https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index

## Problem Diskriminasi Peserta Didik Penganut Kepercayaan Di Kota Malang
Yohanes Victor Baro Bitan 1* , Firgianus Botu 2 , Bonifacius Gendis Permiro 3
1 STFT Widya Sasana, Malang, Indonesia Email: yohanesvictorbbl@gmail.com
2 STFT Widya Sasana, Malang, Indonesia
Email: richardofirgian@gmail.com
3 STFT Widya Sasana, Malang, Indonesia Email: gendisboni10@gmail.com
Abstract. Freedom  of  religion  is  the  right  of  every  human  being.  In  Indonesia,  freedom  of  religion  has  been guaranteed  by  the  government  in  law.  But  often  in  practice  there  are  still  many  violations  in  the  name  of religion.  This  research  study  pays  attention  to  the  discrimination  against  students  of  believers  in  every education  unit  in  Malang  City.  Of  course,  this  contradicts  the  fifth  principle  in  which  everyone  has  the  same rights.  One  of  those  rights  is  the  right  to  get  a  proper  education.  This  research  uses  a  qualitative  approach, namely the literature study method and by relying on some previous research data to examine discrimination cases  that  are  currently  rampant  in  Malang  City.  The  theoretical  framework  used  as  an  analytical  knife  is Emmanuel Levinas' perspective on responsibility and attention to others if it becomes a light in analyzing cases of discrimination. The results of the study reveal that discrimination occurs because of the mentality of a society that  does  not  accept  differences.  So  the  solution  offered  is  character  building  and  improvements  to  the education system that must prioritize the quality of education, not the background of students.
Keywords : Believers; Discrimination; Students
Abstrak. Kebebasan  beragama  merupakan  hak  setiap  manusia.  Di  Indonesia  kebebasan  beragama  sudah dijamin  oleh  pemerintah  dalam  undang-undang.  Namun  sering  kali  dalam  praktek  masih  banyak  ditemui pelanggaran-pelanggaran  yang  mengatasnamakan  agama.  Studi  penelitian  ini  menaruh  perhatian  pada tindakan  diskriminasi  terhadap  murid  penganut  aliran  kepercayaan  dalam  setiap  satuan  pendidikan  di  Kota Malang. Tentu hal ini berlawanan dengan sila kelima di mana setiap orang memiliki hak yang sama. Hak yang sama  itu  salah  satunya,  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Peneltian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  yakni  metode  studi  literatur  dan  dengan  mengandalkan  beberapa  data  penelitian terdahulu  untuk  menelaah  kasus  diskriminasi  yang  sedang  marak  terjadi  di  Kota  Malang  saat  ini.  Kerangka teori  yang  dipakai  sebagai  pisau  analisis  ialah  perspektif  Emmanuel  Levinas  tentang  tanggung  jawab  dan perhatian kepada orang lain sekiranya menjadi terang dalam menganlisis kasus diskriminasi. Hasil penelitian mengungkapkan sikap dikriminasi terjadi karena mentalitas dari masyarakat yang tidak menerima perbedaan. Maka solusi yang ditawarkan ialah pembentukan karakter dan perbaikan pada sistem pendidikan yang harus mengutamakan mutu pendidikan, bukan latar belakang peserta didik.
Kata Kunci: Diskriminasi; Murid; Penganut Aliran Kepercayaan
Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol. XII. Issu 2. Mei-Agustus 2024

## Prodi Pendidikan Sosiologi

## Sosiologi
http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index

## PENDAHULUAN
Kebebasan  beragama/berkeyakinan  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Menurut  UUD  1945  Pasal  28E  tertulis  demikian,  “(1)  Pasal  28E  (1)  Setiap  orang  berhak memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya…  (2)  Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuia  dengan  hati  nuraninya.”  Selain  pasal 28E,  dalam  pasal  29  tertulis,  “(1)  Negara  berdasar  atas  ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  (2)  Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat menurut agamanya dari kepercayaannya itu.”
Namun  hingga  saat  ini,  masih  dijumpai  praktik  diskriminasi  terhadap  kelompok  agama minoritas  dan  penganut  aliran  kepercayaan.  Praktik  diskriminasi  terhadap  penganut  aliran kepercayaan dapat dijumpai dalam pelanggaran hak-hak sipil,seperti; tindakan memaksa anak-anak penganut  aliran  kepercayaan  untuk  mengikuti  Pendidikan  Agama  Islam  di  sekolah,  mencantumkan status  agama  terentu  sebagai  formalitas  dalam  kolom  KTP,  ritual  perkawinan  dan  kematian  yang masih  menggunakan  tradisi  Islam,  dan  tindakan  pengucilan  serta  pembakaran  pedepokan  atau sanggar oleh kelompok mayoritas (Sulaiman, 2018: 208).
Halili Hasan dalam riset tentang Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2016, menyebutkan daerah Jawa Timur menduduki urutan ketiga dari lima besar  Kota penyandang kasus  diskriminasi  terbanyak  di  Indonesia  dengan  jumlah  22  kasus  diskriminasi  (Hasan,  2017:  28). Menurut Badan Pusat Statistik Kota Malang, terdapat 210 warga penganut aliran kepercayaan di lima kecamatan  di  wilayah  Kota  Malang  meliputi  Kedungkandang,  Sukun,  Klojen,  Blimbing  dan Lowokwaru (Badan Pusat Statistik, 2022). Para penganut aliran kepercyaaan ini sering mendapatkan tindakan  diskriminasi  dari  kelompok  mayoritas  tertentu.  Berdasarkan  realitas  permasalahan tersebut, penulis membahas tema ini.
Penulis  melihat  corak  penghayatan  agama  di  Kota  Malang  begitu  kental.  Namun,  corak penghayatan agama yang kental tersebut hanya bersifat superfisial atau berada di permukaan saja. Praktik  kehidupan  beragama  hanya  berakhir  di  rumah  ibadah.  Ajaran  mencintai  dan  menghormati sesama  hanya  sekedar  formalitas  menjalankan  aturan  agama,  sedangkan  keseharian  hidup masyarakat  di  Kota  Malang  selalu  diwarnai  dengan  diskriminasi  baik  di  lingkungan  masyarakat maupun sekolah.
Studi  penelitian  terdahulu  tentang  praktik  diskriminasi  terhadap  murid  penganut  aliran kepercayaan  di  Kota  Malang belum sepenuhnya  dibahas  dalam  riset  penelitian.  Tetapi  pembahsan lain yang berkaitan dengan penganut aliran kepercayaan di Kota Malang, telah dibahas oleh Eva Setia Ningrum pada tahun 2018 dengan judul  “Sistem Kepercayaan dan Praktik Keagamaan Sapta Darma Serta  Relasinya  Dengan  Penganut  Agama  Islam  Perspekti  Teori  Konstruksi  Sosial:  Studi  Atas Penghayatan  Kerohanian  Sapta  Darma  Di  Sanggar  Candi  Busana  Kota  Malang.”  Temuan  yang didapatkan  dari  riset  penelitian  ini  adalah  bagaimana  menyusun  relasi  yang  baik  antara  para penganut  aliran  kepercayaan  “Sapta  Darma”  dengan  pemeluk  agama  Islam.  Pandangan  miring masyarakat terhadap penganut aliran kepercayaan menjadi alasan tidak terjalinnya relasi yang baik antara  kedua  kelompok  ini.  Oleh  karena  itu,  dalam  riset  ini  Eva  Setia  menemukan  cara  yang  tepat untuk  mengembangkan  relasi  yang  baik  antar  penganut  Sapta  Darma  dengan  masyarakat  di  mana temuannya menunjukkan jika hubungan antara penganut Sapta Darma dan agama lain berlangsung dengan harmonis (Ningrum, 2018).
Riset penelitian yang dilakukan Sulaiman pada tahun 2018 dengan judul “Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayatan Kepercayaan di Pati, Jawa Tengah” menampilkan data yang kurang lebih  sama  dengan  situasi  yang  terjadi  di  Kota  Malang  saat  ini.  Dari  hasil  penelitian  itu,  Sulaiman menemukan  beberapa  hal  berkenaan  dengan  pelayanan  yang  mesti  diperhatikan  baik  oleh masyarakat  maupun  pemerintah  setempat  terhadap  para  penganut  aliran  kepercayaan.  Mereka yang  biasanya  dipaksa  mengikuti  semua  kebijakan  salah  satu  agama  harus  diberi  kebebasan  dan diakui  keberadaan  mereka  dengan  semua  tradisi  yang  miliki.  Menurut  Sulaiman,  pelayanan  dalam bidang  pendidikan,  penguburan  dan  perkawinan  hendaknya  diberikan  sepenuhnya  kepada  para
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
penganut  aliran  kepercayaan.  Beliau  memberi  saran  agar  atribut  agama  tertentu  yang  biasanya merampas  dan  mendikrimiansi  penganut  aliran  kepercayaan  dibuang  jauh-jauh.  Karena  meskipun masuk dalam golongan kecil, mereka tetap  bagian dari Indonesia yang pantas diakui keberadaanya dan memperoleh hak yang sama seperti warga Indonesia pada umumnya (Sulaiman, 2018).
Selain  itu,  Sulaiman  dalam  riset  yang  dilakukannya  pada  tahun  2018  dengan  judul  “Problem Pelayanan  Terhadap  Kelompok  Penghayatan  Kepercayaan  Di  Pati,  Jawa  Tengah”,  menemukan beberapa  bentuk  diskriminasi  terhadap  penganut  aliran  kepercayaan.  Menurutnya,  bentuk diskriminasi  yang  kerap  terjadi  adalah;  memaksa  anak-anak  penganut  aliran  kepercayaan  untuk mengikuti  Pendidikan  Agama  Islam  di  sekolah,  mencantumkan  status  agama  tertentu  sebagai formalitas dalam kolom KTP, ritual perkawinan dan kematian yang masih menggunakan tradisi Islam, dan  tindakan  pengucilan  serta  pembakaran  pedepokan  atau  sanggar  oleh  kelompok  mayoritas (Sulaiman, 2018).
Kemudian, Halili Hasan  bersama dengan  SETARA  Institute  dalam  penelitian  pada  tahun  2016 mengungkapkan  bahwa  di  beberapa  sekolah  di  Indonesia  masih  ditemukan  siswa-siswi  yang bertindak diskriminasi terhadap murid penganut aliran kepercayaan. Beliau menyebutkan sebanyak 57 orang dari 758 siswa-siswi menyatakan tidak mau berteman dengan sesama yang beragama lain. Selain  itu,  terdapat  102  respoden  dari  757  menjawab  tidak  setuju  bila  siswa-siswi  yang  berbeda agama menggunakan fasilitas sekolah untuk merayakan hari keagamaan mereka. Berdasarkan kasus dan pemaparan data riil tersebut dapat dikatakan bahwa diskriminasi di sekolah masih marak terjadi khususnya bagi murid aliran kepercayaan.
Penulis  menggunakan  pemikiran  tokoh  Emmanuel  Levinas  sebagai  kajian  teori  untuk membahas,  menelaah  kasus  diskriminasi  yang  terjadi  semua  satuan  pendidikan  yang  ada  di  Kota Malang.  Menurut  etika  Levinas  seperti  yang  dikutip  Frans  Magnis  Suseno  dalam  buku  Etika  Abad Kedua  Puluh  (2011)  mengatakan  bahwa,  “semua  manusia  dalam  segala  penghayatan  dan  sikap- sikapnya didorong oleh sebuah impuls etis, oleh tanggung jawab terhadap sesama.
Tanggung jawab yang bisa disebut primordial itu membebani kita setiap kali kita berhadapan dengan “orang lain” (‘ autrui’ / l’autre , ‘ the other’ )” (Suseno, 2011: 86) Dari pernyataan ini, Emmanuel Levinas ingin memberikan suatu sikap moral ketika manusia berjumpa secara konkret dengan orang lain  sikap  yang  perlu  dikembangkan  ialah  sikap  tanggung  jawab.  Sikap  tanggung  jawab  terhadap orang lain itulah yang membuat dia sungguh-sungguh bereksistensi sebagai manusia.

## METODE PENELITIAN
Setiap tulisan ilmiah tentu memerlukan apa itu yang disebut metode. Metode sering diartikan sebagai jalan berpikir dalam bidang keilmuan. Kata metode berasal dari bahasa Yunani meta-hodos yang  berarti  menuju,  melalui  cara,  jalan  (Narbuko,  1999:  21).  Metode  adalah  suatu  cara  untuk memperoleh pengetahuan yang benar (Suhartono, 2005: 100). Dengan kata lain, metode adalah cara bagaimana objek penyelidikan dikumpulkan, digolongkan dan dipilah untuk kemudian menjadi data, dan data tersebut selanjutnya masuk dalam analisis (bdk. Hoed, 2006: 7).  Ada banyak metode yang digunakan  oleh  seseorang  dalam  sebuh  penelitian  ilmiah,  misalnya  metode  deduktif,  induktif, campur (gabungan dari induktif dan deduktif). Selain itu, ada juga dua metode penelitian yang juga sering digunakan dalam sebuah riset ilmiah yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif (Raharso, 2018).
Metode  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif. Penelitian kualitatif adalah usaha untuk menggali dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang akan diteliti dan dampak yang diberikan terhadap keberadaan subjek ini. Teknik  pengumpulan  data  lapangan  akan  dihimpun  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  termuat dalam di laman internet atau disebut secondary research .
Metode secondary search yaitu proses mengumpulkan data penelitian dengan memaparkan dan  menganalisis  informasi  dari  surat  kabar  ataupun  informasi  lain  yang  telah  terekspos.  Penulis memakai  metode  ini  dikarenakan  situasi  yang  tidak  memungkinkan  untuk  dilangsungkan  kegiatan
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
wawancara dan kesulitan untuk mencari narasumber yang siap untuk diwawancarai. Dalam metode secondary search ini , penulis memaparkan kasus diskriminasi yang sering terjadi di Kota Malang. Berdasarkan  data  literatur  dengan  metode second  search yang  diperoleh  penulis  dalam metode penelitian kualitatif,  subjek penelitian adalah semua murid penganut aliran kepercayaan  di setiap  satuan  pendidikan  yang ada di  Kota  Malang  dan  juga  pihak  sekolah  dalam  hal  ini  guru  yang mangajar di berbagai sekolah di Kota Malang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
a. Agama atau Kepercayaan: Apakah itu?
Dalam  banyak literatur keagamaan,  istilah  ‘kepercayaan’  seringkali  merujuk  dari  kata  agama, sehingga  sebagian  pihak  menilai  terminologi  ‘kepercayaan’  dan  ‘agama’  berada  dalam  pengertian yang  sama.  Dalam  sistem  sosial  keagamaan  di  Indonesia,  khususnya  di  kalangan  masyarakat  Jawa, istilah  ‘kepercayaan’ mempunyai arti dengan  istilah  khusus, seperti  halnya kebatinan,  kejawen dan klenik .  Ketiga  istilah  ini  merupakan  terminologiyang  mau  menjelaskan  soal  keagamaan  lokal  murni yang lahir dari sistem dan kebudayaan masyarakat Jawa (Rofiq, 2014: 12-15).
Sumber lain mengatakan hakikat antara agama dan kepercayaan memiliki kesamaan, namun juga  berbeda.  Ditinjau  dari  hakikat  kesamaan  konseptual,  distingsi  arti  antara  agama  dan kepercayaan adalah sama. Penganut agama dan kepercayaan sama-sama memiliki sistem keyakinan yang  tak  bisa  dibedakan.  Menganut  agama  atau  kepercayaan  menjadi  sebuah  bentuk  ekspresi terhadap  entitas  yang  Transenden.  Dari  sisi  bahasa,  konsepsi  antara  agama  dan  kepercayaan merujuk  pada  pengertian religion dan belief .  Definisi  secara  tekstual  dari  kata belief berarti keyakinan. Dari kacamata ilmu linguistik, dua kata ini jelas memiliki arti yang sama (Vickers, 2016: 23- 24).
Mengutip dari General Comment Nomor 22  (diterima dalam Sidang Umum ke-48  PBB, 1993) yang  memberi  petunjuk  resmi  penafsiran  ICCPR,  maka  hak  atas  kebebasan  berpikir,  berkeyakinan dan beragama itu harus dipahami secara luas dan komprehensif. Rumusannya demikian, “ Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the right not to profess any religion or belief.  The terms “belief‟ and “religion‟ are  to  be  broadly  construed.  Article  18  is  not  limited  in  its application  to  traditional  religions  or  to  religions  and  beliefs  with  institutional  characteristics  or practices analogous to those of traditional religions. The Committee therefore views with concern any tendency to discriminate against any religion or belief for any reason, including the fact that they are newly established, or represent religious minorities that may be the subject of hostility on the part of a predominant religious community” (Dhakidae, 2003: 511).
Dhakidae  mau  mengatakan  bahwa  jika  kehadiran  agama  itu  sangat  penting,  maka pertanyaannya, mengapa boleh ada lima agama? Kehadiran kelompok kepercayaan kurang lebih ada 300 di Indonesia. Dengan demikian, ada 300 Tuhan yang disembah. Lantar di mana kurang lebih 295 agama yang lain tadi?
Definisi religion dan belief menjadi  rancu  arti  ketika  masuk  ke  Indonesia.  Ini  bermula  dari usaha  negara  untuk  turut  campur  mendefinisikan  terminologi  agama  dan  kepercayaan  dalam peraturan perundang-undangan. Departemen Agama (Kementerian Agama) pada 1961 merumuskan kriteria  yang  bisa  disebut sebagai  agama.  Unsur-unsur  agama  menurut  Departemen  Agama  antara lain,  ada  unsur  kepercayaan  pada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  nabi,  kitab  suci,  umat  dan  suatu  sistem hukum bagi penganutnya (Munawar Rachman, 2010: xviii)

## b. Penghayat Kepercayaan di Kota Malang
Secara umum, penghayat kepercayaan di Indonesia dikelompokkan berdasarkan empat (4) hal; pertama, penghayat kepercayaan yang diartikan lebih dari sekadara dari nilai atau agama lokal. Bisa diambil contoh, sejumlah penghayat yang masuk dalam katagori ini adalah kepercayaan Suku Badui,
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Sunda Wiwitan, Buhun dari Jawa Barat, Suku Dayak, dan lain sejenisnya. Kedua, kelompok penghayat yang  mendasarkan  kepercayaannya pada  Tuhan  yang  Maha  Esa.  Masuk  dalam  golongan  ini  adalah aliran kebatinan dan kejawen yang banyak tersebar di pulau  Jawa, khususnya Jawa Tengah. Ketiga, kelompok  penghayat  yang  mendasarkan  kepercayaannya  pada  sekte  atau  paham  keagamaan tertentu  seperti  halnya  ahmadiyah  dan  sebagainya.  Terakhir  adalah  golongan  penghayat  yang berorientasi pada kekuatan mistik dan kekuatan supranatural (Nurdjana, 2009).
Dalam  kaitan  dengan  eksistensi  penghayat  kepercayaan  di  Indonesia,  berdasarkan  data terbaru,  saat  ini  sekurang-kurangnya  tercatat  ada  187  kelompok  organisastoris  kepercayaan  yang memperoleh pengakuan dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi di bawah  Kemendikbud  (Tuhri,  2018).  Jika  dilihat  dalam  konteks  wilayah  yang  lebih  sempit  seperti  di Kota  Malang,  ada  9  kelompok  penghayat  kepercayaan  di  Kota  Malang  antara  lain:  1)  Paguyuban Kawruh Jowo Lugu, 2) Paguyuban Kapribaden, 3) Sumarah, 4) Naluri Budaya Leluhur, 5) Pandawa, 6) Wewarah  Agesang,  7)  Persada  (Persatuan  Sapta  Darma),  8)  Darma  Bakti,  9)  Cokro  Ningrat  (Badan Pusat Statistik, 2022).
Beberapa  penganut  aliran  kepercayaan  di  Kota  Malang  diundang  secara  khusus  oleh  Kepala Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  (Disbudpar)  Kota  Malang  Ida  Ayu  Made  Wahyuni  dalam  rangka dialog budaya di Museum Empu Purwa. Dalam dialog tersebut, Yudho Asmoro, selaku majelis luhur Kepercayaan  Indonesia  Provinsi  Jawa  Timur,  mengatakan  bahwa  selama  ini  penganut  aliran kepercayaan di Kota Malang masih dipandang dan diperlakukan berbeda dari kelompok agama yang lain.  Beliau  mengungkapkan  bahwa  tindakan  diskriminasi  sering  terjadi  di  kalangan  anak-anak merekk ketika berada di sekolah, padahal sudah ada pernyataan tegas dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  bahwa  anak-anak  penganut  aliran  kepercayaan  diakui  oleh  negara  dan  setara  dengan siswa lainnya (Arifah, 2018).
Dari  data  yang  telah  dipaparkan  oleh  penulis,  Yudho  Asmoro  dalam  audiensinya  dengan  Ida selaku  Disbupar  Kota  Malang  saat  itu  tidak  menyebutkan  secara  langsung  kapan  dan  dimana tindakan diskriminasi terhadap murid penganut aliran kepercayaan dilakukan di Kota Malang. Beliau hanya menyebutkan secara keseluruhan. Namun informasi tersebut memberikan penjelasan bahwa Malang  menjadi  salah  satu  kota  penyandang  kasus  diskriminasi  terhadap  murid  penganut  aliran kepercayaan.
Secara  konstitusi,  penganut  aliran  kepercayaan  mendapatkan  kesempatan  untuk  bisa mengosongi kolom  agama pada Kartu  Tanda  Penduduk.  Pada  tahun  2017,  setelah  melalui  polemik yang cukup panjang, dikursus tentang penghayat aliran kepercayaan berkembang ke arah yang lebih moderat.  Hal  ini  ditunjukkan  melalui  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan inkonstitusionalitas  terhadap  aturan  pengosongan  kolom  agama  di  kartu  identitas  kependudukan yakni KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) (Kristian, 2017).
Meski hanya bersifat administratif, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membendung perlakuan yang dialami oleh para penganut aliran kepercayaan di dunia nyata. Ada banyak kritik yang disampaik  oleh  lembaga-lembaga  yang  mengatasnamakan  agama  seperti  halnya  Lembaga  Majelis Ulama Indonesia (MUI) di mana mereka merasa keberatan dan kecewa atas keputusan  Mahkamah Konstitusi.

## c. Murid Penghayat Aliran Kepercayaan di Kota Malang: Awal Diskriminasi
Berdasarkan data yang disadur dari laman resmi pemerintah Kota Malang (WaliKota Malang Drs. H. Sutiaji bersama Sekretaris Daerah Kota Malang, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Bakesbangpol menggelar audiensi dengan perwakilan pengurus MLKI (Majelis  Luhur  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  Indonesia)  Kota  Malang  pada  Rabu  6 Januari 2021 di ruang rapat waliKota. (Badan Komunikasi dan Informasi Publik, 2021).
Pertemuan  ini  adalah  bentuk  perhatian  pemerintah  kepada  meraka  penghayat  aliran kepercayaan yang tergabung dalam wadah yang disebut MLKI. Tujuan MLKI adalah untuk mewadahi beberapa paguyuban penghayat dalam menjembatani penghayat dengan pemerintah. Menurut data statistic,  jumlah  organisasi  atau  paguyuban  penghayat  MLKI  di  seluruh  Indonesia  saat  ini  ada  180.
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Sedangkan  di  Kota  Malang  ada  9  paguyuban  yang  terafiliasi  dalam  MLKI.  Dalam  dunia  pendidikan, untuk yang sudah melaksanakan pendidikan kepercayaan mulai dari TK hingga SMP di  Kota Malang ada 7 siswa.
Secara  demografis,  Malang  adalah  kota  kecil  dengan  jumlah  penduduk  yang  sangat  padat. Kepadatan  penduduk  Malang  disebabkan  oleh  penduduk  daerah  lain  yang  datang  dan  berdiam  di Kota  Malang  untuk  menempuh  pendidikan,  bekerja,  rekreasi  atau  menjalankan  tugas  keagamaan seperti biarawan-biarawati dari berbagai komunitas agama katolik. Penduduk yang datang ke Malang sebagian besar bukan hanya beragama seperti warga  asli Kota Malang yakni Islam, tetapi ada yang beragama  Katolik,  Protestan,  Hindu,  Budha  Konghucu  dan  juga  penganut  aliran  kepercayaan. Perbedaan  agama  atau  kepercayaan  ini  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  tindakan diskriminasi.
Selain itu, sistem pendidikan di Kota Malang diwarnai oleh sekolah-sekolah swasta baik milik agama  Katolik,  Protestan  maupun  Islam  yang  menjunjung  tinggi  semangat  tokoh  tertentu  yang menjadi panutan dan dihormati oleh umat beragama. Semangat tokoh tersebut berpengaruh dalam penyusunan  kurikulum.  Semua  murid  diwajibkan  mengikuti  semua  kebijakan  yang  telah  dibuat sekolah  tersebut.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  sekolah-sekolah  tersebut  “berbau” agama. Setiap orang tua dari agama lain yang mau menyekolahkan anak-anaknya di tempat itu harus mendatangani kesepakatan yang telah dibuat sekolah dan bersedia anak-anak mereka dididik sesuai dengan  kebijakan  sekolah  tersebut.  Beberapa  aturan  yang  diberlakukan  tersebut  seolah  memaksa murid  menerima  ajaran  yang  bukan  menjadi  kepercayaannya.  Tindakan  dan  kebijakan  ini  secara tidak langsung menaburkan benih-benih sikap diskriminasi.

## PEMBAHASAN

## a. Sikap Rekonsiliatif: Open Mentality
Dari  data  yang  sudah  diperoleh,  penulis  mencoba  menganalisis  persoalan  yang  ditampilkan dari second  search dan  juga  opini  yang  diperoleh  penulis  dari  pengamatan  selama  menetap beberapa  tahun  di  Kota  Malang.  Dari  opini  penulis,  data  riil  yang  diperoleh  Halili  Hasan  dalam risetnya dan  juga second search , dapat dikatakan  bahwa  penetapan  kebijakan  dan  berbagai  aturan sekolah-sekolah  swasta  di  Kota  Malang  memicu  terjadinya  tindakan  diskriminasi  terhadap  murid yang  beragama  lain  atau  menganut  aliran  kepercayaan.  Sedikitnya  jumlah  penganut  aliran kepercayan  di  Kota  Malang  (88  warga)  yang  tersebar  di  lima  kecamatan,  menjadikan  mereka kelompok yang sangat kecil dari sekian banyak kelompok minoritas. Dengan jumlah yang sangat kecil ini mereka sering mengalami tindakan diskrminasi baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pelajar.
Berkenaan  dengan  sesama  yang  berbeda  keyakinan  atau  agama,  setiap  orang  diajak  untuk tidak  menggangap  mereka  sebagai  musuh  yang  harus  ditindas,  diejek,  dipelakukan  tidak  adil, dirampas haknya dan didiskriminasi seperti yang telah terjadi dalam keseharian hidup saat ini. Ketika berhadapan  dengan  realitas  perbedaan  karena  agama,  rasa  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  setiap orang  adalah  tanggung  jawab.  Kekurangan  dan  kelemahan  mereka  menjadi  kekurangan  dan kelemahan bersama. Karena dengan bertanggung jawab atas hidup dan kekurangan mereka, setiap orang diajak untuk mengerti bahwa sesama adalah bagian dari “diriku yang lain”.
Armada  Riyanto  menuliskan  dengan  begitu  lugas  soal  hubungan  ‘aku  dan  engaku’  sebagai sebuah  interrelasi  demikian,  “Relasi  ‘aku  dan  sesamaku  (engkau)’  memiliki  kebenaran  bahwa keduanya  berada  dalam  zona  komunikasi  sehari-hari  hidup  manusia.  Aku  menjadi  eksistensi  yang mengelola dan menjaga keberadaanku, keberlangsunganku, dan keindahanku. Demikian juga dengan sesamaku.  Keduanya  adalah  manusia-manusia  yang  menjadi.  Keduanya  menjadi  sosok-sosok  yang ambil bagian satu sama lain dalam hidup bersama. Saat  aku dan sesamaku berkomunikasi, saat itu tercipta  ‘kami’  ( we ).  Kami  bukan  perpaduan  antara  aku  dan  sesamaku,  melainkan  ‘keberadaan bersama’.  Dan,  kebersamaan  itu  menyusun  komunitas.  Natura  komunitas  dengan  kata  lain  adalah komunikatif. Dalam komunikasi tidak ada yang diekskludir, disisihkan (Riyanto, 2018: 312).
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Dari  pernyataan  di  atas,  Armada  Riyanto  menggarisbawahi  bahwa  relasi  antara  ‘aku  dan engkau’  adalah  relasi  yang  menggambarkan  keindahan  hidup  bersama.  Tidak  ada  yang  lebih  indah ketika kebersamaan  menjadikan  setiap  orang  tahu  dan  sadar  bahwa  perbedaan  bukanlah  halangan untuk berelasi dan berbagi kasih. Relasi yang tercipta antara aku dan engkau adalah kami. Kata ‘kami’ yang  dimaksud  bukanlah  ‘kami’  dalam  arti  harafiah  yakni  aku  dan  engkau.  Tetapi  ‘kami’  yang dimaksud  merujuk  kepada  kebersamaan.  Tindakan  diskriminasi  yang  marak  terjadi  saat  tidak mencerminkan relasi yang baik antara aku dan engkau. Saat ini relasi aku dan engkau hanya sebatas kami  dalam  arti  harafiah,  tidak  ada  yang  mengikat  relasi  tersebut.  Dengan  demikian,  ketika  terjadi perselisihan  relasi  tersebut  bukan  meneguhkan  justru  membawa  perubahan  dan  perpecahan  dan berakhir pada tindakan kekerasan.

## b. Tanggung Jawab Levinasian
Dalam  kaitan  dengan  mentalitas  terbuka  untuk  menerima  yang  berbeda,  ada  tiga  hal  yang harus  dilakukan  setiap  orang  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  terhadap  sesama. Pertama adalah MUKA. “Dalam MUKA orang lain menyatakan diri sebagai yang betul-betul lain dari saya …. Di satu pihak, muka seseorang tidak mempunyai kekuasaan apapun. Kita dapat membunuhnya. Tetapi di lain pihak  ada  yang  menghadang  kita.  Yang  menghadang  kita  bukan  daya  hantam  muka  itu  tetapi ketelanjangan  dan  ketidakberdayaan  seraya  menyampaikan  himbauan  ampuh  jangan-  jangan membunuh” (Suseno, 2011: 89).
Levinas memberikan gambaran bahwa sesama adalah pribadi yang lemah. Kelemahan sesama inilah  yang membuat setiap  orang harus  memiliki  rasa  tanggung  jawab  terhadap  orang  lain.  Bukan sebaliknya  menjadikan  kelemahan  orang  lain  sebagai  kesempatan  untuk  memuaskan  kepentingan diri dan kelompok. Kasus diskriminasi terhadap murid panganut aliran kepercayaan dapat terjadi di Kota  Malang  karena  sesamanya  melihat  dan  memanfaatkan  kekurangan,  kelemahan  dan ketakberdayaan  mereka  sebagai  salah  satu  kesempatan  untuk  melancarkan  praktik  diskriminasi terhadap murid penganut aliran kepercayaan.
Pemerintah  sebagai  lembaga  penengah  sekaligus  pemberdaya  hidup  masyarakat  memiliki tugas menjaga agar ketentraman  tetap  terjaga.  Diskriminasi  yang  terjadi  di  Kota  Malang  menuntut keadilan  pemetintah  dalam  memberdayakan  masyarakat  penganut  aliran  kepercayaan.  Lembaga pendidikan sendiri adalah milik negara. Maka, bila terjadi berbagai kasus diskriminasi terhadap siswa, pemerintah  memegang  peranan  penting  dalam  mengatasi  semua  itu.  “Dengan  adanya  lembaga- lembaga  pendidikan  dengan  berbagai  aktivitasnya,  telah  mampu  menumbuhkan  dan mengembangkan potensi manusia (si terdidik, peserta didik, atau subjek didik), sehingga bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan masyarakat sekitarnya” (Djumransjah, 2006).
Lembaga pendidikan  sebagai sumber  atau  gudang  pengetahuan  senantiasa  memberikan  hal- hal positif bagi semua orang yang ikut bergabung di dalamnya. Selain itu, lewat lembaga pedidikan pendidikan  karakter  akan  dibentuk  semenjak  usia  dini.  Apapun  yang  dilakukan  dalam  dan  melalui pendidikan, senantiasa mengarahkan setiap orang kepada kebaikan. Lembaga pendidikan yang baik adalah  lembaga  pendidikan  yang  berhasil  mendidik  para  murid  bukan  hanya  berhasil  dalam  ruang kelas  saja  tetapi  berhasil  dalam  keseharian  hidup.  Artinya  nilai-nilai  kebaikan  yang  didapatkan mampu diaplikasikan dan memberi manfaat bagi sesama.
Selain MUKA hal kedua yang ditawarkan oleh Emmanuel Levinas adalah SAPAAN.  “Menyapa, dalam  arti  tepat,  adalah  suatu  “keberartian  yang  dikenakan  kepada  orang  lain”,  sebelum  segala objektifikasi;  menyapa  tidak  sama  dengan  memberikan  tanda-tanda”  (Suseno,  2011:  99).  Setiap orang  harus  mengembangkan  prinsip  SAPAAN.  Karena  dari  SAPAAN  seseorang  dapat  mengajak setiap  orang  untuk  mengharagai  keberadaan  orang  lain.  Budaya  menyapa  orang  lain  kadang  sulit untuk  dilakukan.  Menyapa  orang  lain  berarti  memberikan  diri  dikenal  dan  mengenal  orang  lain. Terkadang tindakan menyapa hanya sebatas mengetahui siapa orang yang disapa tanpa tahu seluruh hidup dan kesusahan yang sedang dialami orang tersebut. Tindakan menyapa yang  terkesan hanya dipermukaan tidak memberikan arti sebuah relasi. Karena relasi yang mendalam hanya akan terjadi bila disapa dengan penuh kesadaran bahwa objek yang disapa adalah bagian dari diriku yang lain.
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Kasus  diskriminasi  yang  marak  terjadi  di  kalangan  pelajar  disebsbkan  juga  oleh  sapaan  yang kurang mendalam dari masing-masing murid. Kebanyakan murid hanya menyapa orang-orang yang mereka  kenal,  idolakan,  orang  pintar,  sesama  sebagai  satu  kelompok  agama,  dan  lain  sebagainya yang  memliki  hubungan  atau  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  diri  sendiri.  Sedangkan  mereka yang  kecil  dan  terpinggirkan,  sapaan  yang  diberikan  biasanya  hanya  sebatas  teguran  biasa  atau cibiran bibir penuh ejekan.  Terkait dengan sapaan, “Orang ketiga adalah dia/mereka yang tersisih. Suku-suku masyarakat yang ada di hutan-hutan atau di pinggirannya di banyak wilayah di Indonesia merupakan kelompok warga yang tersisih” (Suseno, 2011: 99).
Para  penganut  aliran  kepercayaan  yang  menjadi  korban  korban  diskriminasi  digolongkan sebagai  orang  ketiga.  Mereka  bisa  dikatakan  sebagai  orang  yang  tersisihkan.  Dengan  demikian, SAPAAN  menjadi  salah  satu  cara  memberi  penghargaan  kepada  mereka,  setelah  sekian  lama diperlakukan  secara  tidak  adil  oleh  kelompok  tertentu.  Menyapa  mereka,  berarti  mengangkat martabat mereka sebagai manusia.
Ketiga, SUBSTITUSI.  Levinas  mengatakan  demikian,  “…  Saya  mengambil  tempat  dia.  Namun substitusi itu tidak berarti bahwa saya terasing dari diri saya sendiri, karena dalam tanggungjawab itu saya  justru  menjadi  diriku.  Saya  baru  malah  menyadari  identitasku  karena  disandera  demikian: Karena saya sadar bahwa saya berada di bawah tanggung jawab, saya sadar bahwa saya adalah saya. Berkat  orang  lain  keakuan  saya  bangkit”  (Suseno,  2011:  99).  Levinas  menggarisbawahi  bertapa pentingnya  tindakan  mencintai  dan  ikut  terlibat  dalam  penderitaan  sesama.  Penderitaan  sesama yang terkadang ditanggungkan kepada siappun itu, akan terasa ringan bila dilakukan atas dasar relasi yang  akrab.  Ketika  seseorang  mangambil  peran  atau  melibatkan  diri  dalam  penderitaan  orang  lain secara sadar, ia telah menolong dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena dengan menolong orang lain, ia belajar menemukan betapa sulitnya menjalani penderitaan tanpa ada yang memperhatikan.
Kasus diskriminasi yang marak terjadi di kalangan pelajar mencerminkan tidak adanya rasa ke- aku-an dalam diri orang lain. Ia hanya fokus dengan diri dan dunianya. Maka ketika orang lain yang berbeda berada bersamanya, ia melihat perbedaan itu sebagai ancaman yang harus ditumpas, agar kenyaman diri sendiri tetap konusif. Orang-orang seperti ini tidak akan mampu memberikan dirinya untuk memberdayakan sesamanya. Karena yang ada dalam benaknya hanyalah kepentingan diri dan golongannya.  Bagi mereka,  tidak ada tindakan  yang  dilakukan  tanpa  ada  imbalan  atau  kompensasi yang bisa mereka  terima.  Bagi mereka  tindakan  mendiskriminasi  sesama  berarti  mengokohkan  diri bahwa merekalah golongan terkuat.
Armada  Riyanto  dalam  bukunya Katolisitas  Dialogal menulis  soal  dejarat  manusiawi  secara langsung  melawan  segala  bentuk  diskriminasi.  Demikian  ia  menulis,  “Prinsip  kesederajatan  dan keadilan  manusiawi  secara  langsung  melawan  segala  betuk  diskriminasi.  Prinsip  kesederajatan (kesamaan) adalah prinsip yang diasalkan dari esensi martabat manusia yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Ketidakadilan kerap berangkat dari aneka model ketentuan yang memromosikan diskriminasi berdasarkan apa saja. Dengan demikian equality sama dengan justice. Equality (kesederajatan) tidak pertama-tama memaksudkan seolah-olah semua manusia harus menerima jumlah yang sama dalam hal  distribusi.  Kesederajatan  memaksudkan  perlakuan  adil  yang  sama,  potensi  yang  sama  untuk berkembang  mengangkat  diri  dari  keterpurukan,  hukum  yang  sama  dalam  pemberlakuannya.  …. Prinsip equality juga  dimaksudkan  untuk  melawan  utilitarianisme,  dimana  kebaikan  “umum”  lebih dimaksudkan  untuk  mayoritas;  sementara  minoritas  tertindas  atau  mendapatkan  “sia-sia”-nya belaka”  (Riyanto,  2014:  94).  Ungkapan  “mayoritas-minoritas”  meredusir  paham  persatuan  sebagai bangsa Indonesia yang tumbuh dalam kebhinekaan etnis, budaya dan agama (bdk. Kwirinus & Saeng, 2023: 94).
Armada Riyanto dalam pernyataan di atas, menggarisbawahi bahwa prinsip kesederajatan dan keadilan  manusiawi  mampu  merobohkan  praktik  diskriminasi  di  kalangan  masyarakat  maupun sekolah  saat  ini.  Kesederajatan  mensyaratkan  kesamaan  kedudukan  di  mana  pun  berada.  Dalam prinisp ini tidak ada kesan  membeda-bedakan  atau  mengangap  golongan  tertentu  kecil  atau  besar atau  pantas  mendapatkan  perlakuan  tidak  adil.  Perlakuan  yang  seadil-adilnya  kepada  siapa  pun mencerminkan  prinsip  kesederajatan  memanusiakan  manusia.  Tindakan  dikriminasi  yang  terjadi  di
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
beberapa  sekolah  di  Kota  Malang  dipengaruhi  juga  oleh  prinsip  ketidaksederajatan  antara  murid yang satu dengan yang lain. Tidak ada lagi kata memanusiakan manusia, justru yang ada menindas manusia dan menjadikannya objek untuk sekedar bersenang-senang. Di hadapan Tuhan manusia itu sama. Maka tidak dibenarkan bila jumlah anggota yang banyak atau situasi ekonomi yang sangat baik menjadikan  seseorang  bertindak  arogan  dan  mendiskriminasikan  sesamanya.  Hal  ini  melawan sebuah nilai budaya religius di mana ada tataran dalam perikehidupan masyarakat yang  senantiasa mengutamakan  kemuliaan  dalam  pergaulan  sehingga  membentuk  relasi  yang  berkesinambungan dan  melahirkan  suasana  kehidupan  sosial  masyarakat  yang  harmonis  tanpa  ada  sekat  dan  kelas pemisah (Kasidi et al., 2023: 94)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, Prinsip  Penyelenggaraan  pendidikan  pasal  4  mengatakan;  (a)  pendidikan  diselenggarakan secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,  dan  kemajemukan  bangsa.  (c)  Pendidikan  diselenggarakan sebagai  suatu  proses  pembudayaan  dan  pemberdayaan  peserta  didik  yang  berlangsung  sepanjang hayat.  (d)  Pendidikan  diselenggarakan  dengan  memberi  keteladanan,  membangun  kemauan,  dan mengmbangkan kretivitas peserta didik dalam proses pembelajaran (Djumransjah, 2006: 164).
Undang-undang  yang  diterbitkan  tahun  2003  ini  menggarisbawahi  dan  sesungguhnya  ingin menjelaskan  kepada  seluruh  pihak  sekolah  dan  pemerintah  yang  mengawasi  jalannya  proses pendidikan,  agar  memperhatikan  proses  pendidikan  dengan  baik.  Lembaga  pendidikan  harus memberikan  pengetahuan  kepada  seluruh  murid  tanpa  membeda-bedakan  satu  dengan  yang  lain. Ciri  sistem  pendidikan  yang  baik  ialah  selalu  terhidar  dari  praktik  diskriminasi  di  sekolah  baik  oleh sesama murid maupun warga sekolah lainnya, termasuk para guru dan karyawan.
Selain  itu,  sistem  pendidikan  yang  baik  harus  memberikan  panutan  atau  menanamkan  nilai- nilai kebaikan dalam diri para murid, sehingga proses belajar di rumah terealisasikan juga di sekolah. Bertolak  dari  aturan  ini,  beberapa  sekolah  di  Kota  Malang  perlu  mengkaji  ulang  sistem pendidikannya.  Sekolah-sekolah  yang  masih  marak  dengan  kasus  diskriminasi  berarti  sekolah  yang masih  butuh  pembaharuan  yang  terus-menerus  baik  dari  segi  aturan,  kurikulum,  maupun  peserta didik  yang  mengajar.  Dalam  hal  ini  peran  pemerintah  perlu  ditingkatkan  dalam  hal  pengawasan, pengamatan  terhadap  sekolah-sekolah  yang  ditargetkan  sering  terjadi  kasus  diskriminasi  di  Kota Malang.
Dari hasil analisis terhadap penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dalam  meneliti  kasus  diskriminasi  murid  penganut  aliran  kepercayaan  di  Kota  Malang,  penulis menemukan  hal  baru  yakni  sikap  diskriminatif  yang  terjadi  kepada  peserta  didik  penganut  aliran kepercayaan  pertama-tama  disebabkan  oleh  mentalitas  dari  masyarakat  yang  beragama  terhadap mereka  yang  tidak  “beragama”.  Mentalitas  ini  terbentuk  karena  perasaan  primordial  yang mengganggap  mereka  yang  beragama  jauh  lebih  baik  dari  yang  tidak  menganut  “agama”  secara umum.  Pandangan  sebelah  mata  ini  yang  kemudian  menstigmatisasi  mereka  penganut  aliran kepercayaan di masyarakat, termasuk di dalam dunia pendidikan.
Levinas  dengan  pemikirannya  soal  tanggung  jawab  yang  menawarkan  3  tesis  -  MUKA (menyadari setiap  manusia lemah, oleh  karena  diperlukan  sikap  tanggung-jawab  satu  dengan  yang lain),  SAPAAN  (menghargai  keberadaan  orang  lain),  dan  SUBTITUSI  (tindakan  menolong  orang  lain membangkitkan  kesadaran  akan  dirinya  sendiri  bahwa  ia  juga  mahluk  yang  lemah,  oleh  karena  itu perlu  untuk  saling memberi dukungan  satu  dengan  yang  lain  atua  singkat  kata  “subtitusi”  menjadi cermin bagi diri sendiri) – telah membantu memberikan solusi untuk menjawab pokok persoalan soal diskriminasi terhadap murid penganut aliran kepercayaan.
Selain itu, keberadaan sekolah-sekolah swasta dengan berbagai aturan yang mengikat peserta didik  menjadi salah  satu  faktor  tindakan  diskriminasi  terhadap  peserta  didik  yang  menganut  aliran kepercayaan.  Aturan  yang  terlalu  ekstrem  dari  beberapa  sekolah  swasta  di  Kota  Malang mengharuskan  orang  tua  dan  juga  para  murid  tunduk  pada  aturan  yang  telah  dibuat  oleh  pihak sekolah.
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Faktor  demografis  seperti  kepadatan  penduduk  di  Kota  Malang  bukan  karena  keberadaan penduduk  asli  tetapi  karena  kedatangan  penduduk  luar  yang  datang  ke  Malang  untuk  menempuh pendidikan,  bekerja,  menjalani  tugas  dinas  atau  perutusan,  dan  sekedar  rekreasi.  Kedatangan penduduk  bukan  asli  Malang  membawa  serta  kebudayaan,  agama  yang  mungkin  menyebabkan praktik diskriminasi itu terjadi.
Beberapa hal di atas merupakan temuan penulis ketika menelaah dan melihat kondisi riil yang sedang terjadi saat ini di Kota Malang. Beberapa temuan ini bisa dijadikan pemerintah sebagai bahan rujukan  untuk  mengawasi,  mengamati beberapa  sekolah  swasta  di  Kota  Malang  yang  dalam  tanda kutip cukup ekstrem dengan aturan yang dibuat.

## KESIMPULAN
Maraknya  praktik  diskriminasi  di  Kota  Malang  disebabkan  pertama-tama  oleh  mentalitas masyarakat yang melihat perbedaan  sebagai  ancaman,  kemayoritasan  dilihat  sebagai  sarana  untuk menindas,  memperlakukan  golongan  minoritas  secara  tidak  adil.  Selain  itu,  faktor  ekonomi  dan pendidikan  memicu  terjadinya  tindakan  diskriminasi.  Desakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari- hari membuat semua orang tidak lagi melihat perbedaan sebagai anugerah tetapi sebagai ancaman.
Kasus  diskriminasi  yang  menimpa  murid  di  beberapa  sekolah  di  Kota  Malang  mencerminkan sistem  pendidikan  Indonesia  belum  sepenuhnya  baik  dan  profesional.  Baik  sesama  murid  ataupun guru  masih  membeda-bedakan  antara  satu  dengan  yang  lain.  Lagi-lagi  perbedaan  menjadi  alasan bagi setipa orang untuk berelasi dengan orang lain. Maka pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang ditargetkan sering terjadi kasus diskriminasi.
Pemutusan mata rantai praktik diskriminasi bukanlah tindakan yang mudah. Butuh waktu dan proses  yang  panjang.  Karena  membentuk  mentalitas  seseorang  tidak  sekali  jadi,  tetapi  perlahan namun  pasti.  Salah  satu  cara  yang  tetap  dilakukan  untuk  menetralisir  praktik  diskriminasi  adalah memberikan  pemahaman  kepada  pendidik  maupun  peserta  didik  bahwa  perbedaan  bukanlah kesalahan. Perbedaan adalah anugerah yang pantas disyukuri.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifah,  W.  R.  (2018). Disbudpar  Kota  Malang  Rangkul  Penghayat  Kepercayaan  Lewat  Ini . Malangtimes.Com.  https://malangtimes.com/baca/25883/19700101/070000/disbudpar-Kota- malang-rangkul-penghayat-kepercayaan-lewat-ini.
Badan  Komunikasi  dan  Informasi  Publik.  (2021,  January). Wujudkan  Kota  yang  Rukun  dan  Toleran, Wali  Kota  Malang  Audiensi  dengan  MLKI  (Majelis  Luhur  Kepercayaan  terhadap  Luhur Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  Indonesia). Pemerintah  Kota  Malang. https://malangKota.go.id/2021/01/06/wujudkan-Kota-yang-rukun-dan-toleran-wali-Kota- malang-audiensi-dengan-mlki-majelis-luhur-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa- indonesia/
Badan  Pusat  Statistik.  (2022). Jumlah  Penduduk  (De  Jure)  Menurut  Kecamatan  dan  Agama  yang Dianut di Kota Malang (Jiwa), 2020-2022 . Badan Pusat Statistik. https://malangKota.bps.go.id/indicator/12/120/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan- agama-yang-dianut.html
Dhakidae, D. (2003). Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru . Gramedia.
Djumransjah, H. M. (2006). Filsafat Pendidikan . Bayumedia Publishing.
Hasan,  H.  (2017). Merawat  Kebinekaan,  Membumikan  Pancasila:  Refleksi  Data  Riset  Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan  dan  Potret  Toleransi (Tjatur Raharso,  Ed.).  Widya  Sasana Publication.
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Hoed, B. H. (2006). Penerjemahan dan Kebudayaan . Pustaka Jaya.
Nurdjana, I. (2009). Hukum Dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia . Pustaka Pelajar.
Kasidi,  Supiah,  &  Mariaty  Podungge.  (2023).  Pewarisan  Nilai  Budaya  Religius  dalam  Membentuk Kesalihan  Sosial  Anak  dan  Generasi  Muda. Equilibrium:  Jurnal  Pendidikan , XI (1),  91–99. https://doi.org/https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i1.9688
Kristian,  E.  (2017). MK:  Kolom  Agama  di  KTP  dan  KK  Dapat  Ditulis  “Penghayat  Kepercayaan . Kompas.Com.  https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/13020811/mk-kolom-agama-di- ktp-dan-kk-dapat-ditulis-penghayat-kepercayaan.
Kwirinus,  D.,  &  Saeng,  V.  (2023).  Pendidikan  Kewarganegaraan :  Analisis  Atas  Paham  Nasionalisme dan Konsep Persatuan.
Equilibrium : Jurnal Pendidikan , Xi (2), 189–202. http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium
Munawar Rachman, B. (Ed.). (2010). Membela Kebebasan Beragama . LSAF dan Paramadina.
Narbuko, C. dan H. A. A. (1999). Metodologi Penelitian . Bumi Aksara.
Ningrum,  E.  S.  (2018). Sistem  Kepercayaan  dan  Praktik  Keagamaan  Sapta  Darma  serta  Relasinya Dengan  Penganut  Agama  Islam  Perspektif  Teori  Konstruksi  Sosial:  Studi  Atas  Penghayat Kerohanian  Sapta  Darma  Di  Sanggar  Candi  Busana  Kota  Malang .  http://etheses.uin- malang.ac.id/13746/1/14751002%20.pdf.
Raharso, A. T. dan Y. (2018). Metodologi Riset Studi Filsafat Teologi . Dioma.
Riyanto, A. (2014). Katolisitas Dialogal: Ajaran Sosila Gereja . Kanisius.
Riyanto, A. (2018). Relasionalitas, Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen . Kanisius.
Rofiq, A. C. (2014). Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Dan Implikasinya Terhadap
Perkembangan Penghayat Kepercayaan Di Ponorogo . https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v8i1.785
Suhartono, S. (2005). Filsafat Ilmu Pengetahuan . AR-Ruzz.
Sulaiman.  (2018). Problem  Pelayanan  Terhadap  Kelompok  Penghayat  Kepercayaan  Di  Pati,  Jawa Tengah . https://doi.org/https://doi.org/10.18784/smart.v4i2.649
Suseno, M. F. (2011). Etika Abad Kedua Puluh Etika . OBOR.
Tuhri,  M.  (2018). Status  Penghayat  Kepercayaan  Setelah  Keputusan  MK .  CRCS  UGM. https://crcs.ugm.ac.id/status-penghayat-kepercayaan-setelah-keputusan-mk/
Vickers,  L.  (2016). Religious  Freedom,  Religious  Discrimination  and  the  Workplace .  Bloomsbury Publishing.