Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE TERKAIT KESEPAKATAN PARA PIHAK
Nisha Pratiwi Sasmitha 1 , Marilang 2 , Tri Suhendra Arbani 3
1,2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Email Koresponden: sasmithanishapratiwi@gmail.com

## Abstract
This study analyzes the analysis of buying and selling transaction through e-commerce related to the agremeent of the parties. This research is expected to provide benefits both scientifically in the study of legal science, as wel as practically and academically that can be used as input for writers, and parties who have a desire to know how the provisions for the implementation of buying and selling through e-commerce and legal consequences if the sale and purchase agreement is not fulfilled through e-commerce. The research method used in this study is a normative research method that refers to the legal norms that exist in legislation, literature, expert opinions and  papers.  The  law  used  in  this  study  is  law  number  11  of  2008  concerning  information  and  electronic transactions as amended by law number 19 of 2016 Keywords: Transaction, Buying and Selling, Agreement Of The Parties

## Abstrak
Penelitian ini menganalisis tentang analisis terhadap transaksi jual beli melalui e-commerce terkait kesepakatan para  pihak.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  yang  baik  secara  ilmiah  dalam  studi  ilmu hukum, serta secara praktis maupun akademis yakni dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis, dan pihak- pihak yang memiliki suatu keinginan untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan pelaksanaan transaksi jual beli melalui e-commerce serta akibat hukumnya jika tidak terpenuhi kesepakatan sempurna dalam perjanjian jual beli  melalui e-commerce. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat  ahli  dan  makalah-makalah.  Undang-Undang  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, E-commerce, Kesepakatan Para Pihak
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PENDAHULUAN
Internet adalah tempat yang sempurna untuk bisnis. 1 Bisnis online, istilah ini mungkin sering kita dengar di mana saja, bisnis online juga merupakan salah satu industri dengan potensi bisnis yang sangat potensial. Hal ini terjadi seiring berkembangnya zaman, yang mana pada saat ini trend dengan belanja online yang  sedang  marak  diterapkan  oleh  masyarakat  seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia. 2 Bisnis online atau  bisnis e-commerce juga  merupakan  jalan  baru  untuk  memasuki  peluang-peluang bisnis yang tidak ditemukan dalam bisnis konvensional. 3 Pesatnya perekembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar. 4 Hal ini merupakan salah satu bentuk kemajuan dari transaksi e-commerce yang perkembangannya begitu sangat cepat.
Dasar  Hukum  mengenai  implementasi e-commerce atau  disebut  juga  dengan  transaksi elektronik bahwa di Indonesia telah tersusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa “Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukannya dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya”. 5
Diera  modern  ini,  kompleksitas  kebutuhan  menjadi  semakin  meningkat.  Seiring  dengan kebutuhan itu, banyak bermunculan kegiatan yang berbasis teknologi mengingat masyarakat sekarang cenderung melakukan kegiatannya dengan smartphone atau online . 6 Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling sering kita jumpai yaitu transaksi jual beli. Salah satu upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya dalam transaksi jual beli ialah dengan melakukan perjanjian.
Dalam proses transaksi jual beli terjadi hubungan hukum yang di mana para pihak melakukan hubungan  hukum yang dituangkan  sebagai  bentuk  perjanjian  yang  dilakukan  secara  elektronik  yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 17 UU ITE bahwa: ”Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Jadi, disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan ke dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak- kontrak  pada  umumnya. 7 Dalam  hal  ini  sangat  jelas  bahwa  terjadinya  transaksi  jual  beli  elektronik
1 James Timothy, Membangun Bisnis Online (Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2010), h.4.
2 Rosinta  Romauli  Situmeang,  “Dampak  bisnis  online  dan  lapangan  pekerjaan  terhadap  peningkatan pendapatan  masyarakat  (studi  kasus  jasa  bisnis  online  transportasi  grab  di  kota  medan”, Asian  Journal  Of Innovation and Entrepreneurship : Fak. Ekonomi Universitas Prima Indonesia Medan 3, 2018, h.320.
3 Jonathan Sarwono J dan Prihartono, A.H, Perdagangan Online: Cara bisnis di internet (Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2012), h.30.
