## Wajah Hukum
Analisis Yuridis Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Mt. Sea Tanker Ii di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Batam

## Isnawati Azizatul Rahma*, Ampuan Situmeang, Junimart Girsang
Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam *Correspondence: azizatulisnawati@gmail.com
Abstrak. Kapal  MT.  Sea  Tanker  II  yang  akan  melakukan docking ke  surabaya,  terhambat  keberangkatannya dikarenakan  tidak  dikeluarkannya  Surat  Persetujuan  Berlayar  Oleh  Kantor  Syahbandar  Otoritas  Pelabuhan Khusus Batam, dengan alasan  bahwa pihak owner MT. Sea Tanker II dilaporkan oleh pihak  lain terkait kapal MT.  Sea  Tanker  II  di  Polda  Kepri.  Kapal  MT.  Sea  Tanker  II  sudah  melaksanakan  kewajibannya  untuk membayar  biaya    jasa  labuh,  jasa  tambat,  jasa  pandu in ,  dan  jasa  tunda in ,  serta  melengkapi  dokumen persyaratan  untuk  diterbitkannya  Surat  Persetujuan  Berlayar  tetapi  KSOP  Khusus  Batam  tidak  bersedia menerbitkan  SPB  tersebut  dengan  alasan  takut  diperiksa  oleh  penyidik  dari  Polda  Kepri.  Tindakan  yang dilakukan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  kewenangan  KSOP  yang  terdapat  pada  pasal  207  dan  208  poin  (g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menuliskan bahwa KSOP hanya bisa menahan kapal  dengan  adanya  perintah  tertulis  dari  Pengadilan.  Penelitian  ini  dilakukan  merupakan  penelitian  hukum yaitu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip  hukum,  ataupun  doktrin  hukum  demi  menjawab  isu hukum dan menganalisis putusan pengadilan.
Kata Kunci : MT. Sea Tanker II; Surat Persetujuan Berlayar; KSOP Khusus Batam
Abstract. MT. Sea Tanker II, which was going to docking to Surabaya,  was hampered by its departure due to the non-issuance of a Sailing Approval Letter by the KSOP Batam Region, on the grounds that the owner MT. Sea Tanker II was reported by other parties regarding MT. Sea Tanker II at the Riau Islands Police. MT. Sea Tanker  II  has  carried  out  its  obligations  to  pay  the  fees  for  anchoring  services,  mooring  services,  guide-in services,  and  delay-in  services,  as  well  as  completing  the  required  documents  for  the  issuance  of  the  Sailing Approval  Letter,  but  the  Special  KSOP  Batam  Region  is  not  willing  to  issue  the  SPB  for  fear  of  being investigated by investigators from the Regional Police. Riau Islands. The actions taken were not in accordance with  the  KSOP  authority  contained  in  articles  207  and  208  point  (g)  of  Law  Number  17  of  2008  concerning Shipping, which states that KSOP Batam Region can only detain ships with a written order from the Court. This research  is  a  legal  research,  namely  the  process  of  finding  legal  rules,  legal  principles,  or  legal  doctrine  in order to answer legal issues and analyze court decisions.

## Keywords: MT. Sea Tanker II; Port Clearance; KSOP Batam Region

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  dan  juga  bisa  disebut  sebagai  negara  maritim. Transportasi laut merupakan hal terpenting di dalam negara maritim dikarenakan luasnya perairan dan banyak  sekali  pulau.  Angkutan  laut  berperan  besar  dalam  membawa  muatan  berupa  barang  antar pulau baik itu berupa dunia perdagangan maupun  hanya jalur perpindahan. 1 Kota Batam  merupakan wilayah  Indonesia  yang  langsung  berbatasan  dengan  negara  lain,  sehingga  di  Kota  Batam  sangat banyak ditemui kapal- kapal berbendera negara asing, kapal- kapal asing tersebut ada yang melakukan kegiatan operasional maupun sedang dalam perbaikan di perusahaan galangan kapal. Kapal dipastikan beroperasi dengan layak dengan mengikuti standar operasi yang aman, lancar, dan terdapatnya upaya untuk  mengawasi  keselamatan  kapal  yang  berpacu  terhadap  standar  kelayakan  untuk  berlaut.  Jika kapal tak dianggap memenuhi standar tersebut, maka kapal takkan mendapatkan izin melaut.
Peran  serta  pemerintah  dalam  hal  pengawasan  terhadap  lalu  lintas  kapal  berbendera  asing maupun  kapal  berbendera  Indonesia,  terlihat  dengan  adanya  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas
1 Adhitia  Prastyo,  Fadlan  Fadlan,  and  Lia  Fadjriani,  Analisis  Yuridis  Terhadap  Keberangkatan  Kapal Penumpang Tanpa  Adanya Surat Persetujuan  Berlayar (Studi Penelitian  Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan  Khusus  Batam), Zona  Keadilan:  Program  Studi  Ilmu  Hukum  (S1)  Universitas  Batam 10,  no.  3 (2020): 1–15.
