## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA HARTA PUSAKO TINGGI DI DAERAH TANAH DATAR

## TUTI KELANA SEMBIRING, SUSANTI SEMBIRING
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
Abstract: Property  in  Minangkabau  society  is  called  pusako.  Pusako  property  can  only  be inherited  through  the  female  lineage.  Pusako  assets  in  matrilineal  kinship  cannot  be distributed, mortgaged, let alone sold. Pusako property is permanent in a clan. Based on West Sumatra  Regional  Regulation No. 6  of  2008  concerning  ulayat  land  or  pusako  land,  it  says that ulayat land or pusako land cannot be traded. In Decision Number 9/Pdt.G/2021/PN/Bsk there are pusako rice fields which from 1955 to 2020 were controlled by Drs. H. Metofani MM (Plaintiff) which later in 2020 the Risparizal (Defendant) came to meet the Plaintiff and said that the pusako rice field belonged to his people. Feeling aggrieved, the plaintiff reported it to the Batusangkar District Court. This research is a descriptive research, the approach used is a  normative  juridical  approach,  namely  an  approach  to  laws  and  regulations  related  to judges' considerations in deciding land disputes over Pusako Tinggi in the Tanah Datar area in Decision Number 9/Pdt.G/2021/ PN Bsk. The data used is secondary data which includes primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials  collected through  library  research.  The  data  was  then  analyzed  qualitatively  and  presented  in  an analytical descriptive form. Based on the results of the research and discussion conducted, the judge's considerations in making a decision regarding the high inheritance inheritance dispute in decision Number 9/Pdt.G/2021/PN.Bsk are based on the lawsuit of  the Plaintiffs  which is principally  regarding  the  high  inheritance  assets,  while  the  lawsuit  was  not  filed  by  Fauzi Setiawan  Dt.  Marajo  as  Mamak  Head  of  Waris,  the  Panel  of  Judges  declared  the  lawsuit unacceptable. The two legal consequences of the Judge's Decision in deciding the pusako high land  dispute  in  Decision  Number  9/Pdt.G/2021/PN.Bsk  are  that  the  judge  rejects  all  the arguments of the plaintiff's lawsuit and requires the plaintiff to pay court fees of Rp. 2,985,000 (Two Million Nine Hundred Eighty Five Thousand Rupiah).
Keywords : Property, Pusako, Minangkabau, Judges.
Abstrak: Harta dalam masyarakat Minangkabau dinamakan pusako . Harta pusako hanya bisa diwariskan  melalui  garis  keturunan  perempuan.  Harta pusako dalam  kekerabatan matrilinial tidak dapat dibagi-bagikan, digadaikan, apalagi dijual. Harta pusako bersifat tetap dalam suatu kaum.  Berdasarkan  Perda  Sumatera  Barat  Nomor  6  Tahun  2008  tentang  tanah  ulayat  atau tanah pusako mengatakan bahwa tanah ulayat atau tanah pusako tidak dapat diperjual belikan. Dalam  Putusan  Nomor  9/Pdt.G/2021/PN/Bsk  terdapat  sawah pusako yang  dari  tahun  1955 sampai  2020  dikuasai  oleh  pihak  Drs.  H.  Metofani  MM  (Penggugat)  yang  kemudian  2020 pihak Risparizal (Tergugat) datang menemui pihak Penggugat dan mengatakan sawah pusako milik kaumnya. Karena merasa dirugikan pihak Penggugat melaporkan ke Pengadilan Negeri Batusangkar. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, metode pendekatan yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  pendekatan  terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam Memutus sengketa tanah Pusako Tinggi di Daerah Tanah Datar pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut  kemudian  dianalisis  secara  kualitif  dan  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  analitis. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pehmbahasan  yang  dilakukan,    Pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  sengketa  harta pusako tinggi  pada  putusan  Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bsk  berdasarkan  gugatan  para  Penggugat  yang  pada  pokoknya  adalah mengenai  harta pusako tinggi,  sedangkan  gugatan  tidak  diajukan  oleh Fauzi  Setiawan  Dt. Marajo  selaku  Mamak  Kepala  Waris,  maka  Majelis  Hakim  menyatakan  gugatan  tidak  dapat diterima.  Kedua  akibat  hukum  dari  Putusan  Hakim  dalam  memutus  sengketa  tanah pusako tinggi pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bsk adalah hakim menolak semua dalil gugatan
penggugat  serta  mewajibkan  penggugat  penggugat  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 2.985.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Kata Kunci: Harta, Minangkabau, Pusako, Hakim.

## A. Pendahuluan
Indonesia  memiliki  kehidupan  masyarakat  yang  kebiasaan  berbeda  antara  daerah  yang satu  dengan  daerah  yang  lain,  di  mana  kebiasaan  ini  disebut dengan  adat.  Adat  ini  diatur dengan aturan hukum adat. Adat diakui keberadaannya di Indonesia, dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati  ketentuan-ketentuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Di  Minangkabau,  di manapun  orang  Minang  berada  akan  tetap  terikat  oleh  satu  kesatuan  keturunan  yang  ditarik menurut garis keturunan ibu atau perempuan, kesatuan atas dasar keturunan ini disebut suku. Karena  keturunan  hanya  dihitung  menurut  garis  perempuan  saja  maka  bentuk  kesatuan keturunan ini disebut ‘matrilineal.
Garis  keturunan  ibu  di  Minangkabau  erat  kaitannya  dengan  sistem  kewarisan pusako dan sako .  Seandainya  garis  keturunan  mengalami  perubahan  maka  akan  terjadi  suatu perubahan  dari  sendi-sendi  adat  Minangkabau  sendiri.  Oleh  karena  itu  bagi  orang Minangkabau garis keturunan bukan hanya sekedar menentukan garis keturunan anak-anaknya melainkan  erat  sekali  hubungannya  dengan  adatnya.  Pada  dasarnya  sistem Matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem ini dilakukan untuk  menjaga,  melindungi  harta  pusako  suatu  kaum  dari  kepunahan,  baik rumah  gadang, tanah pusako ,  dan sawah ladang. Dalam pewarisan harta pusako dikenal  waris, pewaris, dan warisan. Waris adalah orang yang menerima pusaka, pewaris adalah orang yang memberikan pusaka, warisan adalah benda yang diwariskan yang disebut juga dengan pusaka peninggalan.
Harta  dalam  masyarakat  Minangkabau  dinamakan pusako .  Harta pusako hanya  bisa diwariskan melalui garis keturunan perempuan secara kolektif, sedangkan anak laki-laki dari garis keturunan ibu tersebut tidak dapat mewariskan harta pusako kepada anaknya. Di dalam rumah  gadang  berkuasa  seorang  laki-laki  yang  disebut  mamak  rumah  atau tungganai . Tungganai adalah  saudara  lak-laki  tertua  dari  ibu  untuk  membimbing  anggota  keluarga terdekatnya.  Pemegang  kendali  pengaturan  dan  pemeliharaan  terhadap  harta pusako disebut mamak kepala waris. Harta pusako dalam kekerabatan matrilinial tidak dapat dibagi-bagikan, digadaikan, apalagi dijual. Harta pusako bersifat tetap dalam suatu kaum. Sebenarnya yang menjadi pendukung dari harta pusako adalah kesatuan keluarga, jurai atau paruik . Hanya saja si pemakainya diserahkan  kepada anggota-anggota  keluarga tersebut sebagai ganggam  nan  bauntuak . Dengan  demikian  anggota paruik atau jurai tersebut  secara berganti-ganti  pemakai  dari  harta  keluarga  tersebut.  Walaupun  yang  memiliki  harta  pusako tersebut  adalah  jurai  atau  paruik  akan  tetapi  pelaksana  kuasanya  dipegang  oleh  orang  yang menjalankan kekuasaan keluarga didalam persekutuan hukum itu, yaitu orang yang mewakili persekutuan  hukum  itu  ke  dalam  maupun  keluar  yaitu  oleh  mamak.  Harta pusako dalam sebuah kaum terbagi atas dua, yaitu:
1.Harta pusako tinggi, merupakan harta yang dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu atau perempuan; dan
2.Harta pusako rendah, merupakan harta yang diperoleh dari jerih payah keluarga, baik ayah maupun ibu.
Harta pencarian yang diwariskan nenek kepada ibu,  kemudian oleh ibu diwariskan lagi kepada  anak  perempuan,  sampai  seterusnya.  Pada  awalnya merupakan  harta pusako rendah yang  lama-kelamaan  nantinya  menjadi  harta pusako tinggi.  Menurut  adat  Minangkabau, semua anggota kaum mempunyai hak di dalam harta pusaka kaum, berhak disini maksudnya dalam  arti  menikamati  atau memanfaatkan  dan  bukan  memiliki  atau  jadi  hak  milik  pribadi anggota kaum, karena harta pusako itu adalah hak bersama dalam kaum, walaupun siapa saja yang  memegang  kekuasaan  atas  hak sako dan pusako tidak  dapat  bertindak  atau  berbuat terhadap hak itu  atas nama pribadi, tetapi perbuatan dan tindakan  itu  harus sesuai dan selalu
untuk  kepentingan  atas  nama  kaum  yang  mewarisi  harta  itu.  Di  Kenagarian  Tapi  Selo Kecamatan  Lintau  Buo  Kabupaten  Tanah  Datar  Sumatera  Barat,  ada  satu  kaum  dari  kaum Datuak  Marajo  Suku  Kutianyia  yang  sudah  menggarab  sebuah  sawah  dari  1990  sampai Februari 2020  tanpa  terputus  atau  beralih  hak  maupun  penguasaan  kepada  pihak  lain. Akan tetapi  pada  bulan  Februari  2020  kaum  dari  Pado  Kotik  menemui. Metofani dari kaum Datuak  Marajo  mengatakan  bahwa  Sawah  Tompo  yang  berada  di  Jorong  Mudiak  Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar adalah milikinya. Kaum dari Pado Kotik atau tergugat juga pernah memberhentikan pekerja yang sedang bekerja di sawah tersebut.
Dua  bulan  setelah  itu  pihak  dari  Pado  Kotik  menggarab  sawah  tersebut tanpa  izin  dan sepengetahuan  pihak  Datuak  Marajo,  karena  merasa  dirugikan  pihak  dari  Datuak  Marajo melaporkan masalah tersebut ke Kerapatan Adat Nagari Tapi selo, tetapi karena tidak juga ada kejelasan,  pihak  Datuak  Marajo  mengajukan  gugatan  dari  masalah  tersebut  ke  Pengadilan Negeri Batusangkar.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  bersifat deskriptif yaitu  suatu  usaha  untuk  menggambarkan  tentang pertimbangan  hakim  dan  memutus  sengketa  tanah  pusako  tinggi  pada  Putusan  Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.BsK  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis normatif Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

## C. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  pertimbangan  majelis  hakim  yang  telah  sesuai  dengan  Yurisprudensi Mahkamah Agung  Nomor  3901  K/Pdt/1985  tanggal  29  November  1988  menyatakan  bahwa surat  pernyataan  yang  merupakan  pernyataan  belaka  dari  orang-orang  yang  memberi pernyataan  tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian.
Karena  Fauzi  Setiawan  Dt.  Marajo  tidak  ikut  sebagai  pihak  yang  mengajukan  gugatan padahal terbukti bahwa dirinya  adalah mamak Kepala Waris  kaum Dt. Marajo, maka Majelis Hakim  berpendapat  gugatan  Para  Penggugat  t  idak  dapat  diterima  karena  gugatan terhadap harta pusako tinggi kaum harus diajukan oleh mamak kepala waris yang sah.
Oleh karena gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tidak diajukan oleh  mamak  kepala  waris,  maka  Majelis  Hakim  memutuskan  bahwa  para  penggugat  harus membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.  2.985.000  (Dua  Juta  Sembilan  Ratus  Delapan  Puluh Lima  Ribu  Rupiah)  secara  tanggung  rentang  dan  memperhatikan  Pasal  283  RBg, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan.

## D. Penutup
Pertimbangan  hakim dalam memutus perkara harta pusako tinggi pada putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bsk  berdasarkan  gugatan  para  Penggugat  yang  pada  pokoknya  adalah mengenai harta pusako tinggi, karena gugatan tidak diajukan oleh Fauzi Setiawan Dt. Marajo selaku Mamak Kepala Waris maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima Akibat  hukum  terhadap  penggugat  adalah  penggugat  harus  patuh  terhadap  putusan  hakim ditolaknya  semua  dalil  gugatan  penggugat  serta  mewajibkan  penggugat  membayar  biaya perkara sebesar  Rp.2.985.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

## Daftar Pustaka
Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.. Boedi  Harsono, Undang-undang  Pokok  Agraria  Sedjarah  Penjusunan, Isidan Pelaksanaanja, Jakarta, 1971. Chairil Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau , PT Rineke Cipta, Jakarta, 1997.
G. Kartasapoetra, Masalah Pertanahan di Indonesia , PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986.
Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral ,Tinta Emas, Jakarta, 1974. Imam Soetiknjo, Politik Agraria Nasional , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994. LKAAM, Adat  Basandi  Syarak,  Syarak  Basandi  Kitabullah(  Pedoman  Hidup  Bernagari) , Surya Cipta  Offset,  Padang, 2002.
Mukti  Aro, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar,  Yogyakarta, 2004.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok Agraria Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.