Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora ISSN 1411 - 0903 : eISSN: 2443-2660

## ANALISIS KINERJA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

## Teguh Endaryanto, Muhammad Firdaus, Hermanto Siregar dan Dedi Budiman Hakim
Mahasiswa dan Dosen Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD)-IPB E-mail: teguh.e.69@gmail.com
ABSTRAK. Isu otonomi daerah di Provinsi Lampung adalah kinerja ekonomi maupun keuangan di kabupaten induk dan pemekaran. Tujuan penelitian adalah menganalisis kinerja ekonomi dan kinerja keuangan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan analisis deskriptif dan analisis statistik regresi panel data.  Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja ekonomi dan keuangan daerah di kabupaten pemekaran lebih tinggi dibandingkan di kabupaten induk. Indikator penurunan angka kemiskinan adalah indikator yang paling signifikan mendongkrak kinerja ekonomi di kabupaten pemekaran. Kinerja keuangan kabupaten pemekaran yang tinggi dibandingkan kabupaten induk didorong oleh indikator turunnya ketergantungan fiskal, penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal, dan kontribusi sektor pemerintah. Kinerja ekonomi daerah dipengaruhi oleh pangsa pertanian, ukuran wilayah, pendidikan, kesehatan, transfer pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah.
Kata Kunci : otonomi daerah, kinerja ekonomi, kinerja keuangan, kemiskinan

## ANALYSIS OF ECONOMIC AND FINANCIAL PERFORMANCE IN LAMPUNG
ABSTRACT . The issue of regional autonomy in the province of Lampung is the economic and financial performance in the main district and division. The research objective is to analyze the performance of the economy and the financial performance of and the factors affecting the performance of the local economy. This study uses secondary data, descriptive analysis and statistical regression analysis of data panel. The analysis shows that the economic and financial performance in the area of   the district division was higher than in the main district. Indicators of poverty reduction is the most significant indicator of economic performance boost in the district division. The financial performance of the district division is higher than the parent region is driven by the decrease dependence indicator of fiscal, revenue generation, the proportion of capital expenditure, and the contribution of the government sector. Economic performance is affected by the share of agricultural area, the size of the region, education, health, the transfer of central government, local government spending.
Keywords : decentralization, economic performance, financial performance, poverty

## PENDAHULUAN
Satu dekade lebih intensifikasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung sejak digulirkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang paling akhir dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  UU tersebut memberi banyak kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumberdaya yang berkeadilan termasuk dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Provinsi Lampung sebelum tahun 1997 terdiri dari Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Utara. Setelah tahun 1997 terjadi pemekaran kabupaten baru yaitu Lampung Timur, Kota Metro,
Tanggamus, Tulang Bawang, Way Kanan dan Lampung Barat.  Sampai tahun 2013 Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota yaitu 13 Kabupaten dan 2 Kota. Terdapat 5 kabupaten yang baru dimekarkan sejak dicanangkan  otonomi daerah 1 Januari 2001 yaitu Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat.
Kondisi perekonomian Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2003-2013 relatif stabil.  Laju pertumbuhan ekonominya tercatat positif dengan trend meningkat setiap tahunnya (Gambar 1).  Sementara angka kemiskinan menunjukkan trend penurunan yang menunjukkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung yang makin mengecil.  Tentu ini kondisi yang cukup kondusif  bagi pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Lampung. Perkembangan IPM di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung periode 2009-2013 meningkat dengan rata-rata sebesar  71,48 walau masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional yaitu 72,77.
Menurut Kuncoro (2012), alasan mendasar terjadi pemekaran adalah peningkatan kesejahteraan rakyat lokal.  Selama ini, sumber daya cenderung ditarik ke daerah induk sehingga daerah yang jauh
dari pusat kekuasaan tertinggal.  Selain itu, pemekaran juga untuk peningkatan pelayanan sehingga tidak perlu pergi jauh untuk mengurus sesuatu ke provinsi/ kabupaten.  Memperpendek rentang kendali ( span of control ) karena cakupan yang terlalu luas menyebabkan organisasi tidak dapat berjalan efektif.   Dalam konteks ini, otonomi harus dipahami secara fungsional, artinya orientasi otonomi seharusnya pada upaya pemaksimalan fungsi pemerintah, yaitu layanan, pengaturan, dan pemberdayaan agar dapat dilakukan secepat, sedekat, dan setepat mungkin dengan kebutuhan masyarakat (Badrudin, 2012).  Menurut Juanda (2007) pemekaran daerah memberikan manfaat dalam peningkatan pelayanan publik, otonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip kearifan lokal dan berkelanjutan, partisipasi masyarakat yang meningkat, terjadi efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya alam, kesejahteraan masyarakat.
Hasil studi yang dilakukan Kana and Suwondo (2007) di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dan Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa ada keinginan daerah untuk menarik DAU (Dana Alokasi Umum) sebanyak-banyaknya. Kuncoro (2012), menyampaikan bahwa implementasi pemekaran wilayah dilihat dari transfer dana dari pusat ke daerah, khususnya total  DAU  Nasional  meningkat.  Otonomi  fiskal  bila dikelola mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan faktor-faktor  seperti  efisiensi  keuangan  dan  efektivitas keuangan daerah.
Gambar 1. Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2003-2013
Sumber:  BPS (2014), 2006-2013, data diolah.
Sementara pertumbuhan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik dapat mengurangi kinerja keuangan daerah (Renyaan, Ubud, Idrus, & Djumahir, 2012). Olowu (2003), menegaskan bahwa otonomi daerah yang sukses mensyaratkan adanya kemampuan daerah yang memadai dalam pengelolaan pemerintahan daerah dan akuntabilitas. Dana desentralisasi berpengaruh secara signifikan pada belanja langsung pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Dana otonomi daerah khusus memiliki pengaruh jauh pada belanja tidak langsung pemerintah. Efek desentralisasi telah meningkat, melalui
pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intermediasi, bermakna terhadap lapangan kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan (Suwandi & Warokka, 2013).   Menurut Wardhana, Juanda, Siregar, and Wibowo (2013) DAU, DAK, infrastruktur jalan, aturan hold harmless dan jumlah  penduduk  mempengaruhi  signifikan  terhadap ketimpangan pendapatan.
Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana kinerja ekonomi dan keuangan daerah era otonomi dengan kondisi dan potensi wilayah yang tersedia.  Adapun tujuan penelitian adalah menganalisis kinerja ekonomi dan keuangan daerah era otonomi serta, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi daerah di Provinsi Lampung.

## METODE
Penelitian ini menggunakan data sekunder.  Data diperoleh dari instansi terkait seperti BPS, Biro Keuangan, Bappeda, serta dinas instansi lainnya baik tingkat kabupaten maupun provinsi tahun 2004- 2013. Untuk analisis era otonom ditetapkan 2 (dua) kabupaten induk dan 3 (tiga) kabupaten pemekaran. Kabupaten Tanggamus dan Tulang Bawang sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Pringsewu (pemekaran Kab. Tanggamus), Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat (pemekaran Kab. Tulang Bawang) sebagai kabupaten pemekaran. Untuk mengukur kinerja ekonomi dan keuangan digunakan analisis deskriptif. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi digunakan analisis regresi panel data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Induk dan Pemekaran Perkembangan ekonomi daerah kabupaten dapat dianalisis dengan  membuat Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari indikator  pertumbuhan PDRB non-migas (PPNM), PDRB per kapita (PPK),  Rasio PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Propinsi (RPKPP), Angka Kemiskinan (AK).
Sementara kinerja keuangan dianalisis dengan Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD) yang merupakan angka rata-rata dari indikator: keter- gantungan fiskal (KF), kapasitas penciptaan pendapatan (KPP), proporsi belanja modal (PBM) dan kontribusi sektor pemerintah (KSP).

## Kabupaten Tanggamus Sebelum dan Sesudah
Pemekaran Kabupaten Tanggamus sesudah pemekaran menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif (tren naik). Berdasarkan Tabel 1 dan  Gambar 2,
IKE Kabupaten Tanggamus sesudah pemekaran lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pemekaran. IKE sesudah pemekaran yang lebih tinggi tersebut disebabkan kenaikan pertumbuhan PDRB non-migas, pendapatan per kapita dan turunnya angka kemiskinan.
Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten pemekaran, selama kurun 2010-2013 pasca dimekarkan 2008 mampu menunjukkan kinerja ekonomi yang menggembirakan.  Dengan rata- rata IKE sebesar 25,75 lebih tinggi dibandingkan kabupaten induknya Tanggamus sebesar 24,56. Indikator yang mendongkrak kinerja ekonomi Kabupaten Pringsewu adalah tingkat kemiskinan di kabupaten pemekaran yang lebih rendah dari kabupaten induknya, sehingga secara akumulatif rata-rata IKE Kabupaten Pringsewu (pemekaran) selama tahun 2010-2013 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tanggamus (induk). Gambar 3. Kinerja Keuangan Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu Gambar 2.  Kinerja Ekonomi Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu
Tabel 1. Rata-rata Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten
Tanggamus dan Pringsewu Periode 2004-2007 dan
2010-2013
Sumber:  BPS 2008; 2014 (data diolah) Keterangan :  *   = sebelum pemekaran **  = sesudah pemekaran
Namun demikian Kabupaten Pringsewu perlu memperhatikan dan meningkatkan indikator pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita, termasuk kontribusi terhadap PDRB provinsinya.
Akumulasi rata-rata indeks keuangan  Kabupaten Tanggamus sesudah pemekaran selama 4 tahun relatif lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tanggamus sebelum pemekaran (Tabel 2). Hal ini didorong oleh capaian kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus menurunkan ketergantung-an kapasitas fiskal yang lebih rendah dalam arti terdapat sumber pendapatan
lain selain dari dana transfer pusat, selain itu juga makin tingginya proporsi belanja modal daerah dan rasio belanja terhadap PDRB.
Indeks kinerja keuangan Kabupaten Tanggamus sebelum pemekaran   menunjukkan tren naik, namun setelah pemekaran justru trennya menurun (Gambar 3).
Hal  ini  disebabkan  ketergantungan  fiskal  di Kabupaten Pringsewu lebih rendah dibandingkan kabupaten induknya, kapasitas penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal dan kontribusi sektor peme- rintah di Kabupaten Pringsewu masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tanggamus (Tabel 2). Kondisi ini menyebabkan secara akumulatif meningkatkan indeks kinerja keuangan kabupaten pemekaran melampaui kabupaten induknya, sehingga ini berdampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten pemekaran.
Indeks  kinerja keuangan daerah di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu tersebut ditopang oleh struktur APBD (2004-2007 dan 2010-2013) yang secara riil mengalami peningkatan jumlah secara signifikan,  namun  dari  alokasi  sumber  pendapatan maupun alokasi belanja daerah hanya sedikit mengalami perubahan. Pendapatan Kabupaten Tanggamus sebelum pemekaran rata-rata periode 2004-2007 adalah 480 milyar, dimana 94,01 persen berasal dari dana perimbangan pusat ke daerah. Sesudah pemekaran jika digabungkan pendapatan kabupaten induk dan pemekaran periode 2010-2013 adalah sebesar 1.396 milyar, terjadi kenaikan 191 persen. 1.084 milyar rupiah diantaranya merupakan dana yang berasal dari transfer pusat (dana perimbangan).
Tabel 2. Rata-rata Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu Periode 2004-2007 dan 2010-2013
Menurut (Kana dan Suwondo, 2007) ada kecenderungan pemekaran daerah dilakukan untuk menarik DAU sebanyak-banyaknya. Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten pemekaran baru berhasil menarik dana pusat (APBN) sebesar 477 milyar rupiah, hampir setara dengan Kabupaten  Tangamus sebagai kabupaten induknya yaitu antara 75,93-79,06 persen dari total pendapatan daerah.  Struktur sumber pendapatan sesudah pemekaran yang mengalami kenaikan berasal dari pendapatan lainnya antara lain pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi/kab/kota lainnya dan pendapatan lainnya.
Alokasi belanja daerah sebelum dan sesudah pemekaran di Kabupaten Tanggamus relatif sama. Belanja pegawai masih mendominasi pengeluaran APBD. Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten peme- karan memiliki  alokasi belanja pegawai yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten induknya. Namun secara nasional, rata-rata belanja pegawai tahun 2012 sebesar 50,9 persen dan tahun 2013 sebesar 49,26 persen.  Ini mengindikasikan bahwa proporsi belanja pegawai Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu masih tinggi, berada di atas rata-rata nasional. Hal ini berdampak terhadap alokasi belanja yang kecil bagi program- program pembangunan.
Belanja modal di Kabupaten Tanggamus sebelum dan sesudah pemekaran masih berada di bawah rata-rata belanja modal nasional yaitu 25,36 persen (2012) dan 24,1 persen (2013).  Demikian juga Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten pemekaran. Proporsi belanja modal masih kecil, padahal belanja modal ini adalah belanja yang langsung bersentuhan dengan program-program pembangunan di masyarakat

## Kabupaten Tulang Bawang Sebelum dan Sesudah
Pemekaran
Kabupaten Tulang Bawang sesudah dimekarkan pada periode 2010-2013 justru menunjukkan kinerja ekonomi yang merosot dibandingkan sebelum pemekaran (Gambar  4 dan Tabel 3).  Pertumbuhan PDRB yang menurun yang berimbas kepada pangsa kontribusi ke PDRB provinsi yang makin kecil  membuat IKE Kabupaten Tulang Bawang secara akumulasi rata- rata periode 2010-2013 lebih rendah dibandingkan sebelum pemekaran termasuk dibandingkan dengan IKE kabupaten pemekaran (Mesuji dan Tulang Bawang Barat).  Kabupaten Mesuji dan Tulang Barat sebagai kabupaten pemekaran, selama kurun 2010-2013 pasca dimekarkan 2008 mampu menunjukkan kinerja ekonomi yang menggembirakan.
Dengan rata-rata IKE sebesar 27,13 dan 26,77 lebih tinggi dibandingkan kabupaten induknya Tulang Bawang  yaitu 26,51.  Indikator yang mendongkrak kinerja ekonomi Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat  adalah pertumbuhan PDRB yang
meningkat dan tingkat kemiskinan di kabupaten pemekaran yang lebih rendah dari kabupaten induknya, sehingga secara akumulatif rata-rata IKE Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat (pemekaran) selama tahun 2010-2013 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tulang Bawang  (induk).
Gambar 5. Kinerja Keuangan Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan Tulang Bawang Barat
Gambar 4. Kinerja Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan Tulang Bawang Barat
Tabel 3. Rata-rata Kinerja Ekonomi Daerah  di Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan TB Barat Periode 2004-2007 dan 2010-2013
Sumber:  BPS 2008; 2014 (data diolah)
Indeks kinerja keuangan Kabupaten Tulang Bawang sebelum pemekaran menunjukkan tren naik, namun setelah pemekaran justru trennya menurun (Gambar 5). Namun secara akumulasi rata-rata indeks keuangan Kabupaten Tulang Bawang sesudah pemekaran selama 4 tahun relatif lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tulang Bawang sebelum pemekaran (Tabel 4). Hal ini didorong oleh capaian kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus meningkatkan kapasitas penciptaan pen- dapatan dan kontribusi sektor pemerintah.
Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat selama kurun waktu 2010-2013 memiliki indeks kinerja keuangan daerah yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten induknya Tulang Bawang walaupun
dengan tren yang mulai menurun (Gambar 5).  Hal ini disebabkan ketergantungan fiskal di Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih rendah dibandingkan kabupaten induknya, kapasitas penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal dan kontribusi sektor pemerintah di Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat  masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tulang Bawang (Tabel 4). Kondisi ini menyebabkan secara akumulatif mendongkrak indeks kinerja keuangan kabupaten pemekaran melampaui kabupaten induknya, sehingga ini berdampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat  sebagai kabupaten pemekaran.  Namun tetap harus mampu mempertahankan kondisi ekonomi dan keuangannya, mengingat tren perkembangan kinerja keuangan yang menurun.
Kabupaten pemekaran Tulang Bawang Barat memiliki indeks kinerja keuangan yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mesuji. Hal ini disebabkan Kabupaten Tulang Bawang memiliki ketergantungan fiskal yang lebih rendah dari Kabupaten Mesuji, kapasitas penciptaan pendapatan dan kontribusi sektor pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mesuji. Secara akumulatif memiliki indeks kinerja keuangan yang lebih tinggi yaitu sebesar 37,69 dibandingkan Kabupaten Mesuji sebesar 34,77.
Tabel 4. Rata-rata Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan T.B. Barat Periode 2004-2007 dan 2010-2013
Sumber:  BPS (2008); 2014 (data diolah)
Indeks  kinerja keuangan daerah di Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat  ditopang oleh struktur APBD (2004-2007 dan 2010-2013) yang secara riil mengalami peningkatan jumlah  secara  signifikan,  namun  dari  alokasi  sumber pendapatan maupun alokasi belanja daerah hanya sedikit mengalami perubahan. Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang  sebelum pemekaran rata-rata periode 2004- 2007 adalah 427 milyar rupiah, dimana 91,33 persen berasal dari dana perimbangan pusat ke daerah. Sesudah pemekaran jika digabungkan pendapatan kabupaten induk dan pemekaran periode 2010-2013 adalah sebesar 1.479 milyar rupiah, terjadi kenaikan 246,28 persen. 1.228 milyar rupiah diantaranya merupakan dana yang berasal dari transfer pusat (dana perimbangan).
Kabupaten Mesuji sebagai kabupaten pemekaran baru berhasil menarik dana pusat (APBN) sebesar 337 milyar rupiah, sedangkan Kabupaten Tulang Bawang Bawang Barat berhasil menarik dana pusat sebesar 353 milyar rupiah. Secara umum dampak pemekaran di Kabupaten Tulang Bawang memberikan ruang penciptaan sumber pendapatan di luar dana transfer pusat (persentase alokasi dana transfer pusat  terhadap total pendapatan berkurang).

## Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Kinerja Ekonomi Daerah Hasil  uji Hausman  menunjukkan nilai chi 2 adalah 5,45 dan p-value (Prob) > chi2 = 0,3632.  Hal ini berarti persamaan untuk mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi daerah memiliki parameter yang berbeda antar individu maupun antar waktu yang dimasukkan dalam error.  Dengan demikian random  effect  model lebih sesuai untuk estimasi ini. Berdasarkan estimasi terhadap model didapat hasil hampir semua variabel bebas menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik pada taraf nyata (α) 5 persen dan 1 persen (Tabel 5), kecuali variabel DAK.  Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas z-hitung masing-masing variabel.
Tabel 5. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang mem- pengaruhi Kinerja Ekonomi Daerah Kabu- paten Pemekaran  dan Lainnya  di Provinsi Lampung
Sumber: data diolah 2015
Pangsa pertanian berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah, namun dengan koefisien negatif. Artinya jika terjadi  penurunan kontribusi 1 persen di sektor pertanian  akan menaikkan pendapatan per kapita sebesar 23,81.  Hal ini sebagai ciri kemajuan suatu perekonomian dan merupakan bagian dari transformasi struktural sehingga fokus pembangunan lebih banyak diarahkan ke pembangunan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Juga rendahnya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pangsa  industri dan jasa.
Jumlah penduduk berpotensi untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Artinya setiap terjadi  kenaikan jumlah penduduk 1 persen akan meningkatkan kinerja ekonomi daerah sebesar 0,002.  Menurut Fitrani, Hofman,
and Kaiser (2005); Qibthiyyah (2008); Martinez-Vazquez (2012), determinan pemekaran  adalah jumlah penduduk, luas  wilayah  daratan,  insentif  fiskal  (DAU,  DAK, bagi hasil pendapatan sumberdaya alam dan bagi hasil pendapatan dari sumber lain), dorongan politik, etnik, agama, PDRB per kapita, kemiskinan, tingkat kematian bayi dan tingkat putus sekolah.
Faktor pendidikan yang diproxy dengan variabel angka melek huruf dan kesehatan yang diproxy dengan variabel  angka  harapan  hidup  berpengaruh  signifikan untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah.  Artinya setiap terjadi peningkatan pendidikan 1 persen akan meningkatkan kinerja ekonomi daerah sebesar 121,87, dan setiap peningkatan kesehatan 1 persen akan meningkatkan kinerja ekonomi daerah sebesar 298,47. Perekonomian yang ditandai dengan menurunnya pangsa sektor pertanian dan bergeser ke sektor industri dan jasa membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan dan skill yang memadai.  Melalui pendidikan peningkatan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan bisa diciptakan. Dampaknya tentu akan meningkatkan produktivitas kerja dan inovasi. Demikian halnya dengan kesehatan, jika sumberdaya manusia memiliki tingkat kesehatan yang baik, maka akan mendukung tercapainya produktivitas kerja dan inovasi yang lebih baik sehingga berdampak terhadap pendapatan per kapita. Variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, NTP, IPM diuji oleh Bakri (2011) untuk melihat perkembangan kesejahteraan, termasuk variabel kerapatan tempat ibadah sebagai faktor endogenik yang secara positif signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan pangsa ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
Kontribusi sektor pemerintah (KSP) adalah variabel untuk melihat kontribusi pemerintah dalam menggerakkan perekonomian. Keuangan pemerintah daerah tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan  fiskal  dalam  pembangunan,  namun  juga menggambarkan kinerja pemerintah daerah.  Struktur belanja pemerintah daerah umumnya terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja kabupaten lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa  KSP  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja ekonomi daerah dengan koefisien negatif.  Artinya setiap terdapat peningkatan KSP 1 persen akan menurunkan kinerja ekonomi daerah masyarakat sebesar 1712,35. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja masih sangat kecil untuk kegiatan pembangunan, sehingga pembangunan belum bisa menyentuh aspek pendapatan per kapita bagi masyarakat. Sementara variabel KSP dengan interaksi dummy pemekaran menunjukkan pengaruh  yang  signifikan  dengan  koefisien  positif. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kontribusi sektor pemerintah terkait dengan alokasi belanja cukup memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja ekonomi daerah di kabupaten pemekaran.
KSP (Rasio Belanja/PDRB Kabupaten) di kabupaten pemekaran berpengaruh positif terhadap kesejahteraan.  Jika dilihat pada Tabel 46, rata-rata belanja daerah KP masih lebih rendah daripada KL, namun jika alokasi belanja daerahnya digunakan tepat sasaran akan mampu menggerakkan potensi pembangunan daerah sehingga diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat.  Menurut (Nurlaela (2010)), pengelolaan APBD dapat dilihat salah satunya yaitu alokasi belanja modal, penambahan alokasi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jika IPM meningkat maka potensi peningkatan kesejahteraan dapat dicapai.
Variabel DAK, baik  dengan dummy interaksi ataupun tidak ternyata tidak berpengaruh  terhadap pendapatan per kapita.  Hal ini menunjukkan bahwa alokasi DAK belum terdistribusi sesuai kebutuhan masyarakat. DAK mempunyai tujuan untuk memberikan insentif bagi pemerintah pada level sub-nasional untuk menyelenggarakan kegiatan khusus yang biasanya merupakan prioritas pemerintah tingkat nasional (Boadway & Shah, 2007). Dalam implementasinya sering terjadi kebutuhan daerah tidak sama dengan prioritas pemerintah pusat.  Menurut  Handra and Paddu (2012) besaran  DAK yang diterima daerah relatif tidak dapat diprediksi dibandingkan dengan DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu juga jarang mendapat tambahan anggaran dari sumber lainnya. Sejak tahun 2006 hampir semua daerah menerima DAK, sehingga DAK yang sedikit dan terdistribusi ke banyak daerah, tidak mampu mendorong perbaikan pelayanan publik.
DAU berpengaruh signifikan dalam peningkatan kinerja ekonomi daerah dengan koefisien positif. Setiap peningkatan tambahan DAU 1 persen yang dibelanjakan melalui pemerintah daerah kepada masyarakat akan meningkatkan kinerja ekonomi daerah sebesar 0,0012. Dana  desentralisasi  berpengaruh  secara  signifikan  pada belanja langsung pemerintah dan pertumbuhan eko- nomi. Efeknya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intermediasi terhadap lapangan kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan (Suwandi & Warokka, 2013).
Dana alokasi umum (DAU), bagi daerah pemekaran tentu sangat dibutuhkan untuk membangun daerahnya yang baru.  71,49 persen  DAU adalah sumber pendapatan dalam APBD di KP tidak berbeda jauh dengan  di KL  sebesar 64,83 persen.  Rata-rata alokasi DAU per tahun dapat dilihat pada Tabel 47.  Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan dummy interaksi, DAU di KP berpengaruh terhadap kesejahteraan, namun dengan koefisien negatif.  Artinya jika terjadi kenaikan DAU justru terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.  Kondisi ini bisa terjadi jika DAU yang dibelanjakan melalui pemerintah daerah banyak dialokasi- kan bukan di sektor publik/pembangunan.  Sehingga tidak memberi dampak terhadap pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat.  Diduga faktor  usia kabupaten pemekaran yang relatif baru (rata-rata 5 tahun berjalan) juga mempengaruhi, sehingga alokasi DAU lebih banyak untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk aparatur.
Hasil analisis dengan mengunakan dummy interaksi(Juanda, 2009) DAU di kabupaten pemekaran berpengaruh terhadap kinerja ekonomi daerah, namun dengan koefisien negatif.  Artinya jika terjadi kenaikan DAU justru terjadi penurunan kinerja ekonomi daerah. Kondisi ini bisa terjadi jika DAU yang dibelanjakan melalui pemerintah daerah banyak dialokasikan bukan di sektor publik/pembangunan.  Sehingga tidak memberi dampak terhadap pembangunan dan pendapatan per kapita masyarakat. Diduga faktor usia kabupaten pemekaran yang relatif baru (rata-rata 5 tahun berjalan) juga mempengaruhi, sehingga alokasi DAU lebih banyak untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk aparatur. Sumber pendapatan dalam APBD di kabupaten pemekaran yang berasal dari DAU adalah sebesar 71,49 persen  dibandingkan dengan  di kabupaten lainnya yaitu  sebesar 64,83 persen.

## SIMPULAN
Kinerja ekonomi dan keuangan kabupaten pemekaran (Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat) berdasarkan analisis menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten induk (Tanggamus dan Tulang Bawang).  Indikator yang paling signifikan mendongkrak kinerja ekonomi di kabupaten pemekaran adalah indikator penurunan angka kemiskinan, diikuti oleh percepatan pertumbuhan PDRB dan peningkatan pendapatan per kapita. Kinerja keuangan kabupaten pemekaran yang tinggi dibandingkan kabupaten induk didorong oleh indikator turunnya  ketergantungan  fiskal,  penciptaan  pendapatan, proporsi belanja modal, dan kontribusi sektor pemerintah. Sementara sumber pendapatan daerah sebagian besar berasal dari dana transfer pusat (dana perimbangan). Pangsa pertanian, ukuran wilayah, pendidikan, kesehatan, transfer pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja ekonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrudin, R. (2012). Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta (ID): UPP STIM YKPN.
Bakri,  S.  (2011).  Fungsi  Intrinsik  Hutan  Dan  Faktor Endogenik Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Determinan Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung. (Disertasi), Institut Pertanian Bogor, Bogor (ID).
Boadway, R. W., & Shah, A. (2007). Intergovernmental fiscal transfers: principles and practices: World Bank Publications.
BPS. (2008). Lampung Dalam Angka. Bandar Lampung (ID): BPS Provinsi Lampung.
BPS. (2014). Lampung Dalam Angka. Bandar Lampung (ID): BPS Provinsi Lampung.
Fitrani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2005). Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 41(1): 57-79.
Handra, H., & Paddu, H. (2012). Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAU dan DAK. In T. A. K. K. B. D. Fiskal (Ed.), Policy Brief 2012 (pp. 41). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Juanda, B. (2007). Manfaat dan Biaya Pemekaran Daerah serta Implikasinya terhadap APBD. Jurnal  Ekonomi  FE  Universitas  Borobudur Jakarta, XXV.
Juanda, B. (2009). Ekonometrika Permodelan dan Pendugaan. Bogor: IPB Press.
Kana, N. L., & Suwondo, K. (2007). Pemekaran Kabupaten Sambas dan Kabupaten Buton: Temuan dan Isu Penting. Paper presented at the Seminar Internasional ke-8 “Dinamika Politik Local di Indonesia” : Penataan Daerah (Territorial Reform) dan Dinamikanya, Salatiga Jawa Tengah. Makalah retrieved from Kuncoro, M. (2012). Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan? Jakarta: Salemba Empat.
Martinez-Vazquez, J. (2012). Managing Pressures for Fragmentation. In D. G. o. F. B. M. o. F. R. o. Indonesia (Ed.), Fiscal Decentralization in Indonesia a Decade after Big Bang. Jakarta (ID): University of Indonesia Press.
Nurlaela. (2010). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Manusia (Human Capital). Di Propinsi Sulawesi Barat. (Tesis), Institut Pertanian Bogor, Bogor (ID).
Olowu, D. (2003). Local institutional and political structures  and  processes:  recent  experience in Africa. Public Administration and Development, 23(1): 41-52.
Qibthiyyah, R. M. (2008). Essays on Political and Fiscal  Decentralization.  (Disertasi),  Georgia State University, Atlanta.
Renyaan, J. P. A., Ubud, S., Idrus, M. S., & Djumahir. (2012).  Effect  of  Fiscal  Autonomy  and Economic  Growth  on  Local  Financial Performance. International Journal of Business and Management Invention, 1(1): 16-21.
Suwandi, & Warokka, A. (2013). Fiscal Decentralization and Special Local Autonomy: Evidence from an Emerging Market. The Journal of Southeast Asian Research, 1-14. doi: 10.5171/2013.554057 Wardhana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, K. (2013). Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. Sosiohumaniora, 15 (2): 111 - 118.