## PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 SABU DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN
The Role of the Police in Investigating the Abuse of Class 1 Methamphetamine Narcotics in the Jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police
Muhammad Nur Ichsan 1* , Baso Madiong 2 ,  Waspada 2
1 Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: nurichsan01@gmail.com
Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika golongan 1 sabu dan faktor penghambat penyidikan di Wilayah Hukum Polda Sulsel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  efektifitas  penyidikan  tindak  pidana  narkotika  golongan  1  sabu  di wilayah  Hukum  Polda  Sulawesi  Selatan  yaitu  dengan  menerima  laporan,  melakukan  tindakan  pertama,  penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan, serta pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika golongan I sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kesadaran hukum masyarakat budaya hukum serta adanya tekanan terhadap penyidik.
Kata Kunci : Narkotika, Investigasi, Kepolisian

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effectiveness of the police's role in investigating the abuse of class 1 methamphetamine narcotics and factors inhibiting investigations in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction. The research method used is normative legal  research.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  effectiveness  of  investigating  class  1  methamphetamine  narcotics crimes  in  the  South  Sulawesi  Regional  Police  jurisdiction  is  by  receiving  reports,  taking  first  action,  arresting,  searching, confiscating,  examining  suspects  and  witnesses,  detaining,  and  transferring  case  files  to  the  prosecutor's  office.  Factors inhibiting the implementation of investigations of class I methamphetamine narcotics crimes in the South Sulawesi Regional Police  jurisdiction  are  influenced  by  internal  and  external  factors.  Internal  factors  include  human  resources,  facilities, infrastructure, and budget. While external factors include public legal awareness, legal culture, and pressure on investigators.
Keywords: Narcotics, Investigation, Police
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  amandemen  ke-4  menentukan  bahwa Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Berlandaskan  pada Pancasila  dan  UUD  1945  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia  serta  menjamin  setiap  warga  negara  bersama kedudukannya di dalam hukum dan permerintahan itu dengan tidak  ada  pengecualiannya.  Pada  dasarnya  setiap  individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum  adat  maupun  hukum  positif,  karena  hukum  mampu menciptakan  perdamaian  dan  ketertiban  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Undang-undang
Dasar  1945  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial.  Hal  ini berarti  semua  tindakan  penegak  hukum  dalam  melaksanakan tugas jabatannya harus berdasarkan hukum dan undang-undang serta  menempatkan  kepentingan  hukum  dan  peraturan perundang-undangan di atas kepentingan pribadi atau golongan sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk  di  bawah  supremasi  hukum  yang  selaras  dengan ketentuan perundang-undangan dan perasan keadilan masyarakat.  Jadi,  arti the  rule  of  law dan  supremasi  hukum menguji  dan  meletakkan  setiap  tindakan  penegak  hukum tunduk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang, dan rasa

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Golongan... (Muhammad Nur Ichsan, Baso Madiong,  Waspada)
keadilan  yang  hidup  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat. Kenyataan  yang  tidak  dapat  disangkal,  betapa  pun  baik  dan sempurnanya  sarana  dan  peraturan  hukum,  baik  di  bidang hukum  material  maupun  formil,  jika  tidak  didukung  dengan tersedianya  aparat  penegak  hukum  yang  penuh  kearifan  dan penuh rasa tanggung jawab serta pengabdian, maka yang akan terjadi adalah sia-sia dalam penegakan hukum.
Aparat  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  fungsi  dan wewenangnya,  tidak  boleh  bertindak  berdasarkan  kekuatan semata-mata  sebelum  berlakunya  Undang-undang  Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).  Aparat  penegak  hukum  tergolong  alat  kekuasaan yang  menitikberatkan  setiap  tindakan  pada  kekuasaan  semata dan  fungsi  dan  wewenang  yang  ada  padanya.  Akan  tetapi sesudah  KUHAP  berlaku,  aparat  penegak  hukum  harus menempatkan  diri  dalam  suatu  acuan  pelaksanan  penegakan hukum yang berlandaskan pada keseimbangan antara orientasi penegakan  dan  perlindungan  ketertiban  masyarakat  dangan kepentingan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Melihat perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan  pengaruh  globalisasi,  perkembangan  itu  selalu  diikuti proses  penyesuain  diri  yang  kadang-kadang  proses  tersebut terjadi  secara  tidak  seimbang.  Dengan  kata  lain,  pelangaran terhadap  norma-norma  tersebut  semakin  sering  terjadi  dan kejahatan  semakin  bertambah,  baik  jenis  dan  polanya  yang semakin  kompleks  sehingga  memang  bahwa  perkembangan masyarakat  itu  disebabkan  salah  satunya  karena  ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.
Kepolisian  sebagai  salah  satu  lembaga  penegak  hukum pada  dasarnya  menjalankan  fungsi,  tugas,  dan  wewenangnya berdasarkan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Fungsi  kepolisian adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan  keamanan,  ketertiban  masyarakat,  penegak hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.  Adapun  tujuan  dari  pada  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  adalah  untuk  mewujudkan  keamanan dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharannya  keamanan  dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan  menjujung  tinggi  hak  asasi  manusia  seturut  jalannya dengan  yang  tertera  pada  Pasal  4  dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mampu  melaksanakan  tugasnya  secara  professional  dengan memutus jaringan sindikat dari dalam dan luar negeri melalui kerjasama  dengan  instansi  atau  lembaga  yang  terkait  dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di mana pengungkapan
kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam  mencari  dan  menemukan  pelakunya  serta  senantiasa berorientasi  kepada  tertangkapnya  pelaku  kejahatan  dan penerapan  undang-undang  yang  ada  (Waluyo,  2018).  Dalam pelaksanaan  perannya  kepolisian  sendiri  telah  menempatkan narkoba  sebagai  kasus  yang  mendapat  perhatian  serius  dan diutamakan.  Namun  tugas  berat  tersebut  tentunya  tidak  akan berhasil  tanpa  adanya  dukungan  dari  semua  elemen masyarakat.
Peranan  kepolisian  dalam  melakukan  penyidikan  tindak pidana  narkotika  golongan  1  sabu  tentunya  tetap  pada  acuan UU  N0  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Tindak  pidana narkoba tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum semata  tetapi  juga  kepada  seluruh  usaha  yang  ditunjukkan untuk  mengurangi  permintaan  dan  kebutuhan  gelap  narkoba. Berdasarkan  prinsip  dasar  ekonomi  tentang  permintaan ( demand ) dan persediaan ( supply ), selama permintaan itu masih ada  persediaan  akan  selalu  ada  dan  apabila  permintaan  itu berhenti  atau  berkurang  persediaan  akan  berkurang  termasuk pasarnya.  Dalam  konsep  penegakan  hukum  oleh  kepolisian tentunnya  tidak  terlepas  dari  terwujudnya  keamanan  dan ketertiban masyarakat.
Selain  itu  Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam  hal  ini kepolisian  di  setiap  daerah  sebagai  unsur  terdepan  dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran  bahkan  utamanya  dalam  penyidikan  tindak  pidana narkotika.  Selain  itu  yang  tertera  pada  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di  mana  inilah  peraturan  undang-undang  yang  mengatur tentang  narkotika.  Di  dalam  undang-undang  tersebut  banyak hal  yang  di  bahas  secara  detail,  seperti  pengertian,  golongan narkotika, contoh pidana, dan lain sebagainya.
Pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tentu  juga  mengikuti  arahan  dan  peraturan  dari  yang  telah tertulis dan telah melaksanakan perannya sedemikian rupa dan sesuai dari arahan Kepolisian Republik Indonesia. Namun pada kenyatannya  terdapat  beberapa  masalah  di  lapangan  di  mana setiap  kali  dalam  proses  penyidikan  ketika  ingin  melakukan serah  terima  kepada  pengadilan  negeri  sering  kali  terdapat berkas  atau  bukti  yang  belum  sesuai  ataupun  belum  cukup sehingga  biasanya  dikembalikan  kembali  dari  pengadilan negeri  kepada  tempat  laporan/pengaduan  awal  untuk dilengkapi  oleh  tim  penyidik  setempat.  Selain  itu, kenyataannya  juga  alur  atau  efektifitas  yang  dilakukan biasanya  memakan  waktu  yang  lama  dan  tentunya  akan berpengaruh  nantinya  pada  proses  penyidikan  yang  tidak maksimal.
Tabel 1
Jumlah Kasus Penyebaran Narkotika di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pada dasarnya jumlah kasus tindak tindak pidana narkoba dari tahun ke tahun di wilayah Sulawesi Selatan terus meningkat terutama dengan melihat jumlah berdasarkan jenis kelamin.

## Tabel 2
Jumlah Kasus Penyebaran Narkoba di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022

## Sumber: Polda Sulsel, 2023
Secara  kuantitas  dilihat  dari  meningkatnya  pemberitaan tentang tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat dan secara kualitas dilihat dari alat dan cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya (Diputra, 2012). Begitu juga  dengan  kejahatan  narkoba,  secara  kualitas  kejahatan narkoba  dilihat  dari  modus  operandi  dan  teknologi  yang dipergunakan  untuk  memasukkan  atau  menyalurkan  narkoba tersebut,  baik  yang  dijual  untuk  dikonsumsi  di  Indonesia maupun  untuk  dijual  keluar  Indonesia,  dan  secara  kuantitas dilihat  dari  perkembangan  jenis-jenis  narkoba  yang  semakin bertambah  dan  jumlah  narkoba  yang  ada.  Tindak  pidana narkoba  telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan  dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan  korban  terutama  di  kalangan  generasi  muda bangsa  yang  sangat  membahayakan  kehidupan  masyarakat, bangsa,  dan  negara.  Dengan  begitu,  potensi  masifnya penyebaran  narkotika  terbilang  tinggi.  Berikut  ini  data  kasus penyebaran narkotika di wilayah hukum Polda Sulsel.
Hal  lainnya  berbicara  mengenai  pelaksanaan  peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika golongan I  sabu  tentu  tidak  lepas  dari  tugas  dan  fungsinya  kepolisian sebagai  aparat  penegak  hukum  dan  tentunya  dalam menghindari  proses  yang  memakan  waktu  yang  cukup  lama sehingga  alur  proses  penyidikan  dapat  berjalan  sesuai  peran yang  tertulis  guna  untuk  mengurangi  dan  menanggulangi kejahatan tersebut terutama demi meningkatkan moralitas dan kualitas  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  khususnya  bagi generasi penerus bangsa (Ernawati & Tahir, 2017).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas peran kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika golongan 1 sabu dan faktor penghambat penyidikan di Wilayah Hukum Polda Sulsel.

## 2. METODE
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian normatif  yang  memadukan  antara  bahan  dari  buku-buku  dan peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu  juga,  dalam
penelitian  ini  penulis  melakukan  wawancara  langsung  ke Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  untuk  melengkapi  data penulisan ini..

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Efektifitas  Penyidikan  Tindak  Pidana  Narkotika Golongan I Sabu di  Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan
Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membantu rencana  penyidikan.  Rencana  penyidikan  ini  dibuat  agar  dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyelidikan, cara yang akan  digunakan,  personil  yang  akan  digunakan,  dan  jangka waktu  yang  dibutuhkan  dalam  suatu  penyidikan.  Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang akan dilaksanakn oleh penyidik.
Ada  beberapa  kegunaan  dari  membuat  rencana penyidikan yaitu
1) Memberikan  gambaran  mengenai  penyidikan  yang akan  dilakukan  pembetulan  apabila  tindakan  yang akan dilakukan sehingga dapat dilakukan pembetulan apabila  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  penyidik tidak  sesuai  dengan  takti  dan  dan  teknik  dalam penyidikan.
2) Merupakan  proses  kontrol  oleh  atasan  penyidik terhadap  penyidikan  terhadap  penyidikan  yang  akan dilakukan oleh penyidik.
3) Mencegah  terjadinya  bias  dan  penyalahgunaan wewenag oleh penyidik dalam penyelidikan.
a. Tujuan Penyidikan
Adapun  tujuan  daripada  penyidikan  adalah  untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data- data  yang  akan  digunakan  untuk  1)  membuat  terang  tindak pidana yang terjadi; dan 2) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut (Ishaq, 2018).
b. Sasaran Penyidikan
Sasaran penyidikan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu 1) membuat terang tindak pidana yang terjadi; 2) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana terhadap tindak pidana tersebut); dan 3) tempat daerah di mana suatu kejahatan telah dilakukan.
c. Proses penyidikan
Untuk  melakukan  penyidikan,  berdasarkan  wawancara bersama penulis bahwa proses yang dilakukan Ditres Narkoba Kepolisian  Daerah  Sulawesi  selatan  menurut  M.  Ilham  yakni ”Sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP). Kemudian  setelah  dilidik  petugas  menemukan  tersangka  dan barang  buktinya  lalu  petugas  menindaklanjuti  dengan  proses penyelidikan  dan  setelah  dilakukan  penyelidikan  petugas melakukan  penyidikan  dan  di  dalam  penyidikan  di  situ  ada penahan, pemeriksaan BAP,  dan sebagainya. Setelah lengkap semua  dilanjutkan  ke  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  dan  jika JPU  menganggap  perlu  atau  bolak-balik  dalam  arti  ada petunjuk-petunjuk  dari  jaksa  maka  petugas  melengkapi petunjuk tersebut dan setelah cukup atau lengkap diserahkan ke JPU  kembali  jika  sudah  lengkap  akan  muncul  surat  P21  atau tahap  2  (dua)  nanti  petugas  atau  penyidik  sudah  lepas  dari
Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Golongan... (Muhammad Nur Ichsan, Baso Madiong,  Waspada)
penyidikan dan hasil langsung disidangkan oleh jaksa maupun hakim yang menghakimi tersangka”.
Hal  senada  juga  diungkapkan  Heru  mengenai  Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu memeriksa tersangka  dengan  bekerja  sama  dengan  peradilan  umum  dan dalam  melakukan  penyelidikan  narkotika  waktunya  dapat diperpanjang  menjadi  3x24  jam  dan  tersangka  diminta  untuk ditemani oleh seorang pengacara karena hukumannya lebih dari 4 tahun.
d. Penyidikan
Tujuan  penyidikan  adalah  untuk  membuat  terang  suatu tindak pidana dan pelakunya kemudian dilakukan penindakan. Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  proses  penyidikan perkara  tindak  pidana  narkotika,  adapun  tindakan  penyidikan perkara tindak pidana narkotika adalah sebagai beriku.

## 1) Menerima Laporan
Laporan  adalah  pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh seorang  karena  hak  atau  kewajiban  berdasarkan  undang- undang  kepada  pejabat  yang  berwenang  tentang  telah  atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Waspada dkk., 2023). Dalam hal, tindak pidana narkotika tidak menganut delik aduan. Oleh karena itu, cukup dengan adanya laporan dari masyarakat  saja,  maka  Penyidik  Ditres  Narkoba  Kepolisan Daerah  Sulawesi  selatan  dapat  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan.
Berdasarkan  laporan  satuan  Penyidik  Ditres  Narkoba Kepolisan Daerah Sulawesi selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan.  Peningkatan  kasus  tersebut  dapat  dilihat  dari tahun 2022 sampai 2023 pada tabel berikut.

## Tabel 3

## Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Ditres Narkoba Kepolisan Daerah Sulawesi Selatan

## Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Tahun 2024
2) Melakukan Tindakan Pertama
Penyidik  karena  kewajibannya  mempunyai  wewenang melakukan  tindakan  pertama  pada  saat  di  tempat  kejadian. Setelah  menerima  laporan  dari  seseorang  maka  penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih  berada  di  tempat  tersebut,  penyidik  dapat  melarang  si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan  pemeriksaan  seperlunya  termasuk  memeriksa identitas  tersangka  atau  menyuruh  berhenti  orang-orang  yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar  masuk  tempat  kejadian.  Kemudian  penyidik  harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan- bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.
Apabila pemeriksaan di tempat kejadian selesai dilakukan dan  barang-barang  bukti  telah  pula  dikumpulkan  maka selanjutnya  harus  disusun  suatu  kesimpulan  sementara
(Winarni,  2018).  Setelah  kejadian  tersebut  telah  dapat disimpulkan,  maka  petugas  penyidik  mencocokkan  barang- barang  bukti  yang  telah  dikumpulkan  itu  satu  sama  lainnya, misalnya  antara  barang  bukti  yang  didapatkan  di  tempat kejadian  dengan  keterangan  para  saksi  yang  melihat  sendiri kejadian  tersebut.  Pencocokan  barang-barang  bukti  ini  sangat penting,  karena  barang-barang  bukti  tersebut  sangat menentukan  pembuktian  perbuatan  si  tersangka  dalam persidangan. Kalau alat-alat bukti yang telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang-barang bukti itu tidak bernilai.
3) Penangkapan
Penyidik  karena  kewajibannya  mempunyai  wewenang melakukan  penangkapan.  Penangkapan  adalah  suatu  tindakan penyidik  berupa  pengekangan  sementara  waktu  kebebasan tersangka  atau  terdakwa  apabila  terdapat  cukup  bukti  guna kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan  dan  atau  peradilan dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-
undang.  Untuk  kepentingan  penyelidikan,  penyelidik  atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan  penyidikan,  penyidik  dan  penyidik  pembantu berwenang  melakukan  penangkapan.  Perintah  penangkapan dilakukan  terhadap  seorang  yang  diduga  keras  melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Pelaksanaan  tugas  penangkapan  dilakukan  oleh  petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta  memberikan kepada  tersangka surat perintah penangkapan  yang  mencantumkan  identitas  tersangka  dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan  yang  dipersangkakan  serta  tempat  ia  diperiksa. Dalam  hal  tertangkap  tangan  penangkapan  dilakukan  tanpa surat  perintah,  dengan  ketentuan  bahwa  penangkap  harus segera  menyerahkan  tertangkap  beserta  barang-barang  bukti yang  ada  kepada  penyidik  atau  penyidik  pembantu  terdekat. Tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Terhadap  tersangka  pelaku  pelanggaran  tidak  diadakan penangkapan  kecuali  dalam  hal  ia  telah  dipanggil  secara  sah dua  kali  berturut-turut  tidak  memenuhi  panggilan  itu  tanpa alasan  yang  sah.  Dasar  Hukum  Penangkapan  adalah  Pasal  1 Angka  20  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum  Acara  Pidana.92  Setelah  penyidik  menerima  laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu perkara tindak pidana narkotika,  maka  sebagai  kelanjutan  daripada  adanya  tindakan yang  dilakukan  seseorang,  apabila  penyidik  mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka.
Penangkapan  tidak  dapat  dilakukan  secara  sewenang- wenang,  karena  hal  itu  melanggar  hak  asasi  manusia (Musakkir, 2016). Untuk menagkap seseorang, maka penyidik harus  mengeluarkan  surat  perintah  penangkapan  disertai alasan-alasan  penangkapan  tersangka  dapat  menolak  petugas yang  bersangkutan.  Perintah  penangkapan  tersangka  dapat menolak  petugas  yang  bersangkutan.  Perintah  penangkapan baru  dikeluarkan  kalau  sudah  ada  dugaan  keras  telah  terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup. 4) Penggeledahan
Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penggeledahan.  Penggeledahan  yang  dilakukan  terhadap tersangka  diatur  dalam  Pasal  32  sampai  dengan  Pasal  37 KUHAP, untuk kepentingan  penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah, pakaian dan badan.  Adapun  tujuan  dilakukan  penggeledahan  untuk mendapatkan  barang  bukti,  dan  sekaligus  untuk  melakukan penangkapan  terhadap  tersangka.  Penggeledahan  dilakukan setelah  diterbitkan  Surat  Perintah  Penggeledahan  yang  di tandatangani pejabat yang berwenang.
5) Penyitaan
Setelah melakukan penggeledahan, maka Penyidik dapat melakukan  penyitaan  yaitu  serangkaian  tindakan  penyidik untuk  mengambil  alih  dan  atau  menyimpan  di  bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau  tidak  berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan.  Dalam  pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan  dengan  cara-cara  yang  ditentukan  oleh  undang- undang  yaitu  adanya  suatu  pembatasan-pembatasan  dalam
penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin  untuk  mendapatkan  surat  izin  terlebih  dahulu, penyidik  dapat  melakukan  penyitaan  hanya  atas  benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.
Penyitaan  terhadap  barang  bukti  diatur  dalam  Pasal  38 sampai  dengan  Pasal  46  KUHAP  dimana  penyitaan  barang bukti  yang  dilakukan  oleh  penyidik  hanya  dapat  dilakukan dengan  surat  izin  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat (Pramono,  2015).  Alat-alat  atau  barang-barang  yang  di temukan  pada  saat  penggeledahan  diamankan  atau  diadakan penyitaan.  Adapun  maksud  diadakan  penyitaan  diperlukan untuk  memberikan  keyakinan  bahwa  tersangka  yang  telah melakukan  tindak  pidana  itu.  Pada  waktu  penyidik  akan mengadakan  penyitaan  suatu  barang  bukti,  maka  penyidik terlebih  dahulu  harus  memperlihatkan  surat  bukti  diri,  surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.
6) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap  yang  paling  penting  dalam  proses  penyidikan.  Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan  dapat  mengungkap  akan  segala  sesuatu  tentang  tindak pidana yang terjadi.
Sehubungan  dengan  itu  sebelum  pemeriksaan  dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana  tersangka  atau  saksi  akan  diperiksa  dan  apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan  yang  berlaku.  Persiapan-persiapan  yang  dimaksud antara  lain  adalah  a)  penunjukan  penyidik  pemeriksa;  b) persiapan bahan-bahan; c) persiapan tempat pemeriksaan; dan d) persiapan sarana pemeriksaan.
Apabila  persiapan  untuk  melakukan  pemeriksaan  telah dipersiapkan,  maka  pemeriksaan  dapat  segera  dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan  yang  dilakukan  dapat  mencapai  sasaran  yang dikehendaki.  Dalam  rangkaian  melakukan  pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  51,  Pasal  53,  Pasal  114, Pasal  115,  dan  Pasal  133  KUHAP.  Dalam  saksi  merupakan suatu  alat  bukti  yang  sangat  menentukan  dalam  proses peradilan.  Karena  saaksi  itu  adalah  seseorang  dapat memberikan  keterangan  tentang  telah  terjadi  sesuatu  tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa  tersebut.  Saksi  diperiksa  secara  tersendiri,  tetapi boleh  dipertemukan  yang  satu  dengan  yang  lain  dan  mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
7) Penahanan Penahanan bertujuan untuk kepentimgan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan. Dalam Pasal  20  KUHAP  memberikan  kewenagan  kepada  penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan  lanjut  dimana  setiap  kali  melakukan  penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.
8) Melakukan Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Kejaksaan
Menurut  Pasal  8  KUHAP,  jika  penyidik  telah  selesai melakukan  penyidikan,  penyidik  wajib  segera  menyerahkan
Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Golongan... (Muhammad Nur Ichsan, Baso Madiong,  Waspada)
berkas  perkara  kepada  penuntut  umum.  Penyelesaian  dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap  pertama  penyidik  menyerahkan  berkas  perkara,  apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.
Setelah  selesainya  proses  penyidikan,  maka  penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut  umum,  dimana  penuntut  umum  nantinya  akan. memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan  dikembalikan  kepada  penyidik  untuk  dilengkapi  untuk dilakukan  penyidikan  tambahan  sesuai  dengan  petunjuk penuntut  umum  dan  bila  telah  lengkap  yang  dilihat  dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan  atau  penuntut  umum  telah  memberitahu  bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dilanjutkan prosesnya ke persidangan.
Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik  Polri  tersebut  kemudian  akan  dilanjutkan  oleh kejaksaan  dalam  hal  mempersiapkan  penuntutan  yang  akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis  kepada  terdakwa  yang  kesemuanya  itu  berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.
Menurut  penulis,  upaya  penegakan  hukum  secara sistematik  haruslah  memperhatikan  ketiga  aspek  tersebut, sehingga  proses  penegakan  hukum  dapat  diwujudkan  secara nyata.  Faktor  biaya  merupakan  salah  satu  faktor  yang menghambat  dalam  proses  penegakan  hukum  tindak  pidana narkotika  pada  tingkat  penyelidikan  hingga  penyidikan. Sedikitnya  anggaran  membuat  tidak  maksimal  dan  efektifnya dalam  mengungkap  kasus  tindak  pidana  narkotika.  Anggaran yang  dibutuhkan  dalam  rangka  penyelidikan  maupun penyidikan  dalam  menegakkan  hukum  belum  mencukupi sehingga  penegakan  hukum  itu  sendiri  sering  kali  belum memuaskan. Hal lain yang perlu diperhatikan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika adalah pembuktian yang berkaitan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.
3.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan  Tindak Pidana Narkotika Golongan I Sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi selatan
a. Faktor Internal
1) Sumber daya manusia
Jumlah  penyidik  yang  saat  ini  melakukan  Penyidikan Tindak  Pidana  Narkotika  di  Ditresnarkoba  Polda  Sulsel sebanyak  6  personil,  dengan  melihat  jumlah  penyidik  serta melihat  jumlah  perkara  atau  kasus  yang  ditangani  setiap bulannya 15-20 kasus yang masuk. Di sisi lain jumlah personil tidak  sebanding  dengan  jumlah  kasus  yang  masuk  setiap bulannya yang terus meningkat.
Perlunya  penambahan  personil  untuk  mengefektifkan proses penyidikan tindak pidana narkotika agar dapat berjalan dengan  baik.Lebihlanjut  lagi  masih  banyaknya  personil  yang belum  memiliki  keterampilan  dalam  melakukan  penyelidikan serta  penyidikan  dan  masih  banyaknya  personil  yang  tidak mengikuti  pelatihan/pendidikan  kejuruan  reserse/reserse narkoba. Penyidik dan penyidik pembantu yang ditempatkan di Ditresnarkoba  Polda  Sulsel  masih  banyak  yang  belum memenuhi  persyaratan,  antara  lain  a)  tidak  pernah melaksanakan  pelatihan  atau  kejuruan  tentang  penyidikan tindak  pidana  apalagi  tindak  pidana  narkoba;  b)  pemahaman
tugas  pokok  (integritas)  masih  kurang  dalam  menyidik  kasus tindak  pidana  narkoba;  dan  c)  oleh  karena  kurangnya pemahaman  tentang  penyidikan,  penyidik,  dan  penyidik pembantu  tidak  memikirkan  resiko  yang  timbul  dalam kesalahan penyidikan tersebut.
2) Sarana dan prasarana Sarana  adalah  segala  sesuatu  yang  dipakai  sebagai  alat untuk mencapai makna dan tujuansedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya  suatu  proses.  Tersedianya  sarana  dan prasarana  yang  cukup  dengan  kualitas  yang  baik  sangat dibutuhkan  setiap  instansi  termasuk  penyidik  dalam melaksanakan  tugas  penyidikan  untuk  mencapai  tujuan  yang diharapkan.  Tanpa  adanya  sarana  dan  prasarana,  tujuan  yang akan  dicapai  menjadi  kurang  efektif.  Mengenai  faktor  sarana dan prasarana yang berada di Ditresnarkoba Polda Sulsel belum memadai.
Kendaraan  operasional  sudah  ada,  namun  pengadaan perangkat  elektronik  untuk  memudahkan  penyidikan  masih belum  optimal.  Keterbatasan  sarana  dan  fasilitas  merupakan faktor  penghambat  dalam  melakukan  penyidikan  seperti kurangya personil di lapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim  terutama  dalam  upaya penyuluhan,  sosialisasi,dan  upaya-upaya  lainnya  yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan penyalahgunaan  narkotika,  khususnya  di  Sulawesi  Selatan. Khusus  untuk  sarana  dan  prasarana  ini  hendaknya  menganut jalan pikiran yakni 1) yang tidak ada menjadi diadakan ini baru betul;  2)  yang  rusak  dan  salah  menjadi  diperbaiki  dan dibetulkan;  3)  yang  kurang  menjadi  ditambahkan;  4)  yang macet menjadi dilancarkan; dan 5) yang mundur dan menurun menjadi dimajukan dan ditingkatkan.
3) Alokasi anggaran Dukungan anggaran yang kecil pada ditresnarkoba dalam pengungkapan kasus besar. Anggaran yang sangat terbatas ini sangat  mempengaruhi  kinerja  kepolisian  terutama  jajaran ditresnarkoba  Polda  Sulsel  dalam  mengungkap  berbagai macam kejahatan penyalahgunaan  narkotika dan psikotropika di  wilayah  hukum  Polda  Sulsel.    Contohnya  seperti  untuk melakukan  tes  jenis  narkotika  maupun  psikotropika  yang berhasil  diamankan  tidak  jarang  jajaran  ditresnarkoba  Polda Sulsel  seringkali  menggunakan  anggaran  pribadinya  untuk menutup  biaya  operasional  Contoh  lain  adalah  untuk melaksanakan penyelidikan dilapangan juga seringkali jajaran ditresnarkoba  Polda  Sulsel  juga  menggunakan  pos  anggaran pribadinya  untuk  menutupi  semua  biaya  pengeluaran  selama melaksanakan  penyelidikan  dan  pengintaian  terhadap  calon tersangka  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika  dan psikotropika.
Hal  ini  sangat  mengganjal  dan  membuat  semakin tersendatnya dan menjadi salah satu faktor yang menghambat proses  pelaksanaan  pengungkapan  kasus  penyalahgunaan narkotika  dan  psikotropika  baik  itu  pengintaian  maupun penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran  ditresnarkoba Polda Sulsel . Dalam kegiatan penyidikan, anggaran  sangat terbatas sehingga  anggota  sering  apatis  dalam  penyidikan,  resikonya kasus terbengkalai.
b. Faktor Eskternal
1) Dukungan masyarakat
Pentingnya  peran  serta  masyarakat  dalam  membantu pihak penegak hukum dalam pengungkapan kasus narkoba, tak jarang  dan  masih  banyak  masyarakat  masa  bodoh  ketika melihat  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  di  lingkungan sekitarnya.  Oleh  karena  itu  kondisi  didalam  masyarakat  juga mempengaruhi  dalam  pengungkapan  peredaran  narkotika,
termasuk  prilaku  yang  berkaitan  dengan  penyalahgunaan narkotika. Ketika masyarakat yang acuh dan mengabaikan apa yang terjadi di lingkungannya maka tidak heran ketika penegak hukum  sulit  untuk  mengungkap  peredaran  gelap  narkotika. Partispasi masyarakat untuk mewujudkan kewaspadaan sedini mungkin  sangatlah  penting,  bahkan  dapat  dikatakan  sebagai kunci menyukseskan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, dan  hambatan  maupun  gangguan  di  lingkungan  terkecil (tetangga).  Partisipasi  yang  bersifat  otonom  ialah  partisiapsi yang  muncul  dan  tumbuh  dari  kesadaran  dalam  diri  masing- masing masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungannya 2) Faktor kesadaran hukum Kesadaran hukum merupakan kesadaran perorangan atau kelompok  masyarakat  pada  aturan-aturan  atau  hukum  yang berlaku.  Peranan  kesadaran  hukum  masyarakat  sebagaimana tujuan  itu  sendiri  adalah  menjamin  kepastian  hukum  dan keadilan.  Dalam  kehidupan  masyarakat,  senantiasa  terdapat pola  perilaku  yang  tidak  dikehendaki  oleh  norma  hukum. Tanpa  atau  kurangnya  kesadaran  hukum  pada  masyarakat, menjadi salah satu sebab belum tegaknya prinsip negara hukum di Indonesia.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Agung selaku Kanit mengatakan bahwa:
“Pentingnya kesadaran hukum dalam meninjau efektivitas penyidikan tindak pidana narkoba direpresentasikan oleh sebagian  masyarakat  yang  mau  membantu  pihak kepolisian  dalam  memberantas  pelaku  penyalahgunaan narkobaoleh karena sudah banyak kasus yang berasal dari laporan  masyarakat.  Namun  sebagian  masyarakat  takut atau  acuh-tak  acuh  untuk  melaporkan  jika  mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika”.
3) Keterangan dari tersangka
Dari beberapa tersangka yang penulis telah periksa serta lakukan  interogasi,keterangan  tersangkalah  yang  kadang berubah-ubah  yang  bahkan  tak  jarang  tersangka  memberikan keterangan yang dalam artian bohong, memberikan keterangan palsu,  dan  kadang  tersangka  juga  asal-asalan  dalam menyebutkan  nama  orang  yang  memberikan  narkotika  yang didapat  dalam  penguasaannya  karena  dengan  keterangan tersangka  personil  dapat  memperoleh  petunjuk  untuk  kami lakukan pengembangan kasus peredaran gelap narkotika, tetapi ketika  tersangka  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar maka  sulit  bagi  kami  mengungkap  dan  melakukan pengembangan.
4) Adanya tekanan pada penyidik
Banyaknya  tekanan-tekanan  dari  luar  yang  dialami  oleh seorang  penyidik  ketika  berhadapan  dengan  pelaku/tersangka yang  istilah  hidup  berlebihan,  yang  menggunakan  segala kelebihan/kecukupan  dalam  hidupnya  untuk  membujuk  agar supaya  penyidik  dapat  membantunya.  Dari  sinilah  adanya bujukan  tersangka  yang  menjanjikan  sesuatu  yang  dapat menguji integritas seorang penyidik/penyidik pembantu, ketika pelaku/tersangka  membujuk  dengan  berbagai  hal  baik  berupa materi maupun hal-hal lain yang akan dijanjikan.
Faktor pertama yang mempengaruhi yakni dari subsistem ekonomi  dimana  ketika  tersangka  memiliki  materi  yang berlebihan akan melakukan berbagai hal untuk mencapai suatu tujuan  tertentu  untuk  dirinya  bahkan  bisa  sampai  melanggar aturan dan norma yang berlaku. Faktor kedua yakni subsistem
politik dimana palaku/tersangka tersebut mempunyai kedekatan dengan beberapa elit politik atau pejabat politik akan berpengaruh juga pada keefektifan penyidikanyang mana akan banyaknya tekanan dari luar pada penyidik agar membantu atau pun  sekedar  meringankan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pelaku. Faktor ketiga yakni subsistem sosial yang mana ketika tersangka  mempunyai  kedekatan  dengan  beberapa  orang  di lingkungan  penegak  hukum  maka  dengan  mudahnya  akan meminta bantuan karena adanya hubungan atau kedekatan yang terjalin.  Hal  inilah  yang  membut  kebanyakan  penyidik  saat melakukan  pemeriksaan  menjadi  iba  atau  simpati  kepada pelaku/tersangka karena dengan kedekatan yang telah terjalin. Faktor keempat adalah subsistem budaya dimana kebanyakan pelaku  atau  tersangka  yang  diamankan  oleh  aparat  penegak hukum terkait penyalahgunaan narkotika tak jarang menggunakan atau mengedarkan narkotika menjadi kebutuhannya atau dengan kata lain menjadi mata pencaharian sampingan karena baginya ketika narkotika tersebut diedarkan akan  mendapatkan  keuntungan  yang  lebih.  Hal  ini  lah  yang menjadi budaya dari pelaku atau tersangka yang mempertahankan  pola-pola  yang  salah  dalam  memahami tentang narkotika tersebut.
5) Faktor budaya hukum
Faktor  budaya  juga  dapat  mempengaruhi  penegakan hukum  itu  sendiri  dikarenakan  faktor  budaya  memegang peranan penting karena dalam setiap penegakan hukum, aparat tidak  serta  merta  berjalan  sendiri  pasti  akan  bekerjasama dengan  masyarakat  yang  mempunyai  pemahaman  tentang hukum yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Budaya hukum  dapat  diartikan  sebagai  nilai-nilai  atau  perilaku masyarakat  atau  kebiasaan  masyarakat  dalam  mematuhi  atau mentaati aturan hukum. Seseorang akan dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku.
Budaya  hukum  juga  terkait  dengan  opini,  cara  berfikir, serta  cara  bertindak,  baik  dari  para  penegak  hukum  maupun dari warga masyarakat. Menurut Anggota Ditresnarkoba Polda Sulsel  Agus  Satria  saat  dilakukan  wawancara  mengatakan bahwa:
“Notabene  masyarakat  masih  kurang  sekali  pemahaman tentang hukum, apalagi tentang narkotika maka tak heran apabila  kebanyakan  yang  kami  amankan  warga masyarakat  di  wilayah  tersebut  dan  terkhusus  untuk daerah  Kabupaten  Pinrang  yang  sangat  mudah  sekali untuk melakukan transaksi dalam mengedarkan narkotika serta  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  narkotika tersebut  digunakan  sebagai  obat  untuk  tahan  dalam bekerja  sehari-hari  dengan  alasan  bahwa  pekerjaan kebanyakan  masyarakat  di  sana  adalah  sebagai petani/pekebun dan nelayan”.
Dalam  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika,  tidak mungkin  aparat  penegak  hukum  dapat  mengungkap  sendiri tentang  adanya  suatu  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan narkotika.  Oleh  karena  itu,dalam  kenyataannya  perlu  adanya perhatian  dari  publik  dan  masyarakat.  Namun,hingga  kini partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan  narkotika  di  Sulawesi  Selatan  masih  kurang karena  masih  banyak  masyarakat  yang  berpikir  bahwa  tugas dalam  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  adalah kewenangaan dari aparat penegak hukum dan sifat masyarakat
Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Golongan... (Muhammad Nur Ichsan, Baso Madiong,  Waspada)
yang  tidak  mau  tau  bahkan  menutup-nutupi  permasalahan tindakan penyalahgunaan narkotika yang diketahuinya. Hal ini dapat  dilihat  dimana  jarang  masyarakat  ikut  berpartisipasi untuk  memberikan  informasi  kepada  aparat  penegak  hukum bahwa  telah  terjadinya  penyalahgunaan  narkotika  dengan alasan  tidak  ingin  terlibat  apalagi  menjadi  saksi  karena  hal tersebut  dapat  menyita  waktu,  biaya,dan  tenaga  serta  dapat mengancam  keselamatan  mereka  dan  tak  jarang  masyarakat takut  apabila  memberikan  informasi  kepada  pihak  kepolisian karena  mereka  beranggapan  bahwa  ketika  memberikan informasi maka akan timbul dendam kepada pemberi informasi dari terdugapelaku penyalahgunaan narkotika.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  efektifitas  penyidikan  tindak  pidana  narkotika golongan  I  sabu  di  wilayah  Hukum  Polda  Sulawesi  selatan yaitu  dengan  proses  menerima  laporan,  melakukan  tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan serta melakukan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Proses tersebut sudah  efektif  dalam  menangani  Tindak  Pidana  Narkotika golongan  I  Sabu  di  wilayah  Hukum  Polda  Sulawesi  selatan. Lebih  lanjut  faktor  penghambat  pelaksanaan  penyidikan tindak  pidana  narkotika  golongan  I  sabu  di  wilayah  Hukum Polda  Sulawesi  selatan  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan eksternal. Faktor internal meliputi SDM, sarana dan prasarana serta  anggaran.  Sedangkan  faktor  eksternalnya  meliputi kesadaran  hukum  masyarakat  budaya  hukum  serta  adanya tekanan yang bersifat politis terhadap penyidik.
Masyarakat untuk menginformasikan atau lebih berpartisipasi  dalam  membantu  kinerja  para  penyidik  dalam menanggulangi  tindak  pidana  narkotika,  terutama  narkotika golongan I jenis sabu yang antara lain masyarakat diharapkan dapat membantu dalam hal penangkapan tersangka dan tidak menutup-nutupi kebenaran tersangka meskipun mereka adalah anggota keluarga sendiri. Lebih lanjut sebaiknya penyelidikan dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Ditres  Narkoba Kepolisian  Daerah  Sulawesi  selatan  didukung  dalam  hal personil,  anggaran,  dan  peningkatan  kemampuan  penyidik dengan  melakukan  penambahan  personil,  penambahan anggaran, dan meningkatkan kemampuan penyidik.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. 2019. Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi di Puskesmas Pekkabata dan Polres MamasaBesar  /  Puskesmas  Pekkabata  dan  Polres Mamasadan  Lokasi  Rehabilitasi  Badan  Narkoba Nasional. Jakarta.
Diputra,  I,  B,  P,  S.  2012.  Kebijakan  Rehabilitasi  Terhadap Penyalah  Guna  Narkoba  Pada  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Program Pascasarjana Universitas Udayana.
Ernawati  &  Tahir,  H.  (2017).  Rehabilitasi  Sosial  Terhadap Pecandu  Narkoba  Anak  Dibawah  Umur  Di  Yayasan Kelompok  Peduli  Penyalahgunaan  Narkoba  dan  Obat- Obatan  Terlarang  Makassar.  Universitas  Negeri Makassar.
Ishaq.  (2018).  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum.  Sinar  Grafika: Jakarta.
Musakkir,  A,  D.  (2016).  Efektivitas  Program  Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obat  Terlarang  Dalam  Perspektif  Sosiologi
Hukum.  Skripsi    Bagian  Hukum  Masyarakat  dan Pembangunan Universitas Hasanuddin.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80 tahun 2014 tentang Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Medis  Bagi Pecandu,  Penyalahguna,  dan  Korban  Penyalahguna Narkotika  yang  Sedang  Dalam  Proses  Penyidikan, Penuntutan,  dan  Persidangan  atau  Telah  Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan.
Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris. Lex Jurnalica, 12(3), 248–258.
Renggong,  R.  &    Madiong,  B.  (2021).  Intelijen  Kepolisian Negara  dalam  Mewujudkan  Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat. Pusaka Almaida.
Waluyo,  B.  (2018).  Viktimologi  Perlindungan  Korban  dan Saksi. Sinar Grafika: Jakarta.
Waspada,  W.,  Madiong,  B.,  Manne,  F.,  Kasmawati,  K.,  & Waspada,  S.  (2023).  Daya  Dukung  Aparat  Pemerintah Kota  Makassar  terhadap  Implementasi  Undang-undang No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(2), 496-501.
Winarni, A. (2018). Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai  Korban  Penyalahgunaan  Narkoba.  Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.