## INTEGRITAS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
M. Saipul Watoni STIT Palapa Nusantara msaipulwatoni@stitpn.ac.id

## Abstract
Multicultural-based education is a tiered educational process that is able to become a binder  and  a  bridge  that  accommodates  differences  in  social,  ethnic,  gender  and religious status in multicultural societies in order to create intelligent, wise and polite personalities in dealing with diversity problems. The multicultural education paradigm is  very  useful  for  building  social  harmony  among  the  diversity  of  ethnicity,  race, religion,  culture  and  needs  among  us.  Considering  the  complexity  of  plurality  and multiculturalism  in  Indonesia  in  terms  of  socio-cultural  and  geographical  conditions that  are  so  diverse  and  broad,  special  strategies  are  needed  to  solve  these  problems through  various  fields;  social,  economic,  cultural  and  educational.  In  this  regard, multicultural-based  education  has  actually  been  integrated  in  the  2013  curriculum. This is reflected in being integrated in the education curriculum and learning process.
Keywords : Multicultural Education
Abstrak  : Pendidikan  berbasis  Multikultural  merupakan  suatu  proses  pendidikan berjenjang  yang  mampu  menjadi  pengikat  dan  jembatan  yang  mengakomodasi perbedaan-perbedaan seperti status sosial,etnis, gender dan agama dalam masyarakat yang  multikultural  agar  tercipta  kepribadian  yang  cerdas,  bijak  dan  santun  dalam menghadapi  masalah-masalah  keberagaman.  Paradigma  pendidikan  multikultural sangat bermanfaat untuk membangun harmoni sosial di antara keragaman etnik, ras, agama, budaya dan kebutuhan di antara kita. Mengingat kompleksitas pluralitas dan multikultural di Indonesia dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu  beragam  dan  luas,  maka  diperlukan  strategi  khusus  untuk  memecahkan persoalan tersebut melalui berbagai bidang; sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Berkaitan  dengan  hal  ini,  maka  pendidikan  berbasis  multikultural  sebenarnya  telah terintegrasi  dalam  kurikulum  2013.  Hal  ini  tercermin  telah  terintegrasi  dalam kurikulum pendidikan dan proses pembelajaran.
Kata Kunci : Pendidikan Multikultural

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas.  Keragaman  ini  diakui  atau  tidak  akan  dapat  menimbulkan  berbagai  persoalan, seperti  korupsi,  kolusi,  nepotisme,  kemiskinan,  kekerasan,  perusakan  lingkungan, separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain, merupakan bentuk nyata sebagai bagian dari multikulturisme tersebut.
Berbagai  masalah  yang  timbul  yang  kompleksitasnya  cenderung  berujung konflik,  banyak  dikarenakan  adanya  keberagaman  budaya  yang  memang  pada dasarnya  Indonesia  adalah  negara  yang  terdiri  dari  berbagai  latar  belakang  sosial budaya  meliputi  ras,  suku,  agama,  status  sosial,  mata  pencaharian  dan  lain-lain sehingga  bangsa  Indonesia  secara  sederhana  dapat  disebut  sebagai  masyarakat "multikultur".  Tetapi  pada  pihak  lain,  realitas  "multikultur"  tersebut  berhadapan dengan  kebutuhan  mendesak  untuk  merekonstruksi  kembali  "kebudayaan  nasional Indonesia" yang dapat menjadi integrating force yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.
Wajah multikultural di  negeri  ini  hingga  kini  ibarat  api  dalam  sekam,  yang suatu    saat    bisa    muncul    akibat  suhu    politik,    agama,    sosial    budaya    yang memanas,    yang    memungkinkan    konflik  tersebut    muncul    kembali.    Tentu penyebab    konflik    banyak    sekali    tetapi    kebanyakan  disebabkan  oleh  perbedaan politik, suku, agama, ras, etnis dan budaya. Beberapa kasus yang  pernah  terjadi  di tanah    air    yang    melibatkan    kelompok    masyarakat,    mahasiswa  bahkan    pelajar karena  perbedaan  pandangan  sosial  politik  atau  perbedaan  SARA tersebut.
Berbagai  masalah  yang  timbul  itulah  yang  akhirnya  menjadi  konflik berkepanjangan dan tidak bisa menemui titik terang atau jalan keluar untuk masalah yang  menyangkut  sosial  budaya.  Untuk  itu  diperlukan  strategi  khusus  untuk memecahkan  persoalan  tersebut  melalui  berbagai  bidang;  sosial,  ekonomi,  budaya, dan  pendidikan.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  maka  pendidikan  multikultural menawarkan  satu  alternatif  melalui  penerapan  strategi  dan  konsep  pendidikan  yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada  siswa  seperti  keragaman  etnis,  budaya,  bahasa,  agama,  status  sosial,  gender, kemampuan, umur, dan lain-lain.
Dari  paparan  di  atas  agar  dapat  memberi  dorongan  dan  spirit  bagi  lembaga pendidikan  nasional  terutama  institusi-institusi  pendidikan  yang  ada  di  dalamnya untuk mau menanamkan sikap kepada siswa untuk menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan lain. Harapannya, dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural, akan membantu siswa mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang  berbeda  suku,  budaya  dan  nilai  kepribadian.  Lewat  penanaman  semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah atau institusi-institusi pendidikan akan menjadi medium  pelatihan  dan  penyadaran  bagi  generasi  muda  (siswa)  untuk  menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama  secara  damai.    Selain  itu  juga  agar  siswa  memiliki  kepekaan  dalam menghadapi  gejala-gejala  dan  masalah-masalah  sosial  yang  berakar  pada  perbedaan karena  suku,  ras,  agama  dan  tata  nilai  yang  terjadi  pada  lingkungan  masyarakatnya . Hal  ini  dapat  diimplementasikan  baik  pada  substansi  maupun  model  pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya.

## PEMBAHASAN

## Pendidikan Multikultural
Wacana  tentang  pendidikan  merupakan  salah  satu  wacana  yang  selalu mendapat  perhatian  besar  terutama  bagi  pemerhati  pendidikan.  Pendidikan  pada dasarnya  harus  selalu  dikembangkan guna  tercapainya  hakikat  yang  sebenarnya  dari sebuah pendidikan.
Merujuk  pada  penelitian yang  dilakukan  oleh  Mansouri  dan  Trembath  (2005)
1 tentang “Multicultural  Education  and  recism:  The  chase  of  Arab-Australia  students  in contemporary  Australia”, mendeskripsikan  pentingnya  penerapan  pendidikan multikultural.  Pendidikan  multikultural  harus  diterapkan  disetiap  sekolah.  Hal  ini disebabkan  adanya  berbagai  etnis,  ras  dan  budaya  yang  beragam  yang  dimiliki  oleh setiap  siswa.  Hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  mengimplementasikan pendidikan multikultural di Indonesia.
Sebagaimana  diketahui,  bahwa  bangsa  Indonesia  mempunyai  filsafat  hidup Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun disusun atas dasar
1 Mansouri, Fethi dan Anna Trembath. 2005. ““Multicultural Education and recism: The chase of Arab-Australia students in contemporary
Pancasila. Untuk itu, sudah selayaknya jika pendidikan di Indonesia juga berdasarkan pada  Pancasila,  seperti  termaktub  dalam  UU  No.  4  tahun  1950,  bab  III  pasal  4 tentang  dasar-dasar  pendidikan  dan  pengajaran  yang  berbunyi:  pendidikan  dan pengajaran  berdasar  atas  asas-asas  yang  termaktub  dalam  pancasila  undang-undang dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia (Mudyahardjo, 2001: 45). 2
Dasar dan tujuan pendidikan nasional yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945 secara  yuridis  masih  sama  dengan  dasar  pendidikan  nasional.  Hal  itu,  ditetapkan kembali  dalam  Undang-Undang  RI  No.  20  pasal  1  ayat  2  tahun  2003,  bahwa pendidikan nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama,  kebudayaan nasional  Indonesia,  dan  tanggapan  terhadap  tuntunan  perubahan  zaman  (Mahfud, 2011: 44). 3
Pendidikan merupakan salah satu media yang paling efektif untuk melahirkan generasi  yang  memiliki  pandangan  yang  mampu  menjadikan  keragaman  sebagai bagian  yang  harus  diapresiasi  secara  konstruktif  (Naim  dan  Sauqi,  2011:  8). 4 Salah satu  aspek  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam  dunia  pendidikan  adalah multikultural  atau  keragaman  budaya.  Pendidikan  multikultural  harus  selalu ditanamkan  pada  setiap  satuan  pendidikan  mulai  dari  pendidikan  dasar  sampai pendidikan tinggi.
Aly  (2011:  105)  menyatakan  bahwa  pendidikan  multikultural  didefinisikan sebagai  pendidikan  yang  memperhatikan  keragaman  budaya  para  peserta  didik. Definisi  ini  mendeskripsikan  bahwa  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam implementasi pendidikan multikultural adalah keragaman budaya siswa. karena siswa memiliki latar belakang budaya yang berbeda. 5
Lebih  lanjut,  Banks  dalam  bukunya ”Multicultural  Education,” mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai berikut:
2 Mudyahardjo, Redja. 2001. Filsafat Ilmu Pendidikan, Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.Hal
45
3 Mahfud, Choirul. 2011. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hal 44
4 Naim,Ngainun & Achmad Sauqi. 2011. Pendidikan Multikultural  Konsep dan Aplikasi. Jogjakarta:  Hal 8 5 Aly, Abdullah. 2011. Pendidikan Islam Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hal 105
Multicultural education is an idea, an educational reform movement, and a process whose major goal is to change the structure of educational institutions so that male and female students, exceptional students, and students who are members of diverse racial, ethnic, and cultural groups will have an equal chance to achieve academically in school (2010: 1)
Banks  memberikan  pemahaman  bahwa  pendidikan  multikultural  adalah  ide, gerakan  pembaharuan  pendidikan  dan  proses  pendidikan  yang  tujuan  utamanya adalah  untuk  mengubah  struktur  lembaga  pendidikan.  Istilah  pendidikan multikultural  dapat  digunakan  baik  pada  tingkat  deskriptif  dan  normatif  yang menggambarkan  isu-isu  dan  masalah-masalah  pendidikan  yang  berkaitan  dengan masyarakat  multikultural  (Mahfud,  2011:  180). 6 Lebih  lanjut  Mahfud  menjelaskan pendidikan  multikultural  mencakup  pengertian  tentang  pertimbangan  terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural.
Berdasarkan bebepapa definisi tentang pendidikan multikultural di atas, dapat disimpulkan  bahwa  pendidikan  multikultural  merupakan  penanaman  pendidikan tentang pemahaman keragaman budaya. Penanaman pendidikan multikultural harus diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran.  Hal inilah yang akan menjadikan siswa memiliki pemahaman yang sungguh-sungguh dalam memahamai keragaman budaya yang ada disekitarnya.
Pendidikan  multicultural  tercermin  dari  sejumlah  dimensi  yang  disimpulkan dari berbagai ahli, diantaranya:

## 1) Conten integration
Dimensi  ini  berkaitan  dengan  upaya  untuk  menghadirkan  aspek  kultur  dari berbagai  kultur  yang  ada  ke  ruang-ruang  kelas.  Seperti  pakaian,  tarian,  kebiasaan, sastra,  bahasa,  dan  sebagainya.  Dengan  demikian,  diharapkan  akan  mampu mengembangkan kesadaran pada diri siswa akan kultur milik kelompok lain. Menurut Banks  (Mahfud,  2011:  177), 7 konsep-konsep  atau  nilai-nilai  tersebut  bisa diintegrasikan ke dalam materi-materi, metode pembelajaran, tugas/latihan, maupun evaluasi yang ada dalam buku pelajaran. Ditambahkannya pula bahwa materi-materi tersebut bisa berupa penyajian dan pengenalan berbagai budaya dan kelompok yang
66 Mahfud, Choirul. 2011. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Hal 180 7 Mahfud, Choirul. 2011. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 177
beragam.  Dalam  jurnal  hasil  penelitiannya,  Novera  (2004:  475)  juga  menyatakan bahwa isu-isu  budaya  dalam  proses penyesuaian  siswa  sangat  penting  untuk diberikan, terutama  dalam  kaitannya  dengan  interaksi kelas  antara  guru  dengan murid. 8
Sedangkan  dalam  pengintegrasian  materi  yang  berkaitan  dengan  bahasa  yang beragam,  Yaqin  (2005:  104)  menjelaskan  bahwa  siswa  harus  di  didik  untuk mempunyai sikap dan perilaku yang mampu menghargai orang lain yang mempunyai bahasa,  aksen,  dan  dialek  yang  berbeda.  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar  tidak  terjadi adanya diskriminasi bahasa di sekolah.

## 2) The knowledge construction process
Pembelajaran  memberikan  kesempatan  kepada  siswa  untuk  memahami  dan merekonstruksi  berbagai  kultur  yang  ada.  Pendidikan  multikultural  merupakan pendidikan  yang  membantu  siswa  untuk  mengembangkan  kemampuan  mengenal, menerima, menghargai, dan merayakan keragaman kultural.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  Kijima  (2005:  133)  menemukan tiga  masalah  dalam  proses  pembelajaran  yang  berlangsung  di  kelas/sekolah.  Tiga masalah tersebut adalah keberagaman dan pemahaman bahasa, pemahaman budaya, dan  adanya  rasisme.  Ketiga  hal  ini  menjadi  suatu  masalah  sehingga  dapat menghambat  proses  interaksi  dan  pemahaman  di  antara  siswa  yang  beragam  latar belakang.  Oleh  sebab  itu,  dalam  proses  pemahaman  pengetahuan  tentang keberagaman  bahasa,  budaya,  dan  etnis/ras  yang  dilaksanakan  dalam  kegiatan pembelajaran, hendaknya jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. 9
Jewell  (2005:  494),  dalam  jurnal  hasil  penelitiannya,  juga  memberikan penegasan  bahwa  proses  merekonstruksi  pengetahuan  yang  dilaksanakan  dalam proses  pembelajaran  harus  mampu  memberikan  bekal  kemampuan  kepada  siswa untuk bisa mengambil keputusan sendiri dalam menghadapi situasi kehidupan yang kompleks dan multikultural. 10
8 Novera, Ivet Amri. 2004. “Indonesian Postgradute Students Studying in Australia: An Examination of their Academic, Social and Cultural HL 475
9 Education Journal. Vol. 6. no. 4. hal. 494-500.
Kijima, Miyako. 2005. “Schooling, multiculturalism and cultural identity: Hal 133
10 Jewell, Paul. 2005. “Autonomy and Liberalism in A Multicultural Society”. Internatioanal Education Journal. Vol. 6. no. 4. hal. 494-500 Hal 494

## 3) Equity pedagogy
Kesetaraan  akan  muncul  apabila  guru  sudah  mulai  memodifikasi  perilaku pembelajaran mereka disesuaikan dengan kondisi para siswa yang memiliki berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga memberikan harapan bahwa semua siswa tanpa melihat latar belakang yang dimilikinya akan dapat mencapai hasil sebagaimana yang telah  direncanakan.  Pada  tahap  ini,  para  guru  sudah  mengembangkan  pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mengarah pada student centered, pembelajaran di kelas yang bertumpu pada diri siswa sebagai seorang individu.
Dalam  laporan  jurnal  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  Winch  (2004:  102) menyatakan  bahwa  proses  dan  praktik  pembelajaran  yang  menargetkan  pengakuan, nilai  dan  berbagai  pandangan  dunia  dalam  proses  belajar  mengajar  perlu  dilakukan sebagai  upaya  belajar  bagi  siswa  untuk  bisa  hidup  bersama  dalam  sebuah  kelas multikultural. 11 Dijelaskan  pula  bahwa  pendidikan  untuk  masa  depan  harus  diatur sebagaimana  prinsip  empat  pilar  dalam  proses  belajar,  yaitu  belajar  untuk  menjadi, belajar untuk melakukan, belajar untuk mengetahui, dan belajar untuk hidup bersama.
Dengan  cara  demikian,  perbedaan  antarindividu  dapat  dikembangkan  sebagai suatu kekuatan kelompok, dan siswa terbiasa hidup dengan berbagai budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik.

## 4) Prejudice reduction
Dimensi ini sebagai upaya agar para siswa menghargai adanya berbagai kultur dengan segala perbedaan yang menyertainya. Selain itu, siswa juga bisa memiliki sifat positif  atas  perbedaan  tersebut.  Hilda  Hernandez  (dalam  Mahfud,  2011:  176)  juga mengungkapkan  bahwa  sangat  penting  adanya  refleksi  budaya,  ras,  seksualitas  dan gender,  etnisitas,  agama,  status  sosial,  ekonomi  dalam  proses  pendidikan multikultural. Hal ini sebagai bentuk pengakuan terhadap realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam proses pendidikan. 12

## 5) Empowering school culture and social structure
Dimensi ini merupakan tahap dilakukannya rekonstruksi baik struktur sekolah maupun kultur sekolah. Hal ini diperlukan untuk memberikan jaminan kepada semua
11 Winch,  Carlene  and  Dummett.  2004.  “Teaching  Processes  and  Practices  for  an  Australian Multicultural Classroom: International Education Journal. Vol. 4. No. Hal. 102-113.
12 Mahfud, Choirul. 2011. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 176
siswa  dengan  latar  belakang  yang  berbeda  agar  mereka  merasa  mendapatkan pengalaman dan perlakuan yang setara dalam proses pembelajaran di sekolah.

## Perspektif Pendidikan Multikultural Indonesia
Di  Indonesia  walaupun  masih  seputar  wacana,  pendidikan  multikultur  relatif baru  dikenal  sebagai  suatu  pendekatan  yang  dianggap  perlu  bagi  masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan.  Pendidikan  multikultur  yang  dikembangkan  di  Indonesia  sejalan pengembangan  demokrasi  yang  dijalankan  sebagai  counter  terhadap  kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati- hati justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan nasional.
Berakhirnya  sentralisme  kekuasaan  yang  pada  masa  orde  baru  memaksakan "monokulturalisme"  yang  nyaris  seragam,  memunculkan  reaksi  balik,  yang  bukan tidak  mengandung  implikasi-implikasi  negatif  bagi  rekonstruksi  kebudayaan Indonesia  yang  multikultur.  Berbarengan  dengan  proses  otonomisasi  dan  dan desentralisasi  kekuasaan  pemerintahan,  terjadi  peningkatan  gejala  "provinsialisme" yang  hampir  tumpang  tindih  dengan  "etnisitas".  Kecenderungan  ini,  jika  tidak terkendali akan dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosio-kultural yang amat parah, tetapi juga disintegrasi politik.
Model  pendidikan  di  Indonesia  maupun  di  negara-negara  lain  menunjukkan keragaman  tujuan  yang  menerapkan  strategi  dan  sarana  yang  dipakai  untuk mencapainya.  Penambahan  informasi  tentang  keragaman  budaya  merupakan  model pendidikan multikultur yang mencakup revisi atau materi pembelajaran dan termasuk revisi buku-buku teks.  Walaupun belum diterima, usaha ini sudah mulai membuka mata  sebagian  masyarakat  akan  pentingnya  perspektif  baru  tentang  perang,    agar tragedi  kemanusiaan  tidak  terulang  kembali.  Sedangkan  di  Indonesia  masih diperlukan usaha yang panjang dalam merevisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi  dan  partisipasi  yang  lebih  inklusif  bagi warga  dari  berbagai  latarbelakang dalam pembentukan Indonesia. Indonesia juga memerlukan pula materi pembelajaran yang bisa mengatasi konflik berkepanjangan di berbagai wilayah.
Model  lainnya  adalah  pendidikan  multikultur  tidak  sekadar  merevisi  materi pembelajaran  tetapi  melakukan  reformasi  dalam  sistem  pembelajaran  itu  sendiri
seperti  yang  diungkapkan  Muhaemin  (2004). Affirmative  action dalam  seleksi  siswa sampai  rekrutmen  pengajar  di  Amerika  adalah  salah  satu  strategi  untuk  membuat perbaikan  ketimpangan  struktural  terhadap  kelompok  minoritas.  Contoh  yang  lain adalah  model  "sekolah  pembauran"  Iskandar  Muda  di  Medan  yang  memfasilitasi interaksi siswa dari berbagai latar belakang budaya dan menyusun program anak asuh lintas  kelompok  juga  dilakukan  berbagai  lokakarya  di  sekolah-sekolah  maupun  di masyarakat  luas  untuk  meningkatkan  kepekaan  sosial,  toleransi  dan  mengurangi prasangka antar kelompok. 13
Untuk  mewujudkan  model-model  tersebut,  pendidikan  multikultur  di Indonesia  perlu  memakai  kombinasi  model  yang  ada,  agar  seperti  yang  diajukan Gorski  (Banks,  2010),  pendidikan  multikultur  dapat  mencakup  tiga  hal  jenis transformasi, yakni: (1) transformasi diri; (2) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, dan (3) transformasi masyarakat. 14
Menyusun  pendidikan  multikultur  dalam  tatanan  masyarakat  yang  penuh permasalahan antara kelompok mengandung tantangan yang tidak ringan. Pendidikan multikultur tidak berarti sebatas "merayakan keragaman" belaka. Apalagi jika tatanan masyarakat  yang  ada  masih  penuh  diskriminasi  dan  bersifat  rasis.  Dapat  pula dipertanyakan  apakah  mungkin  meminta  siswa  yang  dalam  kehidupan  sehari-hari mengalami  diskriminasi  atau  penindasan  karena  warna  kulitnya  atau  perbedaannya dari budaya yang dominan tersebut? Dalam kondisi demikian pendidikan multikultur lebih  tepat  diarahkan  sebagai  advokasi  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  toleran dan bebas toleransi.
Implementasi  pendidikan  yang  berwawasan  multikultural,  akan  membantu siswa mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah, akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan, maka seyogyanya kita mau  menerima  jika  pendidikan  multikultural  disosialisasikan  dan  didiseminasikan
13 Muhaemin, E. (2004). “Multikulturralisme dan Pendidikan Multikultural
14 Banks, J.A. 2010. Multicultural Education: Issues and Perspectives . Needham Heights, Massachusetts : Allyn and Bacon
melalui  lembaga  pendidikan,  serta,  jika  mungkin,  ditetapkan  sebagai  bagian  dari kurikulum  pendidikan  di  berbagai  jenjang  baik  di  lembaga  pendidikan  pemerintah maupun  swasta.  Apalagi,  paradigma  multikultural  secara  implisit  juga  menjadi  salah satu  concern  dari  Pasal  4  UU  N0.  20  Tahun  2003  Sistem  Pendidikan  Nasional. Dalam  pasal  itu  dijelaskan,  bahwa  pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis, tidak  diskriminatif  dengan  menjunjung  tinggi  HAM,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural dan kemajemukan bangsa.

## Kebijakan Yang Diperlukan
Beberapa  aspek  yang  menjadi  kunci  dalam  melaksanakan  pendidikan multikultur dalam struktur sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi,  termasuk  tidak  adanya  penghinaan  terhadap  ras,  etnis  dan  jenis  kelamin. Juga,  harus  menumbuhkan  kepekaan  terhadap  perbedaan  budaya,  di  antaranya mencakup pakaian, musik, makanan kesukaan dan lain sebaginya yang secara struktur memiliki  perbedaan.    Selain  itu,  juga  memberikan  kebebasan  bagi  anak  dalam merayakan  hari-hari  besar  umat  beragama  serta  memperkokoh  sikap  anak  agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.
Fenomena  dalam  masyarakat  yang  merupakan  kumpulan  besar  individu  yang hidup  dan  bekerja  sama  dalam  masa  relatif  lama,  sehingga  individu-individu  dapat memenuhi  kebutuhan  mereka  dan  menyerap  watak  sosial.  Kondisi  itu  selanjutnya membuat  sebagian  mereka  menjadi  komunitas  terorganisir  yang  berpikir  tentang dirinya  dan  membedakan  ekstensinya  dari  ekstensi  komunitas.  Disisi  lain,  apabila kehidupan di dalam masyarakat berinteraksi antara individu dan lingkungan sosialnya, maka  yang  menjadikan  pembentukan  individu  tersebut  adalah  pendidikan  atau dengan istilah lain masyarakat pendidik.
Oleh  karena  itu,  dalam  melakukan  kajian  dasar  kependidikan  terhadap masyarakat, diperlukan dasar-dasar sebagai berikut :
1. Masyarakat tidak ada dengan sendirinya. Masyarakat adalah ekstensi yang  hidup, dinamis, dan selalu berkembang.
2. Masyarakat  bergantung  pada  upaya  setiap  individu  untuk  memenuhi  kebutuhan melalui hubungan dengan individu lain yang berupaya memenuhi kebutuhan.
3. Individu-individu,  di  dalam  berinteraksi  dan  berupaya  bersama  guna  memenuhi kebutuhan, melakukan penataan terhadap upaya tersebut dengan jalan apa yang disebut tantangan sosial.
4. Setiap masyarakat bertanggung jawab atas pembentukan pola tingkah laku antara individu dan komunitas yang membentuk masyarakat.
5. Pertumbuhan  individu  di  dalam  komunitas,  keterikatan  dengannya,  dan perkembangannya di dalam bingkai yang menuntunnya untuk bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya.
Bila  penjelasan  di  atas  ditarik  di  dalam  dunia  pendidikan,  maka  masyarakat sangat  besar  peranan  dan  pengaruhnya  terhadap  perkembangan  intelektual  dan kepribadian  individu  siswa.  Sebab  keberadaan  masyarakat  merupakan  laboratorium dan  sumber  makro  yang  penuh  alternatif  untuk  memperkaya  pelaksanaan  proses pendidikan.
Untuk  itu,  setiap  anggota  masyarakat  memiliki  peranan  dan  tanggung  jawab moral  terhadap  terlaksananya  proses  pendidikan.  Hal  ini  disebabkan  adanya hubungan  timbal  balik  antara  masyarakat  dan  pendidikan.  Dalam  upaya memberdayakan  masyarakat  dalam  dunia  pendidikan  merupakan  satu  hal  penting untuk kemajuan pendidikan.
Memperhatikan uraian-uraian di atas, kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan dalam proses pendidikan multikultural, diantaranya:
Pertama, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (education) dengan  persekolahan (schooling) atau  pendidikan  multikultural  dengan  program- program  sekolah  formal.  Pandangan  yang  lebih  luas  mengenai  pendidikan  sebagai transmisi  kebudayaan  membebaskan  pendidik  dari  asumsi  bahwa  tanggung  jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.
Kedua,  menghindari  pandangan  yang  menyamakan  kebudayaan  dengan kelompok  etnik  adalah  sama.  Artinya,  tidak  perlu  lagi  mengasosiasikan  kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. secara  tradisional,  para  pendidik  mengasosiasikan  kebudayaan  hanya  dengan
kelompok-kelompok sosial yang relatif self sufficient , dibanding dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih  kegiatan.  Dalam  konteks  pendidikan  multikultural,  pendekatan  ini  diharapkan dapat  mengilhami  para  penyusun  program-program  pendidikan  multikultural  untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara stereotip menurut identitas etnik  mereka  dan  akan  meningkatkan  eksplorasi  pemahaman  yang  lebih  besar mengenai  kesamaan  dan  perbedaan  di  kalangan  anak  didik  dari  berbagai  kelompok etnik.
Ketiga,  karena  pengembangan  kompetensi  dalam  suatu  "kebudayaan  baru" biasanya  membutuhkan  interaksi  inisiatif  dengan  orang-orang  yang  sudah  memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa uapaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah  yang  terpisah  secara  etnik  adalah  antitesis  terhadap  tujuan pendidikan  multikultural.  Mempertahankan  dan  memperluas  solidaritas  kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.
Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan.  Kebudayaan  mana  yang  akan  diadopsi  ditentukan  oleh  sejarah  dan situasi kondisi lingkungan sekitar.
Kelima,  kemungkinan  bahwa  pendidikan  (baik  dalam  maupun  luar  sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti  ini  kemudian  akan  menjauhkan  kita  dari  konsep  dwi  budaya  atau  dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk  sepenuhnya  mengekspresikan  diversitas  kebudayaan.  Pendekatan  ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari  dikotomi  dan  mengembangkan  apresiasi  yang  lebih  baik  melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.
Dalam  konteks  keindonesiaan  dan  kebhinekaan,  kelima  kebijakan  tersebut haruslah  diselaraskan  dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia.  Masyarakat  adalah kumpulan  manusia  atau  individu-individu  yang  terjewantahkan  dalam  kelompok sosial  dengan  suatu  tantangan  budaya  atau  tradisi  tertentu.  Pendapat  ini  juga dikemukakan  oleh  Zakiah  Darajat  yang  menyatakan,  bahwa  masyarakat  secara
sederhana  diartikan  sebagai  kumpulan  individu  dan  kelompok  yang  diikat  oleh kesatuan negara, kebudayaan dan agama.

## Pendidikan Multikultural dalam Implementasi Kurikulum 2013
Indonesia  sebagai  negara  majemuk  baik  dalam  segi  agama,  suku  bangsa, golongan  maupun        budaya    lokal    perlu    menyusun    konsep    pendidikan multikultural    sehingga    menjadi  pegangan  untuk  memperkuat  identitas  nasional. Mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah diajarkan  di  Sekolah Dasar hingga    perguruan    tinggi,    disempurnakan    dengan    memasukan    pendidikan multikultural,  seperti  budaya  lokal  antar  daerah  kedalamnya,  agar  generasi  muda bangga  sebagai  bangsa  Indonesia  yang  selanjutnya  dapat  meningkatkan  rasa nasionalisme.  Dengan  demikian,  pendidikan  multikultur  adalah  pendidikan  nilai yang  harus ditanamkan  pada  siswa  sebagai  calon  warga  negara,  agar  memiliki persepsi  dan  sikap multikulturalistik,  bisa  hidup  berdampingan  dalam  keragaman watak  kultur,  agama  dan bahasa,  menghormati  hak  setiap  warga  negara  tanpa membedakan    etnik    mayoritas    atau  minoritas,    dan    dapat    bersama-sama membangun    kekuatan    bangsa    sehingga    diperhitungkan  dalam  percaturan  global dan nation dignity yang kuat.
Menurut  Hamid  Hasan  (2000),    bahwa  masyarakat  dan  bangsa    Indonesia memiliki  keragaman  sosial,    budaya,   aspirasi    politik    dan    kemampuan    ekonomi. Keragaman    tersebut  berpengaruh    langsung    terhadap    kemampuan    guru    dalam melaksanakan  kurikulum, kemampuan  sekolah  dalam  menyediakan  pengalaman belajar  dan  kemampuan  siswa dalam  berproses,  belajar  dan  mengolah  informasi menjadi    sesuatu    yang    dapat  diterjemahkan  sebagai  hasil  belajar.  Keragaman  itu menjadi suatu variabel bebas yang memiliki  kontribusi  sangat  signifikan  terhadap keberhasilan  kurikulum,  baik  sebagai proses maupun sebagai hasil. 15
Oleh    karena    itu,    pengembangan    kurikulum    dengan    menggunakan pendekatan pengembangan  multikultural  harus  didasarkan  pada  empat  prinsip. Pertama,    keragaman  budaya  menjadi  dasar  dalam  menentukan  filsafat.  Kedua,
15 Hasan,  Hamid  S. (2000).”Multikulturalisme  Untuk  Penyempurnaan  Kurikulum  Nasional”. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
keragaman  budaya  dijadikan  dasar  dalam    mengembangkan    berbagai    komponen kurikulum,    seperti    tujuan,    konten,    proses,    dan  evaluasi.  Ketiga,  budaya  di lingkungan  unit  pendidikan  dari  mulai  pendidikan  tingkat  dasar  sampai  dengan perguruan tinggi sehingga sumber belajar dan objek studi  harus  dijadikan  bagian dari  kegiatan  belajar  siswa.  Keempat,  kurikulum  berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan nasional.
Implementasi  pendidikan  multikultur  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah,  dapat  dilakukan  secara  komprehensif  melalui  pendidikan  Bahasa  dan Sastra  Indonesia,    dapat    dilakukan    melalui    pemberdayaan    slot-slot    kurikulum utamanya  dalam  buku  teks  siswa  yang  telah  terintegrasi  dengan  contoh-contoh wacana dan gambar yang mencerminkan multikulturalistik.
Pendidikan multikultur melalui pendidikan  Bahasa dan Sastra Indonesia harus dilakukan  secara  komprehensif,  dimulai  dari  design  perencanaan  dan  kurikulum melalui  proses   penyisipan,  pengayaan  dan  atau  penguatan  terhadap  berbagai kompetensi  yang    telah    ada,    mendesign    proses    pembelajaran    yang    bisa mengembangkan  sikap  siswa untuk  bisa  menghormati  hak-hak  orang  lain,  tapa membedakan  latar  belakang  ras,  agama, bahasa  dan  budaya.  Pendidikan  hasil dan    pencapaian    pendidikan    multikultur  harus  dapat  diukur  melalui  evaluasi  yang relevan,  apakah  melalui  instrumen  tes,  non-tes  atau  melalui  proses  pengamatan longitudinal dengan menggunakan portofolio siswa.
Sesuai  dengan  kompetensi   standar  tersebut,  maka  dapat  dikembangkan beberapa kompetensi dasar sebagai berikut:
1.  Menjadi  warga  negara  yang  menerima  dan  menghargai  perbedaan-perbedaan etnik, agama, bahasa dan budaya dalam struktur masyarakatnya.
2.  Menjadi  waraga  negara  yang  bisa  melakukan  kerjasama  multi  etnik,  multi kultur,    dan  multi  religi  dalam  konteks  pengembangan  ekonomi  dan  kekuatan bangsa.
3.  Menjadi  warga  negara  yang  mampu  menghormati  hak-hak  individu  warga negara    tanpa  membedakan  latar  belakang  etnik,  agama,  bahasa  dan  budaya dalam semua sektor sosial, pendidikan,  ekonomi,  politik  dan  lainnya,  bahkan untuk  memelihara  bahasa  dan mengembangkan budaya mereka.
4.  Menjadi  warga  negara  yang  memberi  peluang  pada  semua  warga  negara  untuk
terwakili gagasan  dan  aspirasinya  dalam  lembaga-lembaga  pemerintahan,  baik legislatif maupun eksekutif.
5.  Menjadi    warga    negara    yang    mampu    mengembangkan    sikap    adil    dan mengembangkan  rasa    keadilan    terhadap    semua    warga    negara    tanpa membedakan  latar  belakang  etnik, agama, bahasa dan budaya mereka.
Dengan    kompetensi-kompetensi    dasar    tersebut,    maka    pembelajaran multikultur  diharapkan  akan  menghasilkan  warga  negara  yang  memiliki  sikap  dan kebiasaan multikultur dengan  sikap  dan  prilaku  yang  toleran  antar  semua  anak bangsa,    solider    dan        bisa    saling  bekerjasama    untuk    kepentingan    bangsa, bersikap  egaliter,  memiliki  sikap  empati  sesama warga,  dan  bersikap  adil  dengan tidak  membedakan  latar  belakang  agama,  ras,  bahasa  dan warna kulit.
Sejalan  dengan  konsepsi  ini,  John  Dewey (1964) merekomendasikan  tiga hal    yang    harus  dipertimbangkan    dalam    mengembangkan    sebuah    kurikulum. “Pertama,  hakikat  dan kebutuhan  peserta  didik.  Kedua,  hakikat  dan  kebutuhan masyarakat.    Dan    ketiga,    masalah  pokok  yang  digumuli  siswa  untuk mengembangkan  diri  sebagai  pribadi  yang  matang  dan  mampu  menjalin  hubungan dengan pribadi lain dalam masyarakat”. 16
Agar pendidikan multikultur ini dapat menghasilkan output atau lulusan yang tidak  hanya  kompeten  sesuai  dengan  disiplin  ilmu  yang  ada  pada  setiap  institusi pendidikan  ataupun  yang  ditekuninya,  tetapi  output  tersebut  juga  mampu menerapkan  nilai-nilai  keberagaman  dalam  memahami  dan  menghargai  keberadaan perbedaan yang ada maka penanaman nilai-nilai ini tidak hanya dilakukan pada mata pelajaran Kewarganegaraan dan Agama saja tapi dapat pula berintegrasi dengan mata pelajaran lain.  Dimana penanaman nilai multikultur ini bisa dilakukan oleh seorang guru atau pendidik baik dalam pembelajaran di kelas atau dalam kegiatan sehari-hari. Contoh  penanaman  nilai  multikultur  antara  lain  tidak  membeda-bedakan  siswa, membentuk  kelompok  diskusi  secara  heterogen,  pengambilan  keputusan  secara demokratis,  memberi  kebebasan  bagi  siswa  dalam  mengeluarkan  pendapatnya  atau bertanya, menghargai budaya dan bahasa dan lain-lain.
Dengan    demikian    pendidikan    multikultur    harus    direncanakan    dalam
16 Dewey, John. 1964. Democracy and Education, New York: The Mac Millan Company.
sebuah    design  pengembangan  kurikulum    yang  integratif,  sequentif  dan  didukung dengan  lingkungan  serta  struktur  dan  budaya  yang  bisa  memberikan  kontribusi positif terhadap pembinaan sikap dan perilaku  multikultur.  Pendidikan  multikultur, secara  substantif  harus  bisa  menjadi  bagian integral  baik dalam  mata  pelajaran pendidikan  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia  maupun  mata  pelajaran  lain  sebagai pendidikan    nilai.    Tema-tema    multikultur    harus    disajikan    dalam skope yang komprehensif  sebagai  upaya  pencapaian berbagai kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan.

## Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Proses Pembelajaran
Dari  aspek  metode    strategi  dan  manajemen  pembelajaran  merupakan  aspek penting  dalam  penerapan  pendidikan  multikultural.  Harry  K.  Wong,  penulis buku How  to  be  an  Active  Teacher  the  First  Days  of  School ,  sebagaimana  dikutip  Linda  Starr (2004:  2)  mendefinisikan  manajemen  pembelajaran  sebagai  “praktik  dan  prosedur yang memungkinkan guru mengajar dan siswa belajar.” 17 Terkait dengan praktik dan prosedur  ini,  Ricardo  L.  Garcia  (1982:  146)  menyebutkan  3  (tiga)  faktor  dalam manajemen  pembelajaran,  yaitu:   (a)  lingkungan  fisik  ( physical  environment ),  (b) lingkungan  sosial  ( human  environment ),  dan  (c)  gaya  pengajaran  guru  ( teaching  style ).
Dalam  pembelajaran  siswa  memerlukan  lingkungan  fisik  dan  sosial  yang  aman  dan nyaman.  Untuk  menciptakan  lingkungan  fisik  yang  aman  dan  nyaman,  guru  dapat mempertimbangkan aspek pencahayaan, warna, pengaturan meja dan kursi, tanaman, dan  musik. 18 Guru  yang  memiliki  pemahaman  terhadap  latar  belakang  budaya siswanya, akan menciptakan lingkungan fisik yang kondusif untuk belajar. Sementara itu,  lingkungan  sosial  yang  aman  dan  nyaman  dapat  diciptakan  oleh  guru  melalui bahasa  yang  dipilih,  hubungan  simpatik  antar  siswa,  dan  perlakuan  adil  terhadap siswa yang beragam budayanya.  Dalam proses pembelajaran guru tidak membedakan gender, suku, ras, etnik dan lain-lain.
Selain lingkungan fisik dan sosial, siswa juga memerlukan gaya pengajaran guru yang menggembirakan. Menurut Garcia (1982: 146), gaya pengajaran guru merupakan
17 Starr, Linda. 2004.  “Creating a Climate for Learning: Effective Classroom Management Hal 2
18 Garcia, Ricardo L. (1982). Teaching in a Pluristic Society: Concepts, Models, Strategies. New York: Harper & Row Publisher.Hal 146
gaya  kepemimpinan  atau  teknik  pengawalan  yang  digunakan  guru  dalam  proses pembelajaran  (the  kind  of  leadership  or  governance  techniques  a  teacher  uses). Dalam proses pembelajaran, gaya kepemimpinan guru sangat berpengaruh bagi ada tidaknya  peluang  siswa  untuk  berbagi  pendapat  dan  membuat  keputusan.  Gaya kepemimpinan  guru  berkisar  pada  otoriter,  demokratis,  dan  bebas  (laizzes  faire). Gaya  kepemimpinan  otoriter  tidak  memberikan  peluang  kepada  siswa  untuk  saling berbagi pendapat. Apa yang diajarkan guru kepada siswa ditentukan sendiri oleh sang guru.  Sebaliknya,  gaya  kepemimpinan  guru  yang  demokratis  memberikan  peluang kepada siswa untuk menentukan materi yang perlu dipelajari siswa. Selanjutnya, guru yang  menggunakan  gaya  kepemimpinan  bebas  (laizzes  faire)  menyerahkan sepenuhnya  kepada  siswa  untuk  menentukan  materi  pembelajaran  di  kelas.  Untuk kelas yang beragam latar belakang budaya siswanya, agaknya, lebih cocok dengan gaya kepemimpinan guru yang demokratis (Donna Styles, 2004: 3). 19
Melalui  pendekatan  demokratis  ini,  para  guru  dapat  menggunakan  beragam strategi  pembelajaran,  seperti  dialog,  simulasi,  bermain  peran,  observasi,  dan penanganan  kasus  (Abdullah  Aly,  2003). 20 Melalui  dialog  para  guru,  misalnya, mendiskusikan  sumbangan  aneka  budaya  dan  orang  dari  suku  lain  dalam  hidup bersama sebagai bangsa. Selain itu, melalui dialog para guru juga dapat mendiskusikan bahwa  semua  orang  dari  budaya  apa  pun  ternyata  juga  dapat  saling  berkolaborasi dalam  berkreatifias  dan  berinovasi.  Sementara  itu,  melalui  simulasi  dan  bermain peran,  para  siswa  difasilitasi  untuk  memerankan  diri  sebagai  orang-orang  yang memiliki  agama,  budaya,  dan  etnik  tertentu  dalam  pergaulan  sehari-hari.  Dalam momen-momen  tertentu,  diadakan  proyek   dan  kepanitiaan  bersama,  dengan melibatkan aneka macam siswa dari berbagai agama, etnik, budaya, dan bahasa yang beragam.  Sedangkan  melalui   observasi  dan  penanganan  kasus,  siswa  dan  guru difasilitasi  untuk  tinggal  beberapa  hari  di  masyarakat  multikultural.  Mereka  diminta untuk  mengamati  proses  sosial  yang  terjadi  di  antara  individu  dan  kelompok  yang ada, sekaligus untuk melakukan mediasi bila ada konflik di antara mereka.
19 Styles, Donna. 2004. “Class Meetings: A Democratic Approach to Classroom Management”. Hal 3
20 Aly, Abdullah. 2011. Pendidikan Islam Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dengan  strategi  pembelajaran  tersebut  para  siswa  diasumsikan  akan  memiliki wawasan  dan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  adanya  keragaman  dalam kehidupan sosial. Bahkan, mereka akan memiliki pengalaman nyata untuk melibatkan diri dalam mempraktikkan nilai-nilai dari pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari.  Sikap  dan  perilaku  yang  toleran,  simpatik,  dan  empatik  pun  pada gilirannya  akan  tumbuh  pada  diri  masing-masing  siswa.  Dengan  demikian,  proses pembelajaran  yang  difasilitasi  guru  tidak  sekadar  berorientasi  pada  ranah  kognitif, melainkan pada ranah afektif dan psikomotorik sekaligus.
Selanjutnya,  pendekatan  demokratis  dalam  proses  pembelajaran  dengan beragam strategi pembelajaran tersebut menempatkan guru dan siswa memiliki status yang  setara  (equal  status),  karena  masing-masing  dari  mereka  merupakan  anggota komunitas  kelas  yang  setara  juga.  Setiap  anggota  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang absolut.  Perilaku  guru  dan  siswa  harus  diarahkan  oleh  kepentingan  individu  dan kelompok secara seimbang. Aturan-aturan dalam kelas harus dibagi untuk melindungi hak-hak guru dan siswa. Adapun hak-hak guru dalam proses pembelajaran meliputi: (a) guru berhak menilai para siswa sebagai manusia dan hak mereka sebagai manusia, (b)  guru  berhak  mengetahui  kapan  menerapkan  gaya  pengajaran  yang  berbeda otoriter, demokratis, dan bebas untuk meningkatkan hak-hak siswa, (c) guru berhak mengetahui  kapan  dan  bagaimana  menerapkan  ketidakpatuhan  sipil,  dan  (d)  guru berhak  memahami  kompleksitas  aturan  bagi  mayoritas  dan  melindungi  hak-hak minoritas.  Di  pihak  lain,  para  siswa  memiliki  hak-hak  sebagai  berikut:  (a)  siswa berhak  mengetahui  hak  sipil  dan  kewajibannya,  dan  (b)  siswa  berhak  mengetahui bagaimana menggunakan hak dan kewajibannya (Garcia, 1982: 160). 21
Lebih  jauh,  pendekatan  demokratis  dalam  pembelajaran  ini  menuntut  guru memiliki kompetensi multikultural. Farid Elashmawi dan Philip P. Harris (1994: 6-7) menawarkan  6  (enam)  kompetensi  multikultural  guru,  yaitu:  (a)  memiliki  nilai  dan hubungan  sosial  yang  luas,  (b)  terbuka  dan  fleksibel  dalam  mengelola  keragaman siswa, (c) siap menerima perbedaan disiplin ilmu, latar belakang, ras, dan gender; (d) memfasilitasi  pendatang  baru  dan  siswa  yang  minoritas,  (e)  mau  berkolaborasi  dan koalisi dengan pihak mana pun, dan (f) berorientasi pada program dan masa depan.
21 Garcia, Ricardo L. (1982). Teaching in a Pluristic Society: Concepts, Models, Strategies. New York: Harper & Row Publisher
Selain itu,  James A.  Bank  (2010)  menambahkan  kompetensi  multikultural  lain  yang harus  dimiliki  oleh  guru,  yaitu:   (a)  sensitif  terhadap  perilaku  etnik  para  siswa,  (b) sensitif  terhadap  kemungkinan  adanya  kontroversi  tentang  materi  ajar,  dan  (c) menggunakan teknik pembelajaran kelompok untuk mempromosikan integrasi etnik dalam pembelajaran. 22
Implementasi pendidikan multikultur pada institusi pendidikan diperlukan pula penanaman  nilai-nilai  budaya  dan  karakter  bangsa,  dimana  penanaman  nilai-nilai tersebut hendaknya tercantum di dalam kurikulum 2013 dan juga dilakukan di dalam proses pembelajaran di kelas pada setiap mata pelajaran.
Adapun nilai-nilai budaya dan karakter tersebut diantaranya adalah   Religius, Jujur,  Toleransi,  Disiplin,  Kerja  keras,  Kerja  Sama,  Kreatif,  Mandiri,  Demokratis, Rasa  ingin  tahu,  Semangat  kebangsaan,  Cinta  tanah  air,  Menghargai  prestasi, Bersahabat/Komunikatif,    Cinta  damai,  Percaya  Diri,  Gemar  membaca,  Peduli lingkungan, Peduli sosial, Tanggungjawab.
Contoh  penanaman  nilai-nilai  budaya  dan  karakter  bangsa  pada  proses pembelajaran  antara  lain  diskusi  kelompok  di  dalam  kelas  atau  ruang  kuliah  untuk menyelesaikan  suatu  materi  atau  soal  yang  diberikan  oleh  guru  atau  dosen (penanaman nilai Kerja Sama, Bersahabat dan Komunikatif),  pembiasaan berdoa di setiap awal pembelajaran di kelas atau ruang kuliah (nilai Religius), pembiasaan saling salaman antar teman di pagi hari dan ketika pulang sekolah (nilai Persahabatan dan Cinta Damai), melaksanakan upacara bendera atau menyanyikan lagu wajib nasional untuk  selingan  (menumbuhkan  Semangat  Kebangsaan  dan  Cinta  Tanah  Air), melakukan  kegiatan  bakti  sosial  pada  kegiatan-kegiatan  kesiswaan  (menumbuhkan nilai Peduli Sosial) dan lain-lain.
Dengan demikian pendidikan multikultural yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya  dan  karakter  bangsa  memiliki  urgensi  yang  sangat  tinggi  untuk diimplementasikan  ke  dalam  dunia  pendidikan  baik  itu  di  dalam  kurikulumnya, kegiatan-kegiatan siswa/mahasiswa dan proses pembelajaran ataupun perkuliahan.
22 Banks,  J.A.  2010. Multicultural  Education:  Issues  and  Perspectives .  Needham  Heights,  Massachusetts  : Allyn and Bacon.

## KESIMPULAN
Pendidikan  multikultur  sebagai  wacana  baru  di  Indonesia  namun  urgensi implementasinya  sudah  sangat  tinggi  mengingat  fenomena  dan  fakta  yang  sudah sangat  kompleks  sehingga  implementasinya  tidak  hanya  melalui  pendidikan  formal namun  juga  pendidikan  non  formal  akademik  dan  non  akademik  yang  dapat dimplementasikan  dalam  kehidupan  masyarakat  maupun  dalam  keluarga.  Dalam pendidikan  formal  pendidikan  multikultur  ini  dapat  diintegrasikan  dalam  sistem pendidikan  melalui  kurikulum  mulai  Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  TK,  SD,  SMP, SMA  maupun  Perguruan  Tinggi.  Implementasi  pendidikan  multikultural  ini  dapat melalui  kurikulum  tiap  jenjang  pendidikan,  program-program  kesiswaan  maupun  di dalam  pembiasaan-pembiasaan  dalam  proses  pembelajaran  sehari-hari  baik  di lingkungan  sekolah  maupun  keluarga.    Pensisipan  pendidikan  multikultur  ini  dapat dilakukan dalam penanaman nilai-nilai multikultur tersebut ke dalam Kurikulum 2013 ataupun kegiatan pembelajaran yang responsive multikultur dengan mengedepankan penghormatan  terhadap  perbedaan  baik  ras  suku,  maupun  agama  antar  anggota masyarakat.
Tak kalah penting wacana pendidikan multikultur ini dapat diimplementasikan dalam  lingkup  keluarga.  Di  mana  keluarga  sebagai  institusi  sosial  terkecil  dalam masyarakat,  merupakan  media  pembelajaran  yang  paling  efektif  dalam  proses internalisasi dan transformasi nilai, serta sosialisasi terhadap anggota keluarga. Peran orangtua  dalam  menanamkan  nilai-nilai  yang  lebih  responsive  multikultur  dengan mengedepankan  penghormatan  dan  pengakuan  terhadap  perbedaan  yang  ada  di sekitar  lingkungannya  (agama,  ras,  golongan)  terhadap  anak  atau  anggota  keluarga yang  lain  merupakan  cara  yang  paling  efektif  dan  elegan  untuk  mendukung terciptanya sistem harmoni sosial yang lebih berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aly, Abdullah. 2011. Pendidikan Islam Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Banks,  J.A.  2010. Multicultural  Education:  Issues  and  Perspectives .  Needham  Heights, Massachusetts : Allyn and Bacon.
Dewey,  John.  1964.  Democracy  and  Education,  New  York:  The  Mac  Millan Company.
Garcia,  Ricardo  L.  (1982).  Teaching  in  a  Pluristic  Society:  Concepts,  Models, Strategies. New York: Harper & Row Publisher.
Hasan,    Hamid    S.  (2000).”Multikulturalisme    Untuk    Penyempurnaan    Kurikulum Nasional”. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
Jewell,  Paul.  2005.  “Autonomy  and  Liberalism  in  A  Multicultural  Society”. Internatioanal Education Journal. Vol. 6. no. 4. hal. 494-500.
Kijima, Miyako. 2005. “Schooling, multiculturalism and cultural identity: Case study of  Japanese  senior  school  students  in  a  secondary  school  in  South Australia”. International Education Journal. Vol. 5. no. 5. hal. 129-136.
Naim,  Ngainun & Achmad Sauqi. 2011. Pendidikan Multikultural  Konsep dan Aplikasi. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
Mansouri,  Fethi  dan  Anna  Trembath.  2005.  ““Multicultural  Education  and  recism: The  chase  of  Arab-Australia  students  in  contemporary  Australia”. International Education Journal. Vol. 6. no. 4. Hal. 516-529.
Mahfud, Choirul. 2011. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mudyahardjo, Redja. 2001. Filsafat Ilmu Pendidikan, Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muhaemin,  E.  (2004).  “Multikulturralisme  dan  Pendidikan  Multikultural”.http://re- searchengines.com/muhaemin6-04.html . Diunduh 30 Oktober 2014
Novera,  Ivet  Amri.  2004.  “Indonesian  Postgradute  Students  Studying  in  Australia:
An  Examination  of  their  Academic,  Social  and  Cultural  Experiences”. Internatioanl Education Journal. Vol. 5. no. 4. hal. 475-487.
Starr,  Linda.  2004.   “Creating  a  Climate  for  Learning:  Effective  Classroom Management Technique”.http://www.educationworld.com/a_curr/curr155.shtml.Diund uh 30 Oktober 2014
Styles,  Donna.  2004.  “Class  Meetings:  A  Democratic  Approach  to  Classroom Management”. http://www.educationworld.com/a_curr/profdev012.shtml”.  Diunduh  1 November 2014
Tilaar,  H.A.R.  2002. Perubahan  Sosial  dan  Pendidikan:  Pengantar  Pedagogik  Transformasi untuk Indonesia. Jakarta: Grasindo.
Winch,  Carlene  and  Dummett.  2004.  “Teaching  Processes  and  Practices  for  an Australian  Multicultural  Classroom:  Two  Complementary  Models. International Education Journal. Vol. 4. No. 4. Hal. 102-113. Yaqin, Ainul. 2005. Pendidikan Multikultural; Cross-Cultur Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan. Yogyakarta: Pilar Media.