## PERNYATAAN MEMILIH TERHADAP KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS BAGI ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN

## Muzayanah
Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang E-mai l : muzayanah@edu.unisbank.ac.id

## Abstrak
Perkawinan  campuran  atau    beda  kewarganegaraan,  antara  perempuan  warga  negara Indonesia dengan laki-laki  yang berkewarganegaraan asing,  apabila dalam  perkawinan tersebut  membuahkan  anak,  maka  secara  formal,  kedudukan  anak  yang  lahir  tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yakni      asas  Ius  Soli  dan  Ius  Sanguinis,  anak  tersebut  memperoleh  dua kewarganegaraan/Kewarganegaraan  GandaTerbatas.  Status  kewarganegaraan    ganda terbatas ini hanya dapat dimiliki hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila  anak  tersebut  telah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau  sudah  kawin,  maka anak  tersebut  diberi  kesempatan  untuk  memilih  salah  satu  kewarganegaraan  yang diinginkannya. Rentang waktu untuk dapat memilih atau menyatakan kewarganegaraannya  adalah  3(tiga)  tahun,  hingga  anak  tersebut  berusia  21  Tahun. Setelah  anak  tersebut  berumur  21  tahun,  maka  harus  memilih  salah  satu kewarganegaraannya  dan  harus  menyampaikan  pernyataan  pilihannya  tersebut. Penyampaian  Pernyataan  Memilih  Kewarganegaraan    dapat  disampaikan  kepada    :  a) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau  b) Kepala Kantor  Imigrasi;  atau  c)  Pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  Menteri.  Bagi  anak berkewarganegaraan  ganda  terbatas  yang  telah  menyampaikan  pernyataan  memilih kewarganegaraan  Republik  Indonesia  dan/atau  telah  dicabut  affidafit-nya  dinyatakan sebagai  warga  negara  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Kepustakaan (library  Research)  dengan  metode  pengumpulan  data  sekunder.  Penelitian  ini menyimpulkan bahwa bagi anak yang berkewarganegaraan  ganda terbatas, telah diberi kemudahan untuk menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan yang diinginkannya dengan  menyatakan  memilih  kewarganegaraan  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:  M.HH- 19.AH.10.01  tahun  2011  tentang  Tatacara  Penyampaian  Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
Kata kuci: Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Pernyataan Memilih kewarganegaraan

## Abstract
Mixed  marriages  or  different  nationalities,  between  Indonesian  women  and  men  of foreign nationality, if the marriage produces children, then formally, the position of the child born is based on the provisions of Law number 12 of 2006 concerning Citizenship, namely  the  principle  of  Ius  Soli  and  Ius  Sanguinis,  the  child  has  two  Limited  Dual Citizenship  /  Citizenship.  This  limited  dual  citizenship  status  can  only  be  owned  until the  child  is  18  (eighteen)  years  old.  If  the  child  is  18  (eighteen)  years  old  or  has married, then the child is given the opportunity to choose the nationality he wants. The period of time for voting or declaring citizenship is 3 (three) years, until the child is 21 years  old.  After  the  child  is  21  years  old,  he  must  choose  one  of  his  nationalities  and
must  submit  the  statement  of  his  choice.  Submission  of  a  Statement  of  Choosing Citizenship can be submitted to: a) Head of the Regional Office of the Ministry of Law and  Human  Rights;  or  b)  Head  of  the  Immigration  Office;  or  c)  Other  officials appointed  by  the  Minister.  For  children  with  limited  dual  citizenship  who  have submitted  a  statement  electing  the  citizenship  of  the  Republic  of  Indonesia  and  /  or having  their  affidafit  revoked,  are  declared  as  Indonesian  citizens.  This  research  is  a library research with secondary data collection methods. This study concludes that for children  with  limited  dual  citizenship,  it  has  been  facilitated  to  state  that  they  choose one of the citizenship they want by stating choosing citizenship that has been regulated in  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia Number:  M.HH-19.AH.10.01  of  2011  concerning  Procedure  for  Submitting  Statement of Choosing Citizenship for Children of Dual Nationality
Key words: Limited Dual Citizenship, Statement of Selecting citizenship

## Pendahuluan
Salah  satu    Penciptaan      di  alam semesta  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa adalah  diciptakannya  makhluk  yang dinamakan  dengan  manusia.  Manusia adalah makhluk yang diharapkan menjadi  rahmatan  lil-alamin.  Oleh karenanya  manusia  diciptakan  oleh Tuhan  Yang  Maha  Esa  akan  mampu menjadikan  alam  semesta  ini  menjadi alam  yang  penuh  dengan  kasih  saying, oleh  Karena  itu  manusia  sebagai mahluk  ciptaan  Allah  Yang  Maha Kuasa  merupakan  mahluk  yang  paling sempurna  diantara  mahluk-mahluk  lain yang  telah  dan  akan  diciptakan  Nya. Sebagai  manusia  yang  merupakan ciptaan  Allah  Yang  Maha  Suci,  maka manusia  memiliki  cinta,  rasa  serta keinginan  yang  sudah  tentu  lain  dari pada  mahluk  yang  lainnya,  karena manusia  memiliki  kesempurnaan.  Rasa cinta akan menjadikan manusia memiliki  rasa  kasih  dan  sayang  baik antar  sesama  manusia  itu  sendiri maupun  terhadap  mahluk  lain  yang  ada di alam raya ini.
Untuk  dapat  melestarikan  kehidupan di  alam  semesta  ini,  manusia  akan berusaha untuk melanggengkan keberadaannya,  sehingga  akan  muncul re-generasi terhadap keberadaan manusia  ini  untuk  tetap  hidup  dan
terjaga  hingga  suatu  saat  nanti  yang tidak  pasti  berakhirnya  dapat  diketahui, karena hanya Tuhan Yang maha Esa-lah yang  mengetahui  atas  segala  sesuatu. Namun  manusia  harus  tetap  berusaha agar  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa tetap  terjaga  dan  dapat  dilakukan  dan diharapkan  terjadi  kelangsungan  hidup generasi  manusia  pada  waktu  yang berjalan sampai masa yang akan datang. Untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan kelangsungan hidup
manusia,  maka  dibutuhkan  perkawinan antara  manusia  itu  sendiri,  sehingga dapat  diperoleh  keturunan  yang  baik dan dibenarkan oleh Agama.
Salah satu motivasi seseorang untuk melangsungkan perkawinan adalah dapat  dijaminnya  kelangsungan  hidup generasi manusia yang sering kita sebut dengan re-generasi. Melalui
perkawinan,  proses  re-generasi  akan terjadi  dan  dapat  diupayakan  untuk dapat diwujudkan. Perkembangan dunia yang semakin mengglobal, ternyata juga membawa serta akibat terhadap masalah perkawinan.  Perkembangan  dunia  yang global  ini  secara  cepat  dan  mendasar membawa  pengaruh  terhadap  semua aspek  kehidupan  manusia  tersebut, hubungan  antar  manusia  tidak  lagi sebatas pada manusia yang hidup dalam satu daerah, atau wilayah atau
kepulauan  maupun  dalam  suatu  negara saja,  tetapi  telah  melintas  batas  yang ada  bahkan  tidak  terbatas  hingga hubungan  antar  negara  saja  bahkan telah  melampaui  berbagai  benua  yang ada di bumi ini. Dengan demikian akan menimbulkan  akibat  bahwa  manusia dibelahan  bumi  yang  bagian  barat  akan mudah dan mampu menjelajah manusia yang ada di belahan bumi bagian timur, demikian pula sebaliknya. Juga manusia yang  ada  dibelahan  bumi  bagian  barat akan  dapat  melihat  dan  merasakan  apa yang  terjadi  di  belahan  bumi  lainnya, dan dengan kemajuan teknologi komunikasi  dan  transportasi,  dalam waktu  yang  relatif  singkat  manusia dapat  berpindah  dari  satu  tempat  ke tempat  yang  lain,  dan  bahkan  mudah untuk  berpindah  ke  negara  lain.  Hal yang  demikian  ini  akan  berdampak  dan merubah terhadap struktur interaksi atau hubungan  antar  sesama  manusia  yang satu  dengan  yang  lain,  yang  demikian ini  akan  nampak  dalam  frekuensi  dan macam-ragamnya. Hubungan antar manusia  baik  dalam  frekuensi  maupun macam-ragamnya ini serta diikuti dengan inter-aksi serta komunikasi yang terus-menerus,  yang  meningkat  baik dari  sisi  kebutuhan  dan  kepentingan yang  dimiliki  oleh  manusia  itu  sendiri akan mempengaruhi pula pada kebutuhan manusia dalam
melangsungkan  re-generasi    melalui perkawinan.  Perkawinan  akan  terjadi manakala antar manusia terjadi hubugan dan inter-aksi  serta adanya komunikasi efektif  dari  manusia  itu  sendiri.  Dalam sejarah
peradaban manusia, mengisahkan  bahwa  perkawinan  pada umumnya  terjadi  antar  mereka  yang sering  berinter-aksi  dan  berkomunkasi, misalnya  perkawinan  yang  terjadi  antar mereka yang berasal dari kampung yang sama,  daerah  yang  sama,  atau  sama  – sama  dalam  satu  pekerjaan,  dalam menempuh  pendidikan  yang  sama
bahkan  terjadi  pula  perkawinan  yang dijodohkan  oleh  keluarga  maupun saudara  bahkan  tetangga  dekatnya. Perkawinan  tidak  hanya  terjadi  dalam kesamaan  wilayah,  tempat  tinggal maupun pekerjaan saja, namun perkawinan  dapat  terjadi  sebagai  akibat bertemunya seorang warga negara yang satu  dengan  warga  negara  yang  lain,
bahkan mereka yang berlainan kewarganegaraan  juga  bertemu di wilayah negara lain pula. Hal ini sangat mungkin terjadi sebagai akibat pengaruh  global  informasi  yang  terjadi saat  ini,  bahkan  akan  terus  terjadi  di masa-masa  yang  akan  datang.  Seiring perkembangan  dunia  ini,  terjadinya perkawinan  antar  bangsa  atau  antar kewarganegaraan banyak terjadi, termasuk di Indonesia. Hampir sebagian warga  negara  di  dunia  ini  dapat memahami  terjadinya  perkawinan  antar bangsa atau antar kewarganegaraan dan tidak mempermasalahkannya. Demikian perkawinan dengan berbeda kewarganegaraan bukan merupakan halangan bagi mereka yang
melangsungkannya, bahkan banyak diantara warga negara Indonesia terutama  bagi  wanita  Indonesia  banyak yang  berkeinginan  untuk  menikah dengan  orang  warga  negara  asing  atau warga negara lain.
Perlu diketahui bersama bahwa meskipun perkawinan berbeda kewarganegaraan  sering  tidak  dianggap sebagai permasalahan bagi mereka yang melangsungkan  perkawinan  tersebut,
tetapi hal ini akan menjadi permasalahan yang rumit manakala dari perkawinan tersebut kemudian dihasilkan  keturunan  atau  anak-anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan  mereka  itu.  Permasalahan ini  akan  menjadi  problematika  yang rumit manakala perkawinan yang semacam itu berakhir dengan perceraian atau  perkawinan  yang  putus  di  tengah
jalan.  Kondisi  yang  demikian  akan berdampak kepada Status kewarganegaraan  Anak  yang  dilahirkan dari  perkawinan  campuran  ini.  Status kewarganegaraan  anak  menjadi  sebab persoalan  yang  muncul  karena  status kewarganegaraan  anak  secara  umum ditentukan atas dasar Asas Ius-
Sanguinis atau asas keturunan. Kewarganegaraan  anak  secara  umum ditentukan  atas  Asas  Ius-Sanguinis/asas keturunan  orangtuanya.    Perkawinan
Campuran/beda
kewarganegaraan, berarti orangtua anak (bapak-ibu) memiliki  kewarganegaraan  berbeda. Putusnya  perkawinan  dari    perkawinan campuran  tersebut  berakibat  anak  yang diasuh  oleh  si-ibu,  yang  anak  tersebut berkewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan  bapaknya.  Banyak terjadi  akibat  putusnya  perkawinan campuran  ini,  si  –ibu  menghadapi berbagai  persoalan  terutama  apabila perbuatan hukum yang dilakukan mensyaratkan kewarganegaraan.  Kasus yang  terjadi  banyak  pula  dialami  oleh para Artis /selebritis (perempuan) Indonesia yang juga mangalami permasalahan tentang status
kewarganegaraan  Anak  sebagai  akibat perkawinan  campuran  dengan  Laki-laki berkewarganegaraan  Asing,  dan  dalam perjalanan perkawinan mereka ini putus dengan  perceraian.  Ini  merupakan wajah permasalahan yang dihadapi oleh sebagian kaum Perempuan maupun para Artis/selebritis
Indonesia yang
melangsungkan  perkawinan  campuran. Selanjutnya  anak  yang  lahir  dari perkawinan  campuran  atau  perkawinan beda  kewarganegaraan  akan  membawa akibat terhadap anak yang dilahirkannya dengan memiliki kewarganegaraan ganda  atau    kewarganegaraan  ganda terbatas.  Pada  anak  yang  memiliki kewarganegaraan ganda
atau kewarganegaraan  ganda  terbatas,  diberi waktu hingga anak tersebut berumur 18
(delapan belas) tahun. Setelah mencapai umur  tersebut,  anak  dapat  menyatakan pilihan atau menyatakan memilih kewarganegaraan    yang  diinginkannya.
Rentang  waktu  yang  diberikan  kepada anak tersebut dalam waktu 3(tiga) tahun dalam rangka memikirkan untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya. Setelah anak berusia 21 (duapuluh  satu) tahun,  maka anak  tersebut  harus  menentukan  status kewarganegaraannya dengan menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya atau tidak memilih kewarganegaraan dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kantor Perwakilan Republik Indonesia  yang  ada  di  luar  negeri (apabila anak tersebut bertempat tinggal di  Luar  Negeri).    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan    telah  mengatur mengenai    Perkawinan  campuran  atau perkawinan beda kewarganegaraan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 ayat(1)  bahwa:  “Dalam  hal  status kewarganegaraan  Republik  Indonesia terhadap  anak  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf  l,  dan  pasal  5  berakibat  anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau sudah  kawin  anak  tersebut  harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”. Sedangkan Pasal
6 ayat (2) menyatakan bahwa: Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dibuat  secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan
dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  telah dipaparkan pada  latar belakang di atas,
maka  permasalahan  yang  akan  diteliti dibatasi  pada  “Bagaimanakah  Cara Untuk Menyampaikan Pernyataan Memilih Terhadap Status Kewarganegaraan    Ganda    Terbatas pada Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang- Undang      Nomor  12  Tahun  2006 Tentang Kewarganegaraan?”

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah    dengan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini      dikonsepkan  kepada  seluruh  asas- asas  dan  kaidah  yang  mengatur  pola- pola  perilaku  sosial  dan  kehidupan manusia  dalam  masyarakat,  termasuk juga adanya pengumpulan  bahan-bahan dari  sudut  perspektif  eksternal  dengan menggunakan  metode  kualitatif  dalam menarik  simpulan  tentang  hubungan antara  kaidah-kaidah  hukum  dengan kenyataan terutama mengenai Pernyataan  Memilih  kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dalam
perkawinan beda kewarganegaraan berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

## Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi    penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis,    bertujuan  untuk mendiskripsikan  mengenai  Pernyataan Memilih    Terhadap    Kewarganegaraan Ganda  Terbatas  Bagi  Anak  sebagai akibat    dalam  Perkawinan    campuran atau perkawinan beda kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan yang  dikaitkan      dengan  teori-teori hukum  dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut  permasalahan yang  berkaitan  dengan  Pernyataan memilih    kewarganegaraan  bagi  anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas  untuk  menyatakan    memilih salah  satu  dari  kewarganegaraan  ganda
yang  diberikan  oleh  Negara  terhadap anak  tersebut  sebagai  akibat  dari perkawinan campuran  atau Perkawinan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya karena berbeda  kewarganegaraan. Sumber  data  dalam  penelitian  ini diambil  dari  buku  atau  literatur  melalui data sekunder yang diperoleh dari buku atau studi kepustakaan, berupa karangan  para  Ahli  yang  mengupas tentang Kewarganegaraan dan kewarganegaraan  ganda  terbatas  dan bahan-bahan lain seperti Jurnal, majalah hukum  maupun  tulisan-tulisan  karya ilmiah yang membahas mengenai kewarganegaraan  dalam  rangka  untuk mendapatkan  pengetahuan  teoritis  di dalam  penyusunan  laporan    penelitian ini.
Metode pengumpulan data yang digunakan  oleh  Peneliti  melalui  studi Kepustakaan Library  Research serta ditunjang  dengan  wawancara.  Metode kepustakaan  dilakukan  dengan  cara menelaah bahan hukum primer,
sekunder  dan    tersier tentang
Pernyataan  memilih  kewarganegaraan bagi  anak  dalam  perkawinan  campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan. Selain  itu  Peneliti  melakukan  teknik wawancara dengan anak yang melakukan pernyataan memilih terhadap kewarganegaraan ganda terbatas  bagi  anak  dengan  memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya  sebagai  akibat  adanya perkawinan  campuran  yang  dilakukan oleh  orang  tuanya.  Dalam  hal  ini Peneliti  melakukan  wawancara  dengan Kantor    Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah.

## Metode  Analisa  Data
Analisis  data  yang  dipergunakan  dalam penulisan  laporan  Penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis.      Pada  Analisis  data ini  tidak  menampilkan  data  statistik, namun  mendiskripsikan  analisis  data
yang telah diolah, selanjutnya mengambil kesimpulan dengan menggunakan  metode  deduktif  yaitu proses penarikan simpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal  yang  bersifat  khusus    yang terkait  dengan  Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan  Ganda  Terbatas  bagi Anak  dalam  Perkawinan  Campuran
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pembahasan
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor:  M.HH-19.  AH.10.01  Tahun 2011  Tentang  Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan ganda Dalam Memberikan pelayanan terhadap  masyarakat,  khususnya  bagi Anak  yang berkewarganegaraan Ganda ,  maka  Peneliti  dapat  memberikan laporan  hasil  penelitian  bahwa  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  telah menerbitkan  Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor:  M.HH-19.AH.10.01
Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian  Pernyataan    Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan  Ganda.  Peraturan
Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  ini  memiliki  pertimbangan bahwa  Untuk  memberikan  pelayanan prima dalam memfasilitasi secara administratif dan operasional penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak
berkewarganegaraan  ganda  yang  telah berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau sudah  kawin  dan  untuk  memberikan kemudahan  penerimaan  penyampaian pernyataan  memilih  kewarganegaraan secara  geografis,  efektif  dan  efisien secara  fungsional  serta  terintegrasinya data  secara  kesisteman,  perlu  diberikan
ruang  pelaksanaannya  selain  pada Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia.  Selain  hal  itu dipertimbangkan  bahwa  keberadaan kantor  Imigrasi  di  seluruh  wilayah Indonesia    secara  geografis,  fungsional, dan  kesisteman  dapat  berperan  serta dalam memberikan kemudahan penerimaan  penyampaian  pernyataan memilih kewarganegaraan  seperti yang telah disebutkan di atas, dan melakukan penerbitan  dokumen  keimigrasian  bagi anak  berkewarganegaraan  ganda  yang memilih  kewarganegaraan  asing  atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan. Kemudian berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana  yang  telah  disebutkan diatas, maka perlu menetapkan Peraturan  Menteri  Hukum    Dan  Hak Asasi  Manusia    tentang  Tata  Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak  yang Berkewarganegaraan  Ganda.  Dalam ketentuan  Bab  I    tentang  Ketentuan umum    pasal  1  menyebutkan  bahwa: Dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan Hak  Asasi  Manusia  tersebut,  yang dimaksud  dengan :
1. Pernyataan Memilih Kewarganegaraan  adalah  pernyataan untuk memilih salah Satu kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan  ganda  sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
a. Affidavit,
Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang selanjutnya disebut Affidavit, adalah  surat  keimigrasian  yang dilekatkan  atau  disatukan  pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan  ganda  dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
b. Sistem  Informasi  Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi Informasi dan komunikasi yang digunakan untuk  mengumpulkan,  mengolah dan  menyajikan  informasi  guna mendukung operasional, manajemen,  dan  pengambilan keputusan  dalam  melaksanakan fungsi Keimigrasian;
c. Undang-Undang yang merupakan  dasar  hukum    adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; d. Menteri  yang  dimaksud  dalam Peraturan Menteri tersebut adalah Menteri  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2.Di dalam ketentuan Pasal 2 menyatakan bahwa Anak berkewarganegaraan  ganda    yang dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor  12  tahun  2006  tentang kewarganegaraan
menyebutkan bahwa  dalam  waktu  paling  lambat 3(tiga)  tahun    anak      tersebut  sudah berusia  18(delapan  belas)  tahun  atau sudah  kawin,  maka  anak  tersebut harus menentukan pilihan kewarganegaraannya dengan menyatakan memilih kewarganegaraan. Adapun pernyataan memilih kewarganegaraan  yang  dimaksud  di atas dilakukan untuk memilih kewarganegaraan Republik Indonesia atau kewarganegaraan asing.  Untuk  selanjutnya  ketentuan pasal  3  dalam  Peraturan  Menteri  ini, diatur mengenai anak berkewarganegaraan ganda yang harus menyatakan memilih kewarganegaraan  sebagaimana yang dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  (1) adalah:
1. Anak yang lahir sebelum tanggal 1  Agustus  2006  yang  memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;  atau  Artinya  bahwa anak  yang  lahir  sebelum  tanggal 1  Agustus  2006  ini  adalah  anak yang  lahir  sebelum  Undang-
Undang  nomor  12  tahun  2006 tentang kewarganegaraan diundangkan. 2. Anak yang lahir setelah tanggal 1
Agustus  2006  yang  memiliki Affidavit artinya  anak  tersebut lahir  setelah  diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  12  tahu 2006 tentang Kewarganegaraan.
Di  dalam  ketentuan  Pasal  4  Peraturan Menteri ini juga mengatur tentang : (1).Penyampaian  Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan  sebagaimana  yang telah  di  atur  dalam  pasal  2  dapat dilakukan di wilayah Republik
Indonesai atau di luar wilayah Republik Indonesia.  Hal  ini  dapat  dijelaskan bahwa  untuk  penyampaian  pernyataan memilih    kewarganegaraan  bagi  anak yang  berkewarganegaraan  ganda,  anak tersebut dapat menyampaikan pernyataan memilih salah satu kewarganegaraan  baik  pilihan  terhadap kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan  asing  di  wilayah negara  Republik  Indonesia  atau  di  luar wilayah Negara Republik  Indonesia. Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan  di  wilayah  Republik Indonesia dilakukan pada :
a.      Kantor  Wilayah  Kementerian
Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia;
atau
b.    Kantor  Imigrasi  Artinya  bahwa untuk anak yang berkewarganegaraan  ganda  dapat melakukan    pernyataan  memilih salah  satu  kewarganegaraan  baik memilih kewarganegaraan
Indonesia ataupun kewarganegaraan asing yang dapat  disampaikan  atau  diajukan kepada Kantor wilayah Kemeterian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  yang  ada  di  setiap provinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ataupun kantor Imigrasi yang ada di setiap provinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 1) Penyampaian Pernyataan Memilih  Kewarganegaraan  di luar wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan pada: a. Perwakilan Republik Indonesia;     atau b.  Tempat  lain  yang  telah ditentukan oleh Menteri. Hal  ini dapat  dijelaskan bahwa untuk anak berkewarganegaraan ganda dapat menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan baik memilih kewarganegaraan Indonesia atau memilih kewarganegaraan asing, maka pernyataan memilih  kewarganegaraannya dapat disampaikan melalui Kantor  Perwakilan  Republik Indonesia  yang  ada  di  luar negeri,  atau  yang  lazim  kenal dengan kantor kedutaan Negara  Republik  Indonesia. Kalaupun  di    negara  lain  yang tidak  ada  kantor  Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Kedutaan Republik Indonesia,  maka  Menteri  telah menentukan tempat atau kantor lain  yang  telah  ditentukan  atau ditunjuk oleh Menteri.
Selanjutnya  ketentuan  dalam  Pasal  5 Peraturan  Menteri  menentukan  bahwa: Anak  berkewarganegaraan    ganda  yang memilih  kewarganegaraan  Republik
Indonesia harus mengajukan pernyataan  memilih  dengan  mengisi formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana tercantum  dalam  lampiran  I  Peraturan Menteri ini. Pasal 6 menyebutkan bahwa: (1).Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda disampaikan  kepada  pejabat  atau Perwakilan  Republik  yang  wilayah kerjanya  meliputi  tempat  tinggal anak.  Berkewarganegaraan  ganda tersebut.
(2).Pejabat yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Kepala Kantor Imigrasi; atau c.  Pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh Menteri Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) Penyampaian Pernyataan Memilih    Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal  5  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan    peraturan perundang-undangan;
(2) Selain  memenuhi  ketentuan yang dimaksud pada ayat (1), bagi anak
berkewarganegaraan ganda :
a.Anak  yang  lahir  sebelum
tanggal  1.  Agustus  2006 harus melampirkan fotokopi  petikan  Keputusan Menteri  Hukum  dan  Hak
Asasi  Manusia  mengenai penetapan  kewarganegaraan Republik  Indonesia  yang bersangkutan; atau
b.Anak  yang  lahir  setelah tanggal  1  Agustus  2006 harus melampirkan

## Affidavit.
Selanjutnya  ketentuan  Pasal  8 Peraturan  Menteri  ini  menyatakan bahwa:    Jika  pernyataan  Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia  dilakukan  pada  kantor wilayah  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia,  maka    Pejabat yang  dimaksud    dalam  ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia wajib untuk:
a. Menentukan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur  Jenderal  Administrasi Hukum  Umum  atau  Dirjen AHU; b. Mencabut Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
c. Memutakhirkan data anak tersebut sebagai warga negara Indonesia dalam sistem Informasi   manajemen keimigrasian; dan d. Memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pencabutan Affidavit sebagaimana  yang  dimaksud dalam  ketentuan  huruf  a  dan huruf b di atas. Selanjutnya  dalam  Ketentuan  Pasal  9
Peraturan  Menteri  ini  menyatakan bahwa: (1).Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia    dilakukan  pada    kantor Imigrasi,  maka    Pejabat  yang
dimaksud  dalam  pasal  6  ayat(2) huruf b wajib untuk: a. meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia  beserta  persyaratannya kepada  Kepala  Kantor    Wilayah Kementerian    Hukum  dan  Hak
Asasi Manusia;
b.  mencabut Affidavit yang dimiliki oleh  anak  berkewarganegaraan ganda  dan        menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Imigrasi; c.  pemutakhiran  data  sebagai  warga negara  Indonesia  dalam  sistem informasi          manajemen keimigrasian;
d. memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan          Republik Indonesia dan pencabutan Affidavit sebagaimana  yang dimaksud  dalam      huruf  a  dan huruf b. (2).Kepala Kantor Wilayah Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia    sebagaimana          dimaksud pada  ayat  (1)  huruf    a  meneruskan penyampaian  Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia  beserta  persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kemudian Pasal 10 menyatakan bahwa: Penyampaian  Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia  yang  dilakukan  pada kantor  Imigrasi    sebagaimana    yang dimaksud  dalam    pasal  9  ayat  (1) tidak berdasarkan asas domisili  atau tempat tinggal.
Selanjutnya  pada  ketentuan  Pasal  11 menyatakan  bahwa  :Jika  Pernyataan Memilih  Kewarganegaraan  Republik Indonesia  dilakukan    pada    tempat  lain yang ditentukan oleh Menteri, dalam hal ini  Menteri  Hukum  dan  Hak    Asasi
Manusia,  maka  Pejabat  yang  dimaksud dalam  pasal    6  ayat  (2)  huruf  c  wajib untuk: a. Meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya  kepada  Direktur Jenderal    Administrasi  Hukum Umum; b.      Mencabut Affidavit yang  dimiliki oleh anak yang berkewarganegaraan ganda dan menyampaikannya kepada Direktur
Jenderal Imigrasi;
c.        Memutkhirkan  data  sebagai  warga negara  Indonesia  dalam  hal  sistem informasi  pada  tempat  lain  yang ditentukan  oleh  Menteri  telah terintegrasi dengan sistem informasi  manajemen  keimigrasian pada            Direktorat  Jenderal Imigrasi; dan d. Memberikan tanda terima penyampaian  Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia  dan  pencabutan Affidavit sebagaimana yang dimaksud  dalam huruf a dan huruf  b. Dalam  ketentuan  pasal  12  menyatakan bahwa: Pernyataan Memilih Kewarganegaraan  Republik  Indonesia dilakukan  pada  Perwakilan  Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  6  ayat(1),  Kepala  Perwakilan
Republik Indonesia wajib untuk:
a. Meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Dirktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; b.      Mencabut Affidavit yang  dimiliki oleh anak yang berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
c.   Memutakhirkan data sebagai  warga negara  Republik  Indonesia  dalam
hal sistem informasi pada Perwakilan Republik Indonesia telah  terintegrasi  dengan  sistem informasi  manajemen  keimigrasian pada  Direktur  Jenderal  Imigrasi; dan e.            Memberikan  tanda  terima penyampaian    Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia  dan  pencabutan Affidavit sebagaimana yang dimaksud dalam huruf  a dan huruf  b. Pasal 13 menyatakan bahwa : Tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia  dan  pencabutan Affidavit sebagaimana  yang  dimaksud  dalam pasal 8 huruf  d, pasal 9 ayat(1) huruf d, pasal  11 huruf   d,   pasal  12 huruf d, dapat digunakan untuk mengajukan permohonan paspor Republik  Indonesia Ketentuan pasal  14 menyatakan bahwa: format  tanda  terima  penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia  dan  pencabutan Affidavit, telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. Ketentuan pasal 15 menyatakan bahwa : (1).Anak  berkewarganegaraan  ganda yang telah menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia  dan/atau  telah  dicabut Affidavit -nya,  dinyatakan  sebagai warga negara Indonesia;
(2).Pernyataan  sebagai  warga  negara Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam ketentuan ayat (1)  ditetapkan dengan keputusan Menteri, dalam hal ini  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia;
(3).Sebelum  ditetapkannya  Keputusan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia sebagaimana dimaksud
dalam ayat(2) terhadap anak
berkewarganegaraan  ganda  tersebut diberikan  haknya  sebagai  warga negara Indonesia.
Ketentuan pasal 16 menyatakan bahwa:
(1).Keputusan  Menteri  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  pasal  15 ayat(2)  harus  diberitahukan  secara tertulis  baik  secara  manual  maupun elektronik oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia kepada  anak  berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraannya; (2).Penyampaian pemberitahuan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud  pada  ayat(1)  dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
(3).Format  pemberitahuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat(1)  tercantum dalam Lampiran III Peraturan
Menteri ini. Ketentuan Pasal 17 menyatakan bahwa: Penyampaian      Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan  Republik  Indonesia dikenakan beaya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
Tentang Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan  Asing ditentukan dalam pasal sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 18  menyatakan bahwa: Anak  berkewarganegaraan  ganda yang  memilih  kewarganegaraan  asing harus  mengajukan  pernyataan memilih dengan  mengisi  formulir  Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan
sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran I Peraturan  Menteri ini. Ketentuan Pasal 19 menyatakan
bahwa:
(1) Pernyataan untuk Memilih  Kewarganegaraan  asing  bagi anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana  yang  dimaksud  dalam
pasal    18  disampaikan  kepada  Pejabat atau  Perwakilan  Republki  Indonesia yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat tinggal anak;
(2) Pejabat  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pejabat  lain  yang  ditunjuk oleh
b. Menteri, dan
c. Kepala Kantor Imigrasi
Ketentuan Pasal 20 menentukan bahwa: (1).Formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  18  harus dilampiri dengan:
a. Paspor  Republik  Indonesia bagi yang    telah memiliki;
b. Affidavit ; dan/ atau
c. Petikan  Keputusan  Menteri
Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia yang telah menetapkan Kewarganegaraan  Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan  ganda yang  lahir  sebelum  tanggal 1 Agustus 2006.
(2).Selain  mengisi  formulir Pernyataan untuk  Memilih      Kewarganegaraan sebagaimana    Dimaksud    dalam      pasal 18,   khusus untuk pernyataan      memilih      yang disampaikan kepada  kepala  kantor  Imigrasi harus:
a.  Mengisi    formulir  permohonan dokumen
keimigrasian      sesuai    dengan ketentuan perundang-undangan; b.Melampirkan paspor kebangsaan asing yang dimiliki.
Ketentuan Pasal 21 menentukan bahwa:
Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan pada Perwakilan Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  19  ayat(1), KepalaPerwakilan Republik Indonesia wajib untuk: a.Menerima pengembalian petikan Keputusan  Menteri  Hukum  dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda; b.Mencabut Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan  ganda  dan menyampaikan  kepada  Direktur Jenderal Imigrasi; c.Mencabut paspor Republik Indonesia  bagi  yang  memiliki; dan d.Memutakhirkan data sebagai warga  negara  asing  dalam  hal sistem  informasi  pada  Perwakilan Republik Indonesia telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
Ketentuan Pasal 22 menentukan bahwa: Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing   disampaikan pada   tempat   lain  yang ditentukan oleh   Menteri,   maka        kepada pejabat   sebagaimana   yang  dimaksud dalam pasal 19 ayat(2) huruf a wajib untuk:
a.  Menerima  pengembalian  petikan
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda; b.      Mencabut Affidavit yang  dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan  menyampaikan  kepada  Direktur Jenderal Imigrasi;
c.  Mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
d.  Memutakhirkan  data  warga  negara asing  dalam  hal  sistem    informasi pad  tempat  lain  yang  ditunjuk  oleh
Menteri  telah  terintegrasi  dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderl Imigrasi.
Ketentuan pasal 23 menentukan bahwa: Jika  Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan asing    disampaikan pada   kantor     Imigrasi, maka kepada   Pejabat   sebagaimana    yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf b : a.Menerima pengembalian petikan Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda; b.  Mencabut Affidavit yang  dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan  menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
c. Mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
d.    Memutakhirkan  data  sebagai  warga negara asing dalam  sistem informasi manajemen keimigrasian;
e.  Menerbitkan  dokumen  keimigrasian berupa izin  tinggal tetap.
Selanjutnya Ketentuan Pasal 24
menentukan bahwa:
Dalam Penyampaian   Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing   yang dilakukan  pada  kantor Imigrasi, hal ini tentu berdasarkan asas     domisili atau tempat tinggal.

## Anak Berkewarganegaraan Ganda
Yang Tidak Memilih Salah   Satu Kewarganegaraan Dalam  hal ini diatur dengan
Ketentuan Pasal 25 menentukan bahwa: (1) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda
yang  tidak  memilih  salah  satu kewarganegaraan  diketahui  atau didapatkan  di  wilayah  Republik Indonesia, terhadap anak tersebut  dapat  diberikan  izin tinggal tetap berdasarkan persetujuan  Direktur  Jenderal
Imigrasi;
(2) Persetujuan pemberian izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah anak berkewarganegaraan ganda yang bersangkutan  mengisi  formulir permohonan dokumen keimigrasian yang dilampiri dengan dokumen : a.Paspor  kebangsaan  asing  yang dimiliki;
b.Paspor  Republik  Indonesia bagi yang memiliki;
c.Foto kopi kutipan akte kelahiran;   d .Affidavit bagi  yang memiliki; e.Petikan  Keputusan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia yang menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tanggal  1 Agustus
2006; f.Berita acara pendapat atas hasil pemeriksaan yang bersangkutan.
(3). Berita Acara pendapat sebagaimana yang  dimaksud  pada    ayat(2)  huruf  f sekurang-kurangnya memuat data: a.Nama;
b.Tempat dan tanggal lahir;
c.Alamat;
d.Pekerjaan;
e.Status kewarganegaraan ganda;
f.Keterangan atau alasan tidak menyampaikan Pernyataan Memiliki kewarganegaraan; dan g.Dasar  pertimbangan  kepala  Kantor Imigrasi merekomendasikan
penerbitan  izin  tetap  tinggal  bagi yang bersangkutan.
Ketentuan Pasal 26 menentukan bahwa:
(1) Pemberian berita acara pendapat atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  25  ayat
(2)huruf  f,    dilakukan  pada  kantor Imigrasi  yang  wilayah  kerjanya meliputi  tempat  tinggal  anak  yang bersangkutan;
(2) Dalam hal  anak berkewarganegaraan ganda  yang  tidak  memilikih  salah satu  dari kewarganegaraan diketahui atau didapatkan  pada  kantor  Imigrasi lainnya,    maka  kantor  Imigrasi  yang mengetahuinya atau mendapatkannya  dapat  melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan merekomendasikan  penerbitan  Izin tinggal tetap anak berkewarganegaraan ganda yang bersangkutan.
Ketentuan Pasal 27 menyatakan bahwa: Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda  yang  tidak  memilih  salah  satu kewarganegaraan diketahui atau
didapatkan  di  luar  wilayah  Negara Republik    Indonesia,  maka  Kepala
Perwakilan  Republik  Indonesia  atau Pejabat lain yang  ditunjuk oleh Menteri harus mencabut:
a. Afidavit;
b. Paspor Republik Indonesia;
dan/atau
c. Petikan Keputusan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 28: (1) Penerbitan izin tinggal tetap
sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 23  huruf  e  dan  Pasal  25  ayat  (1) dikenakan  biaya  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
(2) Penerbitan izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  3
(tiga) hari setelah dilakukan pembayaran  biaya    sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan Pasal 29 menentukan bahwa: (1).Format  penyampaian  penerimaan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana terantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri;
(2).Format  penyampaian Affidavit yang telah dicabut dari anak berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan  Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Menteri; (3).Format penyampaian petikan Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi            Manusia  dari  anak berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan  Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan    asing  atau  tidak memilih  salah  satu  kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Menteri; Ketentuan Pasal 30 menentukan bahwa: (1) Pejabat  dan  Kepala  Perwakilan Republik Indonesia wajib melaporkan data penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan  kepada  Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) setiap 4(empat) bulan sekali.
(2) Format  pelaporan  data  penyampaian
Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII
Peraturan Menteri.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  yang  mengatur  tentang Tata  Cara  penyampaian  Pernyataan Memilih  Kewarganegaraan  Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda telah diberlakukan setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang  Kewarganegaraan.  Berdasarkan Peraturan  Menteri  ini,  maka  ada  2(dua) golongan anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu : 1. Anak  yang  lahir  sebelum  tanggal  1
Agustus 2006
2. Anak  yang  lahir  setelah  tanggal  1
Agustus 2006
Ad.1)  Anak  yang  lahir  sebelum tanggal  1  Agustus  2006,  maka dengan adanya U.U.  no. 12 tahun 2006  tentang  Kewarganegaraaan maka anak tersebut memperoleh      Surat Keputusan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia yang memberikan    status kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak berkewarganegaraan ganda ini yang mendapatkan Affidavit Ad.2).  Anak  yang  lahir  setelah tanggal  1  Agustus  2006,  anak tersebut meperoleh kewarganegaraan  ganda  terbatas karena pada saat mencapai usia 18 tahun,  maka  anak  ini  harus menyatakan memilih kewarganegaraannya  salah  satu dari      kewarganegaraan  yang dimilikinya.
Apabila kita hitung sejak berlaku UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan  yang  dimulai  sejak tanggal 1 Agustus 2006 hingga saat ini, pada  saat  penelitian  ini  dilaksanakan maka terhitung tanggal 1 Agustus 2018, maka  U.U.  nomor  12  Tahun  2006 tentang  Kewarganegaraan  ini  sudah
berlaku selama 12 (duabelas) tahun.  Ini artinya anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan sesudah berlakunya UU Kewarganegaraan, apabila  anak  tersebut  lahir  sesudah tanggal  1  Agustus  2006,  maka  anak tersebut  masih  berusia  14  (duabelas) tahun. Sehingga untuk dapat menyatakan memilih kewarganegaraannya  harus  menunggu hingga  anak  tersebut  berusia  18 (delapan  belas)  tahun.  Untuk  anak berkewarganegaraan  ganda  yang  lahir sebelum  tanggal  1  Agustus  2006
bertepatan dengan terbitnya UU Kewarganegaraan, maka anak berkewarganegaraan  ganda  ini  dapat menyatakan  memilih  salah    satu kewarganegaraannya
dengan melepaskan  kewarganegaraannya  yang lain.  Atau  bahkan  tidak  memilih  sama sekali. Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Terhadap Kewarganegaraan  Ganda  Terbatas
Bagi  Anak  Dalam      Perkawinan Campuran    Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006 Tentang Kewarganegaran Peraturan  Pemerintah  No.  M.HH- 19.AH.10.01  Tahun  2011  tentang
Cara Penyampaian  Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak

## Berkewarganegaraan  Ganda
Dapat  dilihat  dalam  format  sebagai berikut:  Pada  Formulir  pernyataan memilih      kewarganegaraan,  anak berkewarganegaraan ganda
menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum      dan Hak  Asasi Manusia  yang  dituju  atau  Kepala Kantor Imigrasi/Kepala Perwakilan
Republik  Indonesia/Konsulat  Jenderal
Republik Indonesia/Konsulat di wilayah/tempat/Negara.  Merujuk  pada pasal  6  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan
Republik  Indonesia  serta  pasal  60  dan pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2007 tentang Tata cara Memperoleh,  Kehilangan,  Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan  Republik  Indonesia, anak berkewarganegaraan ganda menyampaikan: a. Nama;laki/pr*) b. Tempat/tanggal lahir,
c. Kewarganegaraan dan Alamat,
d. nama Orangtua:
Ayah: Nama: Kewarganegaraan; Ibu:    Nama: Kewarganegaraan; e. Paspor No: a).Paspor  Republik  Indonesia: Nomor:..  diterbitkan  di..berlaku sampai dengan..; b). Paspor Kebangsaan; ..Nomor:.. diterbitkan di.. berlaku  sampai  dengan..; f.  Status  Perkawinan:  kawin/belum kawin*)
g.( Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas Nomor…; diterbitkan di..; h.SK WNI Nomor…,ditetapkan tanggal..; Anak  berkewarganegaraan  ganda menyatakan  dengan  ini  menyampaikan pernyataan untuk Memilih Kewarganegaraan RepublikIndonesia/Memilih kewarganegaraan  asing*).  Selanjutnya
Pemohon  menyatakan  bahwa  :”Saya menyadari sepenuhnya konsekuensi akibat  hukum  dengan  penyampaian pernyataan  memilih  yang  disampaikan, dan  akan  tunduk  pada  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyampaian pernyataan ditandatangani di atas materai 6000 rupiah.
Peraturan Menteri Hukum  dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH- 19.AH.10.01  tertanggal  28  Juni  2011 berupa Format Tanda Terima Penyampaian  Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pencabutan Affidafit. Tanda terima penyampaian pernyataan  memilih  kewarganegaraan Republik Indonesia ini,  dimulai dengan :  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia…;  (yang menerima Pernyataan) Kantor Imigrasi…;(Tempat Pembuat Pernyataan)/PerwakilanRepublikIndone sia…; (Tempat Pembuat Pernyataan)/Konsulat Jenderal Republik Indonesia..;(Di Negara  di  mana  Pembuat  Pernyataan berdomisili)/Konsulat..;
Surat  Tanda  Terima  Penyampaian Pernyataan  Memilih  Kewarganegaraan Republik        Indonesia  dan  Pencabutan Affidafit Merujuk pada pasal 6 Undang- Undang Nomor  12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia serta  Pasal  60  dan  Pasal  65  Peraturan
Pemerintah  nomor  2  Tahun  2007 tentang Tata Cara Memperoleh, kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan  Republik  Indonesia, bahwa  telah  diterima  penyampaian pernyataan  memilih  Kewarganegaraan
Republik Indonesia dari: Nama:..;(Lk/Pr*); Tempat/Tanggal Lahir : Kewarganegaraan:…; dan….;
Alamat:…;
Status Perkawinan:..Kawin/belum kawin*); OrangTua: 1. Ayah: Nama:.. Kewarganegaraan:..; 2.Ibu: Nama:… Kewarganegaraan..;
(1) yang dilampiri dengan :
a. Foto  kopi  kutipan  Akte
Kelahiran; b. Foto kopi akte perkawinan/buku      nikah orang tua; (2) foto kopi akte perkawinan/buku  nikah  bagi anak  yang  belum  berusia  18
(delapan  belas)  tahun  tetapi sudah kawin;
(3) fotokopi paspor Republik
Indonesia  dan/atau  paspor asing;
(4) foto kopi Affidafit;
(5) surat pernyataan bersedia melepaskan kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan      di  atas  kertas bermaterai yang disetujui oleh  pejabat  negara  asing yang    berwenang  /  kantor perwakilan negara asing; (6) pas  photo  berwarna  terbaru berukuran 4cmx 6 cm sebanyak  6(enam)    lembar; dan  petikan  surat  Keputusan Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia yang menetapkan Kewarganegaraan    Republik Indonesia  yang  bersangkutan bagi subyek berkewarganegaraan ganda terbatas  yang  lahir  sebelum tanggal 1 Agustus 2006. Sehubungan dengan penyampaian pernyataan  memilih  Kewarganegaraan Republik  Indonesia,  maka Affidafit Kewarganegaraan ganda terbatas Nomor:…., diterbitkan tanggal…, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bahwa Surat Tanda Terima Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan  Republik  Indonesia dan  Pencabutan Affidafit ini  dapat menjadikan  salah  satu  persyaratan
permohonan paspor Republik Indonesia lebih  lanjut  apabila  memerlukannya.
Surat  tanda  terima  ditutup  dengan  kata diterbitkan  di:  …    :  dan  pada tanggal…dan ditandatangani oleh Kepala..(Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia…/Kantor Imigrasi…/Perwakilan Republik Indonesia  /Konsulat  Jenderal  Republik Indonesia /Konsulat…; Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH- 19.AH.10.01  tertanggal  :  28  Juni 20011 tentang Format Surat Pemberitahuan  Keputusan  Menteri Mengenai Penetapan Pernyataan Anak  Berkewarganegaraan  Ganda sebagai Warga Negara Indonesia Isian format menyebutkan sebagai  berikut:  Pada  Pokok  surat dimulai dengan Kantor Wilayah
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia/  Kantor  Imigrasi  Perwakilan
Republik  Indonesia/Konsulat  Jenderal Republik  Indonesia/Konsulat.*)  Alamat
Jalan…;Telp…;Faksimil….;Nomor:…;
Lampiran:…;Hal:.. Penyampaian Keputusan               Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia. Surat  Pemberitahuan  ditujukan  kepada pembuat pernyataan memilih kewarganegaraan  yang  isinya  sebagai berikut:  Sehubungan  dengan  telah diterbitkannya Keputusan
Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia mengenai  Penetapan  Kewarganegaraan Republik  Indonesia  atas  nama  saudara,
bersama  ini  disampaikan  Keputusan dimaksud sebagaimana mestinya. Demikian disampaikan, atas perhatiannya  diucapkan  terima  kasih. Ditandatangani  oleh Kepala.. Kemudian surat ini ditembuskan kepada: 1.Direktur Jenderal Imigrasi u.p.Direktur Izin tinggal  dan  Status  Keimigrasian  di Jakarta; 2.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum  u.p.  Direktur  Tata  Negara  di Jakarta. Analisis:  bahwa  pengajuan  pernyataan memilih kewarganegaraan yang diajukan  kepada  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia,  setelah diterima  berkas  pengajuannya,  maka yang menetapkan
status
Kewarganegaraan  Republik  Indonesia adalah  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH- 19.AH.10.01 tertanggal : 28 Juni 2011 mengenai Format Penyampaian Penerimaan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia A. Surat Penyampaian Penerimaan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik    Indonesia  di  Dalam Wilayah Republik Indonesia 1. Kantor  Imigrasi  Kepada Kepala  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia,  dari Kantor Imigrasi..; Jalan…; Telp…; Faksimili…;Nomor Surat:…; Lampiran:…; Hal: Penyampaian Penerimaan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia ditujukan  kepada:  Kepala Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  dan
Hak                                    Asasi Manusia  di…;yang  isinya sabagai berikut: Sehubungan    diterimanya pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia dari subyek kewarganegaraan ganda terbatas, bersama ini dengan  hormat  diteruskan berkas penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan dimaksud sebagaimana tercantum  dalam  lampiran untuk diproses lebih lanjut. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Ditandatangani oleh Kepala  Kantor  Imigrasi. Surat  ini  diberi  tembusan kepada: a. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai Laporan)  u.p.  Direktur Izin  Tinggal  dan  status keimigrasian di Jakarta; b. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum  u.p.  Direktur Tata Negara di Jakarta. Hal  ini  memberikan  penjelasan bagi kita bahwa Pengajuan pernyataan memilih kewarganegaraan juga dapat diajukan di Kantor Imigrasi diseluruh  wilayah  Negara  di dalam negara Indonesia. Selanjutnya pengajuan pernyataan memilih kewarganegaraan ini diteruskan  kepada  Kepala  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia,  dimana
Kantor        Imigrasi  ini  berada. Maksud diteruskannya berkas penyampaian pernyataan  memilih Kewarganegaraan dari Kantor
Imigrasi  kepada  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak
Asasi  Manusia  ini  adalah  agar permohonan  yang  diajukan  oleh subyek berkewarganegaraan ganda  terbatas  ini  dapt  diproses lebih lanjut. 2. Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Pada Format Surat ini dimulai  dengan  Pokok  Surat yaitu: Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia; Jalan…..; Telp:….;  Faksimili:…;    Nomor Surat:… Lampiran:…; Hal: Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia.  Surat  ini  ditujukan kepada: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Di…;  Adapaun  isi  surat  ini sebagai berikut: Sehubungan  dengan  telah diterimanya penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia  dari  pemohon  sebagai subyek berkewarganegaraan ganda terbatas oleh kantor Imigrasi  …;  bersama  ini  dengan hormat diteruskan berkas pernyataan memilih kewarganegaraan dimaksud sebagaimana  tercantum  dalam lampiran  untuk  proses  penetapan keputusan lebih lanjut.  Demikian disampaikan,  atas  perhatiannya diucapkan terima kasih. Ditandatangani oleh Kepala Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia….  Kemudian  surat  ini memberi tembusan yang ditujukan kepada:
1.Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal AHU di Jakarta; 2.Direktur Jenderal Imigrasi u.p.Direktur Izin Tinggal dan Status  Keimigrasian  di
Jakarta.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  surat Pernyataan  Memilih  Kewarganegaraan yang  telah  diterima  oleh  Kantor Wilayah Kementerian   Hukum dan Hak Asasi  Manusia,  diteruskan  kepada Direktur  Jenderal  Administrasi  Hukum Umum  di  Jakarta  untuk  selanjutnya diproses  untuk  Penetapan  Keputusan oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.
Penyampaian Penerimaan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia  di  Luar  Wilayah  Republik Indonesia Dimulai  dengan  Pokok  Surat  : Perwakilan Republik Indonesia/Konsulat  Jenderal  Republik Indonesia/Konsulat..*)    Address:… Phone:….;  Faks:….;  Email:…;Nomor Surat..;Lampiran:…; Hal:..; Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraaan Republik Indonesia Surat  ini  ditujukan  kepada:  Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta.
Adapun  isi  surat  sebagai  berikut: Sehubungan  dengan  telah  diterimanya penyampaian      Pernyataan  memilih kewarganegaraan  Republik  Indonesia dari subyek berkewarganegaraan Ganda  terbatas,  bersama  ini  dengan hormat  diteruskan  berkas  pernyataan memilih  Kewarganegaraan  dimaksud sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran untuk  proses  penetapan      lebih    lanjut.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Surat  ini  ditandatangani  oleh  Kepala Perwakilan Republik Indonesia/Konsulat Jenderal… Republik Indonesia../Konsulat… Kemudian surat ini ditembuskan kepada: 1. Direktur  Tata    Negara.  Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di  Jakarta
2. Direktur  Jenderal    Imigrasi  u.p.
Direktur  Izin  Tinggal  dan  Status Keimigrasian di Jakarta. Hal  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  Kepala Perwakilan Republik Indonesia Menerima  Penyampaian  Pernyataan memilih  Kewarganegaraan  Republik Indonesia dari seorang subyek berkewarganegaraan  Ganda  terbatas,
dan  berkewajiban  untuk  meneruskan pernyataan  memilih  Kewarganegaraan Kepada Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum Di  Jakarta.    Dengan  tujuan  agar  dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan Keputusan  sebagai  Warga  Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Kepala Perwakilan Republik  Indonesia/  Konsul  Jenderal Republik  Indonesia/Konsul..  membuat daftar Subyek Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Yang Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai lampiran. Format  Penyampaian  Affidafit  Yang Telah Dicabut Dari Anak Berkewarganegaraan  Ganda  Yang Menyampaikan  Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan atau Tidak Memilih Salah Satu Kewarganegaraan Dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi

## Manusia
Surat  ini  dibuat  oleh  Kepala Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum
Dan  Hak  Asasi  Manusia,  dengan Alamat, Telp.. dan Faksimili.. Dengan  Nomor  Surat:..,  Lampiran:.., Hal:…:  Tentang  Pencabutan  Affidavit Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Ditujukan  Kepada:  Direktur  Jenderal Imigrasi  U.p. Direktur  Izin  Tinggal  dan Status  Keimigrasian  yang  beralamat  di Jakarta.
Isi  surat  tersebut  ;  Sehubungan  dengan telah  dicabutnya  surat  keimigrasian berupa Affidavit Kewarganegaraan Ganda Terbatas dari subyek berkewarganegaraan  Ganda  terbatas yang : 1. Menyampaikan pernyataan memilih  :  a.Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau kewarganegaraan  Asing.  Pada Kantor Wilayah Kementeriaan Hukum dan Hak Asasi Manusia …; atau 2.Ternyata  kemudian  diketahui /didapatkan tidak memilih salah  satu  kewarganegaraan melalui  operasi  pengawasan keimigrasian, laporan, atau penyerahan oleh Instansi berwenang lainnya *)disesuaikan  dengan  alasan pencabutan. Selanjutnya  bersama  ini  dengan hormat disampaikan Affidavit Kewarganegaraan  Ganda  Terbatas dimaksud  sebagaimana  tercantum dalam lampiran untuk pemverifikasian  dan  pendataannya lebih  lanjut.  Surat  ini  ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia. Surat ini dikirimkan sebagai  tembusan  kepada  Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum u.p.  Direktur  Tata  Negara.    Surat  ini dilampiri  Dengan  Daftar  Pencabutan Affidavit  Berkewarganegaran  Ganda
Terbatas  yang  merupakan  uraian subyek  Berkewarganegaraan  Ganda
Terbatas  Yang  telah  dicabut  dari
Anak  Nerkewarganegaraan  Ganda yang menyampaikan pernyataan memilih  kewarganegaraan  atau  tidak memilih salah satu kewarganegaraan.

## Dari Kepala Kantor Imigrasi
Surat  yang  dibuat  oleh  Kepala kantor  Imigrasi,  dengan  Kop  Surat Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia,  Kantor Imigrasi, Alamat:..; Telp:…; Faksimili:..; Dengan  Nomor  Surat:….;  Lampiran:..; Hal: Pencabutan Affidavit Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Surat  ini  ditujukan  kepada  :  Direktur
Jenderal  Imigrasi  u.p.  Direktur  Izin Tinggal  dan  Status  Keimigrasian,  di Jakarta.    Isi  surat  ini  adalah  Bahwa: Sehubungan  dengan  telah  dicabutnya surat  Keimigrasian  berupa Affidavit Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Subyek berkewarganegaraan ganda terbatas, yang: 1. Menyampaikan pernyataan memilih : a.Kewarganegaraan Republik Indonesia;  atau b.  Kewarganegaraan  asing  pada
Kantor Imigrasi…; Atau
2. Ternyata kemudian diketahui/ didapatkan  tidak  memilih  salah satu  kewarganegaraan  melalui operasi  pengawasan keimigrasian, laporan  atau  penyerahan  oleh instansi berwenang lainnya*) disesuaikan dengan alasan pencabutan. Maka  bersama  ini  dengan  hormat disampaikan Affidavit Kewarganegaraan Ganda Terbatas dimaksud  sebagaimana  tercantum dalam lampiran untuk pemverivikasian dan pendataannya lebih lanjut. Surat  ini ditutup  dengan kalimat : Demikian disampaikan, atas
perhatiannya  diucapkan  terima
kasih.
Surat  ini  ditandatangani  oleh Kepala Kantor Imigrasi dan disampaikan surat sebagai tembusan kepada: 1.  Direktur  Jenderal  Administrasi Hukum  Umum  u.p  Direktur  Tata Negara dan 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  u.p  Kepala  Divisi Keimigrasian. Surat  ini  dilampiri  dengan  Daftar Pencabutan Affidavit Berkewarganegaraan Ganda Terbatas dari subyek yang berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia  atau  Kewarganegaraan asing  atau  Tidak  memilih  salah satu kewarganegaraan. Dari Perwakilan Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia/Konsulat.. Surat  dari  Perwakilan  Republik Indonesia/KonsulatJenderal Republik Indonesia/Konsulat…;Address:..; Phone:..;  Faks:..;  E-mail:.;  Surat  ini dimulai dengan Nomor Surat:..; Lampiran:..;  Hal:  Pencabutan Affidavit Kewarganegaraan Ganda Terbatas.
Surat  ini  ditujukan  kepada  Direktur Jenderal  Imigrasi  u.p.  Direktur  Izin
Tinggal  dan  Status  Keimigrasian  di
Jakarta.  Isi  surat  :  Sehubungan  dengan telah  dicabutnya  surat  keimigrasian berupa Affidavit Kewarganegaraan Ganda Terbatas dari Subyek berkewarganegaraan ganda terbatas yang : 1. Menyampaikan pernyataan memilih a.Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau b.kewarganegaraan asing pada Perwakilan Republik    Indonesia      /Konsulat Jenderal Republik Indonesia/Konsulat..; atau 2.Ternyata kemudian diketahui/didapatkan tidak memilih salah satu Kewarganegaraan disesuaikan dengan alasan pencabutan, maka  Kepala  Perwakilan  Republik Indonesia /Konsulat Jenderal Republik Indonesia /Konsulat.. menyampaikan Affidavit
Kewarganegaraan Ganda Terbatas dimaksud  sebagaimana  tercantum dalam
lampiran untuk  Pemverifikasian dan pendataannya lebih lanjut.  Kemudian surat ini ditandatangani Kepala Perwakilan Republik Indonesia/Konsul Jenderal Republik Indonesia/ Konsulat.. Tembusan Surat ini ditujukan kepada
:
1).  Direktur Jenderal Protokol dan
Konsuler,  Kementerian  Luar Negeri; 2).    Direktur  Jenderal  Administrasi
Hukum
Umum u.p. Direktur Tata Negara. Surat  ini  disertai  dengan  lampiran Daftar Pencabutan Affidavit Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Dari Kepala Kantor Imigrasi Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia,  Kantor Imigrasi, alamat:.., Jl..; Telp:.. Faksimili:.. Surat  ini  dimulai  dengan  Nomor  :  .., Lampiran:..  Hal:  Penyampaian  Petikan Keputusan  Kewarganegaraan  Republik
Indonesia
Surat  ini  ditujukan  kepada  Direktur
Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum u.p. Direktur Tata Negara di Jakarta. Isi surat ini dimulai dengan : Sehubungan degan adanya Penyampaian Pernyataan memilih kewarganegaraan  asing  atau  diketahui/ didapatkannya subyek kewarganegaraan  ganda  terbatas  yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan  (pasif)  baik  melalui operasi pengawasan keimigrasiam, laporan,  atau  penyerahan  oleh  Institusi berwenang  lainnya,  dan  masing-masing telah:
1.Dicabut surat atau dokumen keimigrasiannya, meliputi:
a. Affidavit Kewarganegaraan  Ganda Terbatas, dan/atau
b. Paspor  Republik  Indonesia  yang dimilikinya.
2.Diterbitkan Izin keimigrasiannya berupa izin Tinggal Tetap.
Selanjutnya: Bersama ini dengan hormat  disampaikan  petikan  Keputusan Kewarganegaraan  Republik  Indonesia yang  pernah  dimiliki  sebagaimana tercantum  dalam  lampiran  untuk  proses lenih  lanjut.  Surat  ini  disertai  dengan lampiran Surat.
Surat  ini  ditandatangani  Kepala  Kantor Imigrasi dan tembusan surat ini disampaikan kepada : 1.  Direktur  Jenderal  Imigrasi  u.p. Direktur  Izin  Tinggal  dan  Status Keimigrasian Dari Perwakilan Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia/Konsulat Perwakilan Republik Indonesia/Konsulat  Jenderal  Republik Indonesia/Konsulat.. Address;.., Phone:.., Faks:.. Email:..
Surat  ini  dimulai  dengan  Nomor:.., Lampiran:..  Hal:  Penyampaian  Petikan
Keputusan  Kewarganegaraan  Republik Indonesia Surat  ini  ditujukan  Kepada  Direktur Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum u.p. Direktur Tata Negara di Jakarta. Isi  surat  :  Sehubungan  dengan  adanya penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan asing atau diketahui/didapatkannyan subyek kewarganegaraan  ganda  terbatas  yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan  (pasif),  dan  masing- masing  kepadanya  telah  dilakukan pencabutan Affidavit Kewarganegaraan Ganda Terbatas dan/atau Paspor Republik  Indonesia  yang  dimiliki, bersama ini dengan hormat disampaikan petikan  keputusan  Kewarganegaraan Republik Indonesia yang pernah dimiliki  sebagimana  tercantum  dalam lampiran  untuk  proses  lebih  lanjut. Surat ini diikuti dengan Lampiran Surat Daftar Penyampaian Petikan Keputusan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Surat ini ditandatangani Kepala Perwakilan Republik Indonesia/ Konsul Jenderal Republik Indonesia/ Konsulat…. Surat  ini  menyampaikan  tembusan kepada: 1.Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri; 2.Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.

## Kesimpulan
1. Perkawinan  beda  kewarganegaraan memberikan konsekuensi bahwa anak  hasil  dari  buah  perkawinan memiliki  kewarganegaraan  Ganda Terbatas;
2. Kewarganegaraan  Ganda  Terbatas dimiliki  oleh  Anak  terbatas  hingga usia  21  Tahun  (usia  dewasa),  karena setelah  anak  berusia  18  tahun  diberi kesempatan untuk memilih salah satu
kewarganegaraan yang diinginkannya  dalam  waktu  3(tiga) tahun  setelahnya.  Sehingga  dengan rentang waktu 3 (tiga) tahun memberi  kesempatan  kepada  anak untuk memilih kewarganegaraannya;
3. Anak  berkewarganegaraan  Ganda Terbatas memilih salah satu kewarganegaraannya dan menanggalkan satu kewarganegaraannya yang lain; 4. Apabila Anak tersebut sudah memilih  kewarganegaraan  dan  yang dipilihnya  adalah  kewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut diberikan  putusan  untuk  menjadi Warga  Negara  Republik  Indonesia dengan  melalui  permohonan  yang telah ditentukan berdasarkan
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Azasi Manusia;
5. Bagi Anak yang berkewarganegaraan Ganda  Terbatas,  yang  ternyata  tidak memilih  salah  satu  kewarganegaraan untuk menentukan status kewarganegaraannya,  maka  yang memiilihkan    kewarganegaraannya adalah orangtuanya;
6. Kewarganegaraan  anak  yang  tidak memilih  salah  satu  kewarganegaraan yang  diinginkannya,  yang  kemudian dipilihkan  oleh  orangtuanya,  sudah menjadi  kebiasaan  bahwa  orangtua akan  memilihkan  kewarganegaraan anak tersebut sama dengan kewarganegaraan  Orangtuannya.  Hal ini sudah menjadi pilihan orangtuanya, karena anak merupakan tanggungjawab dari orangtuanya.

## Rekomendasi
1. Kementerian  Hukum  Dan  Hak
Azasi  Manusia dalam memberikan putusan  atas  permohonan  Status kewarganegaraan Anak yang berkewarganegaraan Ganda Terbatas,  hendaknya  tidak  terlalu lama dalam memproses
permohonan status kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Bagi Anak yang memilih salah satu kewarganegaraan dan menanggalkan status kewarganegaraannya  yang  lainnya, maka segera mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum  Dan  Hak  Azasi  Manusia, Konsulat Jenderal/Perwakilan Negara  Republik  Indonesia  yang ada di Luar Negeri dengan harapan status kewarganegaraan yang Monopartheit (azas kewarganegaraan tunggal) dipenuhi oleh  setiap  Warga  negara  Republik Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi akan Hak dan kewajibannya sebagai Warga negara  terhadap  Negara  Republik Indonesia.
3. Perlu  adanya  sosialisasi  bagi  Anak berkewarganegaraan Ganda Terbatas  dan  keluarganya  agar memahami pentingnya azas kewarganegaraan  tunggal  negara
Negara Republik Indonesia.

## Daftar Pustaka Buku
Winarno.2010. Kewarganegaraan. Penerbit: Liberty, Yogyakarta. Kaelan,      2009, Kewarganegaraan , Gadjah Mada Press, UGM,Yogyakarta. Widodo  Ekatjahyana,  2012, Masalah Kewarganegaraan dan Tidak Berkewarganegaraan ,    Citra  Adya
Bakti, Bandung. Majalah-majalah dan dokumen- dokumen yang  berkaitan  dengan kewarganegaraan Majalah ilmiah PAWIYATAN,Vol.XVI No: 1. Januari 2006

## Peraturan Perundang-undangan:
U.U.Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945 U.U. nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan U.U.   Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (lembaran Negara Republik    Indonesia  Tahun 2011 Nomor   52,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 521
Peraturan Peraturan yang lainnya:
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32
Tahun  1994  tentang  Visa,    Masuk dan  Izin  Keimigrasian  (Lembaran Negara  R.I.  Tahun1994  Nomor  55,
Tambahan  Lembaran  Negara  R. 3563)  sebagaimana  telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor:  38 Tahun  2005  tentang  Perubahan Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  32    Tahun  1994    tentang Visa,  Izin  Masuk    dan  Izin Keimigrasian  (Lembaran  Negara Indonesia  Tahun  2005  Nomor  95, Tambahan  Lembaran  Negara  R.I. Nomor 4541);
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2
Tahun  2007  tentang  Tata  Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh
Kembali  Kewarganegaraan  R.I.
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2007
No  2, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4676);
3. Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor  M.02-IZ.01.10  Tahun  1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan,  Visa  Tinggal  Terbatas, Izin  Masuk  dan  Izin  Keimigrasian sebagaimana  telah  Beberapa  kali diubah  terakhir  dengan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia M.HH-08.GT.01.06 Tahun  2009  tentang  Perubahan Keempat  atas  Keputusan  Menteri
Kehakiman  Nomor:  M.02-IZ.01.10
Tahun  1995  tentang  Visa  Singgah, Visa  Kunjungan,  Visa  Tinggal Terbatas,  Izin  Masuk  Dan  Izin Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi  Manusia  Nomor:  M.HH- 05.0T.01.01  Tahun  2010  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.