## PELAKSANAAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL BERDASARKAN

## PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Riski Apriani 1 , Abd. Rais Asmar 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar riskiapriani98@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  merupakan  hasil  penelitian  kualitatif  lapangan  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang diajukan oleh penulis untuk diteliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. analisis bersifat sementara dan akan selalu berkembang  atau  berubah  selama  peneliti  turun  dan  meninggalkan  lapangan.  Dari  penelitian  yang  telah dilakukan  penulis  mendapatkan  hasil  sebagai  berikut:  Bahwa  dalam  pelaksanaan  pembatalan  shm  setelah adanya keputusan PTUN yang bersifat ke dalam hanya dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan memperhatikan  keputusan  ini.  ,  terkait  bagaimana  kekuatan  hukum  mengikat  dalam  pembatalan  sertifikat kepemilikan oleh BPN berdasarkan keputusan PTUN, BPN tidak dapat secara otomatis membatalkan sertifikat kepemilikan,  salah  satu  syarat  yang  perlu  diperhatikan  terkait  dengan  pembatalan  sertifikat  kepemilikan  jika keputusan  dikeluarkan  oleh  PTUN  merupakan  putusan  yang  tidak  sejalan  baik  putusan  maupun  hasil  putusan, sehingga  baru  setelah  itu  sertifikat  hak  milik  dapat  dibatalkan  oleh  BPN.  Dalam  penyelesaian  perkara pertanahan,  nama  sengketa,  konflik  dan  perkara  pertanahan  dibedakan  menurut  peraturan  Permenag  No.11 Tahun 2016
Kata Kunci :  Pembatalan, Sertifikat Hak Milik

## Abstract
This research is the result of qualitative field research to answer legal issues proposed by the author to be investigated using data collection techniques, namely, descriptive data in the form of written or spoken words from people and actors who can be observed. analysis is temporary and will always evolve or change as long as researchers  go  down  and  leave  the  field.  From  the  research  that  has  been  done,  the  authors  get  the  following results:  That  in  the  implementation  of  the  cancellation  of  the  shm  after  a  PTUN  decision  which  is  inward  in nature can only be carried out by the National Land Agency with due regard to this decision, related to how the binding legal force is in canceling the ownership certificate by BPN based on the PTUN decision, BPN cannot automatically  cancel  the  ownership  certificate,  one  of  the  conditions  that  needs  to  be  considered  is  related  to canceling the ownership certificate if the decision issued by the PTUN is a decision that is inconsistent both in the verdict and the result of the decision, so that only then can the ownership certificate be canceled by BPN. In resolving  land  cases,  the  names  of  disputes,  conflicts  and  land  cases  are  distinguished  according  to  the regulation of Permenag No.11 of 2016
Keywords: Cancellation, Freehold Certificate

## PENDAHULUAN
Seiring  bertambah  majunya  pertumbuhan  populasi,  perekonomian  rakyat  dan perekonomian  nasional,  maka  bertambah  pula  kebutuhan  akan  tempat  tinggal,  maka masyarakat perlu adanya mendapatkan jaminan kepastian hukum dan  kepastian hak atas hak kepemilikan tanah yang mereka miliki.
Keinginan  untuk  mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum  yang  diperlukan  masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat  pembuktian  yang  kuat  atas  kepemilikan  hak  atas  tanah.  seiring  nilai  dan  manfaat  tanah yang  tinggi,  banyak  orang  mencoba  mendapatkan  bukti  kepemilikan  tanah  dengan memperoleh sertifikat palsu, karena data dalam sertifikat itu tidak cocok dengan buku tanah, dan  banyak  sertifikat  palsu,  yang  menyebabkan  kekacauan.Perumusan  pembatalan  hak  atas tanah  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  12  PMNA  /  KBPN  No.  3  tahun  1999,  yaitu pembatalan  keputusan  untuk  memberikan  hak  atas  tanah  karena  keputusan  tersebut mengandung kekurangan hukum dalam pemberian atau pelaksanaan keputusan hukum yang mengikat secara hukum.
Karena itu pembatalan sertifikat oleh perjanjian pembelian tanah merupakan studi yang menarik  untuk  dipelajari,  karena  orang-orang  dalam  masalah  ini  perlu  mengetahui  apa  dan bagaimana  sertifikat  itu  dapat  dibatalkan.  Pengetahuan  tentang  proses  dan  bagaimana sertifikat yang diperoleh secara khusus dari hasil perjanjian pembelian tanah akan menambah wawasan  dan  pengetahuan,  terutama  bagi  penulis,  untuk  menjelaskan  bagaimana  sertifikat hak-hak dasar dapat dibatalkan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yg ilmiah untuk mendapatkan data yg dengan tujuan dan kegunaan tertentu sehingga dalam hal ini dapat diketahui terdapat empat kunci  yang  perlu  kita  perhatikan  yaitu  cara  ilmiah,  data,  tujuan  dan  kegunaannya.  Oleh karena  itu  secara  umum  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  dapat  digunakan  untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi agar tidak terjadi permasalahan kedepannya. 1
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  sosiologis  yuridis. berarti  dalam  penelitian  ini  disamping  dilihat  dari  segi  yuridis  dengan  melihat  peraturan prundang-undangan  dan  ketentuan  –  ketentuan  hukumnya  yang merupakan  ide  dasar  dalam
1 Johny Ibrahim, Teori dan Penelitian Hukum Normatif (Malang: Banyumedia, 2005),hal.295.
Tata  Cara  Pelaksanaan  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  oleh  Badan  Pertanahan Nasional Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  lapangan  ( feed  kualitatif  research ).  Penelitian kualitatif  yaitu  suatu  prosedur  penelitian  yang  menggnakan  data  deskriptif  berupa kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  pelaku  yang  dapat  diamati.  Pnelitian  ini  bersifat sementara dan akan selalu berkembang atau berganti selama peneliti turun dan meninggalkan lapangan. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitan akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya,  dalam  penelitian  ini  mengambil  lokasi  BPN  Kota  Makassar.  Jl.  Andi  Pangeran Pettarani  No.8,  Tidung,  Kec.  Rappocini,  Kota  Makassar  Memilih  lokasi  tersebut  karena dengan  pertimbangan  bahwa  lokasi  tersebut  sangat  tepat  untuk  melakukan  penelitian  yang menyangkut  tentang  “Tata  Cara  Pelaksanaan  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Makassar.
Sumber data dalam penelitian ni penulis menggunakan sumber data yaitu Sumber data primer  yang  didapat  dari  sumber  utama  baik  dari  individu  atau  perseorangan  seperti  hasil wawancara  yang  bisa  dilakukan  oleh  peneliti  seperti  Pegawai  administrasi  BPN.  Data sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  dikumpulkan  langsung  oleh  peneliti  untuk mendukung sumber pertama. Jurnal literatur ilmiah dan artikel yang dibuat di berbagai media mengenai masalah yang akan dipelajari untuk digunakan sebagai referensi untk diskusi lebih lanjut. 2 Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  Observasi,  Wawancara, Dokumentasi.
Metode  Reduksi  editing,  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif dengan analisis data sekunder dan primer. Peneliti meningkatkan ketekunan dalam penelitian, pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pembahasan Pertama
Dalam peraturan penyelesaian kasus pertanahan yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Sbelum  adanya  putusan  ptun  kasus  perkara  pertanahan  itu  sendiri  membedakan  sengketa,
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Perss, 1981), h. 296
konflik dan prkara pertanahan ( Perkara di Peradilan Perdata atau Tata Usaha Negara). 3
Sengketa  tanah  yang  dicntumkan  dalam  Psal  1  Permenag  ATR/BPN  No.11  Tahun 2016  Tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,  Sengketa  ialah  prselisihan  pertnahan  antara orang perseorngan, badan hukum, atau lmbaga yang tidak berdampak luas.
Konflik  tanah  terdapat  dalam  Pasal  1  Ayat  2  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/ Kepala  Badan Pertanahan Nasional No.11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan,  yang  selanjutnya  disebut  Konflik  adalah  perselisihan  antara  orang  prseorangan, klompok, golongan, orgnisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdmpak luas.
Dalam  aturan  Permen  Agraria  No  11  Thun  2016  Pasal  4  membedakan  penanganan penyelesaian sengketa dan konflik berdasarkan dari datangnya laporan yakni melalui Inisiatif dari Kementerian dan Pngaduan Masyarakat. Sengketa dan konflik yang bukan kewenangan dari  kementerian  dapat  mengambil  inisiatif  untuk  menyelesaikan  sengketa  atau  konflik melalui Mediasi
Dalam  Pasal  1  Ayat  3  Perkara  Tanah  yang  selanjutnya  disebut  perkara  adalah perselisihan  pertanahan  yang  penanganan  dan  penyelesaiannya  melalui  lembaga  peradilan. Dalam  penanganan  perkara  pertanahan  yang  dilaksanakan  dalam  perkara  peradilan  perdata atau tata usaha Negara (TUN) dimana Kementerian ATR menjadi pihak dan dapat melakukan upaya  hukum  meliputi  perlawanan  (verzet),  banding,  kasasi,  dan  peninjauan  kembali.(Pasal 44).

## 2. Pembahasan kedua
Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau  Pejabat  TUN  yang  berisi  tindakan  hukum  TUN  berdasarkan  Peraturan  Perundang- undangan yang berlaku, yang bersfat konkret, indvidual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum prdata. Putusan pada PTUN mempunyai daya kerja seperti  keputusan  hukum  public  yang  bersifat  umum  dan  berlaku  terhadap  siapapun  (erga omnes).  Putusan  peradilan  menurut  Pasal  97  Ayat  (7)  UU  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dapat  berupa:  Gugatan  ditolak,Gugatan dikabulkan,Gugatan  tidak  diterima,  Gugatan  gugur  Dari  hasil  wawancara  salah-satu narasumber  Bapak  Ahshadi  selaku    Kepala  Tata  Usaha  di  Kantor  Badan  Pertanahan  Kota
3 Ini Poin Penting  dalam Peraturan
Penyelesaian Kasus Pertanahan
diakses https://m.hukumonline.com/berita/baca/It570e587650717/ini-poin-penting-dalam-peraturan- penyelesaian-kasus- pertanahan/ pada tanggal 10 september 2020 pukul 14.06.
Makassar yang terletak di  Jl. Andi Pangeran Pettarani No.8, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar.  “Putusan  PTUN  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  tidak  serta  merta putusan dari PTUN langsung dilaksanakan, bisa jadi dari pihak pemohon mengajukan upaya hukum  seperti  banding,kasasi  dan  peninjauan  kembali  untuk  memperoleh  kekuatan  hukum final. Oleh  karenan  itu  Kekuatan  hukum  dari  putusan  ptun  dengan  yang  memiliki kekuatan hukum tetap. putusan pengadilan adalah final jika putusannya final atau putusan akhir, yang tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh phak-pihak yang keberatan.
Putusan PTUN yang mengikat secara hukum tetap mengikat untuk semua orang seperti kekuatan  undang-undang.  Ini  membedakan  keputusan  pngadilan  umum  dalam  masalah perdata,  yang  hanya  mengikat  para  pihak  ke  litigasi.  Selain  itu,  Putusan  PTUN  dengan kekuatan  hukum  permanen  (dalam  kracht  van  gewijsde)  juga  memiliki  kekuatan  mengikat yang  harus  diikuti  dan  dieksekusi  oleh  pihak-pihak  yang  dituntut  dengan  kewajiban  untuk menjatuhkan hukuman terhadap keputusan.

## KESIMPULAN
Penyebab  Pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah  yaitu  adanya  cacat  administratif  dan putusan  pengadilan  ,  untuk  cacat  administrati  terjadi  apabila  adanya  kesalahan  prosedur, penerapan hukum dan peraturan yang salah, kesalahan hak objek dan subjek, adanya tumpang tindih hak atas tanah, bahkan adanya kesalahan dalam perhitungan luas dari data yuridis atau fisik  dan  beberapa  kesalahan  lainnya  yang  bersfat  hukum  administratif,  lain  halnya  denga pembatalan  sertifikat  dikarenanan  adanya  putusan  pengadilan  yang  sebelumnya  sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap yang tercantum dalam Pasal 124 ayat (1) PMNA/KBPN No.9  Thun  1999.  Pembatalan  tersebut  digugat  oleh  si  pmohon  yang  merasakan  kerugian terhadap tanah yang dmilikinya.Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 PMNA/ KBPN Nomor 9 Tahun  1999  dilakukan  dengan  keputusan  Ketua  BPN  delegasikan  ke  kantor  Regional  atau pejabat yang ditunjuk.
Berdasarkan Pasal 5 (1) menyatakan bahwa “BPN harus mlakukan putusan pembatalan tanah yang telah memiliki kekuatan hukum permanen, kecuali ada alasan yng sah untuk tidak mengimplementasikannya”jadi  BPN  wajib  membuat  keputusan  pengadilan  untuk meminimalisirkan  hal  tersebut  Perlu  dilakukan  sosialisasi  mengenai  tugas  dan  fungsi  BPN kepda masyarakat agar kekeliruan mengenai srtifikat tanah dapat di menegerti di masyarakat diluar  terhadap,Sebaiknya  masyarakat  kota  makassar  lebih  turut  serta  berpartisipasi  dan meningkatkan  kesadaran  untuk  datang  langsung  di  kantor  pertanahan  untuk  mengurus
administrasi pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.P Perlindungan , Berakhirnya Hak-Hak Tanah menurut Sistem UUPA, Bandung: Mandar Maju, 1989
Chomzah, Ali Achmad Hukum Pertanahan , Cet. I ; Jakarta:Prestasi Pustaka, 2002
Chomzah Ali Achmad  , Hukum   PertanahanSeri Hukum  Pertanahan I pemberiam Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat dan Permasalahannya, Cetakan Pertama, Jakarta : Prestasi Pustaka,2002
Hutagalung , Arie S Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah , Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Agustus 2005
Kementrian  Agama  RI,  Al-Qur’an  Terjemahan  dan  tafsir  perkata,  Bandung:  Jabal,  2010
Bandung: CV. Mandar maju,2010
Soetami,  Siti,, Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Cetakan  Kesembilan , Bandung:REFIKA ADITAMA,2019
Santoso, Urip ,Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. , Cetakan Pertama,Jakarta:Kencana,2010,
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady,  M.  I.  N.,  Arbani,  T.  S.,  Ishak,  N.,  Yaasiin,  M.,  &  Raya,  A.  D.  B.  (2021).  The Fundamental  Rights  to  Freedom  of  Expression  and  Its  Limits  in  the  Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., &  Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Maf’ul,  Muh.Arsyad  “pemberin  Hak  Milik  Atas  Tanah  Negara’, Jurnal  Supremasi, Vol.2,
Edisi No.2, 2002
Sahono,  Linda  M  “Penerbitan  Sertifikat  Hak  Atas  dan  Implikasi  Hukumnya”  Jurnal Presfektif , Edisi No.2, 2012
Peraturan  pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Ini Poin Penting dalam Peraturan Penyelesaian Kasus Pertanahan diakses https://m.hukumonline.com/berita/baca/It570e587650717/ini-poin-penting-dalam- peraturan-penyelesaian-kasus-pertanahan/