## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Kekerasan Seksual dan Viktimisasi Korban Perempuan : Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme

## Keisha
Program Studi Kriminologi, Universitas Indonesia, Depok

## keishalie20@gmail.com
Received: 04 Januari 2024; Revised: 30 Januari 2024; Accepted: 15 Februari 2024; Published: Februari 2024; Available online: Februari 2024

## Abstract
Sexual violence is not only a criminal matter, but also an attack on human rights. It is important to view sexual violence as a crime that undermines the dignity and integrity of individuals, both men and women. Despite recent advances in gender equality, traditional views of women as weak and subordinate still influence societal attitudes. This can exacerbate the victimization of women and make law enforcement more difficult. Therefore, there is a need for an inclusive approach to involve men in the prevention of sexual violence. Feminist criminology theory helps both researchers and readers broaden their understanding of sexual violence by highlighting its underlying structural and cultural aspects. This approach addresses gender inequality in law enforcement policies and gives voice to victims who are often ignored. Measures to prevent victimization include public education, better access to support services, increased awareness of victims' rights, and improved law enforcement systems that are responsive and fair.
Keywords: Sexual Violence; Victimization of Female Victims; Feminist Criminology
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024

## Pendahuluan
Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan memiliki dampak yang merusak bagi individu serta masyarakat secara luas. Kekerasan seksual tidak hanya menyiksa secara fisik, psikis atau mental juga seksual seseorang, serta merendahkan martabat seseorang. Kekerasan seksual dapat dipahami bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia (HAM) yang dimana seharusnya manusia berhak mendapatkan rasa aman, dan terlepas dari ancaman atau bentuk kekerasan apapun dan dari siapapun. Namun, menurut data data yang yang diperoleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPPA)  menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh korban kekerasan yakni kekerasan seksual, ditampilkan pada grafik berikut:
Grafik 1. Tingkat Jenis Kasus Kejahatan Kekerasan
Sumber: KemenPPPA, 2024
Grafik 2. Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Gender
Sumber: KemenPPPA, 2024 Kemudian, korban dari kekerasan tertinggi yakni condong lebih banyak pada jenis kelamin perempuan (1.527) dengan korban laki-laki (371).
Meskipun telah ada undang- undang dan peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual, penegakan hukum dalam kasus-kasus ini seringkali menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya laporan, stigma, prosedur hukum yang rumit, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum seringkali menjadi hambatan dalam menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Di sisi lain, melalui teori kriminologi feminisme berfungsi untuk memahami dan memberikan kerangka pikir dasar mengenai alasan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan kekerasan seksual tersebut, khususnya pada gender perempuan.

## Tinjauan Pustaka
Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang- undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.
Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:
a. Pelecehan seksual non fisik;
b. Pelecehan seksual fisik;
c. Pemaksaan kontrasepsi;
d. Pemaksaan sterilisasi;
e. Pemaksaan perkawinan;
f. Penyiksaan seksual;
g. Eksploitasi seksual;
h. Perbudakan seksual; dan
i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang
terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:
a. Perkosaan;
b. Perbuatan cabul;
c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
f. Pemaksaan pelacuran;
g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kejahatan seksual maraknya didominasi oleh kaum laki-laki. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan masalah terparah dalam daftar kasus kekerasan terhadap perempuan, hal ini dilatar belakangi oleh tingginya patriarki di Indonesia. Menurut Suharsih seorang aktivis perempuan dari Parahita Institute, menjelaskan bahwa budaya patriarki merupakan budaya sejak kecil, di mana perempuan merupakan subordinat yang boleh dikuasai dan tidak lebih kuat dari laki-laki. Sehingga dari situ menyebabkan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Akres memandang dalam teori ini bahwa luasnya dominasi laki-laki dalam masyarakat menyebabkan kejahatan terhadap perempuan. Penekanan pada perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan masuk dalam tipe lemah dari kejahatan (Salma, 2022).
Berbicara tentang Feminis Marxis-Sosialis, Galtung (2010) pernah menyatakan feminisme telah memberikan kontribusi besar dalam upaya mereduksi kekerasan. Feminis menyumbang dengan membuat patriarki terlihat dengan jelas, mengingatkan pada fokus Marxis pada struktur yang menghubungkan sarana dan mode produksi. Galtung (2010) juga
mengatakan “...dengan mengidentifikasi patriarki sebagai pola dasar kapitalisme dan militerisme. Dari sudut patriarki perdamaian negatif adalah kombinasi yang sangat kejam antara kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural: merugikan dan menyakiti, membunuh mengalahkan, semua jenis ketidakadilan yang mengarah ke segala macam ketidaksetaraan, dan pembenaran, dan beberapa di antaranya bersumber dari tafsir kitab suci.” (Eriyanti, 2017).
Viktimisasi adalah suatu proses penimbulan korban yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya viktimisasi yang disebabkan oleh kriminal kekerasan dan hal lainnya (Sopacua, 2015). Viktimisasi merupakan suatu kajian dari viktimologi, yang dimana viktimisasi itu sendiri membahas mengenai proses penimbulan korban. Menurut J. E. Sahetapy (1982) viktimisasi adalah sebagai penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak pemerintah, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan kelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian rakyat yang menderita,
bukan saja secara fisik melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama dalam arti psikis secara luas.
Metode
Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang mana ini dipilih untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih mendalam dalam upaya eksplorasi dan memetakan suatu penjelasan fenomena yang kami akan lihat. Disini kami menggunakan kualitatif deskriptif atas dasar kelebihan penelitian seperti fleksibilitas dan prosedural penelitian yang lebih sederhana terutama dengan utilisasi waktu yang singkat untuk melakukan penelitian, terlebih kelebihan penelitian kualitatif yang dapat lebih mendalam melihat narasi pengalaman subjek penelitian dengan pandangan yang subjektif dari suatu fenomena (Kim & Bradway, 2017).
Alasan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini dibutuhkan paparan melalui narasumber yang berupa ahli, yang diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam dan jelas untuk memahami fenomena ini. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diinginkan, penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yang mana disesuaikan
dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dalam topik dan tema yang peneliti inginkan yang mana pertanyaan- pertanyaan ini dapat peneliti adaptasikan pada respon atau jawaban yang diberikan nantinya, dan ini diharapkan dapat memberikan data dengan konteks unik dan mendalam.
Hasil dan Pembahasan
Temuan Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia
Grafik  3. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia
Sumber: DataIndonesia.id
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Lima bentuk kekerasan terhadap perempuan diantaranya; kekerasan fisik,
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
penelantaran, kekerasan mental, trafficking dan eksploitasi dan kekerasan seksual. Ternyata, kasus kekerasan yang sering terjadi adalah kasus kekerasan seksual. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti banyaknya kasus kekerasan seksual terjadi di sekolah berbasis asrama maupun yang berbasis agama. Kasus kekerasan seksual di sekolah berbasis asrama agama paling banyak terjadi di Jawa Barat (OpenDataJabar, 2023).
Grafik 4 . Pengaduan Kasus Kekerasan kepada Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan)
Sumber: CATAHU 2023, Komnas Perempuan
Menurut data pelaporan yang dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag, secara umum terlihat adanya penurunan jumlah pengaduan kasus dari tahun sebelumnya (2022), yaitu dari 459.094 kasus menjadi
457.895, namun perubahan tersebut bukanlah perubahan yang drastis atau terlihat secara signifikan. Tidak adanya perubahan angka yang signifikan ini membuktikan masih kritis keadaan di Indonesia terkait kejahatan kekerasan seksual. Sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari.
Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2978 kasus dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di
2022. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%%).
Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi yakni 1.127 kasus, sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis 1.494 kasus. Berbeda dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik 6 (enam).. Data pengaduan ke Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 (tiga) ranah; ranah personal terdapat 2098 kasus, ranah publik 1276 kasus dan ranah negara 68 kasus. Kekerasan personal paling dominan setiap tahunnya. Walaupun pada Catatan Tahunan (CATAHU) 2023, kekerasan yang dialami oleh
Pekerja Rumah Tangga (PRT) dimasukkan ke dalam ranah publik yaitu kekerasan di tempat kerja.
Hal ini sesuai dengan advokasi RUU PRT yang hendak menekankan bahwa kekerasan yang dialami oleh PRT tidak cukup diakomodir oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sehingga perlu adanya urgensi perlindungan bagi PRT dalam konteks hubungan kerja. Komnas Perempuan berpandangan bahwa kehadiran peraturan yang komprehensif akan menjamin pengakuan dan perlindungan PRT. Tiga poin utama yang ditekankan untuk pengaturannya dalam  Undang- Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), yaitu sebagai berikut: (1) adanya pengakuan PRT sebagai pekerja, (2) perlindungan bagi PRT yang tidak hanya terbatas pada perlindungan atas diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, tapi juga pada adanya pengaturan terkait perjanjian kerja, jaminan atas hak dan perlindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak pekerja lainnya, serta (3) pengaturan terhadap pemberi kerja dan penyalur kerja demi memastikan keseimbangan
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
posisi tawar dan menghapuskan perdagangan orang.
Sementara itu data dari Badilag mengkategorikan penyebab perceraian secara lebih spesifik, yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perempuan dalam perkawinan. Penyebab tertingginya perceraian menurut data Badilag adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 281.323 kasus. Sementara itu jumlah cerai gugat mengalami peningkatan sebanyak 10.9% dibandingkan tahun sebelumnya Dalam hal pembatalan perkawinan terdapat persoalan penelantaran yang melanggar hak-hak perempuan dalam perkawinan dan istri memberanikan diri untuk membatalkannya. Di tahun-tahun sebelumnya, pembatalan perkawinan tidak ada di data Badilag yang menunjukkan adanya tren baru. Terkait putusan izin poligami juga meningkat pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu terjadi peningkatan 24.6%. Hal ini perlu menjadi kajian yang lebih mendalam untuk memastikan izin poligami tidak menjadi celah untuk membiarkan kekerasan terhadap
istri. Selanjutnya, meskipun angka dispensasi perkawinan turun 12,3% dibandingkan tahun lalu, perkawinan anak masih merupakan persoalan genting. Ada catatan tentang terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada anak-anak yang kemudian dinikahkan menjadi perhatian utama bagi semua pihak.
Dalam hal karakteristik korban dan pelaku masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa korban cenderung lebih muda dan lebih rendah level pendidikannya dari pelaku. 8.6% dari jumlah pelaku merupakan orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, tauladan dan perwakilan negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru, dosen Aparat Penegak Hukum (APH), polisi, TNI, tenaga Kesehatan dan tokoh agama. Pada 2022 Komnas Perempuan mencatat terbitnya 20 (dua puluh) kebijakan yang memuat diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan. Kebijakan diskriminatif masih menggunakan pola pengaturan yang sama, yaitu potensi kriminalisasi, kontrol terhadap tubuh perempuan melalui pembatasan hak berekspresi dan berkeyakinan, serta
pembatasan kehidupan beragama yang berdampak pada pembatasan dan atau pembedaan atas dasar agama.

## Pembahasan
Tabel 1. Wawancara Narasumber Ahli No Nama Profesi/Jabata n 1 Siti Aminah Tardi Komisioner dan Ketua Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan
2
3 Prof. Dr. Teguh Prasetyo,
SH., M.Si
Irfan Yusuf Adisti Diyah Nanda
Margareth
Dosen Universitas
Pelita Harapan dan Anggota
DKPP RI 2017- 2022 Pihak dan Rekan (Paralegal,
Advokat,
Penyuluh Sosial Ahli Muda, Analisis Perlindungan Perempuan) dari
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA)
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ahli pertama, Beliau mengkritik dan berpendapat terkait faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, yakni yang pertama, melihat dari perspektif feminisme, kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender, dikarenakan relasi antara perempuan dan  laki-laki tidak setara, di masyarakat kita, laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih superior dibandingkan perempuan, oleh karena itu mereka mempunyai kontrol dan mengatur tubuh, organ reproduksi dan seksualitas perempuan, kemudian perempuan diatur dan dikonstruksikan untuk melayani kepentingan laki-laki. Perempuan yang ditempatkan pada posisi subordinat sebagai objek seksual laki-laki, dan rentan terkena serangan seksual apapun bentuknya. Maka perempuan ditempatkan untuk memenuhi kebutuhan laki-laki.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
Faktor lainnya yakni seperti faktor sosial ekonomi, pendidikan, faktor kerentanan korban, misalnya penyandang disabilitas, tunawicara, etnis, agama dan seksualitas minoritas. Kerentanan yang dimiliki perempuan jika berlapis akan menjadi target sasaran korban kekerasan seksual lebih besar. Jika masuk kedalam faktor pendidikan, tidak terbatas pendidikan pelaku baik tinggi atau rendah, dapat memungkinkan menjadi pelaku kekerasan seksual, namun kami lebih melihat kepada kuasa yang dimilikinya. Seperti contoh jika pelaku seorang laki-laki, memiliki posisi yang tinggi seperti dosen atau dokter, pejabat, yang disegani orang, memiliki citra yang baik, perawakan yang baik, justru berpotensi sekali untuk melakukan kekerasan seksual dikarenakan orang lain yang mendengar jika ia adalah pelaku kekerasan seksual, akan sulit untuk dipercaya. Sedangkan jika korban memiliki kerentanan, ketidakberdayaan,  ketergantungan korban pada pelaku, akan lebih besar kemungkinan untuk menjadi korban dan hingga disalahkan atau mengalami viktimisasi.
Terdapat juga rape culture yang dianut di masyarakat, yakni seperti menyalahkan korban, dikarenakan
perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam struktur sosial, dan dilekatkan dengan standar moral, seperti perempuan tidak boleh tercela, ia harus suci, dan sebagainya. Sedangkan pria dilekatkan pada konsep maskulinitas, ditempatkan pada posisi superioritas dalam masyarakat dan diposisikan untuk mengatur, mengontrol termasuk norma dan perempuan (seperti dalam ranah rumah tangga atau suatu hubungan teman, pacar atau kerja), seperti dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang lebih didengar adalah pandangan laki-laki, termasuk dengan mitos tentang kekerasan seksual yang dibuat, misalnya dikarenakan pakaian perempuan yang terbuka, padahal selama pengalaman Ibu Siti menemani korban dalam kasus kekerasan seksual, pakaian sama sekali tidak menjadi faktor pemicu, karena korban yang menggunakan pakaian yang sangat tertutup pun juga dapat menjadi korban. Mitos lainnya juga yang ada di masyarakat yakni pelaku biasanya orang yang tidak dikenal, di tempat yang gelap sepi malam hari, namun tidak diajarkan bahwa pelaku bisa saja ialah orang terdekat kita, seperti keluarga.
Komnas perempuan juga mendorong agar peningkatan jumlah
SDM perempuan dalam bidang kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Juga memastikan pedoman mengadili perempuan dalam hukum diimplementasikan secara langsung dan benar dalam pengadilan, agar tidak terjadinya viktimisasi korban, baik sejak masa pelaporan maupun di pengadilan. Lalu yang terakhir upaya untuk mengurangi atau meminimalisir sebisa mungkin korban kekerasan seksual dan kekerasan seksual lainnya, yakni budaya atas rape culture perlu dihilangkan, agar korban tidak selalu menjadi pihak yang terbebani dan takut disalahkan. Serta mendorong pendidikan dalam masyarakat sangat dalam hal edukasi masyarakat bagaimana untuk menjaga diri sendiri dari tindak kekerasan seksual, apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban, dan diajari pemahaman bahwa setiap manusia memiliki kesetaraan, kontrol manfaat, dan partisipasi yang sama dalam masyarakat.
Menganalisis melalui teori kriminologi feminisme, dimana cenderung terjadinya bukan hanya perempuan menjadi target atau korban yang ‘mudah’, namun juga terkena viktimisasi. Faktor dan situasi yang dapat memicu terjadinya viktimisasi korban yakni prosedur pemeriksaan, sejak
pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, dipenuhi dengan perjuangan korban untuk memperoleh haknya. Diluar proses yang lama tersebut, selama proses itu juga rentan bagi korban kekerasan seksual untuk mendapati judgement bahwa korbanlah yang salah, menghasut, terlalu ‘lemah’ dan ‘mudah’ menjadi korban, ‘memperbolehkan’ situasi yang menjadikannya sebagai korban. Belum lagi pemulihan dan mendapatkan kompensasi yang adil, bagaimana kasus yang tidak dapat dihitung nilai kerugiannya, seperti harga diri korban, martabat, terganggunya psikis dan mental, dapat dinilai dan ditakar dengan jumlah uang, maka dari itu perlu dirumuskan dan diputuskan secara sangat bijak oleh penegak hukum untuk memperhitungkan kerugian materiil maupun immateriil korban. Penanggungjawaban seperti korban perkosaan yakni anak yang tidak diinginkan, hymen yang rusak, eksistensi kerugian tersebut dapat memunculkan viktimisasi korban yang berkelanjutan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), telah merumuskan dan menjalankan beberapa solusi rehabilitasi dan kompensasi, terhadap beberapa hal yang disebutkan diatas, menghitung seetis dan seadil mungkin, namun
kemungkinan tidak terpenuhinya hak korban akan tetap ada.
Terkait dengan narasumber ahli yang kedua, Beliau berpendapat bahwa perlunya melihat dinamika dan realitas di masyarakat. Beliau beropini bahwa melihat pada kenyataannya, bahwa kejahatan dapat terjadi jika adanya kesempatan, dan kurangnya pendidikan pada pelaku kejahatan yang tidak dapat mengontrol nafsu dirinya. Jika seseorang tidak dapat menahan nafsunya, dan korban juga memberikan kesempatan atau situasi kondisi yang memungkinkan dapat dilaksanakannya tindak kekerasan seksual, maka disitulah terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Seperti contoh jika seorang perempuan menaiki angkot, penuh dengan laki-laki, dan Ia perempuan sendirian, dan kaca film angkot tersebut gelap sekali, disana dapat terjadinya potensi perempuan tersebut dibawa ke tempat sepi dan diperkosa. Maka dibutuhkannya penanaman iman yang kuat dan juga moral bagi masyarakat agar memahami bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang salah. Menanggapi pendapat Beliau, penulis menambahkan teori kriminologi yakni routine activities theory, yang menyatakan bahwa kejahatan dapat terjadi jika pemenuhan 3 (tiga) hal
tersebut, yakni pelaku yang termotivasi, korban/target yang cocok, dan tidak adanya penjagaan yang cakap.
Pendapat yang sama juga dikatakan oleh pihak KemenPPPA, dimana adanya kekurangan dalam bagian pelayanan (SDM) yang mendampingi dan membantu proses pengajuan perkara dan di pengadilan korban perkosaan dan seksual lainnya, korban-korban tersebut cenderung menjadi lebih takut untuk melapor dikarenakan terdapat stigma dimana perempuan yang menjadi korban perkosaan atau kekerasan seksual adalah pihak yang bersalah dan juga terkadang dipojokkan oleh pihak aparat penegak hukum maupun masyarakat. Maka dari itu dibutuhkannya pencerdasan bangsa, seperti dilakukannya sosialisasi mengenai pentingnya melaporkan segala tindakan kekerasan seksual agar masyarakat aware atau sadar adanya perilaku kekerasan seksual apa saja yang di masyarakat, dan meng- encourage korban lainnya untuk lebih berani melapor, agar korban dapat dipulihkan dan masyarakat bersih dari pelaku tindak kekerasan seksual. Ibu Margareth merangkum dan menggaris bawahi bahwa adanya kekerasan di masyarakat berarti dibutuhkannya juga hukum yang
mencakup dan menaungi larangan, serta sanksi dan pemberdayaan korban.

## Kesimpulan
Kekerasan seksual bukan hanya masalah kriminal, tetapi juga serangan terhadap hak asasi manusia (HAM). Penting untuk memandang kekerasan seksual sebagai kejahatan yang merusak martabat dan integritas individu, baik pria maupun perempuan. Meskipun banyak kemajuan dalam kesetaraan gender masa kini, namun pandangan tradisional tentang perempuan sebagai pihak yang lemah dan subordinat masih mempengaruhi cara pandang dalam masyarakat. Ini dapat memperburuk viktimisasi perempuan dan membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit. Maka dari itu, perlu adanya pendekatan yang inklusif untuk melibatkan pihak- pihak pria dalam pencegahan kekerasan seksual. Teori kriminologi feminis membantu peneliti sekaligus pembaca dalam memperluas pemahaman tentang kekerasan seksual dengan menyoroti aspek-aspek struktural dan budaya yang mendasarinya. Pendekatan ini memperhatikan ketidaksetaraan gender dalam kebijakan penegakan hukum dan menyuarakan suara korban yang sering kali diabaikan. Langkah-langkah pencegahan viktimisasi termasuk
pendidikan publik, akses yang lebih baik terhadap layanan dukungan, peningkatan kesadaran tentang hak-hak korban, dan perbaikan sistem penegakan hukum yang responsif dan adil.

## Referensi

## Buku
Kim, H., Sefcik, J. S. and Bradway, C.
(2017) „Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic  Review‟,  Research  in Nursing and Health. John Wiley and Sons Inc., 40(1), pp. 23–42. doi: 10.1002/nur.21768.

## Jurnal
Salma,  Oorin Aninda. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual dengan Modus Child Grooming, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 1-135. https://eprints.walisongo.ac.id/id/ eprint/19550/1/1802056080_QOR IN%20ANNIDA%20SALMA_LENGK AP%20TUGAS%20AKHIR.pdf.
Eriyanti, Linda Dwi. (2017).Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme, Jurnal Hubungan Internasional, Vol 6 (1), 27-37.
https://doi.org/10.18196/hi.61102
Sopacua, Margie, G. (2015). Viktimisasi dalam Proses Pengadilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan). Jurnal SASI, Vol. 21 (2), 10-16. https://media.neliti.com/media/pu blications/316072-viktimisasi- dalam-proses-peradilan-pidan- 6ffae7e3.pdf

## Laporan Teknis dan Penelitian
(Website)
Komnas Perempuan. (2023). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. https://komnasperempuan.go.id/d ownload-file/949
Simfoni-PPA. (2024). Ringkasan Sajian Data Kekerasan. https://kekerasan.kemenpppa.go.id
/ringkasan
OpenData Jabar. (2023). Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Semakin Meningkat, Bagaimana di Jabar.
https://opendata.jabarprov.go.id/id /infografik/kasus-kekerasan- terhadap-perempuan-semakin- meningkat-bagaimana-di