## ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN TERKAIT KESIAPAN PERUBAHAN STATUS PUSKESMAS BLUD HOLDING MENUJU BLUD MANDIRI DI KOTA PEKALONGAN
Chriesma Revolaninggar 1 , Chriswardani Suryawati 2 , dan Sutopo Patria Jati 2 1 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro
2 Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Email: rchriesma@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  manajemen perubahan  dalam  rangka  kesiapan  untuk  proses  transformasi  dari  puskesmas BLUD holding menuju BLUD mandiri, faktor yang mendorong dan menghambat, serta  strateginya.  Penelitian  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Informan adalah  mantan  Direktur  BLUD  Holding,  Kepala  Puskesmas.  Kepala  TU  dan Bendahara  dari  Puskesmas  Sokorejo  dan  Puskesmas  Buaran,  serta  Dinas Kesehatan  Kota  Pekalongan.  Data  diperoleh  menggunakan  wawancara  dan dokumentasi.  Metode  analisis  data  adalah  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  (1) Manajemen  perubahan  dalam  rangka  kesiapan  untuk  proses  transformasi  dari puskesmas BLUD Holding menuju BLUD Mandiri memiliki beberapa tahap, yaitu penetapan  status  UPT  bagi  14  puskesmas,  penetapan  perwali,  pencabutan status  BLUD  holding,  dan  penetapan  puskesmas  BLUD  mandiri.  Dari  keempat tahap  ini  yang  sudah  dilakukan  adalah  penetapan  status  UPT  dan  pencabutan status  BLUD  holding,  dan  status  BLUD  Puskesmas;  sementara  perwali  masih dalam proses. Kesiapan manajemen yang dilakukan mencakup SDM, anggaran, sarana  dan  prasarana,  serta  persyaratan  BLUD.  Dari  kesiapan  ini,  yang  sudah dilakukan  adalah  kesediaan  SDM  meskipun  distribusi  belum  merata,  anggaran yang bersumber dari luar masih terbatas, minimnya biaya pemeliharaan sarana prasarana, serta terpenuhi persyaratan administrasi. (2) Faktor yang mendorong dan  menghambat  manajemen  perubahan  dalam  rangka  kesiapan  untuk  proses transformasi  dari  puskesmas  BLUD  holding  menuju  BLUD  mandiri  meliputi regulasi, kelembagaan, SDM, anggaran, sarana prasarana, dan masyarakat. (3) Strategi  manajemen  perubahan  dalam  rangka  kesiapan  untuk  proses transformasi  dari  puskesmas  BLUD holding menuju  BLUD  Mandiri  mencakup peningkatan  koordinasi  antara  puskesmas  dan  dinas  kesehatan,  peningkatan kualitas  tenaga  kesehatan  dan  meratakan  distribusi  tenaga  kesehatan, meningkatkan cakupan kepesertaan JKN, dan meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana (khususnya biaya pemeliharaan kesehatan).
Kata Kunci: strategi manajemen, BLUD holding, BLUD mandiri

## ABSTRACT
This study aims to describe and analyze  change  management  in the  context  of readiness  for  the  transformation  process  from  the  BLUD  holding  puskesmas  to the  independent  BLUD,  the  factors  that  encourage  and  inhibit  them,  and  their strategies.  Research  uses  a  qualitative  approach.  The  informant  is  a  former
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus
Director of BLUD Holding, Head of the Puskesmas. The Head of Administration and Treasurer of the Sokorejo Health Center and the Buaran Health Center, as well  as  the  Pekalongan  City  Health  Office.  Data  obtained  using  interviews  and documentation.  The  method  of  data  analysis  is  qualitative  analysis.  Research results  (1)  Management  of  change  in  the  framework  of  readiness  for  the transformation process from the BLUD Holding puskesmas to the BLUD Mandiri has  several  stages,  namely  the  determination  of  the  UPT  status  for  14 puskesmas,  the  determination  of  the  trustees,  revocation  of  the  BLUD  holding status, and the establishment of an independent BLUD puskesmas. Of these four stages, the status of UPT and revocation of BLUD holding status and Puskesmas BLUD  status  have  been  determined;  while  the  guardian  is  still  in  process. Management readiness undertaken includes human resources, budget, facilities and infrastructure, as well as BLUD requirements. From this readiness, what has been done is the readiness of human resources even though the distribution has not  been  evenly  distributed,  the  budget  sourced  from  outside  is  still  limited,  the minimal  cost  of  maintaining  infrastructure,  and  administrative  requirements  are met. (2) Factors that encourage and hinder change management in the context of readiness  for  the  transformation  process  from  the  BLUD  holding  puskesmas  to the  independent  BLUD  include  regulations,  institutions,  human  resources, budgets, infrastructure,  and the community. (3) Change management strategies in the framework of preparedness for the transformation process from the holding BLUD puskesmas to the BLUD Mandiri include improving coordination between puskesmas  and  health  offices,  improving  the  quality  of  health  workers  and leveling  the  distribution  of  health  personnel,  increasing  JKN  membership coverage, and increasing the fulfillment of facilities and infrastructure ( especially health care costs).
Keywords : management strategy, BLUD holding, BLUD mandiri

## LATAR BELAKANG
Puskesmas  sebagai  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD) berpeluang  untuk  dapat  meningkatkan  pelayanannya  ke  masyarakat. Puskesmas  akan  mengelola  sendiri  keuangannya,  tanpa  memiliki ketergantungan  operasional  ke  Pemerintah  Daerah  (Pemda).  Melalui konsep  Pola  Pengelolaan  Keuangan  BLUD  (PPK-BLUD)  ini,  Puskesmas diharapkan dapat
meningkatkan profesionalisme,
mendorong
enterpreneureship ,  transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam  rangka pelayanan  publik,  sesuai  dengan  tiga  pilar  yang  diharapkan  dari pelaksanaan  PPK-BLUD  ini,  yaitu  mempromosikan  peningkatan  kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik [1].
Perubahan  status  BLUD holding menjadi  BLUD  mandiri  pada dasarnya  bentuk  suatu  perubahan  di  dalam  organisasi.  Perubahan  di dalam  organisasi  mempunyai  manfaat  bagi  kelangsungan  hidup,  karena tanpa  adanya  perubahan  maka  dapat  dipastikan  bahwa  usia  organisasi tidak  akan  bertahan  lama.  Perubahan  bertujuan  agar  organisasi  tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan jaman, begitu pula dalam manajemen suatu organisasi [3].
Pelaksanaan  Puskesmas  BLUD Holding di  Kota  Pekalongan  pada dasarnya  bersifat  sementara  (mengacu  pada  Permendagri  61/2007)  dan tahun  ini  sudah  dibubarkan  dan  dipersiapkan  berubah  menjadi  status BLUD  mandiri,  dengan  masa  penyesuaian  selama  dua  tahun  (Hasil Wawancara  dengan  Mantan  Direktur  Puskesmas  BLUD Holding di  Kota Pekalongan,  27  Januari  2020).  Alasan  lainnya  pentingnya  perubahan status BLUD holding menjadi BLUD mandiri adalah:
1.  Permendagri  Nomor  79/2018  tentang  BLUD  sebagai  regulasi  terbaru terkait pelaksanaan BLUD secara eksplisit tidak menyebutkan adanya penggabungan beberapa SKPD, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1  yang  berbunyi  “Badan  Layanan  Umum  Daerah  yang  selanjutnya disingkat  BLUD  adalah  sistem  yang  diterapkan  oleh  unit  pelaksana
teknis  dinas/  badan  daerah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  mempunyai  fleksibilitas  dalam  pola  pengelolaan keuangan  sebagai  pengecualian  dari  ketentuan  pengelolaan  daerah pada umumnya.
2.  Kelemahan pelaksanaan puskesmas BLUD holding , yaitu:
a.  Fleksibilitas pengelolaan keuangan menjadi terbatas
b.  Pengelolaan keuangan menjadi berjenjang
c.  Pemenuhan  sarana  dan  prasarana  harus  melalui  prosedur  yang dengan  waktu  yang  lama  dan  mempertimbangkan  kecukupan anggaran
d.  Terdapat  kebijakan-kebijakan  tertentu  yang  tidak  dapat  diputuskan langsung oleh kepala puskesmas sehingga menghambat inovasi
e.  Terdapat rangkap jabatan sehingga menghambat kinerja SDM
Hasil  identifikasi  masalah  dengan  Bapak  Slamet  Budiyanto,  SKM, MKes  selaku  Kepala  Dinkes  Kota  Pekalongan  mengungkapan  terkait persiapan  yang  telah  dilakukan  sebagai  bentuk  dukungan  perubahan status BLUD holding menuju BLUD mandiri adalah memberikan pelatihan, bimbingan  teknis,  studi  banding  tentang  Puskesmas  BLUD  dan  juga anggaran  pendanaan  dalam  proses  persiapan  perubahan  puskesmas menjadi  BLUD  mandiri.  Dinkes  juga  telah  menyusun  draft  kebijakan  dan peraturan  yang  selanjutkan  akan  diusulkan  ke  Pemda  dengan  Peraturan Walikota.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis manajemen perubahan dalam rangka kesiapan untuk proses transformasi dari  puskesmas  BLUD holding menuju  BLUD  mandiri,  faktor  yang mendorong dan menghambat, serta strateginya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan case  study, dimana  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Informan  utama  adalah  Kepala  Dinas  Kesehatan
Kota  Pekalongan,  Kepala  Puskesmas,  Kepala  TU  dan  Bendahara  dari Puskesmas  Sokorejo  dan  Puskesmas  Buaran.  Sedangkan  Informan Triangulasi  adalah  Mantan  Direktur  BLUD  Holding,  Pemerintah  Daerah Kota Pekalongan.
Data  diperoleh  menggunakan  wawancara  mendalam  dan menggunakan  data  sekunder  berupa  dokumen  yang  ada  di  Puskesmas. Metode  analisis  data  adalah  analisis  kualitatif.  Lokasi  penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Puskesmas Sukorejo Puskesmas Buaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Pendapatan Puskesmas sebagai BLUD dari Dana Kapitasi Peserta BPJS
Tabel 1   Jumlah  Kapitasi  Peserta  BPJS  Puskesmas  Pekalongan  2014  sampai dengan September 2019 No. Puskesmas Tahun 2014 Tahun 2019 PBI Non PBI PBI Non PBI 1. Bendan 11.854 7.927 14.058 7.734 2. Dukuh 8.857 901 4.009 969 3. Jenggot 10.839 1.085 9.635 1.978 4. Klego 6.234 813 8.528 1.533 5. Kramatsari 6.913 1.320 11.199 1.288 6. KrapyakKidul 7.758 1.251 16.232 3.206 7. Kusuma Bangsa 10.398 3.323 12.169 1.555 8. Noyontaan 6.418 1.895 8.945 1.025 9. Pekalongan Selatan 10.985 1.061 9.770 1.354 10. Sokorejo 6.041 478 7.499 2.165 11. Tirto 7.663 1.688 8.253 1.052 12. Tondano 7.970 1.201 13.573 1.808 13. Medono 1 66 11.858 1.906 14. Buaran 6 64 3.835 955
Berdasarkan  table  di  atas  diketahui  bahwa  kapitasi  peserta  BPJS Puskesmas  Pekalongan  sampai  2019  sangat  bervariasi  pada  setiap puskesmas. Hal itu menunjukkan adanya perbedaan jumah kapitasi yang sangat jauh antara puskesmas yang satu dan yang lainnya. Dan tentu saja terdapat  masalah  yang  berbeda  pada  setiap  puskesmas  tersebut.  Ada
beberapa  Puskesmas  yang  memiliki  jumlah  kapitasi  yang  sedikit,  hal  itu akan  sangat  mempengaruhi  ketika  Puskesmas  tersebut  akan  menjadi BLUD Mandiri,

## SDM Puskesmas Buaran
Tabel 2.  Jumlah Ketenagaan di Puskesmas Buaran Pada Tahun 2019
No. Jenis Tenaga PNS CPNS KONT TOTAL 1. DokterUmum 1 1 2 2. Dokter Gigi 1 - 1 3. Bidan 1 3 4 4. Perawat 4 1 5 5. Perawat Gigi 1 - 1 6. PetugasGizi - 1 1 7. PerawatMedik - 1 1 8. Sanitasi 1 - 1 9. Penyuluh Kesh. Masyarakat - 2 2 10. AnalisisLaboratorium - 1 1 11. AsistenApoteker 1 1 2 12. PetugasLoket 1 - 1 13. PetugasJumantik - 1 1 14. PetugasKebersihan - 1 1 15. Penjaga Malam - 1 1 16. Tata usaha dan kepegawaian - 1 1 17. Administrasi - 1 1 18. Sopir Ambulance - 1 1 11 0 17 28
Dari  table  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  puskesmas  lebih  banyak menanggung  SDM  dengan  status  kontrak  dari  pada  PNS.  Selain  itu, puskesmas tidak memiliki tenaga keuangan yang kompeten di bidangnya.
Tabel 2. Jumlah Ketenagaan di Puskesmas Sukorejo Pada Tahun 2019
No.  Jenis Tenaga PNS CPNS  KONT TOTAL 1. DokterUmum 2 1 3 2. Dokter Gigi 1 0 1 3. Perawat 5 5 10 4. Bidan 4 8 12 5. Nutrisionis 1 1 2 6. Perawat Gigi 0 1 1 7. PerawatMedis 1 0 1 8. PranataLaborat 1 1 2 9. Promkes 1 1 2 10. PetugasLoket 0 2 2 11. Apoteker 0 1 1 12. AsistenApoteker 1 1 2 13. Kesling 0 1 1
14. Jumantik 0 1 1 15. Administrasi TU 0 1 1 16. Pengemudi 1 2 3 17. Penjaga Malam 1 0 1 18. JuruMasak 0 1 1 19. Kebersihan 0 1 1 20. Tenaga Akutansi 0 1 1 Total 19 0 30 49
Dari  table  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  puskesmas  lebih  memiliki tenaga  kontrak  yaitu  sebesar  30  orang,  di  banding  dengan  PNS  yang hanya 19 orang. Disisi lain, puskesmas hanya memiliki 1 tenaga akuntasi yang  membantu  dalam  pelaporan  keuangan  secara  professional  dan kompeten.

## Pembahasan
Manajemen  Perubahan  Dalam  Rangka  Kesiapan  Untuk  Proses Transformasi Dari Puskesmas BLUD Holding Menuju BLUD Mandiri
Kesiapan menjadi BLUD Mandiri terdapat beberapa tahap, yaitu:
1.  Penetapan UPT bagi 14 puskesmas
2.  Penetapan Perwali mengenai BLUD
3.  Pencabutan BLUD Holding
Manajemen  perubahan  dalam  rangka  kesiapan  untuk  proses transformasi  dari  puskesmas  BLUD Holding Menuju  BLUD  Mandiri mencakup:
1.  SDM
SDM mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu  organisasi.  Semua  potensi  SDM  sangat  berpengaruh  terhadap upaya  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya.Untuk  melakukan perubahan  dalam  suatu  organisasi  dibutuhkan  SDM  yang  memiliki kinerja yang baik.  Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap  orang  sebagai  prestasi  kerja  yang  dihasilkan  oleh  karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (kantor).
Jumlah  tenaga  kerja  di  seluruh  Puskesmas  Kota  Pekalongan sudah  disesuaikan  berdasarkan  analisis  beban  kerja.Bidan  yang  ada di  puskesmas  jumlahnya  disesuaikan  dengan  jumlah  wilayah  kerja yang ada di Puskesmas. Oleh sebab itu, puskesmas yang mempunyai wilayah  kerja  yang  banyak,  maka  mempunyai  jumlah  bidan  yang banyak pula. Selain tenaga bidan, dalam pelaksanaan kegiatan  kerja masih  belum  sesuai  dengan  standar  profesi,  standar  pelayanan, standar  prosedur  operasional,  etika  profesi,  misalnya  ada double  job sehingga mereka dalam bekerja tidak sesuai dengan kompetensi dan bagian tugas masing-masing. Misalnya, tenaga bagian keuangan yang dilaksanakan  oleh  tenaga  umum,  bukan  khusus  dari  tenaga  yang berlatar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi membuat
Puskesmas  masih  merasa  kesulitan  dalam  hal  pengelolaan pendanaan  proses  persiapan  puskesmas  BLUD  mandiri.  Jika  tugas tersebut  dilakukan  dengan  baik  oleh  seluruh  karyawan  atau  tenaga kerja  sesuai  dengan  bidangnya  tersebut,  kemungkinan  akan memberikan  kontribusi  yang  baik  terhadap  peningkatan  kinerja puskesmas.
2.  Anggaran
Jumlah  dana  tersebut  terdiri  dari  70%  dana  yang  berasal  dari JKN,  15%  dana  BOK,  dan  15%  dana  APBD.  Dana  tersebut  berbeda jumlah  kapasitasnya  tiap  Puskesmas.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  jenis pelayanan  yang  diberikan  oleh  masing-masing  Puskesmas  dan  juga jumlah  anggaran  yang  diajukan  oleh  masing-masing  Puskesmas sesuai  dengan  kebutuhannya.  Dana  pemerintah  pusat  terdiri  dari bantuan  operasional  kesehatan  (dana  operasional  puskesmas),  dan dana  pelayanan  kesehatan  di  fasilitas  kesehatan.  Dana  pemerintah propinsi terdiri dari dana  APBD propinsi, bantuan gubernur dan dana pelayanan  kesehatan  masyarakat.  Dana  pemerintah  kota  terdiri  dari dana  APBD  kota  (pendanaan  kegiatan  rutin  dan  operasional)  serta dana  perimbangan  (DAU;  operasional  kesehatan,  DAK;  fisik  dan
infrastruktur,  serta  dana  bagi  hasil;  dana  operasional  khusus  dan bencana).
3.  Sarana dan Prasarana
BLUD  pada  dasarnya  akan  membuat  puskesmas  menjadi mandiri terutama pengelolaan keuangan dan penyediaan sarana  dan prasarana  serta  SDM  untuk  peningkatan  pelayanan  dikelola  oleh BLUD, sehingga pemerintah tidak akan terbebani lagi
4.  Proses  Persiapan  Perubahan  Status  BLUD Holding Menuju  BLUD Mandiri
Dokumen  persyaratan  administratif  yang  telah  terpenuhi  oleh keempat  Puskesmas  dari  jumlah  target  yaitu  Surat  Pernyataan Kesanggupan  Meningkatkan  Kinerja,  Pola  Tata  Kelola  dan  Standar Pelayanan Minimal. Untuk persyaratan lainnya yaitu Rencana Strategi Bisnis  masih  dalam  proses  penyusunan.  Laporan  Keuangan  Pokok dan  Laporan  Audit  Terakhir  belum  ada  ketentuan  dari  Pemda, sehingga  Puskesmas  belum  mulai  menyusun  dokumen-dokumen tersebut.  Selain  itu,  tidak  ada  tenaga  keuangan  yang  kompeten membuat Puskesmas kesulitan dalam proses penyusunannya, karena Puskesmas  BLUD  nantinya  menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan yang berbeda dengan Puskesmas biasa
Dokumen  persyaratan  administratif  telah  terpenuhi  adalah jumlah  target  yaitu  Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Meningkatkan Kinerja,  Pola  Tata  Kelola  dan  Standar  Pelayanan  Minimal.  Untuk persyaratan lainnya yaitu Rencana Strategi Bisnis masih dalam proses penyusunan.    Laporan  Keuangan  Pokok  dan  Laporan  Audit  Terakhir belum  ada  ketentuan  dari  Pemda,  sehingga  puskesmas  belum  mulai menyusun  dokumen-dokumen  tersebut.  Selain  itu,  tidak  ada  tenaga keuangan  yang  kompeten  membuat  puskesmas  kesulitan  dalam proses  penyusunannya,  karena  puskesmas  BLUD  mandiri  nantinya menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  yang  berbeda  dengan puskesmas BLUD holding .
Faktor  yang  Mendorong  dan  Menghambat  Manajemen  Perubahan dalam Rangka Kesiapan untuk Proses Transformasi dari Puskesmas BLUD Holding Menuju BLUD Mandiri

## Faktor Pendorong
1.  Regulasi.  Adanya  perubahan  regulasi  di  pusat  dan  daerah  yang memungkinkan untuk mengevaluasi kelembagaan yang ada.
2.  SDM. Adanya kesempatan peningkatan pendidikan secara formal dan informal  tenaga  kesehatan  melalui  dana  APB,  APBN  dan  BLUD Puskesmas.
3.  Anggaran.  Pembiayaan  puskesmas  BLUD  di  Kota  Pekalongan memperoleh  pembiayaan  yang  berasal  dari  bantuan  anggaran  BOK dan  APBD,  program  JKN  dan  pola  pengelolaan  keuangan  BLUD (PPK-BLUD). Selain itu juga bisa dilakukan pengusulan ketersediaan/ pemenuhan  sarana  dan  prasarana  melalui  anggaran  BLUD Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

## Faktor Penghambat
1.  Kelembagaan.  Dukungan  sektor  lain  terhadap  bidang  kesehatan masih  belum  optimal  karena  masih  ada  anggapan  bahwa  urusan kesehatan  merupakan  tanggung  jawab  Dinas  Kesehatan  dan  UPT Puskesmas. Selain itu, struktur organisasi UPT Puskesmas yang ada sebagian belum sesuai dengan kompetensi.
2.  Anggaran.  Pengalokasian  anggaran  untuk  UKM  belum  seimbang dibandingkan  anggaran  untuk  UKP.  Kemampuan  puskesmas  untuk menggali  dana  yang  bersumber  dari  masyarakat  untuk  keperluan kesehatan belum optimal.
3.  SDM.  BLUD  memungkinkan  perekrutan  SDM,  namun  pemenuhan formasi  masih  tergantung  pada  kebijakan  Menteri  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi.  Kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  tenaga
kesehatan  masih  kurang.  Komitmen  sebagian  petugas  kesehatan belum optimal.
4.  Sarana  dan  Prasarana.  Pengadaan  alat  kesehatan  di  beberapa sarana  pelayanan  kesehatan  sudah  mengikuti  kemajuan  teknologi, namun  belum  diikuti  dengan  alokasi  anggaran  untuk  pemeliharaan yang  memadai,  sehingga  usia  pakai  alat  kesehatan  tidak  berumur panjang.  Selainitu,  juga  belumsemua  fasilitas  kesehatan  dasar mempunyai  sarana  penunjang  diagnostik  yang  memadai.  Sistem informasi kesehatan belum berjalan secara optimal
5.  Kurangnya koordinasi lintas program Dinas Kesehatan
6.  Masyarakat,  yaitu  (a)  penduduk  Kota  Pekalongan  yang  belum mempunyai  jaminan  kesehatanmasihcukupbanyak,  (b)  Jumlah penduduk miskin di Kota Pekalongan masih cukup banyak, (c) Tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya masih rendah, (d) Kesadaran sebagian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah, dan (e) Transisi gaya hidup dan penyakit degeratif
Strategi  Manajemen  Perubahan  dalam  Rangka  Kesiapan  untuk Proses  Transformasi  dari  Puskesmas  BLUD holding menuju  BLUD

## Mandiri
1.  Memperbaiki koordinasi antara Puskesmas dengan Dinas Kesehatan
2.  Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
3.  Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN
4.  Meningkatkan  pemenuhan  sarana  prasarana  pelayanan  kesehatan dasar  dan  rujukan  serta  pemenuhan  tenaga  medis  selama  24  jam secara terus menerus

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Manajemen  perubahan  dalam  rangka  kesiapan  untuk  proses transformasi  dari  puskesmas  BLUD  Holding  menuju  BLUD  Mandiri
memiliki beberapa tahap, yaitu penetapan status UPT bagi 14 puskesmas, penetapan  perwali,  pencabutan  status  BLUD  holding,  dan  penetapan puskesmas  BLUD mandiri.  Dari  keempat  tahap  ini  yang  sudah  dilakukan adalah penetapan status UPT dan pencabutan status BLUD holding, dan status  BLUD  Puskesmas;  sementara  perwali  masih  dalam  proses. Kesiapan manajemen yang dilakukan mencakup SDM, anggaran, sarana dan  prasarana,  serta  persyaratan  BLUD.  Dari  kesiapan  ini,  yang  sudah dilakukan  adalah  kesediaan  SDM  meskipun  distribusi  belum  merata, anggaran  yang  bersumber  dari  luar  masih  terbatas,  minimnya  biaya pemeliharaan sarana prasarana, serta terpenuhi persyaratan administrasi.
Faktor  yang  mendorong  dan  menghambat  manajemen  perubahan dalam rangka kesiapan untuk proses transformasi dari puskesmas BLUD holding  menuju  BLUD  mandiri  meliputi  regulasi,  kelembagaan,  SDM, anggaran, sarana prasarana, dan masyarakat.
Strategi  manajemen  perubahan  dalam  rangka  kesiapan  untuk proses transformasi dari puskesmas BLUD holding menuju BLUD Mandiri mencakup  peningkatan  koordinasi  antara  puskesmas  dan  dinas kesehatan,  peningkatan  kualitas  tenaga  kesehatan  dan  meratakan distribusi  tenaga  kesehatan,  meningkatkan  cakupan  kepesertaan  JKN, dan  meningkatkan  pemenuhan  sarana  dan  prasarana  (khususnya  biaya pemeliharaan kesehatan)

## Saran
Dinas  Kesehatan  perlu  meningkatkan  koordinasi  dengan puskesmas,  khususnya  dalam  pengawasan  dan  pembinaan  dalam perencanaan  anggaran.  Dinas  Kesehatan  juga  perlu  mengatur  atau melakukan rolling PNS dalam rangka mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata supaya beban biaya pegawai untuk puskesmas berkapitas rendah  tidak  berat.  Sementara,  puskesmas  perlu  meningkatkan kemampuan  pengelolaan  keuangan  supaya  mampu  merencanakan anggaran  dengan  efektif,  khususnya  mendapatkan  sumber  pendapatan
dari  luar.  Selain  itu,  penting  untuk  menekankan  pada  upaya-upaya preventif dan promotif supaya dapat menekan biaya pengeluaran

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Badan Layanan Umum Daerah Holding, https://blud.co.id/wp/2018/08/badan-layanan-umum-daerah-holding/
2.  Soakakone,  M.,  Wafumilena,  E.,  &  Nugraheni,  S.A.,  Kajian  Pola Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  Puskesmas Pekalongan  dengan  Sistem  Holding, Jurnal  Kebijakan  Kesehatan Indonesia (JKKI) , 8(1):41-50, Maret, 2019
3.  Daff, R., Management , Chicago: The Dryden Press, 1988.
4.  Bishop,  C.H.  Jr., Making  Change  Happen  One  Person  at  a  Time: Assessing  Change  Within  Your  Organization ,  New  York:  AMACOM, 2001.
5.  Hersey,  P.,  Blanchard,  K.H.,  Johnson,  D.E., Management  of Organizational  Behavior:  Utility  Human  Resources ,  New  Yersey: Prentice Hall, 1996.
6.  Yulk,  G.A.,  Alih  Bahasa  Jusuf  Udaya, Kepemimpinan  dalam Organisasi , Jakarta: Prenhallindo, 2005.