## Penangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
1) Dwi Hurriyati*, 2) Muhammad Diego Miranda, 3) Reni Laili
1,2) Program Studi Psikologi, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma, Kota Palembang, Indonesia
3) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Sains Teknologi, Universitas Bina Darma, Kota Palembang, Indonesia Email: diegomuhammad77@gmail.com, dwi.hurriyati@binadarma.ac.id, renalaili@binadarma.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
KDRT Pendampingan korban Dinas PPPA Psikologis Kekerasan Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  sebagaimana  telah  disinggung  di  atas  juga  dapat menimbulkan  akibat  kumulatif  yang tidak  sederhana,  seperti dapat  mengurangi kepercayaan diri  perempuan,  menghambat  kemampuan  partisipasi  perempuan,  mengganggu  kesehatan perempuan, hingga mengurangi hak otonomi Perempuan seperti hak ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pada saat yang sama, KDRT juga merupakan masalah yang cukup penting untuk disoroti di negeri ini, mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. metode yang digunakan yaitu dengan Assessment (Penilaian) tentang kondisi psikologis  klien  yaitu  dengan  melakukkan  wawancara  merupakan  alat  utama  dalam mengungkap kasus, selain itu melakukan tindakan observasi untuk mengetahui pola perilaku yang  ditunjukkan  oleh  klien.  kesimpulan  kekerasan  yaitu  penggunaan  kekuatan  fisik  atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau  masyarakat  yang  menyebabkan  atau  kemungkinan  besar  menyebabkan  luka,  kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

## ABSTRACT
Keywords: KDRT Victim assistance PPPA Office Psychological Violence
Domestic violence, as mentioned above, can also have cumulative consequences that are not simple, such as reducing women's self-confidence, hampering women's participation abilities, disrupting women's health, and reducing women's autonomy rights such as economic, political, social and cultural rights. At the same time, domestic violence is also a problem that is important enough  to  be  highlighted  in  this  country,  considering  that  the  number  of  domestic  violence reported shows an increase from year to year. the method used is by assessing the psychological condition of the client, namely by conducting interviews which are the main tool in uncovering cases, in addition to carrying out observation actions to find out the behavior patterns shown by the client. the conclusion of violence is the deliberate use of physical strength or power, threats or actions, against a person or group of people or the community that causes or is likely to cause injury, death, psychological harm, developmental abnormalities or deprivation of rights.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Pernikahan merupakan Langkah awal bagi seseorang untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena  terwujudnya  rumah  tangga  sakinah,  mawadah  wa  rahmah  merupakan  tujuan  yang sebenarnya  dari perkawinan.  Hal  inilah  yang  menjadikan  perkawinan  sebagai  sebuah  perjanjian  yang  sakral  harus  dijaga dandipertahankan eksistensinya. Akad perkawinan bukanlah perjanjian transaksional semata, melainkan ikatan suci yang terkait erat dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah swt, atau  dengan  kata lain,  terdapat dimensi  ibadah  dalam  sebuah perkawinan. Terdapat hubungan horizontal dan vertical antar manusia di dalam perkawinan, aspek horizontal terdiri dari hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri, baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan
aspek  vertikal  terkait  hubungan  antara  seseorang  secara  pribadi  dengan  Tuhannya  dengan  keyakinan  dan keimanan. Kedua corak hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci atau akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan mempunyai ruang lingkup tidak hanya ibadah saja tetapi juga wilayah sosial.
KDRT  sebagaimana  telah  disinggung  di  atas  juga  dapat  menimbulkan  akibat  kumulatif  yang  tidak sederhana,  seperti  dapat  mengurangi  kepercayaan  diri  perempuan,  menghambat  kemampuan  partisipasi perempuan,  mengganggu  kesehatan  perempuan,  hingga  mengurangi  hak  otonomi  Perempuan  seperti  hak ekonomi,  politik,  sosial,  dan  budaya.  Pada  saat  yang  sama,  KDRT  juga  merupakan  masalah  yang  cukup penting untuk disoroti di negeri ini, mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun  ketahun.  Menurut  Komnas  Perempuan  meningkatnya  KDRT  bisa  terjadi  akibat  ketidaksetaraan  dan ketidakadilan gender. Kondisi ini biasanya dipicu oleh pandangan yang bias gender tentang posisi antaralaki- laki  dan  perempuan.  Sebagai  contoh,  pandangan  yang  merendahkan  perempuan  berakibat  pada  posisi perempuan sebagai sub-ordinat dari laki-laki. Tidak hanya itu, dari problem KDRT tersebut, pada gilirannya juga berpotensimenjadi sejumlah kekerasan lain seperti diskriminasi, marginalisasi dan beban, terutama bagi perempuan.  Namun,  pandangan  bias  terhadap  posisi  perempuan,  terkadang  harus  diakui  juga,  memperoleh legitimasi  dari  paham  keagamaan.  Padahal,  dalam  hukum  Islam,  misalnya,  jelas-jelas  Islam  menempatkan perempuan  dan  laki-laki  sebagai  makhluk  yang  setara.4  Ketimpangan  relasi  gender  antara  laki-laki  dan Perempuan seperti tersebut di atas, bahkan tidak jarang menjadikan kesewenangwenangan seseorang terhadap orang lain, baik menimpa perempuan atau anak-anak. Oleh sebab itu, semangat untuk mewujudkan keadilan menjadi penting untuk terus dilakukan demi menghapuskan dampak dari ketimpangan relasi, menghentikan kekerasan dan memberikan pemihakan kepada korban.
Dalam  hal  ini,  pemerintah  sebenarnya  telah  memulai  penanganan  terhadap  terjadinya  KDRT  di masyarakat.  Kemunculan  Undangundang  Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  2004tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) menjadi bukti atas peran pemerintah tersebut. Dalam UU ini dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumahtangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatanterhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harusdihapus. Penghapusan  Kekerasan  KDRTyang  dimaksud  adalah  jaminan  yangdiberikan  oleh  negara  untuk mencegah terjadinya kekerasan dalamrumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Menurut pemerintah, KDRT tidak hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan atau anak, tetapi juga merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Walaupun wilayah rumah tangga  adalah  wilayah  privat  yang terikat  oleh  otoritas sebuah  keluarga  itu  sendiri,  namun  keluarga sebagai  bagian  dari  masyarakat,  seharusnya  sadar  bahwa  keluarga  juga  merupakan  bagian  dari  masyarakat publik.  Dengan  demikian,  apabila  terjadi  kekerasan  di  dalam  keluarga,  publik  berkewajiban  menghentikan perbuatan  tersebut,  karena  kekerasan  sama  halnya  dengan  bentuk  kejahatan  kemanusiaan.  Bahkan,  jika kekerasan itu mengakibatkan korban, publik atau masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk ikut campur tangan dalam membantu. Hal ini tentu cukup beralasan karena sebuah kekerasan justru akan mengancam dan merusak nilai-nilai dalam kehidupan manusia itu sendiri seperti keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan.

## II. METODE
Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan yaitu dengan Assessment (Penilaian) tentang kondisi psikologis  klien  yaitu  dengan  melakukkan  wawancara  merupakan  alat  utama  dalam  mengungkap  kasus wawancara  yang  dilakukan  yaitu  dengan  pendekatan  diri  terhadap  subjek,  kedua  pemahaman  konteks permasalah, yang ketiga yaitu tindak lanjut, selain itu melakukan tindakan observasi untuk mengetahui pola perilaku yang ditunjukkan oleh klien. dengan jumlah klien yaitu 3 orang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  kondisi  seperti  ini  wanita  kerap  mengalaminya  Stress  dengan  pekerjaannya  yang  menumpuk namun disisi lain suami saya juga bisa stress karena dia merasa tidak berguna. Bagi para istri yang menjalankan segala perannya bersama dengan rela kecil kemungkinannya untuk menemukan gangguan psikologis namun para istri terpaksa atau kecewa dengan kondisi yang ada, seringkali berakibat pada perlakuan yang buruk biasa saja bagi suamiku. Istri yang kecewa dengan suaminya yang tidak bekerja seringkali marah-marah di rumah dan tidak melayani kebutuhan biologis suaminya. Suami yang pendiam dan terus menerus menekan perasaan
bisa menjadi depresi. Kondisi ini ternyata terjadi dialami oleh kasus suami yang dijelaskan di atas Pada kasus di mana suami menunjukkan gejala depresi berat tersebut, setelah ditelusuri, ternyata ada beberapa hal pemicu masalah dapat diceritakan sebagai berikut. Suami istri tersebut dulu bekerja di suatu pabrik dan mereka berdua sudah  terbiasa  bekerja  secara  bergantian,  tergantung  sif  kerja  di  tempat  kerjanya  masingmasing,  sampai memiliki dua orang anak, dan mereka besarkan bersama-sama.
Kemudian  sekitar  20  tahun  yang  lalu  terjadi  PHK  besar-besaran,  dan  kedua-duanya  tidak  lagi  dapat bekerja di pabrik,  sang  suami yang punya  keterampilan  kerja  bangunan,  bekerja  sebagai  tukang, kalau  ada yang minta bantuan. Pekerjaan itu tidak tetap, kadang ada dan seringkali tidak adanya. Tanpa di sangka-sangka di usia istri yang sudah 40 tahunan hamil dan mereka dikaruniai anak lagi, dan saat yang sama keluarga ini sudah  bermenantu  dan  putrinya  melahirkan  pada  waktu  yang  hampir  sama  dengan  ibunya.  Sehingga  anak mereka  yang  ketiga  ini  lahir  seumur  dengan  cucunya.  Si  ibu  awalnya  tidak  siap  menerima  kenyataan  ini, meskipun  kemudian  pasrah  menerima  kehadiran  anak.  Efek  dari  situasi  ini  si  istri  berubah,  di  mana  sejak melahirkan anak ke tiga itu, ia tidak mau lagi tidur sekamar dengan suaminya. Dengan kondisi suami yang penghasilannya tidak tetap, istri terdorong untuk bekerja mencuci pakaian di beberapa rumah tangga, bahkan kemudian istrinya memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga di satu keluarga setelah anak bungsunya cukup matang untuk ditinggal (kelas 3 SD).
Di rumah tangga istrilah yang dominan, segala keputusan tergantung dia, suami hanya menurut kehendak istri,  dan  tak berdaya  menolak  berbagai keputusan istri.  Dari  gambaran  kasus tersebut  tampak tidak terjadi kekerasan  dalam  bentuk  fisik  terhadap  suami,  tapi  telah  terjadi  kekerasan  psikologis  yang  menimbulkan penyimpangan perilaku. Depresi yang dialami kasus bisa berpangkal dari stress yang berlangsung lama. Stress pada  suami  terjadi  karena  hambatan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  biologis,  dan  kebutuhan  akan  cinta  dan harga  diri  atau  berpangkal  dari  frustasi.  Suprapti  Slamet  I.S  &  Sumarno  Markam  (2008:  35)  menjelaskan bahwa keadaan terhambat dalam mencapai suatu tujuan dinamakan frustrasi.
Dalam  kasus  suami  depresi  yang  dijelaskan  di  atas,  permasalahan  terjadi  bisa  karena  keinginan  untuk berkuasa tertekan oleh dominasi istri, di sisi lain tipe suami yang pendiam sehingga ia menahan semua gejolak yang  muncul  dari  dalam  dirinya.  Di  sisi  lain  kurangnya  tingkat  pendidikan  (tidak  tamat  SD)  membuatnya berpikiran sempit, selanjutnya tipe suami ini juga tergolong hipersensitif.
Dalam memeriksa korban kekerasan suami dan kekerasan isteri, Cristian dkk. (1994) menemukan bahwa istri korban dilaporkan lebih banyak mengalami dampak negatif dan lebih sering cedera parah daripada suami yang  jadi  korban  kekerasan,  dan  perempuan  pelaku  lebih  banyak  mengalami  depresi  dibanding  laki-laki pelaku. Jika suami yang menjadi korban kekerasan, ia mengalami takut pada pasangannya. (Vivian dan Malone 1996).
Sementara pada kasus-kasus kekerasan pada istri dipicu oleh berbagai hal. Alkohol sangat berhubungan dengan  perilaku  kekerasan.  Sebagaimana  telah  dicatat  Gelles  (1972),  mabuk  memberikan  alasan  dan pembenaran  untuk  melakukan  kekerasan  karena  menjadi  arah  argumen  (biasanya  melalui  alkohol)  dan berfungsi  sebagai  pemicu  untuk  berdiri  lama,  pengulangan  perselisihan  bisa  jadi  meupakan  kulminasi  dari kekerasan.
Sebuah studi yang dilakukan oleh L. Walker (1989) menemukan bahwa dalam kasus-kasus perempuan yang dipukul berulangulang, yang dibunuh oleh para pelaku kekerasan, kadar minuman pelaku kekerasan telah meningkat  dari  waktu  ke  waktu  sebagai  pemicu  tidak  bisa  diprediksinya  kekerasan.  Survei  Nasional penggunaan minuman yang memabukkan yang dilakukan oleh National Institute on Drug Abuse (NIDA), dan dilaporkan dalam Gelles dan Straus (1990), menemukan bahwa 53% responden yang dilaporkan sedang mabuk lebih  dari  dua  kali  sebulan  menjadi  agresif  dan  marah-marah  ketika  mereka  minum.  Alasanalasan  serius sebagai akibat dari minum-minum telah dilaporkan oleh 41% responden. Dalam studi kasus terhadap 1600 laki-laki, 80% yang minumminum setiap kali mereka minum melakukan kekerasan.
Assessment (Penilaian)  tentang  kondisi  psikologis  klien  adalah  Penilaian  potensi  kekerasan  atau pengamatan kekerasan dan pelecehan dalam keluarga sebagian memerlukan tindakan oleh terapis. Asesment pada  kasus  di  atas  mesti  dilakukan  oleh  psikolog.  Kegiatan  ini  menyediakan  jawaban  untuk  pertanyaan- pertanyaan  kunci,  seperti  menyangkut  kelemahan-kelemahan  kasus  dan  akibat-akibatnya,  defisiensi  dan gangguan apa yang terjadi pada pemfungsian diri klien atau lingkungan sosialnya untuk mengelola masalah dan atau mengembangkan kecenderungan positifnya, serta intervensi apa yang terbaik digunakan untuk dapat memenuhi  kebutuhan  klien.  Asesmen  klinis  juga  berkontribusi  terhadap  riset  klinis.  Asesmen  klinis  sering diartikan sebagai psikodiagnostik, yaitu upaya untuk memahami sumber penyakit melalui gejalagejala sakit
atau  maladaptif  dan  kemudian  memasukkannya  ke  dalam  kelompok  jenis  gangguan  yang  baku  atau  telah dibakukan. Asessment yang dilakukan psikolog klinis memusatkan perhatian pada: (1) disfungsi (psikologis) individual untuk mengetahui abnormalitas atau kekurangan dalam aspek pikiran, emosi, maupun tindakan. (2) menemukan kekuatan klien, dalam hal kemampuan, keterampilan atau sensitivitas (Sutardjo A. Wiramihardja, 2007).
Asessment utama dalam mengungkap kasus ini adalah wawancara, terutama wawancara pada klien dan istrinya,  dalam  pertemuan  yang  berbeda.  Wawancara  merupakan  alat  utama  dalam  mengungkap  kasus tersebut.  Di  samping  wawancara,  psikolog  dapat  juga  melakukan  asesment  dengan  observasi  atas  perilaku yang ditunjukkan klien. Kemudian jika psikolog merasa penting dapat juga menggunakan alat bantu yaitu tes.
Wawancara  klinis  bukanlah  suatu  pemeriksaan  silang  (cross  examination),  melainkan  suatu  proses  di mana  pewawancara  harus  waspada  mengenai  intonasi  suara  klien,  kecepatan  bicara,  dan  sensitivitas  untuk ditanya langsung dari matanya (Kendall, 1982 dalam Sutardjo, 2007).
Adapun pihak- pihak yang perlu dilibatkan dalam penanganan kasus seperti ini yaitu:
1. Konselor
Seorang konselor dapat melakukan asesment utama berupa wawancara pengumpulan data, sampai pada wawancara konseling, terutama konseling pada istri yang juga stress dengan gangguan perilaku yang ditunjukkan  suaminya.  Selain  itu  konselor  juga  dapat  membantu  anak-anak  klien  untuk  bersikap proporsional pada kelainan perilaku ayahnya. Konselor juga dapat mengumpulkan data tentang riwayat klien, serta tanggapan orang-orang di sekitarnya terhadap klien. Konselor dapat mengajarkan pada istri dan anak-anak klien bagaimana menghadapi klien.
2. Psikolog Klinis
Psikolog klinis berperan melakukakan asesment klinis, dan psikoterapi atau  konseling pada kasus. Psikolog klinis juga mengajarkan klien dalam berperilaku yang sehat, serta mengkalsifikasi gaangguaan apa saja yang dialami klien. Psikolog klinis memeriksa kelainan psikologis klien. serta melakukan upaya penanggulangan depresinya, untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya
3. Pihak Keluarga
Istri, anak perlu dilibatkan untuk menciptakan situasi yang bisa mengurangi beban psikologis klien, sekaligus agar mereka mengubah sikap mereka pada klien Selain itu keluarga diperlukan kerjasamanya dalam mengumpulkan data tentang. klien, data tentang pandangan orang lain tentang klien. Peran yang paling penting diharapkan dari istri yang perlu diberikan konseling agar ia menyadari bahwa salah satu penyebab sakitnya si suami adalah tidak terpenuhinya kebutuhan biologisnya. Istri perlu mendapatkan semacam pengajaran tentang bagaimana membangun hubungan suami istri yang harmonis. Dalam kasus depresi suami yang dibahas di sini, pendekatan terapeutik yang digunakan adalah: Keluarga  Terapi  Konseling  atau  konseling  keluarga  dengan  menggunakan  “Terapi  Sensitif Gender.Pendekatan ini dipilih karena kekerasan dalam rumah tangga, meski lebih bersifat psikologis, sering terjadi  karena  suami  istri  tidak  dapat  menjalankan  perannya  sebagaimana  mestinya,  dan  hal  ini  berkaitan dengan menyadarkan pasangan akan hak dan kewajibannya masing-masing.
Pendekatan konseling digunakan lebih mendidik, dan mengarahkan pasangan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilaI yang dia patuhi. Dalam kasus keluarga yang sangat menganut agama Islam, konselor sangat diperlukan mengembangkan pendekatan “Terapi Sensitif Gender” yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena itu konselor tidak serta merta menyerap seluruh konsep terapeutik yang dikembangkan para ahli Barat yang hanya sesuai dengan budaya barat, namun konselor perlu memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut klien dan keluarganya.
Gambar 1. assessment pelaksanaan wawancara
Gambar 2. pendampingan korban KDRT

## IV. KESIMPULAN
Beradasarkan  hasil  pembahasan  dalam  leporan  ini  Menurut  WHO,  kekerasan  adalah  penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan menurut Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  pemberantasan  tindak terorisme menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana, melawan hukum, dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Provinsi  Sumatera Selatan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukkan pengabdian kepada Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Nuradhawati,  R.  (2018).  Peran  pusat  pelayanan  terpadu  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  (P2TP2A)  dalam Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik , 1 (01), 149-184. Yuhono,  E.  (2018). Pendampingan  Psikologis  Bagi  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  di  Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). Jamaa,  L.  (2014).  Perlindungan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  hukum  pidana  indonesia. Jurnal  Cita Hukum , 2 (2).
Pakpahan,  M.  (2020).  Pendampingan  Pastoral  Kepada  Perempuan  Korban  KDRT  di  HKBP. Mitra  Sriwijaya:  Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen , 1 (2), 39-65.
Djilarpoin, D. S., & Adam, S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru). SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum , 1 (1), 14-23.
Rahmawati, R., Sukidin, S., & Suharso, P. (2018). Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  Oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  Dan  Keluarga  Berencana  (DP3AKB) Kabupaten Jember. JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial , 12 (2), 162-167.
Kalingga,  Q.  R.  H.  (2020).  Efektivitas  Program  Pendampingan  (Paralegal)  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora , 5 (1), 50-57.
Sari,  A.  K.  (2021).  Pendampingan  Konseling  Behavioral  dalam  upaya  Memberikan  Bantuan  bagi  Korban  Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Dedikasia: Jurnal Pengbdian Masyarakat Vol , 1 (2).
Mariyawati,  M.,  Wulan,  T.  R.,  Muslihudin,  M.,  Wuryaningsih,  T.,  &  Sutoyo,  I.  S.  (2023).  Pendampingan  terhadap Perempuan  Pekerja  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Kabupaten  Banyumas. Jurnal  Analisa Sosiologi , 12 (2).
Warjiyati,  S.  (2018).  Pemberdayaan  Paralegal  Aisyiyah  Ranting  Sukodono  dalam  Pendampingan  Korban  Kekerasan Perempuan dan Anak. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan , 17 (2), 175-192.