Kepemilikan Hak Atas Tanah Terdaftar Atas Nama Anak yang Bersumber Dari Nominee Akta (Studi Putusan Nomor: 433k/Pdt/2016)

## M. Takkas Siregar
Magang pada Kantor Notaris/PPAT Dr. Suprayitno., S.H., SpN., M.Kn Kota Medan Sumatera Utara
E-Mail : takkassiregar1@gmail.com

## Abstrak
Perjanjian nominee yang  dibuat  oleh  notaris  memiliki  ranah  yang  cukup  luas dalam  penggunaannya  karena  terdiri  atas  kuasa. Nominee pada  dasarnya merupakan  perjanjian  yang  tidak  diatur  secara  tegas  dan  khusus,  namun  dalam kenyataan, dipakai sebagai perjanjian dengan pinjam nama yang keberadaannyabanyak  menimbulkan  dampak  negatif  dan  kerugian  terhadap  para pihak  jika  akta  ini  tetap  dibuat.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa pengaturan  hukum  terkait  pembuatan  akta  notaris  yang  dikategorikan nominee akta, menganalisa kedudukan hukum hak atas tanah terdaftar atas nama anak yang bersumber  dari nominee akta  dan  menganalisa  terhadap  putusan  Mahkamah Agung  Nomor  433K/Pdt/2016.  Metode  penelitian  yaitu  yuridis  normatif,  yang bersifat  deskriptif  analisis  dengan  teknik  pengumpulan  data  studi  kepustakaan. Fokus  masalah  berkenaan  dengan  kepemilikan  hak  atas  tanah  bersumber  dari pinjam nama ( nominee ). Pengaturan hukum pembuatan akta Notaris dikategorikan Nominee akta dalam praktiknya banyak menimbulkan problem hukum. Maka dari itu,  praktik  pembentukan nominee dibuat  dengan  perjanjian  pendukung  yang membangunhubungan hukum  antar  pihak,sehingga proses penyelundupan hukum terkesan sah danmemiliki dasar hukum.
Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan  konsep nominee dalam  kepemilikan  tanah  memiliki  tujuan  untuk menjaga kerahasiaan nama dan identitas asli dari khalayak umum dan pemerintah. Kedudukan  hukumnyayaitu  pembuatan nominee akta  secara  khusus  tidak  ada yang  mengatur,  namun  di  UUPM  dan  UUPT  mengatur  mengenai nominee .
Analisis  terhadap  putusan  ini  yaitu  hendaknya  majelis  hakim  lebih  teliti  dalam menganalisa,  memutus  dan  menyatakan  putusan  dengan  melibatkan  ahli  yang berkompeten  sehingga  dapat  didengar  kesaksiannya  sesuai  keahlianya,  untuk kemudian  dapat  dipedomani  dalam  mengambil  suatu  putusan  dan  putusan  yang diambil  oleh  pengadilan  dapat  mencerminkan  suatu  perlindungan  hukum  yang adil bagi para pihak yang bersengketa di Indonesia.
Kata Kunci: Akta Pinjam Nama, Nominee , Notaris.

## Abstract
Nominee Arrangement drafted by a Notary has quite wide range of usage because it contains  authority.  Nominee  is  principally  an  agreement  that  is  not  assertively specifically  regulated,  but  in  practice,  it  is  used  as  an  agreement  with  name borrowing which existence frequently brings negative impacts and financial loss to all parties if its deed is proceeded. The objective of this research was to analyze the legal  regulations  related  to  notarial  deed  drafting  categorized  into  deed  of nomination,  the  legal  status  of  the  land  title  registered  with  the  name  of  a  child mentioned  in  a  nominee  deed,  and  the  Verdict  of  the  Supreme  Court  Number 433K/Pdt/2016. Normative juridical research method is employed with descriptive analysis. The data are collected through library study. The research problems are about the land title ownership sourced from nominee or name borrowing. The legal regulations on notarial deeds that are categorized into deed of  nomination causes many legal problems in practice; thus, the practice of nominee arrangement has to be made with a supporting agreement to build legal relationship among all parties, that  the  legal  smuggling  seems  legitimate  and  has  legal  ground.The  results demonstrate  that  the  usage  of  nominee  concept  in  land  ownership  is  aimed  at protecting the confidentiality of the true owner’s name and identity from public and government. The legal status of deed of nomination is not specifically regulated, but the  Law  on  Capital  Market  and  Law  on  Limited  Liability  Companies  stipulate regulations on nominee. The analysis result of this verdict is that the judges should be  more  conscientious  in  analyzing,  deciding,  and  pronouncing  the  verdict  by involving competent experts; it can be made guidance to make decision. The ruling issued  by  a  court  reflects  a  just  legal  protection  for  all  disputed  parties  in Indonesia.
Keywords: Deed of Nomination, Nominee, Notary.

## Pendahuluan
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta autentik  dan  kewenangan  lainnya,  hal  tersebut  diatur  dalam  pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN).Kebebasan  berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian  ayat  (3)  mengatakan  bahwa  suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan dengan  itikad  baik.  Pasal  tersebut  mengandung  adanya  asas  kebebasan
berkontrak,  asas pacta  sund  servanda 1 ,  asas  kepastian  hukum  dan  asas  itikad baik( in  good  faith ). 2 Norma  itikad  baik  ini  merupakan  salah  satu  sendi  yang terpenting dari hukum perjanjian. 3
Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa, notaris berwenang membuat akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan  perjanjian  dan  ketetapan  yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta  itu tidak  juga ditugaskan atau dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang.Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan diberikan oleh  undang-undang  dan  masyarakat,  untuk  itulah  seorang  Notaris  bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung  tinggi  etika  hukum  dan  martabat  serta  keluhuran  jabatannya.Pada prinsipnya keabsahan akta notaris  meliputi bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuat, serta pembuatannya pun  harus  memenuhi  syarat yang telah ditentukan didalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.Dengan  demikian  apabila sebuah akta tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai  akta  autentik  dan  kekuatan  pembuktiannya  juga  sangat  lemah. 4 Seorang notaris didalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap professional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris. 5
Berdasarkan  Pasal  16  huruf  (a)  UUJN,  seorang  Notaris  diharapkan  dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum.  Kemandirian  Notaris  harus  sesuai  asas legalitas hukum  yang  berlaku, sehingga Notaris dalam  melaksanakan tugas tidak
1 Asas Pacta  Sund  Servanda atau  disebut  juga  sebagai  asas  kepastian  hukum,  berkaitan dengan  akibat  perjanjian  atau  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Sumber www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019, pukul 11.56 Waktu Indonesia Barat.
2 Pengertian  itikad  baik  dalam  perjanjian  adalah  niat  baik  dari  pihak-pihak  yang melakukan  suatu  perjanjian  untuk  tidak  merugikan  mitra  janjinya  serta  tidak  merugikan kepentingan
umum. (Sutan Remy: 1993). Sumber:
http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-itikad-baik/, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019, pukul 16.57 Waktu Indonesia Barat.
3 Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 1990, hlm.14.
4 M.Edwin  Azhari  dan  Djauhari, Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok , Jurnal Akta Vol 5 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula, 2018, hlm.45.
5 Putri  A.R, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  (Indikator  Tugas-Tugas  Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana) , Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm.5.
terpengaruh  oleh  pihak  lain.  Kemandirian  yang  dimaksud  adalah  bahwa  dalam menjalankan  jabatannya  Notaris  berada  dalam  kedudukan  yang  netral  dan  tidak memihak,  artinya  berada  di  luar  para  pihak  yang  melakukan  hubungan  hukum tersebut dan bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu.
Pembuatan  akta  pinjam  nama  ( Nominee )  dalam  hukum  perjanjian  di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian berindikasi menciptakan penyeludupan hukum. 6 Perjanjian nominee atau  akta  pinjam  nama  yang  dibuat  oleh  notaris memiliki  ranah  yang  cukup  luas  dalam  penggunaannya  karena  dalam  akta nominee tersebut  terdiri  atas  kuasa,  di  Indonesia  praktek  dari  akta  pinjam  nama ( nominee )  masuk  dalam  ranah  kepemilikan  tanah  dan  juga  kepemilikan  dalam hukum  perdata.  Pada  dasarnya  perjanjian nominee merupakan  perjanjian  yang tidak  diatur  secara  tegas  dan  khusus.  Namun  dalam  kenyataannya,  perjanjian nominee tersebut  dipakai  sebagai  perjanjian  dengan  pinjam  nama  atau  atas nama. 7 Keberadaan  akta  pinjam  nama  ( Nominee )  pada  prakteknya  berhubungan dengan  prinsip  keadilan  ( the  principle  of  justice )  sebagai  perwujudan  nilai-nilai tertentu 8 ,  yakni  dengan  melihat  ada  kepentingan  dari  para  pihak  dan  juga keberadaan  Notaris  yang  terlibat  dalam  pembuatan  Aktanya  yang  juga  tentunya menimbulkan  kerugian-kerugian  terhadap  pihak  yang  bersangkutan  jika  akta  ini tetap  dibuat.Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  433K/Pdt/2016,  duduk permasalahan  yang terjadi  yaitu,  Bapak CKK  menikah  bersama Ibu S secara sah dengan  memiliki  3  (tiga)  orang  anak  yang  telah  dewasa.Bapak  CKK  membeli  9 (Sembilan) bidang tanah dan bangunan, pembelian tersebut dipinjamnamakan/atas namakan ( Nominee ) Nyonya KG dan Nyonya KLG (Ny.KG dan Ny.KLG).Tanah dan  Bangunan  tersebut  terletak  di  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Jakarta, tepatnya di Kota Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan.
Pembelian  9  (Sembilan)  bidang  tanah  dan  bangunan  tersebut, diperuntukkan  dan  digunakan  sebagai  usaha  Lokasari  Sauna  oleh  CKK.  Objek tanah  dan  bangunan  tersebut  dibeli  dengan  uangnya  CKK,  berdasarkan  Akta Pernyataan  dari  Ny.KG  dan  Ny.KLG  dihadapan  Notaris  TJ,  yang  membuktikan pembelian atas tanah dan bangunan berikut turutan-turutannya yang berdiri diatas bidang  tanah  sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  yang  terletak  di  di  Provinsi
6 Penyeludupan  Hukum  adalah  kaidah-kaidah  hukum  asing  yang  terkadang dikesampingkan  menggunakan  hukum  nasional  atau  sebaliknya  untuk  keuntungan  atau  tujuan tertentu.  Sumber:  https://prezi.com/hnxfyetn5m-q/penyelundupan-hukum/,  diakses  pada  tanggal 18 Agustus 2019, pukul 18.10 Waktu Indonesia Barat.
7 Jaya  Kesuma, Perjanjian  Nominee  Antara  Warga  Negara  Indonesia  Dengan  Warga Negara  Asing  Dalam  Praktik  Jual  Beli  Tanah  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960 , Jurnal Unpas, 2016, hlm.6.
8 M.Yazid  Fathoni, Konsep  Keadilan  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Menurut Undang-Undang  Pokok  Agraria  Tahun  1960 ,  Jurnal  IUS  (Hukum  dan  Keadilan),  Vol  1,  No.1, April, 2013, hlm.46.
Jakarta  Barat,  dipinjamnamakan  ( Nominee )  Ny.KG  dan  Ny.KLG.  Kemudian pembuktian 9 (Sembilan) bidang tanah dan bangunan tersebut adalah milik CKK, maka  Ny.KG  dan  Ny.KLG  telah  menyatakan  dalam  Akta  Pemberian  Hak  dan Kuasa  kepada  CKK  dihadapan  Notaris  TJ.  Dimana  CKK  diberikan  hak  untuk melakukan segala tindakan hukum atas 9 (Sembilan) bidang tanah dan bangunan tersebut.Tanah  dan  bangunan  tersebut  dikelola  CKK  bersama  S.Akta  Pemberian Hak dan Kuasa diatas menegaskan dalam substansinya yaitu, pemberian Hak dan Kuasa  dari  Ny.KG  dan  Ny.KLG  kepada  CKK,  untuk  mewakili  Ny.KG  dan Ny.KLG  dalam  segala  hal  dan  untuk  segala  tindakan  berkenaan  9  (Sembilan) bidang tanah dan bangunan yang diatas namakan ( Nominee ) tersebut. Serta, Akta Pemberian Hak dan Kuasa tersebut tidak bisa ditolak, dicabut dan dibatalkan.
Putusan Mahkamah  Agung  ini,  menerangkan  bahwa 17 (tujuh  belas)  hari sebelum CKK  meninggal, Ny.KG dan Ny.KLG membuat pernyataan dalam Akta Penolakan,  Pencabutan  dan  Pembatalan  dihadapan  Notaris  SL  tanpa  ikut  serta CKK.  Inti  Akta  Penolakan,  Pencabutan  dan  Pembatalan  ini  yaitu  menolak, mencabut hak/kuasa atas hak atas tanah dan bangunan serta membatalkan dengan segala akibat hukum dan pelaksanaan Akta-Akta Pernyataan dan Akta Pemberian Hak  dan  Kuasa  berkenaan  9  (Sembilan)  bidang  tanah  dan  bangunan  yang  telah dibuat bersama CKK sebelumnya.
Dalam  hal  ini  yang  jadi  menarik  bahwa  Akta  Pernyataan  serta  Akta Pemberian  Hak  dan  Kuasa  atas  pembelian  9  (Sembilan)  bidang  tanah  dan bangunan  yang  uangnya  dari  CKKdan  meminjam  nama  ( Nominee )  Ny.KG  dan Ny.KLG.  Pengaturan  hukum  dalam  kasus  ini,  kedudukan  hukum  hak  atas  tanah yang  terdaftar  bersumber  dari Nominee akta,  tanggung  jawab  Notaris  serta Putusan  Mahkamah  Agung  dalam  kasus  ini  merupakan  hal  yang  menarik  untuk dianalisa  dalam  penelitian  ini.  Maka  dari  itu,  dariuraian  latar  belakang diatas,penting  untuk  diteliti  dan  dikaji  lebih  lanjut  dalam  penelitianini,  dengan mengangkat  judul  Analisis  Yuridis  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Terdaftar  Atas Nama  Anak  Yang  Bersumber  Dari Nominee Akta  (Studi  Putusan  Nomor: 433K/Pdt/2016).
Berdasarkan  uraian-uraian  pada  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  pengaturan  hukum  terkait  pembuatan  akta  notaris  yang dikategorikan nominee akta?
2. Bagaimana  kedudukan  hukum  hak  atas  tanah  yang  terdaftar  atas  nama anak yang bersumber dari nominee akta?
3. Bagaimana  analisis  terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 433K/Pdt/2016 atas pembuatan akta pinjam nama?
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui dan  menganalisa  pengaturan  hukum terkait pembuatan akta notaris yang dikategorikan nominee akta;
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisa  kedudukan  hukum  hak  atas  tanah yang terdaftar atas nama anak yang bersumber dari nominee akta; dan
3. Untuk  mengetahui  dan  menganalisa  terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 433K/PDT/2016 atas pembuatan akta pinjam nama.

## Metode Penelitian
Metode ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
Alasan  penelitian  yuridis  normatif  ini  digunakan  karena  hendak  meneliti normahukum  tentang  kepemilikan  hak  atas  tanah  terdaftar  atas  nama  anak  yang bersumber  dari nominee akta.Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis,  yaitu menggambarkan  secara  sistematis  faktual  dan  akurat  tentang  permasalahan penegakan hukum atas terjadinya pembuatan akta pinjam  nama  ( nominee ) dalam praktek  notaris.  Penelitian  yuridis  normatif  atau  penelitian  yang  menganalisis hukum,  baik  yang  tertulis  dalam  buku  maupun  hukum  yang  diputuskan  oleh hakim  melalui proses pangadilan ( Litigation ). 9 Pendekatannya deskriptif analisis, penelitian  normatif  meliputi  asas  hukum,  sinkronisasi  hukum,  perbandingan hukum serta sejarah hukum. 10
Teknik  pengumpulan  yang  peneliti  lakukan  dengan  studi  kepustakaan. Studi  Kepustakaan  ( Library  Research )  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  untuk  memperoleh  data  sekunder  berupa  buku-buku baik  koleksi  pribadi  maupun  dari  perpustakaan,  artikel  baik  yang  diambil  dari media  cetak  maupun  media  elektronik,  dokumenpemerintah.  termasuk  peraturan perundang-undangan.  Hasil  dari  kegiatan  pengkajian  tersebut  kemudian  dibuat ringkasan  secara  sistematis  sebagai  inti  sari  hasil  pengkajian  studi  dokumen. Tujuan dan teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori- teori,  pendapat-pendapat  atau  penemuan-penemuan  yang  berhubungan  dengan
9 Bismar  Nasution, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Perbandingan  Hukum , Makalah FH USU, tanggal 18 Februari 2003, hlm.1.
10 Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  1991, H.15.
permasalahan  penelitian. 11 Sumber  data  penelitian  menggunakan  data  primer  dan data sekunder.
a. Bahan Hukum Primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat  mengikat yang terdiri dari:
1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar
Pokok-Pokok Agraria;
4) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 433K/Pdt /2016;
6) Peraturan  Perundang  Undang  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.
Adapun  hasil  yang  langsung  dikumpulkan  oleh  peneliti  dari  sumber pertanyaan  dengan  metode  wawancara,  yaitu  sebagai  informan  dalam  penelitian ini adalah beberapa Notaris yang ada di Kota Medan.
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk  serta  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer,  yang  terdiri  dari  buku, literatur,  jurnal,  hasil  penelitian,  dan  karya  ilmiah  lainnya  yang  berhubungan dengan penelitian ini.
c. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  yang  terdiri  dari  kamus  umum  bahasa  Indonesia  dan  kamus  hukum. Penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utamanya, yang berarti  akan  cenderung  pada  penelaahan  dan  penyajian  data  primer  dan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  sehingga  tidak  diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. 12

## Pembahasan

## A. Pengaturan Hukum Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Dikategorikan

## Nominee Akta
Pengaturan  hukum  terkait  pembuatan  akta  Notaris  yang  dikategorikan Nominee akta sendiri dalam praktiknya banyak menimbulkan problem hukum dan pihak  pejabat  yang  membuat  akta  tersebut  sebenarnya  undang-undang  ada
11 Edy Ikhsan, Mahmul Siregar, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar , Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm.24
12 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta 1990, hlm.53.
mengatur  tentang  larangan  notaris  dalam  kaitannya  praktik Nominee akta. Larangan  notaris  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilarang  untuk  dilakukanoleh notaris. 13 Jika  larangan  ini  dilanggar  oleh  notaris,  maka  kepada  notaris yangmelanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). 14
Dasar  berlakunya  konsep  pinjam  nama  ( nominee) di  Indonesia  bukan didasarkan  pada  suatu  peraturan  hukum,  melalinkanberdasarkan  pada  suatu perjanjian Innominat yang  berlaku  karena  adanya  pasal  1338  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata/KUHPerdata. Akan tetapi, karena adanya praktik struktur nominee hak  atas  tanah  merupakan  hal  yang  bertentangan  dengan  hukum,  maka pada  praktik  pembentukanstruktur nominee tersebut  dibuat  dengan  perjanjian pendukung yang membangunhubungan hukum antara para pihak .
Dalam  praktik  penyelundupan  hukum  struktur nominee hak  atas  tanah, perjanjian  yang  membentuk  struktur nominee hak  atas tanah  dapat  dibuat  secara langsung menyatakan adanya kepemilikan ganda atas atas tanah yangdiperjanjikan,namun  dapat  juga  dibuat  dengan  membuat  perjanjian  yang secaratidak  langsungmembentuk  struktur nominee hak  atas  tanah.  Notaris mempunyai  tugas  utama  yang  berat,  selain  harus  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  dengan  sebaik-baiknya,  juga  harus  mempertanggung  jawabkan perbuatan  hukum  yang  dilakukannya  baik  selama  menjabat  sebagai  notaris maupun sesudah pensiun jadi Notaris. 15
Nominee  agreement lahir  dari  adanya  asas  kebebasan  berkontrak  dalam hukum perjanjian, dan karenanya termasuk perjanjian  yang tidak diatur di dalam undang-undang karena belum terdapat pengaturan secara khusus mengenai konsep nominee .  Dengan  demikian nominee  agreement dapat  dikategorikan  sebagai perjanjian  tidak  bernama  ( innominaat )  yang  timbul  berdasarkan  asas  kebebasan berkontrak ( pacta sunt servanda ) dan itikad baik para pihak. Nominee Agreement ditinjau  dari  3  (tiga)  aspek,  yaitu:  kebebasan  untuk  membuat  perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dan kebebasan untuk menandatangani perjanjian.  Ketiga  aspek  tersebut  merupakan  perwujudan  dari  asas  kebebasan berkontrak  dan  asas  kekuatan  mengikat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata juncto Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata.Tujuan  dari  penggunaan nominee dalam  kepemilikan  kepemilikan  tanah  yaitu  untuk  mengatasi pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Secara garis
13 Ihdina  Nida  Marbun, Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Covernote  (Surat Keterangan)  Atas  Pengurusan  Sertipikat ,  Tesis  Magister  Kenotariatan,  Universitas  Sumatera Utara, 2015, hlm.49.
14 Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia , Mandar Maju, 2009, H.90.
15 Fransiskus Sinaga, Prinsip Kemandirian Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik , Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm.7.
besar  dapat  dilihat  bahwa  tujuan  dari  penggunaan nominee dalam  kepemilikan tanah  adalah  agar  agar  nama  dan  identitas  dari  pihak beneficiary tidak  diketahui oleh khalayak umum dan pemerintah.
Pasal  38  ayat  (3)  huruf  c  UUJN  ditegaskan  bahwa  isi  akta  merupakan kehendak para pihak. Namun, kehendak para pihak tidak semua dapat diaminkan oleh Notaris, tetapi  jika ada suatu sebab  yang karena  hukum  bertentangan,  maka Notaris harus menolak apa yang dikehendaki penghadap. Pada larangan Nominee akta ini, menjadi larangan dibuatnya Nominee akta dalam praktek jabatan Notaris, dikarenakan  dalam  kasus  ini,  Notaris  SL  membuat  akta  penolakan,  pencabutan dan  pembatalan  hanya  dihadapan  satu  pihak  saja,  yaitu  Nyonya  KG  dan  KLG tanpa  dihadirkan  atau  tanpa  sepengetahuan  Tuan  CKK.  Sehingga  dalam  hal  ini Notaris  SL  dikategorikan  melanggar  profesionalitas  dan  bertentangan  dengan pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  UUJN  yaitu  “dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris wajib  bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak  dan  menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.Praktik
Nomineearrangement (pengaturan  pinjam  nama)  dilarang  oleh  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM).
Dalam  menjalankan  jabatannya,  sudah  selayaknya  notaris  yang mengetahui  niat  penghadap  untuk  membuat  perjanjian  yang  membentuk  stuktur nominee kepemilikan hak atas tanah dalam rangkaian transaksi  jual  beli  hak atas tanah harus bersikap agar pihak yang hendak membuat perjanjian tersebut karena ketidak tahuan akan akibat hukum pembuatan perjanjian yang membentuk stuktur nominee kepemilikan  hak  atas  tanah  harus  diberikan  penjelasan  dan  penyuluhan hukum agar  mengurungkan niatnya tersebut. Sedangkan  bagi pihak  yang dengan sengaja  hendak  membuat  perjanjian  tersebut  dengan  niatannya  sendiri  walaupun telah  mengetahui  akibat  hukumnya  maka  notaris  dapat  menolak  memberi pelayanan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf d) dan secara sadar tunduk pada kode etik notaris agar tidak tergiur dengan tawaran imbalan yang besar.
B. Kedudukan  Hukum  Hak  Atas  Tanah  Yang  Terdaftar  Atas  Nama  Anak YangBersumber Dari Nominee Akta
Perjanjian nominee dengan pemberian kuasa pada umumnya adalah sama karena  keduanya  memerlukan  pihak  yang  berperan  sebagai  pemberi  kuasa  dan penerima  kuasa.  Namun  apabila  dikaji  secara  seksama,  keduanya  merupakan  hal yang  serupa  tetapi  tidak  sama.  Perjanjian nominee dari  sifatnya  adalah  sama dengan  perjanjian  timbal  balik,  dimana  para  pihak  memiliki  kewajiban  untuk memenuhi prestasi masing-masing pihak yang tercantum di dalam perjanjian.Berkenaan dengan hak dan  kewajiban para pihak dalam nominee akta, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.
Kata-kata “berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya” mengatakan, bahwa perjanjian seperti itu mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya. Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya. 16 Seperti  undang-undang  mengatur  hak  dan  kewajiban  anggota masyarakat  pada  umumnya,  demikian  juga  perjanjian  menetapkan  hak  dan kewajiban  di  antara  para  pihak  dalam  perjanjian.  Kata-kata  “yang  membuatnya” tertuju  kepada  para  pihak  dalam  perjanjian.Disebutkan  diatas  mengikat  “sebagai undang-undang”,  maksudnya  adalah  sebagaimana  undang-undang  mengikat anggauta  masyarakat,  demikian  juga  perjanjian  mengikat,  hanya  bedanya, undang-undang  mengatur  anggota  masyarakat  pada  umumnya,  sedang  perjanjian hanya  mengatur  hak  dan  kewajiban  antara  para  pihak  dalam  perjanjian berdasarkan  pasal  1340  KUHPerdata.Kata-kata  “yang  dibuat  secara  sah” mengingatkan kita pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang dalam doktrin ditafsirkan sebagai  suatu  ketentuan  yang  mengatur  syarat  sahnya  suatu  perjanjian. Berdasarkan  pasal  itu,  suatu  perjanjian  sah,  kalau  memenuhi  syarat  yang disebutkan di sana.
Notaris  bertanggungjawab supaya setiap akta  yang dibuatnya  mempunyai sifat autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata.Kewajibannotaris  untuk  dapat  mengetahui  peraturan  hukum  yang berlaku di Negara Indonesiajuga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat  penting  agar  supaya  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  tersebut  memiliki autentisitasnya sebagai akta autentikkarena sebagai alat bukti yang sempurna.Namun dapat saja  notaris  melakukan suatukesalahan dalam pembuatan akta.
Kesalahan-kesalahan  yang  terjadi  pada  akta-akta yang  dibuat oleh  notaris akan dikoreksi oleh hakim pada saat akta notaris tersebut diajukan ke pengadilan sebagai  alat  bukti.  Kewenangan  dari  hakim  untuk  menyatakan  suatu  akta  notaris tersebut batal demi hukum, dapat dibatalkan atau akta notaris tersebut dinyatakan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh notaris  terhadap  ketentuan-ketentuan  Pasal  16  (1)  huruf  i.  Pasal  16  (1)  huruf  k, Pasal41,  Pasal  44,  Pasal  48,  Pasal  49,  Pasal  50,  Pasal  51,  Pasal  52  UUJN,  yang menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah  tangan  atau  akta  menjadibatal  demi  hukum,  maka  pihak  yang  merugikan
16 C. Asser – L.E.H. Rutten, Handleiding tot de broefening van het Nederlands Burgelijk Recht,Verbintenissenrecht, Algemene  Leer der  overeenkomsten , hlm.225.  Kutipan  dalam  website halaman link https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5c2fbdae8c4/pelaksanaan-suatu- perjanjian/, diakses pada tanggal 26 Desember 2019, Pukul 04.53 Waktu Indonesia Barat.
dapat  menuntut  penggantian  biaya,ganti  rugi  dan  bunga  pada  notaris.Kendala dilain  sisi,  Notaris  juga  dituntut,  dituntut  terhadap  penggantian  biaya,  dan  ganti rugi  sebagai  akibat  akta  Notaris  mempunyai  kekuatan  pembuktian  bila  aktanya dibawah tangan atau batal demi hukum.

## C. Analisis Terhadap Putusan MahkamahAgungNomor 433k/Pdt/2016 Atas Pembuatan AktaPinjam Nama
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  433K/Pdt/2016,  duduk  permasalahan yang  terjadi  yaitu,  Bapak  CKK  menikah  bersama  Ibu  S  (penggugat)  secara  sah dengan  memiliki  3  (tiga)  orang  anak  yang  telah  dewasa.Bapak  CKK  membeli  9 (Sembilan) bidang tanah dan bangunan, pembelian tersebut dipinjamnamakan/atas namakan ( Nominee ) Nyonya KG dan Nyonya KLG (Ny.KG dan Ny.KLG).Tanah dan Bangunan tersebut terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota, Kota Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan.
Pembelian  9  (Sembilan)  bidang  tanah  dan  bangunan  tersebut, diperuntukkan  dan  digunakan  sebagai  usaha  Lokasari  Sauna  oleh  CKK.  Objek tanah  dan  bangunan  tersebut  dibeli  dengan  uangnya  CKK,  berdasarkan  Akta Pernyataan  dari  Ny.KG  dan  Ny.KLG  dihadapan  Notaris  TJ,  yang  membuktikan pembelian atas tanah dan bangunan berikut turutan-turutannya yang berdiri diatas bidang  tanah  sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  yang  terletak  di  di  Provinsi Jakarta  Barat,  dipinjamnamakan  ( Nominee )  Ny.KG  dan  Ny.KLG.  Kemudian pembuktian 9 (Sembilan) bidang tanah dan bangunan tersebut adalah milik CKK, maka  Ny.KG  dan  Ny.KLG  telah  menyatakan  dalam  Akta  Pemberian  Hak  dan Kuasa  kepada  CKK  dihadapan  Notaris  TJ.Dimana  CKK  diberikan  hak  untuk melakukan segala tindakan hukum atas 9 (Sembilan) bidang tanah dan bangunan tersebut.Tanah  dan  bangunan  tersebut  dikelola  CKK  bersama  Ny.S.  Akta Pemberian  Hak  dan  Kuasa  diatas  menegaskan  dalam  substansinya  yaitu, pemberian  Hak  dan  Kuasa  dari  Ny.KG  dan  Ny.KLG  kepada  CKK,  untuk mewakili  Ny.KG  dan  Ny.KLG  dalam  segala  hal  dan  untuk  segala  tindakan berkenaan  9  (Sembilan)  bidang  tanah  dan  bangunan  yang  diatas  namakan ( Nominee )  tersebut.  Serta,  Akta  Pemberian  Hak  dan  Kuasa  tersebut  tidak  bisa ditolak, dicabut dan dibatalkan.
Putusan  Mahkamah  Agung  ini,  menerangkan  bahwa  17 (tujuh  belas)  hari sebelum CKK  meninggal, Ny.KG dan Ny.KLG membuat pernyataan dalam Akta Penolakan,  Pencabutan  dan  Pembatalan  dihadapan  Notaris  SL  tanpa  ikut  serta CKK.  Inti  Akta  Penolakan,  Pencabutan  dan  Pembatalan  ini  yaitu  menolak, mencabut hak/kuasa atas hak atas tanah dan bangunan serta membatalkan dengan segala akibat hukum dan pelaksanaan Akta-Akta Pernyataan dan Akta Pemberian Hak  dan  Kuasa  berkenaan  9  (Sembilan)  bidang  tanah  dan  bangunan  yang  telah
dibuat  bersama  CKK  sebelumnya.Akta  Penolakan,  Pencabutan  dan  Pembatalan sendiri  memiliki  akibat  yang  pada  prinsipnya  sama  antara  batal  demi  hukum, dapat  dibatalkan  atau non  existent yaitu  ketiganya  mengakibatkan  perbuatan hukum  tersebut  menjadi  tidak  berlaku  atau  perbuatan  hukum  tersebut  tidak memiliki  akibat  hukumnya  atau  tiadanya  sesuatu  yang  esensi/pokok  dalam perjanjian  tersebut. 17 Analisis  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  Mahkamah Agung Nomor 433K/Pdt/2016 ini, yaitu bahwa dalam pokok perkaranya memiliki harta  bersama,  Ny.S  memiliki  hak  dikarenakan  Ny.S  adalah  isteri  sah  dari  Tuan CKK yang dalam hal ini tanah objeknya hasil dari harta bersama. Ny.S memiliki hak  karena  merupakan  pasangan  hidup  dan  juga  bertindak  ahli  waris,  dalam  hal ini  memiliki  2  (dua)  alasan  yang  cukup  kuat  dalam  bagian  hak  atas  tanah  yang diperkarakan  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  433K/Pdt/2016.  Perkara tersebut dari tingkat Pengadilan Negeri (PN) hingga kasasi tidak mempertimbangkan  akta  yang  dibuat  oleh  Ny.KG  dan  Ny.KLG  berupa  Akta pernyataan  serta  Akta  Pemberian  Hak  dan  Kuasa  yang  dibuat  bersama-sama dengan  Bapak  CKK  dan  Ny.S.  Padahal,  akta  tersebut  dibuat  dihadapan  Notaris yang  memiliki  kekuatan  hukum  terkuat  dan  sah  dimata  hukum  berdasarkanpasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).
Hakim mengabaikan  permohonan  penggugat  (Ny.S)  dan  tidak mempertimbangkan  pertimbangan  hakim    dalam  perkara  putusan  Mahkamah Agung  Nomor  433K/Pdt/2016.  Bahwa  Akta  Penolakan,  Pencabutan  dan Pembatalan  yang  dibuat  Ny.KG  dan  Ny.KLG  Nomor  104  dan  105  yang  dibuat dihadapan  Notaris  SL  sebenarnya  bertentangan  dengan  hukum  berdasarkan putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  433K/Pdt/2016  halaman  17,  dikarenakan klausul  Akta  Pernyataan  serta  Akta  Pemberian  Hak  dan  Kuasa  yang  dibuat Ny.KG  dan  Ny.KLG  bersama  Bapak  CKK  dan  Ny.S  tidak  dapat  dibatalkan  dan akta  tersebut  telah  ditentukan,  digariskan  dan    dinyatakan  Ny.KG  dan  Ny.KLG memberikan hak dan wewenang sepenuhnya kepada Bapak CKK untuk memiliki dan menguasai 9 (sembilan) bidang tanah dan bangunan. Serta, dalam akta diatas Ny.KG  dan  Ny.KLG  telah  memberikan  kuasa  kepada  Bapak  CKK,  kuasa  mana tidak dapat dicabut kembali sebab-sebab atau alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 1813 KUHPerdata.Pembuatan Akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan diatas  dibuat  tidak  melibatkan  Bapak  CKK  dan  Ny.S  yang  secara  istilah hukumnya pembuatan akta tersebut dibuat dengan sepihak/tidak melibatkan pihak yang  berkompeten  dalam  perkara  kasus  ini.  Oleh  karena  itu,  Akta  Penolakan,
17 Mujib  Medio  Annas, Analisis  Yuridis  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Yang  Di  Peroleh Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Bersumber Dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta Kuasa  Jual  Yang  Telah  Dibatalkan  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1681K/Pdt/2015) , Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm.112.
Pencabutan dan Pembatalan Nomor 104 yang dibuat dihadapan Notaris SL cacat hukum dan harus dibatalkan.
Bahwa memang betul Bapak CKK membeli 9 (sembilan) objek tanah dana bangunan  yang  berada  di  Jakarta  Barat  dengan  meminjam  nama  ( nominee ) Ny.KG  dan  Ny.KLG.  tetapi  Ny.KG  dan  Ny.KLG  membuat  pernyataan  serta memberikan  hak  dan  kuasa  kepada  Bapak  CKK,  sehingga  dalam  hal  ini  Ny.KG dan  Ny.KLG  hanya  dipinjam  namakan  saja,  tanpa  menguasai  penuh  objek  tanah tersebut  diatas.  Bahwa  Akta  Penolakan,  Pencabutan  dan  Pembatalan  Nomor  105 yang dibuat dihadapan Notaris SL yang intinya menolak, mencabut kuasa/hak atas tanah  dan  bangunan  serta  membatalkan  dengan  segala  akibat  hukum  dan pelaksanaan  Akta  Pernyataan  serta  Akta  Pemberian  Hak  dan  Kuasa  yang  dalam hal  ini  menurut  hukum  bertentangan  dengan  hukum  atau  cacat  hukum  karena, dalam  akta  tersebut  disebutkan/dinyatakan  Ny.KG  dan  Ny.KLG  bertindak  untuk diri sendiri dan selaku kuasa Bapak CKK dihadapan Notaris SL. Padahal, Bapak CKK  tidak  pernah  memberikan  kuasa  kepada  Ny.KG  dan  Ny.KLG  untuk membatalkan  semua  akta-akta  yang  dibuat  dihadapan  Ny.KG  dan  Ny.KLG dihadapan Notaris SL.
Penjelasan  diatas  menerangkan  bahwa  tindakan  Ny.KG  dan  Ny.KLG sangat merugikan Ny.S dikarenakan Ny.S adalah isteri sah dari Bapak CKK dan 9 (sembilan)  objek  tanah  dan  bangunan  yang  diperkarakan  tersebut  diatas digunakan  untuk  usaha  sauna  dan  Ny.KG  dan  Ny.KLG  tidak  mau  memberikan sertipikat  aslinya  kepada  Ny.S  dan  memaksa  keluar  dari  objek  sengketa dikarenakan  sertipikatnya  dipegang  mereka  dan  juga  atas  nama  mereka  setelah Bapak CKK  meninggal dunia. Padahal  sertipikat itu  menerangkan bahwa pinjam nama  ( nominee )  yang  alas  haknya  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  dibeli  dengan uang  Bapak  CKK  dan  hanya  meminjam  nama  ( nominee )  Ny.KG  dan  Ny.KLG berdasarkan  Akta  Pernyataan  serta  Akta  Pemberikan  Hak  dan  Kuasa  dibuat bersama-sama dengan Bapak CKK dan Ny.S dihadapan Notaris TJ. Akan tetapi, Ny.KG  dan  Ny.KLG  tidak  memberikan  sertipikat  aslinya  dan  malah  menyuruh keluar  Ny.S  dan  berbuat  semaunya  dikarenakan  17  (tujuh  belas)  hari  sebelum Bapak  CKK  meninggal  dunia,  Ny.KG  dan  Ny.KLG  membuat  Akta  Penolakan, Pencabutan  dan  Pembatalan  Nomor  104  dan  105  dihadapan  Notaris  SL  tanpa sepengetahuan  Bapak  CKK  dan  Ny.S.  Artinya,  Ny.KG  dan  Ny.KLG  membuat akta  tersebut  sepihak  tanpa  turut  ikut  hadir  dan  mengetahui  pembuatan  akta tersebut.
Pembatalan akta yang dilakukan Ny.KG dan Ny.KLG ini seharusnya batal demi  hukum  karena  Perjanjian  adalah  suatuperbuatan  dengan  mana  satu  orang atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih  berdasarkan pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Menurut
KUHPerdata  Syarat  batal  dianggap  selalu  dicantumkan  dalam  persetujuan  yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada  Pengadilan.Permintaan  ini  juga  harus  dilakukan,  meskipun  syarat  batal mengenai  tidak  dipenuhinya  kewajiban  dinyatakan  di  dalam  persetujuan.  Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka seharusnya Hakim dengan melihat  keadaan,  atas  permintaan  tergugat,  leluasa  memberikan  suatu  jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi  jangka waktu itu tidak boleh  lebih dan satu bulan berdasarkan pasal 1266 KUHPerdata.
Perjanjian  tersebut  mengikat  pihak-pihaknya,  dan  tidak  dapat  ditarik kembali  atau  dibatalkan  secara  sepihak  saja.Jika  ingin  menarik  kembali  atau membatalkan  itu  harus  memproleh  persetujuan  pihak  lainnya,  jadi  diperjanjikan lagi.Namun  demikian,  apabila  ada  alasan-alasan  yang  cukup  menurut  undang- undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. 18 Perjanjian  yang  batal  mutlak  dapat  juga  terjadi  jika  suatu  perjanjian yang  dibuat  tidak  dipenuhi,  padahal  aturan  hukum  sudah  menentukan    untuk perbuatan  hukum  tersebut  harus  dibuat  dengan  cara  yang  sudah  ditentukan  atau berlawanan    dengan  kesusilaan    atau  ketertiban  umum  karena  perjanjian  sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut  atau  menggugat  dengan  cara  dan  bentuk  apapun. 19 Dalam  pembatalan akta  dari nominee akta  yang  dibuat  oleh  para  pihak,  jika  sepakat  untuk membatalkan  nya  maka  dapat  membatalkan  dengan  cara  membuat  akta pembatalan  atas  akta  sebelumnya  oleh  notaris,  tetapi  jika  pembatalan  dilakukan oleh  satu  pihak  maka  pembatalan  tersebut  akan  dilkakukan  melalui  gugatan  di pengadilan. Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

## Penutup
A. Kesimpulan
1. Pengaturan hukum terkait pembuatan akta Notaris yang dikategorikan nominee akta, yaitu pembuatan nominee akta sendiri secara khusus tidak ada yang mengaturnya atau dengan kata lain nominee akta tidak ada pengaturan hukumnya secara rinci dan mendetail. Kedudukan hak atas tanah secara hukum tidak melanggar dengan ketentuan hukum yang berlaku tetapi konteks nominee sendiri yang menjadi permasalahan dalam ruang lingkup kepemilikan hak atas tanah. Nominee akta sendiri memiliki akibat hukum, yaitu dapat dibatalkan
18 Subekti, Pokok -Pokok Hukum Perdata, Cet. 24, PT. Intermassa, Jakarta, 1992, hlm.80.
19 Peter  Mahmud  Marzuki, Batas-Batas  Kebebasan  Berkontrak, Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003, hlm.203.
karena adanya pihak yang merasa dirugikan dengan adanya praktik pinjam nama ( nominee )  tersebut.
2.  Kedudukan hukum hak atas tanah yang terdaftar yang bersumber dari nominee akta,  yaitudalam  penggunaan  konsep nominee dalam  kepemilikan  tanah  oleh seseorang memiliki tujuan yaitu untuk menjaga kerahasiaan nama dan identitas asli  dari  pihak  yang  memiliki  benda  tersebut  dari  khalayak  umum  dan pemerintah  Indonesia,  sehingga  pihak  yang  diakui  dan  memiliki  kedudukan secara  hukum  adalah  pihak nominee .  Tujuan  lain  yang  tentunya  ingin  dicapai dalam penggunaan nominee adalah untuk menghindari pembatasan-pembatasan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  Indonesia  sebagaimana  dinyatakan  dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.  Analisis  terhadap  putusan  Mahkamah  Agung  nomor  433K/Pdt/2016  atas pembuatan  akta  pinjam  nama  ( nominee ),  yaitu  Pertimbangan  hukum  hakim dalam  pembuatan  akta  pinjam  nama  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Agung nomor 433K/Pdt/2016 yang berkekuatan hukum tetap ( Inkrah ), bahwa gugatan dari  penggugat  dinyatakan  ditolak,  hakim  berpendapat  bahwa  kepemilikan  9 (sembilan) objek hak atas tanah dan bangunan yang disengketakan sebenarnya milik  Ny.KG  dan  Ny.KLG  berdasarkan  asas  publisitas,  yaitu  nama  yang tertuang dalam sertipikat adalah pemilik sah dari suatu objek bidang tanah dan bangunan.

## B.Saran
1. Notaris  seharusnya  mengetahui  maksud  dan  tujuan  penghadap,  untuk membuat  perjanjian  yang  membentuk  stuktur nominee kepemilikan  hak atas  tanah  dan  harus  bersikap  professional,  serta  harus  memberikan penjelasan  dan  penyuluhan  hukum  kepada  para  penghadap.  Sedangkan bagi  pihak  yang  dengan  sengaja  hendak  membuat  perjanjian nominee dengan  niatannya  sendiri  walaupun  telah  mengetahui  akibat  hukumnya, maka Notaris dapat menolak memberi pelayanan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf d) dan secara sadar tunduk pada kode etik notaris agar tidak tergiur dengan tawaran imbalan yang besar.
2. Kepada  Notaris  hendaknya  lebih  professional  dalam  mengetahui kedudukan  hak  atas  tanah  yang  terdaftar  yang  bersumber  dari nominee akta  sesuai  kode  etik  dan  berdasarkan  UUJN.  Kepada  penghadap seharusnya  mengetahui  kedudukan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam pembuatan  akta  serta  lebih  mengedepankan  dampak  dari  akta  yang  akan dibuat oleh para penghadap sebelum membuat akta, apalagi membuat akta
yang  bertentangan  dengan  hukum  dan  banyak  menimbulkan  dampak negatif kedepannya.
3. Hendaknya  majelis  hakim  lebih  teliti  dalam  menganalisa,  memutus  dan menyatakan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 433K/Pdt/2016 yang berkekuatan  hukum  tetap  ( Inkrah )melibatkan  ahli  yang  berkompeten dibidang  pertanahan  yang  disengketa  tersebut  sehingga  dapat  didengar kesaksiannya sesuai keahlianya, untuk kemudian dapat dipedomani  dalam mengambil  suatu putusan sehingga putusan  yang diambil oleh pengadilan dapat mencerminkan suatu perlindungan hukum yang adil bagi para pihak yang bersengketa dalam praktik pertanahan di Indonesia.

## Daftar Pustaka

## Buku
Bambang  Waluyo.  1991. Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek .  Sinar  Grafika.
Jakarta.
Edy  Ikhsan,  Mahmul  Siregar.  2009. Metode  Penelitian  Dan  Penulisan  Hukum Sebagai Bahan Ajar , Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. Habib Adjie. 2009. Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia . Mandar Maju. M.Yazid Fathoni. 2013. Konsep Keadilan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 , Jurnal IUS (Hukum dan Keadilan). Vol 1. No.1.
Putri  A.R.  2011. Perlindungan  Hukum Terhadap Notaris  (Indikator  Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana) . Sofmedia. Jakarta. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  1990. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers. Jakarta.
Subekti. 1990. Hukum Perjanjian . Intermasa. Jakarta.
______. 1992. Pokok -Pokok Hukum Perdata, Cet. 24, PT. Intermassa, Jakarta. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang HukumPerdata/KUHPerdata.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

## Tesis, Jurnal dan Makalah
Bismar  Nasution.  2003. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Perbandingan Hukum , Makalah FH USU.
Fransiskus  Sinaga.  2013. Prinsip  Kemandirian  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta Otentik , Tesis Magister Kenotariatan. Universitas Sumatera Utara. Ihdina Nida Marbun. 2015. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Covernote (Surat Keterangan)  Atas  Pengurusan  Sertipikat ,  Tesis  Magister  Kenotariatan. Universitas Sumatera Utara.
Jaya Kesuma. 2016. Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga  Negara  Asing  Dalam  Praktik  Jual  Beli  Tanah  Dihubungkan Dengan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Nomor  05  Tahun  1960 .  Jurnal Unpas.
M.Edwin Azhari dan Djauhari. 2018. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta  Perjanjian  Nominee  Dalam  Kaitannya  Dengan  Kepemilikan  Tanah Oleh  Warga  Negara  Asing  Di  Lombok .  Jurnal  Akta  Vol  5  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula.
Mujib Medio Annas. 2019. Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Di Peroleh  Berdasarkan  Akta  Jual  Beli  Yang  Bersumber  Dari  Akta Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Dan  Akta  Kuasa  Jual  Yang  Telah Dibatalkan  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1681K/Pdt/2015) . Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2003. Batas-Batas  Kebebasan  Berkontrak, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 18.Nomor 3.
Internet
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5c2fbdae8c4/pelaksanaan-suatu- perjanjian/
http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-itikad-baik/ https://prezi.com/hnxfyetn5m-q/penyelundupan-hukum/ www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html