudukkan satu laki- laki  disamakan  dengan  dua  orang  perempuan. 21 Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  Pasal  25,  bahwa  yang  dapat  menjadi  saksi  ialah  seorang  laki-laki  muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna-rungu atau tuli. 22
16 Moh. Rifa’I, Tarjamah Khulashah Kifayatul Ahyar , Semarang:: Toha Putra, Hlm. 281
17 Sayyid Sabiq, Op. cit, hlm. 62
18 Ibnu  Rusyd,  Bidayatu’l Mujtahid. Terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris  Abdullah  “ Terjemah Bidayatu’l Mujatahid ”, Semarang: Asy-Syifa’ 1990, Cet,.ke-1, hlm. 684.
19 Sa’id  Thalib  Al-Hamdani, Risalatun  Nikan .  Terj.  Agus  Salim  “ Risalah  Nikah,  Hukum Perkawinan Islam ”, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, Cet. ke-3, hlm. 31
20 Slamet Abidin dan Aminudin (eds), Fikih Munakahat -1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, hlm. 101 21 Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), Op. Cit., hlm. 95.
22 Departemen  agama  RI  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam 1999/2000, Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang  Peradilan Agama, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres no. 1/1991 Tentang Kompilasi hukum Islam , hlm. 140.
D. Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Hukum Islam (fiqh) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kitab-kitab  fiqh,  hampir  semua  sepakat  bahwa  perempuan  ditempatkan  secara instrumental dari pada substansi. Ketidakhadiran suara perempuan dalam budaya di mana fiqih dirumuskan diartikan dengan ketiadaan substansi perempuan dalam Islam. 23
Sekilas  umat  Islam  bisa  melihat  betapa  setting  kemunculan  fiqh  dalam peradaban  Arab  sangat  kental  dengan  budaya  patriarkhi,  yang  melahirkan  fiqh yang tidak adil dan bias gender. Perempuan dinilai separoh dari laki-laki (aqiqah, waris,  kesaksian),  mendapat  label  negatif  (saat  haid),  dibatasi  dan  diproteksi (mahrom)  dan  masih  banyak  diskriminasi  lain  terhadap  hak-hak  perempuan. Semua itu tentu sangat tidak relevan dengan perkembangan realitas sosial budaya yang semakin egaliter. 24
Akibat  “kejumudan”  fiqh  akan  berimplikasi  pada  eksistensinya  di  kalangan umat  Islam,  sebagai  konsekuensi  atas  hilangnya  Relevansi  dengan  realitas perkembangan  dan  perubahan  sosial.  Padahal  sesungguhnya  fiqh  lahir  dalam rangka untuk menafsirkan agama dalam perspektif perkembangan sosial, sehingga agama akan tetap relevan dengan perkembangan dan persoalan umat. 25
Sedikit merujuk pada historisitas  posisi perempuan pra-Islam masih sangat terbelakang. Hanya sedikit perempuan yang menonjol kemampuannya dibanding dengan laki-laki atau  mungkin tidak ada sama sekali 26 , hal ini tidak terlepas dari tradisi  Jahiliyah  yang  menempatkan  perempuan  dengan  sangat  rendah  bahkan tidak punya hak hidup (begitu lahir langsung dikubur hidup-hidup). 27
Kaum  laki-laki  menempati  posisi  sentral  dan  istimewa  dalam  keluarga  dan masyarakat.  Mereka  bertanggung  jawab  secara  keseluruhan  dalam  persoalan kehidupan  keluarga,  sehingga  kaum  perempuan  secara  umum  hanya  mengekor kaum  laki-laki.  Dapat  dikatakan  bahwa  posisi  perempuan  pada  masa  Pra-Islam adalah sebagai berikut:
1. Dari sisi kemanusiaan, perempuan tidak memiliki tempat terhormat dihadapan laki-laki  karena  tidak  adanya  pengakuan  atau  sikap  laki-laki  terhadap perempuan dalam mengatur masyarakat.
2. Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri di lingkungan keluarga.
3. Mengesampingkan  kepribadian  atau  kompetensi  perempuan  dalam memperoleh  penghidupan,  sehingga  perempuan  tidak  memiliki  hak  dalam persoalan waris dan pemilikan harta. 28
Namun ketika Islam datang, harkat perempuan mulai terperhatikan sehingga perempuan pada Rasulullah bisa menjadi saksi walaupun perbandingannya antara laki-laki dan perempuan masih 2 (dua) banding 1 (satu), artinya dalam persaksian seorang laki-laki bobotnya sama dengan dua orang perempuan berdasarkan pada
23 Said  Agil  Husin  Al  Munawar, Al-Qur’an  membangun  Tradisi  Kesalehan  Hakiki, Jakaarta: Ciputat Press, 2002, Cet, ke-2, hlm. 214
24 Ihsanudin, Mohammad Najib, Hidayati (eds), Op. Cit ., hlm.i
25 Ibid. 26 Said Agil Al Munawar, Loc. cit
27 Ihsanudin, Mohammad Najib, Hidayati (eds), Op. Cit ., hlm. 99
28 M. Attho Mudzakar, Sajida A. Alvi, Saparinah  (eds), Wanita Dalam Masyarakat Indonesia, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2001, Cet. ke-1, hlm. 38-39
QS. Al-Baqoroh: 282, namun hal ini sudah merupakan kemajuan yang sangat besar yang dilakukan Islam. 29
Merujuk  pada  maksud  QS.  Al-Baqoroh:  282,  Dan  persaksikanlah  dari  dua orang  saksi;  bila  tidak  ada  dua  orang  saksi,  maka  seorang  lelaki  dan  dua  orang perempuan. Yang demikian ini adalah dalam urusan harta benda seperti, jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, gadaian, pengakuan harta benda.
Para  ulama  berbeda  pendapat  ( ikhtilaf )  dalam  masalah  bobot  saksi perempuan,  dimana  satu  saksi  laki-laki  sama  dengan  dua  saksi  perempuan. Menurut Imam Hanafi: “Kesaksian orang perempuan dan lelaki itu diperbolehkan dalam hal harta benda, nikah, rujuk, talak dan dalam segala sesuatu kecuali hudud dan qishash ”.  Pendapat  ini  diperkuat  oleh  Ibnul  Qayyim:  Apabila  pembuat  syara’ memperbolehkan  kesaksian  wanita  dalam dokumen-dokumen  hutang-piutang  yang ditulis  kaum  pria,  sedang  pada  umumnya  dokumen-dokumen  itu  ditulis  dalam  majelis- majelis  kaum  pria;  maka  diperbolehkan  nya  kaum  wanita  untuk  menjadi  saksi  dalam urusan-urusan yang kebanyakan kaum wanita terlibat langsung di dalamnya. 30
Jumhur  ulama    menyatakan  bahwa  perempuan  tidak  boleh  menjadi  saksi dalam masalah  hudud  sedangkan Kalangan Ulama  ahli dlohir mengatakan bahwa perempuan  boleh  menjadi  saksi  dalam    hudud  asalkan  bersama  laki-laki, sedangkan perempuan lebih dari seorang, sebagaimana tekstualits ayat. 31
Malik,  Syafi’i,  memperbolehkan  kesaksian  seorang  laki-laki  dan  dua  orang perempuan  dalam  hal  harta  benda,  akan  tetapi  kesaksian  wanita  tidak  diterima dalam hal hukum badani, seperti hudud, qishash, nikah, thalaq dan rujuk. 32 Ibnu Mudzir mengatakan bahwa para ulama’ sepakat, dengan berpegangan pada Q.S. Al- Baqoroh:  282,  dimana  mereka  memperbolehkan  kesaksian  perempuan  bersama laki-laki. Dan jumhur ulama’ mengkhususkan kesaksian itu dalam hal hutang dan harta  benda.  Mereka  tidak  memperbolehkan  kesaksian  dua  orang  perempuan bersama  laki-laki  dalam  hal hudud dan qhisas .  Tetapi  mereka  berbeda  pendapat mengenai kesaksian dalam nikah, perceraian, keturunan, dan perwalian. Dalam hal ini jumhur tidak memperbolehkan, tetapi para ulama kuffah memperbolehkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebuah transaksi terutama perkawinan, kehadiran  saksi  menjadi  rukun  pelakasaan  akad  nikah,  oleh  karenanya  setiap perkawinan  harus  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  (Psl.24  KHI).  Oleh  karenanya kehadiran  saksi  dalam  perkawinan  mutlak  diperlukan  dan  apabila  tidak  dihadiri seorang saksi maka akibat hukumnya tidak sah.
Pentingnya  kehadiran  saksi,  dengan  tujuan  yaitu  guna  mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari, apabila salah satu diantara mereka terlibat perselisihan dan diajukan ke pengadilan. Maka saksi-saksi tersebut dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya.
Maka  dalam  pelaksanaannya,  selain  saksi  harus  hadir  dan  menyaksikan secara  langsung  akad  nikah,  saksi  dimintai  menandatangani  Akta  Nikah  pada waktu  dan  di  tempat  akad  itu  dilaksanakan.  Menurut  Abu  Hanifah,  Fungsi  saksi adalah informasi ( I’lan ) telah dilangsungkannya suatu akad. 33
29 Ikhsanudin, Muhammad Najib, Sri Hidayati (eds), Loc. Cit.
30 Sayyid Sabiq, Op. cit , hlm. 71.
31 Ibid .
32 Sayyid Sabiq, Op. cit , hlm. 72
33 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia ,  Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1998, Cet, ke- 3, hlm. 96
Di  dalam  Pasal  25  KHI  bahwa  syarat  saksi  yaitu  seorang  laki-laki  muslim, adil,  akil  baligh,  tidak  terganggu  ingatannya,  dan  tidak  tuna  rungu  atau  tuli. Kehadiran saksi merupakan keharusan yang tidak boleh ditinggalkan, karena saksi bertugas untuk memberikan legal formal dalam perkawinan (Pasal 26 KHI). 34
Apabila  umat  Islam  Melihat  uraian  di  atas  bahwa  setting  kemunculan  fiqh dalam  peradaban  Arab  yang  sangat  kental  dengan  budaya  patriarki,  telah melahirkan fiqh yang sangat tidak adil, menindas dan pro status quo. Perempuan dinilai  separoh  dari  laki-laki  dalam  persaksian,  dibatasi  dan  diproteksi.  posisi perempuan dalam haknya memberikan kesaksian. 35
Kesemuanya  itu  tentu  sangat  tidak  relevan  dengan  perkembangan  realitas sosial budaya yang semakin egaliter, perempuan secara obyektif telah mengalami banyak kemajuan dan semakin mendapatkan peluang untuk bersaing dengan laki- laki, khususnya di sektor profesi, bisnis, pendidikan dan lain-lain.
Hal  ini  juga  sama  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  mempunyai kesamaan,  dimana  keduanya  masih  menempatkan  perempuan  sebagai  mahluk yang  inferior  dibandingkan  laki-laki  dan  ironisnya  posisi  tersebut  mendapatkan dasar  legitimasi  dari  teks-teks  keagamaan.  Akibatnya  umat  Islam  tidak  dapat mengelak  dari  tuduhan  bahwa  agama  ikut  terlibat  dalam  pelanggengan kebudayaan yang memarginalkan perempuan. 36

## III. Peranan  dan  Kedudukan  Saksi  Wanita  untuk  Kasus  Perceraian  pada Peradilan Agama Kota Jambi Menurut Perundang-Undangan di Indonesia
Kesaksian  yang  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materil  mempunyai  nilai pembuktian  bebas,  nilai  kebenaran  kesaksian  sifatnya  tidak  sempurna  dan  tidak mengikat  baik  kepada  pihak-pihak  maupun  kepada  hakim.  Hakim  bebas  menilai kebenaran  keterangan  saksi  sesuai  dengan    nuraninya,  bahkan  hakim  dapat mengesampingkan  keterangan  saksi  asala  dipertimbangkan  dengan  cukup  dan berdasarkan argumen yang kuat.
Hukum positif yang berlaku di indonesia, termasuk di lingkungan peradilan agama  tidak  mengenal  adanya  pembedaan  dan  penilaian  saksi-saksi  untuk diterima  atau  ditolak  kesaksiannya  dari  segi  keyakinan  agama,  suku  bangsa, organisasi  politik  dan  masyarakat  ataupun  dari  segi  jenis  kelamin  dan  tingkat pendidikan.
Masalah  kesaksian  dalam  hukum  positif  di  indonesia  tidak  begitu  diatur. Dalam undang-undang hukum perdata yang diatur hanya sebatas teknis, hak-hak, siapa  saja  yang  boleh  menjadi  saksi  dan  kewajiban  menjadi  saksi,  tidak  diatur mengenai  bagaimana  hukum  kesaksian  bagi  seorang  perempuan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dalam  sistem  hukum  positif  di  indonesia  kedudukan  saksi laki-laki  maupun  perempuan  adalah  sama  dan  tidak  ada  perbedaan  di  antara keduanya. Kedudukan perempuan dalam hukum positif di indonesia sama dengan laki-laki, mereka boleh melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki.
34 Departemen  Agama  RI,  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam 1999/2000, Bahan Penyuluhan Hukum, Loc. cit. 35 khsanudin, Muhammad Najib, Sri Hidayati (eds), Op. cit ., hlm. 276.
36 Departemen  Agama  RI  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam 1999/2000, Loc. cit..
Hukum acara perdata yang berlaku di peradilan agama terkait dengan alat bukti saksi bersumber dari HIR, pasal 139-152 dan KUHPerdata pasal 1902-1912. Berkaitan dengan sumber hukum tidak ditemukan ketentuan yang mengatur nilai pembuktian  saksi  berdasarkan  jenis  kelamin.  Dalam  pengertiannya  kedudukan saksi laki-laki maupun perempuan adalah sama.
Adapun  praktek  hukum  acara  perdata  saat  ini,  khususnya  di  lingkungan peradilan agama kesaksian seorang perempuan diakui memiliki nilai pembuktian yang sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Dalam kasus-kasus yang ditangani oleh  pengadilan  agama  khususnya  dalam  masalah  perceraian,  saksi  perempuan yang dihadirkan dalam tahap persidangan pembuktian diakui sama kedudukannya dengan  saksi  laki-laki.  Ini  merupakan  sebuah  fakta  yang  menunjukkan  bahwa kesaksian  perempuan  sudah  mendapatkan  pengakuan  sama  dengan  kesaksian laki-laki.
Kebanyakan  pakar  hukum  berpendapat  bahwa  dalam  persidangan pengadilan  agama  dalam  masalah  perceraian  kesaksian  perempuan  tidak dipermasalahkan selama saksi memenuhi syarat-syarat. Dan dalam hukum formil dan  materil  tidak  mengatur  ditentukannya  harus  laki-laki  ataupun  perempuan artinya tidak ada pengecualian di antara keduanya.
Berdasarkan  yang  mereka  pahami  memang  benar  saksi  yang  terdapat dalam nash al-Qur’an surah al-Baqarah ayat  282 bahwa jika tidak ada dua orang laki-laki  maka  boleh dengan  dua  orang  perempuan  dengan  satu laki-laki.  Namun itu tidak berlaku di  pengadilan  agama  saat  ini.  Berdasarkan  pemahaman  mereka bahwa  awal  turunnya  ayat  ini  pada  zaman  di  mana  perempuan  tidak  pernah berpengalaman  dengan  hal-hal  politik,  berbeda  dengan  perempuan  pada  zaman sekarang  ini  dengan  berkembangnya  zaman  banyak  perempuan  yang berhubungan dengan hal-hal politik bahkan perempuan bisa menjadi pemimpin. Dari  penjelasan  di  atas  penulis  lebih  cenderung  setuju  dengan  pendapat undang-undang,  karena  kedudukan  kesaksian  dalam  undang-undang  tidak membedakan antara saksi laki-laki maupun perempuan. Meskipun pada dasarnya undang-undang  mengikuti  madzhab  imam  Syafi’i  yang  tidak  memperbolehkan saksi  perempuan  tidak  bisa  diterapkan  pada  zaman  sekarang  ini.  Karena sesungguhnya hukum itu berlaku sesuai dengan perkembangan zaman.

