## Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK
Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi)
1* Nuraini Elfa Ruky, 2 Wirmie Eka Putra, 3 Fitrini Mansur 1,2,3 Jurusan  Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi
Abstract. This  study  aims  to  obtain  empirical  evidence  of  the  influence  of  understanding  tax regulations,  awareness  of taxpayers,  accountability  of  public  services  and  moral  obligations  towards taxpayer compliance.  The population  in  this  study  were  all  motor vehicle  taxpayers registered  at  the SAMSAT  Office  in  Jambi  City.  The  sampling  technique  in  this  study  used  the  accidental  sampling method. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis techniques. The number of samples in this study were 100 respondents of motor vehicle taxpayers. The software used for data processing  is  SPSS  version  22  for  Windows.  The  results  of  testing  the  hypothesis  are  as  follows. Simultaneously  and  partially,  understanding  tax  regulations,  taxpayer  awareness,  public  service accountability and moral obligations towards taxpayer compliance.
Keywords: taxpayer  compliance;  understanding  of  tax  regulations;  awareness  of  taxpayers; accountability of public services; moral obligations.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  bukti  empiris  pengaruh  pemahaman  peraturan perpajakan,  kesadaran  wajib  pajak,  akuntabilitas  pelayanan  publik  dan  kewajiban  moral  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  wajib  pajak  kendaraan  bermotor yang  terdaftar  di  Kantor  SAMSAT  Kota  Jambi.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode accidental  sampling .  Teknik  analisis  data  menggunakan  teknik  analisis  regresi linear  berganda.  Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  100  responden  wajib  pajak  kendaraan bermotor.  Software  yang  digunakan  untuk  olah  data  adalah  SPSS  versi  22  for  windows.  Hasil pengujian  hipotesis  sebagai  berikut.  Secara  simultan  dan  parsial,  pemahaman  peraturan  perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata  Kunci: kepatuhan  wajib  pajak;  pemahaman  peraturan  perpajakan;  kesadaran  wajib  pajak; akuntabilitas pelayanan publik; kewajiban moral.
Corresponding author. Email: 1* nurainielfa05@gmail.com.
How  to  cite  this  article. Nuraini  Elfa  Ruky,  Wirmie  Eka  Putra,  Fitrini  Mansur.  2018.  Pengaruh  Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik  Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia , 6 (3), 341–353. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4670 History of article. Received: September 2018, Revision: November 2018, Published: December 2018 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i3.4670 Copyright©2018. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI
Undang-undang  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  menyatakan bahwa  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  pemerintah  pemerintah  daerah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan prinsip  otonomi  seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam undang-undang dijelaskan bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik
Indonesia untuk mengurangi keteragantungan terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah.
Peningkatan kemandirian daerah sangat  erat  kaitannya  dengan  kemampuan daerah  dalam  mengelola  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) yaitu sumber-sumber keuangan daerah yang  digali  dari  wilayah  daerah  yang  terdiri dari  hasil  pajak  daerah,  retribusi  daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain asli daerah  yang sah (Arviana & Sadjiarto, 2014).
Pajak  daerah  merupakan  kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa
berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  (Mardiasmo, 2018).  Pajak  daerah  merupakan  pajak  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah  dan  hasilnya  nanti  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  pemerintah  daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerah (Siahaan, 2013).
Salah  satu  jenis  pendapatan  pajak daerah  diantaranya  didapat  melalui  pajak kendaraan  bermotor  (PKB).  Pajak  kendaraan bermotor  merupakan  jenis  pajak  yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberi kewenangan untuk memungut  pajak  kendaraan  bermotor  sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor  di  setiap  kabupaten  (Aswati, Mas’ud,  &  Nudi,  2018).  Menurut  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Pasal  2  ayat (1)  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  bahwa  jenis-jenis  pajak  provinsi ditetapkan  sebanyak  5  (lima)  jenis  pajak. Salah  satu  pajak  provinsi  yang  sangat  besar pengaruhnya  terhadap  pemasukan  kas  daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Penelitian ini berfokus pada penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  di Provinsi  Jambi.  Berikut  disajikan  rincian kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) terhadap  Pendapatan  Pajak  Daerah  Provinsi Jambi tahun 2013-2017. Tabel 1.1
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Pajak Daerah
Sumber: LHP Provinsi Jambi, BPK RI Perwakilan Jambi, 2018 (BPK, 2018).
Tahun Realisasi PKB
Pendapatan Daerah % 2013 Rp299,115,576,871 Rp 841,884,751,200 36% 2014 Rp318,466,618,198  Rp1,010,560,585,180.50 32% 2015 Rp321,804,013,917  Rp1,010,318,979,969 32% 2016 Rp339,443,747,598  Rp 966,519,347,102.57 35% 2017 Rp416,706,232,791  Rp1,316,162,467,485.16 32% Rata-rata Rp339,107,237,875  Rp1,029,089,226,187 33%
Tabel  1.1  di  atas  menunjukkan  bahwa persentase kontribusi pajak kendaraan bermotor  (PKB)  terhadap  pendapatan  pajak daerah tiap tahunnya mengalami fluktuasi dari tahun  ke  tahun.  Berdasarkan  perbandingan nilai  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB) terhadap  pendapatan  pajak  daerah  pada  tabel 1.1  terlihat  bahwa  pada  tahun  2013  memiliki kontribusi  paling  besar  dibandingkan  dengan tahun  lainnya  yaitu  sebesar  36%.  Pada  tahun 2014  dan  2015,  persentase  kontribusi  pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap pendapatan pajak daerah mengalami penurunan  yang  cukup  signifikan  menjadi 32%,  meskipun  secara  nominal  terjadi peningkatan  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor (PKB) sejak tahun 2013.
