Journal of Natural Resources and Environmental Management 11 (2): 215-220. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.2.215-220 E-ISSN: 2460-5824
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Rekonstruksi formula perhitungan kompensasi bagi usaha perikanan budidaya yang terdampak pencemaran laut
Reconstruction  of  the  compensation  calculation  formula  for  impacted  aquaculture  by  marine pollution
Ali Mashar ab , Gatot Yulianto ab , Sugeng Hari Wisudo bc ,Luluk Dwi Wulan Handayani a , Irza Arnita Nur a , Hadi Supardi d , Audra Ligafinza d , Luisa Febrina Amalo a , Marfian Dwidima Putra a , Yusli Wardiatno ab , Hefni Effendi ab
a Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, IPB University, Kampus IPB Dramaga Bogor, 16680, Indonesia
b Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University, Kampus IPB Dramaga Bogor, 16680, Indonesia [+62 251-8622932]
c Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University, Kampus IPB Dramaga Bogor, 16680, Indonesia
d PT Pertamina Hulu Energi ONWJ ( Offshore North West Java ), PHE Tower, Jakarta Selatan, 12520, Indonesia

## Article Info:
Received: 03 - 04 - 2021 Accepted: 03 - 06 - 2021

## Keywords:
Aquacultures, compensation, formula, pollution

## Corresponding Author:
Ali Mashar Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University; Tel. +62-251-8622932 Email: alimashar75@gmail.com
Abstract . Marine pollution can have a negative impact on aquaculture. For this reason, an appropriate and precise compensation calculation formula is needed. This study aims to formulate a formula for compensation calculating for  aquaculture  by  reconstructing  formula  in  PermenLH  No.  7/2014.  The reconstruction  of  formula  was  analyzed  descriptively  qualitatively  with  an expert judgment approach. The results showed that production data was a key factor in the reconstruction of compensation calculation formula. There are three  reconstruction  results  formulas,  namely  compensation  formula  for aquaculture  whose  production  data  is  available  before  and  after  pollution; compensation  formula  for  aquaculture,  which  only  production  data  is available  before  pollution;  and  compensation  formula  for  aquaculture production data are not available.

## How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Mashar A, Yulianto G, Wisudo SH, Handayani LDW, Nur IA, Supardi H, Ligafinza A, Amalo LF, Putra MD, Wardiatno Y, Effendi H. 2021. Rekonstruksi formula perhitungan kompensasi bagi usaha perikanan budidaya yang terdampak pencemaran laut. JPSL
11 (2): 215-220. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.2.215-220.

## PENDAHULUAN
Wilayah pesisir dan laut Indonesia menyimpan sumber daya alam dan lingkungan yang tinggi, baik berupa sumber  daya  hayati,  sumber  daya  non  hayati,  sumber  daya  buatan,  maupun  berupa  jasa-jasa  lingkungan (Dahuri et al., 2008; Kay dan Adler, 1999). Berbagai kegiatan perekonomian juga telah berkembang di wilayah pesisir dan laut, diantaranya penambangan minyak dan  gas (migas), penambangan pasir, perindustrian, jasa transportasi, dan perikanan, terutama perikanan tangkap dan perikanan budidaya (Triarso, 2012). Akan tetapi di  sisi  lain,  wilayah  pesisir  dan  laut  Indonesia  juga  sangat  rentan  terhadap  berbagai  ancaman  pencemaran. Pencemaran  adalah  masuknya  zat  pencemar  atau  polutan  ke  dalam  lingkungan  (Pankratz,  2001  dalam Meinarni,  2016). Peristiwa  pencemaran  laut  kerap  terjadi  di  Indonesia,  baik  yang  berasal  dari  tumpahan
minyak ( oil spill ), tabrakan kapal dengan terumbu karang, pembuangan air limbah, aktivitas domestik manusia ( marine  debris ),  industri  (pengolahan  perikanan),  perhubungan  laut,  maupun  aktivitas  lainnya. Kegiatan industri  migas  memiliki  potensi  yang  cukup  tinggi  untuk  terjadinya  pencemaran  lingkungan  (Salahuddin et al., 2012).
Pencemaran  laut  ini  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  ekosistem  pesisir  dan  laut  (terumbu karang,  lamun,  dan  mangrove),  biota  laut  dan  habitatnya,  serta  penurunan  kualitas  lingkungan  pesisir.  Jika tidak  segera  ditangani  secara  tepat,  maka  dampak  negatif  pencemaran  laut  tersebut  akan  semakin  meluas, termasuk  dampak  terhadap  kehidupan  manusia,  terutama  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  yang  ada  di sekitarnya (Kusnandar, 2008 dalam Suwedi, 2017). Kehidupan manusia yang akan terdampak pencemaran laut adalah mereka yang menggantungkan hidupnya pada kesehatan lingkungan pesisir dan laut, diantaranya para pelaku usaha perikanan budidaya, baik budidaya pesisir atau tambak maupun budidaya laut atau marikultur. Aktivitas budidaya ikan tergantung dari kuantitas dan kualitas air, sebagai contoh pada tambak udang, kualitas air berpengaruh terhadap produktivitas polikultur udang vaname dan ikan bandeng (Hendrajat et al., 2018), sehingga  adanya  pencemaran  perairan  akan  berdampak  terhadap  penurunan  kualitas  air  dan  pada  akhirnya berpengaruh pada produksi budidaya.
Secara  hukum,  setiap  kegiatan  yang  terdampak  pencemaran,  termasuk  pencemaran  laut,  berhak  untuk mendapatkan  kompensasi,  tidak  terkecuali  usaha  perikanan  budidaya  ( PermenLH  No.  7  Tahun  2014) . Pemberian  kompensasi  juga  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  ganti  rugi  dari  pihak  pelaku  pencemaran (Kantaatmadja,  1981  dalam  Sudini,  2015).  Selain  sebagai  bentuk  ganti  rugi,  kompensasi  ini  juga  dapat mencegah  terjadinya  pergolakan  di  masyarakat  terdampak  pencemaran,  tidak  terkecuali  pada  para  pelaku perikanan  budidaya  atau  petambak  (Istiana,  2013).  PermenLH No.  7  Tahun  2014  memberikan  formula perhitungan kompensasi atau ganti rugi bagi kegiatan perekonomian yang terdampak pencemaran. Akan tetapi, formula  perhitungan  yang  diberikan  masih  bersifat  umum,  sehingga  tidak  bisa  langsung  digunakan  untuk perhitungan kompensasi bagi kegiatan perikanan yang terdampak pencemaran laut, apalagi jenis dan kondisi kegiatan perikanan budidaya di wilayah pesisir dan laut sangat beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan formula spesifik  untuk  perhitungan  kompensasi  kegiatan  perikanan  budidaya  yang  terdampak  pencemaran  di  laut melalui rekonstruksi formula perhitungan kompensasi pada PermenLH No. 7 Tahun 2014.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan  formula-formula  perhitungan  kompensasi  untuk  usaha perikanan budidaya terdampak pencemaran laut dengan merekonstruksi formula yang terdapat di PermenLH No. 7 Tahun 2014. Formula-formula yang didapatkan dari rekonstruksi formula yang sudah ada ini diharapkan dapat  bermanfaat  sebagai  landasan  ilmiah  dalam  menghitung  nilai  kompensasi  bagi  kegiatan  perikanan budidaya terdampak pencemaran laut.

## METODE

## Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan pada studi ini adalah formula umum untuk menghitung kompensasi bagi kegiatan perekonomian  yang  terdampak  pencemaran  yang  tedapat  di  PermenLH  No.  7  Tahun  2014.  Formula perhitungan kompensasi ini dirumuskan dengan pendekatan pendapatan faktor ( factor income approach ) yang dihitung melalui perubahan rente ekonomi atau surplus. Formula tersebut adalah sebagai berikut:
𝑅𝑒𝑛𝑡 = ((𝑃𝑏 × 𝑄𝑏) − 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎/𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡) 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚  − ((𝑃𝑠 × 𝑄𝑠) − 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎/𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡) 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ
Keterangan:
Pb  = Harga produk sebelum terjadi kerusakan, Ps  = Harga produk setelah terjadi kerusakan, Qb  = Produksi sebelum terjadi pencemaran/kerusakan, Qs  = Produksi setelah terjadi pencemaran/kerusakan.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  yang  dilakukan  adalah  rekonstruksi  formula  PermenLH  untuk  menghasilkan  formula- formula  perhitungan  kompensasi  khusus  kegiatan  perikanan  budidaya.  Analisis  data  dilakukan  secara deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan expert  judgement .  Rekonstruksi  formula  ini  mempertimbangkan kelengkapan  atau  kecukupan  ketersediaan  data-data  produksi  perikanan  budidaya  sebelum  dan  sesudah kejadian pencemaran laut, lama waktu pencemaran laut, serta fakta dampak pencemaran laut terhadap kegiatan perikanan budidaya di wilayah pesisir dan laut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Review Formula Umum
Formula yang terdapat dalam PermenLH No. 7 Tahun 2014 untuk menghitung kompensasi bagi kegiatan perekonomian  terdampak  pencemaran  masih  bersifat  umum,  sehingga  formula  tersebut  tidak  bisa  langsung digunakan untuk menghitung nilai kompensasi untuk kegiatan perikanan budidaya. Kalaupun bisa digunakan langsung, juga akan terbatas penggunaannya. Perhitungan dalam formula tersebut hanya mempertimbangkan variabel yang langsung berkaitan dengan produksi, yaitu jumlah dan harga produk, serta biaya produksi. Dalam kasus pencemaran laut, banyak faktor yang dapat mengakibatkan variasi dampak yang akan diterima kegiatan perikanan budidaya di wilayah pesisir dan laut, diantaranya sumber pencemar dan kondisi oseanografi.
Kondisi oseanografi, seperti gelombang, kecepatan dan arah arus di laut, serta perubahannya, terutama di pusat pencemaran laut, berpengaruh terhadap lama waktu dampak pencemaran laut. Kondisi fisika oseanografi tersebut dan posisi sumber atau pusat pencemaran berpengaruh terhadap sejauh mana pencemaran mencapai kawasan  perikanan  budidaya,  baik  budidaya  laut  maupun  budidaya  pesisir/tambak,  sehingga  tingkat keterdampakan kegiatan perikanan budidaya tersebut dapat berbeda-beda, dari yang terdampak berat hingga terdampak ringan. Kematian komoditas yang sedang dibudidayakan juga dapat terjadi ketika pencemaran laut mencapai  kawasan  perikanan  budidaya,  terutama  budidaya  laut.  Kerusakan  sarana  dan  prasarana  budidaya juga dapat terjadi akibat pencemaran laut, seperti kerusakan jaring pada Keramba Jaring Apung (KJA), tali ris pada budidaya rumput laut, pintu air masuk tambak, dan pompa inlet pada tambak.  Fakta-fakta  yang  kerap terjadi  pada  kejadian  pencemaran  laut  tersebut  seharusnya  dipertimbangkan  dalam  menghitung  nilai kompensasi  kegiatan  perikanan  budidaya  agar  dihasilkan  nilai  kompensasi  yang  tepat  nilai,  akuntabel,  dan dapat dipertanggungjawabkan, namun dalam formula PermenLH tersebut diperhitungkan.
Selain  itu,  fakta  bahwa  sistem  pendataan  yang  lemah  pada  para  pelaku  usaha  perikanan  di  Indonesia, termasuk  perikanan  budidaya.  Hasil  kajian  Bappenas  (2014)  memperkuat  fakta  ini  bahwa  salah  satu permasalahan nasional dalam pengembangan usaha perikanan budidaya di Indonesia adalah sistem pendataan perikanan  budidaya  belum  andal  dan  belum  efisien.  Sudah  bukan  menjadi  rahasia  umum  lagi  bahwa  para pelaku usaha perikanan budidaya di Indonesia, terutama yang sifatnya mandiri atau perorangan dan teknologi tradisional,  sering  dijumpai  tidak aware dalam  pendataan,  terutama  dalam  mendata  dan  menyimpan  bukti- bukti transaksi yang terjadi dalam setiap musim tanam atau siklus produksi. Akibatnya biaya-biaya produksi yang  dikeluarkan  selama  satu  siklus  produksi  tidak  diketahui  secara  pasti  atau  kalaupun  diketahui  hanya perkiraan, sehingga mempersulit dan menghambat perhitungan nilai kompensasi kegiatan perikanan budidaya ketika terdampak pencemaran.
Fakta kondisi sistem pendataan perikanan budidaya ini harus dipertimbangkan ketika akan menghitung nilai kompensasi. Apalagi dengan model formula umum yang terdapat di PermenLH tersebut, ketiadaan data biaya  produksi  dapat  mengakibatkan  nilai  kompensasi  yang  dihasilkan  dari  perhitungan  dengan  formula tersebut bisa sangat bias, tidak tepat nilai, dan sulit dipertanggungjawabkan, serta nilainya bisa over estimate . Oleh  karena  itu,  perlu  dibangun  formula  perhitungan  kompensasi  yang  praktis,  ilmiah,  dan  dapat dipertanggungjawabkan, bagi para pelaku perikanan budidaya, termasuk formula untuk mengakomodir para pelaku perikanan budidaya yang tidak memiliki atau sangat terbatas data biaya-biaya produksinya.

## Rekonstruksi Formula Perhitungan Kompensasi
Rekonstruksi  formula  perhitungan  kompensasi  bagi  kegiatan  perikanan  budidaya  yang  terdampak pencemaran  laut  dibangun  berdasarkan expert  judgement dengan  memperhatikan  hasil review terhadap formula umum dalam PermenLH No. 7 Tahun 2014. Paling tidak terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan dalam  rekonstruksi  formula  perhitungan  kompensasi  tersebut,  yaitu:  1)  Lama  terdampak;  2)  Tingkat keterdampakan; dan 3) Ketersediaan data, khususnya data biaya-biaya produksi.
Satuan waktu lama terdampak dalam perhitungan kompensasi bisa berbeda-beda antar usaha perikanan. Adapun  untuk  usaha  perikanan  budidaya,  satuan  waktu  lama  terdampak  yang  digunakan  adalah  siklus  atau musim tanam. Tingkat keterdampakan menggambarkan tingkat keparahan dampak pencemaran laut terhadap produksi  perikanan  budidaya.  Tingkat  keterdampakan  digambarkan  dengan  persen  dan  ditentukan  dengan mengamati  sejauh  mana  pencemaran  laut  tersebut  memasuki  kawasan  perikanan  budidaya,  baik  dengan pengamatan secara langsung maupun bantuan peralatan atau teknologi tertentu, seperti drone atau citra satelit. Ketersediaan  data  produksi  perikanan  budidaya,  terutama  data  biaya-biaya  produksi,  menjadi  faktor  kunci dalam menghitung nilai kompensasi kegiatan perikanan budidaya yang terdampak pencemaran laut.
Berkaitan  dengan  ketersediaan  data  produksi  pada  saat  perhitungan  nilai  kompensasi  untuk  kegiatan perikanan  budidaya,  paling  tidak  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  kategori,  yaitu  Data  Lengkap,  Cukup Lengkap, dan Data Tidak Lengkap. Kategori Data Lengkap artinya tersedia data produksi perikanan budidaya sebelum dan sesudah kejadian pencemaran laut. Kategori Data Cukup Lengkap artinya data produksi perikanan budidaya  hanya  tersedia  sebelum  kejadian  pencemaran  laut.  Kategori  Data  Tidak  Lengkap  artinya  tidak tersedia data produksi perikanan budidaya, baik sebelum maupun sesudah kejadian pencemaran laut.
Berdasarkan hasil review formula umum dan beberapa pertimbangan di atas, maka terdapat tiga formula hasil  rekonstruksi  untuk  perhitungan  nilai  kompensasi  kegiatan  perikanan  budidaya  yang  terdampak pencemaran laut, yaitu:
(1) 𝐶𝑉 𝑎𝑞 = [((𝑃 𝑏 × 𝑄 𝑏 ) − (𝑄 𝑏 × 𝐶 𝑝𝑏 )) − ((𝑃 𝑠 × 𝑄 𝑠 ) − (𝑄 𝑠 × 𝐶 𝑝𝑠 ))] × 𝐿 𝑖 × 𝑇 𝑑𝑖
(2) 𝐶𝑉 𝑎𝑞 = [((𝑃 𝑏 × 𝑄 𝑏 ) − (𝑄 𝑏 × 𝐶 𝑝𝑏 )) − 𝐼 𝑠 ] × 𝐿 𝑖 × 𝑇 𝑑𝑖
(3) 𝐶𝑉 𝑎𝑞 = [𝐼 𝑏 − 𝐼 𝑠 ] × 𝐿 𝑖 × 𝑇 𝑑𝑖
Keterangan: CV aq = Nilai kompensasi (Rp)
P b = Harga produk sebelum pencemaran (Rp/Kg)
P s = Harga produk setelah pencemaran (Rp/Kg)
Q b = Produksi sebelum pencemaran (Kg)
Q s = Produksi setelah pencemaran (Kg)
C pb = Biaya operasional produksi sebelum pencemaran (Rp/Kg) C ps = Biaya operasional produksi setelah pencemaran (Rp/Kg)
L i = Tingkat atau persentase keterdampakan (%)
T di = Lama terdampak (siklus)
I b = Pendapatan bersih sebelum pencemaran (Rp/siklus)
I s = Pendapatan bersih setelah pencemaran (Rp/siklus)
Ketiga formula tersebut di atas, secara teknis dapat digunakan untuk menghitung nilai kompensasi usaha perikanan budidaya yang terdampak pencemaran laut. Penggunaan salah satu dari tiga formula penghitungan kompensasi  hasil  rekonstruksi  tersebut  sangat  tergantung  dari  ketersediaan  data-data  produksi.  Dari  sisi akurasi, formula pertama adalah formula yang paling akurat  karena variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung nilai kompensasi paling lengkap. Hasil perhitungan nilai kompensasi dari formula pertama juga akan lebih tepat nilai dan akuntabel dibanding dua formula lainnya. Oleh karena itu, ketika terjadi peristiwa
pencemaran laut dan berdampak pada kegiatan perikanan budidaya di sekitarnya, maka kegiatan pengumpulan data harus didesain secara tepat agar data-data yang akan dikumpulkan dapat dipergunakan untuk menghitung nilai kompensasi dengan formula pertama. Hal ini dapat diberlakukan untuk semua jenis dan teknologi, serta pola pemeliharaan kegiatan perikanan budidaya, termasuk komoditas yang dibudidayakan. Akan tetapi, ketika data-data produksi perikanan budidaya  yang  terkumpul terbatas dan tidak memadai  untuk  menghitung nilai kompensasi dengan formula pertama, maka secara teknis penggunaaan formula dua atau formula tiga dapat menjadi pilihan selanjutnya.
Keterbatasan data-data produksi pada kegiatan perikanan budidaya di Indonesia peluangnya cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar kegiatan perikanan budidaya di  Indonesia, dikelola secara mandiri atau perorangan, dan teknologi yang digunakan masih sederhana atau tradisional dan tradisional plus. Karakter kegiatan  perikanan  budidaya  di  Indonesia  yang  dikelola  mandiri  atau  perorangan  umumnya  kurang  peduli dengan  pencatatan  data-data  terkait  produksi  perikanan  budidaya  secara  rinci  dan  terarsipkan,  termasuk pengarsipan  bukti-bukti  transaksi  keuangan  selama  masa  produksi,  apalagi  jika  teknologi  yang  diterapkan masih tradisional atau tradisional plus. Bagi mereka yang penting cukup mengingat jumlah biaya yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan perikanan budidaya dan jumlah nilai produksi atau panen yang didapatkan.  Oleh karena  itu,  dalam  praktiknya,  boleh  jadi  formula  dua  atau  formula  tiga  akan  lebih  banyak  digunakan  untuk menghitung nilai kompensasi kegiatan perikanan budidaya yang terdampak pencemaran laut. Dalam kondisi seperti ini, akuntabilitas atau ketepatan nilai kompensasi hasil perhitungan dengan formula dua atau formula tiga sangat tergantung pada kemampuan, ketelitian, dan pengalaman dari ahli atau tim yang diberi tugas untuk menghitung  nilai  kompensasi  tersebut  dalam  menilai  dan  mengevaluasi  data-data  yang  terbatas  ( expert judgement ). Expert judgement dalam kondisi ini juga sangat penting ketika terdapat data-data yang tidak logis, baik karena disengaja maupun tidak disengaja, yang disampaikan para pelaku usaha perikanan budidaya. Data- data yang tidak logis tersebut dengan pendekatan expert judgement akan dikoreksi, dievaluasi, dan dijustifikasi ketika akan digunakan untuk perhitungan nilai kompensasi agar nilai kompensasi tidak bias atau tidak under - atau overestimate .

## SIMPULAN
Ketersediaan  data-data  produksi  usaha  perikanan  budidaya  menjadi  faktor  kunci  dalam  rekonstruksi formula untuk menghitung nilai kompensasi kegiatan perikanan budidaya yang terdampak pencemaran laut. Berdasarkan ketersediaan data-data produksi, terdapat tiga formula hasil rekonstruksi untuk menghitung nilai kompensasi kegiatan perikanan budidaya, yaitu formula kompensasi untuk kegiatan perikanan budidaya yang data produksinya lengkap (tersedia data produksi sebelum dan setelah pencemaran); formula kompensasi untuk kegiatan perikanan budidaya yang hanya tersedia data produksi sebelum pencemaran; dan formula kompensasi untuk kegiatan perikanan budidaya yang tidak tersedia data produksi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima  kasih disampaikan kepada  Pertamina Hulu Energi (PHE) yang telah mendukung secara penuh  dalam  upaya  rekonstruksi  formula  untuk  menghitung  nilai  kompensasi  bagi  usaha  perikanan  secara umum yang terdampak pencemaran laut.

## DAFTAR PUSTAKA
[Bappenas]  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  2014. Kajian  Strategis  Pengelolaan  Perikanan Berkelanjutan . Jakarta (ID): Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
[Kemen  LH]  Kementerian  Lingkungan  Hidup.  2014.  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup (PermenLH)  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun  2014  tentang  Kerugian  Lingkungan  Hidup  Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hdup. Jakarta (ID): Kemen LH.
Dahuri R, Rais J, Ginting SP, Sitepu MJ. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu . Jakarta (ID): Pradya Paramita.
Hendrajat EA, Ratnawati E, Mustafa A. 2018. Penentuan pengaruh kualitas tanah dan air terhadap produksi total tambak polikultur udang vaname dan ikan bandeng di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur melalui aplikasi analisis jalur. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis . 10(1): 179-195.
Istiana. 2013. Alternatif kebijakan menghadapi pergolakan petambak akibat pencemaran perairan (Studi kasus pada petambak Ujung Pangkah Kabupaten Gresik). J Kebijakan Sosek KP . 3(1): 15-26.
Kay R, Alder J. 1999. Coastal Planning and Management. London (GB): E & FN Spon.
Meinarni NPS. 2016. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan laut dalam kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor. Jurnal Magister Hukum Udayana . 5(4): 833-870.
Salahuddin, Fandeli C, Sugiharto E. 2012. Kajian pencemaran lingkungan di tambak udang Delta Mahakam.
Jurnal Teknosains. 2(1): 1-70. Sudini LP. 2015. Pengelolaan Pencemaran Laut di Indonesia . Surabaya (ID): Penerbit RA De Rozarie. 294 hlm.
Suwedi  N.  2017.  Model  hubungan  waktu  terjadinya  tumpahan  minyak  di  suatu  lokasi  dengan  bentuk sebarannya  pada  daerah  terdampak  studi  kasus:  tumpahan  minyak  di  sekitar  pesisir  Lhokseumawe- NAD. Jurnal Teknologi Lingkungan . 18(1): 104-111.
Triarso I. 2012. Potensi dan peluang pengembangan usaha perikanan tangkap di pantura Jawa Tengah. Jurnal Saintek Perikanan . 8(1): 65-73.