## KEDUDUKAN, KONSEP DAN KEBERLAKUAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Rizaldi Nazaruddin
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakulta Hukum Universitas Lambung Mangkurat rizaldi.nzr@gmail.com

## Abstract
The position of the collective labor agreement is higher than the work agreement and company regulations and lower than the statutory regulations, and becomes an important component in industrial relations, then the concept of collective labor agreements is very individual compared to collective labor agreements (KKB) which  prioritize  the  interests  together  based  on  Pancasila  and  the  1945  Constitution.  The effectiveness  of collective labor agreements gives legal uncertainty to the existence of conflicting norms between collective labor  agreements  with  the  perspective  of  Minister  of  Manpower  Regulation  No.  28/2014  contrary  to  the collective labor agreement perspective Law No. 13/2003. This also creates legal ambiguity with two different interpretations  that  lead  to  industrial  relations  disputes,  namely  the  period  of  enforceability  of  collective labor agreements which have a time limit and the term of effect of collective labor agreements that do not have a time limit.
Keywords : Collective Labor Agreement, Industrial Relations, Labor Protection.

## Abstrak
Kedudukan perjanjian kerja bersama posisinya lebih tinggi dari perjanjian kerja dan peraturan perusahaan dan  lebih  rendah  daripada  peraturan  perundang-undangan,  serta  menjadi  komponen  penting  dalam hubungan industrial, selanjutnya  konsep  perjanjian  kerja  bersama  sangat  individual  dibandingkan  dengan kesepakatan  kerja  bersama  (KKB)  yang  mengutamakan  kepentingan  bersama  berdasarkan  Pancasila  dan UUD  1945.  Keberlakuan  perjanjian  kerja  bersama  memberikan  ketidakpastian  hukum  dengan  adanya konflik norma antara perjanjian kerja bersama perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28/2014 bertentangan  dengan  perjanjian  kerja  bersama  perspektif  UU  No.  13  /2003.  Hal  ini  juga  menimbulkan kekaburan hukum dengan dua tafsir berbeda yang mengarah kepada perselisihan hubungan industrial yakni masa  keberlakuan  perjanjian  kerja  bersama  yang  memiliki  batas  waktu  dan  masa  keberlakuan  perjanjian kerja bersama yang tidak memiliki batas waktu.
Kata Kunci : Perjanjian Kerja Bersama, Hubungan Industrial, Tenaga kerja.

## PENDAHULUAN
Dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan
bahwa Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  berlaku untuk paling lama 2 tahun dan diperpanjang 1 tahun. Kemudian, dalam Pasal 3-nya dinyatakan  bahwa  apabila  tidak  terjadi kesepakatan,  maka  Perjanjian  kerja  bersama (PKB)  yang  sedang  berlaku  tetap  berlaku untuk  maksimal  1  tahun.  Sehingga      masa keberlakuan  perjanjian  kerja  bersama  (PKB) yakni  2  tahun  +1  tahun  perpanjangan  +1 tahun pemberlakuan akibat kegagalan berunding. Sehingga Perjanjian kerja bersama (PKB)  yang  telah  lewat  waktu  habis  masa berlakunya  dan  tidak  berlaku  lagi.  Namun kemudian terbitlah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan  Perusahaan  serta  Pembuatan  dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Dalam Pasal  29  ayat  (3)  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan  Perusahaan  serta  Pembuatan  dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama menyebutkan bahwa “Dalam hal perundingan PKB  tidak  mencapai  kesepakatan  dan  masa berlaku  perpanjangan  PKB  telah  habis,  maka PKB  yang  berlaku  adalah  PKB  sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati”.
Ketentuan tersebut seakan menepis adanya “pendapat  sesat”  sebagian  pihak  yang
menganggap  bahwa  perusahaan  tidak  bisa memberikan sanksi kepada pekerja/buruh  yang melakukan  pelanggaran  karena  tidak  ada  dasar hukum  mengingat  perjanjian  kerja  bersama (PKB)  sudah  berakhir.1  Apabila  “pendapat sesat” tersebut memang benar demikian karena dengan  alasan  tidak  adanya  dasar  hukum mengingat  perjanjian  kerja  bersama  (PKB) sudah  berakhir,  maka  ada  pertanyaan  balik, apakah  boleh  pengusaha  tidak  membayar  hak- hak pekerja/buruh yang telah diatur di dalam  perjanjian  kerja  bersama  (PKB) sebelumnya  dan  sudah  biasa  diterima  selama ini?.2  Sehingga  hal  ini  selain  menimbulkan konflik norma antara Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan dengan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan  serta  Pembuatan  dan  Pendaftaran Perjanjian  Kerja  Bersama,  terjadi  pula kekaburan  hukum  bagi  pekerja  yang  tunduk dalam  isi  perjanjian  kerja  bersama  yang senyatanya  telah  lewat  waktu.  Sehingga  hal ini  akan  menimbulkan  akibat  hukum  dan konsep perjanjian kerja bersama yang berbeda berdasarkan perspektif dua peraturan perundang-undangan tersebut diatas.
Berdasarkan  latar belakang masalah diatas,  maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan  sebagai  berikut:  Bagaimanakah
1  Abdul  Khakim.  2017. Aspek  Hukum  Perjanjian Kerja,  Peraturan  Perusahaan,  dan  Perjanjian  Kerja Bersama . Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 154 2 Ibid
kedudukan  dan  konsep  perjanjian  kerja bersama dalam peraturan perundang- undangan?  Dan  Apakah  akibat  hukum keberlakuan  perjanjian  kerja  bersama  dalam peraturan perundang-undangan terhadap pekerja?

## PEMBAHASAN KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA
BERSAMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Perjanjian kerja bersama sendiri memiliki ciri khas tersendiri apabila dikaitkan atau  dihubungkan  dengan  asas  mengikatnya kontrak  ( Pacta  Sunt  Servanda ).  Selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu asas mengikatnya  kontrak  ( Pacta  Sunt  Servanda ) bahwa  setiap  orang  yang  membuat  kontrak, dia  terikat  untuk  memenuhi  kontrak  tersebut karena  kontrak  tersebut  mengandung  janji- janji  yang  harus  dipenuhi  dan  janji  tersebut mengikat  para  pihak  sebagaimana  undang– undang. 3 Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata menentukan  bahwa  semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang– undang bagi mereka yang membuatnya. 4
Dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata menunjukkan hanya pihak-pihak yang membuat kesepakatan saja yang tunduk dalam isi  perjanjian  sedangkan  dalam  perjanjian kerja bersama yang tunduk tidak hanya serikat pekerja  akan  tetapi  lebih  khusus  terhadap
3  Ahmadi  Miru. Hukum  Kontrak  Perancangan Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada . hlm. 4-5
pekerja  sendiri  karena  serikat  pekerja  hanya mewakili  pekerja  dalam  rangka  mengelimini- sir  kedudukan  atau bargaining  position pengusaha  yang  kuat.  Sehingga  dari  aspek para pihak yang dimaksud Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian kerja bersama mengesampingkan ketentuan tersebut. Namun dalam  suatu  keadaan  tertentu  dapat  diperluas menjangkau  pihak-pihak  lain  sebagaimana dalam  ketentuan  Pasal  1317  KUHPerdata yang  menyatakan  bahwa  “Lagi  pula diperbolehkan  juga  untuk  meminta  ditetap- kannya  suatu  janji  guna  kepentingan  seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan perjanjian,  yang  dibuat  oleh  seorang  untuk dirinya  sendiri,  atau  suatu  pemberian  yang dilakukannya  kepada  seorang  lain,  memuat janji seperti itu”.
Sehingga  penulis  simpulkan  dari  sudut pandang  asas pacta  sun  servanda sebagai suatu daya mengikatnya perjanjian, perjanjian kerja  bersama  yang  dibuat  secara  sah,  baik secara materi maupun prosedur, mengikat dan berlaku sebagai undang–undang bagi pengusaha, pekerja/buruh, dan serikat pekerja/serikat  buruh  di  perusahaan  yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan– ketentuan  Pasal  126  ayat  (1)  dan  Pasal  132 Undang–Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 15 ayat (1) dan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan
Peraturan  Perusahaan  serta  Pembuatan  dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Kemudian dilihat dari kekuatan mengikatnya,  asas pacta  sun  servanda ini menegaskan  kedudukan  perjanjian  kerja bersama  bagi  pekerja  dan  serikat  pekerja dengan pengusaha adalah aturan yang berlaku dan mengikat seperti undang-undang.
Sehingga  perjanjian  kerja  bersama  tersebut penulis  analogikan  sebagai  undang-undang yang  mengikat  khusus  bagi  pekerja  dan serikat pekerja dengan pengusaha.
Dilihat  perjanjian  kerja  bersama  sebagai perjanjian yang mengikat sebagaimana Undang - Undang berdasarkan asas pacta sun servanda dan  ketentuan–ketentuan  Pasal  126 ayat  (1)  dan  Pasal  132  Undang–Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenaga- kerjaan  dan  Pasal  15  ayat  (1)  dan  Pasal  22 ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan
Perusahaan  serta  Pembuatan  dan  Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama, dimanakah kedudukan  perjanjian  kerja  bersama  jika dihadapkan  dengan  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003  dan  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan  Perusahaan  serta  Pembuatan  dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Walaupun  perjanjian  kerja  bersama bukanlah produk peraturan perundang- undangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal
7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan akan tetapi perjanjian kerja bersama sendiri berlandaskan pada peraturan perundang-undangan khususnya Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  maka  selanjutnya  penulis menganalogikan  dengan  menggunakan  asas lex superior derogat legi inferior . Lebih lanjut tentang  asas  hukum  di  Indonesia  salah satunya asas lex superior derogat legi inferior yaitu ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan  ketentuan  yang  lebih rendah. 5 Menurut Hans Kelsen, asas ini sesuai dengan  teori  tangga  peraturan  perundang- undangan  atau stufenbau  der  reschtsordnung yang  menyatakan  bahwa  kekuatan  mengikat suatu  peraturan  atau  norma  terletak  pada peraturan atau norma yang lebih tinggi. 6
Dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenaga- kerjaan    jelas  menyatakan  perjanjian  kerja bersama  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan  yang dimaksud sebagai- mana  yang  dijelaskan  sebelumnya  adalah sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  7 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.  Perjanjian  kerja  bersama  tidak boleh bertentangan dengan peraturan
5  Abintoro  Prakoso .  Pengantar  Ilmu  Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo . hlm. 174
perundang- undangan  dalam  hal  ini  tentu  lebih  khusus terhadap  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Ketenaga-kerjaan Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan  serta  Pembuatan  dan  Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
Selanjutnya, mengutip Djumadi, hubungan  antara  perjanjian  perburuhan  atau KKB  dengan  perjanjian  kerja  adalah  sebagai berikut: 7
1.  Perjanjian   perburuhan   sebagai peraturan  induk  dari  perjanjian  kerja  atau perjanjian
kerja tidak
dapat mengesampingkan atas keberadaan perjanjian perburuh-an;
2.  Ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam perjanjian perburuhan secara otomatis beralih ke dalam perjanjian kerja; 3.  Perjanjian perburuhan merupakan jembatan untuk menuju terciptanya perjanjian kerja yang baik;
4.  Perjanjian  perburuhan  merupa-kan  sarana utama dalam mewujudkan hubungan Industrial  yang  serasi,  aman,  mantap  dan dinamis berdasarkan Pancasila.
Istilah  perjanjian  kerja  bersama  yang sudah  penulis  jelaskan  diatas,  tentu  mengacu pada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
7  Djumadi    (2008). Hukum  Perburuhan
Perjanjian  Kerja.    Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada . hlm. 116
sehingga  untuk  menganalisa  lebih  jauh ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang- undangan antara korelasi perjanjian kerja dan perjanjian  kerja  bersama  dapat  disusun sebagai berikut:
1. Ketentuan  dalam  perjanjian  kerja  tidak boleh  bertentangan  dengan  perjanjian  kerja bersama,  peraturan  perusahaan  dan  peraturan perundang-undangan  berdasarkan  Pasal  54 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan  bahwa  “Ketentuan  dalam perjanjian  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  e  dan  huruf  f,  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  perusahaan, perjanjian  kerja  bersama,  dan  peraturan perundang-undangan”;
2. Dalam  hubungannya  dengan  keabsahan suatu  perjanjian  kerja  yang  didasarkan  pada perjanjian  kerja  bersama  dapat  dilihat  dalam ketentuan  pasal  127  Undang-Undang  No.  13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:
(1)  Perjanjian  Kerja  yang  dibuat  oleh Pengusaha  dan  Pekerja/Buruh  tidak boleh  bertentangan  dengan  Perjanjian Kerja Bersama.
(2)  Dalam  hal  ketentuan  dalam  Perjanjian Kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) bertentangan dengan Perjanjian Kerja  Bersama,  maka  ketentuan  dalam Perjanjian  Kerja  tersebut  batal  demi hukum  dan  yang  berlaku  adalah
ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama.;
3. Apabila  perjanjian  kerja  tidak  memuat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian  kerja  bersama  (PKB),  maka ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian  kerja  bersama  (PKB)  berdasarkan ketentuan  Pasal  128  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan  bahwa  “Dalam  hal  Perjanjian Kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam  Perjanjian  Kerja  Bersama,  maka  yang berlaku adalah aturan-aturan dalam Perjanjian Kerja Bersama”.
Penulis dalam hal ini kembali mengganalogikan  dengan  menggunakan  asas lex  superior  derogat  legi  inferior yakni
ketentuan yang
lebih tinggi
mengesampingkan  ketentuan  yang  rendah. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, sangat  jelas  perjanjian  kerja  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  perusahaan dan  peraturan  perundang-undangan.  Menurut Pasal  52  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang menyebutkan  bahwa  “perjanjian  kerja  dibuat atas  dasar  salah  satunya  pekerjaan  yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga  ketentuan  ini  menegaskan  bahwa perjanjian kerja memenuhi syarat “kausa yang halal”  dalam  sebuah  perjanjian.Sehingga
kedudukan  perjanjian  kerja  lebih  rendah  dari peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan  kedudukan Perjanjian  Kerja  Bersama  dihadapkan  dalam Peraturan Perusahaan. Dalam hal ini menggunakan  kembali  asas lex  superior derogat  legi  inferior yakni  ketentuan  yang lebih  tinggi  mengesampingkan  ketentuan yang rendah. Berdasarkan Pasal 108 ayat  (2), 111 ayat (4), dan 129 Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan tersebut di atas dan dapat disimpulkan bahwa ketentuan  tersebut  juga  mengakui  bahwa kedudukan  hukum  perjanjian  kerja  bersama adalah  lebih  tinggi  dari  pada  peraturan perusahaan.
Kedudukan  perjanjian  kerja  bersama dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga ditegaskan posisinya sebagai salah satu sarana untuk  membangun  hubungan  industrial. Hubungan  industrial  melibatkan  para  pelaku dalam  proses  produksi  barang  dan/atau  jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. 8
Mengutip dari Departemen Tenaga Kerja dalam  Djumadi,  kesepakatan  kerja  bersama mempunyai  arti  dan  peranan  yang  sangat
8  Aloysius  Uwiyono,  et  al.  2014. Asas-Asas Hukum Perburuhan . Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 65
strategis dalam pembinaan hubungan industrial, sebagaimana berikut: 9
1.  KKB  merupakan  salah  satu  sarana  untuk menjamin pelaksanaan dan kewajiban pengusaha,  serta  hak  dan  kewajiban  pekerja sebagaimana  tertuang  secara  jelas  dalam KKB;
2.  KKB  berfungsi  sebagai  sarana  untuk pembinaan  pengembangan  tanggung  jawab serikat  pekerja  dan  saluran  pekerja  melalui partisipasi aktif dalam menetapkan kesepakatan  bersama  antara  pengusaha  dan pekerja. Dengan demikian KKB berkaitan erat dengan pengembangan demokrasi di perusahaan, musyawarah untuk mufakat, serta kekeluargaan  dan  gotong  royong.  Hal  ini benar-benar sejalan dengan demokrasi Pancasila yang  menjadi dasar  seluruh kehidupan bangsa Indonesia;
3.  KKB  merupakan  sarana  untuk  membina dan  meningkatkan  kesejahteraan  tenaga  kerja melalui  perbaikan  upah  dan  jaminan  sosial hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja dan lain-lain;
4.  Dengan  penerapan  KKB,  maka  stabilitas dan  ketenangan  kerja  akan  lebih  terjamin yang merupakan landasan terwujudnya produktivitas  yang  tinggi.  Selama  jangka waktu berlakunya KKB masing-masing terikat  oleh  kesepakatan  sehingga  pengusaha
9 Djumadi (1995). Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dalam Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Jakarta: Raja Grafindo Persada . hlm. 51-52
dan pekerja mempunyai kepastian dalam hak- hak dan kewajiban.
Sehingga  walaupun  istilah  kesepatan kerja bersama diganti menjadi perjanjian kerja bersama  (PKB),  perjanjian  kerja  bersama tetap  menjadi  sarana  dan  komponen  penting yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  untuk  mewujudkan  hubungan industrial berdasarkan Pancasila.
KONSEP PERJANJIAN
KERJA

## BERSAMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Di  Indonesia  secara  historis,  perjanjian kerja  bersama  dulunya  disebut  dengan perjanjian  perburuhan  atau  kesepakatan  kerja bersama  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut dengan Collective  Labour  Agreement  (CLA) dan  dalam  bahasa  Belanda,  disebut  dengan Collective  Arbeids  Overeenkoms. 10  Pada mulanya diatur dalam Pasal 1601n KUHPerdata  sesuai  dengan  asas  konkordansi ketika  itu,  telah  dioper  dan  diterjemahkan seluruhnya dari arti 1637 oud BW Belanda.
Sedang  di  Indonesia,  ketentuan  dari Pasal 1601n KUHPerdata telah diakomodir di dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  1954  tentang  Perjanjian Perburuhan  Antara  Serikat  Buruh  dan Majikan  disebutkan  bahwa:    Perjanjian tentang syarat-syarat perburuhan antara serikat  buruh  dengan  majikan  (disingkat perjanjian  perburuhan)  ialah  perjanjian  yang diselenggarakan  oleh  Serikat  atau  Serikat-
10 Djumadi (2008). Op.Cit. hlm. 101
Serikat  Buruh  yang  telah didaftarkan  pada Kementrian  Perburuhan  dengan  Majikan, majikan–majikan, perkumpulan majikan yang berbadan  hukum,  yang  pada  umumnya  atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam Perjanjian Kerja. Mengutip Djumadi, pengertian perjanjian perburuhan yang mana diuraikan dalam Pasal 1601n  KUHPerdata  jo  Artikel  1637n  BW Belanda, dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor  21  Tahun  1954  hampir  terdapat kesamaan,  oleh  karena  ketentuan  tersebut berasal  dari  sistem  hukum  yang  sama  yakni sistem Eropa  Continental . 11 Di  Belanda sendiri  perjanjian  perburuhan  banyak  dikenal dengan  istilah Collectieve  Arbeidsovereen- komst  (CAO) oleh  para  kaum  buruh  dan serikat buruh. 12
Mengutip  Djumadi,  sebagai  contoh perbandingan pengertian perjanjian perburuhan,  dapat  dilihat  di  perjanjian perburuhan  Inggris  yang  mana  menganut sistem Anglo  Saxon yakni  perjanjian  antara serikat  pekerja  dan  pengusaha/pengusaha- pengusaha  yang  antara  lain  menentukan tentang  syarat-syarat  dan  kondisi  kerja pekerja  dan  pengusaha  yang  menjadi  pihak dalam  perjanjian  sebagaiman  dalam  Pasal  30 ayat  (1) Trade  Union  and  Labour  Relation Act 1974 . 13
Dalam perkembangan keberadaan
11 Djumadi (1995). Op.Cit . hlm. 10
12 Ibid. hlm. 7 13 Ibid. hlm. 7
perjanjian perburuhan, setelah selang 31 (tiga puluh  satu)  tahun  kemudian,  baru  diatur  oleh Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor: Per.01/Men/1985  tentang  Pelaksanaan  Tata Cara  Pembuatan  Kesepakatan  Kerja  Bersama (KKB). 14
Dalam  Pasal  1  Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  Nomor:  Per.01/Men/1985 tentang  Pelaksanaan  Tata  Cara  Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) menyebutkan  Kesepakatan  Kerja  Bersama (KKB) adalah Perjanjian Perburuhan
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1954.
Dengan adanya Undang–Undang Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, istilah  kesepakatan  kerja  bersama  berganti menjadi  perjanjian  kerja  bersama.  Pengertian perjanjian  kerja  bersama  ini  menurut  Pasal  1 angka  21  Undang–Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Perjanjian yang merupakan hasil perundingan  antara  serikat  pekerja/serikat buruh  atau  beberapa  serikat  pekerja/serikat buruh  yang  tercatat  pada  instansi  yang bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan dengan  pengusaha,  atau  beberapa  pengusaha, atau  perkumpulan  pengusaha  yang  memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak”.
Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian  kerja  bersama  tidak  terlepas  dari
14 Djumadi (1995). Op.Cit . hlm. 72
ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian pada umumnya, yang menurut Pasal 1320
KUHPerdata  harus  memenuhi  syarat-syarat sebagai  berikut  yakni  sepakat  mereka  yang mengikatkan  diri,  kecakapan  untuk  membuat suatu  perjanjian,  suatu  hal  tertentu  dan  suatu sebab  yang  halal.  Mengutip  Abdul  Khakim, perjanjian  kerja  bersama  harus  memenuhi unsur  subjektif  dan  objektif  sebagaimana syarat  sah  perjanjian  kerja  dalam  Pasal  52 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan. 15
Dalam  Modul  Pelatihan  Komprehensif Kebinawasan  bidang  KKB  dalam  Djumadi, perbedaan perjanjian perburuhan dan kesepakatan kerja bersama (KKB) yaitu:16 1. Di dalam perjanjian perburuhan; a.  Dasarnya adalah individualism dan
liberalism ( free fight liberalism ), berpandangan  bahwa  antara  pekerja  dan pengusaha adalah dua pihak yang mempunyai  kepentingan  yang  berbeda dalam perusahaan;
b.  Mereka bebas melakukan perundingan dan membuat  perjanjian  tanpa  campur  tangan pihak lain;
c.  Dibuat  melalui  perundingan  yang  bersifat tawar-menawar ( bargaining ). Masing- masing  pihak  akan  berusaha  memperkuat kekuatan  tawar-menawar,  bahkan  dengan menggunakan senjata mogok dan penutupan perusahaan;
15 Ibid . hlm. 142
d.  Hasilnya  adalah  suatu  perjanjian  yang merupakan  keseimbangan  dari  kekuatan tawar-menawar.
2.  Di  dalam  kesepakatan  kerja  bersama adalah;
a.  Dasarnya  adalah  hubungan  industrial Pancasila yang berpandangan bahwa antara pekerja  dan  pengusaha  terdapat  hubungan yang bersifat kekeluargaan;
b. Mereka bebas melakukan perundingan dan membuat perjanjian asal saja memperhatikan  kepentingan  yang  lebih luas yaitu masyarakat, bangsa dan negara; c.  Dibuat melalui musyawarah untuk mufakat,  tidak  melalui  kekuatan  tawar- menawar,  tapi  yang  diperlukan  sifat  yang disertai keterbukaan, kejujuran dan pemahaman  terhadap  kepentingan  semua pihak.Kehadiran  serikat  pekerja  dalam rangka  meningkatkan  kerja  sama  dan tanggung jawab bersama;
d.  Hasilnya  adalah  suatu  kesepakatan,  yang merupakan  titik  optimal  yang  bisa  dicapai menurut kondisi yang ada, dengan mempertimbangkan  kepentingan  semua pihak.
Adapun konsep perjanjian kerja bersama berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari aspek kebebasan berkontrak, sangat jelas perjanjian kerja bersama ini menganut paham individual  yang  sangat  kental,  dapat  dilihat pada  saat  perundingan  atau  musyawarah antara  serikat  pekerja/serikat  buruh  dengan
pengusaha tidak ada penekanan dan intervensi dari  pemerintah.  Masing-masing  memiliki kepentingan  dan  melakukan  daya  tawar dengan batasan asas itikad baik.
Dalam  hal  ini  menggunakan  pendekatan sejarah  ( Historical  Approach )  menganalisa konsep  musyawarah  dalam  pembentukan perjanjian kerja bersama dan peran pemerintah  dalam  keberlakuan  perjanjian kerja  bersama  melalui  risalah  pembentukan Rancangan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan yang  sebelum  revisi  disebut  Rancangan Undang-Undang Pembinaan dan
Perlindungan Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 129  Rancangan  Undang-Undang  Pembinaan dan
Perlindungan Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:
(1)   Perjanjian  kerja  bersama  dibuat  oleh serikat  pekerja  atau  beberapa  serikat  pekerja yang  telah  terdaftar  pada  instansi  yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. (2)  Penyusunan  perjanjian  kerja  bersama sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(3)  Perjanjian  kerja  bersama  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  harus  dibuat  secara tertulis  dengan  huruf  latin  dan  menggunakan bahasa Indonesia.
(4)  Perjanjian  kerja  bersama  yang  dibuat tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.
Pasal tersebut menuai beberapa pendapat dari  kalangan  pemerintah  dan  fraksi  DPR  RI mengenai  klausula  tersebut  berdasarkan Risalah  Rapat  Panitia  Kerja  Rancangan Undang-Undang  Tentang  Pembinaan  dan Perlindungan  Ketenagakerjaan  (RUU  PPK) dan  Rancangan  Undang-Undang  Tentang Penyelesaian  Perselisihan  Industrial  (RUU PPI)  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) Republik  Indonesia  dengan  Tahun  Sidang 2002-2003. 17
Dalam  proses  musyawarah  tersebut disebutkan  bahwa  banyak  terjadi  praktek tidak berhasilnya proses musyawarah mufakat dan  memakan  waktu  yang  sangat  lama. Dalam  agenda  rapat  tersebut  masing-masing mempertahankan pendapatnya terutama dihendaki  musyawarah  murni  tanpa  pilihan penyelesaian  alternatif  lain.  Disisi  lain diperlukan  alternatif  jalan  keluar  akibat  tidak tercapainya suatu musyawarah dengan mufakat yakni prosedur penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial.18    Hal  ini menguatkan sifat para pihak dalam perundingan  suatu  perjanjian  kerja  bersama sangat individual dan mengutamakan 17  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  2002. Risalah  Rapat  Panitia  Kerja
Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Pembinaan  dan Perlindungan  Ketenagakerjaan  (RUU  PPK)  dan Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Penyelesaian Perselisihan Industrial (RUU PPI) Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  Republik  Indonesia  dengan  Tahun Sidang 2002-2003 . Masa Persidangan  III. Rapat ke-1. Jakarta: DPR RI. hlm. 30-36
kepentingan  masing-masing  dan  tidak  murni sepenuhnya musyawarah mufakat. Islamey  memaparkan  bahwa  ciri-ciri musyawarah dan mufakat sebagai berikut:19 1.  Masalah  yang  dibicarakan  merupakan kepentingan bersama;
2.  Pembicaraan  harus  dapat  diterima  dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur;
3.  Proses musyawarah selalu mempertimbangkan moral;
4.  Usul  atau  pendapat  mudah  dipahami  dan masuk akal;
5.  Hasil keputusan tidak memberatkan warga atau rakyat;
6.  Musyawarah untuk mufakat mengedepankan  kekeluargaan,  kebersamaan, kesabaran,  jujur,  saling  memberi atau menerima masukan.
Menurut M. Setiadi Elly, Sila
Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan  secara  eksplisit  menyebut  istilah kerakyatan,  dan  bukan  demokrasi. 20 Yang dimaksud  “hikmah  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan”  adalah  musyawarah  untuk mufakat. 21
19  A.  Islamey.  2011. Penerapan  Demokrasi Pancasila .  Jurnal  ilmiah-PKn.  STMIK  AMIKOM Yogyakarta. Hlm. 4
20
M.S.  Elly.  2005. Panduan
Pendidikan  Pancasila  Untuk  Perguruan
Tinggi .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama.
Hlm. 155
Kerakyatan  tidak  berarti  sama  dengan demokrasi  liberal  yang  berprinsip  pada musyawarah untuk mufakat tanpa diperkenankan
melakukan pemungutan suara, sehingga dapat menimbulkan hak veto atau diktator minoritas. 22 Musyawarah  untuk  mufakat adalah  ciri  khusus  Indonesia. 23 Nilai  dalam pengembangan  Pancasila  khususnya  Sila keempat yaitu: 24
1.  Mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki kedudukan dan hak yang sama;
2.  Melaksanakan  keputusan  bersama  dengan penuh tanggung jawab dan iktikat baik;
3.  Mengambil  keputusan  yang  harus  sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan.
Sehingga konsep perjanjian kerja bersama ini mencerminkan individualism dan liberalism ( free fight liberalism ), berpandangan  bahwa  antara  pekerja  dan pengusaha adalah dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda dalam perusahaan.

## KEDUDUKAN
DAN KORELASI PERJANJIAN KERJA

## BERSAMA DENGAN PERJANJIAN KERJA
Mengutip  Djumadi,  hubungan  antara perjanjian  perburuhan  atau  kesepakatan  kerja bersama  dengan  perjanjian  kerja  adalah sebagai berikut: 25
22 Ibid 23 Ibid 24 Ibid 25 Djumadi  (2008). Op.Cit .  hlm. 116
1.  Perjanjian  perburuhan  sebagai  peraturan induk  dari  perjanjian  kerja  atau  perjanjian kerja  tidak  dapat  mengesampingkan  atas keberadaan perjanjian perburuhan; 2.  Ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam perjanjian perburuhan secara otomatis beralih ke dalam perjanjian kerja;
3.  Perjanjian Perburuhan merupakan jembatan untuk menuju terciptanya perjanjian kerja yang baik;
4.  Perjanjian  perburuhan  merupakan  sarana utama dalam mewujudkan hubungan Industrial  yang  serasi,  aman,  mantap  dan dinamis berdasarkan Pancasila.
Adapun mengacu pada ketentuan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  mengenai  korelasi perjanjian  kerja  dan  perjanjian  kerja  bersama dapat disusun sebagai berikut:
1.  Ketentuan  dalam  perjanjian  kerja  tidak boleh  bertentangan  dengan  perjanjian  kerja bersama,  peraturan  perusahaan  dan  peraturan perundang-undangan  berdasarkan  Pasal  54 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan  bahwa  “Ketentuan  dalam perjanjian  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  e  dan  huruf  f,  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  perusahaan, perjanjian  kerja  bersama,  dan  peraturan perundang-undangan”;
2.  Dalam  hubungannya  dengan  keabsahan suatu  perjanjian  kerja  yang  didasarkan  pada perjanjian  kerja  bersama  dapat  dilihat  dalam
ketentuan  pasal  127  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:
a.  Perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh
Pengusaha  dan  Pekerja/Buruh  tidak  boleh bertentangan  dengan  Perjanjian  Kerja Bersama.
b.  Dalam  hal  ketentuan  dalam  Perjanjian Kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)  bertentangan  dengan  Perjanjian  Kerja Bersama, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku  adalah  ketentuan  dalam  Perjanjian Kerja Bersama.
3.  Apabila  perjanjian  kerja  tidak  memuat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian  kerja  bersama  (PKB),  maka ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian  kerja  bersama  (PKB)  berdasarkan ketentuan  Pasal  128  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kepastian Hukum Keberlakuan Perjanjian Kerja
Bersama dalam Peraturan

## Perundang-Undangan
Berdasarkan  latar  belakang  ini  ada didapatkan  dua  perspektif  perjanjian  kerja bersama yang berbeda yakni dapat disimpulkan:
1.  Berdasarkan  perjanjian  kerja  bersama perspektif  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  masa  berlaku Perjanjian  Kerja  Bersama  ini  paling  lama  2 tahun, dapat diperpanjang 1 tahun
berdasarkan kesepakatan, dan apabila perundingannya  selanjutnya  tidak  mencapai kesepakatan, maka tetap berlaku 1 tahun. 2.  Berdasarkan  perjanjian  kerja  bersama perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan  serta  Pembuatan  dan  Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, masa berlakunya 2 tahun, perpanjangan 1 tahun dengan kesepakatan,  dan  apabila  perjanjian  kerja bersama  dalam  perundingan  tidak  mencapai kesepakatan  dan  masa  berlaku  habis,  maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai disepakati yang baru.
Dua  perspektif  perjanjian  kerja  bersama yang  berbeda  berdasarkan  masa  berlaku jangka  waktu  menimbulkan  konflik  hukum antar  peraturan  perundang-undangan  dan akibat hukum bagi para pihak yang bersepakat.  Pertama,  dilihat  dulu  kedudukan hukum  dari  dua  perspektif  perjanjian  kerja bersama  tersebut  dan  produk  hukum  mana yang  bertentangan.  Dalam  hal  ini  digunakan teori  mengenai  jenjang  norma  atau Stufenbau theorie milik  Hans  Kelsen  yang  menyatakan bahwa  suatu  tata  hukum  ( legal  order ) merupakan  suatu  hierarki  dari  berbagai tingkat norma yang merupakan satu kesatuan. 26 Dalam  hierarki  norma  tersebut,
26  Adhi  Anugroho.  et  al. Analisis  Yuridis terhadap asas efesiensi berkeadilan berdasarkan Pasal 33  ayat  (4)  UUD  1945  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan Di Bidang Ketenagalistrikan, Jurnal Hukum
penciptaan  suatu  norma  diatur  oleh  norma yang  lebih  tinggi,  sementara  penciptaan norma  yang  lebih  tinggi  tersebut  diatur  oleh norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya. 27
Asas  hukum  di  Indonesia  salah  satunya asas lex  superior  derogat  legi  inferior yaitu ketentuan  yang  lebih  tinggi  mengesamping- kan  ketentuan  yang  lebih  rendah. 28 Menurut Hans  Kelsen,  asas  ini  sesuai  dengan  teori tangga  peraturan  perundang-undangan  atau Stufenbau der Reschtsordnung yang menyatakan  bahwa  kekuatan  mengikat  suatu peraturan  atau  norma  terletak  pada  peraturan atau norma yang lebih tinggi. 29
Asas  ini  merujuk  pada  hierarki  perundang  - undangan    yang    ada  Pasal  7  dan  8  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan  Perusahaan  serta  Pembuatan  dan Pendaftaran  Perjanjian  Kerja  Bersama  berada dalam  jenis  peraturan  perundang-undangan lainnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
dan Pembangunan Tahun ke-47. Badan Penerbit FHUI Depok . hlm. 186-187 27 Ibid 28 Abintoro Prakoso. Op.Cit . hlm. 174 29 Ibid
Dua perspektif masa keberlakuan perjanjian  kerja  bersama  yang  mengalami konflik  norma  antara  peraturan  lebih  rendah dengan  peraturan  lebih  tinggi  tersebut  tentu menimbulkan akibat hukum. Maka selanjutnya  penulis  dalam  melihat  isu  hukum ini menggunakan teori kepastian hukum. Van Apeldoorn  mengemukakan  dua  aspek  dalam kepastian hukum, yaitu: 30
1.  Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum  apa  yang  berlaku  untuk  masalah– masalah  yang  konkret  untuk  mendapatkan hukum yang dapat diprediksi.
2.  Kepastian  hukum  berarti  perlindungan hukum,  dalam  hal  ini  para  pihak  yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman.
Utrecht mengemukakan kepastian hukum itu mengandung dua pengertian yakni: 31
1. Adanya  aturan  yang  bersifat  umum membuat  individu  mengetahui  perbuatan  apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Keamanan  hukum  bagi  individu  dari kesewenangan  pemerintah  karena  dengan adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu individu  dapat  mengetahui  apa  saja  yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
Tujuan  hukum  kedua  milik  Gustav
30 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. Op.Cit . hlm. 107 31  Riduan  Syahrani.  1999. Rangkuman  Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 23
Radbruch  menekankan  kepastian  hukum. 32
Kepastian  dalam  bahasa  Inggris  menurut  M. Echols  &  Shadily  adalah certainty atau assurance . 33 Sementara  Bryan  A  Garner mendefinisikan assuranceis  something  that gives  confidences . 34 Berdasarkan  definisi diatas,  maka  kepastian  didefinisikan  secara sederhana  sebagai  segala  sesuatu  yang memberikan  bukti  kuat  sehingga  sulit  terjadi perubahan, 35 Sementara  itu  kepastian  hukum diartikan  sebagai  jaminan  negara  yang mampu  menjamin  hak  dan  kewajiban  setiap warga  negara  melalui  perangkat  hukum. 36
Kepastian  hukum  akan  menjamin  seseorang melakukan  perilaku  sesuai  dengan  ketentuan hukum  yang  berlaku,  sebaliknya  tanpa  ada kepastian  hukum  maka  seseorang  tidak memiliki  ketentuan  baku  dalam  menjalankan perilaku. 37 Dengan  demikian  tidak  salah apabila  Gustav  Radbruch  mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan hukum. 38
Menurut  Gustav  Radbruch,  kepastian hukum  akan  menjamin  seseorang  melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  Dalam  ketentuan  yang  mengatur masa  berlaku  perjanjian  kerja  bersama sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  diatas
32  Nur  Agus  Susanto. Dimensi  Aksiologis  dari Putusan  Kasus  “ST”:  Kajian  Putusan  Peninjauan Kembali  Nomor  97  PK/Pid.Sus/2012.  Jurnal  Yudisial Vol. 7 No. 3 . hlm 219
33 Ibid 34 Ibid 35 Ibid 36 Ibid 37 Ibid 38 Ibid
memiliki dua masa berlaku yang berbeda dan saling  bertentangan  diantara  satu  sama  lain. Sehingga  akan  menimbulkan  kebingungan ketentuan hukum mana yang harus diberlakukan  dan  menjadi  rujukan  dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama.
Sebagaimana  mengutip  Gustav  Radbruch tanpa  ada  kepastian  hukum  maka  seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.
Sebagaimana  syarat  sah  perjanjian  kerja bersama  sebelumnya  berdasarkan  Pasal  1320 KUHPerdata,  mengenai  hal-hal  tertentu, perjanjian  kerja  bersama  haruslah  memiliki jangka  waktu  dalam  hal  masa      berlakunya, yang      mana      dalam  peraturan  perundang  - undangan  mewajibkan  paling  lama  2  (dua) tahun  sebagaimana  salah  satu  syarat  dalam ketentuan  Pasal  123  Undang–Undang  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan. Persyaratan  jangka  waktu  juga  disebutkan dalam  Pasal  124  ayat  (1)  Undang–Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  dan  persyaratan  itu  juga diatur  dalam  Pasal  24  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan  Perusahaan  serta  Pembuatan  dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Oleh karenanya, timbulnya dua perspektif  perjanjian  kerja  bersama  tersebut menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi serikat  buruh/serikat  pekerja  dan  pengusaha untuk menjadikan  rujukan  atau acuan
peraturan  perundang-undangan  mana  yang harus  digunakan  dan  walaupun  peraturan perundang-undangan  lebih  rendah  tersebut bertentangan  dengan  yang  lebih  tinggi, tetaplah  dapat  dilaksanakan  kecuali  telah dibatalkan  oleh  Mahkamah  Agung  melalui Judicial  Review. Sehingga  dengan  demikian akan  menimbulkan  perbedaan  tafsiran  oleh para  pihak  yang  berkepentingan  terhadap Perjanjian  Kerja  Bersama  dan  masuk  dalam kategori perselisihan hubungan Industrial.

## PENUTUP
Perjanjian  kerja  bersama  memiliki  ciri khas  perjanjian  yang  mengikat  sebagaimana Undang-Undang  berdasarkan  asas pacta  sun servanda dan  ketentuan–ketentuan  Pasal  126 ayat  (1)  dan  Pasal  132  Undang–Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  dan  Pasal  15  ayat  (1)  dan Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan  Perusahaan  serta  Pembuatan  dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama namun walaupun  perjanjian  mengikat  bagaikan undang-undang dalam kedudukannya dihadapkan  dengan  peraturan  perundang- undangan,  perjanjian  kerja  bersama  lebih rendah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  menjadi perjanjian  induk bagi perjanjian  kerja individual.  Sehingga  suatu  Perjanjian  Kerja
Bersama  untuk  mencapai  suatu  hubungan industrial  berdasarkan  Pancasila  tergantung dari aturan normatif yang diatur dalam tingkat Undang-Undang. Selanjutnya, asas kebebasan berkontrak  dalam  perjanjian  kerja  bersama sangatlah  menunjukkan  egoisme  yang  tinggi dan  sangat  individualisme  baik  secara kepentingan  maupun  kehendak  para  pihak dengan  gaya  perundingan  bersifat  tawar- menawar  dan  berbeda  dengan  konsep kesepakatan  kerja  bersama  yang  mengutama- kan  kepentingan  yang  lebih  luas  yaitu masyarakat,  bangsa  dan  negara  melalui musyawarah  untuk  mufakat  dengan  tidak melalui  kekuatan  tawar-menawar  sebagai- mana ruh dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Oleh karena  itu  seharusnya  asas  kebebasan berkontrak  pada  perjanjian  kerja  bersama harus  dibatasi  dan  disesuaikan  dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Secara garis besar  terdapat  perbedaan  perjanjian  kerja bersama  sebagai  perjanjian  bersifat  kolektif dengan perjanjian kerja yang bersifat individual  yang  mana  terbagi  lagi  menjadi perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), hubungan dan kedudukan perjanjian kerja dengan perjanjian perburuhan (perjanjian  kerja  bersama)  saling  berkaitan, perjanjian kerja disini tunduk dan terikat pada perjanjian  kerja  bersama  (sebagai  pedoman) sebelum  maupun  sesudah  perjanjian  kerja
bersama  tersebut  dibuat,  dengan  demikian asas kesepakatan dan asas kebebasan berkontrak  dalam  perjanjian  kerja  dibatasi dengan perjanjian kerja bersama dan Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan beserta turunannya.
Keberlakuan  perjanjian  kerja  bersama dalam peraturan perundang-undangan memberikan  ketidakpastian  hukum  dengan adanya  konflik  norma  sehingga  berdasarkan hasil  analisis  penulis  senyatanya  perjanjian kerja  bersama  perspektif  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan  Perusahaan  serta  Pembuatan  dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bertentangan dengan perjanjian kerja bersama perspektif  Undang–Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Dalam  hal  ini juga  menimbulkan  kekaburan  hukum  yakni adanya  dua  tafsir  berbeda  yang  mengarah kepada perselisihan hubungan industrial yakni masa  keberlakuan  perjanjian  kerja  bersama yang  memiliki  batas  waktu  dan  masa keberlakuan  perjanjian  kerja  bersama  yang tidak memiliki batas waktu.
Dalam  mewujudkan  hubungan  industrial yang  berdasarkan  Pancasila  dan    Undang- Undang  Dasar  1945,  perlu  rekonstruksi kembali  konsep  perjanjian  kerja  bersama dengan  mengutamakan  kepentingan  bersama dan mengembalikan makna sebenarnya musyawarah  mufakat  sehingga  mewujudkan hubungan  industrial  yang  harmonis  antara
pekerja  dan  pengusaha.  Perjanjian  kerja bersama tersebut merupakan pedoman penting bagi  pekerja  dan  pengusaha  dalam  hal membuat  perjanjian  kerja.  Perjanjian  kerja bersama  sebagai  payung  hukum  internal perusahaan  dapat  mengeliminisir,  memper- baiki  dan  mengintervensi  perjanjian  kerja yang  tidak  bersesuaian  sehingga  terwujudnya kesejahteraan  buruh  dan  terhindar  dari sewenang-wenangan pengusaha.
Dalam  hal  menghindari  ketidakpastian hukum  keberlakuan  perjanjian  kerja  bersama terkait  penafsiran  masa  berlakunya,  perlu direvisi  kembali  aturan-aturan  tersebut  agar tidak  menimbulkan  multi  tafsir  dan  konflik norma. Selanjutnya diharapkan revisi Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  yang  akan  datang dapat melindungi hak-hak pekerja dan konsep perjanjian kerja bersama diperbaharui kembali dengan  mengutamakan  kesepakatan  untuk meraih kepentingan bersama dan mewujudkan peran  pemerintah  yang  lebih  bertanggung- jawab  dalam  melindungi  pekerja  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugroho, Adhi,  et al. 2017. Analisis Yuridis
terhadap asas efesiensi berkeadilan berdasarkan  Pasal  33  ayat  (4) UUD 1945 Dalam Peraturan
Perundang-Undangan  Di  Bidang
Ketenagalistrikan ,  Jurnal  Hukum
dan  Pembangunan  Tahun  ke-47. Badan Penerbit FHUI Depok.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Republik Indonesia.  2002. Risalah  Rapat Panitia  Kerja  Rancangan  Undang- Undang  Tentang  Pembinaan  dan Perlindungan
Ketenagakerjaan (RUU PPK) dan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial (RUU PPI) Tahun Sidang 2002-2003 . Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik
Indonesia. Jakarta: DPR RI.
Djumadi.  1995. Kedudukan  Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) dalam Hubungan  Industrial Pancasila (HIP) .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. ________. 2008. Hukum Perburuhan
Perjanjian  Kerja .    Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Elly,  M.S.  2005. Panduan  Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Islamey,  A.  2011. Penerapan  Demokrasi Pancasila . Jurnal ilmiah-PKn. STMIK AMIKOM Yogyakarta. Khakim, Abdul. 2017. Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan,  dan  Perjanjian  Kerja Bersama .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Miru,  Ahmadi.  2010. Hukum  Kontrak
Perancangan Kontrak . Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Prakoso,  Abintoro.  2007. Pengantar  Ilmu
Hukum . Yogyakarta: Laksbang
Pressindo.
Prasetyo,  Teguh  dan  Abdul  Halim.  2012.
Filsafat,  Teori,  dan  Ilmu  Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat .
Jakarta: Rajawali Pers.
Susanto, Nur Agus. 2014. Dimensi Aksiologis dari  Putusan  Kasus  “ST”:  Kajian
Putusan Peninjauan Kembali
Nomor  97  PK/Pid.Sus/2012 .  Jurnal
Yudisial Vol. 7 No. 3.
Syahrani,  Riduan.  1999 .  Rangkuman  Intisari
Ilmu Hukum. Bandung: Citra
Aditya Bakti.
Uwiyono,  Aloysius,  et  al.  2014. Asas-Asas
Hukum Perburuhan . Jakarta:
Rajawali Pers.