## PERGESERAN SISTEM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA SUKU ANAK DALAM

## Rahmi Hidayati
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi E-mail: rahmihidayati43@yahoo.co.id
Naskah diterima tanggal 28 April 2016, revisi I tanggal 21 Mei 2016, dan revisi II tanggal 14 Juni 2016
Abstract: Suku Anak Dalam is one of the tribes that are in the province of Jambi, and are dependent natural resources in the forest. They consider themselves Muslims and recognize marriage, divorce and polygamy. The Government, through the head of the BKM and KSPM Jambi province, has sought to give attention to Suku Anak Dalam to various fields, including the Islamic Family Law. Based on the research, that there has been a social change in Suku Anak Dalam in the field of Islamic family law, especially in matters of marriage and divorce, both before and after converting to Islam. Thus, formal juridical, public Suku Anak Dalam have implemented Islamic law (especially family law) in their lives.
Keywords : Marriage, divorce, Suku Anak Dalam.
Abstrak : Suku Anak Dalam merupakan salah satu suku terasing yang terdapat di Propinsi Jambi, dan meng- gantungkan hidupnya dengan sumber daya alam di hutan. Mereka mengaku beragama Islam dan mengenal perkawinan, perceraian dan poligami. Pemerintah, melalui kepala BKM dan KSPM Propinsi Jambi, telah berupaya memberikan perhatian kepada Suku Anak Dalam untuk berbagai bidang, termasuk bidang Hukum Keluarga Islam. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa telah terjadi perubahan sosial pada Suku Anak Dalam pada bidang hukum keluarga Islam, terutama dalam masalah perkawinan dan perceraian, baik sebelum maupun setelah masuk Islam. Jadi, secara yuridis formal, masyarakat Suku Anak Dalam telah menerapkan hukum Islam (khususnya hukum keluarga) dalam kehidupan mereka.
Kata Kunci : Perkawinan, perceraian, Suku Anak Dalam.

## Pendahuluan
Suku Anak Dalam 1 yang dikenal dengan
1  Berdasarkan sejarah suku anak dalam berasal dari tiga tempat yaitu: 1. dari Sumatera Selatan yang mayoritas tinggal di kabupaten Batanghari;
2. Dari Sumatera Barat yang sebagian besar be-
rada di Bungo Tebo; dan 3. Memang asli dari Jambi yang berada di kawasan Air Hitam Kabu- paten Sarolangun. Lihat Dinas Kesejahteraan So- sial Pemberdayaan Masyarakat, “Profil Komuni- tas Adat Terpencil dan Program Pemberdayaaan Propinsi Jambi”, dalam Munthalib, Suku Anak Dalam di Pinggiran Kawasan Hutan Lindung

## Al-Risalah

## Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 151-168)
orang kubu 2 merupakan salah satu bagian dari suku yang terdapat di Jambi. Sebagai kelompok masyarakat yang berbudaya, Suku Anak Dalam memiliki adat istiadat yang ban- yak  memiliki kesamaan dengan masyarakat melayu sekitarnya dan menjadi pegangan mereka dalam ikatan sosial kemasyarakatan. 3
Hal terpenting pada Suku Anak Dalam ada- lah bahwa mereka memiliki adat istiadat serta menggantungkan hidup dengan sumber daya
Taman Nasional Bukit XII Propinsi Jambi (Se- rang: A-Empat, 2014), hlm. 5.
2 Pemerintah mengadopsi istilah Komunitas Adat Terpencil sebagai sebutan resmi untuk masyarakat terasing (kubu). Lihat David Henley and Jamie S Davidson, “In The Name of Adat: Regional Perspectives on Reform, Tradition and Democracy in Indonesia,” Modern Asian Stud- ies , Cambridge University Press, Vol. 42 No.4 (Juli 2008), hlm. 833. Berdasarkan Keppres No. 111 tahun 1999, Negara mengkategorikan Suku Anak Dalam sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) yaitu suatu kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau be- lum terlibat dalam jaringan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Sementara penyebutan ter- hadap Suku Anak Dalam merujuk pada banyak nama yang digunakan  untuk menunjuk satu et- nis. Lihat Amilda, “Menjadi Melayu yang Islam: Politik Identitas Suku Anak Dalam dalam Meng- hadapi Dominasi Negara dan Etnis Mayoritas,” Seloko Jurnal Budaya, Vol. 1 No. 2 (2014), hlm. 264. Istilah kubu memiliki konotasi merendah- kan menyurat keterbelakangan. Lihat Christian Wawrinec, “Tribality and Indigeneity Malaysia and Indonesia,” Austrian Journal of South-East Asian Studies (ASEAS) , University of Vienna, Austria, Winter (2010), hlm. 98
3  Steven Sager, “The Sky Is Our Roof, the Earth Our Floor (Suku Anak Dalam Customs and Re- ligion In The Bukit Duabelas Region of Jambi, Sumatra)”, Disertasi, The Australian National University, May 2008, hlm. 5. Adi Prasetijo, “Be- tween Dominance and Resistance: The Construc- tion of Ethnic Identity of Orang Kubu”, Inter- national Young Scholar Conference , Universiti Sains Malaysia, 2011, hlm. 2
alam yang ada di hutan. 4 Mereka mengaku be- ragama Islam, tetapi mereka tidak tahu ajaran Islam itu sendiri atau dengan kata lain pema- haman mereka tentang Islam boleh dikatakan nol besar, mereka juga mengenal pernikahan, perceraian dan poligami. 5
Pada umumnya perkawinan pada Suku Anak Dalam dilakukan tanpa ada batasan umur. 6 Ukuran laki-laki dewasa menurut mereka adalah bila fi siknya sudah kuat dan dapat berburu sendiri sementara anak gadis, kedewasaan dapat diketahui bila sudah dapat menstruasi. Sedangkan dalam UU No. 1 Ta- hun 1974 “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 7
Pada Suku Anak Dalam juga mengenal perceraian, namun hak perceraian hanya ter- letak pada suami sedangkan istri tidak mem-
4  Muhammad Ibrahim Raden Gurniwan Kamil Pasya, “Kehidupan Suku Anak Dalam di Keca- matan Air Hitam Kabupaten Sarolangun,” Jurnal Antologi Geografi , Universitas Pendidikan Indo- nesia, Vol. I No. 3, (Desember 2013), hlm. 1.
5  Syamsu Rijal, “Dakwah dan Pengaruhnya Pada Suku Anak Dalam” , Penelitian , DIPA IAIN STS Jambi, Tahun 2012, hlm. 4
6  Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa orang yang menikah usia dini cenderung beresiko tinggi terjadinya pembubaran pernikahan daripada yang terlambat menikah. Lihat  Evelyn L. Lehrer dalam “Age at Marriage and Marital Instability : Revisit- ing the Becker-Landes-Michael Hypothesis,” Jour- nal of Population Economic , Springer, Vol. 21 No.
2, (April 2008), hlm. 464
7  Dalam Penjelasan Umum Pasal 4 UU RI No. 1 Tahun 1974 mengatur prinsip  bahwa calon sua- mi isteri itu harus telah masak jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan menda- pat keturunan yang baik dan sehat. Undang-un- dang menentukan batas umur untuk kawin baik pria maupun wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
punyai hak cerai. Sementara Islam mengakui hak seorang istri untuk bercerai. 8 Perceraian jarang terjadi pada Suku Anak Dalam, sebab mereka takut mendapat kutukan. Sebagai konsekuensinya mereka memilih poligami 9
dan hal ini umum dilakukan terutama oleh penguasa adat, temenggung, mangku dan de- pati. Sementara pemerintah meregulasi prose- dur poligami kepada para pihak yang ingin berpoligami dengan persyaratan alternatif dan kumulatif dengan izin pengadilan agama. 10
Sebab dalam Islam poligami  merupakan masalah yang sangat kontroversial 11 , begitu juga hukum mengenai usia minimal untuk menikah dan aspek lain dari pernikahan sep- erti perceraian dan poligami masih menjadi lapangan perdebatan akademik antara hukum
8  Nehaluddin Ahmad, “A Critical Appraisal of ‘Triple Divorce’ in Islamic Law ”, International Journal of Law, Policy and The Family, 23  (29 Januari  2009), hlm. 59.
9  Dalam The Encyclopedia Americana disebut “Poligamy is a form of poligamy in which one male is married to more than one female. Polian- dry is a form of poligamy in which one female is married to more than one male. Lihat “Entri Marriage”, dalam Bernard S. Cayne, (ed), The Encyclopedia Americana , vol. XVIII Glorier In- corporated, New York 1996, hlm. 345.
