Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
PELAKSANAAN PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA CELUKANBAWANG, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG)
Nazarina Fadillah 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Ni Ketut Sari Adnyani 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { nazarinafadillah@gmail.com , sudiatmaka58@gmail.com , niktsariadnyani@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  pelaksanaan  perkawinan  siri,  implementasi  serta implikasi  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris  dan  penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan purposive sampling. Teknik analisa bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Proses  pelaksanaan  perkawinan  siri  di  Desa  Celukanbawang  telah  memenuhi  rukun  nikah  dalam hukum Islam hanya saja tidak ada pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA (2) Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa  Celukanbawang  belum  berjalan  secara  efektif,  di  Desa  Celukanbawang  masih  terdapat masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri sehingga tidak mempunyai akta nikah (3) Implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang akan berpengaruh pada kedudukan istri dan anak yang dilahirkan serta pada hak mewarisnya.
Kata Kunci : Pencatatan perkawinan, akta nikah, perkawinan siri, implikasi yuridis.

## ABSTRACT
This study aimed to find out the siri marriages process the implementation, as well as implications of Article  2  Paragraph  (2)  of  Law  Number  16  of  2019  concerning  marriage  in  siri  marriages  in Celukanbawang Village, Gerokgak District, Buleleng Regency. The type of empirical legal research and this is a descriptive studi. The technique of collecting legal materials used was document studies, observation and interviews. The research sample determination technique used was non-probability sampling  technique  and  the  subject  was  determined  using  purposive  sampling.  The  technique  of qualitative legal material analysis. The results: (1) The process of implementing an siri marriage in Celukanbawang Village, Gerokgak District, Buleleng Regency had fulfilled the pillars of marriage in Islamic law only that no marriage records were carried out by the KUA (2) The implementation of Article  2  Paragraph  (2)  of  Law  Number  16  of  2019  concerning  marriage  in  siri  marriages  in Celukanbawang Village had not been effective in Celukanbawang Village there were still people who hold  siri  marriages  so  that  they  did  not  have  a  marriage  certificate  (3)  Implications  of  Article  2 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning marriage in siri marriages in Celukanbawang Village affected the position of the wife and children who were born and on their inheritance rights.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Keywords: Marriage registration, marriage certificate, siri marriage, juridical Implications

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial, pada  umumnya    memiliki  kebutuhan  untuk hidup  bersama  antara  pria  dan  wanita membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan karena dengan ikatan perkawinan inilah manusia dapat melanjutkan keturunan.
Perkawinan sebagai wadah untuk meneruskan  dan  melangsungkan  keturunan dalam  menjaga  keberlangsungan  eksistensi kehidupan  manusia,  hal  ini  sesuai  dengan amanat  Pasal  28B  Ayat  (1)  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Indonesia sebagai  negara  kebangsaaan  yang  beragama didasarkan pada Pancasila telah memberikan tempat  pada  substansi  dan  nilai-nilai  agama yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara,  sebagai  buktinya  salah  satu produk  hukum  yang  disahkan  sebagai undang-undang  yang  dijiwai  oleh  agama adalah  Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Sayyad, 2018: 3). Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perkawinan  merupakan  sebuah pengaturan yang mencakup tentang berbagai hal  dalam  lingkup  perkawinan,  yang didalamnya  terdapat  dasar  perkawinan, pencatatan  perkawinan,  syarat  perkawinan, pencegahan perkawinan, perjanjian perkawinan,  hak  dan  kewajiban  suami  istri, harta  benda  dalam  perkawinan,  putusnya perkawinan  dan  akibatnya,  kedudukan  anak, hak dan kewajiban orang tua, perwalian dan ketentuan-ketentuan lainnya (Adnyani,
2019:123).
Menurut  Pasal  1  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “ Perkawinan merupakan ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan wanita  dalam  membentuk  keluarga  yang kekal  dan  bahagia  berdasarkan  Ketuhakan Yang  Maha  Esa” .  Pada  umumnya, perkawinan  merupakan  kesepakatan  antara kedua  belah  pihak  yang  tidak  berkaitan dengan  unsur  religius-magis,  perkawinan dianggap  sah  dan  legal  apabila  telah disepakati  dan  disetujui  oleh  masing-masing
pihak  serta  dicatatkan  kepada  pihak  yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan agar mendapatkan bukti autentik berupa akta perkawinan (Adnyani, 2016: 48). Selain  itu,  calon  suami  istri  yang  akan melangsungkan perkawinan diharuskan untuk melangsungkan perkawinannya menurut  agama  dan  kepercayaan  masing- masing.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang  menjelaskan  bahwa  “ Perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ”.
Dalam  konteks  perkawinan  Islam rukun  dan  syarat  tidak  boleh  tertinggal,  hal tersebut yang menyebabkan perkawinan tidak sah  apabila  keduanya  tidak  lengkap. Pengaturan mengenai rukun dan syarat nikah dijelaskan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal  14  menyebutkan  bahwa  rukun  nikah yaitu  adanya  calon  suami,  calon  istri,  wali nikah,  dua  orang  saksi  serta  ijab  kabul (Abdurrahman, 2007: 69). Dewasa ini, tidak sedikit  masyarakat  yang  melangsungkan perkawinan  namun  tidak  dicatatkan  kepada Pegawai  Pencatat  Perkawinan.  Dalam  Islam sendiri,  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan dikenal  dengan  perkawinan  siri.  Istilah perkawinan  siri  yang  dikenal  dikalangan masyarakat  adalah  suatu  bentuk  perkawinan yang  telah  memenuhi  rukun  nikah  yang diatur  dalam  syariat  Islam  meliputi  adanya calon  pengantin  laki-laki  dan  perempuan, adanya  wali  nikah  dari  calon  pengantin perempuan,  ada  dua  orang  saksi  laki-laki muslim  yang  adil  dan  adanya  ijab  kabul namun  dalam  perkawinan  siri  ini  tidak dicatatkan  secara  resmi  di  Kantor  Urusan Agama.  Dalam  hal  ini,  perkawinan  siri  sah secara  agama  namun  secara  administratif tidak  mendapat  pengakuan  oleh  Pemerintah (Jamaluddin dan Nanda, 2016: 49).
Di  era  hukum  tertulis  dengan kodifikasi  hukum,  mengajarkan  bahwa setiap  perkawinan  harus  dicatat  oleh lembaga  yang  berwenang  melakukan
pencatatan  perkawinan  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  2  Ayat  (2) Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perkawinan  dan  Pasal  5  KHI. Bagi  masyarakat  yang  beragama  non Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas  Catatan  Sipil  dan  bagi  masyarakat yang beragama Islam pencatatan perkawinan  dilakukan  di  Kantor  Urusan Agama.  Pengaturan  mengenai  pencatatan perkawinan  ditujukan  agar  pihak  pria  dan wanita tidak menyimpang dari ketentuan dan akibat  yang  ditimbulkan  sehingga  mereka harus  taat  pada  peraturan  yang  telah ditentukan  oleh  undang-undang  terkait  hak dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dan mengenai  kedudukan  anak  keturunannya dalam  kehidupan  masyarakat,  suami  istri tidak  dapat  dengan  leluasa  menentukan sendiri  syarat-syaratnya  melainkan  terikat dengan  hukum  yang  berlaku  (Soimin,  2010:
5). Mengenai  pencatatan  perkawinan,
masih  ada  masyarakat  yang  melangsungkan perkawinan hanya menurut agama saja tanpa melibatkan  Kantor  Urusan  Agama.  Melalui observasi  dilapangan,  Penulis  menemukan masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri  di  Desa  Celukanbawag,  Kecamatan Gerokgak,  Kabupaten  Buleleng.  Masyarakat yang  melangsungkan  perkawinan  siri  hanya memenuhi  rukun  dan  syarat  dalam  hukum Islam  namun  tidak  dicatatkan  di  Kantor Urusan  Agama  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  UUP  dan  Pasal  5 KHI.  Ketentuan  hukum  akan  pentingnya pencatatan perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan,  namun  masih  ada  masyarakat yang  melangsungkan  perkawinan  siri,  tentu ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan  yang  telah  diatur  dalam UU  Perkawinan  yang  berarti  bahwa  adanya kesenjangan  antara das  sollen dan das  sein yakni  aturan  dalam  Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat  (2)  dengan  realita  masyarakat  Desa Celukanbawang, Kecamatan
Gerokgak,
Kabupaten  Buleleng  yang  melangsungkan perkawinan  tanpa  dicatatkan  di  Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, masyarakat Desa Celukanbawang, Kecamatan  Gerokgak,  Kabupaten  Buleleng yang  melangsungkan  perkawinan  siri  tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti autentik sehingga  implikasi  dari  dilangsungkan perkawinan siri akan mempengaruhi kemaslahatan perkawinan. Dikatakan demikian, karena dengan tidak dicatatkannya perkawinan,  anak  yang  dilahirkan  tidak mempunyai kedudukan yang dapat dibuktikan  oleh  hukum.  Selain  itu,  masih belum jelas mengenai kedudukan istri dalam perkawinan  siri  sehingga  akan  berpengaruh pada  masalah  hukum  keluarga  terutama mengenai  harta  gono  gini  dan  warisan (Rahman dan Riska, 2014: 49). Oleh karena perkawinan  siri  tidak  dapat  dibuktikan dengan  adanya  akta  nikah,  ketentuan  dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang  untuk  mengajukan  permohonan itsbat nikah agar mendapatkan akta nikah.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, maka  permasahan  yang  timbul  dalam penelitian  ini  adalah  :  1)  Bagaimanakah proses  pelaksanaan  perkawinan  siri  di  Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak,
Kabupaten  Buleleng  ? 2)  Bagaimanakah implementasi  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan  pada  perkawinan  siri  di  Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten  Buleleng  ? 3) Bagaimanakah implikasi  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ? Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  1)  Untuk mengetahui dan memahami mengenai proses pelaksanaan  perkawinan  siri  di  Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten  Buleleng;  2)  Untuk  mengetahui
dan memahami mengenai implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019  Tentang  Perkawinan  pada  perkawinan siri  di  Desa  Celukanbawang,  Kecamatan Gerokgak,  Kabupaten  Buleleng;  3)  Untuk mengetahui  dan  memahami  mengenai implikasi  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum empiris.  Dalam  penelitian  ini  digunakan metode  yang  dapat  menjelaskan  terkait hubungan  sebab  akibat  berdasarkan  analisis pada  kondisi  nyata  yang  didapat  dari  hasil observasi terhadap gejala-gelaja yang timbul (Sudiatmaka  dkk,  2016:  701).  Penelitian hukum  empiris  pada  hakikatnya  melihat adanya  kesenjangan  antara  peraturan  hukum dan  realita  yang  ada  di  masyarakat.  Pada penelitian  ini,  telah  terjadi  kesenjangan, dimana  terdapat  aturan  yang  mengatur tentang  pencatatan  perkawinan  akan  tetapi dalam  prakteknya  ada  masyarakat  yang melangsungkan  perkawinan  siri  sehingga tidak  mempunyai  akta  nikah  sebagai  bukti autentik.  Sifat  penelitian  yang  digunakan adalah deskriptif, metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan permasalahan yang  timbul  dalam  masyarakat  yang dilakukan  dengan  cara  menempuh  langkah- langkah  pengumpulan  data,  klasifikasi, analisis  data  serta  membuat  kesimpulan  dan saran  (Ishaq,  2017:  20).  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tentang pelaksanaan  perkawinan  siri  ditinjau  dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  di  Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  dalam
penelitian  ini  menggunakan  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum Islam.  Bahan  hukum  sekunder,  yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku- buku,  jurnal  ilmiah  terutama  yang  berkaitan dengan  ketentuan  mengenai  perkawinan khususnya  perkawinan  siri.  Bahan  hukum tersier  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI) dan Kamus-kamus hukum (Soekanto,  2015:  52).  Teknik  pengumpulan bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian ini meliputi teknik studi dukumen, observasi  dan  wawancara.  Teknik  studi dokumen  yang  digunakan  berupa  bahan hukum  primer  yang  berasal  dari  peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa  buku-buku,  jurnal-jurnal  hukum,  dan bahan  hukum  tersier  meliputi  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus-kamus hukum.  Teknik  observasi  yaitu  pengamatan yang  dilakukan  oleh  peneliti  dalam  rangka pengumpulan  data  yang  nyata  dari masyarakat dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu (Dewata dan Yuliarto, 2015: 168). Teknik wawancara yakni  proses  tanya  jawab  antara  peneliti dengan  responden  sebagai  cara  untuk mendapatkan  informasi,  peneliti  akan kehilangan  informasi  yang  hanya  dapat diperoleh  lewat  jalan  bertanya  secara langsung  kepada  responden  mengenai masalah  yang  menjadi  masalah  pembahasan dalam  penelitian  ini  (Dewata  dan  Yuliarto, 2015:  160).  Teknik  penentuan  sampel penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  teknik non  probability  sampling sebagai penentu pengambilan sampel. Bentuk dari non  probability  sampling yang  dipakai dalam  penelitian  ini  adalah purposive sampling, yang  mana  responden/informan akan ditentukan berdasarkan teknik sampling bertujuan  ( purposive  sampling )  (Adnyani,
2016: 760). Berdasarkan sifat penelitian yang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
menggunakan  sifat  penelitian  deskriptif, analisis bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan  kualitatif  terkait  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder. Agar data yang  diperoleh  mudah  dianalisis  dan disimpulkan  untuk  memecahkan  masalah yang  dikemukakan  dalam  penelitian,  maka jawaban  yang  beranekaragam  dari  para responden  harus  diringkas  terlebih  dahulu (Sunggono, 2013: 127).  Bahan hukum yang telah  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif artinya  data  yang  disajikan  dalam  bentuk kata-kata yang bertujuan untuk memaparkan serta menganalisis terhadap suatu permasalahan yang ada secara sistematis dan konsisten  untuk  mendapatkan  kesimpulan yang jelas dan benar.
HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Proses  Pelaksanaan  Perkawinan  Siri  di Desa
Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Berdasarkan hasil penelitian
dilapangan,
mengenai
pelaksanaan perkawinan  siri,  Penulis  menemukan  4 (empat)  informan  yang  melangsungkan perkawinan  siri  di  Desa  Celukanbawang, Kecamatan  Gerokgak  Kabupaten  Buleleng. Berbicara  mengenai  proses  pelaksanaan perkawinan siri, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SR, Bapak SF, Ibu WH  dan  Ibu  RM  selaku  informan  yang melangsungkan  perkawinan  siri  mengatakan bahwa  pelaksanaan  perkawinan  siri  yang dilangsungkan sama dengan perkawinan pada umumnya  yang  mana  terdapat  calon  suami istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab kabul. Hanya saja dalam perkawinan siri ini  tidak  ada  petugas  dari  KUA  sehingga perkawinan  yang  dilangsungkan  tidak terdaftarkan.  Selain  itu,  berdasarkan  hasil wawancara dengan informan yang melangsungkan  perkawinan  siri  di  Desa Celukanbawang,  Kecamatan  Gerokgak, Kabupaten  Buleleng  sebagian  besar terdapat  surat  catatan  nikah  yang  hanya sebagai  bukti  bahwa  telah  dilangsungkan
perkawinan  secara  agama  namun  surat catatan  nikah  ini  tidak  seperti  akta  nikah sehingga  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  (Hasil  wawancara  pada  tanggal  21 dan 22 Maret 2021).
Bapak Ghozali, S.H selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten  Buleleng  mengatakan  bahwa suatu perkawinan dianggap sah secara agama Islam  apabila  terpenuhinya  rukun-rukun nikah seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki serta ijab kabul.  Menurut  Bapak  Ghozali,  S.H., perkawinan  siri  dianggap  sah  secara  agama apabila  telah  terpenuhi  rukun  nikah  tersebut sedangkan menurut hukum negara, perkawinan  siri  dianggap  tidak  sah  karena tidak  dicatatkan  sebagaimana  yang  telah ditentukan  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan.  Oleh  karena  itu,  agar perkawinan  dianggap  sah  dan  resmi  maka perlu  dicatatkan  oleh  lembaga  yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan  bagi  orang  Islam  dalam  hal  ini adalah Kantor Urusan Agama (Ghozali, S.H. Hasil  wawancara  pada  tanggal  06  April 2021).
Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan  Pada  Perkawinan  Siri  di Desa
Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Berdasarkan hasil
penelitian dilapangan,  melalui  wawancara  dengan Bapak  Rahmansyah  selaku  Sekretaris  Desa Celukanbawang mengatakan bahwa memang benar  di  Desa  Celukanbawang  ada masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri  dan  hal  ini  yang  menyebabkan  banyak masyarakat  tidak  mempunyai  akta  nikah. Menurutnya,  pencatatan  perkawinan  sangat penting karena dengan pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian dan perlindungan  hukum  baik  bagi  suami,  istri maupun  anak  yang  dilahirkan  dari  suatu perkawinan. Dalam perkawinan siri tidak ada
akta nikah sehingga istri tidak dapat menuntut haknya. Selain itu, anak yang dilahirkan sulit untuk  mendapatkan  akta  kelahiran  dan  akan berpengaruh  juga  terhadap  warisan  kepada istri  dan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan tersebut  (Rahmansyah.  Hasil  wawancara pada tanggal 20 Maret 2021).
Informan  yang    melangsungkan perkawinan  siri  tidak  memenuhi  syarat administratif pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2)  UUP,  berkaitan  dengan  hal  tersebut ternyata  ada  sedikit  kendala  yang  menjadi alasan  informan  memilih  melangsungkan perkawinan  siri  seperti  yang  dialami  oleh informan  Bapak  SR,  beliau  mengatakan bahwa  memilih  melangsungkan  perkawinan siri karena sang istri belum mempunyai surat pindah sehingga terkendala untuk mendaftarkan perkawinannya di KUA. Salain itu,  karena  terhalang  pandemi  covid-19 sehingga  sulit  pulang  ke  Jawa  untuk mengurus  surat  pindah  tersebut.  Namun demikian,  pihaknya  ingin  mendaftarkan perkawinannya  di  KUA  agar  sah  secara agama  dan  negara.  Sedangkan  Ibu  WH mengatakan  bahwa  pihaknya  memilih melangsungkan  perkawinan  siri  karena  ada tuntutan pekerjaan dari sang suami sehingga tidak  mempunyai  waktu  yang  lama  untuk mengurus  perkawinan  di  KUA.  Begitupun dengan  informan  Bapak  SF  dan  Ibu  RM mengatakan  bahwa  pihaknya  memilih melangsungkan perkawinan siri karena faktor usia  yang  sudah  tua  sehingga  malu  untuk mendaftarkan perkawinannya di KUA. Selain itu,  dari  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Gerokgak,  Kabupaten  Buleleng  sering melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai pentingnya mempunyai akta nikah dengan  mengerahkan  10  (sepuluh)  agama yang  tersebar  disetiap  desa  di  Kecamatan Gerokgak,  Kabupaten  Buleleng.  Melalui Penyuluh  Agama  ini  dapat  disalurkan mengenai  peraturan-peraturan  perkawinan dan  apabila  masyarakat  ingin  meminta
informasi  terkait  perkawinan  bisa  melalui Penyuluh Agama tersebut.
Implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Perkawinan Siri di Desa Celukanbawang,  Kecamatan  Gerokgak, Kabupaten Buleleng Berdasarkan hasil wawancara dengan  informan  bahwa  kedudukan  istri dari perkawinan siri dianggap sebagai istri sah  begitupun  dengan  anak  yang dilahirkan  dianggap  sebagai  anak  sah. Namun  demikian,  mengenai  warisan penurutan  Bapak  SR  dan  Ibu  RM mengatakan  bahwa  istri  dan  anak  dari perkawinan siri berhak mewaris. Sedangkan  menurut  penuturan  informan Ibu WH dan Bapak SF mengatakan bahwa meskipun  dianggap  sebagai  istri  sah  akan tetapi  mengenai  warisan,  istri  dari perkawinan  siri  tidak  dapat  menuntut warisan  dari  suaminya  karena  tidak mempunyai akta nikah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Ghozali,  S.H.,  selaku Kepala Kantor Urusan Agama mengatakan bahwa  mengenai  implikasi  Pasal  2  Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Perkawinan  pada  perkawinan  siri akan  berpengaruh  pada  kedudukan  istri dan  anak  yang  dilahirkan  serta  pada  hak mewarisnya,  yang  mana  kedudukan  istri menurut  hukum  negara  dianggap  sebagai istri  tidak  sah  sedangkan  kedudukan  anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan  siri dianggap  sebagai  anak  luar  kawin.  Bapak Ghozali,  S.H  menambahkan  bahwa  jalan keluar  dari  perkawinan  siri  agar  dianggap sah  oleh  negara  adalah  dengan  pengajuan itsbat nikah yakni suatu permohonan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan  sah  suatu  perkawinan  agar mempunyai  kekuatan  hukum.  Melalui itsbat  nikah,  perkawinan  siri  yang dilangsungkan  menjadi  sah  secara  agama dan diakui oleh negara. Dengan demikian, baik  istri  maupun  anak  yang  dilahirkan
dari  perkawinan  siri  berubah  statusnya menjadi istri sah dan anak sah serta berhak untuk mewaris.
Pembahasan Proses  Pelaksanaan  Perkawinan  Siri  di Desa Celukanbawang, Kecamatan

## Gerokgak, Kabupaten Buleleng
Suatu  perkawinan  akan  diakui keabsahannya apabila telah dilangsungkan sesuai  dengan  ketentuan  agama  dan kepercayaan  masing-masing  sebagaimana yang  telah  diatur  dalam  Pasal  2  Ayat  (2) UUP  menyebutkan  bahwa  “ Perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut masing-masing agama dan kepercayaanya itu ”.  Menurut  hukum  Islam,  sahnya perkawinan  adalah  dengan  terlaksananya akad  nikah  yang  memenuhi  rukun  dan syarat  dalam  hukum  Islam.  Mengenai sahnya  suatu  perkawinan,  Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 merumuskan rukun nikah  yakni  adanya  calon  suami,  calon istri,  wali  nikah,  dua  orang  saksi  laki-laki dan  ijab  kabul.  Rukun  dan  syarat  nikah tersebut  wajib  dipenuhi,  apabila  tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah (Jaya, 2017: 12).
Dalam  pelaksanaannya,  perkawinan siri dilakukan dihadapan tokoh agama dengan dihadiri oleh calon suami istri, wali nikah dari mempelai  wanita  dan  beberapa  orang bertindak sebagai saksi. Dalam hal ini, tokoh agama  yang  bertindak  untuk  menikahkan pasangan  yang  melangsungkan  perkawinan siri ini menyarankan untuk segera mendaftarkan  perkawinannya  ke  KUA setempat.  Dalam  perkawinan  siri,  yang bertindak  sebagai  orang  yang  menikahkan adalah  tokoh  agama  setelah  mendapatkan pelimpahan  wali  nikah  dari  calon  mempelai wanita. Orang tua atau wali yang seharusnya menikahkan  namun  karena  berbagai  sebab dilimpahkan  kepada  tokoh  agama.  Namun, apabila orang tua atau wali yang menikahkan maka  tokoh  agama  bertindak  sebagai  saksi. Pelaksanaan  ijab  kabul  dari  pihak  wali  dari calon  mempelai  perempuan  dan  dari  calon
mempelai  laki-laki  dilaksanakan  dalam  satu tempat  serta  diucapkan  dalam  tenggang waktu  yang  tidak  lama.  Artinya,  ketika ungkapan  penyerahan  (ijab)  dari  wali  nikah mempelai  perempuan  dan  disambut  dengan ungkapan penerimaan (kabul) dari mempelai laki-laki tanpa jeda waktu yang lama. Dengan demikian,  pelaksanaan  perkawinan  siri  telah dilangsungkan secara lisan dengan memenuhi rukun  nikah  dalam  hukum  Islam  (Wasian, 2010:  125-126).  Berdasarkan  penelitian dilapangan,  pelaksanaan  perkawinan  siri yang  dilangsungkan  oleh  informan  sebagian besar dicatat dalam bentuk tertulis mengenai identitas para pihak, hari, tanggal, bulan dan tahun sehingga dapat dijadikan sebagai bukti bahwa  telah  dilangsungkannya  perkawinan secara  agama  namun  surat  tersebut  tidak mempunyai kekuatan hukum.
Berdasarkan  penelitian  dilapangan mengenai  pelaksanaan  perkawinan  siri  di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak Kabupaten  Buleleng  bahwa  pelaksanaan perkawinan  siri  yang  dilangsungkan  oleh informan  telah  memenuhi  rukun  nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 KHI  sehingga  perkawinan  siri  yang dilangsungkan  sah  secara  agama  namun dalam  pelaksanaan  perkawinan  siri  tidak mendatangkan  petugas  dari  KUA  yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan  sehingga  perkawinan  tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dapat  dibuktikan  dengan  adanya  akta nikah. Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan  perkawinan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku maka  diaturlah  tata  cara  pelaksanaan perkawinan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan.  Dalam  Pasal  10  Ayat (3) menyebutkan bahwa dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing  agama  dan  kepercayaanya itu,  perkawinan  dilaksanakan  dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
saksi.  Adapun  tata  cara  pelaksanaan perkawinan  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku
diantaranya:
1. Pemberitahun kehendak kawin Dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan ditetapkan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan untuk  memberitahukan  kehendaknya  kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.  Bagi  masyarakat  yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama karena berlaku Undang-undang  Nomor  32  Tahun  1954 Tentang Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan bagi masyarakat yang bukan beragama Islam, pemberitahuannya  dilakukan  kepada  Kantor Catatan Sipil.
2. Penelitian Prosedur selanjutkan dilakukan penelitian oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  sesuai  dengan Pasal  6  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  bahwa  Pegawai Pencatat  meneliti  apakah  syarat-syarat perkawinan  telah  dipenuhi  dan  apakah terdapat  halangan  (larangan  kawin)  baik menurut hukum munakabat maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengumuman
Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan mengenai pengumuman tentang  adanya  kehendak  melangsungkan perkawinan. Pegawai Pencatat menempelkan surat  pengumuman  pada  kantor  pencatatan yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat dilangsungsungkan  perkawinan  dan  tempat kediaman masing-masing calon mempelai.
4. Pelaksanaan Sesuai  ketentuan  pemberitahuan  tentang kehendak calon mempelai
untuk melangsungkan perkawinan, maka
perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 (sepuluh) sejak pengumuman.
5. Saat pencatatan Menurut  Pasal  11  Ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan telah  tercatat  secara  resmi  apabila  akta perkawinan  telah  ditandatangani  oleh  kedua mempelai, dua orang saksi, Pegawai Pencatat yang  menghadiri  perkawinan  dan  bagi  yang beragama  Islam  ditandatangani  pula  oleh wali nikah atau yang mewakilkan (Achmad, 2016: 53-56).
Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan  Pada  Perkawinan  Siri  di Desa
Celukanbawang,
Kecamatan

## Gerokgak, Kabupaten Buleleng
Pencatatan  perkawinan  adalah  hal yang  penting  dilakukan  oleh  suami  dan istri untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti  autentik  agar  perkawinan  yang dilangsungkan mempunyai kekuatan hukum.  Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  sebagai syarat  administratif  yang  ditujukan  untuk terjaminnya ketertiban administrasi kependudukan  bagi  masyarakat  Indonesia. Berbicara  mengenai  implementasi  erat kaitannya  dengan  efektivitas  dimasyarakat. Efektivitas  hukum  merupakan  kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaanya  dilapangan.  Dalam  penelitian ini,  menggunakan  teori  efektivitas  hukum dari Laurence M. Friedman yang dielaborasi oleh  Soerjono  Soekanto  yakni  ditentukan oleh 5 (lima) faktor diantaranya :
Pertama , faktor hukum. Faktor hukum barasal  dari  peraturan  perundang-undangan yaitu  peraturan  tertulis  yang  dibuat  oleh lembaga  yang  berwenang  dalam  hal  ini adalah  Pemerintah  baik  itu  pusat  maupun daerah.  Berbicara  mengenai  faktor  hukum, maka  peraturan  yang  digunakan  untuk mengukur  efektif  atau  tidaknya  suatu  aturan
dalam  penelitian  ini  adalah  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 Ayat (2). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan  peraturan  yang  dibuat  untuk menjamin  katertiban  bagi  masyarakat  agar melakukan  pencatatan  perkawinan.  Bagi masyarakat  Islam,  pencatatan  perkawinan dilakukan  pada  Kantor  Urusan  Agama sedangkan  bagi  masyarakat  selain  Islam, pencatatan  perkawinan  dilakukan  pada Kantor Catatan Sipil.
Kedua ,  faktor  penegak  hukum.
Penegak  hukum  merupakan  petugas  yang berwenang  menegakkan  aturan.  Penegak hukum  juga  merupakan  salah  satu  penentu efektif  atau  tidaknya  regulasi  yang  dibuat oleh  Pemerintah.  Dalam  penelitian  ini, penegak  hukum  yang  dimaksud  adalah petugas  yang  diberi  wewenang  dalam melaksanakan  fungsi  aturan  pencatatan perkawinan yaitu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor  Urusan  Agama.  Kantor  Urusan Agama  telah  menerapkan  pencatatan perkawinan  yang  ditujukan  untuk  mencapai ketertiban bagi masyarakat Islam
sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI.
Ketiga ,  faktor  sarana  atau  fasilitas sebagai perangkat yang mendukung penegak hukum.  Dengan  adanya  faktor  sarana  atau fasilitas  sebagai  perangkat  yang  mendukung penegak  hukum,  maka  suatu  aturan  dapat ditegakkan  dengan  baik.  Sarana  yang dimaksud merupakan kesatuan dari berbagai macam  aspek  seperti  sumberdaya  manusia yang  mempunyai  skill  dan  berpendidikan dibidangnya  serta  peralatan  yang  memadai. Apabila sarana tersebut tidak dipenuhi maka mustahil  suatu  peraturan  yang  telah  dibuat dapat berjalan dengan baik.
Keempat , faktor masyarakat.
Kesadaran  dan  pengetahun  akan  adanya hukum  yang  menjadi  nilai  awal  untuk mengetahui efektif atau tidaknya aturan yang berlaku dimasyarakat. Apabila suatu masyarakat  tidak  mempunyai  kesadaran
hukum atau bahkan tidak mengetahui tentang suatu  aturan,  maka  hukum  akan  sulit ditegakkan  ditengah-tengah  masyarakat. Pencatatan  perkawinan  dilakukan  demi terciptanya  administrasi  kependudukan  yang tertib.  Suatu aturan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal apabila masyarakat sebagai subjek hukum tidak mengetahui akan adanya suatu  hukum.  Oleh  karena  itu,  sosialisasi kepada  masyarakat  mengenai  pencatatan perkawinan  sangat  penting  dilakukan ditengah-tengah  masyarakat.  Pengetahuan masyarakat  mengenai  aturan  dalam  Pasal  2
Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2019 Tentang Perkawinan akan mempengaruhi tingkat dan ukuran kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri yang menjadi  salah  satu  faktor  efektivitas  suatu aturan. Dengan demikian, faktor masyarakat  sangat  berpengaruh  pada implementasi  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan  pada  perkawinan  siri  di  Desa Celukanbawang,  Kecamatan  Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
Kelima, Faktor  budaya.  Budaya hukum merupakan sikap dan nilai-nilai pada masyarakat  yang  mempunyai  pengaruh terhadap  sikap  dan  tindakan  dalam  hukum. Budaya hukum dianggap sebagai faktor yang menentukan  efektif  atau  tidaknya  suatu aturan  yang  diterapkan  pada  masyarakat. Sikap dan nilai-nilai dalam masyarakat yang disebut  sebagai  budaya  hukum  merupakan faktor  penggerak  (sistem)  pengadilan (Mubarok, 2020: 44-62).
Berkaitan dengan implementasi pencatatan  perkawinan,  setelah  menganalisa kembali  berdasarkan  ke  5  (lima)  faktor teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto
bahwa implementasi  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan  pada  perkawinan  siri  di  Desa Celukanbawang,  Kecamatan  Gerokgak, Kabupaten Buleleng belum berjalan secara efektif,  hal  ini  karena  dipengaruhi  oleh
faktor  masyarakat  dimana  hukum  itu diterapkan sesuai dengan hasil wawancara yang  menggambarkan  bahwa  kurangnya kesadaran  hukum  masyarakat  itu  sendiri untuk mencatatkan perkawinannya di KUA. Aturan  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan  sangat  jelas  bahwa  tiap-tiap perkawinan  yang  dilangsungkan  dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.  Oleh  karena  itu,  aturan  dalam Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan harus ditaati  dan  dijalani  karena  dengan pencatatan  perkawinan  Pemerintah  dapat menjamin  perlindungan  dan  kepastian hukum  baik  kepada  suami,  istri  maupun anak yang lahir dari suatu perkawinan.
Implikasi  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan  pada  Perkawinan  Siri  di Desa Celukanbawang, Kecamatan

## Gerokgak, Kabupaten Buleleng
Perkawinan  siri  sebagai  perkawinan yang tidak sempurna karena tidak dicatatkan sehingga  tidak  dapat  dibuktikan  dengan adanya  akta  nikah  yang  akan  memberikan implikasi  yuridis  bagi  para  pihak.  Adapun implikasi  dari  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan  pada  perkawinan  siri  akan berakibat pada kedudukan dan hak waris istri dan  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan tersebut.
a. Kedudukan  dan  hak  mewaris  istri  dari perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan
Menurut  hukum  Islam,  perkawinan  siri dianggap  sah  secara  agama  apabila terpenuhinya  rukun  nikah  seperti  adanya calon  suami  istri,  wali  nikah  dari  mempelai wanita,  dua  orang  saksi  laki-laki  dan  ijab kabul.  Ketentuan  dalam  Pasal  2  Ayat  (1) UUP  dan  Pasal  4  KHI  bahwa  perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan  kepercayaan  masing-masing.  Artinya
bahwa perkawinan siri yang dilakukan sesuai dengan  syariat  Islam  adalah  sah  sehingga kedudukan  istri  diakui  sebagai  istri  sah. Sedangkan  menurut  Undang-undang  Nomor 16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  dan Intruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa perkawinan siri tidak dikenal dan diakui oleh negara karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya  akta  nikah  sehingga  perkawinan  siri tidak mempunyai kekuatan hukum. Implikasi yuridis dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang  mana  kedudukan  istri  tidak  mendapat pengakuan  oleh  negara  kerena  dalam perkawinan  siri  tidak  ada  pencatatan perkawinan  yang  dilakukan  oleh  KUA. Negara dapat mengakui perkawinan tersebut setelah  adanya  akta  nikah  sebagai  bukti adanya  suatu  perkawinan.  Dengan  adanya akta  nikah,  perkawinan  yang  dilangsungkan mempunyai  kekuatan  hukum  dan  hak-hak suami  istri  dapat  dilindungi  (Ali,  2014:  44- 45).  Implikasi  hukum  lebih  jauh  dari perkawinan siri karena dianggap sebagai istri tidak  sah  menurut  hukum  negara,  istri  juga tidak  berhak  atas  nafkah  dan  warisan  dari suami  jika  suami  meninggal  dunia  karena perkawinan  yang  dilangsungkan  dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum nasional. Selain  itu,  istri  dari  perkawinan  siri  tidak dapat  menuntut  pembagian  harta  bersama apabila  terjadi  peceraian  karena  dalam perkawinan  siri  tidak  mempunyai  akta autentik  berupa  akta  nikah  (Adillah,  2014: 205).
b. Kedudukan dan hak mewaris anak dari perkawinan  siri  menurut  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019
Tentang Perkawinan Menurut hukum Islam, sahnya perkawinan  adalah  dengan  terpenuhinya rukun  nikah  sebagaimana  yang  telah dirumuskan  dalam  Pasal  14  KHI,  dalam pelaksanaan perkawinan siri telah memehuni rukun  nikah  sehingga  perkawinan  siri dianggap  sah  secara  agama  apabila  telah memenuhi rukun nikah tersebut. Oleh karena
demikian,  dengan  terpenuhinya  rukun  nikah dalam perkawinan siri maka anak yang lahir dari  perkawinan  siri  dianggap  sebagai  anak sah  dan  berhak  mendapat  pengakuan  dari ayah  dan  keluarga  ayahnya  serta  berhak mendapatkan  bagian  harta  warisan  dari ayahnya  (Erbakan  dkk,  2021:  106). Sedangkan menurut hukum negara, implikasi hukum  terhadap  anak  yang  lahir  dari perkawinan siri bahwa anak dari perkawinan siri  dianggap  sebagai  anak  luar  kawin meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah sesuai dengan syariat Islam karena perkawinan  siri  tidak  memenuhi  syarat administratif pencatatan perkawinan sehingga negara  tidak  mengakui  perkawinan  tersebut (Rusydi, 2019: 56).
Dalam Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan  bahwa  anak  yang  lahir  diluar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya.
Sedangkan dalam KHI Pasal 100
menyebutkan  anak  yang  lahir  diluar pernikahan  hanya  mempunyai  nasab  dengan ibu  dan  keluarga  ibunya.  Ketentuan  dalam Pasal 280 KUHPerdata menyebutkan bahwa dengan  pengakuan  yang  dilakukan  terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara  si  anak  dengan  bapak  atau  ibunya. Penyelesaian  hukum  terhadap  anak  luar kawin  setelah  lahirnya  Purusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU/VIII/2010  bahwa anak  yang  lahir  dari  perkawinan  siri  berhak memperoleh  bagian  dari  harta  warisan  dari ayahnya, selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengatahuan dan teknologi yang menurut hukum mempunyai hubungan keperdataan  dengan  sang  ayah  termasuk hubungan keperdataan dengan sang ayah dan keluarga ayahnya (Rusydi: 2019: 57).
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan,  ada  signifikasi  perbedaan  antara perkawinan  siri  pada  umumnya  dengan perkawinan  siri  yang  terjadi  di  Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, esensinya bahwa dalam pelaksanaan  perkawinan  siri  pada  umumnya
terdapat larangan perkawinan yang dilanggar. Adapun  larangan  perkawinan  menurut Undang-undang Perkawinan diantaranya : a. Larangan perkawinan terhadap seseorang yang  masih  terikat  tali  perkawinan dengan orang lain (Pasal 9).
b. Larangan perkawinan terhadap pasangan suami  istri  yang  telah  bercerai  dua  kali (Pasal 10).
c. Larangan perkawinan terhadap seseorang wanita  yang  masih  dalam  waktu  tunggu (Pasal 11).
Larangan  perkawinan  juga  disebutkan dalam KHI diantaranya larangan perkawinan antara  seorang  pria  dan  wanita  karena keadaan  tertentu  (Pasal  40)  karena  wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain; seorang wanita masih dalam masa iddah dengan pria lain; seorang wanita yang  tidak  beragama  Islam;  seorang  pria dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan seorang wanita apabila seorang pria tersebut sedang  mempunyai  4  (empat)  orang  istri yang  keempat-empatnya  masih  terikat  tali perkawinan.
Berdasarkan  penelitian  dilapangan menunjukkan bahwa informan yang melangsungkan  perkawinan  siri  di  Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, kabupaten Buleleng belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya atau tidak  terikat  perkawinan  berarti  bahwa informan  yang  melangsungkan  perkawinan siri  tidak  melanggar  larangan  perkawinan baik  yang  diatur  dalam  Undang-undang Perkawinan  maupun  dalam  KHI.  Berkaitan dengan  tidak  adanya  larangan  perkawinan dari informan yang melangsungkan perkawinan  siri  di  Desa  Celukanbawang, Kecamatan  Gerokgak,  Kabupaten  Buleleng tentunya  dapat  mencatatkan  perkawinannya ke  KUA  sebagai  bentuk  tertib  administrasi kependudukan,  namun  karena  ada  kendala seperti  belum  adanya  surat  pindah  dari  sang istri,  adanya  tuntutan  pekerjaan  dari  sang suami sehingga tidak mempunyai waktu lama untuk mencatatkan perkawinan di KUA serta
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
karena  faktor  usia  yang  sudah  tua  sehingga malu  untuk  mendaftarkan  perkawinannya  di KUA. Kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan  informan  hanya  memenuhi ketentuan  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan dan tidak mendaftarkan perkawinannya  di  KUA.  Dengan  demikian, alternatif  penyelesaian  permasalahan  yang ditimbulkan  akibat  perkawinan  siri  dapat diajukan permohonan penetapan perkawinan (itsbat  nikah)  ke  Pengadilan  Agama. Landasan  hukum  itsbat  nikah  ini  pada prinsipnya  tertuang  dalam  Pasal  7  KHI. Setelah  dikabulkannya  itsbat  nikah  tersebut maka implikasinya terhadap status perkawinan  yang  mana  perkawinan  tersebut telah  mempunyai  kekuatan  hukum.  Begitu pula  dengan  anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  tersebut  mendapat  pengakuan oleh  Negara,  yang  mana  anak-anak  tersebut berhak atas warisan dari bapaknya. Selain itu, harta  yang  di  dapat  sejak  berlangsungnya perkawinan    merupakan  bagian  dari  harta bersama.  Dengan  kata  lain,  itsbat  nikah sebagai  dasar  hukum  terhadap  pencatatan perkawinan  yang  melahirkan  kepastian hukum  bagi  status  perkawinan,  status  istri dan anak serta harta benda dalam perkawinan (Bafadhal, 2014: 12).

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  penjelasan  tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan perkawinan  siri  di  Desa  Celukanbawang, Kecamatan  Gerokgak,  Kabupaten  Buleleng tidak  jauh  berbeda  dengan  perkawinan  pada umumnya yang telah memenuhi rukun nikah sebagimana  diatur  dalam  Pasal  14  KHI seperti (adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki dan ijab kabul sehingga perkawinan yang dilangsungkan sah secara  agama  hanya  saja  dalam  proses pelaksanaan siri tidak mendatangkan petugas dari  KUA  sehingga  perkawinan  yang dilangsungkan tidak dicatatkan.
Implementasi  Pasal  2  Ayat  (2) Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak Kabupaten  Buleleng  belum  berjalan  secara efektif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  informasi yang  didapat  pada  saat  wawancara  dengan Aparat  Desa  Celukanbawang  dan  Informan yang  melangsungkan  perkawinan  siri  yang menunjukkan bahwa di Desa Celukanbawang masih  terdapat  masyarakat  melangsungkan perkawinan  siri  sehingga  tidak  mempunyai akta nikah sebagai bukti autentik.
Implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan  pada  perkawinan  siri  di  Desa Celukanbawang,  Kecamatan  Gerokgak Kabupaten  Buleleng  akan  berpengaruh pada  kedudukan  istri  dan  anak  yang dilahirkan  serta  pada  hak  mewarisnya, yang  mana  kedudukan  istri  menurut hukum negara dianggap sebagai istri tidak sah,  sedangkan  kedudukan  anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  siri  dianggap sebagai anak luar kawin.
Saran
Bagi  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng disarankan untuk mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya
melakukan  pencatatan  perkawinan  untuk meminimalisir  terjadinya  perkawinan  siri sehingga  penerapan  Pasal  (2)  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan dapat berjalan secara maksimal dan Kantor Urusan Agama juga dapat  memberikan  solusi  kepada  para pihak  yang  melangsungkan  perkawinan siri  melalui  itsbat  nikah  yang  diajukan  ke Pengadilan  Agama  agar  perkawinan  yang dilangsungkan mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat menjamin perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi istri  dan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan siri tersebut.
Bagi  Aparat  Desa  Celukanbawang,
Kecamatan  Gerokgak,  Kabupaten  Buleleng agar mengarahkan dan menghimbau masyarakat mengenai pentingnya melakukan pencatatan  perkawinan  di  KUA.,  mengingat penerapan  pencatatan  perkawinan  di  Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak,
Kabupaten  Buleleng  belum  berjalan  secara maksimal.  Selain  itu,  disarankan  pula  agar Aparat  Desa  mendata  masyarakat  yang melangsungkan  perkawinan  siri  sebagai bentuk  tertib  administrasi  kependududkan  di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
Bagi masyarakat
yang melangsungkan  perkawinan  siri  di  Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak,
Kabupaten  Buleleng,  Penulis  menyarankan agar  mentaati  aturan  hukum  yang  berlaku terutama  berkaitan  dengan  pencatatan perkawinan.  Mengingat  implikasi  yuridis yang ditimbulkan dari perkawinan siri sangat luas  sehingga  perkawinan  tersebut  perlu dicatatkan di KUA agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
DAFTAR PUSTAKA Buku Abdurrahman.  2007. Kompilas  Hukum Islam . Jakarta: Pressindo.
Dewata,  Mukti  Fajar  Nur  dan  Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Palajar.
Ishaq.  2017. Metode  Penelitian  Hukum dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis  serta Disertasi. Bandung: Alfabeta. Soekanto,  Soerjono.  2015. Pengantar Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI
Press.
Soimin,  Soedharyo.  2010. Hukum  Orang dan  Keluarga  Perspektif  Hukum Perdata  Barat/BW,  Hukum  Islam dan  Hukum  Adat .  Jakarta:  Sinar
Grafika. Sunggono,  Bambang.  2013. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pres.

## Jurnal
Adillah,  Siti  Ummu.  2014.  Implikasi Hukum  dari  Perkawinan  Siri Terhadap  Perempuan  dan  Anak. Jurnal Palastren . Vol. 7 (1). Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  “Peranan  Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan  Konsumen.” Jurnal
Komunikasi Hukum, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  2016.  Bentuk Perkawinan  Matriarki  Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender  dalam  Hukum. Pendecta : Jurnal  Penelitian  Ilmu  Hukum . Vol. 11 (1).
Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  2016.  Bentuk
Perkawinan Matriarki pada Masyarakat  Hindu  Bali  Ditinjau dari  Persepktif  Hukum  Adat  dan
Kesetaaraan  Gender. Jurnal  Sosial dan Humuniora . Vol. 5 (1).
Adnyani,  Ni  Katut  Sari.  2019.  Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan  Asu  Pundung. Kerta Wicaksana . Vol.13 (2).
Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Prohibition  of Violations  of  Heavy  Human Rights. International  Journal  of Social Science and Business , 5 (1). Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Penguatan Kewilayahan  dengan  Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New  Normal. Target:  Jurnal Manajemen Bisnis , 3 (1), 59-66.
Bafadhal,  Faizah.  2014.  Itsbat  Nikah  dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan  Menurut  Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum .
Erbakan, Iqbal Refah dkk. 2021. Kedudukan Hak  Waris  Anak  dari  Pernikahan Siri  Menurut  UU  No.  16  Tahun
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
2019 Tentang Perkawinan Perubahan  Atas  UU  No.  1  Tahun 1974  dan  Hukum  Islam. Jurnal
Dinamika . Vol. 27 (8).
Jaya,  Dwi  Putra.  2017.  Nikah  Siri  dan Problematikanya  dalam  Islam. Jurnal Hukum Sehasen . Vol 2 (2). Rahman, Faiz dan Riska Nur Faizah. 2014. Perkawinan  Siri Online Ditinjau dari Persepktif Hukum Perkawinan Islam  yang  Berlaku  di  Indonesia. Jurnal  Penelitian  Hukum .  Vol.  1 (1).
Sudiatmaka,  Ketut  dkk.  2016.  Putusan MUDP  Bali  No.  01/KEP/PSM/-
3MDP BALI/X/2010 Sebagai Legitimasi Formal Anak Perempuan  Berhak  Mewaris  di Kabupaten  Buleleng.  Universitas Pendidikan Ganesha. Tesis
Wasian,  Abdullah.  2010. Akibat  Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan)  Terhadap  Kedudukan Istri,  Anak  dan  Harta  Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan . Program Studi Magister Kenotariatan. Program Pasca Sarjana.  Universitas  Diponegoro Semarang. Skripsi Achmad, Duray. 2016. Pencatatan
Perkawinan  di  Kantor  Urusan Agama.  (Studi  di  Bantargebang, Kota Bekasi). Fakultas Syariah dan Hukum  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ali,
M. Mashud. 2014. Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum
Terhadap  Kedudukan  Istri,  Anak
Serta Harta Kekeyaanny a. Fakultas Syariah  Dan  Hukum  Universitas Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah
Jakarta. Mubarok, Faidol. 2020. Efektivitas
Pelaksanaan  Peraturan  Daerah
Kebupaten  Malang  Pasal  159 Nomor  2  Tahun  2009  Tentang Sanksi  Administratif  Perkawinan Tidak  Dicatat  (Studi  Kasus  Di
Kecamatan Gondanglegi). Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Undang-undang
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perkawinan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2019  Nomor  186,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam