## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1982

## Analisis Kinerja Pegawai Terhadap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang
Indra Bastian Tahir 1 , Vania Kurniyati 2 STIE Pembangunan Tanjungpinang E-mail: indra.tahir@gmail.com, vaniakurniyati07@gmail.com
Article History:
Received: 01 Juli 2024 Revised: 18 Juli 2024 Accepted: 22 Juli 2024 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pegawai terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder, serta mengumpulkan data melalui wawancara, dokumen, dan studi pustaka. Populasi penelitian terdiri dari 81 orang dengan sampel sebanyak 7 orang, menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian diolah dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahan datanya menggunakan triangulasi teknik. Temuan menunjukkan bahwa aspek kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas, dan tanggungjawab pegawai terhadap realisasi pajak belum dikelola secara optimal.
Keywords: Kinerja Pegawai, Kualitas kerja, Kuantitas Kerja, Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab.
PENDAHULUAN Indonesia mengandalkan anggaran nasional (APBN) dan daerah (APBD) untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat berupaya maksimal dalam mengelola semua potensi penerimaan yang dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan tujuan agar pemerintahan berjalan optimal tanpa harus bergantung pada pinjaman luar negeri (Bastian Tahir, 2022). Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi pajak menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola sembilan jenis pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 16 Tahun 2023 mengatur tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, badan ini bertanggung jawab mengelola Pajak Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan indikator utama kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai urusan pemerintahan, termasuk pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kota Tanjungpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, memiliki potensi besar
dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan total 107.648 objek yang terdiri dari Tanah dan Bangunan (72.441), Tanah Kosong (34.514), dan Bangunan Tanpa Tanah (693). PBB-P2 merupakan salah satu penerimaan terbesar keempat dari sembilan jenis pajak daerah yang dikelola langsung oleh Kota Tanjungpinang. Proses pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, dan pelayanan PBB-P2 dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang. Pembayaran PBB-P2 saat ini dapat dilakukan melalui loket Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, serta non-tunai melalui ATM, Mobile Banking, QRIS, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan LinkAja. Data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2020 hingga 2023 diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang. Adapun target dan realisasi PBB- P2 tahun 2020-2023 sebagai berikut:
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Tanjungpinang
memiliki target tahunan, namun dari 2020-2023 target tidak selalu tercapai, dengan penurunan pada tahun 2023. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menghadapi tantangan dalam kampanye kesadaran dan distribusi data akurat karena keterbatasan personel. Strategi kinerja yang ditingkatkan diperlukan untuk meningkatkan realisasi PBB-P2 dan kepatuhan wajib pajak, yang menjadi fokus penelitian mendatang di bidang ini.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kinerja pegawai terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pegawai terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang, berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah disusun.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk melihat pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawanannya adalah eksperimen) dimana "penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif/induktif dan hasil peneliti kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi" (Sugiyono, 2019).
Jenis Data yang di gunakan, data primer diperoleh langsung dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang melalui survei yang dilakukan dengan wawancara kepada pihak terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka serta data profil, struktur organisasi, pegawai, dan jabatan dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang yang relevan dengan penelitian.
Teknik Pengumpulan dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, studi kepustakaan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1984
digunakan untuk menganalisis informasi terkait judul, subjek, dan teknik penelitian terdahulu yang relevan. Kedua, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung indikator kinerja pegawai seperti kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas, dan tanggungjawab. Ketiga, wawancara digunakan untuk pertukaran langsung pertanyaan dan jawaban dengan informan terkait. Keempat, dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa yang terjadi serta sebagai pelengkap observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
Sampel dalam penelitian ini merupakan bagian dari populasi yang bersifat dinamis dalam konteks penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling, yang merupakan metode nonrandom di mana peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan analisis untuk menanggapi kasus yang diteliti (Lenaini, 2021). Metode ini memastikan bahwa sampel yang dipilih memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian.
Definisi operasional variabel dalam penelitian merupakan penjelasan yang menghubungkan istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang arti dari istilah-istilah yang digunakan dalam konteks penelitian tersebut (Toha et al ., 2023). Teknik Pengolahan Data menurut (Sugiyono, 2019) sebagai berikut:
1. Reduksi Data: Melibatkan penyederhanaan dan fokus pada elemen-elemen penting dari informasi yang dikumpulkan untuk memudahkan ekstraksi data lebih lanjut jika diperlukan.
2. Penyajian Data: Termasuk dalam menyajikan informasi dalam berbagai bentuk seperti diagram, flowchart, atau naratif untuk membantu memahami dan merencanakan tindakan berikutnya berdasarkan data yang dikumpulkan.
3. Kesimpulan/Verifikasi: Melibatkan menarik kesimpulan dari data yang telah diorganisir dan disajikan, menghasilkan wawasan baru yang sebelumnya tidak pasti atau tidak jelas. Teknik Analisis Data: Analisis data kualitatif tidak melibatkan data numerik dan cenderung bersifat subjektif. Peneliti menggunakan berbagai strategi dan sumber seperti catatan tertulis,
tinjauan pustaka, wawancara, survei, atau observasi untuk mengumpulkan data kualitatif guna analisis.Analisis bertujuan membandingkan dan menginterpretasi data kualitatif untuk menyelesaikan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian secara efektif.
Keabsahan Data: Keabsahan data memastikan bahwa data yang dikumpulkan secara akurat mencerminkan kondisi sebenarnya dari objek penelitian. Triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data, meliputi:
1. Triangulasi Teknik: Memeriksa silang data wawancara dengan dokumen untuk memahami lebih dalam masalah yang ada.
2. Triangulasi Waktu: Pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk mengamati variasi hasil.
3. Triangulasi Sumber Data: Membandingkan data dari beberapa sumber untuk memvalidasi informasi.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Triangulasi Sumber Data untuk memastikan keabsahan data, khususnya membandingkan data observasi dengan data wawancara dari berbagai personel di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahun 2001, Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001, membentuk satuan-satuan kerja perangkat daerah, termasuk Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). DISPENDA bertanggung jawab atas pemungutan pendapatan daerah dan koordinasi instansi terkait. Tahun 2009, DISPENDA berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), menangani pendapatan, keuangan, dan aset daerah Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2017, DPPKAD dibagi menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sesuai dengan peraturan daerah yang baru.
Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini dilakukan proses wawancara terhadap informan yang menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan 7 pegawai:
1. Kinerja Pegawai Kinerja pegawai merupakan variable yang digunakan dalam penelitian ini.Kinerja pegwai diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang diperoleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Dalam

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1986
penelitian ini dilakukan proses wawancara terhadap pegawai di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang. Berikut peneliti sajikan rekapitulasi wawancara dan dokumentasi berdasarkan 4 Indikator yakni Kualitas kerja, Kuantitas kerja, Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab.
PEMBAHASAN Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kualitas kerja di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan:
1. Kualitas Kerja: Karyawan diharapkan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota nomor 16 tahun 2023. Peningkatan wawasan dan pengetahuan diri diakui penting dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan kementerian. Meskipun demikian, konsistensi dalam menjalankan tugas masih menjadi tantangan, terutama dalam melaksanakan rencana kerja dan evaluasi secara rutin. Disiplin waktu dan komunikasi yang efektif juga ditekankan untuk mencapai hasil yang optimal.
2. Kuantitas Kerja: Target kuantitas kerja, seperti yang terkait dengan PBB-P2, ditetapkan berdasarkan perhitungan yang matang dan realisasi tahun sebelumnya. Namun, pemuktahiran data dan penyesuaian NJOP masih belum dilakukan secara optimal setiap tahunnya. Sosialisasi melalui media sosial juga belum mencapai target yang diinginkan, dan hal ini mempengaruhi efektivitas program.
3. Pelaksanaan Tugas: Pelaksanaan tugas diharapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan koordinasi yang baik antar-bidang dan instansi lain untuk inovasi baru. Namun, beberapa program seperti Gebyar Pajak hanya dilaksanakan sebagai acara tahunan tanpa dampak yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat. Penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak juga terhambat oleh kendala dalam mencari informasi alamat wajib pajak yang tidak terjangkau.
4. Tanggungjawab: Pegawai diingatkan untuk mematuhi aturan baik dari pusat maupun daerah, menjaga ketelitian, kepedulian, dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Sikap humanis, tidak arogan, serta menjaga rahasia jabatan dan negara juga ditekankan untuk menghindari masalah hukum.

## KESIMPULAN
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja pegawai dalam realisasi pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Konsistensi dalam rencana kerja dan evaluasi bulanan perlu ditingkatkan untuk meminimalisir kesalahan dalam data SPPT PBB- P2. Selain itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak melalui sosialisasi media sosial dan pemuktahiran data yang lebih rutin juga perlu dioptimalkan. Di samping itu, pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif di bidang penagihan menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja serta meningkatkan hasil dalam realisasi pajak di Kota Tanjungpinang.

## Saran
Setelah melakukan penelitian mengenai kinerja pegawai terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang, beberapa saran dapat disampaikan sebagai berikut:
1. Pegawai diharapkan terus meningkatkan wawasan diri dalam bidang terkait dan memperbaiki disiplin kerja dengan lebih memperhatikan ketelitian serta kepedulian terhadap tujuan instansi dan target pajak.
2. Diperlukan program yang lebih efektif dalam pendistribusian SPPT PBB-P2 dengan memanfaatkan teknologi untuk menggantikan proses manual yang masih ada.
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang sebaiknya meningkatkan konsistensi dalam melaksanakan rencana kerja dan evaluasi setiap bulan, melakukan upgrade sistem, serta mengalokasikan lebih banyak sumber daya manusia di bidang pendataan dan penagihan. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi. Disarankan untuk memperdalam dengan jenis penelitian yang berbeda dan menggunakan variabel lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.
Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan kinerja dalam realisasi pajak di Kota Tanjungpinang dapat meningkat secara signifikan.

## DAFTAR REFERENSI
Bastian Tahir, I. H. A. (2022). Pengantar Ekonomi Makro . CV. Azka Pustaka. Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, 6, 33–39 Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta, CV. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no1-tahun- 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 16 Tahun 2023 https://peraturan.bpk.go.id/Details/259726/perwali-kota-tanjungpinang-no-16-tahun-2023