## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  591-605  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5348

## Legalitas Honorarium Advokat dalam Hukum Positif dan
Hukum Islam

## Abrori
UIN Saizu Purwokerto abroritok99@gmail.com

## ABSTRACT
This article begins with the current legal aid phenomenon. Advocates as legal advisors and defenders of clients' interests in  resolving legal cases. In an effort to resolve a  legal case, advocates receive compensation/services for providing legal assistance in a case being faced by a client. This honorarium for advocates is certainly in the public spotlight nowadays, whether this  honorarium  has  clear  legality  in  positive  law  or  Islamic  law,  because  there  are  cases  of advocates  who  do  not  comply  with  legal  norms  when  defending  several  criminal  cases.  The research  method  is  normative  juridical,  namely  examining  regulations  and  combining  them with  other  theories  as  a  tool  in  uncovering  the  problem  of  the  legality  of  advocates' honorariums  in  the  context  of  state  law  and  Islamic  law,  especially  with  a  statute  approach. The  findings  in  this  research  are  that  the  legality  of  advocate  honorariums  is  stated  in  the Compilation of Sharia Economic Law Article 307 and Law no. 18 Yr. 2003 concerning Advocates Articles 21 and 22 in terms of determining the costs of legal aid services. Because all of these legal  bases  stipulate  that  the  determination  of  costs in  the  legal  process  with  an  advocate  is based on an agreement between the client and the advocate.
Keywords : legality, advocate honorarium, positive law and islamic law.

## ABSTRAK
Artikel  ini  berawal  dari  fenomena  bantuan  hukum  dewasa  ini.  Advokat  sebagai penasehat hukum sekaligus pembela kepentingan klien dalam penyelesaian perkara hukum. Dalam  upaya  penyelesaian  suatu  perkara  hukum,  advokat  mendapatkan  imbalan/jasa karena  telah  melakukan  bantuan  hukum  dalam  suatu  perkara  yang  sedang  dihadapi  oleh klien. Honorarium advokat ini tentu menjadi sorotan publik dewasa ini, apakah honorarium ini  mempunyai  legalitas  yang  jelas  dalam  hukum  positif  maupun  hukum  Islam,  karena terdapat  kasus-kasus  pada  advokat  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  hukum  pada  saat membela beberapa kasus tindak kejahatan. Metode penelitian yaitu yuridis normatif,  yakni mengkaji  peraturan  dan  disandingkan  dengan  teori  lain  sebagai    alat  dalam  mengungkap permasalahan legalitas honorarium advokat  pada konteks hukum negara dan hukum Islam khususnya  dengan  pendekatan    ( statute-approach ).  Temuan  dalam  penelitian  ini  bahwa legalitas honorarium advokat tecantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 307 dan  UU  No.  18  Th.  2003  tentang  Advokat  Pasal  21  dan 22 dalam  hal  penentuan  biaya  jasa bantuan hukum. Karena semua landasan hukum tersebut mengatur bahwa penentuan biaya dalam  proses  hukum  dengan  advokat  dilandaskan  pada  kesepakatan  antara  klien  dan advokat.
Kata kunci : legalitas, honorarium advokat, hukum positif dan hukum islam.

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  advokat  merupakan  salah  satu  bentuk  bantuan  hukum  yang sangat  dibutuhkan  bagi  mereka  saat  ini  yang  berhadapan  dengan  permasalahan hukum.  Peningkatan  pemahaman  hukum  masyarakat  terhadap  rumitnya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  591-605  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5348
permasalahan  hukum  saat  ini  menjadi  prioritas  utama  pelayanan  hukum.  Peran advokat sebagai  pemberi  jasa  hukum  antara  lain  dalam mendampingi  klien dalam menyelesaikan  persoalan  hukum,  penasehat  hukum,  atau  pemberi  kuasa.  Sebagai imbalannya,  klien  membayar  honorarium  kepada  advokat. 1 Dalam  suatu perselisihan yang menyangkut permasalahan keperdataan, pidana serta tata usaha negara, peran advokat juga menjadi sebagai mediator bagi para pihak yang terlibat. Selain  mengedepankan  keadilan,  mencari  kebenaran,  dan  memberikan  pembelaan hukum, advokat juga berperan sebagai fasilitator.
Para  advokat  sadar  bahwa  mereka  memiliki  kebebasan  untuk  berinteraksi dengan  masyarakat  dalam  rangka  mengatasi  permasalahan  hukum  yang  muncul karena  mereka  secara  konsisten  menjembatani  kepentingan  masyarakat, mengutamakan  aspek-aspek  dalam  hukum  seperti  keadilanserta  melindungi  HAM ketika  klien  harus  mengalami  permasalahan  hukum  dan  memaksa  berbicara  di muka pengadilan, serta tidak dibatasi oleh ikatan dengan lembaga peradilan. Selain itu,  upaya  perlindungan  yang  penting  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum adalah  menjaga  agar  advokat  tidak  melakukan  kesalahan.  Jika  undang-undang mengakui  profesi  sebagai  komponen  fundamental.  Sumber  daya  pribadi  yang  luar biasa  untuk  memperbaiki  dan  mengisi  kesenjangan  dalam  birokrasi  umum  dan bahkan beberapa komponennya adalah advokat. 2
Jalur  profesi  advokat  di  Indonesia  ditandai  dengan  perilaku  etis  yang terhormat  dan  kepribadian  seorang  advokat.  Advokat  adalah  bagian  dari masyarakat  profesional,  dan  untuk  menjalankan  profesinya  dan  menghindari aktivitas  yang  tidak  etis,  mereka  harus  dituntut  dan  menjunjung  standar  etika tertentu.  Salah  satu  aspek  kepribadian  sebagai  advokat  ialah  hal  yang  berkaitan dengan kode etik bagi advokat adalah interaksinya dengan klien. Dalam menetapkan standar  perilaku  profesi  hukum  Indonesia,  Pasal  21  UU  No.  18  Th.  2003  tentang penerimaan  honor  tanpa  batasan,  bahkan  pembayaran  dari  klien  yang  mungkin koruptor, dijadikan rujukan. 3
Beberapa  penelitian  yang  berkaitan  dengan  honorarium  advokat  sudah dilakukan oleh Sayyid Mahfudh Zikri, Dahlan Ali, and Suhaimi Suhaimi, Yudhi Widyo Armono,  Agustina  Berutu,  Revolis  Syah  Rizal  Wahyu  Jonansa,  Agus  Raharjo,  A. Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. Penelitian mereka dapat dikalsterisasikan dalam tiga bentuk, yaitu Implementasi, keabsahan, dan Liberalisasi fee advokat.
Variabel  yang  berkaitan  dengan  implementasi  sudah  dibahas  oleh  Revolis bahwa  hubungan  seorang  advokat  dengan  klien  pada  hakikatnya  adalah  suatu bantuan  mengenai  persoalan  hukum  yang  ditawarkan  oleh  advokat  kepada seseorang yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa, baik
1 Rahmat  Rosyada  and  Sri  Hartini, Advokat  dalam  Perspektif  Islam  dan  Hukum  Positif , Cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 17.
2 Agus Nurudin, “Revitalisasi Keberpihakan Profesi Advokat Terhadap Klien Yang Tidak Mampu,” Masalah-Masalah Hukum 41, no. 1 (January 24, 2012): 1–7, https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.1-7.
3 Nurudin, 1–7 .

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  591-605  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5348
melalui pengadilan terbuka maupun secara tertutup. Advokat berhak mendapatkan imbalan atas pelaksanaan kewajibannya, dan hal ini dilakukan sebagai imbalan atas bantuannya  kepada  klien  dalam  mencari  solusi.  Klien  juga  dikenakan  biaya  untuk mengakses layanan bantuan hukum atau biaya pengacara. Jika klien lalai membayar, advokat  boleh  menyimpan  harta  milik  klien  sesuai  dengan  syarat  perjanjian  awal. agar klien dapat menunaikan tugasnya sebagai penerima bantuan hukum tanpa lalai dan  lengah. 4 Agustina  menyebutkan  setiap  profesi  memerlukan  kejujuran  dan akuntabilitas yang tinggi, terutama dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada pegawainya, khususnya yang bertugas sebagai advokat. kekhawatiran apa pun yang disuarakan  oleh  kliennya.  Sementara  itu  secara  jelas  bahwa  hukum  Islam memandang  persoalan  honor  yang  mana  menentukan  apakah  seorang  advokat menerima  pembayaran  tersebut    termasuk  halal  atau  ilegal  atas  jasanya,  dan keadaan  klien  harus  diperhitungkan  saat  menetapkan  honorarium  klien.  Oleh karenanya  penelitian  ini  berusaha  mengungkap  apakah  klien  dapat  memberikan honor  kepada  pendamping  hukum  atas  jasa  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh advokat  dilihat  dari  konteks  hukum  Islam  dengan  menggunakan  metodologi penelitian  yuridis-normatif.  Dari  tinjauan  tersebut  terungkap  bahwa  pembayaran atas jasa hukum tersebut dibayarkan oleh klien kepada advokat merupakan hal yang sah  dalam  bentuk  uang  yang  dihasilkan  dan  tidak  berasal  dari  pemerasan  antara klien  dan  advokat,  serta  melegalkan  segala  taktik  yang  digunakan  untuk mendapatkan bisnis klien. 5
Yudhi  menyebutkan  dalam  penelitiannya  bahwa  berdasarkan  UU  advokat, peran  advokat  harus  mengikuti  pedoman  Pasal  1320  KUH  Perdata  dalam melaksanakan suatu kontrak, yaitu: Ada 4 syarat agar suatu perjanjian dianggap sah: (1)  Persetujuannya  sah.  (2)  Kapasitas  interaksi.  3.  Barang  tertentu.  (4)  Penjelasan yang  valid.  Sebagaimana  yang  ditentukan  di  dalam  Pasal  21  UU  No.  18  Th.  2003 tertuang bahwa pengacara mempunyai hak atas pembayaran sebagai imbalan yang dilakukan  pengacara  dalam  mendampingi  klien  yang  mengalami  masalah  hukum, sehingga klien berkewajiban memberikan upah kepada advokat, meskipun tidak ada angka  pasti  mengenai  besaran  minimal  honorarium  yang  harus  diperoleh pengacara. Dengan demikian, besaran nominal honor advokasi bergantung pada (1). Senioritas: Hal ini penting karena akan sulit bagi konsumen untuk menyumbangkan jumlah  yang  sama  kepada  advokat  veteran  sebagai  honorarium  advokasi. Reputasinya  di  masyarakat  juga  dapat  digunakan  untuk  menilai  kemampuan seorang  advokat.  (2).  Tingkat  kerumitan  atau  seberapa  sulit  suatu  kasus  akan mempengaruhi  besarnya  jumlah  uang  yang  harus  dibayarkan  kepada  advokat sebagai honorariumnya. (3). Lokasi perkara dan honor yang diberikan klien advokat
4 Revolis Syah Rizal Wahyu Jonansa, “Implementasi Hak Retensi dalam Pemenuhan Hak Honorarium Advokat (Studi Di Kantor Advokat Husein Tarang & Partner di Malang),” Dinamika 28, No. 12 (July 13, 2022): 4853–63.
5 Agustina  Berutu,  Aulia  Fahira  Hanan,  and  Fauziah  Lubis,  “Penerimaan  Honor/Upah Advokat dalam Perspektif Hukum Islam,” Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam 22, no. 1 (2023): 301–6.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  591-605  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5348
harus  sama-sama  diperhatikan.  (4).  Tingginya  nilai  barang  yang  digugat  dan besarnya nominal honor yang dibayarkan klien kepada advokat berbanding terbalik satu  sama  lain.  Besaran  nominal  honor  advokasi  masing-masing  Advokat merupakan  “rahasia  perusahaan”  nya  dalam  hal  lamaran  kerjanya.  Berdasarkan ketentuan UU No. 18 Th. 2003 Tentang Advokat, disebutkan bahwa seorang advokat tidak  etis  untuk  mengungkapkan  kepada  pihak  ketiga  (pihak  selain  klien)  berapa jumlah Rupiah yang mereka peroleh sebagai imbalan atas jasa-jasa mereka, karena honorarium advokasi yang jumlahnya sedikit itu bersifat pribadi. 6
Variabel  tentang  keabsahan  hukum  honorarium  advokat,  Sayyid  dkk menyebutkan bahwa klarifikasi Pasal 5 UU TPPU mencakup pengaturan honorarium pengacara akibat perbuatan melawan hukum pencucian uang. Sehingga perdebatan mengenai  perolehan  honor  pada  advokat  yang  diterima  dari  klien  terdakwa  pada kasus  TPPU  harus  dievaluasi  dan  diteliti  dengan  menggunakan  kriteria  kesalahan dan  penerimaan  tanggungjawab.  Sementara  itu  UU  tentang  advokat  memberikan aturan bahwa bahwa seorang advokat berhak atas pembayaran atau honor mewakili kepentingan  kliennya  yang  telah  dikuasakan  baik  pada  proses  sidang  maupun  di luar  persidangan.oleh  karenanya  berkaitan  mengenai  hak  retensi,  khususnya  pada hak  dalam  menyimpan  berkas-berkas  yang  dimiliki  sebelum  pembayaran  awal honorarium. Termasuk dengan mengancam dan membatasi kemampuannya dalam melaksanakan  tugasnya  sebagai  advokat  yang  bertanggung  jawab  memberikan perlindungan  hukum  atas  kliennya  melalui  penggunaan  hak  retensi. 7 Agus menyebutkan  bahwa  UU  No.  16  Th  2011  dan  UU  No.  18  Th.  2003  saling bertentangan.  Menurut  UU  No.  16  Th.  2011,  didrbutksn  bshwasanya  yang bertanggung jawab memberikan bantuan jasa hukum ialah OBH yang diakui, bukan advokat  perseorangan  yang  mana  dimaksud  pada  ketentuan  Pasal  22  ayat  (1)  di dalam UU Advokat. Di dunia nyata, sulit untuk menyalurkan dana pemerintah secara efisien,  banyak  advokat/OBH  yang  mengenakan  biaya/pembayaran  kepada  klien yang  diwakilinya,  dan  ideologi  advokat  telah  bergeser  dari  officium  nobile  ke komersialisasi kasus. 8
Terakhir,  tulisan  Stella  yang  membahas  Liberalisasi  Fee  advokat  yang menganalisis  penggunaan  “biaya  liberalisasi”  dalam  lingkungan  yang  hidup  pada Masyarakat Ekonomi Asean atau yang biasa disingkat (AEC) yang mana pad hal itu membuka  pasar  mengenai  jasa  hukum,  bahkan  memaksa  pengacara  Indonesia bersaing dengan pengacara internasional di sana. Kompetisi yang terbuka dan jujur diharapkan akan menghasilkan prospek bisnis yang sah. Namun liberalisasi layanan
6 Yudhi  Widyo  Armono,  “Pelaksanaan  Perjanjian  Advokasi  Antara  Advokat  Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Fee Advokat,” RECHTSTAAT 8, no. 1 (2014): 1–10.
7 Sayyid  Mahfudh  Zikri,  Dahlan  Ali,  and  Suhaimi  Suhaimi,  “Keabsahan  Honorarium Advokat Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana  Pencucian Uang,” Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 3 (2016): 25–30.
8 Agus  Raharjo,  A.  Angkasa,  and  Rahadi  Wasi  Bintoro,  “Akses  Keadilan  Bagi  Rakyat Miskin  (Dilema  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  Oleh  Advokat),” Mimbar  Hukum  -  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 27, no. 3 (February 10, 2016): 432–44, https://doi.org/10.22146/jmh.15881.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  591-605  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5348
hukum  di  Indonesia  terhambat  oleh  sejumlah  keterbatasan  peraturan  perundang- undangan  nasional.  Tesis  artikel  ini  adalah  Indonesia  harus meninggalkan  strategi “memberikan  perlindungan  kepada  advokat  skala  lokal  sampai  nasional  atas keterbukaan  dari  pasa  MEA  dengan  memasukkan  klausul  dalamketentuan  UU Nasional,  khususnya  UU  Advokat. 9 Dari  beberapa  tulisan  terdahulu,  tulisan  ini bermaksud  menyempurnakan  tulisan  sebelumnya  yaitu  membahas  mengenai legalisasi honorarium advokat pada konteks hukum Islam di Indonesia, dewasa ini honorarium advokat menjadi perbincangan yang menarik bagi pemikir belakangan ini.

## METODE PENELITIAN
Jenis  pada  penelitian  ini  ialah  yuridis  normatif,  dalam  hal  ini  menelaah aturan  serta  disandingkan  dengan  literatur  kepustakaan  yang  dijadikan  sebagai tolak ukur dalam menjelaskan legalitas honorarium advokat dalam konteks hukum Islam  dan  hukum  positif.  Sementara  itu,  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  UU  ( statute-approach ) 10 ,  oleh  karenanya  penelitian  ini  membahas peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan persoalan dan isu-isu hukum yang dimunculkan. 11 Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  yaitu  prundang-undangan yang  berkaitan  dengan  Advokat  UU  No.18  Th.  2003  dan  KHES.  sedangkan  bahan hukum  sekunder  yaitu  tulisan  atau  buku  yang  membahas  permasalahanan honororium  advokat,  termasuk  skripsi,  tesis,  disertasi  hukum,  dan  jurnal.oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bahan primer. 12 Penyajian penelitian ini terfokus pada asas-asas, doktin para ahli, dan ketentuan UU yang berlaku. Sebagaimana sifat pada  penelitian  ini,  sehingga  spesifikasi  pada  penelitian  ini  juga  berkaitan  dengan sejumlah variabel pada masalah yang diteliti. 13

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pendampingan Hukum (Advokat)
Kata advokat sendiri muncul dari bahasa latin, yaitu advocare yang artinya to defend (mempertahankan), to call to ones said, artinya mengutus seseorang agar mengatakan  sesuatu  kepada  orang  lain,  dan to  vouch  or  to  warrant (menjamin). Sementara  itu  advokat  menurut  bahasa  inggris  muncul  dari  kata  advocate,  yang berarti to  defend  by  argument (mempertahankan  argumen), to  support
9 Stella  Delarosa,  “Liberalisasi  Fee  Advokat:  Antara  Perlindungan  Dan  Kompetisi Terhadap  Advokat  Indonesia,” Veritas  et  Justitia 2,  no.  2  (December  27,  2016):  355–79, https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2271.
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2007), 96.
11 Dyah Ochtorinna and A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 110.
12 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 54.
13 Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 12.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  591-605  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5348
(mendukung), indicate  or  recommend  publicly (memberikan  tanda  atau merekomendasikan di muka umum). 14
Sementara  itu,  pengertian  advokat  secara  istilah  bahwa  advokat  dikenal sejak  zaman  romawi  kuno  uang  disebut officium  nobile atau  profesi  yang  mulia. 15 Advokat memberikan fasilitas hukum kepada kliennya dalam hal memperjuangkan hak  yang  dimiliki  kliennya  serta  membantu  menunaikan  kewajiban  dengan ketentuan  hukum,  baik  yang  dialami  perseorangan  maupun  kelompok,  maka seseorang  atau  sekelompok  orang  harus  melakukan  kegiatan  advokasi,  yang digambarkan  sebagai  suatu  upaya  yang  dapat  dilakukan  sebagai  advokat. Sebagaimana yang dituangkan pada Pasal 21 UU advokat, dikatakan bahwa advokat merupakan  bahwa  advokat  merupakan  orang  yang  memenuhi  syarat-syarat peraturan  perundang-undangan  ini  dan  yang  mempunyai  kekuatan  sebagai  suatu pekerjaan sebagai pemberi jasa bantuan hukum baik yang dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan.
Menurut  Martiman  Prodjohamidjojo,  yang  berperan  sebagai  advokat  yakni mereka  yang  dalam  pekerjaan  atau  berprofesi  sebagai  pemberi  jasa  dan  bantuan hukum,  nasehat  hukum,  jasa  hukum  dan  pendampingan  hukum  kepada  kepada masyarakat dalam mencari keadilan yang diproses di dalam pengadilan (agama atau negara) atau perburuhan. panel sengketa dengan keberadaan di  luar pengadilan. 16 Menurut  Frans  Hendra  Winata,  tugas  seorang  advokat  adalah  mengabdikan  diri kepada  masyarakat  agar  dituntut  untuk  konsisten  berpartisipasi  dalam  membela hak asasi manusia. Ia juga bebas membela siapa pun dalam menjalankan profesinya karena  ia  merupakan  seorang  yang  bebas  artinya  tidak  memiliki  ikatan  dengan perintah kliennya dan tidak membeda-bedakan siapa yang dilawan kliennya. Entah dia berasal dari kelompok berkuasa, penguasa, atau bahkan kalangan miskin. 17
Seorang  advokat  dalam  suatu  pemeriksaan  sidang  dapat  berperan  sebagai pendamping atau wakil. Posisi ini bergantung pada kekuatan unik yang disediakan oleh  sumber  listrik.  Jika  peran  advokat  hanya  sebagai  pendamping,  maka  ia  tidak diperkenankan  untuk  ikut  serta  dalam  proses  pengadilan.  Sebaliknya  jika  seorang advokat telah ditunjuk sebagai wakil, maka pengacara tersebut tidak diperkenankan lagi berbicara selama persidangan. Perbedaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa  proses  persidangan  tidak  terganggu,  misalnya,  oleh  konflik  antara pernyataan pemohon utama. 18
14 Sartono  and  Bhekti  Suryani, Prinsip-Prinsip  Dasar  Profesi  Advokat (Jakarta:  Dunia Cerdas, 2013), 1–2.
15 Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat , Cet. 3 (Yogyakarta: Navila Idea, 2010),
7.
16 S.  H.  Supriadi, Etika  Dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  Di  Indonesia (Sinar Grafika, 2023), 21.
17 Hendra Winata, Peran Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Kepribadian (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), 14.
18 Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Acara  Pengujian  Undang-Undang (Jakarta:  Sinar  Grafika,
2010), 137.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  591-605  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5348
Kekuatan  yang  dimiliki  advokat  dalam  menegakkan,  membela  dan menyelamatkan hak asasi manusia pada klien merupakan salah satu hal yang harus dimiliki advokat pada perannya di dalam komponen penegakan hukum baik dalam peradilan  pidana  maupun  perdata.  Sebagaimana  yang  dituangkan  di  dalam  Pasal Pasal 27 UUD 1945 bahwa “kesamaan di mata hukum merupakan hak dari seluruh warga  negara  serta  pemerintah  dengan  tidak  ada  kecualinya”,  secara  teoritis memuat jaminan persamaannya pada hadapan hukum. sehingga selain merupakan janji  konstitusi  dan  HAM,  maka  tanpa  terkecualikan  bahwa  seluruh  warga  negara berhak  dapat  menerima  bantuan  hukum  apabila  memerlukannya.  Oleh  karenanya advokat dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman merupakan hal yang sangat penting.  Karena,  kepentingan  tersebut  melekat  pada  seseorang  yang  memiliki kepentingan  hukum,  yakni  seseorang  yang  sedang  memiliki  perkara  yang  harus didampingi oleh advokat (legal assistance). 19
Selain  hak  atas  pengakuan  dan  perlindungan,  persamaan  di  depan  hukum merupakan  jaminan  hukum  yang  menjamin  setiap  orang  diperlakukan  sama  dan tanpa  perbedaan  di  hadapan  hukum.  Profesi  Advokat  dapat  dipercaya  atas  dasar nilai-nilai  tersebut  dan  hak  atas  perlindungan.  Bagi  mereka  yang  benar-benar membutuhkan  pendampingan  hukum,  peran  serta  fungsi  yang  dimiliki  advokat secara  bebas,  mandiri,  dan  bertanggung  jawab  tawaran  yang  akan  menjamin  bagi klien  dalam    terwujudnya  mendapat  kepastian  dan  keadilan.  Advokat  dalam memberikan layanan dan bantuan hukum sehingga memberikan peluang yang luas bagi  permintaan  masyarakat  akan  informasi  hukum,  yang  merupakan  bagian penting  dari  sistem  peradilan  dimana  advokat  berkontribusi.  Oleh  karena  itu, seorang  pengacara  harus  dapat  dipercaya  oleh  masyarakat  umum  karena merupakan profesi Officum Nobile atau terhormat. 20

## Implementasi Honorarium Advokat di Indonesia
Menjalankan peran sebagi advokat berarti memberikan bantuan jasa hukum bagi  kepentingan  klien,  baik  secara  litigasi  maupun  secara  nonlitigasi.  Pelayanan hukum yang tidak berkaitan dengan litigasi disebut dengan jasa non-litigasi. Adapun jasa  litigasi  yaitu  hal  yang  harus  dibantu  oleh  advokat  berkaitan  dengan  sengketa atau  perselisihan  di  pengadilan  dan  arbitrase.  Kedudukan  tersebut  di  atas  adalah kewenangan  seseorang  dalam  memberikan  jasa  dalam  menangani  permasalahan hukum  dapat  melaksanakan  provesinya  dengan  makukan  segala  kewajibannya kewajiban  dan  dan  melaksanakan  sebagaimana  janggungjawabnya  serta berkomitmen  terhadap  sumpah  advokat  dan  kode  etik.  Proses  pendampingan, menjadi penasihat hukum, dan memberikan nasihat hukum kepada nasabah secara
19 Sahuri  Lasmadi,  “Peran  Advokat  dalam  Pendampingan  Hukum,” INOVATIF  |  Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2014): 59, https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2060.
20 Ratih  Dwi  Anggraini  Puspitaningtyas  Krisnowo  and  Reza  Mariana  Sianturi,  “Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien,” Jurnal Jendela Hukum 9, no. 1 (April 26, 2022): 52, https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  591-605  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5348
pro boo publico (untuk kepentingan umum) dan honorarium inilah yang selanjutnya disebut dengan jasa hukum.
Dalam  menjalankan  peran  tersebut,  secara  melekat  bahwa  advokat  harus berpegang  teguh  pada  sumpah  yang  telah  diucapkan  sebagai  profesinya  dalam menegakkan keadilan serta kebenaran di muka pengadilan. 21 Sementara itu advokat sendiri  merupakan  profesi  mandiri,  artinya  memiliki  kebebasan,  artinya  advokat merupakan  sebagai  profesi  yang  tidak  memiliki  kaitan  secara  hirarki  jabatan, pemerintah. ( free profession; vrij beroep ) dan hanya menerima kuasa dari klien yang didasari oleh kesepakatan yang telah tersepakati antara advokat dengan klien yang didasari  dengan  perjanjian secara  tertulis maupun  tidak,  hanya saja  advokat tetap memiliki  hirarki  dan  berkomitmen  dengan  kode  etik  ,  artinya  bukan  tunduk  pada kekuasaan publik.
Reliatasnya, bahwa di hadapan masyarakat terdapat penilaian baik pro dan kontra tentang bagaimana masyarakat dalam memandang profesi advokat, dengan anggapan bahwa advokat dijadikan sebagai alat untuk memenangkan suatu perkara dengan menghalalkan secara cara, biaya yang cukup tinggi untuk bisa mendapatkan jasa  hukumnya,  serta  anggapan  masyarakat  yag  menilai  mempersulit  persoalan yang  sesungguhnya  sederhana  sehingga  memperlama  penyelesaian  perkara.  Disisi lain  pandangan  positif  dari  masyarakat  terhadap  advokat  bahwa  dengan menggunakan  jasa  advokat  saat  berperkara  dapat  mengguntungkan  pada pengurusan administrasi serta menuai rasa kepuasan yangdirasakan klien juga lebih merasa mendapat nilai keadilan saat beracara di pengadilan. 22
Semisal pada advokat yang mengurusi perkara pencucian uang, yang mana seorang advokat membantu kliennya dalam menyelesaikan perkara tersebut. Untuk menentukan sah atau tidaknya honorarium advokat  atas upah yang diberikan oleh klien  kepada  advokat  apakah  termasuk  kategori  tindak  pidana  pencucian  uang, perlu  diketahui  terlebih  dahulu  dari  mana  uang  tersebut  berasal  dan  terbukti tidaknya  hasil  tindak  pidana  pencucian  uang.  Pencucian  uang  tidak  memerlukan bukti  awal  untuk  mengidentifikasi  pelakunya.  Pasal  2  UU  Nomor  8  Tahun  2010 menyatakan  bahwa  suatu  tindak  pidana  dapat  dipidana  apabila  memenuhi  salah satu syarat saja. 23
Sebagai imbalan atas jasa hukumnya, pengacara yang menerima honor dari yang diberikan oleh klien merupakan bukan kategori tindak pidana pencucian uang. Namun,  jika  gagasan  sebab-akibat  digunakan,  baik  klien  maupun  advokat  dapat menghadapi  hukuman.  Tidak  boleh  ada perbedaan  pendapat  dalam  penerapannya terlepas dari apakah UU TPPU dan UU Advokat bertentangan atau sinkron. karena menerima  honor  merupakan  hak  pengacara  sebagai  imbalan  atas  jasanya. Sedangkan Pasal 5 ayat (1) UU Pencucian Uang mengamanatkan  bahwa seseorang
21 Ropuan Rambe, Teknik Praktek Advokat (Jakarta: Grasindo, 2001), 33–37.
22 Rahmad Rosyadi and Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 64–65.
23 Zikri,  Ali,  and  Suhaimi,  “Keabsahan  Honorarium  Advokat  Dalam  Menangani  Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang,” 25–26.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  591-605  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5348
yang  melaksanakan  tugas  sebagai  pemilik  jasa  hukum  harus  berhatihati  dalam menerima honor dari klien apabila diduga dana tersebut diperoleh melalui kegiatan pencucian uang. Mengenai subjek pengacara yang menangani kasus pencucian uang dan pengumpulan  honor,  diperlukan  informasi  lebih  lanjut.  Karena menyelesaikan masalah  pencucian  uang  mungkin  memerlukan  beberapa  asumsi  gila.  Karena  bisa saja honor tersebut didapat melalui pencucian uang, namun bisa juga tidak. 24

## Honorarium Advokat dalam Hukum Positif dan Hukum Islam
Honorarium  advokat  telah  diatur  dalam  ketentuan  UU  tentang  advokat. Disana dikatakan bahwa advokat berhak menerima honorarium yang diberikan oleh klien  atas  kinerja  sebagai  orang  yang  telah  membantu  berupaya  menyelesaikan permasalahan  hukum  sebagai  advokat,  yang  besarannya  ditentukan  atas kesepakatan  antara  advokat  dan  kliennya. 25 Tidak  ada standar  yang  khusus dalam persoalan  honorarium  seorang  advokat.  Besar  dan  kecil  honorarium  advokat ditentukan  pada  :  profesionalitas  soerang  advokat,  besar  kecilnya  kasus  yang ditangani, lama waktu penyelesaian suatu perkara, kemampuan keuangan klien, dan juga memperhatikan lokasi kasus yang ditangani. 26
Terdapat  beberapa  metode  pembayaran  honorarium  Advokat. 27 Pertama, Pembayaran  Borongan  atau  biasa dikenal dengan contract  fee ,  merupakan metode pembayaran  yang  diperoleh  advokat,  selain  honorarium  atas  keberhasilan menangani  kasus  tersebut,  besarannya  belum  ditentukan  hingga  kasus  tersebut diselesaikan.  Honor  yang  akan  diterima  oleh  advokat  atas  jasa  pendampingan terhadap  klien  berdasarkan  kesepakatan,  baik  besaran  maupun  waktu pembayarannya,  tetap  diberikan  kepada  advokat.  Biasanya,  pembayaran  sebesar 30% hingga 50% dari honorarium yang harus diperoleh dilakukan pada saat surat kuasa  ditandatangani.  Jumlah  ini  kemudian  diubah  untuk  mencerminkan  ruang lingkup  pekerjaan  yang  telah  ditetapkan.  Biaya  antara  5%  dan  10%  dibayarkan setelah  kasus  selesai,  dan  pembayaran  sering  kali  dilakukan  dalam  dua  hingga empat periode. Kedua , kompensasi advokat bergantung pada persentase uang yang dimenangkan  kliennya  dalam  suatu  perkara  pengadilan.  Ketika  kliennya memenangkan pertarungan di pengadilan, dia dapat mengklaim bagian ini sebagai miliknya.  Metode  pembayaran  ini  sering  digunakan  ketika  seorang  advokat mewakili klien dalam suatu kasus sengketa melalui litigasi, mediasi, atau arbitrase. Ini biasanya tidak digunakan dalam perselisihan bisnis normal. Ketiga, tarif per jam yang sering kali dibayarkan ketika seorang pengacara mewakili klien di lingkungan perusahaan kecil. Cara pembayaran ini mencakup seluruh tindakan advokat dalam perhitungannya, termasuk persiapan dan penulisan kontrak, komunikasi penasihat
24 Zikri, Ali, and Suhaimi, 28.
25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
26 YLBHI  and  PSHK, Panduan  Bantuan  Hukum  Di  Indonesia (Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2008), 43–44.
27 Nurul  Etika, Posisi  Yuridis  Honorarium  Advokat  Terdakwa  Korupsi (Penerbit  A- Empat, 2015), 105.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  591-605  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5348
hukum, dan layanan konsultasi. Akibatnya, saat menerapkan strategi ini, calon klien harus membayar untuk percakapannya dengan calon advokat yang dipilihnya. Klien yang  mencari  perwakilan  biasanya  menanyakan  tentang  biaya  per  jam  dari  calon advokat sebelum mempekerjakannya, dengan persyaratan waktu minimal 15 menit.
Keempat ,  karena  pembayarannya  bersifat  tetap  (fixed  rate),  maka pembayaran tersebut hanya berlaku pada perusahaan kecil yang menggunakan jasa tersebut,  bukan  pada  jasa  yang  diberikan  sehubungan  dengan  proses  hukum. Kemudian Kelima, pembayaran rutin, seperti yang diberikan klien kepada advokat secara  bulanan,  triwulanan,  semesteran,  atau  tahunan  sebelum  pemberian  jasa hukum  yang  berbeda  kepada  klien.  Selain  itu,  seorang  advokat  harus mempertimbangkan  kapasitas  klien,  tidak  membebankan  biaya  yang  tidak  wajar kepada  klien,  dan tetap  mempertimbangkan  risiko,  keterbatasan  waktu,  kapasitas, dan kepentingan klien.
Selanjutnya  aturan  hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan  honorarium advokat  ialah  masuk  pada  wilayah  KHES.Secara  eksplisit  KHES  tidak  terdapat pembahasan  tentang  honorarium  advokat,  melainkan  terdapatnya  sewa  menyewa dalam  bidang  jasa  yang  dikenal  dengan  Ijarah.  Ijarah  termaktub  pada  pasal  307 KHES. 28 menyebutkan bahwa ijarah dapat diberikan menggunakan berbagai macam hal, seperti memberikan uang, benda berharga, surat berharga, juga dengan benda lain  atas  kesepakatan  sementara  itu  terkait  ijarah  juga  dapat  dibayarkan  dengan berbagai macam cara dalam pembayarannya, seperti waktu pembayaran, yang mana dapat dibayarkan kapan saja waktu yang sebelumnya telah disepakati, artinya bisa dibayarkan  di  muka  atau  di  akhir.  Dalam  konteks  ini  ialah  seorang  advokat  yang memberikan jasanya dalam persoalan hukum.
Ungkapan “upah” bagi seorang advokat dalam hukum Islam adalah “ijarah”. dimana  klien  memberikan  layanan  kepada  advokat  dengan  imbalan  kompensasi. Kemampuan  atau  ketidakmampuan  masyarakat  tidak  diperhitungkan  karena  pada dasarnya sistem pembayaran mengenai jasa pendampingan hukum telah diatut oleh UU.  Sebaliknya  advokat  harus  mampu  menjalankan  tanggung  jawabnya sebagaimana  kewajiban  yang  menjadi  seharusnya  dilaksanakan  dalam mendampingi  klien  yang  berkaitan  dengan  hukum,  dengan  demikian  kedua  belah pihak  harus  sepakat  mengenai  pembagian  honorariumnya  supaya  diantara  pihak merasa  diuntungkan  dan  tidak  terbebani.  Ujroh  ( ajrun  musamma )  dan  upah  yang sebanding  ( ajrul  mistli )  merupakan  dua  bentuk  upah  yang  berbeda.  Gaji  ( ajrun musamma ) yang diuraikan bersifat kondisional karena memerlukan persetujuan  di antara  pihak  advokat  dan  klien  yang  melakukan  teransaksi  dalam  menentukan kerjasamanya.  Sedangkan  jika  akad  ijarah  memuat  jasa  kerja,  maka  upah proporsional ( ajrul mistli ) merupakan suatu upah yang sesuai dengan pekerjaan dan sesuai  dengan  tuntutan  pekerjaan  (profesi  kerja).  Orang  yang  mempunyai pengetahuan  untuk  menentukan  gaji  adalah  orang-orang  tersebut.  Bersamaan dengan itu, hadits berikut menyebutkan:

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  591-605  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5348
“ Saya  pernah  merasa  sangat  lapar,  maka  saya  pergi  mencari pekerjaan  di  pinggiran  kota  Madinah.  Kemudian  saya  menemukan seorang wanita sedang mengumpulkan tanah kering. Saya curiga dia akan  membasahinya,  maka  saya  kemudian  memberikan  tawaran jasanya  untuk  membasahi  embernya  dan  saya  mendapatkan  satu butir  kurma  sebagai  upahnya,”  kata  Ali  RA.  Setelah  itu  saya melakukan  16  ember  sampai  tangan  saya  sakit.  Kemudian  dia memberi  saya  enam  belas  kurma.  Setelah  menceritakannya  kepada Nabi Muhammad SAW, saya mendatanginya dan dia memakan kurma tersebut”.
Hadits ini menyebutkan bahwa gaji diberikan sesuai dengan besar kecilnya pekerja. Sehingga hal demikian juga dikategorikan bahwa syarat-syarat pada upah juga sama dengan apa yang disyaratkan pada syarat jual beli ( ijarah ), karena pada hakekatnya gaji tersebut merupakan biaya manfaat yang diatur dalam akad ijarah. harga penjualan. Syarat-syarat ini berlaku: apabila upah atau harga yang dibayarkan merupakan suatu yang tidak lazim, maka akad al-Ijarah tidak sah. Upah (harga yang dibayarkan)  harus  bersih  dan  tidak  tercemar  oleh  barang-barang  yang  najis  atau terkontaminasi.  Karena  gaji  terdiri  dari  unsur-unsur  najis,  maka  harus  pula dibayarkan sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama. 29
Jika  advokat  menerima  honor  dari  hasil  tindak  pidana  maka  haram/tidak sah  menurut  hukum  Islam,  termasuk  ijarah,  prinsip  muamalah,  dan  gagasan maqasid  asy-shari'ah,  jika  honor  itu  menyangkut  keuntungan  dari  tindak  pidana. Dalam kacamata ijarah , honorarium dianggap tidak sah jika merupakan keuntungan kejahatan  karena  tidak  memenuhi  syarat-syarat  upah  yang  disyaratkan,  nilainya sesuai  syar'i,  dan  imbalannya  harus  suci.  Berdasarkan  analisa,  honor  yang merupakan hasil tindak pidana kemungkinan besar adalah najis dan tidak bernilai syar'i.
Honororium yang merupakan hasil kejahatan melanggar prinsip muamalah yang  lain,  yaitu  prinsip  mendatangkan  keuntungan  dan  menghindari  kerugian, sesuai  dengan  pengertian  syarat-syarat  muamalah.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa aliran harta atas kasus pidana yang terjadi pada klien kepada advokat dapat berupa  berupa  honor  yang  sesungguhnya  merupakan  pidana  pencucian  uang dianggap menimbulkan kerugian yang sama dengan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang.
Berdasarkan  analisis  terhadap  konsep maqasid asy-syari'ah diketahui  hal yang berkaitan dengan honorarium yang dilakukan termasuk kategori tindak pidana sesungguhnya  bertentangan  dengan  konsep maqasid asy-syari'ah yang  berkaitan dengan  pemeliharaan  harta.  Berdasarkan  landasan  yang  sama  di  atas,  maka ditentukan  bahwa  aliran  hasil  tindak  pidana  kepada  pengacara  dalam  berbagai bentuk  honorarium  sama  halnya  pencucian  harta  benda  atas  tindakan  yang termasuk  tindak  pidana  yang  menimbulkan  kerugian  tersebut  dan  fenomena

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  591-605  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5348
pencucian harta kekayaan sebagai Akibat dari tindak pidana tersebut mengungkap kurangnya perhatian terhadap maqasid asy-syari'ah dalam hal pemeliharaan aset.
Vis  a  Vis  Penetapan  Honorarium  Advokat  dalam  Undang-undang  Nomor  18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 21 Ayat 1 dan 2 dan Hukum Ekonomi Syariah
Seorang advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum atas kepentingan kliennya melalui suatu prosedur yang disebut dengan “bantuan hukum”, yang  bisa dikategorikan  sebagai  bantuan  mengenai  permasalahan  hukum  yang  akan diselesaikan  secara  litigasi  maupun  non  litigasi.  Sehingga  antara  keduanya  sangat jelas  pada  hal  hak  dan  kewajiban  masing-masing.  dari  hubungan  hukum  yang diuraikan  di  atas.  Klien  mempunyai  hak  untuk  menerima  bantuan  hukum  dalam bentuk  bantuan  hukum,  namun  klien  juga  berhutang  honorarium  kepada  advokat sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  disepakati  bersama.  Seorang  advokat  berhak dibayar untuk mendampingi kliennya. 30
Klien  mempunyai  hak  dan/atau  kesempatan  untuk  mengetahui  biaya advokat.  Dengan  kata  lain,  para  advokat  harus  lebih  mudah  didekati  kepada kliennya.  Tujuannya  agar  klien  atau  calon  klien  advokat  dapat  menilai  kewajaran honorarium  yang  diterima  advokat.  Oleh  karena  itu,  advokat  harus  menjelaskan kepada  (calon)  nasabah  yang  (ingin)  menggunakan  jasa  advokat  sejumlah permasalahan  yang  mempengaruhi  penanganan  perkara.  Hal  ini  dilakukan  agar klien mengetahui tujuan dari biaya tersebut dan tidak terlalu merasa terganggu jika biayanya terlalu tinggi. 31
Berdasarkan perhitungan pada biaya jasa bantuan hukum Menurut Pasal 21 Ayat 1 dan 2 UU tentang Advokat, tertulis bahwa honorarium berhak diterima oleh advokat atas jasa layanan hukum yang dilakukan dalam membantu masalah hukum pada  kliennya,  serta  perhitungan  mengenai  besaran  honorarium  ditentukan berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak.”  Jasa ijarah dapat  dibayar  dengan menggunakan  uang,  surat  berharga,  atau  barang  lainnya,  berdasarkan  akad, sebagaimana  yang  teruang  di  dalam  KHES  pada  Pasal  307  yang  meliputi ijarah. Sedangkan  ijarah  yang  diterima  pemberi  jasa  dapat  diberikan  di  muka  atau  juga dapat  dicicil  bahkan  dibayarkan  pada  akhir  ma'jur  (barang ijarah )  tersebut dimanfaatkan atau sesuai dengan perjanjian.
Berdasarkan dua penafsiran hukum yang telah dibahas di atas, maka jelaslah bahwa  dalam  menggunakan  jasa  advokat,  besaran  biaya  jasa  hukum  bergantung pada  kesepakatan  para  pihak  yang  menjadi  patokan  utama  dalam  melakukan  hal tersebut.  Persoalan  honorarium  yang  ditunaikan  oleh  klien  kepada  advokat sesungguhnya  tidak  ada  batasan  jumlah  yang  ditentukan,  akan  tetapi  jumlah tersebut  ditentukan  tergantung  pada  risiko,  minat  klien,  waktu,  dan  kemampuan.
30 Setyo  Langgeng,  “Peran  Advokat  Sebagai  Penegak  Hukum  Dalam  Mendukung Terwujudnya  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  di  Indonesia,” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 149. 31 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia , 68.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  landasan  tersebut  akan  dicapai  suatu  penyelesaian yang dapat diterima baik oleh klien maupun advokat.
Kontrak adalah kesesuaian pernyataan niat antara dua pihak yang memiliki kepentingan dan diakhiri dengan adanya perjanjian. Apa yang diinginkan pihak lain (sebaliknya,  para  pihak  menginginkan  hal  yang  sama).  Pengaturan  yang  tidak menguntungkan kedua belah pihak itulah yang dimaksud dalam situasi ini. Prosedur penawaran  dan  penerimaan  dapat  digunakan  untuk  mencapai  suatu  kesepakatan (penawaran  dan  penerimaan).  Frasa  “penawaran”  mengacu  pada  pernyataan  niat yang  berisi  usulan  untuk  mengadakan  suatu  perjanjian,  yang tentu  saja  mencakup pencantuman  penawaran  tersebut  pada  komponen-komponen  utama  perjanjian. Kata  “penerimaan”  ( acceptie )  mengungkapkan  keinginan  wajar  untuk  menerima tawaran tersebut.
Klien  adalah  pihak  yang  menerima  tawaran,  sedangkan  pihak  yang menawarkan imbalan jasa adalah advokat. Dalam menggunakan jasa advokat, klien tidak hanya harus menerima tawaran yang diberikan oleh advokat, namun juga aktif menanyakan  harga  jasa  dari  advokat  serta  bersikap  transparan  mengenai  cara pemberian  bantuan  hukum  dan  memahami  tujuannya.  Selain  itu,  seorang  advokat juga  harus  menguraikan  tuduhan-tuduhan  yang  terlibat  dan  bagaimana  mereka yang  menentukan  besaran  yang  harus  dibayarkan.  Misalnya,  apabila  kasus  yang harus  ditangani  merupakan  hal  yang  serius  dan  akan  membutuhkan  waktu  dan tenaga  serta  materi  yang  banyak  maka  akan  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  tarif untuk kasus klien yang lebih ringan. Karena dengan cara itu klien da advokat akan mendapatkan  keduanya  atas  kesepakatan  yang  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi pihak keduanya.
Berdasarkan perbandingan kedua undang-undang di atas, maka secara jelas bahwa antara KHES dan UU advokat pada Pasal 21 alinea pertama dan kedua tidak memiliki  perbedaan  secara  makna  dan  maksud  dalam  menentukan  biaya  bantuan jasa  hukum.  Karena  semua  landasan  hukum  tersebut  mengatur  bahwa  mengenai honorarium  hanya  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak dalam menntukan jumlah, waktu yang masuk dalam perjanjian antara advokat dan klien.

## KESIMPULAN
Supremasi perihal hukum juga HAM memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan  peran  advokat,  karena  advokat  menjadi  pilar  kuat  penegakan  keadilan, kasus hukum perdata ataupun pidana. UU Advokat telah mengatur aturan mengenai honorarium advokat. Menurut UU No. 18 Th. 2003, di dalamnya dituangkan bahwa honorarium  merupakan  hak  yang  diterima  oleh  advokat  atas  jasa  layanan  hukum yang  diberikan  kepada  klien  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang dijalani,  yang  besarnya disepakati  antara advokat  dan  kliennya.  Atas  hal demikian dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai kedua aturan tersebut ialah  bahwa Pasal 307 KHES dan UU No. 18 Th. 2003 pada Pasal 21 dan 22 dalam hal penentuan biaya jasa  bantuan  hukum.  Karena  semua  landasan  hukum  tersebut  mengatur  adanya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  591-605  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5348
kesepakatan  dalam  menentukan  pemberian  dan  penerimaan  honorarium  oleh kedua  belah  pihak  baik  secara  jumlah,  waktu  maupun  hal  lain  yang  berkaitan dengan pembayaran upah jasa hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ari Yusuf Amir. Strategi Bisnis Jasa Advokat . Cet. 3. Yogyakarta: Navila Idea, 2010. Armono,  Yudhi  Widyo.  “Pelaksanaan  Perjanjian  Advokasi  Antara  Advokat  Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Fee Advokat.” RECHTSTAAT 8, no. 1 (2014). Berutu, Agustina, Aulia Fahira Hanan, and Fauziah Lubis. “Penerimaan Honor/Upah Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam.” Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam 22, no. 1 (2023): 301–6.
Delarosa,  Stella.  “Liberalisasi  Fee  Advokat:  Antara  Perlindungan  Dan  Kompetisi Terhadap  Advokat  Indonesia.” Veritas  et  Justitia 2,  no.  2  (December  27, 2016): 355–79. https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2271.
Dyah Ochtorinna and A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research) . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Etika,  Nurul. Posisi  Yuridis  Honorarium  Advokat  Terdakwa  Korupsi .  Penerbit  A- Empat, 2015.
Hendra Winata. Peran Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Kepribadian . Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
Jimly  Asshiddiqie. Hukum  Acara  Pengujian  Undang-Undang .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010.
Jonansa,  Revolis  Syah  Rizal  Wahyu.  “IMPLEMENTASI  HAK  RETENSI  DALAM PEMENUHAN  HAK  HONORARIUM  ADVOKAT  (Studi  Di  Kantor  Advokat Husein Tarang & Partner Di Malang).” Dinamika 28, no. 12 (July 13,  2022):
4853–65.
Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. “PERAN ADVOKAT  DALAM  PENDAMPINGAN  HUKUM  TERHADAP  KLIEN.” Jurnal Jendela Hukum 9, no. 1 (April 26, 2022): 52–63. https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958.
Langgeng,  Setyo.  “Peran  Advokat  Sebagai  Penegak  Hukum  Dalam  Mendukung Terwujudnya  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Dalam  Penegakan  Hukum Pidana Di Indonesia.” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018).
Lasmadi, Sahuri. “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum.” INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2014). https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2060.
Nurudin,  Agus.  “REVITALISASI  KEBERPIHAKAN  PROFESI  ADVOKAT  TERHADAP KLIEN  YANG  TIDAK  MAMPU.” Masalah-Masalah  Hukum 41,  no.  1  (January 24, 2012): 1–7. https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.1-7.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2007. Raharjo,  Agus,  A.  Angkasa,  and  Rahadi  Wasi  Bintoro.  “AKSES  KEADILAN  BAGI RAKYAT  MISKIN  (DILEMA  DALAM  PEMBERIAN  BANTUAN  HUKUM  OLEH

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  591-605  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5348
ADVOKAT).” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 27, no. 3 (February 10, 2016): 432–44. https://doi.org/10.22146/jmh.15881.
Rahmad Rosyadi and Sri Hartini. Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif .
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
Rahmat Rosyada and Sri Hartini. Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif . Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
Ropuan Rambe. Teknik Praktek Advokat . Jakarta: Grasindo, 2001.
Salim HS and Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. Sartono  and  Bhekti  Suryani. Prinsip-Prinsip  Dasar  Profesi  Advokat .  Jakarta:  Dunia Cerdas, 2013.
Supriadi, S. H. Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia . Sinar Grafika, 2023.
YLBHI  and  PSHK. Panduan  Bantuan  Hukum  Di  Indonesia .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2008.
Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum . Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Zikri,  Sayyid  Mahfudh,  Dahlan  Ali,  and  Suhaimi  Suhaimi.  “Keabsahan  Honorarium Advokat  Dalam  Menangani  Kasus  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.” Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 3 (2016).