Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2591-2601
Konversi Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Pengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. BPR Jam Gadang
Diana Purnama Sari 1*) , Anne Putri 2) , Anwar Sholihin 3) 1,3 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
2 STIE Haji Agus Salim Bukittinggi, Indonesia *Email korespondensi: diana.purnama.sari369@gmail.com

## Abstract
The Sharia law can work in Indonesia because the Indonesian banking system still adheres to a 2 window system. According to Law No. 21 of 2008 concerning Sharia banking, the 2 window banking principle in Indonesia will end no later than 2023, whereby banks that have been running Sharia business using the Sharia law will be forced to spin off or convert. One of the reasons for the conversion of Conventional Banks into Islamic Banks is the large number of Islamic financial institutions which show enormous potential, as shown by the number of Conventional Banks which have formed sharia divisions. The Islamic banking industry also applies principles that comply with Islamic law and Sharia recommendations. This study aims to see how the Conversion of Rural Banks (BPR) to Sharia  Rural  Banks  (BPRS)  and  the  Effect  on  the  Financial  Performance  of  Jam  Gadang.  This  study  uses  a qualitative method with a case study approach. With the researcher can get a complete picture of the problems that are formulated by focusing on the process and the search for meaning behind the phenomena that arise in the research process. The method that can be used for this time series analysis is the Least Square Method of linear line equations from time series analysis.

## Keywords: Konversi, Kinerja Keuangan, BPRS
Saran sitasi: Sari, D. P., Putri, A., & Sholihin, A. (2023). Konversi Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Pengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. BPR Jam Gadang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (02), 2591-2601. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8964
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8964

## 1. PENDAHULUAN
Bank  syariah  ialah  bank  tanpa  bunga,  seluruh sistem  operasional  Bank  dari  semua  produk  dan layanannya perbankan tidak menggunakan bunga atau riba  menurut  Islam.  Larangan  Islam  tentang  adanya riba  sudah  dijelaskan  dalam  Al-Qur’an  dan  juga Hadits, bahwa riba merupakan pengambilan keuntungan  yang  tidak  dibenarkan.  Bank  Syariah memiliki orientasi penting yaitu menghindari perilaku menyimpang dan mengamalkan praktek-praktek riba dan untuk mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan  untuk  tujuan  kemaslahatan  (Chapra  & Khan, 2012). Allah berfirman dalam surah Ali Imran Ayat 130:
“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung”
Undang-undang  Syariah  dapat  berjalan  di Indonesia  karena  sistem  perbankan  Indonesia  masih menganut sistem 2 jendela. Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, prinsip perbankan 2 jendela di Indonesia akan berakhir paling lama tahun 2023, dimana bank-bank yang selama ini menjalankan usaha Syariah dengan menggunakan Undang-undang Syariah akan dipaksa untuk melakukan spin off atau konversi.
Salah satu alasan terjadinya konversi pada Bank Konvensional menjadi Bank Syariah adalah banyaknya lembaga keuangan Syariah yang menunjukkan  potensi  yang  sangat  besar,  yang ditunjukkan  dengan  banyaknya  Bank  Konvensional yang  telah  yang  telah  membentuk  divisi  syariah. Industri perbankan Syariah juga menerapkan prinsip-
prinsip yang sesuai dengan hukum Islam dan anjuran Syariah (Arivin, 2010).
Pendirian  bank  syariah  melalui  mekanisme konversi merupakan proses formal transformasi bank konvensional  menjadi  bank  syariah.  Konversi  bank konvensional menjadi bank syariah dipandang sebagai mekanisme  yang  didasarkan  pada  prosedur  dan regulasi  perbankan  yang  komprehensif  (Arian, Nawawi,  &  Ahmad,  2019).  Penerapan  kebijakan konversi berdampak pada hak bank untuk merancang dan menjalankan jasa keuangan sesuai dengan hukum Syariah  dan  melanjutkan  pengelolaan  bank  sesuai dengan  ketentuan  perbankan.  Kebijakan  konversi bank  tidak  hanya  menyangkut  aspek  legal  formal, tetapi  juga  melibatkan  mekanisme  pengawasan  dan fungsi  manajemen  termasuk  tata  kelola  pada perusahaan,  operasional  Bank,  Struktur  dan  kinerja keuangan,  serta  sumber  daya  manusia  (Barr,  Killgo, Siems, & Zimmel, 2002).
Bank  daerah  yang  pertama  di  Indonesia  telah melakukan konversi dari Konvensional menjadi Bank Syariah  adalah  Bank  Daerah  Aceh  menjadi  Bank Aceh  Syariah.  Konversi  Bank  Aceh  disetujui  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  pada  tanggal  19 September 2016 dengan disahkannya izin operasional konversi  ke  syariah  berdasarkan  Keputusan  Dewan Komisioner  OJK  Nomor.  KEP44/D.03/2016  pada tanggal 1  September  2016 terkait  dengan  Pemberian Izin  Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank  Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Setelah Bank  Aceh,  Bank  NTB  pun  ikut  serta  melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah yang terlaksana pada bulan Agustus 2018 (Aisyah, 2020).
Dalam  praktiknya,  industri  perbankan  syariah terus  mendanai  struktur  permodalannya  melalui sumber  pendanaan  simpanan  dengan  karakteristik hutang  dan  ekuitas.  Hal  ini  didasarkan  alasan pendanaan  berbasis  deposito  lebih  disukai  dengan tingkat biaya modal yang lebih rendah dibandingkan pendanaan berbasis ekuitas, sedangkan untuk kinerja keuangan  pada  Bank  pascakonversi  tidak  lebih  baik dari  Bank  Konvensional.  Hal  ini  disebabkan  adanya ketentuan kecukupan CAR (Capital Adequacy Ratio) yang  berdampak  pada  bank  yang  beroperasi  pada tingkat  CAR  (Capital  Adequacy  Ratio)  terendah (Ismail, 2011).
Dengan  berhasilnya  Bank  Aceh  Syariah melakukan  konversi  maka  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR)  Jam  Gadang  juga  melakukan  konversi  dari BPR Jam Gadang menjadi Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Jam Gadang. Pada saat ini Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang telah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bukittinggi. Pada tahun 2017, setelah  melalui  berbagai  kajian  dan  pertimbangan yang  disetujui  oleh  Rapat  Umum  Pemegang  Saham, status Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kota  Bukittinggi  yang  ditetapkan  melalui  Peraturan Daerah  Kota  Bukittinggi  Nomor  5  Tahun  2017 (Widyaningrum  &  Septirini,  2013).  Alhamdulillah, setelah menjadi BUMD PT. Bank Perkreditan Rakyat Jam  Gadang  menunjukkan  perkembangan  yang menggembirakan  dengan  pencapaian  target  rencana kerja  yang  selalu  meningkat  setiap  tahunnya  (Renny & Musfiari, 2019).
Pemerintah Kota Bukittinggi menyarankan untuk mengkonversikan  PT.  Bank  Perkreditan  Rakyat  Jam Gadang menjadi PT Bank Pembiyaan Rakyat Syariah Jam  Gadang  karena  kehalalan  yang  didapatkan  baik itu  bagi  nasabah  maupun  bagi  karyawan  dan pemegang saham. Islam juga menganjurkan umatnya agar  selalu  berusaha  untuk  mendapatkan  kehidupan yang  baik,  karena  terselenggaranya  kehidupan  yang baik  di  dunia  menjadi  salah  satu  penunjang tercapainya kehidupan yang baik juga di akhirat. Pada saat  sekarang  masyarakat  Bukittinggi  lebih  memilih Bank Syariah dari pada Bank Konvensioanal (Ardila, 2015).  Masyarakat  Bukittinggi  mulai  takut  dengan adanya  riba  dan  masyarakat  Kota  Bukittinggi  jua mayoritasnya beragama Islam.
Pada  saat  rapat  pemegang saham  (RUPS)  maka target konversi pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang pada tahun 2021. Niniak mamak Bukittinggi sangat  mendukung  dengan  di  konversikannya  PT Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang ini karena satu- satunya  Bank  yang  di  miliki  daerah  yang  berbasis syariah. Dahulunya PT Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang  didirikan  oleh  niniak  mamak  Bukuttinggi (Amiur, 2010).
Dengan di konversikannya PT. Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang, maka sangat banyak keuntungan yang  di  dapatkannya  oleh  PT.  Bank  Prekreditan Rakyat  Jam  Gadang  yaitu,  pertama,  di  Bukittinggi belum  banyak  pesaing  yang  berbasis  syariah  pada perbankan. Nasabah-nasabah yang ada di pasar-pasar di Bukittinggi banyak menabung di Bank Konvensional  dan  juga  di  Bank  Prekreditan  Rakyat Konvensional (Zulkifli, 2013). Pada saat sekarang ada beberapa  nasabah  menutup  rekeningnya  dan  tidak menabung  di  PT.  Bank  Prekreditan  Rakyat  Jam
Gadang karena nasabah tersebut takut dengan adanya riba.  Ada  juga  beberapa  nasabah  menabung  di  PT. Bank  Prekreditan  Rakyat  Jam  Gadang  tanpa mendapatkan bunga. Dan ada juga nasabah menunggu syariah  agar  nabasah  tersebut  menabung  kembali  di PT.  Bank  Prekreditan  Rakyat  Jam  Gadang  (Adella, Rusyaida, Sari, Sari, & Sholihin, 2022).
PT  Bank  Prekreditan  Rakyat  Jam  Gadang  pada saat ini sedang mempersiapan semua yang di perlukan untuk  konversi  sudah  di  selesaikan  Oleh  Direksi, Komisaris,  Pemerintahan  Kota  Bukittinggi  beserta Karyawan/Karyawati.  Tetapi  Otoritas  Jasa  Keuagan belum mengeluarkan Surat Izinnya. Dengan menunggu Surat Izin dari Otoritas Jasa Keuangan PT Bank  Prekreditan  Rakyat  Jam  Gadang  melakukan penginputan  dengan  dua  program.  Ada  program konvensional dan ada juga program syariah. Dengan adanya  program  Konvesional  dan  program  Syariah pada PT Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang maka bisa melihat data atau laporan keuangan Syariahnya.

## Gambar 1 Total Data Nasabah
Dari  tabel  diatas  perumbuhan  nasabah  di  PT Bank  Prekreditan  Rakyat  Jam  Gadang  mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 data nasabah yang masih aktif  di  PT  Bank  Prekreditan  Rakyat  Jam  Gadang sebesar  15,355  nasabah.  Pada  tahun  2017  data nasabah  yang  masih  aktif  di  PT.  Bank  Prekreditan Rakyat  Jam  Gadang  sebesar  16,822  nasabah.  Pada tahun 2018 data nasabah yang masih aktif di PT. Bank Prekreditan  Rakyat  Jam  Gadang  sebesar  18,706 nasabah.  Pada  tahun  2019  data  nasabah  yang  masih aktif  di  PT.  Bank  Prekreditan  Rakyat  Jam  Gadang sebesar  19,700  nasabah.  Pada  tahun  2020  data nasabah  yang  masih  aktif  di  PT.  Bank  Prekreditan Rakyat Jam Gadang sebesar 20,044 nasabah.
Dengan adanya data yang ada pada tabel di atas, Bank  Prekreditan  Rakyat  Jam  Gadang  mengalami peningkatan  yang  sangat  baik  dari  setiap  tahunnya. Dapat  dilihat  dari  tahun  2016  sampai  tahun  2020.
Dengan  meningkatnya  kinerja  pada  PT  Bank Prekreditan  Rakyat  Jam  Gadang  maka  bisa  dilihat kinerja  keuangan  setelah  menjadi  syariah  dan  juga dapat dilihat bagaimana perkembangan pada PT Bank Prekreditan  Rakyat  Jam  Gadang,  biasanya  akan  ada pembuatan penyusunan laporan keuangan tiga sampai lima tahun (Hasan, 2009).

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan ini peneliti  dapat  memperoleh  gambaran  yang  lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan  pada  proses  dan  pencarian  makna dibalik  fenomena  yang  muncul  dalam  proses penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa  adanya.  Menurut  pendapat  Sugiyono  penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk  mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu variabel  atau  lebih  (independen)  tanpa  membuat perbandingan, atau menghubungkan  dengan variabel yang  lain.  Lokasi  penelitian  ini  di  PT  BPR  Jam Gadang  Bukittinggi  Pemilihan  lokasi  ini  dengan pertimbangan  Karena  saya  bekerja  di  PT  BPR  Jam Gadang sehingga memudahkan saya untuk mengambil datanya. Dengan demikian dapat meminimalisir  potensi  terjadinya  kesalahan  data (Sholihin & Aulia, 2022).
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini lebih  banyak  menggunakan  data  kualitatif,  analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka seperti hasil wawancara, atau catatan laporan dan buku-buku (Umam,  2009).  Data-data  ini  adalah  data  yang  akan digunakan  untuk  pengembangan  analisis  itu  sendiri. Pada dasarnya kegunaan data tersebut adalah sebagai dasar  objektif  dalam  proses  pembuatan  keputusan- keputusan  atau  kebijaksanaan-kebijaksanaan  dalam penyelesaian persoalan yang sama.
Adapun  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Penjelasannya sebagai berikut:
a. Data  Primer.  Menurut  Indriantoro  dan  Supomo Data  primer  merupakan  sumber  data  penelitian yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  asli (tidak  melalui  media  perantara).    Data  primer dapat  berupa  opini  subyek  (orang/masyarakat) secara individual atau  kelompok,  hasil  observasi terhadap  suatu  benda  (fisik),  kejadian  atau kegiatan, dan hasil pengujian.  Pada penelitian ini
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2016 2017 2018 2019 2020 15.355 16.822 18.706 19.700 20.044

## PERTUMBUHAN NASABAH
peneliti dengan data primer dapat mengumpulkan data  sesuai  dengan  yang  diinginkan  misalnya, dengan  meminta  data  ke  perusahaan  dan  juga melakukan wawancara dengan Direktur, Komisaris  dan  juga  Pemegang  Saham  yang  ada pada PT BPR Jam Gadang.
b. Data Sekunder. Menurut indriantoro dan Supomo, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung melalui  media  perantara  (diperoleh  dan  dicatat oleh  pihak  lain).    Data  sekunder  pada  umumnya berupa  bukti,  catatan  atau  laporan  historis  yang telah tersusun dalam arsip data (dokumenter) yang dipublikasikan  dan  yang  tidak  dipublikasikan. Data  sekunder  diperoleh  langsung  dari  objek penelitian  yaitu  pada  jurnal  terdahulu  dan beberapa buku sebagai referensi dan juga laporan konversi dan laporan keuangan pada PT BPR Jam Gadang.
Informan  adalah  subyek  penelitian  yang  dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan yang memiliki  informasi  secara  menyeluruh  tentang permasalahan  yang  diangkat  oleh  peneliti.  Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga  memahami  informasi  tentang  informan  utama. Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  informannya adalah Direktur PT BPR Jam Gadang.
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:
a. Field  Research  yaitu  mengumpulkan  melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan
metode sebagai berikut : 1) Metode Wawancara. Wawancara, yaitu teknik penelitian yang dilakukan
dengan mengadakan  wawancara  atau  tanya-jawab dengan  Direktur,  Komisari  dan  Pemegang Saham yang ditunjuk atau pejabat berwenang yang ada hubungannya dengan data-data yang akan diulas atau dibahas dalam penelitian ini.
2) Metode  Observasi.  Observasi,  yaitu  teknik penelitian yang dilakukan
dengan mengadakan  pengamatan  secara  langsung dalam  perusahaan  untuk  mendapatkan  data- data  yang  berhubungan  dengan  pembahasan penelitian yang dilakukan. Observasi tersebut dilakukan  untuk  dapat  memperoleh  sebuah
keyakinan  atas  data  yang  didapat  dari kenyataan yang ada.
b. Library  Research  (Riset  Kepustakaan),  yaitu dengan  memgumpulkan  data  yang  diperoleh melalui study perpustakaan, dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen- dokumen  lembaga  maupun  literature-literatur yang terkait dengan penelitian.
Menurut  Sugiyono  analisis  data  adalah  proses mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi,  dengan  cara  mengorganisasikan  data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana  yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Teknik  analisa  data  yang  digunakan  mengacu pada teori dari Moleong:
a. Mengumpulkan  semua  data  yang  diperoleh  dari berbagai sumber melalui wawancara.
b. Reduksi data, membuat abstraksi berupa rangkuman mengenai inti dari penelitian, proses, dan  pernyataan  yang  sesuai  dengan  tujuan penelitian.
c. Kategorisasi  di  mana  peneliti  dituntut  untuk menyusun  data  ke  dalam  kategori  yang  disusun berdasarkan  pandangan,  pendapat  atau  kriteria tertentu.
d. Pemeriksaan keabsahan data untuk menunjukkan bahwa  isi  data  penelitian  benar-benar  asli  atau valid  dengan  menggunakan  teknik  triangulasi dimana teknik ini menggunakan sesuatu yang lain selain  data  misalnya  rekaman  wawancara  untuk menunjukkan atau membandingkan data tersebut. Teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber.
e. Penafsiran  data  berfungsi  sebagai  jawaban  atas rumusan  masalah  secara  deskriptif  di  mana rumusan tersebut berasal dari kategori data yang telah  dibuat  yang  kemudian  dikembangkan  dan dihubungkan  dengan  sesuatu  yang  baru  terkait dengan data yang ada.
Analisis  data  kuantitatif,  yaitu  metode  analisa data yang ada hubungannya dengan rumus-rumus dan angka-angka yang berhubungan dengan analisa rasio keuangan.
a. Menghitung  rasio  keuangan  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah tentang rasio profitabilitas.
b. Membuat tabel rasio keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
c. Menganalisisis rasio profitabilitas keuangan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah dengan menggunakan time series analysis.
d. Menyimpulkan hasil analisis.
Metode yang dapat digunakan untuk analisis time series iniadalah Metode Least Square Persamaan garis linier dari analisis time series adalah:
y = a + bx
Keterangan :
a. Y:  Variabel  devenden  (tak  bebas)  yang  dicari
Trendnya
b. X: Variabel Indevenden (bebas) yang
menggunakan waktu (biasanya dalam tahunan)
c. sedangkan untuk mencari nilai konstanta a dan b dapat  dipakai  persamaan:  a  =  Metode  Least Square  merupakan  suatu  metode  analisis  yang ditujukan  untuk  melakukan  suatu  estimasi  atau peramalan pada masa yang akan datang.
Untuk  melakukan  peramalan  dengan  baik  maka dibutuhkan  berbagai  macam  informasi  (data)  yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif  cukup  panjang,  sehingga  dari  hasil  analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang  terjadi  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut.
Metode  ini  paling  sering  digunakan  untuk meramalkan Y, karena perhitungannya lebih teliti.
Persamaan garis trend yang akan dicari ialah (Y = a +bx) (a = ( ΣY) / n) (b = ( ΣYx) / Σx2)
Y =  data berkala (time series) = taksiran nilai trend, a  =  nilai trend pada tahun dasar,
b  =  rata-rata pertumbuhan nilai trend tiap tahun. x  =  variabel waktu (hari, minggu, bulan atau tahun)
Untuk melakukan penghitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu (x) sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah nol atau Σx = 0.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian
3.1.1. Rasio  Keuangan  PT  Bank  Perkreditan Rakyat  Jam  Gadang  Saat  Akan  Dilakukan Konversi
Rasio  keuangan  saat  dilakukan  konversi  pada Tahun 2019-2020:
Tabel 1 Rasio Keuangan Tahun 2019-2020 No Rincian 2019 2020 1 Dana Pihak Ketiga (DPK) 29.853.848  32.564.851 2 Total Pembiayaan 25.078.687  28.276.220 3 Modal Disetor 6.165.900 6.165.900 4 Total Laba 570.627 671.767 5 Total Aset 37.414.331  40.327.487 6 Return On Asset (ROA) 1.70% 1.80% 7 Financial To Deposits Ratio (FDR) 67.34% 69,74% 8 Cash Ratio 6,40% 6.60% 9 Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 72,99% 73,47%
Pada  Tabel  4.1  di  atas  terlihat  bahwa  rasio keuangan pada Tahun 2019-2020 saat akan dilakukan konversi  PT.  Bank  Pembiayaan  Rakyat  (BPR) menjadi  PT.  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS)  mengalami  peningkatan  dan  bisa  dikatakan stabil.  Total  aset  PT  Bank  Perkreditan  Rakyat  Jam Gadang  saat  akan  dilakukan  konversi  mengalami kenaikan sebesar Rp 2.913.156 pada tahun 2020, dan Total  laba  mengalami  kenaikan  sebesar  101.140. Sedangkan  Beban  Operasional  dan  Pendapatan Operasional  (BOPO)  mengalami  hanya  mengalami kenaikan  0,48%.,  data  ini  menunjukan    PT  Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang saat akan dilakukan konversi  effisien  dalam  menjalankan  aktivitas usahanya.
AL-Kautsar  mengatakan  bahwa  perubahan model  bisnis  menjadi  syariah  umumnya  akan membuat perubahan pada kinerja keuangan perusahaan  dan  tingkat  resiko  yang  diterima,  salah satunya pada rasio ROA dan resiko kebangkrutannya. Namun  ROA  pada  PT.  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah (BPRS) JAM GADANG ini pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0.10% dari 1.70% pada tahun  2019.  Semakin  besar  ROA  menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena meningkatnya  pengembalian  atas  investasi  pada perusahaan.
3.1.2. Prediksi  keuangan  PT.  Bank  Perkreditan
Rakyat Jam Gadang tahun 2021 – 2024

## Dana Pihak Ketiga (DPK)
Prediksi  dana  pihak  ketiga  (DPK)  Pada  PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) tahun 2021-2024

## Gambar 2. Dana Pihak Ketiga (DPK)
Pada  gambar  diatas  adalah  prediksi  dana  pihak ketiga (DPK) pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) tahun 2021-2024. Pada tahun 2021 dana pihak ketiga (DPK) sebesar RP. 35,135,039. Pada tahun 2022 dana pihak ketiga (DPK) sebesar RP. 37,775,437 naik dari tahun  2021  sebesar  Rp.  2,640,398.  Pada  tahun  2023 dana pihak ketiga (DPK) sebesar RP. 40,254,478 naik dari  tahun  2022  sebesar  Rp.  2,479,041.  Pada  tahun 2024 dana pihak ketiga (DPK) sebesar RP. 43,336,464 naik dari tahun 2023 sebesar Rp. 3.081.986.

## Total Pembiayaan

## Gambar 3. Total Pembiayaan
Pada  gambar  diatas  adalah  prediksi  Total Pembiayaan pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) tahun 2021-2024. Pada tahun 2021 Total Pembiayaan sebesar  RP.  32,135,923.  Pada  tahun  2022  Total Pembiayaan  sebesar  RP.  35,647,740  naik  dari  tahun 2021  sebesar  Rp.  3,511,817  Pada  tahun  2023  Total Pembiayaan  sebesar  RP.  40,650,995  naik  dari  tahun 2022  sebesar  Rp.  5,003,255.  Pada  tahun  2024  Total Pembiayaan  sebesar  RP.  43,064,070  naik  dari  tahun 2023 sebesar Rp. 2,413,075.

## Total Modal Setor
Gambar 4. Perkembang Modal Setor Tahun 2021-2024
Pada Gambar diatas adalah prediksi Modal pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) tahun 2021-2024. Pada tahun 2021 Modal sebesar RP. 7,665,900. Pada tahun  2022  Modal  sebesar  RP.  7,665,900  sama  dari tahun  2021.  Pada  tahun  2023  Modal  sebesar  RP. 9.165.900 naik dari tahun 2022 sebesar Rp. 1,50,000. Pada  tahun  2024  Total  Pembiayaan  sebesar  RP. 9.165.900 sama dari tahun 2023.
Total Laba

## Gambar 5. Laba Tahun 2021-2024
Pada  gambar  diatas  adalah  prediksi  Laba  2021 Total  Pembiayaan  sebesar  RP.  677,503.  Pada  tahun 2022 Laba sebesar RP. 772,197 naik dari tahun 2021 sebesar Rp. 94,694. Pada tahun 2023 Laba sebesar RP. 883.808  naik  dari  tahun  2022  sebesar  Rp.  111,611. Pada tahun 2024 Laba sebesar RP. 1,003,631 naik dari tahun 2023 sebesar Rp. 119,823.
Total Aset
32.135.923 35.647.740 40.650.995 43.064.070 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 2021 2022 2023 2024 Total Pembiayaan Total Pembiayaan
7.665.900 7.665.900 9.165.900 9.165.900 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 2021 2022 2023 2024 Modal Modal 677.053 772.197 883.808 1.003.631 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 2021 2022 2023 2024 Laba Laba 44.513.411 47.653.326 52.143.803 52.828.135 40.000.000 45.000.000 50.000.000 55.000.000 2021 2022 2023
2024
Total Aset Total AsET
Pada  gambar  diatas  adalah  prediksi  total  aset 2021  sebesar  RP.44,513,411.  Pada  tahun  2022  total aset  sebesar  RP.  47,653,326  naik  dari  tahun  2021 sebesar  Rp.  3,499,915.  Pada  tahun  2023  total  aset sebesar RP. 52,143,803 naik dari tahun 2022 sebesar Rp. 4,490,477. Pada tahun 2024 total aset sebesar RP. 52,828,135 naik dari tahun 2023 sebesar Rp. 681,332.

## ROA

## Gambar 7. Total ROA Tahun 2021-2024
Pada  Gambar  diatas  adalah  prediksi  total  ROA 2021 sebesar RP.1,83%. Pada tahun 2022 total ROA sebesar RP. 1,88%  naik dari tahun 2021 sebesar Rp. 0,8%.  Pada  tahun  2023  total  ROA  sebesar  RP.  1,93 naik  dari  tahun  2022  sebesar  Rp.  0,5%.  Pada  tahun 2024  total  ROA  sebesar  RP.  2,17%  naik  dari  tahun 2023 sebesar Rp 0,24%.
Sebagaimana  mengacu  pada  ketentuan  Bank Indonesia bahwa standar

## FDR

## Gambar 8. Total FDR Tahun 2021-2024
Pada  gambar  diatas  adalah  prediksi  total  FDR 2021 sebesar RP.69,74%. Pada tahun 2022 total FDR sebesar RP. 71,86% naik dari tahun 2021 sebesar Rp. 2,12%. Pada tahun 2023 total FDR sebesar RP. 74,4% naik dari tahun 2022 sebesar Rp. 2,54%. Pada tahun 2024  total  FDR  sebesar  RP.  74,75% naik  dari tahun 2023 sebesar Rp 0,35%.

## Cash Ratio

## Gambar 9. Total Cash Ratio Tahun 2021-2024
Pada  gambar  diatas  adalah  prediksi  total  Cash Ratio 2021 sebesar RP.7,02%. Pada tahun 2022 total Cash  Ratio  sebesar  RP.  7,16%  naik  dari  tahun  2021 sebesar Rp. 0,14%. Pada tahun 2023 total Cash Ratio sebesar RP. 7,25% naik dari tahun 2022 sebesar Rp. 0,09%. Pada tahun 2024 total Cash Ratio sebesar RP. 7,52% naik dari tahun 2023 sebesar Rp 0,27%.
Walaupun  rasio  CAR  mengalami  kenaikan  dan penurunan  persentase  akan  tetapi  sudah  mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia bahwa standar CAR yang  terbaik  adalah  8%.  maka  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  saat  ini  masih  berada  pada  kondisi yang ideal karena masih berada diatas ketentuan Bank Indonesia.  Fluktuasi  Rasio  CAR  dapat  disebabkan oleh banyak nya kredit bermasalah yang terjadi pada bank yang dapat meyebabkan terkikisnya permdalan. Menurunnya  kemampuan  bank  dalam  meyalurkan pembiayaan,  hilangnya  kemampuan  bank  daam menghasilkan  laba  yang  optimum  dalam  kegiatan pokoknya  tersebut.  Dan  karena  kemampuan  bank untuk  survive  itu  rendah  mengakibatkan  nasabah banyak  yang  tidak  percaya  kepada  pihak  bank  pada akhirnya laba menurun.

## BOPO
1,83 1,88 1,93 2,17 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2021 2022 2023 2024 ROA ROA 69,74 71,86 74,4 74,75 66 68 70 72 74 76 2021 2022 2023 2024

## Financial to Deposits Ratio (FDR)
Financial to Deposits Ratio (FDR)
7,02 7,16 7,25 7,52 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 2021 2022 2023 2024 Cash Ratio Cash Ratio
83,55 83,39 83,02 82,73 82,2 82,4 82,6 82,8 83 83,2 83,4 83,6 83,8 2021 2022 2023 2024 BOPO BOPO
Pada gambar diatas adalah prediksi total BOPO 2021  sebesar  RP.83,55%.  Pada  tahun  2022  total BOPO  sebesar  RP.  83,39%  turun  dari  tahun  2021 sebesar  Rp.  0,16%.  Pada  tahun  2023  total  BOPO sebesar RP. 83,02% turun dari tahun 2022 sebesar Rp. 0,37%.  Pada  tahun  2024  total  BOPO  sebesar  RP. 82,73% naik dari tahun 2023 sebesar Rp 0,27 %

## 3.2. Pembahasan

## 3.2.1. Rancangan  Akta  Perubahan  Anggaran Dasar
Rancangan  Akta  Perubahan  Anggaran  Dasar merupakan  syarat  utama  dalam  proses  konversi  dari BPR  ke  BPRS.  Dengan  mempedomani  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional  menjadi  Bank  Syariah,  Surat  Edaran Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  3  /SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan peraturan  lainnya  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan maupun  peraturan  dari  institusi  yang  terkait  serta perundangan undangan yang berlaku.

## 3.2.2. Penyusunan Rencana Korporasi
Rencana  Korporasi  (corporate  plan)    berupa rencana  strategis  jangka  menengah  dan  jangka panjang dalam rangka mencapai misi dan visi BPRS, rencana  korporasi  disusun  dengan  memperhatikan faktor eksternal/internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan azas perbankan yang sehat, realistis dan komprehensif sehingga mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menjadi arah  kebijakan  dan  pengembangan  usaha  Bank  dan dapat  meningkatkan  fleksibilitas  operasional  Bank dalam  menghadapi  persaingan  usaha  yang  semakin tinggi,  rencana  korporasi  ini  merupakan tujuan  yang akan dicapai  dari Rencana Bisnis (business plan)  PT Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Jam Gadang  yang   disusun  sehubungan  rencana  konversi BPR Jam Gadang menjadi BPRS Jam Gadang.
Penyusunan  rencana  korporasi  ini  mengacu kepada  POJK  No.37/POJK.03/2016  tanggal  25 November  2016  tentang  Rencana  Bisnis  Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK nomor 53/SEOJK.3/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana  Bisnis  Bank  Pembiayaan  Syariah,  disusun minimal mencakup ringkasan eksekutif, strategi bisnis dan  kebijakan,  proyeksi  laporan  keuangan,  target rasio-rasio dan pos-pos keuangan, rencana penghimpunan  dana,  rencana  penyaluran  dana,
rencana permodalan, rencana pengembangan organisasi,  teknologi  informasi  dan  SDM,  rencana pelaksanaan  kegiatan  usaha  baru  atau  rencana penerbitan  produk  dan/atau  pelaksanaan  aktivitas baru,  rencana  pengembangan  dan/atau  perubahan jaringan  kantor,  dan  informasi  lainnya  (Anggraini, Azman, Hasanah, Febrian, & Sholihin, 2023).

## 3.2.3. Standar Operasional Prosedur Pembiayaan
Dengan  mempedomani  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank  Konvensional menjadi  Bank  Syariah,  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  3  /SEOJK.03/2017  tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah,  maupun peraturan dari institusi yang terkait serta perundangan undangan yang berlaku disusunnya SOP Pembiayaan ini  merupakan  kelengkapan  dokumen  konversi  dan sekaligus  dokumen  permohonan  izin  perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS (Sholihin, Lestari, & Adella, 2022).
Oleh  karena  itu  SOP  Pembiayaan  ini  berlaku menyeluruh untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh unit kerja  di  bidang  Pembiayaanan,  sehingga  setiap pegawai  dan  pejabat  yang  bertugas  di  bidang Pembiayaan  serta  pengurus  BPRS  Jam  Gadang berkewajiban untuk menguasai sepenuhnya keseluruhan  isi,  makna  dan  jiwa  SOP  Pembiayaan, kewajiban  tersebut  berlaku  pula  bagi  para  pejabat yang  tidak  bertugas  di  bidang  pembiayaan,  namun sudah menduduki minimal Kepala Bagian dan Internal Audit.
Berbagai  kebijakan  dan  prosedur  Pembiayaan yang diuraikan dalam SOP Pembiayaan ini merupakan persyaratan minimal yang harus ditaati dalam keadaan normal.  Dengan  demikian  adalah  kewajiban  dari Pejabat  Pembiayaan  di  Kantor  Pusat  dan  kantor layanan  lainnya  serta  Internal  Audit  yang  ditunjuk secara  tertulis  oleh  Direksi  untuk  menetapkan mekanisme  kontrol  tambahan  bilamana  situasi  dan kondisi  setempat  membutuhkannya  (Julita,  Puteri, Harahap, Sadikin, & Sholihin, 2023).

## 3.2.4. Standar  Operasional  Prosedur  Bahagian Operasional
Dengan  mempedomani  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan
Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank  Konvensional menjadi  Bank  Syariah,  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  3  /SEOJK.03/2017  tentang
Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  dan peraturan  lainnya  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan maupun  peraturan  dari  institusi  yang  terkait  serta perundangan  undangan  yang  berlaku,  disusunnya SOP  Operasional  ini  merupakan  kelengkapan dokumen konversi dan sekaligus dokumen permohonan  izin  perubahan  kegiatan  usaha  BPR menjadi BPRS.
Oleh  karena  itu  SOP  Operasional  ini  berlaku menyeluruh untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh unit kerja di bidang Operasional sehingga setiap pegawai dan pejabat yang bertugas di bidang Operasional serta pengurus  BPRS  Jam  Gadang  berkewajiban  untuk menguasai  sepenuhnya  keseluruhan  isi,  makna  dan jiwa  SOP  Operasional,  kewajiban  tersebut  berlaku pula bagi para pejabat yang tidak bertugas di bidang Operasional,  namun  sudah  menduduki  minimal Kepala Bagian dan Internal Audit.
Berbagai  kebijakan  dan  prosedur  Operasional yang diuraikan dalam SOP Operasional ini merupakan persyaratan minimal yang harus ditaati dalam keadaan normal.  Dengan  demikian  adalah  kewajiban  dari Pejabat  Operasional  dan  Internal  Audit  di  Kantor Pusat dan kantor layanan lainnya yang ditunjuk secara tertulis  oleh  Direksi  untuk  menetapkan  mekanisme kontrol  tambahan  bilamana  situasi  dan  kondisi setempat membutuhkannya.

## 3.2.5. Standar Operasional Prosedur Akuntansi
Dengan  mempedomani  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank  Konvensional menjadi  Bank  Syariah,    Surat  Edaran  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  3  /SEOJK.03/2017  tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan  Rakyat Syariah, SE OJK No  9/SEOJK.03/2015  tentang  pedoman  akuntansi perbankan  syariah  bagi  BPRS  dan  peraturan  lainnya dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  maupun  peraturan  dari institusi  yang  terkait  serta  perundangan  undangan yang  berlaku,  disusunnya  SOP  Akuntansi  ini merupakan    kelengkapan  dokumen  konversi  dan sekaligus  dokumen  permohonan  izin  perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS.
Oleh  karena  itu  SOP  Akuntansi  ini  berlaku menyeluruh untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh unit kerja  di  bidang  Akuntansi,  sehingga  setiap  pegawai dan pejabat yang bertugas di bidang Akuntansi serta pengurus  BPRS  Jam  Gadang  berkewajiban  untuk
menguasai  sepenuhnya  keseluruhan  isi,  makna  dan jiwa SOP Akuntansi, kewajiban tersebut berlaku pula bagi  para  pejabat  yang  tidak  bertugas  di  bidang Akuntansi , namun sudah menduduki minimal Kepala Bagian dan Internal Audit.
Berbagai kebijakan dan prosedur Akuntansi yang diuraikan  dalam  SOP  Akuntansi  ini  merupakan persyaratan minimal yang harus ditaati dalam keadaan normal.  Dengan  demikian  adalah  kewajiban  dari Pejabat Akuntansi dan Internal Audit di Kantor Pusat dan  Kantor  layanan  lainnya  yang  ditunjuk  secara tertulis oleh Direksi    untuk menetapkan mekanisme kontrol  tambahan  bilamana  situasi  dan  kondisi setempat membutuhkannya.

## 3.2.6. Rencana  penyelesaian  seluruh  hak  dan kewajiban BPR terhadap nasabah
Dengan  mempedomani  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank  Konvensional menjadi  Bank  Syariah,    Surat  Edaran  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah,  maupun peraturan dari institusi yang terkait serta perundangan undangan  yang  berlaku  disusunnya  kebijakan  umum konversi  ini  termasuk  rencana  penyelesaian  seluruh hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah yang tidak bersedia  menjadi  nasabah  BPRS,  kebijakan  ini merupakan    kelengkapan  dokumen  konversi  dan sekaligus  dokumen  permohonan  izin  perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS.
Oleh  karena  itu  kebijakan  umum  konversi  ini menyeluruh  untuk  panduan  pelaksanaan  konversi, sehingga setiap pegawai dan pejabat yang bertugas di bidang  konversi    serta  pengurus  BPRS  Jam  Gadang berkewajiban untuk menguasai sepenuhnya keseluruhan  isi,  makna  dan  jiwa  kebijakan  umum konversi.  Dan  dalam  pelaksanaannya  petugas konversi  diharuskan  berkonsultasi  dengan  Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memperoleh persetujuan DPS.

## 3.2.7. Kesiapan IT
Kesiapan IT merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yang juga merupakan salah satu syarat dalam  proses  konversi  dari  BPR  Konvensional  Ke BPR  Syariah  dengan  berpedoman  kepada  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank
Konvensional  menjadi  Bank  Syariah,    Surat  Edaran
Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  3/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat  menjadi  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah, dan  peraturan  lainnya  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan maupun  peraturan  dari  institusi  yang  terkait  serta perundang-undangan yang berlaku.
Dengan  adanya  perjanjian  kerjasaman  (MOU) dengan penyedia jasa teknologi informasi diharapkan mampu menopang permintaan baik dari pihak intern BPRS  maupun  pihak  luar  dari  BPRS  akan  layanan produk  perbankan  BPRS  itu  sendiri.  Dengan adanya user manual program yang diharapkan dapat menjadi pedoman  bagi  karyawan  BPRS  dalam  menjalankan kegiatan  operasional  BPRS  sehari-hari.  User  manual ini berisikan petunjuk penggunaan program pembukuan secara komputerisasi yang dapat menghasilkan  informasi-informasi  yang  dibutuhkan oleh  pihak  bank  maupun  pihak  luar  pengguna informasi perbankan.

## 3.2.8. Standar Prosedur Kepatuhan
Implementasi  Tata  Kelola  BPR  yang  baik memerlukan dukungan sejumlah Kebijakan, Prosedur dan  Peraturan  diantaranya  adalah  bagaimana  Fungsi Kepatuhan  sesuai  SE  No.6/SEOJK.03/2016  secara efektif dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan.  Fungsi  Kepatuhan  BPR dilaksanakan  oleh  Direktur  Kepatuhan  atau  yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif Kepatuhan (PE Kepatuhan) dengan sarana pendukung kerja berupa: Sejumlah SPO BPR yang  lengkap  dan  terkini,  diperkuat  Surat  Edaran, Surat  Keputusan  dan  penjabaran  Job  Description setiap karyawan yang komprehensif dan terkini.
Meningkatnya  jumlah  karyawan termasuk rekrutmen  baru,  mutasi,  rotasi  karyawan,  peraturan, produk  dan  kompleksitas  usaha  dan  pelayanan  perlu didukung  kepatuhan  BPR  terhadap  Peraturan- peraturan  yang  ada  sehingga  mampu  mencegah pelanggaran  dan  meminimalkan  risiko  kepatuhan BPR.  Fungsi  Kepatuhan  melaksanakan  tugasnya dengan  memastikan  seluruh  organ  BPR  melakukan Tugas  dan  tanggungjawab  masing-masing  sesuai dengan Ketentuan Internal maupun Eksternal.

## 4. KESIMPULAN
a. Proses  konversi  pada  PT.  Bank  Prekereditan Rakyat  Jam  Gadang  setelah  Syariah  melalui  8 tahapan  yaitu  merancang  akta  perubahan anggaran  dasar,  menyusun  rencana  korporasi,
merancang  operasional  prosedur  pembiayaan, merancang  operasional  bagian  operasional, akuntansi,  menyusun  rencana  penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah, mempersiapkan kesiapan IT dengan mengadakan MOU dengan penyedia jasa Teknologi Informasi, serta  menyiapkan  standar  prosedur  kepatuhan dengan meningkatkan jumlah karyawan termasuk rekrutmen  baru,  mutasi,  rotasi  karyawan, peraturan,  produk  dan  kompleksitas  usaha  dan pelayanan.
b. Kondisi keuangan saat akan di lakukan konversi pada PT. Bank Prekereditan Rakyat Jam Gadang setelah  Syariah  stabil  ditandai  dengan  kenaikan total aset pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.913.156 dari tahun 2019.
c. Prediksi keuangan PT. Bank Prekereditan Rakyat Jam Gadang (Perseroda) tahun 2021 – 2024 terus mengalami  kenaikan  dan  dapat  dikatakan  stabil. Prediksi dana pihak ketiga (DPK) pada PT. BPRS Jam  Gadang  (Perseroda)  dari  tahun  2021-2024 mencapai Rp.43,336,464., dengan total pembiayaan  sebesar  RP.  43,064,070.,  dan diperkirakan pada tahun 2024 Laba yang didapat sebesar  RP.  1,003,631.,  sedangkan  total  ROA diprediksi sebesar RP. 2,17% pada tahun 2024.

## 5. REFERENSI
Adella,  S.,  Rusyaida,  R.,  Sari,  K.  H.,  Sari,  O.  L.,  & Sholihin,  A.  (2022).  Model  Pengembangan Usaha  Mikro  Industri  Pakaian  Jadi  (Konveksi) Pada Era Pandemic Disease (Covid-19) Di Kota Bukittinggi  dalam  Perspektif  Ekonomi  Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 3627-3639.
Aisyah, F. (2020). Pengaruh Pendapatan Bank Umum Syariah  Terhadap  Risiko  Operasional  Periode 2015-2018. Studi Ekonomi .
Amiur, N. (2010). SDM Berbasis Syariah. TASQFAH . Anggraini, D., Azman, H., Hasanah, N., Febrian, H.,
& Sholihin, A. (2023). Pengaruh Flash Sale dan Tagline  “Gratis  Ongkir”  Shopee  Terhadap Impulsive Buying Secara Online dengan Muslim Self-Control  Sebagai  Variabel  Moderating (Kajian  Perspektif  Ekonomi  Islam).  . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam .
Ardila,  C.  (2015).  Penilian  Kinerja  Keuangan Perusahaan  Mengunakan  Rasio  Keuangan  dan Konsep Ekonomi. Administrasi Bisnis .
Arian,  T.,  Nawawi,  K.,  &  Ahmad,  K.  (2019).
Perkembangan  Perbankan  Syariah  Sebelum  dan Sesudah Spin Off. Ekonomi Syariah dan Bisnis . Arivin,  R.  (2010). Islamic  Banking  Sebuah  Teori Konsep Dan Aplikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Barr,  R.,  Killgo,  K.,  Siems,  T.,  &  Zimmel.  (2002).
Evaluating  the  Productive  Efficiency  and Performance  of  U.S.  Commercial  Banks. Managerial Finance , 3-25.
Chapra,  A.,  &  Khan,  T.  (2012).  Regulation  and supervision of Islamic Banks. Islamic Development Bank: Islamic Research & Training Institute .
Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 2 (03). Hasan,  Z.  (2009). Undang-Undang  Perbankan Syari’ah  Titik  Temu  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional. Jakarta: PT Rajagrafindo persada. Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Pernamedia Grup.
Julita,  V.,  Puteri,  H.,  Harahap,  M.,  Sadikin,  &
Sholihin,  A.  (2023).  &  Sholihin,  A.  (2023).
Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap
Pendapatan  Sektor  Mikro  di  Kota  Bukittinggi Dengan  Peran  Pemerintah  Sebagai  Variabel Moderasi  Perspektif  Ekonomi  Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam .
Renny,  S.,  &  Musfiari,  H.  (2019).  Analisis Perbandingan Penerapan Good Corporate
Gonvernance  Sebelum  dan  Sesudah  Konversi pada  Bank  Aceh  Syariah. Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi Akuntansi .
Sholihin, A., & Aulia, B. R. (2022). Analisis Pengaruh
Lokasi Dan Pelayanan Terhadap Minat
Menabung Di BPRS Ampek Angkek Canduang (Studi  Kasus  Pedagang  Pasar  Aur  Kuning Bukittinggi). Jesya  (Jurnal  Ekonomi  dan Ekonomi Syariah) , 1193-1204.
Sholihin, A., Lestari, F., & Adella, S. (2022). Analisis Ratio  Indeks  Maqashid  Syariah  pada  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan  Bank  Umum  Syariah  Periode  2016-2020. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 1541-1548. Umam,  K.  (2009). Trend  pembentukan  Bank  Umum Syari’ah  Pasca  UndangUndang  Nomor  21
Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Yogyakarta: BPFE Yogayakrta. Widyaningrum, L., & Septirini, D. (2013). Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER terhadap ROA pada bank  pembiayaan  rakyat  syariah  (BPRS)  di Indonesia periode januari 2009 hingga Mei 2014. JESTT . Zulkifli,  S.  (2013). Panduan  Praktisi  Transaksi Perbankan  Syariah,. Jakarta:  Kencana  Media Publisher.