## HARMONISASI EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
Kenlies Era Rosalina Marsudi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
Kenliesmarsudi@iainponorogo.ac.id , ‘ Amanda Tikha Santriati Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama’ Madiun amandatikha@gmail.com

## ABSTRAK:
Ekonomi  Pancasila  merupakan  sebuah  konsep  pemikiran  mengenai  perencanaan  dan pelaksanaan  perekonomian  tingkat  nasional  dengan  kerangka  pikir  yang  berlandaskan  penjabaran nilai-nilai yang ada dalam paradigma Pancasila. Penururuan stabilitas perekonomian  di  Indonesia saat  ini  semakin  menunjukkan  bahwa  implementasi  ekonomi Pancasila  sendiri  telah  melenceng dan  condong  pada  sistem  perekonomian  liberalis  kapital  yang  akhirnya  menyebabkan  terjadinya ketimpangan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu sistem ekonomi Islam yang bersumber dari tatanan nilai ajaran agama Islam dirasa perlu dikaji lebih dalam sebagai sebuah solusi bagi keadaan ini  mengingat  nilai-nilai  Islam  merupakan  salahsatu  sumber  nilai  yang  digunakan  sebagai pembentukan  hukum  positif  atau  kebijakan-kebijakan peraturan yang ada di Indonesia. Tujuan dari penelitian  ini  menganalisis  harmonisasi  dari  ekonomi  Islam  dan  ekonomi  Pancasila  terhadap berbagai  kebijakan  pemerintah  dalam  menghadapi  gempuran  liberalis  kapital  global.  Metode penelitian  menggunakan studi  literatur,  dengan  memaparkan  teori  yang  berhubungan  dengan  judul yang diperoleh dari buku, jurnal dan media online. Penelitian ini menemukan bahwasannya ekonomi Islam  dan  ekonomi  Pancasila  jika  disandingkan  sesungguhnya  memiliki  tujuan  yang sama  yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang. Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi Pancasila pada  dasarnya  jika  dikolaborasikan  dengan  baik  akan  menciptakan  sebuah perekonomian  nasional yang  stabil,  kuat  dan  handal.  Hal  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya  untuk  mewujudkan  sinkronisasi ekonomi  Pancasila  dan  ekonomi  Islam  ini  membuahkan  hasil yang  baik  adalah  dukungan  dan komitmen  pemerintah  dalam  hal  membuat  kebijakan  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak. Bagaimana Harmonisasi teori ekonomi islam dan ekonomi Pancasila dalam berbagai kebijakan yang akan  diambil  oleh  pemerintah  indonesia  menjadi  hal  yang  perlu  untuk  dipahami  dan  segera diwujudkan mengingat gencaran ekonomi liberal yang semakin kuat di masa ini.
Kata kunci: Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, Kebijakan Ekonomi.

## PENDAHULUAN
Ekonomi  merupakan  salahsatu  sektor  kehidupan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari keseharian  masyarakat  dan  negara.  Ruang  lingkup  pembahasan  mengenai  ekonomi  meliputi produksi  dan  juga  distribusi  barang  serta  jasa 1 .  Menurut  beberapa  pendapat,  aksiologi  yang sesuai  dengan  teori  ekonomi  dan  kegiatan  manusia  dalam  dunia  ekonomi  yaitu  konsumsi, produksi dan pertukaran atau kegiatan pasar 2 . Kegiatan ekonomi yang merupakan praktek dari teori ekonomi ini akan berdampak pada interaksi yang dilakukan dan saling membutuhkan dari manusia satu dengan manusia lainnya. Manusia menjadi makhluk sosial yang tidak bisa hidup
1 Hidayat, M. An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah). (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hal. 22.
2 Nataatmadja, H. Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik (Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi). (Yogyakarta: PLP2M, 1984), hal. 8.
tanpa  adanya  bantuan  dari  manusia  lain,  terutama  dalam  kaitannya  dengan  pemenuhan kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Laju jalannya ekonomi global saat ini dipengaruhi oleh  dua  ideologi  ekonomi  besar  dunia  yaitu  ekonomi  liberal  kapital  dan  ekonomi  komunis sosialis.  Negara-negara  yang  menggunakan  ideologi-ideologi  tersebut  seringkali  mengklaim bahwa masing-masing dari ideologinya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negaranya, seperti pada negara Amerika Serikat yang menggunakan liberal kapital dan negara Uni Soviet yang kini telah pecah menjadi negara Rusia dan beberapa negara kecil di sekitarnya yang menggunakan komunis sosialis 3 . kedua sistem ekonomi besar tersebut dianggap mampu memberikan kontribusi besar pada bidang pembangunan yang mengarah pada pengoptimalan kemampuan  sumber  daya  yang  ada.  Namun  seiring  dengan  berjalannya  waktu,  semakin nampak berbagai macam kelemahan daripada kedua sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia tersebut.
Kegagalan sistem ekonomi sosialis yang seringkali digunakan oleh negara-negara yang menganut  ideologi  komunis  disebabkan  oleh  terlalu  berporosnya  kehidupan  ekonomi  yang dipegang  penuh  oleh  pemerintah  atas  kehidupan  rakyatnya.  Meskipun  mengatasnamakan keadillan yang merata bagi masyarakatnya namun dalam kenyataannya justru hak-hak rakyat semakin kerdil dan dimonopoli oleh negara, hanya elit-elit pemerintahan yang memiliki akses mudah dalam berbagai bidang dan memiliki ekonomi yang mapan, sedangkan masyarakat luas justru kebingungan karena semakin terbatas dalam pergerakan ekonomi hingga menimbulkan angka kemiskinan tinggi  yang merata. Hal  demikian yang akhirnya dialami oleh negara Uni Soviet  hingga  akhirnya  negara  tersebut  runtuh  dan  menjadi  negara-negara  kecil,  bagian terbesar  perpecahan  dari  negara  Uni  Soviet  ini  menjadi  negara  Rusia  yang  saat  ini  masih menganut paham komunis. Pada ekonomi kapitalis yang seringkali dianut oleh negara-negara yang menggunakan ideologi liberalis ini menyebabkan kekayaan terpusat pada segelintir orang atau  pemilik  modal  besar  swasta,  dan  menyebabkan  semakin  besarnya  ketimpangan  antara kaya dan miskin. Seperti halnya yang dialami oleh negara Amerika Serikat, dimana kaum yang maju dan kaya akan semakin kaya sedangkan kaum yang miskin akan semakin terpuruk karena pasar ekonomi dikuasai oleh pemilik modal yang besar saja.
Dengan  keadaan  yang  demikian  akhirnya  membuat  banyak  orang  kemudian  berpikir untuk  terus  mencari  alternatif  sistem  ekonomi  yang  dapat  memecahkan  masalah  akibat kegagalan dua sistem tersebut. Sistem ekonomi di Indonesia yang harusnya didasarkan pada sistem ekonomi Pancasila nyatanya justru semakin condong pada arah ekonomi kapitalis yang
3 Sudarsono, H. Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar). (Yogyakarta: Penerbit EKONISIA, 2004), hal. 82.
seringkali  digunakan  oleh  negara-negara  liberalis.  Akhirnya  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa keadaan perekonomia di Indonesia saat ini semakin terpuruk dan kentara jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, hal ini bisa kita lihat dengan fenomena-fenomena crazy rich yang ada di Indonesia, sedangkan disisi yang lain masih banyak jutaan  orang yang memiliki daya ekonomi rendah tidak memiliki pekerjaan dan kesulitan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Keadaan  masyarakat  yang  tersekat  oleh  dinding  kondisi  ekonomi  yang  sangat  tebal  dimana sangat  terlihat  jarak antara si  kaya dan si  miskin ini  menunjukkan bahwa implementasi dari sistem  ekonomi  yang  digunakan  oleh  pemerintah  dalam  mengambil  kebijakan  cenderung mengarah pada ekonomi liberal kapital dan akhirnya memberikan peluang pada oknum-oknum pemilik  modal  yang  besar  untuk  menguasai  roda  perekonomian  dan  semakin  memperkaya dirinya dan kelompoknya. Kondisi yang demikian akhirnya menggugah kita semua untuk dapat menemukan solusi yang tepat agar sekat atau jurang pemisah pada ekonomi masyarakat dapat berkurang.  Alternatif  sistem  ekonomi  yang  baiknya  digunakan  tentu  dapat  memberikan kesejahteraan pada seluruh masyarakat dan mengurangi ketajaman jurang pemisah yang ada pada perekonomian.
Implementasi  Ekonomi  Pancasila  yang  condong  pada  ekonomi  liberal  harus  segera dibenahi agar kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat segera terwujud sesuai dengan cita-cita negara yang termaktub dalam pembukaan konstitusi UUD NRI 1945. Lalu Ekonomi Pancasila seperti  apa  yang  perlu  dikembangkan  di  negara  ini?  Tentunya  kembali  lagi  melihat  isi  dari Pancasila itu sendiri, Sila pertama Pancasila yang menitikberatkan pada Ketuhanan tentunya menjadi nilai yang utama dan paling dasar, Nilai Ketuhanan tentu juga perlu dikaitkan dengan nilai-nilai  lain  yang  ada  pada  sila-sila  Pancasila  yang  lain  yakni  nilai  kemanusiaan,  nilai persatuan,  nilai  kerjasama  dan  musyawarah  serta  nilai  keadilan.  Tidak  dapat  dipungkiri berbagai hukum positif yang ada di Indonesia bersumber dari nilai-nilai yang ada pada ajaran Islam.  Kenyataannya  banyak  sekali  nilai-nilai  ajaran  dalam  agama  Islam  yang  dijadikan sebagai sumber dari hukum positif di  Indonesia dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia  karena  memang  nilainya  yang  secara  universal  dapat  diterima  oleh  berbagai kalangan,  termasuk  pula  dari  ruang  lingkup  ekonomi.  Ekonomi  Islam  sudah  muncul  sejak ribuan  tahun  yang  lalu  pada  masa  hidupnya  Rasulullah  Saw.  Melihat  keadaan  terpuruknya kondisi ekonomi saat ini yang cenderung liberal maka kebangkitan dan berjayanya ekonomi Islam  untuk  diterapkan  atau  diimplementasikan  pada  setiap  keputusan  ekonomi  yang  akan dibuat, menjadi suatu hal yang saat ini seringkali dilakukan. Hal tersebut karena memang dalam teori ekonomi Islam terdapat banyak konsep  yang ideal terhadap praktik ekonomi. Berbagai kajian tentang ekonomi Islam mulai bermunculan, begitupun berbagai lembaga-lembaga
ekonomi  Islam  juga  mulai  banyak  didirikan  oleh  berbagai  kalangan  masyarakat  maupun pemerintah.  Lembaga-lembaga  ekonomi  Islam  yang  saat  ini  banyak  muncul  dan  sering dijumpai  yakni  seperti  bank  syariah,  koperasi  syariah,  Baitul  Maal  wat  Tamwil  (BMT)  dan Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  syariah.  Hal  ini  terjadi  karena  ekonomi  Islam  dianggap merupakan  solusi  dari  Ekonomi  Pancasila  yang  prakteknya  saat  ini  lebih  condong  pada ekonomi  liberal.  Ekonomi  Pancasila  yang  disinkronkan  dengan  Ekonomi  Islam  merupakan sebuah  harmonisasi  yang  indah  untuk  mewujudkan  cita-cita  Indonesia  menjadi  negara  yang sejahtera.
Ekonomi  Islam  memiliki  cakupan  yang  cukup  luas  pada  berbagai  bidang  kehidupan masyarakat.  Salahsatu  kajian  dalam  ekonomi  Islam  ini  dikenal  dengan  muamalah  atau pergaulan antarsesama yang mengajarkan tentang bagaimana kejujuran, keadilan, melakukan segala sesuau tugas dengan amanah kasih sayang, silaturahmi dan juga ihsan. Kajian lain dalam ekonomi  Islam  yakni  mengenai  etika  yang  memiliki  pokok  bahasan  antara  lain  mengenai politik, ekonomi, ilmu dan juga menenai peperangan. Etika dan norma merupakan salahsatu pokok  bahasan  yang  paling  penting  dan  tidak  dapat  terpisahkan  dari  ajaran  ekonomi  Islam. Selain norma agama dan norma ketuhanan juga terdapat norma kemanusian dalam ekonomi Islam.  Jika  norma  agama  dan  norma  ketuhanan  mengajarkan  bagaimana  hubungan  manusia dengan agama dan tuhannya dengan segala perintah dan larangan selama hidup di dunia dan juga  bagaimana  ganjaran  yang  akan  diterima  manusia  kelak  jika  sudah  berada  di  akhirat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yakni ialah norma kemanusiaan, norma ini mengatur bagaimana  seorang  manusia  menjalin  hubungan  dengan  manusia-manusia  lain  selama menjalani  hidup  di  dunia.  Manusia  memiliki  kebebasan  namun  tetap  memiliki  batas  yakni kebebasan oranglain,  harus  saling toleransi  dan  menghargai  manusia lain, menghormati hak asasi manusia dan saling mengasihi dan berbuat baik pada sesama 4 .
Ekonomi  Islam  merupakan  konsep  ekonomi  yang  bersumber  dari  ajaran  nilai-nilai agama Islam dan berlandaskan pada ketuhanan. Pada ajaran teori ini menunjukkan bagaimana akidah yang harus dijalankan manusia untuk menjalani kehidupan. Tujuan dari ekonomi Islam sendiri  ialah  untuk  mewujudkan  kehidupan  manusia  yang  sejahtera  dalam  bidang perekonomian,  namun  bukan  berarti  pula  jika  kehidupan  itu  dijadikan  sebagai  ukuran  dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Kesejahteraan manusia yang ingin diwujudkan selama hidup di  dunia  ini  merupakan  tangga  untuk  mencapai  kehidupan  di  akhirat  yang lebih  baik  nanti.
4 Qardhawi, Y. Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin cet. II. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal, 29.
Apabila kita hidup dan berperilaku baik terhadap sesama manusia dan juga menjalin hubungan yang baik dengan Allah SWT maka dapat dipastikan akan mendapat balasan kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Pada kehidupan di dunia dengan adanya ekonomi Islam ini mampu mengangkat derajat ekonomi seseorang menjadi lebih baik, mampu mengentaskan kemiskinan yangmana kemiskinan itu sendiri bisa saja mengkafirkan seseorang, kesusahan dan kelaparan yang  mampu  memicu  seseorang  untuk  berbuat  dosa  dan  untuk  meredam  suara-suara  orang yang dzolim dibawah suara orang yang beriman 5 . Oleh karena itu dapat kita simpulan bahwa karakter dari ekonomi Islam ini meskipun berbasis dari agama namun tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhannya tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia serta makhluk lainnya. Ekonomi Islam  diharap dapat mewujudkan kesejahteraan bagi umat  manusia,  meskipun  kerap  kali  terdapat  perbedaan  pendapat  dari  beberapa  kelompok mengenai definisi dari kesejahteraan itu sendiri. Kesejahteraan pada dasarnya mampu terwujud apabila  kebutuhan  ekonomi  dari  manusia  tersebut  tercukupi,  hal  ini  merupakan  fakta  yang dialami oleh banyak masyarakat luas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterpenuhan atau ketercukupan  sektor  ekonomi  merupakan  salahsatu  faktor  utama  yang  menentukan kesejahteraan dari hidup masyarakat 6 .
Melihat  kenyataan  yang  ada  dewasa  ini  rencana  dan  praktik  pembangunan  ekonomi tidak mampu berjalan baik apabila tidak didasari oleh landasan nilai dan moral. Pembangunan ekonomi yang dilakukan bebas nilai dan berbasis pada ajaran yang sekuler justru menciptakan manusia-manusia yang egois dan serakah serta berfokus terhadap keterpenuhan ekonominya sendiri, alhasil terjadilah ketimpangan ekonomi yang sangat mencolok pada masyarakat. Untuk memperbaiki keadaan demikian yang telah berlangsung lama pada kehidupan perekonomian di negara Indonesia maka perlu dilakukan sebuah perubahan mendasar pada sistem ekonomi yang digunakan sebagai salahsatu sumber dari ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila selama ini lebih cenderung pada ekonomi liberal, harus segera dilakukan perubahan menuju penggunaan nilai-nilai tatanan ekonomi Islam. Restrukturisasi kecondongan ekonomi ini bukan merupakan  suatu  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan,  perlu  dilakukan  perubahan  yang menyeluruh  dalam  berbagai  faktor  seperti  politik,  transformasi  moral  ke  dalam  perilaku individu maupun kolektif pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Hal ini harus segera ditindaklanjuti  untuk  menghindari  penyimpangan  perilaku  ekonomi  yang  semakin  condong mengarah  pada  liberalisme  dan  semakin  menciptakan  keterpurukan  ekonomi  masyarakat.
5 Ibid., 51.
6 Mubyarto. “Pengantar” dalam H.W. Arndt, Pembangunan Ekonomi: Studi Tentang Sejarah Pemikiran, terj. Fahzenil, cet. I. (Jakarta: LP3ES, 1992), hal. 88.
Dengan demikian, agar kesejahteraan dan keadilan mampu terwujud dan mengubah keadaan yang sebelumnya hanya  memihak pada konglomerat  atau pemilik modal besar saja menjadi memihak pula pada keberadan rakyat kecil karena ekonomi liberal sangat tidak relevan untuk dipertahankan pada era reformasi sat ini.
Selanjutnya  sistem  desentralisasi  yang  selama  ini  diterapkan  nyatanya  juga  belum maksimal. Pemberian hak kepada pemerintah lokal untuk mengatur berbagai sumber daya yang ada  diwilayahnya  masing-masing  nyatanya  juga  masih  jauh  dari  harapan  yang  ideal  karena kaum  elit  politik  lokal  maupun  konglomerat  lokal  yang  akhirnya  menguasai  pelaksanaan desentralisasi  pada  suatu  wilayah  tertentu.  Hal  ini  juga  harus  menjadi  perhatian  yang  serius untuk segera mengubah kecondongan ekonomi liberal yang telah terlanjur terjadi pada berbagai kalangan  masyarakat  dan  pada  berbagai  daerah 7 .  Melihat  kondisi  pada  berbagai  daerah desentralisasi yang sedemikian rupa maka harus ditingkatkan keterlibatan banyak masyarakat dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  pada  daerah,  menciptakan  persaingan  sehat  antar masyarakat,  keterbukaan  dan  demokrasi  dalam  pengelolaan  sumber  daya 8 .  Sampai  saat  ini sudah banyak ekonom muslim yang mulai menyuarakan pendapatnya demi terwujudnya sistem ekonomi  yang  lebih  sehat,  salahsatunya  Chapra,  yang  dengan  berani  menguji  bagaimana keabsahan  teori-teori  ekonomi  barat  yakni  liberal  dan  teori  ekonomi  komunis  sosialis  dan disandingkan  dengan  pemikiran  lain  yakni  pendekataan  ekonomi  Islam.  Dengan  demikian maka dapat diciptakan iklim penengah agar kondusif dan tidak silau terhadap salahsatu dari dua  sistem  ekonomi  besar  yang  nyatanya  memiliki  dampak  besar  yang  justru  kurang  baik dalam kesejahteraan seluruh masyarakat pada sebuah negara 9 . Pokok-pokok dama ajaran Islam merupakan sebuah sistem yang selama ini digunakan sebagai sumber hukum positif Indonesia, dimana  berbagai  peraturan-perundang  undangan  yang  ada  di  Indonesia  banyak  mengadopsi dari nilai-nilai ajaran Islam yang dianggap universal dan dapat diterima oleh kemajemukan yan ada  di  negara  Indonesia 10 .  Demikian  pula  dalam  segi  ajaran  ekonominya,  ekonomi  Islam merupakan  sebuat  solusi  tepat  untuk  menjadi  salahsatu  sumber  nilai  kebijakan-kebijakan ekonomi  Pancasila  untuk  menggerus  nilai-nilai  liberal  yang  semakin  masuk  dan  menyelam dalam  kehidupan  perekonomian  Indonesisa.  Untuk  itu  dalam  artikel  ini  akan  dibahas  lebih
7 Wirasasmita, R. dkk. Kamus Lengkap Ekonomi. (Bandung: CV. Pionir Jaya, 1999), hal. 137.
8 Prawirakusuma, S. Ekonomi Kerakyatan: Konsep, Kebijakan dan Strategi. (Yogyakarta: BPFE, 2001), hal. 10.
9 Isman, W. H. & Ali, M.B. (1996). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cet. I. (Bandung: Citra Umbara, 1996), hal. 463.
10 Rahardjo, M.D. Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam, cet. IV. (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hal. 13.
mendalam bagaimana harmonisasi ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila untuk mewujudkan perekonomian yang kuat dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

## BAB DAN SUBBAB SESUAI DENGAN TEMA KAJIAN

## TEORI EKONOMI PANCASILA
Konstitusi kita telah menggariskan konsep ekonomi Pancasila atau sering dijabarkan sebagai  ekonomi  kerakyatan  sebagai  landasan  pembangunan  ekonomi  bangsa,  hal  tersebut telah  tercantum  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Istilah  ekonomi Pancasila  atau  ekonomi  kerakyatan  ini  seringkali  dikenal  pula  dengan  demokrasi  ekonomi dimana sebuah system  yang selalu mengedepankan asas-asas penjabaran dari nilai Pancasila yakni  berupa  moralitas,  kemanusiaan,  kebersamaan,  diskusi,  musyawarah,  keadilan, berwawasan  lingkungan  dan  menjaga  stabilitas  nasional.  Kebijakan  perekonomian menggunakan sistem ini bagi bangsa  Indonesia merupakan jalan tengah  yang dapat menjadi solusi utama untuk mencegah menjamurnya asas-asas liberal kapitalistik yang masuk ke ranah ekonomi Indonesia. Selain itu, sistem ini merupakan sistem asli yang tumbuh dan berkembang dalam  kehidupan  sosiologis  bangsa  Indonesia  dan  sangat  cocok  dengan  kebiasaan  dan kerpribadian  bangsa  serta  menjadi  ciri  khas  Indonesia.  Sistem  Perekonomian  berlandaskan Pancasila menurut Mubyarto 11 ialah gagasan atau konsep yang dijiwai oleh dasar negara dan ideologi bangsa, yang penuh makna akan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ekonomi  ini  sangat  tepat  dijadikan  sebagai  pedoman  untuk  mengambil  kebijakan  yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara luas.
Ekonomi  Pancasila  merupakan  sebuah  bukti  perjuangan,  yaitu  perjuangan  untuk menjadi sebuah negara yang berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Sistem ini menjadi sebuah tolak ukur tercapainya negara Indonesia yang benar-benar merdeka, Bersatu, berdaulat adil dan juga Makmur.Ekonomi Pancasila ini sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa, sesuai dengan tujuan  politik  dan  sosial  agar  terwujud  sebuah  negara  yang  berdaulat  ekonomi 12 .  Ekonomi Pancasila merupakan ekonomi khas Indonesia yang diambil dari akar budaya dan adat istiadat kehidupan masyarakat Indonesia. Ekonomi ini menggambarkan bagaimana perjuangan bangsa yang  berorientasikan  pada  lima  sila  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  bangsa.  Gunawan
11 Mubyarto. Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan. (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 32.
12 Madjid & Swasono. Wawasan Ekonomi Pancasila. (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 18.
Sumodiningrat  dalam  bukunya  yang  berjudul  sistem  ekonomi  Pancasila  dalam  perspektif menjelaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila ini ialah sebuah perspektif dari filsafat dalam kehidupan ekonomi sebagai bentuk timbal balik secara langsung dari di gunakannya Pancasila sebagai ideologi bagi negara Indonesia 13 .
Berdasarkan sudut pandang dari historis konstitusional, ekonomi Pancasila merupakan sebuah  konsep  gagasan  yang  merefleksikan  pandangan  daripada  kebutuhan  dan  harapan masyarakat  Indonesia  terhadap  bagaimana  pembangunan  ekonomi  akan  dilangsungkan  di negara ini. Ekonomi Pancasila merupakan sebuah ilmu yang bersumber langsung dari tata nilai kehidupan,  jati  diri,  sosial  budaya  bangsa  Indonesia  yang  berpedoman  kepada  etika  dan falsafah  Pancasila.  Hal  ini  berarti  ekonomi  digali  berdasarkan real  economic  life atau kehidupan ekonomi nyata yang ada di negara ini. Jadi, ilmu Ekonomi Pancasila adalah ilmu dan juga ideologi serta sistem ekonomi yang berdasarkan pada Pancasila. Ekonomi Pancasila ialah  penjabaran  praktis  dari  ilmu  dan  ideologi  ekonomi  yang  berdasarkan  Pancasila, berazaskan pada nilai-nilai kelima sila yang ada sebagai sebuah hierarki dan kesatuan. Dasar ekonomi Pancasila sendiri sebenarnya telah termaktub dalam konstitusi negara kita UUD NRI Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 33 dimana dijelaskan bahwa produksi dikerjakan oleh seluruh kalangan untuk semua di bawah pimpinan ataupun pemilikan dari anggota masyarakat. Yang paling  diutamnakan  dalam  ekonomi  kerakyatan  ini  ialah  kemakmuran  masyarakat  bukan kemakmuran  perseorangan  atau  kelompok  tertentu  semata.  Oleh  karena  itu,  perekonomian dibentuk sebagai sebuah upaya bersama atas asas kekeluargaan. Salah satu bentuk upaya yang paling cocok dengan ekonomi Pancasila dan sudah diterapkan dalam masyarakat ialah adanya koperasi.  Landasan  konstitusional  ekonomi  Pancasila  yang  dipergunakan  ialah  UUD  1945 pasal  33  ayat  1,  2,  dan  3  yang  merupakan  dasar  ekonomi  kerakyatan  pada  negara  kita  dan tentunya sebagai landasan idiil filsafat berdasarkan dasar negara kita Pancasila. Pada konstitusi kita yakni UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 dinyatakan bahwa:
1) Perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan gotong royong.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi bangsa dan negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
13 Sumodiningrat, G. Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif. (Jakarta: IMPAC WAHANA CIPTA, 1999), hal. 1).
3) Bumi dan air dan kekayaan alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat 14 .
Jika ditelaah berdasarkan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 diatas maka dapat ditarik benang  merah  untuk  memberikan  solusi  terhadap  masalah  perekonomian  yang  ada  dengan memberikan  kewenangan  pada  koperasi,  swasta  dan  pemerintah  untuk  mengambil  peran. Kemudian bisa disimpulkan bahwa yang paling sesuai dengan konsep ekonomi Pancasila ialah Lembaga  koperasi 15 .  Pada  Ayat  2  diatas  menunjukkan  bahwa  terdapat  peranan  pemerintah pada  setiap  kehidupan  perekonomian  negara,  namun  tetap  dalam  batas-batas  tertentu,  yakni pada  cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  paling  pokok  ialah  yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak.  Kemudian  untuk  cabang-cabang  produksi  lain  yang diluar lingkup itu bisa ditangani oleh koperasi dan juga perusahaan-perusahaan swasta. Tetapi dalam  menjalankan  perannya  tersebut  tetap  ada rules yang  harus  ditaati  oleh  koperasi  dan perusahaan-perusahaan  swasta,  yakni  sesuai  dengan  Pasal  33  Ayat  1  UUD  NRI  1945  yaitu tetap didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong.

## TEORI EKONOMI ISLAM
Teori mengenai ekonomi Islam mulai mencuat dan menguat melihat dimana dewasa ini perekonomian nasional semakin mengarah pada ekonomi liberal. Implementasi ekonomi yang ada  banyak  mengalami  kendala  dan  kecarutmarutan  dimana  kesenjangan  ekonomi  semakin tajam, angka pengangguran yang tinggi karena semakin sulitnya mencari lowongan pekerjaan, juga  kecilnya  kesempatan  untuk  membuka  usaha  dengan  sukses  karena  kalah  dengan  para pemilik  modal  besar  yang  menguasai  pasar  ekonomi.  Terdapat  beberapa  perbedaan  istilah dalam menyebutkan teori ekonomi Islam ini, para pemikir teori ekonomi Islam menjelaskan bahwa sumber utama dari teori ekonomi Islam ini ialah Al-Quran dan As-Sunnah 16 . Menurut Ash-Shidiqy  munculnya  ekonomi  Islam  secara  meluas  seperti  saat  ini  ialah  karena  respon terhadap tantangan ekonomi pada masa ini  yang  semakin  tidak sehat  perjalanannya, sumber nilai-nilai dan petunjuk pelaksanaan dari ekonomi Islam ini selain mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah juga merujuk pada ijtihad para ahli dan pengalaman. Sedangkan menurut Mannan dalam  dalam  turut  menjelaskan  bahwa  teori  ekonomi  Islam  merupakan  sebuah  ilmu pengetahuan sosial atau dapat pula dikatakan ekonomi syariah karena diilhami oleh nilai-nilai
14 Madjid & Swasono. Wawasan Ekonomi Pancasila, hal. 33.
15 Saputra, I., & Saoqillah, A. Koperasi Sebagai Soko Guru Penggerak Ekonomi Pancasila. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, Vol.2 No.2, (2017), 140.
16 Sholihin, A. I. Buku Pintar Ekonomi Syariah. (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hal. 259.
syariah  yang  ada  dalam  ajaran  agama  Islam.  Mannan  juga  menjelaskan  bahwa  dalam perjalanannya ekonomi  Islam  merupakan ekonomi positif dan normatif  sebagai  sumber dari berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Terdapat beberapa ciri-ciri dalam Ekonomi Islam yang diapat diidentifikasi yakni sebagai berikut 17 :
1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari keseluruhan sistem syariah.
2. Ekonomi  Islam  merealisasikan  keseimbangan  dan  proporsionalitasnya  kepentingan individu dengan kepentingan umum.
Deskripsi lain yang menjelaskan mengenai karakteristik dan makna dari ekonomi Islam yaitu sebuah usaha ataupun kegiatan  yang pelakunya bisa orang perorang, kelompok, badan usaha  berbadan  hukum,  badan  usaha  tidak  berbadan  hukum  dalam  upaya  untuk  memenuhi kebutuhan-kebutuhan komersil maupun tidak komersil yang menggunakan prinsip nilai-nilai syariah  Islam.  Pengertian  tersebut  bisa  digunakan  untuk  menggambarkan  bagaimana  makna dan arti dari ekonomi Islam. Pandangan lain menjelaskan bahwa intisari dari ajaran ekonomi islam  ini  dapat  diterima  oleh  kalangan  luas  secara  universal  karena  berdasar  pada  konsep keseimbangan  antara  hal-hal  yang  bersifat  individual  dan  hal  yang  bersifat  sosial 18 . Sumber dari  ajarannya  memiliki  muara  yang  sama  yakni  pada  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah.  Terdapat batasan-batasan  yang  paling  pokok  dalam  ajaran  ekonomi  Islam  ini  meliputi  haram menggunakan  harta  yang  bukan  miliknya  misalnya  contoh  konkrit  bisa  kita  lihat  dari  kasus korupsi,  menipu  untuk  mecari  keuntungan,  serakah  dalam  mendapatkan  harta  dan  masih banyak  lagi  aktivitas  yang  dilarang  oleh  ekonomi  Islam  yangmana  hal-hal  yang  dilarang tersebut juga dilarang pula sebenarnya oleh hukum secara universal. Pada dasarnya nyatanya aturan-aturan  yang  terapat  dalam  ekonomi  Islam  ini  dapat  diterima  oleh seluruh  publik  dari agama  manapun  secara  umum  karena  konteksnya  bukan  pada  Tauhid  (Hasan  dan  Ghazali, 1992:  6).  Islam  memandang  bahwa  adanya  teori  ekonomi  Islam  sendiri  merupakan  sebuah bentuk  pelaksanaan  tanggungjawab  manusia  selama  hidup  di  dunia  ini  untuk  berbuat  baik kepada sesama manusia dengan tidak hanya egois memikirkan kepentingan diri sendiri. Orang yang  benar-benar  memahaami  teori  ekonomi  Islam  ini  dan  mau  merealisasikannya  dalam kehidupan  maka  akan  semakin  baik  kontribusinya  bagi  keseimbangan  ekonomi  masyarakat luas. Smakin mempraktikkan teorinya maka akan semakin aktif dan produktif pula keseharian
17 Al-Assal, A. M. & Hakim, F. A. Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Syariah (terj). (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 32.
18 Rahman, A. Doktrin Ekonomi Syariah, (terj), jilid 1. (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), hal. 51.
dan kegiatan ekonominya bagi diri sendiri dan bagi masyarakat secara seimbang 19 .
Beberapa pendapat  mengatakan bahwa dalam teori  ekonomi  Islam ini terdapat  nilai- nilai jaminan sosial yang diantaranya ialah bahwa manfaat dari sumber daya yanga da harus dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan semua kalangan. Negara harus mampu mengelola dengan  baik  secara  profesional  dan  adil  agar  mampu  menyediakan  dana  guna  menjamin kesejahteraan  sosial  masyarakatnya  dan  mengawal  pertumbuhan  ekonomi,  bantuan-bantuan sosial  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  biaya  terutama  masyarakat  miskin.  Pemerintah memiliki  banyak  tenaga-tenaga  pembantu  yang  telah  dipilah-pilah  sesuai  bidangnya  dan mengurusi ruang lingkupnya masing-masing dlam pengelolaan negara. Banyaknya kepala yang membantu  pelaksanaan  kegiaatan  perekonomian  dalam  berbagai  sektor  dan  wilayah  dengan diimbangi  kebijakan-kebijakan  yang  mengacu  pada  ekonomi  Islam  secara  konsisten  akan mampu  dengan  cepat  mewujudkan  cita-cita  bangsa  Indonesia  untuk  mensejahterakah  dan memakmurkan masyarakatnya, dengan terlebih dahulu perlahan-lahan mengurangi jarak yang curam kesenjangan perekonomian antara si kaya dengan si miskin. Pemerintah harus mampu mengelola  dan  mengalokasikan  dana  untuk  menjaga  dan  meningkatkan  kestabilan  ekonomi nasional.
Ekonomi islam adalah ekonomi yang berdasar pada lima nilai universal 20 , yakni:
1. Tauhid atau lebih dikenal dengan Keesaan Tuhan merupakan dasar dari ajaran Islam. Unsur dari paham tauhid ini berkeyakinan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah,” dan “tidak ada pemilik langit, bumu dan isinya, selain daripada Allah”.
2. Adl atau keadilan yang menurut pandangan Islam adil berarti “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” Hubungan antara adl dan perekonomian adalah paham bahwa sebagai seorang pelaku ekonomi, semua orang tidak boleh bertujuan mencari keuntungan pribadi dengan cara merugikan hak orang lain dan atau merusak alam.
3. Nubuwwah atau kenabian, menurut Islam yang dimaksud dengan nabi ialah manusia yang diutus  oleh  Tuhan  sebagai  seorang  penyampai  petunjuk  sebagai  pedoman  kehidupan manusia. Nabi adalah manusia yang menjadi teladan terbaik dalam kehidupan. Tidak hanya teladan dalam aspek hubungan dengan Allah sebagai hamba, namun juga aspek hubungan dengan  manusia  dan  alam  (Muamalah).  Empat  sifat  Nabi  yang  harus  diteladani  adalah:
19 Kahf, M. Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 4.
Siddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh.
4. Khilafah  atau  pemerintah,  dalam  AlQuran  telah  dijelaskan  bahwa  Allah  SWT  telah menciptakan  manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi.  Firman  ini  sesuai  dengan  nilai selanjutnya  yang  mendasari  terhadap  kehidupan  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang tidak bisa dipisahkan dari interaksi (muamalah) sesama manusia, begitu pula dalam bidang ekonomi.
5. Ma’ad atau hasil, jika diterjemahkan dalam bahasa ma’ad berarti kembali. Maknanya ialah sebagai makhluk Allah SWT yang diberi kehidupan di muka bumi, pada masanya semua manusia  akan  kembali,  hidup  tidak  hanya  di  dunia,  namun  akan  berlanjut  hingga  alam akhirat.  Sebab  itulah  dalam  banyak  firmannya  Allah  SWT.  mengingatkan  manusia  agat tidak terlalu cinta pada dunia. Dalam artian lain, Ma’ad berarti juga imbalan/ganjaran. Nilai inilah  dalam  dunia  ekonomi  oleh  Imam  Al-Ghazali  dijadikan  dasar  motivasi  pelaku ekonomi  untuk  memperoleh  laba.  Sehingga  dengan  dasar  demikianlah  Islam memperbolehkan adanya konsep profit.
Kararteristik  Ekonomi  Islam  Menurut  Yusuf  Qardhawi  Ekonomi  Islam  mempunyai empat karakteristik 21 :
1. Ketuhanan  atau  Rabbaniyyah  yang  merupakan  karakteristik  pertama  yang  ada  dalam ekonomi  Islam.  Maksud  dari  konsep  ini  ialah  dimana  dalam  melakukan  setiap  kegiatan perekonomian  haruslah  mendasarkan  pada  prinsip  ketaatan  pada  hukum  Allah  SWT dengan cara menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya.
2. Kemanusiaan atau Insaniyyah yang merupakan salahsatu karakteristik dari ekonomi Islam yang sangat penting adanya untuk dijadikan dasar kegiatan ekonomi. Sebagai pemeran dan juga tujuan daripada aktivitas ekonomi itu sendiri maka manusia merupakan satu hal yang sangat perlu diperhatikan bagaimana perilakunya dalam setiap kegiatan ekonomi. Tak lupa juga  selalu  mengingat  bahwa  tujuan  utamanya  bukan  hanya  pada  kehidupan  yang  baik ketika berada di dunia (bumi) ini saja tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang akan kita dapatkan ketika sudah memasuki fase kehidupan di akhirat nantinya.
3. Etika atau jika dalam Islam bisa disebut sebagai Akhlaqiyyah yang merupakan salahsatu hal  yang  melekat  dan  tidak  bisa  dipisahkan  dari  berbagai  kegiatan  ekonomi  manusia terutama yang berkaitan dengan sosial masyarakat.
21 Qardhawi, Y. Norma dan Etika Ekonomi Islam, hal, 135.
4. Keseimbangan atau disebut pula dengan istilah Wasathiyyah yang merupakan tujuan yang perlu  dicapai  dari  kegiatan  perekonomian,  yakni  keseimbangan  dalam  menentukan berbagai keputusan, keseimbangan untuk tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga melihat bagaimana dampaknya pada masyarakat luas.
Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam diantaranya adalah sebagai berikut 22 :

## 1. Kebebasan Individu
Kebebasan Individu ini dimiliki oleh setiap manusia guna untuk mengambil keputusan terkait dengan pemenuhan berbagai kebutuhan hidupnya 23 . Potensi manusia akan dapat optimal dan  maksimal  tersalurkan  apabila  mengekspresikan  kebebasan  yang  dimiliki 24 .  Kebebasan yang dimiliki oleh manusia secara syariah Islam tentu tetap memiliki batasan-batasan terutama didasarkan  pada  nilai-nilai  tauhid 25 .  Dengn  adanya  kebebasan  ini  manusia  akhirnya  dapat menyalurkan minat, bakat dan inovasi yang dimiliki mengingat pula bahwa dalam Islam sendiri menjelaskan bahwa seorang manusia terlahir dimuka bumi ini adalah menjadi seorang khalifah atau  wakil  dari  Allah  SWT  untuk  mampu  melaksanakan  tanggungjawab  memanfaatkan  dan menjaga  segala  sesuatu  yang  ada  didunia  ini  dengan  baik.  Secara  tidak  langsung,  manusia memiliki hak untuk mngelola adanya sumber daya alam yang ada di dunia tetapi manusia juga punya kewajiban dan tanggungjawab untuk  menjaga alam tersebut  dengan baik.  Alam  yang tidak terjaga dengan baik akan membawa dampak buruk dan bencana bagi manusia itu sendiri. Dewasa ini kita dapat melihat nyatanya manusia hanya sanggup memanfaatkan dan mengorek keuntungan  sebanyak-banyaknya  dari  sumber  daya  alam  yang  telah  disediakan  oleh  Allah SWT tanpa mengindahkan kewajibannya untuk sekaligus menjaga alam tersebut.  Akibatnya kini semakin banyak bencana dan malapetaka yang diterima oleh manusia karena kesalahannya sendiri yang tidak bisa merawat alam yang telah dirusaknya.

## 2. Hak Terhadap Harta
Ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan hak atau harta secara perorangan atau harta  individu.  Namun  harta-harta  yang  dimiliki  tersebut  perolehannya  juga  harus memperhatikan cara-cara dan ketentuan dalam ajaran ekonomi Islam, seperti tidak merampas atau  mecuri  harta  milik  orang  lain,  tidak  mengumpulkan  harta  secara  serakah  dan  lain sebagainya yang secara hukum universlalpun hal-hal tersebut juga dianggap sebagai suatu hal
22 Sudarsono, H. Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar), hal. 105.
23 Rahman, A. Doktrin Ekonomi Syariah, hal. 8.
24 Al-Fanjari, M. S. Ekonomi Syariah Masa Kini, (terj), Husaini. (Bandung: Yayasan Idayu, 1985), hal. 54.
25 Maududi, A. A. Economic System of Shariah. (Lahore: Syariahic publications (PVT) Limited, 1984), hal. 83.
yang  buruk.  Ekonomi  Islam  megatur  bahwa  kepemilikan  harta  perlu  didasarkan  atas kemaslahatan  bersama,  sehingga  dengan  kemepilikan  harta  akan  menimbulkan  rasa  saling menghargai  dan  menghormati  kepada  sesama  manusia  dan  mengurangi  rasa  kecemburuan ekonomi di masyarakat. Perlu diingat juga bahwa harta yang dimiliki selama di dunia hanyalah titipan Allah semata karena apabila seseorang sudah meninggal dunia tentu harta yang dimiliki tidak  akan  ikut  dibawa  mati 26 .  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku  dengan  suka  samasuka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Pada ajaran agama Islam harta yang dimiliki ialah amanah dari Allah SWT, meskipun harta tersebut dipercayakan pada manusia namun tetap akan dimintai peertanggungjawaban atas pengelolaan harta tersebut nanti ketika di  akhirat.  “Dia-lah  Allah,  yang  menjadikan  segala  yang  ada  di  bumi  untuk  kamu  dan  Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” Seorang muslim yang taat pasti akan menggunakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya,  karena  segala  sesuatu  pemberian  Allah  sudah  pasti  memiliki  manfaatnya sendiri 27 .

## 3. Perbedaan Tingkat Ekonomi dalam Batas yang Wajar
Hukum  Islam  mengakui  keberadaan  tingkat  ekonomi  yang  berbeda  antar  sesama manusia, ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Di dunia ini terdapat golongan orang-orang yang ekonominya berkecukupan bahkan berlebih, ada pula  yang miskin sehingga kesusahan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Ketika  ada  kenyataan  yang  demikian  maka  yang memiliki dana berlebih  punya tanggungjawab untuk membantu  warga masyarakat  lain  yang mengalami  kesusahan,  sehingga  ada  semacam  penyeimbang  dari  ketidakmerataan  kondisi ekonomi  yang  ada  tersebut.  Dalam  ajaran  agama  Islam  terdapat  konsep  zakat  yangmana merupakan  kegiatan  memberikan  sebagian  harta  yang  dimiliki  oleh  seorang  yang berkecukupan apalagi yang memiliki harta berlebih kepada seorang yang kesusahan ekonomi. Zakat  merupakan  sebuah  instrumen  untuk  menyeimbangkan  adanya  perbedaan  kondisi ekonomi ditengah masyarakat.  Pada zakat  inipun telah diatur  mengenai  ketentuan-ketentuan siapa  saja  yang  perlu  untuk  membayar  zakat  dan  diatur  pula  ketentuan  mengenai  siapa  saja yang berha menerima zakat. Zakat sendiri terdapat beberapa jenis seperti zakat fitrah maupun
26 Siddiqi, M. N. Aspek-aspek ekonomi Syariah (terj). (Solo: Ramadhani, 1991), hal. 52.
27 An-Nabhani, T. (1995). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Syariah, (terj). (Surabaya: Tisalah Gusti, 1995), hal. 118-119.
zakat  mal,  semua  syarat  dan  ketentuannya  telah  diatur  dalam  fiqh.  Implementasi  dari  zakat merupakan bentuk dari sedekah sunnah umat Islam dan juga secara langsung sebagai bentuk penyeimbang  ekonomi  masyarakat,  selain  zakat  juga  terdapat  istilah-istilah  dan  konsep  lain seperti sedekah, infaq dan wakaf yang pada umumnya digunakan untuk memberikan santunan kepada  masyarakat  yang  kurang  mampu  secara  ekonomi  atau  finansial  kesusahan  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hidupnya.

## 4. Jaminan Sosial
Setiap manusia memiliki hak asasi untuk hidup dalam suatu negara dan manusia yang disebut  warga  negara  tersebut  harus  memperoleh  jaminan  hidup  yang  disediakan  oleh negaranya 28 . Hal ini memang menjadi tugas wajib sebuah negara, setiap negara pasti memiliki ketentuan dalam hal menjamin kehidupan bagi seluruh masyarakatnya apalagi bagi masyarakat yang miskin. Indonesia sendiri telah mengatur ketentuan ini dalam konstitusi UUD 1945 bahwa bagi  fakir  miskin  dan  anak  terlantar  seluruh  keperluan  hidupnya  ditanggung  oleh  negara, meskipun  dalam  pelaksanaannya  masih  jauh  dari  ketentuan  yang  ada,  mestinya  pemerintah perlu melakukan banyak koreksi terkait hal ini. Ketentuan seperti demikian juga terdapat dalam teori ekonomi Islam dimana suatu negara memiliki tanggungjawab untuk mengelola sumber daya  alam  yang  ada  di  wilayahnya  dan  semaksimal  mungkin  hasil  dari  pengelolaannya dialokasikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Seperti pada pembahasan sebelumnya  bahwa  Islam  juga  telah  mengatur  mengenai  pengelolaan  harta  melalui  konsep zakat, infaq, sedekah dan juga waqaf sebagai sebuah instrumen menjadikan masyarakat lebih makmur sejahtera. Konsep pengelolaan harta yang ada dalam ekonomi Islam ini secara garis besar  dapat  kita  ambil  kesimpulan  bahwamenyisihkan  harta  milik  orang  orang  yang berkecukupan  dan  berlebih  hartanya  untuk  diberikan  kepada  orang-orang  yang  kekurangan harta dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 29 . Berdasarkan kenyataan ini dapat diambil  hikmah  bahwa  dengan  orang-orang  kaya  yang  mau  memberikan  sebagian  hartanya kepada orang miskin maka akan membersihkan hati mereka dari sifat kikir dan membiasakan mereka untuk berkorban untuk oranglain yang tidak mampu. Sedangkan apabila kita lihat dari sisi masyarakat tidak mampu yang menerima bantuan zakat, sedekah dan lain sebagainya dari orang  yang  kaya  maka  akan  membersihkan  hati  mereka  dari  sifat  iri,  dengki  dendam  dan kecemburuan  ekonomi  secara  berlebih.  Dngan  demikian  maka  akan  tercipta  kenyamanan, keamanan dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat.
28 An-Nabahan, M. F. Sistem Ekonomi Syariah, (terj). (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 55.
29 Al-Assal, A. M. & Hakim, F. A. Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Syariah (terj), hal. 125.

## 5. Larangan Menumpuk Kekayaan
Sistem  ekonomi  Islam  secara  langsung  telah  mengatur  mengenai  ketentuan  larangan menumpuk  harta  kekayaan  secara  berlebihan.  Hal  ini  apabila  dilakukan  maka  akan menghambat laju ekonomi masyarakat di negaranya. Ketentuan bahwa seorang muslim tidak boleh  menumpuk  kekayaan  berlebih  ini  terdapat  dalam  Al-Quran  Surat  Al-Maidah  Ayat-87 yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan yang baik yang telah Allah  halalkan  bagi  kamu  dan  janganlah  melampaui  batas.  Sesungguhnya  Allah  tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

## 6. Anjuran Distribusi Kekayaan
Sistem ekonomi Islam melarang umatnya untuk mlakukan penumpukan kekayaan, oleh karena  itu  dianjurkan  untuk  melakukan  distribusi  atas  kekayaan  yang  dimiliki.  Misalnya dengan  keberadaan  sumber  daya  alam  yang  melimpah  suatu  negara,  maka  hasil  dari pengelolaannya  sebagian  perlu  dialokasikan  kepada  masyarakat  disekitarnya  yang membutuhkan, jangan hanya dinikmati oleh segelintir orang elit politik maupun pemilik modal saja 30 .

## 7. Kesejahteraan Individu dan Masyarakat
Keseimbangan pemenuhan hak individu dan masyarakat juga telah ada ketentuannya dalam  Islam.  Masyarakat  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dan  berpengaruh  terhadap perilaku  individu-individu  yang  ada  didalamnya.  Sebaliknya,  masyarakatpun  akan  tetap  ada eksistensinya ketika individu-individu berada dalam cakupannya tetap ada didalamya. Peran individu  secara  personal  dan  peran  masyarakat  sebagai  sebuah  kelompok  sangat  penting adanya  untuk  kemajuan  ekonomi  dalam  sebuah  negara.  Ekonomi  Islam  menganjurkan masyarakat untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan menghindarkan diri untuk tolong-menolong dalam perbuatan yang tidak baik atau dosa.
Metode  yang  penulis  pergunakan  dalam  penelitian  harmonisasi  ekonomi  Islam  dan ekonomi  Pancasila  ini  yaitu  riset  kepustakaan  ( library  research )  dengan  model  analisis induktif.  Sumber  data  sekaligus  bahan-bahan  yang  penulis  perlukan  untuk  melakukan  dan menulis hasil penelitian ini berasal dari buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan  lain  sebagainya 31 .  Riset  kepustakakaan  ini  dengan  memanfaatkan  berbagai  sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitianyang valid dan relevan tanpa memerlukan riset
30 Sudarsono, H. Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar), hal. 110.
31 Harahap, N. Penelitian Kepustakaan. Jurnal Iqra, Vol. 8 No.1, (2014), 68-74.
langsung  lapangan 32 .  Studi  kepustakaan  sangat  penting  dalam  melakukan  penelitian,  karena penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Penelitian yang telah penulis kerjakan ini dilakukan dengan  mengkaji berbagai  tulisan cendekiawan dan juga hasil penelitian  yang terkait dengan teori-teori ekonomi Islam dan sistem perekonomian Indonesia yakni ekonomi Pancasila, serta melihat fenomena dilapangan melalui berbagai media massa online mengenai perkembangan serta penerapan sistem ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.

## BAB DAN SUBBAB SEBAGAI HASIL

## SINKRONISASI SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN SISTEM EKONOMI ISLAM
Sebelum membahas lebih jauh mengenai harmonisasi sistem ekonomi Islam dan Sistem ekonomi Pancasila maka perlu kita bahas mengenai bagaimana sinkronisasi dari kedua sistem ekonomi tersebut. Pertama akan kita bahas dulu mengenai bagaimana persamaan karakteristik antara  ekonomi  Islam  dan  Ekonomi  Pancasila.  Berikut  beberapa  karakteristik  dari  ekonomi Pancasila yang berlaku di Indonesia: (1) Nilai-nilai Ketuhanan, (2) Nilai-nilai Kemanusiaan, (3) Nilai-nilai Persatuan dan Kesatuan, (4) Nilai-nilai gotong royong dan Musyawarah dan (5) dan Nilai-nilai  Keadilan  Sosial.  Kemudian lebih lanjut  mengenai  karakteristik dari ekonomi Islam  diantaranya  meliputi:  (1)  Nilai-nilai  Agama  dan  Ketuhanan,  (2)  Nilai  ekonomi  yang berimbang,  (3)  Nilai  ekonomi  yang  berkecukupan  dan  berkeadilan,  (4)  Nilai  ekonomi pertumbuhan  dan  berkah.  Setelah  melakukan  identifikasi  terhadap  kedua  sistem  ekonomi tersebut aka dapat diambil kesimpulan bahwa intisari dari keduanya ialah sama, oleh karena itu tentu tidak ada pertentangan lagi apabila keduanya disandingkan dan sistem ekonomi Islam menjadi salahsatu sumber nilai untuk berlakunya sistem ekonomi Pancasila di Indonesia ini. Pada dasarnya selama ini Indonesia sendiri telah menerapkan sistem ekonomi pancasila, akan tetapi pada realitasnya justru makin condong pada penerapan ekonomi liberal kapital. Banyak sekali  kebijakan  dan  praktik-praktik  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  juga masyarakat  telah  mengarah  pada  liberalisme  yang  akhirnya  merugikan  banyak  pihak.  Oleh karena itu adopsi nilai-nilai ekonomi Islam perlun mulai dipertimbangkan untuk membersamai laju ekonomi Pancasila agar semakin kuat dan kokoh demi mewujudkan cita-cita kesejahteraan warga Indonesia.
Terdapat  beberapa  instrumen  sebagai  penggerak  sistem  ekonomi  islam  dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara diantaranya ialah: (1) Mudharabah/ bagi hasil, (2) Salam/ pemesanan, (3) Wadiah/ Deposito, (4) Rahn/ gadai, (5) Qardhul Hasan/ Pinjaman.
32 Zed, MMetode Penelitian Kepustakaan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 3.
Lima instrumen dari ekonomi Islam ini dapat diaplikasikan pada berbagai aktivitas ekonomi baik pada tingkat mikro dan juga tingkat makro, pada berbagai badan atau lembaga keuangan seperti perbankan dan lain sebagainya. Selain lima instrumen penggerak ekonomi diatas masih terdapat beberapa instumen penyeimbang perekonomian yang dapat diidentifikasikan menjadi empat poin yakni: (1) Landasan dasar dari Profit serta lost sharing, (2) Manifestasi zakat, infaq dan  juga  sedekah,  (3)  Wakaf,  (4)  Intervensi  pemerintah  terhadap  pembangunan  sarana prasarana umum.
Setelah  mempelajari  karakteristik  dari  teori  ekonomi  Islam  serta  disinkronisasikan dengan teori ekonomi Pancasila maka perlu untuk segera dipertimbangan implementasi atau pengaplikasian sumber kebijakan ekonomi Pancasila yang mengadopsi dari nilai-nilai ekonomi Islam.  Beberapa  langkah  yang  bisa  dilakukan  untuk  melakukan  sinkronisasi  kedua  sistme ekonomi ini dapat melalui beberapa kegiatan seperti berikut:
1. Melalui lembaga pendidikan dimana pada pendidikan dapat diajarkan sejak dini mengenai karakteristik  individu  yang  mengacu  pada  sistem  ekonomi  Islam,  sehingga  sumber  daya manusia  yang  dihasilkan  akan  memiliki  keunggulan  dan  mampu  bersaing  dalam  hal ekonomi dan memiliki jiwa sosial serta rasa empati untuk tetap santun peduli pada sesama manusia. Dalam aktivitas ekonomi tidak serakah dan tidak pula suka mengambil hak orang lain demi keuntungan pribadi maupun golongan.
2. Melalui  lembaga  keuangan,  setelah  implementasi  melalui  lembaga  pendidikan  sudah tersistematisasi  dan melembaga dengan baik  maka jalur  yang selnjutnya dilakukan ialah melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan sektor pendukung bagi sektor riil kegiatan perekonomian. Sudah terdapat berbagai aplikasi dari ekonomi Islam yang telah diterapkan  pada  lembaga  keuangan  ini,  diantaranya:  (a)  Aplikasi  pad  perbankan,  (b) Aplikasi  pada  pasar  modan  dan  uang,  (c)  Aplikasi  filantropi  Islam  yang  meliputi sistematika untuk pengumpulan dan penyaluran dana zakat, sedekah, infaq dan wakaf.
3. Melalui lembaga resmi pengambil kebijakan
Lembaga pemerintah pengambil kebijakan berupa peraturan perundang-undangan meliputi lembaga  eksekutif  dan  lembaga  legislatif  pada  sistem  pemerintahan.  Perlu  pengesahan peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan kebijakan yang mengadopsi nilai-nilai yang bersumber  pada  sistem  ekonomi  Islam.  Melalui  kebijakan  ini  diharapkan  akan menghindarkan kecenderungan ekonomi liberal pada setiap kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia.
Sinkronisasi  sistem  ekonomi  Pancasila  dan  sistem  ekonomi  Islam  ini  menghadirkan nuansa  baru  yang  kedepannya  diharapkan  mampu  menggeser  keberadaan  sistem  ekonomi
liberal yang telah lama merasuk pada sistem ekonomi nasional negara kita. Keberadaan sistem ekonomi liberal yang membawa berbagai dampak buruk terutama bagi masyarakat menengah kebawah  dan  akhirnya  semakin  menciptakan  jarak  yang  tajam  pada  kondisi  ekonomi masyarakat  ini  perlu  segera  dihilangkan  dalam  roda  perekonomian  bangsa  kita.  Instrumen penggerak dan juga penyeimbang perekonomian berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam yang telah diidentifikasi sebelumnya apabila mampu disinkronisasikan dengan baik dengan sistem ekonomi Pancasila melalui lembaga pendidikan, lembaga keuangan dan juga melalui berbagai kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  maka  dapat  dipastikan  dapat  menciptakan  suatu negara dengan ekonomi yang kuat, sejahtera dengan kehidupan masyarakat yang penuh dengan kerukunan.

## HARMONISASI SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai  harmonisasi  sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam dalam kebijakan pemerintah Indonesia ini, yang pertama menunjukkan bahwa ekonomi Islam yakni sebuah konsep ekonomi yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan pegangan bagi masyarakat muslim sedangkan ekonomi Pancasila yakni sistem ekonomi yang secara sah dan tunggal digunakan oleh negara Indonesia  dan  bersumber  pada  dasar  dan  ideologi  negara  yakni  Pancasila.  Sila-sila  dalam Pancasila merupakan penjelamaan dan diambil berdasarkan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dan hidup dalam diri masyarakat bangsa Indonesia sejak lama. Sebenarnya salahsatu sumber dari hukum positif di Indonesia sendiri ialah ajaran agama Islam. Pada sistem ekonomi Islam berlandaskan  pada  nilai-nilai  tauhid  dengan  segala  komponennya  yakni  keimanan,  keadilan dan interaksi dengan sesama manusia serta makhluk dan alam semesta. Pada Al-Quran sendiri telah  tercantum  mengenai  fungsi  dari  harta  yang  merupakan  sebagai  perantara  dalam  hidup manusia,  bukan  merupakan  tujuan  utama.  Tujuan  utama  manusia  sendiri  dalam  hidup  di duniaialah beribadah kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintahnya untuk menjad orang baik kepada siapapun 33 . Pengakuan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama dan tidak  sekuler  serta  mengakui  konsep  ketuhanan  atau  tauhid  sendiri  telah  termaktub  dalam Pancasila sila pertama. Pada pembukaan konstitusi negara UUD 1945 juga turut menegaskan kembali  dan  memuat  penjelasan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  mengakui  Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian juga merupakan negara yang memperjuangkan kemanusiaan yang
33 Hamka, B. Keadilan Sosial dalam Islam. (Jakarta: Gema Insani, 2015), hal. 75.
adil,  persatuan  dan  kesatuan,  musyawarah  dan  gotong  royong  dan  juga  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat.
Pancasila pada nilai Ketuhanan menekankan bahwa dalam menjalani kehidupan publik, sosial, ekonomi dan politik harus didasarkan atas nilai-nilai moralitas dan memiliki budi pekerti yang  luhur 34 .  Hubungan  antara  sila-sila  dalam  Pancasila  berbentuk  hierarkis  dan  saling menghidupi  dan  melengkapi  satu  dengan  yang  lainnya.  Pada  piramida  paling  atas  Pancasila merupakan sila yang mendasari keempat sila selanjutnya. Selain menjadikan dasar dan ideologi negara Pancasila sebagai sumber ajaran pada sistem ekonomi Pancasila, konstitusi Indonesia UUD 1945 yangmana merupakan penjabaran darii Pancasila sendiri juga merupakan sumber pijakan dari sistem ekonomi pancasila ini seperti halnya yang terdapat pada Pasal 33 UUD NRI 1945 35 .  Keadaan  konsep  ekonomi  Pancasila  ini  nyatanya  sangat  relevan  dengan  konsep ekonomi  Islam  yang  juga  menjadikan  tauhid  sebagai  pondasi  yang  utama  dalam  aplikasi perekonomian  Islam.  Harmonisasi  kedua  konsep  baik  Ekonomi  Pancasila  maupun  Ekonomi Islam ini diperkuat dengan salahsatu ayat suci Al-Qur’an yaitu pada Surat An-Nisa’ Ayat 1, Allah  SWT  berfirman:  “Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang  telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan istrinya; dan dari pada  keduanya  Allah  memperkembang  biakkan  laki-laki  dan  perempuan  yang  banyak.  dan bertakwalah  kepada  Allah  yang  dengan  (mempergunakan)  nama-Nya  kamu  saling  meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” Berdasarkan ayat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam ajaran agama Islam untuk mencapai kehidupan ekonomi yang mapan pada sebuah negara maka memerlukan kerjasama dan kekeluargaan, sebuah bangsa ini memang adalah sebuah keluarga besar  sehingga  sangat  dihindari  adanya  persaingan  tidak  sehat  yang  saling  menjatuhkan. Persamaan antara sistem ekonomi Pancasila dengan sistem ekonomi Islam diantaranya ialah:
1. Ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila sama-sama memiliki visi sosial dan visi moral yang mengedepankan nilai keTuhanan seperti konsep tauhid dalam ekonomi Islam dan seperti pada sila pertama Pancasila tentang konsep Ketuhanan pula. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran  Surat  An-Naml  ayat  5,  yaitu:  “Mereka  Itulah  orang-orang  yang  mendapat  (di dunia) azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi.”
34 Latif, Y. Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2015), hal. 110.
35 Mawardi. Ekonomi Islam. (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), hal. 33.
2. Kemudian persamaan selanjutnya ialah kedua sistem ekonomi ini sama-sama mempunyai harapan  agar  terwujud  pemerataan  ekonomi  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  kalangan masyarakat, untuk mencapai itu maka diperlukan jaminan sosial. Hal ini telah termaktub pada  Al-Quran  surat  An-Nahl  ayat  90:  “Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku adil  dan  berbuat  kebajikan,  memberi  kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang  dari perbuatan  keji,  kemungkaran  dan  permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran  kepadamu  agar kamu dapat mengambil pelajaran.”
3. Adanya  rasa  nasionalisme  saat  menjalankan  perekonomian,  mengedepankan  semangat kekeluargaan,  saling  toleransi,  menghargai  dan  juga  tenggang  rasa.  Apabila  konsep  ini telah  terealisasi  pada  berbagai  elemen  masyarakat  maka  akan  semakin  memperkuat solidaritas sosial secara nasional dan terwujudlah kesejahteraan masyarakat.
4. Baitul  Mal  Wat  Tamwil  dengan  istilah  lain  kita  mengenalnya  dengan  sebutan  koperasi, tetapi  disini  tentu  koperasi  syariah  yang  berlandaskan  nilai  Islam.  Pada  pandangan  kita apabila kita memiliki harta yang lebih dan berkecukupan maka sebenarnya didalam harta kita  ini  terdapat  hak  milik  dari  orang  lain,  terutama  fakir  miskin,  yatim  piatu  dan masyarakat  dengan  tingakt  ekonomi  yang  rendah.  Islam  tidak  membenarkan  adanya perbedaan kemampuan dan kesanggupan ekonomi masyarakat yang akhirnya berpengaruh pada hilangnya maksud dan tujuan, untuk menghindari keadaan yang demikian maka perlu rasanya  dibentuk  dan  didirikan  Baitul  Mall  sebagai  salahsatu  keperluan  untuk  mencapai kesejahteraan  seluruh  masyarakat.  Koperasi  dalam  sistem  ekonomi  Islam  nyatanya  juga sama dengan konsep koperasi dalam  Ekonomi Pancasila meskipun secara teknis yang lebih mendetail pasti terdapat perbedaan diantara keduanya, namun yang perlu dipertegas bahwa hampir kesemuanya sama. Hanya ada beberapa indikator yang membedakan kedua sistem ekonomi ini.
5. Kesamaan  selanjutnya  ialah  perihal  tujuan  nuntuk  menjaga  keseimbangan  dalam melaksanakan  setiap  kebijakan  perekonomian.  Keseimbangan  untuk  terciptanya keselarasan  pada  masyarakat  luas,  dimana  apabila  memiliki  kemampuan  ekonomi  yang berlebih  tidak  pula  lupa  untuk  membantu  masyarakat  yang  kesusahan  ekonomi.  Dalam Islam  menjelaskan  bahwa  meskipun  harta  benda  milik  pribadi  tetapi  jika  harta  yang dimiliki banyak maka disitu terdapat hak dari kau miskin yang wajib untuk di zakat kan atau  di  sedekahkan.  Sedangkan  pada  Pancasila  dijelaskan  bahwa  sesama  rakyat  harus menciptakan suatu keadilan sosial bagi semua kalangan.
Pancasila sebagai sumber dasar dari ekonomi Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran sebagai  sumber dasar konsep ekonomi  Islam.  Beberapa keterkaitan antara Pancasila dan Al-Quran diantaranya ialah sebagai berikut:
1. Sila  pertama  Pancasila  yang  berbunyi  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  adalah  sila  yang kaitannya berkaitan paling erat dan menyatakan secara langsung bahwa dalam Pancasila sangat menjunjung tinggi konsep Ketuhanan atau konsep tauhid untuk mengesakan tuhan. Sila pertama Pancasila sebagai sumber kebijakan ekonomi Pancasila yang paling relevan dengan ekonomi Islam. Dalam ajaran Islam konsep ketuhanan atau tauhid ini telah termuat dalam Surat Al-Baqarah ayat 163 yang menyatakan bahwa: “Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang  Maha  Esa;  tidak  ada  Tuhan  melainkan  Dia  yang  Maha  Pemurah  lagi  Maha Penyayang.”
2. Sila kedua Pancasila yang berbunyi, “kemanusiaan yang adil dan beradab” apabila dilihat dari sudut pandang agama Islam maka ketentuan pada sila kedua ini semakin menguatkan ajaran Islam yang mengharuskan umatnya untuk selalu menegakkan keadilan ketika berada dimuka bumi ini, manusia harus memiliki rasa belas kasih terhadap sesama manusia lainnya bahkan pada semua makhluk dan juga alam. Seperti firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 8: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu  menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil.  dan  janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
3. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi “persatuan Indonesia”. Persatuan merupakan sebuah kenyataan yang harus tetap dipertahankan dan dijaga pada negara Indonesia ini, mengingat keadaan  masyarakat  yang  pluralis  dan  multikultural  baik  dari  segi  suku,  ras,  agama  dan golongan  sangat  rentan  sekali  terhadap  perbedaan  pendapat  dan  perselisihan.  Namun dengan manajemen toleransi, tenggang rasa, rasa nasionalisme dan sikap persatuan  yang baik  maka  adanya  perbedaan-perbedaan  dari  berbagai  sisi  yang  ada  tidak  akan menyurutkan persatuan bangsa Indonesia. Ajaran agama Islam juga memerintahkan pada umatnya  agar  tetap  menjaga  kerukunan,  persatuan  dan  kesatuan  sesama  umat  manusia meskipun  memiliki  latar  belakang  yang  berbeda  dari  banyak  sisi.  Sebagaimana  firman Allah  dalam  Al-Qur’an:  “Dan  berpeganglah  kamu  semuanya  kepada  tali  (agama)  Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu  (masa  Jahiliyah)  bermusuh-musuhan,  maka  Allah  mempersatukan  hatimu,  lalu menjadilah  kamu  karena  nikmat  Allah,  orang-orang  yang  bersaudara;  dan  kamu  telah
berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”
4. Sila  keempat  Pancasila  yang  berbunyi  “kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan”.  Sila  keempat  Pancasila  ini  selaras dengan ajaran agama Islam yang dimuat dalam Al-Quran Surat Shad Ayat 20:”Dan kami kuatkan  kerajaannya  dan  Kami  berikan  kepadanya  hikmah  dan  kebijaksanaan  dalam menyelesaikan perselisihan.”
5. Sila  kelima  Pancasila  yang  berbunyi  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.” Keterkaitan sila kelima Pancasila ini dengan ajaran agama Islam yakni tertuang dalam Al- Qur’an surat An-Nahl ayat 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran  dan  permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu  dapat mengambil pelajaran.”
Demikian  harmonisasi  antara  Ekonomi  Islam  dan  Ekonomi  Pancasila.  Sumber  dasar ekonomi  Pancasila  yakni  Sila-sila  Pancasila  mulai  dari  sila  pertama  hingga  sila  kelima konteksnya sangat sesuai dengan pandangan-pandangan yang ada dalam agama Islam sebagai sumber  dasar  ekonomi  Islam.  Kebijakan-kebijakan  peraturan  ekonomi  yang  diambil  oleh pemangku  kebijakan  di  Indonesia  tentunya  tidak  hanya  bertumpu  pada  analis-analis perekonomian  saja,  tetapi  harus  juga  memasukkan  bagaimana  pertimbangan  sosial  kultural yang  hidup  pada  masyarakat,  aturan-aturan  agama  merupakan  salahsatu  dari  sosio  kultural yang hidup ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. Melihat bahwasanya Islam memiliki peran penting sebagai salahsatu sumber hukum positif nasional Indonesia dan juga melihat komposisi masyarakat di Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, serta yang paling utama ialah melihat  bahwa  sesungguhnya  ajaran-ajaran  ekonomi  dalam  agama  Islam  ini  dapat  diterima secara  universal  oleh  berbagai  kalangan  dan  golongan  masyarakat.  Dengan  kondisi  yang denikian maka akan sangat tepat apabila kebijakan-kebijakan ekonomi yang digunakan pada sistem ekonomi Pancasila ini mengacu pada nilai-bilai ekonomi Islam. Demikianlah, sehingga implementasi  ekonomi  Pancasila  yang  selama  ini  semakin  mengarah  pada  adopsi  nilai-nilai ekonomi liberal mampu segera dibatasi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia untuk  mencapai  kesjahteraan  dan  kemakmuran  ekonomi  seluruh  kalangan  masyarakat. Menganalisis  dari  identifikasi  berbagai  karakteristik  kedua  sistem  ekonomi  tersebut,  maka dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  keduanya  memiliki  tujuan,  visi  dan  misi  yang  selaras. Harmonisasi  ekonomi  islam  dan  ekonomi  Pancasila  pada  kebijakan  ekonomi  pemerintah Indonesia merupakan sebuah reformasi kebijakan  yang paling tepat bagi  karakteristik sosial
kultural masyarakat  Indonesia serta mampu menghalau masuknya ekonomi liberal yang saat ini semakin gencar melebarkan sayapnya ditengah pasar bebas dan globalisasi.

## PENUTUP
Berdasarkan kajian mengenai harmonisasi ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila pada artikel ini maka yang pertama dapat disimpulkan ialah mengenai ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila  merupaan  tatanan  atau  konsep  perekonomian  yang  secara  legal  formal  digunakan oleh  negara  Indonesia  dan  bersumber  pada  ajaran  nilai-nilai  dasar  dan  ideologi  negara Pancasila. Ekonomi pancasila merupakan usaha bersama antara pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen dalam negara untuk menjalankan perekonomian yang berasaskan nilai-nilai agama  dan  ketuhanan,  nilai  kemanusiaan,  nilai  persatuan  dan  kesatuan,  nilai  gotong  royong dan  musyawarah  serta  nilai  keadilan  sosial.  Seperti  yang  telah  tertuang  dalam  sila  kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bahwa tujuan dari ekonomi Pancasila ini ialah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jika disandingkan dengan sistem ekonomi  Islam,  maka  tidak  ada  pertentangan  diantara  keduanya,  sinkronisasi  untuk menciptakan harmonisasi sangat memungkinkan untuk dilakukan. Kedua sistem, baik ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila sama-sama memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Setelah diidentifikasi keduanya juga  memiliki  karakteristik  yang  sejalan,  nilai-nilai  pada  sila  Pancasila  maupun  nilai-nilai ekonomi  Islam  memiliki  kriteria  yang  sama.  Dengan  fakta  yang  demikian  maka  sebaiknya implementasi dari harmonisasi ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam pada berbagai kebijakan ekonomi  pemerintah  Indonesia  perlu  segera  direalisasikan  untuk  menghalangi  semakin masuknya ekonomi liberal pada laju perekonomian di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan yang telah  dipaparkan,  ada  beberapa  saran  yang  ingin  disampaikan  oleh  penulis  kepada  beberapa pihak  yang  berkaitan  dengan  sistem  ekonomi  Islam  maupun  sistem  ekonomi  Pancasila. Pertama, penulis berharap dengan adanya kajian ini menggugah pula seluruh insan akademis perekonomian untuk mulai mengkaji kebermanfaatan dari harmonisasi kedua sistem ekonomi ini  dan  kemudian  menciptakan  berbagai  rujukan  yang  dapat  digunakan  untuk  menjalankan sistem ekonomi Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai ekonomi Islam, mengingat apabila keduanya  disinkronkan  akan  mampu  dengan  kokoh  mewujudkan  negara  yang  sejahtera. Kedua, diharapkan kepada pihak pemerintah setelah mendapat berbagai kajian dan rujukan dari para  ilmuwan  dan  akademisi  ekonomi  terkait  sinkronisasi  ekonomi  Islam  dan  ekonomi Pancasila  untuk  dapat  mengadopisnya  atau  mengaplikasikannya  pada  berbagai  kebijakan ekonomi yang akan mempengaruhi kehidupan ekonomi atau hajat hidup orang banyak.

## DAFTAR RUJUKAN
Al-Assal, A. M. & Hakim, F. A. (1999). Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Syariah (terj). Bandung: CV Pustaka Setia.
Al-Fanjari,  M.  S.  (1985).  Ekonomi  Syariah  Masa  Kini,  (terj),  Husaini.  Bandung:  Yayasan Idayu.
An-Nabahan, M. F. (2000). Sistem Ekonomi Syariah, (terj). Yogyakarta: UII Press.
An-Nabhani,  T.  (1995).  Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif;  Perspektif  Syariah,  (terj).
Surabaya: Tisalah Gusti.
Hamka, B. (2015). Keadilan Sosial dalam Islam. Jakarta: Gema Insani. Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. Jurnal Iqra, Vol. 8 No.1, 68-74. Hasan, A. & Ghazali, A. (1992). Reading in Islamic Economic Thought. Selangor: Longman Malaysia.
Hidayat, M. (2010). An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah). Jakarta: Zikrul Hakim.
Isman, W. H. & Ali, M.B. (1996). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cet. I. Bandung: Citra Umbara.
Kahf, M. (1995). Ekonomi  Islam (Telaah Analitik terhadap  Fungsi Sistem Ekonomi Islam). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Karim, A.A. (2016). Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Latif, Y. (2015).  Negara Paripurna:  Historis, Rasionalitas dan Aktualitas  Pancasila. Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka.
Madjid & Swasono. (1988). Wawasan Ekonomi Pancasila. Jakarta: UI Press, Cet. Ke-1. Maududi, A. A. (1984). Economic System of Shariah. Lahore: Syariahic publications (PVT)
Limited.
Mawardi. (2007). Ekonomi Islam. Pekanbaru: Alaf Riau.
Mubyarto. (1987). Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan. Jakarta: LP3ES, Cet. Ke- 1.
Mubyarto.  (1992).  “Pengantar”  dalam  H.W.  Arndt,  Pembangunan  Ekonomi:  Studi  Tentang Sejarah Pemikiran, terj. Fahzenil, cet. I. Jakarta: LP3ES.
Nataatmadja,  H.  (1984).  Pemikiran  Kearah  Ekonomi  Humanistik  (Suatu  Pengantar  Menuju Citra Ekonomi Agamawi). Yogyakarta: PLP2M.
Prawirakusuma, S. (2001). Ekonomi Kerakyatan: Konsep, Kebijakan dan Strategi. Yogyakarta: BPFE.
Qardhawi, Y. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin cet. II. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
Rahardjo, M.D. (1993). Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam, cet. IV. Surabaya: Risalah Gusti.
Rahman, A. (1995). Doktrin Ekonomi Syariah, (terj), jilid 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. Saputra, I., & Saoqillah, A. (2017). Koperasi Sebagai Soko Guru Penggerak Ekonomi Pancasila.  Jurnal  Riset  Manajemen  dan  Bisnis  (JRMB)  Fakultas  Ekonomi  UNIAT, Vol.2 No.2, 139-146.
Sholihin, A. I. (2010). Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT. Gramedia. Siddiqi, M. N. (1991). Aspek-aspek ekonomi Syariah (terj). Solo: Ramadhani. Sudarsono, H. (2004). Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Penerbit
EKONISIA.
Sumodiningrat,  G.  (1999).  Sistem  Ekonomi  Pancasila  dalam  Perspektif.  Jakarta:  IMPAC WAHANA CIPTA, Cet. Ke-1.
Wirasasmita, R. dkk. (1999). Kamus Lengkap Ekonomi. Bandung: CV. Pionir Jaya. Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.