## ANALISIS KINERJA DINAS PASAR DALAM
MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

## PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI RETRIBUSI PASAR
(Studi Empiris pada Dinas Pasar Kota Semarang)
Oleh : Intan Faria Rohyati
Hardi Winoto
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang

## Abstract:
The  purposeof  this  study  is  to  analyze  the  level  of  efficiency  and effectiveness  of  market  acceptance  of  retribution,  to  analyze  the  performance  of the  market  acceptance,  along  with  analyzing  the  suitability  of  recording  and reporting on financial SKPD in the city of Semarang, Particulary Semarang Office Market with Permendagri No. 13 of 2006 and Government Regulation No. 24 of 2005.
In  conducting  this  study,  the  writer  uses  a  descriptive  qualitative  and quantitative  research  design.  Interview  and  documentation  techniques  to  collect data. The results of the study showed that the market levy acceptance of the 2008- 2012 is very effective in the amount of 100.63% and the cost is said to be efficient levied  at  7.3%.  And  the  Department  of  Semarang  City  Market  has  made  the process  of  accounting  records  in  accordance  with  the  Regulation  of  the  Minister of  Home  Affairs  No.  13  of  2006  and  Government  Regulation  No.  24  of  2005, whereas  for  the  preparation  of  financial  statements  in  accordance  with  the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 13 of 2006, financial statements were  prepared  on  time  so  that  it  can  be  used  for  user  groups  to  Financial Statements decision.
Keywords:  Revenue  Performance,  Recording  and  Reporting  Process  Office Market Semarang.

## PENDAHULUAN
Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pendapatan  dari  retribusi  yang  dalam  hal ini  adalah  samua  retribusi  yang  dapat dipungut dari pasar,  yaitu retribusi pasar. Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor 32  tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah,  maka  pasar  tidak  hanya  sebagai unit pelayanan kepada masyarakat,  tetapi pasar  sudah  merupakan  unit  usaha  bagi Pemerintah  Daerah  sehingga  diharapkan dapat menghasilkan laba retribusi.
Apabila  hal  itu  dapat  terpenuhi,  maka sumber pendapatan dapat digunakan oleh Pemerintahan  kota  Semarang  untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat  dan  pada  akhirnya  dapat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat kota Semarang.
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintahdaerah  yang  melaksanakan fungsi  pemerintahan  dan  pelayanan publik,  baik  secaralangsung  ataupun tidak.  Untuk  melaksanakan  tugas  pokok dan  fungsinya  tersebut,SKPD  diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala  SKPD  disebutjuga  Pengguna Anggaran (PA).Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD),Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan  sebagiankewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPDmembuat pertanggungjawaban  atas  kewenangan yang dilaksanakannya. Bentukpertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapiberupa laporan  keuangan.  Penyebutan  SKPD selaku
entitas akuntansi
( accountingentity )  pada  dasarnya  untuk menunjukkan
bahwa
SKPD
melaksanakan prosesakuntansi untuk menyusun  laporan  keuangan  yang  akan disampaikan kepadaGubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah
sebagaibentuk pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan daerah.
Kertas  kerja  /  Laporan  keuangan oleh SKPD ini dilatarbelakangi olehPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang
PedomanPengelolaan  Keuangan  Daerah dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 tahun  2005tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.  DinasPasarsebagai  salah satu  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  yang  ada  di  wilayahPemerintah Semarang sekaligus sebagai penggunaanggaran  juga  harus  membuat pertanggungjawaban  atas  kewenangan yangdilaksanakannya sesuai dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 13 Tahun2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan  PemerintahNomor  24  tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.  Dan  berdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang  Pedoman  PengelolaanKeuangan Daerah  pasal  232  ayat  (5)  disebutkan bahwa  dalam  rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),entitas  pelaporan menyususn laporan keuangan yang meliputi Laporan RealisasiAnggaran,
Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan Atas Laporan Keuangan.

## TUJUAN PENELITIAN
Penelitianinibertujuan untuk mengetahui  apakah  Dinas  Pasar  Kota Semarang  telah  melakukan  pencatatan akuntansi dengan baik (dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ) sebagai acuan. Dan  mengetahui  apakah  Dinas  Pasar Kota  Semarang  telah  menyusun  Laporan Keuangan dengan baik (dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan ) sebagai acuan.
Serta Untuk mengetahui dan menganalisis  seberapa  besar  tingkat efesiensi dan efektivitas penarikan retribusi pasar di kota Semarang.

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Sunarto  (2005)  retribusi pasar  adalah  pungutan  yang  dikenakan pada  pedagang  oleh  Pemerintah  Daerah sebagai  pembayaran  atas  pemakaian tempat-tempat berupa toko / kios, counter /  los,  dasaran,  dan  halaman  pasar  yang disediakan  didalam  pasar  daerah  atau pedagang  lain  yang  berada  di  sekitar pasar  daerah  lainnya  yang  berada  di sekitar  pasar  daerah  sampai  dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang
nomor  18  Tahun  1997  tentang  pajak  dan retribusi daerah yang mengalami perubahan  dengan  diberlakukan  Undang- UndangNomor  34  tahun  2000,  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa  retribusi  pasar  masuk  ke  dalam kelompok  retribusi  jasa  umum.  Retribusi jasa  umum  tersebut  tidak  bersifat komersial.  Dengan  demikian  retribusi jasa  umum  merupakan  pelayanan  yang disediakan  atau  diberikan  Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum.
Untuk  mengetahui  efisiensi  dalam penerimaan  retribusi  pasar  dapat  dilihat dengan  menggunakan  analisis  efisiensi pemungutan  retribusi  pasar.  Analisis  ini dihitung  dengan  cara  membandingkan antara  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan untuk pemungutan retribusi pasar tersebut  dengan  realisasi  penerimaan retribusi  pasar  yang  biasanya  dinyatakan dalam  persentase  (  Mardiasmo,  2002). Formula yang digunakan untuk
menghitung efisiensi
pemungutan
retribusi pasar dengan Cost  of  Collection Efficiency Ratio ( CCER). CCER=
%
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi
Persentase Kinerja Keuangan ( Persen ) Kriteria 100 – Ke atas Tidak Efisien 90 – 100 Kurang Efisien 80 – 90 Cukup Efisien 60 – 80 Efisien Di bawah 60 Sangat Efisien
Sumber  :  KeputusanMenteri  Dalam Negeri No. 690.900.327 Th.1996
Menurut  Devas  CN  (1989)  efektivitas menggambarkan hubungan antara realisasi  penerimaan  retribusi  pasar terhadap  target  penerimaan  retribusi pasar yang memungkinkan apakah besarnya  retribusi  pasar  sesuai  dengan target yang ada. Apabila hasil perhitungan  efektivitas  retribusi  pasar menghasilkan angka / presentase mendekati  100  persen,  maka  dikatakan efektif.  Menurut  Devas  CN  (1989) efektivitas  dapat  dihitung  dengan  rumus sebagai berikut :
Menurut  keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor  690.900.327  Tahun  1996 tentang  Pedoman  Penilaian  dan  Kinerja Keuangan,  maka  kriteria  efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :
Tabel 2.2
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan ( Persen ) Kriteria Di atas 100 Sangat Efektif 90 – 100 Efektif 80 – 90 Cukup Efektif 60 – 80 Kurang Efektif Di bawah 60 Tidak Efektif

## METODE PENELITIAN
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalahData  kuantitatif adalah  data  dalam  bentuk  angka-angka dan  dapat  dinyatakan  dalam  satuan hitung.  Dan  Data  kualitatif  adalah  data yang  dinyatakan  dalam  bentuk  kata, kalimat dan gambar.
Metode Pengumpulan Data a. Observasi
Observasi  adalah  teknik  pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan  langsung  terhadap  obyek yang  diteliti  dan  melakukan  pencatatan secara  cermat  dan  sistematis  terhadap catatan  dan  dokumen  seperti  laporan realisasi  penerimaan  dan  penyetoran retribusi  pasar  kota  semarang,  biaya pemungutan retribusi.
b. Wawancara
Wawancara  adalah  teknik  pengumpulan data  dengan  cara  mengadakan  tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait  untuk  memperoleh  keterangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu  informasi  mengenai  gambaran umum  dinas  pasar  dan  sistem  akuntansi dinas pasar.
Sumber Data Data  primer adalah  data  yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara  langsung  dari  sumber  datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau  data  baru  yang  memiliki  sifat up  to date .  Untuk  mendapatkan  data  primer, peneliti  harus  mengumpulkannya  secara langsung.
Data  Sekunder adalah  data  yang diperoleh  atau  dikumpulkan  peneliti  dari berbagai  sumber  yang  telah  ada  (peneliti sebagai  tangan  kedua).  Data  sekunder dapat  diperoleh  dari  berbagai  sumber seperti  Biro  Pusat  Statistik  (BPS),  Dinas Pasar Kota Semarang.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis  deskriptif  kuantitatif.  Metode  ini menerapkan  konsep  perhitungan  rasio
keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan  dari  pos-pos  dalam  Realisasi Anggaran  yang  tertuang  dalam  Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2012.  Metode  ini  dilakukan  dengan memperhatikan  indikator  kinerja  Dinas Pasar  dalam  mengelola  keuangannya dengan menggunakan rasio-rasio.

## HASIL PENELITIAN
Hasil perhitungan efisiensi pemungutan retribusi pasar Kota Semarang  menunjukkan  bahwa  selama periode 2008-2012
efisiensi pemungutan  retribusi  pasar  berturut-turut sebesar  8,98  persen,  7,47  persen,  7,12 persen,  6,58  persen,  6,33  persen.  Rata- rata  efisiensi  setiap  tahunnya  sebesar  7,3 persen.  Dari  angka  tersebut  dapat diketahui  bahwa  pemungutan  retribusi pasar  di  Kota  Semarang  sangat  efisien, karena  nilai  CCER  retribusi  pasar  lebih kecil  dari  100  %.  Jika  nilai  CCER semakin  kecil  dari  nilai  100%,  maka menunjukkan  bahwa  hasil  penerimaan retribusi  pasar  semakin  besar  daripada biaya yang dikeluarkan. Sehingga kinerja Kinerja  Dinas  Pasar  Kota  Semarang Dikatakan  sangat  efisien.  Bila  angka CCER diatas 100% maka dapat dikatakan bahwa kinerja pemungutan retribusi pasar tidak  efisen.  Karena  biaya  pemungutan yang  dikeluarkan  lebih  besar  daripada penerimaan yang dihasilkan.
Efektivitasmenunjukkan bahwa penerimaan  retribusi  pasar  dari  tahun 2008-2012,  telah  berjalan  sangat  efektif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai efektivitas yang lebih besar dari nilai 100 persen. Pada tahun 2008, nilai efektivitas yaitu  sebesar  100,53  persen.  Kemudian pada tahun 2009 nilai efektivitas kembali meningkat  yaitu,  100,66  persen.  Tahun 2010  dan  2011  efektivitas  mengalami penurunan  yaitu  sebesar  100,59  dan 99,89  persen.  Sedangkan  pada  tahun 2012  mengalami  peningkatan  sebesar 101,51 persen. Perkembangan nilai efektivitas penerimaan retribusi pasar pun semakin meningkat. Berarti menunjukkan nilai  efektivitas  yang  semakin  baik.  Bila
nilai  efektivitas  semakin  besar  maka penerimaan retribusi pasar semakin besar. Realisasi  penerimaan  retribusi  pasar  dari tahun 2008-2012 semakin besar pula.

## KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil penelitian diketahui bahwa efisiensi biaya pemungutan retribusi pasar selama periode  2008-2012  sebesar  8,98  persen, 7,47 persen, 7,12 persen, dan 6,58 persen. Rata-  rata  efisiensi  biaya  pemungutan retribusi  pasar  dari  tahun  2008-2012 adalah  sebesar  7,29  persen.  Dari  angka tersebut  dapat  dikatakan  efisien,  karena setiap  Rp  1  biaya  pemungutan  retribusi pasar yang dikeluarkan Dinas Pasar Kota Semarang  untuk  menghasilkan  realisasi penerimaan  retribusi  pasar  sebesar  7,29 persen.  Maka  dapat  dikatakan  kinerja Dinas  Pasar  Kota  Semarang  Berjalan dengan baik.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  efektivitas  penerimaan retribusi  pasar  dari  tahun  2008-2012 sebesar  100,53  persen,  100,66  persen, 100,59  persen,  99,89  persen  dan  101,51 persen.  Rata-rata  efektivitas  dari  tahun 2008-2012  sebesar  100,636  persen.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  penerimaan retribusi pasar dari tahun 2008-2012 telah efektif.  Maka  dapat  dikatakan  kinerja Dinas  Pasar  Kota  Semarang  berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra.  2001. Akuntansi  Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
___________.  2007. Akuntansi  Sektor Publik . Salemba Empat. Jakarta.
Devas, Nick. 1989. Keuangan
Pemerintah  Daerah  di  Indonesia .  UI Press. Jakarta.
Halim,  Abdul.  2002. Akuntansi  Sektor Publik: Akuntansi
Keuangan
Daerah .Edisi  Ketiga.  Salemba  Empat. Jakarta.
___________. 2007. Manajemen Keuangan  Bisnis. Ghalia  Indonesia. Bogor.
Harianja,  Riodinar,  2008. Penerapan
Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  pada
Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan Daerah (SKPKD)
PemerintahKabupaten  Toba  Samosir,
Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Universitas
Sumatera Utara, Medan.
Kaho,  Josef  Riwu.  1998. Prospek Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.
Kurniawan,  Panca  dan  Agus  Purwanto.
2006. Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah di
Indonesia .  Cetakan  ke-2.  Bayumedia
Publishing. Malang. Mardiasmo. 1997. Otonomi dan Manajemen Keuangan
Daerah . Penerbit Andi.Yogyakarta. Mardiasmo.2002. Perpajakan.
Edisi
Revisi.Andi.Yogyakarta.
Mulyadi.  2001. Sistem  Akuntansi .  Edisi Ketiga. STIE YKPN. Yogyakarta.
Mulyanto,  Agus.  2009. Sistem  Informasi Konsep  dan  Aplikasi .  Pustaka  Pelajar. Yogyakarta. Pangesti, Karunia Sari Nur.
2008. Implementasi  Sistem  Akuntansi SKPD  :  Studi  Kasus  Penerapan Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006 di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Batang ,  Tesis  Fakultas  Ekonomi UniversitasGajah Mada, Yogyakarta.
Purnamasari,
Gesit. 2006. Analisis Penerimaan  Retribusi  Pasar  dalam Upaya Meningkatkan PAD di
Kabupaten Temanggung , Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang. Republik Indonesia. 1997. Undang
Undang  Nomor  18  Tahun  1997 sebagaimana telah diubahdengan Undang  Undang  Nomor  34  Tahun 2000  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Santoso, Bagus.1995. Retribusi Pasar Sebagai  Pendapatan  Asli  Daerah Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Sleman. Jakarta.
S,  Munawir.  2004. Analisis  Laporan Keuangan. Edisi  Keempat.  Liberty.
Yogyakarta.
Soejamto. 1987. Aspek- aspek Pengawasan  di  Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Soeparmoko.  2002. Ekonomi  Publik untuk  Keuangan  dan  Pemerintahan Daerah .Penerbit Andi. Yogyakarta. Sunarto. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik . Amus. Yogyakarta.
Susanto,  Azhar.  2008. Sistem  Informasi
Akuntansi . Lingga Jaya. Bandung. Yuliningsih, Tatik. 2002. Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi PasarKabupaten  Purbalingga, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
Widjaja.  1998. Otonomi  Daerah  dan
Daerah  Otonom. PT.  Raja  Grafindo Persada.Jakarta.