Copyright ©2022, Anny Adhibah, Ustad Mangku Alam, Moh. Aris Munandar
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Peran Institusi Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Pujonkidul Kabupaten Malang
Anny Adhibah, Ustad Mangku Alam, Moh. Aris Munandar annyadhibah02@gmail.com, mangkualam88@mail.ugm.ac.id, moharis.pkn@mail.unnes.ac.id 1, 3 Departemen Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang
2 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i1.18685

## Abstract
This  article  discusses  the  role  of  the  Pujonkidul  Village  Government,  Malang  in building  institutional  capacity  at  the  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Sumber Sejahtera. This study is interesting because the village government is a local institution that has a vital role in encouraging the improvement of people's living standards. This study uses an institutional capacity-building framework with three main dimensions, namely  human  resources,  organization,  and  institutional  reform.  Through  the qualitative  method-case  studies,  this  research  shows  that  the  development  of  the BUMDes carried out by the Pujonkidul Village Government begins with developing business units that are the needs of its citizens. The development of BUMDes is noted to  involve  several  elements  and  stakeholders,  such  as  local  communities,  local governments,  private  parties,  and  the  mass  media.  The  four  of  them  have  been successfully  integrated  and  collaborated  in  encouraging  the  development  of  their business units.

## Abstrak
Artikel  ini  mendiskusikan  peran  Pemerintah  Desa  Pujonkidul,  Malang  dalam melakukan  pembangunan  kapasitas  kelembagaan  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) Sumber Sejahtera. Kajian ini menarik, sebab, Pemerintah Desa merupakan institusi lokal yang memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat. Kajian ini menggunakan tiga dimensi utama yang terdapat pada kerangka pembangunan kapasitas, yakni sumber daya manusia, organisasi dan reformasi sistem kelembagaan.  Melalui  metode  kualitatif-studi  kasus,  kajian  ini  menunjukkan  upaya pengembangan BUMDes yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pujonkidul dilakukan melalui berbagai aspek, seperti individu, organisasi, dan sistem kelembagaan. Upaya dalam  menguatkan  lembaga  juga  dilakukan  dengan  menjalin  kerja  sama  dengan sejumlah elemen, seperti Pemerintah Daerah, pihak swasta, serta media masa.

## Keywords
Community Empowerment, Institutional Capacity Development, Local Institutions, Village

## Article History
Received November 16, 2021 Revised March 30, 2022 Accepted August 15,
2022
Published August 25, 2022

## Corresponding Author
Anny Adhibah. Departemen Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Gedung C4 Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

## Pendahuluan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Sejahtera merupakan lembaga usaha yang dikelola  oleh  Desa  Pujonkidul,  Kabupaten  Malang.  BUMDes  ini  dikelola  dalam  rangka  untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2015, BUMDes Sumber Sejahtera telah meraih berbagai macam penghargaan, baik dari Pemerintah maupun pihak swasta. Beberapa capaian tersebut antara lain penghargaan program Kampung Iklim yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016; penghargaan Desa  Wisata Agro  dari  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi tahun  2017;  pemenang  kategori  kebermanfaatan  ekonomi  dalam Indonesian  Sustainable  Tourism Awards (ISTA) dari Kementerian Pariwisata tahun 2018; serta pemenang Homestay terbaik tingkat ASEAN yang diselenggarakan oleh Asean Tourism Forum pada tahun 2017-2019.
Copyright ©2022, Anny Adhibah, Ustad Mangku Alam, Moh. Aris Munandar
This is an open access article under the CC–BY-SA license
Penghargaan  yang  diraih  oleh  BUMDes  Sumber  Sejahtera  bukan  tanpa  sebab. Pengelolaan  dan  pemberdayaan yang  matang  dari  segala  aspek,  baik  individu  hingga  organisasi menjadi  kunci  penting  yang  pada  akhirnya  menghantarkan  lembaga  ini  meraih  berbagai  raihan tersebut. Tidak hanya memperoleh penghargaan semata, namun esensi utama dari pemberdayaan BUMDes  ini,  yakni  peningkatan  roda  perekonomian  masyarakat  tercapai  sesuai  dengan  yang diharapkan. Tercatat pada tahun 2019, Desa Pujonkidul meraup keuntungan sebesar 1,9 Milyar dalam  perhitungan  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD),  naik  dari  hanya  Rp.  162.000.000  di  tahun sebelumnya  (Hartoko,  2021).  Kenaikan  PAD  ini  tentu  merupakan  raihan yang  baik  dari  upaya pengembangan dan pemberdayaan unit-unit usaha di bawah naungan BUMDes Sumber Sejahtera.
Beranjak  dari  uraian  tersebut,  kajian  ini  berfokus  pada  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Desa Pujonkidul dalam mendorong penguatan kapasitas BUMDes Sumber Sejahtera. Upaya-upaya yang dilakukan pada aspek penguatan kapasitas kelembagaan dikaji guna melihat pola dan strategi yang telah dilakukan. Sejumlah aspek yang dilihat meliputi individual, organisasi, serta sistem birokrasi kelembagaan. Kajian ini penting sebab, dibalik berkembangnya industri ekonomi masyarakat  desa  yang  dilakukan  melalui  kehadiran  BUMDes  terdapat  peran  Pemerintah  Desa dalam membentuk lembaga yang memiliki kemampuan administratif dan teknis yang baik. Maka penting untuk melihat tentang bagaimana Pemerintah Desa berperan dalam mendorong penguatan kapasitas kelembagaan pada BUMDes Sumber Sejahtera sehingga mampu menghasilkan lembaga yang kuat dan mampu mengelola unit-unit usaha dengan baik.
Berdasarkan  penelusuran  literatur,  terdapat  beberapa  penelitian  serupa  yang  mengkaji tentang institusi lokal dan program pemberdayaan BUMDes, seperti Karim et al. (2020), Farhan dan  Anggraini  (2021),  Wulansari  (2021),  Fajriyati et  al. (2022),  dan  Setiawati  (2022).  Namun, beberapa kajian tersebut terbatas pada pembahasan mengenai aspek implementasi dan evaluasi program yang dilakukan dalam pengelolaan BUMDes. Sementara, pembahasan yang mencakup tentang penguatan dan pembangunan kelembagaan diulas pada beberapa penelitian lain, seperti Bagus (2020) dan Parjaman (2022). Namun demikian, pembahasan yang tersaji masih terbatas pada tataran  konseptual  tanpa  merujuk  wilayah  tertentu  sebagai  bagian  dari  studi  komparatif  yang dilakukan. Akan tetapi, pada penelitian terkini lainnya terdapat juga kajian dengan mengelaborasi konsep dan teori yang disertai riset lapangan, seperti Haryono et al. (2022), Rahmadani et al. (2022), dan  Jumiati et  al. (2022).  