## IV. Penutup
Sistem  pembuktian  dalam  hukum  Islam  tidak  menganut  teori-teori  pembuktian pada  umumnya  seperti  sistem  teori  pembuktian  berdasarkan  undang-undang secara  positif,  berdasarkan  keyakinan  hakim  saja,  berdasarkan  keyakinan  hakim yang  didukung  oleh  alasan  yang  logis,  dan  berdasarkan  undang-undang  negatif. Hal  ini  disebabkan  untuk  tiap  kasus  sistem  pembuktiannya  berbeda  didasarkan pada  bentuk  tindak  pidananya.  Bentuk  tindak  pidana  tersebut  dapat  dibagi menjadi  tiga  yaitu jarimah  hudud,  jarimah  qisas  diyat, dan jarimah  ta’zir. Pembagian tindak pidana ini didasarkan pada berat atau ringannya hukuman yang diberikan. Pada masing-masing jarimah ini juga terdapat perbedaan dalam hal cara pembuktiannya.  Khususnya  dalam  hal jarimah  hudud yang  mana  caranya  sudah ditentukan  oleh  Al-Quran  yang  berasal  dari  Allah  SWT  karena jarimah ini merupakan  salah  satu  bentuk  kewenangan  yang  dimiliki  Allah  SWT.  Namun pembuktian  dalam  hukum  islam  dapat  dilihat  dari  jenis  alat  bukti  yang
digunakannya.  Alat  bukti  yang  digunakan  dalam  pembuktian  antara  lain pengakuan,  persaksian,  sumpah,  dan  petunjuk.  Jika  dilihat  dari  kekuatan pembuktiannya  maka  pengakuan  dan  persaksian  memiliki  kedudukan  paling tinggi.  Penggunaan  alat  bukti  tersebut  juga  harus  memenuhi  syarat.  Contohnya pada  alat  bukti  persaksian  syarat  umum  yang  harus  dipenuhi  antara  lain  saksi harus dewasa, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, dan islam.  Pada  umumnya  untuk  tindak pidana hudud dapat  menggunakan  alat  bukti petunjuk, persaksian,dan pengakuan. Sedangkan untuk sumpah hanya digunakan untuk tindak pidana tertentu seperti pembunuhan dan pencurian. Terkait dengan beban  pembuktian,  dalam  hukum  islam  dibebankan  kepada  penggugat.  Hal  ini didasarkan  pada  prinsip  bahwa  segala  sesuatu  diambil  dari  lahirnya.  Karenanya dalam hal ini penggugat harus membuktikan apa yang telah ia gugat. Hal ini dapat dari  syarat  saksi  dalam  kasus  perzinahan  yang  mengharuskan  bahwa penggugatlah yang harus menghadirkan saksi.
Adapaun ketika melihat pembuktian melalui saksi dan saksi itu dilihat dari jenis  kelamin  maka  terdapat  perbadaan  antara  kesaksian  laki-laki  dan  kesaksian perempuan, laki-laki satu orang sedangkan perempuan dua orang. Ketentuan yang mensyaratkan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu orang saksi laki- laki,  atau  dengan  kata  lain  bahwa  nilai  pembuktian  saksi  perempuan  dalam pandangan kaum yang mengusung gender dan kelompok progresif adalah separoh saksi laki-laki lebih merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan temporal, bukan  ketentuan  yang  bersifat  universal.  Hal  yang  demikian  itu disebabkan karena  kaum  perempuan  pada  saat  itu  masih  kurang  berpengalaman dalam urusan-urusan  publik  karena  memang  budaya  yang  berlaku  menempatkan perempuan  untuk  hanya  berperan  dalam  wilayah  domestik.    Oleh    karena    itu, seiring    dengan    perubahan    sosial    di    masyarakat    yang  memungkinkan    kaum perempuan  untuk  terjun  dan  berperan  di  berbagai  urusan publik,  termasuk untuk  mendapatkan  pendidikan  tinggi,  berkerja  di  berbagai sektor  lapangan pekerjaan,    bahkan    untuk    menjabat    sebagai    kepala    negara,    maka  nilai kesaksian    seorang    perempuan    sepatutnya    diakui    sama    dengan    kesaksian seorang laki-laki.
Terlepas  dari  semua  itu,  dalam  menyikapi  permasalahan  kesaksian perempuan  dalam  hukum  Islam,  dapat  dikembalikan  kepada  pola  pemikiran, apakah berada pada kelompok puritan-ekstrimis yang tekstual dalam memahami norma  agama  atau  menjadi  liberal-progesif  yang  mengenyampingkan  legitimasi norma  agama  tersebut  dan  mengedepankan  sosial  dan  budaya  atau    menjadi moderat-konservatif  yang  tetap  berpegang  kuat  dengan  tekstualitas  kemudian mengaktualisasikannya dalam kehidupan sosial dan budaya (al-Akhdzu bil Qadimis Shalih Wabil Jadid al-Ashlah) sehingga hukum Islam itu –khususnya dalam masalah kesaksian perempuan- dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun ( sholihun likulli zamanin wamakan. []

## BIBLIOGRAFI
Abidin,  Slamet  dan  Aminudin  (eds), Fikih  Munakahat -1,  Bandung:  CV.  Pustaka Setia, 1999
Agil  Husin  Al  Munawar,  Said, Al-Qur’an  membangun  Tradisi  Kesalehan  Hakiki, Jakaarta: Ciputat Press, 2002, Cet, ke-2
Ananda  Arfa,  Faisar, Wanita  Dalam  Konsep  Islam  Modernis ,  Jakarta:  Pustaka Firdaus, 2004, Cet. ke-1
Bidowi,  Ahmad, Tafsir  Feminis  Kajian  Perempuan  dalam  Al-Qur’an  dan  Mufasir Kontemporer, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, Cet. ke-I Burhani MS, Hasbi Lawrens, Kamus Ilmiah Populer , Jombang: Lintas Media Departemen agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, Bahan  Penyuluhan  Hukum  UU  No.  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan  Agama,  UU  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Inpres  no. 1/1991 Tentang Kompilasi hukum Islam
Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya ,  Semarang:  Toha  Putra, 1989
Hanitijo  Soemitro,  Ronny, Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta  :  Ghalia  Indonesia, 1988
Ihsanudin,  Mohammad  Najib,  Sri  Hidayati  (eds), Panduan  pengajaran  Fiqh Perempuan di Pesantren , Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002 Milles,  Mattwey  B.,  dan  A.Michel  Hubberman, Qualitatif  Data  Analisis ,  London: Beverly Hills,1988
Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosdakarya, 2001 Mudzakar,  M.  Attho,  Sajida  A.  Alvi,  Saparinah    (eds), Wanita  Dalam  Masyarakat Indonesia, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2001, Cet. ke-1 Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah dan Syafi’ah (eds), Kamus Istilah Fiqih ,  Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994
Muslim Ibn Al-Hajjaj , Abi Al-Husain, Shohih Muslim , Juz II, Bairut: Dar  Al- Fikr, t. th, Nawawi,  Hadari, Metode  Penelitian  Bidang  Sosial ,  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press,1991
Nazir, Metode Penelitian , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998
P. Forcese, Denis dan Stephen Richer, Sosial Research Method , New Jersey: Prentice Hall Inc-Engelwood Cliffs,1973
Rifa’I, Moh., Tarjamah Khulashah Kifayatul Ahyar , Semarang: Toha Putra, Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia ,  Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1998, Cet, ke-3
Rusyd,  Ibnu,    Bidayatu’l  Mujtahid.  Terj.  M.  A.  Abdurrahman,  A.  Haris  Abdullah
“ Terjemah Bidayatu’l Mujatahid ”, Semarang: Asy-Syifa’ 1990, Cet,.ke-1
Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah-14 , Bandung: Alma’arif, 1987, Cet. ke-1 Soekanto,  Soerjono, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta  :  Universitas  Indonesia Press, 1986
Thalib Al-Hamdani, Sa’id, Risalatun Nikan . Terj. Agus Salim “ Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam ”, Jakarta: Pustaka Amani, 1989,