…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
MANAJEMEN  PENGELOLAAN  PROGRAM  KIA  TERHADAP  STUNTING  DI  UPT PUSKESMAS PORIAHA KABUPATEN TAPANULI TENGAHTAHUN 2023
Oleh Devi Kristina Hutagalung STIKes Nauli Husada Sibolga E-mail: devikristina30@gmail.com
Article History: Received: 22-12-2023 Revised: 30 -12-2023 Accepted: 22-01-2024
Abstract: Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang  disebabkan oleh kurangnya asupan gizi  di masa lampau  dan  kondisi  kegagalan  untuk  mencapai perkembagan  fisik  yang  diukur  berdasarkan  tinggi badan  menurut  umur.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  desain potong-lintang  (Cross  Sectional)  antara  variabel Independen  dan  Dependen,  dimana  pengamatan  dan pengukuran  seluruh  variabel  di  lakukan  pada  saat yang  sama  atau  sekaligus  dalam  waktu  yang  sama, untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang berdukungan bidan terhadap stunting di wilayah kerja  Puskesmas  Poriaha.  Hasil  dari  berbagai penelitian  membuktikan  bahwa  dukungan  tenaga kesehatan  sangat  penting  untuk  mencegah  kejadian stunting, sehingga diperlukan perhatian dari berbagai pihak  baik  pemerintah  maupun  masyarakat. Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  dukungan tenaga  kesehatan  dalam  pencegahan  stunting  hanya 27,4%  dan  kejadian  stunting  41,5%  di  Puskesmas Poriaha
Keywords: Program KIA, Stunting

## PENDAHULUAN
Program kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu prioritas Kementerian Kesehatan  dan  keberhasilan  program  KIA  menjadi  salah  satu  indikator  utama  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2005 – 2025.  Tingginya  Angka Kematian  Ibu  (AKI)  di  Indonesia  membuat  pemerintah  menempatkan  upaya  penurunan AKI sebagai program prioritas dalam pembangunan kesehatan. (Renstra Tahun 2015-2019) Saat ini buku KIA yang digunakan adalah versi tahun 2020. Penggunaan Buku KIA ini dilakukan  berdasarkan  keputusan  Menteri  Kesehatan  nomor  284/Menkes/SK/III/2004 tentang buku kesehatan Ibu dan Anak yang menetapkan bahwa buku KIA merupakan satu- satunya  alat  pencatatan  pelayanan  kesehatan  ibu  dan  ana.  Saat  kehamilan,  persalinan, setelah melahirkan, sampai anak berusia 5 tahun, keluarga berencana, imunisasi bayi, gizi dan pemantauan buku tumbuh kembang anak (Kemenkes, RI.2020)
Stunting  adalah  kondisi  dimana  balita  memiliki  panjang  atau  tinggi  badan  yang kurang  jika  dibandingkan  dengan  umur.  Keadaan  ini  diukur  dengan  memantau  panjang

## Vol.3, No.8, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
atau tinggi badan yang lebih minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari  WHO.  Masalah  balita  stunting,  bukan  hanya  menjadi  permasalahan  gizi,  tetapi  juga disebabkan  karena  faktor  sosial  dan  ekonomi  keluarga,  status  gizi  ibu  hamil,  status kesehatan  bayi  dan  asupan  gizi  bayi  yang  kurang.  Balita  yang  mengalami  stunting  akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal pada masa yang akan datang (Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes RI, 2020)
Tingginya  angka  kematian  ibu  dapat  menunjukkan  masih  rendahnya  kualitas pelayanan  kesehatan.  Penurunan  AKI  juga  merupakan  indikator  keberhasilan  derajat kesehatan  suatu  wilayah.  Untuk  itu  pemerintah  berupaya  bahu  membahu  membuat berbagai strategi untuk akselerasi menurunkan AKI.
Pemanfaatan buku KIA ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan teori yang dikembangkan  oleh  Lawrence  Green  (2011),  menyebutkan  bahwa  beberapa  faktor  yang dapat  mempengaruhi  perilaku  seseorang  yaitu  yang  pertama  faktor  predisposisi (pengetahuan,  sikap,  kepercayaan,  nilai-nilai  dan  budaya).  Rendahnya  pemanfaatan  buku KIA  masih  terkendala  oleh  rendahnya  pengetahuan  dan  sikap  ibu  tentang  manfaat  dari buku KIA dan sebagian ibu juga menganggap hal-hal yang berhubungan dengan buku KIA hanya sekedar buku catatan pemeriksaan (Yayu, dkk, 2015). Kedua yaitu faktor pemungkin (lingkungan  fisik,  biaya,  sarana  atau  fasilitas  kesehatan).  Keterjangkauan  jarak, ketersediaan  transportasi  dan  ketersediaan  fasilitas  kesehatan  di  lingkungan  ibu memberikan  pengaruh  yang  besar  dalam  memanfaatkan  pelayanan  kesehatan,  salah satunya  yaitu  dalam  menggunakan  buku  KIA  (Mulia,  2015).  Terakhir  yaitu  faktor pendorong  atau  penguat  (sikap  dan  perilaku  petugas  kesehatan)  (Notoatmodjo,  2015). Hasil Penelitian Hasanbasri dan Emoviana (2006) di Kota Sawalunto menunjukkan bahwa 80%  petugas  kesehatan  tidak  memberikan  penyuluhan  kepada  ibu  sesuai  dengan  materi yang terdapat dalam buku KIA.
Hingga  saat  ini,  Pemerintah  Indonesia  telah  merumuskan  beberapa  upaya  untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Salah satu upaya tersebut yaitu penggunaan buku KIA untuk mengetahui dan memantau kesehatan ibu dan anak sejak ibu hamil sampai anak berusia 5 tahun. Program ini telah diperkenalkan sejak bulan Februari tahun 1993 melalui kerjasama  Departemen  Kesehatan  dengan  Japan  Internatioanl  Cooperation  Agency  (JICA) (Depkes  RI  dan  JICA,  2015).  Setelah  melalui  berbagai  proses  pengembangan,  pada  tahun 2015  buku  KIA  di  revisi  dan  mengalami  beberapa  perubahan  salah  satunya  yaitu memperpanjang masa penggunaan hingga anak berusia 6 tahun.
Indonesia  berperan  mencegah  stunting  pada  tingkat  internasional  dengan bergabung dalam Scaling Up Nutrition (SUN) Movement. SUN adalah gerakan global dengan prinsip semua orang di dunia berhak mendapatkan makanan dan gizi yang baik. Pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia meluncurkan gerakan yang bertujuan mempercepat perbaikan gizi untuk kehidupan anak- anak Indonesia di masa mendatang yaitu “Gerakan 1.000 Hari Pertama  Kehidupan”  yang  dikenal  sebagai  1.000  HPK  (Millennium  Challenge  Account, 2015). Upaya peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi stunting menjadi  salah  satu  prioritas  pembangunan  nasional  yang  tercantum  di  dalam  sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019.
Masalah  stunting  merupakan  masalah  besar  bagi  Indonesia,  karena  pertumbuhan anak  stunting  tidak  hanya  terhambat  oleh  perkembangan  fisik  tetapi  juga  perkembangan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
otak.  Anak  yang  mengalami  stunting  dapat  mengalami  gangguan  perkembangan  fisik, mental,  kognitif  dan intelektual  sehingga  anak  tidak  mampu  belajar  secara  optimal.  Anak stunting  mempunyai  kemampuan  kognitif  yang  rendah,  jika  tidak  ditangani  sebelum mencapai usia lima tahun  dapat berdampak sampai usia dewasa dan berisiko mengalami kematian,  serta  wanita  dewasa  yang  stunting  berisiko  melahirkan  anak  dengan  BBLR (Sulistianingsih & Yanti, 2018).
Faktor yang berhubungan dengan terjadinya stunting adalah kurangnya asupan gizi saat ibu mengandung, bayi tidak diberikan ASI Eksklusif pada enam bulan pertama dan MP- ASI, status sosio-ekonomi yang rendah dalam keluarga, dan tingkat pendidikan ibu (Ni'mah & Nadhiroh, 2015).
Stunting  tidak  hanya  disebabkan  karena  faktor  gizi  buruk  yang  dialami  oleh  ibu hamil  maupun  anak  balita,  tetapi  juga  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  multi  dimensi. Beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  stunting  diantaranya  praktek  pengasuhan  yang kurang baik, masih terbatasnya layanan kesehatan dan pembelajaran dini yang berkualitas, dan masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi, serta kurangnya akses  ke  air  bersih  dan  sanitasi  (Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan, 2017)
Pencegahan  stunting  dapat  dilakukan  mulai  dari  hamil  sampai  dengan  setelah melahirkan serta memberikan ASI Ekslusif. Selanjutnya, hal yang juga sangat penting yaitu pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) bagi bayi yang berusia 6 bulan keatas dan anak.  MPASI  diberikan  saat  bayi  berusia  6-24  bulan  karena  kandungan nutrisi  ASI  sudah tidak  bisa  lagi  memenuhi  kebutuhan  zat  gizi  pada  anak  untuk  pertumbuhan  dan perkembangannya.  Masa  transisi  ini  merupakan  waktu  yang  kritis  karena  kemungkinan anak  yang  mengalami  gizi  kurang  berada  pada  fase  ini.  Setelah  pemberian  MPASI, selanjutnya pemantauan pertumbuhan anak. Identifikasi ukuran berat dan tinggi anak dari sejak lahir sampai usia 5 tahun. Perkembangan berat dan tinggi badan anak bisa dilakukan setiap bulan di Posyandu atau fasilitas kesehatan lain dan hasilnya dicatat di Kartu Menuju Sehat (KMS) yang tersedia dia dalam buku KIA. (Kemenkes, RI.2020)
Nias barat terdiri dari delapan kecamatan dengan luas wilayah 520.34 Km2 Lolofitu Moi  merupakan  kecamatan  terbesar  ke  5  dengan  luas  wilayah  53,84  Km2dengan pertumbuhan  laju  penduduk  paling  rendah  yaitu  sebesar  0,003%.  Mayoritas  masyarakat Nias  barat  bekerja  dibidang  pertanian  dan  mayoritas  masyarakat  pendidikan  SD. Rendahnya  pendidikan  dan  penghasilan  mempengaruhi  keinginan  masyarakat  untuk memanfaatkan  pelayanan  kesehatan  terlebih  dalam  memperhatikan  KIA.  Oleh  sebab  itu petugas  kesehatan  berusaha  untuk  menghimbau  kepada  seluruh  masyarakat  di  wilayah kerja  UPT  Puskesmas  Poriaha  untuk  memperhatikan  KIA  untuk  mencegah  terjadinya stunting mulai dari kandungan dengan memperhatikan catatan buku KIA.
Berdasarkan  data  dan  penjelasan  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan Penelitian  “Manajemen  Pengelolaan  Program  KIA  Terhadap  Stunting  di  UPT  Puskesmas Poriaha Kabupaten Tapanuli TengahTahun 2023”

## METODE PENELITIAN

## Vol.3, No.8, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  sifatnya  deskriptif. Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  gambaran  manajemen  pengelolaan pelayanan  kesehatan  pada  program  KIA  terhadap  stunting  di  UPT  Puskesmas  Poriaha. Penelitian  kualitatif  adalah  salah  satu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  ucapan  atau  tulisan  dan  perilaku  orang-orang  diamati.  Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan  atau  perilaku  yang  diamati  dari  suatu  individu,,  kelompok,  masyarakat  dan  atau organisasitertentu  dalam  suatu  setting  konteks  tertentu  yang  dikaji  dari  sudut  pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. (Bogdan dan Taylor (2012: 21-22)

## HASIL DAN PEMBAHASAN UPT Puskesmas Puskesmas Poriaha Kabupaten Tapanuli Tengah
UPT  Puskesmas  Puskesmas  Poriaha  Kabupaten Tapanuli  Tengah  merupakan  Puskesmas rawat  inap  dengan  pelayanan  24  jam.  Puskesmas  ini  memiliki  6  jenis  pelayanan  UPT  di  luar gedung seperti pelayanan kesehatan di 3 Poskesdes, pelayanan kesehatan di 16 Posyandu Balita, pelayanan kesehatan di  16 posyandu Lansia, Puskesmas keliling di  4 desa, pelayanan kesehatan di 15 sekolah, pelayanan kesehatan di 16 Posbindu PTM.

## Hasil Penelitian Data Demografi Responden
Jumlah  informan  dalam  penelitian  ini sebanyak  5  orang,  dimana  1  informan  kunci dan 4 lainnya informan biasa.

## Pendidikan
Berdasarkan  data  yang  ada  di  Puskesmas  Poriaha  Kabupaten  Tapanuli  Tengah, tingkat  pendidikan  masyarakat  bervariasi,  mulai  dari  Tidak  Sekolah,  SD,  SMP,  SMA  dan Perguruan Tinggi.

## Sosial Budaya
Dalam  upaya  membantu  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  perlu diperhatikan berbagai faktor sosial budaya masyarakat. Berdasarkan data yang ada di UPT Puskesmas  Poriaha  Kabupaten  Tapanuli  Tengah,  ada  beberapa  kelompok  yang  menjadi komponen sosial budaya antara lain Dukun beranak, tukang pijat, PKK dan lain-lain.

## Hasil Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  kerja  UPT  Puskesmas  Poriaha  Kabupaten Tapanuli  Tengah.  Informasi  yang  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  ( indepth interview ) dengan pedoman wawancara dan observasi yang dibuat dalam bentuk matriks mengingat angka kejadian stunting di Lolofitu Moi sebanyak 78 kasus pada balita.

## 1. Karakteristik Informan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Tabel 4.1 Karakteristik Informan No Nama Informan Umur (Tahun) Jenis Kelamin Pendidikan 1 TH 45 Perempuan S1 Kesmas 2 DG 35 Perempuan D3 Kebidanan 3 LG 33 Perempuan D3 Kebidanan 4 NZ 27 Perempuan D3 Keperawatan 5 NL 27 Perempuan D3 Gizi
Berdasarkan  Tabel  4.1  informan  berjumlah  5  orang  yang  terdiri  dari  5  orang perempuan. Pendidikan terakhir informan berbeda-beda yang mulai dari D3, S1 informan dipilih berdasarkan kriteria penelitian dengan menggunakan teknik purosive sampling yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti di mana informan terlibat di dalam program KIA di UPT Puskesmas Poriaha.
2. Perencanaan Program KIA di UPT Puskesmas Poriaha
Penyusunan  perencanaan  disusun  dengan  mengikuti  tahapan  atau  siklus  tertentu. Tahapan  tersebut  biasanya  berbeda-beda  tergantung  pada  jenis  perencanaan,  tujuan perencanaan dan konteks perencanaan. Secara garis besar perencanaan dapat dirumuskan menjadi  lima  tahapan  yang  meliputi  identifikasi  masalah,  penentuan  tujuan,  penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program (Azwar, 2015).
Cara Identifikasi Masalah, Menentukan Prioritas Masalah, dan Merumuskan Program Kerja KIAterhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha
Dari hasil keterangan informan tentang cara mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas  masalah  dan  merumuskan  program  kerja,  dapat  di  simpulkan  bahwa  cara informan  dalam  mengidentifikasi  masalah,  menentukan  prioritas  masalah  dan merumuskan program kerja di lakukan dengan melihat target program yang belum tercapai sebelumnya.  Setelah  itu  survey  mawas  diri  dilakukan  untuk  melihat  masalah  apa  yang terdapat  di  wilayah  kerjanya,  serta  melakukan  penyelidikan  epidemiologi  untuk  mendata jumlah kasus yang terjadi di wilayah kerjanya.
Adapun cara untuk menentukan prioritas masalah, dengan melihat  tingkat urgensi suatu  masalah  yang  di  rumuskan  secara  bersama-sama  dan  tahap  terakhir  yaitu penyusunan POA (Plan Of Action).
3. Pengorganisasian Program KIA Terhadap Stunting di UPT Puskesmas Poriaha Pengorganisasian di Puskesmas adalah struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas yang  merupakan  perpaduan  antara  kegiatan  dan  tenaga  pelaksana  Puskesmas.  Struktur organisasi Puskesmas menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, serta pola interaksi yang akan diikuti tenaga pelaksana di UPT Puskesmas Poriaha (Endang,S, 2011).
Cara  Pembagian  Tugas,  Penentuan  Sumber  Daya  dan  Menyusun  Kelompok  Kerja

## Vol.3, No.8, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## pada Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha
Dari  hasil  keterangan  informan  tentang  cara  pembagian  tugas,  penentuan  sumber daya  dan  menyusun  kelompok  kerja,  dapat  di  simpulkan  bahwa  pembagian  tugas, penentuan sumber daya dan menyusun kelompok kerja, di tentukan berdasarkan disiplin ilmu atau kompetensi masing-masing tenaga kesehatan. Dimana  proses pembagian tugas, sumber  daya,  dan  menyusun  kelompok  kerja  ini  di  rumuskan  secara  bersama-sama  di setiap  awal  tahun,  berdasarkan  persetujuan  dari  masing-masing  tenaga  kesehatan  yang kemudian di putuskan oleh Kepala Puskesmas.

## 4. Pergerakan Program KIA di UPT Puskesmas Poriaha
Pelaksanaan  atau  penggerakan  (actuating)  yang  dilakukan  setelah  organisasi memiliki  perencanaan  dan  melakukan  pengorganisasian  dengan  memiliki  struktur organisasi, termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau  satuan  kerja  yang  dibentuk.  Di  antara  kegiatan  pelaksanaan  adalah  melakukan pengarahan,  bimbingan  dan  komunikasi.  pergerakan  (actuating)  tidak  lain  merupakan upaya  untuk  menjadikan  perencanaan  menjadi  kenyataan,  dengan  melalui  berbagai pengarahan  dan  motivasi  agar  setiap  karyawan  dapat  melaksanakan  kegiatan  secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab yang diberikan (Nawawi, 2010). Keterlibatan  Pimpinan  dalam  Pergerakan  dan  motivasi  atau  bimbingan  yang diberikan pada Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha Dari hasil keterangan informan mengenai keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan motivasi atau bimbingan seperti apa yang di berikan, dapat di simpulkan bahwa di dalam proses pergerakan atau pelaksanaan program, pimpinan selalu memberikan motivasi dan bimbingan.  Seperti  memberikan  solusi  apabila  terjadi  hambatan  atau  terdapat  hal  yang tidak sesuai dengan rencana sebelumnya, pada saat program tersebut dilaksanakan.
5. Pengawasan Program KIA di UPT Puskesmas Poriaha
Pengawasan di definisikan oleh Azwar (2008) adalah melakukan penilaian sekaligus koreksi terhadap setiap penampilan pegawai untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan atau suatu proses untuk mengukur pelaksana suatu program kemudian dilanjutkan dengan mengarahkannya sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai. Pengawasan  bertujuan  untuk  mengukur  atau  menilai  hasil  pekerjaan,  menghindari penyimpangan dan jika perlu mengambil tindakan-tindakan kritik terhadap penyimpangan tersebut.  Pengawasan  perlu  dilaksanakan  agar  para  pengikut  dapat  bekerja  sama  dengan baik ke arah pencapaian dan tujuan umum organisasi (Alfrida, 2012).

## Cara Pimpinan dalam Melakukan Pengawasan pada Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha
Dari  hasil  keterangan  informan  tentang  cara  pimpinan  dalam  melakukan pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam melakukan pengawasan program KIA  biasanya  melalui  perantara  Bikor  (Bidan  Koordinator)  atau  Via  Telepon,  karena pimpinan memberikan kepercayaan kepada semua petugas kesehatan dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas masing-masing yang di berikan.
6. Evaluasi Program KIA di UPT Puskesmas Poriaha
Evaluasi  juga  didefinisikan  sebagai  suatu  proses  untuk  menentukan  nilai  atau jumlah  keberhasilan  dari  pelaksanaan  suatu  program  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan (Azwar, 2006).
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Melalui evaluasi dari setiap pelaksanaan kerja, organisasi dapat mencapai beberapa tujuan.  Evaluasi  dilakukan  untuk  mengetahui  penyimpangan-penyimpangan  yang  terjadi yang tidak diinginkan kemudian diperbaiki sehingga tujuan dapat tercapai sesuai harapan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa dari serangkaian kegiatan yang telah direncanakan yang kemudian berakhir pada tahap pengawasan yang dimana pada tahap ini kita melihat hasil dari  kegiatan  yang  dilaksanakan  berhasil  atau  tidaknya  yang  kemudian  nantinya  akan menjadi koreksi dan catatan penting bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya yang lebih baik lagi guna mencapai tujuan yang sesungguhnya (Muninjaya, 2014).
Cara  Penilaian  Keberhasilan  Program  dan  Cara  Pengambilan  Tindakan  Korektif Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha
Dari  hasil  keterangan  informan  tentang  cara  penilaian  keberhasilan  program  dan pengambilan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan, maka dapat di simpulkan bahwa evaluasi  perlu  di  lakukan  untuk  melihat  sejauh  mana  program  yang  telah  di  capai  serta memperbaiki  jika  terdapat  penyimpangan  yang  di  sesuaikan  dengan  situasi  atau  kondisi yang  ada  setelah  program  dilaksanakan.  Selain  itu,  adanya  penyusunan  SPM  (Standar Pelayanan  Minimal),  dapat  menjadi  tolak  ukur  untuk  melihat  sejauh  mana  program tersebut tercapai.

## Pembahasan
Manajemen  puskesmas  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara sistematik  untuk  menghasilkan  luaran  puskesmas  secara  efektif  dan  efisien.  Manajemen puskesmas  tersebut  terdiri  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian  serta pengawasan dan pertanggung jawaban. Seluruh kegiatan di atas adalah satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan (Depkes RI, 2006).
Fungsi  manajemen  diadaptasi  dari  fungsi  manajemen  yang  dikemukakan  oleh  G.R Terry  dengan  penambahan  fungsi  evaluating  (Penilaian),  sehingga  fungsi-fungsi manajemen Puskesmas adalah sebagai berikut :
1. Planning  (Perencanaan),  adalah  sebuah  proses  yang  dimulai  dengan  merumuskan tujuan sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk mencapainya;
2. Organizing  (Pengorganisasian),  adalah  serangkaian  kegiatan  manajemen  untuk menghimpun  semua  sumber  daya  yang  dimiliki  dan  memanfaatkannya  secara  efisien untuk mencapai tujuan;
3. Actuating  (Penggerakan  atau  Pelaksanaan),  fungsi  penggerakan  atau  pelaksanaan adalah proses pembimbingan kepada staf agar mereka mampu dan mau bekerja secara optimal.  Kepemimpinan  efektif,  yang  memberikan  motivasi,  komunikasi,  dan pengarahan akan sangat membantu suksesnya pelaksanaan fungsi aktuasi;
4. Controlling  (Pengawasan  atau  Pembimbingan),  proses  untuk  mengamati  secara  terus menerus  pelaksanaan  kegiatan  sesuai  rencana  yang  sudah  disusun  dan  mengadakan perbaikan jika terjadi penyimpanagan. Pelaksanaan fungsi manajemen ini memerlukan perumusan standar kinerja (standard performance);
5. Evaluating  (Penilaian)  adalah  suatu  proses  untuk  menentukan  nilai  atau  tingkat keberhasilan  dari  pelaksanaan  suatu  program  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan atau suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan pengambilan  kesimpulan  serta  memberikan  saran-saran  yang  dapat  dilakukan  pada

## Vol.3, No.8, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
setiap tahap dari pelaksanaan program.
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa fungsi manajemen pada Program KIA di UPT Puskesmas  Poriaha  sudah  berjalan  sesuai  dengan  kelima  fungsi  manajemen  tersebut meskipun terpisah satu sama lain, tetapi sebagai suatu kesatuan proses, dimana kelimanya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan satu sama lain. Kelima fungsi ini sifatnya  saling  terintegrasi,  dimana  aktivitas  manajerial  dimulai  dengan  planning  dan berakhir pada evaluasi.
Oleh  karena  itu,  jika  perencanaan  (planning)  telah  disusun,  kemudian  struktur organisasi  dirancang  sedemikian  rupa  agar  setiap  tugas  dan  hubungan  antar  unit  kerja dalam organisasi dapat merealisasikan rencana (organizing), maka pimpinan memilih dan menetapkan personalia yang tepat untuk menempati posisi dalam struktur organisasi dan mengerjakan  berbagai  tugas.  Kemudian  individu  atau  tim  yang  bekerja  dalam  organisasi dibimbing  dan  diarahkan  agar  mereka  bertindak  atau  bekerja  efektif  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  direncanakan  (actuating),  akhirnya  semua  aktivitas  atau  operasi organisasi  dikontrol  untuk  mengetahui  sejauh  mana  hasil  yang  dicapai  sesuai  dengan standar  kinerja  yang  telah  ditentukan  (controlling),  kemudian  hasil  yang  dicapai dibandingkan  dengan  tolak  ukur  atau  kriteria  kinerja  yang  telah  ditetapkan,  dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran-saran yang dapat dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan program (evaluating ).

