Kontekstualisasi  Nilai-Nilai  Maqashid  Syariah  Jaseer  Auda  dalam Piagam Madinah terhadap Kehidupan Bernegara (Studi di Kota Metro Lampung)
Fidian Abron Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampng, Indonesia
Corresponding Author :        fidianabron@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history:
Received May 01, 2024 Revised June 02, 2024 Accepted June 29, 2024

## ABSTRACT
The  birth  of  the  Medina  Charter  after  the  Prophet  Muhammad  SAW moved  to  Yathrib/Medina.  The  Prophet  together  with  all  the  people  of Medina  created  a  cultural  foundation,  building  harmony  in  religious, economic, social and political life. The researcher discusses the Maqoshid Syariah values from Jaseer Auda's perspective in the Medina Charter. The aim of this research is to analyze the Maqoshid Syariah values from Jaseer
Auda's perspective in the Medina Charter. The type of research used is a case  study,  which  is  a  type  of  research  that  explores  a  problem  with detailed  boundaries,  with  in-depth  data  collection,  and  includes  various sources  of  information.  This  research  is  limited  by  time  and  place.  Data analysis in this research was carried out during and after data collection and analysis (interpretation), the aim of which was to sharpen the focus of observations and deepen questions related to the topic under study. Data analysis  after  data  collection  is  a  continuation  of  the  previous  analysis, where  data  is  presented  systematically  and  confirms  propositions, hypotheses,  concepts  or  models  built  based  on  field  data.  In  the Indonesian  context,  the  Medina  Charter  offers  a  model  of  democracy developed by the Prophet which emphasizes equality, fairness, justice and civility.  This  research  also  shows  that  the  values  of  Jasser  Auda's Maqashid Syariah in the Medina Charter are very relevant in dealing with various  socio-political  problems  in  Metro  Lampung  City.  These  values include harmony, justice and civility which are applied in various aspects of  life,  including  religious  and  state  life.  Therefore,  the  Medina  Charter can be used as a reference in developing more inclusive and sustainable policies.
Keywords : Maqashid Syariah Values, Jaseer Auda's Maqashid Syariah Journal Homepage
https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Berbicara  tentang Piagam  Madinah  berarti  berbicara  dialog  antar  agama  untuk menuju sebuah kerukunan. Piagam Madinah disebut-sebut sebagai kebijakan pertama dalam Islam (Republika, 2003) . Lahirnya Piagam Madinah setelah Nabi Muhammad SAW  hijrah  ke  yatsrib/madinah.  Nabi  bersama  dengan  seluruh  penduduk  Madinah menciptakan  landasan  kultur,  membangun  kesepakatan  dalam  kehidupan  agama, perekonomian,  sosial  dan  ranah  politik.  Memelihara  ikatan  untuk  menegakkan keadilan  dan  menjunjung  harkat  kemanusiaan.  Perpindahan  Nabi  dari  Mekkah  ke Madinah  menjadi  terobosan  dalam  kehidupan  manusia,  membangun  peradaban

## Attractive : Innovative Education Journal
mutakhir yang mengutamakan keharmonisan di atas peperangan, menjunjung harkat kemanusiaan,  dan  mengedepankan  semangat  nasionalisme  dari  pada  ke-suku-an. Yahudi dan Nasrani dijamin kebebasanya dalam menjalankan ibadah.
Harun  Nasution  mengatakan  Piagam  Madinah  berisi  aturan  dasar  hidup bersama  untuk  menciptakan  kesatuan  dan  persatuan  di  masyarakat.  Aturan  ini dipandu  langsung  oleh  Nabi  Muhammad.  Kontrak  sosial  ini  merupakan  dokumen konstitusional.  Nabi  Muhammad  tidak  hanya  bertugas  sebagai utusan Allah  semata, tugas  tambahanya  menjadi  kepala  negara.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan ditetapkan/dijalankanya  syariah  (Maqoshid  Syariah)  yang  di  dalamnya  memuat  5 unsur,  yakni  memelihara  agama,  memelihara  jiwa,  memelihara  akal,  memelihara keturunan dan memelihara harta.
Berdasarkan data Badan pusat statistic jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022  adalah  275,773,800    (Ribu  jiwa)  dan  suku  bangsa  yang  berjumlah  1.300  ( Badan Pusat Statistik , 2022). Agama yang diakui juga dianut oleh penduduk Indonesia ada 6, yakni agama Islam, agama Kristen, Katolik, agama Hindu, Budha, serta Konghucu.
Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Metro adalah 86 . 430 jiwa Laki-laki dan 85.570 jiwa perempuan ( Badan Pusat Statistik , 2022). sedangkan agama yang dianut ada 5,  yakni  agama  Islam,  agama  Kristen,  Katolik,  agama  Hindu  dan  Budha.  Penganut Islam  berjumlah  162.476  jiwa,  yang  penganut  Kristen  berjumlah  4.325,  penganut Katolik berjumlah 4.031 jiwa, yang penganut Hindu berjumlah 361 jiwa dan penganut Budha  berjumlah  1.729  jiwa  (Metro,  2020a).  Masyarakat  Kota  Metro  terdiri  dari berbagai  suku,  ada  Lampung,  Jawa,  Sunda,  Semendo,  Ogan,  Batak,  Minangkabau, etnis Melayu dan etnis Tionghoa ( Wikipedia Kota Metro , 2017).
Kota  Metro,  salah  satu  dari  dua  kota  di  Provinsi  Lampung,  terletak  pada koordinat 105,170-105,190 BT dan 5,60-5,80 LS, berjarak 45 km dari Bandar Lampung, ibukota  provinsi.  Dengan  luas  wilayah  68,74  km²,  Kota  Metro  terbagi  menjadi  5 kecamatan (Metro Utara, Metro Timur, Metro Pusat, Metro Selatan, dan Metro Barat) dan  22  kelurahan.  Batas  wilayah  administratifnya  adalah  Kecamatan  Punggur  dan Kecamatan Pekalongan di utara, Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari di timur,  Kecamatan  Metro  Kibang  di  selatan,  serta  Kecamatan  Trimurjo  di  barat  ( Kota Metro : BPK Perwakilan Provinsi Lampung , 2022).
Berangkat  dari  kemajmukan,  multikulturalisme  penduduk  Kota  Metro,  peneliti ingin  meneliti  lebih  dalam  tentang  kontekstualisasi  Maqoshid  Syariah  Jaseer  Auda dalam Piagam Madinah terhadap kehidupan bernegara pada masyarakat Kota Metro. Karena  hipotesis  peneliti  saat  ini,  Kota  Metro  tidak  pernah  terjadi  konflik  walaupun banyak perbedaan etnis, suku dan agama di dalamnya. Ditambah lagi dengan Propinsi Lampung  yang  di  luar  sana  (Jakarta  dan  daerah  lain  di  Jawa)  terkenal  sebagai  kota begal, kota yang bermasalah,  kota kejahatan, dll (Safutra, 2019).
Hukum Allah yang ditetapkan di dunia ini pasti bermuara pada ke-mashlahat-an (Amirotun,  2022).  Sepertihalnya  perintah  atau  larangan,  yang  keduanya  memiliki akibat  hukum  yang  langsung  bisa  dirasakan  atau  dirasakan  kemudian.  Para  ulama menyepakati sumber hukum Islam ada 4, yakni Al-Qur'an, al-Hadits, ijma' dan Qiyas ( View  of  REKONSTRUKSI  MASHLAHAH  MURSALAH  PERSPEKTIF  MODERASI BERAGAMA” , 2022). Adapun sumber lain seperti istihsan, mashlahah mursalah, syadz dzariah  masih  menjadi  perdebatan  sebagai  dalil  hukum  baik  keberadaan  atau kekuatannya.  Untuk  menemukan  dan  menetapkan  sebuah  hukum  yang  tidak dicantumkan dalam al- Qur’an dan al -Hadits para ulama melakukan ijtihad (Sholikhah, 2017)
Ushul  Fiqh  adalah  salah  satu  cabang  keilmuan  yang  memiliki  metode  untuk menginterpretasikan  teks  dalam  hal  ini  adalah  ayat  al- Qur’an  atau  Hadits  menjadi hukum  syariah.  Maqoshid  Syariah  merupakan  tujuan  diberlakukanya  syariah,  oleh sebab  itu  teks  yang  ada  pada  masa  klasik  (masa  lalu)  seharusnya  bisa  diaplikasikan pada masa kini. Ulama Ushul Fiqh klasik terlalu fokus dalam aspek bahasa sehingga mengabaikan tujuan diberlakukanya teks tersebut.
Maqasid  Al-Syari'ah  dapat  dipahami  sebagai  Seperangkat  hukum  Islam  yang menegakkan  keadilan  dan  kepentingan  masyarakat,  bukan  seperangkat  aturan  yang mengarah  pada  kehancuran  tatanan  sosial,  keputusan  hukum  dari  setiap  pemimpin seyogyanya  juga  seperti  itu.  Salah  satu  aturan  hukum  Islam  menyatakan  bahwa “Tasharruf Al -Imam Manuthun Bi Al- Maslahah” adalah kebijakan pribadi Pemimpin (harus) menyebutkan kepentingan yang dipimpin (rakyat). Tapi realisasi keadilan dan kemashlahatan  tentang  pengembangan  produk  hukum  yang  sah  di  masyarakat merupakan sesuatu yang sulit, karena harus melibatkan komponen yang saling terkait (Nashrullah, Mayangsari, Dan, & Noor, 2017).
Maqashid Syariah yang dikemukakan oleh Jaseer Auda sebenarnya bukanlah hal yang baru. Menurut catatan sejarah, konsep Maqashid Syariah sudah ada sejak akhir abad  ke- 3  M.  Melalui  catatan  kitab  “al - Salah  wa  Maqashiduhu”.  Berikutnya  adalah Imam  Abu  Bakar  al- Qaffal  (wafat  365  M),  yang menulis  kitab  “Mahasin  al - shari'ah”. Seorang ulama Syiah bernama Abu Jafar Muhammad bin Ali juga berkontribusi dalam masalah  Maqashd  melalui  karyanya  yang  berjudul  “illal  al - shara’i”  yang  membahas tentang  “illat - illat  madzhab  Syiah”,  sehingga  dijuluki  “ulama  maqashid”.  Juga  ada Abu  Hasan  al-Amiri  (W.  381  H),  seorang  filosof  yang  melalui  bukunya  al-I'lam  bi Manakib al-Islam  mempelajari hukum  Syariah  secara  mendalam,  membahas  prinsip- prinsip syariah Islam itu sendiri Daruriyat al-Khams. Pemikiran Amiri menginspirasi Abu  Ma'ali  Abdul  Malik  bin  Abdullah  al-Juwani,  yang  terkenal  dengan  Imam Haramain  (478  M)  yang  memiliki  karya  berjudul  “al -Burhan  fi  Usul  al- Ahkam” (Al- Himayah, Gumanti, Syariah, Sultan, & Gorontalo, 2024).
Jasser  Auda  adalah  ulama  Ushul  Fiqh  kontemporer  yang  menginterpretasikan teks tidak hanya dalam aspek bahasa saja tetapi juga menginterpretasikan teks dengan konteks masa kini (Jasser Auda, 2008). Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem untuk  mengaplikasikan teks terhadap konteks masa kini, sehingga muncul Maqoshid Syariah  perspektif Jasser Auda.
Madinah  adalah  sebuah  kota  kecil  yang  penduduknya  diperkirakan  hanya mencapai angka 4000 - 5000 orang. Dari segi politik, Madinah sama dengan Makkah, yakni  tidak  mengetahui  struktur  pemerintahan  kerana  kehidupan  masyarakat Madinah  masih  bergantung  kepada  kesukuan  (Aris,  Halim,  &  Muslim,  2021). Komposisi  penduduk  Madinah  sebelum  nabi  Muhammad  SAW  hijrah  terdiri  dari suku  Aws  dan  Khazraj  yang  merupakan  imigran  dari  Arab  Selatan  serta  suku  Arab lain yang menetap di Madinah.
Orang Islam adalah kaum minoritas ketika nabi pertama kali hijrah ke Madinah. Akan tetapi tidak menjadi penghalang bagi nabi untuk membentuk sebuah peradaban dimana  persamaan,  kesetaraan,  keadilan  dan  keadaban  ada  di  dalamnya  (Lukman, 2020).
Piagam  Madinah  ialah  sebuah  perjanjian  yang  ditandatangani  oleh  Nabi Muhammad  SAW  setelah  hijrah  ke  Madinah  antara  beliau  bersama  kaum  Muslimin (Muhajirin dan An ṣ har) dengan Yahudi Madinah (Republika, 2003). Piagam Madinah, merupakan  piagam  perjanjian  damai  yang  mampu  mempersatukan  berbagai perbedaan; suku, golongan, dan agama untuk hidup bersama dan saling melindungi
satu sama lain. Terbentuknya Piagam Madinah tidak dapat dipisahkan dari berbagai permasalahan, konflik, dan kepentingan serta tradisi masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam Piagam Madinah merupakan jawaban atas permasalahan pada waktu itu. Piagam Madinah adalah konstitusi pertama di dunia (Diah, 2003).
Sudah menjadi rahasia umum jika inti dari ajaran Islam adalah hubungan antara manusia  dengan  Tuhan-nya  dan  hubungan  antara  manusia  dengan  manusia  yang lainya.  Hubungan  antara  manusia  dengan  sesama  mengajarkan  tentang  perbaikan kualitas diri sendiri, lingkungan serta masyarakat. Dan hal ini sudah dicontohkan oleh nabi Muhammad ketika memimpin Madinah.
Piagam  Madinah  secara  formal  mengatur  hubungan  sosial  antara  berbagai komponen  masyarakat  Madinah,  yaitu:  Pertama,  di  antara  sesama  umat  Islam, meskipun berbeda ras, mereka adalah satu umat. Kedua, hubungan antara kelompok Muslim  dan  non- Muslim  didasarkan  pada  prinsip  “tetangga  yang  baik”,  saling membantu  dalam  menghadapi  musuh  bersama,  membela  yang  teraniaya,  saling menasihati,  dan  menghormati  kebebasan  beragama.  Konstitusi  mengatur  hak-hak sipil,  atau  lebih  dikenal  dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  jauh  sebelum  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  Perserikatan  Bangsa-bangsa  dikeluarkan  pada  tahun 1948  ( Piagam  Madinah:  Konstitusi  Tertulis  Pertama  di  Dunia  -  H.  Zainal  Abidin  Ahmad  - Google Buku” , 2014).
Ada  47  pasal  dalam  Piagam  Madinah,  namun  pada  dasarnya  tidak  ada pembagian pasal dalam naskah aslinya. Artikel baru tersebut kemudian diberikan oleh para peneliti manuskrip, termasuk Dr. A.J. Wensinck dalam bukunya Mohammed en de  Yoden  te  Medina,  1928  M,  W.  Montgomery  Watt  dalam  bukunya  Muhammad  at Madina,  1956.  Sedangkan  Zainal  Abidin  Ahmad  membagi  bab  menjadi  10  bab ditambah kata pengantar dalam bukunya ( Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia - H. Zainal Abidin Ahmad - Google Buku” , 2014).
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  peneliti  tertarik  untuk  merumuskan  masalah bagaimana  nilai-nilai  Maqoshid  Syariah  perspektif  Jaseer  Auda  dalam  Piagam Madinah  terhadap  kehidupan  bernegara  pada  masyarakat  Kota  Metro.  Tujuan penelitian  ini  adalah  Untuk  Menganalisis  nilai-nilai  Maqoshid  Syariah  perspektif Jaseer Auda dalam Piagam Madinah.

## METHOD
Jenis  penelitian yang digunakan adalah studi  kasus, yaitu jenis  penelitian yang menggali  suatu  masalah  dengan  batasan-batasan  yang  rinci,  dengan  pengumpulan data  yang  mendalam,  dan  mencakup  berbagai  sumber  informasi.  Penelitian  ini dibatasi oleh waktu dan tempat. Studi kasus bisa dalam bentuk program, fenomena, kegiatan  atau  individu  (Hamsah,  2016).  Kasus  dari  penelitian  ini  adalah  berupa fenomena unik masyarakat Kota Metro yang heterogen.
Pendekatan  yang  digunakan  peneliti  adalah  pendekatan  Fenomenologi,  yakni sebuah  pendekatan  dimana  peneliti  bertugas  untuk  mengidentifikasi  pengalaman manusia  dari  fenomena  tertentu.  yang  prosedurnya  mengharuskan  peneliti  untuk terlibat langsung dalam penelitian itu (Fadli, 2021).
Hakekat  penelitian  fenomenologi  adalah  tentang  interpretasi  realitas. Fenomenologi  menelusuri  jawaban  dari  makna  fenomena.  Pada  dasarnya  penelitian fenomenologi berfokus pada dua hal utama, yaitu:
a. Deskripsi tekstual: apa yang dialami subjek tentang fenomena tersebut. Baik dari sisi objektif, informasi faktual, empiris.
b. Deskripsi  struktural:  bagaimana  subjek  mengalami  dan  menginterpretasikan pengalamannya.  Deskripsi  ini  mengandung  aspek  subjektif.  Aspek  ini menyangkut  pendapat  subjek,  penilaian,  perasaan,  keinginan,  dan  tanggapan subjektif lainnya yang terkait dengan pengalaman ini.
Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai alat pengumpul data (Purwanto Edi,  2015).    Sedangkan  keberadaan  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai partisipan/participant observer. Dan kedudukan subyek yang diteliti itu sama dengan peneliti, tidak lebih rendah dan tidak sebagai obyek.
Masyarakat Kota Metro Piagam Madinah Piagam Madinah Perbedaan Suku Persatuan dan Kesatuan
Perbedaan Agama
Maqashid Syariah Jaseer Auda Agama
Fenomenologi Kehormatan
Jiwa Akal
Harta Keturunan Masyarakat Kota Metro
Penelitian ini akan dilakukan di Kota metro Lampung. Alasan pemilihan lokasi di  Kota  metro  Lampung  karena  Kota  Metro  merupakan  pusat  kota  di  provinsi Lampung  selain  Bandar  Lampung.  Kota  Metro  adalah  kota  yang  majmuk,  karena  di dalamnya berkumpul banyak suku, budaya dan agama yang berbeda-beda.
Sumber  data  ialah  subyek  dari  mana  data  diperoleh.  Dalam  penelitian  ini  ada dua sumber data, yakni:
a. Sumber Data Primer
Adalah  sumber  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  langsung  dari orang  yang  bersangkutan.  Dalam  hal  ini  perolehan  data  diambil  dari  hasil wawancara kepada:
1) Pemerintah Kota Metro
Peneliti  mencari  data  dukung  dari  pemerintah  Kota  Metro  yang  berkaitan langsung dengan fenomena penelitian.
2) Masyarakat setempat. Peneliti mencari data yang bersumber dari masyarakat Kota Metro tentang pendapat  serta  penilaian  dan  respons  subjektif  lainnya  yang  berkaitan langsung dengan penelitian.
b. Sumber Data Sekunder
Adalah  sumber  data  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  dari  berbagai sumber. Data ini diambil dari perpustakaan kitab, buku, majalah, berita baik di media  cetak  atau  media  elektonik,  artikel  ilmiah,  kamus,  ensiklopedia  dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian.
Adapun tahapan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni:
a. Tahap Persiapan Dalam  tahap  ini  peneliti  membuat  konsep  mengenai  kejelasan  tujuan pengumpulan  data,  variabel  yang  akan  diukur,  instrumen  yang  hendak digunakan  dan  sumber  serta  jenis  data  yang  akan  dikumpulkan.  Dan merumuskan tujuan pengumpulan data secara operasional. Selanjutnya peneliti mempersiapkan diri, memeriksa kelengkapan berkas, menyiapkan perlengkapan lainya.  Aspek  yang  tidak  kalah  penting  adalah  peneliti  mendapatkan  izin  dari pejabat  yang  berwenang.  Karena  perizinan  ini  akan  mempermudah  dan melancarkan proses pengumpulan data, selain itu juga perizinan ini membantu meningkatkan keamanan peneliti dalam pelaksanaan pengumpulan data.
b. Tahap Pelaksanaan
Tahapan  pelaksanaan  pengumpulan  data  ditentukan  oleh  jenis  teknik pengumpulan  data  yang  akan  digunakan.  Langkah-langkah  operasional  untuk masing-masing  teknik  pengumpulan  data  disajikan  secara  implisit  dalam subtopik teknik pengumpulan data.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  terbagi  menjadi  dua,  yakni teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data skunder.
a. Teknik Pengumpulan Data Primer
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer menggunakan tiga teknik,  dan  digunakan  baik  secara  individual  maupun  terpisah  atau  sekaligus. Ketiga  teknik  pengumpulan  data  tersebut  adalah  wawancara,  angket,  dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut tidak membuktikan bahwa teknik  pengumpulan  data  yang  satu  lebih  baik  dari  yang  lain,  yang  masing- masing memiliki kelebihan dan kekurangan (Nitaria, Yulia, Zulkarnain, 2019). Adapun tiga teknik pengumpulan data ini adalah:
1) Wawancara
Wawancara dirancang untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, atau antara informan atau narasumber. Wawancara adalah  bagian  penting  dari  penelitian.  Karena  tanpa  wawancara,  peneliti kehilangan  informasi  yang  hanya  bisa  diperoleh  dengan  bertanya  kepada responden, informan secara langsung (M. Kesuma & Iskandar, 2022).
2) Angket
Angket  adalah  daftar  pertanyaan  tertulis  berdasarkan  proposal  penelitian yang  mengumpulkan  data  primer  langsung  dari  responden  yang  telah ditentukan  di  tempat  penelitian  (Nitaria,  Yulia,  Zulkarnain,  2019). Pengumpulan  data  dengan  angket  dilakukan  dengan  mengirimkan  angket kepada responden yang diinginkan. Isi angket antara lain: identitas peneliti, tingkat  pendidikan,  profesi  dan  alamat,  namun  nama  boleh  tidak dicantumkan untuk menjaga kerahasiaan jawaban dari responden.
3) Observasi Tujuan observasi peneliti adalah untuk menyajikan gambaran yang realistis tentang  perilaku  atau  peristiwa,  menjawab  pertanyaan,  memahami  dan mengevaluasi  perilaku  orang,  yaitu.  mengukur  aspek  tertentu  dan memberikan umpan balik atas pengukuran tersebut. Bagian informasi yang diperoleh  dari  hasil  observasi  adalah  ruang  (tempat),  pelaku,  kegiatan, objek, kegiatan, peristiwa atau kejadian, perasaan dan waktu (Fadli, 2021).
Teknik validitas data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian, supaya data yang  diperoleh  tidak  cacat.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  triangulasi untuk  mengecek  validitas  data  yang  telah  diperoleh.  Triangulasi  yang  peneliti gunakan ada tiga, yakni:
a. Triangulasi Sumber, yakni melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber
b. Triangulasi  Teknik,  yakni  melakukan  pengecekan  data  kembali  kepada  sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda
c. Tiangulasi Waktu, yakni melakukan validitas data dengan situasi dan waktu yang berbeda

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti telah melakukan tahap persiapan yaitu dengan berdasarkan data Badan Pusat  Statistik  (BPS),  tahap  persiapan  secara  kualitatif  untuk  pengumpulan  data  di Kota  Metro  dapat  dibuat.  Tujuan  pengumpulan  data  adalah  untuk  memperoleh informasi  tentang  jumlah  penduduk,  suku  bangsa,  dan  agama  yang  dianut  di  Kota Metro.  Data  ini  akan  digunakan  oleh  peneliti  untuk  memahami  struktur  demografi dan agama masyarakat Kota Metro.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022  adalah  275,773,800  jiwa.  Suku  bangsa  yang  berjumlah  1.300  juga  diperhatikan dalam  data  tersebut.  Selain  itu,  agama  yang  diakui  oleh  penduduk  Indonesia  terdiri dari enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, serta Konghucu.
Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Metro adalah 86.430 jiwa laki-laki dan 85.570  jiwa  perempuan.  Agama  yang  dianut  penduduk  Kota  Metro  terdiri  dari  lima agama,  yakni  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  dan  Budha.  Penganut  Islam  berjumlah 162.476  jiwa,  Kristen  berjumlah  4.325  jiwa,  Katolik  berjumlah  4.031  jiwa,  Hindu berjumlah 361 jiwa, dan Budha berjumlah 1.729 jiwa.
Masyarakat  Kota  Metro  terdiri  dari  berbagai  suku,  seperti  Lampung,  Jawa, Sunda, Semendo, Ogan, Batak, Minangkabau, etnis Melayu, dan etnis Tionghoa.
Tahap  pelaksanaan  adalah  dengan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti terhadap  384  orang  yang  terdiri  dari  dari  sebagian  besar  penduduk  asli  Kota  Metro, yang  terdiri  dari  154  perempuan  dan  230  orang  laki-laki  dengan  sebagian  besar masyarakat  Kota  metro  beragama  Islam.  Serta  peneliti  melakukan  distribusi  angket secara tatap muka kepada 384 orang maka sebagian besar responden menjawab bahwa nilai-nilai  mendasar  yang  menjadi  pijakan  masyarakat  dalam  pembentukan  Piagam Madinah meliputi hak atas kebebasan beragama, hak atas persamaan di depan hukum, hak untuk hidup, dan hak memperoleh keadilan. Selain itu, nilai-nilai dalam Piagam Madinah juga mencakup pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan  segenap  warga  negara,  perlindungan  golongan  minoritas,  pengaturan warga  negara,  perlindungan  negara,  kepemimpinan  negara,  politik  perdamaian,  dan kesepakatan bersama
Obervasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap sebagian besar masyarakat kota metro berdasarkan data BPS yaitu meliputi 5 Kecamatan (Metro Selatan, Metro Barat, Metro  Timur,  Metro  Pusat  dan  Metro  Utara.  Dan  memiliki  subdistrict  berjumlah  22 kelurahan( Kota Metro : BPK Perwakilan Provinsi Lampung , 2022; Metro, 2020b).
Maka  secara  keseluruhan    dapat  diperoleh  hasil  bahwa  pentingnya  kebebasan beragama dan harmoni dalam masyarakat Kota Mero, menarik paralel dengan konteks sejarah  perjanjian  Nabi  Muhammad  di  Madinah.  Dokumen  tersebut  menekankan prinsip-prinsip  kesetaraan,  hak  asasi  manusia,  dan  kebebasan  beragama  sebagai komponen penting dari keberadaan yang harmonis di antara komunitas agama yang berbeda. Jasser Auda menekankan bahwa Maqasid Syariah adalah kebijaksanaan yang mendasari  aturan-aturan  dalam  konteks  moralitas,  universalitas,  keadilan  sosial, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Nilai-nilai ini berorientasi pada kemashlahatan manusia, baik kaum Muslim maupun non-Muslim pada masyarakat Kota Metro(Aris dkk., 2021; Lukman, 2020; Sholikhah, 2017).
Dalam  konteks  Piagam  Madinah  yang  telah  dilakukan  penelitian,  nilai-nilai Maqasid  Syariah  yang  ditekankan  oleh  Jasser  Auda  dapat  tercermin  dalam  prinsip- prinsip seperti toleransi, kebebasan beragama, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia  pada  sebagian  besar  masyarakat  Kota  Metro.  Piagam  Madinah  sendiri merupakan  dokumen historis  yang  menegaskan  prinsip-prinsip  keadilan,  kerukunan antar  umat  beragama,  dan  perlindungan  hak-hak  individu  dalam  masyarakat multikultural.
Dengan  demikian,  nilai-nilai  Maqasid  Syariah  dalam  perspektif  Jasser  Auda dapat  memberikan  landasan  yang  kuat  untuk  memahami  dan  menerapkan  prinsip- prinsip  yang  terkandung  dalam  Piagam  Madinah,  yang  pada  akhirnya  bertujuan untuk  menciptakan  masyarakat  yang  adil,  harmonis,  dan  berlandaskan  nilai-nilai kemanusiaan(Amirotun,  2022;  Aris  dkk.,  2021; Piagam  Madinah:  Konstitusi  Tertulis Pertama  di  Dunia  -  H.  Zainal  Abidin  Ahmad  - Google  Buku” ,  2014;  Rustandi,  Sahidin, Sunan, Djati, & Muhammadiyyah, 2019).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontekstualisasi nilai-nilai Maqashid Syariah  Jaseer  Auda  dalam  Piagam Madinah  terhadap  kehidupan  bernegara  di  Kota Metro Lampung. Piagam Madinah, yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW setelah  hijrah  ke  Madinah,  berisi  aturan  dasar  hidup  bersama  untuk  menciptakan kesatuan  dan  persatuan  di  masyarakat.  Aturan  ini  dipandu  langsung  oleh  Nabi Muhammad  dan  berisi  nilai-nilai  seperti  keadilan,  kesetaraan,  dan  keadaban  yang menjadi landasan bagi kehidupan bernegara di Madinah.
Dalam  konteks  kehidupan  bernegara  di  Kota  Metro  Lampung,  nilai-nilai Maqashid  Syariah  Jaseer  Auda  dalam  Piagam  Madinah  sangat  relevan.  Piagam
Madinah  mencakup  keleluasaan  beragama,  hubungan  antar  sesama/golongan,  serta kewajiban  untuk  menjaga  kesatuan  hidup  termasuk  semua  kelompok.  Dalam kaitannya  dengan  kehidupan  bernegara,  Piagam  Madinah  menekankan  pentingnya kesetaraan, keadilan, dan keadaban dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi,  dan  sosial.  Dengan  demikian,  nilai-nilai  Maqashid  Syariah  Jaseer  Auda dalam Piagam Madinah dapat diaplikasikan untuk membangun kehidupan bernegara yang lebih harmonis dan adil di Kota Metro Lampung.
Dalam  analisis,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  nilai-nilai  Maqashid  Syariah Jaseer  Auda  dalam  Piagam  Madinah  sangat  efektif  dalam  membangun  kehidupan bernegara  yang  harmonis  dan  adil  di  Kota  Metro  Lampung.  Nilai-nilai  seperti keadilan,  kesetaraan,  dan  keadaban  yang  terkandung  dalam  Piagam  Madinah  dapat diaplikasikan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  seperti  politik,  ekonomi,  dan  sosial. Dengan  demikian,  penelitian  ini  menyarankan  bahwa  nilai-nilai  Maqashid  Syariah Jaseer Auda dalam Piagam Madinah dapat menjadi acuan bagi kehidupan bernegara di Kota Metro Lampung untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan adil. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan bahwa nilai-nilai Maqashid Syariah Jaseer Auda dalam Piagam Madinah dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks kehidupan, tidak hanya  di  Kota Metro  Lampung tapi  juga di  wilayah  lain  yang  memiliki  tujuan yang sama(A. S. Kesuma, Yudha, & Kesuma, 2023).
Menurut  temuan  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  para  ilmuan  tentang mashlah  mursalah  dalam  konteks  moderasi  agama(A.  S.  Kesuma,  Halim,  &  Syam, 2022),  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  sudut  pandang  moderasi  religius,  Mashlah Mursalah  harus  mencakup  aspek  tambahan,  yaitu  "hifz  wathon"  atau  melindungi bangsa.  Mengenai  mashlah  mursalah  dalam  konteks  kontemporer  dan  tradisional Indonesia, ada enam aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu "hifz al-din" (menjaga agama), "hiphz nafs" (melindungi jiwanya), "hibz 'aql" (mematikan pikiran), "rifz nasl” (memantau  keturunannya),  "hipz  mal"  (mengamankan  properti),  dan  "hiffz  wathon". (guarding the state).

## KESIMPULAN
Piagam  Madinah  memiliki  peran  penting  dalam  mengintegrasikan  nilai-nilai Maqashid Syariah Jasser Auda dalam kehidupan bernegara di Kota Metro Lampung. Piagam  Madinah,  sebagai  perjanjian  pertama  dalam  Islam,  mencakup  keleluasaan beragama,  hubungan  antar  sesama,  dan  kewajiban  menjaga  kesatuan  hidup.  Dalam konteks  Indonesia,  Piagam  Madinah  menawarkan  model  demokrasi  yang dikembangkan oleh Rasulullah, yang berfokus pada persamaan, kesetaraan, keadilan, dan  keadaban.  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai  Maqashid  Syariah Jasser  Auda  dalam  Piagam  Madinah  sangat  relevan  dalam  menghadapi  berbagai permasalahan  sosial  dan  politik  di  Kota  Metro  Lampung.  Nilai-nilai  ini  mencakup keharmonisan,  keadilan,  dan  keadaban,  yang  diterapkan  dalam  berbagai  aspek kehidupan, termasuk kehidupan beragama dan bernegara. Dengan demikian, Piagam Madinah  dapat  dijadikan  sebagai  referensi  dalam  mengembangkan  kebijakan  yang lebih  inklusif  dan  berkelanjutan.  Dalam  sintesis,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Piagam Madinah dan nilai-nilai Maqashid Syariah Jasser Auda memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran dan kesepakatan masyarakat di Kota Metro Lampung. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  merekomendasikan  agar  Piagam  Madinah  dan  nilai- nilai Maqashid Syariah Jasser Auda digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kebijakan  yang  lebih  inklusif  dan  berkelanjutan  di  Kota  Metro  Lampung.  Dengan
demikian,  masyarakat  dapat  hidup  lebih  harmonis  dan  berkelanjutan,  serta meningkatkan kesadaran dan kesepakatan dalam berbagai aspek kehidupan.

## REFERENSI
Al-Himayah, J., Gumanti, R., Syariah, F., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2024). Maqasid Al- Syariah  Menurut  Jasser  Auda  (Pendekatan  Sistem  dalam  Hukum  Islam)” .  Diambil dari http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah
Amirotun,  S.  (2022). PIAGAM  MADINAH,  KONSENSUS  MASYARAKAT  PLURALIS: PLURALIS:  MADINAH  DAN  MAKKAH .  SUATU  TINJAUAN  TEORI KONFLIK)”.
Aris, H., Halim, A. A., & Muslim, N. (2021). Keharmonian Kaum Berasaskan Sunnah:
Kajian  Terhadap  Piagam  Madinah”. Malaysian  Journal  of  Social  Sciences  and Humanities (MJSSH , 6 (7), 139-148,. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.836. Badan  Pusat  Statistik .  (2022).  Diambil  dari  https://www.bps.go.id/id/statistics- table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html Diah,  D.  H.  (2003). Islam  aplikatif  Diah  Hafidhuddin —Google  Buku” .  Diambil  dari https://books.google.co.id/books?id=8ErINTN0sjMC&printsec=frontcover&hl =id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif . 21 (1).
Hamsah,  H.  (2016). PENGEMBANGAN  MODAL  SOSIAL  DALAM  MEWUJU  KAN PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA . Diambil dari https://repository.upi.edu/27701/6/T_PS_1403032_Chapter3.pdf Jasser Auda. (2008). Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach (Vol. 12). Diambil dari https://books.google.co.id/books?id=5sKQF16gdWgC&printsec=copyright&h l=id#v=onepage&q=tahun&f=false
Kesuma,  A.  S.,  Halim,  A.,  &  Syam,  N.  (2022).  The  Religious  Politics  of  Habaib  in Surabaya  and  Bangil  East  Java:  A  Socio-Religio-Political  Approach. QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies) , 10 (2), 285.
https://doi.org/10.21043/qijis.v10i2.12090
Kesuma,  A.  S.,  Yudha,  G.,  &  Kesuma,  M.  E.-K.  (2023).  Influence  Of  Al- Asy’ari
Theological  Methodology  And  Its  Implementation  For  The  Development  Of Moderate  Political  Thought  In  Indonesia. Journal  of  Data  Acquisition  and Processing , 38 (1). https://doi.org/DOI: 10.5281/zenodo.7642842 Kesuma,  M.,  &  Iskandar,  R.  (2022).  Analisis  Toko  dan  Asal  Toko  Fashion  Pria  di
Shopee Menggunakan Data Scrapping dan Exploratory Data Analysis. Majalah Ilmiah Teknologi Elektro , 21 (1), 127 – 134. https://doi.org/10.24843/MITE.2022.v21i01.P17 Analisis Kota Metro: BPK  Perwakilan Provinsi  Lampung .  (2022). Diambil dari https://lampung.bpk.go.id/kota-
metro/#:~:text=Kota%20Metro%20memiliki%20luas%20wilayah,Metro%20Bar at)%20serta%2022%20kelurahan.
Lukman,  L.  (2020). PIAGAM  MADINAH  SEBAGAI  KONSEP  BUDAYA  DAN PERADABAN”,  Jurnal  Bina  Ummat:  Membina  dan  Membentengi  Ummat . https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v2i01.47.
Metro, B. P. S. K. (2020a). Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut (Jiwa .  Diambil  dari  https://metrokota.bps.go.id/indicator/108/61/1/jumlah- penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html,
Metro, B. P. S. K. (2020b). Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut (Jiwa .  Diambil  dari  https://metrokota.bps.go.id/indicator/108/61/1/jumlah- penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html,
Nashrullah, G., Mayangsari, K., Dan, R., & Noor, H. H. (2017). KONSEP MAQASHID Al-SYARIAH  DALAM  MENENTUKAN  HUKUM  ISLAM  (Perspektif  Al-Syatibi dan Jasser Auda)” . Diambil dari www.yusdani.com. Nitaria,  Yulia,  Zulkarnain.  (2019). Hamzah  metode  penelitian  hukum” .  Diambil  dari http://repository.lppm.unila.ac.id/18062/1/hamzah%20metode%20penelitian %20hukum.pdf
Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia — H. Zainal Abidin Ahmad — Google Buku” . (2014). Diambil dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=PGtgEAAAQBAJ&oi=fnd&p g=PA11&dq=sejarah+piagam+madinah&ots=Sc33AGzcMp&sig=S3PDQRbSyjt QEOLLvNirY3WKTcA&redir_esc=y#v=onepage&q=sejarah%20piagam%20ma dinah&f=false
Purwanto Edi, B. P. U. D. S. (2015). Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 2015 . Republika,  P.  (2003). Demokrasi  Madinah:  Model  demokrasi  cara  Rasulullah .  Penerbit Republika.
Rustandi, R., Sahidin, S., Sunan, U., Djati, G., & Muhammadiyyah, B. S. (2019). Analisis Historis Manajemen Dakwah Rosulullah Saw dalam Piagam Madinah” . Safutra,  I.  (2019). Menelusuri  Sisa- Sisa  Kampung  Begal  di  Lampung  (1)” .  Diambil  dari https://www.jawapos.com/features/01226444/menelusuri-sisasisa-kampung- begal-di-lampung-1,
Sholikhah,  A.  (2017).  Piagam  Madinah,  Konsensus  Masyarakat  Pluralis:  Pluralis:
Madinah  Dan  Makkah.  Suatu  Tinjauan  Teori  Konflik. KOMUNIKA:  Jurnal Dakwah dan Komunikasi , 9 (1), 87 – 102. https://doi.org/10.24090/komunika.v9i1.832 View  of  REKONSTRUKSI  MASHLAHAH  MURSALAH  PERSPEKTIF  MODERASI BERAGAMA” . (2022). Diambil dari http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_jan23_07/ minhaj_jan23_07
Wikipedia Kota Metro . (2017). Diambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Metro
Copyright Holder :
© Fidian Abron (2024).
First Publication Right :
© Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: