## J urnal Legisia
Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo
UPAYA PENYELESAIAN HUKUM PRODUK MAKANAN OLAHAN HOME INDUSTRI CACAT PRODUKSI
1 Rusmiyah , 2 Muhammad Alifi Universitas Sunan Giri Surabaya
1, rusmiyah@unsuri.ac.id 2 fhsunsuri@gmail.com

## Abstract
Food is  everything that comes  from  biological sources and water both processed and unprocessed, which  is  intended  as  food  or  drink  for  human  consumption,  including  food  additives,  food  raw materials,  and  other  materials  used  in  the process  of  preparing,  processing,  and  or making  food  or beverages. Meanwhile, what is meant by food is food or drinks processed in a certain way or method with or without food additives. This research uses the normative method with a descriptive normative juridical approach with a statutory approach as the main source of legal material and literature, theory and various sources from online media as secondary legal material, which is associated with problems solving  legal  problems  related  to  food.  The  consumer  protection  law  in  principle  prioritizes  the protection of the basic rights of consumers by increasing the awareness, ability, and independence of consumers to protect themselves; elevate the dignity and dignity of consumers by avoiding them from negative excesses due to the use of goods and / or services; improve the consumer protection system in choosing, determining and demanding rights as consumers; creating a consumer protection system that contains  elements  of  legal  certainty  and  information  disclosure  as  well  as  access  to  information. Consumers of processed food industry products that are defective in production as aggrieved parties can file a claim for compensation through BPSK or through the courts. The settlement efforts through BPSK aim to: Reach an agreement on the form and amount of compensation, and/or, certain actions to guarantee that there will be no re-occurrence of losses suffered by consumers. If the dispute resolution efforts through BPSK are declared unsuccessful by one of the parties, a lawsuit can be filed through the court
Keywords : food  Law, home industry
Submit Approve Publish 20 Desember 2021 10 Januari 2022 27 Januari 2022

## PENDAHULUAN.
Penduduk  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan,  dan    pada tahun  2022  jumlah  penduduk  Indonesia  mencapai  273  juta  jiwa. 1 Dengan  jumlah penduduk  sebesar  itu,  diperlukan  lapangan  kerja  yang  besar  pula.  Akan  tetapi  tidak demikian  halnya  yang  terjadi,  lapangan  kerja  yang  tersedia  sedikit,  sehingga mengakibatkan  banyaknya  terjadi  pengangguran.  Jika  pengangguran  ini  dibiarkan begitu  saja,  tanpa  melakukan  apapun  akan  berdampak  negatif  bagi  lingkungan khususnya  dan  negara  pada umumnya. Untuk  itu  diperlukan  usaha  dalam membuka lapangan kerja sendiri. Sehingga tidak harus menunggu lowongan kerja.
Banyak usaha dapat dilakukan, misalnya saja dengan berjualan makanan olahan. Pada saat sekarang ini kita bisa menjumpai berbagai macam makanan olahan dimana- mana, baik di Pasar tradisional, Supermarket, Tempat-tempat rekreasi, Kantor, Sekolah dan  lain-lain.  Bentuk  dari  makanan  olahan  itu  bermacam-macam,  dari  mulai  kering dengan  bentuk  yang  menarik  yang  bisa  bertahan  agak  lama  sampai  dengan  kue-kue basah  seperti  getuk  lindri,  lemper  yang  daluwarsanya  maksimal  satu  hari,  dengan berbagai  macam  warna  yang  pasti  menggugah  selera  makan,  ada  yang  merah,  hijau, kuning dan lain-lain.
Selain  melihat  penampilan  luarnya  (seperti  terurai  diatas)  seorang  produsen dalam  menjual  atau  seorang  konsumen  dalam  membeli  harus  melihat  mutu  dari makanan  olahan  yang  akan  dijual  atau  dibelinya.  Karena  semakin  berkembangnya budaya manusia dan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan  pengetahuan  masyarakat  serta  melimpahnya  pangan.  Oleh  karena  itulah  maka produk  pangan  yang  akan  diperdagangkan  harus  memenuhi  ketentuan-ketentuan tentang  kriteria  mutu  yang  telah  dianggap  baku,  misalnya  saja  tentang  penggunaan bahan kimia tambahan. Pada saat ini sudah ada ketentuan yang mengatur tentang bahan kimia tambahan yaitu Permen Kes RI No. 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat warna tertentu  dinyatakan  sebagai  bahan  berbahaya,  Permen  Kes  RI  No. 208/Menkes/Per/IV/1985  tentang  Pemanis  buatan,  Permen  RI  No.  235  tahun  1979 tentang bahan tambahan makanan, dan lain-lain.
Pengertian pangan menurut Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang  tidak  diolah,  yang  diperuntukkan  sebagai  makanan  atau  minuman  bagi  yang konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain  yang  dipergunakan  dalam  proses  penyiapan,  pengolahan,  dan  atau  pembuatan makanan  atau  minuman.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  pangan  adalah  makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan makanan.
Secara  umum  mutu  pangan  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  mutu  atau  juga disebut atribut pangan. Ada dua jenis atribut pangan yang menentukan mutu pangan,
1 Raka Dwi Novianto, ‘Data terbaru penduduk Indonesia 273, jawa barat terbanyak ’ , (iNews.id), https://www.inews.id/news/nasional/data-terbaru-jumlah-penduduk-indonesia-273-juta-jawa-barat- terbanyak4 , Pebruari 2022.
yaitu atribut sensories dan atribut tersembunyi. Atribut sensories adalah atribut yang dapat  langsung  dirasakan  oleh  konsumen,  yaitu  atribut  yang  dapat  dilihat,  diraba, dipegang,  dicium,  dirasa,  atau  kadang-kadang  didengar,  seperti  flavour  (rasa,  aroma, suhu) kenampakan (warna, bentuk, ukuran) dan kinestetik (tekstur, viskositas, mouth- fee). Atribut tersembunyi merupakan atribut mutu yang tidak dapat dilihat diukur oleh konsumen atau tidak tampak, seperti nilai gizi, komponen tambahan, kandungan racun, kehalalan  dan  keamanan.  Atribut  tersembunyi  inilah  yang  dapat  membahayakan konsumen  jika  pihak  produsen  tidak  mencantumkan  jelas  segala  keterangan  tentang bahan-bahan yang digunakan dalam membuat suatu produk makanan olahan, karena jika  keterangan  tentang  atribut  tersembunyi  ini  dicantumkan,  tentunya  konsumen dapat menyeleksi sendiri mana makanan yang baik untuk mereka konsumsi dan mana yang tidak.
Semua ketentuan-ketentuan diatas dibuat untuk melindungi konsumen. Akan tetapi masih banyak diantara produsen maupun konsumen yang tidak mengetahui hal itu, sehingga masih banyak diantara produsen yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, misalnya saja menggunakan bahan pewarna yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah,  karena diperuntukkannya bukan  untuk makanan, tetapi untuk pewarna sintesis, hanya alasan karena lebih murah maka produsen menggunakannya, yang mana akibat dari penggunaan itu bisa membahayakan konsumen. Dari penelitian yang pernah dilakukan, pewarna sintesis non pangan metanil kuning, dapat dijumpai pada sebagian produk, seperti tahu kuning, bika ambon, singkong, tape goreng, tempe goreng, kacang atom, kue pukis, krupuk aci kuning, dan sebagainya. Sedangkan pewarna sintesis non pangan rhodamin B yang berwarna merah jambu bisa ditemui pada sebagian produk, seperti permen mirah, kolang kaling, es sirup, kue lapis, getuk lindri dan sebagainya. Hal ini  harus  kita  waspadai  karena  penggunaan  pewarna  sintesis  non  pangan  bisa membahayakan manusia, karena pewarna sintesis non pangan dibuat dari berbagai zat yang berasal dari batu bara dan minyak bumi.
Secara  umum  masalah  yang  penting  didalam  penggunaan  bahan  kimia tambahan adalah masalah keamanan konsumen. Bagi industri pangan besar penggunaan bahan  kimia  tambahan  ini  disesuaikan  dengan  aturan  yang  tegas.  Akan  tetapi  bagi industri kecil dan industri rumah tangga kelihatannya masih memerlukan pembinaan yang  lebih  insentif  tentang  bahayanya  menggunakan  bahan  kimia  tambahan  secara sembarangan, sehingga penyalahgunaan terhadap pemakaian bahan kimia  tambahan ini baik dalam jumlah maupun jenisnya tidak akan terjadi.
Tidak  hanya  label  tentang  bahan  kimia  tambahan  yang  digunakan  pada makanan olahan sering menyebabkan kerugian bagi konsumen. Seringkali hanya karena promosi yang gencar, konsumen membeli makanan-makanan olahan yang sebenarnya tidak  mengandung  zat  gizi  (junk  food).  Bahkan  lebih  parah  lagi,  konsumen  membeli makanan,  yang  justru  dapat    membahayakan  dirinya  sendiri  atau  bahkan  orang  lain karena ikut memakan. Dengan adanya akibat-akibat tersebut, maka sudah seharusnya konsumen  dilindungi,  karena  dalam  hal  ini  yang  paling  banyak  dirugikan  adalah konsumen.  Konsumen  berhak  mendapatkan  ganti  rugi  dan  pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita.
Pada saat ini telah ada Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  yang  disahkan  dan  diundangkan  pada  tanggal  20  April  1999  di  Jakarta termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia  tahun 1999 No. 42. Akan tetapi Undang-undang  tersebut  belum  bisa  menjawab  semua  keresahan  konsumen dikarenakan  pengetahuan  konsumen  terhadap  hak-haknya  sendiri,  berdasarka permasalahan  di  atas  maka  bagaimana  perlindungan  konsumen  terhadap  terhadap produk makanan olahan yang cacat produksi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan    metode  normative  dengan  pendekatan  yuridis normative  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  undang-undang  sebagai  sumber bahan hukum utama dan literatur, teori dan berbagai sumber dari media online sebagai bahan hukum sekunder, yang dikaitkan dengan penelitian ini

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga
Menurut  Undang-undang  No.8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen; pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan hukum yang didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi 2 .
Secara  garis  besar  pelaku  usaha  dibagi  menjadi  dua  yaitu:  Produsen,  produsen tidak  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  para  konsumen,  dalam  hal  ini produsennya  hanya  membuat  makanan  olahan  yang  akan  dijual.  Penjual,  penjual mempunyai hubungan langsung dengan para konsumen, karena setiap harinya dialah yang  berhadapan  langsung  dengan  konsumen  ketika  ia  menawarkan  barang dagangannya.
Disamping  itu,  kalangan  ahli  ekonomi  (Ikatan  Sarjana  Ekonomi  Indonesia) menetapkan  bahwa  pelaku  usaha  terdiri  dari  3  kelompok  besar,  yaitu  :  Kelompok penyedia dana (investor) bagi memenuhi keperluan pelaku usaha atau orang perorangan (konsumen), seperti bank, lembaga keuangan non bank dan para penyedia dana lain; Kelompok  pembuat  barang  atau  jasa  (produsen)  seperti  pembuat  (pabrik)  pangan olahan, pembuat (pabrik) sandang dan lain sebagainya; Kelompok pengedar barang dan jasa (distributor) seperti warung, kedai, toko, supermarket dan lain-lain. 3
2 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Grasindo, 2000, hal. 5
3 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar, Cetakan ke II, ( Diadit Media, Jakarta, 2002), h. 21

## Hak pelaku usaha industri rumah tangga
Oleh  karena  kedudukan  konsumen  dan  pelaku  usaha  adalah  sama  tinggi  dan  sama rendah,  maka  bukan  hanya  konsumen  saja  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban,  pelaku usaha pun mempunyai hak dan kewajiban.
Berdasarkan  pasal  6  Undang-undang  No.8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  disebutkan  mengenai  hak-hak  pelaku  usaha  yaitu:  Hak  untuk  menerima pembayaran  sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya  didalam  penyelesaian  hukum  sengketa  konsumen;  Hak  untuk  rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
Hak-hak  untuk  diatur  dalam  ketentuan  perundang-undangan  lainnya;  Hak-hak tersebut diatas merupakan hak-hak dari pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut antara lain : Pelaku usaha berhak menerima pembayaran sesuai dari barang dan/atau jasa yang telah  dijualnya  kepada  konsumen.  Konsumen  tidak  boleh  mengingkari  kesepakatan yang  terjadi  dengan  pelaku  usaha,  karena  dengan  adanya  keputusan  dari  konsumen untuk membeli suatu barang dan/atau jasa, itu berarti telah terdapat kecocokan pilihan barang dan/atau jasa dengan persyaratan pembelian serta harga yang harus dibayarnya. Jika ada seseorang atau beberapa orang konsumen yang mempunyai itikad tidak baik terhadap pelaku usaha misalnya saja selalu mencari gara-gara terhadap pelaku usaha, mereka bilang kalau produk dari pelaku usaha tersebut beracun, tidak enak dan lain- lain padahal tidak demikian, yang mana akibatnya dari perbuatan konsumen tersebut bisa menyebabkan rusaknya pasar pelaku usaha, maka pelaku usaha mempunyai hak untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang  tidak  baik tersebut.
Di dalam hal pelaku usaha mempunyai sengketa dengan konsumen dan sengketa tersebut dalam proses penyelesaian sengketa, pelaku usaha tidak begitu saja terdiam diri menunggu  dengan  pasrah  segala  keputusan  yang  akan  diambil  terhadapnya.  Pelaku usaha mempunyai hak untuk melakukan pembelaan diri yang sepatutnya. jika karena suatu hal pelaku usaha merasa dirugikan akibat adanya keluhan konsumen, terhadap makanan olahan yang dijualnya, yang mana setelah dibuktikan keluhan tersebut bukan disebabkan  dari  produk  yang  dijualnya,  maka  pelaku  usaha  mempunyai  hak  untuk rehabilitasi nama baik, yang mana nama baik tersebut sempat anjlok dimata masyarakat.

## Konsumen Produk Industri Rumah Tangga
Menurut  Undang-undang  No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen pasal  1  angka  2,  yang  dimaksud  dengan  konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai
barang/jasa yang tersedia dalam  masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan 4 .
Sedangkan menurut A.Z. nasution, konsumen adalah orang yang mendapatkan barang dan  atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup pribadi, keluarga, atau rumah tangga dan tidak untuk kebutuhan komersial.
Konsumen dapat dibagi menjadi 2 : Konsumen antara. Yaitu  konsumen  yang memakai,  menggunakan  atau  memanfaatkan  produk  lain  atau  untuk  keperluan komersial atau diperdagangkan kembali (distributor). Dan Konsumen akhir Yaitu konsumen  yang  menggunakan  produk  untuk  keperluan  pribadi,  keluarga  dan  tidak untuk diperdagangkan kembali. 5 Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen produk industri rumah tangga ini adalah konsumen akhir sesuai dengan pengertian konsumen yang  terdapat  dalam  pasal  1  angka  2  Undang-undang  No.  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.

## Hak Konsumen
Sampai  saat  ini,  diakui  adanya  hak-hak  konsumen  yang  secara  universal  harus dilindungi, yaitu (1) hak keamanan dan keselamatan, (2) hak informasi, (3) hak memilih, (4) hak untuk didengar, (5) Hak untuk lingkungan hidup. 6
Sedangkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4, disana menyebutkan tentang hak-hak konsumen, yang mana hak-hak tersebut terdiri dari  Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dana atau jasa; Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mengadakan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai dan tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi  yang benar, jelas dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang  digunakan;  Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen  secara  patut;  Hak  untuk  mendapat pembinaan  dan  pendidikan  konsumen;  Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi,  dan  atau  penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; Resolusi PBB No.39/284 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for consumer protection), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang dilindungi, yang meliputi  :  Perlindungan  konsumen  dari  bahaya-bahaya  terhadap  kesehatan  dan
4 Abdul Hakim Barakatullah, Hukum Perlindungan Konsumen (kajian teoritis dan perkembangan pemikiran), (Bandung , Nusa Media, 2008), h. 7.
5 Az. Nasution, op cit 30
6 N.H.T Siahaan, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), Cet. Ke-I, h. 23.
keamanannya;  Promosi  dan  perlindungan  kepentingan  ekonomi  sosial  konsumen; Tersedianya  informasi  yang  memadai  bagi  konsumen  atau  memberikan  kemampuan mereka  melakukan  pilihan  yang  tepat  sesuai  kehendak  dan  kebutuhan  pribadi; Pendidikan  konsumen;  tersedianya  upaya  ganti  rugi  yang  efektif;  kebebasan  untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka;

## Kewajiban Konsumen
Di  dalam  Undang-undang  No.8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen pasal  5,  disebutkan  tentang  kewajiban  konsumen  yaitu:  Membaca  atau  mengikuti petunjuk  informasi  dan  prosedur  atau  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa,  demi keamanan  dan  keselamatan;  Beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi  pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan hukum secara patut;
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka  konsumen  mempunyai  kewajiban  yang harus  dilakukannya  yaitu  :  Konsumen  mempunyai  kewajiban  untuk  membaca  atau memperhatikan informasi, tentang suatu barang dan atau jasa yang akan dibelinya. Hal ini  dimaksudkan  agar  konsumen  berhati-hati  dalam  memilih  suatu  barang.  Dengan melihat  komposisi  bahan  yang  ada  pada  makanan  olahan,  tentunya  konsumen  dapat menghindari  membeli  makanan  olahan  tersebut  jika  konsumen  mempunyai  alergi terhadap  salah  satu  bahan  yang  ada  pada makanan  tersebut.  Dengan memperhatikan tanggal kadarluwarsa juga dapat terhindar membeli makanan olahan yang sudah basi. Beritikad baik merupakan salah satu kewajiban konsumen, konsumen tidak boleh selalu beranggapan  buruk  terhadap  makanan  olahan  yang  dijual  oleh  pelaku  usaha.  Jika konsumen  selalu  berpikiran  demikian,  ini  tentunya  akan membawa  kesulitan  sendiri bagi  konsumen.  Konsumen  akan  sulit  sekali  dalam  memperoleh  makanan  olahan. Setelah  mendapatkan  makanan  olahan  yang  diinginkan,  tentunya  konsumen  wajib untuk membayar makanan tersebut, sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pelaku usaha. Karena  jika  konsumen  tidak  melakukannya,  konsumen  tersebut akan  dituduh sebagai  pencuri.  Kewajiban  konsumen  yang  terakhir  adalah  mengikuti  upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Apabila konsumen mempunyai keluhan terhadap makanan olahan yang dibelinya, dan tidak mendapatkan tanggapan  dari  pelaku  usaha,  konsumen  tidak  boleh  berlaku  gegabah,  main  hakim sendiri seenaknya. Konsumen harus menyelesaikan masalah tersebut dengan mengikuti aturan yang telah dibuat pemerintah.
Apabila  konsumen  telah  melaksanakan  semua  kewajiban-kewajiban  tersebut diatas  dengan  baik,  tentunya  konsumen  akan  mendapatkan  hasil  yang  optimal  atas perlindungan atau kepastian hukum bagi dirinya.
Pada dasarnya pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan : Menciptakan sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  keterbukaan  akses  dan informasi serta menjamin kepastian hukum; Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha; Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu  dan  menyesatkan;  Memadukan  penyelenggaraan,  pengembangan  dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang- bidang lain. 7

## Tanggungjawab Pelaku Usaha
Sebelum  Undang-undang  perlindungan  konsumen  diundangkan  acapkali pelaku usaha kurang atau bahkan tidak memberi perhatian serius pada aspek hukum peraturan  perundang-undangan  beserta  penegakannya.  Hukum  dan  peraturan perundang-undang  relatif  dengan  mudah  diabaikan,  karena  disatu  pihak  memang terdapat atau diberi kesempatan oleh oknum-oknum penegak hukum, dan lain pihak dengan  alasan  perhitungan  bisnis  maka  penataan  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan dipandang dapat menyebabkan harga jual produk tidak kompetitif. 8
Dengan  di  undangkannya  undang-undang  perlindungan  konsumen,  sikap mental  semacam  itu  harus  sudah  mulai  ditinggalkan  oleh  pelaku  usaha,  karena bercermin  dari  negara-negara  maju  dimana  supermasi  hukum  telah  benar-benar diwujudkan,  pelaku  usaha  justru  akan  mengalami  kerugian  yang  besar,  manakala mereka  tidak  dapat  mentaati  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur perlindungan konsumen.
Di Indonesia, undang-undang perlindungan konsumen bukan saja merupakan landmark  ligislation bagi  upaya  perlindungan  konsumen,  tetapi  juga  bagi  upaya menegakkan  etika  bisnis  di  kalangan  pelaku  usaha.  Melihat  macam-macam tanggungjawab  di  dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen  yang  dibebankan pada pelaku usaha, maka pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di dalam undang- undang perlindungan konsumen akan dapat menimbulkan tidak saja kerugian material (ganti  rugi)  maupun  immaterial  (nama  baik),  melainkan  juga  kerugian  fisik  berupa sanksi pidana.
Pertanggungjawaban Kontraktual ( Contractual Liability)
Dalam hal terdapat hubungan perjanjian ( privaty of contrac ) antara pelaku usaha dengan  konsumen,  maka  tanggungjawab  pelaku  usaha  didasarkan  pada pertanggungjawaban  kontraktual,  yaitu  tanggungjawab  perdata  atas  dasar perjanjian/kontrak  dari  pelaku  usaha,  atas  kerugian  yang  dialami  konsumen  akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. 9
7 Zulham, Hukum Perlindugan Konsumen, (Jakarta: Kecana, 2013), h.117.
8 Johanes Gunawan, SH. LLM. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UUPK, hal 46 . 9 Ibid
Selain undang-undang perlindungan konsumen, khususnya ketentuan tentang pencantuman  klausula  baku  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  18  undang-undang perlindungan  konsumen,  maka  berlaku  pula  pertanggungjawaban  perdata  atas  dasar perjanjian/kontrak  bagi  pelaku  usaha  sebagaimana  termuat  di  dalam  Buku  III KUHPerdata.
Dengan  demikian,  didalam  pertanggungjawaban  kontraktual  ini  terdapat suatu perjanjian kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen. Dewasa ini, perjanjian  atau  kontrak  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  nyaris  selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang terbentuk standar atau baku. Oleh sebab itu di dalam hukum perjanjian, perjanjian atau kontrak semacam itu dinamakan perjanjian atau kontrak standar/perjanjian atau kontrak baku.
Kontrak baku adalah kontrak berbentuk tulisan yang telah digandakan berupa formulir-formulir,  yang  isinya  telah  distandarisasi  atau  dibakukan  terlebih  dahulu secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha,  serta  ditawarkan  secara  massal,  tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. 10
Berhubung kontrak baku telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka pada umumnya, isi perjanjian kontrak baku tersebut akan lebih banyak memuat hak-hak  pelaku  usaha  dan  kewajiban-kewajiban  konsumen,  dari  pada  hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Bahkan tidak jarang terjadi pelaku usaha mengalihkan kewajiban-kewajibannya, yang seharusnya menjadi tanggungjawab kepada  konsumen (exoneration clauses) yang  pada umumnya  sangat  memberatkan atau bahkan cenderung merugikan konsumen.
Kondisi  ketidakseimbangan  pengaturan  hak  dan  kewajiban  antara  pelaku usaha dengan konsumen dalam kontrak itulah yang oleh undang-undang perlindungan konsumen diatur dalam pasal 18 undang-undang perlindungan konsumen. Pasal ini pada dasarnya  melarang  pencantuman  exoneration  clauses  yang  berbentuk  klausula  baku didalam  suatu  perjanjian  standar.  Menurut  penjelasan  pasal  18  undang-undang perlindungan  konsumen,  larangan  pencantuman  klausula  baku  didalam  perjanjian standar dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

## Pertanggungjawaban Produk (Product Liability)
Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggungjawab pelaku usaha didasarkan pada Product liability (pertanggungjawaban  produk),  yaitu  tanggungjawab  perdata  secara  langsung  dari pelaku usaha, atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya. 11
Khusus  tanggungjawab  perdata  dari  produsen  makanan  olahan,  selain diberlakukan  undang-undang  perlindungan  konsumen,  juga  diberlakukan  undang- undang No.7/1996 tentang Pangan, yang juga menganut tanggungjawab perdata secara
10 Ibid
11 Ibid, hal 47.
langsung  dari  produsen  pangan  olahan, atas  kerugian  yang  dialami  konsumen  akibat mengkonsumsi pangan olahan yang dihasilkannya sebagaimana pasal 41 ayat 4 undang- undang No.7/1996 beserta penjelasannya.
Intisari dari product liability ini adalah tanggungjawab  berdasarkan perbuatan melawan  hukum  ( tortius  liability )  yang  telah  dimodifikasi  menjadi strict  liability . Sebagaimana  dikemukakan  diatas,  pertanggungjawaban  produk  ini  akan  digunakan oleh  konsumen  untuk  memperoleh  ganti  rugi  secara  langsung  dari  pelaku  usaha, sekalipun konsumen tidak memiliki hubungan kontraktual ( privaty of contract ) dengan pelaku usaha tersebut.
Ketentuan di dalam undang perlindungan konsumen yang mengatur tentang product  liability adalah  pasal  19  undang-undang  perlindungan  konsumen,  yang menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  bertanggungjawab  memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  akibat  mengkonsumsi  barang  yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan  dapat  terjadi  karena  pelaku  usaha melanggar larangan-larangan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 8 sampai dengan pasal  17  undang-undang  perlindungan  konsumen,  antar  lain  :  Pelaku  usaha  dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang : Tidak memenuhi atau tidak sesuai  dengan  standar  yang  disyaratkan  dan  peraturan  perundang-undangan;Tidak sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto,  dan  jumlah  dalam  hitungan sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  label  atau  etiket  barang  tersebut;  Tidak  sesuai dengan  ukuran,  takaran,  timbangan  dan  jumlah  dalam  hitungan  menurut  ukuran sebenarnya;  Tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaan  atau  kemanjuran sebagaimana  dinyatakan  dalam  label,  etiket  atau  keterangan  barang;  Tidak  sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau  keterangan  barang;  Tidak  sesuai dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  keterangan,  iklan,  atau  promosi penjualan;  Tidak  mencantumkan  tanggal  daluwarsa  atau  jangka  waktu penggunaan/pemanfaatan  yang  paling  baik  atas  barang  tertentu;  Tidak  mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat  sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  serta  keterangan  lain  untuk penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus  dipasang/dibuat;  Tidak  mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Tidak disertai atau disertai informasi secara lengkap dan benar bahwa sediaan farmasi dan pangan tersebut rusak, cacat bekas, dan tercemar. Tidak disertai informasi secara lengkap dan benar bahwa sediaan farmasi dan  pangan tersebut rusak, cacat atau bekas, dam tercemar.
Pelaku  usaha  dilarang  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan  suatu barang  secara  tidak  benar  dan/atau  seolah-olah  :  Barang  tersebut  telah  memenuhi dan/atau  memiliki  potongan  harga,  harga  khusus,  standar  mutu  tertentu,  gaya  atau
mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; Barang tersebut dalam keadaan  baik  dan/atau  baru;  Barang  tersebut  telah  mendapatkan  dan/atau  memiliki sponsor,  persetujuan,  perlengkapan  tertentu,  ciri-ciri  kerja  atau  aksesori  tertentu; Barang  tersebut  dibuat  oleh  perusahaan  yang  mempunyai  sponsor,  persetujuan  atau afiliasi; Barang tersebut tersedia; Barang tersebut tidak mengandung cacat tesembunyi; Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; Barang tersebut berasal dari daerah tertentu; Secara langsung atau tidak langsung  merendahkan barang lain; Menggunakan  kata-kata  yang  berlebihan,  seperti  aman,  tidak  berbahaya,  tidak mengandung  resiko  atau  efek  sampingan  tanpa  keterangan  lengkap;  Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

## Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability)
Dalam hal hubungan pelaku usaha dengan negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen), maka tanggungjawab pelaku usaha didasarkan pada criminal liability (pertanggungjawaban  pidana),  yaitu  tanggungjawab  pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen). 12 Adapun  sanksi  pidana  di  dalam  contractual  liability  atau  product  liability  telah dikemukakan  diatas.  Selain  sanksi  pidana  itu,  terhadap  pelaku  usaha  yang  barang dan/atau  jasanya  merugikan  konsumen,  masih  dapat  dikenakan  hukuman  pidana tambahan sesuai dengan pasal 63 undang-undang perlindungan konsumen yang berupa
: Penyelesaian Sengketa antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen Dengan  lahirnya  undang-undang  nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen,  membawa  angin  segar  bagi  konsumen  makanan  olahan  dalam  meminta pertanggungjawaban pelaku usaha, terhadap kerugian yang diderita,  akibat makanan olahan yang cacat produksi, yang dijual oleh pelaku usaha. Karena sebelumnya adanya undang-undang  perlindungan  konsumen,  pihak  konsumen  yang  dirugikan  merasa kesulitan jika akan menuntut pelaku usaha.
Pihak-pihak dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen berdasarkan pasal 46 undang-undang perlindungan konsumen :Seorang konsumen yang mengalami kerugian, atau dalam hal bersangkutan meninggal dunia adalah ahli waris; Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama (class action) ; Lembaga perlindungan swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum atau  yayasan,  memiliki  tujuan  dan  telah  melaksanakan  perlindungan  konsumen sebagaimana  dicantumkan  di  dalam  anggaran  dasarnya  (misalnya  Yayasan  Lembaga Konsumen  Indonesia  /  YLKI);  Pemerintah  dan/atau  instansi  terkait,  apabila  barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
Pelaku usaha dapat digugat ganti rugi melalui pengadilan oleh seorang konsumen, sekelompok  konsumen,  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat,  atau pemerintah.  Sedangkan  gugatan  ganti  rugi  terhadap  pelaku  usaha  diluar  pengadilan (melalui BPSK), dapat diajukan hanya oleh seorang konsumen.
Undang-undang  perlindungan  konsumen  mengenal  dua  macam  institusi  dalam penyelesaian sengketa  ganti rugi antara pelaku usaha dengan konsumen yaitu :Diluar pengadilan  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  atau  Pengadilan Berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Hal ini diatur dalam pasal 45 ayat 2 juncto pasal 49 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen.
Undang-undang  perlindungan  konsumen  memberikan  kebebasan  bagi konsumen yang dirugikan, jika ingin menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha. Cara apa yang  cocok  bagi  para  pihak  asal  disepakati,  maka  cara  itu  bisa  digunakan  dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Jika mereka cocok menyelesaikan sengketa tersebut diluar pengadilan maka cara inilah yang dipakai.

## BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
BPSK adalah merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap daerah kotamadya atau kabupaten untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Adapun tujuan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen  diluar  pengadilan  (melalui  BPSK)  bertujuan  :  Mencapai  kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi; dan/atau Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.
Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (melalui BPSK),  gugatan  ganti  rugi  melalui  pengadilan  hanya  dapat  dilakukan  apabila  upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dinyatakan tidak berhasil atau salah satu pihak, atau oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya pasal 45 undang-undang perlindungan  konsumen  mengatur  bahwa  penyelesaian  sengketa  ganti  rugi  diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana pelaku usaha.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk setiap Daerah Tingkat  II,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  3  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai tugas dan wewenang : Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara  melalui  mediasi  atau  arbitrase  atau  konsiliasiMedia  adalah  proses  penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  dengan  perantara  BPSK  sebagai  penasehat  dan penyelesaiannya  diserahkan  kepada  para  pihak.  Jadi  dalam  penyelesaian  melalui cara mediasi  ini  BPSK  bertindak  sebagai  mediator.  Arbitrase  adalah  proses  penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaiannya sengketa kepada BPSK.
Konsiliasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar  pengadilan  dengan perantara  BPSK  untuk  mempertemukan  pada  pihak  yang  bersengketa,  dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.
BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 hari setelah gugatan ganti rugi  diterima.  Putusan  BPSK  bersifat  final  dan  mengikat  dalam  arti  bahwa  terhadap putusan  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  upaya  banding  maupun  kasasi.  Terhadap putusan  BPSK  tersebut,  para  pihak  (pelaku  usaha  dan  konsumen)  hanya  dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 hari setelah
menerima  pemberitahuan  putusan  BPSK.  Adapun  Pengadilan  Negeri  wajib mengeluarkan  putusan  atas  keberatan  tersebut  dalam  waktu  maksimal  21  hari  sejak pengajuan  keberatan  diterima  oleh  Pengadilan  negeri.  Selanjutnya,  terhadap  putusan Pengadilan Negeri ini para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan, dan Mahkamah Agung berkewajiban mengeluarkan putusan dalam waktu 30 hari terhitung sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
Apabila  pelaku  usaha  tidak  mengajukan  keberatan  terhadap  putusan  BPSK, maka BPSK akan memintakan penetapan eksekusi putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri  tempat  konsumen  yang  dirugikan,  dan  pelaku  usaha  berkewajiban melaksanakan putusan BPSK itu dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak BPSK diterima oleh pelaku usaha.
Pelaku usaha yang telah menerima atau tidak mengajukan keberatan terhadap keputusan  BPSK  tetapi  tidak  menjalankan  putusan  BPSK,  maka  BPSK  akan menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik, yaitu Polisi, Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang penyidikan dalam perlindungan konsumen, serta Jaksa sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.

## Penyelesaian Melalui Pengadilan
Pada  umumnya  penyelesaian  melalui  jalur  pengadilan  akan  ditempuh  jika upaya damai antar para pihak atau dengan cara menggunakan mediasi atau konsiliasi, tidak diperoleh penyelesaian  yang memuaskan semua pihak. Pasal 45 ayat 4 undang- undang perlindungan konsumen menyatakan “Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang atau oleh para pihak yang bersengketa.”
Selain  karena  gagalnya  upaya  penyelesaian  di  luar  pengadilan,  jalur pengadilan  ditempuh  karena  merupakan  pilihan  sukarela  dari  para  pihak  yang bersengketa. Jalur pengadilan ini merupakan pilihan yang pertama ditempuh oleh para pihak.  Hal  ini  bisa  dibenarkan  karena  pasal  45  ayat  2  menyebutkan  “Penyelesaian sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar  pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

## SIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap makanan olahan yang cacat produksi telah dijamin oleh undang-undang  no.8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Undang-undang perlindungan konsumen pada prinsipnya lebih mengutamakan perlindungan hak-hak dasar  konsumen  dengan  meningkatkan  kesadaran,  kemampuan,  dan  kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara  menghindarkannya  dari  ekses  negatif  akibat  pemakaian  barang  dan/atau jasa;meningkatkan  sistem  perlindungan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan  dan menuntut  hak-hak  sebagai  konsumen;  menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi,  serta  akses untuk mendapatkan informasi.
Konsumen produk industri makanan olahan yang cacat produksi sebagai pihak yang  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  melalui  BPSK  atau  melalui pengadilan.  Adapun  upaya  penyelesaian  melalui  BPSK  bertujuan  :  Mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, dan/atau, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita  konsumen. Bila upaya penyelesaian sengketa melalui BPSK dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak, maka dapat diajukan gugatan melalui pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Raka Dwi Novianto, ‘ Data terbaru penduduk Indonesia 273, jawa barat terbanyak ’ , (iNews.id), https://www.inews.id/news/nasional/data-terbaru-jumlah-penduduk-indonesia- 273-juta-jawa-barat-terbanyak4 , Pebruari 2022.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: PT Grasindo, 2000, hal. 5
Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar , Cetakan ke II, ( Diadit Media, Jakarta, 2002), h. 21
Abdul Hakim Barakatullah, Hukum Perlindungan Konsumen (kajian teoritis dan perkembangan pemikiran) , (Bandung , Nusa Media, 2008), h. 7. N.H.T Siahaan, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk , (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), Cet. Ke-I, h. 23.
Zulham, Hukum Perlindugan Konsumen , (Jakarta: Kecana, 2013), h.117.
Johanes Gunawan, SH. LLM. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UUPK, hal 46 .