## POLA PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK ABDOLKARIM SOROUSH

## Adi Bunardi
Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra, Jakarta Email: kritikusbuku@gmail.com

## ABSTRACT
The ideas of freedom, justice, democracy, and secularism are the main themes in the study of political philosophy. In the context of religious and political relations, conversations about justice, democratic freedom, and political secularism are the main themes in the Islamic world. One of them is the debate on philosophical political thought that took place in Iran, after the revolution. The idea of the relation between religion and politics, especially the relation between Islam and democracy which requires freedom and justice, has become an ongoing and ongoing philosophical political discourse. The main figure who became the vanguard in building religious and political relations based on freedom and justice was Abdolkarim Soroush. By using interpretive descriptive analysis and literature study coupled with a historical approach, this article attempts to explain Abdolkarim Soroush’s view on the relationship between religion and politics, especially Islam and democracy with the themes of freedom, justice, secularism, and restricted democracy. The results obtained regarding the fundamental difference between political secularism and philosophical secularism according to Soroush are the roots and objectives. Soroush believes that political secularism is an alternative in solving the problem between religion and politics, both in religious societies and in non-religious or secular societies. Regarding democracy, Soroush views democracy as an anti-tyranny theory. As for justice, he considers justice to have roots in Islamic teachings and to be the basis of modern political life. In terms of freedom, Soroush views freedom as dynamic. Soroush divides the concept of freedom into political and philosophical, in the political dimension, freedom is identical with democracy.
Keywords : Democracy, Freedom, Justice, Political Philosophy, Secularism.

## ABSTRAK
Ide tentang kebebasan, keadilan, demokrasi, dan sekularisme adalah tema utama dalam  kajian  filsafat  politik.  Dalam  konteks  relasi  agama  dan  politik,  percakapan tentang keadilan, kebebasan demokrasi, dan sekularisme politik menjadi tema utama dalam dunia Islam. Salah satunya adalah perdebatan pemikiran politik filosofis yang terjadi  di  Iran,  pasca  revolusi.  Gagasan  relasi  agama  dan  politik,  khususnya  relasi Islam  dan  demokrasi  yang  mensyaratkan  kebebasan  dan  keadilan  menjadi  wacana politik filosofis yang sedang dan terus berlangsung. Tokoh utama yang menjadi garda depan dalam membangun relasi agama dan politik yang berbasiskan pada kebebasan dan  keadilan  adalah  Abdolkarim  Soroush.  Dengan  menggunakan  analisis  deskriptif interpretatif  dan  studi  literatur  yang  dibarengi  dengan  pendekatan  historis,  artikel ini berusaha menjelaskan pandangan Abdolkarim Soroush tentang hubungan antara agama dan politik, khususnya Islam dan demokrasi dengan tema kebebasan, keadilan, sekularisme,  dan  demokrasi.  Hasil  yang  didapat  terkait  perbedaan  mendasar  antara sekularisme  politik  dan  sekularisme  filosofis  menurut  Soroush  adalah  akar  dan tujuannya. Soroush meyakini bahwa sekularisme politik merupakan alternatif dalam menyelesaikan problem antara agama dan politik, baik di dalam masyarakat religius maupun masyarakat non-religius atau masyarakat sekural. Terkait dengan demokrasi, Soroush  menilai  demokrasi  adalah  teori  anti-tirani.  Sedangkan  tentang  keadilan,  ia menganggap  keadilan  memiliki  akar  dalam  ajaran  Islam  dan  menjadi  dasar  dalam kehidupan  politik  modern.  Dalam  hal  kebebasan,  Soroush  memandang  kebebasan bersifat  dinamis.  Soroush  membagi  konsep  kebebasan  menjadi  politik  dan  filosofis, dalam dimensi politik kebebasan identik dengan demokrasi.
Kata-kata Kunci : Demokrasi, Filsafat Politik,  Keadilan, Kebebasan, Sekuralisme.

## Pendahuluan
Dalam  wacana  filsafat  politik,  ide-Ide  tentang  kebebasan,  keadilan, demokrasi, dan sekularisme adalah tema utama yang terus dipercakapan mulai dari era klasik sampai era modern.  Saat ini, dalam dunia Islam terjadi ketegangan antara agama dan politik, khususnya demokrasi dan Islam.  Ketegangan ini melahirkan  perdebatan dialektis yang dinamis, baik  secara  teoritis  mau  pun  praktis  ditengah  kalangan  para  pemikir dalam dunia Islam, Salah satunya adalah perdebatan pemikiran politik filosofis yang terjadi di Iran, pasca revolusi. Gagasan relasi agama dan politik,  khususnya  relasi  Islam  dan  demokrasi  yang  mensyaratkan kebebasan  dan  keadilan  menjadi  wacana  politik  filosofis  yang  sedang dan terus berlangsung. Tokoh utama yang menjadi garda depan dalam membangun relasi agama dan politik yang berbasiskan pada kebebasan dan keadilan adalah Abdolkarim Soroush.
Dalam  wacana  teori  politik  yang  berkembang  terutama  di  Islam,
paling tidak ada tiga landasan teori yang digunakan oleh banyak negara Islam dalam system pemerintahannya. Landasan politik yang dimaksud adalah teori politik yang berasal dari Barat, teori dari Ahlussunnah wal Jama’ah, dan teori politik dari Syi’ah. Setiap teori politik tersebut terus mengalami  perkembangan  sejalan  dengan  perkembangan  zaman  dan kondisi atau situasi negara yang mengadopsinya (Amrizal 2020, 319).
Menurut Mulyadi (Mulyadi 2019, 50), Abdul Karim Soroush adalah salah  satu  pewaris    sekaligus  seorang  pembaharu  peradaban  Persia layaknya  Murtadha  Muthahhari  dan  Ali  Syariati.  Jika  Syariati  dikenal sebagai seorang teoritis dalam revolusi agama, Soroush dikenal karena teori  revolusinya  dalam  membentuk  pluralism  agama  dan  hubungan politik  dengan  agama.  Ia  juga  merupakan  seorang  revolusioner  Iran. Berbeda  dengan  Syariati,  Soroush  melakukan  revolusi  bukan  untuk mengubah  dunia,  tetapi  untuk  mengenali  dan  melakukan  pendekatan kritis rasional dan kompleksitas dalam kehidupan beragama di zaman modern.  Soroush  memiliki  keberanian  untuk  melawan  otoritas keagamaan yang selama ini dianggap suci.
Abdolkarim Soroush memiliki ragam pemikiran politik yang cukup luas dengan pelbagai tema dalam filsafat politik. Mahmoud Sadri, seorang penerjemah pemikiran Abdolkarim Soroush menjelaskan bahwa filsafat politik  Abdolkarim  Soroush  begitu  dekat  dengan  tradisi  pemikiran liberal.  Sadri  menyatakan, “pandangan  filsafat  politik  Soroush    dekat dengan jantung tradisi liberal, selalu memperjuangkan nilai-nilai dasar nalar, kebebasan, dan demokrasi” (Sadri 2001, 259).
Artikel  ini  akan  membahas  pemikiran  filsafat  politik  Abdolkarim Soroush  yang  terkait  dengan  tema-tema  kebebasan,  keadilan, sekularisme  politik,  dan  demokrasi.    Metode  penelitian  penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan (library research) , yaitu penelitian terhadap buku-buku di perpustakaan yang ada kaitannya dengan tema yang diteliti. Karena kajiannya menyangkut seorang tokoh yang terkenal dalam pemikiran filsafat politik Islam, maka kajiannya termasuk studi tokoh, yaitu kajian terhadap tokoh tertentu untuk mengetahui pemikiran kritisnya  tentang  pemikiran  kritis  seorang  tokoh  mengenai  masalah tertentu pada masa tertentu pula. Karena itu pendekatannya pendekatan sejarah (historical approach) ,  yaitu  merekonstruksi  pemikiran  kritis seorang  tokoh  mengenai  obyek  tertentu  dengan  melihatnya  sebagai realitas  yang  memiliki  kesatuan  dengan  waktu,  tempat,  sosial  budaya,
dan  lingkungan  yang  mengitarinya.  Pendekatan  ini  dimaksudkan sebagai  proses  penelitian  secara  kritis  berdasarkan  referensi  aktual. Untuk memulainya dijelaskan terlebih dahulu latar belakang intelektual Abdolkarim Soroush sebagai tokoh yang diteliti.

## Biografi Intelektual Abdolkarim Soroush
Soroush adalah salah satu pemikir Iran yang memperoleh perhatian yang besar dari dunia Internasional. Ia bahkan mendapat julukan “Luther of Islam” dan karyanya disamakan dengan Gadamer. Tahun 2004 Soroush mendapat  penghargaan Erasmus Prize untuk kategori Religion and Modernity , bersama dengan Sadiq al-‘Azam (Syria) dan Fatema Mernisi (Marocco).  (“Erasmus  Prize  2004  awarded  to:  Abdolkarim  Soroush” 2004.)
Ia  lahir  di  Teheran  pada  10  Muharram/16  Desember  tahun  1945. Nama Abdul Karim Soroush adalah nama pena dari Hossein Haj Farraj Dabbagh.  Nama pena tersebut sesungguhnya diambil dari nama masa remaja ketika ia mulai menulis puisi. Abdol Karim artinya “Hamba Tuhan” (the servant of God), sedangkan Soroush bermakna “angel of revelation” (malaikat penyampai wahyu) (Wright 1997, 1).
Pada masa kanak-kanak Soroush sangat menyukai puisi. Penyair yang paling  disukainya  adalah  Sa’di.  Soroush  mengenal  Sa’di  dari  ayahnya yang biasa membaca syair-syair Sa’di dengan suara keras usai melakukan shalat subuh. Kelak, gaya puisi Sa’di ini mempengaruhi gaya penulisan Soroush  di  kemudian  hari.  Soroush  menempuh  pendidikan  Sekolah Menengah  Umum  (SMU)  di  sebuah  perguruan  swasta  yang  diabdikan untuk  mengembangkan  pemikiran  agama.  Sekolah  itu  bernama  SMU ‘Alavi. Kepala Sekolah itu adalah Bapak Reza Rouzbeh yang memperoleh gelar  Master  dalam  bidang  ilmu  fisika,  juga  menguasai  dengan  sangat baik  ilmu-ilmu  keagamaan  tradisional  maupun  sains  modern.  Setelah menamatkan  Sekolah  Menengah  Atas  (high  school),  ia  menempuh pendidikan ilmu Farmasi (Pharmacology) di Universitas Teheran. Pada waktu  yang  sama,  ia  juga  mempelajari  sastra  Persia,  puisi,  filsafat, dan  mistisisme,  khususnya  Jalaluddin  Rumi  (1273).  Ia  juga  memohon pelajaran filsafat Islam kepada Murtadha Muthahhari, dan Muthahhari kemudian  mengarahkan  Soroush  untuk  belajar  kepada  murid  yang ditunjuk Murtadha Muthahhari (Soroush 2002, 2–3).
Pada tahun 1973, ia melanjutkan pendidikan tinggi dalam program
Master  Kimia  analitis  di  University  of  London,  dan  setelah  tamat  ia melanjutkan belajar  dalam  bidang sejarah dan filsafat  ilmu  di Chelsea College di London (Tabrizi 2004, 514).
Selama  tinggal  di  London,  Soroush  aktif  berpartisipasi  dalam perkumpulan  politik  mahasiswa  Iran  di  Eropa  dan  Amerika.  Ia  sering menyampaikan  ceramah-ceramah  yang  kemudian  ditranskip  menjadi famplet atau buku, di antaranya Falsafah-i Tarikh (Philoshopy of History), dan ‘Ilm Chist? Falsafah Chist? (What is Science, What is Philoshopy). Buku  lain  yang  dipublikasikan  adalah Tadadd-i Dialiktiki (Dialectical Antagonism) yang  merupakan  kumpulan  ceramahnya  dalam  upaya mengurangi pengaruh ideologi Marxis di kalangan aktivis muda.  Buku ini secara luas beredar juga di Iran dan efektif melawan dogma ideologi Marxis.  Masih  di  London,  Soroush  juga  menulis  sebuah  buku  dengan judul Nahad-i Na Aram-i Jahan (The Retless Nature of the Universe) . Buku ini mempresentasikan pendekatan filosofis pada dua fundamen ajaran Islam,  yakni Tawhid dan Ma’ad berdasarkan  ide  Mullā  Ṣadrā  tentang harakat-i jawhari (quintessential motion) . Buku ini mendapat apresiasi dari Ayatullah Khomeini dan Ayatullah Muthahhari (Jahanbakhsh 1997, 242–243).
Pasca revolusi Iran, Soroush adalah salah satu dari ribuan intelektual muda  yang  kembali  ke  Iran.  Ia  masih  terlibat  aktif  dalam  gerakan intelektual. Ia memberikan pelbagai kuliah dengan topik yang bervariasi seputar  agama  dan  masyarakat.  Termasuk  serangkaian  kuliah  tentang Rumi’s Mathnawi yang setiap minggu disiarkan oleh televisi di Iran. Ia juga mempublikasikan sebuah buku mengenai filsafat etika yang berjudul “Danish wa Arzish” (Knowledge and Value) .  Pada  masa  yang  sama,  Ia juga menyampakan ceramah tentang ideologi dogmatis Marxisme yang kemudian dibukukan dengan judul “Dugmatism-i Niqabdar” (The Masked Dogmatism) (Jahanbakhsh  1997,  244).    Soroush  menganggap  ideologi Marxisme  sebagai “masked dogmatism” (dogmatisme  bertopeng)  yang terbungkus sentimen emansipasi dan kebebasan (Tabrizi 2018, 224).
Pada  September  1979,  setelah  beberapa  bulan  pasca  revolusi, Soroush  kembali  ke  Iran.  Ia  ditempatkan  di  Departemen  Kebudayaan Islam di Institut Keguruan di Teheran. Kemudian, ia diangkat langsung oleh Imam Khomeini menjadi salah satu dari tujuh orang anggota Komite Revolusi Kebudayaan yang bertugas melakukan perombakan kurikulum di seluruh universitas yang terdapat di Iran (Soroush 2002, 13–14).
Ketika  ditanya  dalam  sebuah  wawancara  tentang  perannya  dalam Anggota  Komite  Revolusi  Kebudayaan,  Soroush  menjawab, “Komite Revolusi Kebudayaan dibentuk dengan tujuan membuka kembali universitas-universitas, bukan menutupnya”. Soroush  berpendapat bahwa  Komite  Revolusi  Kebudayaan  dibentuk  dan  ditugaskan  Imam Khomeini untuk membuka kembali universitas-universitas, bukan malah menutupnya (Soroush 2007).
Kiyan adalah jurnal intelektual yang lahir setelah Kayhan farhangi (cultural universe) di  mana  Soroush  dan  kolega  sepemikirannya menuangkan  ide-idenya  yang  terkadang  kontroversial  dan  mendapat respon koersif oleh yang menentangnya, khususnya pihak pemerintah yang kemudian membredel jurnal tersebut. Ketika Kiyan ditutup, Soroush mengatakan:
“Mereka merampas sebuah jendela bacaan yang menghasilkan udara dan cahaya pengetahuan. Saya ingin memberi tahu Lembaga Kebudayaan Negara bahwa cara mereka melakukan pelarangan penerbitan artikel sama dengan pembunuhan. Kita membaca dalam Al-Qur’an bahwa jika orang tak bersalah dibunuh, itu seolah-olah sama dengan membunuh banyak orang. Melarang jurnal sama dengan melarang sekolah; itu sama dengan membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya” (Soroush 2007).
Pada tahun 1994 dan 1995 Soroush menerbitkan artikel dengan tema sebagai berikut: “Religious Democratic Government”, “Our Expectations of Religion”, “Maximalist Religion, Minimalist Religion”,  “Ideologized Religion and Religious Ideology”, dan “Religious Pluralism”. Seluruh topik artikel tersebut mempertanyakan pemahaman ideologis agama dan cengkeram totaliternya  pada  kekuasaan  politik  (Jahanbakhsh  1997,  249).  Artikel- artikel tersebut membuat otoritas politik di Iran tidak nyaman.
Sejak akhir tahun 1998, Soroush mulai mengalami kesulitan untuk bekerja di Iran, karena alasan itu ia mulai menerima undangan untuk mengajar di Universitas Barat seperti Harvard dan Princeton di Amerika, Wissenschaftskolleg  di  Berlin,  juga  di  Free  University  Amsterdam  dan International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) di Leiden, Belanda.
Dalam  perjuangan  intelektual  dan  politiknya,  Abdolkarim  Soroush tidak pernah mengejar posisi kekuasaan. Dalam sebuah wawancara ia menyatakan:
“saya tidak pernah mencari posisi di pemerintahan. Almarhum Bahonar
pernah menawarkan jabatan Menteri Pendidikan Tinggi di pemerintahan Raja’i, tetapi saya tidak menerima. Juga, ketika Menteri Pendidikan Tinggi (Mo’in) mencalonkan saya sebagai Direktur Utama Akademi, sekali lagi, saya tidak menerima, dan saya sama sekali tidak mencari posisi seperti itu. Satu- satunya jabatan resmi yang pernah saya pegang adalah anggota di Institute Revolusi Kebudayaan yang merupakan penunjukan oleh Imam Khomeini, dan saya menerimanya sebagai pelayan budaya, itu saja” (Soroush 2008).
Petualangan  intelektual  Soroush  yang  sangat  kosmopolit,  juga ditunjang  dengan  pendidikan  yang  berakar  dari  sumber  Islam  klasik dan  filsafat  Barat  modern mampu  membuat  Soroush menjadi  seorang intelektual ensiklopedis yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan mampu berpikir kritis. Wacana dan pemikiran yang dikembangkannya tertuju  pada  upaya  untuk  menjembatani  hubungan  antar  agama, kemanusiaan, sains, dan institusi publik di era modern. Soroush beruaha mereformasi  wacana  keagamaan  dalam  konteks  masyarakat  Islam modern (Purnama 2016, 34).
Sosok  dan  pemikiran  Sorouhs  yang  kontroversial  mendapatkan beragam  tanggapan  baik  pro  maupun  kontra  dari  berbagai  kalangan, baik  di  Iran  atau  di  luar  negeri.  Salah  satu  pemikiran  Soroush  yang dianggap  menginspirasi  adalah  gugatannya  terhadap  otoritas  tradisi dan agama. Meski begitu, pemikiran ini tidak menolak mentah-mentah tradsionalitas. Hal inilah yang membuat banyak pengkaji perkembangan Islam  kontermporer  tertarik  untuk  mengkaji  pemikiran  Soroush (Mas’udah 2018, 5; Wahidah dan In’ami 2020, 1).

## Tokoh-tokoh yang Mempengaruhi Soroush
Banyak  pemikir  seperti  Murtadha  Muthahhari  (1920–1979), Muhammad  Iqbal  (1876–1938),  ‘Ali  Syari’ati  (1933–1977),  dan  Mehdi Bazargan  (1907–1995)  mempengaruhi  pemikiran  Soroush  (Fletcher 2005, 531).
Tokoh  yang  mempengaruhi  Abdolkarim  Soroush  dalam merekonstruksi pemikiran Islam adalah Muhammad Iqbal. Terinspirasi Muhammad  Iqbal,  Soroush  menyerukan  rekonstruksi  pemikiran  Islam melalui  perbaikan  mendasar  dari  perangkat  intelektual  lama  filsafat, teologi, dan hukum Islam (Sadri t.t.).
Tokoh  dari  pemikir  Barat  yang  paling  mempengaruhi  Abdolkarim Soroush adalah Karl Popper. Soroush mengatakan, “filosof sains pertama yang saya kenal pemikirannya adalah Karl Popper, yang pada saat itu
sudah pensiun, tetapi para pemikir didikannya sangat berpengaruh seperti Profesor Post dari Chelsea College yang mengajar filsafat sains.” Nama pemikir Barat lain yang mempengaruhi Soroush antara lain: Paul Feyeraband, Imre Lakatos, dan Pierre Durhem (Soroush 2000, 9).
Soroush  sangat  mengagumi  Karl  Popper  sebagai  filosof  sains  dan filosof  ilmu  sosial.  Soroush  menyatakan  bahwa  Popper  memegang otoritas tinggi dalam filsafat sains dan akan memiliki nama abadi dalam sejarah filsafat sains. Popper adalah campuran antara Hume dan Kant. Soroush  memandang  Popper  merupakan  seorang  filsuf  yang  sangat berguna bukan hanya untuk mengkritik Marxisme dan untuk mengurai beberapa kebingungan logis dan filosofis, melainkan juga untuk hal yang berhubungan dengan metafisika. Soroush mengakui bahwa Karl Popper adalah ahli filsafat seperti Kant yang ia kagumi sampai sekarang. Karya Karl Popper dalam filsafat sosial, The Open Society and Its Enemies sangat diapresiasi  oleh  Soroush.  Ia  menyatakan  serangan  Popper  terhadap Marxisme  dalam  buku  itu  sama  dengan  serangan  al-Ghazali  terhadap filsafat Islam yang membuat filsafat Islam itu tak bisa tegak lagi di dunia Islam, begitu juga kritik Popper  membuat Marxisme tidak bisa tegak lagi di dunia Barat (Soroush 2008).
Soroush  pernah  menziarah  kubur  Spinoza  ketika  ia  berkunjung  ke Leiden. Ia menyatakan, “saya mengunjungi makam Spinoza di pemakaman di Nieuwe Kerk beberapa kali ketika saya tinggal di Leiden” (Bramming 2009).
Namun  di  atas  semua  itu,  yang  paling  mempengaruhi  hidup Abdolkarim Soroush menurut Soroush sendiri adalah Jalaluddin Rumi. Ia  mengakui  bahwa  Maulana  Jalaluddin  Rumi  sangat  mempengaruhi hidupnya. “Jika saya harus berbicara tentang satu orang sebagai model, ia adalah Mawlana Jalaluddin Rumi. Tidak ada yang memainkan peranan besar dalam hidup saya seperti dia” (Soroush 2008).
Dalam  kuliahnya  di  Stanford  University  tahun  2011,  Soroush menyatakan bahwa Rumi is my life love [Rumi adalah cinta dalam hidupku]. Ia menyebut rumi sebagai Nabi Cinta (Prophet of Love) (Soroush 2011). Soroush  menulis  risalah  tentang  Rumi  secara  khusus  dengan  judul Mathnawi Ma’navi (Rumi’s Mathnawi) , sebuah edisi baru Mathnawi Rumi yang diberi kata pengantar dan koreksi oleh Abdul Karim Soroush. Buku ini terbit pada April 1996, volume 1 sebanyak 540 halaman dan volume 2 sebanyak 571 halaman.
Bagi  Soroush,  Rumi  mengajarkan  cinta  yang  berfungsi  untuk membebaskan  akal  dari  sikap  rakus (greed), sikap  mementingkan dari sendiri (selfishness) ,  dan  banyak  penyakit  jiwa  lainnya.  Melalui pembebasan akal dari penyakit-penyakit hati tersebut manusia menjadi manusia bebas (Leezenberg 2007).

## Pemikiran Filsafat Politik Abdolkarim Soroush
Filsafat politik bukan merupakan disiplin historis, sekalipun ia tidak bisa mengabaikan dimensi historisnya (Schmandt 2009, 8). Abdolkarim Soroush  memiliki  ragam  pemikiran  filsafat  politik  yang  cukup  luas dengan pelbagai tema. Mahmoud Sadri, seorang penerjemah pemikiran Abdolkarim  Soroush  menjelaskan  bahwa  filsafat  politik  Abdolkarim Soroush begitu dekat dengan tradisi pemikiran liberal. Sadri menyatakan bahwa pandangan filsafat politik Soroush  dekat dengan jantung tradisi liberal,  selalu  memperjuangkan  nilai-nilai  dasar  nalar,  kebebasan,  dan demokrasi.    Artikel  ini  akan  menguraikan  pemikiran  filsafat  politik Abdolkarim  Soroush  yang  terkait  kebebasan,  keadilan,  sekularisme politik,  dan  demokrasi.  Yang  merupakan  tema-tema  esensial  dalam filsafat politik (Mahmoud 2001, 259).

## 1. Kebebasan
Kebebasan (freedom) adalah tema utama dalam kajian filsafat politik. Secara  umum,  kebebasan  didefinisikan  sebagai  memiliki  kemampuan untuk bertindak atau berubah tanpa kendala. Sesuatu itu ‘bebas’ jika ia dapat berubah dengan mudah dan tidak dibatasi dalam keadaannya saat ini.
Sartre  meyakini  bahwa  eksistensi  dan  kebebasan  adalah  identik. Kebebasan  adalah  tindakan  memilih  dan  manusia  bebas  dalam menentukan  pilihan.  Namun  kebebasan  itu  musti  bertanggung  jawab. Sartre mengatakan bahwa manusia adalah kebebasan (Hadiwijono 1980, 157).
Dalam  filsafat  politik  percakapan  tentang  kebebasan  tidak  bisa dilepaskan dari kekuasaan. John Stuart Mill, filsuf Inggeris, menganggap terdapat  relasi  antara  kebebasan  dan  kekuasaan.  Dalam  bukunya On Liberty, Ia  menyatakan  bahwa  pertarungan  kebebasan  dan  kekuasaan merupakan ciri yang paling jelas dalam sejarah yang sudah sejak awal kita ketahui dalam sejarah Yunani, Romawi, dan Inggris. Mill menjelaskan kebebasan  yang  dimaksud  adalah  perlindungan  terhadap  kekejaman
para penguasa politik (Mill 2005, 1–2).
Dalam  pandangan  Abdolkarim  Soroush,  seseorang  tidak  dapat memahami  kebebasan  dalam  masyarakat  Islam  tanpa  kembali  kepada filsuf abad pertengahan seperti Al-Farābi, Ibnu Sīnā, atau Ibnu Khaldun. Konsep kebebasan pada masa abad pertengahan tersebut tentu berbeda dengan konsep kebebasan pada masa kini. Konsep kebebasan pada masa abad  pertengahan  tidak  dianggap  begitu  penting  pada  masa  itu,  tidak sepenting pada masa sekarang. Dalam sebuah wawancara Abdolkarim Soroush mengatakan bahwa :
“…seseorang tidak dapat memahami kebebasan dalam masyarakat Islam tanpa kembali ke filsuf abad pertengahan seperti Al-Farabi, Ibn Sina, atau Ibn Khaldun. Konsep kebebasan tidak sepenting saat itu seperti saat ini, katanya” (Fremont 2000).
Soroush  membagi  konsep  kebebasan  menjadi  politik  dan  filosofis, eksternal dan internal. Untuk mengetahui konsep kebebasan politik kita musti mengetahui konsep yang berlawanan seperti tirani dan demokrasi. Terkadang,  demokrasi  digunakan  sebagai  sinonim  bagi  kebebasan. Terkait kebebasan filosofis, sebagian melihat kebebasan sebagai suatu hak, yang lainnya melihat sebagai realitas. Soroush menjelaskan:
Hegel melihatnya sebagai tujuan yang dituju oleh jiwa yang sesungguhnya. Sebagian orang berusaha menyelaraskan kebebasan dengan persamaan dan keadilan; sebagian lain berputus asa mencapai maksud ini. Kebebasan telah disamakan dengan pemberontakan maupun penaklukan. Kaum eksistensialis mengidentifikasi kebebasan sebagai esensi kemanusiaan (Soroush 2002, 126– 27).
Dalam  konteks  kebebasan  secara  filosofis,  Soroush  mengaitkan kebebasan dengan nalar. Ia menyatakan :
“Kita bersimpati pada kebebasan dan menuntut adanya kebebasan karena kita rasional. Kebebasan dan ketidakbebasan tidak menjadi masalah bagi makhluk yang tidak berakal. Kita tidak bisa berbicara tentang kebebasan bagi malaikat yang lebih mulia daripada manusia, atau bagi binatang yang lebih rendah daripada manusia. Kita bersemangat berkenaan dengan kebebasan dan mempertimbangkannya sebagai bagian hak manusia yang esensial, karena nalar dan kebebasan saling jalin berkelindan. Kehilangan salah satu akan melemahkan eksistensi lainnya. Kebebasan adalah milik manusia yang rasional. Nalar membutuhkan pendamping dekat yang mempunyai kepentingan yang sama: kebebasan” (Soroush 2002, 127).
Kebebasan internal dicapai dengan membebaskan diri dari belenggu nafsu  dan  amarah.  Sedangkan  kebebasan  eksternal  dicapai  dengan melepaskan diri dari kekuasaan raja, orang zalim, penipu, dan penindas. Prasyarat  untuk  mencapai  kebebasan  eksternal  adalah  berpartisipasi dalam perjuangan kebebasan, yang merupakan suatu proses publik yang didasarkan pada peraturan dan ketetapan. Memperjuangkan kebebasan berarti  melawan  para  tuan  yang  bodoh,  pembual  yang  sombong,  dan raja yang tidak cakap. Kebebasan menjunjung tinggi tanggung jawab dan keberanian (Soroush 2002, 142).
Soroush  memandang  orang  yang  takut  pada  kebebasan  adalah mereka yang mencintai ide-idenya sendiri yang lemah, sedangkan para pecinta kebenaran pasti sangat mencintai kebebasan. Kebebasan boleh jadi  menyakiti  keyakinan  pribadi,  tetapi  kebebasan  tidak  mungkin menyakiti  kebenaran  kecuali  bagi  mereka  yang  mau  mempribadikan kebenaran  mutlak.  Tidak  seorang  pun  akan  dirugikan  oleh  kebebasan kecuali mereka yang menderita narsisme (cinta diri) dan megalomania (Soroush 2002, 130).

## 2.  Keadilan
Para filsuf memiliki definisi yang berbeda mengenai keadilan. Dalam sejarah filsafat, perbincangan tentang makna keadilan tergambar dalam karya  Plato, The Republic ,  yang  merupakan  dialog  Socrates  tentang definisi keadilan. The Republic adalah karya Plato yang memuat dialog Socrates  tentang  konsep  kekayaan,  keadilan,  moderasi,  dan  para penentangnya (Of Wealth, Justice, Moderation, and Their Opposites). Dialog diselenggarakan  di  rumah  Cephalus  yang  dihadiri  banyak  penduduk Athena.  Narasumber  dalam  dialog  tersebut  antara  lain  Socrates, Cephalus, Glacon, Thrasymachus, Adeimantus, Cleitophon, Polemarchus (Plato 2018, 17739 – 17742).
Soroush  sendiri  mendefinisikan  keadilan  adalah  ‘ibu  kebebasan’ yang  kini  absen  dalam  kehidupan  Negara-Negara  Dunia  Ketiga (Third World) yang semua penduduknya meyakini agama. Dalam sebuah pidato penutup dalam Second Annual Conference , Soroush menyatakan, “kami di Dunia Ketiga sangat menderita karena tidak adanya kebebasan. Kami telah banyak mengeluh dan menulis, tetapi keadilan belum mendapat perhatian yang cukup. Sekarang saatnya bagi kita untuk mengutamakan konsep keadilan. Keadilan adalah ibu kebebasan” (Soroush 2001).
Keadilan adalah cita-cita sosial yang musti diwujudkan dalam realitas sosial.  Dalam  Pandangan  Soroush  keadilan  hanya  bisa  diwujudkan melalui  demokrasi.  Soroush  menegaskan, “demokrasi adalah cara terbaik untuk mewujudkan keadilan di zaman kita…umat islam memiliki kewajiban untuk berusaha mencapai keadilan. Mereka wajib mencari teori keadilan modern; artinya mereka musti mencari bentuk keadilan yang dapat diwujudkan dalam masyarakat modern” (Soroush 2006).
Demokrasi adalah manifestasi modern dan pencarian abadi manusia dalam  menentang  ketidak-adilan  dan  menuntut  keadilan.  Namun, keadilan dapat berhasil hanya jika para pencarinya tidak terbebani oleh kemelaratan dan ketidakamanan (Soroush 2002, 62).
Implementasi  keadilan  hanya  bisa  diwujudkan  melalui  demokrasi. Soroush  menegaskan  saat  ini  penerapan  keadilan,  yang  juga  agama menurutnya hanya dimungkinkan melalui demokrasi, tidak dengan yang lain. Ia mengatakan, “saat ini, penerapan keadilan, yang juga dituntut oleh agama, hanya dimungkinkan melalui demokrasi, bukan melalui aturan individu, bukan melalui perwalian” (Soroush 2010).
Menurut pendapat kaum beragama, keadilan adalah prasyarat dan juga syarat bagi kekuasaan agama. Suatu kekuasaan yang tidak adil tidaklah agamis.  Keadilan,  kemudian,  diarahkan  untuk  memenuhi  kebutuhan, mencapai hak-hak, dan menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan. Agama yang benar dan bisa diterima tak pelak lagi haruslah adil (Soroush 2002, 192). Soroush berpendapat bahwa:
Pemerintahan agama harus menjadi pemerintahan yang adil, dan keadilan adalah istilah yang didefinisikan diluar agama. Keadilan agama, berdasarkan fiqh, dan dipahami sebagai interpretasi dan penerapan hukum Al-Qur’an, dapat diturunkan langsung dari Al-Qur’an. Namun, konsep keadilan itu sendiri tidak dapat didefinisikan dengan merujuk pada Al-Qur’an saja. Keadilan mencakup konsepsi tentang manusia, tentang apa artinya menjadi manusia dan hak- haknya. Kita tidak mendefinisikan keadilan dari agama, tetapi kita menerima agama, karena agama itu adil (Vakili 1996).
Dalam  konteks  keadilan,  Soroush  juga  mengomentari  dan mengkaitkannya  dengan  konteks  ketidakadilan  dalam  hal  interpretasi agama  yang  dianggap  otoriter  dan  memonopoli  seakan-akan  hanya kelompok  tertentu  yang  berhak  atau  berwenang  untuk  melakukan interpretasi  terhadap  agama.  (Setyawan  2017,  153)  Soroush berpandangan  bahwa  dominasi  interpretasi  agama  (fikih)  menjadi
sumber  utama  ketidakadilan  secara  material,  karena  hukumnya dikontruksi dalam bingkai otoriter. Hal ini menyebabkan adanya penafian atas sumber utama yang otoritatif yaitu Al-Qur’an dan hadis, sehingga orang  tidak  bisa  membedakan  antara  interpretasi  dan  sumber  agama, karena  interpretasi  sudah  diyakini  sebagai  sebagai  agama.  Anggapan ini akhirnya berkonsekuensi hilangnya muatan etika seperti anggapan sudah  tertutupnya  pintu  ijtihad  dan  tidak  bisa  menghadirkan  hukum baru adalah bentuk dari tafsir otoriter. Anggapan seperti itu sebenarnya telah mencederai pemikiran manusia dan menafikan anugerah manusia yang diberikan akal untuk berpikir kritis. Kondisi ini semakin diperparah dengan  adanya    anggapan  sebagian  ulama  konservatif  yang  menolak kelompok gerakan rasional, kondisi itu menjadi penguat bahwa agama dan  interpretasi  agama  hanya  menjadi  wewenang  kelompok  tertentu saja.

## 3. Demokrasi
Ide demokrasi bermula dari tradisi politik masyarakat Athena pada zaman Yunani Kuna abad ke-5 SM (Schmandt 2009, 33).  Robert A. Dahl dalam  bagian  pertama  bukunya On Democracy menjelaskan  secara singkat  perkembangan  demokrasi.  Ia  menyatakan  bahwa  demokrasi dibicarakan paling tidak sekitar dua ratus lima puluh tahun belakangan ini (Dahl 1998, 230).
Sejarah  demokrasi  berjalan  sejajar  dengan  perjalanan  sejarah pemikiran manusia. Gagasan demokrasi sama purba dengan pergulatan manusia dalam membentuk tatanan. Namun, para filsuf pada umumnya tidak terlalu antusian dengan gagasan demokrasi, bahkan curiga.  Mulai dari  Platon,  Aristoteles,  Kaum  Stoa  (Cicero,  Seneca,  Marcus  Aurelius), Agustinus,  Moses  Maimonides,  Ibn  Rushd,  Thomas  Aquinas  hingga Machiavelli, Kant, Hegel, dan Marx, mereka pada umumnya tidak terlalu percaya dengan demokrasi (Nugroho 2008, 1-63).
Menurut Abdul Karim Soroush, demokrasi ditandai dengan adanya pemisahan kekuasaan, studi tentang kewajiban kepada warga negara umum, kemerdekaan dan otonomi pers, kebebasan berekspresi, dewan musyawarah pada berbagai tingkat pengambil keputusan, partai politik, pemilihan umum dan parlemen. adalah cara untuk mencapai dan menciptakan demokrasi. Ada beberapa pandangan tentang demokrasi dan terkait dengan agama di kalangan pemikir Muslim. Secara umum, terbagi menjadi tiga: kelompok yang menolak demokrasi secara total, pendukung demokrasi murni (nasionalis- sekuler), dan kelompok yang mencoba memadukan antara konsep demokrasi
dan nilai-nilai agama. Dalam pengamatan penulis, Abdul Karim Soroush termasuk ke dalam kelompok ketiga (Azhar 2014, 95).
Demokrasi adalah manifestasi modern dan pencarian abadi manusia dalam  menentang  ketidak-adilan  dan  menuntut  keadilan.  Demokrasi bisa  dicapai  oleh  mereka  yang  sudah  terbebas  dari  segala  bentuk perbudakan lain. Soroush menyatakan, “demokrasi didambakan oleh kita semua, tetapi dalam kenyataannya demokrasi tidak dapat dijangkau oleh semuanya. Demokrasi mensyaratkan tingkat tertentu pada perkembangan norma, politik, dan pemerintahan yang bergantung pada perkembangan ekonomi” (Soroush 2002, 62-63).
Demokrasi  adalah  sistem  politik  yang  tidak  memiliki  definisi  yang akurat. Tidak terdapat konsensus mengenai definisi demokrasi. Bahkan, mencari  definisinya  di  dalam  kamus  juga  tidak  membantu,  karena definisi demokrasi sangat ditentukan oleh aliran teori politik tertentu. Makna  demokrasi  yang  paling  sederhana  dan  paling  umum  diterima berasal dari kata  Yunani “demos” (people) dan “kratia” (rule or authority) menjadi “the rule by the people” (aturan oleh rakyat) (Jahanbakhsh 1997, 5).
Konsep  demokrasi  sering  disalahpahami  dan  disalahgunakan manakala  rezim-rezim  totaliter  dan  diktator  militer  berusaha memperoleh dukungan rakyat. Para filsuf politik telah sering menyatakan bahwa demokrasi bersifat anti tesis terhadap kebebasan dan liberalisme, dengan  memahaminya  sebagai  kediktatoran  mayoritas (Hayek) atau pemerintahan  minoritas  atas  nama  mayoritas  (Mill  2005).  Walaupun Demokrasi,  apa  pun  definisinya  merupakan  bentuk  pemerintahan  sah yang  berusaha  memangkas  ekstrimitas  pelanggar  hukum  yang  zalim, demokrasi mendorong untuk membatasi sebagian nafsu mereka untuk mencapai kenyamanan dan kemakmuran. Hukum menentang kebebasan mutlak, tetapi tidak terhadap demokrasi (Soroush 2002, 208).
Meskipun  Soroush  menolak  Islam  sebagai  ideologi  politik,  ia  tidak menyarankan  adanya  pemiliahan  agama  dan  politik.    Soroush  justru berpandangan bahwa dalam konteks masyarakat religius, maka politik pun  akan  mengambil  bentuk  religius.  Orang-orang  dalam  masyarakat religius dengan sendirinya akan memanifestasikan perasaan religius yang mereka anut ke dalam politik. Jika suatu sistem politik mengakomodir opini dan partisipasi publi, maka system itu akan mewujudkan perasaan religius tersebut. Perhatian dan pertanyaan Soroush bukan pada aspek
kesesuaian agama dan politik, tetapi pada aspek interaksi antara agama dan  politik.  Soroush  mendekati  isu  pemerintahan  religius  dengan mengajukan  pertanyaan  dalam  konteks  masyarakat  religius  apakah agama  memiliki  hak  untuk  memerintah?  Jika  iya,  maka  siapakah  yang memiliki  hak  tersebut?  Dalam  menjawab  pertanyaan  ini,  Soroush mendekatinya dengan pertimbangan fikih dan kalam (Fadoil 2013, 446). Untuk menghubungkan antara agama dan demokrasi, Soroush setidaknya menghadirkan tiga cara:
Pertama, melakukan rekonsiliasi agama dan demokrasi yang dinilai Soroush sebagai contoh kecocokan agama dan akal. Akal begitu sentral dalam menumbuhkan demokrasi agama. Seperti yang dikatakan Soroush, prasyarat demokratisasi pemerintahan agama adalah menggunakan konteks sejarah dan memberdayakan pemahaman agama yang menekankan peran akal. Alasan yang dimaksud adalah alasan kolektif yang muncul dari partisipasi publik dan pengalaman manusia dalam menggunakan metode demokrasi. Prinsip kedua menyebutkan bahwa rekonsiliasi agama dan demokrasi menunjukkan kecerdasan meta-religious artifice yang memiliki epistemologi dimensi ekstra-religius. Artinya, agama berbicara tentang “demokrasi”. Maksudnya, masalah demokrasi termasuk objek pemikiran dan kajian Islam. Ketiga, pemahaman agama harus beradaptasi dengan kenyataan bahwa demokrasi telah berhasil membatasi kekuasaan, mencapai keadilan, dan mendapatkan hak asasi manusia. Artinya, agama harus menerima pencapaian tersebut untuk memahami dan menerima demokrasi. Keempat, hak arbitrase (pemecahan masalah) disampaikan kepada kearifan publik yang dinamis yang berkaitan dengan agama. Kelima, pemahaman bahwa agama berubah, bersifat rasional, dan selaras dengan kriteria umum non-keagamaan diterima untuk memutuskan persoalan-persoalan pemerintahan yang demokratis keagamaan. Keenam, tanpa masyarakat yang religius, pemerintahan yang demokratis tidak dapat digagas (Susanto 2011, 261-262).

## 4. Sekularisme Politik
Sekularisme adalah hasil dari rasionalisasi dan revolusi sains modern. Pengetahuan  sains  modern  telah  mengubah  bukan  saja  pandangan manusia  tentang  dunia,  melainkan  juga  pandangannya  tentang kemampuan  dan  posisinya  sendiri  di  dalamnya.  Menurut  Soroush, revolusi  yang  terjadi  dalam  ilmu  pengetahuan  alam  telah  menjangkau ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik merupakan  sekularisasi.  Sekularisme,  dalam  pengertian  ini,  tidak  lain adalah “saintifikasi” dan rasionalisasi pemikiran terhadap pertimbangan sosial dan politik (Soroush 2002, 80).
Soroush memandang sains modern menjelaskan dunia seolah-olah
tidak diciptakan oleh dewa. Sains memang tidak menyangkal keberadaan dewa,  tetapi  tidak  merasa  perlu  menjadikannya  sebagai  dalil.  Dengan kata  lain,  ada  asumsi  bahwa  meskipun  ada  dewa,  sains  tetap  dapat menjelaskan dunia tanpa mengandalkan eksistensinya. Dewasa ini, sains tampaknya telah menimbulkan pengaruhnya pada perilaku individu dan tata cara pemerintahan (Soroush 2002, 177). Perkembangan sains inilah yang memicu lahirnya sekularisme dalam kehidupan duniawi.
Dalam  pandangan  Soroush  ketika  kita  berbicara  sekularisme terdapat tiga konsep yang saling berhubungan: modernisasi, sekularisasi, dan  reformasi.  Modernisasi  adalah  suatu  proses  pengembangan  dan pembedaan progresif dari institusi-institusi dan lingkungan kehidupan di bawah pengaruh kemajuan ekonomi dan teknologi yang terkait dengan kemunculan  kapitalisme.  Sekularisasi  adalah  satu  contoh  modernisasi yang  membedakan  agama  dari  institusi  ekonomi  dan  politik,  yakni pemisahan gereja dan negara. Sekularisasi juga dapat berarti pemisahan agama  dari  budaya  dan  hati  nurani.  Ada  pun  reformasi  adalah  upaya umat  beragama  dalam  mengantisipasi,  menyesuaikan,  atau  merespon perubahan yang terjadi terkait dengan sekularisasi (Soroush 2002, xiii).
Sekularisasi  mempunyai  aspek  sosio-politik  dan  psikologi  budaya. Makna  orisinal  istilah  sekularisasi,  yaitu,  “penghapusan  wilayah kekuasaan  dari  kendali  wewenang  rohaniawan”,  ini  menunjukkan pemisahaan  institusi  gereja  dan  agama.  Tahap  ini  dikenal  sebagai sekularisme objektif. Sedangkan sekularisme subjektif adalah profanasi menyangkut kebiasaan kultural dan persepsi personal oleh hal-hal yang profan  (duniawi)  (Soroush  2002,  xiv-xv).    Pandangan  ini  kemudian dikenal sebagai sekularisme.
Dalam  pandangan  Soroush,  sekularisme  telah  dipahami  sebagai upaya  sengaja  untuk  mengeluarkan  agama  dari  urusan-urusan  dunia. Sekularisme muncul dari dua sumber: pertumbuhan sains modern dan rasionalitas  serta  perubahan-perubahan  yang  mendalam  pada  makna dan hubungan antara hak dan kewajiban (Soroush 2002, 79).
Dalam percakapan tentang sekularisme, Soroush mengungkapkan ada perbedaan  mendasar  antara  sekularisme  politik  (political  secularism) dan  sekularisme  filosofis (philosophical secularism). Kerancuan  dalam
mendefinisikan  keduanya  menimbulkan  pertengkaran.  Perbedaan mendasar  antara  sekularisme  politik  dan  sekularisme  filosofis  adalah sekularisme filosofis berakar pada materialisme, sedangkan sekularisme politik melihat dunia masih dalam kehendak Tuhan.
Dalam sebuah wawancara, Soroush menjelaskan perbedaan mendasar antara sekularisme politik dan sekularisme filosofis tersebut:
Secara umum, kita memiliki dua jenis sekularisme: sekularisme politik dan sekularisme  filosofis.  Sekularisme  politik  berarti  kita  memisahkan  agama secara institusi dari politik. Dan negara menganggap semua kepercayaan dan agama adalah sama, mengakui kemajemukan agama dan memperlakukannya secara imparsial. Dalam pengertian ini, banyak orang beragama menganut sekularisme politik dan menyetujui imparsialitas politik semacam ini di hadapan beragamnya kepercayaan (Soroush 2019).
Dalam  hal  sekularisme  filosofis,  Soroush  menolaknya  dengan argumen:
“Kita  memiliki  sekularisme  lain  yang  dikenal  sebagai  sekularisme  filosofis. Ini identik dengan atheisme dan kekurangpercayaan pada agama. Ini adalah semacam materialisme. Jenis sekularisme ini tidak bisa dikombinasikan dengan pemikiran keagamaan. Yang satu bergantung pada penegasan agama (sekularisme politik), dan yang satu lagi bergantung pada penolakan agama (sekuralisme filosofis), dan menggabungkan penegasan dan penolakan adalah tidak mungkin”  (Soroush 2019).
Sekularisme  politik  memiliki  dua  pilar,  yakni:  masalah  legitimasi dan netralitas sistem politik dari agama dan  mazhab pemikiran teoritis. Soroush mengatakan, “saya percaya bahwa legitimasi sistem bergantung pada keadilan, bukan pada jenis agama tertentu, dan sistem yang diterima berasal dari rakyat. Sedangkan mengenai netralitas negara terhadap berbagai agama dan kepercayaan adalah semua orang memiliki hak yang sama” (Soroush  2006).      Menurut  Soroush,  sekularisme  politik menuntut  pengakuan  pluralisme  agama  dan  prinsip  netralitas  negara. Kesalahpahaman terhadap sekularisme politik juga terjadi di Iran. Dalam sebuah wawancara, Soroush berkomentar:
“Masalah yang muncul, terutama di antara orang-orang Iran yang ekspatriat, adalah bahwa banyak dari orang-orang yang mengatakan mereka sekuler juga sekuler dalam kepercayaan mereka. Dengan kata lain, mereka tidak percaya pada spiritualitas dan agama. Tentu saja, mereka bebas menjadi seperti ini. Tetapi ketika mereka berbicara untuk membela sekularisme, sekularisme memiliki perasaan yang menakutkan bagi orang-orang Iran di
negara mereka. Artinya, mereka berpikir bahwa menyerukan sekularisme berarti meninggalkan kepercayaan dan religiusitas mereka. Kesalahan dan ilusi ini harus diperbaiki” (Soroush 2010).
Soroush menyatakan kekeliruan terbesar dari mereka yang mengaku sekularis  adalah  mereka  juga  sekular  dalam  keimanan.  Dengan  kata lain,  mereka  tidak  percaya  pada  agama  dan  spriritualitas.  Kekeliruan kebanyakan orang menganggap bahwa menyerukan sekularisme berarti meninggalkan keimanan dan religiusitas. Kesalahan dan ilusi ini tentu musti diperbaiki.
Jadi, Soroush meyakini bahwa sekularisme politik adalah pilihan yang tepat  dalam  menjalankan  negara.  Sekularisme  politik  tidak  menolak sipritualitas  dan  agama.  Tidak  seperti  sekularisme  filosofis  yang menyingkirkan dan curiga pada spritualitas dan agama. Ia menganggap sekularisme  politik  memberikan  masa  depan  yang  cerah  bagi  relasi agama dan kekuasaan.
Dalam prakteknya di dunia, sekularisme bukanlah sesuatu yang yang dirancang atau direkomendasikan terlebih dahulu oleh individu atau pun kelompok.  Soroush  berpendapat  bahwa  sekularisme  yang  dipaksakan seperti  sekularisme  Turki  pada  zaman  Kemal  Attaturk  mengalami kegagalan. Pengalaman Eropa menunjukkan bahwa sekularisme terjadi akibat konsekuensi logis dari bentrokan antara agama dan sains. Soroush mengatakan, “pemisahan agama dan politik itu terjadi secara alamiah” (Soroush 2007).
Soroush  mengingatkan  bahwa  pemerintahan  sekular  jangan didefinisikan hanya dengan apa yang sebenarnya bukan indentitasnya, yakni pemerintahan non-agama, melainkan dengan apa yang sebenarnya, yakni satu pemerintahan yang siap dikritik, diperiksa, dan disesuaikan. Soroush menyatakan:
“Jadi,  kita  bisa  mendefinisikan  sekularisme  sebagai  suatu  rezim  yang pemerintahannya tidak mempunyai nilai atau kaidah-kaidah yang berada di  luar  penilaian  atau  verifikasi  manusia,  dan  tidak  ada  protokol,  status, posisi, atau ordonansi yang tidak bisa diawasi publik. Segala sesuatu terbuka terhadap kritik, dari kepala negara hingga tata cara pemerintahan dan arah penentuan kebijakan. Inlah makna sekularisme. Sebenarnya, ketika politik tidak disakralkan (yaitu, ketika politik menjadi rasional dan ilmiah), sedangkan agama disakralkan, keduanya terpisah. Inilah makna dan alasan pemisahan agama dan negara di masyarakat secular” (Sorouch 2002, 83-86).

## Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas  paling  tidak  kita  bisa  dapat  menarik  beberapa kesimpulan  mengenai  pemikiran  filsafat  politik  Abdolkarim  Soroush tentang kebebasan, keadilan, demokrasi, dan sekularisme, antara lain:
Menurut  Soroush,  perbedaan  mendasar  antara  sekularisme  politik dan  sekularisme  filosofis  adalah  sekularisme  filosofis  berakar  pada materialisme, sedangkan sekularisme politik melihat dunia masih dalam kehendak Tuhan.  Ia menolak sekularisme filosofis karena identik dengan atheisme dan tidak percaya pada agama. Soroush menyakini sekularisme politik  dan  mengklaim  sebagai  penganutnya.  Ia  meyakini  bahwa sekularisme politik merupakan alternatif dalam menyelesaikan problem antara  agama  dan  politik,  baik  di  dalam  masyarakat  religius  maupun masyarakat  non-religius  atau  masyarakat  sekural.  Soroush  menilai demokrasi adalah teori anti-tirani yang memiliki cara memerintah ‘yang berorientasi pada hak’ (right oriented people) dan menggunakan ‘sistem manajemen  yang  rendah  kesalahan’ (low-eror system of management). Keduanya adalah prinsip dalam negara demokratis. Selain itu, Soroush memandang bahwa demokrasi terdiri dari metode membatasi kekuasaan para  pemimpin  dan  merasionalkan  pertimbangan  dan  kebijakan mereka,  sehingga  mereka  tidak  begitu  rentan  terhadap  kesalahan  dan korupsi, terbuka untuk menerima nasihat, moderasi, musyawarah, dan karenanya  kekerasan  dan  revolusi  tidak  akan  diperlukan.  Abdolkarim Soroush memandang konsep keadilan memiliki akar dalam ajaran Islam. Keadilan  juga  menjadi  dasar  kehidupan  politik  modern.  Sayangnya, menurut Soroush keadilan adalah ‘ibu kebebasan’ yang kini absen dalam kehidupan  Negara-Negara  Dunia  Ketiga (Third World) yang  semua penduduknya meyakini agama. Soroush memandang kebebasan bersifat dinamis.  Kebebasan  pada  masa  lalu  (Abad  Pertengahan)  dianggap tidak begitu penting, tidak seperti kebebasan pada masa kini. Soroush membagi konsep kebebasan menjadi politik dan filosofis, dalam dimensi politik kebebasan identik dengan demokrasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Amrizal, Amrizal. 2020. “Wilayatul Faqih: Landasan, Implementasi, dan Kritik.” Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam 6 (2): 318–53. https:// doi.org/10.31332/zjpi.v6i2.1627.
Azhar,  Muhammad.  2014.  “The  Concept  Of  Religious  Democracy  As  A New Political Philosophy For Moslem Countries.” Dalam Book of Conference Proceedings International Conference on ITMAR , 1:94– 99. Istanbul: Globalilluminators. https://www.globalilluminators. org/wp-content/uploads/2014/12/ITMAR-14-150.pdf.
Bramming,  Pernille.  2009.  “Iran:  We  Want  A  Religious  Democracy! Leading  Iranian  Reformist  Abdolkarim  Soroush  defends  former President  against  a  Danish  rebellion.”    Diakses  4  Januari  2020. http://www.drsoroush.com/PDF/Soroush_WA2009-12-23_ Bramming_English.pdf.
Dahl, Robert A. 1998. On Democracy. London: Yale University.
“Erasmus Prize 2004 awarded to: Abdolkarim Soroush.” 2004. Diakses 28 Juli 2019. http://www.drsoroush.com/English/News_Archive/E- NWS-20040400-Erasmus_Prize_2004_awarded_to_Abdolkarim_ Soroush.html.
Fadoil,  M.  Heri.  2013.  “Konsep  Pemerintahan  Religius  dan  Demokrasi Menurut  Abdul  Karim  Soroush  dan  Ayatullah  Khomeini.” Al- Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 3  (2):  438–73. https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.438-473.
Fletcher, Charles D. 2005. “The Methodology of Abdolkarim Soroush: A Preliminary Study.” Islamic Studies 44 (4): 527–52.
Fremont,  Romain.  2000.  “Islamic  Democracy  and  Islamic  Governance A  summary  of  remarks  by  Abdolkarim  Soroush  and  Charles Butterworth at The Middle East Institute.” Diakses 20 Maret 2020. https://www.drsoroush.com/English/By_DrSoroush/E-CMB- 20001121-Islamic_Democracy_and_Islamic_Governance.html.
Hadiwijono,  Harun.  1980. Sari Sejarah Filsafat Barat 2 .  Yogyakarta:
Kanisius.
Jahanbakhsh,  Forough.  1997.  “Islam,  Democracy,  Modernism  in  Iran (1953-1997):  From  Bazargan  to  Soroush.”  Canada:  Institute  of
Islamic Studies McGill University, Montreal.
Leezenberg, M. 2007. Interview Soroush: Enlightenment & Philosophy in  Islam. Isim Review 20  (1),  36-37.  https://hdl.handle. net/1887/17190.
Mahmoud,  Sadri.  2001.  “Sacral  Defense  of  Secularism:  The  Political Theologies  of  Soroush,    Shabestari,  and  Kadivar.” International Journal of Politics, Culture and Society 15 (2).
Mas’udah,  Al  Mas’udah  Al.  2018.  “Agama  dan  Pemikiran  Keagamaan (Membedah Teori Abdulkarim Soroush Tentang Qabdh Wa Bast).” Jurnal Al Himayah 2 (1): 1–16.
Mill,  John  Stuart.  2005. On Liberty .  Diterjemahkan  oleh  Alex  Lanur. Jakarta: Yayasan Obor.
Mulyadi,  Mulyadi.  2019.  “Pemerintahan,  Demokrasi,  dan  Interpretasi Agama dalam Perspektif Abdul Karim Soroush.” Jurnal Filsafat 29 (1): 49–65. https://doi.org/10.22146/jf.34355.
Nugroho,  Ito  Prajna.  2008.  “Demokrasi  di  Antara  Legitimasi  dan Delegitimasi.” Dalam Seminar Nasional Pusat Pengkajian Pancasila . Malang: Universitas Negeri Malang.
Plato.  2018. Plato: The Complete Works .  Diterjemahkan  oleh  Benjamin Jowett. ATOZ Classics.
Purnama, Fahmy Farid. 2016. “Liberasi Teologi di Iran Pasca-Revolusi:
Telisik Pemikiran Abdul Karim Soroush.” Jurnal Theologia 27 (1):
25–50. https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.1.923.
Sadri,  Ahmad.  t.t.  “Soroush,  Abdolkarim.”  The  Oxford  Encyclopedia of  the  Islamic  World.  Diakses  5  Oktober  2020.  http://www. oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0978.
Schmandt,  Henry  J.  2009. Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Setyawan, Cahya Edi. 2017. “Kritik Abdul Karim Soroush Atas Sistem Al- Faqih: Teks Agama, Interpretasi dan Demokrasi.” FIKRAH 5 (1): 151–74. https://doi.org/10.21043/fikrah.v5i1.2258.
Soroush,  Abdulkarim.  2001.  “Reason  &  Freedom  in  Islamic  Thought.”
Dalam The CSID 2nd Annual Conference .  Washington,  D.C.:
Georgetown  University.  Diakses  5  Februari  2020.  http://www.
drsoroush.com/English/By_DrSoroush/E-CMB-20010407- Reason_Freedom_in_Islamic_Thought.html.
———.  2002. Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama .  Diterjemahkan oleh Abdullah Ali. Bandung: Mizan.
———.  2006.  I  am  not  the  Reformists’  Godfather  Diwawancara oleh  Reza  Khojasteh  Rahimi.  Diakses  17  November  2019. http://www.drsoroush.com/English/Interviews/E-INT- IAmNotTheReformistsGodfather.html.
———.  2007.  Khatami’s  Election  Victory  was  Detrimental  to  Kiyan Diwawancara  oleh  Reza  Khojasteh  Rahimi.  Diterjemahkan  oleh Nilou  Mobasser.  Diakses  14  November  2019.  http://www. drsoroush.com/English/Interviews/E-INT-Kian.html.
———. 2007. One Cultural Revolution was Enough Diwawancara oleh Matin  Ghaffarian.  Diterjemahkan  oleh  Mobasser  Nilou.  Diakses 15  November  2019.  http://www.drsoroush.com/English/ Interviews/E-INT-One%20Cultural%20Revolution%20was%20 Enough.html.
———.  2007.  An  Interview  with  Abdolkarim  Soroush:  Amsterdam Debate Diwawancara oleh Matin Ghaffarian. Diakses 13 Desember 2019.  http://www.drsoroush.com/English/Interviews/E-INT- Amsterdam%20Debate.html.
———. 2008. Alas, I’ve Missed the Chance to have Coffee with Popper
Diwawancara  oleh  Reza  Khojasteh  Rahimi.  Diterjemahkan  oleh Nilou  Mobasser.  Diakses  19  November  2019.  http://www. drsoroush.com/English/Interviews/E-INT-10-10-2008-Poper. html.
———. 2010. The Current Iranian System Rests on Obedience not Human Rights  Diwawancara  oleh  Nooshabeh  Amiri.  Diakses  27  Maret 2020.  https://www.drsoroush.com/English/Interviews/E-INT- 20100300-The%20CurrentIranianSystem.html.
———.  2011.  Rumi  The  Prophet  of  Love.  Stanford  University.  http:// lectures.drsoroush.com/English/Lectures/2011.05.23_Stanford_ ProphetOfLove_Khordad_2_1390.mp3
———.  2019.  Interview  with  Abdolkarim  Soroush:  We  Must  Have  a Referendum in Iran Diwawancara oleh Farzaneh Bazrpour. http://
www.drsoroush.com/English/Interviews/E-INT-20100200- WeMustHaveAReferendumInIran.html.
Susanto,  Happy.  2011.  “Democracy  in  Islam:  comparative  study  of Muhammad  Abid  al-Jabiri  and  Abdolkarim  Soroush’s  thoughts.” Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 1 (2): 253–72. https://doi.org/10.18326/ijims.v1i2.253-272.
Tabrizi,  Behrooz  Ghamari.  2004.  “Contentious  Public  Religion:  Two Conceptions  of  Islam  in  Revolutionary  Iran:  Ali  Shari`ati  and Abdolkarim  Soroush.” International Sociology 19  (4):  504–23. https://doi.org/10.1177/0268580904047371.
———. 2018. “Abdolkarim Soroush.” Dalam Key Islamic Political Thinkers , disunting  oleh  John  L.  Esposito  dan  Emad  El-Din  Shahin.  New York: Oxford University Press.
Vakili, Valla. 1996. “Debating Religion and Politics in Iran: The Political Thought  of  Abdolkarim  Soroush.”  Diakses  17  Desember  2019. http://www.drsoroush.com/English/On_DrSoroush/E-CMO- 19960100-Debating_Religion_and_Politics_in_Iran-Valla_Vakili. html.
Wahidah, Evita Yuliatul, dan Mohammad In’ami. 2020. “The Integration- Interconnection of Al-Qabdhu Wa Al-Basthu Nadlriyah Al-Shari’ah Abdul Karim Soroush With Psychology of Islamic Contemporary Education.” Desanta (Indonesian Of Interdisciplinary Journal) 1 (1): 1–17.
Wright,  Robin.  1997.  “Iran’s  Greatest  Political  Challenge:  Abdol  Karim Soroush.” World Policy Journal 14 (2): 67–74.

## Halaman ini sengaja dikosongkan