## MENANTANG HUMANISME; PERSPEKTIF AL-QUR`ĀN TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA
Sulhi M. Daud ,* M. Iqbal Bafadhal ,** Mohamad Rapik*** *Fakultas Hukum Universitas Jambi sulhidaud@unja.ac.id **Fakultas Syariah UIN STS Jambi m.iqbalbafadhal@gmail.com ***Mohamad Rapik Fakultas Hukum Universitas Jambi m.rapik@unja.ac.id
Kata Kunci: Humanisme, Hukum Mati, Pengedar Narkotika

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep humanisme dalam bentuk  penerapan  hukuman  mati  pada  pengedar  narkotika  dan mengetahui  respons  al-Qur`an  dalam  menyikapi  penerapan hukuman  mati  tersebut.  Artikel  ini  menggunakan  studi  literatur ( literature  review ),  yaitu  jenis  penelitian  yang  sumber  hukumnya sudah  tersedia  di  perpustakaan  dan  akses  digital,  yang  bersifat penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  makna  tekstual  ayat  al- Qur`ān  untuk  pengedar  narkotika  dapat  dikategorikan  sebagai makna fasādan fī al-ardhi dalam ranah hukuman ta’zīr yang masih terbuka  hak  grasi  dan  penuntutan  keringanan  hukuman  di pengadilan.  Namun  secara  kontektual  ayat  bagi  pengedar narkotika  dapat  dikategorikan  ketentuan  hukumannya  secara beragam  yaitu  berdasarkan  ayat fiirābah (perampokan)  di  mana pelaku  dipidana  mati,  jika  pengedar  narkotika  melakukannya untuk  mengambil  kekayaan  dengan  cara  tipuan  dan  kekerasan. Juga  berdasarkan  ayat al-baghyu (pemberontakan)  dengan ancaman  pidana  mati,  jika  pengedar  narkotika  melakukannya secara  politis  dengan  tujuan  kekacauan  dan  mengganggu keamanan negara dan/atau
mengambil alih kekuasaan/pemerintahan  yang  sah,  berdasarkan  ayat  peminum khamar  ( syirb  al-khamr ),  jika  pengedar  narkotika  dipidana  mati sebagai  residivis  yang  telah  dihukum  beberapa  kali  sama  halnya dengan  peminum al-khamr yang  berulang  sampai  4  kali  untuk dipidana  mati.  Dengan  beberapa  alternatif  penerapan  hukuman itulah, refleksi humanisme al-Qur’an terlihat.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-10-02 Accepted:2023-10-02 Publish: 2023-11-30
KEYWORDS: Humanism, Death Penalty, Narcotics Dealers

## A. PENDAHULUAN
Hukuman  mati  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  kasus  penyalahgunaan oleh bandar narkotika adalah salah satu bentuk bahwa pemerintah merespons dengan serius  mengatasi  penyalahgunaan  oleh  bandar  narkotika  di  negara  ini. 1 Penjatuhan pidana  mati  bagi  terpidana  kasus  peredaran  gelap  narkotika  diatur  dalam  undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2). Di lansir dari berita nasional okezone.com mengutip Jurnal Legislasi Indonesia, beberapa gembong narkotika yang dijatuhi hukuman mati di antaranya; Muhammad Nasir  (2021),  Hossein  Salari  Rashid  (2022),  Junaidi  (2021),  dan  Freddy  Budiman (2016) yang sempat viral di media massa dipandang sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi  Manusia  (Saraswati  2022).  Eksekusi  mati  Freddy  Budiman  dilakukan  di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Nusakambangan, dan menunggu 3 (tiga) tahun

## ABSTRACT
This article aims to explore the concept of humanism from the  application  of  the  death  penalty  against  narcotics dealers  and  to  find  out  the  response  of  the  Qur'ān  with respect to the application of the death penalty. This article employs  a  literature  review,  namely  a  type  of  research whose  legal  sources  are  available  in  libraries  and  digital access,  which  is  normative  research  with  a  qualitative- descriptive  approach.  The  research  results  show  that  the textual  meaning  of  the  verses  of  the  Qur'ān  for  narcotics dealers can be categorized as a form of destructive action (fasādan fī al-ardhi) belonging the ta'zīr punishment where the right to pardon and claim leniency in court is still open. However,  contextually  the  verses  for  narcotics  dealers  can be categorized into various punishment provisions, namely based on the fiirābah (robbery) verse where the perpetrator is sentenced to death, if the narcotics dealer does it to take wealth by deception and violence. Also based on the verse al-baghyu (rebellion) with the threat of the death penalty, if narcotics  traffickers  do  it  politically  with  the  aim  of  chaos and disturbing state security and/or taking over legitimate power/government, based on the verse drinking wine (shirb al-khamr),  if  Narcotics  dealers  are  sentenced  to  death  as recidivists  who  have  been  punished  several  times,  as  are repeat al-khamr drinkers up to 4 times who are sentenced to  death.  With  several  alternative  applications  of punishment, a reflection of the humanism of the Qur'ān can be observed clearly.
sampai  kasus  Peninjauan  Kembali  dan  permintaan grasi kepada  Presiden  RI  yang tidak  terpenuhi.  Eksekusi  mati  ini  bertujuan  demi  efektifitas  kepastian  hukum  dan memutus  rantai  jaringan  bandar  narkotika  yang  masih  ada  dan  berkeliaran  saat  ini sekaligus memberi efek jera. 2
Para  aktivis  hak  asasi  manusia  (HAM)  di  Indonesia  meninjau  pelaksanaan penjatuhan  hukuman  mati  yang  diberikan  pemerintah  kepada  terpidana  bandar narkotika  ini  merupakan  salah  satu  bentuk dehumanisasi. 3 Dehumanisasi yang dimaksud  merupakan  suatu  bentuk  sikap  atau  perbuatan  yang  merendahkan  harkat dan  martabat  seseorang  yang  mana  ini  melanggar  hukum  hak  asasi  manusia. 4
Hukuman mati bagi sebagian kalangan jelas dan nyata melanggar hak asasi manusia serta  dianggap  mencemari  hak  hidup  yang  seharusnya  dilindungi. 5 Sebaliknya, kalangan  lain  melandasinya  berupa  bentuk  hukuman  maksimal  yang  dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat. 6 Untuk menjawab tuntutan rasa  keadilan  masyarakat  merupakan  keniscayaan  yang  rumit  untuk  ditemukan  dan akan selalu berpolemik.
Dalam  literatur  hukum  Islam,  tidak  ada  pembahasan  kongkrit  masalah pengedar  narkotika.  Akan  tetapi,  karena  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  pengedar narkotika  itu  dianggap  sama  bahkan  lebih  dahsyat  dari  minuman  keras  atau al- khamr 7 ,  maka  perlu  relevansi  ayat-ayat  al-Qur`ān  dan  hadis-hadis  Rasulullah  yang melarang  atau  terkait  seputar  pengedaran  narkotika  tersebut. 8 Seputar  kajian  fiqh jinayah,  al-Qur`ān  memberikan  sinyal  bahwa  bagi  peminum al-khamr hanya diberikan  hukuman  ḥudūd,  yang  terberatnya  hanya  sampai  pada  hukuman  cambuk ( al-jildu ) dan pidana mati ( al-i’dām ) bagi peminum residivis, sedangkan bagi
2 Khermarinah,  Khermarinah.  2016.  “Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Hukuman  Mati Bagi  Terpidana  Bali  Nine  Dalam  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika.” Manhaj:  Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 5 (1). Hlm: 3 3 Wiyono, Puguh. 2022. “Hukuman Mati Dan HAM.” Kemenkumham Sulsel , 2022. https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8015-hukuman-mati-dan- ham#:~:text=Mengingat hak hidup merupakan hak,hukuman mati adalah pelanggaran ham.
4 Arifin,  Syamsul.  2020. Minoritas  Dalam  Pandangan  Syariah  Dan  HAM  Narasi  Kaum Muda Muslim . Malang: Literasi Nusantara, Hlm: 170
5 Maryandi, Yandi. 2020. “Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.” Tahkim 3 (2): 131–54.
6 Hutapea,  Bungasan.  2016.  “Kontroversi  Penjatuhan  Hukuman  Mati  Terhadap  Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia.” Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya . Hlm:24 7 Jainah, Zainab Ompu, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2018. “Death Penalty for Drugs Dealers and Traffickers from the Perspective of Islamic Law.” Al-’Adalah 15 (1). Hlm: 17–36.
8 Irfan, Nurul. 2022. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Amzah. Hlm: 224
pengedar hanya  diberikan  hukuman  ta‟zīr  yang  tidak  boleh  melebihi  hukuman ḥudūd . 9
Menurut  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  suatu  kejahatan  pengedaran narkotika  harus  dihadapi  secara  sangat  serius  dan  penghukuman  yang  luar  biasa untuk  pemenuhan  tujuan  hukum  itu  sendiri,  salah  satunya  adalah  hukuman  mati. 10
Pemberlakuan  hukuman  mati  di  Indonesia  menuai  pro  dan  kontra  dari  berbagai pihak.  Sebab  di  Indonesia  memiliki  ragam  hukum  seperti  hukum  positif,  hukum agama,  dan  hukum  adat  yang  senantiasa  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam menyelesaikan setiap perkara dan di sisi lain Hak Asasi Manusia mesti ditegakkan, 11 sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945, pasal 28 ayat (1).
Eksistensi  al-Qur`ān  sebagai  sumber  hukum  Islam  sejatinya  dapat berkontribusi  dalam  menjembatani  hukuman  bagi  pelaku  pengedar  narkotika  yang pantas dan humanis, sehingga meminimalisir pergerakan dua arus yang saling tarik menarik antara menyetujui dan menolak pelaksanaan hukuman mati. Oleh karena itu tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  penetapan  hukuman  pidana  mati dianggap men-dehumanisasi pengedar narkotika padahal dinamisasi hukuman dalam al-Qur`ān dapat diterapkan secara humanis.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  studi  literature ( Literatur  Review) ,  yaitu  jenis  penelitian  yang  sumber  datanya  sudah  tersedia  di perpustakaan dan akses digital, yang bersifat penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. 12 Penelitian  normatif  ini  berpeluang  besar  mendalami kandungan dari penafsiran ayat al-Qur`ān serta konsep-konsep hukum pidana Islam dalam membahas hukuman mati bagi pengedar narkotika. Adapun sumber data yang digunakan,  sebagai  berikut: pertama ,  sumber  data  primer:  al-Qur`ān,  kitab  Hadits, kitab Tafsir, kitab Fiqh, serta undang-undang/peraturan yang terkait. Kedua, sumber data  sekunder,  berupa; buku-buku,  artikel  ilmiah,  procedding,  majalah,  koran  di
9 Ibid. Hlm: 235
10 Digital, MUI. 2017. “MUI Dukung Hukuman Mati Bandar Narkoba.” MUI Digital , 2017. https://mui.or.id/berita/707/mui-dukung-hukuman-mati-bandar-narkoba/.
11 Zaidan, M Ali. 2022. Menuju Pembaruan Hukum Pidana . Sinar Grafika. Hlm: 54
12 Sugiono.  2008. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D . CV.  Alfabeta, Bandung . Hlm: 308
media  cetak  dan/atau  elektronik  yang  relevan  dengan  pembahasan  ini.  Adapun analisis  data  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis kualitatif , kemudian  penarikan  kesimpulan  bersifat induktif dengan  gagasan  pokok  yang dikemukakan secara khusus menuju ke hal yang umum atau luas. 13

## C. PEMBAHASAN

## Dehumanisasi
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  dehumanisasi  adalah penghilangan harkat martabat seseorang. 14 Dehumanisasi ialah suatu tindakan tidak menganggap keberadaan kodrat manusia seperti di injak, dirampas, dan tidak diakui bahkan  di  siksa. 15 Dehumanisasi  juga  berupa  perlakuan  menilai  seseorang  dengan tindakan negatif. Ini merupakan suatu perilaku yang negatif. 16
Teori  yang  terkenal  tentang  dehumanisasi 17 yaitu  teori  alam  bawah  sadar, mengenai manusia Sigmund Freud mengelompokkan tiga garis besar yaitu: Pertama , manusia lahir dengan keadaan jahat atau buruk itu berasal dari energi instink hidup dan  instink  mati. Kedua ,  manusia  dilahirkan  guna  memenuhi  dorongan-dorongan naluriah atau seksualitas sebagai sistem dasar kepribadian. Ketiga , manusia dianggap pesimistik  karena  tidak  mampu  mengendalikan  atau  mengubah  nasibnya  sendiri akibat tergantung dengan takdir atau pengalaman masa lalunya.
Sejalan dengan teori di atas yang dilakukan oleh Kontras (Koordinator Komisi untuk  Orang  Hilang  dan  Korban  Tindak  Kekerasan)  merupakan  orang-orang  yang kontra terhadap hukuman mati dalam pandangan mereka bahwa hak hidup manusia bersifat  absolut,  sehingga  tidak  ada  kewenangan  siapapun  termasuk  negara menghilangkan  nyawa  seseorang  apalagi  menerapkan  hukuman  mati  dalam  segala bentuk kejahatan. Pandangan seperti ini tidak terlepas dari fitrah manusia, naluriah, dan pengalaman yang dialami pada masa lalu.
13 Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum . Tanggerang Selatan: UNPAM PRESS. Hlm: 18 14 Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2005. Kamus Besar Bahasa  Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Hlm: 367
15 Syarif, M Zainul Hasani. 2020. Pendidikan Islam Dan Moralitas Sosial: Upaya Preventif- Kuratif Dekadensi Moral Dan Kehampaan Spiritual Manusia Modernis . Prenada Media. Hlm: 63 16 Kusumohamidjojo, Budiono. 2017. Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia (Dengan Revisi) . Yrama Widya. Hlm: 78 17 Freud, Sigmund. 2009. Pengantar Umum Psikoanalisis (A General Introduction To Psychoanalysis) . Edited by Haris Setiowati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm: 306

## Teori Penghukuman
Salah  satu  hukuman  atau  sanksi  yang  terberat  ialah  hukuman  pidana  mati atau  hukuman  mati.  Pidana  mati  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) merupakan  pencabutan  nyawa  terhadap  terpidana. 18 Pidana  mati  adalah  penjatuhan pidana  dengan  mencabut  hak  hidup  seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana diatur  dalam  undang-undang  yang  diancam  hukuman  mati. 19 Pidana  mati  berarti telah  menghilangkan  nyawa  seseorang. 20 Jadi,  pidana  mati  berupa  sanksi  dengan pilihan  perbuatan  mematikan  (oleh  negara)  terhadap  pelaku  tindak  pidana  oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Teori  pemidanaan  atau  hukuman  ini,  pada  umumnya  dikelompokkan  tiga golongan  besar,  yaitu  teori  absolut  atau  teori  pembalasan  ( vergeldings  theorien ), teori relatif atau teori tujuan ( doel theorien ), dan teori menggabungkan ( verenigings theorien ). 21 Pertama, teori  absolut  atau  teori  pembalasan,  di  dalam  Islam  teori absolut ini dikenal sebagai al-jazā` yang artinya pembalasan yang ditujukan kepada pidana  ḥudūd. 22 Ada  beberapa  ciri  teori  ini  diungkapkan  oleh  Karl  O.  Cristiansen yaitu: pertama ,  tujuan  pidana  hamya  untuk  pembalasan; kedua ,  pembalasan merupakan  tujuan  utama,  tanpa  mengandung  tujuan  lain,  misalnya  kesejahteraan rakyat; ketiga ,  kesalahan  ialah  satu-satunya  syarat  adanya  pidana; keempat, pidana harus sesuai dengan kesalahan pelaku; kelima , pidana melihat pencelaan murni dan tujuannya  tidak  untuk  memperbaiki,  mendidik,  atau  memasyarakatkan  kembali  si pelanggar. 23
Kedua, teori  relatif  atau  teori  tujuan  disebut  teori utilitarian .  Tujuan  pidana menurut teori relatif untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, yang dalam Islam menyebutnya al-zajru . 24 Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan
18 Nasional,  Pusat  bahasa  Departemen  Pendidikan.  2005. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Hlm: 564
19 Zafrulloh, Harab. 2019. “Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana.” Jurnal Thengkyang 2 (1): Hlm: 43.
20 Arief, Amelia. 2019. “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.” Kosmik Hukum 19 (1).
21 Utrecht, E. 1958. Hukum Pidana I . Jakarta: Universitas Jakarta. Hlm: 157
22 Amir,  Abd  al-Aziz.  1969. Al-Ta’zir Fi  Al-Syari’ah  Al-Islamiyah . Beirut: Dar  al-Fikr al- ‟Arabi. Hlm: 296
23 Muladi,  Arief,  and  Barda  Nawawi.  1998. Teori-Teori  Dan  Kebijakan  Pidana . Alumni . Bandung. Hlm: 17
24 Amir,  Abd  al-Aziz.  1969. Al-Ta’zir Fi  Al-Syari’ah  Al-Islamiyah . Beirut: Dar  al-Fikr al- ‟Arabi. Hlm: 294
pokok  dari  pemidanaan  yaitu: Pertama ,  untuk  mempertahankan  ketertiban masyarakat; kedua ,  untuk  memperbaiki  kerugian  yang  diderita  masyarakat  sebagai akibat  dari  terjadinya  kejahatan; ketiga ,  untuk  memperbaiki  si  penjahat; keempat , untuk  membinasakan  si  penjahat; kelima ,  untuk  mencegah  kejahatan.  Jadi  tujuan pidana  menurut  teori  relatif  adalah  untuk  mencegah  agar  ketertiban  di  dalam masyarakat tidak terganggu. 25
Ketiga, ialah  teori  gabungan  atau  teori  integratif.  Dalam  Islam,  teori  ini dikalangan  fuqaha  mengemukakan  dua  pendekatan  yaitu  dengan  teori al-tadākhul (saling melengkapi) dan teori al-jubb (penyerapan). 26 Dalam teori gabungan, tujuan pidana  tidak  hanya  membalas  kesalahan  penjahat  tetapi  juga  untuk  melindungi masyarakat agar mewujudkan ketertiban. 27 Teori ini menggunakan teori absolut dan teori  relatif  sebagai  dasar  pemidanaan,  dengan  pertimbangan  kedua  teori  tersebut memiliki  kelemahan-kelemahan  yaitu: pertama ,  kelemahan  teori  absolut  ialah menimbulkan  ketidakadilan  karena  penjatuhan  hukuman,  perlu  mempertimbangkan bukti-bukti  yang  ada  serta  pembalasan  dalam  yang  dimaksud  tidak  harus  negara yang melaksanakan. Kedua , kelemahan teori relatif yaitu menimbulkan ketidakadilan karena  pelaku  tindak  pidana  ringan  bisa  saja  dijatuhi  hukuman  berat;  diabaikan kepuasan  masyarakat  jika  tujuannya  memperbaiki  masyarakat;  dan  mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan. 28

## Pengedar Narkotika
Dalam  pasal  35  undang-undang  nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika, pengedar  adalah  orang  yang  perbuatannya  berupa  penyaluran  dan  penyerahan narkotika  dalam  perdagangan  maupun  bukan  perdagangan,  guna  kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 29 Pengedaran
25 Koeswadji,  Hermien  Hadiati.  1995. Perkembangan  Macam-Macam  Pidana  Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti. Hlm: 12
26 Al-Ramli, Shams al-Din. 1938. “Nihayah  Al-Muhtaj.” Egypt: Mustafa Al-Halabi . juz 8,
Hlm: 172
27 Koeswadji,  Hermien  Hadiati.  1995. Perkembangan  Macam-Macam  Pidana  Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti. Hlm: 13 28 Mulkan, Hasanal. 2019. “Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” Doctrinal 4 (1): 946–57.
29 Ratna,  W  P.  2014.  “Aspek  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika,  Rehabilitasi  vs  Penjara.” Jakarta: Gramedia Pustaka . Hlm: 19
narkotika  disebabkan  salah  satunya,  keterikatan  mata  rantai  peredaran  narkotika tingkat nasional maupun Internasional. 30
Adapun kejahatan bandar narkotika ini termasuk teori kejahatan terorganisasi atau  ( organized  crime ). 31 Hugh  D.  Barlow  memaparkan  beberapa  karakteristik kejahatan terorganisasi, yaitu: pertama , organisasi tersebut secara eksplisit bertujuan guna  memperoleh  uang; kedua ,  inti  aktivitas  ini  adalah  menyediakan  jasa  atau barang  illegal  bagi  mereka  yang  membutuhkan; ketiga ,  organisasi  ini  memiliki hubungan  antara  pelaku  dengan  pemerintah  serta  politikus,  guna  melancarkan aktivitasnya.  Oleh  karena  itu,  dikhawatirkan  berkembangnya organized  crime ini adalah  kejahatan  yang  mampu  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  dan menimbulkan  korupsi  kalangan  pejabat; keempat ,  untuk  melanggengkan  eksistensi mereka,  kejahatan  ini  melakukan  regenerasi. 32 Jadi  kejahatan  ini  tergolong  cukup sulit diberantas secara tuntas.
Karakteristik kejahatan narkotika sebagai kejahatan terorganisasi yang ada di Indonesia  yaitu: Pertama, terorganisasi  secara  hirarki  dan  berkelanjutan. Kedua, memperoleh  keuntungan  lewat  kejahatan  hasil  penjualan  narkotika.  Diperkirakan peredaran  uang  dari  narkotika  mencapai  miliaran  rupiah  setiap  tahunya. Ketiga , menggunakan  kekerasan  dan  ancaman. Keempat ,  munculnya  kelompok  pengedar narkotika  yang  menumbuhkan  persaingan  dan  tindakan  kekerasan  memperebutkan daerah kekuasaan penjualan dan para bandar narkotika juga tidak segan segan secara langsung  menggunakan  kekerasan  dan  intimidasi  kepada  seseorang  untuk melancarkan perbuatan narkotika. 33

## Ayat-ayat al-Qur`ān terkait Pengedar Narkotika
Secara  khusus,  al-Qur`ān  tidak  menyebutkan  secara  spesifik  tentang  pelaku pengedar  narkotika  atau  sejenisnya.  Namun  ayat  al-Qur`ān  menyebutkan penghampiran yang mirip dengan perbuatan pengedar narkotika. Apabila dilihat dari
30 Kartika,  Arie,  Madiasa  Ablisar,Marlina  Marlina,  and  Edy  Ikhsan.  2015.  “Aplikasi Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Pecandu  Dalam  Tindak  Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra „Insyaf‟ Sumatera Utara).” USU Law Journal 3 (1): 44–55.
31 Sudanto, Anton. 2017. “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia.” ADIL: Jurnal Hukum 8 (1): Hlm: 137–61.
32 Jainah,  Zainab  Ompu.  2013.  “Kejahatan  Narkoba  Sebagai  Fenomena  Dari  Transnational Organized Crime.” Pranata Hukum 8 (2).
33 Naseh,  Muhammad,  Ikhwanuddin  Ikhwanuddin,  Faizal  Ramadhani,  Agung Kusprabandaru,  and  Beny  Bathara.  2019.  “Karakteristik  Pelaku  Kejahatan  Transnasional Terorganisasi Di Indonesia Dan Eropa.” Jurnal Hubungan Internasional 8 (1): 48–60
segi  benda  dan  penggunaannya,  maka  dapat  dikategorikan  pada  beberapa  ayat tentang al-khamr serta  ancaman  bagi  pelaku  peminumnya,  yaitu;  surah  al-Baqarah ayat 219, al-Nisā` ayat 43 dan al-Māidah ayat 90. Apabila dilihat dari segi dampak yang timbulkan secara kekerasan dan merusak, maka dapat dikategorikan pada ayat ḥirābah (perampokan/penyamun/ qaṭ’u al-ṭarīq), yaitu; surah al-Māidah ayat 33 dan 34. Apabila  dilihat  dari  segi  dampaknya  dengan  membuat  kekacauan  secara  politis menjatuhkan  kekuasaan  negara,  maka  dapat  dikategorikan  pada  ayat al-baghyu (pemberontakan), yaitu; surah al-Ḥujurāt ayat 9 dan 10, al-Nisā` ayat 59 dan al-A‟rāf ayat 33.
Adapun penghampiran ayat yang terkait dengan perbuatan pengedar narkotika termuat pada surah al-Māidah ayat 32 dan 33, sebagai berikut:
ت ◌َ م ◌َ ﻣﺎ ﻛﺄَ وﱠ ض فَ ضا ◌ٍ د ِف ◌ً اأ ل ◌ْ ز ◌ْ ف ش أ ◌َ ◌ْ ◌َ غ ◌َ ◌ْ ◌ٍ ◌ِ س ◌ْ ف ض ا مه ق ◌َ ت ◌َ م م أَو<َُ ◌َﺳ ﺎ ◌ِئٍ ص عه ◌َ ى ت ◌َ ◌ِ ى ◌ً ِ إ كت ◌َ ◌ْ ثى ◌َ ا م ذ ◌َ ◌ِ ن ك ﻣ ﮫ أَ ج م ◌ْ ى ◌ُ ◌ٍ ◌ْ م ◌ِثٍ ◌ً ﺳﺎ ك ثُ ◌ّ ◌َ م إِ ن خ ا ◌ْ نث ◌َ ◌ِ ◌ٍ ◌ّ ◌َ ىا ز ص ه ◌ُ ى ◌َ ا جا ◌َ ءت ◌ْ ◌ُ ◌ٍ ◌ْ م ◌َﻧَ ﻖَ ◌ْ د ج ◌ِ ﻣٍ ﻌً ا ح ◌َ ◌ٍا ان ى ◌َ ◌ّ ا س ◌َ ﻣ ﺎ أَ ﻛﺄَ وﱠ ◌ٌ ا فَ ح ◌ٍ ◌ٍ ا ه أَ ◌َ ◌َ م ج ◌ِ ﻣٍ ﻌً ا ان ى ◌َ ◌ّ ا س ن ◌ِفً ا أ ل ◌ْ ز ض ضع ◌َ ◌ْ ◌ُ ◌َ ◌َ ◌ٌ ص ◌ُ ن ◌ً ◌ً ◌ُ ◌َ ◌َ ز ◌ّ ◌ّﻟ ﻻَ حا ◌ِ زت ◌ُ ◌ُ ن ه ◌ٌ ◌ُ ء ان ◌َ ◌ّ ◌ِ ر ◌ٌ ◌َ ز ا ج ( ٣٢ ) ◌ِإ وﱠ ◌َ ﻣ ﺎ ن ض ◌ِ ﺳﻒُُ نَ ◌ُ م ض ◌ً ا أل ◌ْ ز عد ◌َ ذ ◌َ ◌ِ ن ك ك ن ◌َ ◌ُ ◌ٍ ◌ْ م ض ذَ ◌ِ ن اأ ل ◌ْ ز ﻣ ﮫ ◌ٌ ◌ُ ◌ْ ىف ◌َ ◌ْ ◌ُ ا ف أ ◌َ ◌ْ ◌َ ﺧﺎ ل جه ◌ُ ◌ُ ◌ٍ ◌ْ م م ه ◌َ أَ ◌ْ ز طع أ ◌َ ◌ْ ◌ٌ ◌ِ د ◌ٌ ◌ِ ◌ٍ ◌ْ م ﺗُﻖَ صه ◌َ ◌ّ ث ◌ُ ◌ُ ا أ ◌َ ◌ْ ◌َ ◌ٌ ◌ُ ق ◌َ ت ◌َ ◌ّ ه ◌ُ ◌ُ ا أ ◌َ ◌ْ ◌َ ◌ٌ ◌ُ ف ◌َ ض ا د ◌ً ا أ ◌َ ◌ْ ن ع ظ ◌ٍ ◌ٌ م ( ٢ ٢ ) عر ◌َ ا ب ◌ِ ج خ ◌َ س ◌ً اَ ◌َن ◌َ ◌ُ ◌ٍ ◌ْ م ي ً ان د ◌ُ ◌ّ ◌ْ و ◌َ ◌ٍا خ ◌ْ ز
Artinya:  Oleh  karena  itu  Kami  tetapkan  (suatu  hukum)  bagi  Bani  Israil, bahwa:  barangsiapa  yang  membunuh  seorang  manusia,  bukan  karena  orang itu  (membunuh)  orang  lain  atau  bukan  karena  membuat  kerusakan  di  muka bumi,  Maka  seakan-akan  dia  telah  membunuh  manusia  seluruhnya.  Dan
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang  kepada  mereka  rasul-rasul  Kami  dengan  (membawa)  keterangan- keterangan  yang  jelas,  kemudian  banyak  diantara  mereka  sesudah  itu sungguh-sungguh  melampaui  batas  dalam  berbuat  kerusakan  di  muka  bumi. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya  dan  membuat  kerusakan  di  muka  bumi,  hanyalah  mereka  dibunuh atau  disalib,  atau  dipotong  tangan  dan  kaki  mereka  dengan  bertimbal  balik atau  dibuang  dari  negeri  (tempat  kediamannya,  yang  demikian  itu  (sebagai) suatu  penghinaan  untuk  mereka  didunia,  dan  di  akhirat  mereka  beroleh siksaan yang besar. (QS al-Māidah, ayat 32, 33)
Selanjutnya,  jika  dikaitkan  dengan  yang  menyebutkan  suatu  perbuatan  yang merusak, maka termuat dalam surah al-A‟rāf ayat 56 dan surah al-Aḥzāb ayat 57.

## A. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1.  Kesan  Dehumanisasi  Dalam  Penerapan  Hukuman  Mati  Pada  Pengedar
Narkotika.
Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia beberapa tahun belakangan ini sempat memicu diskursus tentang hukuman mati. Diskursus tersebut direpresentasikan oleh lembaga  masyarakat  sipil  dengan  lembaga  penegak  hukum  (Taqiyuddin  2021). Secara  umum,  hukuman  mati  yang  diberlakukan  di  Indonesia  didasarkan  pada undang-undang  di  dalam  KUHP,  seperti;  pasal  104,  pasal  111  ayat  (2),  pasal  124 ayat  (3),  pasal  140  ayat  (3),  pasal  340,  pasal  365  ayat  (4),  pasal  368  ayat  (2)  dan pasal  444.  Ada  juga  didasarkan  pada  peraturan  di  luar  KUHP,  seperti;  undang- undang no. 5 tahun 1959 pasal 3, undang-undang no. 21 tahun 1959 pasal 2, undang- undang darurat no. 12 tahun 1951 pasal 1 ayat (1), undang-undang no. 11 tahun 1963 pasal  13,  undang-undang  no.  9  tahun  1976  pasal  36  ayat  (4)  sub  (b)  dan  undang- undang  no.4  tahun  1976.  Ada  juga  didasarkan  pada  Rancangan  KUHP  pasal  164, 167, 186 dan 269. 34
Pelaksanaan pidana mati dalam Rancangan KUHP dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama , pidana mati dihindari dengan memilih pidana alternatif berupa  pidana  seumur  hidup  atau  penjara  dalam  waktu  tertentu,  paling  lama  20 tahun. Tahapan  kedua ,  dimungkinkannya  penundaan  pidana  mati  dengan  masa percobaan  10  tahun.  Penundaan  pidana  mati  itu  dimungkinkan  berubah  menjadi seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Tahapan ketiga , terpidana berhak mengajukan  grasi.  Sementara  pidana  mati  itu  sendiri  baru  dilaksanakan  setelah permohonan grasi itu ditolak Presiden. Apabila grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan  selama  10  tahun,  pidana  mati  dapat  diubah  menjadi  pidana  seumur hidup  Ini  menunjukkan  bahwa  hukuman  mati  memang  harus  dijalankan  dan  tidak bisa di ringankan. 35
34 Purnomo,  Agus.  2016.  “Hukuman  Mati  Bagi  Tindak  Pidana  Narkoba  Di  Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum.” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah 8 (1). Hlm: 15–23.
35 Latifah,  Marfuatul.  2016.  “Upaya  Transformasi  Konsep  Jarimah  Qisash-Diyat  Pada Hukum  Positif  Melalui  RUU  KUHP.” Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan Kesejahteraan 2 (1): 129–49.
Adapun  kesan  dehumanisasi  pada  penerapan  hukuman  pidana  mati  secara umum  yang  digaungkan  oleh  aktivis  Hak  Asasi  Manusia  untuk  penghapusan hukuman mati dipicu oleh beberapa hal, sebagai berikut:
1. Melihat  sejarah  kelam  yang  terjadi  eksekusi  hukuman  mati  yang  sangat kejam dilakukan sejak abad ke-7 sebelum Masehi hingga pada tahun 1767 kemunculan  gerakan  abolisionis  yang  mempengaruhi  banyak  negara- negara di Eropa dan Amerika mengurangi jenis-jenis pidana yang di ancam dengan hukum mati. 36
2. Kemunculan gerakan-gerakan penegak Hak Asasi Manusia semakin marak di  beberapa  negara  di  Amerika  dan  Eropa. 37 Misalnya  di  negara  bagian Pennsylvania  pada  tahun  1834  resmi  menghapus  hukuman  mati.  Hingga pada  tahun  1966,  Presiden  Bill  Clinton  memberlakukan  perluasan penghapusan  hukum  keseluruh  wilayah  Amerika  Serikat.  Juga  negara- negara di Eropa merebaknya penghapusan hukuman mati pada tahun 1950 hingga  1980.  Hingga  pada  tahun  1999,  Paus  Paulus  II  menyerukan penghapusan  hukuman  mati  melalui  moratorium  resolusi  Hak  Asasai Manusia yang dijembatani oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
3. Terdapatnya  aturan-aturan  berskala  Internasional  yang  si  dalam klausul - nya melarang hukuman mati dalam pengadilan di dunia (Lestari, Rahman, and  Bariah  2013).  Seperti; Universal  Declaration  of  Human  Rights tahun 1948, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun
1966, Second  Optional  Protocol  of  ICCPR  aiming  of  The  Abolition  of
Death  Penalty tahun  1990, Protocol  no.  6  Europaean  Convention  for  the Protection Human Rigths and Fundamental Freedom tahun 1950 dan The Rome Statute of Intertional Criminal Court tahun 1998.
Berdasarkan prinsip dan asas di atas, khusus bagi pengedar narkotika terpidana mati memuat bentuk dehumanisasi tambahan ialah pertama, bentuk penolakan grasi pidana  mati  kepada  Presiden  RI.  Hal  itu  juga  dikuatkan  berdasarkan  fatwa  Majelis Ulama Indonesia no. 53 tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar,
36 Asnawi, Habib Shulton. 2012. “Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati.” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 1 (1).
37 Yahya, H Imam. 2022. Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik, Dan Islam Radikal) . Penerbit Lawwana.
Pengedar,  dan  Penyalahgunaan  Narkoba  dalam  klausul  ketentuan  hukum  nomor  4, menyatakan  bahwa:  “ Pemerintah  tidak  boleh  memberikan  pengampunan  dan/atau keringanan  hukuman  kepada  pihak  yang  telah  terbukti  menjadi  produsen,  bandar, pengedar  dan  penyalahgunaan  narkoba ”.  Ini  menunjukkan  bahwa  hukuman  mati memang  harus  dijalankan  dan  tidak  bisa  diringankan. Kedua, mengeneralisir hukuman yang sama pada pelaku perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika. Hal ini dijelaskan Pasal 113  ayat  (2)  dan  Pasal  114  ayat  (2)  dalam  UU  No.35  Tahun  2009  bahwa  pelaku pengedar  narkotika  sampai  seterusnya  yang  diancam  dengan  pidana  mati  dan seterusnya  diukur  berdasarkan  kadar  berat  narkotika  yang  dibawa.  Sejatinya  dari berbagai  perbuatan  tersebut  memiliki  bobot  pekerjaan  yang  berbeda,  maka seharusnya hukuman yang diterapkan juga dikategorisasi.
2.  Respons  al-Qur`ān  Menyikapi  Hukuman  Mati  Bagi  Pengedar  Narkotika Secara Humanis.
Sepanjang sejarah, belum ada literatur kebahasaan doktrin Islam menjelaskan khusus  tentang  pengedar  narkotika  ini.  namun  ada  beberapa  ayat  Al-Qur`ān  yang secara tekstual dari aspek kebahasaan dapat disandingkan dengan perilaku pengedar narkotika  termasuk  pada  golongan  perbuatan
Bumi ) dalam Surah al-Maidah ayat 33.
ضا د ◌ً ا ِ ف ى ٱ ◌ْ أل ◌َ ◌ْ ز ض ( berupa  kerusakan  di
Dalam kajian tafsir, kata fasādan fi al-ardhi dimaksudkan pada kerusakan yang bersifat kekufuran ( murtad ), perzinaan dan qaṭ’u al-ṭarīq (perampokan dengan
kekerasan). Sedangkan pada surah al-Māidah ayat 34, kata  ۥ ◌ً ◌ُ ◌َن◌ُص ◌َ ◌َ ز حا ◌ِ زت ◌ُ ◌ُ َ ن ٱ ﱠ ◌ّﻟﻞ ◌َ ◌ُ◌ٌ ( orang-
orang yang  memerangi  Allah  dan  Rasul-Nya )  dimaksudkan  pada  pelaku  pidana ḥirābah (perampokan  dengan  intimidasi)  bagi  umat  Islam  dan  kata ضا د ◌ً ا
◌َ ف ض ◌ْ ألَ ◌ْ ز ٱ ◌ِ ف ى
ض  َ ع ◌ْ ◌ُ َ ن ◌َ ◌َ
◌ٌ ( orang-orang  yang  membuat  kerusakan  di  Bumi )  dimaksudkan  khusus  bagi
pelaku qaṭ’u al-ṭarīq (perampokan dengan kekerasan). 38 Jika dianalisa secara tektual dari  aspek  perbuatan,  maka  pengedar  narkotika  dapat  disejalankan  dengan  ayat  di atas.  Namun  permasalahannya,  apakah  menjadi  relevan  ayat  tersebut  diberlakukan hukumannya  sama  sesuai  ayat  tersebut,  mengingat  berbedanya  indikator  kejahatan
38 Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, and Imam Jalaluddin As-Suyuti. 2007. Tafsir Al-Quran Al- Karim Lil Imam Al-Jalalain . Semarang: Maktabah Thoha Putra. Hlm: 99
masing-masing  yang  dilakukan  antara  pengedar  narkotika  dengan  pelaku ḥirābah .
Maka hal seperti ini harus menjadi pertimbangan ketika menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku pengedar narkotika. Hematnya, tidak menjadi relevan ketika yang menjadi acuan penerapan hukumnya apabila dipahami ayat tersebut secara tekstual.
Secara kontektual, kandungan surah al-Māidah ayat 33 dan 34, telah terang dan jelas menurut Jumhur Ulama diperuntukkan bagi pelaku ḥirābah, namun masih ada celah untuk menempatkan kasus pengedar narkoba tersebut, jika pengedar narkotika melakukan aksinya bermaksud mengambil harta secara kekerasan, intimidasi dengan adanya  tipuan  ( taktik ), 39 maka  kasus  pengedar  seperti  ini  diberlakukan  hukuman ḥirābah .
Disisi  lain,  kasus  pengedar  narkotika  tidak  hanya  satu  motif  saja. Berkemungkinan  juga  pengedar  narkotika  tersebut  bermaksud  politis  sehingga tindakan  yang  dilakukan  bukan  hanya  sekadar  mengadakan  kekacauan  dan mengganggu keamanan, melainkan targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau pemerintahan yang sah. 40 Tindakan seperti ini, tentunya mengarah kepada pidana al- baghyu (pemberontakan).
Pandangan  lain,  juga  tidak  menutup  kemungkinan  juga  kasus  pengedar narkotika  dapat  digolongkan  pada  pidana syirbu  al-khamr (minuman  keras), mengingat  kasus  pengedar  terlibat  langsung  pada  objek  yang  distribusikan  sama zatnya dengan al-khamr (zat yang memabukkan). Mengingat pada pelaku peminum al-khamr dapat  dihukum  40  kali  cambuk,  dan  jika  diulang  meminumnya  sampai  4 kali,  maka  sipelaku  dihukum  mati. 41 Berdasarkan  hadits  Abū  Hurairah, 42 sebagai berikut:
ﺣ ﺪ ثى ا ◌ٌ ز ◌ٌ د أ خ ث س وا ا ت ه أتً ذ ﺋ ﺔ ﻋ ﮫ ا ن ح ا ز ث ت ه عﺛ ﺪ اﻧ ﺲ ح م ه ﻋ ﮫ أ تً ﺻ ﮭﻤ ﺢ ع ه أت ◌ً ◌ٌ س ◌ٌ س ج قا ل ق ال ز ص ◌ُ ل ھ ﻠﻼ ﻣﻠﺴﻮ ھﯿﻠﻊ ھﻠﻼ ﯨﻠﺺ إ ن ص ك س ف ا ج هد ◌َ ي ﺛﻢ إ ن ص ك س ف ا ج هد ◌َ ي فإ ن ع اد ف ◌ً اﻧ ﺲ ا ت ﻋ ﺢ فا ﺿ ﺲ ت ◌ُا ع ىق ◌ً
Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami  Yazid  telah  mengabarkan  kepada kami Ibn Abī Dzi`b dari al-Ḥārits ibn Abd al-Rahman dari Abu Salamah dari
39 Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam . Sinar Grafika. Hlm: 19 40 Ibid: Hlm: 106 41 Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam . Sinar Grafika. Hlm: 73
42 ibn  Hanbal,  Ahmad.  2001. Musnad  Ahmad  Bin  Hanbal .  Beirut:  Muassasah  Al- Risalah. Hlm: 757
Abī Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika mabuk maka cambuklah ia, kemudian jika mabuk lagi maka cambuklah ia,  dan  jika  mengulangi  pada  kali  keempat  maka  penggallah  lehernya."(HR.
Aḥmad)
Sebagaimana  hadits  di  atas,  apabila  pengedar  narkotika  dapat  di qiyās- kan (analogi) dengan peminum al-khamr dari segi penghukumannya, maka untuk sampai kepada  hukuman  mati,  pelaku  pengedar  narkotika  dapat  dihukum  mati  setelah menjalani hukuman cambuk sebanyak 4 kali sebagai residivis (pengulangan pidana).
Hal ini dapat disejalankan juga pada ketentuan hukuman ta’zīr yang boleh pelaku di pidana mati bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati. 43
Hematnya,  penerapan  hukuman  sesuai  dengan  konteks  ayat  bagi  pelaku pengedar narkotika, semestinya harus mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut: pertama, Apabila pengedar narkotika dalam kejahatannya bermaksud untuk mengambil  kekayaan  dengan  cara  tipuan  ( taktik ),  intimidasi  dan  kekerasan,  maka dapat diberlakukan hukuman ḥirābah .
Kedua, apabila  pengedar  narkotika  dalam  kejahatannya  bermaksud  secara politis  dengan  tujuan  kekacauan  dan  mengganggu  keamanan  negara  dan/atau mengambil  alih  kekuasaan  atau  pemerintahan  yang  sah,  maka  dapat  diberlakukan hukuman al-baghyu . Ketiga, apabila  pengedar  narkotika  sebagai  residivis,  maka diberlakukan hukuman mati sebagaimana residivis-nya peminum al-khamr .
Akhirnya, walaupun hukuman mati dapat diterapkan bagi pengedar narkotika, namun  setidaknya  ada  alasan  syar‟i  yang  dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam memutus  hukuman  mati.  Di  sini  jelas  kontribusi  al-Qur`ān  dapat  mengakomodir pelaksanaan  hukuman  mati  bagi  pengedar  narkotika  tanpa  adanya  unsur dehumanisasi, karena pesan-pesan implisit dalam ayat al-Qur`ān dapat diterima dan diterapkan secara humanis.

## D. SIMPULAN
Dari  hasil  analisis  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  pembahasan  ini  dalam menjawab  batasan  masalah  sebagai  berikut: pertama, bahwa  kesan  dehumanisasi
43 43 Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam . Sinar Grafika. Hlm: 260
hukuman pidana mati bagi pengedar narkotika sebagaimana yang digaungkan aktivis Hak Asasi Manusia didasari beberapa hal, sebagai berikut; bercermin pada dampak sejarah eksekusi mati yang kelam dari masa ke masa, kemunculan gerakan-gerakan penegak Hak Asasi Manusia yang semakin marak di beberapa negara, implementasi aturan-aturan berskala Internasional yang melarang hukuman mati, bentuk penolakan grasi dan berbagai bentuk perbuatan pengedaran yang digeneralisir hukumannya.
Kedua, secara  makna  tekstual  ayat  al-Qur`ān  untuk  pengedar  narkotika  dapat dikategorikan sebagai makna fasādan fī al-ardhi dalam ranah hukuman ta’zīr yang masih terbuka hak grasi dan penuntutan keringanan hukuman di pengadilan. Namun secara  kontektual  ayat  bagi  pengedar  narkotika  dapat  dikategorikan  ketentuan hukumannya  secara  beragam,  sebagai  berikut;  berdasarkan  ayat ḥirābah (perampokan)  pelaku  di  pidana  mati,  jika  pengedar  narkotika  melakukannya  untuk mengambil  kekayaan  dengan  cara  tipuan  dan  kekerasan.  Juga  berdasarkan  ayat al- baghyu (pemberontakan)  di  pidana  mati,  jika  pengedar  narkotika  melakukannya secara politis dengan tujuan kekacauan dan mengganggu keamanan negara dan/atau mengambil alih kekuasaan/pemerintahan yang sah.
Berdasarkan ayat peminum khamar ( syirb al-khamr ), jika pengedar narkotika dipidana  mati  sebagai  residivis  yang  telah  dihukum  beberapa  kali  sama  halnya dengan  peminum al-khamr yang  berulang  sampai  4  kali  untuk  dipidana  mati.
Dengan  beberapa  alternatif  penerapan  hukuman  di  atas,  diharapkan  dapat mencerminkan penerapan hukuman yang humanis bagi pengedar narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, and Imam Jalaluddin As-Suyuti. 2007. Tafsir Al-
Quran Al-Karim Lil Imam Al-Jalalain . Semarang: Maktabah Thoha Putra.
Al-Ramli, Shams al-Din. 1938. “Nihayah Al-Muhtaj.” Egypt: Mustafa Al-Halabi .
Al-Zuhailī, Wahbah.  1985. Al-Fiqh  Al-Islāmi  Wa  ’Adillatuhu .  2nd  ed.  Vol.  7.
Bayrūt: Dār al-Fikr.
Amir, Abd al-Aziz. 1969. Al-Ta’zir Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah . Beirut: Dar al-Fikr al-‟Arabi.
Anwar,  Umar.  2016.  “Penjatuhan  Hukuman  Mati  Bagi  Bandar  Narkoba  Ditinjau
Dari  Aspek  Hak  Asasi  Manusia  (Analisa  Kasus  Hukuman  Mati  Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman).” Jurnal Legislasi Indonesia 13 (3):
241–51.
Arief,  Amelia.  2019.  “Problematika  Penjatuhan  Hukuman  Pidana  Mati  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.” Kosmik Hukum 19 (1).
Arifin,  Syamsul.  2020. Minoritas  Dalam  Pandangan  Syariah  Dan  HAM  Narasi Kaum Muda Muslim . Malang: Literasi Nusantara.
Asnawi,  Habib  Shulton.  2012.  “Hak  Asasi  Manusia  Islam  Dan  Barat:  Studi  Kritik
Hukum  Pidana  Islam  Dan  Hukuman  Mati.” Supremasi  Hukum:  Jurnal  Kajian Ilmu Hukum 1 (1).
Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum . Tanggerang Selatan: UNPAM PRESS.
Digital, MUI. 2017. “MUI Dukung Hukuman Mati Bandar Narkoba.” MUI Digital , 2017. https://mui.or.id/berita/707/mui-dukung-hukuman-mati-bandar-narkoba/.
Freud, Sigmund. 2009. Pengantar Umum Psikoanalisis (A General Introduction To Psychoanalysis) . Edited by Haris Setiowati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hutapea, Bungasan. 2016. “Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak
Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia.” Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya .
ibn  Hanbal,  Ahmad.  2001. Musnad  Ahmad  Bin  Hanbal .  Beirut:  Muassasah  Al- Risalah.
Irfan, M Nurul. 2014. “Vonis Mati Bandar Dan Pengedar Narkoba Antara Putusan Mk Dan Sema (Perspektif Hukum Pidana Islam).” Al-’Adalah 12 (2): 281–300.
Irfan, Nurul. 2022. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Amzah.
Jainah,  Zainab  Ompu.  2013.  “Kejahatan  Narkoba  Sebagai  Fenomena  Dari Transnational Organized Crime.” Pranata Hukum 8 (2).
Jainah,  Zainab  Ompu,  and  I  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani.  2018.  “Death Penalty  for  Drugs  Dealers  and  Traffickers  from  the  Perspective  of  Islamic Law.” Al-’Adalah 15 (1): 17–36.
Kartika,  Arie,  Madiasa  Ablisar,  Marlina  Marlina,  and  Edy  Ikhsan.  2015.  “Aplikasi Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Pecandu  Dalam
Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Di  Rehabilitasi  Kementerian  Sosial  Pamardi Putra „Insyaf‟ Sumatera Utara).” USU Law Journal 3 (1): 44–55.
Khermarinah,  Khermarinah.  2016.  “Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Hukuman
Mati  Bagi  Terpidana  Bali  Nine  Dalam  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan
Narkotika.” Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 5 (1).
Koeswadji,  Hermien  Hadiati.  1995. Perkembangan  Macam-Macam  Pidana  Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti.
Kusumohamidjojo, Budiono. 2017. Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia (Dengan Revisi) . Yrama Widya.
Latifah, Marfuatul. 2016. “Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada
Hukum  Positif  Melalui  RUU  KUHP.” Negara  Hukum:  Membangun  Hukum
Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 2 (1): 129–49.
Lestari, Pudji Indah, Abdul Rahman, and Chairul Bariah. 2013. “Tinjauan Peranan
PBB  Dalam  Perkembangan  Penerapan  Dan  Penghapusan  Hukuman  Mati  Di
Dunia.” Sumatra Journal of International Law 1 (2): 14979.
Maryandi, Yandi. 2020. “Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.” Tahkim 3 (2): 131–54.
MPI,  Tim  Litbang.  2022.  “4  Gembong  Narkoba  Yang  Dihukum  Mati,  Termasuk
Freddy Budiman.” MNC Protal , 2022.
https://nasional.okezone.com/read/2022/01/18/337/2533951/4-gembong- narkoba-yang-dihukum-mati-termasuk-freddy-budiman.
Muladi, Arief,  and  Barda  Nawawi.  1998. Teori-Teori  Dan  Kebijakan  Pidana .
Alumni . Bandung.
Mulkan,  Hasanal.  2019.  “Hukuman  Mati  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” Doctrinal 4 (1): 946–57.
Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam . Sinar Grafika.
Naseh,  Muhammad,  Ikhwanuddin  Ikhwanuddin,  Faizal  Ramadhani,  Agung
Kusprabandaru,  and  Beny  Bathara.  2019.  “Karakteristik  Pelaku  Kejahatan Transnasional  Terorganisasi  Di  Indonesia  Dan  Eropa.” Jurnal  Hubungan
Internasional 8 (1): 48–60.
Nasional,  Pusat  bahasa  Departemen  Pendidikan.  2005. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Purnomo, Agus. 2016. “Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia:
Perspektif Sosiologi Hukum.” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah 8 (1): 15–
23.
Ratna,  W  P.  2014.  “Aspek  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika,  Rehabilitasi  vs Penjara.” Jakarta: Gramedia Pustaka .
RI,  DPR.  2002. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .
RI, JDIH BPK. 2009. Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Saraswati,  Bernadheta  Dian.  2022.  “7  Negara  Berlakukan  Hukuman  Mati  Untuk Kasus Narkoba, Indonesia Termasuk.” Harian Jogja , 2022.
https://news.harianjogja.com/read/2022/05/20/500/1101613/7-negara- berlakukan-hukuman-mati-untuk-kasus-narkoba-indonesia-termasuk.
Siregar,  Syafar  Alim.  2019.  “Pengedar  Narkoba  Dalam  Hukum  Islam.” Jurnal  Al- Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 5 (1): 111–24.
Sitompul, Charles Johan P. 2019. “Analisis Peran Coalition Anti-Drug Coalitions Of
America  (Cadca)  Dalam  Mengatasi  Masalah  Penyalahgunaan  Narkoba  Di
Indonesia.” Transformasi Global 6 (1): 14–29.
Sudanto, Anton. 2017. “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia.” ADIL: Jurnal Hukum 8 (1): 137–61.
Sugiono.  2008. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D . CV.  Alfabeta,
Bandung .
Syamsuddin, Aziz. 2019. Tindak Pidana Khusus . Sinar Grafika.
Syarif,  M  Zainul  Hasani.  2020. Pendidikan  Islam  Dan  Moralitas  Sosial:  Upaya Preventif-Kuratif  Dekadensi  Moral  Dan  Kehampaan  Spiritual  Manusia Modernis . Prenada Media.
Taqiyuddin,  Muhamad.  2021.  “Pidana  Mati  Dalam  Perspektif  Al-Qur‟an.”  Institut PTIQ Jakarta.
Utrecht, E. 1958. Hukum Pidana I . Jakarta: Universitas Jakarta.
Wiyono,  Puguh.  2022.  “Hukuman  Mati  Dan  HAM.” Kemenkumham  Sulsel ,  2022.
https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8015-hukuman- mati-dan-ham#:~:text=Mengingat  hak  hidup  merupakan  hak,hukuman  mati adalah pelanggaran ham.
Yahya, H Imam. 2022. Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik,
Dan Islam Radikal) . Penerbit Lawwana.
Zafrulloh,  Harab.  2019.  “Persepsi  Pandangan  Hukum  Dan  Masyarakat  Dalam
Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi
Pidana.” Jurnal Thengkyang 2 (1): 43.
Zaidan, M Ali. 2022. Menuju Pembaruan Hukum Pidana . Sinar Grafika.