## Dipo Alam: Cermin Kepemimpinan dan Pencitraan SBY

## Muslikhin
Mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi, Sekolah Paskasarjana Univer- sitas Paramadina
Abstract: Dipo Alam has so many times politicized the corruption cases for Susilo Bambang Yudhoyono (SBY ) interest, both as his capacity as president and the leader of Partai Demokrat (Democratic Party). The aim is clear, to up grade the image of SBY as an anti-corroption figure and to strengthen his position as the number one figure in Indonesia. Moreover, it also helps to picture that not only the members of  Democratic Party  who corrupt  but  also the members of other  political  parties.  In  fact,  the  leadership  of  SBY  can  be  categorized  as  what  so-called leisure leadership, for he often avoids substancial issues and it is common for him to care at lipstical matters.
Kata Kunci: Dipo Alam; SBY; pencitraan

## Pendahuluan
Sosok  Sekretaris  Kabinet  Dipo  Alam  sedang  dalam  sorotan publik.  Bahkan anggota Komisi I  DPR  Lily  Wahid pada 21  Desember  lalu melaporkan Dipo Alam  ke  Bareskrim Mabes    Polri    karena    diduga    melakukan    tindak    pidana  penyalahgunaan    wewenang. (inilah.com,  21  Desember  2012:  16:07  WIB). Dipo   Alam  diduga  telah   melanggar   UU No   17 /2003   tentang  Keuangan Negara  karena  mengirim  surat  ke   Kementerian  Pertahanan dan  Kemen- terian  Keuangan  terkait  optimalisasi  anggaran.  Dalam surat  tersebut,  Dipo Alam  meminta  Kemenkeu  memblokir  atau membintangi  dana optimalisasi di  Kementerian Pertahanan    untuk    TNI    AL    senilai    Rp    678   miliar.    Sekab  menduga    ada    kongkalikong praktek  korupsi  APBN  di  Kementrian  Perta- hanan.  Akibat  surat  dari  Dipo  Alam,  ada mata  anggaran  di  Kementerian Pertahanan diblokir oleh Kementrian Keuangan.
Pada  6 Agustus  2012, Dipo  Alam  mengirimkan  surat  ke  Menteri Keuangan bernomor R  172-1/Seskab/VIII/2012.  Perihal  Klarifikasi  Pemanfaatan  Hasil  Optimalisasi    Non Pendidikan    APBN-P    Tahun  Anggaran  2012    Kementerian  Pertahanan.    Dalam    surat    itu disebutkan  Dipo   meminta  kepada  Menteri Keuangan   memberikan   klarifikasi   mengenai jumlah   satuan   harga   dan urgensi  pengadaan  beberapa  peralatan  militer  senilai  Rp  67 8 miliar,  yang meliputi  pengadaan 1  paket  enkripsi  senilai  Rp350  miliar,  1  paket  tactical communication senilai Rp15  miliar, 1 paket Monobs DF senilai Rp115 miliar, dan  135  alat selam  senilai  Rp198  miliar  (kompas.com,10  Desember  2012: 21 :35 WIB)
Langkah Dipo Alam berkirim surat kepada Menteri Keuangan berujung pada pemblokiran anggaran  dinilai  Lily    Wahid    menabrak  aturan    ketatatanegara-  an.    Sebuah  lembagas  yang diketuai berdasarkan  Peraturan  Presiden  dalam pandangan  Lily   Wahid  tidak  bisa  masuk terlalu  jauh  sampai  memblokir anggaran. (kompas.com, 21  Desember  2012). Pendapat Lily Wahid tampak- nya   masuk   akal,   sebab   Sekretaris   Kabinet   yang   dibentuk   berdasarkan Peraturan    Presiden    N0.82    tahun    2010      tugasnya    adalah    memberikan    du-  kungan  staf, administrasi, teknis dan pemikiran kepada Presiden selaku Ke- pala Pemerintahan. (sekab.go.id)
Tindakan Dipo Alam juga membuat Komisi I  DPR yang menjadi mitra kerja Kementrian Pertahan berekasi keras.  Pada 6  Desember  2012  Komisi I  DPR memanggil  pihak  terkait seperti  Menteri  Pertahanan,  Menteri  Keuangan, Sekretaris   Kabinet,   Badan   Pengawasan Keuangan   dan   Pembangunan   ( BPKP)  untuk  mengadakan  rapat  kerja  gabungan.  Rapat
Muslikhin, Dipo Alam: Cermin Kepemimpinan dan Pencitraan SBY DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
bertujuan  untuk mengklarikasi  tuduhan  Dipo   Alam  tentang  adanya  dugaan  kongkalikong praktek    korupsi    APBN    di    Kementrian    Pertahanan.    Tetapi  yang    hadir    yang  Menteri Pertahanan  Purnomo  Yusgiantoro.  Tetapi  yang  hadir  yang  Menteri  Pertahanan    Purnomo Yusgiantoro  dan  Menteri  Keuangan Agus  Martowar- doyo.  Dipo  Alam  dan  BPKP  tidak datang.  Ketidakhadiran  Dipo  Alam  oleh dinilai Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasan sebagai  tindaka  pengecut.  Sudah    melempar    tuduhan,    tetapi    ketika    diundang    untuk mengklaraifikasi tidak datang.
Akhirnya  Dipo  Alam pada 10  Desember  2012  datang  memenuhi panggilan Komisi  I DPR    untuk   melakukan    krafifikasi    soal    tuduhan    adanya    kongka-  likong    APBN    dalam Kementerian    Pertahanan.    Seusai    rapat    kerja    dengan  Dipo  Alam,  Komisi  I  DPR menyimpulkan  bahwa  tindakan  Seskab  Dipo  Alam  yang    melayangkan    surat    ke      Menkeu untuk  membintangi  anggaran  opti- malisasi Kemenhan 2012 sebesar Rp 67 8 miliar, sebuah tindakan  yang  tidak  memiliki    landasan    hukum    dan    melebihi    kewenangan  yang    dimiliki Seskab sesuai   dengan   Undang-undang   yang   berlaku.   (jurnalparlemen.com,   18 Desember 2012).  Pimpinan  Komisi  I    DPR  membuat  surat  ke    pimpinan  DPR  yang  isinya  berupa kesimpulan atas tindakan  Dipo  Alam tersebut. Komisi I DPR  juga  meminta agar  pimpinan DPR    meminta    Presiden    untuk   menegur  Dipo    Alam  atas  tindakannya    mengirim  surat  ke Kementrian Keuangan soal adanya dugaan kongkalikong APBN.
Menindaklanjuti permintaan Komisi I  DPR, Pimpinan DPR pada 21 Desem- ber  2012 mengirimkan    surat    kepada    Presiden    Susilo    Bambang  Yudhoyono  yang  meminta  agar presiden menindaklanjuti surat dari Pimpinan Komisi I sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Surat  berno- mor PW12047 /DPR RI/XII/2012 antara lain berisi:
1. Berkaitan dengan pemberian tanda bintang tersebut, Komisi I DPR RI berpandangan bahwa pemberian  tanda  bintang  oleh  Kementerian  Keuangan  terhadap  Dana  Optimalisasi Kemhan/TNI  T.A  2012  dilakukan  secara  sepihak  tanpa  adanya  pembahasan  bersama dengan DPR RI (Komisi I DPR RI), dimana Dana Optimalisasi  Kemhan/TNI T.A. 2012 tersebut telah disetujui oleh Komisi I DPR RI.
2. Komisi  I  DPR  berpandangan,  berkaitan  dengan  tindakan  Dipo  Alam,  telah  terjadi pelanggaran  terhadap  sejumlah  Undang-Undang,  yaitu:  a.  Undang-Undang  No.  4  Tahun 2012  tentang  Perubahan  atas  Undang-  Undang  No.  22  Tahun  2011  tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012; b. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD; c. Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan d. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Negara Non Departemen.
3. Terhadap Pernyataan Sekretaris Kabinet, Sdr. Dipo Alam, di media massa mengenai adanya indikasi  kongkalikong  dalam  penyusunan  anggaran  Kementerian/Lembaga  dengan  DPR RI, Komisi I DPR RI berpandangan bahwa pernyataan tersebut telah merugikan DPR RI secara kelembagaan dan merupakan bentuk "Contempt of Parliament". ( www.rmol.co, 22 Desember 2012,06:41 wib)
Kemarahan Komisi I  DPR kepada Sekab  Dipo  Alam bermula ketika pada 14 November 2011,  Dipo  melaporkan  tiga  kementrian  ke  KPK  karena  diduga ada kongkalikong anggaran dengan  DPR.  Tiga  kementerian  yang  dilaporkan  Dipo    Alam  ke    KPK  adalah  Kementerian Pertahanan,  Kementerian  Pertanian  dan    Kementerian    Perdagagangan.    (  detik.com,  14 November  2012). Alasan yang  digunakan  Dipo  Alam  untuk  melaporkan  tiga  kementerian ke   KPK karena adanya arahan dan instruksi presiden SBY  tentang upaya pencegahan korupsi. (detik.com, 26 November 2012).
Muslikhin, Dipo Alam: Cermin Kepemimpinan dan Pencitraan SBY DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2

## Permasalahan
Berdasarkan  paparan  di  atas,  muncul  pertanyaan  mengapa  Dipo  Alam  seba-  gai  Sekab berani melaporkan tiga kementerian ke KPK tentang dugaan ada- nya kongkalikong anggaran dengan  DPR?  Bagaimana  menjelaskan  langkah-langkah  Dipo  Alam  dilihat  dari  perspektif komunikasi politik dan kepe- mimpinan Presiden SBY ? Apa tujuan dibalik langkah Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke KPK karena diduga ada kongkalikong anggaran dengan DPR?

## Tugas dan Wewenang Sekab
Sekretariat Kabinet RI (Setkab) adalah sebuah Lembaga Pemerintah yang berkedudukan di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden  serta  dipimpin  oleh  Sekretaris Kabinet. Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan peme- rintah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program peme- rintah, penyiapan rancangan  Peraturan  Presiden,  Keputusan  Presiden,  dan  Instruksi  Presiden,  penyiapkan penyelenggaraan  sidang  kabinet,  serta  peng-  angkatan  dan  pemberhentian  dalam  jabatan pemerintah  dan  kepangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  kewenangannya  berada  di  tangan Presiden dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Sekretaris Kabinet ( Sekab) dalam  pemerintahan SBY  dbentuk berdasarakan Peraturan Presiden  N0.82  tahun  2010.  Fungsi  Sekretariat  Kabinet  berda- sarkan PP N0.82 tahun 210 adalah sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet;
b. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
c. Penyiapan  persetujuan  prakarsa,  penyusunan  dan  penyampaian  Ran-  cangan  Peraturan Presiden,  Keputusan  Presiden  dan  Instruksi  Presiden,  serta  penyiapan  pendapat  dan pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelengaaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
d. Pemantauan  dan  evaluasi  serta  penyampaian  analisis  atas  pelaksanaan  kebijakan  dan program  pemerintah  di  bidang  politik,  hukum  dan  kea-  manan,  perekonomian  dan kesejahteraan rakyat;
e. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan si- dang-sidang kabinet, maupun  rapat  atau  pertemuan  yang  dipimpin  dan/  atau  dihadiri  oleh  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden,  serta  penyampaian,  publikasi  dan  pengoordinasian  tindak  lanjut  hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut.
f. Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan, kelembagaan, dan proto- koler yang berkaitan dengan kegiatan kabinet;
g. Penyiapan,  penyelenggaraan  dan  pengadministrasian  dalam  pengangkat-  an  dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerin- tahan dan jabatan lainnya, serta  kepangkatan  dan  pensiun  pejabat  dan  pegawai  negeri  sipil  yang  wewenang penetapannya  berada  di  tangan  Presiden,  dan  pengangkatan,  pemindahan  serta pemberhentian  dalam  dan  dari  jabatan  atau  pangkat  pegawai  negeri  sipil  di  lingkungan Sekre- tariat Kabinet;
h. penyelenggaraan  pelayanan  dan  dukungan  administrasi,  perencanaan,  keuangan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet serta penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
Muslikhin, Dipo Alam: Cermin Kepemimpinan dan Pencitraan SBY DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
i. Pengumpulan, pengolahan, dan penyelenggaraan pelayanan dukungan data dan informasi, penyediaan  sarana  dan  prasarana  pengembangan  teknologi  informasi  bagi  kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet;
j. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden;
k. Koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka pem- berian dukungan staf, teknis dan administrasi untuk pelaksanaan tugas- tugas Presiden dan Wakil Presiden;
l. Penyelenggaraan  dukungan  bagi  kelancaran  pelaksanaan  tugas  Presiden  dan  Wakil Presiden dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet.(setkab.go.id )

## Dipo Alam dan Kepem impinan Santai SBY
Bernard Bass seperti dikutip Eko  Maulana Ali dalam Kepemimpinan Trans- formasional dalam  Birokrasi  Pemerintahan  (  2012)  membagi  kepemimpinan  dalam  tiga    kategori  yaitu; kepemimpinan  transformasional,    kepemimpinan  transaksional    dan    kepemimpinan    santai (laissez  faire   leadership).  Kepe- mimpinan  transformasional adalah  kepemimpinan  di mana pemimpin dan pengikut  membangun  secara  bersama-sama  motivasi  dan  moralitas  dalam menjalankan  aktivitas  dan  program  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai. Kepemimpinan ini terdiri atas empat faktor yaitu charisma, individual consideration, inspiration, dan intellectual stimulation.
Kepemimpinan  transformasional  menggunakan  keempat  faktor  tersebut  dalam memimpin.  Kepemimpinan  transaksional  adaalah  tipe  kepemimpinan  di  mana  pemimpin memberikan motivasi kepada pengikutnya dengan cara memberikan penghargaan atau imbalan ( rewards) sebagai bagian dari balas jasa atas kerja dan kinerja yang dicapainya.
Kepemimpinan  santai  menurut  Bass  adalah  bukan  pemimpin.  Pemimpin  santai menghindari  untuk  mencoba  mempengaruhi  bawahannya  dan  meng-  abaikan  kekuasaannya. Kebanyakan  tanggung  jawab  diberikan  kepada  bawahannya  atau  pengikutnya,  tugas-tugas untuk  anak  buahnya  mem-  bingungkan,  saat  membuat  kebijakan  tidak  melibatkan  anak buahnya.  Kepemimpinan  santai  biasanya  tidak  aktif  dan  tidak  efektif.  Kebijakan-  kebijakan yang penting dalam  suatu organisasi tidak dibuat., kalaupun dibu- at selalu terlambat. Dalam kepemimpinan  santai  seakan-akan  tidak  ada  tanggung  jawab  kepemimpinan.  Kewenangan sebagai pemimpin dibiarkan begitu saja, tidak digunakan secara efektif. Dalam kepemimpinan santai, pemimpin selalu menghindari untuk terlibat apabila muncul isu-isu penting.
Dengan  menggunakan  pisau  analisa  kategori  kepemimpinan  Bass,  langkah  Dipo  Alam sebagai Sekab melaporkan tiga kementerian ke KPK karena didu- ga ada kongkalikong APBN antara  kementerian  dan  anggota  DPR  mencer-  minkan  gaya  kepemimpinan  santai  yang dilakukan oleh Presiden SBY . Ada beberapa indikator yang mencerminkan SBY adalah seorang pemimpin santai. Pertama, Presiden SBY menghindari untuk mempengaruhi ba- wahannya dan mengabaikan  kekuasaannya.  SBY  lebih  memilih  melem-  parkan  tanggung  jawabnya  kepada anak  buah  dalam  hal  ini  Dipo  Alam.  SBY  pasti  tahu,  tugas  dan  wewenang  Sekab  adalah membantu  kelancaran  dan  memberi  masukan  informasi  kepada  presiden  dan  wakil  presiden. Seha-  rusnya  SBY  memerintahkan  Dipo  Alam  agar  informasi  adanya  kementerian  yang melakukan  kongkalikong  APBN  dengan  anggota  DPR  dilaporkan  kepa-  danya.  Jika infomasinya  betul,  SBY  segera  menindak  anak  buahnya  yang  terindikasi  melakukan kongkalikong,  misalnya  dengan  mengganti  menteri  yang  bersangkutan.  Selanjutnya  setelah diganti  menteri  yang  diduga  mela-  kukan  korupsi  dilaporkan  ke  KPK  untuk  ditindaklanjuti proses hukumnya. Tapi yang dilakukan SBY adalah membiarkan, mungkin juga menyuruh Dipo
Muslikhin, Dipo Alam: Cermin Kepemimpinan dan Pencitraan SBY DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Alam  untuk  melaporkan  tiga  kementerian  yang  ada  di  bawah  SBY  ke  KPK  karena  diduga melakukan kongkalikong anggaran. Sikap SBY tersebut sesuai dengan indikator kepemimpinan santai kedua yaitu selalu menghindari untuk terlibat apabila isu-isu penting muncul. SBY tidak berani untuk me- nindak anak buahnya yang diduga melakukan kongkalikong anggaran. Yang dilakukan SBY justru menghindar dari isu adanya korupsi yang dilakukan menterinya. Dengan membiarkan  Sekab  melaporkan  dugaan  adanya  korupsi  yang  dilakukan  anak  buahnya,  SBY seperti  mau  cuci  tangan  atas  adanya  dugaan  korupsi  dan  menghindar  untuk  menindak  anak buahnya  yang  diduga  melakukan  korupsi.  SBY  menyerahkan  urusan  yang  sangat  penting tersebut kepada Sekab Dipo Alam, yang bisa diartikan SBY tidak mau terlibat atau bisa disebut juga  lari  tanggung  jawab.  Setelah  dilaporkan  ke KPK  oleh  Sekab  pun  SBY  tidak  melakukan apa-apa  terhadap  tiga  kementerian  yang  diduga  melakukan  kongkalikong  dugaan  korupsi bersama anggota DPR. SBY sekali lagi seperti menghindar untuk menindak anak buahnya yang diduga  mela-  kukan  korupsi  APBN.  SBY  seperti  indikator  pemimpin  santai  merasa  tidak bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang dilakukan bawahannya.
Indikator yang ketiga kepemimpinan santai adalah tidak aktif dan tidak efektif. Dampak dari  langkah  Dipo  Alam  yang  melaporkan  tiga  kementerian  ke  KPK  adalah  perpecahan  dan saling  curiga  di  dalam  tubuh  Kabinet  Indo-  nesia  Bersatu  II  pimpinan  SBY.  Para  menteri menjadi tidak nyaman bekerja dan menjadi kurang menghargai SBY sebagai presiden karena membiarkan  Dipo  Alam  melakukan  tindakan  yang  merugikan  kementerian  lain.  Keadaan  ini menjadikan  kerja  di  cabinet  tidak  efektif  karena  sebagai  presiden  SBY  tidak  mengendalikan jalannya pemerintahan tetapi membiarkan semuanya berjalan-jelan sendiri-sendiri atau Negeri Auto Pilot, negeri tanpa pe- mimpin.
Gaya  kepemimpinan  santai  yang  dipraktekan  SBY    selama  menjadi  presiden  juga dirasakan oleh Wakil Ketua Komisi I  DPR, TB Hassan. Menyikapi lang- kah  Dipo  Alam yang melaporkan    tiga    kementerian    ke    KPK    karena    diduga  ada  kongkalikong  APBN  antara kementerian  dengan  anggota  DPR,  Tubagus  Hassanudin    berpendapat    selama    11    tahun pengalamannya  di  lingkungan Istana, seharusnya persoalan yang terjadi di lingkungan Istana dalam hal ini di  kabinet diselesaikan secara  internal  bukan  dilempar  ke  sana  kemari.  TB Hasan    yang    mantan    Sekretaris    Militer    Kepresidenan    menilai    langkah    Dipo  Alam melaporkan tiga kementerian ke  KPK menunjukkan seolah-olah tidak ada pemimpin di negeri ini. ( kompas.com, 6 Desember 2011).
Kepemimpinan  santai  yang  dilakukan  SBY    sebetulnya  sudah  dirasakan  oleh  sebagian besar   rakyat  Indonesia.   Publik   menyebut   kepemimpinan  yang dilakukan SBY  selama menjadi  presiden  dengan  berbagai  sebutan,  misalnya  pemimpin  yang  peragu,  kepemimpinan lemah,  tidak  tegas  dan  semacamnya  yang    bila    dikategorikan    ke    dalam    klasifikasi    yang dikemukakan  oleh  Bass masuk  ke  dalam  pemimpin  santai. Akibat pemimpin  santai yang oleh    Bass  disebut  juga  bukan  sebagai  kepemimpinan,  menyebabkan  banyak  masalah  di Indonesia  tidak   selesai-selesai   dan   berlarut-larut.   Fraksi   Partai   Hanura dalam catatan akhir    tahun  2012    menyatakan  berlarut-larutnya  bebagai  per-  masalahan    di    Indonesia disebabkan  oleh  kepemimpinan  nasional  lemah, tidak tegas dan lebih mengedepankan politik pencitraan. (rmol.co, 29 Desember 2012)

## Dipo Alam dan Produksi Wacana Kekuasaan
Langkah    Dipo    Alam    melaporkan    tiga    kementerian  yang  diduga    melakukan kongkalikong  anggaran  dengan  oknum  anggota  DPR  juga  terkait  dengan produksi  wacana kekuasaan    seperti    dikemukan    Michael    Foucault.    Seperti  diketahui,      konsep      wacana
Muslikhin, Dipo Alam: Cermin Kepemimpinan dan Pencitraan SBY DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
menurut   Michael   Foucault   berbeda   dengan konsep  wacana  menurut  para  ahli  seperti Tew  Van  Dijk,  Ferdinand  de Saussure   ataupun  ahli-ahli  lain  yang  berkecimpung  dalam dalam    kajian  analisis  wacana.  Faucault  seperti  diuraikan  Eriyanto    (  2012:  65)  memahami wacana  bukan  serangkaian  kata  atau  proposisi  dalam  teks,  tetapi  sesuatu yang memproduksi yang lain seperti sebuah gagasan, ide, konsep atau efek. Wacana  dapat  dideteksi  karena  secara sistematis  suatu  ide,  opini,  konsep dan   pandangan   hidup  dibentuk   dalam  suatu   konteks tertentu  sehingga mempengaruhi cara berpiir  dan bertindak  tertentu.  Menurut  Foucault pro- duksi   wacana   selalu  terkait  dengan   kekuasaan.  Foucault   memaknai   ke- kuasaan sebagai sesuatu yang tidak dimiliki tetapi dipraktekan.
Wacana  dalam  pandangan  Foucault  selalu  mempunyai  keterkaitan  dengan  kenyataan. Realitas  dipahami  sebagai  konstruk  yang  dibentuk  melalui  wacana.  Menurut  Foucault, pandangan  kita  tentang  suatu  objek  dibentuk  dalam  batas-batas  yang  telah  ditentukan  oleh struktur diskursif. Wacana dicirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi dari pespektif yang paling  dipandang  benar.  Perspektif  kita  tentang  suatu  obyek  dibentuk  dengan  dibatasi  oleh praktek diskursif; dibatasi oleh pandangan yang mendefini- sikan sesuatu bahwa yang ini benar dan yang lain tidak.
Wacana  dalam  pandangan  Foucault  seperti  diuraikan  Eriyanto  (  2012:74) membatasi bidang  pandangan  kita,  mengeluarkan  sesuatu  yang  berbeda dalam batas-batas yang telah ditentukan objek bisa jadi tidak berubah, tetapi struktur  diskursif yang dibuat membuat objek menjadi  berubah.  Ciri  utama  wacana  adalah  kemampuannya  untuk  menjadi  suatu  himpunan wacana yang berfungsi   membentuk   dan   melestarikan   hubungan-hubungan   kekuasaa dalam suatu  masyarakat.  Dala  suatu  masyarakat  biasanya  terdapat  berbagai  macam  wacana  yang berbeds  satu  sama  lain.  Tetapi  kekuasaan  mendukung  salah  satu  wacana  sehingga  menjadi dominan dan yang lain terpinggirkan.
Sekarang   bagaiamana   meletakkan   wacana   Dipo   Alam   melaporkan   tiga kementerian ke  KPK  yang  peristiwanya  dimuat  di  Kompas.com,  Rabu  14 November  2012,  pukul  21 :48  WIB  ke   dalam  perspektif  Analisis  Wacana model Foucault tersebut di atas?
Melaporkan  adanya  dugaan  korupsi  ke  KPK  sebetulnya  adalah  hal  biasa  dan  banyak dilakukan oleh masyarakat. Dipo Alam sebagai anggota masyarakat juga tidak dilarang untuk melaporkan  ke  KPK  jika  mengetahui  adanya  dugaan  tindak  korupsi  di  lembaga  yang dipimpinnya. Ini juga sudah dilaku- kan oleh pejabat lain seperi Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Ketua MK Mahfud MD. Objek “melaporkan dugaan adanya tindak korupsi” tidak berubah, tetapi struktur diskursif yang ada dimasyarakat yang mengatakan bahwa menjadi aneh kalau ada anggota kabinet dalam pemerintahan SBY melaporkan anggota kabinet yang lain karena diduga melakukan kongka- likong anggaran ke KPK. Masyarakat akan bertanya mengapa Dipo Alam tidak melaporkannya ke Presiden SBY sebagai atasan dari para menteri tetapi langsung ke KPK? Sebab tugas dari Sekab adalah  memberikan du- kungan teknis dan administrasi  serta analisis kepada  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  menyelenggarakan  kekuasaan  pemerintah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
Berdasarkan  struktur  diskursif  yang  ada  di  masyarakat  bahwa  seharusnya  Dipo  Alam sebagai bawahan presiden melapor ke presiden bukan ke KPK membuat masyarakat memahami langkah Dipo Alam sebagai cermin adanya keretakan dalam kabinet pemerintahan SBY. Selain itu langkah Dipo Alam juga bisa dipahami bahwa SBY sengaja seperti melakukan politik adu domba antara Sekab dengan para menteri yang diduga melakukan kongkalikong.
Langkah  Dipo  Alam  ke  KPK  juga  bagian  dari  produksi  wacana  kekuasaan. Dalam pandangan  Foucault,  strategi  kuasa  tidak  bekerja  melalui  penin- dasan, melainkan melalui
Muslikhin, Dipo Alam: Cermin Kepemimpinan dan Pencitraan SBY DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
normalisasi dan regulasi, menghukum dan mem- bentuk  publik  yang  disiplin.  Publik  tidak dikontrol  lewat  kekuasaan  yang sifatnya fisik tetapi dikontrol, diatur  dan didisiplinkan lewat wacana. Dalam konteks   inilah,   langkah   Dipo   Alam  bisa  dipahami  sebagai  upaya  untuk menundukkan   publik,   untuk   mengontrol   publik,   untuk   mendisiplinkan masyarakat  soal perang    melawan    korupsi    yang    menjadi    konsen    oleh    Pre-  siden  SBY  .  Wacana  untuk menundukan  masyarakat  ini  muncul  karena  ada-  nya    skeptisme    masyarakat    terhadap keseriusan  Presiden  SBY  dalam  mem- berantas korupsi. Saat rapat dengan Komisi II DPR pada 26  November 2011, Dipo Alam menjelaskan:
“Saya  ingin  bacakan  konsen  Presiden  terhadap  pemberantasan  korupsi,  karena  beliau dikatakan  oleh  pengamat,  tidak  konsisten,  tebang  pilih  dan  sebagainya.  Tatkala  kami melaksanakan hal ini juga dikatakan pencit- raan, tidak harmonsi. Saya catat sebagai Seskab, Presiden  telah  13  kali  mengingatkan  kepada  anggota  kabinet  untuk  tidak  kongkalikong” (kompas.com, 26 November 2011).
Wacana yang diproduksi Dipo Alam ingin menundukan masyarakat bahwa yang diduga melakukan korupsi adalah bukan lembaga kepresiden, tetapi anggota DPR dan sebagian anggota cabinet.  SBY   sebagai  Kepala  Negara  dan  Kepala    Pemerintahan    sangat   serius    dan    tanpa pandang  bulu  dalam  upaya memerangi korupsi di Indonesia. Langkah Dipo  Alam tersebut juga  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  mendisiplinkan  masy  arakat,  anggota  DPR  dan  para menteri  untuk  tidak  melakukan  korupsi  terhadap  anggaran  Negara.  Presiden  SBY    seperti diuraiakan  Dipo  Alam,  pada 19  Juli  2012  dalam  rapat  cabinet menyatakan  prihatin  benar bahwa    makin    terbuka    adanya    penyimpangan  anggaran    di    eksekutif    dan    legislative    ( kompas.com,  26  November  2011). Langkah     Dipo     tersebut     bisa     dipahami     sebagai cara          SBY          untuk  mendisiplinkan    anggota  legislative    dan    eksekutif    agar    tidak  lagi melakukan korupsi anggaran.

## Wacana Dominan dan Terpinggirkan
Produksi  wacana  dalam  pandangan  Foucault  melahirkan  wacana  dominan  dan  wacana terpinggirkan. Wacana dominan memberikan arahan bagai- mana suatu obyek harus dibaca dan dipahami. Pandangan yang lebih luas menjadi terhalang karena yang ada adalah pilihan yang sudah tersedia dan siap pakai. Pandangan dibatasi hanya dalam struktur diskursif tersebut, tidak dengan  yang  lain.  Keadaan  ini  menyebabkan  wacana  lain  yang  tidak  dominan  menjadi terpinggirkan.
Wacana  dominan  dari  Dipo  Alam  melaporkan  tiga  kementerian  ke  KPK  adalah  bahwa Presiden SBY serius dan konsen dalam upaya memerangi korupsi. Presiden tidak pandang bulu, tidak  tebang  pilih  dalam  memerangi  korupsi  seperti  yang  telah  diuraikan  dalam  uraian  soal produksi wacana kuasa di atas. Wacana lain di luar keseriusan Presiden SBY dalam me- merangi korupsi akan menjadi wacana terpinggirkan.

## Dipo Alam dan Pencitraan Pem erintahan SBY
Citra  atau  pencitraan  dapat  didefinisikan  sebagai  konstruksi  atau  repre- sentasi  dan persepsi  khalayak  terhadap  individu,  kelompok  atau  lembaga yang terkait dengan kiprahnya dalam  masyarakat.  Pencitraan  adalah  proses  pembentukan    citra    melalui    informasi    yang diterima  oleh  khalayak  secara langsung atau media sosial atau media massa. ( Arifin: 2011 : 179). Jalaludin Rakhmat   dalam   buku   Psikologi   Komunikasi   berpendapat   citra   adalah gambaran  tentang  realitas  dan  tidak  harus  sesuai  dengan  realitas  (  2001 : 233).Citra  adalah dunia  menurut  persepsi  kita yang  dibentuk  berdasarkan informasi yang kita terima.
Muslikhin, Dipo Alam: Cermin Kepemimpinan dan Pencitraan SBY DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Daan  Nimo  (2000  :  6-7 )  menyatakan citra  seseorang  tentang  politik  yang terjalin dalam pikiran, perasaan dan kesucian subyektif memiliki tiga fungsi;Pertama; Betapaun benar atau salah, lengkap atau tidak, pengetahuan orang tentang politik memberi alan pada seseorang untuk memahami sebuah peristiwa politik tertentu. Kedua; Kesukaan dan ketidaksukaan umum pada citra seseorang tentang politik menjadi dasar untuk menilai objek politik. Ketiga; citra diri seseorang memberikan cara menghubungkan diriny a dengan orang lain.
Langkah Dipo Alam sebagai Sekab melaporkan tiga kementerian ke KPK karena diduga ada kongkalikong dengan DPR untuk mengkorupsi APBN adalah bagian dari politik pencitraan pemerintahan SBY dan sekaligus SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. SBY melalui langkah Dipo Alam ingin membangun atau menampilkan citra sebagai pemimpin yang anti  korupsi.  Sebab,  seperti  dijelaskan  oleh  Juru  Bicara  Presiden,  Julian  Pasha,  apa  yang dilakukan Dipo Alam atas sepengetahuan presiden (detik.com, 17 November 2011). Bagaimana menjelaskan bahwa langkah Dipo Alam hanyalah sekedar pencitraan bagi SBY ?
Tampaknya  Presiden  SBY  sedang  ”galau”  dengan  adanya  beberapa  kader  Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi. Bukan  hanya kader  biasa tetapi  jajaran pengurus DPP Partai.  Selain  pengurus  partai,  anggota  kabinet  SBY  yaitu  Menpora  Andi  Mallarangeng  juga diduga  terlibat  kasus  dugaan  korupsi  dalam  proyek  Hambalang.  Memang  saat  Dipo  Alam melaporkan tiga kemen- terian ke KPK Andi Mallarangeng belum ditetapkan sebagai tersangka, tetapi  pejabat-pejabat  Kemenpora  seperti  Sekretaris  Menteri  Wafid  Muharam  dan  pegawai Kemenpora lainnya, Dedi Kusdinar telah ditetapkan sebagai ter- sangka kasus korupsi proyek Hambalang.  Andi  Mallarangeng  sendiri  sudah  beberapa  kali  diperiksa  KPK  dan  tinggal menunggu waktu untuk ditetapkan sebagai tersangka.
Pemberitaan  yang  gencar  dan  terus  menerus  terhadap  kasus-kasus  korupsi  yang melibatkan kader-kader Partai Demokrat telah membuat citra buruk partai di mata masyarakat. Ini  terbukti  dengan  hasil  survey  berbagai  lembagai  survey,  termasuk  yang  dilakukan  CSIS, menempatkan popularitas Partai Demokrat di bawah Partai Golkar dan PDIP ( Vivanews, 13 Agustus 2012). Dan  yang  lebih  merisaukan Presiden SBY adalah popularitas Peme-  rintahan SBY yang terus merosot di mata masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan Berdasarkan survei yang dilakukan lembaga Charta Politika, approval rating Pemerintahan SBY -Boediono berada di  bawah ambang psikologis pemilih. Yaitu lebih dari 50% responden  mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah. Y ang puas hanya 39%.
Rendahnya  tingkat  kepuasan  masyarakat terhadap  kinerja  pemerintah  dise-  babkan  dua hal  yakni:  jebloknya  kinerja  pemerintah  di  bidang  ekonomi  dan  hukum  serta  persepsi  publik yang negatif  terhadap kinerja  menteri partai  politik. Ketidakpuasan terhadap kinerja ekonomi mencapai 67 ,4% dan hukum 58,3%. Masyarakat menilai kondisi ekonomi rumah tangga diban- ding  setahun  yang  lalu  mengecewakan.  Sebanyak  47  ,8%  responden  menilai  kondisi perekonomian rumah tangga tidak berubah. (Beritasatu.com, 30 Agustus 2012 ).
Selain itu, kasus korupsi yang dilakukan kader Partai Demokrat seperti menampar muka SBY  baik  sebagai  Ketua  Dewan  Pembina  maupun  sebagai  presiden.  Dalam  berbagai kesempatan  padahal  SBY  selalu  menyerukan  perang  melawan  korupsi,  bahkan  SBY  pernah menyatakan  akan  berdiri  paling  depan  untuk  melawan  korupsi.  Tetapi  realitas  yang  Kasus korupsi yang menjerat kader-kader Partai Demokrat seperti menampar muka SBY
Untuk  menaikkan  popularitas  Partai  Demokrat  dan  Pemerintahan  SBY,  Dipo  Alam sebagai  bawahan  SBY  melakukan  langkah-langkah  zig-zag  yang  terlihat  populis  karena  isu yang diangkat menjadi isu bersama masyarakat yaitu perang melawan korupsi. Langkah Dipo Alam  melaporkan  tiga  kemen-  terian  ke  KPK  karena  diduga  ada  kongkalikong  APBN  yang
Muslikhin, Dipo Alam: Cermin Kepemimpinan dan Pencitraan SBY DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
berpotensi mer- ugikan negara mendapat ekspose secara besar-besaran oleh semua media massa di Indonesia, baik saat peristiwa itu berlangsung maupun beberapa hari setelahnya.
Pesan yang ingin disampaikan melalui langkah Dipo Alam adalah SBY seba- gai presiden sangat  serius  memberantas  korupsi,  sehingga  siapapun  yang  diduga  melakukan  korupsi walaupun itu bawahannya sediri akan dlaporkan ke KPK. Kedua, korupsi yang merampok uang negara  dalam  APBN  bukan  hanya  dilakukan  oleh  birokrasi  atau  menteri  bawahan  presiden, tetapi  karena  ada  kerjasama  dengan  anggota  DPR,  anggota  legislatif.  Dengan  kedua  pesan tersebut  maka  citra  SBY  dan  pemerintahannya  yang  anti  korup-  si  akan  tetap  muncul  dan melekat  dipikiran  masyarakat.  Melalui  langkah  Dipo  Alam,  masyarakat  akan  menilai  yang korupsi  adalah  bawahan  presiden  dan  anggota  DPR,  dan  bukan  presiden.  Ketika  presiden mengetahui ada anak buahnya yang melakukan korupsi maka segera dilaporkan ke KPK untuk ditindak.
Kesan  bahwa  langkah  Dipo  Alam  hanya  sekedar  pencitraan  bagi  SBY  makin  menguat karena sejak Dipo ke KPK sampai sekarang tidak ada tindakan nyata untuk menindak anggota kabinetnya yang diduga melakukan korups. Sampai sekarang, para menteri yang dilaporkan ke KPK tetap bekerja seperti biasa. Bahkan kabar kalau Presiden SBY menegur tiga menteri yang dila- porkan Dipo Alam juga belum terdengar.

## Dipo Alam dan Pengalihan Perhatian
Selain untuk pencitraan SBY, langkah Dipo Alam bisa dipahami sebagai cara SBY untuk melakukan pengalihan perhatian. Seperti diketahui bersama, kasus korupsi proyek Hambalang dan  korupsi  di  Kemendiknas,  Suap  di  Buol  yang  melibatkan  kader-kader  Partai  Demokrat mendapat  pemberitaan  yang  intensif  dan  luas  dari  media  massa.  Hampir  tiap  hari  selalu  ada berita  ten-  tang  kader  demokrat  yan  terjerat  kasus  korupsi  seperti  Angelina  Sondakh,  Hartati Murdaya,  Nazaruddin  Syamsudin.  Pemberitaan  yang  luas  tentang  korupsi  oleh  kader  Partai Demokrat tentunya sangat merugikan citra Partai Demokrat.
Untuk  melarang  media  memberitakan  kader  Partai  Demokrat  yang  korupsi  jelas  tidak mungkin. Maka  yang dilakukan adalah  mengalihkan perhatian  media dari kasus korupsi oleh kader  Partai  Demokrat  ke  kasus  lain.  Agar  perhatian  media  bisa  teralih  harus  diciptakan peristiwa yang nilai beritanya lebih tinggi atau lebih kuat dari kasus-kasus sebelumnya. Dugaan korupsi di tiga kementerian dan  melibatkan anggota DPR dalam kongkalikong APBN dinilai cukup kuat untuk mengalihkan perhatian media.
Pengalihan  perhatian  yang  dilakukan  SBY  ini  sejalan  dengan  Teori  inter-  ferensi  yang menyatakan  bahwa  manusia  lupa  bukan  karena  kehilangan  memori  tetapi  karena  informasi lainnya  menghalangi  hal  yang  ingin  diingati.  Teori  ini,  bersama  dengan  teori  kemerosotan (decay  theory),  diajukan  sebagai  sebab-sebab  mengapa  manusia  dapat  melupakan  sesuatu. (wiki- pedia.com) Dengan memanfaatkan teori inferensi, berita-berita Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke KPK karena diduga ada kongkalikong APBN dengan DPR akan menutupi atau menghalangi informasi tentang kader Demokrat yang melakukan korupsi. Dan tampaknya berhasil, selama berminggu-minggu perhatian media teralih untuk memberitakan langkah Dipo Alam melaporkan tiga menteri ke KPK.
Langkah  Dipo  Alam  untuk  mengalihkan  perhatian  media  tersebut  sejalan dengan peristwa  langkah  Dipo  Alam  sebelumna  pada  28  September  2012 yang merilis keterangan bahwa presiden telah mengelaurkan 176  ijin peme- riksaan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.  Para  kepala  daerah  yang  diperiksa  umumnya  dari  partai  politik  dan  yang  terbanyak adalah dari Partai Golkar  dan PDIP.( Vivanews. 28 September 2012  ). Tujuan dari pernyataan
Muslikhin, Dipo Alam: Cermin Kepemimpinan dan Pencitraan SBY DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Dipo    Alam    adalah    memunculkan    efek    di    masyarakat   bahwa    yang    banyak  melakukan korupsi adalah Partai Golkar  dan PDIP dan bukan Partai Demo- krat.

## Kesimpulan
Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa Dipo Alam telah melaku- kan politisasi kasus korupsi untuk kepentingan pencitraan SBY baik sebagai presiden maupun sebagai Ketua Dewan  Pembina  Partai  Demokrat.  Tujuan-  nya  untuk  tetap  menampilkan  citra  SBY  sebagai pribadi yang anti korupsi. Selain itu pencitraan dilakukan dengan tujuan bahwa yang melakukan korupsi hanya anak buah SBY bak di kementerian  maupun di Partai Demo  - krat, tetapi  juga dilakukan oleh anggota DPR dan anggota partai lain.
Kepemimpinan  SBY  bisa  dikategorikan  sebagai  pemimpin  santai  ka-rena  cenderung menghindari isu-isu penting dan lebih banyak membiarkan anak buahnya bertindak sendiri.

## Bibliografi
Ali,   Eko    Maulana,   Kepemimpinan    Transformasional   dalam   Birokrasi Pemerintahan (Jakarta: PT Multicerdas Publishing, 2001).
Arifin, Anwar, Komunikasi Politik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Eriyanto, Analisis Wacana  Pengantar  Analisis  Teks  Media   (Yogyakarta: LKiS, 2011 ) Rakhmat, Jalaludin, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000) Nimmo, Dan, Komunikasi  Politik:  Khalayak  dan  Efek  (Bandung  ;  Remaja Rosda Kary a, 2000).