10  Lia Noviana, “Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam”, Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim, Vol. 15 No. 1 (Juni 2012), hlm. 83.
11 Dalam poligami hal yang diperdebatkan adalah lebih kepada persoalan jumlah maksimal istri yang boleh dipoligami serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpo- ligami seperti kemampuan materi dan kewajiban berlaku adil terhadap istri. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , Juz II, (Beirut: Dar al Fikr, 1995), hlm. 33. Lihat juga Amira Mashhour, “Islamic Law and Gender Equality: Could There Be a Com- mon Ground? A Study of Divorce and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt,” Human Rights Quarter- ly , Vol. 27 No. 2 (2005), http://www.jstor.org/ stable/20069797 , akses 25 Februari 2015.
adat, hukum negara dan hukum Islam. 12
Dengan masuknya pengaruh luar dan adanya interaksi sosial dengan masyarakat pendatang serta semakin massif terutama se- jak program transmigrasi yang dijalankan pe- merintah di awal tahun 1980-an, mempunyai pengaruh dalam proses difusi kebudayaan terutama kehadiran industri perkebunan telah menghapuskan pranata sosial komunitas Suku Anak Dalam tersebut ke arah kemunduran dan marjinalisasi. 13 Masyarakat Suku Anak Dalam telah melakukan tata cara perkawinan menu- rut hukum yang berlaku sesuai dengan agama yang dianut, tetapi sifatnya yang prinsipil se- suai dengan adat istiadat nenek moyang mer- eka tetap dipertahankan. Hal ini disebabkan karena takut mendapat sanksi hukum dari penguasa adat. 14
Oleh karena itu Pemerintah Propinsi Jambi bekerjasama dengan Departemen So- sial melakukan  pembinaan terhadap Suku Anak Dalam tersebut. Melalui pembinaan terhadap Suku Anak Dalam ini, diharapkan segala bentuk program pemerintah dapat di- laksanakan dengan baik. Salah satu bentuk program pemerintah tersebut menyangkut UU
12  Buttenheim, Alison M and Jenna Nobles, “Ethnic Diversity, Traditional Norms and Marriage Be- haviour in Indonesia,” Population Studies , Tay- lor and Francis Ltd,  Vol. 63 No. 3 (Nov. 2009), hlm. 280.
13 Rian Hidayat, “Perubahan Sosial Komunitas Suku Anak Dalam Batin Sembilan di Batin Ba- har, Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi”, Proceeding The First International Conference on Jambi Studies (ICJS 1) (2013), hlm. 480. Ge- rard Persoon, “The Kubu and the outside World (South Sumatra, Indonesia) The Modification of Huntingand Gathering”, Anthropos Institut , 1989, hlm. 510.
14 Mereka tidak mau diganggu, hal ini dapat dili- hat dari istilah yang mereka gunakan “caro kamu caro kamulah, caro kami biarlah mak inilah, kar- ena ini warisan nenek moyang kami. Dalam” Ste- ven Sager, Op. Cit., hlm. 5
No. 1 tahun 1974. 15
Undang-undang ini telah berjalan selama hampir empat dasawarsa dan sepatutnya memi- liki peran besar sebagai alat rekayasa sosial. Namun peran ini dapat berjalan atau tidak ter- gantung dan dipengaruhi oleh paradigma dan tindakan para penegak atau aparat hukum. 16
Sebab, perkawinan bukan merupakan kebu- dayaan lokal yang berdiri sendiri,  melainkan merupakan hak negara untuk mengelolanya dengan baik dan benar menurut nilai-nilai yang diyakini masyarakat ataupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perkawinan harus sah dimata hukum negara dan dimata masyarakat. 17
Penelitian ini bertujuan untuk mengeta- hui dan mendiskripsikan Corak Perkawinan dan Perceraian pada Suku Anak Dalam dengan tipe penelitian fenomenologis dan mengguna- kan pendekatan sosiologis dan antropologis. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini secara teoritis penulis harap- kan dapat memperkaya kepustakaan tentang Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian Pada Suku Anak Dalam. Sementara secara praktis diharapkan sebagai sumbangsih dan
15 Syamsu Rijal, Op. Cit., hlm. 8 16 Ahmad Tholabi , “Modernisasi Hukum Keluarga di Indonesia (1974-2008)”, Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hlm. 9
17 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dan dijadikan pedoman perkawinan umat Islam, artinya perkawinan umat Islam di Indonesia tidak cukup dan belum dinyatakan sah apabila hanya menggunakan kaidah-kaidah fiqh munakahat, akan tetapi harus mengikuti landasan yuridis yang berlaku di Indonesia. Sebab perkaw- inan yang sah harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undan- gan yang berlaku.
ikut serta mendukung Program Pemerin- tah untuk merealisasikan Undang-undang Perkawinan juga sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat dalam rangka pem- bangunan dan penerapan hukum secara adil bagi kehidupan bermasyarakat.

## Asal Usul Suku Anak Dalam
Sejak ratusan tahun yang lampau, daerah Jambi telah dihuni oleh Suku Kerinci, Suku Melayu dan Suku Anak Dalam. 18 Suku Anak Dalam merupakan bagian dari kelompok masyarakat terasing yang berada di Propinsi Jambi den- gan populasi seluruhnya 2.951 kepala kelu- arga atau 12.909 orang yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari, Ka- bupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun. 19 Suku Anak Dalam atau yang sering disebut Orang Kubu 20 adalah suku yang hidup secara berpindah-pindah dalam hutan di Propinsi Jambi. Sebutan ini sebagai interprestasi dari kehidupan mereka yang sejak nenek moyang- nya menggantungkan kehidupan mereka pada
18  Fachruddin Saudagar, “Masyarakat Kubu di Jam- bi”, dalam Suwardi, Profil Masyarakat Hukum Adat Tradisional di Nusantara dari Aceh sampai Papua, (Pekanbaru: Alaf, 2011), hlm. 97 19 Badan Pusat Statistik Jambi, 2009.
20  Orang kubu, sebutan yang digunakan oleh Orang Melayu Jambi dan Palembang terhadap kelom- pok masyarakat yang tinggal di dalam hutan. Orang rimba terdiri dari dua kelompok yang ber- beda. Pertama yang menyebut diri Orang Rimba dan kedua yang menyebut diri Orang Batin Sem- bilan. Orang Rimba tidak suka disebut Orang Kubu karena sarat dengan konotasi negatif sep- erti kotor, kafir, menjijikkan, bodoh dan terting- gal. Lihat Christian Wawrinec, Op. Cit., hlm. 98. Adi Prasetijo, Op. Cit ., hlm. 3. Pemerintah meng- adopsi istilah Komunitas Adat Terpencil sebagai sebutan resmi untuk masyarakat terasing (kubu). Lihat David Henley and Jamie S Davidson, Op. Cit., hlm. 833.
hutan dan hasil-hasilnya. 21 Suku Anak Dalam biasanya menyebar menempati kawasan ped- alaman hulu-hulu sungai dari anak-anak sun- gai Batang Hari. Di dalam kawasan ini Suku Anak Dalam hidup sangat luar biasa dengan mempertahankan cara hidup tersendiri yang mereka warisi dari nenek moyangnya. 22 Mere- ka pada umumnya dan khususnya di Kecama- tan Mestong mempunyai sistem kepercayaan yang mereka anut dan yakini.
Berdasarkan sejarah Suku Anak Dalam yang disebut dengan “Orang Rimbo” masih penuh misteri, bahkan sampai saat ini tidak ada yang dapat memastikan asal usul tentang Suku Anak Dalam, asal mula mereka masih penuh tanda tanya. Hanya beberapa teori, dan cerita dari mulut ke mulut para keturunan yang bisa menguak sedikit sejarah mereka. 23
Para ahli ada yang berpendapat bahwa mereka adalah sisa-sisa dari suku bangsa Pro- to Melayu (Melayu Tua) yang datang sekitar tahun 2500-1500 Sebelum Masehi (SM). Se-
21 Robert  Aritonang, Orang Rimba Menantang Zaman , (Jakarta: Warsi, 2010), hlm. 1. Kehidu- pan mereka hampir sama dengan suku Sakai di Riau. Baca Nathan Porath, “'They Have Not Pro- gressed Enough': Development's Negated Identi- ties Among Two Indigenous Peoples (orang asli) in Indonesia and Thailand”, Journal of Southeast Asian Studies , Vol. 41, No. 2 (June 2010), hlm. 270.
22 Robert Aritonang, Pengetahuan Lokal Orang Rimba dan Implikasinya Pada Strategi Berburu dan Meramu, (Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup, 2004), hlm. 122.
23 Reslawati , “Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jam- bi: Kajian Hak-hak Sipil”, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. X No. 3, Harmoni, 2011, hlm. 574. Lihat kesaksian Tumenggung Tarib “Orang Rimbo” dalam Hutan Adalah Rumah dan Sumber Penghidupan Kami pada Sidang Perkara No. 35/ PUU-X/2012 tanggal 27 juni 2012 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
bagian ahli berpendapat mereka berasal dari suku bangsa Deutro Melayu (Melayu Muda) yang datang sekitar tahun 300 SM.
Zainuddin menjelaskan bahwa terdapat berbagai versi/cerita mengenai asal usul Suku Anak Dalam. Pertama, Orang Pelarian. Suku Anak Dalam merupakan keturunan pelarian, berasal dari Minangkabau Sumatera Barat, lari dari kampung halaman di wilayah Mi- nangkabau ke arah Jambi karena tidak mau dijajah oleh Belanda.
Kedua, tentara Pagaruyung. Suku Anak Dalam merupakan keturunan dari tentara Pa- garuyung, yang dikirim ke kerajaan Jambi. Merupakan tentara bantuan dari kerajaan Pagaruyung untuk Ratu Jambi, Putri Selaro Pinang Masak, yang sedang dalam peperan- gan menghadapi orang Kayo Hitam di Ujung Jabung (Selat Berhala). Dalam perjalanan menuju Jambi, tentara tersebut kehabisan bekal di Bukit Dua Belas. Tentara tersebut memilih untuk tetap dikawasan Bukit Dua Be- las, dengan alasan kehabisan bekal dan kalau pulang akan dihukum mati oleh raja Pagar- uyung. Tentara tersebut bersumpah “ kemudik dikutuk rajo Minangkabau, ke ilir keno kutuk rajo Jambi, ke atas tidak berpucuk, ditengah- tengah di makan kumbang, kebawah tidak berurat ditimpo kayu punggur ”. 24
Ketiga, asal usul Suku Anak Dalam ada- lah keturunan Bujang Perantau dan Puteri
24 Maksud pepatah tersebut kurang lebih kalau pulang ke Minangkabau pasti dimarahi raja Minangkabau karena tidak membawa hasil, ke Jambi juga celaka karena tidak mempunyai bekal lagi. Kalau begitu biarlah tidak punya raja baik raja Minangkabau maupun raja Jambi,  lebih baik tetap di sana walaupun masih tetap celaka namun tidak terlalu mendapat malu. Kalau ada yang mengkhianati juga tetap celaka karena akan ditimpa kayu. Museum Negeri Jambi , Pameran Sekilas Kehidupan Rimba di DAS Batanghari,
(Jambi: Pemprov Jambi, 2010), hlm. 8
Buah Gelumpang. Menurut hasil penelitian Muntholib dalam disertasinya menyatakan bahwa pada zaman dahulu ada seorang peran- tau laki-laki yang bernama Bujang Peran- tau. Ketika perantau itu sampai di Bukit Dua Belas, suatu malam ia bermimpi. Di dalam mimpinya ia disuruh agar mengambil buah ge- lumpang, kemudian buah itu dibungkus den- gan kain putih. Jika itu dilakukan maka akan timbul keajaiban. Begitu bangun, ia langsung melakukannya. 25
Buah gelumpang yang dibungkus dengan kain putih itu menjelma menjadi seorang putri yang sangat cantik (Puteri Buah Gelumpang). Setelah besar, Sang Puteri mengajak kawin. Akan tetapi, Bujang Perantau menjawab bah- wa tidak ada orang yang mau  mengawinkan. Mendengar jawaban itu Sang Puteri men- yarankan agar Bujang Perantau menebang pohon bayur kemudian dikupas agar licin dan dilintangkan di sungai. Bujang Perantau disuruhnya meniti dari salah satu ujung ba- tangnya. Sementara, Puteri Buah Gelumpang meniti dari ujung yang satunya lagi. 26 Jika di tengah titian tersebut mereka bertemu dan beradu kening, maka itu berarti sah menjadi suami-isteri. Jika gagal maka mereka harus mengulang kembali. Mereka ternyata dapat melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, mereka sah menjadi suami-isteri.
Pendapat keempat menceritakan  bahwa, pada masa lalu pantai Pulau Sumatera sering didatangi para bajak laut. Mereka biasanya datang bersama isteri dan anaknya. Suatu saat seorang anak lelakinya diketahui berhubun- gan intim dengan adik perempuannya. Pada- hal hubungan seperti itu merupakan perbuatan
25 Muntholib, Op. Cit. , hlm. 48.
26 Proses pernikahan yang dilakukan oleh Puteri Buah Gelumpang dan Bujang Perantau masih di- lakukan oleh Suku Anak Dalam yang masih ber- sifat primitif.
yang dilarang oleh mereka. Oleh karena itu, kedua insan yang berbeda jenis kelaminnya itu dikenakan sanksi berupa pengucilan, yaitu ditinggalkan atau dibiarkan hidup berdua di hutan. Bahkan, bukan hanya itu, mereka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan diri ke- pada orang lain.
Pendapat ke lima mengatakan bahwa masyarakat Suku Anak Dalam adalah orang- orang dari kerajaan Sriwijaya. Pada saat Sriwi- jaya mengalami keruntuhan karena serangan kerajaan Cola (India), orang-orang Sriwijaya yang tidak mau tunduk di bawah kekuasaan asing tadi melarikan diri ke hutan, sehingga mereka akhirnya dikenal sebagai Suku Anak Dalam seperti saat sekarang ini. 27
Apabila ditelisik dari berbagai versi dia- tas maka Suku Anak Dalam dapat dikelom- pokkan ke dalam tiga versi yang memiliki ke- samaan tentang asal usul Suku Anak Dalam, yakni berasal dari suku bangsa lain, baik suku bangsa Melayu maupun suku bangsa Mi- nangkabau. Berdasarkan penelusuran sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak se- mua Suku Anak Dalam merupakan etnis atau suku asli, sebagian komunitas ini juga terdiri dari suku pendatang.

## Bentuk Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian

## 1. Sistem Perkawinan
Secara umum perkawinan dilakukan untuk menjaga eksistensi keberlangsungan kehidu- pan umat manusia. Dalam adat Jambi disebut- kan bahwa perkawinan bukanlah urusan kedua belah pihak calon penganten, tetapi merupa- kan kewajiban kedua belah pihak orang tua, nenek mamak, dan tengganai mereka. Seperti
27 Sindu Galba, “Manusia dan Kebudayaan Kubu”, Naskah Laporan Hasil Penelitian, 2002, hlm. 33.
dijelaskan dalam hukum kekeluargaan, maka adalah menjadi hutang bagi orang tua, teru- tama ayahnya “Untuk mengantarkan anaknyo berumah tanggo, terutamo anak betino”. 28
Secara nasional hukum perkawinan 29
berlaku seragam bagi umat Islam di Indone- sia, sedangkan secara regional ia diwarnai oleh hukum adat setempat. 30 Ada tiga sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, yakni sistem endogami, eksogami dan eleutheroga- mi. 31
a.  Sistem endogami, mengharuskan ses- eorang mencari jodoh di lingkungan so- sial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman. Sistem ini jarang terjadi di Indonesia. 32
b.  Sistem eksogami, yang mengharuskan
28 Maksudnya adalah perkawinan merupakan ke- wajiban orang tua untuk mengantarkan anaknya berumah tangga terutama anak perempuan.
29 Dari semua undang-undang di negara-negara Muslim, hukum keluarga merupakan satu-sat- unya hukum yang melekat fiqh tradisionalnya. Dalam Lynn Welchman, “Woman and Muslim Family Laws In Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advoca- cy,” Middle East Journal, Amsterdam University Press, (2007), hlm. 728.
30 Tentang penjelmaan Adat  menjadi satu sistem hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soe- pomo tampak dalam putusan petugas hukum. Misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala adat, hakim perdamaian desa, pegawai agama dan sebagainya. Jika hakim menemukan peraturan yang harus dipertahankan oleh kepala adat dan petugas-petugas hukum lain, maka per- aturan-peraturan adat itu terang bersifat hukum.
Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, (Jakar- ta: Pradya Paramita, 1993), hlm. 28-29, dan hlm. 35.  Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat , (Jakarta, Rajawali Press, 1981), hlm. 2. 31 Soerojo  Wignjodipoero, Pengantar dan Azas- Azas Hukum Adat , (Jakarta: Masagung, 1994), hlm. 32
seseorang mencari jodoh di luar lingkun- gan sosial, kerabat, golongan sosial atau lingkungan pemukiman, seperti di daerah Gayo, Alas, tapanuli, Minangkabau , Su- matera Selatan, Boru dan Seram.
c.  Sistem eleutherogami, yang tidak menge- nal larangan-larangan seperti dua sistem di atas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab atau hubungan keluarga (mushaharah) seperti yang terdapat dalam Islam. 33
Menurut Muntholib dalam disertasinya menyebutkan bahwa Pada Suku Anak Dalam sistem perkawinan menganut sistem endoga- mi 34 , yaitu mengharuskan seseorang mencari jodoh di lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman mereka. Suku Anak Dalam lebih menekankan perkaw- inan itu harus dilakukan sesama Suku Anak Dalam. Mereka tidak mau anak dan keluarg- anya menikah dengan orang yang bukan be- rasal dari Suku Anak Dalam. Hal ini tentunya terlarang bagi orang-orang yang datang dari luar hutan yang disebut mereka sebagai urang luor atau urang beru untuk menikah dengan orang rimba. Kalaupun ini terjadi maka akan
33 Ibid.
34 Menurut mereka jika wanita menikah dengan orang diluar rimbo akan merusak pola tatanan mereka sehingga berakibat struktur sosial ter- ganggu dan kehidupan tidak seimbang disamping itu juga untuk sebagai bentuk mempertahankan identitas mereka sebagai Suku Anak Dalam. Li- hat Muntholib, Op. Cit., hlm. 116; Bandingkan dengan praktek perkawinan eksogami dan en- dogami pada masyarakat Arab. Dalam Alexander A. Weinreb, “Characteristics of Women in Con- sanguineous Marriages in Egypt, 1988-2000,” European Journal of Population , Springer, Vol. 24. 2, (2008), hlm. 189-190; dan Farzana Per- veen, “Occurrence of Consanguineous Marriage in Bajaur Agency, Federally Administered Tribal Areas, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan”, Mintage Journal of Pharmaceutical & Medical Sciences 1 No. 1 (2012), hlm. 23-27.
ada konsekwensi hukuman yang akan diber- lakukan kepada mereka yang melanggar adat tersebut. Sanksi hukuman ini akan dikenakan kepada kedua belah pihak baik itu orang yang dari luar maupun dari dalam. 35
Larangan perkawinan antara Suku Anak Dalam dan orang luar tidak semata-mata un- tuk menegakkan adat nenek moyang mereka, akan tetapi lebih jauh dari itu sebagai bentuk mempertahankan identitas mereka sebagai orang Rimba (Suku Anak Dalam). 36 Mereka hidup di rimba, dibesarkan dan meninggal di dalam rimba. Rimba bagi mereka sesuatu yang sangat berharga yang harus dipertah- ankan dari segala macam gangguan ataupun pengrusakan. 37
Disamping itu juga pada Suku Anak Da- lam pernikahan yang dilarang adalah pernika- han yang sedarah atau disebut dengan nyum- bang atau mutus waris, atau nikah dengan sepupu, anak adik beradik, anak ambilan yang satu susuan, ini sangat tidak dibolehkan un- tuk melakukan pernikahan, seandainya masih dilakukan pernikahan maka hukumnya yang disebut oleh mereka hukum “ suma ” ini dis- ebut juga hukum mati, pernikahan semacam ini disebut oleh mereka memutus waris, hu- kum suma ini adalah bagi yang melakukan- nya mereka berdua diikat dimasukkan keda- lam karung, lalu dimasukkan kedalam sungai
35 Munthalib, Op. Cit., hlm. 17
36  Badr-Eddine Sari, Mourad Aribi, dan Badia Saari,
“Effect of Endogamy and Consanguinity om the Development of Labial Venous Malformations in Area of Tlemeen (West Algeria)”, The Open Ge- nomics Journal, 1 (2008), hlm. 1-5.
37 Setiap agama mengajarkan agar menjaga dan melestarikan alam serta menentang kerusakan lingkungan. Lihat Samuel Snyder, “New Streams of Religion: Fly Fishing as a Lived, Religion of Nature”, Journal of The Amercan Academy of Religion , Vol. 75, No. 4 (2007), http://www.jstor. org/stable/40005968, akses 20 Desember 2015.
apabila mereka bisa melepas ikatan tersebut dan masih hidup barulah mereka dinikahkan keduanya, namun itu sangatlah jarang sekali jika mereka masih hidup. Hukum adat ini dimaksudkan agar keturunan mereka tidak sampai berkembang ikatan darah mereka agar terputus. 38
Secara garis besar  larangan perkawinan pada Suku Anak Dalam dikenal juga dengan Pucuk Undang Nang Delapan, terdiri atas hu- kum empat ke atas :
a.  Mencara telur / tidak boleh kawin dengan anak.
b.  Menikam bumi / tidak boleh kawin den- gan induk dewek atau ibu sendiri.
c.  Melebung dalam / tidak boleh kawin den- gan dulur / saudara kandung sendiri.
d.  Mandi pancuran gading / tidak boleh kawin dengan bini / istri orang. 39
Pelanggaran atas empat hukum diatas ; bak emas mati dak emas mati (dibayar tidak dibayar harus mati atau hukum tidak boleh dibayar tetap harus dijatuhi hukuman mati). Aturan larangan perkawinan pada Suku Anak Dalam tidak bertentangan dengan aturan da- lam pasal 39 KHI, 40 yang menyebutkan bahwa larangan kawin dikarenakan : a.  Karena pertalian nasab
38 Wawancara dengan Asnawi, Ketua RW Dusun Nebang Parah, 21 Desember 2015
39 Anne Erita Venasen Berta, “ People of The Jun- gle” Adat, Women and Change among Orang Rimba”, Disertasi , Department of Social An- thropology University of Oslo, 2014, hlm. 46. Lihat kesaksian Tumenggung Tarib “Orang Rim- bo” dalam Hutan Adalah Rumah dan Sumber Penghidupan Kami pada Sidang Perkara nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 27 Juni 2012 di Mahka- mah Konstitusi Republik Indonesia. Kawin den- gan istri orang lain diharamkan karena antara dia dengan suaminya masih terikat tali perkawinan yang sah.
40 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indo- nesia, hlm. 121-123
b.  Karena pertalian kerabat semenda c.  Karena pertalian sesusuan.
Memasuki masa remaja, tidak ada istilah pacaran dalam kamus Suku Anak Dalam. 41 Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang melarang seorang laki-laki muslim dan perempuan muslimah melakukan khalwat (bersepi-sepi), yakni berdua-duaan dengan orang lain yang berbeda jenis kelamin dan tidak memiliki hubungan suami istri atau hubungan kemah- raman. 42 Nabi mengingatkan: “Seorang pria benar-benar tidak diperbolehkan berkhal- wat (bersepi-sepian) dengan seorang perem- puan, karena orang/pihak ketiganya adalah syaitan”.
Bagi anak laki-laki yang sudah memasu- ki masa layak menikah dan menginginkannya, dia akan menyampaikan kepada orang tuan- ya, siapa yang diinginkannya untuk menjadi istrinya. Keluarga si laki-laki lalu menyam- paikan maksud ini ke pihak keluarga perem- puan. Jika diterima keluarga perempuan maka mulailah masa yang disebut bersemendo. Di- mana si laki-laki akan hidup di keluarga calon istri. Namun keduanya tidak diperbolehkan berdekatan apalagi bercakap-cakap.
Selama bersemendo, si laki-laki harus menampilkan ketrampilannya yang paling baik. Berupa jeli berburu, mencari makanan di hutan. Tujuannya untuk meyakinkan ke- luarga si perempuan bahwa ia memang layak dijadikan menantu dan sanggup menghidupi keluarganya kelak. Selama bersemendo selain harus tampil meyakinkan sebagai pria sejati, si laki-laki juga harus tampil sopan dan mem- perlihatkan kepintarannya dalam menguasai
41 Profil Suku Anak Dalam Hasil SP 2010, (BPS :
Jambi, 2011), hlm. 24
42  Mahram adalah sebutan bagi wanita-wanita yang karena satu dan lain hal haram dinikahi seorang laki-laki baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya
soloko adat.
Lamanya masa bersemendo ini diten- tukan oleh pihak keluarga perempuan. Jika mereka cepat yakin bahwa si laki-laki mampu menghidupi keluarganya, maka cepat dipu- tuskan untuk menerimanya sebagai menantu. Namun tak jarang bersemendo bisa dilakukan sampai 3 tahun, dan bahkan dibatalkan pihak perempuan karena melihat si laki-laki diang- gap tidak mampu menghidupi keluarganya. Jika diterima maka proses selanjutnya dis- epakati waktu dan tempat akan dilangsungkan pesta perkawinan tersebut. 43
Adapun hal-hal yang disiapkan pihak la- ki-laki untuk perkawinan berupa : mas kawin, bahan makanan (manis-manisan, ubi, beras, daging binatang hasil buruan, ladang/sawah, dan lain-lain), separuh dari kebutuhan perkaw- inan.  Apabila semua syarat-syarat oleh pihak laki-laki terpenuhi maka dapat dilangsungkan perkawinan.
Secara umum sifat perkawinan dalam masyarakat Suku Anak Dalam dapat dilihat dari tiga segi yaitu :
a.  Pertukaran gadis ( bride-exchange ), yaitu pertukaran gadis antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya.
b.  Pencurahan tenaga ( bride-service ), yaitu prinsip adat yang harus dilaksanakan.
Tradisi ngikut calon mertua minimal satu musim. Selama ngikut ini ia harus dapat membuktikan bahwa ia seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan calon menantu yang baik. Dan calon mertua akan menilai apakah calon menan- tunya itu layak atau tidak untuk menikahi anak gadisnya.
43 Al Qur’an tidak menganggap tabu (berdosa) se- orang pria meminang seorang perempuan ( khit- batin-nisa ) atau sebaliknya (seorang perempuan meminang seorang pria) sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang makruf (dianggap baik)
c.  Mas kawin ( bride-price ) 44 . Perkawinan dapat terjadi atau dibolehkan untuk memi- lih calon istri yang disukai artinya tanpa dilarang. Tetapi bagi wanita dilarang me- nikah dengan orang luar atau berlainan suku. 45
Dengan masuknya pengaruh luar dan adanya interaksi sosial dengan masyarakat pendatang serta semakin massif terutama se- jak program transmigrasi yang dijalankan pe- merintah di awal tahun  1980-an, mempunyai pengaruh dalam proses difusi kebudayaan terutama kehadiran industri perkebunan telah menghapuskan pranata sosial komunitas Suku Anak Dalam tersebut ke arah kemunduran dan marjinalisasi. 46 Masyarakat Suku Anak Dalam telah melakukan tata cara perkawinan menu- rut hukum yang berlaku sesuai dengan agama yang dianut, tetapi sifatnya yang prinsipil se- suai dengan adat istiadat nenek moyang mer- eka tetap dipertahankan. Hal ini disebabkan karena takut mendapat sanksi hukum dari penguasa adat. 47
Bila diamati dari perkembangan tradisi perkawinan di lingkungan Suku Anak Dalam khususnya di kecamatan Mestong sudah ban- yak mengalami perubahan, walaupun masih ada yang mempertahankan tradisi. Dulu mer- eka melakukan perkawinan dengan tata cara tradisi mereka, tetapi sekarang sudah mengi- kuti pola masyarakat kampung sekitar mereka
44 Muntholib, Op. Cit., hlm. 118; Robert Aritonang, Suku Anak…, Op. Cit., hlm. 13. 45 Muntholib, Op. Cit., hlm. 116; Alexander A. Weinreb, Op. Cit., hlm. 189-190; dan Farzana Perveen, Op. Cit ., hlm.  23-27.
46 Rian Hidayat, Op. Cit ., hlm. 480; Gerard Persoon,
Op. Cit ., hlm. 510.
47 Mereka tidak mau diganggu, hal ini dapat dili- hat dari istilah yang mereka gunakan “caro kamu caro kamulah, caro kami biarlah mak inilah, karena ini warisan nenek moyang kami. Steven Sager, Op. Cit., hlm. 5
tinggal. Apalagi sudah terjadi akulturasi bu- daya antara Suku Anak Dalam dengan orang kampung dengan adanya perkawinan antara Suku Anak Dalam yang sudah menetap den- gan orang luar, dan mereka tinggal di perkam- pungan komunitas Suku Anak Dalam. Bahkan mereka membuat tradisi perkawinan dengan cara tersendiri, yaitu dengan melakukan la- maran dan memberikan antaran semua kebu- tuhan pihak perempuan oleh laki-laki sebelum terjadinya perkawinan.
Menurut peneliti, adanya perubahan ini tidak hanya dikarenakan percampuran perkawinan antara Suku Anak Dalam dengan orang luar saja, tetapi juga adanya perubahan pola ber fi kir dari Suku Anak Dalam itu sendiri dan mulai membuka diri untuk melakukan pe- rubahan dalam diri mereka. Pergaulan mereka dengan orang-orang desa/kampung telah mer- ubah cara ber fi kir dan bersikap Suku Anak Dalam. Dengan demikian mereka tidak takut lagi meninggalkan kepercayaan yang mereka yakini selama ini, tanpa harus mendapatkan sanksi adat.
Menurut Alo Liliweri, perubahan struk- tur budaya dan struktur sosial pada gilirannya akan mengubah identitas seorang individu, dan perubahan identitas  budaya itu, lebih di- maksudkan sebagai perubahan pola persepsi, ber fi kir dan perasaan bukan sekedar peruba- han perilaku. 48 Sementara dalam corak asimi- lasi Suku Anak Dalam ingin dinilai sebagai masyarakat yang beradab dan tidak terbela- kang. Mereka berusaha mengartikulasikannya dalam penampilan citra atas perilaku yang dilakukan dan melalui lambang yang diper- lihatkan dan mengacu kepada patokan nilai masyarakat umum, misalnya berubah menjadi Islam, hidup menetap dan berpakaian leng-
48 Alo Liliweri, Dasar-dasar Komunikasi Antar Bu- daya, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002), hlm. 72.
kap. Citra ini merupakan citra yang diingink- an oleh pemerintah dan masyarakat umum tentang Suku Anak Dalam yaitu Orang Rimba yang beradab, tidak keras kepala, mau menu- ruti semua saran pemerintah, hidup menetap dan mau memeluk salah satu agama yang di- akui keabsahannya oleh pemerintah. 49

## 2. Sistem Perceraian
Perceraian menurut Suku Anak Dalam tidak jauh berbeda dengan perceraian menurut Is- lam dan undang-undang pada umumnya. Per- ceraian menurut masyarakat Suku Anak Dalam adalah putusnya hubungan antara suami istri akibat dari perselisihan paham didalam rumah tangga atau disebut “ berakhirnya jodoh ”. Per- ceraian bagi mereka adalah sesuatu yang san- gat menakutkan dimana perceraian merusak hubungan antara suami istri.
Masyarakat Suku Anak Dalam men- genal cerai itu sejak dahulu, nenek moyang Suku Anak Dalam lah yang mengenalkan kemasyarakat Suku Anak Dalam tentang per- ceraian, namun perceraian yang dilakukan oleh nenek moyang Suku Anak Dalam dahulu tidak seperti perceraian yang dilakukan pada saat sekarang ini. Perceraian yang dilakukan nenek moyang Suku Anak Dalam dulu ada- lah proses perceraian yang selesai dilakukan hanya dengan tuo-tuo tengganai, cerdik pan- dai, serta keluarga dari kedua belah pihak atau yang disebut dengan “ perceraian sirih pinang ”. 50 Perceraian sirih pinang ini biasa dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam apabila ada yang akan melakukan perceraian, sehingga tidak perlu datang ke pengadilan, tidak seperti perceraian yang dilakukan pada
49 Adi Prasetijo, Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jambi , (Ja- karta: Wedatama Widya Sastra, 2011), hlm. 288. 50 Wawancara dengan Asnawi, Ketua RW Dusun Nebang Parah, 20 Desember 2015
saat sekarang ini, setiap akan melakukan per- ceraian haruslah di depan pengadilan, sean- dainya tidak di depan pengadilan maka tidak sahlah perceraiannya menurut hukum Indone- sia seperti dalam UU RI No. 1 Tahun 1974, termasuk juga bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia.
Namun masyarakat Suku Anak Dalam sampai saat sekarang ini masih banyak yang menikah di bawah tangan atau yang dis- ebut oleh mereka “ nikah sirih pinang ” (me- nikah hanya dengan adat di masyarakat Suku Anak Dalam) yang saat sekarang ini disebut nikah siri , sehingga masih banyak yang be- lum memiliki kartu nikah. Oleh karena itu masyarakat Suku Anak Dalam tidak bisa cerai di pengadilan.
Suku Anak Dalam juga mengenal yang namanya talaq 1, talaq 2, dan talaq 3, dimana talaq 1 itu masih bisa rujuk kembali, “yang disebut oleh masyarakat Suku Anak Dalam gugurlah talaq 1, dimana jarak talaq 1 itu tiga bulan sepuluh hari itu disebut jatuhlah cerai masyarakat Suku Anak Dalam”, yang disebut talaq 2 dan talaq 3 ini lebih berat lagi, karena dalam talaq ini masyarakat Suku Anak Dalam tidak bisa menikah lagi kecuali sudah me- nikah baru bisa rujuk kembali yang seperti ini disebut nikah “ cino buto ” 51 yang artinya bisa menikah kalau sudah menikah dulu dengan orang lain.
Menurut mereka juga apabila di dalam rumah tangga seorang laki-laki atau seorang suami telah mengatakan “ aku cerai kau ” maka jatuhlah cerai bagi istri itu, ini disebabkan kar- ena suami memiliki hak lebih tinggi daripada istri apalagi dalam urusan cerai. Karena di masyarakat Suku Anak Dalam yang memiliki
51 Wawancara dengan Mat Safar, Tuo Tengganai masyarakat Suku Anak Dalam Dusun Nebang Parah, 20 Desember 2015
peran penting dalam memutuskan perceraian (memberikan talak) adalah seorang suami, sedangkan istri tidak bisa menjatuhkan talak kepada suami, walaupun sang istri berkali- kali mengatakannya, bahkan bagi masyarakat Suku Anak Dalam tidak mengenal yang na- manya cerai gugat. 52
Apabila istri benar-benar memiliki ke- inginan bercerai namun suami tidak mau menceraikannya maka tidak akan jatuh ta- laknya, bahkan si istri bisa dikenakan hukum adat masyarakat Suku Anak Dalam, dalam permasalahan semacam ini oleh mereka dis- ebut dengan “ mancal ” yang artinya “ istri itu nak belaki baru ”, itu juga sama dengan “ masang jerat di hutan terang ”, artinya istri tidak akan bisa bercerai malahan dikenakan hukuman, dan apabila terbukti akan menikah lagi dengan laki-laki lain atau telah bersel- ingkuh maka jatuh hukum adat mereka yang disebut “ tebus talak ” dengan denda yang dis- ebut serba 20, serba 20 ini adalah semuanya bernilaikan 20. Ayam 20 ekor, beras 20 cupak selemak semanis duit 4 ringgit, kambing atau kerbau. 53
Bentuk-bentuk perceraian pada Masyarakat Suku Anak Dalam adalah sebagai berikut :
a. Cerai Mati b. Cerai hidup
Adapun proses dan tata cara perceraian dalam masyarakat Suku Anak Dalam di- antaranya yang disebut dengan perceraian “ sirih pinang ” prosesnya adalah apabila ada masyarakat Suku Anak Dalam yang terjadi keributan yang terdengar oleh tetangga maka dikumpulkanlah kedua belah pihak tersebut,

## 52 Wawancara dengan Syafi’I, Kepala Suku Anak
Dalam Dusun Nebang Parah, 11 November 2015
53 Wawancara dengan Asnawi, Ketua RW Dusun Nebang Parah, 20 Desember 2015
dan diundanglah tuo-tuo tengganai, nenek mamak, ketua adat, yang disebut juga dengan kepala suku dikumpulkan semua orang-orang tersebut di bawalah sirih senampan lalu di makan lah sirih itu dan mengatakan dari pihak laki-laki “kami sudah idak sanggup lagi un- tuk hidup serumah sebagai suami istri dengan demikian kami kembalikan anak ini sebagai mana kami mengambilnya dulu tanpa kurang satu pun “ menurut Suku Anak Dalam juga adalah proses yang sangat sulit dibandingkan dengan pernikahan, kata mereka “cerai itu tidak semudah membalikkan telapak tangan”, jadi di masyarakat Suku Anak Dalam sangat jarang sekali terjadi yang namanya bercerai, bahkan tidak ada yang bercerai, karena mer- eka takut dengan adat seperti itu.
Secara adat mereka, proses cerai cukup dengan disaksikan nenek mamak cerdik pan- dai lalu suami yang mengatakan cerai maka cerailah mereka.  Cerai mereka juga tidak perlu dicatat, cukup dengan disebut itu sudah cukup kuat dan sangat dipegang sampai ka- pan pun, karena ingatan mereka yang masih sangat kuat.

## Kaitannya dengan Penegakan Hukum Secara Yuridis Formal
Dalam sejarah kehidupan Suku Anak Dalam juga mempunyai adat perkawinan yang cukup unik. Ada aturan adat yang sangat ketat men- gatur tentang tata cara peminangan anak gadis dalam adat Suku Anak Dalam. 54
Perkawinan pada Suku Anak Dalam mayoritas tidak tercatat. 55 Hal ini tidak hanya di Indonesia, di Iran juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Menurut penelitian
54 Robert Aritonang, Orang Rimba…, Op. Cit., hlm. 12
55 Wawancara dengan Sapren, Wakil Penghulu
Desa Nyogan, 20 Desember 2015
yang dilakukan oleh Ziba Mir-Hossani di Iran, seperti dikutip Khoiruddin Nasution, menun- jukkan bahwa aturan administrasi perkawinan cenderung hanya ditaati masyarakat kota saja, sedangkan dalam masyarakat pedesaan justru sebaliknya.
Dengan kata lain, dalam masyarakat tra- disional terkadang hukum dan aturan adat istiadat lebih diutamakan daripada hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Dan untuk masalah tersebut, apa yang disebutkan oleh Chamblish dalam bagian sebelumnya cukup relevan untuk dinyatakan, bahwa masyarakat tradisional lebih cenderung menggunakan hu- kum kerukunan dibanding masyarakat kom- pleks yang lebih memilih peraturan.
Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat yang sederhana dan tradisional, dimana aturan administratif tidak begitu dipentingkan, justru memengaruhi kinerja para penegak hukum itu sendiri. Tidak hanya dalam pencatatan, hal inipun terjadi dalam masalah perceraian dan poligami. 56
Meskipun masyarakat mengakui pen- catatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, namun pada praktiknya di lapangan masyarakat lebih cenderung terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang secara turun-temu- run dilakukan. Budaya atau kebiasaan yang telah tertanam lama inilah yang akhirnya menimbulkan dilema bagi aparat penegak hu- kum untuk menegakkan aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak seperti masyarakat perkotaan atau masyarakat ter- didik yang lebih menerima pencatatan seba- gai suatu  tertib administrasi, pegawai KUA dalam beberapa kasus justru masih sangat terikat dengan lingkungan sosial yang mel-
56 Khoiruddin  Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 273
ingkupinya, sehingga hubungan antar mereka pun saling mempengaruhi terhadap tindakan- tindakan selanjutnya.
Tidak efektifnya penerapan pencatatan perkawinan di Indonesia ini tidak hanya ter- jadi pada Suku Anak Dalam saja tetapi may- oritas terjadi pada masyarakat yang tinggal di pelosok seperti suku Baduy di Desa Kenekes, Kecamatan Leuwidamar, Lebak. Praktek perkawinan yang tidak pernah dicatatkan di KUA ini telah dilakukan oleh masyarakat se- cara turun-temurun, sehingga anak-cucu pun enggan melaksanakannya. 57 Tidak hanya da- lam masalah pencatatan, hal inipun terjadi dalam masalah perceraian dan poligami. 58 Dengan kata lain, dalam masyarakat tradis- ional terkadang aturan hukum dan aturan adat istiadat lebih diutamakan daripada hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Sebab bagi mereka pencatatan perkawinan, berikut denda atau hukuman bagi yang melanggar hanyalah merupakan  peraturan administratif saja, tidak termasuk sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan di Indonesia. 59
Seperti yang dilaporkan Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) ketika ia berada di In- donesia dan melihat praktik perkawinan yang dilakukan umat Islam saat itu (1891). Menu- rut Hurgronje, kebiasaan umat Islam saat itu
57 Di Lebak Pernikahan Dibawah Tangan Relatif Tinggi, (Jakarta) Kapanlagi,com. 18 Februari 2007
58 Untuk catatan tentang dilema yang dialami KUA di pedesaan ini. Lihat Euis Nurlelawati, “Mod- ernization, Tradisition and Identity: The Kompi- lasi Hukum Islam and Legal Practice in the In- donesian Religious Courts” , Disertasi Doktor ,
Leiden University, 2007, hlm. 227-229
59  Lihat Pasal 3 dan Pasal 45 ayat (1) huruf a PP No. 9 Tahun 1975; Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hu- kum Islam dijelaskan bahwa pencatatan perkaw- inan hanya sebagai sarana untuk menjamin ketert- iban setiap perkawinan bagi masyarakat Islam.
(terutama di daerah Betawi) adalah menikah di depan guru dan beberapa saksi, tetapi tidak dilaporkan kepada catatan sipil, sehingga menurut dia, mustahil untuk mengharapkan adanya akibat hukum dari perkawinan itu. Fakta ini pula yang menjadi perhatian cukup penting pemerintahan Kolonial Belanda kala itu. 60
Sementara itu, pada masyarakat adat, tiadanya pencatatan perkawinan, tidak akan menjadi suatu masalah yang besar, karena pada kenyataannya masyarakat adat, terutama kepala adat masing-masing, memegang peran sebagai pemutus perceraian. Melalui fungsi- fungsi yang dimilikinya, lembaga adat mam- pu mencegah kesewenang-wenangan pihak suami untuk menceraikan istrinya. 61 Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Suku Anak Dalam. Dalam konteks masyarakat seperti ini pula, menurut penulis, hukum Islam akan tetap relevan, karena masih mampu dijangkau oleh masyarakat atau tokoh adat setempat.
Terkait dengan status hukum pencata- tan perkawinan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan yang hanya berstatus administratif ini justru memberikan ambiguitas dalam pemahaman dan penerapan- nya. Pencatatan perkawinan yang tidak ter- masuk syarat sahnya perkawinan melahirkan konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut agama yang bersang- kutan dapat dianggap sah—meski tidak di- catatkan—karena dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 disebutkan “Perkawinan
60  Surat Snouck Hurgronje pada bulan Juli 1891. Li- hat E. Gobee dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Ke- pada Pemerintahan Hindia Belanda 1889-1936 , Penerjemah Sukardi (Jakarta : INIS, 1992), hlm. 916-920.
61 Nani Soewondo, Kedudukan Perempuan Indo- nesia dalam Hukum dan Masyarakat, (Jakarta: Timun Mas, 1968), hlm. 46-47
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan- nya itu”. Dan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. 62
Ambigguitas substansi hukum, 63 tidak hanya membuat masyarakat menjadi bimbang dengan aturan yang ada tetapi juga menjadi- kan hukum tidak berjalan efektif. Di satu sisi masyarakat mengakui pencatatan perkawinan sebagai rumusan undang-undang, tetapi di- sisi lain, masyarakat juga masih sangat yakin bahwa dalam pandangan Islam ( fi qh) perkaw- inan yang tidak dicatatkan adalah sah. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu fak- tor mengapa perkawinan yang tidak tercatat masih sering dijumpai dalam masyarakat.
Menurut Khoiruddin Nasution, faktor tidak begitu efektifnya pemberlakuan pen- catatan perkawinan dan perceraian di Indo- nesia pertama, perempuan sendiri seringkali tidak menyadari bahwa undang-undang telah memberikannya hak yang setara dengan laki- laki. Kedua, tradisionlisme penegak hukum yang masih dikuasai oleh tradisi, kultur, dan penafsiran klasik atas al Qur’an. Ketiga, pem- bentukan undag-undag perkawinan sangat dipengaruhi oleh tradisi, kultur dan agama di Indonesia (Islam), sehingga terwujud pula da-
62 Lihat Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam 63 Ambiguitas pelaksanaan Pasal 2 ini juga pernah disebutkan oleh Marzuki Darusman pada 1997, saat itu ia menjabat Ketua Komnas HAM RI. Nur- sahbani Katjasungkana, “Kebijakan Pemerintah Tentang Perempuan Hamil di Luar Nikah, Nikah di Bawah Tangan, Pelecehan Seksual dan Korban Kekerasan”, dalam Muhammad Atho Mudzhar dkk, (ed), Perempuan Dalam Masyarakat Indo- nesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 131; Lihat juga Hartono Mardjono, Menegakkan Shari’at Islam dalam Konteks Keindonesiaan, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 96-97.
lam peraturan-peraturannya. 64
Dari segi penerapannya, hukum perkaw- inan Islam termasuk dalam kelompok atau bagian hukum Islam yang  memerlukan ban- tuan kekuasaan negara (sulthan). Artinya da- lam rangka pemberlakuan dan pelaksanaan hukum, negara terlebih dahulu harus member- ikan landasan yuridisnya, karena kekuasaan negaralah sebagai lembaga yang mempunyai legalitas dan kekuatan untuk hal itu. 65 Menu- rut Makinuddin pemerintah memilik peran dalam pemberlakuan hukum, apapun keputu- san pemerintah mengikat bagi umat Islam. 66
Hal ini sesuai dengan kaidah yang me- nyatakan :

## ﺔﺤﻠﺼﳌبا طﻮﻨﻣ ﺔﻴﻋﺮﻟا ﲆﻋ مﺎﻣٕﻻا فﴫﺗ
Tindakan Pemerintah Terhadap Rakyat Harus Selalu Berorientasi Pada Kemashlahatan Orang Banyak. 67
Kaidah ini bermaksud bahwa apapun atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerin- tah haruslah memperhatikan kemashlahatan rakyat. Untuk menguatkan beberapa proposisi yang penulis uraikan perlu kiranya melihat bagaimana praktek pencatatan perkawinan dalam masyarakat Suku Anak Dalam dan dampaknya ketika pencatatan ini tidak dilaku- kan. Apakah tujuan-tujuan perkawinan yang ada dalam Islam akan tercapai ketika perkaw- inan dilepaskan begitu saja oleh negara dan
64 Khoiruddin Nasution, Op. Cit., hlm. 280.
65 Zainal Abidin Abubakar, “Islam dan Undang- undang Perkawinan” , Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan , No. 280/TH.XXIV (Jakarta: BP4, 1995), hlm. 20; Lihat juga Ahmad Tholabi, Op. Cit., hlm. 47.
66 Makinuddin, “Pandangan Hukum Islam Terh- adap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Diser- tasi , IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, hlm. 1.
67 Al- Suyuthi, Al-Asybah wa al_Nazha’ir, (Beirut:
Dar al Kutub al- Islami, t.t), hlm. 83
tidak adanya keharusan pencatatan. Atau jus- tru sebaliknya, tiadanya pencatatan perkaw- inan justru akan berkonsekuensi buruk terh- adap lembaga perkawinan yang dalam Islam sendiri merupakan salah satu pilar terpent- ing yang diakui. Dengan demikian, pencata- tan perkawinan yang tidak pernah ada dalam khazanah fi qh konvensional bahkan dalam tumpukan kitab yang mendasarkan pada per- kataan Rasulullah saw, tetapi karena tujuan dan urgensinya untuk konteks saat ini sangat mendesak, maka tidak  ada salahnya jika pen- catatan perkawinan menjadi salah satu kom- ponen dasar perkawinan masyarakat modern suatu negara.
Bagi masyarakat Suku Anak Dalam mer- eka sangat sadar dan bangga dengan hukum yang berlaku dikalangan mereka sendiri. Hu- kum yang berlaku dalam kehidupan mereka merupakan harga mati yang tidak bisa diban- tah, karena membantah atau menentang hu- kum yang berlaku dikalangan mereka berarti sama halnya dengan menentang dan memban- tah leluhur mereka yang telah menyebabkan mereka ada di rimba yang konsekuensinya berdampak pada kehidupan yang susah.
Doktrin orang tua atau leluhur mereka sangat kuat dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya kesadaran demikian sangat mempengaruhi ragam akti fi tas yang mereka jalankan. Aktivitas-aktivitas terse- but terkadang sering bertentangan dengan model kesadaran hukum yang terjadi dalam masyarakat modern (orang luar/terang) sep- erti menyikapi peraturan lalu lintas, kesadaran pola makanan dan pakaian dan lainnya teruta- ma dalam bidang perkawinan dan perceraian, sehingga terjadi sebuah pergumulan panjang yang tidak kunjung usai.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan te- lah terjadi pergeseran sistem di bidang hukum keluarga pada Suku Anak Dalam, baik sebe- lum maupun setelah masuk Islam, khususnya dalam masalah perkawinan dan perceraian. Dulu mereka melakukan perkawinan dengan tata cara tradisi mereka, tetapi sekarang telah mengikuti pola masyarakat kampung sekitar mereka tinggal. Secara yuridis formal, hukum Islam dalam bidang hukum keluarga pada masyarakat Suku Anak Dalam telah ada dan diterapkan dalam kehidupan mereka, namun mayoritas perkawinan mereka tidak tercatat.

## Bibliography

## Literatur
Adi Prasetijo, “Between Dominance and Re- sistance: The Construction of Ethnic Identity of Orang Kubu”, International Young Scholar Conference , Universiti
Sains Malaysia, 2011.
______, Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa: Etnogra fi Orang Rimba di Jam- bi, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2011.
Ahmad Tholabi , “Modernisasi Hukum Kelu- arga di Indonesia (1974-2008)”, Diser- tasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. Alexander A. Weinreb, “Characteristics of Women in Consanguineous Marriages in Egypt, 1988-2000,” European Journal of Population , Springer, Vol. 24. 2, (2008). Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al_Nazha’ir, Bei- rut: Dar al Kutub al- Islami, t.t. Alo Liliweri, Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya, Pustaka Pelajar: Yogyakarta,
2002.
Amilda, “Menjadi Melayu yang Islam: Poli- tik Identitas Suku Anak Dalam dalam
Menghadapi Dominasi Negara dan Etnis Mayoritas,” Seloko Jurnal Budaya, Vol. 1 No. 2 (2014).
Amira Mashhour, “Islamic Law and Gender Equality: Could There Be a Common Ground? A Study of Divorce and Po- lygamy in Sharia Law and Contempo- rary Legislation in Tunisia and Egypt,” Human Rights Quarterly , Vol. 27 No. 2 (2005),
Anne Erita Venasen Berta, “ People of The Jungle” Adat, Women and Change among Orang Rimba”, Disertasi , Department of Social Anthropology University of Oslo, 2014.
Badan Pusat Statistik Jambi, 2009. Badr-Eddine Sari, Mourad Aribi, dan Badia Saari, “Effect of Endogamy and Consan- guinity om the Development of Labial Venous Malformations in Area of Tle- meen (West Algeria)”, The Open Genom- ics Journal, 1 (2008).
Bernard S. Cayne, (ed), The Encyclopedia Americana , vol. XVIII Glorier Incorpo- rated, New York 1996.
Buttenheim, Alison M and Jenna Nobles, “Ethnic Diversity, Traditional Norms and Marriage Behaviour in Indonesia,” Pop- ulation Studies , Taylor and Francis Ltd, Vol. 63 No. 3 (Nov. 2009).
Christian Wawrinec, “Tribality and Indige- neity Malaysia and Indonesia,” Austri- an Journal of South-East Asian Studies (ASEAS) , University of Vienna, Austria, Winter (2010).
David Henley and Jamie S Davidson, “In The Name of Adat: Regional Perspectives on Reform, Tradition and Democracy in Indonesia,” Modern Asian Studies , Cam- bridge University Press, Vol. 42 No.4 (Juli 2008).
E. Gobee dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat
Snouck Hurgronje Semasa Kepegawai- annya Kepada Pemerintahan Hindia Be- landa 1889-1936 , Penerjemah Sukardi, Jakarta : INIS, 1992.
Euis Nurlelawati, “Modernization, Tradisition and Identity: The Kompilasi Hukum Is- lam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts” , Disertasi Doktor , Le- iden University, 2007.
Evelyn L. Lehrer dalam “Age at Marriage and Marital Instability: Revisiting the Beck- er-Landes-Michael Hypothesis,” Journal of Population Economic , Springer, Vol.
21 No. 2, (April 2008).
Farzana Perveen, “Occurrence of Consan- guineous Marriage in Bajaur Agency,
Federally Administered Tribal Areas, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan”, Mint- age Journal of Pharmaceutical & Medi- cal Sciences 1 No. 1 (2012).
Gerard Persoon, “The Kubu and the outside World (South Sumatra, Indonesia) The Modi fi cation of Huntingand Gathering”,
Anthropos Institut , 1989.
Hartono Mardjono, Menegakkan Shari’at Islam dalam Konteks Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 1997.
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , Juz II, Bei- rut: Dar al Fikr, 1995.
Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang- undangan Perkawinan Muslim Kontem- porer di Indonesia, Jakarta: INIS, 2002. Lia Noviana, “Persoalan Praktik Poligami
Dalam Masyarakat Islam”, Jurnal UIN
Maulana Malik Ibrahim, Vol. 15 No. 1 (Juni 2012).
Lynn Welchman, “Woman and Muslim Fam- ily Laws In Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy,” Middle East Journal, Am- sterdam University Press, (2007).
Makinuddin, “Pandangan Hukum Islam Ter- hadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indo- nesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Disertasi , IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
Muhammad Atho Mudzhar dkk, (ed), Perem- puan Dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001. Muhammad Ibrahim Raden Gurniwan Kamil Pasya, “Kehidupan Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Saro- langun,” Jurnal Antologi Geogra fi , Uni- versitas Pendidikan Indonesia, Vol. I No. 3, (Desember 2013).
Munthalib, Suku Anak Dalam di Pinggiran Kawasan Hutan Lindung Taman Nasion- al Bukit XII Propinsi Jambi, Serang: A- Empat, 2014.
Museum Negeri Jambi , Pameran Sekilas Ke- hidupan Rimba di DAS Batanghari, Jam- bi: Pemprov Jambi, 2010.
Nani Soewondo, Kedudukan Perempuan In- donesia dalam Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Timun Mas, 1968.
Nathan Porath, “'They Have Not Progressed
Enough': Development's Negated Iden- tities Among Two Indigenous Peoples (orang asli) in Indonesia and Thailand”, Journal of Southeast Asian Studies , Vol. 41, No. 2 (June 2010).
Nehaluddin Ahmad, “A Critical Appraisal of ‘Triple Divorce’ in Islamic Law ”, Inter- national Journal of Law, Policy and The Family, 23 (29 Januari  2009).
Pro fi l Suku Anak Dalam Hasil SP 2010, BPS : Jambi, 2011.
Reslawati , “Dinamika Perkembangan Sistem
Kepercayaan Suku Anak Dalam di Keca- matan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi: Kajian Hak-hak Sipil”, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.
X No. 3, Harmoni, 2011.
Rian Hidayat, “Perubahan Sosial Komunitas Suku Anak Dalam Batin Sembilan di Batin Bahar, Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi”, Proceeding The First In- ternational Conference on Jambi Studies (ICJS 1) (2013).
Robert Aritonang, Pengetahuan Lokal Orang Rimba dan Implikasinya Pada Strategi Berburu dan Meramu, Jakarta: Kemen- trian Lingkungan Hidup, 2004.
______, Orang Rimba Menantang Zaman , Ja- karta: Warsi, 2010.
Samuel Snyder, “New Streams of Religion:
Fly Fishing as a Lived, Religion of Na- ture”, Journal of The Amercan Academy of Religion , Vol. 75, No. 4 (2007).
Sindu Galba , “Manusia dan Kebudayaan Kubu” , Naskah Laporan Hasil Peneli- tian , 2002.
Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hu- kum Adat , Jakarta, Rajawali Press, 1981. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Ja- karta: Pradya Paramita, 1993. Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Azas- Azas Hukum Adat , Jakarta: Masagung,
1994.
Steven Sager, “The Sky Is Our Roof, the Earth
Our Floor (Suku Anak Dalam Customs and Religion In The Bukit Duabelas Re- gion of Jambi, Sumatra)”, Disertasi, The Australian National University, May 2008.
Suwardi, Pro fi l Masyarakat Hukum Adat Tra- disional di Nusantara dari Aceh sampai Papua, Pekanbaru: Alaf, 2011.
Syamsu Rijal, “Dakwah dan Pengaruhnya Pada Suku Anak Dalam” , Penelitian , DIPA IAIN STS Jambi, Tahun 2012.
Zainal Abidin Abubakar, “Islam dan Undang- undang Perkawinan” , Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan , No. 280/TH.XXIV, Jakarta: BP4, 1995.

## Informan
Asnawi, Ketua RW Dusun Nebang Parah Ka- bupaten Muaro Jambi.
Mat Safar, Tuo Tengganai masyarakat Suku Anak Dalam Dusun Nebang Parah Ka- bupaten Muaro Jambi
Sya fi ’i, Kepala Suku Anak Dalam Dusun Ne- bang Parah Kabupaten Muaro Jambi Sapren, Wakil Penghulu Desa Nyogan Kabu- paten Muaro Jambi
Senen, Ketua RT 14 Dusun Nebang Parah Ka- bupaten Muaro Jambi