## Perencanaan
Fungsi perencanaan yaitu suatu proses merumuskan masalah kesehatan di wilayah kerja  Puskesmas  dan  menetapkan  prioritasnya,  menetapkan  tujuan,  sasaran,  dan  target kinerja  Puskesmas,  merencanakan  kebutuhan  sumber  daya  serta  menyusun  rencana pelaksanaan  kegiatan  dan  program  Puskesmas  dalam  mencapai  tujuan  Puskesmas (Satrianegara, 2014).
Secara  garis  besar  perencanaan  dapat  dirumuskan  menjadi  lima  tahapan  yang meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program (Azwar, 2010).

## 1. Cara  Identifikasi  Masalah,  Menentukan  Prioritas  Masalah  dan  Merumuskan Program Kerja pada Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha
Identifikasi  masalah  sangat  erat  kaitannya  dengan  analisis  kebutuhan  (need assessment).  Kebutuhan  dapat  didefinisikan  sebagai  kekurangan  yang  mendorong masyarakat  untuk  mengatasinya.  Analisis  kebutuhan  dapat  diartikan  sebagai  penentuan besarnya  atau  luasnya  suatu  kondisi  dalam  suatu  populasi  yang  ingin  diperbaiki  atau penentuan  kekurangan  dalam  kondisi  yang  ingin  direalisasikan  atau  dikerjakan  (Azwar, 2010).
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada Program KIA di Puskesmas Lolofitu Moi  bahwa  proses  perencanaan  dimulai  dengan  melihat  target  program  yang  belum tercapai sebelumnya. Kemudian melakukan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) setelah itu Survey Mawas Diri (SMD) untuk melihat masalah apa yang terdapat di wilayah kerjanya. Adapun  cara  dalam  menentukan  prioritas  masalah,  yaitu  dengan  melihat  tingkat  urgensi suatu  masalah  dari  hasil  MMD  selanjutnya  di  kroscek  dengan  melakukan  SMD  kemudian masalah tersebut di rumuskan secara bersama-sama, selanjutnya penyusunan POA (Plan Of Action) sebagai tindak lanjut dari masalah tersebut. Dimana POA merupakan sekumpulan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
aktivitas kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target program KIA di Puskesmas. Berdasarkan  hasil  observasi  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  mengenai  fungsi manajemen  perencanaan  pada  program  KIA  di  UPT  Puskesmas  Poriaha  bahwa  proses perencanaan  di  mulai  dari  mengidentifikasi  masalah,  dimana  proses  identifikasi  masalah itu  dilakukan  dengan  melakukan  Musyawarah  Masyarakat  Desa  dan  Survey  Mawas  Diri untuk  melihat  suatu  masalah  yang  terjadi  di  wilayah  kerja  Puskesmas.  Menentukan prioritas masalah dilakukan dengan melihat masalah yang paling urgent atau harus segera di  tangani,  atau  program  kerja  yang  teah  berjalan  tetapi  persentase  keberhasilannya rendah/tidak mencapai target serta melihat suatu kasus yang menjadi kejadian luar biasa yang  perlu  segera  di  atasi  di  wilayah  kerja  Puskesmas.  Setelah  itu,  penyusunan  program kerja yang dirumuskan secara bersama-sama serta menyerahkan hasil penyusunan rencana kegiatan tersebut kepada kepala Puskesmas dalam bentuk POA (Plan Of action), kemudian disesuaikan  berdasarkan  dana  yang  ada,  yang  berasal  dari  BOK  (Bantuan  Operasional Kesehatan).
Identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah dan merumuskan program kerja itu di lakukan pada proses perencanaan dengan melakukan survey mawas diri (SMD) untuk melihat keadaan atau masalah yang terjadi serta potensi apa yang dimiliki untuk mengatasi masalah  yang  ada,  kemudian  menyusun  usulan  kegiatan  yang  berisikan  rincian  kegiatan, tujuan sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu, lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan yang di rumuskan bersama-sama kemudian menyusun program kerja yang di sajikan dalam bentuk Plan Of action (POA)
Dari  hasil  wawancara  mendalam  yang  telah  di  lakukan  dengan  informan  tentang rencana anggaran program di Puskesmas, bahwa dana bersumber dari BOK atau bantuan operasional  kesehatan.  Bantuan  dana  operasional  kesehatan  di  khususkan  sebagai dukungan  dana  operasional  program  bagi  Puskesmas  serta  untuk  bantuan penyelenggaraan menajemen di Puskesmas..
Tujuan  khusus  dari  BOK  (Bantuan  Operasional  Kesehatan)  yaitu,  menyediakan dukungan  dana  operasional  program  bagi  puskesmas  untuk  pencapaian  program kesehatan,  menyediakan  dukungan  dana  bagi  penyelenggaraan  manajemen  puskesmas, Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  dan  Provinsi  dalam  pelaksanaan  program  kesehatan, mengaktifkan  penyelenggaraan  manajemen  puskesmas  mulai  dari  perencanaan, penggerakan atau pelaksanaan lokakarya mini sampai dengan evaluasi (Kemenkes, 2015).
Fungsi  perencanaan  adalah  kegiatan  yang  akan  di  laksanakan  oleh  staf  untuk mencapai  tujuan,  tanpa  adanya  fungsi  perencanaan  maka  tidak  ada  kejelasan  mengenai kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Melalui  fungsi  perencanaan  akan  ditetapkan  tugas-tugas pokok  dan  dengan  tugas-tugas  ini  pimpinan  akan  mempunyai  pedoman  dan  menetapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Muninjaya  (2014),  bahwa  fungsi  perencanaan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen. Fungsi perencanaan merupakan landasan dasar  dari  manajemen  secara  keseluruhan,  tanpa  ada  fungsi  perencanaan  tidak  mungkin fungsi  manajemen  yang  lainnya  akan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Perencanaan merupakan  sesuatu  yang  mutlak  harus  ada  dalam  setiap  kegiatan,  terlebih  lagi  kegiatan- kegiatan  yang  besar  dan  bersifat  kompleks.  Suatu  kegiatan  yang  tidak  didahului  dengan perencanaan, kemungkinan besar tidak dapat mencapai tujuan

## Vol.3, No.8, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## Pengorganisasian
Fungsi  pengorganisasian  di  tingkat  Puskesmas  didefinisikan  sebagai  proses penetapan  pekerjaan-pekerjaan  pokok  untuk  dikerjakan,  pengelompokan  pekerjaan, pendistribusian otoritas atau wewenang untuk mencapai tujuan Puskesmas secara efektif dan efisien (Satrianegara, 2014).
Konsep teori yang di kembangkan oleh Terry (2016), menunjukkan bahwa setelah menetapkan tujuan dan menyusun rencana atau program untuk mencapainya maka perlu merancang atau mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses.

