## URGENSI SOSIALISASI EMPAT PILAR BAGI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

## Oleh: Hj. Fatria Khairo
(Dosen Tetap STIH-Sumpah Pemuda)

## Abstrak
Konsepsi  Empat  pilar  kebangsan  meliputi:  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. Empat Pilar kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  harus  dipahami  oleh  para penyelenggara  negara  bersama  seluruh  masyarakat  dan  menjadi  panduan  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan , dan berbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya.  Dengan  pengamalan  prinsip  Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara,  diyakini oleh bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa  yang adil makmur, sejahtera dan bermartabat.

## Kata kunci : Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara

## Abstract
The  four  pillars  of  national  conception  include:  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  Year 1945, the Unitary Republic of Indonesia, national unity and ideology. The four pillars of national and state are seen as something to be understood by the government with the whole community and to  guide  the  life  of  the  nation,  running  the  government,  upholding  the  law,  regulate  the  country's economy, social interaction, community, and various dimensions of life and the nation more , With the adoption of the principle of Four Pillars of Life Nation and State, is believed by the people of Indonesia  will  be  able  to  establish  itself  as  a  prosperous  nation  that  is  fair,  prosperous  and dignified.

## Keyword: The four pillars of the nation and state

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  satu  negara  yang  memi- liki  potensi  menjadi  negara  besar.  Cita-cita  ke- merdekaan serta upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur mengalami  pasang surut  yang luar  biasa.  Konsep-konsep  baru  dalam  negara, baik  konsep  ekonomi,  politik,  tatanan  negara, serta  tatanan  nilai-nilai  kemasyarakatan  yang tertuang dalam undang-undang dasar, telah tam- pil  di  permukaan,  semuanya  menunjukkan  upa- ya pencapaian dan perbaikan dari masa sebelum reformasi bergulir. Sejak awal berdirinya Nega- ra Kesatuan republik Indonesia, para pendiri ne- gara  menyadari  bahwa  keberadaan  masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa In-
donesia  yang  harus  diakui,  diterima,  dan  dihor- mati,  kemudian  diwujudkan  dalam  semboyan Bhineka Tunggal Ika.
Namun  tanpa  disadari,  ketidakmampuan mengelola  kemajemukan  dan  ketidaksiapan  se- bagian masyarakat menerima kemajemukan ter- sebut serta pengaruh berkelanjutan politik kolo- nial devide et impera telah mengakibatkan terja- dinya  berbagai  gejolak  yang  membahayakan persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Hal  tersebut berpotensi  melahirkan  ketidakadilan,  konflik vertikal antara pusat dan daerah maupun konflik horizontal  antar  berbagai  unsur  masysarakat, pertentangan,  ideologi,  agama,  kemiskinan struktural, kesenjangan sosial dan lain-lain.Oleh
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 583 - 598
karena itu, bagi Negara Indonesia yang mempu- nyai  heterogenitas  demikian  kompleks  dengan potensi  disintegrasi  yang  tinggi,  mengharuskan setiap  langkah  dan  kebijakannya  diarahkan  un- tuk  memperkuat  persatuan  dan  kesatuan  serta memperkukuh  komitmen  kebangsaan  dengan memandang  bahwa  keanekaragaman  ras,  suku, agama  dan  bahasa  daerah  merupakan  khasanah budaya  yang justru dapat menjadi unsur pemer- satu  bangsa.  Jadi,  komitmen  kebangsaan  pada hakikatnya  adalah  usaha  mningkatkan  nasiona- lisme  dan  rasa  kebangsaan  sebagai  satu  bangsa yang  bersatu  dan  berdaulat  dalam  wilayah  Ne- gara Kesatuan republik Indonesia. 1

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  perma- salahan  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini adalah:
1. Bagaimanakah Konsepsi Empat Pilar da- lam Hidup berbangsa dan Bernegara ?
2. Bagaimanakah  Urgensi  Sosialisasi  Em- pat Pilar bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ?

## C. PEMBAHASAN

## 1. Konsepsi  Empat  Pilar  dalam  Hidup  Ber- bangsa dan Bernegara
Setiap  bangsa  harus  memiliki  suatu  kon- sepsi  dan  konsensus  bersama  menyangkut  hal- hal  fundamental  bagi  keberlangsungan,  keutu- han  dan  kejayaan  bangsa.  Dalam  pidato  di  Per- serikatan  Bangsa-Bangsa  pada  30  September 1960  yang  memperkenalkan  Pancasila  kepada dunia,  Presiden  Soekarno  mengingatkan  pen- tingnya konsepsin dan cita-cita bagi suatu bang- sa  “arus  sejarah  memperlihatkan  dengan  nyata bahwa  semua  bangsa  memerlukan  suatu  kon- sepsi dan cita–cita. Jika mereka tak memilikinya atau  jika  konsepsi  dan  cita-cita  itu  menjadi  ka- bur  dan  usang,  maka  bangsa  itu  adalah  dalam bahaya  “Setiap  bangsa  memiliki  konsepsi  dan cita-citanya  masing-masing  sesuai  dengan  kon- disi  tantangan  dan  karakteristik  bangsa  yang bersangkutan.  Pada  hakikatnya  bangsa  sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepri-
1 H.  A.  W.  Widjaja ,  Pedoman  Pelaksanaan  Pendidikan Pancasila  Pada  Perguruan  Tingg i,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 3.
badian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya  dalam  perekonomiannya  dalam wataknya dan lain-lain sebagainya.
Bangsa  Indinesia  memiliki  suatu  Konsep di  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara yang dikenal dengan Konsepsi empat Pilar. Pilar menurut Kamus Besar bahasa Insdonesia adalah tiang  penguat,  dasar,  yang  pokok,  atau  induk. Penyebutan  empat  pilar  kehidupan  berbangsa bernegara  tidaklah  dimaksudkan  bahwa  keem- pat  pilar  tersebut  memiliki  kedudukan  yang  se- derajat. Setiap pilar memiliki tingkat fungsi dan konteks yang berbeda. 2
Konsepsi Empat pilar kebangsan meliputi: Undang-Undang  dasar  negara  republik  Indone- sia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  republiik  In- donesia,  Bhineka  Tunggal  Ika  dan  Pancasila. Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasayarat minimal, di sam- ping  pilar-pilar  lain,  bagi  bangsa  ini  untuk  bisa berdiri  kukuh  dan  meraih  kemajuan  berlandas- kan  karakter  kepribadian  bangsa  Indonesia  sen- diri.  Setiap  penyelenggara  negara  dan  segenap warga  negara  Indonesia  harus  memiliki  keyaki- nan, bahwa itulah prinsip-prinsip  moral  keindo- nesiaan  yang  memandu  tercapainya  perikehidu- pan  bangsa  yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat adil dan makmur : 3

## a. Undang-Undang  Dasar  Negara  Re- publik Indonesia Tahun 1945
UUD  1945  adalah  konstitusi  negara sebagai  landasan  konstitusional  bangsa  In- donesia  yang menjadi  hukum  dasar bagi  se- tiap  peraturan  perundang-undangan  di  ba- wahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menagut  paham  konstitusional  tidak  ada dsatu  pun  perilaku  penyelenggaraa  negara dan  masyarakat  yang  tidak  berlandaskan konstitusi. 4
Konstitusi  adalah  hukum  dasar  yang dijadikan  pegangan  dalam  penyelenggaraan suatu  negara,  Konstitusi  dapat  berupa  hu- kum  dasar  tertulis  yang  lazim  disebut  Un- dang-Undang dasar, dan dapat pula  tidak
2 Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 33.
3 Ibid , hal. 54.
4 Dahlan Thaib, dkk, Teori dan Hukum Konstitusi , PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal. 7.
Urgensi Sosialisasi Empat Pilar Bagi …
tertulis.
Undang-Undang dasar menempati tata urutan  peraturan  perundang-undangan  ter- tinggi dalam negara. Dalam konteks institusi negara,  monstitusi  bermakna  pemakluman tertinggi yang menetapkan antara lain peme- gang  kedaulatan  tertinggi,  struktur  negra, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekua- san  legislatif  kekuasaan  peradilan  dan  ber- bagai  lembaga  negara  serta  hak-hak  rakyat. Konstitusi  dalam  sejarah  perkembangannya membawa  pengakuan  akan  keberadaan  pe- merintahan  rakyat.  Konstitusi  merupakan naskah  legitimasi  paham  kedaulatan  rakyat. Naskah dimaksud  merupakan kontrak sosial yang  mengikat  setiap  warga  dalam  memba- ngun paham kedaulatan rakyat.

## b. Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara  Kesatuan  republik  Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih seba- gai komitmen bersama. Negara kesatuan re- publik  Indonesia  adalah  pilihan  yang  tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena  itu  komitmen  kebangsaan  akan  keu- tuhan  negara  Kesatuan  republik  Indonesia menjadi suatu “keniscayaan” yang harus di- pahami oleh seluruh komponen bangsa. Da- lam Pasal 37 ayat (5) secara tegas menyata- kan bahwa khusus  mengenai  bentuk  Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat di- lakukan perubahan karena merupakan landa- san hukum yang kuat bahwa Negara Kesatu- an  republik  Indonesia  tidak  dapat  diganggu gugat.

## c. Bhineka Tunggal Ika
Adalah  semboyan  negara  sebagai  mo- dal  untuk  bersatu.  Kemajemukan  bangsa merupakan  kekayaan  kita,  kekuatan  kita, yang  sekaligus  juga  menjadi  tantangan  bagi kita  bangsa  Indonesia.,  baik  kini  maupun yang  akan  datang.  Oleh  karena  itu  kemaje- mukan  itun  harus  kita  hargai,  kita  junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan  dalam  semboyan  Bhineka  Tung- gal Ika.
Bunyi  lengkap  dari  ungkapan  Bhin- neka  Tunggal  Ika  dapat  ditemukan  dalam Kita Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tan-
tular  pada  abad  XIV  di  masa  Kerjaan  Ma- japahit.  Dalam  kitab  tersebut  Mpu  Tantular menulis “Rwaneka  dhatu  winuwus  Budhha Wiswa, Bhinneki rakwa ring apan kena par- wanosen,  Mangka  ng  Jinatwa  kalawan  Si- watatwa  tunggal,  Bhinneka  tunggal  ika  tan hana dharma mangrwa” (Bahwa agama Bu- dha  dan  Siwa  (Hindu)  merupakan  zat  yang berbeda,  tetapi  nilai-nilai  kebenaran  Jina (Budha)  dan  Siwa  adalah  tunggal.  Terpecah belah tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang  mendua).  Nama  Mpu  Tantular  sendiri terdiri  dari  tan  (tidak)  dan  tular  (terpenga- ruh) dengan demikian, Mpu Tantular adalah seorang  Mpu  (cendekiawan,  pemikir)  yang berpendirian  teguh,  tidak  mudah  terpenga- ruh oleh siapa pun. 5
Ungkapan  dalam  bahasa  Jawa  Kuno tersebut  secara  harfiah  mengandung  arti bhinneka (beragam), tunggal (satu), ika (itu) yaitu beragam  satu  itu.  Doktrin  yang berco- rak teologis ini semua dimaksudkan agar an- tara agama Buddha (Jina) dan agama Hindu (Siwa)  dapat  hidup  berdampingan  dengan damai  dan  harmonis,  sebab  hakikat  kebena- ran yang terkandung dalam ajaran keduanya adalah  tunggal  (satu).  Mpu  Tantular  sendiri adalah  penganut  Buddha  Tantrayana,  tetapi merasa aman hidup dalam kerajaan Majapa- hit yang lebih bercorak Hindu.
Semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika  mu- lai menjadi pembicaraan terbatas antara Mu- hammad Yamin, Bung Karno, I Gusti Bagus Sugriwa dalam sidang-sidang BPUPKI seki- tar  dua  setengah  bulan  sebelum  Proklamasi. Bahkan Bung Hatta sendiri mengatakan bah- wa  Bhinneka  Tunggal  Ika  adalah  ciptaan Bung Karno setelah  Indonesia merdeka. Se- telah  beberapa  tahun  kemudian  ketika  me- rancang  Lambang  Negara  Republik  Indone- sia  dalam  bentuk  Garuda  Pancasila,  sembo- yan  Bhinneka  Tunggal  Ika  dimasukkan  ke dalamnya.
Secara resmi lambang tersebut dipakai dalam  Sidang  Kabinet  Republik  Indonesia Serikat yang dipimpin Bung Hatta pada 11
5 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan  Ber- negaara ,  Sekretariat  Jenderal  MPR  RI,  Jakarta,    2012, hal. 181.
Februari  1950  berdasarkan  rancangan  yang dibuat  oleh  Sultan  Hamid  II  (1913-1978). Dalam  sidang  tersebut  muncul  beberapa usulan  rancangan  lambang  Negara,  kemudi- an  yang  dipilih  adalah  usulan  yang  dibuat Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin dan rancangan  dari  Sultan  Hamid  yang  kemu- dian ditetapkan.
Tulisan  Mpu  Tantular  tersebut  oleh para pendiri bangsa diberikan penafsiran ba- ru  karena  dinilai  relevan  dengan  keperluan strategis  bangunan  Indonesia  merdeka  yang terdiri  dari  beragam  agama,  kepercayaan, ideology  politik,  etnis,  bahasa  dan  budaya. Dasar  pemikiran  tersebut  yang  menjadikan semboyan  “keramat”  ini  terpampang  me- lengkung  dalam  cengkeraman  kedua  kaki Burung Garuda. Burung Garuda dalam mito- logi  Hindu  adalah  kendaraan  (wahana)  De- wa Wishnu.
Terkait  dengan  semboyan  yang  ditulis Mpu Tantular dapat diketahui bahwa wawa- san pemikiran pujangga besar yang hidup di zaman kejayaan Majapahit ini, terbukti telah melompat  jauh  ke  depan.  Nyata  semboyan tersebut  hingga  sekarang  masih  relevan  ter- hadap perkembang bangsa, Negara dan bah- kan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  tekno- logi  yang  pesat  di  era  global  dan  kekawin Sutasoma  yang  semula  dipersembangkan kepada  Raja  Rajasanagara  (Hayam  Wuruk) adalah  hasil  perenungan  dan  kristalisasi  pe- mikiran  yang  panjang  setidaknya  membu- tuhkan  waktu  satu  dasawarsa  (sepuluh  ta- hun) sedangkan Kekawin maksudnya adalah pembacaan ayat-ayat suci dalam agama Hin- du-Budha.  Kitab  yang  ditulis  Mpu  Tantular sekitar  1350-an,  tujuh  abad  yang  silam,  ter- nyata  di  antara  isi  pesannya  bergulir  dalam proses membingkai Negara baru Indonesia.
Dalam  proses  perumusan  konstitusi Indonesia,  jasa  Muh.  Yamin  harus  dicatat sebagai  tokoh  yang  pertama  kali  mengusul- kan  kepada  Bung  Karno  agar  Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan sesanti Ne- gara.  Muh.  Yamin  sebagai  tokoh  kebudaya- an  dan  bahasa  memang  dikenal  sudah  lama bersentuhan  dengan  segala  hal  yang  berke- naan dengan kebesaran Majapahit. Konon di sela-sela Sidang BPUPKI antara Mei-Juni
1945, Muh. Yamin menyebut-nyebut ungka- pan  Bhinneka  Tunggal  Ika  itu  sendirian. Meskipun  Kitab  Sutasoma  ditulis  oleh  seo- rang sastrawan Buddha,  pengaruhnya  cukup besar  di  lingkungan  masyarakat  intelektual Hindu Bali.
Para  pendiri  bangsa  Indonesia  yang sebagian  besar  beragama  Islam  tampaknya cukup toleran untuk menerima warisan Mpu Tantular  tersebut.  Sikap  toleran  ini  merupa- kan  watak  dasar  suku-suku  bangsa  di  Indo- nesia  yang  telah  mengenai  beragam  agama, berlapis-lapis  kepercayaan  dan  tradisi,  jauh sebelum  Islam  datang  ke  Nusantara.  Sekali- pun  dengan  runtuhnya  Kerajaan  Majapahit abad XV, pengaruh Hindu-Budha secara po- litik  sudah  sangat  melemah,  secara  kultural pengaruh  tersebut  tetap  lestari  sampai  hari ini.
Dalam  mengelola  kemajemukan  ma- syarakat,  Indonesia  memiliki  pengalaman sejarah  yang  cukup  panjang  bila  dibanding- kan  dengan  bangsa-bangsa  lain.  Negara  Ba- rat  relatif  masih  baru  mewacanakan  hal  ini, sebelum  dikenal  apa  yang  disebut  dengan multikulturalisme  di  Barat,  jauh  berabad- abad  yang  lalu  bangsa  Indonesia  sudah  me- miliki falsafah “Bhinneka Tunggal Ika”. Se- jarah juga membuktikan bahwa semakin ba- nyak suatu bangsa menerima warisan kema- jemukan,  maka  semakin  toleran  bangsa  ter- sebut terhadap kehadiran “yang lain”.
Sebagai  contoh  Negara-negara  Islam di  wilayah  Asia  dan  Timur  Tengah,  seperti Mesir,  Palestina,  dan  Lebanon  yang  sejak awal  menerima  warisan  kemajemukan  ma- syarakatnya yang lebih heterogen, jauh lebih toleran  dan  ramah  sikap  keagamaannya  bila dibandingkan  dengan  Arab  Saudi,  Yaman dan Pakistan yang masyarakatnya sangat ho- mogen dalam bidang agama.
Di  pulau-pulau  tersebut  berdiam  pen- duduk  dengan  ragam  suku  bangsa,  bahasa, budaya, agama, adat istiadat dan beragaman lainnya  ditinjau  dari  berbagai  aspek.  Secara keseluruhan,  pulau-pulau  di  Indonesia  ber- jumlah 17.508 buah pulau besar dan kecil.
Keberagaman  yang menjadi  ciri bang- sa Indonesia ditambah letak posisi geografis yang sangat strategis. Kepulauan Indonesia
Urgensi Sosialisasi Empat Pilar Bagi …
berada di antara dua benua yautu benua Asia dan  benua  Australia,  diapit  dua  samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia dan  terletak  ditengah  garis  khatulistiwa,  se- hingga pergantian siang dan malam berjalan sesuai dengan siklus yang seimbangan.
Budaya  luhur  bangsa  Indonesia  tidak terlepas  cari  kebudayaan  yang  tumbuh  dan berkembang  yang  menjadi  warisan  dari  ja- man  kerajaan  Nusantara  seperti  Sriwijaya, Majapahit,  Mataram  Islam  dan  kerajaan-ke- rajaan lain yang juga melahirkan budaya tra- disional yang telah berurat dan berakar sam- pai  saat  ini.  Hal  ini  juga  didukung  antara lain  dengan  ditemukannya  prasasti-prasasti bersejarah  yang  menggambarkan  dinamika kehidupan bangsa Indonesia.
Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa dengan dukungan penuh seluruh rak- yat Indonesia bersepakat mencantumkan ka- limat  Bhinneka  Tunggal  Ika  pada  lambing Negara  Garuda  Pancasila  yang  ditulis  de- ngan  huruf  latin  pada  pita  putih  yang  di- cengkeram  burung  garuda.  Semboyan  terse- but berasal dari bahasa Jawa Kuno yang ber- arti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Ka- limat itu sendiri diambil dari falsafah Nusan- tara  yang  sejak  jaman  Kerajaan  Majapahit sudah  dipakai  sebagai  semboyan  pemersatu wilayah  Nusantara.  Dengan  demikian  kesa- daran  akan  hidup  bersama  di  dalam  kebera- gaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat  anak-anak  bangsa,  jauh  sebelum zaman modern.
Realitas kehidupan berbangsa dan ber- negara tidak terlepas  dari  sejarah masa lalu. Realita  yang  terjadi  saat  ini  merupakan  ke- lanjutan  dari  sejarah  masa  lalu  dan  yang akan  terjadi  di  masa  mendatang  merupakan kelanjutan dari apa yang terjadi saat ini.
Bangsa  Indonesia  sudah  berabad-abad hidup dalam kebersamaan dengan keberaga- man  dan  perbedaan.  Perbedaan  warna  kulit, bahasa,  adat  istiadat,  agama  dan  berbagai perbedaan  lainnya.  Perbedaan  tersebut  dija- dikan  para  leluhur  sebagai  modal  untuk membangun  bangsa  ini  menjadi  sebuah bangsa  yang besar. Sejarah mencatat bahwa seluruh anak bangsa yang berasal dari berba- gai suku semua terlibat dalam memperju-
angkan  kemerdekaan  Indonesia.  Semua  ikut berjuang  dengan  mengambil  peran  masing- masing.
Ketika Sumpah Pemuda diikrarkan pa- da  28  Oktober  1928,  di  Gedung  Indonesis- che Clubgebouw, Weltevreden (kini Gedung Sumpah Pemuda, Jalan Kramat 106 Jakarta) milik  seorang  Tionghoa  bernama  Sie  Kok Liong,  para  tokoh  pemuda  dari  berbagai  et- nik  dan  daerah  menyadari  sepenuhnya  ke- kuatan  yang  dapat  dibangun  dari  persatuan dan  kesatuan  nasional.  Dengan  Sumpah  Pe- muda  mereka  bersatu  dan  menegaskan  per- satuan  dengan  satu  tanah  air,  satu  bangsa dan satu bahasa persatuan yaitu Indonesia.
Dari  sumpah  tersebut  tampak  sekali bahwa  mereka  sendiri  menyadari  adanya perbedaan  dari  segi  bahasa,  namun  kesepa- katan tersebut  merupakan capaian  yang luar biasa dalam suasana penjajahan untuk mem- bangun  kesadaran  untuk  melepaskan  ego- sentris  kedaerahan  dan  bahasa  daerah  ma- sing-masing.
Semangat  dan  gerakan  untuk  bersatu tersebut menjadi sumber inspirasi bagi mun- culnya  gerakan  yang  terkonsolidasi  untuk membebaskan  diri  dari  penjajahan.  Bangsa Indonesia  kemudian  memproklamasikan  ke- merdekaannya pada 17 Agustus 1945. Prok- lamasi  kemerdekaan adalah ikrar untuk ber- satu  padu  mendirikan  Negara  Kesatuan  Re- publik Indonesia yang meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke yang merdeka, ber- satu  dan  berdaulat  untuk  mewujudkan  cita- cita  dan  tujuan  nasional  dan  dengan  disepa- katinya  Pancasila  sebagai  dasar  Negara,  se- makin  mengukuhkan  komitmen  pendiri  Ne- gara  dalam  membentuk  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Kesadaran  terhadap  tantangan  dan cita-cita  untuk  membangun  sebuah  bangsa telah  dipikirkan  secara  mendalam  oleh  para pendiri bangsa Indonesia. Keberagaman dan kekhasan sebagai sebuah realitas masyarakat dan lingkungan serta cita-cita untuk memba- ngun  bangsa  dirumuskan  dalam  semboyan Bhinneka Tunggal  Ika.  Ke-bhinneka-an me- rupakan  realitas  sosial,  sedangkan  ke-tung- gal-ika-an adalah sebuah cita-cita kebangsa- an. Wahana yang digegas sebagai “jembatan
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 583 - 598
emas”  untuk  menuju  pembentukan  sebuah ikatan yang merangkul keberagamaan dalam sebuah  bangsa  adalah  sebuah  Negara  yang merdeka dan berdaulat.
Negara  yang  menjadi  wahana  menuju cita-cita kebangsaan memerlukan dasar yang dapat  mempertemukan  berbagai  kekhasan masyarakat  Indonesia.  Sementara  Pancasila merupakan  rumusan  saripati  seluruh  filsafat kebangsaan  yang  mendasari  pembangunan Negara.  Pancasila  adalah  kekayaan  bangsa Indonesia  yang  tidak  ternilai  harganya  dan merupakan  rangkuman  dari  nilai-nilai  luhur serta  akar  budaya  bangsa  Indonesia  yang mencakup  seluruh  kebutuhan  maupun  hak- hak dasar manusia secara universal.
Pancasila  mampu  menjadi  landasan dan  falsafah  hidup  bangsa  Indonesia  yang majemuk  baik  dari  segi  agama,  etnis,  ras, bahasa,  golongan dan kepentingan. Pancasi- la mempunyai peran yang sangat penting da- lam  kehidupan  bangsa  Indonesia  yang  sa- ngat majemuk. Oleh karena itu upaya untuk terus  mempertebal  keyakinan  terhadap  pen- tingnya  Pancasila  bagi  kehidupan  bangsa Indonesia  harus  menjadi  keyakinan  dari  se- tiap  manusia  Indonesia.  Sebagai  nilai  dasar yang diyakini oleh bangsanya, Pancasila me- rupakan  ideologi  Negara  dan  menajdi  sum- ber  kaidah  hukum  yang  mengatur  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 sebelum  diubah,  pengakuan  atas  keberaga- man  dicantumkan  pada  Pasal  18  yang  me- nyatakan  bahwa  Pembagian  daerah  Indone- sia  atas  daerah  besar  dan  kecil  dengan  ben- tuk susunan pemerintahannya ditetapkan de- ngan  Undang-Undang  dengan  memandang dan  mengingat  dasar  permusyawaratan  da- lam  siding  pemerintahan  Negara  dan  hak- hak asal-usul dalam daerah-daerah yang ber- sifat istimewa.
Penjelasan  dari  Pasal  18  menyatakan bahwa “Dalam territory” Negara Indonesia terdapat  lebih  kurang  250  Zelfbesturende landschappen  dan  Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Mi- nangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempu- nyai susunan asli dan oleh karenanya dapat
dianggap  sebagai  daerah  yang  bersifat  isti- mewa. Negara Republik Indonesia menghor- mati  kedudukan  daerah-daerah  istimewa tersebut  dan  segala  peraturan  Negara  yang mengenai  daerah-daerah  itu  akan  mengi- ngati hak-hak asal-usul daerah tersebut . Seluruh  kandungan  Pasal  18  dan  Pen- jelasannya  merupakan  sebuah  prakondisi yang  harus  dipenuhi  oleh  Negara  Republik Indonesia  dalam  menata  hubungannya  de- ngan  berbagai  kelompok  masyarakat  di  In- donesia  yang  memiliki  keistimewaan  agar cita-cita  membangun  ke-tunggal-ika-an  se- bagai sebuah bangsa dapat tercapai.
Kesadaran  akan  kebhinnekaan  terse- but,  juga  mewarnai  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  se- telah  diubah.  Bahkan  dalam  rumusan  un- dang-undang  dasar  tersebut,  banyak  sekali pengaturan  tentang  semangat  kebhinnekaan dalam pasal-pasal.
Rumusan  Pasal  6A  ayat  (3)  yang  me- netapkan  bahwa  “Pasangan  calon  Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah sua- ra  dalam  pemilihan  umum  dengan  sedikit- nya dua puluh persen suara di setiap provin- si yang tersebar di leih dari setengah jumlah provinsi  di  Indonesia,  dilantik  menjadi  Pre- siden dan Wakil Presiden.‟
Pertimbangan  adanya  ketentuan  ini adalah  untuk  menyesuaikan  dengan  realitas bangsa Indonesia yang sangat majemuk,baik dari  segi  suku,  agama,  ras,  budaya,  maupun domisili  karena  persebaran  penduduk  tidak merata  di  seluruh  wilayah  Negara  yang  ter- diri atas pulau-pulau. Dengan demikian Pre- siden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Indone- sia  adalah  pilihan  mayoritas  rakyat  Indone- sia  yang  secara  relative  tersebar  di  hamper semua  wilayah.  Hal  itu  sebagai  wujud  bah- wa  figure  Presiden  dan  Wakil  Presiden  se- lain  sebagai  pimpinan  penyelenggara  peme- rintahan,  juga  merupakan  simbol  persatuan nasional.
Selanjutnya  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B me- rupakan  suatu  pendekatan  baru  dalam  me- ngelola Negara. Di situ pihak ditegaskan
Urgensi Sosialisasi Empat Pilar Bagi …
tentang  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dan  di  pihak  lain  ditampung  ke- majemukan  bangsa  sesuai  dengan sasanti Bhinneka Tunggal Ika.
Pencantuman  tentang  pemerintah  dae- rah  di  dalam  perubahan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dilatarbelakangi  oleh  kehendak  untuk menampung  semangat  otonomi  daerah  da- lam  memperjuangkan  kesejahteraan  masya- rakat daerah. Hal itu dilakukan setelah bela- jar  dari  praktik  ketatanegaraan  pada  era  se- belumnya  yang  cenderung  sentralisasi,  ada- nya  penyeragaman  sistem  pemerintahan  se- perti  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Ta- hun  1974  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979  ten- tang Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah.
Akibat kebijakan yang cenderung sen- tralisasi itu pemerintah pusat menjadi sangat dominan  dalam  mengatur  dan  mengendali- kan daerah sehingga daerah diperlukan seba- gai objek, bukan sebagai subjek yang meng- atur  dan  mengurus  daerahnya  sendiri  sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang di- milikinya.
Kesadaran akan kebhinnekaan juga di- muat  dalam  rumusan  Pasal  25A  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa Nega- ra  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  se- buah Negara kepulauan yang berciri Nusan- tara  dengan  wilayah  yang  batas-batas  dan hak-haknya  ditetapkan  dengan  undang-un- dang.
Adanya  ketentuan  ini  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuh- kan  kedaulatan  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Hal  ini  penting  diru- muskan agar ada penegasan secara konstitu- sional batas wilayah Indonesia di tengah po- tensi  perubahan  batas  geografis  sebuah  Ne- gara  akibat  gerakan  separatism,  sengketa perbatasan  antarnegara  atau  penduduk  oleh Negara asing.
Pengakuan  akan  keberagamaan,  juga tercantum  pada  Pasal  26  Ayat  (1)  Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia
Tahun  1945  yang  menetapkan  bahwa  Yang menjadi  warga  Negara  ialah  orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bang- sa  lain  yang  disahkan  dengan  undang-un- dang sebagai warga Negara.
Dengan  masuknya  rumusan  orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai pen- duduk  Indonesia, orang  asing  yang menetap di  wilayah  Indonesia  mempunyai  status  hu- kum  sebagai  penduduk  Indonesia.  Sebagai penduduk, pada diri orang asing itu melekat hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  (berda- sarkan  prinsip  yurisdiksi  territorial)  sekali- gus  tidak  boleh  bertentangan  dengan  keten- tuan  hukum  internasional  yang  berlaku umum.
Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Da- sar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun1945 ditetapkan  bahwa  Negara  menjamin  kemer- dekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya masing-masing dan untuk beriba- dat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut menggambarkan kea- nekaragaman agama di Indonesia.
Selanjutnya  dalam  Pasal  32  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  juga  diatur  berdasarkan  pada keanekaragaman  budaya  di  Indonesia.  Pasal ini  merupakan  landasan  juridis  bagi  penga- kuan atas keberadaan masyarakat adat. Yang pertama  menegaskan  tentang  penghormatan terhadap  identitas  budaya  dan  hak  masyara- kat  tradisional  oleh  Negara  sedangkan  yang kedua mengenai  tugas Negara untuk  menja- min kebebasan masyarakat dalam memeliha- ra  dan  mengembangkan  nilai-nilai  budaya- nya di  tengah upaya Negara untuk  memaju- kan  kebudayaan  nasional  di  tengah  perada- ban dunia.
Pentingnya  keberagaman  dalam  pem- bangunan  selanjutnya  diperkukuh  dengan semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika  sebagai- mana tercantum dalam  ketentuan Pasal  36A Undang-Undang Dasar Negara Republik In- donesia  Tahun  1945  yang  menegaskan  bah- wa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Saat  ini  semangat  Bhinneka  Tunggal Ika terasa luntur, banyak generasi muda
yang  tidak  mengenai  semboyan  ini,  bahkan banyak  kalangan  melupakan  kata-kata  ini, sehingga  ikrar  yang  ditanamkan  jauh  sebe- lum  Indonesia  merdeka  memudar,  seperti pelita  kehabisan  minyak.  Selain  karena  lun- turnya  semangat  tersebut  adanya  disparitas sosial  ekonomi  sebagai  dampak  dari  penga- ruh  demokrasi.  Akibat  dari  keadaan  ini  di- khawatirkan  akan  menimbulkan  fanatisme asal daerah.
Dengan kembali menggelorakan sema- ngat  kebhinnekaan,  perbedaan  dipandang sebagai  suatu  kekuatan  yang  bisa  memper- satukan  bangsa  dan  Negara  dalam  upaya mewujudkan  cita-cita  Negara.  Semboyan Bhinneka  Tunggal  Ika  menunjukan  bahwa bangsa Indonesia sangat heterogen dan kare- nanya  toleransi  menjadi  kebutuhan  mutlak. Di  era  modern  ini,  di  ruang-ruang  publik yang  manakah homogenitas  absolute dapat kita temukan? Tidak ada. Sebab heterogeni- tas sudah merupakan keniscayaan hidup mo- dern. Karena itulah tak bisa tidak, kita harus belajar  menerima  dan  menghargai  pelbagai perbedaan.
Dewasa  ini  banyak  faktor  yang  me- nyebabkan  toleransi  kian  memudar  dari  ke- hidupan  masyarakat.  Di  era  globalisasi  ini banyak  kecenderungan  antar  individu  bersi- kap saling curiga yang apabila hal ini dibiar- kan  akan  memecah  persatuan  dan  kesatuan bangsa.
Itulah  artinya  toleransi  yang  berasal dari kata “ tollere ” (bahasa latin) yang berarti mengangkat, sikap yang memperlihatkan ke- sediaan  tulus  untuk  mengangkat,  memikul menopang  bersama  perbedaan  yang  ada. Dengan demikian toleransi meniscayakan si- kap menghargai harus aktif dan dimulai dari diri  sendiri.  Jadi  dengan  toleransi  bukan orang  lain  yang  terlebih  dulu  harus  meng- hargai  kita,  melainkan  kita  sendirilah  yang harus memulai untuk menghargai orang lain. Akan tetapi tidak berhenti di situ saja sebab toleransi akan menjadi bermakna jika ia dii- kuti  juga  oleh  pihak  lain,  sehingga  sifatnya menjadi dua arah dan timbal balik.
Bangsa  Indonesia  merupakan  bangsa yang  majemuk  karena  terdiri  atas  berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah,
serta agama  yang berbeda-beda.  Keanekara- gaman  tersebut  terdapat  di  berbagai  wila- yah  yang  terbesar  dari  Sabang  sampai  Me- rauke.  Kenyataan  yang  tak  dapat  ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia se- cara sederhana dapat disebut sebagai masya- rakat yang beragam budaya.

## d. Pancasila
Pancasila  di  dalamnya  mengandung nilai-nilai  universal  (umum)  yang  dikem- bangkan  dan  berkembang  dalam  pribadi manusia-manusia  sesuai  dengan  kodratnya, sebagai  makhluk  pribadi  dan  makhluk  so- sial. Sebagai suatu sistem nilai Pancasila ba- gi  bangsa  Indonesia  memiliki  keunikan/ke- khasan,  karena  nlai-nilai  pancasila  mempu- nyai  kedudukan/status  yang  tetap  dan  be- rangkai.  Keunikan  ini  disebabkan,  karena masing-masing  sila  tidak  dapat  dipisahkan dengan sila lainnya. Kekhusussan ini mrupa- kan identitas bagi bangsa Indonesia.
Pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar negara  harus  menjadi  jiwa  yang  menginspi- rasi  seluruh  pengaturan  kehidupan  berma- syarakat,  bernbangsa  dan  bernegara.  Nilai- nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan da- sar negara sampai hari ini tetap kokoh men- jadi landasan dalam bernegara. Pancasila ju- ga  tetap  tercantum  dalam  konstitusi  negara kita meskipun beberapa kali mengalami per- gantian  dan  perubahan  konstitusi.  Ini  me- nunjukkan bahwa pancasila merupakan kon- sensus  nasional  dan  dapat  diterima  oleh  se- mua  kelompok  masysrakat  Indonesia.  Pan- casila  terbukti  mampu  memberi  kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu di- maknai,  direnungkan, dan diingat  oleh selu- ruh komponen bangsa.
Dalam  pertumbuhan  dan  perkemba- ngan kebangsaan Indonesia, dinamika rumu- san kepenting hidup bersama di wilayah nu- santara diuji dan didewasakan sejak dimulai- nya  sejarah  kebangsaan  Indonesia.  Pende- wasaan  kebangsaan  Indonesia  memuncak ketika  mulai  dijajah  dan  dihadapkan  pada perbedaan kepentingan ideologi  (awal Abad XIX)  antara  Liberalisme,  Nasionalisme,  Is- lamisme,  Sosialisme  Indonesia  dan  Komu- nisme yang diakhiri secara  yuridis  ketatane-
Urgensi Sosialisasi Empat Pilar Bagi …
garaan  tanggal  18  Agustus  1945  bertepatan dengan  ditetapkannya  Pancasila  oleh  PPKI sebagai  Dasar  Negarfa  Kesatuan  Republik Indonesia.
Dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  alinea  keempat  terdapat  rumusan  Pan- casila  sebagai  dasar  Negara  Indonesia.  Ru- musan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia  secara  yuridis  konstitusional  sah, berlaku  dan  mengikat  seluruh  lembaga  Ne- gara, Lembaga masyarakat dan setiap warga Negara, tanpa kecuali.
Rumusan  Pancasila  secara  imperative harus  dilaksanakan  oleh  rakyat  Indonesia dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Setiap  sila  Pancasila  merupakan  satu  kesa- tuan  yang  integral  yang  saling  mengandai- kan  dan  saling  mengunci.  Ketuhanan  dijun- jung tinggi dalam kehidupan bernegara, teta- pi  diletakkan  dalam  konteks  Negara  keke- luargaan  yang  egaliter  yang  mengatasi  pa- ham perseorangan dan golongan, selaras de- ngan visi kemanusian yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusya- waratan  yang  menekankan  konsensus,  serta keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indone- sia.
Rumusan Pancasila yang terdapat pada Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dimana Pembukaan  tersebut  sebagai  hukum  derajat tinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif, maka Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia  bersifat  final  dan  mengikat  bagi seluruh warga Negara Indonesia.
Dalam  perkembangan  selanjutnya, Pancasila dalam tataran penerapannya dalam kehidupan  kemasyarakatan,  kebangsaan  dan kenegaraan masih kerap diuji. Ujian ini ber- langsung  sejak  ditetapkannya  hingga  di  era reformasi sekarang ini.
Dengan berbagai pengalaman yang di- hadapi selama ini, penerapan Pancasila perlu diaktualisasikan  dalam  kehidupan  kemasya- rakatan, kebangsaan dan kenegaraan mengi- ngat Pancasila sebagai ideologi Negara yang merupakan  visi  kebangsaan  Indonesia  yang dipandang sebagai sumber demokrasi yang
baik di masa depan dan yang lahir dari seja- rah kebangsaan Indonesia. 6
Secara  yuridis  ketatanegaraan,  Panca- sila adalah dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana  terdapat  pada  Pembukaan  Un- dang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indo- nesia Tahun 1945  yang  kelahirannya ditem- pa  dalam  proses  perjuangan  kebangsaan  In- donesia  sehingga  perlu  dipertahankan  dan diaktualisasikan.  Di  samping  itu  Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk di- arahkan  pada  “ reinventing  and  rebuilding ” Indonesia  dengan  berpegangan  pada  perun- dang-undangan yang juga berlandaskan Pan- casila  sebagai  dasar  Negara.  Melalui  Un- dang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indo- nesia  Tahun  1945  sebagai  paying  hukum, Pancasila  perlu  diaktualisasikan  agar  dalam praktik  berdemokrasinya  tidak  kehilangan arah  dan  dapat  meredam  konflik  yang  tidak produktif.
Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah  dimuat  dalam  instruksi  Presiden  RI Nomor  12  Tahun  1968  tanggal  13  April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan/pembacaan/  pengucapan  sila-sila Pancasila,  sebagaimana  tercantum  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Prof.  Dr. Drs.  Notonagoro,  SH  (1967)  mengatakan, “ Lima  unsur  yang  terdapat  pada  Pancasila bukanlah  hal  yang  baru  pada  pembentukan Negara  Indonesia,  tetapi  sebelumnya  dan selama-lamanya  telah  dimiliki  oleh  rakyat bangsa Indonesia yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat”.
Peneguhan  Pancasila  sebagai  Dasar Negara  sebagaimana  terdapat  pada  Pembu- kaan,  juga  dimuat  dalam  Ketetapan  MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan  MPR  Nomor  II/MPR/1978  ten- tang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( Ekaprasetya Pancakarsa ) dan Pe- netapan  tentang  Penegasan  Pancasila  seba- gai  Dasar  Negara.  Walaupun  status  keteta- pan  MPR  tersebut  saat  ini  sudah  masuk  da- lam katagori Ketetapan MPR yang tidak per- lu dilakukan tindakan hukum lebih  lanjut,
6 Ibid , hal. 89.
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 583 - 598
baik  karena  bersifat einmalig (final),  telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.
Selain  itu  juga  ditegaskan  dalam  Un- dang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  ten- tang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-un- dangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari  segala  sumber  hukum  Negara.  Penem- patan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pancasila ditempatkan  sebagai  dasar  dan  ideologi  Ne- gara  serta  sekaligus  dasar  filosofis  bangsa dan  Negara  sehingga  setiap  materi  muatan peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkan- dung dalam Pancasila.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa meru- pakan  sila  pertama  dan  utama  yang  mene- rangi  keempat  sila  lainnya.  Paham  Ketuha- nan  itu  diwujudkan  dalam  paham  kemanu- siaan  yang  adil  dan  beradab.  Dorongan  ke- imanan  dan  ketakwaan  terhadap  Tuhan Yang Maha Esa itu menentukan kualitas dan derajat  kemanusiaan  seseorang  di  antara  se- sama  manusia,  sehingga  perikehidupan  ber- masyarakat  dan bernegara dapat  tumbuh se- hat  dalam  struktur  kehidupan  yang  adil  dan dengan  demikian  kualitas  peradaban  bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa.
Semangat  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa itu  hendaklah  pula  meyakinkan  segenap bangsa  Indonesia  untuk  bersatu  pada  di  ba- wah tali Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan- perbedaan  diantara  sesame  warga  Negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melain- kan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wa- dah  Negara  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila.  Dalam  wadah  Negara,  rakyatnya adalah warga Negara. Oleh karena itu dalam kerangka  kewarganegaraan,  tidak  perlu  di- persoalkan  mengenai  etnisitas,  anutan  aga- ma  warna  kulit  dan  bahkan  status  sosial  se- seorang  yang  penting  dilihat  adalah  status kewarganegaraan  seseorang  dalam  wadah Negara.  Semua  orang  memiliki  kedudukan yang  sama  sebagai  warga  Negara.  Setiap warga Negara adalah rakyat dan rakyat itu-
lah  yang  berdaulat  dalam  Negara  Indonesia di  mana  kedaulatannya  diwujudkan  melalui mekanisme  atau  dasar  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Sesuai  dengan pengertian sila Ketuha- nan Yang Maha Esa, setiap manusia Indone- sia sebagai rakyat dan warga Negara Indone- sia,  diakui  sebagai  insane  beragama  berda- sarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Paham Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pan- dangan dasar dan bersifat primer yang seca- ra  substansial  menjiwai  keseluruhan  wawa- san  kenegaraan  bangsa  Indonesia.  Oleh  ka- rena  itu  nilai-nilai  luhur  keberagaman  men- jadi  jiwa  yang  tertanam  jauh  dalam  kesada- ran, kepribadian dan kebudayaan bangsa In- donesia.  Jiwa  keberagaman  dalam  kehidu- pan  bermasyarakat  dan  berbangsa  itu  juga diwujudkan  dalam  kerangka  kehidupan  ber- negara  yang  tersusun  dalam  undang-undang dasar.
Keyakinan  akan  prinsip  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  harus  diwujudkan  dalam sila  kedua  Pancasila  dalam  bentuk  kemanu- siaan  yang  menjamin  perikehidupan  yang adil dan dengan keadilan itu kualitas perada- ban  bangsa  dapat  terus  meningkat  dengan sebaik-baiknya. Karena itu prinsip keimanan dan  ketakwaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa menjadi prasyarat utama untuk tercipta- nya keadilan dan perikehidupan yang berke- adilan  itu  menjadi  prasyarat  bagi  pertumbu- han  dan  perkembangan  peradaban  bangsa Indonesia di masa depan.
Dalam  kehidupan  bernegara  prinsip Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  diwujudkan  da- lam  paham  kedaulatan  rakyat  dan  sekaligus dalam paham kedaulatan hukum yang saling berjalin satu sama lain. Sebagai konsekuensi prinsip Ketuhanan Yang Masa Esa, tidak bo- leh  ada  materi  konstitusi  dan  peraturan  per- undang-undangan yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan bahkan hukum  dan  konstitusi  merupakan  pengeja- wantahan  nilai-nilai  luhur  ajaran  agama yang diyakini oleh warga Negara. Semua ini dimaksudkan  agar  Negara  Indonesia  dapat mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat.
Pokok-pokok pikiran tersebut menca-
Urgensi Sosialisasi Empat Pilar Bagi …
kup  suasana  kebatinan  yang  terkandung  da- lam  Undang-Undang  Dasar.  Pokok-pokok pikiran itu mencerminkan falsafah hidup dan pandangan  bangsa  Indonesia  serta  cita-cita hukum  yang  menguasai  dan  menjiwai  hu- kum  dasar  baik  yang  tertulis  maupun  yang tidak tertulis, Undang-Undang Dasar mewu- judkan pokok-pokok pikiran itu dalam peru- musan  pasal-pasalnya  yang  secara  umum mencakup  prinsip-prinsip  pemikiran  dalam garis besarnya.
Dalam  konteks  ideologi  Negara,  Pan- casila  dapat  dimaknai  sebagai  sistem  kehi- dupan  nasional  yang  meliputi  aspek  politik, ekonomi,  sosial  budaya  dan  pertahanan  ke- amanan  dalam  rangka  pencapaian  cita-cita dan  tujuan  bangsa  yang  berlandaskan  dasar Negara.
Sejak  disahkan  secara  konstitusional pada  18  Agustus  1945,  Pancasila  dapat  di- katakan  sebagai  dasar  Negara,  pandangan hidup, ideologi Negara dan ligature (pemer- satu)  dalam  perikehidupan  kebangsaan  dan kenegaraan Indonesia.
Soekarno  melukiskan  urgensi  Panca- sila bagi bangsa Indonesia secara ringkas na- mun  meyakinkan “Pancasila  adalah  satu Weltanschauung,  satu  dasar  falsafah,  Pan- casila  adalah  satu  alat  mempersatu  bangsa yang  juga  pada  hakekatnya  satu  alat  mem- persatu  dalam  perjuangan  melenyapkan  se- gala  penyakit  yang  telah  dilawan  berpuluh- puluh  tahun  yaitu  terutama,  Imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan mela- wan  imperialism,  perjuangan  mencapai  ke- merdekaan,  perjuangan  sesuatu  bangsa yang membawa  corak sendiri-sendiri. Tidak ada  dua  bangsa  yang  cara  berjuangnya  sa- ma.  Tiap-tiap  bangsa  mempunyai  cara  ber- juang sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa  sebagai  individu  mempunyai  kepe- ribadian  sendiri.  Keperibadian  yang  terwu- jud dalam berbagai hal, kebudayaannya, pe- rekonomiannya,  wataknya  dan  lain-lain  se- bagainya.” (Soekarno, 1958).
Sebagai basis moralitas dan haluan ke- bangsaan-kenegaraan,  Pancasila  memiliki landasan  ontologism,  epistemologis  dan  ak- siologis  yang kuat. Setiap sila memiliki jus- tifikasi historisitas, rasionalitas dan aktuali-
tasnya  yang  jika  dipahami,  dihayati,  diper- cayai  dan  diamalkan  secara  konsisten  dapat menopang pencapain-pencapaian agung per- adaban bangsa.
Rasionalitas  dari  alam  pemikiran  Pan- casila  seperti  itu  mendapatkan  pembenaran teoritik  dan  komparatifnya  dalam  teori-teori kontemporer tentang “public religion” yang menolak  tesis “separation” dan “privatiza- tion” dan  mendukung  tesis “differention” . Dalam  teori  ini  peran  agam  dan  Negara  ti- dak  perlu  dipisahkan,  melainkan  dibedakan. Dengan  sytarat  bahwa  keduanya  saling  me- ngerti batas otoritasnya masing-masing yang disebut  dengan  istilah  “toleransi  kembar” ( twin tolerations ).
Kedua  menurut  alam  pemikiran  Pan- casila nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber  dari  hukum  Tuhan,  hukum  alam dan  sifat-sifat  sosial  dari  hukum  Tuhan, hukum  alam  dan  sifat-sifat  sosial  manusia (yang  bersifat  horizontal)  dianggap  penting sebagai fundamen etika-etika kehidupan ber- negara  dalam  pergaulan  dunia.  prinsip  ke- bangsaan  yang  luas  yang  mengarah  pada persaudaraan  dunia  itu  dikembangkan  me- lalui  jalan  eksternalisasi  dan  internalisasi. Secara  eksternalisasi  bangsa  Indonesia menggunakan  segenap  daya  dan  khazanah yang  dimilikinya  untuk  secara  bebas  aktif ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan  keadilan  sosial  dan  secara  internalisasi bangsa Indonesia mengakui dan memulaikan hak-hak  dasar  warga  dan  penduduk  negeri. Landasan etik sebagai prayarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab”.
Komitmen  bangsa  Indonesia  dalam memuliakan  nilai-nilai  kemanusiaan  itu  sa- ngat  visioner,  mendahului  “ Universal  Delc- laration  of  Human  Rights ”  yang  baru  di- deklarasikan  pada  1948.  Secara  teoretik komparatif,  jalan  eksternalisasi  dan  interna- lisasi  dalam  mengembangkan  kemanusiaan secara adil dan beradab itu menempatkan vi- si  Indonesia  dalam  perpaduan  antara  per- spektif  teori  “idealism  politik”  ( political idealism )  dan  “realism  politik”  ( political realism )  yang  berorientasi  kepentingan  na- sional dalam hubungan internasional.
Ketiga  menurut  alam  pemikiran  Pan- casila,  aktualisasi  nilai-nilai  etis  kemanusia- an  itu  terlebih  dahulu  harus  mengakar  kuat dalam  lingkungan  pergaulan  kebangsaan yang  lebih  dekat  sebelum  menjangkau  per- gaulan  dunia  yang  lebih  jauh.  Dalam  inter- nalisasi  nilai-nilai  persaudaraan  kemanusia- an ini Indonesia adalah Negara persatuan ke- bangsaan  yang  mengatasi  paham  golongan dan  perseorangan.  Persatuan  dari  kebhinne- kaan  masyarakat  Indonesia  dikelola  berda- sarkan  konsepsi  kebangsaan  yang  mengeks- presikan  persatuan  dalam  keragaman  dan keragaman dalam persatuan yang dalam slo- gan  Negara  dinyatakan  dengan  ungkapan “bhinneka tunggal ika”.
Di  satu  sisi  ada  wawasan  kosmopoli- tanisme  yang  berusaha  mencari  titik  temu dari  segala  kebhinnekaan  yang  terkristalisa- sikan  dalam  dasar  Negara  (Pancasila),  Un- dang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indo- nesia Tahun 1945 dan segala turunan perun- dang-undangannya, Negara persatuan, baha- sa persatuan dan symbol-simbol  kenegaraan lainnya.  Di  sisi  lain  ada  wawasan  pluralism yang  menerima  dan  memberi  ruang  hidup bagi  aneka  perbedaan,  seperti  aneka  agama/ keyakinan,  budaya  dan  bahasa  daerah  dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tra- disi budaya.
Dengan  demikian  Indonesia  memiliki prinsip  dan  visi  kebangsaan  yang  kuat  yang bukan  saja  dapat  mempertemukan  kemaje- mukan masyarakat dalam kebaruan komuni- tas  politik  bersama,  tetapi  juga  mampu memberi  kemungkinan  bagi  keragaman  ko- munitas untuk tidak tercerabut dari akar tra- disi dan kesejarahannya masing-masing. Da- lam  khazanah  teori  tentang  kebangsaan, konsepsi  kebangsaan  Indonesia  menyerupai perprektif  “etnosimbolis”  ( ethnosymbolist ) yang memadukan antara perspektif “moder- nis”  ( modernist )  yang  menekankan  unsure- unsur  kebaruan  dalam  kebangsaan  dengan perspektif “primordialis” (primordialist) dan “perenialis”  ( perennialist )  yang  melihat  ke- berlangsungan  unsure-unsur  lam  dalam  ke- bangsaan.
Keempat  menurut  alam  pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusia-
an  dan  nilai  serta  cita-cita  kebangsaan  itu dalam aktualisasinya harus menjunjung ting- gi kedaulatan rakyat dalam semangat permu- syawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebi- jaksanaan. Dalam visi demokrasi  permusya- waratan,  demokrasi  memperoleh  kesejatian- nya  dalam  penguatan  daulat  rakyat,  ketika kebebasan politik berkeadilan dengan keset- araan  ekonomi  yang  menghidupkan  sema- ngat  persaudaraan  dalam  kerangka  musya- warah mufakat.
Dalam  prinsip  musyawarah  mufakat, keputusan  tidak  didikte  oleh  golongan  ma- yoritas  atau  kekuatan  minoritas  elit  politik dan  pengusaha,  melainkan  dipimpin  oleh hikmat/kebijaksanaan  yang  memuliakan  da- ya-daya  rasionalitas  deliberative  dan  keari- fan setiap warga tanpa pandang bulu.
Gagasan  demokrasi  permusyawaratan yang merupakan cirri khas bangsa Indonesia yang  menekankan  konsensus  dan  menyela- raskan  demokrasi  politik  dan  demokrasi ekonomi  itu  sangat  visioner.  Gagasan  de- mokrasi  seperti  itu  mendahului  apa  yang kemudian disebut sebagai model “ demokrasi deliberative” (deliberative democracy) yang diperkenalkan oleh Joseph M. Bessette pada 1980  dan  juga  ada  kesejajarannya  dengan konsep “sosial demokrasi”.
Kelima  menurut  alam  Pemikiran  Pan- casila  nilai  Ketuhanan,  nilai  kemanusiaan, nilai  dan  cita  kebangsaan,  serta  demokrasi permusyawaratan  itu  memperoleh  kepenu- han  artinya  sejauh  dapat  mewujudkan  kea- dilan  sosial,  di  satu  sisi,  perwujudan  keadi- lan sosial  itu harus mencerminkan imperatif etis  keempat  sila  lainnya.  Di  sisi  lain  oten- tisitas  pengalaman  sila-sila  Pancasila  dapat diukur  dari  perwujudan  keadilan  sosial  da- lam  perikehidupan  kebangsaan.  Dalam  visi keadilan  sosial  menurut  Pancasila  yang  di- kehendaki  adalah  keseimbangan  antara  pe- menuhan  kebutuhan  jasmani  dan  rohani  ke- seimbangan  antara  peran  manusia  sebagai mahkluk  individu  dan  peran  manusia  seba- gai makhluk sosial, juga keseimbangan anta- ra  pemenuhan  hak  sipil  dan  politik  dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.
Dalam  suasana  kehidupan  sosial-per- ekomian yang ditandai oleh aneka  kesenja-
Urgensi Sosialisasi Empat Pilar Bagi …
ngan  sosial  kompetisi  ekonomi  diletakkan dalam  kompetisi  yang  kooperatif  ( coopetiti- on )  berlandaskan  asas  kekeluaragaan,  ca- bang-cabang  produksi  yang  penting  bagi Negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup orang  banyak  dikuasai  oleh  negara  :  bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  negfara  dan  di- pergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemak- muran  rakyat.  Dalam  mewujudkan  keadilan sosial, masing-masing yang secara keseluru- han  mengembangkan  semangat  kekeluarga- an.  Peran  masyarakat  diberdayakan  dengan tetap  menempatkan  Negara  dalam  posisi yang  penting  dalam  menyediakan  kerangka hukum  dan  regulasi,  fasilitasi,  penyediaan dan  rekayasa  sosial,  serta  penyediaan  jami- nan sosial.
Jika diletakkan dalam perspektif teori- tis  komparatif,  gagasan  keadilan  sosial  me- nurut  Pancasila  merekonsiliasikan  prinsip- prinsip  etik  dalam  keadilan  ekonomi  baik yang  bersumber  dari  hukum  alam,  hukum Tuhan  dan  sifat-sifat  sosial  manusia  yang dikonseptualisasikan  sejak  pemikiran  para filosof  Yunani,  pemikiran-pemikiran  keaga- maan,  teori-teori  ekonomi  merkantilis,  eko- nomi liberalism klasik dan neo-klasik, teori- teori Marxisme-Sosialisme, sosial demokrasi hingga Jalan Ketiga. Gagasan keadilan  eko- nomi menurut  sosialisme Pancasila mempu- nyai  kesejajarannya  dengan  diskursus  sosial demokrasi  di  Eropa,  tetapi  juga  memiliki akar kesejarahannya dalam tradisi sosialisme desa  dan  sosialisme  religius  masyarakat  In- donesia.
Demikianlah  para  pendiri  bangsa  ini telah  mewariskan  kepada  kita  suatu  dasar falsafah  dan  pandangan  hidup  Negara  yang menjiwai  penyusunan  Undang-Undang  Da- sar yang begitu visioner dan tahan uji. Suatu dasar falsafah yang memiliki landasan onto- logism,  epistemologis  dan  aksiologis  yang kuat  yang  dapat  membimbing  bangsa  Indo- nesia  dalam  meraih  cita-cita  kemerdekaan dan tujuan nasionalnya. Menjelaskan adanya landasan  ideologi  dan  dasar  negara  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  yaitu pancasila, yang menjadi pedoman penuntun
bagi pilar-pilar kebangsan dan kenegaraan lainnya.

## 2. Urgensi  Sosialisasi  Empat  Pilar  bagi  Ke- hidupan Berbangsa dan Bernegara
Pemahaman  Empat  pilar  Kehidupan  Ber- bangsa  dan  Bernegara  merupakan  suatu  keha- rusan  bagi  bangsa  Indonesia,  karena  berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan  yang ter- jadi di Indonesia saat ini. Konflik horizontal ter- jadi karena kita lalai dalam mengamalkan nilai- nilai  yang  terdapat  di  dalam  Empat  Pilar  ke- bangsaan. Pemilihan nilai-nilai  Empat  Pilar ter- sebut  tidak  lain  adalah  untuk  mengingatkan kembali  kepada  seluruh  komponen  bangsa  agar pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  terus  dijalankan  de- ngan  tetap  mengacu  kepada  tujuan  negara  yang dicita-citakan,  serta  bersatu  padu  mengisi  pem- bangunan, agar bangsa ini dapat lebih maju dan sejahtera. 7
Empat  Pilar  kehidupan  Berbangsa  dan Bernegara  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  ha- rus  dipahami  oleh  para  penyelenggara  negara bersama  seluruh  masyarakat  dan  menjadi  pan- duan  dalam  kehidupan  berpoitik,  menjalankan pemerintahan,  menegakkan  hukum,  mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasya- rakatan, dan berbagai dimensi kehidupan berne- gara  dan  berbangsa  lainnya.  Dengan  pengama- lan  prinsip  Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa dan  Bernegara,  diyakini  oleh  bangsa  Indonesia akan  mampu  mewujudkan  diri  sebagai  bangsa yang  adil  makmur,  sejahtera  dan  bermartabat. Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan  berne- gara  dapat  menjadi  panduan  yang  efektif  dan nyata,  apabila  semua  pihak,  segenap  elemen bangsa para penyelenggara negara baik di pusat maupun  di  daerah  dan  seluruh  masyarakat  kon- sisten mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
Kehidupan  bangsa  Indonesia  akan  sema- kin kukuh, apabila segenap komponen bangsa di samping  memahami  dan  melaksanakan  Panca- sila juga secara konsekuen menjaga sendi-sendi utama  lainnya,  yakni  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Ttahun 1945, Nega- ra Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka
7 Ibid , hal. 11.
Tunggal  Ika  sebagai  Empat  Pilar  Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Empat  Pilar  kehidupan  Berbangsa  dan Bernegara  tersebut  patut  disyukuri  dengan  cara menghargai  kemajemukan  yang  hingga  saat  ini tetap  dapat  terus  dipertahankan,  dipelihara  dan dikembangkan.  Semua  agama  turut  memperku- kuh  integrasi  nasional  melalui  ajaran-ajaran yang menekankan rasa adil kasih sayang, persa- tuan,  persaudaraan,  hormat,  menghormati  dan kebersamaan. Selain itu, nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dimanifestasikan melalui adat istia- dat juga berperan dalam mengikat hubungan ba- tin setiap warga negara.  Sosialisasi  Empat  Pilar Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara  dapat  di- laksanakan dengan berbagai metode serta mela- lui  praktek  dilingkungan  instansi-instansi  di  se- tiap  tingkatan  pemerintahan,  perusahaan  negara dan  swasta,  organisasi  kemasyarakatan,  partai politik  dan  kelompok  masyarakat  lainnya  se- hingga  pemasyarakatan  dapat  menjadi  gerakan nasional dari, oleh dan untuk setiap warga nega- ra Indonesia. Tanpa gerakan nasional Empat pi- lar Kehidupan Bernbangsa dan Bernegara eksis- tensi dan peranannya dari waktu ke waktu akan memudar  dan  pada  gilirannya  akan  mempenga- ruhi  penyelenggaraan  negara.  Dengan  demikian sosialisasi  Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa dan Bernegara tidak hanya dilakukan secara teo- ritik tetapi juga lebih penting secara praktik baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh ma- sysrakat Indonesia.
Pada  saat  ini  bangsa  Indonesia  sedang menghadapi  berbagai  masalah  yang  telah  me- nyebabkan  terjadinya  krisis  yang  sangat  luas. Nilai-nilai  agama  dan  nilai-nilai  budaya  bangsa belum  sepenuhnya  dijadikan  sumber  etika  da- lam berbangsa dan bernegara oleh sebagian ma- syarakat.  Hal  itu  kemudian  melahirkan  krisis akhlak  dan  moral  yang  berupa  ketidakadilan, pelanggaran  hukum,  dan  pelanggaran  hak  asasi manusia. Dalam kerangka itu, diperlukan upaya mewujudkan  nilai-nilai  agama  dan  nilai-nilai budaya  bangsa  sebagai  sumber  etika  dan  moral untuk  berbuat  baik  dan  menghindari  perbuatan tercela,  serta  perbuatan  yang  bertentangan  de- ngan  hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Nilai  nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu ber- pihak  kepada  kebenaran  dan  menganjurkan  un- tuk memberi maaf kepada orang yang telah ber-
tobat  dari  kesalahannya.  Konflik  sosial  budaya terjadi  karena  kemajemukan  suku,  budaya  dan agama  tidak  teratasi  dengan  baik  dan  adil  oleh penyelenggara  negara  maupun  masysrakat.  Da- lam  kerangka  itu  diperlukan  penyelenggaraaan negara  yang  mampu  memahami  dan  mengelola kemajemukan  bangsa  secara  baik  dan  adil  se- hingga  dapat  terwujud  toleransi  kerukunan  so- sial, kebersamaandan kesetaraan berbangsa.
Globalisasi  dalam  kehidupan  politik,  eko- nomi,  sosial  dan  budaya  dapat  memberikan  ke- untungan  bagi  bangsa  Indonesia,  tetapi  jika  ti- dak diwaspadai, dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa, Dalam kerangka itu, diperlukan adanya sumber daya manusia In- donesia yang berkualitas dan mampu bekerjasa- ma serta berdaya saing untuk memperoleh man- faat  positif dari  globalisasi  dengan tetap berwa- wasan pada persatuan dan kesatuan nasional.

## D. Kesimpulan
1. Konsepsi  Empat  Pilar  dalam  Hidup  Ber- bangsa dan Bernegara
Konsepsi Empat pilar kebangsan meliputi: Undang-Undang  dasar  negara  republik  Indone- sia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  republiik  In- donesia,  Bhineka  Tunggal  Ika  dan  Pancasila. Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasayarat minimal, di sam- ping  pilar-pilar  lain,  bagi  bangsa  ini  untuk  bisa berdiri  kukuh  dan  meraih  kemajuan  berlandas- kan  karakter  kepribadian  bangsa  Indonesia  sen- diri  yang  bertujuan  untuk  tercapainya  perikehi- dupan  bangsa  yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat adil dan makmur.

## 2. Urgensi  Sosialisasi  Empat  Pilar  bagi  Ke- hidupan Berbangsa dan  Bernegara
Empat  Pilar  kehidupan  Berbangsa  dan Bernegara  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  ha- rus  dipahami  oleh  para  penyelenggara  negara bersama  seluruh  masyarakat  dan  menjadi  pan- duan  dalam  kehidupan  berpolitik,  menjalankan pemerintahan,  menegakkan  hukum,  mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasya- rakatan, dan berbagai dimensi kehidupan berne- gara  dan  berbangsa  lainnya.  Dengan  pengama- lan  prinsip  Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa dan Bernegara, diyakini oleh bangsa Indonesia
Urgensi Sosialisasi Empat Pilar Bagi …
akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa yang adil makmur, sejahtera dan bermartabat.

## E. Saran
Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan  Ber-
bangsa  dan  Bernegara  harus  dilakukan  secara konsisten  dan  berkelanjutan  demi  menjaga  per- satuan  dan  kesatuan  bangsa  agar  selalu  dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahlan Thaib, dkk, Teori dan Hukum Konstitusi , PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006. H. A. W. Widjaja , Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tingg i, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegaara , Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta,  2012.