## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019

## DAFTAR ISI

## PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963−1969
Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser  ........................................................................... 1

## AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA
Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron ...................................... 19 PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki ................................................................................................ 33

## MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Nyimas Latifah Letty Aziz .................................................................................................... 47

## KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA
Melpayanty Sinaga................................................................................................................ 61

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL
LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana ............................................. 76

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA
Djuneidi .................................................................................................................................. 93

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Meilinda Sari Yayusman .................................................................................................... 106

## TINJAUAN BUKU
PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah............................................................................................................................. 113

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019
DDC: 320.5 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963 − 1969

## ABSTRAK
Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenar­ nya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963−1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963−1969.
Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

## ABSTRAK
Artikel ini  bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masif terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis­progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio­nasionalisme dan sosio­demokrasi.
Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

## DDC: 302.2

## Al Araf Assadallah Marzuki

## PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 ABSTRAK
Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019−2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber ( cyber space ) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua,  terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tesebut.
Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

## ABSTRAK
Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa­bangsa dan negara­negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya­upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah­daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai­nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.
Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga

## KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI­ PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur­jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang
kurang maksimal ditambah dengan pos­pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan­jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas kemanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.
Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

## ABSTRAK
Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia­Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin human security dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia­Papua Nugini dinilai dapat mengancam human security masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi human security , tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin human security masyarakat di perbatasan Indonesia­Papua Nugini.
Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

## DDC: 320.5

## Djuneidi

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

## ABSTRAK
Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma’aruf Amin yang berhadap­hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif,bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara­Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik­baiknya melalui dunia pendidikan, olah­raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.
Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii
Ubaidillah
TINJAUAN BUKU

## PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2019

## DDC: 320.5

## Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963 − 1969

## ABSTRACT
Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People’s Triple Command (Trikora) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yog - yakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?
Keywords: the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron

## THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT

## ABSTRACT
The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.
Keywords: Papua conflict, repressive actions, dialogue

## DDC: 302.2 Al Araf Assadallah Marzuki

## STRENGTHENING INDONESIA’S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

## ABSTRACT
In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.
Keywords: democracy, cyber law, cyber democracy
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

## ABSTRACT
This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside.  Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia’s national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.
Keywords: decentralization, national identity, regional autonomy
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga
TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH  BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRACT
This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation
allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.
Keywords: barter, transnational crime, border

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

## ABSTRACT
All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia’s border area in Papua. The development of Indonesia’s border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.
Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade
DDC: 320.5

## Djuneidi
MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

## ABSTRACT
The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students’ demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.
Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii
Ubaidillah

## TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS
Melyana R. Pugu, 1,2 Yanyan M. Yani, 1 dan Wahyu Wardhana 1,3 1 Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, 2 Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Cendrawasih, 3 Jurusan Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan E-mail: wahyu_w016@yahoo.com & puguratana@yahoo.com

## ABSTRACT
All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia’s border area in Papua. The development of Indonesia’s border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.
Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade

## ABSTRAK
Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari  daerah  lainnya.  Sesungguhnya,  wilayah  perbatasan  memiliki  peluang  untuk  menjadi  motor  penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia­Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin human security dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia­Papua Nugini dinilai dapat mengancam human security masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi human security , tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin human security masyarakat di perbatasan Indonesia­Papua Nugini.
Kata Kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

## PENDAHULUAN
Perbatasan  memiliki  nilai  penting  baik  secara simbolik  maupun  fungsional  sebagai  manifes - tasi utama dari kedaulatan negara atas wilayah tertentu (Carter & Goemans, 2018). Perbatasan juga  memiliki  nilai  vital  dan  strategis,  tidak hanya dalam aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam aspek sosial­ekonomi. Dalam
perspektif pertahanan dan keamanan, perbatasan dikaitkan dengan kedaulatan suatu negara dan kepentingan nasional. Sementara itu, dari aspek sosial­ekonomi,  wilayah  perbatasan  memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi  dan  hubungan  sosio­kultural  (Arifin, 2012).  Perbatasan  dalam  hal  ini  membentuk jaringan perdagangan dan pola aglomerasi yang
pada  gilirannya  membentuk  struktur  kegiatan ekonomi dan perdagangan (Carter & Goemans, 2018).  Seiring  globalisasi  ekonomi  dinamika perbatasan telah mengarah kepada integrasi lintas batas ( cross-border integrations ) (Sohn, 2014) yang meningkatkan arus perdagangan lintas batas.
Akan tetapi, wilayah perbatasan selama ini menjadi wilayah pinggiran dengan pertumbuhan ekonomi  yang  terbatas,  bahkan  bagi  sejumlah wilayah perbatasan di negara­negara Uni Eropa. Kondisi  ini  mendorong  Uni  Eropa  menge­ luarkan  program Interreg  funding semenjak 1990 untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan  kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah  per - batasan (European Commission, 2017). Contoh lainnya  adalah  pembangunan Second Mekong International Bridge yang  terletak  di  antara Provinsi  Mukdahan  di  Thailand  dan  Provinsi Savannakhet  di  Laos.  Pembangunan  ini  telah membawa manfaat ekonomi, seperti penguran - gan biaya transportasi dan peningkatan volume perdagangan lintas batas (Warr, Menon, & Yusuf, 2009).
Indonesia  sendiri,  semenjak  tahun  1983, telah menandatangani kerja sama pembangun­ an  ekonomi  di  wilayah  perbatasan  dengan Malaysia yang dikenal dengan socio-economic Malaysia­Indonesia  (Sosek  malindo)  (Arifin, 2012). Pembangunan Western Borneo Economic Corridor dalam  kerangka  kerja  sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP­EAGA) merupakan perkembangan dari sosial ekonomi Malindo  yang  diarahkan  untuk  meningkatkan pembangunan  wilayah  perbatasan  di  keempat negara tersebut (Raharjo, 2016, 64). Kendatipun demikian,  kajian  mengenai  pembangunan wilayah  perbatasan  Indonesia­Papua  Nugini masih sedikit dieksplorasi. Terlebih lagi, ketika Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo dan  Jusuf  Kalla  memiliki  visi  membangun negara  dari  pinggiran.  Hal  ini  salah  satunya diimplementasikan melalui pembangunan jalan di  wilayah  perbatasan  Papua  (Simorangkir, 2018),  pembangunan  infrastruktur  listrik,  dan dana  tambahan  infrastruktur  dalam  rangka Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua.  Oleh  sebab itu, artikel ini berupaya mengeksplorasi pemba - ngunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat
Indonesia­Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan  diadopsi  sebagai  kerangka  untuk mendiskusikan  dinamika  wilayah  perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah per - batasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin human security dan melawan perdagangan ilegal yang terjadi di perbatasan Indonesia­Papua Nugini.
Human security sendiri merupakan konsep yang berfokus pada kemampuan negara dalam menjamin  keamanan  warga  negaranya  dari berbagai ancaman yang mengganggu kehidupan keseharian masyarakat. Ancaman tersebut dapat berupa keamanan ekonomi ( economic security ), keamanan  pangan  ( food  security ),  keamanan kesehatan ( health security ), keamanan lingkun - gan  ( environemntal security ),  dan  keamanan komunitas ( community security ) (UNDP, 1994). Perdagangan  ilegal  lintas  batas  dapat  menjadi salah  satu  ancaman  bagi human security di perbatasan  karena  menghambat  pembangunan berkelanjutan,  mengganggu  upaya  penurunan kemiskinan, menimbulkan masalah lingkungan, dan masalah sosial ekonomi lainnya (Liddick, 2011).

## PEMBAHASAN Perbatasan Indonesia-Papua Nugini
Perbatasan negara selama ini menjadi garis pe - misah dan filter yang mewakili akhir dan awal dari  sistem  negara  dengan  berbagai  peraturan perundang­undangan. Kawasan perbatasan dipa - hami sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain (Raharjo, 2016, 56). Wilayah perbatasan Papua merupakan wilayah Indonesia sebagai hasil Konferensi Meja Bun - dar pada tahun 1949 ihwal pengakuan Belanda terhadap  kedaulatan  Indonesia  dan  kemudian diperkuat  dengan  persetujuan  Indonesia  dan Belanda  di  New  York  pada  15 Agustus  1962 (CNN Indonesia, 2019). Lebih lanjut, integrasi Papua ke Indonesia ditegaskan dalam Resolusi Sidang Umum PBB ( UN General Assembly Res- olution ) 2504 tentang persetujuan Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat yang mene gaskan Papua merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan  dari  Indonesia  pada  19  November

## 1969. Setelah Papua kembali menjadi wilayah
Indonesia, perbatasan Indonesia dan Papua Nugi - ni membentang lebih dari 750 km. Perbatasan ini didasarkan pada konvensi antara Inggris dan Belanda, sebagai negara kolonial yang menguasi wilayah tersebut pada 16 Mei 1895 (Van der Veur P.W., 1966).
Setelah  Papua  resmi  menjadi  bagian  dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia  segera  melakukan  pembangunan  di Papua, salah satunya adalah pembangunan infra­ sruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Yambeyapdi,  2018).  Pembangunan  wilayah Papua sebagai bagian dari pembangunan nasional secara  umum  bertujuan  untuk  memanfaatkan potensi  daerah  bagi  pengembangan  wilayah Papua,  mengurangi  kesenjangan  antarwilayah, dan mempercepat pembangunan wilayah Papua (Nurhadi, 2012).
Perkembangan selanjutnya, yaitu semenjak tahun 2001, Pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi kesenjangan pembangunan di Papua melalui desentralisasi pemerintahan. Hal ini di - wujudkan melalui UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang kemudian diubah dengan  Perpu  No.1  Tahun  2008.  Pemerintah Indonesia juga berupaya mempercepat pemba­ ngunan di Papua dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Raafi’i, Hakim, & Putri, 2018, 246). Tidak dapat dipungkiri  bahwa  otonomi  khusus  bagi  Papua ini didorong oleh ancaman gerakan pemisahan Papua dari Republik Indonesia. Melalui otonomi khusus ini, Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk mengurangi kemiskinan, mendorong pem - bangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua (Mollet, 2011, 233). Akan  tetapi,  upaya  pembangunan  Papua melalui desentralisasi ini menghadapi sejumlah kritik karena masyarakat dipandang sebagai target pembangunan dan bukan pendorong pembangun­ an itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan di Papua membutuhkan pendekatan pembangunan yang mengakomodasi kearifan lokal masyarakat Papua (Karim, 2012, 96).
Kearifan lokal ini penting untuk diakomo­ dasi  dalam  pembangunan  wilayah  Papua
mem pertimbangkan  setidaknya  terdapat  250 kelompok  etnis  asli  Papua,  masing­masing dengan bahasa mereka sendiri atau dialek yang khas dan pengetahuan ekologi mereka sendiri. Saat ini setidaknya terdapat tujuh wilayah adat yang diakui di Tanah Papua di antaranya ada lima di Provinsi Papua (La Pago, Mee Pago, Mamta, Anim  Ha,  Saireri)  dan  dua  di  Provinsi  Papua Barat (Doberai dan Bomberai) (Indrawan, et al., 2019, 1). Tantangan pembangunan di Papua saat ini dikenal dengan paradoks pembangunan Papua ( Papua development paradox ) yang menunjuk - kan  masyarakat  Papua,  khususnya  di  wilayah perbatasan Indonesia­Papua Nugini terpinggirkan dari pembangunan terlepas dari kekayaan alam yang terdapat di Papua (Indrawan, et al., 2019, 1­2).  Sebagaimana  diketahui,  masyarakat  di wilayah perbatasan Papua merupakan masyarakat yang dinamis di mana berbagai macam kelompok masyarakat  hidup  dan  bekerja  serta  dibarengi oleh arus perdagangan barang dan jasa (Gerstein, Atler, Davenport, Grill, Kadlec, & Young, 2018). Interaksi ini didorong pula oleh ikatan keluarga dan  afiliasi  suku,  sehingga  mobilitas  dan  per­ dagangan melintasi batas­batas territorial terus berlangsung.
Pemerintah  Indonesia  dan  Papua  Nugini mengakomodasi  hubungan  lintas  batas  ini dalam  persetujuan  tahun  1973  yang  dinegosi - asikan ulang pada tahun 1979 dan 1984 (May, 1987). Persetujuan tahun 1973 ini memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  di  perbatasan Papua untuk melanjutkan kegiatan lintas batas tr - adisional dalam rangka menjaga hubungan sosial, mengumpulkan makanan, berburu, menangkap ikan, dan melakukan pertukaran ekonomi. Selain itu, semenjak akhir tahun 1980­an, Pemerintah Indonesia  telah  membangun  jalan  Trans  Irian Jaya/Trans  Papua  untuk  menembus  isolasi dan  kebuntuan  pembangunan  di  Papua.  Salah satu jalur dari Trans Papua tersebut yaitu Jalur Jayapura dan Oksibil yang membentang paralel dengan perbatasan Indonesia­Papua Nugini. Jalur ini dibangun agar dapat memperlancar kegiatan administrasi dan ekonomi masyarakat perbatasan di Papua (Firdausi, 2018).
Pembangunan perbatasan di Papua juga terus menjadi perhatian pemerintah Indonesia, seperti
yang  tertuang  dalam  Program  Pembangunan Nasional (Propenas) 2000–2004. Dalam Propenas dinyatakan  bahwa  “program  pengembangan daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  dan memantapkan keamanan daerah yang berbatasan dengan  negara  lain”  (Bappenas,  2004,  19). Kendatipun sejumlah upaya telah dilakukan untuk membangun wilayah perbatasan di Papua, tetapi kemiskinan  dan  kesenjangan  sosial­ekonomi tetap menjadi masalah utama. Hal ini mendorong sejumlah masyarakat di wilayah perbatasan Papua yang belum menikmati manfaat pembangunan selama beberapa dekade terlibat dalam kegiatan perdagangan ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Bappenas, 2004, 21).

## Perdagangan Ilegal Lintas Batas di Perbatasan Papua sebagai Ancaman Terhadap Human Security
Perdagangan  ilegal  lintas  batas  di  wilayah perbatasan terjadi di banyak wilayah perbatasan negara­negara di dunia dan perbatasan Indone - sia­Papua Nugini merupakan salah satu wilayah yang cukup rawan terhadap berbagai aksi per - dagangan  ilegal  (Hakim,  2016).  Perdagangan ilegal  ini  tidak  hanya  menimbulkan  ancaman bagi negara asal pelaku, tetapi juga negara tu - juan pelaku perdagangan ilegal (Lisakafu, 2018, 567). Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia­Papua Nugini umumnya didorong oleh mekanisme pasar, seperti perbedaan harga dan mekanisme  pasokan­permintaan  ( supply-de- mand ). Di samping itu, perbatasan yang panjang dan ditutupi oleh hutan lebat menjadi faktor lain yang  mendorong  terjadinya  penyelundupan  di wilayah  perbatasan  Indonesia­Papua  Nugini. Kondisi  ini  semakin  buruk  karena  terbatasnya pengawasan dan penegakan hukum di sepanjang wilayah perbatasan tersebut. Selain itu, perda - gangan  ilegal  di  wilayah  perbatasan  didorong pula oleh kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka (Garry, 2018), sehingga mendorong mereka untuk melakukan kegiatan ilegal  (Busilacchi,  Butler,  Rochester,  &  Posu, 2018).
Di sisi lain, penyelundupan dan perdagang­ an  ilegal  ini  didorong  pula  oleh  terdapatnya
hubungan sosial­budaya, seperti hubungan keke­ luargaan, yang melewati batas­batas kedaulatan negara (Bouchard, 2012), di wilayah perbatasan Indonesia­Papua  Nugini.  Pemikiran  tersebut menunjukkan  bahwa  ketidakamanan  manusia ( human insecurity ) dari kondisi sosial ekonomi, khususnya kemiskinan, menjadi salah satu pen - dorong masyarakat perbatasan Indonesia­Papua Nugini terlibat dalam perdagangan ilegal lintas batas.
Sampai saat ini, Provinsi Papua merupakan salah  satu  provinsi  dengan  jumlah  penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2018, penduduk  miskin  di  Papua  mencapai  27,74 persen, angka ini meningkat apabila dibanding - kan dengan tahun 2017 dimana kemiskinan di Papua sebesar 27,62 persen (BPS Papua, 2019a). Gambaran tidak jauh berbeda juga ditemukan di wilayah  perbatasan  Papua,  seperti  Kabupaten Keerom  di  mana  angka  kemiskinan  mencapai 16,90 persen, Kabupaten Boven Digul sebesar 20,35  persen,  Kota  Jayapura  sebesar  11,37 persen, Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 30,75 persen, dan Kabupaten Merauke sebesar 10,54  persen  (BPS  Papua,  2019a).  Salah  satu implikasi dari kemiskinan di kawasan perbatasan yang cukup tinggi ini mendorong sebagian orang terlibat dalam kegiatan­kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Bappenas, 2004).
Kemiskinan  ini  salah  satunya  disebabkan oleh  terbatasnya  infrastruktur  transportasi  dan pendidikan. Terbatasnya infrastruktur transpor - tasi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat di perbatasan Papua, sedangkan minimnya in - frastruktur pendidikan membatasi kemampuan masyarakat di perbatasan Papua untuk mening - katkan kompetensi diri dalam kegiatan ekonomi dan  akhirnya  berpotensi  mendorong  mereka terlibat dalam perdagangan ilegal (Bano, 2018). Oleh  karena  itu  keseriusan  pemerintah  dalam membangun infrastruktur perlu juga diarahkan pada peningkatan akses pendidikan dan layanan publik  lainnya  bagi  masyarakat  di  perbatasan Papua. Salah satu caranya adalah memaksimal - kan pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana tambahan  infrastruktur  dalam  rangka  otonomi khusus Papua.
Sejak tahun 2006 sampai 2016, pemerintah pusat telah mentransfer 11,2 triliun rupiah dana tambahan infrastruktur. Sedangkan pada periode 2002  sampai  2016,  pemerintah  pusat  telah mentransfer  47,9  triliun  rupiah  dana  otonomi khusus bagi Provinsi Papua (bpkad.papua.go.id, 2016). Melalui dana otonomi khusus ini, tingkat kemiskinan di Papua berkurang dari 41,08 persen pada tahun 2002 menjadi 27,74 persen pada tahun 2018 (BPS Papua, 2019a). Selain dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur, masih terdapat dana desa yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur di wilayah perbatasan Papua. Melalui dana tersebut masyarakat dapat membangun  sektor  ekonomi,  pendidikan,  dan kesehatan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan mereka.
Terlepas  dari  penurunan  persentase  kemi - skinan di Papua, pengelolaan dana otonomi khu - sus dan dana tambahan infrastruktur bagi Papua perlu memperhatikan manfaat bagi masyarakat asli Papua yang berada di perbatasan. Selama ini terdapat pendapat bahwa manfaat dana otonomi khusus  Papua  hanya  dinikmati  sekelompok elit  yang  memicu  timbulnya  perbedaan  sosial yang besar di tengah­tengah masyarakat Papua antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin (Sugandi, 2008). Kelompok masyarakat  miskin  yang  berada  di  pedalaman dan wilayah perbatasan ini kemudian terdorong untuk  terlibat  dalam  perdagangan  ilegal  lintas batas sebagai salah satu cara agar mereka dapat hidup layak.
Namun  demikian,  tidak  dapat  dipungkiri bahwa aktivitas semacam ini dapat menjadi salah satu cara mengurangi kemiskinan dan mening - katkan  keamanan  pangan  bagi  masyarakat  di perbatasan dengan tersedianya pasokan pangan dengan harga yang terjangkau (Gerstein, Atler, Davenport,  Grill,  Kadlec,  & Young,  2018,  5). Pasokan pangan ini tidak hanya dibutuhkan oleh warga Papua di perbatasan Indonesia, tetapi juga oleh warga Papua Nugini. Jadi, dapat dikatakan bahwa perdagangan ilegal ini merupakan kegia - tan  menguntungkan  yang  dilakukan  dua  arah baik dari Indonesia ke Papua Nugini, maupun sebaliknya, dengan berbagai komoditas.
Komoditas yang sering diselundupkan dari wilayah Indonesia ke Papua Nugini adalah bahan bakar minyak dan satwa dilindungi. Salah satu kasus penyelundupan bahan bakar minyak yang digagalkan Polair Polres Jayapura Kota terjadi pada September 2016. Penyelundupan ini terdiri dari 1.680 liter bahan bakar minyak jenis bensin tanpa  dokumen  yang  akan  diperdagangkan  di Papua Nugini (beritasatu.com, 2016). Kemudian pada April 2018, Polresta Jayapura mengagalkan penyelundupan  910  liter  bahan  bakar  minyak jenis premium melalui perairan Jayapura (Costa, 2018).
Terkait perburuan, penyelundupan, dan per - dagangan ilegal satwa dilindungi, pada Februari 2019, satgas TNI AD menangkap pemburu satwa langka  di  perbatasan  Indonesia­Papua  Nugini. Satwa dilindungi yang diburu dan diselundupkan terdiri dari burung kakaktua raja, kakaktua putih, dan  Nuri  (Utama,  2019).  Selain  jenis  burung, satwa yang sering diperdagangkan secara ilegal adalah kura­kura moncong babi atau yang dikenal sebagai labi­labi moncong babi ( Carettochelys Insculpta ). Satwa ini merupakan satwa endemik dari  wilayah  selatan  Papua  yang  telah  diman - faatkan  oleh  masyarakat  lokal  secara  terbatas, khususnya telur kura­kura moncong babi. Akan tetapi,  seiring  meningkatnya  permintaan  terh - adap telur dan induk kura­kura moncong babi, perburuan  terhadap  satwa  ini  juga  meningkat (Sangadji,  2019).  Kura­kura  moncong  babi merupakan satwa yang terancam punah dalam daftar  IUCN.  Sementara  itu,  menurut  CITES, kura­kura moncong babi masuk dalam kategori appendix II yang artinya daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan (Sangadji, 2019).
Sungguhpun  penyelundupan  bahan  bakar minyak tidak mengancam human security ma­ syarakat Indonesia di perbatasan Papua secara langsung.  Akan  tetapi  ketiadaan  bahan  bakar minyak  akan  mengganggu  kegiatan  ekonomi masyarakat,  khususnya  masyarakat  yang  mata pencaharian mereka bergantung kepada keterse - diaan bahan bakar minyak, seperti para nelayan di perbatasan. Sedangkan, perburuan, penyelun­ dupan, dan perdagangan ilegal satwa dari wilayah
Papua dapat mengancam kehidupan masyarakat Papua  yang  sangat  bergantung  terhadap  hutan sebagai sumber makanan dan kehidupan mereka.
Eksploitasi sumber daya alam Papua dengan tingkat pemahaman dampak terhadap lingkungan yang  rendah  dapat  mengancam  ekosistem  di mana  masyarakat  bermukim  (Liddick,  2011). Perdagangan  ini  juga  mengancam  keanekara­ gaman  hayati,  menghancurkan  habitat  alami, dan sumber daya terbarukan (Schneider, 2008). Semakin langka suatu spesies, khususnya yang terancam  punah,  maka  harga  spesies  tersebut akan sangat mahal di pasar. Hal ini mendorong aktivitas ilegal yang lebih besar dan mengancam hutan di mana masyarakat Papua sangat bergan - tung secara sosial dan ekonomi (UNODC, 2012,
2). Selain itu, eksploitasi berlebihan dapat meng­ a ncam human security dengan berkurangnya ba - han makanan dan sumber pengobatan tradisional serta keperluan kegiatan adat masyarakat Papua. Terlebih lagi sebagian masyarakat Papua masih hidup nomaden (berburu dan meramu) sehingga tingkat  ketergantungan  masyarakat  terhadap hutan  sangat  tinggi  (Muliyawan,  Basuni,  & Kosmaryandi, 2013).
Seperti yang telah diketahui bahwa masya­ rakat Papua memandang hutan sebagai seorang ibu  yang  menyediakan  segala  kebutuhan  bagi anaknya agar dapat bertahan hidup, yaitu ikan, hewan, dan makanan khususnya sagu (Mollet, 2011, 234). Selama ini, pemanfaatan sumber daya hutan  oleh  masyarakat  Papua  telah  dilakukan dengan  kearifan  lokal  mereka  untuk  menjaga keberlangsungan  dan  kelestarian  hutan. Akan tetapi, ketika mereka terlibat dalam perdagangan dengan masyarakat Papua Nugini tanpa dileng - kapi persyaratan kepabeanan maka perdagangan tersebut  tergolong  dalam  perdagangan  ilegal lintas  batas  negara.  Kondisi  ini  menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah faktor utama yang mendorong keterlibatan masyarakat di perbatasan Papua dalam perdagangan ilegal. Oleh karena itu, pembangunan  infrastruktur  pendidikan  sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di perbatasan, khususnya terkait per - dagangan lintas batas yang telah mereka lakukan selama ini.
Di sisi lain, penyelundupan dari Papua Nugini ke wilayah Indonesia terdiri dari penyelundupan yang tidak dilengkapi dokumen dan penyelun­ dupan barang ilegal karena dilarang undang­un - dang  untuk  diperdagangkan.  Komoditas  tanpa dilengkapi dokumen yang sering diperdagangkan dapat berupa minuman beralkohol, teripang, va - nilla, kulit kayu masoi, kulit buaya, sirip hiu, tan - duk rusa, dan hasil pertanian lainnya (beacukai. go.id, 2017). Sejumlah kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan aparat keamanan misalnya pada Juli 2016, Satuan Keamanan Laut Lantamal X Jayapura mengagalkan penyelundupan kakao dan  pinang  yang  dibawa  oleh  warga  Papua Nugini.  Komoditas  tersebut  tidak  dilengkapi dengan surat­surat yang dibutuhkan, meskipun warga papua Nugini tersebut memiliki surat un - tuk melakukan kegiatan lintas batas (Siswanto E., 2016). Pada Maret 2017, sejumlah kulit kayu ma - soi ( Cryptocarya massoia ) gagal diperdagangkan ke Jayapura karena tidak dilengkapi surat­surat yang  dipersyaratkan  kepabeanan  Indonesia. Tingginya harga kulit kayu masoi di Jayapura mendorong terus berlangsungnya pasokan dari Papua Nugini, baik secara legal maupun ilegal (Bisnis.com, 2017). Lebih lanjut, pada September 2018  juga  ditemukan  penyelundupan  satu  ton kulit kayu masoi dan vanili. Kedua komoditas ini dikategorikan menjadi produk ilegal karena tidak dilengkapi persyaratan kepabeanan.
Selain hasil pertanian dan hasil hutan terse - but, pada Juli 2018, ditemukan penyelundupan kulit buaya dan tangkur buaya dari Papua Nugini ke Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen karantina di Skouw, Jayapura (kkp.go.id, 2018). Sedangkan pada tahun 2019, penyelundupan ge - lembung ikan di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini mencapai 19 kilogram. Komoditas ini sering diperdagangkan di wilayah Merauke dengan harga yang cukup tinggi sehingga men - dorong terus terjadinya perdagangan ilegal dari Papua Nugini tanpa dilengkapi dokumen yang dibutuhkan (Janur, 2019).
Di samping komoditas ilegal karena tidak dilengkapi dokumen, seperti vanili, kulit kayu masoi, dan kulit buaya, komoditas ilegal yang dilarang diperjual­belikan di perbatasan kedua negara  adalah  sirip  hiu  dan  ganja.  Ganja merupakan  salah  satu  komoditas  yang  sering
diselundupkan dari Papua Nugini ke Indonesia. Salah satu wilayah perbatasan yang rawan dengan kegiatan ilegal ini adalah Kabupaten Merauke. Tingginya perdagangan ilegal ganja dari Papua Nugini tersebut didorong oleh kualitas ganja yang tinggi dan permintaan yang terus meningkat di Papua  (Damarjati,  2018).  Perdagangan  narko - tika  jenis  ganja  ini  sering  dipandang  sebagai pendorong  tindak  kejahatan  lainnya,  seperti penyuapan karena perdagangan ini memberikan keuntungan besar bagi para pelakunya (Hughes, Chalmers, & Bright, 2019, 1­2).
Tidak hanya ganja, produk yang dilarang un - tuk diperdagangkan di Indonesia adalah sirip hiu. Ikan hiu merupakan satwa dilindungi berdasarkan Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan No.18  Tahun  2013  tentang  Penetapan  Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus. Walaupun demikian, pada Mei 2018, satuan tugas (Satgas) Yonif Para Raider 501 Kostrad menggagalkan penyeludupan sirip ikan hiu asal Papua Nugini seberat  6,5  kg  di  wilayah  perbatasan  Wutung (Siagian,  2018).  Selain  sirip  ikan  hiu,  pada Juni 2016, petugas pos pemantau perbatasan di wilayah Sota mengagalkan penyelundupan lebih dari 25 kilogram tanduk Rusa, empat pasang kulit kaki Kasuari, dan empat buah tempurung dada kura­kura  dari  Papua  Nugini.  Barang­barang tersebut terbukti ilegal karena tidak dilengkapi dengan surat legalitas dari bea cukai dan karan - tina hewan untuk masuk ke Indonesia (Siswanto, 2016).
Kegiatan  perdagangan  ilegal  yang  telah diuraikan  di  atas  dilakukan  oleh  pelintas  dari Papua  Nugini  dan  oleh  masyarakat  Indonesia di  perbatasan  Papua.  Kegiatan  ini  seringkali dilakukan  dalam  skala  kecil  dan  dilakukan oleh individu dari Papua Nugini yang memiliki hubung an kekerabatan dengan warga Indonesia. Dari sudut pandang lain, perdagangan ilegal ini dapat dilihat sebagai cara dari sekelompok orang atau  sebagian  populasi  yang  secara  ekonomi lemah mencari cara untuk bertahan hidup. Hal ini  berarti  bahwa  tindakan  perdagangan  ilegal ini dilakukan sekelompok orang karena negara belum mampu menyediakan kesejahteraan bagi rakyatnya  secara  layak  di  wilayah  perbatasan (Tripp, 1997).
Sungguhpun  terdapat  indikasi  keterkaitan antara kemiskinan di wilayah perbatasan Papua dengan kegiatan perdagangan ilegal, tetapi kami melihat bahwa kemiskinan bukan faktor utama keterlibatan  masyarakat  dalam  perdagangan ilegal. Hal ini sedikit berbeda dengan sejumlah literatur yang menyatakan kemiskinan merupakan faktor utama keterlibatan masyarakat di wilayah perbatasan dalam perdagangan ilegal (Lindsey, dkk, 2011; Tagliacozzo, 2001). Sejumlah kasus perdagangan ilegal (kecuali perdagangan ganja) yang ditemukan menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan dan perdagangan yang berlangsung sejak lama ditambah dengan kurangnya pemaha - man masyarakat terhadap persyaratan kepabeanan dan aturan perundang­undangan menjadi faktor perdagangan yang mereka lakukan di perbatasan menjadi  ilegal.  Mencermati  realitas  tersebut, pembangunan  infrastruktur  transportasi  dan pendidikan serta pembangunan kualitas masya­ rakat di perbatasan Papua perlu ditingkatkan oleh pemerintah.

## Nilai Penting Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Papua dalam rangka Penjaminan Human Security
Perdagangan ilegal, khususnya sejumlah komodi - tas dari Papua Nugini ke Indonesia dan sebaliknya, memiliki dampak bagi masyarakat di perbatasan Papua berupa eksploitasi sumber daya alam yang membawa masalah terhadap lingkungan tempat mereka  hidup.  Keterlibatan  beberapa  orang  di perbatasan Papua dalam perdagangan ilegal dan eksploitasi sumber daya alam ini juga didorong oleh pembangunan yang belum dinikmati oleh sebagian masyarakat di perbatasan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua. Pembangunan infrastruktur  perbatasan  ini  diarahkan  untuk meningkatkan  aktivitas  ekonomi  masyarakat perbatasan  sehingga  perdagangan  ilegal  lintas batas tidak lagi terjadi. Sungguhpun sejumlah ke - bijakan pemerintah tersebut tidak secara eksplisit menekankan human security ,  tetapi  kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upa­ ya untuk menjamin human security masyarakat
di perbatasan Papua. Kebijakan tersebut dapat dilihat dari alokasi dana tambahan infrastruktur dalam  rangka  otonomi  khusus  untuk  Provinsi Papua dan sejumlah pembangunan infrastruktur di perbatasan.
Infrastruktur  merupakan  elemen  dasar untuk menyalurkan energi, transportasi, air dan sanitasi kepada masyarakat yang secara langsung atau  tidak  langsung  mempengaruhi  kehidupan mereka. Elemen dasar ini menjadi faktor kunci dalam  meningkatkan  perkembangan  ekonomi dan fasilitator penting dalam perubahan struktur ekonomi (Galko, 2015, 6). Dalam rangka men - capai perkembangan ekonomi, infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan oleh suatu wilayah untuk berkembang (Sukwika, 2018), khususnya bagi wilayah perbatasan di Papua. Keberadaan infrastruktur  yang  memadai  akan  mendorong peningkatan produktivitas faktor­faktor produksi, meningkatkan investasi, mendorong penyerapan tenaga  kerja,  dan  mendorong  pertumbuhan ekonomi  (Sukwika,  2018,  116­117).  Wilayah perbatasan  Papua  selama  ini  tertinggal  dalam pembangunan infrastruktur, sehingga kombinasi infrastruktur yang baik, meningkatnya perdagang­ an,  dan  mobilitas  faktor  produksi  akan  men - dorong peningkatan pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua. Tanpa tersedianya infrastruktur yang memadai di wilayah perbatasan akan terjadi ketimpangan pembangunan  antarwilayah  yang  berdampak terhadap  kesenjangan  pembangunan  ekonomi, kesenjangan  kesejahteraan  antarwilayah,  dan kesulitan masyarakat terhadap akses pelayanan publik (Sukwika, 2018; Surd, Kassai, & Giurgiu, 2011; Warr, Menon, & Rasphone, 2015).
Pemahaman ini mengarahkan artikel ini ber - fokus kepada infrastruktur lintas batas ( cross-bor- der infrastructure ) yang dinilai akan memberi dampak pada proses integrasi dan perdagangan lintas batas yang legal (Galko, 2015, 6­7). Salah satu  infrastruktur  yang  terbukti  memiliki  nilai penting  dalam  meningkatkan  perkembangan ekonomi  dan  mengurangi  kesenjangan  antar - wilayah  adalah  transportasi  (Enflo,  Alvarez­ Palau, & Marti­Henneberg, 2018; Raafi’i, Hakim, & Putri, 2018, 244­245). Selain itu, infrastruktur perbatasan tidak dapat dianalisis tanpa evaluasi
atas infrastruktur transportasi dan jalan di wilayah perbatasan. Infrastruktur transportasi dan jalan merupakan faktor pendorong terbentuknya pem - bangunan sosial ekonomi yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan daya saing dan menurunkan biaya logistik (Galko, 2015, 10).
Organisation  for  Economic  Co-operation and Development (OECD) menyatakan bahwa infrastruktur  lintas  batas  dapat  meningkatkan perdagangan,  meningkatkan  keamanan,  meng - hemat  uang,  memperkuat  manajemen  sumber daya alam, dan memenuhi kebutuhan masyarakat di  perbatasan  (OECD,  2006).  Terlebih  lagi infrastruktur  lintas­batas  memiliki  efek  positif pada perdagangan dan selanjutnya pada pertum - buhan ekonomi di wilayah perbatasan. Manfaat tersebut utamanya didorong oleh pembangunan jalan lintas batas (Edmonds & Fujimura, 2006). Sejumlah negara telah melakukan hal tersebut, seperti  pembangunan  Jembatan  Internasional Mekong antara Provinsi Mukdahan di Thailand dan Provinsi Savannakhet di Laos (Warr, Menon, &  Yusuf,  2009).  Ketika  perdagangan  dapat berjalan lancar maka diharapkan kemiskinan di Papua dapat menurun, sehingga human security masyarakat di perbatasan Papua dapat terjamin dari sisi ekonomi.
Pembangunan infrastruktur perbatasan juga penting  untuk  mengimplementasikan  regulasi perdagangan lintas batas yang telah ditetapkan pemerintah  dalam  menjamin human security masyarakat  Papua.  Melalui  sejumlah  regulasi, seperti ketentuan kualitas, mutu, dan keamanan komoditas yang masuk ke wilayah Papua, ma­ syarakat dapat terhindar dari ancaman penyebaran penyakit yang terbawa oleh komoditas tersebut. Pengawasan  keluar­masuknya  komoditas  akan menjamin bahwa produk yang masuk ke wilayah Indonesia, melalui perbatasan Papua bebas dari hama penyakit. Hal ini mempertimbangkan bahwa komoditas yang masuk ke wilayah Papua secara ilegal  mungkin  saja  membawa  hama  penyakit atau parasit yang dapat mengganggu ekosistem di Papua dan membawa dampak negatif kepada masyarakat.  Ketika  hal  ini  terjadi  maka  tidak hanya ekosistem yang terganggu, namun human security masyarakat  di  perbatasan  Papua  juga dapat terancam, khususnya dari aspek kesehatan.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perbatasan ditujukan pada pengembangan kegiat­ an ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat mendorong kohesi ekonomi wilayah perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua tanpa mengorbankan aspek­as - pek human security . Selain itu, pengembangan infrastruktur lintas batas secara tidak langsung mempengaruhi stabilitas hubungan kedua negara yang bertetangga (Galko, 2015, 7). Ketersediaan infrastruktur  transportasi  dan  jalan  di  wilayah perbatasan juga akan meningkatkan akses ma­ syarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan energi (Skorobogatova & Kuzmina­Merlino, 2017). Pemikiran ini menjadi dasar pentingnya pembangunan infrastruktur jalan sehingga dapat memfasilitasi  pertumbuhan  pusat­pusat  kota, sektor  pertanian  dan  industri  (Skorobogatova &  Kuzmina­Merlino,  2017).  Selanjutnya,  per - tumbuhan  sektor  pertanian  dan  industri  akan mendorong  pertumbuhan  perdagangan  lintas batas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hopcraft, Bigurube, Lembeli, & Borner, 2015).
Pemerintah  telah  membangun  jalan  Trans Irian Jaya/Trans Papua sejak penghujung 1980. Proyek ini bertujuan membuka isolasi, mening - katkan pembangunan di Papua, dan meningkat - kan ekonomi masyarakat, sehingga kemakmuran hasil  pembangunan  Indonesia  juga  dapat dirasakan oleh masyarakat Papua di perbatasan Indonesia­Papua Nugini. Salah satu jalur jalan tersebut menghubungkan Jayapura dan Oksibil melalui daerah Abepura dan Ubup sepanjang 300 km yang paralel dengan perbatasan Indonesia­ Papua  Nugini.  Lebih  lanjut,  selama  periode 2015 sampai 2018 pemerintah telah membangun 908,72 km dari 1.098 km jalan perbatasan yang direncanakan (Simorangkir, 2018). Selain untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat Papua di perbatasan, pembangunan infrastruktur ini dapat menjadi sarana dalam mengamankan perbatasan dan  mencegah  tindak  kriminal  lintas  batas. Pembangunan infrastruktur jalan ini merupakan salah satu implementasi misi pemerintah memba - ngun wilayah Indonesia dari pinggiran. Wilayah pinggiran, khususnya perbatasan di Papua, yang dihubungkan oleh infrastruktur jalan diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pertum - buhan ekonomi di wilayah perbatasan. Dengan
demikian, tersedianya infrastruktur jalan dapat menurunkan biaya logistik, sehingga komoditas perdagangan  dapat  dibeli  oleh  masyarakat  di perbatasan dengan harga yang terjangkau.
Kendatipun  demikian,  dalam  pengemba­ ngan infrastruktur transportasi khususnya jalan di perbatasan Indonesia­Papua Nugini terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kondisi geografis dari wilayah perbatasan di Papua yang sebagian terdiri dari tanah gambut dengan lapisan lahan yang tipis dan curah hujan musiman yang cukup tinggi. Kondisi ini mengakibatkan pemba - ngunan infrastruktur jalan cukup sulit dilakukan dengan  biaya  yang  cukup  besar.  Infrastruktur jalan yang sudah dibangun pun terancam oleh erosi dan tanah longsor. Terlebih lagi, kepadatan penduduk di wilayah Papua yang rendah meng­ akibatkan  pembangunan  infrastruktur  jalan  di perbatasan Papua cukup sulit dipelihara.
Selain  itu,  terdapat  kekhawatiran  bahwa pembangunan infrastruktur jalan tersebut dapat memberikan  dampak  negatif  bagi  lingkungan (Ghent,  2018).  Dampak  negatif  tersebut  dapat berupa  penurunan  habitat  (Karlson,  Mortberg, & Balfors, 2014) dan dapat mengancam human security karena  menurunnya  daya  dukung lingkungan  terhadap  masyarakat  yang  berada disekitar  wilayah  terdampak  (Mandle,  Bryant, Ruckelshaus,  Geneletti,  Kiesecker,  &  Pfaff, 2015). Daya dukung lingkungan ini akan semakin menurun  seiring  meningkatnya  pertumbuhan pemukiman di sepanjang pembangunan infras - truktur jalan. Menurut analisis tata ruang yang dilakukan proyek Conservation International’s Rapid Assessment for Conservation and Economy (RACE)  di  Papua  tahun  2002,  penambahan panjang  jalan  di  Papua  akan  berdampak  pada peningkatan kerusakan lahan (Anggraeni, 2005). Hampir 25 persen luas hutan lindung dan kawasan konservasi berada pada jarak kurang dari 20 km dari jalan yang telah ada (Kartikasari, Marshall, & Beehler, 2012, 833). Dengan demikian, diperlu - kan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan meminimalkan dampak terhadap ekosistem di sekitarnya (Coffin, 2007).
Selain dari sisi ekosistem, pembangunan in - frastruktur jalan juga dikhawatirkan dapat mening - katkan  perdagangan  manusia,  penyelundupan
ganja, pembalakan liar, dan deforestasi (Fujimura & Adhikari, 2010). Pembangunan infrastruktur jalan lintas batas ( cross-border road ) juga dapat mendorong terjadinya peningkatan perdagangan ilegal dengan skala yang lebih besar karena mu - dahnya akses transportasi (Das, 2018, 585). Akan tetapi, pembangunan infrastruktur dan jalan yang dibarengi  sistem  pengawasan  yang  baik  dapat mengurangi tindakan kriminal berupa perdagang­ an ilegal lintas batas. Perdagangan ilegal ini juga akan berkurang dengan pembangunan infrastruk - tur karena masyarakat yang terlibat perdagangan ilegal beralih ke mata pencaharian lain seiring meningkatnya  aktivitas  ekonomi  di  wilayah perbatasan (UNODC, 2012, 163). Menghadapi dampak negatif dari pembangunan infrastruktur di  wilayah  perbatasan  tersebut,  Indonesia  dan Papua  Nugini  dapat  menggabungkan  pemba­ ngunan wilayah perbatasan dengan peningkatan keamanan, seperti dengan penguatan pengawasan dan peningkatan pemeriksaan pelintas batas di perbatasan Indonesia­Papua Nugini.
Di samping infrastruktur jalan, dalam rangka mengawasi perbatasan yang begitu panjang, saat ini Pemerintah Indonesia telah membangun pos pengawasan setiap sepuluh kilometer di sepanjang perbatasan Indonesia­Papua Nugini yang menca - pai 750 km (Bergin & Bateman, 2018). Terlebih lagi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo telah diterbitkan Inpres No.6 Tahun 2015 tentang percepatan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara  (PLBN)  terpadu  dan  sarana­prasarana penunjang  di  kawasan  perbatasan.  Salah  satu PLBN tersebut berada di Provinsi Papua, yaitu Skouw yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.  Pembangunan  infrastruktur  PLBN  ini menjadi penting mengingat tingginya transaksi perdagangan di pasar perbatasan wilayah terse - but.  Perdagangan  ini  dapat  dikatakan  gerbang kegiatan  ekspor­impor  antara  Indonesia  dan Papua Nugini karena masyarakat Papua Nugini juga membawa barang dagangan mereka ke pasar tersebut (Rachman, 2018).
Pemerintah juga membangun Pusat Logistik Berikat (PLB) bahan pokok dalam rangka mengu­ rangi penyelundupan dan perdagangan ilegal lintas batas. Pusat Logistik Berikat (PLB) bahan pokok ini dirancang memberikan kemudahan bagi para
pelintas batas untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan  menggunakan  Kartu  Identitas  Lintas Batas (KILB). Para pelintas batas yang memiliki KILB akan mendapat pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Sementara itu, peningkatan infrastruktur kepabeanan juga dilakukan  melalui customs-excise  information system and automation (CEISA)  untuk  meng­ identifikasi  pelintas  batas  dan  memverifikasi masa berlaku KILB mereka (Santoso, 2019).
Selain membangun jalan trans Papua, pem - bangunan PLBN terpadu di Skouw, dan Pusat Logistik Berikat, pemerintah juga membangun Bandara  Sentani  di  Kota  Sentani,  Kabupaten Jayapura  yang  menjadi  penghubung  utama menuju wilayah pedalaman Papua (Rofiah, 2019). Infrastruktur yang telah dibangun tersebut juga didukung oleh ketersediaan pasokan listrik dan diharapkan  dapat  mendorong  pertumbuhan ekonomi di Papua. Seperti yang diketahui, pada Oktober 2016 rasio elektrifikasi di Papua hanya 47  persen  (Jordan,  2016)  dan  rasio  ini  telah meningkat menjadi 53,62 persen pada Agustus 2018. Peningkatan rasio elektrifasi ini didorong oleh sejumlah proyek pembangunan infrastruktur kelistrikan di Papua, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi, Saluran Udara Tegangan Tinggi Orya Genyem ke Jayapura sepanjang 174,6 kilometer sirkit, Saluran Udara Tegangan Tinggi Holtekamp­Jayapura sepanjang 43,4 kilometer sirkit, Gardu Induk Waena­Sentani, dan Gardu Induk Jayapura (Jordan, 2016).
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  niat  baik pemerintah  dalam  pembangunan  infrastruktur tersebut ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, mendorong ekonomi masyarakat,  meningkatkan  kesejahteraan,  dan menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi, in - frastruktur pada sektor kesehatan dan pendidikan masih  kurang  begitu  diperhatikan  pemerintah. Hal  ini  dapat  dicermati  dari  unit  pelayanan kesehatan di sejumlah kabupaten hanya berupa Pusat  Kesehatan  Masyarakat  (Puskesmas). Keterbatasan pembangunan infrastruktur kese - hatan berdampak pada fenomena gizi buruk dan campak di Papua (Sohuturon, 2018). Berdasarkan data  BPS  tahun  2017,  persentase  balita  yang
memperoleh imunisasi campak di wilayah per - batasan bervariasi, persentase tertinggi yaitu di Kabupaten Boven Digoel sebesar 74,04 persen, Kabupaten  Merauke  sebanyak  67,24  persen, Kabupaten Keerom baru mencapai 59,95 persen, Kabupaten Jayapura sebesar 58,30 persen, dan yang terkecil di Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu 30,59 persen (BPS Papua, 2018).
Kendatipun telah terdapat infrastruktur jalan, tetapi akses masyarakat di wilayah perbatasan terhadap fasilitas kesehatan di Kota Jayapura cuk - up sulit karena keterbatasan sarana pendukung, seperti  kendaraan  (tempo.co,  2019).  Hal  ini terjadi karena selama ini dana otonomi khusus dan  dana  tambahan  infrastruktur  bagi  Papua lebih  banyak  disalurkan  untuk  pembangunan fasilitas  pemerintah  daerah  daripada  pemban - gunan fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan Papua. Kondisi ini menunjukkan bahwa proyek infrastruktur  yang  telah  dilakukan  pemerintah di Papua belum bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal (tempo.co, 2019).
Selain  infrastruktur  di  bidang  kesehatan, infrastruktur  pendidikan  di  Papua  juga  masih dalam keterbatasan. Hal ini dapat dicermati dari persentase  angka  melek  huruf  penduduk  usia 15­24 tahun di Provinsi Papua pada tahun 2018 sebesar 88,44 persen. Sedangkan di kabupaten yang berbatasan dengan Papua Nugini, persentase angka melek huruf penduduk usia 15­24 tertinggi berada  di  Kabupaten  Merauke  sebesar  99,88 persen,  Kabupaten  Jayapura  sebanyak  98,99 persen, Kabupaten Keerom sebesar 97,17 per­ sen, Kabupaten Boven Digoel berjumlah 96,10 persen, dan Kabupaten Pegunungan Bintang baru sebanyak  75,91  persen  (BPS  Papua,  2019b). Padahal pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua. Instruksi tersebut menempatkan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai fokus pembangunan di Papua, di samping pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur  dasar,  infrastruktur  digital,  dan konektivitas (Sohuturon, 2018). Pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan di Papua yang dilakukan sampai daerah pelosok di per - batasan  perlu  percepatan  untuk  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  (Fathurrahman, 2019).  Upaya  ini  perlu  segera  dilakukan,
mengingat tanpa sumber daya manusia yang sehat dan terdidik maka infrastruktur jalan yang telah dibangun tidak dapat dimanfaatkan masyarakat di perbatasan untuk berkontribusi dalam pemba - ngunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pembangunan  infrastruktur  yang  telah dilakukan  pemerintah  seiring  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  di  perbatasan Papua dapat menjadi peluang untuk mendorong aktivitas ekonomi berupa perdagangan dengan warga  Papua  Nugini.  Seperti  yang  diketahui selama ini, sejumlah komoditas pangan di Papua Nugini dipasok dari Thailand untuk beras dan buah  –  buahan,  Vietnam  untuk  ikan  laut,  dan Malaysia  untuk  sayur  –  sayuran  (Lita,  2019). Kenyataan  ini  memunculkan  perlunya  kerja sama  bilateral  dalam  pengembangan  wilayah perbatasan yang melibatkan kedua negara ber - tetangga.  Pembangunan  perbatasan  akan  sulit mencapai tujuan yang diharapkan yaitu pening - katan kesejahteraan masyarakat jika hanya satu negara yang proaktif, tanpa dukungan dari negara tetangganya.

## Kerja Sama Pembangunan Wilayah Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini
Perbatasan menentukan hubungan antara negara yang  bertetangga,  keamanan  perbatasan,  mo - bilitas perdagangan, dan mobilitas masyarakat (Ullah  &  Kumpoh,  2018). Hubungan  ini  juga penting untuk meminimalkan defisit perdagangan dan mencegah arus barang ilegal di sepanjang perbatasan, sehingga kerja sama lintas batas dapat menjadi  jalan  untuk  menjaga  perdamaian  dan mendorong pembangunan di wilayah perbatasan (Rahman, 2008). Selain itu, kerja sama ini juga penting dalam menurunkan angka kemiskinan di perbatasan, mencegah degradasi lingkungan, dan perdagangan narkotika (Chowdhury, 2013, 100).
Kerja sama lintas batas merupakan proses terpadu untuk membangun hubungan bertetang - ga  antar  pemangku  kepentingan  di  kedua  sisi perbatasan. Tujuan  kerja  sama  lintas  batas  ini adalah untuk mendorong pembangunan masya­ rakat  perbatasan,  mempromosikan  pemba­ ngunan sosial­ekonomi daerah perbatasan, dan mengembangkan  ekonomi  serta  menyediakan
layanan publik yang lebih baik. Layanan yang lebih baik di perbatasan dapat diupayakan melalui pembangunan  infrastruktur  perbatasan  (Del­ Bianco & Jackson, 2012, 11­21). Pembangunan infrastruktur di perbatasan juga dapat mendorong integrasi ekonomi lintas batas yang menghasilkan hubungan  kooperatif  antar  negara  bertetangga (Hameiri, Jones, & Yizheng, 2018, 2).
Selama  ini,  Indonesia  dan  Papua  Nugini telah bekerja sama dalam manajemen perbatasan dan berupaya menghindari konflik di perbatasan. Hal tersebut telah berubah saat ini, seiring desen - tralisasi yang dilakukan pemerintah kedua negara terjadi peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan ini sesungguhnya telah dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berfokus kepa - da pembangunan fisik dan kerja sama ekonomi serta  perdagangan  (Thom,  2012).  Upaya  ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pembangunan infrastruktur perbatasan dan mendorong perdagangan lintas batas dengan Papua Nugini.
Pembangunan  infrastruktur  di  perbatasan sangat penting bagi kedua negara karena kedua negara  menghadapi  isu  keamanan  perbatasan yang hampir serupa salah satunya adalah perda - gangan ilegal (Bergin & Bateman, 2018). Masalah perdagangan  ilegal  ini  berakar  dari  perbedaan kemampuan ekonomi kedua negara di perbatasan Papua. Faktor ini pun membuat respons kedua negara dalam menghadapi masalah tersebut juga berbeda.  Saat  ini,  Indonesia  telah  meratifikasi United Nations Convention against Transnational Organized  Crime (konvensi  Palermo)  dengan dikeluarkannya  Undang­Undang  No.5  Tahun 2009. Melalui regulasi tersebut Indonesia dapat melakukan investigasi kolaboratif dengan Papua Nugini menghadapi ancaman kejahatan lintas ba - tas. Peluang lain untuk meningkatkan hubungan Indonesia­Papua  Nugini  di  perbatasan  Papua dalam menghadapi kejahatan lintas batas adalah penguatan sistem pertukaran informasi melalui pertemuan  berkala  antara  kedua  belah  pihak (Lisakafu, 2018, 574). Oleh karena itu, kerja sama perbatasan menjadi penting dilakukan oleh kedua negara melalui berbagai instansi yang berperan dalam pengembangan wilayah perbatasan.
Pada banyak kasus kerja sama perbatasan, sejumlah  faktor  dapat  menghambat  kolaborasi lintas batas, seperti perbedaan kapasitas kelem - bagaan  kedua  negara  yang  cenderung  mem - batasi investasi dalam infrastruktur lintas batas. Perbedaan struktur kelembagaan di antara kedua negara ini terjadi lantaran lembaga publik tidak memiliki korespondensi yang jelas di kedua sisi perbatasan karena fungsi yang serupa dilakukan dalam  organisasi  yang  berbeda  dan/atau  pada skala spasial yang berbeda. Perbedaan struktur kelembagaan  ini  juga  dapat  dikaitkan  dengan perbedaan  dalam  prioritas  kebijakan  nasional masing­masing negara (Peck & Mulvey, 2016, 4­5). Namun demikian, pada kasus perbatasan Indonesia­Papua Nugini, persetujuan tahun 1973 artikel 2 memberikan saluran korespendensi yang komprehensif, seperti melalui liaison arrange- ments dan liaison meetings on border matters di mana pejabat Indonesia dan Papua Nugini dapat bertukar informasi, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten sampai di tingkat kecamatan. Korespondensi ini dilakukan melalui sejumlah pertemuan secara berkala untuk bertukar infor - masi  mengenai  permasalahan  dan  isu  terkait perbatasan kedua negara.
Pada  pertemuan  menteri  luar  negeri Indonesia  dan  Papua  Nugini  pada  Juli  2018, kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan perbatasan, menjamin kelancaran arus barang, manusia, dan pembangunan di per - batasan. Pembangunan tersebut terkait dengan pembangunan infrastruktur sekolah, pasar, kese­ hatan, dan integrasi perdagangan di perbatasan (www.rnz.co.nz,  2018).  Selain  itu,  kerja  sama badan kepabeanan di antara kedua negara terus ditingkatkan untuk mengawasi, memeriksa, dan mencegah  perdagangan  ilegal.  Sangat  penting bagi badan kepabeanan kedua negara di wilayah perbatasan untuk dapat bertukar informasi dan mencegah  penyelundupan  komoditas  ilegal (UNODC, 2012, 100). Dalam rangka menjamin human security masyarakat  perbatasan  dari penyelundupan produk ilegal, khususnya satwa dilindungi dan hasil hutan lainnya, peningkatan kemampuan  petugas  perbatasan  kedua  negara juga perlu ditingkatkan untuk mengidentifikasi jenis  satwa  yang  dilindungi  (Klemm,  1993). Dalam hal ini, kedua negara sepakat memperkuat
kerja sama untuk memastikan bahwa produk yang keluar masuk perbatasan kedua negara dilengkapi dokumen resmi dan tidak melanggar aturan di kedua negara.
Selain  kepabeanan,  pengawasan  obat  dan makanan juga dilakukan kedua negara di wilayah perbatasan  Papua.  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  (BPOM)  dan  otoritas  regulator  obat Papua  Nugini  telah  berupaya  meningkatkan pengamanan  produk  obat  dan  makanan  serta menjamin kualitas produk yang diperdagangkan di wilayah perbatasan (Siregar, 2019). Penjagaan kawasan perbatasan juga dilakukan Kementerian Pertanian  melalui  Badan  Karantina  Pertanian. Kementerian Pertanian dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk mencegah keluar masuk­ nya hama penyakit dan organisme pengganggu tumbuhan yang mungkin terbawa oleh komoditas dan dapat mengancam human security serta eko- sistem di Papua. Lebih lanjut, pada April 2019, Kementerian  Pertanian  mengadakan Technical Working Group terkait  implementasi MoU on Collaborative Animal Health, Plant Health and Biosecurity Quarantine Activities dengan mitra dari Papua Nugini. Melalui kelompok kerja ini, kedua pihak melakukan pengawasan, inspeksi, dan  analisis  resiko  bersama  terhadap  potensi penyebaran penyakit lintas batas (Tribunnews. com, 2019). Kerja sama tentang prosedur karanti - na kedua negara ini diharapkan dapat mendorong perdagangan lintas batas berlangsung lancar dan tetap menjaga kualitas serta mutu produk (Lita, 2019). Melalui upaya­upaya kolaboratif tersebut diharapkan perdagangan lintas batas berlangsung lancar dengan tetap menjamin human security masyarakat  di  perbatasan  Indonesia­Papua Nugini.

## PENUTUP
Pemerintah  telah  melakukan  sejumlah  upaya untuk membangun wilayah perbatasan di Papua. Sungguhpun upaya tersebut tidak menyebutkan terminologi human security ,  tetapi  kebijakan pembangunan infrastruktur dapat dilihat sebagai upaya  pemerintah  menjamin human security masyarakat Papua di perbatasan Indonesia­Papua Nugini. Pembangunan infrastruktur berupa jalan dapat mendorong kegiatan ekonomi yang pada
akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan aktivitas ilegal di perbatasan Papua. Selain in - frastruktur transportasi berupa jalan, pembangun­ an infrastruktur pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua agar kualitas sumber daya manusia di perbatasan Papua dapat lebih  unggul.  Pembangunan  infrastruktur  juga dapat meningkatkan hubungan sosial masyarakat dan menjembatani kerja sama Indonesia­Papua Nugini di wilayah perbatasan.
Sebagai  tambahan,  pemerintah  Indonesia dan Papua Nugini perlu memperkuat kerja sama dalam masalah lintas batas dan memulai program pembangunan komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup dan mata pencaharian masyarakat yang  tinggal  di  kedua  sisi  perbatasan.  Kedua negara dapat berbagi pengetahuan dan keahlian untuk mengembangkan kerja sama lintas batas, khususnya dalam mencegah perdagangan ilegal yang mengancam human security masyarakat di kedua  negara.  Hal  ini  menjadi  penting,  mem - pertimbangkan  bahwa  perbatasan  merupakan garis pertahanan pertama terhadap ancaman dan tantangan eksternal. Selain itu, penjaminan ke­ amanan dan kesejahteraan masyarakat di Papua, sebagai salah satu tugas Pemerintah Indonesia, bergantung  pada  perbatasan  yang  aman  dan terintegrasi dengan baik dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## PUSTAKA ACUAN
Anggraeni,  D.  (2005). Rapid  assessment  for  con - servation and economy (RACE) in Papua: a summary. Jakarta: Conservation International Indonesia Program.
Arifin, S. (2012). Trans Border Cooperation Between Indonesia­Malaysia And Its Implication To The Border Development. International Journal of Business, Economics and Law, 1 , 85-90. Bano, R. P. (2018, Agustus 2). Apakah Kemiskinan di Papua Ikut Turun? diakses dari detikNews: https://news.detik.com/kolom/d­4146501/ apakah­kemiskinan­di­papua­ikut­turun pada 10 Desember 2019
Bappenas. (2004). Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia. Jakarta. beacukai.go.id. (2017, 15 Desember). Border Liaison Meeting (BLM) ke 14 . diakses dari http://www.
beacukai.go.id/arsip/web/border­liaison­meet - ing­blm­ke­14.html pada 30 Agustus 2019 Bergin, A., & Bateman, S. (2018). PNG border security a key strategic interest for Australia. Australian Strategic Policy Institute . beritasatu.com.  (2016,  19  September  ). Polair Jayapura Gagalkan Penyelundupan 1,6 Ton BBM ke PNG . diakses dari https://www.ber - itasatu.com/nasional/386740/polair­jayapura­ gagalkan­penyelundupan­16­ton­bbm­ke­png pada 30 Agustus 2019
Bisnis.com. (2017, 10 Maret). Bea Cukai Jayapura Gagalkan  Penyelundupan  Kayu  Masoi . diakses  dari  https://ekonomi.bisnis.com/ read/20170310/9/635914/bea­cukai­jayapura­ gagalkan­penyelundupan­kayu­masoi pada 30
Agustus 2019
Bouchard,  M.  (2012).  “Criminal  Networks  in  a Transnational Context.” dalam C. Leuprecht,
T.  Hataley,  &  K.  R.  Nossal,  (ed), Evolving
Transnational Threats and Border Security (pp.
79­84). Canada: Centre for International and Defence Policy­Queen’s University.
bpkad.papua.go.id.  (2016). Penerimaan  Dalam Rangka  Pelaksanaan  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi Papua .  diakses  dari  https://bpkad.
papua.go.id/page/31/penerimaan­amp­pen - galokasian­dana­otsus­papua.htm  pada  10
Desember 2019 BPS Papua. (2018, Mei 18). Persentase Balita Menurut
Jenis  Imunisasi  pada  tahun  2017 .  diakses dari papua.bps.go.id: https://papua.bps.go.id/ dynamictable/2018/05/18/146/persentase­bal - ita­yang­mendapat­imunisasi­menurut­je - nis­imunisasi­dan­kabupaten­kota­2007­2017. html pada 10 Desember 2019
BPS Papua. (2019a, Juni 14). Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua,  2002-2018 .  diakses  dari  papua.bps. go.id:  https://papua.bps.go.id/dynamict - able/2016/10/13/19/persentase­penduduk­mi - skin­menurut­kabupaten­kota­di­provinsi­pap - ua­2002­2018.html pada 10 Desember 2019 BPS  Papua.  (2019b,  Juli  5). angka  melek  huruf (AMH) penduduk usia 15-24 tahun menurut kabupaten/kota  dan  jenis  kelamin,  2015- 2018 .  diakses  dari  papua.bps.go.id:  https:// papua.bps.go.id/dynamictable/2019/07/05/302/
angka­melek­huruf­amh­penduduk­usia­15­ 24­tahun­menurut­kabupaten­kota­dan­jenis­ kelamin­2015­2018 pada 10 Desember 2019
Busilacchi,  S.,  Butler,  J.  R.,  Rochester,  W. A.,  & Posu, J. (2018). Drivers of illegal livelihoods in remote transboundary regions: the case of
the Trans­Fly region of Papua New Guinea. Ecology and Society, 23(1) .
Carter, D. B., & Goemans, H. E. (2018). International trade and coordination: Tracing border effects. World  Politics,  70(1), 1–52. doi:10.1017/ s0043887117000284.
Chowdhury,  M.  (2013).  Asymmetry  in  Indo­
Bangladesh  relations. Asian  Affairs:  An American Review, 40(2), 83–103. doi:10.108 0/00927678.2013.788414. CNN  Indonesia.  (2019,  Agustus  21). Perjanjian
New  York  1962  dan  Pangkal  Kisruh  di
Tanah Papua .  diakses  dari  CNN  Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasion - al/20190820184732­20­423159/perjanjian­ new­york­1962­dan­pangkal­kisruh­di­tanah­ papua pada 30 Agustus 2019
Coffin, A.  (2007).  From  roadkill  to  road  ecology: A  review  of  the  ecological  effects  of  roads. Journal of Transport Geography, 15 , 396-406.
Costa, F. (2018, 19 April). Polisi Gagalkan Penye- lundupan BBM Bersubsidi ke Papua Nugini . diakses  dari  https://kompas.id/baca/nusan - tara/2018/04/19/polisi­gagalkan­penyelun­ dupan­bbm­bersubsidi­ke­papua­nugini/pada 30 Agustus 2019 Damarjati, D. (2018, 2 Oktober). Ganja Kualitas Tinggi
Papua  Nugini  Jadi  Masalah  di  RI .  diakses dari https://news.detik.com/berita/d­4239195/ ganja­kualitas­tinggi­papua­nugini­jadi­ma­ salah­di­ri pada 30 Agustus 2019
Das,  P.  (2018).  Security  Challenges  and  the Management of the India–Myanmar Border. Strategic  Analysis,  42(6), 578­594. DOI: 10.1080/09700161.2018.1557932.
Del­Bianco, D., & Jackson, J. (2012). Cross-Border Co-Operatiion Toolkiit. Centre of Expertise for Local Government Reform, Council of Europe.
Edmonds,  C.,  &  Fujimura,  M.  (2006).  Impact  of cross­border road infrastructure on trade and investment in the Greater Mekong Subregion.
ADB Institute Discussion Paper No.48 .
Enflo, K., Alvarez­Palau, E., & Marti­Henneberg, J. (2018). Transportation and regional inequality: the impact of railways in the Nordic countries,
1860-1960. Journal of Historical Geography,
62 , 51­70. European  Commission.  (2017). Communication From The Commission To The Council And The European Parliament: Boosting growth and cohesion in EU border regions. European Commission.
Fathurrahman, I. (2019, Agustus 23). Papua Tak Hanya Perihal Infrastruktur . diakses dari detikNews:
https://news.detik.com/kolom/d­4677539/ papua­tak­hanya­perihal­infrastruktur pada 10 Desember 2019 Firdausi, F. A. (2018, Desember 6). Trans Irian Jaya, Proyek  Orde  Baru  Untuk  Menyambungkan Papua . diakses dari https://tirto.id/trans­irian­ jaya­proyek­orde­baru­untuk­menyambung - kan­papua­da7q pada 30 Agustus 2019 Fujimura,  M.,  &  Adhikari,  R.  (2010).  Critical Evaluation  of  Cross­Border  Infrastructure Projects in Asia. ADBI working paper series, No.226 .
Galko,  S.  (2015).  Cross­Border  Cooperation Programme  Poland­Belarus­Ukraine  2007­ 2013. Thematic  handbook  no.  5,  Border Crossings Infrastructure Development .
Garry, S. (2018). Concerns and Challenges of Crime in Papua New Guinea. South Pacific Studies, 38(2) .
Gerstein, D. M., Atler, A., Davenport, A. C., Grill, B., Kadlec, A., & Young, W. (2018). Managing International Borders:Balancing Security with the Licit Flow of People and Goods. California: RAND Corporation.
Ghent, C. (2018). Mitigating the Effects of Transport Infrastructure  Development  on  Ecosystems. Consilience:  The  Journal  of  Sustainable Development, 18(1) , 58–68.
Hakim, R. N. (2016, Mei 9). Perbatasan Indonesia- Papua  Nugini  Dinilai  Cukup  Rawan . diakses  dari  https://nasional.kompas.com/ read/2016/05/09/20520741/Perbatasan. Indonesia­Papua.Nugini.Dinilai.Cukup.Rawan. pada 30 Agustus 2019
Hameiri,  S.,  Jones,  L.,  & Yizheng,  Z.  (2018). The Development­Insecurity  Nexus  in  China’s
Near­Abroad:  Rethinking  Cross­Border
Economic  Integration  in  an  Era  of  State Transformation. Journal of Contemporary Asia, 1­26. DOI: 10.1080/00472336.2018.1502.
Hopcraft, J., Bigurube, G., Lembeli, J., & Borner, M.
(2015). Balancing conservation with national development: A  socio­economic  case  study of the alternatives to the Serengeti road. Plos ONE, 10(7) . Hughes, C. E., Chalmers, J., & Bright, D. A. (2019).
Exploring interrelationships between high­level drug trafficking and other serious and organised crime: an Australian study. Global Crime, 1-23. DOI: 10.1080/17440572.2019.1615895. Indrawan, M., Sumule, A., Wijaya, A., Kapisa, N.,
Wanggai, F., Ahmad, M., et al. (2019). A time for locally driven development in Papua and
West Papua. Development in Practice, DOI:1 0.1080/09614524.2019.1609907. Janur,  K.  (2019,  12  Agustus). Perbatasan Papua Nugini, Pintu Penyelundupan Gelembung Ikan . diakses dari https://www.liputan6.com/ regional/read/4035342/perbatasan­papua­nugi - ni­pintu­penyelundupan­gelembung­ikan pada 30 Agustus 2019
Jordan, R. (2016, Oktober 17). Resmikan 6 Proyek Listrik,  Jokowi  Targetkan  2019  Papua Terang Benderang .  diakses  dari  detikNews: https://news.detik.com/berita/d­3322949/ resmikan­6­proyek­listrik­jokowi­target - kan­2019­papua­terang­benderang  pada  10 Desember 2019
Karim,  D.  B.  (2012).  Whose  development?  The
Need for Conflict­Sensitive Development in Papua,  Indonesia. Journal  of  Peacebuilding &  Development  7(1), 95-100. DOI: 10.1080/15423166.2012.719407.
Karlson, M., Mortberg, U., & Balfors, B. (2014). Road ecology in environmental impact assessment. Environmental Impact Assessment Review, 48 , 10-19.
Kartikasari,  S.  N.,  Marshall, A.  J.,  &  Beehler,  B. M. (2012). Ekologi Papua. Jakarta: Yayasan Pustaka  Obor  Indonesia  dan  Conservation International.
kkp.go.id.  (2018,  31  Juli). Pemusnahan  Kulit Buaya Dan Tangkur Buaya Illegal Asal Png . diakses  dari  https://kkp.go.id/djpsdkp/stasi - unbiak/artikel/5378­pemusnahan­kulit­bua - ya­dan­tangkur­buaya­illegal­asal­png  pada 30 Agustus 2019
Klemm, C. d. (1993). Guidelines for legislation to implement  CITES. IUCN Environmental Policy and Law Paper, No.26 , 52-56. Liddick, D. (2011). Crimes against Nature: Illegal Industries and the Global Environment. California: Praeger.
Lindsey,  P.  A.,  Romanach,  S.  S.,  Matema,  S., Matema, C., Mupamhadzi, I., & Muvengwi, J.  (2011).  Dynamics  and  underlying  causes of illegal bushmeat trade in Zimbabwe. Oryx
45  (1) ,  84­95.  http://dx.doi.org/10.1017/ S0030605310001274.
Lisakafu,  J.  (2018).  Interregionalism  and  police cooperation against crossborder crime in East Africa: Challenges and prospects. South African Journal of International Affairs 25(4), 563­579. DOI: 10.1080/10220461.2018.1548975. Lita,  K.  (2019,  30  April). Papua dan Papua Nugini  Sepakat  Tindaklanjuti  Kerjasama Perdagangan .  diakses  dari  https://www.
gatra.com/detail/news/413079/economy/ papua­dan­papua­nugini­sepakat­tindaklan - juti­kerjasama­perdagangan pada 30 Agustus

## 2019
Mandle, L., Bryant, B., Ruckelshaus, M., Geneletti, D.,  Kiesecker,  J.,  &  Pfaff, A.  (2015).  Entry points  for  considering  ecosystem  services within infrastructure planning: How to inte - grate conservation with development in order to aid them both. Conservation Letters .
May, R. J. (1987). “Mutual respect, friendship and co­operation?”  The  Indonesia­Papua  New Guinea  Border  and  its  effects  on  relations between  Papua  New  Guinea  and  Indonesia. Bulletin of Concerned Asian Scholars, 19(4) , 44-52.
Mollet, J. A. (2011). The dynamics of contemporary local­government  policies  and  economic development  in  West  Papua. Development in Practice, 21(2), 232-243. DOI: 10.1080/09614524.2011.543273. Muliyawan, M. B., Basuni, S., & Kosmaryandi, N.
(2013). Kearifan Tradisional Perlindungan Dan Pemanfaatan  Sumberdaya  Hutan  Oleh  Suku Kanume  Di  Taman  Nasional  Wasur. Media Konservasi, 18(3) , 142-151.
Nurhadi.  (2012).  Konsep  Perwilayahan  Dan  Teori Pembangunan  Dalam  Geografi. Geomedia, 10(1) , 49-66. OECD.  (2006). Promoting Pro-Poor Growth. Infrustructure . diakses dari http://www.oecd. org/dac/povertyreduction/36301078.pdf pada 30 Agustus 2019
Peck,  F.,  &  Mulvey,  G.  (2016).  Cross­Border Collaboration  in  Economic  Development: Institutional  Change  on  the  Anglo­Scottish Border. Journal of Borderlands Studies, 1-16. http://dx.doi.org/10.1080/08865655.2016.125 7365.
Raafi’i,  A.,  Hakim,  D.  B.,  &  Putri,  E.  I.  (2018).
Ketimpangan  Pembangunan  Antar  wilayah Pengembangan  di  Provinsi  Papua  Barat. Journal of Regional and Rural Development Planning 2(3) , 244­257.
Rachman,  F.  F.  (2018,  24  September  ). Melihat Skouw, Gerbang Ekspor-Impor RI dengan Papua Nugini .  diakses  dari  https://finance.
detik.com/berita­ekonomi­bisnis/d­4226639/ melihat­skouw­gerbang­ekspor­impor­ri­den - gan­papua­nugini pada 30 Agustus 2019 Raharjo,  S.  N.  (2016).  Ketahanan  Sosial  Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi  ASEAN:  Studi  Di  Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat. Jurnal Penelitian
Politik, 13(1) .
Rahman,  M.  (2008).  Border  management  and cross­border  cooperation  in  countering  ter - rorism.  dalam  F.  Sobhan,  (ed.), Countering terrorism in Bangladesh (pp. 83–96). Dhaka: UPL. Rofiah,  E.  H.  (2019,  Agustus  21). 5  Proyek Pembangunan  Jokowi  di  Papua  Demi Angkat  Kesejahteraan  Warga .  diakses  dari merdeka.com:  https://www.merdeka.com/ uang/5­proyek­pembangunan­jokowi­di­pap - ua­demi­angkat­kesejahteraan­warga.html pada 10 Desember 2019 Sangadji,  A.  E.  (2019,  24  Januari). Kura-kura Moncong Babi, satwa endemik Papua yang “Go International,” . diakses dari www.wwf. or.id:  https://www.wwf.or.id/?71623/Kura­ kura­Moncong­Babi­satwa­endemik­Papua­ yang­Go­International pada 30 Agustus 2019 Santoso, Y. I. (2019, 3 Juli). Kurangi penyelundupan, Bea Cukai mengatur lalu lintas barang di daerah perbatasan . diakses dari https://nasi - onal.kontan.co.id/news/kurangi­penyelund - upan­bea­cukai­mengatur­lalu­lintas­ba - rang­di­daerah­perbatasan  pada  30  Agustus 2019
Schneider, J. L. (2008). Reducing the illicit trade in endangered wildlife. Journal of Contemporary Criminal Justice, 24(3) , 274­289.
Siagian,  W.  (2018,  20  Mei). TNI Gagalkan Penyelundupan Sirip Hiu dari Papua Nugini .  diakses  dari  https://news.detik.com/ berita/d­4029437/tni­gagalkan­penyelundupan­ sirip­hiu­dari­papua­nugini pada 30 Agustus
2019
Simorangkir, E. (2018, September 20). Jokowi Bangun 1.067 Km Jalan di Perbatasan dalam 4 Tahun . diakses dari detikFinance: https://finance.detik. com/infrastruktur/d­4221033/jokowi­bangun­ 1067­km­jalan­di­perbatasan­dalam­4­tahun pada 30 Agustus 2019
Siregar, B. P. (2019, 21 Juni). Rawan Penyelundupan, BPOM  Perketat  Pengawasan  Produk  di Wilayah Perbatasan .  diakses  dari  https:// www.wartaekonomi.co.id/read232956/rawan­ penyelundupan­bpom­perketat­pengawasan­ produk­di­wilayah­perbatasan.html  pada  30 Agustus 2019
Siswanto.  (2016,  26  Juni). Pelintas RI-PNG Ditangkap TNI Bawa Sekarung Barang Paling Langka . diakses dari https://www.suara.com/ news/2016/06/26/190848/pelintas­ri­png­ ditangkap­tni­bawa­sekarung­barang­paling­ langka pada 30 Agustus 2019
Siswanto,  E.  (2016,  29  Juli). Selundupkan Hasil Bumi ke Indonesia, Warga Papua Nugini
Ditangkap . diakses dari https://news.okezone. com/read/2016/07/29/340/1449642/selund - upkan­hasil­bumi­ke­indonesia­warga­pap -
ua­nugini­ditangkap pada 30 Agustus 2019
Skorobogatova, O., & Kuzmina­Merlino, I. (2017).
Transport infrastructure development perfor - mance. Procedia Engineering , 319-329. Sohn, C. (2014). Modelling cross­border integration: The role of borders as a resource. Geopolitics, 19(3), 587–608. doi:10.1080/14650045.2014 .913029.
Sohuturon, M. (2018, Januari 23). Jokowi Dituntut Perkuat  Sektor  Kesehatan  dan  Pendidikan Papua .  diakses  dari  CNN  Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasion - al/20180123072120­32­270868/jokowi­di - tuntut­perkuat­sektor­kesehatan­dan­pendi - dikan­papua pada 10 Desember 2019 Sugandi, Y. (2008). Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. Jurnal Wilayah dan Lingkungan 6(2), 115­130. doi:10.14710/jwl.6.2.115­130. Surd, V., Kassai, I., & Giurgiu, L. (2011). Romania disparities in regional development. Social and Behavioral Sciences, 19, 21–30. doi:10.1016/j. sbspro.2011.05.102.
Tagliacozzo,  E.  (2001).  Border  permeability  and the  state  in  Southeast Asia:  contraband  and regional  security. Contemporary Southeast Asia 23(2) , 254­74. tempo.co. (2019, Oktober 28). Termin Kedua, Jokowi Mau Bangun 10 Bandara Dan 6 Pelabuhan Di Papua . diakses dari https://www.tempo.co/
abc/4890/termin­kedua­jokowi­mau­bangun­ 10­bandara­dan­6­pelabuhan­di­papua  pada
10 Desember 2019
Thom, N. (2012, 3 Januari). Indonesia president heads to Papua New Guinea . diakses dari http://www. radioaustralia.net.au/international/2010­03­11/ indonesiapresident­heads­to­papua­new­guin - ea/196112 pada 30 Agustus 2019 Tribunnews.com.  (2019,  29  April). Tingkatkan
Akses Pasar, Indonesia-Papua New Guinea Gelar Pertemuan TWG .  diakses  dari  http:// www.tribunnews.com/nasional/2019/04/29/ tingkatkan­akses­pasar­indonesia­Papua New
Guinea­gelar­pertemuan­twg pada 30 Agustus 2019.
Tripp, A. M. (1997). Changing the Rules. The Politics of  Liberalization  and  the  Urban  Informal Economy  in  Tanzania. Berkeley:  University of California Press.
Ullah, A.,  &  Kumpoh, A.  (2018). Are  borders  the reflection of international relations? Southeast Asian borders in perspective. Journal of Asian Security and International Affairs, 5(3), 1–23. doi:10.1177/2347797018798253. UNDP.  (1994). Human  Development  Report  1994. New York: UN.
UNODC. (2012). Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit. New York: UN. Utama,  F.  (2019,  11  Februari). Tangkap Pemburu Satwa Langka, TNI Amankan Kakatua Raja . diakses dari https://www.inews.id/news/nasion - al/tangkap­pemburu­satwa­langka­tni­amank - an­kakatua­raja pada 30 Agustus 2019 Van  der  Veur  P.W.  (1966). New Guinea. British Order  in  Council  Applying  the  Law  of  Her Majesty’s Possessions in New Guinea to the Territories  acquired  under  the  Convention with  Netherlands  of  May  16,1895 .  diakses dari  link.springer.com:  https://link.springer. com/chapter/10.1007/978­94­015­3706­3_41 pada 30 Agustus 2019
Warr,  P.,  Menon,  J.,  &  Rasphone,  S.  (2015). Public services and the poor in Laos. World
Development,  66, 371–382.  doi:10.1016/j. worlddev.2014.08.015.
Warr,  P.,  Menon,  J.,  &  Yusuf,  A.  A.  (2009). Regional Economic Impacts of Cross­Border Infrastructure:  A  General  Equilibrium Application to Thailand and Lao PDR. Working Papers on Regional Economic Integration no.35 . www.rnz.co.nz.  (2018,  17  September). PNG and Indonesia cooperating on border development . diakses dari https://www.rnz.co.nz/internation - al/pacific­news/366595/png­and­indonesia­co - operating­on­border­development­says­pato pada 30 Agustus 2019
Yambeyapdi,  E.  (2018).  Papua:  Sejarah  Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif. Indonesian Historical Studies, 2(2) , 89-95.