Jurnal MODERAT , Volume 7, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021

## IMPLEMENTASI PRINSIP- PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA

## Agus Dedi
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia E-mail: agusdediide@gmail.com

## ABSTRAK
Kondisi yang terjadi di lapangan ternyata prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan ideal sesuai dengan harapan-harapan dan cita-cita luhur rakyat Indonesia. Hal ini seperti  tampak  dalam  pesta  demokrasi  berupa  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden,  pemilu  legislatif,  pemilihan  kepala  daerah.    Dalam  perspektif  ideal prinsip-prinsip  demokrasi,  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung ternyata sarat dengan berbagai kecurangan-kecurangan, sehingga hal ini mencerminkan preseden buruk bagi  citra  demokrasi  di  Indonesia.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  gambaran  bahwa  implementasi  prinsip- prinsip demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh kongkrit berupa pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang masih  banyak diwarnai dengan berbagai macam kecurangan. Dengan fenomena seperti  ini  membuktikan  bahwa  sistem  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah yang merupakan bentuk pesta demokrasi di Indonesia belum memenuhi harapan dan cita-cita luhur seluruh rakyat sebagai elemen penting dalam pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi.
Kata Kunci : Implementasi, prinsip-prinsip demokrasi.

## ABSTRACT
The conditions that occurred in the field turned out that the principles of democracy did not work ideally according to the hopes and ideals of the Indonesian people. This  can  be  seen  in  the  democratic  party  in  the  form  of  Presidential  and  Vice Presidential  elections,  legislative  elections,  and  regional  head  elections.  In  the ideal  perspective  of  democratic  principles,  the  election  of  President  and  Vice President, legislative elections, and regional head elections that have taken place have turned out to be full of various frauds, so this reflects a bad precedent for the image  of  democracy  in  Indonesia.  This  type  of  research  used  in  this  research  is descriptive research with a qualitative approach. Based on the research results, it is found that the implementation of democratic principles in Indonesia has not been going  well.  This  can  be  seen  from  one  concrete  example  in  the  form  of  the implementation of regional head elections which are still tinged with various kinds of  fraud.  With  a  phenomenon  like  this  it  proves  that  the  presidential  and  vice
Jurnal MODERAT , Volume 7, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021
presidential election system, legislative elections, regional head elections which are a  form  of  democratic  party  in  Indonesia  have  not  fulfilled  the  high  hopes  and aspirations  of  all  the  people  as  important  elements  in  a  government  that  uses  a democratic system.
Keywords : Implementation, democratic principles
PENDAHULUAN Banyak negara di dunia menggunakan  sistem  demokrasi  dalam menjalankan  roda  pemerintahannya. Salah  satu  negara  yang  menggunakan sistem  pemerintahan  tersebut  adalah negara Indonesia.
Secara historis sistem demokrasi di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: Pada mulanya Indonesia dalam pemerintahannya dimulai  dengan  menggunakan  sistem demokrasi perlementer, demokrasi
terpimpin, dan sistem demokrasi pancasila.  Ketiga  konsep  tersebut memakai istilah demokrasi, yang secara etimologis  atau  menurut    asal  katanya berarti “rakyat berkuasa” atau “ Government    or  rule  by  the  people ” ( Budiardjo, 1998: 50).
Pendapat  senada  dikemukakan Aristoteles  bahwa  Demokrasi  berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kata  kratein  yang  berarti  kekuasaan. Dengan  demikian  secara  etimologi dapat  dinyatakan  bahwa  demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, yang didalamnya  tergambarkan  suatu  sistem pemerintahan yang lebih mengutamakan  rakyat  yang  memiliki kekuasaan tertinggi.
Secara  filosofis  sosial,  pemerintahan demokratis  pada  intinya  adalah  untuk mewujudkan  keseimbangan  ( balance )
dan  keadilan  ( justice )  bagi  seluruh masyarakat  atau  rakyat  tanpa  adanya diskriminasi, sebagaimana konsep yang dikenal  dengan concept  of  virtue ,  sifat baik dari Filsuf terkenal yaitu Plato dan
Aristoteles. Konsep yang dikemukakan dua  tokoh  tersebut  pada  intinya kemudian melahirkan konsep keseimbangan dan harmoni. Saat ini secara politis demokrasi dapat dianggap sebagai dewa
penyelamat  manusia  yang  diagung- agungkan  di  belahan  dunia  barat,  di mana  suara  rakyat  adalah  suara  tuhan, karena berdasarkan atas kemauan kaum mayoritas, meskipun berdasarkan kuantitas bukan berdasarkan kualitas.
Sebagaimana  telah  dijelaskan pada  bagian  awal  bahwa  demokrasi diartikan  sebagai  bentuk  atau  sistem pemerintahan  yang  mengedepankan kepentingan  rakyat  banyak,  bahwa seluruh  rakyat  berpartisipasi  secara langsung  dalam  segala  kebijakan  dan urusan pemerintahan. Syarat-syarat sebuah  negara  yang  menganut  sistem demokrasi dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut:
1. Bentuk  pemerintahan  itu  harus didukung oleh persetujuan umum.
2. Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil  rakyat  yang  dipilih melalui  referendum  yang  luas
Jurnal MODERAT , Volume 7, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021
atau  melalui  pemilihan  umum
(general consest ).
3. Kepala  negara  dipilih  langsung atau  tidak  langsung  melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab kepada dewan legislatif.
4. Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah rakyat besar atas dasar kesederajatan.
5. Jabatan-jabatan pemerintah harus  dapat  dipangku  oleh segenap  lapisan  masyarakat.  ( Raymond Gettel dalam Andang, 2001:51   ) Dengan mengacu pada kriteria  di  atas  saat  ini  demokrasi dipandang  sebagai  satu-satunya ideologi  yang  harus  dianut  oleh masyarakat  modern.  Sesuai  dengan hakekatnya,  demokrasi  menganut paham yang mengedepankan kekuasaan  berada  di  tangan  rakyat bukan  berada  di  tangan  penguasa. Fenomena  yang  ada  di  lapangan, khususnya  di  negara  Indonesia menunjukkan  bahwa  demokrasi telah meninggalkan
berbagai
dilema.  Hal  ini  tampak  dalam implementasi  dari  prinsip-prinsip demokrasi  dalam  pemerintahannya. Seringkali  ditemukan  kenyataan bahwa  prinsip-prinsip  demokrasi tidak berjalan seideal yang diharapkan oleh masyarakat. KAJIAN PUSTAKA Prinsip-prinsip yang Harus Dipenuhi oleh Negara dengan Sistem Demokrasi Bagi suatu negara yang menggunakan  sistem  demokrasi,  ada beberapa  prinsip  yang  sebaiknya  dapat diimplementasikan  dengan  baik  sesuai dengan konsep prinsip-prinsip
demokrasi.    Prinsip-prinsip  tesebut dapat  dijadikan    pedoman  atau  sebagai bahan  acuan  dalam  penerapan  di lapangan  .    Hal  ini  sejalan  dengan pemikiran  yang  dikemukakan  Sukarna (1979:  40-42)  sebagaimana  diuraikan berikut::
a. Pembagian kekuasaan:
kekuasaan legislatif, eksekutif dan  yudikatif  berada    pada badan yang berbeda.
b. Pemerintahan Konstitusional;
c. Pemerintahan berdasarkan hukum: Hukum yang tertinggi,  persamaan  dimuka hukum, dan persamaan sosial;
d. Pemerintahan mayoritas;
e. Pemerintahan dengan diskusi;
f. Pemilihan umum yang bebas;
g. Partai  politik  lebih  dari  satu dan menjalankan fungsinya;
h. Manajemen terbuka: ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan, pertanggungjawaban pemerintah  terhadap  rakyat, dukungan  rakyat  terhadap pemerintah, pengawasan rakyat terhadap pemerintah;
i. Pers yang bebas;
j. Pengakuan  terhadap  hak-hak minoritas;
k. Perlindungan  terhadap  hak- hak azasi manusia;
Jurnal MODERAT , Volume 7, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021
l. Peradilan  yang  bebas  dan tidak memihak;
m. Pengawasan
terhadap
administrasi negara;
n. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah;
o. Kebijaksanaan  negara  dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain;
p. Penempatan pejabat-pejabat dalam  pemerntahan  dengan merit  system  bukan  spoil
system; q. Penyelesaian perpecahan secara  damai  atau  secara kompromi;
r. Jaminan  terhadap  kebebasan individu  dalam  batas-batas tertentu,  seperti:  kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari pada kebutuhan;
s. Konstitusi /Undang-undang Dasar yang Demokratis;
t. Persetujuan.
Keduapuluh prinsip terebut secara
ideal harus berhubungan erat satu sama lain untuk menciptakan image demokrasi  yang  sempurna.  Dengan dilaksanakannya prinsip-prinsip demokrasi  sesuai  dengan  acuan  yang dikemukakan tadi akan memungkinkan suatu sistem pemerintahan yang menjamin dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintahan yang dibinanya.
Sebagai  contoh  demokrasi  tidak akan  dapat  berjalan  tanpa  adanya pembagian  kekuasaan.  Oleh  karena  itu akan  sukar  disebut  demokrasi  apabila partai  politik  hanya  satu,  mengingat rakyat  tidak  memiliki  pilihan  lain kecuali  memilih  partai  yang  satu  itu. Dengan gambaran seperti itu, pemilihan umum  yang  bebas  menjadi  tidak  ada sehingga  menyebabkan  hak  azasi manusia  antara  lain  untuk  menyatakan pemikiran  dan  sikapnya  menjadi  tidak terakomodasi dengan baik.
Di  samping  itu,  walaupun  ada pemilihan umum yang bebas, tetapi jika tidak  ada  persamaan  di  muka  hukum yaitu adanya diskriminasi dalam perlakuan  terhadap  masyarakat  atau warga negara di muka pengadilan maka hal  ini  akan  memberi  image  bahwa dalam  negara  itu  demokrasinya  belum tegak sebagaimana mestinya.
Prinsip-Prinsip  Demokrasi  dalam
Perspektif Sistem Politik yang Demokratis Demokrasi  sebagai sistem politik saat  ini  dianut  di  banyak  negara  di dunia.  Negara-negara  yang  menganut demokrasi  memiliki  prinsip-prinsip yang berbeda dengfan sistem yang lain.
Dalam uraiannya, Henry Bertram Mayo dalam Budiarjo (2008: 118) menjelaskan secara tegas bahwa
prinsip-prinsip  demokrasi  yang  akan mewujudkan  suatu  sistem  politik  yang demokratis adalah sebagai berikut: 1. Menyelesaikan  perselisihan  dengan damai dan secara melembaga.
Jurnal MODERAT , Volume 7, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi  pemakaian  kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui  serta  menganggap  wajar adanya keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan. Keenam  prinsip  ini  menjadi  hal  yang harus  diimplementasikan  agar  kualitas demokrasi  di  setiap  negara  berjalan sesuai dengan harapan publik.

## METODE
Untuk menjelaskan tentang beberapa  implementasi  prinsip-prinsip demokrasi  di  Indonesia,    penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan  kualitatif.  Dengan  metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan,  menganalisis,  dan membangun  makna  tentang  fenomena yang  merefleksikan  kapabilitas  sistem politik Indonesia saat ini. Hal ini sejalan dengan  pemikiran  Whitney  (1960:160) yang menyatakan bahwa metode
deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah  dalam  masyarakat, serta  tata  cara  yang  berlaku  dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk  tentang  hubungan  kegiatan– kegiatan, sikap-sikap, pandangan- pandangan,  serta  proses-proses  yang sedang  berlangsung  dan  pengaruh– pengaruh dari suatu fenomena.
Selain itu alasan yang mendasar
digunakannya metode
penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif ini  adalah: (1) masalah penelitian sudah tergambarkan;  (2)  untuk  memahami
makna  dibalik  data  yang  tampak;(3) kehidupan politik saat ini yang dilandasi oleh  prinsip-prinsip  demokrasi  di Indonesia yang tengah berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Prinsip-prinsip

## Demokrasi di Indonesia
Jika  kita  berbicara  tentang implementasi,  tentu  saja  kita  akan dengan  serta  merta  mencermati  atau menyoroti  fenomena-fenomena  yang ada  dan  tampak  di  lapangan.  Kondisi objektif  suatu  prinsip  atau  kebijakan akan  memunculkan  kesan  apakah prinsip-prinsip  itu  sudah  dilaksanakan dengan baik sesuai dengan
keharusannya  ataukah  hanya  sekedar retorika belaka.
Menyoroti  tentang  implementasi  dari prinsip-prinsip  demokrasi  di  Indonesia kiranya ilustrasi  fenomena  yang terjadi berikut  merupakan  gambaran  objektif tentang  pelaksanaaan  demokrasi  di Indonesia.
Pemilihan  umum  baik  Presiden maupun Wakil Presiden, kepala daerah provinsi,  kepala  daerah  kabupaten/kota merupakan  wujud  dari  pelaksanaan demokrasi.    Pemilihan  kepala  daerah yang  telah  dilaksanakan  dua  tahun  ke belakang  (2009)  tidak  berjalan  sesuai dengan harapan.
Seperti  yang  telah  kita  ketahui, kita melihat bahwa baik di media massa maupun  media  cetak  timbul  beberapa permasalahan di daerah yang menyelenggarakan  pilkada.  Ada  suatu daerah  kabupaten  (Pangandaran)  yang menolak  hasil  pemilu  karena  data jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) tidak
Jurnal MODERAT , Volume 7, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021
sesuai dengan jumlah hak pilih yang ada di  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  . Hal  itu  dinilai  mencederai  prinsip- prinsip demokrasi karena adanya indikasi  unsur  kesengajaan  dari  pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah. Sementara  fenomana  lain  terjadi  di Kabupaten  Tasikmalaya,  yang  diikuti oleh  empat pasangan calon Bupati dan wakil  Bupati  .  Salah  satu  pasangan Bupati  dan  Wakil  Bupati  yang  kalah dalam  pilkada  (Iwan  Saputra  dan  Iip Miftahul  Paos)  beberapa  waktu  yang lalu  mendesak  Bawaslu  Kabupaten Tasikmalaya  untuk  mendiskualifikasi calon  dari  petahana.  Gugatan  ini didasarkan oleh dugaan adanya
kecurangan  yang  dilakukan  secara masif  oleh  calon  petahana  serta  KPU Kabupaten  Tasikmalaya.  Gugatan  ini sudah  dilayangkan  ke  Mahkamah Konstitusi.  Fenomena  ini  termasuk kategori  sudah  bukan  lagi  merupakan pelanggaran  namun  sudah  termasuk  ke dalam kejahatan demokrasi.
Selain  itu  dalam  pemilihan
Presiden  dan  Wakil  Presiden  diduga terjadi beberapa kecurangan. Kecurangan  tersebut  yaitu  beberapa pelanggaran  yang  terjadi    yaitu  berupa surat  suara  yang  tercoblos  di  Gowa Sulawesi Selatan sehingga para pemilih yang  sudah  mengantri  di  TPS  terpaksa dibubarkan.  Di  daerah  lain  yaitu Sampang  bahkan  kotak  suara  pemilu dibawa  kabur  oleh  yang  diduga  oleh pendukung caleg tertentu dalam kontek pemilihan umum legislatif.
Ketiga ilustrasi pemilihan kepala  daerah  di  atas  menggambarkan
bahwa  prinsip-prinsip  demokrasi  di Indonesia  belum  berjalan  dengan  baik sesuai  dengan  cita-cita  luhur  bangsa Indonesia.  Hal  ini  ditandai  dengan maraknya
kecurangan-kecurangan dalam  jumlah  Daftar  Pemilih  Tetap (DPT)  surat  suara  yang  tercoblos  di Gowa Sulawesi Selatan, masih merebaknya money  politics ,  dan  sikap KPU  Daerah  dalam    pemilihan  pesta demokrasi  tersebut.  Idealnya  sebuah pesta demokrasi baik Pemilihan Umum Presiden  dan  wakil  Presiden,  Pemilihn Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah  berlangsung  dengan  jujur  dan adil. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam :
1. Undang-undang  nomor  7  tahun 2017  tentang  pemilihan  umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan Legislatif.
2. Undang-Undang  nomor  2  tahun 2020 tentang Pilkada
3.      Undang-undang  nomor  17  tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR,    DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
4.    Undang-undang  nomor  02  tahun 2008 tentang partai politik.
Dengan  melihat  kondisi  objektif  yang ada  ternyata  belum  sepenuhnya  sesuai dengan  undang-undang  tadi  maka dengan  demikian  semakin  tampak dalam  benak  dan  ingatan  kita  bahwa implementasi demokrasi belum berjalan dengan baik.
Kendala-kendala dalam Implementasi Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesia
Jurnal MODERAT , Volume 7, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021
Dalam suatu peristiwa politik senantiasa mendapatkan  batu  sandungan  berupa kendala-kendala yang menjadikan suatu kebijakan  atau  prinsip-prinsip  tidak dapat  berjalan  dengan  baik.  Kendala biasanya menyangkut hal yang berhubungan dengan kesadaran individu  sebagai  pelaku  atau  penentu kebijakan. Selain itu terjadi ketidakharmonisan  diantara  individu yang  seharusnya  dapat  bekerja  sama secara harmonis.
Contoh  kongkrit  kendala  yang  dialami negara  Indonesia  dalam  melaksanakan prinsip-prinsip  demokrasi  khususnya dalam  pilkada  di  antaranya  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kurangnya  pengawasan  dalam penghitungan  suara,  walaupun sudah ada tim  independen  yang sesuai dengan mekanismenya.
2. Kartu  suara  tidak  sampai  pada waktu  yang  sudah  dijadwalkan
(terutama untuk daerah
terpencil).
3. Terjadi  potensi  satu  pemilih memiliki  kartu  suara  lebih  dari satu.
4. Nuansa  money  politics  sangat kental.
5. Tiap  partai  politik  cenderung melakukan  pelanggaran  dalam hal kampanye politik.
Kendala-kendala di atas menjadi penghalang  atau  faktor  penghambat untuk tumbuhnya demokrasi yang lebih baik  yang sesuai dengan cita-cita luhur rakyat Indonesia.
Solusi  yang  Dapat  Dilakukan  agar Prinsip-prinsip  Demokrasi  Berjalan dengan Baik Dalam sistem demokrasi, mekanisme politik antara infra struktur (lapisan masyarakat) dan supra struktur
(lapisan  pemerintah)  harus  berjalan selaras.  Hal  ini  agar  tercipta  suatu kondisi  yang  baik  untuk  tumbuhnya demokrasi di Indonesia.
Dengan  melihat  berbagai  kendala yang  ditemukan  di  lapangan  kiranya penting dijelaskan pula tentang kondisi yang ideal yang memungkinkan terciptanya  demokrasi    yang  sempurna dalam  suatu  pemerintahan.  Hal  ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Merkl dalam Sukarna (1979: 44) berikut:
1. Kesadaran  individu  akan  hak- hak  dan  kebebasan  dirinya  dan hak-hak  serta  kebebasan  orang lain.
2. Sikap kerjasama.
3. Kemampuan
untuk mengemukakan alasan dan kompromi.
4. Suatu standar hidup yang stabil.
5. Persamaan  kesempatan  dalam bidang ekonomi dan sosial yang wajar.
6. Sikap kedewasaan yang
ditunjukkan karena pengalaman. 7. Suatu masyarakat beraneka
ragam tetapi bebas. Uraian  di  atas kiranya dapat  dijadikan suatu  solusi  yang  dipandang  cukup efektif  dalam  mengeliminir  berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Jurnal MODERAT , Volume 7, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021

## KESIMPULAN
Demokrasi  sebagai    sistem pemerintahan  yang  dianut  negara Indonesia  menginginkan  terciptanya suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat dan mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat pula.
Kondisi yang terjadi di lapangan ternyata prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan  ideal  sesuai  dengan  harapan- harapan  dan  cita-cita  luhur  rakyat Indonesia. Hal ini seperti tampak dalam pesta  demokrasi  berupa  pemilihan pilkada langsung baik  pilkada presiden danwakil  presiden,  kepala  daerah provinsi, kepala daerah kabupaten/kota. Pilkada  tersebut  ternyata  sarat  dengan
berbagai kecurangan-kecurangan, sehingga hal ini mencerminkan preseden buruk bagi citra demokrasi di Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa setiap kebijakan  dalam  pemerintahan,  setiap aktivitas atau peristiwa politik senantiasa  dihadapkan  pada  berbagai kendala  klasik.  Kendala  ini  selalu bermuara pada mental individu-individu yang  tidak  memiliki  integritas  yang tinggi  terhadap  tujuan  dan  cita-cita politik bangsa.
Hasil  penelitian  ini  memberikan gambaran bahwa implementasi prinsip- prinsip  demokrasi  di  Indonesia  belum berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  salah  satu  contoh  kongkrit berupa pelaksanaan pemilihan Presiden dan  Wakil  Presiden,  pemilu  legislatif, pemilihan  kepala  daerah.    yang  masih banyak  diwarnai  dengan  berbagai
macam  kecurangan.  Dengan  fenomena seperti  ini  membuktikan  bahwa  sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu  legislatif,  pemilihan  kepala daerah  yang  merupakan  bentuk  pesta demokrasi di Indonesia belum memenuhi  harapan  dan  cita-cita  luhur seluruh  rakyat  sebagai  elemen  penting dalam pemerintahan yang
menggunakan sistem demokrasi.
Tentu  saja  ini  akan  menjadi tantangan  tersendiri  demi  terciptanya demokrasi  yang  semakin  sempurna sehingga  dinamika  yang  terjadi  di negeri ini semakin menunjukkan tatanan  demokrasi  yang  ideal  sesuai dengan harapan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andang S. (2001). Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Armico.
Budiarjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama
Sukarna. (1979). Sistem Politik
Bandung. Alumni
Kantaprawira,  Rusadi.  (1983).  Sistem Politik Indonesia. Bandung. Sinar Baru.
Surbakti,  Ramlan.  (1992).  Memahami Ilmu Politik. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Undang-undang  No. 7  tahun  2017 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil
Jurnal MODERAT , Volume 7, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021
Presiden dan Legislatif.
Undang-undang  No.  17  tahun  2014 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Undang-Undang  No.  2  tahun  2020
tentang Pilkada
Undang-undang  No.  02  Tahun  2008
Tentang Partai Politik