## KEPEMIMPINAN BERJATI DIRI PANCASILA UNTUK MENJAGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

## Oleh : Ade Saptomo
Ketua Pembina Asosiasi Pimpinan Perguruan Hukum Indonesia, Dekan dan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila adesaptomo@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan  ini  menggambarkan  telah  tercipta  situasi  perilaku  sebagian  warga  masyarakat  elit  setelah era  reformasi  1998  yang  sehari-hari  cenderung  meminggirkan,  mengabaikan,  menjauhkan, menanggalkan,  dan  meninggalkan  nilai-nilai  Pancasila.  Jika  kondisi  demikian  dibiarkan  dan  terus menerus  terjadi,  maka  taruhannya  adalah  eksistensi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dimasa mendatang,  sebuah  bentuk  negara  yang  telah  dipilih  secara  tepat  oleh  the  founding  fathers  sesuai kondisi  geo-politik  dan  geo-sosial-budaya  Bagsa  Indonesia.  Untuk  itu,  pertanyaannya,  konsep solutif apa yang perlu dikemukakan untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam  tulisan  dipastikan  lagi,  konsepnya  adalah  faham  asli  masyarakat  Indonesia,  yaitu  gotong- royong, kebersamaan, yang kini disebut Pancasila. Agar tidak tercerabut dari jati diri bangsa berupa Pancasila,  maka  gerakan  perilaku  semua  lini  elit  dan  pemimpin  pusat  dan  daerah  sesuai  nilai  dan faham asli dimaksud. Yang dibutuhkan selanjutnya adalah suri tauladan kepemimpinan berjadi diri bangsa Indonesia, sekaligus merupakan salah satu model untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Repubik Indonesia.

## Kata kunci: Kepemimpinan Berjati Diri Pancasila

## Abstract
This paper describes the situation has created an elite part of the society's behavior after the 1998 reform  era  which  daily  tends  to  marginalize,  ignore,  keep,  remove,  and  leave  the  values  of Pancasila.  If  this  condition  is  left  and  continue  to  happen,  then  the  bet  is  esskistensi  the  Unitary Republic  of  Indonesia  in  the  future,  a  form  of  state  that  have  been  appropriately  by  the  founding fathers, according to the conditions geo-political and geo-cultural social bagsa Indonesia. To that question, the concept  of  solution-what  needs to  be raised to  maintain the  existence of  the Unitary Republic  of  Indonesia.  In  certain  writing  again,  the  concept  is  original  ideology  of  Indonesian society,  mutual  assistance,  solidarity,  now  called  Pancasila.  In  order  not  to  cut  off  from    the national  identity  in  the  form  of  Pancasila,  the  movement  behavior  of  all  the  elite  lines  and corresponding central and local leaders and understand the value of the original question. What is needed next is a role model of leadership berjadi Indonesian nation, as well as one of the models to maintain the existence of the Unitary Republic of Indonesia.

## Keyword : Self identity Pancasila leadership

## A. Pengantar
Akhir-akhir ini, bahkan telah dimulai awal lengsernya  Era  Orde  Baru  1998,  Pancasila  se- bagai ideologi/falsafah bangsa Indonesia terke-
san,  dalam  beberapa  hal,  ditanggalkan,  diting- galkan,  dipinggirkan  dalam  kehidupan  sehari- hari oleh elit politik, bahkan dari praktik ke-Ta- ta-Negara-an dan ke-Tata Pemerintahan sekali-
pun.  Seolah  risih  dan  malu  menyebutkan  nilai- nilai Pancasila sebagai pedoman bertindak poli- tik,  sosial,  ekonomi,  dan  hukum.  Padahal  jika direnungkan  secara  mendalam, the  virtual  of Pancasila adalah kebersamaan, sebuah nilai bu- daya  yang ada di seluruh  penjuru Nusantara In- donesia  dan  masih  dipraktikkan  oleh  warga bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Namun da- lam  kehidupan  ketatanegaraan  dan  ketatapeme- rintahan,  justru  hal  itu  mulai  mengering  karena terkesan  tidak  dijadikan  roh  perundang-unda- ngan.  Untuk  itu,  tulisan  ini  mencoba  mundur sedikit  ke  belakang  untuk  melacak  darimana  ti- tik pembiasan-pembiasan dimulai. Hal  ini men- jadi  penting  mengingat  dengan  menguraikan dan  menjelaskan  Pantjasila  agak  surut  ke  bela- kang, dengan sedikit banyak memasuki wilayah ilmu filsafat mengingat Pancasila itu sendiri se- bagai  suatu  “ Weltanschauung ”,  yaitu  sebagai pandangan  hidup  termasuk  alam  cita-cita,  yaitu sebagian dari ilmu filsafat.
