Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 7 No. 2 Oktober 2021 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X

## ANALISIS PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA PASIEN BEDAH ELEKTIF RAWAT INAP  DI RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

## ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENTIN PATIENTS
INPATIENT ELECTION SURGERY IN RSUD DR. PIRNGADI FIELD IN 2021
Vinny Alvionita 1* , Juliandi Harahap 2 , Nur Aini 3
1,2,3 Institut Kesehatan Helvetia, Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan 20124
* Koresponding Penulis : Vinnyalvionita25@gmail.com 1

## ABSTRAK
Pelayanan kesehatan yang bermutu tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan akan pentingnya  menjaga  kepuasan  pasien,  termasuk  dalam  menangani  keluhan  yang disampaikan  oleh  pasien.  Kebutuhan  pasien  yang  diutamakan  sehingga  pasien  merasa terpuaskan  akan  setiap  pelayanan  yang  mereka  terima  dan  kemudian  dari  kepuasan  itu lahirlah loyal atau kesetiaan mereka sehingga membuat mereka untuk tidak beralih rumah sakit. Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  tentang  pelaksanaan Informed  Consent pada pasien bedah elektif rawat inap di RSUD Dr. Pirngadi Medan tahun 2021.
Penelitian ini menggunakan yakni kualitatif dari penelitian ini adalah maka sampel sebanyak 15 orang yaitu 6 informan utama yaitu Dokter Spesialis Bedah RSUD Dr. Pirngadi Medan  sebanyak  5  orang  dan  Dokter  Spesialis  Anestesi  RSUD  Dr.  Pirngadi  Medan sebanyak 1 orang Dan 9 informan pendukung. 6 orang informan kunci, dan 9 orang informan triangulasi .
Hasil  penelitian Penjelasan Informed  Consent pada  pasien  bedah  elektif.  Tindakan sebelum dioperasi  sudah di jelaskan oleh dokter dengan rinci sesuai ketentuan Permenkes tentang Informed  Consent, pelaksaan  pengisian Informed  Consent sudah  sesuai  SPO , tindakan yang dilakukan pihak rumah sakit Informed Consent pasien bedah berjalan lancar, dan pengisian Informed Consent sudah lengkap terisi . Dengan hasil penelitian ini diharapkan RSUD  Dr.  Pirngadi  Medan  diharapkan  dapat  meneruskan,  mempertahankan,  dan mengembangkan  program-program  keselamatan  dan  sehingga  dapat  dilakukan  perbaikan untuk  meningkatkan  kepuasan  dan  kenyamanan  pasien  dalam  melakukan  operasi  dengan memberikan informasi yang detail.

## Kata Kunci : Informed Consent, Bedah Elektif

## Abstract
Quality  health  services  cannot  escape  the  reality  of  the  importance  of  maintaining  patient satisfaction,  including  in  handling  complaints  submitted  by  patients.  Patients'  needs  are prioritized  so  that  patients  feel  satisfied  with  every  service  they  receive  and  then  from  that satisfaction their loyalty or loyalty is born so that they don't switch hospitals. The purpose of this study was to find out about the implementation of Informed Consent in inpatient elective surgery patients at RSUD Dr. Pirngadi Medan in 2021.
This  study uses  the qualitative method of this research. The sample consists of 15 people, namely 6 main informants, namely Surgical Specialist at RSUD Dr. Pirngadi Medan as many as 5 people and the Anesthesiologist at RSUD Dr. Pirngadi Medan as many as 1 person and 9 supporting informants. 6 key informants, and 9 triangulated informants.
Research results Explanation of Informed Consent in elective surgery patients. The action before the operation has been explained in detail by the doctor in accordance with the provisions of the Minister of Health regarding Informed Consent, the implementation of filling out the Informed Consent is in accordance with the SPO, the actions taken by the hospital for the Informed Consent of surgical patients are running smoothly, and filling out the Informed Consent is complete. With the results of this study, it is hoped that RSUD Dr. Pirngadi Medan is expected to be able to continue, maintain, and develop safety programs so that improvements can be made to increase patient satisfaction and comfort during surgery by providing detailed information.

## Keywords        : Informed Consent, Elective Surgery

## PENDAHULUAN
Pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  kenyataan  akan pentingnya menjaga kepuasan pasien, termasuk dalam menangani keluhan yang disampaikan oleh  pasien.  Kebutuhan  pasien  yang  diutamakan  sehingga  pasien  merasa  terpuaskan  akan setiap  pelayanan  yang  mereka  terima  dan  kemudian  dari  kepuasan  itu  lahirlah  loyal  atau kesetiaan mereka sehingga membuat mereka untuk tidak beralih rumah sakit (1).
Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, rumah sakit di Indonesia wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali yang dijabarkan dalam Pasal 40 Undang- Undang  No.  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit.  Standar  akreditasi  terbaru  terdiri  dari  4 (empat) kelompok standar dan sasaran yang salah satunya adalah kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien.Yang tergolong dalam kelompok ini diantaranya adalah hak pasien dan keluarga.  Dalam  hal  ini  pasien  maupun  keluarga  berhak  mendapat  informasi  yang  meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis,alternatif tindakan, risiko dan komplikasi  yang  mungkin  terjadi,  dan  prognosis  terhadap  tindakan  yang  dilakukan  serta perkiraan  biaya  pengobatan  sertamemberikan  persetujuan  atau  menolak  atas  tindakan  yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang diderita dirinya sendiri maupun keluarganya (2).
Salah satu standar prosedur dari pelayanan bedah yang akan dilakukan adalah termasuk memberikan penjelasan atau informasi yang selengkap-lengkapnya tentang rencana tindakan yang akan diberikan kepada pasien. Dengan alasan bahwa semua tindakan medis (diagnostik, terapeutik, ataupun paliatif) memerlukan Informed Consent secara lisan ataupun tertulis. Setiap tindakan yang mengandung risiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pasien, setelah sebelumnya pasien itu memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta risiko yang berkaitan dengannya (3).
Persetujuan atas dasar informasi yang telah diberikan dikenal dengan istilah informed consent . Informed  Consent merupakan  alat  untuk  menentukan  nasib  pasien  sendiri  dalam tindakan kedokteran Oleh karena itu pasien hanya dapat memberikan persetujuan secara nyata apabila  pasien  dapat  menerima  dan  memahami  isi  informasi  mengenai  tindakan  yang  akan diberikan (4).
Format Informed  Consent yang  ada  di  rumah  sakit  yang  selama  ini  di  isi  untuk melengkapi syarat sebelum dilakukan operasi ada 2 bagian, yakni Informed Consent dan surat persetujuan  tindakan  kedokteran.  Hanafiah  dan  Amir  (2012)  mengatakan  bahwa  dahulu
Informed Consent ini lebih dikenal sebagai surat izin operasi, namun saat ini disesuaikan oleh rumah sakit atau dokter yang merancang surat tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan satu format saja yaitu Informed Consent (11).
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Khasna  (2016), didapatkan  bahwa  masih  terdapat  juga  beberapa  dokter  yang  belum  mengetahui  adanya prosedur  tetap informed  consent ,  dikarenakan  sosialisasi  prosedur  tersebut  belum  diadakan kembali setelah sekian lama. Sedangkan untuk monitoring dan sanksi yang diberikan rumah sakit  masih  sebatas  pengecekan  kelengkapan  lembar Informed  Consent dan  memberi  sanksi untuk  melengkapi  lembar informed  consent .Hal  tersebut  dapat  menyebabkan  kurangnya kepatuhan dan rasa tanggung jawab dokter dalam melaksanakan Informed Consent (12) . Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2016), dimana dalam penelitiannya  menyatakan  bahwa    kepatuhan  dokter  dalam  pelaksanaan Informed  Consent belum maksimal. Dokter dalam memberikan isi penjelasan kepada pasien hanya secara garis besarnya  saja  dan  penjelasan  lebih  lengkap  dilakukan  oleh  perawat.  Begitu  pula  dengan permintaan  persetujuan  kepada  pasien  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  dokter,  dalam pelaksanaannya  dilakukan  oleh  perawat.  Selanjutnya,  masih  terdapat  beberapa  dokter  yang lalai  melaksanakan  kewajibannya  melengkapi  lembar Informed  Consent dengan  alasan keterbatasan waktu dan padatnya jadwal dokter (13).
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan adalah rumah sakit pemerintah daerah kelas B Pendidikan yang merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan di daerah Medan yang memberikan  berbagai  pelayanan,  di  antaranya  adalah  pelayanan  bedah,  baik  bedah  umum, bedah  tulang,  maupun  bedah  kandungan,  dimana  sesuai  dengan  standar  profesinya,  tenaga dokter dalam pelaksanaan tindakan medis harus memberikan Informed Consent epada pasien- pasien yang akan direncanakan tindakan pembedahan (14).
Berdasarkan data kasus pasien bedah elektif di RSUD Dr. Pirngadi Medan pada tahun 2020 sebanyak 127 kasus. Pada bulan Januari-April 2021 didapatkan sebanyak 63 kasus pasien bedah elektif. Dari 63 kasus pasien bedah elektif ditangani oleh 13 dokter spesialis bedah. Dari bulan Januari-April 2021 didapati lembar Informed Consent yang lengkap sebanyak 63 lembar informed consent (15).
Hasil survei pendahuluan terkait pelaksanaan Informed Consent diketahui bahwa pihak RSUD  Dr. Pirngadi Medan telah  mengeluarkan prosedur tetap  terkait pelaksanaan informed consent ,  Selain  itu,  dari  hasil  pengamatan  peneliti  juga  mendapatkan  bahwa  pemberian Informed Consent yang dilakukan langsung oleh dokter spesialis (16). Hasil wawancara di Ruangan Rawat Inap, dalam pemberian Informed Consent perawat ruangan  ketika  ditanya  memastikan  pasien  dengan  rencana  tindakan  operasi  telah  mendapat penjelasan dan memberikan persetujuan dengan menandatangani lembar informed consent . 2 orang perawat ruangan rawat inap ketika ditanya mengatakan Informed Consent kepada pasien tetap  dilakukan oleh dokter  spesialis dan didampingi   oleh perawat  atau dokter muda  yang didampingi dokter PPDS. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan 5 orang pasien didapati 3 orang pasien mengatakan informasi yang hampir sama, dimana mereka mengatakan bahwa  yang  menjelaskan  prosedur  tindakan  operasi  dokter  spesialis  dan  di  dampingi  oleh perawat atau dokter muda yang didampingi dokter PPDS(17). Penelitian ini bertujuan untuk pelaksanaan Informed  Consent pada  pasien  bedah  elektif  rawat  inap  di  RSUD  Dr.  Pirngadi Medan tahun 2019 METODE PENELITIAN pendekatan  kualitatif  yang  mengunakan  metode  wawancara  mendalam (indepth interview) .  Penelitian  kualitatif    adalah    penelitian    yang    bermaksud    untuk    memahami fenomena    tentang    apa    yang    dialami    oleh    subjek    penelitian    misalnya  perilaku,  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah Lokasi penelitian ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret  2021. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1.1. Penjelasan Informed Consent Pada Pasien Bedah Elektif.
Berdasarkan hasil penelitian, wawancara mendalam yang dilakukan pada 6 informan utama  menyatakan  bahwa  informan  penjelasan Informed  Consent pada  pasien  bedah elektif dilakukan dengan cara  memberikan informed concent yang harus di  setujui oleh pasien jika akan melakukan Tindakan. waktu pemberian informed consent sendiri memang tidak memiliki paotokan  kapan  seharusnya  diberikan.  Tetapi  sebaiknya  dilakukan  sesaat  setelah  dokter mendiagnosis pasien dan menentukan rencana tindakan yang akan diberikan.
Pelaksanaan Informed  consent merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  dari  hu-kum kedokteran yang juga berisi dua hak pasien yang cukup penting dalam hubung-annya dengan dokter  diantaranya  ialah  hak  pasien  atas  informasi  dan  hak  pasien  un-tuk  memberikan persetujuan.  Adanya  informed  consent  tersebut  juga  memberikan  pe-rubahan  terhadap pelayanan kedokteran baik yang didapatkan oleh pasien maupun yang diberikan oleh dokter. Pasien  sebagai  penerima  pelayanan  kedokteran  telah  mendapatkan  perlindungan  dari kesewenang  wenangan  dokter  dalam  mendapatkan  pelayanan  kedokteran  dan  dokter  juga mendapatkan  perlindungan  dari  tuntutan  pasien  terhadap  hasil-hasil  pelayanan  yang  tidak sesuai dengan harapan. Pemberian informed consent merupakan suatu hal  yang wajib untuk dilakukan kepada pasien. Setiap tindakan  ataupun pemeriksaan  yang akan diberikan kepada pasien harus mendapatkan persetujuan dari pasien ataupun keluarganya terlebih dahulu. Baik itu  persetujuan  secara  lisan  ataupun  persetujuan  secara  tertulis.  Terkhusus  untuk  tindakan bedah  dan  invasif,  persetujuan  harus  diberikan  dalam  bentuk  tertulis,  meng-  ingat  kalau tindakan bedah atau invasif memiliki risiko yang tinggi dan tidak adanya hasil yang pasti.
Berdasarkan  hasil  penelitian, wawancara  mendalam yang  dilakukan  pada  informan pendukung 7,9,10 dan 11 Penjelasan yang dilakukan oleh dokter  sudah jelas namun  dokter terkesan  terburu-buru  dalam  memberikan informed consent mengenai  operasi  yang  akan dilakukan kepada pasien .
Prosedur  pembedahan  akan  memberikan  suatu  reaksi  emosional  bagi  pasien,  seperti kecemasan pre operasi. kecemasan dapat menimbulkan adanya perubahan secara fisik maupun psikologis yang akhirnya mengaktifkan saraf otonom simpatis sehingga meningkatkan denyut jantung,  tekanan  darah,  frekuensi  nafas,  dan  secara  umum  mengurangi  tingkat  energi  pada pasien,  dan  akhirnya  dapat  merugikan  pasien  itu  sendiri  karena  akan  berdampak  pada pelaksanaan operasi. Kecemasan yang dialami pasien dapat diakibatkan karena ketidaktahuan akan pengalaman pembedahan serta prosedur pembedahan yang akan dijalani. (6)
Menurut  Applebaum  (Komalawati,  1999),  untuk  menjadi  doktrin  hukum, Informed Consent harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Adanya kewajiban dari tenaga kesehatan untuk menjelaskan informasi kepada pasien.
2. Adanya  kewajiban  dari  tenaga  kesehatan  untuk  mendapatkan  izin  atau  persetujuan  dari pasien, sebelum dilaksanakan perawatan pengobatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Khasna  (2016), didapatkan  bahwa  masih  terdapat  juga  beberapa  dokter  yang  belum  mengetahui  adanya prosedur  tetap informed  consent ,  dikarenakan  sosialisasi  prosedur  tersebut  belum  diadakan kembali setelah sekian lama. Sedangkan untuk monitoring dan sanksi yang diberikan rumah sakit  masih  sebatas  pengecekan  kelengkapan  lembar Informed  Consent dan  memberi  sanksi untuk  melengkapi  lembar informed  consent .  Hal  tersebut  dapat  menyebabkan  kurangnya kepatuhan dan rasa tanggung jawab dokter dalam melaksanakan informed consent. (3)
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 7 No. 2 Oktober 2021 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
Hasil penelitian ini  sesuai dengan yang didapatkan yaitu melalui informan pendukung yang didapatkan bahwasanya setiap tindakan sebelum dioperasi akan di jelaskan oleh dokter, namun tetap didampingi oleh perawat.
5.1.2. Kendala Dalam Pemberian Informed Consent Pada Pasien Bedah Elektif
Berdasarkan hasil indepth interview yang dilakukan pada informan utama satu dan dua menyatakan bahwa informan 1 dan 2 Kendala apa yang sering dijumpai pada saat melakukan informed concent yaitu masalah pemberian informed comsent yang harus berulang - ulang dan masalah bahasa  yang  digunakan  oleh  pasien  dikarena  pasien  banyak  yang  dari  luar  daerah yang kadang tidak mengerti bahasa indonesia atau  tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dikarenakan  Indonesia    memiliki  keberagaman  suku  dan  bahasa  sehingga  beberapa  pasien hanya mengerti bahasa daerahnya.
Sementara informan lainnya menyatakan kendala yang dialaminya yaitu adanya tidak adanya kelurga yang mendampingi dalam tindakan informed concent yang dimana harusnya kaluarga akan ikut berperan dalam tindakan yang akan dilakukan untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan selama tindakan itu dilaksanakan.
Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluargannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan.
Menurut George R. Terry pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif  perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada.
Menurut  George  R.Terry  dan  Brinckloe  disebutkan  dasar-dasar  pendekatan  dari pengambilan keputusan yang dapat digunakan yaitu : 1. Intuisi
Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga  mudah  terkena  pengaruh.  Pengambilan  keputusan  berdasarkan  intuisi  ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan.
2. Pengalaman
Pengambilan  keputusan  berdasarkan  pengalaman  memiliki  manfaat  bagi  pengetahuan praktis,  karena  pengalaman  seseorang  dapat  memperkirakan  keadaan  sesuatu,  dapat diperhitungkan  untung  ruginya  terhadap  keputusan  yang  akan  dihasilkan.  Orang  yang memiliki  banyak   pengalaman  tentu  akan  lebih  matang  dalam  membuat  keputusan  akan tetapi, peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini.
3. Fakta
Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan  baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.
4. Wewenang
Pengambilan  keputusan  berdasarkan  wewenang  biasanya  dilakukan  oleh  pimpinan terhadap  bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan.
5. Logika/Rasional
Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semuan  unsur  pada  setiap  sisi  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Pada  pengambilan keputusan  yang  berdasarkan  rasional,  keputusan  yang  dihasilkan  bersifat  objektif,  logis, lebih  transparan,  konsisten  untuk  memaksimumkan  hasil  atau  nilai  dalam  batas  kendala
tertentu,  sehingga  dapat  dikatakan  mendekati  kebenaran  atau  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan. Pada  pengambilan keputusan secara logika terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :
a. Kejelasan masalah
b. Orientasi tujuan : kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai
c. Pengetahuan alternatif : seluruh alternatif diketahui jenisnya dan  konsekuensinya
d. Preferensi yang jelas : alternatif bisa diurutkan sesuai criteria
e. Hasil  maksimal  :  pemilihan  alternatif  terbaik  didasarkan  atas  hasil  ekonomis  yang maksimal.
Menurut  temuan  peneliti  yang  diapatkan  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  pada dalam  penelitian  sejalan  dengan  yang  seharusnya  yaitu  apabila  pasien  tidak  ingin melakukan suatu Tindakan maka kita sebagai medis tidak bisa memaksakan suatu Tindakan atas persetujuan pasien itu sendiri. Namun terkadang apa yang disampaikan dokter tidak sepenuhnya  di  fahami  oleh  pasien  sehingga  ketika  terjadi  suatu  keadaan  dimana  reaksi medik setelah pasca operasi maka pasien akan menyalahkan dokter dan perawat.
5.1.3. SOP  ( Standard  Operating  Procedure )  pemberian Informed  Consent pada  pasien bedah elektif
Berdasarkan hasil indepth interview yang dilakukan pada informan utama satu, dua,tiga empat dan lima nyatakan bahwa  SOP ( Standard Operating Procedure ) pemberian Informed Consen  t pada  pasien  bedah  elektif  menjadi  sebuah  penjelasan  yang  terperinci  mulai  dari riwayat sakit yang diderita kemudian kemungkinan-kemungkinan yang dialami selama operasi dan  semua  Riwayat  kesehatan  atau  pun  riwayat  penyakit  yang  terdahulu  harus  kita  ketahui supaya  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  melakukan  tindakan.    Sementara  informan  ke  enam menyatakan disiapkan mulai dari persetujuan pasien sampai dengan persejutuan keluarga.
Semua  informan  utama  tidak  ingin  melakukan  tindakan  jika  tidak  dilakukannya informed concent sesuai dengan SOP yang berlaku karena dapat mengakibatkan kerugian bagi dokter dan pasien dikemudian hari.
Berdasarkan  hasil indepth  interview yang  dilakukan  pada  7,9,10  dan  11  Penjelasan yang  dilakukan  oleh  dokter    sudah  jelas  namun    dokter  terkesan  terburu-buru  dalam memberikan informed consent mengenai operasi yang akan dilakukan kepada pasien . Secara operasional, definisi “Dokter” adalah seorang tenaga kesehatan (dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, berkesinambungan, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral.
Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  No  dokumen  016/01/19  No.  Revisi  0  tentang Prosedur  Tetap  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran.  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO) tersebut telah menjelaskan tentang prosedur Informed Consent yang bertujuan sebagai acuan bagi petugas medis dan paramedis dalam melaksanakan ketentuan tentang Informed Consent serta  sebagai  acuan  langkah-langkah  dalam  pemberian informed  consent .  yang  mana  isi prosedur  tersebut  dimulai  dari  sebelum  dilakukan  tindakan  di  poli  bedah  harus  diberikan informasi  dan  edukasi  oleh  DPJP  (dokter  penanggung  jawab  pasien)  bedah  kepada  pasien hingga pasien memahami apa yang disampaikan. Apabila pasien telah memahami prosedur dan semua  informasi  yang  diberikan  maka  pasien  dapat  menyetujui  dan  dilakukan  tindakan. Sedangkan  apabila  pasien  memberikan  penolakan  maka  tidak  akan  dilakukan  tindakan  dan
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 7 No. 2 Oktober 2021 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
pasien harus menyetujui segala konsekuensi jika terjadi hal-hal negatif yang timbul terhadap pasien.
Menurut  temuan  peneliti  yang  didapatkan  dilapangan  sudah  sesuai  dengan  prosedur kerja, dokter telah menjelaskan Informed consent dengan baik sesuai prosedur yang berlaku di RS Pirngadi Medan.
5.1.4. Tindakan yang Dilakukan Pihak Rumah Sakit Supaya Informed Consent Pasien Bedah Elektif Berjalan Lancar
Berdasarkan hasil indepth interview yang dilakukan pada informan utama menyatakan bahwa  tindakan  yang  dilakukan  pihak  rumah  sakit  supaya  petugas  kesehatan  disiplin melakukan informed  concent kepada  pasien  yang  mau  operasi  yaitu  Tes  laboratorium preoperatif  dilaksanakan  berdasarkan  riwayat  dan  pengkajian  fisik  pasien.  Tes  laboratorium meliputi tes urinalisis, X-ray dada, tes darah, elektrolit, gula darah, kreatinin, BUN ( Blood Urea Nitrogen ) , elektrokardiogram, tes fungsi hati, protrombin, fungsi paru, tipe dan golongan darah untuk transfusi dan lain sebagainya.
Sementara itu pada informan 1 dan  2 tindakan yang diberikan rumah sakit jika tidak melakukan informed consent kepada pasien  maka akan dipanggil oleh bagian pelayanan medis. Berdasarkan hasil indepth interview yang dilakukan pada informan pendukung 14. Dan 15 menyatakan ada sangsi  tegas  yang tertulis  dan berlaku mengenai informed concent yang tidak dengan benar dilakukan, hal ini didukung adanya sangsi yang berat dalam pengaturan hal ini.
Bahwa  informan  pendukung  yang  ke  15  menyatakan  jika informed  concent tidak lengkap  atau  kurang  maka  yang  menjadi  penanggung  jawabnya  adalah  perawat  dan  dokter selaku penanggung jawab.
Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  No  Dokumen  016.01.15  No.  Revisi  0  tentang Pemberi  Informasi  dan  Penerima  Persetujuan  yang  diberikan  kepada  keluarga  pasien  yang diberi hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis apabila pasien dalam keadaan  yang tidak memungkinkan untuk  memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis. Adapun pihak yang berhak menyatakan persetujuan adalah sebagai berikut: a) Pasien yang kompeten yaitu pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar,  tidak  mengalami  kemunduran  perkembangan  mental  dan  tidak  mengalami  penyakit mental. b) Keluarga terdekat pasien yaitu suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung dan saudara-saudara kandung atau pengampunya.
Menurut temuan peneliti didapatkan bahwa dokter  mengetahui adanya prosedur tetap informed  consent ,  sosialisasi  prosedur  tersebut  terus  diadakan  kembali  setelah  sekian  lama monitoring  dan  sanksi  yang  diberikan  rumah  sakit  sebatas  pengecekan  kelengkapan  lembar Informed  Consent dan  memberi  sanksi  untuk  melengkapi  lembar informed  consent .  Hal tersebut  menyebabkan  kepatuhan  dan  rasa  tanggung  jawab  dokter  dalam  melaksanakan informed consent.
.
5.1.5. Kelengkapan Pengisian Informed Consent Pada Pasien Bedah Elektif. Berdasarkan hasil indepth interview yang dilakukan pada informan pendukung 7,8, 9, 10,  11  dokter  memberikan  penjelasan  tentang  adanya  efek  atau  reaksi  pasca  operasi  seperti mual atau muntah dan sebagainya, yang menjadi baik dan buruknya yang bisa timbul pada saat dilakukan operasi.
Sementara memberikan penjelasan mengenai operasi yang akan dilakukan informan 7, 8, 9, 10, 11 mengatakan meskipun dokter yang menjelaskan tetapi dokter terkesan terburu-buru dalam menjelaskan mengenai operasi yang akan dilakukan.
Berdasarkan hasil indepth interview yang dilakukan pada informan pendukung 12, 13 menyatakan bahwa belum pernah ada sangsi tegas dari rumah sakit karena informed  consent selalu dilakukan.
Sedangkan  pada  informan  pendukung  14  Dan  15  menyatakan  ada  sangsi  tegas  yang tertulis  dan  berlaku  mengenai informed  concent yang  tidak  dengan  benar  dilakukan,  hal  ini didukung adanya sangsi yang berat dalam pengaturan hal ini.
Bahwa  informan  pendukung  yang  ke  15  menyatakan  jika  informed  concent  tidak lengkap  atau  kurang  maka  yang  menjadi  penanggung  jawabnya  adalah  perawat  dan  dokter selaku penanggung jawab.
Menurut temuan peneliti dalam kelengkapan informed concent perlindungan terhadap pasien  berarti  perlindungan  dari  segala  tindakan  medis  yang  ditujukan  pada  badaniah  dan rohaniah  yang  dilakukan  tanpa  sepengetahuan  pasien  dari  perlakuan  prosedur  medis  yang sebenarnya  tidak  perlu  atau  tanpa  ada  dasar  kepentingan  medis  yang  pada  titik  klimaksnya merupakan penyalahgunaan dari standar profesi yang merugikan/membahayakan pasien, Jika tenaga  kesehatan  sudah  melakukan  tindakan  medis  atas  dasar  standar  profesi  medis  tetapi menghadapi  akibat  yang  tidak  terduga  serta  dianggap  merugikan  pihak  lain,  maka  tindakan medis yang bermasalah itu memperoleh jaminan perlindungan berdasarkan risk of treatment dan error  of  judgestment untuk  kepentingan  kesehatan.  Peristiwa risk  of  treatment adalah kejadian yang tidak dapat dihindarkan walaupun sudah berusaha dicegah sedapat mungkin dan bertindak dengan sangat berhati-hati atas resiko tersebut.
Menurut  Applebaum  (Komalawati,  1999),  untuk  menjadi  doktrin  hukum, Informed Consent harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Adanya kewajiban dari tenaga kesehatan untuk menjelaskan informasi kepada pasien.
2. Adanya  kewajiban  dari  tenaga  kesehatan  untuk  mendapatkan  izin  atau  persetujuan  dari pasien, sebelum dilaksanakan perawatan pengobatan.
Dari  pernyataan  di  atas,  timbul  persepsi  di  kalangan  para  tenaga  kesehatan bahwa tampaknya  kewajiban  itu  hanya  membebani  para  tenaga  kesehatan,  sedangkan  risiko  yang dihadapi  dalam  pelayanan  medis  tertentu  tergolong  tinggi.  Dalam  hal  ini Informed  Consent diartikan sebagai perwujudan prinsip mengutamakan kepentingan pasien, tetapi kepentingan tenaga kesehatan itu sendiri seolah-olah terabaikan.
Selain  itu  ada  juga  yang  menafsirkan  bahwa Informed  Consent secara  tertulis  dari pasien dapat dijadikan alat bukti dalam menentukan ada tidaknya kesalahan dalam tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Didasarkan pada asas tidak merugikan, penetapan syarat Informed Consent justru bertujuan agar tenaga kesehatan dapat menghindarkan resiko sekecil apapun demi kepentingan pasiennya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  Analisis  Pelaksanaan Informed  Consent Pada  Pasien Bedah Elektif Rawat Inap  Di RS Dr. Pirngadi Medan Tahun 2021
1. Pelaksanaan  penjelasan informed  consent di  RS  Dr.  Pirngadi  sepenuhnya  telah mengimplementasikan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  290  tahun  2008  tentang Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  “Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  ( informed consent ) adalah persetujuan  yang diberikan oleh  pasien atau keluarga terdekat  setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien”.
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 7 No. 2 Oktober 2021 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
2. Pelaksanaan  pengisian  format informed  consent di  RS  Pirngadi  sudah  berjalan maksimal, hal ini dapat dapat dilihat dari adanya berkas-berkas informed consent yang sudah berjalan sudah diisi secara lengkap.
3. Sosialisasi tentang penjelasan dan format isian informed consent sudah pernah dilakukan oleh pihak yang terkait, akan tetapi haruslah rutin dilakukan.
4. Pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan informed  consent berjalan  dengan  baik  di  RS Pirngadi karena adanya petugas tetap yang ditugaskan oleh Direktur untuk melakukan hal ini.

## SARAN
1. Bagi Rumah Sakit
1. Diharapkan  untuk  manajemen  rumah  sakit  Pirngadi  Medan  agar  terus  memberi masukan bagi tenaga dokter yang melakukan pelayanan kesehatan dalam memberikan Informed Consent diharapkan mengikuti standar prosedur yang berlaku.
2. Bagi pihak Rekam Medis agar selalu cross check pengisian lembar Informed Consent yang jelas, antara kewajiban dokter dalam melengkapi lembar Informed Consent dan peran perawat dalam mengisi lembar informed consent, sehingga RS Pirngadi medan terus mempertahankan  dalam prosedur kelengkapan informed consent yang selama ini berjalan dengan baik.
2. Peneliti selanjutnya
Sebagai informasi dalam evaluasi di RSUD Dr. Pirngadi Medan, sehingga dapat dilakukan perbaikan  untuk  meningkatkan  kepuasan  dan  kenyamanan  pasien  dalam  melakukan operasai dengan memberikan informasi yang detail.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Pradana  Ey.  Faktor  Penyebab  Ketidaklengkapan  Pengisian Informed  Consent Pada Kasus  Bedah  Atau  Operasi  Di  Rumah  Sakit  Di  Indonesia.  Universitas  Gadjah  Mada; 2021.
2. Saputra  Ae.  Perlindungan  Hukum  Berbasis  “Informed  Consent”  Atas  Pelaksanaan Program Imunisasi Di Indonesia. Rechtsregel J Ilmu Huk. 2019;1(2).
3. Hakim  Na.  Pengaruh  Protokol  Cartagena  Pada  Proses  Pembuatan  Kebijakan  Prior Informed  Consent (Pic)  Dalam  Perdagangan  Organisme  Hasil  Modifikasi  Genetik (Ohmg) Di Indonesia.
4. Purwendah  Ek,  Pudyastiwi  E.  Implementasirotterdam  Convention  On  The  Prior Informed  Consent Procedure  For  Certain  Hazardous  Chemicals  And  Pesticides  In International  Tradebagi  Perkembangan  Hukum  Lingkungan  Di  Indonesia.  J  Komun Huk. 2019;5(1):90–105.
5. Wulandari  M,  Wasono  Ha,  Lestari  Smp,  Maitsya  An.  Analisiskelengkapan  Pengisian Informed  Consent Tindakan  Beedah  Di  Rumah  Sakit  Pertamina  Bintang  Amin  Tahun 2018. J Ilmu Kedokt Dan Kesehat. 2019;6(2):98–104.
6. Dali  Ma,  Kasim  W,  Ajunu  R.  Aspek  Hukum Informed  Consent Dan  Perjanjian Terapeutik. Akademika. 2019;8(2):95–106.
7. Harliansyah  H,  Rini  As,  Siagian  En,  Andjab  Tk,  Fall  R.  Free,  Prior  And Informed
Consent In Fulfilling The Constitutional Rights Of Citizens In The Mining Sector. Int J Law, Environ Nat Resour. 2021;1(1):11–21.
8. Wahyuni N, Sugiarti I. Implementasi Pengisian Formulir Informed Consent Kasus Bedah Umum  Sebagai  Salah  Satu  Bukti  Transaksi  Terapeutik  Di  Rsud  Dr.  Soekardjo  Kota Tasikmalaya Tahun 2017. J Manaj Inf Kesehat Indones. 2017;5(2):105–18.
9. Herfiyanti  L.  Pengaruh  Kelengkapan  Pengisian  Formulir Informed  Consent Anestesi Pasien  Rawat  Inap  Terhadap  Pemenuhan  Standar  Nasional  Akreditasi  Rumah  Sakit (Snars-1)  Hpk  5.2  Di  Rumah  Sakit  Umum  Pindad  Bandung.  J  Teras  Kesehat. 2019;1(2):89–98.
10. Ulfa  Hm.  Analisa  Kelengkapan Informed  Consent Tindakan  Operasi  Di  Rumah  Sakit Sansani Pekanbaru. Indones Heal Inf Manag J. 2018;6(1):21–32.
11. Wirabrata  Igm,  Darma  Imw.  Tinjauan  Yuridis Informed  Consent Dalam  Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter. J Anal Huk. 2018;1(2):278–99.
12. Chaeria  Y,  Busthami  D,  Djanggih  H.  Implikasi  Kedudukan  Tenaga  Medis  (Informed Consen) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit. Petitum. 2020;8(1 April):1–19.
13. Novia  Dp,  Fitriati  F,  Miko  K.  Optimalisasi  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap Informed Consent (Studi Kasus: Rsup Dr. M. Djamil Padang). Universitas Bung Hatta; 2021.
14. Risdawati I. Rekonstruksi Sanksi Hukum Tidak Terprnuhinya Informed Consent Yang Dilakukan Dokter Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 2020.
15. Filia  M.  Aspek  Hukum  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Informed  Consent)  Dalam Penerapan Teknik Operasi Bedah Jantung. Esensi Huk. 2019;1(1):96–108.
16. Gufran A, Budiarti A. Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu. J Manaj Inf Kesehat (Health Inf Manag. 2020;5(2).
17. Razi  F,  Kodyat  Ag,  Hutapea  F.  Implementasi  Kelengkapan  Pengisian Informed Consent Kasus  Bedah  Di  Kamar  Operasi  Dalam  Upaya  Menunjang  Akreditasi  Rs Zahirah. J Bid Ilmu Kesehat. 2018;8(2):14.
18. Meyyulinar  H.  Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab  Ketidaklengkapan Informed Consent Pada  Kasus  Bedah  Di  Rumah  Sakit  Al  Marinir  Cilandak.  J  Manaj  Dan  Adm Rumah Sakit Indones. 2019;3(1):34–45.
19. Fakhry Mn. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Akseptor Keluarga Berencana Melalui Informed  Consent Sebelum  Pemasangan  Alat  Kontrasepsi.  Universitas  Islam Sultan Agung; 2019.
20. Azizah  H,  Budi  Sc.  Hubungan  Karakteristik  Individu  Dengan  Tingkat  Pemahaman Pasien  Atau  Keluarga  Pasien  Terkait  Persetujuan  Umum  Di  Rsup  Dr.  Soeradji Tirtonegoro Klaten. In:  Prosiding" Seminar Rekam Medis Dan Manajemen Informasi Kesehatan" Tahun 2017. 2020.
21. Ismaningrum Fi, Sari Nl. Pelaksanaan Informed Consent Pada Pasien Bedah Di Rsud Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. Rekam Medis. 2019;11(2).
22. Insani Fy. Analisis Pelaksanaan Informed Consent Di Ruang Bedah Rsud Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019. 2019;
23. Marini Sa. Tinjauan Pelaksanaan Informed Consent Pada Tindakan Operasi Di Instalasi Gawat  Darurat  Rsud  Haji  Makassar  Tahun  2018.  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar; 2018.
24. Setiawan A, Sari I. Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Informed Consent Pada Pasien Bedah Paru Di Rsud Pasar Minggu. J Innov Res Knowl. 2021;1(3):275–80.
25. Wahyudi  Da.  Analisis Informed  Consent Terhadap  Perlindungan  Hukum  Tenaga Kesehatan  Di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Bandung.  Res  Nullius  Law  J.
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 7 No. 2 Oktober 2021 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
2020;2(1):62–75.
26. Triyanta  T,  Kelik  Wardiono  Sh,  Yuspin  W.  Informed  Consent:  Studi  Tentang Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien  Pada  Tindakan  Operasi  Di  Rsud  Dr.  Soeratno Gemolong Sragen. Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2018.
27. Arini Ldd, Ifalahma D, Sumarna A. Studi Literatur Pelaksanaan Informed Consent Atas Tindakan  Kedokteran  Di  Rumah  Sakit.  In:  Seminar  Informasi  Kesehatan  Nasional (Sikesnas). 2021. P. 1–5.
28. Irfan I. Kedudukan Informed Consent Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien. Lega Lata J Ilmu Huk. 2018;3(2):154–65.
29. Astutiningsih S, Rumpiati R, Rosita A. Pelaksanaan Pengisian Informed Consent Kasus Cor  Tindakan  Ct-Scant  Triwulan  Iv  Rsu  Darmayu  Ponorogo.  Glob  Heal  Sci. 2018;3(4):400–4.
30. Utami  Pt.  Tinjauan  Persiapan  Hpk  5.1  Tentang  Persetujuan  Khusus Informed Consent Dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Versi 2017 Di Rumah Sakit Condong Catur. 2018;
31. Susanto  Dp,  Pratama  Bs,  Hariyanto  T.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Pemahaman  Pasien  Terhadap Informed  Consent Di  Rumah  Sakit.  J  Manaj  Kesehat Indones. 2017;5(2):73–81.
32. Pohan Mrb. Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Tanpa Informed Consent Hingga Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Pasien.
33. Busro  A.  Aspek  Hukum  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Inform  Consent)  Dalam Pelayanan Kesehatan. Law, Dev Justice Rev. 2018;1(1):1–18.
34. Nasichin M. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Antara Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Dengan Pasien Operasi Caesar Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. J Pro Huk J Penelit Bid Huk Univ Gresik. 2017;6(1).
35. Siringoringo  Vmp,  Hendrawati  D,  Suharto  R.  Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Hak- Hak  Pasien  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang  Kesehatan  Di  Indonesia. Diponegoro Law J. 2017;6(2):1–13.
36. Wicaksana Id, Budhisulistyawati A. Tinjauan Terhadap Dokter Yang Menangani Pasien Gawat Darurat Tanpa Menggunakan Informed Consent. J Priv Law. 2019;7(1):150–5.
37. Sibarani S. Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia. 2017;
38. Chairunnisa Md.  Implementasi Prior Informed Consent (Pic) Dan Access And Benefit Sharing System (Abs) Dalam Upaya Optimalisasi Bioprospeksi Sumber Daya Genetik Kawasan Laut Indonesia. J Penelit Hukum-Fakultas Huk Univ Gadjah Mada. 2(3):137– 47.
39. Mayasari De. Informed Consent On Therapeutic Transaction As A Protection Of Legal Relationship Between A Doctor And Patient. Mimb Hukum-Fakultas Huk Univ Gadjah Mada. 29(1):176–88.
40. Hasibuan  As,  Hasibuan  Ysd.  Faktor-Faktor  Penyebab  Ketidaklengkapan  Pengisian Informed Consent Di Rumah Sakit Kesrem Binjai Tahun 2017. J Ilm Perekam Dan Inf Kesehat Imelda. 2017;2(2):285–91.
41. Sawal S. Karya Tulis Ilmiah Literature Review Aspek Hukum Informed Consent Pada Berkas Rekam Medis Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit.
42. Ferly F, Nurmawati I. Design Formulir Informed Consent Unit Layanan Kesehatan Jiwa Puskesmas Candipuro. J Kesehat. 2020;8(3):151–61.
43. Sitohang Oe. Kajian Hukum Mengenai Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Perjanjian.  Lex  Crim.
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 7 No. 2 Oktober 2021 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
2017;6(9).
44. Dyaswaranti  A,  Sri  Wahtini  Skm,  Kes  Mh.  Hubungan  Penerapan Informed Consent Terhadap  Tingkat  Kepuasan  Pasien  Dalam  Pelayanan  Akseptor  Kb  Di Puskesmas Kalasan Sleman Yogyakarta. Universitas’ Aisyiyah Yogyakarta; 2018.
45. Ilyasa Rma. Prinsip Pembangunan Infrastruktur Yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. Sasi. 2020;26(3):380–91.
46. Prahesti R, Putriningrum E. Pemberian Informasi Dan Kelengkapan Pengisian Informed Consent Pada Pasien Sectio Caesarea Di Rs Pku Muhammadiyah Gamping Yogyakarta. J Rekam Medis Dan Inf Kesehat. 2021;4(1):1–7.
47. Wandira  A.  Persetujuan  Tindakan  Medik  (Informed  Concent)  Dalam  Pelayanan Kontrasepsi. Din J Ilm Ilmu Huk. 2019;25(11).
48. Nur’ain  M.  Karya  Tulis  Ilmiah  Literature  Review  Kelengkapan  Pengisian  Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Berdasarkan Analisis Kuantitatif.
49. Aggresmawati  S,  Ardina  R,  Sari  R,  Vellyana  D. Informed  Consent Pada  Tingkat Kecemasan Pasien Pre–Operative. J Ilm Kesehat. 2018;7(2):101–4.
50. Susilawaty  E.  Tinjauan  Yuridis  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Dokter  Yang Lalai Dalam Pelaksanaan Informed Consent.
51. Oktavia  D,  Hardisman  E.  Analisis  Ketidaklengkapan  Pengisian  Lembar Informed Consent Pasien Bedah  Di Rumah Sakit Tk.  Iii Dr. Reksodiwiryo Padang. J Manaj  Inf Kesehat Indones. 2020;8(1):24.
52. Rahmiyati R. Hak Atas Informed Consent Pada Pasien Gangguan Jiwa Dalam Tindakan Electro Convulsif Therapy (Ect) Premedikasi Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Unika Soegijapranata Semarang; 2019.
53. Syahputra A. Pelaksanaan Free, Prior And Informed Consent (Fpic) Pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kemitraan (Plasma) Pt. Cahayanusa Gemilang Di  Kabupaten  Ketapang–Provinsi  Kalimantan  Barat.  J  Online  Mhs  Bid  Akunt. 2017;2(2).
54. Arini Iaet, Permanasari Vy, Junadi P, Rahmanto A, Satar Yp. Kelengkapan Pengisian Informed Consent Pada Pasien Operasi  Di Rumah Sakit Risa Sentra Medika Mataram Tahun 2016= The Completeness Of Informed Consent Sheets In Surgery Patients At Risa Sentra Medika Hospital Mataram In 2016. 2018;
55. Kristiana  D.  Tinjauan  Yuridis  Pelaksanaan Informed  Consent Pemasangan  Akdr  Pada Akseptor Kb. J Kebidanan. 2021;10(1):89–96.
56. Suntana W. Kajian Tentang Informed Concent (Persetujuan Tindakan Medik) Menurut Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lex Priv. 2017;5(5).
57. Rinaldi Mr, Yuniasanti R. Kecemasan Pada Masyarakat Saat Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Covid-19 Dalam Ragam Tinj Perspekt. 2020;137–50.
58. Notoatmodjo S. Metodologi Penelitian Kesehatan. Rikena Cipta, Jakarta; 2012.
59. Hermawan  I.  Metodologi  Penelitian  Pendidikan  (Kualitatif,  Kuantitatif  Dan  Mixed Method). Hidayatul Quran; 2019.
60. Suharjito D. Pengantar Metodologi Penelitian. Pt Penerbit Ipb Press; 2019.
61. Sukardi  Hm.  Metodologi  Penelitian  Pendidikan:  Kompetensi  Dan  Praktiknya  (Edisi Revisi). Bumi Aksara; 2021.
62. Nasrudin  J.  Metodologi  Penelitian  Pendidikan:  Buku  Ajar  Praktis  Cara  Membuat Penelitian. Pantera Publishing; 2019.
63. Fitrah M. Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Cv Jejak (Jejak Publisher); 2018.
64. Anshori M, Iswati S. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1. Airlangga University Press; 2019.
65. Soewardikoen  Dw.  Metodologi  Penelitian:  Desain  Komunikasi  Visual.  Pt  Kanisius; 2019.
66. Barlian E. Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. 2018;
67. Anggito  A,  Setiawan  J.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Cv  Jejak  (Jejak  Publisher); 2018.