## Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI DESA (Study Kasus Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara)
Supartinah 1

## Abstrak
Desa  Pakelen  merupakan  salah  satu  desa  di  kecamatan  Madukara, kabupaten  Banjarnegara,  propinsi  Jawa  Tengah.  Desa  Pakelen  memiliki beberapa struktur organisasi mulai dari organisasi formal yang mudah dikenali masyarakat  luas  hingga  struktur  organisasi  non  formal.  Struktur  organisasi desa  Pakelen  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  desa  Pakelen. Adapun  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana partisipasi  perempuan  dalam  struktur  organisasi  tersebut.  Dalam  hal  ini apakah    keterlibatan  perempuan  khususnya  untuk  pengambilan  keputusan  di desa Pakelen atau tempat tinggal mereka telah sejajar dengan laki-laki.
Penelitian  mengenai  partisipasi  perempuan  dalam  struktur  organisasi desa  yang  dilakukan  di  desa  Pakelen,  kecamatan  Madukara,  kabupaten Banjarnegara  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  deskripsi kualitatif.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  purposive sampling,  dimana melalui teknik ini diharapkan sampel yang ada benar-benar mampu memberikan informasi yang tepat mengenai fokus penelitian tersebut. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan dengan observasi langsung dan wawancara. Validitas data menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  di  luar  data  itu  untuk keperluan  pengecekan  atau  sebagai  pembanding  terhadap  data  itu.  Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian dilakukakan penarikan kesimpulan hasil penelitian.
Hasil  penelitian  mengenai  partisipasi  perempuan  dalam  struktur organisasi  desa  Pakelen  menunjukan  adanya  kesenjangan  antara  laki-laki  dan perempuan. Dalam struktur organisasi desa Pakelen baik yang formal maupun non  formal  cenderung  didominasi  oleh  laki-laki,  hanya  sedikit  perempuan yang  telibat  dalam  struktur  organisasi  dan  itupun  hanya  dalam  struktur organisasi  non  formal.  Sosialisasi  mengenai  kesetaraan  gender  pernah diadakan, namun belum memberikan adanya perubahan karena mereka hanya menjalankan  atau  mengikuti  sosialisasi  tersebut  dan  tidak  mengaplikasikan agar  dapat sejajar  dengan laki-laki.  Kenyataan yang  ada kesempatan terhadap perempuan  belum  dapat  seimbang  dengan  laki-laki,  dalam  kepemimpinan organisasi  yang  ada  di  desa  Pakelen  masih  diutamakan  laki-laki  untuk memegang jabatan penting.
Key Words: Partisipasi, perempuan, struktur organisasi
1 Alumni Pendidikan Sosiologi FISE UNY
A. Pendahuluan Diakui atau tidak, gerak maju kaum  perempuan  di  Indonesia masih menghadapi banyak persoalan.  Masalah  yang  dihadapi kaum perempuan, seperti ketertinggalan,  terpinggirkan,  dan belum  mampu  berperan  maksimal di  semua  lini,  masih  menjadi problem  yang  perlu  diperjuangkan, khususnya oleh para aktivis perempuan. Upaya memajukan kaum perempuan, seringkali tersandung berbagai persoalan, khususnya  yang  berkaitan  dengan masalah  sosial  dan  budaya,  yang hingga  kini  masih  menimbulkan bias  gender  di  masyarakat.  Budaya patriarkhi yang masih kental dirasakan  pada  masyarakat  Jawa menjadi  salah  satu  faktor  utama yang  mengakibatkan  perempuan termarginalisasi.  Perilaku  seseorang yang  sudah  terpola  menyangkut hak dan kewajiban serta
berhubungan  dengan  status  pada kelompok ataupun masyarakat tertentu  pada  situasi  sosial  yang khas mengakibatkan bias gender itu mapan.  Pemahaman  yang  keliru akan  kodrat  perempuan  menjadi salah satu pemicunya. Kodrat perempuan yang seakan-akan terdiri atas mengandung, melahirkan,  dan  menyusui  itu menimbulkan persepsi distorsi
masyarakat bahwa perempuan hanya  berperan  di  rumah    tangga.
Akibatnya, peranan perempuan masih dibatasi dan dikekang.
Dalam  dunia  politik  juga masih  sedikit  sekali  perempuan yang ikut berperan aktif di dalamnya  baik  di  tingkatan  yang paling bawah seperti struktur
organisasi  desa  hingga  di  struktur negara. Hak-hak perempuan seakan-akan dibatasi karena anggapan-aggapan yang mensubordinasikan kaum perempuan. Kata kesetaraan gender yang  sering    disebut  nyatanya hingga kini kurang dirasakan kaum perempuan  seutuhnya.  Jika  kita lihat,  banyak  kaum  perempuan yang memiliki kualitas yang cerdas, berkompeten seperti kaum laki-laki, namun  tetap  saja  kaum  perempuan menjadi  nomor  dua  dan  hanya dipandang sebelah mata.
Struktur organisasi pemerintahan Desa Pakelen, Kecamatan  Madukara,  Kabupaten
Banjarnegara  selama  ini  masih didominasi oleh kaum Laki-laki, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari pandangan  sistem  tradisional  yang ada  pada  masyarakat  desa  Pakelen. Selain  struktur  organisasi  formal seperti organisasi pemerintahan desa, dalam  struktur organisasi non formal juga hanya sedikit perempuan yang terlibat didalamnya.  Pandangan  tersebut yang kemudian menimbulkan adanya bias gender atau kesenjangan  antara  laki-laki  dan perempuan dalam
struktur organisasi  Desa  Pakelen.  Hak-hak perempuan  untuk  dapat  berperan aktif dalam struktur organisasi desa seolah-olah  dibatasi  dan  berakibat perempuan  termarginalisasi  dari struktur organisasi desa tersebut.
Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tingkat wilayah  atau  tempat  tinggal  juga tergolong  relatif  rendah,  sejauh  ini masih  banyak  kaum  perempuan pasif terhadap banyak hal, ini dapat
Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa
disebabkan  kurangnya  kesempatan kaum  perempuan  untuk  dapat memberikan  suaranya  dalam  rapat- rapat  atau  pengambilan  keputusan. Kata  kesetaraan gender  yang  sering diperbincangkan  orang  nyatanya hingga kini kurang mampu dirasakan  oleh  kaum  perempuan seutuhnya,  karena  banyak  kaum perempuan belum merasakan adanya  kesetaraan  gender  tersebut. Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik untuk meneliti bagaimana gambaran  sebenarnya  mengenai partisipasi perempuan dalam struktur  organisasi desa baik dalam struktur  organisasi  yang  formal maupun  non  formal,  khususnya  di Desa Pakelen.
Adapun  tujuan  yang  hendak dicapai dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut: 1) untuk mengetahui  partisipasi  perempuan desa  Pakelen    dalam  struktur organisasi  (formal  dan  non  formal); 2)  untuk  mengetahui  kesempatan perempuan  desa  Pakelen  dalam memperoleh kedudukan di struktur organisasi  desa  (formal  dan  non formal).
B. Tinjauan Pustaka
1. Kajian Gender
Gender  adalah  sebuah  kata kuno  yang  diberi  makna  baru. Dalam  perkembangannya,  gender menjadi  sebuah  ideologi.  Gender berasal  dari  bahasa  Inggris  yang berarti  “jenis  kelamin”,  istilah gender acapkali di rancukan dengan seks. Seks mengacu pada perbedaan biologis, seperti kromosomal, hormonal,  atau  fisik  antara  laki-laki
dan  perempuan;  sedangkan  gender mengacu pada identitas  sosial yang mengandung  peranan  yang  harus dilakukan  oleh  seseorang  karena jenis  kelamin  mereka,  di  mana peranan  tersebut  sesuai  dengan konstruksi  sosial  maupun  kultural. Seks diyakini sebagai biologi tubuh, sementara  gender  mengacu  pada asumsi  dan  praktik  budaya  yang mengatur konstruksi sosial laki-laki, perempuan  dan  relasi  sosial  antara keduanya. Gender merupakan pembedaan  antara  bentuk  nyata dan  jenis  kelamin  yang  diberikan, sehingga  membentuk  dua  kategori umum: maskulin dan feminim. Terbentuknya perbedaan gender yang berakibat pada munculnya ketidakdilan  gender tersebut  dikarenakan  oleh  banyak hal, diantaranya
dibentuk, disosialisasikan,  diperkuat  bahkan dikostruksi  secara  sosial,  budaya, melalui  ajaran  agama  bahkan  juga oleh  negara.  Melalui  proses  yang panjang tersebut akhirnya dianggap menjadi  ketentuan  Tuhan  yang seolah-olah bersifat biologis dan tak bisa diubah lagi.
Kesetaraan  gender  berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta
hak-haknya sebagai  manusia,  agar  mampu berperan  dan  berpartisipasi  dalam berbagai  kegiatan  seperti  politik, hukum,  ekonomi,    sosial  budaya, pendidikan  dan  keamanan  nasional serta menikmati hasil pembangunan tersebut.  Kesetaraan  gender  juga meliputi  penghapusan  diskriminasi dan  ketidakadilan,  baik  terhadap
laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain kesetaraan gender dapat  dikatakan  sebagai  persamaan hak dan derajat bagi kaum perempuan. Adapun gerakan kesetaraan  gender  yang  dipelopori oleh para feminisme yaitu: Feminisme Liberal, Feminisme Radikal,  Feminisme  Marxis,  dan Feminisme Sosialis. 2. Teori Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead merupakan salah satu tokoh sosiologi. Mead memiliki pemikiran yang  mempunyai  sumbangan  besar terhadap ilmu sosial dalam perspektif teori yang dikenal dengan  interaksionisme  simbolik. Mead mengemukakan bahwa dalam teori  Interaksionisme  Simbolik,  ide dasarnya  adalah  sebuah  symbol, symbol  ini  muncul  akibat  dari kebutuhan  setiap  individu  untuk berinteraksi  dengan  orang  lain. Pada  proses  berinteraksi  tersebut pasti  ada  suatu  tindakan  atau perbuatan  yang  diawali  dengan pemikiran.  Dalam  tinjauannya  di buku  Mind, Self and Society, Mead berpendapat  bahwa  bukan  pikiran yang pertama
kali muncul, melainkan masyarakatlah yang terlebih  dulu    muncul  dan  baru diikuti  pemikiran  yang  muncul pada dalam diri masyarakat tersebut.  George  Herbert  Mead mengemukakan  beberapa  konsep yang mendasari teori interaksionisme simbolik, yaitu: a. Tindakan Mead menganalisa perbuatan dengan pendekatan behavioris serta memusatkan perhatian pada stimulus dan respon. Mead
mengemukakan  bahwa  stimulus tidak  selalu  menimbulkan  respon otomatis seperti apa yang diperkirakan  oleh  aktor,    karena stimulus adalah situasi atau peluang untuk  bertindak  dan  bukannya suatu paksaan.
b. Sikap-isyarat (Gesture) Mead mempunyai pandangan bahwa gesture merupakan mekanisme dalam perbuatan  sosial  serta  dalam  proses sosial. Gestur adalah gerak organisme  pertama  yang  bertindak sebagai  rangsangan  khusus  yang menimbulkan  tanggapan  (secara sosial)  yang  tepat  dari  organisme kedua.
c. Simbol
Gestur  ini  menjadi  symbol
ketika  dia  bisa  membuat  seorang individu mengeluarkan respon- respon  yang  diharapkan  olehnya yang  juga  diberikan  oleh  individu yang menjadi sasaran dari gesturnya,  karena  hanya  ketika symbol-  symbol  ini  dapat  dipahami dengan makna respon yang samalah seorang individu dapat
berkomunikasi  dengan  individu yang lainnya.
Menurut  Mead,  masyarakat sebagai  pola-pola  interaksi  dan institusi  sosial  yang  dalam  arti hanya  seperangkat  respon  yang biasa  terjadi  atas  berlangsungnya pola-pola  interaksi  tersebut,  karena Mead berpendapat bahwa masyarakat  ada  sebelum  individu dan  proses  mental  atau  proses berpikir  muncul  dalam  masyarakat. Jadi, pada dasarnya Teori Interasionisme Simbolik adalah sebuah  teori  yang  mempunyai  inti bahwa manusia bertindak
Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa
berdasarkan  atas  makna-makna, dimana  makna  tersebut  didapatkan dari  interaksi  dengan  orang  lain, serta makna-makna itu terus berkembang  dan  disempurnakan pada saat interaksi itu berlangsung.
3. Partisipasi Perempuan Partisipasi  masyarakat  dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi  yang  ada  di  masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan  tentang  alternatif  solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Peningkatan partisipasi masyarakat  merupakan  salah  satu bentuk  pemberdayaan  masyarakat (social  empowerment)  secara  aktif yang  berorientasi    pada  pencapaian hasil pembangunan yang  dilakukan dalam masyarakat pedesaan. Menurut cokrowinoto, partisipasi sebagai proses
intelektual  dan  emosional  dalam dinamika  organisasi  dan  hal  ini hanya  dapat  berlangsung  dalam konteks  pengambilan  keputusan. Partisipasi  merupakan  pemerataan hak-hak  politik  bagi  seluruh  warga desa dalam pengambilan keputusan, partisipasi politik menyangkut kesediaan dan kemampuan untuk melakukan pembaharuan dalam rangka menghilangkan rintangan-rintangan pembangunan desa. Tingkat
partisipasi tergantung dengan
alasan masing-masing. Hal ini dapat disadari  karena  adanya  faktor- faktor  yang  dapat  mendorong  dan menghambat adanya partisipasi.
Partisipasi  menurut  Keith Davis, dapat dibagi dalam beberapa jenis  yaitu:  a)  Partisipasi  pikiran;  b) Partisipasi  tenaga;  c)  Partisipasi tenaga  dan  pikiran;  d)  Partisipasi keahlian;  e)  Partisipasi  barang;  f) Partisipasi  uang.    Sedangkan  jenis- jenis partisipasi menurut Taliziduhu Ndraha  yang  mengutip  pendapat dari  beberapa  ahli:  a)  Partisipasi dalam  menerima  dan  memberi informasi;  b)  Partisipasi  dalam memberi  tanggapan  dan  saran terhadap informasi yang diterima; c) Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan;  d)  Partisipasi  dalam menerima pembangunan. Sejauh  ini  masih  sedikit perempuan yang dapat berpartisipasi  dalam  pengambilan keputusan. Representasi perempuan dalam lembaga pemerintahan sangat perlu karena kondisi Indonesia masih kuat dengan budaya  patriarki  dan  kesadaran kesetaraan  gender  orang  Indonesia masih  rendah.  Representasi  adalah keterwakilan atau kehadiran perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dan
penentu  kebijakan  di  lembaga- lembaga  pemerintahan  atau  tempat tinggal.  Kurangnya  kesadaran  itu menyebabkan  perempuan  masih dibawah  laki-laki  keberadaannya. Peraturan  dan  perundangan  di indonesia
serta birokrasi pemerintah  masih  banyak  yang belum  memberikan  kesempatan
bagi  perempuan  untuk  menduduki jabatan puncak.
Menurut  Keith  Devis  dalam Naning Margasari, partisipasi harus melibatkan  mental  dan  emosional dalam  situasi  kelompok  dan  rasa tanggung jawab terhadap kelompok.      Dari  pengertian tersebut,  ini  mengingatkan  kita bahwa memang mental dan
emosional  perempuan  dan  laki-laki tidak  sama.  Perempuan  cenderung lebih emosional dan memiliki mental  yang  lemah  dari  laki-laki.
Hal  ini  juga  akan  mempengaruhi kesadaran dan partisipasi perempuan  dalam pengambilan
keputusan dan kebijakan.
Partisipasi  perempuan  dapat dimulai  dari  lingkungan  rumah tangga,  desa,  kota,  hingga  tingkat nasional  bahkan    internasional. Dalam  tingkat  mikro  perempuan berperan  dalam  lingkungan  rumah, di  tingkat  organisasi  masyarakat dan  bahkan  ke  tingkat  makro  yaitu partai  politik,  parlemen  dan  di struktur pemerintahan.
Para pemimpin  partai  politik  sudah seharusnya  mulai  memperhatikan kebijakan  kesetaraan  gender  dan segera
mengimplemetasikannya.
Sehingga kata-kata
"kesetaraan gender"  bukanlah  hanya  sekedar retorika.  Perhatian  disini  bukan dalam  artian  "kuantitas"  namun dengan menempatkan kaum perempuan  dengan  "kualitas"  yang pantas  ditempatkan  pada  nomor "prioritas"  dan  mengacu  kepada prinsip hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia.
C. Hasil Penelitian
1. Gambaran  Struktur  Organisasi
Desa Pakelen Masyarakat desa  Pakelen dapat  dikatakan  masih  tradisional, struktur  sosial  yang  ada  relatif masih  sederhana,  struktur  sosial tersebut  ditentukan  oleh  kebutuhan yang  ada  di  desa  Pakelen.  Struktur organisasi  di  Desa  Pakelen  cukup beragam,  mulai  dari  organisasi formal yang biasanya mudah kenali masyarakat  luas  hingga  organisasi non    formal.  Struktur  organisasi tersebut antara lain; Struktur Pemerintahan  Desa,  PKK,  LP3M, BPD, Karang Taruna, LMDH. Pemerintahan Desa menyelenggarakan pemerintahan yang  dilaksanakan  oleh  organisasi pemerintahan  terendah    di  bawah kecamatan. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat perangkat  desa  yang  mengatur Pemerintahan  Desa.  Kepala  desa menpunyai tugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab
penyelenggaraan  pemerintah  desa.
Selain  itu  juga  sebagai  koordinator pelaksanaan  pembangunan  di  desa, pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinanaan kehidupan masyarakat  desa,  menggerakkan partisipasi masyarakat,
serta menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya dalam pembangunan desa dan kemasyarakatan.
Dari beberapa posisi struktur pemerintahan  Desa  Pakelen  yang dicantumkan  diatas  selama  ini masih  dipegang  penuh  oleh  laki- laki,  perempuan  belum  dapat  ikut berperan di dalamnya. Kenyataan tersebut menggambarkan adanya
Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa
ketidakadilan dan deskriminasi terhadap perempuan. Ketidakadilan dan deskriminasi perempuan disebabkan  oleh  faktor  budaya  dan hukum  sebagaimana  disebutkan dalam bahasan
sebelumnya.
Masyarakat  Jawa  identik  dengan konstruksi  budaya    patriarkhi. Demikian  pula  yang  terdapat  pada masyarakat  di  desa  Pakelen  ini, meskipun  tidak  lagi  terdapat  bias gender  yang  begitu  ekstrim  tapi konstruksi  budaya  patriarkhi  masih melekat  di  dalamnya.  Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terdapat gambaran mengenai internalisasi budaya patriarkhi yang masih kuat. Dalam hal ini ditunjukkan dengan kondisi dimana fungsi penuh pengambilan keputusan  masih  dipegang  oleh laki-laki atau masih sedikit perempuan yang dapat berpartisipasi  secara    aktif  didalam struktur  organisasi-organisasi  yang ada  di  desa  Pakelen.  Pandangan- pandangan yang mensubordinasikan perempuan kadang  membuat  perempuan  ragu untuk  maju  dan  dapat  sejajar dengan laki-laki. Selama ini perempuan Desa Pakelen belum ada yang  mau  atau  mampu  bersaing untuk  dapat  masuk  dalam  struktur pemerintahan Desa Pakelen. Kondisi demikian tersebut diungkapkan  Bapak  KS,  sebagai berikut: “Menurut saya,
sesuai
dengan gender memang ada
penyetaraan,  tapi  nyatanya  untuk bersaing  khususnya  dalam  masalah politik  perempuan  disini  belum
mampu  bersaing  dengan  laki-laki. Sepanjang itu menang dalam pilkada  ya  tidak  masalah,  soalnya untuk  kepala  desa  itu  kan  dipilih langsung  oleh  rakyat.  Sepanjang memenuhi  syarat  administratif  ya bisa-bisa saja”.
Kesempatan  dan  hak  yang
sama antara laki-laki dan perempuan ini penting bagi mereka dan karenanya tidak perlu pembedaan kesempatan antara laki- laki dan perempuan, karena perempuan  makhluk  rasional  juga. Jadi  pandangan  ini  menyimpulkan bahwa ketika sistem sudah
memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, jika perempuan  tidak  mampu  bersaing dan  kalah,  yang  perlu  disalahkan adalah kaum perempuan itu sendiri. Dalam  hal  ini  kesempatan  dan  hak dalam  struktur  organisasi  desa Pakelen antara laki-laki dan perempuan  tidak  ada  pembedaan. Kondisi demikian tersebut
diungkapkan  Bapak  BY,  sebagai berikut:
“Tidak  ada,  ya  selama  itu memenuhi  syarat  siapapun    bisa masuk.  Tapi  nyatanya  kan  belum ada  perempuan  yang  mau  nongol ikut  menyalon.  Semuanya  diatur sesuai  dengan  undang-undang  atau aturan,  seperti  untuk  kepala  desa kan  dipilih  langsung  oleh  rakyat, KADUS dengan cara  tes.  Semuanya bisa mendaftar atau menyalon kalau memang memenuhi syarat, jadi gak ada perbedaan perempuan dan laki- laki”
Secara  umum  masyarakat desa Pakelen tidak mempermasalahkan pemimpin haruslah  laki-laki  dan  sependapat dengan  budaya  patriarkhi  yang menganggap  perempuan    lemah dan tidak pantas
menjadi pemimpin,  namun  mereka  juga mengakui  untuk  desa Pakelen lebih tepat dipimpin oleh laki-laki dengan alasan  letak  gografis  yang  jauh antara  dusun  yang  satu  dengan yang  lain  maupun  dari  desa  yang satu dengan desa yang lain. Kondisi demikian  tersebut  diungkapkan Bapak BY, sebagai berikut:
“Secara  fisik  memang  iya, tapi  secara  pemikiran  tidak.  Untuk desa  Pakelen  mungkin  memang laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin soalnya lokasinya seperti ini  jauh  antara  kampung  yang  satu dengan  yang  lain.  Tapi  untuk pemikiran perempuan juga gak bisa disepelekan”.
Dengan demikian secara umum  kesempatan  dalam  struktur organisasi pemerintahan
desa Pakelen  sudah  ada  penyetaraan antara  laki-laki  dan  perempuan namun  dalam  kenyataan  yang    ada kurang  adanya  sosialisasi  yang dapat menjadikan perempuan
sadar  akan  peranannya  dalam struktur  organisasi  desa  dan  berani maju atau bersaing dengan laki-laki.
Seperti halnya
struktur
pemerintahan  desa,  organisasi  lain seperti  LP3M  (Lembaga  Perencana Pembangunan  Dan  Pemberdayaan Masyarakat), BPD (Badan Permusyawaratan  Desa),  Karang Taruna, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan); pengurusnya semua laki-laki (kecuali PKK: Gerakan Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan Keluarga).  Dari  beberapa organisasi yang ada di desa Pakelen menyimpulkan  keterlibatan  dan kesempatan perempuan dalam
struktur  organisasi  yang  ada  masih relatif  sedikit,  perempuan  akan menduduki  posisi  sebagai  ketua dan struktur yang lain hanya dalam organisasi  yang  digerakkan  oleh perempuan  atau  organisasi  yang hanya melibatkan perempuan. Sosialisasi mengenai kesetaraan gender  yang  pernah  diadakan nampaknya  tidak  merubah  cara pandang  masyarakat  desa  Pakelen. Kenyataan  yang  ada  sejauh  ini keberadaan perempuan masih dipandang  nomer  dua,  khususnya dalam  struktur  organisasi  di  desa
Pakelen.
2. Partisipasi  Perempuan Desa Pakelen dalam Struktur Organisasi Desa Partisipasi perempuan selama  ini mengalami banyak kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah perspektif negatif perempuan sendiri terhadap dirinya, perspektif negatif itu sendiri  merupakan  refleksi  dari kontak  sosial  dan  ekonomi.      Studi tersebut menemukan bahwa kecemasan perempuan untuk memenuhi  perannya  sebagai  ibu dan  pengasuh,  dan  kepeduliannya terhadap kesejahteraan anak-
anaknya,
serta kekeliruan mengabaikan keluarganya yang menghalangi mereka untuk meluangkan waktu dalam organisasi politik dan kemasyarakatan.  Kenyataan  yang
Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa
ada hanya sedikit sekali perempuan yang  terlibat  dalam    struktur organisasi  desa  dan  itupun  hanya dalam  struktur  organisasi  non formal,  posisi  tersebut  hampir  bisa dipastikan  menempati  posisi  yang identik  dengan  stereotipe  pekerjaan domestik  seperti  sekretaris  serta seksi  atau  devisi  sosial.  Perempuan jarang  sekali  duduk  sebagai  ketua atau  posisi-posisi  strategis  lainnya.
Kondisi demikian tersebut
diungkapkan  Bapak  KS,  sebagai berikut:
“Perempuan juga masuk dalam  struktur  organisasi  atau kepengurusan.  Ya  biasanya  jadi sekretaris  atau  bendara.  Untuk ketua biasanya masih dipegang oleh laki-laki”.
Hal ini mengisyaratkan bahwa  keterlibatan  perempuan  di dalam  struktur  organisasi  desa masih  rendah.  Kondisi  tersebut tentu  saja  tidak  sebanding  dengan jumlah  perempuan  yang  cukup besar  yaitu  separuh  dari  jumlah penduduk
Indonesia,
namun perempuan  tidak  terwakili  baik secara  fisik  maupun  aspirasinya dalam pembuatan kebijakan.
Organisasi  dapat  digunakan sebagai  alat  untuk  menyampaikan wacana gender termasuk partisipasi perempuan. Melalui organisasi, kaum perempuan diharapkan dapat menghimpun  kesadaran  kolektif akan  pentingnya  perjuangan  hak- hak  yang  selama  ini  terabaikan. Organisasi merupakan bentuk
perlawanan  kolektif  mendorong perubahan  untuk  kesetaraan  dan keadilan. Dengan berorganisasi
berarti perempuan mempunyai kesempatan  untuk  terlibat  dalam proses-proses pembuatan kebijakan. Hingga kini, keterlibatan perempuan  dalam  wilayah  publik baik  dalam  organisasi-organisasi sosial  belum  banyak  memberikan ruang bagi perempuan untuk mengartikulasikan  kepentingannya. Hal  ini  dikarenakan  keterlibatan perempuan  dalam  proses-proses dalam pengambilan kebijakan sangat  minim.  Perempuan  lebih banyak dimasukkan dalam organisasi-organisasi  yang  kurang strategis yaitu yang kurang bersinggungan dengan proses- proses pengambilan kebijakan penting dalam wilayah publik.
Pengalaman-pengalaman perempuan  dalam  berorganisasi kerap  sekali  tidak  diperhitungkan, sebenarnya perempuan mempunyai konstribusi dan pengalaman terlibat dalam
aktivitas-aktivitas pengambilan  keputusan.  Namun dikarenakan  watak  sistem  sosial,
politik, ekonomi dan budaya masyarakat yang patriarkhis, menjadikan peran-peran yang dilakukan  perempuan  cenderung diabaikan. Kondisi tersebut
berkaitan  dengan  anggapan  bahwa wilayah  publik  bagi  perempuan bukan  merupakan  wilayah  utama, sehingga  membatasi  perempuan untuk  secara  total  terlibat  dalam proses-proses
pengambilan
keputusan  publik.      Sementara  bagi laki-laki  yang  memiliki  supremasi dalam ruang publik, mereka mempunyai modal yang lebih besar untuk  berkarir  dalam  wilayah
publik. Sehingga organisasi- organisasi  yang  dimasuki  dan diperuntukkan bagi perempuan seringkali jauh dari aktivitas- aktivitas  pengambilan  keputusan publik  yang  penting.  Perempuan dianggap  bukan  pelaku  utama dalam institusi-institusi sosial
masyarakat. Mengenai  posisi  perempuan
sebagai  pemimpin  atau  di    jabatan- jabatan strategis ini sebagian informan  seperti  BY,    RD,  dan  KS mengatakan bahwa perempuan bisa menjadi  pemimpin  asal  memiliki kemampuan dan pengalaman. Artinya  kalau  perempuan  mau menjadi pemimpin harus mempunyai “kualitas dan kemampuan”.    Pernyataan  tersebut mengindikasikan bahwa perempuan  harus  mampu  bersaing dengan laki-laki. Selama ini perempuan lebih diarahkan terutama  untuk  berperan  sebagai istri  dan  ibu,  sehingga  sangat kurang  memahami  haknya  sebagai manusia  maupun  sebagai  warga negara yang seharusnya berpartisipasi. Sejauh ini partisipasi perempuan  desa  Pakelen  sudah dapat dikatakan baik, namun belum dapat sejajar dengan laki-laki. Kondisi demikian
tersebut diungkapkan  Bapak  KS,  sebagai berikut:
“Cukup  bagus  lah  untuk sekarang  ini,  kan  kalau  ada    rapat perempuan  juga  terlibat  dan  mau untuk ikut mengeluarkan pendapat. Untuk  partisipasi  memang  masih besar
laki-laki dibanding perempuan”. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak BY, sebagai berikut: “Dalam rapat juga perempuan ikut andil untuk mengeluarkan aspirasinya atau pendapatnya. Untuk partisipasi Masih banyak laki-laki, tapi perempuan juga sudah ikut berpartisipasi” Emile Durkheim mengemukakan bahwa gaya berpikir masyarakat pedesaan
sangatlah  sederhana,  tidak  seperti masyarakat  perkotaan  yang  lebih suka  melihat  sesuatu  dari  fungsi, proses,  atau  gerak.  Masyarakat pedesaan lebih suka melihat sesuatu dari  bentuk  lahiriyah  saja.  Oleh karena  masyarakat  desa  cenderung pasif  dalam  banyak  hal  seperti dalam  organisasi,  hal  tersebut tentunya  disebabkan  oleh  cara pandang  masyarakat  desa  yang masih tradisional dibandingkan dengan masyarakat kota.
Partisipasi  perempuan  desa Pakelen  dalam  struktur  organisasi belum  dapat  sejajar  dengan  laki- laki.  Kondisi  demikian  tersebut diungkapkan  oleh  Ibu  YN,  sebagai berikut:
“Ya  untuk  sekarang  si  nek disini perempuan juga ikut dilibatkan, tapi memang perempuan belum bisa sejajar dengan laki-laki terutama dalam masalah kepemimpinan, ya soalnya khususnya  untuk  perempuan  desa masih  kurang  berani  bersaing  dan belum  maju  kadang  dah  minder dulu”.
Sesuai dengan jenis-jenis partisipasi  yang  disebutkan  dalam bahasan  sebelumnya,  masyarakat

## Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa
desa  Pakelen  berpartisipasi  melalui partisipasi pikiran,
partisipasi tenaga, dan partisipasi uang. Partisipasi pikiran dapat ditunjukan dengan  cara  memberikan  saran maupun solusi dalam rapat. Sementara partisipasi tenaga
biasanya  dilakukan  dengan  cara kerja  bakti.  Untuk  partisipasi  uang dilakukan dengan cara memberikan iuran  untuk  pembangunan  desa. Dari  jenis  partisipasi  yang  kerap dilakukan masyarakat desa Pakelen, keterlibatan  laki-laki  lebih  besar dibandingkan perempuan.
a. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tingkat  wilayah  atau  tempat tinggal Terbukanya kesempatan perempuan sebagai pemimpin, berarti  terbuka  pula  kesempatan perempuan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.  Selama  ini,  pemimpin hampir selalu dikaitkan dengan sifat laki-laki atau maskulin yang menunjukkan laki-laki hampir selalu  mengambil  keputusan  secara dominan. Perempuan memang mempunyai peranan dalam pengambilan  keputusan,  namun peranannya  hanya  sebagai  orang kedua,  subordinat.  Dalam  hal  ini perempuan  belum  secara  otomatis mendapatkan  hak  dan  kedudukan yang  sama dengan laki-laki.
Dalam pengambilan
keputusan  atau  rapat-rapat,  serta perayaan  hari  besar  atau  kegiatan- kegiatan yang ada di desa perempuan sudah dilibatkan
namun  untuk  menduduki  posisi
sebagai  ketua  dalam  organisasi masih  relatif  minim  bahkan  dapat dibilang  tidak  pernah,  demikian fenomena yang ada di desa Pakelen.
Kondisi demikian tersebut diungkapkan  oleh  Ibu  AM,  sebagai berikut: “Iya dilibatkan, kalau perempuan  tidak  dilibatkan  pasti laki-laki juga kesusahan. Ya
biasanya  menjadi  bendahara  atau sekretaris,  kalau  ketua  ya  masih tetap  dipegang  laki-laki  kecuali organisasi itu perempuan semua”.
Secara  umum  masyarakat desa  Pakelen  tidak  setuju  dengan budaya patriarkhi yang memandang  perempuan  lemah  dan tidak pantas menjadi seorang pemimpin, meraka mengakui
bahwa  perempuan  tidak  boleh diremehkan  dan  justru  perempuan lebih  teliti    dari  pada  laki-laki. pernyataan  tersebut  diungkapkan hampir  semua  informan  seperti bapak BY, bapak RD, bapak KS, ibu TR, ibu YN, dan ibu AM. Kenyataan yang ada sejauh ini setiap organisasi di  desa  Pakelen  masih  dipegang penuh  oleh  laki-laki,  ada  yang mengatakan kelemahan jika perempuan menjadi seorang pemimpin kurang berani
berspekulasi  dan  jika  rapat  malam perempuan  mengalami  kesusahan karena  posisinya  yang  menjadi  ibu rumah  tangga  dan  harus  mengurus anak-anaknya,  pernyataan  tersebut diungkapkan  oleh  Bapak  BY  dan bapak
KS. Dengan adanya anggapan-anggapan seperti itu
tentu  saja  secara  tidak  langsung mensubordinasi  perempuan  untuk
berani  maju  bersaing  dengan  laki- laki.
Kenyataan  yang ada di lapangan  hanya  sedikit  perempuan yang  aktif  dalam  organisasi  yang ada  di  desa  Pakelen,  sejauh  ini hanya  istri-istri  perangkat  desa  dan orang-orang  yang  ditunjuk  untuk ikut aktif dalam PKK yang berpartisipasi  dalam  pengambilan keputusan yang ada. Kondisi demikian  tersebut diungkapkan oleh Bapak RD, sebagai berikut:
“Untuk ketua dalam PKK itu dari istri kepala desa, wakil dari istri sekretaris  desa,  dan  untuk  struktur organisasi yang lain ditentukan oleh mereka.  Kalau  istri  perangkat  desa semuanya harus ikut, untuk anggota  yang  la  dari  kemauan  dan kemampuan”.
Peran PKK dalam hal ini juga berpengaruh
terhadap adanya pembangunan  yang  ada  di  desa, seperti  program  bersih-bersih  dan yang lain. Selain PKK juga perempuan  terlibat  aktif  dalam PNPM  Mandiri  yang  ada  di  desa pakelen,  PNPM  Mandiri  yang digerakkan oleh perempuan berbentuk simpan pinjam perempuan. Organisasi simpan pinjam perempuan ini hanya diikuti oleh  perempuan  karena  dalam  hal ini  perempuan  dituntut  aktif  dan dapat sejajar dengan laki-laki sesuai wacana  kesetaraan  gender.  Kondisi demikian  tersebut    diungkapkan Bapak RD, sebagai berikut:
“Sudah cukup
besar, biasanya  partisipasi  dalam  rapat- rapat.  Soalnya  peran  perempuan kan  sekarang  sangat  diperlukan, misal  dalam  PNPM  Mandiri  itu pengurusnya  kan  harus  ada  yang
perempuan.Yang  sudah  melibatkan perempuan diantaranya PNPM Mandiri tadi, kan itu harus
melibatkan  perempuan.  Contohnya dalam  PNPM  Mandiri  ada  simpan pinjam  perempuan  itu  semuanya diurus oleh perempuan”.
Dalam  hal  ini  perempuan memang  dilibatkan  dalam  masalah desa, namun dalam struktur organisasi perempuan dapat menduduki  posisi  sebagai  ketua atau  wakil  hanya  dalam  organisasi yang anggotanya perempuan semua,  jika  organisasi  tersebut  ada laki-lakinya maka perempuan hanya sebagai sekretaris, bendahara dan  anggota  saja.  Memang  secara umum mereka tidak mempermasalahkan jika yang menjadi  pemimpin  atau  ketua  itu perempuan  namun  fakta  yang  ada posisi-posisi tersebut
masih dipegang  kuat  oleh  laki-laki  sedang perempuan  disini  hanya  menerima apa yang jadi keputusan laki-laki.
Masyarakat  desa  biasanya memiliki hubungan yang erat antara masyarakat  satu  dengan  yang  lain, demikian halnya yang terjadi dengan  masyarakat  desa  Pakelen. Hubungan  erat  yang  terjadi  dalam masyarakat  desa  Pakelen  tentunya disebabkan adanya interaksi, namun dengan interaksi juga menimbulkan  beberapa  persepsi dalam masyarakat. Persepsi tersebut dapat  menimbulkan  sesuatu  yang baik dan dapat menimbulkan sesuatu  yang  kurang  baik.  Persepsi tersebut dapat dilihat dalam kepemimpinan  pemerintahan  desa Pakelen,  sebagian  masyarakat  desa Pakelen  lebih  setuju  jika  yang menjadi kepala desa adalah laki-laki

## Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa
karena  laki-laki  dianggap  lebih memiliki  kualitas  yang  baik  untuk menjadi seorang pemimpin dibandingkan  dengan  laki-laki.  Hal tersebut  dapat  terlihat  sejauh  ini belum pernah ada perempuan yang menjadi kepala desa. Kondisi demikian  tersebut  diungkapkan Bapak BY, sebagai berikut:
“Selama ini belum ada kepala desa  pakelen  yang  perempuan, untuk desa pakelen mungkin memang  laki-laki  lebih  pantas menjadi pemimpin soalnya lokasinya  seperti  ini  jauh  antara kampung  yang  satu  dengan  yang lain.  Untuk  seorang  pemimpin perempuan kurang berani berspikulasi,walaupun  perempuan juga lebih ulet & teliti”. Menurut ahli interaksionisme simbolik menunjukan bahwa individu berusaha mempertahankan diri  berdasarkan  gender  dalam berbagai  situasi,  dengan  kata  lain individu mempuanyai gagasan tentang makna laki-laki atau perempuan. Individu bertindak berdasarkan  jenis  kelamin  dalam situasi  tertentu,  dan  dapat  berubah dari  situasi  ke  situasi  dengan adanya  interaksi.  Demikian  halnya dengan  perkembangan  jaman  dan interaksi yang baik masyarakat desa
Pakelen menyatakan untuk kedepannya  bisa  saja  yang  menjadi kepala desa Pakelen adalah perempuan karena sekarang banyak perempuan yang cerdas dan sekolah tinggi seperti laki-laki.
b. Kesetaraan  gender  dalam struktur organisasi desa Pakelen Konsep patriarkhi yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga sehingga undangan-undangan  dalam  rapat- rapat  di  RT/RW,  kelurahan  selalu ditujukan  pada  laki-laki.  Kenyataan tersebut  menggambarkan  bahwa akses  perempuan  cukup  rendah dalam organisasi-organisasi di tingkat  lokal.  Organisasi-organisasi di tingkat lokal  sesungguhnya  telah tersegregasi berdasarkan jenis kelamain.  Di  tingkat  RT/  RW/
Kelurahan,  perempuan  diwadahi dalam  Dasa  Wisma  dan  PKK, sementra  laki-laki  dalam  intitusi- istitusi rapat-rapat RT/ RW maupun  rapat  kelurahan  yang membuat keputusan-keputusan
penting  di  tingkat  lokal.  Sejalan dengan  hal  tersebut,  untuk  tingkat RT,  RW,  Lurah,  maupun  yang lainnya  perempuan  ang  menjadi pemimpin atau  ketua  sangat  minim bahkan  untuk  di  desa  Pakelen selama  ini  belum  ada  perempuan yang  menjadi  lurah,  sekretaris,  dan bendahara.
Kondisi demikian
tersebut  diungkapkan  Bapak  BY  , sebagai berikut:
“Belum  ada, selama ini perempuan  masih  takut  bayangan. Dalam  arti  takut  bayangan  tidak mampu  atau  kalah.  Jadi  selama  ini belum  ada  perempuan  yang  mau ikut  menyalonkan  dirinya  untuk menjadi lurah”.
Kesetaran  gender  sebagai persamaan  hak  dan  derajat  bagi kaum perempuan sebagaimana
telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, belum begitu dirasakan  dalam  masyarakat  desa
Pakelen,  khususnya  dalam  struktur pemerintahan  desa  Pakelen.  Secara umum kriteria masuk dalam struktur  organisasi  desa  Pakelen yaitu  memiliki  pengalaman  dan kemampuan dalam memimpin serta disepakati  oleh  masyarakat  banyak, namun  dengan  keadaan  geografis desa  pakelen  yang  merupakan daerah  pedesaan  dengan  budaya tradisi yang cukup kental, kenyataan dilapangan
untuk menentukan seorang pemimpin ditentukan  oleh  faktor  ekonomi. Kondisi demikian tersebut
diungkapkan  Ibu    TR  ,  sebagai berikut:
“Sebagian  masyarakat  disini kan  masih  jarang  yang  sarjana. Malah  faktor  ekonomi  yang  lebih menentukkan, ketika seseorang memiliki  ekonomi  yang  baik  dan keluarga yang besar secara otomatis mudah untuk mencari pendukung”.
Dengan  memiliki  ekonomi yang  baik  maka  mereka  juga memiliki  pengaruh  cukup  besar dalam  masyarakat  ketika  pemilihan kepala  desa,  dengan  demikian kesetaraan  gender  yang  meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan,  baik  terhadap  laki- laki  maupun  perempuan  secara umum  belum  dapat  dirasakan    di desa  Pakelen  walaupun  mereka mengatakan  tidak  ada  perbedaan antara  laki-laki  dan  perempuan untuk  dapat  masuk  dalam  struktur pemerintahan desa Pakelen maupun dalam struktur organisasi yang  ada di  desa  Pakelen  jika  memenuhi syarat.  Kondisi  demikian  tersebut
diungkapkan  Bp.  KS  ,  sebagai berikut:
“Sepanjang itu menang dalam  pilkada  ya  tidak  masalah, soalnya  untuk  kepala  desa  itu  kan dipilih langsung oleh rakyat. Sepanjang memenuhi syarat administratif ya bisa-bisa saja”. Sosialisasi mengenai kesetaraan gender sebenarnya pernah  diadakan  oleh  TIM  dari Kecamatan Madukara di desa Pakelen,  namun  sejauh  ini  belum menggambarkan adanya perubahan yang  signifikan.  Kenyataan  yang ada  mereka  hanya  menjalankan perintah untuk mengikuti sosialisasi dari  kecamatan  tersebut  tanpa mengaplikasikan sosialisasi tersebut untuk dapat sejajar dengan laki-laki. Sejauh ini hanya istri-istri perangakat desa yang mau berpartisipasi secara aktif, dan yang lain  dapat  dikatakan  apatisme  atau sikap  orang  yang  tidak  berminat atau tidak punya perhatian terhadap  orang    lain,  situasi,  atau gejala-gejala  umum  atau  khusus yang ada dalam masyarakatnya.
3. Pokok-pokok Temuan Studi Dalam melakukan penelitian,
baik  dalam  observasi  atau  pun wawancara  mengenai  partisipasi perempuan dalam struktur
organisasi  desa  di  Desa  Pakelen,
Kecamatan  Madukara,  Kabupaten Banjarnegara terdapat temuan- temuan yang pokok dalam penelitian, yaitu sebagai berikut : a. Dalam pengambilan keputusan  atau  rapat  desa sudah menerapkan kesetaraan  gender  sehingga

## Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa
perempuan  juga  dilibatkan dalam rapat
b. Sosialisasi mengenai kesetaraan  gender  pernah diadakan oleh tim dari kecamatan,  namun  sejauh  ini dalam  struktur  organisasi desa masih mengalami ketimpangan  antara  laki-laki dan perempuan.
c. Sejauh ini belum ada perempuan  Desa  Pakelen yang  menjadi  kepala  desa atau perangkat desa.
d. Perempuan desa Pakelen
dapat  dikatakan  pasif,  jadi jika  tidak  ditunjuk  mereka seolah-olah  tidak  mau  ikut berpartisipasi dalam organisasi yang ada. e. Secara  umum  masyarakat Desa  Pakelen  tidak  sejalan dengan  budaya    patriaki, namun  fenomena  yang  ada menyimpulkan budaya patriaki masih nampak dalam  perilaku  masyarakat desa Pakelen.
f. Dalam  struktur  organisasi perempuan  Desa  Pakelen kurang  diberi  kesempatan untuk menduduki posisi sebagai ketua atau wakil.
g. Perempuan dapat menduduki  posisi  sebagai ketua  atau  wakil  dalam struktur organisasi yang hanya beranggotakan perempuan. h. Untuk menentukan pemimpin  dalam  struktur pemerintahan  desa  masih
dipengaruhi oleh faktor ekonomi.
D. Kesimpulan Desa  Pakelen  merupakan
salah  satu  desa  yang  ada  Di Kecamatan  Madukara,  Kabupaten Banjarnegara. Penduduk
desa Pakelen  kurang  lebih  1342  jiwa dengan  perincian  laki-laki  sejumlah 689  dan  perempuan  653.  Sebagian besar  masyarakat  desa  Pakelen bermata  pencaharian  sebagai  petani buah  salak.  Pendidikan  masyrakat desa Pakelen cukup beragam, mulai dari  tingkat  sekolah  dasar  hingga tingkat  strata  1  atau    sarjana. Hubungan sosial dalam masyarakat pakelen  cukup  baik  dan  masih terdapat  adanya  sistem  gotong royong.
Organisasi  yang  ada  di  desa Pakelen cukup beragam, diantaranya yaitu organisasi pemerintahan desa, organisasi LP3M,  organisasi  BPD,  organisasi Karang  Taruna,  organisasi  LMDH,
dan  organisasi  PKK.  Kesetaran gender  dalam  struktur  organisasi desa Pakelen belum begitu dirasakan  oleh  perempuan  desa Pakelen,  walaupun  secara  umum tidak  ada  pembedaan  kesempatan dalam  struktur  organisasi  desa namun  kenyataan  yang  ada  gerak perempuan  kurang  diperhitungkan dan  posisi-posisi  pemimpin  dalam organisasi  masih  dipegang  penuh oleh  laki-laki.  Dari  hasil  penelitian diatas  dapat  di  tarik  berbagai macam  kesimpulan,  antara  lain sebagai berikut:
1. Dalam masyarakat desa Pakelen masih  terlihat  adanya  budaya patriarkhi.  Hal  tersebut  dapat dilihat posisi ketua atau pemimpin dalam struktur organisasi masih dipegang
penuh oleh laki-laki.
2. Partisipasi perempuan desa Pakelen dalam struktur organisasi desa sejauh ini belum terlihat dan belum sejajar dengan  laki-laki.  Mulai  dari kepala  desa  sampai  bagian urusan umum masih didominasi oleh kaum laki-laki. 3. Dalam  pengambilan  keputusan atau  rapat-rapat,  serta  perayaan hari besar atau kegiatan-
kegiatan  yang  ada  di  desa perempuan  sudah  dilibatkan.
Namun,  posisi  ketua  masih tetap diduduki oleh laki-laki.
4. Kurangnya kesadaran atau pemahaman  perempuan  untuk dapat  terlibat  dalam  struktur organisasi. Daftar Pustaka
A.  Nunuk.  P.  Murniati,    Getar
Gender (Perempuan Indonesia
dalam  Perspektif  Agama,  Budaya, dan Keluarga), Magelang: Indonesia Tera, 2004.
George  Ritzer  dan  Douglas  J. Goodman,  Teori  Sosiologi  Modern, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2007.
Indrayati Suparno, MASIH DALAM POSISI PINGGIRAN Membaca Tingkat Partisipasi Politik Perempuan di Kota Surakarta,  Solo: SPEK HAM, 2005. Julia  Claves  Mosse,  Gender  dan
Pembangunan.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2007.
Keith Devis, dalam Santoro Sastropetro,  Partisipasi  Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan    Nasional,  Bandung: Alumni Mansour  Fakih,  Analisis  Gender
Dan  Transformasi  Sosial,  Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Naning Margasari, Profil, Kedudukan  Dan  Peran  Perempuan Dalam  Badan  Perwakilan  Desa  Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta (FIS UNY). Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan & Perkotaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. Taliziduhu Ndraha, Metodologi Penelitian Pembangunan Desa, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Tommy F. Awwuy, Wacana Tragedi dan Dekonstruksi Kebudayaan. Yogyakarta: Jentera, 1995