EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PERDESAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2015
Ahmad Nurul Mayadi
Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia
e-mail:mayadi_nurul@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efektifitas, (2) hambatan dan (3) solusi dalam penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan  Perdesaan  (PBB-P2)  di  Kabupaten  Lombok  Timur. Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif.  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  Kantor  Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset (DPPKA) Kabupaten Lombok Timur. Objek dalam penelitian ini adalah  laporan  penerimaan  PBB-P2  di  Kabupaten  Lombok  Timur  tahun  2015.  Data  dikumpulkam dengan  menggunakan  metode  dokumentasi  dan  wawancara,  dan  data  dianalisis  menggunakan  teknik deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan Perdesaan  pada  tahun  2015  sebesar  62,90%  termasuk  dalam  kriteria  kurang  efektif.  (2)  hambatan dalam  penerimaan  PBB-P2  di  DPPKA,  masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum  memperhatikan kewajibanya untuk membayar PBB-P2, data wajib pajak yang terakhir diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak  (KPP)  tidak  cocok  dengan  sebenarnya  dan  Penerapan  sanksi  administrasi  yang  tidak  tegas  (3) Solusi yang diambil dalam menanggulangi hambatan penerimaan PBB-2 yaitu meningkatkan kinerja dan profesionalitas  pegawai,  meningkatkan  kordinasi  dengan  KPP  dan  pemeriksaan  pembukuan  secara berkala,  melakukan  pendekatan  dan  penindakan  sesuai  prosedur  penagihan  kepada  wajib  pajak  yang belum membayar pajak.
Kata Kunci: DPPKA, efektifitas, PBB-P2.

## Abstract
Research aims to understand ( 1 ) the rate of effectiveness, ( 2 ) obstacles and ( 3 ) solution in receipt of land and building the tax urban rural areas (PBB-P2) in regency east lombok. The kind of this research is descriptive  research. The  subject  in  this  research  is  the  office  of  the  management of  financial  assets  ( DPPKA  )  east  lombok  regency.  Object  in  research  was  report  the  receipt  of  PBB-P2  in  east  lombok regency of  2015.  Data  were  collected by  using  the documentation and interview  method,  and  data has been analyzed using by descriptive technique.The research results was show that (  1 ) the reception of land and building tax urban rural a 2015 as much as 62,90 % including on the less effective criteria, ( 2 ) obstacles in  receipt  of  PBB-P2  in  DPPKA,  many taxpayers  who  have  not  seen  duties  to  pay  PBB-P2  , data  taxpayers  who  last  issued  by  the  tax  (  KPP  )  does  not  match  truth  and  the  sanctions  imposed administration  not  firmly  (  3  )  the  solution  has  been  Taken  in  reducing  obstacles  revenue  PBB-P2  the improvement  of  performance  and  professionalism  employees  ,  increase  the  coordinates  with  KPP  and examination  bookkeeping  at  regular  intervals  ,  doing  approach  and  enforcement  accordance  with  the procedure billing to taxpayers who has not paid the tax yet.
Keywords: DPPKA , Effectiveness , PBB-P2.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber pembiayaan  pembangunan  nasional  dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut maka  penting  bagi  pemerintah  untuk melakukan pengelolaan yang  baik  terhadap pajak.  Penghasilan  dari  sumber  pajak meliputi  berbagai  sektor  perpajakan  antara lain  diperoleh  dari  pajak  bumi  dan bagunan yang merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang potensial.
Berdasarkan    Undang-Undang    Nomor 28  Tahun  2009  tentang “pajak  daerah  dan retribusi     daer ah”     menyatakan,     bahwa daerah     diberikan     kewenangan     untuk mengatur sendiri pajak daerah dan retribusi daerah, dalam rangka memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Hal yang penting dalam UU 28/2009 adalah dialihkannya   Bea   Perolehan   Hak   atas Tanah  dan  Bagunan  (BPHTB)  dan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan    Perkotaan (PBB-P2) manjadi pajak daerah.
Adapun  dasar  pemikiran  dan  alasan pokok   dari   pengalihan   PBB-P2   menjadi pajak  daerah,  yaitu  1),  berdasarkan  teori, PBB-P2  lebih  bersifat  lokal  ( local  origin ), visibilitas,  objek  pajak  tidak  berpindah- pindah  ( immobile ),  dan  terdapat  hubungan erat  antara  pembayar  pajak  dan  yang menikmati  hasil  pajak  tersebut  ( the  benefit tax-link principle ). 2), pengalihan PBB-P2 di harapkan  dapat  meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki           struktur           Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD). 3), untuk meningkatkan pelayanan masyarakat ( public  Services ), akuntabilitas, dan  trasparansi  dalam  pengelolaan  PBB- P2.  4),  berdasarkan  praktek  di  banyak negara,    PBB-P2    atau Property    Tax termasuk dalam jenis local tex .
Berdasarkan    Undang-Undang    Nomer 28  Tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan retribusi     daerah,      pemerintah     daerah mempunyai  tambahan  sumber  Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari daerah pajak.   Jenis   pajak   kabupaten/kota   terdiri dari  sepuluh  jenis  pajak,  yaitu  pajak  hotel, pajak    restoran,    pajak    hiburan,    pajak reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak parkir, pajak air tanah, dan perkotaan.
Dengan    diberlakukanya    Undang- Undang  Nomer  28  Tahun  2009  tentang Pajak    Daerah    dan    Retribusi    Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan dibidang  perpajakan,  salah  satunya  terkait dengan  mekanisme  pemungutan  PPB-P2 yang  diserah  terimakan  kepada  masing- masing  daerah.  Tata  cara  pengalihan  PBB- P2 sebagai pajak daerah telah diatur dalam peraturan  bersama  Menteri  Keuangan  dan Menteri         Dalam         Negeri         Nomor 213/PMK.07/2010   dan   Nomor   58   tahun 2010    tentang    tahapan    persiapan pengalihan  PBB-P2  sebagai  pajak  daerah. Peraturan  tersebut  kemudian  ditindaklanjuti dengan  peraturan  direktur  jendral  pajak Nomor  PER-61/PJ/2010  tentang  tata  cara persiapan  pengalihan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  Perkotaan  (PPB-P2) sebagai pajak daerah.
Pengalihan sepenuhnya
penerimaan
PBB-P2
kepemerintah  kabupaten/kota  diharapkan mampu  meningkatkan  jumlah  pendapatan asli   daerah.   Pada  saat   PBB-P2   dikelola oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Namun setelah pengalihan, semua pendapatan   dari   sektor   PBB-P2    akan masuk kedalam kas pemerintah daerah.
Kabupaten  Lombok  Timur  terdiri  dari  20 kecamatan dan 96 kelurahaan/desa dengan luas  1.605.55 dan  jumlah  penduduk sebesar  688.676  jiwa  ini  menunjukkan bahwa  potensi  Pajak  Bumi  dan  Bagunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten  Lombok  Timur  cukup  besar. Dengan  potensi  PBB-P2  tersebut  maka pemerintah  daerah  Kabupaten  Lombok Timur    akan    dapat    meningkatkan penerimaan  daerah,  melalui  PBB-P2.  Pajak Bumi  dan  Bangunan  memiliki  potensi  besar dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan  objek  pajak  ini  adalah  bumi dan  bagunan  yang  sebagian  besar  dimiliki masyarakat.  Data  realisasi  penerimaan Pajak  Bumi  Bangunan  Perkotaan  dan Perdesaan (PBB-P2) tahun 2014
menunjukan  dari  Rp.  12.000.000.000  miliar yang ditargetkan hanya bisa terealisasi Rp. 6.685.708.812   miliar   dengan   persentase 55,71%,      tingkat      efektivitas      penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lombok Timur
dikatagorikan    tidak    efektif    karena persentase    menunjukan    dibawah    60%.
Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Lombok Timur  sering  kali  mendapatkan  hambatan, hal  ini  disebabkan  tingkat  kesadaran masyarakatnya  untuk  membayar  pajak masih  rendah.  Selain  itu  sosialisasi  dari kantor  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  (DPPKA)  kepada masyarakat  masih  rendah.  Oleh  karena  itu hendaknya    pemerintah    mempunyai program  sosialisasi  yang  tepat  untuk meningkatkan    kesadaran    masyarakat dalam membayar pajak. Serta mengoptimalkan  kerja  petugas  pemungut pajak dalam melayani wajib pajak.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  PBB-P2 memiliki  peran  yang  cukup  besar  bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan di Kabupaten Lombok Timur. Sehingga diperlukan  penanganan dan perhatian yang serius dari petugas pemungut  pajak  dan  masyarakat  yang tergolong wajib pajak untuk mengoptimalkan    pendapatan    daerah melalui sektor pajak. Pemungutan di tingkat desa/kelurahan  merupakan  ujung  tombak dari  kegiatan  pemungutan  PBB-P2  di Kabupaten Lombok Timur.
Dalam rangka
mengoptimalkan pendapatan
dari sektor pajak, aparatur/petugas pajak sangat
mempengaruhi    tercapai    atau    tidaknya target pendapatan pajak bumi dan bangunan.  Untuk  memperlancar  penarikan dan pemungut PBB-P2, diperlukan aparatur yang  berkualitas.  Aparatur  yang  berkualitas diperlukan    dalam    proses    pemungutan pajak, karena mereka berhubungan langsung  dengan  wajib  pajak.  Agar  wajib pajak  dapat  memahami  peraturan  yang diterapkan oleh pemerintah. Adanya aparatur  pajak  yang  berkualitas  dari  sektor pajak    khususnya    PBB-P2    dapat dioptimalkan  sehingga  pembangunan  di daerah    yang    bersangkutan    dapat terlaksana dengan baik.
Dari  tahun  2014  sampai  dengan  tahun 2016  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur belum mengevaluasi  efektivitas  penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan  dan Pedesaan  Hal  ini  yang  melatarbelakangi penelitian  mengenai  Efektivitas  Penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan Perdesaan    (PBB-P2)            di    Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2015.

## METODE
Jenis penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif.  Tujuan  penelitian  ini untuk mengukur tingkat efektivitas, hambatan,  dan  solusi  dalam  penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan  dan Pedesaan  (PBB-P2)  di  Kabupaten  Lombok Timur  tahun  2015.  Adapun  prosesnya  yaitu melakukan  pengumpulan  data  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perkotaan  dan  Pedesaan (PBB-P2)  terlebih  dahulu,  kemudian  data PBB-P2  dianalisis  mengunakan  analisis deskriptif  yang  akan  menguji  dan  menilai setiap data yang berhasil dikumpulkan serta memlakukan  wawancara  untuk  mengetahui hambatan  dan  solusi  dalam  penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan  dan Pedesaan  di  Kabupaten  Lombok  Timur. subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  kantor DPPKA Kabupaten Lombok Timur, sedangkan     objek     dalam     penelitian      ini adalah laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  Perkotaan  Dan  Pedesaan  (PBB- P2)   di   Kabupaten   Lombok   Timur   tahun 2015
Jenis    data    yang    digunakan    dalam penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif.  Data kuantitatif  adalah  data  yang  berbentuk bilangan atau angka dengan menggunakan metode matematis (Griadhi, 2010: 51), Data kuantitatif    dalam    penelitian    ini    berupa laporan  penerimaan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  Perkotaan  Pedesaan  (PBB-P2) di  Kabupaten  Lombok  Timur  tahun  2015. Sumber data yang digunakan  dalam penelitian  ini  berupa  data  sekunder.  Data sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu  laporan keuangan  yang  diterima,  laporan  keuangan yang  ditargetkan  dalam  penerimaan  pajak, dan laporan realisasi penerimaan penerimaan      Pajak      Bumi      Bangunan Perkotaan  dan  Pedesaan  (PBB-P2)  tahun 2015.
Metode     pengumpulan     data     pada penelitian       ini       adalah       dokumentasi digunakan  untuk  memperoleh  data  laporan keuangan   berupa   realisasi    penerimaan PBB-P2  dan  data  lainnya  yang  berkaitan dengan    penelitian    dilakukan    dan wawancara  tidak  terstruktur  digunakan dengan pedoman wawancara tidak terstruktur    yang    bertujuan    untuk memperoleh  data  mengenai  kendala  yang dialami  dalam  merealisasikan  penerimaan PBB-P2  serta  upaya  yang  telah  dilakukan
dalam  mengatasi  kendala  tersebut.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif. Analisis deskriptif  akan menguji dan menilai setiap  data  yang  berhasil  dikumpulkan dengan  mengunakan  rumusan  sebagai berikut.
Keterangan: R = Realisasi penerimaan pajak T = Target Pajak.
Kriteria  efektivitas  bernilai  <60%  maka penerimaan  pejak  dinyatakan  tidak  kurang efektif.  Kriteria  efektivitas  bernilai  60-79%
dinyatakan kurang  efektif,  kriteria  efektivitas bernilai  80-89%  dinyatakan  cukup  efektif, kriteria efektivitas bernilai 90-100% dinyatakan    efektif,    dan    jika    kriteria efektivitas bernilai > 100%, maka penerimaan pajak dinyatakan sangat efektif

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah  penerimaan  Pajak  Bumi Bangunan Perkotaan dan  Perdesaan  (PBB- P2)  yang  diterima  oleh  Dinas  Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  (DPPKA) Kabupaten  Lombok  Timur  seperti  yang tertera pada tabel 4.1 berikut.

## Tabel 4.1 Laporan penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lombok Timur tahun 2015
No.        KECAMATAN                 TARGET                      REALISASI 1 Selong Rp  1.404.641.059 Rp  911.111.890 2 Labuhan Haji Rp 756.811.786 Rp  402.433.338 3 Sukamulia Rp 365.185.380 Rp  210.604.551 4 Suralaga Rp 573.915.860 Rp  291.035.333 5 Sakra Rp 402.770.135 Rp  300.371.815 6 Sakra Barat Rp 336.718.398 Rp  255.136.042 7 Sakra Timur Rp 451.268.175 Rp  352.183.512 8 Keruak Rp 303.024.004 Rp  202.454.482 9 Jerowaru Rp 522.296.428 Rp  362.279.689 10 Terara Rp 702.429.228 Rp  491.006.926 11 Montong Gading Rp 620.102.831 Rp  389.511.847 12 Sikur Rp 836.035.202 Rp  505.435.874 13 Masbagik Rp 818.864.473 Rp  470.783.407 14 Pringgasela Rp 409.174.584 Rp  298.125.161 15 Aikmel Rp 941.832.315 Rp  598.950.030 16 Wanasaba Rp 483.089.080 Rp  232.054.583 17 Sembalun Rp 304.830.476 Rp  165.810.793 18 Peringgabaya Rp 982.753.883 Rp  552.513.771 19 Suela Rp 369.395.892 Rp  208.252.539 20 Sembalia Rp  432.860.812 Rp  347.458.279 JUMLAH Rp 12.000.000.000 Rp 7.547.513.862

## Sumber: Hasil penghitungan lembar observasi
Berdasarkan    laporan    keuangan DPPKA  Kabupaten  Lombok  Timur  di  atas, untuk      mengukur      tingkat      efektivitas penerimaan       PBB-P2       dengan       cara membandingkan  antara  jumlah  realisasi penerimaan dengan jumlah target penerimaan  PBB-P2  dengan  menggunakan rumus               efektivitas               sebagai berikut.
Dengan demikian, untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 dalam bentuk  laporan  realisasi  penerimaan  PBB- P2  oleh  DPPKA  Kabupaten  Lombok  Timur dapat        dilihat        pada        tabel        4.2.
Tabel   4.2   Analisis   efektivitas   penerimaan   Pajak   Bumi   Bangunan   Perkotaan   dan Perdesaan tahun 2015
No.    KECAMATAN         TARGET           REALISASI PRSENTAS (%) E KRITERIA 1 Selong 1.404.641.059 911.111.890 64,80 Kurang Efektif 2 Labuhan Haji 756.811.786 402.433.338 53,17 Tidak Efektif 3 Sukamulia 365.185.380 210.604.551 57,67 Tidak Efektif 4 Suralaga 573.915.860 291.035.333 54,10 Tidak Efektif 5 Sakra 402.770.135 300.371.815 74,58 Kurang Efektif 6 Sakra Barat 336.718.398 255.136.042 75,77 Kurang Efektif 7 Sakra Timur 451.268.175 352.183.512 78,04 Kurang Efektif 8 Keruak 303.024.004 202.454.482 66,81 Kurang Efektif 9 Jerowaru 522.296.428 362.279.689 69,36 Kurang Efektif 10 Terara 702.429.228 491.006.926 68,15 Kurang Efektif 11 Montong Gadin 620.102.831 389.511.847 62,81 Kurang Efektif 12 Sikur 836.035.202 505.435.874 60,46 Kurang Efektif 13 Masbagik 818.864.473 470.783.407 57,49 Tidak Efektif 14 Pringgasela 409.174.584 298.125.161 72,86 Kurang Efektif 15 Aikmel 941.832.315 598.950.030 63,59 Kurang Efektif 16 Wanasaba 483.089.080 232.054.583 48,04 Tidak Efektif 17 Sembalun 304.830.476 165.810.793 54,39 Tidak Efektif 18 Peringgabaya 982.753.883 552.513.771 56,22 Tidak Efektif 19 Suela 369.395.892 208.252.539 56,38 Tidak Efektif
20      Sembalia               432.860.812       347.458.279           80,27          Cukup Efektif RATA-RATA          12.000.000.000    7.547.513.862          62,90 Kurang Efektif
Sumber: Hasil penghitungan lembar observasi
Berdasarkan  tabel  4.2  tersebut  bahwa  dari 20  Kecamatan  yang  berada  di  Kabupaten Lombok    Timur    rata-rata    62,90% menunjukan tingkat penerimaan pajak kurang  efektif.  Dari  20  Kecamatan  di Kabupaten  Lombok  Timur  11  Kecamatan dengan  rata-rata  55%  menunjukan  tingkat penerimaan  pajak  kurang  efektif.  Adapun kecamatan  yang  termasuk  dalam  katagori kurang  efektif  yaitu  Kecamatan  Selong, Sakra,  Sakra  Barat,  Sakra  Timur,  Keruak, Jerowaru,  Terara,  Montong  Gading,  Sikur, Pringgasela,  Aikmel.  Dari  20  Kecamatan  di Kabupaten  Lombok  Timur  11  Kecamatan dengan  rata-rata  40%  menunjukan  tingkat penerimaan  pajak  tidak  efektif.  Adapun kecamatan  yang  termasuk  dalam  katagori tidak  efektif  yaitu  Kecamatan  Labuhan Haji, Sukamulia, Suralaga, Masbagik,
Wanasaba,    Sembalun,    Peringgabaya, Suela.  Dari  20  Kecamatan  di  Kabupaten Lombok  Timur  11  Kecamatan  dengan  rata- rata  5%  menunjukan  tingkat  penerimaan pajak      cukup  efektif.  Adapun  kecamatan yang termasuk dalam katagori cukup efektif
yaitu  Kecamatan  Sembelia.  Berdasarkan hasil  analisis  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Kabupaten  Lombok  Timur  belum berhasil  dalam  merealisasikan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  atau  belum  mencapai  dari target Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan yang telah ditentukan.
4.1.1 Kendala     yang     dihadapi     DPPKA Kabupaten  Lombok  Timur  dalam penerimaan  Pajak  Bumi  Bangunan Perkotaan    dan    Perdesaan    tahun 2015.
DPPKA  Kabupaten  Lombok  Timur dalam  penerimaan  Pajak  Bumi  Bangunan Perkotaan    dan    Perdesaan    beberapa kendala sebagai berikut.
1.  Masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum memperhatikan     kewajibannya     untuk membayar    PBB-P2,    serta   kurangnya pengetahuan   dan   pemahaman   dalam membayar PBB-P2 .
DPPKA     Kabupaten     Lombok     Timur dalam penerimaan PBB-P2 termasuk dalam
kreteria kurang efektif karena masih mengalami  hambatan  yang  terkait  dengan pembayaran  atau  pelunasan  pajak  oleh masyarakat .
2.  Terdapat  data  wajib  pajak  yang  terakhir diterbitkan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)    tidak  cocok  dengan  kondisi  yang sebenarnya.
DPPKA  Kabupaten  Lombok  Timur  telah berkordinasi dengan KPP namun data wajib pajak   yang   diterbitkan   KPP   tidak   cocok dengan  kondisi  yang  sebenarnya  karena banyak   objek   pajak   yang   sudah   pindah tangan   atau   berganti   kepemilikan   tanpa melapor,  terkadang  terdapat  juga  ukuran objek  pajak  dan  alamat  wajib  pajak  tidak diketahui  atau  pindah  alamat.  Oleh  karena itu  petugas  yang  bertangung  jawab  harus memeriksa  kembali  data  yang  diterbitkan oleh  KPP  dengan  data  yang  ada  pada DPPKA sehingga membuat kinerja pegawai kurang maksimal.
3.  Penerapan  sanksi  administrasi  Menurut Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2000 Pasal 11 yang tidak tegas.
Terkadang     sanksi     yang     diterapkan dalam  Undang-undang  dinilai  terlalu  berat dan  bersifat  memaksa  apabila  diterapkan sepenuhnya    kepada   wajib    pajak.    Oleh karena  itu  terkadang  petugas  dilapangan tidak tega untuk menindak wajib pajak yang tidak  menyelesaikan  kewajiban  pajaknya sesuai  sanksi  yang  berlaku.  Menurut Undang-Undang   Nomor   19   tahun   2000 Pasal  11  menyatakan  pelakasanaan  dapat dilanjutkan    dengan    penyitaan    sebelum lewat  waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan  sebagai  mana  dimaksud dalam  pasal  10.  Undang-undang  tersebut mengatur  jangka  waktu  sanksi  perpajakan yang  dikenakan  kepada  wajib  pajak  yang pada  saat  jatuh  tempo  tidak  melakukan pembayaran  terhadap  hutang  pajaknya. Sanksi      perpajakan      tersebut      berupa penyitaan   barang    yang    ditempel   atau disegel sita.
4.1.2 Upaya   DPPKA   Kabupaten   Lombok Timur  Dalam  Mengatasi  Kendala Dalam  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan      Perkotaan     Perdesaan Tahun 2015.
DPPKA  Kabupaten  Lombok  Timur dalam  merealisasikan  Pajak  Bumi  dan Bangunan
Perkotaan
Perdesaan mengalami     beberapa     kendala,     tetapi
kendala-kendala  tersebut  tidak  menjadi permasalahan  yang  serius  bagi  DPPKA dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan. Dari berbagai   kendala   yang   dialami   DPPKA dapat    diatasi    dengan    upaya    sebagai berikut.
1.  Melakukan    pembinaan    dan    monitoring terhadap wajib pajak yang belum membayar atau melunasi hutang pajaknya.
Melakukan   pembinaan   dan   monitoring terhadap  wajib  pajak  dengan  memberikan penyuluhan           tentang           perpajakan. Penyuluhan    perpajakan    sarana    yang sangat penting  dalam  rangka meningkatkan kesadaran   dan   kepatuhan   wajib   pajak dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya serta  untuk  menambah  pengetahuan  dan pengertian di bidang perpajakan.
2.  Meningkatkan  kordinasi  dengan  Kantor Pelayanan        Pajak        (KPP)        dan pemeriksaan        pembukuan        secara berkala,      peremajaan      data      serta pendataan lebih intensif.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan       kepada       Kepala       DPPKA Kabupaten     Lombok      Timur    menyatakan akan     meningkatkan     kordinasi     antara DPPKA  dengan  KPP  karena  dua  lembaga tersebut    memiliki    hubungan    erat    satu dengan  yang  lain  mengenai  jumlah  pajak yang  diterima  oleh  daerah.  Pemeriksaan pembukuan   secara   teratur   dan   berkala dilakukan  untuk  memeriksa  apakah  terjadi suatu      perubahan      data      yang      perlu diperbahrui    atau    tidak.    Peremajaan    data juga  dilakukan  setiap  6  bulan  sekali  karena perubahan  objek  bisa  terjadi  setiap  saat dan kapan  saja.  Oleh karena  itu  pendataan yang   lebih   intensif   terus   dilakukan   oleh petugas bidang penagihan.
3.  Melakukan  pendekatan  dan  penindakan sesuai prosedur penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi kendala  yang  dialami  DPPKA  Kabupaten Lombok Timur dalam hal sanksi tidak tegas, belum  sepenuhnya  diterapkan  pada  wajib pajak yang tidak menyelesaikan kewajibannya.    Adapun    yang    dilakukan DPPKA  Kabupaten  Lombok  Timur  sebagai berikut.
a)  Selama  masih  ada  itikad  baik  dari  wajib pajak   untuk   menyelesaikan   tunggakan
pajak  pada  tahun  yang  bersangkutan, pembayaran  secara  akumulatif  dapat diberikan  kepada  wajib  pajak  mengingat kondisi    wajib    pajak    yang    tidak    selalu stabil  kondisi  keuanganya.  Hal  tersebut menjadi  pertimbangan  tersendiri  bagi bidang  penagihan  apabila  wajib  pajak tidak dapat melunasi kewajiban pajaknya sekaligus.  sepanjang  ada  iktikad  baik yang  ditunjukan  oleh  wajib  pajak  untuk melunasi  pajaknya  secara  akumulatif dapat  diberikan  keringanan  yakni  wajib pajak dapat membayar tunggakan pajaknya  sesuai  kemampuan  finansial dan  akan  dibayar  secara  berangsur- angsur.  Hal  ini  dilakukan  karena  apabila wajib pajak beriktikad buruk tidak melunasi  kewajiban  pajaknya  sampai batas  kadaluwarsa  maka  penerimaan pajak  dari  sektor  PBB-P2  justru  semakin menurun dan tidak maksimal.
b)  Lebih  cermat  dalam  penerapan  sanksi sesuai  dengan  ijin  dari  KPP  dalam  hal penyitaan dan pelelangan objek pajak. Penerapan  sanksi  yang  lebih  tegas  dan cermat telah dilakukan bidang penagihan untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak diinginkan  seperti  wajib  pajak  yang  tidak mau  membayar  ataupun  menunggak pembayaranya sampai hampir kadaluwarsa.    Selama    ini    pegawai DPPKA Lombok Timur melakukan prosedur  penagihan  pajak  seperti  yang sudah    diatur    dalam    Peraturan Pemerintah  Nomor  135  Tahun  2000 menyatakan  pelaksanaan  sita,  penyitaan dilakukan  apabila  utang  pajak  tidak dilunasi  dalam  jangka  waktu  2x24  jam sejak  tanggal  surat  paksa  diberikan kepada pananggung pajak. Namun selama  ini  pegawai  DPPKA  Lombok Timur  memberikan  jangka  waktu  7  hari untuk    pananggung    pajak    melunasi hutang pajaknya dengan catatan pananggung pajak beriktikad baik membayar hutang pajaknya.

## Pembahasan
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan penulis  melalui  metode  dokumentasi,  dapat dijelaskan  tingkat  efektivitas  penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan Perdesaan    pada    tahun    2015    sebesar 62,90%.    Tingkat    efektivitas    penerimaan Pajak    Bumi    dan    Bangunan    Perkotaan
Perdesaan  DPPKA  Kabupaten  Lombok Timur  dikategorikan  kurang  efektif,  karena persentasenya menunjukkan 60-79%. Dengan  demikian,  penerimaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perkotaan  Perdesaan  oleh DPPKA   Kabupaten   Lombok   Timur   tahun 2015  belum  berhasil  dalam  merealisasikan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  atau  belum mencapai  dari  target  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perkotaan  Perdesaan  yang  telah ditentukan.
Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh   penulis   melalui  metode   wawancara, ditemukan   bahwa   kendala   yang   dialami oleh  DPPKA  Kabupaten  Lombok  Timur dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  Perkotaan  Perdesaan  adalah,  (1 masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum memperhatikan kewajibannya untuk membayar PBB-P2, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam membayar PBB-P2, (2) Terdapat data wajib pajak  yang  terakhir  diterbitkan  oleh  Kantor Pelayanan    Pajak    (KPP)       tidak    cocok dengan  kondisi  yang  sebenarnya,  hal  ini disebabkan  kurangnya  koordinasi  antara DPPKA  Kabupaten  Lombok  Timur  dengan Kantor  Pelayanan  Pajak.  Data  wajib  pajak yang  diterbitkan  KPP  tidak  cocok  dengan kondisi  yang  sebenarnya  karena  banyak objek pajak yang sudah pindah tangan atau berganti kepemilikan tanpa melapor, terkadang  terdapat  juga  ukuran  objek  pajak dan  alamat  wajib  pajak  tidak  diketahui  atau pindah  alamat,  dan  (3)  Penerapan  sanksi administrasi Menurut Undang-Undang Nomor  19  tahun  2000  Pasal  11  yang  tidak tegas.
Dari  kendala  yang  muncul  di  atas dapat  diatasi  dengan  cara;  (1)  melakukan pembinaan  dan  monitoring  terhadap  wajib pajak  dengan  memberikan  penyuluhan tentang perpajakan.
Penyuluhan
perpajakan  sarana  yang  sangat  penting dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya serta untuk menambah  pengetahuan  dan  pengertian  di bidang perpajakan, (2) meningkatkan kordinasi  dengan  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  dan pemeriksaan  pembukuan  secara berkala,  peremajaan  data  serta  pendataan lebih intensif. Mardiasmo (2006)
menjelaskan  bahwa  kordinasi  yang  baik akan      mampu      mendeteksi      terjadinya
inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian  tujuan  organisasi,  dan  (3) melakukan  pendekatan  dan  penindakan sesuai  prosedur  penagihan  kepada  wajib pajak  yang  belum membayar  pajak,  selama masih  ada  itikat  baik  dari  wajib  pajak  untuk menyelesaikan    tunggakan    pajak    pada tahun    yang    bersangkutan    hal    tersebut
menjadi    pertimbangan    tersendiri    bagi bidang  penagihan  apabila  wajib  pajak  tidak dapat melunasi kewajiban pajaknya sekaligus    dan    lebih    cermat    dalam penerapan  sanksi  sesuai  dengan  ijin  dari KPP  dalam  hal  penyitaan  dan  pelelangan objek pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1)    Tingkat   efektivitas   penerimaan   Pajak Bumi      dan      Bangunan      Perkotaan Perdesaan  pada  tahun  2015  sebesar 62,90%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan Perdesaan  DPPKA  Kabupaten  Lombok Timur  dikategorikan  kurang  efektif, karena    persentasenya    menunjukkan 60-79%. Dengan demikian,
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan    Perdesaan    oleh    DPPKA Kabupaten  Lombok  Timur  tahun  2015 belum  berhasil  dalam   merealisasikan Pajak  Bumi  dan  Bangunan atau belum mencapai  dari  target  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perkotaan  Perdesaan  yang telah ditentukan.
2)    Kendala   yang   dialami   oleh   DPPKA Kabupaten     Lombok     Timur     dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan pada tahun 2015 yaitu   (a)   masih   banyak   wajib   pajak yang           belum           memperhatikan kewajibannya  untuk  membayar  PBB- P2,  serta  kurangnya  pengetahuan  dan pemahaman   dalam   membayar   PBB- P2,  (b)  terdapat  beberapa  data  wajib pajak  yang  terakhir  diterbitkan  oleh Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)      tidak cocok    dengan    kondisi    yang sebenarnya, hal ini disebabkan kurangnya  koordinasi  antara  DPPKA Kabupaten  Lombok  Timur  dengan Kantor   Pelayanan   Pajak.   Beberapa data  wajib  pajak  yang  diterbitkan  KPP ada  yang  tidak  cocok  dengan  kondisi yang  sebenarnya  karena  banyak  objek pajak  yang  sudah  pindah  tangan  atau berganti  kepemilikan  tanpa  melapor, terkadang  terdapat  juga  ukuran  objek
pajak   dan   alamat   wajib   pajak   tidak diketahui  atau  pindah  alamat,  dan  (c) penerapan  sanksi  administrasi  Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Pasal 11 yang tidak tegas.
3)    Upaya  yang  dilakukan  oleh  DPPKA Kabupaten Lombok Timur dalam penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan  Perdesaan  tahun  2015  yaitu (a) melakukan pembinaan dan monitoring    terhadap    wajib    pajak dengan memberikan penyuluhan tentang
perpajakan. Penyuluhan perpajakan sarana yang sangat penting dalam  rangka  meningkatkan kesadaran dan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya serta  untuk  menambah  pengetahuan dan  pengertian  di  bidang  perpajakan, (b)  meningkatkan  kordinasi  dengan Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  dan pemeriksaan pembukuan secara berkala, peremajaan data serta pendataan  lebih  intensif,  dan  (c) melakukan pendekatan dan
penindakan  sesuai  prosedur  penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian  yang  telah disimpulkan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.
1)  Bagi   Dinas   Pengelolaan   Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lombok Timur
a. DPPKA   Kabupaten   Lombok   Timur lebih      meningkatkan      penyuluhan kepada  masyarakat  atau  wajib  pajak, sehingga    wajib    pajak    dapat membayar pajak tepat pada waktunya dan    memberikan    pelayanan    yang
mudah  dan  tidak  berbelit-belit  kepada wajib pajak.
b. DPPKA   Kabupaten   Lombok   Timur perlu   memaksimalkan   kinerja   para pegawai  dan melibatkan seluruh
pegawai  yang  berada  pada  bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
Perdesaan agar pengumpulan,
pendataan, dan pelaksanaan program DPPKA  Kabupaten  Lombok  Timur dapat dilaksanakan secara menyuluruh   di   Kabupaten   Lombok Timur. 2)  Bagi Akademik Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan
penelitian mengenai
penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan  Perdesaan  diharapkan  mampu menganalisis  subjek  yang  lebih  luas,  agar dapat membandingkan efektivitas penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan Perdesaan  lebih  jelas. Selain  itu, penelitian  ini  dapat  dikembangkan,  karena setiap  tahun  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perkotaan Perdesaan berfeluktuatif    dan    aturan-aturan    yang berlaku  dalam  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan  Perdesaan  terus  berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Diana, Anastasia. PERPAJAKAN INDONESIA Konsep, Aplikasi dan Penentuan Praktis. Yogyakarta : Penerbit Andi. Erly, Suandy. 2013. Hukum pajak . Jakarta: Salemba Empat Fidal. 2010. Cara Mudah Praktis Memahami Masalah –Masalah Perpajakan . Jakarta:     Murai Kencana. Griadhi, Nyoman Cakra. 2010. Metodologi Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial . Singaraja: UD.Bali Warna. Hidayat.1999.Pengertian Efektivitas.Tersediapada http://wordpress.com/definisidanpen ertianefektifitas diaksestanggal (20Maret 2016).
Mardiasmo.2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset. Mardiasmo.2013. Perpajakan        Edisi Revisi .Yogyakarta.                    ANDI Yogyakarta Pasolong,        Harbani.        2007. Teori Administrasi     Publik Bandung     :

## ALFABETA
Priangga,Maksum.2009. Fungsi-fungsi Dasar  Pajak. Tersedia  pada www.maksumpriangga.com ( Diakses    pada    tanggal    3 Juni, 2016) Purwono, Herry.2010. Dasar-dasar Perpajakandan Akuntansi Pajak.
Jakarta: Erlangga.
Republik  Indonesia.2014. Pedoman  Umum Pengelolaan    PAJAK    BUMI    DAN
BANGUANAN  PERDESAAN  DAN PERKOTAAN. Jakarta Resmi,  Siti.2011. Perpajakan  Teori  dan Kasus. Buku  1.  Jakarta:  Salemba Empat Rimsky,   K.   Judisseno.   2015. Pajak   dan Strategi  Bisnis .  Jakarta  :  Gramedia
Pustaka Utama
Sugiyono.      2008.      Metode      Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B. Bandung : Alfabeta.
Suprapti,  Eny.  2006.  Perpajakan.  Malang  : Bayumedia publishing
Syahelmi.2008. Analisis  Elastisitas,  dan Efektifitas    PAD    Sumatra    Utara Dalam  Era  Otonomi  Daerah .  Tesis (tidak  diterbitkan).  Program  Studi Ekonomi  Pembanguanan.  Sekolah Pascasarjana,  Universitas  Sumatra Utara Medan.
Tim  Penyusun.  2014. Pedoman  Penulisan Skripsi  dan  Tugas  Akhir  Program Sarjana  dan  Diploma  3  Universitas Pendidikan  Ganesha  Edisi  Revisi .
Singaraja : Undiksha. Undang-Undang Pajak Lengkap.2015.Jakarta: Mitra Wacana Media Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28    tahun    2009    tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Jakarta: Pemerintah Republik
Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19  tahun  2000  tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14  tahun  2002  tentang Pengadilan Pajak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Waluyo.2005. PERPAJAKAN  INDONESIA. Jakarta: Salemba Empat.