## 2. Cara Pembagian Tugas, Penentuan Sumber Daya, dan Menyusun Kelompok Kerja Pada Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha
Pembagian  tugas  adalah  perincian  tugas  pekerjaan  agar  setiap  individu  dalam organisasi,  dapat  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  sekumpulan  kegiatan  yang terbaas, dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatankegiatan yang lebih kecil.
Dari hasil wawancara yang telah di lakukan pada Program KIA di Puskesmas Lolofitu Moi  bahwa  proses  pengorganisasian,  di  tentukan  berdasarkan  kompetensi  atau  disiplin ilmu  masing-masing  yang  di  miliki  tenaga  kesehatan  yang  dimana  Bikor  mempunyai peranan  penting  dalam  hal  penentuan  tim  kerja  pelayanan  KIA.  Setelah  itu,  di  rumuskan bersama-sama  berdasarkan  persetujuan  masing-masing  tenaga  kesehatan  dan  keputusan kepala Puskesmas.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  di  UPT  Puskesmas  Poriaha,  bahwa proses pengorganisasian pada program KIA secara umum sama dengan pengorganisasian pada  program  lainnya  di  Puskesmas,  yang  di  tentukan  berdasarkan  kompetensi  yang dimiliki  masing-masing  tenaga  kesehatan  hanya  saja  Bidan  Koordinator  berperan  aktif dalam melihat potensi anggotanya. Pembagian tugas ini dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang  program,  dimana  pembagian  sumber  daya  dirumuskan  bersamasama  serta berdasarkan keputusan dari kepala Puskesmas. Adanya surat keputusan kepala Puskesmas tentang  pembagian  tugas  pegawai,  menjadi  suatu  pedoman  untuk  pegawai  dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di berikan.
Setelah  rencana  kegiatan  puskesmas  disusun,  perlu  dilakukan  pengorganisasian. Ada dua macam pengorganisasian yang harus dilakukan. Pertama, pengorganisasian berupa penentuan para penanggung jawab dan para pelaksana untuk setiap kegiatan serta untuk setiap  satuan  wilayah  kerja.  Dengan  perkataan  lain,  dilakukan  pembagian  tugas  seluruh program  kerja  dan  seluruh  wilayah  kerja  kepada  seluruh  petugas  Puskesmas  dengan mempertimbangkan  kemampuan  yang  dimilikinya.  Kedua,  pengorganisasian  berupa penggalangan kerjasama tim secara lintas sektoral (Kemenkes, 2014).
Terdapat  dua  bentuk  penggalangan kerjasama  yang  dapat  dilakukan  dalam  proses pengorganisaisan yaitu; Penggalangan kerjasama dalam bentuk dua pihak, yakni antara dua sektor  terkait,  misalnya  antara  puskesmas  dengan  sektor  tenaga  kerja  pada  waktu menyelenggarakan upaya kesehatan; penggalangan kerjasama dalam bentuk banyak pihak, yakni antar berbagai sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor pendidikan, sektor agama, sektor kecamatan pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan sekolah. Penggalangan  kerjasama  lintas  sektor  ini  dapat  dilakukan  secara  langsung  yakni  antar
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
sektor-sektor  terkait  maupun  secara  tidak  langsung  yakni  dengan  memanfaatkan pertemuan koordinasi kecamatan (Kemenkes, 2014)
Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  yang  telah  di  lakukan  dengan  informan mengenai cara penyusunan kelompok kerja serta penentuan sumber daya, yaitu di lakukan pada rapat perencanaan tingkat puskesmas yang dihadiri oleh seluruh petugas kesehatan yang terlibat kemudian di rumuskan secara bersama-sama. Pengorganisasian tim program kerja  dilakukan  sesuai  dengan  kompetensi  masing-masing  bidan,  dan  tidak  ada  rangkap jabatan dalam hal ini masing-masing bidan melakukan pelayanan sesuai dengan tugas yang diberikan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok Kepegawaian  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999, pada  dasarnya  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  telah  diangkat  dalam  jabatan  struktural  tidak dapat  merangkap  dalam  jabatan  struktural  lain  atau  jabatan  fungsional.  Hal  ini dimaksudkan  agar  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  dapat  memusatkan  perhatian dan kemampuannya  dalam melaksanakan tugas jabatannya sehingga dapat  menghasilkan kinerja yang optimal.

## Pergerakan atau Pelaksanaan
Koontz  dan  Donnel  (2001)  mengatakan  penggerakan  adalah  pengarahan  atau directing  dari  pimpinan  atau  leading.  Sedangkan  Siagian  (2000),  menyatakan  pergerakan merupakan keseluruhan usaha, cara dan teknik untuk mendorong para anggota organisasi agar  mau  dan  ikhlas  bekerja  sebaik  mungkin  demi  mencapai  tujuan  organisasi  secara efektif dan ekonomis
3. Keterlibatan  Pimpinan  dalam  Pelaksanaan  Program,  Motivasi  dan  Bimbingan seperti  apa  yang  di  berikan  pada  Program  KIA  terhadap  stunting  di  UPT Puskesmas Poriaha
Keterlibatan pimpinan seperti komunikasi, motivasi dan disiplin ini harus ada dalam fungsi  pergerakan,  karena  secara  sederhana  fungsi  pergerakan  ini  bertujuan  untuk membuat  para  karyawan  melakukan  apa  yang  di  inginkan  dan  apa  yang  mereka  harus lakukan.  Kepemimpinan  membutuhkan  penggunaan  kemampuan  secara  aktif  untuk mempengaruhi pihak lain dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah di tetapkan lebih dahulu (Satrianegara, 2014).
Inti  dari  fungsi  pergerakan  adalah  kepemimpinan  dengan  harapan  para  anggota organisasi  mau  dan  bersedia  secara  ikhlas  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya sebaik  mungkin.  Kepemimpinan  yang  efektif,  memberikan  motivasi,  komunikasi  dan pengarahan sangat membantu suksesnya pelaksanaan fungsi pergerakan.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada program KIA di Puskesmas Kampili bahwa di dalam proses pergerakan, pimpinan selalu memberikan motivasi dan bimbingan dalam  proses  pelaksanaan  program  dan  memberikan  solusi  kepada  petugas  kesehatan apabila terjadi hambatan pada saat program di laksanakan. Pergerakan yang dilakukan oleh tim  kerja  juga  cukup  efektif.  Dimana  adanya  kerjasama  antara  lintas  sektor  yang dimanfaatkan  sebagai  sumber  daya  puskesmas  untuk  memperoleh  informasi  atau mendukung tercapainya program yang sedang dijalankan. Para bidan juga diarahkan untuk mengadakan  home  care  yakni  kegiatan  turun  langsung  kelapangan  atau  rumah  warga untuk melakukan pelayanan KIA.

## Vol.3, No.8, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
petugas  kesehatan  mengerjakan  tugas  sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang  di berikan masing-masing. Adapun keterlibatan pimpinan selalu memberikan bimbingan dan motivasi jika terjadi hambatan pada saat proses pelaksanaan program, sehingga hambatan atau  masalah  yang  di  temukan  pada  saat  proses  pelaksanaan  program,  dapat  segera  di segera teratasi. Oleh karena itu, pimpinan memiliki tugas melakukan koordinasi, motivasi dan mengarahkan seluruh komponen manajemen. Hal ini bertujuan agar semua komponen dapat  menjalankan  tugas  mereka  sesuai  dengan  tanggung  jawab  masing-masing,  demi mencapai apa yang telah ditetapkan atau yang telah menjadi tujuan awal dari perencanaan Puskesmas.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Ridwan  (2010),  terdapat  tiga  komponen  yang saling  berhubungan  yaitu  komponen  koordinasi,  pengarahan  dan  pimpinan,  pada  ketiga komponen  tersebut,  yang  memegang  peran  penting  yakni  pimpinan  (kepemimpinan). Dalam  konteks  manajemen  kepemimpinan  harus  diartikan  sebagai  kemampuan  untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar mampu dan mau mengikuti keinginan pemimpin demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan efektif dan efisien.

## Pengawasan
Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan  tujuan-tujuan  perencanaan,  merancang  sistem  informasi  umpan  balik, membandingkan  kegiatan  nyata  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Pengawasan  ini  dilakukan  untuk  menentukan  dan  mengukur  penyimpangan- penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Handoko, 2003).

## 4. Cara  Pimpinan  dalam  Melakukan  Pengawasan  Pada  Program  KIA  terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha
Dalam  hal  pengawasan  pimpinan  perlu  mengawasi  aktivitas  karyawan,  serta menentukan apakah organisasi dapat memenuhi target tujuannya dan melakukan koreksi jika  diperlukan  serta  menilai  pelaksanaan  kegiatan.  Pengawasan  perlu  dilaksanakan  agar para  pengikut  dapat  bekerja  sama  dengan  baik  ke  arah  pencapaian  dan  tujuan  umum organisasi (Alfrida, 2012).
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada Program KIA di Puskesmas Kampili, informan menyatakan bahwa proses pengawasan di lakukan oleh Kapus yakni melakukan pengawasan  setiap  minggunya  untuk  mengontrol  dan  memonitoring  perkembangan program  yang  sedang  berjalan  serta  melalui  perantara  Bikor  (Bidan  Koordinasi)  yang dipercaya  oleh  Kepala  Puskesmas  kemudian  dilaporkan  kepada  kepala  puskesmas  setiap triwulan  yakni  pada  saat  diadakan  rapat  evaluasi.  Sehingga  dapat  dinilai  bahwa,  pada proses pengawasan program di Puskesmas Lolofitu Moi berjalan cukup efektif.
Untuk  mempercepat  penurunan  stunting  Puskesmas  dan  Posyandu  memantau Pertumbuhan  Balita  diataranya  melalu  perkembangan  dan  pengukuran  serta  pengisisan Kartu Menuju Sehat (KMS), pemberian kaspsul Vitamin A, Praktek Pemberian makan bayi dan anak (PMBA), pendidikan gizi Ibu Balita, minum tablet tambah  darah bersama untuk mengatasi Anemia pada remaja Putri serta penyuluhan kepada pada kelas Ibu Hamil.
Robbin  (2009),  menyatakan  bahwa  pengawasan  adalah  suatu  aktivitas  yang
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
mendasar,  sehingga  membutuhkan  seorang  pemimpin  untuk  menjalankan  tugas  dan pekerjaan organisasi. Sejalan dengan pendapat siagian (2000), bahwa pengawasan adalah proses  pengamatan  dari  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi,  untuk  menjamin  agar semua  pekerjaan  yang  sedang  dilakukan  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditentukan  sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  pengawasan  merupakan  suatu  kegiatan  yang dilakukan  dalam  upaya  mengendalikan,  agar  pelaksanaan  dapat  berjalan  sesuai  dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana  letak  penyimpangan  itu  dan  bagaimana  tindakan  yang  diperlukan  untuk mengatasinya.

## Evaluasi
Evaluasi  dilakukan  untuk  mengetahui  penyimpangan  yang  terjadi,  kemudian diperbaiki sehingga tujuan dapat tercapai sesuai harapan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa dari  serangkaian  kegiatan  yang  telah  disusun  dan  direncanakan  yang  kemudian  berakhir pada  tahap  pengawasan,  dimana  pada  tahap  ini  kita  melihat  hasil  dari  kegiatan  yang dilaksanakan berhasil atau tidaknya, kemudian nantinya akan menjadi koreksi dan catatan penting bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya yang lebih baik lagi guna mencapai tujuan yang sesungguhnya (Muninjaya, 2004)

## 5. Penilaian Keberhasilan Program dan Cara Pengambilan Tindakan Korektif pada Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha
Proses  untuk  menentukan  nilai  atau  tingkat  keberhasilan  dari  pelaksanaan  suatu program  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  adalah  proses  yang  teratur  dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur, kriteria yang telah ditetapkan,  dilanjutkan  dengan  pengambilan  kesimpulan  serta  memberikan  saransaran yang dapat dilakukan pada setiap tahap dari pelaksanaan program.
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  pada  Program  KIA  di  UPT  Puskesmas Poriaha bahwa fungsi evaluasi dilaksanakan untuk melihat sejauh mana program yang telah tercapai, serta memperbaiki apabila terjadi penyimpangan yang di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
Dari  hasil  observasi  yang  di  lakukan  peneliti  bahwa  fungsi  evaluasi  di  Puskesmas Kampili  pada  Program  KIA  tersebut  dilaksanakan,  dengan  melihat  pencapaian  indikator keberhasilan Program KIA atau dengan melihat pencapaian POA (Plan Of Action) dan SPM (Standar  Pelayanan  Minimal)  yang  telah  disusun.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menilai  sejauh mana  keberhasilan  program  yang  telah  dilaksanakan  dan  hambatan  atau  penyimpangan- penyimpangan seperti apa yang terjadi. Kemudian di jadikan sebagai bahan perbaikan ke masa  yang  akan  datang,  serta  melakukan  tindakan  korektif  jika  situasi  dan  kondisi mendukung. (Form Standar Pelayanan

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  terkait  Gambaran  Manajemen  Pelaksanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Fungsi  perencanaan  pada  program  KIA  terhadap  pengelolaan  stunting  di  UPT Puskesmas  Poriaha  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  tahapan  perencanaan  program KIA.

## Vol.3, No.8, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
2. Fungsi  pengorganisasian  pada  program  KIA  terhadap  pengelolaan  stunting  di  UPT Puskesmas  Poriaha  telah  dilaksanakan  sesuai  prosedur  yakni  pembagian  tugas dilakukan  oleh  Kepala  Puskesmas  sesuai  dengan  keahlian  atau  kompetensi  masing- masing pegawai.
3. Kemampuan  pimpinan  dalam  memberikan  motivasi  dan  bimbingan  kepada  tenaga kesehatan dalam fungsi pergerakan pada program KIA erhadap pengelolaan stunting di UPT Puskesmas Poriaha telah dilaksanakan.
4. Bentuk  pengawasan  pada  program  KIA  terhadap  pengelolaan  stunting  di  UPT Puskesmas  Poriaha  dilaksanakan  secara  rutin  oleh  Kepala  Puskesmas  dan  diawasi langsung dilapangan oleh Bidan Koordinator.
Fungsi evaluasi pada program KIA di  Puskesmas terhadap  pengelolaan stunting di UPT  Puskesmas  Poriaha  telah  dilaksanakan,  dengan  adanya  standar  pelayanan  minimal yang telah disusun untuk melihat sejauh mana target yang telah tercapai

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Adriani, M, & Wirjatmadi, B., (2012). Peranan Gizi dalam Siklus Kehidupan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
[2] Effendi, R.W., & Tjahjono, E., (2000). Hubungan Antara Perilaku Coping dan Dukungan Sosial dengan Kecemasan Pada Ibu Hamil Anak Pertama. Jurnal  Anima, 14, hal 214- 227
[3] Ginting, P. Y. (2020). Program Penanggulangan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Tangkahan  Durian  Kecamatan  Brandan  Barat  Kabupaten  Langkat  Tahun  2018. [Skripsi,  Universitas  Sumatera  Utara].  http://repositori.usu.ac.id/handle/12345 6789/24957.
[4] Karolina,  E.N.,  Ernawati,  A.,  dan  Evawany,  Y.,  (2013).  Hubungan  Perilaku  Kadarzi dengan Status Gizi Balita Usia 12-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Blangkejeran Kecamatan  Blangkejeran  Kabupaten  Gayo  Lues  Tahun  2012.  Jurnal  Gizi,  Kesehatan Reproduksi dan Epidemiologi Vol. 2 No. 2 (2013) Hal.1-10.
[5] Kementerian  Kesehatan  RI.  (2018).  Situasi  Balita  Pendek  (Stunting)  di  Indonesia.  Jakarta: Buletin  Jendela  Pusat  Data  dan  Informasi,  Kementerian  Kesehatan  RI,  ISSN  2088 – 270  X Semester I, 2018.
[6] Lemeshow, S., Hosmer Jr, D.W., Klar, J., Lwanga, S.K., (1990). Adequacy of Sample Size in Health Studies, John Wiley & Sons, New York.
[7] Lestari,  S.  (2020).  Determinan  Pemberian  ASI  Eksklusif  Pada  Balita  Stunting  di Wilayah Kerja  Puskesmas  Sepulu.  [Skripsi,  STIKes  Ngudia  Husada  Madura]. http://repository.stikesnhm.ac.id/id/epr int/515/
[8] Loya  RRP,  Nuryanto  N.  (2017).  Pola  asuh  pemberian  makan  pada  bayi  stunting  usia  6-12 bulan  di  Kabupaten  Sumba  Tengah,  Nusa  Tenggara  Timur.  Journal  of  Nutrition College;6(1):84 – 95.
[9] Melo  L.P.D.  (2013).  Sunrise  Model  :  A  Contribution  to  the  Teaching  of  Nursing Consultation in Collective Healt. American Journal of Nursing Research. 2013;1:20 – 3.
[10] Munawaroh.   (2020).  Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Stunting Sejak  Dini  di  Kecamatan  Pagedongan  Kabupaten  Banjarnegara.  Jurnal  Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan. Vol. 20 No. 2, hal:231-242.
[11] Notoatmodjo, S., (2007). Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
[12] Perry & Potter. (2010). Fundamental of Nursing. 6th ed. Elisavier: St. Lous
[13] Purba,  R.  O.  (2018).  Analisis  Implementasi  Program  Intervensi  Gizi  Spesifik  dan  Intervensi Gizi  Sensitif  dalam  Penurunan  Angka  Kejadian  Stunting  pada  Balita  di  Kabupaten  Langkat Tahun  2018.  [Skripsi,  Universitas  Sumatera  Utara].http://repositori.usu.ac.id/handle/12345 6789/29349 .
[14] Sewa, R. (2019). Pengaruh Promosi Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan sikap

## Vol.3, No.8, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN