## OPTIMALISASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN RESIKO RESIDIVIS TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN
(STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU)

## Risky Rohmat Ramadhan
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Depok, Depok, Indonesia {riskyrohmat96@gmail.com}

## Abstrak
Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  upaya  pencegahan  resiko  residivis  masih belum  berjalan  secara  optimal.  hal  ini  dikarenakan  masih  adanya  beberapa  hambatan yang  dialami  oleh  petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  baik  itu  dari  segi  pemberian program  bimbingan maupun pengawasan  yang dilakukan terhadap klien. Penelitian ini bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan  tentang  tugas  Pembimbing  Kemasyarakatan beserta faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivis  yang  dilakukan  oleh  klien  Pemasyarakatan.  dari  hasil  pembahasannya  masih perlu  adanya  penguatan  terhadap  tugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  kerja  sama baik  itu  dengan  keluarga  pelaku  sampai  aparat  penegak  hukum  disekitar  lingkungan pelaku. Jadi kesimpulannya adalah  Pembimbing Kemasyarakatan harus melaksanakan program bimbingan  yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh klien dan juga melakukan  kerja  sama  terhadap  berbagai  pihak  sebagai  bentuk  pengawasan  terhadap klien agar tidak menjadi seorang residivis.
Kata Kunci: Optimalisasi, Residivis, Pembimbing  Kemasyarakatan.

## Abstract
The role of Community Guidance in efforts to prevent recidivist risk is still not running optimally.  This  is  because  there  are  still  several  obstacles  experienced  by  Community Guidance  officers,  both  in  terms  of  providing  guidance  and  supervision  programs carried  out  on  clients.  This  study  aims  to  provide  an  explanation  of  the  duties  of  the Community Guidance and the factors that cause the occurrence of criminal or recidivist acts committed by Correctional clients. From the results of the discussion, there is still a need for strengthening of the task of Community Guidance and cooperation, both with the  perpetrator's  family  to  law  enforcement  officials  around  the  perpetrator's environment.  So  the  conclusion  is  that  the  Community  Counselor  must  carry  out  a guidance  program  in  accordance  with  the  abilities  possessed  by  the  client  and  also collaborate with various parties as a form of supervision of the client so that he does not become a recidivist
Keywords: Optimization, Recidivist, Community Advisor.

## Latar Belakang
Seperti  yang  kita  ketahui  bersama dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 telah  dijelaskan  bahwa,  Indonesia merupakan  Negara  yang  berlandaskan atas  hukum  dan  tidak  berdasarkan  atas
sebuah kekuasaan saja. Indonesia
merupakan  Negara  yang  diatur oleh  Pancasila  dan  juga  Undang- Undang  Dasar  1945.  Dimana  hukum mengatur  tentang  segala  baik  atau
buruknya perilaku seseorang memberikan  sanksi  sebagai  bentuk perubahan terhadap perilaku diri manusia.  Sebuah  kejahatan  merupakan sebuah  fenomena  yang  terjadi  disekitar masyarakat  karena  tidak  terlepas  dari setiap kehidupan sehari-hari. Kejahatan mengandung  banyak  artian  merupakan suatu  pengertian  dan  penamaan  yang relatif dan mengandung variabilitas dan dinamis  yang  saling  berhubungan apakah  itu  baik  atau  buruk,  yang  di nilai  sebagian  besar  orang  sebagai perbuatan  anti  sosial  terhadap  sebuah penilaian  sosial  dan  waktu.  Kejahatan itu  sendiri  dapat  dilakukan  oleh  siapa saja, dimana saja, dan kapan saja tanpa adanya  sebuah  bentuk  rencana.  Ketika adanya  sebuah  kesempatan  baik  itu sekecil apapun seseorang bisa melakukan  sebuah  tindak  kejahatan, dimana  kejahatan  ini  pastinya  dapat merugikan orang lain, keluarga dan diri sendiri.  Sebut  saja  sebuah  kejahatan yang  dilakukan  seperti  tindak  pidana pencurian,  seseorang  yang  melakukan sebuah  pencurian  biasanya  tergolong dikarenakan  faktor  ekonomi  dan  ada juga  karena  rasa  penasaran  atau  hanya ingin  ikutan  saja.  Tindak  pidana pencurian  di  Indonesia  sendiri  sangat kerap  terjadi  disetiap  wilayah  baik  itu wilayah  pedesaan  hingaa  wilayah perkotaan Dimana pelaku tindak pidana pencurian tersebut harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan  pasal-pasal  yang  telah diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah melalu serangkaian  proses  hukum  mulai dari  proses  penyidikan  sampai  pada akhirnya proses persidangan dan mendapat  putusan  oleh  hakim  yang selanjutnya akan menjalani masa pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan
(LAPAS) dan statusnya berubah menjadi Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-
Undang  No  12  Tahun  1995  tentang
pemasyarakatan merupakan tempat untuk  pelaksanaan  proses  pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, yang selanjutnya Narapidana  menurut  pasal  1  ayat  7 Undang-Undang  No  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan seorang terpidana  yang  menjalani  masa  pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
Bagaimanapun  juga  Narapidana adalah  manusia  biasa  yang  memiliki potensi yang dapat dilatih dan dikembangkan  untuk  menjadi  manusia yang  produktif,  dan  bisa  menjadi  lebih baik  daripada  sebelumnya.  Semakin banyak  dan  beragam  segala  perilaku tindak  pidana  yang  ada  di  Indonesia, menjadikan peran dari Lembaga Pemasyarakatan  sangat  penting  dalam menjunjang  perubahan  dari  narapidana itu  sendiri.  Baik  dari  setiap  program pembinaan  yang  diberikan  terhadap narapidana  dan  juga  pelatihan  yang diberikan.  Setelah  menjalani  masa pembinaan  nantinya  narapidana  yang bebas  akan  melaksanakan  bimbingan yang  dilaksanakan  oleh  pihak  Bapas, Bapas  menurut  Undang-Undang  No  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan merupakan  sebuah  pranata  dalam pelaksanaan bimbingan kemasyrakatan. Adapun  dalam  bapas  sendiri  terdapat petugas yaitu Pembimbing Kemasyarakatan dimana tugas Pembimbing Kemasyarakatan
tercantum  dalam  pasal  2  ayat  1 Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  No. M.01-PK.10  Tahun  1998  salah  satunya adalah  bimbingan  kerja  bagi  klien pemasyarakatan.
Namun dalam kenyataannya masih terdapat  Narapidana  yang  melakukan pengulangan  tindak  pidana  baik  itu tindak  pidana  yang  sama  maupun tindak  pidana  lainnya.  Pengulangan tindak  pidana  ini  bisa  disebabkan  oleh faktor masih kurangnya pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh petugas
Pemasyarakatan. Sesuai dalam peraturan  Pemerintah  Nomor  31  tahun 1999 tentang Pembinaan
dan
Pembimbingan pasal 4 ayat 1 menyatakan  :  pelaksanaan  pembinaan dan  pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh petugas
Pemasyarakatan yang terdiri atas Pembina Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbingan terhadap klien dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas. Pembimbing Kemasyarakatan
ditetapkan  sebagai  Pejabat  Fungsional Penegak  Hukum  sebagaimana  tertuang dalam  pasal  8  Undang-Undang  No  12
Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan. Maka  Pembimbing  Kemasyarakatan wajib melaksanakan bimbingan terhadap  klien  dalam  hal  ini  dilakukan bimbingan  keterampilan,  bimbingan konseling agar mempunyai bekal untuk menunjang  hidupnya  setelah  menjalani masa  pidana.  Harus  disadari  adanya perubahan  sistem  kepenjaraan  menjadi sistem  Pemasyarakatan  memerlukan proses  yang  sangat  panjang  yaitu dengan adanya
penyempurnaan- penyempurnaan  di  semua  bidang  baik dalam  bidang  administrasi,  teknis maupun  sarana  dan  prasarana  yang mendukung terlaksananya proses perubahan sistem tersebut. Sebagai petugas teknis pelaksanaan
Pembimbingan  Klien  yang  dilakukan oleh Bapas adalah Pembimbing Kemasyarakatan merupakan orang yang  harus  memiliki  keahlian  dan keterampilan  teknis  dalam  bidang kesejahteraan  sosial,  sehingga  dapat membantu klien yang sedang mengalami permasalahan dengan fungsi  sosialnya,  selain  itu  seorang pembimbing kemasyarakatan harus menguasai metode dan teknik pembimbingan  serta  kemampuan  yang professional. Menurut pengamatan penulis yang terjadi di BAPAS Kelas II
Pekanbaru terlihat bahwa dalam kenyataannya peran petugas Pembimbing  Kemasyarakatan  masih kurang  optimal  dalam  pelaksanaan program  bimbingan  yang  diberikan dikarenakan  terkendala  oleh  kondisi Pandemi  Corona  Saat  ini,  dimana program  bimbingan  yang  diberikan hanya  bisa  dilaksanakan  melalui  via Daring  atau  melalui  online  dan  masih kurangnya bentuk pengawasan terhadap klien  Pemasyarakatan  karena  jarak yang cukup jauh.
Berdasarkan uraian tersebut  diatas  maka  penulis  ingin mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mencegah resiko  residivis  yang  dilakukan  oleh klien Pemasyarakatan dan mengoptimalkan  tugas  dan  fungsi Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri  maka  penulis  mengambil  judul “Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Mencegah Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan di Balai
Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru’’.

## Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Metode penelitian Kualitatif merupakan  metode  penelitian  yang berlandaskan
pada filsafat
postpositivisme atau enterpretetif, digunakan  untuk  mengetahui  setiap kondisi  obyek  secara  nyata  dan alamiah,  dimana  peneliti  merupakan instrument kunci dan hasil dari penelitian  bersifat  makna,  memahami setiap kondisi dari data yang diteliti dan menemukan hipotesis (Sugiyono 2017:9). Metode penelitian Deskriptif sendiri  merupakan  metode  dimana seorang  peneliti  mengumpulkan  data, menganalisis  data  tersebut  secara  kritis dan menyimpulkannya berdasarkan
fakta-fakta pada saat penelitian berlangsung. Dimana motde ini
bertujuan  untuk  memberikan  gambaran serta  mendeskripsikan  berbagai  fakta dan  fenomena  yang  ditemukan  dan mengaitkannya  satu  dengan  lainnya. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 1975:  5)  mendefinisikan  pendekatan penelitian  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang  dan perilaku  yang  dapat  diamati.  Oleh karena  itu  penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  mengikuti  aktivitas  yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan  serta  beberapa  pihak yang  terkait.  Penelitian  ini  berfokus pada peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam mencegah resiko residivis di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Pembahasan dalam  Undang-Undang  No  11
Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  pasal  1,  Pembimbing Kemasyarakatan adalah
pejabat
fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan,  pendampingan  di  dalam dan  diluar  proses  peradilan  pidana. Dengan demikian
pelaksanaan bimbingan terhadap klien maka pembimbing kemasyarakatan memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam mengoptimalkan  bimbingan  terhadap klien dewasa guna mewujudkan tujuan dari  sistem  pemasyarakatan  yang berusaha  mengoptimalkan  reintegrasi dan  tidak  terjadinya  pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini dijelaskan terdapat  7  peran  yang  harus  dimiliki oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan:  1.)  Broker  yaitu menyediakan  pelayanan  sosial  kepada klien  pemasyarakatan,  dimana  para Pembimbing Kemasyarakatan
melaksanakan  kerja  sama  dengan instansi  lain  untuk  mempermudah
dalam  proses  bimbingan  yang  akan  di lakukan  oleh  klien  sesuai  dengan masalah  yang  dihadapinya,  namun pada  Bapas  Kelas  II  Pekanbaru keterbatasan  kerjasama  dan  kordinasi dengan  instansi  atau  lembaga  lain dalam pelaksanaan bimbingan terbatas dikarenakan  kondisi  pandemic  saat  ini dan hanya melakukan bentuk kerjasama  dengan  pihak  BNN  dalam sosialisasi  dan  memberikan  program bimbingan kemandirian terhadap klien, dimana  dalam  hal  ini  harusnya program ini dilaksanakan dalam sebulan sekali namun pada kenyataanya  masih  sangat  jarang dilaksanakan  bahkan  dalam  1  tahun dilaksanakan 2 kali dalam  setahun, 2.) Mediator  Yaitu  menghubungkan  klien dengan  berbagai  sumber  pelayanan sosial  yang  ada  dalam  masyarakat, Pembimbing  Kemasyarakatan  pada Bapas  Kelas  II  Pekanbaru  kurang mampu dalam melaksanakan kordinasi dengan  klien  maupun  lembaga  sosial lainnya, disebabkan kurangnya kemauan klien dalam mengembangkan dirinya,  3.) Public  Educator yaitu memberikan dan menyebarkan informasi  mengenasi  masalah-masalah dan  pelayanan  sosial  yang  tersedia penyampaian informasi mengenai pelayanan sosial  kurang  efektif karena jangkuan luas, meskipun sistem informasi sudah canggih namun masih ada para klien dengan kondisi pendidikan kalangan dibawah rata-rata maka  informasi  tersebut  tidak  sampai terhadap  klien,  4.) Advocat yaitu sebagai pembela klien dalam
memperjuangkan hak-hak nya
memperoleh  pelayanan  klien  agar lembaga  menjadi  lebih  responsive memenuhi  kebutuhan  klien  adapun hak-hak  sebagian  klien  salah  satunya yaitu  mendapatkan  pembinaan  di  luar lembaga telah terpenuhi tetapi ada juga yang  harus  diperhatikan  yaitu  selain memiliki  hak  klien  juga  mempunyai
kewajiban salah satunya yaitu mematuhi semua peraturan dan
ketentuan  yang  berlaku  dalam  proses pembimbingan,  dalam  hal  ini  klien terkadang  jarang  datang  pada  saat pelaksanaan laporan karena kurangnya biaya transportasi untuk hadir di Bapas Kelas  II  Pekanbaru  sesuai  yang dijadwalkan  dalam  bimbingan  klien tersebut, 5.) Behavior Specialist adalah menjadi  ahli  yang  dapat  melakukan berbagai strategi dan teknik
pengubahan  perilaku,  perlu  diketahui ahli bisa juga diartikan mahir, padahal pembimbing kemasyarakatan di  Bapas Kelas  II  Pekanbaru  peran  ini  kurang optimal  dalam  bimbingan  dikarenakan pengembangan kemampuan yang terbatas,  6.)  Konsultan  yaitu  memberi nasehat  dan  saran  profesional  kepada klien mengenai berbagai cara pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah, 7.) Konselor yaitu memberikan  pelayanan  penyelesaian masalah,  pembimbing  kemasyarakatan harus  mampu  memecahkan  masalah klien dengan tepat dan tidak mengurangi  dari  azas–azas  dalam bimbingan  (Rahmat,  2018)  salah satunya yaitu kerahasiaan.
Pembimbing kemasyarakatan
dalam melaksanakan bimbingan secara optimal maka dibutuhkan tekad, prinsip  dan  kode  etik  agar  dalam pelaksanaanya dapat berjalan sistematis dan terpadu, adapun
prinsip–prinsip dalam bimbingan
(Santoso Darwis, 2017) sebagai
berikut:  a.  Prinsip-Prinsip  Bimbingan: 1)  Bimbingan  itu  selalu  berhubungan dengan  sikap  dan  perilaku  WBP,  jadi dari beberapa jenis kasus yang dialami oleh klien maka diperlukan bimbingan yang  tepat,  yang  mengikuti  azas keterbukaan  dimana  pembimbing  dan klien  harus  saling  terbuka  guna penentuan  bimbingan  sehingga  dapat dipecahkan suatu masalah yang dihadapi  klien,  2)  Dalam  proses
bimbingan perlu dikenal dan dipahami oleh  pembimbing  tentang  perbedaan individu  WBP,  agar  dalam  memberi bimbingan dapat mengenai sasaran dan kebutuhan  individu  yang  dibimbing (individualization), 3) Bimbingan yang diberikan  dengan  maksud  agar  WBP yang dibimbing mampu membantu dan menuntun dirinya sendiri dalam menghadapi  permasalahan  hidup  dan kehidupannya seoptimal mungkin (self direction & to help people to help them selfes) ,  4)  Bimbingan  itu  diberikan harus  terpusat  pada  permasalahan individu yang dibimbing, bukan terpusat  pada  permsalahan  individu yang membimbing (client centered) , 5) Jika  permasalahan  klien  tidak  dapat diselesaikan  oleh  pembimbing,  maka perlu  adanya  kerjasama  dengan  ahli lain  atau  lembaga  lain  yang  lebih berkompeten menangani permasalahan tersebut,  6)  Dalam  proses  bimbingan perlu  ada  upaya  pendahuluan  dalam mengidentifikasi  permasalahan  dan kebutuhan  invidu  yang  dibimbing, untuk  mempermudah  pemahaman  dan penerimaan diri individu yang dibimbing. Sehingga dalam pengarahan dan perwujudan sesuai dan tepat  pada  sasaran,  7)  Bimbingan  itu harus  bersifat  fleksibel  sesuai  dengan kebutuhan  individu  yang  dibimbing dan  kebutuhan  masyarakat  yang  serba beragam, 8) Pembimbing harus memiliki kualifikasi kepribadian, pendidikan,  pengalaman,  kematangan dan kemampuan  yang diharapkan oleh individu yang dibimbing dan masyarakat,  9)  Pembimbing  harus patuh  pada  kode  etik  pembimbingan,
antara lain khususnya untuk pembimbing  orang  dewasa  misalnya: hormat,  pandangan  positif,  menjaga kerahasian informasi
data-data individu  yang  dibimbing,  10)  Individu yang dibimbing (karena orang dewasa) harus diberikan kebebasan dan penghormatan dalam mengungkap
dirinya.  Disini  pembimbing  hanya bersikap  sebagai  fasilitator  dalam proses  bimbingan  b.  Kode  Etik  dan Keterampilan Dasar Pembimbing Kemasyarakatan  Dalam  pelaksanaan bimbingan  agar  tidak  menyimpang dari  apa  yang  dilaksanakannya  serta berlaku secara profesional maka penulis  uraikan  kode  etik  sebagai pembimbing kemasyarakatan yaitu:
1) Pegang  teguh  rahasia  klien  dan rahasia-rahasia  lain  yang  berkaitan dengan  klienmu  hal  ini  berdasarkan azas  kerahasiaan  (the  principle  of confidenciality).
2) Hormati klien karena ia punya harga diri,  ia  adalah  pribadi  berbeda dengan  pribadi  lainnya,  agar  dalam tahap  bimbingan  berjalan  dengan lancar.
3) Terimalah/ layani klien sebagaimana keberadaannya.
4) Ikut sertakan klien dalam memecahkan masalah (doing with).
5) Tempatkan kepentingan  klien diatas kepentingan pribadi anda.
6) Jangan bedakan pelayanan klien atas dasar SARA dan status sosialnya.
c.  Keterampilan  Dasar  Pembimbing Kemasyarakatan
Pelaksanaan bimbingan  tidak  semudah  yang diperkirakan  sehingga  pembimbing kemasyarakatan  harus  mempunyai keterampilan sebagai berikut :
1) Keterampilan  membangun  relasi antar manusia.
2) Keterampilan  menganalisa  situasi pribadi  klien  baik  individu  maupun kelompok.
3) Keterampilan  berpartisipasi  dengan individu dan kelompok.
4) Keterampilan  mengatasi  perasaan orang lain.
5) Kecakapan
menyusun rencana/program layanan. 6)  Kecakapan  melaksanakan  program
dengan  menggunakan  sumber  atau
sistem pelayanan yang ada disekitarnya  untuk  dimanfaatkan bagi kepentingan kliennya.
7) Kecakapan melakukan evaluasi.
Adapun  Bimbingan  pokok  yang dilaksanakan  di  Bapas  Kelas  II Pekanbaru  yang  harus  dilaksanakan yaitu:
a.  Bimbingan  Kepribadian  Dalam pelaksanaannya diharapkan klien memahami  diri  dan  dapat  mengambil keputusan  positif  karena  klien  sudah dapat menguasai diri, serta sadar akan perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, namun bimbingan  yang  dilakukan  hanya nasehat  agama  seperti  mengajak sholat,  mengajak  untuk  berbuat  baik itu  saja.  Padahal  seharusnya  apabila Pembimbing Kemasyarakatan  kurang mampu  maka  dapat  bekerjasama dengan tokoh agama, b.  Bimbingan Kemandirian, kemandirian adalah perilaku  mampu  berinisiatif,  mampu mengatasi  hambatan  atau  masalah, mempunyai  rasa  percaya  diri  dan dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan  orang  lain,  hasrat  untuk mengerjakan  segala  sesuatu  bagi  diri sendiri (Jauhari, 1997). Jadi bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan meliputi bimbingan kerja atau pengembangan  keterampilan,  dimana dalam  Bapas  Kelas  II  Pekanbaru memberikan  bimbingan  kemandirian ini dalam bentuk pengajaran pembuatan suatu benda dan sosialisasi tentang  berdagang,  c.  Bimbingan Konseling  Menurut  Abu  Ahmadi (1991:1)  bahwa  bimbingan  adalah sebuah bantuan yang diberikan terhadap individu (Klien) agar
mengetahui  potensi  diri  yang  dimiliki dan  dikembangkan  secara  optimal dengan  jalan  memahami  diri  sendiri, lingkungan  dan  mengatasi  setiap hambatan  guna  menentukan  rencana yang  lebik  baik  untuk  kedepannya.
Diperlukan  seorang  psikolog  dalam memberikan  setiap  arahan  terhadap klien dan mengerti setiap permasalahan  yang  mereka  alami  dan memberikan solusi terbaik tentang apa yang baik untuk  mereka lakukan agar tidak  kembali  mengulangi  kejahatan yang  sama  ataupun  tindak  pidana lainnya.
Adapun  hambatan  yang  dialami oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien yaitu:
1.  Jauhnya  jarak  yang  ditempuh  oleh klien  dalam  mengikuti  program bimbingan yang akan diberikan
2.  Kurangnya  sarana  dan  prasarana dalam pelaksanaan bimbingan
3.  Dan masih kurangnya kesadaran diri klien  untuk  ingin  berubah  menjadi lebih baik lagi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  dikemukakan pada  bab-bab  sebelumnya  mengenai optimalisasi peran
pembimbing
kemasyarakatan dalam bimbingan klien dewasa  di  Bapas  Kelas  II  Pekanbaru,
maka  penulis  dapat  menarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.Pembimbing kemasyarakatan merupakan  petugas  teknis  yang memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai tanggung  jawab  yang  besar  terhadap pelaksanaan bimbingan dan pencegahan  resiko  residivis,  dan tujuan  Re-Integrasi  dapat  berjalan sesuai  dengan  yang  diharapkan,
maka
dari itu Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peranan sebagai berikut : a. Broker yaitu Pembimbing Kemasyarakatan membantu menyediakan pelayanan sosial kepada klien. b.Mediator yaitu Pembimbing Kemasyarakatan dapat menghubungkan klien dengan berbagai  sumber  pelayanan  sosial yang ada dalam masyarakat. c. Public  educator  yaitu  Pembimbing Kemasyarakatan  dapat  memberikan dan menyebarkan informasi mengenai  masalah  dan  pelayanan- pelayanan sosial yang tersedia.
d. Advocate yaitu Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk membela klien dalam memperjuangkan hak-haknya memperoleh  pelayanan  atau  menjadi “penyambung  lidah”  klien  agar lembaga  lebih  responsive  memenuhi kebutuhan klien. e. Behavior Specialist adalah Pembimbing  Kemasyarakatan  harus menjadi  ahli  yang  dapat  melakukan berbagai strategi dan teknik pengubahan perilaku. f. Konsultan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan harus memberi nasehat dan saran profesional kepada klien mengenai berbagai cara pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah.
g. Konselor yaitu Pembimbing
Kemasyarakatan  dapat  memberikan pelayanan penyelesaian masalah. Dari peranan Pembimbing kemasyarakatan  tersebut  Pembimbing Kemasyarakatan  dituntut  mempunyai pengetahuan  dan  keterampilan  teknis dalam bidang pekerjaan sosial, khususnya  dalam  menerapkan  metode dan  teknik  bimbingann  terhadap  klien dewasa.
2.  Faktor  faktor  yang  menjadi  kendala dalam memberikan program bimbingan terhadap klien :
1.Jauhnya  jarak  yang  ditempuh  oleh klien  dalam  mengikuti  program bimbingan yang akan diberikan
2.Kurangnya  sarana  dan  prasarana dalam pelaksanaan bimbingan
3. Dan masih kurangnya kesadaran diri klien  untuk  ingin  berubah  menjadi lebih baik lagi.
Saran
Dalam  penelitian  ini  peneliti memberikan sedikit rekomendasi dalam pengoptimalan peran Pembimbing Kemasyarakatan  dalam  pencegahan resiko residivis yaitu: 1) Perlu ditingkatkan kualitas pembimbing kemasyarakatan mengingat  pentingnya  peranan  yang dijalankan dalam memberikan bimbingan terhadap klien dewasa. 2) Untuk menjamin kualitas pembimbingan kemasyarakatan hendaknya persyaratan untuk menjadi pembimbing kemasyarakatan perlu ditinjau
kembali  persyaratan  yang  sesuai dengan jurusan dan bidang tugasnya.
3)  Pemberian  kesempatan  kepada  para pembimbing  kemasyakatan  untuk meningkatkan kualitas sebagai pekerja  sosial  dengan  profesional dengan jalan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih tinggi.
Daftar Pustaka

## Buku
Bungin,  B.  (2006).  Metode  Penelitian Kualitatif. Rajawali Pub. Sujatno, A. (2004). Sistem pemasyarakatan Indonesia: membangun manusia mandiri. Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan,  Departemen Kehakiman dan HAM. Jauhari, I. (1997). Peranan pembimbing  kemasyarakatan dalam  pembinaan  narapidana di luar lembaga pemasyarakatan: suatu penelitian pada Balai
Bimbingan  Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa)  Banda  Aceh:  laporan hasil  penelitian.  Darussalam, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Jurnal Bungin,  B.  (2006).  Metode  Penelitian Kualitatif. Rajawali Pub. Sujatno, A. (2004). Sistem pemasyarakatan Indonesia: membangun manusia mandiri. Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan,  Departemen Kehakiman dan HAM. Jauhari, I. (1997). Peranan pembimbing  kemasyarakatan dalam  pembinaan  narapidana di luar lembaga pemasyarakatan: suatu penelitian pada Balai Bimbingan  Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa)  Banda  Aceh:  laporan hasil  penelitian.  Darussalam, Banda Aceh: Universitas
Syiah Kuala.

## Jurnal
Patuju,  L.,  &  Afamery,  S.  S.  (2019). Residivis  Dalam  Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, 104-114. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakaan . (n.d.). Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun  2012  tentang  Syarat dan  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan . (n.d.). Pratiwi, S. A.,  &  Lemes,  I. N. (2019). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana  Sebagai  Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja. Kertha Widya. Rahmat, D. (2018). Pembinaan Narapidana  Dengan  Sistem Pemasyarakatan. Pranata Hukum, 181-186. Santoso  Darwis,  M.  (2017).  PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN  HUKUM  OLEH BALAI
PEMASYARAKATAN. Share : Social Work Journal , 61. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . (n.d.). Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
1995  tentang  Pemasyarakatan
. (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun
1999  tentang  Hak  Asasi
Manusia. (n.d.).