How to cite: Chika Angelica Awaloei, Jeane N Saly (2022) Kedudukan Perkawinan Penghayat Baduy Luar Menurut Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, (7)  10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v7i10.13007 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia    p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## KEDUDUKAN  PERKAWINAN  PENGHAYAT  BADUY  LUAR  MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

## Chika Angelica Awaloei, Jeane N Saly
Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Indonesia Email: chikangelica97@gmail.com, jeanes@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh penghayat  Baduy  Luar  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  di  Indonesia.  Penghayat  Baduy  Luar  merupakan  komunitas  adat  yang menganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai agama dan kepercayaan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengumpulkan data primer dari  peraturan  perundang-undangan  terkait  perkawinan,  serta  data  sekunder  berupa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Analisis data dilakukan dengan mengkaji  ketentuan-ketentuan  yang  terkait  dengan  sah  atau  tidaknya  perkawinan penghayat Baduy Luar berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  berdasarkan  Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di Indonesia dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara. Namun, agama-agama resmi yang diakui negara hanya terbatas pada enam  agama  yang diakui berdasarkan surat Edaran  Mendagri  tahun  1985.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  penghayat  Baduy  Luar yang didasarkan pada aliran kepercayaan Sunda Wiwitan dianggap tidak sah menurut hukum  negara.  Namun,  penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  97/PUU-XIV/2016  telah  menghapus  kata  "agama"  dalam  beberapa pasal terkait Administrasi Kependudukan, yang berimplikasi pada pengakuan hak dan keberadaan penghayat  aliran kepercayaan. Putusan tersebut  menegaskan bahwa hak atau  kemerdekaan  warga  negara  untuk  menganut  agama  tidak  boleh  dibatasi  oleh undang-undang.
Kata Kunci: Perkawinan Penghayat Baduy Luar, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kedudukan Hukum Perkawinan.

## Abstract
This  research  aims  to  examine  the  legal  status  of  marriages  conducted  by  the adherents  of  Baduy  Luar  community  based  on  Law  Number  1  of  1974  concerning Marriage in Indonesia. The adherents of Baduy Luar are an indigenous community who follow the Sunda Wiwitan belief system as their religion and faith. This research utilizes  a  normative  approach  by  collecting  primary  data  from  relevant  laws  and regulations  regarding  marriage,  as  well  as  secondary  data  in  the  form  of  relevant decisions  from  the  Constitutional  Court.  Data  analysis  is  conducted  by  examining provisions  related  to  the  validity  of  marriages  among  the  adherents  of  Baduy  Luar based on the Marriage Law. The findings of this research indicate that according to Article 2 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, marriages in Indonesia  are  considered  valid  if  they  are  conducted  in  accordance  with  the recognized religion and belief system by the state. However, the officially recognized religions  by  the  state  are  limited  to  the  six  religions  acknowledged  based  on  the Circular  Letter  from  the  Minister  of  Home  Affairs  in  1985.  Therefore,  marriages among the adherents  of  Baduy Luar based on the Sunda  Wiwitan belief  system are deemed invalid according to the laws of the country. Nevertheless, this research also reveals that the Constitutional Court decision No. 97/PUU-XIV/2016 has eliminated the term "religion" in certain articles related to Population Administration, which has implications for the recognition of rights and existence of adherents of belief systems. The  decision  emphasizes  that  the  rights  and  freedom  of  citizens  to  practice  their religion should not be restricted by legislation.
Keywords: Marriages among the adherents of Baduy Luar, Marriage Law No. 1 of 1974, Legal Status of Marriages.

## Pendahuluan
Penduduk Indonesia yang menduduki kepulauan di Indonesia yang  berasal dari wilayah di seluruh Indonesia yang bermacam ragam adat istiadat dan budaya serta hukum adatnya. Perbedaan tersebut sebagai akibat dari kehidupan nenek moyangnya sejak dahulu kala yang hidup dalam kehidupan masyarakatnya yang berbeda-beda.
Ada masyarakat yang lebih banyak  dipengaruhi tradisi zaman dahulu, ada pula yang dipengaruhi oleh agama yang ada di Indonesia seperti Hindu, Islam dan  Kristen. Dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terwujudlah satu kesatuan cita  dari  berbagai  masyarakat  adat  yang  berbeda-  beda,  sehingga  menjadi  “Bhineka Tunggal Ika”,  walaupun  berbeda-beda  adat budaya dan hukum adatnya tetapi menjadi satu kesatuan dalam wadah Negara Pancasila (Hilman Hadikusuma, 2003).
Setiap  suku  memiliki  adat  istiadatnya  masing-masing.  Adat  diartikan sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala;
kebiasaan; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang  terdiri  atas  nila-nilai  budaya,  norma,  hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.
Adat  yang  diartikan  sebagai  aturan  itu  berasal  dari  tingkah  laku  sehari-hari, berkembang  terus sampai saat ini  yang  karena keberadaannya  di wilayah- wilayah  di seluruh  Indonesia,  tidak  diabaikan  oleh  pemerintah.  Hal  itu  dapat  dilihat  dalam pengaturan  keberadaan  dan  hak  masyarakat  hukum  adat,  Pengaturan  mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, undang-undang dan peraturan perundang- undangan lainnya.
Hal tersebut menunjukan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang  berlaku di Indonesia. Sub-bagian  ini  akan memberikan  penjelasan  ringkas  mengenai  pengaturan  keberadaan  dan  hak-hak masyarakat hukum adat dalam UUD 1945, Undang- undang dan peraturan perundang- undangan lainnya.
Sesuai  dengan landasan  falsafah Pancasila dan Undang-undang  Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar  1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat  dewasa  ini.  Undang undang  Perkawinan  ini  telah  menampung  didalamnya  unsur-unsur  dan  ketentuan- ketentuan  Hukum  Agamanya  dan Kepercayaannya  itu  dari  yang  bersangkutan.  Akan tetapi  dalam  praktik  mengenai  perkawinan  penghayat  aliran  kepercayaan  sangatlah tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 dan peraturan yang berlaku, khususnya perkawinan adat pada masyarakat adat Baduy. Padahal pertimbangan atau alasan dibentuknya UU Perkawinan adalah perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negar yang sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka akan diteliti mengenai keabsahan perkawinan  pasangan  aliran  kepercayaan.  Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975.
Sedangkan  pencatatan  perkawinan  bagi  penghayat  kepercayaan  diatur  dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan PP No 37 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksanannya. Adapun tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan diatur dalam BAB X Pasal 81 sampai dengan Pasal 83.
Ditinjau  dari  hukum  positif  Indonesia,  maka  perkawinan  yang  dilangsungkan berdasarkan  aliran  kepercayaan  sundawiwitan  pada  masyarakat  adat  Baduy  luar  adalah tidak sah menurut hukum negara, meskipun menurut keyakinan mereka, perkawinannya sah  karena  sudah  sesuai  dengan  tata  cara  adat  istiadat  yang  berlaku.  Hal  tersebut
dikarenakan UU Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan pasangan penghayat aliran  kepercayaan.  Dalam  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974, perkawinan yang sah menurut negara adalah yang berdasarkan agama resmi yang diakui oleh negara.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa kedudukan hukum perkawinan pasangan aliran kepercayaan dianggap tidak sah dan tidak pernah ada karena tidak sesuai dengan Undang- undang  perkawinan  yang  mengharuskan  perkawinan berdasarkan  agama  resmi  dan dicatatkan  pada  pegawai  pencatat  yang berwenang.  Sehingga  perkawinan  yang dilakukan oleh masyarakat adat baduy Luar  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Hal  tersebut  jelas  merugikan kaum  wanita  dan  anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan tersebut, karena keduduakn anak yang lahir dari pasangan aliran kepercayaan adalah anak luar kawin.  Sehingga  anak  tersebut  hanya  mempunyai  hubungan  hukum dengan keluarga  ibunya  saja  dan  istri  tidak  berhak  menuntut  atas  nafkah  dari  suami.  Hal tersebut  jelas  tidak  sejalan  dengan  cita-cita  dan  tujuan  niat  dari  perkawinan sesuai dengan  amanah  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Kenyataan tersebut  menunjukkan  bahwa    Undang-Undang    perkawinan  belum  sepenuhnya memenuhi kebutuhan para penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Karena undang- undang  perkawinan  tidak  mengatur  secara  tegas tentang  perkawinan  bagi  penghayat kepercayaan.  Berdasarkan  pengetahuan  penulis  yang  pernah  penulis  baca  hampir 300.000 ribu warga Indonesia yang menganut kepercayaan leluhur.
Perkawinan  bagi  penghayat  kepercayaan  khususnya  adat  baduy  sangatlah tidak sejalan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 29 tayat 2 mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karena dalam praktik, mereka masih  mengalami  diskriminasi-diskriminasi  terutama  dalam  hal  pencatatan perkawinannya.
Semakin maraknya aksi protes baik dari individu maupun Lembaga penghayat aliran  kepercayaan  yang  merasa  hak  konstitusionalnya  tidak di akomodir oleh negara, baru-baru  ini  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  gugatan  atas  Pasal  61  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda  Penduduk.  Hal  ini  membuat  para  penganut  kepercayaan  bisa  mencantumkan aliran  kepercayaan di  kolom  agama  saat  membuat  KTP.  Mahkamah  Konstitusi  juga memutuskan  pula  bahwa  kata  "agama"  dalam  Pasal  61  ayat  (1)  dan  Pasal  64  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan bertentangan  dengan  UUD  RI  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan". MK juga menyatakan Pasal 61 ayat  (2)  dan  Pasal  64  ayat  (5)  Undang-undang  Nomor  23/2006  tentang  Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945.
Dalam putusannya, MK menyatakan adanya kalimat "penduduk yang agamanya
belum  diakui  sebagai  agama"  membatasi  hak  atau  kemerdekaan  warga  negara  pada agama  yang  diakui  perundang-undangan.  Konsekuensinya, secara  a  contrario, tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama. Juga terbatas pada warga negara  yang  menganut  agama  yang  diakui  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan. Hal inilah yang tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas  menjamin  bahwa  tiap-tiap  warga  negara  merdeka  untuk  memeluk  agama dan kepercayaan  dan  untuk  beribadah  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan itu.  Hal  itu tentu saja menjadi angin segar bagi penghayat  aliran kepercayaan, terlebih masyarakat adat baduy yang merasa di anak tirikan oleh pemerintah.
Berdasarkan uraian latar belakang seperti yang  telah  diungkapkan diatas, maka penulis  tertarik  untuk  membahas  tentang  Kedudukan  Perkawinan  Penghayat  Baduy Luar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Tujuan   penelitian  ini  untuk  menggambarkan  yaitu:  (1)  Untuk  mengetahui proses  kependudukan  penghayat  kepercayaan  Baduy  luar  menurut  Undang  – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2) Untuk mengetahui akibat hukum status penghayat kepercayaan dalam memperoleh status kependudukan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada  umumnya.  Kegunaan  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  sumbangsih  pengetahuan  serta  pemikiran  yang  bermanfaat  bagi perkembangan  ilmu  pengetahuan  hukum  khususnya  ilmu  hukum  acara  perdata  yang berkaitan dengan perkawinan.

## Metode  Penelitian
1. Tipe Penelitian
Penelitian  tentang: “Kedudukan  Perkawinan  Penghayat  Baduy  Luar  Menurut Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan” merupakan  suatu penelitian  yuridis  normatif,  maka  penelitian  ini  berbasis  pada  analisis  norma  hukum, yaitu  hukum  dalam  bentuk  arti law  as  it  written  in  the  books (dalam  peraturan perundang- undangan)’’.

## 2. Sifat Penelitian
Sifat  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptip analistis,  yaitu  menggambarakan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku mengenai perkawinan dalam hal ini Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan yang  kemudian  dilakukan  analisis  pemecahan  masalah  yang  timbul  mengenai perkawinan terhadap perkawinan atas dasar aliran kepercayaan dan adat sebelum dan sesudah putusan MK tentang dimasukanya kolom aliran kepercayaan padakolom Kartu Tanda Penduduk.

## 3. Data
Data di bagi menjadi dua : 22
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang berfungsi untuk melengkapi data sekunder.
b. Data sekunder adalah data dasar yang diperoleh dari bahan pustaka.
4. Pengumpulan Data
a. Penelitian Kepustakaan
Penelitian  kepustakaan  bertujuan  untuk  mengkaji,  meneliti  dan  menelusuri data-data  sekunder  mencangkup  bahan  primer  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum  primer,  dan  bahan  hukum  tertier  yakni  bahan  yang  memberikan  petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 24
b. Penelitian  Lapangan
Dalam  penelitian  hukum  yang  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normatif,  maka  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  paling  utama  adalah penelitian kepustakaan, sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari narasumber.

## 5. Analisis Data
Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis dengan pendekatan kualitatif  yang  lebih  menekankan  pada  kualitas  atau  isi  dari  data  tersebut. 25 Kemudian dianalisis  secara  mendalam  mengenai  perkawinan  atas  dasar  kepercayaan  pada masyarakat adat baduy luar guna perumusan kesimpulan dalam penelitian ini.

## Hasil  d a n   Pembahasan
A. Kedudukan  Hukum  Perkawinan  Adat  di  Baduy  Banten  Atas  Dasar Kepercayaan  Sundawiwitan  pada  Masyarakat  Adat  Baduy  Luar Dikaitkan dengan  Pasal  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada  tanggal  2  Januari  1974  dan  diberlakukan  bersamaan  dengan dikeluarkannya peraturan  pelaksanaan  yaitu  PP  No.  9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Menurut  Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Sahnya  perkawinan  dan  pencatatan  perkawinan  terdapat  pada  Pasal  2  UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap- tiap perkawinan dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.”  Menurut  penjelasan Pasal  2  UU  Perkawinan  tersebut,  Yang  dimaksud  dengan hukum  masing-masing
agamanya  dan  kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan perundang-undangan  yang berlaku  bagi  golongan  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini.
Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  sahnya  perkawinan  oleh  2  (dua)  hal yaitu  sesaui dengan  hukum  agama  dan  kepercayaannya  dan  selanjutnya  dilakukan  pencatatan perkawinan.  Adapun  hubungan  antara  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  menurut  M.  Yahya Harahap adalah ayat 1 pada Pasal 2 UU Perkawinan merupakan syarat mutlak sahnya perkawinan, sedangkan ayat 2 mengenai pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, tetapi hanya merupakan tindakan administratif. 2
Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. Pengertian  “agama  dan  kepercayaannya  itu”  dalam  Pasal tersebut  menuai  banyak penafsiran  dari  para  ahli  hukum.  Kata  “kepercayaan” dalam  Pasal  tersebut  dapat diartikan  sebagai  kepercayaan  atas  suatu  agama  tertentu  atau  juga  kepercayaan terhadap aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, termasuk juga kepercayaan sunda wiwitan yang dianut oleh masyarakat adat baduy luar.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas,  maka  akan  dianalisis  mengenai keabsahan  perkawinan  pasangan  aliran  kepercayaan.  Menurut  Pasal  2  ayat  (1) UU Perkawinan,  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  agama  dan kepercayaannnya  itu.  Sekilas  bunyi  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan terdengar  sederhana,  namun  pelaksanaannya  menjadi  tidak  mudah  karena  adanya perbedaan pandangan dalam penafsiran istilah “kepercayaan”.  Istilah “kepercayaannya”  dalam  UU  Perkawinan  itu  ternyata  ditafsirkan  berbeda-beda. Menurut  Prof.DR.H.  Mohamad  Rasjidi,  Kata  kepercayaan  menurut  istilah (terminology) ialah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa di luar agama atau tidak termasuk kedalam agama. 3 Menurut Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara dalam  suratnya  kepada  para  Gubernur  Kepala daerah  Tingkat  I  seluruh  Indonesia tanggal 18 oktober 1978 Nomor: B.VI/11215 antara lain menyatakan:
“Dalam  Negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  tidak  dikenal adanya  tata  cara  perkawinan,  sumpah  dan  penguburan  menurut  aliran kepercayaan, dan tidak dikenal pula penyebutan “aliran kepercayaan” sebagai “agama” baik dalam kartu tanda penduduk (KTP) dan lain-lain”. 4
Orang beragama/pemeluk agama yang mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehilangan  agama  yang  dipeluknya.  Oleh  karena  itu  pula  tidak  ada  tata  cara “perkawinan  menurut  aliran  kepercayaan”  dan  “sumpah  menurut  aliran kepercayaan”. 5 Permasalahan  pertama  dalam  hal  ini  adalah  mengenai  pengertian tentang “agama”  dan  “kepercayaan”.  Kata  “percaya”  menurut  kamus  besar  bahasa Indonesia mempunyai beberapa makna antara lain: mengakui atau yakin bahwa sesuatu
memang benar atau nyata. 6 Selanjutnya kata “kepercayaan” dapat diartikan sebagai anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yg dipercayai itu benar atau nyat. 7 Menurut Sir  W.  Hamilton,  kepercayaan  digunakan  untuk  menunjukan “a  state  of  mind” khususnya  untuk  membedakannya  dari  apa  yang  disebut “knowledge” yakni  kita menerima  kebenaran  suatu  dalil  dengan  menolak  alasan-alasan  yang  masuk  akal. 8 Selanjutnya kata “agama” diambil dari bahasa sansekerta untuk menunjukan sistem kepercayaan  dalam  tradisi  agam  budha/hindu.  Pengertian  “agama”  adalah  jalan. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  istilah  “agama”  diartikan  sebagai  sistem yang  mengatur  tata keimanan  (kepercayaan)  dan  peribadatan  kepada  Tuhan  Yang Mahakuasa  serta  tata  kaidah  yang  berhubungan  dengan  pergaulan  manusia  dan manusia  serta  lingkungannya.  Menurut  Drs.  D  Hendropuspito,  O.C  :  agama  ialah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan  non-empiris  yang  dipercayainya  dan  didayagunakannya  untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas pada umumnya. 9
Menurut Pasal  1  angka 18  PP  Nomor  37  Tahun  2007  Tentang  Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan, Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  adalah  pernyataan  dan pelaksanaan hubungan  pribadi  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  berdasarkan  keyakinan  yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.  Sedangkan  Penghayat  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini  nilai-  nilai  penghayatan  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa. 10 Bahwa  dari  definisi  di  atas  semakin  menegaskan  bahwa  istilah  “kepercayaan” mempunyai kedudukan  yang  hakiki  dan  utama  di  mana  menyangkut  mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  bahwa  definisi  dari  agama  dan  kepercayaan mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dan  tidak  dapat  dipisahkan.  Kata  “agama” yang  diartikan  sebagai  sistem  yang  mengatur  tata  keimanan  (kepercayaan)  dan peribadatan  kepada  Tuhan  Yang  Mahakuasa,  menunjukan bahwa  inti  sari  agama adalah kepercayaan itu sendiri. Lebih lanjut lagi agama merupakan suatu perwujudan dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.
Permasalahan selanjutnya adalah mengenai frasa “agama dan kepercayaanya itu” pada Pasal 2 ayat (1) apakah merupakan satu kesatuan atau bisa diartikan terpisah yang merujuk pada aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 2  ayat  (1)  dikatakan,  yang  dimaksud  dengan  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini. Jadi bagi mereka yang beragama Islam, maka
yang  menentukan  sah  tidaknya  perkawinan  itu  adalah  ketentuan-ketentuan  syariat Islam. Hal tersebut juga berlaku bagi agama-agama lain, yang menentukan sah tidaknya perkawinan adalah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dari masing- masing  agama. Menurut Dr. H. Ichtijanto, SH, istilah yang dipakai dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan “hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” bukan “masing-masing hukum agama dan kepercayaanya itu”. Hal tersebut berarti menunjuk pada hukum agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. Agama yang dimaksud adalah agama resmi yang diakui oleh negara. Dengan demikian frasa “agama dan kepercayaannya itu” tersebut merupakan satu kesatuan, diartikan bahwa kata “kepercayaannya itu” merujuk pada kata agama yang disebutkan sebelumnya, bukan mengacu pada aliran kepercayaan yang ada di  indonesia.  Dengan  demikian,  perkawinan  yang  sah  dimata  negara  adalah perkawinan yang didasarkan pada agama-agama resmi berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres)  No.1/PNPS/1965  junto  Undang-undang  No.5/1969  tentang  Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama.
Kemudian pada perkembangannya, “kepercayaan” itu diartikan sebagai suatu hal yang terpisah dari “agamanya”. Hal tersebut didasarkan pada fakta sosial yang ada  dari  dahulu  hingga  sekarang  bahwa  di  Indonesia  sebelum  masuknya  keenam agama  resmi  tersebut,  terdapat  kepercayaan  lokal  yang dianut  dan diyakini oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, ironisnya, kepercayaan lokal tersebut dipandang sebagai  suatu  yang  menyesatkan  hingga menimbulkan  sebuah  diskriminatif  terhadap para penganutnya. Mereka bahkan dianggap sebagai atheis karena tidak memilih untuk salah satu agama resmi yang ada. Menurut M Yahya Harahap, yang dimaksud dengan “agama  dan  kepercayaaanya”  tersebut  adalah  sesuai  dengan  yang  ditentukan  dalam Undang-  undang  Dasar  1945. 11 Pasal  29  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar  1945 menyatakan  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaaanya.  Jadi  untuk  mengatur  hukum  agama  yang  mengatur pelaksanaan perkawinan  sesuai  Pasal  2  ayat  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan adalah agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh mereka yang hendak melangsungkan perkawinan. Selanjutnya M. Yahya Harahap menyatakan:
“Bagi  mereka  yang  belum  memeluk  agama  dan  kepercayaan  juga  tidak  ada kesulitan. Misalnya, sebagaimana kita tahu, bahwa berdasar ethnograpi masih ada lagi  dijumpai  suku  bangsa  kita  yang  menganut kepercayaan  animisme  dan dinamisme. Maka ukuran kaidah yang berlaku bagi mereka dengan sendirinya ditentukan  oleh  tata  cara  perkawinan  yang  terdapat  dalam  kehidupan  sosial budaya masyarakat animisme dan dinamisme tersebut”. 12
Berkaitan  dengan  kasus  penelitian  mengenai  perkawinan  masyarakat  adat baduy  luar  yang  berdasarkan  aliran  kepercayaan  sunda  wiwitan  dan  bukan berdasarkan  pada  agama  yang  diakui  resmi  oleh  pemerintah  yang  disyarakat  oleh
Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, maka secara otomatis perkawinannya tidak sah menurut hukum  negara.  Karena  hukum  perkawinan  yang  sah  diamata  negara  haruslah berdasarkan lima agama resmi yang diakui negara yang sesuai dengan  Surat  Edaran Mendagri Tahun 1985. Diatas telah diuraikan bahwa makna “agama dan kepercayaan” merupakan  kesatuan  kalimat,  bukan  diartikan  secara  terpisah.  Kata  “kepercayaan” merujuk pada kata “agama” yang ada sebelumnya.
Selanjutnya akan dibahas mengenai kedudukan hukum perkawinan atas dasar aliran kepercayaan pada masyarakat adat baduy luar. Dimuka telah dijelaskan bahwa perkawinan  pada  masyarakat  adat  baduy  luar  dilakukan  berdasarkan  adat  istiadat mereka  dan  tidak  berdasarkan  agama  resmi  yang  diakui  negara.  Sehingga perkawinannya tidak dapat dicatatkan di kantor pencatat perkawinan.
Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapatpada Pasal 2  UU  Perkawinan,  yang  berbunyi:  “(1)  Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dankepercayaannya  itu;  (2)  Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku.”  Mengenai frasa  “agama  dan  kepercayaan”  pada  Pasal  2  ayat  (1)  telah  diuraikan  diatas  bahwa pengertiannya merupakan satu kesatuan, yang artinya kata “kepercayaan” itu merujuk pada  kata  sebelumnya  yakni  “agama”,  bukan aliran  kepercayaan  yang  ada  di indonesia.
Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul  telah  dilaksanakan  (bagi  umat  Islam)  atau pendeta/pastur  telah  melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka  perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata  agama  dan  kepercayaan  masyarakat.  Tetapi  sahnya  perkawinan  ini  di  mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini  ketentuannya terdapat  pada  Pasal  2  Ayat  2  UU  Perkawinan,  tentang  pencatatan perkawinan.
Oleh  sebab  tidak  sahnya  perkawinan  masyarakat  adat  baduy  luar  karena melangsungkan  perkawinan  berdasarkan  aliran  kepercayaan  sunda  wiwitan,  maka perkawinan  masyarakt  adat  baduy  luar  tidak  dapat  dicatatkan.  Karena  pencatatan perkawinan hanya bisa dilakukan apabila pasangan tersebut menganut agama resmi yang diakui oleh negara.
Mengenai  pencatatan  perkawinan,  dijelaskan  pada  Bab  II  Pasal  2PP  No.  9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yangmelakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan diKUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan  dari  mereka  yangberagama  dan  kepercayaan  selain  Islam,  cukup menggunakan dasarhukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975. Sedangkan pencatatan perkawinan  bagi penghayat kepercayaan diatur  dalam Undang-undang  No. 23 tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan PP No 37 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksanannya.  Adapun  tata  cara  pencatatan  perkawinan  bagi  penghayat  kepercayaan diatur dalam BAB X Pasal 81 sampai dengan Pasal 83.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelaslah  bahwa  kedudukan  hukum  perkawinan pasangan  aliran  kepercayaan  dianggap  tidak  sah  dan  tidak  pernah  ada  karena tidak sesuai  dengan  Undang-undang  perkawinan  yang  mengharuskan  perkawinan berdasarkan  agama  resmi  dan  dicatatkan  pada  pegawai  pencatat  yang  berwenang. Sehingga  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adat baduy  Luar  tidak mempunyai kekuatan  hukum tetap. Hal tersebut jelas merugikan  kaum wanita dan anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut,  karena keduduakn anak  yang lahir dari pasangan aliran kepercayaan adalah anak luar kawin. Sehingga anak tersebut hanya  mempunyai  hubungan hukum  dengan  keluarga  ibunya  saja.  Dan  istri  tidak berhak menuntut atas nafkah dari suami. Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan cita- cita  dan  tujuan niat  dari  perkawinan  sesuai  dengan  amanah  Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Dengan demikian, tidak ada alasan pejabat KUA maupun Catatan sipil untuk menolak  pencatatan  akte  pernikahan  masyarakat  adat  baduy.  Karena  dasar  hukum yang  mereka  gunakan  telah  dihapuskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  Mahkamah berpendapat  bahwa mengabaikan  eksistensi  para penghayat  dan  tidak mencatatkankanya  di  dalam  catatan  adinistrasi  sipil,  merupakan  tindakan diskriminasi. Sehingga seharusnya perkawinan adat di baduy sudah bisa dicatatkan dengan dasar hukum putusan MK No 97/PUU- XIV/2016.
Oleh  karena  hak  untuk  menganut  agama  dan  kepercayaan  terhadap  Tuhan Yang Maha Kuasa Merupakan Hak konstitusi warga negara, bukan pemberian negara. Dalam  gagasan  negara  demokratis,  yang  juga  dianut  oleh  Undang-  undang  Dasar 1945,  negara  hadir  atau  dibentuk  untuk  melindungi  (yang  didalamnya  juga  berarti menghormati dan menjamin pemenuhan) hak-hak tersebut.
Putusan  MK  tersebut  merupakan  angin  segar  bagi  penghayat  aliran kepercayaan,  karena  dalam  putusan  tersebut  MK  memerintahkan  pemerintah untuk mengakui penghayat aliran kepercayaan sebagai keyakinan yang sah dan dicatat negara. Efek  domino  pun  bergulir,  dari  pencatatan  di  KTP  hingga  kini penghayat  aliran kepercayaan  bias  menikah  sesuai  keyakinanya.  Hal  itu  seperti  terlihat  di  kalangan komunitas  sedulur  sikep,  kudus,  jawa  tengah.  Pada  kamis (25/4)  malam,  mereka menghelat pernikahan dicatat Disdukcapil Kudus untuk pertama kalinya. 15 Pernikahan sesuai  ajaran  seduler  sikep  hal  itu  merupakan  penerapan  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 terkait pengisian kolom agama di KTP dan KK bagi penghayat aliran kepercayaan.
B. Faktor-faktor  yang  Menghambat  Diakuinya  Secara  Hukum  Positif Perkawinan Adat di Baduy Banten
Perkawinan Pada masyarakat Baduy Luar dilaksanakan menurut adat istiadat yang bersumber dari aliran kepercayaan sunda wiwitan, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan  apa  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  perkawinan  yang  mengharuskan perkawinan berdasarkan agama resmi yang diakui pemerintah.
Berdasarkan  hal  tersebut,  ditemui  faktor-faktor  yang  menyebabkan perkawinan pada masyarakat adat baduy luar tidak diakui sah dimata negara. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:
1. Faktor-faktor dari dalam (Internal)
Adapun faktor-faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat adat baduy  Luar itu sendiri, adapun hambatan-  hambatannya adalah sebagai berikut:
a. Adat istiadat masyarakat baduy
Masyarakat baduy luar adalah masyarakat adat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan menutup diri dari dunia luar. Kepercayaan yang mereka yakini  adalah  sunda  wiwitan.  Sunda  wiwitan  adalah  aliaran  kepercayaan pemujaan  terhadap  kekuatan  alam  dan  arwah  leluhur  yang  dianut  oleh masyarakat  tradisional  sunda.  Kepercayaan  yang  mereka  yakini  tersebut merupakan  sumber  dari  adat istiadat  yang  mereka  pertahankan  dari  dahulu hingga sekarang.
Bagi  masyarakat  Baduy  sendiri,  perkawinan  merupakan  sesuatu  yang sakral.  Karena  alasan  tersebut  maka  tata  cara  perkawinan  pun  dimulai  dari proses  peminangan  sampai  membina  rumah  tangga  juga  diatur  dalam ketentuan  adat  Baduy  yang  mengikat.  Menurut  mereka,  perkawinan  adalah merupakan hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Orang Baduy menyebutnya perkawinan sebagai rukun hirup, artinya  bahwa perkawinan  harus  dilakukan,  karena  jika  tidak  maka  ia  akan menyalahi kodratnya sebagai manusia.
Menurut mereka, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan  adat  istiadat  yang  telah  ditetapkan  oleh  adat.  Artinya,  suatu perkawinan  dianggap  sah  apabila  perkawinan  tersebut  sesuai  dengan  adat istiadat  yang  telah  ditetapkan  oleh  kepala  adat.  Menurut  adat  baduy, perkawinan tidak harus dicatatkan, karena selain mereka buta huruf, mereka juga  mengganggap  pencatatan  itu  tidak  penting.  Yang  jadi  masalah  apabila masyarakat baduy luar itu keluar dari lingkungan adat mereka, mereka tidak mempunyai akte-akte keperdataan sama sekali.
b. Pandangan  yang keliru mengenai Hukum Perkawinan Nasional
Pada masyarakat adat baduy luar, perkawinan yang mereka laksanakan tidak  jauh  berbeda  dengan  tata  cara  perkawinan  dalam  islam,  yakni  dengan mengucapka  kalimat  syahadat  dan  dihadiri  saksi  serta  dilakukan  dihadapan
penghulu.  Menurut  pemahaman  mereka,  ada  2  macam  perkawinan,  yakni perkawinan  menurut  adat  dan  perkawinan  menurut  negara.  Perkawinan menurut  negara  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  dihadapan  penghulu sebagai  perwakilan  dari  negara.  Mereka  beranggapan  bahwa  dengan dilaksanakanya perkawinan dihadapan penghulu maka perkawinannya adalah sah  menurut  hukum  negara,  karena  menurut  pemahaman  mereka,  dengan menikah  dihadapan  pegawai  KUA  yang  notabennya  adalah  perkawakilan pemerintah,  maka perkawinannya  adalah  sah  dan  diakui.  Ini  jelas  keliru, karena  KUA  hanya  berwenang  menikahkan  orang  Islam  saja  dan  tidak berwenang dalam menikahkan pasangan aliran kepercayaan.
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekeliruan masyarakat adat  baduy  luar  mengenai  hukum  perkawinan  nasional  adalah  kurangnya pemahaman mengenai hukum perkawinan itu sendiri. Bahkan mereka tidak tahu bahwa  ada  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  yang  mengatur  tentang perkawinan.  Hal  ini  jelas  karena  memang  masyarakat  adat  baduy  luar cenderung menutup diri dan tidak mau tahu urusan-urusan di luar.
2. Faktor-faktor dari luar (Eksternal)
Sosialisasi menganai hukum perkawinan yang tidak optimal Masyarakat Adat Baduy  Luar  yang  primitif  dan  cenderung  menutup  diri  dari  dunia  luarmerupakan daktor utama mengapa  terhambatnya sosialisasi mengenai hukum perkawinan. Hal lain yang menyebabkan timbulnya hambatan-hambatan dalam hal perkawinan atas dasar  aliran  kepercayaan  pada  masyrakat  adat  Baduy  luar  adalah  kurangnya sosialsisasi  dari  pemerintah.  Berdasarkan  diskusi  yang  penulis  lakukan terhadap masyrakat  adat  baduy  luar,  mayoritas  orang  baduy  tidak  tahu mengenai  hukum perkawinan yang berlaku nasioanal. Mereka menganggap dengan dilaksanakannya perkawinan  didepan  penghulu  yang diutus oleh KUA leuwidawar, maka mereka telah menikah secara negara.
Faktor  lain  yang  menyebabkan  kurangnya  sosialsiasi  perkawinan  pada masyarakat  adat  baduy  luar  adalah  masyarakat  adat  baduy  luar  tidak  mengenal baca-tulis  dan  mengganggap  administrasi  perkawinan  seperti  pencatatan perkawinan  tidak  terlalu  penting.  Sehingga  hal tersebut  menyulitkan  pihak  luar untuk menjelasakan hukum perkawinan yang benar menurut negara.
a. Tidak tegasnya pejabat KUA Lewidamar
Berdasarkan diskusi antara penulis dengan kepala adat baduy mengenai campur tangan petugas KUA dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat baduy luar, jaro dainah selaku kepala adat baduy luar pernah meminta KUA Leuwidamar untuk mengutus seorang penghulu untuk menikahkan warganya. Kesediaan KUA leuwidamar yang menikahkan masyarakat Adat Baduy Luar atas permintaan kepala adat Baduy merupakan faktor mengapa hingga saat ini
masyarakat  adat  baduy  masih  meyakini  bahwa  perkawinan  yang  mereka lakukan sudah sesuai dengan hukum negara. Hal ini jelas keliru, karena KUA tidak  berwenang  menikahkan  pasangan  aliran  kepercayaan  dan  hanya berwenang  mengawinkan  pasanagan  yang  beragama  Islam.  Seharusnya  KUA leuwidamar menolak permintaan kepala adat baduy luar yang meminta untuk menikahkan warganya, seperti pada saat mereka menolak untuk membuatkan akte nikah untuk orang baduy luar.
Seharunya  KUA  leuwidamar  menolak  dengan  tegas  permintaan masyarakat baduy luar tersebut, karena dalam hal ini, KUA tidak berwenang dalam menikahkan pasangan aliran kepercayaan dan sudah menyalahi prosedur yang berlaku. Sebenarnya KUA hanya berwenang untuk menikahkan pasangan yang beragama Islam saja, selain agama Islam, kewenangan tersebut ada pada Kantor Catatan Sipil.
b. Politic will pemerintah
Pemerintah  beranggapan  bahwa  aliran  kepercayaan  memiliki  dasar agama  dan  tidak  independen,  bukan  agama  baru,  berbeda  dengan  agama namun  memiliki  dasar  agama.  Oleh  karena  pemerintah  tidak  mengakui perkawinan  aliran  kepercayaan,  yang  diwujudkan  dengan  tidak  dicatatkan perkawinan  aliran  kepercayaan,  kecuali  perkawinan  tersebut  berdasarkan agama-agama  yang  diakui  saja.  Dalam  hal  ini  pemerintah  seolah-olah menganut  sentralisme  hukum,  dan  cenderung  mengabaikan  hukum-hukum  lain yang hidup di masyarakat ( living law ).

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan:  (1)  Perkawinan  sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Hanya agama-agama resmi yang diakui  oleh  negara  yang  dapat  menjadi  dasar  sahnya  perkawinan  menurut  Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. (3) Perkawinan berdasarkan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan pada masyarakat adat Baduy Luar dianggap tidak sah menurut hukum negara,  karena  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang  Perkawinan  yang mensyaratkan perkawinan berdasarkan agama resmi yang diakui negara. (4) Perkawinan yang tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak diakui oleh negara. (5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 menghapus  kata  "agama"  dalam  pasal-pasal  terkait  Administrasi  Kependudukan  dan menyatakan bahwa hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama tidak boleh  dibatasi  oleh  undang-undang.  (6)  Dengan  putusan  tersebut,  perkawinan masyarakat  adat  Baduy  diakui  sebagai  sah  dan  dapat  dicatatkan,  karena  negara mengakui hak dan keberadaan penghayat aliran kepercayaan sesuai dengan UUD 1945
Faktor-faktor yang menjadi penghambat  diakuninya perkawinan adat  di  baduy banten  dibagi  kedalam  2  faktor,  yaitu  factor  internal  dan  factor  eksternal.  Adapaun faktor  internal  yang  menjadi  penghambat  adalah  Adat istiadat  masyarakat  baduy, pandangan  yang  keliru  mengenai  hukum  perkawinan  positif.  Sedangkan  hambatan eksternal  adalah  sosialisasi  tentang  hukum  perkawinan  positif  yang  kurang  optimal, politic  will  pemerintah  dan  tidak  tegasnya  pejabat  KUA  setempat  dan  belum sempurnanya undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sampai saat ini belum  bias  mengakomodir  semua  kebutuhan  masyarakat  khususnya  masyarakat  adat baduy.

## BIBLIOGRAFI
Al Afifi, Haha Abdullah. Hak Orang Tua Pada Anak Dan Hak Anak Pada Orang Tua . Diterjemahkan Oleh Zaid Husein Al Hamid. (Jakarta: Dar El Fikr Indonesia, 1987).
Apeldorn,  L.J.  van. Pengantar  Ilmu  Hukum .  (Jakarta:  Pradnja  Paramita,  1985). Armico. Hukum Keluarga. (Bandung: 1988).
Asmin. Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986).
Basyir, Ahmad Azar. Hukum Perkawinan Islam . (Yogyakarta: UII Press, 1999). Daradjat, Zakiah. Ilmu Fiqih Jilid 2. (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995).
Darmabrata, Wahyono. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 . (Jakarta: Gitama Jaya, 2003).
Departemen  Dalam  Negeri. Bahan  Ajar  Pencattan  Perkawinan  dan  Perceraian  Dalam KerangkaSistem Admintrasi Kependudukan . (Jakarta: Pusdiklat Kependidikan dan Pembangunan Depdagri, 2006).
Ekadjati, Edi S. Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah). (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995).
Fakultas  Hukum  Universitas  Trisakti. Pedoman  Penulisan  Skripsi  Fakultas  Hukum . (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008).
Friedmann,  W. Teori  dan  Filsafat  Hukum,  (Legal  Theori),  Susunan  I ,  diterjemahkan oleh Mohamad Arifin. Cetakan kedua. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993).
Friedrich,  Carl  Joachim. Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis .  (Bandung:  Nusamedia, 2004).
Fuller,  Lon  L. The  Morality  of  Law .  (New  Haven:  Yale  University  Press,  1971).  Garna, Judistira K. Masyarakat Baduy di Banten. 1993.
Hadikusuma,  Hilman. Hukum  Perkawinan  Adat  dengan  Adat  Istiadat  dan Upacara Adatnya . (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Perkawinan  Nasioal .  (Medan:  Zahir  Trading, 1975).
Hendropuspito,  D. Sosiologi  Agama .  Cet  20.  (Yogyakarta:  Kanisius,  2006).  Junus, Mahmuda. Hukum  Perkawinan  Islam  Menurut  Mazhad:  Sayfi’I,  Hanafi, Maliki  dan Hambali , (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989).
Komariah. Hukum  Perdata .  (Malang:  Universitas  Muhamadiyah  Malang, 2002).
Kurnia,  Asep  dan  Ahmad  Sihabudin. Saatnya  Baduy  Bicara. (Jakarta:  Bumi Aksara, 2010).
Kusumaatmadja,  Mochtar. Fungsi  Hukum  Dalam  Pembangunan  Nasiona . (Bandung: Bina Cipta, 1998).
Marcus. Kehidpuan Orang Baduy . (Bandung: CV. Rosda, 1986).
Noer, Deliar. Pemikiran Politik Di Negeri Barat . Cetakan II. Edisi Revisi. (Bandung, Pustaka Mizan, 1997).
Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum . (Jakarta: Universitas Trisakti, 2011).
Prints,  Darwan  dan  Iman  Jauhari. Hak-Hak  Anak  dalam  Hukum  Islam. (Jakarta:  Pustaka Bangsa Press, 2003).
Rasjidi,  Mohamad. Strategi  Kebudayaan  dan  Pembaharuan  Pendidikan  Nasional. 1980.
Rawls, John. A Theory of Justice . (Publisher: Belk n ap Press, 1999).
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum. (Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia, 2008).
Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam . (Jakarta: UI Press, 1982).
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa. Kamus  Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
Warman,  Kurnia. Peta  Perundang-undangan  tentang  Pengakuan  Hak  Masyarakat Hukum  Adat Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia .  (Bandung: Mandiri Maju, 1990).
Dalam Pasal Ini Tidak Ditentukan Batas Umur Minimal Untuk Diberikan Dispensasi, Juga  Tidak  Ditentukan  Dalam  Hal  Bagaimana  Dispensasi  Boleh  Diberikan Pengadilan Atau Pejabat Yang Dimaksud. Dharmabrata, hal. 23-24.

## Copyright holder:
Chika Angelica Awaloei, Jeane N Saly (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: