## Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

## Nurhalisah, Irfan Lewa
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nurhalisah989@gmail.com

## Abstrak
Skripsi  ini  membahas  tentang  bagaimana  peranan  mediator  dalam  penyelesaian  sengketa kewarisan perspektif hukum islam dan hukum positif
(Studi Perkara
Nomor.1038/Pdt.G/2019/PA.Mks  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar).  Dengan  adanya mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator maka kemungkinan besar mampu mendamaikan para pihak  yang  bersengketa  menemui titik terang (win-win  solution) serta proses penyelesaian sengketa  secara  damai  akan  lebih  mudah,  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan.  Penelitian  ini dilakukan  secara  field  research  dengan  deskriptif  analisis.  Dengan  pendekatan  yuridis  normatif dan  pendekatan  sosiologis  (empiris).  Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini,  yaitu:  Data primer,  data  sekunder  dan  penelusuran  berbagai  literatur  atau  referensi.  Metode  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  observasi,wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  pengolahan  dan analisis  data  dilakukan  melalui  tiga  tahapan,  yaitu:  identifikasi  data,  reduksi  data,dan  editing data.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peranan  mediator  dalam  penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadian Agama Kelas 1A Makassar memiliki peranan penting dalam melaksanakan proses mediasi berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan. Hanya saja  hasil/efektivitas  yang  dicapai  mediator  dalam  menyelesaikan  sengketa  kewarisan  belum efektif karena adanya faktor penghambat mediator dalam menyelesaikannya antara lain yaitu: 1) Para pihak  yang  bertikai emosi/egonya  sudah tidak terkontrol dengan  baik (tidak adanya  itikad baik  dari  pihak  yang  bersengketa),  2)  tidak  ada  yang  mau  mengalah,  3)  kualitas  mediator. Implikasi  Penelitian  ini  adalah:  1)  dengan  adanya  proses  mediasi  yang  dilakukan  oleh  seorang mediator  di  Pengadilan  dikehendaki  adanya  peningkatan  dalam  proses  penyelesaian  perkara utamanya  dalam  mediasi.  Mediator  harus  berperan  penting  dalam  melakukan  penyelesaian sengketa yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal dan efektif, agar para pihak merasa puas dan tidak ada pihak  yang  merasa dirugikan, 2) penelitian  ini diharapkan dapat berdampak pada  peningkatan  terhadap  keberhasilan  mediator  dalam  memediasikan  para  pihak  yang berperkara di Pengadilan Agama.
Kata  Kunci: Peranan;  Mediator;  Mediasi;  Penyelesaian  Sengketa  Kewarisan;  Hukum  Positif; Hukum Islam, Pengadilan Agama, Makassar.

## Abstract
This  thesis  discusses  the  role  of  the  mediator  in  the  settlement  of  inheritance  disputes  with  the perspective of Islamic law and positive law (Case Study No.1038 / Pdt.G / 2019 / PA.Mks at the Class 1A Makassar Religious Court). With mediation conducted by a mediator, it is likely that the parties to the dispute  will be able to reconcile the parties in a dispute to a win-win  solution and the  peaceful  dispute  resolution  process  will  be  easier,  faster,  simpler,  and  less  costly.  This research  was  conducted  by  field  research  with  descriptive  analysis.  With  a  normative  juridical approach  and  a  sociological  (empirical)  approach.  The  data  sources  in  this  study,  namely: primary  data,  secondary  data  and  searches  of  various  literatures  or  references.  Data  collection methods  used  were  observation,  interviews,  and  documentation.  Data  processing  and  analysis techniques are carried out  in  three stages, namely: data  identification, data  reduction, and data editing.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  role  of  the  mediator  in  the  settlement  of inheritance disputes at the Class 1A Makassar Religious Court has an important role in carrying out the mediation process based on the results of interviews with judges in court. It's just that the results  /  effectiveness  achieved  by  the  mediator  in  resolving  inheritance  disputes  have  not  been effective  because  of  the  inhibiting  factors  for  the  mediator  in  resolving  them,  namely:  1)  The parties  in  conflict  have  their  emotions  /  egos  not  well  controlled  (lack  of  good  faith  from  the disputing parties), 2) no one  wants to  budge, 3) the quality of the mediator. The implications of this research are: 1) with the mediation process carried out by a mediator in court, it is necessary that  there  is  an  increase  in  the  process  of  settlement  of  cases,  especially  in  mediation.  The mediator  must  play  an  important  role  in  carrying  out  the  best  dispute  resolution  so  that  the
mediation  process  runs  optimally  and  effectively,  so  that  the  parties  are  satisfied  and  no  party feels disadvantaged, 2) this research is expected  to  have an impact  on increasing  the success of the mediator in mediating the parties litigating in Religious courts.
Keywords: Role; Mediator; Mediation; Inheritance Dispute Resolution; Positive Law; Islamic Law, Religious Court, Makassar.

## Pendahuluan
Islam  merupakan  suatu  kepercayaan  dan  pedoman  hidup  yang  menyeluruh  bagi manusia.  Islam  juga  dikenal  sebagai  agama  yang  membawa  rahmat  bagi  alam  semesta, khususnya  dalam  mewujudkan  kehidupan  masyarakat  Islam  yang  ideal  sesuai  dengan Syari‟at  Islam  itu  sendiri. 1 Di  era  modernisasi  saat  ini  tidak  serta  merta  membuat  manusia menjunjung  tinggi  akan  pentingnya  kerukunan.  Mereka  mempunyai  pola  pemikiran  yang kadang  menimbulkan  suatu  konflik  dalam  masyarakat  serta  saling  bersitegang  antara  satu dengan yang lain. 2
Sistem hukum di Indonesia merupakan serangkaian dari beberapa hukum, yang sering kita  jumpai  yaitu  sistem  hukum    pidana  dan  sistem  hukum  perdata. 3 Dalam  hukum  Islam dimensi  perdata  mengandung  hak  manusia  yang  dapat  dipertahankan  melalui  kesepakatan damai  antara  para  pihak  yang  bersengketa.  Kebanyakan  sengketa  yang  terjadi  mengambil jalan  dengan  cara  melalui  jalur  hukum  di  pengadilan.  Hukum  dan  masyarakat  seperti  dua sudut  pandang  yang  tak  dapat  dipisahkan,  dimana  ada  masyarakat  maka  disitu  juga  ada hukum  yang  mengigat.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  selalu  melekat  pada perikehidupan  dan  pergaulan  manusia  itu  sendiri.  Untuk  mengatasi  sistem  pelaksanaan sengketa yang tidak efektif dan efisien maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan jalur perdamaian yang prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga jalan pertama yang  di  tempuh  disana  akan  ditawarkan  sebuah  bentuk  perdamaian  yang  dikenal  dengan nama mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator. 4
Mediasi  ( mediation )  adalah  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa  melalui perundingan  dengan  pendekatan  mufakat  yaitu  di  luar  pengadilan  atau  biasa  disebut  ( non- litigation). Mediasi  ini  juga  merupakan  suatu  proses  penyelesaian  sengketa  yang  wajib ditempuh  sebagai  syarat  untuk  mengurangi  penumpukan  beban  perkara  yang  ada  di pengadilan  dengan  tetap  menganut  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Sedangkan perdamaian  menurut  hukum  positif  yaitu  sebagaimana  yang  dicantumkan  dalam  pasal  1851 KUHP  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata)  menjanjikan  atau  menahan  suatu  barang, serta  mengakhiri  suatu  perkara  yang  sedang  terjadi  dan  mencegah  timbulnya  suatu  perkara kemudian hari.
Tidak  ditempuhnya  suatu  proses  mediasi  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  yang  merupakan  suatu pelanggaran  hukum  atas  ketentuan  dalam  Pasal  130    HIR/Pasal  154  RBg  sehingga  dapat mengakibatkan putusan atas perkara yang sedang terjadi menjadi batal demi hukum.
Suatu pelaksanaan proses mediasi di pengadilan yang berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2008 yaitu untuk memberikan kepastian hukum dengan ketertiban serta kelancaran dalam  proses  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  guna  dapat  menghasilkan  perdamaian. Selanjutnya  PERMA  No.  1  Tahun  2016  diundangkan  sebagai  suatu  penyempurna  PERMA sebelumnya  guna  pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan  lebih  optimal  dan  berdayaguna, sehingga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan tersebut.
1 Muammar  Muhammad  Bakry,  “Asas  Prioritas  Dalam  Al-Maqashid  Al-Syar‟iah,” AL-Azhar  Islamic  Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
2 Achmad  Musyahid,  “DISKURSUS  MASLAHAT  MURSALAH  DI  ERA  MILINEAL  (Tinjauan  Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik),” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019).
3 Kurniati, “SISTEM POLITIK DEMOKRASI DALAM BIAS HEGEMONI NEGARA: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci,” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 7, no. 2 (2018): 257–264.
4 Nurul  Aulia  Dewi  and  Abdul  Halim  Talli,  “Analisis  Perbandingan  Mazhab  Tentang  Pelaksanaan  Mediasi Dengan Media Telekonferensi,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020).
Dengan  adanya  suatu  proses  mediasi  dapat  membawa  para  pihak  yang  bersengketa dengan  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan  satu  dengan  yang  lain  karena  tidak  ada pihak  yang  akan  merasa  menang  maupun  kalah  ( win-win  solution ).  Al-Qur‟an  dan  hadis dalam  Islam  menawarkan  suatu  cara  penyelesaian  sengketa  yaitu  baik  yang  melalui pengadilan  ( litigasi )  yaitu  melalui  pembuktian  fakta  hukum  ( ajudikasi )  maupun  di  luar pengadilan ( nonlitigasi ) yaitu melalui perdamaian ( sulh ).
Salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan melalui lembaga Peradilan Agama bagi  orang-orang  yang  beragama  Islam  yaitu  Peradilan  Agama  yang  merupakan  salah  satu pelaku  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai perkara  tertentu. 5 Salah  satunya  adalah  menangani  perkara  kewarisan.  Hukum  kewarisan adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  kepemilikan  harta  peninggalan ( tirkah )  pewaris,  dari  seseorang  yang  telah  meninggal  kepada  yang  masih  hidup  serta menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagiannya  masing- masing. 6
Hukum  waris  adalah  suatu  hukum  yang  mengatur  tentang  peralihan  harta  kekayaan yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  yang  meninggal  dunia  dan  diberikan  kepada  yang berhak.Seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak yang disebut dengan ahli waris. 7 Kewarisan  akan  terbagi  sesuai  dengan  petunjuk  syariat  Islam  jika  terjadi  sengketa  di  antara para ahli waris. 8
Norma-norma  yang  ditetapkan  oleh  Allah  Swt  pada  umumnya  sangat  mudah dipahami  dan  dijalankan  oleh  umat  Islam  yang  berlatar  belakang  budaya  dan  bangsa  yang berbeda. Sehingga dalam suatu penerapan dan penyesuaiannya dari aturan kewarisan menurut adat lama kepada ketentuan yang baru yang biasa disebut dengan “Faraid” yang semestinya tidak  mengalami  kesulitan  bagi  manusia.  Namun  pada  kenyataannya  bahwa  sebagian  umat manusia  dengan  lingkungan  dan  budaya  tertentu  tetap  mengalami  kesulitan  dalam melaksanakannya.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  research )  kualitatif.  Bila dilihat dari jenis datanya, 9 penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif analisis yaitu suatu  tahapan  penelitian  dengan  melakukan  pengumpulan  data  primer  sebagai  data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan deskriptif analisis menggambarkan suatu keadaan dan mengungkapkan faktor  gejala yang akan diamati dan mengkaji lebih mendalam dengan menguraikan secara terperinci data di lapangan yang akan diteliti.

## Landasan Teori

## Mediator dalam Lingkup Pengadilan Agama
1. Pengertian Mediasi dan Mediator dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
a. Pengertian mediasi dan mediator dalam hukum islam
5 Republik  Indonesia ,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Peradilan  Agama (Jakarta: Cemerlang, 2008), h. 2.
6 Republik  Indonesia, Undang-undang  Perkawinan  Indonesia (Dilengkapi  Dengan  Kompilsi  Hukum  Islam Indonesia (Jakarta: Cemerlang, t.th.), h. 233.
7 Efendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 3.
8 Abdul  Syatar,  “Prioritas  Wasiat  Dan  Hutang  Dalam  Warisan  (Perbandingan  Mazhab),” al-’Adl 11,  no.  1 (2018): 130–139, http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1239.
9 Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursain and Achmad Musyahid, “Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam  Kota  Makassar;  Studi  Perbandingan  Antara  Nahdlatul  Ulama  Dan  Wahdah  Islamiyah,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020).
Dalam  sejarah  peradaban  islam  secara  bahasa,  kata al-shulhu (perdamaian)  yang berarti  memutus  pertengkaran  atau  perselisihan.  Sedangkan  secara  istilah  ( syara’ )  yaitu menurut  Sayyid  Sabiq  yang  berarti  suatu  akad  yang  digunakan  untuk  mengakhiri  suatu perlawanan  atau  perselisihan  antara  dua  orang  yang  sedang  berlawanan. 10 Jadi,  dapat disimpulkan bahwa “ al-shulhu (perdamaian)  adalah  suatu  usaha  untuk  mendamaikan  antara dua belah pihak yang sedang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bahkan bermusuhan dalam mempertahankan haknya, dengan adanya usaha tersebut diharapkan dapat mengakhiri perselisihan”.
Sedangkan  mediator  dalam  islam  disebut  dengan Hakam yang  berarti  seorang  yang menjadi utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami istri) yang dilibatkan dalam penyelesaian suatu sengketa antara kedua belah pihak. b. Pengertian mediasi dan mediator dalam hukum positif Secara etimologi ,  istilah  mediasi  berasal  dari  Bahasa  Latin  yaitu “ mediare” yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peranan yang ditampilkan oleh pihak ketiga  sebagai  mediator  dalam  menjalankan  tugasnya  menengahi  dan  menyelesaikan  suatu sengketa antara pihak-pihak berperkara. 11
Sedangkan  definisi  mediasi  secara terminologi banyak  dari  para  ahli  berpendapat antara lain : Garry Goopaster, mengemukakan bahwa mediasi adalah sebagai proses negosiasi pemecahan  suatu  masalah  dimana  pihak luar  yang  tidak  memihak  ( imparsial )  bekerja  sama dengan  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  mereka  memperoleh  kesepakatan perjanjian yang memuaskan kedua pihak yang bersengketa. 12
Pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang  Hukum Perdata) yaitu menjanjikan atau  menahan suatu  barang  dan  mengakhiri  suatu  perkara  yang  sedang  bergantung  atau  mencegah timbulnya suatu perkara dikemudian hari.
Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , kata  mediasi  diberi  arti  sebagai  suatu  proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat tanpa adanya tekanan. 13
Adapun dalam Pasal 1 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2008 pengertian mediasi yaitu : “Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  suatu  proses  perundingan  untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator.”
Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa pengertian mediasi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 , yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” 14
2. Dasar  Hukum  Mediasi  dan  Mediator  dalam  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif
a. Dasar hukum mediasi dan mediator dalam hukum islam Landasan  hukum  islam  yang  memperbolehkan  melakukan  perdamaian antara  lain yang terdapat dalam QS. An-Nisa‟/4 : 35.
b. Dasar hukum mediasi dan mediator dalam hukum  positif
Mediasi  sebagai  sebuah  cara  penyelesaian  sengketa  memiliki  dasar  hukum  sebagai berikut:
1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
10 Sayyid Sabiq, Beirut: Dar al-Fikr , 2206), jilid III, h. 938.
11 Jhon  Echols  dan  Hasan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia (Cet.  XXV;  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Umum, 2003), h. 175.
12 Gary  Goopaster, Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  Pedoman  Negosiasi  dan  Penyelesaian  Sengketa  Melalui Negosiasi (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201.
14 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
2. HIR Pasal 130 (HIR=Pasal 154 RBg=Pasal Rv).
3.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor.  1  Tahun  2002  tentang  Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
6.  Mediasi  atau  APS  Di  Luar  Pengadilan  diatur  dalam  pasal  6  UU  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

## 3.  Fungsi dan Tujuan Mediator
Fungsi Mediator adalah untuk “mendidik” atau memberi wawasan kepada para pihak yang  bersengketa  tentang  proses  perundingan  yang  akan  terjadi,  salah  satunya  untuk mencegah  sikap  salah  satu  pihak  yang  sangat  kompetitif.  Proses  perundingan  yang  sangat kompetitif  tersebut  mengandung  resiko  bahwa  proses  perundingan  tidak  mendapat  titik tengah  atau  berakhir  pada  jalan  buntu.  Kehadiran  seorang  mediator  yang  netral  ini  sebagai “pendidik” sangat diperlukan dalam proses perundingan.
Keberadaan  Mediator  juga  sangat  tergantung  pada  kepercayaan  yang  diberikan  para pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa  mereka.  Kemampuan  membangun  kepercayaan  para pihak adalah sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa tersebut. Mediator harus mampu  menciptakan  situasi  dan  kondisi yang  kondusif  agar  terciptanya  kompromi  diantara kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  untuk  memperoleh  hasil  yang  saling  menguntungkan satu sama yang lain ( win-win ). Selain itu mediator juga bertujuan untuk menolong dua belah pihak agar mencapai kesepakatan dengan tetap netral dan menjamin kerahasiaan  para pihak tersebut. 15

## 4. Kewenangan Mediator
Beberapa  kewenangan  dari  mediator  ialah  mengontrol  proses  dan  menegaskan  aturan dasar sejak awal sampai berakhirnya proses mediasi, antara lain : 1.  Mempertahankan  struktur  dan  momentum  dalam negosiasi ,  maksudnya  bahwa  mediator selalu  setia  mendampingi  para  pihak  yang  bersengketa  dalam  membicarakan  dan menegosiasikan  agar  tidak  keluar  dari  struktur  yang  telah  dibangun  bersama.  Dimana  para pihak  dapat  diberi  kesempatan  untuk  berbicara  sekaligus  tawar-menawar  dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya.
2.  Mengakhiri  proses  bilamana  mediasi  tidak  produktif  lagi,  maksudnya  yaitu  Mediator mempunyai kewenangan untuk menghentikan proses jalannya mediasi ketika para pihak tidak mungkin  lagi  dapat  diajak  kompromi  dalam  tawar-menawar (negosisasi) menyelesaikan sengketa.

## 5.  Peranan Mediator
Gagal  tidaknya  mediasi  juga  sangat  ditentukan  pada  peranan  mediator.  Ia  berperan aktif  dalam  menjembatangi  sejumlah  pertemuan  antara  para  pihak  yang  bersengketa. Mediator  harus  membangun  komunikasi  yang  positif,  sehingga  ia  mampu  menyelami kepentingan  para  pihak  dan  berusaha  menawarkan  konsep  alternatif  dalam  pemenuhan kepentingan.  Ada  beberapa  peran  mediator  yang  sering  ditemukan  ketika  suatu  proses mediasi itu berjalan, antara lain : 16
1.  Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak;
15 Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Mealui Peradilan Dan Arbirtase Syari’ah Di Indonesia , h.28- 29.
16 Syahrizal  Abbas, Mediasi    Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional (Jakarta: Kencana, 2009), h. 22.
2. Mediator harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak  ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak;
3.  Menerangkan  proses  dan  mendidik  para  pihak  dalam  hal  komunikasi  dan  menguatkan suasana yang baik;
4. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan;
5. Mengajarkan para pihak dalam proses keterampilan tawar menawar;
6.Membantu  para  pihak  dalam mengumpulkan  informasi  penting,  dan  menciptakan  pilihan- pilihan untuk mempermudah penyelesaian masalah.

## 6. Keterampilan Mediator
Penataan skill yang harus dimiliki dari seorang mediator :
1.  Keterampilan  mengorganisasikan  proses  mediasi  yaitu  mediator  harus  memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan  proses mediasi yang akan dilakukan sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur .
2.  Keterampilan  menfasilitasi  perundingan  yaitu  kemampuan  untuk  mengubah  posisi  para pihak  menjadi  suatu  permasalahan  yang  harus  dibahas  serta  mampu  meredam  emosi  yang akan terjadi sehingga tidak terjadinya jalan buntu.
3.  Keterampilan  dalam  berunding  yaitu  kemampuan  untuk  memimpin  serta  mengarahkan pertemuan mediasi sesuai dengan apa yang diagendakan.
4.  Keterampilan  bertanya  dan  berkomunikasi  yaitu  memperoleh  sumber  informasi  dan memastikan  kebenaran  dari  komunikasi  yang  sedang  berlangsung  untuk  mendorong  para pihak  mempertimbangkan  apa  yang  menjadi  sengketa  serta  memberikan  saran-saran  yang positif agar terciptanya suatu penyelesaian.
5.  Keterampilan  mendengar  secara  efektif  yaitu  kemampuan  untuk  menangkap  serta memahami  pesan  yang  dilontarkan  pada  pihak,  dan  peristiwa-peristiwa  yang  yang diungkapkan lewat kata-kata.
6.  Keterampilan  membuat  catatan  yaitu  membuat  catatan  guna  membantu  mediator  dalam menulis  identifikasi  masalah  para  pihak,  agenda,  kesamaan  pandang,  perbedaan  dalam berpikir,dll.
7.  Keterampilan  menyimpulkan  yaitu  kemampuan  yang  dilakukan  mediator  dalam menyatakan  ulang  hal-hal  yang  penting  dan  dapat  menarik  kesimpulan  untuk  membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa.

## Kewarisan dalam Hukum Islam
1 . Pengertian Hukum Kewarisan Secara  bahasa,  kata waratsa asal  kata  dari  kewarisan  yang  digunakan  dalam  Al- Qur‟an.  Kata waratsa memiliki  beberapa  arti;  yaitu  pertama,  mengganti  (QS.  Al- Naml/27:16), artinya Sulaiman menggantikan kenabian  dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu  pengetahuannya.  Kedua, memberi  (QS.  Al-Zumar  /39:74),  dan ketiga,  mewarisi (QS Maryam /19:6). 17
Secara terminologi ,  hukum  kewarisan  Islam  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang pemindahan  hak  kepemilikan  harta  peninggalan  dari  seorang  pewaris  dan  mengatur  siapa- siapa yang berhak mendapatkan bagian dari masing-masing ahli waris. 18
2 . Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam
Ayat-ayat  dalam  Al-Qur‟an  sebagai  dasar  dan  sumber  hukum  Islam  utama  yang mengatur tentang kewarisan sebagai berikut :
QS. An-Nisa‟/4: 8
17 Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesia , cet.1, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 281.
18 Pewaris (al-muwarris) merupakan  orang  yang  pada  saat  meninggalnya  atau  dinyatakan  meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Lihat Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.
Terjemahannya :
“Dan apabila suaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang- orang  miskin,maka  berilah  dari  harta  itu (sekedarnya)  dan  ucapkanlah  kepada mereka perkataan yang baik.” 19

## 3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam
Hukum Kewarisan dalam Islam mengandung berbagai asas yang bersumber dari akal pikiran  manusia  yang  digali  dalam  kandungan  ayat-ayat  Al-Qur‟an  dan  Sunnah  Nabi  Saw. Asas-asas ini bersifat peralihan harta kekayaan kepada ahli waris yang ditinggalkan :
1. Asas Ijbari
Peralihan  harta  dari  orang  yang  telah  meninggal  dunia  kepada  orang  yang masih hidup dan telah terstuktur dengan sendirinya tanpa adanya usaha dari yang akan meninggal  dunia  maupun  dari  ahli  waris  tersebut.  Cara  peralihan ini  disebut  dengan cara ijbari.
2. Asas Bilateral
Yaitu  asas  yang  berbicara  tentang  kemana  arah  dari  peralihan  harta  yang didapatkan  oleh  ahli  waris  tersebut.  Yang  maksudnya  yaitu  dari  setiap  orang  yang menerima hak dari apa yang diwariskan, baik itu dari dua belah pihak (kerabat) yaitu dari garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan.
3. Asas Individual
Yaitu  Harta  warisan    yang  dimiliki  secara  perorangan  dapat  dibagi-bagi, masing-masing  dari  ahli  waris  tersebut  mendapatkan  bagian  dari  apa  yang  menjadi haknya dan tidak terikat dari ahli waris lainnya.
4. Asas Keadilan Berimbang
Yaitu antara hak dan kewajiban dapat diseimbangkan sesuai dengan keperluan dan kegunaan dari pihak-pihak yang mendapat bagian.
5. Asas Ketulusan
Yaitu  diperlukan  ketulusan  hati  untuk  menaati  aturan  yang  telah  terikat  bagi manusia sesuai dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam.
6. Asas Semata Karena Akibat Kematian Yaitu  harta  seorang  pewaris  tidak  dapat  dibagi  kepada  orang  lain  atau  ahli waris jika pewaris tersebut dalam keadaan masih hidup. 20
4 . Bagian dari Masing-Masing Ahli Waris
Dalam  ahli  waris,  dapat  dilihat  bagian  yang  dapat  diterima  baik  yang  berhak  atau tidak berhak menerima warisan tersebut dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :
1. Dzawil Furudh ( Ashab Furudh )
Yaitu mereka yang sudah ditentukan dalam Al-Qur‟an  dan mempunyai bagian ialah 1/2; 1/4; 1/8; 2/3; 1/3; dan 1/6.
a. Furudh 1/2 yaitu :
- Anak perempuan yang tidak memiliki saudara (anak tunggal);
- Saudara perempuan (seayah atau kandung) yang tidak memiliki saudara;
- Suami, apabila pewaris tersebut tidak mempunyai anak.
b. Furudh 1/4 yaitu :
- Suami, apabila seorang pewaris (isteri) meninggalkan seorang anak;
- Isteri, apabila seorang pewaris (suami) meninggalkan seorang anak;
c. Furudh 1/8 yaitu :
- Isteri, apabila seorang pewaris (suami) meninggalkan seorang anak;
d. Furudh 1/6 yaitu :
19 Kementrian  Agama  Repubik  Indonesia, Al-Qur’anul  Karim  dan  Terjemah (Surakarta:  Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur‟an, 2014), h. 78.
20 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam Cet.; 2 (Jakarta: Kencana, 2005), h.16.
- Ayah, apabila seorang pewaris tersebut adalah anak;
- Kakek, apabila seorang  pewaris tersebut tidak meninggalkan seorang anak;
- Ibu, apabila seorang  pewaris tersebut meninggalkan seorang anak;
- Ibu, apabila seorang pewaris meninggalkan beberapa saudara;
- Nenek, apabila seorang pewaris tidak meninggalkan anak;
- Saudara seibu laki-laki atau perempuan.
e. Furudh 1/3 yaitu :
- Ibu,  apabila  mereka  mewarisi  ayah  dan  pewaris  tidak  meninggalkan  anak  ataupun saudara;
- Saudara seibu laki-laki ataupun perempuan, apabila Nampak lebih dari seorang.
f. Furudh 2/3 yaitu :
- Anak perempuan apabila ia lebih dari dua orang;
- Saudara  perempuan  kandung  atau  seayah,  apabila  ia  lebih  dari  dua  orang  ataupun lebih.
2.  Ahli Waris „ Ashabah (Yang mendapatkan semua harta)
Ashabah yang artinya ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya dari masing-masing, ataupun kadangkala mereka yang mendapat sisa, bahkan tidak mendapat sama sekali bagian jika tidak ada sisa, namun kadangkala juga mendapat seluruh harta.
Ada tiga golongan yang termasuk ashabah :
1. Ashabah bin nafsi , yaitu Orang yang paling dekat dari pewaris atau yang dekat dalam menerima  harta  warisan  seperti  anak  laki-laki,  cucu  laki-laki  dari  putra,  maupun saudara sekandung (seayah dan paman).
2. Ashabah  bil-ghairi ,  yaitu  ashabah  dengan  adanya  sebab  dari  orang  lain.  Misalnya seorang  ahli  waris  yang  harus  ditarik  dari  ahli  waris  yang  lain.  Seperti,  anak perempuan  (yang  ditarik  oleh  anak  laki-laki),  cucu  perempuan  (yang  ditarik  oleh saudara seayah).
3. Ashabah  ma’al  ghairi ,  yaitu  ashabah  bersama  dengan  orang  lain.  Ada  dua  macam yang  menjadi  ashabah  bersama  dengan  orang  lain  yang  apabila  kedudukan  mereka tidak mempunyai saudara laki-laki:
- Saudara perempuan sekandung;
- Saudara perempuan sebapak.
3. Ahli Waris Dzawil Arham (Golongan Ketiga)
Yaitu orang-orang  yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris (hanya  garis wanita  saja),  namun  karena  adanya  ketentuan  dari  nash  maka  dia  tidak  dapat  diberikan bagiannya atau haknya. Misalnya, cucu perempuan dengan garis perempuan.

## Kewarisan dalam Hukum Positif
Hukum  waris  adalah  salah  satu  dari  bagian  hukum  perdata  yang  secara  keseluruhan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup  kehidupan  manusia  karena  setiap  manusia  pasti  akan  mengalami  suatu  peristiwa hukum yang disebut dengan kematian.
Menurut para pakar ahli hukum dan peraturan peundang-undangan, terdapat beberapa pengertian hukum waris, diantanranya sebagai berikut :
1. A. Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan beberapa peraturan yang mengatur tentang hukum  seperti  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  oleh  si  mati  dan  akibat  dari pemindahan  ini  bagi  orang-orang  yang  akan  memperolehnya,  baik  dalam  hubungan mereka antar mereka, maupun dalam hubungan mereka antar dengan pihak ketiga. 21
21 A. Pitlo, Hukum Waris Menurut  Kitab Undang-undang Hukum Perdata  Belanda (terjemahan:  M.  Isa Arief, SH), (Jakarta: Intermasa, 1994), h.1.
2. Soepomo, hukum warus merupakan suatu peraturan yang mengatur proses meneruskan serta dapat mengoperkan barang-barang harta benda maupun barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. 22
Wujud  warisan  atau  harta  peninggalan  menurut  hukum  waris  BW  yaitu  seluruh  hak maupun  kewajiban  dalam  lapangan  hukum  harta  kekayaan  yang  dapat  dinilai  dengan  uang jadi dapat diartikan bahwa harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tersebut tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat seperti aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk  dari  hutang-hutang  si  pewaris  yang  merupakan  pasiva  dari  harta  kekayaan  yang ditinggalkannya, dengan maksud kewajiban membayar hutang akan beralih pada kepada ahli waris tersebut.

## Pembahasan

## Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

## 1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
Semenjak  dari  awal  berdirinya  sampai  tahun  1999  Pengadilan  Agama  Kelas  1A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah  memperoleh  gedung  permanen  seluas  150  m2  untuk  Rencana  Pembangunan  Lima Tahun, tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat  dan  memerlukan  jumlah  personel  dan  SDM  yang  memadai  maka  turut  adil mempengaruhi  keadaan  kantor  yang  butuh  perluasan  serta  perbaikan  sarana  dan  prasarana yang  menunjang  dan  memadai,  maka  tahun  1999  Pengadilan  Agama  Makassar  merelokasi lagi  gedung  baru  dan  pindah  tempat  ke  gedung  baru  yang  bertempat  dijalan  Perintis Kemerdekaan  Km.  14  Daya  Makassar  dengan  luas  lahan  (Tanah)  2.297  M2  dan  Luas Bangunan 1.887,5 M2.

## 2. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Makassar
Peradilan Agama adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah,  wakaf, shodaqah  dan  ekonomi  syariah  diantara  orang-orang  islam    untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan.
Pengadilan  Agama  merupakan  salah  satu  lingkungan  Peradilan  yang  diakui eksistensinya  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  pokok-pokok kekuasaan  kehakiman  dan  yang  terakhir  telah  diganti  dengan  Undang-Undang  RI  Nomor  4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman  yang merupakan lembaga peradilan khusus  yang ditunjukkan  kepada  umat  islam  dengan  lingkup  kewenangan  yang  khusus  pula,  baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (justiciabel). Disamping Pengadilan Agama ada juga peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang termasuk Peradilan khusus.

## Proses Penyelesaian Sengketa Kewarisan yang dilakukan oleh Mediator (Studi Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Mks di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)
Pengadilan  merupakan  salah  satu  tumpuan  utama  harapan  masyarakat  bagi  para pencari  keadilan  atau  para  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Dalam  memberikan  pelayanan hukum  dan  keadilan    kepada  masyarakat,  pengadilan  mempunyai  tugas  pokok  yaitu menerima,  memeriksa,  mengadili,  serta  menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan kepadanya.  Dengan  demikian  agar  tugas  pokok  pengadilan  tercapai  dengan  baik,  maka pengadilan :
a. Memberikan  perlakuan  yang  adil  dan  manusiawi  kepada  para  pihak  pencari keadilan
b. Memberikan  pelayanan  yang  simpatik  serta  bantuan  yang  diperlukan  oleh  para pencari keadilan
22 Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 79.
c. Memberikan sebuah penyelesaian perkara secara efektif,  efisien, tuntas, dan final sehingga dapat memuaskan para pihak dan masyarakat.
Adapun pengertian mediasi menurut Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar : Drs. Rahmat,  mengatakan bahwa: 23
Mediasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  secara  damai,  tepat,  efektif,  dapat membuka  akses  yang  lebih  luas  kepada  para  pihak  untuk  memperoleh  penyelesaian  yang memuaskan serta berkeadilan dengan dibantu oleh seorang mediator yang netral.
1. Proses Perdamaian/ Mediasi
a. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak.
b. Dalam mengupayakan perdamaian harus mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMARI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara  perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  tingkat  pertama  wajib  untuk  dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.
c.  Dalam  setiap  perkara  perdata  (selain  perceraian),  apabila  kedua  belah  pihak  hadir  di persidangan majelis hakim langsung memerintahkan para pihak melakukan mediasi.
d.  Dalam  perkara  perceraian  sebelum  majelis  hakim  memerintahkan  para  pihak melakukan mediasi, terlebih dahulu majelis hakim harus mendamaikan sesuai dengan ketentuan  pasal  82  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 (hasil Rakernas MA Tahun 2012 di Manado).
e. Dalam perkara selain perceraian pada sidang pertama hakim yang memeriksa perkara wajib:
1) Menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi.
2) Menyarankan para pihak untuk memilih mediator (mediator  non hakim), dan apabila mediator dari hakim maka mediator ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim.
3)  Membuat  penetapan  mediator  yang  dipilih  oleh  para  pihak.  Jika  para  pihak  gagal memilih  mediator,  majelis  menunjuk  mediator  dari  salah  satu  mediator  yang  ada dalam daftar mediator.
4)  Setelah  penunjukan  mediator,  majelis  menunda  persidangan  untuk  memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi paling lama 40 hari kerja dan dapat diperpanjang  14  hari  kerja  sejak  berakhirnya  masa  40  hari.  Apabila  ada  rekonpensi maka gugatan rekonpensi tersebut harus pula dimediasi.
5) Terhadap perkara perceraian yang dikumulasikan dengan perkara lainnya dan ternyata mediasi  perceraiannya  gagal,  maka  mediasi  di  lanjutkan  terhadap  perkara  assesoir yaitu: hadhanah, harta bersama dan lain-lain. Apabila assesoir berhasil maka mediasi dilaporkan tidak berhasil.
6)  Jika  mediasi  terhadap  perkara  assesoir    ternyata  berhasil  dan  dalam  proses  litigasi ternyata  Majelis  hakim  berhasil  pula  mendamaikan  perkara  perceraiannya,  maka kesepakatan  para  pihak  tentang  perkara  assesoir    tersebut  tidak  berlaku,  sepanjang assesoir  itu  melekat  pada  perceraian  seperti  sengketa  harta  bersama,  mut‟ah  dan nafkah iddah.
7) Apabila para pihak telah selesai melakukan mediasi, maka wajib untuk menghadap di persidangan.
8)  Dalam  hal  persidangan  belum  ditentukan  hari  persidangan,  maka  majelis  hakim menentukan hari sidang dan para pihak menunggu panggilan.
9)  Mediator  wajib  memberitahukan  secara  tertulis  hasil  mediasi  kepada  Majelis  Hakim sebelum  persidangan  dilaksanakan,  hasil  mediasi  yang  dinyatakan  gagal/tidak
23 Hasil  wawancara  dengan  Drs.  Rahmat,  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar,  pada  tanggal  3 September 2020.
berhasil/tidak  layak,  maka  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan  membacakan surat gugatan.
10)  Apabila  mediasi  berhasil  dalam  perkara  (perceraian),  maka  hakim  menyaranka kepada  para  pihak  untuk  mencabut  perkaranya,  tetapi  apabila  para  pihak  tidak  mau mencabut  perkaranya,  majelis  hakim  memutus  dengan  tidak  menerima  gugatan Penggugat/Pemohon: Selain perkara perceraian hasil kesepakatan (perdamaian) dibuat dalam akta perdamaian dan dimasukkan dalam putusan.
f. Dalam perkara perceraian upaya perdamaian dapat dilakukan dalam setiap persidangan dan pada semua tingakat peradilan (Pasal 82 Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
g.  Dalam  sidang  perdamaian  tersebut,  suami  istri  harus  datang  secara  pribadi,  kecuali apabila  salah  satu  pihak  bertempat  tinggal  di  luar  negeri,  dan  tidak  dapat  datang menghadap  secara  pribadi  dapat  diwakili  oleh  kuasanya  yang  secara  khusus dikuasakan  untuk  itu,  dan  apabila  kedua  belah  pihak  berada  di  luar  negeri,  maka Pemohon/Penggugat pada sidang perdamaian harus menghadap secara pribadi (Pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009).
h. Jika terjadi perdamaian dalam pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek dalam perkara  perceraian, maka  Majelis  Hakim membatalkan  putusan  verstek  dengan  amar sebagai berikut:
1) Menyatakan perlawanan pelawan dapat diterima.
2) Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar.
3) Membatalkan putusan verstek nomor… tanggal… bertepatan dengan tanggal…
4) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
5) Membebankan biaya perkara kepada pelawan sejumlah Rp…
i. Jika terjadi perdamaian dalam pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek dalam perkara selain perceraian, maka majelis Hakim membatalkan putusan verstek
j.  Putusan  perdamaian  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  putusan  hakim yang  berkekuatan  hukum  tetap  dan  apabila  tidak  dilaksanakan,  maka  dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
k.  Putusan  perdamaian  tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  banding,  kasasi  dan peninjauan  kembali  (Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
l. Jika tergugat lebih dari satu, dan yang hadir hanya sebagian, maka mediasi tetap dapat dijalankan  dengan  memanggil  lagi  tergugat  yang  tidak  hadir  secara  sah  dan  patut dengan  bantuan  Ketua  Majelis,  dan jika tergugat  yang  bersangkutan  juga  tetap  tidak hadir,  maka  mediasi  berjalan  hanya  antara    penggugat  dengan  tergugat  yang  hadir. Jika  antara  penggugat  dengan  tergugat  yang  hadir  tercapai  kesepakatan  perdamaian, maka penggugat mengubah gugatannya dengan cara meniadakan pihak tergugat yang objeknya lebih satu, yang salah satunya telah beralih kepada pihak ketiga yang tidak hadir maka gugatannya dirubah dengan menggugat tergugat yang hadir saja.
m.  Jika  para  pihak/  salah  satu  pihak  menolak  untuk  mediasi  setelah  diperintahkan  oleh Pengadilan, maka penolakan para pihak/salah satu pihak untuk mediasi dicatat dalam berita acara sidang dan dimuat dalam putusan.
n.  Jika  terjadi  perdamaian  di  tingkat  banding,  kasasi  atau  peninjauan  kembali,  maka dalam  kesepakatan  perdamaian  dicamtumkan  klausula  bahwa  kedua  belah  pihak mengesampingkan putusan yang telah ada.
o.  Apabila  ternyata  dalam  akta  perdamaian  terdapat  error  in  persona  maka  perjanjian damai tersebut tidak sah.
p.  Yurisprudensi  lain,  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  454  K/Pdt/1991  tanggal  29 Januari  1993  merumuskan  norma  akta  perdamaian  dapat  dibatalkan  jika  isinya bertentangan  dengan  Undang-Undang  (Pasal  1854  KUHPerdata  “Setiap  perdamaian hanya  menyangkut  soal  yang  termaktub  di  dalamnya;  pelepasan  segala  hak  dan tuntutan  yang  dituliskan  di  situ  harus  diartikan  sepanjang  hak-hak  dan  tuntutan- tuntutan  itu  berhubungan  dengan  perselisihan  yang  menjadi  sebab  perdamaian tersebut).
q.  Perkara  yang  tidak  wajib  dimediasi  adalah  perkara  volunteer  dan  perkara  yang menyangkut  legalitas  hukum  Islam,  seperti  pembatalan  nikah,  serta  perkara  yang salah pihaknya tidak hadir di persidangan.
r.  Mediasi  dilaksanakan  minimal  sekali  dalam  penundaan  sidang,  tidak  perlu  ditunda dalam  waktu  yang  tidak  ditentukan,  tetapi  dalam  sidang  berikutnya  langsung diberitahukan untuk hadir tanpa dipanggil lagi. 24
Dalam  menjalankan  proses  mediasi,  mediator  harus  mampu  menjalankan  tugasnya sebagai  pihak  ketiga  dalam  memutuskan  suatu  perkara,  dan  diberikan  kebebasan  untuk menciptakan  kemungkinan  akan  terjadinya  kesepakatan  damai  di  antara  kedua  belah  pihak yang bertikai.
Pendapat Hakim Drs. Rahmat,  mengatakan bahwa: 25
Apabila proses mediasi berhasil maka setelah itu dilanjutkan dengan satu kali proses persidangan  dengan  agenda  memutuskan  apa  yang  telah  disepakati  pada  proses  mediasi, namun apabila proses mediasi tidak berhasil maka akan tetap lanjut dengan agenda mengikuti semua proses/prosedur yang dijalankan oleh Pengadilan. Diupayakan kalau bisa selesai disitu (mediasi),  tapi  kalau  mereka  ngotot  ya  apa  boleh  buat.  Maksudnya  kalau  perkara  selesai ditingkat mediasi berarti perkara tersebut damai, kalau damai disitu berarti ya udah tidak ada lagi  masalah,  sisa  dirumuskan  bagaimana  perdamaiannya.  Hasil  perdamaian  tersebut  akan dibawa ke ruangan sidang. Di ruangan sidang  ada dua  kemungkinan pihak yaitu apakah dia cabut  perkaranya  atau  dibuatkan  penetapan  putusan  yang  mengikat  perdamaian.  Apabila perkara  tersebut  damai  kemudian  masuk  di  persidangan  dibuatkan  putusan  yang  mengikat, kalau  sudah  diikat  dengan  dengan  putusan  itu  berarti  sudah  punya  hak  eksekutor, itu  sudah kuat tetapi tetap hasil perdamaiannya mereka tunduk pada hasil perdamaiannya.
Pada  Nomor  perkara  1038/Pdt.G/2019/PA.Mks  pada  umumnya  mediator  itu  hanya bisa menerangkan secara Fokus atau sepihak artinya pihak penggugat di satu pihak kemudian satunya  lagi  disatu  pihak  atau  bisa  juga  secara  gradual  bersamaan  diupayakan  perdamaian dan biasanya mediator baik hakim maupun non hakim meminta kepada pihak baik penggugat ataupun tergugat memberikan resume kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan terkait dengan penyelesaiannya  dan  itu  biasanya  disampaikan  secara  lisan  kemudian  diformulasi  oleh mediator  dan  dibacakan  dihadapan  pihak  dan  ditanda  tangani,  jika  pihak  berperkara  itu beritikad  baik.  Dan  hasil  resume  masih  saling  tarik menarik  antara  penggugat  dan  tergugat, mediator  mengupayakan  bagaimana  mencari  titik  temu  atau  kesepakatan  damai  dengan mempertemukan pandangan yang berbeda yang dipetik dari resumenya tetapi mediasi dengan nomor  perkara  tersebut  tidak  berhasil  atau  gagal  karena  para  pihak  yang  bertikai  tingkat emosi/ego  sudah  sangat  tinggi  serta  kedua  belah  pihak  sudah  kesulitan  menemukan  titik terang sehingga berakhir “ deadlock ”.
24 M. Rum Nessa, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 89-93.
25 Hasil  wawancara  dengan  Drs.  Rahmat,  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar,  pada  tanggal  3 September 2020.
Efektifitas  yang  dicapai  Mediator  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kewarisan  (Studi Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Mks di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)
Dalam  proses  mediasi,  hakim  sebagai  mediator  tidak  memiliki  kewenangan  untuk memutus  suatu  perkara  seperti  dalam  sidang  pengadilan  (litigasi).  Dari  jawaban  yang disampaikan  oleh  hakim  Drs.  Rahmat,    mengatakan  bahwa  sengketa  kewarisan  Nomor. 1038/Pdt.G/2019/PA.Mks  sudah  berjalan  dengan  baik  atau  sudah  terlaksana  dengan berdasarkan  pada  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan namun kurang efektif. ini disebabkan beberapa faktor yaitu:
1. Para  pihak  yang  bertikai  emosi/egonya  sudah  tidak  terkontol  dengan  baik  (tidak  adanya itikad baik dari pihak yang bersengketa)
2. Tidak ada yang mau mengalah
3. Kualitas  Mediator  yaitu  Masih  rendahnya  kualitas  seorang  hakim  yang  menjalankan fungsi  mediator  karena  masih  mendominasinya  kegagalan  dalam  proses  mediasi  yang dilakukan terutama  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar  ini  bahkan  yang  berada  di pelosok  daerah  tanah  air,  yang  belum  mendapat  kesempatan  mengikuti  pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi di luar Mahkamah Agung RI, walaupun ada beberapa  pengecualian  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Mahkamah  Agung  RI belum  bisa  mengadakan  pelatihan  mediasi  yang  cukup  untuk  semua  hakim  dikarenakan mediasi  belum  menjadi  program  prioritas  yang  memperlihatkan  kurangnya  dukungan Mahkamah Agung RI.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  data-data  hasil  penelitian  yang  telah  dikemukakan  pada  bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Proses Penyelesaian Sengketa Kewarisan  yang  dilakukan  oleh  Mediator  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar  (Studi Perkara  Nomor  1038/Pdt.G/2019/PA.Mks).  Dan  pada  umumnya  mediator  itu  hanya  bisa menerangkan  secara  fokus  atau  sepihak  artinya  pihak  penggugat  di  satu  pihak  kemudian satunya  lagi  disatu  pihak  atau  bisa  juga  secara  gradual  bersamaan  diupayakan  perdamaian dan biasanya mediator baik hakim maupun non hakim meminta kepada pihak baik penggugat ataupun tergugat memberikan resume kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan terkait dengan penyelesaiannya  dan  itu  biasanya  disampaikan  secara  lisan  kemudian  diformulasi  oleh mediator  dan  dibacakan  dihadapan  pihak  dan  ditanda  tangani,  jika  pihak  berperkara  itu beritikad  baik.  Dan  hasil  resume  masih  saling  tarik menarik  antara  penggugat  dan  tergugat, mediator  mengupayakan  bagaimana  mencari  titik  temu  atau  kesepakatan  damai  dengan mempertemukan pandangan yang berbeda yang dipetik dari resumenya tetapi mediasi dengan nomor  perkara  tersebut  tidak  berhasil  atau  gagal  karena  para  pihak  yang  bertikai  tingkat emosi/ego  sudah  sangat  tinggi  serta  kedua  belah  pihak  sudah  kesulitan  menemukan  titik terang  sehingga  berakhir “ deadlock ”.  2. Efektivitas  penyelesaikan  sengketa  kewarisan  yang dicapai  mediator  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar  (Studi  Perkara  Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Mks)    sudah  berjalan  dengan  baik  atau  sudah  terlaksana  dengan berdasarkan  pada  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan namun  masih  kurang  efektif  disebabkan  karena  :  Para  pihak  yang  bertikai  emosi/egonya sudah tidak terkontol dengan baik (tidak beritikad baik), Tidak ada yang mau mengalah, dan kualitas mediator.

## Daftar Pustaka
Abbas, Syahrizal, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2009.
Achmad  Musyahid.  “DISKURSUS  MASLAHAT  MURSALAH  DI  ERA  MILINEAL (Tinjauan  Filosofis  Terhadap  Konsep  Maslahat  Imam  Malik).” Mazahibuna;  Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019).
Bakry, Muammar Muhammad. “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar‟iah.” AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
Dewi,  Nurul  Aulia,  and  Abdul  Halim  Talli.  “Analisis  Perbandingan  Mazhab  Tentang Pelaksanaan  Mediasi  Dengan  Media  Telekonferensi.” Mazahibuna;  Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020). Kurniati.  “SISTEM  POLITIK  DEMOKRASI  DALAM  BIAS  HEGEMONI  NEGARA: Telaah  Gagasan  Politik  Antonio  Gramsci.” Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Ketatanegaraan 7, no. 2 (2018): 257–264.
Nursain,  Muhammad  Rezky  Ranuwijaya,  and  Achmad  Musyahid.  “Fenomena  Ikhtilāf  Di Kalangan  Masyarakat  Islam  Kota  Makassar;  Studi  Perbandingan  Antara  Nahdlatul Ulama Dan Wahdah Islamiyah.” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  2 (2020).
Syatar,  Abdul.  “Prioritas  Wasiat  Dan  Hutang  Dalam  Warisan  (Perbandingan  Mazhab).” al- ’Adl 11, no. 1 (2018): 130–139. http://ejournal.iainkendari.ac.id/al- adl/article/view/1239.
Abubakar,  Al  Yasa. Ahli  Waris  Sepertalian  Darah  :  Kajian  Perbandingan  Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran fikih Mazhab . Jakarta: INIS,1998. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Al  Sa‟di  Nashir,  Abdurrahman  Syaikh. Tafsir  Al-Qur’an  :  Tafsir  al-Karim  ar-Rahman  Fi Tafsir Kalam al-Mannan . Jakarta: 2005. Al  Shabuni,  Muhammad  Ali. Hukum  Waris  Menurut  Al  Quran  Dan  Hadis. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
Amin,  Suma  Muhammad .  Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Dalam  Pendekatan  Teks  dan Konteks. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Amriani,  Nurnaningsih. Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Anshori,  Ghofur  Abdul, Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Indonesia  (Eksistensi  dan Adaptabilitas). Yogyakarta: 2012. Arief, Muhammad. Hukum Warisan dalam Islam . Surabaya: 1986.
Ilham,  Muhammad. “Pelaksanaan  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perdata  (Studi Analisis  Kasus-Kasus  di  Pengadilan  Agama  Makassar  2012-2014)”. Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015.
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya. Jakarta:  Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, 2002.
------------------------------------------------------, Al-Qur’anul  Karim  dan  Terjemah .  Surakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur‟an, 2014.
------------------------------------------------------, Ar-Rahman  Al-Qur’an  Terjemah  Per  Kata Latin dan Kode Tajwid Latin . Jakarta: Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2018. Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Nasution, Amin Husein. Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Rahmadi,  Takdir. Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat .  Depok: Rajawali Pers, 2017.
Republik  Indonesia ,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Peradilan Agama . Jakarta: Cemerlang, 2008.
--------------------------, Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Peradilan Agama . Jakarta: Cemerlang, 2008.
-------------------------, Undang-undang  Perkawinan  Indonesia  (Dilengkapi  Dengan  Kompilsi Hukum Islam Indonesia . Jakarta: Cemerlang, t.th. Rofik  Ahmad, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia .  Cet.1,  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Rajawali Pers, 2013.
Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekontruksi Materi Perkara Tertentu). Cet. I; Makassar: 2014.
Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam . Jakarta: Kencana, 2004.
Syukur,  Fatahillah  A. Mediasi  Yudisial  di  Indonesia:  Peluang  dan  Tantangan  dalam Memajukan Sistem Peradilan . Cet. 1; Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka 2000. Tim  Pustaka  Phoenix. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia(Edisi  Baru). Cet.VI;Jakarta:  Media Pustaka Phoenix, 2012.