Pada tahun 2016, persentase kontribusi pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  terhadap pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan dari  tahun  sebelumnya  yaitu  menjadi  35%, akan  tetapi  persentase  kontribusi  pajak kendaraan  bermotor  terhadap  pendapatan pajak  daerah  pada  tahun  2017  mengalami penurunan  dari  tahun  sebelumnya  sebesar 35%  menjadi  32%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2015 dan tahun 2017 kontribusi  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB) terhadap  pendapatan  pajak  daerah  sangat rendah  dibandingkan  pada  tahun  2013  dan 2016.
Fenomena yang terjadi terkait penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB) di  Kota  Jambi  seperti  yang  diberitakan  oleh (A.  Jambi,  2017)  bahwa  pajak  kendaraan bermotor  (PKB)  yang  berupa  piutang  masih sangat  besar  yaitu  mencapai  miliaran  Rupiah dari  satu  juta  lebih  unit  kendaraan  bermotor. Program  pemutihan  pajak  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Provinsi  Jambi  pada  tahun 2018  telah  mendapatkan  penerimaan  sebesar Rp  70.010.528.251  dari  target  sebesar  Rp  90 milyar  (T.  Jambi,  2018).  Hal  tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan  bermotor  di  Kota  Jambi  masih belum  tercapai  dengan  maksimal,  hal  ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kota Jambi masih rendah.
Selain  itu,  penelitian  yang  dilakukan oleh (Cahyonowati, 2011) menemukan bahwa
tingkat moral wajib pajak di  Indonesia belum tumbuh  dari  motivasi  intrinsik  individu melainkan  paksaan  dari  faktor  eksternal  yaitu oleh  besarnya  denda  pajak.  Semakin  besar denda  pajak  maka  akan  mengurangi  motivasi intrinsik  seseorang  untuk  membayar  pajak, namun demikian wajib pajak tetap termotivasi untuk  membayar  pajak  karena  merasa  berat untuk  membayar  denda  pajak.  Tingkat  moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang  terhadap  peraturan  perpajakan. Faktor  kepercayaan  terhadap  sistem  hukum dan  perpajakan  berperan  penting  untuk meningkatkan moral perpajakan. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kepatuhan wajib  pajak  di  Indonesia  adalah  kepatuhan yang  dipaksakan  yang  disebabkan  oleh adanya  kemungkinan  pemeriksaan  pajak  dan ancaman  denda  yang  tinggi  dan  belum  pada tahap kepatuhan perpajakan secara sukarela.
Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi
kewajiban–kewajiban
perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya  target  pajak  yang  diinginkan. Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  faktor penting  bagi  peningkatan  pajak,  maka  perlu secara  insentif  dikaji  tentang  faktor-faktor yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak, khususnya  dalam  membayar  pajak  daerah (Mahaputri  &  Noviari,  2016).  Kepatuhan pajak  mengacu  pada  tingkat  bahwa  wajib pajak mematuhi atau gagal mematuhi peraturan, memenuhi kewajiban dan melaksanakan  hak  perpajakan  di  negara mereka.  Pemenuhan  pajak  dapat  ditingkatkan jika  sistem  pajak  diadministrasikan  secara ketat  dan  melalui  penegakan  hukum  yang ketat  dan  pengenaan  denda  terhadap  wajib pajak  yang  dinyatakan  bersalah  melakukan penghindaran pajak (Widyantari, Wahyuni, & Sulindawati, 2017), (Manual & Xin, 2016).
Cara  terbaik  untuk  meningkatkan kepatuhan  pajak.  Beberapa  percaya  bahwa cara  terbaik  adalah  meningkatkan  insentif pajak, dan ada beberapa yang lainnya percaya bahwa  cara  terbaik  adalah  meningkatkan sanksi pajak. Dengan demikian, teori kepatuhan  pajak  secara  luas  diklasifikasikan menjadi dua, yaitu teori pencegahan dan teori psikologi (Oladipupo & Obazee, 2016)
Pemahaman peraturan perpajakan adalah  suatu  proses  dimana  wajib  pajak memahami  dan  mengetahui  tentang  peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti,  membayar pajak, melaporkan  SPT,  dan  sebagainya  serta mengetahui  tarif  pajak  sesuai  undang-undang dan  manfaat  pajak  yang  mereka  bayar (Hardiningsih  &  Yulianawati,  2011),  (Aswati et  al.,  2018).  Kurangnya  pemahaman  Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung  akan  menjadi  tidak  taat  terhadap kewajiban perpajakannya (Julianti & Zulaikha, 2014). Dengan memahami peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak  akan  mempengaruhi  patuh  tidaknya wajib  pajak  itu  sendiri  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak  akan  mempengaruhi  patuh  tidaknya wajib  pajak  itu  sendiri  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  (P.  S.  Pratiwi  & Supadmi, 2016)
Masalah  pengetahuan  perpajakan  dan perilaku kepatuhan wajib pajak telah mendapat  perhatian  besar  di  seluruh  dunia. Pengetahuan perpajakan dan perilaku kepatuhan  wajib  pajak  menunjukkan  bahwa untuk  mendapatkan  tingkat  kepatuhan  pajak secara sukarela. Dengan kata lain, pemahaman dan pengetahuan pajak yang baik sangat  penting  bagi  otoritas  pajak  untuk memperbaiki sistem pajak dan dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Oleh karena  itu,  pengetahuan  pajak  dan  perilaku kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  masalah penting bagi pemerintah dan otoritas pengumpulan  pendapatan  untuk  mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku wajib  pajak  dan  perilaku  kepatuhan  pajak terutama  dalam  lingkungan  penilaian  diri (Redae & Sekhon, 2016).
Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di  mana  seseorang  mengetahui,  memahami, membayar  dan  melapor  semua  penghasilan tanpa  ada  yang  disembunyikan  sesuai  dengan ketentuan pajak yang berlaku serta memenuhi hak  dan  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak (Mahaputri  &  Noviari,  2016),  (Ilhamsyah,
Endang,  &  Dewantara,  2016).  Kesadaran perpajakan  adalah  keadaan  mengetahui  atau mengerti  perihal  pajak  tanpa  adanya  paksaan dari  pihak  lain.  Penilaian  positif  masyarakat wajib  pajak  terhadap  pelaksanaan  fungsi negara  oleh  pemerintah  akan  menggerakan masyarakat  untuk  mematuhi  kewajibannya untuk  membayar  pajak  (Ummah,  2015). Apabila  wajib  pajak  sudah  melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa adanya pakasaan dari pihak lain dalam memenuhi hak dan  kewajiban  perpajakan  secara  tulus  dan ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya,  maka  tidak  akan  terjadi  yang namanya  ketidakpatuhan  dalam  membayar pajak (Kemala, 2015).
Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak  yang  mendorong  wajib  pajak  untuk membayar  pajak. Pertama ,  kesadaran  bahwa pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam menunjang  pembangunan  negara.  Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak  karena  merasa  tidak  dirugikan  dari pemungutan  pajak  yang  dilakukan. Kedua , kesadaran  bahwa  penundaan  pembayaran pajak  dan  pengurangan  beban  pajak  sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar  pajak  karena  memahami  bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan  beban  pajak  berdampak  pada kurangnya  sumber  daya  finansial  yang  dapat mengakibatkan  terlambatnya  pembangunan negara. Ketiga ,  kesadaran  bahwa  pajak ditetapkan  dengan  Undang-undang  dan  dapat dipaksakan  (Widyantari  et  al.,  2017)  dan (Arum, 2012).
Akuntabilitas pelayanan publik merupakan  paradigma  baru  dalam  menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh  masyarakat  dengan  pelayanan  yang diberikan  oleh  pemerintah  daerah.  Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia layanan  juga  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya (Mahaputri  &  Noviari,  2016).  Kepatuhan wajib  pajak  tergantung  pada  bagaimana petugas  pajak  memberikan  pelayanan  yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang  dan  ingin  memenuhi  kewajibannya
sebagai  wajib  pajak  (Jatmiko,  2006).  Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama  yang harus dijalankan pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu public service function (fungsi  pelayanan  masyarakat), development  function (fungsi  pembangunan), dan protection  function (fungsi  perlindungan) (Aswati  et  al.,  2018).  Menurut  (Susilawati  & Budiartha, 2013), akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggung  jawabkan  tugas-tugas  pada publik  terdiri  dari  2  (dua)  macam  yaitu Pertanggung jawaban vertikal ( vertical accountability )  dan  Pertanggung  jawaban horizontal ( horizontal accountability ).
Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan  tidak  dimiliki  oleh  orang  lain, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan  kewajiban  perpajakan  dengan sukarela  dan  benar  nantinya  dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya  (Artha  &  Setiawan,  2016). (Layata  &  Setiawan,  2014)  menyimpulkan dalam penelitiannya jika wajib pajak memiliki kewajiban moral  yang baik maka wajib pajak akan  cenderung  berperilaku  jujur  dan  taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal  ini  ber-dampak  pada  kepatuhan  wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya.
Menurut  (Mustikasari,  2007)  indikator kewajiban  moral  adalah  melanggar  etika, perasaan  bersalah,  dan  prinsip  hidup.  Aturan moral  dan  sentimen  berfokus  pada  norma- norma  sosial  dan  membahas  empat  elemen yaitu  rasa  bersalah,  rasa  malu,  tugas  dan keadilan.  Deklarasi  palsu  akan  menimbulkan kecemasan,  rasa  bersalah,  atau  jika  ketahuan, rasa  malu  dan  dengan  demikian  merupakan prasangka  terhadap  citra  diri  wajib  pajak. Diasumsikan  bahwa  seorang  wajib  pajak merasakan  biaya-biaya  moral  yang  bertindak sebagai  pembatasan  terhadap  ketidakpatuhan. Di  sisi  lain,  jika  seorang  wajib  pajak  merasa atau  percaya  bahwa  sistem  pajak  tidak  adil maka wajib pajak merasa adanya beban pajak yang  tinggi,  biaya  moral  untuk  berperilaku jujur  akan  menurun  dan  penghindaran  pajak dapat  dilihat  sebagai  semacam  perlawanan
terhadap  sistem  pajak  (Chucks  &  Anthony, 2013).

## Hipotesis Penelitian
Hipotesis  merupakan  jawaban  sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan  masalah  penelitian  telah  dinyatakan dalam  bentuk  kalimat  pernyataan  (Sugiyono, 2017).
H 1 Pemahaman  Peraturan  Perapajakan, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Akuntabilitas Pelayanan  Publik  dan  Kewajiban Moral  berpengaruh  secara  simultan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak kendaraan bermotor.
H 2
Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh  secara  parsial  terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor. H 3
Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh secara  parsial  terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak kendaraan bermotor. H 4
Akuntabilitas
Pelayanan Publik
berpengaruh  secara  parsial  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor. H 5
Kewajiban  Moral  berpengaruh  secara parsial  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak kendaraan bermotor.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian  yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif. Penelitian  kuantitatif  adalah  penelitian  yang mempunyai  tujuan  untuk  menguji  atau verifikasi  teori,  meletakkan  teori  secara deduktif  menjadi  landasan  dalam  penentuan dan pemecahan masalah penelitian (Indriantoro & Supomo, 2011).

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu adalah data  yang  mengacu  pada  informasi  yang diperoleh  dari  tangan  pertama  oleh  peneliti yang  berkaitan  dengan  variabel  minat  untuk tujuan  spesifik  studi  (Sekaran,  2014).  Data primer  secara  khusus  dikumpulkan  oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, data penelitian dalam penelitian ini
diperoleh secara langsung
dengan membagikan  kuesioner.  Kuesioner  adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab,  biasanya  dalam  alternatif  yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2014).

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah wajib  pajak  kendaraan  bermotor yang berdomisili  di  Kota  Jambi.  Penentuan  jumlah sampel  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam penelitian  ini  adalah  berdasarkan  rumus Slovin  sebagai  alat  ukur  untuk  menghitung ukuran  sampel  karena  jumlah  populasi  yang diketahui  lebih  dari  100  responden.  Adapun rumus  Slovin  yang  digunakan  yaitu  sebagai berikut:
𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁𝑒 2
Rumus Slovin (Sekaran, 2014)
Keterangan: n   = Ukuran sampel N  = Ukuran populasi e   = Presisi yang digunakan 10%
Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor  menurut  data  yang  diperoleh  dari (Bakeuda,  2018)  sebanyak  351.997  wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini akan menggunakan  responden  dari  wajib  pajak kendaraan  bermotor  yang  membayar  pajak kendaraan  bermotor  di  Kantor  Bersama SAMSAT di Kota Jambi. Teknik pengambilan sampel  diukur  dengan  menggunakan  rumus Slovin  dalam  (Sekaran,  2014).  Penyebaran kuesioner  dilakukan  dengan  cara accidental sampling (sampling kebetulan), yaitu merupakan metode penentuan sampel berdasarkan  kebetulan,  yaitu  siapa  saja  yang secara  kebetulan  bertemu  dengan  peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang  orang  yang  kebetulan  ditemui  itu cocok sebagai sumber data.

## Variabel Independen
Pemahaman peraturan perpajakan menjadi variable independen dalam penelitian
ini,  Pemahaman  peraturan  perpajakan  dalam penelitian  ini  diukur  menggunakan  indikator dari  penelitian  (Mahaputri  &  Noviari,  2016) adalah  sebagai  berikut:  a).  Wajib  pajak mengetahui  fungsi  dan  manfaat  pajak, b).Wajib  pajak  mengetahui  cara  pembayaran pajak,  c).  Wajib  pajak  mengetahui  peraturan pajak, d). Wajib pajak mengetahui jika terjadi perubahan peraturan perpajakan Kesadaran  Wajib  Pajak  merupakan  variabel independen,  kesadaran  wajib  pajak  dalam penelitian  ini  diukurmenggunakan  indikator dari  penelitian  (Mahaputri  &  Noviari,  2016) adalah  sebagai  berikut:  a).  Pajak  Kendaraan Bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah. b). Menunda pembayaraan pajak dan pengurangan beban pajak kendaraan bermotor sangat merugikan daerah. c). Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.  d).  Hasil  pemungutan  pajak dinikmati kembali oleh wajib pajak walaupun tidak  secara  langsung.  e).  Membayar  pajak dengan  tepat  waktu  akan  mempercepat realisasi program pemerintah untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.
Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  juga merupakan variabel independen dalam penelitian  ini  diukur  menggunakan  indikator dari  penelitian  (Mahaputri  &  Noviari,  2016) a).  Bukti  Fisik,  b).  Keandalan,  c).  Daya Tanggap,  d).  Jaminan,  e).  Empati.  Instrumen yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel akuntabilitas  pelayanan  publik  diadopsi  dari penelitian  (Mahaputri  &  Noviari,  2016)  yang terdiri dari 14 item pernyataan.
Kewajiban  moral    juga  merupakan  variabel independen  dalam  penelitian  ini  diukur menggunakan  indikator  dari  penelitian(Artha &  Setiawan,  2016).  a).  Tanggung  jawab pembiayaan  pemeliharaan  negara  merupakan tanggung  jawab  kita  bersama.  b).  Ada perasaan  cemas  apabila  tidak  melaksanakan kewajiban  pajak  sebagaimana  mestinya.  c). Ada  perasaan  bersalah  dalam  diri  anda  jika melakukan  penggelapan  pajak.  d).  Anda menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan  sukarela.  e).  Ada  perasaan  bersalah dalam  diri  anda  jika  tidak  membayar  pajak. d). Anda melaporkan pajak dengan benar.

## Variabel Dependen
Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian  ini  diukur  menggunakan  indikator dari  penelitian(Mahaputri  &  Noviari,  2016) sebagai  berikut:  a.).  Wajib  pajak  tunduk terhadap  ketentuan  peraturan  perundang- undangn pajak kendaraan bermotor. b). Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap, benar,  dan  jelas.  c).  Wajib  pajak  membayar
pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai  dengan  biaya-biaya  yang  tertera  pada surat-surat  kendaraan.  d).  Wajib  pajak membayar  pajak  kendaraan  bermotor  yang terutang tepat pada waktunya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Tabel 4.6 Hasil Analisis Deskriptif Statistik Descriptive Statistics N  Minimum  Maximum  Mean Std. Deviation Total_Y 100 12,0 20,0 17,590 1,8861 Total_X1 100 12,0 20,0 16,650 1,8769 Total_X2 100 15,0 24,0 20,390 2,1644 Total_X3 100 40,0 68,0 56,050 6,7065 Total_X4 100 20,0 30,0 26,340 2,9447 Valid N (listwise)  100 Sumber: diolah oleh Peneliti (2018)
Tabel  4.6  di  atas  menunjukkan  bahwa jumlah  data  penelitian  adalah  sebesar  100 data.  Variabel  kepatuhan  wajib  pajak  (Y) mempunyai  nilai  minimum  sebesar  12,0  dan nilai  maksimum  sebesar  20,0.  Nilai  rata-rata kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  adalah  sebesar 17,59  dengan  nilai  standar  deviasi  sebesar 1,8861. Variabel  pemahaman peraturan wajib pajak  (X 1 )  mempunyai  nilai  minimum  12,0 dan nilai maksimum 20,0. Rata-rata pemahaman peraturan wajib pajak (X 1 ) adalah sebesar  16,65  dengan  nilai  standar  deviasi sebesar 1,8769.
Variabel  kesadaran  wajib  pajak  (X 2 ) mempunyai  nilai  minimum  15,0  dan  nilai maksimum  24,0.  Rata-rata  kesadaran  wajib pajak (X 2 ) adalah sebesar 20,390 dengan nilai standar  deviasi  sebesar  2,1644.  Variabel Akuntabilitas
Pelayanan
Publik (X 3 ) mempunyai  nilai  minimum  40,0  dan  nilai
maksimum  30,0.  Rata-rata  Akuntabilitas Pelayanan  Publik  (X 3 )  adalah  sebesar  56,050 dengan  nilai  standar  deviasi  sebesar  6,7065. Variabel  kewajiban  moral  (X 4 )  mempunyai nilai minimum 20,0 dan nilai maksimum 30,0. Rata-rata kewajiban moral (X 4 ) adalah sebesar 26,340  dengan  nilai  standar  deviasi  sebesar 2,9447.
Berdasarkan  tabel  4.6  di  atas,  nilai  standar deviasi seluruh variabel lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Ini mengandung arti bahwa variasi data variabel- variabel  dalam  penelitian  adalah  rendah  dan data  bersifat  homogen  sehingga  baik  untuk mewakili  populasi (Aczel  & Sounderpandian, 2008).
Pengujian Hipotesis Uji Simultan (Uji F)

## Tabel 4.19
Hasil Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares  Df  Mean Square F Sig. 1 Regression 274,463 4 68,616 83,863  ,000 b Residual 77,727 95 ,818 Total 352,190 99 Sumber: diolah oleh Peneliti (2018)
Tabel  4.19  di  atas  menunjukkan bahwa  nilai  F hitung 83,863  >  F tabel 2,47  (df1  = 4, df2 = 95, 5%) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05  (α  =  5%).  Hal  ini  berarti  bahwa  model penelitian adalah fit atau dengan kata lain ada pengaruh  yang  signifikan  antara  pemahaman peraturan  perpajakan,  kesadaran  wajib  pajak,
akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral secara bersama-sama terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pada  Kantor  Bersama Samsat Kota Jambi (H 1 diterima).
Uji Statistik t (Uji t) Tabel 4.20. Hasil Uji t
Sumber: diolah oleh Peneliti (2018)
Tabel  4.20  di  atas  menunjukkan bahwa  nilai  t hitung variabel  pemahaman peraturan  perpajakan  sebesar  2,406  >  t tabel 1,98525 dan nilai signifikansi 0,018 < 0,05 (α =  5%).  Hal  ini  berarti  bahwa  pemahaman peraturan  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak (H 2 diterima).
Nilai  t hitung variabel  kesadaran  awajib pajak  sebesar  5,308  >  t tabel 1,98525  dan  nilai signifikansi  0,018  <  0,05  (α  =  5%).  Hal  ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak (H 3 diterima). Nilai  t hitung variabel  akuntabilitas pelayanan  publik  sebesar  2,662  >  t tabel 1,98525 dan nilai signifikansi 0,018 < 0,05 (α =  5%).  Hal  ini  berarti  bahwa  akuntabilitas
pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H 4 diterima).
Nilai  t hitung variabel  kewajiban  moral sebesar  3,227  >  t tabel 1,98525  dan  nilai signifikansi  0,018  <  0,05  (α  =  5%).  Hal  ini berarti  bahwa  kewajiban  moral  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H 5 diterima).
Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) ,178 1,004 ,177  ,860 Total_X1  ,147 ,061 ,147 2,406  ,018 Total_X2  ,324 ,061 ,372 5,308  ,000 Total_X3  ,066 ,025 ,236 2,662  ,009 Total_X4  ,176 ,054 ,274 3,227  ,002
Koefisien Determinasi (R 2 )

## Tabel 4.21
Tabel Uji Determinasi Model Summary b Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,883 a ,779 ,770 ,9045 Sumber: diolah oleh Peneliti (2018)
Berdasarkan hasil uji determinasi pada tabel  4.21  diketahui  bahwa  nilai adjusted  R Square sebesar  0,770  yang  mengandung  arti bahwa 77,0% besarnya kepatuhan wajib pajak dapat  dijelaskan  oleh  variabel  pemahaman peraturan  perpajakan,  kesadaran  wajib  pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral  sedangkan  sisanya  23,0%  (100%  - 77,0%) lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar  model.  Nilai  koefisien  determinasi  yang ditunjukkan adjusted R square sebesar 77,0% termasuk kategori pengaruh sangat kuat (71% < KD < 90%) (Ghozali, 2016).
Berdasarkan  dari  uji  simultan  (uji  F) menunjukkan hasil bahwa pemahaman peraturan  perpajakan,  kesadaran  wajib  pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Hal  ini berarti  bahwa model penelitian adalah fit atau dengan kata lain ada pengaruh yang  signifikan  antara  pemahaman  peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral secara bersama-sama terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor pada  Kantor  Bersama  Samsat  Kota  Jambi. Besarnya  kepatuhan  wajib  pajak  dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral  sebesar  77,0%  sedangkan  sisanya dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar  model sebesar 23% (100% - 77%).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  (Mahaputri  &  Noviari,  2016)  yang menunjukkan  bahwa  pemahaman  peraturan perpajakan,  kesadaran  wajib  pajak,  dan akuntabilitas  pelayanan  publik  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Artha  & Setiawan,  2016)  juga  mengungkapkan  bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  tinggi pemahaman  peraturan  perpajakan,  kesadaran wajib  pajak,  akuntabilitas  pelayanan  publik, dan  kewajiban  moral  wajib  pajak,  maka semakin  tinggi  pula  kepatuhan  wajib  pajak terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian,  apabila  kepatuhan  wajib  pajak meningkat maka dapat meningkatkan penerimaan  pajak  daerah  melalui  pajak kendaraan bermotor.
Hasil  pengujian  statistik  (uji  t)  dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman
peraturan
perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak . Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  tinggi pemahaman  peraturan  perpajakan  oleh  wajib pajak,  maka  wajib  pajak  akan  semakin  patuh dalam membayar kewajiban pajaknya.
Data penelitian terkait variabel pemahaman
peraturan perpajakan dikumpulkan  dari  hasil  kuesioner  yang disebarkan  kepada  100  responden.  Hasil  data penelitian  menunjukkan  bahwa  sebanyak  93 responden  atau  93%  setuju  dan  sangat  setuju bahwa  wajib  pajak  mengetahui  fungsi  dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai  pembangunan  daerah  dan  sarana umum  untuk  masyarakat.  Sebanyak  89 responden  atau  89%  setuju  dan  sangat  setuju bahwa  wajib  pajak  telah  mengetahui  bahwa dalam  peraturan  mengenai  perpajakan  daerah dimana wajib pajak yang terlambat membayar Pajak  Kendaraan  Bermotor  akan  dikenakan sanksi  berupa  denda.  Indikator  pemahaman peraturan perpajakan di atas telah memberikan  gambaran  bahwa  wajib  pajak
kendaraan  bermotor  di  Kota  Jambi  sebagian besarnya  telah  paham  dan  mengerti  tentang peraturan perpajakan.
Penelitian (Mahfud, Arfan, & Abdullah,  2017)  dan  (P.  S.  Pratiwi  & Supadmi, 2016) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  menunjukan  bahwa  perubahan pada variabel pemahaman peraturan perpajakan  diikuti  oleh  variabel  kepatuhan wajib  pajak  secara  searah  atau  positif.  Hasil ini  juga  bisa  diartikan  semakin  bagus  tingkat pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  variabel  kesadaran  wajib  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan demikian,  semakin  tinggi  tingkat  kesadaran yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  maka  akan dapat  mempengaruhi tingkat  kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.
Dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  menunjukkan  bahwa  sebanyak  88 responden  atau  88%  setuju  dan  sangat  setuju bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah. Sebanyak 84 responden atau  84%  setuju  dan  sangat  setuju  bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban  Pajak  Kendaraan  Bermotor  sangat merugikan daerah. Serta sebanyak 83 responden  atau  83%  setuju  dan  sangat  setuju bahwa  membayar  pajak  dengan  tepat  waktu akan mempercepat realisasi program pemerintah  untuk  kemajuan  kesejahteraan rakyat. Beberapa indikator di atas menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak kendaraan  bermotor  di  Kota  Jambi  sebagian besarnya  telah  mempunyai    kesadaran  yang cukup tinggi terhadap kewajiban perpajakanya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Wardani  & Rumiyatun,  2017),  (I.  G.  A.  M.  A.  M.  A. Pratiwi & Setiawan, 2014) dan (Aswati et al., 2018)  yang  menyatakan  bahwa  kesadaran wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak
Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor,  semakin  tinggi  tingkat  kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya  maka  semakin  tinggi  tingkat kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan.
Hasil pengujian pengaruh akuntabilitas pelayanan  publik  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas pelayanan publik dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan  yang diterima oleh  para  wajb  pajak  maka  akan  dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Hasil  data  penelitian  menunjukkan bahwa  sebanyak  89  responden  atau  89% setuju  dan  sangat  setuju  bahwa  kondisi gedung  Kantor  Bersama  SAMSAT  Kota Jambi memadai.  Sebanyak 83 responden atau 83%  setuju  dan  sangat  setuju  bahwa  petugas Kantor  Bersama  SAMSAT  Kota  Jambi memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh wajib  pajak.    Sebanyak  81  responden  atau 81%  setuju  dan  sangat  setuju  bahwa kecepatan petugas Kantor Bersama SAMSAT Kota  Jambi  dalam  menindaklanjuti  keluhan yang  disampaikan  wajib  pajak.  Sebanyak  83 responden  atau  83%  setuju  dan  sangat  setuju bahwa  petugas  Kantor  Bersama  SAMSAT Kota Jambi mampu menyampaikan informasi secara  benar  sesuai  dengan  peraturan  yang ada.  Serta  sebanyak  76  responden  atau  76% setuju  dan  sangat  setuju  bahwa  petugas Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi dalam melayani seluruh wajib pajak tanpa memandang  status  sosial  wajib  pajak. Beberapa  indikator  di  atas  menunjukkan bahwa tingkat  kepuasan  wajib pajak terhadap akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan oleh petugas Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi sangat tinggi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Cahyadi  & Jati,  2016)  dan  (Susilawati  &  Budiartha, 2013)  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas pelayanan  publik  berpengaruh  positif  pada kepatuhan  wajib  pajak  Kendaraan  Bermotor. ini  dikarenakan  apabila  petugas  pelayanan SAMSAT bisa memberikan pelayanan publik secara  transparan  dan  terbuka,  hal  tersebut
dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya.  Keinginan  membayar  pajak dapat  meningkat  apabila  terdapat  pandangan positif yang muncul dari wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Aswati et al., 2018)  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas pelayanan  publik  menunjukan  hasil  pengaruh yang  negatif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor.
Hasil  pengujian  pengaruh  kewajiban moral  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Hal  ini  menunjukkan  bahwadengan  adanya kewajiban moral dalam diri wajib pajak maka akan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Hasil  data  penelitian  menunjukkan bahwa  sebanyak  98  responden  atau  98% setuju  dan  sangat  setuju  bahwa  tanggung jawab  pembiayaan  pemeliharaan  Negara merupakan  tanggung  jawab  kita  bersama. Sebanyak  95  responden  atau  95%  setuju  dan sangat  setuju  bahwa  ada  perasaan  cemas apabila  tidak  melaksanakan  kewajiban  pajak sebagaimana  mestinya.  Beberapa  indikator  di atas  menunjukkan  bahwa  kewajiban  moral wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kota Jambi  sangat  tinggi  sehingga  dapat  membuat wajib  pajak  patuh  dan  akan  melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian (Sanjaya, 2014), (Aryandini, 2016), (Rahayu,  2015)  dan  (Pranata  &  Setiawan, 2015)  yang  menemukan  bahwa  kewajiban moral  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Kewajiban  moral  selalu  berkaitan dengan  nilai  moral  yang  dimiliki  oleh  wajib pajak.  Etika,  prinsip  hidup,  perasaan  bersalah merupakan  kewajiban  moral  yang  dimiliki setiap  orang  dalam  melaksanakan  sesuatu. Wajib pajak yang tidak menghitung, membayar  dan  melaporkan  pajaknya  dengan sukarela  atau  melakukan  penggelapan  pajak, wajib  pajak  tersebut  merasa  cemas  dan merasa  bersalah.  Semakin  tinggi  kewajiban moral  wajib  pajak,  maka  kepatuhan  terhadap peraturan perpajakan juga semakin tinggi
Berdasarkan  hasil  analisis  tentang pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral secara bersama-sama  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  pada  Kantor  Bersama  Samsat  Kota Jambi,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan  publik,  dan  kewajiban  moral berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Jambi.
Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Jambi.
Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada  Kantor Bersama Samsat Kota Jambi.
Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Jambi.
Kewajiban moral berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada  Kantor Bersama Samsat Kota Jambi.

## SARAN
Penelitian  ini  mempunyai  beberapa  saran, yaitu:
Bagi  Kantor  SAMSAT  Bersama  Kota jambi  lebih  meningkatkan  lagi  kualitas pelayanan  petugas  pajak  dalam  memberikan pelayanan yang terbaik dan bertindak profesional  dalam  melayani  wajib  pajak  di Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi.
Bagi  peneliti  selanjutnya,  agar  melengkapi metoda  survei  dengan  wawancara  untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada, serta menambah  variabel  independen  lain  yang terkait  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  seperti Sanksi  Pajak,  karena  tingkat  koefisien determinasi  yang  masih  mungkin  untuk ditingkatkan lagi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Aczel,  A.  D.,  &  Sounderpandian,  J.  (2008). Complete Business Statistics 7th Edition. Penerbit: McGraw-Hill.
Artha,  K.  G.  W.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2016).
Pengaruh  Kewajiban  Moral,  Kualitas Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan  pada Kepatuhan wajib Pajak di KPP Bandung Utara. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana , 17 (2), 913–937.
Arum,  H.  P.  (2012).  Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus,  dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan Kegiatan  Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas  ( Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap ).
Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro , 1 (2010), 1–8.
Arviana, N., & Sadjiarto, A. (2014). Pengaruh
Pemahaman Peraturan, Omset,
Pemeriksaan,  Sanksi,  Relasi  sosial,  dan Persaingan  Usaha  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Restoran  di  Mojokerto Tahun  2014. Tax  &  Accounting  Review , 4 (1).
Aryandini,  S.  (2016).  Pengaruh  Kewajiban Moral,  Pemeriksaan  Pajak,  dan  Kondisi Keuangan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Badan  untuk  Usaha  Hotel  yang terdaftar  di  Dinas  Pendapatan  Daerah Kota Pekanbaru. Jom Fekon , 3 (1), 1463– 1477.
Aswati,  W.  O.,  Mas’ud,  A.,  &  Nudi,  T.  N. (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib
Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  (Studi  Kasus  Kantor  UPTB SAMSAT  Kabupaten  Muna). Jurnal Akuntansi  Dan  Keuangan  Fakultas Ekonomi  Dan  Bisnis  ,  UHO  Jurnal Akuntansi  Dan  Keuangan  Fakultas Ekonomi  Dan  Bisnis  ,  UHO  Page  74 ,
III (1), 27–39.
Bakeuda.  (2018).  Rekapitulasi  Penerimaan dan  Jumlah  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  UPTB  Kota  Jambi. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi .
BPK.  (2018).  Laporan  Hasil  Pemeriksaan BPK  Provinsi  Jambi. Badan  Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jambi. Cahyadi,  I.  M.  W.,  &  Jati,  I.  K.  (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  Dan Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan
Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. E- Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana ,
16 (3), 2342–2373.
Cahyonowati,  N.  (2011).  Model  Moral  dan Kepatuhan  Perpajakan:  Wajib  Pajak Orang  pribadi. Jurnal  Akuntansi  Dan Auditing Indonesia , 15 (2), 161–177.
Chucks, A. D., & Anthony, O. O. (2013). Tax Morale  and  Its  Effect  on  Taxpayers’ Compliance  to  Tax  Policies  of  the Nigerian  Government. IOSR  Journal  of Business  and  Management  (IOSR-JBM) , 12 (6), 35–55. Retrieved from http://www.iosrjournals.org/iosr- jbm/papers/Vol12- issue6/E01263555.pdf?id=6792
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 22. Edisi  V.  Semarang.  Badan  Penerbit
Universitas Diponegoro.
Hardiningsih,  P.,  &  Yulianawati,  N.  (2011).
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan  Membayar  Pajak. Dinamika Keuangan  Dan  Perbankan , 3 (1),  126–
142. https://doi.org/ISSN: 1979-4878
Ilhamsyah,  R.,  Endang,  M.  G.  W.,  & Dewantara,  R.  Y.  (2016).  Pengaruh Pemahaman  dan  Pengetahuan  wajib Pajak  Tentang  Peraturan  Perpajakan,
Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan  Bermotor  (Studi  SAMSAT kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 8 (1), 1–9. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415
324.004
Indriantoro,  N.,  &  Supomo,  B.  (2011). Metodologi  Penelitian  Bisnis  Untuk
Akuntansi Dan Manajemen. Edisi Pertama. BPFE,Yogyakarta .
Jambi,  A.  (2017).  Jambi  Genjot  Pajak Kendaraan. Antara Jambi. 2017. Diakses Dari Https://Jambi.Antaranews.Com/Berita/3 23132/Jambi-Genjot-Pajak-Kendaraan Pada Tanggal 24 Juli 2018.
Jambi,  T.  (2018).  Akhir  Juni  Berakhir! Program  Pemutihan  Pajak  di  Provinsi Jambi Sudah Capai Rp 70 Miliar. Tribun Jambi.  2018.,  Akhir  Juni  Berakhir! Program  Pemutihan  Pajak  Di  Provinsi
Jambi  Sudah  Capai  Rp  70  Miliar. Diakses Dari Http://Jambi.Tribunnews.Com/2018/06/2 1/Akhir-Juni-Berakhir-Program- Pemutihan-Pajak-Di-Provinsi-Jambi-
Sudah-Capai-Rp-70-Miliar Pada T .
Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib
Pajak  Pada  Pelaksanaan  Sanksi  Denda,
Pelayanan Fiskus dan Kesadaran
Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  (  Studi  Empiris  Terhadap  Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang ). Tesis Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro , 86.
Julianti,  M.,  &  Zulaikha.  (2014).  Analisis
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi untuk  Membayar  Pajak  dengan  Kondisi Keuangan  dan  Preferensi  Risiko  Wajib Pajak  sebagai  Variabel  Moderating (Studi  Kasus  pada  Wajib  Pajak  yang Terdaftar  di  KPP  Pratama  Candisari  S.
Diponegoro  Journal  Of  Accounting , 3 (2), 1–15.
Kemala,  W.  (2015).  Pengaruh  Kesadaran
Wajib  Pajak,  Pengetahuan  Pajak,  Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan
Bermotor. Jom. Fekon , 2 (1), 1–15.
Layata,  S.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2014).
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan  Dan  Sanksi  Perpajakan Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan. E-
Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana ,
9 (2), 540–556.
Mahaputri,  N.  N.  T.,  &  Noviari,  N.  (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal
Akuntansi  Universitas  Udayana , 17 (3),
2321–2351.
Mahfud,  Arfan,  M.,  &  Abdullah,  S.  (2017).
Pengaruh
Pemahaman
Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan (Studi  Empiris  Pada  Koperasi  Di  Kota Banda Aceh). Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kuala , 6 (3), 1–9.
Manual,  V.,  &  Xin,  A.  Z.  (2016).  Impact  of Tax  Knowledge,  Tax  Compliance  Cost, Tax  Deterrent  Tax  Measures  towards Tax  Compliance  Behavior:  A  survey  on Self-Employed Taxpayers in West Malaysia. Electronic Journal of Business and Management , 1 (1), 56–70.
Mardiasmo.  (2018).  Perpajakan. Edisi  2018 Andi Publisher .
Mustikasari,  E.  (2007).  Kajian  Empiris
Tentang  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan Di  Perusahaan  Industri  Pengolahan  Di
Surabaya.
Simposium Nasional Akuntansi X , ASPP - 16 (26–28 Juli), 1–41. https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR- 15-2516
Oladipupo,  A.  O.,  &  Obazee,  U.  (2016).  Tax
Knowledge, Penalties and Tax
Compliance in  Small  and Medium Scale Enterprises  in  Nigeria. IBusiness , 08 ,  1– 9. https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001
Pranata,  P.  A.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2015).
Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Kualitas
Pelayanan  dan  Kewajiban  Moral  pada
Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana , 10 (2), 456–473.
Pratiwi, I. G. A. M. A. M. A., & Setiawan, P.
E.  (2014).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  Kondisi
Keuangan  dan  Persepsi  tentang  Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame  di  Dinas  Pendapatan  Kota
Denpasar. E Journal Akuntansi Universitas Udayana , 6 (2), 139–153.
Pratiwi,  P.  S.,  &  Supadmi,  N.  L.  (2016).
Pengaruh Pemahaman Peraturan, Administrasi,  dan  Sanksi  Perpajakan Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Hotel  di
Kota  Denpasar. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 16 (3), 1771–1799.
Rahayu,  P.  (2015).  Pengaruh  Kualitas Pelayanan,  Kewajiban  Moral  dan  Sanksi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Hotel  dalam  Membayar  Pajak Hotel  (Studi  Kasus  pada  Wajib  Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru). Jom FEKON ,
2 (2), Hal. 1-14.
Redae,  R.  B.,  &  Sekhon,  S.  (2016).
Taxpayers’ Knowledge and Tax
Compliance  Behavior  in  Ethiopia :  A
Study  of  Tigray  State. IIternational Journal  of  Management  and  Commerce Innovations , 3 (2), 1090–1102.
Sanjaya,  I.  putu  adi  putra.  (2014).  Pengaruh Kualitas  Pelayanan,  Kewajiban  Moral dan  Sanksi  Perpajakan  pada  Kepatuhan wajib  Pajak  dalam  membayar  Pajak Hotel. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana , 7 (1), 207–222.
Sekaran,  U.  (2014).  Research  Methods  For Business. Edisi  4.  Jakarta:  Salemba
Empat .
Siahaan,  M.  p.  (2013).  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah. Cetakan Ketiga.
Rajawali Pers. Jakarta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta .
Susilawati,  K.  E.,  &  Budiartha,  K.  (2013).
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Pengetahuan  Pajak,  Sanksi  Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuahan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor. -EJurnal Akuntansi Universitas  Udayana , 4 (2),  345–357. https://doi.org/ISSN: 2302-8556
Ummah,  M.  (2015).  Pengaruh  Kesadaran
Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan  Bermotor  di  Kabupaten Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia , 1–14.
Wardani,  D.  K.,  &  Rumiyatun,  R.  (2017).
Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,
Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat  Drive  Thru  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi , 5 (1), 15–24.
https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253
Widyantari,  N.  P.  D.,  Wahyuni,  M.  A.,  &
Sulindawati,  N.  L.  E.  G.  (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan  Kondisi  Keuangan  sebagai Variabel  Moderasi  (Studi  Kasus  pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja,
8 (2).