## ANALISIS KINERJA RETRIBUSI PASAR DI KOTA SEMARANG
Teguh Pamuji Tri Nur H 1) , Natalia Arta Malau 2)
Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Fatah Kab. Demak 1)
Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano 2) e-mail: ujik@unisfat.ac.id 1) , nataliamalau@unima.ac.id 2)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  retribusi  pasar  selama  periode  5  tahun terakhir  (2017-2021).  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  seperti:  Analisis  Daya  Retribusi, Analisis Efektiftas dan Efisiensi Retribusi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah daya retribusi pasar Kota Semarang bisa dikatakan “Inelastis” bila dibandingkan dengan besarnya PDRB Kota Semarang. Artinya  persentase retribusi pasar bagi perekonomian Kota Semarang, masih kecil atau  lebih  kecil  dari  PDRB  Kota  Semarang.  Efektifitas  kinerja  retribusi  pelayanan  Kota Semarang selama 2017-2021 masih berbeda-beda kategori pertahunnya. Nilai realisasi dengan target  yang ditetapkan dan potensi  retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang tidak  terlalu besar  gap  nya.  Dimana  kinerja  efisiensi  retribusi  pelayanan  pasar  di  Kota  Semarang  dapat dikatakan “ cukup efektif ”.
Kata kunci: Retribusi Pasar, Kinerja Retribusi

## ANALYSIS OF MARKET RETRIBUTON PERFORMANCE IN SEMARANG

## Abstract
This study aims to determine the performance of market fees over the last 5 year period (2017- 2021). This study uses analysis such as: Analysis of Charge Power, Analysis of Levy Effectiveness and Efficiency. The results of this study are that the market retribution power of Semarang City can be said to be "inelastic" when compared to the magnitude of the GRDP of Semarang City. This means that the percentage of market levies for the economy of Semarang City is still small or  smaller  than  the  GRDP of  Semarang  City.  the  performance  effectiveness  of  Semarang  City service  fees  during  2017-2021  still  varies  in  categories  each  year.  the  actual  value  with  the target set and the potential for market service fees in the city of Semarang is not too big a gap. Where the efficiency performance of market service fees in the city of Semarang can be said to be "Effective".
Keywords : Market Fees, Retribution  Performance.

## A. PENDAHULUAN
Pada masa otonomi daerah, suatu daerah harus bisa mengelola dan mengatur roda ekonominya. Dimana hal ini dengan adanya prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  memberikan  pelayanan  yang  memuaskan  kepada masyarakat.  Pada  era  otonomi  daerah  ini,  pemerintah  daerah  harus  bisa  memenuhi
Buletin Bisnis & Manajemen
kepentingan masyarakat untuk mencari sumber dana yang didapat secara mandiri dengan maksud    mencari  dan  menggali  potensi  daerah  yang  dimiliki.  Potensi  daerah yang  ada, akan menjadi sumber Penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka suatu daerah,  harus  bisa  mengetahui  karakter  PAD.  Dimana  bagaimana  struktur  PAD  daerah, yang menjadi penompang perekonomian. Sehingga perlu dijaga nilainya dan sumber PAD yang  bisa  di  dorong  untuk  lebih  ditingkatkan  perananannya.  Potensi  yang  dimiliki  oleh daerah  itulah  yang  bisa  dipergunakan  fungsinya  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan daerah yang akan dipergunakan untuk mensejahterahkan masyarakat, melalui pembiayaan rutin daerah dan biaya pembangundan pada suatu daerah.
Tujuan  dari  otonomi  daerah  yang  diberlakukan  di  Indonesia, memiliki  maksud  agar suatu  daerah  mampu  mengurus  rumah  tangga  daerah  sesuai  dengan  potensi  dan kemampuan  daerah  tersebut.  Dimana  pada  otonomi  Daerah  harus  dikurangi ketergantungan  daerah  kepada  pemerintah  pusat.  Sehingga  pada  pelaksanaan  otonomi daerah,  daerah  wajib  dan  harus  memiliki  kemampuan  sendiri.  Daerah  harus  megetahui potensi yang dimilikinya, salah satunya meliputi sumber kekayaan daerah yang dimiliki dan dikuasai  oleh  daerah,  dengan  batas-batas  kewenangan  yang  ada.  Dimana  kekayaan tersebut  akan  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  daerah,  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemampuan  daerah  dalam  otonomi  daerah  merupakan  suatu  kebijakan  daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangga (daerah) sendiri. Hal ini merupakan langkah untuk  menilai  kemampuan  pembiayaan  daerah  secara  riil.  Dimana  pembiayaan  daerah tersebut  harus  mampu  mencukupi  kebutuhan  daerah,  mengingat  bila  kurang  atau pembiayaan  terbatas,  maka  daerah  akan  kesulitan  untuk  mencukupi  kebutuhannya  dan melaksanakan  fungsi  dan  tugas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  secara  optimal. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah, akan sulit tercapai.
Pengertian tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan daerah sesuai dengan  UU  Nomor  33  Tahun  2004  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  atau  didapat  oleh suatu  daerah  dari  pungutan  kepada  masyarakat yang  didasarkan  pada  Peraturan  Daerah yang sudah ditetapkan. Pungutan ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun  tujuan  dari  PAD  untuk  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah dalam  mendanai  kegiatan  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  sesuai  dengan potensi  daerah,  dalam  mewujudkan  pelaksanaan  desentralisasi  daerah.  Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), pendapatan asli daerah (PAD) adalah suatu penerimaan yang diperoleh dan didapat daerah , yang berasal dari pos pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pen dapatan asli daerah yang sah”.
Kemampuan  pembiayaan  daerah  di  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  menjadi sebuah kriteria untuk menilai secara riil bagaimana kemampuan yang dimiliki suatu daerah
Buletin Bisnis & Manajemen
untuk  mengatur  rumah  tangganya.  Pembiayaan  daerah  ini  salah  satunya  bersumber  dari PAD.  PAD  ini  bersumber  dari  hasil  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  lainnya  yang  dipisah,  dan  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD menjadi sumber penerimaan yang cukup tinggi, bagi suatu  daerah  yang  memiliki  potensi yang  tinggi.  Sangat  menarik membahas PAD,  karena suatu daerah perlu mengetahui potensi yang ada pada PAD tersebut.
Sesuai  dengan  UU  Nomor  33  Tahun  2004,  PAD  bersumber  dari:  Pajak  Daerah; Retribusi Daerah; serta Hasil pengelolaan  kekayaan  Daerah  yang dipisahkan;  dan lain-lain PAD yang  sah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud, meliputi: (a) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan (b)jasa giro; (c) pendapatan bunga; (d) keuntungan selisih  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata  uang  asing;  dan  (e)  komisi,  potongan,  ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
Di dalam Peningkatkan PAD, hal-hal yang tidak boleh dilakukan Daerah adalah:
1. Menetapkan  suatu  Peraturan  Daerah  (Perda),  dimana  Perda  tersebut  mengenai pendapatan yang  akan  menyebabkan ekonomi dengan biaya yang cukup  tinggi.
2. Menetapkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  tentang  pendapatan  yang  a k a n menghambat  dan  membatasi  mobilitas  dari  masyarakat  (penduduk),  perputaran barang dan jasa  antar daerah, dan kegiatan  t e r k a i t   impor/ekspor.
Selain  pajak  daerah,  retribusi  daerah menjadi menjadi  salah  satu  penyumbang  dan penompang  PAD  yang  cukup  signifikan  pada  suatu  daerah.  Pengertian  Retribusi  adalah pungutan  yang  diberikan  karena  menggunakan  fasilitas  dari  suatu  daerah.  Retribusi  ini dibebankan  kepada  masyarakat.  Pelaksanaan  retribusi  akan  menggambarkan  masyarakat yang  membayar,  akan  langsung  merasakan manfaat  dari  retribusi  yang  dibayar.  Manfaat langsung yang bisa dirasakan masyarakat berupa fasilitas yang ada di daerah untuk dapat digunakan.  Macam-macam  bentuk  retribusi  ada  retribusi  umum  dan  retribusi  khusus, Salah satu jenis retribusi yang cukup potensial adalah retribusi jasa.
Retribusi Pasar di Kota Semarang diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012  tentang  Retribusi  Jasa  Umum  Kota  Semarang.  Dalam  Pasal  40,  Peraturan  ini disebutkan  bahwa  Objek  Retribusi  Pelayanan  Pasar  adalah  penyediaan  fasilitas  pasar tradisional berupa kios, los, dasaran terbuka yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan  untuk  pedagang  pasar.  Adapun  jasa  pelayanan  dan  penggunaan  fasilitas  yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Perda ini meliputi: penyediaan lahan; penyediaan fasilitas  bangunan  pasar;  penyediaan  fasilitas  umum  lainya.  Jasa  Pelayanan  sebagaimana dimaksud  meliputi: penataan/penempatan; penertiban; serta pengawasan.
Dikecualikan dari  obyek  retribusi sebagaimana dimaksud adalah  pelayanan  fasilitas pasar  yang  dikelola  oleh  BUMN,  BUMD  dan  pihak  swasta.  Subyek  Retribusi  Pelayanan Pasar  (pasal  41)  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menggunakan atau menikmati
Buletin Bisnis & Manajemen
jasa pelayanan di dalam lingkungan pasar. Golongan Retribusi Pasal 42 Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah golongan Retribusi Jasa Umum. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa (Pasal 43) :
1. Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar, diukur berdasarkan golongan pasar, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang dan luas tempat yang dipergunakan.
2. Golongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pasar Kota; b. Pasar Wilayah; c. Pasar Lingkungan;
3. Letak tempat sebagaimana di  maksud pada ayat  (1)  terdiri dari:  a.  Strategis I  (satu);  b. Strategis II (dua).
4. Jenis  tempat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  dari:  a.  Kios/toko;  b.  Los;  c. Dasaran Terbuka.
5. Jenis pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  a. Pedagang Grosir;  b. Pedagang Eceran.
6. Luas  tempat  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  adalah  luas  tempat yang  digunakan dan atau dikuasai pengguna fasilitas dan jasa pelayanan pasar.
7. Penetapan  golongan  pasar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  letak  tempat sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3) dan jenis pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Walikota.
Besarnya Tarif  (Pasal  44),  prinsip  dan  sasaran  dalam  penetapan  tarif  Retribusi  Jasa Umum sebagaimana  dimaksud  ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Besarnya Tarif Pasal 45 (1)  s truktur dan besarnya tarif Pelayanan Pasar  ditetapkan  dengan  perbedaan  golongan  pasar,  golongan  jenis  dagangan,  letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang, dan luas tempat dengan ketentuan sebagai berikut :
Tabel 1
Tarif Retribusi Pasar Kota Semarang Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang
No Golongan Pasar & Letak Tempat TARIF RETRIBUSI PER M 2 /HARI KIOS LOS GROSIR (Rp) ECERAN (Rp) GROSIR (Rp) ECERAN (Rp) 1. Pasar Kota a. Strategis I 800,00 750,00 700,00 600,00 b. Strategis II 600,00 550,00 550,00 500,00 2 Pasar Wilayah a. Strategis I 700,00 600,00 600,00 550,00 b. Strategis II 550,00 500,00 500,00 450,00 3 Pasar Lingkungan a. Strategis I 600,00 550,00 550,00 500,00 b. Strategis II 500,00 450,00 450,00 400,00
Buletin Bisnis & Manajemen
Tarif  retribusi  untuk  dasaran  terbuka  ditentukan  berdasarkan  penggolongan pasar, dipungut secara harian dengan tarif:
Strategis I : 1. Pasar Kota sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah)/m²/hari
2. Pasar Wilayah sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)/m²/hari
3. Pasar lingkungan sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)/m²/hari
Strategis II:
1. Pasar Kota sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)/m²/hari;
2. Pasar Wilayah sebesar Rp. 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah)/m²/hari;
3. Pasar lingkungan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/m²/hari.
Tarif  Retribusi  Biaya  Bongkar  Muat  ditentukan  berdasarkan  Jenis Kendaraan:
1. Truck Double
: Rp.  5.000,00
2. Truck Engkel
: Rp.  4.000,00
3. Colt/L 300 dan yang Sejenis : Rp.  3.000,00
Tarif Retribusi Biaya ID CARD   : Rp. 25.000,00
Selama ini salah satu retribusi yang berpotensi menyumbang PAD di Kota Semarang adalah retrbusi pasar. Retribusi pasar memiliki potensi yang tinggi, namun karena adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi 2 tahun lalu (2020), mengakibatkan pasar sepi pengunjung. Ini  disebabkan  adanya  kebijakan Sosial  Distancing ,  yang  mengharuskan  masyarakat  jaga jarak  dan  menghindari  kerumunan  termasuk  pasar.  Sehingga  adanya  Pandemi  Covid-19 membuat  masyarakat  mengalihkan  belanja  kebutuhan  melalui  sistem online atau  COD. Sehingga  dari  phenomena  tersebut,  retribusi  ini  akan  dikaji  lebih  mendalam,  mengenai potensi retribusi ini agar peranan retribusi ini bisa optimal. Maka dilakukan penelitian ini, yaitu melihat Kinerja Retribusi Pasar Kota Semarang dan melihat Potensi sebagai sumber PAD  bagi  Pemerintah  Daerah  Kota  Semarang.  Maksud  dari  penelitian  Kinerja  Retribusi Pasar  di  Kota  Semarang  ini  untuk  mengetahui  kinerja  Retribusi  Pasar  Kota  Semarang selama  5  tahun  (2017-2022).  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  gambaran  potensi, realisasi dan gap capaian dari komponen PAD Kota Semarang khususnya retribusi Pasar.

## B. METODE PENELITIAN
Potensi Retribusi Pasar Data yang digunakan :
1. Jumlah  pasar dalam dalam wilayah Kota Semarang.
2. Jumlah pedagang dan petugas pemungut di satu pasar.
3. Jumlah perkiraan pertumbuhan pedagang pasar dalam satu tahun
4. Menghitung potensi retribusi Pasar untuk se Kota Semarang/tahun
Buletin Bisnis & Manajemen

## Penghitungan Kinerja Retribusi Daerah
1. Daya Pajak
Rasio  Antara  penerimaan  pajak  dengan  kapasitas  ekonomi  atau  kemampuan bayar pajak di suatu daerah.
Daya Retribusi = Penerimaan Retribusi tahun t      x 100 % PDRB tahun t
2. Efektifitas
Mengukur  hubungan  antara  hasil  pungut  retribusi  suatu  daerah  dengan  potensi retribusi.
Efektifitas = Penerimaan Retribusi tahun t Potensi Retribusi                       x 100 %
3. Efisiensi
Efisiensi = Biaya Pungutan
Penerimaan Retribusi yang dipungut  x 100 %
4. Elastisitas
Penghitungan  elastisitas  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  kepekaan perubahan  suatu  jenis  penerimaan  jika  terjadi  perubahan  dalam  PDRB  dan  jumlah penduduk
E-PDRB = % perubahan Retribusi
% perubahan PDRB  x 100 % E-Pddk = % perubahan Retribusi
% perubahan Penduduk x 100 %

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektifitas PAD Kota Semarang
Analisis  efektifitas  adalah  analisis  mengenai  kemampuan  pemerintah  daerah  yang dimiliki  untuk  merealisasikan  PAD  dibandingkan  dengan  target  anggaran  PAD  yang ditetapkan.  Dimana  bila  realisasi  PAD  semakin  besar  dibanding  target  penerimaan  PAD (anggarannya),  maka  dapat  dikatakan  kinerja  keuangan  daerah  bisa  dikatakan  masuk kategori  semakin  efektif,  begitu  juga  sebaliknya.  Berdasarkan  Kepmendagri  No. 690.900.327 tahun 1996 kriteria nilai efektifitas keuangan daerah dapat dikatakan sangat efektif jika nilai rasionya diatas 100 persen, efektif jika nilai rasionya 90-100 persen, cukup efektif jika nilai rasionya 80-90 persen, kurang efektif jika nilai rasionya 60-80 persen dan tidak efektif jika nilai rasionya kurang dari 60 persen.
Rata-rata rasio keefektifan PAD Kota Semarang selama 5 tahun terkhir (2017-2021) antara range > 90 % - > 100 %, sehingga kesimpulannya Kota Semarang sangat efektif di 3 tahun  dalam  merealisasikan  besarnya  PAD  yang  direncakan  dibandingkan  dengan  target PAD yang ditetapkan, yaitu tahun 2017, 2018 dan tahun 2020 (>100%), sedangkan di tahun
Buletin Bisnis & Manajemen
2019  dan  2021  efektifitas  PAD  hanya  dalam  kategori  “Cukup  Efektif”,  dimana  Kota Semarang tidak mampu mencapai 100% target PAD yang sudah ditetapkan.
Tabel 2.
Rasio Efektifitas PAD Kota Semarang  Tahun 2017-2021
Sumber  : DIPENDA Kota Semarang Tahun 2022

## Rasio Kemandirian Daerah
Analisis  kemandirian  daerah  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan  total  pendapatan.  Selanjutnya  kriteria  kemampuan  keuangan  daerah  dapat dikategorikan  sangat  baik  jika  nilai  rasio  kemandirian  di  atas  50  %,  baik  jika  nilai  rasio kemnadiriannya  lebih  dari  40%  sampai  dengan  50%,  cukup  jika  nilai  rasio  lebih  dari  30% sampai dengan 40%, sedang jika nilai rasio lebih dari 20% sampai dengan 30%, kurang jika nilai rasio lebih dari 10 sampai dengan 20%  dan sangat kurang jika nilai rasio 0%  sampai dengan 10%.
Dari  tahun  2017-2021,  nilai  rasio  kemandirian  Kota  Semarang  secara  umum menunjukkan kinerja yang “Baik” yaitu lebih dari 40%. Rasio kemandirian Kota Semarang di  tahun  2017  yaitu  sebesar  45,19  %,  kemudian  di  tahun  2018  sebesar  43,011  %. Sedangkan rasio kemandirian rata-rata tahun 2017-2021 di Kota Semarang sebesar 44,87 %. Rata-rata rasio kemandirian Kota Semarang di tahun 2017-2021 tersebut sebesar 44,87 %  .  Hal  ini  berarti  peran  Pemerintah  Pusat  dalam  membantu  keuangan  daerah  masih besar, yaitu sebesar 55,13 %. Berikut lebih jelasnya perkembangan rasio kemandirian Kota Semarang.

## Tabel 3.
Rasio Kemandirian Kota Semarang Tahun 2017-2021
Sumber : Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2022 (diolah)
Buletin Bisnis & Manajemen

## Analisis Kinerja Retribusi Pelayanan Pasar
Berikut  ini  adalah  hasil  analisis  kinerja  retribusi  pelayanan  pasar:  Analisis  Daya Retribusi;  Jika  hasil  daya  retribusi  (=  0)  artinya  inelastis  sempurna,  jika  Daya  Retribusi bernilai > 0 dan < 1, maka relatis inelastis, jika hasil daya retribusi =1 artinya, elastic uniter , jika  daya  retribusi  bernilai  >  1  disebut  relastis  elastis,  dan  disebut  elastic  sempurna,  jika nila  daya  retribusi  bernilai  ~  (tak  terhingga).  Daya  retribusi  pasar  Kota  Semarang  bisa dikatakan  “Inelastis”  bila  dibandingkan  dengan  besarnya  PDRB  Kota  Semarang.  Artinya persentase retribusi pasar bagi perekonomian Kota Semarang, masih kecil atau lebih kecil dari  PDRB  Kota  Semarang.  Hal  ini  bisa  dikatakan  bahwa  daya  retribusi  pasar  Kota Semarang belum optimal.
Tabel 4. Analisis Daya Retribusi Pelayanan Pasar Kota Semarang Tahun 2017-2021 Tahun Retribusi Pasar PDRB Daya Retribusi = (Ret Pasar/PDRB)*100 Kesimpul an 2017 10,527,821,881 160,292,030,000,000 0.66% Inelastis 2018 12,288,325,266 175,223,200,000,000 0.70% Inelastis 2019 15,933,308,850 191,352,040,000,000 0.83% Inelastis 2020 10,033,796,612 188,757,190,000,000 0.53% Inelastis 2021 7,062,908,530 205,385,440,000,000 0.34% Inelastis
Sumber: Dinas Perdagangan Kota  Semarang  Tahun 2022 (Diolah)

## Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar
Selama periode 5 tahun terakhir (2017-2021), efektifitas kinerja retribusi pelayanan Kota  Semarang  dalam  kategori  “Efektif”  terjadi  di  tahun  2017  dan  2020,  dimana  nilai  di tahun  2017  sebesar  95,10  %  dan  di  tahun  2020  sebesar  90,70  %.  Kinerja  retribusi pelayanan pasar dalam kategori “Sangat Efektif”, terjadi di tahun 2021, dimana nilai kinerja retribusi  pelayanan  pasar  sebesar  104,19%.  Di  tahun  2018  kinerja  Retribusi  Pasar  masuk dalam kategori “Kurang Efektif”, dengan nilai sebesar 72,28%, dan di tahun 2019 sebesar 46,53%, masuk dalam kategori “Tidak Efektif”.
Tabel 5.

## Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar
Tahun Retribusi Pasar Anggaran Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Kesimpulan 2017 10,527,821,881 11,070,366,000 95.10 Efektif 2018 12,288,325,266 17,000,000,000 72.28 Kurang Efektf 2019 15,933,308,850 34,245,956,000 46.53 Tidak Efektif 2020 10,033,796,612 11,062,690,500 90.70 Efektif 2021 7,062,908,530 6,779,042,998 104.19 Sangat Efektif
Sumber: Dinas Perdagangan Kota  Semarang  Tahun 2022 (Diolah)
Dari  kinerja  efektifitas  retribusi  pelayanan  pasar  bisa  dilihat  bahwa  kinerja  lima tahun  retribusi  pasar  Kota  Semarang,  bisa  dikatakan  bahwa  besarnya  target  retribusi
Buletin Bisnis & Manajemen
pelayanan  pasar  ada  yang  tercapai,  tidak  tercapai  dan  lebih  dari  target  pencapainnya. Sehingga kedepannya kinerja ini bisa dipertahankan. Pada kondisi saat ini mencapai target retribusi pasar yang sudah ditetapkan bukanlah persoalan yang mudah. Mengingat, pada tahun  2019  dan  2020  dunia  menghadapi  pandemic  Covid-19,  yang  membuat  seluruh perekonomian  berhenti  dan  amburadul.  Tak  terkecuali  bidang  pasar  di  Kota  Semarang, yang identik dengan kerumunan masyarakat, harus berhenti dari aktifitas jual beli di pasar. Hal  ini  tentunya  membawa  konsekuensi  bahwa  pasar  sepi,  tidak  banyak  dikunjungi pembeli  dan  penjual  banyak  yang  tidak  berjualan.  Kondisi  itu,  pastinya  akan mempengaruhi  penerimaan  penjual  dan  tentunya  mempengaruhi  niat  penjual  dalam membayar pajak retribusi.
Meskipun  kondisi  pasar,  saat  ini  sudah  berangsur-angsur  membaik,  tetapi  kondisi tersebut  belum  seperti  semula.  Dimana  pasar  banyak  dikunjungi  pembeli  dan  penjual. Akibatnya  walau  kondisi  sudah  kembali  normal,  namun  pedagang  masih  belum  mau membayar  retribusi  karena  kondisi  pasar  yang  masih  sepi  pembeli.  Walau    ada  pula beberapa pedagagang yang sadar membayar tariff retribusi pasar.

## Efisiensi Retribusi Pelayanan Pasar
Efisiensi pada tahun 2020, hasil yang didapat:
Tabel 5. Efisiensi Retribusi Pelayanan Pasar Kota Semarang Tahun 2022 No Uraian Nilai (Jumlah) 1 Potensi Retribusi Pasar Kota Semarang dengan cara Luasan Lahan Kios/Los/ DT/Pancakan (Pedagang Aktif) Rp. 10,460.945.563 2 Realisasi Retribusi Pasar Kota Semarang Kota Rp.  7,062,908,530 3 Kinerja Realisasi Retribusi Pasar Kota Semarang tahun 2021 67,52 % (Kurang  Efektif)
Sumber : Dinas Perdagangan Kota  Semarang  Tahun 2022 (Diolah )
Besarnya  nilai  realisasi  dengan  target  yang  ditetapkan  dan  potensi  retribusi pelayanan  pasar  di  Kota  Semarang  terdapat  gap.  Dimana  kinerja  efisiensi  retribusi pelayanan pasar di Kota  Semarang dapat dikatakan “Kurang Efektif”. Kedepannya kinerja efisiensi retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang, bisa ditingkatkan. Adapun beberapa cara  yang  bisa    dilakukan  terkait  adanya  peningkatan  efisiensi  retribusi  pelayanan  pasar adalah:
1. Mendata jumlah subyek retribusi pelayanan pasar, sehingga akan menambah besarnya potensi dan realisasi dari retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang.
2. Mensosialisasi  kesadaran  pedagang  untuk  membayar  retribusi  pelayanan  pasar  yang sudah diberikan (dimanfaatkan langsung oleh Pedagang).
3. Memberikan pelayanan yang baik kepada pedagang, dengan memberikan fasiltas dan perbaikan sapras, agar pedagang mau membayar retribusi tanpa paksaan.
Buletin Bisnis & Manajemen

## D. SIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Rata-rata  rasio  keefektifan  PAD  Kota  Semarang  selama  5  tahun  terkhir  (2017-2021) antara range > 90 % - > 100 %, sehingga kesimpulannya Kota Semarang sangat efektif di 3 tahun dalam merealisasikan besarnya PAD yang direncakan dibandingkan dengan target  PAD  yang  ditetapkan,  yaitu  tahun  2017,  2018  dan  tahun  2020  (>100%), sedangkan  di  tahun  2019  dan  2021  efektifitas  PAD  hanya  dalam  kategori  “Cukup Efektif”, dimana Kota Semarang tidak mampu mencapai 100% target PAD yang sudah ditetapkan.
2. Dari  tahun  2017-2021,  nilai  rasio  kemandirian  Kota  Semarang  secara  umum menunjukkan  kinerja  yang  “Baik”  yaitu  lebih  dari  40%.  Rasio  kemandirian  Kota Semarang  di  tahun  2017  yaitu  sebesar  45,19  %,  kemudian  di  tahun  2018  sebesar 43,011 %. Sedangkan rasio kemandirian rata-rata tahun 2017-2021 di Kota Semarang sebesar 44,87 %.
3. Kapasitas fiskal daerah di Kota Semarang dari tahun 2017-2021 masuk dalam kategori Tinggi dan Sangat Tinggi, dimana nilainya berkisar di range nilai 3,49-5,87. Hal ini bila dibandingkan  nilai KFD  di  Jawa  Tengah  besarnya  masih  diatasnya.  Kondisi  di  Kota Semarang  bila  dibandingkan  dengan  wilayah  sekitarnya  (Kab/Kota)  di  Jawa  Tengah nilainya juga masih di atas Kab/Kota di sekitanya.
4. Potensi  retribusi  Pelayanan  pasar  di  Kota  Semarang  tahun  2022  (berdasarkan  data sekunder  Luasan  Kios/Los/Dasaran  Terbuka  dan  Pancakan  beserta  Pedagang  aktif  di Kota Semarang sebesar Rp. 10,944,360,750.
5. Daya  retribusi  pasar  Kota  Semarang  bisa  dikatakan  “Inelastis”  bila  dibandingkan dengan  besarnya  PDRB  Kota  Semarang.  Artinya    persentase  retribusi  pasar  bagi perekonomian Kota Semarang, masih kecil atau lebih kecil dari PDRB Kota Semarang. Hal ini bisa dikatakan bahwa daya retribusi pasar Kota Semarang belum optimal.
6. Selama  periode  5  tahun  terakhir  (2017-2021),  efektifitas  kinerja  retribusi  pelayanan Kota Semarang dalam kategori “Efektif” terjadi di tahun 2017 dan 2020, dimana nilai di tahun  2017  sebesar  95,10  %  dan  di  tahun  2020  sebesar  90,70  %.  Sedangkan  kinerja retribusi  pelayanan  pasar  dalam  kategori  “Sangat  Efektif”,  terjadi  di  tahun  2021, dimana nilai kinerja retribusi pelayanan pasar sebesar 104,19%. Di tahun 2018 kinerja Retribusi  Pasar  masuk  dalam  kategori “Kurang  Efektif”,  dengan  nilai  sebesar 72,28%, dan di tahun 2019 sebesar 46,53%, masuk dalam kategori “Tidak Efektif”.
7. Nilai realisasi dengan target yang ditetapkan dan potensi retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang tidak terlalu besar gap nya. Dimana kinerja efisiensi retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang dapat dikatakan “Cukup Efektif”.
Buletin Bisnis & Manajemen

## Saran
1. Petugas  perlu  tegas  menagih  retribusi  kepada  wajib  pajak,  supaya  tidak  ada keterlambatan atau penundaan pembayaran retribusi.
2. Peningkatan  kualitas  petugas  agar  lebih  telaten,  walau  besarnya  retribusi  kecil,  akan tetapi itu sangat bermanfaat bagi daerah.
3. Pengetatan sistem agar tidak ada premanisasi, dalam pemungutan di dalam  retribusi daerah.
4. Peningkatan  kualitas  SDM  yang  berkecimpung  di  dalam  penagihan  retribusi,  untuk menggunakan  komputer,  supaya  data  tentang  peneriman  retribusi  tercatat  di  setiap periode. Dan ada rekam jejak data dari tahun ke tahun.
5. Sosialisasi  ke  masyarakat  kondisi  paska  Covid  -19,  bisa  kembali  lagi  berbelanja  ke pasar, agar pasar tidak sepi pengunjung.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Arsyad.  2007. Ekonomi Pembangunan . Edisi Keempat. CAPS. Yogyakarta.
Kaho,  Riwu.  2003. Pajak  dan  Retribusi  Daerah .  PT  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta.
Koswara,    E.  2004. Otonomi  Daerah:  Untuk  Demokrasidan  Kemandirian  Rakyat ,  Yayasan Pariba, Jakarta.
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Pendapatan Nasional . PT Bumi Aksara. Jakarta.
Mahenrazulfan. 2010. Fungsi  Retribusi  dalam  meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah . PT Bumi Aksara. Jakarta.
Malthus,  Thomas.  2005. Pembangunan  Ekonomi .  Edisi  Kesembilan.  PT  Bumi  Aksara. Jakarta.
Mardiasmo,  Munawir.2003. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .    ANDI. Yogyakarta.