Pelabuhan  (KSOP)  pada  tiap-tiap  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  khususnya  dalam kajian  ini  yaitu  adanya  Kantor  KSOP  Khusus  Batam,  yang  secara  langsung  melakukan  pengawasan terhadap kapal-kapal yang melintasi wilayah laut Negara Indonesia. 2
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  KSOP  digolongkan  sudah  baik,  contohnya  kapal  yang  akan bergerak  labuh,  sandar  dan  lainnya,  KSOP  melakukan  tugasnya  untuk  mengawasi  lalu  lintas  kapal tersebut,  menjamin  keselamatan  kapal  saat  berlayar,  dan  akan  mengecek  apakah  dokumen  kapal masih  berlaku  atau  perlu  perubahan  dan  perpajangan.  KSOP  mempunyai  aturan  dan  kewenangan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan/ perorangan pemilik kapal, dengan saling kerjasama antara pemilik kapal dan syahbandar dalam menaati aturan yang berlaku, maka kapal tersebut akan berlayar dengan aman karena ada perlindungan berupa perlindungan hukum dari pemerintah dan KSOP. 3
Menyikapi kasus yang akhir-akhir ini muncul di Kota Batam yaitu adanya permasalahan terkait perizinan kapal MT. Sea Tanker II yang menarik untuk dilakukan kajian, hal tersebut didasarkan pada fakta  bahwa  kapal  MT.  Sea  Tanker  II  secara  normatif  dapat  dikatakan  kapal  yang  layak  untuk melakukan  kegiatan  dibidang  pelayaran,  tetapi  ketika  kapal  tersebut  mengurus  perizinan  berupa dokumen  pelayaran  yaitu  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB),  justru  mengalami  berbagai  macam kendala  yang  secara  normatif  kendala  tersebut  justru  tidak  ditemui  di  dalam  ketentuan  peraturan Perundang-undangan.
Sebelum  dilakukannya  pelayaran  setiap  kapal  diperlukan  SPB  yang  akan  disahkan  dan diterbitkan  oleh  KSOP  supaya  dapat  berlayar  sesuai  dengan  hal  yang  diinginkan.  Syarat  kelayakan kapal untuk  berlayar ialah syarat paling utama dalam penerbitan SPB tersebut, jika sudah terbit SPB tersebut maka  kapal dipersilahkan untuk berlayar dengan  tujuan yang sudah ditentukan.  Syarat yang diberikan demi terbitnya SPB didasari dengan kepastian hukum dan berkekuatan hukum. 4
SPB  dapat  diberikan  dan  diterbitkan  kepada  pengguna/  pemilik  kapal  yang  sudah  memenuhi syarat  terbitnya  SPB  diatur dalam Undang-  Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran  yang selanjutnya disebut dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terdapat pada pasal 222  bahwa secara  normatif  KSOP  wajib  memberikan  pelayanan  dalam  hal  penerbitan  SPB,  selain  daripada  itu KSOP juga diberi kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap kapal dengan tidak menerbitkan SPB sesuai dengan ketentuan pasal 222 yaitu :
1. Syahbandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan atas perintah tertulis pengadilan;
2. Penahanan  kapal  berdasarkan  pemerintah  tertulis  pengadilan  yang  dimaksudkan  di  ayat  1  ialah kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana maupun perkara perdata
Selanjutnya  di  pasal  117  menjelaskan  bahwa  kelayakan  yang  dimaksud  diatas  sebagai  salah satu syarat kelayakan kapal ialah dengan adanya sertifikat dan surat kapal, dan 7 syarat lainnya ialah : 1. Mengenai tentang keselamatan kapal;
2. Dipastikan  bahwa kapal tidak mencemari lautan atau menyebabkan pemcemaran;
3. Anggota kapal;
4. Garis permuatan kapal;
5. Kesehatan anggota yang berada di kapal;
6. Status hukum yang jelas dari kapal tersebut;
7. Terdapat management keselamatan kapal;
8. Adanya management keamanan kapal,
9. Kenavigasian kapal,  jika navigasi kapal berjalan dengan baik maka sudah memenuhi persyaratan. Hak serta wewenang syahbandar untuk menerbitkan SPB tertuang dalam Pasal 209 poin  e UU No.  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran.  Kapal  yang  sudah  memenuhi  syarat  dalam  melaksanakan sejumlah upaya untuk mengurus permohonan diterbitkannya SPB tersebut akan menerima SPB yang syahbandar  berikan.  Lampiran  surat  permohonan  tertulis  yang  akan  diberikan  kepada  syahbandar yang  menerbitkan SPB tersebut terdiri dari :
1. Surat yang menyatakan bahwa kapal sudah siap untuk berlayar
2 Ibid.
3 Oktavia  Budiawati  and  Cahya  Fajar  Budi  Hartanto,  Upaya  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas Pelabuhan  Khusus  Batam  Dalam  Peningkatan  Pelayanan  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar,” Prosiding National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies 2 2, no. 1 (2020): 90–105.
4 Ibid.
2. Surat  yang  berisikan  tentang  pemenuhan  kewajiban  yang  sudah  ditaati  oleh  kapal  yang  akan berlayar tersebut.
Terpenuhnya kewajiban seperti contoh diatas ialah berupa bukti bayar jasa kepelabuhan, bukti bayar penerimaan uang kapal, bukti bayar navigasi, bukti bahwa sudah disetujui oleh bea cukai, bukti persetujuan  dari  imigrasi,  bukti  bahwa  lolos  karantina  kesehatan,  dan  bukti  bahwa  lolos  dalam karantina  hewan  dan  tumbuhan.  SPB  sebelum  diterbitkan  maka  pejabat  syahbandar  akan memverifikasi  dokumen  kapal  tersebut  terlebih  dahulu  dan  akan  mengecek  kapal  yang  akan dinyatakan layak untuk di terbitkannya SPB untuk berlayar. 5
Setelah  terverifikasi  dokumen  dan  kapal  telah  di  cek  atas  kelayakannya  maka  SPB  tersebut akan diberikan kepada kapal yang sudah siap untuk berlayar. Permenhub No. 28 Tahun 2022 tentang Tata  Cara  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang  dikeluarkan  oleh  KSOP  pada  saat  kapal  akan berlayar. Diberikannya wewenang kepada KSOP tertuang dalam Pasal 207 ayat 3 UU No. 17 Tahun 2008  tentang  Pelayaran  ialah  KSOP  yang  diangkat  oleh  Menteri  sesudah  terpenuhinya  syarat kompetensi dalam bidang keselamatan serta keamanan pelayaran dan juga kesyahbandaran. Lembaga yang  bertanggungjawab  dan  mempunyai  kewenangan  melaksanakan  layanan  di  bidang  pelayaran berada di kabupaten/ kota, khususnya dalam kajian ini adalah di kota Batam. 6

## METODE

## 1. Pendekatan Penelitian
Pada  penelitian  dalam  menerbitkan  SPB  terdapat  pada  UU  No.  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran  yang  menjadi  suatu  pendekatan  dalam  penelitian. Statute  Approach ialah  pendekatan Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini.
Di  samping  pendekatan  perundang-undangan  penulis  pun  memakai  pendekatan  putusan hakim  yang  merupakan  sumber  hukum  yang  dengan  kekuatan  hukum  tetap.  Pendekatan  kasus pada  penelitian  hukum  normatif  ditujukan  untuk  mengkaji  norma  yang  dilaksanakan  dalam praktek  hukum,  perkara  yang  terjadi  mempunyai  makna  empiris  akan  tetapi  dalam  penelitian hukum normatif, putusan hukum pada perkara terkait dikaji dan dianalisi supaya memberikan hasil untuk dijadikan tulisan.
2. Rancangan Kegiatan
Dengan berjalannya penelitian ini demi memberikan tulisan yang baik terkait penelitian ini penulis  melakukan  penganalisaan  dan  mencari  refrensi  selama  3  bulan  yaitu  di  bulan  Januari hingga Maret 2023.
3. Ruang Lingkup dan Objek
Dalam  penelitian  ini  terdapat  ruang  lingkup  penulisan  yang  terfokuskan  pada  penerbitan SPB  oleh  KSOP  yang  telah  diatur  melalui  UU  No.  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran.  Berkaitan dengan adanya tugas dan  wewenang KSOP dalam menjalankan tugasnya sudah diatur dalam UU tersebut.
4. Bahan dan Alat Utama
Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian hukum normatif yakni suatu proses untuk mencari aturan hukum, berbagai prinsip ataupun doktrin hukum demi menjawab isu hukum yang dihadapi. Argumentasi, teori, ataupun konsep baru yang ditemukan melalui penelitian hukum adalah perspektif untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi. 7
Penelitian  tersebut  terbagi  dalam  tiga  kategori  yaitu  bahan  hukum  Primer,  Sekunder,  dan Tersier ialah :
a. Primer
Bahan  Hukum  Primer  terdapat  aturan  yang  ditulis  ialah  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur, dan
5 Nurul  Aliatul,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Prosesn  Pendaftaran  Kapal  Untuk  Mewujudkan  Kepastian Hukum  Status  Kapal  Pada  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Khsusu  Batam,” Jurnal  Syntax Fusion, Jurnal Nasional Indonesia 33, no. 1 (2022): 1–12.
6 Rahmy Paramitha Amiruddin, Guasman Tatawu, and Kamaruddin Jafar, “Delegasi Wewenang Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ( SPB ) Delegation of Authority in Issuance of Sailing Approval Letter ( SPB ),” Halu Oleo Legal Research 1, no. 3 (2019): 382–396.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.35
Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan serta Mekanisme Penetapan Tarif dan Jasa Kepelabuhanan dan  Pelabuhan  yang  digunakan  untuk  melayani  Angkutan  Penyebrangan,  Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan SPB.
b. Sekunder
Penelitian  hukum  sekunder  ialah  penelitian  yang  memiliki  sumber  dari  Buku,  Artikel,  Jurnal baik sudah di cetak maupun masih melalui online.
c. Tersier
Penelitian Hukum Tersier masih berkaitan dengan bahan hukum premier dan sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari situs internet dan media pendukung yang lainnya. 8 5. Tempat
Wadah  dari  penelitian  ini  ialah  UU  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  aturan  lain yang masih berhubungan dengan penelitian ini telah diatur dalam Peraturan Menteri.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan studi putusan, artikel, dan berita yang sudah tersedia dan siap untuk dikaji menjadi sebuah penelitian. Analisa tersebut dikaji dalam Pasal 117 dan 222 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi operasional variabel penelitian ialah penjelasan mengenai istilah yang terdapat pada judul penelitian, oleh karena itu definisi istilah tersebut berupa :
a. Analisis
Analisis  ialah  kegiatan  untuk  memeriksa  atau  menyelidiki  peristiea  melalui  data  guna  untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
b. Yuridis
Yuridis ialah suatu hal yang harus mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.
c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
SPB  ialah  dokuemen  yang  dikeluarkan  oleh  kantor  Kesyahbandaran  kepada  kapal  yang  akan berlayar meninggalkan pelabuhan, SPB diterbitkan apabila kapal telah memenuhi syarat untuk berlayar.
d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Syahbandar) KSOP  ialah  unit  pelaksana  teknis  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut Kementerian  Perhubungan  yang  berada  dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Direktur Jenderal Perhubungan.
8. Teknik Analisis
Penelitian  normatif  yang  mengacu  pada  UU  No.  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  dibuat dengan  tulisan  yang  masuk  akal,  mudah  dibaca,  dan  efisien  untuk  memudahkan  pembaca memahami analisis tersebut.
Dengan  demikian,  terdapat  pada  penulisan  penelitian  ini  memberikan  penjelasan  tentang penerbitan  SPB  yang  dimuat  sesuai  dengan  data  yang  diperoleh  dan  memberikan  penjelasan mengenai kendala yang dialami oleh pemilik kapal tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dasar  Hukum  Kantor  Syahbandar  Otoritas  Pelabuhan  (KSOP)  Khusus  Batam  tidak Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada MT. Sea Tanker II
Pelabuhan  di  Indonesia  akan  menentukan  tarif    pelayanan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Nomor  84  Tahun  2018  tentang  Jenis,  Struktur,  Golongan  dan  Mekanisme  Penetapan  Tarif  Jasa Kepelabuhan  disebutkan  bahwa  tarif  pelayaran  jasa  kapal  yang  sedang  menjalankan  kegiatan angkutan  laut  diwilayah  Indonesia,  baik  kapal  yang  berbendera  Indonesia  maupun  kapal  yang berbendera  asing  dikenakan  tarif  pelabuhan  yang  berupa  mata  uang  Indonesia  (Rp.),  dengan penjelasan  bahwa  kapal  yang  berbendera  asing  tarif  perhitungan  pelayanan  jasa  kepelabuhanan dihitung  berdasarkan  kurs  dolar  pada  saat  itu.  Berdasarkan  jenis  tarif  jasa  kepelabuhan  yang  ada  di indonesia meliputi :
1. Tarif  Labuh,  tarif  yang  diberikan  kepada  kapal  apabila  memasuki  daerah  perairan  pelabuhan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Tarif labuh ditentukan berdasarkan isi dalam GRT/ 15
8 Ibid .hlm.171-172.
Hari  untuk  peningkatan frekuensi kunjungan  kapal,  dikarenakan  tarif  tersebut  terhitung  hanya  di kunjungan pertama dalam 15 hari. Biaya labuh memiliki perhitungan ialah perhitungan GRT kapal x 1 kali kunjungan x tarif Rp.84.
2. Tarif  tambat,  biaya  tambat  diberikan  kepada  kapal  yang  sedang  tambat  (tahapan  pengikatan  tali hingga  dilepasnya  tali),  kapal  bertambat  yang  berupa  besi,  kayu,  beton,  alat  bantu  lainnya  dan kapal sudah mendekati kapal lain yang sedang bersandar. Perhitungan tambat ialah GRT kapal x 3 hari x biaya Rp. 150).
3. Tarif tunda, ialah tarif  yang diberikan kepada kapal  karena  kapal membutuhkan penundaan demi keselamatan  pelayaran  kapal.  Penundaan  tersebut  wajib  kepada  kapal  yang  dengan  mempunyai panjang  lebih  dari  70  meter.  Tarif  tunda  tersebut  terhitung  (GT  x  tarif  variable)  +  biaya  tetap)  x jam).
