## AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERNIKAHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1644 K/PDT/2020)
Efrilius Kantriburi 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Komang Febrinayanti Dantes 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { efriliuskantriburi@gmail.com , sudiatmaka58@gmail.com febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI  Dalam  memutus  Perkara  Pembatalan  Pernikahan  Nomor  1644  K/Pdt/2020.  Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan pernikahan (studi putusan mahkamah agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020). Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pertama,  Dasar  Pertimbangan  Mahkamah  Agung  RI Dalam  Memutus  Perkara  Pembatalan  Pernikahan  Nomor  1644  K/Pdt/2020  adalah bermula  adanya  putusan  pengadilan  negeri  Banyumas  Nomor  5/Pdt.G/2019/PN  Bms dan  dikuat  kan  dengan  putusan  pengadilan  tinggi  jawa  tengah  nomor 423/PDT/2019/PTSMG  dengan  dasar  pertimbangan  hukum  bahwa  perbuatan  yang dilakukan pihak tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mana diatur pada pasal1365KitabUndang- undang Hukum Perdata (BW). Terdapat asas -asas dan norma tidak  tertulis  pada  masyarakat  Banyumas:  Sepadang-sepenginang  dan  yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang sebagai dasar dalam Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020. Kedua, perbuatan melawan hukum  berupa  pembatalan  pernikahan  secara  sepihak  menimbulkan  akibat  hukum mengenai  penggantian biaya  kerugian  baik materiil  maupun  im  materiil kepada  pihak yang  dirugikan  dalam  hal  ini  pihak  perempuan  dan  melalui  putusan  tersebut  maka kesepakatan  akan  melakukan  pernikahan tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada sesuai dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1644  K/Pdt/2020.  Saran,  Diharapkan kepada  orang  tua  untuk  meyakinkan  anak  baik  perempuan  atau  laki-laki,  sebelum anaknya  melakukan  pernikahan  atau  perkawinan  agar  benar-benar  berani bertanggungjawab atas kesepakatan akan menikahi atau mengawini anak seseorang, supaya tidak merugikan pihak yang diajak kawin atau nikah ataupun merugikan pihak keluarganya, sehingga sesuai dengan asas dan nilai-nilai kepatutan dimasyarakat.
Kata Kunci : Pembatalan perjanjian, Pernikahan, Perbuatan Melawan Hukum

## Abstract
The purpose of this study was to find out the basis for the consideration of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in deciding the case of annulment of marriage number 1644 K/Pdt/2020. To find out the legal consequences of marriage annulment (study of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1644 K/Pdt/2020). The research method used is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach.  The  results  of  the  study  show  that  first,  the  basis  for  consideration  of  the Supreme Court of the Republic of Indonesia in deciding the case of annulment of marriage number  1644  K/Pdt/2020  is  that  the  Banyumas  district  court  decision  Number 5/Pdt.G/2019/PN  Bms  was  confirmed  by  the  decision  of  the  Central  Java  High  Court. number 423/PDT/2019/PTSMG on the basis of legal considerations that the actions carried out by the defendant are unlawful acts which are regulated in article 1365 of the Civil Code
(BW). There are unwritten principles and norms in the Banyumas community: Sepadang- sepenginang and the jurisprudence of the Supreme Court Number 3191 K/Pdt/1984 dated December 12, 1985 which is the basis in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number  1644  K/Pdt/2020.  Second,  unlawful  acts  in  the  form  of  unilateral  marriage annulment  have  legal  consequences  regarding  the  compensation  of  material  and immaterial losses to the injured party, in this case the woman, and through this decision, the agreement to carry out the marriage is deemed to have never existed in accordance with the Supreme Court's decision. RI Number 1644 K/Pdt/2020. Suggestion, It is hoped that  parents  will  convince  their  children,  both  girls  and  boys,  before  their  children  get married or marry so that they really dare to be responsible for the agreement to marry or marry someone's child, so as not to harm the party invited to marry or marry or harm the family. , so that it is in accordance with the principles and values of propriety in society.

## Keywords: Cancellation of agreement , Marriage, Unlawful Acts

## PENDAHULUAN
Cipta  merupakan  kemampuan mental berpiki rmanusia dalam menghasilkan  filsafat  dan  ilmu  alam pengetahuan. Adapun rasa yang meliputi jiwa manusia untuk mewujudkan  segala  kaidah  dan  nilai- nilai kemasyarakatan. Kebudayaan khususnya unsur rasa yang menghasilkan kaidah- kaidah dan nilai- nilai itu merupakan unsur normatif yang merupakan design  for  living .  Artinya, Kebudayaan  adalah  garis-garis  pokok tentang  perilaku  yang  menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang tidak  boleh  dilakukan  (Masturi  Pide, 2014:19-20).
Hukum  adat  merupakan  hukum yang  tertua  di  masyarakat  Indonesia. Setelah  hukum  adat  ini  berkembang  dan semakin ada perubahan mengenai hukum adat  harus  dikodifikasikan.  Selain  hukum adat yang adadi Indonesia adalah hukum nasional.  Indonesia  mempunyai  aturan hukum nasional karena secara jelas pada pasal  1  Ayat  3  UUD  1945  yang  memuat semua penyelenggaraan suatu pemerintahan  didasarkan  atas  hukum. Dari salah satu aturan tersebut sudah jelas bahwa dalam hal semua penyelenggaraan pemerintahan  harus  berdasarkan  dan sesuai  dengan  koridor  hukum.  Peraturan tujuannya mengatur tingkah laku masyarakat  dalam  berbangsa  maupun bernegara  supaya  bisa  tertib  dan  aman suatu negara tersebut.
Negara  Indonesia  juga  memiliki aturan  hukum  yang  mengatur  mengenai perseorangan dalam hal ini perkawinan. Di
Indonesia, Perkawinan merupakan institusi  yang  sangat  penting  dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan  hubungan  hukum  antara seorang  laki-laki  dengan  seorang  wanita (Tutik,  2014  :  99).  Perkawinan  adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan  antara  suami  dan  istri,  yang menempatkan  suami  dan  istri  dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung  hak  dan  kewajiban  yang seimbang  pula  bagi  kedua  belah  pihak (Syarifuddin, 2013 : 386).
Namun mengenai perkawinan telah ada aturan yang mengaturnya yaitu Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 sebagaimana  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.  Ini  merupakan  produk  hukum pertama  yang  memberikan  gambaran yangn yata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan Bhineka Tunggal Ika dan juga merupakan unifikasi yang  unik  dengan  menghormati  secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaannya itu. Undang-undang perkawinan dibatasi dengan baik sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)yang  bahagia  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari  seorang  laki-laki  dan  seorang
perempuan yang memenuhi syarat- syarat tertentu,dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan  merupakan  suatu  perjanjian yang  mengikat  lahir  dan  bathin  dengan dasar  iman.  Di  antara  yang  berpendapat demikian mengatakan,bahwa kalau dipandang  sepintas  lalu  saja,maka  suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan,  seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa  dan  lain-lain  (Prodjodikoro, 1981 :7-8).
Adanya  perkawinan  yang  sah, maka  anak  yang  di  lahirkan  dari  pasang suami  istri  tersebut  maka  anak  itu  juga akan  berkedudukan  sebagai  anak  yang sah pula, yang dalam artinya apabila suatu perkawinan tersebut di lakukan secara sah menurut agama dan undang-undang yang berlaku makakeberadaan dan akibat yang ditimbulkannya  akan  di  terima  dan  diakui secara  sah  oleh  masyarakat  maupun Bangsa dan Negara. Sebuah perkawinan tentunya  mengarah  pada  kelanjutan keturunan. Keturunan merupakan sebuah karunia  dari  TuhanYang  Maha  Esa.Oleh karena  itu,  karunia  tuhan  harus  dijaga dengan  baik.  Terkadang  ada  beberapa orang tua  sudah melakukan  pertunangan tetapi  batal  untuk  melakukan  perkawinan dan calon istrinya sudah hamil pada saat akan pertunangan.
Yang terjadi pada saat ini,masyarakat menganggap bahwa setelah  tunangan  itu  dibebaskan  untuk segalanya. Mereka yang sudah bertunangan biasanya malah lebih bebas lagi  untuk  melakukan  hal-hal  yang  tidak seharusnya,  seperti  berdua-  duaan,  tidur bareng  layaknya  sebagai  suami  istri  dan tidak  jarang  orangtua  mereka  pun membiarkannya. (Arahhman, 2019 :3)
Pertunangan  merupakan  proses awal untuk saling mengenal dan melakukan suatu perkawinan atau pernikahan.  Perkawinan  dalam  hukum islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat  kuat  atau mitssaqan  ghalidzan untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya  merupakan  ibadah. Sebelum  terjadinya  suatu  pernikahan, maka  dilakukanlah  peminangan  atau khitbah yang  dimuat  dalam  Kompilasi
Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI).  Peminangan  atau  khitbah  dapat diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  ke  arah terjadinya  hubungan  perjodohan  antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya dilakukan  oleh  orang  yang  berkehendak mencari  pasangan  jodoh,  akan  tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (Savitri, 2015 :40).
Terkadang seseorang yang sudah melakukan suatu peminangan dan sudah akan  menikah,  terjadi  suatu  pembatalan sepihak  baik  dari  mempelai  laki-laki  dan atau  dari  mempelai  perempuan.  akibat pembatalan pernikahan tersebut pasti ada pihak  yang  dirugikan.  Seperti  misalnya salah  satu  contoh  kasus  yaitu,  Akibat membatalkan pernikahan secara sepihak, calon  pengantin  pria  berinisial  AS  di Banyumas,Jawa  Tengah  harus  menjadi pesakitan dimeja hijau. Mahkamah Agung mengabulkan  gugatan  calon  pengantin perempuan berinisial SSL dan menjatuhkan denda 150 juta rupiah pada mantan calonsuaminya.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum  normatif.  Jenis  penelitian  yuridis normatif  penulisan  ini  dilakukan  dengan cara inventarisasi hukum secara sistematis terhadap peraturan perundang- undangan  tertentu  yang  bertujuan  untuk mengadakan  identifikasi  terhadap  hal-hal yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  atau objek dari penelitian ini, sehingga penelitian ini memperoleh suatu penemuan  hukum  terhadap  objek  dari masalah yang dikaji(Ali,2011:25). Penelitian  dalam  rangka  penulisan  ini bersifat  normatif  yaitu  didasarkan  atas pemikiran  yang  logis  dan  runtut  dengan menelaah  putusan  Mahkamah  Agung  RI nomor  1644  K/Pdt/2020  dengan  hukum perjanjian dan hukum perkawinan.
HASIL PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
1.  DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBATALAN PERNIKAHAN NOMOR 1644K/PDT/2020
Bermula  dari  adanya  putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms yang dimana  pihak  penggugat  Bernama  Sri Subur  Letari  Melawan  tergugat  Agus Sutiyno.  Alasan  diajukannya  gugatan adalah Pihak penggugat dengan tergugat sudah  lama  menjalin  hubungan  hingga akhirnya Pengugat dan Tergugat
memutuskan  untuk  menjalin  hubungan asmara secara jarak
jauh ( longdistancerelationship ) dikarenakan pada  saat  itu  Tergugat  masih  bekerja  di luar  negeri  (Korea).  Kemudian  pada sekitar  bulan  November  tahun  2018 Tergugat pulang dari bekerja di Korea dan memutuskan  untuk  meminang/melamar Pengugat pada tanggal 14 Februari tahun 2018 yang mana acara lamaran dilangsungkan sesuai dengan adat istiadat (tradisi)jawa.
Pada  acara  lamaran  tersebut Tergugat datang bersama dengan keluarga dan tetangga Tergugat ke rumah orangtua  Pengugat  membawa  cincin pertunangan dan barang-barang hantaran lainnya yang kemudian disambut baik oleh Penggugat,  keluarga  Penguggat  serta tetangga  Penggugat.  Acara  lamaran tersebut  telah  disepakati  pula  baik  dari Pihak Tergugat maupun Penggugat bahwa
Tergugat akan menikahi Penggugat  setelah  bulan  Sura  (bulan September tahun 2018), yang dalam adat istiadat jawa disebut dengan istilah “getok dina. Pada tanggal 14 Februari tahun 2018 setelah  acara  lamaran  berlangsung, Tergugat  kemudian  mengajak  Pengugat pergi  main  yang  ternyata  diketahui Tergugat  mengajak  Pengugat chek  in di salah satu Hotel Srandildi  wilayah Kroya, Cilacap.  Setelah  berada  didalam  kamar hotel Tergugat kemudian merayu Penggugat  dan  mengajak  melakukan hubungan biologis, pada saat itu Penggugat  menolaknya,  akan  tetapi Tergugat kembali membujuk dan meyakinkan Penggugat dengan mengatakan “tidak  apa-apa  melakukan hubungan  intim  kan  kita  sudah  lamaran dan nanti kamuakan saya nikahi.
Akhirnya Penggugat mempercayai janji  yang  diberikan  oleh  Tergugat sehingga  Penggugat  mau  memberikan keperawanan Penggugat kepada Tergugat dan terjadilah hubungan biologis
antara  Penggugat  dan  Tergugat  untuk pertama kalinya. Pada tanggal 15 Februaritahun  2018  Tergugat  kembali membawa  Pengugat  chek  in  disalahsatu Hotel  diwilayah  Kroya,  Cilacap  masih dengan  janji  bahwa  Tergugat  akan menikahi  Penggugat  sehingga  kembali terjadi hubungan biologis antara PenggugatdanTergugat.  Tergugat  selalu menggunakan  dalih  jika  Penguggat  dan Tergugat  sudah    resmi  bertunangan  dan akan  segera  menikah  sebagai  siasat membujuk Penggugat untuk mau melakukan  hubungan  biologis  dengan Tergugat,hal tersebut berlangsung kurang lebih  sebanyak  9  (sembilan)  kali  dalam kurun  waktu  bulan  Februari  sampai dengan  bulan  April  tahun  2018.  Sekitar bulan Mei tahun 2018 Tergugat kedapatan berselingkuh dengan mantan pacar Tergugat  yang  bernama  SEPTIRAHAYU (mantan  pacar  Tergugat)  yang  diketahui oleh  Penggugat  melalui  hp  Tergugat. Kemudian  pada  bulan  September  tahun 2018  Penggugat  bersama  wakil  dari keluarga  Penggugat  datang  ke  rumah Tergugat  (saat  itu  ditemui  langsung  oleh Tergugat  dan  ayah  Tergugat)  untuk menanyakan kepastian kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat akan dilangsungkan  mengingat  sesuai  dengan kesepakatan  pada  saat  pertunangan (lamaran)  pernikahan  akan  dilaksanakan bulan September tahun 2018, akan tetapi dari  Tergugat  dan  keluarga  Tergugat menjanjikan  pernikahan  setelah  acara selamatan 1 tahun meninggalnya (mendak  sepisan)  ibu  Tergugat  yakni bulan Oktober 2018.
Sampai dengan akhir bulan Oktober  tahun  2018  pernikahan  tidak kunjung dilaksanakan sesuai dengan apa yang  telah  dijanjikan  oleh  Tergugat  dan keluarga  Tergugat  sehingga  Penggugat dan wakil dari keluarga Pengugat kembali mendatangi Tergugat dan keluarga Tergugat  untuk  menanyakan  kejelasan kapan  acara  pernikahan  Penggugat  dan Tergugat akan dilangsungkan. Saat pertemuan  tersebut  Tergugat  dan  ayah Tergugat mengatakan akan datang menemui  keluarga  Penggugat  seminggu setelah pertemuan tersebut untuk memeberikan kepastian tanggal
pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat.
Satu  minggu  kemudian  Tergugat  datang ke  rumah  Penggugat  namun  tidak didampingi  oleh  wakil  dari  keluarga Tergugat  melainkan  bersama  2  (dua) orang teman Tergugat yang bernama Sdr. Prima  dan  Sdr.Juned  dan  mengatakan bahwa Tergugat menolak untuk menikahi Penggugat tanpa alasan yang jelas.
Sejak  kedatangan  Tergugat  dan dua  orang  teman  Tergugat  ke  rumah Penguggat tersebut Tergugat menjadi sulit dihubungi bahkan menghindar dari Penggugat sehingga membuat Penggugat dan  keluarga  Penggugat  sangat  kecewa dan sakit hati apalagi  mengetahui Penggugat  sudah  direnggut  kesuciannya (keperawanannya)  oleh Tergugat  dengan janji akan menikahi Penggugat.
Acara  pertunangan  Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 14  Februari  tahun  2018  sampai  dengan saat  ini  belum  pernah  ada  utusan  resmi dari keluarga Tergugat  yang  menyatakan memutuskan pertunangan Penggugat dengan Tergugat.
Dasar pertimbangan hukum
Mahkamah  Agung  RI  dalam  memutus perkara  pembatalan  pernikahan  nomor 1644 k/pdt/2020 justru menambah kuatnya keputusan dari Pengadilan Negeri Banyumas  Nomor  5/Pdt.G/2019/PN  Bms dan  Putusan  Nomor  423/PDT/2019/PT SMG yang dalam dasar pertimbangannya menolak  seluruhnya  gugatan  Tergugat Konpensi (semula tergugat pada pengadilan  negeri  dan  pemohon  banding pada  pengadilan  tingkat  banding)  telah melakukan  pembatalan  secara  sepihak rencana  pernikahan  dengan  Penggugat Konpensi (semula Penggugat pada pengadilan negeri dan Termohon banding pada  pengadilan  tingkat  banding)  yang telah  disepakati  bersama  tanpa  alasan yang  sah,  padahal  sebelumnya  telah dilakukan  kesepakatan  yang  melibatkan kerabat  kedua  belah  pihak,  sehingga pembatalan a  quo membawa  kerugian moril pada Penggugat Konpensi dankeluarga. 2.  AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN  PERNIKAHAN  (STUDI PUTUSAN  MAHKAMAH  AGUNG  RI
NOMOR 1644 K/PDT/2020)
Majelis berpendapat bahwa perbuatan  Tergugat  Konpensi/Penggugat
Rekonpensi  yang  telah  membatalkan pertunangan dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi merupakan  perbuatan  melawan  hukum yang merugikan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.
Pendapat  majelis  ini  sejalan  dengan yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor 3191  K/Pdt/1984  tanggal  12  Desember 1985  yang  kaidah  hukumnya  “bahwa dengan  tidak  terpenuhinya  janji  Tergugat asal  untuk  mengawini  Penggugat  asal, Tergugat  asal  telah  melanggar  norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat,  serta  perbuatan  Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan  hukum  sehingga  menimbulkan kerugian  terhadap  diri  Penggugat  asal, maka              Tergugat              asal              wajib membayar    kerugiaan” Pada pasal 1372 KUHPer,  menyatakan: “Tuntutan  perdata tentang  hal  penginaan  diajukan  untuk memperoleh  pengantian  kerugian  serta pemulihan kehormatan dan namabaik”
Kerugiaan  moril  yang  lain berupa  secara  tidak  langsung  menghina dan  merendahkan  kehormatan  serta nama baik pihak perempuan dan keluarga perempuan, sehingga pantas pihak tergugat  dikenakan  konsekunesi  untuk membayar  ganti  rugi.  Dalam  ganti  rugi imateriil. Ketentuan tentang berapa besar ganti rugi imateriil sampai dengan saat ini belum  ada  ketentuan  yang  nyata-nyata menentukan  besarannya.  Namun  dalam praktek peradilan di Indonesia sebagaimana dalam putusan-putusan yang sudah termasuk kategori yurisprudensi, besarannya sangat tergantung pada status atau kondisi sosial masing-masing pihak.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dasar  Pertimbangan  Mahkamah Agung  RI  Dalam  Memutus  Perkara Pembatalan  Pernikahan  Nomor  1644 K/Pdt/2020 adalah bermula adanya putusan  pengadilan  negeri  Banyumas Nomor  5/Pdt.G/2019/PN  Bms  dengan dasar pertimbangan hokum bahwa perbuatan  yang  dilakukan  pihak  tergugat merupakan  perbuatan  melawan  hukum yang  mana  diatur  pada  pasal  1365  Kitab
Undang-undang  Hukum  Perdata  (BW). Pasal  1365  menyebutkan  bahwa  Tiap perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibakan  orang  yang  menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya mengganti  kerugian  dan  perbuatan  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  hokum dan  nilai  kepatutan  yang  ada  pada masyarakat. Ditambah yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191
K/Pdt/1984  tanggal  12  Desember  1985 yang  kaidah  hukumnya  dengan  tidak terpenuhinya  janji  Tergugat  asal  untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah  melanggar  norma  kesusilaan  dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan  suatu  perbuatan  melawan hukum  sehingga  menimbulkan  kerugian terhadap diri Penggugat asal,maka Tergugat asal wajib membayar kerugiaan. Kemudian  pertimbangan  dasar  hukum tersebut  dikuatkan  kembali  oleh  putusan pengadilan  jawa  tengah  berdasarkan putusan  nomor  423/PDT/2019/PT  SMG dan  dikuatkan  juga  melalui  putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 1644K/Pdt/2020. Harapannya;1.Diharapkan kepada
masyarakat  yang  melakukan  perjanjian akan melakukan pernikahan atau perkawinan, supaya memahamidan mejalankan  asas-asas  kepatutan  yang ada  dalam  msayarakat,  sehingga  tidak ada  nantinya  pembatalan  secara  sepihak pada  saat  melakukan  pernikahan  atau perkawinan. 2. Diharapkan kepada orang tua untuk meyakinkan anak baik perempuan atau laki-laki, sebelum anaknya  melakukan  pernikahan  atau perkawinan  agar  benar-benar  berani bertanggungjawab atas kesepakatan akan menikahi atau mengawini anak
seseorang, supaya tidak merugikan pihak yang  diajak  kawin  atau  nikah  ataupun merugikan pihakkeluarganya. 3. Diharapkan pemerintah dapat mengakomodir suatu perundang-
undangan  perkawinan  yang  lebih  khusus mengatur  hak  dan  kewajiban  para  pihak saat sebelum diadakan perkawinan (pernikahan) atau saat dilakukan pertunangan  yang  resmi  disaksikan  oleh kedua keluarga parapihak.

## DAFTAR PUSTAKA
-------------. 1979. Hukum Perikatan. Jakarta : PT.intermasa. -------------.  1994.  Pokok-Pokok  Hukum Perdata, cet. 26. Jakarta :
Intermasa. Simajuntak P.N.H. 2016.  Hukum  Perdata  Indonesia. Jakarta: Kencana Frenada ------------------------------.2014. Hukum Perdata  Indonesia.  Bandung  :  PT Citra Aditya Bakti. ----------------------.2014.  Metode  Penelitian Hukum.  Jakarta:  Sinar  Grafika. Abdulkadir,  Muhammad.  1992. Hukum  Perikatan.  Bandung  : CitraAditya.
Ali, H. Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: SinarGrafika AmiruddindanAsikin,Zainal.2016.Pengant
arMetodePenelitianHukum.Jakart a: PT. Raja Grafindo Persada.
Arief,  Hanafi.  2017.  Perjanjian  Dalam
Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia).  Jurnal  Al’adl,  Volume Ix Nomor 2 Arrahman,  Bobby  Cholif.  2019.  Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi
Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori  Hukum.  Jakarta:  PRENADA MEDIA GROUP.
Faisal.2017. Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, Vol. 4 Nomor 1
Hadikusuma,Hilman.2007.HukumPerkawi nanIndonesia(MenurutPerundang an,  Hukum  Adat,  Hukum  Agama).
Bandung : MasdarMaju.
Https://nasional.okezone.com/read/2021/0 3/10/337/2375378/ Diakses  Pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 11. 30 Wita h ttps://news.detik.com/berita/d483035/ruku n-menikah-dan-syarat-sahnya- dalam- islam,diakses pada tanggal 5 Juli 2021 https://www.republika.co.id/berita/dunia- islam/fatwa ,  diakses  pada  10  Desember 2021.
Kamus  Hukum  (Bandung:  Citra  Umbara,
2008).
Kansil.  C.S.T.  1989.  Pengantar  Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka 1. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, sebagaimana
dimuat berdasarkan
Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 2. Kompilasi HukumIslam Mariam, Darus Badrulzaman. 2015. Hukum  Perikatan  Dalam  KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta
Penjaelasan.  Bandung  :  PT  Citra Aditya Bakti. Marwah.2015.PermohonanPembatalanP erkawinanYangDilakukanIstriPerta ma  Berdasarkan  UU  No.1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan.  Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume3.
Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Media Group. Miru,  Ahmadi  dan  Sakka  Pati.  2014. Hukum Perikatan Penjelasan
Makna  Pasal  1233  sampai  1456 BW. Jakarta: Rajawali Pers.
Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. Perkawinan Dalam  Perspektif  Filosofis  Hukum
Islam,  Jurnal  Crefido,  Volume  02, Nomor 02. Najih,  Mokhammad  dan  Soimin.  2014. Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia). Malang : Setara Press
3. Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 1644K/Pdt/2020
4. Putusan  Pengadilan  Negeri  Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PNBms
5. Putusan  Pengadilan Tinggi  Jawa  Tengah Nomor 423/PDT/2019/PT SMG
Saliman,  Abdul  R.  2014.  Hukum  Bisnis
Untuk  Perusahaan:  Teori  dan Contoh  Kasus.  Jakarta  :  Kencana Prenadamedia Group Savitri,  Kania  Galuh.  Kesesuaian  Dasar Pertimbangan  Hakim  Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” Dan
Wanprestasi Dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68k/Pdt/2009). Artikel Ilmiah.
Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa, Balwanti.  2020.  Akibat  Hukum Putusan  Pengadilan  Terhadap
Pembatalan  Perkawinan.  Jurnal Geuthee  :  Penelitian  Multidisiplin Vol. 03, No. 03.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. 2006.  Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat  .  Jakarta:
Rajawali Pers.
Soendandar, Taryana, dkk. 2016. Kompilasi Hukum Perikatan. Jakarta : Citra Aditya Bakti Suratma  dan  Dillah.  2015.  Metode Penelitian Hukum. Bandung: ALFABETA.  Subekti,  R.  2002. Hukum Perjanjian, cet. 19. Jakarta:
PT. Intermasa.
Syarifuddin,  Muhammad,  dkk.  2013.
Hukum Perceraian. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Tirtakoesoemah,  Annisa  Justisia,  Dan Muhammad  Rusli  Arafat.  2019. Penerapan  Teori  Perlindungan Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Atas Penyiaran.  Jurnal  Pena  Justisia :Media  Komunikasi  Dan  Kajian Hukum,Volume 18,Nomor 1 Turatmiyah.,Sri, M. Syaifuddin dan Arfianna  Novera.  2015.  Akibat Hukum  Pembatalan  Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan  di  Pengadilan  Agama Sumatera  Selatan.  Jurnal  Hukum
IusQuia Iustum No. 1 Vol.22
Tutik, Titik Triwulan. 2014. Hukum Perdata dalam Sistem HukumNasional.
6. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun1959
7. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perkawinan,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2019  nomor 186. Tambahan lembaran Negara Nomor 6401.
8. Undang-Undang Nomor1Tahun1974 Tentang  Perkawinan,Lembaran  Neara Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1974,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

## Windari,  Ratna  Artha.  2014.  Hukum
Perjanjian,  Yogyakarta  :  Graha
Ilmu