Sejumlah  kajian  tersebut  memiliki  kemiripan  dengan  studi  ini  karena menggunakan  konsep  dan  teori  pembangunan  kapasitas  kelembagaan.  Namun,  studi  ini  tetap menarik  untuk  disimak,  mengingat  terdapat  perbedaan  objek  yang  dikaji.  Perbedaan  objek penelitian  ini  sekaligus  memperkaya  kajian  tentang  penguatan  dan  tata  kelola  BUMDes  karena memiliki variasi temuan yang berbeda. Terlebih, riset ini mengangkat Desa dengan capaian prestasi yang banyak sehingga berpotensi menjadi rujukan bagi wilayah lain dalam mengembangkan potensi Desa yang dimiliki.

## Pembangunan Kapasitas Kelembagaan
Untuk memahami upaya yang dilakukan dalam membangun kelembagaan yang baik pada BUMDes  Sumber  Sejahtera,  penulis  menggunakan  konsep  pembangunan  kapasitas kelembagaan  sebagai  pisau  analisa.  Menurut  Milen  (2001)  pengembangan  kapasitas kelembagaan  diartikan  sebagai  upaya  dalam  memperkuat  kapasitas  individu,  organisasi,  dan sistem. Pada aspek individu, peningkatan kapasitas berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dalam kelembagaan, dengan memperhatikan pada upaya memperkuat profesionalitas
Copyright ©2022, Anny Adhibah, Ustad Mangku Alam, Moh. Aris Munandar
This is an open access article under the CC–BY-SA license
dan kemampuan personil secara teknis, seperti potensi yang dimiliki, keterampilan, sikap, serta motivasi yang dimiliki masing-masing individu.
Pada aspek organisasi, upaya dalam meningkatkan kapasitas ditujukan dalam membenahi manajemen  kerja  yang  melingkupi  fungsi  dan  tugas  masing-masing  perangkat  struktural, kesesuaian prosedur dan mekanisme kerja, kejelasan dalam pengambilan keputusan, pengaturan sarana  dan  prasarana,  serta  terjalinnya  hubungan  dan  jaringan  internal  maupun  eksternal. Sementara pada aspek sistem birokrasi, ditekankan pada pengaturan struktural secara makro dengan  melihat  kerangka  pekerjaan,  kesesuaian  peraturan  dengan  kebijakan,  dan  alasan pendukung objektivitas kebijakan dalam internal kelembagaan. Tiga aspek dalam pembangunan kapasitas kelembagaan ini merupakan parameter utama dalam mengukur nilai penguatan sebuah lembaga.  Dimana  pada  akhirnya,  upaya  pengembangan  kapasitas  ini  bertujuan  untuk menumbuhkan lembaga yang lebih kuat dalam mencapai tujuan dan misinya (Rickett, 2000).
Pada  dasarnya,  pengembangan  BUMDes  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa Pujonkidul,  Malang  telah  diatur  dalam  regulasi  yang  dibentuk  oleh  pemerintah.  Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  dan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah menganjurkan pembentukan BUMDes di masing-masing Desa. Bahkan, untuk mendorong dan mengawal peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibentuk juga Peraturan  Menteri  Nomor  3  tahun  2015  tentang  Pendampingan  Desa.  Sejumlah  regulasi tersebut  memperlihatkan  konsen  Negara  dalam  mendorong  Desa  agar  dapat  berdaya  dan mandiri (Ra’is, 2018; Suleman et al. , 2020). Hal ini dikarenakan masyarakat akar-rumput kerap kali dihadapkan dengan masalah kesejahteraan yang masih jauh dari harapan. Adanya dorongan penguatan  BUMDes  diharapkan  mampu  menjadi  peluang  bagi  masyarakat  agar  dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Melalui  uraian  di  atas,  menarik  untuk  melihat  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  dalam  mendorong  penguatan  kapasitas  kelembagaan  pada  BUMDes  Sumber Sejahtera. Kajian ini menggunakan tiga dimensi utama yang terdapat pada kerangka pembangunan kapasitas, yakni sumber daya manusia, organisasi dan reformasi sistem kelembagaan.

## Metode
Artikel ini disusun melalui penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif-studi kasus. Creswell (2014) menyebutnya sebagai proses riset dan upaya pemahaman dalam melihat fenomena sosial pada segala persoalan. Lokus penelitian ini adalah BUMDes Sumber Sejahtera yang dikelola oleh Pemerintah Desa Pujonkidul yang terletak di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pendukung yang terkait. Observasi dilakukan pada sejumlah unit yang dikelola oleh BUMDes Sumber Sejahtera, seperti Unit Kafe Sawah, Unit TPST, Unit Paving dan Batako, Unit Olahan Susu dan Unit Wisata Edukasi Ternak Sapi. Sementara itu, wawancara dilakukan kepada beberapa informan, diantaranya Kepala Desa Pujonkidul, Direktur BUMDes Sumber Sejahtera, dan  Sekretaris  BUMDes  Sumber  Sejahtera.  Data  yang  diperoleh  diolah  menggunakan  teknik triangulasi untuk menguji validasi data dan temuan yang didapatkan.
Copyright ©2022, Anny Adhibah, Ustad Mangku Alam, Moh. Aris Munandar
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pendirian BUMDes dan Pembentukan Unit Usaha
BUMDes Sumber Sejahtera adalah satu-satunya lembaga yang dikelola oleh Pemerintah Desa Pujonkidul dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2015 atas kehendak masyarakat yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes) (Rohman, 2021). Pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014  tentang  Desa  yang  memberikan  kewenangan  penuh  kepada  Pemerintah  Desa  untuk mengatur  otonominya  secara  mandiri.  Dasar  ini  memungkinkan  pemberdayaan  yang  dilakukan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta lingkungannya.
Pelaksanaan Musdes dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan warga Desa Pujonkidul. Menghasilkan beberapa keputusan yang disepakati bersama, seperti pemberian nama, pembentukan  kepengurusan,  penentuan  unit  usaha  hingga  penguatan  jejaring  kerja  sama  yang hendak dilakukan (Rohman, 2021). Upaya ini menandai adanya cara kolektif yang dilakukan oleh sejumlah  elemen  masyarakat  dalam  pengembangan  institusi  lokal  (Brett,  2000).  Sebagai tindaklanjut dari pertemuan itu, dibentuk juga Peraturan Desa Pujonkidul Nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai pedoman bagi pengelola BUMDes dalam melaksanakan tugas dan  tanggung jawabnya. Pembuatan regulasi ini menandai juga  upaya  mewujudkan  tertib  administrasi  secara  legal-formal  dalam  melakukan  penguatan kelembagaan.  Pada  Peraturan  Desa  yang  dibentuk  itu,  terdapat  beberapa  tujuan  dari  pendirian BUMDes,  seperti  a)  meningkatkan  perekonomian  Desa;  b)  mengoptimalkan  aset  yang  dimiliki Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan; c) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; d) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak  ketiga;  e)  menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang  mendukung  kebutuhan  layanan warga  Desa;  f)  membuka  lapangan  kerja  bagi  warga  Desa;  g)  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan  umum,  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi  Desa Pujonkidul; dan g) meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.
Tabel 1 . Unit Usaha BUMDes Sumber Sejahtera Beserta Tujuannya
No. Unit Usaha Tujuan dan Fungsi 1 Unit Air Bersih
Mengatasi masalah air bersih 2 Unit Kafe Sawah Mengatasi masalah pengangguran pemuda karena mampu menyerap tenaga kerja yang banyak 3 Unit Laku Pandai Mengatasi permasalahan akses warga terhadap pengambilan bantuan sosial Pemerintah; Menyediakan jasa perbankan desa 4 Unit Pertanian Meningkatkan ketrampilan dan produktivitas petani
5 Unit TPST
Mengatasi sampah warga dan wisatawan
6 Unit Live In
Menyediakan penginapan bagi wisatawan
7 Unit Parkir
Mengelola dan mengatasi parkir liar area wisata 8 Unit Paving dan Batako Menyediakan bahan bangunan secara mandiri untuk keperluan perawatan dan pengembangan unit usaha
Sumber: Rohma (2021)
Melihat tujuan yang tercantum di Peraturan Desa tersebut, diketahui bahwa pada dasarnya pembentukan  lembaga  ini  dijadikan  sebagai  sumber  kekuatan  untuk  mendorong  terciptanya produktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaannya diperuntukkan sebagai pemecah masalah sosial
Copyright ©2022, Anny Adhibah, Ustad Mangku Alam, Moh. Aris Munandar
This is an open access article under the CC–BY-SA license
dan  lingkungan  yang  menimpa  masyarakat  setempat.  Selain  kebutuhan  akan  peningkatan kesejahteraan,  masyarakat  juga  dihadapkan  dengan  persoalan  lain  yang  perlu  untuk  segera diselesaikan,  seperti  minimnya  ketersediaan  air  bersih,  kenakalan  remaja,  pengangguran,  dan pengelolaan  sampah.  Temuan  ini  disimpulkan  memalui  pemetaan  masalah yang  dilakukan  oleh pengelola  BUMDes  pada  setiap  warga  di  masing-masing  Rukun  Tetangga  (RT).  Meski  telah dipetakan, dalam perkembangannya juga ditemui masalah lain yang perlu untuk ditangani, seperti susahnya  akses  dalam  mengambil  bantuan  sosial  dari  pemerintah  di  Kantor  Kecamatan  yang mengharuskan masyarakat menempuh jarak yang jauh untuk mengambilnya (Hartoko, 2021).
Melalui  temuan  masalah  itu,  secara  bertahap  BUMDes  Sumber  Sejahtera  membentuk sejumlah  unit  usaha  untuk  menangani  persoalan  yang  ditemui  dalam  masyarakat.  Seperti  yang ditampilkan pada tabel 1, terdapat delapan unit usaha yang telah dikelola dan dikembangkan oleh BUMDes  Sumber  Sejahtera.  Pada  aspek  permodalan,  pengelolaan  BUMDes  Sumber  Sejahtera menggunakan sejumlah sumber modal yang ditetapkan untuk mengoperasikan segala keperluan yang  dibutuhkan  dalam  pengelolaan  unit  usaha  (Rohman,  2021).  Sumber  dana  menjadi  aspek krusial dalam upaya mengelola BUMDes yang baik. Pengalokasian dana dan kejelasan distribusi anggaran  menjadi  urgensi  penting  yang  tidak  dapat  dikesampingkan  oleh  pengelola  BUMDes (Suleman et al., 2020). Beberapa modal yang digunakan oleh BUMDes Sumber Sejahtera berasal dari sejumlah sumber, seperti a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); b) tabungan atau  simpanan  masyarakat  desa  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Desa;  c)  bantuan  modal  dari Pemerintah, yang meliputi bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berupa dana hibah atau bantuan sosial; dan d) modal dari pihak lain yang berasal dari kerja sama bagi hasil, seperti lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta ataupun masyarakat.

