## PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A
MAKASSAR TAHUN 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri 1 , Lomba Sultan 2 , Hadi Daeng Mapuna 3
123 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : andititat@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  Problematika  Pelaksanaan Persidangan  Perkara  Perceraian  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 Di  Pengadilan  Agama  Kelas 1A  Makassar  tahun  2020-2021.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pelaksanaan Persidangan  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar  dalam  masa Pandemi Covid-19 ;  mengetahui  Pengaruh Covid-19 Terhadap  Proses  Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Jenis penelitian ini yaitu  penelitian  lapangan.  Sedangkan  pengumpulan  data  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif  serta  pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1) Pelaksanaan  persidangan  perkara  perceraian  pada  dasarnya  tetap  sama  pada  saat  sebelum pandemi Covid-19 , hanya saja letak perbedaannya terletak pada proses tekhnisnya yang mana prosesnya  dapat  dilakukan  dengan  cara  online  dan  ofline.  Penggunaan  sistem  lektotronik sendiri berupa E-Court, Elitigasi dan Teleconference. 2) Pengaruh yang di rasakan Pengadilan Agama Kelas 1A  Makassar pada masa pandemi Covid-19 itu, tentunya ada beberapa seperti sistem kerja, yang jika dulunya full time di kantor namun setelah ada covid-19 diberlakukan sistem  work  from  home,  namun  tidak  berlansung  lama  karena ada  beberapa  hal  yang  dirasa kurang efetif dari sistem WFH ini. Dalam persidangan sendiri pengaruhnya jika persidangan yang  dilakukan  dulunya  secara  manual  namun  setelah  ada  Pandemi Covid-19 persidangan bisa  saja    dilakukan  secara  teknologi,  dan  hal  ini  tentunya  tidak  maksimal  dikarenakan pengguna  lain  yaitu  masyarakat  yang  masih  banyak  kurang  paham  dalam  penggunaan Teknologi, selain itu juga pelaksanaan persidangan bisa dibilang relative tertutup karena akses untuk  mengikuti  jalannya  persidangan  secara  elektornik  hanya  diperuntuk  bagi  para  pihak yang  berperkara  dan  belum  terbuka  untuk  diakses  oleh  publik.  Implikasi  dari  penelitian  ini yaitu,  1)  Diharapkan  kedepannya  sumber  daya  manusia  dan  alat-alat  pendukung  pelayanan administrasi  perkara  di  Pengadilan  secara  elektronik  agar  lebih  siap  menghadapi perkembangan di Dunia Peradilan. 2) Perlu penerapan Regulasi tentang administrasi perkara di  Pengadilan  secara  elektronik  dan  lebih  efektif  penerapannya,  kemudian  perlu  dilakukan sosialisasi  secara  menyeluruh  terhadap  pengguna  jasa  Pengadilan.  3)  Untuk  meningkatkan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan, maka perlu juga peningkatan pelayanan yamg lebih  maksimal  sehingga  memudahkan  masyarakat  untuk  mengakses  bauk  secara  manual maupun online.
Kata Kunci: Perceraian, Persidangan, Pandemi Covid-19 .
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna

## Abstract
The main problem in this study is about the Problems of Implementing Divorce Trials During the Covid-19 Pandemic in the Makassar Class 1A Religious Court in 2020-2021. This study aims  to  determine  the  implementation  of  the  Divorce  Trial  at  the  Makassar  Class  1A Religious  Court  during  the  Covid-19  Pandemic;  Knowing  the  Effect  of  Covid-19  on  the Process of Implementing Divorce Trials at the Makassar Class 1A Religious Court. This type of research is field research. While the data collection uses primary data and secondary data. The  data  analysis  used  is  qualitative  data  analysis  and  the  research  approach  used  in  this thesis is empirical juridical, namely research that is carried out directly in the field to find out the real problems that occur, then will be linked to the applicable laws and regulations and existing  legal  theory.  .  The  results  of  the  study  show  that:  1)  The  implementation  of  the divorce case trial is basically the same as before the Covid-19 pandemic, only the difference lies in the technical process where the process can be done online and offline. The use of the electronic  system  itself  is  in  the  form  of  E-Court,  Elitigation  and  Teleconference.  2)  The influence  that  was  felt  by  the  Makassar  Class  1A  Religious  Court  during  the  Covid-19 pandemic, of course, there were some such as the work system, which used to be full time in the office but after Covid-19 a work from home system was implemented, but it didn't last long because there are several things that are considered less effective from this WFH system. In the  trial  itself,  the  effect  is  if  the  trial  was  carried  out  manually,  but  after  the  Covid-19 pandemic  the  trial  could  be  carried  out  technologically,  and  this  is  certainly  not  optimal because other users, namely people who still do not understand the use of technology, besides that  the  trial  implementation  It  can  be  said  that  it  is  relatively  closed  because  access  to electronically  participate  in  the trial  is  only  intended  for  litigants  and  is  not  yet  open  to  be accessed by the public. The implications of this research are, 1) It is hoped that in the future human  resources  and  supporting  tools  for  case  administration  services  in  courts electronically  will  be  more  prepared  to  face  developments  in  the  world  of  justice.  2)  It  is necessary to apply regulations regarding the administration of cases in courts electronically and more effectively, then it is necessary to carry out a thorough socialization of court service users. 3)  To improve convenience for people seeking justice, it is also necessary to improve services that are more leverage so that it is easier for the public to access goods manually or online.
Keywords: Divorce, Trial, Covid-19 Pandemic

## A. Pendahuluan
Sejak akhir tahun 2019 seluruh dunia tak terkecuali Indonesia telah digemparkan dengan munculnya  suatu  wabah  penyakit  yang  disebut  dengan  wabah  Virus Covid-19 .  Virus tersebut berasal dari Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok, Cina pada bulan Desember 2019 dan  ditetapakan  sebagai  pandemi  oleh  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  pada  11 Maret  2020. 1 Covid-19  juga  sering  disebut  sebagai  penyakit  yang  bisa  menyebabkan darurat  kesehatan  bagi  masyarakat  yang  gejalanya  ringan  namun  bisa  menyebabkan
1 Nurul Fadhilah, di Balik Wabah Covid-19 (Semarang: Politala Press, 2020), h. 80.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
kematian  jika  tidak  segera  ditangani. 2 Keresahan  masyarakat  semakin  terasa  ketika melihat  serta  mendengar  meningkatnya  kasus  setia  harinya  yang  cukup  cepat  dan  juga berdampak serius pada seluruh aspek kehidupan masyarakat tanpa terkecuali. Tak hanya berdampak  pada  sektor  kesehatan,  juga  mematikan  berbagai  aspek  sosial,  ekonomi, budaya, politik tak terkecuali hukum.
Persebaran pandemi Covid-19 sangat cepat dan sangat membahayakan masyarakat, oleh karena  itu  pemerintah  mengambil  langkah  untuk  meminimalisir  penyebaran  virus tersebut,  Presiden  menerbitkan  Keputusan  Presiden  (Kepres)  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat. PSBB sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor  21  Tahun  2020  dan  PSBB  tersebut  juga  sesuai  dengan  Undang-undang  RI Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan. 3 Sejak  diberlakukannya  PSBB semua  kegiatan  masyarakat  yang  biasanya  dilakukan  diluar  rumah  terpaksa diberhentikan, seperti halnya masyarakat yang bekerja atau berkegiatan di bidang industri pabrik, perkantoran, pengadilan, sektor pendidikan, rumah makan, pertokoan, transportasi online ,  pariwisata,  serta  tempat  peribadahtan  ditutup  untuk  meminimalisir  penyebaran virus  tersebut.  Pemberlakuan  PSBB  tersebut  terbilang  juga  memberikan  dampak  buruk bagi  aspek  kehidupan  masyarakat,  salah  satunya  adalah  dampak  perekonomian  atau keuangan  rakyat  berupa  menurunnya  penghasilan,  pekerja  yang  dirumahkan,  hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 4
Imbasnya  dampak  perubahan  ekonomi  yang  terjadi  tidak  mampu  diterima  oleh  semua keluarga,  terdapat  keluarga  yang  tidak  memiliki  cukup  tabungan  untuk  menghadapi kondisi  darutat  yang  mengakibatkan  terjadinya  konflik  ruma  tangga  terjadi,  masing- masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin diakui dan dilaksanakan sementara pihak  lainnya  memiliki  harapan  yang  berbeda.  Ego  dan  pengakuan  tinggi  kadang  sulit
2 Putri Rezky Ramadhani dan Lomba Sultan , Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Tengah Pandemi Covid - 19 Dalam Perspektif Hukum Islam , Iqtishaduna 2 , no . 2 ( Januari 2021 ) , h . 74 .
3 Hafidz Mubarak, “Jurus Baru
Jokowi”, detik.com , https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/14/05530581/update-17-juta-kasuscovid-19-di-indonesia-136- juta-orang-ikut-vaksinasi (Mei 2021).
4 Della  Fadhilatunnisa,  dkk.,  Infak  Dan  Sedekah  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Dalam  Kajian  Akuntansi Syariah, Jurnal Iqtisaduna, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2020), hlm. 177.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
dibendung  diantara  pasangan  suami  istri. 5 Terdapat  pasangan  yang  mampu  mengatasi masalah rumah tangganya dengan baik, tetapi ada juga yang membuat permasalahan kecil menjadi  besar  dan  berlarut-larut.  Hal  tersebut  menyebabkan  ketahanan  keluarganya menjadi lemah dan berakhir pada perceraian.
Pada masa pandemi  peningkatan angka perceraian terjadi diberbagai Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Di Pengadilan Makassar sendiri menurut Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. selaku Humas Pengadilan Agama Makassar melalui Padangkita.com pada tanggal 4 Juni  2021  bahwa  berdasarkan  data  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  tercatat  sejak  bulan Januari  hingga  awal  Juni  2020  angka  perceraian  terus  meningkat,  jumlah  gugatan perceraian  sebanyak  1010  kasus,  baik  permohonan  talak  dari  suami,  maupun  gugatan cerai  dari  istri  dan  kebanyakan  gugatan  talak  perempuan  yang  diakibatkan  faktor ekonomi seperti suami tak memberikan nafkah lahir kepada istrinya. 6
Disisi  lain  dampak  pandemi  juga  terjadi  pada  bidang  penegakan  hukum  di  lingkungan peradilan  yakni  pada  institusi  pengadilan  di  Indonesia.  Meski  demikian,  dalam  kondisi apapun  termasuk  dalam  pandemi Covid-19 ,  pemenuhan  hak-hak  warga  dalam  mencari keadilan harus tetap terpenuhi  sebagaimana  Pengadilan Agama adalah salah satu   badan Kekuasaan  Kehakiman  yang    menangani  perkara  serta  memiliki  kewenangan  absolut. 7 Diantara kewenangan yang paling dominan adalah perceraian. Selain itu  memiliki fungsi sebagai  wadah  untuk  masyarakat  mencari  sebuah  keadilan  untuk  menyelesaikan  sebuah perselisihan  dan  membantu  mereka  yang  merasa  dirampas  hak-haknya, 8 dan  dilakukan sesuai  dengan  aturan-aturan  di  dalam  agama, 9 dengan  tetap  menjalankan  proses persidangan  di  institusi  pengadilan.  Guna  tetap  dapat  menegakkan  hukum  di  institusi
5 Urip  Tri  Wijayanti,  “Analisis  Faktor  Penyebab  Perceraian  pada  Masa  Covid-19  di  Kabupaten Banyumas”, Jur. IIm. Kel. & Konst.14, no .1 (2021): h. 15.
6 Putri,  “1010  Wanita  Bakal  Jadi  Janda  di  Makassar  Saat  Pandemi  Corona” ,  Padangkita.com, https://padangkita.com/1010-orang-bakal-jadi-janda-di-makassar-saat-pandemi-corona/ (15 Mei 2021).
7 Abd. Halim Talli, “Peradilan Indonesia Berketuhanan yang maha esa, (Cet, 2; Makassar: alauddin University press, 2016), h.27.
8 Andi Intan Cahyani, Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia , Al-Qadauna 6, no. 1 (Juni 2019), h. 120.
9 M  Idris  Ramulyo, Beberapa  Masalah  tentang  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama ,  (Jakarta:  Ind Hill Co, 1999), h.12.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
pengadilan  mesti  ada  setidaknya  5  faktor  yang  harus  dipenuhi,  yaitu:  hukum,  penegak hukumnya,  sarana  dan  prasarana  serta  beberapa  fasilitas  pendukung,  faktor  keadaan sosial di masyarakat dan yang terakhir yakni faktor budaya. 10
Meski  ditengah  Pandemi Covid-19 terobosan-terobosan  didunia  pemerintahan  terus dilakukan  dalam  mengurangi  sekaligus  menekan  penyebaran  virus.  Salah  satunya Mahkamah  Agung  yang  merupakan  lembaga  Peradilan  (Yudikatif)  turut  serta  dalam rangka  melakukan  inovasi-inovasi  yang  cukup  efektif  dan  efisien  dilakukan  di  tengah masa Pandemi Covid-19. 11 Mahkamah Agung Berupaya melakukan salah satu perubahan besar pada dunia peradilan Indonesia dengan mensinergikan antara hukum acara dengan teknologi  informasi.  Dengan  begitu,  hukum  acara  yang  belaku  tidak  akan  tertinggal seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  menjadikan  proses  peradilan  lebih  transparan, efektif  dan  efisien  sehingga  dapat  memberikan  akses  kemudahan  bagi  para  pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya 12 .
Untuk  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  maka  Mahkamah  Agung  menetapkan program  layanan  publik  berbasis  elektronik  hingga  lahirlah  PERMA  Nomor  3  Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dengan meluncurkan aplikasi e-court yang  mana  administrasi  perkara  elektronik  dimulai  dari  pendaftaran, pembayaran  dan  pemanggilan.  Dengan  adanya  peraturan  ini,  para  pihak  tidak  perlu datang ke pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkaranya. Panjar biaya perkara dan pemanggilan  pun  dilaksanakan  secara  elektronik  berdasarkan  domisili  elektronik. 13 Selanjutnya,  Mahkamah  Agung  kembali  melakukan  pembaharuan  dengan  merevisi PERMA  tersebut  menjadi  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara
10 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2008).h.8.
11 Rakyu  Swarnabumi,dkk.  “Sistem  E-Court  Dalam  Pelakasanaan  Peradilan  Di  Indonesia  Pada  Masa Pandemi Covid-19 ”. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol.6 No. 2 (Sepetember). h. 125.
12 Andri  dan  Darussalam,  Sistem  E-court  Menuju  administrasi  Perkara  yang  Efektif  dan  Efisien  di Pengadilan Agama Sungguminasa, Siyasatuna 2, no. 2 (Mei 2020), h. 228.
13 Nur  Alfadhilah  Ruslan  dan  Abd  Halim  Talli,  “Efektivitas  Bearacara  Secara  Elektronik  dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pengadilan Agama Pare Pare”, QadauNa Volume 2 Nomor 3 (September 2021) , hlm.452.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik 14 .  Ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah Agung pada tanggal 6 Agustus 2019. 15 Serta mulai diberlakukan pada tanggal 19 Agustus 2019 16 .  Yang  jangkauannya  hingga  proses  persidangan  elektronik.  Dalam    hal  ini persidangan elektronik ialah proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara melalui media  elektronik  secara  online  dengan  dukungan  jaringan  internet.  Walaupun  disebut persidangan elektronik tetapi beberapa rangkaian persidangan masih dilaksanakan secara tatap muka yakni pada saat sidang pertama dan pembuktian.
Dalam  hal  praktik  mediasi  dan  pemberian  keterangan  saksi  dimasa  pandemi Covid-19 pada  Pengadilan  Agama juga  bisa  dilakukan  secara  elektronik  dengan  menggunakan media teleconference. Mediasi  teleconference  merupakan  pelaksanaan  mediasi  yang dilakukan di ruang mediasi pengadilan yang dihadiri kuasa hukum para pihak atau tanpa dihadiri  salah  satu  pihak,  akan  tetapi  komunikasi  mediator  dan  para  pihak  dilakukan melalui  audio  visual. 17 Dalam  kehidupan  masyarakat  tidak  bisa  terlepas  dari  yang namanya  teknologi  sehingga  teknologi  informasi  dan  komunikasi  terobosan  ini  dapat dicetus  sebagai  kemudahan  kepada  para  pihak  pencari  keadilan  sekaligus  dapat membantu  memecahkan  berbagai  problematika  khususnya  di  dunia  peradilan. 18 Berdasarkan  fenomena  dan  fakta-fakta  tersebut,  penulis  merasa  penting  melakukan penelitian  secara  mendalam  baik  secara  teoritis  maupun  secara  praktisnya  mengenai “Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid- 19 di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021”

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  kualitatif yang  cenderung  menggunakan  analisis  sehingga  penelitian  sesuai  dengan  fakta  di
14 Mahkamah  Agung  RI,  ‘’Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”.
15 Nursalam,  dkk,  Peran  Advokat  Alumni  Fakultas  Syariah  dalam  Menyelesaikan  perkara  di  Peradilan Umum Makassar , Al - Qadauna 7 , no . 1 ( juni 2020 ).
16 Amran  Suadi  , Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia (  Menakar  Beracara  di  Pengadilan Secara Elektronik ) , h . 50 .
17 Nurul Aulia Dewi dan Abd. Halim Talli, “Analisis Perbandingan Mazhab tentang Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi”, Mazahibuna Volume 2, Nomor 2 , Desember 2020. h. 199
18 Fahmi  Putra  Hidayat  dan  Asni,  “Efektivitas  Penerapan  E-Court  Dalam  Penyelesaian  Perkara  di Pengadilan Agama Makassar”, QadauNa Volume 2 Nomor 1 (Desember 2020), hlm.107-108.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
lapangan.  Adapun  Lokasi  penelitian  yaitu  Pengadilan  Agama  Sungguminasa. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  sosiologis,  dengan menggunakan menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data  sekunder.  Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan  dengan  cara  menganalisis  data  yang  didapatkan,  lalu  dipilah  disusun  secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Mekanisme  Pelaksanaan  Persidangan  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada Masa Pandemi Covid-19.
Peningkatan  angka  perceraian  pada  masa  pandemi Covid-19 tersebut  terjadi  di berbagai  Pengadilan  Agama  seluruh  Indonesia,  salah  satunya  seperti  yang  terjadi pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Ibu Drs. Hj. ST. Aminah Malik, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Klas 1A Makassar mengatakan:
“Untuk  kasus  perceraian  sendiri  tentu  saja  mengalami  peningkatan  pada masa  pandemi  Covid-19,  dan  tentunya  disebabkan  oleh  beberapa  faktor, namun  yang  paling  banyak  didapatkan  karena  faktor  perekonomian  akibat turunnya sumber pencaharian yang berefek pada keharmonisan keluarganya”. 19
Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar jumlah kasus cerai gugat setiap bulannya lebih  banyak  dibandingkan  cerai  talak.  Jumlah  perceraian  pada  tahun  2020  yang disebabkan oleh cerai talak adalah 727 kasus dan cerai gugat sebanyak 2221 kasus, sedangkan  jumlah  perceraian  pada  tahun  2021  yang  disebabkan  oleh  cerai  talak adalah 647 kasus dan cerai gugat sebanyak 2007 kasus. Cerai talak pada tahun 2020 sebanyak 25% dan cerai gugat 75%, sedangkan pada tahun 2021 kasus cerai talak sebanyak 24% dan cerai gugat 76%. Disimpulkan bahwa terjadi penurunan tingkat cerai talak sebanyak 1% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.
19 St. Aminah Malik (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara , Makassar, 12 Januari 2022.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
Selama  masa  Pandemi Covid-19 Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar  dalam menangani  perkara  perdata  khususnya  perceraian  diselesaikan  dengan  mekanisme secara luring dan Elektronik/ Online berupa E-Court, E-litigasi dan Teleconference . Hal  tersebut  dilakukan  sebagai  bentuk  pemenuhan  standar  penanganan  dan pencegahan Covid-19 yang  telah  ditetapkan  Pemerintah.  Ibu  Drs.  Hj.  ST.  Aminah Malik,  S.H.,  M.H.  selaku  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Klas  1A  Makassar mengatakan:
“Dalam hal penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menerapkan mekanisme offline dan online, untuk online digunakan E-Court  untuk  proses  pendaftaran  perkara,  Pembayaran  biaya  perkara, pemanggilan  pihak,  dan  jawaban  ,  replik  duplik,  serta  penyampaian  dan penguploan  data  dokumen  pakai  E-litigasi,  dan  untuk  persidangan  nya  tetap secara  offline  di  kantor,  tetapi  jika  semua  pihak  yang  berperkara  atau  salah satunya  berhalangan  hadir  akibat  dampak  dari  Pandemi  Covid-19  seperti dampak  PSBB  maka  disediakan  Persidangan  secara  virtua  dengan  sistem teleconference”. 20
Hal  serupa  dijelaskan  oleh  Ketua  Panitera  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar bersama Bapak H. Kamaluddin, S.H., M.H., beliau mengatakan bahwa:
“Terkait  Pelayanan  selama  Pandemi  tetap  berjalanan  normal  sebagaimana mestinya,  karena  tugas  pokok  lembaga  Pengadilan  sebagai  lembaga  pelayan masyarakat  untuk  memperoleh  keadilan,  hanya  saja  tehniknya,  itu  kami menggunakan  ada  namanya  sistem  E-Court,  baik  itu  pendaftarannya  , pembayarannya,  panggilan,  dan  untuk  jawaban,  replik,  duplik  itu  pakai  E- litigasi  tapi  untuk  persidangan,  pembuktian  dan  pemanggilan  saksi-saksi diusahakan  sidang  dikantor,  nah  khusus  untuk  pemanggilan  pihak  tergugat atau  penggugat  dan  saksi-saksi  jika  tidak  sempat  hadir  dalam  persidangan maka  kita  siapkan  sistem  teleconference.  Mengenai  pelayanan  informasi, pihak atau masyarakat pengguna pengadilan tidak perlu datang ke kantor jika
20 St.  Aminah  Malik (58 tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar, Wawancara ,  Makassar, 12 Januari 2022.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
ingin mengetahui panjar biaya perkara, jika ingin mendapat informasi tentang alamat pengadilan, atau ingin melalukan pengaduan, ataupun gugatan cukup lewat  handphone  dari  rumahnya  mereka  bisa.  dan  untuk  mengenai  sistem tersebut berlaku untuk semua perkara”. 21
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  peneliti  menangkap  bahwasannya  pelayanan pada  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar  berjalan  seperti  biasanya,  hanya  saja mekanisme  penyelesaian  perkara  khususnya  perceraian  menggunakan  sytem  elektonik seperti E-Court yang lebih dimasifkan, serta Elitigasi, dan Teleconference.
E-Court sendiri merupakan  layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara  elektronik,  mendapatkan  taksiran  panjar  biaya  perkara,  pembayaran  dan pemanggilan  yang  dilakukan  dengan  saluran  elektronik  dan  secara  daring.  E-court merupakan  salah  satu  bentuk  implementasi  SPBE  (sistem  pemerintahan  berbasis elektronik),  sebagaimana  tergambar  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1 Tahun  2019  tentang  Administrasi  perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara Elektronik. 22
PERMA  Nomor  1  tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangandi Pengadilan  Secara  Elektronik  memperkenalkan  istilah  sistem  informasi  pengadilan, yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dam persidangan  secara  elektronik.  Kemudian  lebih  jelasnya  untuk  masyarakat  yang menggunakan  e-Court  disebutkan  bahwa  secara  garis  besar  e-court  merupakan  bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para
21 Kamaluddin (58 tahun), Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara , Makassar, 12 Januari 2022.
22 Hukum Online, “Administrasi  Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”, Situr Resmi Hukum Online. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 - Pusat Data Hukumonline (15 Januari 2022). https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d550b3812ebd/peraturan-mahkamah-agung- nomor-1-tahun-2019
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
pencari  keadilan (justie  seeker) ,  selain  tentunya  menjadikan  pengadilan  semakin transparan, efektif dan efisien.
Adapun pada sidang elektronik dikenal beberapa istilah: 23
a. e-Filing  (Pendaftaran  Perkara Online di  Pengadilan)  E-Filling  atau  pendaftaran perkara  berbasis online yang  dilakukan  setelah  terdaftar  sebagai  pengguna  atau pihak  tersebut  telah  memiliki  akun  aplikasi  e-court  dengan  memilih  baik  itu pengadilan  negeri,  pengadilan  agama  ataupun  pengadilan  TUN  yang  telah  aktif melakukan pelayanan e-court. seluruh berkas yang dipergunakan dalam pendaftaran dikirim  secara  elektronik  melalui  aplikasi  e-court  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia (MARI).
b. e-Skum  (Taksiran  Panjar  Biaya)  Pendaftaran  perkara  berbasis online yang menggunakan  e-court  yang  pendaftarannya  otomatis  langsung  mendaatkan  rincian pembayaran,  taksiran  muncul  berapa  yang  harus  dibayarkan  oleh  pihak  yang bersangkutan  kemudian  telah  tertera  nomor  pembayaran (virtual  account) yang dibayarkan melalui saluran elektronik.
c. e-Payment  (Pembayaran  Panjar  Biaya  Perkara Online )  Untuk  aplikasi  e-payment yang  digunakan  dalam  melakukan  pembayaran  mengenai  panjar  yang  harus diabayarkan  yang  telah  ditetapkan  dalam  aplikasi  e-skum  sebagai  lanjutan  dari pendafataran tersebut.
d. e-Summons  (Pemanggilan  Pihak  Secara Online )  Pasal  11  dan  12  Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2018,  menyebutkan  bahwa  panggilan  untuk menghadiri  persidangan  terhadap  para  pihak  berperkara  dapat  disampaikan  secara elektronik.  Mengenai  pemanggilan  secara  elektronik  yang  dilakukan  hanya  kepada pihak  yang  mendaftarakan  dirinya  secara  elektronik  dan  memiliki  bukti  tulis,
23 Fahmi  Putra  Hidayat  dan  Asni,  “Efektifitas  Penerapan E-Court dalam  Penyelesaian  Perkara  di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar”, Qadauna 2, no.1 (2016): h. 111.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
sedangkan  tergugat  panggilan  pertama  dilakukan  melalui  jurusita  pengadilan  dan dapat  dilakukan  panggilan  secara  elektronik  yang  sebelumnya  terapat  persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik. Selain itu diperkirakan yang harus paling  siap  dalam  menghadapi  penggunaan  e-court  tersebut.  Pemanggilan  secara elektronik tersebut adalah panggilan yang sah selama panggian itu ditujukan kepada domisili yang tertera di pendaftaran elektronik. Pemanggilan pihak merupakan tugas dari jurusita. Pada jadwal sidang pembuktian para pihak berperkara harus hadir dan alat  bukti  surat  yang  bermaterai  diupload  terlebih  dahulu  melalui  aplikasi  e-court.
Pihak berperkara menyerahkan bukti surat yang asli dari yang telah diupload melalui e-court. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara  Elektronik. 24 Kemudian  bukti  surat  yang  telah  diupload  akan  dicocokkan denganbukti  surat  yang  asli  pada  saat  sidang.  Untuk  saksi  apabila  berada  diluar yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Makassar  dapat  meminta  bantuan  kepada  Pengadilan Agama yang yurisdiksinya berada di daerah saksi tersebut dandilaksanakan melalui teleconference.  Alat-alat  bukti  yang  dikemukakan  oleh  pihak  penggugat  atau tergugat  dalam  bentuknya  mesing-masing  mempunyai  fungsi  yang  strategis  dalam rangka mencapai putusan yang memenuhi rasa keadilan semua pihak. 25
e. e-Litigasi.  E-litigasi  yaitu  suatu  proses  administrasi  persidangan  yang  hanya dilakukan  secara  elektronik.  sistem  dimana  proses  administrasi  persidangan  dapat dilakukan secara elektronik. Pertukaran dokumen persidangan yaitu jawaban, replik, duplik  serta  kesimpulan  dapat  dilakukan  secara  elektronik.  Persidangan  secara
24 Mahkamah  Agung  RI,  ‘’Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor  129  Tahun  2019  tentang  Petunjuk Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”
25 Muh. Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama,” Jurnal Al-Qadau, vol. 4 no. 1 (Juni 2017), hlm.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
elektronik tersebut mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Namun dalam hal e-litigasi sendiri itu baru trlaksana ditahun 2020. 26
Persidangan  secara  elektronik,  memberikan  keuntungan  dan  kemudahan  bagi  para pencari  keadilan  untuk  melakukan  persidangan  secara  mudah,  cepat  dan  biaya ringan.  Semua  layanan  tidak  lagi  harus  dilakukan  secara  langsung  dan  bertatap muka,  namun  dapat  dilakukan  secara online melalui  media  teknologi  informasi.
Dalam  mendaftar  perkara  dapat  langsung  didaftarkan  secara.  Proses  tersebut  dapat menyederhanakan  proses  administrasi  serta  tidak  membutuhkan  biaya  yang  besar, karena  para  pihak  yang  berperkara  tidak  perlu  mengeluarkan  ongkos  untuk transportasi  ke  pengadilan  juga  menghemat  waktu  yang  mungkin  para  pihak memiliki kesibukan lainnya. sehingga para pihak pencari keadilan secara tradisional akan mulai berkurang dan beralih ke transaksi digital yang mudah, murah, cepat dan efisien. Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Bapak  Kamaluddin, S.H., M.H. mengatakan bahwa:
“Jika masyarakat memahami betul tentang Sistem Elektronik yang dipakai itu enak,  karena  biayanya  kurang  tidak  perlu  kekantor  lagi,  cukup  dirumahnya saja”. 27
Pada  setiap  perkara  yang  masuk  ke  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar khususnya perkara perceraian pada dasarnya mekanisme penyelesaiannya sama saja dengan sebelum masa pandemi Covid-19. Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Bapak Kamaluddin, S.H., M.H. mengatakan bahwa:
“Kalau  untuk  perkara  perceraian  penyelesaiannya  sebenarnya  sama  saja sebelum  pandemi  Covid-19  yang  mana  perkara  yang  masuk  di  awali  dengan surat  gugatan  yang  ditujukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama.  Sebelum  ada aplikasi  e-court  gugatan  harus  di  sampaikan  langsung  melalui  PTSP (Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu)  di  kantor  Pengadilan  Agama,  sekarang dengan  adanya  aplikasi  e-court  masyarakat  cukup  mengunggah  surat gugatannya  melalui  aplikasi  tersebut  dan  membayar  uang  panjar  biaya
26 Fahmi  Putra  Hidayat  dan  Asni,  “Efektifitas  Penerapan E-Court dalam  Penyelesaian  Perkara  di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar”, Qadauna 2, no.1 (2016): h. 113.
27 Kamaluddin (58 tahun), Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara , Makassar, 12 Januari 2022.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
perkara.  Nah  Pembayaran  uang  panjar  biaya  perkara  tersebut  juga  dapat dilakukan  melalui  sistem  pembayaran  digital  yaitu  melalui  berbagai  macam jenis  aplikasi  transfer  dengan  bank  yang  telah  bekerja  sama  dengan pengadilan.  Sehingga  pihak  penggugat  yang  ingin  membayar  uang  panjar biaya  perkara  cukup  bertransaksi  atau  membayar  melalui  e-banking,  sms banking,  internet  banking,  e-money  dan  pembayaran  lainnya  yang  memilki akses  pembayaran  ke  bank  tersebut  Pihak  berperkara  setelah  membayar  akan mendapatkan  nomor  perkara  yang  akan  disidangkan.  Selanjutnya  Pihak berperkara  setelah  perkaranya  terdaftar  cukup  menunggu  panggilan  sidang yang akan dilakukan oleh jurusita pengadilan melalui aplikasi e-summon yang dikirimkan  ke  alamat  email  pihak  yang  sebelumnya  telah  didaftarkan  pada aplikasi  e-court.  Setelah  menerima  panggilan,  pada  sidang  pertama  pihak berperkara harus datang langsung ke Pengadilan Agama untuk melaksanakan sidang  sekaligus  menyerahkan  dokumen  asli  gugatan,  untuk  pada  sidang pertama  para  pihak  akan  diperintahkan  oleh  hakim  untuk  melaksanakan mediasi  terlebih  dahulu.  Pada  tahapan  mediasi  para  pihak  dapat  memilih mediator  sendiri  ataupun  diserahkan  kepada  Hakim  untuk  memilih  mediator. Dalam  pelaksanaan  mediasi  para  pihak  dapat  bermediasi  langsung  ataupun melalui  virtual  (komunikasi  audio  visual  jarak  jauh)  dengan  perangkat  yang sudah  difasilitasi  oleh  Pengadilan  Agama.  Nah  Kalau  mediasi  tidak  berhasil, mediator  akan  membuat  laporan  mediator  yang  menyatakan  mediasi  tidak berhasil  kepada  Hakim  pemeriksa  perkara  dan  Hakim  akan  melanjutkan perkara  tersebut  ke  pokok  perkara  dengan  agenda  pembacaan  surat  gugatan kemudian jawaban. Dalam agenda jawab jinawab (jawaban, replik dan dupik) yang  sebelumnya  disidangkan  melalui  persidangan  secara  langsung,  pada masa  pandemi  tersebut  para  pihak  cukup  mengupload  jawaban,  replik  dan dupliknya  melalui  e-litigasi  yaitu  melalui  aplikasi  e-court  (sidang  elektronik). Baru  pada  sidang  pemeriksaan  saksi,  persidangan  dilaksanakan  kembali secara  offline  yaitu  di  ruang  sidang  Pengadilan  Agama.  Namun  apabila  saksi tidak  dapat  hadir  karena  alasan  jarak  yang  jauh,  pemeriksaan  saksi  dapat dilaksanakan  melalui  virtual  dengan  bantuan  Pengadilan  Agama  yang mewilayahi  alamat  saksi.  Setelah  masing-masing  pihak  selesai  mengajukan buktinya masing-masing (tidak ada bukti yang diajukan lagi), maka akhir dari acara  pemeriksaan  adalah  kedua  belah  pihak  memberikan/mengajukan kesimpulan.  Dan  dimasa  pandemi  sekarang  tersebut  sidang  kesimpulan  dan pembacaan  putusan  dilakukan  secara  e-litigasi  dalam  artian  bisa  didonwoad. Sehingga para pihak cukup hadir pada sidang pertama dan pemeriksaan saksi- saksi  saja  dan  pembuktian,  sidang  selebihnya  dilakukan  secara  elektronik  (e- litigasi)  jawaban,  replik  dan  duplik)serta  sidang  kesimpulan  dan  sidang pembacaan putusan”. 28
Hal  serupa  juga  disampaikan  Ibu  Drs.  Hj.  St.  Aminah  Malik,  S.H.,  M.H.    sebagai Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar  tentang  mekanisme  penyelesaian perkara perceraian sebagai berikut:
“Meskipun  Covid-19,  tentu  mekanismenya  sesuai  hukum  beracara  berlaku mulai  dari  melakukan  pendafataran  dengan  menggunakan  aplikasi  e-court, kemudian  melakukan  pembayaran  biaya  perkara,  dan  bahkan  biaya  perkara
28 Kamaluddin (58 tahun), Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara , Makassar, 12 Januari 2022.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
juga  bisa  dilakukan  secara  eletronik  seperi  sms  banking  atau  aplikasi  bank lainnya, setelah itu pihak berpekara sisa menunggu panggilannya untuk sidang pertama  melalui  emailnya,  namunnuntuk  sidang  sendiri  tetap  diadakan  di kantor  secara  offline,  lanjut  dilakukan  mediasi  terlebih  dahulu  oleh  hakim, semisal  mediasi  tidak  berhasil,  maka  dilanjutkan  dengan  membacakan  surat gugatan,  jawaban,  replik  duplik,  dan  nanti  saat  pemanggilan  saksi  jika  saksi tidak  sempat  hadir  naka  dilakukan  secara  virtual  teleconference,  contohnya bersangkutan selaku saksi ada didaerah maros maka saksi bisa ke Pengadilan Agama  Maros  untuk  mengikuti  persidangan  yang  berlansung  di  Pengadilan Agama  Makassar  dengan  disambungkan  melalui  media  teleconverence Pengadilan Agama Maros”. 29
Penerapan  teleconverence  memberikan  suatu  terobosan  baru  dalam  bidang  hukum sebagai  perwujudan  dari  aktivitas manusia  yang  dipengaruhi  oleh  kemajuan  teknologi. Satjipto  Rahardjo  dengan  pemikiran  progresifnya  menjadikan  permasalahan  manusia sebagai  masalah  pokok  yang  menempatkan  manusia  sebagai  titik  tolaknya.  Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. 30
Lebih  lanjut,  penerapan  teleconference  menjadi  salah  satu  perwujudan  dari  lahirnya peradilan  yang  bersifat  lintas  batas  dan  global,  karena  hukum  bukan  merupakan  suatu hal  yang  dapat  dipisahkan  dari  kebutuhan  manusia  Dalam  konteks  hukum  progresif, hukum yang ditafsirkan dari segi “aturan serta logika” saja bukanlah menjadi hal yang utama,  akan  tetapi  memprioritaskan  kepentingan  manusia  yang  lebih  besar  dan  luas merupakan  hal  yang  lebih  diutamakan.  Bekerjanya  hukum  diharapkan  tidak  berada diruang  hampa,  melainkan  berada  di  ruang  terbuka,  dapat  beradaptasi  terhadap berkembangnya  zaman  dan  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sesuai  dengan perkembangan  zaman  saat  ini  melalui  penyadaran  terhadap  aspek  moralitas  yang dimiliki oleh para penegak hukum. 31
Keterangan  yang  diberikan  saksi  melalui  teleconference  sebagai  alat  bukti  yang diajukan  di  muka  persidangan  merupakan  perwujudan  dari  adanya  wewenang  dari
29 St. Aminah Malik (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara , Makassar, 12 Januari 2022.
30 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 5.
31 Marwan  Effendy, Teori  Hukum  dari  Perspektif  Kebijakan,  Perbandingan  dan  Harmonisasi  Hukum Pidana, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2014, hlm 30
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
Majelis  Hakim  berdasarkan  penetapannya  memperbolehkan  untuk  dilakukannya teleconference. Kewajiban hakim sebagaimana tertuang dalam “Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman”  yaitu  senantiasa  menggali  serta  melihat nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  mengalami  perkembangan  berkaitan dengan  kemajuan  teknologi  yang  memengaruhi  dunia  hukum,  telah  terimplementasi dengan  memperbolehkan  pemeriksaan  saksi  yang  dilakukan  secara  teleconference  di muka  persidangan  sebagai  bentuk  pemahaman  dari  para  hakim  dalam  melaksanakan kewajibannya  yang  terlaksana  berdasarkan  penetapan  pelaksanaan  oleh  hakim. Disamping  itu,  tujuan  dari  lahirnya  teleconfrence  ini  juga  untuk  mewujudkan  cita-cita badan  peradilan  yaitu  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Konsep  asas  sederhana, cepat dan biaya ringan secara tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Makna  dari  asas  tersebut bahwasanya  suatu  perkara  harus  diselesaikan  cara  yang  efektif  dan  efisien  dengan waktu  penyelesaian  yang  relative  singkat,  serta  biaya  yang  tidak  terlalu  banyak sehingga  dapat  di  jangkau  oleh  masyarakat. 32 Oleh  karena  itu,  apabila  asas  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan  ini  benar-benar  diterapkan  dalam  hukum  acara,  maka  akan banyak  sekali  manfaat  yang  akan  dirasakan  oleh  bagi  para  para  pencari  juga  pelaku keadilan dalam penerapannya.
Yang  membedakan  antara  pemeriksaan  melalui  teleconference  dengan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan  ialah  dalam  hal  saksi  menyampaikan  keterangannya  melalui teleconference,  tidak  dilakukan  dengan  kehadiran  saksi  secara  fisik,  namun  dilakukan secara visual yang hadir melalui layar media elektronik, dalam hal ini keterangan yang disampaikan  saksi  tetap  secara  lisan  dan  dilakukan  sumpah  sebelum  memberikan keterangannya. Berkaitan dengan kejadian tertentu yang “ia lihat, ia dengar dan ia alami
32 Muhammad Jazil Rifqi, Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama, Al- Qadauna 7, no. 1 (Juni 2020), h. 71.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
sendiri (Nontestimonium de Auditu). pendampingan oleh pihak yang berwenang dalam pengadilan terhadap saksi yang akan memberikan keterangannya melalui teleconference sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk melindungi kemurnian serta keaslian keaksian dari  saksi  tersebut  sehingga  nantinya  hakim  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  hakim dalam memberikan putusan.
Dari  pendapat  beliau-beliau  peneliti  dapat  menangkap  bahwasannya  proses  proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tetap berjalan seperti  biasanya  yang  membedakan  hanya  proses  pendaftaran  dan  persidangan dilakukan  bisa  dilakukan  secara  elektornik.  Dan  untuk  masyarakat  yang  awam  dalam penggunaan  sistem  elektronik  masih  diperbolehkan  ke  kantor  hanya  saja  harus mematuhi protokol kesehatan begitupun dengan proses berperkaranya dilakukan secara sosial distancing.
2. Pengaruh  Pandemi  Covid-19  terhadap  Proses  Pelaksanaan  Persidangan  Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
Situasi  Covid-19  yang  dirasakan  pada  saat  itu  tentu  memiliki  banyak  tantangan  dan hambatan  yang  dilalui,  tak  terkecuali  Pengadilan  Agama  khususnya  pengadilan  agama Kelas  1A  Makassar  dapat  dirasakan  setelah  prosesi  wawancara  terdapat  beberapa hambatan.  Ketua  Panitera  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar  Bapak  Kamaluddin, S.H., M.H. mengatakan bahwa:
“Untuk pengaruh yang dihadapi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam masa  pandemi  Covid-19  tersebut  menurut  saya  tentunya  ada,  semisal  diawal pandemi  tepatnya  diberlakukan  sistem  kerja  work  from  home,  yang  mana pegawai dalam berkerja itu dirumah saja, namun sistem tersebut tidak berlaku lama karena kurang efektif untuk beberapa pegawai seperti hakim,  Karena jika menggunakan sistem persidangan online, maka secara otomatis di dalam ruang persidangan harus terdapat fasilitas yang bisa menunjang untuk keberlangsungan  di  dalam  persidangan  online.  Memang  sudah  ada  media telekoferensi  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar  Hanya  saja  media  itu
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
juga tentunya ada dikantor yang biasanya hanya di gunakan untuk rapat dengan para  pengadilan  yang  lain,  rapat  dengan  Mahkamah  Agung  atau  di  gunakan untuk  rapat-rapat  besar  lainnya  maka  dari  itu  ketua  Pengadilan  Agama Makassar  Kelas  1A  kemudian  mengambil  kebijakan  untuk  memberlakukan sistem kerja offline dengan syarat tetap mengedepankan prtokol kesehatan”. 33
Hal  serupa  juga  disampaikan  oleh  Bapak  Tris  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar, beliau mengatakan bahwa:
“Selama masa pandemi tersebut, pengaruh yang di hadapi Pengadilan Agama Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar,  pada  awal  pandemi  itu  kita  sekuriti untuk sementara tidak bekerja kita diarahkan untuk dirumah saja dulu, namun itu tidak berjalan lama Karena ada kembali arahan dari ketua pengadilan para pegawai  untuk  kembali  bekerja  di  kantor  namun  sebelum  itu  semua  pegawai harus  melaukan  rapid  test  yang  di  lakukan  serentak  di  kantor,  diberlakukan sosial distancing, memakai masker, dan juga sebelum masuk kantor harus cuci tangan,  dan  kalau  persoalan  masyarakat  itu  juga  sudah  diizinkan  untuk mendaftarkan  perkara  dikantor  namun  disini  langkah  yang  diambil  adalah melakukan  pengurangan  kapasitas  orang  di  ruang  tunggu  dengan  cara penyilangan  kursi  ruang  tunggu  sebagai  bentuk  penerapan  sosial  distancing, kemudian  sebelum  masuk  ke  ruang  tunggu  harus  mencuci  tangan  terlebih dahulu  dan  juga  mengecek  suhu  tubuh  dan  tidak  lupa  harus  menggunakan masker”. 34
Sedangkan  menurut  Ibu  Ibu  Drs.  Hj.  ST.  Aminah  Malik,  S.H.,  M.H.  selaku  Hakim  di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar adalah:
“Pengaruh yang di rasakan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada masa pandemi  Covid-19  itu,  tentunya  ada  beberapa  seperti  sistem  kerja,  yang  jika dulunya full time di kantor nah setelah ada covid-19 diberlakukan sistem work from home, namun tidak berlansung lama karena ada beberapa hal yang dirasa
33 Kamaluddin  (58  tahun),  Ketua  Panitera  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar, Wawancara , Makassar, 12 Januari 2022.
34 Tris  (29  tahun), Satpam  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar, Wawancara ,  Makassar,  12  Januari 2022.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
kurang efetif dari sistem WFH tersebut, sehingga ketua Pengadilan Mengambil kebijakan untuk sistem kerja tetap offline hanya saja pembagian shif, begitupun penerimaan  dan  pendaftaran  perkara  diberlakukan  secara  offline  untuk masyarakat  yang  awam  menggunakan  sistem  online  hanya  saja  tetap  harus mematuhi  protokol  kesehatan  sesuai  anjuran  pemerintah,  dan  selain  itu pengaruh  juga  terjadi  pada  kenaikan  jumlah  perkara  yang  masuk,  karena selama  masa  pandemi  tersebut  jumlah  perkara  yang  masuk  di  Pengadilan Agama  Kelas  1A  Makassar  bisa  terbilang  meningkat  di  bandingkan  dengan tahun  kemarin  dan  perkara  yang  banyak  adalah  perkara  cerai  gugat,  akibat banyak nya para suami yang terkena pemutusan hubungan kerja. Kalau untuk persidangannya  sendiri,  jika  persidangan  pada  masa  pandemi  tersebut  di lakukan  secara  online,  maka  yang  kami  pertimbangkan  adalah  keabsahan barang  bukti  yang  secara  fisik  dan  pemeriksaan  saksi  dirasa  kurang  selektif, dan  jika  dihubungkan  dengan  asas  persidangan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan  adalah  sebagai  berikut:  Kalau  berdasarkan  asas  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan,  maka  menurut  saya  untuk  asas  yang  sederhana  kita  tidak menyulitkan  para  pihak  yang  mau  berperkara,  hanya  saja  mungkin  sebagian masyarakat  merasa  agak  di  persulit  karena  adanya  pandemi  tersebut  ada pembatasan pengunjung, sehingga tidak semua yang datang pada hari itu bisa dilayani,  untuk  masalah  biaya  ringan  juga  tidak  ada  hambatan,  karena pembayarannya seperti sebelum pandemi”. 35
Dari pendapat  beliau-beliau dapat di simpulkan bahwa ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar memberikan kebijakan pada awal pandemi menerapkan work from home, namun di rasa kurang efektif maka ketua Pengadilan Agama Makassar mengembalikan para pegawai untuk kembali bekerja di kantor namun sebelum itu semua pegawai harus melaukan  rapid  test  yang  di  lakukan  serentak  di  kantor.  Selain  itu,  di  dalam  ruang tunggu di berlakukan sosial distancing di mana tempat duduk di bagian ruang tunggu di berikan jarak sekitar 1 meter sehingga kapasitas di ruang tunggu berkurang sekitar 50%
35 St. Aminah Malik (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara , Makassar, 12 Januari 2022.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
dari  biasanya  dan  sebelum  masuk  diwajibkan  untuk  mengecek  suhu  dan  memakai masker.  Hal  tersebut  menurut  penulis  sudah  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Panduan Persidangan pada Masa Pandemi.
Pengaruh  Pandemi  Covid-19  tersebut  juga  memberikan  dampak  terhadap  persidangan untuk  semua  perkara.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas 1A Makassar Ibu Drs. Hj. ST. Aminah Malik, S.H., M.H., beliau mengatakan bahwa:
“Pengaruh  Pandemi  Covid-19  juga  dirasakan  terhadap  kenaikan  jumlah perkara  yang  masuk,  karena  selama  masa  Pandemi  Covid-19  bisa  terbilang jumlah  perkara  yang  masuk  itu  meningkat  dan  perkara  yang  banyak  masuk adalah  perceraian,  dan  hal  tersebut  sendiri  itu  berpengaruh  pada  jumlah persidangan,  karena  pendaftaran  penerimaan  perkara  kita  batasi,  perhari misalnya kita terima 10 perkara saja dan akibat dari pandemi juga berimbas pada  penyelesaian  perkara  karena  perkara  yang  seharusnya  bisa  diputuskan di tahun 2020 namun menyebrang dan diputuskan ditahun 2021 ”. 36
Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap persidangan juga dipaparkan oleh Ketua Panitera Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar  Bapak  Kamaluddin,  S.H.,  M.H.,  beliau mengatakan bahwa:
“Untuk  persidangan  sendiri  pengaruhnya  jika  persidangan  yang  dilakukan dulunya  secara  manual  nah  setelah  ada  Pandemi  Covid-19  dilakukan  secara teknologi,  dan  hal  tersebut  tentunya  tidak  maksimal  dikarenakan  pengguna lain  yaitu  masyarakat  yang  masih  banyak  kurang  paham  dalam  penggunaan Teknologi,  selain  itu  juga  pelaksanaan  persidangan  bisa  dibilang  relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya persidangan secara elektornik hanya  diperuntuk  bagi  para  pihak  yang  berperkara  dan  belum  terbuka  untuk diakses oleh publik”. 37
Berdasarkan pendapat tersebut disimpukan persidangan elektornik yang relatif tertutup penulis dapat katakan tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan
36 St. Aminah Malik (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara , Makassar, 12 Januari 2022.
37 Kamaluddin  (58  tahun),  Ketua  Panitera  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar, Wawancara , Makassar, 12 Januari 2022.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
Kehakiman 38 .  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  putusan  pengadilan  hanya  sah  dan mempunyai  kekuatan  hukum  apabila  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum. Menurut pasal 12 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dengan  tidak  dipenuhinya  ketentuan  tersebut  mengakibatkan  putusan  batal  demi hukum. 39
Pelaksanaan  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  penting  untuk  dilakukan  karena merupakan bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan due process of law, dengan  adanya  transparansi  maka  publik  dapat  melakukan  pebgawasan  terhadap jalannya persidangan, menyimak dan mencermati fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan, serta dapat mencegah terjadninya mafia pengadilan.

## D. Penutup
Pelaksanaan persidangan perkara perceraian pada dasarnya tetap sama pada saat sebelum pandemi Covid-19 , hanya saja letak perbedaannya terletak pada proses tekhnisnya yang mana prosesnya dapat dilakukan dengan dua mekanisme dengan cara sistem elektronik dan offline tergantung situasinya. Penggunaan sistem lektotronik sendiri berupa E-Court,
E-litigasi  dan Teleconference. Pengaruh  yang  di  rasakan  Pengadilan  Agama  Kelas  1A Makassar pada masa pandemi Covid-19 itu, tentunya ada beberapa seperti sistem kerja, yang  jika  dulunya full  time di  kantor,  setelah  ada Covid-19 diberlakukan  sistem work from  home ,  namun  tidak  berlansung  lama  karena  ada  beberapa  hal  yang  dirasa  kurang efetif dari sistem WFH tersebut. Dampak terhadap persidangan sendiri yaitu Persidangan yang  dilakukan  secara  online  dimasa  pandemic  Covid-19  tidak  maksimal  dikarenakan masyarakat  yang  masih  banyak  kurang  paham  dalam  penggunaan  teknologi,  selain  itu juga pelaksanaan persidangan bisa dibilang relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya  persidangan  secara  elektornik  hanya  diperuntukan  bagi  para  pihak  yang berperkara dan belum terbuka untuk diakses oleh publik.
38 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bab II, pasal 13 ayat 2.
39 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bab II, pasal 13 ayat 3.
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
Selain  itu  penulis  menemukan  beberapa  hal  yang  dapat  dijadikan  saran  sekaligus pertimbangan dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan kedepannya sumber daya manusia dan  alat-alat  pendukung  pelayanan  administrasi  perkara  di  pengadilan  secara  elektronik agar  lebih  siap  menghadapi  perkembangan  di  dunia  peradilan.  Perlunya  penerapan regulasi  tentang  administrasi  perkara  di  pengadilan  secara  elektronik  dan  lebih  efektif penerapannya,  kemudian  perlu  dilakukan  sosialisasi  secara  menyeluruh  terhadap pengguna jasa pengadilan. Serta perlu juga peningkatan pelayanan yamg lebih maksimal sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses bauk secara manual maupun online.

## Daftar Pustaka

## Buku
Effendy , Marwan. Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana. Jakarta: Gaung Persada Pers, 2014.
Fadhilah, Nurul. di Balik Wabah Covid-19. Semarang: Politala Press, 2020.
Rahardjo,  Satjipto. Hukum  Progresif  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia. Yogyakarta:  Genta Publishing, 2009.
Ramulyo,  M  Idris  Ramulyo. Beberapa  Masalah  tentang  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan Agama . Jakarta: Ind Hill Co, 1999.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Suadi  ,Amran. Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia  (  Menakar  Beracara  di Pengadilan Secara Elektronik ) . Jakarta; Penada Media Group, 2019.
Talli .Abd. Halim, “Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa” .(Cet, 2; Makassar: Alauddin University press, 2016).

## Jurnal
Andri dan Darussalam.  Sistem E-court Menuju administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa . Siyasatuna 2, no. 2 (Mei 2020).
Cahyani  ,Andi  Intan.  Peradilan  Agama  Sebagai  Penegak  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Al- Qadauna 6, no. 1 (Juni 2019).
Dewi ,Nurul Aulia dan Abd. Halim Talli. Analisis Perbandingan Mazhab tentang Pelaksanaan Mediasi  Dengan  Media  Telekonferensi, Mazahibuna Volume  2,  Nomor  2 ,  Desember 2020.
Fadhilatunnisa,    Della.dkk.  Infak  Dan  Sedekah  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Dalam  Kajian Akuntansi Syariah. Jurnal Iqtisaduna , Volume 6,No. 2 (Desember, 2020).
Hidayat , Fahmi Putra dan Asni. “Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”. QadauNa Volume 2 Nomor 1 (Desember 2020).
Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021
Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
Jamil,  Muh.  Jamal  .“Pembuktian  di  Peradilan  Agama”. Jurnal  Al-Qadau,  vol.  4  no.  1 (Juni 2017).
Nursalam,  dkk.  Peran  Advokat  Alumni  Fakultas  Syariah  dalam  Menyelesaikan  perkara  di Peradilan Umum Makassar. Al - Qadauna 7 , no . 1 ( juni 2020 ).
Rakyu  Swarnabumi,dkk.  “Sistem  E-Court  Dalam  Pelakasanaan  Peradilan  Di  Indonesia  Pada Masa  Pandemi  Covid-19  ”. Jurnal  Ilmu  Hukum  Tambun  Bungai  Vol.6  No.  2 (Sepetember). h. 125.
Ramadhani,  Putri  Rezky.  dan  Lomba  Sultan  ,  Pelaksanaan  Walimatul  Ursy  Di  Tengah Pandemi Covid - 19 Dalam Perspektif Hukum Islam. Iqtishaduna 2 , no . 2 ( Januari 2021 ).
Rifqi,  Muhammad  Jazil.  Perkembangan  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Pengadilan Agama. Al-Qadauna 7, no. 1 (Juni 2020).
Ruslan, Nur Alfadhilah dan Abd Halim Talli. “Efektivitas Bearacara Secara Elektronik dalam Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Pengadilan  Agama  Pare  Pare”, QadauNa  Volume  2 Nomor 3 (September 2021) .
Wijayanti, Urip Tri. Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Covid-19 di Kabupaten Banyumas. Jur. IIm. Kel. & Konst ,14, no .1 (2021).

## Websites
Hukum  Online.  “Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik”. SituS Resmi Hukum Online. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 - Pusat Data Hukumonline (15 Januari 2022). https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d550b3812ebd/peraturan- mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2019.
Mahkamah  Agung  RI,  ‘’Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”.
Mahkamah  Agung  RI.  ‘’Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor  129  Tahun  2019  tentang
Petunjuk Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”
Mubarak,
Hafidz.“Jurus Baru Jokowi”.
detik.com , https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/14/05530581/update-17-juta- kasuscovid-19-di-indonesia-136-juta-orang-ikut-vaksinasi. (Mei 2021).

## Peraturan Perundang-undangan
Putri.  “1010 Wanita  Bakal  Jadi  Janda  di Makassar  Saat  Pandemi  Corona” .  Padangkita.com, https://padangkita.com/1010-orang-bakal-jadi-janda-di-makassar-saat-pandemi- corona/ . (15 Mei 2021). Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.

## Narasumber
Kamaluddin, S.H., M.H. (58 tahun), Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara,
St.  Aminah  Malik,  S.H.,M.H.  (58  tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar, Wawancara, Makassar, 12 Januari 2022.
Tris (29 tahun), Satpam  Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara, Makassar, 12 Januari 2022.