Volume 11 Issue 3 2023  Pages 1157 - 1170 website: https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/PKWU/index

## Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Karo
( Studi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabanjahe Kabupaten Karo )
Serli Handayani Br. Surbakti¹, Rypho Delzy Perkasa² 1,2 UIN Sumatera Utara, Indonesia Email: serlihandayanibrsurbakti05@gmail.com
Abstract : As a component of economic growth, small and medium enterprises (SMEs) are in a strategic position to accelerate structural change and improve people's livelihoods, especially in the Kabanjahe region of the Karo region. This study uses descriptive research with a qualitative approach. To accomplish this, the researchers went directly to the scene and interviewed one of his staff members working at his UKM in Kabanjahe district of Karorigency. In its role, SMEs can increase their own employment and become a source of sustainable business development and smooth income growth. This motivated researchers to explore approaches that would lead to success in the Kabanjahe area of the Karo region. The purpose of this study was to investigate the  extent  to  which  the  strengthening  of  SMEs  affects  the  economic  development  of municipalities.
Keywords: UKM Empowerment, Economic Development
Abstrak: Sebagai salah  satu  unsur pertumbuhan ekonomi,  usaha  kecil  dan  menengah (UKM) berada pada posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di wilayah Kabanjahe, wilayah Karo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti terjun langsung ke lokasi dan mewawancarai salah satu pegawai yang bekerja di UKM di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Dalam perannya, UKM sendiri mampu memperluas lapangan kerja, menjadi sumber akomodasi usaha yang berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan yang lancar. Hal  inilah  yang menginspirasi  para  peneliti  untuk mencari  pendekatan  yang  dapat membawa kesuksesan di daerah Kabanjahe wilayah Karo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penguatan usaha kecil dan menengah berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.
Kata Kunci : Pemberdayaan UKM, Pembangunan Ekonomi
Copyright (c) 2024 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
Menurut  Chaniago  dalam  Abidin  (2022)  koperasi  adalah  perkumpulan  orang perseorangan atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk bergabung  dan  keluar,  bekerja  sama  sebagai  satu  keluarga  untuk  meningkatkan kesejahteraan fisik para anggotanya. Definisi sebelumnya sedikit berbeda dengan yang dikemukakan  oleh  Moh,  Hatta.  Bapak  Koperasi  Indonesia  mendefinisikan  koperasi secara  lebih  sederhana,  tetapi  semakin  jelas,  dan  koperasi  memiliki  visi  dan  misi. Koperasi  adalah  suatu  usaha  koperasi  untuk  meningkatkan  kehidupan  perekonomian yang berlandaskan gotong royong. Semangat saling membantu dipupuk oleh keinginan
untuk  melayani  teman untuk  semua dan semua  untuk  satu.  Fungsi dan peran koperasi ialah membangun dan mengembangkan potensi dan keterampilan ekonomi anggotanya dan  masyarakat  pada  umumnya,  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  dan  sosialnya, berpartisipasi  aktif  dalam  meningkatkan  kualitas  manusia  dan  kehidupan  sosial,  serta memperkuat  ekonomi  kerakyatan  nasional  sebagai  dasar  kekuatan  dan  keberlanjutan ekonomi (Sttar, 2012).
Koperasi  merupakan  salah  satu  bentuk  badan  usaha  yang  sama  dengan  badan usaha lain seperti CV, Perseroan Terbatas dan bentuk badan usaha lainnya. Koperasi sama memiliki hak dan kewajiban sebagai badan usaha dan juga berbadan hukum. Namun dari kesamaan itu terdapat perbedaan koperasi dengan bentuk badan usaha lain yang bukan koperasi  (Maulana  &  Rosmayati,  2020).  Pemberdayaan  masyarakat  ( community empowerment ) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat ( community development )karena  mengacu  pada  pengertian  yang  tumpang  tindih  dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat ( community empowerment )  dan  pembangunan  masyarakat  ( community  development )  dimaksudkan sebagai  pemberdayaan  masyarakat  yang  sengaja  dilakukan  pemerintah  untuk memfasilitasi  masyarakat  lokal  dalam  merencanakan,  memutuskan  dan  mengelola sumberdaya  yang  dimiliki  sehingga  pada  akhirnya  mereka  memiliki  kemampuan  dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial  secara berkelanjutan.  Oleh karena itu pemberdayaan  masyarakat  pada  hakekatnya  berkaitan  erat  dengan  sustainable development yang membutuhkan prasyarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis (Noor, 2011).
Menurut Kurniawan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bidang  yang  memberikan  kontribusi  yang  segnifikan  dalam  memacu  pertumbuhan ekonomi  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  daya  serap  UKM  terhadap  tenaga  kerja  yang sangat  besar  dan  dekat  dengan  rakyat  kecil.  Statistik  pekerja  Indonesia  menunjukan bahwa 99,5 % tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang UKM dalam Jauhari (2010). Hasil studi menunjukkan bahwa jumlah produk yang dihasilkan sejak tahun 2008-2019 relatif meningkat  dan  menurun  di  tahun  yang  berbeda,  mengingat  peluang  perkembangan teknologi  digital  yang  relatif  pesat.  Pelaku  usaha  di  UMKM  mengembangkan  desain promosi menggunakan media sosial di Facebook, Instagram, Line, Youtube, Whatsapp, Telegram, Twitter . Riset dengan pengembangan brand image melalui media sosial dapat
membantu  mewujudkan  tujuan  UMKM  sebagai  usaha  mandiri.  Disimpulkan  bahwa pencapaian brand  image pada  komponen corporate  image,  user  image,  dan  product image dengan  memanfaatkan  media  sosial  dapat  tercapai  dengan  baik,  dibandingkan sebelum  menggunakan  media  social  (Triadi  &  Darnita,  2021).  Selain  itu,  pemerintah dapat memberikan hibah untuk bisnis pemula, diantaranya melalui kredit usaha rakyat dan  memberikan  keringanan  pelunasan  pinjaman  bagi  UMKM.  Kendati  demikian, lanjutnya, perlu meningkatkan kerja sama antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, lembaga perbankan, fintech, marketplace , dan seluruh pelaku usaha agar dapat bersaing di pasar di masa pandemi ini, mendukung UMKM untuk maju ke kelas dengan membantu menerapkan digitalisasi lingkungan. setiap langkah operasi bisnis sehari-hari (Wahyuni & Mardiana, 2022).
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia menunjukan pertumbuhan yang cukup tinggi. Data Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah. Tahun 2017,  menunjukan  jumlah  unit  usaha  UMKM  adalah  7.716.780  unit  yang  terdiri  dari adalah  Usaha  Mikro  (UMi)  13,83  persen,  Usaha  Kecil  (UK)  25,72  persen  dan  (UM) Usaha  Menengah  32,40  persen,  sedangkan  Usaha  besar  (UB)  10,26  persen.  Dengan kemampuan  pembentukan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  untuk  Umi  sebesar  83,30 persen, UK sebesar 66,72 , UM sebesar 73,87 persen, dan UB sebesar 64,44 persen. Hal tersebut menunjukan bahwa peranan UMKM dalam perekonomian cukup tinggi. Dengan tumbuhnya UMKM dan sumbangannya terhadap PDB menunjukan potensi yang cukup tinggi  dalam  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  UMKM merupakan unit usaha yang dapat memberikan kesempatan usaha bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Dalam skala kecil di tingkat Desa, Usaha Mikro (UMi) dan Usaha Kecil (UK), mulai tumbuh sejalan dengan bantuan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai stimulan untuk menumbuhkan perekonomian di Desa. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya perbaikan prasaran dan sarana di perdesaan, seperti jalan  lingkungan  yang  sudah  diaspal,  kemudahan  informasi  dan  komunikasi,  dan terbentuk Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDES) sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat,  serta  tumbuhnya  potensi  ekonomi  baru  seperti  dibangunnya  obyek-obyek wisata rakyat (Prijanto & Prasetyanto, 2020).
Menurut  Wijanarko  &  Susila  dalam  Irawan  et  al.,  (2020)  salah  satu  kunci keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah adalah adalah tersedianya pasar yang jelas
bagi produk UMKM disamping promosi, branding, dan minat berwirausaha. Sementara itu menurut Suci dalam Irawan et al., (2020) kelemahan mendasar yang dihadapi UMKM dalam  bidang  pemasaran  adalah  orientasi  pasar  rendah,  lemah  dalam  persaingan  yang kompleks dan tajam serta tidak memadainya infrastruktur pemasaran.
Pemberdayaan  masyarakat  desa  adalah  upaya  untuk  mengembangkan kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  desa.  Pemberdayaan  masyarakat sebenarnya  mengacu  kepada  kata empowerment ,  yaitu  sebagai  upaya  untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingya masyarakat lokal  yang  mandiri  sebagai  suatu  sistem  yang  mengorganisir  diri  mereka  sendin. Pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  yang  demikian  diharapkan  dapat  memberi peranan  kepada  individu  bukan  sebagai  obyek,  tetapi  justru  sebagai  subyek  pelaku pembangunan  yang  ikut  menentukan  masa  depan  dan  kehidupan  masyarakat  secara umum.
Menurut  Pranaka  dalam  Sedarmayanti  (2013)  menyatakan  bahwa  munculnya konsep  pemberdayaan  pada  awalnya  menekankan  kepada  proses  memberikan  atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power ) kepada masyarakat, organisasi  atau  individu  agar  menjadi  lebih  berdaya.  Selanjutnya  menekankan  pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agarmempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk  menentukan apa yang menjadi  pilihan hidupnya. Dalam buku Tanya  Jawab  Seputar  Undang-Undang  Desa  Kementerian  Desa  menjawab  beberapa pertanyaan yang banyak dipertanyakan tentang konsep pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat  desa bertujuan untuk  memampukan desa dalam  melakukan tindakan  bersama  sebagai  suatu  kesatuan  yang  melibatkan  berbagai  pemangku kepentingan  ditingkat  pemerintah  desa,  masyarakat  desa,  maupun  pihak  lain  untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin,  serta  meningkatkan  kapasitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  desa. Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  pemberdayaan  desa  menggunakan  pendekatan
partisipatif  dengan  menjadikan  masyarakat  desa  sebagai  subjek  pembangunan  dengan memanfaatkan  sumber  daya  dan  kearifan  lokal  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  desa. Meskipun pemerintah desa adalah pelaku utama pemberdayaan masyarakat desa, namun tugas  ini  juga  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah,  baik  di  pusat,  provinsi  maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008,  tepatnya  dinyatakan  dalam pasal 1, UMKM dapat dijelaskan secara terperinci berikut ini.
1. Usaha  mikro  adalah  usaha  ekonomi  produktif  milik  orang  perorangan  dan  atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini. Definisi  usaha  kecil  menurut  Suryana  (2010)  umumnya  mencantumkan karakteristik perusahaan yang tergolong usaha kecil : a) biasanya bersifat bebas, tidak  terikat  dengan  identitas  bisnis  lain,  misalnya  sebagai  cabang,  anak perusahaan, atau divisi dari perusahaan yang lebih besar, b) Biasanya sepenuhnya dikendalikan  oleh  pemiliknya  yang  biasanya  adalah  owner-manager  yang memberikan  konstribusi  kepada  hampir  semua  hal,  tidak  hanya  terbatas  pada modal  kerja,  c)  otoritas  pengambilan  keputusan  dipegang  penuh  oleh  pemilik usaha
3. Usaha  menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri  yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau  menjadi  bagian,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  usaha  kecil atau  usaha  besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Undang-Undang No 2 Tahun 2008). Pembangunan dinyatakan sebagai sebuah konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Menurut pendapat Baratha dalam Susetyo (2013) dinyatakan bahwa pembangunan adalah
suatu perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik, berdasarkan pada norma-norma tertentu.  Perubahan-perubahan  direncanakan  melalui  pendayagunaan  potensi  alam, manusia  dan  sosial  budaya  ini  disebut  sebagai  'pembangunan'.  Pembangunan  dengan demikian adalah proses pembaharuan yang kontiniu atau terus menerus dari satu keadaan tertentu kepada satu keadaan lain yang lebih baik. Menurut Meier dan Baldwin  dalam Siagian (2012) mengatakan pembangunan ekonomi adalah suatu proses, dengan proses mana  pendapatan  nasional  riel  suatu  perekonomian  bertambah  selama  suatu  periode waktu yang panjang.
Pembangunan  ekonomi  merupakan  sebuah  proses  kenaikan  pendapatan  secara total  dan  maksimal,  pendapatan  perkapita  penduduk  dengan  memperhitungkan bertambahnya  penduduk  serta  adanya  perubahan  yang  fundamental  dalam  struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk dalam jangka waktu yang panjang. Secara ringkas, pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses yang  menyebabkan  pendapatan  perkapita  suatu  penduduk  dalam  sebuah  negara meningkat dalam jangka waktu yang panjang (Rapanna & Sukarno, 2017).
Pembangunan  manusia  menekankan  terpenuhinya  kehidupan  yang  layak  bagi manusia. Pertumbuhan ekonomi dapat menunjang pemenuhan hak dan kebebasan, serta mempromosikan  simbiosis  antara  pembangunan  ekonomi  dan  keadilan  sosial,  antara ekonomi yang maju dan politik yang sehat; serta antara kesejahteraan masyarakat dan individu. Pembangunan yang menjamin keberlanjutan hidup manusia dan berkeadailan sosial,  merupakan kewajiban negara untuk  memenuhi  kewajibannya terhadap hak atas pembangunan  bagi  seluruh  rakyat.  Oleh  karena  itu,  program  pembangunan  harus diarahkan  untuk  pemerataan  dan  pengurangan  pemiskinan  melalui  komitmen  visi pembangunan  nasional,  dan  diimplementasikan  melalui  konsep  pembangunan  yang berpihak kepada orang miskin ( pro-poor development ) (Wardana, 2016).
Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, arah dan tujuan pembangunan sebagaimana  dipaparkan  di  atas  adalah  dalam  rangka  pencapaian  kesejahteraan  hidup masyarakat/rakyat. Dalam hal ini pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang berlangsung terus menerus dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada untuk  mencapai  tujuan  kesejahteraan  rakyat.  Pencapaian  pembangunan  ekonomi  dari waktu  ke  waktu  membutuhkan  sumber  daya  yang  cukup  besar.  Sumber  daya  tersebut dapat meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber
daya  kelembagaan  ( institutional ).  Berbagai  sumber  daya  ekonomi  tersebut  dapat disediakan  oleh  alam  secara  alamiah  dan  dapat  memberikan  penghidupan  bagi masyarakat yang mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Ketersediaan sumber daya ekonomi  yang  melimpah  dapat  menjadi  pendorong  bagi  suatu  negara  untuk  dapat meningkatkan intensitas pembangunan ekonominya untuk mencapaian kemakmuran dan kemandirian. ekonomi suatu negara, Selain sumber daya tersebut, pembangunan ekonomi juga  membutuhkan  kemajuan  dalam  penguasaan  teknologi-teknologi  dapat  berperan dalam  mempercepat  proses  pencapaiant  output  sehingga  ketercapaian  kesejahteraan rakyat  dapat  segera  terealisasikan  dalam  pembangunan  ekonomi.  Eksistensi  berbagai sumber  daya  dalam  proses  pembangunan  di  berbagai  negara  menunjukkan  perbedaan baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Perbedaan ini merupakan sebuah endowment factors  yang  secara  konparatif  dapat  meningkatkan  daya  saing  perekonomian  suatu negara (Frisdiantara & Mukhklis, 2016).
Menurut Kuncoro (2013) indikator Pembangunan Ekonomi yakni sebagai berikut :
1. Inflasi, suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus- menerus ( continue )  berkaitan  dengan  mekanisme  pasar  yang  dapat  disebabkan  oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.
2. Kependudukan,  upaya  terencana  untuk  mengarahkan  perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang  dan  mengembangkan  kualitas  penduduk  pada  seluruh  dimensi penduduk.
3. Ketenaga Kerjaan, segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
4. Pengangguran,  tuna  karya  adalah  istilah  untuk  orang  yang  tidak  bekerja  sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan seminggu, atau yang layak.
5. Distribusi, salah satu aspek dari pemasaran.
6. Pendapatan,  jumlah  uang  yang  diterima  oleh  perusahaan  dari  aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan.
Mengenai standart UMKM diterangkan pasal ke-6, yakni:
1. Standart UM:
a) Aktiva resik tertinggi adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiada terhitung tempat dan konstruksi menguntungkan.
b) Hasil  penjualan  tahunan  maksimum  adalah  Rp.  300.000.000,00  (Tiga Ratus Juta Rupiah).
2. Standart UK:
a) Kekayaan  resik  melebihi  Rp.  50.000.000,00  (Lima  puluh  juta  rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tiada terhitung tempat dan konstruksi menguntungkan.
b) Omset  pertahun  melebihi  Rp  300.000.000,00  (Tiga  ratus  juta  rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Standart perusahaan sedang:
a) Kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi  Rp.  10.000.000.000,00  (Sepuluh  Miliar  Rupiah)  tiada  terhitung tempat dan konstruksi menguntungkan.
b) Omzet  pertahun  melebihi  Rp  2.500.000.000,00  (Dua  Miliar  Lima  Ratus Juta Rupiah) sampai dengan maksimal Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).
4. Nilai nominal point 1 aksara A, B dan 2 aksara A, B dan poin 3 aksara A, B dan poin 3 aksara A, B mampu berubah setara deretan ekonomi. Ekonomi dibuat oleh keputusan pemerintah Undang-Undang No 2 Tahun (2008).
Asas penguatan serta peningkatan bisnis umkm setara atas pasal 2 UU No. 2 Tahun 2008, yaitu berasaskan familier, perekonomian kerakyatan, keterpaduan,  berdaya guna dan  keadilan,  berkesinambungan,  memiliki  pengetahuan  tentang  wilayah  sekitar, independen  dan  keseimbangan.  Pertumbuhan  serta  perniagaan  terpadu.  Hakikat pengembangan UKM yakni:
1. Pertumbuhan proaktif indepedensi, kohesi serta pengusaha UKM.
2. Terbentuknya tatanan masyarakat yang terbuka, bertanggung jawab dan adil.
3. Peningkatan bisnis berlandaskan wilayah, berbasis kemampuan serta mengarah pada tempat sesuai keahlian perusahaan menengah.
4. Meningkatkan ketangkasan persaingan UKM.
5. Implementasi desain terpadu, implementasi dan eksperimentasi.
Tujuan Pemberdayaan UMKM yang diharapkan dapat diwujudkan:
1. Terlaksananya sistem perdagangan dalam negeri yang setara, meluas, dan kesamarataan keseluruhan.
2. Memperkuat serta membentangkan kapasitas UKM sehingga mewujudkan perusahaan yang teguh dan independen.
3. Memperkuat karakter UKM menuju pembentukan suatu tempat atau yang sering disebut sebagai daerah, membuka lowongan pekerjaan, keseimbangan penghasilan, perkembangan perniagaan juga memberantas kemiskinan masyarakat.

## METODE
Pada penelitian ini juga menggunakan desain penelitian komparatif. Nazir (2005) menyatakan  penelitian  komparatif  adalah  penelitian  deskriptif  yang  ingin  mencari jawaban  secara  mendasar  tentang  sebab-akibat,  dengan  menganalisis  faktor-faktor penyebab  terjadinya  ataupun  munculnya  suatu  fenomena  tertentu.  Desain  kausal digunakan untuk mengukur kuat hubungan dan pengaruh antar variabel dalam penelitian. Penelitian  komparatif  adalah  penelitian  yang  membandingkan  satu  variabel  dengan variabel  lainnya  untuk  mendapatkan  fakta-fakta  dari  objek  penelitian  yang  diteliti. Beberapa defenisi penelitian komparatif menurut para ahli : menurut Sugiyono (2013), penelitian  komparatif  adalah  penelitian  yang  membandingkan  satu  variabel  dengan variabel lainnya pada sampel yang berbeda dan waktu yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan  UMKM  diharapkan  lebih  mampu  menstimulansi  pertumbuhan ekonomi  nasional  yang  tinggi  dalam  jangka  waktu  yang  relatif  pendek  dan  mampu memberikan  lapangan  kerja  yang  lebih  luas  dan  lebih  banyak,  sehingga  mampu mengurangi  tingkat  pengangguran  terbuka  dan  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia. Pemberdayaan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan  bahan  baku  lokal  dan  memiliki  potensi  ekspor,  sehingga  akan  manpu menstabilkan nilai rupiah dan tingkat inflasi. Pemberdayaan UMKM akan menggerakkan sektor riil,  karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang  cukup tinggi. Sektor UMKM diharapkan menjadi tumpuan pengembangan sistem perbankan yang kuat dan sehat pada masa mendatang, mengingat non-performing yang relatif sangat rendah.
Pemberdayaan  UMKM  juga  meningkatkan  pencapaian  sasaran  di  bidang pendidikan,  kesehatan,  dan  indikator  kesejahteraan.  Perekonomian  rakyat  pada hakikatnya merupakan padanan istilah ekonomi rakyat yang berarti perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat.  Perekonomian yang diselenggarakan rakyat  adalah usaha ekonomi yang menjadi  sumber penghasilan keluarga  atau  perorangan  (Sumodiningrat, 2012).
Ekonomi  rakyat  pun  didefinisikan  sebagai  segala  kegiatan  untuk  memenuhi kebutuhan dasar hidupnya ( basic needs ), yaitu pangan, sandang. papan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan ekonomi rakyat harus menjadi agenda utama pembangunan nasional pada tahun-tahun mendatang. Maksudnya, agar pertumbuhan  ekonomi rakyat berlangsung  cepat, kita  harus mengupayakan langkah-langkah nyata. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor usaha yang bersifat padat karya, sekaligus sebagai sektor yang memberikan solusi terhadap permasalahan realiatas sosial ekonomi, dimana sektor usaha tersebut merupakan sektor usaha yang memiliki nuansa kesederhanaan dan dapat  dikerjakan  oleh  masyarakat  yang  tidak  memiliki  keterampilan  dan  kekurangan modal  untuk  mengelola  lapangan  usaha  yang  bersifat  formal  dan  padat  modal.  Bagi masyarakat yang tidak berdaya dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat, maka UKM adalah solusinya.
Tujuan  dibentuk  dan  diberdayakannya  UMKM  juga  telah  tercantum  dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pada pasal 3 dan 5 dalam Purnomo (2022) dengan bunyi  sebagai  berikut:  Pasal  3:  "Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi berkeadilan" Pasal 5: "Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
a. Mewujudkan  struktur  perekonomian  nasional  seimbang,  berkembang,  dan berkeadilan yang
b. Menumbuhkan  dan  mengembangkan  kemampuan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah yang tangguh dan mandiri
c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah,  penciptaan  lapangan  kerja,  pemerataan  pendapatan,  pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan".
Tabel 1. Struktur Organisasi Koperasi, Industri Dan Perdagangan, Kabanjahe, Kab. Karo
Nama Tugas/Wewenang Kepala Dinas Bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan di badan simpan pinjam, perusahaan industrian dan perniagaan Kab. Karo kepada Bupati melalui Sekda Kab. Karo. Sekretaris Bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  data  dan  informasi, pemantauan  dan  pelaporan  dan  evaluasi,  termasuk  manajemen umum,  administrasi,  keuangan,  personalia,  peralatan,  organisasi dan  manajemen regulasi.  Pelaksanaannya  didukung  oleh  2  (dua) orang  wakil  kepala  departemen  berkewajiban  dalam  bagian keuangan juga umum serta pengelolaan potensi alam manusia. Kabid Koperasi Bertanggung  jawab  terhadap  perencanaan,  penyusunan, koordinasi,  penanggung  juga  perjanjian  koperasi,  pembentukan juga  akreditas  ahli  ketetapan,  diskusi  ahli  ketetapan,  pelatihan, relasi  serta  penilaian.  Mereka  akan  dibantu  terkait  penerapan perintah  serta  kewajiban  dua  insan  kepala  departemen  yakni. kepala  koperasi  juga  kepala  tata  usaha  serta  pengurus  ahli ketetapan. Kabid Perindustrian Bertanggung  jawab  untuk  menyusun  perumusan,  merumuskan kebijakan di bidang industri dan melakukan pengawasan bekerja sama  dengan  instansi/instansi  yang  terlibat.  Terkait  penerapan perintah serta kewajibannya dibantu oleh dua kepala departemen yakni  kepala  departemen  agrokimia  serta  kehutanan  juga  kepala departemen mesin logam, elektronika serta industri campuran. Kabid Perdagangan Bertanggung  jawab  untuk  menyusun  perumusan,  merumuskan kebijakan bidang usaha, melakukan koordinasi dan kepemimpinan di  bidang  usaha  untuk  melaksanakan  pemeriksaan  berkolaborasi bersama instansi/instansi terkait. Didalam penerapan perintah serta kewajiban  ditolong  dua  insan  kepala  departemen,  yaitu  Kepala Bidang  perniagaan  nasional  dan  Kepala  Bidang  Perniagaan internasional Bidang UKM Bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, koordinasi, dukungan, pelatihan dan penyampaian serta evaluasi pelatihan dan konsultasi UKM. Terkait  penerapan tugas dan tanggung jawabnya ditolong  dua  insan  kepala  bagian  yakni  Kepala  majelis  serta Koperasi UKM juga Kepala Pengembangan Promosi UKM. Bidang Perancangan Bertanggung  jawab  terhadap  penyiapan,  perumusan,  penjabaran, koordinasi  dan  pemantauan  serta  evaluasi  pedoman  dan pengembangan sektor koperasi, industri, niaga dan UKM. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh dua kepala departemen yaitu Direktur
yang  bertanggung  jawab  untuk  perencanaan  dan  pemantauan program, dan Direktur yang bertanggung jawab untuk pendataan, pengolahan dan lapora

## SIMPULAN
Pemberdayaan  masyarakat  desa  adalah  upaya  untuk  mengembangkan kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Pengertian  UMKM,  usaha  mikro  adalah  usaha  ekonomi  produktif  milik  orang perorangan  dan  atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini,  usaha  kecil  adalah  usaha  ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini, dan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri  sendiri  yang  dilakukan  oleh  orang-perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau  cabang  perusahaan  yang dimiliki, dikuasai,  atau menjadi  bagian, baik  langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Tujuan  adanya  pemberdayaan  UMKM  ini  adalah  mewujudkan  struktur perekonomian  nasional  yang  seimbang,  berkembang,  dan  berkeadilan,  Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan Meningkatkan  peran  UMKM  dalam  pembangunan  daerah,  penciptaan  lapangan  kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Z. S. (2022). Koperasi Kemitraan Pertanian . Pekalongan: Penerbit NEM.
Frisdiantara, C., & Mukhklis, I. (2016). Ekonomi Pembangunan: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris . Malang: Universitas Kanjuruhan Malang.
Irawan,  P.  L.  T.,  Prilianti,  K.  R.,  &  Melany,  dan.  (2020).  Pemberdayaan  Usaha  Kecil Menengah  (UKM)  Melalui  Implementasi  E-Commerce  di  Kelurahan  Tlogomas. Jurnal SOLMA , 9 (1), 33 – 44. https://doi.org/10.29405/SOLMA.V9I1.4347
Jauhari, J. (2010). Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce. JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal) , 2 (1), 159 – 168. https://doi.org/10.36706/JSI.V2I1.718
Kuncoro,  M.  (2013). Strategi  Bagaimana  Meraih  Keunggulan  Kompetitif .  Jakarta: Penerbit Erlangga.
Maulana, A., & Rosmayati, S. (2020). Manajemen Koperasi . Bogor: Guepedia.
Nazir, M. (2005). Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Noor,  M.  (2011).  Pemberdayaan  Masyarakat. CIVIS:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan Kewarganegaraan , 1 (2). https://doi.org/10.26877/CIVIS.V1I2/JULI.591
Prijanto, W. J., & Prasetyanto, P. K. (2020). Potensi Usaha Kecil Mikro (UKM) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) ,
5 (1), 97 – 117. https://doi.org/10.31002/rep.v5i1.3177
Purnomo, S. (2022). Kewirausahaan UMKM . Jawa Tengah: Lakeisha.
Rapanna, P., & Sukarno, Z. (2017). Ekonomi Pembangunan . Makassar: CV. Sah Media. Sedarmayanti.  (2013). Good  Governance  (Kepemimpinan  Yang  Baik)  Dalam  Rangka Otonomi Daerah . Bandung: Mandar Maju.
Siagian, H. (2012). Pembangunan Ekonomi Dalam Cita-Cita dan Realita . Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti.
Sttar. (2012). Buku Ajar Ekonomi Koperasi Latar Belakang Koperasi . Yogyakarta: CV.
Budi Utama.
Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sumodiningrat,  G.  (2012). Pemberdayaan  Masyarakat  dan  JPS .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Susetyo, B. (2013). Teologi Ekonomi . Malang: Averroes Press.
Triadi,  D.,  &  Darnita,  C.  D.  (2021).  Strategi  Membangun  Brand  Image  dan  Promosi dengan Sosial Media pada UMKM Jawet Sama Arep. JURNAL PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN , 9 (2), 326 – 348. https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i2.241
Undang-undang No 2 Tahun 2008 . , Pub. L. No. UU No 2 Tahun 2008 (2008). Indonesia.
Wahyuni,  W.,  &  Mardiana,  L.  (2022).  Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  UMKM.
Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan , 10 (3), 908 – 921. https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i3.584 Wardana,  D.  P.  (2016).  Pengaruh  pembangunan  ekonomi  terhadap  pembangunan manusia di kalimantan timur. INOVASI , 12 (2), 179 – 191. https://doi.org/10.30872/JINV.V12I2.804