## Gambar 1
. Struktur Organisasi BUM Desa Sumber Sejahtera
Berdasarkan informasi dari Pemerintah Desa Pujonkidul tahun 2019, BUMDes Sumber Sejahtera telah memiliki tatanan yang memadai dari aspek organisasional. Pembagian tugas dan tanggungjawab terbagi merata pada setiap bagian yang diperlukan. Secara formal dijelaskan pada
Komisaris Pengawas Direktur Utama Direktur Administrasi Direktur Keuangan
Kepala Unit Air Bersih Kepala Unit Live In Kepala Unit Kafe Sawah Kepala Unit Pertanian Kepala Unit Laku Pandai Kepala Unit Parkir Kepala Unit TPST Kepala Unit Paving dan Batako
Copyright ©2022, Anny Adhibah, Ustad Mangku Alam, Moh. Aris Munandar
This is an open access article under the CC–BY-SA license
gambar 1, organisasi BUMDes Sumber Sejahtera mempunyai struktur lengkap mulai dari komisaris hingga jajaran kepala pada masing-masing unit usahanya.

## 2. Peran  Pemerintah  Desa  dalam  Mendorong  Penguatan  Kapasitas  BUMDes  Sumber Sejahtera
BUMDes  Sumber  Sejahtera  lembaga  yang  dijadikan  sebagai  tonggak  penggerak perekonomian warga Desa Pujonkidul. Melalui BUMDes ini, Desa Pujonkidul meraup keuntungan sebesar 1,9 Milyar di tahun 2019 pada perhitungan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang didapatkan (Hartoko, 2021). Hasil perhitungan ini naik secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.  Mayoritas  hasil  yang  didapatkan  bersumber  dari  unit  usaha  yang  dikelola  oleh BUMDes.  Menandai  berhasilnya  upaya  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa dalam peningkatan kesejahteraan warganya.
Salah satu faktor yang memengaruhi pengembangan kapasitas adalah komitmen bersama yang  dibentuk  oleh  masing-masing  elemen  dalam  sebuah  institusi  (Milen,  2001).  Komitmen bersama  telah  dilakukan  oleh  masing-masing  unit  usaha  BUMDes  Sumber  Sejahtera,  dimana masing-masing  pengelola  unit  berperan  dalam  meningkatkan  penghasilan  melalui  sektornya masing-masing. Setidaknya, berdasarkan temuan yang ada, terbagi tiga esensi peran dalam melihat upaya yang dilakukan oleh BUMDes Sumber Sejahtera dalam setiap upaya yang telah dilakukan, yakni: a) membuka lapangan kerja; b) memberdayakan masyarakat; dan c) menyediakan kebutuhan dasar. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan masyarakat dilihat dari pemenuhan  kebutuhan  dasar  material,  spiritual,  dan  sosial  agar  dapat  hidup  secara  layak  dan mampu mengembangkan diri. Peran BUMDes Sumber Sejahtera dalam melakukan pemberdayaan masyarakat juga dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (12).  Pasal  tersebut  menyatakan  pemberdayaan  masyarakat  desa  merupakan  upaya  dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Tercatat  dalam  data  Desa  tahun  2019,  BUMDes  Sumber  Sejahtera  mampu  menyerap kurang  lebih  167  tenaga kerja  dari  berbagai  kalangan  masyarakat  Desa  Pujonkidul.  Penyerapan tenaga kerja ini belum termasuk pelaku usaha yang memanfaatkan sektor wisata untuk membuka lapangan usahanya sendiri. Mengurangi tingkat persentase kemiskinan hampir 50% dari data tahun 2015.  Menyisakan  hanya 230  keluarga  yang  masih di  bawah garis  kemiskinan  (Rohman,  2021). Penyerapan tenaga kerja menjadi capaian penting dalam pengembangan BUMDes karena berkaitan dengan upaya mengurangi masalah pengangguran serta peningkatan ekonomi masyarakat (Susanti et al., 2021).
Unit Kafe Sawah merupakan unit usaha yang berperan besar dalam membuka lapangan kerja. Lebih dari 50 karyawan telah diperkerjakan pada unit usaha ini. Keberadaan Unit Kafe Sawah yang  bergerak  pada  sektor  wisata  mampu  membuka  peluang  usaha  bagi  masyarakat  untuk membuka objek wisata di dalamnya, seperti wisata edukasi pengolahan susu, outlet batik dengan hasil tangan sendiri, serta pembukaan penginapan untuk pengunjung. Pengembangan yang telah dilakukan  pada  Unit  Kafe  Sawah  ini  menjadikan  sektor  ini  sebagai  ikon  utama  wisata  Desa Pujonkidul  (Rohman,  2021).  BUMDes  Sumber  Sejahtera  telah  mampu  membawa  nama  Desa
Copyright ©2022, Anny Adhibah, Ustad Mangku Alam, Moh. Aris Munandar
This is an open access article under the CC–BY-SA license
Pujonkidul sebagai desa wisata yang dikenal oleh banyak kalangan. Sehingga mampu menyumbang pendapatan desa terbesar yang mencapai 1,9 Milyar pada tahun 2019, naik secara signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh Rp. 162.000.000 (Rohman, 2020).
Selain  mengembangkan  unit  usahanya  sendiri,  BUMDes  Sumber  Sejahtera  juga memberikan keleluasaan penuh kepada sejumlah kelompok usaha mandiri untuk mengembangkan usahanya.  Pemerintah  Desa  dan  pengelola  BUMDes  bahkan  memberikan  bantuan  modal pendanaan  bagi  masyarakat  yang  mendaftarkan  diri  sebagai  kelompok  usaha  mandiri,  misalnya pada  kelompok  usaha  batik  yang  merupakan  salah  satu  potensi  desa  yang  dimiliki.  Selain memberikan  bantuan  berupa  modal  usaha,  pemberdayaan  juga  dilakukan  dengan mengikutsertakan mereka ke dalam pelatihan-pelatihan membatik.
Pada peranan BUMDes Sumber Sejahtera dalam menyediakan kebutuhan dasar terlihat dari pemenuhan sumber air bersih. Permasalahan air bersih menjadi masalah utama yang di rasakan warga,  dimana  air  bersih  merupakan  kebutuhan  hidup  masyarakat  yang  tidak  mudah  untuk didapatkan di Desa Pujonkidul. Perbaikan sistem pengairan dimulai dari sumber mata air Pitu dan Tulung  hingga  ke  tandon  air  yang  terpasang  pada  sejumlah  titik.  Melalui  tandon  tersebut  air disalurkan ke masing-masing rumah warga melalui pipa-pipa kecil
Sementara aspek peningkatan kesejahteraan, BUMDes Sumber Sejahtera juga turut serta meningkatkan  pemenuhan  akan  kebutuhan  primer  yang  diperlukan  oleh  masyarakat,  seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan terhadap akses pendidikan dan kesehatan juga terpenuhi berbarengan  dengan  peningkatan  ekonomi  masyarakat  tersebut.  Merujuk  pada  Bintarto  (1989), salah  satu  tolak  ukur  kesejahteraan  masyarakat  adalah  dengan  melihat  kualitas  hidup  dari  segi materi seperti sandang, pangan, papan. Pada aspek keuangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, Unit Laku Pandai disediakan jasa keuangan untuk memudahkan akses transaksi perbankan, seperti koperasi  simpan-pinjam,  jasa  pembayaran  jual-beli,  hingga  penyaluran  dana bantuan  sosial  dari Pemerintah.
Sebagai  institusi  yang  ditujukan  untuk  memecahkan  masalah  kesejahteraan,  BUMDes Sumber  Sejahtera  telah  melakukan  banyak  upaya  dalam  menguatkan  lembaganya.  Meminjam dimensi  dan  indikator  penguatan  kapasitas  kelembagaan,  penelitian  ini  menemukan  sejumlah temuan  lapangan  yang  dilakukan  oleh  BUMDes  Sumber  Sejahtera  selama  pengelolaan  unit usahanya berjalan.

## Tabel 2. Komparasi dimensi penguatan kapasitas kelembagaan dalam temuan lapangan
Dimensi Indikator Temuan Pengembangan  Sumber Daya Manusia Kemampuan dan kompetensi individual, profesionalisme Program  pelatihan,  sosialisasi  dan pendampingan Penguatan Organisasi Struktur  dan  manajemen  organisasi, jejaring,  mobilisasi  sumber  daya, perbaikan manajerial Pembagian  kerja  dan  struktural; Kerja sama dengan pihak ketiga Reformasi Kelembagaan Sistem, lingkungan kerja dan kerangka kebijakan Pembentukan regulasi tingkat Desa Sumber: Adaptasi dari Milen (2001)
Copyright ©2022, Anny Adhibah, Ustad Mangku Alam, Moh. Aris Munandar
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## 1) Penguatan pada Aspek Sumber Daya Manusia
Upaya penguatan sumber daya manusia menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kapasitas  sebuah  lembaga.  Meningkatkan  profesionalitas  dan  kemampuan  teknis  menjadi  kunci utama yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan sumber daya manusia. Upaya yang dapat dilakukan dalam proses ini melibatkan kegiatan berupa pelatihan dan praktik serta mengondisikan iklim kerja yang sehat dan pola rekrutmen yang baik.
Mengacu  pada  dimensi  penguatan  kapasitas  yang  ada,  peneliti  melacak  upaya pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh BUMDes Sumber Sejahtera. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas masyarakat ditemukan di lapangan.  Pelatihan  dan  sosialisasi  dilaksanakan  melalui  kerja  sama  dengan  dinas  terkait  untuk memberikan  pandangan  dan  arahan  dalam  mengelola  unit  usaha  yang  dibentuk,  seperti:  Dinas Pertanian,  Dinas  Pariwisata  serta  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa.  Pelatihan  dan sosialisasi  yang  pernah  dilaksanakan  beberapa  diantaranya  adalah  pelatihan  pengembangan destinasi wisata dari Community Based Tourism (CBT), sosialisasi Sapta Pesona oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), sosialisasi peraturan Desa tentang pengembangan kawasan dan usaha wisata, serta sosialisasi tentang pengelolaan bisnis dan keuangan oleh BNI Kota Malang.
Pelatihan dan sosialisasi menjadi kegiatan penting, sebab mampu memberikan wawasan dan peningkatan pengetahuan kepada pengelola BUMDes dan masyarakat terkait yang dilibatkan. Kehadiran kegiatan ini selain menjadi ajang berbagi pengetahuan, juga merupakan kegiatan yang dapat  dimanfaatkan  untuk  melakukan  konsultasi  terhadap  persoalan  yang  dihadapi  dalam mengelola unit usaha yang sedang dibangun. Berdasarkan temuan lapangan, kegiatan pelatihan dan sosialisasi  menghasilkan  pandangan  lain  tentang  pengelolaan  unit  usaha  yang  telah  berhasil dilaksanakan di tempat lain. Sehingga, keberhasilan yang telah diperoleh tempat lain dapat diadopsi dan dimodifikasi untuk pengembangan usaha mereka sendiri.

## 2.) Penguatan pada Aspek Organisasi
Penguatan  organisasi  menurut  Milen  (2004)  berkaitan  dengan  manajemen  untuk meningkatkan  keberhasilan  peran  dan  fungsi,  serta  tipe  kegiatan  kelembagaan  seperti  sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi antar anggota serta struktur manajerial. Temuan menunjukkan, penguatan organisasi yang dilakukan BUMDes Sumber Sejahtera adalah dengan memulai pembentukan lembaga dengan melakukan pembagian tugas dan tanggungjawab  pada  masing-masing  posisi  (lihat  Gambar  1).  Adanya  pembagian  tugas  dan pendistribusian  tugas  sesuai  dengan  posisinya  masing-masing  menjadikan  lembaga  ini  mampu berjalan  sesuai  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai  (Milen,  2001).  Pembagian  tugas  mampu mengoptimalkan kinerja yang dijalankan oleh pengelola di masing-masing bagian dan mencegah terjadinya tumpang tindih tugas dan tanggung jawab diantara mereka.
Aspek  penguatan  organisasi  yang  diupayakan  oleh  BUMDes  Sumber  Sejahtera  juga dilakukan dalam membangun jejaring dengan pihak luar. Temuan lapangan menunjukkan bahwa lembaga  ini  memanfaatkan  teknologi  internet  sebagai  cara  untuk  menyebarluaskan  informasi mengenai  usaha-usaha  yang  sedang  mereka  kelola.  Pemanfaatan  media  sosial  dan  portal  web dijadikan sebagai alat promosi untuk menarik investor dan pihak lain yang hendak bekerja sama dengan  lembaga  ini.  Akun  Instagram  dengan  nama  Pujonkidul  dan  portal  web  dengan  alamat http://pujonkidul-malangkab.desa.id diisi dengan beragam informasi mengenai potensi usaha dan
Copyright ©2022, Anny Adhibah, Ustad Mangku Alam, Moh. Aris Munandar
This is an open access article under the CC–BY-SA license
wisata yang sedang dibangun. Memungkinkan pihak luar untuk dapat mengakses informasi dengan mudah sehingga diharapkan mampu menghasilkan kerja sama dalam sisi kelembagaan. Upaya ini juga sekaligus dilakukan guna mengundang wisatawan untuk berkunjung ke Desa Pijonkidul.

## 3.) Upaya Reformasi Kelembagaan
Reformasi  kelembagaan  sebagai  tahapan  selanjutnya  dalam  proses  pengembangan kapasitas yang dapat dilakukan (Milen, 2004). Upaya ini berfokus pada kelembagaan, sistem serta makro  struktur  dengan  tipe  kegiatan  dalam  bentuk  aturan  main  ekonomi  dan  politik  serta perubahan kebijakan dan regulasi. Merujuk pada Peraturan Desa Pujonkidul Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pujonkidul, tercantum sejumlah aturan yang dibuat untuk mengontrol dan mengarahkan lembaga ini agar sesuai dengan tujuan utamanya.  Regulasi  ini  menjadi  pedoman  penting  agar  lembaga  tetap  berada  pada  jalur  yang ditetapkan.

## Kesimpulan
BUMDes  Sumber  Sejahtera  memiliki  peranan  penting  dalam  proses  pengembangan potensi  yang  dimiliki  oleh  Desa  Pujonkidul.  Sebagai  institusi  lokal,  Desa  Pujonkidul  memiliki tanggungjawab besar karena menjadi lembaga yang berada di tingkatan paling bawah dan sangat dekat  dengan  persoalan  warga.  Oleh  sebab  itu,  Pemerintah  Desa  Pujonkidul  dituntut  mampu mengenali dan mengembangkan potensi-potensi yang dapat dibangun berdasarkan kondisi sosial- demografis  wilayahnya.  Upaya  yang  dilakukan  dibarengi  dengan  peningkatan  kapasitas  sebagai langkah  awal  dalam  proses  pengembangan  yang  hendak  dilangsungkan.  Upaya  peningkatan kapasitas  melalui  badan  usaha  yang  dimiliki  desa  menjadi  salah  satu  dari  sekian  cara  untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi wilayah yang ada. Penguatan internal berupa pelatihan dan sosialisasi menjadi kunci penting selain peningkatan kerja sama dengan pihak-pihak eksternal. BUMDes  Sumber  Sejahtera  sebagai  pengejawantahan  Pemerintah  Desa  Pujonkidul  menjadi contoh  dari  sejumlah  lembaga  desa  yang  berhasil  mengembangkan  potensinya.  Keberhasilan tersebut diimbangi dengan upaya-upaya yang telah dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, melakukan reformasi birokrasi yang ada, serta penguatan struktural yang dimiliki. Melalui  penguatan  internal  yang  dilakukan,  mampu  berimbas  terhadap  kinerja  yang  baik  dari pengelola  dan  berhasil  mengembangkan  jejaring  ke  luar  guna  memaksimalkan  upaya pengembangan yang dilakukan.

## Referensi
Bagus, N. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atas Kerjasama Badan  Usaha  Milik  Swasta. JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 9 (2),  98–101. https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2226
Bintarto, R. (1989). Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya Jakarta: Ghalia Indonesia . Brett,  J.  M.  (2000).  Culture  and  negotiation. International  Journal  of  Psychology , 35 (2),  97–104. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/002075900399385
Creswell, J. W. (2014). A concise introduction to mixed methods research . SAGE publications. Fajriyati, A., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Pengelolaan Potensi Desa (Studi Kasus Bumdes Margo Sejahtera Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati). Journal of Public Policy
Copyright ©2022, Anny Adhibah, Ustad Mangku Alam, Moh. Aris Munandar
This is an open access article under the CC–BY-SA license
and Management Review , 11 (3), 528–546.
https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i3.34802 Farhan, E. K., & Anggraini, S. (2021). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Jurnal PAsira , 4 (1), 27–31. https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i2.11827
Haryono,  D.,  Zakaria,  W.  A.,  Murniati,  K.,  &  Lidya  Sari  Mas  Indah,  I.  L.  S.  M.  (2022).  Pola Penguatan Kelembagaan Bumdes Ramaksa di Desa Sungai Langka Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Open Community Service Journal , 1 (02), 67–70. http://repository.lppm.unila.ac.id/42020/1/20-Article Text-94-1-10-20220531.pdf Jumiati, J., Saputra, B., Magriasti, L., & Syolendra, D. F. (2022). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari Bukit Gadang Mandiri dalam Pengelolaan Sumber Kekayaan Nagari. Dinamisia:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 6 (2),  547–550. https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.9414
Karim,  N.  A.,  Ilato,  R., &  Hinelo,  R.  (2020).  Implementasi  Program  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis , 13 (2), 105–116. Milen, A. (2001). What do we know about capacity building An overview of existing knowledge and good practice. In World Health Organization . Department of Health Service Provision. World Health Organisation Geneva. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67394/a76996.pdf Parjaman, T. (2022). Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Lembaga Penggerak Pembangunan Perekonomian Desa. Journal of Management Review , 5 (3), 689– 698. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/mr.v5i3.7093
Ra’is, D. U. (2018). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas  Undang-Undangdesa  Nomor  6  Tahun  2014. Reformasi , 7 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.33366/rfr.v7i1.695
Rahmadani, G., Basori, Y. F., & Meigawati, D. (2022). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  Di  Kecamatan  Sagaranten  Kabupaten  Sukabumi. Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik , 9 (1), 193–204. https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v9i1.2591 Rickett, D. (2000). Capacity building. Global Mapping International .
Setiawati,  P.  C.  (2022).  Evaluasi  Pelaksanaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Syariah Kembang  Setanjung  Desa  Tanjung  Medan  Kecamatan  Tambusai  Utara  Kabupaten Rokan  Hulu  di  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  An-Nahl , 9 (1),  53–56. https://doi.org/https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.48
Suleman, A. R., Revida, E., Soetijono, I. K., Siregar, R. T., Syofyan, S., Hasibuan, A. F. H., Silitonga, H. P., Rahmadana, M. F., Silalahi, M., & Syafii, A. (2020). BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa (1st ed.). Yayasan Kita Menulis. Susanti,  I.,  Syairozi,  M.  I.,  &  Lukman,  H.  Y.  W.  (2021).  Analisis  Sistem  Manajemen  Dalam Pengelolaan  Bumdes  Di  Desa  Bluluk. Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora , 5 (2),  701–710. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.15436 Wulansari, I. P. (2021). Evaluasi Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sendang Pinilih  di  Desa  Sendang,  Kecamatan  Wonogiri,  Kabupaten  Wonogiri [UNS  (Sebelas  Maret University)].  https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/89778/Evaluasi-Implementasi- Program-Badan-Usaha-Milik-Desa-BUMDES-Sendang-Pinilih-di-Desa-Sendang- Kecamatan-Wonogiri-Kabupaten-Wonogiri

## Wawancara
Hartoko, U. (2021). Pujonkidul, 6 Januari 2021.
Copyright ©2022, Anny Adhibah, Ustad Mangku Alam, Moh. Aris Munandar
This is an open access article under the CC–BY-SA license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 1 (2022), pp.123-133
Rohma, I. N. (2021). Pujonkidul, 7 Januari 2021. Rohman, I. (2021). Pujonkidul, 19 April 2020.