Kontrak Non Competition Clause Terhadap Perusahaan Franchise
Munira 1 , Kasjim Salenda 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : rezaanugerahrazak@gmail.com

## Abstrak
Studi ini bertujuan mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah kalusula dalam Kontrak Non  Competition  Clause terhadap  para  pihak  diperusahaan  franchise  dikota MAKASSAR  (BURGER  KING)  dan  bagaimana  pelaksanaan  serta  perlindungan  hukum terhadap  para  pihak  dalam  perjanjian  kontrak Non  Competition  Clause pada  perusahaan Franchise  di  Kota  MAKASSAR  (BURGER  KING).  Data  penelitian  yang  digunakan  yaitu lapangan. Penelitian ini dilakukan di restaurant Burger King berlamat di Jl. Tun abd Razak Kota  MAKASSAR.  Hasil  penelitian  Menunjukan  Bahwa  Klausula  dalam  Kontrak Non Conpetition Clause berisi seorang pekerja tidak dapat bekerja di perusahaan yang sama atau merupakan  kompetitior  tersebut  dan  tidak  boleh  membuka  usaha  yang  sama  dengan perusahaan  Burger  King.  Dan  perlindungan  Hukum  kedua  belah  pihak.Seorang  karyawan atau mantan karyawa tidak dapat membocorkan rahasia perusahaan sesuai dengan undang- undang  rahasia  dagang.Karyawan  dapat  membatalkan  kapanpun  perjanjian  kontrak  kerja apabila merasa hak-hak konstitutusinya di renggut oleh perusahaan.

## Kata kunci : kontrak kerja, Non Competition Clause, perlindungan hukum, klausula

## Abstract
This  study  aims  to  raise  the  issue  of  how  callusula  is  in  the  Non  Competition  Clause Contract  for  the  parties  in the  MAKASSAR  franchise company  (BURGER  KING)  and  how the  implementation  and  legal  protection  of  the  parties  in  the  Non  Competition  Clause contract  agreement  at  the  Franchise  company  in  MAKASSAR  City  (BURGER  KING).  The research data used is the field. This research was conducted at the Burger King restaurant located on Jl. Tun abd Razak, MAKASSAR City. The research results show that the clause in the non-contrition clause contract contains that a worker cannot work in the same company or is a competitor and may not open the same business as the Burger King company. And the  legal  protection  of  both  parties.  An  employee  or  former  employee  cannot  divulge company secrets in accordance with the trade secret law. Employees can cancel at any time the work contract agreement if they feel their constitutional rights are being taken away by the company.

## Keywords: employment contract, Non Competition Clause, legal protection, clauses

## Pendahuluan
Kontrak merupakan terjemahan dari bahasa inggris,  yaitu contract of law, sedangkan dalam bahasa  belanda  disebut  dengan  istilah  overeencomstrecht,  Lawrence  M.Friedman mengartikan  hukum  konrak  adalah  yang  mengatur  aspek  tertentu  dari  pasar  dan  mengatur jenis  perjanjian  tertentu.  Kemudian  menurut  Charles  L.knapp  And  Nathan  M.Crystal mengartikan law  of  contract  is:  Our  Society’s  Legal  mechanism  for  protecting  the expectations  that  arise  from  the  making  of  agreements  for  the  future  exchange  of  various types  of  performance,  such  as  the  compeyance  of  property  (tangible  and  untangible),  the performance  of  sevices,  and  the  payment  of  money, Artinya  hukum  kontrak  adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang  yang bervariasi kinerja pelayanan, dan pembayaran  dengan  uang.  Sedangkan  perjanjian/kontrak  kerja  menurut  pasal  1  angka  14 undang-undang  No.13  Tahun  2003  adalah    perjanjian  antara  pekerja  atau  buruh  dan  pihak perusahaan  atau  pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat  kerja  hak,kewajiban,  para  pihak. Revolusi  PRANCIS  tahun  1795  menjadi simbol  tuntutan  bagi  kelompok  masyrakat  modern yang mulai muncul adalah diproklamasikan keniscayaan persamaan derajat bagi setiap warga negara  dan  kebebasan  berdagang.  Hukum  pada  negara  kemudian  dikodifikasikan  kedalam kitab  undang-undang  yang  dilandaskan  pada  konsep  baru,seperti  kebebasan  melakukan kontrak,  kemutlakan  hak  milik  atas  benda.  Perserikatan  kerja  yang  dianggap  merupakan peninggalan asosiasi perkerja kedalam Gilda-Gilda dihapuskan. Pada  dasarnya  hak-hak para  pekerja  dan  pengusaha/majikan  secara  yuridis  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dan mendapat  perlindungan  yang  sama,  yang  membedakan  hanya  dari  segi  kewajiban, wewenang,  dan  manajerialnya.  Oleh  karena  itu,  kedudukan  majikan  atau  pengusaha  lebih kuat  dibandingkan  dengan  perkerja.  Atas  dasar  itulah,  Undang-Undang  No.  13  tahun  2003 dibentuk  dan  diberlakukan  guna  untuk  melindungi  hak-hak  para  pekerja  yang  terkadang semakin  tidak  berdaya  menghadapi  arus  dan  situasi  ekonomi  dewasa  ini.Misalnya  terkait dengan  perjanjian  kerja  yang  dilakukan  antara  para  pekerja  dan  pengusaha/majikan  yang kemudian  didalam  klausul  perjanjianmencantumkan Non  Competition  Clause atau  klasula non kompetisi, Non Competition Clause adalah sebuah perjanjian yang dimana pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan yang sama ataupun jabatan yang sama di perusahaan lain. 1 yang notabene  perusahaan  itu.,merupakan  saingan  dagang  dari  perusahaan  pengusaha/majikan tersebut,  dalam  hal  ini  pekerja  atau  buruh    bisa  saja  menbatalkan  perjanjian  atau  menolak perjanjian  kerjaitu, hal ini sesuai dengan pasal 52 ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa (Perjanjian kerja harus dibuat atas dasar : Kesepakatan  kedua  bela  pihak,  Kemampuan  atau  kecakapan  melakukan  perbuatan  Hukum,
1 R.joni bambang S , Hukum Ketenaga Kerjaan
adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah    lapangan  .dimana  penelitian  lapangan  yaitu  salah  satu metode  penelitian  atau  prosedur  penelitian  yang  menggunakan  data  deskriptif  berupa  kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  pelaku  yang  dapat  diamati.  Adapun    Penelitian ini  bersifat  sementara  dan  akan  selalu  berkembang  atau  berganti  selama  peneliti  turun  dan meninggalkan  lapangan.  Lokasi  penelitian  adalah  tempat  dimana  penelitan  akan  dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Dalam penelitian ini mengambil lokasi wilayah Pengadilan Agama Sungguminasa, Jl. Andi Mallobassang,  Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa. Memilih lokasi tersebut  karena  dengan  pertimbangan  bahwa  penulis  berdomisili  ditempat  yang  sama  yaitu Kabupaten Gowa, sehingga dalam perolehan data serta waktu, tenaga dan juga biaya dapat di lakukan  seefektif  mungkin.  Jadi  peneliti  menganggap  bahwa  lokasi  tersebut  sangat  tepat untuk melakukan penelitian yang menyangkut tentang “Kontrak Non Competition Clause’'.

## Hasil Penelitian Pembahasan Utama
Adapun kalusula dalam perjanjian kerja burgerking yaitu,     Adapun kalusula dalam perjanjian  kerja  burgerking  yaitu,  Mencamtumkan  Non  Competition  Clause  dalam  kontrak kerja.yang  dimana  Non  Competition  Clause  merupakan  perjanjian  yang  dimana  dalam kalusulanya  mengatakan bahwa seorang pekerja sepakat untuk tidak  bekerja di perusahaan lain yang bergerak dibidang yang sama atau kompetitor dari perusahaan tersebut atau mebuka usaha yang sama dengan perusahaan sebelumnya setelah kontrak kerja antara perusahaan dan pekerja  berakhir.  Pencantuman  Non  Competition  Clause  sebenarnya  tidak  diatur  dalam undang-undang akan tetapi pencantuman Non competiton klausula dalam kontrak kerja kerap kali  dilakukan  oleh  perusahaan  khususnya  perusahaan  Franchise  dikarenakan  perusahaan takut  rahasia  perusahaan  ataupun  rahasia  dagang  dibocorkan  oleh  mantan  karyawan. Meskipun  tidak  diatur  dalam  undang-undang  pencantuman  competition  clause  acap  kali dianggap  membatasi  hak-hak  seorang  pekerja  yang  nota  bene  sudah  dilindungi  oleh konstitusi, bukan hanya itu juga dianggap bertentangan dengan hakikat Undang-undang No. 13  Tahun  300  tentang  ketenaga  kerjaan  dan  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia.  Dalam KUHPerdata  sendiri  mengatur  mengenai  hal  yang  memiliki  kemiripan  dengan  pengertian Non  Competition  Clause,  yaitu  suatu  perjanjian  yang  berlaku  terhadap  pihaknya  setelah berakhirnya  suatuhubungan  kerja  atau  dikenal  dengan  nama  perjanjian  kerja  persaingan ( Concutentie  Beding ).  Pengertian  perjanjian  kerja  persaingan  ini  diatur  dalam  Pasal  1601x KUHPerdata, yang berbunyi: “Suatu perjanjian  antaraperusahaan dan pekerja , dengan mana pihak yang belakangan ini dibatasi dalam kekuasaannya untuk setelah berakhirnya hubungan kerja melakukan pekerjaan dengan sesuatu cara, hanyalah sah apabila janji itu dibuat dalam suatu perjanjian tertulis atau dalam suatu reglemen, dengan seorang buruh yang dewasa. Dari
2 Https://docplayer.info/35223235-Perlindungan hukum yerhadap tenaga kerja berkaitan dengan adanya noncompetition clause
`
pengertian  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata memperbolehkan  penggunaan  perjanjian  yang  berisikan  pembatasan  kekuasaan  terhadap suatu pihak setelah berakhirnya hubungan kerja.Namun tentu saja pembatasan tersebut tetap tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  khususnya undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dan undang-undang Hak Asasi Manusia. Model klausul-non kompetisi yang menurut peneliti terdapat asas proporsionalitas didalamnya  adalah  dengan  memberikan  pembatasan  yang  logis  mengenai  larangan  bekerja bagi  mantan  karyawan  perusahaan  pasca  pemutusan  hubungan  kerja.  Dalam  waktu  tertentu pekerja  tidak  diperbolehkan  bekerja  di  perusahaan  tertentu  seharusnya  pekerja  diberikan kompensasi baik berbentuk uang ataupun bentuk lainnya.Agar selama waktu yang ditentukan tersebut  pekerja  masih  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Klausul  non-kompetisi  tidak termasuk  sebagai  kesepkatan  tertulis  untuk  menjagarahasia  dagang  yang  dimaksud  dalam Pasal  13  Undang-Undang  Rahasia  Dagang  karena  tidak  memenuhi  unsur  kewajiban  untuk menjaga rahasia dagang. 3

## Pembahasan Kedua

## Bentuk-bentuk perlindungan hukum
Menurut Philipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terbagi menjadi 2 yaitu bersifat Preventif dan Represif.

## 1. Bersifat Preventif
Dalam  perlindungan  hukum  preventif  subjeck  hukum  diberikan  kesempatan  dan  keleluasan untuk mengajukan pendapatnya atau keberatan sebelum ada suatu keputusan pemerintah yang tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa bersifat definitif adanya perlindungan hukum pereventif  pemerintah  terdorong  untuk  bersifat  hati-hati  dalam  bertindak  dan  mengambil keputusan yang berdasar atas kewenangan diskresi.

## 2. Bersifat Represif
Perlindungan  hukum  yang  reprsif  adalah  perlindungan  yang  dilakukan  untuk menyelesaikan  atau  menanggulagi  suatu  peristiwa  atau  kejadian  yang  telah  terjadi  yaitu pelanggaran,  dalam  perlindungan  hukum  secara  repsresif  maka  pemberian  sanksi  jelas  dan tegas  bagi  para  pelaku  yang  melanggar  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Salah  satu  tujuan  perusahaan  mencantumkan  Non  Competition  Clause  dalam  perjanjian adalah  untuk  melindungi  rahasia  perusahaan  terhadap  para  kompetitor,  Dalam  wawancara pencantuman  klasul  non-kompetisi  awam  dilakukan  oleh  pengusaha  karena  kekhawatiran pengusaha bahwa mantan karyawannya akan membocorkan rahasia dagang milik perusahaan, besarnya    karyawan  dan  kegiatan  usaha  serta  rumitnya  persaingan  bisnis  baik  itu  secara nasional  maupun  internasional,  padahal  rahasia  perusahaan  dalam  hal  ini  terkait  dengan
3 U ndang-Undang No 30 Tahun 2000, Tentang Rahasia dagang
rahasia  dagang  dalam  ruang  lingkup  HAKI  secara  otomatis  dilindungi  tanpa  perlu  adanya suatu perjanjian. Rahasia dagang telah dilindungi secara otomatis oleh UU Rahasia Dagang, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  17  Undang-Undang  tersebut.  Cara  perusahaan mengontrol  dan  mengelola  rahasia  perusahaan  tidak  lepas  dari  pengaruh  para  pekerjanya, salah satu cara untuk melindungi kerahasiaan perusahaan terhadap para pekerja bukan hanya mencantumkan  Non  Competition  Clause  akan  tetapi  juga  menambahkan    kerahasiaan perusahaan  dalam  perjanjian  kerja  atau  biasa  disebut  dengan  istilah  confidental  contract. 4 Klausul non-kompetisi merupakan suatu klausul larangan dan merupakan prestasi, dalam hal ini  adalah  prestasi  untuk  tidak  berbuat  sesuatu  ( of  nien  to  doen ),  artinya  pihak  yang  satu berkewajiban  untuk  tidak  berbuat  suatu  perbuatan  yang  diperjanjikan.  Apabila  salah  satu pihak  melakukan  perbuatan  yang  dalam  perjanjian  disepakati  bahwa  ada  kewajiban  bagi dirinya  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  tersebut,  maka  pihak  tersebut  telah  melakukan wanprestasi.  Larangan  tersebut  berupa  tidak  diperbolehkannya  seorang  pekerja  menerima pekerjaan  atau  bekerja  atau  membangun  perusahaan  yang  bergerak  pada  bidang  yang  sama dengan  perusahaan  dimana  pekerja  tersebut  bekerja  sebelumnya.  Hal  ini  dilarang  karena adanya kekhawatiran dari perusahaan bahwa mantan pekerjanya tersebut akan membocorkan segala  informasi  penting  perusahaan  baik  rahasia  dagang,  maupun  informasi  lainnya  yang bersifat  rahasia  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  perusahaan  dan  mengancam  posisi perusahaan terhadap pesaingnya. 5
Terhadap  klausul  non-kompetisi,  sebenarnya  negara  secara  otomatis  telah  memberikan perlindungan bagi pekerja karena klausul tersebut dapat dikatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian  yakni bertentangan dengan perundang- undangan.  Arti  dari  batal  demi  hukum,  berakibat  perjanjian  yang  dibuat:  Dianggap  tidak pernah ada, Perjanjian yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, Dengan demikian perjanjian yang batal demi hukum, sejak semula perjanjian itu dibuat sama sekali  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  atau  tidak  berlaku  sehingga  tidak  perlu adanya permintaan pembatalan kepada pengadilan. Atas perjanjian kerja yang berisi klausul non-kompetisi  dan  memberatkan  pihak  pekerja  dapat  melakukan  upaya-upaya  hukum  demi tercapainya  kepastian  hukum  bagi  pekerja.  Permohonan  Penetapan  Pembatalan  Perjanjian. Perjanjian  kerja  yang  didalamnya  mencantumkan  klasul  non-kompetisi  tidak  memenuhi syarat  sahnya  perjanjian  berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata  yakni  syarat  objektif.Maka, terhadap  perjanjian  tersebut  dapat  dikatakan  batal  demi  hukum.Namun  agar  memberikan kepastian  hukum  lebih  terhadap  pekerja,  pekerja  dapat  melakukan  permohonan  penetapan pembatalan  perjanjian  walaupun  perjanjian  tersebut  telah  batal  demi  hukum.  Pengajuan Keberatan,  Pekerja  memiliki  hak  untuk  mengajukan  keberatan  kepada  Pengadilan  Negeri, dimana  isi  dari  gugatan  tersebut  antara  lain  berisi  keberatan  atas  isi  dari  Perjanjian  Kerja
4 Al Amwal: Vol. 1, No. 1,( Agustus 2018)
5 Al Amwal: Vol. 1, No. 1,( Agustus 2018)
dan memohon kepada Hakim untuk membatalkan isi dari Perjanjian Kerja tersebut (Djumadi, 2008:  75). 6 Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1601  x  ayat  (2)  BW  yang  menyatakan bahwa:“Pengadilan  diperbolehkan  atas  tuntutan  buruh  walaupun  karena  dimintanya  pada pembelaannya  dalam  suatu  perkara,  meniadakan  untuk  seluruhnya  atau  sebagian  suatu  janji seperti itu dengan alasan bahwa dibandingkan dengan kepentingan majikan yang  dilindungi itu,  buruh  dirugikan  secara  tidak  adil  oleh  janji  tersebut. 7 Klausul  non-kompetisi  berisi tentang  larangan  bagi  mantan  karyawan  untuk  bekerja  di  perusahaan  dengan  bidang  yang sama  dalam  waktu  tertentu  setelah  pemutusan  hubungan  kerja,  bukan  berisi  tentang kewajiban  untuk  menjaga  rahasia  dagang.  Sehingga,  terhadap  karyawan  yang  melakukan pelanggaran terhadap klausul non-kompetisi tidak dapat dituntut atas perbuatan pelanggaran rahasia  dagang  karena  pelanggaran  terhadap  klausul  non-kompetisi  tidak  sama  dengan perbuatan pelanggaran rahasia dagang. 8

## Kesimpulan
Bahwa  burgerking  merupakan  perusahaan  Franchise  yang  selalu  mencantumkan  Non competition Clause dalam kontrak kerja  yang dimana dalam kalusulanya  mengatakan bahwa seorang pekerja sepakat untuk tidak  bekerja di perusahaan lain yang bergerak dibidang yang sama  atau  kompetitor  dari  perusahaan  tersebut  atau  mebuka  usaha  yang  sama  dengan perusahaan sebelumnya setelah kontrak kerja antara perusahaan dan pekerja berakhir. Salah satu  tujuan  perusahaan  mencantumkan  Non  Competition  Clause  dalam  perjanjian  adalah untuk  melindungi  rahasia  perusahaan  terhadap  para  kompetitor,  Rahasia  dagang telahdilindungi  secara  otomatis  oleh  UU  Rahasia  Dagang,  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  17  Undang-Undang  tersebut.  Cara  perusahaan  mengontrol  dan  mengelola  rahasia perusahaan  tidak  lepas  dari  pengaruh  para  pekerjanya,  salah  satu  cara  untuk  melindungi kerahasiaan perusahaan terhadap para pekerja bukan hanya mencantumkan Non Competition Clause  akan  tetapi  juga  menambahkan    kerahasiaan  perusahaan  dalam  perjanjian  kerja  atau biasa  disebut  dengan  istilah  confidental  contract.  Terhadap  klausul  non-kompetisi, sebenarnya  negara  secara  otomatis  telah  memberikan  perlindungan  bagi  pekerja  karena klausul  tersebut  dapat  dikatakan  batal  demi  hukum  karena  tidak  memenuhi  syarat  objektif dari  suatu  perjanjian  yakni  bertentangan  dengan  perundang-undangan.  Arti  dari  batal  demi hukum,  berakibat  perjanjian  yang  dibuat,  Dianggap  tidak  pernah  ada,  Perjanjian  yang  batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, dengan demikian perjanjian yang batal demi hukum, sejak semula  `perjanjian itu.

## Daftar Pustaka
Buku
6 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja ,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
7 Black’s Law Dictionary
8 U ndang-Undang No 30 Tahun 2000, Tentang Rahasia dagang
Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hosein, WidodoSuryadono, Melania Kismwandari, Asas-asas Hukum perburuhanEdisi kedua; Edisi Ke Dua Cet ke 3, Mare 2018, Rajawali Pers
Adrian Sutedi , Hukum Perburuhan , Cetakan Ke-2 Sinar Grafika, Jakarta.
Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek , Jakarta: Sinar Grafika, 1991
Djumadi , Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Hajati Hosein (dkk.), Asas-Asas Hukum Perburuhan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014.
Jened,Rahmi , PerlindunganTradeecretRahasiaDagangdalamRangka Persetujuan trips.
Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT Remaja  Rosdakarya, 2006 Ridwan Halim (dkk.), Seri Hukum Perburuhan Aktual, Cet. I, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
Rusli, Hardijan ,Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
R.joni bambang , Hukum Ketenaga Kerjaan, pustaka/ cet. 1-Bandung; Pustaka setia,2013
Salim  H.S  . Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak Cet  ke  2,      juni  2014, Sinar Grafika Offser
Satrio , J. Hukum perikatan pada umumnya. Bandung Alumni, 1999
Subekti , Aspek-aspek  perikatan Nasional, Cet. IV, Bandung: Alumni 1986
Setiawan, R. Pokok-pokok Hukum perikatan. Bandung:Bina cipta 1979. Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Perss, 1981.
Tim Visi Yustisia, Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak ,  Cet 1- Jakarta: Visi Media, 2016.
Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, pustaka setia Banndung .
Zaeni  Asyahadie, Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja ,  Jakarta  :  PT Rajagrafindo Persada, 2008 52.

## Jurnal dan Skripsi
Dinaryanti, Ayu Reskiana. “ Tinjauan Yuridis legalisasi Akta dibawah Tangan oleh Notaris.” Legal opinion . jurnal ilmu hukum 1.3 (2013).
Leli  Joko  Suryono,  “ Kedudukan  dan  Penerapan  Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian  Kerja DiIndonesia ”, Jurnal Media Hukum, Vol. 18 No. 1, Juni 2011.
Lenny  Mutiara  Ambarita, Analisis  Yurudis  Analisa  Kontrak  Dalam  Transaksi  Bisnis  Dari perspektif Hukum Perdata.
Rizky Amalia , Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja.
Ria  Sutarko,  Sudjana, Klausul  Non-Kompetisi  dalam  Perjanjian  dikaitkan  dengan  prinsip kerahasiaan perusahaan dalam perspektif hak untuk memilih pekerjaan  berdasarkan hukum positif indonesia.

## Undang-Undang
Undang-Undang Np.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 30 Tentang Rahasia Dagang.
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004, Tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial

## WEBBSITE
https:docplayer.info/35333235- perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja berkaitan- dengan-adanya-non-competition-clause-dalam-sebuah-perjanjian-kerja .html. https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514f29fbb8c02.masalah-klausul-non- kompetisi-non-competititon-clause-dalam-konrak-kerja.