Keterangan:
NM
: Non-medical
A : LPK + Urine Lengkap + Darah Rutin + EKG
B : LPK + Urine Lengkap + Darah Rutin + EKG + Thorax Foto C : LPK + Urine Lengkap + Darah Lengkap + EKG + Thorax  Foto D : LPK + Urine Lengkap + Darah Lengkap + Treadmill + Thorax  Foto
E  :  2  LPK  +  Urine  Lengkap  +  Darah  Lengkap  +  Treadmill  +  Thorax    Foto  +  HIV  Test  +
Financial Statement
Kemudian  dilanjutkan  proses  penggolongan  risiko,  penggolongan  risiko dilakukan untuk memproses klasifikasi calon peserta yang memiliki tingkat risiko yang  sama,  digolongkan  dalam  kelas  yang  sama.  Kelima,  membuat  keputusan underwriting .  Setelah  tahapan  proses  seleksi  risiko  diatas  dilalui,  tahapan  beri- kutnya adalah membuat keputusan underwriting .

## Penutup
Pada takâful pembiayaan proses seleksi risiko dimulai ketika bank menye- rahkan  surat  pengajuan  asuransi,  selanjutnya underwriter pusat  atau  cabang memverifikasi  berkas  dan  menilai  risiko.  Pada  fulnadi  proses  seleksi  risiko  di- mulai dari field underwriting , verifikasi berkas dan data yang dilakukan di kantor pusat dan cabang, selanjutnya penilaian dan penggolongan tingkat risiko untuk kemudian dilakukan keputusan underwriting oleh underwriter . Khusus  untuk  produk full  protek ,  tidak  ditemukan  serangkaian  kegiatan underwriting oleh underwriter PT. Asuransi Takâful Keluarga. Dari analisis penu- lis dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari masing-masing produk yang men- jadi  fokus  penelitian  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  karakterisitik  dari  masing- masing  produk.  Letak  persamaannya,  lebih  menitikberatkan  pada  aspek-aspek yang penulis anggap normatif dan prosedural. []

## Pustaka Acuan
Bailey,  Richard, Underwriting  dalam  Perusahaan  Asuransi  Jiwa  dan  Kesehatan, Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 1996.
Kenneth,  Huggins  dan  Land,  Robert  D. Operasi  Perusahaan  Asuransi  Jiwa  dan Asuransi  Kesehatan, Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 1996. Moleong,  Lexy  J., Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  PT.  Remaja  Ros- dakarya, 2007.
Rohadi, Seleksi Risiko Fulnadi, Jakarta: PT. Asuransi Takâful Keluarga, 2009. Sula, Muhammad Syakir, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

## PERAN NEGARA DALAM HISBAH
Akhmad Mujahidin 
Abstract: The Role of State on Hisbah . This article is a review of the theore- tical hisbah authority and how the State has a role in it. The most important role of the state in the implementation of technically hisbah that muhtasib task is holding the governor of executive power, legal power of the district court, as well as regional police powers. Muhtasib have a responsibility for the  welfare  of  Islamic  society.  Islam  concerns  in  world  and  hereafter  to build human welfare. Therefore, muhtasib jurisdiction is not limited. Muhta- sib attention is on what is specified by Allah and all that is legally recognized as a man desires.
Keywords: nation, hisbah, muhtasib , maslahah
Abstrak: Peran Negara dalam Hisbah . Artikel ini merupakan tinjauan teore- tis tentang kewenangan hisbah dan bagaimana negara berperan di dalam- nya.  Peran  terpenting  negara  dalam hisbah secara  teknis  dalam  pelaksa- naan  tugas Muhtasib adalah  memegang  kekuasaan  eksekutif  gubernur wilayah, kekuasaan hukum pengadilan wilayah, dan juga kekuasaan polisi wilayah. Muhtasib merupakan  perantara  dalam  mencegah  kejahatan  dan mewujudkan  kebaikan. Muhtasib bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan islami  masyarakat  biasa.  Karena  dalam  Islam  perhatian  material  duniawi dan spiritual ukhrawi membentuk kesejahteraan, maka yurisdiksi muhtasib tidaklah  terbatas.  Semua  yang  ditetapkan  Allah  dan  semua  yang  secara hukum  diakui  manusia  sebagai  keinginan,  maka  menjadi  perhatian muhtasib .
Kata Kunci: negara, hisbah, muhtasib , maslahah
Naskah diterima: 2 Februari 2011, direvisi 26 Juli 2011, disetujui: 4 Agustus 2011.
 Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Sultan  Syarif  Qasim  Riau.  Jl.  H.R.  Subrantas  KM  17 Pekanbaru, Riau.  E-mail: akhmad.mujahidin@gmail.com
Akhmad Mujahidin: Peran Negara dalam Hisbah 138

## Pendahuluan
Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang telah menjadi kesepakat- an bersama, yang ketetapannya dilakukan oleh pihak yang berwenang, merupa- kan salah satu ciri dari terwujudnya masyarakat madani (civil society) . Masyara- kat yang demikian adalah masyarakat yang diwujudkan Rasulullah Saw. setelah berhijrah dari Mekah  ke Medinah (622 M), 1 di mana beliau dan para pengikutnya telah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari kaum paganis Mekah. Kota Medinah, yang dalam perkembangan berikutnya, menjadi negara kota yang dihuni  oleh  masyarakat  yang  berperadaban (madanî) dan  patuh  pada  hukum dan peraturan.
Terlaksananya hukum dan peraturan secara baik dan efektif dalam suatu tatanan masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari peranan kekuasaan pemerintah. Secara umum, semuanya tercakup dalam lingkup amar ma‘ruf nahi munkar . Tu- juan  akhirnya  ialah  terciptanya  masyarakat  yang  adil  dan  egaliter  di  depan  hu- kum sesuai dengan cita-cita dasar dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw.  Seperti  diketahui  bahwa  dalam  sistem  ketatanegaraan,  kekuasaan  peme- rintah  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu  kekuasaan  legislatif,  kekuasaan  eksekutif,  dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengamati  dan men- jaga  terlaksananya  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  yang  disusun  oleh lembaga legislatif bersama-sama dengan lembaga eksekutif.
Al-Tamawi  menyatakan  bahwa  konsep  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif tidak  bertentangan  dengan  pemikiran  politik  Islam. 2 Menurut  dia,  mengadakan lembaga  parlemen  yang  para  anggotanya  dipilih  rakyat,  yang  bertugas  meng- angkat para penguasa sekaligus mengawasi dan memberhentikannya bila mere- ka  melakukan  kasalahan,  benar-benar  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  Islam  da- lam  bidang  pemerintahan  dan  politik. 3 ‘Abd  al-Hâmid  Mutawallî  menyatakan bahwa  meskipun  para  fukaha  tidak  mengenal  konsep  pemisahan  kekuasaan, namun dengan melihat perubahan situasi dan kondisi yang selalu berkembang
1 Tahun 622 merupakan awal tahun Hijriyah. Penetapan ini ditentukan oleh Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththâb pada tahun 638 M (17 H) dengan mendengarkan usulan para sahabat. Dari pelbagai usulan yang muncul,  ‘Umar menerima usulan ‘Alî ibn Abî Thâlib yang mengangkat peristiwa hijrah Nabi  Saw.  dari  Mekah  ke  Medinah  sebagai  awal  tahun  Islam.  Alasannya,  hijrah  merupakan  titik pemisah antara masa Mekah dan masa Medinah serta merupakan awal perjuangan Nabi saw dalam menyebarkan  Islam.  ‚Kronika  Islam  di  Dunia,‛ Ensiklopedi  Tematis  Dunia  Islam ,  jilid  7,  ed.  Taufik Abdullah et.al  (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 2.
2 Muhammad Sulaymân al-Tamawî, al-Sulthah al-Thalâth fi al-Dasâtir al-‘Arabiyyah wa fi al- Fikr al-Siyâsî al-Islâmî: Dirâsah Muqâranah, (al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1974), h. 604. 3 3 Muhammad Sulaymân al-Tamawî, al-Sulthah al-Thalâth fi al-Dasâtir al-‘Arabiyyah, h. 605.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012

## Pendahuluan
Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang telah menjadi kesepakat- an bersama, yang ketetapannya dilakukan oleh pihak yang berwenang, merupa- kan salah satu ciri dari terwujudnya masyarakat madani (civil society) . Masyara- kat yang demikian adalah masyarakat yang diwujudkan Rasulullah Saw. setelah berhijrah dari Mekah  ke Medinah (622 M), 1 di mana beliau dan para pengikutnya telah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari kaum paganis Mekah.
Kota Medinah, yang dalam perkembangan berikutnya, menjadi negara kota yang dihuni  oleh  masyarakat  yang  berperadaban (madanî) dan  patuh  pada  hukum dan peraturan.
Terlaksananya hukum dan peraturan secara baik dan efektif dalam suatu tatanan masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari peranan kekuasaan pemerintah.
Secara umum, semuanya tercakup dalam lingkup amar ma‘ruf nahi munkar . Tu- juan  akhirnya  ialah  terciptanya  masyarakat  yang  adil  dan  egaliter  di  depan  hu- kum sesuai dengan cita-cita dasar dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw.  Seperti  diketahui  bahwa  dalam  sistem  ketatanegaraan,  kekuasaan  peme- rintah  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu  kekuasaan  legislatif,  kekuasaan  eksekutif,  dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengamati  dan men- jaga  terlaksananya  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  yang  disusun  oleh lembaga legislatif bersama-sama dengan lembaga eksekutif.
Al-Tamawi  menyatakan  bahwa  konsep  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif tidak  bertentangan  dengan  pemikiran  politik  Islam. 2 Menurut  dia,  mengadakan lembaga  parlemen  yang  para  anggotanya  dipilih  rakyat,  yang  bertugas  meng- angkat para penguasa sekaligus mengawasi dan memberhentikannya bila mere- ka  melakukan  kasalahan,  benar-benar  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  Islam  da- lam  bidang  pemerintahan  dan  politik. 3 ‘Abd  al-Hâmid  Mutawallî  menyatakan bahwa  meskipun  para  fukaha  tidak  mengenal  konsep  pemisahan  kekuasaan, namun dengan melihat perubahan situasi dan kondisi yang selalu berkembang
1 Tahun 622 merupakan awal tahun Hijriyah. Penetapan ini ditentukan oleh Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththâb pada tahun 638 M (17 H) dengan mendengarkan usulan para sahabat. Dari pelbagai usulan yang muncul,  ‘Umar menerima usulan ‘Alî ibn Abî Thâlib yang mengangkat peristiwa hijrah Nabi  Saw.  dari  Mekah  ke  Medinah  sebagai  awal  tahun  Islam.  Alasannya,  hijrah  merupakan  titik pemisah antara masa Mekah dan masa Medinah serta merupakan awal perjuangan Nabi saw dalam menyebarkan  Islam.  ‚Kronika  Islam  di  Dunia,‛ Ensiklopedi  Tematis  Dunia  Islam ,  jilid  7,  ed.  Taufik Abdullah et.al  (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 2.
2 Muhammad Sulaymân al-Tamawî, al-Sulthah al-Thalâth fi al-Dasâtir al-‘Arabiyyah wa fi al- Fikr al-Siyâsî al-Islâmî: Dirâsah Muqâranah, (al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1974), h. 604. 3 3 Muhammad Sulaymân al-Tamawî, al-Sulthah al-Thalâth fi al-Dasâtir al-‘Arabiyyah, h. 605.
dan  berpijak  pada  maslahat  maka  konsep  pemisahan  kekuasaan  seperti  ini boleh diadopsi karena memang tidak bertentangan dengan Islam. 4
Al-Qâsimî  juga  menegaskan  bahwa  Islam  mengakui  konsep  pemisahan kekuasaan dengan alasan Islam telah menempatkan kekuasaan yudikatif seba- gai lembaga yang independen. 5 Sedangkan  Musthafâ  Kamâl Wasfî menyatakan bahwa  pemisahan  kekuasaan  dalam  pemerintahan  Islam  ke  dalam  eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan perkara ijtihâdiyyah yang boleh dilakukan de- ngan mempertimbangkan situasi dan kondisi di setiap tempat. 6 Dalam  sistem  ketatanegaraan  yang  pernah  dilaksanakan dawlah  islâ- miyyah, baik  pada  masa  Rasulullah  Saw., al-Khulafâ’’  al-Râsyidûn ,  dinasti  Banî Umayyah, maupun dinasti ‘Abbâsiyah, pembagian kekuasaan seperti di atas juga dilaksanakan,  meskipun  pemisahan  kekuasaan  antara  lembaga  legislatif  dan eksekutif kurang jelas perbedaannya, tetapi lembaga yudikatif secara jelas dipi- sahkan dari kedua kekuasaan lainnya. Dalam istilah bahasa Arab ketiga lembaga tersebut disebut al-Sulthah  al-’Âmmah. Lembaga yudikatif ini disebut al-sulthah al-qadhâ’iyyah. 7 Kekuasaan ini masih diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: wilâyah al-hisbah,  wilâyah  al-qadhâ, 8 dan wilâyah  al-mazhâlim. 9 Ketiga  kekuasaan
4 ‘Abd  al-Hâmid  Mutawallî, Mabâdi’  Nizhâm  al-Hukm  fi  al-Islâm  ma‘a  al-Muqâranah  bi  al- Mabâdi’ al-Dustûriyyah al-Hadîtsah, (Iskandariyyah: Mansha’ah al-Ma‘ârif, 1987), h. 236. 5 Zhâfir al-Qâsimî, Nizhâm al-Hukm fi al-Syarî‘ah wa al-Târîkh al-Islâmî, (Bayrût: Dâr al-Nafâ’is, 1403), h. 402. 6 Musthafâ  Kamâl  Washfî, Mushannafât  al-Nuzhum  al-Islâmiyyah  al-Dustûriyyah  wa  al- Dawliyyah  wa  al-Idâriyyah  wa  al-Iqtihâdiyyah  wa  al-Ijtimâ‘iyyah (al-Qâhirah:  Maktabah  Wahbah, 1977), h. 229. 7 Selain  kekuasaan  peradilan/yudikatif (al-sulthah  al-qadhâ’iyyah) ,  terdapat  dua  kekuasaan lain,  yaitu  kekuasaan  pembuat  undang-undang/legislatif (al-sulthah  al-tasyrî‘iyyah) dan  kekuasaan pelaksana  undang-undang/ekskutif (al-sulthah  al-tanfîdhiyyah) .  Lihat,  ‘Abd  al-Wahhâb  Khallâf, al- Siyâsah al-Syar‘iyyah aw Nizhâm al-Dawlah al-Islâmiyyah fi al-Syu’ûn al-Dustûriyyah wa al-Khârijiyyah wa al-Mâliyah, (al-Qâhirah: Dâr al-Anshâr, 1977), h. 42-52 . 8 Wilâyah al-qadhâ adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang  membutuhkan  putusan  berdasarkan  hukum  Islam.  Kasus  yang  ditangani  lembaga  ini  adalah kasus  yang  timbul  dalam  kehidupan  sosial  dan  keagamaan  masyarakat  muslim  atau  non-muslim. Menurut  al-Mâwardî,  ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang qâdhî yaitu  laki-laki, berakal dan memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran  dan  penglihatan,  dan  memiliki  pengetahuan  yang  luas  tentang  syariah.  Sedangkan tugas dan wewenang al-qadhâ adalah: 1) Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun secara  paksa.  2)  Membebaskan  orang-orang  yang  tidak  bersalah  dari  sanksi  dan  hukuman,  mem- berikan  sanksi  kepada  yang  bersalah  baik  dengan  pengakuan  maupun  sumpah.    3)  Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak, atau idiot. 4) Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang- cabangnya. 5) Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah. 6) Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan menghendaki menikah. 7) Melaksanakan
Akhmad Mujahidin: Peran Negara dalam Hisbah 140
tersebut, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan tersendiri yang ber- beda  antara  satu  dengan  yang  lain,  tetapi  ketiganya  mempunyai  tujuan  yang sama  yaitu  menciptakan  keamanan,  ketertiban,  dan  keadilan  di  tengah-tengah masyarakat.

## Kajian tentang Hisbah
Kajian-kajian tentang wewenang 10 hisbah ini telah banyak dilakukan oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Tulisan paling tua tentang hisbah ada- lah tulisan al-Mâwardî (w. 450 H) yaitu buku, Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâ-niyyah . 11 Pada Bâb  fî  Ahkâm  al-Hisbah ,  al-Mâwardî  membahas  tentang  konsep hisbah, muhtasib, dan mutathawwi’ ,  tugas muhtasib yang  meliputi  pemeliharaan  ter- hadap hak-hak Allah dan manusia. Kemudian disusul oleh Abû Ya‘lâ al-Farrâ’ (w. 457 H) dalam  buku yang judulnya sama dengan al-Mâwardî, yaitu al-Ahkâm al- Sulthâniyyah . 12 Bila dilihat  dari catatan kaki dan penjelasan  dalam tulisan buku ini, al-Farrâ’ banyak mengutip dari tulisan al-Mâwardî. Jadi teori tentang hisbah dalam kedua kitab itu tidak ada perbedaan.
hukuman bagi para terhukum. 8) Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka. 9) Meneliti para saksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya. 10) Menegakkan persamaan di depan hu- kum  antara  yang  kuat  dan  lemah,  bangsawan,  maupun  rakyat  biasa.  Lihat,  Abû  al-Hasan  ‘Alî  ibn Muhammad ibn Habîb al-Bashrî al-Baghdâdî al-Mâwardî , Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), h. 70-71.
9 Wilâyah al-mazhâlim merupakan lembaga peradilan yang khusus menangani kasus pelang- garan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, para hakim, maupun anak-anak orang yang berkuasa.  Al-Mâwardî  menjelaskan  bahwa  tugas  dan  wewenang  lembaga  ini  adalah:  1)  Peng- aniayaan para penguasa baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan; 2) Kecurangan pega- wai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara lainnya; 3)  Mengontrol  dan  mengawasi  keadaan  para  pejabat;  4)  Pengaduan  yang  diajukan  oleh  tentara karena  gaji  mereka  dikurangi  ataupun  dilambatkan  pembayarannya;  5)  Mengembalikan  kepada rakyat  harta-harta  mereka  yang  dirampas  oleh  penguasa-penguasa  yang  zalim;  6)  Memperhatikan harta-harta  wakaf;  7)  Melaksanakan  putusan-putusan  hakim  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  oleh hakim-hakim sendiri,  karena yang  dijatuhkan  hukumannya  adalah orang-orang yang  tinggi  derajat- nya; 8) Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang tidak  dapat  dilaksanakan  oleh muhtasib; 9)  Memelihara  hak-hak  Allah  yaitu  ibadah-ibadah  seperti salat Jumat, ‘Id, haji, dan jihad; 10) Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Al-Mâwardî , Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, h. 80-83. 10 Wewenang  berarti hak  dan  kekuasaan  untuk  bertindak.  Lihat,  Depdikbud, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia, Edisi  II  (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1997),  h.  1128.  Sedangkan  fungsi  berarti jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 281. 11 Al-Mâwardî , Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, h. 240-259.
12 Abû Ya‘lâ Muhammad ibn al-Husayn al-Farrâ’ al-Hanbalî, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994), h. 320-347.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
tersebut, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan tersendiri yang ber- beda  antara  satu  dengan  yang  lain,  tetapi  ketiganya  mempunyai  tujuan  yang sama  yaitu  menciptakan  keamanan,  ketertiban,  dan  keadilan  di  tengah-tengah masyarakat.
Kajian tentang Hisbah Kajian-kajian tentang wewenang 10 hisbah ini telah banyak dilakukan oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Tulisan paling tua tentang hisbah ada- lah tulisan al-Mâwardî (w. 450 H) yaitu buku, Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâ-niyyah . 11 Pada Bâb  fî  Ahkâm  al-Hisbah ,  al-Mâwardî  membahas  tentang  konsep hisbah, muhtasib, dan mutathawwi’ ,  tugas muhtasib yang  meliputi  pemeliharaan  ter- hadap hak-hak Allah dan manusia. Kemudian disusul oleh Abû Ya‘lâ al-Farrâ’ (w.
457 H) dalam  buku yang judulnya sama dengan al-Mâwardî, yaitu al-Ahkâm al- Sulthâniyyah . 12 Bila dilihat  dari catatan kaki dan penjelasan  dalam tulisan buku ini, al-Farrâ’ banyak mengutip dari tulisan al-Mâwardî. Jadi teori tentang hisbah dalam kedua kitab itu tidak ada perbedaan.
hukuman bagi para terhukum. 8) Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka. 9) Meneliti para saksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya. 10) Menegakkan persamaan di depan hu- kum  antara  yang  kuat  dan  lemah,  bangsawan,  maupun  rakyat  biasa.  Lihat,  Abû  al-Hasan  ‘Alî  ibn Muhammad ibn Habîb al-Bashrî al-Baghdâdî al-Mâwardî , Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), h. 70-71.
9 Wilâyah al-mazhâlim merupakan lembaga peradilan yang khusus menangani kasus pelang- garan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, para hakim, maupun anak-anak orang yang berkuasa.  Al-Mâwardî  menjelaskan  bahwa  tugas  dan  wewenang  lembaga  ini  adalah:  1)  Peng- aniayaan para penguasa baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan; 2) Kecurangan pega- wai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara lainnya;
3)  Mengontrol  dan  mengawasi  keadaan  para  pejabat;  4)  Pengaduan  yang  diajukan  oleh  tentara karena  gaji  mereka  dikurangi  ataupun  dilambatkan  pembayarannya;  5)  Mengembalikan  kepada rakyat  harta-harta  mereka  yang  dirampas  oleh  penguasa-penguasa  yang  zalim;  6)  Memperhatikan harta-harta  wakaf;  7)  Melaksanakan  putusan-putusan  hakim  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  oleh hakim-hakim sendiri,  karena yang  dijatuhkan  hukumannya  adalah orang-orang yang  tinggi  derajat- nya; 8) Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang tidak  dapat  dilaksanakan  oleh muhtasib; 9)  Memelihara  hak-hak  Allah  yaitu  ibadah-ibadah  seperti salat Jumat, ‘Id, haji, dan jihad; 10) Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Al-Mâwardî , Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, h. 80-83. 10 Wewenang  berarti hak  dan  kekuasaan  untuk  bertindak.  Lihat,  Depdikbud, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia, Edisi  II  (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1997),  h.  1128.  Sedangkan  fungsi  berarti jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 281. 11 Al-Mâwardî , Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, h. 240-259. 12 Abû Ya‘lâ Muhammad ibn al-Husayn al-Farrâ’ al-Hanbalî, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994), h. 320-347.

## Al-Ghazâlî (w. 555 H) membahas
hisbah dalam kitab Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn 13 jilid II pada  bab kitab al-amr bi al-ma‘rûf wa al-nahî ‘an al-munkar . Pada bab ini al-Ghazâlî menekankan pada rukun-rukun hisbah yang meliputi: muhtasib, mâ fîh  al-hisbah,  al-muhtasab  ‘alayh, dan nafs  al-ihtisâb .  Dalam  buku  ini  juga disebutkan  contoh  pelaksanaan hisbah pada  masa  al-Mahdî,  al-Rasyîd,  dan  al- Ma’mûn dari Dinasti  ‘Abbâsiyyah.  Selain itu, juga dibahas tentang adab al-muh- tasib dan bentuk-bentuk kemunkaran. Ibn Taymiyyah (w. 661 H) dalam buku al- Hisbah fî al-Islâm 14 mengaitkan institusi hisbah dengan penegakan fungsi negara, asal-usul institusi hisbah, dan masalah ekonomi yang terus releven sampai saat ini. Misalnya, pengembangan intervensi negara terhadap usaha dan pembatasan atas hak-hak individual. Kewenangan hisbah berada di luar kewenangan qadhâ, mazhâlim ,  dan  dewan-dewan  lainnya.  Namun hisbah berada  dalam  struktur kenegaraan di mana muhtasib merupakan pejabat negara. Teori-teori yang dike- mukakannya diperkuat dengan sejumlah kutipan yang relevan dari ayat Alquran dan Hadis Nabi Saw.
Penulis-penulis lain yang juga membahas tentang hisbah adalah Hasan al- Bashâ dalam   buku al-Funûn  al-Islâmiyyah  wa  al- Wazhâ’if ‘alâ al-Athar al-‘Ara- biyyah 15 jilid  3.  Dalam  buku  ini  dibahas  secara  khusus  fungsi  dan  wewenang muhtasib dalam  menjalankan  tugasnya.  Ahmad  Jâbir  Badrân  dalam  buku, al- Rutbah fî Thalab al-Hisbah. 16 Dalam buku ini dibahas tentang wewenang hisbah yang meliputi segala aspek kehidupan seperti ketertiban umum dan pengawasan pasar.  Sedangkan  Shawkat  Muhammad  ‘Ulyân  dalam  buku Dawr  al-Hisbah  fî Himâyah  al-Mashâlih 17 secara  spesifik  membahas  tentang  peran hisbah dalam menjaga kemaslahatan manusia.
13 Badawî Thabânah, Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn li al-Imâm al-Ghazâlî , Juz II, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), h. 303-320. Model penulisan yang sama juga dilakukan oleh ‘Abd al-Karîm Zaydân, Ushûl al-Da‘wah, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1988), h. 173-202, dan bukunya yang lain, Zaydân, Nizhâm al-Qadhâ fi al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, (Bayrût: Mu’assasah al-Risâlah, 1997), h. 263-289.
14 Taqiy al-Dîn Ahmad ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm, (Kuwait: Maktabat Dâr al-Arqâm, 1983). Buku ini juga telah diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul, Public Duties in Islam The Institution of the Hisba , trans. Muhtar Holland, (Nairobi Kenya: The Islamic Foundation, 1987).
15 Hasan  al-Bashâ, al-Funûn  al-Islâmiyyah  wa  al-Wazhâ’if  ‘ala  al-Athar  al-‘Arabiyyah, (al- Qahirah: Dâr al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1966), h. 1027-1039, lihat juga, Shabir Thâ’imah, Dirâsât fi al- Nizhâm al-Islâmiyyah, (Bayrût: Dâr al-Jayl, t.th), 33-53. Juga, Hilmî , Nizhâm , h. 360-367; Muhammad Salâm Madkûr, al-Qadhâ fi al-Islâm (al-Qâhirah: Dâr al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1964), h. 147-155. 16 Ahmad Jâbir Badrân, al-Rutbah fî Thalab al-Hisbah, (Al-Qâhirah: Dâr al-Risâlah, 2002). 17 Syawkah  Muhammad  ‘Ulyân, Dawr  al-Hisbah  fî  Himâyah  al-Mashâlih, (Riyaâdh:  Fahrasat Maktabat al-Mâlik Fahd al-Wathaniyyah, 2000).
Akhmad Mujahidin: Peran Negara dalam Hisbah 142
Muhammad al-Mubârak dalam buku Nizhâm al-Islâm al-Iqtishâdî Mabâdi’ wa Qawâ‘id ‘Âmmah. 18 Al-Mubârak menyatakan bahwa hisbah merupakan lem- baga  yang  secara  khusus  dibentuk  sejak  zaman  awal  Islam  untuk  mengawasi kegiatan perdagangan agar terhindar dari penipuan. ‘Abd al-Mun‘im Majîd dalam buku Târîkh  al-Hadhârah  al-Islâmiyyah  fî  al-‘Ushûr al-Wusthâ. 19 Buku  ini  mem- bahas hisbah dari aspek historisnya yang menyatakan bahwa lembaga hisbah ini sudah  ada  sejak  zaman  Rasulullah.  Tinjauan hisbah secara  historis  juga  dila- kukan  oleh  Fadhl  Ilâhî  dalam buku  al-Hisbah  fi  al-‘Asr  al-Nabawî  wa  ‘Asr  al- Khulafâ’ al-Râshidîn. 20 Pada buku ini dibahas secara khusus perkembangan his- bah sejak  zaman  Rasulullah  Saw.  sampai al-Khulafâ’  al-Râsyidûn dengan  lang- kah-langkah yang ditempuh pada masing-masing periode.
Beberapa  buku  lain  dan  ensiklopedi  juga  membahas  tentang hisbah , seperti  Muhammad  Muslehuddin  dalam  bukunya, Judicial  System  of  Islam  its Origin and Development . 21 Muslehuddin menjelaskan bahwa institusi hisbah ini merupakan  institusi  khas  Islam  yang  dilembagakan  sejak  zaman  awal  Islam  di mana muhtasib bertugas  mengawasi  ketertiban  umum  dan  perdagangan  di pasar (administration of markets and public morals) . Abdul Rahman I Doi dalam The  Oxford  Encyclopedia  of  the  Modern  Islamic  World 22 jilid  2  membahas tentang hisbah. Sedangkan Sherman A. Jackson membahas muhtasib pada jilid 3. 23 Doi    menyatakan  bahwa hisbah merupakan  institusi  negara  yang  secara khusus dibentuk untuk mendukung pelaksanaan amar ma‘rûf nahî munkar dan negara diberi wewenang untuk melembagakan institusi ini. Fungsi hisbah adalah menjaga tatanan hukum publik serta mengawasi perilaku pembeli dan penjual agar terhindar dari kecurangan dan penipuan. Namun fungsi tersebut mengalami evolusi  secara  bertahap  dari  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  moralitas  ma- syarakat  kepada  kewenangan  yang  lebih  terbatas  untuk  menjaga  dan  menga-
18 Muhammad  al-Mubârak, Nizhâm  al-Islâm  al-Iqtishâdî:  Mabâdi’  wa  Qawâ’id  ‘Âmmah, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1972), h. 66-67.
19 ‘Abd al-Mun‘im Majîd, Târîkh al-Hadhârah al-Islâmiyyah fî al-’Ushûr al-Wusthâ, (al-Qâhirah: Maktabat  al-Misriyyah,  1987),  h.  54-56.  Lihat  juga,  Ahmad, al-Hadârah ,  h.  112-116,  Hasan  Ibrâhîm Hasan , Târîkh al-Dawlah al-Fâthimiyyah, (al-Qâhirah: Multazam al-Nashr wa al-Taba’, 1957),  h. 322- 325.
20 Fadhl  Ilâhi, al-Hisbah  fî  al-‘Asr  al-Nabawî  wa  ‘Asr  al-Khulafâ’  al-Râsyidîn (Riyâdh: Mu’assasah al-Jarîsî, 1998).
21 Muhammad Muslehuddin , Judicial System of Islam its Origin and Development (Pakistan: International Islamic University Islamabad, 1988), h. 60-68.
22 Abdul Rahman I Doi, ‚Hisbah‛, The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, Vol.
2, Ed. John L. Esposito (New York: Oxford University Press , 1995), h. 113-114.
23 Sherman  A. Jackson,‛Muhtasib,‛ The  Oxford Encyclopedia of  the Modern  Islamic World, Vol. 3, Ed. John L. Esposito, (New York: Oxford University Press , 1995), h. 170.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
Muhammad al-Mubârak dalam buku Nizhâm al-Islâm al-Iqtishâdî Mabâdi’ wa Qawâ‘id ‘Âmmah. 18 Al-Mubârak menyatakan bahwa hisbah merupakan lem- baga  yang  secara  khusus  dibentuk  sejak  zaman  awal  Islam  untuk  mengawasi kegiatan perdagangan agar terhindar dari penipuan. ‘Abd al-Mun‘im Majîd dalam buku Târîkh  al-Hadhârah  al-Islâmiyyah  fî  al-‘Ushûr al-Wusthâ. 19 Buku  ini  mem- bahas hisbah dari aspek historisnya yang menyatakan bahwa lembaga hisbah ini sudah  ada  sejak  zaman  Rasulullah.  Tinjauan hisbah secara  historis  juga  dila- kukan  oleh  Fadhl  Ilâhî  dalam buku  al-Hisbah  fi  al-‘Asr  al-Nabawî  wa  ‘Asr  al- Khulafâ’ al-Râshidîn. 20 Pada buku ini dibahas secara khusus perkembangan his- bah sejak  zaman  Rasulullah  Saw.  sampai al-Khulafâ’  al-Râsyidûn dengan  lang- kah-langkah yang ditempuh pada masing-masing periode.
Beberapa  buku  lain  dan  ensiklopedi  juga  membahas  tentang hisbah , seperti  Muhammad  Muslehuddin  dalam  bukunya, Judicial  System  of  Islam  its Origin and Development . 21 Muslehuddin menjelaskan bahwa institusi hisbah ini merupakan  institusi  khas  Islam  yang  dilembagakan  sejak  zaman  awal  Islam  di mana muhtasib bertugas  mengawasi  ketertiban  umum  dan  perdagangan  di pasar (administration of markets and public morals) . Abdul Rahman I Doi dalam The  Oxford  Encyclopedia  of  the  Modern  Islamic  World 22 jilid  2  membahas tentang hisbah. Sedangkan Sherman A. Jackson membahas muhtasib pada jilid 3. 23 Doi    menyatakan  bahwa hisbah merupakan  institusi  negara  yang  secara khusus dibentuk untuk mendukung pelaksanaan amar ma‘rûf nahî munkar dan negara diberi wewenang untuk melembagakan institusi ini. Fungsi hisbah adalah menjaga tatanan hukum publik serta mengawasi perilaku pembeli dan penjual agar terhindar dari kecurangan dan penipuan. Namun fungsi tersebut mengalami evolusi  secara  bertahap  dari  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  moralitas  ma- syarakat  kepada  kewenangan  yang  lebih  terbatas  untuk  menjaga  dan  menga-
18 Muhammad  al-Mubârak, Nizhâm  al-Islâm  al-Iqtishâdî:  Mabâdi’  wa  Qawâ’id  ‘Âmmah, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1972), h. 66-67.
19 ‘Abd al-Mun‘im Majîd, Târîkh al-Hadhârah al-Islâmiyyah fî al-’Ushûr al-Wusthâ, (al-Qâhirah:
Maktabat  al-Misriyyah,  1987),  h.  54-56.  Lihat  juga,  Ahmad, al-Hadârah ,  h.  112-116,  Hasan  Ibrâhîm Hasan , Târîkh al-Dawlah al-Fâthimiyyah, (al-Qâhirah: Multazam al-Nashr wa al-Taba’, 1957),  h. 322- 325.
20 Fadhl  Ilâhi, al-Hisbah  fî  al-‘Asr  al-Nabawî  wa  ‘Asr  al-Khulafâ’  al-Râsyidîn (Riyâdh:
Mu’assasah al-Jarîsî, 1998).
21 Muhammad Muslehuddin , Judicial System of Islam its Origin and Development (Pakistan: International Islamic University Islamabad, 1988), h. 60-68. 22 Abdul Rahman I Doi, ‚Hisbah‛, The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, Vol. 2, Ed. John L. Esposito (New York: Oxford University Press , 1995), h. 113-114.
23 Sherman  A. Jackson,‛Muhtasib,‛ The  Oxford Encyclopedia of  the Modern  Islamic World, Vol. 3, Ed. John L. Esposito, (New York: Oxford University Press , 1995), h. 170.
wasi kegiatan pedagang di pasar. Ct. Cahen dan M. Talbi dalam The Encylopedia of Islam 24 menjelaskan tentang asal-usul lembaga hisbah serta pasang surut per- kembangan sejarahnya pada masa Turki Usmani, Persia, dan India. Sedangkan wewenang muhtasib secara  terperinci  dijelaskan  al-Faruqi  dalam  bukunya, Cultural  Atlas  of  Islam . 25 Buku-buku  dan  ensiklopedi  tersebut  dijadikan  rujukan utama untuk membahas hisbah dalam prespektif teori.
Secara etimologis, kata ‚ hisbah” berasal  dari kata hasaba-yahsubu-has- ban-hisabân-hisbânan-husbânan-hisbatan-hisâbat-an ,  yang  berarti  upah  dan  ba- lasan (al-ajr wa al-thawâb ) 26 . Hans Wehr menyatakan bahwa kata hisbah diam- bil  dari  kata hasaba yang  berarti  menghitung (reckoning dan computing) ,  ber- pikir (thinking) memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Kata yang berkaitan dengan hisbah yang  berakar  dari  kata  kerja  ini,  yaitu ihtisâb  (computation, calculation,  consideration,  reflection,  debiting,  crediting,  valuation,  contented- ness,  satisfaction ),  dan muhtasib ( bursar,  treasurer ). 27 Sedangkan  Ibn  Manzhûr (w. 711 H) menjelaskan bahwa kata al-hisbah berasal dari kata al-ihtisâb, seperti halnya al-‘iddah yang berasal dari kata al-i‘tidâd . Sehingga yang dimaksud ialah al-ihtisâb dalam beramal salih dan menghindari perbuatan tercela yakni segera bertindak  untuk  mendapatkan  pahala  dan  mengusaha-kannya  dengan  mela- kukan  kebaikan-kebaikan. 28 Dari  pengertian  tersebut  dapat  ditegaskan  di  sini bahwa al-hisbah atau al-ihtisâb berarti  perbuatan  baik  yang  dilakukan  untuk mendapatkan pahala dengan penuh kesadaran dan perhi-tungan. Kesadaran ini tumbuh  dari  keikhlasan  untuk  melaksanakan  perintah  Allah  dengan  tanggung jawab  menyampaikan  kebaikan  dan  mencegah  kemung-karan  yang  ada  di hadapannya.
24 Ct.  Cahen  and  M.  Talbi,‛Hisba‛, The  Encyclopedia  of  Islam ,  Vol.  III,  Ed.  B.  Lewis  et.  al., (Leiden & London: E.J.Brill and Lucaz& Co, 1971), h. 485-489. 25 Al-Faruqi, Cultural , h. 157.
26 Louis Ma’lûf , al-Munjîd fî al-Lughah wa al-A‘lâm (Bayrût: Dâr al-Mashriq, 1986), h. 132. Lihat juga, al-Thâhir Ahmad al-Zâwî, Tartîb al-Qâmûs al-Muhît ‘alâ Tharîqah al-Mishbâh al-Munîr wa Asâs al- Balâghah, Juz  I,  (Riyâdh: Dâr  ‘Alam  al-Kutub, 1996),  h. 638.  Juga, Muhammad  Farîd  Wajdî, Dâ’irah Ma‘ârif al-Qarn al-‘Isyrîn , Jilid III, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1997), h. 434.
27 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (Ithaca  N.Y: Cornell University Press, 1961), h. 205-207.
28 Muhammad  ibn  Mukarram  bin  ‘Alî  ibn  Manzhûr ,  Lisân  al-‘Arab ,  Jilid  I,  (Mishr:  Dâr  al- Mishriyyah li al-Ta’lîf wa al-Tarjamah, t.th), h. 305. Ibn al-Athîr, al-Nihâyah fî Gharîb al-Hadîts wa al- Âtsâr , Jilid I, bitahqîq Thâhir Ahmad al-Zâwî wa Mahmûd Muhammad al-Thanâhî (t.t: al-Maktabah al- Islâmiyyah, t.th), h. 381.
Akhmad Mujahidin: Peran Negara dalam Hisbah 144
Sedangkan  definisi  secara  terminologis  telah  dikemukakan  oleh  al-Mâ- wardî sebagai berikut: 29
Definisi ini menegaskan bahwa hisbah merupakan perintah untuk melak- sanakan perbuatan yang baik, bila perbuatan baik itu telah nampak ditinggalkan dan  mencegah  perbuatan  mungkar,  bila  perbuatan  munkar  itu  telah  nampak dikerjakan. Bila dilihat secara seksama, definisi yang diberikan oleh al-Mâwardî tersebut masih terlalu umum karena qadhâ dan mazhâlim juga tidak bisa mele- paskan diri dari pelaksanaan amar ma’rûf nahî munkar dan mendamaikan ma- syarakat,  sehingga  dengan  definisi  seperti  ini  akan  sulit  membedakan  antara wewenang hisbah, qadhâ , dan mazhâlim ..
Definisi hisbah yang  lebih  spesifik  dari  segi  kelembagaan  dikemukakan oleh Ibn Khaldûn sebagai berikut: 30
Definisi  yang  diungkapkan  Ibn  Khaldûn  ini    menyatakan  bahwa hisbah merupakan  tugas  keagamaan  yang  termasuk  dalam  daerah  menyuruh  pada kebenaran dan melarang pada kemungkaran. Kewajiban seperti ini terpusat pa- da  permasalahan  kaum  muslimim.  Oleh  karena  itu,  yang  harus  menduduki  ja- batan  mulia  tersebut  adalah  kalangan  yang  mempunyai  kemampuan  dalam
29 Al-Mâwardî , Kitâb , h. 240, definisi yang sama juga dikemukakan oleh al-Farrâ’. Lihat juga al- Farrâ’, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah , h. 320.
30 Ibn Khaldûn, Muqaddimah, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1961), h. 225.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
Sedangkan  definisi  secara  terminologis  telah  dikemukakan  oleh  al-Mâ- wardî sebagai berikut: 29
Definisi ini menegaskan bahwa hisbah merupakan perintah untuk melak- sanakan perbuatan yang baik, bila perbuatan baik itu telah nampak ditinggalkan dan  mencegah  perbuatan  mungkar,  bila  perbuatan  munkar  itu  telah  nampak dikerjakan. Bila dilihat secara seksama, definisi yang diberikan oleh al-Mâwardî tersebut masih terlalu umum karena qadhâ dan mazhâlim juga tidak bisa mele- paskan diri dari pelaksanaan amar ma’rûf nahî munkar dan mendamaikan ma- syarakat,  sehingga  dengan  definisi  seperti  ini  akan  sulit  membedakan  antara wewenang hisbah, qadhâ , dan mazhâlim ..
Definisi hisbah yang  lebih  spesifik  dari  segi  kelembagaan  dikemukakan oleh Ibn Khaldûn sebagai berikut: 30
Definisi  yang  diungkapkan  Ibn  Khaldûn  ini    menyatakan  bahwa hisbah merupakan  tugas  keagamaan  yang  termasuk  dalam  daerah  menyuruh  pada kebenaran dan melarang pada kemungkaran. Kewajiban seperti ini terpusat pa- da  permasalahan  kaum  muslimim.  Oleh  karena  itu,  yang  harus  menduduki  ja- batan  mulia  tersebut  adalah  kalangan  yang  mempunyai  kemampuan  dalam
29 Al-Mâwardî , Kitâb , h. 240, definisi yang sama juga dikemukakan oleh al-Farrâ’. Lihat juga al- Farrâ’, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah , h. 320. 30 Ibn Khaldûn, Muqaddimah, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1961), h. 225.
melaksanakan  tugas  tersebut  dan  dapat  menjadi  pembantu  badan  ini  bekerja mencari  kemungkaran  yang  dilakukan  oleh  para  pemuka  negara  atau  rakyat. Tugas tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya  membawa manusia pada dunia yang bermanfaat bagi kehidupannya. Definisi  ini telah dapat mem- bedakan antara hisbah dengan lembaga peradilan lainnya. Hal ini terlihat dari tu- gas-tugas  dan  pelaksana hisbah yang  ditentukan  secara  khusus.  Dengan  demi- kian tidak terjadi tumpang tindih antara tugas hisbah dengan lembaga peradilan lainnya. Institusi hisbah ini,  oleh Ambary, didefinisikan sebagai peradilan dalam Islam  yang  khusus  menangani  kasus  moral  dan  pelbagai  bentuk  maksiat  yang tidak termasuk wewenang peradilan biasa dan peradilan mazhâlim . 31
Dengan  mempertimbangkan  arti  etimologis  dan  terminologis  itu,  maka kata ihtisâb dapat diasosiasikan dengan aktivitas seseorang dalam memerintah- kan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan  secara teknis kata his- bah berkonotasi sebagai suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam meme- rintahkan  kebaikan  dan  mencegah  kemungkaran  dengan  tugas  secara  spesifik mengawasi moral masyarakat dan ketertiban umum.

## Peran Negara
Dengan  demikian, hisbah merupakan  peradilan  yang  menangani  kasus orang  yang  melanggar  perintah  Allah  dan  mengerjakan  larangan-Nya  secara nyata.  Tugas  utama  lembaga  ini  adalah  mengajak  orang  berbuat  baik  dan mencegah  orang  berbuat  mungkar  dengan  tujuan  mendapat  rida  dari  Allah. Hakim lembaga ini disebut muhtasib yang bertugas mengawasi berlaku tidaknya undang-undang  ketertiban  umum  dan  adab-adab  kesusilaan  yang  tidak  boleh dilanggar oleh siapapun. Muhtasib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) adil, (2) merdeka, (3) memiliki pandangan atau berwawasan luas serta tajam pemikirannya, (4) teguh dalam pendirian agama, dan  (5) memiliki pengetahuan tentang  tindakan-tindakan  kemunkaran  yang  terjadi  dalam  masyarakat. 32 Dari beberapa  persyaratan  tersebut,  menurut  Ibn  Taymiyyah,  ilmu  pengetahuan, kelembutan,  dan  kesabaran  dianggap  sebagai  persyaratan  yang  terpenting. 33 Dengan  demikian  orang  yang  diangkat  menjadi muhtasib haruslah  orang  yang memiliki  integritas  moral  yang  tinggi  dan  memiliki  kompeten  dalam  masalah hukum, pasar, dan urusan industrial.
31 Hasan  Mu’arif  Ambary,‛Muhtasib‛, Suplemen  Ensiklopedi  Islam ,  Jilid  II,  (Jakarta:  Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002),  h. 61. 32 Al-Mâwardî, Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah , h. 241.
33 Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm, h. 74.
Akhmad Mujahidin: Peran Negara dalam Hisbah 146
Tugas dan wewenang muhtasib adalah menyuruh yang makruf dan men- cegah yang munkar, membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum,  mencegah  penduduk  membangun  rumah-rumah  yang  menyebabkan penyempitan jalan, mengawasi penipuan dalam takaran, ukuran, dan timbangan di  pasar,  dan  melarang  para  buruh  agar  tidak  berlebihan  muatan    yang  dapat membahayakan keselamatan manusia. 34 Menurut  Ibn  Taymiyyah, muhtasib bertugas  melaksanakan amar  ma‘rûf nahî  munkar yang  bukan  merupakan  wewenang  para  penyelenggara  negara, hakim, anggota dewan, dan lain-lain. 35 Hal ini menunjukkan bahwa hisbah meru- pakan lembaga penegak hukum yang bertugas melaksanakan amar ma‘rûf nahî munkar dengan wewenang tersendiri di luar wewenang qadhâ, mazhâlim , mau- pun  lembaga  lainnya.  Penjabaran  dari  tanggung  jawab  tersebut  dapat  diklasifi- kasikan menjadi tiga macam.
Pertama,  tanggung  jawab  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  Allah,  yaitu pengawasan terhadap masyarakat dan memfasilitasi aktivitas keagamaan mere- ka seperti memerintahkan salat lima waktu, Jumat, ‘Id, dan pemeliharaan mas- jid. Kedua, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak manusia yaitu mena- ruh perhatian besar terhadap implementasi prinsip keadilan dalam masyarakat, seperti  pengawasan  terhadap  akurasi  timbangan  dan  takaran,  serta  inspeksi harga dan barang di pasar. Ketiga, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak- hak Allah dan manusia yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pelayanan umum,  seperti  memelihara  kondisi  jembatan,  kebersihan  jalan  raya,  meng- adakan  ronda,  dan  tindakan  preventif  terhadap  pelbagai  fasilitas  umum  agar tetap terpelihara dengan baik. 36
Tugas  dan  tanggung  jawab  tersebut  secara  garis  besar  dapat  dikatakan berada dalam bingkai pengawasan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan sosial yang berlaku secara baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, secara teknis  pelaksanaan  tugas muhtasib dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  sebagai berikut:  Pertama,  berinisiatif  melakukan  investigasi  dalam  bidang  perdagangan atau  bereaksi  terhadap  tuntutan  ganti  rugi  yang  disampaikan  oleh  masyarakat. Kedua,  memiliki  kekuatan  pasukan,  namun  dalam  mengambil  tindakan  diuta- makan  menggunakan  cara  persuasi,  seperti  menempuh  prosedur  peringatan keras sampai melakukan pengusiran terhadap seseorang dari suatu daerah. Tin-
34 Hilmî, Nizhâm, h. 362-363. Lihat juga, Shabir Ta’imah, Dirâsât fi al-Nizhâm al-Islâmiyyah, h. 51. 35 Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm, h.16. 36 Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm, h. 11-42, al-Mâwardî, Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah , h. 243, al-Farrâ’, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah , h. 324-326, Lihat Juga, Hilmî, Nizhâm , h. 365.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
Tugas dan wewenang muhtasib adalah menyuruh yang makruf dan men- cegah yang munkar, membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum,  mencegah  penduduk  membangun  rumah-rumah  yang  menyebabkan penyempitan jalan, mengawasi penipuan dalam takaran, ukuran, dan timbangan di  pasar,  dan  melarang  para  buruh  agar  tidak  berlebihan  muatan    yang  dapat membahayakan keselamatan manusia. 34 Menurut  Ibn  Taymiyyah, muhtasib bertugas  melaksanakan amar  ma‘rûf nahî  munkar yang  bukan  merupakan  wewenang  para  penyelenggara  negara, hakim, anggota dewan, dan lain-lain. 35 Hal ini menunjukkan bahwa hisbah meru- pakan lembaga penegak hukum yang bertugas melaksanakan amar ma‘rûf nahî munkar dengan wewenang tersendiri di luar wewenang qadhâ, mazhâlim , mau- pun  lembaga  lainnya.  Penjabaran  dari  tanggung  jawab  tersebut  dapat  diklasifi- kasikan menjadi tiga macam.
Pertama,  tanggung  jawab  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  Allah,  yaitu pengawasan terhadap masyarakat dan memfasilitasi aktivitas keagamaan mere- ka seperti memerintahkan salat lima waktu, Jumat, ‘Id, dan pemeliharaan mas- jid. Kedua, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak manusia yaitu mena- ruh perhatian besar terhadap implementasi prinsip keadilan dalam masyarakat, seperti  pengawasan  terhadap  akurasi  timbangan  dan  takaran,  serta  inspeksi harga dan barang di pasar. Ketiga, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak- hak Allah dan manusia yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pelayanan umum,  seperti  memelihara  kondisi  jembatan,  kebersihan  jalan  raya,  meng- adakan  ronda,  dan  tindakan  preventif  terhadap  pelbagai  fasilitas  umum  agar tetap terpelihara dengan baik. 36
Tugas  dan  tanggung  jawab  tersebut  secara  garis  besar  dapat  dikatakan berada dalam bingkai pengawasan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan sosial yang berlaku secara baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, secara teknis  pelaksanaan  tugas muhtasib dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  sebagai berikut:  Pertama,  berinisiatif  melakukan  investigasi  dalam  bidang  perdagangan atau  bereaksi  terhadap  tuntutan  ganti  rugi  yang  disampaikan  oleh  masyarakat.
Kedua,  memiliki  kekuatan  pasukan,  namun  dalam  mengambil  tindakan  diuta- makan  menggunakan  cara  persuasi,  seperti  menempuh  prosedur  peringatan keras sampai melakukan pengusiran terhadap seseorang dari suatu daerah. Tin-
34 Hilmî, Nizhâm, h. 362-363. Lihat juga, Shabir Ta’imah, Dirâsât fi al-Nizhâm al-Islâmiyyah, h. 51.
35 Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm, h.16. 36 Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm, h. 11-42, al-Mâwardî, Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah , h. 243, al-Farrâ’, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah , h. 324-326, Lihat Juga, Hilmî, Nizhâm , h. 365.
dakan  keras  dilakukan  apabila  tindakan  persuasi  tidak  efektif  untuk  mengatasi permasalahan  atau  kecurangan  yang  terjadi.  Ketiga,  kode  etik  yang  berlaku mengacu pada sikap seseorang mesti diukur terlebih dahulu  menurut ketentuan syarak sebelum muhtasib melakukan intervensi. Selanjutnya, muhtasib tidak bo- leh  mengambil  kebijakan  berdasarkan  ijtihadnya  sendiri  dalam  hal-hal  yang semestinya berdasarkan kesepakatan ulama. 37
Dari  ketiga  langkah  tersebut  dapat  dinyatakan  di  sini  bahwa muhtasib memiliki  kewenangan  yang  besar  dalam  menegakkan  moral  dan  hukum  yang berlaku,  namun  ia  harus  menggunakannya  dengan  hati-hati.  Hukuman  dapat saja  diterapkan  oleh muhtasib dengan  mempertimbang  kadar  kesalahan  yang dilakukan  oleh  masyarakat.  Bentuk  hukuman  dapat  berupa  saran,  teguran, kecaman,  ancaman,  penjara,  sampai  pengusiran  dari  kota. 38 Fungsi  utama muhtasib adalah  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian.  Oleh  karena  itu, dalam  memberikan  hukuman  ia  harus  memastikan  bahwa  perbuatan  itu  telah benar-benar  melanggar  ketentuan  syariah.  Ia  harus  dapat  berlaku  bijaksana sehingga tindakannya itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar daripada masalah  yang  hendak  dihilangkan.  Ini  berarti  bahwa  sebelum muhtasib meng- hentikan atau menghukum suatu pelanggaran ia harus membuat rencana yang matang untuk mengantisipasi reaksi balik yang ditimbulkan.
Dengan melihat wewenang lembaga hisbah , dapat dikatakan bahwa tugas lembaga  ini  sangat  luas,  sebab  hal-hal  yang  menyangkut  sarana  dan  prasarana kesejahteraan  umat  menjadi  tanggung  jawabnya.  Tugas  lembaga  ini  semakin luas  dan  kompleks  seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  problem  yang dihadapi umat yang apabila tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan kesengsaraan  bagi  kehidupan  umat  itu  sendiri.  Selain  itu,  lembaga hisbah juga merupakan  bentuk  implementasi  dari  perintah  Allah  agar  umat  Islam  melak- sanakan amar ma‘rûf dan nahî munkar . Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga ini bukan merupakan lembaga tradisi tetapi lebih merupakan lembaga keagamaan  yang  masuk  dalam  lingkup  sistem  peradilan  Islam  yang  bertugas tidak  hanya  melakukan  pengawasan  terhadap  aktivitas  perdagangan  di  pasar, tetapi lebih dari itu menyangkut penyebarluasan hukum, penegakan hukum dan norma-norma  sosial.  Dengan  kata  lain,  tugas muhtasib adalah  berhubungan dengan amar ma‘rûf nahî munkar yang tidak termasuk masalah-masalah hudûd, qishâsh,  diyât , dan  al-ahwâl  al-syakhshiyyah 39 yang  telah  diatur  ketentuannya oleh  nas. Muhtasib hanya  berwenang  menangani perkara-perkara yang bersifat
37 Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm, h.12-20. 38 Badawî Thabânah, Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn li al-Imâm al-Ghazâlî , h. 324.
39 Anonim , Muqaddimât al-Dustûriyyah aw al-Asbâb al-Mujîbah lah, (t.t: t.p, 1963), h. 219.
Akhmad Mujahidin: Peran Negara dalam Hisbah 148
pelanggaran ringan. Kewenangannya adalah menangani dan meyelesaikan per- kara-perkara  yang  telah  terjadi.  Artinya,  ketika  terjadi  suatu  pelanggaran  maka muhtasib langsung bertindak.
A.A Islahi menjelaskan bahwa fungsi umum hisbah adalah sebagai pelak- sana kebajikan  yang berkaitan dengan aspek moral dan melakukan pengawas- an terhadap pasar. 40 Pertama, pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. Muhtasib harus mengontrol kesediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang dan pangan). Bila terjadi keku- rangan, muhtasib memiliki otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung. Kedua,  pengawasan  terhadap  industri.  Dalam  industri  ini  tugas  utama muhtasib adalah pengawasan terhadap strandar produk. MuUtasib juga memiliki otoritas  untuk  menjatuhkan  sanksi  terhadap  perusahaan  yang  terbukti  meru- gikan masyarakat atau negara dan  membantu memecahkan perselisihan yang muncul antara majikan dan buruh, jika perlu menetapkan upah minimum atau tunjangan  yang  diperlukan.  Untuk  kebaikan  industri, muhtasib juga  dapat  me- ngeluarkan  pelbagai  ketetapan  lain  seperti  jam  atau  hari  kerja  dan  libur  agar kegiatan industri berjalan lancar.
Ketiga, pengawasan atas jasa. Penipuan dan pelbagai ketidakjujuran lain- nya lebih mudah terjadi di pasar jasa daripada pasar barang. Muhtasib memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para dokter, ahli farmasi, guru, dan penjual jasa lainnya telah melaksanakan tugasnya secara layak atau belum, serta apakah mereka melakukan penipuan atau tidak. Pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual jasa tingkatan bawah seperti tukang gerinda, buruh pabrik, penjaga hotel, dan lain-lain.
Keempat,  pengawasan  atas  perdagangan. Muhtasib harus  mengevaluasi pasar  secara  umum  dan  pelbagai  praktik  dagang  yang  berbeda-beda  secara khusus. Muhtasib harus  mengawasi  timbangan  dan  ukuran,  kualitas  produk, menjamin pedagang dan para agennya tidak melakukan kecurangan dan paktek yang  merugikan  konsumen,  tidak  menetapkan  harga  yang  tidak  adil,  dan  se- bagainya. Muhtasib juga harus menjamin para pelaku dagang dan agennya tidak melanggar  ajaran  Islam,  misalnya  memungut  riba  dan    menjual  barang  yang haram.
Kelima,  perencanaan  dan  pengawasan  kota  dan  pasar. Muhtasib meru- pakan pejabat kota yang berfungsi untuk menjamin pembangunan rumah  atau toko-toko  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum,  sehingga  memberikan keamanan  bagi  publik.  Kondisi  seperti  ini  dilakukan  di  lokasi-lokasi  bisnis
40 A. A. Islahi, Economic Concept of Ibn Taymiyyah, (Leicester UK: The Islamic Foundation, 1988),  h. 238-242.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
pelanggaran ringan. Kewenangannya adalah menangani dan meyelesaikan per- kara-perkara  yang  telah  terjadi.  Artinya,  ketika  terjadi  suatu  pelanggaran  maka muhtasib langsung bertindak.
A.A Islahi menjelaskan bahwa fungsi umum hisbah adalah sebagai pelak- sana kebajikan  yang berkaitan dengan aspek moral dan melakukan pengawas- an terhadap pasar. 40 Pertama, pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. Muhtasib harus mengontrol kesediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang dan pangan). Bila terjadi keku- rangan, muhtasib memiliki otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung.
Kedua,  pengawasan  terhadap  industri.  Dalam  industri  ini  tugas  utama muhtasib adalah pengawasan terhadap strandar produk. MuUtasib juga memiliki otoritas  untuk  menjatuhkan  sanksi  terhadap  perusahaan  yang  terbukti  meru- gikan masyarakat atau negara dan  membantu memecahkan perselisihan yang muncul antara majikan dan buruh, jika perlu menetapkan upah minimum atau tunjangan  yang  diperlukan.  Untuk  kebaikan  industri, muhtasib juga  dapat  me- ngeluarkan  pelbagai  ketetapan  lain  seperti  jam  atau  hari  kerja  dan  libur  agar kegiatan industri berjalan lancar.
Ketiga, pengawasan atas jasa. Penipuan dan pelbagai ketidakjujuran lain- nya lebih mudah terjadi di pasar jasa daripada pasar barang. Muhtasib memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para dokter, ahli farmasi, guru, dan penjual jasa lainnya telah melaksanakan tugasnya secara layak atau belum, serta apakah mereka melakukan penipuan atau tidak. Pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual jasa tingkatan bawah seperti tukang gerinda, buruh pabrik, penjaga hotel, dan lain-lain.
Keempat,  pengawasan  atas  perdagangan. Muhtasib harus  mengevaluasi pasar  secara  umum  dan  pelbagai  praktik  dagang  yang  berbeda-beda  secara khusus. Muhtasib harus  mengawasi  timbangan  dan  ukuran,  kualitas  produk, menjamin pedagang dan para agennya tidak melakukan kecurangan dan paktek yang  merugikan  konsumen,  tidak  menetapkan  harga  yang  tidak  adil,  dan  se- bagainya. Muhtasib juga harus menjamin para pelaku dagang dan agennya tidak melanggar  ajaran  Islam,  misalnya  memungut  riba  dan    menjual  barang  yang haram.
Kelima,  perencanaan  dan  pengawasan  kota  dan  pasar. Muhtasib meru- pakan pejabat kota yang berfungsi untuk menjamin pembangunan rumah  atau toko-toko  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum,  sehingga  memberikan keamanan  bagi  publik.  Kondisi  seperti  ini  dilakukan  di  lokasi-lokasi  bisnis
40 A. A. Islahi, Economic Concept of Ibn Taymiyyah, (Leicester UK: The Islamic Foundation, 1988),  h. 238-242.
sehingga para pelaku bisnis juga memiliki rasa aman. Muhtasib juga memisah- kan industri satu dengan yang lain agar tidak saling membahayakan. Misalnya, in- dustri  yang  menghasilkan  asap  tidak  boleh  berdampingan  dengan  industri farmasi dan sandang.
Keenam, pengawasan terhadap keseluruhan pasar. Muhtasib harus men- jamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami. Misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi pelaku pasar, menghapus pelbagai retriksi (pembatasan) untuk keluar dan masuk pasar, termasuk juga membongkar pelbagai praktik penimbunan. 41
Dengan demikian hisbah mempunyai otoritas yang tinggi dan wewenang yang  luas  dalam  mengatur  pasar  sehingga  menjadi  pasar  yang  islami.  Dalam konteks  operasional,  agar  peran  lembaga  ini  efektif, maka  ia harus  mengguna- kan  pelbagai  pendekatan  yang  tepat  dalam  merumuskan  dan  mengimplemen- tasikan kebijakannya. Pendekatan yang elastis harus diringi dengan kedisiplinan, sementara langkah preventif (pencegahan) harus diutamakan daripada langkah kuratif (tindakan tegas). Tetapi jika pelanggaran benar-benar terjadi maka perlu dilakukan  tindakan  yang  tegas  dengan  dukungan  hukum  yang  jelas.  Yahya menyatakan bahwa kepala negara harus menghukum pedagang yang tidak jujur dengan  cambukan  rotan,  penjara  atau  mengusirnya  dari  pasar  karena  mereka melakukan penipuan dan ketidakjujuran. 42
Dalam  menegakkan  moralitas  di  pasar,  pemerintah  harus  melakukan  in- tervensi dalam hal-hal sebagai berikut: Pertama, memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan baik. Pemerintah harus dapat menja- min kebebasan keluar-masuk  pasar  dan menghilangkan hambatan dalam per- dagangan  seperti  penimbunan  dan  lain-lain.  Kedua,  melembagakan  nilai-nilai persaingan yang sehat, kejujuran, kebebasan, dan keadilan. Karena pada dasar- nya mekanisme pasar tidak bekerja atas dasar pertimbangan nilai dan moralitas, tetapi  berdasarkan  untung  dan  rugi,  maka  pemerintah  mempunyai  kewajiban untuk melembagakan nilai dan moralitas dalam pasar ini. Fungsi ini dapat dila- kukan  dengan  pendekatan  institusional  seperti  melembagakan  jabatan muhta- sib. Pemerintah menjadi muhtasib yang berwenang mencegah dan menyelesai- kan kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai Islam.
Dalam Islam sudah diketahui bahwa pasar bukan merupakan suatu meka- nisme  yang  sempurna,  terutama  dari  kemungkinan  deviasi  (penyimpangan)
41 M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 326- 327.
42 Yahya  bin  Umar,‛  Ahkâm  al-Sûq‛,  dalam  Abdul  Azim  Islahi, Economic  Concepts  of  Ibn Taymiyyah, (Leicester U.K:  The Islamic Foundation, 1988), h. 31.
Akhmad Mujahidin: Peran Negara dalam Hisbah 150
terhadap nilai dan moral yang islami. Untuk menjaga agar pasar dapat berjalan sesuai  dengan  persaingan  yang  islami,  maka  perlu  diadakan  lembaga  khusus yang  berfungsi  mengontrol  pasar  dari  praktik-praktik  yang  menyimpang.  Lem- baga  yang  perannya  telah  dilakukan  oleh  Rasulullah  Saw.  sendiri  ini  dapat dijadikan acuan bagi peran negara dalam melakukan intervensi terhadap pasar yang islami. Lembaga ini disebut hisbah (market controller) sedangkan petugas- nya disebut muhtasib .
Menurut al-Mâwardî, eksistensi dan peranan hisbah berangkat dari firman Allah yang menyatakan bahwa harus ada sebagian umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. 43 Sedangkan Ibn Taymiyyah menerang- kan  peran hisbah pada  masa  Rasulullah  yang  sering  melakukan  inspeksi  ke pasar  untuk  mengecek  harga  dan  mekanisme  pasar.  Seringkali  dalam  inspek- sinya  beliau  menemukan  praktik  bisnis  yang  tidak  jujur  sehingga  beliau  me- negurnya. 44
Hisbah merupakan lembaga yang memiliki fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang ditugaskan secara khusus menangani bidang moral, agama, dan ekonomi. Kontrol ini secara spesifik dilakukan terhadap pasar dan  moral  secara  umum.  Fungsi  ini  secara  umum  berkaitan  dengan  kegiatan kolektif  atau  publik  untuk  mencapai  keadilan  dan  kebenaran  menurut  prinsip Islam. 45
Pasar  mendapat  kedudukan  yang  penting  dalam  perekonomian  Islam. Rasulullah  sangat  menghargai  harga  yang  dibentuk  oleh  pasar  sebagai  harga yang  adil.  Oleh  karena  itu,  Islam  menekankan  adanya  moralitas  seperti  per- saingan  yang  sehat,  kejujuran,  keterbukaan,  dan  keadilan.  Implementasi  nilai- nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab bagi setiap pe- laku pasar. Bagi seorang Muslim, nilai-nilai ini merupakan refleksi dari keimanan- nya kepada Allah, bahkan  Rasulullah memerankan dirinya sebagai muhtasib di pasar.  Beliau  menegur  langsung  transaksi  perdagangan  yang  tidak  mengindah- kan nilai-nilai moralitas.
Pada masa Rasulullah, nilai-nilai moralitas sangat diperhatikan dalam ke- hidupan pasar. Bahkan sampai pada masa awal kerasulannya, beliau adalah seo- -rang pelaku pasar yang  aktif, dan kemudian menjadi  seorang pengawas pasar yang cermat sampai akhir hayatnya. Beliau telah memulai pengalaman dagang- nya  sejak  berusia  12  tahun, 46 yaitu  ketika  diajak  pamannya,  Abû  Thâlib,  berda-
43 Al-Mâwardî, Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah , h. 241. 44 Ibn Taymiyah , al-Hisbah fi al-Islâm , h. 6. 45 Muhammad al-Mubârak, Nizhâm al-Islâm al-Iqtishâdî, h. 66.
46 Afzalurrahman, Muhammad  Sebagai  Pedagang ,  ter.  Dewi  Nurjulianti  (Jakarta:  Yayasan
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
terhadap nilai dan moral yang islami. Untuk menjaga agar pasar dapat berjalan sesuai  dengan  persaingan  yang  islami,  maka  perlu  diadakan  lembaga  khusus yang  berfungsi  mengontrol  pasar  dari  praktik-praktik  yang  menyimpang.  Lem- baga  yang  perannya  telah  dilakukan  oleh  Rasulullah  Saw.  sendiri  ini  dapat dijadikan acuan bagi peran negara dalam melakukan intervensi terhadap pasar yang islami. Lembaga ini disebut hisbah (market controller) sedangkan petugas- nya disebut muhtasib .
Menurut al-Mâwardî, eksistensi dan peranan hisbah berangkat dari firman Allah yang menyatakan bahwa harus ada sebagian umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. 43 Sedangkan Ibn Taymiyyah menerang- kan  peran hisbah pada  masa  Rasulullah  yang  sering  melakukan  inspeksi  ke pasar  untuk  mengecek  harga  dan  mekanisme  pasar.  Seringkali  dalam  inspek- sinya  beliau  menemukan  praktik  bisnis  yang  tidak  jujur  sehingga  beliau  me- negurnya. 44 Hisbah merupakan lembaga yang memiliki fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang ditugaskan secara khusus menangani bidang moral, agama, dan ekonomi. Kontrol ini secara spesifik dilakukan terhadap pasar dan  moral  secara  umum.  Fungsi  ini  secara  umum  berkaitan  dengan  kegiatan kolektif  atau  publik  untuk  mencapai  keadilan  dan  kebenaran  menurut  prinsip Islam. 45
Pasar  mendapat  kedudukan  yang  penting  dalam  perekonomian  Islam. Rasulullah  sangat  menghargai  harga  yang  dibentuk  oleh  pasar  sebagai  harga yang  adil.  Oleh  karena  itu,  Islam  menekankan  adanya  moralitas  seperti  per- saingan  yang  sehat,  kejujuran,  keterbukaan,  dan  keadilan.  Implementasi  nilai- nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab bagi setiap pe- laku pasar. Bagi seorang Muslim, nilai-nilai ini merupakan refleksi dari keimanan- nya kepada Allah, bahkan  Rasulullah memerankan dirinya sebagai muhtasib di pasar.  Beliau  menegur  langsung  transaksi  perdagangan  yang  tidak  mengindah- kan nilai-nilai moralitas.
Pada masa Rasulullah, nilai-nilai moralitas sangat diperhatikan dalam ke- hidupan pasar. Bahkan sampai pada masa awal kerasulannya, beliau adalah seo- -rang pelaku pasar yang  aktif, dan kemudian menjadi  seorang pengawas pasar yang cermat sampai akhir hayatnya. Beliau telah memulai pengalaman dagang- nya  sejak  berusia  12  tahun, 46 yaitu  ketika  diajak  pamannya,  Abû  Thâlib,  berda-
43 Al-Mâwardî, Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah , h. 241. 44 Ibn Taymiyah , al-Hisbah fi al-Islâm , h. 6. 45 Muhammad al-Mubârak, Nizhâm al-Islâm al-Iqtishâdî, h. 66.
46 Afzalurrahman, Muhammad  Sebagai  Pedagang ,  ter.  Dewi  Nurjulianti  (Jakarta:  Yayasan
gang ke negeri Syam. Kemudian, sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, beliau  kembali  berdagang,  baik  berdagang  dengan  modal  sendiri  atau  beker- jasama dengan orang lain. Orang yang diajak bekerjasama adalah Khadijah yang kelak menjadi istrinya. Bahkan setelah berkeluarga pun beliau tetap berdagang di pasar-pasar lokal sekitar Mekah. 47
Nabi  Muhammad  Saw.  adalah  seorang  pedagang  yang  profesional  dan jujur,  sehingga  beliau  mendapat  gelar  ‚ al-Amîn” (yang  terpercaya)  dari  masya- rakat Arab. Setelah beliau diangkat menjadi rasul, kegiatan di pasar memang ti- dak seaktif sebelumnya, karena tantangan dakwah begitu berat, tetapi perhatian beliau  terhadap  pasar  tidaklah  berkurang,  bahkan  ketika  kaum  muslimin  ber- hijrah  ke  Medinah,  peran  beliau  benyak  bergeser  ke  pasar  menjadi muhtasib . Dengan peran ini beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Medinah agar tetap berlangsung secara islami.
Dari  hal-hal  yang  dilakukan  Rasulullah  itu  dapat  dipahami  bahwa  pasar merupakan hukum alam yang harus dijunjung tinggi. Artinya, tidak ada seorang pun secara individual yang dapat  memengaruhi pasar, sebab pasar merupakan kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap har- ga pasar, yaitu penetapan harga merupakan suatu ketidakadilan  yang akan di- tuntut  pertanggungjawabannya  di  hadapan  Allah.  Hal  ini  juga  menunjukkan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar berarti mentaati peraturan Allah dan Rasul-Nya.
Pedoman  secara  umum  tentang  masalah  kerja,  yaitu  Islam  tidak  mem- bolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan  jalan  apapun  yang  dimaksud,  seperti  penipuan,  kecurangan,  sumpah palsu,  dan  perbuatan  batil  lainnya.  Tetapi  Islam  memberikan  kepada  mereka suatu  garis  pemisah  antara  yang  boleh  dan  yang  tidak  boleh  dalam  mencari perbekalan hidup, dengan menitikberatkan juga kepada masalah kemaslahatan umum, seperti suka sama suka sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi dalam transaksi tersebut. Garis pemisah ini berdiri di atas landasan yang  bersifat kullî (menyeluruh)  yang  mengatakan  bahwa  semua  jalan  untuk berusaha  mencari  uang  yang  tidak  menghasilkan  manfaat  kepada  seseorang kecuali  dengan  menjatuhkan  orang  lain,  adalah  tidak  dibenarkan.  Semua  jalan yang saling mendatangkan  manfaat antara individu-individu dengan saling rela- merelakan  dan  adil,  adalah  dibenarkan.  Prinsip  ini  telah  ditegaskan  oleh  Allah dalam firman-Nya:
Swarna Bhumy, 1997), h. 5. 47 Afzalurrahman, Islamic Economic Doctrines , IV (Lahore: Yusuf Publication, t.th), h. 15.
Akhmad Mujahidin: Peran Negara dalam Hisbah 152
                                                                                                                                                                             
                                                                                   

## 
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang  yang  ada  saling  kerelaan  dari  antara  kamu.  Dan  jangan  kamu membunuh  diri-diri  kamu,  karena  sesungguhnya  Allah  Maha  Pengasih kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan sikap permusuhan dan  penganiayaan,  maka  kelak  akan  Kami  masukkan  dia  ke  dalam  api neraka. (Q.s. al-Nisâ’ [4]: 29-3-)
Ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal. Pertama, perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. Kedua, tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
Dengan  demikian  ayat  ini  memberikan  pengertian,  bahwa  setiap  orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (vested interest) . Sebab  hal  demikian,  seolah-olah  dia  menghisap  darahnya  dan  membuka  jalan kehancuran untuk dirinya sendiri. Misalnya: mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan,  mengelabui,  riba,  pekerjaan  lain  yang  diperoleh  dengan  jalan yang  tidak  dibenarkan.  Tetapi,  apabila  sebagian  itu  diperoleh  atas  dasar  saling suka  sama  suka,  maka  syarat  yang  terpenting  jangan  kamu  membunuh  diri kamu itu tidak ada. 48
Dengan  memahami  ayat-ayat  tersebut,  maka  ada  bebarapa  bentuk  tran- saksi  yang  dapat  dikategorikan  terlarang,  yakni:  (1)  Tidak  jelasnya  takaran  dan spesifikasi  barang  yang  dijual.  (2)  Tidak  jelas  bentuk  barangnya.  (3)  Informasi yang  diterima  tidak  jelas  sehingga  pembentukan  harga  tidak  berjalan  dengan mekanisme  yang  sehat.  (4)  Penjual  dan  pembeli  tidak  hadir  di  pasar  sehingga perdagangan  tidak  berdasarkan  harga  pasar.  (5)  Model-model  transaksi  di  atas hendaknya menjadi perhatian serius dari pelaku pasar muslim.
Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari  secara  personal  oleh  setiap  pelaku  pasar.  Artinya,  nilai-nilai  moralitas
48 Yusuf Al-Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, terj. Muammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993) , h. 38.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
                                                                                        
                                                                                    
                                                                                   

## 
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang  yang  ada  saling  kerelaan  dari  antara  kamu.  Dan  jangan  kamu membunuh  diri-diri  kamu,  karena  sesungguhnya  Allah  Maha  Pengasih kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan sikap permusuhan dan  penganiayaan,  maka  kelak  akan  Kami  masukkan  dia  ke  dalam  api neraka. (Q.s. al-Nisâ’ [4]: 29-3-)
Ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal. Pertama, perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. Kedua, tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
Dengan  demikian  ayat  ini  memberikan  pengertian,  bahwa  setiap  orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (vested interest) . Sebab  hal  demikian,  seolah-olah  dia  menghisap  darahnya  dan  membuka  jalan kehancuran untuk dirinya sendiri. Misalnya: mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan,  mengelabui,  riba,  pekerjaan  lain  yang  diperoleh  dengan  jalan yang  tidak  dibenarkan.  Tetapi,  apabila  sebagian  itu  diperoleh  atas  dasar  saling suka  sama  suka,  maka  syarat  yang  terpenting  jangan  kamu  membunuh  diri kamu itu tidak ada. 48
Dengan  memahami  ayat-ayat  tersebut,  maka  ada  bebarapa  bentuk  tran- saksi  yang  dapat  dikategorikan  terlarang,  yakni:  (1)  Tidak  jelasnya  takaran  dan spesifikasi  barang  yang  dijual.  (2)  Tidak  jelas  bentuk  barangnya.  (3)  Informasi yang  diterima  tidak  jelas  sehingga  pembentukan  harga  tidak  berjalan  dengan mekanisme  yang  sehat.  (4)  Penjual  dan  pembeli  tidak  hadir  di  pasar  sehingga perdagangan  tidak  berdasarkan  harga  pasar.  (5)  Model-model  transaksi  di  atas hendaknya menjadi perhatian serius dari pelaku pasar muslim.
Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari  secara  personal  oleh  setiap  pelaku  pasar.  Artinya,  nilai-nilai  moralitas
48 Yusuf Al-Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, terj. Muammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993) , h. 38.
merupakan nilai yang sudah tertanam  dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan  refleksi  dari  keimanan  kepada  Allah.  Dengan  demikian  seseorang boleh  saja  berdagang  dengan  tujuan  mencari  keuntungan  yang  sebesar-besar- nya,  tetapi  dalam  Islam,  bukan  sekadar  mencari  besarnya  keuntungan  melain- kan  dicari  juga  keberkahan.  Keberkahan  usaha  merupakan  kemantapan  dari usaha  itu  dengan  memperoleh  keuntungan  yang  wajar  dan  diridai  oleh  Allah Swt. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual-beli, Islam mengajarkan prinsip- prinsip  moral  sebagai  berikut:  (1)  Jujur  dalam  menakar  dan  menimbang,  (2) menjual  barang  yang  halal,  (3)  menjual  barang  yang  baik  mutunya,  (4)  tidak menyembunyikan cacat barang, (5) tidak melakukan sumpah palsu, (6) longgar dan murah hati, (7) tidak menyaingi penjual lain, (8) tidak melakukan riba, (9) mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya. 49
Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam kehidup- an di dunia perdagangan yang memungkinkan untuk  memperoleh keberkahan usaha.  Keberkahan  usaha  berarti  memperoleh  keuntungan  dunia  dan  akhirat. Keuntungan  di  dunia  berupa  relasi  yang  baik  dan  menyenangkan,  sedangkan keuntungan  akhirat  berupa  nilai  ibadah  karena  perdagangan  yang  dilakukan dengan jujur.
Dalam Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, ka- rena  secara  teoretis  maupun  praktis,    Islam  menciptakan  suatu  keadaan  pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah, meskipun tetap  dalam suasana bersaing. Artinya, konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai syariah seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai  universal,  bukan  hanya  untuk  muslim  tetapi  juga  non-muslim.  Hal  ini tentu saja bukan hanya kewajiban personal pelaku pasar tetapi juga membutuh- kan intervensi pemerintah. Untuk itulah maka pemerintah mempunyai peranan yang  penting  dan  besar  dalam  menciptakan  pasar  yang  islami,  sebagaimana ditunjukkan oleh adanya hisbah pada masa Rasulullah dan sesudahnya. Islam menempatkan pasar sebagai tempat perniagaan yang sah dan halal, sehingga secara umum merupakan mekanisme perdagangan yang ideal. Peng- hargaan  yang  tinggi  tidak  hanya  bersifat  normatif  tetapi  juga  telah  dibuktikan dalam  sejarah  panjang  kehidupan  masyarakat  muslim  klasik.  Rasulullah  Saw. adalah  seorang  pelaku  pasar  yang  aktif,  demikian  pula  kebanyakan  para  saha- batnya. Pada masa ini peranan pasar dalam menentukan harga sangat menonjol. Intervensi pemerintah hanya dilakukan dalam kondisi tertentu.
49 Burhanuddin Salam, Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 23.
Akhmad Mujahidin: Peran Negara dalam Hisbah 154
Gambaran  pasar  yang  islami  adalah  pasar  yang  di  dalamnya  terdapat persaingan  sehat  yang  dibingkai  dengan  nilai  dan  moralitas  Islam.  Nilai  dan moralitas Islam itu secara garis besar terbagi dua: Pertama, norma yang bersifat khas yaitu hanya berlaku untuk muslim. Kedua, norma yang bersifat umum yaitu berlaku untuk seluruh mesyarakat.
Islam mengajarkan bahwa tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi dan  diproduksi.  Seorang  muslim  hanya  diperkenankan  mengkonsumsi  dan meproduksi  barang  yang  baik  dan  halal,  sehingga  barang  yang  haram  harus ditinggalkan. Seorang muslim juga terikat dengan nilai-nilai kesederhanaan dan konsistensi perioritas pemenuhannya. Norma khas ini tentu saja harus diimple- mentasikan dalam kehidupan di pasar. Selain itu, Islam juga sangat memperha- tikan norma yang berlaku dalam masyarakat umum dan berlaku secara universal seperti  persaingan  sehat,  kejujuran,  keterbukaan,  dan  keadilan.  Nilai-nilai  ini sangat ditekankan dalam Islam bahkan selalu dikaitkan dengan keimanan kepa- da  Allah.  Keterikatan  seorang  muslim  dengan  norma-norma  ini  akan  menjadi sistem pengendali yang bersifat otomatis bagi pelakunya dalam aktivitas pasar.
Dengan mengacu kepada Alquran dan praktik kehidupan pasar pada ma- sa Rasulullah dan para sahabatnya, Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan pasar yang islami adalah:  Pertama, orang harus bebas untuk keluar dan  masuk  pasar.  Memaksa  orang  untuk  menjual  barang  dagangan  tanpa  ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Kedua, adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar  dan  barang-barang  dagangan.  Tugas muhtasib adalah  mengawasi  situasi pasar  dan  menjaga  agar  informasi  secara  sempurna  diterima  oleh  para  pelaku pasar. Ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi an- tara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan inter- vensi apabila unsur monopolistik ini mulai muncul. Keempat, adanya kenaikan dan  penurunan  harga  yang  disebabkan  naik  turunya  tingkat  permintaan  dan penawaran. Kelima, adanya homogenitas dan standarisasi produk  agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.
Keenam, terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, dan me- ngukur,  dan  niat  yang  buruk  dalam  perdagangan.  Pelaku  pasar  juga  dilarang menjual  barang-barang  haram  seperti  minuman  keras,  alat  perjudian  dan  pe- lacuran, dan lain-lain. 50
50 Ibn Taymiyah, Majmû‘ Fatâwâ Syaykh al-Islâm Ahmad Ibn Taymiyyah (Riyâdh: Matba’ah al- Riyâdh, 1387 H), h. 78.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
Gambaran  pasar  yang  islami  adalah  pasar  yang  di  dalamnya  terdapat persaingan  sehat  yang  dibingkai  dengan  nilai  dan  moralitas  Islam.  Nilai  dan moralitas Islam itu secara garis besar terbagi dua: Pertama, norma yang bersifat khas yaitu hanya berlaku untuk muslim. Kedua, norma yang bersifat umum yaitu berlaku untuk seluruh mesyarakat.
Islam mengajarkan bahwa tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi dan  diproduksi.  Seorang  muslim  hanya  diperkenankan  mengkonsumsi  dan meproduksi  barang  yang  baik  dan  halal,  sehingga  barang  yang  haram  harus ditinggalkan. Seorang muslim juga terikat dengan nilai-nilai kesederhanaan dan konsistensi perioritas pemenuhannya. Norma khas ini tentu saja harus diimple- mentasikan dalam kehidupan di pasar. Selain itu, Islam juga sangat memperha- tikan norma yang berlaku dalam masyarakat umum dan berlaku secara universal seperti  persaingan  sehat,  kejujuran,  keterbukaan,  dan  keadilan.  Nilai-nilai  ini sangat ditekankan dalam Islam bahkan selalu dikaitkan dengan keimanan kepa- da  Allah.  Keterikatan  seorang  muslim  dengan  norma-norma  ini  akan  menjadi sistem pengendali yang bersifat otomatis bagi pelakunya dalam aktivitas pasar.
Dengan mengacu kepada Alquran dan praktik kehidupan pasar pada ma- sa Rasulullah dan para sahabatnya, Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan pasar yang islami adalah:  Pertama, orang harus bebas untuk keluar dan  masuk  pasar.  Memaksa  orang  untuk  menjual  barang  dagangan  tanpa  ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Kedua, adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar  dan  barang-barang  dagangan.  Tugas muhtasib adalah  mengawasi  situasi pasar  dan  menjaga  agar  informasi  secara  sempurna  diterima  oleh  para  pelaku pasar. Ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi an- tara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan inter- vensi apabila unsur monopolistik ini mulai muncul. Keempat, adanya kenaikan dan  penurunan  harga  yang  disebabkan  naik  turunya  tingkat  permintaan  dan penawaran. Kelima, adanya homogenitas dan standarisasi produk  agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.
Keenam, terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, dan me- ngukur,  dan  niat  yang  buruk  dalam  perdagangan.  Pelaku  pasar  juga  dilarang menjual  barang-barang  haram  seperti  minuman  keras,  alat  perjudian  dan  pe- lacuran, dan lain-lain. 50
50 Ibn Taymiyah, Majmû‘ Fatâwâ Syaykh al-Islâm Ahmad Ibn Taymiyyah (Riyâdh: Matba’ah al- Riyâdh, 1387 H), h. 78.
Dengan  memperhatikan kriteria pasar islami tersebut  maka dapat  disim- pulkan bahwa pasar islami itu dibangun atas dasar terjaminnya persaingan yang sehat  yang  dibingkai  dalam  nilai  dan  moralitas  Islam.  Untuk  menjamin  agar kriteria ini tetap terjaga dengan baik diperlukan seorang muhtasib yang memiliki peranan aktif  dan permanen dalam menjaga mekanisme pasar yang islami se- hingga  dapat  dijadikan  model  bagi  peran  pemerintah  terhadap  pasar.  Peng- awasan secara cermat terhadap mekanisme pasar harus dilakukan demi tegak- nya kepentingan sosial dan nilai-nilai akhlak islami yang diinginkan semua pihak. Mekanisme  pasar  dibangun  atas  dasar  kebebasan  yaitu  kebebasan  indi- vidu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sebagaimana yang ia sukai. Ibn Taymiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan  ekonomi,  walaupun  beliau  juga  memberikan  batasan-batasannya.  Ba- tasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi  konflik  kepentingan.  Selain  itu  juga  diperlukan  kerjasama  saling  mem- bantu antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Segala sesuatu itu boleh dan sah dilakukan sampai ada larangan khusus yang bertentangan dengan syariah Islam, khususnya dalam hal penipuan dan hal-hal yang merugikan. 51
Setiap  individu  memiliki  kewajiban  untuk  ikut  mensejahterakan  ling- kungan  sosialnya  yang  dimulai  dari    lingkungan  terdekat,  yaitu  kerabat  dan  te- tangga  sampai  masyarakat  dalam  lingkup  yang  lebih  luas.  Secara  alamiah  ma- nusia  itu  juga  merupakan  makhluk  sosial,  karenanya  merupakan  fitrah  jika manusia  saling  bekerjasama  antara  satu  dengan  yang  lain.  Ibn  Taymiyah  juga menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan intervensi ketika konflik antar anggota masyarakat dengan prinsip mencegah keburukan itu lebih didahulukan daripada berbuat kebaikan حلاصملا بلج ىلع مّدقم دسافملا ءرد 52 .
Pemikiran  tersebut  menunjukkan  bahwa  ajaran  Islam  memberikan  tem- pat yang tinggi kepada kebebasan individu tetapi dibatasi oleh nilai-nilai syariah Islam. Batasan yang dimaksud di sini adalah syariah Islam dan harmoni kepen- tingan individu dan sosial. Islam juga menekankan pada aspek tolong-menolong dan  bekerjasama  antar  sesama  manusia.  Oleh  karena  itu,  konsepsi  kebebasan dalam Islam lebih mengarah kepada kerjasama, bukan persaingan apalagi saling mematikan usaha antara satu dengan yang lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha  maka  itu  berarti  persaingan  dalam  hal  berbuat  kebaikan.  Inilah  yang  di- sebut  dalam  Alquran  dengan fastabiq  al-khayrât (berlomba-lomba  dalam
51 A. A. Islahi, Economic Concept of Ibn Taymiyyah, h. 225. 52 A. A. Islahi, Economic Concept of Ibn Taymiyyah, h. 226-227.
Akhmad Mujahidin: Peran Negara dalam Hisbah 156
kebajikan). 53 Dengan  demikian,  kerjasama  atau  berlomba-lomba  dalam  mela- kukan kebajikan mendapat perhatian serius dalam ajaran Islam.
Salah  satu  tugas  pokok muhtasib adalah  mengawasi  pasar . Dia  harus menjaga  keharmonisan  sesama  pedagang  di  pasar  dan  mengawasi  aktivitas  di dalamnya. Tujuannya adalah mencegah kezaliman dengan cara mengontrol alat timbangan,  takaran,  ukuran,  dan  pelbagai  alat  dagang  lainnya.  Dia  juga  berhak melarang terjadinya rekayasa harga dan mencegah perdagangan barang-barang haram. Selain itu, juga mengawasi praktik perdagangan. Muhtasib harus mela- rang  pelbagai  cara  perdagangan  yang  diharamkan,  seperti  riba, ihtikâr (penim- bunan), semua transaksi yang diharamkan, dan pencegahan pendapatan keun- tungan yang berlebihan karena rekayasa harga.

## Penutup
Muhtasib merupakan perantara untuk mencegah kejahatan dan mewujud- kan kebaikan. Ia bertanggung jawab atas kesejahteraan islami masyarakat biasa. Karena  dalam  Islam  perhatian  material  duniawi  dan  spiritual  ukhrawi  mem- bentuk  kesejahteraan,  maka  yurisdiksi muhtasib tidaklah  terbatas.  Semua  yang ditetapkan  Allah  dan  semua  yang  secara  hukum  diakui  manusia  sebagai  ke- inginan,  menjadi  perhatian muhtasib .  Ini  juga  mencakup  pencegahan  setiap kejahatan. Dalam menjalankan tugasnya, muhtasib tidak hanya duduk di kantor menanti keluhan, tetapi selalu di luar kantor dan di lapangan menginspeksi dan meneliti segalanya untuk menjamin dilaksanakannya syariah. Biasanya sebagian besar  harinya  dilewatkan  di  pasar  di  mana  sebagian  besar  hubungan  manusia seperti ekonomi, perselisihan, dan ketidakadilan terjadi. []

## Pustaka Acuan
‘Ulyân,  Syawkah  Muhammad, Dawr  al-Hisbah  fî  Himâyah  al-Mashâlih, Riyaâdh: Fahrasat Maktabat al-Mâlik Fahd al-Wathaniyyah, 2000. Abdullah, Taufik, et.al.,  Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002. Afzalurrahman, Islamic Economic Doctrines , IV, Lahore: Yusuf Publication, t.th. Afzalurrahman, Muhammad  Sebagai  Pedagang ,  ter.  Dewi  Nurjulianti,  Jakarta:
Yayasan Swarna Bhumy, 1997. Ambary, Hasan Mu’arif, ‛Muhtasib‛, Suplemen Ensiklopedi Islam , Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002. Anonim , Muqaddimât al-Dustûriyyah aw al-Asbâb al-Mujîbah lah, t.t: t.p, 1963. Badrân,  Ahmad  Jâbir, al-Rutbah  fî  Thalab  al-Hisbah, Al-Qâhirah:  Dâr  al-Risâlah,
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
kebajikan). 53 Dengan  demikian,  kerjasama  atau  berlomba-lomba  dalam  mela- kukan kebajikan mendapat perhatian serius dalam ajaran Islam.
Salah  satu  tugas  pokok muhtasib adalah  mengawasi  pasar . Dia  harus menjaga  keharmonisan  sesama  pedagang  di  pasar  dan  mengawasi  aktivitas  di dalamnya. Tujuannya adalah mencegah kezaliman dengan cara mengontrol alat timbangan,  takaran,  ukuran,  dan  pelbagai  alat  dagang  lainnya.  Dia  juga  berhak melarang terjadinya rekayasa harga dan mencegah perdagangan barang-barang haram. Selain itu, juga mengawasi praktik perdagangan. Muhtasib harus mela- rang  pelbagai  cara  perdagangan  yang  diharamkan,  seperti  riba, ihtikâr (penim- bunan), semua transaksi yang diharamkan, dan pencegahan pendapatan keun- tungan yang berlebihan karena rekayasa harga.

## Penutup
Muhtasib merupakan perantara untuk mencegah kejahatan dan mewujud- kan kebaikan. Ia bertanggung jawab atas kesejahteraan islami masyarakat biasa.
Karena  dalam  Islam  perhatian  material  duniawi  dan  spiritual  ukhrawi  mem- bentuk  kesejahteraan,  maka  yurisdiksi muhtasib tidaklah  terbatas.  Semua  yang ditetapkan  Allah  dan  semua  yang  secara  hukum  diakui  manusia  sebagai  ke- inginan,  menjadi  perhatian muhtasib .  Ini  juga  mencakup  pencegahan  setiap kejahatan. Dalam menjalankan tugasnya, muhtasib tidak hanya duduk di kantor menanti keluhan, tetapi selalu di luar kantor dan di lapangan menginspeksi dan meneliti segalanya untuk menjamin dilaksanakannya syariah. Biasanya sebagian besar  harinya  dilewatkan  di  pasar  di  mana  sebagian  besar  hubungan  manusia seperti ekonomi, perselisihan, dan ketidakadilan terjadi. []

## Pustaka Acuan
‘Ulyân,  Syawkah  Muhammad, Dawr  al-Hisbah  fî  Himâyah  al-Mashâlih, Riyaâdh: Fahrasat Maktabat al-Mâlik Fahd al-Wathaniyyah, 2000.
Abdullah, Taufik, et.al.,  Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002. Afzalurrahman, Islamic Economic Doctrines , IV, Lahore: Yusuf Publication, t.th. Afzalurrahman, Muhammad  Sebagai  Pedagang ,  ter.  Dewi  Nurjulianti,  Jakarta:
Yayasan Swarna Bhumy, 1997.
Ambary, Hasan Mu’arif, ‛Muhtasib‛, Suplemen Ensiklopedi Islam , Jilid II, Jakarta:
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
Anonim , Muqaddimât al-Dustûriyyah aw al-Asbâb al-Mujîbah lah, t.t: t.p, 1963.
Badrân,  Ahmad  Jâbir, al-Rutbah  fî  Thalab  al-Hisbah, Al-Qâhirah:  Dâr  al-Risâlah,
53 Q.s. al-Baqarah [2]: 148.
2002. Bashâ,  al-,  Hasan, al-Funûn  al-Islâmiyyah  wa  al-Wazhâ’if  ‘ala  al-Athar  al-‘Ara- biyyah, al-Qahirah: Dâr al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1966. Ct. Cahen and M. Talbi,‛Hisba‛, The Encyclopedia of Islam , Vol. III, Ed. B. Lewis et. al., Leiden & London: E.J.Brill and Lucaz& Co, 1971. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1997. Doi, Abdul Rahman I, ‚Hisbah‛, The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, Vol. 2, Ed. John L. Esposito, New York: Oxford University Press , 1995. Farrâ’, al-, al-Hanbalî, Abû Ya‘lâ Muhammad ibn al-Husayn, al-Ahkâm  al-Sulthâ- niyyah, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994. Hasan,    Hasan  Ibrâhîm ,  Târîkh  al-Dawlah  al-Fâthimiyyah, al-Qâhirah:  Multazam al-Nashr wa al-Taba’, 1957. Ibn  al-Atsîr, al-Nihâyah  fî  Gharîb  al-Hadîts  wa  al-Âtsâr ,  Jilid  I,  bitahqîq  Thâhir Ahmad  al-Zâwî  wa  Mahmûd  Muhammad  al-Thanâhî,  t.t:  al-Maktabah  al- Islâmiyyah, t.th.
Ibn Khaldûn, Muqaddimah, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1961. Ibn Manzhûr, Muhammad ibn Mukarram bin ‘Alî , Lisân al-‘Arab , Jilid I, Mishr: Dâr al-Mishriyyah li al-Ta’lîf wa al-Tarjamah, t.th.
Ibn  Taymiyah, Majmû‘  Fatâwâ  Syaykh  al-Islâm  Ahmad  Ibn  Taymiyyah, Riyâdh:
Matba’ah al-Riyâdh, 1387 H.
Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dîn Ahmad, al-Hisbah fi al-Islâm, Kuwait: Maktabat Dâr al-Arqâm, 1983.
Ilâhi, Fadhl, al-Hisbah fî al-‘Asr al-Nabawî wa ‘Asr al-Khulafâ’ al-Râsyidîn, Riyâdh: Mu’assasah al-Jarîsî, 1998. Islahi,  A.  A., Economic  Concept  of  Ibn  Taymiyyah, Leicester  UK:  The  Islamic Foundation, 1988.
Jackson, Sherman A.,‛Muhtasib,‛ The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, Vol. 3, Ed. John L. Esposito, New York: Oxford University Press , 1995. Khallâf,  ‘Abd  al-Wahhâb, al-Siyâsah  al-Syar‘iyyah  aw  Nizhâm  al-Dawlah  al-Islâ- miyyah  fi  al-Syu’ûn  al-Dustûriyyah  wa  al-Khârijiyyah  wa  al-Mâliyah, al- Qâhirah: Dâr al-Anshâr, 1977. M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami, Yogyakarta: Ekonisia, 2003. Ma’lûf , Louis, al-Munjîd fî al-Lughah wa al-A‘lâm, Bayrût: Dâr al-Mashriq, 1986. Madkûr, Muhammad Salâm, al-Qadhâ fi al-Islâm, al-Qâhirah: Dâr al-Nahdhah al- ‘Arabiyyah, 1964. Majîd,  ‘Abd  al-Mun‘im, Târîkh  al-Hadhârah  al-Islâmiyyah  fî  al-’Ushûr  al-Wusthâ, al-Qâhirah: Maktabat al-Misriyyah, 1987.
Akhmad Mujahidin: Peran Negara dalam Hisbah 158
Mâwardî, al-, Abû al-Hasan ‘Alî ibn Muhammad ibn Habîb al-Bashrî al-Baghdâdî , Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th. Mubârak,  al-,  Muhammad, Nizhâm  al-Islâm  al-Iqtishâdî:  Mabâdi’  wa  Qawâ’id ‘Âmmah, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1972. Muslehuddin, Muhammad , Judicial System of Islam its Origin and Development, Pakistan: International Islamic University Islamabad, 1988. Mutawallî,  ‘Abd  al-Hâmid, Mabâdi’  Nizhâm  al-Hukm  fi  al-Islâm  ma‘a  al-Muqâ- ranah bi al-Mabâdi’ al-Dustûriyyah al-Hadîtsah, Iskandariyyah: Mansha’ah al- Ma‘ârif, 1987. Qaradhawi,  al-,  Yusuf, Halal  dan  Haram  Dalam  Islam, terj.  Muammal  Hamidy,
Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
Qâsimî, al-, Zhâfir, Nizhâm  al-Hukm fi al-Syarî‘ah wa al-Târîkh al-Islâmî, Bayrût: Dâr al-Nafâ’is, 1403. Salam, Burhanuddin, Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia, Jakarta: Rineka Cipta, 1997. Tâ’imah, Shabir, Dirâsât fi al-Nizhâm al-Islâmiyyah, Bayrût: Dâr al-Jayl, t.th. Tamawî,  al-,  Muhammad  Sulaymân, al-Sulthah  al-Thalâth  fi  al-Dasâtir  al- ‘Arabiyyah  wa  fi  al-Fikr  al-Siyâsî  al-Islâmî:  Dirâsah  Muqâranah, al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1974. Thabânah, Badawî, Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn li al-Imâm al-Ghazâlî , Juz II, Bayrût: Dâr al- Fikr, t.th. Wajdî, Muhammad Farîd, Dâ’irah Ma‘ârif al-Qarn al-‘Isyrîn , Jilid III, Bayrût: Dâr al- Fikr, 1997. Washfî,  Musthafâ  Kamâl, Mushannafât  al-Nuzhum  al-Islâmiyyah  al-Dustûriyyah wa  al-Dawliyyah  wa  al-Idâriyyah  wa  al-Iqtihâdiyyah  wa  al-Ijtimâ‘iyyah, al- Qâhirah: Maktabah Wahbah, 1977. Wehr, Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic, Ithaca  N.Y: Cornell Univer- sity Press, 1961.
Yahya ibn Umar,‛ Ahkâm al-Sûq‛, dalam Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taymiyyah, Leicester U.K:  The Islamic Foundation, 1988. Zâwî, al-, al-Thâhir Ahmad, Tartîb al-Qâmûs al-Muhît ‘alâ Tharîqah al-Mishbâh al- Munîr wa Asâs al-Balâghah, Juz I, Riyâdh: Dâr ‘Alam al-Kutub, 1996. Zaydân, ‘Abd al-Karîm, Ushûl al-Da‘wah, Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1988. Zaydân, Nizhâm  al-Qadhâ  fi  al-Syarî‘ah  al-Islâmiyyah, Bayrût:  Mu’assasah  al- Risâlah, 1997.