## MIZAN: Journal of Islamic Law
Keunggulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “Amanah Ummah”

## Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan *
Andi Muhammad Asrun 1 , Abdu Rahmat Rosyadi 2 , Agus Satory 3 , Yennie K. Milono 4 , Ridwan Malik 5
Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pakuan-Bogor https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.594

## Abstract
Islamic People's Financing Bank (BPRS) is a bank that conducts business activities based on sharia  principles  which  in  its  activities  do  not  provide  services  in  payment  traffic.  The development  trend  of  BPRS  since  the  enactment  of  Islamic  banking  law  continues  to increase.  All  BPRS activities  are  obliged  to  apply  sharia  principles which  are stated  by  the National  Sharia  Board  of  the  Indonesian  Ulema  Council  (DSN-MUI).  After  the  Financial Services Authority (OJK) was formed there is now a change in regulation that the enactment of the DSN-MUI fatwa must be included in the Financial Services Authority Regulation (P- OJK). Sharia banking problems that arise at this time generally occur in Sharia Commercial Banks  (BUS),  Sharia  Business  Units  (UUS),  as  well  as  in  Islamic  People's  Financing  Banks (BPRS)  in  terms  of  applying  sharia  principles  that  are  not  consistent  there  is  still  not  yet under  the  fatwa  DSN-MUI  which  has  become  OJK  regulations.  Research  on  the  BPRS Amanah  Ummah  was  conducted  on  capital  assets.  This  research  was  conducted  with  a juridical-normative approach that places the laws and regulations as the object  of research originating  from  primary,  secondary,  and  tertiary  laws.  Primary  data  were  obtained through direct interviews with BPRS Amanah Ummah. While secondary data obtained from legislation,  books,  journals,  and  other  documents.  The  results  of  the  study  concluded  that the  BPRS  Amanah  Ummah  financing  products  have  consistently  applied  the  principles  of Islamic banking based on the DSN-MUI Fatwa.
Keywords: Excellence, Implementation, SRB, DSN Fatwa, OJK

## Abstrak
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu lintas  pembayaran.  Tren  perkembangan  BPRS  sejak  diberlakukan  undang-undang perbankan  syariah  terus  meningkat.  Seluruh  kegiatan  BPRS  wajib  menerapkan  prinsip- prinsip  syariah  yang  difatwakan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia
* Naskah  diterima:  11  Januari  2020,  direvisi:  18  Maret  2020,  disetujui  untuk  diterbitkan:  4  Juni 2020.
1 Andi Muhammad Asrun adalah peneliti pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pakuan-Bogor. Jalan Pakuan PO BOX 452 Bogor. e-mail: pasca@unpak.ac.id www.pasca.unpak.ac.id
2 Abdu  Rahmat  Rosyadi adalah  peneliti  pada  Program  Pascasarjana  Ilmu  Hukum  Universitas Pakuan-Bogor. Jalan Pakuan PO BOX 452 Bogor. e-mail: pasca@unpak.ac.id www.pasca.unpak.ac.id
3 Agus  Satory adalah  peneliti  pada  Program  Pascasarjana  Ilmu  Hukum  Universitas  Pakuan- Bogor. Jalan Pakuan PO BOX 452 Bogor. e-mail: pasca@unpak.ac.id www.pasca.unpak.ac.id
4 Yennie  K.  Milono adalah  peneliti  pada  Program  Pascasarjana  Ilmu  Hukum  Universitas Pakuan-Bogor. Jalan Pakuan PO BOX 452 Bogor. e-mail: pasca@unpak.ac.id www.pasca.unpak.ac.id
5 Ridwan  Malik adalah  peneliti  pada  Program  Pascasarjana  Ilmu  Hukum  Universitas  Pakuan- Bogor. Jalan Pakuan PO BOX 452 Bogor. e-mail: pasca@unpak.ac.id www.pasca.unpak.ac.id
(DSN-MUI). Setelah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini telah terjadi perubahan regulasi  bahwa  pemberlakuan  fatwa  DSN-MUI  harus  masuk  ke  dalam  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK). Permasalahan perbankan syariah yang timbul saat ini secara umum terjadi  pada  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  maupun  pada  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  dalam  hal  penerapan  prinsip-prinsip  syariah  yang belum konsisten, bahkan masih ada yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang sudah menjadi peraturan OJK. Penelitian terhadap BPRS Amanah Ummah ini dilakukan pada aset permodalan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis-normatif  yang menempatkan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  objek  penelitian  yang  bersumber dari  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara langsung  dengan  pihak  BPRS  Amanah  Ummah.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari peraturan  perundang-undangan,  buku,  jurnal,  dan  dokumen  lainnya.  Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  dari  produk-produk  pembiayaan  BPRS  Amanah  Ummah  telah menerapkan  prinsip-prinsip  perbankan  syariah  berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  secara konsisten.
