## Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang
Iwan Henri Kusnadi 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang iwanhenri01@gmail.com
Nuraida 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang nuraida_74@gmail.com
Wahyudin Furqoni 3 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang wf.wahyudinfurqoni@gmail.com

## Abstrak
Pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (2020) menyatakan  ada 4 hal yang masih harus dibenahi untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif antaralain pertumbuhan  ekonomi  kreatif  di  Indonesia  belum  merata.  jumlah  usaha  kecil menengah  (UKM)  di  bidang  industri  hasil  hutan  di  Kabupaten  Subang  setiap tahunnya  mengalami  peningkatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif . Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya  Kepala  Bidang  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Dinas  Koperasi, UMKM  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Subang,k  epala/  Staff  Seksi Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kepala/ Staff Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah,    Petugas  Lapangan  dan    Pemilik UMKM Olahan KayuLokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Kabupaten Subang locusnya di Kantor UMKM dan Koperasi Kabupaten Subang yang beralamat di Jalan KS Tubun Subang, Adapun penelitian ini akan direncanakan pada bulan januari 2021 sampai  dengan  Februari  2021.  Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka  Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang  belum  optimal,  dengan  memperhatikan  dimensi-dimensi  Implementasi Kebijakan  karena  Pada  Dimensi  Sumberdaya,  jumlah  staff  yang  dirasa  kurang proporsional  dengan  wilayah  kerja,  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perindustrian  dan
Perdagangan Kabupaten Subang memiliki keterbatasan anggaran walaupun  Dinas Koperasi,  UMKM,  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Subang  selalu memeliki ketersediaan perlengakapan kantor.
Kata Kunci : Implementasi, Ekonomi Kreatif

## Abstract
Creative  economy  development  to  advance  publik  welfare  as  mandated  in  the  1945 Constitution of the Republik of Indonesia; Indonesia's Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) contribute greatly to gross domestic product (GDP). The Central Statistics Agency (2020) states that there are 4 things that still need to be addressed to increase the potential for the creative economy, including the uneven growth of the creative economy in Indonesia. The number of small and medium enterprises (UKM) in the forest product industry in Subang Regency has increased every year. This study aims to determine the Implementation of Creative Economy Development Policies in Wood Processed MSMEs in Subang Regency. In this study using qualitative methods. The informants in this study were parties related to this research, including the Head of the Micro, Small and Medium Enterprises Division of the Cooperative Office,  SME  Industry  and  Trade  in  Subang  Regency,  the  head  /  staff  of  the  Management Section of Micro, Small and Medium Enterprises, Head / Staff of the Section for Empowerment and  Development  of  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises,  Field  Officers  and  Owners  of Wood Processed UMKM. Based on the explanation above, the implementation of the Creative Economy Development Policy at Timber Processed MSMEs in Subang Regency has not been optimal, taking into account the dimensions of Policy Implementation because in the Resource Dimension,  the  number  of  staff  is  deemed  not  proportional  to  the  work  area,  the  Office  of Cooperatives,  MSMEs,  Industry  and  Trade  District  Subang  has  budget  constraints  even though the Office of Cooperatives, SMEs, Industry and Trade of Subang Regency always has the availability of office equipment.
Keywords : Implementation, Creative Economy

## Pendahuluan
Indonesia  memiliki  kekayaan  warisan  budaya  yang  perlu  dimanfaatkan menjadi  produk  yang  menciptakan  nilai  tambah  melalui  pengembangan  ekonomi kreatif  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  Pemerintah bertanggung  jawab  dalam  menciptakan  dan  mengembangkan  ekosistem  ekonomi kreatif  sehingga  mampu  memberikan  kontribusi  bagi  perekonomian  nasional  dan meningkatkan  daya  saing  global  guna  tercapainya  tujuan  pembangunan berkelanjutan Sebagaimana Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  mengamanatkan  bahwa  "Perekonomian  nasional
diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".
Pembangunan  perekonomian  harus  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diwujudkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera sebagai salah satu tujuan berbangsa dan  bernegara;  dan  dituangkan  dalam  Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi
“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”
Pasal 33 ayat (1) dan (3), UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Maka  pemerintah  jawa  barat  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat Nomor  15  Tahun  2017  Tentang  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  yang  diharapkan mampu menembus berbagai kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur,  pengembangan  kapasitas  Pelaku  Ekonomi  Kreatif,  dan  sinergitas  di antara pemangku kepentingan. Adapun kontribusi dari UMKM bagi perekonomian dapat dilihat dalam grafik dibawah ini
Gambar Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Nasional
Sumber : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/20/berapa sumbangan-umkm-terhadap-perekonomian-indonesia
Berdasarkan  pemaparan  diatas  peneliti  mengidentifikasi  beberapa  indikator permasalahan dalam implementasi kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang, antara lain :
1. Jumlah UMKM di Kabupaten Subang yang terdata pada saat ini adalah lebih dari
25.705 (https://www.lampusatu.com/headline/2-374-pelaku-umkm-subang- sudah-dapat-bantuan-dari-pemerintah-sebesar-rp-24-juta/),  bila  melihat  jumlah
pelaksana  lapangan  dalam  penyuluhan  dan  pemberdayaan  UMKM  secara keseluruhan  adalah  50  orang  maka  rasionya  1  orang  penyuluh  harus  mampu membina 500 UMKM sedangkan pelaksana teknis tersebut terbagi lagi kedalam bidang-bidang  lain  seperti  industry  kreatif  atau  bagian  lainnya  oleh  karena  itu sumber  daya  manusia  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  kab.  Subang  masih  dirasa kurang.
2.  Hasil  olahan  kayu  di  Kabupaten  Subang  sampai  saat  ini  belum  memiliki  nama seperti halnya hasil olahan kayu dari jepara, situbondo hal ini dapat disebabkan kurangnya  pembinaan  dan  pameran  untuk  mengenalkan  produk  olahan  kayu Kabupaten Subang yang diikuti oleh dinas terkait dalam pengembangannya.

## Kerangka Teori Kebijakan Publik dan Definisi Ahli
Istilah  kebijakan  dalam  bahasa  Inggris  policy  yang  dibedakan  dari  kata wisdom yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum  perilaku  daripada  organisasi.  Menurut  pendapat  Alfonsus  Sirait  dalam bukunya  Manajemen  mendefinisikan  kebijakan,  sebagai  berikut:  “Kebijakan merupakan  garis  pedoman  untuk  pengambilan  keputusan”  (Sirait,  1991:115). Kebijakan  merupakan  sesuatu  yang  bermanfaat  dan  juga  merupakan penyederhanaan  system  yang  dapat  membantu  dan  mengurangi  masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting.
Wiliam N. Dunn (2003:132).menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut: “Kebijakan Publik (Publik Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan  kolektif  yang  saling  bergantung,  termasuk  keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” Edward  III  dan  Sharkansky  (Dalam  Widodo,  2001:190).mengemukakan  kebijakan ublic adalah:
“What  government  say  and  do,  or  not  to  do,  it  is  the  goals  or  purpose  of government  programs.  (apa  yang  dikatakan  dan  dilakukan,  atau  tidak  dilakukan. Kebijakan  merupakan  serangkaian  tujuan  dan  sasaran  dari  program-program pemerintah)”
Menurut  pendapat  Harold  Laswell  tersebut,  kebijakan  diartikannya  sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu penjelasan mengenai  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  suatu  kebijakan  yang  telah  dibuat, penguraian  kecenderungan  untuk  memilih  beberapa  tujuan  yang  sesuai  dengan keadaan,  pengembangan  dampak  dan  kinerja  kebijakan  di  masa  depan,  serta melakukan penelitian dan evaluasi
Jadi,  Kebijakan  publik  dapat  dikatakan  mempunyai  sifat  “paksaan”  yang secara potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil  oleh  organisasi-organisasi  swasta.  Hal  ini  berarti  bahwa  kebijakan  publik menuntut  ketaatan  yang  luas  dari  masyarakat.  Sifat  inilah  yang  membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya. Pemahaman ini, pada sebuah kebijakan umumnya  harus  dilegalisasikan  dalam  bentuk  hukum,  dalam  bentuk  Peraturan
Daerah misalnya. Sebab, sebuah proses kebijakan tanpa adanya legalisasi dari hukum tentu  akan  sangat  lemah  dimensi  operasionalisasi  dari  kebijakan  publik  tersebut. Perlu diperhatikan, kebijakan publik tidaklah sama dengan hukum, walaupun dalam sasaran praktis di lapangan kedua-duanya sulit dipisah-pisahkan.
Definisi Implementasi
Konsep  implementasi  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu  implement.Dalam kamus besar Webster dalam buku Wahab (2006:64; “to implement berarti to provide the means for carrying out and to give practical effect to”.Menurut Van Metter dan Van  Horn  (2006:65)  dalam  Wahab  implementasi  adalah  tindakan-tindakan  yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Ripley  dan  Franklin  (2012:148)  dalam  Winarno  berpendapat  bahwa  implementasi adalah  apa  yang  terjadi  setelah  Undang-undang  ditetapkan  yang  memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  merupakan  suatu proses  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  aktor  sehingga  pada  akhirnya  akan mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan-tujuan  atau  sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

## Definisi Implementasi Kebijakan Publik
Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2008:146- 147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan  sebelumnya.Tindakan-tindakan  yang  dimaksud  mencakup usaha-usaha  untuk  mengubah  keputusan-keputusan  menjadi  tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha- usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan- keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.
Oleh  karena  itu  bisa  kita  pahami  secara  sederhana  bahwa  implementasi kebijakan adalah suatu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi  –  konsekuensi  kebijakan  bagi  masyarakat  yang  dipengaruhinya.  Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran  dari  kebijakan,  maka  kebijakan  itu  dapat  mengalami  kegagalan  sekalipun kebijakan  itu  telah  diimplementasikan  dengan  sangat  baik,  sementara  itu  suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.Dengan  demikian  bisa  kita  ketahui  bahwa  implementasi  dan  kebijakan adalah  dua  kata  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dalam  satu  kosa  kata.  Implementasi sebagai  kata  kerja  dan  kebijakan  sebagai  objek  untuk  yang  diimplementasikan. Sebagai pangkal tolak berpikir kita, hendaknya selalu diingat bahwa implementasi adalah sebagian besar kebijakan dari pemerintah dan pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan baik publik maupun swasta berusaha keras untuk memberikan pelayanan  atau  jasa  kepada  masyarakat  guna  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Sehingga  untuk  melaksanakan  implementasi  kebijakan  ini  perlu  mendapatkan perhatian yang seksama dari berbagai kalangan.
Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan
Ripley  dan  Franklin  dalam  bukunya  yang  berjudul  Birokrasi  dan  Implementasi Kebijakan (Policy Implementation and Bureaucracy) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat ditujukan dari tiga faktor yaitu :
1.  Perspektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan strect level bereau crats terhadap atasan mereka.
2.  Keberhasilan  implementasi  diukur  dari  kelancaran  rutinitas  dan  tiadanya persoalan.
3.  Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan”.
(Ripley dan Franklin, 1986:89)

## Gambar
Kerangka Pikir
Hipotesis Penelitian Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  hipotesis  dalam  penelitian  Implementasi Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Pada  UMKM  Olahan  Kayu  di  Kabupaten  Subang akan optimal apabila kebijakan tersebut di dukung oleh beberapa indikator seperti komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana lebih berfokus pada  proses  daripada  hasil  akhir.  Artinya  dalam  pengumpulan  data  sering memperhatikan hasil dan akibat dari berbagai variable yang saling mempengaruhi. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  tentang  riset  yang  bersifat  deskriptif  dan cenderung  menggunakan  analisis.  Landasan  teori  dimanfaatkan  sebagai  pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penekitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.
Dalam  metode  kualitatif  dapat  diketahui  cara  pandang  objek  peneliti  lebih mendalam yang tidak diwakii dengan angka-angka statistic. Metode kualitatif lebih subjektif.Dalam  penelitian  kualitatif  pengumpulan  data  secara  deskriptif  yang kemudian ditulis dalam laporan.Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata- kata, gambar dan bukan angka.
Penulis  memilih  sample  penelitian  kuahtatif  dengan  menggunakan  teknik nonprobability  sampling,  Yaitu  teknik  pengambilan  sample  yang  tidak  didasarkan pada  perumusan  statistik.  Dengan  demikian,  dalam  hal  ini  penulis  memilih  untuk menggunakan  teknik  purposive  sampling,  yaitu  teknik  penentuan  sample  dengan pertimbangan tertentu..
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1.  Data primer: yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentinganstudi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.
2.  Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi  sebelumnya  atau  yang  diterbitkan  oleh  berbagai  instansi  lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.
Pendekatan  penelitian  bersifat  kualitatif  sehingga  instrumen  yangpaling  penting adalah  peneliti  itu  sendiri.Oleh  karena  itu  peneliti  bertugas  menyusun  atau merekomendasi  alat  (instrumen),  maka  penulis  harus  memahami  segala  hal  yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Instrumen penelitian data menentukan  kualitas  perolehan  data  yang  dikumpulkan,  sehingga  data  yang berkualitas juga berakibat pada kualitas penelitian yang dilakukan. Dalam tahap ini menggunakan instrumen:
1.  Pedoman wawancara terhadap objek yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti
2.  Catatan-catatan  sistematis  yang  disusun  pada  saat  dilakukan  observasi dilapangan  yang  dapat  membantu  untuk  merekam  berbagai  hal  berhubungan dengan objek yang diteliti.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :
1.  Studi  kepustakaan,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  diperoleh  melalui bahan-bahan bacaan seperti buku-buku teoritis, makalah ilmiah,
2.  dokumen  pers  dan  sejenisnya  yang  berhubungan  Kebijakan  Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang.
3.  Studi  lapangan,  yaitu  peninjauan  lapangan  secara  langsung  pada  lokasi  atau objek  penelitian  untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan  dengan  teknik pengumpulan data sebagai berikut :
a.  Observasi, yaitu pengumpulan data dalam penulisan laporan penelitian dengan melalui observasi langsung. Melalui desain ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran fenomena, fakta, serta sifat bagaimana adanya komperhensif dan integral.
b.  Wawancara  mendalam,  yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara  Tanya  jawab meminta keterangan secara langsung kepada pihak yang berkompeten yang ada relevansinya dengan bahasan yang sedang diteliti.
4.  Sumber internet/online merupakan pencarian dengan menggunakan computer yang dilakukan melalui internet dengan alat pencarian tertentu pada sever-server yang  tersambung  dengan  internet  di  seluruh  dunia.  Pengumpulan  data  audio- visual  baik  berupa  video,  foto,  atau  rekaman-rekaman  kegiatan  lain  yang berhubungan dengan penelitian.
Pada penelitian kualitatif validitas data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi.Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data  yang  memanfaatkan  sesuatu  yang  lain.  Diluar  data  itu  -untuk  keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.Dengan triangulasi penulis dapat  merecheck  temuanya  dengan  jalan  membandingkanya  dengan  berbagai sumber, metode atau teori. Adapun triangulasi data yang digunakan yaitu:
1.  Triangulasi  sumber  yaitu  menggali  kebenaran  informasi  tertentu  melalui berbagai metode dan sumberperolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan  observasi,  peneliti  bisa  menggunakan  observasi  terlibat  seperti,  dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi dan gambar atau foto.
2.  Triangulasi  data  yaitu  hasil  akhir  penelitian  kualitatif  berupa  sebuah  rumusan informasi. informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang  relevan  untuk  menghindari  individual  peneliti  atas  temuan  atau kesimpulan yang dihasilkan.
Analisis  data  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data  diperoleh  dari hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan  lain,  sehingga  dapat  mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. ( Bogdan dalam sugiyono,2013:244).

## Hasil dan Pembahasan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang
Kabupaten Subang adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Subang. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Kabupaten Indramayu di Timur, Kabupaten Sumedang di Tenggara, Kabupaten Bandung Barat di Selatan, serta Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang  di  Barat.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang  Nomor  3 Tahun 2007, Wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 30 Kecamatan, yang terdiri dari  245  Desa  dan  8  Kelurahan.  Pusat  pemerintahaan  di  Kecamatan  Subang. Kabupaten  ini  di  lintasi  jalur  pantura,  namun  ibu  kota  Kabupaten  Subang  tidak terletak  di  jalur.  Jalur  pantura  di  Kabupaten  Subang  merupakan  salah  satu  yang
paling sibuk di Pulau Jawa.Wilayah kecamatan yang berada di Jalur ini di antaranya Ciasem dan Pamanukan. Selain dilintasi jalur Pantura, Kabuputen Subang dilintasi pula  jalur  jalan  alternatif  Sadang  Cikamurang,  yang  melintas  di  tengah  wilayah Kabupaten  Subang  dan  menghubungkan  Sadang,  Kabupaten  Purwakarta  dengan Tomo,  Kabupaten  Sumedang.Jalur  ini  sangat  ramai  terutama  pada,  musim  libur seperti  lebaran.  Kabupaten  Subang  yang  berbatasan  langsung  dengan  kabupaten Bandung disebelah selatan memiliki akses langsung yang sekaligus menghubungkan jalur pantura dengan kota Bandung. Jalur ini cukup nyaman dilalui dengan panorama alam yang amat indah berupa hamparan kebun teh yang udaranya sejuk dan melintas kawasan wisata air panas Ciater dan Gunung Tangkubanperahu.
Penduduk  Subang  pada  umumnya  adalah  suku  Sunda,  yang  menggunakan bahwa  Sunda  sebagai  bahasa  sehari  –  hari.  Sementara  kecamatan  –  kecamatan  di wilayah  pesisir  Subang  dan  beberapa  kecamatan  di  sepanjang  sungai  Cipunagara yang berbatasan dengan Kabupaten Indramayu penduduknya menggunakan bahasa Cirebon yang hampir serupa dengan bahasa Cirebon dialek Indramayu. Gambaran Umum Kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang.
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang merupakan hasil Merger antara dua SKPD yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dan Dinas Koperasi dan UMKM per 1 Januari 2017.Adapun alamatnya sekarang di Jl. Ks Tubun No 14 Subang. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK) disahkan menjadi Perda melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang tangga l5 September  2016.  Dengan  di  sahkannya  persetujuan  dan  penetapan  Perda  STOK  di harapkan  membantu  kelancaran  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Subang  untuk  bisa lebih  baik.  Perangkat  Daerah  terdiri  dari  Sekretariat  Daerah,  Sekretariat  DPRD, Inspektorat, 21 Dinas, 4 Badan dan 30 Kecamatan.
Tugas Pokok Dinas
Dinas  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Bupati  melaksanakan  urusan pemerintahan  dibidang  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian Kabupaten Subang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.
Fungsi Dinas
1.  Perumusan  kebijakan  teknis  dibidang  koperasi,  UMKM,  perdagangan  dan perindustrian.
2.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, UMKM,  perdagangan  dan  perindustrian  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan oleh Bupati.
3.  Pembinaan dan pelaksaanaan kegiatan dibidang koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.
4.  Pengelolaan  administrasi  umum  meliputi  urusan  perencanaan,  evaluasi  dan pelaporan,  urusan  umum  dan  kepegawaian,  urusan  keuangan  dan  barang daerah.
Tabel
Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang
Tabel

## Koding Informan
No Jabatan Kode 1 Kepala  Bidang  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Dinas Koperasi,  UMKM  Perindustrian  dan  Perdagangan Kabupaten Subang I1 2 Kepala/  Staff  Seksi  Manajemen  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi,  UMKM  Perindustrian  dan  Perdagangan Kabupaten Subang. I2
3 Kepala/ Staff Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Bidang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah  Dinas  Koperasi,  UMKM  Perindustrian  dan
Perdagangan Kabupaten Subang. I3 4 Petugas Lapangan/ Pelaksana Kegiatan I4 5 Pemilik UMKM Olahan Kayu I5

## Komunikasi
Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu  di Kabupaten Subang, sesuai dengan kerangka pemikiran yang  dikemukakan  sebelumnya,  maka  dimensi  implementasi  yang  pertama  kali dianalisis adalah komuniasi. komunikasi Menurut Agustino (2006:157); ”komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik,  komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan.
Untuk menganalisis komunikasi pada Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu  di Kabupaten Subang, menurut Edward III,  terdapat  indikator  pada  dimensi  komunikasi  yakni  transmisi,  konsistensi  dan kejelasan. Menurut Edwads, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. (Agustiono,2008:157) mengemukakan “kebijakan yang dikomunikasikan  harus  tepat,  akurat  dan  konsisten.  Komunikasi  diperlukan  agar pembuat  keputusan  dan  para  pelaksana  kebijakan  semakin  konsisten  dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.” Sumber Daya
Edward  III  (1980:11)  mengkategorikan  sumber  daya  organisasi  terdiri  dari  : “Staff,  information,  authority,  facilities;  building,  equipment,  land  and  supplies”. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek  kecukupannya  yang  didalamnya  tersirat  kesesuaian  dan  kejelasan; “Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed“.
Sumber daya merupakan objek sekaligus subyek. Oleh karena itu perencanaan sumber  daya  yang  matang  dan  cermat  sesuai  dengan  kebutuhan  akan  membantu pencapaian sasaran tujuan secara maksimal, dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang  tinggi.  Sumber  daya  ini  meliputi  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam, sumber daya keuangan atau modal serta sumber daya teknologi.

## Karakteristik Pelaksana kebijakan Birokrasi/Lembaga (Disposisi)
Disposisi  pelaksanan  kebijakan  adalah  sikap  dan  komitmen  dari  para pelakasana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan, karenasetiap
kebijakan  membutuhkan  pelaksana-pelaksana  yang  memiliki  hasrat  kuat  dan komitmen  yang  tinggi  sehingga  mampu  mencapai  tujuan  kebijakan  yang diharapkan.Winarno (2005:150).
Pembahasan
Berdasarkan  indikator  penelitian  bahwa  dimensi  komunikasi  ada  3  yakni transmisi,  kejelasan  dan  konsistensi.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pada indikator  transmisi,  Dinas  Koperasi,  UMKM  Perindustrian  dan  Perdagangan Kabupaten  Subang  dalam  menyampaikan  pesan  dari  kebijakan  dilakukan  melalui rapat-rapat koordinasi dengan staff terkait untuk meminimalisir dbirokrasi, adapun media  komunikasi  yang  sering  digunakan  adalah  media  social  seperti  whatsapp group. Sedangkan alat komunikasinya adalah smartphone  dan computer. Adapun para penerima informasi telah terstruktur sesuai dengan tugas dan fungsi sedangkan bagi  objek  dari  kebijkan  menerima  informasi  terkait  kebijakan  pengembangan ekonom kreatif ini dilakukan dalam seminar pelatihan.
Mulyana (62;2005) menjelaskan bahwaPenyaluran komunikasi yang baik akan dapat  menghasilkan  suatu  implementasi  yang  baik  pula.    Berdasarkan  pemaparan Edward  III  dalam  Agustino  (158;2006)  bahwa  Implementasi  kebijakan  akan  efektif apabila aktor yang ditunjuk sebagai pelaksananya mengetahui apa yang seharusnya mereka  lakukan.  Keputusan-keputusan  kebijakan  dan  perintah-perintah  harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah- perintah dapat diikuti. Tentu saja, komunikasinya harus akurat dan harus dimengerti dengan  cermat  oleh  pelaksana.  Jadi,  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan Ekonomi  Kreatif  Pada  UMKM  olahan  kayu    di  Kabupaten  Subang,  pada  dimensi komunikasi dengan indikator transimisi telah optimal karena transmisi komunikasi berjalan efektif dan tidak terdapat hambatan.
Pada  indikator  kejelasan,  berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa kompleksitas dari kebijakan ekonomi kreatif dibahas dalam rapat-rapat perencanaan sehingga  tercapai  consensus.  Tidak  ada  perbendaan  pandangan  dari  pelaksana kebijana,  Jika  kebijakan–kebijakan  yang  ingin  diimplementasikan  sebagaimana mestinya,  maka  petunujuk-petunjuk  itu  haruslah  jelas.  Jika  petunjuk-petunjuk pelaksanaan  itu  tidak  jelas,  maka  para  pelaksana  kebijakan  akan  mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan  atasan  mereka  atau  pandangan  yang  seharusnya  dijadikan acuan.
Berdasarkan  pemaparan  Edward  III  dalam  Agustino  (158;2006)  bahwa Implementasi kebijakan dalam komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats)  harus  jelas  dan  tidak  membingungkan  atau  tidak ambigu/mendua.
Jadi Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu  di Kabupaten Subang, pada dimensi komunikasi dengan indikator kejelasan telah  optimal  karena  komunikasi  yang  terjalin  antara  pelaksanakan  kebijakan  dan objek  kebijakan  tidak  terjadi  pembiasan,  semua  dilaksanakan  sesuai  rencana  dan prosedur yang jelas.
Indikator  ketiga  dalam  dimensi  penelitian  adalah  konsistensi.  Berdasarkan hasip penelitian diketahui bahwa Intruksi dari atasan dijelaskan dengan jelas melalui rapat-rapat  koordinasi  saat  perencanaan  implementasi  kebijakan  ekonomi  kreatif sehingga    intruksi  atasan  tidak  berbelit-belit  jelas  sehingga  tidak  kemana-mana. Menurut  Edward  III  dalam  Agustino  (158;2006)  Jika  kebijakan  ingin  berlangsung efektif,  maka  perintah-perintah  pelaksanaan  harus  konsisten  dan  jelas.  Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak  akan  memudahkan  para  pelaksana  kebijakan  menjalankan  tugasnya  dengan baik.  Jadi,  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Pada  UMKM olahan  kayu    di  Kabupaten  Subang,  pada  dimensi  komunikasi  dengan  indikator konsisten telah optimal karena intruksi dilakukan dengan jelas tidak berbelit sesuai apa yang telah direncakan.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  diketahui  bahwa  impelematasi  kebijakan ekonomi kreatif pada UMKM olahan kayu  di Kabupaten Subang telah didukung oleh transmisi komunikasi yang baik, kejelasan komunikasi serta konsistensi komunikasi. Menurut  Agustino  (2006:157)  Komunikasi  merupakan  salah-satu  variabel  penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan  publik  dengan didukung  oleh  transmisi,  konsistensi  dan  kejelasan  dalam  komunikasi.  Jadi, Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu di Kabupaten Subang, pada dimensi komunikasi telah optimal karena telah didukung oleh konsistensi, transmisi dan kejelasan dalam berkomunikasi.

## Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan diatas maka Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi  Kreatif  Pada  UMKM  olahan  kayu    di  Kabupaten  Subang  belum  optimal, dengan memperhatikan dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan menurut Edward III sebagai berikut :
1.  Pada  dimensi  komunikasi  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu  di Kabupaten Subang, telah optimal karena transmisi komunikasi berjalan efektif dan tidak terdapat hambatan, komunikasi yang  terjalin  antara  pelaksanakan  kebijakan  dan  objek  kebijakan  tidak  terjadi pembiasan,  semua  dilaksanakan  sesuai  rencana  dan  prosedur  yang  jelas  serta intruksi dilakukan dengan jelas tidak berbelit sesuai apa yang telah direncakan.
2.  Pada  Dimensi  Sumberdaya  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu  di Kabupaten Subang, belum optimal karena jumlah  staff  yang  dirasa  kurang  proporsional  dengan  wilayah  kerja,  Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang memiliki keterbatasan  anggaran  walaupun    Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perindustrian  dan Perdagangan  Kabupaten  Subang  selalu  memeliki  ketersediaan  perlengakapan kantor,
3.  Pada  Dimensi  Disposisi,  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu  di Kabupaten Subang, telah optimal karena penunjukkan pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini telah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai dan para pegawai Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan telah bekerja dengan optimal sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  .walaupun  tidak  terdapat  intensif khusus
4.  Pada  Dimensi  Birokrasi,  Impelementasi  Kebijakan  Pengembangan  Ekonomi Kreatif  Pada  UMKM  olahan  kayu    di  Kabupaten  Subang  telah  optimal  karena seluruh pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai rencana, prosedur yang ada serta terjadi koordinasi antara atasan dan bawahan

## Referensi
Agustino, Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: penerbit Alfabeta.
Arni Muhamad. Komunikasi Organisasi. 2004. Bumi Aksara: Jakarta
Calvin  S.  Hall&  Lindzey,  2005,  Teori-Teori  Sifat  dan  Behavioristik  (Yogyakarta: Kanasius
Chatab Nevizond. 2009.Mengawal Pilihan Rancangan Organisasi. Bandung:alfabeta.
Creswell, John W , 2010, Research design Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, dan Mixed, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
Dedi  Mulyana.  2005.  Ilmu  Komunikasi  Suatu  Pengantar.  Bandung:  Remaja Rosdakarya,
Dipohusodo  Istimawan.1996.  Manajemen  Proyek  Dan  Konstruksi.  Yogyakarta: KANISIUS.
Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2003, Kebijakan Publik : Formuladi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : PenerbitbGramedia.
Dye, Thomas R. 2002, Publik Administration( Alih Bahasa Slamet). Jakarta : Aksara Baru.
Edward III, George C 1980. Implementing Publik Policy.Washington Congressional Quarterly Press.
Howard  S  Friedman,  Miriam  W  Shucstask,  Kepribadian  Teori  Klasik  dan  Modern, (Jakarta : Penerbit Erlangga 2000),
Husen Abrar. 2009. Manajemen Proyek. Yogyakarta : Andi Offset.
Kuntjojo, 2009, Diktat Pendidikan Bimbingan Konseling, Universitas Nusantara PGRI Kediri,
Kusdi, 2009. Teori orgnisasi dan administrasi. Jakarta: Salemba Humanika,
Makmur  Syarif.  2008.  Pemberdayaan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Efektifitas Organisasi  Kajian  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Pasolong Harbani, 2007, Teori administrasi Publik, Bandung : Penerbit Alfabeta.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan daerah Kabupaten Subang No. 4 tahun 2010 Te
Peraturan  Presiden  No.  112  tahun  2007  Tentang  Penataan  dan  pembinaan  Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
R. Wayne Pace dan Don F. Faules. 2001. Komunikasi Organisasi: Strategi Meingkatkan Kinerja Perusahaan. Remaja Rosdakarya: Bandung
Reksohadiprodjo  Sukanto,  Hani  Handoko.1999.  Organisasi  Perusahaan  Teori Struktur Dan Perilaku. Yogyakarta: BPFE.
Ricky W. Griffin, 2003. Manajemen Jakarta: erlangga
Subarsono, AG, 2008, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Tachjan,2008, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung : Aipi.
Umam Khaerul.2011. Manajemen Organisasi. Bandung: Pustaka Setia.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
W. Griffin Ricky. 2003.Manajemen. Jakarta : Erlangga.