ASURANSI SYARI’AH ANTARA AJARAN SYARA’ DAN PEMBENARAN BUDAYA
Nur Aziz Muslim STAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung-Jawa Timur Email: nuraziz.muslim@gmail.com
Abstrak:
Islam sebagai agama universal harus tampil elegan dalam mengurai permasalahan kehidupan manusia. Meskipun ia hadir sebagai blue print dari Tuhan, kehadirannya tidak  bisa  lepas  dari  budaya.  Meskipun  kehadiran  budaya  sebagai  sesuatu  yang berada  di  luar blue print Tuhan,  keberadaan  budaya  kerap  kali  memengaruhi diundangkannya  suatu  ketentuan  hukum  Dalam  masalah mu’âmalah (ekonomi syari’ah)  misalnya,  asuransi  yang merupakan hasil  karya manusia  harus  direspon secara positif karena tidak ada larangan terhadapnya dan ia sejalan dengan prinsip universal  ajaran    Islam,  yakni  saling  menolong,  saling  melindungi,  dan  saling menanggung.  Karena  itu,  memasukkan  asuransi  sebagai entry dalam  ensiklopedi Islam  merupakan  keharusan,  karena  dalam  Islam  adat  juga  dapat  digunakan sebagai  sumber  hukum  Islam.  Pertimbangan  ini  dikuatkan  dengan  adanya kemaslahatan  yang  ada  di  dalam  asuransi  itu  sendiri  bagi  umat  Islam.  Meskipun tidak bisa dipungkiri adanya tarik ulur tentang halal atau tidaknya asuransi masih mewarnai ijtihad para ulama yang mempunyai otoritas tentang masalah itu, namun seyogyanya yang perlu dipertimbangkan juga adalah adanya sentimen positif dari masyarakat  tentang  keberadaan  asuransi  syari’ah  dengan  pertumbuhannya  dari tahun ketahun yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat fantastis.

## Abstract:
As  a  universal  religion,  Islam  should  appears  elegantly  in  describing  social problems. Islam as a norms are the blue print of God, however, its implementation is not free from the influence of culture, as the out sider of God blue print. Culture often  influences  the  enactment  of  Islamic  legal  provision.  In  case  of mu’âmalah (Islamic  economy),  insurance  for  instant,  is  a  man  made  system  of  economy  that should  be  regarded  positively  since  there  is  no  prohibition  on  it    and  it  is  in accordance  with  the  universal  Islamic  teaching; helping  each  other,  guarding  one another  and  taking  risk  together.  Therefore,  taking  it  as  an  entry  in  Islamic encyclopedia  is  a  must  since  culture,  in  some  cases,  is  regarded  as  a  source  of Islamic law. This attempt is conducted by considering the advantage of insurance for  muslims  even  though  there  is  still  a  dispute  about  such  matter  among ulama .
However,  the  fact  is  there  is  a  positive  response  from  people  about  the  existence sharia  insurance which  is  proved  by  the  fantastic  development  of  such  kind  of insurance from year to year.
Kata Kunci :
Asuransi, budaya, syari’ah, âqilah

## Pendahuluan
Perputaran kehidupan yang sangat  cepat  dengan  berbagai  resiko yang  sewaktu-waktu  bisa  menghampiri semua  orang  dengan  berbagai  ragam profesinya,  membutuhkan  penyikapan sejak  dini  terhadap  kemungkinan  itu. Artinya,  persiapan  yang  sangat  baik terhadap  setiap  kemungkinan  yang terjadi  menjadi  suatu  keharusan  yang wajib  dirancang  oleh  setiap  manusia, karena  Tuhan  sendiri  telah  menyatakan bahwa  kehidupan  manusia  akan  selalu berputar  seiring  dengan  perputaran waktu, artinya nasib seseorang tidak ada yang  mengetahui,  kadang  di  atas  dan kadang  di  bawah  seperti  perputaran roda.
“Hidup  adalah  permainan.”  Begi- tulah  pepatah  mengatakan.  Permainan tentu  ada  kalanya  menang,  ada  kalanya kalah.  Begitu  pula  kehidupan,  ada kalanya  mujur,  ada  kalanya  babak  belur bahkan  hingga  hancur.  Asumsi  yang semacam  itu  membuat  setiap  manusia selalu  ingin  terhindar  dari  babak  belur apalagi  hancur (total  lost) sehingga berusaha  mencari  sebuah  pelindung (security) di  kala  terjadi  sesuatu  hal  di luar  keinginan,  minimal  resiko  yang ditanggung  tidak  sebesar  musibah  yang diterima  karena  ada  pihak  sebagai pelindung atau penanggung atas kecelakaan tersebut. 1
1 Meskipun  perlindungan  yang  dicari  oleh manusia  sangat  bermacam-macam,  adakalanya dengan  mengandalkan  kekuatan  gaib  spiritual dengan Tuhan sebagai muaranya. Ada pula yang melakukan  usaha  maksimal  sebagai  manusia dalam  bentuk  meminimalisasi  resiko  dengan mengikatkan  diri  pada  perusahaan  asuransi,
Islam sebagai agama yang diklaim universal,  maka by  nature yang  benar menurut  Islam  berarti  juga  benar  dan pasti baik bagi semua manusia tentu saja kalau  manusia  itu  sadar,  jujur,  dan terbuka  sesuai  dengan  perkataan  hati nuraninya,  dan  sebaliknya  jika  salah menurut  Islam  berarti  salah  dan  buruk bagi  manusia.  Namun  yang  menjadi permasalahan  adalah  nilai-nilai  yang diberikan  oleh  Islam  melalui  kedua sumber  hukumnya  adalah  nilai  yang intrinsik  dan  tidak  bisa  dikatakan konkret dalam menjawab eskalasi zaman dan  juga  budaya,  perkembangan  zaman dan  produk  budaya  yang  kencang melesat membutuhkan penyikapan yang serius  dan  pasti.  Di  sinilah  Islam  harus tampil  sebagai security yang  diinginkan oleh  semua  manusia  dari force  majore yang dapat menimbulkan resiko.
Permasalahan dalam bidang mu’âmalah misalnya, apalagi yang terkait dengan praktik yang pada zaman dahulu belum  ada  dan  dikenal,  seperti  asuransi yang  dalam  pandangan  praktisi  hukum Islam  masih  dalam  polemik  dan dipertentangkan.  Memang  dalam  data- ran  teks-teks  al-Qur’an  dan  Hadits,  hal tersebut  tidak  ada  sama  sekali  yang menyebutkannya, yang ada hanya sema- cam identifikasi prinsip-prinsipnya yang kemudian  dibawa  pada  penyamaan ( qiyâs )  pada  praktik  kekinian  yang dianggap  sama  dengan  praktik  asuransi yang berintikan saling menanggung dan saling  membantu.  Diperparah  lagi,  yang
sebagaimana  yang  banyak  dilakukan  orang- orang  yang  mempunyai  pemikiran  yang tercerahkan.
dianggap  sebagai  hal  yang  mempunyai kesamaan  dengan  asuransi  adalah praktik al-âqilah yang  hal  ini  dikenal sebagai  adat  yang  ada  sebelum  Islam, kemudian dilegalkan sebagai bagian dari ensiklopedi  perbendaharaan  kata  dan ajaran yang ada dalam Islam. Dari sinilah kemudian  memunculkan  pertanyaan apakah  asuransi  syari’ah  yang  ada sekarang merupakan ajaran syari’ah atau hanya sekadar pembenaran budaya.

## Terma Asuransi
Asuransi  secara  bahasa  adalah badan  pertanggungan  atau  jaminan 2 , sedangkan asuransi  secara istilah adalah suatu  kemauan  untuk  menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai  pengganti  kerugian-kerugian besar  yang  belum  pasti. 3 Ditinjau  secara historis,  asuransi  bermula  dari  suatu kelompok  yang  bertujuan  membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan  individu  dan  menghindari kesulitan  pembiayaan.  Secara  ringkas, konsep  asuransi  adalah  persiapan  yang dibuat  oleh  sekelompok  orang  yang masing-masing  menghadapi  kerugian kecil  sebagai  sesuatu  yang  tidak  dapat diduga,  apabila  kerugian  tersebut menimpa  salah  seorang  dari  mereka yang  menjadi  anggota  perkumpulan  itu, maka  kerugian  itu  akan  ditanggung bersama oleh mereka. 4 Sedangkan  Mehr  dan  Cammack memberikan  definisi  asuransi  dengan memetakan  pada  tiga  aliran. Pertama, aliran  yang  dikenal  dengan  aliran transfer. Aliran ini memandang asuransi
2 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barri, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 53.
3 Abbas  Salim, Asuransi  dan  Manajemen  Resiko (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 1.
4 Muhammad Muslehuddin, Asuransi dalam Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 3.
sebagai  alat  pemindahan  resiko  murni dari  tertanggung  kepada  penanggung. Tertanggung adalah orang atau perusahaan  yang  menghadapi  suatu resiko,  dan  penanggung  adalah  orang atau  perusahaan  yang  mengkhususkan diri memikul resiko.
Kedua, aliran yang menjadi pilihan Mehr  dan  Cammack.  Aliran  ini  meng- abaikan  aspek  transfer  dan  lebih memusatkan  perhatiannya  pada  aspek teknik.  Dalam  pandangannya,  asuransi diartikan  sebagai  alat  sosial  untuk mengurangi  resiko  dan  menggabungkan sejumlah  yang  memadai  unit-unit  yang terbuka  terhadap  resiko,  sehingga kerugian  individual  mereka  dapat diramalkan secara kolektif.
Ketiga, aliran  yang  dimotori  oleh Willet  yang  berupaya  mengkonver- gensikan  kedua  aliran  di  atas.  Dalam aliran  ini,  asuransi  didefinisikan  sebagai alat  sosial  untuk  pengumpulan  dana. Dana  yang  terkumpul  tersebut  digu- nakan  untuk  mengatasi  kerugian  modal yang  tak  tertentu  yang  dilaksanakan melalui  pemindahan  resiko  dari  banyak orang kepada seseorang atau sekelompok orang. 5
Definisi  secara  klausul  yang diundangkan  dalam  pasal  246  KUH Dagang  adalah  definisi  resmi  yang ditawarkan oleh pemerintah, yaitu:
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang  penanggung  mengikatkan diri  kepada  seorang  tertanggung dengan
suatu premi untuk memberikan  penggantian  kepadanya karena  suatu  kerugian,  kerusakan atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan,  yang  mungkin  akan
5 Mehr  dan  Cammack, Manajemen  Asuransi, terj. A. Hasyimi (Jakarta: Balai Aksara, 1981), hlm. 23.
dideritanya  karena  suatu  peristiwa yang tak tertentu.” 6
Dari  uraian  mengenai  rumusan definisi  asuransi  di  atas,  maka  paling tidak ada tiga unsur pokok penting yang berkenaan  dengan  asuransi; pertama, pihak  penjamin,  yaitu  pihak  yang berjanji  akan  membayar  uang  kepada pihak  terjamin.  Pembayaran  tersebut dapat  dilaksanakan  sekaligus  atau dengan cara angsuran.
Kedua , pihak terjamin, yaitu pihak yang  berjanji  akan  membayar  premi kepada  pihak  penjamin.  Sama  halnya dengan  pembayaran  klaim  asuransi, dapat dilakukan secara sekaligus maupun  angsuran.  Sedangkan  unsur yang ketiga adalah  suatu  peristiwa  yang semula  belum  jelas  akan  terjadi,  yang selanjutnya disebut dengan resiko. 7
Tinjauan Historis Asuransi dalam Islam Masyarakat  Arab  yang  berada  di teluk  Arabia  adalah  masyarakat  Badui yang mempunyai kebiasaan bermusuhan dan  bentrok  antar  keluarga.  Hal  ini berlangsung  selama  bertahun-tahun. Pemantiknya bermacam-macam, kadang-kala  sekedar  mencuri  unta, wanita,  dan  anak-anak  milik  suku  lain, karena  wanita  dan  anak-anak  dapat dimintakan tebusan kepada kepala suku mereka.  Uang  tebusan  yang  didapat kemudian  dijadikan  sebagai  kas  dari suku jika sewaktu-waktu terjadi pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  suku tersebut  sebagai  kompensasi  atau  uang tebusan  yang  harus  dibayarnya  kepada ahli  waris  dari  orang  yang  dibunuhnya.
6 Subekti dan Tjitrosudibiyo, KUHD dan Peraturan Kepailitan (Jakarta:  PT.  Pradnya  Paramita,  2000), hlm. 6.
7 Kuat  Ismanto, Asuransi  Syari’ah;Tinjauan  Asas- asas  Hukum  Islam (Yogjakarta:  Pustaka  Pelajar, 2009), hlm. 22.
Dalam  kehidupan  suku  bangsa  Arab 8 , setiap  suku  disatukan  sebagai  satu kesatuan yang utuh, sehingga kehilangan atau kerugian bagi anggotanya dianggap sebagai  kerugian  atau  kehilangan seluruh  suku  tersebut.  Kerja  sama sebagian  yang  dipikul  oleh  seluruh anggota grup sebagai beban yang dipikul bersama  untuk  meringankan  beban  bagi anggotanya  adalah  wujud  semangat yang  kemudian  diidentifikasi  sebagai aktifitas asuransi. 9
Praktik  budaya  di  atas  adalah suatu kebiasaan yang dikenal dengan al- âqilah .  Konsep al - âqilah adalah  kebiasaan suku  Arab  yang  masih  beragama  pagan pada  waktu  itu,  namun  demikian konsepsi  ini  kemudian  diadopsi  oleh Islam  sebagai  bagian  dari  hukum  Islam. Konsepsi inilah yang menjadi genre awal dari  konsepsi  mutualitas  asuransi dengan  dasar-dasarnya  yang  berprinsip bahwa  setiap  anggota,  baik  secara individu  maupun  bersama-sama  adalah sebagai penanggung sekaligus tertanggung  bagi  anggota  suku  yang
8 Bangsa  Arab  adalah  bangsa  yang  terkenal sangat  memegangi  budaya  yang  berlaku  pada sukunya, apa pun yang terjadi jika terkait dengan eksistensi  kesukuan  maka  bangsa  Arab  akan menebus  dan  membayarnya.  Eksistensi  suku menjadi  acuan  utama  dalam  seluruh  aktifitas kehidupan masyarakatnya. Fanatisme suku telah menjadi  salah  satu  pilar  kehidupan  masyarakat pra-Islam  yang  oleh  Watt  disebut  Humanisme suku,  dan  itu  kerap  kali  terbawa  sampai  ketika mereka  memeluk  Islam  dan  aktifitas  itu kemudian di akui dan dilembagakan dalam Islam seperti al-âqilah .  Lihat  Montgomery  Watt, Pengantar  Studi  al-Qur’an, terj.  Taufiq  Adnan Amal  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  1995), hlm.12. Lihat juga Aksin  Wijaya, Menusantarakan Islam, Menelusuri Jejak Pergumulan Islam Yang Tak Kunjung  Usai  di  Nusantara (Yogyakarta:  Nadi Pustaka, 2011), hlm.16.
9 Afzalurrahman, Doktrin  Ekonomi  Islam Jilid  4, terj.  Soeroyo  dan  Nastangin  (Yogyakarta:  PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 83.
terbunuh. Al - âqilah yang  dapat  juga diartikan  sebagai  uang  tebusan  darah atau diyat ,  secara  sosiologis  akan memberikan  beberapa  keuntungan  bagi bangsa  Arab  yang  hidupnya  masih tergantung  dan  terpusat  dalam  suatu suku,  grup  dan  klan  pada  waktu  itu,  di antaranya adalah;
1. Mengurangi  pertumpahan  darah  dan balas  dendam  di  negara  tersebut, karena  pengagungan  terhadap  suku adalah  salah  satu  ciri  khas  yang dipunyai bangsa Arab sehingga ketika sukunya diusik maka hal itu bagaikan mengusik  harga  diri  dan  kehormat- annya.
2. Mengalihkan tanggung jawab individu dengan membebankan menjadi  tang-gung  jawab  kolektif seluruh  suku  atas  perbuatan  yang dilakukan anggotanya, sehingga dengan  demikian  akan  mem-bantu tercapainya  keamanan  sosial  bagi individu setiap suku.
3. Mengurangi beban keuangan individu dengan  mengalihkan  kewajiban  terse- but  ke  dalam  kelompok  atau  suku atau pembagian beban.
4. Mengembangkan  semangat  kerjasama dan  persaudaraan  di  antara  anggota yang  diwujudkan  dalam  saling  mem- bantu beban individu sesama anggota kelompok. 10
Namun  dengan  demikian,  bukan berarti ajaran Islam melakukan pembenaran  dan  pelegalan  terhadap pembunuhan  yang  membabi  buta dengan  kompensasi diyat yang  telah diberla-kukan,  akan  tetapi  Islam  justru berupaya  ingin  menghapuskan  dan mereduksi  keganasan  dan  kebiasaan balas  dendam  yang  berlaku  di  masa
Jahiliyah.  Hal  ini  terbukti  dengan anjuran  Allah  agar  berbelas  kasih  dan bersikap  mudah  mengampuni  atas kesalahan  yang  dilakukan  oleh  orang lain. 11
Kejadian dan pemberlakukan diyat pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW., sebagaimana  yang  telah  terdokumentasi dan  telah  diriwayatkan  oleh  Abû Hurayrah  ra.  Dia  berkata:  “ Berselisih  dua orang  wanita  dari  suku  Huzayl,  kemudian salah  satu  melempar  batu  ke  wanita  yang lain  sehingga  mengakibatkan  kematian wanita  tersebut  beserta  janin  yang dikandungnya.  Maka  ahli  waris  dari  wanita yang meninggal tersebut mengadukan kepada baginda  Rasulullah  SAW,  maka  Rasulullah SAW,  memutuskan  ganti  rugi  dari pembunuhan janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki maupun perempuan  dan  memutuskan  ganti  rugi kematian  tersebut  dengan  diyat  yang dibayarkan  oleh  âqilah-nya  (kerabat  dari orang tua laki-laki). 12
Hadits  di  atas  menjelaskan tentang  praktik al - âqilah yang  telah menjadi  tradisi  di  masyarakat  Arab  dan hal  itu  dilanggengkan  oleh  Nabi Muhammad SAW. Al-âqilah dalam hadits di atas dimaknai dengan ashâbah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai  kewajiban  menanggung denda ( diyat ) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap ang-gota suku lain. Penanggungan  bersama  oleh âqilah- nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai  unsur  seperti  yang  berlaku pada  bisnis  asuransi.  Kemiripan  ini didasarkan  atas  adanya  prinsip  saling
11 QS. al-Baqarah (2): 178
12 Abdul  Ghafur  Anshori, Asuransi  Syari’ah  di Indonesia; Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka  Hukum  Positif  di  Indonesia (Yogyakarta: UII Pres, 2008), hlm. 31.
menanggung ( takâful ) antar anggota suku jika ada resiko yang harus dihadapinya. 13
Dalam  kejadian  tersebut  kemu- dian  Rasulullah  SAW  menetapkan manajemen sharing of risk dengan mem- berikan  sejumlah  kompensasi  untuk berbagai  kecelakaan  akibat  perang  dan pembu-nuhan seperti: 5 ekor unta  untuk luka  tulang  dalam,  10  ekor  unta  untuk kehi-langan jari tangan atau kaki,  12.000 dinar  untuk  kematian  yang  diperuntuk- kan bagi ahli waris. 14

## Tinjauan Konvensional Tujuan Asuran- si dalam Islam
Secara  general  tujuan  asuransi, sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992, adalah  pengalihan  kerugian,  kerusakan atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan oleh seseorang kepada pihak pertama  sebagai  penanggung  dengan syarat  pihak  kedua  atau  tertanggung memberikan  pembayaran  yang  berupa premi kepada pihak penanggung. Proses ini  ada  yang  menyebutnya  dengan transfer  resiko  ( transfer  of  risk )  dan  ada juga yang menyebutnya dengan pembagian resiko ( sharing of risk ). 15
Dalam kaitan dengan hal tersebut, para  pakar  asuransi  mengklasifikasikan tujuan  asuransi  pada  umumnya,  tanpa memandang  konvensional  atau  syari’ah, ke dalam beberapa hal sebagai berikut:
1. Pengalihan resiko
Tertanggung  mengikuti  asuransi dengan  tujuan  mengalihkan  resiko  yang mengancam  harta  kekayaan  atau  jiwa-
13 Ibid.
14 Lihat,  Abî  Abdillâh  Muhammad  Ibn  Qâsim,
Tawsyîh  ‘Alâ  Ibn  Qâsim (Surabaya:  al-Hidayah, t.t.), hlm. 239.
15 Yadi  Janwari, Asuransi  Syari’ah (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 13.
nya,  dengan  membayar  sejumlah  premi kepada  perusahaan  asuransi  (penang- gung),  sedangkan  dalam  asuransi syari’ah  pihak  perusahaan  asuransi bertindak  sebagai  koordinator  yang menghimpun  beberapa  orang  yang mempunyai  komitmen  untuk  saling menanggung  dengan  membayar  dana tabarru’ yang  dipersiapkan  sebagai  dana pembagian  resiko  ( sharing  of  risk )  bagi seluruh anggota.
2. Pembayaran ganti kerugian
Jika  suatu  ketika  sungguh-sung- guh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian  (resiko  berubah  menjadi kerugian),  maka  kepada  tertanggung akan  dibayarkan  ganti  kerugian  yang besarnya  seimbang  dengan  jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang  timbul  didapat  bersifat  sebagian ( partial  loss ),  tidak  semuanya  berupa kerugian  total  ( total  loss ),  dengan demikian ada hal yang sangat baik yang patut  dikembangkan  dalam  prinsip tujuan  asuransi,  yaitu  saling  tolong menolong  dan  saling  membantu  dalam mengentaskan keru-gian.
Sentimen  Positif  Masyarakat  Pada Asuransi Syari’ah Asuransi  syari’ah  adalah  asuransi yang  datang  kemudian  ( new comer ) dibanding  dengan  asuransi  pendahu- lunya  (asuransi  konvensional).  Namun demikian  pertumbuhannya  yang  sangat fantastis  dan  sangat  luar  biasa  di belantara  bisnis  asuransi,  menjadikan asuransi model ini dilirik oleh perusahaan  asuransi  konvensional.  Hal ini  dikarenakan  banyaknya  penduduk Islam dunia yang mempunyai kesadaran keberagamaan,  sehingga  apa  pun  yang menjadi  konsumsinya  harus  juga  berla- belkan Islam atau syari’ah, termasuk juga
dalam  hal  memilih  produk  asuransi. Dalam  persepsi  mereka  (konsumen- konsumen yang beragama Islam), pilihan produk  syari’ah  adalah  paradigma dasarnya,  konsepsi mardlâtillah adalah muara  dalam  memilih  semua  produk 16 , sehingga  ketika  ada  produk  yang menawarkan  tentang  hal  itu,  maka menjadi  seperti  gayung  bersambut  dan hal  inilah    yang  menjadikan  produk asuransi  syari’ah  menjadi booming , karena  masyarakat  muslim  termasuk yang mayoritas di dunia.
Dalam  konteks  ke-Indonesiaan, faktor-faktor  bertumbuhnya  asuransi syari’ah  antara  lain  adalah  semakin berkembangnya  bank-bank  syari’ah  dan lembaga  keuangan  syari’ah,  hal  ini meningkatkan  kesadaran  masyarakat terhadap produk-produk  syari’ah, demi- kian juga terhadap asuransi syari’ah, pun demikian  agama  Islam  yang  dianut mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah juga  faktor  pendukung  yang  sangat penting  dalam  perkembangan  asuransi syari’ah di Indonesia.
Namun demikian, produk asuransi syari’ah dalam perkem- bangannya  tidak  serta  merta  menjadi booming dan laku keras di pasaran, akan tetapi  adanya  tarik  ulur  tentang kehalalan produk asuransi secara umum (syari’ah dan konvensional) yang dipermasalahkan  para  ulama  juga sempat  menghambat  laju  perkem- bangannya,  sehingga  hal  ini  sempat memberikan sentimen negatif di kalangan  masyarakat  pada  produk  asu- ransi secara  umum dan hal ini berimbas juga  pada  produk-produk  asuransi syari’ah.
16 Muhammad  Muflih, Perilaku  Konsumen  dalam Perspektif  Ilmu  Ekonomi  Islam (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo, 2006), hlm. 11.
Tercatat  pendapat  ulama  tentang masalah  asuransi  terbagi  menjadi  tiga, yaitu:  ulama  yang  mengharamkan  asu- ransi, ulama yang membolehkan asuransi,  dan  ulama  yang  ambigu  yang menghukumi  asuransi  dengan syubhat (tidak  jelas  hukumnya).  Kelompok pertama beralasan, asuransi mengandung unsur  perjudian  yang  dilarang  dalam Islam,  asuransi  mengandung  unsur  ribâ yang  dilarang  dalam  Islam,  asuransi termasuk  jual  beli  atau  tukar-menukar mata uang tidak secara tunai dan hal ini dilarang juga oleh Islam, asuransi obyek bisnisnya  digantungkan  pada  hidup matinya  seseorang,  yang  berarti  menda- hului  takdir  Allah  SWT,  asuransi mengandung  eksploitasi  yang  bersifat menekan,  premi-premi  yang  telah dibayarkan  oleh  para  pemegang  polis diputar  dalam  praktik  ribâ,  semua  ini dalam  pandangan  mereka  adalah  sesua- tu yang dilarang dalam Islam. 17 Sedangkan  kelompok kedua mem- berikan  alasan,  tidak  terdapat nash al- Qur’an  atau  Hadits  yang  melarang asuransi,  dalam  asuransi  terdapat  kese- pakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak,  asuransi  menguntungkan  kedua belah  pihak,  asuransi  mengandung kepentingan  umum,  sebab  premi-premi yang  terkumpul  dapat  diinvestasikan dalam  kegiatan  pembangunan,  asuransi termasuk  akad mudlârabah antara  peme- gang  polis  dengan  perusahaan  asuransi, asuransi  termasuk syirkah  al-ta’âwuniyah , atau  usaha  bersama  yang  didasarkan pada prinsip tolong-menolong. 18 Sedang-
17 Lihat,  Masjfuk  Zuhdi, Masail  Fiqhiyah (Jakarta: Haji  Masagung,  1989),  hlm.  162.  Lihat  juga, Warkum  Sumitro, Asas-asas  Perbankan  Islam  dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.166.
18 Kelompok  ini  diwakili  oleh  Abdul  Wahab Khalaf  dan  Mustafa  Ahmad  Zarqa.  Lihat
kan  kelompok  yang ketiga adalah kelompok  ambigu  yang  memandang asuransi  sebagai  praktik  yang syubhât (tidak  jelas  hukumnya). 19 Disparitas  dan polarisasi pendapat ulama tersebut yang selanjutnya  menjadi  salah  satu  kendala perkembangan asuransi syari’ah di dunia Islam, demikian juga di Indonesia.
Kendala  lain  yang  menghambat perkembangan  asuransi  syari’ah  adalah belum adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa UU khusus yang diperuntukkan  bagi  asuransi  syari’ah, sedangkan  regulasi  yang  ada    hanya KMK  (Keputusan  Menteri  Keuangan). Sampai  saat  ini  teknis  dan  operasi lembaga  asuransi  syari’ah  hanya  diatur melalui  surat  keputusan  menteri  ke- uangan  tersebut.  Hal  inilah  yang menyebabkan    ekselerasi  perusahaan asuransi syari’ah agak sedikit mengalami kendala.
Namun demikian, dalam perkembangan  selanjutnya  disparitas dan  polaritas  pendapat  ulama  yang mempunyai otoritas tentang pemahaman keberagamaan  dan  belum  adanya  regu- lasi  khusus  yang  berupa  UU  asuransi syari’ah  di  atas  tidak  dapat  meng- hentikan perkembangan asuransi syari’ah  yang  semakin  menyeruak.
Dalam
konteks ke-Indonesiaan, misalnya,  asuransi  syari’ah  yang  mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1994 yang  ditandai  dengan  beroperasinya asuransi takâful ,  mengalami  perkem- bangan  sangat  pesat.  Tercatat,  pertum- buhan  asuransi  syari’ah  selama  periode 1994-2005 dibandingkan dengan pertum- buhan asuransi konvensional yang hanya mencapai  rata-rata  20%,  pertumbuhan
Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995), hlm 137.
19 Ibid, 81.
asuransi syari’ah bisa mencapai rata-rata 40%  dalam  masa  5  tahunnya. 20 Hal  ini cukup  menggambarkan  bahwa  peminat asuransi  syari’ah  semakin  bertambah setiap  tahunnya,  walaupun  pada  akhir tahun  2005  pangsa  pasar  asuransi syari’ah  tercatat  baru  mencapai  1,5  dari total pasar asuransi di Indonesia.
Zainuddin  Ali  mencatat  bahwa respons dan sentimen positif masyarakat Indonesia  terhadap  asuransi  syari’ah mengalami  peningkatan  cukup  signi- fikan  dari  tahun  ke  tahun  berikutnya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan PT  Asuransi  Syari’ah  Takaful  yang menun-jukkan perkembangan yang sangat  pesat,  termasuk  di  wilayah Indonesia  Timur.  Dari  segi  premi, nasabah  yang  masuk  di  asuransi dimaksud  menunjukkan  peningkatan 50%  di  wilayah  Regional  VI  di  Makasar tahun  2006.  Bahkan  tahun  2006  juga ditargetkan Rp 10 milyar meningkat dari tahun  sebelumnya  yang  hanya  Rp  5 milyar,  dari  target  tersebut  pada semester  di  tahun  yang  sama  sudah dicapai  sekitar  Rp  4  milyar.  Hal  ini adalah  prestasi  yang  membanggakan yang harus diapresiasi. 21 Asosiasi Asuransi Syari’ah Indonesia  (AASI)  memperkirakan  per- tumbuhan  industri  asuransi  syari’ah pada tahun 2013 mencapai 30-40 %, dan tahun  depan  juga  diperkirakan  akan menjadi  puncak  pertumbuhan  asuransi syari’ah  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, maka  banyak  perusahaan  asuransi melakukan spin  off unit  usaha  asuransi syari’ah.  Seperti  perusahaan  Asuransi Manulife yang berencana melakukan spin
20 Hermawan  Kertajaya  dan  Muhammad  Syakir Sula, Syari’ah  Marketing (Bandung:  Mizan,  2006), hlm. 199.
21 Zainuddin  Ali, Hukum  Asuransi  Syari’ah (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 77.
off pada tahun 2013. 22 Hal ini juga diikuti dengan perusahaan-perusahaan  asuransi yang  lainnya,  Adira,  Bumi  Putra,  Sinar Mas, dan lain-lain.
Dalam  fakta  bahwa  sambutan masyarakat  terhadap  asuransi  syari’ah yang  sangat    bagus  tersebut  dan  dalam keadaan  masyarakat  Islam  yang  mem- punyai Insurance
Minded , tentu masyarakat berharap uang yang dikumpulkan  melalui  asuransi  akan dapat  membantu  saudaranya  yang ditimpa  musibah  dan  terkena  resiko,  di sinilah  sensitifitas  sosial  antar  umat Islam dibangun melalui asuransi syari’ah karena  memang  visi  dan  misi  asuransi syari’ah  tidak  hanya  pada  hal  yang bersifat ekonomi akan tetapi juga bersifat aqidah,  ibadah  ( ta’awun )  dan  juga  sosial kemasyarakatan (keumatan) 23 .
Demikian  pula,  langkah-langkah strategis  juga  harus  terus  dilakukan  dan dibangun  oleh  para  praktisi  asuransi syari’ah,  agar  mampu  menghadapi persaingan  secara  global  dengan  mela- kukan  beberapa  hal  seperti  pembuktian atas keunggulan konsep asuransi syari’ah  yang  tidak  saja  ditunjukkan kepada umat Muslim tetapi juga kepada seluruh  umat  manusia,  menjadikan asuransi syari’ah sebagai unit usaha yang dimiliki  dan  kebanggaan  seluruh  umat Muslim, juga sumber  daya manusia dan teknologi  yang  dimilikinya  harus  selalu di- up  date sebagai  upaya  salah  satu
22 Takaful Indonesia,  “Asuransi  Syari’ah  Tumbuh 40  Persen  2012”,  http://www.republika.co.id/ berita/ekonomi/syari’ahekonomi/12/12/04/me igt9-asuransi-syari’ah-tumbuh-40-persen. Diakses tanggal 30 Mei 2013.
23 Abdullah  Amrin, Asuransi  Syari’ah;  Keberadaan dan  Kelebihannya  di  Tengah  Asuransi  Konvensional (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 5.
penyempurnaan organisasi secara sistematis dan berke-sinambungan. 24
Terminologi Syari’ah dalam  Bingkai Mu’âmalah Islam Syari’ah  dalam  terminologi  bisa diartikan  sebagai  suatu  peraturan  yang datangnya  dari  Allah  SWT,  ditentukan untuk  hamba-Nya  yang  bersifat  eternal dan  tidak  akan  mengalami  perubahan- perubahan,  karena  syari’ah  dibangun dari  dalil-dalil  yang qath’î yang  datang secara given. Dalam QS. Al-Jâtsiyah (45): 18 Allah SWT berfirman “ Kemudian Kami jadikan  kamu  berada  di  atas  suatu  syari’at dari  urusan  itu,  maka  ikutilah  syari’at  itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang- orang yang tidak mengetahui .”
Sedangkan  dalam  terminologi mu’âmalah Islam, Syari’ah adalah sesuatu yang  dijadikan  sebagai  identitas  dalam kegiatan  aktifitas  perekonomian  yang ajarannya bersumber dari Al-Qur’an atau Hadits. Dalam pengertian yang demikian,  maka  kata  syari’ah  sepadan dengan  label  Islam  yang  sengaja dilekatkan  untuk  melakukan  identifikasi dan  pembedaan  dengan  ajaran  yang bersumber  dari  ajaran  di  luar  Islam,
24 Dengan  demikian  maka  pemberdayaan ekonomi  umat  Muslim  akan  terbebas  dari belenggu  sistem  kapitalisme  yang  selama  ini mengakar  dalam mind set umat  Muslim  dan negara-negara yang  mayoritasnya Islam, apalagi sekarang dapat dilihat bahwa ekonomi kapitalisme mulai banyak yang berguguran  dan rontok  ditandai  dengan  bangkrutnya  Bank reksadana  Lehman  Brothers  dan  perusahaan finansial  raksasa  Bear  Stearns,  dari  sini  dapat dilihat  bahwa  sistem  ekonomi  Islam  yang dibangun  dari  wahyu  ilahiyah  lebih  kokoh  dan prospektif. Lihat.” Dekonstruksi Kapitalisme dan Rekonstruksi  Ekonomi  Syari’ah”:  http://www. pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_co ntent&view=artcle&id=1239:bagian-ke-ii-dari- tiga-tulisan&catid=8:kajianekonomi&  Itemid=60. Diakses tanggal 9 September 2013.
aktifitas  ini  kemu-dian  dikenal  dengan ijtihad dan hasilnya disebut dengan fiqih, elaborasi  terhadap  fundamen  utama ajaran agama (baca: ijtihad) seperti yang terjadi  di  dalam  ajaran  Islam  juga  bisa terjadi    pada  agama-agama  yang  lain— menurut  Dawam  Raharjo,  beberapa agama  atau  aliran  keagamaan,  seperti Protestanisme  (terutama  Calvinisme), Buddhisme  Zen,  Shinto  dan  Konfu- sionisme  juga  menjadi  faktor  lahirnya aliran ekonomi kapitalisme yang bertumbuh kembang di Eropa Barat dan Jepang—sehingga  aliran  ekonomi  inilah yang  selanjutnya  menjadi  bandingan aliran  ekonomi  Islam  yang  bersumber dari al-Qur’an dan Hadits. 25 Upaya  untuk  melakukan  ijtihad tersebut adalah sebagai salah satu upaya untuk keluar dari jeratan kekacauan dua kekuatan  ekonomi  dunia  yang  pada waktu itu menjadi madzhab dunia yaitu kapitalisme  dan  sosialisme.  Konsep ekonomi  alternatif  tersebut  dihadirkan dengan  menawarkan  konsep  ekonomi religius yang diyakini merujuk langsung dari dua sumber hukum Islam, al-Qur’an dan  Hadits.  Itulah  sebabnya  acap  kali ekonomi  Islam  disebut  juga  dengan ekonomi  syari’ah,  atau  ekonomi  al- Qur’an. 26 Demikian  juga  derivasinya yang  di  dalamnya  termasuk  juga  asu- ransi syari’ah. 27
Meskipun  demikian,  menurut Dawam  Raharjo,  petunjuk  ajaran  Islam dalam  perumusan  masalah-masalah ekonomi  ada  yang  secara  langsung  dan
25 M.  Dawam  Raharjo, Etika  Ekonomi  Manajemen (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990), hlm, 119.
26 Lihat  A.  Dimyati,  Ekonomi  Etis:  Paradigma Baru  Ekonomi  Islam, La_Riba, Vol.  l,  No.  2 (Desember, 2007), hlm. 158-159. 27 Zainuddin  Ali, Hukum  Ekonomi  Syari’ah (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.
ada  yang  tidak  secara  langsung,  akan tetapi hanya mengenali dan mengidenti- fikasi  prinsip-prinsip  yang  mempunyai ekuivalensi  dengan  masalah  ekonomi kekinian  yang  secara  praktis  tidak  ada dan  belum  dikenal  oleh  Islam  masa  lalu seperti  halnya  asuransi,  kemudian disepadankan  dengan  praktik al - âqilah dan al-ta’mîn sebagai budaya Islam masa lalu  karena  ada  persamaan  dalam  hal pertanggungan. 28
Dalam  perspektif  ini,  pendekatan yang dijadikan sebagai parameter identi- fikasi  tersebut  sama  dengan  masalah ekonomi  syari’ah  pada  umumnya,  yang antara lain:
1. Konsumsi  manusia  dibatasi  sampai pada  tingkat  yang  dibutuhkan  dan bermanfaat  bagi  kehidupan  manusia dan tidak ada pemborosan ( tabdîr ).
2. Alat  pemuas  kebutuhan  manusia seimbang  dengan  tingkat  kualitas manusia  agar  ia  mampu  mening- katkan  kecerdasan  dan  kemampuan teknolo-ginya guna menggali sumber- sumber alam yang masih terpendam.
3. Dalam  pengaturan  distribusi  dan  sir- kulasi barang dan jasa, nilai-nilai mor- al dan etik harus diterapkan.
4. Pemerataan  pendapatan  dilakukan dengan  mengingat  sumber  kekayaan seseorang  yang  diperoleh  dari  usaha halal  yang  mempertimbangkan  nilai- nilai moral dan etik. 29
Ekonomi  Islam  juga  dipandang memiliki  karakteristik  dan  keunikan tersendiri  jika  dibandingkan  dengan peradaban  lain,  karena  ekonomi  Islam adalah  ekonomi Rabbâniyah,  Ilâhiyah, Insâniyah, ekonomi  berakhlak  dan ekonomi  pertengahan.  Nilai-nilai  terse- but membawa dampak bagi seluruh segi
28 Rahardjo, Etika Ekonomi , hlm. 119.
29 Ibid., hlm. 4.
ekonomi  di  bidang  harta  yang  berupa produksi, konsumsi, sirkulasi dan distri- busi  yang  seluruhnya  ditarik  sejajar dengan prinsip-prinsip tersebut. 30
Dari  identifikasi  tersebut  di  atas, maka jelas bahwa pelabelan  syari’ah pa- da  masalah-masalah  ekonomi  dan mu’âmalah bukan  melulu  langsung  di- tunjuk oleh sumber hukumnya yang ber- laku eternal bagi para pengikutnya, akan tetapi hasil ijtihad dari para pengikutnya dengan  mengidentifikasi  nilai-nilai  uni- versal  yang  mempunyai  ekuivalensi  pa- da permasalahan-perma-salahan ekonomi  kekinian. 31 Dari  sinilah  terlihat jelas bahwa Islam tidak melulu cetak biru ( blue  print )  dari  Tuhan  untuk  manusia, akan tetapi membutuhkan ijtihad, elabo- rasi  atau  interpretasi  baru  agar  dapat mengikuti  dinamika  perkembangan  za- man,  budaya  dan  juga  tempat  seperti permasalahan  ekonomi  yang  dalam  hal ini  lebih  spesifik  juga  masalah  asuransi yang diberi label syari’ah.
Asuransi Syari’ah : Ajaran Syari’ah atau Pembenaran Budaya
Sebagaimana  di  muka  penulis paparkan,  tidak  ada  sama  sekali  teks sumber  utama  syari’ah  yang  memuat secara eksplisit dan tidak ada teks agama yang  konkrit  yang  mengajarkan  bahwa asuransi  adalah  bagian  dari  ajaran
30 Sebagai  ekonomi Ilâhiyah ,  ekonomi  Islam memiliki  aspek  transendensi  yang  sangat  tinggi, suci  ( holy )  yang  memadukannya  dengan  aspek materi,  dunia  dan  hal-hal  yang  bersifat  provan. Titik tolaknya adalah Allah dan tujuannya untuk mencari Fadl  Allah melalui  jalan  yang  tidak bertentangan  dengan  apa  yang  digariskan  oleh Allah.  Lihat.    Muhammad, Aspek  Hukum  dalam Mu’amalat (Yogyakarta: Graha  Ilmu,  2007),  hlm. 77.
31 Karena  disadari  atau  tidak,  Islam  diturunkan Tuhan  tidak    dalam    kevakuman    sejarah  atau budaya,  akan  tetapi  Islam  datang  selalu berkelindan dengan zaman dan budaya.
syari'ah  Islam,  akan  tetapi  yang  ada adalah  pembenaran  dari  budaya  yang mirip  pranatanya  dengan  prinsip  dasar asuransi. 32 Meskipun  demikian,  hal  itu tidak  lantas  secara  serta-merta  membe- rangus  keberadaan  asuransi  dan  mene- tapkannya sebagai sesuatu yang dilarang dalam  ajaran  Islam  dengan  alasan merupakan  produk  budaya,  karena harus  disadari  bahwa  dalam  Islam, budaya    mempunyai  kedudukan  yang sangat  signifikan  terhadap  penetapan hukum Islam, di dalam sistematika teori hukum  Islam  ( al - qawâ’id  al-fiqhiyah ) disebutkan  “adat  bisa  dijadikan  sebagai patokan hukum”. 33
Hal  ini  bisa  dimaklumi  karena menurut  sebagian  ahli  budaya,  kecen- derungan  manusia  untuk  berbudaya merupakan karunia Ilahi, bahkan menurut Hegel, keseluruhan karya sadar manusia yang  berupa  ilmu, tata hukum, tata negara, kesenian, dan filsafat tak lain daripada proses realisasi dari roh Ilâhiyah yang  dikaruniakan  dalam  potensi  diri, jadi  menetapkan  budaya  termasuk bagian  dari  ketetapan  hukum  syari’ah (fiqh) mempunyai pembenaran yang bisa dipertanggung  jawabkan,  karena  hal  itu merupakan derivate Ilâhiyah yang dikaru-
32 Asuransi adalah produk budaya, dan dianggap sebagai  sesuatu  yang  baru.  Menurut  Murtadha Muthahhari,  setiap  kali  muncul  sesuatu  yang baru,  maka  hal  itu  adalah  tuntutan  dan kebutuhan  zaman.  Efek  dari  berbagai  tuntutan zaman  adalah  munculnya  sesuatu  yang  baru pada  zaman  itu,  karena  sebagai  seorang  Muslim kita  harus  menyesuaikan  diri  dengan  berbagai tuntutan  zaman  dan  munculnya  berbagai fenomena  baru”.  Lihat  Murtadha  Muthahhari, Islam  dan  Tantangan  Zaman (Bandung:  Pustaka hidayah, 1996), hlm.130.
33 Lihat,  Jalâl  al-Dîn  al-Suyûthi, al-Asybâh  wa  al- Nadlâir  fi  al-Fur’ (Surabaya:  Maktabah  Dar  Ihya’ al-Arâbiyah, t.t.), hlm. 63.
niakan  potensinya  pada  manusia  oleh sang pencipta. 34
Namun  demikian,  tidak  serta merta  semua  budaya  bisa  langsung diadopsi  sebagai  sumber  hukum  yang dapat dijadikan sebagai kapstok pembenaran  dari  produk  hukum,  ada ketentuan-ketentuan
yang sudah menjadi common  sense dari  para  praktisi hukum  Islam,  sebagaimana  yang  telah dide-finisikan  oleh  al-Jurjani  dalam Sullam  al-Wushûl  fi  ‘ilm  al-Ushûl, “ Urf atau  adat  adalah  sesuatu  yang  telah diketahui  oleh  orang  banyak  dan dikerjakan  oleh  mereka,  baik  dari perkataan  atau  perbuatan  atau  sesuatu yang  diting-galkan”. 35 Sedangkan  al- Ghazâlî  mende-finisikan  adat  sebagai sesuatu yang bisa menenangkan hati dan bisa diterima oleh akal sehat. 36
Dalam  perkembangan  selanjut- nya,  mayoritas  ulama  bersepakat  untuk menyatakan  bahwa  adat  bisa  diterima sebagai  salah  satu  patokan  hukum  jika memenuhi persyaratan-persyaratan seba- gai berikut:
1. Tidak bertentangan dengan syara’.
2. Tidak  menyebabkan  kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah  berlaku  umum  di  kalangan kaum Muslim.
34 Kelompok  yang  berpandangan  demikian,  jika ditilik  dari  paradigma  berpikirnya  mempunyai persamaan  dengan  kelompok  Jabariyah  yang berpandangan  segala  aktifitas  yang  dimilikinya adalah aktifitas Tuhan.
35 Lihat al-Jurjani, Sullam al-Wushûl fî ‘Ilm al-Ushûl (Surabaya: Maktabah Dar al-Ihya’, t.t.), hlm. 217. 36 Di  sini  tampak  bahwa  al-Ghazâlî  lebih mengerucut  ketika  mendefinisikan  adat,  bahwa adat  yang  bisa  diterima  sebagai  sumber  hukum dan  dapat  dijadikan  sebagai  patokan  hukum adalah  adat-adat  yang  bisa  diterima  oleh  akal sehat  dan  tidak  bertentangan  dengan  inti  ajaran syari’at Islam. lihat, Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad  al-Ghazâlî, al-Mustashfâ  fî  Ilm  al- Ushûl , Juz II (Bairut: Dâr al-Fikr: t.t.), hlm. 138.
4. Tidak  berlaku  dalam  hal  yang  terkait dengan ibadah mahdlah .
5. Adat  tersebut  telah  memasyarakat  di saat akan ditetapkan sebagai salah sa- tu patokan hukum.
6. Tidak  bertentangan  dengan  sesuatu yang  telah  diungkapkan  dengan jelas. 37
Sehingga  dari  kesepakatan  ulama dan  beberapa  definisi  yang  dipaparkan di  atas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa pandangan Islam tentang budaya, minimal  dapat  dipetakan  menjadi  tiga; pertama: kebudayaan  yang  tidak  berten- tangan dengan Islam, kedua; kebudayaan yang  sebagian  unsurnya  bertentangan dengan  Islam, ketiga: kebudayaan  yang sama sekali bertentangan dengan Islam. 38 Dalam  kaitan  dengan  pemetaan tiga tipe budaya dalam pandangan Islam tersebut,  maka  asuransi  Islam  yang  mu- lai marak dan dikenal di Indonesia pada awal  abad  ke-20-an  ini  masuk  ke  dalam kriteria  yang  pertama,  yakni    budaya yang    unsur-unsurnya  tidak  berten- tangan dengan Islam yang kemudian di- adopsi oleh Islam  dalam kriteria sumber hukum sar’u  man  qablanâ. Dalam  hal  ini, genre awalnya  adalah al-âqilah yang  da- lam  praktik  awalnya  diorientasikan  se- bagai kompensasi uang darah ( diyat ) oleh
37 Lihat Abd al-‘Azîz al-Hayyat, Nadlariyyat al-Urf (Umman: Maktabah Dâr al-Aqsha, 1997), hlm. 57, Juga  Wahbah  Zuhaylî, Ushûl  al-Fiqh  al-Islâmi (Bairut: Maktabah Dâr al-Fikr, 1987), hlm. 847. 38 Dari pergulatan pemikiran para ulama tentang teks-teks  sumber  hukum  yang  dibenturkan dengan  realitas  budaya,  maka  akan  melahirkan komitmen  pengembangan  pemikiran  hukum Islam, bukan pengorbanan, juga komitmen masa depan  bukan  nostalgia,  komitmen  kesadaran intelektual  bukan  kejumudan  historikal,    hal inilah  yang  akan  melahirkan  kreatifitas  dalam produk  pemikiran  hukum  Islam  dalam  rangka menjawab  tantangan-tantangan  baru  yang  selalu berubah.  lihat,  Saifuddin  Mujtaba,  a l-Masail Fiqhiyah (Jombang: Rausan Fikr, 2008), hlm.12.
saudara  dekat  pembunuh  kepada  ahli waris  orang  yang  terbunuh,  yang kemudian  dilegalkan  sebagai  salah  satu bagian dari hukum Islam. 39

## Penutup
Berdasarkan  paparan  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  asuransi syari’ah bukan murni ajaran Islam, akan tetapi  merupakan  adopsi  dari  budaya Arab  yang  bernama al - âqilah yang kemudian  dinaturalisasi  (dimasukkan) sebagai  bagian  dari  syari’at  Islam. Melihat  unsur-unsur  intrinsik  yang  ter- kandung  di  dalam  ajaran  Islam  yang universal,  seperti  saling  tolong  meno- long,  saling  menanggung  dan  sepe- nanggungan  yang  kemudian  dihub- ungkan  dengan  benang  merah  pada praktik  asuransi  yang  ada  (asuransi syari’ah), dan juga dikuatkan dengan da- lil-dalil  yang  ada  di  dalam  al-Qur’an maupun Hadits adalah bagian upaya da- lam  mengadopsi  praktik  asuransi  yang ada, lalu praktik asuransi tersebut diberi label  Islam  atau  syari’ah.  Namun demikian, tidak serta merta praktik asur- ansi  yang  pada  mulanya  adalah  bagian
39 Praktik  tersebut  termasuk  bagian  dari mu’âmalah ,  yang  dalam  kaidah  fiqhiyah disebutkan  ”pada  dasarnya,  semua  bentuk mu’âmalah boleh  untuk  dilakukan  kecuali  ada dalil yang mengharamkannya, Dalam pandangan ulama  fiqh,  kaidah  ini  merupakan  hasil  dari elaborasi  firman  Allah  yang  artinya, “Allah sungguh telah memperinci apa saja yang diharamkan untuk  kamu  semua”. Lihat  terjemahan  Surah  al- An’âm:  119.  Hal  ini  bermakna  bahwa  segala sesuatu  yang  haram  telah  diperincikan  secara detail dalam syara’, sedangkan yang diperbolehkan  tidaklah  diperinci  secara  detail dan  tidak  pula  dibatasi  secara  detail,  sehingga para  ulama  fiqh  berkesimpulan  bahwa  hukum dari mu’âmalah adalah  mubah,  kecuali  ada  dalil yang  melarangnya,  lihat,  ’Ali  Amad  al-Nadwi, Mawsû’ah  al-Qawâid  wa  al-Dawâbit  al-Fiqhiyah (Bairut: Dâr ‘Alam al-Ma’rifah,1999), hlm.221.
luar  ( outsider )  dari  Islam  tersebut  dil- arang  dan  tidak  boleh  dipraktikkan  da- lam mu’âmalah Islam  karena  tidak  ada dalil  yang  jelas  melarangnya,  pun  juga karena  di  sana  terdapat  kemaslahatan yang  nyata.  Karena  semua  orang  Islam yang  beriman  dan  bertakwa  pasti meyakini  “di  manapun  ada  hukum  dan syariat  Allah,  maka  pasti  di  sana  ada kemaslahatan”.  Tentunya  kemaslahatan yang  dimaksud  di  sini  adalah  kemasla- hatan  yang  linear  dengan  ajaran  Islam, dan  itu  semua  ada  di  dalam  praktik asuransi  syari’ah.  Oleh  karena  itu,  me- masukkannya  ke  dalam  ensiklopedi hukum  Islam  dan  mengem-bangkannya adalah  suatu  keniscayaan,  mengingat sentimen  positif  dari  masyarakat  dunia Muslim pada umumnya dan umat Islam Indonesia  pada  khususnya,  terutama pada setting sosiologis  masyarakat Indonesia  yang  mayoritasnya  adalah beragama Islam.[]

## Daftar Pustaka
A. Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barri. Kamus  Ilmiah  Populer .  Surabaya: Arkola, 1994.
Abu  Zahrah,  Muhammad. al-Takâful  al- Ijtimâ’i  fî  al-Islâm. Mesir:  Dâr  al- Qawmiyyah  li  al-Thibâ’ah  wa  al- Nasr, 1964.
Afzalurrahman, Doktrin  Ekonomi  Islam. Jilid 4. terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta:  PT.  Dana  Bhakti Wakaf, 1996.
Ali, Zainuddin. Hukum Asuransi Syari’ah. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
-------. Hukum  Ekonomi  Syari’ah .  Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Amrin,  Abdullah. Asuransi  Syari’ah; Keberadaan  dan  Kelebihannya  di Tengah Asuransi Konvensional. Jakarta: Gramedia, 2006.
Anshori, Abdul Ghafur. Asuransi Syari’ah di Indonesia; Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia.
Yogyakarta: UII Press, 2008.
Dimyati,  A.  “Ekonomi  Etis:  Paradigma Baru Ekonomi Islam”. La_Riba, Vol. l, No. 2, Desember 2007.
Djamil,  Fathurrahman. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah.
Jakarta: Logos, 1995.
Ghazâlî,  Abû  Hâmid  Muhammad  bin Muhammad al-. al-Mushtashfâ fî Ilm al-Ushûl. Juz  II.  Bairut:  Dâr  al-Fikr,
t.t.
Hayyat,  Abd  al-‘Azîz  al-. Nazhariyyat  al- ‘Urf. Oman:  Maktabah  Dâr  al- Aqshâ, 1997.
Ismanto, Kuat. Asuransi Syari’ah; Tinjauan Asas-asas  Hukum  Islam .  Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Janwari,  Yadi .    Asuransi  Syari’ah.
Bandung:  Pustaka  Bani  Quraisy, 2005.
Jurjani,  al-. Sullam  al-Wushûl  fi  ‘Ilm  al- Ushûl .  Surabaya:  Maktabah  Dâr  al-
Ihyâ’, t.t.
Kertajaya,  Hermawan  dan  Syakir  Sula,
Muhammad. Syari’ah  Marketing. Bandung: Mizan, 2006.
Mehr dan Cammack. Manajemen
Asuransi, Terj.  A.  Hasyimi.  Jakarta: Balai Aksara, 1981.
Mubarakfury, Syaykh Shafiy al-Rahman, al-. Sîrah  Nabawiyyah. Jakarta: Rabbani Pres, 1998.
Muflih,  Muhammad. Perilaku  Konsumen dalam  Perspektif  Ilmu  Ekonomi  Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
Muhammad. Aspek Hukum dalam Mu’amalat. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
Mujtaba,  Saifuddin.  a l-Masâil  Fiqhiyah. Jombang: Rausan Fikr, 2008.
Munawir, Warson. Kamus al-
Munawwir. Yogyakarta: Krapyak, 2004.
Muslehuddin,  Muhammad. Asuransi dalam  Islam .  Jakarta:  Bumi  Aksara, 2005.
Muthahhari,  Murtadha. Asuransi  dan Riba. Jakarta:  Pustaka  Hidayah, 1995.
-------. Islam  dan  Tantangan  Zaman. Bandung: Pustaka Hidayah,1996.
Nadwi,  ’Ali  Amad  al-. Mawsû’ah  al- Qawâid  wa  al-Dlawâbit  al-Fiqhiyah. Bairut: Dâr ‘Alam al-Ma’rifah,1999.
Qâsim,  Abî  Abdillâh  Muhammad  Ibn.
Tawsyîh  ‘Alâ  Ibn  Qâsim. Surabaya: al-Hidayah, t.t.
Qardhawi, Yûsuf al-. al-Ijtihâd al-Mu’âsir. Bairut: Dâr al-Fikr, 1994.
Raharjo,  M.  Dawam. Etika  Ekonomi Manajemen. Yogyakarta:  PT  Tiara Wacana Yogya, 1990.
Salim,  Abbas. Asuransi  dan  Manajemen Resiko .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo, 2005.
Subekti  dan  Tjitrosudibiyo. KUHD  dan Peraturan  Kepailitan .  Jakarta:  PT. Pradnya Paramita, 2000.
Syakir  Sula,  Muhammad. Asuransi Syari’ah (Life and General) Konsep dan sistem  Operasional. Jakarta:  Gema Insani Press, 2004.
Sumitro,  Warkum. Asas-asas  Perbankan Islam  dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1997.
Suyûthi,  Jalâl  al-Dîn  al-. al-Asybah  wa  al- Nazhâir fi al-Fur’. Surabaya:
Maktabah  Dâr  Ihyâ’  al-Arabiyah,
t.t.
Takaful  Indonesia.  “Asuransi  Syari’ah Tumbuh 40 Persen 2012”, http://www.republika.co.id/berita
/ekonomi/syari’ah-ekonomi/12/ 12/04/meigt9-asuransi-syari’ah- tumbuh-40-persen. (diakses tanggal 30 Mei 2013
Watt,  Montgomery. Pengantar  Studi  al- Qur’an, terj.  Taufiq  Adnan  Amal. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1995.
Wijaya,  Aksin. Menusantarakan  Islam, Menelusuri  Jejak  Pergumulan  Islam Yang Tak Kunjung Usai di Nusantara.
Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011.
Zuhayli,  Wahbah  al-. Ushûl  al-Fiqh  al- Islâmî. Bairut:  Maktabah  Dâr  al- Fikr,1987.
Zuhdi,  Masjfuk. Masâil  Fiqhiya. Jakarta: Haji Masagung, 1989.
