## STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM ADAT INDONESIA
Bernadeta Resti Nurhayati
Fakultas Hukum  dan Komunikasi Universitas  Katolik  Soegijapranata Semarang
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Email: bernadeta_resti@yahoo.com, resti@unika.ac.id

## ABSTRAK
Masyarakat membedakan perlakuan terhadap anak sah dan anak luar kawin. Demikian  pula  hukum  membedakan  anak  menjadi  anak  sah  dan  anak  luar kawin.  Akibatnya  status,  kedudukan,  serta  hak  anak  luar  kawin  berbeda dengan  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah.  Anak  sah  memiliki status  keperdataan,  kedudukan  serta  hak  waris  secara  penuh.  Namun  tidak demikian  halnya  dengan  anak  luar  kawin.  Undang-Undang  Perkawinan mengatur  tentang  anak  luar  kawin,  namun  tidak  secara  tuntas.  Di  sisi  lain, hukum  Adat  Indonesia  dengan  keanekaragaman  sistem  kemasyarakatannya telah menempatkan anak luar kawin pada posisi yang cukup baik. Tulisan ini mendasarkan  pada  kajian  kepustakaan,  untuk  meninjau  bagaimanakah Hukum  Adat  memberikan  penghormatan  terhadap  status anak luar kawin, khususnya  sebagai  sumber  dalam  pembentukan  hukum  positif  untuk melindungi anak luar kawin.
Kata kunci : anak luar kawin, hukum adat.

## ABSTRACT
People  discriminate  the  treatment  between  legitimate  children  and  children born  out  of  wedlock.  Similarly,  the  law  distinguishes  children  into  legitimate children  and  children  born  out  of  wedlock.  Consequently, the status, position, and rights of children born out of wedlock are different from children born in a legitimate  marriage.  Legitimate  children  havefull  civil  status,  position  and inheritance rights,  but  the children born out  of wedlock do  not.  The Marriage Law  regulates children born  out of  wedlock, but  not  completely. On  the  other hand, the Adat law of Indonesia with its diverse social system has put children born  out  of  wedlock  in  a  quite  good  position.  This  paper  was  based  on  the library study to review how adat law respects the status of children born out of wedlock,  especially  as  a  source  in  the  formation  of  positive  law  to  protect children born out of wedlock.
Keywords: children born out of wedlock, adat law
Pendahuluan Masyarakat dan hukum membedakan  anak  menjadi  “anak sah”  dan  “anak    luar    kawin”. Entah    sejak    kapan    pembedaan ini      ada,    tetapi  pembedaan
semacam ini  telah lama dikenal di masyarakat. Masyarakat memberikan  julukan  anak  luar kawin  dengan  beberapa  istilah seperti: “ anak haram jadah ”, “ anak kampang ”,  “ anak  sumbang ”,  “ anak kowar ”, “anak astra” dan sebagainya.Hukum    pun    sejak lama telah melakukan pembedaan    ini.    Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  Indonesia  -  berasal dari Burgerlijk  Wetboek Belanda  - yang  diberlakukan  di  Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi  sejak  tahun  1848 (Kansil,  2014)  telah  mengenal pembedaan itu. Pasal 250 KUHPerdata  menyebutkan:  “Tiap- tiap  anak  yang  dilahirkan  atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si  suami sebagai  bapaknya”.  Ketentuan  ini membedakan  posisi  anak  menjadi “anak  sah”  dan  “anak  tidak  sah”
atau “anak luar kawin”.
Yang menjadi persoalan adalah bahwa meskipun KUHPerdata  yang  berasal  dari konsep  Belanda  itu  masih  berlaku di  Indonesia  pada  saat  ini,  namun pada dasarnya KUHPerdata bukanlah  hukum  untuk  orang Indonesia asli. C.S.T Kansil menyebutkan  bahwa  :  hukum kodifikasi  di  Indonesia,  terutama hukum    perdata    hanya  berlaku bagi  sebagian  besar  dari  rakyat tertentu  saja,  sedangkan  bagi golongan  terbesar  dari  rakyat Indonesia berlaku susunan hukum perdata  yang  lain  pula,  yang  pada umumnya  tidak  tertulis,  yaitu hukum perdata adat (Hukum Adat)
(Kansil, 2014).
Di bidang hukum perkawinan,  saat  ini  berlaku Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  (UU Perkawinan). Pasal 43 UU Perkawinan  mengatur  tentang anak    luar    kawin.  Namun pengaturan  tersebut  sangat  sumir, karena  mengatur  soal  anak  luar kawin  dalam  satu  pasal  saja,  yang menetapkan  bahwa  anak  luar kawin  hanya  memiliki  hubungan keperdataan  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  (ayat  1).  Pasal  43 ayat  (2)  yang  menjanjinkan  untuk mengatur  anak  luar  kawin  dengan peraturan  pemerintah,    sampai saat    ini    tidak    pernah dilaksanakan.    Tahun    2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan  Putusan  Nomor 46/PUU-VIII/20104 yang memberikan  tafsir  baru  atas ketentuan  Pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang Perkawinan sehingga  pasal  tersebut  harus diartikan  bahwa:  Anak    yang dilahirkan    di    luar    perkawinan mempunyai    hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya  serta  dengan  laki-laki sebagai    ayahnya    yang    dapat dibuktikan    berdasarkan    ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum  mempunyai  hubungan darah,    termasuk    hubungan perdata  dengan keluarga ayahnya.
Oleh      karena      itu      pada dasarnya      dibutuhkan      suatu peraturan perundang-undangan yang  secara  khusus  mengatur tentang anak luar kawin, termasuk lembaga-lembaga yang  diperlukan demi  melindungi anak  luar kawin
tersebut.  Salah  satu  sumber  yang dapat  dijadikan  sebagai  sumber inspirasi  pengaturan  anak  luar kawin  adalah  hukum  adat,  hal  ini mengingat hukum adat merupakan hukum  yang  hidup  di  masyarakat. Tulisan  ini  tidak  bermaksud menarik  mundur  dari  pemikiran maju  Mahkamah  Konstitusi  yang telah  dituangkan  dalam  Putusan tersebut,  namun  hendak  mencoba mengkaji tentang bagaimana hukum adat sesungguhnya menghormati  kedudukan  anak luar kawin dalam masyarakat, dan dapat  digunakan  sebagai  dasar dalam  pengaturan  perihal  anak luar kawin serta perlindungannya.
Pembahasan Pengertian Hukum Adat Istilah “Hukum Adat” merupakan terjemahan dari istilah bahasa  Belanda      “ Adatrecht ”. Istilah   ini   pertama   kali   dipakai oleh   Snouck Hurgronje. Istilah ini juga  dikutip  dan  dipakai  oleh  van Vollenhoven  sebagai  istilah  tehnis juridis (Muhammad, 1978). Bushar Muhammad  (1978)  menyebutkan bahwa  kata  “hukum  adat”  jarang digunakan.  Masyarakat  umum lebih  sering  menggunakan  kata “adat”  dibadingkan  “hukum  adat”. Kata  “adat”  sebenarnya  berasal dari  bahasa  Arab,  yang  berarti:
“kebiasaan”  (Taneko,    1987).
Dalam bahasa-bahasa di Indonesia terdapat beberapa penyebutan/istilah,  seperti:  di daerah  Gayo  disebut  : “Odot” ,  di daerah  Jawa  Tengah  dan  Jawa
Timur disebut “adat” atau
“ngadat”, di  daerah  Minangkabau disebut  “lembaga  ( lambago )”  atau
“adat  lembaga”  kadang-kadang dipertentangkan  antara  adat  dan lembaga  karena “adat” adalah mengikat  dan  mempunyai  akibat hukum,    sedangkan “lembaga” tidak Mengikat dan tidak mempunyai  akibat  hukum.  Di daerah  Minahasa  dan  Maluku terdengar  istilah  “adat  kebiasaan”, di daerah Batak Karo istilah “adat” jarang  sekali  digunakan  tetapi dipakai istilah “basa” atau “bicara” yang  merupakan  kebiasaan  atau kesusilaan (Muhammad, op.cit) . Soekanto menyebutkan bahwa  bagi  ahli  hukum  yang mempunyai didikan Barat ( westersche schooling ), mempelajari hukum adat Indonesia  ibarat  masuk  dalam dunia  hukum  baru  yang  sangat berbeda  dengan  apa  yang  biasa dijumpainya.  Para  ahli  hukum didikan barat sudah biasa mempelajari hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan, dalam kodifikasi,    dan    mereka    percaya atas    didikannya    bahwa    hukum harus dibedakan dari adat istiadat, kesusilaan  (moral),  gaib,  dan  lain sebagainya (Soekanto, 1958).
Lebih  lanjut  disebutkan  oleh Soekanto  dikatakan  bahwa  dalam hukum  di  Indonesia  terdapat sedikit hukum juris (“juristenrecht”); tetapi yang terbanyak  adalah  hukum  rakyat ( “volksrecht” ).10  Uraian  Soekanto tersebut  merupakan  penegasan tentang  kondisi  hukum  adat  di Indonesia, bahwa di dalam masyarakat Indonesia yang beraneka  rupa  terdapat  hukum yang hidup meskipun tidak pernah dikodifikasikan.
Sistem Hukum Adat Indonesia Masyarakat Indonesia sungguhlah masyarakat yang plural. Indonesia memiliki   13.466 pulau      yang      terdaftar      dan berkoordinat (Data Badan Informasi  Geospasial).  Dengan sedemikian  banyak  jumlah  pulau maka  amatlah  logis  bila  terdapat beraneka adat dan budayanya. Ter Haar  (1960)   menyebutkan  secara garis besar, masyarakat- masyarakat  hukum  di  kalangan rakyat  Indonesia  dapat  dibedakan menjadi:  a.  Masyarakat  hukum ( rechtsgemeenschappen ); b. Masyarakat territorial; Yang dimaksudkan  dengan  masyarakat hukum atau rechtsgemeenschappen oleh  Ter  Haar  adalah  masyarakat genealogis. Pada masyarakat genealogis,  mereka  yang  merasa menjadi  anggota  dari  ikatan genealogis  itu  bersikap  dan bertindak  sebagai  satu  kesatuan. Iga  Purwanti  memberikan  definisi genealogis sebagai suatu kesatuan masyarakat  yang  teratur  dimana para  anggotanya  terikat  pada suatu  garis  keturunan  yang  sama dari  suatu  leluhur  baik  secara langsung  karena  hubungan  darah (keturunan)  maupun  secara  tidak langsung karena pertalian perkawinan  atau    pertalian  adat. Pada  intinya  persekutuan hukum yang bersifat genealogis dilandaskan  pada  pertalian  darah dan  pertalian  suatu  keturunan (http://igapurwanti- fh10/web.unair.ac.id). Mengenai masyarakat territorial    adalah    ikatan kemasyarakatan  karena    sama- sama tinggal di satu daerah/territorial  yang    sama. Dalam masyarakat territorial, ikatan  genealogisya  tidak  berarti. Di  Indonesia  terdapat  cukup banyak masyarakat-masyarakat yang  sedemikian  itu,  dimana  tidak begitu  kuat  ikatan  genealogisnya, tetapi  justru  territorial  yang  lebih menonjol.  Ter  Haar  menyebutkan desa-desa  di  Jawa,  Sunda,  Madura, Bali, gampong (meunasah) di Aceh, dusun-dusun  di  daerah  Melayu,  di Bangka  dan  Belitung,      sebagian daripada      gabungan-gabungan wilayah      di      Sumatra  Selatan, gabungan-gabungan  dusun  dan wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan, negorij (negeri)      di      Minahasa dan      di      Ambon.14        Berbagai kelompok  kekerabatan  di  dalam masyarakat menyebabkan perbedaan  dalam  hukumnya.  Bila demikian tidak mengherankan bila Snouck Hurgronje yang memperkenalkan  istilah  “hukum adat”  atau  “ adatrecht ”  pada  akhir abad ke-19  menyebutkan terdapat sekurang-kurangnya    lingkungan wilayah  hukum  adat  di  Indonesia. Perbedaan susunan kemasyarakatan berakibat berbeda pula berbagai sistem yang melingkupinya.
Status  Anak  Luar  Kawin  dalam Sistem Hukum Adat Indonesia Anak  merupakan  generasi penerus  keturunan.  Oleh  karena itu  kedudukan  anak  di  dalam keluarga  –bagaimanapun  bentuk kekerabatannya– menempati posisi yang penting untuk meneruskan garis keturunan.
Posisi ini seringkali juga berkaitan dengan  persoalan  siapakah  yang berhak  untuk  mewaris  harta kekayaan  pada  umumnya  maupun harta pusaka keluarga. Mengenai  anak  luar  kawin dalam hukum adat, Hilman Hadikusuma  menyebutkan  bahwa: “Pada  dasarnya  baik  menurut hukum perundang-  undangan maupun  adat,  untuk  menentukan sah tidaknya si anak adalah dilihat pada    kenyataan    yuridis    bukan kenyataan  biologis.” (Hadikusuma, 2003).      Kenyataan  yuridis  yang dimaksudkan di sini adalah yuridis menurut  hukum  yang  berlaku serta  adat  kebiasaan  setempat. Dengan  demikian,  meskipun  si ayah  yuridis  tidak  sama  dengan ayah  biologisnya  tidak  menjadi persoalan  secara  hukum.  Anak tersebut tetap  anak  sah, meskipun perkawinan  kedua  orangtuanya hanya  bersifat “penutup  malu”. Di Jawa  dikenal “nikah  tambelan”, atau  di  Bugis  disebut “pattongkoq sirik” yang  merupakan  kawin darurat  untuk  melepaskan  si perempuan dan keluarga dari rasa malu  karena  si  perempuan  hamil sebelum pernikahan dilangsungkan. Di  lingkungan  masyarakat adat  Patrilinial  yang  berpegang teguh  pada  agama    Islam,    anak haram    tidak    berhak    menjadi penerus    keturunan  bapaknya  dan tidak  berhak  menjadi  ahli  waris dari bapaknya (Hadikusuma, 1987). Berdasarkan uraian tersebut  dapat  dipahami  sebagai berikut:  Anak  haram      dianggap bukan  keturunan  bapaknya,  oleh karena  itu  si  anak  tidak  berhak
mewaris dari  bapaknya.  Secara a- contrario ,  bila  anak  haram  tidak dianggap  keturunan  bapaknya, maka  ia  secara  faktual  adalah keturunan ibunya. Ini adalah fakta yang  tidak  dapat  disangkal  karena ibulah  yang  melahirkan  si  anak tersebut.
Menurut    hukum    adat Lampung    (bersifat    patrilineal), anak    haram  dijadikan anak masyarakat adat. Oleh karena itu si anak dikeluarkan dari kekerabatan adat  bapaknya.  Kerabat  bapaknya harus  membayar  denda  adat  dan meminta  maaf  atas  kesalahan anaknya  (bapak  biologis  si  anak luar  kawin) pada majelis prowatin (para batin =  tua-tua  adat).17 Berdasarkan uraian tersebut nampak  bahwa  menurut  adat kebiasaan  di  Lampung,  anak haram dikeluarkan dari kekerabatan  adat    bapaknya, namun  masyarakat  adat  tidak membuang  keluar  di  anak  haram begitu saja. Masyarakat adat masih melindungi  si  anak  luar  kawin dengan memberikan tempat, yakni sebagai  “anak  masyarakat  adat”. Perihal  sanksi  yang  diterapkan oleh  masyarakat  adat,  berupa pembayaran  denda  adat  dan meminta  maaf  atas  kesalahan anaknya  kepada  tua-tua  adat.  Hal ini merupakan bukti bahwa hukum adat  mengenal  sanksi,  meskipun tidak  membedakan  secara  tegas antara  sanksi  pidana  ataukan sanksi  perdata.  Perhatikan  pula bahwa  sanksi  dibebankan  pada pihak keluarga laki-laki yang telah menyebabkan hamilnya si perempuan,  dan  bukan  pada  si perempuan.
Menurut Hilman Hadikusuma, mungkin saja si anak haram itu masih dapat berhubungan  dengan  orangtua yang melahirkan dan diurus secara diam-diam  oleh  orangtuanya  itu. Tetapi  di  dalam  kedudukan adatnya  anak  tersebut  tetap  anak haram, ia tersingkir dari kerabatnya  atau  ia  menyingkirkan diri  sendiri  karena  merasa  malu. Dalam  waktu  yang  lama  barulah dapat    diterima    kembali    bergaul dalam    masyarakat    adat    yang bersangkutan,  atau  ia  pindah  dan memenuhi  susunan  kerabat  adat yang  lain  yang  jauh  dari  kerabat asalnya  dengan  jalan  adopsi (Lampung: mewari ). Di masyarakat adat beragama Kristen adakalanya anak yang lahir di luar perkawinan, hubungan anak dengan orangtuanya tidak berbeda dengan anak  yang  lahir  di  dalam perkawinan.  Bahkan    anak    yang lahir    di    luar  perkawinan  dapat disahkan pula pada saat perkawinan orangtuanya. Di daerah  Ambon  ini  disebut  sebagai “Erken” .    Pada  masa  itu,  di  Ambon berlaku  Ordonansi  perkawinan orang-orang Kristen Jawa, Minahasa  dan  Amboina Staatsblad 1933 Nomor 74. Dapat diperkirakan  bahwa  Ordonansi perkawinan  orang-orang  Kristen ini  kiranya  terpengaruh  oleh konsep kelembagaan dan pengaturan  anak  luar  kawin sebagaimana  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagaimana dengan masyarakat ber-kekerabatan Matrilineal?  Anak  tidak  sah  di Minangkabau,  seperti  juga  di daerah  lain  yang  kuat  agama Islamnya, adalah anak haram, anak hasil  perbuatan  “ sumbang  salah ”. Sebagai  akibat  perbuatan  zina tersebut  maka  ayah  dan  ibu biologis  si  anak,  beserta    anak haramnya    menurut    hukum    adat dijatuhi    hukuman    buang. (Minang: buang sirih,  buang biduk, buang  tingkarang,  buang  daki ) (Hadikusuma, 1987). Akibat dijatuhi  hukuman  buang  itu, maka kewargaan  adat  seseorang  hilang. Meskipun saat ini ada kecenderungan bahwa masyarakat adat  cenderung  membiarkan  saja kejadian  itu,  hanya  saja  pada umumnya kehidupan ibu dan anak yang sumbang  salah itu  untuk sementara  waktu  tersingkir  dari hubungan kekerabatannya.
Pada  masyarakat  parental, antara  lain  disebutkan  bahwa: “Ketergantungan  anak  pada  ibu saja  akan  lebih  nampak  pada  ibu yang  dalam  perkawinan  dengan bapaknya  berkedudukan  seperti isteri selir atau sebagai isteri yang tidak  kawin    syah,  yang  disebut “isteri piaraan”. Bila kita perhatikan  maka  sistem  ini  sama dengan  sistem  yang  digunakan dalam  konsep  hubungan  antara anak  luar  kawin  dengan  ibu  yang melahirkannya dan keluarga ibunya,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan.
Di  Minahasa  anak  di  dalam atau di luar perkawinan sama saja sebagai  anak  yang  sah.  Untuk memperkuat  pengakuan  bapak terhadap    anak  yang  lahir  dari
ibunya  di  luar  perkawinan,  maka bapaknya memberi “lilikur” (hadiah   adat,   biasanya   berupa tanah)      bagi      perempuan    yang tidak  dinikahinya  jika    bapak  dan si-ibu  hidup  terpisah.  Bila    ada pembayaran “lilikur”, maka    ada kemungkinan si  anak  luar  kawin ada    kemungkinan  mendapatkan bagian  harta  warisan  bukan  saja dari  ibunya  tetapi  juga  dari bapaknya.    Demikian  juga  di  Bali, anak  yang  lahir  dari  percampuran pria dan wanita sebelum perkawinan  dilaksanakan  adalah sah.  Di  kalangan  orang  Jawa, pemberian  warisan  kepada  anak haram (Jawa: anak kowar )
dimungkinkan  karena  asas  peri kemanusiaan  (Jawa: parimirma, welas asih ). Di  beberapa daerah di Indonesia,  misalnya  di  Mentawai dan  Timor,  anak  itu  dianggap seperti  anak  yang  mempunyai  ibu yang  menikah  (Mustari  Pide, 2014,). Ter Haar pun menyebutkan  bahwa  :  Anak  yang lahir  di  luar  perkawinan  (penulis: anak  luar  kawin)  dalam  beberapa lingkungan hukum ber-ibu perempuan  tak  berkawin  yang melahirkannya, sebagaimana seorang  anak  terlahir  dalam perkawinan  ber-ibu  si-perempuan yang melahirkan dia (di  Minahasa,
Ambon,  Timor,  Mentawai)  (Ter Haar , op.cit). Pandangan  berdasarkan  adat kebiasaan  di  masyarakat  ini merupakan penghormatan terhadap  perempuan  dan  anak yang  dilahirkannya,  meskipun anak  tersebut  adalah  anak  luar kawin.  Anak  luar  kawin  tetaplah diakui  sebagai  entitas,  sebagai
subjek  hukum  yang  tidak  beda dengan  anak  sah.  Terlebih  bila anak  tersebut  telah  diakui  dan disahkan  dengan  perkawinan26 antara  ayah  dan  ibu  biologisnya. Anak  tetaplah  milik  ibunya, meskipun  dalam  beberapa  kasus kadang-kadang  si  ibu  tidak  mau memelihara anak yang dilahirkannya karena tidak berasal dari  hubungan  yang  sah,  tetap bahwa  secara  fakta  anak  tersebut adalah  anak  dari  perempuan tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut di atas, nampak bahwa masyarakat Indonesia  telah  lama  mengenal  – namun  juga  membedakan  anak menjadi anak  sah  dan  anak  luar kawin.  Di  beberapa  tempat  anak luar    kawin  dianggap  bukan merupakan keturunan bapak biologisnya. Sebagai konsekuensinya,  maka  anak  luar kawin juga tidak memiliki hubungan  keperdataan  dengan bapak  biologisnya  serta  bukan merupakan  ahli  waris  dari  bapak biologisnya.
Di  beberapa  territorial,  anak  luar kawin  tetap  memiliki  hubungan dengan  bapak  biologisnya  dan mendapatkan  pemeliharaan  dari bapak biologisnya tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010  yang  membuka  peluang bagi bapak biologis untuk memiliki hubungan  keperdataan  dengan anak  luar  kawinnya.  Ini  dengan catatan    bahwa    hubungan tersebut    dapat    dibuktikan    baik secara    ilmu  pengetahuan  atau bukti-bukti lain yang memungkinkan,  bahwa  anak  luar
kawin  tersebut  adalah  anak biologis si bapak. Selain  itu  di  masyarakat Minahasa dan Ambon, dimungkinkan  bagi  ayah  biologis yang akhirnya menikah dengan ibu si  anak  luar  kawin,  untuk melakukan pengakuan dan pengesahan  anak  luar  kawin. Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  semestinya  harus  dibuka peluang  dilakukannya  “pengakuan anak”  serta  “pengesahan  anak” dalam  peraturan  perundangan dengan      mendasarkan      pada hukum   kebiasaan   yang   berlaku dalam masyarakat. Bandingkan hal ini  dengan  praktek  yang  berlaku saat  ini,  bahwa  pengakuan  anak serta  pengesahan  anak  luar  kawin didasarkan pada ketentuan KUHPerdata  yang  pada  dasarnya adalah hukum yang ditujukan bagi keturunan  golongan  Eropa  dan keturunan  golongan  Timur  Asing. Ketentuan  tentang  pengakuan anak  serta  pengesahan  anak  luar kawin  saat  inipun  juga  dibatasi oleh  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2013  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi  dan Kependudukan.  UU  Nomor  24 Tahun  2013  ini  dalam  Pasal  1 angka  10  dan  11  merevisi ketentuan  Pasal  49  dan  50  UU Nomor  23 Tahun 2006,  yang  pada intinya  pengakuan  anak  serta pengesahan  anak  dibatasi  hanya boleh  dilakukan  oleh  mereka (pasangan  suami  isteri  yang sebelumnya  telah  menikah  secara hukum  agama).  Ketentuan  ini menghilangkan/membatasi
hak untuk  diakui  atau  disahkan,  dari
anak  luar  kawin  yang  bapak  dan ibu  biologisnya  belum  menikah secara agama. Dengan      melihat      berbagai pengaturan      yang      ada,      baik dalam KUHPerdata, Undang- Undang  Perkawinan,  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi dan Kependudukan, Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2013  tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  dan  Kependudukan, dan  tentu  saja  hukum  Islam  serta hukum  adat  sebagai  hukum  yang hidup  di  masyarakat,  seharusnya dilakukan harmonisasi pengaturan yang  ada  bagi  anak  luar  kawin. Harmonisasi  ini  perlu  dituangkan dalam  satu  undang-undang  yang secara  khusus  mengatur  hak  serta kelembagaan yang dapat disediakan  oleh  pemerintah  untuk memberikan  perlindungan  hukum bagi  anak  luar  kawin.  Hal  ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak keperdataan pada anak luar kawin.

## Penutup
Berdasarkan    uraian    tersebut    di atas    dapat    disimpukan    sebagai berikut:
a)  Hukum  adat  memberikan tempat yang khusus bagi anak luar kawin,yang  secara  umum  dapat dibedakan  menjadi  dua  :  (1)  anak luar kawin tidak memiliki hubungan  darah  dan  hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.  Dengan  demikian anak  luar  kawin      bukan
keturunan      dan      bukan      ahli waris      ayahnya.  Perkecualian  bila bapak  biologis  mengakui  anak tersebut dengan melakukan pengakuan “lilikur” (di  Menado), atau  bapak  dan  ibu  biologis menikah  satu  sama  lain  (di Ambon). Dengan “ lilikur” anak luar kawin  ikut  mewaris  dari  bapak biologisnya.  Di  Jawa  anak  luar kawin  bisa  mewaris  karena parimirma/welas  asih. (2)  anak luar    kawin        dalam        beberapa lingkungan hukum ber-ibu perempuan  tak  berkawin  yang melahirkannya, sebagaimana seorang  anak    terlahir  dalam perkawinan  ber-ibu  si-perempuan yang melahirkan dia (di Minahasa,
Ambon,  Timor,  Mentawai).  b)  Ada upaya  dari  masyarakat  untuk mencegah terjadinya/lahirnya anak  luar  kawin,  yakni  berupa sanksi/denda adat dan pelaksanaan lembaga yang dikenal dalam  hukum  adat  seperti: kawin darurat, kawin
tambelan,
pattongkoq  siriq. c)    Perlu dilakukan  harmonisasi  terhadap peraturan  perundangan  yang  ada dengan mempertimbangkan norma-norma  dalam  hukum  adat dan hukum Islam   sebagai   hukum agama   dari   merupakan   agama mayoritas masyarakat Indonesia.
Daftar pustaka C.S.T.    Kansil    dan    Christine    S.T. Kansil, Sejarah    Hukum    di Indonesia , Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa.
Hilman    Hadikusuma,    1978, Sejarah    Hukum    Adat Indonesia , Bandung: Penerbit Alumni. -------------, 1987, Hukum Kekerabatan  Adat, Cetakan Pertama,  Jakarta:  CV  Fajar Agung.
-------------,  1989, Hukum  Waris Adat , Bandung: Alumni. -------------,  (tt), Pengantar  Ilmu Hukum Adat Indonesia , Bandung: Mandar Maju. -------------,    2003, Hukum Perkawinan    Adat    dengan Adat  Istiadat  dan Upacara  Adatnya ,  Bandung:  Citra
Aditya Bakti. Imam  Sudiyat,  1981, Hukum  Adat Sketsa  Asas ,  Yogyakarta: Liberty.  Soekanto,    1958,
Menindjau    Hukum    Adat Indonesia, Djakarta: Penerbit Soeroengan. Suriyaman  Mustari  Pide,  2014, Hukum  Adat    Dahulu,  Kini dan Akan Datang, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group. Ter  Haar,  B.,Bzn,  1960, Asas-asas dan  Susunan  Hukum  Adat , Jakarta:  Pradnja  Paramita d/h. J.B. Wolters Yaswirman, 2013, Hukum Keluarga,  Karakteristik  dan Prospek  Doktrin  Islam  dan Adat  dalam  Masyarakat Matrilinneal  Minangkabau, Cetakan  kedua,  Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada. http://www.bakosurtanal.go.id, Data Badan Informasi Geospasial , diakses 17 Februari 2016. http://igapurwanti-
fh10/web.unair.ac.id, diakses 22 februari 2016.