## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENGIKUTI TAX AMNESTY PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG
Herry Aprilia Manubulu 1) , Isabel Cardoso 2)
1,2) Universitas Kristen Artha Wacana
1) lia.manubulu02@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  socialization  of  taxation,  tax  rates,  tax  sanctions,  and  ease  of application on the wishes of individual taxpayers to participate in tax amnesty at KPP Pratama Kupang. The type of research used was  a  survey. The population  for this study was  WPOP  who  had participated  in tax amnesty volumes  I  and  II  at  KPP  Pratama  Kupang,  and  sampling  used  an  incidental/accidental  sampling  technique  to obtain 50 WPOP used as research samples. The data collection technique used a questionnaire which was then analyzed  using  multiple  linear  regression  analysis  to  analyze  the  influence  of  tax  socialization  variables,  tax rates, tax sanctions, and ease of application. The results of the study show that tax socialization hurts the desire of  taxpayers  to  participate  in  tax  amnesty,  tax  rates  have  a  positive  influence  on  the  desire  of  taxpayers  to participate  in  tax  amnesty,  tax  sanctions  have  a  positive  effect  on  the  desire  of  taxpayers  to  participate  in  tax amnesty  and  the  ease  of  application  has  a  positive  effect  on  the  willingness  of  taxpayers  to  participate  in  tax amnesty

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  sosialisasi    perpajakan,  tarif  pajak,  sannksi  pajak  dan kemudahan  penerapan  terhadap  keinginan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  mengikuti tax  amnesty di  KPP Pratama Kupang. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei.Populasi penelitian ini adalah WPOP yang telah mengikuti tax  amnesty jilid  I  dan  II  pada  KPP  Pratama  Kupang,  dan  penarikan  sampel  menggunakan  teknik incidental /accidental sampling sehingga diperoleh 50 WPOP yang digunakan sebagai sampel penelitian.Teknik pengumpulan  data  menggunakan  kuisioneryangselanjutnyadianalisis  menggunakan  analisis  regresi  linear berganda untuk  menganalisis pengaruh  variabel sosialisai perpajakan, tarifpajak, sanksi pajak  dan kemudahan penerapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakanberpengaruh nagatif  terhadap keinginan wajib pajak dalam mengikuti tax amnesty , tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak dalam mengikuti tax amnesty , sanksi  pajak  memiliki  pengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak dalam mengikuti tax  amnesty dankemudahan  penerapan  memilikipengaruhpositifterhadapkeinginan  wajibpajak  dalam mengikuti tax amnesty
Kata kunci : Tax Amnesty ; Sosialisasi Perpajakan ; Tarif Pajak ; Sanksi Pajak  ; Kemudahan Penerapan

## 1. PENDAHULUAN
Penerimaan  pajak  merupakan  pendapatan terbesar bagi suatu negara terutama bagi negara- negara  berkembang  termasuk  Indonesia,  pada akhir tahun 2022  sektor pajak menyumbangkan sebesar  Rp.  2.626,4  triliun  bagi  pendapatan negara (www.kemenkeu.go.id). Penerimaan pajak  ini  kemudian  digunakan  oleh  pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan  sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN),  sehingga  pembayaran pajak  secara  tepat  waktu  dari  wajib  pajak  akan berpengaruh bagi penerimaan negara.
Dalam upayanya untuk melakukan peningkatan  penerimaan  negara  dari  sektor pajak,  pemerintah    telah  berusaha  untuk melakukan    berbagai  upaya.  Menurut  Ratung dan Adi (2009) pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan  pajak,  baik  program  ekstensifikasi
maupun  intensifikasi.  Ekstensifikasi  berfokus pada  program  peningkatan  jumlah  wajib  pajak terdaftar, sedangkan intensifikasi mengacu pada perluasan  objek  pajak  yang  dapat  dikenakan pajak,  misalnya  intensifikasi  pajak  di  sektor- sektor  tertentu.    Salah  satunya  yaitu  melalui penerapan kebijakan taxamnesty atau pembebasan denda pajak, kebijakan ini diharapkan  dapat  meningkatkan  subjek  pajak maupun objek pajak, subjek pajak dalam hal ini dapat  berupa  kembalinya  dana-dana  yang berada di  luar  negeri,  sedangkan dari  sisi objek pajak  berupa penambahan  jumlah wajib pajak ( Suliyawanti  E  2018).  Menurut  Himmah  dan Aryati  (2017) tax  amnesty adalahpengampunan pajak  dimana  ada  penghapusan  pajak  yang seharusnya  terhutang.  Caranya  adalah  dengan mengungkapkan  harta  yang  dimiliki  oleh  wajib pajak  serta  membayar  uang  tebusan  sebesar jumlah tertentu sesuai  yang telah  diatur dalam
Undang-Undang  No.  11  tahun  2016  mengenai pengampunan pajak.
Motivasi  wajib  pajak  orang  pribadi  di KPP  Pratama    Kupang  mengikuti  program Tax  amnesty agar  kewajiban  perpajakan sebelum  tahun  2020  tidak  lagi  diperiksa, wajib  pajak  dapat  terhindar  dari  sanksi  pajak seperti tidak akan dikenakan sanksi administrasi  dan  sanksi  pidana    dan  ketika wajib  pajak  mengikuti  program Tax  amnesty maka  tidak  akan  dilakukan  pemeriksaan laporan  keuangan  perusahaan  secara  lebih mendalam  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak serta penghentian proses penyidikan. Keuntungan yang lainnya  yaitu, pembebasan pajak  penghasilan  (Pph)  untuk  balik  nama harta tambahan.
Pelaksanaan tax  amnesty jilid  I  telah berakhir  31  maret  2017  dan  dan  jilid  II  (PPS) telah berakhir pada tanggal 30 juni 2022 namun pada    pelaksanaanya tax  amnesty belum  sesuai dengan  apa  yang  telah  diharapkan  oleh pemerintah  karena  banyak  temuan  dari  fiskus bahwa  Wajib  Pajak  belum  memasukkan  semua aset baik dalam mengikuti program tax amnesty maupun  dalam  laporan  SPT  hal  ini  bisa  dilihat dari    WP  yang  mengikuti tax  amnesty pada KPP  Pratama  Kupang    jilid  I  sebanyak  1,088 WP  tidak sebanding dengan WP yang memiliki nomor  pokok  wajib  pajak  (NPWP)  mencapai 124,126  WP.  Begitupun  dengan  tax  amnesty jilid  II  atau  yang  dikenal  dengan  Program Pengungkapan  Sukarela    (PPS)  yang  hanya diikuti  oleh  680  WP  tidak  sebanding  dengan WPOP  yang  terdaftar  pada  saat  akhir  tahun 2021    sebanyak  196,271  WP.  Menurut  Farrar dan  Hausserman  (2016),  kemauan  wajib  pajak orang  pribadi  untuk  mengikuti  program tax amnesty lebih dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik dibandingkan  faktor  intrinsik.  Beberapa  faktor ekstrinsik  tersebut  adalah:  sosialisasi  dari pemerintah,  tarif  pajak,  sanksi  pajak  dan kemudahan  penerapan  tax  amnesty.  Penelitian ini bertujuan untukmengetahui pengaruh sosialisai    perpajakan,tarifpajak,  sanksi  pajak, kemudahan penerapanterhadapkeinginan wajibpajak  orangpribadi  dalam  mengikuti tax amnesty pada KPP Pratama Kupang

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Susanto  (dalam  Sugeng  Wahono, 20212)  sosialisasi  perpajakan  adalah  upaya  yang dilakukan  oleh  dirjen  pajak  untuk  memberikan sebuah  pengetahuan  kepada  masyarakat  khususnya wajib  pajak  agar  mengetahui  segala  hal  mengenai perpajakan  baik  peraturan  maupun  tata  cara perpajakan
Menurut  Burhan  (2015)  dalam  Trisnasari dkk  (2017)  jika  pemerintah  kurang  gencar
melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat maka hal ini akan menyebabkan pengetahuan wajib  pajak  menjadi  rendah.  Selanjutnya,  hal  ini akan  membuat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam menjalankan kewajiban perpajakannya juga menjadi semakin  menurun.  Sebaliknya,  jika  pemerintah gencar  melakukan  sosialisasi  perpajakan  kepada masyarakat maka hal ini akan membuat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perundang- undangan juga semakin meningkat. Dengan semakin tingginya pengetahuan wajib  pajak  mengenai peraturan  undang-undang  perpajakan  maka  wajib pajak  akan  mengikuti  peraturan-peraturan  yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Menurut Christianto (2017), pemerintah dalam hal ini melalui Menteri  Keuangan  melakukan  sosialisasi  yang bersifat persuasif untuk mengajak wajib pajak orang pribadi untuk memanfaatkan program tax amnesty .
