## Upaya Hukum Tata Usaha Negara Terhadap Polemik Penganugerahan Gelar Kehormatan Akademis
Virga Dwi Efendi 1 dan Herkin Yossyafaat 2
1 Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-mail: virgadwie@ugm.ac.id
2 Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-mail: herkinyossyafaat01@mail.ugm.ac.id

## Abstract
The awarding of honorary academic degrees in the form of a chancellor’s decision always gives rise to positive and negative assessments from academics and the public. The aim of this research is to analyze the chancellor’s decision regarding the awarding of honorary academic degrees regarding the qualifications for the State Administrative Decree (KTUN) which is the absolute competence of the State Administrative Court (PTUN) as well as legal remedies for the polemic that arises as a result of the issuance of this decision. Next we will explain the efforts law regarding disputes that arise as a result of the rector’s decision. This research uses a type of juridical-normative legal research with a historical, conceptual and normative approach. The results of this research show that the rector’s decision regarding the awarding of academic honorary degrees, both honoris causa doctoral degrees and professorial degrees. Honor is a State Administrative Decision (KTUN) and is included in the absolute authority of the PTUN so that if a dispute arises, the resolution can be reached through the PTUN. The conditions for granting honorary academic degrees are the result of accumulated historical thought and experience in the legal dynamics that govern it. The legal remedies for the emergence of TUN disputes related to the chancellor’s decision regarding academic honorary degrees are the same as resolving KTUN disputes in general, namely through administrative efforts or litigation efforts through the PTUN.
Media Iuris Vol. 7 No. 2, June 2024                                                                                            p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v7i2.51276                                                                                                     e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 14 November 2023; Accepted 21 June 2024; Available online 27 June 2024. How to cite: Virga Dwi Efendi dan Herkin Yossyafaat, ‘Upaya Hukum Tata Usaha Negara Terhadap Polemik Penganugerahan Gelar Kehormatan Akademis’ (2024) 7 Media Iuris.
Keywords: State
Administrative
Decisions; Honorary Professor;
Doctor Honoris Causa.
Copyright © 2024 Virga Dwi Efendi dan Herkin Yossyafaat.
Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Penganugerahan gelar kehormatan akademis dalam bentuk keputusan rektor selalu menimbulkan penilaian positif dan negatif dari kalangan akademisi maupun masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keputusan rektor tentang penganugerahan gelar kehormatan akademis terhadap kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN serta upaya hukum terhadap polemik yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tersebut. Selanjutnya akan diuraikan mengenai upaya hukum terhadap sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan rektor tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan historis, konseptual, dan normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keputusan rektor mengenai penganugerahan gelar kehormatan akademis, baik gelar doktor honoris causa maupun gelar profesor kehormatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan termasuk ke dalam kewenangan absolut PTUN sehingga apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui PTUN. Syarat-syarat pemberian gelar kehormatan akademis merupakan hasil akumulasi pemikiran dan pengalaman historis dalam dinamika hukum yang mengaturnya. Adapun upaya hukum atas timbulnya sengketa TUN terkait keputusan rektor mengenai gelar kehormatan akademis ini sama dengan penyelesaian sengketa KTUN pada umumnya, yakni melalui upaya administratif atau upaya litigasi melalui PTUN.
Kata Kunci:
Keputusan Tata Usaha Negara; Profesor Kehormatan; Doktor Honoris Causa.
Virga Dwi dan Herkin Yossyafaat: Upaya Hukum Tata...

## Pendahuluan
Penganugerahan gelar doktor kehormatan atau yang lebih dikenal sebagai gelar doctor honoris causa oleh perguruan tinggi semakin sering terjadi beberapa tahun belakangan. Ironisnya, sebagian besar pemberian gelar tersebut dialamatkan pada pejabat publik hingga mantan koruptor, bukan kepada orang yang telah berpengalaman dan memiliki kontribusi yang luar biasa di bidang akademik. Menurut Mudzakkir et al. dalam jurnal The Policy of Honoris Causa Doctorate in Indonesian Higher Education 2000-2020 mengungkapkan bahwa penganugerahan gelar doktor honoris causa oleh perguruan tinggi cenderung disematkan pada pejabat publik atau politisi daripada akademisi. 1 Yang terbaru, ratusan dosen Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari empat belas fakultas dan satu sekolah vokasi tidak menyetujui adanya rencana penyematan gelar kehormatan kepada salah seorang pejabat publik yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan penolakan atas wacana tersebut. 2 Sederet track record pemberian gelar guru besar kehormatan ini berangkat dari rezim Permenristekdikti 65/2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan 3 yang disahkan pada masa Menteri Mohamad Nasir. Dalam aturan a quo, ketentuan mengenai persetujuan dari kementerian dihapus sehingga syarat dan prosedur penganugerahan gelar kehormatan akademis diserahkan kepada masing- masing perguruan tinggi. Kementerian hanya berwenang mencabut gelar jika individu penerima gelar tersebut dinilai tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana hukum positif saat ini mengaturnya.
Setelah skema baru Permenristek 65/2016 berlaku, beberapa kampus tercatat menganugerahi sejumlah politikus gelar Doktor Honoris Causa. Sejak tahun 2000 hingga  2020,  tercatat  sejumlah  kenaikan  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  gelar kehormatan akademis di Indonesia, yakni sebanyak 100 orang. Dari keseluruhan jumlah tersebut, hanya sekitar 28 orang yang berasal dari kalangan akademisi dan 72 sisanya
1 Moh Mudzakkir and others, ‘The Policy of Honoris Causa Doctorate in Indonesian Higher Education (2000-2020)’ (2021) 8 Journal of Governance and Public Policy 248–267.
2 Dedy Priatmojo, ‘Ratusan Dosen Tolak UGM Obral Gelar Profesor Kehormatan Ke Pejabat-Politisi’ <https://www.viva.co.id/edukasi/1575774-ratusan-dosen-tolak-ugm-obral-gelar-profesor-kehormatan- ke-pejabat-politisi?page=4> diakses 26 Maret 2023.
3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539).
merupakan kalangan politisi. 4 Misalnya, pemberian gelar kehormatan bidang kelautan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019, yakni Ibu Susi Pudjiastuti oleh ITS Surabaya pada 2017 dan gelar kehormatan bidang ilmu sosiologi politik kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar oleh Universitas Airlangga.
Tabel 1. Data Jumlah Penganugerahan Gelar Kehormatan oleh Universitas di Indonesia No. Universitas Jumlah Bidang 1. Universitas Gadjah Mada 12 Hukum, Sastra, Sosial sains, filsafat, Sains Alami, Pertanian, Ekonomi, Teknik 2. Institut Teknologi Bandung 5 Rekayasa, Teknik Sipil, Teknik Industri, Teknik Geologi 3. Universitas Airlangga 7 Hukum, Medis, Ekonomi, Sosial Sains 4. Universitas Indonesia 26 Medis, Hukum, sosial sains, sastra, psikologi, kesehatan masyarakat, teknik 5. Universitas Padjajaran 3 Hukum, Sejarah
Sumber: Journal of Governance and Public Policy 5
Sayangnya, kuantitas jumlah penganugerahan gelar kehormatan ini seringkali tidak dibarengi dengan kualitas yang setara. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah  atribusi  gelar  kepada  Megawati  Soekarnoputri  selaku  Ketua  Umum  PDI-P. Gelar  tersebut  diberikan  oleh  program  studi  S3  Ilmu  Pemerintahan  IPDN  Jatinangor pada bidang politik dan pemerintahan. Padahal, institusi tersebut notabene masih terakreditasi  B.  Hal  ini  bertentangan  dengan  ketentuan  pasal  1  Permenristekdikti 65/2016  tentang  Gelar  Kehormatan  yang  mengatur  bahwa  penyematan  gelar  doktor kehormatan hanya dapat dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan setidak- tidaknya mempunyai program doktor yang terakreditasi A. Dari beberapa pengalaman yang telah ada,  penyematan gelar kehormatan akademis sekarang ini dikhawatirkan hanya didasarkan pada relasi transaksional, intervensi pihak lain, atau pun kepentingan- kepentingan yang tidak bersesuaian dengan tujuan fundamental penyelenggaraan pendidikan tinggi. Untuk lebih memahami mengenai gelar kehormatan akademis, perlu
4 Ubey  Muzammil,  ‘Tren  Kampus  Obral  Gelar  Doktor  Honoris  Causa,  Kebebasan  Akademik Terancam?’ <https://ensipedia.id/edukasi/tren-kampus-obral-gelar-doktor-honoris-causa-kebebasan- akademik-terancam/> diakses 26 Maret 2023.
5 Mudzakkir and others (n 1) 248–267.
Virga Dwi dan Herkin Yossyafaat: Upaya Hukum Tata...
sekiranya untuk menentukan secara jelas terlebih dahulu perbedaan definisi dan makna dari masing-masing penyebutan gelar kehormatan tersebut, yakni profesor, guru besar, Doktor Honoris Causa, dan Profesor Kehormatan.
Tabel 2. Perb andingan Definisi Profesor Kehormatan, Doktor Kehormatan, dan Guru Besar
No. Profesor Kehormatan Doktor Kehormatan Profesor/Guru Besar 1. Diatur dalam Permenristek 38 Tahun 2021 Diatur dalam Permenristek 65 Tahun 2016 Mengacu pada aturan hukum dalam UU 14/2005 2. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya doktor/ doktor terapan Sekurang-kurangnya telah menempuh gelar sarjana dan memiliki jasa yang luar biasa dalam perkembangan IPTEK, budaya, sosial masyarakat, dan/ atau kemanusiaan Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya doktor/ doktor terapan 3. Bukan gelar akademik tertinggi, namun jabatan akademik Gelar setingkat sarjana yang diberikan kepada seseorang, tanpa harus menempuh pendidikan kesarjanaannya tersebut Jabatan fungsional tertinggi di kalangan dosen pada institusi perguruan tinggi yang mendapat  rekognisi pemerintah serta telah memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bukan merupakan gelar akademik tertinggi
Sumber: Olahan Penulis, 2023.
Profesor memiliki makna yang sama dengan guru besar, hanya berbeda penyebutan saja. Profesor merupakan dengan jabatan fungsional tertinggi bagi dosen di lingkungan perguruan tinggi yang telah mendapatkan rekognisi dari pemerintah dan telah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Profesor bukan termasuk gelar akademik tertinggi, 6 sedangkan doktor kehormatan diartikan sebagai gelar kesarjanaan yang disematkan kepada individu yang telah menempuh gelar akademik setidak- tidaknya tingkat sarjana serta memiliki kontribusi/ jasa luar biasa bagi perkembangan IPTEK,  kebudayaan,  kemanusiaan,  kemasyarakatan  oleh  Perguruan  Tinggi  yang memenuhi syarat. Lebih lanjut, terdapat perbedaan antara profesor dengan profesor kehormatan sebagaimana diatur dalam Permenristek 38/2021. Profesor kehormatan
6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1362).
didefinisikan  sebagai  jabatan  akademik  seorang  profesor  yang  disematkan  kepada seseorang dari golongan non-akademik yang mempunyai kompetensi luar biasa oleh perguruan tinggi sebagai bentuk penghargaan. Tulisan ini hendak menitikberatkan pada  perbedaan  makna  serta  konsekuensi  yuridis  antara  gelar  Doktor  Kehormatan dan Profesor Kehormatan yang pada pengaturannya masih belum memiliki kejelasan berkaitan dengan parameter penganugerahan kedua gelar tersebut.
Wacana pemberian gelar profesor kehormatan seringkali menemui penolakan dari berbagai pihak terutama kalangan akademisi dengan alasan dasar untuk menjaga marwah, standar, dan etika akademik. Terbaru, pemberian gelar guru besar kehormatan diberikan kepada Siti Nur Azizah, puteri Wakil Presiden RI oleh Universitas Negeri Surabaya kurang dari lima tahun sejak bergabung dengan universitas tersebut. Pada tahun 2021 yang lalu, aliansi  dosen  Universitas  Negeri  Jakarta  menolak  penganugerahan  gelar  kehormatan bagi Wakil Presiden RI 2019-2024,  Ma’ruf Amin dan Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Mereka secara tegas menolak memberikan gelar kehormatan kepada pejabat publik yang sedang menjabat karena dinilai sarat akan kepentingan politik pragmatis dan berpotensi mencederai  otonomi  kampus.  Kasus  semacam  ini  merupakan  implikasi  dari  aturan Permenristek 65/2016 yang menyerahkan kewenangan perumusan indikator pemberian gelar  kehormatan  akademik  kepada  masing-masing  perguruan  tinggi.  Kriteria  gelar kehormatan ini menjadi tidak sama antara kampus satu dengan yang lainnya sehingga tendensi subjektivitas kepentingan masing-masing kampus menjadi semakin besar.
Lebih lanjut, tafsir terhadap frasa “kompetensi/karya dan jasa yang luar biasa” sebagai salah satu indikator pemberian gelar kehormatan pada peraturan menteri a quo juga masih belum terukur. Diperlukan adanya penyamaan standar terhadap interpretasi indikator tersebut yang dalam hal ini pemerintah selaku pembentuk aturan dan seluruh stakeholders kampus yang memiliki otonomi untuk merumuskan standar pemberian gelar kehormatan. Hingga kini diskursus mengenai kepatutan pemberian gelar kehormatan kepada beberapa tokoh ibarat bola panas yang terus bergulir. Bagi kalangan akademisi/dosen, pemberian gelar kehormatan tersebut tentunya mencederai rasa keadilan mengingat untuk mendapatkan gelar guru besar seorang akademisi harus melalui proses dan pengalaman yang panjang.
Virga Dwi dan Herkin Yossyafaat: Upaya Hukum Tata...
Berbagai  penolakan  dari  para  pihak  yang  merasa  keberatan  dengan  keputusan penganugerahan gelar kehormatan muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari petisi penolakan hingga gugatan yang diajukan ke PTUN. Salah satu sengketa TUN yang pernah  digugat  adalah  SK  Rektor  Universitas  17  Agustus  Surabaya  Nomor  067/ SK/R/III/2011 mengenai penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Direktur Maspion Group yakni Alim Markus. 7 Dalam kasus a quo, pada tingkat pertama dan banding, majelis hakim dalam amarnya memutuskan bahwa Surat Keputusan Rektor Atas Penganugerahan Gelar Kehormatan dikategorikan sebagai bentuk KTUN sehingga termasuk bagian dari kompetensi absolut PTUN. Majelis Hakim menilai bahwa unsur- unsur KTUN dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 067/SK/R/III/2011 yang bersifat individual,  konkrit,  dan  final  telah  terpenuhi.  Akan  tetapi,  putusan  tersebut  dianulir pada  tingkat  kasasi  melalui  Putusan  MA  Nomor  294  K/TUN/2012  oleh  Mahkamah Agung. Pada intinya, ratio decidendi Majelis Hakim MA yakni karena keputusan penganugerahan  gelar  Doktor  Kehormatan  memiliki  substansi  yang  menjadi  pokok bahasan dalam lingkup akademis sehingga tidak dapat dinilai secara hukum oleh pengadilan. 8 Termohon kasasi dalam perkara ini kemudian mengajukan peninjaua kembali sebagai bentuk upaya hukum luar biasa. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/PK/TUN/2013, Majelis Hakim menolak seluruh alasan peninjauan kembali dari Pemohon dengan alasan yang sama.
Berdasarkan hal tersebut dalam tulisan ini akan dikaji lebih jauh terkait apakah keputusan pemberian gelar kehormatan akademis terkualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) serta bagaimana upaya hukumnya ketika keputusan tersebut dirasa mencederai rasa keadilan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya akan dianalisa  Apakah  Keputusan  Penganugerahan  Gelar  Guru  Besar  Kehormatan  sama dengan  Keputusan  Penganugerahan  Gelar  Doktor  Honoris  Causa  yang  merupakan KTUN berdasarkan yurisprudensi MA No. 294 K/TUN/2012. Dalam kajian kepustakaan
7 Marzul  Afiyanto  and  others,  ‘Analisis  Pengujian  Keputusan  Penganugerahan  Gelar  Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) Di Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung  Nomor  79/Pk/Tun/2013’  (2021)  6  Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  1727–1746  <https:// jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/5472>.
8 ibid.
hukum administrasi negara, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kedekatan ciri khas dan karakteristik dengan riset ini. Terdapat riset mengenai analisis pengujian keputusan penganugerahan gelar doktor kehormatan oleh Marzul Afiyanto, 9 dkk.  Riset  tersebut  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  kompetensi  absolut  PTUN  dan untuk menelaah apakah SK Rektor terkait gelar doktor kehormatan termasuk ke dalam kewenangan mengadili PTUN. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa yang menjadi kewenangan mengadili PTUN adalah sengketa tata usaha negara akibat ditetapkannnya KTUN. Riset a quo juga menjelaskan bahwa keputusan rektor terkait penganugerahan  gelar  doktor  kehormatan  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  KTUN yang menjadi kompetensi absolut PTUN dengan alasan termasuk ranah akademis dan tidak dapat dinilai melalui mekanisme hukum oleh Pengadilan. Hal ini berbeda dengan beberapa variabel dalam penelitian Penulis. Dalam penelitian ini, penulis hendak menelaah kualifikasi keputusan rektor mengenai pemberian gelar kehormatan akademis secara umum, meliputi gelar doktor kehormatan dan profesor kehormatan terhadap  kriteria  KTUN.  Lebih  lanjut,  penulis  juga  ingin  menelaah  upaya  hukum apa saja yang dapat dilakukan ketika keputusan rektor mengenai gelar kehormatan akademis dinilai menimbulkan kerugian konstitusional bagi pihak tertentu. Analisis tersebut  akan  disajikan  secara  komparatif  untuk  membandingkan  definisi  KTUN menurut para ahli hukum yang nantinya akan membentuk unsur-unsur apa saja yang menunjukan apakah suatu Penganugerahan Gelar Guru Besar (Profesor) Kehormatan dan Doktor Kehormatan dapat dikategorikan sebagai KTUN. Kemudian, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan guna mencermati unsur-unsur KTUN yang ada dalam keputusan rektor mengenai penganugerahan gelar kehormatan akademis. Riawan Tjandra mengutip dari Van der Pot mencoba untuk merumuskan penjelasan mengenai keputusan tata usaha negara ke dalam suatu definisi, yakni penciptaan suatu hubungan hukum oleh badan/ pejabat administrasi pemerintahan melalui sebuah pernyataan kehendak yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. 10 Pada dasarnya,  penjelasan  dari  para  pakar  hukum  administrasi  negara  mengenai  definisi
9 ibid.
10 W Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara (Sinar Grafika 2018) 147–148.
Virga Dwi dan Herkin Yossyafaat: Upaya Hukum Tata...
keputusan tata usaha negara itulah yang juga melandasi terbentuknya pengertian KTUN yang diejawantahkan dalam bentuk Undang-Undang PTUN (UU 5/1986). UU a  quo  mendefinisikan  KTUN  sebagai  suatu  penetapan  tertulis  oleh  badan/  pejabat administrasi pemerintahan berupa keputusan atau tindakan hukum yang bersifat individual, konkret, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi individu maupun badan hukum perdata. 11 Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  unsur-unsur  KTUN  secara singkatnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 12
1.  berbentuk penetapan yang tertulis;
2.  bersumber dari kewenangan mengeluarkan keputusan dari badan/pejabat TUN;
3.  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bersifat final, konkret, dan individual;
5.  menciptakan akibat hukum;
6.  ditujukan kepada individu atau badan hukum.
Pada  ruang  kajian  hukum  administrasi  negara,  KTUN  dapat  dibagi  ke  dalam beberapa klasifikasi berdasarkan jenis-jenisnya sebagai berikut: 13

## 1. KTUN Deklaratoir dan Konstitutif
a) KTUN Deklaratoir KTUN yang menimbulkan hubungan hukum, memiliki kekuatan mengikat dan/ atau merekognisi adanya hak dan kewajiban yang tercipta akibat hubungan hukum tersebut.
b) KTUN Konstitutif
KTUN  yang  menimbulkan  hak  dan/  atau  kewajiban  baru  bagi  individu/ badan hukum yang dijadikan sebagai objek keputusan tata usaha negara atau sebaliknya, dapat meniadakan hubungan hukum akibat dikeluarkannya keputusan tersebut.
2. KTUN yang menguntungkan dan merugikan
a) KTUN yang menguntungkan KTUN yang dapat meringankan beban/ menciptakan suatu nilai keuntungan bagi individu/ badan hukum akibat dikeluarkannya keputusan tersebut.
b) KTUN yang merugikan
KTUN yang dapat memperbesar beban/ menciptakan suatu nilai kerugian bagi individu/ badan hukum akibat dikeluarkannya keputusan tersebut.
3. KTUN yang bersifat einmalig dan permanen
a) KTUN yang bersifat einmalig KTUN yang kekuatan berlakunya hanya sekali dan/ atau berlaku secara sepintas.
11 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang  Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
12 Yuswalina, Hukum Administrasi Negara (Setara Press 2019) 70.
13 Tjandra (n 10) 159–160.
Contoh: izin keramaian, IMB, dll.
b) KTUN yang bersifat permanen KTUN yang kekuatan berlakunya berlangsung lama dan cenderung tetap.
4. KTUN bebas dan terikat
a) KTUN Bebas KTUN yang berlandaskan pada kewenangan pejabat administrasi negara yang mengacu pada asas kebebasan bertindak.
b) KTUN Terikat
KTUN yang berfungsi sebagai eksekutor ketentuan yang sudah ada sebelumnya dan mengesampingkan asas kebebasan bertindak bagi pejabat administrasi negara yang menetapkan.

## 5. KTUN positif dan negatif
a) KTUN Positif
Ketetapan yang keberlakuannya menciptakan hak dan kewajiban bagi individu/ badan hukum yang menjadi objek keputusan. KTUN positif meliputi:
1) KTUN yang menciptakan kondisi hukum yang baru;
2) KTUN yang menimbulkan hubungan hukum yang baru bagi objek tertentu;
3) KTUN  yang  mengakibatkan  suatu  badan  hukum  berdiri  atau  sebaliknya, menyebabkan adanya pembubaran badan hukum;
4) KTUN  yang  menginstruksikan  suatu  kewajiban  (perintah)  bagi  individu/ badan hukum;
5) KTUN yang menciptakan suatu hak baru bagi individu/ badan hukum
b) KTUN Negatif
Ketetapan  yang  bersifat  membatalkan  perubahan  aturan  hukum  yang sebelumnya ada dalam bentuk pernyataan tidak diterimal, pernyataan tidak berwenang, dan/ atau penolakan.
Suatu  Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  badan/pejabat  TUN  seringkali  belum mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun badan hukum yang menjadi sasaran berlakunya KTUN tersebut. Kondisi  ini  memunculkan  adanya  potensi  sengketa  tata  usaha  negara  akibat  adanya KTUN yang dinilai merugikan pihak yang terikat dengan keputusan tersebut. Merujuk pada ketentuan UU/51/2009, sengketa tata usaha negara didefinisikan sebagai sengketa yang  muncul  akibat  ditetapkannya  suatu  KTUN  yang  membenturkan  kepentingan antara individu/ badan hukum dengan badan/pejabat TUN berdasarkan hukum positif yang berlaku. Adapun sengketa TUN juga mencakup sengketa dalam bidang kepegawaian.
Berdasarkan pengertian tersebut, sengketa TUN dapat dipahami unsur-unsurnya sebagai berikut:
Virga Dwi dan Herkin Yossyafaat: Upaya Hukum Tata...
1.  Subjek :  individu/ badan hukum dan pejabat/ badan TUN;
2. Objek :  keputusan  pejabat/  badan  TUN  yang  dikategorikan  sebagai  KTUN yang menjadi kompetensi absolut PTUN.
Dalam hal terjadi sengketa TUN, maka penyelesaiannya melalui kamar peradilan  tata  usaha  negara  (PTUN)  yang  didahului  dengan  upaya  administratif. Suatu pengadilan memiliki wewenang yang dikenal dengan istilah kompetensi (kewenangan  mengadili),  yakni  wewenang  pengadilan  untuk  mengadili  perkara yang diajukan kepadanya. 14 Adapun kompetensi Peradilan TUN yakni mengadili perkara sengketa TUN akibat ditetapkannya suatu KTUN yang menimbulkan konflik kepentingan/ perselisihan antara individu atau badan hukum dengan badan/pejabat administrasi pemerintahan. 15 Ketentuan mengenai kompetensi PTUN ini kemudian diperluas sejak diberlakukannya UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sejak  undang-undang  tersebut  dinyatakan  berlaku,  ketentuan  mengenai  KTUN yang diatur sebelumnya pada UU 51/2014 dan UU 5/1986 harus dimaknai sebagai berikut: 16
1. KTUN tid ak hanya berbentuk penetapan tertulis, melainkan termasuk juga tindakan faktual;
2. KTUN merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat/ badan TUN baik pada lingkup legislatif, eksekutif maupun yudikatif serta penyelenggara negara lainnya;
3. KTUN  dibentuk  berlandaskan  pada  hukum  positif  dan  AUPB  (asas  umum pemerintahan yang baik);
4. KTUN memiliki kekuatan mengikat secara final dalam arti luas;
5. KTUN yang menciptakan suatu hubungan hukum dan/ atau akibat hukum;
6. KTUN memiliki kekuatan berlaku bagi masyarakat.
Untuk selanjutnya akan melihat akibat hukum apa yang terjadi ketika keputusan terkait penganugerahan gelar kehormatan baik ketika dibatalkan maupun batal demi hukum. Sebagai bahan perbandingan dalam tulisan ini akan coba dianalisis secara historis, konseptual dan normatif dari lahirnya penganugerahan gelar kehormatan
14 Abdul Kadir Jaelani, ‘Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Ne - gara Di Indonesia’ (2019) 18 Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum <https://jurnal.unikal. ac.id/index.php/hk/article/view/1090>.
15 ibid.
16 Philipus  M  Hadjon,  ‘Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Konteks  Undang-Undang  No.  30 Th.  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan’  (2015)  4  Jurnal  Hukum  dan  Peradilan  51–64  <https:// jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/74>.
tersebut. Sekaligus mencoba memberi jawaban terkait mekanisme apa yang dapat diambil bagi para stakeholders dalam hal ini adalah pemerintah, institusi perguruan tinggi dan masyarakat dalam kaitannya dengan pemberian gelar kehormatan akademis.

## Metode Penelitian
Penelitian doktrinal digunakan sebagai jenis penelitian dalam tulisan ini karena sangat relevan untuk digunakan bersamaan dengan pendekatan historis , konseptual, dan normatif untuk menelaah lebih lanjut mengenai penganugerahan gelar kehormatan akademik. Pendekatan yang akan digunakan guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (study case approach) guna mengeksplorasi secara kasuistik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara keputusan rektor serta pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dalam kaitannya melihat melalui hukum positif mengenai penganugerahan gelar kehormatan akademis.
Bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  digunakan  sebagai  sumber bahan hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum primer digunakan karena memiliki sifat otoritatif, yakni memiliki norma yang bersifat mengikat sebagaimana hukum positif di Indonesia yang telah dijabarkan pada uraian sebelumnya. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.  UUD NRI Tahun 1945;
2. UU 5/1986 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3.  UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4.  UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen;
5. PP 43/1980 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa);
6.  Permendikbud Ristekdikti Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan.
Sementara bahan hukum sekunder digunakan guna menjelaskan lebih lanjut interpretasi dari bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai publikasi terkait hukum baik dari artikel jurnal maupun artikel populer yang membahas mengenai kualifikasi  KTUN,  keputusan  rektor  terkait  penganugerahan  gelar  kehormatan  serta
Virga Dwi dan Herkin Yossyafaat: Upaya Hukum Tata...
mengenai pengujian KTUN di pengadilan TUN. Selain itu, penulis juga mengadopsi konsep-konsep terkait gelar kehormatan akademis. Adapun bahan hukum primer dan sekunder  bersumber  dari  pengumpulan  melalui  kajian  literatur  (literature  review). Penalaran deduktif digunakan sebagai langkah menganalisis bahan hukum, yakni melalui penarikan preposisi yang sifatnya umum menjadi preposisi yang bersifat khusus. Selanjutnya, hasil analisis dirumuskan ke dalam pembahasan yang terpadu sehingga menimbulkan keterkaitan dalam menganalisis bahan hukum yang ada untuk memperoleh kesimpulan akhir yang diharapkan.

## Analisis Unsur-Unsur KTUN pada SK Rektor tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dan Profesor Kehormatan
Secara garis besar, Profesor kehormatan diartikan sebagai jabatan akademik yang dianugerahkan perguruan tinggi kepada seseorang yang telah menempuh gelar akademik sekurang-kurangnya doktor/ doktor terapan dan memiliki kompetensi yang luar biasa. Di sisi lain, ketentuan mengenai gelar doctor honoris causa dimuat dalam  Keputusan  Mendikbud  RI  36/U/1993  tentang  Gelar  dan  Sebutan  Lulusan Perguruan Tinggi. 17 Keputusan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari BAB VII dalam PP 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi. Adapun secara spesifik ketentuan mengenai gelar doktor kehormatan dijelaskan dalam pasal 15, yakni seseorang yang mempunyai jasa luar biasa dalam perkembangan IPTEK, kemanusiaan, kebudayaan, dan/ atau kemanusiaan dapat dianugerahi gelar doktor kehormatan tanpa harus menempuh pendidikan setingkat sarjana sesuai dengan gelarnya tersebut. Adapun yang memiliki wewenang untuk memberikan gelar doktor kehormatan adalah institusi  kampus  (perguruan  tinggi)  yang  telah  sesuai  dengan  syarat-syarat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pemberian gelar kehormatan akademik, pihak perguruan tinggi meliputi rektor dan senat akademik akan menilai dan mempertimbangkan apakah individu calon penerima gelar kehormatan layak untuk menerimanya atau tidak. Jika hasil penilaian memutuskan untuk menyetujui
17 Keputusan Mendikbud RI 36/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi.
pemberian gelar kehormatan tersebut, maka rektor selaku pimpinan tertinggi perguruan tinggi akan mengeluarkan surat keputusan rektor yang berisi penetapan terhadap penganugerahan gelar kehormatan bagi individu yang bersangkutan.
Secara umum, SK Rektor seringkali digugat melalui PTUN oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan setelah ditetapkannya keputusan tersebut, termasuk keputusan rektor mengenai penganugerahan gelar kehormatan. Salah satu gugatan yang pernah diajukan ke PTUN adalah terkait adanya keputusan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan kepada Alim Markus selaku Direktur Maspion Group melalui Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus Surabaya Nomor 067/SK/R/III/2011 tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan. 18 Pada putusan tingkat pertama dan banding, majelis hakim memutuskan  bahwa  SK  Rektor  terkait  penganugerahan  gelar  Doktor  Kehormatan dikategorikan sebagai KTUN yang dapat digugat dan menjadi kewenangan PTUN. Akan tetapi, Mahkamah Agung pada putusan kasasi memutuskan bahwa SK Rektor tersebut merupakan  KTUN,  tetapi  tidak  termasuk  pada  kompetensi  absolut  PTUN.  Majelis berpendapat bahwa penganugerahan gelar kehormatan termasuk ranah akademik yang tidak dapat dinilai secara hukum oleh pengadilan. Selain itu, Majelis juga berargumentasi bahwa perlu untuk membedakan fungsi rektor dalam posisi akademis dengan fungsi rektor dalam ranah hukum administrasi negara, sebagai otoritas yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian. 19
Pada tahun 2020, terdapat putusan PTUN Jakarta mengenai pembatalan keputusan rektor  UNJ  tentang  pencabutan  gelar  doktor  dan  ijazah.  Dalam  pertimbangannya, majelis  mengkategorikan  SK  Rektor  UNJ  tersebut  sebagai  KTUN  yang  menjadi kompetensi absolut PTUN. Ratio decidendi hakim pada putusan ini menjadi kontradiktif dengan  landmark  decision  sebelumnya,  yakni  Putusan  MA  No.  294  K/TUN/2012 yang menjelaskan bahwa terkait pemberian dan pencabutan gelar doktor merupakan kewenangan  akademis  rektor  yang  tidak  dapat  dinilai  oleh  pengadilan.  Berkenaan dengan hal tersebut, perlu kiranya untuk menganalisis ketidakpastian hukum mengenai kedudukan SK Rektor dalam ranah hukum administrasi negara.
18 Afiyanto and others (n 7) 1727–1746.
19 Putusan MA No. 294 K/TUN/2012
Virga Dwi dan Herkin Yossyafaat: Upaya Hukum Tata...
Table 1. Anal isis Komparatif Putusan Terkait SK Rektor tentang Pemberian dan Pencabutan
Gelar Doktor Putusan No. 7/G/2020/PTUN.JKT Putusan MA No. 294 K/TUN/201 2 Membatalkan Keputusan Rektor UNJ ten - tang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah Membatalkan Putusan PTTUN Surabaya yang menguatkan Putusan PTUN Surabaya tentang Pembatalan Penganugerahan Gelar Doktor Hono- ris Causa dari Rektor Univ 17 Agustus 1945 Sura - baya SK Rektor UNJ merupakan kompetensi ab - solut PTUN SK Rektor bukan merupakan kompetensi absolut PTUN karena termasuk dalam ranah akademis yang tidak dapat dinilai secara hukum di penga- dilan
Tafsir a contrario :  SK  Rektor  UNJ  tentang
Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah meru- pakan KTUN yang dapat digugat di PTUN Tafsir a contrario : SK Rektor Univ 17 Agt 45 Sura - baya merupakan KTUN yang dikecualikan (tidak dapat digugat di PTUN)
Mengkategorikan kewenangan pencabu- tan gelar Doktor oleh Rektor sebagai fungsi rektor dalam posisi HAN (berkaitan den- gan kepegawaian) Perlu dibedakan antara fungsi Rektor dalam ra- nah akademis dan keilmuan dengan fungsi Rek- tor sebagai pejabat TUN pada lingkup HAN, sebagai otoritas yang berkaitan dengan pengelo- laan kepegawaian
Kepentingan tergugat (mahasiswa yang di - batalkan gelar doktor nya) terikat langsung dengan  KTUN  oleh  Rektor  UNJ  dan  me - nimbulkan kerugian bagi tergugat (karena dibatalkan gelar doktornya) Termohon Kasasi (Penggugat Asal) tidak memi - liki  kepentingan  atas  KTUN  yang  dikeluarkan oleh Rektor karena kepentingannya tidak terikat langsung dan tidak mengakibatkan kerugian atas KTUN tersebut
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023.
Berdasarkan  tabel  tersebut,  hasil  analisis  terhadap  dua  putusan  mengenai pemberian dan pencabutan gelar doktor dan/ atau doktor kehormatan yang notabene masih dalam ranah akademis menghasilkan keputusan yang sama sekali berbeda. Perbedaan yang signifikan antara kedua putusan tersebut terdapat pada argumentasi apakah SK Rektor tentang pemberian dan pencabutan gelar doktor dan/ atau doktor kehormatan merupakan KTUN yang merupakan kompetensi absolut PTUN atau tidak.
Kompleksitas  penentuan  keputusan  rektor  tentang  penganugerahan  gelar kehormatan  sebagai  KTUN  sekiranya  juga  perlu  untuk  dikaji  mulai  dari  penentuan posisi rektor dalam hierarkis ketatanegaraan yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan khususnya UU PTUN. Apabila merujuk pada definisi yang ada di Pasal 1 angka 8 UU PTUN, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diartikan sebagai pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berlandaskan pada hukum positif yang  berlaku.  Definisi  menurut  UU  PTUN  tersebut  seringkali  masih  memunculkan kebingungan dalam interpretasinya. Hal itu dapat dilihat dari definisi Badan/ Pejabat
TUN yang lingkupnya masih sangat luas. Dalam pengertian yang lain, semua badan/ pejabat tanpa terkecuali yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam lingkup eksekutif  dapat  dikategorikan  sebagai  badan/  pejabat  tata  usaha  negara.  Kondisi inilah  yang  kemudian  menjadi  pemantik  kajian  dalam  internal  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Diklat Hukum dan Peradilan MA RI yang membahas mengenai tafsir/ makna dari pejabat tata usaha negara. Kajian tersebut setidaknya menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 20
1. Berdasarkan hukum positif yang berlaku, badan/ pejabat TUN merupakan badan/ pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berlandaskan peraturan perundang-undangan;
2.  Parameter dalam kategorisasi badan/ pejabat TUN tidak berdasarkan pada nama jabatan/ kedudukan secara struktural, melainkan dilandaskan pada fungsi pelaksanaannya; dan
3.  Setiap pihak yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan tunduk pada hukum negara dapat dimaknai sebagai pejabat/ badan TUN.
Penafsiran oleh Balitbang MA tersebut rasanya masih belum terlalu rigid dalam memaknai  pembatasan  definisi  badan/  pejabat  TUN.  Merujuk  pada  pendapat  Ujang Abdullah, S.H., M.Si., yang termasuk ke dalam kriteria badan/ pejabat tata usaha negara di antaranya: 21
1. Badan/  Pejabat  dari  instansi  pemerintahan  yang  diakui  secara  resmi  menurut undang-undang. Misalnya pemerintah pusat, pemerintahan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta badan/ pejabat pemerintahan lainnya yang masih dalam lingkup eksekutif;
2. BUMN, BUMD, Public Private Partnertship yang kemudian dikenal dengan istilah badan/pejabat semi pemerintah; dan
3.  Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, Yayasan, dan beberapa badan/ pejabat dari sektor privat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
20 Muhammad Al Dino Fazmi, ‘Kategori Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara’ (2022) <10.31219/ osf.io/cnuzd>.
21 ibid.
Virga Dwi dan Herkin Yossyafaat: Upaya Hukum Tata...
Berdasarkan beberapa kriteria sebagaimana dijelaskan di atas, maka setidaknya dapat dilakukan pencermatan terhadap ketidakjelasan kedudukan rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi, apakah termasuk Pejabat TUN atau tidak. Dalam UU 12/2012 dijelaskan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pedidikan tinggi adalah perguruan tinggi. Artinya, pihak yang diberikan amanat undang-undang untuk mengampu penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah perguruan tinggi itu sendiri. Lebih lanjut, PP 4/2014 22 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan  Tinggi  dalam  substansinya  memuat  penjelasan  mengenai  definisi  rektor dalam dunia pendidikan tinggi. Dalam peraturan pemerintah a quo, rektor diartikan sebagai pemimpian perguruan tinggi. Rektor dimaknai sebagai wakil tidak langsung dari menteri dalam penyelenggaraan urusan pendidikan tinggi dan kebijakan non akademik terkait pengelolaan perguruan tinggi. 23
Pandangan lain sebagaimana dituliskan dalam sebuah buku berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara“ yang ditulis oleh Indroharto dijelaskan bahwa semua pihak yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berlandaskan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku dapat dikatakan berkedudukan sebagai badan/ pejabat TUN. 24
Berdasarkan kedua definisi sebagaimana diuraikan sebelumnya serta mengingat fungsi dan kewenangan atributifnya dalam menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi, maka rektor  telah  memenuhi  kualifikasi  sebagai  pejabat  tata  usaha  negara  sehingga  segala keputusan yang dikeluarkan oleh rektor merupakan bentuk KTUN dan dapat dijadikan sebagai objek sengketa melalui kamar peradilan tata usaha negara. Lebih lanjut, perlu juga sekiranya untuk mencermati unsur KTUN agar dapat mengidentifikasi SK Rektor tentang Gelar Doktor Kehormatan dan Gelar Profesor Kehormatan terhadap kualifikasi unsur-unsur KTUN.
1. SK Rektor tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan
a) Bentuk (penetapan tertulis, mencakup juga tindakan faktual)
22 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
23 Fazmi (n 20) 4-5.
SK  Rektor  tentang  Penganugerahan  Gelar  Doktor  Kehormatan  merupakan penetapan yang bersifat tertulis sehingga memenuhi kualifikasi unsur KTUN.
b) Pihak yang Mengeluarkan (Badan atau Pejabat TUN) Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan badan/ pejabat TUN karena berfungsi sebagai wakil menteri dalam penyelenggaraan urusan pendidikan tinggi 25 sehingga  memenuhi  kualifikasi unsur KTUN.
c) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan SK  Rektor  tentang  Penganugerahan  Gelar  Doktor  Kehormatan  berlandaskan Permenristekdikti  No.65  Tahun  2016  dan  AAUPB  sehingga  memenuhi kualifikasi unsur KTUN.
d) Sifat (Indvidual, Konkrit, Final dalam arti lebih luas, dan menimbulkan akibat hukum)
SK  Rektor  tentang  Penganugerahan  Gelar  Doktor  Kehormatan  memenuhi kualifikasi unsur KTUN dikarenakan alasan sebagai berikut:
• Individual : SK Rektor tentang pemberian gelar doktor honoris causa tidak ditujukan untuk umum sehingga sifatnya individual, yakni ditujukan langsung kepada seseorang yang dinilai layak mendapat gelar kehormatan tersebut;
• Konkrit : SK Rektor bersifat nyata (tertulis), tidak abstrak, tertentu, berwujud, dan dapat diidentifikasi;
• Final dalam arti yang lebih luas : SK Rektor  tidak lagi melalui mekanisme persetujuan dari pihak lain sehingga keputusannya bersifat final;
• Menimbulkan Akibat Hukum : Mengakibatkan adanya hak dan kewajiban baru bagi individu yang diberi gelar kehormatan.
e) Adressat (seseorang atau badan hukum) SK Rektor ditujukan langsung kepada Individu yang dinilai layak mendapat gelar kehormatan doktor honoris causa sehingga memenuhi kualifikasi unsur KTUN.
2. SK Rektor tentang Penganugerahan Gelar Profesor Kehormatan
a) Bentuk (penetapan tertulis, mencakup juga tindakan faktual) SK  Rektor  tentang  Penganugerahan  Gelar  Profesor  Kehormatan  merupakan penetapan yang bersifat tertulis sehingga memenuhi kualifikasi unsur KTUN.
b) Pihak yang Mengeluarkan (Badan atau Pejabat TUN) Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan badan/ pejabat TUN karena berfungsi sebagai wakil menteri dalam penyelenggaraan  urusan  pendidikan  tinggi  sehingga  memenuhi  kualifikasi unsur KTUN.
c) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan SK Rektor tentang Penganugerahan Gelar Profesor Kehormatan berlandaskan Permenristekdikti  No.38  Tahun  2021  dan  AAUPB  sehingga  memenuhi
25 Mys, ‘SK Rektor PTS Tetap Merupakan Objek PTUN?’ <https://www.hukumonline.com/berita/a/sk- rektor-pts-tetap-merupakan-objek-ptun-hol16309> d iakses pada 2 Oktober 2023.
Virga Dwi dan Herkin Yossyafaat: Upaya Hukum Tata...
kualifikasi unsur KTUN.
d) Sifat (Indvidual, Konkrit, Final dalam arti lebih luas, dan menimbulkan akibat hukum)
SK  Rektor  tentang  Penganugerahan  Gelar  Profesor  Kehormatan  memenuhi kualifikasi unsur KTUN dikarenakan alasan sebagai berikut:
• Individual : SK Rektor tentang pemberian gelar profesor kehormatan tidak ditujukan untuk umum sehingga sifatnya individual, yakni ditujukan langsung kepada seseorang yang dinilai layak mendapat gelar kehormatan tersebut;
• Konkrit : SK Rektor bersifat nyata (tertulis), tidak abstrak, tertentu, berwujud, dan dapat diidentifikasi;
• Final dalam arti yang lebih luas : SK Rektor  tidak lagi melalui mekanisme persetujuan dari pihak lain sehingga keputusannya bersifat final;
• Menimbulkan Akibat Hukum : Mengakibatkan adanya hak dan kewajiban baru bagi individu yang diberi gelar kehormatan.
e) Adressat (seseorang atau badan hukum) SK Rektor ditujukan langsung kepada Individu yang dinilai layak mendapat gelar profesor kehormatan sehingga memenuhi kualifikasi unsur KTUN.
Analisis di atas menunjukan bahwa antara keputusan rektor mengenai penganugerahan gelar doktor kehormatan dengan profesor kehormatan keduanya telah memenuhi unsur-unsur KTUN sesuai dengan UU PTUN. Walaupun demikian, hal ini belum cukup untuk mengkonfirmasi bahwa SK Rektor tentang Gelar Kehormatan merupakan  KTUN  yang  menjadi  kompetensi  absolut  PTUN.  Oleh  karenanya,  perlu adanya  analisis  SK  Rektor  tersebut  terhadap  kualifikasi  KTUN  yang  dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 UU PTUN sebagai berikut:

## a) KT UN yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata
SK  Rektor  tidak  termasuk  perbuatan  hukum  perdata  karena  didasarkan  atas perbuatan  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  Badan/  Pejabat  Publik  dalam  hal  ini Rektor sehingga tidak memenuhi unsur KTUN yang dikecualikan;
b) KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum SK  Rektor  bersifat  individual  karena  tidak  ditujukan  untuk  umum,  melainkan langsung kepada seseorang yang dinilai layak mendapat gelar doktor honoris causa tersebut sehingga tidak memenuhi unsur KTUN yang dikecualikan;
c) KTUN yang masih memerlukan persetujuan SK Rektor yang telah ditetapkan tidak memerlukan persetujuan pihak lain,  bersifat final dan definitif sehingga tidak memenuhi unsur KTUN yang dikecualikan;
d) KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau peraturan lain yang bersifat pidana
SK Rektor ditetapkan berdasarkan ketentuan/ pengaturan masing-masing perguruan tinggi yang tidak memuat unsur pidana di dalamnya sehingga tidak memenuhi unsur KTUN yang dikecualikan;
e) KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan SK Rektor tidak memiliki korelasi/ hubungan dengan pemeriksaan badan peradilan sehingga tidak memenuhi unsur KTUN yang dikecualikan;
f) KTUN mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata RI
SK  Rektor  tidak  berkaitan  dengan  bidang  tata  usaha  Angkatan  Bersenjata  RI melainkan berkaitan dengan bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga tidak memenuhi unsur KTUN yang dikecualikan;
g) KTUN  yang  merupakan  Keputusan  Panitia  Pemilihan  Pusat  dan/  atau  Daerah tentang Hasil Pemilu
SK Rektor tidak berkaitan dengan Keputusan Panitia Pemilu tentang Hasil Pemilu melainkan berkaitan dengan bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga tidak memenuhi unsur KTUN yang dikecualikan.
Analisis  kriteria  KTUN  tersebut  menunjukan  bahwa  SK  Rektor  mengenai penganugerahan gelar kehormatan akademis memenuhi kualifikasi KTUN sebagaimana diatur  dalam  UU  51/2009  tentang  PTUN.  Selain  itu,  SK  Rektor  tersebut  juga  tidak memenuhi unsur KTUN yang dikecualikan, yakni KTUN yang bukan menjadi kompetensi PTUN sehingga tidak dapat diajukan penyelesaian sengketanya ke PTUN. Pencermatan terhadap kualifikasi unsur-unsur KTUN ini secara implisit menunjukan bahwa SK Rektor tentang gelar kehormatan akademis dapat dikategorikan sebagai KTUN yang menjadi kompetensi absolut PTUN sehingga dapat diujikan di PTUN. Dengan demikian, keputusan rektor dalam rangka penganugerahan gelar kehormatan akademik, baik doktor honoris causa maupun profesor kehormatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat menjadi kompetensi Pengadilan TUN.

## Syarat Pemberian Gelar Kehormatan Akademis
Sejak  pertama  kalinya  pada  tahun  1951,  Universitas  Gadjah  Mada  menjadi universitas pertama di Indonesia yang menganugerahkan gelar kehormatan akademik. Kampus  ini  memberikan  gelar  doktor  kehormatan  bidang  hukum  kepada  Presiden Pertama Indonesia, Ir. Sukarno, pada tanggal 19 September 1951. 26 Gelar kehormatan tersebut selanjutnya diberikan oleh universitas lainnya di Indonesia kepada individu dengan beragam latar belakang seperti Sultan, Perdana Menteri, Menteri, Dokter, Penulis,
26 Petrik  Matanasi,  ‘Puluhan  Doktor  Honoris  Causa  Untuk  Sukarno’  <https://tirto.id/puluhan- doktor-honoris-causa-untuk-sukarno-cF21>.
Virga Dwi dan Herkin Yossyafaat: Upaya Hukum Tata...
Diplomat, Pakar Budaya, dan sebagainya. Perguruan tinggi di Indonesia memberikan gelar kehormatan tersebut kepada tokoh-tokoh yang memiliki jasa luar biasa di bidang akademik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun ketentuan mengenai gelar kehormatan ini mengalami dinamika pengaturan sejak 1951 hingga sekarang.
a) Sejarah Hukum Pengaturan Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa
Pengaturan atas penganugerahan gelar doktor honoris causa dimulai sejak adanya peraturan pemerintah tahun 1963, 1980, 1992, dan 1993 sebagai landasan yuridis penyelenggaraan praktik akademik tersebut. 27 Keempat peraturan tersebut memiliki substansi yang kurang lebih sama, yakni pembahasan tentang tujuan, tatacara, dan prasyarat pemberian gelar kehormatan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Peraturan a quo sama-sama mengatur bahwa penganugerahan gelar doktor honoris causa oleh perguruan tinggi harus melalui persetujuan Kementerian Pendidikan. Dalam kurun waktu kurang dari dua puluh tahun, Departemen Pendidikan telah mengeluarkan tiga peraturan mengenai pemberian gelar doktor honoris  causa,  yaitu  Keputusan  Mendikbud  RI  Nomor  178/U/2001, 28 Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  21  Tahun  2013,  dan  yang  terakhir digunakan adalah Permenristekdikti Nomor 65 Tahun 2016.
Pertama,  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Republik  Indonesia  tahun  2001 menyatakan bahwa prasyarat pemberian gelar doktor kehormatan harus dilakukan oleh perguruan tinggi yang mempunyai program doktor. Penerima gelar diharuskan memiliki gelar akademik minimal gelar sarjana. Selain itu, penerimanya harus memiliki jasa atau kontribusi yang luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sosial, atau kemanusiaan. Senat fakultas mengusulkan calon penerima kepada senat universitas untuk mendapat persetujuan dan penetapan penganugerahan gelar tersebut. Selanjutnya proses pemberian penghargaan dilakukan mengikuti prosedur yang berlaku di universitas. Rektor melapor kepada Menteri dengan mempertimbangkan secara lengkap hasil
27 Ully Isnaeni Effendi, ‘Sekilas Tentang Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa/Gelar Kehormatan Di Universitas Gadjah Mada’ (2017) 9 Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan 52, 52–64.
28 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001.
pekerjaan atau jasa penerima. Artinya, pihak universitas mempunyai keleluasaan menentukan siapa yang akan mendapat gelar kehormatan tersebut, sedangkan kementerian hanya menerima laporan, bukan memutuskan akan memberikan izin atau tidak.
Kedua, dibandingkan dengan Permendikbud tahun 2001, Permendikbud tahun 2013 memberikan persyaratan yang lebih ketat, baik mengenai calon penerima maupun tata cara pemberian gelar. Penerima wajib memiliki minimal gelar sarjana atau setara dengan level 6 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Prosedur pemberiannya juga harus melalui tahap pengajuan yang lebih panjang, Rektor dan senat universitas harus menyerahkan ke Kementerian Pendidikan terlebih dahulu. Kemudian, Mendikbud menginstruksikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mengevaluasi usulan tersebut dan memutuskan usulan pemberian gelar dari universitas  pengusul.  Atas  nama  Menteri,  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi menerbitkan  persetujuan  atau  penolakan  pemberian  gelar  Doktor  Kehormatan. Jika disetujui, universitas diperbolehkan memberikan gelar doktor honoris causa kepada calon penerimanya.
Ketiga, menurut Permenristekdikti Nomor 65 Tahun 2016, gelar honoris causa adalah gelar kehormatan yang diberikan perguruan tinggi kepada individu yang patut mendapat penghargaan sehubungan dengan jasa-jasanya yang luar biasa di bidang IPTEK dan/ atau di bidang kemanusiaan. Di bawah aturan baru, tidak semua universitas dapat memberikan gelar doktor kehormatan. Hanya perguruan tinggi yang telah memiliki program doktor terakreditasi A atau unggul yang diperkenankan untuk memberikan gelar doktor honoris causa. Secara prosedural, beleid tahun 2016 ini memperbolehkan tata cara pemberian gelar doktor honoris causa kepada masing-masing perguruan tinggi tanpa meminta persetujuan Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Artinya,  peraturan  tahun  2016 memberikan kemudahan dan peluang yang besar bagi perguruan tinggi untuk mengatribusikan gelar doktor kehormatan kepada tokoh atau masyarakat yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya. Namun dalam peraturan ini disebutkan bahwa pemberian gelar doktor kehormatan dapat dicabut oleh menteri apabila
Virga Dwi dan Herkin Yossyafaat: Upaya Hukum Tata...
dalam prosesnya tidak sesuai dengan aturan dalam peraturan menteri.
Perubahan peraturan ini menimbulkan keuntungan dan kerugian dalam lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia. Kelebihan aturan ini adalah perguruan tinggi berwenang memberikan gelar doktor kehormatan tanpa perlu mendapat izin terlebih dahulu dari kementerian jika telah memenuhi syarat utama, yakni telah memperoleh akreditasi institusi A. Oleh karena itu, tidak diperlukan proses birokrasi yang panjang untuk memberikan gelar kehormatan kepada seseorang; prosesnya  hanya  dapat  diputuskan  di  tingkat  universitas.  Kewenangan  tersebut digunakan secara berbeda oleh berbagai universitas. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi syarat minimal untuk memberikan gelar doktor kehormatan kepada tokoh-tokoh yang dianggap berkualitas, dan reputasi dalam bidang keilmuan tertentu juga dapat memberikan manfaat kelembagaan bagi lembaga pemberinya. Dengan adanya otonomi pemberian gelar kehormatan, perguruan tinggi meningkatkan pemberian gelar tersebut kepada orang-orang yang dianggap memiliki jasa yang berkontribusi secara signifikan bagi perkembangan IPTEK dan masyarakat. Alhasil, banyak insan yang berkualitas dan berkontribusi signifikan akan mendapat pengakuan dan apresiasi dari perguruan tinggi.
b) Sejarah Hukum Pengaturan Penganugerahan Gelar Profesor Kehormatan Secara historis, regulasi pertama yang mengatur mengenai gelar kehormatan akademik dimulai dari rezim Permendikbud 40/2012 29 atau yang biasa dikenal dengan  sebutan  Permendikbud  Profesor  Kehormatan  2012.  Pada  peraturan  a quo, istilah yang saat itu digunakan adalah profesor tidak tetap dan ketentuan mengenai prasyarat/kualifikasi penerimanya hanya disebutkan memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa. Permendikbud 40/2012 ini menggunakan mekanisme penetapan gelar kehormatan akademik oleh Menteri, yakni seorang individu yang telah memenuhi syarat dapat dianugerahi gelar profesor/ guru besar tidak tetap oleh perguruan tinggi melalui penetapan Menteri atas pertimbangan Dirjen Pendidikan Tinggi.
29 Permendikbud 40/2012 tentang Pengangkatan Profesor/ Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi.
Rezim Permendikbud 40/2012 kemudian dicabut pada 22 Agustus 2013 sejak diundangkannya Permendikbud 88/2013. 30 Peraturan ini kemudian dikenal dengan sebutan  Permendikbud  Profesor  Kehormatan  2013.  Rumusan  Permendikbud 88/2013 ini bersifat lebih rinci dengan adanya beberapa ketentuan tambahan seperti hak individu atas tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan (pasal 3), kualifikasi tambahan berupa frasa “kompetensi luar biasa” yang semula menggunakan frasa “prestasi luar biasa” (Pasal 2). Penjelasan lebih lanjut mengenai frasa kompetensi luar biasa dimuat dalam Pasal 2 UU a quo, yakni individu bersangkutan mempunyai hasil karya yang bersifat pengetahuan tacit dan sangat potensial untuk kebermanfaatan umat manusia serta dapat terus dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit pada lingkungan perguruan tinggi. Sayangnya, penjelasan mengenai kualifikasi keahlian dan prestasi luar biasa untuk pengangkatan profesor tidak tetap tidak dijelaskan secara lebih rinci.
Pada  tahun  2021,  Permendikbud  Profesor  Kehormatan  2013  dicabut  dengan diundangkannya Permendikbud Ristekdikti 38/2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi. Substansi peraturan a quo lebih rinci baik mengenai, syarat, hak, kewajiban, maupun masa jabatan. Dalam peraturan ini, terdapat dua kriteria kumulatif yang harus dipenuhi dalam proses pengusulan pengangkatan profesor kehormatan oleh pimpinan perguruan tinggi. Pertama, perguruan  tinggi  harus  memiliki  akreditasi  A  (unggul)  dan  memiliki  program studi doktor atau doktor terapan yang relevan dengan bidang keahlian kandidat penerima  gelar  profesor  kehormatan  yang  juga  terakreditasi  A  (unggul).  Kedua, calon profesor kehormatan harus telah menempuh dan lulus sekurang-kurangnya jenjang akademik doktor, doktor terapan, atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kriteria tersebut tentu harus dibarengi dengan kompetensi luar biasa dan/ atau pengetahun tacit-eksplisit yang luar biasa serta mendapatkan pengakuan nasional/ internasional atas pengalaman yang relevan dengan capaian prestasi yang luar biasa. Terakhir, seorang calon
30 Permendikbud 88/2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri
Virga Dwi dan Herkin Yossyafaat: Upaya Hukum Tata...
profesor kehormatan maksimal berusia 67 tahun saat tahun pengangkatannya sebagai profesor kehormatan.

## Upaya Hukum terkait Keputusan Penganugerahan Gelar Kehormatan Akademis
Sebagaimana pada kesimpulan awal bahwa keputusan rektor terkait penganugerahan gelar kehormatan akademik, baik doktor honoris causa maupun profesor kehormatan merupakan KTUN yang menjadi kompetensi PTUN, maka upaya hukum terhadap keputusan tersebut sama sebagaimana penyelesaian sengketa KTUN lainnya, yakni melalui PTUN.  Individu atau kelompok masyarakat yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan rektor mengenai gelar kehormatan dapat mengajukan upaya hukum baik berupa upaya administrasi maupun melalui litigasi (PTUN).  Pada  dasarnya,  peradilan  administrasi  di  Indonesia  menggunakan  asas peradilan administrasi murni dan peradilan administrasi semu. Peradilan administrasi murni tentu karena sengketa TUN secara umum diselesaikan melalui proses litigasi di PTUN/ PTTUN, sedangkan peradilan administrasi semu digunakan apabila terdapat upaya administratif dari penggugat yang pada akhirnya kewenangan memutus keberatan ada pada badan/ pejabat TUN yang secara hirarkis berada pada tingkatan yang lebih tinggi.
Dalam hal terjadi sengketa TUN atas keputusan rektor tentang gelar kehormatan, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan TUN dengan syarat bahwa tidak tersedianya opsi upaya administratif dalam peraturan dasar dikeluarkannya  KTUN.  Jika  demikian,  PTUN  menyediakan  mekanisme  gugatan secara langsung. Adapun alur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN adalah sebagai berikut:

## 1.  Gugatan
Dalam PTUN, pihak yang menjadi penggugat adalah individu dan/ atau badan hukum, sedangkan pejabat/ badan TUN diposisikan sebagai tergugat. Pihak penggugat dalam sengketa keputusan rektor terkait gelar kehormatan merupakan individu yang dianugerahi gelar kehormatan secara langsung ataupun pihak ketiga yang merasa dirugikan atas pemberian gelar kehormatan tersebut, sedangkan pihak
tergugat merupakan rektor PTN/PTS yang mengeluarkan keputusan pemberian gelar kehormatan. Pengajuan gugatan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 90 hari sejak KTUN diterima atau diumumkan. 31

