## FORMULASI KEBIJAKAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DI KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT: PELAJARAN MASA LALU DAN ARAH MASA DEPAN

## Citra Firmadhani
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ϐ irmadhanicc@gmail.com

## ABSTRACT
To date, the target of merging 34 sub-districts of the Payakumbuh Municipal Government has not been achieved, where the Payakumbuh City Government has only succeeded in merging from 76 into 62 villages. Why is the target of merging urban villages in Payakumbuh not being achieved? The author argues that at the level of policy formulation the merger of kelurahan in Payakumbuh City is a crucial factor in not achieving the plan for merging kelurahan. This article seeks to analyze in depth how the policy formulation in the past is then used as a lesson to determine future directions to achieve an effective policy formulation for merging kelurahan in Payakumbuh. To do so, this article seeks to answer three main problems, namely how the effectiveness of the policy formulation for merging urban villages in Payakumbuh City in facilitating the implementation of regional regulations on merging urban villages, what factors hinder the implementation of the policy formulation activities for merging urban villages in Payakumbuh City, and what will be done to overcome obstacles in implementing the policy formulation for merging urban villages in Payakumbuh City. Using qualitative methods, this article ϔ inds that the policy formulation has not been effective. Inhibiting factors in this context are the lack of common perceptions between the government and the community, the absence of an agreement on the naming of the new kelurahan, and socialization activities that have not touched the community as a whole. Efforts made to overcome these inhibiting factors were involving community leaders in socialization activities, the government did not intervene at all and left it entirely to the community regarding the naming of new kelurahan, and the government made promises to carry out physical development, such as building roads and bridges.
Keywords: Local Government Administration, Merging Kelurahan, Local Autonomy

## ABSTRAK
Sampai  dengan  saat  ini,  target  penggabungan  34  kelurahan  Pemerintah  Kota Payakumbuh belum tercapainya, dimana Pemerintah Kota Payakumbuh baru berhasil melakukan  penggabungan  dari  76  kelurahan  menjadi  62  kelurahan.  Mengapa target  rencana  penggabungan  kelurahan  di  Kota  Payakumbuh  tidak  tercapai? Penulis  berpendapat  bahwa  pada  tataran  formulasi  kebijakan  penggabungan kelurahan  di  Kota  Payakumbuh  menjadi  faktor  krusial  dari  tidak  tercapainya
rencana  penggabungan  kelurahan.  Artikel  ini  berusaha  untuk  menganalisa  secara mendalam tentang bagaimana formulasi kebijakan di masa dahulu yang selanjutnya dijadikan  sebuah  pelajaran  untuk  menentukan  arah  di  masa  mendatang  untuk mencapai formulasi kebijakan penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh yang efektif.  Untuk  melakukannya,  artikel  ini  berusaha  menjawab  tiga  permasalahan pokok,  yaitu  bagaimana  efektivitas  formulasi  kebijakan  penggabungan  kelurahan di Kota Payakumbuh dalam memperlancar terlaksananya peraturan daerah tentang penggabungan kelurahan, faktor apa yang menghambat terselenggaranya kegiatan formulasi  kebijakan  penggabungan  kelurahan  di  Kota  Payakumbuh,  dan  paya  apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan formulasi kebijakan  penggabungan  kelurahan  di  Kota  Payakumbuh.  Dengan  menggunakan metode kualitatif, artikel ini menemukan bahwa formulasi kebijakan belum berjalan efektif.  Faktor  penghambat  dalam  konteks  ini  adalah  belum  adanya  kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat, belum adanya kesepakatan penamaan kelurahan baru, dan kegiatan sosialisasi yang belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan.  Upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  faktor  penghambat  tersebut adalah  dengan  melibatkan  tokoh-tokoh  masyarakat  dalam  kegiatan  sosialisasi, pemerintah tidak melakukan intervensi sama sekali dan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat terkait penamaan kelurahan baru, dan pemerintah memberikan janji untuk melakukan pembangunan  isik, seperti pembangunan jalan dan jembatan.
Kata kunci: Administrasi  Pemerintahan  Daerah,  Penggabungan  Kelurahan,
Otonomi Daerah PENDAHULUAN O tonomi daerah yang telah dicanangkan  oleh  Indonesia  sejak 1998  menuntut  pemerintah  daerah harus  cepat  tanggap  dalam  upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan tersebut dilakukan melalui organisasi-organisasi perangkat  daerah  yang  telah  memiliki tugas  pokok  dan  fungsinya  masing- masing,  atau  dengan  kata  lain  fungsi pemerintahan  dilaksanakan  hingga menyentuh tingkat kelurahan.
Kelurahan sebagai perangkat daerah  kabupaten/kota  yang  dibentuk di  wilayah  kecamatan  merupakan organisasi ujung tombak yang memberikan pelayanan langsung kepada  masyarakat  serta  mengetahui dengan  pasti  keadaan  dan  kebutuhan masyarakatnya.  Peranan  kelurahan dalam melaksanakan pelayanan masyarkat,  kemudian  dengan  posisi sebagai ujung tombak tersebut,
maka  proses  pembentukannya  harus dilaksanakan  sesuai  ketentuan  dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Wilayah  yang  akan  dibentuk menjadi  sebuah  kelurahan  tentu memiliki  persyaratan  yang  harus dipenuhi.  Hal  ini  telah  diatur  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31  Tahun  2006  tentang  Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan Pasal  4  dan  5  disebutkan  bahwa pembentukan  kelurahan  sekurang- kurangnya memenuhi syarat: a) jumlah penduduk,  b)  luas  wilayah,  c)  bagian wilayah kerja, d) sarana dan prasarana pemerintahan.
Ketentuan terkait jumlah penduduk dalam  pembentukan  kelurahan  telah ditetapkan  batasan-batasannya  yaitu sebagai berikut:
a. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK.
Citra Firmadhani — Formulasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan ....
b. Wilayah  Sumatera  dan  Sulawesi paling  sedikit  2.000  jiwa  atau  400
KK.
c. Wilayah  Kalimantan,  NTB,  NTT, Maluku,  dan  Papua  paling  sedikit 900 jiwa atau 180 KK.
Selain  itu  wilayah  kelurahan ditetapkan batasan-batasan
luas wilayahnya sebagai berikut:
a. Jawa dan Bali paling sedikit 3 km2.
b. Sumatera  dan  Sumatera  paling sedikit 5 km2.
c. Kalimantan, NTT, NTB, Maluku, dan Papua paling sedikit 7 km2.
Lebih  lanjut  suatu  kelurahan  juga perlu didukung dengan fasilitas-fasilitas pendukung,  yang  mana  dimaksudkan guna  kelancaran  aktivitas  kegiatan organisasi  maupun  akses  masyarakat yang  akan  mengurus  kebutuhan administrasi atau kebutuhan layanan ke kantor kelurahan. Untuk itu diperlukan sarana  dan  prasarana  pemerintahan kelurahan sebagai berikut:
a. Memiliki kantor pemerintahan.
b. Memiliki jaringan penghubung yang lancar.
c. Sarana komunikasi yang memadai.
d. Fasilitasi umum yang memadai.
Bagian  wilayah  kerja  sebagaimana dimaksud  adalah  wilayah  yang  dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat. Persyaratan  tersebut  tentu  saja harus  dipenuhi  guna  berdirinya  serta penggabungan atau penghapusan kelurahan yang ideal. Hal ini sesuai  dengan  kriteria  yaitu  untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan,  dan  memberdayakan masyarakat dalam rangka mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Sejauh  ini,  Pemerintah  Kota Payakumbuh telah melakukan penggabungan  kelurahan  yaitu  dari 76  kelurahan  menjadi  62  kelurahan  di tahun  2016.  Penggabungan  tersebut dilakukan  dengan  dasar  Peraturan Daerah  Kota  Payakumbuh  Nomor  7 Tahun  2013  tentang  Pembentukan,
Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan. Namun demikian, penggabungan atau penghapusan kelurahan  di  Kota  Payakumbuh  masih ditemui adanya kendala berupa
penolakan  dari  masyarakat  yang  tidak menghendaki  adanya  penggabungan kelurahan.  Hal  ini  berdampak  pada tidak  tercapainya  target  penggabungan 34  kelurahan.  Sebagaimana  informasi dari  Kepala  Bagian  Tata  Pemerintahan Kota Payakumbuh bahwa 34 kelurahan yang  akan  digabung  yaitu  Kelurahan di  Kecamatan  Payakumbuh  Barat yang  menjadi  sasaran  sosialisasi  yakni kelurahan  padang  tinggi,  piliang,  parik rantang,  parak  batuang,  nunang,  dan daya bangun. Di Kecamatan Payakumbuh Utara  yakni  Kelurahan  Talawi,  Balai Batuang,  Tanjung  Anau,  Taruko,  Pasia, Muaro,  Koto  Baru,  Bunian,  Balai  Baru, Tarok,  Padang  Kaduduak,  Cubadak, Aia  dan  Napar.  Sementara  Kecamatan Payakumbuh Timur meliputi Kelurahan Padang  Tiakar  Hilir,  Padang  Tiakar Mudik,  Sicincin  Hilir,  Sicincin  Mudik, Bodi,  Padang  Alai,  Balai  Jariang,  Balai
Batimah,  Balai  Nan  Tuo,  Ranah,  dan
Koto Baru Payobasuang.
Mengapa target rencana penggabungan  kelurahan  di  Kota Payakumbuh  tidak  tercapai?  Penulis berpendapat  bahwa  pada  tataran formulasi  kebijakan  penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh
berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota Payakumbuh  Nomor  7  Tahun  2013 tentang  Pembentukan,  Penghapusan, dan  Penggabungan  Kelurahan  menjadi faktor  krusial  dari  tidak  tercapainya rencana penggabungan kelurahan. Formulasi  kebijakan  penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh mengalami  kendala  berupa  penolakan dari masyarakat. Hal ini karena sulitnya menyamakan  persepsi  masyarakat antara  wilayah  hukum  adat  dengan wilayah  administrasi,  dan  anggapan masyarakat  bahwa  dengan  adanya penggabungan kelurahan akan menghilangkan historis dari penamaan kelurahan. Disamping alasan di atas, penolakan  yang  muncul  dikarenakan adanya  kekhawatiran  masyarakat  akan penyatuan lembaga-lembaga yang ada,  dimana  dengan  penggabungan kelurahan  secara  paralel  lembaga kemasyarakatan  juga  akan  bergabung. Kemudian  masyarakat  khawatir  juga akan  berkurangnya  dana  bantuan terhadap kelurahan karena ploting dana dianggap berdasarkan kelurahan. Setiap kelurahan yang telah ada dan terbentuk pasti  memiliki  asset  yang  digunakan untuk  menyelenggarakan  pelayanan kepada masyarakat, sehingga persoalan asset  di  masing-masing  kelurahan  juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  pada  Pasal  26  dijelaskan bahwa  masyarakat  berhak  secara lisan  dan  tulisan  untuk  memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan  tersebut  dapat  dilakukan melalui  rapat  dengar  pendapat  umum,
kunjungan  kerja,  sosialisasi,  seminar, maupun  diskusi.  Masyarakat  yang dimaksud  tersebut  adalah  perorangan atau  kelompok  yang  mempunyai kepentingan  atas  substansi  rancangan peraturan  tersebut.  Kemudian  untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan maka rancangan peraturan  perundang-undangan  harus dapat  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat.
Pemerintah  Kota  Payakumbuh sampai  dengan  saat  ini  masih terus  berupaya  untuk  melakukan penggabungan kembali beberapa kelurahan  yang  urung  dilakukan  di tahun  2016  demi  mencapai  kondisi ideal  dari  seluruh  kelurahan  yang  ada di Kota Payakumbuh. Dengan demikian peneliti  berusaha  untuk  menganalisa secara  mendalam  tentang  bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Daerah  Kota  Payakumbuh  Nomor  7 Tahun  2013  tentang  Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan berlangsung di masa dahulu pada  tahun  2016  yang  mengakibatkan tidak  tercapainya  target  penggabungan kelurahan. Selanjutnya gambaran formulasi  kebijakan  penggabungan kelurahan  di  Kota  Payakumbuh  di tahun  2016  tersebut  dijadikan  sebuah pelajaran  untuk  menentukan  arah di  masa  mendatang  untuk  mencapai formulasi  kebijakan  penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh yang  efektif  demi  mencapai  target penggabungan atau penghapusan kelurahan di Kota Payakumbuh. Berdasarkan deskripsi di atas  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  fokus berupa  efektivitas  formulasi  kebijakan penggabungan  kelurahan  di  Kota
Payakumbuh  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kota  Payakumbuh  Nomor  7 Tahun  2013  tentang  Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan di Kota Payakumbuh dengan pertanyaan penelitian berupa: 1. Bagaimana  efektivitas  formulasi kebijakan penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh dalam memperlancar terlaksananya peraturan daerah tentang penggabungan kelurahan? 2. Faktor  apa  yang  menghambat terselenggaranya kegiatan formulasi  kebijakan  penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh? 3. Upaya  apa  yang  akan  dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam  penyelenggaraan  formulasi kebijakan penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh?

## KAJIAN PUSTAKA
Pemerintahan dan Kebijakan Publik Menurut Ndraha (2003:5) pemerintahan  adalah  “sebuah  sistem multiproses  yang  bertujuan  memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang  diperintah  akan  jasa  public  dan layanan civil”. Sejalan dengan hal tersebut maja  menurut  Hamdi  (2002:11-12) peran pemerintah adalah berhubungan pada  area  stabilisasi,  alokatif,  dan redistributif.  Terkait  dengan  peran stabilisasi,  dalam  rangka  mencapai ketertiban  pemerintah  berwenang dan  memiliki  kekuasaan  membentuk suatu  keputusan,  peraturan  ataupun kesepakatan  untuk  mencapai  tujuan bersama.  Sementera  itu,  keputusan ( decision ) menurut Budiardjo (2010:19)
merupakan “hasil dari membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan pengambilan  keputusan  merupakan proses  yang  terjadi  sampai  keputusan itu  tercapai.  Keputusan-keputusan  itu dapat  menyangkut  tujuan  masyarakat, dapat  pula  menyangkut  kebijakan- kebijakan untuk mencapai tujuan itu”.
Disamping  itu  Cowan  dalam Effendy  (2010:60)  menyatakan  bahwa “pemerintahan  terkait  erat  dengan kekuasaan  atau power ,  pengambilan keputusan  dan  pengendalian  suatu sistem  dalam  menggapai  harapan dan  tujuan  berbangsa  dan  bernegara”. Selanjutnya menurut Budiarjo (2010:296) menyatakan bahwa “pemerintah dalam arti sempit
yaitu  badan  eksekutif  yang  memiliki wewenang  dalam  beberapa  bidang, salah  satu  bidang  legislatif  yaitu membuat  rancangan  undang-undang dan  membimbingnya  dalam  badan perwakilan  rakyat  sampai  menjadi undang-undang”.
Berdasarkan  pendapat-pendapat tersebut, maka pemerintah memiliki hak untuk membentuk aturan agar tercipta kondisi  yang  baik  untuk  memberikan pelayanan  secara  maksimal  kepada masyarakat.  Sehingga  fungsi-fungsi pemerintah  yang  lainnya  seperti pembangunan dan pemberdayaan dapat terlaksana dengan adanya regulasi yang baik tersebut.
Pemerintah  dalam  melaksanakan roda pemerintahannya dilakukan dengan  membuat  kebijakan-kebijakan publik.  Proses  kebijakan  dilakukan dengan  tahapan  sebagai  berikut  (Dye, 2005:11):
1. Identi ikasi masalah kebijakan
2. Penyusunan agenda
Jurnal Media Birokrasi — Vol. 2, No. 2, Oktober 2020: 123–144
3. Perumusan kebijakan
4. Pengesahan kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Evaluasi kebijakan Dalam tahapan perumusan kebijakan  ini  dilakukan  pengumpulan informasi,  analisis,  dan  diseminasi; p e n g e m b a n g a n - p e n g e m b a n g a n alternatif;  pembangunan  koalisi  dan advokasi; serta kompromi dan negosiasi keputusan (Ripley, 1985:14).

## Efektivitas
Kata  efektif  merupakan  kata  yang berasal  dari  Bahasa  inggris  yaitu effective  yang  berarti  berhasil  atau sesuatu  yang  dilakukan  dengan  baik. Efektivitas  secara  etimologis  berasal dari  kata effectiveness yang  dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian keefektifan. Menurut Adisasmita  (2011:4)  “efektif  diartikan mampu  mencapai  hasil  sesuai  dengan sasaran  yang  ditetapkan,  yang  diukur dengan  cara  membandingkan  antara realisasi  yang  dicapai  dengan  target yang  direncanakan”.  Pendapat  ahli  ini menjelaskan  bahwa  efektivitas  adalah kemampuan  kelompok  atau  organisasi untuk  mencapai  target  yang  telah direncanakan  dan  menggambarkan tingkat  perwujudan  aksi-aksi  untuk mencapai sasaran.
Hal tersebut di atas menggambarkan bahwa  efektivitas  berarti  tercapainya segala  sesuatu  yang  direncanakan terlepas  dari  konsep  e isien.  Dalam artian  perencanaan  tercapai  namun terlepas  dari  pertimbangan  dari segi  waktu  dan  tenaga.  Efektivitas merupakan  gambaran  dari  sejauh mana  keberhasilan  organisasi  dalam mencapai  target  yang  telah  ditentukan
dengan  melibatkan  atau  menggunakan sumber  daya  yang  ada  pada  organisasi tersebut.
Efektivitas  dapat  diukur  dengan memperhatikan  beberapa  kriteria  atau aspek-aspek.  Adapun  Duncan  dalam Steers  (1985:53)  menjelaskan  ukuran- ukuran daru efektivitas adalah:
a. Pencapaian tujuan
Keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh  karena  itu,  agar  pencapaian tujuan  akhir  semakin  terjamin, diperlukan tahapan-tahapan.
b. Integrasi Intergrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan  komunikasi  dengan  berbagai macam  organisasi  lainnya.  Integrasi menyangkut proses sosialisasi. c. Adaptasi Adaptasi adalah kemampuan organisasi  untuk  menyesuaikan diri  dengan  lingkungannya.  Untuk itu  digunakan  tolak  ukur  proses pengadaan  dan  pengisian  tenaga kerja.
Berdasarkan  teori  di  atas,  peneliti menggunakan  teori  efektivitas  dari Duncan  untuk  memahami  efektivitas dari  Sosialisasi  Peraturan  Daerah  Kota Payakumbuh  tentang  Pembentukan, Penghapusan, dan
Penggabungan
Kelurahan.
Efektivitas  memiliki  tiga  dimensi, pertama pencapaian tujuan dengan tiga indikator  yaitu  tertampungnya  aspirasi masyarakat,  penyampaian  informasi kepada  masyarakat  dengan  tepat, dan  terlaksananya  peraturan  daerah tentang  pembentukan,  penghapusan,
Citra Firmadhani — Formulasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan ....
dan  penggabungan  kelurahan.  Kedua, integrasi  dengan  tiga  indikator  yaitu masyarakat  mengetahui  perpindahan daerah administrative, partisipasi masyarakat  dalam  kegiatan  sosialisasi, dan  komunikasi  interaktif  dengan masyarakat.  Ketiga,  adaptasi  dengan dua indikator yaitu kelengkapan fasilitas sosialisasi dan kapasitas tim sosialisasi.

## Sosialisasi
Sosialisasi pada dasarnya adalah  suatu  bentuk  kegiatan  untuk memberitahukan atau memperkenalkan aturan atau hal-hal yang berlaku kepada orang-orang yang terdapat di lingkungan sosial tersebut. “Konsep sosialisasi oleh para ilmuan sosial diartikan sebagai cara bagaimana  anak-anak  diperkenalkan pada  nilai-nilai  dan  sikap-sikap  yang dianut  masyarakat,  serta  bagaimana
mereka  mempelajari  peranan-peranan yang diharapkan akan mereka jalankan kelak  bila  sudah  dewasa”.  Masyarakat merupakan  bagian  penting  dalam menjalankan  pemerintahan,  karena fungsi  hakiki  dari  pemerintah  salah satunya  adalah  pelayanan  kepada masyarakat.  Oleh  sebab  itulah,  segala peraturan  atau  kebijakan  yang  diambil selayaknya  diketahui  oleh  masyarakat itu  sendiri.  Salah  satu  cara  agar masyarakat  mengetahui  peraturan tersebut  adalah  dengan  melakukan sosialisasi  terkait  dengan  peraturan yang akan diberlakukan.
Sosialisasi  tidak  hanya  bertujuan agar  masyarakat  mengetahui  tentang peraturan  yang  akan  diberlakukan. Tetapi  bertujuan  pula  agar  pemerintah mendengarkan  masukan  dan  pendapat dari  masyarakat.  Hal  ini  sejalan
Tabel 1.  Operasionalisasi  konsep  dari  efektivitas  formulasi  kebijakan  penggabungan kelurahan Konsep Dimensi Indikator Efektivitas  formulasi  kebijakan penggabungan kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor  7  Tahun  2013  tentang Pembentukan, Penghapusan, dan  Penggabungan  Kelurahan di Kota Payakumbuh Pencapaian Tujuan Integrasi Adaptasi
a. Tertampungnya aspirasi masyarakat b. Penyampaian  informasi  kepada masyarakat dengan tepat
c. Terlaksananya  Peraturan  Daerah Kota  Payakumbuh  Nomor  7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan,  dan  Penggabungan
Kelurahan di Kota Payakumbuh a. Masyarakat mengetahui perpindahan daerah administrative b. Partisipasi  masyarakat  dalam kegiatan sosialisasi c. Komunikasi  interaktif  dengan masyarakat
a. Kelengkapan fasilitasi sosialisasi
b. Kapasitas tim sosialiasi
dengan  yang  dikemukakan  oleh  Finze (2002:132)  bahwa  “pemimpin  yang efektif  harus  mendengarkan  mereka yang  berada  di  garis  depan  dan mengandalkan informasi tersebut untuk mengambil keputusan yang bijaksana”.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, masyarakat pun memiliki latar belakang dan pemahaman yang berbeda mengenai materi  yang  disosialisasikan  sehingga menimbulkan  reaksi  yang  berbeda pada  situasi  yang  sama.  Sosialisasi yang  sukses  pada  dasarnya  ditentukan oleh  bagaimana  cara  pemerintah mengkomunikasikan  peraturan  yang akan  ditetapkan  kepada  masyarakat. Operasionalisasi konsep dari efektivitas sosialisasi  ini  adalah  sebagaimana tampak pada tabel 1 di atas.

## Komunikasi
Kata  komunikasi  berasal  dari Bahasa  latin  yaitu communication berasal  dari  perkataan communis yang berarti  sama.  Setiap  kebijakan  atau keputusan  yang  diambil  selayaknya dapat  diketahui  oleh  orang-orang  yang terlibat  untuk  mensukseskan  jalnnya kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Oleh karena  itu  menurut  Edward  dalam Syafri  (2010:35)  menyatakan  bahwa “persyaratan  pertama  bagi  efektivitas implementasi  kebijakan  adalah  para pelaksana  harus  mengetahui  apa  yang seharusnya  mereka  lakukan.  Sebab dengan cara demikian proses komunikasi antar  sesamanya  akan  dapat  berjalan dengan baik. Dalam proses komunikasi terkandung  transmisi,  konsistensi,  dan kejelasan”.  Sebagai  aktivitas  dimana tidak ada tindakan atau ungkapan yang diberi  makna  secara  penuh,  kecuali jika  diidenti ikasikan  oleh  partisipan komunikasi yang terlibat”.
Makna tersebut secara umum dapat diartikan sebagai pemahaman bersama yang  dimiliki  oleh  orang-orang  yang berinteraksi dan melakukan komunikasi. Menurut  Berlo  dalam  Erliana  hasan (2005:20)  mengemukakan  bahwa  “… orang hanya dapat memperoleh makna yang sama, selama memiliki pengalaman yang  sama,  atau  dapat  mengantisipasi pengalaman yang sama”.
Sejalan dengan itu, Littlejohn dalam Ndraha  (2003:469)  mengungkapkan “sesuatu  yang  sehari-hari  terlihat biasa,  berubah  menjadi  teka-teki  besar bagi  seseorang  begitu  ia  bernaksud mencari  makna  atau  pengertian  yang tersembunyi  di  dalam  atau  dibelakang sesuatu  itu.  Jadi  komunikasi  bertujuan mencari dan menemukan makna”.
Berdasarkan  pendapat  tersebut, maka  komunikasi  dapat  diartikan sebagai bentuk kegiatan yang melibatkan dua  orang  atau  lebih  dalam  rangka menyampaikan  pesan  dan  informasi antara  komunikator  dan  komunikan. Namun  dalam  proses  komunikasi  sering kali  timbul  kendala.  Hal  ini  sejalan dengan pendapat Reardon dalam Bungin (2006:257)  yang  menyebutkan  bahwa “kendala  utama  dalam  berkomunikasi adalah kita sering mempunyai makna yang berbeda  terhadap  lambing  yang  sama. Komunikasi seharusnya dipertimbangkan Menurut  Erliana  Hasan  (2005:90) menyebutkan  bahwa  ada  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  tercapainya komunikasi yang efektif yaitu:
1. Perbedaan latar belakang
2. Faktor Bahasa
3. Sikap pada waktu berkomunikasi
4. Faktor lingkungan
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, komunikasi  memiliki  peran  dominan
Citra Firmadhani — Formulasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan ....
dalam  kehidupan  manusia,  sehingga menurut  Erliana  Hasan  (2005:22) fungsi komunikasi adalah:
1. Mencapai pengertian satu sama lain
2. Membina kepercayaan
3. Merencanakan strategi
4. Melakukan pembagian pekerjaan
5. Melakukan aktivitas kelompok 6. Berbagi rasa Berdasarkan pada berbagai konsep dan teori di atas, penulis dapat menuangkannya dalam sebuah kerangka pemikiran  sebagaimana  diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut.
UU No. 32/2004 PP No. 73/2005 Permendagri No. 31/2006
Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan
Efektivitas: Pencapaian tujuan Integrasi Adaptasi Upaya mengatasi kendala sosialisasi Kendala-kendala sosialisasi Efektivitas Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan
Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Penelitian harus melalui metode dan cara-cara ber ikir ilmiah  sehingga  dapat  menghasilkan pengetahuan  ataupun  teori  yang  dapat dipertanggungjawabkan  kebenarannya mengenai  permasalahan  yang  terjadi atau  diteliti.  Penelitian  ini  merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis induktif.
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah  kegiatan  formulasi  kebijakan penggabungan  kelurahan  di  Kota Payakumbuh.  Dalam  penelitian  ini digunakan sumber data sebagai berikut:
1. Person,  data  dan  informasi  ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada informan. Sumber informan dalam penelitian ini adalah:
a. Kepala Bagian Pemerintahan 1 orang b. Kepala Subbagian Sosial Kemasyarakatan 1 orang c. Camat 4 orang
d. Ketua KAN 2 orang
e. Tokoh masyarakat 3 orang
2. Place,  yaitu  tempat  mendapatkan sumber  data  dalam  penelitian  ini yang  adalah  di  Kantor  Sekretariat Daerah  Kota  Payakumbuh  Bagian Tata Pemerintahan.
3. Paper, yaitu dokumen-dokumen dan semua data literatur yang berkaitan dengan formulasi kebijakan penggabungan  kelurahan  di  Kota Payakumbuh. Peniliti menggunakan teknik pengumpulan  data  sebagai  berikut. Observasi terus terang dimana objek  penelitian  mengetahui  bahwa peneliti  sedang  melakukan  penelitian dari  awal  sampai  akhir.  Wawancara tak  terstruktur  dengan  pedoman
wawancara  berupa  garis-garis  besar pertanyaan.
Dokumentasi dengan
mempelajari  arsip-arsip  atau  dokumen yang  berkaitan  dengan  masalah  yang akan  diteliti.  Sementara  itu,  instrumen dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti sendir, dimana peneliti langsung terjun ke  lapangan  sendiri,  mengumpulkan data,  meneliti,  menganalisis,  dan membuat simpulan.
Pengukuran keabsahan data perlu  dilakukan  untuk  memperoleh validitas  suatu  data  dalam  penelitian. Dalam  penelitian  ini  digunakan  teknik triangulasi untuk mengukur keabsahan data.  Moleong  (2011:330)  menyatakan bahwa  “triangulasi  merupakan  teknik pemeriksaan  keabsahan  data  yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data  itu  untuk  keperluan  pengecekan atau  sebagai  pembanding  terhadap data itu”. Teknik pengukuran keabsahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian  ini  adalah  teknik  triangulasi sumber.  Triangulasi  dilakukan  oleh penulis  dengan  membandingkan  hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
Analisis  data  dalam  penelitian diperlukan  dengan  tujuan  analisis data  tersebut  dapat  memberikan arti  atau  makna  yang  berguna  dalam menentukan masalah penelitian. Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  data dengan  menggunakan  analisis  model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiyono (2009:247)  dengan  langkah-langkah analisis berupa:
a. Reduksi data Perangkuman dengan cara melakukan  pemilahan  aspek-aspek
Citra Firmadhani — Formulasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan ....
pokok dengan berfokus pada hal-hal penting dan berusaha mencari pola dan  temanya.  Data  lapangan  yang telah penulis lakukan reduksi akan mempermudah  dalam  melakukan penyajian data.
b. Penyajian data
Langkah penyajian data merupakan langkah  kedua  dalam  teknik analisis  ini  setelah  reduksi  data. Penyajian  data  atau  display  data diimplementasikan  dengan  cara menguraikan  data-data  yang  telah direduksi  kedalam  paragraph- paragraf  yang  dilengkapi  dengan bagan,  hubungan  antar  kategori, dan sejenisnya.
c. Menarik simpulan atau veri ikasi
Merupakan  tahapan  akhir  dalam teknik analisis ini. Dalam tahapan ini peneliti  akan  sampai  pada  tahapan penemuan baru berdasarkan data-data  lapangan  yang  telah dikumpulkan dan dianalisis. Temuan tersebut dapat berbentuk gambaran atau deskripsi dari objek tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan berlandaskan pada konsep efektivitas milik Duncan yang memiliki dimensi  pencapaian  tujuan,  integrasi, dan  adaptasi,  peneliti  melakukan analisa  tentang  bagaimana  efektivitas penyelenggaraan  kegiatan  sosialisasi dalam  memperlancar  terlaksananya peraturan daerah tentang penggabungan kelurahan.

## Pencapaian tujuan
Menurut Duncan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus
dipandang  sebagai  suatu  proses. Dalam  kegiatan  formulasi  kebijakan
penggabungan  kelurahan  di  Kota Payakumbuh,  dilaksanakan  sosialisasi Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh tentang  Pembentukan,  Penghapusan, dan  Penggabungan  Kelurahan  secara bertahap  mulai  dari  tingkat  kota, kemudian  dilaksanakan  sosialisasi  di tingkat kecamatan (dirangkaikan dengan musrenbang  kecamatan),  selanjutnya sosialisasi di tingkat kelurahan (dirangkaikan dengan musrenbang kelurahan).  Hasil  analisa  pencapaian tujuan dari sosialisasi ini adalah:

## Aspirasi masyarakat
Dalam pelaksanaannya terjadi interaksi  antara  pihak  pemerintah dan  masyarakat.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  KAN  Koto  Nan Gadang, menyatakan bahwa masyarakat Kota  Payakumbuh  masih  memegang teguh  adat  istiadat  yang  ada,  masih menghormati  niniak  mamak  dan pemuka  masyarakat.  Oleh  sebab  itu primordialisme  masih  tinggi  dan  cara untuk  memecahkan  masalah  melalui musyawarah  masih  menjadi  cara  yang paling diutamakan.
Musyawarah ini bertujuan untuk  menyatukan  kesepakatan  dan menampung aspirasi masyarakat sehingga  sasaran  akhirnya  adalah mampu meyakinkan masyarakat
atas  kebijakan  yang  akan  diambil. Pada  saat  sosialisasi,  ada  beberapa aspirasi  masyarakat  yang  disampaikan kepada  pemerintah  Kota  Payakumbuh. Agar  penggabungan  kelurahan  tidak mengubah wilayah adat yang telah ada. Mengembalikan  nama  jalan  menjadi nama-nama  yang  menggambarkan wilayah adat. Hal ini dimaksudkan agar history atau sejarah terbentuknya suatu wilayah  tidak  hilang.  Tidak  tanggung-
tanggung,  KAN  Koto  Nan  Gadang  juga mengunjungi sanak saudara yang berada diperantauan untuk mengabarkan akan diadakannya  penggabungan  kelurahan oleh  pemerintah  Kota  Payakumbuh. Sehingga  aspirasi  saudara  yang  berada di  perantauan  juga  dapat  tersalurkan dengan baik.
Sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan  Payakumbuh  Barat,  dan Kecamatan  Payakumbuh  Timur,  dan dilanjutkan  di  kelurahan-kelurahan yang  menjadi  target  penggabungan kelurahan. Hal-hal terkait penggabungan kelurahan seperti nama kelurahan baru, atau  kelurahan  yang  akan  terbentuk setelah penggabungan kelurahan, asset  kelurahan,  dan  lembaga-lembaga kelurahan  ditentukan  atau  diserahkan sepenuhnya kepada
masyarakat.
Dengan  demikian  masyarakat  bebas menentukan  dan  membentuk  nama, kantor,  dan  LPM  dengan  musyawarah dan kesepakatan bersama.

## Penyampaian informasi kepada masyarakat dengan tepat
Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai  komunikan  dan  fasilitator yang  memberikan  informasi  mengenai penggabungan  kelurahan  di  Kota Payakumbuh.  Berdasarkan  wawancara dengan  Kepala  Bagian  Pemerintahan Sekretariat  Daerah  Kota  Payakumbuh tentang penggabungan kelurahan, menyatakan bahwa Peraturan Daerah  Kota  Payakumbuh  tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan pada dasarnya bertujuan  untuk  menciptakan  kondisi pemerintahan  yang  baik  di  wilayah kelurahan sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Seperti pada Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  31  Tahun  2006 tentang  Pembentukan,  Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan. Untuk menghindari kekhawatiran dari  masyarakat  terkait  pendanaan dan  bantuan,  pemerintah  membuat scoring system dan  menentukan  tipe- tipe  kelurahan  berdasarkan  hasil dari  penilaian  tersebut.  Kemudian pendanaan dan bantuan bagi masyarakat tentu bergantung dari tipe- tipe kelurahan hasil dari scoring system .
Penilaian kelurahan yang kemudian menghasilkan tipe-tipe kelurahan menggunakan scoring system. Karena jika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31  Tahun  2006  tentang  Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan  diterapkan  begitu  saja tanpa  adanya scoring system ,  maka Kota  Payakumbuh  dapat  dinyatakan tidak  layak  untuk  berdiri.  Dengan  luas Kota  payakumbuh  yaitu  80,43  km2 dan  berdasarkan  luas  wilayah  5  km2 maka Kota Payakumbuh sejatinya hanya memiliki 16 kelurahan. Hal ini tentu saja menjadikan  Kota  Payakumbuh  tidak proporsional  untuk  berdiri  mengingat syarat berdirinya kota menurut Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  adalah minimal  memiliki  4  kecamatan  dengan jumlah kelurahan per kecamatan adalah sekurang-sekurangnya  5  kelurahan berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.
Untuk  itulah  Pemerintah  Kota Payakumbuh  menggunakan scoring system agar  dapat  menentukan  layak untuk tidaknya sebuah kelurahan untuk berdiri,  menentukan  jumlah  pegawai dan  menentukan  anggaran  yang  harus disediakan  untuk  kelurahan  dengan tipe-tipe yang telah ditetapkan.
Citra Firmadhani — Formulasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan ....
Terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan Beberapa faktor penyebab kegagalan menurut Suharto (2005:137) diantaranya adalah kebijakan top down yang  hanya  melibatkan  kelompok tertentu. Berdasarkan wawancara yang peneliti  lakukan  dengan  Kepala  Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota  Payakumbuh  menyatakan  bahwa dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah tentang  Pembentukan,  Penghapusan, dan  Penggabungan  Kelurahan  memang dari pihak pemerintah sendiri mengalami  beberapa  tantangan.  Dari segi penataan pegawai, penataan ulang kependudukan,  kemudian  persoalan mengkomunikasikan kebijakan ini dengan masyarakat. Namun pemerintah berupaya  semaksimal  mungkin  agar peraturan  daerah  ini  dapat  berjalan dengan  baik  dan  mengatasi  persoalan yang  ada.  Dari  persoalan  terkait penataan  pegawai,  seperti  jabatan lurah,  kamu  telah  melakukan  rapat dengan  Kepala  Bagian  Kepegawaian Daerah  untuk  menempatkan  dalam eselon  yang  sama  di  tempat  lain. Berhubungan undang-undang Aparatur Sipil  Negara  telah  berlaku  dan otomatis  batas  usia  pensiun  pegawai diperpanjang,  maka  kemungkinan  ada lurah  yang  non  job.  Hal  ini  sebetulnya membawa  dampak  positif  karena mereka  akan  berupaya  meningkatkan kinerja  untuk  mempertahankan  posisi mereka.  Namun  pada  dasarnya  tidak ada  penolakan-penolakan  yang  terjadi di kalangan pegawai negeri sipil terkait dengan penggabungan kelurahan ini.
Untuk  menghindari  kegagalan  dari pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor
7  Tahun  2013,  pemerintah  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  dengan melibatkan tokoh masyarakat. Cara yang dilakukan  yaitu  dengan  musyawarah untuk  mencapai  kesepakatan  bersama. Dengan  demikian  masyarakat  telah mengetahui informasi yang ada dan telah menyepakati peraturan daerah tersebut, yang mana dalam hal ini ditindaklanjuti dengan  dilaksanakannya  salah  satu tahapan yaitu
penandatanganan berita  acara  kesepakatan  pelaksanaan penggabungan  kelurahan  di  beberapa kelurahan  yang  akan  digabungkan. Sesuai  dengan  Langkah  selanjutnya pemerintah  Kota  Payakumbuh  akan membuat  rancangan  peraturan  daerah terkait dengan pembentukan kelurahan baru  yang  merupakan  penggabungan dari  kelurahan-kelurahan  yang  telah bersepakat untuk digabungkan.
Namun  dari  beberapa  rencana pemerintah  Kota  Payakumbuh  untuk menggabungkan kelurahan yang belum memenuhi  persyaratan,  ada  beberapa kelurahan  yang  belum  memenuhi persyaratan dan ada beberapa kelurahan yang belum sepakat untuk digabungkan. Sehingga  menghambat  terlaksananya tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Payakumbuh  tentang  Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan
Kelurahan.  Kelurahan  yang  belum sepakat  untuk  digabungkan  tersebut antara  lain  adalah  Kelurahan  Parit Rantang,  Kelurahan  Parak  Batuang, Kelurahan Balai Jariang, dan Kelurahan Bunian.
Kelurahan  Parit  Rantang  dan Kelurahan  Parak  Batuang  belum bisa  digabungkan  karena  belum mencapai  kesepakatan  tentang  nama bagi  kelurahan  yang  baru  nantinya. Selanjutnya  Kelurahan  Balai  Jariang
dan  Kelurahan  Bunian  menolak  untuk digabungkan  karena  kerap  terjadi perselisihan  antara  dua  kelurahan tersebut.  Persoalan-persoalan  yang terjadi  seperti  yang  telah  digambarkan tersebut  tentunya  dapat  mengganggu terlaksananya  Peraturan  Daerah  Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013.

## Intergasi
Integrasi  oleh  Duncan  diartikan sebagai  pengukuran  terhadap  tingakt kemampuan  suatu  organisasi  untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan  berbagai  macam  organisasi lainnya  dalam  tahapan  formulasi kebijakan  ini.  Sehingga  integrasi menyangkut  dengan  proses  formulasi kebijakan dapat dianalisa dengan data- data  yang  diperoleh  dari  lapangan sebagai berikut:
Masyarakat mengetahui perpindah- an daerah administratif
Formulasi kebijakan yang didalamnya terdapat kegiatan sosialisasi Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh tentang  Pembentukan,  Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan dilaksanakan pada tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Pada tingkat kota  dihadiri  oleh  pejabat  dari  SKPD terkait,  Ketua  KAN  (Kerapatan  Adat Nagari),  dan  tokoh-tokoh  masyarakat. Kemudian  pada  tingkat  kecamatan dan  kelurahan  dirangkaikan  dengan kegiatan  musrenbang  kecamatan  dan musrenbang  kelurahan  di  masing- masing wilayah yang akan digabungkan.
Namun  masih  ada  masyarakat yang  belum  mengetahui  tentang penggabungan  kelurahan  di  Kota Payakumbuh.  Karena  informasi  yang
telah  disampaikan  hanya  beredar dikalangan tokoh-tokoh masyarakat dan belum  mencapai  lapisan  masyarakat pada umumnya. Berdasarkan wawancara  dengan  salah  seorang warga  Kelurahan  Nunag  di  Kecamatan
Payakumbuh  Barat  menyatakan  bahwa mengenai  penggabungan  Kelurahan Nunang dengan Kelurahan Daya Bangun belum  mengetahui  meskipun  yang bersangkutan aktif di berbagai kegiatan sosial di kelurahan.
Sosialisasi yang ada belum berjalan secara  berkelanjutan  dan  intensif.  Hal inilah  yang  menyebabkan  informasi mengenai penggabungan wilayah kelurahan  dan  perpindahan  wilayah administrasi  belum  diketahui  oleh masyarakat. Karena informasi yang ada hanya beredar di kalangan tokoh-tokoh masyarakat, belum menyentuh kalangan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itulah sosialisasi dapat dilakukan secara langsung  maupun  tidak  langsung,  dan dalam  bentuk  formal  maupun  dalam pergaulan sehari-hari.

## Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi
Kota Payakumbuh merupaka wilayah  yang  masih  memegang  teguh nilai-nilai budaya Minangkabau termasuk  asal  usul  terbentuknya suatu  daerah.  Terbukti  dengan  adanya KAN  (Kerapatan  Adat  Nagari)  yang merupakan lembaga pengawasan terhadap  hal-hal  yang  berkaitan dengan adat dan budaya Minangkabau. Oleh  karena  itulah  dalam  sosialisasi
Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh tentang  Pembentukan,  Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, pemerintah  melibatkan  tokoh-tokoh masyarakat,  niniak  mamak,  dan  ketua
KAN  tersebut  agar  sosialisasi  dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan  Camat  Payakumbuh  Selatan menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah Kota  Payakumbuh  terkait  dengan dirumuskannya  Peraturan  Daerah  Kota
Payakumbuh  tentang  Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan  pada  dasarnya  berjalan dengan  baik.  Masyarakat  yang  hadir berasal  dari  tokoh-tokoh  masyarakat yang  ada  di  wilayah  kecamatan  dan kelurahan,  baik  itu  niniak  mamak, bundo  kanduang,  cadiak  pandai, dan  ketua  KAN.  Dalam  pelaksanaan sosialisasi  pun  tokoh-tokoh  yang hadir  menyumbangkan  pemikiran  dan mengemukakan  pendapat  mereka,
sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan  bagi  masyarakat.  Oleh karena  itu  undangan  yang  dating  tidak hanya berpartisipasi secara  isik, namun juga  secara  mental  dan  ikiran  dengan memberikan  usulan  dan  pendapat terkait dengan pembentukan peraturan daerah ini.
Dengan  demikian  dapat  ditarik benang  merah  bahwa  partisipasi masyarakat  dalam  kegiatan  sosialisasi berjalan  dengan  baik,  meskipun  belum melibatkan seluruh elemen masyarakat atau  masih  terbatas  pada  tokoh-tokoh adat.

## Komunikasi interaktif dengan masyarakat
Komunikasi  interaktif  bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama. Berdasarkan wawancara dengan  Ketua  KAN  (Kerapatan  Adat Nagari) menyatakan bahwa pemerintah
mengundang  tokoh-tokoh  masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
Selama sosialisasi berlangsung, pemerintah  melakukan  komunikasi yang  baik  dengan  masyarakat.  Pihak pemerintah  menyampaikan  maksud serta tujuan diadakannya pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan dan kami mendukung penuh tujuan  dari  pemerintah  tersebut  untuk menciptakan  suasana  yang  kondusif bagi  pelayanan  kepada  masyarakat. Selanjutnya  selaku  wali  adat  sangat menghargai sikap pemerintah dengan  mengajak  masyarakat  dalam menentukan  arah  kebijakan  melalui musyawarah  karena  itulah  inti  dari budaya Minangkabau. Mengenai penamaan dan persoalan lainnya dalam penggabungan  kelurahan,  pemerintah memberikan  kesempatan  bagi  tokoh masyarakat  untuk  mengungkapkan pendapat. Sehingga tercipta komunikasi dan  hubungan  yang  baik  antara  wali adat dan pemerintah.
Dalam  kegiatan  sosialisasi  terjadi komunikasi  antara  pihak  pemerintah dan  tokoh-tokoh  masyarakat  terkait penggabungan  kelurahan.  Pemerintah menyampaikan peraturan-peraturan mengenai  syarat-syarat  pembentukan kelurahan,  mengenai scoring system , dan mengenai data-data hasil penilaian kelurahan  berdasarkan scoring system . Selanjutnya  pemerintah  menentukan wilayah-wilayah kelurahan yang akan  digabung  melalui  musyawarah dengan masyarakat, kemudian
menentukan  nama  bagi  kelurahan yang  baru  terbentuk  diserahkan sepenuhnya  kepada  masyarakat.  Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk  turut  berperan  aktif  dalam
kegiatan  sosialisasi  agar  pembentukan Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh tentang  Pembentukan,  Penghapusan, dan  Penggabungan  Kelurahan  dapat berjalan dengan baik.
Dalam  hal  proses  pembentukan kebijakan  atau  peraturan,  pemerintah sudah selayaknya melibatkan masyarakat atau  kelompok  sasaran,  baik  itu  dalam merumuskan  masalah  maupun  memilih alternatif  pemecahan  masalah.  Dengan demikian,  jika  masyarakat  dilbatkan maka kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat dan peraturan maupun kebijakan  yang  telah  diputuskan  dapat dilaksanakan dengan maksimal.

## Adaptasi
Duncan  dalam  teori  efektivitasnya mengemukakan bahwa adaptasi merupakan  kemampuan  menyesuaikan diri dari organisasi terhadap lingkungannya. Untuk itu aspek adaptasi dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

## Kelengkapan fasilitasi sosialisasi
Formulasi kebijakan yang didalamnya terdapat kegiatan sosialisasi diadakan di kantor kecamatan, balai adat,
dan  kantor-kantor  kelurahan.  Secara umum  fasilitas  yang  disediakan  untuk melaksanakan  sosialisasi  khususnya tempat atau bangunan Gedung di kantor kecamatan dan balai adat dikatakan baik karena representative untuk digunakan dalam  acara-acara  pertemuan,  rapat maupun  acra  sosialisasi  peraturan daerah  ini.  Namun  untuk  di  wilayah kelurahan  masih  terdapat  beberapa kantor  kelurahan  yang  kurang  layak untuk  dijadikan  tempat  pertemuan seperti di Kelurahan Daya Bangun tidak mampu  menampung  tamu  undangan
dengan  jumlah  lebih  kurang  30  orang. Hal  inilah  yang  menyebabkan  acara sosialisasi di beberapa kelurahan dialih tempatkan ke balai adat.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Subbagian Sosial
Kemasyarakatan  Bagian  Pemerintahan Sekretariat  Daerah  Kota  Payakumbuh menyatakan  bahwa  kegiatan  sosialisasi dilaksanakan  ditingkat  kota  dengan menghadirkan pejabat dari SKPD terkait, para  camat,  lurah,  ketua  KAN,  dan tokoh-tokoh  masyarakat.  Sosialisasi  di tingkat kota dilaksanakan di Aula Kantor Sekretariat  Kota  Payakumbuh,  yang mana  tempat  ini  representatif  untuk dipakai  dalam  acara  sosialisasi.  Karena kapasitasnya mampu menampung seluruh undangan  atau  peserta  sosialisasi  yang hadir.  Selanjutnya  sosialisasi  diadakan ditingkat  kecamatan  dan  dilanjutkan  di tingkat  kelurahan.  Sosialisasi  di  tingkat kelurahan  dilaksanakan  di  balai  adat karena  kantor  kelurahan  yang  tidak mampu  menampung  peserta  rapat  atau peserta  sosialisasi  yang  hadir.  Sehingga kegiatan tersebut dialihkan ke balai adat. Kedepannya dengan penggabungan kelurahan,  maka  sejalan  dengan  itu kelurahan  diharapkan  memiliki  kantor yang  representatif  untuk  dipakai  dalam acra semisal sosialisasi ini.
Meskipun  dengan  keadaan  kantor kelurahan  yang  kurang  representatif untuk  dipergunakan  dalam  kegiatan sosialisasi,  namun  rencana  pemerintah Kota Payakumbuh untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dapat tetap berjalan dengan baik.

## Kapasitas Tim Sosialisasi
Formulasi kebijakan yang didalamnya terdapat sosialisasi dilaksanakan  oleh  tim  sosialisasi  yang
Citra Firmadhani — Formulasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan ....
telah  dibentuk  oleh  Sekrtariat  Daerah Kota Payakumbuh, yang mana dalam tim tersebut  juga  melibatkan  tokoh-tokoh masyarakat,  niniak  mamak,  dan  ketua KAN.  Hal  ini  ditujukan  agar  informasi dapat  tersalurkan  dengan  baik  kepada masyarakat.
Tokoh-tokoh  masyarakat  tersebut merupakan faktor kunci dalam mencapai interaksi  dan  komunikasi  yang  baik antara  pemerintah  dan  masyarakat.
Tokoh-tokoh masyarakat tersebut memiliki  kapasitas  atau  kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.  Selain  itu,  mereka  juga benar-benar  mengetahui  masyarakat yang  sebenarnya  baik  itu  dilihat  dari segi  latar  belakang,  Bahasa  sikap,  dan etika maupun faktor kondisi lingkungan.
Faktor-faktor tersebut disebutkan oleh  Erliana  Hasan  (2005:90)  sebagai faktor yang mempengaruhi tercapainya komunikasi yang efektif.
Dengan  kemampuan  tim  untuk melaksanakan sosialisasi dalam rangka terlaksananya  Peraturan  Daerah  Kota Payakumbuh  tentang  Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan,  hal  ini  bertujuan  untuk memberikan informasi kepada
masyarakat  terkait  peraturan  daerah tersebut.  Selain  itu  hal  tersebut  juga bertujuan  unutk  menampung  aspirasi masyarakat  serta  menjalin  komunikasi yang  baik  antara  pemerintah  dan masyarakat  sehingga  dapat  tercipta kepercayaan public pada pemerintah.
Faktor yang Menghambat Terselenggaranya Formulasi Kebi- jakan Penggabungan Kelurahan di Kota Payakumbuh
Adapun  hal-hal  yang  menjadi hambatan dalam pelaksanaan formulasi
kebijakan  penggabungan  kelurahan  di kota  payakumbuh,  sebagaimana  hasil wawancara  yang  dilakukan  dengan Camat  Payakumbuh  Barat.  Bahwa pada  dasarnya  kegiatan  sosialisasi Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh tentang  Pembentukan,  Penghapusan, dan  Penggabungan  Kelurahan  telah berjalan  dengan  baik.  Meskipun  ada beberapa hambatan diantaranya adalah terkait  penamaan  kelurahan  baru. Penolakan terkait penamaan kelurahan terjadi  di  kelurahan  Parit  Rantang dan  Kelurahan  Parak  Batuang.  Dalam kegiatan  sosialisasi  pemerintah  telah merencanakan  bahwa  dua  kelurahan ini  harus  digabungkan.  Tokoh-tokoh masyarakat  di  kedua  kelurahan  ini pada dasarnya menyetujui diadakannya penggabungan kelurahan. Namun untuk  masalah  penamaan  mereka masih  mempertahankan  nama-nama kelurahan yang lama.
Berdasarkan  hasil  rapat  dan musyawarah  dua  kelurahan  tersebut, belum ditemukan nama baru. Kelurahan Parit  Rantang  tetap  mempertahankan nama  Parit  Rantang.  Tidak  dapat ditambah  ataupun  dikurangi  dengan alasan  bahwa  jika  nama  tersebut berubah  maka  secara  tidak  langsung telah menghilangkan salah satu sejarah sesuai  dengan  hukum  adat  nigari  koto nan ompek. Hal ini tentu menyebabkan rencana penggabungan kelurahan menjadi tertunda. Hambatan selanjutnya yang terjadi  ketika  formulasi  kebijakan berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota Payakumbuh  tentang  Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan menurut wawancara dengan  Camat  Payakumbuh  Utara adalah  sebagai  berikut.  Penggabungan
kelurahan  di  Kecamatan  Payakumbuh Utara  dibagi  dalam  dua  tahap.  Tahap pertama  dilaksanakan  di  tingkat  kota, selanjutnya  di  tingkat  kecamatan kemudian  baru  sampai  di  tingkat kelurahan  yang  akan  digabungkan. Di  tingkat  kecamatan  dan  kelurahan, pelaksanaan  sosialisasi  digabungkan dengan kegiatan musrenbang kecamatan dan musrenbang kelurahan.
Sosialisasi  dihadiri  oleh  camat,  lurah, ketua  RT  dan  RW,  ketua  KAN,  niniak mamak,  dan  tokoh-tokoh  masyarakat lainnya.  Selanjutnya  tahap  kedua direncanakan  telah  ada  output  atau hasil  dari  sosialisasi  tahap  pertama berupa  rumusan  nama  bagi  kelurahan baru, lokasi kantor kelurahan baru, dan susunan  lembaga-lembaga  kelurahan hasil dari penggabungan kelurahan.
Penggabungan kelurahan dilaksanakan  karena  memang  banyak kelurahan  di  Kecamatan  payakumbuh Utara yang belum memenuhi persyaratan  berdiri.  Salah  satunya  bisa dilihat  dari  ketidakseimbangan  antara jumlah  personil  kelurahan  dan  jumlah masyarakat  yang  akan  dilayani.  Rata- rata tiap kelurahan memiliki tiga orang pegawai.  Dengan  keadaan  sekarang  ini untuk  700  orang  masyarakat  dilayani 1  orang  pegawai.  Padahal  sejatinya beban kerjanya 1.000 masyarakat harus dilayani  3  orang  pegawai.  Inilah  salah satu ketidakseimbangan yang terjadi di wilayah kelurahan
Pemerintah  Kota  Payakumbuh mencanangkan bahwa kelurahan- kelurahan  di  Kota  Payakumbuh  yang memenuhi  persyaratan  akan  dijadikan SKPD,  sehingga  pelayanan  terhadap masyarakat  dapat  terpenuhi  secara maksimal.  Namun  dalam  kegiatan sosilisasi  penggabungan  kelurahan
terdapt  kendala  berupa  penolakan dari  masyarakat  terhadap  rencana wilayah  yang  akan  digabungkan  oleh pemerintah  Kota  Payakumbuh.  Yaitu Kelurahan  Balai  Jariang  dan  Kelurahan Bunian.  Pada  awalnya  dua  kelurahan ini  direncanakan  akan  digabungkan oleh  pemerintah  Kota  Payakumbuh, namun  mengalami  penolakan  oleh tokoh masyarakat dengan alasan bahwa sejak dari kelurahan-kelurahan tersebut berdiri,  sering  terjadi  pertikaian dan  kesalahpahaman.  Oleh  sebab  itu dikhawatirkan  jika  dua  kelurahan  ini digabungkan  maka  akan  menyulitkan dalam  proses  pembentukan  LPM nantinya.  Dan  juga  tentu  hal  ini menjadi  bahan  kajian  sementara bagi  Pemerintah  Kota  Payakumbuh. Dengan  demikian  dua  kelurahan  ini bersedia  melaksanakan  penggabungan kelurahan namun dengan wilayah lain di wilayah kecamatan Payakumbuh Utara. Selanjutnya  pembagian  dana  PNPM juga  menjadikan  masyarakat  untuk enggan  melaksanakan  penggabungan kelurahan.  Hal-hal  ini  yang  menjadi hambatan  saat  sosialisasi  Peraturan Daerah  Kota  Payakumbuh  tentang Pembentukan,
Penghapusan, dan
Penggabungan  Kelurahan  berlangsung. Sehingga  mengakibatkan  terganggunya proses penggabungan kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menggarisbawahi bahwa  sebagian  besar  hambatan  yang terjadi  saat  formulasi  kebijakan  yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh  tentang  Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan
Kelurahan  di  Kota  Payakumbuh  adalah persoalan  budaya  dan  asal  ususl  yang terlalu kuat di tengah masyarakat. Salah satunya  terbukti  dengan  persoalan
Citra Firmadhani — Formulasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan ....
penamaan  bagi  kelurahan  baru  dan penolakan penggabungan dari kelurahan Balai Jariang dan kelurahan Bunian.
Lebih  lanjut  mengenai  hambatan dalam  kegiatan  formulasi  kebijakan berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota Payakumbuh  tentang  Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan  adalah  informasi  mengenai penggabungan  kelurahan  baru  beredar dikalangan  tokoh-tokoh  masyarakat saja.  Informasi  tersebut  belum  sampai menyentuh  lapisan  masyarakat  pada umumnya.  Padahal  nantinya  seluruh masyarakat pasti memiliki kepentingan terkait  dengan  pelayanan  public dari  pemerintah  kelurahan.  Hal-hal inilah  yang  menjadi  hambatan  dalam penyelenggaraan  kegiatan  sosialisasi Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh tentang  Pembentukan,  Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.
Upaya yang Dilakukan untuk Meng atasi Hambatan dalam Penyelenggaraan Formulasi Kebi- jakan Penggabungan Kelurahan di Kota Payakumbuh
Dalam  melaksanakan  kegiatan formulasi  kebijakan  yang  memiliki beberapa hambatan, tentunya Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya  melakukan  sesuatu  agar hambatan  itu  dapat  dibatasi,  sehingga
Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh tentang  Pembentukan,  Penghapusan, dan  Penggabungan  Kelurahan  dapat terlaksana  dapat  terlaksana  dengan baik.  Beberapa  upaya  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Kota  Payakumbuh dapat  dilihat  melalui  hasil  wawancara dengan  Kepala  Bagian  Pemerintahan Sekretariat  Daerah  Kota  Payakumbuh sebagai berikut.
Penggabungan kelurahan di Kota  Payakumbuh  bertujuan  untuk meningkatkan  pelayanan  terhadap masyarakat, memperbaiki kinerja pemerintah di kelurahan, dan
meminimalisir APBD yang dialokasikan untuk  wilayah  kelurahan.  Kemudian menciptakan  kelurahan  yang  sesuai dengan  syarat  dan  ketentuan  yang berlaku menurut peraturan perundang- undangan.
Mengingat masyarakat
Kota  Payakumbuh  yang  masih  kental dengan  adat  istiadat  dan  budaya  dan memiliki  tokoh-tokoh  masyarakat  yang disegani  dan  memberikan  pengaruh ditengah-tengah  masyarakat.  Maka dalam  proses  pembentukan  dan Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh tentang  Pembentukan,  Penghapusan, dan  Penggabungan  Kelurahan,  pihak pemerintah melibatkan tokoh-
tokoh  masyarakat  tersebut,  seperti niniak  mamak  dan  ketua  KAN.  Hal ini  bertujuan  agar  komunikasi  antara pemerintah  dan  masyarakat  terjalin dengan  baik.  Jika  ada  masyarakat  yang kurang  setuju  dengan  rencana  dengan penggabungan kelurahan, namun tokoh- tokoh  masyarakat  telah  setuju,  maka kekurangsetujuan  itu  dapat  diredam bila  diluruskan  oleh  tokoh  masyarakat karena  adat  dan  budaya  yang  masih kental.
Mengenai  persoalan  penamaan kelurahan dan penentuan lokasi kantor kelurahan  setelah  kelurahan  tersebut digabung diserahkan sepenuhnya kepada  masyarakat,  dimusyawarah, dan  menghasilkan  kesepakatan  yang telah  disetujui  bersama.  Selanjutnya mengenai penempatan kantor
kelurahan  yang  baru  juga  diserahkan kepada  masyarakat,  kantor  mana  yang dirasa  lebih  representatif  maka  itulah
yang  dipakai  dan  sisa  kantor  yang  ada dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti PKK, LSM, dan karang taruna.
Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian  Sosial  Kemasyarakatan  Bagian Pemerintahan Kota Payakumbuh mengemukakan  upaya  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Kota  Payakumbuh dalam  mengatasi  hambatan  sosialisasi Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh tentang  Pembentukan,  Penghapusan, dan  Penggabungan  Kelurahan  adalah dengan  menanamkan  kepercayaan kepada  masyarakat  untuk  setelah penggabungan  ini  pemerintah  Kota Payakumbuh akan lebih dalam melakukan pembangunan.
Pada  dasarnya  kegiatan  sosialisasi Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh tentang  Pembentukan,  Penghapusan, dan  Penggabungan  Kelurahan  ini sudah  baik,  namun  karena  mengalami beberapa hambatan terkait penanaman dan  kecemasan-kecemasan  masyarakat terkait  keadaan  setelah  penggabungan kelurahan,  maka  pemerintah  Kota Payakumbuh  melakukan  kesepakatan dengan kelurahan-kelurahan yang akan  digabung.  Kesepakatan  tersebut berupa  mengabulkan  persyaratan  dari tokoh  masyarakat  yaitu  melakukan pembangunan isik  berupa  jalan,
jembatan  dan  kantor  kelurahan. Dengan  demikian  setelah  dilaksanakan penggabungan, maka pemerintah akan  berupaya  semaksimal  mungkin menepati  perjanjian  akan  berupaya semaksimal mungkin menepati perjanjian dan merealisasikan kesepakatan yang ada.
Dari  hasil  wawancara  tersebut dapat  dilihat  bahwa  pemerintah  Kota
Payakumbuh akan berupaya semaksimal mungkin  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  yang  ada  dalam  kegaiatan sosialisasi  Peraturan  Daerah  Kota Payakumbuh  tentang  Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan
Kelurahan  ini.  Hambatan  yang  ada bukanlah  menjadi  penghalang  dalam terlaksananya  Peraturan  Daerah  Kota Payakumbuh  tentang  Pembentukan, Penghapusan, dan
Penggabungan Kelurahan  tersebut.  Masyarakat  dan pemerintah  adalah  bagian  yang  saling melengkapi,  oleh  sebab  itu  hambatan yang ada harus diatasi bersama terutama terkait  dengan  masalah  sosialisasi  dan partisipasi masyarakat

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan bahwa efektivitas formulasi kebijakan  penggabungan  kelurahan di  kota  payakumbuh  berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh tentang  Pembentukan,  Penghapusan, dan  Penggabungan  Kelurahan  dapat dikatakan  belum  100  persen  efektif berdasarkan  data-data  yang  peneliti peroleh  di  lapangan  melalui  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari data- data  tersebut  dapat  ditarik  simpulan bahwa sosialisasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh  tentang  Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan berjalan efektif sesuai dengan yang telah direncanakan.
Pada  proses  formulasi  kebijakan penggabungan  kelurahan  di  kota payakumbuh  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kota  Payakumbuh  tentang
Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan masih terdapat  faktor-faktor  penghambat yang  mengganggu  atau  memperlambat
Citra Firmadhani — Formulasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan .... terlaksananya kegiatan sosialisasi tersebut. Adapun faktor tersebut adalah:
1. Belum  adanya  kesamaan  persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Persepsi  masyarakat  yang  belum sama  dengan  pemerintah  terkait tujuan  dari  pembuatan  Peraturan Daerah  Kota  Payakumbuh  tentang Pembentukan,  Penghapusan,  dan Penggabungan Kelurahan ini. Tujuan  tersebut  adalah  untuk menciptakan  pemerintahan  yang responsive terhadap tuntutan masyarakat  akan  pelayanan  dari pemerintah. Sehingga masih ada  masyarakat  yang  menolak diadakannya penggabungan kelurahan  dikarenakan  ketakutan- ketakutan atau anggapan bahwa penggabungan dapat menghilangkan  nilai-nilai  historis dari terbentuknya suatu wilayah. 2. Belum adanya kesepakatan penamaan  kelurahan  baru.  Bagi masyarakat  yang  telah  setuju mengenai  wilayah  yang  akan digabungkan, masih ada perdebatan masalah penamaan kelurahan baru. Hal ini disebabkan karena memang masyarakat  Kota  Payakumbuh masih memegang teguh budaya dan sejarah  yang  telah  ada,  sehingga terjadi keraguan untuk menetapkan nama bagi kelurahan baru.
3. Kegiatan  sosialisasi  yang  belum menyentuh  masyarakat.  Setelah sosialisasi  Peraturan  Daerah  Kota Payakumbuh tentang Pembentukan, Penghapusan,  dan  Penggabungan Kelurahan,  ternyata  masih  ada masyarakat yang belum mengetahui tentang  penggabungan  kelurahan tersebut. Hal ini disebabkan karena informasi baru beredar di kalangan
tokoh-tokoh masyarakat saja, belum menyentuh  lapisan  masyarakat pada umumnya.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi  faktor-faktor  penghambat dalam  kegiatan  formulasi  kebijakan penggabungan  kelurahan  di  kota payakumbuh yaitu:
1. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Masyarakat Kota Payakumbuh pada umumnya  sangat  menghormati tokoh-tokoh  masyarakat  yang  ada seperti  niniak  mamak  dan  para ketua  KAN.  Oleh  sebab  itu  jika pemerintah  telah  memiliki  tujuan yang  sama  dengan  tokoh-tokoh masyarakat maka diharapkan sosialisasi  dapat  berjalan  dengan baik. 2. Terkait dengan penamaan kelurahan  baru,  pemerintah  tidak melakukan  intervensi  sama  sekali dan  menyerahkan  sepenuhnya kepada masyarakat.
3. Pemerintah  menjanjikan  bahwa setelah dilaksanakan penggabungan wilayah kelurahan, maka pembangunan  isik  akan  segera ditingkatkan, seperti pembangunan jalan dan jembatan.

## SARAN
Berdasarkan simpulan di atas dapat dikemukakan saran yaitu:
1. Pemerintah  Kota  Payakumbuh sekrianya  dapat  terus  menjalin hubungan dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan tokoh-tokoh  masyarakat  terkait dengan kegiatan sosialisasi tersebut. Sehingga Peraturan Daerah  Kota  Payakumbuh  tentang
Pembentukan,  Penghapusan,  dan Penggabungan  Kelurahan  dapat terlaksana  dan  diketahui  dengan baik oleh masyarakat.
2. Melihat  persoalan  yang  mengham- bat  efektivitas  kegiatan  formulasi kebijakan  penggabungan  kelurah- an  di  kota  payakumbuh,  pemerin- tah  hendaknya  memfasilitasi  ke- giatan-kegiatan  musyawarah  antar tokoh-tokoh  masyarakat.  Sehingga persoalan  yang  ada  dapat  tersele- saikan dengan cepat dan tepat.
3. Pemerintah  hendaknya  mereali- sasikan  pembangunan  isik  yang telah  dijanjikan  jika  penggabungan kelurahan  dilaksanakan.  Sehingga kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah dapat terjaga dan mas- yarakat  pun  akan  mendukung  dan melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Arikunto,  S.  (2006).  Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineke Cipta.
Budiardjo,  M.  (2010).  Dasar-Dasar  Ilmu
Politik. Jakarta: Gramedia.
Bungin,  B.  (2006).  Sosiologi  Komunikasi.
Jakarta: Kencana.
Dye,  T.R.  (2005). Understanding Public Policy .  Eleventh  Edition,  New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Effendy, K. (2010). Sosiologi Pemerintahan.
Bandung: CV Indra Prahasta.
Erliana Hasan. (2005). Komunikasi
Pemerintahan.  Bandung:  Re lika Aditama.
Finzel,  H.  (2002).  The  Top  Ten  Mistakes Leaders Make. Batam: Interaksara.
Hamdi,  M.  (2002).  Bunga  Rampai Pemerintahan.  Jakarta:  Yasrif
Watampone. Moleong,  J.L.  (2009).  Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Ndraha,  T.  (2003).  Kybernology  (Ilmu Pemerintahan  Baru).  Jakarta:  PT Rineka Cipta.
Ripley, F. (1985). Policy Implementation and Bureaucracy . Chicago: The Dorsey Press.
Steers,  R.  (1985).  Efektivitas  Organisasi. Jakarta: Erlangga.
Sugiyono.  (2009).  Metode  Penelitian
Kuantitaif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Syafri, W. & Setyoko, I. (2010). Implementasi
Kebijakan  Publik  dan  Etika
Profesi Pamong Praja. Sumedang: Alqaprint.
Wahab,  S.A.  (2012).  Analsis  Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan