http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

## PSAK 109: UPAYA MEWUJUDKAN GOOD ZAKAT GOVERNANCE BAZNAS PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jamaluddin Majid 1 , Ambo Asse 2 , Fatimah 3 , Farid Fajrin 4 1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2 Universitas Muhammadiyah Makassar, 3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 4 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
1 jamalmajid75@gmail.com, 2 amboasse22uin@yahoo.co.id ,
3 stfatimah776@gmail.com, 4 farid.fajrin@uin-alauddin.ac.id
Received: 19 September 2020; Revised: 23 September 2020; Published: 21 September 2020

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  PSAK  109  dalam pengelolaan zakat dan infaq/sadaqah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dalam  rangka  mewujudan good  zakat  governance .  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  analisis  deskriptif,  dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan  belum  menerapkan  PSAK  109,  Sehingga perwujudan good  zakat  governance pada  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan belum  tercapai  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  perlu  peningkatan  pemahaman sumber  daya  manusia,  pelatihan  tentang  pelaksanaan  PSAK  109  tentang akuntansi  zakat  yang  mengatur  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan pengungkapan  transaksi  zakat,  infaq/sadaqah  guna  mewujudkan good  zakat governance BAZNAS Sulawesi Selatan.
Kata Kunci: PSAK 109; Good Zakat Governance.

## ABSTRACT
This study aims to determine the application of PSAK 109 in the management of zakat and infaq/sadaqah at BAZNAS South Sulawesi Province in order to realize good zakat governance. This research is a qualitative research with a descriptive analysis approach, using primary and secondary data. The results showed that BAZNAS South Sulawesi Province  has  not  implemented  PSAK  109,  so  that  the  realization  of  good  zakat governance  in  BAZNAS  South  Sulawesi  Province  has  not  been  achieved  properly. Therefore, it is necessary to increase understanding of human resources, training on the implementation  of  PSAK  109  on  zakat  accounting  which  regulates  the  recognition, measurement, presentation and disclosure of zakat, infaq / sadaqah transactions in order to realize good zakat governance of BAZNAS South Sulawesi.
Keywords: PSAK 109; Good Zakat Governance.

## PENDAHULUAN
Islam sebagai agama rahmatan lilalamin yang mengatur hubungan rohani manusia  dengan  Tuhannya  ( habluminallah )  dan  mengatur  hubungan  antar sesama manusia ( habluminannas ). Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu menyebarkan kebaikan baik  untuk diri sendiri maupun untuk orang lain  dan lingkungan sekitarnya, serta tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah SWT.  Saling  tolong  menolong  antar  sesama  manusia.  Adapun  konsep  tolong menolong dalam islam tercermin dalam kewajiban umat muslim mengeluarkan zakat (Habib, 2016). Zakat diyakini merupakan ibadah yang berperan strategis dalam  mendorong  pemerataan  kemakmuran  penduduk  suatu  Negara.  Selain zakat,  infak  dan  sedekah  juga  dapat  menjadi  salah  satu  instrumen  dalam pemerataan  pendapatan  yang  mampu  mengurangi  kemiskinan.  Terlebih  lagi Indonesia  merupakan  Negara  dengan  jumlah  penduduk  muslim  terbesar  di dunia. Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi penerimaan zakat, infak  dan  sedekah  terbesar,  dengan  potensi  tersebut  diperlukan  organisasi Baznas sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah.
Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebagai  kota  ke  5  yang  memiliki  tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia yang memiliki potensi penerimaan zakat yang besar. Data pengumpulan zakat Sulawesi selatan tahun 2015 sebesar Rp 10.000.000.000,- dan penyaluran  Rp 283.7000.000,- sedangkan pengumpulan tahun 2016 sebesar Rp 12.843.951.562,- dan penyaluran Rp 1.947.146.231,-  (Outlook Zakat Indonesia, 2017). Ini menunujukkan kinerja yang kurang bagus karena pengukuran kinerja merupakan  hal  penting  dalam  perencanaan  dan  pengendalian  organisasi. Melalui pengukuran kinerja, sebuah organisasi dapat menunjukkan   pencapaian target-target   perusahaan baik pada level strategis maupun level operasional. Riset-riset  tentang  kinerja  yang  dilakukan  dari  waktu  ke  waktu  mengalami perkembangan dalam  kemampuan, dimensi pengukuran, kecepatan,  maupun analisis.  Perkembangan  tersebut  tidak  terlepas dari analisis dan observasi yang berkesinambungan  sesuai  dengan     tuntutan zaman dan  kemajuan  teknologi yang  akhir-akhir  ini  mengalami  percepatan  yang  luar  biasa    dari  organisasi pengelola zakat (Hendrawan Supratino: 2006).
Kedudukan  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ)  dalam  lingkungan  yang semakin  maju  dan  kompleks  sangatlah  penting,  seiring  dengan  semakin majunya umat, baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, maka diharapkan jumlah muzakki (pembayar zakat) akan bertambah dan  juga  kuantitas  zakat  akan  meningkat  (Ghufraanaka  dan  Septiarini,  2016; Ipansyah  dkk,  2013).  Amelia  (2012)  menyatakan  bahwa  tumbuhnya  lembaga-
lembaga zakat merupakan cermin timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat-zakat masyarakat secara efektif.
PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal  yang  dinantikan  pemberlakuannya  yang  diharapkan  dapat  terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Laporan  keuangan  lembaga  amil  menjadi  salah  satu  media  untuk pertanggungjawaban  operasionalnya,  yaitu  dalam  mengumpulkan  dan menyalurkan  dana  zakat  infak  dan  sedekah  (ZIS).  Untuk  itu  agar  laporan keuangan  tersebut  akuntabel  dan  transparan  maka  dibutuhkan  Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Ritonga, 2017).
Pada  awalnya  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ)  di  Indonesia menggunakan  PSAK  No.  45  tentang  pelaporan  keuangan  organisasi  nirlaba, namun seiring dengan perkembangan zaman dan adanya tuntutan untuk segera memiliki  suatu  standar  yang  baku  dalam  pelaporannya,  maka    Forum  Zakat (FOZ)  mengadakan  kerjasama  dengan  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  untuk menyusun  PSAK  Zakat  pada  tahun  2007,  dan  pada  tahun  2008,  IAI  telah menyelesaikan  ED  PSAK  Nomor  109  tentang  Akuntansi  Zakat  yang  resmi diberlakukan  untuk  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan  entitas pengelola  zakat  per  1  januari  2009  (Wati et  al. ,  2016).  Akhirnya  pada  bulan Oktober 2011, ED PSAK Nomor 109 telah disahkan oleh IAI sebagai standarisasi pelaporan  akuntansi  zakat  bagi  OPZ.  Akuntansi  zakat  merupakan  akuntansi yang  digunakan  oleh  lembaga  pengelola  zakat  yang  telah  disahkan  oleh pemerintah  baik  berbentuk  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  ataupun  berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Megawati & Trisnawati, 2014).
Sejak diberlakukannya PSAK 109 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan  Organisasi  Pengelola  Zakat,  sebagian  besar  belum  menerapkan pencatatan sesuai PSAK 109 secara penuh dan bahkan dan masih menggunakan pencatatan  sederhana  yang  tidak  sesuai  dengan  PSAK  109.  Fenomena  ini dibuktikan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh    Istutik  (2013); Megawati  &  Trisnawati  (2014);  Habib  (2016);    Fitriasuri  &  Jaya  (2017) menunjukan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  organisasi  pengelola  zakat yang belum menerapkan PSAK 109 secara penuh.
Penerapan PSAK 109 merupakan salah satu cara yang dapat mewujudkan tata kelola zakat yang baik ( good zakat governance ) di bidang pelaporan keuangan. Karakteristik good  zakat  governance diantaranya  transparansi  dan  akuntabilitas dalam pengelolaan zakat,  termasuk pengelolaan infak/sedekah. Akuntabilitas
organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan yang disahkan sebagai organisasi resmi dengan menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Oleh sebab itu, akuntabilitas dan transparansi dalam  pengelolaan  ZIS  melalui  PSAK  109  tentang  akuntansi  zakat  dan infak/sedekah wajib dilakukan (Pertiwi et al. , 2015).
Fenomena  akuntabilitas  Baznas  Sulawesi  Selatan  bukan  hanya  pada lingkup  organisasi  dengan  donatur  (muzaki),  tetapi  para  Mustahik  yang dikembangkan atas dasar pemahaman memiliki kepedulian sesama manusia. hal ini  berkaitan  dengan  Teori Maqashid Syariah.  Teori maqashid syariah  adalah bentuk  penghambaan  bahwa  semuanya  adalah  milik  Allah  sehingga  Allah menentukan alur-alur mendapatkannya, mengelola, mengkonsumsi, mendistribusi  sampai  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  BAZNAS maupun LAZ sebagai pengelola zakat dan infak memiliki tanggung jawab yang sangat  besar,  terlebih  bagaimana  menata  kelola  zakat  yang  baik  ( good  zakat governance )  harus  memperhatikan  pengelolaan  dana  ZIS  dan  mekanisme pelaporan keuangan sesuai dengan syariat Islam dan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Tata kelola zakat yang baik dapat dilihat dari output yang dihasilkan dari OPZ mengenai peruntukan zakat, infak dan sedekah yaitu hanya terdapat  8  asnaf  yang  berhak  memperoleh  zakat.  BAZNAS  perlu  fokus  pada atribut  yang  top  prioritas  dalam  rangka  meningkatkan  kinerjanya  sehingga kesadaran  muzaki  untuk  membayar  zakat  melalui  lembaga  amil  dapat ditingkatkan dengan baik (Ayuniyyah, 2011).
Pada kenyataannya masih banyak muzakki yang memberikan langsung zakatnya kepada mustahik dan hal inilah yang menyebabkan tidak optimalnya dana  zakat  yang  dapat  dikumpulkan  oleh  OPZ.  Faktor  ketidak  percayaan muzakki pada pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat dikarenakan kurangnya  transparansi  pada  laporan  keuangan  dan  akuntabilitas  dari  pihak LAZ  atau  BAZNAS  dan  cendrung  menggunakan  laporan  keuangan  dengan kebijakan  sendiri  serta  tidak  merasa  mendapatkan  manfaat  yang  lebih  besar apabila  dana  zakat  tersebut  disalurkan  melalui  LAZ  dibandingkan  dengan penyaluran secara langsung. Oleh karena itu, dengan sistem akuntansi yang baik dan  transparan  yang  sesuai  dengan  PSAK  No.  109  tentang  akuntansi  zakat, infaq/sedekah  merupakan  salah  satu  faktor  yang  akan  memberikan  manfaat pada  perbendaharaan  lembaga  BAZNAZ  sendiri  dan  juga  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  organisasi  pengelola  zakat  dan  secara otomatis  akan  meningkatkan  dana  zakat  yang  akan  dikumpulkan  sehingga dapat menjembatani kesenjangan sosial dalam masyarakat.
BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan  merupakan  salah  satu  Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun dana ZIS di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, perlu secepatnya menerapkan PSAK 109 sebagai salah satu solusi permasalahan guna mewujudkan good zakat governance . Dalam PSAK 109 memuat aturan-aturan yang membuat penyajian tata  kelola  zakat  yang  baik  dalam  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan BAZNAS yang mengacu pada PSAK 109, maka good zakat governance (tata kelola zakat  yang  baik)  dapat  terwujud  pelaporan  keuangan  BAZNAS  Provinsi Sulawesi Selatan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif  yang  berdasarkan  pada  penggunaan  teknik  analisis  deskriptif  yang artinya mendeskripsikan temuan dari data-data yang diperoleh dan kemudian akan dianalisis. Data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan  informan  dan  data  dokumenter (documentary data) . Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah data primer yang bersumber dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka  dan  sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  meliputi:  Laporan keuangan  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Kebijakan  akuntansi  BAZNAS Provinsi  Sulawesi  Selatan,  dan  hasil  penelitian  dan  kajian  terdahulu  yang dianggap relevan untuk kajian ini. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan  data  studi  dokumen  atau  kepustakaan  dan  wawancara  yang dilakukan secara terarah dan mendalam. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan kedalam tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai kepada penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas ( credibility ) dimana uji kredibilitas ini digunakan untuk menjamin kualitas data yang ditemukan dilapangan. Uji kredibilitas data yang digunakan adalah metode triangulasi sumber data dan triangulasi teori.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penghimpunan  zakat  dan  infak/sedekah  oleh  BAZNAS  tidaklah  boleh dicampur  adukkan,  karena  zakat  memiliki  takaran  tersendiri  yaitu  2,5%  dari penghasilan dan peruntukannya juga telah ditentukan dan tidak boleh diberikan kepada  selain  delapan  asnaf  yang  telah  ditetapkan  oleh  syariat  islam. Berdasarkan  hasil  penelitian,  Pada  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan  telah melakukan pengelompokan dana antara dana zakat, infak dan sedekah.
Pendistribusian  zakat  tidak  sekedar  disalurkan  kepada  setiap  orang, namun  terdapat  ketentuan  mengenai  golongan  yang  berhak  menerima  zakat yang  disebut  dengan  mustahik.  Sebelum  mendistribusikan  zakat,  BAZNAS Provinsi  Sulawesi  Selatan  terlebih  dahulu  melakukan  pendataan  mustahik. Pendataan  ini  bertujuan  agar  BAZNAS  tidak  salah  dalam  menyalurkan  dana zakat.  Artinya  zakat  tersebut  tersalurkan  kepada  orang-orang  yang  memang berhak  menerimanya.    Islam  telah  menetapkan  terdapat  delapan  asnaf  yang berhak  menerima  zakat.  Dana  yang  telah  dihimpun  oleh  BAZNAS  Provinsi Sulawesi  Selatan  didistribusikan  kepada  delapan  asnaf.  Namun,  dalam pelaksanaanya  tidak  semua  asnaf  mendapat  pendistribusian  zakat.  Hal  ini disebabkan  tidak  semua  asnaf  tersebut  ada  di  daftar  mustahik  BAZNAS. Misalnya Riqab (budak),  di  zaman  sekarang  sudah  sangat  jarang  ditemukan budak. Jadi yang menjadi prioritas utama dalam penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan adalah fakir miskin. Pendistribusian zakat, infak dan sedekah  pada  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dilakukan  secara  besar- besaran  setiap  bulan  ramadhan.  Pada  tahun  2018  tepatnya  bulan  ramadhan, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah mendistribusikan 250 paket sembako dan  uang  tunai  kepada  mustahik  dari  sekitar  Rp  1,5  Miliar  dana  zakat  yang terkumpul (Syam, 2018).
BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  mendistribusikan  zakat  dan infak/sedekah dilakukan dengan dua bentuk pendistribusian, yaitu: Konsumtif, pendistribusian ini dibagi habis ke semua mustahik yang terdaftar di BAZNAS. Pembagiannya dapat berupa makanan seperti sembako atau kebutuhan pokok. Selain itu bisa dalam bentuk uang untuk digunakan membeli kebutuhan pokok bagi  para  mustahik,  pendistribusian  konsumtif  ini  dilakukan  pada  saat  bulan ramadhan  dan  diambil  dari  zakat  fitrah  maupun  zakat  mal.  Produktif  atau bantuan  modal  usaha.  Bantuan  ini  diberikan  dalam  bentuk  pinjaman  kepada pemohon modal usaha yang pelunasannya dilakukan dengan cara dicicil oleh peminjam.
Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga telah menetapkan  adanya  zakat  produktif.  Tentang  zakat  produktif  ini  dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi:
“Zakat  dapat  didayagunakan  untuk  usaha  produktif  dalam  rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.
Pola  pendistribusian  zakat  secara  produktif  dapat  mengambil  skema qardhul hasan dan mudharabah. Pola qardhul hasan merupakan salah satu bentuk pinjaman  yang  menetapkan  tidak  adanya  tingkat  pengembalian  tertentu  dari pokok pinjaman. Sementara distribusi zakat secara Mudharabah berarti lembaga pengelola  zakat  membuat  terobosan  dengan  bertindak  sebagai  investor  yang menginvestasikan  dana  hasil  pengumpulan  zakat  kepada  mustahik  sebagai pinjaman  dana  dengan  angsuran  pinjaman  dan  tingkat  pengembalian  yang dibayarkan menurut kesepakatan.
Keberhasilan  dari  pendistribusian  dana  zakat  tergantung  pada pendayagunaanya. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan penerima dana zakat dimana yang menjadi prioritas penerima dana  zakat  pada  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan  adalah  fakir  miskin. Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Jumhar  selaku  bagaian pendayagunaan bahwa:
“Kami  sangat  berusaha  keras  agar  potensi  zakat  semakin  meningkat, sehingga  kami  juga  bisa  memaksimalkan  pendayagunaan  zakat  yaitu bantuan modal usaha kepada mustahik karena banyak  sekali masyarakat yang butuh kerja tetapi terkendala permodalan. Zakat produktif ini sangat baik  karena  dapat  membantu  memandirikan  mustahik  jadi  tidak ketergantugan”
Berdasarkan  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  zakat  produktif  ini sangat membantu mustahik dalam perekonomian. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Haryanto dan Laila, 2014) yang mengatakan pendapatan mustahik mengalami  peningkatan  setelah  menerima  zakat  produktif  walaupun  dalam jumlah relaf sedikit, mustahik telah menggunakan bantuan dana zakat produktif dengan baik yang terbukti dari meningkatnya pendapatan mustahik.

## Prosedur Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
Pelaporan  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  BAZNAS  kepada masyarakat  sedangkan  bentuk  pertanggungjawaban  BAZNAS  kepada  Allah SWT  terletak  pada  bagaimana  pengelolaan  dana  zakat  tersebut.  BAZNAS
sebagai lembaga pemegang amanah dituntut untuk bekerja demi kemaslahatan umat  bukan  karena  adanya  kepentingan  pribadi.  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi Selatan  telah  menjalankan  fungsinya  dengan  baik  melalui  program-program kemanusiaan yang telah dilakukan.
Proses  penyusunan  laporan  keuangan  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi Selatan  dilakukan  dengan  mengumpulkan  bukti  setoran  zakat  dan  bukti penyaluran  dana  zakat  yang  kemudian  dicatat  dalam  pencatatan  harian. Pencatatan harian dilakukan melalui sistem komputerisasi yang disebut Sistem Informasi  Manajemen  BAZNAS  (SIMBA).  Segala  penerimaan  akan  diinput melalui SIMBA yang pelaporannya langsung terbaca di BAZNAS pusat. Sistem pencatatan  akuntansi  pada  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan  masih menggunakan sistem pencatatan single entry . Sistem pencatatan seperti ini tidak melakukan penjurnalan terlebih dahulu, namun langsung mencatat pemasukan ketika ada penerimaan zakat, infak dan sedekah dan mencatat kas keluar ketika melakukan penyaluran.

## Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 109
Implementasi  praktik  zakat  berdasarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan No.109  bahwa  akuntansi  zakat  bertujuan  untuk  mengatur  pengakuan, pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan  transaksi  zakat,  infak/sedekah. Terpenuhinya tata kelola, maka pengelola dana zakat dapat dipertanggungjawabkan  dan  juga  dapat  meningkatkan  kepercayaan  dan kepatuhan pembayar zakat (Saad dkk., 2014).
Penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belumlah lengkap. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan hanya membuat satu dari lima laporan keuangan yang ditetapkan dalam PSAK 109 yaitu laporan posisi dana saja. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurhidayah selaku bagian keuangan bahwa:
“Kita hanya membuat laporan keuangan dalam bentuk RA dan RAB saja karena SDM yang belum memadai. Sebagaimana yang publik ketahui juga bahwa  yayasan  ini  masih  terbilang  baru  jadi  masih  banyak  kekurangan yang perlu kami benahi. Akan tetapi, untuk tahun mendatang kita sudah mengusahakan untuk mengikuti SOP IZI pusat yaitu menggunakan PSAK 109”.
Hasil wawancara mengindikasikan bahwa LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan juga membuat laporan keuangan hanya saja dalam bentuk yang sangat sederhana  yaitu  laporan  rincian  anggaran  biaya  (RAB)  dan  laporan  realisasi anggran (RA). Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memberikan
rincian  biaya  yang  jelas  dan  disusun  berdasarkan  kategori.  Menilik  dari pengklasifikasi tersebut. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian  Istutik (2013) yang  mengatakan  Amil  Zakat  Kota  Malang  belum  menerapkan  standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyususnan laporan keuangan.
Pengakuan  akuntansi  pada  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan menggunakan nilai dasar tunai ( cash basic) yaitu penerimaan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan.  Penggunaan pencatatan  akuntansi  berbasis  kas  karena  cenderung  lebih  mudah  dan sederhana.  Sistem  penilaian  aset  non  kas  pada  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi Selatan menggunakan harga pasar.  Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Hurhidayah selaku bagian keuangan bahwa:
“Saat ini kita masih menggunakan pencatatan yang sederhana karena lebih mudah  dan  untuk  zakat  produktif  kami  memiliki  pencatatan  khusus berupa  RAB  untuk  programnya.  Kemudian,  untuk  perhitungan penerimaan  zakat  nonkas  seperti  beras  maka  kami  mencatatnya  senilai dengan harga dipasaran”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas maka  penentuan  nilai  aset  nonkas juga  telah  sesuai  dengan  PSAK  109  yang  menyatakan  bahwa  penentuan  nilai wajar  aset  nonkas  yang  diterima  menggunakan  nilai  pasar.  Apabila  harga pasaran tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar yang sesuai dengan PSAK yang relevan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Tillah (2015) mengungkapkan Baznas lubuk linglau menggunakan metode cash basic  dalam  pengakuan  zakatnya.  Metode  cash  basic  pada  BAZNAS  sudah sesuai  dengan  PSAK  109  dimana  dijelaskan  bahwa  BAZNAS  mengakui penerimaan  zakat,  infak/sedekah  diterima,  baik  berbentuk    kas  atau  nonkas yang diterima.
BAZNAS  provinsi  Sulawesi  Selatan  mengakui  aset  non  kas  lancar berdasarkan harga pasar. Sedangkan aset non kas tidak lancar tidak tuangkan dalam laporan keuangan BAZNAS. Hal ini ditandai dengan tidak disajikannya bangunan, peralatan, dan mobil ambulance dalam laporan keuangan.  BAZNAS Provinsi  Sulawesi  Selatan  juga  tidak  mengakui  atau  mencatat  penyusutan sebagai penurunan nilai aset.
PSAK  109  menjelaskan  bahwa  penyajian  akuntansi  zakat  dan  infak/ sedekah yaitu amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). BAZNAS Provinsi  Sulawesi  Selatan  memisahkan  dana  zakat  dan  dana  infak/sedekah.
BAZNAS tidak mengakui adanya dana non halal karena lalu lintas pembayaran zakat dan infak/sedekah tidak menggunakan jasa bank konvensional. Rekening bank konvensional hanya digunakan untuk operasional saja. Meski memisahkan dana zakat dan infak/sedekah, namun BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyajikan dana tersebut secara terpisah pada laporan posisi keuangan.
Pengungkapan  berarti  bahwa  laporan  keuangan  harus  memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu organisasi. Oleh karenanya BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan harus menyajikan informasi yang  jelas,  lengkap  dan  menggambarkan  secara  tepat  mengenai  kejadian ekonomi  yang  mempengaruhi  posisi  keuangan.  Pengungkapan  ini  akan dituangkan  dalam  bentuk  catatan  atas  laporan  keuangan.  BAZNAS  Provinsi Sulawesi  Selatan  belum  memiliki  catatan  atas  laporan  keuangan  yang  sesuai PSAK 109, akan tetapi sebagai bentuk penjelasan atas penyaluran dana zakat dan infak/sedekah  dituangkan  dalam  bentuk  surat  yang  dikirimkan  kepada muzakki  setiap  setelah  dilakukannya  penyaluran  sebagai  bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan kepada para muzakki. Surat  pertanggungjawaban  tersebut  memuat:  Kebijakan  penyaluran  zakat, seperti  penentuan  skala  prioritas  penyaluran,  dan  penerima;  Rincian  jumlah penyaluran  dana  zakat  dan  jumlah  dana  yang  diterima  langsung  oleh  setiap mustahik.
Perwujudan Good Zakat Governance melalui PSAK 109 Good zakat governance atau tata kelola zakat yang baik sangat diperlukan setiap  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ).  Karakteristik good  zakat  governance diantaranya  adalah  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  zakat yang  termasuk  di  dalamnya  pengelolaan  infak/sedekah.  OPZ  dikatakan memiliki  sistem good  zakat  governance apabila  telah  menerapkan  akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi suatu OPZ dapat diwujudkan melalui sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar. Untuk menghasilkan sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar, maka  segala  aktivitas  pembukuan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  harus mengacu pada suatu pedoman atau standar yang telah ditetapkan. Standar yang dimaksud adalah PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109  ini  digunakan  sebagai  acuan  bagi  setiap  OPZ  dalam  hal  pengakuan, pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  setiap  transaksi  zakat  dan infak/sedekah serta menjadi acuan dalam pembuatan laporan keuangan OPZ.
BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan  belum  pernah  diaudit  laporan keuangannya  oleh  auditor  independen  (akuntan  publik).  Bentuk
pertanggungjawaban  dan  transparansi  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan selama  ini  tidak  hanya  diwujudkan  melalui  laporan  keuangan.  Namun,  lebih berfokus pada penginformasian kepada para muzakki mengenai pengalokasian dana  zakat  dan  infak/sedekah.  Penginformasian  tersebut  dilakukan  secara tertulis yaitu dengan menyurati setiap muzakki terkait pengalokasian dana dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.
Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyajikan pos  pos  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  PSAK  109.  Idealnya,  suatu laporan  keuangan  dikatakan  akuntabel  dan  transparan  apabila  telah  sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar yang ditetapkan untuk pelaporan keuangan BAZNAS adalah PSAK 109. Penerapan PSAK 109 merupakan salah satu  alternatif  dalam  mewujudkan good  zakat  governance .  PSAK  109  memuat aturan-aturan  yang  membuat  penyajian  tata  kelola  zakat  yang  baik  dalam laporan keuangan. Laporan keuangan BAZNAS yang mengacu pada PSAK 109, maka akan mewujudkan good zakat governance (tata kelola zakat yang baik) di bidang  pelaporan  keuangan.  Meskipun  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan belum menerapkan PSAK 109, namun BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengingkari  pentingnya  penerapan  PSAK  109  dalam  mewujudkan good  zakat governance .
Penerapan PSAK 109 pada  BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa  kendala  yang  menghambat  penerapannya.  Kendala  tersebut  adalah Kurangnya pemahaman BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tentang PSAK 109, sumber  daya  manusia  yang  kurang  kompeten  di  bidang  akuntansi,  Latar belakang  pendidikan  pembuat  laporan  keuangan  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi Selatan  yang  tidak  sesuai  dengan  bidang  akuntansi,  kurangnya  pelatihan- pelatihan tentang PSAK 109 yang diberikan oleh pemerintah.
Berdasarkan  keterangan  itulah,  maka  perwujudan good zakat  governance pada  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan  masih  kurang  karena  belum diterapkannya  PSAK  109.  Namun,  setelah  adanya  aturan  yang  menegaskan bahwa setiap laporan keuangan BAZNAS harus diaudit mulai tahun 2018 maka BAZNAS Provinsi Sulawesi selatan berupaya untuk menerapkan PSAK 109.

## KESIMPULAN
BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebagai  lembaga  yang  berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional telah melaksanakan tugas dan  fungsinya  dengan  baik,  mulai  dari  penghimpunan,  pendistribusian,  dan pendayagunaa  zakat  dan  infak/sedekah.  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan belum  menerapkan  PSAK  109.  Sistem  pencatatan  akuntansinya  masih menggunakan  pencatatan single  entry atau  pencatatan  sederhana.  Perwujudan good  zakat  governance pada  BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Selatan  masih  belum tercapai  sepenuhnya,  lantaran  PSAK  109  belum  diterapkan.  Organisasi pengelolan zakat dikatakan memiliki sistem Good zakat governance apabila telah menerapkan  akuntabilitas  dan  transparansi.  Akuntabilitas  dan  transparansi dapat  diwujudkan  melalui  sistem  pembukuan  dan  pelaporan  keuangan  yang baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an al-Karim dan terjemahannya, Departemen Agama RI . Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
Amelia, E. (2012). Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor). Signifikan , 1(2), 79-92.
Angraeni,  E.  F.,  S.  S.  Pangemanan  &  S.S.  Rondonuwu.  (2016). Application  of Accounting Zakat, Infaq/Sedekah Based on PSAK 109 at Badan Amil Zakat Bitung City. Jurnal EMBA, 4 (4), 1191 – 1199.
Anton,  FX.  (2010).  Menuju  Teori Stewardship Manajemen. Majalah  Ilmiah INFORMATIKA, 1 (2), 61-80.
Ayuniyyah, Q. (2011) . Factors Affecting Zakat Payment Through Institution of Amil Muzaki’s  Perspectives  Analysis  (Case  Study  of  Badan  Amil  Zakat  Nasional BAZNAS ). Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq , 2 (2), 1-16.
Beik, I. S., & Zaenal, M. H. (2017). Outlook Zakat Indonesia 2017. Books-Puskas Baznas , 1 , 3-2016.
Candra, K. R. (2017). Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS Gresik Tahun 2015-2016) . Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Donaldson,  L  &  J.H.  Davis.  (1991). Stewardship  Theory  or  Agency Theory:CEOGovernance  and  Shareholder.  Returns  Australian  Journal  of Management, 16(1): 49-64.
Fitriasuri  dan  A.  K.  Jaya.  2017.  Pemahaman  Akuntansi  Zakat  dalam Meningkatkan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  pada  Badan  Amil  Zakat Palembang. Jurnal Ilmiah MBIA. 16(2): 117 – 126.
Ghufraanaka & D. F. Septiarini. (2016). Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan  Aset  Kelolaan  pada  Lembaga  Amil  Zakat .  Jurnal  Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 3( 5), 375-390.
Habib,  A.  A.  (2016).  The  Principle  of  Zakat,  Infaq,  and  Shadaqah  Accounting Based SFAS 109. Journal of Accounting and Business Education , 1(1), 1-19.
Haryanto,  C.  A.,  &  Laila,  N.  (2014).  Dampak  Pendayagunaan  Infaq  Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) di Kediri. JESTT , 1 (10), 720–735.
Hermawan  &  Rini.  (2016).  Pengelolaan  Dana  Zakat,  Infaq,  Dan  Shadaqah Perspektif  Shariah  Enterprise  Theory. Riset  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia , 1(1), 12-24.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2008) . ED Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, infaq/sedekah. Jakarta.
Ipansyah, N., N. Rahmi & R. Helmi. 2013. Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin. Tashwir , 1(1), 75- 83.
Istutik.  (2013).  Analisis  implementasi  akuntansi  zakat  dan  Infak/sedekah (PSAK:109)  pada  Lembaga  Amil  Zakat  di  Kota  Malang. Jurnal  Akuntansi Aktual , 2(1), 19-24.
Kamali, M. H. (2013). Membumikan Syariah, Pergulatan Mengaktualkan Islam, Terjemahan Miki Salman. Bandung: Mizan.
Kristin, Ari & Umah U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). Value Added , 7(2),
68-97.
Megawati, D & F. Trisnawati. (2014). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 7(1), 40-59.
Mohsin, M. I. A. (2015). Potential of Zakat in Eliminating Riba and Eradicating Poverty  in  Muslim  Countries  (Case  Study:  Salary  Deduction  Scheme  of Malaysia). International Of  Journal Islamic Management and Business , 1(1), 40- 59.
Nahdiah,  Alvin.  (2016). Penerapan  Akuntansi  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  pada Lembaga  Amil  Zakat  Infaq  dan  Shadaqah  Masjid  Jami’  Al-Baitul  Amien Kabupaten Jember . Skripsi. Universitas Jember.
Pertiwi,  R.  A.,  M.  Kholmi  &  E.  T.  Kurniawati.  (2015).  Analisis  Penerapan Akuntansi  Dana  Zakat  dan  Infak/Sedekah  pada  Lembaga  Amil  Zakat Infaq,  dan  Shadaqah  Muhammadiyah  (LAZISMU)  Kabupaten  Malang.
Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 751-758.
Pujianto  &  Asrori.  (2015).  Implementasi  PSAK  109  pada  Organisasi  Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota Semarang. Accounting Analysis Journal , 4(1), 1-9.
Rahman,  T.  (2015).  Akuntansi  Zakat,  Infak  dan  Sedekah  (PSAK  109):  Upaya Peningkatan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Organisasi  Pengelola  Zakat (OPZ). Jurnal Muqtasid , 6(1), 141-164.
Ritonga, P. (2017).  Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK NO. 109  pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Kitabah , 1(1), 1-19.
Saad,  R.  A.  J.,  Aziz,  N.  M.  A.,  &  Sawandi,  N.  (2014).  Islamic  Accountability Framework in The Zakat Funds Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 164 , 508–515.
Sayuti, Jamaluddin, & Muh Sapril Sardi. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan) Jurnal Ilmiah Akuntansi; ATESTASI , hal 16-28
Setyawan, A. R. (2015). Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet  Dhuafa  Yogyakarta  Tahun  2014-2015 .  Skripsi.  Universitas  Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Shidiq,  G.  (2009).  Teori  Maqashid  Al-Syari’ah  Dalam  Hukum  Islam. Sultan Agung , XLIV (118), 117–130.
Sulaeman.  (2018).  Signifikansi  Maqashid  Al-Syari’ah  Dalam  Hukum  Ekonomi Islam. Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum , 16 (1), 98–117.
Syam,  F.  “BAZNAS  Sulsel  Distribusikan  250  Paket  Zakat  ke  Fakir  Miskin”.
Tribun Makassar Online . 01 Juni 2018. http://makassar.tribunnews.com/2018/06/01/baznas-sulsel-
distribusikan-250-paket-zakat-ke-fakir-miskin (10 Agustus 2018).
Supratikno,  Hendrawan.  2006.  Manajemen  Kinerja  Untuk  Menciptakan Keunggulan Bersaing. Yogyakarta: Graha Ilmu
Tillah, M. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat PSAK 101 dan PSAK 109 Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Lubuk  Linggau. Artikel. Universitas Bina Darma. Palembang, 3(1), 1-12.
Triyuwono,  I.  (2007).  Mengangkat  Sing  Liyan  untuk  Formulasi  Nilai  Tambah Syari’ah. SNA X, Unhas Makassar.
Umam, K. (2001). Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Zakat.
Wati, A. M. P., D. Kristianto., & M. R. Sunarko. (2016). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Lembaga  Amil  Zakat  Nassional  Nurul  Hayat  Cabang  Solo). Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi , 12(4), 428-438.