## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 5 No. 1 Maret 2017, hal. 21-30

## PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI LUAR PENGADILAN
Irwan Niza 1 , Abdul Sakban 2
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, irwan.niza23@gmail.com 2 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram, sakban.elfath@yahoo.co.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 10-Januari- 2017 Disetujui: 12 Maret-2017 Abstrak : Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang berkedudukan  sebagai  seorang  istri,  sedangkan  pelakunya  didominasi  oleh  laki-laki  yang berkedudukan  sebagai  seorang  suami.  Hal  ini  desebabkan  oleh  faktor  internal  antara  lain yaitu  karakter  pelaku  kekerasan  yang  cenderung  emosi,  ketergantungan  ekonomi,  pihak ketiga  dalam  rumah  tangga.  Faktor  eksternal    antara  lain  perbedaan  budaya/kebiasaan, perbedaan  agama  atau  keyakinan  pasangan  suami-istri  dan  keduanya  tidak  saling memahami satu sama lain. Dalam kasus ini proses penyelesaianya yaitu melalui jalur mediasi atau  diselesaikan  di  luar  pengadilan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitin  ini  adalah metode  kualitatif  dengan  pendekatan  diskriptif.  Subjek  penelitian  ini  adalah  Tokoh  adat, tokoh  agama,  kepala  desa  kepala  dusun  dan  masyarakat  setempat.  Metode  pengumpulan data  menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Sedangkan  jenis  data  yang digunakan  adalah  data  kualitatif  dengan  metode  analisis  interaktif.  Hasil  penelitian  ini menyebutkan bahwa 1) Faktor-faktor pendorong terjadinya  kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adanya orang ketiga atau pelaku melakukan perselingkuhan, adanya pernikahan di bawah  umur  (pernikahan  dini),  ikut  campurnya  mertua  dan  pihak  lain  dan  kesenjangan ekonomi.  2)  Proses  penyelesaian  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di  luar  Pengdilan yaitu  tahap  sebelum  penyelesaian  sengketa  (pra  mediasi),  tahap  penyelesaian  sengketa (tahap mediasi), tahap akhir penyelesaian sengketa (tahap akhir mediasi).
Abstract: Violence  that  occurs  in  the  household  is  more  experienced  by  women who  are domiciled  as  wives,  while  the  perpetrators  are  dominated  by  men  who  are  domiciled  as husbands.  This  is  caused  by  internal  factors,  among  others,  namely  the  character  of  the perpetrators of violence who tend to be emotional, economic dependency, third  parties in the household. External factors include differences in culture / habits, differences in religion or  beliefs  of  married  couples  and  both  do  not  understand  each  other.  In  this  case  the settlement process is through mediation or resolved outside the court. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The subjects of this study were  adat  leaders,  religious  leaders,  village  heads,  hamlet  heads  and  local  communities. Methods of collecting data using observation, interviews, and documentation. While the type of data  used  is  qualitative data with interactive analysis methods. The results of this study state that 1) Factors driving the occurrence of cases of Domestic Violence are third people or perpetrators of infidelity, the existence of underage marriages (early marriage), interference from in-laws and other parties and economic disparities. 2) The process of resolving cases of domestic  violence  outside  Pengdilan  namely  the  stage  before  dispute  resolution  (pre mediation),  the  stage  of  dispute  resolution  (mediation  stage),  the  final  stage  of  dispute resolution (the final stage of mediation).
Kata Kunci:
Penyelesaian KDRT
Luar Pengadilan

## ——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Dewasa  ini  kekerasan  terhadap  perempuan  terus mengalami  peningkatan  walaupun  telah  dilakukan beberapa  upaya  dari  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk menanggulanginya.  Akan  tetapi  tampaknya  pelaku kekerasan  pun  tidak  merasa  takut  akan  penegakan hukum  yang  telah  dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan adanya  pandangan  masyarakat  bahwa  perempuan adalah  makhluk  yang  lebih  rendah  dibandingkan  oleh
laki-laki  yang  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi. Adanya strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan  adanya  ketimpangan  atau  ketidakadilan jender.
Ketimpangan jender adalah perbedaan peran dan hak antara  perempuan  dan  laki-laki  di  masyarakat  yang menempatkan  perempuan  dalam  status  lebih  rendah dari  laki-laki.  “Hak  istimewa”  yang  dimiliki  laki-laki  ini seolah-olah  menjadikan  perempuan  sebagai  barang milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-
mena,  termasuk  dengan  cara  kekerasan.  Pandangan masyarakat  ini  telah  menghapus  hak-hak  dari perempuan  baik  dalam  rumah  tangga  maupun lingkungan  yang  sejatinya  ada.  Kekerasan  yang  dialami oleh  perempuan  tidak  hanya  dijumpai  di  dalam lingkungan  masyarakat  tetapi  juga  dapat  ditemukan dalam lingkungan rumah tangga.
Dalam  Undang-Undang  No.  23  tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga menyebutkan  bahwa  “Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1)”.
Berdasarkan  pasal  2  ayat  1  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  para pihak yang merupakan lingkup keluarga adalah 1) Suami, istri  dan  anak.  2)  Orang-orang  yang  mempunyai hubungan  kekeluargaan  dengan  orang  sebagaimana yang  dimaksud  pada  huruf  a  karena  hubungan  darah, perkawinan,  persusuan,  pengasuhan,  dan  perwalian yang  menetap  dalam  rumah  tangga  dan/  atau  3)  Orang yang bekerja membantu[1].
Kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  lebih banyak  dialami  perempuan  yang  di  sini  berkedudukan sebagai  seorang  istri  atau  anak  yang  menjadi  korban, sedangkan  pelakunya  didominasi  oleh  laki-laki  yang berkedudukan  sebagai  seorang  suami  atau  anak. Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  disebabkan  oleh berbagai  faktor,  baik  faktor  internal  maupun  eksternal dalam lingkup rumah tangga.
Faktor  internal  yang  dapat  memicu  terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  antara  lain,  karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan  ekonomi,  pihak  ketiga  dalam  rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan  tidak  baik.  Sementara  faktor  eksternal  yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara  lain,  perbedaan  budaya/kebiasaan  seperti  bila suami  berasal  dari  suku  tertentu  yang  terkenal  keras, sedangkan  si  istri  berasal  dari  suku  tertentu  yang bersifat lemah lembut, mereka walaupun sudah menjadi suami-istri  yang  harusnya  saling  memahami  dan  saling menerima  satu  sama  lain,  justru  itu  tidak  terjadi,  yang akhirnya  terjadilah  egoisme  masing-masing  dan memaksakan  kehendaknya  sehingga  munculah  tindak kekerasan di dalam keluarga tersebut yang memandang perempuan  sebelah  mata  dan  faktor  seperti  kesalahan penafsiran  ajaran  agama  didalam  masyarakat,  seperti perbedaan agama/keyakinan[2].
Perbedaan  agama  atau  keyakinan  pasangan  suami- istri  dan  keduanya  tidak  saling  memahami  satu  sama lain, tidak ada toleransi di dalamnya, maka yang muncul adalah  ketidakharmonisan  antara  keduanya.  Tidak
menutup  kemungkinan,  tindak  kekerasan  pun  akan muncul  akibat  saling  memaksakan  keyakinan  masing- masing.
Faktor  lingkungan  juga  sangat  mempengaruhi terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  seperti terganggunya  interaksi  antar  anggota  keluarga  ataupun interaksi yang terlalu berlebihan juga bisa memunculkan tindak  penyimpangan  seperti  kekerasan[3].  Contohnya seorang suami yang jarang pulang dan memiliki masalah di  luar,  karena  jarangnya  interaksi  maka  anggota keluarga  yang  lain  mungkin  tidak  mengetahuinya  dan ketidaktahuan mereka akan masalah itu mengakibatkan munculnya  sikap-sikap  yang  justru  memperburuk suasana  seperti  anak  yang  rewel  dan  istri  yang  banyak meminta, sehingga emosi sang suami memuncak bahkan memicu ia melakukan tindak kekerasan.
Faktor-faktor  tersebut  dapat  memicu  terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  selama  ini  banyak terjadi.  Karena  terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangga kekerasan terhadap istri sesungguhnya kompleks, tetapi sulit  mendeteksi  jumlah  kasus  maupun  tingkat keparahan  korban,  karena  banyak  kasus  yang  tidak dilaporkan.  Para  korban  cenderung  menyembunyikan kekerasan yang mereka alami dengan jalan berdiam diri ataupun mencoba menyembunyikannya dengan mengajukan  gugatan  perceraian  untuk  langsung mengakhiri penderitaan mereka.
Hal ini jika tidak ditanggulangi dengan baik dan benar akan  membawa  dampak  yang  berkepanjangan,  selain korban  akan  terus  menderita  juga  akan  membawa dampak pada psikologi anak. Keadaan yang memojokan perempuan  karena  dipandang  sebelah  mata  di  dalam masyarakat terus mendorong perempuan mulai bergerak memperjuangkan  haknya.  Tetapi  bagaikan  pisau bermata  dua,  kemajuan  gerakan  wanita  ini  membawa dampak ganda dalam masyarakat.
Di  satu  sisi  gerakan  ini  dapat  menunjukkan  peran serta  perempuan  dalam  masyarakat  dan  melindungi hak-hak  perempuan,  salah  satunya  adalah  terjaminnya perlindungan  hukum  bagi  perempuan  dari  kekerasan yang  akhirnya  oleh  Pemerintah  dikukuhkan  dengan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Akan  tetapi  di  sisi  lain  gerakan  perempuan  ini membuat  perubahan  pola  pikir  dalam  masyarakat,  hal ini  terbukti  dengan  semakin  meningkatnya  gugatan perceraian  di  Pengadilan.  Perubahan  pemikiran  ini seakan-akan  membentuk  suatu  pandangan  bahwa perkawinan  bukanlah  hal  yang  sakral  sehingga  tidak perlu  diperjuangkan  keutuhannya  jika  telah  ditemukan perbedaan.
Perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa  ”perkawinan ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari penjelasan tersebut  akan  diketahui  bahwa  harapan  perkawinan
adalah  terbentuknya  perkawinan  bahagia  dan  kekal selamanya.
Perubahan pemikiran di kalangan perempuan saat ini membuat  perceraian  menjadi  jalan  utama  yang  secara tidak  langsung  membuat  suatu  pendapat  jika  terjadi kekerasan  hanya perceraian  yang  dapat  mengakhirinya. Karena  memang  penggunaan  jalan  damai  masih  dirasa kurang efektif dan tidak memutus mata rantai kekerasan yang terjadi dalam masyarakat.
Hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya  kasus  yang diselesaikan di luar pengadilan akan tetapi dalam jangka waktu  beberapa  bulan  pelaku  melakukan  perbuatannya lagi.  Kegagalan  untuk  menyelamatkan  rumah  tangga  di luar  pengadilan  inilah  yang  menciptakan  realita kehidupan yang memprihatinkan dengan meningkatnya angka perceraian yang terus setiap tahun.
Padahal  penyelesaian  di  luar  pengadilan  ini  tidak sedikit  memberikan  harapan  keadaan  akan  pulih  paska terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Tetapi  tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian di luar pengadilan memang  tidak  memberikan  jaminan  yang  pasti  kepada korban bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatan KDRT, hal ini yang membuat banyak pihak menyaksikan keberhasilannya.
Posisi  perempuan  memang  sangat  labil  dalam keadaan  seperti  ini,  jika  ia  memutuskan untuk  berdiam diri  maka  dapat  dipastikan  penderitaannya  tidak berakhir  akan  tetapi  jika  ia  memilih  untuk  menempuh jalan  persidangan  tentu  banyak  pertimbangan  dan akibat yang perlu dipikirkan. Perempuan sebagai korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  memang  tidak  dapat disalahkan  jika  ia  memilih  untuk  lepas  dari penderitaannya karena itu merupakan salah satu bentuk reaksi perlawanan dari kekerasan yang dialaminya.
Seperti  halnya  proses  penyelesaian  kasus-kasus Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  terjadi  di  Desa Tumpak  Kecamatan  Pujut  Kabupaten  Lombok  Tengah, di  Desa  ini  masih  sering    terjadi  kasus  kekerasn  dalam rumah tangga karena disebabkan oleh faktor yang sama yaitu faktor internal dan faktor ekstrnal. Dalam kasus ini yang  banyak  menjadi  korban  yaitu  sebagian  besar  dari kalangan istri.
Untuk  itu  dalam  proses  penyelesaianya  yaitu  melalui jalur  mediasi,  mediasi  yang  dimaksud  dalam  penelitian ini yaitu proses peyelesaian  sengketa di luar pengadilan dengan jalan musyaarah untuk mufkat dengan meminta bantuan  pihak  ketiga  (mediator)  sebagai  penasehat untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang bersengketa, karena mediasi itu adalah salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sistimatika  penyelesaian  seperti  ini  merupkan  budaya yang  turun-menurun  dari  generasi  ke  generasi.  Proses penyelesan  seperti  ini  telah  dibuktikan  banyak menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat Desa Tumpak  sehingga  masih  digunakan  sampai  saat  ini, disamping  tidak  memakan    biaya  yang  banyak  juga membutuhkan waktu yang singkat.
Begitu  pentingnya  keberhasilan  penyelesaian  kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan yang dapat  menyelamatkan  kehidupan  rumah  tangga, membuat  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul “Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Luar Pengadilan  di  Desa  Tumpak  Kecamatan  Pujut Kabupaten Lombok Tengah”.

## B. METODE PENELITIAN
1. Metode yang Digunakan
Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi objek yang alamiah[4].
Penelitian  kualitatif  merupakan  kegiatan  mencatat keadaan yang sebenarnya terjadi di saat penelitian, tidak direkayasa atau dibuat-buat. Berdasarkan pernyataan di atas  maka  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yang  bersifaf diskriptif.  Penelitian  ini  menyusun  desain  yang  secara terus  menerus  disesuaikan  dengan  kenyataan  di lapangan.
2. Subjek Penelitian
Kata  lain  dari  subjek  penelitian  adalah  responden, atau  orang  yang  memberi  respon  atas  suatu  perlakuan yang  di  berikan  kepadanya.  Di  kalangan  penelitian kualitatif,  istilah  subjek  penelitian  atau  responden  di sebut  dengan  istilah  informan,  yaitu  orang  yang memberi  informasi  tentang  data  yang  di  inginkan peneliti  berkaitan  dengan  penelitian  yang  sedang  di laksanakan.  Untuk  menentukan  informan,  maka  di perlukan  teknik  Purpossive  Sampling  dan  Snowball Sampling. Purpossive Sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.  Pertimbangan  tertentu  ini,  misalnya  orang tersebut  yang  di  anggap  paling  tahu  tentang  apa  yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan  peneliti  menjelajahi  obyek/situasi  sosial yang di teliti[5].
Sedangkan  Snowball  Sampling  adalah  teknik penentuan  sampel  yang  mula-mula  jumlahnya  kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding  yang  lama-lama  menjadi  besar.  Dalam penetuan  sampel  pertama-tama  dipilih  satu  atau  dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap  terhadap  data  yang  diberikan,  maka  peneliti mencarai  orang  lain  yang  dipandang  lebih  tahu  dan dapat  melengkapi  data  yang  diberikan  oleh  dua  orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin  banyak[6].  Berdasarkan  hal  terebut  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  penentuan  teknik  sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan  Snowball  Sampling. Subyek  dalam  penelitian  ini  adalah  Tokoh  Adat,  Tokoh Agama,  Kepala  Desa  Kepal  Dusun  dan  Masyarakat Setempat  di  Desa  Tumpak  Kecamatan  Pujut Kabupaten Lombok Tengah 3. Jenis Dan Sumber Data
24 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 5, No. 1, Maret 2017, hal 21-30
a. Jenis Data
Jika dilihat dari wujudnya jenis data pada penelitian dasarnya  dapat  dikelompokkan  menjadi  2  yaitu  1)  Data kualitatif  yaitu  data  yang  dinyatakan  dalam  bentuk dokumen  pribadi,  catatan  lapangan,  ucapan,  dan tindakan  responden,  dokumen  dan  lain-lain.  2)  Data kuantitatif  yaitu  data  dari  hasil  pengukuran  variabel yang  dioperasikan  dengan  menggunakan  instrumen yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka[7]. Adapun jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu menggunakan data penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang berbentuk kata, data  skema dan gambar.
b. Sumber Data
Untuk  mendapatkan    data    yang    valid    dan    objek terhadap    permasalahan  yang  diteliti  maka  perlu  untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data  yang  dikumpulkan  sehingga  berkualitas,  validitas dan  keakuratan  data  yang  diperoleh  dapat  dimengerti. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek  penelitian  atau  informan  atau    subjek  darimana data diperoleh[8].
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  informasi  atau  subjek  dan  benda  serta  situasi lingkungan secara keseluruhan darimana data-data yang relevan  untuk  terjawabnya  masalah  penelitian  ini. Sumber  data  merupakan  suatu  informasi  yang bersumber  dari  dokumen  tertulis,  benda-benda, kejadian  atau  peristiwa,  atau  biasa  juga  melalui wawancara dengan subjek yang diteliti[9].
Ada  dua  macam  sumber  data  dalam  penelitian  ini yaitu Sumber Data Primer dan Data Skunder[10].
1) Sumber Data Primer
Sumber  data  primer  adalah  sumber  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  informan  di  lapangan yaitu  melalui  wawancara  mendalam  (indept  interview) dipergunakan  untuk  memperoleh  data  dengan  metode wawancara dengan Narasumber yang akan diwawancarai.
2) Sumber Data Sekunder
Sumber  data  sekunder  adalah  sumber  data  yang diperoleh  secara  tidak  langsung  dari  informan  di lapangan,  misalnya  lewat  orang  lain,  dokumen,  arsip- arsip,  publikasi,  dan  artikel  mengenai  masalah  yang diteliti.
Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah hasil  dari  wawancara  dengan  orang  yang  memberikan data secara langsung dalam hal ini adalah para mediator yang  bisa  ditunjuk  dalam  penyelesaian kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT)  di  luar  pengadilan, misalnya Tokoh Agama, Kepala Dusun, Kepala Desa dan Masyarakat  serta  Keluarga  para  pihak  yang  terkait dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut.  Sedangkan  sumber  data  skunder  dalam penelitian  ini  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubunngan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan,
dokumen,  majalah,  refrensi  dan  berbagai  buku  atau berbagi informasi dari media masa.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  melaksanakan  kegiatan  penelitian,  agar memperoleh  data  yang  akurat  diperlukan  berbagai teknik  atau  cara  untuk  mengumpulkannya.  Adapun metode yang digunakan dalam peneltian ini antara lain:
a. Metode Observasi
Observasi  merupakan  suatu  proses  yang  kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan  psikologis[11].  Observasi  adalah  pengumpulan  data yang  dilakukan  meluali  pengamatan  langsung  dan pencatatan  secara  sistematis  yang  digunakan  untuk memperoleh  informasi.  Penetian  ini  menggunakan teknik  observsi,  yaitu  penulis  mengadakan  pengamatan langsung  terhadap  objek  yang  diteliti  dan  digunakan sebagai  kelengkapan  informasi  data  yang  belum diperoleh sebelumny.
Adapun  data  yang  dikumpulkn  dari  metode observasi ini yaitu:
1) Observasi  tentang  faktor-faktor  pendorong terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)  di  Desa  Tumpak  Kecamatan  Pujut Kabupaten Lombok Tengah
2) Observasi  terhadap  proses  penyelesaian  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  dalam hukum adat masyarakat Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
b. Metode Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  mencari  dan  mengumpulkan data  mengenai  hal-hal  yang  berupa  catatan,  transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, raport, agenda dan sebagainya[12]. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan  data  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan dengan  penelitian  yang  berupa  catatan,  buku,  surat, majalah dan lain-lain.
Dokumentasi  yang  peneliti  maksudkan  adalah teknik dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan lokasi atau wilayah Desa Tumpak,, jumlah  pelaku  KDRT  di  Desa  Tumpak,  jumlah  dusun dan  Kepala  Dusun  di  Desa  Tumpak.  Kemudian  jumlah penduduk  yang  peneliti  maksudkan  yaitu  jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan usia dan jenis kelamin.
c. Metode Wawancara
Wawancara  adalah  pertemuan  dua  orang  untuk bertukar  informasi  dan  ide  melalui  tanya  jawab, sehingga  dapat  dikonstruksikan  makna  dalam  suatu topik tertentu[13]. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan  data  apabila  peneliti  ingin  melakukan studi  dalam  menemukan  masalah  yang  ingin  diteliti. Selain itu wawancara juga dipakai apabila peneliti ingin tau  hal-hal  yang  spesifik  dari  orang  yang  dijadikan sampel dalam penelitian.
Dalam  melakukan  wawancara  harus  memiliki pedoman  yang  biasanya  disebut  pedoman  wawancara. Beberapa macam wawancara yaitu:
1) Pedoman Wawancara Terstruktur adalah wawancara  yang  daftar  pertanyaannya  telah ditentukan  secara  sistematis.  Wawancara terstruktur  ini  digunakan  sebagai  teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data  telah  mengetahui  dengan  pasti  tentang informasi apa yang akan diperoleh.
2) Pedoman  wawancara  tidak  terstruktur  adalah wawancara  yang  bebas  dimana  peneliti  tidak menggunakan  pedoman  wawancara  yang  telah tersusun  secara  sistematis  dan  lengkap  untuk pengumpulan datanya.
3) Pedoman wawancara semiterstruktur merupakan  jenis  wawancara  yang  termasuk kategori  in-depth  interview,  dimana  dalam pelaksanaanya  lebih  bebas  bila  dibandingkan dengan  wawancara  terstruktur.  Tujuan  dari wawancara  jenis  ini  adalah  untuk  menemukan permasalahan  secara  lebih  terbuka,  dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
Pedoman  wawancara  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pedoman  wawancara  tidak terstruktur  yaitu  wawancara  yang  daftar  pertanyaannya tidak  ditentukan  secara  sistematis,  maksudnya  yaitu peneliti  bebas  mengajukan  pertanyaan  kepada  pemberi informasi, namun peneliti tetap berpatokan pada format yang disusun sebelumya.
Adapun  orang  yang  akan  diwawancara  dalam metode  ini  yaitu  para  mediator  dan  para  pihak  yang terlibat dalam kasus KDRT tersebut sebperti:
a) Kepala Desa
b) Kepala Dusun
c) Tokoh Agama
d) Masyarakat/para  pihak  yang  terlibat  serta kelurganya
5. Tenik Analisis Data
Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara  sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan ke  dalam  unit-unit[4].  Teknik  analisis  yang  digunakan dalam penelitan ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode intraktif.
Bila  jawaban  yang  diwawancarai  setelah  dianalisis ternyata  belum  memuaskann,  maka  peneliti  akan melanjutkan  pertanyaan  lagi,  sampai  tahap  tertentu, diperoleh data yang kredibel.
Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu Reduksi Data  (Data  Reduction),  Penyajian  Data  (Data  Display) dan menarik Kesimpulan (Conclusion Draing).
a.  Reduksi Data (Data Reduction)
Mendiskripsikan  data  berarti  merangkum,  memilih hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang penting, dicari tema dan polanya.
b.  Penyajian Data (Data Display)
Seteah  data  direduksi  maka  langkah  selanjutnya adalah  menyajikan  data.  Penyajian  data  bisa  dilakukan dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar kategori dan sejenisnya.
c.  Penarikan Kesimpulan (Conclsion Drawing) Penarikan  kesimpulan  merupakan  temuan  baru yang  sebelumnya  belum  pernah  ada  temuan  dapat berupa  deskripsi  atau  gambaran  suatu  objek  yang sebelumya  masih  remang-remang  atau  gelap  sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor  Pendorong  Terjadinya  Kasus Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  di Desa  Tumpak  Kecamatan  Pujut  Kabupaten Lombok Tengah
Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di  desa  Tumpak,  maka  yang  pertama  harus  di  lihat adalah  gambaran  dari  hasil  penelitian  tentang  jumlah kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  di  laporkan  pada kepolisian  Kabupaten  Lombok  Tengah  selama  4  tahun terakhir yaitu tahun 2013-2016.
a. Usia Nikah Terlalu Muda (Nikah Dini) Usia  menikah  minimal  bagi  laki-laki  23  tahun  dan bagi  perempuan  minimal  19  tahun,  namun  pada kenyataannya yang sering terjadi di Desa Tumpak tidak sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditetentukn.  Data  yang dihasilkan peneliti terkait kasus KDRT di Desa Tumpak juga  didominasi  oleh  pernikahan  dini,  di  mana  baik suami  maupun  istrinya  usianya  belum  cukup  untuk menjalani  bahtera  rumah  tangga,  karena  emosinya masih  labil.  Kini  di  Desa  Tumpak  pernikahan  dini merupakan  pemicu  munculnya  pelanggaran  HAM  yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sairi (15  Desember  2016)  selaku  Ketua  Karang  Taruna  Desa Tumpak mengungkapkan bahwa:
Dengan  banyaknya  jumlah  usia  pernikahan  di bawah  umur  (pernikahan  dini)  maka  di  Desa Tumpak  ini  sering  skali  terjadi  kekerasan  dalam rumah  tangga  karena  belum  memahami  apa  arti dan  tujuan  berumah  tangga  karena  yang  paling dominan  disini  adalah  masalah  biologisnya sehingga  terjadi  perkawinan  sehingga  rentan terjadi masalah dalam mengarungi sebuah rumah tangga .
Pendapat  Sairi  di  atas  sejalan  dengan  apa  yang diungkapkan  oleh  Ompul  (15  Desember  2016)  selaku Tokoh Agama Dusun Bongak menyatakan bahwa:
Di  Dusun  Bongak  ini  banyak  terjadi  yang namanya  pernikahan  di  bawah  umur  itu, segingga  sering  terjadi  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  karena  pemikirannya  belum matang  belum  tau  apa  arti  dan  tujuan  berumah tangga  itu,  yang  penting  mereka  menikah  belum memikirkan apa yang akan terjadi kedepan nanti .

## 26 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 5, No. 1, Maret 2017, hal 21-30
Penyebab  banyaknya  terjadi  pernikahan  dini  di  Desa Tumpak adalah salah satunya yaitu, hamil di luar nikah, dengan  pernikahan  yang  dipaksakan  ini  baik  pria  dan wanita  tersebut  belum  siap  menjalani  rumah  tangga sehingga  sulit  untuk  menyatukan  persepsi  keduanya, apalagi tidak ditopang dengan ekonomi yang mapan.
Dengan  usia  nikahnya  yang  rata-rata  masih  dibawah umur,  maka  pemikiran  dan  emosionalnya  belum  bias dikatakan  sudah  matang  sehingga  belum  mengerti  apa makna  dan  tujuan  dibentuknya  rumah  tangga,  karena yang paling dominan disini adalah masalah biologisnya. Pernikahan  itu  sangat  menentukan  kehidupan  rumah tangga seseorang.
Usia  menikah  minimal  bagi  laki-laki  23  tahun  dan bagi  perempuan  minimal  19  tahun,  namun  pada kenyataannya yang sering terjadi di Desa Tumpak tidak sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditetentukn.  Data  yang dihasilkan peneliti terkait kasus KDRT di Desa Tumpak juga  didominasi  oleh  pernikahan  dini,  di  mana  baik suami  maupun  istrinya  usianya  belum  cukup  untuk menjalani  bahtera  rumah  tangga,  karena  emosinya masih labil.
Kini  di  Desa  Tumpak  pernikahan  dini  merupakan pemicu  munculnya  pelanggaran  HAM  yaitu  kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Jadi  yang  menyebab banyaknya  terjadi  pernikahan  dini  di  Desa  Tumpak adalah salah satunya yaitu, hamil di luar nikah, dengan pernikahan  yang  dipaksakan  ini  baik  pria  dan  wanita tersebut  belum  siap  menjalani  rumah  tangga  sehingga sulit untuk menyatukan persepsi keduanya, apalagi tidak ditopang dengan ekonomi yang mapan.
Dengan  usia  nikahnya  yang  rata-rata  masih  dibawah umur,  maka  pemikiran  dan  emosionalnya  belum  bias dikatakan  sudah  matang  sehingga  belum  mengerti  apa makna  dan  tujuan  dibentuknya  rumah  tangga,  karena yang paling dominan disini adalah masalah biologisnya. Jadi usia pernikahan itu sangat menentukan kehidupan rumah tangga seseorang.
b. Hadirnya Orang Ketiga (Perselingkuhan)
Dalam  kehidupan  berumah  tangga  perselingkuhan merupakan  salah  satu  penyebab  ambruknya  rumah tangga  seseorang.  Begitu  juga  yang  trjadi  di  Desa Tumpak,  telah  banyak  trjadi  kasus  KDRT  disebabkan karena  perselingkuhan.  Perselingkuhan  merupakan salah  satu  permasalahan  yang  kerap  kali  menjadi penyebab retaknya rumah tangga seseorang. Meski tidak selalu berakhir dengan perceraian, perselingkuhan dapat dipastikan  tetap  akan  merugikan  pihak-pihak  yang dikecewakan. Entah berkurangnya kepercayaan, penyebab  rasa  cinta  berkurang  dan  sebagainya  yang akan  mengurangi  keharmonisan  rumah  tangga  itu sendiri.
Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sairi dalam wawancara (15 Desember 2016) di Dusun Bongak menyatakan bahwa:
Kehadiran  orang  ketiga  atau  perselingkuhan merupakan  suatu  yang  sangat  tidak  diinginkan karena  perselingkuhan  itu  apabila  diketahui  baik itu  dari  kalangan  suami  maupun  istri    maka ujung-ujungnya  akan  terjadi  kekerasan  dalam rumah tangga sehingga salah satu diantara suami maupun  istri  tidak  akan  mau  menerima  bahwa pasanganya selingkuh.
Ungkapan  Sairi  diatas  senada  dengan  apa  yang diungkapkan  oleh  Ompul  (15  Desember  2016)  dalam wawancara di Dusun Bongak menyatakan bahwa:
Kalau  sudah  terjadi  yang  namanya  selingkuh itu,  apabila  diketahui  baik  itu  permpuan  maupun laki-laki  pasti  hancur  seketika  rumahtangganya, apalagi kita sebagai laki-laki mengetahui istri kita selingkuh  tidak  ada  ampun  maaf  bagi  mreka pingin  kita  pukuli  langsung,  kadang-kadang sebagian  besar  masyarakat  Desa  Tumpak bercerai karena masalah itu.
Dalam hal ini berselingkuh bisa menjadi pilihannya.elima  yaitu,  Masalahan  Seksual,  selain memang menjadi kebutuhan manusia, dalam kehidupan rumah  tangga,  kepuasan  dalam  hubungan  seksual  juga menjadi  salah  satu  kunci  keharmonisan  rumah  tangga seseorang.  Sehingga  jika  dalam  faktor  seksual  terjadi permasalahan,  baik  akibat  hilangnya  keperawanan, terjadinya kejenuhan, maupun adanya kelainan seksual, maka  ketika  hal  ini  tidak  segera  diselesaikan  bisa  jadi akan menimbulkan niat melakukan perselingkuhan.
Hadirnya  mantan,  Meski  sudah  berstatus  menikah, tidak  menutup  kemungkinan  bagi  seseorang  untuk merasa  jatuh  cinta  kembali  kepada  mantan  pacarnya atau  orang  yang  dahulu  pernah  ia  cintai.  Terlebih  jika orang  yang  ia  suka  kembali  muncul  ketika  ia  sedang mengalami  permasalahan  dengan  pasangannya.  Pada saat-saat seperti ini biasanya ia akan kembali mengingat dan  merindukan  kenangan-kenangan  lama  serta membandingkan  dengan  kekurangan  pasangannya, sehingga muncul keinginan untuk sekedar bertemu yang dapat berlanjut menjalin hubungan khusus.
Dalam  kehidupan  berumah  tangga  perselingkuhan merupakan  salah  satu  penyebab  ambruknya  rumah tangga  seseorang.  Begitu  juga  yang  trjadi  di  Desa Tumpak,  telah  banyak  trjadi  kasus  KDRT  disebabkan karena  perselingkuhan.  Perselingkuhan  merupakan salah  satu  permasalahan  yang  kerap  kali  menjadi penyebab retaknya rumah tangga seseorang. Meski tidak selalu berakhir dengan perceraian, perselingkuhan dapat dipastikan  tetap  akan  merugikan  pihak-pihak  yang dikecewakan. Entah berkurangnya kepercayaan, penyebab  rasa  cinta  berkurang,  dan  sebagainya  yang akan mengurangi keharmonisan rumah tangga.
c. Masalah Ekonomi
Faktor  ekonomi  adalah  salah  satu  pemicu  terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Desa  Tumpak, alasannya  dikarenakan  kebutuhan  hidup  yang  semakin tinggi  tidak  sesuai dengan  pendapatan    atau kebutuhan yang  di  raih.  Sehingga  dengan  keadaan  yang  seperti  itu dapat menimbulkan berbagai perselisihan dalam rumah tangga  dalam  kehidupan  sehari-hari,  karena  tuntutan dari pasangan atau dari anaknya tidak terpenuhi. Karena ekonomi merupakan hal yang paling diutamakan dalam menjalin  hubungan  berumah  tangga,  dengan  ekonomi seseorang bias hidup bahagia dan sejahtra.
Menurut  pendapat  Sairi  dalam  wawancara  (15 Desember 2016) di Dusun Bongak menyatakan bahwa:
Banyak  masyarakat  Desa  Tumpak  yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang  karena  dilatar  belakangi  oleh  rendahnya ekonomi  dalam  kehidupan  rumah  tangganya, kadang  tidak  merasa  terpenuhi  keinginannya sehingga  lewat  itulah  timbulnya  tindakan kekerasan  terhadap  istri  dan  anaknya,  karena
ekonomi  sangat  menentu  kehidupan  seseorang, seperti  yang  sering  terjadi  di  Dusun  Bongak  ini banyak  masyarakat  yang  rumah  tangganya kurang  harmonis  lantaran  masalah  ekonominya yang  masih  minim  bahkan  itu  menjadi  suatu permasalahan yang  serius dalam rumah tangganya.
Ungkapan  sairi  diatas  sejalan  dengan  apa  yang diungkapkan  oleh  Supardi  dalam  wawancara  (16 Desember 2016) di Mekar Indah.
Sebagian  besar  masyarakat  desa  tumpak ekonominya  masih  di  bawah  standar  sehingga banyak  masyarakat  mengaku  dirinya  kurang mampu,  baik  dari  biaya  pendidikan  anaknya, biaya kesehatan dan juga biaya hidup sehari-hari, sehingga  dengan  keadaaan  seperti  ini  membuat seringnya  terjadi  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangganya,  dan  juga  jangan  heran  dengan adanya kejadian seperti ini karena wajar lah yang namanya  orang  bosen  ndak  ada  untuk  belanja dan sebagainya .
Ekonomi  sering  menjadi  masalah  dalam  keluarga karena  tidak  merasa  puas,  akibatnya  yaitu  sering membuat seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar masyarakat Desa Tumpak mengungkapkan  bahwa  dengan  ekonominya  yang  pas- pasan  maka  sering  menjadi  masalah  dalam  hidupnya. Ini  semua  tidak  lepas  dari  kurangnya  kesadaran masyarakat dalam membentuk rumah tangga. Untuk itu dalam  membangun  subuah  rumah  tangga  haruslah didasari dengan kesiapan yang matang, baik itu kesiapan dari  segi  ekonomi  maupun  kesiapan  mental  untuk menempuh  kehidupan  dalam  berumah  tangga,  supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
Faktor  ekonomi  adalah  salah  satu  pemicu  terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Desa  Tumpak, alasannya  dikarenakan  kebutuhan  hidup  yang  semakin tinggi  tidak  sesuai dengan  pendapatan    atau kebutuhan yang  di  raih.  Sehingga  dengan  keadaan  yang  seperti  itu dapat menimbulkan berbagai perselisihan dalam rumah tangga  dalam  kehidupan  sehari-hari,  karena  tuntutan dari pasangan atau dari anaknya tidak terpenuhi. Karena ekonomi merupakan hal yang paling diutamakan dalam menjalin  hubungan  berumah  tangga,  dengan  ekonomi seseorang bias hidup bahagia dan sejahtra.
Ekonomi  sering  menjadi  masalah  dalam  keluarga karena  tidak  merasa  puas,  akibatnya  yaitu  sering membuat seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar masyarakat Desa Tumpak mengungkapkan  bahwa  dengan  ekonominya  yang  pas- pasan  maka  sering  menjadi  masalah  dalam  hidupnya. Ini  semua  tidak  lepas  dari  kurangnya  kesadaran masyarakat dalam membentuk rumah tangga.
d. Ikut  Campur  Orang  Tua  dan  Keluarga  Suami Atau Istri
Orang  tua  dari  pihak  suami  atau  istri  dapat  menjadi pemicu  timbulnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Kekerasan dalam  rumah tangga biasanya terjadi karena orang tua dari salah satu pihak selalu ikut campur dalam msalah  rumah  tangga  sehingga  pihak  lain  merasa terganggu.  Namun  kadang-kadang  sebagai  orang  tua tidak  bisa  menyadari  bahwa  apa  yang  dia  lakukaan  itu adalah  salah,  sehingga  kadang-kadang  anak  atau menantunya  melampiaskan  emosinya  kepada      istrinya.
Maka  hal  seperti  inilah  yang  dapat  menimbulkan  kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tumpak. Orang tua  juga  mempunyai  hak  untuk  ikut  campur  terhadap keluarga  atau  anak-anaknya  namun  tidak  sepenuhnya untuk  menuangkan  hak-haknya  kepada  rumah  tangga anaknya.  Sebagai  orang  tua  haruslah  mengerti  akibat dari  ikut  campurnya  terhadap  anaknya,  karena  telah banyak  kasus  yang  rumah  tangganya  hancur    yang disebabkan oleh orang tua.
Seorang  informan  Inaq  Pian  33  tahun  dalam wawancara Dusun Lendang Lantan (18 Desember 2016) menyatakan dengan singkat:
Kadang  juga  yang  membuatku  dan  suamiku sering  bertengkar  disebabkan  karena  mertuaku yang  selalu  ikut  campur  dalam  urusan  rumah tanggaku,  seperti-kejadian-kejadian  yang  sudah lewat  kalau  ada  cara  saya  sdikit  saja    yang  dia tidak  sukai  trus  mertuaku  langsung  ikut  campur dalam  masalah  kluargaku,  bagaima  bagaimana saya tidak melawan padahal kadang-kadang saya berada  pada  posisi  yang  benar  tapi  masih  aja saya dimarahin sehingga itu yang membuat saya melawan  mereka,  ahirnya  suami  itu  yang membuat suami saya marahin sama saya karena saya  melawan  mertuaku  akhirnya  itu  tang membuat suamiku pukuli aku .
Ungkapan  Inaq  Pian  diatas  sejalan  dengan  apa  yang diungkapkan oleh Ajap dalam wawancara (17 Desember 2016) di Dusun Bun Lesung menyatakan bahwa:
Memang  benar  kalau  mertuaku  suka  ikut campur  bias  membuatku  sering  berantam  sama istriku,  kadang  kala  dia  tidak  tau  alur permasalahanku  itu  tapi  yang  penting  mertuaku ikut-ikutan  sehingga  itu  yang  membuatku  marah dan memukuli istriku .
Dengan  demikian  faktor  pendorong  terjadinya  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  disebabkan  oleh adanya  faktor  tersebut.  Artinya  dapat  dipengaruhi  oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena  adanya  faktor  dari  dalam  dari  perilaku  sendiri. Hal  ini  dapat  diperoleh  dari  kasus-kasus  yang  pernah terjadi  di  Desa  Tumpak  dan  ditangani  oleh  para  tokoh dalam masyarakat.
Orang  tua  dari  pihak  suami  atau  istri  dapat  menjadi pemicu  timbulnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Kekerasan dalam  rumah tangga biasanya terjadi karena orang tua dari salah satu pihak selalu ikut campur dalam msalah  rumah  tangga  sehingga  pihak  lain  merasa terganggu.  Namun  kadang-kadang  sebagai  orang  tua tidak  bisa  menyadari  bahwa  apa  yang  dia  lakukaan  itu adalah  salah,  sehingga  kadang-kadang  anak  atau menantunya  melampiaskan  emosinya  kepada      istrinya. Maka  hal  seperti  inilah  yang  dapat  menimbulkan  kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tumpak. Orang tua  juga  mempunyai  hak  untuk  ikut  campur  terhadap keluarga  atau  anak-anaknya  namun  tidak  sepenuhnya untuk  menuangkan  hak-haknya  kepada  rumah  tangga anaknya.  Sebagai  orang  tua  haruslah  mengerti  akibat dari  ikut  campurnya  terhadap  anaknya,  karena  telah banyak  kasus  yang  rumah  tangganya  hancur    yang disebabkan oleh orang tua.
Dalam  Undang-Undang  No.  23  tahun  2004  tentang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  jenis kekerasan  yang  dikategorikan  sebagai  kekerasan  dalam rumah tangga, yaitu[14]:
1. Kekerasan Fisik

## 28 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 5, No. 1, Maret 2017, hal 21-30
Kekerasan
fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit  atau  luka  berat (Pasal  6).  Prilaku  kekerasan  yang  termasuk  dalam golongan  ini  antara  lain  adalah  menampar,  memukul, meludahi,  menarik  rambut  (menjambak),  menendang, memukul/melukai  dengan  senjata,  dan  sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.
2. Kekerasan Psikis Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri, hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak berdaya,  dan/atau  penderitaan  psikis  berat  pada seseorang  (Pasal  7).  Perilaku  kekerasan  yang  termasuk penganiayaan  secara  emosional  adalah  penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam  atau  ,menakut-nakuti  sebagai  sarana memaksakan kehendak.
3. Kekerasan Seksual Kekerasan  seksual  yaitu  pemaksaan  yang  dilakan terhadap orang yang menetap dalam lingkup ruma tanga trsebut.  Selain  itu  juga  berarti  pemaksaan  hubungan seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8)
4. Penelantaran Rumah Tangga
Penelantaran  rumah  tangga  juga  dimasukan  dalam pengertian  kekerasan,  karena  setiap  orang  dilarang menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga, padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau karena persetujuan atau perjajnian ia wajib memberikan penghidupan,  perawatan  atau  pemeliharaan  kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap  orang  yang  mengakibatan  ketergantungan ekonomi  dengan  cara  membatasi/melarang  untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9)
2. Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam
Rumah  Tangga  (KDRT)  di  Desa  Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Adapun cara yang dapat dilakukan dalam penyelesaian  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT)  baik  itu  di  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan antara lain yaitu:
a. Penyelesaian  Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Melalui Pengadilan Agama
Kebanyakan  kasus-kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT)  yang  ditangani  oleh  Pengadilan  Agama tersembunyi  dalam  perkara-perkara  cerai  gugat  yang diajukan  pihak  istri.  Alasan  istri  meminta  cerai  pada umumnya  adalah  penelantaran  ekonomi  oleh  sang suami, suatu tindakan yang menurut hukum merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pada umumnya,  perempuan  korban  KDRT  yang  datang  ke Pengadilan  Agama  guna  menyelesaikan  kemelut  rumah tangga  merupakan  pilihan  akhir  setelah  menempuh berbagai  penyelesaian.  Hal  ini  tampak  pada  hampir semua  kasus  di  pengadilan  Agama  yang  selalu menyebutkan  telah  dilakukannya  upaya  perdamaian edua  belah  pihak,  namun  mengalami  kegagalan.  Sama ketika  hendak  melangkah  e  jenjang  perkawinan  yang penuh  konsekuensi  jika  tidak  boleh  dikatakan  sebagai resiko,  maka  jalan  perceraian  pun  mempunyai
konsekuensi yang tidak kalah berat yang harus ditempuh. Para hakim mempunyai kewenangan untuk mengusahakan  penyelesaian  kekeluargaan  sebelum memutuskan tali perkawinan.
Selama  ini  pemahaman  tentang  KDRT  dan  cara penyelesaiannya  menempuh  sistem  peradilan  pidana (SPP)  mulai  tingkat  kepolisian  hingga  Peradilan  Umum (PN).  Padahal  penyelesaian  kasus-kasus  KDRT  dapat ditempuh  melalui  sistem  peradilan  Agama  (SPA),  sejak proses  mediasi  hingga  putusan.  Berbagai  peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional juga memberikan  peluang  bagi  masyarakat  pencari  keadilan untuk  mengadu,  melaporkan  dan  menyelesaikan masalah rumah tangganya di Pengadilan Agama.
b. Penyelesaian  Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT)  di  Luar  Pengadilan  di  Desa Tumpak.
Paparan  data  yang  peneliti  dapat  kumpulkan  dalam melakukan  penelitian  mengenai  “Proses  Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Luar Pengadilan  di  Desa  Tumpak”.  terdiri  dari  3  tahapan, yaitu  tahap  Sebelum  Penyelesaian,  Tahap  Pelaksanaan Penyelesaian dan Tahap Akhir Penyelesaian.
Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sairi (15  Desember  2016)  selaku  Ketua  Karang  Taruna  Desa Tumpak mengatakan bahwa:
Setiap  kali  ada  kasus  rumah  tangga  yang  terjadi di  Desa  Tumpak,  maka  para  pihak  yang bersengketa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa  mereka  tanpa  melibatkan  pihak  lain, dalam  artian  bahwa  mereka  mencoba  melakukan perdamaian  tanpa  bantuan  siapapun,  kemudian jika  cara  ini  tidak  bisa  menghasilkan  perdamaian/ kesepakatan, maka barulah mereka meminta orang lain  sebagai  penengah  guna  menyelesaiakan sengketa mereka yang sedang mereka hadapi. Ungkapan  Sairi  diatas  sejalan  dengan  apa  yang diungkapkan oleh seorang informan Ompul 24 tahun (15 Desember 2016) selaku Tokoh Agama di Dusun Bongak mengatakan bahwa:
Kalau  di  Dusun  Bongak  ketika  mereka  sedang ada  masalah  keluarga,  mereka  tidak  langsung memberitahukan  ke  Kepala  Dusun  atau  Kepala Desa secara sendirian, namun mereka memanggil, memberitahukan  keluarganya  terlebih  dahulu baru  mereka  bersama-sama  pergi  ke  Kepala Dusun  atau  Kepala  Desa  sebagai  Penengah, karena mereka yang bisa didengarkan perkataanya oleh masyarakat .
Seorang  informan  Amaq  Ari  31  tahun    pelaku  KDRT mengatakan  dalam  wawancara  di  Dusun  Lendang Lantan (17 Desember 2016).
Saya merasa malu jika langsung ke kepala desa karena  masalah  keluarga  saya  adalah  masalah pribadiku, lebih baik saya panggil ibu bapak saya duluan  supaya  mereka  tahu  masalah  saya  baru kami sama-sama pergi ke kepala desa .
Hal  ini  juga  senada  dengan  apa  yang  diungkapkan oleh  H.  Lalu  Najamudin  dalam  wawancara  di  Dusun Lendang  Lantan  (19  Desember  2016)  selaku  Sekdes Tumpak mengatakan bahwa:
Setiap  masyarakat  yang  datang  melaporkan permasalahnya  kepada  saya,  maka  saya  sebagai orang yang diprcaya oleh para pihak menanyakan  mereka  secara  baik-baik  apa  yang menjadi  masalahnya,  kemudian  siapa  saja  yang
terlibat.  Setelah  semuanya  jelas  maka  barulah saya  memberitahukan  kepada  mereka  kapan waktunya untuk melakukan penyelesaian permasalahan  (mediasi)  dan  mereka  harus  hadir pada  waktu  yang  sudah  ditentukan.  Setelah  kita bersama-sama  duduk  bertemu  pada  waktu  yang sudah  ditentukan  tersebut  maka  barulah  proses penyelesaian masalah (mediasi) mulai dilakukan.
Tahap  yang  ketiga  yaitu  tahap  akhir  penyelesaian sengketa (tahap akhir mediasi), tahap akhir penyelesaian ini merupakan proses akhir dari rangkaian penyelesaian sengketa (mediasi) yang dilakukan, jika para pihak yang bersengketa  berhasil  mencapai  kesepakatan  dalam pertemuan  penyelesaian  sengketa  tersebut,  maka  para pihak  hanyalah  menjalankan  hasil-hasil  kesepakatan perdamaian  yang  telah  mereka  tungkan  dalam  bentuk perjanjian  tanpa  ada  yang  dipermasalahkan  lagi  yang disimbolkan dengan cara berjabat tangan.
Jadi proses penyelesaian kasus kekerasa dalam rumah tangga (KDRT) dapat dilakukan tiga cara yaitu:
1) Pihak Yang Bersengketa
Menyelesaikan
Kasusnya  Sendiri  Tanpa  Bantuan  Pihak  Ketiga Sebagai Penengah (Mediator).
Menurut  analisis  penulis  bahwa  cara  ini  bukanlah termasuk  kategori  mediasi  Akan  tetapi,  cara  ini  disebut negosiasi  dimana  negosiasi  itu  adalah  komunikasi  dua arah  yang  dirancang untuk  mencapai  kesepakatan  pada saat  kedua  belah  pihak  memiliki  berbagai  kepentingan yang  sama  maupun  yang  berbeda.  Proses  ini  tidak melibatkan  pihak  ketiga  karena  para  pihak  berinisiatif sendiri  menyelesaikan  sengketa  mereka.  Sedangkan pada  prinsipnya  dalam  proses  penyelesaian  sengketa (mediasi) harus ada pihak ketiga yang bertindak sebagai Penengah  (mediator).  Dalam  Peraturan  Mahkamah Agung  No  1  tahun  2008  pasal  8  ayat  (1)  mengatakan bahwa:
Para  pihak  berhak  memilih  mediator  dari  hakim bukan  pemeriksa  perkara  dari  pengadilan  yang bersangkutan  ataupun  dari  advokat  atau  akadmisi hokum.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  8  ayat  (1)  diatas  bahwa para  pihak  yang  melakukan  penyelesaian  sengketa (mediasi)  harus  menunjuk  seorang  mediator  sebagai penengah,  namun  praktek  penyelesaian  sengketa (mediasi)  yang  dilakukan  masyarakat  Desa  Tumpak tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  ada  maka  cara  pertama  ini  bukanlah  termasuk mediasi.