## 2.  Prosedur Dismissal
Tahapan selanjutnya setelah pengajuan gugatan adalah adanya rapat permusyawaratan  (prosedur  dismissal)  yang  dipimpin  oleh  ketua  pengadilan  TUN untuk menilai apakah suatau gugatan layak untuk disidangkan di PTUN atau tidak. Hasil prosedur dismissal berupa penetapan penerimaan atau penolakan. Apabila diterima, maka sengketa dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sedangkan apabila ditolak, maka dapat diajukan upaya hukum perlawanan dalam jangka waktu 14 hari. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan tidak layak diterima adalah sebagai berikut:
a) pokok gugatan tidak termasuk ke dalam kriteria kompetensi dan wewenang mengadili PTUN;
b) tidak dipenuhinya prosedur formil gugatan oleh penggugat setelah diinformasikan dan diberikan peringatan;
c) dasar gugatan tidak berlandaskan pada argumentasi yang layak;
d) KTUN yang digugat sebenarnya sudah memenuhi petitum penggugat; dan
e) Gugatan dinilai prematur karena diajukan sebelum waktu pengajuan gugatan atau gugatan melebihi tenggat waktu kadaluarsa.
Terhadap hasil penetapan pada prosedur dismissal yang menyatakan penolakan gugatan, upaya perlawanan dapat ditempuh oleh penggugat dengan catatan tidak melebihi 14 hari setelah diucapkan kepada PTUN. Jika upaya perlawanan dari penggugat diterima oleh pengadilan, maka penetapan pada prosedur dismissal dinyatakan gugur demi hukum. Dalam hal ini, tidak ada upaya hukum lebih lanjut sedangkan dilanjutkan dengan pemerikasaan dan putusan terhadap pokok gugatan berdasarkan acara biasa.

## 3.  Pemeriksaan Persiapan
Pemeriksaan persiapan merupakan prosedur perbaikan dari hakim melalui pemberian nasihat dan masukan untuk memperbaiki dan melengkapi pokok gugatan yang masih kurang jelas dari penggugat dengan tenggat waktu selama 30 hari. Dalam
31 Nafiatul Munawaroh, ‘Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara’ <https://www.hukumon - line.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara-lt581327c457099> accessed 8 October 2023.
Virga Dwi dan Herkin Yossyafaat: Upaya Hukum Tata...
pemeriksaan persiapan, hakim dapat memutus bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima jika dalam jangka waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan persiapan, penggugat tidak kunjung memperbaiki gugatannya. Terhadap penetapan tersebut, tidak ada upaya hukum perlawanan bagi penggugat kecuali penggugat mengajukan gugatan baru.

## 4.  Pemeriksaan Perkara
Pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim melalui acara pemeriksaan biasa. Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan argumentasi terakhir (kesimpulan) tepat setelah pemeriksaan perkara selesai.

## 5.  Putusan
Putusan merupakan hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui PTUN. Putusan ini meliputi gugatan dikabulkan, ditolak/ tidak diterima, dan/ atau gugur. Penggugat dapat mengajukan upaya pemeriksaan banding atas putusan tersebut dan dapat dilanjutkan melalui upaya hukum kasasi serta peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

## Kesimpulan
Keputusan  rektor  terkait  penganugerahan  gelar  kehormatan  akademik,  baik berupa gelar doktor honoris causa maupun gelar profesor kehormatan telah memenuhi kualifikasi  sebagai  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  yang  dapat  menjadi kompetensi absolut PTUN karena karakteristik keputusan rektor telah memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana termaktub dalam UU 5/1986 jo. UU 51 Tahun 2009 di antaranya KTUN harus berbentuk penetapan yang tertulis, KTUN bersumber dari kewenangan membuat keputusan oleh pejabat/ badan TUN. Bersifat final, konkret, dan individual, dll. Selain itu, keputusan rektor mengenai gelar kehormatan akademis juga tidak memenuhi unsur-unsur KTUN yang dikecualikan, yakni di antaranya KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata; KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; KTUN yang masih memerlukan persetujuan, dll. Kemudian, yurisprudensi MA (Putusan MA No. 294 K/TUN/2012) nyatanya tidak banyak dijadikan sebagai acuan
dasar putusan pengadilan lain yang juga membahas mengenai keputusan rektor seperti halnya pada putusan No. 7/G/2020/PTUN.JKT yang memutuskan bahwa keputusan rektor merupakan KTUN yang menjadi kompetensi absolut PTUN.  Dengan demikian, jika terjadi sengketa akibat dikeluarkannya keputusan tersebut, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui PTUN. Pengaturan mengenai kriteria, syarat, dan tujuan pemberian gelar kehormatan akademik ini mengalami perkembangan sejak pertama kali eksis di Indonesia pada tahun 1951 hingga sekarang. Dinamika pengaturan tersebut disesuaikan bersamaan dengan adanya perkembangan di dunia akademik dan beberapa sengketa terkait keputusan gelar kehormatan. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh dalam hal terjadi sengketa atas keputusan rektor tentang gelar kehormatan akademis sama seperti penyelesaian sengketa TUN pada umumnya, yakni melalui peradilan  administrasi  murni  (jalur  litigasi/  PTUN)  maupun  peradilan  administrasi semu (melalui upaya administratif).

## Acknowledgments
-

## Disclosure Statement
Tidak ada pot ensi konflik kepentingan yang dilaporkan oleh penulis.

## Funding
Hibah  Penulisan  Jurnal  Nasional  (HPJN)  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada Tahun 2023.

## Daftar Bacaan
A fiyanto M and others, ‘Analisis Pengujian Keputusan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan  (Doktor  Honoris  Causa)  Di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara:  Studi Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  79/Pk/Tun/2013’  (2021)  6  Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/ syntax-literate/article/view/5472>.
Effendi UI, ‘Sekilas Tentang Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa/Gelar Kehormatan Di Universitas Gadjah Mada’ (2017) 9 Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan 52.
Virga Dwi dan Herkin Yossyafaat: Upaya Hukum Tata...
Fazmi MAD, ‘Kategori Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara’ (2022) <10.31219/osf. io/cnuzd>.
Hadjon PM, ‘Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan’ (2015) 4 Jurnal Hukum dan Peradilan <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/ article/view/74>.
Kadir Jaelani A, ‘Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara  Di  Indonesia’  (2019)  18  Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  dan  Kajian Hukum <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1090>.
Matanasi P, ‘Puluhan Doktor Honoris Causa Untuk Sukarno’ <https://tirto.id/puluhan- doktor-honoris-causa-untuk-sukarno-cF21>.
Mudzakkir M and others, ‘The Policy of Honoris Causa Doctorate in Indonesian Higher Education (2000-2020)’ (2021) 8 Journal of Governance and Public Policy.
Munawaroh  N,  ‘Alur  Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara’  <https://www. hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara- lt581327c457099> diakses 8 October 2023.
Muzammil U, ‘Tren Kampus Obral Gelar Doktor Honoris Causa, Kebebasan Akademik Terancam?’ <https://ensipedia.id/edukasi/tren-kampus-obral-gelar-doktor- honoris-causa-kebebasan-akademik-terancam/> accessed 26 March 2023.
Mys, ‘SK Rektor PTS Tetap Merupakan Objek PTUN?’ <https://www.hukumonline. com/berita/a/sk-rektor-pts-tetap-merupakan-objek-ptun-hol16309>.
Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  38  Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1362)..

## Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
65  Tahun  2016  tentang  Gelar  Kehormatan  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539).

## Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  43  Tahun  2980  tentang  Pedoman  Pemberian  Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa).
Priatmojo D, ‘Ratusan Dosen Tolak UGM Obral Gelar Profesor Kehormatan Ke Pejabat- Politisi’  <https://www.viva.co.id/edukasi/1575774-ratusan-dosen-tolak-ugm-
obral-gelar-profesor-kehormatan-ke-pejabat-politisi?page=4> diakses 26 March 2023.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/TUN/2012.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  79/PK/Tun/2013  perihal  Peninjauan  Kembali perkara  Keputusan  Penganugerahan  Gelar  Doktor  Kehormatan  kepada  Alim Markus, 20 Agustus 2013.
Putusan No. 7/G/2020/PTUN.JKT.
Tjandra WR, Hukum Administrasi Negara (Sinar Grafika 2018).
Undang-Undang  Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Yuswalina, Hukum Administrasi Negara (Setara Press 2019).
Virga Dwi dan Herkin Yossyafaat: Upaya Hukum Tata...
--This page is intentionally left blank--