Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 4 No.1 (2022): 119-145

## Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran pada Piala Dunia Tahun 2022 di Qatar
Adinda Putri Prakasa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *Corresponding author : 2010611266@mahasiswa.upnvj.ac.id
Submission : 28 November 2022 Revision : 31 Januari 2023 Publication : 20 Februari 2023

## Abstract
Amid the euphoria of Qatar being selected as the host for the 2022 World Cup, Qatar is in the spotlight of the international community because of the  human  rights  violations  that  have  occurred  against  its  migrant workers. The human rights violations referred to are migrant workers receiving inadequate wages and housing, not being granted a residence permit, poor working conditions and forced labor during preparations for the World Cup. The research method used is descriptive analysis with empirical  normative  research.  This  study  aims  to  analyze  how  the protection  of  international  law  and  Qatar's  national  law,  especially regarding  migrant  workers  in  addressing  issues  of  human  rights violations during the process of preparing for and organizing the World Cup.  This  research  also  analyzes  the  policies  of  FIFA  and  ILO  in eradicating and resolving cases of human rights violations of migrant workers at the World Cup. Based on the research results, it is known that there  is  international  and  national  legal  protection  for  Qatar  in guaranteeing  the  fulfillment  of  human  rights,  especially  migrant workers.  In  addition,  international  organizations  such  as  the International  Labor  Organization  (ILO)  and  FIFA  can  also  take responsibility for fulfilling and protecting the human rights of migrant workers.
Keywords: human rights; international law; migrant worker; world cup

## Abstrak
Di Tengah euforia terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar menjadi sorotan masyarakat internasional dikarenakan pelanggaran  HAM  yang  terjadi  terhadap  pekerja  migrannya. Pelanggaran  HAM  yang  dimaksud  adalah  para  pekerja  migran mendapat  upah  dan  tempat  tinggal  yang  tidak  memadai,  tidak diberikan  izin  tinggal,  kondisi  kerja  yang  buruk  hingga  kerja  paksa selama  persiapan  Piala  Dunia.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  analisis  deskriptif  dengan  jenis  penelitian  normatif  empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum internasional dan hukum nasional Qatar khususnya mengenai pekerja  migran  dalam  menyikapi  permasalahan  pelanggaran  HAM selama proses persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan FIFA dan ILO dalam memberantas dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pekerja migran di Piala Dunia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat perlindungan hukum internasional dan nasional Qatar dalam menjamin pemenuhan hak  asasi  manusia  khususnya  pekerja  migran.  Selain  itu,  organisasi internasional  seperti  International  Labour  Organization  (ILO)  dan FIFA  juga  dapat  ikut  bertanggung  jawab  dalam  pemenuhan  dan perlindungan Hak Asasi Manusia para pekerja migran.
Kata Kunci: hak asasi manusia; hukum internasional; pekerja migran; piala dunia

## A. Pendahuluan
Piala  Dunia  atau  secara  resmi  disebut  Piala  Dunia  FIFA (Fédération Internationale de Football Association), merupakan turnamen empat tahunan yang menentukan juara dunia dalam olahraga  sepak  bola.  Kompetisi  ini  diselenggarakan  pertama kali pada tahun 1930. 1 Piala Dunia FIFA merupakan acara sepak bola terbesar di dunia dengan penotoan miliaran pada setiap
1 Encyclopedia Brittanica. World Cup Football. https://www.britannica.com/sports/World-Cup-football diakses 28 Oktober
2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
penyelenggarannya. 2 Pada tahun 2010, Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. 3 Sebagai negara Timur Tengah pertama  yang  menghelat  Piala  Dunia  FIFA,  Qatar  berhasil menyisihkan negara kandidat lainnya seperti Australia, Jepang dan Korea Selatan. 4
Namun  di  tengah  euforia  terpilihnya  Qatar  sebagai  tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar mendapat sorotan internasional akibat  pelanggaran  HAM  selama  persiapan  Piala  Dunia  FIFA 2022. Fasilitas untuk Piala Dunia 2022 yang sedang dibangun terutama  oleh  para  pekerja  migran  dillakukan  dalam  kondisi yang  tidak  manusiawi.  Mereka  tinggal  di  tempat  yang  tidak layak, ditipu mengenai upah mereka, dan bekerja dalam kondisi dibawah standar. Para pekerja tersebut tidak diberi hak untuk mengakhiri kontrak mereka sendiri, dan dalam beberapa kasus tidak  diizinkan  untuk  mengunjungi  negara  asal  mereka. Beberapa laporan mengklaim bahwa ratusan pekerja tewas di lokasi konstruksi. 5
2 Richard  Ambarita,  Azhar  Azhar,  &  Muhammad  Yusuf  Abror. "Analisis Kepentingan Qatar Dalam Penyelenggaraan Piala Dunia Fifa 2022." PhD diss., Sriwijaya University. 2022. hal. 2.
3 Dian Hapsari, Ika Putranti & Marten Hanura. Aktivisme Advokasi Amnesty International dalam Menghilangkan Praktik Perbudakan Modern di Qatar: Studi Kasus “Hidden Crime” dibalik Persiapan Piala Dunia 2022. Journal of International Relations, Vol. 8, No. 3. 2022. hal. 472.
4 Joel Rookwood. Access, security and diplomacy: Perceptions of soft power, nation branding and the organisational challenges facing Qatar’s 2022 FIFA World Cup. Sport, Business and Management. Vol. 9, No. 1. 2019. hal. 27.
5 Amnesty. Reality Check: Migrant Workers Rights With Two Years To Qatar 2022 World Cup. https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/02/reality-check- migrant-workers-rights-with-two-years-to-qatar-2022-world-cup/ diakses 28 Oktober 2022.
Setiap manusia punya hak asasi yang sama, yang melekat sejak manusia tersebut dilahirkan. Hak dasar tersebut adalah hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk terbebas dari  segala  bentuk  penindasan.  Hak-hak  ini  berlaku  secara universal  dan  harus  dihormati  oleh  semua  orang. 6 Dalam Statuta  FIFA  Pasal  3,  FIFA  berkomitmen  untuk  menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan akan berusaha untuk mempromosikan perlindungan ini.
Sejak  2017,  pemerintah  Qatar  telah  mengesahkan beberapa undang-undang baru yang bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi pekerja migran, termasuk memperkenalkan undang-undang bagi pekerja rumah tangga, membentuk  komite  perselisihan  perburuhan  baru,  dan membentuk dana tunjangan dan asuransi pekerja. 7 Qatar juga telah  meratifikasi  dua  perjanjian  hak  asasi  manusia internasional  yang  penting,  yaitu  ICCPR  dan  ICESCR  serta menandatangani perjanjian dengan United
Nations
International  Labour  Organisation  (ILO).  Pada  tahun  2020,
Qatar telah membuat kemajuan penting lebih lanjut, termasuk mengakhiri  persyaratan  Sertifikat  Tanpa  Keberatan,  yang berarti semua pekerja sekarang harus dapat berganti pekerjaan
6 Ni Putu Rai Yuliarti & Dewa Gede Sudika Mangku. Perlindungan Hukum  Bagi Perempuan  Korban Trafficking  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif Hak  Asasi  Manusia  Internasional.  Jurnal  Internasional  Kriminologi  dan Sosiologi . Vol. 9. 2020. hal. 1397.
7 International  Labour  Organization.  Regulatory  Framework Governing Migrant Workers. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/- --arabstates/---ro-beirut/documents/legaldocument/wcms_728266.pdf diakses 29 Oktober 2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
tanpa  izin  majikan  mereka,  dan  memperkenalkan  upah minimum  wajib. 8 Namun  dengan  adanya  laporan-laporan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap pekerja migran Piala Dunia  menunjukkan  kegagalan  Qatar  serta  FIFA  dalam menegakkan hukum perburuhan dan menghukum pihak yang menyalahgunakan pekerja mereka. 9
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana perlindungan hukum internasional dan hukum nasional Qatar khususnya  mengenai  pekerja  migran  dalam  menyikapi permasalahan pelanggaran HAM selama proses persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan  FIFA  dan  ILO  dalam  memberantas  dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pekerja migran di Piala Dunia,  karena  saat  ini  berdasarkan data  yang  telah diuraikan bahwa  perlindungan  dan  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran HAM di Piala Dunia masih belum optimal.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  deskriptif  dengan  jenis  penelitian normatif  empiris. 10
Sumber data didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif,  komprehensif,  dan
8 Amanda Garret. The End of Kafala? Evaluating Recent Migrant Labor Reforms in Qatar. Georgetown Journal of International Affairs. Vol. 21. 2020. hal. 204.
9 James  M.  Dorsey.  How  Qatar  Is  Its  Own  Worst  Enemy.  The International Journal Of The History Of Sport. Vol. 32, No. 3. 2015. hal 423.
10 Yati Nurhayati, Ifrani & M. Yasir Said. Metodologi Normatif Dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum.  Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Vol. 2, No. 1. 2021. hal 2.
lengkap terhadap hasil telaah dalam teori-teori, dokumen dan peraturan perundang-undangan. 11

## B. Pembahasan

## Pelanggaran HAM Pekerja Migran di Piala Dunia Qatar
2022
Qatar  merupakan  salah  satu  negara  di  kawasan  Teluk dengan  jumlah  pekerja  migran  yang  setiap  tahunnya meningkat. 12 Kebutuhannya  akan  pekerja  migran  tidak  lepas dari aktivitas ekonomi dan pembangunan skala besar, sehingga membutuhkan jumlah besar pekerja migran. Ditambah dengan penyelenggaraan  Piala  Dunia  2022,  dimana  Qatar  mulai membangun  sejumlah  infrastruktur  untuk  keperluannya. Pemerintah Qatar menyatakan bahwa terdapat 30.000 pekerja asing  yang  dikerahkan  dalam  pembangunan  stadion  Piala dunia 13 yang  mayoritas  berasal  dari  kawasan  Asia  Selatan. 14
Tujuh stadion baru, bandara baru, hotel baru dibangun untuk turnamen akbar ini. 15
11 Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram Press. 2020. hal. 115.
12 Ganesh  Seshan.  Migrants  in  Qatar:  A  Socio-Economic  Profile. Journal of Arabian Studies. Vol. 2, No. 2. 2012. hal. 158
13 Edurdo Russo, et al. Diamond Of The Desert: The Case Of Qatar’s 2022  Fifa  World  Cup.  Tourism  and  Hospitality  Management.  Vol.  28,  No.  2. 2022. hal. 479 14 John March & Christ Wilson. The Beautiful Game - The Qatar World Cup 2022. Journal of Business Ethics Education. Vol. 12, No. 1. 2015. hal. 162.
15 Herba Elgahani & Raffaello Furlan. Post-2022 FIFA World Cup in the  State  of  Qatar:  Regeneration  Strategies  for  Doha.  Journal  of  Urban Regeneration & Renewal. Vol. 11, No. 4. 2018. hal 356.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Selama proses pembangunan untuk Piala Dunia tersebut, Qatar dinilai telah melakukan pelanggaran HAM pada pekerja migran dengan tidak memenuhi upah pekerja  berbulan-bulan dan tidak membayar kompensasi, serta kondisi tempat tinggal dan  kondisi  keamanan  tempat  kerja  yang  tidak  layak.  Para pekerja  migran  dieksploitasi  hingga  menyebabkan  cacat  fisik bahkan meninggal dunia akibat tuntutan jam kerja nonstop di bawah suhu 50 derajat Celcius. 16 Pada Februari 2021, terdapat 6.500  data  dari  kedutaan  besar  dari  masing  masing  negara tenaga kerja yang telah meninggal dunia di Qatar sejak negara itu dipilih sebagai tuan rumah.
Diskriminasi  upah  merupakan  permasalah  utama  yang dialami  oleh  pekerja  migran.  Laporan  Amnesty  International (AI)  berjudul  “The  Ugly  Side  of  The  Beautiful  Game” membuktikan  selama  berbulan-bulan  upah  ditunda  bahkan tidak dibayarkan oleh perusahaan 17 Mayoritas pekerja migran yang  bekerja  di  konstruksi  Stadion  Khalifa  International menerima  upah  yang  tidak  sesuai  dengan  kontrak  kerja diawal. 18 Diskriminasi  upah  ini  sangan  erat  dengan  penipuan
16 Antonie  Duval  &  Daniela  Heerdt.    FIFA  and  Human  Rights  –  a Research Agenda. Tilburg Law Review, Vol. 25, No. 1. 2020. hal. 3.
17 Laporan Amnesty 2016.
18 Emma  Towe.  A  Country  Prospering  on  Abuse:  Migrant  Worker Exploitation  and  Labor Reform in  Qatar.  Marketing  Undergraduate  Honors Theses. 2022.  hal. 11.
kontrak  kerja  dan  sebagian  besar  pekerja  migran  tidak sepenuhnya mengerti akan hak-hak mereka sebagai pekerja. 19
Dengan  upah  yang  tidak  memadai,  pekerja  migran kesulitan dalam mempertahankan kehidupan mereka selama di Qatar.  Mereka  tidak  dapat  mengirim  uang  keluarga  asalnya bahkan harus membayar biaya perekrutan diawal kepada agen pekerja. 20 Selain  permasalahan  upah,  ratusan  pekerja konstruksi  juga memiliki masalah  terkait izin tinggal mereka. Status  mereka  di  Qatar  menjadi  “undocumented”,  yang  dapat mengakibatkan  para  pekerja  tersebut  dipenjara  oleh  polisi setempat. 21
Sesampainya  pekerja  migran  di  Qatar,  perusahaan  juga menyita paspor para pekerja tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kekuasaan perusahaan dengan memaksa pekerja migran  untuk  tetap  bekerja  agar  dapat  memperoleh pasposrnya  kembali. 22 Jam  kerja  yang  seringkali  melebihi waktu  juga  dirasakan  oleh  para  pekerja  migran  tersebut, padahal pemerintah Qatar melarang pekerja untuk bekerja di
19 Ray Jureidini. Migraine Labour Recruitment to Qatar: Report for Qatar Foundation Migrant Worker Welfare Initiative. Doha: Bloomsbury Qatar Foundation Journals. 2014.
20 Paula  Renkiewicz.  Sweat  Makes  the  Green  Grass  Grow:  The Precarious Future of Qatar's Migrant Workers in the Run up to the 2022 FIFA World  Cup  Under  the  Kafala  System  and  Recommendations  for  Effective Reform. American University Law Review, Vol. 65, No. 3. 2016. hal. 735. 21 Iram Ashraf. Emerging Issues: FIFA World Cup 2022: Enjoying the Game at the Suffering of Migrant Workers. University of Baltimore Journal of International Law. Vol. 4, No. 2. 2016. hal. 139.
22 Ter  Haar  B.P.  The  FIFA  2022  World  Cup  and  Labour  Rights  - Seizing the Moment for Labour Law Reforms in Qatar. Kutafin Law Review. Vol. 5, No. 1. 2018. hal. 143.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
luar  ruangan  pada  pukul  11.30  hingga  15.00,  dan  hanya memperbolehkan  mereka  bekerja  di  pagi  hari  maksimum sampai 5 jam saja. 23 Realitanya, pekerja migran konstruksi rata- rata bekerja 11 jam per hari ditambah 3 jam lembur. Sering kali pekerja migran dipaksa kerja di hari libur dan hari cuti tahunan tidak  dapat  digunakan.  Tidak  sedikit  pekerja  migran konstruktif  mati  akibat  bekerja  di paparan  sinar  matahari  40 derajat Celcius pada tahun 2014. 24
Akomodasi  atau  asrama  yang  diberikan  perusahaan  / majikan  juga  cenderung  kumuh  dan  sesak,  dengan  ranjang susun  yang  dalam  satu  kamar  dapat  dipenuhi  empat  sampai delapan  orang.  Ditambah  dengan  jalan  menuju  asrama  yang sangat  kotor  dan  penuh  air  karena  drainase  yang  tidak  baik serta bau limbah. 25 Masalah-masalah tersebut menggambarkan situasi dimana pekerja migran terjebak praktik kerja paksa. 26
Tidak diperbolehkannya para pekerja migran tersebut pulang ke  negara  asalnya  karena  tidak  digaji  berbulan  bulan, perusahaan atau majikan malah memaksa merek untuk bekerja agar  mendapatkan  izin  pulang  dan  gaji.  Sehingga  situasi  ini
23 Victoria Scott. Summer Working Restrictions for Qatar Laborers Begin Tomorrow. https://dohanews.co/summer-working-restrictions-for- qatarlaborers-begin-tomorrow/ diakses pada 25 Oktober 2022.
24 Owen  Gabison  &  Pete Pattison.  Death  Toll  among Qatar's  2022 World Cup Workers Revealed. https://www.theguardian.com/world/2014/dec/23/qatar-nepal- workersworld-cup-2022-death-toll-doh diakses pada 25 Oktober 2022.
25 Amnesty  International.  The  Ugly  Side  of  the  Beautiful  Game. London: Amnesty International Ltd. 2016.
26 BBC.  Qatar  2022:  'Forced  labor'  at  World  Cup  Stadium. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35931031 diakses 29 Oktober 2022.
dimanfaatkan  perusahaan  dan  majikan  untuk  menekan  dan memaksa  pekerja  migran  untuk  melakukan  semua  pekerjaan yang diperintahkannya.
Komunitas  internasional  berpandangan  bahwa  faktor utama masalah diatas diakibatkan karena adanya Law no. 4 of 2009 Regarding Regulation of the Expatriates Entry, Departure, Residence and Sponsorship 4 / 2009 ( نوناق مقر ) 4 ( ةنسل 2009 ميظنتب لوخد و جورخ نيدفاولا مهتلافكو مهتماقإو 4/ 2009), dimana setiap pekerja migran di Piala Dunia 2022 Qatar terikat dengan Sistem Kafala. Dimana  dalam  sistem  ini  perusahaan  atau  majikan  memiliki tanggung  jawab  penuh  terhadap  pekerja  migran,  mulai  dari upah pekerja, kondisi pekerja hingga aturan masuk dan keluar negara.  Namun  dalam  prakteknya,  kontrol  yang  ketat  ini disalahgunakan dan justru melanggar hak hak pekerja migran. Sehingga  banyak  pihak  menganggap  sistem  kafala  adalah wujud dari bentuk perbudakan modern (slavery). 27 Ditambah dengan  tindakan  FIFA  yang  sampai  saat  ini  masih  belum transparan  soal  hak  para  pekerja  migran.    Oleh  karena  itu, pemerintah  Qatar  dan  juga  FIFA  berulang  kali  menghadapi kritik atas kondisi pekerja migran yang memprihatinkan.
27 Jonathan  Liew.  World  Cup  2022:  Qatar’s  Workers  Are  Not Workers,  They  Are  Slaves  and  They  Are  Building  Mausoleums,  Not Stadiums. https://www.independent.ie/sport/soccer/qatars-2022-world- cup-workers-are-not-workers-they-are-slaves-and-they-are-building- mausoleums-not-stadiums-36193605.html diakses 1 November 2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)

## Perlindungan Hukum Internasional bagi Pekerja Migran
Pada  2018,  Qatar  telah  meratifikasi  dua  perjanjian  inti HAM internasional yaitu Kovenan Internasional Mengenai Hak- Hak Sipil dan Politik 1966 (ICCPR) dan Kovenan Internasional mengenai  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (ICESCR). 28
Instrumen  Hukum  Internasional  perlu  dipergunakan  sebaik mungkin  dalam  menegakkan  perlindungan  HAM  bagi  setiap orang terutama para pekerja migran Piala Dunia 2022 di Qatar sebagai  korban  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  oleh  negara Qatar.
a. Kovenan  Internasional  Mengenai  Hak-Hak  Sipil  dan

## Politik 1966 (ICCPR)
Hak- hak yang tercakup dalam Kovenan Internasional Mengenai  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  1966  (ICCPR)  yang relevan untuk para pekerja migran di Piala Dunia 2022 di Qatar, termasuk:
1) Penghapusan diskriminasi (Pasal 4);
2) Hak untuk hidup (Pasal 6);
3) Bebas  dari  penyiksaan,  perlakuan  yang  kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan (Pasal 7) ;
4) Bebas dari perbudakan dan kerja paksa (Pasal 8);
5) Hak  kebebasan  dan  keselamatan  individu;  bebas dari  penahanan  atau  pemenjaraan  sewenang- wenang; (Pasal 2)
6) Kebebasan bergerak (Pasal 12)
7) Hak atas peradilan yang adil (Pasal 26);
28 International Justice Resource Center. Qatar To Become Party To Two UN Human RIghts Conventions. https://ijrcenter.org/2018/06/05/qatar-to-become-party-to-two-un-
human-rights-conventions/ diakses 1 November 2022.
8) Hak untuk perlakuan yang sama dalam hukum; hak terhadap peradilan yang adil dan proses peradilan yang terbuka; hak untuk proses hukum yang cepat; dan  hak  atas  pengakuan  sebagai  manusia pribadi
(Pasal 14)
9) Hak  untuk  privasi,  hak  kebebasan  berpikir, memiliki  keyakinan  dan  agama,  serta  hak  untuk berpendapat (Pasal 18)
10) Hak untuk memiliki asosiasi (atau hak-hak serikat pekerja) (Pasal 22); dan
11) Perlindungan  terhadap  keluarga;  perlindungan terhadap anak-anak bila terjadi perpecahan dalam rumah tangga (Pasal 23-24).
b. Kovenan  Internasional  mengenai  Hak-hak  Ekonomi,

## Sosial dan Budaya (ICESCR)
Pasal  6  Kovenan  Internasional  mengenai  Hak-hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya,  dalam  mendukung sepenuhnya  terpenuhinya  hak  atas  pekerjaan.    Hak-  hak yang  tercakup  dalam  Kovenan  Internasional  Mengenai Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  1966  yang  relevan untuk  para  pekerja  migran di  Piala  Dunia 2022  di  Qatar, diantaranya:
1) Penghapusan diskriminasi dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Pasal 1);
2) Hak  untuk  bekerja  yang  adil  dan  menguntungkan, kebebasan  untuk  memiliki  asosiasi,  dan  hak memperoleh jaminan sosial (Pasal 3);
3) Perlindungan dan bantuan terhadap keluarga (Pasal 10 ayat (1));
4) Perlindungan  untuk  cuti  hamil  yang  ditanggung perusahaan serta  manfaat  jaminan sosial (Pasal  10 ayat (2);
5) Hak  untuk  memperoleh  standar  kehidupan  yang layak (Pasal 11);
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
6) Hak untuk memperoleh standar tertinggi kesehatan (Pasal 12);
7) Hak  untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan  budaya (Pasal 15 ayat 1 (a));
8) Hak  untuk  dapat  menikmati  keuntungan  dari kemajuan  teknologi  dan  aplikasinya  (Pasal  15  ayat
1(b); dan 9) Hak untuk memperoleh keuntungan dari perlindungan kepentingan moral dan material yang ditimbulkan  oleh  karya  ilmu  pengetahuan,  seni, maupun sastra yang diciptakan oleh pekerja terkait (Pasal 15 ayat 1(c).

## Perlindungan  Hukum  Nasional  Qatar  Terhadap  Pekerja Migran
Sejumlah  permasalahan  yang  dialami  pekerja  migran  di Piala Dunia 2022 Qatar pada dasarnya tidak lepas dari regulasi nasional Qatar. Peraturan mengenai pekerja migran dibuat oleh Gulf Corporation Council (GCC), yang terdiri dari negara-negara Teluk.  Peraturan  tersebut  merupakan  sistem  kafala,  yang berarti “sistem sponsorship”. Dimana sistem digunakan untuk mengawasi  buruh  migran  yang  umumnya  bekerja  sebagai tukang  bangunan  atau  pembantu  rumah  tangga. 29 Sistem  ini mewajibkan  tenaga  kerja  yang  tidak  terlatih  untuk  memiliki sponsor  yang  bertanggung  jawab  atas  status  hukum  mereka dan visa. Praktik ini menimbulkan kritik dari organisasi HAM karena dinilai mengeksploitasi pekerja karena banyak sponsor
29 Azfar  Khan  &  Hélène  Harroff-Tave.  Reforming  the  Kafala: Challenges and Opportunities in Moving Forward. Asian and Pacific Migration Journal, Vol. 20, No. 3-4. 2011.  hal. 293.
yang  menyita  paspor  dan  memperlakukan  pekerja  mereka dengan buruk tanpa diberi konsekuensi hukum. 30
Pada awalnya sistem ini bertujuan untuk menjamin segala kebutuhan akomodasi, upah serta kesehatan dan keselamatan para  pekerja  migran.  Jaminan  yang  diberikan  kepada  para pekerja  migran  dituangkan  dalam  kontrak  kerja.  Faktor  yang membuat  sistem  kafala  menimbulkan  berbagai  pelanggaran adalah  kebijakan  negara  yang  cenderung  eksploitatif,  baik kondisi kerja dan kondisi kehidupan. 31 Jika sistem kafala tidak direformasi, maka nasib buruh migran tidak akan membaik. 32
Sejak pembangunan awal pada tahun 2010, Sistem Kafala menjadi  acuan  dalam  proyek  penyelenggaraan  Piala  Dunia 2022. 33 Perusahaan-perusahaan  yang  menjadi  bagian  Piala Dunia 2022 secara otomatis menjadi sponsor atau disebut juga majikan, yang bertanggung jawab penuh terhadap para pekerja migran.  Seiring  berjalannya  waktu,  timbul  celah  dan  tanda tanya  besar  di  mata  dunia  internasional  terhadap  penerapan Sistem Kafala. Pertanyaan yang muncul seperti, “Apakah Sistem
30 James  Montague.  Desert  Heat:  World  Cup  Hosts  Qatar  Face Scrutiny Over “Slavery” Accusations. http://edition.cnn.com/2013/04/30/sport/football/football-qatar-world- cup-2022-worker-rights diakses 26 November 2022.
31 Ana Silvi. Analisis Sistem Kerja Kafala Terhadap Pelanggaran Hak Pekerja  Migran  Indonesia  Di  Saudi  Arabia.  S1  thesis,  Universitas  Mataram. 2022.
32 The  Economist.  Open  Doors  But  Different  Laws. https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2016/09/08/open- doors-but-different-laws diakses 1 November 2022.
33 Silvia Pessoa, Laura Harkness & Andrew Gardner. Ethiopian Labor Migrants and the" Free Visa" System in Qatar.  Human Organization. Vol. 73, No. 3. 2014. hal. 205.
Kafala  relevan  diterapkan  kepada  para  pekerja  migran  Piala Dunia tahun 2022?”
Dengan  berlakunya  sistem  Kafala,  jelas  melanggar  HAM dan keamanan dari pekerja migran. 34 Hal ini membuat berbagai LSM internasional mendesak Qatar untuk mengkaji ulang dan mengganti Sistem Kafala agar angka korban dan jumlah pekerja migran  yang  meninggal  dunia  serta  mengalami  gangguan kesehatan tidak bertambah. Munculnya tekanan dari berbagai pihak  mendorong  Qatar  mulai  bergerak  untuk  mereformasi kebijakan  pekerja  migran.  Pada  bulan  Desember  2016, pemerintah  Qatar  mengeluarkan  kebijakan  dimana  sistem kafala  “sponsorship  system”  diubah  menjadi  “contract-based system”.  Dengan  kebijakan  sistem  baru  ini,  pekerja  migran dapat  dengan  mudah  berganti  pekerjaan  dan  meninggalkan Qatar atas izin dari perusahaan atau majikan. Pekerja migran juga diberikan hak untuk mengajukan banding kepada komite pengaduan  jika  tidak  diizinkan  meninggalkan  Qatar  oleh perusahaannya. 35
Qatar melakukan perubahan lagi pada tahun 2015 dengan mengeluarkan UU No. 21 yang menggantikan sponsorship law. Akan tetapi, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Social and Economic   Survey   Research   Institute (SESRI), mayoritas warga
34 Hanan N. Malaeb. The “Kafala” system and human rights: time for a decision. Arab Law Quarterly. Vol.  29, No. 4. 2015. hal. 308.
35 Aljazeera.  Qatar  Introduces  Changes  to  Labour  Law. https://www.aljazeera.com/economy/2016/12/14/qatar-introduces- changes-to-labour-law diakses 2 November 2022.
Qatar  percaya  bahwa  sistem  Kafala  harus  tetap dipertahankan. 36
Akhirnya  pada  bulan  Oktober  2017,  pemerintah  Qatar menyatakan  komitmennya  dalam  mematuhi  standar keterangan  International  Labour  Organization  (ILO)  dengan mengeluarkan  serangkaian  kebijakan  terkait  pekerja  migran. ILO dan pemerintah Qatar juga menyepakati kerjasama untuk mereformasi  sistem  kafala  secara  menyeluruh  yang  selaras dengan  standar  ketenagakerjaan  ILO. 37 Beberapa  tahun berikutnya  hingga  tahun  2020,  Pemerintah  tetap  melakukan reformasi  kebijakan  bagi  pekerja  migran.  Salah  satunya penghapusan  No  Objection  Certificate,  Exit  Permit  dan penetapan upah  minimum.

## Peran ILO dalam Kasus Pelanggaran HAM Pekerja Migran
International  Labour  Organization  (ILO)  atau  Organisasi Perburuhan Internasional yang didirikan pada tahun 1919 oleh badan  PBB,  bertanggung  jawab  untuk  menyusun  dan mengawasi  standar-standar  ketenagakerjaan  internasional. Salah  satu  tujuannya  adalah  melindungi  kepentingan  para pekerja migran di negara asing. ILO telah banyak melahirkan instrumen  perjanjian  internasional mengenai  pekerja  migran.
36 Abdoulaye Diop, Trevor Johnston, and Kien Trung Le. Migration
Policies  across  the GCC:  Challenges  in  Reforming  the Kafala. Cambridge: Gulf Research Center. 2018. hal. 33.
37 IHRB.  Qatar  Announces  Series  of  Labour  Reforms. https://www.ihrb.org/news/news-qatar-announces-labour-reforms diakses 4 November 2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Beberapa konvensi yang relevan dengan kasus pelanggaran hak pekerja migran di Qatar, yaitu:
a. Forced Labour Convention No. 29
Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa negara anggota ILO mempunyai  tanggung  jawab  dan  kewajiban  dalam mengidentifikasi,  mengkriminalisasi  dan  menumpas segala  bentuk  praktik kerja  paksa.  Negara  anggota  harus dapat melindungi orang-orang yang menjadi korban dari praktik  kerja  paksa  tersebut.  Selanjutnya,  dalam  Pasal  2 Ayat 1, ILO menjelaskan bahwa kerja paksa dapat terjadi saat pekerja tetap diharuskan untuk melakukan pekerjaan meskipun  pekerja  tersebut  tidak  menawarkan  dirinya secara sukarela untuk bekerja.
Mengenai  kasus  pekerja  migran  yang  terjadi  di  Piala Dunia  2022  ini,  ILO  mengidentifikasi  bahwa  penyitaan dokumen  identitas  oleh  perusahaan  atau  majikan  adalah bentuk kerja paksa karena adanya paksaan tidak langsung yang  mengganggu  kebebasan  pekerja  migran  untuk menawarkan  diri  secara  sukarela.  Demikian  juga  dengan masalah  perizinan  yang  membatasi  hak  pekerja  migran untuk berganti pekerjaan atau meninggalkan negara. 38
38 Margot Lens. An Analysis of Qatar’s Migrant Workers and the 2022 FIFA World Cup as an Agent of Change from an International Law Perspective. Teseis. Tilburg: International and European Law. 2017. hal. 12-13.
b. Abolition of Forced Labour Convention No. 105
Dalam  Abolition  of  Forced  Labour  Convention  No.  105, yang  berisikan tentang  larangan  kerja  paksa,  lebih  detail tentang bentuk-bentuk yang dilarang. Dalam Pasal 1, ILO melarang  kerja  paksa  sebagai  sarana  untuk  tujuan pendidikan  politik.  Ditambah,  ILO  melarang  dilakukan kerja paksa dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi, saranan  disiplin  kerja,  sebagai  hukuman  karena  mogok kerja,  hingga  sarana  diskriminasi  ras,  status  sosial  atau agama. 39

## c. Labour Inspection Convention No. 81
Konvensi  ini  mewajibkan  negara  anggota  untuk menerapkan  sistem  pengawasan  ketenagakerjaan  atau inspeksi di lingkungan kerja, dengan tujuan agar korporasi dan  perusahaan  di  negaranya  mematuhi  prinsip ketenagakerjaan internasional.
Labour Inspection
Convention  mencakup  aturan  inspeksi  ketenagakerjaan, fungsi dan organisasi sistem inspeksi, kriteria rekrutmen, serta  syarat  dan  ketentuan  layanan  dalam  pengawasan ketenagakerjaan. Dengan konvensi ini juga, negara anggota harus  mengirimkan  laporan  tahunan  dari  inspector ketenagakerjaan  kepada  ILO  sebagai  butki  yang menunjukan berfungsinya layanan pengawasan ketenagakerjaan. 40
39 Ibid, 14. 40 Ibid, 14.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Qatar  sebagai  negara  anggota  sejak  1976  yang  telah meratifikasi  ketiga  konvensi  tersebut,  dan  berbagai  konvensi lainnya, seharusnya mengaplikasikan prinsip-prinsip perlindungan  hak  pekerja  migran  yang tercantum  dalam  ILO. Namun  nyatanya  hingga  saat  ini  Qatar  belum  mengadopsi prinsip-prinsip  tersebut  secara  utuh  dalam  kebijakan nasionalnya. 41 Ditambah dengan penerapan sistem kafala yang bertentangan dengan prinsip ketenagakerjaan ILO. Hal ini yang menjadi dasar peringatan ILO kepada Qatar mengenai praktik pelanggaran  hak  dan  praktik  diskriminasi  terhadap  pekerja migran  Piala  Dunia  2022.  Permasalah-permasalah  diatas menjadi  cerminan  bahwa  Qatar  tidak  mematuhi  isi  Konvensi ILO.
Sebagai teguran yang ditujukan kepada Qatar, pada forum “103rd  Session  of  the  International  Labour  Conference”  tahun 2014,  ILO  mengeluarkan  Pasal  26  yang  menyatakan ketidakpatuhan Qatar terhadap  Forced Labour Convention No. 29 dan juga Labour Inspection Convention No. 81. ILO juga telah menyerukan  kepada  pemerintah  Qatar  untuk  mengakhiri sistem  kafala,  dan  membesarkan  pekerja  migran  untuk membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja.
41 Azadeh  Erfani.  Kicking  Away  Responsibility:  FIFA’s  Role  in Response to Migrant Worker Abuses in Qatar 2022 World Cup.  Sports Law Journal. Vol. 2, No. 2. 2015. hal. 623.

## Perlindungan Hak Pekerja Migran di bawah kebijakan FIFA
Hingga  26  Februari  2016,  FIFA  menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau  FIFA Extraordinary Congress  sebagai momen  penting  FIFA  untuk  menegaskan  komitenya  dalam menjunjung tinggi HAM secara universal dengan
menambahkan Pasal 3 dalam Statutanya, yaitu:
“FIFA  is  committed  to  respecting  all  internationally recognised  human  rights  and  shall  strive  to  promote  the protection of their rights”.
Secara  tegas  FIFA  mengakui  kewajiban  dan  tanggung jawabnya  untuk  menjaga  hak  dan  martabat  semua  individu yang  terdampak  oleh  kegiatan  globalnya.  Khususnya  dalam pelanggaran hak hak pekerja migran di Piala Dunia 2022 Qatar. Pasal  3  menjadi  bukti  penanaman  nilai  HAM  secara konstitusional  pada  tubuh  FIFA.  Ditambah,  FIFA  berupaya untuk menempatkan Pasal 3 sebagai dasar institusi internalnya. FIFA  dalam  lingkup  internalnya  juga  terus  meninjau  dan memutuskan  segala  kegiatan  yang  ada  dalam  naungannya dilindungi HAM.
Di  tahun  berikutnya,  FIFA  merilis  FIFA’s  Human  Rights Policy  atau  disingkat  FHRP  sebagai  wujud  implementasi komitmen  FIFA  terhadap  HAM  yang  tertera  dalam  Pasal  3 Statuta FIFA. Hal ini tercantum dalam pembukaan FHRP, yang berbunyi:
“To  anyone  who  is  involved  in,  affected  by,  or  otherwise interested  in  FIFA’s  operations:  FIFA  touches  the  lives  of millions  of  people  all  over  the  world.  Through  its competitions  and  activities  to  develop  football,  FIFA
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
generates  jobs  and  investment  in  infrastructure,  promotes the  values  of  equality  and  fairness  and  strengthens  social bonds among people and countries. With such a great impact comes responsibility, FIFA recognises its obligation to uphold the inherent dignity and equal rights of everyone affected by its activities. This responsibility is enshrined in article 3 of the FIFA  Statutes.  This  human  rights  policy  specifies  FIFA’s statutory  human  rights  commitment  and  outlines  FIFA’s approach to its implementation in accordance with the UN Guiding  Principles  on  Business  and  HumanRights.”  (FIFA, 2017: 4).
Dalam  kaitannya  dengan  Pekerja  Migran  di  Piala  Dunia 2022  Qatar,  kehadirah  FHRAB  turut  ikut  mengambil  peran serta  memberikan  sumbangsih  terhadap  upaya  FIFA  dalam melindungi  pekerja-pekerja  migran.  FHRAB  dapat  menilai dampak yang timbul akibat pelanggaran HAM yang dialami oleh para  pekerja  migran,  sehingga  kedepannya  mampu menyediakan pemulihan.

## C. Penutup
Permasalahan  pekerja  migran  di  Piala  Dunia  2022  Qatar berasal dari peraturan nasional Qatar yang menerapkan Sistem Kafala, yang dinilai  tidak mengutamakan HAM dan keamanan para pekerja migran. Sebagai landasan hukum, Qatar mengacu pada  Labour  Law  dan  Sponsorship  Law  yang  seharusnya menjadi  perlindungan  terhadap  praktik  eksploitasi  kepada tenaga kerja seperti yang terjadi dalam proyek pembangunan Piala Dunia 2022. Akhirnya pada tahun 2020, pemerintah Qatar melakukan  reformasi  kebijakan  bagi    pekerja    migran  yaitu,
dengan penghapusan No Objection Certificate, Exit Permit dan penetapan  upah    minimum    yang    dinilai    sebagai    akhir reformasi sistem   Kafala.  Selainn itu, Qatar telah meratifikasi dua perjanjian inti HAM internasional yaitu ICCPR dan ICESCR yang mencakup mengenai hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya  yang  menekankan  pada  penghapusan  diskriminasi terhadap pekerja sehingga menjadi  perlindungan internasional utama  bagi  para  pekerja  migran  di  Qatar  dalam  Piala  Dunia 2022.  International  Labour  Organization  sebagai  organisasi internasional  bertanggung  jawab  untuk  menyusun  dan mengawasi  standar-standar  ketenagakerjaan  internasional. Dalam  kasus  ini,  ILO  memberikan  berbagai  teguran  yang diajukan kepada Qatar dan menyatakan ketidakpatuhan Qatar terhadap  Forced  Labour  Convention  No.  29  serta  mendorong FIFA untuk merilis FIFA’s Human Rights Policy  sebagai wujud implementasi komitmen FIFA terhadap HAM.

## Referensi
Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)
Aljazeera.  Qatar  Introduces  Changes  to  Labour  Law. https://www.aljazeera.com/economy/2016/12/14/q atar-introduces-changes-to-labour-law
Ambarita, Richard, Azhar Azhar, & Muhammad Yusuf Abror. Analisis  Kepentingan  Qatar  Dalam  Penyelenggaraan Piala Dunia Fifa 2022. PhD diss., Sriwijaya University.
2022.
Amnesty International. The Ugly Side of the Beautiful Game. London: Amnesty International Ltd. 2016.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Amnesty. Reality Check: Migrant Workers Rights With Two Years To Qatar 2022 World Cup. https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/201 9/02/reality-check-migrant-workers-rights-with-
two-years-to-qatar-2022-world-cup
Antonie Duval & Daniela Heerdt.  FIFA and Human Rights – a Research  Agenda.  Tilburg  Law  Review,  Vol.  25,  No.  1. 2020.
Ashraf,  Iram.  Emerging  Issues:  FIFA  World  Cup  2022:
Enjoying the Game at the Suffering of Migrant Workers.
University  of  Baltimore  Journal  of  International  Law. Vol. 4, No. 2. 2016.
BBC.  Qatar  2022:  'Forced  labor'  at  World  Cup  Stadium. https://www.bbc.com/news/world-middle-east- 35931031
Diop,  Abdoulaye,  Trevor  Johnston,  and  Kien  Trung  Le. Migration  Policies  across  the  GCC:  Challenges  in Reforming  the  Kafala.  Cambridge:  Gulf  Research Center. 2018.
Dorsey,  James M.  How  Qatar  Is  Its  Own Worst Enemy.  The International  Journal  Of  The  History  Of  Sport.  Vol.  32,
No. 3. 2015
Elgahani, Herba  & Raffaello Furlan. Post-2022 FIFA World Cup in the State of Qatar: Regeneration Strategies for Doha. Journal of Urban Regeneration & Renewal. Vol. 11, No. 4. 2018.
Erfani, Azadeh. Kicking Away Responsibility: FIFA’s Role in Response  to  Migrant  Worker  Abuses  in  Qatar  2022 World Cup. Sports Law Journal. Vol. 2, No. 2. 2015.

## Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)
Gabison,  Owen  &  Pete  Pattison.  Death  Toll  among  Qatar's 2022 World Cup Workers Revealed.
https://www.theguardian.com/world/2014/dec/23/ qatar-nepal-workersworld-cup-2022-death-toll-doh
Garret,  Amanda.  The  End  of  Kafala?  Evaluating  Recent Migrant Labor Reforms in Qatar. Georgetown Journal of International Affairs. Vol. 21. 2020.
Hapsari,  Dian,  Ika  Putranti  &  Marten  Hanura.  Aktivisme Advokasi Amnesty International dalam Menghilangkan Praktik  Perbudakan  Modern  di  Qatar:  Studi  Kasus “Hidden  Crime”  dibalik  Persiapan  Piala  Dunia  2022. Journal of International Relations, Vol. 8, No. 3. 2022.
IHRB.  Qatar  Announces  Series  of  Labour  Reforms. https://www.ihrb.org/news/news-qatar-announces- labour-reforms
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

## International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural
Rights (ICESCR)
International  Justice  Resource  Center.  Qatar  To  Become Party  To    Two  UN  Human  RIghts  Conventions. https://ijrcenter.org/2018/06/05/qatar-to-become- party-to-two-un-human-rights-conventions/

## International  Labour  Organization.  Regulatory  Framework
Governing Migrant Workers. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- arabstates/---ro-
beirut/documents/legaldocument/wcms_728266.pdf
Jureidini, Ray. Migraine Labour Recruitment to Qatar: Report for  Qatar  Foundation  Migrant  Worker  Welfare Initiative.  Doha:  Bloomsbury  Qatar  Foundation Journals. 2014.
Khan,  Azfar  &  Hélène  Harroff-Tave.  Reforming  the  Kafala: Challenges  and  Opportunities  in  Moving  Forward.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Asian  and  Pacific  Migration  Journal,  Vol.  20,  No.  3-4. 2011.

## Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81)
Law No. 14 of 2004 Labor Law
Law  No.  21  of  2015  On  the  Entry,  Exit,  and  Residency  of Foreign Nationals
Law No. 4 of 2009 Sponsorship Law
Lens, Margot. An Analysis of Qatar’s Migrant Workers and the 2022 FIFA World Cup as an Agent of Change from an International  Law  Perspective.  Teseis.  Tilburg: International and European Law. 2017. hal. 12-13.
Liew,  Jonathan.  World  Cup  2022:  Qatar’s  Workers  Are  Not Workers,  They  Are  Slaves  and  They  Are  Building
Mausoleums, Not Stadiums. https://www.independent.ie/sport/soccer/
qatars-2022-world-cup-workers-are-not-workers- they-are-slaves-and-they-are-building-mausoleums- not-stadiums-36193605.html
Malaeb,  Hanan  N.  The  “Kafala”  system  and  human  rights: time for a decision. Arab Law Quarterly. Vol.  29, No. 4. 2015.
March, John & Christ Wilson. The Beautiful Game - The Qatar World Cup 2022. Journal of Business Ethics Education. Vol. 12, No. 1. 2015.
Montague, James. Desert Heat: World Cup Hosts Qatar Face Scrutiny Over “Slavery” Accusations. http://edition.cnn.com/2013/04/30/sport/football/f ootball-qatar-world-cup-2022-worker-rights
Muhaimin.  Metode  Penelitian  Hukum.  Mataram:  Mataram Press. 2020.
Nurhayati, Yati, Ifrani & M. Yasir Said. Metodologi Normatif Dan  Empiris  dalam  Perspektif  Ilmu  Hukum.  Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia. Vol. 2, No. 1. 2021.
P, Ter Haar B. The FIFA 2022 World Cup and Labour Rights - Seizing the Moment for Labour Law Reforms in Qatar. Kutafin Law Review. Vol. 5, No. 1. 2018.
Pessoa, Silvia, Laura Harkness & Andrew Gardner. Ethiopian Labor  Migrants  and  the"  Free  Visa"  System  in  Qatar.
Human Organization. Vol. 73, No. 3. 2014.

## Renkiewicz, Paula. Sweat Makes the Green Grass Grow: The
Precarious  Future  of  Qatar's  Migrant  Workers  in  the Run up to the 2022 FIFA World Cup Under the Kafala System  and  Recommendations  for  Effective  Reform.
American University Law Review, Vol. 65, No. 3. 2016.
Rookwood, Joel. Access, security and diplomacy: Perceptions of soft power, nation branding and the organisational challenges facing Qatar’s 2022 FIFA World Cup. Sport, Business and Management. Vol. 9, No. 1. 2019.
Russo,  Edurdo  et  al.  Diamond  Of  The  Desert:  The  Case  Of Qatar’s 2022 Fifa World Cup. Tourism and Hospitality Management. Vol. 28, No. 2. 2022.
Scott,  Victoria.    Summer  Working  Restrictions  for  Qatar Laborers Begin Tomorrow. https://dohanews.co/summer-working-restrictions-
for-qatarlaborers-begin-tomorrow/ .
Seshan, Ganesh. Migrants in Qatar: A Socio-Economic Profile. Journal of Arabian Studies. Vol. 2, No. 2. 2012.
Silvi, Ana. Analisis Sistem Kerja Kafala Terhadap Pelanggaran Hak  Pekerja  Migran  Indonesia  Di  Saudi  Arabia.  S1 thesis, Universitas Mataram. 2022.
The  Economist.  Open  Doors  But  Different  Laws. https://www.economist.com/middle-east-and- africa/2016/09/08/open-doors-but-different-laws
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Towe,  Emma.  A  Country  Prospering  on  Abuse:  Migrant Worker  Exploitation  and  Labor  Reform  in  Qatar. Marketing Undergraduate Honors Theses. 2022.
Yuliarti,  Ni  Putu  Rai  &  Dewa  Gede  Sudika  Mangku.
Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan  Korban Trafficking  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia Internasional. Jurnal Internasional Kriminologi dan Sosiologi . Vol. 9. 2020.