4. Tarif  pandu,  ialah  biaya  yang  diberikan  pada  kapal  yang  mempunyai  GRT    melebihi  150  m  dan diberlakukan sekali kapal masuk dan sekali kapal keluar. Biaya yang diberikan mempunyai rumus ialah rumus tarif tetap + (tarif variabel x GT). 9
Mencermati  ketentuan  hukum  positif  yang  ada  di  Indonesia  dalam  hal    penerbitan  Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:
1. Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Menteri Perhubungan No. 28 Tahun 2022 yang berisi tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar;
3. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2002 tentang perkapalan.
Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh KSOP kepada setiap kapal  yang  akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah  kapal memenuhi persyaratan  kelaiklautan kapal  dan  kewajiban  lainnya.  Pada  titik  ini  peran  KSOP  begitu  penting,  diantaranya  memeriksa kondisi  kapal  dan  memeriksa  segala  dokumen  kapal,  dan  menetapkan  izin  berlayar.  Sebagaimana tercantum  dalam  pasal  219  ayat  (1)  Undang-Undang  No.17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran,  Surat persetujuan berlayar merupakan salah satu dokumen penting dan wajib yang dikeluarkan oleh  KSOP dan harus dimiliki oleh setiap kapal yang melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan. 10 KSOP memiliki wewenang tertinggi untuk menggerakan dan melakukan pengawasan terhadap keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  berdasarkan  pasal  209  ayat  2    Undang-  Undang  No.  17  tahun 2008  tentang  Pelayaran.    Pengguna  angkutan  laut  yang  memiliki  kapal  yang  tidak  layak  untuk berlayar  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  pengguna  kapal  baik  awak  kapal  maupun  barang  yang terdapat pada kapal, untuk menghindari hal tersebut maka KSOP melakukan pemeriksaan antara lain : 1. Saat  kapal  berada  digalangan  maka  setiap  12  bulan/  setahun  sekali  syahbandar  memiliki kewenangan untuk pemeriksaan kapal tersebut.
2. Pemeriksaan  yang  dilakukan  4  tahun  sekali  disebut  dengan  pemeriksaan  besar  dan  waktunya bersamaan dengan waktu perbaikan setiap tahunnya.
3. Perbaikan dalam terjadinya kerusakan yang mempengaruhi kesempurnaan dan keselamatan kapal.
4. Yang  terakhir  disebut  dengan  pemeriksaan  tambahan  karena  pemeriksaan  dilakukan  apabila adanya dispensasi untuk mengangkut penumpang, dan memuat muatan yang berbahaya. 11
Mekanisme  kelengkapan  dokumen  keberangkatan  kapal  pada  instansi  KSOP  di  Kota  Batam antara lain adalah :
1. dokumen disposisi kapal;
2. dokumen permohonan keberangkatan kapal;
3. dokumen permohonan penerbitan kapal;
4. dokumen anggota tim kapal yang diberikan nahkoda sebanyak 3 lembar;
5. dokumen surat pernyataan umum kapal;
6. dokumen fotocopy surat laut;
9 Indriyani  and  Irene  Dini  P,  “Komponen  Biaya  Pelayanan  Jasa  Kapal  Tug  Boat  Voyager  12  Pada  PT Spectra Tirta Segara Line Cabang Cirebon,” Saintara : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim 5, no. 3 (2021): 82–86.
10 Sahudiyono,  “Penilaian  Kelaiklautan  Kapal  Dalam  Rangka  Penerbitan  Surat   Persetujuan  Berlayar (Studi  Kasus:  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Probolinggo),” Meteor 15,  no.  02 (2022): 517.
11 Budiawati  and  Hartanto,  “Upaya  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Khusus  Batam Dalam Peningkatan Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.”
7. dokumen foto copy surat ukur;
8. dokumen asli surat persetujuan berlayar (SPB) yang terakhir;
9. dokumen persetujuan keagenan kapal asing (PKKA);
10. dokumen surat persetujuan dari nahkoda kapal;
11. dokumen daftar pemeriksaan fisik kapal dalam penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB); 12. dokumen yang bersikan daftar muatan kargo; 13. dokumen clearance out dari karantina dan dari intansi imigrasi. 12
Mencermati ketentuan diatas tentang kelengkapan dokumen keberangkatan kapal pada instansi KSOP  yang  sudah  dipenuhi  oleh  Agen  Pelayaran  Kapal  MT.  Sea  Tanker  II,  serta  Kapal  MT.  Sea Tanker  II  sudah  melaksanakan  kewajiban  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  kepada  Badan Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam,  PNBP  tersebut  meliputi pembayaran jasa kepelabuhanan yang terdiri atas jasa labuh, jasa tambat, jasa pandu in , dan jasa tunda in .  Kapal  MT.  Sea  Tanker  II  yang  selanjutnya  akan  melakukan docking ke  surabaya,  terhambat keberangkatannya  dikarenakan  tidak  dikeluarkannya  Surat  Persetujuan  Berlayar  Oleh  KSOP  Batam, dengan alasan bahwa pihak pemilik MT. Sea Tanker  II dilaporkan oleh pihak lain terkait  kapal MT. Sea Tanker II di Polda Kepri, sehingga berbekal laporan tersebut pihak KSOP melakukan penahanan keberangkatan  kapal  MT  Sea  Tanker  II,  meskipun  diketahui  secara  hukum  hal  tersebut  tidak dibenarkan, mengingat dalam ketentuan pasal 222 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Terdapat analisis kasus diatas bahwa pada ketentuan hukum positif yang terdapat di Indonesia dalam penerbitan SPB sudah tertulis dalam aturan Perundang-undangan yang dijelaskan bahwa, yang berwenang  menerbitkan  SPB  ialah  KSOP  dengan  melakukan  pemeriksaan  kapal  maupun  dokumen kapal  terlebih  dahulu  supaya  memastikan  keamanan  dan  keselamatan  kapal  tersebut.  Setelah  kapal berhasil melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh KSOP seharusnya kapal berhak mendapatkan SPB tersebut  untuk  melakukan  perjalanan  sesuai  tujuan,  dengan  tidak  dikeluarkannya  SPB  oleh  KSOP Khusus  Batam    kapal  MT.  Sea  Tanker  II  tidak  dapat  melanjutkan  perjalanannya.  KSOP  Khusus Batam menolak untuk mengeluarkan SPB tersebut dikarenakan kapal menjadi obyek sengketa pidana di pengadilan sehingga ksop tidak berani untuk menerbitkan SPB tersebut, keputusan KSOP tersebut tidak  memenuhi  wewenang  yang  dituliskan  dalam  aturan  Perundang-undangan  bahwa  penahanan kapal  akibat  tidak  dikeluarkannya  SPB  diwajibkan  adanya  surat  perintah  dari  pengadilan  yang menuliskan bahwa kapal tersebut ditahan oleh pengadilan akibat sengketa hukum pidana.

## Akibat  Hukum  yang  Diterima  terhadap  PT.  Davina  terkait  tidak  dikeluarkannya  Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh KSOP Khusus Batam
Berdasarkan  putusan  pengadilan  negeri  batam  nomor  369/Pid.B/2021/PN.  Btm  jo.  Putusan pengadilan Tinggi pekanbaru nomor 500/PID.B/2021/PT. PBR Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/ PID/2022 menyatakan bahwa kapal MT. Sea Tanker II telah dikembalikan kepada PT. Davina Sukses Mandiri (DSM) dan diperkuat dengan berita acara pengembalian barang bukti oleh kejaksaan negeri batam.
PT. DSM berencana untuk melakukan docking atau perbaikan di Surabaya dan menunjuk agen untuk melakukan pengurusan Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) yang telah disetujui oleh Kemenhub dengan rincian sebagai berikut :
1. Pada  tanggal  22  mei  2022  surat  dikeluarkan  oleh  kementerian  perhubungan  direktorat  jenderal perhubungan laut tentang keagenan kapal asing dengan nomor dan surat tersebut
2. Pada tanggal 05 juni 2022 dilakukan perpanjangan dan pengurusan baru, selanjutnya dikeluarkan surat  oleh  kementerian  perhubungan  direktorat  jendral  perhubungan  laut  tentang  keagenan  kapal asing dengan nomor tersebut.
3. Pada tanggal 09 juni 2022 dilakukan perpanjangan dan perbaikan dokumen
4. Pada tanggal 30 juli 2022 dilakukan perpanjangan lagi
Agen  telah  melakukan  pengurusan  PKKA  melalui  sistem  aplikasi  Inaportnet  sesuai  dengan SOP  yang  berlaku  dan  semua  tahapan  telah  dilalui.  Pada  tanggal  28  Agustus  2022  terdapat  didalam
12 Marliani Tineke Tawaris, Pelayanan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Asing Pada PT. Pelayaran Batam  Samudera  di  Pelabuhan  Batu  Ampar  Pulau  Batam,  JIKEN  :  Jurnal  Ilmiah  Kemaritiman  Nusantara, Volum 1, Nomor 1, 2021, 18-22.
sistem  aplikasi  Inaportnet  telah  tercatat  bahwa  kapal  MT.  Sea  Tanker  II  harus  melampirkan  surat keterangan penyelesaian penyelidikan dari Polda Kepri.
