EFEKTIFITAS SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA PADA PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM Rinto Gunawan Sitorus* 1
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

## Abstract
To  ensure  the  realization  of  peace  and  public  order,  the  Tanjunginang  City Government has established the Local  Regulation Number 5 of 2015 concerning Public  Order.  The  enforcement  of  Regional  Regulations  and  Regulations  of  the Head  of  Regional  Units  the  Civil  Service  Police  can  carry  out  non-judicial operations. But in reality, the results of the study indicate that the application of administrative  sanctions  or  criminal  provisions  against  the  Tanjungpinang Regional Regulation No. 5 of 2015 is not running optimally, this is due to several obstacles  faced  by  the  Civil  Service  Police  Unit  in  the  field,  including  its  own Legal  Factors,  Law  Enforcement  Factors,  Facilities  and  Infrastructure  Factors and  Community  Factors.  In  order  for  the  enforcement  of  these  regional regulations to work properly, the Tanjungpinang City Government should, in this case be carried out by the Civil Service Police Unit.
Keywords: Effectiveness, Administrative Sanctions, Criminal Provisions.

## Abstrak
Untuk  menjamin  terwujudnya  ketentraman  dan  ketertiban  umum  tersebut, Pemerintah  Kota  Tanjunginang  telah  membentuk  Peraturan  Daerah  Nomor  5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.Secara factual, dalam penegakan Peraturan Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dapat melakukan  operasi  non  yustisia.  Namun  pada  kenyataannya,  hasil  penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi sanksi administratif atau ketentuan pidana terhadap  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  5  Tahun  2015  tersebut tidak berjalan maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapai Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di  lapangan,  antara  lain  Faktor  Hukum  nya  sendiri, Faktor  Penegak  Hukum  itu  Sendiri,  Faktor  Sarana  dan  Prasarana  dan  Faktor Masyarakat.  Agar  penegakan  terhadap  peraturan  daerah  tersebut  dapat  berjalan dengan  baik,  seharusnya  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  yang  dalam  hal  ini dilaksanakan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dapat  menyelesaikan  kendala tersebut.
Kata kunci: Efektifitas, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana.

## A. Latar Belakang Penelitian
Sistem  pemerintahan  Indonesia  membagi  kewenangan  antara  Pemerintah Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah,  salah  satunya  dalam  hal  pembentukan  produk hukum. Kewenangan daerah membentuk peraturan daerah merupakan manfestasi dari otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
* Alamat Korespondeni: gunawan_live@yahoo.com
Dasar Negara Republik Indonesia  yang menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk melaksanakan otonimi dan tugas pembantuan.”
Perda yang isinyamengatur perizinan dan/atau kewajiban bagi masyarakat dalam  konteks  tertentu,  disamping  untuk  terwujudnya  keamanan  dan  ketertiban umum,  keserasian  serta  keberhasilan,  juga  meningkatkan  pendapatan  bagi pembangunan  daerah.  Perdatersebut  pada  umumnyamemuat  norma  tentang kewajiban  dan  larangan  yang  berujung  pada  sanksi  administratif  maupun ketentuan  pidana  jika  tidak  dipatuhi  atau  dijalankan  oleh  pihak-pihak  yang menjadi subjek dalam pengaturan Perda tersebut.
Jika  dikaitkan  dengan  konteks  hukum  pidana  secara  umum,  terdapat prinsip hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat  (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: “suatu  perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada” , yang dalam bahasa latin  adalah  “ nullum  delictum  nula  puna  sine  praevia  lege  punali” yang  artinya tidak  ada  kejahatan  dan  tidak  ada  hukuman  pidana  tanpa  undang-undang  hukum pidana terlebih dahulu. 2
Penerapan  sanksi  dalam  Perda  bukan  sekadar  masalah  teknis  perundang- undangan,  melainkan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  substansi  atau materi  perundang-undangan  itu  sendiri.  Menurut  Achmad  Ali,  penerapan  sanksi dalam peraturan perundang-undangan harus dilihat sebagai salah satu unsur yang penting, bila kita melihat hukum sebagai kaidah atau norma. 3
Jika  materi  muatan  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  berkaitan dengan  hukum  administrasi,  lazimnya  sanksi  yang  ditetapkan  adalah  sanksi administratif. Namun dalam praktek selama ini, hampir tiap  undang-undang baik yang mengatur bidang hukum administrasi maupun bidang hukum lainnya, selalu disertai  dengan  muatan  jenis  sanksi  pidana  sebagai punishment bagi  setiaap pelanggar  ketentuan  dalam  undang-undang  tersebut.  Kondisi  ini  memberikan kesan seakan-akan suatu uundang-undang dirasa kurang sempurna dan tidak dapat diaplikasikan  bila  suatu  produk  perundang-undangan  tidak  ada  ketentuan pidananya (sanksi). 4
Pemerintah  Daerah  Kota  Tanjungpinang,  sebagai  ibu  kota  Provinsi Kepulauan  Riau,  menyadari  bahwa  penyelengaraan  pemerintahan  tidak  hanya mengurus hal-hal yang bersifat admisnistrasi saja, melainkan juga menyelenggarakan segala aspek yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan baik sosial politik, ekonomi, budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Penyelenggaraan  ketentraman  dan  ketertiban  merupakan  urusan  wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah.Hal ini menjadi kewenangan pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1 Pasal 16 Ayat 6 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2 Wirjono  Projodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Refika  Aditama:  Bandung,  2008, Hal.42.
3 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) ,  Jakarta:  Chandra Pratama, 1996, Hal. 62.
4 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, Hal. 40.
2014.  Pemerintah  Kota  Tanjunginang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan penanganan  gangguan  ketentraman  dan  ketertiban  umum  dalam  1  (satu)  daerah Kota,  penegakan  Perda  Kota  Tanjungpinang  dan  Peraturan  Walikota,  serta melakukan  pembinaan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS).  Atas  dasar kewenangan  tersebut  diatas,  maka  Pemko  Tanjungpinang  membentuk  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.
Perda  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Ketertiban  Umum  ini  merupakan salah  satu  Perda  yang  didalamnya  sarat  akan  norma-norma  yang  mengatur mengenai  kewajiban,  perintah  maupun  larangan.  Disatu  sisi  norma-hukum  yang dimuat  dalam  perda  tersebut  baru  memiliki  kekuatan  hukum  jika  dilekatkan sanksi,  baik  itu  sanksi  administratif  maupun  sanksi  atau  ketentuan  pidana  yang akan dijatuhi bagi para peranggar Perda tersebut.
Implementasi  penegakan  hukum  terhadap  Perda,  tidak  selamaya  berjalan sesuai norma hukum yang dicantumkan dalam perda itu sendiri. Pemerintah Kota Tanjungpinang  tidak  selamanya  konsisten  menegakkan  Perda.Pembiaran  bahkan pelanggaran  yang  terjadi  berulangkali  terhadap  Perda  Ketertiban  Umum  oleh masyarakat  Kota  Tanjungpinang  kerap  terjadi.  Berangkat  dari  teori  efektifitas hukum  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto,  yang  menyebutkan  bahwa efetif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yakni, (1) faktor hukumnya, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan prasarana, (4) factor masyarakat,  dan  (5)  faktor  kebudayaan.  Oleh  karenanya  dengan  mengkaitkan antara teori dengan permasalahan di lapangan, perlu untuk diteliti efektifitas dari penegakan hukum atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.
Berangkat  dari  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan  masalah  pada  jurnal ini  adalah  penerapan  sanksi  administratif  dan  ketentuan  pidana,  dan  kendala dalam  penegakan  sanksi  administratif  dan  ketentuan  pidana  pada  Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 serta solusi penyelesaiannya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis  permasalahan  yang dirumuskan  diatas,  dilakukan  dengan  metode  pendekatan  Yuridis  Sosiologis. Yuridis  Sosiologis  ialah  penelitian  hukum  dengan  cara  memperoleh  bahan sekunder untuk bahan pertama, selanjutnya menggunakan bahan primer/lapangan, penelitian  penerapan  pada  peraturan  pemerintah  kemudian  penelitian  yang  ingin mencari  hubungan  (korelasi)  antara  berbagai  gejala  atau  variabel  sebagai  alat pengumpul  datanya  terdiri  dari  studi  dokumen,  pengamatan  (observasi),  dan wawancara. 5
Pendekatan  Yuridis  Sosiologis  ditujukan  terhadap  kenyataan  dengan  cara melihat penerapan hukum ( Das Sein ), dalam hal ini Buku 3 KUHP yang mengatur tentang  pelanggaran,  UU  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peneliti  memilih  jenis  penelitian  hukum  karena  peneliti  melihat  adanya kesenjangan  antara  aturan  hukum  yang  dikehendaki  ( Das  Sollen )  dengan
5 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hal. 34.
kenyataan  yang  terjadi  ( Das  Sein )  terkait  penerapan  sanksi  administratif  dan ketentuan  pidana  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  5  Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.
Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan melakukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:
1. Penelitian  lapangan  di  Satpol  PP,  Bagian  Hukum,  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah,  Pengadilan  Negeri  Tanjungpinang, Masyarakat Kota Tanjungpinang; dan
2. Penelitian  tentang  Produk  Hukum  daerah  khususnya  Perda  yang berhubungan  tentang      penerapan  sanksi  administratif  dan  ketentuan pidana pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Penerapan  Sanksi  Administratif  dan  Ketentuan  Pidana  Dalam  Perda Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  dilapangan,  khususnya  berdasarkan penjelasan  dari  perangkat  daerah  yang  menyelenggarakan  urusan  ketertiban umum  di  Kota  Tanjungpinang  yaitu  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP), setiap  orang/dan  atau  badan  hukum  yang  melanggar  norma  ketentuan  Pasal  5 sampai  dengan  Pasal  20  Perda  No.5  Tahun  2015  tentang  Ketertiban  Umum, seharusnya  dikenakai  sanksi  administratif  berupa:  a)  Teguran  tertulis;  b) Pencabutan izin; c) Pembongkaran; dan d) Denda administrasi.
Sejak peraturan daerah tersebut diundangkan, Satuan Polisi Pamong Praja sudah pernah memberlakukan sanksi  administratif berupa teguran lisan.  Teguran secara lisan tersebut  dilakukan hanya terhadap pelanggaran  yang bersifat ringan, misalnya  terhadap  anak  jalanan  atau  anak punk yang  bergelandangan  di  area taman Kota, pasar dan tempat-tempapt keramaian. Selain itu, PKL yang berjualan diluar dari tempat yang diperuntukkan, juga dikenakan denda administratif berupa teguran  lisan  serta  teguran  tertulis.Secara  prosedur,  pelanggaran  yang  dilakukan berulang kali hanya sampai dengan teguran tertulis juga.Hal ini dipandang kurang efektif dan kurang menimbulkan efek jera kepada pelaku pelanggaran.Dalam hal masyarakat  melakukan  pelanggaran  ketertiban  umum  dalam  bentuk  tidak membawa  kartu  identititas  atau  tanda  pengenal  diri,  dalam  peraturan  daerah tersebut  seharusnya  dikenai  sanksi  administratif  berupa  denda  administratif. Nominal  denda  administratif  terhadap  pelanggaran  tersebut  akan  ditetapkan sebesar  Rp  50.000,-  per  orang.  Namun  sayangnya,  sampai  dengan  saat  ini Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  belum  memberlakukan  denda  administratif karena    belum  adanya  aturan  teknis  bagaimana  tata  cara  pemungutan  denda administratif  dan  terhadap  pelanggaran  apa  saja  denda  administratif  dapat diberlakukan.
Selain itu bentuk sanksi administratif sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan
Produk Hukum Daerah. bentuk sanksi administratif tersebut dpat dilihat dari tabel berikut:
UU No. 12 Tahun 2011 UU No. 23 Tahun 2014 Permendagri No. 80 Tahun 2015 Sanksi Administratif dapat berupa:
a. pencabutan izin;
b. pembubaran;
c. pengawasan;
d. pemberhentian sementara;
e. Denda administratif; atau
f. daya paksa polisional.
Sanksi Administratif dapat berupa:
a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksiadministratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Sanksi Administratif dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
Sumber : hasil kompilasi peneliti.
Menurut pendapat JJ.Oosternbrink, pengertian sanksi administratif adalah sanksi  yang  timbul  akibat  dari  hubungan  antara  pemerintah  –  warga  negara  dan yang  dilaksanakan  tanpa  adanya  perantara,  yaitu  pihak  ketiga  atau  kekuasaan lembaga  peradilan,  tetapi  dapat  secara  langsung  dilaksanakan  oleh  administrasi sendiri.Pengenaan  uang  paksa  ( Dwangsome )  adalah  alternative  untuk  tindakan nyata,  yang  berfungsi  sebagai  sanksi subsidiaire dan  juga  dapat  berupa  sanksi reparatoir .  Menurut  Oosternbrink  lagi,  disebutkan  bahwa:  “ Persoalan  hukum yang  dihadapi  dalam  pengenaan  dwangsom  sama  dengan  pelaksanaan  paksaan nyata.  Dalam  kaitannya  dengan  KTUN  yang  menguntungkan  seperti  izin, biasanya pemohon izin disyaratkan untuk memberikan uang jaminan.Jika terjadi pelanggaran  atau  pelangar  (pemegang  ijin)  tidak  segera  mengakhirinya.Uang jaminan  itu  dipotong  sebagai  dwangsom.Uang  jaminan  ini  lebih  banyak digunakan ketika pelaksanaan bestuurdwang sulit dilakukan.” 6
Adanya  peraturan  daerah  tentang  Ketertiban  Umum  ini  sejalan  dengan teori yang Hukum Pembangunan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaadmaja, yang  menyatakan  bahwa, “hukum  merupakan  suatu  alat  untuk  memelihara ketertiban  dalam  masyarakat.mengingat  fungsinya  sifat  hukum,  pada  dasarnya adalah  konservatif  artinya,  hukum  bersifat  memelihara  dan  mempertahankan yang  telah  tercapai.  Fungsi  demikian  diperlukan  dalam  setiap  masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang  harus  dipelihara,  dilindungi  dan  diamankan.Akan  tetapi,  masyarakat  yang sedang  membangun,  yang  dalam  definisi  kita  berarti  masyarakat  yang  sedang berubah  cepat,  hukum  tidak  cukup  memiliki  fungsi  demikian  saja.Ia  juga  harus dapat  membantu  proses  perubahan  masyarakat  itu.  Pandangan  yang  kolot
6 Ridwan HR, Hukum Admnistrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hal. 35.
tentang  hukum  yang  menitikberatkan  fungsi  pemeliharaan  ketertiban  dalam  arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak  dapat  memainkan  suatu  peranan  yang  berarti  dalam  proses pembaharuan”. 7
B. Kendala  yang  dihadapi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam  Perapan Sanksi  Administatif  dan  Ketentuan  Pidana  Dalam  Peraturan  Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pengamatan  dilapangan,  dalam Penerapan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2015,  dikaitkan  dengan  teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka perlu melihat beberapa faktor-faktor tersebut dikaitkan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan.  Maka  kendala  yang  dihadapi  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Tanjungpinang  dalam  penerapan  sanksi  administratif  dan  ketentuan  pidana, sebagai berikut:

## a. Faktor Hukumnya Sendiri
Hukum yang dimaksud disini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku  dan  mengikat  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  faktor  disini  haruslah  peraturan  perundang-undangan yang  proses  pembentukannya  sesuai  dengan  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  baik  serta  materi  muatan  yang  diatur  di  dalam peraturan  perudang-undangan  juga  sesua  dengan  asas  materi  muatan  yang  baik. Disamping itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur materi pokok yang sama  harus  harmonis,  baik  secara  vertikal  (peraturan  perundang-undanan  yang diatas  dengan  dibawahnya  saling  berdasar)  maupun  horizontal  (peraturan perundang-undanga yang hierarkinya sama atau sejenis).
Permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  peneliti adalah:
1) Terdapat  Perbedaan  Bentuk  Sanksi  administratif  dan  Ketentuan  Pidana Dalam Peraturan-Perundangan yang Terkait.
Jika  dilihat  dari  perda  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Ketertiban
Umum, bentuk sanksi adminstratif yang dikenai terhadap setiap orang atau masyarakat yang melanggar ketentuan dalam perda tersebut dapat berupa: teguran  tertulis;  pencabutan  izin;  pembongkaran;  dan  denda  administrasi. Selain  sanksi  administratif  tersebut,  juga  dikenakan  denda  paling  banyak Rp  25.000.000  (dua  puluh  lima  juta  rupiah).  Sementara  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  juga  disebutkan  bahwa:  bentuk  sanksi administratif  dapat  berupa  antara  lain: “pencabutan  izin,  pembubaran, pengawasan,  pemberhentian  sementara,  denda  administratif,  atau  daya paksa  polisional.  Sanksi  keperdataan  dapat  berupa,  antara  lain,  ganti kerugian.” Sementara  itu,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80 Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  menyebutkan
7 Mochtar Kusumaatmadja , Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan(Kumpulan Karya Tulis), Bandung:Penerbit Alumni, 2002, Hal. 14.
bahwa: “sanksi  dapat  administratif  berupa:  teguran  lisan;  teguran tertulis;  penghentian  sementara  kegiatan;  penghentian  tetap  kegiatan; pencabutan  sementara  izin;  pencabutan  tetap  izin;  denda  administratif; dan/atau  sanksi  administratif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.”
Adanya  perbedaan  terhadap  bentuk  sanksi  administratif  tersebut, menyebabkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang mengikuti ketentuan yang ada di dalam Permendagri No.80/2015 yang membolehkan adanya  sanksi  administratif  berupa  teguran  secara  lisan  dan  teguran tertulis.  Namun  Satpol  PP  Kota  Tanjungpinang  sendiri  tidak  mengetahui bagaiman  cara  penerapan  sanksi  administratif  tersebut.  Sehingga  selama ini  terhadap  pelanggar  peraturan  daerah  Nomor  5  Tahun  2015  hanya dikenai  teguran  lisan  dan  teguran  tertulis  secara  berulang-ulang  dan kurang menimbulkan efek jera.
2) Belum  adanya  petunjuk  teknis  yang  pasti  dalam  pengenaan  sanksi administratif berupa denda administratif.
Terkait tata cara pengenaan sanksi administratif, selama ini belum ada  perundang-undangan  bersifat  teknis  yang  mengatur  tata  cara pengenaan  sanksi  administratif,  khususnya  bagaimana  cara  pengenaan denda  administratif.  Termasuk  produk  hukum  daerah  yang  ada  di  Kota Tanjungpinang, padahal pada beberapa peraturan daerah mengatur tentang sanksi  administratif  dan  ketentuan  pidana.Akan  tetapi  peraturan  teknis yang mengatur bagaimana mekanisme penerapan sanksi administratif juga belum diatur sedemikian rupa.Sehingga Satuan Polisi pamong Praja masih kesulitan dalam menerapkan sanksi administratif dalam Peraturan Dearah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.
3) Penerapan  Sanksi  Administratif  tidak  menimbulkan  efek  jera  bagi pelanggar  peraturan  daerah  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Ketertiban Umum.
Putusan  sanksi  administratif  dilakukan  oleh  pejabat  yang berwenang baik yang mendapatkan secara atribusi ataupun delegasi.Putusan  Administratif  dapat  dilakukan  secara  langsung  oleh pejabat  yang  bersangkutan  tanpa  harus  melalui  putusan  pengadilan. Terkait  penerapan  sanksi  administratif  bagi  pelanggar  Peraturan  daerah nomor  5  Tahun  2015 tentang  ketertiban  Umum    tidak  menimbulkan  efek jera  dikarenakan  sarana  dan  prasarana  untuk  menegakkan  Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah khususnya pemrakarsa belum dipersiapkan  secara  matang,  sebagai  contoh  banyak  warga  masyarakat membuang  sampah  tidak  pada  tempatnya  apakah  pemerintah  sudah menyiapkan  sarana  berupa  tempat  pembuangan  sampah.  Selain  itu kesadaran hukum pada masyarakat untuk mentaati Peraturan Daerah masih kurang,  dan  faktor  penegak  hukum  kurang  melakukan  pembinaan  dan pengawasan.

## b. Faktor Aparat Penegak Hukum
Penegak  hukum  yang  dimaksudkan  disini  adalah  mereka  yang berkecimpung  dalam  bidang  penegakan  hukum,  yakni  mencakup  kehakiman, kejaksaan, kepolisian, Advokat dan Pemasyarakatan.
1) Satuan  Polisi  Pamong  Praja  belum  sepenuhnya  mampu  bertindak  dan bersikap  tegas  dalam  mengeksekusi  setiap  masyarakat  yang  terjaring operasi  non  yustisi.  Sehingga  tidak  jarang  petugas  yang  sedang  patrol masih  menggunakan  tenggang  rasa  dalam  menghadapi  pelanggara  Perda, misalnya terhadap anak punk, pedagang kaki lima, dan juga anak sekolah yang melanggar ketertiban umum.
2) Dalam  melaksanakan  tugas  nya  dalam  menjalankan  perda  No.  5  Tahun 2015,  seharusnya  Satpol  PP  juga  berkoordinasi  dengan  tim  teknis  dari organisasi  perangkat  daerah  terkait.  Namun  hal  tersebut  sulit  dilakukan, karena  OPD  menganggap  bahwa  penegakan  perda  murni  menjadi tanggungjawab Satpol. Padahal seharusnya hal iitu menjadi tanggungjawab bersama.
c. Faktor Sarana dan Prasarana
Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan  fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang  cukup  dan  seterusnya.  Bila  hal-hal  itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
Eksekusi terhadap pelanggar Ketentuan Pidana memerlukan tahapan yang
Panjang.  Terhadap  setiap  orang  melanggar  ketentuan  yang  mengandung  norma baik  kewajiban  dan/atau  larangan  dalam    peraturan  daerah  Kota  Tanjungpinang Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Ketertiban  Umum  dalam  penegakan  hukum  nya untuk  tahap  penindakan  ketertiban  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kota Tanjungpinang. Jika dilihat dari tugas dan fungsi nya, Satuan  Polisi Pamong Praja  dibentuk  untuk  menegakkan  peraturan  daerah,  peraturan  kepala  daerah, menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketentraman,  serta  menyelenggarakan perlindungan  masyarakat.  Dalam  penegakan  peraturan  daerah,  Satuan  Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:
1) melakukan  tindakan  penertiban  non-yustisial  terhadap  warga  masyarakat, aparatur,  atau  badan  hukum  yang  melakukan  pelanggaran  atas  Perda dan/atau Perkada;
2) menindak  warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3) melakukan  tindakan  penyelidikan  terhadap  warga  masyarakat,  aparatur, atau  badan  hukum  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  atas  Perda dan/atau Perkada; dan
4) melakukan  tindakan  administratif  terhadap  warga  masyarakat,  aparatur, atau  badan  hukum  yang  melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau Perkada. 8
8 Lihat Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sesuai  dengan  pengamatan  di  lapangan,  Satpol  PP  tidak  dapat  menahan setiap  pelanggar  peraturan  daerah  yang  terjaring  dalam  operasi  non  yustisi  lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi Sapol PP. Sebab  selama  ini  belum  pernah  ada  koordinasi  dengan  pihak  kejaksaan  maupun pengadilan  negeri  Kota  Tanjungpinang  untuk  dapat  melakukan  sidang  tindak pidana ringan.

## d. Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian  di  dalam  masyarakat.Oleh  karena  itu,  dipandang  dari  sudut  tertentu, maka  masyarakat  dapat  mempengaruhi  penegakan  hukum  tersebut.  Masalah- masalah  yang  sering  timbul  dalam  masyarakat  yang  dapat  mempengaruhi efektifitas  hukum  dapat  berupa:  masyarakat  tidak  mengetahui  atau  tidak menyadari,  apabila  hak-hak  mereka  dilanggar  atau  terganggu;  masyarakat  tidak mengetahui  akan  adanya  upaya-upaya  hukum  untuk  melindungi  kepentingan- kepentingannya; dan masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.
Berdasarkan  penfasiran  yang  diatur  dalam  Pasal  81  UU  tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  No.12  Tahun  2011).  Bahwa akhir dari proses pembuatan peraturan perundang-undangan adalah pengundangan dan  penyebarluasan  yang  memerlukan  penanganan  secara  terarah,  terpadu, terencana,  efektif  dan  efesien  serta  akuntabel.  Pengundangan  didefinisikan sebagai  penempatan  peraturan  perundang-undangan  dalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia,  Berita Negara  Republik  Indonesia,  dan  Tambahan  Berita  Negara  Republik  Indonesia. Namun  untuk  peraturan  daerah,  pengundangan  nya  ditempatkan  pada  Lembaran Daerah. 9 Pengundangan  peraturan  perundang-undangan  bertujuan  agar  supaya setiap  orang  dapat  mengetahui  peraturan  perundang-undangan,  pemerintah  wajib menyebarluaskan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan.Dengan adanya  penyebarluasan  tersebut  diharapkan  masyarakat  dapat  memahami  dan mengerti  maksud  yang  terkandung  dalam  peraturan  perundang-undangan, sehingga  dapat  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dimaksud.
Dalam fiksi hukum, suatu peraturan perundang-undangan dianggap sudah berlaku  dan  mengikat  masyarakat  pada  saat  peraturan  tersebut  sudah diundangkan. 10 Namun  idealnya,  setelah  diundangkan  peraturan  tersebut seharusnya  disosialisasikan  kepada  masyarakat.Terhadap  peraturan  daerah  Kota Tanjungpinang  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Ketertiban  Umum,  memang  sudah disosialisasikan  kepada  masyarakat.Namun  sosialiasi  tersebut  dilakukan  dengan mengundang  sebagian  dari  perwakilan  masyarakat  yang  terdiri  atas  instansi pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh
9 Ketentuan  Pasal  81  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
10 Lihat  Pasal  87  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
masyarakat.Jumlah  peserta  yang  terlibat  dalam  sosialisasi  peraturan  daerah tersebut  tentunya  tidak  sebanding  dengan  jumlah  masyarakat  yang  ada  di  Kota Tanjungpinang  hal  ini  dikarenakan  keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki pemerintah  daerah  melalui  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah.  Sehingga  adanya norma  berupa  kewajiban  dan/atau  larangan  yang  diatur  dalam  peraturan  daerah kota  Tanjungpinang  Nomor  5  Tahun  2015  tersebut  tidak  tersampaikan  langsung kepada  masyarakat.  Rendahnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam  menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Tanjungpinang.

## e. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan  yang  dimaksud  disini  adalah  kebudayan  hukum  yang  pada dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari  hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik. Budaya tertib demi menjaga kentraman masyarakat merupakan budaya yang sudah hidup pada masyarakat di Kota Tanjungpinang. Namun, yang menjadi  permasalahan  adalah  ukuran  ketertian  dan  ketentraman  yang  dimaksud dalam  Perda  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Ketertiban  Umum  berbeda  dengan yang dipahami masyarakat. Oleh karenanya diperlukan sosialisasi dan pendidikan secara  terus-menerus  dan  berkelanjutan.  Sebab  suatu  perbuatan  atau  konsepsi- konsepsi membutuhkan proses dan waktu yang lama untuk dapat menjadi budaya di suatu masyarakat tertentu.
C. Solusi  Terhadap  Kendala  Yang  Dihadapi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Dalam  Penerapan  Sanksi  Administratif  Dan  Ketentuan  Pidana  Dalam Perda  Kota  Tanjungpinang  No.  5  Tahun  2015  Tentang  Ketertiban Umum .
Solusi  yang  dilakukan  terhadap  kendala  yang  dihadapi  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Dalam  penerapan  sanki  administratif  dan  ketentuan  pidana  dalam Peraturan  daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  5  tahun  2015  tentang  Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

## a. Hukumnya Sendiri
Terhadap  perbedaan  bentuk  sanksi  administratif  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No.12 Tahun 2011, UU No.  23  Tahun  2014  dan  Permendagri  No.  80  Tahun  2015,  maka  perlu  adanya keseragamana  antara  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  khususnya mengenai  bentuk  sanksi  adminitratif  yang  dapat  diberlakukan  dalam  suatu peraturan daerah.  Sehingga materi muatan yang mengatur tentang bentuk sanksi administratif  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  maupun dibawahnya hamonis dan tidak menimbulkan kebingunan bagi pelaksananya.
b. Aparat Penegak Hukum
Perlu  adanya  komitmen  dan  sikap  yang  tegas  dari  Satpol  PP  dalam menjalankan tugas nya sebagai penegak perda.Agar hukum dapat berjalan dengan efektif.  Perlu  adanya  sinergitas  dengan  pihak  Kejaksaan  maupun  Pengadilan
Negeri  Kota  Tanjungpinang  untuk  mempercepat  proses  sidang  Tindak  Pidana Ringan.
c. Sarana dan Prasarana
Perlu  adanya  ruang  tahanan  sementara  pada  Satpol  PP  Kota Tanjungpinang, agar dapat menampung masyarakat yang terjaring operasi yustisi. Serta  perlu  adanya  sarana,  prasarana,  dan  pembinaan  pengawasan  dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dalam hal ini  terhadap  organisasi  perangkat  daerah  yang  bersifat  teknis  dan  berhubungan dengan penegakan perda tentang Ketertiban Umum.

## d. Masyarakat
Perlu  dilibatkannya  masyarakat  dalam  penyusunan  setiap  Peraturan Daerah  sehingga  lebih  memudahkan  untuk  melakukan  sosialisasi.  Pelibatan masyarakat  dalam  proses  pembentukan  Perda,  memberikan  dampak  atau  efek bagi masyarakat bahwa, perda yang dibentuk adalah milik bersama dan hasil dari kesepakatan bersama antara masyarakat dengan pemerintah.

## e. Kebudayaan
Budaya  seyogyanya  berjalan  lambat  dan  butuh  suatu  proses  agar  suatu nilai  atau  konsepsi  dapat  menjadi  budaya  pada  masyarakat  tertentu.  Oleh karenanya sosialisasi dan pendidikan yang terus menerus dan berkelanjutan harus senantiasa  dilakukan.Pemerintah  secara  umum,  dan  satuan  polisi  pamong  praja, hendaknya mulai melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dimulai dengan  menetapkan  standar  ukuran  ketertiban  dan  ketentraman  dalam  aturan hukum.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  ini,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1) Penerapan  sanksi  administratif  dan  ketentuan  pidana  ketentuan  pidana  dalam Perda  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Ketertiban  Umum  tidak  efektif.  Suatu efektif atau tidaknya suatu hukum atau aturan ditentukan oleh beberapa faktor yakni  faktor  hukumnya,  faktor  aparat  penegak  hukum,  faktor  sarana  dan prasarana,  faktor  masyarakat  dan  faktor  kebudayaan.  Berdasarkan  faktor hukumnya,  bahwa  rumusan  sanksi  administratif  dan  ketentuan  pidana  yang terdapat  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  5  Tahun  2015 tentang  Ketertiban  Umum  tidak  sesuai  dengan  Lampiran  II  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan  faktor  aparat  penegak  hukumnya,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kota Tanjungpinang belum memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam hal penegakan  perda  khususnya  dalam  hal  pelaksanaan  sanksi  administratif  dan ketentuan  pidana.  Berdasarkan  faktor  sarana  dan  prasarana,  Satuan  Polisi Pamong  Praja  sebagai  penegak  perda,  juga  belum  memiliki  perangkat  atau instrumen  pendukung  baik  itu  dalam  bentuk  perjanjian  kerjasama  dengan instansi  terkait  seperti  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan,  dalam
mendukung  pelaksanaan  sanksi  administratif  dan  ketentuan  pidana  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Ketertiban  Umum,  dan terakhir  adalah  faktor  kebudayaan,  yang  dilihat  disini  adalah  kebudayaan masyarakat  melayu  pada  umumnya  sehubungan  dengan  Kota  Tanjungpinang sebagai  salah  satu  daerah  melayu  berdasarkan  sejarahnya.  Kelima  faktor tersebut  di  atas  tidak  terpenuhi  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  penerapan sanksi  administratif  dan  ketentuan  pidana  pada  Peraturan  Daerah  Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum tidak Efektif.
2) Kendala  yang  dihadapi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Tanjungpinang dalam  penerapan  sanksi  administratif  dan  ketentuan  pidana  dalam  Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum disebabkan  oleh Pertama, faktor  hukum  itu  sendiri  yakni  Peraturan  Daerah Kota  Tanjungpinang  Nomor  5  Tahun  2015  yang  tidak  dapat  dilaksanakan disebabkan rumusan ketentuan administratif dan ketentuan pidana tidak sesuai dengan  Lampiran  II  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  juga  belum  ada  aturan teknis  berkenaan  tata  cara  penegakan  sanksi  administratif  dan  ketentuan pidana  dalam  bentuk  hukum  acara  nya, Kedua, faktor  penegak  hukum  yakni Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Tanjungpinang  sebagai  penegak  Peraturan Daerah  Kota  Tanjungpinang  belum  memahami  tentang  tata  cara  pengenaan sanksi administratif dan ketentuan pidana, disamping itu kualitas sumber daya manusia  dalam  hal  bidang  penguasaan  ilmu  hukum  khususnya  hukum administrasi  negara  dan  hukum  acara  pidana  masih  rendah, Ketiga, faktor sarana  dan  prasarana,  yakni  belum  adanya  sarana  dan  prasarana  yang mendukung penerapan sanksi administratif dan ketentuan pidana, baik  dalam bentuk  koordinasi  antar  instansi  baik  berupa  MoU  maupun  perjanjian kerjasama, Keempat, faktor  masyarakat,  masih  rendahnya  pengetahuan  dan pemahaman  masyarakat  terhadap  peraturan  daerah  yang  berakibat  pada rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  khususnya  dalam  hal  ketertiban umum,  dan Kelima ,  faktor  kebudayaan,  bahwa  ukuran  suatu  ketertiban  dan ketentraman antara budaya dimasyarakat berbeda dengan ukuran yang ada ada Peraturan Daerah, sehingga perlu adanya penyesuaian diantara keduanya.
3) Solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang  dalam  penerapan  sanksi  administratif  dan  ketentuan  pidana didasarkan pada faktor efektifitas hukum yaitu: pertama , perlu adanya aturan hukum  yang  memberikan  yang  jelas  dan  dapat  dilaksanakan  dengan bersumber  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Aturan hukum  tersebut  dapat  berupa  peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  daerah yang memuat aturan yang jelas dan teknis yang mengatur tata cara penegakan sanksi  administratif  dan  ketentuan  pidana,  dan  hubungan  koordinasi  antar setiap perangkat daerah berkenaan dengan penerapan sanksi administratif dan ketentuan  pidana.  Terhadap  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  5 Tahun  2015  tentang  Ketertiban  Umum  harus  segera  dilakukan  revisi khususnya  terhadap  Pasal  berkenaan  dengan  Sanksi  Administratif  dan Ketentuan Pidana, Kedua , perlu adanya penguatan sumber daya manusia dari para  aparatur  penegak  perda  yakni  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota
Tanjungpinang,  khususnya  peningkatan  ilmu  hukum  khususnya  berkenaan dengan  Hukum  Administrasi  Negara  dan  Hukum  Acara  Pidana  berkaitan dengan tata cara pengenaan sanksi administratif dan ketentuan pidana kepada masyarakat, Ketiga, perlu  adanya  penguatan  sarana  dan  prasarana  Satuan Polisi  Pamong  Praja  sebagai  penegak  peraturan  daerah  berupa  penguatan organisasi  satuan polisi  pamong  praja, dan peningkatan hubungan koordinasi dan  kerjasama  antar  tiap-tiap  instansi  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan  Negeri,  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah,  dan Perangkat Daerah lainnya yang berkaitan dengan Ketertiban Umum, Keempat, perlunya  sosialisasi  kepada  masyarakat  sebagai  penerima  manfaat  dari Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Ketertiban  Umum  dan  juga Peraturan Daerah lainnya, sehingga adanya pemahaman terhadap maksud dari pengenaan  sanksi  administratif  dan  ketentuan  pidana  yang  dapat  berakibat pada  peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat,  dan Kelima ,  kebudayaan seyogyanya  berjalan  lambat  dan  butuh  suatu  proses  agar  suatu  nilai  atau konsepsi  dapat  menjadi  budaya  pada  masyarakat  tertentu.  Oleh  karenanya sosialisasi  dan  pendidikan  yang  terus  menerus  dan  berkelanjutan  harus senantiasa dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) , Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
Amiruddin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2012.
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998. Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Bandung: CitraAditya Bhakti, 2002.
Mochtar  Kusumaatmadja , Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Bandung:Penerbit Alumni, 2002. Ridwan  HR, Hukum  Admnistrasi  Negara, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2006.
Wirjono  Projodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Refika  Aditama: Bandung, 2008.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Ketertiban Umum.