___________________ Korespondensi  penulis: e-mail:  eko.prianto@lecturer.unri.ac.id
DOI:  http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.15.1.2023.11-20
Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi e-mail:jkpi.puslitbangkan@gmail.com JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA Volume 15 Nomor 1 Mei 2023 p-ISSN: 1979-6366 e-ISSN: 2502-6550
Nomor  Akreditasi  Kementerian  RISTEK-BRIN:  85/M/KPT/2020
“Sistem Pajak” Sebagai Instrument …….di Kecamatan Langgam Provinsi Riau (Prianto, E., et al)
“SISTEM PAJAK” SEBAGAI INSTRUMENT PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN SUNGAI DAN RAWA BANJIRAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KECAMATAN LANGGAM PROVINSI RIAU

## THE “AUCTION SYSTEM” AS A LOCAL WISDOM-BASED MANAGEMENT INSTRUMENT  FOR RIVER AND  FLOODPLAIN  FISHERIES  IN  LANGGAM

## SUBDISTRICT,  RIAU  PROVINCE
Eko Prianto* 1 , Romie Jhonnerie 2 , Yossi Oktorini 3 , Muhammad Fauzi 1 dan Budijono 1 1 Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
2 Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
3 Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau Teregistrasi I tanggal: 3 Agustus 2022; Diterima setelah perbaikan tanggal: 23 Mei 2023;
Disetujui terbit tanggal: 25 Mei 2023

## ABSTRAK
Sistem  pajak  “lelang”  merupakan  salah  satu  kearifan  lokal  yang  berkembang  di  Kecamatan Langgam  Kabupaten  Kampar  dan  hingga  saat  ini  masih  diterapkan.  Penerapan  sistem  pajak  ini telah memberikan  manfaat  namun  masih  belum  efektif  didalam  menjaga  kelestarian sumberdaya ikan.  Beberapa  kelemahan  dari  sistem  pajak  antara  lain  penggunaan  tuguk,  penangkapan  ikan sepanjang  tahun  dan  tidak  adanya  suaka  perikanan.  Untuk  menjamin  kelestarian  sumberdaya ikan  maka  diperlukan  perbaikan  didalam  penerapan  sistem  pajak.  Tujuan  penulisan  ini  adalah untuk  mendeskripsikan  sistem  pajak  sebagai  instrument  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  di sungai  dan  rawa  banjiran  berbasis  kearifan  lokal  di  Kecamatan  Langgam  serta  merumuskan kebijakan  yang  diperlukan  guna  menyempurnakan  peraturan  sistem  pajak  tersebut.  Data  dan informasi  berasal  dari  hasil  survei  dan  wawancara  kepada  para  pemangku  kepentingan  yang diperkaya  dengan  studi  pustaka.  Kecamatan  Langgam  memiliki  potensi  sumberdaya  perikanan yang cukup besar dengan kegiatan perikanan tangkap lebih dominan dengan menggunakan cara- cara  tradisional.  Di  Kecamatan  Langgam  setidaknya  ditemukan  sekitar  53  jenis  dengan  rata-rata hasil  tangkapan  nelayan  di  lokasi  lelang  berkisar  6-10  kg/hari.  Pelaksanaan  sistem  pajak  murni sepenuhnya dikoordinir oleh ninik mamak. Hasil dari pajak tersebut dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan sosial dan pembangunan. Walaupun penerapan sistem pajak ini mampu meredam konflik dan  memberikan  manfaat  ekonomi  kepada  masyarakat,  namun  perlu  juga  dilakukan  beberapa kebijakan  diantaranya:  i)  pelarangan  pengunaan  tuguk,  ii)  penerapan open  close  system penangkapan  ikan  dan  iii)  membuat  suaka  perikanan  (reservat)  dan  iv)  melakukan  pengawasan secara  berkala  yang  melibatkan  pokmaswas,  pemenang  pajak  dan  ninik  mamak.

## Kata Kunci: Sistem pajak; kearifan lokal; Desa Tambak

## ABSTRACT
The taxation-auction system, referred to as ‘pajak lelang’ locally, is a locally developed practice in Langgam District, Kampar Regency. It involves extracting taxes from the fishing season’s auction and is currently in  use. While  the implementation  of  this  auction  system has  yielded advantages, there  is  room  for  improvement  in  the  conservation  of  fish  resources.  Several  weaknesses  of  the auction system include the utilization of tuguk traps, unrestricted fishing throughout the year, and the lack  of designated  reserve  area. To  ensure  the sustainability  of  fish  resources,  it  is necessary  to improve the implementation of the auction system. This paper aims to describe the auction system “sistem pajak” as an instrument for managing fishery resources in rivers and floodplains based on local  wisdom  in  the  Langgam  subdistrict  and  formulate  policies  to  improve  the  auction  system “sistem  pajak”  regulations.  Data  and  information  come  from  surveys  and  stakeholder  interviews enriched by literature studies. Langgam subdistrict has a large potential for fisheries resources, with capture fisheries activities being more dominant using traditional methods. In the Langgam subdistrict,

## PENDAHULUAN
Perairan paparan banjiran ( floodplain ) merupakan habitat perairan tawar yang berupa sungai dan daerah banjirannya yang membentuk satu kesatuan fungsi dan  terdiri  dari  beberapa  tipe  ekologi  yang  dapat dibedakan dengan jelas antara musim kemarau dan musim penghujan  (Sulistiyarto, 2008). Sungai dan rawa banjiran merupakan tipe perairan tawar yang cukup unik karena dipengaruhi banjir secara periodik terjadi  setiap  tahunnya.  Banjir  secara  periodik  ini secara langsung akan mengontrol produksi perikanan di sungai dan rawa banjiran (Prianto, 2015).
Sumberdaya perikanan di perairan darat bersifat terbuka ( open access ) sehingga setiap orang atau kelompok  orang  berhak  untuk  memanfaatkan sumberdaya tersebut (Prianto et al ., 2013; Ridho & Patriono,  2020).  Kondisi  perikanan  akses  terbuka ( open  access  fisheries )  ini  merupakan  akar permasalahan terjadinya tangkap lebih perikanan di perairan  darat  (Susilowati,  2013). Akses  terhadap sumber  daya  perikanan  yang  bersifat  terbuka mendorong pelaku perikanan untuk berlomba-lomba menangkap ikan sebanyak-banyaknya sebelum ikan tersebut ditangkap oleh orang lain. Sulaiman (2011) menyatakan  salah satu penyebab terjadinya  krisis sumberdaya perikanan karena pola pengelolaan yang mengenyampingkan kearifan tradisional. Hal ini dapat dilihat ditinggalkannya sistem Hukum Adat Laot di Aceh yang menyebabkan kondisi perikanan di Aceh mulai kritis.
Salah satu pendekatan pengelolaan yang mampu mengatasi open access fisheries adalah pengelolaan perikanan berbasis Hak Pengelolaan Perikanan (HPP) atau  juga  dikenal  dengan Rights-Based  Fisheries Management (RBFM). Hak Pengelolaan Perikanan, seperti catch  share di  Amerika  Serikat,  bisa mencegah dan bahkan membalikkan laju perikanan global yang sekarang menuju ke kehancuran (Costello et al ., 2008). Hak Pengelolaan Perikanan juga dapat mengurangi  laju  tangkap  lebih,  meningkatkan kepatuhan terhadap batasan jumlah tangkapan ( catch limits )  (Melnychuk et  al .,  2012;  Griffith,  2008), meningkatkan  keselamatan,  menjamin  stabilitas pekerjaan dan keuntungan bagi nelayan (Beddington et al ., 2007, Abbott et al ., 2010) serta memberikan
insentif usaha ( business incentives ) bagi konservasi sumber daya alam (Grimm et al ., 2012). Di Indonesia penerapan HPP banyak dilakukan oleh masyarakat adat  melalui  kearifan  lokal  setempat.  Penerapan kearifan  lokal  sebagai  instrumen  pengelolaan sumberdaya perikanan khususnya di perairan daratan saat ini masih sangat terbatas pada wilayah tertentu seperti Rantau Larangan di Provinsi Riau dan Lubuk Larangan  di  Provinsi  Sumatera  Barat  dan  Jambi. Penerapan  kearifan  lokal  dalam  pengelolaan sumberdaya perikanan tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat masyarakat setempat (Purwoko et al ., 2021; Juliani, 2014; Lakoy et al ., 2021; Hidayah et al ., 2022).
Pemanfaatan sumberdaya ikan di sungai dan rawa banjiran sebagian besar melalui aktifitas penangkapan dan hanya sebagian kecil untuk budidaya perikanan. Model pemanfaatan ikan yang dilakukan masyarakat setiap daerah sangat tergantung dengan sistem adat istiadat  dan  budaya  setempat.  Salah  satu  model pemanfaatan sumberdaya perikanan sungai dan rawa yang dikenal luas di Indonesia adalah lelang lebak lebung  di  Sumatera  Selatan.  Sistem  lelang  lebak lebung dimulai ketika masa pemerintahan marga pada tahun 1630 di zaman kerajaan Palembang Darussalam atau “keresidenan Palembang” (Ditya et al ., 2014). Selama ini sistem lelang lebak lebung hanya dikenal dan berlaku di Sumatera Selatan namun demikian sistem lelang tersebut juga diterapkan di Kecamatan Langgam  Kabupaten  Pelalawan  Provinsi  Riau (Bathara et al ., 2012). Setidaknya ada empat desa yang menerapkan sistem lelang tersebut diantaranya Desa Tambak, Sotol, Muaro Sako, Langgam.
Sistem lelang  di Kecamatan Langgam   dikenal dengan istilah “Pajak” yang berarti ninik mamak atau pemangku  adat  memberikan  pembatasan  kepada nelayan lain untuk menangkap ikan pada suatu areal perairan tertentu dengan cara menetapkan siapa saja yang  berhak  untuk  menangkap  ikan  pada  areal tersebut.  Orang  yang  berhak  menangkap  ikan  ini tentunya mereka yang berhasil memenangkan lelang di  daerah  tersebut  dan  melarang  orang  lain menangkap ikan dilokasi tersebut. Sistem pajak ini telah  berlangsung  lama  dengan  melibatkan  peran serta masyarakat lokal secara aktif didalam mengelola sumberdaya ikan.
11-20
at least 53 species were found, with the average fishermen catching at auction sites ranging from 6- 10 kg/day. Implementing the pure “sistem pajak” is coordinated by ninik mamak. The tax from the Lelang System are used for social and development activities. Although implementing this “sistem pajak” can reduce conflict and provide economic benefits to the community, several policies need to be  implemented,  including  i)  banning  the  use  of  tuguk,  ii)  implementing  an  open-close  fishing system, iii) creating fishery reserves (reservations), and iv) carry out periodic supervision involving Pokmaswas, auction winners and traditional leaders.
Keywords: Pajak system; local wisdom; Langgam subdistrict
Penerapan  sistem  pajak  telah  dilakukan  sejak puluhan  tahun  yang  lalu.  Sebagai  contoh  Desa Tambak yang telah menerapkan sistem pajak sejak tahun  1964  yang  pada  awalnya  bertujuan  untuk meredam konflik horizontal antar sesama nelayan. Penerapan sistem pajak ini telah berlangsung sekitar 58  tahun  dan  hingga  saat  ini  setiap  tahunnya masyarakat terus mengikuti sistem pajak ini secara aktif. Sistem pajak memberikan kontribusi terhadap kehidupan  masyarakat  nelayan  dan  masyarakat berusaha  mengelola  sumberdaya  perikanan berdasarkan  aturan  adat  yang  telah  disepakati bersama.
Dalam menerapkan Sistem Pajak, ninik mamak mengatur  pengunaan  jenis  alat  tangkap  tertentu seperti pukat tarik, meracun ikan dan belad. Hal ini dilakukan agar sumberdaya ikan di lokasi pajak tetap lestari.  Walaupun  penerapan  sistem  pajak  telah memberikan manfaat bagi masyarakat namun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya penggunaan tuguk ( trap net ) pada kanal- kanal  atau  alur  sungai  disetiap  lokasi  pajak. Disamping itu, belum adanya suaka perikanan dan pembatasan waktu penangkapan ikan sehingga pada saat musim penghujanpun penangkapan masih tetap dilakukan.
Saat ini peraturan daerah provinsi sebagai payung hukum pengelolaan perikanan perairan darat di Riau belum ada. Dampak yang dirasakan tanpa adanya peraturan  daerah  tersebut  banyak  aktifitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan masyarakat justru berdampak terhadap kelestarian sumberdaya  ikan.  Untuk  mengurangi  dampak pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merusak lingkungan  diperlukan  sistem  pengelolaan  yang mampu  meredam  atau  mengurangi  aktifitas penangkapan yang bersifat merusak. Salah satu cara yang dapat dilakukan melalui penerapan kearifan lokal diantaranya sistem pajak. Namun demikian penerapan sistem  pajak  yang  ada  masih  belum  mampu menjamin kelestarian sumberdaya perikanan. Untuk menjamin  kelestarian  sumberdaya  perikanan diperlukan strategi kebijakan guna menyempurnakan sistem pajak di Kecamatan Langgam.
Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan sistem  pajak  sebagai  instrument  pengelolaan sumberdaya perikanan di sungai dan rawa banjiran berbasis kearifan lokal di Kecamatan Langgam serta kebijakan yang diperlukan guna menyempurnakan sistem pajak tersebut. Data dan informasi berasal dari hasil survei dan wawancara kepada para pemangku kepentingan yang diperkaya dengan studi pustaka.

## BAHASAN Potensi Sumberdaya Ikan
Langgam  merupakan  salah satu  kecamatan  di Kabupaten Pelalawan yang terletak Sungai Kampar bagian  tengah  (zona  tengah). Karakteristik sungai yang berada di zona bagian tengah memiliki arus yang agak lambat, substrat berpasir dan berlumpur, banyak ditemukan  danau  tapal  kuda  ( oxbow  lake )  serta memiliki  daerah  rawa  banjiran  yang  cukup  luas. Keragaman dan produksi ikan di zona ini cukup tinggi dengan intensitas penangkapan yang cukup intesif.
Penangkapan  ikan  di  Kecamatan  Langgam dilakukan hampir sepanjang tahun di sungai-sungai dan rawa banjiran umumnya masih menggunakan cara-cara tradisional dengan penggunaan alat-alat tangkap  yang  dioperasikan  dengan  metode sederhana.  Beberapa  jenis  alat  tangkap  yang digunakan adalah tuguk ( trap net ), sempirai ( traps ), rawai ( mini long line ), pancing ( hand line ), jala ( falling gear ),  jaring  insang  ( gill  net ),  selambau  ( lift  net ). Lokasi penangkapan di Kecamatan Langgam dibagi menjadi yaitu lokasi yang dilelang (danau oxbow dan anak-anak  sungai)  dan  lokasi  yang  tidak  dilelang (sungai Kampar dan Segati). Penangkapan ikan di lokasi lelang hanya dilakukan oleh pemenang lelang sedangkan lokasi yang tidak dilelang boleh dilakukan oleh siapa saja.
Di Kecamatan Langgam setidaknya ditemukan 53 jenis ikan baik kelompok ikan hitaman ( black fish ), grey  fish maupun  ikan-ikan  putihan  ( white  fish ) (Lampiran 1). Sebagian besar sungai dan rawa banjiran masih ditutupi oleh vegetasi hutan (hutan rawa) yang cukup  rapat  sehingga  hutan  ini  dijadikan  sebagai spawning ground dan nursery ground bagi berbagai jenis ikan (Utomo, 2016). Hutan rawa yang terdapat di Kecamatan Langgam sebagian besar merupakan hutan  adat  dan  kondisinya  masih  cukup  baik. Masyarakat masih menjaga dan merawat hutan rawa ini sehingga kondisinya masih baik.
Pada  tahun  2022,  rata-rata  hasil  tangkapan nelayan  di  lokasi  lelang  berkisar  6-10  kg/hari sedangkan di lokasi yang tidak di lelang rata-rata hasil tangkapan berkisar 1-3 kg/hari. Di lokasi lelang, jenis alat tangkap yang digunakan adalah jaring insang ( gill net ), sempirai ( traps ), pancing ( hand line ), tuguk ( trap net ) dan rawai ( mini long line ) sedangkan alat tangkap yang dilarang adalah jala ( falling net ) dan pukat tarik ( seine net ). Untuk lokasi yang tidak dilelang nelayan menggunakan jaring insang ( gill net ), rawai ( mini long line ), jala ( falling net ), sempirai ( traps ) dan pancing ( hand line ). Pembatasan penggunaan alat tangkap
“Sistem Pajak” Sebagai Instrument …….di Kecamatan Langgam Provinsi Riau (Prianto, E., et al)
dilokasi  lelang  dimaksudkan  agar  tidak  terjadi eksploitasi sumberdaya ikan secara besar-besaran.
Sumberdaya ikan di sungai dan rawa Kecamatan Langgam  dimanfaatkan  oleh  sebagian  besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan dijual  ke  pasar  lokal  atau  ke  Kota  Pekanbaru. Pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat di  desa  ini  sebagian  besar  bersumber  dari  ikan
sehingga  keberadaan  sumberdaya  ikan  sangat penting bagi masyarakat setempat. Beberapa jenis ikan ekonomis penting yang menjadi hasil tangkapan utama  nelayan  adalah  motan  ( Thynnichthys thynnoides ), tambakan ( Helostoma teminckii ), baung ( Hemibagrus  nemurus ),  sepat  siam  ( Trichopodus pectoralis ), gabus ( Channa striata ), pantau ( Rasbora argyrotaenia ) dan sebagainya.
Gambar 1. Peta Kecamatan Pelalawan (Sumber: Prianto et al ., 2022). Figure 1. Map of Pelalawan Subdistrict (Sources: Prianto et al., 2022).
Tingginya  aktifitas  masyarakat  menyebabkan ekosistem perairan darat mengalami degradasi yang cukup tinggi sehingga menyebabkan beberapa jenis ikan  air  tawar  semakin  langka  seperti  ikan  belida ( Chitala  hypselonotus )  dan  putak  ( Notopterus notopterus ). Menurut Purwoko et al . (2020) bahwa status  pemanfaatan  sumberdaya  ikan  di  sungai- sungai kawasan pantai timur Pulau Sumatera berada pada level merah ( overfishing ). Tingginya degradasi
lingkungan ini tidak sejalan dengan upaya konservasi dan pelestarian ikan-ikan tersebut. Sampai saat ini di Kecamatan Langgam belum dibuat suaka perikanan sebagai daerah perlindungan ikan. Beberapa jenis ikan dengan status langka mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi baik sebagai ikan konsumsi maupun ikan hias. Terdapat beberapa jenis ikan yang termasuk status langka di Kecamatan Langgam (dapat dilihat padaTabel 1).
Tabel 1.
Jenis-jenis ikan langka di Kecamatan Langgam Table 1. The rare fish species on the Langgam Subdistrict No/ Number Nama Lokal/ Local Name Nama Perdagangan/ Trade Name Nama Ilmiah/ Scientific Name 1. arwana red-tailed golden Scleropages aureus 2. belida clown knifefish Chitala lopis 3. putak bronze featherback Notopterus notopterus
Disamping ikan asli ( native species ) di Kecamatan Langgam  juga  ditemukan  beberapa  jenis  ikan introduksi.  Keberadaan ikan  introduksi di  perairan sungai dan rawa Kecamatan Langgam berasal dari budidaya ikan yang terlepas secara sengaja atau tidak
sengaja. Introduksi ikan didefiniskan sebagai upaya memasukkan jenis ikan dari luar kawasan perairan yang pada awalnya tidak terdapat di perairan tersebut (Umar  &  Sulaiman,  2013).  Beberapa  jens  ikan introduksi yang ditemukan di Kecamatan Langgam
Sumber: Wibowo et al. (2010); Kasim et al . (2018)
adalah ikan nila ( Oreochromis niloticus ), lele dumbo ( Clarias  gariepinus ),  patin  siam  ( Pangasianodon hypophthalmus) ,  bawal  air  tawar  ( Colossoma macropomum) dan  sapu-sapu  ( Hypostomus plecostomus ).  Ikan  sapu-sapu  adalah  ikan  yang memiliki  kelimpahan  yang  cukup  tinggi  didalam perairan dibandingkan ikan introduksi lainnya.

## Kelembagaan  Sistem  Pajak
Pelaksanaan  sistem  pajak  murni  sepenuhnya dikoordinir  dan  dilakukan  oleh  ninik  mamak  dan berperan sebagai panitia lelang. Sebagai contoh, di Desa Tambak jumlah personil untuk melaksanakan sistem pajak sebanyak 7 orang. Ninik mamak yang bertindak sebagai panitia lelang ini terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua dan 5 orang anggota. Ketua ninik mamak ini bergelar Datuk Rajo Bilang Bonsu (Prianto et al ., 2022). Di desa lainnya panitia lelang tetap  dipimpin  oleh  ninik  mamak  namun  jumlah personilnya berbeda-beda antara satu desa dengan desa lainnya.
Pelaksanaan lelang di Desa Tambak dilakukan pada hari ke-3 bulan suci Ramadhan setiap tahunnya, di Desa Muaro Sako setiap tanggal 15 Juli sedangkan di Desa Langgam setiap awal bulan Januari. Acara lelang dilakukan di rumah gadang (rumah adat) desa setempat dan terbuka untuk umum. Untuk mengikuti lelang  ini  ada  beberapa  persyaratan  yang  harus dipenuhi oleh peserta diantaranya:
1. Peserta lelang hanya orang asli yang bertempat tinggal  di  desa  setempat  atau  orang  luar  yang menikah dengan perempuan desa dan tinggal di desa tersebut.
2. Peserta lelang hanya boleh memilih 1 lokasi/danau saja dan tidak boleh memilih lebih dari 1 lokasi/ danau.
3. Pemenang lelang tidak boleh berhutang (harus membayar uang tunai) apabila dinyatakan sebagai pemenang. Jika tidak ada uang tunai peserta lelang bisa menyerahkan jaminan seperti emas.
4. Dalam  proses  lelang,  satu  orang  peserta  jika berhasil memenangkan lelang suatu danau/anak sungai, orang tersebut tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti lelang danau/anak sungai lainnya.
Lelang  bersifat  tertutup  artinya  peserta  hanya menulis dikertas berapa penawaran yang diajukan kepada ninik mamak dan penawaran tertinggilah yang akan  dinyatakan  sebagai  pemenang  lelang. Penerapan sistem lelang ini lebih ke “individu” bukan kelompok atau komunal sehingga lokasi lelang hanya dikelola oleh individu pemenang lelang saja.
Bagi pemenang lelang ada beberapa aturan adat yang harus dipatuhi oleh para peserta lelang. Menurut Bathara et  al .  (2012)  di  Desa  Tambak  beberapa peraturan lelang yang diatur ninik mamak dan harus dipatuhi oleh peserta lelang diantaranya:
(1) Peserta yang dibenarkan ikut lelang adalah anak keponakan dan menantu laki-laki (rang sumondo) yang  berdomisili/bertempat  tinggal  di  desa tersebut;
(2) Setiap anak keponakan dan menantu laki-laki hanya boleh memajak satu perairan;
(3) Perairan yang telah dijual oleh panitia kepada anak  keponakan  dan  menantu  laki-laki  tidak boleh dijual kepada orang lain (sanksinya adalah dana tidak dikembalikan);
(4) Peserta lelang tidak boleh memakai nama orang lain/nama  anak  (sanksinya  adalah  hasil pelelangan dibatalkan dan dijatuhkan kepada nomor dibawahnya);
(5) Setiap  masyarakat  dilarang  keras  meracun (memutas)  di  perairan  (jika  tertangkap, perairannya diambil panitia kembali dan dilarang ikut lelang dua tahun berturut-turut);
(6) Lelang bersifat tertutup dan pemenang lelang tidak boleh berhutang. Untuk itu peserta lelang harus membawa uang tunai atau memberikan jaminan berupa emas.
(7) Tidak  dibenarkan  bagi  anak  keponakan membawa  orang  luar  dari  Desa  Tambak (sanksinya  adalah  apabila  ketahuan  maka perairan diambil kembali oleh panitia);
(8) Penumbangan kayu harus berjarak 100 m dari sungai yang di pajak sangsinya penyitaan chain saw dan pelaku di denda membayar beli perairan tersebut, jika pelakunya pemilik perairan maka chain saw diambil dan perairan dikembalikan kepada panitia
(9) Orang Tambak tidak dibenarkan membawa orang luar Desa Tambak untuk menyenso. Hanya yang boleh tukang angkat dengan jarak 100 m dari perairan yang dipajak (sanksinya adalah apabila ketahuan maka chain saw- nya diambil dan pelaku tidak boleh  lagi melakukan hal  yang  sama  di wilayah Desa Tambak untuk selama-lamanya);
(10) Dilarang  menggunakan  pukat  tarik  dalam perairan yang dipajak (sanksinya adalah apabila ketahuan maka alat tangkap diambil dan pada pelaksanaan  lelang  di  tahun  berikutnya  tidak dibolehkan ikut).
(11) Tidak  boleh  meracun  atau  menuba  di  lokasi pajak atau lelang
(12) Tidak dibenarkan membuat belat ditepi sungai.
(13) Bagi anak keponakan Tambak yang beristri di Langgam  tidak  dibenarkan  lagi  untuk  ikut
“Sistem Pajak” Sebagai Instrument …….di Kecamatan Langgam Provinsi Riau (Prianto, E., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind.  Vol.15  No.1  Mei  2023:
memajak perairan yang dilelang di Desa Tambak (14) Permintaan saudara perempuan ( sanak padusi) pada  mamak,  meminta  satu  perairan  untuk penjaga  masjid  dikabulkan  oleh  mamak  dan perairannya  adalah  Danau  Sialang  Kubang. Tidak boleh diwakili oleh orang lain terkecuali dia sakit.
Aturan  lelang  di  Desa  Tambak  secara  umum hampir sama dengan ketiga desa lainnya. Selanjutnya bentuk sanksi atas pelanggaran peraturan yang sudah disepakati tersebut adalah sebagai berikut: (1) Jika melakukan penangkapan ikan di lokasi konservasi maka didenda memberi makan warga sekampung dengan  memotong  satu  ekor  kerbau;  (2)  Jika menggunakan  putas  maka  perairan  yang  sudah dimenangkannya dikembalikan kepada panitia dan tidak boleh jadi peserta lelang selama 2 tahun berturut- turut; (3) Jika menggunakan pukat tarik maka alat tangkap  diambil  dan  perairan  tersebut  juga dikembalikan  kepada  panitia  dan  tidak  boleh  ikut
lelang selama 3 tahun berturut-turut. Implementasi terhadap peraturan tersebut hingga saat ini masih berlaku dan masih dijalankan dengan baik.

## Penerapan  Sistem  Pajak
Contoh penerapan sistem pajak yang cukup intens dengan lokasi yang cukup banyak dapat dilihat di Desa Tambak.  Di  Desa  Tambak  terdapat  setidaknya  20 danau yang dipajak setiap tahunnya (Tabel 2). Harga masing-masing danau yang dipajak berbeda-beda setiap  tahunnya.  Harga  masing-masing  danau  ini tidak ditentukan oleh ninik mamak tetapi tergantung dengan penawaran tertinggi dari peserta sehingga peserta dengan penawaran tertinggilah yang keluar sebagai  pemenang.  Pemenang  lelang  berhak memanfaatkan sumberdaya perikanan selama satu tahun.  Nama  danau,  pemenang  lelang  dan  harga lelang tertinggi tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.
Tabel 2. Nama Danau, Pemenang Lelang dan Harga Tahun 2022 Table 2. Names of lake, auction winners and auction price in 2022 No/ Number Nama Danau/ Names of Lake Nama Pemenang Lelang/ Names of Auction Winners Nilai (Rp)/ Price (IDR) 1. Sungai Tandu Mansuri 3,250,000 2. Danau Panjang Hulu Rusli H 6,175,000 3. Danau Panjang Hilir Jeman 4,750,000 4. Sungai Awu Omrah 3,150,000 5. Lopak Sapoun Saripudin 100,000 6. Danau Teluk Pinggan Dahlan 1,550,000 7. Danau Soluk Undat 1,100,000 8. Pelangkahan Lamat 1,150,000 9. Danau Teluk Komang Izar 3,500,000 10. Ompang Badongung Harizal 6,250,000 11. Sungai Kilang Amin 775,000 12. Sungai Biayo Nucul 1,850,000 13. Palumpung Indra Norval 1,100,000 14. Danau Lilipan Rahmad 4,000,000 15. Danau Sialang Kubang Sicap 8,050,000 16. Lubuk Selais Jhon Heri 2,000,000 17. Lindung Bulan Saripudin 100,000 18. Danau Sarang Unggas Balok 2,500,000 19. Sungai Terusan Pepen 6,000,000 20. Soluk Baingin Saripudin 50,000 Jumlah 57,400,000
Pada tahun 2022 total nilai hasil lelang sebesar Rp. 57.400.000. Uang hasil lelang ini dipergunakan untuk kegiatan sosial masyarakat dan terdapat 15 orang/kelompok yang mendapatkan pembagian hasil
lelang  tersebut  (Tabel  3).  Persentase  besaran pembagian hasil lelang langsung dibagikan kepada orang/kelompok  tiga  hari  setelah  diumumkan pemenang lelang.

## Tabel 3. Persentase pembagian hasil lelang di Desa Tambak
Table 3. Allocation and percentage of auction result in the Tambak Village No/ Number Peruntukan/ Allocation Persentase (%)/ Percentage 1 Datuk Rajo Bilang Bunsu 10 2 Datuk Mangkuto Rajo 5 3 Kepala Desa Tambak 5 4 Ninik Mamak 5 orang 20 5 Anak Jantan 3 orang 5 6 Rang Sumando Tuo 5 7 Suluk 5 8 Silat 5 9 Pemuda 5 10 Sompu Negeri 5 11 Anak Yatim 5 12 Sarak 5 13 Bidan/Dukun 5 14 Telegrapi 5 15 Lain-lain 10 Jumlah 100
Nilai total hasil lelang setiap tahunnya berbeda- beda tergantung dengan penawaran yang dilakukan oleh peserta lelang (Gambar 2). Sejak tahun 2005- 2022 (selama 18 tahun) akumulasi total uang hasil lelang sebesar Rp. 964.476.820. Pendapatan lelang terendah pada tahun 2012 sebesar Rp. 30.221.550 dan tertinggi pada tahun 2016 sebesar Rp. 80.242.500.
Rendahnya  nilai  hasil  lelang  pada  tahun  2012 disebabkan  karena  musim  kemarau  yang  cukup panjang  sehingga  masyarakat  merasa  stok  ikan disungai mengalami penurunan yang menyebabkan masyarakat tidak berani menawar lebih tinggi dari biasanya.
Gambar 2. Total nilai lelang dari tahun 2005-2022 di Desa Tambak. Figure 2. Total price of auction (IDR) from 2005-2022 in The Tambak Village.
Penerapan sistem pajak di Kecamatan Langgan saat  ini  berusaha  memperhatikan  prinsip-prinsip pengelolaan  berkelanjutan  seperti  pelarangan menggunakan  belad,  mercun  dan  pukat  tarik. Masyarakat  juga  dilarang melakukan penebangan hutan pada jarak 100 m dari tepi sungai. Hingga saat ini para pemenang lelang secara konsisten mematuhi peraturan  ini  dan  ninik  mamak  secara  tegas
menegakkan  aturan  bagi  pemenang  lelang  yang melanggar aturan tersebut.
Namun terdapat beberapa kekurangan didalam implementasi dari aturan terebut diantaranya hampir semua  lokasi  lelang  ditemukannya  tuguk  (alat tangkap yang memotong alur sungai) sehingga ikan- ikan yang akan beruaya untuk memijah dengan mudah
“Sistem Pajak” Sebagai Instrument …….di Kecamatan Langgam Provinsi Riau (Prianto, E., et al)
akan tertangkap didalam tuguk. Selanjutnya sistem penangkapan ikan sepanjang tahun dan tidak ada jeda penangkapan terutama pada musim penghujan dan belum adanya reservat atau suaka perikanan setiap lokasi pajak.

## Strategi  Kebijakan  Pengelolaan  Sistem  Pajak
Penerapan  sistem  pajak  sebagai  instrument pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Langgam telah diterapkan secara intens hingga saat ini.  Namun  dalam  implementasinya  masih memerlukan  beberapa  perbaikan  terkait  dengan peraturannya. Beberapa kebijakan harus dilakukan saat ini adalah:
1. Pelarangan  penggunaan  tuguk  disetiap  lokasi pajak. Penggunaan tuguk ( trap net ) di setiap lokasi pajak masih sering digunakan dan tidak dilarang. Seperti  yang  diketahui,  prinsip  kerja  tuguk dipasang dengan cara melintang dibadan sungai sehingga  dapat  menghambat  ruaya ikan  untuk memijah  menuju  hulu  atau  migrasi  lateral  dari sungai ke rawa banjiran atau sebaliknya. Tuguk biasanya dibuat dari bambu yang dipasang berjejer dengan jarak yang rapat dan pada bagian tengah dipasang  jaring  (<  0.5  inci)  sehingga  ikan-ikan besar atau kecil masuk kedalam jaring tersebut. Pada saat ikan beruaya pada musim pemijahan maka ikan-ikan yang akan memijah lebih mudah tertangkap sehingga rekruitmen ikan-ikan muda akan  gagal.  Tentunya  keberadaan  tuguk  ini disarankan untuk tidak digunakan di lokasi pajak.
2. Penerapan open close system penangkapan ikan. Pembatasan waktu penangkapan khususnya di musim  penghujan  (musim  banjir)  sangat diperlukan agar ikan-ikan yang bermigrasi dapat memijah terlebih dahulu. Umumnya, ikan-ikan rawa banjiran  hanya  memijah  pada  saat  musim penghujan (saat banjir) sehingga jika penangkapan dilakukan disaat musim hujan maka dikhawatirkan ikan-ikan yang matang gonad akan tertangkap. Musim  penghujan/banjir  biasanya  terjadi  pada bulan  November-Februari,  pada  bulan-bulan tersebut  sebaiknya  dilarang  dilakukan penangkapan ikan.
3. Membuat  suaka  perikanan  (reservat)  sebagai daerah  perlindungan  ikan.  Suaka  perikanan berfungsi  sebagai  daerah  perlindungan  ikan khususnya ikan-ikan yang sudah langka. Menurut Prianto  (2015)  bahwa  luas  suaka  perikanan sebesar  0.4  ha  mampu  menjamin  kestabilan produksi perikanan di Lubuk Lampam dengan luas 1.200  ha. Lokasi yang bisa digunakan  sebagai kawasan suaka di Kecamatan Langgam adalah danau-danau oxbow dan bagian sungai utama yang paling dalam.
4. Melakukan  pengawasan  secara  berkala  yang melibatkan  pokmaswas,  pemenang  lelang  dan ninik mamak. Ninik mamak merupakan pihak yang bertanggung jawab penyelenggaraan sistem pajak sehingga pengawasan langsung dibawahnya.
Pembatasan penggunaan alat tangkap dan hak eksklusif  bagi  pemenang  lelang  tentunya  akan mengurangi  tekanan  penangkapan.  Keberadaan sistem pajak ini setidaknya mengurangi “perlombaan” menangkap  ikan  ( race  for  fish )  yang  justru  akan merugikan  nelayan  kedepannya.  Pembagian  hasil lelang setidaknya dapat memberi manfaat kepada masyarakat kurang mampu dan membantu kegiatan masyarakat.  Menurut  Halim et  al. (2017)  HPP memberikan  insentif  terhadap  pemanfaatan  dan konservasi sumber daya ikan sedangkan Ovando et al ., (2013) mengatakan bahwa fishing cooperative , yang memiliki HPP berbasis wilayah ( territorial use rights in fishing /TURFs), dengan sukarela membentuk kawasan tertutup disekitar TURFs, karena memberi manfaat  perbaikan  stok  ikan.  Dengan  demikian setidaknya  keberadaan  sistem  pajak  mampu meredam dan mengurangi tekanan penangkapan di Desa Tambak.
Menurut Oktaviani et al . (2016) bahwa pengelolaan sumber daya ikan yang berbasis masyarakat tidak boleh dipisahkan dari kearifan lokal masyarakat yang memanfaatkannya  secara  langsung.  Saat  ini, keberadaan kearifan lokal masih dinilai hanya sebagai suatu  hal  yang  unik  dan  patut  dilestarikan  yang cenderung dijadikan sebagai obyek wisata budaya. Widarmanto (2018) menambahkan bahwa penerapan model  pengelolaan  berbasis  masyarakat  terbukti dapat memberikan hasil yang cukup efektif dan efisien khususnya efisiensi pengelolaan, mereduksi konflik antar  nelayan,  dan  keberlanjutan  sumber  daya perikanan.
Pembatasan  penggunaan  alat  tangkap  juga memberikan  dampak  yang  positif  terhadap sumberdaya perikanan. Dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan telah menjamin hasil tangkapan ikan yang lebih stabil dibandingkan dengan daerah  yang  tidak  dilelang.  Karena  kompetisi eksploitasi  sumberdaya  ikan  tidak  terjadi  didalam sistem  pajak  maka  kontinuitas  ketersediaan sumberdaya ikan di lokasi pajak dapat dimanfaatkan hampir disepanjang waktu.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Sistem pajak yang dikembangkan bersifat tertutup dan penerapannya langsung dipimpin ninik mamak
dengan peraturan berdasarkan adat istiadat setempat. Walaupun  penerapan  sistem  pajak  ini  mampu meredam konflik dan namun didalam pelaksanaannya masih belum efektif didalam pengelolaan sumberdaya perikanan.  Untuk  itu  beberapa  kebijakan  terkait dengan  peraturan  diantaranya:  i)  pelarangan pengunaan tuguk di lokasi pajak, ii) penerapan open close system penangkapan ikan dilokasi pajak, iii) membuat suaka perikanan (reservat), iv) melakukan pengawasan berkala yang melibatkan pokmaswas, pemenang lelang dan ninik mamak.

## Rekomendasi
Untuk menjamin penerapan dan pengembangan sistem pajak ini kedepannya sebaiknya pemerintah daerah perlu menuangkannya ke dalam Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal. Peraturan Daerah setidaknya di  level  kabupaten  dan  Peraturan  Daerah  ini merupakan  payung  hukum  untuk  menjamin penerapan sistem pajak agar dapat berjalan dengan baik.

## PERSANTUNAN
Penelitian  ini  merupakan  bagian  dari  kegiatan penelitian yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau yang berasal dari DIPA Universitas Riau tahun 2022.  Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada pihak-pihak  yang  telah  membantu  pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbott, J.K., Garber-Yonts, B., & Wilen, J.E. (2010). Employment and Remuneration Effects of IFQs in the Bering Sea/Aleutian Islands Crab Fisheries. Marine Resource Economics , 25,333- 354. DOI: 10.5950/0738-1360-25.4.333
Bathara,  L.,  Kusai.,  &  Rina.  (2012).  Dimensi Pengetahuan Lokal Dalam Pengelolaan Danau Di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan  Provinsi  Riau. Prosiding  Seminar Nasional Industrialisasi Perikanan dan Kelautan, FAPERIKA-UNRI . Hal 127-134.
Beddington, J.R., Agnew, D.J., & Clark, C.W. (2007). Current problems in the management of marine fisheries. Science , 316: 1713–1716. DOI: 10.1126/ science.1137362.
Costello, C., Gaines, S., & Lynham, J. (2008). Can Catch  Shares  Prevent  Fisheries  Collapse?
Science,  321:  1678-1681.  DOI: 10.1126/ science.1159478
Ditya Y.C., Rais, A.H., Nurdawati, S., & Wiadnyana, N.  N.  (2014).  Peranan  lebung  sebagai  sumber ekonomi bagi nelayan dan sarana pengelolaan sumber  daya  ikan  rawa  banjiran  di  Sumatera Selatan. Jurnal Sosek . KP. 8(1), 39–47. DOI: http:/ /dx.doi.org/10.15578/jsekp.v8i1.1193
Griffith, D.R. (2008). The ecological implications of individual fishing quotas and harvest cooperatives. Frontiers in Ecology and the Environment , 6,191– 198. DOI: 10.1890/050060
Grimm,  D.,  Barkhorn,  I.,  Festa,  D.,  Bonzon,  K., Boomhower, J., Hovland, V., & Blau, J. (2012). Assessing catch  shares’  effects evidence  from Federal  United  States  and  associated  British Columbian Fisheries. Marine Policy , 36, 644– 657. DOI: 10.1016/j.marpol.2011.10.014
Halim, A., Wiryawan, B., Loneragan, N. L., Sondita, M. F. A., Hordyk, A., Adhuri, D. S., Adi, T. R., & Adrianto,  L.  (2017).  Konsep  Hak  Pengelolaan Perikanan Sebagai Alat Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia. J. Kebijak.Perik.Ind, 9(1):  11-20.  DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ jkpi.9.1.2017.11-20
Hidayah, T., Muthmainnah, D., Marson., & Suryati, N. K. (2022) Fishery of Urisa River in West Papua. IOP  Conf. Series:  Earth  and  Environmental Science 995 012031. P 1-7. DOI: 10.1088/1755- 1315/995/1/012031
Juliani. (2014). Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Berbasis  Kearifan  Lokal  di  Wilayah  Pesisir Kabupaten Kutai Timur. AGROINTEK 8(2):104- 112. DOI: http://dx.doi.org/10.31602/ zmip.v40i1.92.
Kasim,  K.,  Prianto,  E.,  Husnah.,  &  Triharyuni,  S. (2018).  Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan Melalui  Pendekatan  Ekosistem  Di  Paparan Banjiran Giam Siak Kecil. J. Kebijak.Perik.Ind ., 9(2):115-124.  DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ jkpi.9.2.2017.115-124.
Lakoy,  S.  K.,  Goni,  S.Y.V.I.,  &  Tampongangoy,  D. (2021). Kearifan Lokal Pemberdayaan Masyarakat Dalam  Pengelolaan  Dan  Pembangunan Sumberdaya  Perikanan  Berkelanjutan  Di  Kota Bitung. Agri-Sosio Ekonomi . 17(2):635-646. DOI: h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 5 7 9 1 / agrsosek.17.2%20MDK.2021.35432.
“Sistem Pajak” Sebagai Instrument …….di Kecamatan Langgam Provinsi Riau (Prianto, E., et al)
Melnychuk,  M.C.,  Essington,  T.E.,  Branch,  T.A., Heppell,  S.S., Jensen, O.P., Link, J.S & Smith, A.D.M., (2012). Can catch share fisheries better track management targets? Fish and Fisheries . 13:267-290. https://doi.org/10.1111/
j.14672979.2011.00429.x
Oktaviani,  D., Prianto, E., & Puspasari, R. (2016). Penguatan  Kearifan  Lokal  Sebagai  Landasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan di Sumatera. Jurnal J. Kebijak.Perik.Ind .,, 8(1):1- 12. DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ jkpi.8.1.2016.1-12.
Ovando, D.A., Deacon, R.T., Lester, S.E., Costello,
C., Leuvan, T.V., McIlwain, K, & Uchida, H. (2013). Conservation incentives and collective choices in cooperative fisheries. Marine Policy37 : 132–140. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.03.012.
Purwoko,  R.  M.,  Husnah., Aisyah.,  Haryuni,  S.  T., Kasim., K & Prianto, E. (2021). Panglima Danau” Sebagai  Model  Pengelolaan  Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Di Danau Aneuk Laot. J. Kebijak.Perik.Ind , 13(1): 9-16. DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ jkpi.13.1.2021.%25p.
Purwoko, R.M.,  Kasim, K., Husnah., &  Prianto, E.
(2020).  Status  Pemanfaatan  Sumberdaya  Ikan Ekonomis  Penting  Di  Sungai-Sungai  Kawasan Pantai  Timur  Sumatera. Berkala  Perikanan Terubuk .  48(2):  p.  1-9.  DOI: http://dx.doi.org/ 10.31258/terubuk.48.2.483-491.
Prianto, E. (2015). Aspek Reproduksi dan Dinamika Larva  Ikan  Sebagai  Dasar  Pengelolaan Sumberdaya  Ikan  Di  Paparan  Banjiran  Lubuk Lampam  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Disertasi .
121 hal.
Prianto,  E.,  Kamal,  M.  M.,  Muchsin,  I.,  & Kartamihardja, E. S. (2013). Strategi pengelolaan perikanan  paparan  banjir  Lubuk  Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan Management Strategy of Floodplain Fisheries of Lubuk  Lampam  Ogan  Komering  Ilir,  South Sumatera. J.  Kebijak.Perik.Ind .  5(2),  58  57- 6 6 . D O I :   h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 5 5 7 8 / jkpi.5.2.2013.57-66.
Prianto, E., Jhonnerie, R. Oktorini, Y.,  & Fauzi,  M.
(2022). Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis  Kearifan  Lokal  di  Sungai  Kampar. Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada
Masyarakat-Universitas  Riau. Laporan  Hasil Penelitian . 79 hal.
Ridho, M.R., & Patriono, E. (2020). Keanekaragaman Jenis  Ikan  di  Danau  Teluk  Rasau,  Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Majalah  Ilmiah  Biologi  Biosfera:  A Scientific Journal , 37(2): 118-125. DOI: 10.20884/ 1.mib.2020.37.2.1047.
Sulaiman. (2011). Konsep Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Pada Masa Otonomi Daerah. Jurnal Dinamika Hukum , 11(2): 296-305.
Sulistiyarto, B (2008). Pengelolaan Ekosistem Rawa Lebak Untuk Mendukung Keanekaragaman Ikan dan Pendapatan Nelayan di Kota Palangkaraya. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Disertasi . 216 hal.
Susilowati,  I.  2013.  Prospek  Pengelolaan  Sumber Daya  Perikanan  Berbasis  Ekosistem:  Studi Empiris  di  Karimunjawa. Jurnal  Ekonomi Pembangunan ,  14(1):16-37.  DOI: 10.23917/ jep.v14i1.148.
Utomo, A.  D.  (2016).  Strategi  Pegelolaan  Suaka Perikanan  Rawa  Banjiran  di  Sumatera  dan Kalimantan, J.  Kebijak.Perik.Ind .,  8(1):  14-20. DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.8.1.2016.13- 20.
Umar, C., & Sulaiman, P.S. (2013). Status Introduksi Ikan  Dan  Strategi  Pelaksanaan  Secara Berkelanjutan  di  Perairan  Umum  Daratan  di Indonesia. J.  Kebijak.Perik.Ind .,  5(2):  113-120. DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.5.2.2013.113- 120.
Widarmanto,  N.  (2018).  Kearifan  Lokal  Dalam Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan. Sabda , 13(1):18-26.  .  https://doi.org/10.14710/ sabda.13.1.18-26.
Wibowo, A., Affandi, A.,  Soewardi,  K  &  Sudarto. (2010).  Pengelolaan Sumber  Daya  Ikan  Belida ( Chitala lopis ) Di Sungai Kampar, Provinsi Riau .
J.  Kebijak.Perik.Ind .,  2(2):  79-89.  DOI: http:// dx.doi.org/10.15578/jkpi.2.2.2010.79-89