Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                Vol. 7 No.2 Desember 2022

## BIAS PARADIGMA PELAKU USAHA, AKADEMISI DAN FISKUS ATAS UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN PADA PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN UMKM
Washilatul Mutmainnah, Evi Malia, Homsatun, Laila Qothrun Nada Fiansyah Universitas Islam Madura Pamekasan Email: sapuri.ina@gmail.com evi.malia@uim.ac.id homsatunpmk@gmail.com nadaindra31@gmail.com

## Abstrak:
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  persepsi  pelaku  usaha,  akademisi, fiskus,  atas  UU  Harmonisasi  Peraturan  perpajakan  pada  perubahan  tarif  pajak UMKM  di  Kabupaten  Pamekasan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pendekatan  interpretif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  setiap informan memilki paradigma yang berbeda atas UU HPP pada perubahan tarif pajak UMKM, pelaku usaha mikro cenderung moderat karena sikap terbuka dan keinginan untuk  memahami  dan  mengetahui,  pelaku  usaha  kecil  cenderung  literate  karena tidak memahami dan tidak mengetahui atas UU HPP pada perubahan tarif pajak dan pelaku usaha menengah cenderung apatis  karena enggan untuk memahami aturan tersebut, akademisi memaknai aturan tersebut secara konservatif, sedangkan fiskus tidak memperhatikan redaksi dan bersifat moderat.
Kata Kunci: Paradigma perpajakan, UU HPP, Wajib Pajak, Akademisi, Fiskus

## Abstract:
The  pupose  of  this  study  was  to  determine  the  perception  of  business  actors, academics,  tax  authorities,  on  the  law  on  harmonization  of  tax  regulations  on changes in tax rates for micro, small and medium enterprises in Pamekasan regency. This  study  uses  a  qualitative  method  with  an  interpretive  approach.The  results  of the  study  indicate  that  each  informant  has  a  different  paradigm  of  the  law  on  tax regulation  harmonization  on  changes  in  tax  rates  for  micro,  small  and  medium interprises,  micro  business  actors  tend  to  be  moderate  because  of  their  open attitude  and  desire  to  understand  and  know,  small  bussiness  actors  tend  to  be literate  because  they  do  not  understand  and  do  not  knowing  the  law  on harmonization of tax regulations on changes in tax rates and medium sized business actors  tend  to  be  apathetic  because  they  are  reluctant  to  understand  these  rules, academics interpret the rules conservatively, while fiskus  do not pay attention   to the editorial and are moderate.
Keywords: Tax  Paradigm,  Law  on  Harmonization  of  tax  regulations,  taxpayers, Academics, Fiscus
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                Vol. 7 No.2 Desember 2022

## Pendahuluan
Pandemi  covid  19  pada  awal  tahun  2020  mengakibatkan  kondisi perekonomian  negara  menjadi  tidak  stabil.  Berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  salah  satunya  dengan  memberikan  insentif  berupa  bantuan  sosial kepada masyarakat yang bersumber dari kas negara. Apabila terus menerus terjadi pengeluaran  tanpa  di  imbangi  dengan  pemasukan,  maka  kondisi  tersebut  akan memberikan  efek  atas  defisitnya  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN). Menteri keuangan membuat kebijakan tepatnya pada tahun 2021 tentang rancangan  undang-undang  harmonisasi  peraturan  perpajakan.  Rancangan Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  ditetapkan  menjadi  Undang- Undang N0.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tanggal 29  Oktober  2021,  kemudian  disahkan  pada  tanggal  7  Oktober  2021.    Perubahan Undang-undang tersebut sebagai bentuk antisipasi pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian dan untuk segera memulihkan keuangan negara.
Pajak penghasilan (PPH) final untuk UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai  dengan  4,8  Miliar  semula  diatur  dalam  Peraturan    Pemerintah  nomor  23 tahun  2018  yang  menyatakan  bahwa  wajib  pajak  orang  pribadi  atau  badan dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Dengan berlakunya tarif pajak  tersebut  dirasa  telah  membantu  meringankan  beban  pajak  yang  harus dibayar  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  termasuk  pelaku  usaha  seperti  pelaku usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM).  Safrina  dkk  (2018)  menyebutkan implementasi kebijakan  tersebut dapat menumbuhkan wajib pajak UMKM. Disisi lain,  implementasi  kebijakan  berdampak  negatif  terhadap  penerimaan  negara, diperkirakan  penurunan  sebesar  Rp.  1-1,5  triliun  selama  Juli-Desember.  Selain berdampak  pada  penerimaan  pajak,  peralihan  peraturan  perpajakan  ke  PP 23/2018  tersebut  juga  dirasakan  oleh  UMKM. 1 UMKM  ikut  andil  mendorong pertumbuhan  ekonomi  karena  merupakan  salah  satu  sumber  kontribusi peneriman  negara.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Damayanti  dkk  (2019)  yang menyimpulkan bahwa peralihan ke PP 23/2018 bagi pelaku UMKM mengapresiasi tarif  baru  sebesar  0,5%  dari  omzet,  dari  pernyataan  tersebut  kesediaan  UMKM membayar  pajak  menguatkan  potensi  kepatuhan  membayar  pajak  bagi  pelaku UMKM, namun tidak ada potensi pertumbuhan wajib pajak. 2
Undang-undang  nomor  7  tahun  2021  tentang  harmonisasi  peraturan perpajakan  pasal  4  ayat  2  huruf  e  menyatakan  bahwa  penghasilan  yang  dikenai pajak final yaitu penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu. 3 Wajib  pajak  orang  pribadi  yang  bruto memiliki peredaran bruto tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak dike nai  pajak  penghasilan  atas  peredaran    bruto  sampai  dengan  Rp.  500  juta  dalam satu  tahun  pajak.  Namun    jika  lebih  dari  batas  tersebut  tetap  berlaku  tarif  pajak 0,5%  sebagaimana  termaktub  dalam    PP  Nomor  23  tahun  2018.  Jadi  perubahan yang paling pokok dalam UU No.7 tahun 2021 ini merupakan penurunan tarif dari
1 Nor  Safrina,  Kajian  Dampak  Penerapan  Pph  Final  0,5  %  Terhadap  Umkm  Dalam  Rangka Pencapaian  Target  Penerimaan  Pajak  Tahun  2018.  Jurnal  Politeknik  Negeri  Balikpapan,  Vol.3, 2018, Hal:136 .
2 Novia Partestiana damaynti dkk, Dampak Peralihan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018 Pada Pertumbuhan UMKM Kabupaten Magetan, Seminar Inovasi manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2019, hal.115.
3 UU No.7 tahun 2021, Harmonisasi Peraturan Perpajakan , 07 Oktober 2021.
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                Vol. 7 No.2 Desember 2022
0,5%  menjadi  0%  atau  bebas  pajak,  disamping  tidak  telepas  dari  peraturan perpajakan lain yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut.
Berlakunya tarif 0,5% dirasa kian membantu terhadap pelaku UMKM dalam membayar  pajak  dan  dianggap  adil  dari  pada  peraturan  sebelumnya  ,  terutama bagi pelaku usaha mikro. Seperti Pramandari dkk (2018)  yang menyatakan bahwa pelaku  UMKM  memberikan  opini  mengenai  penerapan  PP  No.23/2018  dengan tarif  0,5%  telah  meringankan  beban  pembayaran  pajak  dan  keuntungan  yang didapat  oleh  pelaku  UMKM  semakin  meningkat. 4 Selain  itu  juga  berdampak  luas pada  konsumen  yang  bertransaksi  dengan  pelaku  UMKM.  Namun  juga  terdapat pelaku UMKM yang merasa bingung dan sedih dengan peraturan tersebut karena jika mengalami kerugian tetap harus membayar pajak. Seperti pernyataan Jannah (2019)  bahwa  dibalik  perhitungan  pajak  menjadi  sedehana  yakni  sebesar  0,5% dari  peredaran  bruto/omzet  tedapat  konsekuensi  atas  PPh  final  yakni  WP  harus tetap membayar meski sedang dalam keadaan rugi. 5 Dalam penelitian Shohefuddin (2019)  yang menyatakan  bahwa  jumlah wajib pajak mengalami peningkatan  dari tahun  2017  ke 2018    sebesar  11%  dengan adanya pengenaan  tarif pajak sebesar 0,5% dalam PP No.23 tahun 2018. Selain itu, penerimaan pajak yang diperoleh dari seluruh  pembayar  PPh  final  PP  No.23  tahun  2018  berhasil  menyumbang  0.04% dari jumlah keseluruhan APBN dari sektor perpajakan pada tahun 2018. 6
Penelitian kali ini melibatkan seorang akademisi selaku pengamat, pendidik serta  memiliki  peranan  dalam  kebijakan  pemerintah.  Peran  tersebut  dapat berbentuk  dukungan  maupun  masukan  yang  dapat  implementasikan  melalui  tri dharma  perguruan  tinggi.  Salah  satunya  melalui  penelitian  yang  akan menghasilkan kajian sebagai saran terkait kebijakan yaang dilakukan pemerintah khususnya  di  bidang  perpajakan.  Atas  dasar  peran  dan  tugas  akademisi,  maka bagaimana  persepsi  akademisi  terhadap  undang-undang  harmonisasi  peraturan perpajakan atas perubahan tarif pajak penghasilan UMKM tersebut.
Dari  uraian  diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  dengan mengangkat  judul  penelitian    “ Bias  Paradigma  Pelaku  Usaha,  Akademisi  , Fiskus  atas  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  pada Perubahan Tarif Pajak UMKM di Kabupaten Pamekasan”.

## Metode Penelitian
Sugiyono  (2015)  metode  penelitian  pada  dasarnya    merupakan  cara  ilmiah untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu. 7 Penelitian  ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif, karena peneliti ingin  mengetahui,  memahami,  dan  mengekplorasi  persepsi  dan  pemahaman  dari sudut pandang pelaku UMKM, akademisi dan fiskus atas permasalahan terkait UU Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  tersebut    sebelum  melakukan  penafsiran  atas tanggapan atau respon dari ketiga subjek penelitian tersebut.
4 Nimade happy Pramandari dkk, mengungkap Persepsi Pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tentang  Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, Jurnal ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol.9No.1, 2018, hal.117
5 Nafayanti Misbahul Jannah, Evalusi Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Pengusaha Kayu (Studi Kasus UD.Bunga Desa , Desa Kapong Pamekasan) , Pamekasan, 2019, hal.66.
6 Moh.Shohefuddin, Evalusi  pengenann  Pajak  UMKM  Sebelum  Dan  Sesudah  Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasusu DiKantor Pajak Pratama Pamekasan), Pamekasan, 2019, hal.72
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015, hal.2
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                Vol. 7 No.2 Desember 2022
Tahapan  penelitian  diawali  dengan  1)Persiapan  meliputi  menentukan masalah,  studi  literatur,  menentukan  lokasi  dan  subjek,  survei    lokasi,  mengurus perizinan,  2)Pengumpulan  data  dengan  observasi,  wawancara,  dan  3)Pengolahan data denagan menganalisis data, kemudian pengambilan kesimpulan.
Penelitian  ini  narasumber  yang  dipilih  meliputi  a)Pelaku  usaha  UMKM dengan kriteria bergerak dalam berbagai bidang usaha, memilki NPWP, Memiiliki omzet  penjualan  maksimal  Rp4,8  milyar  pertahun,  dan  sistem  perpajakannya menggunakan  norma  tertentu  (PPh  final)  b)Akademisi  seperti  dosen  yang memahami tentang perpajakan atau dosen pengampu pajak, c)Fiskus yaitu petugas KPP Pratama Pamekasan.
Sumber data yang digunakan yaitu data primer melalui wawancara maupun observasi.  Sugiyono  (2015)  mengemukakan  teknik  pengumpulan  data  yang  akan dilakukan  meliputi  a)Observasi  ,  dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  lapangan atau  objek  penelitian  sehingga  dapat  mengungkap  bagaimana  paradigma  pelaku usaha,  akademisi,  fiskus  atas  UU  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  pada perubahan  tarif  pajak  UMKM  di  kabupaten  Pamekasan,    b)  Wawancara  secara langsung dengan tidak terstruktur. 8
Tahapan  analisis  data    meliputi  a)Reduksi  Data,  penelitian  ini  akan difokuskan  mereduksi  data  dari  informan  terkait  disahkannya  UU  HPP  tersebut yang berkenaan dengan perubahan tarif pajak UMKM, b)Penyajian data, dilakukan agar  dapat  memahami  mempermudah  membaca  data  penelitian  dengan  bentuk uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori  dan  sejenisnya,  c)Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan berupa temuan baru berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih bias sehingga setelah diteliti akan terungkap secara jelas fakta dilapangan.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk melihat persepsi dari pelaku usaha, akademisi, dan  fiskus  tentang  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  Pada Perubahan  Tarif  Pajak.  Analisis  data  atas  hasil  perolehan  pengumpulan  data berupa  hasil  wawancara  dan  observasi  berupa  persepsi  tentang  UU  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  Pada  Perubahan  tarif  pajak  UMKM  kepada    Ibu  Rumaimah selaku  UMKM  toko  obat  vian  farma,  Bapak  H.  Hasbullah  UMKM  UD.Banyuanyar, Ibu Hj.Nurul Maghfiroh pemilik Toko MBS, Bapak Faisol selaku akademisi 1, Bapak Imam  selaku  akademisi  2,  dan  Bapak  Nur  Jaka  Utama  selaku  asisten  fungsional penyuluh    mahir  di  KPP  Pratama  Pamekasan.  Pada    penelitian  ini  menggunakan indikator  Asas  Perpajakan  sesuai  UU  HPP  Tahun  2021  yaitu  1.  Asas  Keadilan,  2. Asas  Kesederhanaan,  3.  Asas  Efisiensi,  4.  Asas  Kepastian  Hukum,  5.  Asas Kemanfaatan, 6. Asas Kepentingan Nasional.
1. Asas Keadilan
Apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  beberapa  informan  dalam  memberikan persepsi tentang keadilan menghasilkan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan tersebut  terlihat  dari  beberapa  alasan  yang  disampaikan  oleh  informan.  Persepsi pertama  keadilan  diukur  dengan  posisi  situasi  dan  kondisi  yang  sama.  Harefa
8 Ibi, hal.137
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                Vol. 7 No.2 Desember 2022
(2020)  Rawls  menawarkan  konsep  keadilan  sebagai fairness. Keadilan  sebagai fairness dimungkinkan  terjadi  apabila  setiap  pihak  memilki  posisi  yang  setara. 9 Pelaku  usaha  menyatakan  aturan  tersebut  mencerminkan  keadilan  yang  diukur dengan  kondisi  yang  dihadapi,  kemampuan  yang  dimiliki,  dan  kesamaan  profesi. Kondisi  usaha  pada  saat  pandemi  yang  mempengaruhi  kemapuan  dalam  hal memenuhi kewajiban perpajakan serta jika dilihat dari profesinya sebagai pelaku usaha  dan  Wajib  Pajak.  Namun  disamping  itu  terdapat  perbedaan  yang memungkinkan  keadilan  berada  pada  ketidaksetaraan,  hal  ini  dibuktikan  dengan UMKM yang berada pada klasifikasi kelas menengah tidak mendapat fasilitas dari adanya  perubahan  tarif  pajak  0%  atau  bebas  pajak  tersebut.  Seperti  pernyataan Harefa  (2020)  yang  menyatakan  menurut  Rawls  dapat  memilih  dua  prinsip keadilan,  pertama equal  liberty (kebebasan  yang  setara)  dan difference  principle (prinsip  perbedaan). 10 Pada  prinsip  perbedaan  memungkinkan  ketidaksetaraan dalam distribusi keadilan dan ketidaksetaraan dalam kesempatan.
Sedangkan  akademisi  memilki  persepsi  yang  berbeda  dalam  merefleksikan konsep  keadilan  terkait  perubahan  tarif  pajak  UMKM  meskipun  keduanya  sama- sama  bergelut  dalam  profesi  yang  sama  yaitu  sebagai  akademisi.  Perbedaan tersebut  dilatarbelakangi  oleh  status  yang  disandang,  sehingga  memunculkan suatu  alasan  yang  berbeda  sebagai  bahan  perbandingan  dalam  memberi  alasan atas  pernyataan  yang  disampaikan.  Disatu  sisi  akademisi  menyatakan  alasan keadilan  dalam  perubahan  tarif  pajak  UMKM  tersebut  menitikberatkan  pada dampak  yang  akan  dirasakan  oleh  pelaku  usaha,  sedangkan  disisi  lain  keadilan pada  perubahan  tarif  pajak  tersebut  atas  dasar  perbandingan  WP  OP  pekerjaan bebas  dan  WP  OP  yang  mendapat  penghasilan  dari  pemberi  kerja.  Keadilan  itu bukan  dari  hasil  dan  tujuan  yang  dicapai.  Harefa  (2020)  prinsip  untuk  mencapai keadilan  pertama  keadilan  sebagai fairness yang  menghasilkan  keadilan prosedural  murni.  Dalam  keadilan  prosedural  murni  tidak  ada  standar  untuk memutuskan  apa  yang  adil  selain  dari  prosedur  itu  sendiri. 11 Seperti  pernyataan fiskus yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak UMKM tersebut berasaskan keadilan  yang  cenderung  prioritasnya  pada  peraturan  yang  menjadi  kebijakan pemerintah harus diimplementasikan selaku pelaksana dari peraturan tersebut.

## 2. Asas Kesederhanaan
Kesederhanaan menunjukkan suatu hal keadaan atau sifat yang dipengaruhi oleh  pola  pikir.  Tarisati  dan  Andriani  (2018)  menyatakan  kata  dasar kesederhanaan  adalah  sederhana  yang  berarti  tidak  berlebihan. 12 Tarisati  dan Andriani  (2018)  menjelaskan  bahwa  kesederhanaan  adalah  pola  pikir  serta proporsional. 13 Jika  direlasikan  dengan  pemungutan  pajak,  prosedur  pembayaran
9 O.  N.  Harefa,  Ketika  Keadilan  Bertemu  Dengan  Kasih:  Sebuah  Studi  Perbandingan  Antara  Teori Keadilan  Menurut  John  Rawls  dan  Reinhold  Niebuhr.  SUNDERMANN:  Jurnal  Ilmiah  Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan, 13(1), (2020), hal.40.
10 Ibid
11 Ibid
12 Vitana Tarisati,  &  Andriani,  S,    Kesederhanaan  Pajak  Dan  Pemahaman  Wajib  Pajak  Final Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  In  Prosiding  Seminar  Nasional:  Manajemen,  Akuntansi,  dan Perbankan , Vol. 1, No. 1, October, 2018, hal.704.
13 Ibid
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                Vol. 7 No.2 Desember 2022
dan pelaporan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Seperti penelitian Tarisati  dan    Andriani  (2018)  yang  mengartikan  kesederhanaan  dalam memberikan kemudahan untuk dipahami, kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat  maupun  pemenuhan  kewajiban  WP. 14 Dari  beberapa  informan menunjukkan  perspektif  yang  berbeda  terkait  pelaporan  pajak  sehubungan dengan  perubahan  tarif  pajak,  dilihat  dari  pelaku  UMKM  yang  cenderung mengartikan  peraturan  perpajakan  itu  rumit  dan  ada  pula  yang  mengatakan mudah.  Faktor  pendorong  yang  menjadikan  persepsi  yang  berbeda  disebabkan karena  literasi  perajakan,  bagi  pelaku  UMKM  yang  mengatakan  rumit  karena faktor  ketidakpahaman  dan  kurangnya  literasi  perpajakan  serta  dimungkinkan karena  enggan  untuk  belajar  memahaminya.  Sedangkan  bagi  yang  menyatakan mudah karena telah memahami dan memilki literasi perpajakan.
Berbeda  pula  dengan  akademisi  dan  fiskus  yang  memang  notabenenya dibidang  perpajakan  yang  menjadikan  keduanya  memiliki  persepsi  prosedur pelaporan  pajak  itu  mudah  walaupun  terdapat  Undang-undang  baru  tentang perubahan tarif pajak UMKM.
3. Asas Efisiensi
Efisiensi pajak erat kaitannya dengan sebuah perencanaan pajak. Astutik dan Mildawati  (2016)  mengungkapkan  perencanaan  pajak  sebagai  proses mengorganisasi  usaha  WP  atau  kelompok  WP  sedemikian  rupa  sehingga  utang pajaknya  baik  PPh  maupun  pajak  lainnya  berada  dalam  posisi  yang  minimal, sepanjang  hal  ini  diungkapkan  oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku. 15 Dilihat  dari  realita  yang  terjadi  adanya  UU  HPP  khusunya  pada perubahan  tarif  pajak  UMKM,  informan  berbeda  persepsi  dalam  mengartikan efisiensi pajak. Pernyataan pertama pembayaran pajak menunjukkan kondisi yang tidak  efisien  sebab  faktor  ketidak  pahaman  pelaku  usaha  dan  tidak  adanya perencanaan  pajak  yang  terlihat  dari  masih  menggunakan  jasa  konsultan  pajak yang  imbasnya  pada  bertambahnya  biaya  untuk  pemenuhan  kewajiban perpajakan.  Ketidakpahaman  pelaku  usaha  Seperti  Astutik  (2016)  yang menyatakan bahwa dua hal yang harus diperhatikan agar tujuan manajemen dapat tercapai  yaitu  1)  memahami  ketentuan  perpajakan  dengan  mempelajari  undang- undang  perpajakan  yang  berlaku  dan  2).  Menyelenggarakan  pembukuan  yang memenuhi  syarat. 16 Ketidakpahaman  pelaku  usaha  terletak  pada tax  planning (perencanaan pajak) biasanya pelaku usaha yang memakai PP 23 Tahun 2018 bisa untuk menggunakan pembukuan, namun jika telah memilih pembukuan tidak bisa beralih  ke  pencatatan  atau  PPh  final.  Apabila  memakai  pembukuan  tarif  pajak dikalikan  dengan  laba,    jika  terjadi  kerugian  maka  dapat  dikompensasikan  pada saat laba.
Berbeda  halnya  dengan  informan  akademisi  dan  fiskus  yang  menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perpajakan dari adanya UU HPP khususnya perubahan tarif  pajak  UMKM  telah  efisien  karena  informan  telah  memahami  ketentuan  dan tata  cara  perpajakan.  Hal  itu  dibuktikan  melalui    tindakan  yang  dilakukan  serta tanggapan  yang  disampaikan,.  Tindakan  tersebut  berupa  upaya  efisiensi  pajak
14 15 R.  E.  P.  Astutik,,  &  Titik  Mildawati,  Pengaruh  perencanaan  pajak  dan  beban  pajak  tangguhan terhadap manajemen laba. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), (2016).’ 5(3), hal.3
16 Ibid, hal 4
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                Vol. 7 No.2 Desember 2022
dengan  pemanfaatan  fasilitas  bayar  pajak  melalui  online  dan  tanggapan  yang disampaikan  bahwasannya  yang  dikatakan  biaya  pemungutan  pajak  itu  dimana kantor pajak mengeluarkan biaya untuk mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.  Dengan  kata  lain  kalau  fiskus  itu  dilihat  dari  biaya  menagih  kepada  Wajib Pajak.  Menurut  teori  asas  efisiensi  diartikan biaya pemungutan  pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak ( www.pajak.go.id ). 17

## 4. Asas Kepastian Hukum
Pelaksanaan  suatu  kebijakan  harus  berlandaskan  Undang-Undang  yaang berlaku.  Seperti  Mukhidin  (2017)  yang  menyatakan  segala  sesuatu  yang  yang berkaitan  dengan  pajak  harus  sesuai  dengan  Undang-Undang  karena  pajak merupakan  peralihan  kekayaan  dari  sektor  rakyat  ke  sektor  pemerintah  (untuk membiayai  pengeluaran  negara). 18 Dari  hasil  wawancara  informan  memberikan persepsi  dengan  mengukur  secara  normatif.  Karena  pada  dasarnya  implikasi penerapan  pajak  telah  diatur  undang-undang  sehingga  telah  ada  kejelasan  baik dari  subjek  pajak,  objek  pajak,  sanksi,  tarif  pajak,  ketentuan  dan  segala  yang  ada kaitannya  dengan  perpajakan.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil  wawancara  yang menyatakan semua yang telah diatur harus dipatuhi dan dilaksanakan sebab pasti akan  ada  konsekuensi  yang  harus  diterima.  Selain  itu  terkait  aturan  yang  baru mengenai  perubahan  tarif  pajak  UMKM  dalam  UU  HPP  telah  terealisasi  ditahun 2022.
5. Asas Kemanfaatan
Larasati  dan  Dewanti  (2020)  menyatakan  asas  kemanfaatan    ( benefit principle) Musgrave  dalam  bukunya  yang  berjudul Public  Finance  in  Theory  and Practice  (1989:61-94)  yang  dikutip  oleh  Pohan  (2017:19), mengemukakan  dua pendekatan  yang  merupakan  dasar  bagi  fiskus  untuk  memungut  pajak benefit principle dan  prinsip ability  to  pay  principle.  Benefit  principle meliputi  prinsip pengenaan  pajak  berdasarkan  atas  manfaat  yang  diterima  ole  Wajib  Pajak  dari pembayaran  pajak  itu  kepada  pemerintah  dan  pendekatan  manfaat  hanya  dapat diterapkan  atas  kegiatan  pemerintah  dibidang public  utilities. 19 Manfaat  identik dengan hal  yang dapat  dirasakan dan diterima atau  disebut  timbal balik atas  apa yang  telah  dilakukan.  Jika  manfaat  pajak  dapat  dirasakan  oleh  WP  maka  akan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Latief  dkk  (2020)  dalam  Konara menyatakan  dengan  menggunakan psychology  model yang  menekankan  bahwa perilaku  ketidakpatuhan  disebabkan  manfaat  yang  dirasakan  atau  diterima  oleh pembayar  pajak  baik  dari  bentuk  finansial  maupun  barang  publik. 20 Ummami
17 https://www.pajak.go.id/index-belajar-pajakdiakses tanggal 19 Maret 2022
18 A. Mukhidin, Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak Tax Amnesty (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Jember), (2020)
19 Kurnia  Larasati.,  &  Y.  R.  Dewanti,  Analisis  Penerapan  Earmarking  Tax  Atas  Pajak  Kendaraan Bermotor  Ditinjau  Dari  Asas  Kemanfaatan  (Benefit  Principle)  Pada  Pemeliharaan  Jalan  di Provinsi Banten Tahun 2015-2017. Jurnal Lentera Akuntansi,, (2020), 5 (1), hal 19.
20 S.,  Latief  Zakaria,  J.,  &  Mapparenta,  M,  Pengaruh  kepercayaan  kepada  pemerintah,  kebijakan insentif  pajak  dan  manfaat  pajak  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak,  CESJ:  Center  Of  Economic Students Journal,2020. 3 (3), 270-289 .
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                Vol. 7 No.2 Desember 2022
(2015)  dalam  Latief  (2020),  wajib  pajak  cenderung  untuk  tidak  memenuhi kewajiban  pajaknya  jika  tidak  mendatangkan  manfaat  bagi  dirinya. 21 Tingginya manfaat  yang  dirasakan  oleh  wajib  pajak  akan  membentuk  pola  pikir  tentang pentingnya  membayar  pajak  dan  akan  mendorong  wajib  pajak  melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dilihat dari sudut pandang UMKM adanya UU HPP  pada perubahan  tarif  pajak  UMKM  dikaitkan  dengan  manfaat  pajak    cenderung tidakpatuh dalam hal bayar pajak karena tidak merasakan manfaat atas pajak yang dibayar  secara  langsung,  sedangkan  akademisi  dan  fiskus  yang  memang memahami  tentang  perpajakan  tentunya  menyadari  bahwa  bayar  pajak merupakan  kewajiban  terhadap  negara  dan  tidak  ada  imbalan  langsung  yang diterima oleh pembayar pajak.
6. Asas Kepentingan Nasional
Kadir  (2016)  menyatakan  berdasarkan  teori  kepentingan  bahwa  negara mengenakan  pajak  terhadap  rakyat  karena  negara  telah  melindungi  kepentingan rakyat. 22 Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Teori ini menunjukkan bahwa dasar pembenar negara mengenakan pajak adalah karena negara telah berjasa kepada rakyat selaku wajib pajak,  dimana  pembayaran  pajak  itu  besarnya  ekuivalen  (setara)  besarnya  jasa yang  sudah  diberikan  oleh  negara  kepada  masayarakat.  Dari  hasil  wawancara kepada  UMKM  toko  obat  Vian  Farma  bahwa  pemerintah  memberlakukan  aturan perpajakan yang baru  adanya perubahan tarif pajak UMKM ini telah menunjukkan hal yang positif akan tetapi masih ada keraguan bahwa pemerintah akan membuat kebijakan baru lagi yang akan menaikkan tarif pajak dikemudian hari. Sedangkan dilihat dari sudut  pandang UMKM UD. Banyuanyar bahwa tidak bisa memberikan perkiraan  terkait  tujuan  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  baru  mengenai perubahan tarif pajak UMKM dalam UU HPP.
Menurut  informasi  dari  UMKM  Toko  MBS  menyatakan  bahwa  pemungutan pajak  dengan  adanya  perubahan  tarif  pajak  UMKM  memang  memperhatikan kesejahteraan  rakyat  yang  dibuktikan  salah  satunya  kegitan  pemerintah memberikan  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  yang  kurang  mampu.  Jika  dilihat dari sudut pandang akademisi 1 bahwa perubahan UU HPP khusunya pajak UMKM ini  bertujuan  kesejahteraan  dalam  rangka  pemulihan  ekonomi  dan  peningkatan produktivitas  UMKM  saat  pandemi.  Sedangkan  menurut  akademisi  2  terkait peraturan tarif pajak UMKM lebih kepada kepatuhan suka rela wajib pajak bukan pada  penerimaan  negara.  Fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  akan memperbaiki  daya  beli  dan  nantinya  juga  akan  berpengaruh  terhadap perekonomian nasional.
Latief  (2020)  dalam  pendekatan  Keynes  kebijakan  fiskal  dapat menggerakkan  perekonomian  karena  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  atau pemotongan  pajak  mempunyai  efek  multi  plier  dengan  cara  menstimulus tambahan  permintaan  untuk  barang.  Demikian  pula  halnya  apabila  pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income yang akhirnya mempengaruhi permintaan. 23
21 Ibid
22 Ibid
23 Ibid
Dilansir dari teori keynes dan dikaitkan dengan hasil wawancara diperoleh suatu persepsi  bahwa    informan  memberikan  respon  atas  perubahan  tarif  pajak  dalam UU  HPP  memang  mendahulukan  kesejahteraan  umum  dan  alasan  yang disampaikan oleh beberapa informan cenderung normatif artinya alasan tersebut mengarah  pada  standar  atau  mengikuti  kaidah  yang  berlaku  yang  seperti seharusnya  pajak  yang  dipungut  oleh  negara  nantinya  dialokasikan  untuk kepentingan umum.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan bahwa  secara  umum pemerintah  memberikan fasilitas  kepada  Wajib Pajak  untuk batas  omzet  penghasilan  hingga  500  juta  dibebaskan  pajak  sebagai  upaya pemerintah  untuk  memberikan  keringanan  kepada  Wajib  Pajak  sehingga memunculkan  persepsi  yang  berbeda  dari  berbagai  profesi.  Paradigma  yang muncul  dari  informan  yang  memilki  status  dan  kepentingan  yang  berbeda  yaitu wajib  pajak  yang  memiliki  kepentingan  atas  dirinya  sendiri  selaku  pembayar pajak,  sedangkan  fiskus  memiliki  kepentingan  untuk  melayani  wajib  pajak  dan target  penerimaan  tercapai.  Adapun  akademisi  yang  tugasnya  meneliti, mengedukasi namun jika dilihat dari profesinya tidak memilki kepentingan secara langsung atas pembayaran pajak.
Paradigma  tersebut  dilihat  dari  respon  yang  diberikan  oleh  informan mengenai  peraturan  tersebut  bahwa  pelaku  usaha  mikro  cenderung  moderat dengan adanya perubahan tarif pajak UMKM artinya masih terbuka dan mengikuti atas  peraturan  dalam  UU  HPP  pada  perubahan  tarif  pajak,  pelaku  usaha  kecil cenderung  literate  karena  tidak  memahami  dan  tidak  mengetahui  atas  peraturan tentang  UU  HPP  pada  perubahan  tarif  pajak  dan  pelaku  usaha  menengah cenderung apatis dalam hal aturan tersebut karena enggan untuk memahami atas peraturan perpajakan yang baru meskipun pada dasarnya telah mendapat arahan dari konsultan pajak. Sedangkan akademisi memunculkan paradigma bahwa tidak semua  orang  memahami  makna  dari  aturan  tersebut  dan  tiap  individu  memilki persepsi  yang  berbeda,  akademisi  lebih  konservatif  dalam  memaknai  aturan. Berbeda halnya dengan fiskus yang tidak memperhatikan redaksi tapi makna dari aturan tersebut sehingga fiskus lebih bersifat moderat dalam memahami UU HPP terkait perubahan tarif pajak UMKM karena fiskus menunjukkan sifat terbuka akan hal baru terkait peraturan perpajakan terkait UU HPP pada perubahan tarif pajak UMKM.
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                Vol. 7 No.2 Desember 2022

## Daftar Pustaka
Astutik,  R.  E.  P.,  &  Mildawati,  T.  (2016).  Pengaruh  perencanaan  pajak  dan  beban pajak  tangguhan  terhadap  manajemen  laba. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 5 (3).
Damayanti,Novia  Partestiana.  dkk.  2019.Dampak  Peralihan  PP  46/2013  menjadi PP  23/2018  Pada  Pertumbuhan  UMKM  Kabupaten  Magetan. Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi . Vol.1. Hal:115.
Harefa,  O.  N.  (2020).  Ketika  Keadilan  Bertemu  Dengan  Kasih:  Sebuah  Studi Perbandingan  Antara  Teori  Keadilan  Menurut  John  Rawls  dan  Reinhold Niebuhr. SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan , 13 (1), 39-47. https://www.pajak.go.id/index-belajar-pajakdiakses tanggal 19 Maret 2022 Jannah,  Nafayanti  Misbahul.  2019.  Evalusi  Pengenaan  pajak  Penghasilan  Pada Pengusaha  Kayu  (Studi  Kasus  UD.  Bunga  Desa.  Desa  Kapong  Pamekasan.
Skripsi .  Fakultas  Ekonomi.  Prodi  Akuntansi.  Universitas  Islam  Madura. Pamekasan .
Kadir, A. (2016). Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia. Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia .
Larasati, K., & Dewanti, Y. R. (2020). Analisis Penerapan Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan  Bermotor  Ditinjau  Dari  Asas  Kemanfaatan  (Benefit  Principle) Pada Pemeliharaan Jalan di Provinsi Banten Tahun 2015-2017. Jurnal Lentera Akuntansi , 5 (1), 9-28.
Latief,  S.,  Zakaria,  J.,  &  Mapparenta,  M.  (2020).  Pengaruh  kepercayaan  kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. CESJ: Center Of Economic Students Journal , 3 (3), 270-289 .
Mukhidin,  A.  (2020). Prinsip  Kepastian  Hukum  Terhadap  Pelaksanaan Pengampunan  Pajak  Tax  Amnesty (Doctoral  dissertation,  Fakultas  Hukum Universitas Jember).
Pramandari,  Ni  Made  Happy  ,  dkk.  2018.  Mengungkap  Persepsi  Pelaku  Usaha Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  Tentang  Penerapan  Peraturan Pemerintah  No  23  Tahun  2018. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi .  Vol.9. No.1.Hal:111&117.
Safrina,  Nor.  2018.  Kajian  Dampak  Penerapan  Pph  Final  0,5  %  Terhadap  Umkm Dalam  Rangka  Pencapaian  Target  Penerimaan  Pajak  Tahun  2018. Jurnal Politeknik Negeri Balikpapan .Vol.3. Hal:136-147 .
Shohefuddin,Muhammad  .  2019.  Evaluasi  Pengenaan  Pajak  UMKKM  Sebelum  dan Sesudah Peraturan Pemerinah No.2 Tahun 2018 (Studi Kasus di kantor Pajak Pratama Pamekasan). Skripsi . Fakultas Ekonomi. Prodi Akuntansi. Universitas Islam Madura. Pamekasan.
Sugiyono.  2015.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta
Tarisati, V., & Andriani, S. (2018, October). Kesederhanaan Pajak Dan Pemahaman Wajib  Pajak  Final  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  In Prosiding  Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan (Vol. 1, No. 1, pp. 702-718). UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.