Kata Kunci: Keunggulan, Penerapan, BPRS, Fatwa DSN, OJK

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah,  kelembagaan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  semakin  diperkuat dengan  landasan  hukum.  Hal  yang  cukup  menarik  adalah  sejak  undang-undang  ini diberlakukan  istilah  “perkreditan”  dalam  BPRS  (Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah) diganti  dengan  “pembiayaan”. 6 Berdasarkan  undang-undang  tersebut  pihak-pihak yang  akan  melakukan  kegiatan  usaha  perbankan  terlebih  dahulu  wajib  memperoleh izin  usaha  sebagai  bank  syariah,  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  dan/atau  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  dari  Bank  Indonesia.  Sedangkan  bank  umum konvensional  yang  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  wajib membuka  UUS  di  kantor  pusat  bank  dengan  izin  Bank  Indonesia.  Untuk  menutup kemungkinan  adanya  pihak-pihak  yang  tidak  meminta  izin  akibat  hanya  melakukan kegiatan  penghimpunan  dana  masyarakat  saja,  maka  diatur  pula  ketentuan  larangan atas setiap pihak untuk melakukan kegiatan dimaksud tanpa izin dari Bank Indonesia.
Selain  mendirikan  bank  syariah  atau  UUS  baru,  pihak-pihak  yang  ingin melakukan  kegiatan  usaha  perbankan  syariah  dapat  melakukan  pengubahan (konversi)  bank  konvensional  menjadi  bank  syariah.  Pengubahan  dari  bank  syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam undang-undang ini. Di  samping  itu,  pendirian  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  baru  dapat  dilakukan  dengan cara  pemisahan (spin  off) UUS  dari  induknya.  Bagi  UUS  yang  nilai  asetnya  telah mencapai 50% dari total aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang- undang  ini  maka  wajib  melakukan  pemisahan  UUS  menjadi  BUS.  Dengan  demikian berdasarkan  ketentuan  ini seluruh UUS  pada  tahun 2003  sudah  tidak  ada  di industri perbankan syariah nasional. Pada tahun 2003 UUS dapat berubah menjadi BUS. Hal ini tentu bergantung pada kemampuan bank syariah tersebut.
BPRS  merupakan  badan  usaha  yang  setara  dengan  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR)  dengan  bentuk  hukum  perseroan  terbatas,  perusahaan  daerah,  atau  koperasi.
6 Bank Indonesia. 2016. Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: BNI, hlm. 104.
Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Tren  perkembangan  BPRS  sejak  diberlakukan  undang-undang  perbankan  syariah terus  meningkat.  Pada  tahun  2005  terdapat  81  BPRS  sedangkan  pada  tahun  2013 meningkat  pesat  menjadi  138  BPRS.  Kegiatan  BPRS  meliputi:  1)  menghimpun  dana dari  masyarakat;  2)  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat;  3)  melakukan  kegiatan usaha BPRS; 4) mentransfer; dan 5) menyediakan produk bank syariah.
Seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS didasarkan pada prinsip syariah dengan  implikasinya  harus  selalu  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI).  Juga  karena  dalam  prinsip  syariah  memiliki berbagai  variasi  akad  yang  akan  menimbulkan  variasi  produk  yang  lebih  banyak dibandingkan  produk  bank  konvensional.  Pada  sisi  lain,  kegiatan  penyaluran  dana berdasarkan prinsip syariah harus dilakukan secara hati-hati melalui penilaian secara seksama, agar bank syariah atau UUS memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah.
Permasalahan  perbankan  syariah  yang  timbul  saat  ini  secara  umum  terjadi pada  BUS,  UUS,  maupun  pada  BPRS  dalam  hal  penerapan  prinsip-prinsip  syariah yang belum konsisten, bahkan masih ada yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang sudah menjadi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para pelaku perbankan syariah  terutama  yang  berasal  dari  perbankan  konvensional  masih  mengikuti  tren bisnis  di  sektor  perbankan  syariah  tetapi  belum  sepenuhnya  menerapkan  prinsip- prinsip  syariah  secara  nyata.  Demikian  juga  hal  ini  diasumsikan  berlaku  pada  BPRS yang jumlahnya semakin meningkat namun dalam penerapan prinsip-prinsip syariah berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuanagan  (POJK)  perlu dilakukan penelitian secara komprehensif.
Penelitian  ini  dilakukan  di  BPRS  Amanah  Ummah  sebagai  salah  satu  BPRS lokal  yang  berlokasi  di  Leuwiliang,  Kabupaten  Bogor  dan  menjadi  salah  satu  BPRS unggul  di  Indonesia  dalam  mempromosikan  produk-produk  perbankannya  dengan penerapan  prinsip-prinsip  syariah.  Penelitian  difokuskan  pada:  (1)  Penerapan  fatwa DSN-MUI  dan  POJK  dalam  produk-produk  pembiayaan  syariah  BPRS  Amanah Ummah; dan (2) Kriteria BPRS Amanah Ummah sebagai BPRS unggul di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian terhadap BPRS ini, menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang menempatkan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  obyek  penelitian.  Penelitian yuridis-normatif disebut juga dengan istilah penelitian doktrinal yang meneliti sumber pustaka  atau  dokumen  hukum  sebagai  obyek  kajian  atau  sasaran  penelitian.  Sumber hukum primer perbankan syariah yang menjadi obyek penelitian adalah:  (1) Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  Tentang  Perbankan;  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah; (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan; (4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk  dan  Aktivitas  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah;  (5)  Keputusan  DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI); dan (6) Keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Penetapan  Anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  Pada  Lembaga Keuangan Syariah.
Dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut  maka  fokus  penelitian  yang berkaitan  dengan  produk-produk  pembiayaan  BPRS  Amanah  Ummah  meliputi delapan Fatwa DSN-MUI yaitu: (1) DSN Nomor  4/MUI/IV/2000 ( Murabahah ); (2) DSN Nomor  5/  MUI/IV/2000  ( Salam );  (3)  DSN  Nomor    6/MUI/IV/2000  ( Istishna );  (4)  DSN Nomor    7/MUI/IV/2000  ( Mudharabah/Qiradh );  (5)  DSN  Nomor    8/  MUI/IV/2000 ( Musyarakah );  (6)  DSN  Nomor    19/  MUI/IV/2001  (Qardh);  (7)  DSN  Nomor  26/ MUI/III/2002  ( Qardh );  (8)  DSN  Nomor    27/  MUI/III/2002  ( ijarah,  ijarah  muntahiya  bit tamlik , ijarah multi jasa).
Dokumen  hukum  sekunder  adalah  hukum  dalam  bentuk  buku-buku  hukum dan buku-buku non-hukum yang berkaitan dengan penelitian ini maupun karya-karya tulis  di  bidang  hukum  yang  dalam  bentuk  artikel  yang  terbit  pada  jurnal-jurnal hukum. Hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan-bahan hukum primer. Sedangkan dokumen hukum tersier adalah hukum berbentuk kamus hukum, ensiklopedi  hukum  dan  lain-lain.  Dokumen  hukum  tersier  ini  merupakan  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan sekunder.
Analisis  data  penelitian  BPRS  bersifat  deskriptif-kualitatif  untuk  menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam BPRS berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan  POJK  yang  berkenaan  dengan  (1)  analisis  penerapan  prinsip-prinsip  syariah terhadap  produk-produk  BPRS  Amanah  Ummah  berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  dan POJK; dan (2) analisis terhadap kriteria BPRS Amanah Ummah sebagai BPRS Unggul dibandingkan dengan BPRS yang ada di Indonesia.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Perbankan Syariah
Menurut  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah, definisi  bank  syariah  dinyatakan  dalam  Pasal  1  angka  1  yaitu:  Segala  sesuatu  yang menyangkut  tentang  Bank  Syariah  dan Unit  Usaha  Syariah,  mencakup  kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Perbankan  syariah  pada  dasarnya  merupakan  pengembangan  dari  konsep ekonomi  Islam,  terutama  dalam  bidang  keuangan . Bank  syariah  pada  awalnya dikembangkan  sebagai  suatu  respon  dari  kelompok  ekonomi  dan  praktisi  perbankan muslim  yang  berupaya  mengakomodasi  desakan  dari  berbagai  pihak  yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai  moral  dan  prinsip-prinsip  syariah  Islam.  Hal  yang  paling  penting  adalah  yang berkaitan  dengan  pelarangan  praktek  riba,  kegiatan maisir (perjudian), gharar
Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(ketidakjelasan)  dan  pelanggaran  prinsip  keadilan  dalam  transaksi  serta  keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah. 7
Pengertian  prinsip  syariah  dikemukakan  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  13 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mengartikan sebagai berikut:
Prinsip  syariah  adalah  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank  dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah,  antara  lain  pembiayaan  berdasarkan prinsip  bagi  hasil  (mudharabah),  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau  dengan  adanya  pilihan  pemindahan  kepemilikan  atas  barang  yang  disewa  dari pihak  bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 8
Dalam  operasionalnya  BPRS  tidak  diperkenankan  untuk  membuka  produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali  penukaran  valuta  asing.  Seluruh  kegiatan  usaha  bank  syariah  dan  UUS  pada dasarnya  wajib  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dalam  Fatwa  DSN-MUI.  Penuangan prinsip  syariah  yang  telah  difatwakan  dimaksud  ke  dalam  peraturan  Bank  Indonesia (PBI),  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  yang  dibantu  oleh  Komite  Perbankan  Syariah (KPS).  Setelah  dibentuk  OJK  saat  ini  telah  terjadi  perubahan  regulasi  bahwa keberlakuan fatwa DSN-MUI harus masuk ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).  Selain  itu  juga  bank  syariah  termasuk  BPRS  dan  UUS  wajib  membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

## 2. Fatwa DSN-MUI
Dalam sistem hukum Islam, fatwa mempunyai peranan yang sangat dominan dalam  memberikan  pertimbangan  hukum  Islam  bagi  masyarakat  sekalipun  tidak memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Dari  segi  formalisasi  syariat  Islam,  fatwa dapat dianggap hukum positif di Indonesia maka harus dilegalisasi/diformalisasi oleh suatu  badan  negara  yang  diberi  kewenangan  untuk  itu.  Misalnya  fatwa  DSN-MUI yang  berkaitan  dengan  fatwa  perbankan  syariah  harus  dilegalisasi  oleh  OJK  yang diberi otoritas oleh negara untuk menjadikan fatwa sebagai hukum positif. 9
DSN-MUI  telah  mengeluarkan  pedoman  dasar  tentang  bank  syariah  terkait tentang ditetapkannya keputusan MUI Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar
7 Indra Fajar Alamsyah. 2013. Penggunaan Produk Perbankan Syariah Yang Menggunakan Akad Wadiah  Dihubungkan  Dengan  Fiqih  Muamalah, JURNAL  SCIENTICA, UNIBAS,  Vol.  1  No.2,  Desember 2013, No. ISSN: 2407-2001. Hlm. 31-32.
8 Rahmadi  Usman.  2013.  Produk  dan  Akad  Perbankan  Syariah  di  Indonesia:  Implementasi  dan Aspek Hukum, Bandung, Citra Aditia, hlm. 9-11.
9 A.  Rahmat  Rosyadi.  2006.  Formalisasi  Syariat  Islam  dalam  Perspektif  Tata  Hukum  Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 23.
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI). Dari pertimbangan yang ditetapkan oleh  keputusan pedoman tersebut diantaranya adalah:
a. Bahwa  Dewan  Syariah  Nasional,  disingkat  dengan  nama  DSN,  dibentuk  oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga- lembaga  keuangan  syariah  untuk  mendorong  penerapan  nilai-nilai  ajaran agama Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.
b. Bahwa  DSN  diharapkan  dapat  berperan  secara  proaktif  dalam  menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.
c. Bahwa  untuk  lebih  mengefektifkan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  DSN,  perlu ditetapkan Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional (PD DSN-MUI)
Kepatuhan  perbankan  syariah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  26  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  dinyatakan bahwa: Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
Maka  setiap  BPRS  wajib  mengikuti  kepatuhan  syariah  yang  dirujuk  kepada fatwa  DSN-MUI.  Segala  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  DSN  menjadi  acuan  kerja  bagi DPS yang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip dan aturan syariah di bank syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi Peraturan Bank Indonesia dalam  aspek  kepatuhan  syariah  adalah  untuk  menciptakan  keseragaman  norma- norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank. Oleh karena itu, standar utama  kepatuhan  syariah  bagi  DPS  dalam  tataran  praktis  adalah  fatwa  DSN  yang bersifat  mengikat  bagi  DPS  di  setiap  bank  syariah  dan  menjadikan  dasar  tindakan hukum bagi pihak-pihak terkait.
Jaminan  kepatuhan  syariah  ( shari’a  compliance  assurance )  atas  keseluruhan aktivitas  bank  syariah    merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  nasabah  dan masyarakat.  Ada  beberapa  indikator  yang  dapat  digunakan  sebagai  ukuran  secara kualitatif  untuk  menilai  kepatuhan  syariah  dalam  bank  syariah,  antara  lain  sebagai berikut:
a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku.
b. Dana  zakat  dihitung  dan  dibayar  serta  dikelola  sesuai  dengan  aturan  dan prinsip-prinsip  syariah.
c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntasi syariah yang berlaku.
d. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah.
e. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
f. Terdapat DPS sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
g. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.
Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

## 3. Otoritas Jasa Keuangan
Selain itu berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan    atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia, pemerintah  diamanatkan  membentuk  lembaga  pengawas  sektor  jasa  keuangan  yang independen,  selambat-lambatnya  akhir  tahun  2010  dengan  nama  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain  yang  menyelenggarakan  pengelolaan  dana  masyarakat.  Pada  akhirnya  yang paling  penting  itu  pengawasannya  efektif  atau  tidak.  Prinsipnya,  pembentukan  OJK agar  pengawasan  itu  menjadi  terintegritas  dan  koordinasinya  menjadi  lebih  mudah sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi efektif. 10
OJK  dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  jasa  keuangan  di dalam  sektor  jasa  keuangan  terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan,  dan akuntabel serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,  juga  mampu  melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat.  Dengan demikian,  OJK  diharapkan  dapat  mendukung  kepentingan  sektor  jasa  keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.
Secara  kelembagaan,  OJK  berada  diluar  pemerintah,  yang  dimaknai  bahwa OJK  tidak  menjadi  bagian  dari  kekuasaan  pemerintah.  Namun,  tidak  menutup kemungkinan  adanya  unsur-unsur  perwakilan  pemerintah  karena  pada  hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor keuangan memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh sebab itu, lembaga ini  juga  melibatkan  keterwakilan  unsur-unsur  dari  kedua  otoritas  tersebut  secara ex- officio. 11

## 4.  Penerapan  Fatwa  DSN-MUI  dan  SEOJK  dalam  produk-produk  pembiayaan syariah BPRS Amanah Ummah
BPRS Amanah Ummah merupakan bank syariah lokal pertama di Leuwiliang- Kabupaten  Bogor  yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip  syariah.  BPRS  Amanah Ummah  dirintis  dan  diprakarsai  oleh  seorang  ulama  dan  cendekiawan  muslim  serta pejuang  kemerdekaan  Republik  Indonesia  yaitu  bapak  KH.  Sholeh  Iskandar.  Badan hukum  PT.  BPRS  Amanah  Ummah  untuk  kali  pertama  dibuat  dihadapan  Notaris Rahayu  Beny  Sofyan,  S.H.,  yang  berlokasi  di  Bogor.  Kemudian  izin  prinsip  diajukan pada  bulan  Juli  1991  ke  Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia.  Badan  hukum disahkan  oleh  Menteri  Kehakiman  Nomor  C2-1340.HT.01.01TH’92  dan  diumumkan dalam Berita Negara Nomor 29 tanggal 10 April 1992. Persetujuan izin prinsip nomor: S.2160/MK.13/1991  yang  diperoleh  pada  tanggal  16  Desember  1991  dari  Departemen
10 Adrian  Sutedi.  2014.  Aspek  Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan, Jakarta,  Raih  Asah  Sukses,  hlm. 147.
11 Sri Hartini. 2019. Otoritas Jasa Keuangan: Pengaturan & Pengawasan dalam Perbankan Syariah Berbasis Fatwa Dewan Syariah Nasional, Bogor: UIKA PRESS, hlm. 134.
Andi Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, Agus Satory, Yennie K. Milono, Ridwan Malik
Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli 1992. Soft opening dan grand opening dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1992 yang diresmikan oleh Bupati Bogor.
BPRS  Amanah  Ummah  memiliki  aset  total  pada  Juli  2019  telah  mendekati Rp300  miliar  dan  juga  telah  memiliki  enam  kantor  cabang/kas  dengan  jumlah karyawan  sekitar  105  orang.  Kantor-kantor  tersebut  ialah:  (1)  Kantor  Pusat  BPRS Amanah  Ummah  Leuwiliang,  Kabupaten  Bogor;  (2)  Kantor  Cabang  BPRS  Amanah Ummah,  Kota  Bogor;  (3)  Kantor  Cabang  BPRS Amanah Ummah,  Cicurug-Kabupaten Sukabumi; (4) Kantor Cabang BPRS Amanah Ummah, Cileungsi-Kabupaten Bogor; (5) Kantor  Kas  BPRS  Amanah  Ummah,  UIKA-Bogor;  dan  (6)  Kantor  Kas  BPRS  Amanah Ummah, Leuwiliang-Kabupaten Bogor. 12
BPRS  Amanah  Ummah  mengelola  tiga  jenis  kegiatan  perbankan  yaitu penghimpunan  dana,  pembiayaan  syariah,  dan  layanan  jasa  perbankan.  Produk penghimpunan  dana  terdiri  atas:  (1)  tabungan  berakad  titipan  ( wadiah )  meliputi  (a) Tabungan ummah; (b) Tabungan pelajar/simpel Ib Amanah; dan (c) Tabungan haji dan umroh; (2) Deposito berakad bagi-hasil ( mudharabah mutlaqah ) dengan pemberian bagi hasil  yang  terbaik  untuk  nasabah  tersedia  pilihan  jangka  waktu:  1,  3,  6  dan  12  bulan dengan  jaminan  keamanan.  Adapun  layanan  jasa  perbankan  terdiri  atas:  (1)  PPOB untuk  layanan  pembayaran  rekening  (listrik,  telepon)  token  listrik,  PDAM,  BPJS kesehatan,  speedy,  top  tv,  dll  (2)  Transfer  antar  bank  melalui  EDC  ( electronic  data capture ).
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  fokus  pembahasan  berkaitan  dengan produk-produk  pembiayaan  syariah  yaitu:  (1)  Berakad  jual-beli  ( murabahah-salam- istishna );  (2)  Berakad  bagi-hasil  ( musyarakah–mudharabah );  (3)  Berakad  sewa,  sewa  beli dan  pengurusan  jasa  ( ijarah,  ijarah  muntahiya  bit  tamlik ,  ijarah  multi  jasa);  (4)  Berakad pinjaman  talangan  dan  talangan  haji  ( qardh );  (5)  Berakad  pinjaman  beragunan  emas atau gadai emas ( rahn ); dan (6) Berakad pinjaman kebajikan ( qardhul hasan ).
Penerapan  produk-produk  pembiayaan  syariah  di  BPRS  Amanah  Ummah tersebut,  menurut  keterangan  dari  Direktur  Marketing  BPRS  Amanah  Ummah,  Drs. H.M.  Abduh  Khalid  M,  M.Si  didasarkan  pada  Fatwa  DSN-MUI.  Selanjutnya  Abduh menjelaskan bahwa Fatwa DSN dimaksud yang dijadikan dasar produk-produk BPRS telah  dilegalisasi  oleh  OJK  sebagai  POJK  dalam  bentuk  SEOJK  Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Realisasi  produk-produk  pembiayaan  syariah  BPRS  Amanah  Ummah  yang disalurkan kepada pihak nasabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang telah dilegalisasi oleh OJK melalui Surat Edaran Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah,  seperti  dalam  tabel  D-1.1  sampai  dengan  D-1.6  di bawah ini.
D-1.1 Akad Jual Beli ( Murabahah/Salam/Istishna` )
12 BPRS  Amanah  Ummah.  2019.  Melanjutkan  Warisan  Perjuangan  K.H.  Sholeh  Iskandar  (alm), Bogor, PT. Brosur BPRS Amanah Ummah , hlm. 3.
Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
FATWA DSN-MUI PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN Fatwa Nomor 04/DSN- MUI/ IV/2000 tentang Murahabah 1. BPRS  menyediakan  dana  atau  tagihan  untuk  transaksi  jual  beli barang sebesar harga pokok; 2. Margin  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  BPRS dengan nasabah;
3. Nasabah melunasi pinjaman sebagai kewajibannya; 4. BPRS menyediakan dana untuk membelikan barang; 5. Nasabah sebagai pembeli barang yang diinginkan; 6. Kesepakatan  antara  BPRS  dengan  nasabah  dituangkan  dalam Akad Murabahah. Fatwa Nomor 05/ DSN- MUI/ IV/ 2000 tentang Jual Beli Salam 1. BPRS  menyediakan  dana  atau  tagihan  untuk  jual  beli  barang berdasarkan pesanan nasabah; 2. Pengiriman barang oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati.
3. BPRS  dapat  bertindak  sebagai  pembeli  dan/atau  penjual  dalam suatu transaksi salam. 4. Dalam  hal  BPRS  sebagai  pembeli  maka  BPRS  melakukan transaksi salam dengan nasabah; 5. Dalam  hal  BPRS  sebagai  penjual  maka  BPRS  akan  memesan kepada  pihak  ketiga  untuk  menyediakan  barang  pesanan  dalam salam paralel. 6. Kesepakatan  antara  BPRS  dengan  nasabah  dituangkan  dalam Akad Salam. Fatwa Nomor 06/ DSN- MUI/ IV/ 2000 tentang Jual Beli Istishna’ 1. BPRS  menyediakan  dana  atau  tagihan  untuk  transaksi  jual  beli barang dalam bentuk pemesanan/pembuatan barang tertentu; 2. Pemesanan/pembuatan  barang  dengan  kriteria  dan  persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. 3. BPRS m e nyediakan  dana  atau  penjual  untuk  kegiatan  transaksi istishna` dengan nasabah sebagai pihak pembeli. 4. Kesepakatan  antara  BPRS  dengan  nasabah  dituangkan  dalam Akad Istishna`. D-1.2 Akad Bagi-Hasil ( Musyarakah/Mudharabah ) FATWA DSN-MUI

## PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN
Fatwa Nomor 08/ DSN- MUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah 1. BPRS menyediakan dana untuk kerjasama usaha tertentu; 2. Masing-masing  pihak  memberikan  porsi  dana  dengan  ketentuan bahwa  keuntungan  akan  dibagi  sesuai  dengan  nisbah  yang disepakati; 3. Kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing; 4. BPRS dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha
untuk membiayai kegiatan usaha tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 5. Kesepakatan  antara  BPRS  dengan  nasabah  dituangkan  dalam Akad Musyarakah. Fatwa Nomor 07/DSN- MUI/ 1V/2000 tentang Pembagian Mudharabah 1. BPRS menyediakan dana sebagai pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank; 2. BPRS mengungkapkan rincian pinjaman/pembiayaan yang sebesar nominal yang diterima;
3. Nasabah memberikan bagi hasil atas pinjaman/pembiayaan yang diterima sesuai kesepakatan. 4. Kesepakatan  antara  BPRS  dengan  nasabah  dituangkan  dalam Akad Mudharabah.
D-1.3 Akad Sewa, Sewa Beli Dan Pengurusan Jasa ( Ijarah, Ijarah Muntahiya
Bit Tamlik , Ijarah Multi Jasa) FATWA DSN-MUI PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN Fatwa Nomor 09/DSN- MUI/1V/2000 tentang Pembiayaan Ijarah 1. BPRS  menyediakan  dana  dalam  rangka  pemindahan  hak  guna atau manfaat atas suatu aset; 2. BPRS  melakukan  ini  dalam  waktu  tertentu  dengan  pembayaran sewa ( ujrah ) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset; 3. BPRS  sebagai  pemilik  dan/atau  pihak  yang  mempunyai  hak penguasaan atas barang sewa baik berupa barang atau jasa; 4. BPRS  menyewakan  barang  atau  jasa  dimaksud  kepada  nasabah sesuai kesepakatan;
5. Kesepakatan  antara  BPRS  dengan  nasabah  dituangkan  dalam Akad Pembiayaan Ijarah. Fatwa Nomor 27/DSN- MUI/III/2002 tentang Al- Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al- Tamlik 1. BPRS  menyediakan  dana  untuk  memindahkan  hak  guna  atau manfaat dari suatu barang atau jasa; 2. BPRS melaksanakan ini berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang;
3. BPRS menyediakan dana dalam kegiatan ijarah dengan nasabah;
4. BPRS  dapat  bertindak  sebagai  pembeli  janji  ( wa`ad )  antara  lain untuk  memberikan  opsi  pengalihan  hak  kepemilikan  barang  sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan; 5. Kesepakatan  antara  BPRS  dengan  nasabah  dituangkan  dalam Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi At-Tamlik. D-1.4 Akad Pinjaman Beragunan Emas ( Rahn )-Gadai Emas FATWA DSN-MUI PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN Fatwa Nomor 26/DSN- MUI/ III/2002 tentang Rahn 1. BPRS  menyediakan  dana  qardh  dengan  agunan  berupa  emas
Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Emas yang diikat dengan akad rahn; 2. BPRS menyimpan dan memelihara emas yang diagunkan selama jangka waktu tertentu; 3. Nasabah yang mengagunkan emas membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn. 4. Kesepakatan  antara  BPRS  dengan  nasabah  dituangkan  dalam Akad Rahn. Fatwa Nomor 25/DSN- MUI/ III/2002 tentang Rahn 1. BPRS  menyediakan  dana  qardh  dengan  agunan  berupa  emas yang diikat dengan akad rahn;
2. BPRS menyimpan dan memelihara emas yang diagunkan selama jangka waktu tertentu;
3. Nasabah yang mengagunkan emas membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn. 4. Kesepakatan  antara  BPRS  dengan  nasabah  dituangkan  dalam Akad Rahn. D-1.5 Akad Pinjaman Kebajikan ( Qardhul Hasan ) FATWA DSN-MUI PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN Fatwa Nomor 19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang Qardh Hasan 1. BPRS  menyedikan  dana  atau  tagihan  berdasarkan  persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah; 2. Nasabah diwajibkan melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan;
3. BPRS  memberi  pinjaman  qardh  kepada  nasabah  berdasarkan kesepakatan yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan kecuali biaya administrasi;
4. BPRS  memberikan  pinjaman  kepada  nasabah  dengan menggunakan dana infaq, sodaqah, dan zakat. 5. Kesepakatan  antara  BPRS  dengan  nasabah  dituangkan  dalam Akad Qardh Hasan D-1.6 Akad Pinjaman Talangan dan Talangan Haji ( Qardh ) FATWA DSN-MUI

## PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN
Fatwa Nomor 29/DSN- MUI/ 1V/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah 1. BPRS  menyedikan  dana  atau  tagihan  berdasarkan  persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah; 2. Nasabah diwajibkan   melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu  (sebelum  pergi  haji)  sesuai  kesepakatan  dengan  margin yang disepakati;
3. Kesepakatan  antara  BPRS  dengan  nasabah  dituangkan  dalam Akad Qardh

## Sumber: Fatwa DSN-MUI dan SEOJK
Berdasarkan keterangan dari pihak BPRS Amanah Ummah yang disampaikan oleh  Drs.H.M.  Abduh  Khalid  M,  M.Si  dan  Hendi  Sofyan,  BBA.  Bahwa  dari  beberapa produk-produk pembiayaan syariah yang disediakan oleh BPRS seperti tersebut pada tabel  itu  ternyata  lebih  dari  90%  masyarakat  yang  menjadi  nasabah  memilih  produk pembiayaan  dengan  transaksi  jual-beli  ( akad  murabahah ).  Fenomena  ini  menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi nasabah BPRS Amanah Ummah bergerak disektor riil perdagangan atau kebutuhan sekunder lainnya seperti membangun dan memperbaiki rumah tempat tinggal dan sebagainya yang dikategorikan akad murabahah.
Sebagai  salah  satu  contoh  pembiayaan  murabahah  seperti  ditetapkan  dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Murabahah dan SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu mengatur  akad  dan  transaksi  jual-beli.  Dalam  hal  ini  pihak  BPRS  Amanah  Ummah menerapkan prosedur akad murabahah dengan cara: (1) BPRS menyediakan dana atau tagihan  untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok; (2) Margin berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  BPRS  dengan  nasabah;  (3)  Nasabah  melunasi pinjaman  sebagai  kewajibannya  dalam jangka waktu  tertentu; (4)  BPRS menyediakan dana untuk membelikan barang; (5) Nasabah membeli barang sesuai yang diinginkan; dan  (6)  Kesepakatan  antara  BPRS  dengan  nasabah  dituangkan  dalam  Akad Murabahah.
Dalam penerapan produk-produk pembiayaan syariah BPRS selain murabahah dilakukan  dengan  prosedur  yang sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  dan  SEOJK  supaya tidak  terlepas  kesyariahannya.  Konsistensi  dalam  penerapan  Fatwa  DSN-MUI  dan SEOJK inilah yang menjadikan BPRS Amanah Ummah mendapat penilaian positif saat disupervisi secara langsung oleh pihak OJK dengan meneliti dokumen-dokumen akad dan bukti-bukti transaksi antara BPRS Amanah Ummah dengan nasabah.

## 5. Kriteria BPRS Amanah Ummah sebagai BPRS Unggul di Indonesia
BPRS Amanah Ummah yang berlokasi di Leuwiliang, Kabupaten Bogor sebagai salah  satu  BPRS  unggul  di  Indonesia  dalam  mempromosikan  produk-produk perbankannya  dengan  penerapan  prinsip-prinsip  syariah.  BPRS  Amanah  Ummah dapat  melanjutkan  warisan  perjuangan  dari  KH.  Sholeh  Iskandar  sehingga  kini berhasil  menorehkan  prestasi  dan  mencapai  kinerja  perbankan  sangat  baik.  Menurut Hendi Sofyan, BBA. Kepala BPRS Amanah Ummah Kantor Cabang Bogor menyatakan bahwa perolehan tabungan yang sangat signifikan itu dilatarbelakangi oleh pelayanan yang sangat memuaskan bagi nasabah.
Berdasarkan  laporan  dari  Infobank  dinyatakan  tentang  keunggulan  BPRS Amanah  Ummah  dibanding  dengan  enam  BPRS  lainnya  yang  sekelas  dengan indikator aset kisaran Rp100 Miliar s.d. di bawah Rp250 Miliar. BPRS Amanah Ummah telah  membukukan  aset  modal  perbankan  pada  2017  mencapai  Rp242.03  Miliar. Sementara BPRS lainnya seperti BPRS Patriot Bekasi Rp144.00 Miliar, BPRS Kotabumi Rp154.63  Miliar,  BPRS  Suriyah  Rp158.03  Miliar,  BPRS  Lantabur  Tebuireng  Rp.124.03
Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Miliar,  BPRS  Buana  Mitra  Perwira  Rp107.48  Miliar,  dan  BPRS  Sukowati  Sragen Rp180.03 Miliar. 13
Keunggulan  lainnya  BPRS  Amanah  Ummah  dalam  transaksi  akad  ini  juga mendapat penilaian sangat baik ( prudent ) dari pihak pihak OJK karena dapat menekan biaya-biaya  administrasi  dengan  cara realcost ,  bukan  prosentase  dari  pembiayaan. Selain  itu  margin  keuntungan  kisaran  tidak  lebih  dari  1%,  pemberian discount jika nasabah melunasi lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dalam akad; dan juga tersedianya layanan pickup services dengan cara menjemput tabungan secara langsung dari  nasabah  oleh  petugas  sehingga  nasabah  tidak  harus  datang  ke  BPRS  Amanah Ummah untuk menyetorkan tabungan/pelunasan pembiayaan.
Berpijak  pada  operasional  yang  meliputi  unsur  penghimpunan  dana, pembiayaan,  dan  pelayanan  jasa  bank  maka  BPRS  Amanah  Ummah  mendapat berbagai  penghargaan  antara  lain  dari:  (1)  Karim  Consulting  Indonesia  sebagai    1 st Rank Prudent Islamic Rural Bank, Java Region (2014), dan (2) Majalah Info Bank sebagai BPRS  terbaik  Nomor  1  (satu)  di  tingkat  nasional  dalam  kategori  aset  BPRS  di  atas Rp100  miliar  (2015);  dan  (3)  Majalah  Info  Bank  menganugerahkan Golden  Award sebagai BPRS yang memiliki kinerja terbaik salama lima tahun berturut turut. 14

## D. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan:  (1)  hasil  evaluasi  dari  OJK  bahwa  BPRS Amanah  Ummah  dalam  pelayanan  produk-produk  perbankan  khususnya  pada produk  pembiayaan  dapat  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  sesuai  dengan  Fatwa DSN-MUI  yang  telah  dilegalisasi  dalam  SEOJK;  dan  (2)  hasil  penilaian  dari  pihak lembaga profesional perbankan (Infobank) bahwa kriteria keunggulan  BPRS Amanah Ummah  dalam  beberapa  hal:  (a)  aset  modal  di  atas  Rp100  Milyar,  (b)  konsistensi penerapan Fatwa DSN-MUI dengan biaya administrasi realcost, (c) margin keuntungan tidak  lebih  dari  1%,  (d)  pemberian discount bagi  nasabah  yang  melunasi  lebih  cepat, dan  (e)  layanan pickup  services dengan  cara  antra/jemput  tabungan/pelunasan dari/untuk nasabah secara langsung oleh petugas BPRS.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan bahwa  BPRS Amanah Ummah  harus  terus  berusaha  menerapkan  Fatwa  DSN-MUI  terutama  yang  telah mendapat  legalisasi  dari  OJK  dalam  semua  skema  penghimpunan  dana,  produk pembiayaan syariah, dan pelayanan jasa yang sejalan dengan syariah. BPRS Amanah Ummah  dapat  menjadi  rujukan  bagi  BPRS  lainnya  sehingga  mendapat  kepercayaan dari  masyarakat,  akademisi,  profesional,  pemerhati  dan  pihak  otoritas  perbankan  di Indonesia.
Penelitian  terhadap  keunggulan  BPRS  Amanah  Ummah,  dilaksanakan  atas dana  hibah  penelitian  tahun  2019/2020  Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Pakuan
13 InfoBank.  2018.  Babak  Akhir  Bank  Muamalat,  Jakarta, Majalah  Infobank  Institute,  Edisi  Khusus Syariah , hlm. 54.
14 InfoBank.  2018.  Babak  Akhir  Bank  Muamalat,  Jakarta, Majalah  Infobank  Institute,  Edisi  Khusus Syariah , hlm. 66.
berdasarkan  surat  Nomor  144/SPs/Unpak/II/2020  tanggal  11  Februari  2020.  Dengan selesainya penelitian ini, tim peneliti dari program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum mengucapkan  terima  kasih  kepada  Rektor,  para  wakil  Rektor,  dan  Direktur Pascasarjana Universitas Pakuan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak BPRS Amanah Ummah yang bersedia sebagai narasumber/informan penelitian untuk melengkapi  informasi  dan  klarifikasi  atas  data  dan  fakta  yang  disajikan  dalam pelaporan penelitian ini.

## E. REFERENSI
Amin, KH. Ma`ruf. 2002. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Jakarta, elSAS.
Alamsyah,  Indra  Fajar.  2013.  Penggunaan  Produk  Perbankan  Syariah  Yang Menggunakan Akad Wadiah Dihubungkan Dengan Fiqih Muamalah, JURNAL SCIENTICA, UNIBAS, Vol. 1 No.2, Desember 2013, No. ISSN: 2407-2001.
Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta, Sinar Grafika.
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta, Gema Insani.
Bank Indonesia. 2016. Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta, Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia.
BPRS Amanah Ummah. 2019. Melanjutkan Warisan Perjuangan K.H. Sholeh Iskandar (alm), Bogor, Brosur PT. BPRS Amanah Ummah.
Hermansyah.  2014.  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia,  Jakarta,  Prenada  Media Group.
Hartini, Sri. 2018. Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan & Pengawasan Perbankan Syariah Berbasis Fatwa Dewan Syariah Nasional, Bogor, UIKA Press.
Majelis  Ulama  Indonesia.  2006.  Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI,
Jakarta, DSN-MUI dan BI.
Rosyadi,  A.  Rahmat.  2006.  Formalisasi  Syariat  Islam  dalam  Perspektif  Tata  Hukum Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Hartini,  Sri.  2019.  Otoritas  Jasa  Keuangan:  Pengaturan  &  Pengawasan  dalam Perbankan  Syariah  Berbasis  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional,  Bogor:  UIKA PRESS.
Sutedi,  Adrian.  2014.  Aspek  Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan, Jakarta,  Raih  Asah Sukses.
Usman,  Rahmadi.  2013.  Produk  dan  Akad  Perbankan  Syariah  di  Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum, Bandung, Citra Aditia.
InfoBank.  2018.  Babak  Akhir  Bank  Muamalat,  Jakarta, Majalah  Infobank  Institute,  Edisi Khusus Syariah.