## Peran Pemerintahan Desa Kutasari, Kabupaten Banyumas dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Covid-19 Tahun 2020-2021
Wiman Rizkidarajat* 1 Tri Wuryaningsih 2 Rili Winidasih 3 Sekar Ajeng P 4
1,2,3,4 Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia *e-mail: wiman.rizkidarajat@unsoed.ac.id 1
(Naskah masuk : 26 januari 2023, Revisi : 06 februari 2023, Publikasi : 16 juni 2023)

## Abstrak
Pada  bulan  Maret  2020  pemerintah  Indonesia  menetapkan  keadaan  darurat  Covid-19  yang  dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-  19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman  Yang  Membahayakan.  Penetapan  tersebut  merupakan  peraturan  yang  menjadi  rujukan penanggulangan  keadaan  darurat  Covid-19  di  setiap  tataran  pemerintahan.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  metode  penanggulangan  keadaan  darurat  Covid-19  yang terjadi  pada  tataran  pemerintahan terendah yaitu pemerintahan desa melalui perubahan alokasi dana desa yang dalam tulisan ini berlokasi di desa Kutasari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data primer dalam tulisan ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa Kutasari dan 30 (tiga puluh) orang penerima BLT-DD. Sedangkan data sekunder adalah 3 (tiga) peraturan desa yang diundangkan untuk mengakomodasi penanggulangan keadaan darurat Covid-19. Hasil yang ditemukan adalah terjadinya reduksi penerima BLT-DD di Desa Kutasari pada tahun 2020 dari 30 (tiga puluh)  orang  menjadi  16  (enam  belas)  orang  pada  tahun  2021.  Pengurangan  tersebut  dilakukan  melalui mekanisme  diskresi  pemerintahan  desa  yang  berhasil  meredam  potensi  konflik  pada  masyarakat  yang terdampak Covid-19.
Kata kunci : Bantuan sosial, Keadaan darurat Covid-19, Pemerintahan desa

## Abstract
In March 2020, the Indonesian government declared a Covid-19 emergency as outlined in Law Number 2 of 2020  concerning  the  Stipulation  of  Government  Regulation  instead  of  Law  Number  1  of  2020  concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease Pandemic ( COVID-19)  and/or  in  the  Context  of  Facing a  Dangerous Threat.  This stipulation  is a  regulation  used as a reference for handling the Covid-19 emergency at every level of government. This paper aims to explain the method  of  handling  the  Covid-19  emergency  at  the  lowest  level  of  government,  namely  the  village government, through changes in village fund allocations which in this paper are  located in Kutasari village, Baturraden  District,  Banyumas  Regency.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative.  The primary  data  in  this  paper  is  the  result  of  interviews  conducted  with  the  village  head  of  Kutasari  and  30 (thirty) recipients of BLT-DD. In comparison, the secondary data is 3 (three) village regulations promulgated to accommodate the handling of the Covid-19 emergency. The results were a reduction in BLT-DD recipients in Kutasari Village in 2020 from 30 (thirty) people to 16 (sixteen) people in 2021. This reduction was carried out  through  the  village  government's  discretionary  mechanism,  which  succeeded  in  reducing  potential conflicts in communities affected by Covid-19.
Keywords : Covid-19 emergency state, Social assistance, Village government

## 1. PENDAHULUAN
Pada  tanggal  31  Maret  2020,  pemerintah  Indonesia  mengundangkan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan Untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-  19)  dan/atau  Dalam  Rangka
Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan  guna  menanggulangi  Covid-19  yang  dinyatakan sebagai  pandemi  global.  Pengundangan  peraturan  hukum  tersebut  tersebut  merupakan tindakan  nyata  pemerintah  pusat  Indonesia  untuk  menjamin  terlaksananya  hak-hak  warga negara  dalam  keadaan  apapun,  bahkan  dalam  keadaan  darurat.  Dalam  Naskah  Akademik Undang-Undang  tersebut  tercantum  dua  alasan  pengundangan. Pertama, adalah  bahwa  alasan ekonomi-politik  menjadi  sangat  mengemuka.  Alasan  tersebut  adalah  alasan  yang  mewajibkan pemerintah  untuk  menjamin  ketersediaan  jaring pengaman  ekonomi  melalui  kebijakan  politik guna menjamin hak-hak warga negara. Kedua , adalah alasan bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  l38/PUU-VII  I  2009,  kondisi  tersebut  memenuhi  parameter  sebagai kegentingan  memaksa  dalam  rangka  penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang yang mencakup:
a.  Adanya  kebutuhan  mendesak  untuk  menyeiesaikan  masalah  hukum  secara  cepat berdasarkan Undang-Undang;
b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan
c.  Kondisi  kekosongan  hukum  yang  tidak dapat  diatasi dengan  cara  membuat  Undang- Undang  secara  prosedur  biasa  yang  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  sedangkan  keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan (Rizkidarajat & Chusna, 2022).
Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2020  kemudian  diimplementasikan  dalam  dua kebijakan  pemerintah  pusat  Indonesia,  yaitu  PSBB  dan  PPKM.  PSBB  merupakan  kependekan dari  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  yang  merupakan  implementasi  awal  untuk menanggulangi  Covid-19.  Pelaksanaan  kebijakan  tersebut  berupa  pembatasan  berkumpulnya orang  dalam  skala  besar  dan  kewajiban  untuk  seluruh  peduduk  Indonesia  tidak  keluar  dari rumah mereka. Kebijakan tersebut merupakan upaya awal pemerintah Indonesia yang saat itu belum  mampu  mendeteksi  gejala  dan  pola  penyebaran  Covid-19  (Hartini  &  Setiawan,  2021). PSBB  kemudian  diperbarui  dengan  kebijakan  yaitu  PPKM.  PPKM  merupakan kependekan  dari Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat.  Kebijakan  tersebut  diundangkan  dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Perbedaan esensial PPKM dengan PSBB terletak pada kejelasan teknis mengenai kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan selama pandemi Covid-19 (Mahadewi, 2021).
Kebijakan  PSBB  dan  PPKM  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  pemberian  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  yang  berasal  dari  Kementerian  Sosial.  Pemberian  BLT  dimaksudkan untuk  memberikan  jaring  pengaman  sosial  bagi  masyarakat  terdampak  langsung  Covid-19 (Iping,  2020)  dan  (Nurhalisa  &  Ramadhan,  2022).  Dalam  pelaksanaan  yang  lebih  teknis Pemerintah  daerah  merupakan  pihak  yang  diberikan  kewenangan  untuk  melaksanakan tindakan-tindakan  teknis  penyaluran  BLT,  mulai  dari  pengundangan  peraturan  hukum  yang berada  di  bawah  undang-undang  disesuaikan  dengan  peraturan  daerah,  hingga implementasinya pada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia (Chadijah, 2020).
Dalam  tataran  yang paling  rendah,  pemberian  BLT  dilakukan  oleh  pemerintahan  desa. Hal ini dilakukan karena desa merupakan satuan terendah dalam tata pemerintahan Indonesia. Pelaksanaan  pemberian  BLT  di  tataran  desa  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Desa  No  6 Tahun  2020  yang  diterbitkan  14  April  2020  tentang  pergantian  atas  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Wilayah  Tertinggal,  serta  Transmigrasi  No  11  tahun  2019  tentang  prioritas pemakaian  dana  desa  tahun  2020.  Peraturan  tersebut  memberikan  fakta  sosial  yang  menarik sekaligus problematis. Di satu sisi pemberian BLT di desa merupakan hal yang menarik karena terjadi pelibatan perubahan alokasi Anggaran Dana Desa melalui BLT-DD untuk menanggulangi keadaan  darurat  Covid-19  (Hartati  &  Fathah,  2022),  (Mustafa  et  al.,  2022),  (Jayanti  & Trisnaningsih,  2022),  (Abikusna,  2021),  dan  (Saleh  et  al.,  2020).  Pelibatan  Alokasi  Dana  Desa (BLT-DD) menunjukan bahwa desa sebagai tataran pemerintahan terendah diberi kewanangan untuk  melakukan  diskresi  yang  sangat  luas  guna  menjadi  garda  terdepan  penanggulangan keadaan darurat Covid-19 (Gibert & Suardita, 2021).
Di  sisi  lain,  BLT-DD  untuk  penanggulangan  keadaan  darurat  Covid-19  sangat  rawan overlapping dengan  pemberian  BLT  yang  diberikan  oleh  Kementerian  Sosial.  Beberapa
penelitian terdahulu menunjukan terdapatnya gejala overlapping tersebut. (Karinda et al., 2020) dalam penelitiannya menunjukan bahwa pemerintah desa memerlukan upaya lebih kuat untuk menjaga  akuntabilitas  penyaluran  BLT-DD  di  Desa  Taronggo  Kecamatan  Bungku  Utara Kabupaten Morowali Utara. (Faturrahman et al., 2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perubahan  alokasi  dana  desa  perlu  dilakukan  dengan  prinsip goood  governance untuk menghindari  maladministrasi.  (Alhasni  et al.,  2023)  dalam  penelitiannya membuktikan  bahwa faktor penghambat utama dalam penyaluran BLT-DD di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  adalah  tidak  terdapatnya  data  yang  jelas  mengenai penerima BLT dalam dua skema, yaitu skema sumber dana dari Kementerian Sosial dan Alokasi Dana  Desa.  Sehingga,  tidak  jarang  ditemukan  kasus  penerima  ganda,  atau  bahkan  warga terdampak langsung Covid-19 yang tidak menerima BLT sama sekali.
Berdasarkan  paparan  dan  beberapa  penelitian  terdahulu  di  atas,  tulisan  ini  bertujuan untuk  menjelaskan  mengenai  peran  pemerintahan  desa  Kutasari,  Kecamatan  Baturraden, Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan keadaan darurat Covid-19. Alasan pemilihan desa Kutasari  sebagai  lokasi  pengambilan  data  adalah  karena  dua  hal. Pertama pemerintahan  desa Kutasari  merupakan  pemerintah  yang  melakukan  perubahan  Alokasi  Dana  Desa  untuk menanggulangi  keadaan  darurat  Covid-19. Kedua selama  dua  periode  pengambilan data,  Juni- Juli  2020  dan  Juni-Juli  2021  desa  Kutasari  selalu  menjadi  zona  merah  pada  aplikasi pedulilindungi. Artinya daerah tersebut selalu memiliki penderita Covid-19 dalam jumlah yang signifikan  yang  tentu  saja  memberikan  dampak  yang  signigikan  pula  pada  warganya  secara sosial, kesehatan, dan ekonomi.

## 2. METODE
Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan  adalah  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Sumber  data  primer  didapatkan  dari wawancara mendalam dengan 30 (tiga puluh) orang penerima BLT-DD yang merupakan bagian dari dua populasi besar penerima BLT-DD di desa Kutasari sebesar 121 orang penerima BLT-DD (tahun 2020) dan 87 orang penerima BLT-DD (tahun 2021). Pengumpulan data dibagi menjadi 2 (dua)  periode.  Periode  pertama  adalah  Juni-Juli  2020.  Pemilihan  waktu  pengambilan  data pertama  adalah  untuk  memeriksa  sejauh  mana  desa  telah  siap  untuk  melakukan penanggulangan  keadaan  darurat  Covid-19.  Periode  kedua  pengambilan  data  adalah  Juni-Juli 2021.  Pemilihan  waktu  pengambilan  kedua  adalah  untuk  menghitung  efektivitas  penyaluran BLT-DD sekaligus untuk memeriksa peran desa dalam merapikan data penerima BLT dari skema kementerian  lain  yang  mungkin overlapping di  periode  pengambilan  data  pertama.  Data kualitatif yang terkumpul kemudian dikategorisasikan dalam kriteria pada tabel 1:
Tabel 1: Kriteria informan penelitian No Kriteria penerima bantuan social 1 Usia produktif (15-54 tahun) 2 Usia Non Produktif (65 tahun ke atas) 3 Jenis pekerjaan (berpenghasilan teratur) 4 Jenis pekerjaan (berpenghasilan tidak teratur) 5 Penghasilan sebelum covid (di atas atau sama dengan UMR) 6 Penghasilan sebelum covid (di bawah UMR) 7 Penghasilan setelah covid (750.000-2.000.000) 8 Penghasilan setelah covid (0 rupiah) 9 Sumber bantuan sosial covid (ADD)
10  Sumber bantuan sosial covid (BLT Kementerian Sosial dan ADD)
Data sekunder diperoleh dari 3 (tiga) peraturan hukum yang diundangkan oleh Kepala Desa Kutasari sebagai representasi eksekutif pemerintahan desa untuk menanggulangi keadaan darurat  Covid-19.  Ketiga  peraturan  tersebut  adalah  Peraturan  Kepala  Desa  Kutasari  Nomor  2 Tahun  2020  tentang  Penanggulangan  Keadaan  Darurat  Covid-19  di  desa  Kutasari,  Peraturan
Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penaggulangan Keadaan Darurat Covid-19 di Desa Kutasari, dan Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Alokasi Dana Desa di Desa Kutasari. Data primer yang telah dikategorisasikan kemudian  dikondensasi  untuk  mendapatkan  dua  populasi  kecil  yang  merupakan  bagian  dari populasi  besar  penerima  BLT  di  desa  Kutasari.  Populasi  kecil  tersebut  merupakan  sumber utama  data  yang  saling  beririsan.  Kondensasi  data  primer  kemudian  dielaborasi  dengan  data sekunder.  Tahapan  tersebut  digunakan  untuk  memeriksa  apakah  penerima  BLT-DD  di  desa Kutasari sesuai dengan nomenklatur hukum yang berlaku. Tahapan pengolahan data primer dan sekunder tersebut kemudian diolah untuk menjawab pertanyaan tulisan mengenai peran desa Kutasari dalam menanggulangi keadaan darurat Covid-19 pada tahun 2020-2021.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Kutasari  merupakan  desa  yang  berada  di  wilayah  administratif  Kecamatan Baturraden,  Kabupaten  Banyumas,  Provinsi  Jawa  Tengah.  Menurut  (BPS,  2020),  (BPS,  2021) profil singkat desa Kutasari ditunjukan dalam tabel 2:
Tabel 2: Profil Desa Kutasari 2020 No Profil Tahun 2020 Tahun 2021 1 Luas wilayah 138 Ha 138 Ha 2 Jarak ke ibukota kecamatan 3.3 km 3.3 km 3 Jumlah dusun 2 3 4 Jumlah RW 7 7 5 Jumlah RT 36 36 4 Jumlah penduduk 6005 orang 5874 orang 5 Kepadatan penduduk 4.351,45/km 2 4237/km 2

## 3.1. Penanggulangan Covid-19 di Desa Kutasari tahun 2020
Serupa  dengan  wilayah  lain  di  Indonesia  secara  umum  dan  Kabupapten  Banyumas secara  khusus,  desa  Kutasari  juga  mengalami  keadaan  darurat  Covid-19  pada  April  2020. Penderita pertama di  desa  ini  ditemukan pada  akhir  bulan  April  2020  (Wawancara  dilakukan tanggal 22 Juni 2020). Pada awal penetapan keadaan darurat Covid-19 yang ditetapkan dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan,  pemerintahan  desa  Kutasari  segera mengundangkan Peraturan Kepala Desa Kutasari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Keadaan  Darurat  Covid-19  di  desa  Kutasari  pada  awal  bulan  Mei  2020.  Selain  pada  Undang- Undang tersebut, Peraturan desa Kutasari merujuk pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun  2020  tentang  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Bupati  Banyumas  Nomor  73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
Selanjutnya  diundangkan  Peraturan  Kepala  Desa  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Tata Cara Penaggulangan Keadaan Darurat Covid-19 di Desa Kutasari yang merujuk pada Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 tentang pergantian atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah  Tertinggal,  serta  Transmigrasi  No  11  tahun  2019  tentang  prioritas  pemakaian  dana desa tahun  2020  dan  Peraturan Bupati Banyumas  Nomor  20  Tahun  2020  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Bupati  Banyumas  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan Penetapan  Rincian  dana  Desa  di  Kabupaten  Banyumas  Tahun  Anggaran  2020.  Mekanisme tersebut merupakan tata cara yang harus dilakukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pemerintahan  desa  merupakan  tata  urutan  terendah  dalam  pemerintahan  Indonesia sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  dan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Maka,  setiap kebijakan  yang  akan  diundangkan  di  desa  oleh  pemerintahan  desa  wajib  memperhatikan peraturan  hukum  yang  lebih  tinggi  (Rizkidarajat  &  Primadata,  2021).  Secara  ideal,  apa  yang
dilakukan  oleh  pemerintahan  desa  Kutasari  merupakan  tindakan  paling  ideal.  Sebab,  untuk menanggulangi keadaan darurat Covid-19, pemerintahan desa telah menyediakan infrastruktur yang  lengkap  untuk  menanggulanginya  melalui  pembentukan  peraturan  hukum  yang  sesuai dengan  tata  urutan  perundang-undangan  Indonesia.  Hal  tersebut  menjadi  penting  untuk menganggulangi  kemungkinan  terjadinya  maladministrasi  dalam  pemberlakuan  sebuah peraturan hukum di tataran terendah.
Dalam  kasus  penanggulangan  keadaan  darurat  Covid-19  di  desa  Kutasari,  peraturan kepala daerah yang terakhir diundangkan adalah Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang  Penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Kutasari.  Peraturan tersebut merupakan peraturan yang secara teknis menyebutkan para penerima BLT-DD di desa Kutasari.  Dari  peraturan  tersebut  didapatkan  populasi  total  penerima  BLT-DD  sebesar  121 (seratus  dua  puluh  satu)  orang.  Populasi  besar  tersebut  kemudian  dikerucutkan  menjadi  30 (tiga  puluh)  orang  penerima  BLT-DD  sebagai  informan  dengan  kategorisasi  yang  telah ditetapkan dalam manual wawancara oleh penulis pada tabel 3:
Tabel 3. Informan pemerima Bantuan Sosial Covid-19 (2020) No Kriteria penerima bantuan social Jumlah penerima 1 Usia produktif (15-54 tahun) 24 2 Usia Non Produktif (65 tahun ke atas) 6 3 Jenis pekerjaan (berpenghasilan teratur) 7 4 Jenis pekerjaan (berpenghasilan tidak teratur) 23 5 Penghasilan sebelum covid (di atas atau sama dengan UMR) 8 6 Penghasilan sebelum covid (di bawah UMR) 22 7 Penghasilan setelah covid (750.000-2.000.000) 8 8 Penghasilan setelah covid (0 rupiah) 22 9 Sumber bantuan sosial covid (ADD) 20 10  Sumber bantuan sosial covid (BLT Kementerian Sosial dan ADD) 10 Jumlah total informan 30 Sumber: Data peneliti diolah (bulan Juni-Juli 2020)
Data di atas merupakan data yang diambil dari penerima BLT-DD periode awal keadaan darurat  Covid-19.  Apabila  dibaca,  data  tersebut  menunjukan  terdapat  beberapa  kejadian  di lapangan  yang  kurang  tepat  dengan  sasaran. Pertama, ditemukan  8  (delapan)  orang  yang mendapat  BLT-DD  namun  memiliki  penghasilan  di  atas  UMR  Kabupaten  Banyumas.  Setelah Covid-19  pun  8  (delapan)  orang  tersebut  tidak  mengalami  penurunan  yang  signifikan  dalam pendapatannya.  Melalui  wawancara  ditemukan  bahwa  8  (delapan)  orang  tersebut berpencaharian  sebagai  wartawan  (1  orang)  dan  wirausaha  (7  orang).  Kedelapan  penerima BLT-DD tersebut menerima 3 (tiga) kali Rp. 600.000 dan paket sembako yang berasal dari BLT- DD. Kedua, ditemukan 10 (sepuluh) orang yang menerima BLT dengan sumber ganda, yaitu BLT Kementerian  Sosial  sebesar  10  (sepuluh)  kali  Rp.  300.000  dan  paket  sembako  dan  BLT-DD sebesar 3 (tiga) kali Rp. 600.000. (Wawancara dilakukan tanggal 18-26 Juni 2020).
Kepala  desa  Kutasari  menyatakan  bahwa  pada  awal  pemberlakuan  keadaan  darurat Covid-19, pemerintahan desa sebagai pelaksana kebijakan penyaluran bantuan tunai mengalami kebingungan  meskipun  telah  mengundangkan  2  (dua)  peraturan  kepala  desa  Kutasari  yang secara  admninistratif  dan  tata  urutan  perundangan  sesuai  dengan  tata  urutan  perundangan Indonesia. Kebingungan tersebut dikarenakan tidak terdapat besaran resmi perubahan alokasi dana  desa  untuk  penanggulangan  Covid-19.  Meskipun  dalam  Peraturan  Menteri  Desa  No  6 Tahun 2020 tentang pergantian atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta  Transmigrasi  No  11  tahun  2019  tentang  prioritas  pemakaian  dana  desa  tahun  2020 disebutkan 30% dana desa harus dialokasikan untuk penanggulagan keadaan darurat Covid-19, kenyataan  di  lapangan  tidak  selalu  demikian.  Hal  tersebut  diakibatkan  karena  tidak  selalu samanya  dana  desa  yang  diperoleh  tiap-tiap  desa.  Kenyataan  tersebut  akhirnya  diakomodasi melalui  diskresi  kebijakan.  Kepala  Desa  Kutasari  memutuskan  untuk  mengalokasikan  kurang
lebih 30% dana desa untuk penanggulangan keadaan darurat Covid-19. Pengalokasian tersebut menghasilkan  besaran  Rp.  600.000  selama  3  (tiga)  bulan  untuk  121  (seratus  dua  puluh  satu) orang penerima BLT-DD. (Wawancara dilakukan tanggal 22 Juni 2020).
Contoh  kasus  yang  terjadi  di  desa  Kutasari  merupakan  fenomena  global  yang  juga dialami  oleh  berbagai  daerah,  dalam  hal  ini  pemerintahan  desa,  di  Indonesia  ketika  mencoba melakukan  upaya  awal  penanggulangan  keadaan  darurat  Covid-19.  Dari  berbagai  penelitian terdahulu  dapat  ditarik  tiga  penyebab  terjadinya  kesimpangsiuran  tersebut. Pertama, ketidakpastian  kebijakan  pusat  yang  ditetapkan.  Dalam  upaya  awal  menanggulangi  keadaan darurat  Covid-19  pemerintah  pusat  Indonesia  menetapkan  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai kebijakan lockdown setengah hati dari pemerintah pusat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari esensi kebijakan tersebut yang  mengharuskan  penduduk  Indonesia  untuk  mengurung  diri  dalam  rumah  ketika  periode awal Covid-19, namun keharusan tersebut tidak ditopang dengan jaring pengaman sosial yang menjamin keberlangsungan kesehatan dan ekonomi mereka (Hartini & Setiawan, 2021), (Nisa et al., 2022).
Kedua ,  ketidakpastian  di  pemerintah  pusat  Indonesia  berimbas  pada  bentuk  jaring pengaman sosial dan dari mana jaring pengaman sosial tersebut berasal (Mufida, 2020), (Yunita &  Agustang,  2022).  Awalnya  jaring  pengaman  sosial  diluncurkan  melalui  BLT  yang  berada  di bawah Kementerian Sosial melalui bentuk uang tunai dan sembako. Namun, pada kelanjutannya berbagai  kementerian  juga  menghadirkan  jaring  pengaman  sosial.  Beragamnya  jenis  jaring pengaman sosial sayangnya tidak menjadi jalan keluar dalam penanggulangan keadaan darurat Covid-19.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  sumber  data  mengenai  penerima  BLT  yang  belum ajeg.  Sehingga,  dalam  pelaksanaan  pembagian  BLT  di  tingkat  terendah,  dalam  hal  ini  desa, terjadi overlapping seperti yang terjadi di desa Kutasari dimana terdapat warga yang memiliki pendapatan  mendekati  atau  sama  dengan UMR  masih  mendapatkan BLT  dan  beberapa  warga yang mendapatkan dua skema jaring pengaman sosial dari BLT kementerian sosial dan BLT-DD.
Ketiga, kedua  hal  di  atas  membuat  banyak  terjadi  diskresi  kebijakan  penaggulangan keadaan  darurat  Covid-19  pada  level  terendah,  yaitu  desa.  Diskresi  tersebut  di  satu  sisi merupakan  sesuatu  yang  perlu  dilakukan  sebab  merupakan  kewenangan  yang  melekat  pada sebuah  pemerintahan  untuk  menetapkan  keputusan  penanggulangan  keadaan  darurat  selama masih  bisa  dipertanggungjawabkan  secara  administratif  (Juliani,  2020).  Namun,  di  sisi  lain diskresi tersebut menjadi hal berisiko yang memungkinkan munculnya tuduhan pidana korupsi maladministrasi (Sommaliagustina, 2019), (Sudirman et al., 2020), dan (Arsalan et al., 2021).

## 3.2. Penanggulangan Covid-19 di Desa Kutasari Tahun 2021
Pada  bulan  April  2021,  pemerintahan  desa  Kutasari  melakukan  pendataan  ulang penerima  BLT-DD  di  wilayah  administrasinya.  Proses  pemeriksaan  ulang  yang  dilakukan  oleh Pemerintahan Desa Kutasari menghasilkan reduksi pada populasi besar penerima BLT-DD dari 121  (seratus  duapuluh  satu)  penerima  menjadi  87  (delapan  puluh  tujuh)  penerima.  Reduksi terjadi karena 20 (dua puluh) orang warga desa penerima BLT-DD yang meninggal dunia dan 14 (empat belas) warga desa penerima BLT-DD yang mengundurkan diri. Pada bulan Juni-Juli 2021 penulis mengambil kembali data para penerima BLT-DD di desa Kutasari. Dari pengambilan data tersebut didapatkan perubahan populasi pada tabel 4:
Tabel 4. Informan pemerima Bantuan Sosial Covid-19 (2020) No Kriteria penerima bantuan social Jumlah penerima 1 Usia produktif (15-54 tahun) 4 2 Usia Non Produktif (65 tahun ke atas) 12 3 Jenis pekerjaan (berpenghasilan teratur) 2 4 Jenis pekerjaan (berpenghasilan tidak teratur) 14 5 Penghasilan sebelum covid (di atas atau sama dengan UMR) 1 6 Penghasilan sebelum covid (di bawah UMR) 15 7 Penghasilan setelah covid (750.000-2.000.000) 1
8 Penghasilan setelah covid (0 rupiah) 15 9 Sumber bantuan sosial covid (ADD) 16 10  Sumber bantuan sosial covid (BLT Kementerian Sosial dan ADD) 0 Jumlah total informan 16
Sumber: Data peneliti diolah (bulan Juni-Juli 2021)
Data di atas menunjukan terjadinya reduksi pada populasi kecil informan penerima BLT- DD desa Kutasari dari 30 (tiga puluh)  menjadi 16 (penerima). Reduksi tersebut terjadi karena didapatkannya  fakta  bahwa  terdapat  (empat  belas)  penerima  BLT-DD  mengundurkan  diri. Pengunduran  diri  penerima  BLT-DD  di  desa  Kutasari  merupakan  temuan  menarik  yang didapatkan  dari  pengabilan  ulang  data  pada  tahun  2021.  Pengunduran  diri  penerima  BLT-DD tentu  saja  berimplikasi  pada  tidak  didapatkannya  BLT-DD  pada  periode  2021.  Hal  tersebut merupakan  potensi  konflik  sebab  menyebabkan  seseorang  atau  sekelompok  orang kehilangan sumber pemasukan di tengah kondisi darurat (Hartati & Fathah, 2022).
Realitas yang terjadi desa Kutasari menunjukan bahwa penguduran diri penerima BLT- DD tidak disertai dengan konflik yang berlarut-larut. Penyebab tidak terjadinya konflik adalah 3 (tiga)  hal  yang  saling  berelaborasi. Pertama, perubahan  kebijakan  di  tataran  pusat  dari Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  menjadi  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  (PPKM).  Perubahan  tersebut  tidak  hanya  merupakan  perubahan  istilah  semata, melainkan  perubahan  yang  membawa  implikasi  luas.  PSBB  merupakan  kebijakan penanggulangan  keadaan  darurat  Covid-19  yang  ditetapkan  pertama  kali.  Karena  ditetapkan dalam keadaan darurat kebijakan tersebut memiliki banyak kekurangan karena belum didukung dengan instrumen hukum yang lengkap dan menyeluruh. Sehingga, kebijakan tersebut terkesan hanya  mengutamakan  pembatasan  pergerakan  penduduk  Indonesia  tanpa  menjamin  jaring pengaman  sosialnya  (Saputra &  Salma,  2020),  (Octaviani  et  al.,  2023).  PPKM  yang  merupakan kebijakan  pengganti  PSBB  memiliki  sifat  yang  lebih  cair  dan  longgar.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan  beberapa  kebijakan  seperti  pembukaan  kembali  kegiatan  ekonomi  meskipun  melalui penerapan  teknis  WFH-WFO  (Akbar  et  al.,  2023).  Kelonggaran  tersebut  membuat  ekonomi penduduk  Indonesia  yang  terdampak  Covid-19  menjadi  membaik dan memungkinkan  mereka untuk mengundurkan diri sebagai penerima BLT dari skema kementerian manapun  (Mawuntu et al., 2022).
Kedua, kebijakan di tingkat pusat tersebut membuat pemerintahan di bawah pemerintah pusat  memiliki  dasar  hukum  untuk  melakukan  pelonggaran  pula  (Herdiana,  2020).  Berbagai daerah  di  Indonesia,  terutama  desa  sebagai  tataran  pemerintahan  terendah,  memanfaatkan pelonggaran  tersebut  untuk  memeriksa  ulang  efektivitas  pemberian  jaring  pengaman  sosial melalui  BLT-DD  (Yunita  &  Agustang,  2022),  (Jayanti  &  Trisnaningsih,  2022).  Pemeriksaan efektivitas  BLT-DD  juga  dilakukan  di  desa  Kutasari.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  memeriksa sekaligus  untuk  memperbaiki  kemungkinan  terjadinya  penerima  BLT  ganda  yang  bersumber dari  BLT  Kementerian  Sosial  dan  BLT-DD.  Mekanisme  pendataan  ulang  tersebut  awalnya dilakukan  dengan  menerjunkan  kepala  dusun  untuk  mendata  warga  desa  yang  mendapatkan BLT  dengan  skema  ganda.  Temuan  tersebut  kemudian  diserahkan  pada  pemerintahan  desa Kutasari,  dalam  hal  ini  Kepala  Desa  untuk  ditindaklanjuti  dalam  bentuk  perubahan  produk hukum yaitu Peraturan Kepala Desa Kutasari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Alokasi Dana Desa di Desa Kutasari (Wawancara dilakukan tanggal 19-23 Juni 2021).
Ketiga, 14 (empat belas) warga desa Kutasari yang mengundurkan di sebagai penerima BLT-DD menyatakan bahwa pengunduran diri mereka merupakan keputusan yang konsensual dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Keputusan pengunduran diri sebagai penerima BLT-DD disebabkan  oleh  dua  hal.  Dari  para  penerima  BLT-DD  karena  mereka  mulai  dapat menyeimbangkan keadaan ekonominya setelah perubahan kebijakan pusat dari PSBB menjadi PPKM.  Pencaharian  mereka  sebenarnya  akan  menjadi  problematis  ketika  membuat  mereka menjadi  penerima  BLT-DD  di  awal  keadaan  darurat  Covid-19  karena  terdapat  1  (satu)  orang yang merupakan wartawan, 4 (empat) orang yang merupakan pegawai swasta, dan 9 (sembilan)
orang yang merupakan wirausaha yang berbasis perdagangan yang sebenarnya hanya menjadi masyarakat terdampak sesaat pada awal keadaan darurat Covid-19. Pendapatan mereka ketika sebelum  dan  sesudah  keadaan  darurat  Covid-19  pun  tidak  menunjukan  perubahan  yang signifikan.  Artinya  mereka  masih  selalu  berada  di  ambang  batas  yang  tipis  dengan  UMR Kabupaten Banyumas (Wawancara dilakukan tanggal 20-21 Juli 2021). Dari pihak pemerintahan desa  juga  menerapkan  kebijakan  bersifat  persuasif  dan  tidak  mendadak.  Pemerintahan  desa memberikan sosialisasi tentang penggunaan dana desa untuk penanggulangan keadaan darurat Covid-18  pada  tahun  2020.  Sosialisasi  tersebut  memberikan  kejelasan  mengenai  besaran perubahan alokasi dana desa, sehingga didapatkan kejelasan penggunaan dana desa. Selain itu desa  juga  meminta  secara  terbuka  kepada  para  penerima  BLT-DD  yang  memiliki  pencaharian yang lebih terjamin untuk mengundurkan diri. Hal ini merupakan komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan obyek kebijakan dalam memahami mekanisme perubahan peraturan hukum yang merupakan konsensus. (Wawancara dilakukan tanggal 27 Juli 2021)..

## 4. KESIMPULAN
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memotret  peran  pemerintahan  desa  Kutasari,  Baturraden ketika  menghadapi  keadaan  darurat  Covid-19  pada  tahun  2020  dan  2021.  Peran  pemeritahan desa Kutasari  pada  tahun  2020  adalah  dengan  penetapan  perubahan  alokasi  dana desa  untuk BLT-DD yang bersumber dari peraturan hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 tentang pergantian atas Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Wilayah  Tertinggal,  serta  Transmigrasi  No  11  tahun 2019  tentang  prioritas  pemakaian  dana  desa  tahun  2020.  Sebagai  kebijakan  awal  yang  dapat dikatakan  diundangkan  dalam  keadaan  darurat,  kebijakan  tersebut  memiliki  potensi maladministrasi.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  ditemukannya  penerima  BLT  skema  ganda Kementerian Sosial dan BLT-DD. Namun, potensi maladministrasi tersebut tidak dipertahankan oleh  pemeritnahan  desa  Kutasari.  Pada  tahun  2021,  kepala  desa  Kutasari  memilih  untuk melakukan tindakan yang bisa dikategorikan sebagai diskresi untuk memperbaiki kemungkinan maladministrasi  lanjutan.  Diskresi  tersebut  berupa  upaya  merapikan  data  penerima  BLT sehingga tidak terdapat lagi penerima BLT dalam skema ganda, Kementerian Sosial dan BLT-DD. Selain itu juga terjadi penguduran diri penerima BLT-DD yang terjadi secara sukarela dan tidak menimbulkan  konflik  berlarut-larut  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Hal-hal tersebut  menunjukan  bahwa  pemerintahan  desa  Kutasari  telah  melakukan  perannya  secara maksimal sebagai eksekutif untuk menanggulangi keadaan darurat Covid-19 melalui mekanisme yang  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  dan  berhasil  meminimalkan  konflik ketika terjadi perubahan kebijakan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  LPPM  Univeritas  Jendera  Soedirman  yang telah  membiayai  penelitian  ini  melalui  skema  Riset  Peningkatan  Kompetensi  tahun  anggaran 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Abikusna, R. A. (2021). Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19. SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi , 14 (02), 25 – 38. https://doi.org/10.32534/jsfk.v14i02.1525
Akbar, M., Syahril, F., Sari, A. R., & Usman, R. (2023). Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities Volume 8 , Issue 1 , January – June Policy on The Implementation of Restrictions  on  Community  Activities  (PPKM)  Based  On  Inclusive  Law . January . https://doi.org/10.30596/dll.v8i1.12480
Alhasni,  D.  F.  (2023).  Faktor  Penghambat  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Melalui  Dana
Desa  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di  Desa  Iloheluma. Equilibrium:  Jurnal  Pendidikan,  XI ,
100 – 112. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i1.9733 Arsalan,  I.,  Junaidi,  M.,  Sukimin,  S.,  &  Sudarmanto,  K.  (2021).  Reposisi  Kewenangan  Kejaksaan Dalam  Melakukan  Penegakan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dan  Maladministrasi  Pemerintahan. Jurnal Usm Law Review, 4(2), 651-662. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4248
Kecamatan Baturraden dalam angka 2020, BPS Kabupaten Banyumas. Kecamatan Baturraden dalam angka 2021, BPS Kabupaten Banyumas
Chadijah,  S.  (2020).  Harmonisasi  Kewenangan  Penanganan  Pandemi  Covid-19  Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Jurnal Kertha Semaya, 8(6), 858 – 866.
Gibert,  Y.  F.,  &  Suardita,  I.  K.  (2021).  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  Dalam  Penggunaan Diskresi Terkait Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jurnal Kertha Negara, 9(3), 175 – 188.
Hartati,  S.,  &  Fathah,  R.  N.  (2022).  Implementasi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  pada  Masa
Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi Dan Governance, 2(2), 119-128.
https://doi.org/10.24853/jago.2.2.119-129
Hartini, R., & Setiawan, Y. I. S. (2021). The role of legal sociology in terms of covid-19: Large-scale social  restrictions  (PSBB)  in  Indonesia . Indian  Journal  of  Forensic  Medicine  and  Toxicology, 15(1), 1425 – 1431. https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i1.13613
Herdiana,  D.  (2020).  Pengawasan  Kolaboratif  Dalam  Pelaksanaan  Kebijakan  Bantuan  Sosial
Terdampak Covid-19. Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 3(2), 85 – 99. https://doi.org/10.36341/jdp.v3i2.1323
Iping,  Baso.  (2020).  Perlindungan  Sosial  Melalui  Kebijakan  Program  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT) DI Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan IImu Sosial, 1(2), 506 – 515 . https://doi.org/10.38035/JMPIS Jayanti,  N.  A.  D.,  &  Trisnaningsih,  S.  (2022).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  Dalam  Masa  Pandemi  Covid-19  (Studi  pada  Desa  Bareng  Kec. Bareng Kab. Jombang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 13(2), 550 – 560.
Juliani,  H.  (2020).  Analisis  Yuridis  Kebijakan  Keuangan  Negara  dalam  Penanganan  Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
Administrative Law and Governance Journal, 3(2), 329 – 348. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348
Karinda, K., Putra, A., Amane, O., & Lutfi, M. (2020). Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai  Terdampak  Covid-19  Melalui  Dana  Desa. Jurnal  Ilmiah  Administrasia,  13(2),  83 – 93 . https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i2.430
Mahadewi,  K.  J.  (2021).  Kebijakan  Pelaksanaan  PPKM  Darurat  Untuk  Penanganan  Covid  -  19 Dalam  Tatanan Kehidupan Era Baru  Di  Provinsi  Bali. Jurnal  Kertha  Semaya,  9(10), 1879 – 1895. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13
Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Skala  Mikro  Dalam  Penyebaran  Covid-19  Di  Desa Warembungan. Jejaring Administrasi Publik, 8(1), 1 – 12.
Mufida,  A.  (2020).  Polemik  Pemberian  Bantuan  Sosial  Di  Tengah  Pandemic  Covid  19. ADALAH Buletin Hukum & Keadilan , 4 (1), 159 – 166.
Mustafa, Nurjaya, M., Rahmawati, Tanggareng, T., & Bakti, A. (2022). Alokasi Dana Desa dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa Majannang Kabupaten Maros. SEIKO : Journal of Management & Business , 5 (1), 2022 – 2141. https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1900 Nisa, R., Asri, A., & Naidi, J. (2022). Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Peukan Baro  Kabupaten  Pidie. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan , 12 (2),  95 – 103. https://doi.org/10.22373/jep.v12i2.737
Nurhalisa, S, Ramadhan, M.R., Pramana, A.D.R, Andreani, A.R, dan Trisnayanti, D. (2022). Fungsi
Pemerintahan  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Terdampak  Covid  19  Desa Timoreng Panua. Praja, 10 (1), 64 – 68.
Octaviani,  A.,  Panglipurningrum,  Y.  S.,  &  Imron,  L.  A.  (2023). The  Impact  pf  Government  PSBB Policy on Traditional Markets in The City of Surkarta . e-Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 11 (1), 117 – 122.
Rizkidarajat,  W  &  Chusna.  A.  (2022). Production  of  Fear :  Visual  Analysis  of  Local  Lockdown Warning Signs . Suvannabhumi, 14(2), 89 – 116. https://doi.org/10.22801/svn.2022.14.2.89
Rizkidarajat, W., & Primadata, A. P. (2021). Banyumas Local Government ’ s Failure Regarding th e Garbage Management Law and Social Change . Utopia Praxis y Latinoamericana, 26(1), 358 – 366. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.4556295
Saleh, M., Trishuta Pathiassana, M., & Faturrahman, F. (2020). Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu. Jurnal TAMBORA, 4(2), 33 – 40. https://doi.org/10.36761/jt.v4i2a.767
Saputra,  H.,  &  Salma,  N.  (2020).  Dampak  PSBB  dan  PSBB  Transisi  di  DKI  Jakarta  dalam Pengendalian  COVID-19. Media  Kesehatan  Masyarakat  Indonesia,  16(3), 282 – 292. https://doi.org/10.30597/mkmi.v16i3.11042
Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. Journal of Governance Innovation, 1(1), 44 – 58. https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290
Sudirman,  M.  A.,  Amiruddin,  A.,  &  Parman,  L.  (2020).  Tindakan  Maladministrasi  Dalam Perspektif  Tindak  Pidana  Korupsi. Pagaruyuang  Law  Journal,  3(2), 232 – 258. https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1952
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-  19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Peraturan  Menteri  Desa  No  6  Tahun  2020  tentang  pergantian  atas  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi No 11 tahun 2019 tentang prioritas pemakaian dana desa tahun 2020
Yunita,  I.,  &  Agustang,  A.  (2022).  Ketidakmerataan  Bantuan Langsung Tunai  Di  Masa  Pandemi Covid-19  Pada  Masyarakat  Kurang  Mampu  di  Desa  Carawali  Kabupaten  Sidrap. Pinisi Journal of Sociology Education Review , 1 (2), 181 – 191.