SUSUNAN PENGURUS MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

## Penanggung Jawab
Adi Kasman
Editor In Chief Syaibatul Hamdi
Editor M. Ikhwan Sumardi Efendi Benni Erick

## Layout
Ranto Mulya

## ALAMAT REDAKSI
Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat – Indonesia Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591 email : maqasidi@staindirundeng.ac.id www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

## DAFTAR ISI
Akad  Murabahah  Bil  Wakalah  Pada  Pembiayaan  Jual  Beli  di  Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat Lia Safrina, Annisa Mellani, Rozatul Fitri, Eli Aksiyah ...................................
81 -92 Kewenang  Perdilan  Adat  di  Aceh  Menurut  Qanun  No.  10  Tahun  2008 Tentang Lembaga Adat Nur Anshari, Aminah ......................................................................................... 93 -103

## Status Adat Yang Terbentuk Dalam Masa Pandemi
Fauza Andriyadi..................................................................................................   104-112
Urgensi  Peran  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Ida Rahma ............................................................................................................   113 -126
Praktik  Ihtikar  di  Pasar  Bina  Usah  Meulaboh  Selama  Covid-19  Dalam Analisis Fikih Muamalah
Syamsuar, M. Ikhwan, Zsalsabila Amanda ......................................................   127 -143
Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam
Syaibatul Hamdi, Sumardi Efendi .....................................................................   144 -159

## Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam
Syaibatul Hamdi 1 , Sumardi Efendi 2 1,2 STAIN Teungku Dirudeng Meulaboh, Indonesia Email Konfirmasi: sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id

## ABSTRAK
Pembunuhan  baik  dalam  hukum  pidana  Islam  maupun  hukum  pidana  positif menganut  hukuman  mati  atas  pelaku  pidana  pembunuhan  dan  direncanakan terlebih  dahulu  dengan  tujuan  untuk  membunuh,  artinya  pelaku  sadar  dan mengetahui  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan-perbuatan  itu  sendiri,  yakni menghilangkan  nyawa  seseorang  tanpa  mendapatkan  legitimasi  hukum.  Ardapun rumusan  masalahnya  ingin  melihat  bagaimana  konsep  keadilan  delik  pembuhan dalam  hukum  positif  indonesia  dan  hukum  Islam  dengan  menggunakan  metode Library Research dan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis- normatif yaitu dengan melihat perundang-undangan dan norma serta konsep yang relevan terhadap batasan subjek hukum. Dari hasil penelitian disimpulkan tindakan tersebut  dipandang  sebagai  sebuah  kezaliman  atau  ketidak  adilan,  sebab ketidakadilan dan kezaliman menurut terminologi hukum pidana Islam dan hukum pidana  positif  adalah  tindakan  yang  sedemikian  rupa  yang  melewati  batas  batas kebenaran  serta  melanggar  hak-hak  orang  lain  dan  melampaui  batas-batas  yang dimiliki seseorang yang bukan menjadi haknya. Namun, terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana positif.
Kata kunci: Keadilan, Pembunuhan, Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam

## Pendahuluan
Sebagai  negara  berkembang  dengan  kehidupan  sosial,  politik,  ekonomi, keamanan  dan  budaya,  Indonesia  tidak  terlepas  dari  berbagai  permasalahan. Masalah-masalah yang ada di masyarakat itu semua disebabkan oleh perkembangan peradaban  masyarakat  itu  sendiri.Jika  kita  melihat  beberapa  pembunuhan, penganiayaan dan kejahatan lain yang terjadi saat ini, sepertinya sudah menjadi hal yang  lumrah,  bahkan  terlihat  lebih  sadis.  Kejahatan  adalah  perbuatan  seseorang yang melanggar suatu undang-undang atau undang-undang yang telah disahkan di suatu  negara  atau  wilayah  (Moeljatno,  2008).  Ia  muncul  dalam  berbagai  pola perilaku yang dilarang secara hukum dan dilarang oleh hukum. Kejahatan yang ada di  masyarakat  bisa  datang  dalam  berbagai  bentuk.  Berbagai  bentuk  kejahatan tersebut disebutkan dalam jilid kedua KUHP dan dijelaskan secara lengkap dengan
sanksi  hukumnya.  Secara  umum  ada  tiga  bentuk  kejahatan  dalam  Islam:  qishash diyat, hudud dan ta ’ zir (Juhaya S. Praja, 2011) .
Dari  segi  penegakan  hukum,  meskipun  aparat  penegak  hukum  telah melakukan  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan,  namun  kenyataannya  masih terdapat  reaksi  sosial,  bahkan  perkembangan  kejahatan  (pembunuhan,  dll)  di masyarakat dalam beberapa tahun terakhir nampaknya begitu cepat. Dan cenderung meningkat  baik  kuantitas  maupun  kualitas  maupun  kualitasnya.  Padahal,  hidup manusia adalah urusan Tuhan dan Allah SWT adalah satu-satunya zat yang berhak menentukan hidup atau mati seseorang. Dialah yang menciptakan hidup dan mati, dan tidak ada yang berhak mencabut nyawa orang lain, kecuali atas dasar hak (hak) yang diberikan oleh Allah.
Islam  melihat  pembunuhan  sebagai  tindakan  yang  harus  dihukum  dengan benar. Karena akibat lebih lanjut dari perbuatan ini tidak hanya merugikan korban (Al-Majna ’ alaih)  tetapi  juga  masyarakat  (Al-Mujtama ’ )  (Rahmat  Hakim,  2000). Bahkan,  Allah  berfirman  bahwa  membunuh  satu  berarti  membunuh  semua  orang. Bukan  hanya  itu,  tetapi  pembunuhan  itu  jelas  bertentangan  dengan  tujuan  hukum Syariah. Larangan membunuh tersebar dalam beberapa ayat dan hadits Nabi, salah satunya adalah Firman Allah SWT (Q.S. al-Isra ’ : 33). Artinya: “Dan  janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Allah (membunuhnya),  melainkan  dengan  suatu  (alasan)  yang  benar,  dan  barangsiapa  dibunuh secara  zalim,  Maka  Sesungguhnya  kami  Telah  memberi  kekuasaan  kepada  ahli  warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
Jika  memahami  terjemahan  ayat  diatas  yang  menafsirkan  larangan membunuh,  atau  kewajiban  untuk  melakukan  qishas  dalam  kasus  pembunuhan, maka jelas ada hikmah di dalamnya bahwa hukum Syariah ada untuk melindungi dan melindungi manusia dari penyalahgunaan hak-hak mereka. hak asasi Manusia. Dalam  konteks  ini,  hukum  Syariah  hadir  sebagai  pelindung  kehidupan  manusia, baik secara pribadi maupun social (Juhaya S. Praja, 2011).
Karena pembunuhan dianggap oleh siapa pun sebagai tindakan memalukan yang  mengancam  hak  hidup  seseorang  atau  masyarakat,  maka  dilarang  bukan hanya oleh hukum Islam, tetapi oleh hukum apa pun dan di mana pun. Selain itu, penting  untuk  ditegaskan  di  sini  bahwa  apapun  bentuk  kejahatan,  baik pembunuhan,  pencurian,  perzinahan,  ini  jelas  bertentangan  dengan  tujuan  utama hukum  Syariah,  yang  menetapkan  sanksi  untuk  setiap  kejahatan,  dan  KUHP (Moeljatno, 2011), Reaksi terhadap perkembangan kriminal bisa agak lambat karena prinsip-prinsip legalitas yang dianutnya (Moeljatno, 2008). Pengenaan sanksi harus adil agar hukuman yang dijatuhkan tidak merugikan salah satu pihak, tetapi sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri (Jimli Asshiddieqy dan Ali Syafa ’ at, 2006). firman tuhan (Q.S. al-Nisa ’ : 58):
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang sebaik- baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” Syariah dan hukum pidana tidak melihat siapa pelakunya, tetapi dalam Islam mereka  memegang  begitu  jelas  dan  tegas  prinsip  persamaan  di depan  hukum  dan perlindungan  hukum  tanpa  diskriminasi  (Abdurrahman  al-Maliki  dan  Ahmad  ad- Da ’ ur,  2004).  Perintah  menegakkan  keadilan  sering  diulang-ulang  dalam  berbagai kitab suci karena nilai universalnya. Hakim ditugaskan untuk menjalankan tugasnya secara adil dan tidak memihak (Topo Santoso, 2001). Bagaimanapun, kejahatan harus dihukum,  karena  hukuman  tidak  hanya  dapat  menjadi  kompensasi  atas  kejahatan, tetapi  juga  perbaikan  dan  pencegahan  bagi  masyarakat  luas  (2001,  1997).  Semua hukum dunia menginginkan hal yang sama.
Meskipun semua sistem hukum mensyaratkan hal yang sama, dalam banyak kasus  hukum  memberikan  batasan  dan  sanksi  yang  berbeda.  Dalam  kasus pembunuhan  misalnya,  hukum  Islam  memberikan qishash sebagai  sanksi  yang dianggap  adil  jika  ahli  waris  korban  tidak  memaafkan  pelaku,  namun  KUHP memberikan  sanksi  berupa  penjara  (Andi  Hamzah,  1993).  Bahkan  terkadang  ada perbuatan yang dianggap menyimpang/jarimah dalam satu undang-undang tetapi tidak  dalam  undang-undang  yang  lain.  Dalam  hal  perbedaan  sanksi,  kami  tentu menemukan banyak perbedaan. Namun, menjadi target itu adil.
Dalam  pembahasan  ilmu  hukum  murni,  keadilan  atau  keadilan  pada dasarnya  ditolak.  Keadilan  dianggap  sesuatu  yang  tidak  proporsional,  jadi betapapun pentingnya, itu tetap bukan subjek pengetahuan (Jimli Asshiddieqy dan Ali  Syafa ’ at,  2006).  Aristoteles  percaya  bahwa  keadilan  harus  dipahami  dalam pengertian  persamaan,  karena  hukum  hanya  dapat  ditentukan  dalam  pengertian keadilan  (Carl  Joachim  Friedrich,  2004).  Meski  begitu,  keadilan  akan  selalu  masuk dan  sejalan  dengan  hukum.  Pada  tataran  ini,  definisi  keadilan  berubah  menjadi makna yang salah. Artinya, keadilan akan dialihkan ke pengertian lain yang dapat dipelajari dan dimasukkan dalam ilmu hokum (Carl Joachim Friedrich, 2004). Inilah yang  membuat  keadilan  relatif  bermakna  di  masyarakat.  Karena  perbedaan  ini, kriteria  (konsep)  keadilan  layak  untuk  dibahas.  Setidaknya,  tidak  mungkin  untuk menentukan  aturan  mana  yang  adil,  bahkan  sebagai  perbandingan.  Sebab, mengetahui latar belakang penulis, mudah ditebak jawabannya.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah Library  Research ,  dengan  sifat  penelitian  analytic komparatif yaitu sebuah metode dengan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap  data  dengan  tujuan  mengolah  data  menjadi  informasi,  menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan secara sistematis terkait suatu
permasalahan  dari  sudut  pandang  KUHP  dan  Hukum  Islam.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis-normatif  yaitu  dengan  melihat  perundang- undangan dan norma serta konsep yang relevan terhadap batasan subjek hukum.

## Hasil dan Pembahasan Konsep Keadilan Menurut KUHP
Meninggalkan  pemikiran  yang  menjadi  pertanyaan  para  pencari  keadilan, pertanyaan  yang  paling  sering  menjadi  wacana  adalah  tentang  keadilan  dalam kaitannya  dengan  hukum.  Hal  ini  karena  adanya  perbedaan  pandangan  tentang hukum  atau  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  diterima, bahwa hukum itu adil dan sebaliknya, bahwa hukum itu tidak adil.

## 1. Defenisi Adil dan Dasar Hukum
Pengertian adil dalam kamus bahasa Indonesia adalah sama; tidak memihak; adil,  dalam  hukum  berarti  hakim  harus  adil,  jujur  dan  tidak  sewenang-wenang dalam memutus perkara.
Menurut  Drs.  Kahar  Masyhur  memberikan  defenisi  tentang  adil  adalah (Kahar Masyur, 1985):
a. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya
b. Adil adalah menerima hak tanpa banyak dan memberikan hak kepada orang lain tanpa kurang
c. Keadilan adalah memberikan hak sepenuhnya kepada setiap orang yang berhak, tidak lebih dan tidak kurang, Di antara orang-orang yang berhak, dalam keadaan yang sama, orang jahat atau pelanggar hukum dihukum sesuai dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukumnya.
Untuk  menilai  sesuatu  itu  adil  atau  tidak  adil,  ada  prinsip-prinsip  yang melatarbelakanginya, antara lain (Chainur Arrasid, 2004):
a. Kesetaraan, setiap orang mendapat bagian yang sama
b. Kebutuhan,  dimana  setiap  orang  mendapat  porsi  sesuai  kebutuhan  atau kebutuhannya.
c. Kualifikasi,  berdasarkan  fakta  bahwa  orang  yang  bersangkutan  akan  dapat melakukan tugas yang diberikan kepadanya.
d. Pencapaian  objektif,  bagian  dari  seseorang  didasarkan  pada  kondisi  objektif, seperti kemampuan.
e. Subjektif, berdasarkan kondisi subjektif, seperti ketekunan, keahlian, dll.
Dari  pengertian  umum  di  atas  atau  gambaran  umum  tentang  “gagasan keadilan” yang berlaku di masyarakat, dapat saya simpulkan bahwa “bersikap adil” adalah  menunjukkan  rasa  berada  di  pihak  yang  benar,  tidak  memihak,  dan  tidak memihak. sisi sikap sisi. atau yang lain .

## 2. Konsep Keadilan Menurut Hukum Islam
Makna  keadilan  merupakan  nilai  universal.  Islam  mengakui  dan menghormati  hak  hukum  setiap  manusia  dan  melindungi  kebebasan,  kehormatan, darah  dan  hartanya  dengan  menjunjung  tinggi  kebenaran  dan  keadilan  di  antara manusia. Masyarakat yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan tidak hanya mengedepankan  rasa  tenang  dan  aman  dalam  kehidupan  sehari-hari,  tetapi  juga menumbuhkan  kepercayaan  antara  pemerintah  dan  rakyat,  serta  mendorong kemakmuran  dan  kesejahteraan  (Nurdin,  2011).  Dalam  suasana  aman,  tertib,  dan tenang,  semua  pihak  dapat  bergerak  sekuat  tenaga  melayani  kepentingan  negara dan rakyat dengan sepenuh hati tanpa takut usaha atau kegiatan terhambat (Sayyid Sabiq, 1980).

## 3. Defenisi Adil dan Dasar Hukum
Dalam bahasa Arab kata adil, yakni: لدع yang bermakna: istiqamah, seimbang, harmonis,  lurus,  tegak,  kembali,  berpaling,  dan  lain-lain.  M.  Quraish  Shihab mengemukakan  bahwa  kata  adil  pada  awalnya  diartikan  dengan  sama  atau persamaan,  itulah  yang  menjadikan pelakunya  tidak  memihak  atau  berpihak  pada yang benar (M.  Quraish Shihab, 1998). Makna ini menunjukkan bahwa keadilan itu melibatkan beberapa pihak, yang terkadan saling berhadapan, yakni: dua atau lebih, masing-masing pihak mempunyai hak yang patut perolehnya, demikian sebaliknya masing-masing  pihak  mempunyai  kewajiban  yang  harus  ditunaikan  (Ambo  Asse, 2010).
Alquran  menggunakan  beberapa  lafaz  yang  bermakna  adil  yang  dipakai dalam  kontes  kalimat  yang  berbeda,  yakni:  lafaz طسق , لدع dan نازيم yang  bermakna perintah  Allah  kepada  manusia  untuk  berlaku  adil  (M.  Quraish  Shihab,  1998), Seperti firman Allah swt., pada surah al-A ’ raf : 29.
Artinya : Katakanlah, Tuhanku memerintahkan al-qisth (keadilan) . . . Adil dalam arti yang sama dapat dilihat pada surah An-Nisa ayat 58:
Artinya: . . . dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil … . (QS. An-Nisa : 58)
Pada  ayat  tersebut  Allah  swt.  memerintahkan  manusia  berlaku  adil  apabila menetapkan  hukum  di  antara  manusia,  kalau  sekiranya  seseorang  menetapkan hukum  di  antara  mereka  yang  tidak  adil,  maka  kehidupan  masyarakat  menjadi pincang, dan akan terjadi diskriminasi.
Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa azas adil dikenal dalam empat hal (Murtadha Muthahhari, 1995);
a. adil  bermakna  keseimbangan  dalam  arti  suatu  masyarakat  yang  ingin  tetap bertahan  dan  mapan,  maka  masyarakat  tersebut  harus  berada  dalam  keadaan
seimbang,  di  mana  segala  sesuatu  yang  ada  di  dalamnya  harus  eksis  dengan kadar  semestinya  dan  bukan  dengan  kadar  yang  sama.  Keseimbangan  sosial mengharuskan  kita  melihat  neraca  kebutuhan  dengan  pandangan  yang  relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya  terhadap  keseimbangan  tersebut.  Al-Qur ’ an  Surat  ar-Rahman  55:7 diterjemahkan  bahwa: “Allah meninggikan  langit  dan  dia  meletakkan  neraca (keadilan)”.
b. adil  adalah  persamaan  penafian  terhadap  perbedaan  apa  pun.  Keadilan  yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.
c. adil  adalah  memelihara  hak-hak  individu  dan  memberikan  hak  kepada  setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus  dihormati  di  dalam  hukum  manusia  dan  setiap  individu  diperintahkan untuk menegakkannya.
d. adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

## Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Tindak  pidana  adalah  salah  satu  istilah  yang  dikenal  dalam  hukum  pidana Belanda  dengan “ Strafbaar  fe it” ,  yang  sebenamya  merupakan  istilah  resmi  dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.

## 1. Defenisi dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro  tindak  pidana  berarti  suatu  perbuatan  yang pelakunya  dapat  dikenakan  hukuman  pidana  (Wirjono  Projodikoro,  1986). Sedangkan Soerdjono  Soekanto  dan  Pumadi  Purwacakara,  tindak  pidana  diartikan sebagai  sikap  tindak  pidana  atau  prilaku  manusia  yang  masuk  kedalam  ruang lingkup  tingkah  laku  perumusan  kaidah  hukum  pidana,  yang  melanggar  hukum dan didasarkan kesalahan (Soerdjono Soekanto  dan  Purnadi Purwacaraka, 1992).
Kejahatan  merupakan  sebagian  dan  masalah  manusia,  di  dalam  kehidupan sehari-hari  kejahatan  dan  masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan,  Perkembangan masyarakat juga diikuri berkembangnya kejahatan. Seperu misalnya teknologi maju yang  dipergunakan  masyarakat  juga  dapat  dipergunakan  oleh  para  pelaku kejahatan,  Dengan  kata  lain  bahwa  kejahatan  merupakan  salah  satu  penyakit masyarakat (W.A. Bronger, 1997).
Dalam  Pasal  338  KUHP  adalah  suatu  rumusan  tindak  pidana  materil ( materieel delict ) yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai  pelakunya  dengan  timbulnya  akibat  yang  terlamng  atau  tidak  dikehendaki oleh undang-undang (Lamintang, 1985).
Menurut  R.  Sugandhi,  pembunuhan  dapat  diartikan  setiap  perbuatan  yang menyebabkan  mati  atau  menghilangkan  nyawa,  kalau  perbuatan  tersebut ditujukan pada  seseorang maka  akan  menimbulkan kematian orang  tersebut.
Tindak:  pidana  pembunuhan  diatur  dalam  BAB  XIX  Buku  II  KUHP,  yang oleh pembentuk undang-undang ditempatkan mulai dari  Pasal 338  KUHP sampai dengan  Pasal  350  KUHP.  Pada  kejahatan  terhadap  nyawa  seseorang  akan menimbulkan akibat mati. Ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu  tetentu  tanpa  tanpa  menyebutkan wujud  perbuatan dari tindak pidana.
Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan  senjata  api,  menikam  dengan  pisau,  memukul  dengan  sepotong  besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya.
Perbuatan-perbuatan  itu  harus  ditambah  dengan  unsur  kesengajaan  dalam salah satu dari  tiga wujud, yaitu sebagai tujuan  untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai  keinsyafan kepastian akan darangnya akibat itu (H.A.K Moch. Anwar, 1989).
Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang rumusannya adalah: “Barang  siapa  dengan  sengaja menghilangkan  nyawa  orang  lain  dipidana  .karena pembunuhan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  belas  tahun.  Istilah  “orang” dalam Pasal 338 itu, maksudnya “orang lain” (M.  Sudrajat Bassar, 1984).
Terhadap  siapa  pembunuhan  itu  dilakukan  tidak  menjadi  soal.  Meskipun pembunuhan itu  dilakukan  terhadap  bapak  atau  ibu  sendiri  termasuk  juga pada pembunuhan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  338  KUHP.  Pada  umumnya  rumusan suatu  delik  berisi  bagian  inti  suatu  delik  (Andi  Hamzah.  1996).  Artinya,  bagian- bagian  inti  tersebut  harus  sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukan,  barulah seseorang  dapat di ancam dengan pidana.  Rumusau Pasal  338 KUHP  mempunyai dua  bagian inti, yaitu “ sengaja ” dan “ menghilangkan nyawa orang lai n” .
Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau  suatu  rangkaian  tindakan yang  berakibat  dengan meninggalnya orang lain  dengan  catatan  bahwa opzet dari  pelakunya itu  harus ditujukan  pada akibat berupa  meninggalnya  orang  lain  tersebut,  Kejahatan  terhadap  badan  itu  dapat juga  menimbulkan  akibat  hilangnya  jiwa  seseorang,  meskipun  akibat  ini  tidak dikehendaki,  sedangkan  kejahatan  terbadap  nyawa  seseorang  mempunyai kehendak hilangnya nyawa seseorang.
Dari  uraian  diatas  dikatakan  bahwa  delik  pembunuhan  merupakan  suatu “delik materill” yakni  suatu  delik  yang  baru  dianggap  sebagai  yang  telah selesai dilakukan  pelakunya  dengan  timbulnya  akibat  yang  terlarang  atau  yang  tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pada delik materil  dimana  perlu ada hubungan kausal supaya ada suatu delik.
Kejahatan  terhadap  nyawa  orang  diatur  dalam  Pasal  338  KUHP  yang berbunyi sebagai berikut:
“ Barang  siapa  dengan  sengaja  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama  lima belas tahun.”
Adapun penjelasan Pasal 338  KUHP akan dijelaskan di bawah Ini, yaitu: Dalam  peristiwa  ini  perlu  dibuktikan  suatu  perbuatan  yang  mengakibatkan kematian  orang lain,  dan  kematian itu  memang  disengaja,  Untuk dapat dituntut menurut pasal ini,  pembunuhan  itu harus  dilakukan  dengan  segera setelah  timbul maksud, dan tidak dipikir-pikir lebih lama (Moeljatno, 2009).
Maka  dapat  dilihat bahwa  unsur-unsur  tindak pidana  dalam  Pasal  338  ini ada 3 (riga) yaitu (R. Soesilo, 1989):
a. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;
b. Pembunuhan  itu  sengaja,  artinya  diniatkan  untuk  membunuh;
c. Pembunuhan  itu  dilakukan  dengan  segera  sesudah  timbul  maksud  untuk membunuh.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan
Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada buku II title XIX  (pasal  338- 350),  tentang  “kejahatan - kejahatan  terhadap  nyawa  orang”. Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material ( material delict ), artinya untuk kesempumaan  tindak  pidana  ini  tidak  cukup  dengan  dilakukannya  perbuatan  itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.
Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku ( subjective element ) dan sasaran ( objective element ).
Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni (M. Amin Suma, 2001):
a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja ( dolense misdrijven ). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP;
b. Kejahatan  yang  ditujukan  terhadap  jiwa  manusia  yang  terjadi  karena  kealpaan ( culpose misdrijven ). Terdapat pada pasal 359 KUHP.
Sedangkan jika didasarkan kepada sasaranya, dibedakan kepada tiga macam (M. Amin Suma, 2001)):
a. Kejahatan yan ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumya;
b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan;
c. Kejahatan  yang  ditujukan  terhadap  jiwa  seseorang  anak  yang  masih  dalam kandungan.
Dibawah  ini  akan  dijelaskan  kejahatan  terhadap  nyawa  manusia  yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan.
Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain,  kematian  itu  dikehendaki  oleh  pelaku.  Dalam  KUHP  pembunuhan  yang dilakukan  dengan  senagaja,  dikelompokkan  ke  dalam  beberapa  jenis,  yakni  (M. Sudrajat Bassar, 1986):
a. Pembunuhan biasa;
b. Pembunuhan terkwalifikasi;
c. Pembunuhan yang direncanakan;
d. Pembunahan anak;
e. Pembunuhan atas permintaan si korban;
f. Membunuh diri;
g. Menggugurkan kandungan (abortus).
h. Dibawah ini akan dijelaskan ketujuh macam pembunuhan tersebut.
i. Pembunuhan biasa
j. Pembuhuhan biasa ini terdapat dalam pasal 338 KUHP, yang berbunyi:
“ Barang  siapa  dengan  sengaja  menghilangkan  nyawa  orang  lain  dipidana  karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun ”
Istilah  “orang  lain”  dalam  pasal  338  itu,  maksudnya  adalah  bukan  dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri.

## 3. Dasar Hukum dan Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan
Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan termaktub dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  KUHP  menetapkan  jenis-jenis pidana  atau  hukuman  yang  termaktub  dalam  pasal  10  KUHP  yang  terbagi  dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.
a. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu (Abdul Qodir Audah, 2000):
1) Hukuman  mati,  Hukuman  jenis  ini  yang  terberat  dari  semua  pidana  yang diancamkan  terhadap  berbagai  kejahatan  yang  sangat  berat,  misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)
2) Hukuman  penjara,  Hukuman  ini  membatasi  kemerdekaan  atau  kebebasan seseorang.  Hukuman  penjara  ditujukan  kepada  penjahat  yang  melakukan perbuatan  buruk  dan  nafsu  jahat.  Hukuman  penjara  minimun  satu  hari  dan maksimum seumur hidup. Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya  adalah  pembunuhan  biasa  (pasal  338  KUHP),  pembunuhan terkualifikasi (pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (pasal 341 dan 342 KUHP), pembunuhan  atas  permintaan  korban  (pasal  344  KUHP),  dan  menggugurkan kandungan (pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).
3) Hukuman  kurungan,  Hukuman  kurungan  lebih  ringan  aripada  hukuman penjara  karena  hukuman  ini  diancam  terhadap  pelanggaran  atau  kejahatan yang  dilakukan  sebab  kelalaian.  Pelaksanaan  hukuman  kurungan  paling
sedikit  satu  hari  dan  paling  lama  satu  tahun.  Kejahatan  yang  dapat  diancam dengan  hukuman  kurungan  diantaranya;  pasal  490  KUHP  tentang  izin memelihara binatang buruan, pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.
4) Denda,  Hukuman  denda  selain  diancamkan  pada  pelaku  pelanggaran  juga diancamkan  terhadap  kejahatan  yang  adakalanya  sebagai  altematif  atau komulatif  jumlah  yang  dikenakan  pada  hukuman  denda  ditentukan  dengan nilai minimum 25 sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan.
b. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis;
1) Pencabutan  hak-hak  tertentu,  Hal  ini  diatur  pada  pasal  35  KUHP,  yaitu pencabutan  hak  si  bersalah  berdasarkan  putusan  hakim  dalam  hal  yang ditentukan  undang-undang.  Hak  tersebut  bisa  saja  jabatan  atau  kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS;
2) Perampasan  barang  tertentu,  Karena  putusan  suatu  perkara  mengenai  diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatanatau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya;
3) Pengumuman  putusan  hakim,  Hukuman  ini  dimaksudkan  untuk mengumumkan  kepada  khalayak  ramai  agar  dengan  demikian  masyarakat umum  lebih  berhati-hati  terhadap  si  terhukum.  Biasanya  ditentukan  oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terhukum.
Di  dalam  KUHP,  tindak  pidana  pembunuhan  merupakan  suatu  bentuk kejahatan  yang  serius.  Hal ini dapat dilihat  dari  ancaman  hukuman  bentuk  tindak pidana pembunuhan dibawah ini:
a. Pembunuhan  sengaja,  dalam  bentuk  umum  atau  pokok  diatur  dalam  pasal  338 KHUP:
“Barang siapa sengaja merampas nyawa oran g lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
b. Pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP:
“Barang  siapa  dan  dengan  rencana  lebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain  diancam, karena  pembunuhan  dengan  rencana  (moord),  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”;
c. Pembunuhan tidak dengan sengaja. Diatur dalam pasal 359 KUHP:
“Barang  siapa  karena  kealpaannya  menyebabkan  matinya  orang  lain,  diancam  deng an pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

## Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam
Dalam  Islam  setiap  perbuatan  telah  ditetapkan  aturan-aturan  yang  mana boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  dan  apabila  manusia  melanggamya hukumannyapun  telah  diatur  didalam  al-Quran  dan  sunnah  dimana  kesumuanya
itu adalah hukuman yang adil diberikan kepada manusia dikarenakan sanksi yang diberikan  tidakhanya  berupa  sanksi  dunia  akan  tetapi  sanksi  akhiratpun  tidakkan akan terlepas.

## 1. Defenisi dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan
Tindak  pidana  dalam  hukum  Islam  dikenal  dengan  Jinayah  dan  meunurut ahli  fikh  perkataan Jinayah berarti  perbuatan-perbuatan  yang  terlarang  menururt syara ’ yang diancam dengan hukuman hudud dan qishas (H. A Djazuli, 2000).
Menururt Abdul Qodir Audah, Jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh  syara ’ ,  baik  perbuatan  tersebut mengenai  jiwa,  harta,  atau  lainnya  (Abdul Al- Qadir Audah, 1992). Istilah yang mempunyai makna yang sepadan dengan Jinayah adalah Jarimah .  Akan  tetapi  kebanyakan  para  ulama ’ menggunakan  istilah  jarimah dalam menjelaskan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman atasnya. Selain itu, ulama ’ juga bersepakat pembunuhan termasuk dalam kategori dosa besar karena pembunuhan berarti tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya.
Dalam  bahasa  Arab,  pembunuhan  disebut لتقلا berasal  dari  kata لتق yang sinonimnya تامأ yang  artinya  mematikan.  Sedang  mengenai  pengertian  dari pembunuhan  itu  sendiri,  Abdul  Qadir  Al-Audah  mendefinisikan  pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain (Abdul  Al-Qadir  Audah,  1992).  Wahbah  zuhaili  memberikan  pengertian pembunuhan  dengan  mengutip  pendapat  Syarbini  khatib  sebagai  berikut pembunuhan  adalah  perbuatan  yang  menghilangkan  atau  mencabut  nyawa seseorang (Wahbah Zuhaili, 1999)
Dari  definisi  diatas  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  bahwa  unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam adalah:
a. Menghilangkan nyawa manusia;
b. Adanya  perbuatan,  baik  perbuatan  itu  aktif  maupun  pasif.  Maksud  dari perbuatan  aktif  adalah  adanya  perbuatan  atau  tingkah  laku  yang  dilakukan sehingga  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  seseorang,  misalnya  menusuk seseorang  dengan  pisau.  Maksud  dari  perbuatan  pasif  adalah  tidak  adanya perbuatan  atau  tingkah  laku  yang  dilakukan  tetapi  karena  tidak  berbuat  itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
c. Dilakukan  oleh  orang  lain,  karena  jika  dilakukan  oleh  diri  sendiri  dinamakan bunuh diri meskipun dilarang oleh syara ’ tetapi tidak ada  ancaman hukuman di dalamnya, dikarenakan pelaku sudah tiada.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan
Tindak  pidana  pembunuhan  dalam  Hukum  islam  secara  garis  besar  dibagi dalam dua bagian sebagai berikut (Abdul Al-Qadir Audah, 1992):
a. pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum;
b. pembunuhan  dengan  hak,  yaitu  pembunuhan  yang  dilakukan  dengan  tidak melawan  hukum,  seperti  membunuh  orang  murtad  atau  pembunuhan  oleh seorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.
Pembunuhan yang dilarang terbagi kepada beberapa bagian, menururt Abdul Qodir  Audah  jika  pembagian  tersebut  dilihat  dari  maksud  kehendak  si  pelaku melakukan pembunuhan, maka dalam ini para fuqoha ’ berbeda pendapat. Menururt Imam Malik pembunuhan dilihat dari segi kehendak si pelaku terbagi kepada dua bagian, yaitu (Abdul Al-Qadir Audah, 1992):
a. Pembunuhan sengaja;
b. pembunuhan karena kesalahan.
Sedang Jumhur  fuqoha ’ (ulama ’ hanafiyah,  syafi ’ iyah,  dan  hanabillah) membagi pembunuhan menjadi tiga macam jika dilihat dari segi kehendak si pelaku, yaitu:
a. Pembunuhan sengaja;
b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
c. Pembunuhan karena kesalahan.
inilah  pendapat  yang  masyhur  di  kalangan  ulama ’ yakni  membagi pembunuhan  menjadi  tiga  macam.  Meskipun  sebenamya  masih  ada  pendapat  lain yang  membagi  pembunuhan  kepada  empat  dan  lima  bagian,  namun  pembagian tersebut  hanyalah  pengembangan  dari  pembagian  yang  dikemukakan  oleh jumhur Ulama ’ .

## 3. Dasar hukum dan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
Sanksi  dari  tindak  pidana  pembunuhan  di  dalam  hukum  pidana  islam  ada beberapa  jenis.  Secara  garis  besamya  adalah  hukuman  itu  sendiri  terdiri  ari hukuman  pokok,  hukuman  pengganti  dan  hukuman  tambahan.  Hukuman  pokok dalam tindak pidanan pembunuhan adalah qishash . Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman pengganatinya adalah diyat dan jika sanksi qishash atau diyat itu  dimaafkan  pula  maka  akan  ada  hukuman ta ’ zir dan  hukuman  tambahan  yang dimaksud adalah seperti pencabutan hak waris.
Hukuman  yang  dijatuhkan  untuk  masing-masing  jenis  pembunuhan  juga berbeda, yaitu sebagai berikut:
a. Hukuman pembunuhan sengaja
Hukuman  pokoknya  adalah qishash atau  balasan  setimpal.  Yang  dimaksud balasan  setimpal  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  kematian  maka balasanya  juga  kematian.  Hal  ini  berdasarkan  firman  Allah  swt  pada  Q.S  Al- Baqarah ayat 178-179:
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas  kamu  qishaash  berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
hamba,  dan  wanita  dengan  wanita.  Maka  barangsiapa  yang  mendapat  suatu  pema ’ afan dari  saudaranya,  hendaklah (yang  mema ’ afkan)  mengikuti  dengan  cara  yang  baik,  dan hendaklah (yang diberi ma ’ af) membayar (diat) kepada yang memberi ma ’ af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.  Dan  dalam  qishaash  itu  ada  (jaminan  kelangsungan)  hidup  bagimu,  Hai  orang- orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S Al-Baqarah ayat 178-179)
Apabila qishash tidak dilaksanakan baik karena tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaanya maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban maka hukuman penggantinya  adalah  dengan  membayar  diyat  berupa  100  (seratus)  ekor  unta kepada  keluarga  korban.  Hal  ini  sesuai  dengan  surat  Nabi  Muhammad  saw kepada penduduk yaman (Abubakar Muhammad, 1995):
Artinya: “sesunguhnya barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang  sah  dan  ada  saksi,  ia  harus  diqishas  kecuali  apabila  keluarga  korban  merelakan (memaafkan)  dan  sesungguhnya  dalam  menghilangkan  nyawa  harus  membayar  diyat berupa  seratus  ekor  unta”.  (Diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  dalam  Al -Marasil,  oleh  An- Nasai ibnu Khuzaimah, Ibnul Hibban dan Ahmad).
Walaupun sudah ada hukuman pengganti yang berbentuk diyat namun dalam pelaksanaanya  diserahkan  kembali  kepada  keluarga  korban,  apakah  akan menuntut  hukuman diyat itu  atau  tidak  namun  pelaku  akan  tetap  dikenai hukuman tambahan atau kifarat yang merupakan hak dari Allah.
Bentuk  pertama  dari  hukuman kifarat ini  adalah  memerdekakan  hamba sahaya  dan  bila  tidak  melakukannya  maka  wajib  menggantinya  dengan  puasa dua  bulan  berturut-turut  dan  hukuman  kedua  dari kifarat ini  adalah  kehilangan hak mewarisi yang dibunuhnya. Sesuai hadist Nabi (Muhammad Nashiruddin Al- Albani, 2006):
Artinya:  “Qutaibah  menceritakan  kepada  kami,  Al -Laits  menceritakan  kepada  kami, dari  Ishaq  bin  Abdullah,  dari  Az-Zuhri,  dari  Humaid  bin  Abdurrahman,  dari  Abu Hurairah,  dari  Nabi  SAW,  beliau  bersabda,  "Seorang  pembunuh  tidak  mewarisi  (harta orang yang dibunuh)). (HR. Tirmizi)
b. Hukuman pembunuhan semi sengaja Hukuman pokoknya adalah diyat mughalladzah artinya diyat yang diperberat. Dasar dari hukuman diyat mughalladzah ini adalah (Muhammad Nashiruddin Al- Albani, 2006):
Dari  Abu  lyadh,  dari  Utsman  bin  Affan  dan  Zaid  bin  Tsabit  tentang  diyat pembunuhan  karena  permusuhan  (Mughallazhah)  adalah  empat  puluh  jaza ’ ah  dan  tiga puluh hiqqah, tiga puluh bintu labun. Adapun diyat pembunuhan tidak disengaja adalah tiga puluh hiqqah, tiga puluh bintu labun dan dua puluh ibnu labun serta dua puluh bintu makhadh. (HR. Abu Daud) .
Perbedaan  antara diyat pembunuhan  senagaja  dengan  pembunuhan  semi sengaja  terletak  pada  pembebanan  dan  waktu  pembayaran.  Pada  pembunuhan senagaja diyat dibebankan  kepada  pelaku  sendiri  dan  pembayarannya  tunai sedangkan  pada  pembunuhan  semi  sengaja, diyat dibebankan  kepda  keluarga pelaku atau aqilah dan pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.
Hukuman kifarat terhadap pembunuhan semi sengaja adalah memerdekakan hamba  sahaya  dan  dapat  diganti  dengan  berpuasa  selama  dua  bulan  berturut- turut. Jika hukuman diyat gugur karena adanya pengampunan maka pelaku akan dikenakan hukuman ta ’ zir yang diserahkan kepada hakim yang berwenang ssuai dengan  perbuatan  si  pelaku.  Hukuman  tambahan  pada  pembunuhan  semi sengaja sama dengan hukuman tambahan pada pembunuhan sengaja, yaitu tidak mewarisi dari orang yang telah dibunuhnya.

## c. Hukuman pembunuhan karena kesalahan
Hukuman  pokok  yang  dijatuhkan  adalah diyat dan kaffarat , diyat ini  oleh Imam  Syafi ’ i  digolongkan  dalam diyat mukhaffafah ,  yaitu diyat yang  diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :
1) Kewajiban pembayaran dibebankan kepada aqilah (keluarga);
2) Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun;
3) Komposisi diyat dibagi menjadi lima kelompok :
a) 20 ekor anak sapi betina, berusia 1-2 tahun
b) 20 ekor sapi betina yang sudah besar
c) 20 ekor sapi jantan yang sudah besar
d) 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun
e) 20 ekor unta yang sudah bear, berusia 4-5 tahun
Sedangkan  hukuman  penggantinya  adalah  puasa.  Menurut fuqoha tidak  ada ta ’ zir dalam  pembunuhan tersalah,  hal  ini dikarenakan  dua  hukuman  pokok,  yaitu diyat dan kafarat serta  hukuman-hukuman  tambahan  dianggap  cukup.  Artinya  didalam hukum islam tidak ada larangan untuk menentukan hukuman ta ’ zir ketika hukuman diyat diampuni.  Hal  ini  jika  dinilai  ada  kebaikan  untuk  bersama  (Abdul  Qodir Audah, 1992).

## Kesimpulan
Dalam  hukum  pidana  Islam  dan  hukum  pidana  positif,  hemat  penulis, pembunuhan atau segala bentuk kejahatan merupakan anti sosial. Artinya, tindakan tersebut  sudah  tidak  sesuai  dengan  semangat  keadilan  sosial.  Kejahatan pembunuhan  adalah  bukti  yang  paling  nyata  dari  kejahatan  sosial,  karena pembunuhan  tidak  saja  mengakibat  kan  terdistorsinya  suatu  kehidupan  individu, tetapi memiliki akibat negatif bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu ketentuan hukum  menjadi  sangat  signifikan,  karena  betapapun  manusia  telah  mencapai
pendidikan yang tinggi, dan betapapun adil dan kokohnya suatu sistem sosial, tapi masih ada orang yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan kesewenang- wenangan,  yang  tidak  mungkin  bisa  dicegahnya  kecuali  dengan  hukuman  yang kadang-kadang harus berat dan keras.
Pidana mati atas delik pembunuhan yang ditetapkan oleh hukum pidana Islam dan  hukum  pidana  positif, tidaklah  semata-mata  menjadi  suatu  jawaban  tersendiri terhadap pelaku kejahatan pembunuhan, tetapi juga demi terciptanya suatu tatanan masyarakat  yang  berkeadilan  sosial  yang  dihiasi  dengan    nilai-nilai  kedamaian, sehingga  keamaann  dan  ketertiban  masyarakat  menjadi  terjamin.  Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dikemukan di atas, dapat dipahami bahwa apa yang dinamakan  dengan  pembunuhan  merupakan  suatu  ketidakadilan  dan  karena merupakan ketidakadilan, maka upaya untuk membasminya menjadi suatu hal yang mendasar, demi terciptanya tatanan hidup yang berperikehidupan yang berkeadilan sosial. Artinya suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

## Daftar Pustaka
al-Maliki, Abdurrahman dan ad-Da ’ ur, Ahmad (2004). Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat/  Sistem  Sanksi  dan  Hukum  Pembuktian  dalam  Islam ,  Penerjemah, Syamsuddin Ramadlan. Bogor, Pustaka Thariqul Izzah.
Al-Qadir  Audah,  Abdul  (1992). Al-Tasyri ’ Al-Islami  Juz  I ,  Beirut:  Muassasah  al- Risalah.
Anwar, H. A. K Moch. (1989). Hukum Pidana Bagian  Khsusus (KUHP Buku  /1) Jilid  1, Cet. V. Bandung: PT. Citra  Aditya Bakti.
Arrasid, Chainur (2004). Dasar-dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Asse,  Ambo  (2010). Konsep  Adil  Dalam  Al-Qur ’ an .  Jurnal  Al-Risalah  Volume  10 Nomor 2.
Asshiddieqy, Jimli dan Syafa ’ at, Ali (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
Bassar,  M.  Sudrajat  (1986). Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  dalam  KUHP .  Bandung: Remaja Karya.
Bronger, W.A. (1977). Pengantar Tentang Kriminilogi , Cet. IV. Jakarta: Pustaka Sarjana. Darijarkoro (1985). Pidana Mati di Indonesia. Jakarta: Ghalia. Djazuli, H. A (2000). Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam . Jakarta: Grafindo Persada.
Hakim, Rahmat (2000). Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). Bandung: Pustaka Setia.
Hamzah,  Andi  (1993). Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia, Cet.  2.  Jakarta: Pramadya Paramita.
Hamzah, Andi (1996). Hukum  Acara  Pidana  Indonesia . Jakarta: Sapta Artha Jaya. Joachim Friedrich, Carl  (2004). Filsafat Hukum Persepektif Historis . Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
Lamintang (1985). Hukum Pidana Indonesia , Cet. II. Bandung: CV. Sinar Baru. Masyur, Kahar (1985). Membina Moral dan Aklhlak . Jakarta: Kalam Mulia. Moeljatno (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Moeljatno  (2011). KUHP  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana). Jakarta:  Bumi Aksaara.
Muhammad, Abubakar (1995). Terjemahan Subulussalam , Cet. 1. Surabaya: Al-Ikhlas.
Muslich, A. Wardi (2005). Hukum Pidana Islam , Jakarta : Sinar Grafika.
Muthahhari, Murtadha  (1995). Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam. Bandung: Mizan.
Nashiruddin Al-Albani, Muhammad (2006). Shahih Sunan Abu Daud , Jilid 2. Jakarta Pustaka Azzam.
Nashiruddin  Al-Albani,  Muhammad  (2006). Shahih  Sunan  Tirmidzi ,  Jilid  2.  Jakarta Pustaka Azzam.
Nurdin (2011). Konsep Keadilan dan Kedaulatan Dalam perspektif Islam dan barat . Jurnal Media Syariah, Vol. XIII No. 1. Projodikoro, Wirjono (1986). Asas-asas Hukum di Indonesia . Bandung : PT. Eresco.
Qodir  Audah,  Abdul  (2008). Ensiklopedi  Hukum  Pidana  Islam .  Bogor:  PT.Kharisma Ilmu.
S. Praja, Juhaya (2011). Teori Hukum dan Aplikasinya. Bandung: Pustaka Setia. Sabiq,  Sayyid  (1980). Sumber  Kekuatan  Islam ,  terjemah  Salim  Bahreisy  dan  Said Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu.
Santoso,  Topo  (2001). Menggagas  Hukum  Pidana  Islam. Bandung:  Al-Syamil  &Raja Grafindo.
Shihab,  M.  Quraish  (1998). Wawasan  Al-Quran  Tafsir  Maudhu ’ i  atas  Pelbagai Persoalan Umat . Bandung: Mizan.
Soekanto,  Soerdjono  dan  Purwacaraka,  Purnadi  (1 99 2) . Sendi-Sendi  dan  Hukum Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Soesilo, R. (1989). KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal . Bandung: PT. Karya Nusantara.
Suma,  M.  Amin,  dkk  (2001). Hukum  Pidana  Islam  di  Indonesia  Peluang  Prospek  dan Tantanagan . Jakarta: Pustaka Firdaus. Zuhaili, Wahbah (t.t). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu , juz VI. Damaskus: Dar Al-kitab Al ’ Arabi.