Sarjana  bernama  Soenarko  telah  menyu- sun  buku  yang  mengurai  dengan  apik  tentang susunan  negara  kita  sesuai  roh  Pancasila. 1 Pan- tjasila  adalah  sikap  hidup,  yang  menjadi  pedo- man  dalam  susunan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dan  paham  ini  diambil  dari  mukad- dimah  Undang-undang  Dasar  Republik.  Ketika Pantjasila  dijadikan  dasar  atau  basis  idiologis dari penyusunan praktik ke- Tata Negara-an se- bagaimana negara-negara lain, mestinya struktur ketatanegaraan  dimaksud  harus  berisikan  nilai- nilai Pancasila. Pancasila sebagai kristalisasi ni- lai-nilai nusantara atau nilai-nilai budaya nusan- tara harus diwujudkan ke dalam Struktur Negara mengingat  setiap  struktur  Negara  berbasis  hu- kum dan peraturan, tidak lain ia merupakan per-
lapuk  jika  tidak  bersandarkan  atau  sesuai  de- ngan  alam  pikiran  rakyat  yang  menghendaki- nya. 2
Karena  itu,  ilmu  Tata  Negara  erat  sekali hubungannya dengan ilmu  yang menetapkan si- kap hidup, yaitu ilmu filsafat seumumnya. Salah satu  pujangga  di  Yunani  kuno  bernama  Plato, pernah mengatakan demikian: “Seyogyanya Ne- gara  itu  dipimpin  oleh  seorang  filsuf  dan  seo- rang  filsuf  seyogyanya  menjadi  penguasa  Ne- gara”.  Dalam  filsud  yang  banyak  dikenal,  teru- tama di pulau jawa, maka ada peribahasa “Satria Pendita” yaitu tiap “Satria” atau ahli pemerinta- han hendaknya mempunyai sifat “Kependitaan” atau  kefilsafatan  pula,  agar  supaya  Negara  itu dapat dipimpin dan diatur sebaik-baiknya, kare- na  seorang  “Pendita”,  ahli  filsafat,  ialah  orang yang  dapat  memeahami  sedalam-dalamnya  ten- tang cita-cita seluhurnya mengenai cara menge- mudikan sesuatu Negara.
Darimanakah  sumber  cita-cita  Pantjasila itu? Dalam buku “Pantjasila” yang berisi pidato dari  Presiden  Sukarno,  waktu  beliau  menjelas- kan soal itu dalam siding pembentukan Undang- undang  Dasar  Republik  Indonesia  di  Jakarta pada bulan Agustus 1945, dapatlah kita menarik kesimpulan  bahwa  Pantjasila,  atau  Lima  Dasar itu  sesungguhnya  berasal  dari  dua  alam  fikiran, yang digabungkan menjadi satu fikiran yang bu- lat. Pertama ,  bersumber  dari  arus  perjuangan kemerdekaan  selama  berpuluh-puluh  tahun  di- mana  bangsa  Indonesia  memperjuangkan  hak- haknya.  Bangsa  Indonesia,  yang  ingin  menjadi bangsa  yang  bernegara,  dalam  perjuangan  itu menghadapi  sesuatu  susunan  penjajahan  yang didasarkan  pada  paham imperialism dari  barat, maka disusunlah faham-faham yang dapat me- wujudan idiologi  yang tesembunyi di  belakang- nya. Sebenarnya tata negara itu sendiri merupa- kan  bentuk  lahir  dari  sesuati  cita-cita  yang  di- kandung  oleh  rakyat.  Susunan  Tata  Negara  di- maksud  dapat  dibagaikan  kulit  dari  suatu  buah yang  meliputi  isinya,  atau  tiap-tiap  susunan  ke- Tata Negara-an harus didukung oleh keinginan, hasrat  dan  sikap  rakyat  yang  hidup  dalam  ma- syarakat. Hasrat dari cita-cita rakyat itulah yang memberi isi dan jiwa pada susunan Tata Negara, sehingga Tata Negara itu tentu akan menjadi
1 Tulisan  diwarnai  pandangan  Mr.  Soenarko,  1950. Susu- nan Negara Kita , Djakarta: Djambatan
2 Alam  fikiran  rakyat  ialah  dasar  Negara.  Susunan  Tata Negara  Perancis  didasarkan  pada  cita-cita  luhur  “Egalite Fraternite-Liberte”, yaitu cita-cita persamaan, persaudara- an  dan  kemerdekaan,  cita-cita  mana  telah  dilahirkan  da- lam  arus  revolusi  Perancis  dalam  abad  ke-18.  Susunan Undang-undang  dasar  Tiongkok  Nasional  ialah  berdasar pada prinsip San Min Chu I, yaitu dasar Sosialisme, Nasi- onalisme,  dan  demokrasi  seperti  yang  diikrarkan  oleh marhum Sun Yat Sen. Tata Negara Soviet didasarkan atas paham  idiologis  marxisme  dengan  diktatur  prolertanya, yaitu  cita-cita  mengadakan  masyarakat  komunistis  mela- lui jalan dan tingkatan diktatur kaum buruh dulu. Susunan masing-masing  negara  itu  adalah  merupakan  persesuaian dengan  cita-cita  yang  dikandung  oleh  rakyatnya  yang memberi jiwa pada Tata Negara itu.

## Kepemimpinan Berjati Diri Pancasila …
ngimbangi,  menandingi,  dan  melawan  faham imperialism  itu.  Dalam  perjuangan  kemerdeka- an maka beberapa faham barat yang merupakan faham yang berisi corak anti-imperialisme, yaitu faham-faham Sosialisme, Demokrasi dan Nasio- nalisme,  dijadikan  pedoman  oleh  beberapa  par- tai-partai untuk melawan imperialism.
Ada  partai  yang  lebih  cenderung  pada  fa- ham sosialisme, ada yang lebih menyukai faham Nasionalisme,  ada  yang  lebih  banyak  menggu- nakan  senjata  fikiran  Demokrasi.  Aliran-aliran ini,  yang  juga  mempengaruhi  gerakan-gerakan yang  melulu  bersifat  ke-agamaan  ataupun  ber- sifat  ke-sosialan  dan  perikemanusian,  nyata- nyata telah menjadi sumber yang melahirkan su- sunan  Pantjasila  seperti  yang  termaktub  dalam Mukaddimah itu. Pimpinan-pimpinan  yang ber- kumpul  dalam  rapat-rapat  penyusunan  Undang- undang Dasar itu, sedikit banyak membawa ali- ran-aliran sosialisme, nasionalisme, dan demok- rasi  itu,  meskipun  pada  waktu  itu  mereka  tidak bekerja  sebagia  wakil  salah  satu  partai.  Penga- ruh  aliran-aliran  modern  kebaratan  ini  nyata- nyata diterima, oleh karena faham-faham itu da- pat  disesuaikan  pula  dengan  faham-faham  dan hasrat  yang hidup dalam kalangan rakyat sedari dulu kala.

## B. Faham Asli
Faham rakyat yang asli merupakan sumber bagi  Pantjasila.  Pergaulan  hidup  dari  rakyat yang  bersifat  desa,  itulah  sumber  yang  primair, yang  jadi  pokok  pangkal  kelahiran  Pantjasila. Menurut  perkataan  Bung  Karno,  maka  Pantja- sila  itu  jika  di-“peras”  hinga  pati-sarinya,  maka akan  tinggal  dasar  pemulaannya,  yaitu  biji  em- brionya Pantjasila yang bersifat Gotong-royong. Faham  gotong-royong  dimaksud  adalah  faham Indonesia asli, yang dirasakan sungguh-sungguh sebagai pedoman hidup dari bangsa Indonesia
yang  terbanyak.  Di  dalam  pergaulan  hidup  ma- syarakat desa secara gotong-royong, cukup kuat anasir-anasir  Pantjasila  itu,  yang  sudah  tentu tidak berkedudukan terminologi modern sebagai sosialisme,  demokrasi,  dan  sebagainya,  tetapi terlihat dalam bentuknya asli.
Desa dalam segala tingkatan di seluruh In- donesia ialah masyarakat asli Indonesia, dimana bangsa  Indonesia  dari  bermacam-macam  suku hidup  bersama  dalam  sesuatu  lingkungan  kecil. Dilihat dari sudut ilmu sosiologi, yaitu ilmu ma- syarakat,  maka  desa  itu  menurut  sarjana  Ferdi- nand  Tonnies,  ialah  tergolong  masyarakat  yang bersifat gemeinschaft dimana  para  warga  desa saling  terkaitan  oleh  perasaan  persatuan  yang erat.  Dilihat  dari  sudut  ilmu  adat,  maka  Profe- sor Ter Haar dalam bukunya Inleiding tot Adat- recht yang terkenal menamakan desa itu sebagai “Gerombolan  manusia  yang  tetap  dan  teratur dengan pemerintahan dan kejayaan materiel dan imateriel  sendiri”,  dan  Professor  Boeke  dalam bukunya  De  Theorie  der  Indonesische  Econo- mie yang melihat desa itu dengan kacamata eko- nomi,  memberikan  definisi  sebagai  berikut: “Desa itu ialah suatu masyarakat religious yang diikat  oleh  tradisi  bersama  dari  warga  penanam bahan makanan yang sedikit banyak mempunya hubungan kebangsaan”. Professor Kleintjes, ahli Tata Negara, mendefinieer desa sebagai berikut: “Desa  itu  ialah  badan  hukum  Indonesia  asli yang  berdiri  sendiri  dan  terikat  pada  suatu  dae- rah kecil”.
Desa  ada  beragam  sifatnya,  yaitu  di  Aceh dinamakan Gampong, di Batak disebut Kuria, di Minangkabau  Nagari,  di  Palembang  dinamakan Marga, di Ambon Negory dan sebagainya, teta- pi  mereka  senuanya  terbentuk  atas  dua  dasar yaitu dasar kedarahaan atau keturunan para war- ga desa dan dasar kedaerahan atau kediaman pa- ra warga desa.

## Daftar Sebutan Masyarakat Hukum Adat Nusantara
No Propinsi/Daerah Nama Kesatuan Masyarakat Menurut Bahasa Setempat 1 2 3. Aceh Sumut a.Sumatera Timur b.Tapanuli Sumatera Barat Kampung, Mukim, Gampong, Jurang, Kute Marga, Kuria , Kampung, (Lorong/Wek), Huta Negeri
Nagari
Kampung, Dusun
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 507 - 514 4 Riau Marga 5. Sumatera Selatan Marga, Kemedapaan, Dusun 6. Jambi Kelurahan. Wijk 7. DKI Jakarta Raya Desa, kampung 8. Jawa Barat Desa, Dukuh 9. Jawa Tengah Desa 10.  Yogyakarta Desa, Kampung, Dukuh 11.  Jawa Timur Kampung 12.  Kalimantan Barat Kampung,Kademangan 13.  Kalimanatan Tengah Kampung, kademanagan 14.  Kalimanatan Selatan Kampung 15.  Kalimanatan Timur Desa, Kampung 16.  Sulawesi Utara Kampung, Woma 17.  Sulawesi Tengah Desa 18.  Sulawesi Tenggara Gabungan Kampung, Desa Gaya baru, Bua 19.  Sulawesi Selatan Desa, Perbekel, Banjar 20.  Bali Desa 21.  Nusa Tenggara Barat 22.  Nusa Tenggara Timur Desa Gaya Baru 23.  Maluku Gam, Negeri a.Maluku Tengah dan Tenggara b.Kampung b.Maluku Utara Kampng, Karet Irian barat B. Surianingrat, BPHN, 1981.
Desa selalu mengandung dasar stam, dasar keturunan  atau  ikatan  darah  dan  juga  mengan- dung dasar territoir, dasar kediaman atau ikatan daerah.  Dalam  desa  di  Jawa  anasir  “darah”  su- dah tipis dan lebih dirasakan anasir kedaerahan, tetapi  dalam  Gampong  Gajo  Aceh,  lebih  terasa pengaruh  keturunan  atau  kewargaan  ( stamver- band ) itu. Desa di Jawa, Pasundan, Madura, dan Bali  lebih  merupakan  suatu  kediaman  bersama, dimana  rasa  kekeluargaan  sudah  agak  menipis, tetapi  dalam  Gampong,  Marga  dan  sebagainya itu  lebih  dirasakan  pengaruh  kekeluargaan  se- bagai  pengikat  bersama.  Lebih  dari  90%  dari bangsa  Indonesia  hidup  dalam  ikatan-ikatan tradisional yang demikian itu seluruh Nusantara. Di  situ  rasa  gotong-royong  masih  hidup  subur. Kerukunan  dibawah  pemerintahan  desa  terasa betul,  rapat-rapat  desa  selalu  diadakan  untuk mengambil  keputusan-keputusan  bersama,  se- dang  mereka  erat  hubungannya  denga  Ketuha- nan  masing-masing  dan  tolong  menolong  ialah dasar hidup mereka.
Benih-benih murni dari Pantjasila terdapat
hidup  dalam masyarakat ini. Dengan Pantjasila, maka faham-faham kedesaan itu terangkat men- jadi faham dan idiologi Negara yang bersifat po- litis.  Pantjasila  ialah  bentuk  modern,  sifat  poli- tisnya  dari  faham-faham  asli  yang  hidup  dalam kalangan  rakyat,  atau  pendek  kata:  gotong-ro- yong adalah patisati Pantjasila, karena faham itu telah  mengandung  benih  kebangsaan,  demokra- si,  keadilan soaial, ke-Tuhan-an dan peri-kema- nusiaan. Pantjasila merupakan semen bagi nega- ra, yang menghubungkan negara dengan rakyat, dank  arena  itu  menjamin  hubungan  dan  tujuan persatuan yang erat antara pihak yang memerin- tah dengan yang diperintah. Kedua pihak peme- rintah  dan  rakyat,  harus  bersama  melakukan, mempraktekkan  Pancasila  ini  dan  kedua  pihak wajib  mempert6ahankan  dan  tunduk  pada  azas- azas ini. Dalam hal ini maka Pancjasila merupa- kan  perjanjian  mutlak  antara  Negara  dan  warga negara, suatu perjanjian yang tak tertulis dan le- bih  bersifat  persetujuan  batin  antara  kedua  pi- hak.
Seolah hubungan “kedaulatan  Negara”

## Kepemimpinan Berjati Diri Pancasila …
dan “kedaulatran pribadi” dari tiap warga nega- ra, memang merupakan soal yang amat sulit da- lam ilmu Tata Negara yang sejak dahulu menja- di  persoalan  yang  hangat  dalam  kalangan  para sarjana. Sarjana Hobbes menggambarkan pemu- laan atau masyaraklat asal itu sebagai gerombo- lan manusia  yang karena mereka berdaulat sen- diri-sendiri,  saling  bunuh-membunuh,  bakar- membakar  dan  sebagainya,  sehingga  terus  me- nerus mereka mengalami kerusakan dan kerusu- han.  Mungkin  karena  terdorong  oleh  ketakutan, maka  mereka  yang  ketinggalan,  menyusun  ke- kuasaan  ketiga  yang  terdiri  di  atas  segala-gala- nya.  Kekuasaan  tak  terbatas  jadi  dapat  berbuat apapun  jika  dipandang  perlu,  tidak  usah  mem- perhatikan  kepentingan  dan  hak-hak  seseorang. Dalam  teori  Hobbes,  maka  Warga  Negara  tak mempunyai  hak  apa-apa  yang  perlu  dijamin oleh Negara, semuanya terserah pada kebijaksa- naan pemerintah sendiri. Pemerintah bersifat ab- solute dan autokratis.
John  Locke  menerangkan  bahwa  negara itu terjadi karena ratio, fikiran sehat, yaitu terdo- rong  oleh  hasrat  para  manusia  untuk  memben- tuk  kekuasaan  yang  secara  efektif  dapat  menja- min  hak-hak  dasar  peri  kemanusiaan.  Negara harus  menghormati  hak  dasar  para  rakyatnya, tak boleh sewenang-wenang karena dalam ling- kungan  hak-hak  dasar,  tiap-tiap  manusia  ialah tetap berdaulat. Hak untuk hidup bebas, hak atas milik,  hak  atas  perumahan  dan  sebagainya  tak boleh dialnggar oleh pemerintah dengan sesuka- sukanya.  Manusia  dilahirkan  bebas  dan  berhak. Jean-Jacques  Rousseau,  ahli  pemikir  dalam  re- volusi  Perancis,  melangkah  lebih  jauh  lagi  dari John Locke. Manusia mengadakan “ contact  so- cial ”  untuk  menetapkan  kedaulatannya,  sedang pemerintah  itu  berszifat  mandor  atau  kuasa  be- laka  dari  rakyat  yang  berdaulat.  Pemerintah  ti- dak mempunyai hak sendiri untuk mengatur se- suatu  jika  ia  mengadakan  peraturan-peraturan, ini selalu boleh dicabut oelh rakyat. Pemerintah saban  waktu  boleh  diganti  oleh  rakyat,  sebab rakyat lah yang berdaulat buat 100% dan hak ini tak boleh dikurangi sedikitpun.
Segala teori-teori tersebut di atas itu men- coba  memberi  batas-batas  kekuasaan  pemerin- tah, yaitu sampai manakah sesuatu hal itu dapat diatur  oleh  Negara  dan  dimanakah  lingkungan yang tak boleh diaturnya, karena disitulah mulai
berlakunya  hak  pribadi  dari  seseorang.  Dapat- kah  misalnya  Negara  menetapkan  agama  apa  si Nojo  harus  peluk?  Dapatkah  Negara  degan  se- maunya  memindahkan  orang-orang  dari  rumah kediamannya,  dapatkah  keluarga  si  Nojo  dipe- rintahkan  untuk  bubar?  Tentu  tidak  dapat,  dija- wab locke, sebab tiap warga Negara mempunyai hak  dasar  agama,  rumah,  keluarga  dan  sebagai- nya.  Menurut  teori  hobbes,  pemerintah  berhak atas  segalanya  ini,  sebab  pemerintah  berdaulat 100%, bebas dalam segala langkahnya dan tidak terbatas oleh hak-hak dasar. Menurut Rousseau, pemerintah sama sekali tidak berhak dan jika ia toh melakukannya, peraturan itu tak sah dan pe- merintah dapat dienyahkan seketika itu juga.

## C. Kepemimpinan Berjati Diri Pancasila
Masih  dalam  hitungan  tiga  tahun,  2014 lalu  rakyat  Indonesia  baru  saja  disuguhi  tonto- nan  politik  berupa  pemilihan  calon  anggota  de- wan  baik  calon  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  pusat,  Daerah  tingkat  I,  dan  tingkat  II, termasuk  Dewan  Perwakilan  Daerah.  Usai  pe- milihan legislatif, disusul pemilihan calon Presi- den  dan  Wakil  Presdien.  Namun,  satu  hal  yang harus  diingat  dalam  proses  pemilu  itu  adalah proses  melahirkan  seorang  pemimpin  bangsa. Dalam  konteks  bangsa  Indonesia,  diharapkan proses  produksi  pemimpin  dalam  setiap  Pemilu melahirkan seorang pemimpin yang percaya diri bukan  karena  legalitas  suara  terbanyak,  tetapi juga  percaya  diri  karena  berkarakter  jati  diri bangsa Indonesia.
Tentu  yang  dibutuhkan  bukan  pemimpin yang dalam proses kelahirannya sekedar menda- sarkan jumlah angka, tetapi  pemimpin  yang ke- pemimpinannya  mampu  menjadikan  jati  diri bangsa  sebagai  pedoman  bertindak.  Untuk  itu, kepemimpinan yang dibutuhkan dari hasil pemi- lu 2009 adalah pemimpin yang dalam kepemim- pinannya  mengetahui,  mengerti,  memahami, menghayati jati  diri bangsa dan menjadikan pe- doman bertindak dalam proses pengambilan ke- putusan  sosial,  ekonomi,  hukum,  dan  politik. Secara kuantitas, bangsa Indonesia memang ter- kesan  tidak  akan  kekurangan  calon  pemimpin bangsa sebagaimana kita lihat bersama pada pil- pres, ada dua atau tiga calon presiden dan wakil presiden.  Namun  pemimpim  yang  kepemimpi- nannya berkarakter/berjati diri bangsa merupa-
kan pertanyaan menarik untuk dijawab.
Di  berbagai  tempat  dan  kesempatan  saya berkali-kali katakan apa itu Jati Diri Bangsa In- donesia, bahkan telah saya bukukan agar mudah orang membaca, mengerti, memahami, mengha- yati,  dan  mempraktikan  dalam  kehidupan  se- hari-hari.  Untuk  itulah,  tak  henti-hentinya  saya ”lantangkan” apa itu Jati Diri Bangsa. Mengapa terus  menerus  saya  sampaikan  ?  Tentu,  itu  ber- kaitan dengan kondisi bangsa Indonesia dewasa ini, kalau tidak salah semenjak reformasi bergu- lir  1998.  Bukan  reformasinya,  tetapi  semenjak itu  perilaku  sebagian  warga  bangsa,  bahkan yang  mengaku  sebagai  pemimpin  Indonesia  di berbagai lini kehidupan, terkesan aneh-aneh dan nganeh-nganehi . Indikasi awalnya, dapat dilihat dari  gagasan-gagasan,  tindakan,  perilaku,  uca- pannya yang aneh dan nganeh-nganehi. Bahkan, terkesan bermuatan prasangka buruk, suka men- cela,  mudah  marah,  menyalahkan  sana-menya- lahkan  sini,  sentil  sana  sentil  sini,  olok    sana olok  sini,  dan  asal  beda  pendapat  terhadap  la- wan-lawan  politik  internal  partai  maupun  eks- ternal partai, kelompok lain.
Jika itu masih menonjol, tentu perlu diper- tanyakan kemampuan mewujudkan kepemimpi- nan  berjati  diri  bangsa,  yaitu  kebersamaan  dan kerja  sama  ketika  memimpin  bangsa  Indonesia yang  berpenduduk  lebih  250  jutaan.  Rakyat  su- dah  tidak  ingin  mendengar  hal  itu  lagi,  rakyat membutuhkan  pemimpin  yang  mampu  memba- wa  bangsa  Indonesia  ini  kearah  terwujudnya tujuan  mulia  didirikannya  Pemerintah  Negara Indonesia  sebagaimana  tersurat  dan  tersirat  da- lam Pembukaan UUD 1945, dengan damai,  gu- yup rukun, dan holobis kontol baris , tetap berja- lan  di  atas  Jati  Diri  Bangsa  Indonesia  ( keep  on the  track  of  Indonesian  cultural )  mengingat warga  bangsa  Indonesia  telah  melahirkan  nilai bersama  ( common  value ),  sebuah  nilai  yang  di- yakini  benar  dan  dijadikan  pedoman  bertindak oleh  masyarakat  atau  bangsa  yang  telah  mela- hirkan apa yang sebut sebagai Jati Diri Bangsa.
Untuk mengetahui hal itu, perlu pembaya- ngan  sementara  jauh  ke  belakang,  yaitu  sebuah proses  kelahiran  entitas  sosiologis  yang  disebut masyarakat.  Proses  kelahirannya,  diawali  de- ngan fenomena kedatangan orang-perorang atau kelompok orang ke satu wilayah yang sama dan dalam wilayah sama dimaksud mereka saling
kontak, dalam kontak kehidupan sehari-hari me- reka mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam dirinya masing-masing, sekaligus mengi- dentikasi  kelemahan  dan  kekuatan  diri  orang kepada  siapa  orang  dimaksud  berinteraksi.  Se- telah  mengenali  dan  menyadari  kelemahan  dan kekurangan  di  satu  pihak,  kekuatan  dan  kelebi- han  di  pihak  lain,  mereka  terdorong  mencoba mengisi  kekurangan  yang  ada  dalam  dirinya sendiri  dengan  kelebihan  yang  ada  dalam  diri orang lain, dan sebaliknya. Kondisi demikian ini menjadikan  mereka  terus  menerus  berinteraksi membentuk pola kehidupan sosial dan budaya.
Dalam  konteks  masyarakat  Indonesia  (Ja- wa  misalnya),  nilai  budaya  bersama  dimaksud dapat dilihat secara kasad inderawi dalam kegia- tan-kegiatan gotong-royong dan sambatan. Hasil kontemplasi  nilai  budaya  yang  ada  di  balik  go- tong-royong  itu  adalah  kebersamaan  dan  di  ba- lik  sambatan  itu  adalah  tolong  menolong  tanpa pamrih atau kemanusiaan. Di dalam setiap desa dan sejenisnya itu, secara horisontal ada dinami- ka  sosial  yang  menunjukan  kebersamaan  dan secara  vertikal  menunjukan  kerukunan  yang  di- dasari  ke-Tuhan-an  (kemanusiaan).  Dengan  de- mikian,  kebersamaan,  kerukunan,  berembug (musyawarah),  kemanusiaan,  ke-Tuhan-an  telah menjadi  dasar  hidup  dan  dan  sebagai  Jati  Diri Bangsa Indonesia. Itulah benih-benih nilai kede- saan  yang  oleh the  founding  fathers disusun  ke dalam Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Maknanya,  faham-faham  kedesaan  itu  te- lah terangkat secara politis menjadi faham ideo- logi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan secara  filosofis  menjadi  payung  perjalanan bangsa  Indonesia,  yang  kini  saya  sebut  sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia. Namun, jika praktik kepemimpinan menampilkan serangkaian kegia- tan  pengambilan  keputusan  cenderung  menon- jolkan  prinsip  yang  bukan  terkandung  dalam Sila ke-4 bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/ perwakilan,  maka  kepemimpinannya  dapat  di- maknai semakin jauh dari Jati Diri Bangsa Indo- nesia.
Terangnya,  pemimpin  yang  tidak  tercera- but dari Jati Diri Bangsa adalah pemimpin yang dalam  kepemimpinan  kesehariannya  mewujud- kan: pertama , nilai kebersamaan. Dengan keber-
samaan,  ia  akan  melampui  batas-batas  identitas formal  dan  situasional,  bukan  terhenti  pada identitas  orang  perorangan/kelompoknya; ke- dua ,  berfikir  universal.  Meski  bersumber  dari lokal  atau  nusantara  namun  berfikir  melingkar keluar  sehingga  berdaya  jangkau  global,  bukan melingkar  kedalam  sehingga  berjangkau  sema- kin  menyempit,  sekular  dan  parsial; ketiga , idealis. Memiliki  idealisme tinggi  untuk  mewu- judkan  cita-cita  bangsa  yang  tercantum  dalam pembukaan  UUD  1945,  bukan  jangkauan  yang terhenti oleh godaan materialistik; dan keempat , toleran/empati. Bertoleransi dan berempati ting- gi  untuk  mengiringi  setiap  proses  pengambilan keputusan  baik  keputusan  legislatif  maupun eksekutif terhadap penderitaan semua lapisan
masyarakat.  Pemimpin  demikian  ini  yang  dibu- tuhkan  karena a  leader  is  not  separated  from and  as  apart  of  its  cultural  and  social  where such leader existences .
Singkatnya,  mudah-mudahan  pemimpin- pemimpin  kita  yang  terpilih  ini  melalui  proses pemilu  legislatif  dan  Presiden/Wakil  Presiden merupakan  Pemimpin  Bangsa  dan  pemimpin- pemimpin  lainnya  yang  dalam  kepemimpinan- nya  Tidak  Tercerabut  Dari  Jati  Diri  Bangsa  In- donesia,  PANCASILA.  Inilah,  kepemimpinan berjati diri bangsa Pancasila yang dimaksud da- lam  tulisan  ini  sekaligus  merupakan  salah  satu model untuk menjaga eksistensi Negara Kesatu- an Repubik Indonesia.