## NOMENKLATUR PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH ARSYAD AL-BANJARIY
(Studi atas Kitab an-Nikah karya al-Banjariy)
M. Fahimul Fuad 1

## Abstract
The being of Islamic igures in Indonesia in past becomes important in the history  of  Islamic  world.  There  is  main  chain  which  is  connecting  among Indonesian Islamic  igure and others especially in Middle East. This main chain  particularly  to  the  relation  of  geneology  science  of  Middle  East, especially in Makkah-Madinah, until becomes  igure who has a reputation and network level-world.
One  of  the  Islamic  Nusantara’s   igures  who  has  a  important  role  in  the religious living in this country is Muhammad Arsyad al-Banjari. From main chain side of knowledge, he belongs with ‘the graduate of Middle East.’ In this point, it becomes important to go along how the construct of Arsyad Al-Banjari’s thought is, as in his work (kitab). This investigation of course will  engage  ‘the  biographic  side’  from  the   igure,  including  geneology  of knowledge and also science posture which is taken when it is closed to the reality of the society.
The  thought  of  al-Banjari  about  marital  law,  especially  in  his  kitab,  an- nikah.  This  kitab  speci ically  examines  the  marriage  with  the  systematic from marital law, essential principles, till the break of marriage including the  detail  in  each  contain.  In  that  kitab,  the  law  that  al-Banjari  offers, ‘almost’ all of them adopt from Fiqh Sya i’iyyah.
Keywords : thought of law, kitab al-nikah

## A. Pendahuluan
Sebagai  Negara  dengan  mayoritas  penduduknya  yang  beragama Islam,  Indonesia  memiliki  peran  signi!ikan  dalam  dunia  Islam.
1 Dosen Syariah STAI Darussalam Lampung
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
Keberadaannya menjadi penting tatkala menilik adanya tokoh-tokoh keislaman yang lahir dari bumi Indonesia. Keberadaan mereka tidak hanya  sebatas  menjadi  tokoh  lokal  Indonesia,  bahkan  beberapa diantaranya menjadi rujukan bagi umat islam pada level dunia.
Menurut Azyumardi Azra, terdapat mata rantai yang
menghubungkan  antara  tokoh  ulama’  Indonesia  dengan  ulama  lain khususnya  Timur  Tengah.  Mata  rantai  ini  terutama  pada  tataran hubungan geneologi keilmuan yang sering termanifestasi dalam relasi guru-murid. Fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa banyak muslim Indonesia  yang tholab  al-  ilmi ke  timur  tengah  khususnya  Makkah- Madinah,  lantas  menjadi  ulama  yang  memiliki  reputasi  dan  jaringan tingkat dunia.
Diantara kelompok ulama ini, ada yang tetap tinggal dan menetap di Timur Tengah hingga menjadi syaikh disana seperti Imam Nawawi al-Bantani. Tapi, tidak sedikit pula yang lantas pulang ke tanah air dan menjadi  ulama  yang  disegani  di  daerah  asalnya.  Karenanya,  secara umum, biasanya terdapat satu mata rantai keilmuan diantara ulama- ulama  Nusantara,  karena  memang  berakar  dari  satu  sumber  yang sama. Di sisi lain, keberadaan ulama Nusantara, kadang juga ditopang dengan hasil karya tulis ilmiah yang dihasilkan sebagai akumulasi dari kemampuan kognisi keilmuan dan dialog dengan realitas masyarakat yang  dihadapi.  Pada  tataran  ini,  banyak  kita  jumpai  karya  ulama Nusantara  yang  menggambarkan  pergumulan  keilmuan  teoritis dengan kenyataan problem sosial yang ada.
Salah  satu  ulama  Nusantara  yang  memiliki  peran  penting  dalam kehidupan beragama di Negeri ini adalah Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari.  Dari  sisi  mata  rantai  keilmuan,  beliau  termasuk  ‘alumni Timur  Tengah’,  sehingga  memiliki  sambungan  ‘sanad’  keilmuan dengan  ulama-ulama  di  sana.  Lantas,  beliau  ‘pulang  kampung’  dan menyebarkan  Islam  di  daerahnya  serta  menjadi  tokoh  panutan  yang disegani. Di samping itu, beliau juga menghasilkan karya ilmiah yang merupakan cerminan keilmuan yang dimiliki khususnya dalam ranah hukum Islam. Pada titik ini, sesungguhnya penting untuk menelusuri bagaimana  konstruk  pemikiran  Arsyad  al-Banjari  sebagaimana tertuang dalam kitab karyanya. Penelusuran ini tentu akan melibatkan ‘potret biogra!is’ dari sang tokoh, termasuk geneologi keilmuan yang dimiliki  serta  sikap  ilmiah  yang  diambil  saat  bersentuhan  dengan
realitas  masyarakat  yang  ada.  Makalah  ini  –dalam  batas  tertentu- mencoba  menguak  point-point  di  atas,  dengan  pendekatan  sejarah hukum 2 .
B. Sketsa Biogr ai al-Banjari dan Karyanya
Nama  lengkapnya  adalah  Muhammad  Arsyad  al-Banjari.  Kata  al- Banjari merupakan laqab yang menunjukkan daerah asal Muhammad Arsyad yaitu Banjar, Kalimantan. Dilahirkan di Martapura, Kalimantan Selatan  dan  hidup  dalam  rentangan  waktu  1122-1227  H/  1710- 1812 M. Pendidikan awal ia dapat dari ayah dan guru-guru setempat. Diduga kuat bahwa pendidikan awal yang ia peroleh tidak melalui satu lembaga resmi, sebab dalam catatan Azyumardi tidak ditemukan bukti yang kuat mengenai adanya lembaga pendidikan semacam surau atau pesantren di daerah ini 3 .
Namun  demikian,  tingkat  kemampuan  Muhammad  Arsyad  kecil cukup  mengagumkan.  Disebutkan  bahwa  saat  usia  berusia  tujuh tahun,  ia  telah  mampu  membaca  al-Qur’an  dengan  sempurna.  Ini pulalah  yang  lantas  mendorong  sultan  saat  itu,  yakni  Sultan  Tahlil Allah (1112-1158 H/ 1700-1745 M) untuk ‘mengangkatnya’ menjadi bagian ‘keluarga istana’.
Saat  usia  dewasa,  Sang  Sultan  berkenan  menikahkannya  dengan seorang  wanita  yang-menurut  Steenbrink-  bernama  Bajut.  Namun, tak berselang lama pasca pernikahan itu, Muhammad Arsyad dikirim oleh Sultan untuk memperdalam ilmu agama dengan cara belajar ke Makkah.  Saat  itu  istrinya  sedang  hamil.  Nampaknya, rihlah  ilmiah Muhammad  Arsyad  berjalan  dengan  baik  karena  seluruh  biaya akomodasinya ditanggung oleh pihak istana. 4
2 Metode ini  berupaya menyingkap hukum dalam perspektif sejarah. Sehingga yang menjadi  kajiannya  adalah  pertumbuhan  dan  perkembangan  beserta  aspek-aspek  yang melatarbelakanginya.  Lihat,  Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Cet.  III, Jakarta: Raja Gr a indo Persada, 2001, h., 102
3 Azyumardi  Azra, Jaringan  Ulama  Timur  Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara  Abad XVII dan XVIII , Bandung: Mizan, 1995, hlm., 315-316;  Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam , Cet. IX, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, h., 37.
4 Karel  A.  Steenbrink, Beberapa  Aspek  Islam  di  Indonesia  Abad  ke-19, Jakarta:  Bulan Bintang, 1984, h., 92.

## NOMENKLATUR PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH ARSYAD AL-BANJARIY
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
Saat belajar di Haramayn, al-Banjari memiliki beberapa kawan dari Nusantara  yang  belakangan  juga  menjadi  ulama-ulama  kenamaan, mereka  adalah  Abdus  Shomad  al-Palimbany  (Palembang),  Abdul Wahab Bugis (Sulawesi) dan Abdurrahman Misry (Betawi). Keempat ulama ini pernah belajar bersama mengenai tasawuf dan thariqoh pada Syeikh Abdul karim as-Sammany. Di samping itu, al-Banjari juga ngaji kepada ulama-ulama kenamaan lainnya, yaitu al-Damanhuri, Sulaiman al-Kurdi, dan atha’illah al-Mishry. Juga ada kemungkinan besar bahwa al-Banjari berguru pula kepada Ibrahim ar-Rais az-Zamzami, seorang ahli  falak.  Sebab,  menurut  Azyumardi,  dugaan  ini  didasarkan  pada kemampuan ilmu falak yang dimiliki oleh al-Banjari yang mencatatkan namanya sebagai ulama yang paling menonjol dalam ilmu falak ini.
Tetapi,  tidak  berarti  bahwa  al-Banjari  hanya  ahli  dalam  bidang falak  semata,  bahkan  bukti  otentik  yang  sampai  saat  ini  masih  ada, al-Banjari  termasuk  ulama  yang ‘alim dalam  bidang  !ikih.  Karyanya, sabilal muhtadin menjadi bukti akan kepakarannya dalam bidang !ikih ini. Di samping itu, beliau juga seorang yang mumpuni dalam bidang tasawuf dengan bukti adanya karangan beliau, kanz al-ma’rifah, yang membahas persoalan tasawuf. Sehingga, paling tidak, al-Banjari adalah seorang yang ‘alim dalam tiga bidang:  !ikih, tasawuf dan juga falak. 5
Pasca  kepulangannya  ke  tanah  air,  khususnya  Banjar,  al-Banjari lantas memulai dakwahnya. Fokus utama yang ia tuju adalah garapan bidang  pendidikan.  Karnanya,  ia  lantas  meminta  kepada  Sultan sebidang tanah yang akan ia pakai untuk mendirikan semacam lembaga pendidikan. Lembaga ini, tampaknya, tidak jauh beda dengan lembaga semisal  pesantren  di  jawa.  Di  sini  terdapat  ruang  pembelajaran, rumah  guru  dan  juga  pondokan  santri,  serta  perpustakaan.  Dari
5 Steenbrink menilai bahwa Arsyad al-Banjari adalah seorang Ulama yang ‘alim dalam bidang Fikih dan Tasawuf dengan bukti adanya karya tulis dalam masing-masing bidang. Lihat., Steenbrink, Beberapa ., hlm. 91 & 96. sedangkan mengenai keahlian dalam bidang falak, memang tidak ada bukti otentik berupa karya tulis dari al-Banjari yang membahas tentang falak. Namun, kemasyhurannya sebagai seorang yang ahli falak telah dikenal dan diakui  oleh  berbagai  kalangan.  Ini  terutama  dikaitkan  dengan  cerita  yang  menyatakan bahwa al-Banjari saat pulang ke tanaha air dan singgah di Betawi, pernah membetulkan arah  kiblat  beberapa  masjid  di  sana  yang  ia  nilai  salah.  Dan,  ternyata  akurasi  dari pembetulan al-Banjari diakui oleh banyak kalangan termasuk kolonial belanda saat itu. Mengenai  hal  ini,  lihat,  Steenbrink, Beberapa. ,  hlm.92-93;Azyumardi  Azra., Jaringan .,  h. 318.
lembaga inilah lantas lahir kader-kader ulama yang menyebarkan dan mengajarkan islam di Kalimantan.
Saat telah berada di tanah air, al-Banjari tidak lantas menghilangkan kontak  hubungan  dengan  akar  keilmuannya  di Haramayn .  Tercatat bahwa ia masih menjalin ‘kontak keilmuan’ dengan beberapa gurunya, terlebih  tatkala  dihadapkan  pada  persoalan  keagamaan  yang  ‘tidak cukup’ di hadapi sendiri. Dalam catatan Azyumardi terdapat penjelasan bahwa  al-Banjari  pernah  meminta  fatwa  kepada  gurunya,  Sulayman al-Kurdi, mengenai masalah pajak dan zakat. Namun sayang, jawaban atas pertanyaan itu tidak terdokumentasi dengan baik. Namun hal ini cukup membuktikan adanya kontak keilmuan yang terus dijaga oleh al-Banjari dengan para gurunya.
Pada  tataran  birokrasi,  al-Banjari  juga  memiliki  pengaruh  yang cukup  kuat.  Ini  dibuktikan  dengan  dibentuknya  lembaga  pengadilan agama yang mengurusi persoalan hukum islam yang berlaku di daerah Banjar. Langkah selanjutnya, al-Banjari juga memperkenalkan jabatan mufti  yang  berfungsi  memberikan  fatwa  mengenai  persoalan  agama dan  sosial.  Jabatan  ini,  menurut  Snouck  Horgronye  –sebagaimana dikutip Steenbrink-, adalah jabatan yang memilki prestise tinggi dan hanya ulama yang paling pandai dan berbakatlah yang mendudukinya. Karena  itu,  berbeda  dengan  di  jawa  misalnya,  jabatan  ini  sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat Banjar.
Sebagaimana  telah  disinggung  di  atas,  bahwa  al-Banjari  adalah seorang yang memiliki kemampuan mumpuni dalam beragam bidang keilmuan. Ini dibuktikan dengan adanya kitab yang merupakan buah pena  dari  al-Banjari.  Sejauh  penelusuran  yang  penyusun  lakukan, kitab-kitab itu adalah:
1.  Sabilal  Muhtadin  li at-Tafaqquh  !i  Amr  ad-Din .  Kitab  ini  ditulis menggunakan arab  pegon .  Kitab  ini  berbicara  mengenai   ikih khususnya  ikih mazhab Sya i’I, sebagaimana yang dikatakan sendiri oleh  al-Banjari  dalam muqaddimah kitabnya.  Kitab    ini  terbagi atas  dua  juz,  dengan  pembahasan  masing-masing  juz  I  mengenai thoharoh (bersuci) hingga sebagian pembahasan mengenai shalat. Sedangkan juz II melanjutkan pembahasan mengenai shalat sampai haji  dan  sedikit  tambahan  mengenai udlhiyyah (sembelihan)  dan ath’imah (perjamuan). Boleh dikatakan bahwa melihat kajian dalam
NOMENKLATUR PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH ARSYAD AL-BANJARIY
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
kitab ini, al-Banjari hanya memfokuskan kitab ini pada persoalan hukum ibadah  mahdlah dengan  sedikit  tambahan  mengenai  dua point di atas. Karenanya, bagi Steenbrink, sosok al-Banjari dianggap hanya  mementingkan  persoalan  ibadah  semata 6 .  Sementara persoalan hukum keluarga khususnya hukum perkawinan sebagai kajian  utama  dalam  makalah  ini,  tidak  ditemukan  di  dalamnya. Karena  itu,  kitab  ini  tidak  dijadikan  sebagai  rujukan  primer  dan hanya menjadi sumber pendukung.
2.  Kitab  an-Nikah .  Kitab  ini  juga  ditulis  dengan arab  pegon .  Tidak seperti Sabilal Muhtadin yang berukuran tebal, kitab ini hanyalah kitab tipis. Dalam terbitan YAPIDA, jumlah halaman kitab ini hanya 69  halaman  mencakup  daftar  isi.  Namun,  sesuai  dengan  nama kitab yang disematkan, kitab ini khusus mengkaji persolan hukum perkawinan  dalam  Islam.  Lembaran  isinya  hanya  berkutat  pada persoalan  perkawinan.  Diawali  dengan  kajian  mengenai  hukum nikah,  lantas  persoalan  wali,  saksi,  ijab-qabul,  kafa’ah,  khulu’, thalaq,  iddah,  ihdad,  dan  diakhiri  dengan  contoh  khutbah  nikah. Kitab  inilah  yang  menjadi  sumber  primer  penulisan  makalah  ini. Sebab, di dalamnya terdokumentasi pemikiran al-Banjari mengenai hukum perkawinan Islam.
3.  Kanz al-Ma’rifah . Kitab ini merupakan kitab mengenai kajian bidang Tasawuf.
4. Kitab  Ushuludin Kitab  Yang  Berkaitan  Dengan  Keimanan  Dan Ketauhidan, Sifat-Sifat Allah Swt Dan Rasulullah Saw. Ditulis Tahun 1774 M.
5. Kitab  Luqthatul  ‘Ajlan  Fi  Bayani  Haidhi  Wa  Istihadhati  Wa Nifasinniswan .  Kitab  Yang  Berisi  Mengenai  Haidh,  Istihadhah  Dan Nifas.
6 Kesimpulan ini diambil oleh Steenbrink dengan hanya merujuk pada kitab Sabilal Muhtadin , dan tidak pada kitab an-Nikah, misalnya. Dugaan penyusun, Steenbrink belum menemukan kitab yang disebut terakhir ini, sehingga ia tak mencantumkan nama kitab itu  sebagai  karya  al-Banjari  dan  juga  tak  mengulas  isinya  hingga  muncul  kesimpulan sebagaimana  di  atas.  Jika  ditilik  dari  tahun  peberbitan,  memang  terdapat  selisih  waktu yang  cukup  jauh  antara  karya  Steenbrink  (1984)  dengan  Kitab  an-Nikah  al-Banjari (1998). Kemungkinan ini juga diungkapkan oleh Steenbrink dengan menyatakan bahwa kesimpulan  yang  diambil  belum  !inal  oleh  karena  masih  adanya  karya  al-Banjari  yang belum  ditemukan.  Salah  satunya  –mungkin-  adalah Kitab  an-Nikah  ini .  Lihat  Karel  A. Steenbrink, Beberapa. , h. 100.
6. Kitab Fara-Idh. Kitab Yang Berisi Mengenai Hukum Waris.
7. Kitab  Tuhfaturraghibien .  Kitab  Yang  Berisi  Tentang  Iman,  Hal-Hal Yang  Merusak  Iman,  Tanda-Tanda  Orang  Murtad  Dan  Hukumnya. Ditulis Tahun 1774 M
8. Kitab  Al-Qaulul  Mukhtashar  Fi  ‘Alamatil  Mahdil  Muntazhar .  Kitab Yang Berisi Mengenai Turunnya Imam Mahdi, Nabi Isa As, Tentang Dajjal, Keluarnya Ya’juj Dan Ma’juj. Ditulis Tahun 1196 H.
9. Kitab Ilmu Falak . Kitab Yang Berisi Tentang Cara Menghitung Kapan Terjadinya Gerhana Matahari Dan Bulan.
10. Fatawa  Sulaiman  Kurdi. Risalah  Fatwa-Fatwa  Syeikhul  Islam Imamul  Haramain  ‘Alimul  ‘Allamah  Muhammad  Bin  Sulaiman  Al Kurdie.
11. Mushaf Al Quran Al Kariem. Al Quran Yang Ditulis Dengan Perasaan Seni (Kaligr a i)
12. Kitab  Fathul  Jawad .  Memuat  Ketentuan  Fikih  Tentang  Hak Pemilikan, Penguasaan, Dan Penggunaan Tanah. 7

## C. Pemikiran Arsyad al-Banjari mengenai hukum perkawinan
Paparan mengenai pemikiran hukum perkawinan menurut Arsyad al-Banjari ini akan diuraikan berdasarkan sistematika kitab karyanya tentang  pernikahan,  kitab  an-nikah.  Pertama,  diuraikan  mengenai hukum  nikah,  lantas  diikuti  dengan  rangkaian  rukun  nikah  beserta penjelasan  detail  masing-masing,  kemudian  putusnya  perkawinan, baik  melalui khulu’ maupun thalaq beserta  konsekwensi iddah di dalamnya serta kajian penutup mengenai ihdad .

## a. Hukum Nikah
Mengawali  kajiannya,  al-Banjari  memaparkan  tentang  hukum nikah.  Ia  menuliskan  bahwa  hukum  nikah  adalah  sunnah.  Ini  bagi mereka  yang  menginginkan  pernikahan  itu  serta  memiliki  syarat ‘kebendaan’  yang  cukup  untuk  melangsungkan  sekaligus  menjaga eksistensi  nikah  seperti  mahar  dan  na kah.  Jika  ini  tidak  dimiliki, yang lebih utama, lanjutnya, adalah meninggalkan pernikahan seraya
7 http:// wikiepedia.org. Muhammad Arsyad al-Banjari .

## NOMENKLATUR PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH ARSYAD AL-BANJARIY
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
mengekang  nafsu  lewat  puasa.  Selanjutnya,  nikah  dihukumi  makruh bagi  orang  yang  tidak  menginginkan  pernikahan  itu  sekaligus  tiada mempunyai syarat kecakapan kebendaan maupun kesehatan. Artinya ia tidak memiliki harta yang cukup dan juga ‘kejantanan’.   Tetapi  jika kondisi memungkinkan baik dari sisi harta maupun kesehatan, maka yang  utama  adalah  menjalankan  pernikahan,  baik  orang  tersebut disibukkan oleh ibadah maupun tidak. 8
Selanjutnya, al-Banjari menyatakan sunnah hukumnya bagi seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita untuk melihat ‘calon pengantin’  pada  obyek  wajah  dan  tapak  tangan  hingga  pergelangan. Ketentuan  ini  juga  berlaku  bagi  wanita,  yaitu  ia  juga  memiliki kesunnahan untuk  menilik  sang  calon  suami.  Keduanya,  menurut al-Banjari,  tidak  boleh  melihat  pada  obyek  antara  pusar  dan  lutut. Mengulas mengenai persoalan melihat lain jenis ini, al-Banjari lantas memaparkan  hukumnya  yang  ia  nilai  pada  awalnya  sebagai  haram. Hanya  saja,  hukum  ini  begeser  menjadi  boleh  dengan  tujuh  alasan  : hendak  dinikahi,  kesaksian,  perniagaan,  perbudakan,  pendidikan, pengobatan dan pemberlakuan hukum berdasarkan putusan hakim. 9
Selanjutnya,  al-Banjari  menuturkan  perempuan  yang  sunnah, makruh  dan  haram  dinikahi.  Adapun  yang  sunnah  dinikahi, menurutnya,  adalah  wanita  yang  memiliki  kriteria  sebagai  berikut: kuat agamanya, gadis, jelas nasabnya, menarik bagi calon suami, subur, tidak  terlalu  dekat  hubungan  kekerabatannya,  pengasih,  berakal sehat, baligh, berakhlak baik, sedikit tuntutan maharnya, dan berkulit putih-kekuningan.  Kesunnahan  ini  juga  berlaku  bagi  perempuan tatkala  memilih  calon  suami.  Mengenai  hukum  makruh,  al-Banjari menyebutkan  makruh  menikahi  perempuan  yang  berkulit  kebiruan, terlalu kurus-tinggi atau sebaliknya terlalu pendek, tua dan juga yang buruk perangainya.
Adapun hukum haram berlaku bagi wanita yang senasab, sesusuan, mushaharah ,  mengumpulkan  dua  wanita  bernasab  sama  dalam  satu ikatan  pernikahan,  sebab thalaq  bain sebelum  dinikah  orang  lain, serta sebab lian . 10
8 Muhammad Arsyad al-Banjari, Kitab an-Nikah ., Martapura: YAPIDA, 1998,  h. 1
9 Ibid ., h 2. 10 Ibid ., h. 3

## 1.  Rukun nikah.
Al-Banjari  dalam  kitabnya  tidak  menyebut  secara  eksplisit istilah  mengenai  rukun  nikah.  Hanya  saja,  paparan  yang  ia  berikan menjelaskan  point-point  mengenai  rukun  dalam  pernikahan,  yang meliputi  wali,  saksi,  ijab-qabul,  termasuk  kedua  mempelai  tatkala membahas  mengenai kafa’ah Karenanya,  pembahasan  ini  akan merunut pada logika bahasan kitab dimaksud.
a.  Wali.
Al-Banjari  membedakan  wali  dengan  kategori  wali aqrab dan ab’ad. Kriteria  pertama  adalah  wali  yang  memiliki  garis  keturunan yang  lebih  dekat  dengan  wanita  yang  hendak  menikah,  sementara kelompok  kedua  adalah  wali  yang  hubungan  kekerabatannya  lebih jauh dibanding wali lain yang masih ada. Dalam persoalan perwalian, maka  wali aqrab memiliki  hak  yang  lebih  besar  untuk  menikahkan dibanding wali ab’ad. Adapun susunan perwalian dimulai dari bapak, kemudian  kakek  dari  jalur  bapak,  dan  seterusnya,  saudara  laki-laki seibu-bapak,  saudara  laki-laki  se-bapak,  kemudian  anak  masing- masing dari kedua kelompok terakhir secara hirearkis, kemudian cucu masing-masing  dalam  urutan  yang  sama,  dan  seterusnya  ke  bawah. Kemudian jika para wali ini tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada saudara ayah yang se-ibu bapak, saudara ayah yang sebapak, dan  anak-anak  serta  cucu  kelompok  ini  dalam  urutan  strati!ikasi sebagaimana di atas. 11
Selanjutnya, al-Banjari membagi kelompok wali menjadi wali mujbir dan bukan mujbir. Wali pertama adalah wali yang bisa menggunakan ‘hak  veto’  perwaliannya  untuk  menikahkan  seorang  wanita  meski tanpa  izinnya.  Dalam  hal  ini,  al-Banjari  mensyaratkan  beberapa  hal, yaitu: wanita tersebut masih gadis, adanya suami yang se-kufu, sang suami  memiliki mahar  misil ,  tidak  ada  nuansa  permusuhan  antara pihak  calon  suami  dan  wanita  yang  hendak  dinikahkan,  serta  tidak adanya permusuhan antara wali dengan wanita calon mempelai. 12
Adapun  perpindahan  hak  perwalian  dari aqrab kepada ab’ad, menurut  al-Banjari,  disebabkan  oleh  dua  belas  hal.  Sebab  pertama
11 Ibid., h. 11 12 Ibid ., h. 14-15

## NOMENKLATUR PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH ARSYAD AL-BANJARIY
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
sampai keempat jika sang wali aqrab adalah hamba, baik berupa abdun qinn,  abdun  mudabbar,  abdun  mukatab maupun abdun  muba’adl . Keempat status ini menyebabkan perpindahan hak perwalian kepada wali ab’ad, bukan  kepada  hakim.  Kelima,  jika  wali aqrab belum baligh, selanjutnya jika wali aqrab gila, jika wali aqrab dungu, lemah penglihatan dan pikiran sebab usia tua atau kurang akalnya, kemudian jika wali aqrab adalah seorang khunsa musykil (waria), jika wali adalah orang yang fasik, dan terakhir jika wali itu adalah orang yang tuli dan bisu  tanpa  tahu  bahasa  isyarat,  maka  hak  perwaliannya  berpindah kepada wali ab’ad. 13
Sedangkan  mengenai  keberlakuan  wali  hakim,  al-Banjari mengungkapkan ada sepuluh sebab, yaitu ketiadaan wali, jauhnya letak keberadaan  wali,  tidak  diketahuinya  keberadaan  wali,  keberadaan wali tidak bisa dipastikan, adanya bahaya yang menghalangi kehadiran wali, wali dalam keadaan terjepit, wali dalam keadaan sakit yang tak memungkinkan  untuk  melaksanakan  tugas  perwaliannya,  sang  wali hendak menikahi perempuan yang ada dalam perwaliannya itu, wali berada dalam kondisi haji atau umrah, serta wali enggan untuk menjadi wali,  padahal  sang  wanita  hendak  menikah  dengan  laki-laki  yang se-kufu.  Jika  kondisi-kondisi  ini  terjadi,  maka  wali  hakim  berperan memainkan  fungsi  perwalian  dalam  akad  nikah  menggantikan  wali yang terhalang tersebut. 14
b.  Saksi.
Saksi, menurut al-Banjari, harus memenuhi tiga belas syarat. Yaitu: islam,laki-laki, berjumlah dua orang, merdeka, berakal, baligh, mampu melihat, mendengar, mampu berbicara (tidak bisu), bukan anak dari yang  hendak  menikah,  bukan  bapak  dari  yang  hendak  menikah, tiadanya rasa permusuhan diantara pihak-pihak dalam akad nikah, dan adil.  Jika  satu  diantara  syarat  tersebut  di  atas  tidak  terpenuhi,  maka saksi  dianggap  tidak  sah,  dan  berimplikasi  kepada  ketidakabsahan nikah. 15
13 Ibid. , h. 17-19
14 Ibid. , h. 19-20.
15 Ibid. , h. 25.
c.  Ijab-qabul.
Secar a deinitif, al-Banjari mengartikan ijab sebagai perkataan wali dari  mempelai  wanita  yang  berisi  pernyataan  nikah  dengan  redaksi kalimat semisal  “ku  nikahkan  akan  dikau  akan  si  anu  dengan  mahar sekian” .  Sedangkan qabul berarti  penerimaan  dari  pihak  pengantin laki-laki  yang  berisi  pernyataan  menerima  nikah  pengantin  putri. Redaksi yang dipakai misalnya, “hamba terima menikah si anu dengan mahar  sekian”. 16 Baik  dalam ijab maupun qabul ,  redaksi  mengenai status  pengantin  wanita  atas  wali  bisa  berbeda-beda,  tergantung status pola relasi antara wali dengan mempelai wanita tersebut. Pada posisi ini, bisa saja redaksi berubah dari kata anakku menjadi cucuku, jika  sang  wali  adalah  kakek  dari  pengantin  wanita.  Demikian  pula dalam qabul , akan disesuaikan dengan redaksi ijab tersebut. Dalam hal ini juga termasuk jika walinya adalah wakil dari wali yang sebenarnya. Sedangkan  jika  mempelai  laki-laki  belum baligh ,  maka  yang  berhak menerima (qabul) atas ijab tersebut adalah bapak atau kakek dari si pengantin ‘anak-anak’ laki-laki tersebut.
Adapun  syarat  dari ijab-qabul ,  bagi  al-Banjari,  ada  lima  yaitu pertama  adanya  persesuaian  redaksi  antara ijab dan qabul. Kedua, hendaknya  antara ijab dan qabul tidak  dipisahkan  oleh  jeda  waktu yang  lama.  Ketiga,  adanya  keharusan  validitas  obyek  dari  ijab-qabul dengan tidak ‘menyelewengkan’ obyek itu sendiri kepada obyek lain. Misalnya, dalam ijab di sebutkan Fatimah, namun dalam qabul disebut ‘Aisyah. Keempat, adanya kesamaan mahar yang disebutkan. Kelima, tidak  adanya ta’liq (menggantungkan  kepada  sesuatu)  dalam ijab- qabul. 17
d.  Kafa’ah.
Membahas kafa’ah berarti pula membahas calon pengantin. Sebab, kafa’ah  itu  sendiri  arahnya  adalah  upaya  persesuaian  pada  tarap seideal mungkin antara calon suami dan calon istri. Karenanya, meski al-Banjari  tidak  mencantumkan  secara  tersendiri  mengenai  point tentang calon mempelai, dapat dikatakan bahwa secara tersirat hal itu telah include dalam pembahasan kafa’ah ini.
16 Ibid. , h. 26.
17 Ibid ., h. 36-37.
NOMENKLATUR PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH ARSYAD AL-BANJARIY
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
Menurut  al-Banjari,  kafa’ah  bisa  dilihat  melalui  lima  indikator 18 . Pertama, Kondisi !isik. Indikator ini terutama bermakna bahwa antara calon  suami  dan  istri  mesti  sama-sama  memiliki  kondisi  !isik  yang ‘prima’  khususnya  berkenaan  dengan  kesehatan  alat  reproduksinya. Sebab,  bila  ini  terganggu  sehingga  mengakibatkan  kegagalan  proses tanasul ,  berarti  pasangan  itu  tidak  sekufu.  Misalnya,  seorang  lelaki yang  impotent,  tidaklah  sekufu  dengan  wanita  yang  ‘subur’.  Begitu juga sebaliknya.
Kedua,  persamaan  status.  Dalam  hal  ini, hurriyah (hak  merdeka) menjadi penentu. Artinya, seseorang yang tidak memiliki kemerdekaan dan  menjadi  budak,  tidaklah  sekufu  bagi  mereka  yang  merdeka. Seorang laki-laki yang berstatus budak, tidaklah sekufu dengan wanita merdeka.
Ketiga,  nasab.  Menjelaskan  hal  ini,  al-Banjari  menyatakan  bahwa seorang  perempuan  yang  berasal  dari  keluarga  yang  seluruhnya beragama  islam,  tidaklah  sekufu  dengan  serang  laki-laki  yang, misalnya,  ayahnya  ka!ir.  Penjelasan  ini  memberikan  satu  gambaran bahwa  aspek  nasab  ternyata  memiliki  cakupan  yang  luas  hingga merambah  pada  persoalan  keberagamaan  ‘keluarga  besar’  masing- masing  calon,  teruatama  keluarga  dalam  garis ashabah .  Selanjutnya, al-Banjari  juga  menyatakan  bahwa  pada  tataran  nasab  ini,  perlu dibedakan  antara  orang ‘ajam dan  orang ‘arab .  Masing-masing  dari mereka tidaklah sekufu buat yang lain. Karenanya, seorang lelaki ‘ajam tidaklah sekufu dengan perempuan arab . Paham ini dibangun oleh al- Banjari dengan satu keyakinan bahwa Allah telah memberi kelebihan kepada  orang arab dibanding  orang ajam ,  termasuk  dalam  dataran nasab perkawinan.
Keempat, iffah. Indikator  ini  bermakna  kualitas  personal  dari masing-masing  calon  terutama  terkait  dengan  integritas  moral  dan keagamaannya. Lebih jauh, integritas ini tidak hanya mencakup kedua calon  mempelai an  sich, namun  juga  diperluas  hingga  mencakup ‘keluarga  besar’  masing-masing.  Misalnya,  seorang  lelaki  yang  biasa bermaksiat  hingga  berstatus fasiq ,  tidaklah  sekufu  dengan  seorang wanita sholihah. Begitu juga, seorang lelaki yang berasal dari keluarga
18 Ibid., h. 28-32.
‘nakal’, tidaklah dianggap sekufu dengan perempuan yang berasal dari keluarga ‘baik-baik’.
Kelima, hirf ah. Aspek  ini  lebih  dekat  dengan  pemaknaan skill (ketrampilan)  masing-masing,  yang  berujung  pada  profesi.  Pada tataran ini, seorang yang memiliki profesi –atau berasal dari keluarga- ‘tidak terhormat’ dianggap tidak sekufu dengan mereka yang berasal dari keluarga –dan atau memiliki profesi- ‘terhormat’. Secara konkret, al-Banjari mecontohkan bahwa seorang lelaki penggembala kambing, tidaklah  sekufu  dengan  wanita  saudagar.  Karena  masing-masing memiliki ‘profesi’ yang tak seimbang.

## 2.  Putusnya pernikahan
Pembahasan  selanjutnya,  al-Banjari  mengemukakan  mengenai putusnya perkawinan. Dalam hal  ini, ia membahas tentang thalaq dan khulu’.
a.  Khulu’.
Menurut al-Banjari, khulu’ adalah:
“menebusi  thalaq  daripada  suami,  maka    jika  berkata  istri  bagi suaminya thalaq olehmu akan daku niscaya kuberi maharku sepuluh real upamanya, atau thalaq olehmu akan daku niscaya kuberi maharku yang engkau utang itu kepadaku”. 19
Jika  sang  suami  lantas  benar-benar  mengabulkan  permintaan thalaq sang istri, maka jatuhlah thalaq. Dalam thalaq seperti ini, suami tidak  memiliki  hak  untuk  merujuk  kembali  istrinya,  oleh  karena  ia telah  menerima  tebusan.  Apabila  memang  ingin  kembali  bersatu, maka mesti dengan nikah baru.
Jika  sang  istri  belum  baligh,  maka  permintaan khulu’ -nya  tiada sah, kecuali jika walinya yang meminta. Apabila ini terjadi dan suami mengabulkan khulu’ via wali ini, maka jatuh thalaq raj’iy , bukan bain , dengan syarat antara keduanya telah terjadi ‘kontak badan’. Jika belum, maka thalaq -nya adalah thalaq bain.
19 Ibid. , h. 37.

## NOMENKLATUR PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH ARSYAD AL-BANJARIY
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
b.  Thalaq.
Al-Banjari  tidak  memberikan  de!inisi  konkret  mengenai thalaq ini.  Ia  langsung  membahas  dengan  menyebutkan  syarat  sahnya. Menurutnya,  syarat  sah  jatuhnya thalaq ada  lima,  yaitu  yang  men- thalaq sudah  baligh,  berakal,  sengaja  sehingga  tidak  sak  sah thalaq orang  yang keceplosan lidahnya  men- thalaq istrinya,  yang  men- thalaq hendaknya mengerti makna thalaq , dan terakhir tidak dengan paksaan. 20
Al-Banjari membagi thalaq menjadi dua jenis, sharih dan kinayah.
Yang pertama jika thalaq itu menggunakan kata-kata yang maknanya jelas  menunjukkan  kata  thalaq  atau  yang  semakna  dengan  itu, misalnya  kata  cerai.  Sementara kinayah merupakan  bentuk thalaq yang  menggunakan  bahasa  kias,  tetapi  memiliki  korelasi  makna dengan  makna thalaq, misalnya  pulanglah  engkau  ke  orang  tuamu.
Thalaq jenis  pertama,  meski  tanpa  diniati thalaq, akan  jatuh thalaq.
Sementara yang kedua, harus dengan niatan men- thalaq sang istri.
Dari sisi bilangan thalaq , thalaq dibedakan menjadi dua: raj’I dan bain . Raj’I merupakan thalaq pada  penjatuhan thalaq pertama  dan kedua. Sedangkan bain merupakan bentuk thalaq ketiga. Bagi suami, dalam thalaq raj’I , masih memiliki hak rujuk selama belum habis masa iddah istri.  Sementara  dalam thalaq  bain harus  dengan  nikah  baru ditambah beberapa persyaratan tertentu. Thalaq bain dibagi menjadi dua: kubra dan sughra. Yang pertama merupakan bentuk thalaq suami pada kali ketiga ia menjatuhkan thalaq nya. Sementara yang kedua bisa saja  merupakan thalaq pertama  atau  kedua,  namun  memiliki  sebab khusus,  yaitu  karena khulu’ , thalaq  pra  coitus ,  dan  karena  terjadinya murtad. 21
Selanjutnya,  Al-Banjari  juga  mengakui  sah-nya ta’liq  thalaq .  Ia menyatakan :
“Sah thalaq dengan ta’liq seperti kata suaminya akan istrinya jika engkau naik ke rumah itu, atau ke rumah (ini, peny), maka tertalaq-lah engkau. Maka apabila naik perempuan itu ke rumah itu atau ke rumah ini, niscaya jatuhlah thalaq-nya seperti demikian itu”. 22
20 Ibid., h. 38.
21 Ibid. , h. 40.
22 Ibid. , h. 38-39

## 3. Iddah dan Ihdad
Al-Banjari memaknai iddah sebagai masa menunggu bagi seorang wanita  pasca  putusnya  hubungan  pernikahan,  supaya  diketahui kesucian rahimnya dalam rangka menjaga nasab , atau hanya dengan alasan ta’abbudy semata. 23 Lama  waktunya,  tiga  kali  masa  suci.  Bagi yang  hamil,  masa  iddah  berlangsung  hingga  melahirkan.  Sedangkan bagi  mereka  yang  ditinggal  mati  suaminya,  ber- iddah selama  empat bulan sepuluh hari. 24
Sementara ihdad, dimaknai  al-Banjari  sebagai  masa  ‘berkabung’ pasca  kematian  suami  dimana    di  dalamnya  seorang  istri  tidak diperkenankan  memakai  pakaian  dan  perhiasan  yang  mencolok.  Di dalamnya,  termasuk  wangi-wangian.  Masa ihdad ini,  bagi  al-Banjari sama  waktunya  dengan  masa iddah kematian,  empat  bulan  sepuluh hari. Pasca ini, wanita tidak lagi terikat dengan iddah maupun ihdad . 25

## D. Analisa terhadap pemikiran hukum al-Banjari

## 1. S ya i’iyyah sentris
Tentunya,  keilmuan  yang  dimiliki  al-Banjari  yang  kemudian  ia sebarkan  merupakan  akumulasi  kognisi  dari  perjalanan  ilmiah  yang beliau lakoni. Potret keilmuan dari sudut pandang geneologi keilmuan menunjukkan bahwa mata rantai keilmuan beliau adalah mata rantai dalam bingkai sya i’iyyah. Sehingga, tak pelak beliau sangat memahami dan menjadi bagian inheren dari rumah besar sya i’iyyah ini.
Al-Banjari sendiri mengakui bahwa apa yang beliau tuangkan dalam karya !iqihnya berakar dan bersumber dari mazhab sya!i’i. Pernyataan ini misalnya kita temui dalam muqaddimah karya terbesarnya, sabilal muhtadin 26 .  Sementara  dalam  kitab  an-Nikah,  pernyataan  itu  tidak muncul secara eksplisit. Namun, bila ditelusuri dari produk pemikiran hukum  yang  ia  tawarkan  dalam  kitab  ini,  terbaca  bahwa  semuanya juga  sya!i’iyyah  sentries.  Bahkan,  bila  dibandingkan,  kitab  an-nikah
23 Ibid ., h. 51.
24 Ibid ., h. 51-52; 63.
25 Ibid. , h. 63
26 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabilal Muhatdin li at-Tafaqquh  i  Amr ad-Din, Mesir : Dar Ihya’ al-Kutub, tt, h., 1.

## NOMENKLATUR PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH ARSYAD AL-BANJARIY
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
ini, sangat mirip, dengan kitab fath al-Qarib , yang bermazhab sya!i’I, baik  dari  sisi  sistematika  maupun  isi 27 .  Tentu  saja  dengan  batasan sistematika dan isi mengenai persoalan hukum nikah, sebagai kajian inti dalam kitab an-nikah tersebut.
Misalnya,  mengawali  kajiannya,  al-Banjari  membahas  hukum nikah  yang  ia  nyatakan  sebagai  sunnah  dan  bisa  bergeser  menjadi makruh.  Argumentasi  yang  ia  ajukan  dalam  menjelaskan  hukum  ini, sama  dengan  paparan  kitab taqrib tersebut.  Dalam  taqrib  sendiri, pengarang memaparkan hukum nikah sebagai sunnah, sama dengan apa  yang  al-Banjari  tuliskan.  Paparan  selanjutnya,  mengenai  hukum melihat  wanita,  inipun  sama  persis  dijumpai  dalam fath  al-qarib tersebut. Kesamaan ini terus berlanjut hingga bahasan terakhir yaitu ihdad . Hanya saja, dalam fath al-Qarib, bahasan mengenai hukum ini ditambahkan  dengan  kajian  mengenai hadlanah. Ini  tidak  dijumpai dalam  kitab  an-nikah  al-Banjari.  Tetapi  al-Banjari,  berbeda  dengan fath al-qarib, memberikan bahasan yang mendalam mengenai rukun nikah. Rupanya inilah yang barangkali menjadi titik tekan kitab ini.

## 2. Social Background
Apa yang ditawarkan al-Banjari berupa produk hukum khususnya hukum  perkawinan,    tentu  juga  tak  lepas  dari  kondisi  sosio-kultur masyarakat  di  mana  ia  berada.  Artinya,  sejauh  pembacaan  yang  ia lakukan,  kebutuhan  masyarakat  akan  hukum  masih  bisa  dipenuhi dengan  ‘suguhan’  hukum  gaya  klasik  terutama  hukum  versi  mazhab sya!i’I,  sebagai  mazhab  yang  ia  pegang.  Karenanya,  al-Banjari  tidak terlalu  melakukan  ‘ijtihad  pembaharuan’,  dan  cukup  hanya  dengan mentransfer  apa  yang  sudah  ada  ke  dalam  bahasa  lokal.  Ini  tentu berbeda jika konsepsi hukum yang ada tidak lagi mampu ‘menampung’ kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum 28 . Tentu, dibutuhkan satu kajian khusus yang hasilnya –barangkali- ‘berbeda’ dengan yang sudah ada. Namun, yang terakhir ini hampir ‘tidak dijumpai’ dalam !iqh al- Banjari.
27 Dalam fath al-Qarib sendiri bab nikah ditulis antara halaman 43 sampai 53. lihat, Abi Syuja’, Fath al-Qarib, Semarang: Pustaka Alawiyyah, tt, h., 43-53.
28 Baca misalnya uraian Nur Kholis Setiawan, seorang Doktor alumni Bond University Jerman, dalam Rekonstruksi Fiqih ke-Indonesiaan, dalam MAZHABUNA , Edisii 03 tahun 2005, h., 12-13.
Masyarakat  Banjar  saat  itu,  sebagaimana  gambaran  Azra,  adalah masyarakat yang heterogen secara agama, di mana islam berada pada posisi minor. Meski kerajaan Banjar berbentuk kesultanan, lanjutnya, kaum  muslimin  ternyata  hanya  merupakan  kelompok  minoritas  di kalangan  penduduk 29 .  Secara  administrasi  hukum  sendiri,  al-Banjari melihat masih kosong dari hukum Islam, sehingga ia juga berinisiatif mendirikan  lembaga  mufti  bagi  kesultanan  Banjar. 30 Lembaga  Mufti ini-pun memakai hukum islam ala syai’iyyah sebagai rujukannya.
Secara ekonomi, masyarakat Banjar khususnya masyarakat binaan al-Banjari adalah masyarakat agraris, petani. Sebagaimana masyarakat petani  umumnya,  kecenderungan  budaya  agraris  adalah    cenderung kepada  kemapanan  dan  statis  serta  jarang  muncul  dinamika. Karenanya, persoalan hukum-pun cenderung berkembang lambat jika dibandingkan  –misalnya-  dengan  masyarakat  industri.  Pada  posisi ini,  sangat  rasional  bila  kebutuhan  hukum  masyarakat  Banjar  yang demikian itu, tercukupi dengan menu hukum ala syai’iyyah . Ini tentu saja analisa yang ditujukan kepada kebutuhan hukum kelurga, dengan tidak  memperluas  cakupan  kepada  –misalnya-  hukum  muamalah lainnya.

## D. Penutup
Uraian  mengenai  al-Banjari  terutama  tentang  pemikiran  hukum perkawinannya, dapat diambil beberapa poin kesimpulan. Pertama, Al- Banjari merupakan ulama besar Nusantara yang hidup di Kalimantan. Jaringan  keilmuannya  bersambung  dengan  ulama-ulama  Timur Tengah, Makkah-Madinah, sebagai basis dimana beliau menuntut ilmu. Kedua, Kepakaran  al-Banjari  merambah  beragam  bidang  keilmuan Islam.  Ini  dibuktikan  dengan  karya-karya  beliau  dalam  bentuk  kitab yang mengambil tema kajian beragam, mulai dari  iqih, tauhid, tasawuf hingga falaq.
Ketiga, Pemikiran  al-Banjari  mengenai  hukum  perkawinan terutama  ter-cover  dalam  karyanya, kitab  an-nikah .  Kitab  ini  secara spesi ik mengkaji seluk-beluk pernikahan yang beliau sajikan dengan sistematika bahasan mulai dari hukum nikah, rukun, hingga putusnya
29 Azyumardi Azra ,  Jaringan.. ,  h., 315
30 Karel A. Steenbrink, Beberapa. , h. 94.

## NOMENKLATUR PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH ARSYAD AL-BANJARIY
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
pernikahan  beserta  detail  bahasannya  masing-masing. Keempat, Jika dianalisa,  hukum-hukum  yang  ditawarkan  al-Banjari  dalam  bidang munakahat ini, ‘hampir’ semuanya mengadopsi dari !iqih sya!i’iyyah. Alasannya,  ada  dua:  background  keilmuan  al-Banjari    dan  kondisi masyarakat yang ‘pas’ dengan produk hukum ala sya!i’iyyah tersebut.

## Daftar Pustaka.
Azyumardi Azra, Jaring an Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Bandung: MIZAN, 1995
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Cet. III, Jakarta: Raja
Gra!indo Persada, 2001
Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam, Ensiklopedi  Islam ,  Cet.  IX,  Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
Karel  A.  Steenbrink, Beberapa  Aspek  Islam  di  Indonesia  Abad  ke-19,
Jakarta: Bulan Bintang, 1984
http:// wikiepedia.org. Muhammad Arsyad al-Banjari .
Muhammad Arsyad al-Banjari, Kitab an-Nikah ., Martapura: YAPIDA, 1998,
Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabilal Muhatdin li at-Tafaqquh  i  Amr ad-
Din, Mesir: Dar Ihya’ al-Kutub, tt
Abi Syuja’, Fath al-Qarib , Semarang: Pustaka Alawiyyah, tt,
Nur  Kholis  Setiawan,  Rekonstruksi  Fiqih  ke-Indonesiaan,  dalam MAZHABUNA , Edisi 03 tahun 2005

## NOMENKLATUR PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH ARSYAD AL-BANJARIY
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013