## Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pada Demokratisasi Irak Melalui Program USAID 2021

## Fanessa Syailirrahmah Mahfud, Teuku Rezasyah
Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
e-mail : syailirrahma@gmail.com

## Abstract
Since 2003, the United States has focused its foreign policy on Iraq to democratize and  create  peace.  However,  until  2021,  Iraq  has  yet  to  become  a  democratic country and remains a conflict-ridden region. In an effort to democratize Iraq, US provides  assistance  to  the  country,  through  the  United  States  Agency  for International Development (USAID). The findings of this research indicate that the US government's agenda in Iraq has experienced failures, evident, for example, in the  2021  general  elections  where  Iraq  still  faced a  political  crisis  and  numerous human rights violations. Additionally, corruption and armed conflicts continue to occur  in  Iraq.  It  can  be  concluded  that  Iraq  has  not  yet  become  a  democratic country. It was found that the reasons behind this situation include human rights abuses  and  coercion  by  the  United  States  itself  in  its  efforts  to  spread  liberal democracy.
Keywords: democratization, Foreign Policy Analysis, Iraq, United States, USAID.

## Abstrak
Sejak tahun 2003, Amerika Serikat memfokuskan kebijakan luar negerinya di Irak untuk  mendemokratisasi  dan  menciptakan  perdamaian.  Namun  hingga  tahun 2021,  Irak  belum  juga  menjadi  negara  yang  demokratis  dan  masih  menjadi kawasan  penuh  konflik.  Dalam  upaya  mendemokratisasi  Irak,  AS  memberikan bantuan  kepada  negara  tersebut,  antara  lain  melalui United  States  Agency  for International  Development (USAID).  Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan bahwa agenda  pemerintah  Amerika  Serikat  di  Irak  mengalami  kegagalan,  antara  lain indikasinya  adalah  pada  saat  pemilihan  umum  tahun  2021,  Irak  masih  dilanda krisis politik dan masih banyak pelanggaran HAM. Selain itu, korupsi dan konflik
bersenjata juga masih terjadi di Irak. Dapat disimpulkan bahwa Irak belum menjadi negara yang demokratis. Ditemukan bahwa penyebab  kondisi ini adalah  adanya pelanggaran  HAM  dan  koersi  dari  Amerika  Serikat  sendiri  dalam  upayanya menyebarkan demokrasi liberal.
Kata kunci: Analisis Kebijakan Luar Negeri, Amerika Serikat,  demokratisasi, Irak, USAID.

## Pendahuluan
Peristiwa 11 September 2001 merupakan titik awal perubahan lingkungan politik Timur Tengah secara dramatis. Serangan 9/11 yang terjadi di World Trade Center (WTC) pada akhirnya membuat pemerintah Amerika Serikat, khususnya pada saat itu Presiden George  W.  Bush,  menjadikan  Timur  Tengah  sebagai  fokus  utama  kebijakan  luar negerinya  (Bush,  Peace  in  the  Middle  East,  2008).  Pemerintah  Amerika  Serikat menjanjikan  Irak  untuk  menjadi  negara  demokratis.  Tepatnya  pada  tanggal  12 Desember  2002,  Menteri  Luar  Negeri  Amerika  Serikat,  Colin  Powell,  pertama  kali mengumumkan rencana untuk demokratisasi di Irak (Powell, 2002).
Kemudian,  pada  tahun  2002  hingga  awal  2003,  muncul  kecurigaan  dari pemerintah Amerika Serikat terhadap Irak yang memiliki Weapon of Mass Destruction (WMD)  serta  pemerintah  Amerika  Serikat  pada  saat  itu  mengumumkan  betapa bahayanya rezim Saddam Hussein, yang pada akhirnya menggiring pemerintah Amerika Serikat  berupaya  melakukan  operasi  militer  untuk  menggulingkan  rezim  Saddam Hussein dari kekuasannya pada 19 Maret 2003, hingga tercatat ada 208.800 kematian warga sipil sejak invasi pimpinan Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 hingga 2021 (IBC, 2021). Pemerintah Amerika Serikat pada saat itu melakukan operasi militer dengan nama Global  War  on  Terror (GWOT)  yang  mana  program  ini  memiliki  tujuan  untuk memerangi aksi teroris, dan berujung kepada Perang Irak (GwbushLibrary, 2003). Hingga pada  tahun  2004, Iraq  Survey  Group (ISG)  memberikan  laporan  akhir  bahwa  tidak ditemukan Weapon of Mass Destruction (WMD) di Irak setelah terjadinya banyak konflik dan korban yang diakibatkan misi pemberantasan terorisme tersebut.
Salah  satu  program  dari  kebijakan  luar  negeri  Amerika  Serikat  dalam demokratisasi Irak ialah United States Agency International Development (USAID). Mulai dari  tahun  2003  pada  masa  kepemimpinan  George  W.  Bush,  awal  dimana  Amerika Serikat  memutuskan  untuk  membantu  Irak  untuk  menjadi  negara  yang  demokratis, USAID  telah  menjadi  kontributor  utama  dalam  memberikan  bantuan  berupa pendanaan.  Kemudian  pada  tahun  2009,  disaat  pemerintah  Amerika  Serikat  telah
berganti kepemimpinan oleh Barack Obama dan memutuskan untuk meninggalkan Irak, USAID  menuntun  Irak  agar  dapat  merekonstruksi  dan  mengatur  negaranya  sendiri secara  efektif.  Walaupun  pemerintah  Amerika  Serikat  sudah  memutuskan  untuk menarik pasukannya dari Irak secara resmi pada tahun 2010, USAID hingga tahun 2021 di  masa  kepemimpinan  Joe  Biden,  terus  mendukung  tujuan Strategic  Framework Agreement (SFA) dengan pemerintah Irak. Tujuan jangka panjang utama USAID dalam mendukung tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat ialah untuk Irak tetap menjadi negara yang demokratis (USAID, History of USAID, 2021).
Berkaitan  dengan  demokratisasi  Irak,  terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu yang  membahas  demokratisasi  Irak  untuk  menjadikan  Irak  menjadi  negara  yang demokratis, yaitu; (Saputra, 2011), (Danisworo, Utomo, & Astuti, 2013), (Machlis, 2021), (Hatif, 2021), (Rahbarqazi & Mahmoudoghli, 2020), (Souli, 2019), dan (Alkifaey, 2019). Sebagaimana  yang  termaktub  pada  penelitian  tersebut  diatas,  peneliti  menemukan bahwa  penelitian-penelitian  terdahulu  ini  membahas  pihak  internal  yang mempengaruhi demokratisasi Irak. Melalui penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan mencoba  pembaharuan  terhadap  penelitian-penelitian  sebelumnya,  yaitu  dengan membahas keterkaitan pihak eksternal dalam demokratisasi Irak, yang mana dalam hal ini  pihak  eksternal  yang  mempengaruhi  demokratisasi  Irak  tersebut  adalah  pihak Amerika  Serikat.  Pihak  Amerika  Serikat  inilah  yang  memutuskan  untuk  memfokuskan kebijakan luar negerinya terhadap Irak agar Irak dapat menjadi negara yang demokratis.
Penting  untuk  mendalami  dan  menganalisis  peran  Amerika  Serikat  dalam demokratisasi  Irak.  Penelitian  sebelumnya  tentang  demokratisasi  di  Irak  dipengaruhi oleh pihak internal. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif.  Melalui  metode  penelitian  kualitatif  yang  digunakan,  peneliti  akan menganalisis  berdasarkan  sumber-sumber  yang  diambil  melalui  artikel  berita,  jurnal, maupun dokumen resmi dari kedua belah pihak, baik Amerika Serikat maupun Irak yang berhubungan  dengan  Analisis  Kebijakan  Luar  Negeri  Amerika  Serikat  pada Demokratisasi  Irak  melalui  Program The  United  States  Agency  for  International Development (USAID) 2021 .

## Analisis Kebijakan Luar Negeri
Analisis kebijakan luar negeri merupakan studi untuk memahami perilaku aktor dan praktik hubungan antar aktor, terutama negara, dalam sistem internasional. Analisis kebijakan  luar  negeri  perlu  digunakan  untuk  memahami  pentingnya  pengambilan keputusan kebijakan luar negeri bagi suatu negara, mengetahui pengaruh apa saja yang dapat  membentuk  kebijakan  luar  negeri,  dan  juga  dapat  mengetahui  perilaku  suatu
negara  dalam  urusan  internasional.  Bahkan,  analisis  kebijakan  luar  negeri  dapat meningkatkan  kemungkinan  negara  mencapai  hasil  yang  lebih  baik  bahkan  dapat meningkatkan kemungkinan hubungan damai suatu negara (Alden & Aran, 2017:3).
Analisis  kebijakan  luar  negeri  penting  untuk  memahami  lebih  dalam  atas kebijakan luar  negeri  yang  dibuat  oleh  suatu  negara.  Graham  T.  Allison  (1971)  dalam bukunya Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis membuat tiga model untuk menganalisis kebijakan luar negeri, yaitu Model Aktor Rasional, Proses Oragnisasi, dan Birokratik Politik.
Pendekatan analisis kebijakan luar negeri yang paling banyak digunakan adalah Model  Aktor  Rasional.  Pendekatan  ini  mengasumsikan  bahwa  aktor  utama  dalam kebijakan  luar  negeri adalah  individu  rasional  yang dapat  diandalkan untuk  membuat keputusan  yang  dapat  memaksimalkan  nilai  dan  manfaat  yang  akan  dirasakan  oleh negara.  Dalam  Model  Aktor  Rasional,  aktor  yang  membuat  keputusan  bisa  dari pemerintah  negara  itu  sendiri.  Pemerintah  negara  dapat  mengambil  keputusan  dan keputusan  ini  akan  bersifat  konsisten  selama  masa  jabatannya.  Pendekatan  dalam Model  Aktor  Rasional  dapat  berguna  untuk  memahami  tujuan  atau  motif  di  balik tindakan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis  kebijakan  luar  negeri dan  mengacu  pada  Model  I  yaitu  Model  Aktor Rasional untuk  dapat  memahami  tujuan  atau  motif  di balik  kebijakan  luar  negeri  yang  diambil oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap Irak.
Penjelasan Model Aktor Rasional dalam analisis kebijakan luar negeri membuat peneliti ingin mendalami tujuan atau motif di balik pemerintah Amerika Serikat dalam membuat  kebijakan  luar  negerinya  di  Irak.  Pembuat  kebijakan  dalam  Model  Aktor Rasional ini merupakan aktor nasional atau pemerintah negara itu sendiri. Aktor dalam Model Aktor Rasional ini memiliki tujuan tertentu dari kebijakan luar negeri yang dibuat. Dalam  Model  Aktor  Rasional,  peristiwa  dalam  urusan  luar  negeri  dipahami  sebagai tindakan yang dipilih oleh pemerintah negara itu sendiri. Pemerintah negara memilih tindakan  yang  akan  memaksimalkan  tujuan  dan  sasaran  strategis  negaranya  (Allison, 1971, p. 32).

## Demokrasi
Joseph  Schumpeter  (1950)  mendefinisikan  demokrasi  sebagai  metode  atau pengaturan  kelembagaan  untuk  mencapai  keputusan  politik  di  mana  individu memperoleh  kekuatan  untuk  memutuskan  suara  rakyat  melalui  perjuangan  yang kompetitif  (Schumpeter,  1950:269).  Rakyat  menurut  Schumpeter,  memiliki  kekuatan
untuk memutuskan suatu keputusan di negara dimana ia berada. Peran rakyat dalam demokrasi adalah untuk menghasilkan pemerintah atau parlemen yang pada gilirannya akan menghasilkan pemerintah nasional.
Demokrasi  dalam  pengertian  Robert  A.  Dahl  (1998)  dapat  memberikan kesempatan  untuk; Pertama ,  partisipasi  efektif,  di  mana  semua  anggota  memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai kebijakan yang akan dibuat dan diketahui oleh anggota lain. Kedua , kesetaraan dalam voting ,  di  mana  semua  anggota  memiliki  kesempatan  yang  sama  dan  efektif  untuk memilih  keputusan  mengenai  kebijakan  yang  akan  dibuat,  dan  semua  suara  harus dihitung  sama. Ketiga ,  mendapatkan  pemahaman  yang  tercerahkan,  di  mana  semua anggota  memiliki  kesempatan  yang  sama  dan  efektif  untuk  belajar  atau  mendalami kebijakan yang relevan dan kemungkinan konsekuensinya. Keempat , menjalani kontrol atas  agenda,  di  mana  semua  anggota  memiliki  kesempatan  untuk  memutuskan bagaimana  jika  mereka  memilih  hal-hal  apa  saja  yang  akan  dimasukkan  ke  dalam agenda. Kelima ,  inklusi  penduduk  dewasa,  penduduk  tetap  yang  sudah  dewasa  atau cukup  umur,  memiliki  hak  penuh  sebagai  warga  negara  yang  tersirat  dalam  empat kriteria pertama, dengan tujuan kesetaraan politik dalam suatu negara (Dahl, 1998:37- 38).
Dalam  pandangan  Dahl  (1998)    demokrasi  memiliki  manfaat,  setidaknya  ada sejumlah  manfaat,  antara  lain, pertama ,  demokrasi  membantu  mencegah pemerintahan  yang  kejam  atau  diktator.  Dahl  percaya  bahwa  demokrasi  dapat cenderung  lebih  adil  dan  lebih  menghormati  kepentingan  dasar  rakyat daripada non- demokrasi  (Dahl,  1998:48). Kedua ,  demokrasi  menjamin  rakyatnya  sejumlah  hak-hak dasar  yang  sistem  non-demokrasi  tidak  bisa  berikan.  Hak  rakyat  merupakan  elemen penting dalam institusi politik yang demokrasi, karena demokrasi, bukan hanya sekedar memerintah,  namun  memberikan  hak  bebas  terhadap  rakyatnya  (Dahl,  1998:48). Ketiga , demokrasi menjamin rakyatnya kebebasan pribadi. Setiap individu berhak untuk memiliki  kebebasan  pribadi.  Dan  untuk  pemerintahan  menjadi  demokratis,  perlu memberikan  rakyatnya  kebebasan  yang  luas,  seperti  kebebasan  berpendapat, kebebasan berekspresi, dan lain-lain (Dahl, 1998:50). Keempat , demokrasi membantu rakyat  dalam  melindungi  kepentingan  fundamental  mereka  sendiri.  Setiap  individu memiliki  keinginan  dan  kepentingan  masing-masing  dalam  menentukan  hidupnya sendiri. Dengan demokrasi, kepentingan fundamental rakyat dilindungi (Dahl, 1998:52).
Kelima ,  pemerintahan  demokratis  dapat  memberikan  kesempatan  terhadap rakyatnya  untuk  menjalankan  kebebasan  dalam  menentukan nasibnya  sendiri.  Sudah seharusnya tiap individu dapat menentukan nasibnya sendiri tanpa harus dibatasi oleh pemerintahan  yang  non-demokratis.  Pemerintahan  demokratis  memberikan
kesempatan  rakyatnya  untuk  bebas  dalam  menentukan  nasibnya  sendiri  (Dahl, 1998:53). Keenam, pemerintah  demokratis  dapat  memberikan  kesempatan  terhadap rakyatnya  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  moral.  Pemerintah  yang  demokratis akan memberikan kesempatan sepenuhnya terhadap rakyatnya untuk hidup di bawah hukumnya  sendiri,  dan  bertanggung  jawab  atas  pilihannya  (Dahl,  1998:55). Ketujuh , negara-negara  dengan  pemerintahan  demokratis  cenderung  lebih  sejahtera  daripada negara-negara dengan pemerintahan yang non-demokratis (Dahl, 1998:58).
Pemahaman  mengenai  demokrasi  dalam  penelitian  ini  memberikan  landasan bagi peneliti untuk memahami apakah demokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika  Serikat  benar  menjadikan  Irak  menjadi  negara  yang  demokratis  atau  tidak. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  merujuk  pada  dinamika  politik  di  Irak.  Pemahaman mengenai demokrasi juga dapat membantu peneliti untuk menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak dalam mewujudkan negara yang demokratis di Irak dalam pengertian demokrasi oleh Robert A. Dahl (1998).

## Latar Belakang Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Irak
Kejadian pertama yang pada akhirnya membuat pemerintahan Amerika Serikat memutuskan untuk memfokuskan kebijakan luar negerinya di Irak adalah  Serangan 11 September 2001 atau sering disebut 9/11. Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush,  yang  dilantik  pada  20  Januari  2001,  menyadari  bahwa  ia  masih  belum memfokuskan kebijakan luar negerinya di Timur Tengah (GwbushLibrary, 2003). Sebagai aktor  rasional,  pemerintah  Amerika  Serikat  memilih  tindakan  untuk  memfokuskan kebijakan  luar  negerinya di  Irak  atas  dasar  keamanan  dan  kepentingan  nasional yang dimiliki oleh Amerika Serikat.
Kejadian  9/11  yang  membuat  pemerintah  Amerika  Serikat  memiliki  keinginan untuk  memberantas    kelompok  teroris,  juga  membawa  pemerintah  Amerika  Serikat menggulingkan  rezim  Saddam  Hussein  di  Irak.  Hal  ini  lah  yang  semakin  membawa Amerika Serikat masuk ke dalam urusan lingkungan politik di Irak. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat melakukan Global War on Terror (GWOT) untuk memerangi aksi teroris, yang ujungnya membuat terjadinya invasi atau perang Irak pada 2003 (GwbushLibrary, 2003). Sekretaris Jenderal PBB pada saat dilaksanakannya Global War on Terror (GWOT) oleh Amerika Serikat, Kofi Annan, mengatakan bahwa invasi dari Amerika Serikat ke Irak adalah  tindakan  ilegal  yang  bertentangan  dengan UN  Charter .  Kofi  Annan  juga mengatakan bahwa keputusan tersebut seharusnya dibuat oleh Security Council , bukan secara sepihak (BBC, 2004).
Keinginan  Amerika  Serikat  dalam  memberantas  terorisme  kemudian  berlanjut pada meningkatkan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Irak dengan menggulingkan rezim  Saddam  Hussein.  Sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  presiden  George  W. Bush, bahwa ia merasa prihatin melihat Irak berada di bawah rezim Saddam Hussein, hingga presiden George W. Bush mendeskripsikan Saddam Hussein sebagai seorang pria yang  rela  membunuh  rakyatnya  sendiri  dengan  menggunakan Weapon  of  Mass Destruction (WMD),  seorang pria  yang  memiliki  suatu niat  yang dirahasiakan, bahkan presiden  George  W.  Bush  mengatakan  bahwa  Saddam  Hussein  merupakan  sebuah masalah, dan Amerika Serikat perlu menghancurkannya (GWBushArchives, 2002).
Invasi Amerika Serikat ke Irak, oleh sebagian pengamat, disebut berhasil dari sisi bahwa rezim Saddam Hussein yang diktator dan otoriter telah ditumbangkan dan rakyat Irak  meraih  kebebasan  mereka.  Namun,  aspek  keberhasilan  ini  disertai  dengan kegagalan dalam menghentikan konflik, penjarahan, serta kerusakan infrastruktur yang terjadi  di  Irak  setelah  runtuhnya  rezim  Saddam  Hussein.  Hal  ini  disebabkan  karena pemerintahan  Bush  gagal  mengantisipasi  hal  yang  kiranya  akan  terjadi  akibat  dari jatuhnya  rezim  Saddam  Hussein.  Dampak  yang  dirasakan  oleh  rakyat  Irak  adalah banyaknya korban jiwa, dimana 12.512 warga sipil Irak yang menjadi korban jiwa dari adanya operasi militer ke Irak oleh Amerika Serikat  (Statista, 2023).  Selain itu, terjadi disintegrasi serta perpecahan yang mengarah pada konflik sektarian di Irak. Sementara itu, dampak bagi para aktor internasional, terutama bagi negara-negara tetangga Irak, adalah ketidakstabilan di kawasan, antara lain karena terjadinya konflik, terganggunya kerja  sama  ekonomi,  dan  meningkatnya  arus  pengungsi.  Sementara,  bagi  Amerika Serikat sendiri, peningkatan aksi-aksi terorisme pascakejatuhan Saddam menimbulkan ancaman terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat dan keamanan rakyat Amerika Serikat (Gov, 2006).
Alasan  utama  yang  diberikan  pemerintah  Amerika  Serikat  untuk  memulai serangan  ke  Irak  pada  tanggal  19  Maret  2003  adalah  adanya Weapon  of  Mass Destruction (WMD) (GwbushLibrary, 2003). Namun tuduhan dari pemerintah Amerika Serikat ini akhirnya terbantahkan pada tahun 2004, terbukti dalam laporan akhir dari Iraq Survey Group (ISG). Pada kesimpulannya Iraq Survey Group (ISG) tidak menemukan Weapon of Mass Destruction (WMD) di Irak (Duelfer, 2004). Laporan Iraq Survey Group (ISG) ini merupakan hasil dari ratusan individu yang berpartisipasi dalam upaya mencari fakta; seperti tentara, analis, dan supporter yang berasal dari Australia, Inggris, dan juga Amerika.  Mereka  berusaha  untuk  memahami  peran Weapon  of  Mass  Destruction (WMD)  di  Irak  selama  dekade  terakhir  atau  lebih.  Juga,  misi  ini  didukung  oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  serempak  ingin  mencari  kenyataan  dan
mengembangkan  kebijakan  untuk  mengurangi  penderitaan  dan  menghindari  konflik (Duelfer, 2004:1).
Hasil  dari  temuan  pertama Iraq  Survey  Group (ISG)  ialah  total  terdapat  53 amunisi Weapon of Mass Destruction (WMD) dari unit militer yang merupakan bagian dari  sisa  persediaan  pada  perang  Teluk  pra-1991,  berdasarkan  kondisi  fisik  dan komponen sisa (GlobalSecurity, 2004). Saddam Hussein telah mengakhiri program nuklir di  tahun  1991  setelah  perang  Teluk  berakhir,  pada  saat  itu  juga Weapon  of  Mass Destruction (WMD)  yang  dimiliki  oleh  Irak  tidak  pernah  digunakan  lagi. Iraq  Survey Group (ISG) juga melaporkan bahwa mereka tidak menemukan bukti yang menunjukkan upaya  dari  Irak  untuk  memulai  kembali  program  nuklir  atau  tidak  ada  upaya  untuk membuat Weapon of Mass Destruction (WMD) kembali (Duelfer, 2004:1).
Iraq  Survey  Group (ISG)  menegaskan  bahwa  Irak  telah  menghancurkan persediaan Weapon  of  Mass  Destruction (WMD)  di  tahun  1991  tersebut. Iraq  Survey Group (ISG) juga menyimpulkan bahwa hal yang beredar pada saat itu yang kemudian membuat pemerintah Amerika Serikat masuk ke Irak lalu memulai perang Irak dengan tujuan  untuk  memerangi  aksi  teroris  Irak  yang  dianggap  memiliki Weapon  of  Mass Destruction (WMD) itu bertentangan dengan fakta yang ada (Duelfer, 2004).
Dengan  tidak  adanya  bukti  bahwa  Irak  memiliki Weapon  of  Mass  Destruction (WMD) dan penggulingan rezim Saddam Hussein, dapat dipahami bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dilakukan pada saat itu memiliki motif lain. George W. Bush sendiri pun mengakui bahwa Irak tidak memiliki Weapon of Mass Destruction (WMD) dan Irak tidak ada kaitannya dengan kejadian 9/11  (Bush, President Bush Admits Iraq Had  No  WMDs  and  'Nothing'  to  Do  With  9/11,  2006).  Sesuai  juga  dengan  apa  yang diasumsikan  oleh  Graham  T.  Allison  (1971)  bahwa  kebijakan  yang  diambil  oleh  suatu negara tentu dilatarbelakangi oleh suatu tujuan atau kepentingan negaranya. Dengan memahami  kebijakan  yang  diambil  pada  saat  kepemimpinan  George  W.  Bush,  dapat dipahami  bahwa  pemerintah  Amerika  Serikat  pada  saat  itu  ingin  menguasai  Timur Tengah. Pemerintah Amerika Serikat juga berkeinginan menjadi negara yang memiliki kekuatan utama di dunia. Hal itu tersirat dari pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat  pada  saat  itu,  Donald  Rumsfeld,  bahwa  penggulingan  rezim  Saddam  Hussein akan meningkatkan kredibilitas dan pengaruh Amerika Serikat di seluruh kawasan dan dapat menunjukkan bahwa kebijakan Amerika Serikat adalah segalanya (NSA, 2010).
Setelah hampir enam tahun menduduki Irak, tepatnya dari tahun 2003 sampai dengan  tahun  2009,  terjadilah  pergantian  kepemimpinan  di  Amerika  Serikat,  dari George  W.  Bush  kepada  Presiden  Barack  Obama.  Di  bawah  kepemimpinan  Obama, pemerintah  Amerika  Serikat  memutuskan  untuk  meninggalkan  Irak  pada  akhir  tahun
2011.  Menurut  Obama,  konflik  yang  terjadi  sudah  terlalu  lama  dan  sudah  banyak menelan  korban  jiwa.  Keberadaan  Amerika  Serikat  di  Irak  juga  telah  menimbulkan konflik  antara  sektarian  dan  jihadis,  yang  terjadi  akibat  kehadiran  Amerika  Serikat. Obama  menyatakan  bahwa  Amerika  Serikat  akan  membuat  strategi  baru,  antara lain menyerahkan tanggung jawab penuh ke Irak.  Tujuan adalah agar Irak menjadi negara yang  berdaulat,  stabil,  dan  mandiri.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah Amerika  Serikat  berkomitmen  untuk  tetap  membantu  Irak  sampai  benar  benar  bisa menjadi  negara  yang  berdiri  sendiri setelah Amerika Serikat pergi meninggalkan Irak. Obama  berharap  kepergian  Amerika  Serikat  dari  Irak  akan  menandai  era  baru kepemimpinan dan keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah dan mengubah cara dunia  memandang  Amerika  Serikat  (Obama,  Remarks  of  President  Barack  Obama  - Responsibly Ending the War in Iraq, 2009).
Kemudian  pada  tanggal  31  Agustus  2010,  Presiden  Barack  Obama mengumumkan bahwa hampir 100.000 pasukan tentara Amerika Serikat telah pindah dari Irak. Amerika Serikat juga telah menutup atau memindahkan ratusan pangkalan di Irak  dan  juga  telah  memindahkan  jutaan  peralatan  dari  Irak.  Obama  mengumumkan berakhirnya  misi  tempur  di  Irak  dan  transisi  tanggung  jawab  keamanan  Irak  kepada pemerintah Irak sendiri. Lalu, pada 18 Desember 2011, pasukan tentara Amerika Serikat yang terakhir telah dipulangkan dari Irak dan secara resmi Amerika Serikat mengakhiri keterlibatan militer Amerika selama delapan tahun di Irak (Obama, Promise Kept, 2011).
Namun kemudian perkembangan baru terjadi. Pada tahun 2013, Islamic States of Iraq and Syria (ISIS) terbentuk. Berbagai kekerasan kembali terjadi di Irak. Pada tahun itu, jatuh korban sebanyak 200 warga sipil yang tewas dan setidaknya 150 warga sipil yang terluka akibat serangan ISIS. Lalu, pada Juni 2014, ISIS berhasil merebut beberapa wilayah  di  Irak  (Hamasaeed  &  Nada,  2020).  Kebangkitan  ISIS  dan  adanya  video  yang menunjukkan pemenggalan dua jurnalis dari Amerika Serikat, yaitu Jim Foley dan Steven Sotloff, mendorong Obama untuk bertindak melawan ISIS. Obama mengatakan bahwa ISIS merupakan ancaman bagi rakyat Irak dan Suriah, dan Timur Tengah, termasuk juga warga  negara  dan  fasilitas  Amerika  Serikat.  Jika  ISIS  dibiarkan,  akan  menimbulkan kemungkinan ISIS dapat menjadi ancaman pada Amerika Serikat (Obama, Statement by the President on ISIL, 2014).
Pada  tahun  2014,  pemerintah  Amerika  Serikat  kembali  melakukan  operasi militer di Irak dengan membentuk koalisi global untuk menumpas Islamic States of Iraq and Syria (ISIS). Koalisi global ini beranggotakan 83 negara (Gov S. , 2021). Dalam operasi penumpasan ISIS ini juga melibatkan militer Irak, rakyat Irak yang tergabung dalam The People’s  Mobilization  Forces (PMF)  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  Irak  dan mendapatkan bantuan dari Iran serta milisi Kurdi. Akhirnya, pada bulan Desember 2017,
Perdana  Menteri  Irak,  Haider  al  Abadi  mengumumkan  bahwa  Irak  telah  menang melawan ISIS (Husain, 2023).
Meskipun ISIS sudah dikalahkan, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James N. Mattis,  mengatakan  bahwa  militer  Amerika  Serikat  akan  terus  melawan  ISIS  dan membuat kebijakan luar negeri dengan tujuan jangka panjang di Irak untuk mencegah kembalinya ISIS (Nelson, 2023).
United  States  Agency  for  International  Development (USAID)  dalam  Demokratisasi Irak
Mulai tahun 2020, kepemimpinan di Amerika Serikat kembali berubah dengan menangnya Joe Biden dalam pemilu kepresidenan. Pada 26 Juli 2021, Biden secara resmi membuat  pernyataan  bahwa  Amerika Serikat  telah  menyelesaikan  misi  tempurnya  di Irak  pada  akhir  2021.  Biden  mengatakan  bahwa  peran  Amerika  Serikat  di  Irak  akan bersedia untuk terus membantu, melatih, dan menangani ISIS dan Amerika Serikat akan terus mendukung penguatan demokrasi Irak dan Amerika Serikat memastikan pemilu dilanjutkan pada bulan Oktober 2021. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Irak terus untuk membantu Irak menjadi negara yang demokratis (Liptak & Vazquez, 2021).
Pemerintah  Amerika  Serikat  melalui United  States  Agency  for  International Development (USAID),  mendukung  pemerintah  Irak  dan  masyarakat  sipil  Irak  dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis. USAID memberikan $172 juta dari  2017-2023  untuk  Irak  sebagai  dukungan  terhadap  Irak  dalam  meningkatkan manajemen  sumber  daya,  memberdayakan  kepemimpinan,  dan  peningkatan  layanan untuk  seluruh  masyarakat  Irak  (USAID,  Democracy  &  Governance,  2021).  Jika manajemen sumber daya meningkat, pemimpin berdaya, dan peningkatan layanan yang bagus dapat meningkatkan kehidupan masyarakat Irak, Irak dapat menjadi negara yang demokratis,  karena  untuk  menjadi  negara  yang  demokratis,  negara  dengan pemerintahan  yang  demokratis  akan  lebih  sejahtera  dibandingkan  negara  dengan pemerintahan yang non-demokratis.
United  States  Agency  for  International  Development (USAID)  juga  mendukung demokrasi Irak dengan menginvestasikan $25,4 juta selama lima tahun dari 2018-2023 dengan tujuan untuk mewujudkan pemilu yang transparan dan adil, sebab pemilu yang transparan  dan  adil  merupakan  hal  yang  penting bagi  negara  demokratis. USAID juga mendukung  proses  pemilu  Irak  dengan  membangun  kapasitas Independent  High Electoral  Commission (IHEC)  yang  merupakan  komisi  pemilihan  di  Irak.  USAID  juga memberikan  $9,7  juta  kepada United  Nations  Assistance  Mission  for  Iraq’s (UNAMI)
dalam kegiatan mendukung pemilu terhadap pemerintah Irak dan masyarakat Irak agar terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil, serta meningkatkan jumlah pemilih dalam proses  pemilu.  USAID  juga  mendorong  keterlibatan  masyarakat  dalam  pemilu  yang mana dalam hal ini, USAID memang benar mendorong negara Irak agar menjadi negara yang demokratis (USAID, Democracy & Governance, 2021).
Pada  realitasnya, Independent  High  Electoral  Commission (IHEC)  memang bertanggung  jawab  dalam  mengelola  pemilu  di  Irak.  IHEC  mendapatkan  kepercayaan dari masyarakat internasional untuk mengelola pemilu di Irak. IHEC  juga bertanggung jawab  dengan  mendaftarkan  partai  untuk  pemilu.  Dalam  praktiknya,  masyarakat  Irak dapat membentuk partai tanpa campur tangan pemerintah Irak sejak tahun 2018. Tiap partai pada politik Irak didominasi oleh satu kelompok sektarian atau etnis  yang sama (FreedomHouse, 2021). Yang mana artinya Irak hingga pemilu pada 2021, gagal menjadi negara  yang  demokratis sebab pemerintah  demokratis  seharusnya  dapat  mendorong tingkat kesetaraan politik, pada kenyataannya hingga pemilu 2021, tingkat kesetaraan politik masih belum ditemukan di Irak.
Mengingat  dalam  strategi Democracy,  Human  Rights,  and  Governance (DRG) yang  ada  di United  States  Agency  for  International  Development (USAID),  USAID menawarkan  7  hal  kepada  Irak,  yaitu  pemerintahan  yang  demokratis;  partisipasi  dan inklusi; pemilu yang bebas dan adil, transparan, dan akuntabilitas; masyarakat sipil dan media independent; keadilan dan keamanan; HAM dan nondiskriminasi; serta melawan pengaruh  otoriter.  Pada  poin  partisipasi  dan  inklusi,  USAID  dapat  dikatakan  berhasil membuat masyarakat Irak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan memiliki suara untuk memilih.
Namun  pada  enam  poin  yang  lain,  dapat  dikatakan  gagal  sebab  enam  poin lainnya masih belum berhasil ditemukan di Irak. Misalnya, tingkat korupsi yang masih tinggi, sistem peradilan di Irak masih belum berfungsi sempurna yang mengakibatkan korupsi  terus  melanda  Irak  dan  menghambat  kesejahteraan  di  Irak.  Kebebasan berekspresi juga masih belum ditemukan di Irak, antara lain terlihat dalam kejadian 20 Januari  2020  di  mana  pasukan  keamanan  Irak  menembaki  pengunjuk  rasa  di  Tahrir Square, Baghdad. Pasukan keamanan Irak juga menembak, menangkap, dan menculik wartawan yang meliput unjuk rasa anti pemerintah di Irak. Lalu, Irak juga masih belum menjamin  kebebasan  keyakinan  masyarakatnya,  sebab  tempat  ibadah  masih  menjadi sasaran serangan teroris di Irak (FreedomHouse, 2021). Media di Irak hingga tahun 2021 masih  belum bisa  bebas  meliput  apapun  yang  terjadi di  negerinya selama  liputannya bertentangan dengan keinginan pemerintah (HRW, 2021).

## Analisis Penyebab Kegagalan Amerika Serikat dalam Proyek Demokratisasi Irak
Salah satu tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Irak adalah melakukan demokratisasi  di  negara  tersebut.  Namun,  selama  lebih  dari  17  tahun  sejak  invasi Amerika  Serikat  ke  Irak,  pemerintah  Amerika  Serikat  telah  gagal  menjadi  mitra  Irak dalam  rangka  mendukung  pembangunan  demokrasi  dan  ekonomi  di  negara  Irak. Pemerintah  Amerika  Serikat  hanya  terus  mengejar  kepentingan  negaranya  dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat Irak dan keamanan negara Irak (Alkinani, 2020).
Dari sisi bantuan dana, sudah sangat banyak dana yang diberikan Amerika Serikat kepada Irak, misalnya dana sebesar $451 juta untuk bantuan militer ke Irak serta dana sebesar $745 juta untuk perlawanan Islamic States of Iraq and Syria (ISIS) agar Irak dapat menjadi  negara  yang  demokratis  dan  jauh  dari  terorisme.  Juga  pemerintah  Amerika Serikat menambahkan dana dalam bantuan kemanusiaan ke Irak sehingga totalnya akan menjadi  lebih dari sebesar  $706  juta serta  tambahan  dana  $49,5  juta dalam bantuan ekonomi COVID-19 dan lebih dari $22,7 juta untuk membantu pengungsi Suriah di Irak (HRW, 2021).
Bila  kita  kembali  merujuk  pada  pandangan  Dahl  (1998)  tentang  manfaat demokrasi,  masih  banyak  kriteria  yang  belum  terpenuhi,  misalnya,  pemerintahan demokratis  seharusnya  dapat  menegakkan  keadilan,  lebih  menghormati  kepentingan dasar  rakyat,  mampu  menjamin hak-hak  dasar  rakyat,  dan  mampu  membantu  rakyat dalam melindungi kepentingan fundamental mereka sendiri. Di antara hak dasar rakyat adalah keamanan dan kemakmuran; namun hal ini belum bisa dipenuhi oleh pemerintah Irak.
Alih-alih  Irak  dapat  menjadi  negara  demokratis,  Irak  hingga  kini  masih  berada dalam konflik berkepanjangan, antara lain masih bergeraknya sel-sel Islamic States of Iraq and Syria (ISIS) yang melakukan berbagai aksi teror, masih terjadinya konflik internal di Irak, bahkan serangan bersenjata yang saling membalas antara militer Amerika Serikat melawan milisi sukarelawan rakyat Irak yang menginginkan Amerika Serikat angkat kaki sepenuhnya  dari  Irak,  yang  mana  serangan  ini  juga  berdampak  pada  keamanan masyarakat Irak. Seperti yang terjadi pada saat itu, ketika milisi sukarelawan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Provinsi Anbar barat dan ibu kota Baghdad dengan delapan  tembakan  (Weekly,  2022).  Kemudian,  Amerika  Serikat  membalas  dengan melakukan  serangan  yang  menewaskan  Jenderal  Iran,  Qassem  Soleimani,  di  bandara Baghdad  yang  pada  saat  itu  datang  sebagai  diplomat  yang  diundang  resmi  oleh pemerintah Irak dan ia merupakan tokoh yang sangat berperan penting dalam perang melawan ISIS (Yulianti, Sidik, & Mu'min, 2021). Iran bersumpah akan membalas dendam atas  pembunuhan  ini  sampai  Amerika  Serikat  keluar  dari  Irak  (Weekly,  2022).
Perkembangan  ini  telah  mengubah  Irak  menjadi  medan  pertempuran,  dengan konsekuensi  yang  buruk  bagi  gerakan  politik  Irak  ke  arah  perubahan  dan  demokrasi (Alkinani, 2020).
Liberalisme adalah hal menjadi pemicu Amerika Serikat mewujudkan kebijakan luar negerinya dengan melakukan demokratisasi. Amerika Serikat kita ketahui sebagai negara  penganut  liberalisme.  Namun,  tidak  semua  negara  yang  menjadi  fokus demokratisasi  dari  Amerika  Serikat,  khususnya  Irak,  merupakan  penganut  liberalisme juga. Tidak semua negara mau menerima demokratisasi a la Amerika Serikat, dan ketika tidak  mau,  Amerika  Serikat  akan  melakukan  penggulingan  rezim,  seperti  apa  yang Amerika Serikat lakukan kepada rezim Saddam Hussein (Mearshaimer, 2018).
Sejak  berakhirnya  Perang  Dingin,  menurut  Mearsheimer,  Amerika  Serikat mengadopsi  kebijakan  luar  negeri  yang  dikenal  sebagai  hegemoni  liberal.  Dan  tujuan dari  kebijakan  luar  negeri  tersebut  ialah  untuk  membangun  negara-negara  sesuai dengan  keinginan  Amerika  Serikat.  Tapi,  kebijakan  ini  merupakan  kegagalan  total. Hegemoni  liberal  ini  merupakan  kebijakan  luar  negeri  yang  sangat  ambisius  dengan melibatkan  tiga  tujuan,  yaitu  untuk  mengubah  sebanyak  mungkin  negara  menjadi demokrasi  liberal,  mendorong  ekonomi  internasional  yang  terbuka,  dan  membangun institusi internasional, intinya Amerika Serikat membentuk dunia sesuai dengan citranya sendiri  yang  ujungnya  malah  mengorbankan  politik  bahkan  ekonomi  negara  lain (Mearshaimer, 2018).
Kaum  liberal  memiliki  alasan  penting  untuk  mempromosikan  penyebaran demokrasi liberal yaitu untuk memfasilitasi perdamaian. Sama dengan Amerika Serikat yang  memfokuskan  kebijakan  luar  negerinya  untuk  promosi  demokrasi  terhadap  Irak dan  Amerika  Serikat  juga  berkomitmen  untuk  melindungi  dan  memfasilitasi perlindungan  untuk  Irak  agar  terciptanya  perdamaian.  Beberapa  kaum  liberal  juga berpendapat  bahwa  liberalisme  akan  membantu  perdamaian  lebih  lanjut  dengan meningkatkan kemakmuran ekonomi. Dengan berlindung di balik kalimat dari Woodrow Wilson bahwa liberalisme akan membuat dunia aman untuk demokrasi, Amerika Serikat tidak sadar  bahwa setiap  negara  memiliki  budaya  masing-masing,  yang  mana  dengan memaksakan usahanya yang ambisius itu akan tidak menghargai hak individu Irak dan merusak kebudayaan yang dimiliki oleh Irak (Mearshaimer, 2018:121).
Data menunjukkan bahwa selama masa kependudukan Amerika Serikat di Irak menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat bagi masyarakat Irak. Hingga  kini,  rakyat  Irak  masih  menderita  akibat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Amerika  Serikat  dalam  keterlibatan  di  Irak,  seperti  serangan  yang  membunuh  dan melukai  warga  sipil,  penahanan  secara  rahasia,  pemindahan  tahanan  secara  rahasia, penghilangan  paksa,  penyiksaan  dan  perlakukan  kejam,  tidak  manusiawi  atau merendahkan seperti larangan untuk tidur, kekurangan makanan dan air yang memadai, bahkan  ancaman pemerkosaan bagi  tahanan. Bahkan hingga saat ini,  Irak  terperosok
dalam  kekerasan  dan budaya  impunitas yang  diwariskan  oleh  Amerika Serikat, sebab masih ada pelaku pelanggaran HAM dari Amerika Serikat yang belum diadili hingga saat ini. Warisan Amerika Serikat ini terus memakan korban di Irak hingga saat ini (Amnesty, 2023).
Keterlibatan  Amerika  Serikat  dalam  demokratisasi  Irak  sudah  salah  dari  awal sebab perang bukanlah cara yang benar untuk mendorong pembangunan negara dan bangsa.  Perang hanya  akan  menyebabkan  kehancuran bukan hanya  terhadap  militer, namun  juga  terhadap  rakyat,  infrastruktur  negara,  perekonomian  negara,  dan  juga lingkungan negara tersebut. Perang yang dilakukan dalam operasi pembebasan Irak oleh Amerika  justru  membawa  mengakibatkan  kegagalan  penciptaan  pemerintahan  yang baik, populasi yang sejahtera, dan kemajuan perekonomian. Kegagalan Amerika Serikat dalam demokratisasi Irak juga dapat dilihat dari seberapa buruknya cara Amerika Serikat dalam  membangun  Irak  kembali.  Masyarakat  Irak  sendiri  pun  tidak  dilibatkan  dalam pemulihan Irak oleh Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan masyarakat Irak kehilangan hak  mereka  dalam  menentukan  nasib  bangsa  mereka  sendiri.  Pihak  Amerika  Serikat sendiri  hanya  berfokus  pada  efisiensi  yang  sebenarnya  tidak  efektif  juga  dan menyembunyikan  masalah  dengan  rekonstruksi  yang  tidak  dapat  menyelesaikan permasalahan yang ada (Gregg, 2023).
Dengan  demikian,  sudah  seharusnya  pengambilan  keputusan  kebijakan  luar negeri  terhadap  negara  lain  dipikirkan  terlebih  dahulu  apakah  dapat  menciptakan hubungan  damai  atau  tidak.  Karena  pengambilan  kebijakan  luar  negeri  seharusnya dilakukan agar negara lain dapat mencapai hasil yang lebih baik, bahkan menciptakan kedamaian  pada  negara  itu,  bukan  hanya  paksaan  yang  dapat  berdampak  buruk terhadap negara tersebut, seperti apa yang berdampak pada Irak sebab dari keputusan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya.

## Simpulan
Serangan terorisme 9 September 2001 menjadi awal mula kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Irak yang berfokus pada perang melawan terorisme, memusnahkan senjata  pembunuh  massal,  dan  demokratisasi  di  Irak.  Namun,  seiring  waktu,  terbukti bahwa tidak ditemuan senjata pembunuh massal di Irak. Meskipun senjata pembunuh massal  tidak ditemukan dan presiden  Irak,  Saddam  Hussein sudah  terguling,  Amerika Serikat  tetap  berada  di  Irak  dengan  memfokuskan  kebijakan  luar  negerinya  untuk demokratisasi  Irak. Salah satu  lembaga  yang  menjadi  pelaksana  kebijakan  luar negeri Amerika Serikat dalam demokratisasi Irak adalah United States Agency for International Development (USAID).  Menurut  laporan  tahun  2021,  USAID  masih  memberikan  dana sebesar $172  juta  untuk  mendukung  Irak  menjadi  negara  yang  demokratis,  Namun, pemerintah  Irak masih  belum  bisa  menciptakan  negara  yang  demokratis.  Yang  mana hingga  2021  Irak  melakukan  pemilu,  masih  saja  ada  ketidakadilan  yang  terjadi  sebab
belum adanya kesetaraan politik dalam pemilihan partai, juga masih tingginya tingkat korupsi  yang  terjadi  di  Irak.  Sistem  peradilan  di  Irak  juga  masih  belum  berfungsi sempurna  sehingga  terus  terjadinya  korupsi  yang  melanda  Irak  dan  menghambat kesejahteraan di Irak. Sedangkan untuk menjadi negara yang demokratis, negara perlu menjamin  masyarakatnya  kesejahteraan  dan  dapat  mendorong  perkembangan rakyatnya.
Kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari situasi keamanan di Irak yang terus memburuk  pasca  pendudukan  Amerika Serikat.  Bahkan setelah  pendudukan Amerika Serikat di Irak sejak tahun 2003, muncul kelompok-kelompok terorisme, yang kelak pada tahun 2013 berkembang menjadi ISIS ( Islamic State of Iraq and Syria ). Hal ini disebabkan karena  metode  yang  dipilih  Amerika  Serikat  dalam  upaya  demokratisasi  Irak  adalah perang yang menyebabkan banyak korban nyawa warga sipil, hancurnya  infrastruktur dan perekonomian negara, serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat  terhadap  warga  sipil.  Amerika  Serikat  telah  memaksa  untuk  membangun  Irak sesuai dengan nilai yang dianutnya, yaitu liberalisme. Irak memiliki budaya sendiri yang tidak bisa dipaksa untuk mengadopsi budaya yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dalam hal  ini,  kebijakan  luar  negeri  Amerika  Serikat  justru  telah  membuat  Irak  mengalami berbagai keterpurukan dan konflik berkepanjangan hingga hari ini.

## Daftar Pustaka
Alden,  C.,  &  Aran,  A.  (2017). Foreign  Policy  Analysis  :  New  Approaches. New  York: Routledge.
Allison, G.  T.  (1971). Essence  of  Decision:  Explaining  the  Cuban  Missile  Crisis. Boston: Little, Brown and Company.
Alkifaey, H. (2019). The failure of democracy in Iraq: religion, ideology and sectarianism. New York: Routledge.
Alkinani, Z. (2020, December 14). Biden should not repeat Trump and Obama’s
mistakes in Iraq. [online] Dalam: https://www.aljazeera.com/opinions/2020/12/14/iraq-after-trump  [Diakses  10 Maret 2023]
Amnesty. (2023, March 20). Iraq: 20 years since the US-led coalition invaded Iraq,
impunity reigns supreme . [online] Dalam: Amnesty International:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/iraq-20-years-since-the-us- led-coalition-invaded-iraq-impunity-reigns-supreme/ [Diakses 15 Juni
2023] Alkifaey, H. (2019). The failure of democracy in Iraq: religion, ideology and sectarianism. New York: Routledge.
Alkinani, Z. (2020, December 14). Biden should not repeat Trump and Obama’s mistakes in Iraq . Diambil kembali dari AL-Jazeera: https://www.aljazeera.com/opinions/2020/12/14/iraq-after-trump
Amnesty. (2023, March 20). Iraq: 20 years since the US-led coalition invaded Iraq, impunity reigns supreme . Diambil kembali dari Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/iraq-20-years-since-the-us-led- coalition-invaded-iraq-impunity-reigns-supreme/
BBC. (2004, September 16). Iraq war illegal, says Annan . Diambil kembali dari BBC News: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3661134.stm
Bush, G. W. (2006, August 22). President Bush Admits Iraq Had No WMDs and 'Nothing' to Do With 9/11. (Reporter, Pewawancara) Diambil kembali dari Democracy Now: https://www.democracynow.org/2006/8/22/president_bush_admits_iraq_had_no
Bush, G. W. (2008). Peace in the Middle East . Diambil kembali dari The White House Archive: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/mideast/
Danisworo, T. G., Utomo, D., & Astuti, D. (2013). Dinamika Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak (Studi Kajian Periode 1979-2012). Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro , 1-12.
Duelfer, C. (2004). Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI on Iraq's WMD with Adendums. United States: CIA.
FreedomHouse. (2021). Freedom in the World 2021 : Iraq. Washington DC: Freedom House.
Diambil kembali dari Freedom House:
https://freedomhouse.org/country/iraq/freedom-world/2021
GlobalSecurity. (2004, Mei). Iraq Survey Group Final Report: Iraq Chemical Warfare Program . Diambil kembali dari Global Security: https://www.globalsecurity.org/wmd/library/report/2004/isg-final-report/isg-final- report_vol3_cw-anx-f.htm
Gov. (2006, September 13). Iraq: Democracy or Civil War? Diambil kembali dari U.S.
Government Printing Office: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-
109hhrg38581/html/CHRG-109hhrg38581.htm
Gov, S. (2021, June 28). The Global Coalition To Defeat ISIS . Diambil kembali dari US Department of State: https://www.state.gov/the-global-coalition-to-defeat-isis/
Gregg, H. S. (2023, March 30). Operation Iraqi Freedom: Learning Lessons from a Lost War . Diambil kembali dari FPRI: https://www.fpri.org/article/2023/03/operation-iraqi- freedom-learning-lessons-from-a-lost-war/
GWBushArchives. (2002). President Bush Holds Press Conference. United States: The White House George W. Bush Archives. Diambil kembali dari https://georgewbush- whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/03/20020313-8.html
GwbushLibrary. (2003). Global War on Terror . Diambil kembali dari George W. Bush Presidential Library and Museum: https://www.georgewbushlibrary.gov/research/topic-guides/global-war-terror
Hamasaeed, S., & Nada, G. (2020, May 29). Iraq Timeline: Since the 2003 War . Diambil kembali dari USIP: https://www.usip.org/iraq-timeline-2003-war
Hatif, D. (2021). Political role of social forces in Iraq. Dirasat: Human and Social Sciences, Volume 48, Issue 3 , 170-188.
Husain, M. (2023, March 17). How Iran Won The U.S. War in Iraq . Diambil kembali dari The Intercept: https://theintercept.com/2023/03/17/iraq-war-iran-cables/
IBC. (2021). Documented civilian deaths from violence (database) . Diambil kembali dari Iraq Body Count: https://www.iraqbodycount.org/database/
Liptak, K., & Vazquez, M. (2021, July 26). Biden announces end of combat mission in Iraq as he shifts US foreign policy focus . Diambil kembali dari CNN: https://edition.cnn.com/2021/07/26/politics/joe-biden-iraq/index.html
Machlis, E. (2021). Shii-Kurd Relations in Post-2003 Iraq: Visions of Nationalism. Middle East Policy, Volume 28, Issue 3-4 , 116-132.
Mearshaimer, J. J. (2018). The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities. London: Yale University Press.
Nelson, M. (2023, March 11). Barack Obama: Foreign Affairs . Diambil kembali dari Miller Center: https://millercenter.org/president/obama/foreign-affairs
NSA. (2010, September 22). THE IRAQ WAR PART I: The U.S. Prepares for Conflict, 2001 . Diambil kembali dari The National Security Archives: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB326/index.htm
Obama, B. (2009, February 27). Remarks of President Barack Obama - Responsibly Ending the War in Iraq . Diambil kembali dari The White House of Barack Obama: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-barack- obama-ndash-responsibly-ending-war-iraq
Obama, B. (2011). Promise Kept . Diambil kembali dari The White House of Barack Obama: https://obamawhitehouse.archives.gov/iraq
Obama, B. (2014, September 10). Statement by the President on ISIL . Diambil kembali dari The White House of Barack Obama: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press- office/2014/09/10/statement-president-isil-1
Powell, C. L. (2002, December 12). The U.S.-Middle East Partnership Initiative: Building Hope for the Years Ahead . Diambil kembali dari U.S. Department of State Archive: https://2001-2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2002/15920.htm
Rahbarqazi, M., & Mahmoudoghli, R. (2020). Corruption perceptions, political distrust, and the weakening of political islam in Iraq. Revista Espanola de Sociologia, Volume 29, Issue 3 , 57-74.
Saputra, E. (2011). *Skripsi* Upaya Etnis Kurdi dalam Mendapatkan Peran Politik di Irak Pasca Rezim Saddam Hussein. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta.
Souli, A. (2019). Sectarianism and Political Order in Iraq and Lebanon. Studies in Ethnicity and Nationalism, Volume 19, Issue 1 , 67-78.
Statista. (2023, January 11). Number of documented civilian deaths in the Iraq war from 2003 to December 2022 . Diambil kembali dari Statista:
https://www.statista.com/statistics/269729/documented-civilian-deaths-in-iraq-war- since-2003/
USAID. (2021). Democracy & Governance . Diambil kembali dari USAID: https://www.usaid.gov/iraq/democracy-governance
USAID. (2021). History of USAID . Diambil kembali dari United States Agency International Development: https://www.usaid.gov/iraq/history
Weekly, T. A. (2022, January 6). Pro-Iran militias keep up attacks on US military targets in Iraq,
Syria . Diambil kembali dari The Arab Weekly: https://thearabweekly.com/pro-iran- militias-keep-attacks-us-military-targets-iraq-syria
Yulianti, D., Sidik, H., & Mu'min, M. (2021). International Law Review in the Assasination of General Qasem Soleimani. Indonesian Journal of International Law Volume 18. No. 4 .