Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup
1 Berlian Afriansyah
1 Politeknik Raflesia - bafrians@gmail.com
Abstract  - This  research  is  to  know  the  compilation  of  Expenditure  Accountant  Account  Statement  at KPPN  Curup  in  order  to  be  accountable  to  the  use  of  fund  in  accordance  with  established  theory.  The analysis  used  in  this  research  is  descriptive  analysis  method.              The  result  of  the  research  can  be concluded that KPPN Curup in the bookkeeping of Spending Treasurer has used the application issued by the Minister of Finance that is SILABI. At the time of internal reconciliation, there was a difference in cash in the Spending Treasurer. The UAKPA report is limited to UP balances, while the Treasurer's report covers  all  cash  balances  available  to  the  treasurer.  Submission  of  Liabilities  of  Spending  Treasurer Account shall be executed no later than the tenth of the following month. In the event that the submission of  the  Spending  Treasurer's  Account  Statement  exceeds  the  stipulated  time  limit,  KPPN  shall  impose sanctions in the form of postponement of SP2D issuance of SPM- UP / SPM- TUP / SPM- GUP or SPM- LS filed by the Spending Treasurer.
Keywords - SILABI Application, Accountability Report, KPPN

## 1) L ATAR B ELAKANG
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang  membidangi  urusan  keuangan  dan  kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan  bertanggungjawab  kepada  Presiden.  Kementerian Keuangan  dipimpin  oleh  seorang  Menteri  Keuangan (Menkeu).  Kementerian  Keuangan  mempunyai  motto “ Nagara  Dana  Rakça "  yang  berarti  Penjaga  Keuangan Negara.  Keuangan  negara  merupakan  komponen  yang amat  penting  dalam  penyelenggaraan  negara.  Proses pembangunan  tidak  akan  berjalan  dengan  lancar, apabila  keuangan  negara  tidak  stabil  atau  terganggu. (www. maolioka.com, 2017)
Setiap  tahunnya  dalam  rangka  menyelenggarakan kegiatan  pemerintahan,    pemerintah    menyusun Rancangan    Anggaran    Pendapatan    dan  Belanja Negara    (RAPBN).    Setelah    disetujui    maka    terbitlah Anggaran  Pendapatan    dan    Belanja    Negara    (APBN) yang    nantinya    digunakan    untuk  menyelenggarakan segala  kegiatan  dan  program  pemerintah.  Dana  ini oleh  pemerintah    dialokasikan    kedalam    beberapa sektor  melalui Kementerian atau Lembaga yang dimiliki untuk  digunakan  dalam  merealisasikan  program  serta belanja    tahunan    pemerintah.    Agar    dana    tersebut dapat diawasi penggunaannya, pemerintah mewajibkan    penggunaan    dana    yang    dilakukan  oleh Kementerian  atau  Lembaga    pemerintah,  ini  nantinya harus  dipertanggungjawabkan  kepada  negara    yang dilakukan setiap bulannya.. (Harnady, 2015)
Reformasi  di  bidang  pengelolaan  keuangan  negara membawa  perubahan  yang  cukup  signifikan  dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di  Indonesia.  Perubahan  tersebut    ditandai  dengan lahirnya  peraturan  perundang-undangan  diantaranya, Undang –Undang  RI  No.  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan    Negara    yang    mengakibatkan
terjadinya  perubahan  paradigma  di dalam pengelolaan keuangan  negara,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara.  Menurut  Undang- Undang  RI  Nomor  17  tahun  2003,  keuangan  negara adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa uang  atau  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut. (Wulandari, 2016)
Salah  satu  pihak  yang  bertanggungjawab  atas pengelolaan  keuangan  negara  adalah  bendahara. Bendahara  merupakan  orang  yang  ditunjuk  untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung jawabkan  uang  Pendapatan  Negara  atau  untuk keperluan  Belanja  Negara  dalam  rangka  pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  pada Kantor atau  Satuan  Kerja  Kementerian  atau  Lembaga. Berdasarkan pengertian tersebut maka seorang bendahara  Instansi  atau  Satuan  Kerja  mempunyai kewajiban  untuk  menyusun  Laporan  Pertanggung jawabkan Bendahara baik sebagai Bendahara Penerimaan  maupun  Bendahara  Pengeluaran  dan menyampaikan  ke  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Negara  (KPPN)  sebagai  Kuasa  Bendahara  Umum Negara. Laporan  ini melaporkan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah melalui tata usaha yang sistematis  dan  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku pada  bidang  keuangan    yang    dilakukan    melalui kegiatan    kerjasama    sehingga    proses  pertanggung jawaban  bendahara  dapat  berjalan  dengan  baik. (DJPBN, 2016)
Sebelum  adanya  aplikasi  Pembukuan  Bendahara, Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja
Kementerian  atau  Lembaga  masih  menyelenggarakan catatan  pembukuannya  dengan  cara  manual  (belum
berbasis database ), Direktorat
Jenderal Perbendaharaan  meluncurkan  aplikasi  Pembukuan Bendahara  yang  bernama  Sistem  Laporan  Bendsahara Instansi  (SILABI)  untuk  memudahkan  tugas bendahara. Sistem  Laporan  Bendahara  Instansi  atau  merupakan aplikasi  bendahara  terbaru  terkait  penatausahaan, pembukuan  dan  pertanggung  jawaban  bendahara,  atau lebih  singkatnya  lagi  Aplikasi  Laporan  Pertanggung jawaban  Bendahara.  Aplikasi  ini  telah  terintegrasi dengan  aplikasi  SPP  dan  SPM  yang  berfungsi  bagi bendahara  untuk  menyelenggarakan  pencatatan  atau pembukuan  atas  transaksi-transaksi  yang  dikelolanya serta Laporan Pertanggungjawaban yang harus disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  selaku  Kuasa  Bendahara  Umum  Negara    di daerah.  Aplikasi  ini  dirancang  untuk  dapat  mengurangi input  data  seminimal  mungkin  dengan  memanfaatkan data  Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  sebagai  salah satu  sumber  data  input  sehingga  tingkat  kesalahan dapat  diminimalkan.  Oleh  karena  itu,  hadirnya  aplikasi Sistem  Laporan  Bendahara  Instansi ini  sebagai  aplikasi pembukuan bendahara diharapkan dapat mempermudah  bagi  bendahara  untuk  melaksanakan tugas  penatausahaan  dan  pertanggung  jawabannya atas  segala  dana  yang  telah  dikelolanya.  (Hernady, 2015)
Selanjutnya  rekonsiliasi  antara  Bendahara  Satuan Kerja  (Satker)  dan  Unit  Akuntansi  Kuasa  Pengguna Anggaran  (UAKPA)  dilaksanakan  untuk  memastikan kesesuaian  jumlah  kas  di  Bendahara  Pengeluaran dengan  Neraca.  Hal  ini  berarti  bahwa  nilai  kas  yang disajikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara  Pengeluaran  yang  dihasilkan  dari  aplikasi Sistem  Laporan  Bendahara  Instansi  sama  dengan  nilai kas yang disajikan dalam  Neraca Unit Akuntansi Kuasa Pengguna  Anggaran  yang  dihasilkan  dari  aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

## 2) M ETODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif,  Objek  dalam    penelitian    ini    yaitu Penyusunan    Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara Pengeluaran  pada  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Negara  Curup.  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah dokumen  atau  arsip  yang  menyangkut  dengan Penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara Pengeluaran  dan  pegawai  yang  bekerja  di  bagian Subbagian Umum pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup. adapun  yang  menjadi subjek  dalam  penelitian  yang  memberikan  data  lisan maupun tertulis dari sumber  pertama  di  lapangan  ini adalah Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  Curup.
Teknis      analisis    data  dalam  penelitian  kualitatif (Sugiyono, 2011: 245-252) antara lain: a.  Analisis data sebelum di lapangan
b.  Analisis data di lapangan model Miles and Huberman 1. Data Reduction (Reduksi Data) 2. Data Display (penyajian data) 3. Conclusion Drawing/ verification

## 3) H ASIL
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan Bendahara  Pengeluaran  pada  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  Curup  tentang  Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran, maka diperoleh sebagai berikut:
1)  Tata Cara Pembukuan Bendahara Pengeluaran pada Satuan  Kerja  KPPN  Curup  Tata  cara  pembukuan Bendahara  Pengeluaran  Pada  Satuan  Kerja  KPPN Curup,  sebagaimana  telah  dilakukan  wawancara kepada Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:
a) Bendahara   mengumpulkan berkas-berkas semua transaksi    baik    pengeluaran  anggaran  belanja melalui  Uang      Persediaan  atau  berupa pengembalian belanja dan lain-lain yang berhubungan    dengan    transaksi    UP.  Setelah dikumpulkan, kemudian diurutkan berdasarkan   waktu   sesuai   dengan   transaksi yang    dilakukan.    Kemudian    direkam      sesuai dengan  transaksinya     menggunakan
Aplikasi  SILABI.
b)  Seluruh      transaksi      yang  dilakukan  oleh Bendahara  pengeluaran,  nantinya  akan    masuk ke  dalam  BKU,  Buku  Pembantu  dan    Buku Pengawasan Anggaran. Jadi buku-buku tersebut,  merupakan output dari   aktifitas yang direkam yang dilakukan Bendahara
Pengeluaran    di  aplikasi  SILABI.  Setiap  transaksi yang  dicatat      pada    aplikasi  SILABI  akan menghasilkan buku-buku tersebut. Berikut penjelasan dari masing-masing buku tersebut:
1)  Buku Kas Umum Buku  Kas  Umum  (BKU)  sama  seperti  buku induk.  Jadi  setiap  semua  transaksi  masuknya ke dalam   Buku   Kas Umum  terlebih  dahulu. Setelah    masuk    ke  Buku  Kas  Umum,  lalu dimasukkan ke dalam Buku Pembantu (BP).
2)  Buku Pembantu
Buku  Pembantu  terdiri  dari  berbagai  macam, diantaranya:
a.  Buku   Pembantu   Uang   Persediaan   (BP UP), digunakan   untuk melihat aktifitas UP b.  Buku      Pembantu      LS      Bendahara, digunakan      untuk      melihat          aktifitas pembayaran  yang  masuk  ke  rekening Bendahara selain UP.
c.  Buku  Pembantu   Pajak, digunakan  untuk melihat      aktifitas      perpajakan  Bendahara. Setiap  pelaporan    buku    pajak    tersebut diusahakan harus nihil, maksudnya di akhir tahun  harus  nihil  yang  artinya  Bendahara Pengeluaran  telah  menyetorkan  semua pajak.
d.  Buku      lain-lain,  digunakan    untuk    melihat aktifitas  Bendahara  selain  yang  ada  dalam Buku    Pembantu    Uang    Persediaan    (BP UP), Buku  Pembantu  LS  Bendahara, dan Buku Pembantu Pajak.
Jadi   Buku   Pembantu Uang Persediaan (BP UP),  Buku  Pembantu  LS  Bendahara,  Buku Pembantu      Pajak,  dan    Buku  lain-lain  adalah Buku Pembantu yang melihat sumber uangnya.
3)  Buku   Pengawasan   Anggaran Buku  Pengawasan      Anggaran      sebenarnya merupakan   buku    baru.    Buku Pengawasan Anggaran      digunakan      untuk    mengawasi sarapan      anggarannya  jadi    bendahara    tahu sisa  dananya  berapa  pada  masing-masing akun
c)  Setelah  dimasukkan  ke  masing-  masing  akun, kemudian  di  periksa  lagi  apakah  transaksi  sudah benar semua atau belum. Pemeriksaan dilakukan sesuai    dengan  akunnya,  sesuai  dengan komponen output, sesuai dengan peruntukannya di    DIPA.  Jika      telah    sesuai    maka  dilakukan pencetakan  laporan.  Kalau      disistem      atau aplikasi  bendahara   hanya meng -input transaksi yang  dilakukan.    Dalam  mem- posting masuk  ke dalam  buku-buku  adalah  sistem.  Serta  dalam mencetak  Laporan  Pertanggung  jawaban  juga dilakukan dengan sistem.
d)  Sebelum        pencetakan       LPJ pada    aplikasi, terlebih  dahulu      harus  mencetak  Berita  Acara Pemeriksaan  Kas.  Jadi  setiap  akhir  bulan  pada hari   kerja terakhir   tiap bulan Bendahara harus melakukan  pemeriksaan  kas  kepada  atasannya yaitu    Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  seperti Kepala  Kantor      atau      sekretaris.  Jika      sudah benar  dan  telah  disetujui  oleh  KPA  maka dilakukan pencetakan Laporan Pertanggungjawaban(LPJ).  Hasilnya  merupakan lembaran  cetakan  Laporan  Pertanggungjawaban (LPJ)   serta   lampiran rincian rekening yang tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara.
2)  Masalah   yang   sering   terjadi   ketika   melakukan pelaporan  LPJ diantaranya yaitu :
1) Masalah     tanggal    Berita     Acara
(BA). Karena  tanggal  Berita Acara  itu  harus  hari kerja terakhir di bulan pelaporan
2) Sering   terjadinya  kesalahan  dalam meng-input transaksi di aplikasi SILABI,
3) Masalah      dalam       sistem     juga
sering       terjadi       dalam        pelaporan        Laporan Pertanggungjawaban  (LPJ).  Di    dalam  sistem tersebut terdapat ADK LPJ (Arsip Data   Komputer Laporan      Pertanggungjawaban)    yang  nantinya diterima oleh  KPPN   sebagai   Kuasa  BUN untuk dicocokkan   secara   sistem. Jadi data LPJ  tidak di input manual.
3)  Rekonsiliasi      internal      antara      laporan      yang disusun      oleh      Bendahara  Pengeluaran      dan laporan      yang      disusun      oleh      Unit    Akuntansi Kuasa  Pengguna  Anggaran  Pada  saat  rekonsiliasi
internal,   dimungkinkan ditemukan perbedaan antara laporan  yang      disusun      oleh      Bendahara Pengeluaran  dan  laporan  yang        disusun  oleh  Unit Akuntansi  Kuasa  Pengguna    Anggaran.
4)  Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Bendahara  Pengeluaran  pada    Kantor  Pelayanan Perbendaharaan    Negara    sebagai    Kuasa  BUN Laporan      Pertanggungjawaban      Bendahara Pengeluaran          disampaikan      setiap      bulan      dan paling    lambat  tanggal  sepuluh    bulan  berikutnya. Jika  tanggal  sepuluh    bertepatan      dengan      hari libur   atau   hari yang diliburkan, maka paling lambat disampaikan      pada      hari    kerja  sebelumnya.  Jika penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara    Pengeluaran    pada  KPPN    sebagai Kuasa  BUN    tidak    disampaikan  pada  waktu  yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi.

## 4) P EMBAHASAN
1) Tata     Cara    Pembukuan    Bendahara
Pengeluaran pada  Satuan Kerja KPPN Curup Sesuai    dengan      Peraturan      Menteri Keuangan  Nomor  162/  PMK.05/  2013  tentang Kedudukan  dan  Tanggung  Jawab  Bendahara  pada Satuan  Kerja  Pengelola    APBN  pasal  30  ayat  1  dan Peraturan    Direktorat    Jenderal  Perbendaharaan Nomor  3/  PB/  2014    pasal    3    ayat    1,  salah    satu kewajiban      sebagai      bendahara      adalah ”menyelenggarakan  pembukuan  terhadap    seluruh penerimaan  dan   pengeluaran  yang dilakukan pada satker.”
Peraturan    Menteri    Keuangan    Republik Indonesia  Nomor  162/    PMK.    05/  2013    Pasal    31 ayat  1  dan  Perdirjen  Perbendaharan   PER-3/ PB/ 2014    Pasal  3  ayat  7  lebih  lanjut    menyatakan, "Pembukuan    terhadap    seluruh      penerimaan    dan pengeluaran   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 30 ayat  1  dilakukan  dengan  aplikasi  yang   dibuat dan      dibangun  oleh  Kementerian  Keuangan  cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan."
Kemenkeu  melalui Dirjen Perbendaharaan baru bisa  meluncurkan  aplikasi    sesuai  dengan    yang dimaksud      Pasal    31    ayat  1    awal    caturwulan kedua    tahun    2014.  Aplikasi  ini  diberi  nama  SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi).
Menurut  Penulis   setelah   adanya   peluncuran aplikasi    SILABI    (Sistem  Laporan      Bendahara Instansi)  sangat        memudahkan          Bendahara, khususnya Bendahara Pengeluaran dalam menyusun      Laporan      Pertanggungjawaban  (LPJ). Aplikasi      Pembukuan    Bendahara    (SILABI)  pada dasarnya  sudah  mengakomodir  kebutuhan      laporan yang    dibutuhkan    oleh  bendahara  pengeluaran dengan sangat cepat dan akurat.
Adapun    Proses  Pembukuan  yang  dilakukan dalam  aplikasi  SILABI  (Sistem  Laporan  Bendahara Instansi ) yaitu:
a)  Merekam      saldo      akhir    pada    akhir    tahun anggaran  yang  lalu  melalui   menu  Bendahara
Pengeluaran>  RUH  Saldo  Awal,  jika  ada.  Jika tidak ada saldo (nihil) maka abaikan saja.
b)  Setelah  menarik  uang  di  bank,  tentu  satuan  kerja akan  melakukan  belanja  untuk    kebutuhan  kantor dengan menggunakan Uang Persediaan tersebut. Atas  belanja  tersebut,    perlu      dibuat      kuitansi sebagai      dasar        pembayaran    melalui    menu Bendahara Pengeluaran > RUH Kuitansi.
c). Mencatat   seluruh    transaksi   yang
dilakukan  oleh  Bendahara  Pengeluaran  melalui menu  Bendahara  Pengeluaran  >  RUH    Transaksi yang  nantinya  akan  masuk    ke  dalam  BKU,  Buku Pembantu  dan  Buku  Pengawasan    Anggaran. Setiap  transaksi  yang  telah  dicatat  pada  RUH Transaksi,  akan  langsung  mempengaruhi  saldo Kas  bendahara.  Untuk  transaksi  Pajak  yaitu Pungut  Pajak  dan  Setor  Pajak    dilakukan  hanya jika  kuitansi  atas  belanja  dari  penggunaan  UP dikenakan pajak.
d)  Posting                        merupakan            proses memasukkan              data          atau memindahbukukan                seluruh  transaksi ke dalam    BKU,    Buku      Pembantu    &    Buku Pengawasan    Anggaran.   Jika proses     posting tidak    dilakukan, maka data transaksi yang baru direkam  tidak    akan      masuk    ke      dalam      BKU, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran.
e)  Setelah       melakukan          posting, langkah selanjutnya  adalah mencetak BKU, Buku Pembantu  dan  Buku  Pengawasan    Anggaran pada menu Bendahara Pengeluaran > cetak buku.
f) Setelah   mencetak    BKU    dan  Buku  Pembantu, langkah  selanjutnya  adalah    membuat    Berita Acara.
g) (LPJ)         Laporan        Pertanggung jawaban)    hanya    bisa    dicetak    jika    telah membuat  Berita    Acara.  Untuk  mencetak  LPJ Bendahara,  masuk  melalui  menu  Bendahara Pengeluaran  > cetak LPJ.
h) Untuk  mengirim   ADK   LPJ   yang akan  disampaikan  ke  KPPN,  masuk  melalui menu Utility > Kirim ADK LPJ.
Proses  pembukuan  adalah    aktivitas      pencatatan dokumen sumber ke dalam BKU, buku- buku pembantu serta  buku   pengawasan   anggaran. Penjelasan dari proses  pembukuan  akan  dibahas  pada  sub  pokok bahasan tata cara pembukuan.
1) BKU       (Buku Kas Umum)      adalah buku  induk  yang  mencatat  keluar  masuknya  uang melalui  bendahara  pengeluaran.  Fungsi      BKU adalah  untuk    membukukan  uang      yang      dikelola bendahara pengeluaran.
Saldo
BKU mencerminkan  saldo  uang  yang  berada  dalam pengelolaan bendahara pengeluaran.
2) Buku            Pembantu        berfungsi menjelaskan   pembukuan  di  BKU. Buku pembantu menjelaskan  pembukuan  di    BKU  dari  sisi  tempat dan  sumber  uangnya.  Dengan    buku-buku pembantu, saldo uang yang dikelola oleh bendahara dapat  dijelaskan  dimana      keberadaannya      dan
darimana      sumbernya.      Buku      pembantu      yang menggambarkan keberadaan kas bendahara pengeluaran terdiri dari:
a)  buku pembantu kas tunai,
b) buku pembantu kas bank,
c) buku pembantu BPP,
d) buku pembantu uang muka.
Buku  pembantu  yang  mencerminkan  sumber  kas bendahara pengeluaran meliputi:
a) buku pembantu UP,
b) buku pembantu LS Bendahara,
c) buku pembantu pajak,
d) buku pembantu lain-lain.
Jenis   buku  pembantu  yang  dibuat disesuaikan dengan kebutuhan satker.
3) Sedangkan         buku         pengawasan anggaran      berfungsi        sebagai        alat          kontrol ketersediaan    anggaran.  Buku        ini    diperlukan karena    bendahara    pengeluaran    sebelum membayarkan  uang   persediaan   yang dikelolanya diwajibkan  untuk  menguji  ketersediaan  anggaran. Berhubung    realisasi    anggaran    juga    dilakukan melalui  mekanisme  LS,  maka  buku  pengawasan anggaran tidak hanya mencatat realisasi  UP, tetapi juga    realisasi    belanja    LS.  Semua    pengeluaran belanja disatker harus  dicatat di  buku  ini, termasuk yang    tidak    dibukukan  di  BKU  dan  buku pembantu sekalipun.
2) Masalah  yang  sering  terjadi    ketika    melakukan pelaporan    Laporan Pertanggungjawaban   Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara      atas      uang      yang        dikelolanya.
Laporan
Pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara  setiap  bulan  dan    disampaikan      paling lambat  tanggal    sepuluh  bulan  berikutnya  atau  hari kerja  berikutnya.    Jika      tanggal      sepuluh    adalah hari    libur    kepada      KPPN,  Satuan      Kerja diharapkan      mampu    mengantisipasi  agar  Laporan Pertanggungjawaban    yang    dibuat  benar  dan akurat.    Satuan    kerja    harus    lebih    teliti    dalam membuat      Laporan  Pertanggungjawaban    dan ketika  disampaikan   ke KPPN  tidak  salah sehingga tidak  perlu  bolak-balik  memperbaiki    Laporan Pertanggungjawaban. Jadi,
Bendahara
Pengeluaran    yang    bertugas    dalam    penyusunan Laporan  Pertanggungjawaban    harus  seseorang yang berkompeten.
3)  Rekonsiliasi      internal      antara      laporan      yang disusun      oleh      Bendahara  Pengeluaran      dan laporan      yang      disusun      oleh      Unit    Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.
Rekonsiliasi  antara  Bendahara  Satuan    Kerja dan    Unit    Akuntansi        Kuasa  Pengguna    Anggaran dilaksanakan  untuk memastikan kesesuaian  jumlah Kas    di    Bendahara    Pengeluaran    dengan  Neraca. Hal    ini    berarti    bahwa    nilai    Kas    yang    disajikan dalam    Laporan      Pertanggungjawaban      Bendahara Pengeluaran   yang dihasilkan  dari   aplikasi  Sistem Laporan  Bendahara  Instansi  sama dengan nilai kas yang    disajikan    dalam    Neraca    Unit  Akuntansi
Kuasa      Pengguna      Anggaran                                    yang dihasilkan        dari        aplikasi      Sistem    Akuntansi Instansi    Berbasis    Akrual  .  Rekonsiliasi      internal antara        Laporan        Keuangan          Unit      Akuntansi Kuasa  Pengguna  Anggaran  dengan    Pembukuan Bendahara    Satker    dilakukan  sekurang-kurangnya satu      kali    pada  akhir  bulan  berkenaan  bersamaan dengan  pemeriksaan    kas  sebagaimana    diatur dalam      pasal    9    ayat    (3)      Peraturan        Direktur Jenderal    Perbendaharaan  Nomor    PER-3/PB/2014 tentang
Petunjuk
Teknis
Penatausahaan,
Pembukuan,    dan          Pertanggungjawaban Bendahara          pada          Satuan          Kerja  Pengelola Anggaran               Pendapatan           Belanja       Negara serta     Verifikasi      Laporan    Pertanggungjawaban Bendahara.
Pada      saat      rekonsiliasi        internal, dimungkinkan      ditemukan      perbedaaan      antara laporan  yang  disusun    oleh  Unit  Akuntansi      Kuasa Pengguna          Anggaran        dan        laporan      yang dihasilkan    oleh    Bendahara   Pengeluaran   yaitu Kas  di   Bendahara   Pengeluaran.  Pada    Laporan Unit        Akuntansi        Kuasa          Pengguna  Anggaran terbatas        pada        saldo      Uang      Persediaan, sedangkan  pada  Laporan  Bendahara,    mencakup seluruh    saldo  kas  yang  ada  pada  bendahara, meliputi:
a) Kas yang bersumber dari UP b) Kas yang  bersumber  dari   SPM-LS/
SP2D-LS yang ditujukan  kepada bendahara
c) Kas          dari       potongan/pungutan pajak    dan    bukan    pajak    yang  dilakukan    oleh bendahara
d) Kas dari sumber lainnya
4) Penyampaian                            Laporan
Pertanggungjawaban          Bendahara    Pengeluaran pada    Kantor  Pelayanan      Perbendaharaan    Negara sebagai    Kuasa  (BUN)  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  162/ PMK.05/  2013  tentang  Kedudukan  dan  Tanggung Jawab  Bendahara  pada      Satuan  Kerja      Pengelola Anggaran      Pendapatan      dan      Belanja        Negara, penyampaian      Laporan  Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran wajib disampaikan   kepada KPPN   selaku   Kuasa   BUN,  yang  ditunjuk  dalam DIPA satker yang berada di bawah pengelolaannya. Penyampaian      Laporan      Bendahara Pengeluaran        yang  ditolak  oleh  KPPN  karena Laporan  Pertanggungjawaban  dinyatakan  belum benar, harus   segera   diperbaiki   oleh   Bendahara Pengeluaran  dan  selanjutnya  dikirim  kembali  ke KPPN selaku Kuasa BUN. Laporan Pertanggungjawaban    Bendahara  Pengeluaran  yang dinyatakan benar, KPPN   melakukan     rekapitulasi Laporan  Pertanggungjawaban      dimaksud      menjadi Daftar      Laporan    Pertanggungjawaban  Bendahara Pengeluaran.
Berdasarkan  PMK   Nomor 162/ PMK.05/ 2013 pasal      42  dan      pasal      43  Penyampaian  Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dilaksanakan paling   lambat   tanggal   10   (sepuluh)
bulan  berikutnya.      Dalam  hal  tanggal  10  (sepuluh) jatuh          pada      hari      libur,  penyampaian      Laporan Pertanggungjawaban  Bendahara      Pengeluaran dilaksanakan    pada  hari  kerja  sebelumnya.    Jika dalam  penyampaian  Laporan  Pertanggungjawaban Bendahara      Pengeluaran      melampaui  batas  waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, KPPN mengenakan  sanksi  berupa  penundaan  penerbitan SP2D  atas  SPM-UP/  SPM-TUP/  SPM-GUP  maupun SPM-LS      yang      diajukan    oleh    Bendahara Pengeluaran.    Sanksi    yang  dikenakan  tidak membebaskan      Bendahara      Pengeluaran      dari kewajiban
untuk
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.

## 5) K ESIMPULAN
1) Tata    Cara     Pembukuan    Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan    Negara    Curup      telah menggunakan   aplikasi   yaitu   Sistem       Laporan Bendahara      Instansi      (SILABI)  dan    telah      sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan  Nomor  PER-3/  PB/  2014  Pasal 3 angka 7
2) Masalah       yang       sering       terjadi ketika    melakukan   pelaporan  Laporan Pertanggungjawaban   adalah   masalah presisi  Bendahara Pengeluaran  dalam proses               penyusunan       Laporan Pertanggungjawaban.
3)  Pada  saat  rekonsiliasi    internal      pernah  ditemukan perbedaaan      antara  laporan        yang    disusun    oleh Unit  Akuntansi  Kuasa  Pengguna      Anggaran      dan laporan  yang      dihasilkan        oleh        Bendahara Pengeluaran      yaitu      Kas    di      Bendahara Pengeluaran.    Pada      Laporan      Unit        Akuntansi Kuasa        Pengguna  Anggaran              terbatas    pada saldo      Uang      Persediaan,      sedangkan  pada Laporan Bendahara,    mencakup  seluruh  saldo kas yang  ada  pada  bendahara.      Rekonsiliasi        internal dilakukan        sekurang-kurangnya    1  (satu)      kali pada   akhir   bulan  berkenaan bersamaan   dengan pemeriksaan      kas      dan        telah      sesuai    dengan Peraturan  Direktur  Jenderal    Perbendaharaan Nomor  PER-3/  PB/  2014  Pasal 9 angka 3 4) Jika    dalam      penyampaian     Laporan Pertanggungjawaban            Bendahara Pengeluaran     melampaui batas waktu sebagaimana yang  telah  ditetapkan,  KPPN  mengenakan  sanksi berupa penundaan penerbitan  SP2D  atas  SPM-UP/ SPM-TUP/      SPM-  GUP  maupun    SPM-LS    yang diajukan    oleh    Bendahara    Pengeluaran.    Sanksi yang  dikenakan  tidak  membebaskan  Bendahara Pengeluaran  dari   kewajiban untuk  menyampaikan Laporan  Pertanggungjawaban  dan    telah      sesuai dengan  Peraturan    Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 162/  PMK.05/  2013 Pasal 43

## D AFTAR P USTAKA
[1].  Abdul,  Hafiz  Tanjung.  (2014). Akuntansi, Transparansi,      dan      Akuntabilitas              Keuangan Publik. BPFE UGM:Yogyakarta.
[2].  Ade,  Sanjaya.  (2011). Model-Model  Pembelajaran. Bumi Aksara: Jakarta.
[3].  Anwar,  Sanusi.  (2014). Metodologi  Penelitian Bisnis. Salemba Empat: Jakarta.
[4].  Bastian,  Indra.  (2010). Akuntansi  Sektor  Publik Suatu  Pengantar Edisi Ketiga . Erlangga:Jakarta.
[5].  Darmadi,  Hamid.  (2013). Metode  Penelitian Pendidikan  dan  Sosial. Bandung:      Alfabeta DJPBN. (2016). “ Laporan     Pertanggungjawaban
Bendahara”
(Online)
(www.djpbn.kemenkeu.go.id,  diakses  20  Februari 2019)
[6].  Firmansyah. (2016). Panduan Teknis
Pelaksanaan      Anggaran      &    Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 20 . DJPBN:Jakarta.
[7].  Halim,  Abdul  &  Syam,  Kusufi.  (2012). Akuntansi Sektor  Publik:  Teori,    Konsep,  Dan  Aplikasi . Salemba Empat:Jakarta.
[8].  Hariadi,   Pramono.,    Yanuar.    E   Restianto    & Icuk    Rangga  Bawono  (2010). Pengelolaan Keuangan Negara . Salemba Empat:Jakarta.
[9].  Kieso, Weygandt,  dan   Warfield, (2011). Akuntansi Intermediate .    Edisi    ke    Dua      Belas. Erlangga:Jakarta.
[10]. Mahmudi.  (2013). Manajemen    Kinerja    Sektor Publik . Sekolah Tinggi  Manajemen YKPN:Jakarta.
[11]. Mahmudi.  (2013). Manajemen    Sektor  Publik, Edisi Kedua . UUP STIM YKPN:Yogyakarta. [12]. Mahmudi.  (2015). Manajemen  Keuangan  Daerah. Erlangga:Jakarta.
[13]. Maolioka.(2017). “Ketentuan      Konstitusional Tentang      Keuangan    Negara” ,  (Online),
(www.maolioka.com, diakses 20 Maret 2018)
[14]. Mursyidi.  (2013). Akuntansi    Pemerintahan  di Indonesia      Cetakan            Kedua. Refika Aditama:Bandung.
[15]. Narimawati,  Umi.  (2010). Penulisan  Karya  Ilmiah. Genesis: Jakarta.
[16]. Sugiyono.  (2013). Metode    Penelitian  Kuantitatif Kualitatif Dan R & D cetakan   ke-19 . Alfabeta CV: Bandung.
[17]. Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  (2013). Metode Penelitian Pendidikan. PT Remaja Rosdikarya:Bandung.
[18]. Sumarsan,  Thomas.  (2013). Akuntansi  Dasar  dan Aplikasi dalam   Bisnis   Versi    IFRS(jilid 1) Indeks: Jakarta.
[19]. Wibowo,    (2011). Manajemen      Perubahan. pt. Raja  Grafindo  Persada:Jakarta.
[20]. Wulandari          (2016). “    Penyusunan          Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ)
Bendahara Pengeluaran          pada      Kantor      Pelayanan Perbendaharaan      Negara  (KPPN)  Padang”. Diploma      thesis,(Online),(scholar.unand.ac.id, diakses 10 Februari 2019)