Alasan dari KSOP Khusus Batam tidak menerbitkan SPB dikarenakan adanya laporan perkara pidana di Polda Kepri terkait MT. Sea Tanker II, sehingga syarat penerbitan SPB harus melampirkan surat  keterangan  penyelesaian  penyelidikan  dari  Polda  Kepri,  namun  hal  tersebut  merupakan  alasan yang  tidak  memiliki  dasar  hukum,  karena  PT.  DSM  tidak  mempunyai  wewenang  untuk menyelesaikan penyidikan atas perkara tersebut. 13
Kepala  kantor  KSOP  dan  kepala  bidang  keselamatan  berlayar  melakukan  mediasi  mengenai perkara MT. Sea Tanker  II dan mendapatkan kesimpulan bahwa kantor KSOP Khusus Batam dalam hal  penerbitan  SPB  berfokus  pada  sisi  keamanan  dan  keselamatan  pelayaran,  setelah  hasil  dari putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Status Hukum kapal MT. Sea Tanker II  maka  sesuai  dengan  UU  No.  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  KSOP  Khusus  Batam  akan memberikan  pelayanan  dalam  penerbitan  SPB  apabila  menemui  persyaratan  dan  tidak  terdapat sengketa  atau  permasalahan  hukum,  yang  didasarkan  pada  Surat  Permohonan,  dokumen  layak  laut dan warta kapal yang diajukan oleh perusahaan atau keagenan kapal sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku.
Terkait  hasil  mediasi  tersebut  diatas  erat  hubungannya  dengan  ketentuan  hukum  berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu :
1. Pasal 209 secara tegas menyatakan dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 KSOP mempunyai kewenangan :
a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan
b. memeriksa dan menyimpan surat, dokumen dan warta kapal
c. menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan
d. melakukan pemeriksaan kapal
e. menerbitkan SPB
f. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal
g. menahan kapal atas perintah pengadilan
h. melaksanakan sijil awak kapal
2. Pasal 219 ayat 4 secara tegas menyatakan bahwa KSOP dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan atau pertimbangan cuaca.
3. Pasal 222 ayat 1 bahwa syahbandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan atas perintah tertulis dari pengadilan.
Kepala KSOP Khusus Batam dan Kepala Bidang Keselamatan  KSOP Khusus Batam  berlayar mengirim surat kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, perihal permohonan informasi terkait  tindak  lanjut  penanganan  perkara  pidana  dengan  objek  kapal  MT.  Sea  Tanker  II,  dan  telah mendapatkan  jawaban  dari  POLDA  Kepri,  bahwa  kasus  laporan  pidana  yang  menjadi  objek  Kapal Sea Tanker II masih dalam proses penyelidikan, dan dalam surat tersebut tidak ada informasi tentang penetapan pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap kapal MT. Sea Tanker  II sebagai Barang Bukti  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Pelayaran  terkait  dengan  persyaratan penerbitan SPB.
KSOP  Khusus  Batam  tidak  dapat  mengeluarkan  surat  persetujuan  berlayar  Kapal  MT.  Sea Tanker  II  dengan  alasan  takut  diperiksa  oleh  penyidik  POLDA  Kepri  karena  perkara  masih  dalam proses  penyelidikan  dan  kepala  KSOP  akan  menerbitkan  SPB  apabila  penyelidikan  perkara  pidana tersebut sudah dihentikan. 14
Dengan adanya KSOP tidak menerbitkan SPB kapal MT. Sea Tanker II dengan jelas melanggar Undang-Undang  Pelayaran  No.  17  Tahun  2008  dan  telah  bertindak  sewenang-wenang  yang merugikan  PT.  DSM  karena  kewenangan  untuk  menghentikan  perkara  laporan  pidana  yang  masih dalam  penyelidikan  tersebut  adalah  menjadi  kewenangan  penyidik  Polda  Kepri  bukan  menjadi kapasitas dan wewenang PT. DSM, begitu pula dengan penerbitan  SPB adalah menjadi kewenangan kepala KSOP sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Pelayaran, sehingga menurut hukum bahwa  selama  tidak  ada  penetapan  tertulis  dari  pengadilan  untuk  melakukan  penyitaan  kapal  Sea Tanker  II  sebagai  barang  bukti,  Maka  Kepala  KSOP  dan  Kepala  Bidang  Bagian  Keselamatan
13 Fadlan: Kasus MT Sea Tanker II jadi Perhatian Dunia Internasional - News (batampos.co.id)
14 Polisi Gelar Perkara Kasus Kapal MT Sea Tanker II (gokepri.com)
Berlayar  harus  memberikan  pelayanan  untuk  menerbitkan  SPB  MT.  Sea  Tanker  II,  karena  dengan menunda  penerbitan  SPB  dengan  alasan  diatas,  telah  melahirkan  akibat  hukum  yang  sangat merugikan  bagi  PT.  DSM  secara  materil  karena  setiap  hari  PT.  DSM  harus  membayar  atas  denda keterlambatan keberangkatan kapal sebesar Rp. 5 Juta di samping kerugian biaya operasional lainnya serta dokumen yang menjadi syarat untuk pengajuan SPB menjadi habis masa berlakunya/ kadaluarsa.

## SIMPULAN
1. Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  yang  diterbitkan  oleh  KSOP  kepada  kapal  yang  akan  berlayar memiliki  prosedur  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemilik  kapal.  Penerbitan  SPB merupakan  wewenang  dari  KSOP  yang  tertuang  didalam  pasal  209  UU  Nomor  17  Tahun  2008 tentang  Pelayaran  khususnya  KSOP  Batam  yang  berwenang  untuk  menerbitkan    SPB  terhadap kapal MT. Sea  Tanker  II tidak menjalankan  wewenangnya sebagai pejabat KSOP Khusus Batam dengan  alasan  kapal  tersebut  menjadi  objek  sengketa  perkara  pidana  di  pengadilan,  jika  ditinjau dari  pasal  209  poin  g  menjelaskan  bahwa  penahanan  kapal  hanya  bisa  dilakukan  atas  perintah pengadilan  yang  mana  KSOP  Khusus  Batam  melakukan  penahanan  kapal/  tidak  diterbitkannya SPB tanpa adanya perintah langsung dari pengadilan.
2. KSOP  Khusus  Batam  akan  menerbitkan  SPB  apabila  terdapat  surat  pencabutan  perkara  pidana, jika  tidak  adanya  surat  tersebut  maka  KSOP  tidak  berani  untuk  melakukan  penerbitan  SPB tersebut.  Kerugian  yang  di  terima  pemililik  kapal  tersebut  ialah  kerugian  denda  keterlambatan keberangkatan  kapal  sebesar  Rp.  5  Juta  perhari  dan  selain  kerugian  tersebut  terdapat  kerugian biaya operasional untuk pengurusan dokumen kapal yang sudah kadaluarsa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

## Jurnal
Aliatul, Nurul. “Analisis Yuridis Terhadap Prosesn Pendaftaran Kapal Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum  Status  Kapal  Pada  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Khsusu  Batam.” Jurnal Syntax Fusion, Jurnal Nasional Indonesia 33, no. 1 (2022): 1–12.
Amiruddin,  Rahmy  Paramitha,  Guasman  Tatawu,  and  Kamaruddin  Jafar.  “Delegasi  Wewenang Dalam  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (  SPB  )  Delegation  of  Authority  in  Issuance  of Sailing Approval Letter ( SPB ).” Halu Oleo Legal Research 1, no. 3 (2019): 382–396.
Budiawati,  Oktavia,  and  Cahya  Fajar  Budi  Hartanto.  “Upaya  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas Pelabuhan  Khusus  Batam  Dalam  Peningkatan  Pelayanan  Penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar.” Prosiding  National  Seminar  on  Maritime  and  Interdisciplinary  Studies  2 2,  no.  1 (2020): 90–105.
Indriyani, and Irene Dini P. “Komponen Biaya Pelayanan Jasa Kapal Tug Boat Voyager 12 Pada PT Spectra Tirta Segara Line Cabang Cirebon.” Saintara : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim 5, no. 3 (2021): 82–86.
Prastyo, Adhitia, Fadlan Fadlan, and Lia Fadjriani. “Analisis Yuridis Terhadap Keberangkatan Kapal Penumpang  Tanpa  Adanya  Surat  Persetujuan  Berlayar  (Studi  Penelitian  Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam).” Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Universitas Batam 10, no. 3 (2020): 1–15.
http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan/article/view/398.
Sahudiyono.  “Penilaian  Kelaiklautan  Kapal  Dalam  Rangka  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar (Studi Kasus: Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo).” Meteor 15, no. 02 (2022): 517. http://ejournal.stipjakarta.ac.id.
Tawaris,  Marliani  Tineke.  “Pelayanan  Kedatangan  Dan  Keberangkatan  Kapal  Asing  Pada  PT. Pelayaran  Batam  Samudra  Di  Pelabuhan  Batu-Ampar  Pulau  Batam.” JIKEN:  Jurnal  Ilmiah Kemaritiman Nusantara 1, no. 1 (2021): 18–22.
http://ejournal.amc.ac.id/index.php/JIKEN/article/view/13%0Ahttp://ejournal.amc.ac.id/index.p hp/JIKEN/article/download/13/8.

## Rujukan Internet
Polisi Gelar Perkara Kasus Kapal MT Sea Tanker II (gokepri.com). Fadlan: Kasus MT Sea Tanker II jadi Perhatian Dunia Internasional - News (batampos.co.id).

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Peraturan  Menteri  Nomor  84  Tahun  2018  tentang  Jenis,  Struktur,  dan  Golongan  Tarif  Jasa Kepelabuhan  serta  Mekanisme  Penetapan  Tarif  dan  Jasa  Kepelabuhan  pada  Pelabuhan  yang digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan SPB..

## Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 369/Pid.B/2021/PN. Btm Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 500/Pid.B/2021/PT Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K.PID/2022