Ega Rahmah Habie, Mohamad Fajri Mekka Putra (2022) Pembatalan Perkawinan Yang Mengandung Tipu  Muslihat  Mengenai  Surat  Kematian  yang  Dilakukan  Salah  Satu  Pihak  Berdasarkan  Putusan Pengadilan  Agama  Indramayu  Nomor  0915/Pdt.G/2020, (7)  11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v7i11.12378 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022
PEMBATALAN  PERKAWINAN  YANG  MENGANDUNG  TIPU  MUSLIHAT MENGENAI SURAT KEMATIAN YANG DILAKUKAN SALAH SATU PIHAK BERDASARKAN  PUTUSAN  PENGADILAN  AGAMA  INDRAMAYU  NOMOR 0915/PDT.G/2020
Ega Rahmah Habie, Mohamad Fajri Mekka Putra Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: ega.rahmah@ui.ac.id, fajriputra@yahoo.com

## Abstrak
Perkawinan  bertujuan  untuk  mencapai  rumah  tangga  yang  abadi  dan  bahagia dengan  kejujuran  dan  sesuai  dengan  keagamaan  dan  peraturan  perundang- undangan.  Namun,  seringkali  hal  tersebut  tidak  tercapai  dengan  adanya  putus perkawinan berdasarkan peceraian atau pembatalan perkawinan. Hal tersebut dapat terjadi  apabila  dalam  perkawinan  tidak  dilandasakan  kejujuran  antara  para  pihak yang  melaksanakan  perkawinan  sebagaimana  pada  Putusan  Pengadilan  Agama Indramayu Nomor 0915/Pdt.G/2020. Bahwa salah satu pihak telah melakukan tipu muslihat untuk melaksanakan perkawinan tanpa izin dari istri sebelumnya. Metode yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  normatif  dan pendekatan  perundang-undangan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  mengenai  pembatalan  perkawinan  yang  mengandung  tipu  muslihat mengenai surat kematian yang dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu  Nomor  0915/Pdt.G/2020  dan  akibat  hukum  yang  timbul  dari perkawinan  yang  dibatalkan  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Agama  Indramayu Nomor 0915/Pdt.G/2020. Hasil menunjukan bahwa pembatalan perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak telah melakukan tipu muslihat dan telah merugikan para pihak lainnya. Akibat dari pembatalan perkawinan juga dapat dibebankan kepada pihak yang beritikad buruk apabila timbul kerugian dikemudian hari.
Kata kunci : Pembatalan Perkawinan, Tipu Muslihat, Akibat Hukum

## Abstract
Marriage  aims  to  achieve  a  lasting  and  happy  household  with  honesty  and  in accordance  with  religion  and  laws  and  regulations.  However,  often  this  is  not achieved by breaking up marriages based on divorce or annulment of marriages. This  can  happen  if  the  marriage  is  not  based  on  honesty  between  the  parties carrying  out  the  marriage  as  stated  in  the  Indramayu  Religious  Court  Decision Number 0915/Pdt.G/2020. That one of the parties has committed a trick to carry out the marriage without the permission of the previous wife. The method used in this research is normative research method and statutory approach. The purpose of  this  research  is  to  find  out  about  the  annulment  of  marriages  that  contain
deception regarding death certificates that were granted based on the Decision of the  Indramayu  Religious  Court  Number  0915/Pdt.G/2020  and  the  legal consequences arising from marriages that were annulled based on the Decision of the Indramayu Religious Court Number 0915/Pdt .G/2020. The results show that marriage annulment can be canceled if the party has committed a deception and has harmed the other parties. The consequences of annulling a marriage can also be borne by a party with bad intentions if losses arise at a later date.

## Keywords: Marriage Annulment, Deception, Legal Consequences

## Pendahuluan
Perkawinan merupakan perjanjian antara perempuan dan laki-laki yang memuat syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum  melaksanakannya.  Perkawinan  yang  tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat dibatalkan oleh beberapa pihak yang berhak untuk membatalkan. Pembatalan perkawinan tersebut seringkali terjadi disebabkan terdapatnya beberapa pihak yang mengalami kerugian atas terjadinya perkawinan tersebut. Meskipun sudah dinyatakan di atas bahwa perkawinan merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu perempuan  dan  laki-laki.  namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  kehidupan bermasyarakat  perkawinan  tidak  hanya  mengikat  antara  dua  pihak  tersebut  melainkan juga  mengikat  antara  keluarga  kedua  belah  pihak  yang  melaksanakan  perkawinan (Anwar, 2020).
Perjanjian  yang  dimaksud  dalam  perkawinan  adalah  pada  saat  perempuan  dan laki-laki  mengeluarkan  kata  sepakat  untuk  melaksanakan  perkawinan,  yang  berarti mereka saling berjanji untuk menaati peraturan-peraturan yang timbul dari perkawinan dan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban dalam berumah tangga (Suryatni, 2021). Maka dari itu, perkawinan bukan hanya sebagai hubungan antara dua pihak tetapi hubungan yang menimbulkan hukum antara dua pihak tersebut dan hukum yang timbul tersebut harus ditaati oleh para pihaknya agar terciptanya kerukunan serta ketertiban baik untuk umum dan dalam hal berumah tangga.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pada dasarnya  perkawinan  memiliki  tujuan  untuk  hidup  bersama  sebagai  keluarga  yang bahagia dan kekal (Hudafi, 2020). Namun, pada kenyataannya terdapat perkawinan yang tidak  bahagia  dan  berakhir  tidak  kekal  sebagaimana  tujuan  utama  dari  perkawinan. Perkawinan  dapat  putus  disebabkan  oleh  kematian,  perceraian  dan  atas  keputusan pengadilan.  Meskipun  putusnya  perkawinan  telah  diatur  pada  Undang-undang,  untuk tercapainya putusan perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan sewenang-wenang para pihak, tetapi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Selain itu, dalam putus perkawinan juga akan menimbulkan akibat-akibat yang harus ditanggung oleh para pihak.  Salah  satu  dari  sebab  putus  perkawinan  adalah  atas  keputusan  pengadilan  yaitu apabila terjadinya pembatalan perkawinan. Pada kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan  berasal  dari  dua  kata,  yaitu  ”batal”  dan  ”kawin”.  ”Batal”  artinya  tidak berlaku,  tidak  sah,  tidak  mempunyai  akibat  hukum  yang  dikehendaki  karena  tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU . Sedangkan kawin berarti
hubungan untuk membentuk suatu rumah tangga antara dua orang yaitu suami dan istri. Maka dari itu, pembatalan perkawinan dapat dianggap bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada.
Pembatalan  perkawinan  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  yang  bertolak belakang  dengan  tujuan  perkawinan  itu  sendiri,  mengingat  tidak  seharusnya  suatu perkawinan itu dibatalkan, karena suatu perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat religius  dan  tidak  boleh  dipermainkan  (Rusli,  2013).  namun,  pembatalan  perkawinan seringkali  tidak  dapat  dihindari  dan  menjadi  salah  satu  sebab  terjadinya  putus perkawinan.  Mengenai  pembatalan  perkawinan  Undang-undang  telah  mengatur  pada Pasal  22  s.d.  Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Pembatalan  perkawinan  pada  undang-undang  tersebut  menyatakan  bahwa  Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Pembatalan  perkawinan  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  sebab.  Pada  Pasal  23 menyatakan  beberapa  pihak  yang  berhak  untuk  mengajukan  pembatalan  perkawinan (Rahmatillah  &  Khofify,  2017).  Yaitu:  (a)  Para  keluarga  dalam  garis  keturunan  lurus keatas  dari  suami  atau  isteri;  (b)  Suami  atau  isteri;  (c)  Pejabat  yang  berwenang  hanya selama perkawinan belum diputuskan; (d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16  Undang-undang  ini  dan  setiap  orang  yang  mempunyai  kepentingan  hukum  secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
Salah satu dari pihak tersebut adalah suami atau istri. Pembatalan yang diajukan oleh  suami  atau  istri  seringkali  dilakukan  karena  tidak  memenuhi  Pasal  3  Ayat  (2) Undang-Undang  Perkawinan  yaitu  harus  mendapatkan  izin  dari  para  pihak  untuk melaksanakan  perkawinan  kedua  dan  selanjutnya  yang  sah.  Pada  asas  perkawinan  di Indonesia  memang  mengandung  asas  monogami  yaitu  suami  atau  istri  hanya diperbolehkan  mempunyai  satu  suami  atau  istri.  Namun,  asas  monogami  dapat dikecualikan  oleh  peraturan  yang  terdapat  pada  agama  yang  dipercaya  oleh  masing masing pihak. Pengecualian asas monogami tersebut hanya berlaku untuk pihak laki-laki atau suami (Hanifah, 2019). Pengecualian tersebut bukan hanya terjadi tanpa alasan yang jelas, pengecualian tersebut hadir agar tidak terjadinya kecemasan mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan poliandri atau bersuami lebih dari satu. Poligami atau keadaan dimana  seorang  suami  mempunyai  istri  lebih  dari  satu  dapat  dilakukan  karena  telah terdapat  peraturan  yang  mengatur  meskipun  pelaksanaanya  tidaklah  mudah.  Peraturan yang  mengatur  pelaksanaan  poligami  dicita-citakan  untuk  terwujudnya  poligami  yang sesuai dengan persyaratan, memberikan perlindungan hukum dan menciptakan ketertiban umum.
Selain  itu,  keberadaan  peraturan-peraturan  tersebut  juga  menciptakan  hak  dan kewajiban  yang  timbul  dari  hubungan  hukum  dalam  hal,  seberapa  penting  keharusan mendapat  izin  pengadilan  untuk  berpoligami,  secara  formal,  urgensi  izin  berpoligami adalah agar terwujud kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum atas perkawinan  itu  sendiri  (Ardhian  et  al.,  2015).  Namun,  seperti  yang  sudah  dijelaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pelaksanaan poligami tidaklah mudah dan masih
banyak ditolak dalam membangun rumah tangga. Penolakan dari pelaksanaan poligami tersebut  yang  seringkali  memicu  terjadinya  perkawinan  yang  dilakukan  dengan  tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak memiliki izin dari istri sebelumnya. Perkawinan yang tidak  memenuhi  syarat  tersebut  banyak  bentuknya  berdasarkan  dari  perbuatan  yang dilakukan  suami  untuk  menikah  lagi  tanpa  izin  dari  istri  sebelumnya.  Maka,  apabila melihat melalui pandangan hukum perkawinan yang dilakukan tersebut dapat dilakukan pembatalan oleh pihak yang bersangkutan yaitu istri.
Terjadinya  pembatalan  perkawinan  akan  menimbulkan  akibat-akibat  setelah dibatalkannya  perkawinan.  Namun,  akibat-akibat  tersebut  tidak  akan  timbul  atau  tidak akan berlaku kepada anak yang dihasilkan dari perkawinan yang telah dibatalkan. Anak yang sudah terlahir dari perkawinan  yang telah dibatalkan tidak akan mengubah status anak menjadi anak luar kawin. Selain tidak akan berlaku surut kepada anak, juga tidak akan berlaku surut terhadap suami istri yang beritikad baik dan pada pihak ketiga yang beritikad  baik  sebelum  keputusan  tentang  pembatalan  mempunyai  kekuatan  hukum tetap. Sebab  terjadinya  pembatalan  perkawinan  dapat  dikatakan  atas  kekurangan pengawasan  baik  dari  pejabat  yang  berwenang  untuk  mengawasi,  pihak  keluarga  atau pihak  yang  terkait,  karena  perkawinan  yang  melanggar  peraturan  dan  tidak  memenuhi persyaratan tetap dapat dilakukan. Kurangnya pengawasan oleh pejabat yang berwenang mengenai  persyaratan  sebelum  dilaksanakannya  perkawinan  terjadi  secara  nyata  pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0915/Pdt.G/2020.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini,  bentuk  penelitian  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Normatif (Muchtar,  2015).  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelaah  asas-asas, peraturan-peraturan hukum tertulis. Peneitian ini menggunakan jenis data sekunder. Pada penelitian  ini  data  sekunder  yang  berdasarkan  penelusuran  bahan  hukum  yaitu  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier.  Jenis  bahan  hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 11974 tentang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tetang  Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0915/Pdt.G/2020. Bahan hukum sekunder selaku bahan pendukung yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Pada bahan hukum  sekunnder  yang  digunakan  adalah  jurnal,  kamus  hukum  dan  teks  lainnya  yang berkaitan dengan penellitian ini. Bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tertier sebagai  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  mengenai  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.  Kemudia,  allat  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  studi dokumen. Maka, dengan studi dokumen ini peneliti akan mengumpulkan data-data yang berkaitan  dengan  Pembatalan  Perkawinan  lalu  peneliti  akan  diuraikan  menjadi  suatu pemahaman atas masalah yang sedang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pembatalan  Perkawinan  yang  Mengandung  Tipu  Muslihat  Mengenai  Surat Kematian  yang  Dikabulkan  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Agama Indramayu Nomor 0915/Pdt.G/2020
Dalam perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0915/Pdt.G/2020 Pihak X sebagai Pemohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat melawan Pihak Y dan Pihak Z sebagai termohon Satu dan Dua. Pihak  X  mengajukan  pembatalan  perkawinan  kepada  Pengadilan  Agama  Indramayu dengan alasan bahwa Pihak Y tidak memiliki izin untuk menikah kembali dengan Pihak Z  dari  istri  Pihak  Y  yaitu  Ety  Nurhayati.  Selain  tidak  memiliki  izin,  Pihak  Y  juga melakukan tipu muslihat mengenai surat kematian untuk melaksanakan perkawinan.
Pembatalan perkawinan dijelaskan pada Pasal 22 Undang-undang nomor 1 tahun 1974  Berdasarkan  Pasal  tersebut  R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  menguraian  Pasal  22 undang-undang perkawinan tersebut dan menyatakan bahwa kata “dapat” tersebut tidak dapat dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah sah, kemudian menjadi batal karena adanya putusan pengadilan (vernietigbaar) sebagai lawan batal demi hukum. Maka, suatu perkawinan ada yang bisa dibatalkan dan ada juga yang tidak bisa dibatalkan, atau ada perkawinan yang sah dan ada perkawinannya yang keabsahannya  diragukan  sehingga  dapat  dibatalkan  (Nasution,  2013).  Sehingga,  tidak semua  perkawinan  dapat  dibatalkan.  Hanya  perkawinan  yang  tidak  sesuai  undang- undang, tidak memenuhi persyaratan. Perkara pemohonan pembatalan juga bisa diajukan apabila  pernikahan  tersebut  dilangsungkan  di  muka  pegawai  pencatat  penikahan  yang tidak  berwenang.  Selain  itu,  dijelaskan  pada  Pasal  37  Peraturan  Pemerintah  nomor  9 Tahun  1975  bahwa  pembatalan  perkawinan  hanya  dapat  diputuskan  oleh  pengadilan. Pembatalan  perkawinan  hanya  dapat  dilakukan  dengan  putusan  pengadilan.  Adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap  tidak  pernah  ada  (Nasution,  2013).  Dalam  hal  ini  pembatalan  perkawinan lembaga peradilan yang berwenang adalah pengadilan agama.
Pengadilan  agama  memiliki  dua  kewenangan,  yaitu  kewenangan  relatif  dan kewenangan absolut. Kewenangan absolut dalam hal ini adalah kewenangan yang hanya dimiliki oleh masing-masing lembaga peradilan yang tidak dapatt diperiksa oleh llembaga peradilan lain. Sedangkan kewenangan relatif dalam hal ini adalah perkara-perkara bukan dilihat  dari  jenis  perkaranya  melainkan  dari  wilayah  kekuasaan  lembaga  peradilan (Iswandi,  2021).  Pada  perkara  Putusan  Pengadilan  Agama  Indramayu  Nomor 0915/Pdt.G/2020  Pihak  X  mengajukan  surat  permohonan  yang  didaftarkan  di Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Indramayu  ditempat  perkawinan  antara  Termohon  Y dan  Termohon  Z  melangsungkan  perkawinan,  hal  ini  telah  sesuai  dengan  Pasal  25 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pembatalan perkawinan harus diajukan kepada peenegadilan tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.
Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim, berdasarkan Pasal 23 huruf c dan Pasal 25  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo,  Pasal  38  ayat  (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanan Undang-undang nomor 9
tahun 1975 tentang Perkawinan yaitu bahwa Pemohon X selaku Kepala Kantor Urusan Agama  Kecamaan  Juntinyuat  Kabupaten  Indramayu  termasuk  kedalam  pihak  yang berhak  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan  yaitu  sebagai  pejabat  yang memiliki  wewenang  untuk  membatalkan  perkawinan  Termohon  Y  dan  Termohon  Z. Perkawinan  Termohon  Y  dan  Termohon  Z  dapat  dikatakan  tidak  berkekuatan  hukum sehingga perkawinan tersebut dinilai cacat prosedur dan administrasi (Nirmalasari, 2022). Dalam mengajukan permohonan tersebut Pemohon X telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk memperkuat dalil permohonannya.
Bukti P.2 dan P.3 merupakan Kutipan Akta Nikah dan Aka Nikah dari Termohon Y  dan  Termohon  Z,  Bukti  P.11  dan  P.12  merupakan  fotokopi  Surat  Kematian  yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menjelaskan mengenai kematian istri dari Termohon Y  yang bernama Romlah, serta Bukti P.115 merupakan Kutipapn  Akta Nikah bermemterai cukup dan cocok dengan aslinya mengenai pernikahan Termohon Y dan Ety Nurhayati. dengan adanya bukti kutipan akta nikah antara Termohon Y dan Ety Nurhayati  maka  membuktikan  bahwa  dengan  tidak  memiliki  izin  dari  Ety  Nurhayati, maka  perkawinan  Termohon  Y  dan  Termohon  Z  merupakan  poligami  liar  dan  dapat dibatalkan.  Selain  itu,  Termohon  Y  juga  telah  melakukan  tipu  muslihat  dengan menggunakan fotokopi surat kematian dari istri pertamanya yang telah meninggal dunia bernama Romlah yang sebelumnya surat kematian tersebut telah Termohon Y gunakan untuk menikah dengan Ety Nurhayati.
Terdapat 4 (empat) Unsur-unsur penipuan dalam Hukum Perjanjian Islam, yaitu (Brata, 2019):
1. Penyesatan  sebagai  tindakan  mengelabui  dengan  kesengajaan  yang  tidak diketahui oleh pihak mitra akad/janji (uknown to one party) dengan perkataan atau perbuatan.
2. Terdapat tipu muslihat.
3. Terdapat kebohongan.
4. Menyembunyikan  keterangan.  Sehingga,  melihat  dari  hukum  perjanjian  islam Termohon Y telah melakukan penipuan dengan tipu muslihat.
Selain bukti-bukti, Pemohon X juga menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat permohonannya. Saksi pertama adalah Waryanto yang mengatakan bahwa saat menikah Termohon Y dan Termohon Z, Termohon Y merupakah seorang duda mati. Namun, pada hadir  seorang  perempuan  bernama  Ety  Nurhayati  mengaku  sebagai  istri  sah  dari Termohon  Y  dan  mengatakan  keberatan  atas  berlangsungnya  perkawinan  tersebut. Kesaksian dari saki Waryanto terlah memenuhi  Pasal 171 HIR, yaitu Keterangan  yang diberikan harus mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi (Azlina, 2020). Selain saksi Waryanto, Pemohon X juga menghadirkan saksi Jaelani yang memberikan keterangan yang sama dengan saksi Waryanto.
Maka dari itu, dengan melihat pada Undang-undang Nomor 1 Tun 1974 tentang Perkawinan  bahwa  Perkawinan  pada  dasarnya  menganut  asas  monogami  yaitu  hanya dapat memiliki satu istri aupun suami. Apabila seeorang suami ingin beristri lebih dari satu, maka harus dengan izin dari pihak yang bersangkutan yaitu istri sah dari suami yang
ingin beristri lebih dari satu. Selain izin dari pihak istri, seorang suami juga membutuhkan izin dari pengadilan. Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami atau memeiliki sitri lebih dari 1 (satu) apabila terdapat 3 (tiga) alasan yang kuat, yaitu (Aisyah, 2019):
1. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Sehingga, untuk mendapatkan izin memiliki istri lebih dari satu tidaklah mudah dan  dalam  hal  ini,  pejabat  serta  pihak-pihak  yang  berwenang  sangat  berperan  penting terhadap  berlangsungnya  perkawinan  yang  sesuai  dengan  undang-undang  dan  sah menurut  agama  masing-masing  pihak  agar  tidak  terjadi  pembatalan  perkawinan.  Hal tersebut  berkesinambungan  dengan  tujuan  dari  perkawinan  itu  sendiri  yaitu  untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia.
Untuk  mencegah  terjadi  pembatalan  perkawinanmaka  lembaga  pemerintahan dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama dapat melakukan hal berikut (Faisal, 2017):
1. Memeriksa  kelengkapan  administrasi  pendaftaran  dan  melakukan  pemeriksaan status/kebenaran data pada berkas pendaftaran pada saat pendaftaran dengan teliti dan sesuai dengan peraturan.
2. Memasang pengumuman kehendak nikah.
3. Memeriksa kebali kebenaran kedua calon mempelai sebelum akad nikah.
4. Memberitahu syarat dan rukun nikah.
5. Melakukan penolakan nikah apabila ditemukan penghalang nikah.
Tindakan yang dilakukan guna mencegah pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh  pejabat  yang  berwenang  pada  Kantor  Urusan  Agama  seringkali  tidak  berjalan dengan  mulus  apabila  pihak-pihak  yang  melangsungkan  perkawinan  tidak  mematuhi peraturan  yang  telah  ada.  Pada  perkara  Putusan  Pengadilan  Agama  Indramayu  Nomor 0915/Pdt.G/2020  Termohon  Y  telah  melakukan  tipu  muslihat  kepada  lembaga pemerintahan yaitu Kantor Urusan Agama dengan memberikan surat kematian yang telah digunakan untuk perkawinan yang sebelumnya telah Termohon Y lakukan. Hal tersebut, selain kesalahan dari Termohon Y juga merupkan kesalahan dari pegawai Kantor Urusan Agama  Indramayu  yang  tidak  teliti  dalam  memeriksa  dokumen-dokumen  serta persyaratan untuk dilangsungkannya perkawinan antara Termohon Y dan Termohon Z.
Pembatalan  perkawinan  juga  dapat  dibatalkan  apabila  terjadi  salah  sangka mengenai diri suami atau istri. Salah sangka digolongkan menjadi dua yaitu salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan (Hakim & Nugraheni, 2019). Hal tersebut diatur pada Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud penipuan adalah apabila suami mengaku belum menikah sehingga terjadi poligami tanpa izin. Sehingga, pembatalan perkawinan merupakan hal yang lazim dilakukan  pada  perkawinan  yang  terdapat  tipu  muslihat,  tidak  sesuai  undang-undang dan/atau tidak memenuhi persyaratan.
Pertimbangan  Majelis  Hakim  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan pembatalan  perkawinan  tersebut,  maka  Majelis  Hakim  juga  harus  menyatakan  bahwa
Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Indramayu tidak berkuatan hukum tetap. Demikianlah analisa penulis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhan putusan Majelis Hakim.

## B. Akibat  Hukum  yang  Timbul  dari  Perkawinan  yang  Dibatalkan  Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0915/Pdt.G/2020
Perkawinan  yang  putus  karena  perceraian  atau  pembatalan  akan  menimbulkan akibat Hukum. Dampak atau akibat hukum bukan saja hanya berakibat terhadap suami dan istri. Namun, juga dapat berdampak kepada anak, harta bersama dan/atau terhadap pihak terkait  seperti  pihak ketiga.  Dalam hal  ini  akan membahas, akibat  dari  putusnya perkawinan karena pembatalan perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terdiri dari 3 (tiga) akibat yaitu (Patampari, 2020):
1. Anak
Pada perkawinan, anak merupakan akibat dari berlangsungnya perkawinan. Dengan hadirnya seorang anak juga akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua  orang  tuanya.  Anak  sah  menurut  Pasal  42  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  adalah  anak  yang  terlahir  dari  perkawinan  yang  sah. Perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  sesuai  dengan  masing- masing  agama  serta  kepercayaan.  Sedangkan  anak  tidak  sah,  diatur  pada  Pasal  43 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  bahwa  anak  tidak  sah adalah  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  dan  hanya  akan  mempunyai hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya saja. Sehingga, pembuktian asal- usul seorang anak merupakan hal yang sangat penting. Salah satunya yaitu dengan akta kelahiran yang menjadi bukti otentik sebagai asal-usul kelahiran anak tersebut (Muamar, 2016).
Wibowo  Reksopradoto  memberikan  ulasan  sebagai  berikut:  Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan  tersebut  (Reksopradoto,  1978).  Pendapat  Wibowo  Reksopradto  sama halnya dengan yang tertuang pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  Tentang  Perkawinan  bahwa  apabila  pembatalan  perkawinan  telah  dimulai setela  keputusan  pengadilan  mempunnyai  kekuatan  yang  tetap  berlaku  sejak berlangsungnya perkawinan, tetapi keputusan pengadilan tersebut tidak akan berlaku terhadap  anak  yang  telah  dilahirkan  dalam  berlangsungnya  perkawinan.  Akibat hukum dari pembatalan perkawinan  yang tidak akan berlaku pada anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan dilangsungkan ini berdasarkan atas kemanusiaan dan kepentingan  dari  anak-anak  yang  tidak  memiliki  hubungan  atas  itikad  buruk  atau alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan perkawinan.
Pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Indramayu  Nomor  0915/Pdt.G/2020 Termohon  Y  dan  Termohon  Z  belum  memiliki  seorang  anak.  Sehingga,  akibat hokum yang timbul mengenai anak tidak berlaku bagi Termohon Y dan Termohon Z.
2. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung
Harta suami dan istri dapat dilihat berdasarkan 3 (tiga) golongan, yaitu (Rachman,
2006):
a. Harta  masing-masing  yang  telah  dimiliki  sebelum  berlangsungnya perkawinan  dapat  berasal  dari  warisan,  hibah  atau  usaha  masing-masing disebut sebagai harta bawaan
b. Harta masing-masing yang dimiliki selama perkawinan berlangsung tetapi diperoleh dari hibah, wasiat atau warisan
c. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atas usaha suami dan istri atau salah satunya disebut sebagai harta pencarian.
Apabila  melihat  dari  harta  suami  dan  istri  berdasarkan  3  (tiga)  golongan tersebut, maka harta yang dapat dikatakan harta bersama antara suami dan istri adalah harta yang diperoleh atas usaha dari keduabelah pihak yaitu suami dan istri atau usaha dari salah satu pihak selama perkawinan berlangsung. Sehingga, harta yang diperoleh baik sebelum atau selama perkawinan berlangsung yang diperoleh dari hibah, wasiat atau  warisan  merupakan  harta  masing-masing,  menjadi  tanggung  jawab  masing- masing pihak dan menjadi sepenuhnya hanya milik masing-masing pihak sehingga tidak  memerlukan  izin  saat  ingin  melakukan  perbuatan  hukum  atas  harta  masing- masing.  Sedangkan  harta  bersama  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  keduabelah  pihak apabila ingin melakukan perbuatan hukum.
Pembagian  harta  bersama  diatur  pada  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing.  Sedangkan  mengenai pembatalan perkawinan, dalam praktik pengadilan belum ditemukan adanya aturan mengenai  pembagian  harta  bersama  (Kolilah,  2019).  Sehingga,  dalam  pembagian harta  bersama  pada  perkara  pembatalan  perkawinan  diselesaikan  secara bermusyrawarah antara para pihak. Pembagian harta bersama juga dapat dilakukan sebagaimana pada perkara perceraian apabila para pihak beritikad baik yaitu masing- masing pihak mendapatkan setengah dari harta bersama. Namun, apabila para pihak beritikad buruk maka dapat dibebankan biaya-biaya kerugian atau bunga-bunga.
Akibat  hukum  yang  timbul  dari  pembagian  harta  bersama  Pada  Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0915/Pdt.G/2020 berlaku apabila Termohon Y dan Termohon Z timbul apabila Termohon Y dan Termohon Z memperoleh harta selama  perkawinan  berlangsung  dengan  usaha  yang  mereka  hasilkan  sendiri  yaitu bukan merupakan hibah, wasiat, warisan dan/atau harta hasil yang merupakan usaha antara Termohon Y dengan Istri sebelumnya yaitu Ety Nurhayati. Selain itu, melihat bahwa yang telah melakukan tipu muslihat adalah Termohon Y maka dapat dikatakan bahwa Termohon Y telah beritikad buruk. Sehingga, Termohon Y dapat dibebankan biaya-biaya kerugian serta bunga yang timbul dikemudian hari.
3. Pihak Ketiga
Terhadap  pihak  ketiga  yang  beritikad  baik,  pembatalan  perkawinan  tidak berlaku  surut.  Sehingga,  segala  perjanjian  atau  perbuatan  perdata  lainnya  yang dilakukan  pada  saat  perkawinan  berlangsung  tetap  berlaku  dan  harus  tetap dilaksanakan  (Amnawaty,  2018).  Hal  ini  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum kepada pihak ketiga agar pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan atas terjadi pembatalan perkawinan.
Sehingga, Pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor
0915/Pdt.G/2020 apabila Termohon Y dan Termohon Z telah melakukan perbuatan perdata yang mengikat Termohon Y dan Termohon Z tetap harus dilaksanakan dan tidak  membuat  batalnya  perbuatan  perdata  tersebut  meskipun  perkawinan  antara Termohon Y dan Termohon Z telah batal dan dianggap tidak pernah ada.

## Kesimpulan
Perkawinan  yang  memiliki  tujuan  untuk  hidup  bersama  sebagai  keluarga  yang kekal  dan  bahagia  sering  kali  tidak  terwujud  sehingga  mengakibatkan  putusnya perkawinan baik dengan perceraian atau dengan pembatalan perkawinan. Pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0915/Pdt.G/2020 perkawinan antara Termohon Y dan Termohon Z putus akibat pembatalan perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon X selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntiyuat.  Pembatalan perkawinan tersebut  terjadi  karena  Termohon  Y  telah  melakukan  tipu  muslihat  mengenai  surat kematian.  Termohon  Y  tidak  memiliki  izin  dari  istrinya  yaitu  Ety  Nurhayati  untuk melangsungkan  perkawinan  dengan  Termohon  Z.  sehingga,  perkawinan  tersebut  batal karena  tidak  memenuhi  persyaratan  menurut  Undang-undang.  Terjadinya  pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0915/Pdt.G/2020 dapat dikatakan karena kurangnya pengawasan dari pegawai atau pejabat pada Kantor Urusan Agama  yang  tidak  memeriksa  data-data  dari  Termohon  Y  dengan  teliti  sehingga Termohon Y dapat melakukan tipu muslihat terhadap surat kematian sebagai salah satu syarat untuk menikah kembali dengan Termohon Z tanpa izin dari Ety Nurhayati selaku istri dari Termohon Z.
Pembatalan  perkawinan  juga  akan  menimbulkan  akibat  hukum  baik  terhadap anak,  harta  bersama  maupun  terhadap  pihak  ketiga.  pada  Putusan  Pengadilan  Agama Indramayu Nomor 0915/Pdt.G/2020 Termohon Y dan Termohon Z belum memiliki anak sehingga akibat hukum tidak timbul. namun, akibat hukum dapat timbul mengenai harta bersama  dan  terhadap  pihak  ketiga,  apabila  Termohon  Y  dan  Termohon  Z  telah melakukan  usaha  bersama  yang  menghasilkan  harta  selama  perkawinan  berlangsung. harta  bersama  tersebut  dapat  dibagi  secara  musyawarah  antara  Termohon  Y  dan Termohon  Z.  Termohon  Y  selaku  pihak  yang  beritikad  buruk  dengan  melakukan  tipu muslihat dapat dibebankan biaya-biaya serta bunga dikemudian hari jika timbul kerugian. Mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga, Termohon Y dan Termohon Z harus tetap melaksanakan perbuatan perdata  yang  sebelumnya telah mengikat kepada pihak ketiga meskipun perkawinan telah dibatalkan. hal tersebut sebagai perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

## BIBLIOGRAFI
Aisyah, A. (2019). Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Ilmiah Advokasi , 7 (1), 43– 51.
Amnawaty, S. H. (2018). Penyebab pembatalan perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 dan inpres no. 1 tahun 1991 (studi putusan nomor144/Pdt. G/2012/PA. Sgt). Pactum Law Journal , 1 (02), 99–110.
Anwar,  W.  A.  (2020).  Silariang  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  di Kabupaten Sidrap). Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam , 6 (2), 108– 120.
Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama. Privat Law , 3 (2), 164461.
Azlina, A. (2020). Penegakan Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Perkara Perceraian di  Pengadilan  Agama  Pinrang  (Analisis  Putusan  Nomor:  180/Pdt.  G/2019/PA. PRG) . IAIN Parepare.
Brata,  G.  G.  M.  (2019).  Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara Pembatalan Perkawinan. Notarius , 12 (1), 433–451.
Faisal, F. (2017). Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan , 4 (1), 1–15.
Hakim, M. H. R., & Nugraheni, A. S. C. (2019). Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jurnal Privat Law , 7 (1), 13–17.
Hanifah,  M.  (2019).  Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Soumatera Law Review , 2 (2), 297–308.
Hudafi,  H.  (2020).  Pembentukan  keluarga  sakinah  mawaddah  warahmah  menurut Undang–Undang  nomor  1  tahun  1974  dan  kompilasi  hukum  Islam. Al  Hurriyah: Jurnal Hukum Islam , 5 (2), 172–181.
Iswandi,  A.  (2021).  Review  Pembatalan  Perkawinan  Yang  Disebabkan  Penipuan  Pada Pengadilan Agama. Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam , 1 (02), 76–88.
Kolilah,  K.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Akibat  Hukum  Pembatalan  Perkawinan Terhadap  Status  Anak  dan  Pembagian  Harta  Bersama  (Studi  Analisis  Putusan  PA Nomor 900/Pdt. G/2016/PA. Jpr). Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam , 6 (2), 132–152.
Muamar,  A.  (2016).  Ketentuan  nasab  anak  sah,  tidak  sah,  dan  anak  hasil  teknologi reproduksi  buatan  manusia:  antara  UU  Perkawinan  dan  Fikih  Konvensional. Al-
Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 6 (1), 45–56.
Muchtar,  H.  (2015).  Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah  dengan Hak Asasi Manusia. Humanus , 14 (1), 80–91. https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405
Nasution, H. (2013). Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif). Jurnal Cita Hukum , 1 (1), 96048.
Nirmalasari,  N.  (2022). Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Tidak  Ada  Izin  Poligami  di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perspektif Hukum Islam . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Patampari, A. S. (2020). Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan , 2 (2), 86–98.
Rachman,  Y.  (2006). PEmbatalan  Perkawinan  serta  Akibat  HUkumnya  di  Pengadilan Agama Slawi . program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Rahmatillah,  D.,  &  Khofify,  A.  N.  (2017).  Konsep  Pembatalan  Perkawinan  Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam , 17 (2), 152–171.
Reksopradoto,  W.  (1978).  Hukum  Perkawinan  Nasional  Jilid  II  Tentang  Batal  dan Putusnya Perkawinan. Itikad Baik, Semarang .
Rusli, T. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pranata Hukum , 8 (2).
Suryatni, L. (2021). Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (2).

## Copyright holder:
Ega Rahmah Habie, Mohamad Fajri Mekka Putra (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: