## PENINGKATAN KAPASITAS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
*)Titi Darmi, **)Iqbal Miftakhul Mujtahid
*)Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu **)Proram Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Terbuka
*)titidarmi@umb.ac.id

## Abstract
Poverty is not a descent or a destiny, poverty is an impact rather than a regional manager not doing what it should. This study aims to analyze the policy of village funds as an effort to step up poverty, focus the study on Sido Luhur village in Seluma District. The research method is qualitative, primary and secondary data source. The research informants are the Village Head, Village Secretary, Village Office (Kadus), members of the Village Consultative Body (BPD) and Community Leaders. The result of the research shows that the policy of village fund has contributed significantly to the progress of Sidohulur village. However, fund policy has not been instrumental in helping to reduce poverty level either in Sido Luhur village or in Seluma Regency by macro .
Keywords : Policy, Village Fund, Poverty Alleviation, New Autonomous Region

## Pendahuluan
Program  pengentasan  kemiskinan di Indonesia sudah dicanangkan pada masa Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono (SBY)  pada  tanggal  6  Februari  2006, program  pengentasan  kemiskinan  juga menjadi program perioritas Presiden Jokowi dengan Nawa Cita yakni membangun Indonesia dimulai dari pinggiran.  Maksud  dan  tujuannya  tak  lain adalah untuk mengatasi kesenjangan antara desa  dan  kota  baik  dari  sisi  pemerataan ekonomi, pengembangan kapasitas manusia maupun untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa-desa.
Komitmen pemerintahuntuk mengatasi  kemiskinanditunjukkan  melalui program  kebijakan  penyaluran  Dana  Desa (DD). Salah satu point yang penting dalam penerapan  UU  Desa  adalah  penganggaran kebijakan  Dana  Desa  (DD)  yang  tertuang dalam  APBN  setiap  tahun.  Kebijakan  DD ini  merupakan  kebijakan  publik  yang sangat  membantu  dalam  pelaksanaan pembangunan pedesaan (Darmi, T, 2016a).
Kebijakan  dana  desaberdampak pada  strategi  pembangunan  di  pedesaan. Pembangunan yang awalnya hanya berkutat  di  ibu  kota,  mulai  fokus  digeser ke  desa  agar  lebih  merata  ke  seluruh Indonesia.  Hal  tersebut  tak  lepas  dari kenyataan adanya ketimpangan pendapatan  antar  daerah  yang  stagnan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.
Pengalokasian anggaran Dana Desa (DD)  merupakan  salah  satu  strategiuntuk mengakhiri  kesenjangan  antara  desa  dan kota,  dan  berperan  mengurangi  tingkat kemiskinan  di  desa.  Kebijakan  publik berupa UU Desa dapat dirasakan manfaatnya  oleh  Kabupaten  Seluma  dan desa Sido Luhur.
Pengalokasian  dana  desa  memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepatpertumbuhan dan pembangunan desa dalamrangka mengatasi  berbagai  persoalan  selamaini, terutama  mengatasi  kemiskinan  di  desa  – desa tertinggal. Besaran penerimaan transfer  DD  di  Kabupaten  Seluma  sangat berarti  dalam  pembangunan  pedesaan. Anggaran  dana  desa  pada  tahun  2016 sebesar  109.690  milyar,  pada  tahun  2017 tansfer  DD  meningkat  menjadi  139.486 milyar,diperuntukan  180  desa.Mendapat peringkatnomor3 terbesardi antara kabupaten/kota  lain  di  provinsiBengkulu (KemenKeu 2016).
Kabupaten Seluma merupakan Daerah  Otonomi  Baru  (DOB)  hasil pemekaran  daerah  induk  yakni  Kabupaten Bengkulu  Selatan  berdasarkan  UU  Nomor 3 Tahun 2003. Kabupaten Seluma menjadi sangat  menarik  untuk  diamati  mengingat kondisinya,  walaupun  sudah  menjadi daerah  otonom  selama  14  tahun,  namun belum ada peningkatan yang berarti dalam
pencapaian  tujuan  otonomi  sebenarnya (Darmi 2017).
Data  empiris  menunjukkan  di  usia 14  Tahun,  Kabupaten  Seluma  belum  bisa menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar  ketertinggalannya  dari  daerah lain  sesuai  dengan  kewenangan  yang diaturnya  (Darmi,  et.at,  2017).  Data  lain menunjukkan  tingkat  kemiskinan  pada Kabupaten Seluma dari tahun 2013 – 2017 masih  di  atas  21  %  (BPS  Provinsi Bengkulu,  2017),  angka  tersebut  jauh  di atas rata-rata nasional.
Secara Nasional, angka kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS)RI,pada  bulan  Maret  2017  merilis tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  terus menurun,  periode  Maret  2016  jumlah penduduk  miskin  17,67  juta  jiwa  atau 14,11%.  Setahun  kemudian  pada  Maret 2017  BPS  mencatat  penduduk  miskin berjumlah 17,10 juta jiwa atau 13,93%.Periode Maret 2016 sampai dengan  Maret  2017,  jumlah  penduduk miskin  di  pedesaan  menurun  sebanyak 181,29  ribu  jiwa  sedangkan  jumlah masyarakat miskin di perkotaan bertambah 188,19  ribu  jiwa  (BPS  RI,  2017). Penurunan  tingkat  kemiskinan  di  desa tersebut diasumsikan adanya peran kebijakan penganggaran Dana Desa.
Kabupaten  Seluma  salah  satu daerah  termiskin,  terisolir  dan  terbelakang
dari  10  kabupaten/kota  di  Provinsi Bengkulu.  Peraturan  Presiden  Nomor  131 Tahun  2015  dan  Keputusan  Menteri Negara  Pembangunan  Desa  Tertinggal Nomor  001/Kep/M-PDT/I/2005,  masuk kategori  terisolir  dan  terbelakang,lebih kurang  mimiliki  wilayah  desa  tertinggal 50% dari jumlah 182 desa.Untuk meminimalkan dampak ketertinggalan desa-desa  di  wilayah  Kabupaten  Seluma, kebijakan  transfer  dana  desa  adalah  salah satu  alternatif  yang  bijaksana  dan  perlu didukung  semua  stakeholder  atau  aktor pelaku kebijakan dengan cara mengoptimalkan  pengelolaan  Dana  Desa. Keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  Dana Desa sangat tergantung bagimana keinginan  para  pelaku  kebijakan  Dana Desa dapat meningkatkan kapasitasnya.
