How to cite: Tara Ulina, Amad Sudiro (2022) Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Peralihan Hak Atas Tanah Sepihak, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14140 E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## TANGGUNG  JAWAB  PEJABAT  PEMBUAT  AKTA  TANAH  YANG MELAKUKAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SEPIHAK
Tara Ulina 1* , Amad Sudiro 2 1*,2 Tarumanagara University, Indonesia Email: 1* tara.217221067@stu.untar.ac.id, 2 ahmads@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Kasus peralihan hak atas tanah sepihak oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi  perhatian  serius  dalam  konteks  hukum  dan  etika  profesi.  Penelitian  ini bertujuan menganalisis dampak hukum  dan konstitusional  dari tindakan tersebut serta mengevaluasi pelanggaran etika profesi. Melalui pendekatan analisis kasus, penelitian  merinci  latar  belakang,  tujuan,  metode,  dan  hasilnya.  Hasilnya menunjukkan bahwa peralihan tanah sepihak oleh PPAT melibatkan pelanggaran hukum  dan  konstitusional,  merugikan  kepercayaan  masyarakat,  dan  berpotensi memicu pencabutan izin dan sanksi hukum. Temuan ini menekankan pentingnya kepatuhan  terhadap  etika  profesi  dan  prinsip-prinsip  hukum  dalam  menjalankan tugas  sebagai  PPAT,  mendukung  upaya  menjaga  integritas  lembaga,  dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses peralihan hak atas tanah.
Kata Kunci : PPAT; Hukum Tanah; Peralihan Hak Atas Tanah

## Abstract
The case of unilateral transfer of land rights by the Land Deed Official (PPAT) has raised serious concerns in the legal and professional ethics context. This research aims to analyze the legal and constitutional impacts of such actions and evaluate professional ethics violations. Through a case analysis approach, the study details the  background,  objectives,  methods,  and  findings.  The  results  indicate  that  the unilateral  transfer  of  land  by  PPAT  involves  legal  and  constitutional  violations, detrimentally affecting public trust and potentially leading to permit revocation and legal  sanctions.  These  findings  underscore  the  importance  of  adherence  to professional ethics and legal principles in the role of PPAT, supporting efforts to maintain  institutional  integrity  and  build  public  trust  in  the  land  rights  transfer process.
Keywords : PPAT; Land Law; Land Rights Transfer

## Pendahuluan
Sistem hukum properti yang berkaitan dengan hak atas tanah merupakan fondasi dari  aktivitas  ekonomi  dan  sosial  di  berbagai  negara.  Hak  atas  tanah  memiliki  nilai ekonomi yang sangat besar dan seringkali menjadi aset paling berharga yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga keadilan dan kepastian  hukum  dalam  peralihan  hak  atas  tanah,  peran  peFjabat  pembuat  akta  tanah (PPAT) sangat penting.
Pejabat  Pembuat Akta Tanah atau sering disingkat dengan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat suatu akta-akta otentik mengenai salah satu  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  atas  Satuan Rumah Susun. dilihat dari penjelasan pasal tersebut telah jelas bahwa sama hanya dengan notris PPAT juga adalah seorang pejabat umum yang berwenang membuat sebuah akta autentik sesuai yang telah ditentukan dengan peraturannya yang berkaitan dengan tanah.i.
Seorang PPAT didalam melaksnakan tugasnya keagrariaan sebagaimana didalam UUPA,  dan  juga  didalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah,  maka  disini  peranan  scorang  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  disini sangatiah penting, maka dariitu scorang PPAT dianggap telah menguasai dan mempunyai pengetahuan  yang  cukup  tentang  peraturan  Pendaftaran  suatu  hak  atas  tanah  dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang lainya yang berkaitan dengan pendaftaran tanah).
Dalam  perundang-undangan  PPAT  maupun  Notaris  adalah  merupakan  pejabat umum  yang  diberikan  kewenangan  membuat  akta  otentik  tertentu,  yang  membedakan keduanya adalah Landasan hukum berpijak yang mengatur keduanya. PPAT diatur dalam UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, PP No. 37 Tahun 1998 sedangkan Pejabat Notaris diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya disingkat Undang-Undang No. 30 Tahun 2004).
Meskipun regulasi yang jelas dan tegas telah ditetapkan untuk memandu praktik peralihan  hak  atas  tanah,  sayangnya,  masih  terdapat  kasus  di  mana  seorang  PPAT melakukan  peralihan  hak  atas  tanah  secara  sepihak.  Peralihan  hak  atas  tanah  yang dilakukan  oleh  PPAT  tanpa  mematuhi  prosedur  yang  berlaku  ini  dapat  menimbulkan berbagai  konsekuensi  hukum  yang  serius,  serta  keraguan  tentang  profesionalisme  dan etika kerja PPAT.
Tindakan semacam ini bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi properti, merugikan kepentingan publik, dan merusak integritas sistem hukum properti secara keseluruhan. Oleh karena itu, artikel jurnal ini bertujuan untuk mendalami isu-isu yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  PPAT  dalam  peralihan  hak  atas  tanah  dan mengidentifikasi konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh PPAT yang melakukan peralihan hak atas tanah secara sepihak.
Dengan demikian, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah serta menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial seputar praktik peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara  sepihak  oleh  PPAT.  Diharapkan  bahwa  hasil  penelitian  ini  akan  memberikan
kontribusi  dalam  memahami  kompleksitas  peraturan  properti  dan  menjaga  integritas sistem hukum properti yang berlaku.

## Hukum Tanah
Hukum Tanah,  sebagai  salah  satu  cabang  hukum  yang  sangat  vital,  mencakup sekumpulan  peraturan  hukum,  baik  yang  terdokumentasi  secara  tertulis  maupun  yang bersifat  tidak  tertulis,  yang  mengatur  hak-hak  penguasaan  atas  tanah  sebagai  objek pengaturannya.  Di  Indonesia,  konsep  Hukum  Tanah  Nasional  telah  dirumuskan  oleh negara  dan  terdiri  atas  perangkat  hukum  perundang-undangan  yang  terdokumentasi, dilengkapi  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  adat  setempat  yang  masih berlaku(Rasyidi, 2021).
Hukum Tanah menjadi dasar hukum yang penting dan mencakup berbagai aspek yuridis,  dengan  fokus  utama  pada  hak-hak  penggunaan  atas  tanah.  Pengaturan  yang bersifat  perdata  dalam  Hukum  Tanah  mengarah  pada  penjelasan  mengenai  hak-hak penguasaan atas tanah, yang dapat dimiliki oleh individu, badan-badan hukum perdata, dan badan-badan Pemerintah yang menguasai tanah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau melaksanakan tugas-tugas mereka.
Uniknya, sistem Hukum Tanah di  Indonesia tidak hanya bersifat tertulis, tetapi juga memasukkan unsur-unsur hukum  adat setempat yang masih berlaku. Integrasi ini mencerminkan kearifan lokal dan keanekaragaman budaya yang diakui dalam kerangka hukum nasional.
Salah  satu  aspek  krusial  dari  Hukum  Tanah  adalah  pengaturan  kepemilikan, penggunaan, dan peralihan hak atas tanah secara adil dan transparan.  Dengan merinci hak-hak penggunaan tanah, Hukum Tanah memberikan landasan hukum yang kuat bagi individu, perusahaan, dan instansi pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam ranah perdata, Hukum Tanah menjadi pedoman bagi para pemilik tanah dan penguasa tanah untuk memahami dengan lebih mendalam hak dan kewajiban mereka. Pemahaman yang cermat terhadap ketentuan hukum ini mendukung terciptanya kepastian hukum, suatu unsur yang sangat penting dalam setiap transaksi dan peralihan hak atas tanah  di  Indonesia.  Melalui  Hukum Tanah,  diharapkan  tercipta  kerangka  hukum  yang inklusif, adil, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat terkait tanah, seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya tanah negara ini (Hartana, 2019).

## Regulasi Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah
Regulasi  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  pendaftaran  tanah  di  Indonesia mencakup  beberapa  dokumen  hukum  yang  menetapkan  tata  cara  dan  tanggung  jawab Pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT)  serta  berbagai  aspek  terkait  kepemilikan  dan pengelolaan tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 membahas perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat
Pembuat  Akta  Tanah,  menggambarkan  perkembangan  dalam  jabatan  tersebut  seiring waktu (UUD Republik Indonesia, 2016).
Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 fokus pada penertiban kawasan dan tanah terlantar dalam satu naskah, memberikan arahan terkait penataan dan pemanfaatan tanah yang tidak terurus. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menguraikan tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan hak atas satuan rumah susun, menciptakan kerangka kerja yang jelas terkait kepemilikan dan pengelolaan properti (UU-RI, 2021).
Terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 membahas perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Regulasi  ini  bertujuan  untuk  mengatur proses pengadaan tanah yang diperlukan dalam pembangunan untuk kepentingan umum, menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan hak-hak pemilik tanah (PP19/2021 et al., 2021).
Melalui  regulasi-regulasi  ini,  diharapkan  tercipta  kepastian  hukum  yang  kuat dalam proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah di Indonesia. PPAT memiliki peran yang terdefinisi dengan jelas, dan hak serta kewajiban pemilik tanah lebih terlindungi. Semua  ini  membentuk  kerangka  kerja  hukum  yang  komprehensif  untuk  mendukung transparansi dan keadilan dalam urusan properti tanah di negara ini.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dipilih  karena  penelitian  ini  akan  lebih  berfokus  pada  analisis  terhadap  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  dan  literatur  hukum  yang  berkaitan  dengan tanggung jawab Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah.
Data untuk penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data utama mencakup  peraturan  perundang-undangan  terkait  hak  atas  tanah,  putusan  pengadilan terkait peralihan hak atas tanah, literatur hukum yang membahas tanggung jawab PPAT, dan kode etik profesi PPAT.
Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi isi peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  peralihan  hak  atas  tanah,  menganalisis putusan pengadilan untuk mendapatkan pandangan hukum, dan menarik kesimpulan dari literatur hukum yang telah diakses. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum  yang mengatur peralihan hak atas tanah dan tanggung jawab PPAT.

## Hasil dan Pembahasan

## Tanggung Jawab PPAT dalam Peralihan Hak Atas Tanah
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peran utama dalam menjalankan berbagai aspek yang terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah. Dalam mengemban tanggung jawabnya, PPAT melakukan serangkaian tugas yang melibatkan keterampilan
penelitian, hukum, dan komunikasi yang tinggi. Berikut adalah ekspansi lebih rinci terkait tanggung jawab PPAT dalam peralihan hak atas tanah.
1. Penelitian dan Verifikasi Dokumen:
Tanggung jawab pertama PPAT melibatkan penelitian mendalam dan verifikasi dokumen yang terkait dengan tanah yang akan dialihkan. PPAT harus memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut autentik, seperti sertifikat tanah, dan melakukan verifikasi  status  kepemilikan.  Langkah  pemeriksaan  lapangan  yang  inklusif diperlukan untuk memvalidasi informasi dalam dokumen dan memastikan keadaan fisik tanah sesuai dengan yang tercatat.
2. Penyusunan Akta Tanah:
Dalam  menyusun  akta  tanah,  PPAT  harus  menjaga  ketelitian  dan  ketepatan informasi.  Mencakup  seluruh  informasi  terkait  transaksi  peralihan  hak,  termasuk deskripsi tanah dan ketentuan peralihan hak secara rinci. Penggunaan bahasa hukum yang jelas dan dipahami oleh semua pihak terlibat adalah esensial. PPAT juga perlu memastikan bahwa akta tersebut mematuhi hukum adat setempat, jika berlaku.
3. Pemberian Penjelasan kepada Para Pihak: Memberikan penjelasan kepada semua pihak yang terlibat adalah komponen kritis dalam tanggung jawab PPAT. Penjelasan melibatkan memastikan bahwa semua pihak memahami isi akta tanah, hak dan kewajiban yang terlibat, serta konsekuensi hukum dari peralihan hak atas tanah. Proses ini melibatkan komunikasi yang efektif untuk memastikan transparansi dan pemahaman yang mendalam.
4. Memastikan Kepastian Hukum: PPAT harus memastikan bahwa seluruh proses peralihan hak atas tanah sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Pemeriksaan  hukum  yang  cermat  dan konsultasi  dengan  ahli  hukum  jika  diperlukan  akan  menjamin  kepatuhan  dan kepastian hukum dalam setiap langkah transaksi.
5. Pelaporan ke Pihak Berwenang:
Tanggung jawab PPAT juga melibatkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu kepada pihak berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ini mencakup penyusunan  dokumen  pelaporan  yang  sesuai  dan  mengirimkannya  untuk  proses registrasi dan pencatatan yang sah.
6. Etika Profesional:
PPAT harus bertindak dengan itikad baik  dan menjalankan tugasnya dengan etika profesional yang tinggi. Ini melibatkan menjaga kerahasiaan informasi klien, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan pelayanan dengan integritas dan transparansi.
7. Pemenuhan Ketentuan Hukum Adat:
Jika  terdapat  unsur  hukum  adat  setempat  yang  masih  berlaku,  PPAT  harus memastikan  pemenuhan  terhadap  ketentuan  hukum  adat  tersebut.  Hal  ini  bisa melibatkan  konsultasi  dengan  tokoh  atau  pihak  yang  berkompeten  dalam  konteks hukum adat.
Peralihan Hak Atas Tanah Sepihak oleh PPAT
Peralihan  hak  atas  tanah  sepihak  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika profesi dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur proses peralihan hak atas tanah. PPAT memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap transaksi peralihan hak atas tanah dilakukan dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan melibatkan semua pihak  yang  berkepentingan. Peralihan  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  tanpa  kehadiran pemegang hak dapat dianggap tidak sah atau cacat hukum(Iftitah, 2014).
PPAT  seharusnya  menjunjung  tinggi  prinsip  itikad  baik  dalam  menjalankan tugasnya. Peralihan hak atas tanah sepihak dapat mencerminkan pelanggaran etika profesi karena melibatkan tindakan yang tidak transparan dan dapat merugikan salah satu pihak. PPAT  diharapkan  untuk  selalu  bertindak  dengan  integritas  dan  menjaga  kepercayaan masyarakat terhadap profesi mereka.
Salah  satu  contoh  kasus  ini  yakni  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur Nomor  347/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim,  Notaris  yang  juga  menjabat  sebagai  PPAT dinyatakan  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan  Akta  Jual  Beli  nomor 6657/2004 yang dibuat oleh PPAT tersebut dinyatakan tidak sah atau cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. PPAT tersebut membuat akta jual beli tanpa  persetujuan  dan  sepengetahuan  pemilik  objek,  yang  mana  dalam  hal  ini  sangat merugikan pemilik objek tersebut (Hernando, 2021).
Pengadilan  menyatakan  bahwa  Notaris  yang  juga  menjabat  sebagai  PPAT melakukan perbuatan melawan hukum. Ini bisa merujuk pada pelanggaran etika profesi, kecurangan,  atau pelanggaran hukum  lainnya  yang terkait dengan tugas  dan tanggung jawabnya sebagai pejabat notaris dan PPAT.
Akta  Jual  Beli  dengan  nomor  6657/2004  yang  dibuat  oleh  PPAT  tersebut dinyatakan tidak sah atau cacat hukum. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan atau pelanggaran dalam proses pembuatan akta tersebut, yang dapat mencakup informasi yang tidak akurat, kelalaian dalam verifikasi dokumen, atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur peralihan hak atas tanah.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  akta  jual  beli  yang  dinyatakan  cacat  hukum  oleh pengadilan  juga  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Artinya,  transaksi tersebut tidak sah secara hukum dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang sah untuk peralihan hak atas tanah.
Putusan  ini  dapat  memiliki  dampak  hukum  yang  serius  bagi  Notaris  yang bersangkutan. Selain dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, reputasi profesi Notaris  dan  PPAT  tersebut  dapat  tercoreng.  Konsekuensinya  dapat  mencakup  sanksi administratif, tuntutan ganti rugi, atau tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus peralihan hak atas tanah sepihak oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memunculkan  pertimbangan  serius  dari  perspektif  hukum  dan  Undang-Undang  Dasar 1945 (UUD 1945), yang merangkum landasan konstitusional negara. Dalam analisis ini, akan dibahas beberapa aspek yang mencakup pelanggaran hukum, dampak terhadap etika profesi, dan implikasi terhadap prinsip-prinsip konstitusional.
Peralihan hak atas tanah sepihak yang dilakukan oleh PPAT dapat dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum dan etika profesi. PPAT, sebagai penjaga keabsahan  transaksi  tanah,  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  setiap  proses peralihan hak sesuai dengan itikad baik dan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran ini  bisa  melibatkan  kelalaian  dalam  verifikasi  dokumen,  pengabaian  prosedur  yang ditetapkan, atau tindakan melawan hukum.
Pasal  1 Ayat  3  UUD  1945  menekankan  bahwa  kekuasaan  tertinggi  berada  di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Peralihan hak atas tanah sepihak yang tidak sah bisa dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip kekuasaan yang seharusnya dipegang oleh rakyat. Begitu juga dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang menetapkan bahwa bumi dan kekayaan alamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Pelanggaran prinsip ini dapat menciptakan ketidaksesuaian dengan semangat pembangunan hukum yang berkeadilan.
Dampak  hukum  dari  peralihan  hak  atas  tanah  sepihak  melibatkan  potensi pencabutan  izin  dan  penerapan  sanksi  hukum.  Hal  ini  dapat  mencakup  sanksi administratif,  sanksi  pidana,  atau  tindakan  hukum  lain  sesuai  dengan  regulasi  yang berlaku. Selain itu, peralihan hak atas tanah sepihak juga bisa merugikan kepercayaan masyarakat  terhadap  lembaga  PPAT  dan  profesi  notaris  secara  umum,  mengingat  hal tersebut bertentangan dengan semangat pembangunan hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan.
Dalam konteks konstitusional, pelibatan PPAT dalam praktik peralihan hak atas tanah sepihak dapat  dianggap sebagai  pengabaian terhadap prinsip  pemerintahan  yang baik,  seperti  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi.  Oleh  karena  itu,  perlindungan hak-hak masyarakat dan menjaga integritas lembaga PPAT memerlukan pematuhan terus- menerus terhadap prinsip-prinsip hukum dan konstitusional.

## Kesimpulan
Secara keseluruhan, kasus peralihan hak atas tanah sepihak oleh Pejabat Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  menggambarkan  kompleksitas  isu  hukum,  etika  profesi,  dan konstitusional. Penelitian ini menyoroti pelanggaran hukum dan dampak negatif terhadap kepercayaan  masyarakat  yang  diakibatkan  oleh  tindakan  tersebut.  Peralihan  hak  tanah yang tidak sah melibatkan PPAT menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum  dan  etika  profesi,  merugikan  kepercayaan  publik  terhadap  lembaga  notaris. Dampaknya  mencakup  pencabutan  izin  dan  sanksi  hukum,  menegaskan  pentingnya kepatuhan  terhadap  norma-norma  hukum.  Temuan  ini  memberikan  pengingat  bahwa menjaga integritas profesi notaris memerlukan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan  kepatuhan  hukum.  Oleh  karena  itu,  langkah-langkah  pencegahan  dan  penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk mencegah kasus serupa di masa depan dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses peralihan hak atas tanah.

## BIBLIOGRAFI
Baharudin. (2014). Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Proses Jual Beli Tanah Baharudin. Keadilan Progresif, 5(1), 88–101.
Hartana, I. G. A. A. M. C. (2019). Hukum tanah sebagai bagian dari hukum agraria dalam pembangunan nasioal di indonesia. 7(3), 114–118.
Hernando,  K.  (2021).  Dalam  Pembuatan  Akta  Jual  Beli  Yang  Dibuat  Tanpa Sepengetahuan  dan  Persetujuan  Pemilik  Objek  Dalam  Gunawan  Djajaputra A  . Latar  Belakang  Tanah  merupakan  hal  yang  tak  ternilai  harganya,  dan  sifatnya sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia . Setiap ora. 711–734.
Iftitah, A. (2014). Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya. Lex Privatum, 2(3), 49–55.
PP19/2021, UUD/1945, UU5/1960, UU2/2012, & UU11/2020. (2021). Permen RI No. 19  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Negara Republik Indonesia, 086995, 1–112.
Rasyidi, M. A. (2021). Hukum Tanah Adalah Hukum yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia di dalam Kehidupan Sehari-hari. Jurnal Mitra Manajemen, 12(2), 53-59.
Rini, S. (2023). Peranan Ppat (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dalam Pembuatan Akta Jual. 502–511.
UUD Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peratumn Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 16.
UU-RI. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28 , 086597 , 1–99.
Copyright holder: Tara Ulina, Amad Sudiro (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: