## PENDAHULUAN
Penelitian ini menjelaskan tentang faktor- faktor yang menyebabkan Kanada keluar dari Protokol Kyoto pada tahun 2011. Peneliti me- milih Kanada sebagai objek dalam penelitian ini karena terdapat perubahan kebijakan  luar negeri yang dilakukan oleh Kanada. Pada awalnya, Kanada merupakan salah satu negara yang me- ratifikasi Protokol Kyoto, dan kemudian ke luar sebelum masa penerapan Protokol Kyoto ber- akhir. Keputusan ini menjadikan Kanada sebagai negara pertama yang keluar dari Protokol Kyoto.
Bagi Kanada, kebijakan luar negeri meru- pakan upaya yang dilakukan oleh bangsa dalam mengekspresikan dirinya kepada dunia interna- sional. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Kanada merupakan cerminan keyakinan negara Kanada, yang diarti- kulasikan melalui keputusan yang dibuat dan di- implementasikan atas nama Kanada. Keeng-
ganan Stephen Harper untuk mengimplemen- tasikan Protokol Kyoto ditegaskan dalam kon- ferensi perubahan iklim di Durban-Afrika Selatan yang berlangsung pada tanggal 28 November sampai 9 Desember 2011. Pernyataan ini kemu- dian dipublikasikan dalam konferensi pers di de- pan gedung parlemen di Ottawa-Kanada pada tanggal 12 Desember 2011. Melalui Menteri Lingkungan Kanada Peter Kent, Kanada me- mutuskan mundur dari Protokol Kyoto. 1 Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kanada ke luar dari Proto- kol Kyoto.
Penelitian ini ditulis berdasarkan pada para- digma behavioralis dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri menurut James N. Ro-

## KEBIJAKAN LUAR NEGERI KANADA KELUAR DARI PROTOKOL KYOTO TAHUN 2011

## Bahjatul Murtasidin
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Foreign Policy Out Canadian of the Kyoto Protocol in 2011. This research aims to explain factors of Canada withdrawal policy toward Kyoto Protocol in 2011 under Stephen Harper. This research uses Foreign Policy Theories by James N. Rossenau, and applies qualitative research method. The Research shaw that Canada withdrawal policy toward Kyoto Protocol in 2011 is affected by five factor. First, Harper’s views on Kyoto Protocol. Second, the ideology of conservative party which was the winning and most dominated party in Canada’s parliament. Third, the dynamics of Canada’s federal government and provincial government relations that has some problem in jurisprudence matters. Forth, overall domestics condition of Canada’s environment and its national interests. And the final factor, international systems which shows some inconsistencies of big power states on Kyoto Protocol. The most dominant factor is Harper’s views on Kyoto Protocol and the ideology of conservative party.
Abstrak: Kebijakan Luar Negeri Kanada Ke luar dari Protokol Kyoto Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor dari Kanada kebijakan penarikan terhadap Protokol Kyoto pada 2011 di bawah Stephen Harper. Penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri oleh James N. Rossenau, dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian shaw bahwa Kanada kebijakan penarikan terhadap Protokol Kyoto pada 2011 dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, pandangan Harper pada Protokol Kyoto. Kedua, ideologi partai konservatif yang merupakan partai yang menang dan yang paling mendominasi di parlemen Kanada. Ketiga, dinamika pemerintah federal Kanada dan hubungan pemerintah provinsi yang memiliki beberapa masalah dalam hal hukum. Sebagainya, kondisi rumah tangga keseluruhan lingkungan Kanada dan kepen- tingan nasional. Dan faktor terakhir, sistem internasional yang menunjukkan beberapa inkonsistensi dari negara kekuatan besar pada Protokol Kyoto. Faktor yang paling dominan adalah pandangan Harper pada Protokol Kyoto dan ideologi partai konservatif.
Kata Kunci: protokol kyoto, kebijakan luar negeri, Stephen Harper.
1 Statement by Minister Kent” Diakses dari http://www. ec.gc.ca/default.asp? lang=En&n=FFE36B6D-1& news=6B04014B -54FC-4739-B22C-F9CD9A840800 pada 30 Oktober 2015.
senau. James N. Rosenau mengelompokkan variabel-variabel yang mempengaruhi pem- buatan keputusan luar negeri dalam lima kategori antara lain 2 : Pertama , Faktor Ideosentrik (Faktor Individual). Faktor individu ini berkaitan dengan segala atribut dan karakteristik pribadi decision maker. Karakteristik-karakteristik tersebut termasuk pada persepsi, imej, kondisi psikologis dan lain-lain. Kita bisa melihat para pemimpin- pemimpin besar dunia seperti Hitler, Mussolini, Churcill, Ahmadinejad, dan lain-lain memiliki karakteristik individual yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki cirri khasnya. Para pe- mimpin ini berpengaruh besar dalam perumusan keputusan luar negeri.
Variabel Individual atau ideosinkretik  ber- kaitan dengan persepsi, image, dan karakteristik pribadi si pembuat keputusan. Artinya dalam me- rumuskan suatu kebijakan, aktor individu tidak akan terlepas dari pengaruh ideosinkretis. Pe- ngaruh ideosinkretis ini termasuk di dalamnya ideologi, kepercayaan, budaya, tujuan dan lain sebagainya.
Kedua , Faktor Peranan. Faktor peranan merupakan gambaran pekerjaan atau sebagian aturan-aturan perilaku yang dihadapkan bagi presiden, menteri-menteri kabinet, birokrat, wakil-wakil di kongres, dan lain-lain. Terlepas dari kondisi psikologisnya, jabatan dengan tugas yang spesifik akan mempengaruhi para pembuat keputu-san untuk merumuskan keputusan luar negeri. Sebagai contoh sederhana, definisi pera- nan ketua partai komunis Cina berbeda dengan definisi peranan perdana menteri Inggris.
Faktor peranan  dapat didefinisikan sebagai gambaran pekerjaan atau aturan-aturan perilaku yang diharapkan publik kepada kelompok- kelompok tertentu, dan memandang bahwa keputusan final yang merupakan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kepentingan dan keinginan individu, tetapi lebih merupakan ma- nifestasi dari kepentingan kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini bisa merupakan kelompok kepentingan, kelompok penekan, ataupun ke- lompok lain yang mempunyai posisi strategis dan
kepentingan tertentu di pemerintahan dan ber- usaha mempengaruhi kebijakan politik yang dibuat pemerintah. Faktor ini digunakan untuk menjelaskan keputusan-keputusan yang bersifat pragmatis.
Ketiga , Faktor Govermental . Faktor  ini berhubungan dengan struktur dan proses peme- rintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Graham T. Allison berpendapat bahwa kom- pleksitas birokratis merupakan karakteristik nor- mal yang terdapat hampir di semua negara, ter- masuk negara-negara terbelakang 3 . Dalam kon- teks ini pembuatan keputusan akan disesuaikan antara isu dan institusi yang menanganinya. Contoh, isu militer akan digunakan pertimbangan dari institusi birokrasi bidang pertahanan dan keama- nan negara.
Faktor birokrasi, menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap po- litik luar negeri. Allison yang memperkenalkan variabel ini mengatakan bahwa dengan meman- dang politik sebagai rencana-rencana yang di- turunkan secara rasional yang dirancang untuk memaksimasimasi kepentingan utama unit-unit abstrak dan monolitik yang kita sebut negara. Artinya keputusan tidak dipandang sebagai pro- duk rasionalitas individu tetapi lebih merupakan produk dari berbagai penyesuaian dan kompromi.
Keempat , Faktor Nasional. Pembuatan keputusan berdasarkan kategori ini mengikut sertakan berbagai atribut nasional yang mempe- ngaruhi hasil politik luar negeri. Variabel-variabel ini meliputi elemen-elemen dasar penyokong ke- pentingan nasional seperti geografis, sejarah, sumber daya manusia, sumber daya alam, kua- litas diplomasi, sistem politik dan pemerintahan, dan lain-lain. Termasuk pula di dalamnya unsur- unsur power, identitas nasional, ideologi, dan kepentingan nasional. Interaksi antar unsur-unsur tersebut nantinya akan membentuk suatu sistem yang berupa sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial-budaya bagi negara tersebut. Sistem-sistem inilah yang secara komprehensif tercakup dalam sistem nasional masing-masing
2 Ibid . Hal 95-150.
3 Allison. Essence of Decision; Morton Halperin, Bureucratic Politics and Foreign Policy (Washington, D.C : Brooking- Institution, 1974)
negara. Misalkan tindakan Korea Utara yang menutup diri dari pasar global dikarenakan ne- gara tersebut menganut ideologi self-reliance . Kelima, Faktor Sistemik. Faktor ini meru- pakan kondisi-kondisi di sistem internasional ya- ng mempengaruhi kondisi dalam negeri suatu negara. Faktor ini meliputi kebijaksanaan- kebijaksanaan dan tindakan-tindakan negara lain yang bisa merangsang respons politik negara yang dipelajari. Contoh: pertarungan ideologi besar antara Timur dan Barat pada masa perang dingin membuat Indonesia mengeluarkan konsep politik luar negeri bebas aktif sebagai bentuk tanggapan terhadap dua ideologi besar ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor dari Kanada kebijakan penarikan terhadap Protokol Kyoto pada 2011 di bawah Stephen Harper.

## METODE
Tulisan ini telah menjelaskan bagaimana kondisi internal dan eksternal sebuah negara mem- pengaruhi kebijakannya terhadap sebuah ko- mitmen internasional. Kondisi lingkungan me- mang menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi negara-negara industri, namun kepentingan na- sional dan sistem internasional yang tidak me- nunjukkan efektivitas dalam Protokol Kyoto membuat Kanada harus keluar dari Protokol Kyoto.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lima Faktor dalam teori Rosenau meng- hasilkan lima faktor yang menjadi jawaban me- ngapa Kanada keluar dari Protokol Kyoto. Masing-masing faktor dimulai dari faktor variabel idiosintrkatik hingga pada faktor sistem interna- sional menghasilkan pemahaman tersendiri bagi Kanada untuk keluar dari Protokol Kyoto. Per- timbangan dari lima faktor ini menjadikan ke- bijakan keluar sebagai kebijakan yang rasional.

## Faktor Idiosinkratik
Faktor idiosinkratik, berasal dari pribadi Stephen Harper sebagai Perdana Menteri Ka- nada yang berasal dari Partai Konservatif. Ke- menangan Harper meraih posisi Perdana Menteri pada pemilu parlemen 23 Januari 2006 benar- benar membawa angin perubahan. Kubu Liberal
yang telah berkuasa selama 12 tahun dipaksa meninggalkan gelanggang kekuasaan. Pemilu tersebut merupakan yang kedua dalam 18 bulan terakhir dan digelar setelah pada November 2005 saat menjatuhkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan pimpinan Paul Martin. Sebanyak 22,7 juta pemilih mendatangi 60 ribu tempat pe- mungutan suara yang terbentang dalam enam wi- layah waktu, mulai dari Samudera Atlantik hingga Hindia 4 . Walau begitu, tingkat partisipasi warga Kanada dalam pemilu diyakini tak lebih dari 60 persen, sehingga merupakan tingkat partisipasi pemilu terendah sejak 1868.
Dari semua isu yang mengkonfrontasi pemerintahan Harper, perubahan iklim telah menyita banyak perhatian dan menyebabkan masalah. Sebetulnya, berdasarkan komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintahan Harper, jelas terlihat bahwa perubahan iklim adalah isu yang menjadi usaha tersulit pemerintahan Harper, dengan platform yang bocor ( leaky platform ), kredibilitas publik yang kecil, dan pegawai- pegawai yang sering kehilangan pijakan. Harper menilai bahwa untuk menjaga lingkungan dan mencegah emisi gas rumah kaca, Protokol Kyoto bukanlah satu-satunya cara, dan bahkan bukan- lah salah satu cara yang tepat 5 . Oleh karena itu, Harper memiliki caranya sendiri dalam mena- ngani isu lingkungan tanpa harus berkomitmen pada Protokol Kyoto yang sejatinya merugikan Kanada dan menguntungkan negara-negara industry lain.
Implementasi Kebijakan Environmental pada Masa Harper dapat dilihat dengan dua pendekatan strategis antara lain: Pertama, Stra- tegi Prosedural dan Institusional. Terjadinya pergeseran yang cukup signifikan pada pende- katan yang digunakan oleh pemerintah Harper (pasca mendapat perolehan suara mayoritas dalam pemerintahan) dalam memandang isu-isu permasalahan lingkungan. Kedua, Instrumen Substansif. Pemerintah Kanada melaksanakan
4 Michael D. Behiels,. “Stephen Harper’s Rise to Power“ (PDF) American Review of Canadian Studies Spring 2010, Vol. 40 Issue 1, pp. 118–45.
5 Mark Winfield. 2014. Implementing Environmental Policy in Canada. York: York University Working Paper. Hal. 14.
sekaligus menarik diri dari syarat-syarat regulasi yang berhubungan dengan lingkungan. Artinya keseriusan Kanada dalam isu lingkungan bersifat parsial. (Pasal C-45 mencabut Navigable Waters Protection Act; Lemahnya penerapan pasal C-38 tentang Perikanan. Hasilnya, Harper kemudian menjalankan model implementasi yang baru dalam menangani masalah lingkungan.

## Faktor Pengaruh Ideologi Partai Konservatif
Partai Konservatif memiliki pandangan yang berbeda terhadap Protokol Kyoto, dimana pada Mei 2006, Menteri Lingkungan Hidup Kanada menyampaikan pernyataan di Bonn, bahwa target Protokol Kyoto terlalu ambisius dan pada November di tahun yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Kanada menyatakan bahwa Kanada tidak berniat untuk mencapai target Protokol Kyoto.
Wujud nyata dari perubahan sikap Peme- rintah Kanada terhadap Protokol Kyoto terbukti ketika pada 12 Desember 2011, melalui Menteri Lingkungan Hidupnya, Pemerintah Kanada se- cara resmi memberikan pengumuman pengun- duran dirinya. Akhirnya pada tahun 2012, Peme- rintah Kanada mencabut undang-undangnya yang terkait dengan Protokol Kyoto yakni Kyoto Protocol Implementation Act .
Terjadinya pergantian rezim penguasa dari rezim pemerintahan liberal ke rezim pemerintahan konservatif mendorong terjadinya proses peru- bahan kebijakan publik. Dalam konteks pene- litian ini, rezim konservatif yang sejak awal me- ngambil posisi yang berlawanan dengan rezim liberal terkait dengan kebijakannya meratifikasi Protokol Kyoto sebagai sebuah solusi dan ko- mitmen politik bersama masyarakat internasional mengatasi masalah emisi gas buang, yang oleh konservatif dianggap sebagai sebuah kebijakan yang sarat dengan pencitraan dan berpotensi mengantarkan Kanada pada sanksi internasional terkait dengan ketidakmampuannya dalam memenuhi target penurunan emisi gas buang.

## Faktor Dinamika Federal dan Provinsi
Dinamika hubungan antara Pemerintah Fe- deral dan Pemerintah Provinsi di Kanada me- miliki pengaruh tersendiri dalam kebijakan luar
negeri Kanada yang menyatakan keluar dari Protokol Kyoto. Adalah hal yang sangat sulit da- lam pelaksanannya bagi pemerintah federal untuk mendapatkan efisiensi sosial dibandingkan dengan model-model ekonomi yang terhambat karena adanya komitmen dari Protokol Kyoto. Terdapat banyak alasan tentang ini. Barry C Field dan Nancy D dalam tulisannya “ Environmental Policy in Canada ”, menyatakan bahwa Efisiensi ekonomi hanyalah satu tujuan yang memung- kinkan dalam kebijakan lingkungan. Motivasi- motivasi lainnya termasuk ekuitas (keadilan) memastikan distribusi yang fair antara costs and benefits dari target kebijakan tentang lingkungan. Pemerintah juga didesak oleh kekuatan kon- stitusi, legislasi, dan kehadiran atau absennya in- stitusi tertentu.
Ada beberapa poin penting yang menyertai dinamika hubungan antara pemerintah federal dan provinsi di Kanada. Pertama, fondasi kon- stitusional untuk mengembangkan dan meng- implementasikan kebijakan mengenai lingkungan di Kanada. Kedua, berkaitan dengan ulasan dari agensi-agensi yang memaksa dan membuat ke- bijakan lingkungan Kanada, dan arah regulasi pemerintah federal Kanada mengenai lingkungan.
Proses regulatori di Kanada terihat jelas bergantung pada kepentingan-kepentingan setiap level di bawah sistem parlementer. Karena ca- bang pemerintahan legislative dan eksekutif tidak terpisah ketika terdapat aturan mayoritas, partai yang berkuasa mengontrol agenda legislasi ke- bijakan. Tekanan publik dapat mempengaruhi kebijakan, namun terdapat sedikit kebijakan ling- kungan publik yang dirumskan oleh pemerintah federal. Namun Kanada tidak membuat instru- ment kebijakan-kebijakan yang spesifik, terutama, kurangnya kebijakan berbasis insentif yang cu- kup tegas pada polusi, sebagai langkah utama dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

## Faktor Kebutuhan Nasional
Kanada harus mempertaruhkan perekono- miannya dengan membatasi gas buangan pada sektor industri, selain itu juga Kanada tidak ingin membayar kompensasi pada Protokol Kyoto se- bagai akibat ketidakmampuannya dalam men- capai target emisi gas buang sebesar 6% sebagai-
mana yang tertuang dalam Protokol Kyoto. Para pelaku ekonomi dan kalangan dunia usaha seba- gian besar menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintahan liberal yang meratifikasi Protokol Kyoto.
Perumahan, komersial/kelembagaan, in- dustri, transportasi, dan pertanian merupakan konsumen akhir sektor ekonomi Kanada yang mengkonsumsi energi. Antara tahun 1990 sampai 2009, konsumsi energi sektor ekonomi Kanada meningkat 23,2 persen. Sebagian besar pening- katan didorong oleh aktifitas transportasi dan industri sebesar 37,2 dan 16,9 persen. Kondisi seperti ini diikuti oleh sektor komersial/kelem- bagaan dan perumahan dengan peningkatan di masing-masing sektor sebesar 36,8 dan 10,9 persen. Peningkatan konsumsi energi sektor transportasi banyak berasal dari peningkatan konsumsi energi untuk transportasi barang sebagai dampak dari konsep just in time (JIT) industri. Sedangkan untuk sektor industri, peningkatan konsumsi energi banyak berasal dari industri pertambangan atau non-manufaktur. Peningkatan konsumsi energi sektor komersial/ kelembagaan didominasi oleh peningkatan konsumsi energi untuk pengoperasian komputer sebagai dampak dari peningkatan layanan per- dagangan. Sementara peningkatan konsumsi energi sektor perumahan lebih disebabkan oleh faktor iklim yang digunakan sebagai pemanas ruangan 6 . Dalam aktifitas perdagangan atau ekspor- impor, energi memiliki peran penting bagi ekonomi Kanada. Antara tahun 2007 sampai 2011, pro- duk energi merupakan komoditas ekspor terbesar kedua Kanada. Dalam rentang waktu yang sama, total ekspor produk energi Kanada mencapai C$499,1 milyar. Sementara impor produk energi hanya mencapai C$217,6 milyar. Tingginya eks- por produk energi Kanada disebabkan harga produk energi yang mengalami peningkatan se- besar 8,6 persen dan perluasan pasar ekspor ke wilayah Asia-Pasifik, terutama Cina. Seda- ngkan impor produk energi, banyak dipengaruhi oleh naik-turunnya jumlah produksi industri untuk tujuan ekspor 7 .
Sejalan dengan upaya Pemerintah Partai Konservatif untuk memulihkan perekonomian melalui peningkatan integrasi perdagangan, pem- bayaran denda sebesar US$14 milyar dan pe- maksaan pemenuhan target penurunan atau pe- ngurangan emisi di bawah Protokol Kyoto yang akan berakhir pada akhir tahun 2012 dapat memperburuk kondisi perekonomian Kanada.

## Faktor Internasional: Komitmen Negara Lain terhadap Protokol Kyoto
Protokol Kyoto sebagai langkah untuk me- nanggulangi masalah perubahan iklim tidak dapat berjalan dengan efektif. Ketidakefektifan di- sebabkan beberapa negara tidak memberikan kontribusi dalam menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer melalui tindakan penu- runan atau pengurangan emisi secara wajib. Efektifitas dapat dicapai jika seluruh negara terutama yang berkontribusi besar terhadap emisi global memiliki kewajiban penurunan atau pengurangan emisi. Jika negaranegara tersebut tidak memiliki kewajiban penurunan atau pengu- rangan emisi maka mereka tidak memiliki target penurunan dan pembatasan emisi. Negara-ne- gara yang tidak memiliki target penurunan dan pembatasan emisi memiliki dua kriteria 8 : Per- tama, negara-negara Annex I bukan peratifikasi Protokol Kyoto; dan Kedua, negara-negara Non- Annex dengan tingkat pertumbuhan eko- nomi yang Signifikan.
Amerika Serikat dan Cina merupakan negara-negara pengemisi terbesar yang tidak me- miliki target penurunan dan pembatasan emisi di bawah Protokol Kyoto 9 . Keterlibatan Amerika Serikat dan Cina akan memberikan dampak ya- ng signifikan terhadap tingkat keberhasilan dari Protokol Kyoto. Sebagai negara-negara pengemisi terbesar, Amerika Serikat dan Cina harus me- ngikatkan diri pada Protokol Kyoto agar dapat
6 Natural Resouces Canada (NRC), “Energy Use Data Handbook 1990 to 2009” (Ottawa: NRC, 2012), hal. 4-7.
7 Statistics Canada (SC), Annual Review 2011, “International Merchandise Trade” (Ottawa: SC, 2012), hal. 8-9.
8 Yda Schreuder, The Corporate Greenhouse: Climate Change Policy in a Globalizing World (New York: Zed Books Ltd., 2009), hal. 12.
9 "Statement by Minister Kent” , http://www.ec.gc.ca/ d e f a u l t . a s p ? l a n g = E n & n = F F E 3 6 B 6 D - 1 & n e w s = 6B04014B-54FC-4739-B22C-F9CD9A840800 [1 Januari 2016].
memberikan hasil penurunan atau pengurangan emisi global secara nyata.
Amerika Serikat dan Cina adalah negara- negara yang berkontribusi besar terhadap emisi global jika dibandingkan dengan Kanada sebagai negara Annex I peratifikasi Protokol Kyoto. Perbedaan emisi Amerika Serikat dan Cina de- ngan Kanada terpaut cukup jauh, baik pada ta- hun 1990 maupun 2009. Pada tahun 1990, Amerika Serikat dan Cina masingmasing kontri- busi sebesar 23,2 dan 10,7 persen terhadap emisi global, sementara Kanada hanya berkontribusi sebesar 2,1 persen. Tingkat kontribusi emisi yang relatif sedikit tetap dipegang oleh Kanada di tahun 2009, namun tidak bagi Amerika Serikat dan Cina dimana keduanya mengalami perubahan. Pada tahun 2009, Kanada tetap konsisten dalam berkontribusi kecil terhadap emisi global dan bahkan mengalami penurunan, yakni sebesar 1,8 persen. 10

## SIMPULAN
Pengaruh individu, ideologi, dan kondisi dalam negeri sebuah negara sangat menentukan arah kebijakan luar negeri dari negara tersebut. Faktor Idiosinkratik, individu dari Stephen Harper adalah faktor yang paling dominan dalam perumusan kebijakan Kanada. Secara pribadi Harper sebelum dan sesudah ia menjadi Perdana Menteri telah menyatakan bahwa Protokol Kyoto adalah langkah yang tidak efektif bagi Kanada. Faktor yang kedua, pengaruh dari Partai Konservatif Kanada turut mempengaruhi perumusan kebijakan Kanada. Partai Konser- vatif memiliki pandangan yang berbeda terhadap Protokol Kyoto tidak seperti Partai Liberal yang saat itu berkuasa dan meratifikasi Kyoto. Hal ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan luar negeri suatu negara juga dipengaruhi oleh Partai yang berkuasa di negara tersebut. Faktor yang ketiga, dinamika politik domestik juga ikut men- jadi pengaruh dalam perumusan kebijakan luar negeri di Kanada. Permasalahan pada Kekuatan Konstitusi Kanada terhadap Isu Lingkungan me- nyebabkan Protokol Kyoto “seolah tidak ber-
harga” di dalam negeri. Faktor yang keempat, kebutuhan nasional Kanada dari segi ekonomi, energi, dan kondisi geografis. Ketergantungan masyarakat Kanada terhadap penggunaan energi listrik untuk penghangat ruangan cukuplah tinggi. Faktor yang kelima, Ketidakterikatan Amerika Serikat dan Cina di bawah Protokol Kyoto dapat mengakibatkan gagalnya upaya penang- gulangan perubahan iklim melalui tindakan pe- nurunan atau pengurangan emisi global.

## DAFTAR RUJUKAN
Behiels, Michael D.,. “Stephen Harper’s Rise to Power” (PDF) American Review of Canadian Studies Spring 2010, Vol. 40 Issue 1, pp. 118–45. Browne, Tom.,2003, Canada’s response to Kyoto: Economic Impact on the Canadian Paper Industry (Vol. 104 No.1 Januari) D. H. Burney et.al., Linkage: Foreign Policy, National Interest, and Prosperity (CDFAI
Submission to the Competition Policy
Review Panel, Canadian Defence and Foreign Affairs Institute: 2008 D. H. Burney et.al., 2008, Linkage: Foreign Policy, National Interest, and Prosperity (CDFAI Submission to the Competition Policy Review Panel, Canadian Defence and Foreign Affairs Institute.
Daniel Murdiyarso., 2003, Protokol Kyoto Implikasinya Bagi Negara Berkembang , Kompas: Jakarta.
Desonie, Dana ., 2008, Climate: Causes and effects od Climate Change . Chelsea House: New York. Fatkurrohman. 2009. Pemanasan Global dan Lubang Ozon: Bencana Masa Depan. Yogyakarta : Media Wacana. Singer, J. David., 2007 ‘ The Level-of-Analysis Problem in International Relations ’, dalam World Politics, Vol. 14, No. 1, The Johns Hopkins University Press.
Tuti Suryati, et.al.,2007, Pemanasan Global dan Keanekaragaman Hayati, (Jurnal Teknologi Lingkungan, vol.8 no.1, Jakarta)
1 0 International Energy Agency (IEA), “CO2 Emissions from Fuel Combustion”, 2011 Editions (Paris: IEA, 2011), hal. 46-48.