Abstract: This  study  aims  to  analyze  the  position  of  KPPU  as  well  as  indirect  evidence against cartels in business competition law in Indonesia, and the application of the leniency program as a solution in dealing with cartel cases in Indonesia. The research method uses normative-juridical  legal  research  methods,  with  an  approach  to  legislation  and jurisprudential analysis. The results of this study indicate that the position of KPPU is quite limited, because it does not have 2 existing authorities to obtain sufficient evidence, namely confiscation and search efforts. Then the implementation of the Leniency Program used to exist in Indonesia but not long after that it was revoked again because there was no legal umbrella that overshadowed the program.
Keywords: Cartel, KPPU, Indirect Evidence
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kedudukan  KPPU  serta  pembuktian tidak langsung terhadap kartel dalam hukum persaingan usaha di indonesia, dan penerapan leniency  program  sebagai  solusi  dalam  menangani  kasus  kartel  di  indonesia.  Metode penelitian  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif-yuridis,  dengan  pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis yurisprudensi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  kedudukan  KPPU  cukup  terbatas,  karena  tidak  memiliki  2  kewenangan  yang  ada untuk  mendapatkan  alat  bukti  yang  cukup  yaitu  upaya  Penyitaan  dan  Penggeledahan. Kemudian terhadap penerapan Program Leniency dulu pernah ada di Indonesia namun tidak lama  setelah  itu  dicabut  lagi  dikarenakan  belum  ada  Payung  hukum  yang  menaungi program.
Kata Kunci : Kartel , KPPU , Pembuktian Tidak Langsung

## Penggunaan Bukti Tidak Langsung dan Penerapan Leniency Program dalam Kasus Kartel Indonesia
Nicky Winata 1 , Winsherly Tan 2
1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam.
Email: winatanicky@gmail.com
2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam.
Email: winsherly@uib.ac.id
* email correspondence: winsherly@uib.ac.id

## Vol. 8, No. 1
Tahun 2022
Article History Received: 05/07/2021 Revised: 14/08/2021 Published: 31/12/2021

## Citation Suggestion:
Winata, Nicky., & Tan, Winsherly. (2021). Penggunaan Bukti Tidak Langsung dan Penerapan Leniency Program dalam Kasus Kartel Indonesia. JUSITISI, 8(1), 30-39.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  masih  berkembang  dalam  segi  perekonomian,  hal  ini dibuktikan  dengan  pembangunan  infrastruktur  yang  belum  merata  dan  pendapatan  per kapita  yang  masih  tergolong  rendah  jika  dibandingkan  dengan  negara  negara  yang  maju lainya, seperti Jepang yang merupakan negara maju.
Sumber penghasilan terbesar negara adalah berasal dari pajak dan tentu pengusaha di Indonesia berperan untuk itu. Namun beberapa pengusaha terkadang melakukan cara yang tidak  sesuai  dengan  melakukan  persaingan  usaha  tidak  sehat  untuk  memaksimalkan keuntungan  dengan  melakukan  beberapa  hal,  termasuk Leniency  Program.  Leniency Program  adalah  suatu  program  dimana  mengurangi  Hukuman  untuk  Pengusaha  yang menyerahkan dirinya dalam suatu tindakan kartel dan berhenti dari tindakan kartel tersebut serta  membantu  untuk  mengungkap  Kartel  tersebut  dengan  bukti  bukti  yang  bisa didapatkan. 1 Salah  satu  contoh  dari  persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  kartel  yang seringkali terjadi  praktik monopoli. Kartel sendiri terbagi menjadi beberapa macam seperti kartel  Wilayah  dan  kartel  Penetapan  harga,  dan  lain  sebagainya.  Untuk  mengatasi  Kartel badan yang berwenang adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Tugas  dari  KPPU  adalah  untuk  mengawasi  tentang  persaingan  usaha  yang  ada  di Indonesia  dan  untuk  membuktikan  apakah  terjadi  kartel  dan  persaingan  usaha  yang  tidak sehat yang dilakukan oleh para pengusaha dan untuk alat bukti di hukum persaingan usaha yang  terdapat  di  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  praktek  monopoli dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  Pasal  42    ada  5  alat  bukti  yaitu  keterangan  saksi, keterangan ahli, alat bukti surat / dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha.
Penerapan nya untuk memakai bukti langsung saja untuk mengungkapkan kasus kartel tidaklah  mudah jika KPPU hanya menggunakan alat bukti yang  tersedia tersebut sehingga KPPU kemudian menggunakan alat bukti tidak langsung. 2 Alat bukti tidak langsung adalah bukti  yang  tidak  langsung  membuktikan  fakta  yang  disengketakan  tetapi  terlebih  dahulu membuktikan fakta lain. 3 Dalam hukum pidana diatur mengenai petunjuk sebagai alat bukti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 188, dan jika dibandingkan secara definisi dari petunjuk dan alat bukti tidak langsung terlihat mirip. Perbedaannya adalah petunjuk hanya bisa  diperoleh  dari  keterangan  saksi  surat  dan  keterangan  terdakwa  seperti  yang  diatur dalam  pasal  UU  No.  8  Tahun  1981  pasal  188  ayat  2,  sedangkan  alat  bukti  tidak  langsung tidak  hanya  bisa  diperoleh  dari  hal  yang  telah  dijelaskan  diatas.  Namun  dari  bukti komunikasi,  bukti  pasar,  dll,  dan  pada  penerapannya  dalam  beberapa  sengketa  kartel mengakui  alat  bukti  tidak  langsung  dan  juga  beberapa  kasus  juga  tidak  sehingga  timbul ketidakpastian hukum disini.
Berdasarkan  permasalahan  diats,  maka  penelitian  ini  ingin  menjawab  2  (dua)  buah pertanyaan, yaitu (i) Bagaimana kedudukan KPPU serta pembuktian tidak langsung terhadap
1 Nindriani, A. (2020). Prospek Leniency Program Sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jurnal Privat Law, 8(1), 28-35. DOI: https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40359
2 Simanjuntak, F. L. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim Agung Republik Indonesia Dalam Menangani Kasasi Perkara  Kartel  Putusan  Kppu  Yang  Menggunakan  Alat  Bukti  Tidak  Langsung  (Indirect  Evidence). Madani  Legal Review, 2(1), 71-101.
3 Silalahi, U., & Edgina, I. C. (2017). Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan   Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence). Jurnal Yudisial, 10(3), 311-330.
kartel dalam hukum persaingan usaha di indonesia?; serta (ii) Penerapan leniency program sebagai solusi dalam menangani kasus kartel di indonesia?.

## PEMBAHASAN
A. Kedudukan  KPPU  serta  Pembuktian  Tidak  Langsung  Terhadap  Kartel  dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Persaingan usaha di Indonesia menjadi salah satu alasan dari hal yang dapat meningkatkan kualitas  dari  barang  dan  produksi  yang  ada  di  Indonesia  karena  seperti  yang  kita  ketahui dengan  adanya  persaingan  maka  para  pengusaha  akan  berusaha  untuk  meningkatkan kualitas barang produksi nya dengan menekan biaya produksi sekecil mungkin. Hal ini sudah merupakan prinsip ekonomi, namun ada oknum pengusaha yang justru menggunakan cara persaingan usaha yang tidak sehat untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Persaingan  Usaha  tidak  sehat  ini  mempunyai  cakupan  yang  cukup  luas  dan  kartel merupakan salah satu dari topik yang termasuk dalam persaingan usaha tidak sehat, Suatu kartel pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik:
a. Terdapat konspirasi di antara beberapa pelaku usaha.
b. Melibatkan  para  senior  eksekutif  dari  perusahaan  yang  terlibat.  Para  senior eksekutif  inilah  biasanya  yang  menghadiri  pertemuan-pertemuan  dan  membuat keputusan.
c. Biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka.
d. Melakukan price  fixing  atau  penetapan  harga  Agar  penetapan  harga  berjalan efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. Biasanya kartel akan menetapkan pengurangan produksi.
e. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian yang telah ditetapkan oleh eksekutif yang ditunjuk di kartel tersebut
f. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel.
g. Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih besar atau  melebihi  kuota  terhadap  mereka  yang  produksinya  kecil  atau  mereka  yang diminta  untuk  menghentikan  kegiatan  usahanya.  Dan  didalam  mekanisme kompensasi  ini  menguntungkan  para  anggota  kartel  supaya  mereka  mau mengikutinya  jika  dibandingkan  dengan  bersaing  maka  para  pengusaha  akan memilih ikut ke dalam kartel ini. 4
KPPU  adalah  Lembaga  independen  yang  tidak  terikat  dengan  Lembaga  pemerintah yang  lain.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  KPPU  bertanggung  jawab  kepada  presiden  dan KPPU juga wajib untuk melaporkan secara berkala kepada DPR mengenai kinerja dari KPPU. 5 KPPU  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  lembaga  yang  menegakkan  UU  No.  5  Tahun 1999,  berperan  sebagai  wasit  jika  terjadi  persengketaan  dalam  permasalahan  persaingan
4 Draft Pedoman Kartel KPPU , DOI : Https://Www.Kppu.Go.Id/Docs/Pedoman/Draft_Pedoman_Kartel.Pdf
5 Mulyadi, D., & Rusydi, I. (2017). Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5(1), 81-95. DOI:
Https://Jurnal.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Galuhjustisi/Article/View/235
usaha yang tidak sehat. 6
Berdasarkan  wewenang  dan  tugas  dari  KPPU  yang  telah  disebutkan  oleh  UU  anti monopoli didalam melaksanakan tugas nya ada kekurangan upaya paksa dari KPPU.  KPPU tidak  memiliki  2  kewenangan  yang  ada  untuk  mendapatkan  alat  bukti  yang  cukup  yaitu upaya Penyitaan dan Penggeledahan dan dikarenakan kurangnya upaya paksa dari KPPU ini menyebabkan kesulitan untuk membuktikan perkara kartel oleh KPPU. Dikarenakan hal ini, KPPU  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  memasuki  gedung  atau  kantor  dimana  diduga terjadinya persaingan usaha tidak sehat oleh pengusaha yang bersekongkol. KPPU juga tidak memiliki  kewenangan  untuk  menyita  dokumen  yang  ada  kaitanya  dengan  perkara  kartel yang sedang ditangani oleh KPPU.
Jika  kita  bandingkan  dengan  Lembaga  independen  yang  lain  seperti  KPK  yang  juga merupakan  Lembaga  Independen,  kewenangan  yang  dimiliki  Oleh  penyidik  di  KPK  lebih banyak.  Kewenangan  yang  dimiliki  KPPU  cukup  terbatas  sehingga  KPPU  perlu  bergantung kepada  badan  lain  seperti  kepolisian  untuk  membantu  dalam  menghadirkan  paksa pengusaha  yang  bersangkutan  untuk  memberikan  keterangan  atas  dugaan  terjadinya persaingan  usaha  tidak  sehat  atau  kartel  dalam  kasus  yang  sedang  diselidiki.  Kurangnya kewenangan  dari  KPPU  ini  lah  yang  menyebabkan  dalam  mendapatkan  alat  bukti  sesuai dengan  pasal  42  UU  No.  5  Tahun  1999,  maka  sebagai  alternatif  KPPU  menggunakan Pembuktian tidak langsung atau yang dapat disebut juga sebagai Indirect evidence. 7
Penggunaan alat bukti tidak langsung adalah sebagai alternatif jika KPPU tidak dapat membuktikan  terjadinya  sengketa  kartel  akan  tetapi  membuktikan  dengan  alat  bukti  tidak langsung. Secara garis besar bukti tidak langsung atau Indirect evidence ini terbagi menjadi 2  jenis  yaitu  Bukti  ekonomi  dan  bukti  komunikasi.  Pada  bukti  komunikasi  ini  adalah  bukti yang  menunjukan  bahwa  adanya  komunikasi  antar  pesaing  usaha  yang  meskipun  tidak menjelaskan mengenai isi nya secara eksplisit mereka melakukan perjanjian kartel. Misalnya dengan  rekaman  dari  percakapan  antar  pesaing  usaha  yang  meskipun  mereka  tidak membicarakan  langsung  mengenai  tindakan  kartel  tersebut,  juga  adanya  tempat  tujuan yang sama dalam perjalanan bisnis antar pengusaha atau komunikasi melalui tempat yang sama seperti contoh mendirikan asosiasi dalam bidang tertentu. Terkadang para pengusaha yang  melakukan  kartel  mendirikan  asosiasi  untuk  menjalankan  kartel  sehingga  mereka berlindung di belakang asosiasi atau pertemuan pertemuan yang rutin yang dilakukan oleh pengusaha dalam bidang yang sama di tempat tertentu. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bukti tidak langsung yang digunakan oleh KPPU untuk membuktikan terjadinya kartel.
Selanjutnya  terkait  bukti  ekonomi,  bukti  ekonomi  sendiri  terbagi  menjadi  2  macam yaitu  struktur  dan  perilaku. 8 Dalam  struktur  perilaku  untuk  melihat  apakah  terjadi  nya praktek kartel atau tidak oleh pengusaha KPPU juga bisa melihat perilaku perilaku dari para pengusaha yang seperti :
a. parallel  pricing  ,  saat  seorang  pelaku  usaha  menaikan  harga  barang  atau
6 Wulandari, I., & Ibrahim, R. (2013). Analisis Kewenangan KPPU Melakukan Penyelidikan Dan/Atau Pemeriksaan Yang Diatur Dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 1-14.
7 Nadapdap  ,  Binoto.2019. Hukum  Persaingan  Usaha  Bukti  Tidak  Langsung  (Indirect  Evidence)  Versus  Tembok Kartel , Permata Aksara, Kertas Bookpaper.
8 Anggraini,  A.  M.  T.  (2016).  Penggunaan  Bukti  Ekonomi  Dalam  Kartel  Berdasarkan  Hukum  Persaingan  Usaha. Jurnal Hukum Prioris, 3(3), 1-25.
menurunkan harga barang maka pesaing usaha nya juga melakukan hal yang sama;
b. Abnormally  high  profit  atau  keuntungan  yang  sangat  besar  yang  melebihi  batas biasa dimana tidak ada pengusaha yang lain yang dapat menyaingi harga jual dari seorang pengusaha atau sekelompok pengusaha;
c. Adanya  sejarah  pelanggaran,  akan  tetapi  ini  hanya  sebagai  pelengkap  karena meskipun  seorang  pengusaha  atau  sekelompok  pengusaha  tersebut  pernah melakukan  kartel  tetap  harus  ada  bukti  lain  dan  bukti  ini  hanya  sebagai pendukung.
d. Memfasilitasi  praktik  kartel  atau  facilitating  cartel  practices  adalah  perilaku  atau tindakan dari pengusaha ini akan memudahkan dan memicu terjadinya perbuatan kartel ini.
e. Kestabilan  pangsa  pasar  juga  dapat  menjadi  bukti  tidak  langsung  dimana  jika pangsa pasar tetap stabil sedangkan pasar terus berkembang.
Bukti ekonomi yang selanjutnya adalah bukti struktur pasar, untuk mengukur struktur pasar. Ada beberapa cara kita mengukurnya yaitu dengan, melihat konsentrasi pasar di suatu produk apakah tinggi rendah. Jika kita melihat secara sekilas akan terlihat suatu produk yang mendominasi dalam suatu pasar tertentu dan juga ada 2 cara perhitungan konsentrasi pasar yaitu  dengan  metode  CR4  (concentration  ratio  dari  4  pengusaha  yang  paling  dominan  di pasar produk barang atau jasa tertentu) dan juga HHI. Selanjutnya jika dilihat dari struktur pasar  maka  kita  dapat  melihat  dari  hambatan  untuk  masuk  pasar  dimana  saat  seorang pengusaha  ingin  masuk  ke  suatu  produksi  barang  atau  jasa  tertentu  tidak  dapat  masuk dikarenakan pasar tersebut sudah ada yang menguasai sehingga jika pesaing baru memaksa masuk pasti akan kalah saing, jika dibandingkan dengan pengusaha yang telah ada karena mereka  akan  kalah  kuat.  Selanjutnya  adalah  tingkat  integrasi  vertikal  yang  tinggi  dimana penguasaan dari hulu ke hilir telah dikuasai seorang pengusaha atau kumpulan pengusaha sehingga  produsen  barang  baku  yang  diatasnya  tidak  akan  menjual  barang  mereka  ke pesaing  baru.  Jika  dijual  harganya  akan  lebih  mahal  jika  dibandingkan  dengan  pengusaha yang telah menguasai nya, maka biaya produksi dari barang tersebut juga akan meningkat dan akan kalah saing,  maka hal hal inilah yang dapat dijadikan bukti tidak langsung bukti ekonomi terjadinya sebuah kartel.
Berdasarkan peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010, untuk memenuhi indikasi awal diduga terjadinya perbuatan kartel ini ada beberapa indikator awal yang kemudian dapat dijadikan acuan oleh KPPU untuk menentukan apakah terjadinya perbuatan kartel atau tidak. Faktor ini terbagi menjadi 2 yaitu faktor Struktural dan faktor perilaku, 9
a. Pada faktor struktural ini ada tingkat konsentrasi dan  jumlah perusahaan, Ukuran perusahaan,  produk  yang  sama  atau  homogen,  kontak  pemasaran  yang  luas. Persediaan barang yang berlebih dan kapasitas produksi, keterkaitan kepemilikan, entry barrier atau hambatan masuk pasar, permintaan yang teratur.
b. Faktor perilaku yaitu transparansi pertukaran informasi, dengan bertukar informasi antar  pengusaha  kartel.  Ada  kemungkinan  terjadi  karena  dengan  pertukaran informasi  ini  seperti  data  produksi  dan  harga  jual  yang  menjadi  rahasia  justru
9 Putra, I. P. A. S., Wati, N. L. M. M., & Sutama, I. N. (2020). Pengaruh Sistem Kartel Terhadap Stabilitas Persaingan Usaha Di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum, 1(2), 116-120.
ditukar dan dengan melakukan hal ini mereka bisa saling mencocokan harga dan mengakibatkan terjadinya kartel penetapan harga.
Upaya pemakaian Pembuktian tidak langsung sudah ada sejak awal awal pembentukan dari  KPPU,  menurut  bukti  yang  sudah  ada  KPPU  sudah  menggunakan  pembuktian  tidak langsung sejak tahun 2002 dan kemudian juga memakainya di kasus kartel minyak goreng yang  terjadi  pada  tahun  2009/2010  dengan  nomor  putusan  Nomor  24/KPPU-I/2009.  Pada tanggal 4 mei 2010, kasus ini diduga melanggar pasal 4, 5 dan pasal 11 yang diduga ada 21 pengusaha  minyak  goreng  yang  melakukan  kartel.  Dalam  kasus  ini,  bukti  tidak  langsung Price Parallelling,  bukti ekonomi dan bukti komunikasi, dan  berikut  merupakan bukti tidak langsung yang diajukan.
Bukti ekonomi, terdapat 2 tipe yaitu perilaku dan struktur, dalam kasus ini perusahaan produksi  minyak  goreng  memiliki  struktur  yang  terkonsentrasi  pada  beberapa  pengusaha (oligopoli),  dan  diduga  terjadinya parallel  pricing  dalam  bukti  ekonomi  perilaku.  Bukti komunikasi dimana dalam kasus ini terlapor para pengusaha minyak goreng tersebut diduga melakukan komunikasi secara langsung dan tidak langsung pada tanggal 29 februari 2008 dan tanggal 9 februari tahun 2009. Bahkan dalam kasus ini komunikasi tersebut membahas tentang harga, kapasitas produk. Tindakan memfasilitasi kartel yang dilakukan dengan price signaling dalam kegiatan produksi dalam waktu yang tidak bersamaan, serta pertemuan atau komunikasi antara pengusaha melalui asosiasi.
Kasus  ini  yang  dilakukan  KPPU  untuk  mendukung  argumen  yang  dipakai  dalam penggunaan  alat  bukti  tidak  langsung.  KPPU  mengacu  pada  kasus  kartel  di  Brazil  yang diselesaikan  oleh Council  For  Economic  Defence  (CADE)  di  kasus  ini.  CADE  juga  memakai pembuktian  tidak  langsung  untuk  membuktikan  terjadinya  kartel  di  Brazil,  melalui  bukti ekonomi dan karena kenaikan harga yang tidak wajar perusahaan baja. 10 Berdasarkan alasan terjadinya price  paralel  dan  price  signaling,  terjadinya  komunikasi  diantara  pengusaha tersebut  dan  dijadikan  dasar  bagi  KPPU  untuk  menentukan  telah  terjadinya  sebuah perjanjian  antar  pengusaha  dalam  penetapan  harga  dan  telah  memenuhi  persyaratan perjanjian penetapan harga.
Atas dasar alasan ini kemudian KPPU menjatuhkan putusan telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 4, 5, 11, UU No. 5 tahun 1999 dan para pengusaha dinyatakan bersalah. Akan tetapi  para  pengusaha  mengajukan  keberatan  karena  merasa  tidak  melakukan  dan mengajukan  keberatan.  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dan  PN  Jakarta Pusat  dalam  putusan  No.  03/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst  tanggal  23  Februari  2011  menyatakan bahwa dalam putusan tersebut, menimbang terkait putusan Brazil yang menjadi pendukung argument dari KPPU, atas dasar Saksi ahli Prof. Dr. Erman Rajagukguk, bahwa penggunaan Pembuktian tidak  langsung di kasus Brazil bukanlah merupakan sumber hukum Indonesia. Putusan  tersebut  baru  dapat  dipakai  saat  prinsip  prinsip  tersebut  sudah  diatur  di  Hukum Indonesia,  oleh  sebab  itu  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  pedoman  putusan  tersebut tidak dapat dijadikan dasar di Indonesia dikarenakan Alasan:
a. UU No. 5 Tahun 1999 belum mengaturnya.
b. Prinsip dan sistem Hukum pembuktian Brazil dan Indonesia tidak sama.
10 Antoni, V. (2014). The Position Of Indirect Evidence As Verification Tools In The Cartel Case. Mimbar Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 26(1), 137-147
c. Sistem  pembuktian  Indonesia  tidak  mengharuskan  hakim  ikut  dengan yurisprudensi yang telah ada sebelumnya walaupun jika yurisprudensi Tersebut telah punya kekuatan hukum yang tetap.
Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  pembuktian mengenai  adanya  pengaturan  dalam  pemasaran  minyak  goreng  ini  tidak  dilakukan  secara sah  dan  meyakinkan  menurut  Hakim.  Majelis  Hakim  juga  menimbang  bahwa  kurang sependapat  dengan  KPPU  karena  KPPU  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  perjanjian  yang dilakukan oleh para pengusaha/pemohon keberatan dilakukan secara sengaja secara tertulis maupun  tidak.  Maka  Amar  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Dalam  perkara  No. 03/KPPU/2010 tanggal 21 Februari 2011 adalah, mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan  oleh  pemohon,  membatalkan  putusan  KPPU  no  024/KPPU-I/2009  4  Mei  2010, menghukum turut Termohon untuk Taat pada putusan, Menghukum termohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.796.000.
KPPU  kemudian  mengajukan  kasasi  dengan  alasan  bahwa  dalam  penerapan  hukum harus  bersifat  progresif  dan  mengikuti  perkembangan  sehingga  mengikuti  yang  sudah dilakukan  oleh  Negara  maju.  Namun  MA  akhirnya  menolak  kasasi  dengan  alasan Pembuktian tidak langsung tidak diatur dalam hukum Indonesia. Dalam amar putusan nya disebutkan bahwa:
a. Menolak Kasasi dari KPPU secara keseluruhan.
b. Membebankan biaya perkara kepada KPPU.
Dari kasus ini MA dan pengadilan Negeri sama-sama menolak penggunaan alat bukti tidak langsung dikarenakan Pembuktian tidak  langsung ini masih belum diatur  dalam  UU No. 5 Tahun  1999, 11 sehingga  MA  dan  pengadilan  Negeri  tetap  berpegang  pada  ketetapan peraturan yang ada.
Kasus yang selanjutnya adalah kasus dimana MA menerima pembuktian tidak langsung di Indonesia yaitu perkara give away Haji tahun 2007 kemarin Yang diselenggarakan oleh PT Garuda yang di Indonesia dengan No perkara 09/KPPU-L/2008 tanggal 24 September 2008 dan  alat  bukti  tidak  langsung  yang  dipakai  oleh  KPPU  adalah  Ada  nya  Pertemuan  antara Pengusaha 1 yang dilaporkan dan Pengusaha 2 yang dilaporkan pada tanggal 13 Juni.
Berdasarkan dari bukti tidak langsung yang telah diajukan oleh KPPU tersebut menjadi dasar  bagi  KPPU  untuk  menentukan  bahwa  pengusaha  tersebut  melakukan  pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dengan Pembuktian tidak langsung. Para pengusaha tidak menerima  putusan  dari  KPPU  sehingga  mereka  mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan Negeri.  Pada  kasus  ini,  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  membatalkan  putusan  dari  KPPU karena alat bukti tidak langsung tidak dikenal  dalam UU No. 5 Tahun 1999 dengan Amar Putusan:
a. Mengabulkan Permohonan keberatan dari Pemohon.
b. Membatalkan Putusan KPPU No. 9/KPPU-L/2008 tanggal 24 September 2008.
c. Menyatakan  bahwa  Pemohon  keberatan  tidak  melakukan  kesepakatan  Untuk menentukan pemenang Tender.
11 Fitriyah,  S.,  &  Sulistiyono,  A.  (2018).  Analisis  Yuridis  Dan  Penggunaan  Indirect  Evidence  Dalam  Kasus  Kartel Sepeda Motor Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia. Jurnal Privat Law, 6(1), 34-45
d. Menghukum termohon membayar biaya perkara Sebesar Rp.581.000.
Selanjutnya  KPPU  Kemudian  mengajukan  Kasasi  Terhadap  kasus  ini  ke  MA  Dalam perkara no 582/Pdt.Sus/2009. Upaya KPPU untuk mempergunakan Alat bukti tidak langsung diakui oleh MA di Hukum Persaingan usaha yang mana di Kasus ini adalah Tender. MA juga memperbolehkan  Penggunaan  Alat  Bukti  tidak  langsung  dalam  kasus  ini.  MA  menjawab keraguan  tentang  posisi  bukti  tidak  langsung  ini.  Dalam  Petimbangannya  MA mengemukakan  pertimbangan  sebagai  yang  Menyebutkan  “di  Dalam  Hukum  persaingan usaha  suatu  pelanggaran  dapat  dinyatakan  terjadi  berdasarkan  beberapa  alat  bukti  tidak langsung yang saling  mendukung satu sama lain.” Pada amar putusan disebutkan sebagai berikut:
a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon yaitu KPPU.
b. Membatalkan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.
02/Pdt.P/KPPU/Pn.Jkt.Barat.
B. Penerapan Leniency  Program  Sebagai  Solusi  dalam  Menangani  Kasus  Kartel  di Indonesia
Indonesia diharapkan juga dapat menerapkan Program leniency terkait permasalahan kartel yang  ada.  Program leniency  adalah  program  dimana  mengurangi  Hukuman  untuk Pengusaha  yang  menyerahkan  dirinya  dalam  Suatu  Tindakan  kartel  dan  berhenti  dari tindakan kartel tersebut, serta membantu untuk mengungkap Kartel tersebut dengan bukti bukti yang bisa didapatkan. Namun program ini masih belum diatur di UU No. 5 Tahun 1999. Beberapa Negara luar seperti Amerika dan Jepang telah menerapkan Program leniency ini. Di Amerika dengan program leniency ini pernah membantu Amerika dalam mengungkapkan salah satu kartel terbesar di sana yaitu Kartel vitamin.
Program Leniency dulu pernah ada di Indonesia namun tidak lama setelah itu dicabut lagi  dikarenakan  belum  ada  payung  hukum  yang  menaungi  program leniency  ini.  Alasan utama agar membuat program leniency ini diperkuat karena selama ini di Indonesia, KPPU dalam membuktikan terjadinya Tindakan kartel oleh para pelaku usaha biasanya didapatkan melalui Pembuktian tidak langsung.  Namun  seperti yang telah dibahas bahwa  Pembuktian tidak langsung sendiri belum memiliki posisi yang jelas dalam Hukum Persaingan usaha di Indonesia sehingga dalam mengungkapkan Kartel juga tidaklah mudah bagi KPPU .
Program  l eniency  untuk  dapat  diterapkan  di  Indonesia  maka  harus  diperhatikan beberapa aspek, yakni:
a. Substansi hukum yang akan mengatur terkait program leniency
b. Alur pemeriksaan program leniency.
c. Pihak mana saja yang dapat mengajukan Program leniency.
d. Kategori  informasi  seperti  apa  terkait  dengan  program  ini  yang  dapat  diberikan dalam rangka mendapatkan perlindungan.
Program leniency terbagi dalam 2 sistem pendaftaran, dimana pendaftaran jenis sistem pertama adalah pihak yang terlebih dahulu melaporkan terkait tindakan kartel lah yang akan menerima  Program leniency.  Sistem  kedua,  dimana  pihak  yang  dapat  menyediakan dokumen bukti terjadinya Tindakan kartel yang kemudian akan menerima Program leniency
ini. Hal ini juga berkaitan dengan besarnya pengurangan denda juga perlu pengaturan yang lebih detail terkait hal ini supaya nanti nya akan memberikan kepastian hukum.
Terkait sanksi yang diperbolehkan dalam UU persaingan usaha maksimal yang diatur hanyalah 25 Miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan jumlah keuntungan yang diperoleh dari kartel  tentu  tidak  sebanding,  hal  ini  yang  kemudian  membuat  para  pelaku  kartel  tidaklah takut  untuk  dihukum,  sehingga  perlu  ada  perubahan  terkait  aturan  mengenai  sanksi  yang dikenakan supaya sanksi yang dikenakan harusnya lebih besar daripada keuntungan kartel sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku .
Program leniency  ini  juga  pernah  diajukan  dalam  RUU  Persaingan  Usaha  namun menurut  beberapa  pakar  hukum,  penjabaran  dari  Program leniency  ini  masih  terlalu  luas sehingga  perlu  ada  nya  penjabaran  yang  lebih  ketat  dan  rigid,  agar  saat  ada  pihak  yang melakukan  pelaporan  dari  tindakan  kartel  yang  terjadi  maka  pihak  yang  melaporkan tersebut kemudian dapat mendapat perlindungan dan kepastian hukum.
Program leniency  penting  untuk  diatur  dalam  Undang-undang,  terutama  didalam Undang-Undang  persaingan  usaha  dikarenakan  jika  tidak  diatur  terkait  leniency  program, para pelaku  usaha yang terlibat kartel tersebut tidak  merasa terlindungi  dikarenakan tidak adanya  kepastian  hukum  yang  terjadi  dan  mengakibatkan  kekosongan  hukum,  dan meskipun  tidak  ada  pengaturan  terkait  dengan  leniency  program  sebenarnya  para  pelaku usaha jika mereka menginginkan untuk bekerja sama dengan KPPU untuk mengungkapkan kartel masih bisa dilakukan akan tetapi hal tersebut tidak meringankan hukuman nya karena belum ada pengaturan dan terkait keamanan dari pelapor tidak juga diatur, sehingga hal ini tidak  mendukung  para  pelaku  usaha  untuk  melaporkan  terjadinya  kartel  kepada  KPPU karena belum ada kepastian hukum.

## KESIMPULAN
KPPU  dalam menjalankan tugas nya untuk mengungkap tindakan persaingan usaha diatur dalam  UU  persaingan  usaha  dan  untuk  mengumpulkan  bukti  tidaklah  mudah.  Oleh  sebab itu,  KPPU menggunakan Pembuktian tidak langsung sebagai alternatif mendapatkan bukti. Namun secara praktik di Indonesia, KPPU sudah menggunakan Pembuktian tidak langsung dimulai dari tahun 2002. Program Leniency merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan pembuktian  kartel  di  Indonesia  kedepan  nya  dan  perlu  dibuat  payung  hukum  untuk menaungi  Program Leniency  ini.  Perlu  pengaturan  lebih  lanjut  yang  lebih  konkrit  terkait dengan  Program leniency  agar  kedepannya  Program  Leniency  ini  dapat  diterapkan  di Indonesia  dan  memudahkan  KPPU  untuk  mendapatkan  keterangan  secara  langsung  dari pelaku usaha untuk membuktikan tindakan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

## ACKNOWLEDGEMENT
Pertama  kami  mengucapkan  Terima  Kasih  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  karena  masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan Pembuatan Tulisan Artikel ini dan tak lupa juga  berterima  kasih  kepada  pihak  Universitas  Internasional  Batam  yang  memberikan dukungan  berupa  hibah  penelitian  untuk  menyelesaikan  artikel  penelitian  ini  dengan kolaborasi  antara  mahasiswa  dengan  dosen.  Khususnya  juga  kami  berterima  kasih  untuk Fakultas  Hukum  UIB  yang  sudah  banyak  memberikan  saran  dan  masukan  dalam penyempurnaan artikel ini.

## REFERENSI
Anggraini,  A.  M.  T.  (2016).  Penggunaan  Bukti  Ekonomi  Dalam  Kartel  Berdasarkan  Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Hukum Prioris, 3(3), 1-25.
Antoni,  V.  (2014).  The  Position  Of  Indirect  Evidence  As  Verification  Tools  In  The  Cartel Case. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, 26(1),
137-147 Draft Pedoman Kartel KPPU. Https://Www.Kppu.Go.Id/Docs/Pedoman/Draft_Pedoman_Kartel.Pdf
Fitriyah, S., & Sulistiyono, A. (2018). Analisis Yuridis Dan Penggunaan Indirect Evidence Dalam Kasus  Kartel  Sepeda  Motor  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Hukum  Persaingan Usaha Indonesia. Jurnal Privat Law, 6(1), 34-45
Mulyadi, D., & Rusydi, I. (2017). Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Dalam  Penanganan  Kasus  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Jurnal  Ilmiah Galuh Justisi, 5(1), 81-95. DOI: Https://Jurnal.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Galuhjustisi/Article/View/235
Nadapdap , Binoto.2019. Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel , Permata Aksara, Kertas Bookpaper.
Nindriani,  A. (2020). Prospek Leniency Program Sebagai Upaya  Mengungkap Praktik Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jurnal Privat Law, 8(1), 28-35. DOI: https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40359
Putra, I. P. A. S., Wati, N. L. M. M., & Sutama, I. N. (2020). Pengaruh Sistem Kartel Terhadap Stabilitas  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia.  Jurnal  Preferensi  Hukum,  1(2),
116-120.
Silalahi,  U.,  &  Edgina,  I.  C.  (2017).  Pembuktian  Perkara  Kartel  Di  Indonesia  Dengan Menggunakan      Bukti  Tidak  Langsung  (Indirect  Evidence). Jurnal Yudisial, 10(3), 311-330.
Simanjuntak, F. L. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim Agung Republik Indonesia Dalam Menangani  Kasasi  Perkara  Kartel  Putusan  Kppu  Yang  Menggunakan  Alat Bukti  Tidak  Langsung  (Indirect  Evidence). Madani  Legal  Review, 2(1),  71- 101.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat
Wulandari,  I.,  &  Ibrahim,  R.  (2013).  Analisis  Kewenangan  KPPU  Melakukan  Penyelidikan Dan/Atau Pemeriksaan Yang Diatur Dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999.
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 1-14.