Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan | 177 Volume 04 Nomor 02 Februari 2020 2622-9633 (Online) 2528-5580 (Cetak) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi. v4i2.1421

## Pengelolaan Persandian Dalam  Menjaga Informasi Rahasia Negara Pada Pemerintah Kabupaten Bungo
Ridwan Progaram Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muara Bungo Jl.Diponegoro No.27 Muara Bungo, Jambi email: iwan09ukm@gmail.com
Mulia Jaya Progaram Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muara Bungo Jl.Diponegoro No.27 Muara Bungo, Jambi email: lakers_krc@gmail.com

## Rusdi
Sub Bagian Persandian Kabupaten Bungo Jl. RM. Thaher No. 503, Pasar Muara Bungo, Bungo, Kota Jambi, 37214 email: rusdi_bgo@gmail.co.id

## Abstract
Encoding is one of the mandatory matters that is not related to basic services. To elaborate regional authority related to coding matters, mapping of coding affairs is carried out in the context of structuring the Provincial / Regency / City Regional Institutional Apparatus in the Field  of  Encoding  according  to  the  direction  of  Law  No.  23  of  2014  concerning  Regional Government.  With  the  enactment  of  Law  Number  23  Year  2014  in  the  Jambi  Provincial Government,  especially  in  the  Bungo  District,  realizing  harmonization  of  policies  between the  center  and  the  regions  that  synergize  with  each  other  and  will  achieve  the  goals  of Regional  Autonomy  in  the  welfare  of  people's  lives.  In  the  Bungo  Regency  in  the  coding activity supported by 17 sub-districts within the Regency area, the implementation was not yet  optimal.  This  research  uses  qualitative  research  methods,  qualitative  research  has  a flexible nature. This research found that the implementation of the duties and functions of the Bungo Regency coding team in maintaining confidential government information in the context  of  efforts  to  realize  the  integrity  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia (NKRI) had not gone well. This is evidenced by the lack of awareness and responsibility of the coding team on the duties and functions of the coding field. Obstacles or obstacles faced
by the coding team in carrying out their functions in safeguarding confidential government information  in  an  effort  to  realize  the  integrity  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of Indonesia, including lack of awareness and full support from superiors or officials authorized to carry out coding functions and functions, there is no means from the government in the implementation of duties and functions in the coding field.
Keywords: Management, encryption, information, confidential, State

## Abstrak
Persandian  merupakan  salah  satu  urusan  wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan  pelayanan dasar.  Untuk  menjabarkan  kewenangan  daerah  terkait  urusan  persandian  maka  dilakukan Pemetaan  Urusan  Persandian  dalam  rangka  penataan  Kelembagaan  Perangkat  Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian sesuai arah Undang  – undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 di Pemerintah  Provinsi  Jambi  khususnya  di  Kabupaten  Bungo  akan  mewujudkan  harmonisasi kebijakan  antara  pusat  dan  daerah  yang  saling  bersinergi  dan  akan  tercapai  cita  –  cita Otonomi Daerah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dikabupaten Bungo dalam kegiatan  persandian  yang  didukung  oleh  17  kecamatan  dalam  wilayah  Kabupaten  namun pelaksanaannya  belum  maksimal.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif yaitu  penelitian  kualitatif  memiliki  sifat  fleksibel.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Persandian kabupaten Bungo dalam menjaga informasi rahasia  pemerintah  dalam  rangka  upaya  untuk  mewujudkan  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)      belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan adanya  kesadaran  dan  tanggung  jawab  Tim  Persandian  yang  kurang  terhadap  Tugas  dan Fungsi    Bidang  Persandian.  Hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi  Tim  Persandian  dalam melaksanakan fungsinya dalam menjaga informasi rahasia pemerintah dalam rangka upaya untuk  mewujudkan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  diantaranya  kurangnya kesadaran  dan  dukungan  penuh  dari  atasan  atau  pejabat  yang  berwenang  terhadap pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  persandian,  tidak  adanya  sarana  dari  pemerintah  dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian.
Kata kunci: Pengelolaan, persandian, informasi, rahasia, negara

## I. Pendahuluan
Di Era Globalisasi saat ini, sering pula disebut Abad Informasi, Teknologi Informasi dan  Komunikasi  (INFOKOM)  sudah  menjadi  sebuah trend yang  mempengaruhi  seluruh aspek kehidupan manusia termasuk bidang pertahanan dan keamanan atau militer, melalui
revolusi  IPTEK  Informasi  dan  Komunikasi  (IPTEK  INFOKOM)  yang  merupakan konvergensi antara  jaringan  perangkat  komputer  dan  telekomunikasi  dalam  wujud  jaringan  koneksi global (Internet).
Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan pengaruh cukup besar terhadap  peradapan  manusia.  Secara  langsung  perkembangan  tersebut  mempengaruhi kebutuhan  pokok  manusia  dalam  memperoleh  informasi  secara  cepat,  tepat  dan  akurat serta  memainkan  peran  penting  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  manusia,  seperti  alat bantu dalam proses pengambilan keputusan penentuan sebuah kebijakan atau bahkan tren atau gaya hidup medern.
Informasi adalah aset sekaligus ancaman. Informasi menjadi aset bila bermanfaat dan  tersampaikan  secara  aman  dan  utuh,  baik  dalam  bentuk  maupun  dalm  makna. Informasi menjadi ancaman jika jatuh kepihak yang tidak berwenang, yang menjadikannya senjata untuk menjatuhkan 1 .
Melalui  perangkat  teknologi  informasi  seperti  radio,  televisi,  komputer,  jaringan internet dan telepon seluler, arus informasi berkembang dengan pesatnya. Saat ini tidaklah membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  mendapatkan  informasi  dari  belahan  bumi  lainnya pada  hari  yang  sama.  Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  benar  –  benar  telah diakui  dan  dirasakan  manfaatnya  oleh  manusia  dengan  adanya  berbagai  kemudahan  dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia.
Pengamanan  informasi,  baik  informasi  pemerintah  di  tingkat  lokal  maupun menyangkut  rahasia  negara,  menjadi  sangat  penting  dalam  melindungi  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Penyelenggaraan  negara  yang  mengeluarkan sembarangan informasi bisa membahayakan keutuhan NKRI.
Implementasi  teknologi  informasi  pada  dunia  maya  melalui  akses  internet,  baik yang berbayar ataupun fasilitas layanan wi-fi gratis yang tersedia di bandara, stasiun kereta api  serta  tempat  –  tempat  umum  pelanyanan  publik  saat  ini  meningkat  pesat,  sehingga memungkinkan  terjadinya  kebocoran  informasi  pribadi  atau  rahasia  perusahaan  maupun pemerintah yang bisa digunakan untuk tidakan kriminal. Kasus penipuan juga marak terjadi tindakan  kejahatan  atau  kriminalitas  di  dunia  maya  biasa  kita  kenal  dengan  dunia  siber (cyber  crimes) kebocoran  informasi  merupakan  peluang  bagi  pelaku  kejahatan  dalam mengambil  keuntungan  pada  aktivitas  transaksi  yang  dilakukan  di  dunia  maya  tersebut. Sebagai contoh serangan – serangan dan pencurian data terhadap berbagai situs baik milik
1 Lemsaneg RI, Jelajah Kriptologi, 2007, halaman:17.
pemerintah  maupun  situs  –  situs  komersial  dan  perbankan  tidak  terkecuali  kemungkinan serangan terhadap situs – situs milik institusi strategis di Indonesia 2 .
Keutuhan  NKRI  perlu  didukung  oleh  sistem  pengamanan  informasi  negara  yang aman  dan  handal.  untuk  itu  sistem  pengamanan  dimaksud  perlu  ditunjang  dengan  sistem persandian yang memadai. istilah„‟sandi‟‟telah mulai dipakai sejak masa kerajaan-kerajaan di tanah air dulu, seperti kerajaan Majapahit, saat itu telah muncul istilah “ Telik Sandi”, “ Candra  Sengkala  “  dan  lainnya  yang  sedikit  banyak  mempunyai  hubungan  dengan persandian.  Dalam  perkembangannya  persandian  di  mulai  dari  upaya  pihak  lawan  untuk memperolah informasi yang dapat dijadikan senjata. Mulai dari teknik konvensional hingga implementasi teknologi canggih, yang digunakan untuk memperoleh informasi. Gerakan ini sudah dimulai sejak perang dimasa Romawi kuno, atau mungkin dimasa-masa sebelumnya yang bertumpu pada perang fisik, hingga ketika ancaman tidak lagi terbatas pada serangan fisik, tetapi telah berkembang kearah perang digital.
Pada masa era digital saat ini, dalam memperoleh informasi bisa dilakukan dengan cara  penyadapan  informasi  seperti  pada  peristiwa  perang  Teluk  (1990-1991),  pada  kurun waktu  antara  April  1990  hingga  Mei  1991,  lima  orang  penyadap  elektronik (  hackers  ) berbangsa Belanda berhasil menembus sistem komunikasi Amerika di 34 situs militer dalam internet.  Mereka  menelusuri  seluruh  ruang  gerak  komputer (  cyberspace  ) untuk memperoleh informasi pada waktu pengirimannya ( in transit  ), dalam proses en/dekripsi ( in Processing ) ataupun sudah tersimpan ( in storage, filed ). Untuk mencari seluruh teks – teks  yang  mengandung  kata  –  kata  kunci  seperti Nuclear, missiles  dan  weapons, bahkan, mereka berhasil memperoleh informasi mengenai lokasi pasukan Amerika, persenjataannya, kemampuan missele- nya. dan gerakan – gerakan kapal perangnya di Teluk Arab ( The Gulf War ) 3 .
Tujuan  kegiatan  persandian  adalah  pengamanan  informasi  yang  diarahkan  untuk menjaga  kerahasiaan( confidentiality ) , keutuhan (integrity), keaslian (authentication), dan tidak ada penyangkal (non repudiation). Informasi yang disandikan. Beriringan dengan itu berbagai upaya mengamankan informasi juga dilakukan, mulai dari penyembunyian tulisan rahasia dalam selembar sutra yang disembunyikan dalam parut atau rectum seorang kurir, tulisan  yang  diacak  dan  disisipkan  dalam  surat  cinta,  tulisan  yang  huruf-  hurufnya  diganti dengan  huruf  lain  dengan  pola  tertentu,  hingga  mekanisasi  sampai  digitalisasi  penulisan rahasia  melalui  sistem,  kesemuanya  itu  bermuara  pada  suatu  kebutuhan,  mengamankan
2 Materi diklat sandi
3 Lemsaneg RI, JELAJAH KRIPTOLOGI, 2007, halaman:19.
informasi dan menjamin informasi sampai pada tujuan yang tepat secara utuh, aman dan benar.
Persandian  merupakan  salah  satu  urusan  wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan pelayanan dasar. Untuk menjabarkan kewenangan daerah terkait urusan persandian maka dilakukan  Pemetaan  Urusan  Persandian  dalam  rangka  penataan  Kelembagaan  Perangkat Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota  Bidang  Persandian  sesuai  arah  Undang  –  undang  (UU) Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Pada  UU  tersebut,  telah  ditetapkan bahwa  urusan  persandian  adalah  urusan  pemerintah  konkuren    yang  bersifat  wajib  bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam pengaturannya secara  jelas  diamanatkan  bahwa  intansi  pusat  wajib  melakukan  pembinaan  dan pengawasan teknis kepada pemerintah provinsi, selanjutnya pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota dibawahnya.
Penerapan  Undang  –  undang  Nomor  23  Tahun  2014  tersebut,  khususnya  pada bidang persandian menegaskan bahwa fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai suatu bentuk pengamanan informasi yang diharapkan akan mewujudkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain hal  tersebut,  diharapkan  dengan  berlakunya  UU  Nomor  23  Tahun  2014  diPemerintah Provinsi  Jambi  akan  mewujudkan  harmonisasi  kebijakan  antara  pusat  dan  daerah  yang saling  bersinergi  dan  akan  tercapai  cita  –  cita  Otonomi  Daerah  dalam  mensejahterakan kehidupan masyarakat.
Adapun  pelaksanaan  urusan  Persandian  di  Kabupaten  Bungo  sesuai  dengan Peraturan  Bupati  Bungo  Nomor  55  Tahun  2016  dilaksanakan  oleh  Sub  Bagian  Persandian, adapun Staf Persandian pada Sub Bagian Persandian Kabupaten Bungo  yaitu :

## Tabel I. Staf Sub Bag. Persandian Kab.Bungo
No Nama Pangkat / Golongan Jabatan 1 Hasan Bahari Penata,Tk.I III/d Ka. Sub Bag. Persandian 2 Darmadi Penata Muda TK.I III/b Staf 3 Sunadi, S.Sos. Penata TK.I III/a Staf 4 Rusdi Pengatur Muda, II/b Staf 5 Rica Andriana Honor Kontrak Staf
(Sumber ; Sub Bag.Persandian Kab.Bungo).

## Tabel II. Pendukung Urusan Persandian di Kecamatan
No Nama Kecamatan 1 Hera Tanah Tumbuh 2 Syamsir Limbur LM. 3 Heni Bahtin II Babeko 4 Mardianis, Amd Muko–Muko Bathin VII 5 Yanos Rantau Pandan 6 Dian Novi Tanah Sepenggal 7 Tika Jujuhan 8 Imas Pelepat 9 Mardiyana Pelepat Ilir 10  Leha Bathin III Ulu 11  Endang,S. Jujuhan Ilir 12  Yeni Bathin II Pelayang 13  Efriyanto Tanah Sepenggal Lintas 14 - Bathin III 15 - Pasar Muara Bungo 16 - Bungo Dani 17 - Rimbo Tengah
(Sumber : Sub Bag. Persandian Kab.Bungo).
Ada  beberapa  hal  yang  dapat  mendukung  terlaksananya  pelaksanaan  urusan persandian di Kabupaten Bungo diantaranya yaitu :

## 1. Sumberdaya Manusia
Sumberdaya  manusia  adalah  merupakan  faktor  utama  dalam  pelaksananan  kegiatan Persandian dalam Kabupaten Bungo.
2. Paralatan dan Infrastruktur.
Peralatan dan infrastruktur adalah merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kegiatan persandian di Kabupaten Bungo.
3. Budgetting (Keuangan/Anggaran)
Keuangan/anggaran  adalah  sangat  diperlukan  dalam  mendukung  pembiayaan  kegiatan Persandian.
Dikabupaten Bungo dalam kegiatan persandian yang didukung oleh 17 kecamatan dalam wilayah Kabupaten. Sedangkan permasalahan yang ada diantaranya :
1. Peralatan  Radio  Telekomunikasi  sebagai  pendukung  kegiatan  Persandian  di  Kecamatan banyak  mengalami  kerusakan,  dari  17  kecamatan  hanya  2  kecamatan  yang  memiliki Radio Telekomunikasi yang masih Bagus (Kec. Bathin II Babeko dan Kec.Muko  – Muko Bathin VII).
2. Pemerintah  Kabupaten  Bungo  belum  memiliki  teknisi  dibidang  Telekomunikasi  hal  ini mengakibatkan Radio Telekomunikasi yang rusak tidak dapat di perbaiki.
3. Kesadaran  dan  partisipasi  serta  tanggung  jawab  pegawai  untuk  menjaga  dan  merawat peralatan Radio Telekomunikasi masih kurang, terutama di kecamatan.
Mengingat vitalnya peran persandian dalam pengamanan rahasia Negara terutama di  Kabupaten  Bungo  maka  pengelolaan  persandian  yang  baik  dan  profesional  sangat dibutuhkan.  Sebagaimana  ungkapan  Sekretaris  Dinas  Kominfo  dan  Persandian  Kabupaten Bungo maka di dinas ini terdapat seksi pengamanan dan pengembangan infrastruiktur dasar pusat data 4 .

## II. Tinjauan Pustaka
a. Sandi
Kata  „‟sandi‟‟  berasal  dari  bahasa  Sansekerta  yaitu  „‟Sandhi‟‟.yang  bearti  rahasia, sedangkan  arti  kata  sandi  dalam  bahasa  Indonesia  adalah  ;  rahasia,  kode 5 .  Dimana didalamnya  memiliki  pengertian  yang  berkaitan  dengan  maksud  –  maksud  tertentu (Pesan atau berita), berhubungan (komunikasi), perlindungan dan kerahasiaan. Proses komunikasi yang  terdiri  atas  proses  rohaniah  komunikator  dan  proses  rohaniah  komunikan  adalah proses membuat sebuah pesan setala (tuned) bagi komunikator dan komunikan. Pertama – tama  komunikator menyandi  (encode) pesan  yang  akan  disampaikan  kepada  komunikan. Ini bearti ia memformulasikan pikiran dan / atau perasaannya kedalam lambang (bahasa) yang  diperkirakan  akan  dimengerti  oleh  komunikan,  kemudian  menjadi  giliran  komunikan untuk mengawa-  sandi (decode) pesan  dari  komunikator  itu.  Ini  bearti  ia  menafsirkan lambang  yang  mengandung  pikiran  dan  atau  perasaan  komunikator  tadi  dalam  konteks
4 https://bungoindependent.id/read/2020/01/24/10993/dis-kominfo-jadi-pusat-informasi-dan-data, diakses tanggal 20 Februari 2020 pukul 06.53 Wib
5 Brian Prabaswara, Kamus Praktis Bahasa Indonesia,Lingkar Media,halaman ; 327
pengertiannya.  Dalam  proses  itu  komunikator  berfungsi  sebagai penyandi  (encoder) dan komunikan berfungsi sebagai pengawa- sandi (decoder) 6 .
Yang paling penting dalam proses penyandian (coding) itu ialah bahwa komunikator dapat menyandi dan komunikan dapat mengewa-sandi hanya kedalam kata bermakna yang pernah  diketahui  dalam  pengalamannya  masing  –  masing.  Wilbur  Schramm,  seorang  ahli komunikasi  kenamaan,  dalam  karyanya, ‘’Communication  Research  in  the  United  State’’ , menyatakan  bahwa  komunikasi  akan  berhasil  apabila  pesan  yang  disampaikan  oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (Frame of reference), yakni paduan pengalaman dan pengertian (collection of experiences and meanings) yang pernah diperoleh komunikan.
Menurut  Schramm,  bidang  pengalaman (field  of  experience) merupakan  faktor yang penting dalam komunikasi. Jika bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi akan berlangsung lancar. Sebaliknya, bila pengalaman komunikasi  tidak  sama  dengan  pengalaman  komunikator,  akan  timbul  kesukaran  untuk mengerti satu sama lain.
Dalam  proses  komunikasi  antar  persona (interpersonal  communication) yang melibatkan  dua  orang  dalam  situasi  interaksi,  komunikator  menyandi  suatu  pesan,  lalu menyampaikan kepada komunikan, dan komunikan mengawasandi pesan tersebut. Sampai disitu komunikator menjadi encoder dan komunikan menjadi decoder . Akan tetapi, karena komunikasi  antar  personal  itu  bersifat  dialogis,  maka  ketika  komunikan  memberikan jawaban, ia kini menjadi encoder dan komunikator menjadi decoder. Untuk jelasnya, jika komunikator  itu  bernama  A  dan  komunikan  bernama  B,  maka  selama  komunikasi berlangsung antara A dan B itu, akan terjadi penggantian fungsi secara bergiliran sebagai encoder dan decoder. Jika  A  sedang  berbicara,  ia  menjadi encoder;  dan  B yang  sedang mendengarkan menjadi decoder . Ketika B memberikan tanggapan dan berbicara kepada A , maka  B  kini  menjadi encoder dan  A  menjadi decoder. Tanggapan  B  yang  disampaikan kepada A itu dinamakan umpan balik atau arus balik (feedback) 7 .
Lahirnya persandian di Indonesia sungguh merupakan fenomena yang layak dicatat (remarkable). Pengetahuan  dan  kegiatan  persandian  pada  era  penjajahan  Belanda  sampai Maret 1942, tidak penah dipercayakan kepada pribumi Indonesia. Profesi sandi hanya untuk bangsa Belanda”totok”, Belanda Asli.
6 Onong Uchjana Effendi,Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek,PT Remaja Rosdakarya,2002,hlm:13
7 Onong Uchjana Effendy,Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, PT Remaja Rosakarya,Bandung,2002,halaman : 13- 14.
Roebiono  Kertopati  (RK)  dipercaya  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia  untuk mendirikan Dinas Code pada April 1946, RK menghadapi tugas berat; karena  sistem sandi dengan  segala  atribut  –  atribut  yang  melekat  padanya (pengamanan  personil  dan  fisik) sama  sekali  tidak  dikenal.  Namun  RK  tidak  mulai  dengan  awal,  khususnya  sistem  sandi yang  diajarkan  sekaligus  dipakai  dalam  praktek,  adalah  sistem  yang  benar  –  benar ‘’unbreakable’’, seperti Code dan  Rangkaian  kunci,  yang  dinyatakan  oleh  para  pakar berbagai  Negara  maju.‟‟ Learning  by  doing’ ‟  memang  benar  –  benar  sangat  efisien  pada masa  itu 8 .  Adapun  penjelasan  keputusan  Menteri  dalam  Negeri  tentang  Penyelenggaraan Sandi dan Telekomunikasi di Jajaran Departemen Dalam Negeri adalah sebagai berikut :
1) Sandi  adalah  susunan  huruf,  tulisan(kata,tanda  dan  lain  sebagainya)  yang  diproses secara Kriptografis dan menghasilkan suatu bentuk Kriptogram ;
2) Sandiman adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit TNI yang memiliki keahlian sandi dan diberi  tugas,  tanggung  jawab,  wewenang  dan  hak  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk melaksanakan  tugas/  kegiatan  persandian  pada  intansi  pemerintah  dan  badan  –  badan lain;
3) Persandian adalah suatu usaha /tindakan /kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan setiap berita rahasia dan rahasia negara melalui proses sandi –menyandi(kriptografis) ;
4) Telekomunikasi  adalah  setiap  pemancaran,  pengiriman  atau  penerimaan  setiap  jenis tanda,  gambar,  suara  dan  informasi  dalam  bentuk  apapun  melalui  sistem  kawat,  optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya ;
5) Alat  Telekomunikasi  adalah  setiap  alat  perlengkapan  yang  digunakan  dalam bertelekomunikasi;
6) Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi ;
7) Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi ;
Adapun  mengenai  urusan  persandian  Sub  Bagian  Persandian  memiliki  akses  ke Lembaga Sandi Negara hal ini karena Sub Bagian Persandian Kabupaten Bungo memiliki tenaga ahli sandi.

## b. Pengamanan Informasi
Informasi  adalah  aset  sekaligus  ancaman.  Ia  menjadi  aset  bila  bermanfaat  dan tersampaikan secara aman dan utuh, baik dalam bentuk maupun dalam makna. Ia menjadi
8 Copyright Lemsaneg RI, Jelajah Kriptologi , 2007, halaman : 25.
ancaman  jika  jatuh  kepihak  yang  tidak  berwenang  yang  menjadikannya  senjata  untuk menjatuhkan.  Upaya  mengamankan  informasi  dilakukan,  mulai  menyembunyikan  tulisan rahasia  hingga  mekanisasi  sampai  pada  digitalisasi  penulisan  rahasia  melalui  sistem kesemuanya  itu  bermuara  pada  suatu  kebutuhan,  mengamankan  informasi  dan  menjamin informasi sampai tujuan yang tepat secara utuh, aman dan benar 9 .
Pengamanan  informasi  adalah  melindungi  informasi  dari  segala  kemungkinan ancaman  terhadap  informasi  yang  akan  berpengaruh  terhadap  kinerja  dan  prestasi organisasi  dengan  cara  meminimalisir  kerugian  yang  dapat  ditimbulkan  serta memaksimalkan keuntungan dari investasi dan peluang organisasi tersebut.
Pengamanan informasi perlu dilakukan di setiap sistem informasi, tempat informasi tersebut berada, sesuai dengan hakekat dan bentuk ancaman atau gangguan yang mungkin terjadi. Menurut W.Stalling ada beberapa kemungkinan jenis serangan (attack) :

## 1. Interruption
Perangkat  sistem  menjadi  rusak  atau  tidak  tersedia.  Serangan  ditujukan  kepada ketersediaan (availability) dari sistem.

## 2. Interception
Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan kabel (wiretapping).

## 3. Modification
Pihak  yang  tidak  berwenang  tidak  saja  berhasil  mengakses,  akan  tetapi  dapat  juga mengubah (tamper) aset.  Contoh  dari  serangan  ini  adalah  mengubah  isi web  site dengan pesan – pesan yang merugikan pemiliknya.
4. fabrication
pihak  yang  tidak  berwenang  menyisipkan  objek  palsu  kedalam  sistem.  Contoh  dari serangan  jenis  ini  adalah  memasukkan  pesan  –  pesan  palsu  seperti e-mail palsu  kedalam sebuah jaringan komputer.
Security attack , atau serangan terhadap keamanan informasi diantaranya;

## 1) Kesalahan persepsi
9 Copyright Lemsaneg RI, Jelajah Kriptologi, 2007, halaman : 17dan 18.
Penerima  tidak  dapat  menterjemahkan  data  yang  diterima  menjadi  informasi  yang sesungguhnya, dapat disebabkan karena pengetahuan yang belum sesuai atau situasi lain yang  tidak  mendukung  termaknainya  data.  Hal  ini  dapat  terjadi  yang  melakukannya  lalai atau  adanya  situasi  tertentuyang  menyebabkan  proses  untuk  mendapatkan  persepsi  yang utuh tidak / sulit dilakukan .

## 2) Penyadapan
Yaitu  proses  penyadapan  dapat  dimungkinkan  misalnya  dengan  menyimpan  mikrofon  dan pemancar  mini  yang  tersembunyi    atau  menyadap  jalur  kabel  papan  ketik  untuk mendapatkan pulsa dari alat tersebut.

## 3) Interupsi
Interupsi dapat terjadi misal dengan adanya gelombang elektromagnetik yang mengganggu atau terputusnya sumber tenaga.
4) Pemalsuan  dapat  terjadi  jika  alat  masukan  telah  mengalami  modifikasi,  sehingga hasil dari alat tersebut tidak seperti yang diharapkan.

## 5) Penyadapan pada alat penerima
Penyadapan  pada  alat  penerima  misal  adanya  perangkat  keras  lain  yang  memancar ulangkan informasi yang diterima atau terjadi kebocoran sinyal pada alat penerima.

## 6) Penyadapan dan interupsi
Penyadapan  pada  media  penyimpanan  dapat  dilakukan  dengan  duplikasi  atau  penyalinan data.

## 7)
Rekontruksi
Pada  media  penyimpana  magnetis,  data  yang  telah  dihapus  secara  logis,  masih  dapat direkontruksi lagi, bahkan yang terhapus fisik pun masih dapat direkontruksi kembali.

## 8) Pengamatan/ pengintaian
Pengintaian  dari  pelaksanaan  maksud  informasi  dengan  alat  tertentu  atau  suatu  metode intelijen, dikenal pula istilah social engineering dalam sistem komputer.
Tujuan  pengamana  informasi  secara  umum  adalah  menjamin  ketersediaan (availability) , keutuhan (integrity) ,  kerahasiaan  ( confidentiality) ,  dan  ketepatan  tujuan  sistem  informasi. Tujuan tersebut jika dijelaskan secara rinci adalah ;
1. Privasi/kerahasiaan (privacy/confidentiality), yaitu  menjaga  kerahasian  informasi  dari semua pihak, kecuali yang memiliki kewenangan;
2. Integritas (integrity), menyakinkan  bahwa  data  tidak  mengalami  perubahan  oleh  yang tidak berhak atau oleh suatu hal lain yang tidak diketahui (misalnya buruknya transmisi data) ;
3. Otentikasi / identifikasi ( authentication / identification ) , pengecekan terhadap identitas suatu entitas, bisa berupa orang, kartu kredit atau mesin;
4. Tanda  tangan (  signature  ) ,  mengesahkan  suatu  informasi  menjadi  satu  kesatuan dibawah suatu otoritas;
5. Otorisasi (  authorization  ) ,  pemberian  Hak  /  kewenangan  kepada  entitas  lain  di  dalam sistem ;
6. Validasi ( validation ), pengecekan keabsahan suatu otoritasi ;
7. Kontrol akses ( access control ) , pembatasan akses terhadap entitas di dalam sistem;
8. Sertifikasi ( certification ) , pengesahan / pemberian kuasa suatu informasi kepada entitas yang terpercaya ;
9. Pencatatan waktu ( timestamping ), mencatat waktu pembuatan atau keberadaan suatu informasi di dalam sistem ;
10. Persaksian ( witnessing ) , memverifikasi pembuatan dan keberadaan suatu informasi di dalam sistem bukan oleh pembuatnya
11. Tanda terima ( receipt ) ,  pemberitahuan bahwa informasi telah diterima ;
12. Konfirmasi (  confirmation  ) ,  pemberitahuan  bahwa  suatu  layanan  informasi  telah tersedia;
13. Kepemilikan ( ownership ) , menyediakan suatu entitas dengan sah untuk menggunakan atau mengirimkan kepada pihak lain ;
14. Anonimitas (  anonimity  ) ,  menyamarkan  identitas  dari  entitas  terkait  dalam  suatu proses transaksi ;
15. Nirpenyangkalan ( non – repudiation ) , mencegah penyangkalan dari suatu entitas atas kesepakatan atau perbuatan yang sudah di buat;
16. Penarikan ( revocation ) , penarikan kembali suatu sertifikat atau otoritas. 10

## III. Metode Penelitian
Untuk  memudahkan  proses  pengumpulan  bahan  dan  data  –  data  penelitian penelitian ini maka penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bungo. Hal ini dikarenakan :
1. Peralatan  Radio  Telekomunikasi  sebagai  sarana  pendukung  kelancaran  kegiatan Persandian  di  kecamatan  banyak  mengalami  kerusakan.dari  17  kecamatan  hanya  2 kecamatan  yang  memiliki  Radio  Telekomunikasi  yang  masih  bagus.(  Kec.  Bathin  II Babeko dan Kec. Muko – Muko Bathin VII ).
10 Copyright Lemsaneg RI, Jelajah Kriptologi, 2007, halaman :323-328.
2. Pemerintah Kabupaten Bungo belum memiliki teknisi dibidang Telekomunikasi.
3. Kesadaran  dan  partisipasi  serta  tanggung  jawab  pegawai  untuk  menjaga  dan  merawat peralatan  Radio Telekomunikasi  masih kurang, terutama di kecamatan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  kualitatif memiliki  sifat  fleksibel.  Fleksibel  disini  diartikan  sebagai  peneliti  bisa  saja  memulai pengumpulan  data  dilapangan  terlebih  dahulu,  baru  setelah  itu  peneliti  menyusun laporannya.  Setelah  menganalisis  data  yang  sudah  didapatnya  dilapangan,  peneliti  bisa memutuskan  untuk  kembali  lagi  kelapangan  untuk  mengumpulkan  data.  Kondisi  ini  yang sering  disebut  dengan ‘’  logic  in  practis’’. Jika  dalam  penelitian  kuantitatif  instrument penelitian  yang  digunakan  umumnya  dalam  bentuk  kuesioner,  didalam  kualitatif  peneliti adalah instrumen penelitian. Dengan demikian kualitas data yang akan dihasilkan benar  – benar  berada  ditangan  peneliti.  Demikian  pula  halnya  jika  didalam  penelitian  kuantitatif peneliti bisa minta bantuan orang lain untuk mengumpulkan data dilapangan, maka dalam penelitian  kualitatif  sebaiknya  peneliti  sendirilah  yang  harus  turun  kelapangan  untuk mengumpulkan  data.  Mengapa  demikian  ?Tentu  saja  karena  setiap  orang  memiliki pandangan yang seringkali berbeda dalam melihat suatu yang sama 11 .

## IV. Pembahasan

## a. Penyelenggaraan  Persandian  di  Kabupaten  Bungo  Kelembagaan  atau Organisasi
Kelembagaan Persandian pada Pemerintah Kabupaten Bungo dilakukan oleh satuan unit  kerja  Eselon  IV  dengan  nomenklatur  yang  digunakan  yaitu  Sub  Bagian  Persandian, Bagian  Komunikasi  Informasi  dan  Persandian.  Dibentuknya  unit  kerja  pelaksanaan  urusan persandian  setingkat  Eselon  IV  sesuai  dengan  hasil  pemetakan  yang  ditetapkan  dalam Peraturan  Bupati  Bungo  Nomor  55  Tahun  2016  tentang  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan Fungsi,  serta  Bagan  Struktur  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Bungo.  Hasil  pemetakan tersebut  selanjutnya  dijadikan  dasar  penyusunan  Peraturan  Bupati  Bungo  Nomor  9  Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sub Bagian Persandian Bagian Komunikasi Informasi dan Persandian.
Penyusunan  nomenklatur  dan  satuan  unit  kerja  penyelenggara  persandian Pemerintah  Kabupaten  Bungo  memperhatikan  Peraturan  Bupati  Bungo  Nomor  55  Tahun
11 Lilik Aslichati, H.I.Bambang Prasetyo,Prasetya Irawan,Metode Penelitian Sosial,2011,halm:6.33.
2016  tentang  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Bagan  Struktur  Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo yang berfungsi sebagai berikut 12 .
1. Perencanaan penyusunan dan mengendalikan program kerja serta kegiatan subbagian persandian;
2. Penyiapan  bahan  penyusunan    kebijakan  pemerintah  daerah  dibidang  sandi  dan telekomunikasi daerah;
3. Pengoordinasian  dalam  penyiapan  bahan  pelaksanaan  kegiatan  pada  subbagian persandian;
4. Pengadaan  kebutuhan  perangkat  lunak  dan  perangkat  keras  persandian  serta kebutuhan sumberdaya pengelola persandian ;
5. Pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan dan distribusi perangkat keras dan perangkat lunak persandian ;
6. Pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak dan perangkat keras persandian ;
7. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan informasi dan penghancuran informasi ;
8. Pengembangan  kompetensi  sumberdaya  manusia  persandian  melalui  program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis worshop dan seminar ;
9. Penyelenggaraan urusan tata usaha Bagian;
10. Penyiapan data dan dokumen sebagai bahan kajian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang sandi dan telekomunikasi daerah;
11. Penyiapan  bahan  penyusunan  perencanaan  dan  perluasan  jaringan  telekomunikasi pemerintah daerah ;
12. Pelaksanaan  koordinasi  petunjuk  –  petunjuk  tentang  pengamanan  informasi  /  berita sandi dan telekomunikasi daerah;
13. Penata usahaan sandi dan telekomunikasi daerah;
14. Pengamanan informasi / berita sandi dan telekomunikasi serta berita – berta lainnya;
15. Pelaksanaan koordinasi jaringan komunikasi dan pengelolaan usaha  – usaha kegiatan dalam rangka pelayanan serta pengamanan sandi dan telekomunikasi;
16. Pemberian  saran  dan  pertimbangan  serta  penyampaian  laporan  hasil  telaahan  dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
17. Pelaksanaan  tugas  kedinasan  lainnya  sesuai  peraturan  perundang  –  undangan,  dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.
12 Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas  dan Fungsi  serta Bagan Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
Sesuai  dengan  uraian  diatas,  kelembagaan  persandian  dan  keamanan  informasi untuk menyelenggarakan e-goverment dilaksanakan oleh Bagian Komunikasi Informasi dan Persandian. Dengan demikian Sub Bagian Persandian memiliki tugas dan kewenangan yang penuh  untuk  melaksanakan  perumusan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  dibidang keamanan informasi.
Adapun fungsi bagian persandian adalah sebagai berikut 13 :
1. pengelolaan informasi berklasifikasi dan SDM Sandi ;
2. pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian ;
3. pengelolaan jaring komunikasi sandi ;
4. persandian untuk pengamanan informasi dan infrastruktur TIK ;
5. pengelolaan Security Operation Center (SOC) ;
6. penyelenggaraan statistik sektoral dan laporan pembangunan ;
7. penyusunan laporan bidang sosial ekonomi, pertanian, industri, kesehatan, politik, hukum dan keamanan ;
8. penyusunan integrasi dan analisa data dan statistik pendukung kebijakan ;
9. pendataan dan pemberdayaan jasa titipan daerah (pos) ;
10. pengelolaan menara pemancar/telekomunikasi ;
11. pengelolaan jaringan internet masyarakat ;
12. pengelolaan layanan akses internet tetap dan bergerak untuk masyarakat ;
13. penyelenggaraan dan pengelolaan TIK yang bersifat remote online ;
14. pembinaan telekomunikasi khusus dan radio amatir ;
15. pendayagunaan fasilitas sarana prasarana telekomunikasi untuk pengelolaan pemerintah daerah ;
16. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
13 https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id/bidang-sandi-statistik-dan-telekomunikasi/, diakses  20 Februari 2020 jam 07.08 Wib
b. Tim  Persandian  Kabupaten  Bungo  dalam  menjaga  informasi  rahasia pemerintah  dalam  rangka  upaya  untuk  mewujudkan  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia
Adapun  kebijakan  dalam  penyelenggaraan  persandian  dan  keamanan  informasi dalam  rangka  upaya  untuk  mewujudkan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia perlu  dilakukan  guna  terlaksananya  pelaksanaan  persandian  di  Kabupaten  Bungo. Pemerintah  Kabupaten  Bungo  memiliki  struktur  dan  organisasi  dan  tata  kerja  yang membidangi masalah persandian adapun urusan persandian tersebut dilaksanakan oleh Sub bagian Persandian.
Guna terlaksananya urusan persandian di Kabupaten Bungo Pemerintah Kabupaten Bungo berpedoman pada beberapa peraturan, diantaranya :
1. Peraturan  Kepala  Lembaga  Sandi  Negara  nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Persandian  untuk  Pengamanan  Informasi    di  Lingkungan  Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /  Kota.
Peraturan Kepala Lembaga Sandi telah menjadi pedoman bagi pelaksanaan urusan persandian  di  tingkat  Pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten  /  Kota  sesuai  dengan  isi  pada pasal 2 (dua) :
1) Pedoman penyelenggaraan Persandian untuk pengamannan Informasi di lingkungan Pemerintah  Daerah  provinsi  dan  kabupaten  /  kota  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  acuan  bagi  Pemerintah  Daerah  provinsi  dan  kabupaten  /  kota  dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten / kota.
2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sesuai dengan kewenangannya.
Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  Hasan  Bahari  selaku  kepala  Sub Bagian  Persandian  Bagian  Komunikasi  Informasi  dan  Persandian  Kabupaten  Bungo menjelaskan bahwa : “guna mewujudkan pelaksanaan tata kelola penyelenggaraaan urusan  persandian    dan  keamanan  informasi  rahasia  pemerintah,  pemerintah Kabupaten  Bungo  telah  memiliki  beberapa  kebijakan  dan  peraturan  pada  Level Pemerintah  Daerah  Kabupaten.  Hal  ini  sebagai  bentuk  komitmen  yang  kuat  dalam pelaksanaan  urusan  pemerintah  bidang  persandian  yaitu  dalam  menjaga  informasi rahasia  pemerintah.  Dalam  rangka  upaya  untuk  mewujudkan  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kebijakan  dan  peraturan  ini  dengan  mengacu  pada
Peraturan  Kepala  Lembaga  Sandi  Negara  yang  ditetapkan  oleh  Lembaga  Sandi Negara”. 14
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  pemerintah  Kabupaten Bungo telah memiliki Peraturan yang mengatur tentang urusan persandian yaitu Peraturan Bupati  Bungo  Keputusan  Peraturan  Bupati  Bungo  Nomor  55  Tahun  2016  tentang  Susunan Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi,  Serta  Bagan  Struktur  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Bungo dan SOP di bidang persandian dan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.  Untuk  urusan  bidang  persandian  Juga  mengikuti  peraturan  yang  ditetapkan  oleh Lembaga Sandi Negara.
2. Peraturan  Bupati  nomor  55  Tahun  2016  Tentang  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan Fungsi, serta Bagan Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
Peraturan Bupati Ini menjadi acuan dan pedoman bagi Sub Bagian Persandian dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya sehingga urusan persandian dapat dilaksanakan di Kabupaten  Bungo.   Hal ini  sesuai  dengan hasil  wawancara  peneliti  dengan  Bapak  Amar bagian Organisasi setda Kabupaten Bungo, beliau menjelaskan :
“Tujuan  Peraturan  ini  (  Peraturan  Bupati  nomor  55  Tahun  2016  )  dibuat  yaitu bertujuan  untuk  mengetahui  tugas  pokok,  dan  fungsi  dalam  melaksanakan perkerjaan” 15 .
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  kita  simpulkan  bahwa  peraturan  Bupati  nomor  55 Tahun  2016  dapat  dijadikan  acuan  dan  pedoman  bagi  Sub  Bagian  Persandian  dalam melaksanakan urusan bidang persandian.

## Tabel III. Daftar Peraturan tentang Persandian dan Keamanan Informasi
No Nama Peraturan Uraian Keterangan 1 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan  Persandian untuk  Pengamanan  Informasi di  Lingkungan  Pemerintah Daerah Provinsi dan
14 Hasil wawancara dengan Hasan Bahari, kepala Sub Bagian Persandian Bagian Komunikasi Informasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
15 Hasil wawancara dengan Bpk. Amar Bagian Organisasi Setda Kab. Bungo.
Kabupaten / Kota.
2 Peraturan Bupati Bungo
Nomor 55 Tahun 2016 Tentang  Susunan  Organisasi, Tugas  dan  Fungsi,  serta
Bagan  Struktur  Skretariat

## Daerah Kabupaten Bungo
Sumber : Sub Bagian Persandian, Tahun 2018.
c. Hambatan  atau  Kendala  Tim  Persandian  dalam  melaksanakan  fungsinya dalam  menjaga  informasi  rahasian  pemerintah  dalam  rangka  upaya  untuk mewujudkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Kurang  memahami  Tugas  dan  Fungsi  terutama  pada  pelaksanaan  Fungsi Administratif pada SubBagian Persandian
Hasil wawancara penulis  dengan Hasan Bahari selaku Kepala Sub Bagian Persandian Kabupaten Bungo tentang tugas dan fungsi Persandian adalah sebagai berikut :
“Pelaksanaan Fungsi administratif pada SubBagian Persandian merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Bupati Bungo Nomor 55 tahun 2016”. 16
Dari  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi Persandian berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2016.
Beliau menambahkan :
“Satu  _kegiatan  administrasi  pada  Subbagian  Persandian  adalah  bentuk  dari kegiatan mengirim dan menerima berita/ informasi dari instansi atau Organisasi Perangkat Daerah lain yang ada di kabupaten bungo baik berita / informasi dari pemerintah kabupaten (Bupati)  ke  pemerintah  kecamatan._Dua,  Mengirim  dan  menerima  berita/informasi  dari Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  ke  pemerintah  kecamatan  dan  sebaliknya  pengiriman berita  /informasi  dari  pemerintah  kecamatan  ke  Bupati  maupun  ke  Organisasi  Perangkat Daerah  yang  ada  di  Kabupaten  Bungo  berita  /informasi  tersebut  dikirim  dan  diterima melalui  SubBagian  Persandian  selanjutnya  diteruskan  ke  alamat  tujuan  surat tersebut._Tiga,  Begitu  juga  berita  /  informasi  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  ke Pemerintah  Kabupaten  Bungo  dikirim  melalui  Subbagian  Persandian  lalu  diteruskan  ke
16 Hasil wawancara dengan Hasan Bahari Kepala Subbagian Persandian Sekretariat Kabupaten Bungo, tanggal 10 April 2018.
Alamat  tujuann  surat  tersebut._Empat,serta  berita  /informasi  dari  pemerintah  propinsi  ke pemerintah  Kabupaten  Bungo  diterima  melalui  subbagian  persandian  lalu  diteruskan  ke alamat tujuan surat tersebut._Lima, begitu juga berita/informasi dari pemerintah kabupaten dikirim  ke    kabupaten  tetangga  juga  melalui  Subbagian  Persandian  lalu  diteruskan  ke alamat tujuan surat/ atau berita tersebut” 17 .
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  kegiatan  atau  tugas  dan fungsi  dari  Sub  Bagian  Persandian  diantaranya  adalah  mengirim  dan  menerima  berita/ informasi.
Adapun  data  Kegiatan  administrasi  pada  Subbagian  Persandian  dapat  dilihat  pada tabel berikut :
Tabel 4. Berita/ informasi (surat) dari Pusat, dan Propinsi yang dikirim melalui SubBagian Persandian Kabupaten Bungo Pada Tahun 2016
NOMOR BULAN FAXIMILE EMAIL JUMLAH 1 Januari 57 22 79 2 Februari 88 24 112 3 Maret 83 18 101 4 April 102 21 123 5 Mei 93 20 113 6 Juni 63 17 80 7 Juli 53 23 76 8 Agustus 69 21 90 9 September 39 18 57 10 Oktober 54 20 74 11 November 52 18 70 12 Desember 47 20 67 Jumlah 800 242 1042
Sumber : Data Sub Bagian Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo 2018.
17 Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Persandian.
Adapun  berita  /informasi  yang  masuk  melalui  Subbagian  Persandian  pada  tahun 2017  dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5. Berita/ informasi (surat) dari Pusat, dan Propinsi yang dikirim melalui
SubBagian Persandian Kabupaten Bungo Pada Tahun 2017 NOMOR BULAN FAXIMILE EMAIL JUMLAH 1 Januari 48 12 60 2 Februari 58 16 74 3 Maret 56 11 67 4 April 68 3 71 5 Mei 64 1 65 6 Juni 22 7 29 7 Juli 42 17 59 8 Agustus 38 5 93 9 September 19 39 58 10 Oktober 40 41 81 11 November 28 45 73 12 Desember 20 38 58 Jumlah 553 235 788
Sumber : Data SubBagian Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo 2018.
Sedangkan berita/ informasi dari Bupati Maupun dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten  Bungo  yang  dikirim  ke  kecamatan  melalui  Subbagian  Persandian  Kabupaten Bungo adalah sebagai Berikut :
Tabel 6. Berita/ informasi (surat) dari Bupati, dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bungo yang Dikirim ke kecamatan  melalui
SubBagian Persandian Kabupaten Bungo Pada Tahun 2017 NOMOR  BULAN BERITA JUMLAH MASUK KELUAR 1 Januari 1 27 28 2 Februari 5 23 28 3 Maret 1 22 23 4 April 1 25 26 5 Mei 2 23 25 6 Juni 6 14 20 7 Juli 2 24 26 8 Agustus 4 39 43 9 September 2 36 38 10 Oktober 4 29 33 11 November 1 43 44 12 Desember 3 28 31
Sumber : Data Sub Bagian Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo 2018.
Adapun fungsi persandian yang berkaitan dengan administratif persandian di Kabupaten Bungo berdasarkan wawancara peneliti dengan Darmadi selaku Ahli Sandi pada staf persandian Kabupaten Bungo yaitu :
“pengamanan  administratif  yang  bersifat  klarifikasi  rahasia.  Adapun  tindakan pengamanan  dilakukan  bertujuan  untuk  menghindari  kebocoran  –  kebocoran  berita /informasi  dari  pihak  –  pihak  yang  tidak  berkepentingan,  dengan  tujuan  agar  tidak menimbulkan  masalah dikemudian  hari  serta  tidak  menimbulkan  kegaduhan  dimasyarakat atau dikantor instansi kantor itu sendiri”. 18
Dari wawancara diatas  dapat kita simpilkan bahwa pengamanan informasi rahasia bertujuan agar tidak menimbulkan kegaduhan. Hal ini juga dijelaskan tentang keterlibatan persandian dalam menjaga informasi rahasia Darmadi menjelaskan :
“Adapun  klasifikasi  jenis  surat  dalam  administratif  yaitu  :_Satu  surat  biasa,  surat biasa yaitu surat yang bersifat umum atau terbuka dan dapat di baca masyarakat luas atau
18 , 27 Hasil wawancara dengan Darmadi, Ahli Sandi pada Staf Subbagian Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, tanggal 11 April 2018.
masyarakat umum._Dua, Surat segera, surat segera yaitu surat yang isinya bersifat segera untuk  ditindak  lanjuti._Tiga,  Surat  sangat  segerat/  kilat,  surat  sangat  segera/  kilat  yaitu surat  yang  bersifat  harus  diperioritaskan  paling  utama  dalam  pananganannya._Empat, Surat rahasia, surat rahasia yaitu surat yang bersifat tertutup / hanya pihak tertentu yang bisa mengetahui isinya, dan dalam penanganannya harus di rahasiakan dengan tujuan agar tidak  terjadi  kebocoran  isi  surat  tersebut(sebagai  contoh  surat  sandi  cara  pengiriman  dan penerimaannya dengan sistem persandian.” 19
Dan hasil wawancara peneliti dengan Darmadi diatas tentang klarifikasi berita sandi dapat kita simpulkan bahwa ada klasifikasi jenis surat.
Beliau menjelaskan :
“Bahwa klarifikasi berita sandi diantaranya yaitu :_Satu, Berita /informasi Ekonomi, Contohnya yaitu berita tentang kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), kenaikan harga sembako,  penimbunan  bahan  pangan,  pemalsuan/pengoplosan  bahan  pangan._Dua, Berita/informasi  Politik,  Contohnya  situasi  Pemilihan  Umum  Presiden  maupun  situasi Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  serta  situasi  Pemilihan  Umum  Legislatif._Tiga, Berita/informasi  Sosial,  Contohnya  yaitu  berita/informasi  tentang  konflik  sosial dimasyarakat  dan  informasi  tentang  aktifitas  orang  asing  yang  berada  di  Kabupaten Bungo._Empat,  Berita/informasi  Agama,  Contohnya  isu-isu  tentang  adanya  aliran kepercayaan yang dapat dapat menimbulkan kegaduhan maupun konflik dalam masyarakat. Dan  isu-isu  tentang  adanya  agama  baru  yang  tidak  diakui  secara  resmi  oleh  negara Republik Indonesia”. 20
Dari  wawancara  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  ada  klasifikasi  berita  sandi. Sedangkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Adnan  Kholid  S.Sos.Staf  Kesbang  POL Kabupaten Bungo
“konflik sosial itu dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, konflik  dapat  menggangu  jalannya  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dan  berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 21 .
Dari  wawancara  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  dampak  dari  konflik  sosial adalah mengganggu stabilitas nasional dan daerah.
Adapun data daftar konflik dapat dilihat pada tabel berikut :
20 Hasil wawancara dengan Darmadi Ahli sandi Kabupaten Bungo, tanggal 11 April 2018.
21 Hasil wawancara dengan Adnan Kholid ,S.Sos. Staf Kesbang Pol Linmas kab.Bungo.

## Tabel 7. Konflik selama tahun 2018 di Kabupaten Bungo
No Uraian peristiwa 1 Pada tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat dikantor Rio Sungai lilin telah berkumpul warga masyarakat dan pemuda sebanyak kurang  lebih  200  orang  tuk  menghadiri  rapat  penyelesaian  tuntutan warga  terkait  rusaknya  jalan  Kab.Bungo  akibat  aktivitas  angkutan  Truk TBS  PT  SKU,  hadir  dalampertemuan  tersebut  diantaranya  Camat  Tanah Sepenggal  Lintas,  Dinas  Perhubungan,  Kasat  Intelkam  Polres  Bungo, Danramil,  Kapolsek,  Rio  Sungai  Lilin,  Tokoh  Pemuda  dan  Perwakilan Masyarakat.
Dilaporkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan kesepakatan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 jam 22.30  s/d  00.45  Wib  bertempat  dikantor  Rio  Dusun  Sungai  Lilin bahwa  pada  tanggal  19  Maret  2018  akan  dilaksanakan  pertemuan lanjutan terkait tuntutan masyarakat tersebut dengan deadline yang disepakati  pada  tanggal  20  Maret  2018,  jika  pada  tanggal  yang dimaksud  belum  diperoleh  kesepakatan  penyelesaian  maka  Truk angkutan TBS PT. SKU tidak diperbolehkan melewati jalan tersebut. Kesimpulan :
1. Bahwa  sampai  dengan  tanggal  19  Maret  2018  belum  didapat kesepakatan dan solusi untuk penyelesaian konflik jalan masyarakat dengan PT. SKU.
2 Pada tanggal 2 februari pukul 14.30 Wib. Diaula KPU Bungo, berlangsung rapat  pleno  KPU  Bungo  penyerahan  hasil  verifikasi    Faktual  (vertual) kepada  11  Parpol  lama  (peserta  Pemilu  2014).  Kegiatan  dihadiri  sekitar 25  orang  diantaranya  Dailami  (Ketua  KPU)  beserta  Komisioner,  Ahmadi dan Harun Al Rasyid (Panwas Kab.Bungo), Ketua/Pengurus 11 Parpol dan undangan lainnya. Berkaitan kegiatan tersebut dapat dilaporkan :
1. Adapun hasil dari verifikasi Faktual maka secara umum seluruh Partai Politik  telah  memenuhi  syarat  (MS)  untuk  kepengurusan, keberadaan, domisili kantor, dan keanggotaan.
2. Namun  untuk  item  keterwakilan  30  persen  perempuan  dalam kepengurusan  ada  5  Partai  Politik  yang  belummemenuhi  syarat (BMS) yaitu; PAN, Partai Demokrat, PBB, PPP, dan Partai Hanura.
3. Sementara  itu,  6  Partai  Politik  dinyatakan  memenuhi  syarat(MS),
yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS dan Partai Nasdem serta PKPI.
4. Penyerahan berkas dekumen hasil verifikasi Faktual disampaikan oleh Dailami S.Ag M.Sy (Ketua KPU) didampingi oleh Komisioner KPU dan disaksikan Panwas Kab.Bungo.

## Catatan :
Bagi  Partai  Politik  yang  belum  memenuhi  syarat  masih  bisa  dilakukan perbaikan karena masih ada jadwal perbaikan yaitu sejak tanggal 3 s/d 5 Februari  2018.  Untuk  verifikasi  Faktual  di  Kab.Bungo  hanya  11  Partai Politik  karena  PKB  Kab.Bungo  sejak  awal  tahap  verifikasi  tidak  ikut mendaftarkan  dan  menyerahkan  berkas  dokumen  persyaratan.  Kominda Bungo  terus  meningkatkan  pengawasan  dan  monitoring  perkembangan dinamika  politik  pelaksanaan  tahapan  Pemilu  2019  sebagai  antisipasi potensi ATHG diwilayah.
3 Pada  tanggal  2  Februari  2018,  pukul  10.07  Wib  di  kantor  BPMPD Kab.Bungo  sedang  berlangsung  kegiatan  Unjuk  Rasa  dari  masyarakat Dusun Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, hadir dalam pertemuan tersebut berjumlah 30 orang antara lain Drs. Tommy Usman,
Msi.(Asisten  III  Pemerintah  Setda  Kab  Bungo),  M.Toupik  (Kepala  BPMPD Kab.Bungo),  Kompol  Samhari  Azwar(Kabag  OPS  Polres  Bungo) Muhammad  Rita,  S.Sos.  MSi.(Tokoh  Masyarakat  Sungai  Tembang), beserta dua puluh enam orang perwakilan masyarakat, selengkapnya
Dilaporkan sebagai berikut :
A. Sambutan Kepala BPMPD sebagai berikut :
1. Surat  keputusan  lembaga  Adat  bahwa  sdr.Tarmizi  (Rio  Sungai Tembang) di nikahkan.
2. BPD  sudah  melakukan  rapat  dengan  rekomendasi  Rio  Sungai Tembang di berhentikan dari Jabatannya.
3. Bahwa  Pemda  Bungo  sudah  tiga  kali  melakukan  pemberhentian Rio/Kepala Desa namun Pemda Bungo mencabut keputusan tersebut karena kalah di PTUN.
4. Yakin  lah  bahwa  keputusan  BPD  dan  lembaga  Adat  sudah  kami proses masalah ini, dan kami juga sudah meminta pertimbangan ahli hukum UNJA diJambi dan Kabag Hukum Propinsi Jambi.
B. Sambutan  Asisten  III  Pemerintahan  sebagai  berikut,  kita  akan lengkapi  semua  fakta  fakta  administrasi    agar  nanti  keputusan pemerintah  daerah  tidak  cacat  hukum.  Dan  saya  minta  kepada masyarakat  agar  sama  sama  menjaga  keamanan  jangan  ada  yang anarkis.menjelang  kita  menunggu  Bupati  setelah  sholat  jumat sebaiknya  ajak  rekan  rekan  dari  Dusun  menjalankan  ibadah  solat jumat dimasjid jangan dilokasi Kantor BPMPD ini.
C. Muhammad Rita S.Sos. Msi ( Perwakilan Masyarakat) sebagai berikut
:
1. Ada  SMS  dari  kepala  BPMPD  yang  mengatakan  bahwa  tanggal  24 Januari  2018,  berkas  sudah  dimeja  Bupati,  atas  dasar  itu  kami menunggu dan datang hari ini kesini.
2. Dan  kami  juga  sudah  menghadap  Bupati,dan  untukitu  kami  minta surat keputusan pemberhentian tersebut hari ini.
3. Kami  minta  setelah  solat  jumat  ini  Bupati  Bungo  segera menandatangani surat pemberhentian Rio Sungai Tembang tersebut, kami  akan  menunggu  disini  hari  ini  sampai  surat  keputusan pemberhentian ditanda tangani hari ini juga.
Sekitar  pukul  11.20  WIB  pertemuan  ditunda  dan  dilanjutkan  pada  pukul 14.00 Wib setelah solat jumat,pihak masyarakat masih bertahan dikantor BPMPD  dengan  dikawal  oleh  APKAM  dari  Polres  Bungo  dan  Kodim  0416 Bute emikian sementara dilaporkan mohon petunjuk lebih lanjud. Dum.
Sumber : Data BPBD Kesbang Pol Kab.Bungo tahun 2018

## 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) pada Sub Bagian Persandian
Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Persandian Kabupaten Bungo memiliki 5 (lima) orang pegawai yang terdiri atas 1 (satu) pejabat struktural dan 4 (empat) orang staf . jika dilihat dari pemenuhan kualifikasi ahli sandi, dari 5 (lima) orang SDM hanya 2 (dua) orng yang telah memiliki kualifikasi ahli sandi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 60% . kondisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  SDM  yang  bertugas  di  bidang Persandian  masih  belum  memiliki  kualifikasi  ahli  sandi.data  tentang  kondisi  SDM berdasarkan kualifikasi ahli sandi dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 8. Kondisi Kualifikasi Ahli Sandi Pada Sub Bagian Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018
N o Jaba tan Jumlah Persentase Total Berkualifikasi Ahli Sandi 1  Ka.Sub Bagian 1 0 0% 2  Staf PNS 3 2 60% 3  Staf Pegawai Kontrak 1 0 0 Jumlah 5 2 60%
Sumber : Data Sub Bagian Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, Tahun 2018.
Hasil  wawancara  dengan  Sunadi,  S.Sos    sebagai  Sandiman  Tingkat  Dasar menjelaskan bahwa :
“Pemerintah  Kabupaten  Bungo  sebenarnya  telah  memiliki  SDM  berkualifikasi  ahli sandi  sejumlah  3  (tiga))  orang.  Namun  1  (satu)  orang  diantaranya  dimutasi  ke  Dinas BPMPD hal ini disebabkan karena promosi jabatan. Sedangkan SDM yang bertugas pada sub Bagian Persandian saat ini belum ada yang menjabat  jabatan fungsional sandiman. Dalam meningkatkan  SDM  persandian  serta  upaya  untuk  menambah  pengetahuan  tentang persandian maka Sub Bagian Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo mengirimkan staf  nya  untuk  mengikuti  kegiatan  BINTEK  (Bimbingan  Teknis)  bidang  Persandian  yang diadakan  oleh  Lembaga  Sandi  Negara  serta  mengikuti  kegiatann what  shop bidang persandian yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi”. 22
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  kita  disimpulkan  bahwa  untuk  meningkatkan SDM bidang Persandian maka Sub Bagian Persandian mengirimkan stafnya untuk mengikuti BINTEK di Lembaga sandi Negara.
Untuk masalah peningkatan SDM di Sub Bagian Persandian  Darmadi sebagain Ahli Sandi menjelaskan :
“Sedangkan  untuk  meningkatkan  SDM  pendukung  bidang  persandian  di  tingkat kecamatan pihak Sub Bagian Persandian belum bisa mengkoordinasikan hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pada pelaksanaan bidang Persandian. Begitu juga mengenai BINTEK dan what shop bidang pengamanan informasi bahwa Sub Bagian Persandian belum pernah mengadakan  BINTEK  dan What  shop ditingkat  kecamatan  hal  ini  dikarenakan  tidak direncanakan pada pelaksanaan program Sub Bagian Persandian” 23 .
22 Hasil wawancara dengan Sunadi,Staf Persandian Sekretariat Kabupaten Bungo,tanggal 23 April 2018.
23 Hasil wawancara dengan Darmadi Staf Persandian Sekretariat Kab.Bungo tanggal 15 mei 2018.

## 3. Kurangnya Sarana dan Prasarana pada Sub Bagian Persandian
Sesuai  dengan  data  yang  di  peroleh  peneliti  pada  Sub  Bagian  Persandian  bahwa sarana  yang  digunakan  dalam  pengiriman  maupun  penerimaan  berita  /informasi  rahasia pada Sub Bagian Persandian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 9. Kondisi Peralatan Sandi Tahun 2018
N o Nama Peralatan Sandi Jumlah Kondisi dan kesiapan operasional Baik 1  Laptop 1 Baik Siap 2  Secure VPN 1 Baik Siap 3  Crytosoft Pro 1 Baik Siap 4  Secure Digital Radio Encryption (Hytera) 30 Baik dan Tidak siap Jumlah 33
Sumber : Data Sub Bagian Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018.
Menurut penjelasan Sunadi, S.Sos staf persandian bahwa :
“sarana  yang  digunakan  untuk  mengirim  berita  dari  pemerintah  kabupaten  ke pemerintah  tingkat  kecamatan  menggunakan  sarana  radio  telekomunikasi  namun  kondisi sarana radio telekomunikasi di kecamatan saat ini dalam keadaan rusak, sedangkan untuk pengiriman berita dari pemerintah kabupaten ke pemerintah propinsi dan pemerintah pusat menggunakan sarana Faximile. Sebenarnya sub bagian Persandian sudah mengirim surat ke pemerintah  kecamatan  agar  menganggarkan  perbaikan  radio  telekomunikasi  namun kenyataan sampai saat ini radio masih belum juga dapat di operasionalkan” 24 .
Dari  wawancara  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  sarana  radio  telekomunikasi yang ada dikecamatan sudah lama rusak dan belum diperbaiki.
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Rukminto  Ari  P.  operator  radio  telekomunikasi Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, beliau menjelaskan bahwa :
“semenjak  radio  telekomunikasi  mengalami  kerusakan  beliau  sering  mendatangi kantor  persandian  untuk  menjemput  berita.  Hal  ini  saya  lakukan    dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab, tugas saya adalah:_ Satu, menerima berita._Dua, mengklarifikasi  berita._Tiga,  mendisposisikan  berita  kepada  atasan._Empat,
24 Hasil wawancara dengan Sunadi, S.Sos. staf persandian Sekretariat Daerah Kab.Bungo tanggal 02mei 2018.
mengirim  /  menyampaikan  berita  ke  alamat  yang  dituju._Lima,    mengarsipkan berita”. 25
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  kami  simpulkan  bahwa  Tupoksi  operator  radio telekomunikasi sebagaimana disebutkan diatas.
Rukminto Ari P.juga menjelaskan bahwa :
“semenjak  radio  telekomunikasi  rusak  beliau  menerima  berita  melalui WA (WhatsApp) . Penggunaan aplikasi WhatsApp ini terkendala oleh sinyal yang lelet dan biaya Paket Internet di tanggung sendiri”.
Dari  penjelasan  Rukminto  Ari  P.  Diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  radio  telekomunikasi kecamatan Tanah sepenggal Lintas mengalami kerusakan.
Begitu  juga  keadaan  radio  telekomunikasi  di  Kecamatan  Jujuhan  yang  saat  ini mengelami  kerusakan,  Atika  operator  radio  telekomunikasi  di  Kecamatan  Jujuhan menjelaskan bahwa:
“radio telekomunikasi di kecamatan Jujuhan sudah lama rusak dan beliau menerima berita  menggunakan  aplikasi WhatsApp ,  sedangkan  jaringan  internet  beliau  menggunakan fasilitas jaringan wifi kantor”.
Atika menambahkan bahwa:
“kendala yang dihadapi adalah ketika kantor mengalami mati lampu. Terkadang mati lampu  ini  bisa  seharian,  jika  kantor  mengalami  mati  lampu  seharian    maka  beliau  tidak dapat menerima berita/informasi dari pemerintah kabupaten”.
Dan Atika juga menambahkan bahwa:
“saya menggunakan fasilitas jaringan Wifi kantor, Karena saya jarang membeli Paket Data  Internet.  Hal  ini  kerena  saya  adalah  pegawai  Honor  Kontrak  yang  gajinya  kecil, sedangkan honor operator tidak ada” 26 .
Dari  wawancara  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  honor  (artinya  :  sebagai pemotivasi ) operator radio telekomunikasi dikecamatan Jujuhan tidak  ada.
Sedangkan  operator  Radio  telekomunikasi  kecamatan  Pelepat  Ilir  yakni  Dian Mardianis menjelaskan bahwa :
25, Hasil wawancara dengan Rukminto Ari P. Operator radio telekomunikasi Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, tanggal 25 April 2018.
26 Hasil wawancara dengan Atika Pegawai Honor Kontrak Kecamatan Jujuhan, tanggal 26 April 2018.
“Radio  Telekomunikasi  tidak  dapat  dipergunakan  lagi  hal  ini  dikarenakan  Antena Radio  mengalami  pergeseran  arah    karena  tertiup  angin  dan  tidak  ada  yang  bisa memperbaiki  sedangkan  pada  saat  ini  berita/  informasi  dari  kabupaten  ia  terima  melalui aplikasi What App”.
Dian Mardianais menambahkan :
“Adapun kendala yang dihadapi adalah terkadang isi kantong (anggaran/uang) suka minim buat beli paket internat, sedangkan ado maupun tidak ado, pokoknya paket internet jangan  sampai  kosong  walau  pun  honor  belum  cair.  Hal  ini  karena  kesadaran  tentang tanggung jawab sebagai operator radio telekomunikasi”. 27
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  honor  untuk  operator kecamatan terlambat untuk di bayarkan.
Menurut penjelasan Sunadi, S.Sos staf persandian bahwa :
“sarana  yang  digunakan  untuk  mengirim  berita  dari  pemerintah  kabupaten  ke pemerintah  tingkat  kecamatan  menggunakan  sarana  radio  telekomunikasi  namun  kondisi sarana radio telekomunikasi di kecamatan saat ini dalam keadaan rusak, sedangkan untuk pengiriman berita dari pemerintah kabupaten ke pemerintah propinsi dan pemerintah pusat menggunakan sarana Faximile. Sebenarnya sub bagian Persandian sudah mengirim surat ke pemerintah  kecamatan  agar  menganggarkan  perbaikan  radio  telekomunikasi  namun kenyataan sampai saat ini radio masih belum juga dapat di operasionalkan” 28 .
Dari  wawancara  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  sarana  radio  telekomunikasi yang ada dikecamatan sudah lama rusak dan belum diperbaiki.
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Rukminto  Ari  P.  operator  radio  telekomunikasi Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, beliau menjelaskan bahwa :
“semenjak  radio  telekomunikasi  mengalami  kerusakan  beliau  sering  mendatangi kantor  persandian  untuk  menjemput  berita.  Hal  ini  saya  lakukan    dikarenakan  sudah menjadi tanggung jawab, tugas saya adalah:_ Satu, menerima berita._Dua, mengklarifikasi berita._Tiga,  mendisposisikan  berita  kepada  atasan._Empat,  mengirim  /  menyampaikan berita ke alamat yang dituju._Lima,  mengarsipkan berita”. 29
27 Hasil wawancara dengan Dian Mardianis S.Sos. Staf Kecamatan Pelepat Ilir.tanggal 16 Mei 2018.
28 Hasil wawancara dengan Sunadi, S.Sos. staf persandian Sekretariat Daerah Kab.Bungo tanggal 02mei 2018.
29, Hasil wawancara dengan Rukminto Ari P. Operator radio telekomunikasi Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, tanggal 25 April 2018.
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  kami  simpulkan  bahwa  Tupoksi  operator  radio telekomunikasi sebagaimana disebutkan diatas.
Rukminto Ari P.juga menjelaskan bahwa :
“semenjak  radio  telekomunikasi  rusak  beliau  menerima  berita  melalui WA (WhatsApp) .  Penggunaan  aplikasi WhatsApp ini  terkendala  oleh  sinyal  yang  lelet  dan biaya Paket Internet di tanggung sendiri”.
Dari  penjelasan  Rukminto  Ari  P.  Diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  radio  telekomunikasi kecamatan Tanah sepenggal Lintas mengalami kerusakan.
Begitu  juga  keadaan  radio  telekomunikasi  di  Kecamatan  Jujuhan  yang  saat  ini mengelami  kerusakan,  Atika  operator  radio  telekomunikasi  di  Kecamatan  Jujuhan menjelaskan bahwa:
“radio telekomunikasi di kecamatan Jujuhan sudah lama rusak dan beliau menerima berita  menggunakan  aplikasi WhatsApp ,  sedangkan  jaringan  internet  beliau  menggunakan fasilitas jaringan wifi kantor”.
Atika menambahkan bahwa:
“kendala yang dihadapi adalah ketika kantor mengalami mati lampu. Terkadang mati lampu  ini  bisa  seharian,  jika  kantor  mengalami  mati  lampu  seharian    maka  beliau  tidak dapat menerima berita/informasi dari pemerintah kabupaten”.
Dan Atika juga menambahkan bahwa:
“saya menggunakan fasilitas jaringan Wifi kantor, Karena saya jarang membeli Paket Data  Internet.  Hal  ini  kerena  saya  adalah  pegawai  Honor  Kontrak  yang  gajinya  kecil, sedangkan honor operator tidak ada” 30 .
Dari  wawancara  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  honor  (artinya  :  sebagai pemotivasi ) operator radio telekomunikasi dikecamatan Jujuhan tidak  ada.
Sedangkan  operator  Radio  telekomunikasi  kecamatan  Pelepat  Ilir  yakni  Dian Mardianis menjelaskan bahwa :
“Radio  Telekomunikasi  tidak  dapat  dipergunakan  lagi  hal  ini  dikarenakan  Antena Radio  mengalami  pergeseran  arah    karena  tertiup  angin  dan  tidak  ada  yang  bisa memperbaiki  sedangkan  pada  saat  ini  berita/  informasi  dari  kabupaten  ia  terima  melalui aplikasi What App”.
Dian Mardianais menambahkan :
“Adapun  kendala  yang  dihadapi  adalah  terkadang  isi  kantong  (anggaran/uang) suka  minim  buat  beli  paket  internat,  sedangkan  ado  maupun  tidak  ado,  pokoknya  paket
30 Hasil wawancara dengan Atika Pegawai Honor Kontrak Kecamatan Jujuhan, tanggal 26 April 2018.
internet  jangan  sampai  kosong  walau  pun  honor  belum  cair.  Hal  ini  karena  kesadaran tentang tanggung jawab sebagai operator radio telekomunikasi”. 31
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  honor  untuk  operator kecamatan terlambat untuk di bayarkan.

## 4. Kurangnya Anggaran pada Sub Bagian Persandian
Anggaran  pelaksanaan  kegiatan  persandian  dan  keamanan  informasi  pada  tahun 2017  bersumber  dari  APBD  (  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  )  Pemerintah Kabupaten  Bungo  dengan  jumlah  anggaran  sebesar  :  Rp.  39.800.000,-  (  Tiga  puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah ). Adapun tabel anggaran adalah sebagai berikut :

## Tabel 10. Anggaran Sub Bagian Persandian Tahun 2018
No  Jenis Kegiatan Jumlah anggaran 1  Belanja Pegawai 16.912.000 2  Belanja Barang dan Jasa 22.888.000 Jumlah 39.800.000
Sumber : Sub Bagian Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, tahun 2018
Sesuai  dengan  data  yang  di  peroleh  peneliti  bahwa  anggaran  yang  di  ajukan  oleh Sub  Bagian  Persandian  tidak  semuanya  disetujui  oleh  pemerintah  daerah  hal  ini  sesuai dengan  hasil  wawancara  dengan  Hasan  Bahari  sebagai  kepala  Sub  Bagian  Persandian,, beliau menjelaskan :
“Kendala  selanjudnya  adalah  Anggaran  yang  kita  usulkan  tidak  semua  disetujui, dikarenakan  ada  perioritas  anggaran,  artinya    anggaran  yang  disetujui  adalah  anggaran untuk program – program yang perioritas hal ini mengingat kemampuan pemerintah daerah dalam pendanaan” 32 .
Upaya  Tim  Persandian  dalam  mengatasi  hambatan  dalam  menjaga  informasi rahasia  pemerintah  dalam  rangka  upaya  untuk  mewujudkan  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia
Adapun upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menjaga informasi  rahasia  pemerintah  dalam  rangka  upaya  untuk  mewujudkan  keutuhan  Negara
31 Hasil wawancara dengan Dian Mardianis S.Sos. Staf Kecamatan Pelepat Ilir.tanggal 16 Mei 2018.
32 Hasil wawancara dengan Hasan Bahari, kepala Sub Bagian Persandian Sekretarian Daerah Kabupaten Bungo,tanggal 12 April 2018.
Kesatuan  Republik  Indonesia  menurut  Darmadi  selaku  Ahli  Sandi  pada  Sub  Bagian Persandian Sekretariat Daerah di Kabupaten Bungo    adalah :
1. Meningkatkan  kesadaran  bagi  Staf  Persandian Kabuapaten  Bungo  mengenai  pentingnya menjaga  informasi  rahasia  pemerintah  guna  melaksanakan  Tugas  dan  Fungsi    bidang Persandian.  bahwa  peningkatan  kesadaran  tersebut  dilakukan  secara  terus  menerus  guna menjaga  /mengamankan  informasi  rahasia  pemerintah.  Adapun  cara  yang  ditempuh misalnya dengan mengarsipkan berita/ informasi tersebut. Serta jika sudah tidak diperlukan pemusnahan berita/ informasi tersebut dapat dilakukan.
2. Meningkatkan  Sumberdaya  Manusia  (SDM)  Bidang  Persandian.  bahwa  meningkatkan kemampuan  bidang  Persandian  adalah  penting  guna  memenuhi  kebutuhan  tenaga  Ahli Sandi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. Adapun cara yang dilakukan diantaranya dengan mengikuti Diklat Sandi yang  diadakan oleh Lembaga Sandi Negara.
3. Meningkatkan  koordinasi  baik  dengan  Persandian  Propinsi  maupun  dengan  operator Radio Telekomunikasi yang ada di kecamatan  hal ini sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui serta mendapatkan berita/ informasi maupun kendala – kendala yang ada pada setiap kecamatan terutama dalam pelaksanaan tugas” 33 .
Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa ada upaya dari pemerintah daerah dalam mengatasi kendala – kendala yang ada. Yaitu :
1. Meningkatkan  kesadaran  bagi  staf  persandian  Kabupaten  Bungo  mengenai  pentingnya menjaga  informasi  rahasia  pemerintah  guna  melaksanakan  Tugas  dan  Fungsi    bidang Persandian.  bahwa  peningkatan  kesadaran  tersebut  dilakukan  secara  terus  menerus  guna menjaga  /mengamankan  informasi  rahasia  pemerintah.  Adapun  cara  yang  ditempuh misalnya dengan mengarsipkan berita/ informasi tersebut. Serta jika sudah tidak diperlukan pemusnahan berita/ informasi tersebut dapat dilakukan.
2. Meningkatkan  Sumberdaya  Manusia  (SDM)  Bidang  Persandian.  bahwa  meningkatkan kemampuan  bidang  Persandian  adalah  penting  guna  memenuhi  kebutuhan  tenaga  Ahli Sandi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. Adapun cara yang dilakukan diantaranya dengan mengikuti Diklat Sandi yang  diadakan oleh Lembaga Sandi Negara.
3. Meningkatkan  koordinasi  baik  dengan  Persandian  Propinsi  maupun  dengan  operator Radio Telekomunikasi yang ada di kecamatan  hal ini sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui serta mendapatkan berita/ informasi maupun kendala – kendala yang ada pada setiap kecamatan terutama dalam pelaksanaan tugas.
33 Hasil wawancara dengan Darmadi, Ahli Sandi pada Sub Bagian Persandian Sekretariat Daerah Kab.Bungo tanggal 16 Mei 2018.

## V. Kesimpulan Dan Saran

## a. Kesimpulan
Berdasarkan    hasil  analisis  dan  uraian  yang  telah  ditemukan  pada  bab  –  bab sebelumnya  dari  sekripsi  ini,  peneliti  menrik  kesimpulan  dan  saran  –  saran.  Adapun kesimpulannya sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Tim  Persandian  kabupaten  Bungo  dalam  menjaga informasi rahasia pemerintah dalam rangka upaya untuk mewujudkan keutuhan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)      belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut dibuktikan dengan adanya kesadaran dan tanggung jawab Tim Persandian yang kurang terhadap  Tugas  dan  Fungsi    Bidang  Persandian.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan adanya hal – hal sebagai berikut :
a).  Tidak  adanya  upaya  untuk  memperbaiki  peralatan  radio  telekomunikasi  yang  rusak terutama  di  kecamatan  yang  mengalami  kerusakan  sehingga  pengiriman  berita/ informasi dilakukan melalui aplikasi What App.
b).  Tidak  adanya  pendidikan  atau  BINTEK  maupun what  shop bidang  persandian  bagi Operator-  operator  Radio  Telekomunikasi  di  tingkat  kecamatan  yang  dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian.
c). Kurangnya  anggaran  alokasi  dibidang  persandian.  Hal  ini  di  buktikan  dengan  tidak diperbaikinya  sarana  alat  radio  telekomunikasi  yang  telah  rusak.  Sedangkan  alat radio  telekomunikasi  tersebut  merupakan  sarana  pendukung  utama  dalam penyampaian berita/ informasi dari pemerintah kabupaten ke pemerintah kecamatan.
2. Hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi  Tim  Persandian  dalam  melaksanakan  fungsinya dalam  menjaga  informasi  rahasia  pemerintah  dalam  rangka  upaya  untuk  mewujudkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
a.  Kurangnya  kesadaran  dan  dukungan  penuh  dari  atasan  atau  pejabat  yang  berwenang terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  persandian  hal  ini  di  buktikan  dengan  tidak adanya  honor  operator  radio  telekomunikasi  di  sebagian  kecamatan  sedangkan  di sebagian  kecamatan  ada  honor  bagi  operator  radio  telekomunikasi.  Sedangkan pemberian  honor  bagi  operator  radio  telekomunikasi  ini  dapat  menjadi  motivasi  dalam meningkatkan  pelaksanaan  tugas.  Tidak  adanya  sarana  dari  pemerintah  dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  di  bidang  persandian.  Hal  ini  dapat  di  buktikan  dengan rusaknya  sarana  radio  telekomunikasi  sehingga  pengiriman  berita  /  informasi  melalui aplikasi What  App, dalam  penggunaan  aplikasi What  App ini  menggunakan  HP  milik
pribadi  sehingga  biaya  untuk  paket  data  jaringan  internet  juga  biaya  pribadi,  dan penggunaan  aplikasi What  App ini  merupakan  inisiatif  dari  staf  persandian  guna mengatasi permasalahan yang ada.
b. Saran
Penulis ingin memberikan saran – saran sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, sebagai  masukan  untuk  meningkatkan  kinerja  dalam  melaksanakan  tugas  dan  Fungsi  di  bidang persandian pada Sub Bagian Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, sebagai berikut :
1. Untuk  meningkatkan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  bidang  persandian  dalam  menjaga informasi  rahasia  pemerintah  dalam  rangka  upaya  untuk  mewujudkan  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  perlu  dilakukan  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya Manusia(SDM)  bidang  persandian.  Misalnya  dengan  memberikan  pendidikan  maupun BINTEK  bidang  persandian  bagi  staf  persandian  maupun  bagi  seluruh  operator  radio telekomunikasi  di  kecamatan.  Tujuannya  untuk  memberikan  peningkatan  kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian.
2. Untuk  mengatasi  hambatan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  bidang  persandian  di Kabupaten  Bungo  dalam  menjaga  informasi  rahasia  pemerintah  dalam  rangka  upaya  untuk mewujudkan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia    peneliti  menyarankan  agar Pemerintah  Kabupaten  Bungo  mengganti  sarana  radio  telekomunikasi  yang  telah  rusak dengan  sarana  /  peralatan  laptop  yang  dilengkapi  dengan  modem  sebagai  jaringan  internet. Hal  ini  perlu  dilakukan  karena  sarana  radio  telekomunikasi  yang  ada  di  kecamatan  bayak mengalami  kerusakan  dan  bila  di  perbaiki  tentu  memerlukan  biaya  yang  tinggi.  Selain biayanya yang tinggi penggunaan radio telekomunikasi ini bayak gangguannya terutama bila ada  angin  kencang maka antena   akan berubah arah sehingga sinyal  sering terggu, dan bila ada hujan petir maka sarana radio telekomunikasi rentan sekali kena petir.
3. Untuk  mengatasi  hambatan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  di  bidang  persandian  di Kabupaten  Bungo  dalam  menjaga  informasi  rahasia  pemerintah  dalam  rangka  upaya  untuk mewujudkan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  peneliti  menyarankan  agar pemerintah Kabupaten Bungo berupaya untuk meningkat anggaran di bidang persandian hal ini  perlu  dilakukan  guna  meningkatkan  program  –  program  dalam  perencanaan  di  bidang
persandian  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  di bidang persandian. Serta pelaksanaan tugas dan fungsi persandian menjadi lebih baik.
4. Penelitian  lebih  mendalam  tentang  persandian  di  Kabupaten  Bungo  masih  sangat  luas cakupannya.  Kepada  peneliti  lain  topic-topik  tentang  efektivitas  persandian  dalam  menjaga rahasia  Negara  di  Kabupaten  Bungo,  kendala-kendala  bagian  Persandian  dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) juga penting untuk dilkukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Brian Prabaswara, Kamus Praktis Bahasa Indonesia , Lingkar Media.
Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 20  Tahun 2000, Tentang Penyelenggaraan Sandi dan Telekomunikasi Di Jajaran Departemen Dalam Negeri.
Lilik  Aslichati,H.I.  Bambang  Prasetyo,  Prasetya  Irawan,2011. Metode  Penelitian  Sosial ,
Jakarta.
Onong Uchjana Effendy. 2002 Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, PT Rosdakarya.
Peraturan  Bupati  Bungo  Nomor  55  Tahun  2016, Tentang  Susunan  Organisasi,Tugas  dan Fungsi serta Bagan Struktur Sekertariat Daerah Kabupaten Bungo.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D , Alfa Beta : Bandung.
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.
Yanuar Ikbar, MA. 2012. Metode Penelitian Sosial Kualitatif , Bandung.

## Data Internet
Copyright Lemsaneg RI. 2007 Jelajah Kriptologi .
https://bungoindependent.id/read/2020/01/24/10993/dis-kominfo-jadi-pusat-informasi-dan-data,
(diakses 20 Februari 2020 jam 06.53 Wib)
1 https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id/bidang-sandi-statistik-dan-telekomunikasi/, (diakses  20
Februari 2020 jam 07.08 Wib)
http://www.id.wikipedia.org/wiki/jargon(diakses20 februari2018,jam 10.52 WIB). http://www.merrian-webster.com/dictionarry/jargon(diakses  20  februari  2018,  jam10.53 WIB).