## ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI INDONESIA 

## UMUL KHAIR
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja, Jl.Inai Belakang SPBU Koto Nan IV Payakumbuh email: khair_ummul78@yahoo.com

## Abstract
In  Article 1329  of  the  Civil  Code, the agreement  is  divided into  2  (two)  kinds, namely the named  agreement  (nominaat)  and  unnamed  agreement  (innominaat).  Contracts  or  agreements develope at this time as a logical consequence of the development of business cooperation between business actors. In a treaty there is one part bind itself to another part. Consumer financing is an agreement  not  specifically  regulated  in  the  Civil  Code,  but  since  the  book  III  of  the  Civil  Code embraces an open system, parties may enter into agreements not specifically regulated in the Civil Code.  The  consumer  financing  agreement  as  an  Innominaat  agreement  is  also  subject  to  general terms of agreement. In this study using normative research methods, where the authors can examine and  can  also  learn  the  norms  contained  in  legislation  or  norms  that  regulated  the  principle  of freedom  of  contract  according  to  the  Civil  Code  so  that  in  its  implementation  in  accordance  with applicable regulations. The results show how the implementation of consumer financing agreements in Indonesia and how the legal consequences in case of default in consumer financing agreements. First, basically the consumer financing agreement in Indonesia is conducted like other agreements in general. Consumer Financing Agreement is not like a sale or purchase agreement or a lease, but the consumer financing agreement is a combination of both applicable by the parties exercising the rights and obligations in the agreement as described above. Second, the result of the law in case of default, the agreement does not need to be requested for cancellation, but by itself has been null and void,  but  the  provisions  of  Article  1266  paragraph  2  explain  that  the  consequences  of  the  law  of default are not null and void, but must be annulled to the judge. Subsequently Article 1244- Article 1252  of  the  Criminal  Code  describes  the  compensation  for  default,  namely,  by  paying  the  actual losses suffered, the fees used, and allowed to cease the expected loss of profits.
Keywords: Agreement, Consumer Financing, Legal Consequences, Wanprestasi

## Abstract
Dalam  Pasal  1329  KUH  Perdata,  perjanjian  dibedakan  menjadi  2  (dua)  macam,  yaitu perjanjian  bernama  (nominaat)  dan  perjanjian  tidak  bernama  (innominaat).  Kontrak  atau perjanjian  berkembang  pada  saat  ini  sebagai  konsekuensi  yang  logis  dari  berkembangnya kerjasama bisnis antar pelaku bisnis. Dalam suatu perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya  kepada  pihak  lain.  Pembiayaan  konsumen    adalah  perjanjian  yang  tidak  diatur  secara khusus  dalam  KUH  Perdata,  tetapi  oleh  karena  buku  III  KUH  Perdata  menganut  sistem  terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Dengan  demikian  perjanjian  Pembiayaan  konsumen  sebagai  suatu  perjanjian  Innominaat  juga tunduk  kepada  ketentuan  umum  tentang  perjanjian.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian normatif, dimana penulis dapat meneliti dan dapat pula mempelajari norma-norma yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  ataupun  norma  yang  mengatur  tentang  Asas kebebasan  berkontrak  menurut  KUH  Perdata  sehingga  dalam  pelaksanaanya  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  menunjukkan  tentang  bagaimana  penerapan  perjanjian Pembiayaan  konsumen  di  Indonesia  dan  bagaimana  akibat  hukum  jika  terjadi  wanprestasi  dalam perjanjian  Pembiayaan  konsumen.  Pertama,  pada  dasarnya    perjanjian  Pembiayaan  konsumen  di Indonesia  dilakukan  seperti  perjanjian-perjanjian  lain  pada  umumnya.  Perjanjian  Pembiayaan
 Naskah diterima: 31 Agustus 2017, direvisi: 11 Sebtember 2017, disetujui untuk terbit: 14 Sebtember 2017
konsumen bukan seperti perjanjian jual beli ataupun sewa menyewa, namun perjanjian Pembiayaan konsumen  merupakan  gabungan  dari  keduanya  yang  diaplikasikan  dengan  cara  para  pihak melakukan hak dan kewajiban dalam perjanjian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kedua, akibat  hukumnya  jika  terjadi  wanprestasi,  maka  perjanjian  tersebut  tidak  perlu  dimintakan pembatalan,  tapi  dengan  sendirinya  sudah  batal  demi,  namun  ketentuan  Pasal  1266  ayat  2 menjelaskan  bahwa  akibat  hukum  wanprestasi  tidak  batal  demi  hukum,  namun  harus  dimintakan pembatalan  kepada  hakim.  Selanjutnya  Pasal  1244-  Pasal  1252  KUHPerdata  menjelaskan mengenai  ganti  rugi  atas  wanprestasi  yaitu,  dengan  membayar  kerugian  nyata  yang  dialami, ongkos-ongkos  yang  digunakan,  serta  dibolehkan  untuk  menuntuk  kehilangan  keuntungan  yang  di harapkan.
Kata kunci: Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Akibat Hukum,Wanprestasi

## PENDAHULUAN
Perjanjian  Pembiayaan  konsumen adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  tetapi  oleh  karena  buku
III Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata  menganut  system  terbuka,  maka para  pihak  boleh  membuat  perjanjian yang  tidak  diatur  secara  khusus  dalam Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata. Dengan demikian Perjanjian Pembiayaan konsumen  beli    sebagai  suatu  perjanjian Innominaat juga tunduk kepada ketentuan  umum  tentang  perjanjian.  Dan merupakan  jenis  perjanjian  baru  dalam praktek  di  Indonesia  sehingga  bentuk perjanjian  ini  telah  menjadi  pranata hukum  yang  berlaku  dan  diakui  oleh masyarakat serta telah menjadi yurisprudensi  meskipun  belum  diatur dengan undang-undang. Perjanjian Pembiayaan  konsumen    berkembang sebagai  perjanjian  yang  berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan bisnis. 1
Perjanjian  Pembiayaan  konsumen merupakan  suatu  perjanjian  timbal  balik dan  merupakan  perjanjian innominaat.

## Perjanjian  Pembiayaan  konsumen    di
1 Suharnoko, Hukum  Perjanjian  Teori  Dan Analisa Kasus , Prenada Media, Hlm. 64-65
Indonesia  dapat  dikatakan  baru,  karena muncul dengan mengikuti perkembangan jaman.  Namun  secara  yuridis  dalam Perjanjian  Pembiayaan  konsumen  masih kurang dipahami secara jelas. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas, dalam  penentuan  akibat  hukum  yang terjadi  oleh  karena  suatu  perbuatan melawan  hukum  ataupun  wanprestasi yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak tentunya  perlu  penjelaskan  secara  lebih rinci  oleh  karena  mengingat  bahwa Perjanjian Pembiayaan konsumen merupakan  kontrak Innominaat, yang pengaturannya  tidak  tercantum  dalam peraturan  perundang-undangan  secara khusus, sehingga penerapan akibat hukumnya pula kurang jelas.
Dalam praktik memang tidak mudah untuk  menentukan  hukum  mana  yang berlaku  dalam  perjanjian  campuran seperti
Perjanjian Pembiayaan konsumen.Namun kenyataannya Perjanjian Pembiayaan konsumen banyak  diterapkan  dalam  kegiatan  bisnis misalnya Perjanjian Pembiayaan
konsumen kendaraan bermotor.
Pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan  perjanjian  tertulis  tapi  juga  ada yang  dilakukan  tidak  tertulis,  semua
tergantung para pihak yang membuatnya,
adapula yang dilakukan dengan perjanjian  baku,  namun  adapula  isi perjanjiannya  dilakukan  secara  negosiasi kemudian  dituangkan  dalam  perjanjian tertulis.  Oleh  karena  itu  dengan  adanya buku  III  KUHPerdata  yang  menganut asas kebebasan berkontrak/system terbuka, maka para pihak bebas menentukan  jenis  perjanjian,  dengan siapa  dia  harus  mengadakan  kontrak, objek  kontrak,  serta  menentukan  format kontrak, asalkan semuanya tidak bertentangan  dengan  undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan/moral dan kepatutan.
Dari  kenyataan  tersebut  pasti  akan banyak  masalah  yang  muncul  oleh karena  perjanjian  tersebut  berlakunya baru  di  Indonesia,  sehingga  banyak masyarakat  yang  belum  mengerti  dan memahami penerapan perjanjian tersebut, bahkan  penetapan  risikonya,  sehingga pasti  akan  muncul  ketidak  seimbangan antara  para  pihak  khususnya  bagi debitur.Sehubungan  dengan  hal  tersebut diatas  penulis  tertarik  untuk  mengetahui bagaimana  penerapan  dan  akibat  hukum Perjanjian  Pembiayaan  konsumen  di Indonesia,  sehingga  penulisan  karya ilmiah ini berjudul “ANALISA YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN  KONSUMEN      DAN AKIBAT  HUKUM  JIKA  TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI INDONESIA”

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini dapat menggunakan  metode  penelitian  Yuridis Normatif,  dimana  penulis  dapat  meneliti dan  dapat  pula  mempelajari  norma- norma  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan ataupun norma yang  mengatur  tentang  Asas  kebebasan berkontrak menurut KUH Perdata sehingga  dalam  pelaksanaanya  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas  suatu  analisis  terhadap peraturan perundang-undangan dapat juga diteliti tulisan-tulisan dari  ahli  yang terdapat dalam kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Perjanjian    pembiayaan  konsumen di Indonesia
1.  Mekanisme  Pelaksanaa  Perjanjian
Pembiayaan Konsumen di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pesiden Republik  Indonesia  Nomo  9  tahun  2009 tentang  lembaga  pembiayaan  bahwa Pembiayaan
Konsumen (Consumer finance) adalah  kegiatan  pembiayaan untuk  pengadaan  barang  berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran  secara  angsuran  dan  harus melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan sebagai berikut:
1. Tahap  Permohonan  Untuk  dapat memperoleh  fasilitas  pembiayaan konsumen berupa barang-barang
yang  dibutuhkan  oleh  konsumen, debitur  (konsumen)  biasanya  sudah mempunyai  usaha  yang  baik  dan
atau  mempunyai  pekerjaan  yang tetap  serta  berpenghasilan  yang memadai.
Adapun  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  oleh  debitur  (konsumen)  untuk dapat  mengajukan  permohonan  fasilitas pembiayaan konsumen, yaitu:
a. Copy KTP calon peminjam
b. Copy KTP suami/isteri calon peminjam
c. NPWP (Nomor Pokok WajibPajak)
d. Kartu  Keluarga/Surat  Nikah  bagi konsumen yang telah menikah
e. Slip  gaji  atau  Surat  Keterangan  Gaji (jika calon peminjam bekerja)
f. Rekening Listrik/Rekening Telepon/Rekening Air (PDAM)
g. Surat  Keterangan  lainnya  yang diperlukan
Permohonan  pembiayaan  konsumen biasanya dilakukan oleh debitur (konsumen) ditempat dealer/supplier penyedia  kendaraan  bermotor  kebutuhan
konsumen yang telah bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan.
2. Tahap  Pengecekan  dan  Pemeriksaan Lapangan
Berdasarkan  aplikasi  dari  pemohon,
Marketing  Departement  akan  melakukan
pengecekan atas kebenaran dari pengisian  formulir  aplikasi  tersebut dengan  melakukan  analisa  dan  evaluasi terhadap  data  dan  informasi  yang  telah diterima,  yang  kemudian  dilanjutkan dengan  kunjungan  ke  tempat  calon peminjam (plan visit), melakukan pengecekan  ke  tempat  lain  (credit checking)  dan.  melakukan  observasi secara umum/khusus lainnya. Tujuan dari
pemeriksaan  lapangan  adalah  untuk memastikan  keberadaan  debitur  dan memastikan  akan  barang  kebutuhan konsumen, untuk mempelajari keberadaan  barang  kebutuhan  konsumen yang  dibutuhkan  oleh  debitur  terutama harga  kredibilitas  supplier/pemasok  dan layanan  purna  jual,  untuk  menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan  dengan  laporan  yang  telah disampaikan.
3. Tahap Pembuatan Customer Profile
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan,  Marketing  Department  akan membuat  Customer  Profile  yang  isinya akan menggambarkan tentang:
a. Nama calon debitur dan isteri/suami
b. Alamat dan nomor telepon
c. Nomor KTP
d. Pekerjaan
e. Alamat Kantor
f. Kondisi Pembiayaan yang diajukan.
g. Jenis  dan  tipe  barang  kebutuhan konsumen
4. Tahap  Pengajuan  Proposal  Kepada
Kredit Komite Pada tahap ini Marketing Department  akan  mengajukan  proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur  kepada  Kredit  Komite.  Proposal yang diajukan biasanya terdiri dari:
a.  Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.
b.  Struktur  fasilitas  pembiayaan  yang mencakup  harga  barang,  uang
muka,  bunga,  jangka  waktu,  tipe dan jenis barang.
c.  Latar  belakang  debitur  disertai
dengan keterangan mengenai kondisi  pekerjaan  dan  lingkungan tempat tinggalnya.
d. Analisa Resiko.
e. Saran dan Kesimpulan.
5. Keputusan Kredit Komite
Keputusan Kredit Komite merupakan  dasar  bagi  kreditur  untuk melakukan pembiayaan atau tidak.
Apabila  permohonan  debitur  ditolak maka  harus  diberitahukan  melalui  surat penolakan,  sedangkan  apabila  disetujui maka Marketing Department akan
meneruskan tahap berikutnya.
6. Tahap Pengikatan
Berdasarkan keputusan Kredit Komite,  bagian  Legal  biasanya  akan mempersiapkan pengikatan sebagai
berikut:
a.  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen beserta lampiran– lampirannya.
b.  Jaminan Pribadi (jika ada)
c.  Jaminan Perusahaan (jika ada) Pengikatan  perjanjian  pembiayaan konsumen  dapat  dilakukan  secara bawah  tangan  yang  dilegalisir  oleh notaris  atau  dapat  dikatakan  secara notariil.
7. Tahap
Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen Setelah proses penandatanganan perjanjian  dilakukan  oleh  kedua  belah pihak, selanjutnya kreditur akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Kreditur melakukan pemesanan barang kepada supplier, pesanan mana dituangkan dalam Penegasan Pemesanan Pembelian (Confirm Purchase  Order),  Bukti  Pengiriman dan Surat Tanda Penerimaan Barang.
b. Khusus  untuk  obyek  pembiayaan bekas  pakai,  seperti  Use  Motor  Cycle (UMC)  akan  dilakukan  pemeriksaan BPKB  oleh  Credit  Administration Department.
c. Penerimaan  Pembayaran  dari  debitur kepada kreditur (dapat melalui supplier/dealer) yang meliputi:
1.  Pembayaran  Pertama,  antara  lain: uang muka, angsuran pertama (jika in  advance),  premi  asuransi  untuk tahun  pertama,  biaya  administrasi, dan  pembayaran  pertama  lainnya jika ada.
2.  Pembayaran berikutnya yang meliputi: angsuran berikutnya berupa  cheque/bilyet  giro  mundur, pembayaran  premi  asuransi  untuk tahun  berikutnya,  dan  pembayaran lainnya jika ada.
8. Tahap Pembayaran Kepada Supplier Setelah  barang  diserahkan  supplier kepada  debitur  selanjutnya  supplier  akan melakukan  penagihan  kepada  kreditur dengan  melampirkan:  kuitansi  penuh, kuitansi  uang  muka  dan  atau  bukti pelunasan  uang  muka,  confirm  purchase order,  bukti  pengiriman  dan  surat  tanda penerimaan  barang,  gesekan  nomor rangka  dan  mesin,  surat  pernyataan BPKB,  kunci  duplikat  dan  surat  jalan (jika  ada).  Sebelum  pembayaran  barang dilakukan  oleh  kreditur  kepada  supplier,
hal-hal yang akan dilakukan oleh kreditur adalah:
a.  Melakukan penutupan pertanggungan asuransi ke perusahaan  asuransi  yang  telah  di tunjuk. b.  Melakukan  pemeriksaan  ulang
seluruh  dokumentasi  perjanjian pembiayaan konsumen oleh Credit/Legal Administration Department dengan mempergunakan  Form  Check  List
Document.
9. Tahap  Penagihan  atau  Monitoring Pembayaran
Setelah  seluruh  proses  pembayaran kepada  supplier/dealer  dilakukan,  proses selanjutnya  adalah  pembayaran  angsuran dari  debitur  sesuai  dengan  jadwal  yang telah ditentukan.
Adapun sistim pembayaran  yang  dapat  dilakukan  yaitu: dengan  cara  cash,  cheque/bilyet  giro, transfer  dan  ditagih  langsung.  Perlu diketahui bahwa penentuan sistem pembayaran  angsuran  telah  ditentukan pada waktu marketing process dilakukan.
Monitoring pembayaran angsuran dilakukan  oleh  Collection  Department berdasarkan  jatuh  tempo  pembayaran yang  telah  ditentukan  dan  berdasarkan sistim  pembayaran  yang  diterapkan. Perlu  dijelaskan  bahwa  monitoring  oleh kreditur  tidak  terbatas  hanya  pada monitoring  pembayaran  angsuran  dari debitur, akan tetapi kreditur juga melakukan monitoring terhadap jaminan,
jangka  waktu  berlakunya  jaminan  dan masa berlakunya penutupan asuransi.
10. Pengambilan Surat Jaminan
Apabila  seluruh  kewajiban  debitur telah  dilunasi,  maka  kreditur  akan mengembalikan  kepada  debitur:  jaminan (BPKB,  dan  atau  sertifikat  dan  atau invoice/faktur  beserta  dokumen  lainnya jika ada).

## a. Syarat-Syarat  Dalam  Pengajuan Pembiayaan Konsumen
Berdasarkan  ketentuan  baku  yang dituangkan  dalam  fomulir,  untuk  dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan konsumen baik harus memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang telah  ditetapkan  Adapun  persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh konsumen  perorangan  dalam  pengajuan kredit tersebut adalahsebagai beriku:
a. Untuk pemohon pegawai swasta/karyawan  berusia  antara  21 sampai 55 tahun (sampai dengan akhir tenor) dan untuk pemohon wiraswasta berusia  21  sampai  60  tahun  (sampai dengan akhir tenor)  atau  yang berusia dibawah  21  tahun  tetapi  sudah menikah.
b. Pemohon suami/isteri memiliki pekerjaan  atau  usaha  yang  tetap,jelas, legal maksudnya bahwa usaha tersebut  jelas  terlihat  dan  tidak bertentangan  dengan  hukum  yang berlaku,  yaitu:  tempat  pekerjaan  tidak berpindah-pindah  dan  menekuni  satu bidang usaha dan tidak berganti-ganti.
c. Tidak  memproses  pemohon  yang tidak  memiliki  usaha/pekerjaan  yang jelas,  walaupun  pemohon  tersebut memberikan uang muka (Down
Payment)  yang  relatif  besar.  Dalam
hal  ini  yang  menjadi  pertimbangan bukan  jumlah  uang  mukanya  tetapi kegiatan usaha/pekerjaannya.
d. Tidak  memproses  pemohon  yang tidak  memiliki  usaha/pekerjaan  yang jelas  walaupun  pemohon  tersebut memilih  bungan/deposit  yang  relatif besar.
e. Tidak  memproses  apabila  pemohon baru  mendapat  pekerjaan  pada  suatu perusahaan  atau  baru  saja  berusaha kurang dari 6 bulan, kecuali karyawan pindahan dari perusahaan atau cabang yang sama.
f. Permohonan kredit yang jelas
penggunaannya  adalah  untuk:  diri sendiri, keluarga, operasional perusahaan, dan kendaraan  digunakan untuk  didaerah  pemohon  serta  tidak digunakan diluar daerah.
g. Pada  prinsipnya,  apabila  pemohon memiliki  rumah  sendiri  yang  dibeli baik secara tunai maupun secara kredit maka  surveyor  harus  meminta  bukti kepemilikan  rumah  tersebut.  Data  ini dapat  diperoleh  dari  proses  melihat dokumen  rekening  listrik/  rekening PAM/  rekening  telepon,  PBB  (Pajak
Bumi dan Bangunan), Girik, Akta Jual
Beli Notaris, dan Sertifikat Hak Milik.
h. Apabila  ada  pengajuan  pembiayaan dari  calon  customer/konsumen  yang sebelumnya  sudah  pernah  memiliki kontrak  dengan  PT.  Mitra  Dana  Putra Utama  Finance    Ujung  Batu,  maka perlu  dianalisa  history  payment  calon customer
tersebut, apakah
pembayaran  angsuran  lancar  setiap bulannya atau sering tersendat-sendat.
Disamping persyaratan umum pengajuan  pembiayaan  masih  diperlukan persyaratan dokumen-perorangan, yaitu:
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/Isteri  Pemohon.  Dokumen- dokumen  tambahan  yang  diperlukan apabila  ada  perbedaan  KTP  dengan kondisi sekarang:
1. Alamat  KTP:  surat  pernyataan beda domisili
2. Status:  surat  nikah  atau  surat keterangan nikah
3. Tanda  tangan:  surat  pernyataan perubahan/perbedaan tanda tangan 4. Kadaluwarsa: membuat KTP yang  baru  atau  surat  keterangan domisili
b. Kartu Keluarga
Berfungsi untuk menganalisa silsilah keluarga,  jumlah  tanggungan  yang  harus dibiayai  serta  untuk  menganalisa  benar tidaknya  pemohon  memiliki  hubungan kekeluargaan  dengan  penjamin  bila diperlukan.
c. Slip  Gaji  atau  Surat  Keterangan Penghasilan
Dalam menganalisa surat keterangan penghasilan  yang  perlu  diperhatikan adalah  jabatan  dan  penghasilan  yang dimilikinya,  apakah  termasuk  golongan pegawai  negeri  sipil  (PNS),  POLRI, ABRI,  karyawan  perusahaan  swasta asing atau domestik serta jenis usaha dari masing-masing perusahaan.
d. Bukti  kepemilikan  ruma  atau  sewa rumah
Yang  diperlukan  dalam  mengetahui kepemilikan  rumah  adalah  fotocopy dokumen: Sertifikat Hak Milik atau Surat Girik,  Rekening  Listrik  atau  Rekening PAM atau Rekening Telepon, Surat PBB, Akta Jual Beli dan Surat Perjanjian Sewa atau kontrak rumah.
e.  Rekening  Tabungan atau  Rekening Koran
Pada saat pemohon/customer memberikan  rekening  tabungan/rekening koran  3  bulan  terakhir  maka  pemohon juga  harus  memperlihatkan  rekening tabungan/rekening koran asli dan surveyor  mengecek  apakah  fotocopy yang  diberikan  sesuai  dengan  aslinya.
Apabila  fotocopy  sesuai  dengan  aslinya maka  surveyor  memberikan  paraf  pada setiap lembar fotocopy rekening tabungan/rekening  koran  tersebut.  Yang perlu  diperhatikan  dalam  rekening  koran tersebut adalah pemasukan dan
pengeluaran  rutin  serta  saldo  rata-rata setiap bulannya.
b. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan.
1.  Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan  mobil  bekas  semua merek terdiri dari: a.  Lembar Aplikasi Kredit pembiayaan mobil bekas  rangkap 3,  yang  berisi  analisa  kualitatif
dan kuantitatif.
b.  Perjanjian Pembiayaan
Konsumen,  rangkap  4.  Hal- hal  yang  harus  dijelaskan  kepada pemohon/customer pada saat penandatanganan lembar perjanjian  pembiayaan  ini  adalah tentang denda setiap keterlambatan pembayaran angsuran  dan    tentang  larangan mengalihkan,  menggadaikan  atau menyewakan barang jaminan kepada  pihak  lain  sebelum  kredit lunas.
c.  Form Perjanjian Pemberian Jaminan  Fidusia  rangkap  4,  yang artinya  penyerahan  hak  milik secara kepercayaan kepada konsumen tetapi bukti kepemilikannya  dipegang  oleh PT.  Mitra  Dana  Putra  Utama finance  Ujung Batu.
d.  Surat Kuasa Penarikan dan Asuransi Kendaraan 1 lembar. e.  Form Perubahan Perjanjian
Pembiayaan  Konsumen  tentang Biaya Tagih, rangkap 2.
f.  Surat  Pernyataan  rangkap  2, mengenai ketentuan-ketentuan asuransi  yang  hanya  menjamin kerugian  akibat  pencurian  saja, atau  kerusakan  akibat  kecelakaan berat yang menimbulkan kerusakan  parah  lebih  dari  75% dari kondisi semula.
g.  Surat  Pernyataan  dan  Konfirmasi, rangkap 2.
h.  Surat  Persetujuan  Suami/Isteri, rangkap 2.
i.  Surat Pernyataan tentang Perubahan Tanda Tangan, rangkap 2 j.  Surat  Persetujuan  Suami/Isteri, rangkap 2.
2.  Akibat Hukum jika terjadi
Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia Dalam pelaksanaan
perjanjian pembiayaan  konsumen    tidak  terlepas dari konsekuensi  hukum  tersebut  di  atas. Oleh  karena  dalam  pelaksanaannya  pasti akan  menemukan  banyak  kesalahan ataupun  kelalaian  dari  salah  satu  pihak sehingga  terhadapnya  dapat  dikenakan pertanggungjawaban  akan  akibat  hukum yang  terhadap  suatu  kesalahan  atau kelalaian.  Perlu  dipahami  bahwa  dalam suatu  perjanjian  pembiayaan  konsumen dalam bentuk apapun, berarti kedua belah pihak  saling  mengikatkan  dirinya  untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan  (prestasi).  Namun  dalam kenyataan  yang  ada  tidak  menutup kemungkinan  dapat  terjadi  bahwa  salah satu  pihak  tidak  melaksanakan  apa  yang telah diperjanjikan.
Berakhirnya  perjanjian    pembiayaan konsumen  ini sesuai dengan kesepakatan para  pihak  sehingga  sudah  barang  tentu disini  terdapat  kemungkinan  cara  untuk mengakhirinya.  Adapun  kemungkinan- kemungkinan  yang  dapat  dijadikan  cara untuk mengakhiri suatu perjanjian
tersebut:
1. Apabila  angsuran  telah  dibayar lunas;
2. Apabila  salah  satu  pihak  meninggal dunia  dan  tidak  ada  ahli  warisnya yang meneruskan, atau mungkin ada ahli warisnya yang namun tidak mau meneruskan;
3. Apabila  terjadi  perampasan  barang yang  menjadi  obyek  perjanjian pembiayaan konsumen
4. Apabila  setelah  adanya  putusan  dari pengadilan yang bersifat tetap.
Perjanjian  dalam  pelaksanaannya memungkinkan  untuk  tidak  terlaksana atau  tidak  sempurna,  baik  karena kesalahan  maupun  karena  kekuatan memaksa  namun  adakalanya  perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti  yang disepakati  bahkan  perjanjian  dapat  pula tidak  terlaksana  sama  sekali.  Kondisi tidak  terlaksanakanya  perjanjian  tersebut dikenal  dengan  istilah wanprestasi .
Wanprestasi adalah tidak
dilaksanakannya  prestasi  atau  kewajiban sebagaimana  mestinya  yang  dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu  seperti  yang  disebutkan  dalam kontrak.
Ada  4  akibat  adanya  wanprestasi, sebagaimana  telah  dikemukakan  berikut ini.
1. Perikatan  tetapa  ada  Kreditur  masih dapat  menuntut  kepada  debitur pelaksanaan  prestasi,  apabila  ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya.
2. Debitur  harus  membayar  ganti  rugi kepada  kreditur  (Pasal  1243  KUH Perdata).
3. Beban  resiko  beralih  untuk  kerugian debitur  jika  halangan  itu  timbul setelah  debitur  wanprestasi,  kecuali bila  ada  kesengajaan  atau  kesalahan besar dari pihak kreditur, oleh karena itu  debitur  tidak  dibebankan  untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika  perikatan  lahir  dari  perjanjian timbal balik, kreditur dapat
membebaskan  diri  dari  kewajiban memberikan  kontra  prestasi  dengan menggunakan  Pasal  1266  KUH Perdata.
Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu  ganti  rugi  karena  wanprestasi  dang anti  rugi  karena  perbuatan  melawan Hukum.  Ganti  rugi  karena  wanprestasi diatur  dalam  Buku  III  KUH  Perdata, yang  dimulai  dari  Pasal  1243  KUH Perdata  s.d.  Pasal  1252  KUH  Perdata, sedangkan  ganti  rugi  karena  perbuatan melawan  Hukum  diatur  dalam  Pasal 1365 KUH Perdata. 2
Menurut  pasal  1365  KUH  Perdata, tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang membawa  kerugian  pada  seorang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian  tersebut.  Wanprestasi  seorang debitur dapat berupa:
a. Ada perbuatan melanggar hukum
b. Ada kerugian
2 http/www.wanperstasi dan anti rugi.htmblog.spot.didown  load  pada  kamis  tanggal 26 Januari 2017 jam 10.00 WIB
c. Ada hubungan kausalitas antara kerugian  dan  perbuatan  melanggar Hukum
d. Ada kesalahan.
Wujud  dari  tidak  memenuhi  prestasi tersebut ada 3 macam, yaitu:
1. Debitur  sama  sekali  tidak  memenuhi perikatan.
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan.
3. Debitur  keliru  atau  tidak  pantas memenuhi perikatan.
Akibat  yang  sangat  penting  dari tidak  dipenuhinya  perjanjian  adalah bahwa  kreditur  dapat  meminta  ganti kerugian  atas  ongkos,  rugi  dan  bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban  ganti  rugi  bagi  debitur  maka undang-undang menentukan bahwa harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan  lalai.  Berada  dalam  keadaan lalai  adalah  peringatan  atau  pernyataan dari  kreditur  tentang  saat  selambat- lambatnya  debitur  wajib  memenuhi prestasi,  apabila  saat  ini  dilampauinya maka  debitur  dinyatakan  wanprestasi. Dan  oleh  karena  perjanjian  pembiayaan konsumen merupakan perjanjian innominaat yang  didasarkan  pada  pasal 1319  KUH  Perdata,  maka  harus  tunduk juga  pada  ketentuan  umum  perjanjian, misalnya  mengenai  syarat  sahnya  suatu perjanjian dan wanprestasi. Wujud wanprestasi yang lebih mudah ditentukan momen  atau  saat  terjadinya  adalah perbuatan  yang  dilarang  dalam  kontrak, karena  jika  seorang  debitur  atau  pihak yang
mempunyai kewajiban
melaksanakan  prestasi  dalam  kontrak  itu
melaksanakan  perbuatan  yang  dilarang dalam kontrak maka dia tidak melaksanakan prestasinya.Momen/saat terjadinya  wanprestasi  disimpulkan  dari subtansi Pasal 1243 KUH Perdata.
Suatu  wanprestasi  baru  terjadi  jika debitor  atau  pihak  yang  mempunyai kewajiban  melaksanakan  prestasi  dalam kontrak,  dinyatakan  lalai  ( in  mora steliiing ingebreke stelling) untuk melaksanakan  restasinya  atau  dengan kata  lain  wanprestasi  ada  jika  debitor atau  pihak  yang  mnempunyai  kewajiban melaksanakan  prestasi  dalam  kontrak tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.  Jadi  “pernyataan  lalai”  adalah suatu rechtmiddel atau  upaya  hukum kontrak  (vide  KUH  Perdata)  untuk sampai  kepada  tahap  debitor  atau  pihak yang mempunyai
kewajiban melaksanakan prestasi dan kontrak tersebut dinyatakan “wanprestasi”.
Akibat  munculnya  wanprestasi  ialah timbulnya hak pada pihak yang dirugikan untuk  menuntut  penggantian  kerugian yang  dideritanya  terhadap  pihak  yang wanprestasi.  Pihak  yang  wansprestasi memiliki  kewajiban  untuk  membayar ganti  rugi  kepada  pihak  yang  menderita kerugian.  Pasal  1340  ayat  (1)  Kitab
Undang-Undang Hukum perdata menuyatakan bahwa perjanjian-
perjanjian  yang  dibuat  hanya  berlaku  di antara  para  pihak  yang  membuatnya.  Ini berarti  bahwa  setiap  perjanjian,  hanya membawa  akibat  berlakunya  ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang
Hukum  Perdata  bagi  para  pihak  yang membuat  perjanjian  tersebut.  Jadi  apa yang  menjadi  kewajiban  atau  prestasi yang  harus  dilaksanakan  oleh  debitor dalm  perjanjian  hanya  merupakan  dan menjadi kewajibanya semata-mata.
Dalam  hal  terdapat  seorang  pihak ketiga yang kemudian hari melaksanakan kewajibannya  tersebut  kepada  kreditor, maka  ini  tidak  berarti  debitor  dilepaskan atau  dibebaskan  dari  kewajibannya tersebut.
Jadi  akibat  hukumnya  jika  terjadi wanprestasi,  maka  perjanjian  tersebut tidak  perlu  dimintakan  pembatalan,  tapi dengan  sendirinya  sudah  batal  demi, namun  ketentuan  Pasal  1266  ayat  2 menjelaskan bahwa akibat hukum wanprestasi  tidak  batal  demi  hukum, namun  harus  dimintakan  pembatalan kepada hakim. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar penerapan  perjanjian  sewa  beli  yaitu, Pasal  1  huruf  a  Keputusan  Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80  Tentang  Perijinan  Sewa  beli ( Hire  Purchase )  Jual  Beli  Dengan Angsuran,  dan  Sewa  ( Renting ).  Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan  pembatalan,  tapi  dengan sendirinya sudah batal. Namun ketentuan Pasal  1266  ayat  2  menjelaskan  bahwa akibat  hukum  wanprestasi  tidak  batal demi  hukum,  namun  harus  dimintakan pembatalan  kepada  hakim.  Selanjutnya Pasal 1244 dan Pasal 1252 KUH Perdata menjelaskan  mengenai  ganti  rugi  atas wanprestasi  yaitu,  dengan  membayar
kerugian  nyata  yang  dialami,  ongkos- ongkos yang digunakan, serta dibolehkan untuk  menuntuk  kehilangan  keuntungan yang di harapkan.

## KESIMPULAN
1. Pengertian lembaga keuangan bukan bank  dapat  dilihat  dalam  Pasal  1 angka (4) Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988  tentang  Lembaga  Pembiayaan,
Lembaga  Keuangan  bukan  bank adalah badan usaha  yang melakukan kegiatan  di  bidang  keuangan  yang secara  langsung  atau  tidak  langsung menghimpun  dana  dengan  jalan mengeluarkan  surat  berharga  dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Dasar penerapan pembiayaan konsumen  Berdasarkan  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan  Pembiayaan  Konsumen dijelaskan bahwa
pembiayaan konsumen  sebagai  suatu  kegiatan yang  “dilakukan  dalam  bentuk penyediaan  dana  bagi  konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya  dilakukan  secara angsuran atau berkala oleh konsumen”.Kegiatan pembiayaan
dilakukan melalui system  pemberian kredit  yang  pembayarannya  oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala. Juga perjanjian pembiayaan  konsumen  merupakan perjanjian baku/perjanjian standar.
2. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut  tidak  perlu  dimintakan pembatalan,  tapi  dengan  sendirinya sudah  batal  demi  hukum.  Namun ketentuan Pasal 1266 ayat 2 menjelaskan  bahwa  akibat  hukum wanprestasi tidak batal demi hukum, namun harus dimintakan pembatalan kepada  hakim.  Selanjutnya  Pasal 1244-  Pasal  1252  KUH  Perdata menjelaskan  mengenai  ganti  rugi atas wanprestasi yaitu, dengan membayar  kerugian  nyata  yang dialami, ongkos-ongkos yang digunakan,  serta  dibolehkan  untuk menuntuk  kehilangan  keuntungan yang di harapkan. Selanjutnya tuntutan dapat dimintakan lebih jelas diatur  dalam  Pasal  1267  KUH Perdata.

## SARAN
Diharapkan bagi para pihak haruslah lebih  berhati-hati  dan  teliti  dalam memahami  dan  meksanakan  perjanjian pembiayaan  konsumen  khusunya  bagi pihak  debitur  agar  tidak  terjadi  hal-hal yang  merugikan  diri  sendiri.  Dan  bagi para  pihak  haruslah  dengan  itikad  baik dalam  melakukan  perjanjian  pem  jangan dengan adanya paksaan dan tipu muslihat. Dan sebaiknya dalam melakukan  perjanjian  sewa  beli  harus dilakukan secara tertulis agar lebih aman dan  ada  kepastian  hukumnya,  yang kedepan apabila terjadi permasalahan, itu dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti.  . Bagi  pemerintah  diharap  kedepan  telah dibuat  undang-undang  khusus  yang
mengatur  tentang  Perjanjian  pembiayaan konsumen  agar  lebih  jelas  mengenai dasar  hukum  dan  dasar  pelaksanaannya. Serta bagi hakim agar dalam
penyelesaian perkara pembiayaan konsumen  haruslah  memperhatikan  asas keseimbangan  karena  mengingat  pada posisinya  pihak  kreditur  berada  pada posisi yang lemah.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  dan  Syukur  penulis  ucapkan ke  hadirat  Allah  SWT  yang  telah memberikan  Rahmat  dan  Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat
menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini yang  berjudul: “ ANALISIS  YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  DAN  AKIBAT  HUKUM JIKA

## TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMENI DI INDONESIA,
Penulis  menyadari  bahwa  tanpa bantuan  dan  dorongan  dari  berbagai pihak  tidak  mungkin  karya  ilmiah  ini dapat  diselesaikan.  Oleh  karena  itu  pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Dr.Eviandi Ibrahim S.H.,M.Hum  selaku  Ketua  Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum  Putri  Maharaja
Payakumbuh
2. Seluruh  rekan-rekan  Dosen  Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum    Putri  Maharaja yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru,  2008, Hukum  Perikatan, Rajawali Pers
C.S.T.  Kansil,  2008,  Modul  Hukum
Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum  Perdata,  Jakarta  Pradnya paramita Djaja S. Meliala, 2012 ,Hukum perjanjian  khusus,  Nuansa  Aulia, Bandung
Gunawan  Widjaja  dan  Kartini  Wuljadi,
2003,  Hapusnya  perikatan,  Jakarta,
PT Raja Grafindo Persada
Kartini  Muljadi  &  Gunawan  Widjaja, 2004,  Perikatan  yang  lahir  dari perjanjian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Muhammad  Syaihfuddi,  2012,  Hukum Kontrak, Mandar Maju, Bandung.
Munir  Fuady,  2002,  Hukum  Tentang Pembiayaan  Dalam  Teori  dan Praktek, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,.
R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
--------------,2002,  Hukum  Perjanjian, Intermasa, Jakarata.
Ricardo  Simanjuntak,  2006,  Hukum
Kontrak Teknik Perancangan Kontrak  Bisnis,  PT.  Gramedia, Jakarta.
Retnowulan  Sutantio,  1994,  Perjanjian Pembiayaan  Konsumen,  Jakarta: Dalam  Pustaka  Peradilan  Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI,
R. Setiawan, 1994, Pokok-Pokok Hukum Perikatan,  Bandung:  PT.  Bina Cipta.
R.  Wirjono  Prodjodikoro,  1993,  Azas- Azas  Hukum  Perjanjian,  Bandung: Sumur,.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan
Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia,. Salim  H.S,  2008,  Perkembangan  Hukum
Kontrak Innominaat, Sinar Grafika,
Jakarta,. Suharnoko,2004, Hukum Perjanjian.Teori Dan Analisis Kasus, Jakarta Kencana
Salim  H.S,  2013,  Hukum  Kontrak  (teori dan  teknik  penyusunan  kontrak) Sinar Grafika, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor:  10  Tahun  1998 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.
Undang-Undang  Nomor:  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor:  61  Tahun  1988  Tentang
Lembaga Pembiayaan.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor: 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Sumber lain : http/www.Law and Heart WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN htmblog.spot. http/www.wanprestasi dan
ganti rugi.htmblog.spot.