## PEMBANGUNAN, MARGINALISASI, DAN INTEGRASI PAPUA
Oleh I Nyoman Sudira dkk.

## Luis Feneteruma
Pusat Riset Masyarakat dan Budaya  –  BRIN lfenetruma@gmail.com

## PENGANTAR
Papua merupakan suatu wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun sumber daya alam itu seakan menjadi kutukan bagi orang Papua. Sumber Daya Alam yang kaya membuat semua orang berebut untuk menikmatinya. Semenjak integrasi Papua ke Indonesia sudah terjadi konflik. Konflik yang besar dan sampai hari ini belum selesai adalah konflik bersenjata antara TPN-OPM dan TNI.  Tidak hanya sampai disitu masalah-masalah yang lainpun bermunculan seperti masalah pembangunan dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang terjadi di seluruh tanah Papua.  Buku ini berisi tentang laporan penelitian di Papua dengan judul Pembangunan, Marjinalisasi dan Disintegrasi Papua. Buku ini terdiri dari dari VI Bab yang terdiri dari Bab Satu Pendahuluan, Bab dua Kebijakan Pembangunan di Tanah Papua: Studi Kasus Perjalanan Otsus Papua Tahun 2002-2020, Bab tiga Marginalisasi dalam Narasi Oap, Bab Empat Pembangunan, Identitas, dan ResistansI, Bab Lima Dialog Sebagai Strategi Menangani Isu Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi, Bab Enam atau Bab terakhir adalah kesimpulan.

## PEMBAHASAN ISI BUKU
Pada pendahuluan seperti biasanya menjelaskan tentang latar belakang penelitian, urgensi penelitian, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian serta output penelitian. Tujuan dari buku ini ada dua, pertama Tujuan yang ingin dicapai adalah penelitian ini ingin menemukan pemahaman aktual dan kontemporer dari proses pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi dalam khazanah literatur akademis dan dari temuan lapangan dengan mengkesplorasi kasus yang terjadi di Tanah Papua. Kedua, Lebih dalam lagi penelitian ini bertujuan untuk memahami
keterkaitan antara kegagalan pembangunan dengan disintegrasi yang secara kalimat hipotetis dapat dikatakan terjadi kegagalan pembangunan yang melahirkan marginalisasi sosio-ekonomi OAP semakin masif, maka akan semakin menguatkan aksi-aksi kekerasan dan dorongan disintegrasi (Hal.8)
Bab dua menjelaskan mengenai kebijakan dan implementasi Otonomi Khusus pertama di Papua dari tahun 2001-2020.  Pemahaman tentang otonomi khusus, secara umum dikemukakan oleh Edie Toet Hendratno menyatakan bahwa pemberian kewenangan atau pembagian urusan pemerintahan di kedua Undang-Undang Otonomi Khusus, mencerminkan prinsip subsidiaritas yang cukup kental. Prinsip subsidiaritas merupakan prinsip pelimpahan tugas dan kewenangan pemerintah dalam sistem federal. Eko Prasodjo mengatakan: “Sebagai kriteria dalam pembagian kompetensi dan tugas-tugas pemerintahan, prinsip subsidiaritas memberikan bingkai dan kerangka nilai bahwa kompetensi dan tugas- tugas pemerintahan yang dapat diselenggarakan oleh dan/atau berhubungan langsung dengan satuan teritorial terkecil (local unit), tidak terkait dan tidak bersifat antar teritorial, harus diselenggarakan oleh satuan teritorial tersebut dan tidak boleh diselenggarakan oleh satuan teritorial yang lebih tinggi”. (Hendratno, 2009: 431).
Setidaknya terdapat tiga privilege yang luar biasa sejak diberlakukannya UU Otonomi Khusus No. 21 tahun 2001 tersebut, di antaranya ialah; 1) Papuanisasi birokrasi yang meliputi penetapan MRP yang terdiri dari anggota masyarakat adat, organisasi masyarakat adat, serta lembaga keagamaan yang ditentukan secara demokratis oleh OAP; 2) Otonomisasi kebijakan dimana melalui Otsus pemerintah provinsi Papua berhak
menentukan kebijakan yang diperuntukkan bagi OAP di seluruh sektor, kecuali sektor urusan internasional, pertahanan, kebijakan moneter dan fiskal, agama dan keadilan; 3) Dana bagi hasil yang besar dibandingkan daerah lain, dimana provinsi Papua menerima 80% revenue dari sektor kehutanan, perikanan, pertambangan, dan 70% revenue dari sektor minyak dan gas bumi hingga tahun 2026, dan 50% revenue di tahun setelahnya di tengah provinsi lain yang penerimaannya tidak mencapai 20% revenue di setiap sektor kecuali sektor perikanan dan reboisasi. 4) Dana Otsus yang besar yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Papua sebesar 2% dari total DAU Nasional hingga tahun 2021. Berbagai hak keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah Papua merupakan ikhtiar untuk membangun Papua melalui prosperity approach. (Hal.27-28)
Sayangnya antara fakta dan harapan sangat berbeda. Temuan hasil evaluasi Otsus selama 18 tahun menunjukan bahwa transfer dana otsus hingga tahun 2019 mencapai Rp84,19 triliun untuk (provinsi Papua) dan Rp33,81 triliun untuk provinsi Papua Barat yang telah dicairkan oleh pemerintah pusat tidak memberikan dampak yang signifikan bagi OAP.  IPM provinsi Papua dan provinsi Papua Barat selalu berada di posisi terendah, yaitu hanya 60,84 dan 64,70 di tengah rata-rata IPM setiap provinsi Indonesia mencapai angka 71,92. Rendahnya IPM tersebut juga dapat dikaitkan dengan fakta minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah ini. Hingga tahun 2020, hanya 21,08% dan 34.83% angkatan muda provinsi Papua dan Papua Barat yang menikmati fasilitas pendididikan tinggi di tengah 20,21% dan 1,53% angkatan muda provinsi Papua dan papua Barat masih buta huruf. (hlm.29)
Mengapa dana otsus yang begitu besar namun belum tepat sasaran, salah satunya adalah korupsi yang merajalela di papua. Terbaru kasus suap Gubernur Lukas Enembe yang ditangkap oleh  KPK.    Rentanitas  yang  selalu  terjadi dalam masalah pemberantasan korupsi adalah keterbatasan pejabat publik sebagai bagian tatanan instansi politik sehingga masalah pemberantasan korupsi ini seakan-akan hanya sebagai sarana
berputarnya roda kekuasaan politik saja. Bahkan benang merah antara pemberantasan korupsi dengan intervensi kekuasaan politik demikian ketat dan eratnya, sehingga akan terlihat pada sisi implementasi hukum yang menimbulkan sikap diskriminastif yang inkonsistensi. Apabila penegakan hukum telah menyentuh upper power level (pejabat tinggi publik) maupun upper economic level (konglomerat) atau diantara upper power level itu sendiri, maka yang akan tampak adalah diskriminasi hukum yang sangat dominan. Hal itu menyebabkan isu pemberantasan korupsi tetap tidak tersentuh hukum, mengingat pihak yang terlibat tersebut adalah bagian dan level politik dan ekonomi yang berstatus beyond the law (Seno Adji, 2009: 238).
Faktor lain yang membuat mengapa otsus tidak signifikan dalam buku ini adalah masalah geografis dan dan system kepemimpinan antar suku di Papua yang berbeda-beda sehingga ada kesenjangan serta monopoli yang terjadi di Papua.  Faktor  kondisi  geografis  tersebut  telah berimplikasi terhadap tiga hal; (1) mayoritas OAP hidup dalam kelompok sosial yang kecil yang menghasilkan kultur sosial yang beragam serta terfragmentasi dalam kepemimpinan sub- etnis tingkat distrik; (2) kondisi geografis yang curam telah mengakibatkan sulitnya OAP dalam mengakses pelayanan publik, sumber pengetahuan maupun sumber informasi; (3) kondisi geografis yang curam, terfragmentasi dalam kultur sosial dan bahasa yang beragam telah mengakibatkan imajinasi nasionalisme masyarakat terbatas pada nasionalisme kesukuan tingkat distrik yang terbentuk secara eksklusif dan sulit dalam meregionalisasi nasionalisme secara kolektif. Dari tiga factor ini dapat dipastikan bahwa kesadaran negara-bangsa, state of imagination dan transfer pengetahuan masyarakat tentang nilai kepublikan dan konsep tata-kelola masyarakat melalui pendekatan sistem pemerintahan yang modern cenderung minim. (hlm.34)
Kemudian  factor  kepeminpinan  yang berbeda antar suku di Papua. Menurut Mansoben Melihat karakteristik kondisi dan zona ekologis yang melahirkan empat karakteristik system kepemimpinan dan politik tradisional yang berbeda-beda di Tanah Papua, di antaranya :
(1) Sistem Pria berwibawa (Big-Man) dianut oleh: Suku Asmat, Me, Ngalum, Dani, Meybrat, dan Muyu; (2) Sistem Kerajaan berkembang di daerah:  Kepulauan  Raja Ampat,  Semenanjung Onim (Fak-Fak), Teluk MacCluer (Teluk Berau), dan Daerah Kaimana: (3) Sistem Ondoafi dianut oleh: orang Sentani, Genyem (Nimboran), Tabla, Yaona, Yakari-Skou, Arso-Waris, penduduk Teluk Jayapura dan Teluk Humbold (Yos Sudarso); (4)  Sistem  Kepemimpinan  Campuran  yang merupakan system percampuran dalam penentuan kedudukan kepemimpinan yang diperoleh melalui pewarisan dan pencapaian dianut oleh: penduduk Teluk Cenderawasih, seperti orang Biak, Wandamen, Waropen, Yawa, dan Maya.
Meskipun begitu, harus dipahami bahwa gamban sistem politik tradisional yang dipaparkan oleh Mansoben sangat bersifat lokalitas dan seringkali hanya terdomestifikasi di tingkat distrik dan tidak memiliki struktur fungsional yang jelas sebagai lembaga sosial masyarakat yang baik. Faktor klanisasi, kondisi geografis, dan banyaknya tradisi hidup OAP yang nomaden menyebabkan kekuasaan komunal yang ter-inter- connected antara satu daerah dengan daerah lain cenderung tidak terjadi. (Hal.42)
Sistem kepeminpinan yang paling menonjol di Papua adalah system kepemimpinan Big Man, dimana akses terhadap kekuasaan sangat dominan dan distribusi kekayaan kepada klan dalam rangka membangun patronase politik. Sebagai contoh Di Kota Sorong misalnya, suku Maybrat selalu memenangkan  kursi  Walikota,  Ketua  DPRD, hingga Ketua Umum Partai di wilayah tersebut selama tiga puluh tahun. Guna mempertahankan kekuasaannya dari bayang-bayang suku Moi yang ingin merebut kursi nomor satu di kota tersebut, suku Maybrat memberikan banyak privilege terhadap orang-orang Bugis -baik di bidang pendidikan, erdagangan, maupun proyek- proyek pemerintahan- yang selama tiga dekade selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung kepemimpinan suku Maybrat di kota tersebut.
Berangkat dari gambaran di atas, politic of recognition yang meligitimasi sistem politik etnik OAP melalui Otsus justru menjadi critical junctures yang mana tuntutan akan pemekaran DOB dalam rangka mengakomodasi positioning
dan placing kelompok etnis dominan yang berada dalam suatu letak geografis tertentu hanya akan menjadi ‘lingkaran setan’ yang terus menerus mereproduksi konflik etnis, chaotic government, korupsi yang kian terlokalisasi, tuntutan disintegrasi, serta munculnya ‘dinasti kerajaan’ baru di tingkat lokal, serta perasaan ‘alienasi’ bagi etnis yang terpinggirkan.(hlm.49)
Bab tiga tentang Marginalisasi Dalam Narasi OAP. Dalam bab ini menceritakan dan menjelaskan fakta-fakta pembangunan yang terjadi di Papua. Fokus Bab ini pada aspek social ekonomi budaya dan lebih utama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Bidang pendidikan di ukur dari IPM, daerah-daerah yang populasi penduduknya OAP cenderung IPMnya cukup rendah seperti Kabupaten Nduga, Kab Tambrauw, dan Pegunungan Arfak memiliki angka IPM 56 pada 2018. Sebaliknya, di kota atau kabupaten yang penduduknya terdapat pendatang dalam jumlah yang dominan atau signifikan, angka IPM nya rata-rata tinggi seperti Kota Sorong dan Kota Jayapura.
Mengenai kesehatan, dalam buku ini lebih menyoroti mengenai kematian bayi, kesehaan ibu dan anak. Ini menjadi masalah utama di tanah Papua, Sebagai contoh, pada 2006, di Kabupaten Jayawijaya menurut SKPKC, tingkat kematian bayi sebanyak 78 dari 2.292 atau 34 bayi mati per 1.000 kelahiran, bersumber dari BPS Provinsi Papua. Selain itu Data povinsi menunjukkan bahwa angka kematian bayi per 1000 kelahiran di Provinsi Papua dari 2007 ke 2012 meningkat dari  41  ke  54.  (hlm.54)    Kemudian  mengenai kesehatan ibu dan anak, angka kematian bayi di Provinsi Papua Barat mencapai 74 per 1000 kelahiran pada 2012, sedangkan angka kematian balita mencapai 109 per 1000 jiwa pada tahun yang sama. Angka kematian bayi tersebut jauh tinggi dari angka nasional sebesar 34 per 1000 kelahiran dan angka kematian balita lebih tinggi dari angka nasional 43 per 1000 jiwa pada tahun yang sama.
Kondisi diatas ditemukan dibeberapa daerah yang masih terisolir, dalam melakukan praktek persalinan biasanya melalui dukun karena jangkauan ke puskesmas atau rumah sakit sangat jauh, alasan lainnya karena kepercayaan local
yang masih diterapkan seperti tidak semua orang dapat melihat persalinan seorang perempuan dan saat bayi lahir tidak boleh keluar rumah selama 2 bulan.
Hal lain yang dibahas dalam bab ini adalah mengenai pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu masalah yang sampai sekarang belum selesai dan masih menjadi pekerjaan dan tanggung jawab baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada daerah yang terisolir, fafktor utama adalah  geofrafis  sehingga  ketidakhadiran  guru disekolah dan proses belajar mengajar menjadi fakum. Kemudian belum adanya kurikulum yang belum berbasis kondisi social budaya setempat serta manajemen sekolah yang buruk.
Dalam sebuah kajiannya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) antara lain menyimpulkan bahwa: 1) Berdasarkan tipologi Klassen, perekonomian Provinsi Papua dan Papua Barat dari tahun 2011 hingga 2017 termasuk dalam kategori daerah maju tetapi tertekan (pendapatan tinggi tetapi pertumbuhan rendah); 2) Belanja daerah per kapita, belanja daerah untuk fungsi pendidikan, dan untuk fungsi kesehatan di provinsi Papua dan Papua Barat tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, namun untuk peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan prioritas penggunaan belanja daerah di masing- masing daerah; 3) Kinerja indikator kesejahteraan dan ekonomi di Daerah Otonomi Khusus selama pelaksanaan Dana Otonomi Khusus periode 2011- 2017 telah menunjukkan peningkatan, namun signifikansi  pengaruh  Dana  Otonomi  Khusus terhadap peningkatan kinerja indikator tersebut tidak bisa dijelaskan, terutama perannya dalam mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di Daerah Otonomi Khusus.  ;  4)  Pemerintah  perlu  memberikan perhatian serius dalam menentukan strategi pada masa transisi menjelang berakhirnya Dana Otsus Papua dan Papua Barat. Mengingat bahwa latar belakang pembentukan Provinsi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat adalah karena faktor politik, sosial, budaya dan ekonomi, maka penentuan strategi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara faktor-faktor tersebut (https://fiskal.kemenkeu.go.id 2020).
Berbanding terbalik dengan, di daerah perkotaan, OAP sudah mengalami perubahan dalam kepedulian terhadap pendidikan anak sebagaimana dilakukan oleh pendatang. Sejak Otonomi Khusus diberlakukan, Pemerintah Papua telah memberikan berbagai skema beasiswa anak-anak Papua untuk menempuh pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di kota-kota di luar Papua, seperti Makassar, Manado, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Juga untuk menempuh pendidikan magister di luar negeri seperti di negara-negara Eropa, Amerika, dan Republik Rakyat Tiongkok.
Masih di Bab yang sama juga dibahas mengenai Marginalisasi OAP dalam Pembangunan. Dimulai dari integrase Papua ke Indonesia dan kebijakan pemerintah pusat seperti transmigrasi dan politik penyeragaman membuat ketimpangan terjadi di tanah Papua. Salah satunya ketimpangan ekonomi yang terjadi antara OAP dan Pendatang. Harus diakui bahwa pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur di Papua seperti jalan, dermaga, rumah sakit, pasar, telekomunikasi, perumahan. Pertanyaannya adalah untuk siapa pembangunan tersebut dilaksanakan dan apa konsekuesinya terhadap kehidupan dan penghidupan OAP termasuk keberlanjutan habitat ekologi mereka. Pertanyaan ini menjadi pokok persoalan dalam melihat masa depan OAP pada masa kini yang berhimpitan dengan persoalan konflik kekerasan pada sisi lain. (hlm.60)
OAP sudah kehilangan tanah, budaya, dan bahkan jiwanya karena pembangunan. Pembangunan tidak boleh merampas tanah, menghancurkan tradisi kebudayaan bahkan menghilangkan nyawa manusia Papua. Sebaliknya, pembangunan berdasarkan kebudayaan ialah harus bertumpu pada kemanusiaan. OAP tidak menolak pembangunan karena mereka menyadari membutuhkan sekolah dan rumah sakit, namun mereka harus dijaga harkat dan martabat kemanusiaannya. (hlm.66)
Selanjutnya masalah Depopulasi yang terjadi di tanah Papua sehingga beberapa tempat dikuasai oleh pendatang. Sebagai contoh kabupaten keerom dan kabupaten merauke itu hampir semua DPR Kabupatennya dikuasai oleh
pendatang. Berbagai macam sector dikuasai oleh pendatang terutama kota-kota besar seperti sorong dan jayapura. OAP tidak memiliki pikiran untuk bertempat tinggal di ruko, akan tetapi tinggal di rumah bersama keluarga. Sedangkan pendatang terbiasa tinggal di ruko, tempat hidup sekaligus tempat berdagang. Fenomena seperti ini, untuk menghindari marginalisasi dan depopulasi, perlu penyiapan social OAP dengan menggunakan konsep pembangunan yang berorientasi pada masyarakat adat. (hlm.110)
Pada Bab empat  ini menjelaskan mengenai Pembangunan, Identitas dan Resistansi. Dalam pembahasan bab ini berangkat dari sejarah panjang tentang papua, bagaimana pulau papua ditemukan oleh Portugis pada abad ke 16 dan perkembangan kehidupan suku bangsa papua yang terdiri dari berbagai multi etnik mulai dari daerah pegunungan maupun pantai. Selain itu juga menjelaskan bagaimana mitologi tentang kepercayaan – kepercayaan yang dibangun oleh orang papua salah satunya Koreri yang berasal dari suku biak. Setelah integrasi Papua ke NKRI banyak terjadi permasalahan, salah satunya mengenai kasus HAM berat yang terjadi di beberapa daerah, selain itu konflik antara OAP dan pendatang juga terjadi sehingga orang papua menganggap dirinya berbeda dari segi budaya yang  berdampak pada nasionalisme papua.
Celakanya pemerintahan Presiden Soeharto ditanggapi dengan menjadikan Papua sebagai Daerah  Operasi  Militer.  Kondisi  demikian lebih memperuncing keadaan. Masyarakat Papua memandang pendekatan militer ini untuk mengamankan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan penguasa. Dalam pandangan mereka, PT Freeport Indonesia adalah industri strategis di Indonesia, sehingga pemerintah telah mengirim lebih dari 1.000 personil pasukan militer dan kepolisian untuk menjaga keamanan PT Frreport (Sumule, 2006 : 174).
Warisan Orde Baru adalah ingatan kekerasan (memoria passionis) yang direproduksi secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Tentu saja ini menjadi elemen penting dalam konstruksi kepapuaan. Akan tetapi, yang lebih mematikan adalah kekerasan kultur yang melegitimasi
praktik kekerasan langsung maupun struktural di Papua. Hal ini tidak terlepas dari kekerasan di Papua itu yang melekat (embedded) ke dalam struktur negara dan sewaktu -waktu dapat saja dipakai atas nama separatisme. (hlm.117). Setelah reformasi masih saja terjadi masalah di Papua, yang awalnya hanya konflik tentang HAM meluas menjadi konflik sumber daya alam. Kasus Boven Digul menjadi sejarah daerah yang dimekarkan demi kepentingan ekpansi perusahaan besar sawit asal malasya. Tidak hanya itu banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait invstasi sawit dan HPH yang ada di tanah papua secara keseluruhan.
Selanjutnya pada Bab lima membahas tentang dialog sebagai strategi menangani isu pembangunan, marginalisasi dan disintegrasi. Penekanan pada Bab ini menyangkut kebijakan top down yang dilakukan oleh pemerintah pusat menyangkut isu Papua. Pertama mengenai pendekatan keamanan yang sampai sekarang masih dilakukan walaupun dibungkus dengan kebijakan kesejahteraan. Kedua bantuan seperti raskin dan BLT berdampak pada tidak mandirinya orang Papua dan bergantung pada pemerintah.
Masih terjadi juga perampasan-perampasan tanah  atas  nama  investasi.  Kasus  dalam  bab ini  mengambil  kisah  tahun  2011  SKPKC Fransiskan Papua mendampingi masyarakat di Kampung Suskun, Distrik Arso Timur. Distrik Suskun adalah wilayah layanan Gereja Katolik Dekanat Keerom, wilayah Keuskupan Jayapura. Bersama dua distrik lainnya, yaitu Distrik Kriku dan Yeti, Distrik Arso mendapatkan tawaran untuk melepaskan tanah mereka seluas 26.000 hektar kepada perusahaan kelapa sawit. Pada 2008, Kampung Suskun mendapatkan tawaran investasi dengan iming-iming masayarakatnya akan mendapatkan akses jalan raya, listrik, dan telepon. Demi pembangunan tersebut, masyarakat adat akhirnya melepaskan tanah seluas 18.000 hektar yang merupakan lahan, dusun, tempat sakral, dan tempat mereka bergantung hidup. (hlm.140)
Pembangunan ekonomi yang mengambil bentuk eksploitasi sumber daya alam demi penciptaan pasar memiliki persoalan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang ada tidak
dimaksudkan untuk mengintegrasikan OAP agar mendapatkan bagian yang adil dengan masyarakat  pendatang  dan  negara.  Kurang mendapatkan pemikiran bahwa daya saing masyarakat asli dibanding dengan masyarakat lainnya masih jauh mengalami ketimpangan. Akibatnya, sebagian pembangunan di Papua hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat pendatang dan jurang kesenjangan pun tidak bias dibendung lagi dan semakin meluas. (hlm.142)
Terakhir adalah kesimpulan berupa rekomendasi bagi pembangunan di tanah Papua. Salah satu strategi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah pada saat ini adalah dengan mengerahkan upaya pembangunan ekonomi di Tanah Papua untuk membangun manusia Papua secara totalitas. Para perencana pembangunan, baik di Jakarta maupun di Papua, harus memiliki visi pembangunan yang melihat bahwa system ekonomi OAP merupakan suatu kesatuan dengan sistem sosial, hukum adat, kepemilikan tanah, kebudayaan, politik, dan ekologi. Sayangnya pemikiran seperti itu tidak terlihat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan wilayah Papua yang selalu diarahkan pada pembukaan akses keterisolasian, meningkatkan investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di Tanah Papua semestinya dilaksanakan dengan menghormati komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat komunitas lokal, dan juga memajukan kesetaraan dan keadilan gender. Pembangunan di daerah ini seharusnya bersifat khusus, untuk memastikan kelangsungan hidup OAP beserta seluruh sistem sosial, ekonomi, ekologi, dan budayanya. (hlm.172)

## SIMPULAN
Buku ini sangat menarik karena ditulis berdasarkan temuan lapangan. Melalui buku ini, pembaca dapat memahami permasalahan- permasalahan yang terjadi di tanah Papua. Penulis buku ini tidak hanya memetakan masalah saja tetapi juga memberikan solusi- solusi dan konsep pembangunan, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mebuat kebijakan dan program pembangunan di Papua. Buku ini sangat disarankan untuk dibaca oleh peneliti
atau orang-orang yang tertarik dengan kajian Papua dan ilmu sosial. Buku ini bisa membantu pembaca dalam melihat berbagai pendekatan- pendekatan yang digunakan dalam mengahadapi masalah - masalah di lapangan tentunya.
Apabila pembaca ingin mengetahui isu - isu pembangunan daerah yang sekarang sedang berkembang, buku ini sangat tepat untuk dibaca karena mengangkat konsep dan resolusi serta pembangunan yang berpihak kepada masyarakat adat. Perspektif penulis dalam membedah permasalahan di buku ini begitu terstruktur dan memberikan solusi yang tepat, baik dari sisi pembangunan sarana prasanana maupun pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji, I.S. (2009). Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Hendratno,  E.T.  (2009).  Negara  Kesatuan,  Desen - tralisasi dan Federalisme, Edisi Pertama.
Yogyakarta: Penerbit Ghalia Ilmu.
Sumule, A. (2006). Hak-hak Rakyat Papua Atas
Sumberdaya Alam dan Peranan Mereka Dalam Perekonomian Modern Dalam Hak-hak Eko- nomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat, dalam Theodor Rathgeber (ed), Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Kementrian Keuangan RI. (2020). Kajian Efektivitas Implementasi Dana Otonomi Khusus. Diakses dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten- view.asp?id=2019091709450632855111 pada 1 Desember 2022.