2) Pihak  Yang  Bersengketa  Meminta  Bantuan Kepada Keluarganya Untuk diselesaikan
(Dimediasi)
Para  pihak  tersebut  meminta  keluarganya  sebagai penengah  (mediator)  untuk  mengantisifasi  supaya rahasia-rahasia  keluarga  tersebut  tidak  tersebar  luas  ke ranah  publik.  Sehingga  cukup  diketahui  oleh  intern keluarga  saja  dan  bisa  dijaga  rahasia  tersebut.  Menurut analisa  penulis  bahwa  cara  tersebut  masuk  dalam kategori  mediasi,  karena  cara  tersebut  sejalan  dengan prinsip  mediasi  yaitu  kerahasiaan  (confidiality)  artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses mediasi tidak boleh disiarkan kepada publik. Disamping itu juga cara tersebut sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Al- Qur’an  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  jalan tahkim  (mediasi)  sebagaimana  yang  dijelskan  dalam surat An-Nisa ayat 35, yang artinya:
Ada  persengketaan  antara  keduanya  maka  kirimlah seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang hakam dari keluarga perempuan Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika ada sengketa keluarga  maka  hendaklah  meminta  kelurga  sebagai hakam  (mediator).  Supaya  para  pihak  bisa  lebih transparan dalam mengungkapkan masalahnya.
3) Pihak Yang Bersengketa Dengan Sukarela Sama- Sama  Sepakat  Untuk  Datang  Meminta  Kepala Dusun  Atau  Kepla  Desa  Sebagai  Penengah (Mediator)
Menurut penulis bahwa cara ini juga adalah termasuk mediasi  karena  cara  tersebut  sudah  sesuai  dengan prinsip-prinsip  mediasi  yang  ada  yaitu  prinsip  sukarela (volunteer).  Artinya  bahwa  masing-masing  pihak  yang berkasus  melakukan  mediasi  atas  keinginan  sendiri, secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain.
Secara  garis  besar  Proses  Penyelesaian  Kasus Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dalam  hukum  adat dapat dikemukakan sebagai berikut[15]:
Para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada  pihak  ketiga  (mediator)  untuk  menyelesaikan sengketa mereka. Mediator yang dipercayakan oleh para pihak,  umumnya  adalah  Tokoh  Adat  atau  Tokoh Masyarakat  maupun  Tokoh  Agama.  Selanjutnya  yaitu para pihak yang memberikan kepercayaan kepada Tokoh Adat sebagai orang ketiga (mediator) didasarkan kepada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa,  dihormati,  disegani,  dipatuhi  perkataanya  dan mereka adalah orang-orang yang bisa menjaga rahasia di balik  persengketaan  yang  terjadi  di  antara  para  pihak. Tokoh  adat  yang  mendapat  kepercayaan  sebagai  orang ketiga  (mediator)  melakukan  pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa adat dan bahasa agama, agar para  pihak  yang  bersengketa  dapat  duduk  bersama, menceritakan  latar  belakang,  penyebab  sengketa  dan kemungkinan-kemungkinan  mencari  jalan  keluar untuk mengakhiri sengketa.
Proses  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  ini  sudah dikenal  jauh  sebelum  kemerdekaan,  dimana  seseorang yang  terlibat  dalam  persengketaan,  cara  penyelesaian sengketanya  dilakukan  dengan  cara  damai  dan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut biasanya adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama atau Pimpinan Adat.  Penggunaan  penyelesaian  dengan  jalur  mediasi atau dengan cara musyawarah, mufakat ini adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang banyak dipilih oleh masyarakat,  karena  proses  berperkara  di  pengadilan yang lama dan membutuhkan biaya yang mahal.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1)  proses penyelesaian  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT)  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  tumpak ada  tiga  cara  yaitu  para  pihak  menyelesaikan  kasusnya tanpa  bantuan  penengah  (mediator).  Hal  ini  bukan termasuk  dalam  kategori  mediasi  karena  mediasi  itu harus  ada  pihak  ketiga  sebagai  penengah  (mediator), para  pihak  yang  bersengketa  meminta  keluarganya sebagai  penengah  (mediator)  dalam  sengketa  mereka untuk  menjamin  terjaganya  kerahasiaan  dalam pertemuan  penyelesaian  sengketa  (mediasi).  Hal  ini
sudah tepat, karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelessaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dengan bermusyawarah  dan  menjaga  kerahasiaan.  Para  pihak yang  bersengketa  meminta  kepala  dusun/  kepala  desa sebagai  penengah  (mediator)  kemudian  melakukan penyelesaian sengketa secara bermusyawarah. 2) Faktor- faktor  yang  mendoorong  terjadinya  kasus  KDRT  yaitu usia  nikah  terlalu  muda  (nikah  dini),  hadirnya  orang ketiga  (perselingkuhan),  ekonomi yang  rendah  dan  ikut campur orang tua dan keluarga suami atau istri.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  editor  yang senantiasa  memberikan  saran  dan  masukan  kepada penulis sehingga artikel ilimiah ini selesai dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] U.-U. R. I. Nomor, “Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Lembaran Negara Republik Indones. Nomor , vol. 95, 23AD.
[2] H.  Abdurrachman,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Sebagai  Implementasi Hak-Hak Korban,” J. Huk. Ius Quia Iustum , vol. 17, no.
3, pp. 475–491, 2010.
[3] R.  D.  Anggraeni,  “Dampak  Kekerasan  Anak  dalam Rumah Tangga,” 2013.
[4]
P. D. Sugiyono, “Metode
Penelitian dan
Pengembangan,” Res. Dev. D , 2015.
[5] L. J. Moleong, Metodologi penelitian . 1999.
[6] Sugiyono,  “Metode  penelitian  kombinasi  (mixed methods),” Bandung Alf. , 2015.
[7] A. Sugiyono, “Pengantar Statistik Pendidikan,” Jakarta
Graf. Persada , 2004. [8] M. Huda, “Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2014.
[9] N.  Sudjana, Belajar  dan  Faktor-faktor  yang Mempengaruhinya . 2010.
[10] P.  Sugiyono,  “Dr.  2010,” Metod.  Penelit.  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung CV Alf.
[11] S.  Hadi,  “Metodologi  research  jilid  I,” Yogyakarta Andi , vol. 94, p. 95, 2004.
[12] A.  Suharsimi,  “Prosedur  penelitian  suatu  pendekatan praktik,” Jakarta: Rineka Cipta , 2006.
[13] K.  G.  Esterberg,  “Qualitative  methods  in  social research,” 2002.
[14] M.  H.  Soeroso, Kekerasan  dalam  rumah  tangga dalam  perspektif  yuridis-viktimologis .  Sinar  Grafika,
2010.
[15] D.  Y.  Witanto, Hukum keluarga:  hak  dan  kedudukan anak  luar  kawin:  pasca  keluarnya  putusan  MK tentang uji materiil UU perkawinan . Prestasi Pustaka, 2012.