## KEDUDUKAN DAN ARTI PENTING PEMBUKAAN UUD 1945

## Rudy
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
Rudy.1981@fh.unila.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  kedudukan  dan  arti  penting  Pembukaan UUD  1945  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  konteks  tujuan tersebut,  tulisan  ini  memuat  diskusi  mengenai  apakah  pembukaan  tersebut? Bagaimanakah kedudukan dari pembukaan tersebut dan apakah peran pembukaan dalam  peradilan  konstitusi  dan  design  konstitusi?  Dan  mengapa  negara menambahkan  pembukaan  pada  konstitusi? Dilihat dari  sudut  teori ketatanegaraan,  pembukaan,  preambule,  atau  mukadimah  dalam  setiap  dokumen konstitusi  selalu  berisikan  pernyataan  yang  singkat  tapi  sungguh  padat.  Di dalamnya tertuang visi, misi, dan nilai-nilai dasar sebuah institusi atau organisasi sebagai  wadah  kebersamaan  yang  hendak  dibangun  dan  dijalankan  bersama. Selain  itu  juga  merupakan  pengantar  hidmat  berisi  ide-ide  politik,  moral,  dan keagamaan  yang  hendak  dikemukakan  oleh  konstitusi  tersebut.  Pembukaan  ini lebih  mengandung  karakter  ideologis  daripada  karakter  hukum.  Dalam  konteks Indonesia, Pembukaan UUD 1945 adalah bagian terpenting dari UUD 1945 yang disepakati oleh MPR 1999 untuk tidak diubah sama sekali. Pembukaan dikatakan sebagai  bagian  terpenting  karena  disanalah  tertuang  norma  fundamental  negara ( staatsfundamental  norm ),  tujuan  bangsa  dan  tujuan  bangsa  inilah  merupakan hasil kontrak kenegaraan antara rakyat dan negara.
Kata kunci : kedudukan, arti penting, dan Pembukaan UUD 1945

## I. Pendahuluan
Konstitusi  merupakan back bone dalam setiap bangunan kenegaraan. Istilah konstitusi sebenarnya  sudah  ada  sejak  zaman Yunani  dimana  terdapat  Konstitusi Athena.    Keberadaan  Konstitusi Athena  pada  saat  itu  dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. 1 Pada  masa  kekaisaran Romawi, istilah konstitusi digunakan
1 Ahmad  Sukardja, Piagam  Madinah  & Undang-Undang  Dasar  NRI  1945 ,  (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012), hal. 34
untuk menyebut the act of legislation
by emperor . 2 Dalam kosakata bahasa Indonesia, istilah konstitusi mempunyai  dua  makna  yaitu  segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan  dan  UUD  suatu negara.  UUD menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia  berarti  undang- undang  yang  menjadi  dasar  semua undang-undang dan peraturan lain di suatu  negara  yang  mengatur  bentuk,
sistem pemerintahan, pembagian 2
Charles Howard McIllwain, Constitutionalism  :  Ancient  and  Modern,
(Cornell University Press, 1947). Hlm. 23.
kekuasaan, wewenang badan pemerintahan. 3
Dalam  kepustakaan  Belanda istilah  konstitusi  dikenal  dengan sebutan Grondwet atau  undang- undang  yang  menjadi  dasar  dari segala  hukum. 4 Konsep  ini  sejalan dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh Hans  Kelsen  mengenai  konstitusi. Menurut  Hans  Kelsen,  konstitusi yang  biasa  disebut  sebagai  hukum fundamental negara merupakan dasar dari tatanan hukum nasional. Sebagai dasar  dari  tatanan  hukum  nasional, konstitusi  menjadi  sumber  validitas norma  hukum  nasional.    Kelsen menerangkan  bahwa  ditinjau  dari teori  politik,  konsep  konstitusi  juga mencakup norma-norma yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif tertinggi. 5 James Bryce dari sudut pandang politik mendefinisikan konstitusi  sebagai  kerangka  politik yang terorganisasi berdasarkan hukum mencakup di dalamnya kelembagaan  negara  dengan  fungsi dan  hak-hak  yang  jelas.  CF  Strong mendefinisikan  konstitusi  sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintah,  hak-hak  warga,  dan hubungan  antara  pemerintah  dan warga.    Kedua  ahli  tata  negara  ini merepresentasikan  tradisi  hukum common law yang lebih menekankan pada rights atau hak warga negara.
Dari  ranah  tradisi  civil  law,
Herman  Heller  membagi  konstitusi menjadi 3 (tiga) pengertian
3 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai Pustaka, 2002) hal. 590, 1245.
4 Ahmad Sukardja, Op. Cit., hal. 36.
5 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara , (Bandung: Penerbit
Nusamedia, 2009), hal. 365.
berdasarkan  tahapan  perkembangan konstitusi, yaitu:
1. Konstitusi dalam pengertian
politis sosiologis. 6 2. Konstitusi dalam pengertian
yuridis. 7
3. Konstitusi dalam arti UUD tertulis. 8 Sejalan dengan Heller,
Ferdinand  Lasalle  juga  membagi konstitusi  dalam  pengertian  politis sosiologis  dan  pengertian  yuridis. Pengertian politis sosiologis menurut Lasalle  merupakan  suatu  sintesis kekuatan-kekuatan nyata dalam suatu  negara. 9 Sedangkan  pengertian
6 Pada tingkat pertama ini, konstitusi tumbuh dalam pengertian sosial-politik. Ide-ide kon- stitusional  dikembangkan  karena  memang mencerminkan  keadaan  sosial  politik  dalam masyarakat yang bersangkutan pada saat itu. Konstitusi pada tahap ini dapat digambarkan sebagai kesepakatan-kesepakatan politik yang  belum  dituangkan  dalam  bentuk hukum  tertentu,  melainkan  tercerminkan dalam  perilaku  nyata  dalam  kehidupan kolektif warga masyarakat.
7 Pada  tahap  kedua  ini,  konstitusi  sudah diberi  bentuk  hukum  tertentu,  sehingga perumusan  normatifnya  menuntut  pem- berlakuan yang dapat dipaksakan. Konstitusi dalam  pengertian  sosial-politik  yang  dilihat sebagai kenyataan tersebut di atas, dianggap harus berlaku dalam kenyataan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadapnya haruslah dapat dikenai ancaman sanksi yang pasti;
8 Konstitusi dalam pengertian Peraturan Ter- tulis. Pengertian yang terakhir ini merupakan tahap terakhir atau yang tertinggi dalam  perkembangan  pengertian rechts- verfassung yang  muncul  sebagai  akibat  pe- ngaruh  aliran  kodifikasi  yang  menghendaki agar berbagai norma hukum dapat dituliskan dalam naskah yang bersifat resmi.
Tujuannya  adalah  untuk  maksud  mencapai kesatuan  hukum  atau  unifikasi  hukum ( rechtseineheid ), kesederhanaan hukum ( rechtsvereenvoudiging ), dan kepastian hukum ( rechtszekerheid ).
9 Misalnya raja, parlemen, kabinet, kelompok-kelompok  penekan  ( preassure groups ),  partai  politik,  dan  sebagainya. Dinamika  hubungan  di  antara  kekuatan-
yuridis  menurutnya  adalah  naskah yang  memuat  bangunan  negara  dan sendi-sendi pemerintahan. 10
Sementara  itu,  KC  Wheare dalam bukunya Modern  Constitution membagi pengertian konstitusi kedalam pengertian luas dan pengertian sempit. pengertian konstitusi  dalam  arti  luas  menurut Wheare adalah suatu sistem pemerintahan  negara  dan  himpunan norma yang mendasari dan mengatur suatu  pemerintahan;  norma-norma tersebut  terdiri  dari  norma  yuridis dan  norma  non-yuridis  atau extra- legal . 11 Pengertian konstitusi dalam arti  sempit  menurut  Wheare  adalah kumpulan  peraturan-peraturan  yang legal  dalam  ketatanegaraan  suatu negara yang terhimpun dalam dokumen  atau  beberapa  dokumen yang saling terkait. 12 Konstitusi pada dasarnya terdiri  dari  Pembukaan  Konstitusi dan Batang Tubuh Konstitusi. Berbicara mengenai pembukaan dalam  konstitusi  negara  sedikit banyak kita membicarakan mengenai apakah pembukaan tersebut? bagaimanakah kedudukan dari pembukaan  tersebut  dan  apakah peran  pembukaan  dalam  peradilan konstitusi dan design konstitusi? Dan mengapa negara menambahkan pembukaan pada konstitusi?
Pertanyaan-pertanyaan  di  atas merupakan pertanyaan-pertanyaan
kekuatan  politik  yang  nyata  itulah  sebenar- nya apa yang dipahami sebagai konstitusi 10 Di  samping  sebagai  cermin  hubungan antar  aneka  kekuatan  politik  yang  nyata dalam masyarakat ( de riele machtsfactoren ), konstitusi  itu  pada  pokoknya  adalah  apa yang  tertulis  di  atas  kertas  UUD  mengenai lembaga-lembaga  negara,  prinsip-prinsip, dan sendi-sendi dasar pemerintahan negara 11 KC  Wheare, Modern  Constitution, (Oxford University Press, 1951), p. 1.
12 Ibid . p. 2
yang jarang sekali mendapat perhatian  di  studi-studi  mengenai ketatanegaraan di Indonesia. Dapatlah  kita  membuka  buku-buku ketatanegaraan dan menemukan bahwa  topik  ini  merupakan  topik yang  tidak  mendapat  tempat  yang penting  dalam  studi  ketatanegaraan saat ini.
Mengenai suatu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat dikatakan,  bahwa  suatu  pembukaan berisi lebih dari pada alasan pembentukan  saja.  Oleh  karena konstitusi  sebagai  sumber  pertama dari  Hukum  Tata  Negara  mendasari undang-undang biasa, bahkan mendasari seluruh hidup ketatanegaraan  dari  suatu  Negara, maka  adalah  layak,  apabila  dalam pembukaan  suatu  konstitusi  termuat juga  dasar-dasar  bagi  berdirinya Negara yang bersangkutan.
Mengingat  sifat  konstitusi  sebagai hukum  dasar  yang  mendasari  segala hukum  yang  berlaku  di  dalam negara,  maka  layak  pula,  jika pembukaan  suatu  konstitusi  juga memuat  filsafat-hukum  yang  dianut dalam negara itu. 13

## II. Teori

## Ketatanegaraan
mengenai Pembukaan Apakah  pembukaan  suatu konstitusi dan bagaimanakah klasifikasinya? Liav Orgad 14
membagi  definisi  pembukaan  suatu konstitusi kedalam terminologi formal  dan  substansif.    Menurut terminologi formal, pembukaan
13 Wirjono  Prodjodikoro, Azas-Azas  Hukum Tata Negara di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Dian Rakjat, 1983), hal. 32
14 Liav Orgad, The Preambule in Constitutional  Interpretation ,  (International Journal  of  Constitutional  Law  8,  Oxford University, 2010).
merupakan  suatu  pengantar  untuk mengenal  konstitusi  yang  biasanya ditandai  dengan  kata  “pembukaan” atau  alternatif  lainnya.  Klasifikasi formal  ini  menyediakan  sarana identifikasi  posisi  pembukaan  yang ringkas dan teknis. Secara substansif, pembukaan  berisi  sejarah  dibalik perumusan  suatu  konstitusi,  prinsip- prinsip dan nilai-nilai fundamental.
Liav Orgad menambahkan bahwa  materi  muatan  pembukaan dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  5 kategori: 15 1. Kedaulatan
2. Sejarah
3. Tujuan dan Cita Bangsa
4. Identitas Nasional
5. Agama atau Ketuhanan
Dalam konteks klasifikasi konstitusi  menurut  Carl  Schmidt sebagaimana  dikutif  oleh  Jimly
Asshidiqie, 16 pembukaan dapat dijelaskan  dalam  konteks  konstitusi dalam  arti  materiil (constitutie  in materiele  zin ).  Konstitusi  dalam  arti materiil adalah konstitusi yang dilihat  dari  segi  isinya.  Isi  konstitusi itu menyangkut hal-hal yang bersifat dasar  atau  pokok  bagi  rakyat  dan negara.  Karena  pentingnya  hal-hal yang  bersifat  dasar  atau  pokok  bagi rakyat  dan  negara  tersebut,  maka untuk membuat konstitusi itu diperlukan  prosedur  yang  khusus. Prosedur  khusus  itu  dapat  dilakukan sepihak,  dua  pihak,  atau  banyak pihak. Prosedur itu dilakukan sepihak karena ia merupakan kehendak  dari  satu  orang  yang menamakan  dirinya  eksponen  dari rakyat  atau  seorang  diktator.  Bisa juga dilakukan oleh dua pihak karena
15 Ibid.
16 Jimly Asshidiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2006, hal. 131.
Konstitusi merupakan hasil persetujuan dari dua golongan dalam masyarakat  yaitu  misalnya  antara rakyat  di  satu  pihak dan Raja di  lain pihak pada zaman abad pertengahan. Sedangkan, bisa banyak pihak dikarenakan Konstitusi itu merupakan  hasil  persetujuan  dari banyak  pihak  yaitu  antara  wakil- wakil rakyat yang duduk dalam suatu badan yang bertugas membuat
Konstitusi (badan Konstitusi). Masdar  Farid  Mas’udi 17 menyatakan bahwa Pembukaan, Preambule,  atau  Mukadimah  dalam setiap  dokumen  konstitusi  selalu berisikan  pernyataan  yang  singkat tapi  sungguh  padat.  Di  dalamnya tertuang  visi,  misi,  dan  nilai-nilai dasar sebuah institusi atau organisasi sebagai  wadah  kebersamaan  yang hendak  dibangun  dan  dijalankan bersama. Sementara itu Hans Kelsen menyatakan bahwa pembukaan adalah  bagian  tradisional  konstitusi yang  merupakan  pengantar  hidmat berisi  ide-ide  politik,  moral,  dan keagamaan yang hendak dikemukakan oleh konstitusi tersebut. Pembukaan ini lebih mengandung karakter ideologis daripada karakter hukum. 18
Pemikiran  mendasar  tentang jatidiri  bangsa,  peranannya  dalam memberikan identitas sistem kenegaraan  dan  sistem hukum, dikemukakan  juga  oleh Carl  von Savigny dengan  teorinya  yang  amat terkenal  sebagai Volksgeist yang dapat disamakan sebagai jiwa bangsa dan  atau  jatidiri  nasional.  Demikian pula  di  Perancis  dengan  "teori 'raison d' etat' ( reason of state ) yang menentukan  eksistensi  suatu  bangsa
17 Masdar Farid Mas’udi,.. Op. Cit ., hal. 3.
18 Hans Kelsen, Teori Umum.., Op. Cit ., hal. 367
dan  negara  ( the  rise  of  souvereign,
independent, and nation state )". 19
Dari teori-teori di atas, bagaimanakah sesungguhnya kedudukan dan arti penting Pembukaan  UUD  1945  sendiri? Tulisan  ini  akan  mendeskripsikan, mengupas, dan berusaha menjelaskan  kedudukan  dan  arti penting UUD 1945.

## III. Pembukaan UUD 1945

## PEMBUKAAN
( P r e a m b u l e )
Bahwa  sesungguhnya  Kemer- dekaan  itu  ialah  hak  segala  bangsa dan  oleh  sebab  itu,  maka  penjajahan di  atas  dunia  harus  dihapuskan,
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan  Indonesia  telah  sam- pailah  kepada  saat  yang  berbahagia dengan  selamat  sentausa  mengan- tarkan  rakyat  Indonesia  ke  depan pintu  gerbang  kemerdekaan  Negara Indonesia,  yang  merdeka,  bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha  Kuasa  dan  dengan  dido- rongkan oleh keinginan luhur, supaya  berkehidupan  kebangsaan yang  bebas,  maka  rakyat  Indonesia menyatakan  dengan  ini  kemerde-
kaannya.
Kemudian  daripada  itu  untuk membentuk suatu Pemerintah Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan    kesejahteraan umum,      mencerdaskan      kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan
19 Edgar  Bodenheimer, Jurisprudence:  The method and philosophy of law , (Cambridge:
Harvard University Press, 1962), p. 71-72
ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial,  maka  disusunlah Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia itu  dalam  suatu  Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara  Republik  Indonesia  yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar  kepada  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil dan  beradab,  Persatuan    Indonesia dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam  Per- musyawaratan/Perwakilan,  serta  de- ngan  mewujudkan  suatu  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## IV. Konteks Indonesia
Sebagai wujud perjanjian sosial  tertinggi,  konstitusi  memuat cita-  cita  yang  akan  dicapai  dengan pembentukan  negara  dan  prinsip- prinsip  dasar  pencapaian  cita-cita tersebut. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan  dokumen  hukum  dan dokumen  politik  yang  memuat  cita- cita,  dasar-dasar,  dan  prinsip-prinsip penyelenggaraan  kehidupan  nasional. Pembukaan  dan  pasal-pasal  adalah satu kesatuan norma-norma konstitusi.  Walaupun  pembukaan memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi  dibanding  pasal-pasal,  namun tidak dapat dikatakan bahwa
pembukaan memiliki kedudukan lebih tinggi dari pasal-pasal. Keduanya adalah norma-norma konstitusi  yang supreme dalam  tata hukum  nasional  ( national  legal order ). 20
20 Jimly Asshidiqie, 2005, Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan  Hukum  Nasional,  Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, hal. 18.
Dalam konteks Indonesia, Augustinus Simanjuntak 21 menyatakan  dengan  lugas  bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah bagian  terpenting  dari  UUD  1945 yang  disepakati  oleh  MPR  1999
untuk  tidak  diubah  sama  sekali.
Pembukaan dikatakan sebagai bagian terpenting  karena  disanalah  tertuang Pancasila  yang  merupakan  norma fundamental negara ( staatsfundamental  norm ).  Penulis sejalan  dengan  pendapat  Augustinus Simanjuntak menganggap pembukaan  mempunyai  nilai  yang sangat  penting  karena  pembukaan memuat  cita  hukum 22 dan  cita bangsa.
Namun  demikian  penulis  tidak sependapat dengan pandangan bahwa  pembukaan  penting  karena memuat pancasila karena bagaimanapun  juga  dalam  konteks UUD  1945,  cita  hukum  dan  tujuan bangsa tidak disebut sebagai Pancasila.    Pentingnya  pembukaan lebih  disebabkan  karena  disanalah letak  tujuan  bangsa  dan  tujuan bangsa inilah merupakan hasil kontrak kenegaraan antara rakyat dan negara.
Tujuan  bangsa  ini  termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yaitu (a) melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia;  (b)
21 Augustinus  Simanjuntak, Refleksi  60 Tahun UUD 1945 , Harian Surabaya Post, 12 Agustus 2005.
22 Menurut Rudolf  Stammier ,  cita  hukum adalah  adalah  konstruksi  pikiran  yang merupakan  keharusan  untuk  mengarahkan hukum  pada  cita-cita  yang  diinginkan masyarakat,  selanjutnya Gustav  Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti
Stammler dari aliran Neokantian menyatakan  bahwa  cita  hukum  berfungsi sebagai  tolak  ukur  yang  bersifat  regulative dan  konstruktif,  tanpa  cita  hukum,  hukum akan kehilangan maknanya.
memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan  kehidupan  bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan  sosial.  Cita-cita  tersebut akan  dilaksanakan  dalam  suatu susunan  Negara  Republik  Indonesia yang  berdiri  di  atas  lima  dasar fundamental. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan melaksanakan penyelenggaraan  negara  berdasarkan Pancasila, UUD 1945 telah memberikan kerangka susunan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan  bernegara.  Norma-norma  dalam UUD  1945  tidak  hanya  mengatur kehidupan politik tetapi juga kehidupan  ekonomi  dan  sosial.  Hal ini  karena  para  pendiri  bangsa menghendaki bahwa rakyat Indonesia  berdaulat  secara  penuh, bukan  hanya  kedaulatan  politik.
Maka UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan  konstitusi  sosial  yang  harus menjadi  acuan  dan  landasan  secara politik,  ekonomi,  dan  sosial,  baik oleh negara ( state ), masyarakat ( civil society ), ataupun pasar ( market ). 23
Mutatis  mutandis  dari  hal tersebut  di  atas,  Komisi  Konstitusi tentang  perubahan  Undang-Undang Dasar  Negara  RI  tahun  1945 menyimpulkan  bahwa  kedudukan dan  fungsi  konstitusi  adalah  sebagai berikut: 24
1. Konstitusi  berfungsi  sebagai dokumen  nasional  ( national document )  yang  mengandung perjanjian luhur,
berisi
23 Jimly Asshidiqie, op. cit. hal. 19
24 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Buku I, Naskah  Akademik  Kajian  Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun 1945 , (Jakarta, 2004), hal. 12-13.
kesapakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi,  kesahjahteraan,  dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara; 2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran  negara  baru  ( a  birth certificate  of  new  state). Hal ini  juga  merupakan  bukti adanya  pengakuan  masyarakat internasional,  termasuk  untuk menjadi  anggota  PBB,  karena itu,  sikap  kepatuhan  suatu negara terhadap hukum internasional  ditandai  dengan adannya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
3. Konstitusi sebagai sumber hukum  tertinggi.  Konstitusi mengatur  maksud  dan  tujuan terbentuknya suatu negara dengan  sistem  administrasinya melalui adanya kepastian hukum  yang terkandung dalam Pasal-Pasalnya, unifikasi hukum nasional, social control, memberikan  legitimasi  atas berdirinya lembaga-lembaga negara  termasuk  pengaturan tentang pembagian dan pemisahan  kekuasaan  antara organ legislatif, eksekutif, yudisial.  Konstitusi  sebagai sumber  hukum  tidak  saja berfungsi  sebagai a  tool  of social  engeneering dan social control, melainkan  juga  harus mampu  merespon  secara  kritis perubahan zaman;
4. Konstitusi  sebagai  indentitas nasional dan lambang persatuan.  Konstitusi  menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan  berbagai  nilai dan  norma  suatu  bangsadan negara, misalnya simbol
demokrasi, keadilan, kemerdekaan,  negara  hukum, yang  dijadikan  sandaran  untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan  tujuan  negara. Konstitusi suatu negara diharapkan  dapat  menyatakan persepsi masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan  adanya  nilai identitas kebangsaan, persatuan dan  kesatuan,  perasaan  bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. Konstitusi  dapat  memberikan pemenuhan atas harapan- harapan  sosial,  ekonomi  dan kepentingan  politik.  Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif,  dan  yudisial,  akan tetapi  juga  mengatur  tentang penciptaan keseimbangan hubungan ( cheks and balances ) antara  pemerintah  di  pusat maupun di daerah;
5. Konstitusi  sebagai  alat  untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk  membatasi  kekuasaan, mengendalikan  perkembangan dan  situasi  politik  yang  selalu berubah,  serta  berupaya  untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan  alasan  tersebut, menjadi sangat penting diperhatikan seberapa jauh formulasi  Pasal-Pasal  dalam konstitusi dalam mengakomodasikan materi muatan-muatan pokok dan penting sehingga dapat mencegah timbulnya penafsiran yang beraneka ragam;
6. Konstitusi  sebagai  pelindung HAM  dan  kebebasan  warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak asasi  manusia  dan  hak-hak kebebasan  warga  negara.  Hal ini merupakan pengejahwantahan suatu negara  hukum  dengan  ciri-ciri equality  before  the  law,  non diskriminatif dan keadilan hukum  ( legal  justice )  dan keadilan  moralitas  ( social  and moral justice ).
Begitu  pentingnya  kedudukan Pembukaan  UUD  1945  sehingga dalam periode perubahan UUD 1945 secara masif disepakati secara nasional bahwa Pembukaan ("Preambule")  UUD  1945  untuk tidak diubah sama sekali. Amandemen pertama dilakukan pada Sidang Umum (SU) MPR 1999, lalu amandemen kedua berlangsung pada SU  MPR  2000,  amandemen  ketiga diadakan  pada  Sidang  Tahunan  (ST) MPR 2001, dan terakhir amandemen keempat  dilakukan  pada  ST  MPR 2002.  Pada  keempat  sidang  inilah UUD 1945 mengalami banyak
perubahan  yang  sifatnya  mendasar, baik  menyangkut  substansi  maupun menyangkut  struktur  kelembagaan negara.

## V. Simpulan
Pembukaan,  preambule,  atau mukadimah  dalam  setiap  dokumen konstitusi selalu berisikan pernyataan yang singkat tapi sungguh padat. Di dalamnya tertuang visi,  misi,  dan  nilai-nilai  dasar sebuah  institusi  atau  organisasi sebagai  wadah  kebersamaan  yang hendak  dibangun  dan  dijalankan bersama.  Selain  itu  juga  merupakan pengantar  hidmat  berisi  ide-ide
politik,  moral,  dan  keagamaan  yang hendak  dikemukakan  oleh  konstitusi tersebut. Pembukaan ini lebih mengandung karakter ideologis daripada karakter hukum. Dalam konteks Indonesia, Pembukaan UUD 1945 adalah bagian  terpenting  dari  UUD  1945 yang  disepakati  oleh  MPR  1999 untuk  tidak  diubah  sama  sekali. Pembukaan dikatakan sebagai bagian terpenting  karena  disanalah  tertuang norma fundamental negara ( staatsfundamental  norm ),  tujuan bangsa  dan  tujuan  bangsa  inilah merupakan  hasil  kontrak  kenegaraan antara rakyat dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshidiqie, Jimly. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional  (Jakarta:  Mahkamah Konstitusi RI, 2005). ______.  Pengantar  Hukum  Tata Negara  Jilid  1.  (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah  Konstitusi, Jakarta: 2006). Bodenheimer,  Edgar. Jurisprudence:
The  method  and  philosophy  of law , (Cambridge: Harvard University Press, 1962). Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia . (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Kelsen,  Hans. Teori  Umum  tentang
Hukum dan Negara . (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2009).
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.
Buku  I Naskah  Akademik Kajian  Komprehensif  Komisi Konstitusi  tentang  Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 .
(Jakarta, 2004).
McIllwain, Charles Howard. Constitutionalism: Ancient and
Modern. (Cornell  University Press, 1947). Orgad,  Liav. The  Preambule  in Constitutional  Interpretation . (International Journal of Constitutional  Law  8,  Oxford University, 2010). Prodjodikoro,  Wirjono. Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia. (Jakarta:  Penerbit Dian Rakjat, 1983).
Simanjuntak,  Augustinus. Refleksi
60  Tahun  UUD  1945 .  Harian Surabaya  Post,  12  Agustus
2005.
Sukardja,  Ahmad. Piagam  Madinah
& Undang-Undang Dasar NRI 1945 .  (Jakarta:  Sinar  Grafika,
2012).
Wheare,  KC. Modern  Constitution.
(Oxford University Press,
1951)