4 Hilmiah,  Marilang,  Erlina,  “Proses  Penyelesaian  Perkara  Persaingan  Usaha  (Studi  Putusan  KPPU No.18/KPPU-I/2009)”, Alauddin Law Department (ALDEV), Vol.1 No. 02. (2009),h. 24.
5 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
6 Andi Arvian Agung, Erlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumann Pengguna Jasa Pinjamam Online. “ Allaudin Law Debeploment Jurnal (aldev) ” Vol.2, No.03, (2020), h.24.
7 Istiqamah,  “Analisis  Pinjaman  Online  oleh  Fintech  Dalam  Kajian  Hukum  Perdata”, Jurisprudentie: Makassar, UIN Alauddin Vol.6 No. 02 (2019), h.298.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
secara  tidak  langsung  adanya  perjanjian/kontrak  elektronik  para  pihak  yang  dibuat  melalui  sistem elektronik.
Teknologi masih mempunyai ketidakpastian dalam segi kepastian hukum. Dari segi prakteknya pelaksanaan  jual  beli online masih  banyak  menimbulkan  permasalahan.  Maka  dari  itu,  Tahun  2008 Indonesia  telah  mengeluarkan  peraturan  khusus  mengatur  tentang  transaksi  internet  yaitu  UU  (ITE). Permasalahan hukum yang timbul terhadap transaksi jual beli e-commerce ditinjau dari aspek hukum suatu  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  bahwa  dalam  mendapatkan  kepastian perjanjian itu sah atau tidak maka dengan ini harus memenuhi syarat sah perjajian. Akan tetapi, transaksi e-commerce sulit  untuk  dipenuhi  dari  syarat  sah  perjanjian  Pasal  1320  KUHPerdata  dilihat  dari  segi jual  beli  melalui  internet  yaitu  belum  dapat  dikatakan  sah  karena  antara  pihak  pelaku  usaha  dan konsumen tidak bertemu secara langsung sehingga sulit menetukan kapan terjadinya suatu kesepakatan.
Namun dalam prakteknya, masih banyak terdapat penyelenggara sistem  elektronik atau selaku pelaku usaha memanfaatkan sistem elektronik dengan tidak bertemu secara langsung dengan konsumen, sehingga  pelaku  usaha  memanfaatkan  keadaan  tersebut  bahwa  informasi  yang  diberikan/keterangan pada barang telah sesuai dengan kenyataannya. Hal ini diperjelas dalam Pasal 9 UU ITE bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”. Salah satu contoh kasus yang terjadi ialah pada Toko Online Shop (ARS Shop) di Samata Gowa. Bahwa toko tersebut memasarkan produknya / memasarkan iklan yang tidak sesuai dengan barang aslinya, dan memberikan informasi  produk  yang  tidak  benar.  Dengan  alasan  dapat  menarik  perhatian  konsumen,  agar  barang dijual laku dan mendapat keuntungan tanpa memandang unsur-unsur jual beli. 8 Sebagai penyelenggara sistem elektronik jika memberikan informasi yang tidak sesuai terhadap spesifikasi suatu barang yang telah  diterima  dengan  barang  yang  diperlihatkan  merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran/larangan bagi  pelaku  usaha  dalam  memperdagangkan  barang/jasanya. 9 Hal  ini  juga  telah  ditegaskan  dalam UUPK  No.8/1999,  bahwa  “Pelaku  usaha  dilarang  untuk  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa  tersebut”. Jadi, dengan demikian Pasal 9 UU ITE tidak terealisasikan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan isi yang telah dicantumkan dalam Pasal tersebut.
Namun  melihat  isi  dari  Pasal  15  Ayat  1  Undang-Undang  ITE  mengatur  bahwa  “Setiap penyelenggara  sistem  elektronik  secara  andal  dan  aman  serta  bertanggung  jawab  terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya”, akan tetapi dalam Pasal 15 Ayat 1  Undang- Undang ITE rentan terjadi ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian elektronik yang telah disepakati. Karena, dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik selaku pelaku usaha yang memanfaatkan media elektronik  dalam  transaksinya  tidak  terealisasikan  dengan  baik.  Namun,  dalam  praktiknya penyelenggara sistem elektronik tidak secara andal dalam memenuhi kewajibannya terhadap perjanjian yang  telah  disepakati.  Serta  tidak  juga  bertanggung  jawab  terhadap  beroperasinya  sistem  elektronik. Karena masih banyak terdapat pihak selaku konsumen dirugikan atas transaksi jual beli melalui sitem
8 Khusnul  Khatimah,  Erlina,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Secara  Daring  (Online) Terhadap  Barang  yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Iklan  (Study  Kasus  ARS  Shop  Samata  Gowa)”, Jurnal Iqtishaduna: Fak. Syariah dan Hukum, Vol.2 No.02, (2020), h.69-71.
9 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h.38-63.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
elektronik. Dengan demikian, bahwa penyelenggara sistem elektronik atau selaku pelaku usaha dalam transaksinya  menggunakan media  elektronik tidak  terealisasikan  sesuai  yang  telah  disebutkan dalam Pasal 15 Ayat 1 UU ITE. Karena, masih banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas objek yang  diperjanjikan  dengan  pihak  konsumen  bahkan  masih  banyak  pelaku  usaha  yang  menganggap apabila  konsumen  menyatakan/mengkonfirmasi  kepada  pelaku  usaha  bahwa  barang  tersebut  tidak sesuai dengan objek yang diperjanjikan, pelaku usaha banyak mengabaikan konfirmasi keberatan dari pihak konsumen atau pelaku usaha menganggap bahwa barang tersebut tidak dapat dikembalikan lagi yang di mana seharusnya pihak konsumen dapat beritikad baik untuk mengembalikan barang tersebut yang ternyata tidak sama dengan apa yang telah diperjanjikan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 7 huruf f Nomor 8 Tahun 1999 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha “berkewajiban, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian Normatif. Adapun pendekatan penelitian  yang  digunakan  ialah  pendekatan  perundang-undangan.  Jenis  dan  Sumber  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Bahan  Hukum  primer  dan  Bahan  Sekunder.  Adapun  metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka ( Literarature Research ). Teknik pengolaan data yang dilakukan adalah dengan beberapa data yang didapat dari artikel, buku literatur dan perundang- undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis sedang teliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ketentuan Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce
Malaqbiq merupakan salah satu kata yang memiliki kekuatan besar pada jiwa masyarakat Sulawesi Barat. Bahkan, kalimat ini juga menjadi penyokong semangat dari Paku hingga Suremana, dari Ulu Pitunna Salu hingga Pitu Baqbna Binanga, yang mampu melepaskan diri dari pemerintahan Sulawesi Selatan menjadi sebuah rumah baru. Para politisi, budayawan, tokoh agama, dan segenap masyarakat  menyebutnya  sebagai  rumah  malaqbiq  Sulawesi  Barat  sejak  tahun  2004.  Malaqbiq merupakan nilai budaya yang memiliki ruh sehingga masyarakat Mandar khusunya di Kabupaten Majene  menjadikan  malaqbiq  sebagai  ciri  dari  mereka.  Lantas  nilai  kebudayaan  ini  menjadi perbincangan  diseluruh  kalangan  terlebih  kepada  remaja-remaja  mengingat  banyak  kebudayaan yang  tidak  membudidaya  lagi  akibat  faktor  yang  mempengaruhi  dengan  adanya  perkembangan zaman
Dalam pelaksanaan transaksi melalui e-commerce tidak terlepas dari suatu perjanjian atau perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sesuai ketentuan  Pasal  1313  KUHPerdata.  Suatu  perjanjian  agar  dapat  menjadi  sah  serta  mengikat  para pihak,  maka  perjanjian  harus  memenuhi  syarat-syarat  perjanjian  sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal  1320  KUHPerdata,  yaitu  syarat  pertama  (adanya  kata  sepakat)  dan  syarat  kedua  (adanya kecakapan)  dua  syarat  ini  disebut  syarat  subjektif  karena  melekat  pada  diri  orang  yang  menajadi subjek perjanjian. Sedangkan yang berkaitan dengan syarat ketiga (adanya hal tertentu atau objek perjanjian)  dan  yang  keempat  (adanya  causa  yang  halal)  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  syarat objektif  karena hal tersebut mengenai objek perjanjian.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Pada umumnya terkait pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik dasarnya tidak jauh berbeda  dengan  transaksi  secara  konvensional  yang  di  mana  suatu  kesepakatan  lahir  jika  objek perjanjian  atas  harga  barang  ataupun  jasa  tersebut  telah  disepakati  masing-masing  pihak.  Dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik dalam setiap kontrak jual belinya maupun bentuk kontrak lainnya akan melalui tiga rangkaian tahapan sesuai juga yang disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Sehingga pelaksanaan  dilakukan  dengan  beberapa  tahap  kontrak,  yakni:  Tahap  pra  kontraktual  (adanya penawaran  dan penerimaan),  tahap  kontraktual  (adanya  persesuaian  kehendak  antara  para  pihak), dan  tahap  post  kontraktual  (pelaksanaan  perjanjanjian).  Dalam  hal  ini  yang  terpenting  sebelum menuju kepada suatu kesepakatan dalam setiap kontrak atau perjanjian yaitu adanya penawaran dan penerimaan  oleh  para  pihak  juga  dilengkapi  dengan  pembayaran  serta  pengiriman  barang/jasa tersebut.  Pelaksanaan  jual  beli  melalui  elektronik  secara  umum  dilakukan  dalam  tahap  sebagai berikut:
a.  Penawaran,  yang  di  mana  para  pelaku  usaha  dapat  memanfaatkan website untuk menjalankan/mengupload  produk  yang  dijualnya  dilengkapi  dengan  deskripsi  produk  yang  jelas. Dalam website nya menampilkan produk yang ditawarkan baik dari segi harga, nilai rating atau poll otomatis  tentang  barang  yang  telah  diisi  sebelumnya  oleh  pembeli.  Dengan  ini  pihak  konsumen dengan  mudah  mengenali  dan  melihat  barang/produk  yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha  tanpa dibatasi  ruang  dan  waktu.  Apabila  penawaran  diterima  berarti  adanya  persetujuan  yang  tercapai. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa penawaran itu terjadi jika konsumen membuka website atau melihat barang yang ditawarkan pelaku usaha baik di sosial media ataupun marketpalce .
b.  Penerimaan,  pelaku  usaha  menggunakan  penawaran  di website ataupun marketpalce maka penerimaan itu terjadi tergantung pada tempat dilakukannya penerimaan tersebut, baik melalui website ataupun marketpalce. Pihak  calon  pembeli  dapat  membuat  kesepakatan  terhadap  pelaku usaha atas barang atau jasa yang ditawarkan.
c.  Pembayaran,  dalam  situs online cara  pembayaran  dilakukan  atas  kesepakatan  antara pembeli dan penjual. Awalnya pembeli akan menghubungi penjual. Maka kedua belah pihak dapat menentukan dan sepakat terhadap transaksi bagaimana yang mereka inginkan. Misalnya COD atau Cash  On  delivery pembayaran  yang  dilakukan  bertemu  secara  langsung,  selain  itu  jika  terdapat masalah dalam jarak dapat menggunakan sistem pembayaran transfer lewat bank dengan mana pihak konsumen mengirimkan bukti transfer/pembayaran barang atau jasa yang mereka telah pesan.
d.  Pengiriman,  yang  di  mana  pengiriman  merupakan  proses  setelah  pembayaran.  Bahwa barang  yang  dijadikan  sebagai  objek  perjanjian  dikirimkan  oleh  penjual  kepada  pembeli  dengan biaya  pengiriman  sebagaimana  yang  telah  disepakati  antara  pihak  penjual  dan  pembeli.  Dengan menggunakan jasa pengiriman berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak.
Berdasarkan  proses  transaksi  jual  beli  baik  melalui  elektronik  dari  segi  pelaksanaan menggambarkan bahwa dalam transaksi jual beli tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional bahwa  harus  bertemu  langsung,  tetapi  dalam  pelaksanaanya  juga  dapat  terealisasikan  dengan memanfaatkan jaringan internet maka dari itu, pihak konsumen dan pelaku usaha tidak diharuskan untuk  bertemu  secara  langsung  sehingga  dalam  hal  ini  mempermudah  pihak  konsumen  yang biasanya  lokasinya  berbeda  dengan  pihak  pelaku  usaha.  Dengan  demikian,  lebih  meningkatkan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
efektifitas dalam proses transaksi jual beli dan efisiensi waktu serta biaya antara pihak konsumen dan pelaku usaha.
Dalam  konteks  mengenai  objek  yang  diperjanjikan  tentunya  terjadi  pertemuan  di  antara kedua belah pihak. Akan tetapi tidak menjamin dalam melakukan setiap perbuatan hukum, segala sesuatu dapat saja terjadi. Termasuk jika kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian jual beli yang telah disepakati sebelumnya maka hal ini dapat saja terjadi tergantung kesepakatan para pihak. 10 Dalam hukum kontrak, bukan hal yang mudah untuk melakukan harmonisasi hukum kontrak.  Namun  terdapat  prinsip-prinsip  yang  sama  termasuk  merupakan  sebuah  keberhasilan. Terdapat banyaknya permasalahan di era globalisasi ini yang diupayakan untuk mencari solusinya agar  dapat  menghindari  terjadinya  benturan  kepentingan.  Jika  terjadi  benturan  kepentingan  maka yang terjadi akan diupayakan untuk diminimalkan. 11
Maka  dalam  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1458  KUHPerdata  yang  ditegaskan bahwa “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika mereka telah mencapai kata  sepakat  tentang  barang  dan  harga,  meskipun  barang  ini  belum  diserahkan  maupun  haganya belum  dibayar  ”  dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  perjanjian  jual  beli  tersebut  sah  saat terjadinya suatu kesepakatan antara para pihak tentang barang dan harga.
Terkait  penjelasan  Pasal  1458  KUHPerdata  di  atas,  dapat  diartikan  dengan  adanya pemahaman mengenai 4 teori terjadinya kesepakatan, yaitu sebagai berikut: 12
a. Teori pernyataan perjanjian dalam teori ini kata sepakat telah lahir apabila pada saat atas suatu  penawaran  telah  ditulis  surat  jawaban  penerimaan  atau  pada  saat  pihak  lain  menyatakan penerimaan.  Kelemahannya,  hanya  berfokus  pada  pernyataan  dan  tdak  memperhatikan  kehendak seseorang.
b.  Teori  Pengiriman,    dalam  teori  ini  perjanjian/sepakat  lahir  ketika  pengiriman  jawaban penerimaan/akseptasi. Kelemahannya, tidak diketahui kapan perjanjian tersebut lahir atau mengikat pihak.
c. Teori Pengetahuan, dalam teori ini perjanjian/sepakat lahir ketika tanggapan  penerimaan diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan. Kelemahannya, barang tersebut tidak diketahui pasti kapan akan diterima karena yang mengetahui secara pasti hanyalah penerima saja.
d. Teori Penerimaan, dalam teori ini perjanjian/sepakat lahir pada saat diterimanya jawaban, tak  peduli  apakah  barang  tersebut  dibuka  atau  dibiarkan  tidak  dibuka. yang pokok  adalah  bahwa barang tersebut sampai pada alamat si penerima dan diterima oleh si penerima.
Berdasarkan  keempat  teori  di  atas  yang  telah  dijelaskan  pada  saat  terjadinya kesepakatan, maka dari keempat teori tersebut yang dapat digunakan yaitu teori penerimaan. Oleh
10 Erlina, “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual  Beli Atas Tanah”, Jurnal  El-Iqtishday, No.01, (2019), h.113.
11 Sitti  Nurjannah, “Harmonisasi  Prinsip-Prinsip  Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law” , Jurnal  Al- Daulah: Fakultas Syariah dan Hukum, 02 No.02, (2013), h.166.
12 I ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan (Jakarta: Sinar grafika offset, 2015), h. 71-73.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
karena  itu,  kesepakatan  terjadi  saat  pelaku  usaha  memiliki  akun  jualan  di platform baik  dari instagram  atau marketplace shopee  menerima  konfirmasi  dari  konsumen  bahwa  barang  tersebut telah  sampai  di  alamat  si  penerima.  Sedangkan  perjanjian  jual  beli  secara online tidak  diadakan secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, maka dari ini  ketetapan  Pasal  1458  KUHPerdata  tetap  berfungsi.  Bahwa  perjanjian  dianggap  sudah terajadi ketika  salah  satu  pihak  menyampaikan  kata  sepakat  pada  pokok  perjanjian  yang  diutarakan  oleh pihak  lainnya.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat  dijadikan  landasan  atas  kesepakatan  (pernyataan kehendak)  dari  kedua  belah  pihak.  Maka  pada  Pasal  1320KUHPerdata  untuk  melahirkan  suatu perjanjian melalui kata sepakat yang telah dianggap tercapai jika penjelasan salah satu dari pihak disetujui oleh pihak lainnya. 13
Mengenai apa yang dimaksud dengan kata “perjanjian” ini, tidak berbeda dengan pengertian perjanjian  pada  umunya, yakni  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  1313  KUHPerdata. 14 Dengan hal ini, agar suatu perjanjian atau kontrak dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata. 15 Dalam Pasal tersebut, ditegaskan bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian telah ditentukan bahwa terdapat 4 (empat ) syarat sahnya dalam suatu perjanjian, yakni:
1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
2) Adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
3) Suatu hal tertentu
4) Suatu sebab (causa) yang halal.
Persyaratan tersebut di atas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Syarat subjektif  terdapat  pada  persyaratan  yang  pertama  dan  kedua.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan syarat objektif atau objek perjanjian yaitu Perbedaan di antara kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula  dengan  masalah  batal  demi  hukum  ( nietig  van  rachts  wege )  dan  dapat  dibatalkannya ( vernietigbaar ) suatu perjanjian.
Menurut  penulis,  dalam  hal  ini  model  kesepakatan  yang  lahir  dalam  transaksi  jual  beli melalui e-commerce harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Namun apabila di kemudian hari konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha terkait kegiatan usahanya maka konsumen berhak untuk mengajukan keberatan pembatalan. Oleh sebab itu dalam perjanjian transaksi jual beli online terdapat kontrak elektronik, di mana kontrak elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mengklaim pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi dalam melakukan suatu perjanjian. Dengan demikian, selama pihak tersebut mampu bertanggung jawab, mengedepankan prinsip itikad baik, maka perjanjian tersebut tetap sah di hadapan hukum.
13 Andi Tenri Ajeng, “Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Bel  Melalui E-commerce”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, 2017), h. 71.
14 Nurhildawati, Marilang, Istiqamah, “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha”, Alauddin Law Development (ALDEV) Vol.1 No. 02 (2019), h.50.
15 Istiqamah, Hukum Perdata di Indonesia (Cet.1; Makassar: Alauddin Press, 2011), h.193-202.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## 2. Akibat  Hukum  Tidak  Terpenuhinya  Kesepakatan  Sempurna  Dalam    Perjanjian  Jual  Beli Melalui E-Commerce
Pada  transaksi  jual  beli  melalui  internet,  pihak-pihak  yang  terikat  di  dalamnya  tentunya menjalankan hubungan hukum yang diwujudkan dalam perjanjian atau kontrak yang dilaksanakan melalui elektronik dan tepat dengan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang ITE yang disebut sebagai kontrak elektronik.
Syarat-syarat  sahnya  kontrak  elektronik  di  atur  dalam  Pasal  47  Ayat  2  PP  PSTE  yang mengatur bahwa Kontrak Elektronik harus dilakukan oleh subjek yang cakap, syarat sahnya kontrak elektronik  dalam  Pasal  47  Ayat  2  PP  PSTE  berkesesuaian  dengan  Pasal  1320  KUHPerdata  yang mengatur bahwa syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Penjelasan Pasal 1320 KUHPerdata dapat dibedakan menjadi: 16
a. Syarat subjektif
Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka akibatnya perjanjian itu tidak sah, dalam arti perjanjian itu dapat dibatalkan ( vernietig baar, canceling ). Perjanjian yang  tidak  memenuhi  syarat  subjektif  dapat  dibatalkan  melalui  pengadilan,  baik pembatalan secara aktif maupun secara pasif.
1. Sepakat, di mana dalam perjanjian harus ada kata sepakat tanpa adanya suatu tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka KUHPerdata menyebutkan ada tiga hal sebab kesepakatan tidak diberikan secara sukarela. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1321 yang menyebutkan: 17
a) Mengandung paksaan (dwang), yang termasuk tindakan atau ancaman atau  intimidasi mental.
b) Mengandung penipuan (bedrog), adalah tindakan jahat yang dilakukan salah satu pihak, misal tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi.
c)  Mengandung  kekhilafan  atau  kesesatan/kekelituan (dwaling) ,  bahwa  salah  satu  pihak memiliki  persepsi  yang  salah  terhadap  subjek  dan  objek  perjanjian.  Terhadap  subjek disebut error in persona atau kekeliruan pada orang, misal melakukan perjanjian dengan seseorang artis, tetapi ternyata perjanjian dibuat bukan dengan artis, tetapi hanya memiliki nama dengan artis. Terhadap objek disebut error in substantia atau kekeliruan pada benda, misal membeli batu akik, ketika sudah dibeli, ternyata batu akik tersebut palsu.
2. Kecakapan para pihak
16 Salim, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.42-43.
17 Sitti  Nurjannah,  “ Lembaga  Jaminan  Fidusia  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen ”, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fak. Syariah dan Hukum 3.1 (2016), h.119.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Pasal  1329  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  setiap  orang  adalah  cakap  untuk  membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:
a) Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain)
b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ( curatele or conservatorship )
c) Perempuan yang sudah menikah
Batasan  umur  mengenai  cakap  hukum  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan batasan usia cakap seseorang yakni berumur 18 Tahun atau telah  menikah  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditetapkan  dalam  Pasal  47.  Sebelumnya  usia  cakap dewasa dalam KUHPerdata adalah 21 Tahun, dan saat ini sudah tidak berlaku lagi karena telah diatur dalam perundang-undangan yang baru yaitu UU No.1/1974. 18 Dengan berlakunya Undang-Undang No.1  Tahun  1974  dalam  Pasal  47  menyebutkan  bahwa  kedewasaan  seseorang  ditentukan  bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai berumur 18 Tahun.
b. Syarat Objektif
Perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat objektif maka akibatnya perjanjian itu batal demi hukum ( nietig, null and void ), artinya perjanjian sejak semula dianggap tidak pernah  ada  jadi  tidak  perlu  dilakukan  pembatalan  serta  tidak  ada  kekuatan  hukum  yang mengikat.
3. Suatu hal tertentu, di mana hal harus jelas terhadap apa yang diperjanjikan sehingga dari hak dan kewajiban dapat terlaksana antar para pihak. Dalam hal ini objek perjanjian tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik tetapi dapat juga berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli motor harus jelas dengan menyatakan barang apa yang dijual beserta harga, jenis, hingga ciri-ciri barang tersebut.
4. Suatu sebab yang halal, di mana perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang- Undang, Kesusilaan dan Ketertiban umum. Sebagai contoh, bagi perjanjian yang sebabnya tidak  halal  ialah  saat  seseorang  hendak  melaksanakan  perjanjian  tentang  menghilangkan nyawa seseorang. Maka dengan ini menghilangkan nyawa dilarang oleh Undang-Undang, sehingga membuat perjanjian itu tidak sah.
Hubungan hukum yang ditimbulkan transaksi e-commerce adalah perjanjian. Dalam hal ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Adanya Kerugian yang dialami konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. 19 Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian, agar tidak timbul permasalahan  di  kemudian  hari  akibat  seseorang  yang  kurang  paham  dalam  membuat  suatu perjanjian, maka dari ini, harus memenuhi persyaratan dari Pasal 1320 KUHPerdata agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak.
Transaksi  elektronik  jika  dikaitkan dengan Pasal  1320  KUHPerdata  maka  akibat  hukum dari perjanjian jual beli secara elektronik adalah sah menurut hukum jika memenuhi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penulis berpendapat bahwa, dalam sebuah perjanjian antara kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan secara tidak langsung adanya hak dan kewajiban para
18 Istiqamah, Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.41.
19 Dedi  Aswandi, Marilang, Nurjannah, “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”, Alauddin Law Develompent (ALDEV), Vol.1 No. 03 (2019), h. 10.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
pihak dalam kesepakatan yang dibuat. Pelaksanaan hak dan kewajiban itu terjadi setelah para pihak dalam hal ini yaitu pelaku usaha dan konsumen memenuhi kontrak atau perjanjiannya. Apabila di antara  salah  satu  satu  pihak  tidak  memenuhi  hak  atau  kewajibannya  dalam  perjanjian  maka kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak tidak sempurna dan berujung pada pembatalan perjanjian.  Serta  perjanjian  dapat  di  batalkan  sesuai  dari  kalasifikasi  syarat  perjanjian  Pasal  1320 KUHPerdata baik dari syarat subjektif (Perjanjian dapat dibatalkan) atau dari syarat objektif (Batal demi hukum). Dalam hal ini dapat juga terjadi wanpresatsi/ingkar janji sebagaimana pengertian dari wanprestasi itu “prestasi yang dilakukan tidak sempurna” jadi adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian.

## KESIMPULAN
Perjanjian  jual  beli  elektronik  atau e-commerce pada  dasarnya  sama  dengan  jual  beli  secara konvensional  yang  mengacu  pada  Pasal  1320  KUHPerdata  Perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak dikatakan sah dan dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan. Pelaksanaan jual beli dalam ranah e-commerce berlangsung  dalam  pranata click  and-point  agreement, karena  dengan  cara  ini merupakan cara yang mudah dalam mencapai suatu kesepakatan jual beli dalam transaksi e-commerce. Dalam  hal  ini  perjanjian e-commerce memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  kontrak konvensional, di mana para pihak saling terikat seperti halnya dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang ITE bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.
Akibat hukum perjanjian dari tidak terpenuhinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce yaitu dapat dikatakan sah tetapi tetap dibatalkan mengacu dengan ketentuan syarat sah dari perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga, ketentuan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak, bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik memiliki akibat hukum yang sama halnya dengan perjanjian konvensional. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang (subjek perjanjian), apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tetap sah hanya saja dapat dibatalkan yang membatalkan yaitu  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan.  Sedangkan  sebaliknya,  syarat  ketiga  dan  keempat  disebut syarat  objektif  karena  menyangkut  tentang  barang  (objek  perjanjian),  apabila  syarat  objektif  tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada perjanjian. Jika salah satu satu pihak  tidak  memenuhi  hak  atau  kewajibannya  maka  kesepakatan  yang  terjadi  di  antara  kedua  belah pihak tidak sempurna dan berujung pada pembatalan perjanjian.

## DAFTAR REFERENSI
Ajeng, Andi Tenri. “Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Bel Melalui E-commerce”. Skripsi (Makassar:
Fak. Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, 2017.
Andi Arvian Agung, Erlina. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumann Pengguna Jasa Pinjamam Online. “Allaudin Law Debeploment Jurnal (aldev)” Vol.2, No.03, (2020).
Erlina. “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Atas Tanah”. Jurnal  El-Iqtishday,  No.01, (2019).
Hilmiah,  Marilang,  Erlina. “Proses  Penyelesaian  Perkara Persaingan Usaha  (Studi  Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009)”. Alauddin Law Department (ALDEV), Vol.1 No. 02. (2009).
Istiqamah. “Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”. Jurisprudentie: Makassar, UIN Alauddin Vol.6 No. 02 (2019).
Istiqamah. Hukum Perdata di Indonesia. Cet.1; Makassar: Alauddin Press, 2011. Istiqamah. Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga . Makassar: Alauddin University Press, 2014.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Khusnul  Khatimah,  Erlina. “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Secara  Daring  (Online) Terhadap Barang yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus ARS Shop Samata Gowa)”.
Jurnal Iqtishaduna:Fak. Syariah dan Hukum, Vol.2 No.02, (2020).
Miru,  Ahmadi  dan  Sutarman  Yodo. Hukum  Perlindungan  Konsumen. Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada, 2017.
Nurhildawati,  Marilang,  Istiqamah. “Peranan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Dalam Penanganan  Kasus  Kartel  Usaha”. Alauddin  Law  Development  (ALDEV)  Vol.1  No.  02 (2019).
Rosinta  Romauli Situmeang. “Dampak bisnis online dan lapangan pekerjaan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (studi kasus jasa bisnis online transportasi grab di kota medan”. Asian Journal  Of  Innovation  and  Entrepreneurship:  Fak.  Ekonomi  Universitas  Prima  Indonesia Medan 3, 2018.
Salim. Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian . Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Sarwono J, Jonathan dan Prihartono, A.H. Perdagangan Online: Cara bisnis di internet . Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2012.
Setiawan, I ketut Oka. Hukum Perikatan . Jakarta: Sinar grafika offset, 2015.
Sitti Nurjannah. “Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law”. Jurnal Al- Daulah: Fakultas Syariah dan Hukum, 02 No.02, (2013).
Sitti  Nurjannah. “Lembaga  Jaminan  Fidusia  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen”. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fak. Syariah dan Hukum 3.1 (2016).
Timothy, James. Membangun Bisnis Online . Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2010.