Peningkatan  kapasitas  diartikan kemampuan  individu  dan  kelompok  serta organisasi  dapat  menjalankan  prosesdan menghasilkan  outcome  yang  diinginkan. Kebijakan  dana  desa  merupakan  potensi yang  luar  biasa,  sayang  kalau  dilewatkan tanpa  ada  manfaat  yang  maksimal. Kebijakan dana desa kalau dikelola dengan tepat sasaran diasumsikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
Salah  satu  desa  di  Kabupaten Seluma yang mendapat bantuan DD adalah Desa  Sido  Luhur.  Kondisi  terkini  di  Desa Sido  Luhur,dari  182  desa  di  Kabupaten Seluma  desa  Sido  Luhur  tidak  termasuk
desa  terisolir  maupun  terbelakang.  Bila melihat  kondisi  3  -  4  tahun  lalu,  kondisi desa  Sido  Luhur  masih  sangat  kurang, misalnya,  belum  memiliki  balai  desa, belum  ada  penataan  aset  desa,  belum dilakukan  pencatatan  surat  masuk/keluar dan pengelolaan administrasi desa maupun pengelolaan  keuangan  belum  dilakukan dengan  baik  dan  benar.  Kondisi  sekarang (tahun 2017),sudah sangat menggembirakan,  sudah  memiliki  balai desa  yang  presentatif,  unsur  penunjang pelaksanaan  desa  sudah  sangat  mumpuni dan  memiliki  aparatur  desa  dan  kepala desa yangbaik dalam rangka pembangunan desa Sido Luhur.
Desa  Sido  Luhur  merupakan  salah satu  desa  yang  masuk  dalam  bagian program pengentasan kemiskinan.
Penelitian  awal  menunjukkan  bahwa tingkat  kemiskinan  di  Desa  Sido  Luhur selama tiga tahun terakhir, tidak mengalami  perubahan.  Kemiskinan  yang dimaksud dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat  di  Desa  Sido  Luhur.  Tingkat kemiskinan dilihat juga dari kondisi rumah tangga seberapa besar pengeluarannya dan penghasilannya. Semakin tinggi pengeluaran dan penghasilan rumah tanggamaka tingkat kesejahteraannya semakin  tinggi.  Warga  masyarakatyang memiliki  pendapatan  rendah  memerlukan perhatian  dan  keberpihakan  yang  besar dari pemerintah.
Uraian  di  atas  menegaskan  ada  hal yang  menarik  untuk  dikaji,  bagaimana kapasitas  kebijakan  dana  desa  dapat menjadi  akselerator  yang  tepat  untuk mengatasi tingkat kemiskinan di desa Sido Luhur Kabupaten Seluma sebagai penerima mandat DOB, fokus pengamatan hanya  pada  apakahtingkat  kemiskinan menjadi berkurang dengan adanya kebijakan DD di desa Sido Luhur. Hal ini, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa Sido  Luhur  Kabupaten  Seluma  Provinsi Bengkulu.  Sumber  data  dalam  penelitian ini yakni: 1) data sekunder yang bersumber dari  catatan-catatan  kondisi  keuangan desa, Musrembangdes, RPJMDes, APBDes  dokumentasi  hasil  rapat  yang dilakukan  oleh  desa  beserta  stakeholder, laporan  penggunaan  uang  desa  dan regulasi-regulasi  yang  terkait  dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan; 2) data primer  yaitu  dilakukan  dengan  cara wawancara  dan  Fokus  Group  Discussion (FGD)kepada  informan  yang  peneliti anggap memiliki kapasitas dalam melaksanakan  kebijakan  dana  desa,  yakni Kepala Desa, Sekdes, Kaur-kaur dan BPD serta  masyarakat  desa  yang  merasakan dampak dari kebijakan dana desa.
Wawancara  dilakukan  secara  terus menerus dan berakhir setelah mendapatkan
informasi yang berulang-ulang dan bersifat jenuh.  Informan  dalam  penelitian  ini sebanyak  11  orang,  dalam  menentukan informan  peneliti  menggunakan  metode purposive  sampling,  dengan  pendekatan berdasarkan kriteria (Patton 2009).
Informan  kunci  dipilih  secara khusus  berdasarkan  tujuan  penelitian, penulis  tetapkan  5  orang  yakni  1)  Kepala Desa Sido  Luhur; 2) Sekretaris Desa; 3) 1 orang  Kadus;  4)  2  orang  anggota  BPD (sekaligus dianggap tokoh masyarakat); 5) 6 orang warga masyarakat.Untuk informan masyarakat  umum,  pemilihan  informan dilakukan dengan cara accidental sampling, yakni, teknik penentuan informan berdasarkan kebetulan, siapa saja warga/masyarakat  desa  Sido  Luhur  yang secara  kebetulan  bertemu  pada  saat penelitian dilakukan.
Untuk mengetahui informasi, peneliti  menggunakan  beberapa  cara, yakni; 1) observasi; 2) wawancara; 3) studi dokumentasi;  4)  Fokus  Group  Discussion (FGD).  Teknik  memperoleh  data  primer, pertama  penulis  melakukan  kunjungan kepada  Kepala  Desa,  setelah  itu  berlanjut wawancara kepada Sekretaris Desa, Kadus dan anggota BPD.  Untuk mendalami hasil dari  wawancara  tersebut,  dilakukan  FGD dengan informan kunci. Untuk memperkuat keyakinan data yang diperoleh,  peneliti  melakukan  validasi dengan cara wawancara kepada
warga/masyarakat  yang  merasakan  secara langsung dampak kebijakan Dana Desa.

## Review Teoritis

## Konsep Kapasitas
Konsep  kapasitas  lebih  dikenal dengan  sebutan  capacity  building,  hasil penelitian  yang  menjelaskan  pentingnya kapasitas dalam pengelolaan sebuah organisasi  (Grindle  2010;  Horton  2003; Brown  et  al.  2001;  Tim  Peneliti  STIA LAN Makasar 2012 2012). Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  para peneliti tersebut merekomendasikan bahwa dalam proses mengelola organisasi penting mengembangkan  kapasitas.  Salah  satu dimensi  yang  urgent  untuk  dilakukan peningkatan  kapasitasnya  adalah  kapasitas kepemimpinan  (Thomas  A  Mark  2006; Darmi,  T,  et.al.  2016;  Khristina  &  Puatu 2009). Organisasi yang memiliki kapasitas kepemimpinan  disinyalir  akan  berdampak pada kinerja organisasi. Kapasitas kepemimpinan  dapat  melakukan  proses pengembangan kapasitas individu, organisasi  dan  sistem  yang  dimiliki organisasi  (Darmi,  T.  et.al.  2017;  Taut 2007;  Stephen  Ocheni,  Moses  Atakpa 2012).  Selain  itu  aspek  capacity  building, yang  mempunyai  peran  penting  dalam mencapai  visi  misi  program  kebijakan adalah  aspek  individu  dan  kelompok (sumber  daya  manusia)  sebagai  pelaku dalam  menerapkan  semua  kebijakan  yang telah ditetapkan.
Para pakar menjelaskan pengembangan  kapasitas  merupakan  suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan  Sumberdaya  Manusia  baik sebagai individu maupun sebagai kelompok  sehingga  kemampuan  yang dimiliki  SDM  dapat  mengoptimalkan penerapan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan  dan  dapat  menjalankan  roda organisasi,  dilaksanakan  secara  sistematis dan  berkelanjutan  dalam  rangka  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam konteks  kapasitas  kebijakan  Dana  Desa dimaknai  bagaimana  para  pelaku  atau pengelola  kebijakan  Dana  Desa  dapat mengembangkan, berinovasi dalam mengelola  Dana  Desa  yang  dimandatkan sehingga  berdampak  pada  penurunan angka kemiskinan.
Lebih detail (Grindle 2010) menjelaskan  capacity  building  dalam prosesnya  memiliki  indikator  agar  proses kapasitas tersebut dapat dievaluasi. Dalam konteks  Kapasitas  Kebijakan  Dana  Desa agar sejalan dengan tujuannya maka dapat mengidentifikasi apakah tugas dan kewenangan  yang  dimandatkan  sudah berjalan  efektif  dan  efisien,  apakah  para pelaku  kebijakan  Dana  Desa  sudah melakukan  tugas  dan  kewenangannya? apakah  para  pelaku  kebijakan  Dana  Desa sudah  memiliki  kapasitas  (pemahaman regulasi,  pemahaman  kondisi  lingkungan dan dapat bekerja secara profesional).

## Kebijakan Dana Desa
Beberapa kajian menegaskan pentingnya  kebijakan  pemerintah  yang fokus  pada  pemberdayaan  baik  subsidi langsung  maupun  peningkatan  kapasitas bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan  pendapatan  mereka  dengan melibatkan  sektor  yang  lebih  nyata  (Tatik Mariyanti  &  Akhmad  Affandi  Mahfudz, 2016). Kebijakan dana desa memfokuskan pada instrumen untuk mengejar ketertinggalan daerah dan desa-desa tertinggal melalui pembangunan infrastruktur  seperti  jalan,  irigasi,  listrik, transportasi  dan  peningkatan  kapasitas sumberdaya  manusianya,  hal  ini  akan mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah tersebut (Ritwik Sasmal 2016).
Pengelolaan  dana  desa  secara  efektif  dan efisien  akan  berkontribusi  menciptakan desa-desa mandiri sekaligus dapat mewujudkan  Nawa  Cita  dan  sasaran pembangunan  pedesaan  seperti  yang tertuang dalam RPJMN2015 – 2019.
Namun,  untuk  mengetahui  berhasil atau  gagal  sebuah  penerapan  kebijakan publik  memerlukan  alat  bantu.  Alat  bantu dapat menentukan baik buruknya kebijakan  publik  berdasarkan  indikator yang  telah  ditentukan.  Dalam  penelitian ini, indikator  yang digunakan berpedoman pada  pendapat  Purwanto  (2012)  indikator dalam  melakukan  penilaian  implementasi kebijakan  publik  adalah  :  1)  input
kebijakan  (sumber  daya  yang  dipakai untuk  menghasilkan  barang  dan  layanan dari program kegiatan yang telah ditentukan);  2)  proses  atau  kegiatan (kegiatan  untuk menghasilkan  barang  atau jasa  berupa  layanan  publik),  output kebijakan  (keluaran  kebijakan  dilihat  dari barang  yang  dibuat  atau  jasa  dan  layanan publik) yang dapat dinikmati oleh kelompok  sasaran;  3)  hasil  awal;  4)  hasil jangka  menengah;  dan  5)  hasil  jangkah panjang.
Indikator  tersebut  di  atas  dijadikan kerangka  pikir  teoritis  dalam  melihat sejauh  mana  penerapan  kebijakan  dana desa dapat berkontribusi terhadap pengurangan  tingkat  kemiskinan  di  desa Sido  Luhur.  Fokus  penelitian  yang menjadi perhatian adalah penerapan kebijakan  dana  desa  selama  3  (tiga)  tahun ini  dan  apakah  jumlah  masyarakat  miskin berkurang  dengan  adanya  kucuran  dana desa.  Kajian  ini  juga  melihat  bagai  mana program  kegiatan  dana  desa  (input) tersebut  dapat  mencapai  output  program melalui  proses  kegiatan  yang  dilakukan. Kemudian,  dilihat  dari  konsekuensi  dari pelaksanaan  program  kegiatan  tersebut apakah  dapat  menciptakan  hasil  (awal, jangkah  menengah  dan  jangkah  panjang) yakni program kegiatan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan  dan  pengeluaran  masyarakat sasaran dengan kata lain jumlah
masyarakat  di  desa  Sido  Luhur.  Pada akhirnya,  dengan  adanya  peningkatan pendapatan  dan  pengeluaran  masyarakat sasaran tersebut maka kemampuan masyarakat sasaran (rumah tangga miskin) dapat  memenuhi  kebutuhan  keluarga secara  layak,  ini  dimaknai  rumah  tangga miskin  sebagai  sasaran  kebijakan  dapat berkontribusi terhadap program pengentasan kemiskinan.

## Pengentasan Kemiskinan
Kajian  tentang  kemiskinan  sudah banyak  dilakukan  oleh  para  peneliti  baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kajian  yang  dilakukan  oleh  Ravallion (1996) menjelaskan indikator keberhasilan penanggulangan  kemiskinan  adalah  dapat memformulasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara efektif, memiliki data penduduk miskin yang valid dan  instrumen  serta  aplikasi  model pengukuran yang tepat.
Penelitian
Ravallion (2001) efektifnya kebijakan penanggulangan kemiskinan  data  empiris  secara  mikro sangat berperan. Data empiris secara mikro merupakan dasar yang kuat dalam menentukan  sebuah  kebijakan.  Penelitian lanjutan  yang  dilakukan  oleh  Ravallion dan  Chen  (2007)  di  negara  China menjelaskan  bahwa  tingkat  kemiskinan  di China  antara  tahun  1980  -2001  menurun secara ekstrem, namun penurunan
kemiskinan tersebut tidak secara merata di setiap  provinsi,  akan  tetapi  kontribusi penurunan  tingkat  kemiskinan  secara Nasional  di  China  adalah  disumbang  oleh wilayah pedesaan. Kebijakan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di pedesaan merupakan kebijakan yang tepat. Pada  Tahun  2007  Revallion  melakukan penelitian  kembali,  hasil  penelitiannya menjelaskan bahwa sektor pertanian berperan  penting  dalam  meningkatkan
Gross Domestic Product (GDP) Provinsiyang memiliki tingkat
kesenjangan  yang  tinggi  akan  berdampak pada lambatnya mengurangi tingkat kemiskinan.
Penelitian  Hallerod  dan  Larsson (2008)  meneliti  tentang  hubungan  antara kemiskinan  dengan  kesejahteraan  yang dimiliki  masyarakat,  berpendapat  bahwa pendapatan  (income)  masyarakat  miskin berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  yang dimiliki  warga  miskin.  Harllerod  dan Larsson (2008) memberi catatan pengentasan  kemiskinan  tidak  serta-merta hanya fokus kepada pendapatan masyarakat  miskin  saja,  tetapi  mengakhiri persoalan  kesejahteraan  sosial  masyarakat secara luas akan lebih bermanfaat.
Kajian  Dartanto  dan  Nurkholis (2013) menjelaskan faktor yang mempengaruhi penduduk miskin di Indonesia  adalah  kualitas  pendidikan kepala keluarga, pekerjaan kepala
keluarga, jumlah anggota keluarga, kondisi kesehatan  anggota  keluarga,  program kredit,  aset  yang  dimiliki.  Hasil  penelitian tersebut  sejalan  dengan  hasil  kajian Skoufias, et.al (2000) menjelaskan kondisi kemiskinan  masyarakat  karena  adanya faktor-faktor di atas. Faktor-faktor tersebut sangat  rentan  dipengaruhi  apabila  terjadi kondisi  krisis  ekonomi  yang  dialami negara. Tingkat kemiskinan sangat meningkat  drastis  dibandingkan  sebelum terjadi krisis.
Hasil  kajian  tentang  pengentasan kemiskinan  disepakati  oleh  beberapa peneliti bahwa strategi pengentasan kemiskinan, penyebab dan dampak kemiskinan karena tata pemerintahan yang buruk,  ketidakstabilan  politik,  minimnya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi,  besarnya  demografi,  kurangnya kapasitas  pendidikan  masyarakat  berbasis keterampilan (Khalid, et.al, 2012: Bayudan&Lim, 2014; Duclas et.al, 2010).
Data BPS jumlah penduduk miskin berubah  setiap  tahun.  Perubahan  tersebut disesuaikan  dengan  kondisi  dan  variabel yang  ada.  Indikator  kemiskinan  setiap daerah, desa dan kota bahkan antar negara bisa tidak sama. Indikator garis kemiskinan  yang  dipakai  oleh  lembaga- lembaga, negara. Rata-rata indikator penentuan  garis  kemiskinan  berdasarkan seberapa besar tingkat pengeluaran perhari setiap  penduduk.  BPS  RI,  2016,  garis
kemiskinan  di  pedesaan  pada  tahun  2010 sebesar  Rp.  192.354,-  per  bulan  atau  rata- rata  pengeluaran  perbulan  sebesar  Rp, 6.411,-  per  hari.  Pada  tahun  2016  garis kemiskinan  meningkat  menjadi  343.647,- per  bulan  atau  rata-rata  Rp.  11.454,-  per hari.  Apabila  dibandingkan  nilai  tukar rupiah  dengan  dollar  pada  hari  ini  yang kisaran  13.000,  -  rupiah,  artinya  garis kemiskinan di Indonesia tidak lebih dari 1 dollar  per  hari.  Garis  kemiskinan  di Indonesia  baik  di  pedesaan  maupun  di perkotaan seperti pada tabel 1.
Tabel 1 Garis  kemiskinan  dari  tahun  2010  – 2017
Sumber : BPS RI, 2016
Tabel di atas menjelaskan indikator besaran  pengeluaran  per  bulan  setiap  jiwa penduduk  yang  dianggap  miskin,  baik masyarakat  yang  tinggal  di  perkotaan  dan masyarakat  yang  tinggal  di  pedesaan. Indikator tersebut menjadi pedoman pemerintah  dalam  menetapkan  jumlah penduduk  yang  masuk  kategori  miskin. Data  jumlah  penduduk  miskin  akan mempermudah pemerintah dalam membuat  program  kebijakan  pengentasan kemiskinan.  Sebelum  adanya  kebijakan Dana  Desa,  secara  Nasional  ada  beberapa skema program kebijakanpengentasan kemiskinan.  Kebijakan  pemerintah  dalam pengentasan  kemiskinan  menurut  TNP2K (2010) adalah sebagai berikut:
1. Program perlindungan sosial, program  ini  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  masyarakat  yang  terdiri dari  kebutuhan  pendidikan,  pelayanan kesehatan,  sanitasi,  air  bersih,  pangan  dan meningkatkan kapasitas kehidupan masyarakat yang  dinyatakan  miskin.
Program  perlindungan  sosial  tersebut diantaranya:  a)  Program  Subsidi  Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah (RASKIN).  Raskin  ini  berupa  bantuan beras  kepada  masyarakat  miskin  dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat  miskin  dalam  memenuhi kebutuhan  pangan;  b)  Jaminan  Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jamkesmas
program  kebijakan  diberikan  kepada
masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan  kesehatan;  c)  Bantuan  Siswa Miskin,  program  ini  bertujuan  untuk membantu  masyarakat  miskin  dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat  miskin;  d)  Program  keluarga harapan, program ini merupakan pendekatan program pengentasan masyarakat  miskin  melalui  perlindungan sosial  bagi  masyarakat  miskin  dengan memberikan bantuan uang tunai.
2. Program Pemberdayaan
Masyarakat, program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat miskin,  mendorong  partisipasi  masyarakat miskin  dan memberikan  pengetahuan agar dapat  menggali  potensi  desa.  Program  ini lebih  dikenal  dengan  PNPM  terdapat  di perkotaan maupun di pedesaan.
3. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi  Kecil  dan  Menengah,  tujuan program  ini  adalah  membuka  akses  dan kesempatan  bagi  masyarakat  miskin  yang bergelut  dalam  usah  kecil  atau  home industri.  Jenis  program  ini  terdiri  dari:  a) pembiayaan  dan  bantuan  modal  bagi pelaku  usaha  kecil  berupa  program  Kredit Usaha Rakyat (KUR); b) pembukaan akses pada  permodalan  dan  pemasaran  produk; b)  peningkatan  kapasitas  masyarakat pelaku  usaha  kecil  melalui  pelatihan kewirausahaan.
4. Program
Pro-Rakyat penanggulangan  kemiskinan,  program  ini
ditujukan  untuk  masyarakat  di  wilayah  – wilayah  tertentu  yakni  wilayah  pesisir, tertinggal  dan  masyarakat  miskin  yang berada  diperkotaan.  Sasaran  program  ini masyarakat miskin yang berdomisili di tiga wilayah  di  atas.  Program  ini  dilakukan dengan cara menyediakan program penyediaan  rumah  sangat  murah,  program angkutan umum murah, program penyediaan  air  bersih,  program  subsidi listrik,  program  peningkatan  kualitas kehidupan nelayan di daerah pesisir.
Untuk optimalnya pengentasan kemiskinan pemerintah menerbitkan
Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  13
Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan.
Tim Koordinator  Penanggulangan  Kemiskinan Nasional  (TKPKN),  tim  ini  diketuai  oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Wakil Ketua Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian  dan  memiliki  anggota Menteri  terkait  yang  diwakili  oleh  pejabat eselon  I,  dari  unsur  masyarakat,  dunia usaha serta Badan terkait dalam menyukseskan penanggulangan kemiskinan.  Sedangkan,  untuk  tingkat provinsi  Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
bertanggungjawab langsung kepada
Gubernur,  ketua  TKPKD/provinsi  adalah Wakil Gubernur. Di tingkat
kabupaten/kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
Menindaklanjuti  Perpres  di  atas maka  di  terbitkanlah  Perpres  Nomor  15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan,  sehingga pemerintah  menetapkan  Tim  Nasional Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan (TNP2K).  TNP2K  bertugas:  a)  menyusun kebijakan  dan  program  penanggulangan kemiskinan;  b)  melakukan  koordinasi  dan menyelaraskan serta mengintegrasikan program kebijakan pengentasan kemiskinan  di  pihak-pihak  yang  diberi kewenangan;  3)  melaksanakan  monev pelaksanaan program kegiatan pengentasan  kemiskinan.  TNP2K  berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada  Presiden.  TNP2K  diketuai  oleh Wakil Presiden.
Hasil dan Pembahasan

## Input Kebijakan
Besaran  pengalokasian  dana  desa kepada  desa  memiliki  ketentuan  dan beberapa  indikator,  salah  satu  syarat  dan ketentuannya  adalah  berdasarkan  seberapa tinggi tingkat kemiskinan di desa tersebut. Semakin  tinggi  tingkat  kemiskinannya maka  desa  tersebut  akan  semakin  besar mendapatkan kucuran dana desa.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor 50  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa Bersumber dari APBN menjelaskan indikator  pengalokasian  dana  desa  yakni
25%  berdasarkan  jumlah  penduduk,  35% berdasarkan  angka  kemiskinan,  10% berdasarkan  luas  wilayah  dan  35% berdasarkan  kesulitan  geografis  desa. Prosedur  dan  mekanisme  pengalokasian dan  penggunaan  Dana  Desa  secara  detail diatur  berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  49  Tahun  2016  tentang Tata  Cara  Pengalokasian,  Penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Anggaran  dana  desa  secara  nasional  pada tahun 2017 menjadi 60 triliun, naik secara signifikan  bila  dibandingkan  dengan  2 tahun yang lalu. Pemerintah Pusat menganggarkan  DD  pada  tahun  2016 sebesar  46,98  triliun  rupiah,  tahun  2015 DD  dialokasikandan  terealisasi  sebesar 20,76 triliun.
Peningkatan anggaran dana desa, menunjukkan  komitmen  pemerintah  pusat untuk  membangun  Indonesia  dimulai  dari desa-desa,  sebagai  konsistensi  komitmen pemerintah  dalam  menerapkan  UU  Desa. Besaran anggaran dana desa oleh pemerintah  pusat  tertuang  dalam  APBN pada tahun 2017 seperti dalam table 2.
Tabel 2  menjelaskan besaran anggaran  dana  desa  yang  diterima  setiap provinsi  yang  diperuntukkan  untuk  desa seluruh  di  Indonesia  terdiri  dari  74.954 Desa – jumlah tersebut dapat digolongkan20.167 tergolong desa tertinggal, 51.022 tergolong desa berkembang  dan  2,904  telah  menjadi  desa
mandiri, dari74.954 Desa
di
Indonesia,Indonesia hanyamemiliki4%Desa  mandiri  (Darmi, 2015).Evaluasi  Output  dan  Outcome penggunaan  Dana  Desa  pada  tahun  2016 terdiri  dari  penyelenggaraan  pemerintahan desa  3,8%,  pembangunan  desa  87,7%, pemberdayaan masyarakat 6,8%, pembinaan  kemasyarakatan  1,8%  (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2017).
Tabel 2 Besaran  Anggaran  Dana  Desa  per Provinsi di Indonesia Tahun 2017
Sumber : Kementerian Keuangan, 2017.
Tabel  3  menunjukkan  perkembangan  atau kenaikan  secara  signifikan  DD  oleh pemerintah pusat kestiap Kabupaten. Tabel 3 menjelaskan kenaikan dari tahun 2015 ke tahun  2016,  naik948.99%  dan  tahun  2017 naik  27,16%.  Kebijakan  pemerintah  pusat dalam  mengalokasikan  dana  desa,  sangat menunjang  percepatan  pembangunan  desa di  Provinsi  Bengkulu.Menarik  untuk dianalisis  kenaikan  kucuran  DD  pada tahun  2016  di  Kabupaten  Seluma  sangat signifikan  hampir  mencapai  1.000%. Faktor  penyebab  kenaikan  transfer  dana desa  pada  Kabupaten  Seluma  tersebut dikarenakan  indikator  persyaratan  alokasi dana  desa  yang  ditetapkan  oleh  Presiden, yakni  berdasarkan  tingkat  kemiskinan  dan luas  wilayah.  Tahun  2013  -2015  Tingkat kemiskinan di Kabupaten Seluma mencapai  21.22%  jauh  melampaui  tingkat kemiskinan  nasional  maupun  provinsi (BPS,  2015).  Luas  wilayah  Kabupaten Seluma mencapai 2.404 km2, dari wilayah-wilayah  tersebut  50%  masuk dalam  kategori  daerah  terisolir  dan tertinggal. Penggunaan Dana Desa
sebagian  besar  sudah  difokuskan  kepada pembangunan  desa  terutama  penyediaan infrastruktur terutama jalan untuk memperlancar  koneksi  antar  lingkungan desa.  Provinsi  Bengkulu  pada  tahun  2017 mendapatkan kucuran dana sebesar 1.035.340.413  rupiah  untuk  pembiayaan anggaran desa sejumlah 1.341 desa.
Pemerintahan
Jokowi dengan konsep Nawacita, berkomitmen membantu daerah-daerah
tertinggal dengan mengalokasikan  dana  desa  ke  daerah  – daerah  ditambah  dengan  alokasi  transfer yang  lainnya  untuk  daerah,  jadi  total transfer  pusat  ke  daerah  mencapai  34,5% dari  total  anggaran  DD  (R-APBN  2018). Komitmen tersebut sebagai upaya pemerintah pusat untuk membangun dimulai  dari  pingiran  (desa-desa).  Salah satu  programnya  adalah  pengentasan kemiskinan. Analisis di atas menunjukkanimplementasi  kebijakan  DD sudah  memiliki  relevansi  indikator  yang baik dilihat dari sisi input kebijakan.

## Proses kebijakan (input dan ouput)
Desa  Sido  Luhur  salah  satu  desa dari  182  desa  di  Kabupaten  Seluma mendapat  alokasi  dana  desa  dari  APBN setiap  tahunnya  selalu  meningkat.  Pada tahun  2015  desa  Sido  Luhur  mendapatkan bantuan  sebesar  Rp.  269.910.026,-.  Tahun 2016  desa  Sido  Luhur  mendapatkan bantuan  sebesar  Rp.  604.395.564,-  tahun 2017  desa  Sido  Luhur  mendapatkan
bantuan  sebesar  Rp.  768.514.431.  DD  di desa  Sido  Luhur  selama  3  tahun  terakhir menunjukkan  kenaikan.  Kucuran  dana desa  tersebut tercermin  dalam  APBN.  Hal ini, sangat menggembirakan warga masyarakat  desa  Sido  Luhur,  kenaikan dana desa naik di atas 20% pertahun (baca tabel 4).

## Tabel 4
Anggaran  Dana  Desa  di  Desa  Sido

## Luhurselama 3 Tahun
Perkembangan  kemajuan  desa  Sido  Luhur sangat  bagus  dibanding  sebelum  ada bantuan  DD.  Untuk  mengoptimalkan  DD Kepala desa dan masyarakat (stake holder) sepakat membuat program-program pembangunan  desa  berorientasi  pada pembangunan  infrastruktur  desa  (fisik), uraian program kegiatan tahun 2015-2007, seperti  pada  tabel  5,  misalnya  pembuatan infrastruktur  jalan  lingkungan,  jembatan, sumur  bor  untuk  memenuhi  kebutuhan  air bersih  masyarakat  dan  pemberdayaan  ibu- ibu  rumah  tangga  melalui  pemanfaatan lahan  tidur  dengan  membuat  perkebunan Jahe,  kemudian  Jahe  diolah  menjadi produk  minuman  Jahe  yang  di  kemas  dan diberi merek Jahe Reflesia, pemberdayaan ekonomi dengan membuat koperasi
simpan  pinjam  serta  di  bidang  pendidikan dengan mendirikan PAUD, dengan maksud  agar  anak-anak  usia  dini  dapat belajar di lingkungan desa sendiri.
Tabel 5 Kebijakan Program  kegiatan dari Dana

## Desa Tahun 2015 – 2017
Sumber : Laporan desa, 2017
Informasi  tabel  5  menjelaskan bahwa kebijakan program kegiatan cenderung berorientasi pada pembangunan infrastruktur  fisik  berupa  pembuatan infrastuktur  jalan,  jembatan  dan  prasarana dan  sarana  kerja.  Sedangkan,  pada  tahun 2015  dan  tahun  2016  belum  dilakukan program pengembangan kapasitas masyarakat  dan  peningkatan  produktivitas masyarakat.  Berdasarkan  filosofi  dan tujuan  terbitnya  UU  Desa,  yaitu  untuk meningkatkan  pelayanan  publik,  melalui  : 1)  meningkatkan  pelayanan  publik;  2) meningkatkan  kesenjangan  pembangunan antar desa; 3) meningkatkan perekonomian desa; 4) mengentaskan kemiskinan; dan 5) memperkuat  masyarakat  desa  sebagai subjek pembangunan.
Dataempiris menunjukkan dari penilaian  penerapan  kebijakan  publik  DD dengan indikatorproses dan kegiatandalam rangkah menghasilkan produktivitas output  dari  kebijakan  program  kegiatan belum  dapat  meningkatkan  perekonomian masyarakat  desa,  memperkuat  masyarakat desa  sebagai  subjek  pembangunan  dan belum dirasakan sepenuhnya bagi masyarakat sasaran (rumah tangga miskin) dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Dilihat dari  hasil  awal  maka  penerapan  kebijakan DD dapat dirasakan oleh masyarakat yakni tersedianya  pelayanan  publik  dan  dapat meningkatkan  kesenjangan  pembangunan di  desa.  Sedangkan  untuk  mengentaskan kemiskinan dan peningkatan perekonomian  desa  akan  berkontribusi nyata  dan  akan  memberikan  dampak  pada hasil  jangka  menengah  dan  hasil  jangka panjang.  Namun,  tujuan  UU  Desa  tidak mustahilmencapai  sasaran  yang  tepat, apabila ada kerja keras semua pihak (stake holder),  terutama  Aparatur  desa  dan masyarakat sasaran.
Untuk  maksimalnya  pelaksanaan program kegiatan tersebut, penting dilakukan  sejauh  mana  pencapaian  output program kegiatan. Penilaian output program  tersebut  dapat  dinilai  dari  sisi penerima  manfaat  rumah  tangga  miskin yang  menjadi  sasaran  dalam  pengentasan kemiskinan.  Berdasarkanhasil  penelitian Evaluation  Consultant  and  Study  (ECS),
integreted Community Driven
development  Project  (ICDD)  pada  tahun 2015,  salah  satu  ukuran  yang  menjadi tolak  ukur  efektivitas  dalam  pelaksanaan pengentasan  kemiskinan  adalah  penilaian kepuasan  antara  harapan  dan  kenyataan penerima  manfaat  dalam  hal  ini  rumah tangga  miskin.  Hasil  kajian  tersebut menemukan  terdapat  gap  antara  harapan masyarakat  penerima  manfaat  (rumah tangga  miskin)  dengan  program  kegiatan yang  telah  dilakukan  yakni  berupa (infrastruktur jalan, jembatan) dan kegiatan  ekonomi  lainnya  cukup  besar. Maka ke depan program kegiatan kebijakan  dana  desa  lebih  berorientasi kepada  pemberdayaan  dan  pengembangan kapasitas  masyarakat  sasaran  (rumah tangga  miskin)  agar  masyarakat  sasaran dapat meningkatkan produktivitasnya.
Program kebijakan pemerintah pusat  dalam  penanggulangan  kemiskinan di  desa  Sido  Luhur  bukan  hanya  dari pengalokasian  dana  desa  saja.  Ada program  lain,  misalnya,  program  kartu harapan  keluarga,  kartu  pintar  dan  kartu sehat, yang dikelola dengan beda institusi. “Apakah program – program tersebut telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Sido Luhur?”.
Jawaban  atas  pertanyaan  ini  akan menguji seberapa besar kontribusi kebijakan  publik  (dana  desa)  dapat mempengaruhi tingkat  kemiskinan  di  desa
Sido Luhur. Para Informansepakat mengatakan dari tahun 2014 - 2015 jumlah penduduk  miskin  yang  menerima  bantuan program pemerintah (program kartu harapan  keluarga,  kartu  pintar  dan  kartu sehat)  sebanyak  134  KK  dari  574  KK, tetap sama, tidak ada pengurangan ataupun kenaikan. Artinya,dari jumlah penduduk di Desa  Sido  Luhur  yang  mendapat  kategori miskin sekitar 23,34% belum ada perubahan  nyata  selama  3  tahun  terakhir. Data  empiris  ini,  menunjukkan  tidak  ada pengurangan  jumlah  penerima  manfaat  ( rumah  tangga  miskin)  selama  3  tahun terakhirmenegaskan bahwa program kegiatan  atau  kebijakan  tersebut  belum dapat dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat, dimaknai belum dapat mengurangi  tingkat  kemiskinan  di  desa Sido  Luhur.  Namun,  kebijakan  dana  desa melalui  program-program  kegiatan  dalam pelaksanaan pembangunan sudah memenuhi target indikator. Artinya, kebijakan  dana  desa  dapat  dirasakan manfaatnya  oleh  masyarakat  melalui adanya pembangunan di desa.
Hasil  awal,jangka  menengah  dan  jangka panjang
Efektivitas  implementasi  kebijakan publik dapat dilihat sejauh mana efektivitas program kegiatan dapat dilaksanakan.  Tingkat  kepuasan,  harapan dan  kenyataan  penerima  manfaat  (rumah tangga  miskin)  menjadi  tolak  ukur  dalam
penilaian  program  kegiatan.  Penerima kebijakan  DD  adalah  desa  sebagai organisasi dan masyarakat sebagai penerima  tidak  langsung.  Kebermanfaat yang  diperoleh  desa  sebagai  organisasi telah  menunjukkan  hasil  yang  nyata  yakni adanya  proses  pembangunan  yang  baik, walaupun  dilihat  dari  objek  masyarakat sasaran  (rumah  tangga  miskin)  belum dirasakan nyata, dari indikator peningkatan produkstivitas  berupa  penerimaan  dan pengeluaran  rumah  tangga  masyarakat sasaran.
Wawancara  denganKepala  Desa, Sekretaris  Desa  dan  Kadus  di  desa  Sido Luhur  mengatakan  bahwa  pengalokasian dana desa sudah mempengaruhi perkembangan  desanya  dilihat  adanya koneksi  antar  desa,  antar  RW  dan  antar RT,  pembangunan  infrastruktur  desa, sarana  pendidikan  dan  sarana  kesehatan serta sarana ibadah tapi belum berkontribusi secara nyata dalam penurunan  kemiskinan  di  desanya.  Lebih lanjut  kepala  desa  menjelaskan,  selama  3 tahun  terakhir  data  kemiskinan  yang dilakukan oleh BPS setiap tahunnya, tidak ada  pengurangan  dilihat  dari  jumlah penerimaan  bantuan  yang  masuk  kategori penduduk  miskin.  Artinya,  pengurangan jumlah  masyarakat  yang  mendapatkan bantuan program kemiskinan dari pemerintah menjadi tolak ukuran keberhasilan program tersebut.
Data empiris implementasi program kerja dilihat dari indikator output dan  hasil  jangka  menengah  dan  hasil jangka  panjang  menunjukkan  bahwa masyarakat sasaran (rumah tangga miskin) belum  merasakan  dampak  yang  baik  dari kebijakan dana desa.Sementara, tujuan UU Desa  melalui  peningkatan  layanan  publik dan peningkatan pembangunan desa dilihat dari  output  hasil  awal  sudah  dirasakan dampaknya  oleh  masyarakat  desa  secara keseluruhan.  Mengingat  dengan  segala keterbatasan yang dimiliki terutama masih rendahnya  kualitas  sumberdaya  manusia maka  masih  perlu  waktu  dan  kerja  keras semua  stake  holder  untuk  terwujudnya tujuan  UU  Desa  dalam  hal  mengentaskan kemiskinan.
Ke depan, untuk optimalnya pelaksanaan  kebijakan  dana  desa  dan untuk  mencapai  sasaran  serta  tujuan  UU Desa  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat  desa  maka  hal  pertama  yang harus  dilakukan  adalah  proses  dan kegiatan  yang  ditetapkan  yang  tertuang dalam APBDes agar mengacu pada output dan  outcome  yang  diperuntukan  bagi masyarakat sasaran (rumah tangga miskin).  Proses  dan  kegiatan  tersebut identik  dengan  kebijakan  program  kerja yang  akan  dilaksanakan  setiap  tahun  yang tercermin dalam APBDes. Program- program  kegiatan  yang  dibuat  hendaknya diprioritaskan pada pengembangan
kapasitas  masyarakat  sasaran  (rumah tangga miskin) dan pengembangan potensi ekonomi desa.
Pada akhirnya, penulis hanya ingin meyakinkan, bahwa peningkatan kesejahteraan  yang  akan  berdampak  pada penurunan  kemiskinan  bukanlah  sesuatu yang  mustahil.  Namun,  untuk  mencapai hal  itu,  dibutuhkan  kerja  keras  semua pihak,  termasuk  masyarakat  sasaran,  dan tak  ketinggalan  adalah  peran  pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  serta dinas  dan  pihak  terkait  agar  saling  sinergi dalam membantu mewujudkan tujuan yang ingin  dicapai  yakni  mengurangi  tingkat kemiskinan.

## Kesimpulan
Kebijakan  Dana  Desa  merupakan salah  satu  produk  Administrasi  Publik yang menjadi tugas pembaharuan administrasi  publik  dalam  melaksanakan ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditentukan dalam  rangka  kesejahteraan  masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah:
Pertama,  secara  empiris  kebijakan dana  desa  pada  objek  penelitian  di  desa Sido  Luhur  menunjukkan  bahwa  Dana Desa  belum  berkontribusi  nyata  terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Kedua,  secara  makro  di  lihat  dari  tingkat kemiskinan  di  Kabupaten  Seluma,  selama 3 tahun terakhir, tingkat kemiskinan masih bertingger  di  angkah  21.22%.Artinya, Kebijakan  Dana  Desa  belum  dapat
menjadi  akselerator  dalam  mengentaskan kemiskinan  baik  di  Desa  Sido  Luhur khususnya  maupun  di  Kabupaten  Seluma secara umum.
Ketiga,  Dana  Desa  sangatberperan  atas kemajuan pembangunan fisik di desa Sido Luhur  tetapi  kurang  berperan  di  sector penurunan angka kemiskinan.
Keempat,  pedoman  penggunaan dana  desa  kurang  tegas  memberikan arahan  dan  penekanan  pada  bidang penanganan  kemiskinan  sehingga  aparatur desa  kurang  memahami  arah  penggunaan dana  desa  untuk  bidang  penanganan kemiskinan.
Kelima,  Penganggaran  dana  desa belum  mendukung  prioritas  penanganan kemiskinan sebagaimana program pemerintah  pusat  seperti  pemberian  KIS, KIP,  PKH,  Rastra  sehingga  kemiskinan  di desa  masih  belum  menurun  seperti  yang diharapkan.

## Ucapan Terima Kasih
Penelitian  ini  dapat  terlaksanan  berkat fasilitas  dari  Universitas  Terbuka  pada Skema Penelitian Dasar Unggulan perguruan  Tinggi  UT  dan  dipresentasikan dalam  kegiatan  Simposium  Nasioanl Asosiasi  Ilmuan  Administrasi  Negara (AsIAN)  Indonesia  ke  8  di  Universitas Halmahera,  31  Oktober  s/d  1  Nopember 2018.

## Daftar Pustaka
Badan  Pusat  Statistik,  Kabupaten  Selum.
(2015). Bengkulu Dalam Angka . Tais.
Badan  Pusat  Statistik,  Provinsi  Bengkulu,
(2015). Provinsi  Bengkulu  Dalam Angka , Bengkulu.
Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia.
(2016). Indonesia dalam angka . Jakarta.
Brown,  L.,  Lafond,  A.  &  Macintyre,  K. (2001). Measuring Capacity Building .
,  (March),  pp.919–966.  Available  at: www.cpc.unc.edu/measure.
Dartanto,  Teguh  dan  Nurcholis.  (2013).
The Determinants of Poverty
Dinamics  in  Indonesia.  Bulletin  of Indonesian  Economic  Studies ,  49  (1),
pp. 6-84.
Darmi,Titi,  (2016a). Optimalisasi  Peran Perempuan  Berbasis  Modal  Sosial Pada  Sektor  Pemerintahan  Desa (Study pada Pengelolaan Dana Desa) .
Jurnal  Antropologi:  I su-Isu  Sosial Budaya ,  18  (1)(Isu  Sosial  Budaya), pp.21–27. Available at: jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/ind ex.php/jantro/article/view/48.
Darmi,  Titi.,  Suwitri,  Sri.,  Yuwanto.,& Sundarso.  (2016b). The  Capacity  of
Local Leaders to Improve
Performance  of  New  Autonomous Region  (DOB)  in  Indonesia.  In Advances in Economics , Business and Management Research. Kunming, China: Atlantis Press, p. 104.
Available at: www.atlantis- press.com/php/paper-details.php?from Darmi,  Titi.(2017a). The  Role  Of  Human Resources (HR) State Civil Apparatus (ASN)  To  Improve  Performance  Of New  Autonomous  Region  (DOB)  In
Seluma Regency Of Bengkulu Province . International Conference On
Global Education V. Padang, Sumatera Barat: Ekasakti Press. ISBN 978-602-70525-4-4, p 3107 - 3116.
Darmi,  Titi.,  Suwitri,  S.,  Yuwanto  & Sundarso.  (2017b). Capacity  Building as Accelerator for Improving Autonomous  Region  Recently  Knows as  (  DOB  ) :  Case  Study  in  Seluma
Distrcit Bengkulu Province, Indonesia. Journal of Public Administration and Governance. ISSN 2161 -7104, Vol 7(3), pp.100–117.
Duclos,  Jean  Yves.,  Abdelkrim,  Araar., and  Giles,  John.  (2010) Cronic  and Transiet  Poverty:  Measurement  and Estimation,  with  Evidence  From China . Journal of Development Economics, 91 (2), pp. 266-277.
Grindle,  M.,  (2010).  Good  Governance: The  Inflation  of  an  Idea.  Harvard University ,  Center  for  International
Development, (June), pp.1–21.
Hassan,  A.  (2014). The  challenge  in poverty  alleviation:  role  of  Islamic microfinance  and  social  capital .
Humanomics,  Vol.  30(Issue:  1), pp.pp.76–90.
Horton,  Douglash.  (2003). Evaluating Capacity  Development:  Experiences from  Research  and  development Organizations  Around  the  World, Ottawa;  International  Development Research  Centre.  In  Netherlands :
International  Service  For  National Agricultural Research.
Kusumastuti, A. (2015). Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat
Pedesaan  dalam  Pengelolaan  dan Pembangunan
Insfrastruktur.
Masyarakat :  Jurnal  Sosiologi,  20 Nomor 1, pp.81–97.
Kementerian
Keuangan Republik Indonesia. (2016). Alokasi Dana Desa Tahun 2016 , Menurut
Kabupaten/Desa . , pp.1–7.
Khristina,  A.  &  Puatu,  S.  (2009).
Community  Capacity  Building  and Local
Government Leadership : Describing Transformational
Leadership  Practices  in  Naga  City , the Philippines. , pp.18–41.
Khalik,  Aliyah.,  Zahid,  Javied  and Muhammad  Arshad.  (2012). Poverty
Allevition  in  India  and  Pakistan . Insterdisciplinary
Journal of Contemporary Research in Business, 4 (8), pp. 403-416.
LAN,  STIA,  Makasar.  (2012). Capacity Building; Birokrasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia , Makasar.
Nugroho,  Riant.  (2014). Kebijakan  Publik di Negara-negara Berkembang ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Patton,  Michael,Quinn.(  2009). Metode Evaluasi  Kualitatif  ke  2.  P.  K. Penerjemah  Budi  Puspo  Priyadi,  ed .,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offsr.
Purwanto,  E.A.,  dan  Sulistyastuti,  D.R.
2012. Implementasi  Kebijakan  Publik
: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Cetakan ke 1, Gava Media,
Yogyakarta.
Ravallion,  Martin.  (1996) Issues  in Measuring  and  Modelling  Poverty .
The  Economi  Journal,  106,  pp.  1328- 1343.
Ravallion, Martin. (2001). Growth, Inequality  and  Poverty: Looking Beyond  Averges.  World  Development ,
29 (11), pp1803-1815.
Ravallion,  Martin  and  Shaohua  Chen.
(2007). China’s  (Uneven)  Progress Against Poverty . Journal of Development  Economics,  82  (1),  pp 1-42.
Ritwik  Sasmal,  J.S.  (2016). Public expenditure,  economic  growth  and poverty alleviation. International Journal  of  Social  Economics,  Vol. 43(Issue: 6), pp.pp.604–618.
Saputra, I.W.2016. Efektivitas
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten  Bangli  Tahun  2009-2014 . Jurusan  Pendidikan  Ekonomi  (JJPE),
6 Nomor 1.
Stephen  Ocheni,  Moses  Atakpa.  (2012).
Local  Government  and  Apropriate Capacity  Building  For  Accelerated and  Sustainable  Rural  Development .
European  Journal  of  Business  and Social Sciences, 1 Nomor 3, p.131.
Skoufias,  Emmanuel.,  Asep  Suryadi  and Sudarno  Sumarto.  (2000). Changes  in Household  Wefare,  Poverty  and Inequality  During  the  Crisis .  Bulliten of  Indonesian  Economic  Studies,  36
(2), pp. 97-114.
Tatik Mariyanti, Akhmad
Affandi
Mahfudz.  (2016). Dynamic  circular causation model
in poverty alleviation:  Empirical  evidence  from
Indonesia . Humanomics, Vol.
32(Issue: 3), pp. 275–299.
Taut,  S.  (  2007). Studying  Self-Evaluation Capacity Building in a Large
International Development Organization .  American  Journal  of Evaluation, 28(1), pp.45–59.
Available at:http://aje.sagepub.com/cgi/content/a bstract/28/1/45\nhttp://aje.sagepub.co m/cgi/doi/10.1177/109821400629643
0. Diakses tanggl 26 Maret 2016.
Thomas  A  Mark.(2006). Gurus  on
Leadership P. Thorogood, ed., London:  Thorogood,  Publishing  Ltd 10-12 ,  Rivington  Street,  London,
EC2A 3DU.
Wallis, J and Killerby, P. 2004. Social economics and social capital.
International Journal of Social Economics , Vol. 31(No. 3), pp.pp. 239–258.