## FUNGSI PENYIDIK DAN MEKANISME PENYIDIKAN DALAM KEJAHATAN BERAT HAM BERDASARKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Oleh: Ryan Fani
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Negara Indonesia  merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia  (HAM),  sehingga  seluruh  elemen  terkait  di  Negara  ini  wajib  meminimalisir terjadinya  kejahatan  berat  HAM,  upaya  preventif  yang  telah  dilakukan  yakni  dengan memberlakukan Instrumen hukum yang berkaitan dengan HAM, seperti Undang – Undang No.  39  tahun  1999  tentang  HAM  serta  hukum  pidana  formil  Undang  –  Undang  No.  26 tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM,  disisi  lain  itu  Negara  Indonesia  juga  telah meratifikasi  Statuta  Roma,  namun  dalam  kenyataannya  instrumen  penegakan  hukum terkait HAM dalam Satatua Roma tidak semua diadopsi oleh Negara Indonesia, salah satu contohnya dalam pelaksanaan penyidikan atas kejahatan berat HAM banyak  perbedaan mekanisme,  oleh  karenanya  peneliti  sangat  tertarik  melakukan  penelitian  ini  dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan mekanisme pelaksanaan penyidikan yang diatur  dalam  Undang  –  Undang  Pengadilan  HAM  dengan  yang  diatur  dalam  Statuta Roma,  agar  dapat  diketahui  apa  yang  menjadi  kelemahan  dan  kelebihan  dari  kedua Instrumen Hukum tersebut, semata – mata demi perbaikan penegakan hukum HAM dimasa mendatang.
Berdasarkan hasil penelitian, maka perbandingan mekanisme Penyidikan dalam Undang  –  Undang  HAM  dengan  Statuta  Roma,  dilihat  dari  segi  peran,  peran  penyidik sama  –  sama  diperankan  oleh  Jaksa  Agung  dan/atau  Prosecutor,  dan  perbedaan  yang paling  mencolok  diantara  kedua  instrumen  tersebut  adalah  dari  sisi  lembaga  pra peradilan,  dalam  ICC  Pra  Peradilan  mempunyai  peran  aktif,  sebelum  dilakukan penyidikan  terhadap  sebuah  kasus  kejahatan  berat  HAM  maka  terlebih  dahulu  wajib diajukan pra peradilan, sedangkan dalam instrumen Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000  tidak  mengharuskan  mengajukan  pra  peradilan  terlebih  dahulu  dalam  melakukan Penyidikan atas Kejahatan Berat HAM.
Kata Kunci : Penyidikan, Kejahatan Berat HAM, Hukum Pidana Internasional

## PENDAHULUAN
Kejahatan berat HAM merupakan kejahatan yang menjadi perhatian utama bagi  masyarakat,  dalam  skala  internasional  Kejahatan  –  Kejahatan  HAM  berat tersebut  meliputi  Kejahatan  Genosida,  Kejahatan  terhadap  Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi. Salah satu contoh kejahatan berat HAM dalam  Skala  Internasional  misalnya  dalam  perang  dunia  II,  terkait  perkara  di Nuremberg  dan  Tokyo,  begitu  juga  dalam  perkara  di  Rwanda  dan  Yugoslavia, kejahatan  yang  terjadi  dalam  perkara  –  perkara  tersebut  dapat  disebut  dan/atau dikategorikan sebagai pelanggaran – pelanggaran berat HAM.
Kejahatan berat HAM dalam skala Nasional maupun Internasional adalah hal  yang  esensial  dan  wajib  hukumnya  untuk  dilakukan  penegakan  hukum  dari berbagai  aspek  karena  hal  itu  telah  menyangkut  nilai  -  nilai  kemanusiaan. Penegakan  hukum  Kejahatan  berat  HAM  dalam  skala  Internasional  dewasa  ini mengacu  pada  ketentuan  Statuta  Roma  Tahun  1998,  yang  telah  membentuk International Criminal Court (ICC) sebagai Pengadilan Pidana Internasional yang Permanen.
Sebelum  dibentuk  ICC,  Pasca  Perang  Dunia  ke  –  II  terdapat  banyak Pengadilan  Pidana  Internasional  secara  Ad  Hoc,  untuk  melakukan  penegakan hukum atas kejahatan berat HAM yang terjadi pada masanya, seperti International Military  Court di  Nuremberg, International  Military  Court  for  the  Far  East di Tokyo,  ICTY,  dan  ICTR,  namun  dirasa  kurang  efektif  dan  efisien  serta  dengan berkembangnya  zaman  yang  menyebabkan  marak  kejahatan  HAM  khususnya, maka dibentuklah Pengadilan Pidana Internasional Permanen yang disebut sebagai ICC.
Negara  Indonesia  adalah  Negara  yang  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi Manusia,  sehingga  tidak  heran  jika  ternyata  Indonesia  mencantumkan  Instrumen HAM  ke  dalam  dasar  Konstitusi  Negara  dan  dituangkan  kedalam  Peraturan Perundang – Undangan. Aturan perundang – undangan tersebut adalah Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang Nomor  26  tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM  sebagai  Instrumen  Pengekan Hukum.
Undang – Undang Pengadilan HAM jika dilihat secara seksama, beberapa aturan mengadopsi dari ketentuan Statuta Roma tahun 1998, namun tentunya tidak semua ketentuan diadopsi oleh Undang – Undang Pengadilan HAM. Pengadopsian dimaksud dilakukan dalam rangka penegakan hukum HAM ke arah yang lebih baik.
Dalam ketentuan hukum Statuta Roma dan Undang – Undang Pengadilan HAM tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing – masing, untuk itu agar  dapat  mengetahui  kelebihan  dan  kekurangannya  dalam  rangka  penegakan hukum  maka  perlu  adanya  pembahasan  lebih  lanjut  mengenai  perbandingan diantara  2 (dua) ketentuan hukum tersebut.

## PEMBAHASAN
Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak  dasar  yang  melekat  pada  setiap  individu sejak  dilahirkan  ke  muka  bumi  dan  bukan  merupakan  pemberian  manusia  atau negara,  yang  wajib  dilindungi  oleh  negara. 1 Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak fundamental  yang  dijunjung  tinggi  oleh  Negara  Indonesia.  Hak  Asasi  Manusia bahkan  dicantumkan  didalam  dasar  Konstitusi  dan  diatur  dalam  peraturan perundang – undangan yang dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  salah  satu  upaya  penanggulangan kejahatan HAM secara preventif.
1 Muladi, Hak Asasi Manusia hakekat konsep dan implikasinya dalam persepektif hukum dan masyarakat , Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 39
Selain  daripada  upaya  Preventif  tersebut,  penegakan  hukum  terhadap pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia juga diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia,  hal  mana  pengaturannya  telah  dituangkan  dalam  Undang  –  Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Latar  belakang  dibentuknya  pengaturan  Pengadilan  HAM  tersebut didasarkan pada Pasal 104 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia,  yang  pada  hakikatnya  menyatakan,  bahwa:  (1)  Untuk  mengadili pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia  (HAM)  di  lingkungan  peradilan  umum.  (2)  Pengadilan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dibentuk  dengan  undang-undang  dalam  jangka  waktu paling lama 4 (empat) Tahun.
Penegakan hukum berdasarkan ketentuan hukum dimaksud, dibatasi hanya berlaku  bagi  penegakan  Kejahatan  berat  HAM  saja,  selebihnya  untuk  kejahatan HAM pada umumnya tidak bisa diperiksa, diputus dan diadili melalui Pengadilan HAM  ini,  karena  Pengadilan  HAM  merupakan  pengadilan  khusus  yang  hanya diperuntukan bagi  pelanggaran berat  HAM sebagaimana  yang telah diatur dalam ketentuan hukum di atas.
Pelanggaran  berat  HAM,  yang  dimaksud  dalam  Pasal  104  Undang  – Undang Nomor 39 tahun 1999 mempunyai definisi sebagai berikut  : Pembunuhan massal  (genocide),  pembunuhan  sewenang-wenang  atau  di  luar  putusan pengadilan  (arbitrary/extra  judicial  killing),  penyiksaan,  penghilangan  hilang orang  secara  paksa,  perbudakan  atau  diskriminasi  yang  dilakukan  secara sistematis (systematic discrimination).
Dalam  Undang  –  Undang  26  tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia,  tidak  menjelaskan  mengenai  definisi  dari  Pelanggaran  berat  HAM, melainkan  hanya  menjelaskan  tentang  kategori  dari  pelanggaran  berat  HAM  itu sendiri, kategori tersebut meliputi Kejahatan Kemanusiaan dan Kejahatan Genosida sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  7  Undang  –  Undang  Pegadilan HAM dimaksud.
Berdasarkan  Pasal  8  Undang  –  Undang  Nomor  26  tahun  2000  Kejahatan Genosida,  merupakan  : Setiap  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:
1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan  penderitaan  fisik  atau  mental  yang  berat  terhadap  anggota- anggota kelompok
3. Menciptakan  kondisi  kehidupan  kelompok  yang  akan  mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok
5. Memindahkan  secara  paksa  anak-anak  dari  kelompok  tertentu  ke  kelompok lain
Sedangkan Kejahatan kemanusiaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9
Undang  –  Undang  Nomor  26  tahun  2000  adalah  : Salah  satu  perbuatan  yang dilakukan sebagai  bagian  dari serangan yang meluas  atau  sistematik.  serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :
1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
5. Perampasan  kemerdekaan  atau  perampasan  kebebasan  fisik  lain  secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan hukum internasional
6. Penyiksaan
7. Perkosaan,  perbudakan  seksual,  pelacuran  secara  paksa,  pemaksaan kehamilan,  pemandulan  atau  sterilisasi  secara  paksa  atau  bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
8. Penganiayaan  terhadap  suatu  kelompok  tertentu  atau  perkumpulan  yang didasari  persamaan  paham  politik,  ras,  kebangsaan,  etnis,  budaya,  agama, jenis kelamin atau alasan lai yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
9. Penghilangan orang secara paksa atau
10. Kejahatan apartheid
Menurut  hemat  penulis  maka  sistem  peradilan  pidana  hak  asasi  manusia yang berlaku di Negara Indonesia, terbatas hanya diperuntukan bagi beberapa jenis Kejahatan  berat  HAM  saja  yang  meliputi  Kejahatan  terhadap  Kemanusiaan  dan Kejahatan Genosida, selebihnya untuk kejahatan berat HAM lainnya sudah barang tentu  tidak  dapat  dilakukan  penegakan  hukum  melalui  sistem  peradilan  pidana HAM Indonesia.
Pembahasan  dalam  paper  ini  hanya  difokuskan  terhadap  satu  rangkaian sistem peradilan pidana saja, yakni dalam seputaran rangkaian proses penyidikan pada perkara  berat  HAM sebagai  bagian dari sistem peradilan pidana. Pada  poin pembahasan ini, Penulis membahas peran dan fungsi dari penyidik serta mekanisme penyidikan  pada  perkara  berat  HAM  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  maupun sistem hukum internasional.
Penyidikan  adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara  yang diatur dalam undang  – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan  tersangkanya. 2 Menurut  De  Pinto  menyidik  berarti  pemeriksaan permulaan  yang  dilakukan  oleh  pejabat-pejabat  yang  untuk  itu  ditunjuk  oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum. 3
Jika dilihat dari pengertian di atas, maka yang menjadi fokus utama dalam rangkaian  penyidikan  adalah  mengenai  pengumpulan  bukti  dan  penemuan tersangka,  salah  satu  referensi  menjelaskan  bahwa  bagian  –  bagian  hukum  acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut: 4
1. Ketentuan tentang alat bukti
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan ditempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka dan terdakwa
2 Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3 https://raninuraeni379.wordpress.com/s-i-h/hukum-dan-ham/2-proses-acara-peradilan-ham/
4 Ibid.,
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan dan interogasi
8. Berita acara
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada Penyidik untuk disempurnakan
Jika  dihubungkan  dengan  aspek  kejahatan  berat  HAM,  tentu  rangkaian proses penyidikannya akan berbeda dengan rangkaian penyidikan pada umumnya, karena Kejahatan berat HAM merupakan extraordinary crime yang secara khusus mempunyai aturan tersendiri yang dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Peran Penyidik dan Mekanisme Penyidikan terhadap Kejahatan berat HAM berdasarkan aturan hukum positif Indonesia, dapat ditemui dalam Pasal 21 dan 22 bagian Kelima Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 Pasal 11, 12, dan Pasal 21. Penyidik Perkara berat HAM tersebut diperankan oleh Jaksa Agung, selain daripada Jaksa  Agung  dalam  perkara  ini  juga  terdapat  Penyidik  Ad  Hoc,  hal  mana  secara tersirat  telah  disebutkan  di  ketentuan  Pasal  21  ayat  3,  yang  pada  hakikatnya menyatakan sebagai berikut:
“Dalam  pelaksanaan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  jaksa  agung dapat  mengangkat  penyidik  ad  hoc  yang  terdiri  dari  unsur  pemerintah  dan/atau masyarakat:
Sehingga atas dasar hal itu, maka Unsur Pemerintah dan Masyarakat ini lah yang juga dapat berperan sebagai penyidik pada perkara berat HAM walaupun notabene kedua unsur tersebut statusnya sebagai penyidik ad hoc. Penjelasan Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa :
Dalam  ketentuan  ini  yang  dimaksud  “unsur  masyarakat”  adalah  terdiri  dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakat yang lain seperti perguruan tinggi.
Kata  “dapat”  dalam  ketentuan  ini  dimaksudkan  agar  Jaksa  Agung  dalam mengangkat penyidik ad hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
Berdasarkan  bunyi  ketentuan  -  ketentuan  Pasal  dimaksud  beserta penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa penyidik pada perkara berat HAM dalam sistem hukum di Indonesia dilakukan oleh Jaksa Agung, namun sewaktu – waktu  jika  dibutuhkan,  maka  terdapat  Penyidik  Ad  Hoc  yang  terdiri  dari  Unsur Pemerintah  dan  Unsur  Masyarakat  yang  akan  membantu  menyelesaikan  tugas Penyidik.
Tugas dan wewenang dari penyidik pada pelanggaran berat HAM, secara rinci juga telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000, dapat ditemui dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 22 ayat (4), masing – masing ketentuan Pasal dimaksud, pada hakikatnya menyatakan sebagai berikut:
- Pasal 11 Bagian Kedua mengenai Penangkapan, menyatakan bahwa:
1) Jaksa  Agung  sebagai  penyidik  berwenang  melakukan  penangkapan  untuk kepentingan  penyidikan  terhadap  seseorang  yang  diduga  keras  melakukan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2) Pelaksanaan  tugas  penangkapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka  dengan  menyebutkan  alasan  penangkapan,  tempat  dilakukan pemeriksaan  serta  uraian  singkat  perkara  pelanggaran  hak  asasi  manusia yang berat yang dipersangkakan.
- Pasal 12 ayat (1) Bagian Ketiga mengenai Penahanan, menyatakan bahwa:
“ Jaksa  Agung  sebagai  penyidik  dan  penuntut  umum  berwenang  melakukan penahanan  atau  penahanan  lanjutan  untuk  kepentingan  penyidikan  dan penuntutan ”.
Ketentuan Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 20 ayat 3, secara tersirat menjelaskan mengenai tugas dan wewenang penyidik, yang pada hakikatnya menjelaskan bahwa Penyidik  mempunyai  fungsi  untuk  menerima  hasil  kesimpulan  penyelidikan  dari penyelidik,  dan  Penyidik  juga  mempunyai  fungsi  serta  tugas  memerintahkan penyelidik  untuk  melengkapi  hasil  penyelidikan  disertai  petunjuk,  jika  hasil penyelidikan dinilai masih kurang lengkap.
Pasal  21  ayat  2  menjelaskan  bahwa  Jaksa  Agung  sebagai  penyidik mempunyai fungsi dan wewenang untuk melakukan penyidikan, selain daripada itu dalam  ayat  3  nya  pada  Pasal  21  ini,  menjelaskan  bahwa  Jaksa  Agung  selaku penyidik mempunyai wewenang untuk mengangkat Penyidik Ad Hoc yang terdiri dari Unsur Pemerintah dan /atau masyarakat.
Begitu juga ketentuan Pasal 22 ayat 4 secara tersirat menjelaskan mengenai salah satu tugas dan  wewenang dari Penyidik, yang pada hakikatnya menyatakan bahwa, Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung. Berdasarkan hal tersebut maka penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan.
Jangka  waktu  penyelesaian  proses  penyidikan  terhadap  kejahatan  HAM berat  paling  lambat  adalah  90  hari  terhitung  sejak  tanggal  hasil  penyelidikan diterima  dan  dinyatakan  lengkap  oleh  penyidik,  ketentuan  tersebut  dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan  daerah  hukumnya,  jika  ternyata  setelah  diperpanjang  proses  penyidikan masih juga belum selesai, maka penyidikan dapat diperpanjang kembali hingga 60 hari  oleh  Ketua  Pengadilan  HAM,  namun  jika  dalam  kurun  waktu  yang  telah ditetapkan dimaksud dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perintah penghentian penyidikan tersebut pada prinsipnya sama dengan hukum acara yang diatur didalam KUHAP, yakni dengan mengajukan Pra Peradilan kepada Ketua Pengadilan. 5
5 Lihat Pasal 22 Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Menurut hemat penulis maka berdasarkan aturan hukum positif Indonesia khususnya yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000, Mekanisme Penyidikan serta peran dan fungsi penyidik dalam pelanggaran berat HAM adalah:
1. Jaksa Agung sebagai Penyidik berwenang untuk melakukan Penangkapan; 6
2. Jaksa Agung sebagai Penyidik berwenang untuk melakukan Penahanan;
3. Jaksa Agung sebagai  Penyidik berwenang untuk  menerima hasil kesimpulan penyelidikan  dan  berhak  untuk  memerintahkan  penyelidik  melengkapi  hasil penyelidikan disertai petunjuk jika masih kurang lengkap;
4. Jaksa Agung sebagai Penyidik berwenang melakukan Penyidikan;
5. Jaksa Agung sebagai Penyidik berwenang mengangkat Penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur Pemerintah dan/atau masyarakat (sesuai);
6. Jaksa  Agung  sebagai  Penyidik  berwenang  mengeluarkan  surat  penghentian penyidikan jika dalam kurun waktu yang telah ditetapkan tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup;
7. Jangka waktu penyelesaian proses penyidikan terhadap kejahatan HAM berat paling lambat adalah 90 hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan  dinyatakan  lengkap  oleh  penyidik  dan  ketentuan  tersebut  dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 hari, jika masih juga belum selesai maka dapat diperpanjang kembali hingga 60 hari oleh Ketua Pengadilan HAM. Keseluruhan hal tersebut di atas, jika dibandingkan dengan aturan hukum
Internasional  tentu  akan  mempunyai  kesimpulan  yang  berbeda,  pada  prinsipnya penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  berat  HAM  berdasarkan  Hukum Internasional dewasa ini mengacu kepada ketentuan Statua Roma tahun 1998, yang membentuk  Mahkamah  Pidana  Internasional  atau  yang  sering  kita  kenal  dengan sebutan International Criminal Court .
Sebagaimana  diketahui,  ICC  sebagai  Pengadilan  Pidana  Internasional diciptakan  sebagai  Pengadilan  Pidana  Internasional  Pidana  Khusus  yang  bersifat Permanen,  yang  diadakan  khusus  untuk  mengadili  para  pelaku  yang  didakwa melakukan kejahatan internasional. dengan adanya pengadilan pidana internasional ini diharapkan peradilan bagi mereka yang melakukan kejahatan kemanusiaan yang berat  dapat  dilakukan  dengan  lebih  efektif,  efisien  dan  murah,  daripada pembentukan ICTY dan ICTR  yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk berkas Negara Yugoslavia dan Rwanda, yang dirasakan kurPegang efektif, mahal dan terlambat. 7
Gagasan  ini  sebetulnya  telah  dicetuskan  oleh  PBB  tahun  1948,  setelah peradilan  penjahat  perang  yang  dilakukan  dalam  Perang  Dunia  II  selesai dilaksanakan oleh International Military Court di Nuremberg dan oleh International Military Court for the Far East di Tokyo.
Yurisidiksi Mahkamah Pidana Internasional ini berbeda dengan Pengadilan HAM  di  Indonesia,  sebelumnya  Pengadilan  HAM  Indonesia  hanya  mempunyai wewenang  melakukan  penegakan  hukum  atas  2  jenis  kejahatan  berat  ham  yakni kejahatan  kemanusiaan  dan  kejahatan  genosida,  lain  halnya  dengan  Mahkamah Pidana Internasional yang mempunyai kewenangan melakukan penegakan hukum
6 http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia/
7 Eddy Djunaedi Karnasudirdja, S.H., M.CI, Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Jakarta, Tatanusa, 2003, Hlm. 54.
atas 4 jenis kejahatan berat HAM yang meliputi, Kejahatan Kemanusiaan ( Crime Against  Humanity ),  Kejahatan  Genosida  ( Genocide ),  Kejahatan  Agresi ( Aggression ), dan Kejahatan Perang ( War Crimes ) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Statuta Roma.
Begitu  juga  dengan  penyidikan  sebagai  salah  satu  bagian  dari  sistem peradilan    pidana  yang  menjadi  poin  penting  dalam  pembahasan  ini,  tentu  akan berbeda jika ditinjau berdasarkan aturan di Statuta Roma tahun 1998 tentang ICC, dalam Statuta Roma dikenal dengan Penyidikan dan Penuntutan sebagai bagian dari Hukum  Acara,  dalam  ketentuan  dimaksud  pengaturan  mengenai  Penyidikan  dan Penyelidikan  menjadi  satu  rangkaian,  peran  dan  fungsi  Penyidik  dan/atau Penyelidik pelanggaran berat HAM dalam aturan hukum tersebut, diperankan oleh Penuntut Umum, secara tidak langsung hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 13, 14, dan 15 ayat 1, 2, 3, dan 4 Statuta Roma 1998.
Jika Dewan Keamanan PBB menilai terdapat situasi (kasus) kejahatan berat HAM, maka Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB,  mempunyai  hak  untuk  meneruskan  kasus  tersebut  kepada  Penuntut Umum/ prosecutor di  Mahkamah  Pidana  Internasional  agar  dapat  dilakukan Penyidikan. 8
Negara  Pihak  juga  mempunyai  hak  untuk  menyerahkan  kasus  Kejahatan Berat HAM yang berada di negaranya kepada Penuntut Umum selaku Penyelidik dan/atau Penyidik di Mahkamah, dengan tujuan agar Penuntut dapat menganalisa situasi  (kasus)  terlebih  dahulu  serta  menetapkan  apakah  seseorang  tertentu  atau lebih  harus  dituduh  –  hal  melakukan  kejahatan  ataukah  tidak,  yang  nantinya keseluruhan hal tersebut akan menjadi dasar apakah perkara ini dapat dilanjutkan Penyidikan ataukah sebaliknya. 9
Jika setelah di analisa, penuntut umum menyimpulkan bahwa terdapat dasar untuk  melanjutkan  penyidikan,  maka  penuntut  umum  mengajukan  permohonan disertai  bahan  atau  bukti  pendukung  yang  telah  dikumpulkan  kepada  komite  Pra Peradilan  guna  melakukan  penyidikan,  apabila  setelah  dilakukan  pemeriksaan permohonan  dan  bahan  pendukung  pada  sidang  pra  peradilan  menyimpulkan terdapat  dasar  yang  masuk  akal  dan  juga  merupakan  yurisdiksi  dari  Mahkamah Pidana  Internasional,  maka  Mahkamah  memberi  wewenang  terhadap  Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan atas perkara dimaksud. hal itu sesuai dengan pengaturan  Pasal  15  ayat  1,2,3,  dan  4  Statuta  Roma  yang  pada  hakikatnya menyatakan sebagai berikut: 10

## Ayat 1:
Penuntut  dapat  berinisiatif  melakukan  penyidikan  proprio  motu  berdasarkan informasi mengenai tindak pidana di bawah yurisdiksi Mahkamah.
Ayat 2:
Penuntut Umum menganalisis keseriusan informasi yang diterima. Untuk maksud ini,  ia  dapat  mencari  informasi  tambahan  dari  Negara,  badan-badan  tertentu  di Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  organisasi  antar-pemerintah  atau  organisasi  non- pemerintah,  atau  sumber-sumber  lain  terpercaya  yang  dianggapnya  tepat,  dan
8 Lihat Pasal 13 ayat 2 Statuta Roma tahun 1998
9 Lihat Pasal 14  Statuta Roma tahun 1998
10 Pasal 15 ayat 1,2,3 dan 4 Statuta Roma tahun 1998
dapat  menerima  kesaksian  tertulis  atau  lisan  di  tempat  kedudukan  Mahkamah. (salah satu rangkaian Penyelidikan).
Ayat 3:
Jika Penuntut berkesimpulan bahwa ada dasar yang beralasan untuk melanjutkan kepada tahap penyidikan, dia harus meminta kepada komite pra-peradilan sebuah permintaan kewenangan untuk melakukan penyidikan, bersamaan dengan materi- materi  pendukung  lainnya  yang  terkumpul.  Korban  dapat  membuat  perwakilan kepada  komite  pra-peradilan,  berdasarkan  peraturan-peraturan  mengenai  tata cara dan pembuktian.
Ayat 4: Jika Komite pra-peradilan, dalam melakukan pemeriksaan dari permintaan yang ada  dan  materi-materi  yang  mendukung,  menganggap  bahwa  ada  dasar  yang beralasan untuk melanjutkan pada tahap penyidikan, dan kasus tersebut ada dalam yurisdiksi  dari  Mahkamah  tersebut,  komite  harus  memberi  wewenang  untuk memulai  penyidikan,  tanpa  mengurangi  penentuan  Mahkamah.  Selanjutnya  oleh Mahkamah  yang  berkaitan  dengan  yurisdiksi  dan  persyaratan  kasus  yang  dapat diterima.
Sebaliknya apabila kesimpulannya tidak terdapat dasar yang masuk akal dan telah  dinyatakan  ditolak,  maka  bukan  berarti  permohonan  tidak  dapat  diajukan kembali  berdasarkan  fakta  maupun  bukti  baru  dalam  dan/atau  dengan  situasi (kasus)  yang  sama,  namun  penuntut  umum  masih  tetap  mempunyai  hak  untuk mengajukan  kembali  permohonan  tersebut,  lalu  terkait  penolakannya,  penuntut umum  wajib  memberitahukan  kepada  orang  –  orang  yang  sebelumnya  telah memberikan informasi. 11
Ketentuan  Pasal  53  ayat  1  Statuta  Roma  tahun  1998  juga  menjelaskan mengenai fungsi dari Penuntut Umum selaku Penyidik atas kejahatan HAM berat ini,  yang  pada  hakikatnya  menyatakan  sebagai  berikut:  Penuntut  Umum,  setelah mengevaluasi  informasi  yang  tersedia  kepadanya,  dapat  memulai  suatu penyelidikan kecuali kalau ia menentukan bahwa tidak ada dasar yang masuk akal untuk  melanjutkannya  berdasar  Statuta  ini.  Dalam  memutuskan  apakah  akan memulai suatu penyelidikan, Penuntut Umum harus mempertimbangkan apakah:
a) Informasi  yang  tersedia  bagi  Penuntut  Umum  memberikan  alasan  yang masuk  akal  untuk  percaya  bahwa  suatu  tindak  pidana  dalam  jurisdiksi Mahkamah telah atau sedang dilakukan;
b) Kasus itu sedang atau sekiranya bisa diterima berdasarkan pasal 17; dan
c) Mengingat  beratnya  kejahatan  dan  kepentingan  korban,  betapapun  ada banyak  alasan  untuk  percaya  bahwa  suatu  penyelidikan  kiranya  tidak melayani kepentingan keadilan.
Jika tidak ada alasan yang masuk akal untuk melanjutkan perkara khususnya yang didasarkan pada ayat c di atas, maka penuntut umum tetap harus memberitahukan hal tersebut kepada komite Pra Peradilan.
Selain  itu  Menurut  ketentuan  Pasal  53  ayat  3  huruf  a  Statuta  Roma,  atas permintaan  negara  pihak  yang  melakukan  penyerahan  berdasarkan  pasal  14  atau Dewan  Keamanan  berdasarkan  pasal  13,  ayat  (b),  Sidang  Pra-Peradilan  dapat
11 Lihat Pasal 15 ayat 5 dan 6 Statuta Roma tahun 1998
meninjau  keputusan  Penuntut  Umum  berdasarkan  ayat  1  atau  2  untuk  tidak melanjutkan  perkara  dan  dapat  minta  kepada  Penuntut  Umum  untuk mempertimbangkan  kembali  keputusannya  dan  berdasarkan  Pasal  53  ayat  4 Penuntut Umum setiap waktu dapat mempertimbangkan kembali suatu keputusan apakah hendak memulai suatu penyidikan atau penuntutan berdasarkan fakta-fakta atau informasi baru.
Secara spesifikasi berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Penuntut Umum selaku  Penyidik  dan/atau  Penyelidik  terhadap  Kejahatan  berat  HAM,  juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 54 Statua Roma, khususnya dalam ayat 3  yang pada hakikatnya menyatakan sebagai berikut: Penuntut Umum dapat:
a) Mengumpulkan dan memeriksa bukti;
b) Meminta  kehadiran  dan  menanyai  orang-orang  yang  diselidiki,  korban  dan saksi;
c) Mengupayakan kerja sama dengan suatu Negara atau organisasi atau susunan antar-pemerintah sesuai dengan kompetensi dan/atau mandat masing-masing;
d) Mengadakan  pengaturan  atau  persetujuan,  yang  tidak  bertentangan  dengan Statuta ini, yang mungkin perlu untuk memfasilitasi kerja sama dengan suatu Negara, organisasi antar-pemerintah atau individu;
e) Setuju  untuk  tidak  mengungkapkan,  pada  setiap  tahapan  proses  perkara, dokumen  atau  informasi  yang  diperoleh  Penuntut  Umum  dengan  syarat kerahasiaan dan semata-mata untuk keperluan menemukan bukti baru, kecuali kalau pemberi informasi itu memberi persetujuan; dan
f) Mengambil  langkah-langkah  yang  perlu,  atau  minta  agar  diambil  langkah- langkah yang perlu,  untuk memastikan kerahasiaan informasi,  perlindungan terhadap seseorang atau terpeliharanya bukti.
Atas penjelasan ketentuan Pasal 54 ayat 3 dimaksud, maka Penuntut umum dalam  rangka  penyidikan  dapat  mengumpulkan  dan  memeriksa  bukti,  serta meminta kehadiran dan menanyai orang – orang yang diselidiki seperti korban dan saksi,  lalu  untuk  Informasi  dan/atau  dokumen  serta  bukti  –  bukti  yang  telah didapatkan untuk  keperluan penyidikan, wajib dirahasiakan oleh penuntut umum sesuai  dengan  langkah  yang  diatur  dalam  statuta,  karena  hal  demikian  semata  – mata untuk kepentingan menemukan bukti baru, kecuali jika si pemberi informasi memberikan persetujuan untuk tidak dirahasiakan
Selain  daripada  itu  Berdasarkan  Ketentuan  Pasal  58  Statuta  Roma  tahun 1998,  Penuntut  Umum/Prosecutor  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Pra Peradilan  untuk  mengeluarkan  Surat  Perintah  Penahanan  dan  Surat  Panggilan terhadap orang yang diduga melakukan Kejahatan berat HAM.
Menurut  hemat  penulis,  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  Penyidik  atas kejahatan  berat  HAM  berdasarkan  Statuta  Roma  tahun  1998  sebagai  salah  satu ketentuan  hukum  internasional,  yang  diperankan  oleh  Penuntut  Umum, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Melakukan  Penyidikan  berdasarkan  informasi  mengenai  tindak  pidana  di bawah  yurisdiksi  Mahkamah,  baik  itu  karena  inisiatif,  atau  diminta  oleh negara pihak penyerahan atau diminta oleh dewan kemanan;
2. Melakukan  koordinasi  dengan  Komite  Pra  Peradilan  terkait  kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyidikan;
3. Mengumpulkan dan memeriksa bukti;
4. Meminta  kehadiran  orang  –  orang  yang  terlibat  seperti  saksi  dan  korban untuk diselidiki dan dimintai keterangannya;
5. Mengadakan  dan  mengupayakan  kerja  sama  dengan  suatu  negara  atau organisasi  atau  susunan  antar  pemerintah  dalam  rangka  penyidikan kejahatan berat HAM;
6. Tidak  mengungkapkan  setiap  tahapan  proses  perkara  dan  mengambil langkah  untuk  memastikan  kerahasiaan  dokumen  dan  informasi, perlindungan terhadap seseorang atau terpeliharanya bukti, hal itu semata – mata untuk keperluan menemukan bukti.
7. Penuntut  Umum/Prosecutor  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Pra Peradilan  untuk  mengeluarkan  Surat  Perintah  Penahanan  dan  Surat Panggilan.
Berdasarkan  keseluruhan  hal  tersebut,  maka  perbandingan  Mekanisme
Penyidikan  dan  fungsi  penyidik  pada  pelanggaran  berat  HAM  yang  ditinjau  dari aturan hukum positif Indonesia dengan aturan hukum internasional, menurut hemat penulis dapat diuraikan sebagai berikut:
Undang – Undang No. 26 tahun 2000 Statuta Roma tahun 1998 Peran Penyidik: Penyidik  adalah  Jaksa  Agung  serta Penyidik Ad Hoc  yang terdiri dari Unsur Pemerintah dan Masyarakat (Pasal 21 ayat 1 dan 3) Peran Penyidik: Penyidik adalah Penuntut / Prosecutor (Pasal 15, 53, dan 54) Jaksa Agung mempunyai tugas dan fungsi untuk  melakukan  Penyidikan  (Pasal  21 ayat 1) Penuntut/Prosecutor sebagai Penyidik  mempunyai  tugas  untuk melakukan  Penyidikan  (Pasal  15, 53, dan 54) Jaksa Agung sebagai Penyidik berwenang melakukan  penangkapan,  penahanan  dan penahanan lanjutan (Pasal 11 dan 12 ayat 1) Penuntut/Prosecutor sebagai penyidik dapat meminta penahanan dan panggilan terhadap  orang  yang menjadi  suspect  ke  lembaga  pra peradilan (Pasal 58) Jaksa Agung sebagai Penyidik mempunyai fungsi menerima hasil kesimpulan  penyelidikan  dari  Penyelidik (Komnas  HAM)  dan  Jaksa  Agung  tidak mempunyai kewenangan menerima laporan  atau  pengaduan  dalam  rangkaian Penyidikan (Pasal 20 ayat 1 dan Pasal 21 ayat 2) Penuntut/Prosecutor dapat menerima langsung Informasi tentang  kejahatan  berat  HAM,  dan bahkan Dewan Kemanan PBB serta
Negara  Pihak  dapat  menyerahkan situasi (kasus) kejahatan berat HAM kepada Prosecutor (Pasal 13, 14, 15 ayat 1 dan 2) Jaksa  Agung  sebagai  Penyidik  dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur Masyarakat (Pasal 21 ayat 3) -
Jaksa Agung sebagai Penyidik berwenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan jika dalam  kurun waktu  yang telah  ditetapkan  tidak  diperoleh  bukti permulaan yang cukup (Pasal 22 ayat 5) Penuntut/Prosecutor sebagai penyidik melakukan koordinasi dengan  lembaga  Pra  Peradilan terkait rangkaian Penyidikan, apakah dapat dilanjutkan penyidikannya ataukah ditolak (Pasal 15 ayat 3, 4, 5, dan 6) - Mengadakan  dan  mengupayakan kerja sama dengan suatu negara atau organisasi atau susunan antar pemerintah dalam rangka penyidikan  kejahatan  berat  HAM (Pasal 54 ayat 3 huruf d) - Setuju untuk Tidak mengungkapkan setiap  tahapan  proses  perkara  dan mengambil langkah untuk memastikan  kerahasiaan  dokumen dan informasi, perlindungan terhadap seseorang atau terpeliharanya bukti, hal  itu semata – mata untuk keperluan menemukan bukti (Pasal 54 ayat 3 huruf e dan f )

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Bahwa  perbandingan  diantara  Statuta  Roma  tahun  1998  yang  membentuk Mahkamah  Pidana  Internasional  dengan  aturan  hukum  positif  Indonesia  yang dituangkan  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  26  tahun  2000  tentang  Pengadilan HAM terkait mekanisme Penyidikan maupun terkait fungsi Penyidik, dilihat dari segi  peran,  peran  penyidik  sama  –  sama  diperankan  oleh  Jaksa  Agung  dan/atau Prosecutor, dan perbedaan yang paling mencolok diantara kedua instrumen tersebut adalah dari sisi lembaga pra peradilan, dalam ICC Pra Peradilan mempunyai peran aktif, sebelum dilakukan penyidikan terhadap sebuah kasus kejahatan berat HAM maka terlebih dahulu harus diajukan pra peradilan, lain hal nya dengan Instrumen HAM dalam Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 yang tidak mengharuskan mengajukan pra peradilan terlebih dahulu dalam melakukan Penyidikan terhadap Kejahatan Berat HAM.
B. Saran
Bahwa Instrumen – Instrumen Internasional seperti ICC wajib untuk diadopsi oleh Negara  Indonesia  ketika  terdapat  kekurangan    -  kekurangan    pada  aturan  hukum positif  Negara  Indonesia,  hal  itu  dilakukan  semata  –  mata  dalam  rangka mewujudkan penegakan hukum yang baik terhadap pelanggaran HAM berat.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU/ TEXT BOOK :
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004.
Eddy Djunaedi Karnasudirdja, S.H., M.CI, Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Jakarta: Tatanusa, 2003
Muladi, Hak  Asasi  Manusia  hakekat  konsep  dan  implikasinya  dalam  persepektif  hukum dan masyarakat , Bandung: Refika Aditama, 2005

## UNDANG – UNDANG/INSTRUMEN HUKUM LAINNYA:
Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Statuta Roma tahun 1998

## SUMBER LAIN:
Raninuraeni, Proses Acara Peradilan HAM, diakses dari https://raninuraeni379.wordpress.com/s-i-h/hukum-dan-ham/2-proses-acara-peradilan-
ham/
Elsam, Pengadilan Hak Asasi Manusia, diakses dari http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak- asasi-manusia/ pada tahun 2014