## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 PASAL 55 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM LINGKUP KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Implementation Of Law Number 06 Of 2014 Article 55 Concerning the Functions of Village Consultative Bodies in the Scope of Siritaun Wida Timur District, East Seram Regency
Kisman Ady Nunung Triyani Universitas Darussalam Ambon, Ambon, Maluku, Indonesia Email : kismanady@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan di 10 desa yang tergolong dalam Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu tentang implementasi undang-undang nomor 06 tahun 2014 pasal 55 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer  berupa  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  berasal  dari  semua  anggota Badan  Permusyawaratan  Desa.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  wawancara mendalam  terhadapat  seluruh  informan  dan  observasi  dilakukan  untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap proses dari implementasi yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi yang dilakukan oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  se-Kecamatan  Siritaun  Wida  Timur  telah terlaksana yaitu fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan pengawasan  terhadap  kinerja  Kepala  Desa  namun  implementasinya  juga  belum terlalu  maksimal,  sedangkan  fungsi  membahas  dan  menyepakati  peraturan  desa bersama Kepala Desa belum dilakukan.
Keywords : Implementation
Village Regulations Aspirations Supervision

## Kata Kunci :
Implementasi Peraturan Desa Aspirasi
Pengawasan

## Published
October 2020

## Abstract
This  research  was  conducted  in  10  villages  belonging  to  the  Siritaun  Wida  Timur Subdistrict, East Seram Regency, which is about the implementation of law number 06 of  2014  article  55  concerning  the  function  of  the  Village  Consultative  Body  using qualitative descriptive methods. The data source used is primary data in the form of observations and interviews from all members of the Village Consultative Body. The data collection technique is in-depth interviews with all informants and observations are made to collect data by observing each process of the implementation carried out. The results showed that the implementation of the functions carried out by the Village Consultative Body in the Siritaun Wida Timur District has been carried out, namely the function of accommodating and channeling the aspirations of the village community and monitoring the performance of the Village Head, but the implementation has not been too optimal, while the function of discussing and agreeing on village regulations with the Head Village has not been done.
© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v5i2

## PENDAHULUAN
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial  dalam  proses  kebijakan  publik.  Suatu  program kebijakan  harus  diimplementasikan  agar  mempunyai dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan  mengingat  tanpa tahap  implementasi  kebijakan  maka  program-program kebijakan  yang  telah  disusun  hanya  akan  menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Dalam  kenyataannya,  tahapan  implementasi  menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti
apa-apa  jika  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan benar. Dengan demikian maka implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan publik dilaksanakan secara maksimal  oleh  implementator-  implementator/ pelaksana  untuk  dapat  mencapai  tujuan  kebijakan  itu sendiri.
Untuk  memajukan  desa-desa  yang  tertinggal dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  maka diterbitlah undang-undang nomor 06 tahun 2014 yang mengatur tentang desa. Publik telah mengetahui bahwa
keseluruhan  desa-desa  tertinggal  telah  diberlakukn undang-undang  yang  mengatur  tentang  desa  tersebut, namun  pengukuran  implementasi  dari  undang-undang itu masih berada jauh dari harapan yang diinginkan.
Beranjak  dari  uraian  tersebut  sama  halnya dengan  implementasi  undang-undang  nomor  06  tahun 2014  pasal  55  tentang  fungsi  Badan  Permusyawaratan Desa,  bahwa  implementasi  menyangkut  pasal  55 tersebut  yang  telah  dijalankan  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  se-Kecamatan  Siritaun  Wida Timur  terindikasi  memiliki  nilai  yang  jauh  dari  pada harapan dan tuntutan pasal 55 undang-undang nomor 06 tahun  2014.  Indikasi  yang  membuat  nilai  dari  Badan Permusyawaratan  Desa  yang  tergolong  dalam Kecamatan Siritaun Wida Timur itu menurun adalah 1). Tidak adanya pembahasan peraturan desa antara Badan Permusyawaratan  Desa  dengan  Pemerintah  Desa setempat,  2).  Badan  Permusyawaratan  Desa  tidak menggunakan  fungsinya  secara  baik  untuk  meminta dan/atau menampung aspirasi masyarakat desa, sehingga program-program  desa  hanya  mengikuti  kemauan Pemerintah Desa.  3). Tidak ada pengawasan yang baik dari Badan Permusyawaratan Desa kepada Pemerintah Desa  menyangkut  dengan  keseluruhan  kinerja Pemerintah Desa.
Dengan  demikian  penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengimplementasikan fungsinya yaitu membahas dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Istilah  kebijakan  publik  dalam  kehidupan sehari-hari  sering  digunakan  untuk  menunjuk  suatu kegiatan  yang  mempunyai  maksud  berbeda,  sehingga para ahli dapat mengembangkan berbagai macam definisi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan publik.  Untuk  itu  masing-masing  definisi  memberi penekanan  yang  berbeda.  Contoh  seperti  menurut Thomas  R.  Tye  dalam  Elake  Nataniel  (2015:39) mengatakan dengan secara sederhana bahwa kebijakan
publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan  atau  tidak  dilakukan.  Pendapat  ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berupa apapun yang dipilih pemerintah adalah merupakan pilihan yang tepat yang akan dilakukan atau tidak, namun pada harapannya yaitu  harus  dilakukan  demi  untuk  kepentingan  publik. Maksud  demi  kepentingan  publik  itu  seperti  pendapat menurut  H.  Budiman  Rusli  (2013:9)  kebijakan  publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai  alat  (tool)  keberadaan  kebijakan  publik  sangat penting  dan  sekaligus  krusial.  Penting  karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan,  meskipun  masih  ada  sejumlah  prasyarat  atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki.
Dari berbagai kepustakaan, dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut  sebagai  public  policy,  yaitu  suatu  aturan  yang mengatur  kehidupan  bersama  yang  harus  ditaati  dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai  tugas  menjatuhkan  sangsi.  (Nugroho  R, dalam  Uddin  B.Sore  dan  Sobirin  2017:8)  Aturan  atau peraturan  tersebut  secara  sederhana  kita  pahami sebagai kebijakan publik jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan sebagai suatu hukum. Tidak hanya sekedar hukum, tetapi kita harus memahaminya secara utuh dan benar.  Dalam  hal  ini  kebijakan  dapat  dimaknai  berupa suatu  deklarasi  mengenai  suatu  dasar  pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-atktivias tertentu atau suatu rencana. (united nations dalam Rahmat Alyakin Dachi, 2017:4).
Diterbitkanlah  suatu  kebijaka  yang  diatur dengan  undang-undang  nomor  06  tahun 2014  tentang desa, mengatur seluruh hal  ihwalnya suatu  desa dapat dijadikan pedoman untuk membangun desa pada posisi yang  lebih  baik,  dikarenakan  kabijakan  publik  yang mengatur tentang desa merupakan tindakan yang dibuat
Ady K, Nunung Triyani. 2020. Implementation of Law Number 06 of 2014 Article 55 Concerning the Function of Village Consultative Bodies in the Scope of Siritaun Wida Timur District, East Seram Regency
dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang  dampaknya menjangkau  atau  dirasakan  oleh  seluruh  lapisan masyarakat.  Dengan  demikian  kebijakan  publik merupakan  langka  penyelamatan  bagi  seluruh  elemen masyarakat  tentang  sesuatu  hal,  mengingat  kebijakan publik  adalah  kaitannya  dengan  kehidupan  umum. Seperti  menurut  Mr.  Sugiono  dalam  Taufiqurokhmat (2014:49)  kebijakan  publik  adalah  usaha  bersama  dari warga masyarakat untuk membagi resources yang ada di dalam masyarakat secara damai  dan adil  serta sifatnya yang mengikat.
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahapan pelaksanaan  keputusan  diantara  pembentukan  sebuah kebijakan,  seperti  halnya  pasal-pasal  sebuah  undang- undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan lain-lain. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka  kemungkinan  kegagalan  masi  bisa  terjadi,  jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal, maka  kebijakan  tersebut  gagal  untuk  mencapai  tujuan yang  ditetapkan  para  pembuatnya.  Hal  tersebut mengisyaratkan  bahwa  implementasi  kebijakan  pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana  yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Untuk lebih mengimplementasikan kebijakan publik,  Nugroho  dalam  Arifin  Tahir  (2015:54) menawarkan  dua  pilihan  langkah  yaitu:  “lansung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan  melalui  formulasi  kebijakan  derivate  atau  turunan dari  kebijakan  publik  tersebut”.  Dari  dua  pilihan tersebut, agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka  seharusnya  pula  memperhatikan  apa  dan bagaimana bentuk program yang realitas, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.
Sementara itu Abdul Wahab dalam Arifin Tahir (2015:55)  juga  mengatakan  bahwa  implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya daam bentuk undang-undang, namun dapat juga berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan
lazimnya  keputusan  tersebut  mengidentifikasikan masalah  yang  diatasi,  menyebutkan  secara  tegas tujuan/sasaran  yang  ingin  dicapai  dan  berbagai  cara untuk menstruktur/ mengatur proses implementasinya.
Bertolak dari uraian diatas, berarti implementasi  merupakan  tolak  ukur  dari  berhasilnya suatu kebijakan dan untuk itu implementasi ini bagaikan kunci keberhasilan dari kebijakan itu sendiri walaupun sering  ditemukan  kekurangan-kekurangan  dalam implementasi. Hal tersebut juga disampaikan oleh Arifin Tahir  dalam  bukunya  bahwa    implementasi  diartikan sebagai  upaya  melakukan,  mencapai,  memenuhi,  dan menghasilkan.  Dalam  berbagai  praktek  terlihat  bahwa suatu  keputusan  telah  ditetapkan  tidak  selalu dilaksanakan  dengan  tertib  dan  rapi.  Seandainya  suatu rencana keputusan yang terdiri seperangkat tujuan/sasaran,  sarana,  dan  waktu  yang  dipilih  dan ditetapkan  dalam  implementasinya,  banyak  terjadi bahwa  keputusan  tersebut  hampir  selalu  harus disesuaikan  lagi.  Misalnya,  karena  perumuan  tujuan terlalu umum, sarana tidak dapat  diperoleh atau tidak dapat dipakai tepat pada waktunya. Atau karena faktor waktu yang dipilih terlalu optimistik dan sebagainya, hal ini  merupakan  gambaran  yang  kurang  tepat  pada implementasi keputusan.  (Arifin Tahir 2015:56).
Penjelasan menyangkut implementasi tersebut diuaraikan  juga  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  yang dikutip  oleh  Wahab  dalam  Sahya  Aggara  (2014:232) implementasi  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan oleh  individu/pejabat  atau  kelompok  pemerintah  atau swasta  yang  diarahkan    pada  tercapainya  tujuan  yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sehubungan dengan    itu,  hakikat  utama  implementasi  kebijakan menurut  Mazmanian  dan  Sabatir  dalam  Sahya  Aggara (2014:232)  adalah  memahami  hal-hal  yang  seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku  atau dirumuskan.  Pemahaman  tersebut  mencakup  usaha- usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.
Pada  tahap  implementasi  kebijakan  maka perlunya  memperoleh  dukungan  sumberdaya,  dan penyusunan  organisasi  pelaksana  kebijakan.  Untuk menjawab  keberhasilan  dari  suatu  kebijakan  yang berkualitas  maka  salah  satu  kunci  utama  dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas tersebut  adalah tingginya  implementasi  partisipasi  publik,  sebab kesahihan  kebijakan  publik  apapun  dari  pemerintah terletak  disana.  Menurut  Marille  S.  Grindle  dalam syaukani  yang  dikutip  oleh  Fahmi  Rijal  (2016:3-4) mengidentifikasikan  dua  hal  yang  sangat  menentukan keberhasilan  dari  implementasi  yang  secara  terperinci sebagai berikut:
a. Isi kebijakan (content of policy):
(1). Kepentingan siapa saja yang terlihat (interests affected). (2).  Macam-macam  manfaat (type  of benefits). (3).  Sejauh  mana  perubahan  akan diwujudkan (extent  of  change  envisioned). (4). Tempat  pembuatan  kebijakan (site  of  decision making) (5). Sumberdaya yang disediakn (resources commited)
b. Konteks dari implementasi (context of implementation):
(1).  Kekuasaan,  kepentingan,  dan  strategi  para aktor yang terlibat (power, interest, and strategy of actors  involved). (2).  Karakteristik  lembaga  dan rejim (institutions  and  regime  characteristics). (3).
Sesuai  dengn  kaida  dan  tingkat  responsive (compliance and responsiveness).

## METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode atau pendekatan deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian survei  yang  memberikan  data  atau  gambaran  secara menyeluruh  tentang  implementasi  undang-undang nomor  06  tahun  2014  pasal  55  tentang  fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  lingkup Kecamatan  Siritaun  Wida  Timur  Kabupaten  Seram Bagian Timur.
Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Data yang bersumber lansung dari seluruh informan yang  penulis  mengumpulkannya  melalui  proses wawancara mendalam.
2. Data Sekunder
Data  yang  bersumber  dari  berbagai  dokumen- dokumen  yang  valid  berkaitan  dengan  fokus penelitian,  untuk  itu  data  sekunder  ini  penullis gunakan sebagai pelengkap dari hasil penelitian.
Teknik analisis data yang digunakan adalah data penelitian  yang  dikumpulkan  diproses  dalam  bentuk yang  sederhana,  sehingga  mudah  dibaca  dan diinterpretasikan.  Proses  analisa  data  dalam  penelitian ini  dengan  menggunakan  analisis  data  kualitatif  yakni dengan  menghasilkan  data  apa  yang  dinyatakan  oleh informan secara tertulis serta data yang berasal dari alat perekam dan dokumen yang valid, kemudian dicermati serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, lalu disajikan sesuai  dengan  variabel-variabel  yang  telah  dijadikan indikator dari penelitian ini. Penelitian ini meliputi 8 desa sehingga  penulis  menganalisis  masing-masing  desa dengan  terpisah  serta  hasilnya,  kemudian  penulis merangkumnya  dengan  secara  keseluruhan  hasil  dari masing-masing  desa  untuk  didapatkan  satu  hasil  yang utuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Membahas  dan  Menyepakati  Rancangan  Peraturan Desa Bersama Kepala Desa
Peraturan desa merupakan suatu peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  dan  ditetapkan oleh  kepala  pemerintahan  desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  atau  dapat  disebut  dengan nama  lain.  Tujuan  dibuatkan  peraturan  desa  untuk menjaga  agar  semua  aktifitas  berbagai  kalangan  di desa  dapat  terpantau  dengan  baik.  Peraturan  desa yang  dibuat  yakni  berlaku  hanya  untuk  desa
Ady K, Nunung Triyani. 2020. Implementation of Law Number 06 of 2014 Article 55 Concerning the Function of Village Consultative Bodies in the Scope of Siritaun Wida Timur District, East Seram Regency
setempat  dan  peraturan  desa  dibuat  dengan memperhatikan  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi serta kondisi sosial budaya setempat kemudian  juga  tidak  bertentangan  dengan kepentingan umum.
Dalam  proses  penelitin  yang  berkaitan dengan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa  dari  10  desa  yang  tergolong  dalam  lingkup Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian  Timur,  indikator  yang  diteliti  adalah membahas  dan  menyepakati  rencangan  peraturan desa  bersama  kepala  desa.  Sesuai  dengan  hasil peneltian  yang  telah  peneliti  uraikan  bahwa  semua desa dalam lingkup Kecamatan Siritaun Wida Timur tidak  mengimplementasikan  fungsinya  dalam membahas  maupun  menyepakati  peraturan  desa bersama kepala desa, beragam indikasi yang menjadi alasan bahwa fungsi tersebut tidak dilakukan adalah dikarenakan:
1. Belum  memiliki  surat  keputusan  (SK)  yang menjadi  bukti  hukum  yang  mengesahkan keanggotaan
mereka sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berbeda dengan BPD desa lain yang mengatakan bahwa SK masi berada di tangan Kepala Desa.
Suwatu lembaga/badan yang bertugas menjalankan  roda  pemerintahan  maka  harus diperkuat  dengan  bukti  hukum  yang  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku,  bukti  hukum  yang memperkuat  keberadaan  dalam  struktur pemerintahan.
Sangat
disayangkan jika keberadaan
orang-orang dalam suatu lembaga/badan  tidak  mendapatkan  pengesahan. Jika  demikian  maka  tidak  akan  ada  keseriusan dalam  menjalakan  fungsinya  apalagi  ditambah dengaan  pejabat  yang  memilih  diam  maka tentunya  masalah  ini  akan  selalu  berlarut.  BPD atau yang dapat disebut dengan nama lain pada suatu desa adalah sebagai parlemennya desa, ini berarti  lembaga  perwujudan  demokrasi  yang
harus memiliki surat keputusan yang mengesahkannya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan  lembaga  perwujudan  demokrasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa sebagai unsur penyelengara pemerintahan desa.
2. BPD dan pihak pemerintah desa belum berpikir untuk  membahas  dan  menyepakati  peraturan desa  sehingga  hanya  menjalankan  hal-hal  teknis terkait program pemerintah daerah.
Tugas  dan  fungsi  yang  melekat  pada  lembaga pemrintah desa dan BPD telah diatur secara rinci dalam  undang-undang  nomor  06  tahun  2014, tugas dan fungsi tersebut wajib diimplementasikan  secara  baik  dan  teratur menuju  keberhasilan  pembangunan  desa  yang menjadi  tujuan  Negara.  Untuk  itu  alasan  yang disampaikan  dari  pon  ini  tidak  relefa  dengan fungsi  yang  diemban  sehingga.  Program  teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah  desa  merupakan  bagian  dari  fungsi BPD untuk mengawasi.
3. Belum  ada  koordinasi  dari  pemerintah  desa kepada  BPD  untuk  membahas  maupun menetapkan peraturan desa.
Tujuan  dilakukannya  koordinasi  antar  lembaga atau instansi untuk memperjelas hubungan kerja sama  yang  baik  adalah  suatu  keharusan  yang harus  diutamakan.  Membahas  dan  menyepakati peraturan  desa  merupakan  fungsi  yang  harus dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa untuk itu bicara tentang koordinasi dalam konteks ini maka  jika  koordinasi  tidak  dilakukan  oleh pemerintah  desa  kepada  BPD  maka  BPD  wajib melakukan  koordinasi  kepada  pemerintah  desa untuk mendapatkan kepastian dari pengimplementasian  fungsi  tersebut.  Kiranya dari alasan koordinasi yang termuat dalam poin ini  adalah  pemahaman  BPD  yang  keliru  akan fungsi yang diemban.
4. Belum  adanya  anggaran  pembahasan  peraturan desa.
Anggaran  merupakan  suatu  unsur  pendukung yang  utama  dalam  sebuah  rancangan  peraturan desa dengan demikian alasan ini dikatakan relefan untuk  diterima  jika  tidak  adanya  anggaran  yang diprioritaskan  kepada  desa  masing-masing namun kenyataannya pada setiap tahun terdapat anggaran  yang  terus  disodorkan  untuk pembangunan desa hanya saja tidak adanya niat baik  yang  dibangun  oleh  pemerintah  desa  dan BPD  terkait  dengan  penetapan  angaran pembahasan peraturan desa.
5. Peraturan  desa  telah  dibahas  namun  belum ditetapkan sebagai peraturan yang sah.
Pembahasan peraturan desa yang dilakukan oleh
BPD dan pemerintah desa merupakan awal dari implementasi fungsi membahas dan menetapkan peraturan  desa  namun  idealnya  dari  suatu implementasi  adalah  harus  secara  tuntas dilakukan, justru tidak dilakukannya implementasi  yang  tuntas  maka  tujuan  dari implementasi  itu  tidak  tercapai  sehingga  yang dilami oleh BPD dan pemerinta desa adalah tidak adanya penetapan peraturan desa yang sah. Hal ini dialami oleh BPD dan pemerintah desa Nama.
b. Menampung  dan  Menyalurkan  Aspirasi  Masyarakat Desa
Fungsi BPD menampung dan menyalurkan aspirasi  masyarakat  desa  merupakan  tugas  penting yang  harus  diperhatikan  untuk  bagaimana  supaya semua  keluhan  masyarakat  dapat  tersampaikan kepada  pengambil  kebijakan  dalam  hal  ini  adalah pemerintah  desa.  Setiap  aspirasi  yang  disampaikan merupakan  bentuk  atau  bagian  dari  apa  yang masyarakat inginkan dan boleh juga dikatakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses  pembangunan  desa  lebih  ditamakan  untuk terciptanya hubungan kerja sama antara pemerintah
desa  dan  masyarakat  menuju  desa  yang  aman, nyaman,  tentram  dan  teratur  dalam  pengelolaan pemerintahan,  mengingat  pemerintahan  yang  baik adalah atas dukungan masyarakat yang baik pula.
BPD  dalam  lingkup  Kecamatan  Siritaun Wida  Timur  telah  menjalankan  fungsinya menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat desa, selain aspirasi yang disampaikan secara lansung kepada BPD, ada juga metode yang digunakan BPD untuk mendapatkan aspirasi masyarakat desa adalah melakukan  pertemuan  dengan  seluruh  masyarakat desa untuk meminta secara lansung aspirasi apa saja yang  nantinya  disusulkan  kepada  pemerintah  desa. Berbagai  macam  aspirasi  yang  diusulkan  adalah seperti:
1. Pembangunan jalan setapak.
Letak  semua  desa  dalam  Kecamatan  Siritaun Wida Timur tidak dilintasi jalan nasional sehingga jalan  setapak  merupakan  prioitas  utama  dalam pembangunan  desa, outcome dari  jalan  setapak memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat yang beraktifitas dalam desa masing-masing baik pada siang hari maupun malam hari.
2. Pembangunan jembatan.
Pembangunan  jembatan  merupkan  langkah penghubung  antara  mata  jalan  yang  terdapat dalam  lingkungan  desa  sehingga  membuat aktifitas masyarakat tidak terganggu.
3. Renovasi rumah warga yang tidak layak huni. Sekian  banyak  masyarakat  dari  10  desa  dalam lingkup  Kecamatan  Siritaun  Wida  Timur merupakan  masyarakat  yang  berasal  dari keluarga  tidak  mampuh  sehingga  langkah kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa dan/atau  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  desa merupakan langka yang tepat untuk memberikan keringanan kepada masyarakat tertentu sehingga manfaat yang didapatkan adalah hidup sehat dan nyaman.  Hidup  sehat  dan  nyaman  merupakan
Ady K, Nunung Triyani. 2020. Implementation of Law Number 06 of 2014 Article 55 Concerning the Function of Village Consultative Bodies in the Scope of Siritaun Wida Timur District, East Seram Regency
upaya  dalam  mendukung  program  pemerintah dalam bidang kesehatan.
4. Pembangunan talut pemancing pasir. Minimnya  kekayaan  alam  dalam  bentuk  pasir dapat ditemukan dibeberapa desa dalam lingkup
Kecamatan  Siritaun  Wida  Timur  diantaranya adalah Desa Keta, Desa Liantasik, Desa Kuwaos dan  Desa  Air  Nanang.  Dari  beberapa  desa tersebut  yang  telah  membangun  program  talut pemancing  pasing  hanyalah  Desa  Liantasik sedangkan desa lain  belum terlaksana. Langkah pembangunan  talut  pemancing  pasing  dengan tujuan mengembalikan hasil kekayaan alam yang telah terkuras habis.
5. Pemasangan lampu jalan.
Desa  yang  gelap  dapat  menghambat  berbagai aktifitas masyarakat dimalam hari tetapi jika desa yang  terang  dapat  memperlancara  aktifitas masyarakat  dimalam  hari  kaitannya  dengan  hal tersebut yaitu sebagaian desa telah menggunakan lampu jalan.
6. Renovasi atap Masjid.
Aspirasi  berupa  renovasi  atap  Masjid  dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti atap Masjid yang  tidak  layak  digunakan.  Masjid  yang merupakan tempat dimana masyarakat meningkatkan mutu ibadah dan mendekatkan diri kepada  Tuhan  perlu  diperhatikan,  aspirasi  ini berasa  dari  masyarakat  Desa  Aruan  Gaur  yang telah  mendapat  perhatian  baik  dari  pemerintah desa setempat.
7. Pembangunan TK-PAUD.
Tingkatan  pendidikan  di  Kecamatan  Siritaun Wida Timur diantaranya adalah tingkat SMA/MA, SMP/MTs,  dan  SD/MI,  sedangkan  tingkat  TK-
PAUD belum dibangun sehingga mendorong hati nurasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada  pemerintah  desa  lewat  BPD,  niat  baik masyarakat  atas  pendidikan  anak  usia  dini merupakan  bagian  dari  upaya  yang  perlu
mendapat  perhatian  pemerintah  desa  maupun pemerintah  daerah  untuk  peningkatan  mutu pendidikan anak-anak desa di Kecamatan Siritaun Wida Timur.
c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Pengawasan  terhadap  kinerja  lembaga pemerintah  bertujuan  untuk  memastikan  setiap pekerjaan  benar-benar  dilakukan  dan  tidak  keluar dari  apa  yang  diharapkan,  pengawasan  masyarakat terhadap semua kinerja yang dilakukan pemerintah dapat  melalui  BPD,  dalam  hal  pengawasan  bahwa BPD dari 10 desa dalam Kecamatan Siritaun Wida Timur telah mengimplementasikan fungsi pengawasan,  pengawasan  yang  dilakukan  meliputi pelaksanaan  pembangunan  desa  dan  pengawasan terhadap  pengelolaan  anggaran,  dalam  hal pengawasan  menyangkut  anggaran  tidak  dilakukan oleh  BPD  Desa  Aruan  Gaur,  Desa  Kuwaos,  Desa Keta  Rumadan,  dan  Desa  Laintasik.  Pengawasan kenerja  Kepala  Desa  bukan  hanya  sekedar mengawasi program fisik yang dibangun oleh Kepala Desa  Setempat  tetapi  pengawasan  meliputi  semua kinerja  yang  dilakukan  selama  menjabat  sehingga pengawasan secara keseluruhan yaitu tentang tugas yang  diemban.  Dalam  undang-undang  nomor  06 tahun  2014  pasal  26  ayat  1  menjelaskan  bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan    desa,  melaksanakan  pembangunan desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa.
Implementasi  fungsi  pengawasan  yang dilakukan  BPD  dari  setiap  desa  dalam  Kecamatan Siritaun  Wida  Timur  hanya  mengarah  kepada pelaksanaan  pembangunan  desa  dan  kegunaan anggaran  sedangkan  pengawasan  terhadap  kinerja lain tidak dilakukan.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi  fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  dalam  lingkup  Kecamatan  Siritaun  Wida  Timur yang  telah  dilakukan  adalah  fungsi  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa  dan  fungsi melakukan  pengawasan  terhadap  kenerja  kepala  desa, sedangkan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan  desa  bersama  kepala  desa  tidak  dilakukan. Implementasi menampung dan menyalurkan aspirasi ini adalah  benar-benar  aspirasi  yang  disampaikan  secara lansung  oleh  masyaraat  saat  masyarakat  mendatangi BPD  maupun  disampaikan  lewat  rapat  khusus  yang diselenggarakan  oleh  BPD  dengan  melibatkan masyarakat,  sedangkan  implementasi  menyangkut pengawasan  terhadap  kinerja  Kepala  Desa  juga  telah dilakukan  namun  masih  terdapat  banyak  kekurangan yang ditemui, hal ini dikarenakan BDP hanya mengawasi proses  pembangunan  desa  dan  penggunaan  aggaran sedangkan  pengawasan  terhadap  kinerja  lain  tidak dilakukan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  ditemukan maka  perlu  dilakukan  pembenahan  untuk  menuju kepada  implementasi  fungsi  secara  utuh  dan  sebenar- benarnya  implementasi.  Untuk  itu  saran  yang  perlu peneliti sampaikan adalah:
1. Pemerintah  daerah  perlu  memperhatikan  setiap desa  yang  tergolong  dalam  Kecamatan  Siritaun Wida  Timur  dengan  cara  memberikan  pelatihan kepada BDP dan Pemerintah Desa tentang fungsi masing-masing,  sesuai  dengan  tujuan  penelitian maka pelatihan yang lebih khusus dilakukan adalah kepada  BPD  berdasarkan  undang-undang  nomor 06 tahun 2014.
2. Pemerintah  Kecamatan  Siritaun  Wida  Timur dalam  hal  ini  adalah  Camat  perlu  melakukan pengontrolan  secara  maksimal  serta  menekan semua BPD untuk mengimplementasikan funsinya dengan baik dikarenakan sebagian dari implementasi  fungsi  tidak  berjalan  dengan  baik
bahkan  terdapat  fungsi  yang  sama  sekali  tidak dilakukan.
3. BPD  dari  10  desa  dalam  wilayah  Kecamatan Siritaun Wida Timur perlu melakukan pembenahan  terhadap  fungsi  yang  dimiliki  guna terciptanya  kegunaan  fungsi  dengan  baik  dan benar.

## REFERENSI
Aggara Sahya 2014. Kebijakan Publik. CV Pustaka Setia,
Bandung.
Agustino,  Leo.  2014.  Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik. Bandung: CV.Alfabeta
Alyakin  Dachi  Rahmat  2017.  Proses  Dan  Analisis
Kebijakan Kesehatan (Studi Pendekatan Konseptual, CV Budi Utama, Yogyakarta.
B. Sore Uddin  dan Sobirin 2017. Kebijakan Publik, CV Sah Media, Makassar.
Elake,  Nataniel  2015.  Kebijakan  Publik  Dalam Pembangunan  Masyarakat  Pesisir,  The  Pinisi Press, Yogyakarta.
Fahmi Rijal 2016. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa  di  Desa  Sungai  Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai
Kartanegara,  ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id  2016,  4 (3): 1023-1032 ISSN 2477-2458.
Riant  Nugroho.  2013.  Metode  Penelitian  Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Subarsono.  2013.  Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep,
Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Taufiqurakhman 2014. Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggungjawab  Negara  Kepada  Presiden  Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers). Senayan Jakarta Pusat.
Tahir  Arifin  2015.  Kebijakan  Publik  Dan  Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alfabeta, Bandung.
Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa
Wahab,  Solichin  Abdul.  2015.  Analisis  Kebijaksanaan Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi  Kebijakan  Publik.  Malang  :  Bumi Aksara.