## Volume 6 No. 2, Januari 2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Tinjauan  Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)

## Baharudin, Indah Satria,  Rizky Muchlisin
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Email: baharudin03031961@gmail.com, indah.satria@ubl.ac.id, rizky.19211110@student.ubl.ac.id

## Abstract
The purpose of this writing is to find out and understand what factors caused the perpetrator to commit the crime of premeditated murder, analyze the responsibility of the perpetrator of the crime of premeditated murder for the actions he has committed and understand the judge's considerations of the perpetrators of the crime of premeditated murder (Study of Decision Number 2/Pid .B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT). The research method used in this writing is normative law. Premeditated murder or moord is a form of crime  against  life  regulated  in  Article  340 of  the  Criminal  Code  concerning  premeditated  murder.  The offense of premeditated murder is an offense that stands alone as the offense of ordinary murder regulated in  Article  338  of  the  Criminal  Code  concerning  ordinary  murder.  The  formulation  contained  in  the premeditated  murder  offense  is  a  repetition  of  the  murder  offense  in  Article  338  of  the  Criminal  Code concerning  ordinary  murder,  then  one  more  element  is  added,  namely  "by  premeditation".  This  is different from aggravated murder as stipulated in Article 339 of the Criminal Code which uses the notion of murder directly from the offense of murder.
Keywords: Criminal Acts; Murder ; Planned.

## Abstrak
Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menyebabkan pelaku  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  berencana,  menganalisis  pertanggungjawaban pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  atas  perbuatan  yang  telah  ia  lakukan  dan memahami pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT). Metode penelitian yang digunakan dalam  penulisan  ini  yaitu  hukum  normative.  Pembunuhan  berencana  atau  moord  merupakan salah satu bentuk dari kejahatan  terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan  berencana.  Delik  pembunuhan  berencana  merupakan  delik  yang  berdiri  sendiri sebagaimana  dengan  delik  pembunuhan  biasa  yang  diatur  dalam  Pasal  338  KUHP  tentang pembunuhan  biasa.  Rumusan  yang  terdapat  dalam  delik  pembunuhan  berencana  merupakan pengulangan  dari  delik  pembunuhan  dalam  Pasal  338  KUHP  tentang  pembunuhan  biasa, kemudian  ditambah  satu  unsur  lagi  yakni  “dengan  rencana  lebih  dahulu”.  Hal  ini  berbeda
dengan  pembunuhan  dengan  pemberatan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  339  KUHP  yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.
Kata Kunci: Tindak Pidana ; Pembunuhan ; Berencana.

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3) berbunyi  "Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum".  Artinya,  segala  sesuatu  yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum  yang  berlaku.  Bahwa  setiap  orang  yang  berada  di  wilayah  Indonesia  harus tunduk  pada  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  tidak  ada  seseorang  yang  dapat kebal  terhadap  hukum,  dan  segala  perbuatan  harus  didasarkan  dan  memiliki konsekuensi  sesuai  dengan  hukum  dan  perundang-undangan  di  Negara  Republik Indonesia,  yang  bertujuan  mewujudkan  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  Negara yang  tertib,  sejahtera,  dan  berkeadilan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  Negara sebagaimana  diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang  –  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maknanya, setiap warga negara yang ada di wilayah negara  Indonesia  kedudukannya  sama  di  dalam  hukum.  Siapa  pun  yang  melanggar hukum akan mendapat sanksi. 1
Hukum  adalah  kaidah  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  mempunyai  sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya  mentaati  tata  tertib  dalam  masyarakat  serta  memberikan  sanksi  yang  tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan dari  dibuatnya  hukum  adalah  untuk  menjamin  kelangsungan  keseimbangan  dalam hubungan antar anggota masyarakat. 2
Hukum  pidana  merupakan  salah  satu  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang berlaku  di  masyarakat  yang  mengadakan  dasar-dasar  dan  aturan  untuk  menentukan perbuatan  mana  yang  dilarang  yang  disertai  ancaman  berupa  penderitaan  bagi
1 Wahyunita,  Ais,  and  Melisa  Safitri.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang. Indonesian Journal  of Law and  Islamic Law Vol.3, No.1, hlm.177
2 Bambang Hartono. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2. hlm. 172.
barangsiapa yang melanggar tersebut. 3 Aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Hukum pidana berfungsi sebagai alat yang mengatur kehidupan masyarakat. Sifat hukum pidana itu sendiri keberadaannya dapat dipaksakan  dengan  cara  pemberian  sanksi  pidana  kepada  yang  melanggar  ketentuan hukum pidana itu sendiri, melalui aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan. 4
Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Peraturan  yang  dilanggar  oleh masyarakat  itu  dapat  digolongkan  menjadi  pelanggaran  perdata,  administrasi,  dan pidana.  Masyarakat,  orang,  atau  badan  hukum  yang  melakukan  kejahatan  atau pelanggaran  dalam  bidang  pidana  disebut  dengan  pelaku  tindak  pidana  atau  pelaku kejahatan. 5
Kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang  telah disahkan oleh hukum tertulis. 6 Kejahatan yang  berkembang  di masyarakat terdiri  dari  berbagai  macam  bentuk  dan  jenis.  Di  Indonesia,  kejahatan  secara  umum diatur  dalam  buku  kedua  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  salah  satu bentuknya  adalah  pembunuhan.  Dalam  KUHP  pembunuhan  tergolong  sebagai kejahatan  terhadap  nyawa  yang  pengaturannya  secara  khusus  diatur  dalam  Bab  XIX KUHP  yang  terdiri  dari  13  pasal  yakni  Pasal  338  sampai  dengan  Pasal  350  tentang kejahatan  terhadap  nyawa.  Lebih  lanjut,  kejahatan  terhadap  nyawa  dalam  KUHP digolongkan  dalam  dua  golongan,  yang  pertama  berdasarkan  unsur  kesalahan  dan yang kedua berdasarkan objeknya.
Pembunuhan  berencana  atau  moord  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Delik  pembunuhan  berencana  merupakan  delik  yang  berdiri  sendiri  sebagaimana dengan  delik  pembunuhan  biasa  yang  diatur  dalam  Pasal  338  KUHP  tentang pembunuhan  biasa.  Rumusan  yang  terdapat  dalam  delik  pembunuhan  berencana
3 Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta:Rineka Cipta, hlm. 1.
4 Bambang Hartono. op.cit. hlm. 172.
5 Zainab Ompu Jainah. (2009). Viktimologi. Depok:Raja Grafindo Persada, hlm. 11.
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2020). Edisi Kelima. Aplikasi Luring.
merupakan  pengulangan  dari  delik  pembunuhan  dalam  Pasal  338  KUHP  tentang pembunuhan  biasa,  kemudian  ditambah  satu  unsur  lagi  yakni  “dengan  rencana  lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam  Pasal  339  KUHP  yang  menggunakan  pengertian  dari  pembunuhan  secara langsung dari delik pembunuhan. 7
Pada  umumnya  delik-delik  yang  dimuat  dalam  KUHP  ditujukan  pada  subjek hukum  “orang”,  sebagai  contoh  subjek  delik  dalam  Pasal  340  KUHP  tentang pembunuhan berencana yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah  orang  dan  orang  ini  hanya  satu.  Pada  kenyataannya  kejahatan  tidak  selalu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan  tertentu,  dan  dari  tingkah  laku-tingkah  laku  itu  lahirlah  suatu  tindak pidana. 8
Dalam ajaran penyertaan terdapat macam-macam bentuk yang diantaranya orang yang  melakukan,  orang  menyuruh  melakukan,  orang  yang  turut  serta  melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis. 9
Sejatinya  penyertaan  menuntut  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku-pelaku yang terlibat baik secara fisik maupun secara psikis, baik secara langsung maupun yang tidak langsung. Seperti pada sebuah kasus pembunuhan berencana yang termuat dalam putusan  Nomor  2/Pid.B/2021/PN.Gdt  Jo  56/Pid/2021/PT,  seorang  terdakwa  RC melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  bersama  dengan  saksi  WL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Jum’at  tanggal  14  Agustus  2020,  sekitar  pukul  18.30  WIB,  saksi  WL  datang  kerumah
7 Adami Chazawi. (2013). Kejahatan Terhadap Tubuh  Nyawa. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82.
8 Adami  Chazawi.  (2014).  Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  3:  Percobaan  dan  Penyertaan.  Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 71.
9 Ibid, hlm. 73.
terdakwa  RC  dengan  maksud  membicarakan  rencana  untuk  melakukan  pembunuhan terhadap  korban  DA  (alm)  yang  merupakan  pacar  dari  saksi  WL, dimana  korban  DA (alm)  sedang  mengandung  dan  meminta  pertanggung  jawaban  kepada  saksi  WL. Kemudian  pada  saat  itu  saksi  WL  memberikan  ide  kepada  terdakwa  RC  untuk menggantung  korban  DA  (alm)  di  pohon,  kemudian  saat  itu  saksi  WL  tidak menemukan  pohon  untuk  menggantung  korban  DA  (alm),  tidak  lama  kemudian terdakwa  RC  memberikan  ide  lagi  kepada  saksi  WL  untuk  menujah  korban,  namun saksi  WL  tidak  berani,  bahkan  terdakwa  RC  sendiri  juga  tidak  berani,  kemudian terdakwa memberi saran yang ketiga kepada saksi WL untuk mengikat tangan dan kaki korban  kemudian  dibuang  ke  sungai.  Kemudian  Saksi  WL  dan  terdakwa  RC  janjian untuk  melakukan  aksinya  pada  tanggal  20  Agustus  2020,  sebelumnya  saksi  WL  telah menjelaskan  kepada  korban  DA  (alm)  untuk  melakukan  ritual  menggugurkan kandungan pada tanggal 20 Agustus itu juga.
Sekitar  pukul  18.30  Saksi  WL  menjemput  terdakwa  RC  dirumahnya,  dan kemudian  Saksi  WL  dan  terdakwa  RC  menjemput  korban  DA  (alm),  dengan berboncengan bertiga Saksi WL dan terdakwa RC membawa korban DA (alm) menuju kerunah  bibi  saksi  WL,  sesampainya  dirumah  bibi  saksi  WL,  Saksi  WL  dan  terdakwa RC  sempat  untuk  menggilir  menyetubuhi  korban  DA  (alm)  diruang  tamu  rumah  bibi saksi WL. Kemudian sekitar pukul 20.40 saksi WL, terdakwa RC, dan korban DA (alm) berboncengan  tiga  kembali,  dengan  posisi  korban  DA  (alm)  ditengah,  tidak  lama berkendara  sekitar  pukul  21.30  saksi  WL  menemukan  tempat  yang  dianggap  aman yaitu  didekat  jembatan  Jambu  Alas  Pinggir  Sungai  Ledeng  Desa    Bumi  Agung, Kecamatan  Tegineneng,  Kabupaten  Pesawaran,  kemudian  saksi  WL  menjelaskan kepada  korban  DA  (alm)  untuk  melakukan  ritual  menggugurkan  kandungannya ditempat  tersebut,  Saksi  WL  dan  terdakwa  RC  segera  mengikat  kedua  tangan  dan kedua  kaki  korban  DA  (alm),  melihat  korban  DA  (alm)  berontak  dan  berteriak  minta tolong,  lalu  Saksi  WL  dan  terdakwa  RC  langsung  berusaha  melemparkan  korban  DA (alm) ke sungai ledeng, namun upaya pertama dari Saksi WL dan terdakwa RC belum berhasil.
Setelah  dilempar  ke  sungai  ledeng,  korban  DA  (alm)  masih  bisa  naik  ke  atas daratan,  kemudian  Saksi  WL  dan  terdakwa  RC  melakukan  upaya  berikutnya  dengan cara  melemparkan  badan  korban  DA  (alm)    ke  tengah  sungai  ledeng  hingga  terjebur dan tenggelam di sungai ledeng, sehingga menyebabkan korban DA (alm) beserta janin dalam  kandungannya  meninggal  dunia  akibat  kekurangan  oksigen.  Hakim  dalam Putusan  Nomor  2/Pid.B/2021/PN.Gdt  Jo  56/Pid/2021/PT  menyatakan  terdakwa terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  turut  serta  melakukan  tindak  pidana pembunuhan  berencana.  Perbuatan  terdakwa  diatur  dan  diancam  pidana  Pasal  340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai  berikut  yaitu  apa  sajakah  faktor-faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak pidana  pembunuhan  berencana  (Studi  Putusan  Nomor  2/Pid.B/2021/PN.Gdt  Jo 56/Pid/2021/PT), bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana  (Studi  Putusan  Nomor  2/Pid.B/2021/PN.Gdt  Jo  56/Pid/2021/PT)  dan bagaimanakah  pertimbangan  hakim  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT).

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat  dari  kekaburan  norma 10 ,  menggunakan  pendekatan:  statute  approach, conceptual  approach,  serta  analytical  approach.  Tehnik  penelusuran  bahan  hukum menggunakan  tehnik  studi  dokumen,  serta  analisis  kajian  menggunakan  analisis kualitatif.
10 Diantha ,  I.  M.  P.  (2016). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori  Hukum. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor  Penyebab  Pelaku  Melakukan  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)
Ketika  dikatakan  bahwa  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  dan diancam  dengan  pidana  barangsiapa  yang  melakukannya,  maka  unsur-unsur  tindak pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun  pasif  yang  berakibat  pada  timbulnya  suatu  hal  atau  keadaan  yang  dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dengan pengertiannya yang formil maupun yang materil. Ketiga, adanya hal-hal  atau  keadaan  tertentu  yang  menyertai  terjadinya  kelakuan  dan  akibat  yang dilarang oleh hukum.
Pengertian Tindak Pidana Menurut Simons, tindak pidana atau strafbaarfeit adalah suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana  oleh  Undang-Undang, bertentangan  dengan  hukum  dan  dilakukan  dengan  kesalahan  oleh  seseorang  yang mampu  bertanggung  jawab.  Dari  rumusan  dapat  terlihat  untuk  adanya  suatu strafbaarfeit  itu  disyaratkan  bahwa  disitu  harus  terdapat  suatu  tindakan  yang  dilarang atau  pun  yang  diwajibkan  oleh  Undang-Undang,  di  mana  pelanggaran  terhadap larangan  atau  kewajiban  itu  telah  dinyatakan  sebagai  suatu  tindakan  yang  dapat dihukum.  Agar  sesuatu  tindakan  itu  dapat  dihukum,  maka  tindakan  tersebut  harus memenuhi  semua  unsur  dari  delik  seperti  yang  dirumuskan  dalam  Undang-Undang. Setiap strafbaarfeit itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.
Pidana  lebih  tepat  didefinisikan  sebagai  suatu  penderitaan  yang  sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum  (sanksi)  baginya  atas  perbuatannya  yang  telah  melanggar  larangan  hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana strafbaarfeit. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum  pidana,  yang  apabila  dilaksanakan  tiada  lain  adalah  berupa  penderitaan  atau rasa  tidak  enak  bagi  yang  bersangkutan  disebut  terpidana.  Tujuan  utama  hukum pidana  adalah  ketertiban,  yang  secara  khusus  dapat  disebut  terhindarnya  masyarakat
dari  perkosaan-perkosaan  terhadap  kepentingan  hukum  yang  dilindungi. Mencantumkan  pidana  pada  setiap  larangan  dalam  hukum  pidana,  disamping bertujuan  untuk  kepastian  hukum  dan  dalam  rangka  membatasi  kekuasaan  Negara juga  bertujuan  untuk  mencegah  bagi  orang  yang  berniat  untuk  melanggar  hukum pidana.
Faktor terjadinya tindak pidana antara lain :
a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
b. Faktor ekonomi
c. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.
Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan:
a. Faktor  kejiwaan  individu  itu  sendiri  dapat  menyebabkan  kejahatan  seperti  daya emosional, rendahnya mental, sakit hati.
b. Faktor  sarana  dan  fasilitas  juga  berpengaruh  pada  era  globalisasi  seperti  saat sekarang ini. 11
Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kejahatan:
a. Faktor  Kurangnya  Kontrol  Sosial  Faktor  kurangnya  kontrol  sosial  yaitu  kurangnya kontrol  internal  yang  wajar  dari  pihak  atau  lingkungan  dalam  keluarga  yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal  yang  mana  masyarakat  tidak  memperdulikan  akan  kejadian-kejadian kejahatan  yang  terjadi  di  sekitarnya,  hilangnya    kontrol  tersebut  dan  tidak  adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud.
b. Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola prilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah :
a) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
b) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
11 M.  Choirul  Anam  Dan  Muhammad  Hafiz.  (2015).  Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)
Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. Bandung: Remadja Karya,  hlm. 10.

## c) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan; 12
Faktor  rendahnya  budi  pekerti,  faktor  ini  menyebabkan  pelaku  kejahatan  tidak dapat  berfikir  dengan  menggunakan  akal  budinya  ketika  melakukan  kejahatan. Rendahnya etika yang dialami oleh pelaku disebabkan karena kurangnya kontrol sosial dalam  lingkungan  maupun  keluarga.  Selanjutnya  faktor  yang  terakhir  adalah rendahnya iman, faktor ini merupakan faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak  memiliki  iman  yang  kuat.  Orang  yang  imannya  lemah  cenderung  mudah terpancing  emosinya  untuk  melakukan  kejahatan.  Kejahatan  merupakan  suatu  yang bertentangan  dengan  Norma  dan  Undang-Undang,  untuk  mengetahui  kenapa  sering sekali  terjadinya  tindak  kejahatan  kita  harus  terlebih  dahulu  mengetahui  mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.
Perilaku  teman-teman  dekat  merupakan  sarana  yang  paling  baik  untuk  memprediksi apakah  perilaku  seorang  anak  muda  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  ataukah perilaku  menyimpang.  Teori  ini  menghubungkan  penyimpangan  dengan  ketidak mampuan  untuk  menghayati  nilai  dan  norma  yangdominan  di  masyarakat. Ketidakmampuan  mungkin  disebabkan  oleh  sosialisasi  dalam  kebudayaan  yang menyimpang.  Berdasarkan  perkara  dengan  Putusan  Nomor  2/Pid.B/2021/PN.Gdt  Jo 56/Pid/2021/PT. faktor yang  mempengaruhi terjadinya pembunuhan berencana ialah Faktor  internal  adalah  faktor  yang  berasal  dari  dalam  diri  pelaku  tindak  pidana itu  sendiri,  tanpa  paksaan  dari  faktor  luar  dirinya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  keadaan kejiwaan  atau  psikologis  pelaku  erat  kaitannya  dengan  asumsi  bahwa  kecenderungan setiap  manusia  berperilaku  menyimpang.  Faktor  ini  menitik  beratkan  daripada  dasar pemikiran  yang  spontan  timbul  dalam  diri  seseorang. 13 Dari  faktor  internal  tersebut dapat  kita  kaitkan  dengan  putusan  hakim  bahwa  karena  korban  mengandung  anak terdakwa  yang  merupakan  hasil  dari  perbuatan  hubungan  intim  tanpa  pernikahan,
12 Ibid. hlm. 12
13 Erlina, B., Prasetyawati, S. E.,  Yolanda, N. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk). Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol.4 No.1, hlm.153
korban  meminta  pertanggungjawaban  tetapi  terdakwa  memaksa  korban  untuk menggugurkan, kemudian korban tidak ingin menggugurkan anaknya dari pernyataan korban  tersebutlah  sehingga  terdakwa  merencanakan  pembunuhan  kepada  korban dengan membuang korban ke sungai. Faktor inilah yang menyebakan terjadinya tindak pidana.  Memiliki  emosi  yang  susah  dikendalikan  seringkali  tanpa  berfikir  dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang baik atau buruk dan dampak  yang  akan  ditimbulkan  dari  suatu  perbuatan  tersebut  dapat  merugikan  diri sendiri maupun orang lain.
2. Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu  mekanisme  hukum  dimana  setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam  Undang-undang,  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatan  sesuai  dengan kesalahannya.  Istilah  hukum  pidana  bermakna  jamak.  Dalam  hukum  pidana  konsep pertanggungjawaban  itu  merupakan  konsep  sentral  yang  dikenal  dengan  ajaran kesalahan.  Dalam  bahasa  latin  ajaran  kesalahan  dikenal  dengan  sebutan  (mens  rea). Doktrin  (mens  rea)  dilandaskan  pada  suatu  perbuatan  yang  mengakibatkan  seseorang bersalah  sesuai  jika  pikiran  orang  itu  jahat.  Dalam  bahasa  Inggris  doktrin  tersebut dirumuskan  dengan  (an  azt  does  not  make  a  person  guilty;  unless  the  mind  is  legally blameworthy).  Berdasarkan  asas  tersebut,  ada  dua  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk dapat  memidana  seseorang,  yaitu  ada  perbuatan  lahiriah  yang  terlarang/perbuatan pidana actus reus, dan ada sikap batin jahat/tercela (mens rea).
Dipidananya  seseorang  tidaklah  cukup  apabila  orang  itu  telah  melakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  bersifat  melawan  hukum.  Jadi meskipun  perbuatan  tersebut  memenuhi  rumusan  delik  dalam  undang-undang  dan tidak  dibenarkan,  namun  hal  tersebut  belum  memenuhi  syarat  penjatuhan  pidana. Untuk  pemidanaan  masih  perlu  adanya  syarat  untuk  penjatuhan  pidana,  yaitu  orang yang  melakukan  perbuatan  itu  mempunyai  kesalahan  atau  bersalah.  Orang  tersebut harus  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  atau  jika  dilihat  dari  sudut
perbuatannya,  perbuatannya  baru  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  orang tersebut.
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheidatau  criminal  responsibility  yang  menjurus  kepada  pemidanaan  pelaku dengan  maksud  untuk  menentukan  apakah  seseorang  Terdakwa  atau  tersangka dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindakan  pidana  yang  terjadi  atau  tidak.  Untuk dapat  dipidananya  si  pelaku,  diharuskan  tindak  pidana  yang  dilakukannya  itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.
Dilihat  dari  sudut  terjadinya  tindakan  yang  dilarang,  seseorang  akan dipertanggungjawabkan  atas  tindakan-tindakan  tersebut,  apabila  tindakan  tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk  pidana  yang  dilakukannya.  Dan  dilihat  dari  sudut  kemampuan  bertanggung jawab  maka  hanya  seseorang  yang  mampu  bertanggung  jawab  yang  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya.  Pertanggungjawaban  pidana  menjurus kepada  pemidanaan  petindak,  jika  telah  melakukan  sesuatu  tindak  pidana  dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut  terjadi  suatu  tindakan  yang  terlarang  (diharuskan),  seseorang  akan bertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Ditinjau dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat di pertanggungjawab- pidanakan.
Dalam  hukum  pidana,  tanggung  jawab  merupakan  konsep  sentral  yang  dikenal sebagai  doktrin  kesalahan.  Dalam  bahasa  Latin,  doktrin  kesalahan  dikenal  sebagai Menzrea. Doktrin Menzrea didasarkan pada tindakan yang membuat seseorang berdosa jika pikiran  itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin  dirumuskan sebagai berikut: tidak membuat  siapa  pun  bersalah.  Jika  alasannya  tidak  bertanggung  jawab  secara  hukum. Berdasarkan prinsip ini, dua syarat  harus dipenuhi agar seseorang dinyatakan bersalah. Artinya,  ada  perbuatan  lahiriah/tindak  pidana  (actus  reus)  yang  dilarang  dan    sikap batin yang jahat/merendahkan. 14
14 Mahrus Ali. (2012).  Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta:Sinar Grafika,  hlm.155
Dipidananya  seseorang  tidaklah  cukup  apabila  orang  itu  telah  melakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  bersifat  melawan  hukum.  Jadi meskipun  perbuatan  tersebut  memenuhi  rumusan  delik  dalam  undang-undang  dan tidak  dibenarkan,  namun  hal  tersebut  belum  memenuhi  syarat  penjatuhan  pidana. Untuk  pemidanaan  masih  perlu  adanya  syarat  untuk  penjatuhan  pidana,  yaitu  orang yang  melakukan  perbuatan  itu  mempunyai  kesalahan  atau  bersalah.  Orang  tersebut harus  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  atau  jika  dilihat  dari  sudut perbuatannya,  perbuatannya  baru  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  orang tersebut.
Dari  perspektif  subjek,  penegakan    dapat  dilakukan  oleh  subjek  yang  luas,  dan juga  dapat    diartikan  sebagai  upaya  penegakan    oleh  subjek  dalam  arti    terbatas  atau sempit. Dalam arti luas,  semua badan hukum dalam setiap hubungan hukum ikut serta dalam  proses  penegakan  hukum.  Seseorang  yang  menegakkan  suatu  aturan,  atau melakukan  atau tidak melakukan sesuatu  berdasarkan  aturan hukum yang berlaku, berarti  dia  sedang  melaksanakan  atau  menegakkan  aturan  hukum  tersebut.  Dalam pengertian  subyek  yang  sempit,    penegakan    hanya  diartikan  sebagai  upaya  aparat penegak  hukum  tertentu  untuk  menjamin  dan  menjamin  agar  supremasi  hukum berfungsi dengan baik. Aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan pemaksaan bila diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. 15
Pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  atau  yang  juga  disebut  (criminal responsibility) artinya: “Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana disitu belum berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah  dilakukan”.  Mempertanggungjawabkan  atas  suatu  perbuatan  berarti  untuk menentukan  pelaku  salah  atau  tidak.  Dalam  teori  hukum  pidana  dikenal  ada  2  (dua) macam kesalahan, yaitu :
a. Dolus (kesengajaan)
Untuk menentukan kesengajaan ada dua teori yaitu:
1. Teori kehendak, intinya kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkanunsur- unsur  tindak  pidana  dalam  rumusan  undang-undang  dan  tujuan  tersebut tercapai yang dikehendaki pembuat.
2. Teori  pengetahuan,  intinya  sengaja  berarti  dapat  dimengerti  berdasarkan pemikiran si pembuat atau dapat membayangkan berdasarkan pengetahuannya akan  timbul  akibat  perbuatannya  dan  ternyata  akibat  tersebut  benar-benar terjadi.
b. Culpa/kealpaan
Yaitu kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu  suatu  macam  kesalahan  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  seberat  seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati atau karena kecerobohannya, sehingga berakibat tidak disengaja terjadi.
Berdasarkan dua teori tersebut, ada dua corak/ jenis kesengajaan, yaitu :
a) Teori kehendak menghasilkan dua jenis/corak kesengajaan yaitu :
a. Sengaja dengan maksud atau kesengajaan dengan maksud (dolus directus) yaitu si pembuat  menghendaki  akibat  yang  memang  dituju  dan  akibattersebut  benar- benar  terjadi.  Dalam  rumusan  Undang  -  Undang  pidana,  jenis  kesengajaan tersebut masuk dalam tindak pidana sengaja atau bahkan rencana.
b. Kesengajaan  dengan  dasar  kepastian  atau  sengaja  dengan  kepastian  (opzetmet noodzakelijkheids  bewustzijn)  yaitu  si  pembuat  mengetahui  dan  menyadari  akan menimbulkan  akibat  lain  sebelum  perbuatan  yang  dituju  tercapai.  Dalam rumusan Undang-undang pidana jenis kesengajaan tersebut masuk dalam tindak pidana dengan pemberatan.
b) Teori pengetahuan
Berdasarkan  teori  pengetahuan  menghasilkan  bentuk  kesengajaan  dengan  sadar kemungkinan  atau  sering  disebut  sebagai  sengaja  dengan  kemungkinan  (dolus eventualis), apabila si pembuat dapat membayangkan atau berdasarkan pengetahuannya
kemungkinan akan menimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi. 16 Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP dirumuskan bahwa pertanggungjawaban  pidana  adalah  diteruskannya  celaan  yang  objektif  pada  tindak pidana  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Secara  subjektif  kepada  pembuat yang  memenuhi  syarat-syarat  dalam  undang-undang  pidana  untuk  dapat  dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana  atau  dikenakannya  suatu  pidana,  maka  harus  ada  unsur  kesalahan  berupa kesengajaan atau kealpaan. 17
Jadi,  di  samping  orang  telah  melakukan  tindak  pidana  masih  diperlukan kesalahan  padanya.  Asas  pertanggungjawaban  pidana  berbunyi:  “Tiada  pidana  tanpa kesalahan”  asas  ini  oleh  masyarakat  Indonesia  dijunjung  tinggi  dan  akan  dirasakan bertentangan  dengan  rasa  keadilan  jika  ada  orang  tidak  bersalah  dijatui  pidana. Berdasarkan  perkara  pada  penelitian  ini  terdakwa  mempertanggungjawabkan perbuatannya  dengan  berdasarkan  ,  Pasal  340  KUHP  Juncto  pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP.  Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  Pidana  yang  dijatuhkan  serta  memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

## 3. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)
Putusan hakim merupakan puncak  dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili  oleh  hakim.  Hakim  memberikan  keputusannya  mengenai  hal-hal  sebagai berikut,  keputusan  mengenai  peristiwanya,  apakah  terdakwa  telah  melakukan perbuatan  yang  di  tuduhkan  kepadanya.  Keputusan  mengenai  hukumnya,  apakah perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  itu  merupakan  suatu  tindak  pidana  dan  apakah terdakwa  bersalah  dan  dapat  di  pidana.  Keputusan  mengenai  pidananya,  apabila terdakwa  memang  dapat  di  pidana.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
16 Suharto R.M. (1996).  Hukum Pidana Materiil. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106 17 S.R. Sianturi. 1996. Asas - Asas Hukum Pidana dan Penerapannya. Jakarta:Cetakan IV, hlm. 61
Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan  juga  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  hukuman  yang  lebih  tinggi  dari  batas maksimal  hukuman  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang.  Dalam  memutus putusan,  ada  beberapa  teori  yang  dapat  digunakan  oleh  hakim.  oleh  hakim  dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:
1) Teori  Keseimbangan  yaitu  keseimbangan  antara  syarat-syarat  yang  ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2) Teori  Pendekatan  Seni  dan  Intuisi  Penjatuhan  putusan  oleh  hakim  merupakan diskresi  atau  kewenangan  dari  hakim.  Sebagai  diskresi,  dalam  penjatuhan putusan,  hakim  akan  menyesuaikan  dengan  keadaan  dan  hukuman  yang  wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan  pihak  yang  berperkara,  yaitu  penggugat  dan  tergugat,  dalam  perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan,  hakim  mempergunakan  pendekatan  seni,  lebih  ditentukan  oleh  instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
3) Teori  Pendekatan  Keilmuan  Titik  tolak  dari  ilmu  ini  adalah  pemikiran  bahwa proses  penjatuhan  pidana  harus  dilakukan  secara  sistematik  dan  penuh  kehati- hatian  khususnya  dalam  kaitannya  dengan  putusan-putusan  terdahulu  dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4) Teori  Pendekatan  Pengalaman  Pengalaman  dari  seorang  hakim  merupakan  hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.  Teori  ini  didasarkan  pada  landasan  filsafat  yang  mendasar  yang mempertimbangkan  segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  pokok  perkara  yang  di sengketakan  kemudian  mencari  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan dengan  pokok  perkara  yang  disengketakan  sebagai  dasar  hukum  dalam penjatuhan  putusan  serta  pertimbangan  hakim  harus  didasarkan  pada  motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
5) Teori Kebijaksanaan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. 18
Maka  berdasarkan  penjelasan  diatas  pertimbangan  Hakim  Berdasarkan  Putusan Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT. Menimbang, bahwa setelah Pengadilan  Tinggi  mempelajari  dengan  seksama  berkas  perkara  dan  salinan  resmi putusan  Pengadilan  Negeri  Gedong  Tataan  tanggal  24  Maret  2021  Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gdt., serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi  berpendapat  bahwa  pertimbangan  hukum  Pengadilan  Negeri  Gedong  Tataan mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Turut  serta melakukan  Pembunuhan  Berencana”  sebagaimana  dalam  dakwaan  Alternatif pertama  Primair  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa,  dan  pertimbangan  Hakim tingkat  pertama  tersebut  diambil  alih  dan  dijadikan  sebagai  pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.
Menimbang, bahwa tentang memori banding tersebut mengenai alasan penjatuhan pidana  kepada  Terdakwa  telah  dipertimbangkan  Pengadilan  Negeri  dan atas  pertimbangan  tersebut  Majelis  Hakim  tingkat  banding  sependapat,  dan  oleh karenanya  memori  banding  tersebut  tidak  perlu  dipertimbangkan  lebih  lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,  maka  putusan  Pengadilan  Negeri  Gedong  Tataan  tanggal  24  Maret  2021 Nomor  2/Pid.B/2021/PN  Gdt.,  yang  dimintakan  banding  tersebut  haruslah dikuatkan.
18 Sudikno Mertokusumo. (2014). Teori Hukum (Edisi Revisi). Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, hlm. 24
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-Saksi,  keterangan  Para Terdakwa  dan  dihubungkan  pula  dengan  adanya  barang  bukti  yang  diajukan  di persidangan  serta  memperhatikan  Bukti  Surat  yang  diajukan  di  persidangan  yang masing-masing  alat  bukti  tersebut  saling  berkesesuaian  satu  sama  lain,  maka  telah diperoleh  fakta-fakta  hukum.  Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  telah terdapat keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan pembunuhan berencana sesuai  dengan  perannya  masing-masing  yang  saling  melengkapi  yang  terdiri  atas  3 (tiga)  orang  lebih  yang    bertindak  bersama  dengan  tujuan  melakukan  suatu  tindak pidana  pembunuhan  berencana  yang  telah  memenuhi  seluruh  unsur  dalam  Pasal  340 KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas  maka  Terdakwa telah  memenuhi  seluruh  unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  340  KUHP  Juncto  pasal  55 ayat  (1)  ke-1  KUHP  dan  karenanya  berdasarkan  fakta-fakta  hokum  dan  keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
Menjatuhkan  suatu  putusan,  bagi  Hakim  adalah  sesuatu  proses  yang  kompleks dan  sulit.  Paling  tidak,  sebelum  menjatuhkan  Putusannya,  seorang  Hakim  terlebih dahulu  menganalisis  perbuatan  pidana,  lalu  menganalisis  tanggung  jawab  pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya  peristiwa  konsret  yang  diajukan  kepadanya),  lalu  mengkualifikasi (menggolongkan peristiwa konret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti  apa),  hingga  akhirnya  mengkonstituir  (menetapkan  hukum  bagi  perisitiwa tersebut).  Pembentukan  hukum  harus  memperhatikan  hukum  yang  hidup.  Terdapat perimbangan  antara  hukum  tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis.  Perkembangan  hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah. 19
19 Zainab  Ompu  Jainah.  (2012).  Penegakan  Hukum  Dalam  Masyarakat.  Jurnal  R    D,  Vol.3,  No  2, hlm. 1

## D. PENUTUP
Seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  pasti  dilatarbelakangi  oleh  penyebab yang  berlainan  satu  samalainnya.  Teori-teori  tentang  penyebab  suatu  tindak  pidana sangat banyak ditemukan oleh para sarjana, dimana pendapat yang satu sama lainnya salingberbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkotika. Di antara faktor tersebut antara lain adalah: pertama adalah faktor individu, antara lain karena kepribadian, dan persoalan internal.
Dilihat  dari  sudut  terjadinya  tindakan  yang  dilarang,  seseorang  akan dipertanggungjawabkan  atas  tindakan-tindakan  tersebut,  apabila  tindakan  tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk  pidana  yang  dilakukannya.  Dilihat  dari  sudut  kemampuan  bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya.  Tindak  pidana  jika  tidak  ada  kesalahan adalah  merupakan  asas  pertanggungjawaban  pidana,  oleh  sebab  itu  dalam  hal dipidananya  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang  telah diancamkan  ini  tergantung  dari  soal  apakah  dalam  melakukan  perbuatan  ini  dia mempunyai kesalahan.
Pertimbangan  hakim  terdiri  dari  pertimbangan  yuridis  dan  fakta-fakta  dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Agar putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim wajib membuat  pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang  dipergunakan  dalam  mengutus perkara  nya  demi  mencegah  subjektivitas,  dimana  beberapa  pertimbangannya  adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Adami Chazawi. (2013). Kejahatan Terhadap Tubuh  Nyawa. Jakarta: Rajawali Pers.
Adami  Chazawi.  (2014).  Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  3:  Percobaan  dan  Penyertaan. Jakarta: Rajawali Pers.
Diantha ,  I.  M.  P.  (2016). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2020). Edisi Kelima, Aplikasi Luring.
Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta:Rineka Cipta.
Mahrus Ali. (2012).  Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
M.  Choirul  Anam  Dan  Muhammad  Hafiz.  (2015).  Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. Bandung: Remadja Karya.
Suharto R.M. (1996).  Hukum Pidana Materiil. Jakarta:Sinar Grafika.
S.R. Sianturi. (1996). Asas - Asas Hukum Pidana dan Penerapannya. Jakarta: Cetakan IV.
Sudikno Mertokusumo. (2014). Teori Hukum (Edisi Revisi). Yogyakarta:Cahaya Atma Zainab Ompu Jainah. (2009). Viktimologi. Depok:Raja Grafindo Persada.

## Jurnal:
Bambang Hartono. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2.
Erlina, B., Prasetyawati, S. E.,  Yolanda, N. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap  Tindak  Pidana  Pengangkutan  Satwa  Yang  Dilindungi  Dalam  Keadaan  Hidup Secara  Ilegal  (Studi  Putusan  Nomor  592/Pid.  B/Lh/2020/Pn.  Tjk).  Widya  Yuridika Jurnal Hukum, Vol.4 No.1.
Wahyunita,  Ais,  and  Melisa  Safitri.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Penipuan  Dalam  Jual  Beli  Tambak  Udang.  Indonesian  Journal  of  Law and Islamic Law Vol.3, No.1.
Zainab Ompu Jainah.(2012).Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal R  D, Vol.3, No 2.