Penerapan sanksi pajak berdasarkan pada UU No. 28 tahun  2007  mengenai  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan.  Menurut  Undang-Undang  ini  ada dua sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran pajak yaitu  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana.  Tujuan dari  diterapkannya  sanksi  ini  adalah  untuk memberikan efek jera kepada para wajib pajak yang selama  ini  selalu  melakukan  pelanggaran  pajak.  Di samping  itu,  sanksi  juga  diberikan  dengan  tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai  pentingnya  pembayaran  pajak  bagi kepentingan nasional.
Dalam  pasal  18  UU  No.  11  tahun  2016 diatur sanksi mengenai tax amnesty . Jika wajib pajak tidak  menyampaikan  surat  pernyataan  sampai dengan  periode  pengampunan  pajak  telah  berakhir dan  Dirjen  Pajak  menemukan  adanya  data  dan  atau informasi  mengenai  harta  wajib  pajak  yang diperoleh  sejak  1  Januari  1985  sampai  dengan  31 Desember  2015  dan  oleh  wajib  pajak  belum dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan, atas harta yang dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan  yang  diperoleh  oleh  wajib  pajak  pada saat ditemukannya data dan atau informasi mengenai harta  tersebut  paling  lama  3  tahun  terhitung  sejak undang-undang  ini  mulai  berlaku.  Atas  tambahan penghasilan  ini  maka  akan  dikenakan  pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan  ditambah  sanksi  administrasi  berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
\Kemudahan  penerapan  kebijakan taxamnesty juga dapat  diartikan  bahwa  wajib  pajak  orang  pribadi dapat  menyampaikan  surat  permohonan  mengikuti tax  amnesty dan  menyelesaikan  prosesnya  sampai akhir  dengan  atau  tanpa  bantuan  pihak  lain,  dalam hal ini konsultan pajak. Dengan kata lain, kebijakan tax amnesty harus  mudah untuk diimplementasikan, tidak  ambigu,  dan  pemenuhan  syarat  administrasi mudah untuk dipraktekkan.
Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 Tax  amnesty (pengampunan  pajak)  merupakan kebijakan  pemerintah  di  bidang  perpajakan  yang memberikan  fasilitas  penghapusan  pajak  yang seharusnya  terutang  dengan  cara  mengungkapkan harta dan  membayar tebusan dalam  jumlah tertentu. Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan  tambahan penerimaan  pajak  dan  kesempatan  bagi  wajib  yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh.
Hasanah;  Khairun  dan  Khamo    (2021) menjelaskan  bahwa  Pengampunan  Pajak  atau tax amnesty mengacu pada UU pajak No. 11 tahun 2016 merupakan pemutihan pajak  yang  sudah seharusnya dibayarkan  dengan  jalan  mengungkapkan  harta  dan membayar  uang  tebusan.  Oleh  karenanya  wajib pajak  hanya  perlu  untuk  mengutarakan  harta  seta membayar uang tebusan sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak diungkapkan.
Tujuan pemutihan pajak disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang pengampunan pajak yaitu: 1. Mempercepat pengembangan dan pembangunan kembali keuangan melalui pemindahan harta, yang mengakibatkan adanya perluasan likuiditas lokal, peningkatan skala konversi rupiah, biaya pinjaman yang lebih rendah, dan usaha yang diperluas; 2. Memberdayakan perubahan perpajakan menuju skema penilaian yang lebih berkeadilan serta memiliki basis data perpajakan yang valid, menyatu dan menyeluruh.
3. Kenaikan pajak pendapatan, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan kemajuan masyarakat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016) juga mengungkapkan bahwa tujuan dari pemberian tax amnesty yaitu (1)  mempercepat  pertumbuhan  dan  restrukturisasi ekonomi  melalui  pengalihan  harta,  yang  antara  lain akan  berdampak  pada  peningkatan  likuiditas domestik,  perbaikan  nilai  tukar  rupiah,  penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
(2)  mendorong  reformasi  perpajakan  menuju  sistem perpajakan  yang  lebih  berkeadilan  serta  peluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi. Serta
(3)  memberikan  penerimaan  pajak,  yang  antara  lain akan digunakan untuk membiayai pembangunan Safri  (2021)  menjelaskan  bahwa  pada tax amnesty jilid  I  hasil  pajak  dari  masyarakat    yang diperoleh  belum  maksimal   karena  adanya  beberapa kendala  yang  dihadapi  seperti  kurangnya  sosialisasi pada tax  amnesty jilid  I  hal  ini  telah  dirangkum  dari hasil  survey  yang  dilakukan  oleh  Survei  Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mengungkapkan  bahwa  70%  dari  responden  tidak mengetahui tentang tax amnesty hal ini dapat ditarik kesimpulan  bahwa tax  amnesty belum  menyasar seluruh  bagian  masyarakat,  hal  ini  dapat  menjadi evaluasi dalam penerapan tax amnesty jilid II . Winerungan  (2013)  menyebutkan  bahwa terdapat  enam  cara  sosialisasi  tentang  perpajakan
yaitu  melalui  publikasi,  kegiatan,  pemberitaan, keterlibatan  komunitas,  pencantuman  identitas,  dan pendekatan  pribadi.  Publikasi  dan  pemberitaan tentang  sosialisasi tax  amnesty diantaranya  melalui televisi, media massa baik cetak maupun elektronik, pemasangan billboard ,  dan  melalui web  site Ditjen Pajak.  Kegiatan  penyuluhan  pun  dilakukan  tidak hanya  di  lokasi  KPP  Pratama  tetapi  juga  dengan mendatangi lokasi-lokasi yang terindikasi membutuhkan  informasi  dan  penjelasan  lebih  lanjut tentang tax  amnesty .  Sosialisasi tax  amnesty juga dilakukan  dengan  melakukan  diskusi  dengan  wajib pajak  dan  tokoh  masyarakat.  Apabila  wajib  pajak langsung  datang  ke  KPP,  sosialisasi  dilakukan dengan pendekatan pribadi dimana petugas memberikan informasi langsung ke wajib pajak.
Tarif pajak merupakan ketentuan dalam bentuk presentase  (%)  atau  jumlah  dalam  mata  uang  suatu negara  pajak  yang  harus  dibayar  oleh  Wajib  Pajak berdasarkan objek pajaknya (Sudirman dan Amirudin, 2012:9)
Tax  amnesty (pengampunan  pajak)  Menurut Undang-Undang  nomor  11  tahun  2016    merupakan kebijakan  pemerintah  di  bidang  perpajakan  yang memberikan  fasilitas  penghapusan  pajak  yang seharusnya  terutang  dengan  cara  mengungkapkan harta dan  membayar tebusan dalam  jumlah tertentu. Dalam  pelaksanaannya  tax  amnesty  jilid  I  dan  II terdapat perbedaan bukan hanya dari subjeknya saja melainkan juga pada tarifnya yaitu tarif tax amnesty jilid I sebesar :
Tabel 2.1 skema tarif tax amnesty jilid I
Periode I 1juli-30 september 2016 Periode II 1oktober-31 Desember 2016 Periode III 1januari - 31 maret 2016 Harta yang berada didalam negeri diinvesta sikan  di Indonesi a  selama tiga tahun Tarif 2% Tarif 3% Tarif 5% Harta yang berada diluar negeri tidak Tarif 4% Tarif 3% Tarif 10%
dialihkan kedalam negeri Wajib Pajak UMKM  Mengungkapkan  nilai  harta  dari 4,8  milyar  sampai  dengan  10 milyar rupiah dalam surat pernyataan dikenai tarif 0,5%
 Mengungkapkan nilai harta lebih dari  10  milyar  rupiah  dalam surat  pernyataan  untuk  periode bulan  pertama  sampai  31  maret 2017, dikenai tarif 2%
Sumber: Hasanah; Khairun dan khamo(2021) mengutip dari  (ZRF, 2016)
Menurut  Yasonna  (perwakilan  menteri  Hukum &  HAM), tax  amnesty ke  II  atau    PPS  akan memberikan  kesempatan  kepada  wajib  pajak  untuk mengungkapkan  secara  sukarela  atas  harta  yang belum  diungkapkan  dalam  program  pengampunan pajak  2016–2017  maupun  dalam  SPT  tahun 2020.     Dia  menjabarkan  bahwa  terdapat  dua kebijakan  dalam  PPS,  yakni:    Pertama,peserta program  pengampunan  pajak  2016–2017,  dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada  saat  program  pengampunan  pajak  dengan membayar PPh Final sebesar:
Tabel 2.2 skema tax amnesty jilid II menggunakan kebijakan pertama UnUntuk asset
LN repatriasi dan asset dalam negeri UnUntuk deklarasi Luar Negeri UnUntuk asset LN repatriasi dan asset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/reneabl e energi 8% 11%           6% Sumber: Hasanah; Khairun dan khamo(2021) mengutip dari  (Putri, 2021)
Kedua,  wajib  pajak  orang  pribadi  peserta  program pengampunan pajak maupun non peserta pengampunan  pajak,  dapat  mengungkapkan  harta bersih  yang  berasal  dari  penghasilan  tahun  2016– 2020, dapat mengungkapkan harta bersih 2016–2020 tapi belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh 2020, dengan membayar PPh Final sebesar:
Tabel 2.3 skema tax amnesty jilid II
menggunakan kebijakan kedua Untuk aset LN repatriasi dan aset dalam negeri Untuk deklarasi Luar Negeri Untuk asset LN repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi / reneable energi 14% 18% 12%
Sumber: Hasanah; Khairun dan khamo(2021) mengutip dari  (Putri, 2021)

## 3. METODOLOGI
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP Pratama  Kupang  dan  telah  mengikuti tax amnesty .  Penentuan  sampel  menggunakan teknik incidental  /accidental  sampling dengan kriteria  WPOP  yang  telah  mengikuti Tax Amnesty jilid I dan II.
Berdasarkan  kriteria  tersebut  maka  diperoleh sampel sebanyak 50 Wajib Pajak orang pribadi. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  menggunakan  kuesioner.  Analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis regresi berganda untuk mengetahui
pengaruhsosialisasiperpajakan,tarifpajak, sanksi pajak dankemudahan penerapan terhadap keinginan wajibpajakorangpribadidalam mengikuti Tax  amnesty pada  KPP  Pratama Kupang

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu menggunakan metode survey dengan cara menyebarkan  angket/kuisioner  dan  responden  yang di tuju pada penelitian ini adalah sebanyak 50 wajib pajak  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Kupang  dan telah mengikuti tax amnesty.
Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini mengunakan  teknik incidental  /accidental dimana siapa  saja  yang  secara  kebetulan  bertemu  dengan peneliti  dapat  digunakan  sebagai  sampel,  bila dipandang  orang  yang  kebetulan  ditemui  itu  cocok sebagai  sumber  data.  Kriteria  yang  dipakai  sebagai dasar  dalam  pengambilan  sampel  adalah  sebagai berikut
Wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP yang terdaftar pada KPP Pratama Kupang dan telah mengikuti tax amnesty
Tabel  4.1 Jumlah kuisioner yang di sebar 50 Kuisioner yang kembali 50 Kuisioner yang diolah 50 Sumber Data :Hasil Olahan Penulis, 2023
Berdasarkan  kuisioner  yang  disebar,  didapat  hasil responden  berdasarkan  jenis kelamin  yang disajikan pada tabel 4.2
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden No Jenis kelamin Jumlah Persentase (0%) 1 Laki-laki 35 70% 2 Perempuan 15 30% Total 50 100% Sumber Data :Hasil Olahan Penulis, 2023
Berdasarkan kuisioner yang disebar didapat data usia responden yang disajikan pada tabel 4.3
Table 4.3 Usia Responden Usia Jumlah Persentase <25 0 0% 25-35 7 14% 36-45 24 48% 46-55 14 28% >55 5 10% Total 50 100% Sumber Data :Hasil Olahan Penulis, 2023
Berdasarkan    kuisioner    yang  disebar didapat  data  jenis  pekerjaan  responden    yang disajikan  pada  tabel 4.4
Table 4.4 Jenis Pekerjaan Responden Penghasilan (Rp) Jumlah Persentase Wiraswasta 23 46% Pegawai swasta 21 42% Pegawai negeri 0 0% Lainnya 6 12% Total 50 100%
Pada  uji  reliabilitas  peneliti  menggunakan bantuan  Microsoft  Exel  2010  ,  pengujian  dilakukan dengan  menggunakan kriteria pengujian nilai acuan sebesar 0,70. Apabila  nilai cronbach’s alpha  > 0,70 maka  data  disimpulkan  reliable  dan  apabila  nilai cronbach’s alpha <0,70 maka data disimpulkan tidak reliabel
Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas Nilai acuan Nilai Cronbach’s alpha Keterangan 0,70 0,86 Reliabel
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa    nilai cronbach’s  alpha    sebesar  0,86  dan  dapat disimpulkan  bahwa  data  yang  diuji  reliabel  karena nilai cronbach’s alpha 0,86 lebih besar daripada nilai acuan 0,70
Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Nilai toler ance >0,1 Nilai VIF <10 Keterangan Sosialisasi Perpajakan 0,38 9 2,573 Tidak terjadi multikolineari tas Tarif  Pajak 0,44 0 2,273 Tidak terjadi multikolinearita s Sanksi Pajak 0,55 0 1,818 Tidak terjadi multikolinearita s Kemudahan Penerapan 0,41 8 2,390 Tidak terjadi multiolinearitas
Sumber data : Hasil Olahan Tahun,
Hasil  dari  uji  multikolinearitas  dalam  tabel  diatas menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi  multikolinearitas pada  setiap  variabel.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai tolerance  untuk  variabel  sosialisasi  perpajakan sebesar  0,389>0,1  atau  nilai  VIF  sebesar  2,573<10, varibel  tarif  pajak  sebesar  0,440>0,1  atau  nilai  VIF sebesar  2,273,  variabel  sanksi  pajak  sebesar 0,550>0,1  atau  nilai  VIF  sebesar  1,818,  variabel kemudahan penerapan  sebesar 0,418 <0,1 atau VIF sebesar 2,390<10 dengan demikian dapat
disimpulkan  jika  secara  keseluruhan  tidak  terjadi gejala multikolinearitas.

## Tabel 4.7. Persamaan Regresi berganda
Berdasarkan  hasil pada tabel diatas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :
Y= -7,505 -0,318X 1 + 0,471X 2 + 0,391X 3 +0,764X 4 + e
Berikut penjelasan dari persamaan ini :
1) Konstanta Variabel Coefficie nts std.Error T Si q Collineari ty Tolerance Stat istic s VIF Sosialisas i perpajaka n .171 - 1.855 .07 0 .389 2.57 3 Tarif pajak .215 2.188 .03 4 .440 2.27 3 Sanksi perpajaka n .136 2.871 .00 6 .550 1.81 8 Kemudah an penerapa n .254 3.001 .00 4 .418 2.39 0
Pada persamaan diatas nilai konstanta diperoleh sebesar -7,505 yang berarti jika tanpa dipengaruhi  dengan  variabel  bebas  yaitu pemahaman  tentang  sosialisasi  perpajakan, tariff  pajak,  sanksi  pajak  dan  kemudahan penerapan    maka  keinginan  wajib  pajak  orang pribadi dalam  mengikuti tax amnesty sebesar  - 7,505.
2) Pengaruh sosialisasi perpajakan(X 1 ) Untuk variabel sosialisasi perpajakan, diperoleh  nilai  koefisien  sebesar  -0,318  yang berarti  jika  variabel  sosialisasi  perpajakan mengalami  peningkatan  satu  satuan,  maka tax amnesty akan  mengalami penurunan  sebesar  - 0,318  satuan.  Dengan  asumsi  variabel  bebas lainnya bersifat tetap.
3) Tarif pajak (X 2 ) Untuk variabel  pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,471  yang  berarti  bahwa  jika  variabel tarif  pajak  mengalami  peningkatan  satu satuan,maka tax  amnesty akan  mengalami peningkatan  sebesar  0,471  satuan.  Dengan asumsi variabel bebas lainnya bersifat tetap.
4) Sanksi pajak(X 3 ) Untuk  variabel  sanksi  pajak,  diperoleh  nilai koefisien sebesar 0,391 yang berarti bahwa jika variabel  sanksi  pajak  mengalami  peningkatan satu satuan, maka tax amnesty akan mengalami peningkatan  sebesar  0,391  satuan.  Dengan asumsi variabel bebas lainnya bersifat tetap.
5) Kemudahan penerapan (X 4 )
Untuk  variabel  kemudahan  penerapan  , diperoleh  nilai  koefisien  sebesar  0,764  yang berarti bahwa jika variabel  kemudahan penerapan  mengalami peningkatan satu satuan, maka tax amnesty akan mengalami peningkatan  sebesar  0,764  satuan.  Dengan asumsi variabel bebas lainnya bersifat tetap.

## Tabel 4.8.  Hasil Uji T
Sumber data : Hasil Olahan Tahun, 2023 Pada hasil uji T diatas dengan cara membandingkan nilai  T  hitung  dengan  T  tabel  dapat  disimpulkan bahwa :
1. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap keinginan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam mengikuti tax  amnesty. Hal  ini  menunjukkan bahwa  sosialisasi  perpajakan  dari  pemerintah kepada  wajib  pajak  yang  terdaftar  pada  KPP
Pratama  kupang  masih  kurang  yang  membuat wajib  pajak  kurang  mendapatkan  informasi mengenai kewajiban perpajakannya.
2.Tarif  pajak    berpengaruh  terhadap    keinginan wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  mengikuti tax amnesty .  Hal  ini  membuktikan  bahwa  tarif  pajak tax  amnesty  yang  berlaku  merupakan  salah  satu faktor yang membuat wajib pajak ingin mengikuti tax  amenesty karena  lebih  murah  dibanding  tarif yang berlaku umum
3.Sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  keinginan wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  mengikti tax amnesty. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang  berlaku  sudah  tegas  dan  membuat  wajib patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya  karena  tidak  ingin  terkena  sanksi akibat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan.
4.  Kemudahan  penerapan  berpengaruh  terhadap keinginan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam mengikuti tax  amnesty. Hal  ini  berarti  bahwa  wajib pajak  tertarik  untuk  mengikuti tax  amnesty karena mudah  dalam melakukan pengajuan, prosesnya juga tidak  berbelit-belit    sehingga  wajib  pajak    dapat meyelesaikannya tanpa mengalami hambatan.

## 5. PENUTUP 5.1.   Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu :
1. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap  keinginan  wajib  pajak  orang  pribadi dalam  mengikuti tax  amnesty pada  KPP Pratama Kupang
2. Tarif  pajak    berpengaruh    terhadap  keinginan wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  mengikuti tax amnesty pada KPP Pratama Kota Kupang.
3. Sanksi  pajak    berpengaruh    terhadap  keinginan wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  mengikuti tax amnesty pada KPP Pratama Kota Kupang.
4. Kemudahan  penerapan  berpengaruh    terhadap keinginan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam mengikuti tax  amesty pada  KPP  Pratama Kupang
5. Dalam  penelitian    inisanksi  pajak,  tarif  pajak, sanksi pajak dan kemudahan penerapan merupakan faktor yang mempengaruhi keinginan    wajib  pajak  orang  pribadi  dalam mengikuti tax  amnesty pada  KPP  Pratama Kupang.

## 5.2.   Saran
Harapan  untuk  penelitian  selanjutnya  para  peneliti bisa  lebih  memperhatikan  faktor-faktor  lain  yang mempengaruhi keinginan  wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti tax amnesty
Variabel T hitung T tabel Kriteria X 1 -1,855 2,013 Tidak berpengaruh X 2 2,188 2,013 Berpengaruh X 3 2,871 2,013 Berpengaruh X 4 3,011 2,013 Berpengaruh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang harus terus  berinovasi  guna  memberikan  pelayanan  yang baik  kepada  para  wajib  pajak.  Berdasarkan  temuan yang diperoleh pada penelitian  ini  bahwa sosialisasi perpajakan  yang  telah  diberikan  kepada  para  wajib pajak  dirasa  kurang  dab  jarang  sekali  dilakukan sehingga  wajib  pajak    tidak  terlalu  mendapatkan informasi terbaru mengenai perpajakan  memberikan pengaruh  terhadap  keinginan    wajib  pajak    dalam mengikuti tax  amnesty di  Kota  kupang  sehingga diharapkan  agar  dapat  dikaji  dan  diperhatikan kembali terutama lebih gencar lagi dalam memberikan  sosialisasi  perpajakan  kepada  wajib pajak  agar  pengetahuan  wajib  pajak  mengenai kewajiban  perpajakannya  semakin  meningkat  dan bisa membuat wajib pajak mengikuti dan menerapkan aturan perpajakan  yang berlaku dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmawan, A. S. (2020). Pengaruh Tarif, Kemudahan, dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Malang Utara terkait PP 23 Tahun 2018) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
Dwiatmono,  S.  (2018).  Pengaruh  Tax  Amnesty, Sanksi  Pajak,  Dan  Kualitas  Pelayanan  Fiskus Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (Studi  Empiris  pada  Wilayah  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Sleman).
Dwiatmono, S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman).
Hasanah, U., Na’im,  K., Elyani, E., &  Waruwu, K. (2021).  Analisis  Perbandingan  Tax  Amnesty  Jilid  I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. Owner, 5 (2), 706–716.
htpps://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia202 2 https://ekonomi.bisnis.com/read/20211007/259/1451 710/ruu-hpp-resmi-jadi-uu-ini-besaran-tarif-pajak- tax-amnesty-jilid-ii .
https://www.pajakku.com/read/5d56a6a0a225035fca 393/Definisi-Kelompok-dan-Kategori-Wajib-Pajak
Merkusiwati, N. K. L. A., & Damayanthi, I. G. A. E. (2017). FAKTOR-FAKTOR
YANG
MEMPENGARUHI  KEMAUAN  WAJIB  PAJAK MENGIKUTI  TAX  AMNESTY. Jurnal  Aplikasi Bisnis , 7 (2), 1-10. Merkusiwati, N. K. L. A., & Damayanthi, I. G. A. E. (2018). Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi
Kemauan  Wajib  Pajak  Mengikuti  Tax  Amnesty  di
KPP Pratama Kota Denpasar. Jurnal Ilmu Akuntansi , 11 (1), 1-22. PMK no. 196/PMK.03/2021
Rodhiyah, A., & Estiningrum, S. D. (2022). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Safri,  S.  (2021).  EFEKTIFITAS  PROGRAM  TAX AMNESTY JILID
II DAN FAKTOR KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN: PELAJARAN  DARI  TAX  AMNESTY  JILID I. Jurnal Mitra Manajemen , 12 (2), 11-22.
Sugiyono.  2018.  Metode  Penelitian  Kuantitatif. Bandung: Alfabeta
Sunyoto, Danang. 2013. Teori, Kuesioner & Analisis Data Untuk Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu
Suliyawanti,  E.  (2018). FAKTOR-FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK UNTUK MENGIKUTI  TAX  AMNESTY (Master's  thesis, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016

## UU  no. 7 tahun 2021 UU HPP
Viriany,  Y.,  Wirianata,  H.,  &  Susanto,  L.  (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Mengikuti Tax Amnesty (Studi  Empiris  Pada  Perguruan  Tinggi  Di  Jakarta Barat). Jurnal Ekonomi , 23 (3), 290-304.