POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik Vol.15, No. 1, 2024 doi: 10.14710/politika.15.1.2024. 55-78
Respon ASEAN atas Keterlibatan Amerika Serikat di Laut China Selatan: Tinjauan Teori Balance of Th reat 1
Desy Nur Sha fi tri 1 , Ira Patriani 2 , Hardi Alunaza SD 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura, Pontianak
Recieved: 26 September 2023 Revised: 2 April 2024 Published:  30 April 2024

## Abstrak:
Kawasan Laut China Selatan telah menjadi panggung persaingan strategis yang berpotensi mengganggu stabilitas regional, mengingat ketidakseimbangan kekuatan antara negara-negara ASEAN dan China. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis respons ASEAN terhadap dominasi China dalam wilayah tersebut, dengan mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh Amerika Serikat. Penulis mengadopsi kerangka teoretis Balance of Threat yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt untuk menjelaskan bagaimana ASEAN merespons dominasi China dengan tujuan mempertahankan keseimbangan kekuatan dan stabilitas regional. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, termasuk analisis berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumen resmi, dan tesis. Selain itu, kami juga melakukan wawancara dengan pengamat hubungan internasional untuk mendapatkan perspektif yang lebih dalam. Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana Amerika Serikat berpartisipasi di kawasan Laut China Selatan serta mengungkapkan respons ASEAN terhadap ancaman yang timbul akibat dominasi China di wilayah tersebut, dengan fokus pada upaya menjaga stabilitas kawasan yang diperlukan dalam konteks geopolitik yang kompleks.

## Kata Kunci:
Laut China Selatan; ASEAN; Amerika Serikat; Balance of Threat ; Stabilitas Regional

## Korespodensi:
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura, Jl. Prof, Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak 78115
Email: desyshafitri12@gmail.com

## Pendahuluan
T injauan terhadap studi Hubungan Internasional mencerminkan perubahan zaman yang cepat dan getaran globalisasi. Perubahan ini menandai lonjakan fenomena kompleks dan konflik yang mempengaruhi kedaulatan dan keamanan negara. Menurut Ted Robert Gurr, terdapat enam jenis konflik antarnegara yaitu konflik yang dilatarbelakangi etnis, agama, ideologi, perebutan wilayah, pemerintahan maupun ekonomi dan perebutan sumber daya alam (Bakry, 2017, hal. 71). Salah satu fenomena yang terjadi di kawasan Asia Tenggara merupakan konflik yang berlatar belakang perebutan wilayah ( territorial conflict ) di mana konflik terjadi antara China dengan sebagian besar Negara anggota ASEAN yang memperebutkan kedaulatannya di wilayah Laut China Selatan (LCS).
Konflik persengketaan ini telah dimulai sejak lama yaitu terjadi di sekitar tahun 1970- an dan sampai sekarang masih belum terselesaikan secara mutlak, di mana konflik ini mulai menegang semenjak tahun 1992 hingga terakhir yaitu konflik antara China dan Filipina di kepulauan Spratly pada tahun 2021 ketika China melakukan serangan teritorial di perairan dekat kepulauan Spratly (Sadewi, 2023, hal. 5-7). Keberadaan konflik sengketa wilayah ini telah menyebabkan stabilitas politik serta keamanan di kawasan Asia Tenggara terganggu (Wahyudi, 2016, hal. 17-18).
Salah satu dari negara-negara yang mengambil langkah hukum dalam menghadapi permasalahan konflik di Laut China Selatan adalah Filipina. Filipina membawa kasus Laut China Selatan (LCS) ke Mahkamah Arbitrase Internasional karena dianggap mengganggu keamanan nasionalnya. Pada 12 Juli 2016, Mahkamah Arbitrase mendukung klaim Filipina, menyatakan pelanggaran hukum oleh China, termasuk klaim “sembilan garis putus- putus”, reklamasi tanah, dan aktivitas di perairan Filipina. Meskipun putusan ini “final dan mengikat”, China tetap menolaknya dan berusaha mempertahankan posisinya (U.S.- China Economic and Security Review Commission, 2016).
Pada tahun 2017, saat keketuaan Filipina di ASEAN, Filipina berupaya menyelesaikan kerangka Code of Conduct (COC) dalam penanganan sengketa LCS dengan pendekatan multidimensi. COC merupakan kode etik yang diterapkan untuk kawasan perairan Laut China Selatan yang disepakati oleh ASEAN dan China. Namun, negosiasi COC selalu terhambat karena China menolak untuk menjadikannya “mengikat secara hukum.” Meskipun ASEAN dan China secara intensif melakukan diskusi mengenai sengketa LCS pada tahun 2017, pernyataan resmi tersebut tidak mengubah perilaku militerisasi China di LCS, termasuk pembangunan fasilitas militer di berbagai lokasi seperti terumbu Fiery Cross, Subi, Mischief, serta pulau North, Tree, dan Triton. (Koga, 2022, hal. 103).
Meskipun terlibat dalam negosiasi dengan ASEAN, China terus melakukan pelanggaran dan meningkatkan kehadirannya di LCS. Berikut beberapa contoh pelanggaran signifikan sejak 2017 hingga tahun 2022:
Tabel 1. Beberapa Kasus Pelanggaran yang dilakukan China terhadap Negara-Negara
ASEAN di LCS Tahun 2017-2022 Negara Pelanggaran Filipina Berdasarkan citra satelit yang ditinjau oleh Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), kapal-kapal milik China selalu hadir di Iroquois Reef yang terletak di Laut Filipina Barat selama 12 bulan yang berakhir pada September 2022 yang terdiri dari dua hingga hampir tiga puluh kapal (Kadam, 2022). Vietnam Pada Juli 2019, Vietnam memberitakan bahwa kapal survei minyak China yaitu Haiyang Dizhi 8 beserta pengawalnya melanggar kedaulatan Vietnam dengan melakukan aktivitas di wilayah selatan Laut Timur yang melanggar zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam (Vu, 2019). Malaysia Menurut data dari Marine Traffic, setahun kemudian setelah kapal Hayang Dizhi 8 milik China terlibat kebuntuan dengan kapal-kapal Vietnam, pada 15 Juli 2020 kapal tersebut mulai bergerak ke arah selatan di perairan 352 kilometer (218 mil) lepas pantai Malaysia di mana berada tepat di utara zona ekonomi eksklusif (ZEE) Malaysia (Latiff & Pearson, 2020). Brunei Darussalam Pada tanggal 16 April 2020 kapal Hai Yang Di Zhi 8 didampingi oleh setidaknya enam kapal pengawal China Coast Guard (CCG) terlihat sedang mengamati wilayah perairan yang berada di daerah sekitar 190 mil laut lepas pantai Brunei menurut data pelacakan kapal yang dianalisis oleh RFA (Long, 2020) Indonesia Pada Desember 2019, Indonesia memprotes pelanggaran China terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara, di mana kapal penjaga pantai China mengawal kapal penangkap ikan ilegal menuju laut utara Kepulauan Natuna (Darmawan A. R., 2020)
Sumber : Data diolah oleh penulis dari beberapa sumber, 2023
Konflik berlarut-larut di LCS belum menemukan resolusi, mengganggu stabilitas keamanan  ASEAN  dan  berpotensi  merusak  kerjasama  ekonomi  serta  menghambat rantai pasokan perdagangan (Itasari & Mangku, 2020, hal. 144). Stabilitas keamanan yang terganggu dapat berimbas pada terhambatnya lalu lintas barang-barang komoditi perdagangan. Situasi ini juga akan mempengaruhi kerjasama ASEAN dengan China. Untuk itu, negara-negara ASEAN yang memiliki kepentingan di LCS akan berusaha mempertahankan kedaulatannya di tengah ketidakstabilan keamanan wilayah tersebut (Suharman, 2019).
Laut China Selatan (LCS) menjadi wilayah strategis yang disengketakan banyak negara. China mengklaim sebagian besar wilayah LCS dengan “sembilan garis putus- putus” berdasarkan argumen historis (Simanjuntak, 2020). Di sisi lain, mayoritas negara, termasuk ASEAN, menggunakan UNCLOS 1982 sebagai kerangka peraturan untuk menentukan kedaulatan wilayah laut mereka (Suharman, 2019, hal. 128). Perbedaan klaim ini menyebabkan ketegangan dan potensi konflik di kawasan. Berikut ini merupakan peta klaim wilayah di perairan LCS berdasarkan nine dash line dan UNCLOS 1982.
Gambar 1. Peta Klaim Wilayah di Laut China Selatan Sumber: New Straits Times, Juni 2015
Perbedaan  landasan  hukum  dari  masing-masing  pihak  inilah  yang  menjadikan kepemilikan teritorial LCS sangat rentan akan persengketaan. Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Brunei memiliki klaim kedaulatan teritorial yang tumpang tindih dengan China, sehingga mereka berusaha untuk mengambil posisi tegas di LCS. Untuk itu Negara-negara ASEAN perlu memastikan kebebasan navigasi karena jalur komunikasi maritim yang melalui LCS memiliki kepentingan regional dan geostrategis (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2013).
ASEAN telah berusaha menyelesaikan konflik LCS dengan pendekatan damai melalui ASEAN Regional Forum (ARF) dan Kode Etik Laut China Selatan ( Code of Conduct ASEAN- RRT ). Namun, upaya ini belum menghasilkan langkah konkret untuk menghentikan klaim wilayah China (Saputra, 2016). Disisi lain Amerika Serikat sebagai kekuatan besar dunia, berpartisipasi dalam konflik LCS dengan ASEAN untuk mendukung kebebasan laut dan
memblokir angkatan Laut China, mengembalikan akses maritim Asia, dan mematuhi hukum laut (Apria, 2018, hal. 199). Seperti yang telah diketahui seluruh dunia bahwa Amerika Serikat dan China merupakan Negara super power dunia yang terlibat perang dingin. Untuk itu, Amerika Serikat akan mengerahkan semua upaya untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan militer dan ekonomi yang unggul di dunia, termasuk di Asia Timur dan Tenggara.
Amerika Serikat berpartisipasi secara signifikan di kawasan LCS sejak tahun 2010-an. Keterlibatan ini ditandai dengan dua hal: Pertama, dengan membangun aliansi semi- anti-China dengan berbagai negara di kawasan untuk membendung ambisi China. Dan kedua, yaitu “ Freedom of Navigation Operation ” atau operasi kebebasan navigasi, di mana kapal angkatan laut Amerika dan   sekutu akan melintasi bagian Laut China Selatan yang diklaim China sebagai perairan teritorial, tetapi AS melihatnya sebagai perairan internasional. Tujuan AS adalah untuk mempertahankan tatanan dunia global yang telah mereka bangun. Kehadiran AS di LCS telah menjadi fitur penting dalam kebijakan luar negeri AS, terutama sejak pemerintahan Clinton dan meningkat pesat di era Obama dan Trump. Kehadiran ini tak hanya di LCS, tapi juga seluruh Asia-Pasifik (O’Rourke, 2023).
Secara esensial, ASEAN masih lemah dalam memperkuat kerja sama militer antar Negara anggotanya, akibatnya masing-masing negara anggota memiliki sikap yang terpecah belah dan bersikeras untuk tetap netral ( non-interference ) dalam menghadapi masalah persengketaan di kawasan LCS (Lehu, 2023, hal. 124). Hal ini tentunya akan semakin memperparah dinamika sengketa di LCS. Untuk mengatasinya, terdapat kemungkinan bahwa partisipasi Amerika dapat menjadi penyeimbang eksternal yang akan membantu ASEAN melawan China untuk menyelesaikan sengketa LCS.
Dalam situasi seperti ini, artikel ini bertujuan untuk menganalisis respon ASEAN terhadap dominasi China dalam wilayah tersebut, dengan mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh Amerika Serikat. Melalui teori Balance of Threat yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt (1985), penulis berusaha mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman yang dirasakan oleh kawasan ASEAN dalam konflik Laut China Selatan. Setelah mendapatkan kajian dari identifikasi tersebut, kemudian penulis berusaha untuk menganalisis langkah- langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh ASEAN dengan mempertimbangkan partisipasi  Amerika  Serikat  untuk  mencegah  munculnya  ancaman  signifikan  yang mengganggu stabilitas kawasan Laut China Selatan.

## Metode Penelitian
Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menginterpretasi fenomena konflik wilayah secara sistematis (Sugiyono, 2015: 21). Penelitian ini fokus pada  upaya mewujudkan stabilitas regional di ASEAN dalam konteks konflik dengan China. Artikel ini juga menganalisis implikasi konflik antara
ASEAN dan China serta upaya penyelesaiannya melalui kerja sama dengan Amerika Serikat di wilayah LCS.
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama. Pertama, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengamat politik Asia Tenggara sekaligus peneliti pada Pusat Studi ASEAN di Universitas Andalas yaitu Rifki Dermawan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan wawancara yang dilakukan secara virtual melalui layanan video konferensi Google Meet pada 7 Juli 2023. Kedua, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, melibatkan berbagai literatur ilmiah yang membahas budaya, norma, dan nilai dalam konteks sosial yang diteliti (Sugiyono, 2014, hal. 53). Sumber data sekunder didapatkan melalui media, buku, jurnal, dokumen resmi negara. Data dari kedua sumber ini kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori Balance of Threat untuk menguraikan masalah-masalah mengenai fenomena sengketa Laut China Selatan.

## Kepentingan Amerika Serikat terkait Sengketa Laut China Selatan
Laut China Selatan merupakan kawasan yang memiliki kepentingan strategis dan memiliki potensi besar menjadi medan pertempuran persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China. Aktivitas China di wilayah ini mencakup pembangunan pulau dan pangkalan militer di lokasi yang diduduki di Kepulauan Spratly. Selain itu, kekuatan maritim China juga telah secara aktif menegaskan klaim kedaulatannya terhadap klaim yang bersaing dari negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Tindakan-tindakan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat, bahwa China akan memperoleh kendali efektif atas Laut China Selatan, di mana wilayah ini memiliki kepentingan strategis, politik, dan ekonomi yang besar bagi Amerika Serikat dan sekutu serta mitranya (Bidara et al., 2018, hal. 3-4).
Amerika Serikat, dalam usahanya untuk menghadapi dominasi China di Laut China Selatan, telah memperkuat peranannya dalam mengatasi ketegangan dan instabilitas di kawasan tersebut. Hal ini melibatkan pengembangan hubungan dengan sekutu dan mitra dalam bidang keamanan dan ekonomi. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi prinsip- prinsip penting Amerika Serikat, seperti mempertahankan akses bebas dan terbuka di perairan internasional, menjaga stabilitas regional, dan mendukung keamanan global. Dengan demikian, Amerika Serikat berkomitmen untuk menjaga kebebasan laut dan menegakkan prinsip-prinsip keamanan internasional di kawasan Laut China Selatan (Sudira, 2014, hal. 146-147).
Posisi China yang lebih dominan di wilayah LCS di mana China mengklaim hampir seluruh wilayah LCS melalui “Sembilan Garis Putus-Putus” yang tidak diakui oleh hukum internasional dan melakukan berbagai aktivitas militer dan pembangunan pulau-pulau buatan di LCS, menyebabkan Amerika Serikat juga memposisikan diri untuk mencegah China menegaskan kontrolnya atas LCS. Posisi AS di LCS bukan untuk menantang
Tiongkok atau memulai konfrontasi, melainkan untuk menjaga stabilitas kawasan dan menegakkan hukum internasional. Menjaga kawasan LCS sebagai jalur navigasi untuk tetap bebas dan terbuka adalah hal yang sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi namun juga untuk menjaga norma global terkait kebebasan navigasi. Meskipun tindakan tersebut juga dapat memunculkan resiko bagi AS untuk terseret ke dalam konflik militer dengan China di Wilayah tersebut. Demi mempertahankan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik, strategi keamanan nasional AS berupaya untuk terus mengambil peran dalam konflik LCS untuk mencegah ekspansi China yang semakin besar (Center for Preventive Action, 2020).
Dalam  laporan  yang  dilakukan  oleh Congressional  Research  Service yang  terakhir diperbarui pada Februari 2023 mengenai Persaingan strategis AS-China di Laut China Selatan dan Timur (O’Rourke, 2023, hal. 17-19), posisi Amerika Serikat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan Laut China Selatan lebih jelasnya mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
1.  Kebebasan Navigasi
a)  Amerika Serikat mendukung prinsip kebebasan laut, yang mengisyaratkan hak, kebebasan serta penggunaan laut dan ruang udara terjamin bagi semua Negara sesuai yang tercantum dalam hukum internasional.
b)  Pasukan Amerika Serikat secara rutin menyerukan kebebasan navigasi/ Freedom of Navigation (FON) di seluruh dunia. AS rutin melakukan operasi kebebasan navigasi setiap tahunnya yang dirancang untuk menunjukkan bahwa AS akan beroperasi baik di wilayah perairan atau udara di manapun hukum internasional mengizinkan, terlepas dari lokasi klaim maritim yang sedang bersengketa seperti di Laut China Selatan
c)   Amerika Serikat mendukung untuk melakukan klaim wilayah perairan dengan berdasarkan pada UNCLOS yang mengatur kegiatan ekonomi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bagi Negara pantai. AS tetap mengoperasikan kapal militernya di ZEE Negara lain termasuk di wilayah ZEE sekitaran LCS yang masih menjadi wilayah bebas navigasi internasional, hal ini dilakukan secara sah oleh AS berdasarkan hukum internasional untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional yaitu Pasal 58 dan Pasal 87 United Nations Convention Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.
2.  Sengketa Wilayah Laut
a)  Klaim wilayah yang dilakukan oleh China di Laut China Selatan dikritik karena tidak memiliki dasar yang kuat, bertentangan dengan hukum internasional, dan tidak rasional, karena hanya berlandaskan pada klaim sejarah China. Sejak pertama kali ditegaskan pada tahun 2009, klaim China, yang disebut Sembilan Garis Putus- putus, tidak memiliki dasar hukum yang konsisten. Tindakan agresif China dalam
mengendalikan wilayah tersebut juga melanggar hukum internasional dan menjadi perhatian utama.
b)  Amerika Serikat mengikuti putusan arbitrase UNCLOS pada 12 Juli 2016, yang menolak klaim maritim China dan mendukung klaim Filipina, dengan kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak dalam sengketa ini..
c)  AS  menolak  klaim  apapun  yang  dilakukan  China  karena  China  telah  gagal mengajukan klaim maritim yang sah dan koheren di LCS, termasuk klaim maritim yang dilakukan China di wilayah Scarborough Reef dan Kepulauan Spratly yang menurut putusan tribunal berada di wilayah ZEE Filipina.
d)  Amerika Serikat secara konsisten mendukung sekutu dan mitra di Asia Tenggara dalam menjaga hak kedaulatan mereka atas sumber daya laut sesuai hukum internasional. AS juga menolak segala upaya untuk memaksa dominasi kekuatan di Laut China Selatan dan wilayah sekitarnya.
e)  AS tidak ikut campur dalam klaim kedaulatan atas fitur tanah yang disengketakan di LCS, tetapi AS mendorong penyelesaian damai sengketa internasional sesuai dengan hukum internasional, tanpa ancaman atau kekerasan.
f)  Pihak-pihak terkait harus menghindari tindakan provokatif dan sepihak yang mengganggu status quo serta mengancam perdamaian dan keamanan. AS menolak pembangunan pulau besar untuk militerisasi di wilayah yang disengketakan dengan dalih perdamaian dan stabilitas..
Wilayah  LCS  merupakan  wilayah  sentral  dari  kawasan  Indo-Pasifik  yang  telah dinyatakan oleh beberapa Negara-negara besar di Eropa sebagai salah satu prioritas utama mereka dalam kebijakan luar negerinya. Keterlibatan AS di kawasan ini, bertujuan untuk mempertahankan pengaruhnya serta mencegah kekuatan tunggal manapun yang mendominasi LCS. Keterlibatan AS dilakukan untuk menegakkan keseimbangan kekuatan serta mempromosikan kerjasama regional yang selaras dengan kepentingan nasionalnya.
Tentunya  kebijakan  maupun  prioritas  khusus  Amerika  Serikat  di  Laut  China Selatan dapat berkembang seiring waktu sesuai dengan perubahan dinamika geopolitik, perkembangan regional serta tujuan kebijakan luar negeri AS. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka pembahasan selanjutnya akan melihat bagaimana Amerika Serikat berusaha untuk terus terlibat di kawasan LCS demi mengamankan kepentingan nasionalnya.

## Potensi Ancaman yang Dirasakan oleh Negara-Negara ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan
Ancaman dalam kasus sengketa LCS bagi negara-negara ASEAN menjadi fokus utama perhatian dan kegelisahan. Laut China Selatan, yang merupakan kawasan strategis dengan cadangan sumber daya alam yang besar dan jalur perdagangan maritim yang penting, menjadi pusat sengketa wilayah (Rimapradesi et al., 2023, hal. 42-43). China, dengan
klaimnya atas hampir seluruh wilayah LCS berdasarkan nine dash -nya, memunculkan ketegangan utama dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional. Upaya China dalam memperkuat kehadirannya di wilayah ini melalui pembangunan pulau buatan, penempatan aset militer, dan pembatasan penangkapan ikan telah memicu kekhawatiran di kalangan negara-negara ASEAN, menganggapnya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional mereka (Itasari & Mangku, 2020, hal. 149).
Menurut teori balance of threat milik Stephen Walt (1985), ancaman yang dirasakan oleh suatu negara tidak hanya bergantung pada kekuatan absolut musuh potensial, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kedekatan geografis, niat ofensif, dan kemampuan ofensif. Dalam konteks ini, ada empat poin ancaman yang harus dipertimbangkan:
a.  Kekuatan Agregat
Berdasarkan teori Balance of Threat milik Stephen M. Walt (Walt, 1985, hal. 9), kekuatan agregat suatu negara, yang mencakup sumber daya ekonomi dan militer, memengaruhi persepsi ancaman oleh negara lain. China memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang signifikan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, yang membuat beberapa negara ASEAN melihat China sebagai aktor dominan dan potensial menghadirkan ancaman di wilayah LCS.
Dengan populasi China yang lebih dari 1,42 miliar jiwa, perbedaan jumlah penduduk antara China dan negara-negara ASEAN sangat besar (The US Census Bureau’s World Population, 2023). Hal ini juga memengaruhi ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang militer dan pasukan tempur untuk pertahanan. Selain itu, berdasarkan indeks Global Fire Power 2021, China menduduki peringkat ketiga dari 140 negara berdasarkan kemampuan militernya, memiliki personel aktif sekitar 2,15 juta, pesawat tempur, kendaraan berlapis baja, dan kekuatan laut yang kuat (Al-Anshorys et al., 2023, hal. 97). Hal ini menjadi faktor penting dalam merumuskan strategi negara-negara ASEAN dalam menghadapi potensi ancaman dari China di wilayah LCS.
b.  Kedekatan Geografis
Kedekatan Geografis, hal ini juga menjadi indikasi bagi potensi adanya ancaman terhadap suatu negara. Semakin pendek jarak antara dua negara, semakin besar peluang bahwa negara tersebut memiliki kapasitas untuk menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap  negara  lain.  Kedekatan  geografis  akan  memudahkan  suatu  negara  untuk mengancam negara lain mengingat lokasinya yang berdekatan (Walt, 1985, hal. 10).
Secara geografis, China memiliki letak wilayah yang berdekatan dengan negara- negara ASEAN, bahkan terdapat beberapa negara yang berbatasan darat dengan China yaitu Myanmar, Laos dan Vietnam. Namun, jika dilihat dari kedekatan wilayah perairan, maka hampir seluruh negara ASEAN memiliki wilayah yang berbatasan dengan China di perairan Laut China Selatan. Negara-negara ASEAN yang terletak secara geografis lebih dekat dengan China dan wilayah yang disengketakan mungkin merasakan ancaman yang
lebih cepat karena kedekatan China dan potensi jangkauan militer. Misalnya, Vietnam dan Filipina berbatasan langsung dengan LCS dan memiliki sengketa aktif dengan China atas klaim teritorial (Jebb, 2023).
Negara-negara ASEAN dengan kedekatan wilayah geografis dengan China tentunya merasakan ancaman geographic proximity yang signifikan dari dominasi China di Laut China Selatan. Ancaman ini menyebabkan terganggunya akses dan kontrol negara-negara ASEAN terhadap wilayah maritim yang diklaimnya, termasuk wilayah   Zona Ekonomi Eksklusif-nya (ZEE). Pulau buatan dan pangkalan militer China, merupakan pelanggaran kedaulatan negara-negara ASEAN yang memiliki klaim di LCS, selain itu kapal-kapal penangkap ikan China juga sering memasuki ZEE negara-negara ASEAN tanpa izin, merusak sumber daya laut dan mata pencaharian nelayan lokal. Tidak hanya itu, dengan adanya ancaman kedekatan geografis ini juga telah mengganggu jalur perdagangan maritim bagi negara-negara ASEAN dan berdampak pada ekonomi dan konektivitas regional (Wardhana, 2021, hal. 26).
c.  Kemampuan Ofensif
Persepsi  tentang  kapabilitas  militer  ofensif  China,  khususnya  angkatan  laut  dan angkatan udaranya, dapat berkontribusi pada rasa ancaman terhadap negara-negara ASEAN. Pembangunan pulau buatan dan penyebaran aset militer canggih di perairan yang disengketakan telah meningkatkan kekhawatiran tentang proyeksi kekuatan China bagi negara-negara ASEAN. Dikutip dari The Guardian (2022), Komandan Militer US Indo-Pasific John C Aquilino mengatakan bahwa China telah melakukan militerisasi besar- besaran di tiga pulau buatannya yaitu Mischief Reef, Subi Reef dan Fiery Cross di daerah persengketaan Laut China Selatan. Pulau-pulau tersebut dipersenjatai dengan berbagai sistem canggih termasuk rudal, laser dan jet tempur. Pembangunan ini dimaksudkan untuk memperluas kemampuan ofensif China di luar pantai kontinentalnya.
China mengandalkan kekuatan militernya yang terwakili dalam People’s Liberation Army (PLA) sebagai elemen sentral yang mendukung pencapaian status kekuasaan yang signifikan. Konsep ini secara eksplisit dinyatakan oleh Presiden China, Xi Jinping, melalui visi “ China Dream ”. PLA terus mengalami perkembangan yang sejalan dengan upaya pencapaian “ China Dream ” ini. Secara struktural, PLA terdiri dari beberapa komponen yang mencakup Second Artillery Force, PLA Navy, PLA Air Force, PLA Navy Aviation, PLA Army, serta kemampuan di bidang Space and Counterspace Capabilities (Wulandari, 2017, hal. 36-43).
d.  Niat Ofensif
China telah mencerminkan niatnya terkait Laut China Selatan saat menegaskan klaimnya berdasarkan klaim “sembilan garis putus-putus” miliknya. Tindakan China dalam mempertahankan klaimnya atas wilayah Laut China Selatan melibatkan pemanfaatan dua komponen penting, yaitu China Coast Guard (CCG) dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan
Rakyat ( People’s Liberation Army Navy , PLAN), yang berfungsi sebagai instrumen untuk menerapkan strategi “tekanan rendah” dalam upayanya untuk memperkuat posisinya dalam sengketa wilayah dan maritim. Kapal-kapal dari CCG terus berpatroli di perairan yang disengketakan, siap untuk merespons berbagai tantangan yang mungkin timbul terkait dengan klaim wilayah dan maritim China. Pendekatan ini dirancang dengan tujuan untuk menghindari eskalasi konflik militer, dan penempatan kapal-kapal CCG di wilayah- wilayah sengketa menunjukkan tingkat fleksibilitas operasional yang dimiliki oleh pihak China sesuai dengan kebijakan mereka (Yazid, 2017, hal. 75-76).
Pada saat periode ketegangan antara China dan Filipina di Laut China Selatan tahun 2012 yang mempersengketakan kepemilikan Scarborough Shoal, China memanfaatkan armada China Coast Guard (CCG) yang besar dan berpendekatan teknologi tinggi untuk melakukan tindakan yang bertujuan menghambat negara-negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Tujuan utamanya adalah untuk memaksa negara-negara ini untuk merujuk klaim kedaulatan yang disandang oleh China. Selain mengirimkan kekuatan militer untuk menjaga wilayah Laut China Selatan, China juga aktif dalam upaya reklamasi di wilayah tersebut. Menurut laporan dari Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), China mulai melakukan reklamasi pada tahun 2013 dan telah menciptakan lebih dari 3.200 area tanah baru di Kepulauan Spratly. Kegiatan reklamasi ini telah menyebabkan adanya tumpang tindih dalam klaim wilayah antara China dan beberapa negara Asia Tenggara, khususnya Vietnam dan Filipina, yang berdekatan dengan wilayah tersebut (BBC Indonesia, 2017).
Dalam konteks sengketa Laut China Selatan (LCS), China telah menunjukkan ancaman terhadap negara-negara ASEAN dengan potensi niat ofensifnya, terutama terhadap negara- negara yang memiliki klaim wilayah yang bersinggungan dengan klaim China, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pendekatan China yang mengklaim wilayah yang sangat luas dalam LCS dianggap oleh negara-negara ASEAN sebagai indikasi niat China yang bersifat ofensif, dengan tujuan untuk memperluas dominasinya dan menguasai sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut.
Untuk mengatasi ancaman ini, negara-negara ASEAN perlu bekerjasama melalui kerangka regional seperti ASEAN dan melibatkan kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas kawasan. Strategi regional dan dukungan eksternal menjadi kunci untuk memelihara perdamaian dan keamanan di LCS.

## Respon ASEAN  terhadap  Partisipasi Amerika  Serikat  dalam  Mewujudkan Stabilitas Regional atas Sengketa Laut China Selatan
Kehadiran Amerika Serikat di kawasan sengketa Laut China Selatan (LCS) mengundang implikasi  yang  mungkin  kontra  terhadap  upaya  AS  untuk  memediasi  konflik  dan mengurangi risiko perselisihan. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan di antara
pihak yang terlibat, terutama Filipina dan Republik Rakyat China (RRC) (Darmawan & Ndarari, 2017, hal. 12).
Namun, kehadiran Amerika Serikat juga dapat diinterpretasikan sebagai dukungan bagi negara-negara ASEAN dalam sengketa ini, sambil mengimbangi dominasi pengaruh China. Dalam perannya sebagai penyeimbang, AS telah menjalankan kerja sama di berbagai bidang dengan tujuan memperkuat pengaruhnya di wilayah Indo-Pasifik (Darmawan & Ndarari, 2017, hal. 13).
Dalam konteks Laut China Selatan, Amerika Serikat memiliki kepentingan geopolitik dan ekonomi yang signifikan. Mereka menganggap bahwa klaim yang diajukan oleh China atas wilayah Laut China Selatan, serta tindakan China dalam memperkuat posisinya di wilayah tersebut, merupakan ancaman terhadap kepentingan AS. Berdasarkan teori Balance of Threat , AS dapat dilihat sebagai negara yang merespons ancaman yang mereka rasakan dari China di Laut China Selatan dengan berusaha menciptakan keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut, baik melalui diplomasi maupun kehadiran militer (Alfiansyah & Prakoso, 2022, hal. 1856).
Perspektif ASEAN tentang LCS menunjukkan kompleksitas situasi regional. Klaim wilayah  oleh  negara-negara  ASEAN  dan  China  menciptakan  potensi  ancaman  dan instabilitas di kawasan tersebut. Beberapa negara ASEAN melihat AS sebagai penyeimbang terhadap ancaman dari China, sementara yang lain mungkin ingin menjaga hubungan baik dengan keduanya dan mungkin lebih mendukung pendekatan diplomasi dan dialog dalam menangani isu-isu Laut China Selatan (Sihite, 2016: 42-45).
Respon ASEAN terhadap keterlibatan Amerika Serikat sebagai penyeimbang ancaman dalam menghadapi potensi ancaman dari China dalam kasus sengketa LCS sesuai perspektif Balance of Threat dapat dilihat melalui empat elemen persepsi ancaman yaitu kekuatan agregat, kedekatan geografi, kemampuan ofensif dan niat ancaman yang dirasakan.

## Kekuatan Agregat
Dalam menghadapi potensi ancaman atas kekuatan agregat yang dimiliki China, ASEAN merespon dengan memperkuat persatuan ASEAN dan kedudukan bersama. Negara-negara ASEAN harus bekerja untuk menjaga persatuan dan posisi bersama terkait sengketa LCS. Front persatuan akan meningkatkan daya tawar ASEAN dan memberikan tanggapan yang lebih koheren terhadap tindakan China di kawasan serta dapat menciptakan keamanan secara kolektif (Sushanti, 2016, hal. 12).
Selanjutnya,  untuk  menghadapi  ancaman  kekuatan  agregat  dari  China,  ASEAN dapat  berkolaborasi  dengan  mitra  eksternal,  dalam  hal  ini  yaitu  Amerika  Serikat untuk mendukung upaya diplomasi kolektif mereka. Melibatkan mitra eksternal dapat memberikan dukungan diplomatik tambahan dan bantuan pembangunan kapasitas. Di samping itu ASEAN juga dapat berfokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur
di kawasan untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya dan meningkatkan ketahanan ekonominya. Pembangunan ekonomi yang kuat juga dapat memperkuat kapasitas negara- negara ASEAN untuk mengatasi tantangan keamanan (Bidara et al., 2018, hal. 10-11)
Amerika Serikat memiliki kekuatan agregat yang kuat karena merupakan negara superpower . Kekuatan agregat ini merujuk pada sejumlah faktor yang menggambarkan kekuatan dan pengaruh negara tersebut di tingkat global. Salah satunya yaitu dari segi populasi penduduk. Jumlah populasi Amerika Serikat menempati posisi ke-3 di dunia dengan jumlah 340 juta jiwa (World Population Review, 2023), menjadikan Amerika Serikat dengan potensi sumber daya manusia yang tinggi di dunia. Meskipun jumlah populasi AS masih jauh dibandingkan populasi China yang memiliki populasi penduduk berjumlah sekitar 1,4 miliar, AS memiliki penguasaan teknologi yang lebih tinggi dari China, sehingga potensi SDM yang dimiliki AS dapat menyaingi kekuatan agregat dari China.
Walt berpendapat bahwa selain dilihat dari populasinya, kekuatan agregat yang dimiliki AS juga dapat dilihat dari pendapatan GDP, jumlah belanja militer dan penguasaan teknologi (Akbar & Rustam, 2022, hal. 87). Berdasarkan data dari Bureau of Economic Analysis yang terakhir diperbarui pada 30 Agustus 2023, GDP Amerika Serikat pada saat ini tepatnya di kuartal kedua tahun 2023 yaitu sebesar $26,80 triliun (Bureau of Economic Analysis, 2023). Sedangkan untuk jumlah belanja militer, Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah belanja pertahanan terbesar di dunia.

## Gambar 2. Pengeluaran Anggaran Perahanan Amerika Serikat Dibangingkan dengan Negara Lain
Sumber: (Peter G. Peterson Foundation, 2023)
Amerika Serikat memimpin peringkat negara-negara dengan pengeluaran militer tertinggi pada tahun 2022, dengan $877 miliar yang didedikasikan untuk militer. Jumlah tersebut mencapai hampir 40 persen dari total pengeluaran militer di seluruh dunia pada tahun itu, yang berjumlah 2,2 triliun dolar AS (Statista Research Department, 2023). Menurut teori Balance of Threat , kemampuan yang dimiliki dalam hal sumber daya, khususnya dalam konteks anggaran pertahanan, dapat digunakan sebagai alat untuk mengkompensasi potensi ancaman.
Melihat kekuatan agregat yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang sangat besar, ASEAN telah menanggapi partisipasi AS di Laut China Selatan dengan menginisiasi sejumlah kemitraan yang dapat meningkatkan posisi tawar ASEAN. Amerika Serikat, dalam konteks ini, memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam memfasilitasi, menghadirkan keseimbangan, dan mendukung upaya internasional ASEAN dalam mencapai stabilitas keamanan di wilayah Laut China Selatan. Oleh karena itu, ASEAN telah melibatkan Amerika Serikat dalam berbagai bentuk kerja sama lintas sektor.
ASEAN melibatkan Amerika Serikat ke dalam berbagai forum termasuk East Asia Summit (EAS) dan ASEAN-U.S. Summit . Amerika Serikat bergabung dengan EAS pada tahun 2010 di dalam KTT kelima EAS, setelah sebelumnya menghadapi berbagai penolakan dari berbagai pihak. ASEAN mendukung bergabungnya Amerika Serikat di EAS dengan anggapan bahwa Amerika Serikat dapat menjadi penyeimbang bagi kekuatan China. Strategi ini dilakukan ASEAN untuk mengikat perilaku Amerika Serikat dan itu akan membantu untuk menyesuaikan diri dengan Amerika Serikat maupun China (Juliandini, 2020, hal. 44).
Selain terlibat dalam forum-forum regional, ASEAN juga menjalankan kerjasama yang komprehensif dengan Amerika Serikat (AS) untuk memperkuat implementasi Outlook ASEAN terkait Indo-Pasifik dan memastikan bahwa kerjasama antara AS dan ASEAN dapat meningkatkan posisi negara-negara ASEAN dalam ranah global. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur ( East Asia Summit ) yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 5-7 September 2023, Amerika Serikat turut serta sebagai salah satu peserta untuk menekankan komitmen berkelanjutan AS terhadap kawasan Asia Tenggara dan peran penting ASEAN dalam dinamika regional tersebut (U.S. Embassy & Consulates in Indonesia, 2023).
Dalam rangka mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menggalakkan perkembangan ekonomi berbasis inovasi, dan meningkatkan infrastruktur yang memiliki standar  kualitas  tinggi,  ASEAN  dan  Amerika  Serikat,  dalam  konteks  KTT  tersebut, berkomitmen  untuk  memperkuat  kolaborasi  dalam  memperlancar  perdagangan, mengembangkan sektor ekonomi digital, serta memberikan dukungan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Penting dicatat bahwa Amerika Serikat merupakan sumber utama dari investasi asing langsung di kawasan Asia Tenggara, dengan partisipasi lebih dari 6.200 perusahaan Amerika Serikat yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap total nilai perdagangan antara Amerika Serikat dan negara-negara anggota ASEAN, yang
mencatat rekor sebesar $520,3 miliar pada tahun 2022. Lebih lanjut, investasi ini berhasil menciptakan 625.000 lapangan kerja di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat, serta 1 juta kesempatan kerja di seluruh wilayah Asia Tenggara (U.S. Embassy & Consulates in Indonesia, 2023).
Selain bentuk-bentuk respon diatas, respons ASEAN terhadap peningkatan partisipasi AS dalam sengketa LCS juga dapat sangat bervariasi dan kompleks. Setiap langkah yang diambil ASEAN akan sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, hubungan bilateral, dan kepentingan nasional dari masing-masing negara anggota. Untuk itu penting bagi ASEAN agar tetap mempertahankan bagaimana negara-negara anggota ASEAN ini mampu mempunyai sense of common identity agar dapat menyelaraskan keputusan yang diambil dalam upaya menciptakan kondisi kawasan yang kondusif dan stabil.

## Kedekatan Geogra fi
Amerika Serikat (AS), meskipun memiliki jarak geografis yang signifikan dari wilayah LCS dan ASEAN, memiliki kepentingan strategis yang kuat di kawasan Indo-Pasifik. Hubungan dekat AS dengan negara-negara di LCS membuatnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan wilayah tersebut demi melindungi kepentingan nasional AS. Kendati AS tidak menghadapi ancaman kedekatan geografis secara langsung, perlu diingat bahwa wilayah ASEAN berdekatan dengan China, yang memiliki potensi untuk memengaruhi negara-negara tersebut, dan oleh karena itu dapat mempengaruhi pengaruh AS di kawasan tersebut.
Untuk menghadapi tantangan ancaman kedekatan geografis dalam konteks sengketa LCS, ASEAN memiliki beberapa opsi strategis. Salah satunya adalah memperkuat kerja sama regional yang dapat memperkuat posisi kolektif ASEAN, dengan fokus pada konektivitas maritim. Membangun konektivitas maritim antara negara-negara di Asia Tenggara adalah kunci untuk menciptakan keamanan maritim yang efektif dan mengatasi isu-isu seperti ancaman terhadap kedaulatan wilayah. Keamanan maritim memiliki dampak luas, dan kerja sama regional yang kuat diperlukan untuk menjaga stabilitas regional (Inayati, 2018, hal. 46). Kerja sama ini di antaranya seperti ASEAN Maritime Forum (AMF), Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF), ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) Plus , dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) (Inayati, 2018, hal. 47-58).
Melalui forum-forum kerjasama tersebut, ASEAN dapat membantu negara-negara ASEAN untuk menghadapi berbagai tantangan geographic proximity dengan meningkatkan kerjasama keamanan, penegakan hukum, dialog dan kepercayaan diri, penyelesaian konflik secara damai, serta kapasitas dan kapabilitas. Namun, tantangan geographic proximity membutuhkan upaya bersama dari semua negara di kawasan, termasuk negara-negara ASEAN dan negara mitra. Diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat untuk mengatasi berbagai ancaman dan membangun kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera.

## Kemampuan Ofensif
Walt (1990, hal. 1-5) dalam “Origins of Alliances ” memberikan definisi yang menarik tentang “ offensive capability ” atau kemampuan untuk melancarkan serangan. Konsep ini merujuk pada kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sebagai alat untuk penggunaan militer. Persepsi tentang kapabilitas militer ofensif China, khususnya angkatan udara dan angkatan lautnya, dapat berkontribusi pada rasa ancaman yang dirasakan oleh negara-negara ASEAN. Pembangunan pulau buatan di terumbu Subi, Fierry Cross, Mischief Reef dan kepulauan Spratly dan penyebaran aset militer canggih di perairan yang disengketakan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran tentang proyeksi kekuatan China di Laut China Selatan dan mengancam kekondusifan di wilayah Asia Tenggara (Marsetio, 2023).
Untuk menghadapi potensi ancaman yang timbul dari kapabilitas ofensif, ASEAN berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan ofensifnya melalui pengembangan sektor industri pertahanannya. Selain itu, negara-negara ASEAN juga merespon kehadiran Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman kapabilitas ofensif dari China di Laut China Selatan dengan melakukan serangkaian kerjasama termasuk latihan maritim dan kerjasama dalam kapasitas keamanan maritim. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara ASEAN dalam mengelola dan mengamankan wilayah maritim mereka.
Amerika Serikat memiliki kekuatan militer yang sangat canggih dan kemampuan proyeksi kekuatan global. Amerika Serikat dapat memobilisasi pasukan, kapal perang, dan pesawat tempur dengan cepat ke wilayah tersebut jika diperlukan. Ini memberi mereka kemampuan ofensif yang signifikan dalam mendukung sekutu-sekutu mereka di ASEAN dalam menghadapi ancaman potensial. Amerika Serikat telah memberikan dukungan diplomatik dan militer pada beberapa negara ASEAN yang memiliki klaim di Laut China Selatan, seperti Filipina dan Vietnam. Ini mencakup penyediaan bantuan militer, pelatihan, dan dukungan dalam pengembangan kemampuan maritim. Dukungan ini dilakukan AS dengan tujuan membendung pengaruh China di kawasan Asia-Pasifik serta membantu mitranya yaitu ASEAN dalam mengimbangi potensi ancaman dari China (Damara et al., 2023, hal. 17)
Amerika Serikat telah melakukan kerja sama militer dengan beberapa negara ASEAN, seperti  latihan  militer  bersama  dan  pertukaran  intelijen.  Ini  dapat  meningkatkan kemampuan negara-negara ASEAN dalam berbagi informasi dan bekerja sama dalam mengamankan perairan LCS. Amerika Serikat juga secara rutin mengirim kapal perang dan pesawat tempur ke LCS dalam operasi kebebasan navigasi dan penerbangan. Ini adalah bentuk demonstrasi kehadiran militer yang bertujuan untuk mempertahankan kebebasan navigasi di wilayah tersebut.
Selain dukungan-dukungan tersebut, disebutkan pada KTT Khusus AS-ASEAN 2020, Amerika Serikat mengumumkan inisiatif keamanan maritim regional baru senilai $60 juta, termasuk penempatan tim pelatihan regional Penjaga Pantai AS di Asia Tenggara (Kantor
Juru Bicara, 2022).  ASEAN juga melalui KTT Asia Timur, meminta bantuan pembangunan pembangunan dan keamanan serta ekonomi sebesar $12 miliar untuk negara-negara Asia Tenggara (U.S. Embassy & Consulates in Indonesia, 2023).

## Niat Agresif
Peningkatan aktivitas militer China di LCS seperti pembangunan pulau bulatan, penempatan senjata serta pelanggaran ZEE negara-negara ASEAN seperti apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, menyebabkan ASEAN mempersepsikannya sebagai niat agresif dari China untuk menguasai wilayah LCS yang dapat mengancam stabilitas kawasan tersebut. ASEAN berusaha untuk merespon niat agresif China di LCS dengan berbagai pendekatan termasuk melalui pendekatan diplomasi dan dialog, namun dengan banyaknya tantangan termasuk ketidaksepakatan internal, ketidakjelasan niat dan ketidakpatuhan China terhadap hukum internasional mendorong ASEAN untuk terus mencari strategi untuk memperkuat pertahanan wilayahnya.
ASEAN mengadopsi pendekatan keseimbangan antara kemampuan serangan dan pertahanan. Beberapa negara ASEAN mungkin melihat pembangunan militer China dan pembangunan pulau buatan sebagai tindakan agresif, mendorong mereka untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka atau mencari dukungan dari kekuatan eksternal. Persepsi niat agresif China dalam sengketa Laut China Selatan mempengaruhi cara negara-negara ASEAN merespons, memerlukan pendekatan hati-hati dan defensif.
Kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia juga berperan dalam keseimbangan ancaman di kawasan (Deb & Wilson, 2021). Amerika Serikat telah melakukan operasi “ Freedom of Navigation Operations ” (FONOP’s) di Laut China Selatan untuk menegaskan hak negara-negara untuk mengakses perairan internasional sesuai dengan hukum internasional. AS juga berpartisipasi dalam forum multilateral seperti Pembicaraan Kode Etik (COC) dengan China dan mendukung peran ASEAN dalam mencari solusi diplomatik.
Mereka juga mendukung peran ASEAN dalam mencari solusi diplomatik untuk sengketa tersebut. Keterlibatan diplomatik AS ditandai dengan partisipasi AS dalam berbagai KTT seperti East Asia Summit (EAS) dan ASEAN Regional Forum (ARF). Amerika Serikat bergabung dengan EAS pada tahun 2010 di dalam KTT kelima EAS, setelah sebelumnya  menghadapi  berbagai  penolakan  dari  berbagai  pihak.  Ini  memberikan kesempatan bagi Amerika Serikat untuk berdiskusi dengan anggota ASEAN tentang upaya penyelesaian sengketa di LCS. Selain itu AS juga melibatkan diri dalam lembaga- lembaga regional serta menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama ASEAN (TAC) (Saunders, 2013, hal. 5-7).
ASEAN  mendukung  bergabungnya  Amerika  Serikat  di  EAS  dengan  anggapan bahwa Amerika Serikat dapat menjadi penyeimbang bagi kekuatan China. Strategi ini dilakukan ASEAN untuk mengikat perilaku Amerika Serikat dan itu akan membantu
untuk menyesuaikan diri dengan Amerika Serikat maupun China (Juliandini, 2020, hal. 44). Melalui partisipasi-partisipasi tersebut, AS dan ASEAN dapat saling berbicara tentang isu-isu regional, termasuk konflik LCS. Melihat Amerika Serikat yang telah menunjukkan dukungan terhadap klaim-klaim negara ASEAN dalam sengketa wilayah tersebut, maka respon ASEAN terhadap kehadiran AS mencakup apresiasi terhadap dukungan tersebut, tetapi juga perhatian terhadap potensi dampak destabilisasi. Untuk itu ASEAN bersikap untuk berdialog sesuai porsinya agar posisi ASEAN tetap netral di tengah dominasi China dan Amerika.
Selain dimensi keamanan, Amerika Serikat juga terlibat dalam kerja sama ekonomi dengan ASEAN. Kerja sama yang kokoh dalam perdagangan dan investasi memiliki potensi untuk mendorong kolaborasi dan stabilitas di kawasan ini. Melalui upaya ekonomi bersama ini, akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan. Dengan ASEAN yang mewakili pasar terbesar keempat di dunia, serta Amerika Serikat sebagai salah satu sumber investasi asing langsung utama di ASEAN, perkiraan perdagangan barang dan jasa antara Amerika Serikat dan ASEAN mencapai $441,7 miliar pada tahun 2021, memberikan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan di wilayah ini (Kantor Juru Bicara, 2022).
Setelah dijabarkan dalam persepsi-persepsi ancaman di atas, dapat dilihat bahwa tindakan-tindakan China di Laut China Selatan seperti pembangunan pulau buatan, militerisasi dan patroli maritim yang agresif  telah meningkatkan persepsi ancaman bagi negara-negara ASEAN, yang merasa kedaulatan dan hak mereka diintimidasi dan memberikan ancaman bagi stabilitas keamanan kawasan negara-negara ASEAN.
Melalui pandangan “ Balance of Threat ” milik Walt, untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, negara-negara ASEAN dengan kekuatan militer yang lebih lemah dibandingkan China, perlu untuk menyeimbangkan kekuatan China. Strategi ini dapat ditempuh dengan memperkuat persatuan ASEAN dan meningkatkan kerjasama regional. Persatuan ASEAN penting dalam menghadapi ancaman bersama dari China dan membentuk keseimbangan ancaman dalam sengketa Laut China Selatan.
Persatuan kolektif ASEAN dapat meningkatkan daya tawar yang mampu membentuk keseimbangan ancaman dalam sengketa Laut China Selatan. Daya tawar ASEAN yang kuat, dapat membantu dalam meningkatkan kapasitas kawasan untuk bernegosiasi dengan China dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak dengan damai. Sehingga penggunaan kekuatan militer dapat dihindari dan mengurangi situasi yang memicu konflik yang lebih besar. Melalui dialog, negosiasi dan kerjasama regional, diharapkan dapat menjadi solusi bagi konflik persengketaan Laut China Selatan yang terjadi diantara negara-negara ASEAN dan China.
Setiap langkah yang diambil ASEAN dalam menyelesaikan persengketaan di wilayah Laut China Selatan akan sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, hubungan bilateral dan kepentingan nasional dari masing-masing negara anggota. Untuk itu penting bagi
ASEAN agar tetap mempertahankan bagaimana negara-negara anggota ASEAN ini mampu mempunyai sense of common identity agar dapat menyelaraskan keputusan yang diambil dalam upaya menciptakan kondisi kawasan yang kondusif dan stabil.

## Kesimpulan
Dalam penelitian ini, analisis konflik LCS telah dilakukan dengan mengadopsi konsep persepsi ancaman yang dijelaskan dalam teori “ balance of threat ” yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt. Teori ini mengidentifikasi empat faktor kunci yang mempengaruhi persepsi ancaman, yaitu kekuatan agregat, kedekatan geografis, kapasitas ofensif, dan niat ofensif. Dalam konteks ini, analisis menunjukkan bahwa China dianggap sebagai sumber potensi ancaman bagi negara-negara ASEAN yang terlibat dalam sengketa LCS. Ketimpangan kekuatan, kedekatan geografis, kapasitas ofensif, dan ketidakjelasan niat China meningkatkan persepsi ancaman bagi negara-negara ASEAN.
Dalam situasi tersebut, Amerika Serikat hadir dan menunjukkan peran aktifnya dalam  penyelesaian  sengketa  LCS.  Amerika  Serikat  telah  mengambil  peran  sebagai kekuatan penyeimbang China di LCS untuk menjaga stabilitas regional dan melindungi kepentingannya di kawasan tersebut. Namun pada prakteknya, partisipasi tersebut telah menghadirkan dampak positif dan negatif.
Respon ASEAN terhadap partisipasi Amerika Serikat dalam mewujudkan stabilitas regional adalah melalui strategi berbasis persatuan regional, kerjasama dan diplomasi. ASEAN menjalankan peran sentral dalam upaya mempertahankan keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Tenggara dengan memanfaatkan hubungan konstruktifnya dengan kedua kekuatan besar tersebut. ASEAN berusaha untuk mencegah potensi eskalasi konflik militer antara Amerika Serikat dan China dengan mengedepankan dialog yang berkelanjutan, promosi kerjasama ekonomi, dan upaya bersama dalam bidang keamanan. ASEAN juga memperjuangkan perjanjian Code of Conduct (COC) dengan China sebagai langkah penting untuk menyelesaikan sengketa dan menjaga stabilitas regional. Dengan demikian, respon ASEAN terhadap kehadiran Amerika Serikat bertujuan untuk memastikan bahwa kawasan tersebut tetap aman, damai, stabil dan sejahtera, serta menjaga sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan regional.
Terdapat beberapa saran berdasarkan hasil penelitian ini. Pertama, ASEAN perlu menjaga  keseimbangan  kekuatan  dalam  hubungannya  dengan  China  dan  Amerika Serikat dengan memperhatikan norma dan kepentingan ASEAN, serta berhati-hati dalam mengambil tindakan kerja sama dengan kedua kekuatan tersebut. Kedua, ASEAN dapat meningkatkan kerja sama ekonomi, politik, dan militer dengan Amerika Serikat sebagai respons terhadap potensi ancaman China dalam sengketa LCS, sekaligus menjaga kerja sama dengan China. Ketiga, negara-negara ASEAN yang memiliki klaim di LCS perlu meningkatkan kemampuan pertahanan mereka, terutama dalam hal modernisasi angkatan bersenjata, terutama angkatan laut dan udara, serta lembaga penegak hukum maritim
seperti penjaga pantai, untuk menghadapi upaya dominasi China di kawasan. Keempat, ASEAN harus memperkuat persatuan di dalam organisasi dan meningkatkan kerja sama yang dapat mengembangkan kapasitas keamanan maritim kawasan. Hal ini penting untuk mempertahankan peran sentral ASEAN dan menghasilkan pandangan bersama terkait isu-isu regional dan internasional. Terakhir, ASEAN perlu meningkatkan hubungan dialog dengan berbagai pihak untuk memperkuat posisi sentralnya dan meningkatkan nilai strategisnya, sehingga dapat mengatasi tekanan strategis yang timbul akibat persaingan antara China dan AS.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Bapak Rifki Dermawan, S.Hum., M.Sc yang telah bersedia menjadi narasumber dalam proses penggalian data selama penelitian.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Akbar, C. F., & Rustam, I. (2022). Respon Pemerintah Tiongkok Terhadap Penyebaran Sistem Pertahanan Anti-Rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Amerika Serikat di Korea Selatan. IJPSS: Indonesia Journal of Peace and Security Studies, 4 (1), 82-99. Al-Anshorys, A. M., Fikri, M. M., Ramadinna, F., & Haykal, M. Z. (2023). Analisis Balance of Threat dari Pengaruh Politik Internasional China di Indo-Pasifik: Tinjauan Teori Realisme. Spektrum, 20 (2), 87-103.
Alfiansyah, V., & Prakoso, H. A. (2022). Upaya Amerika Dalam Menghadapi Ancaman Tiongkok di Laut China Selatan Melalui Pengaktifan The Quadrilateral Security Dialogue (QUAD). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 9(5), 1847-1858. Anshori, M. F. (2020). Balance of Threat of the Quadrilateral Security Dialogue Towards China’s Presence in the South China Sea. AEGIS, 4 (1), 37-67.
Apria, G. (2018). Upaya Delegitimasi Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Vol 16 (3) , 197-202. Bakry, U. S. (2017). Dasar-Dasar Hubungan Internasional. Depok: Kencana. BBC Indonesia. (2017, Maret 17). Filipina Minta China Hentikan Reklamasi di Laut China Selatan .  Diambil  kembali  dari  BBC  Indonesia:  http://www.bbc.com/indonesia/ dunia/2015/04/150420_filipina_China_reklamasi
Bidara, M. A., Mamentu, M., & Tulung, T. (2018). Kepentingan Amerika Serikat dalam Konflik Laut China Selatan. Jurnal Eksekutif, 1 (1), 1-15.
Bureau of Economic Analysis. (2023, Agustus 30). Gross Domestic Product, Second Quarter 2023 (Second Estimate) and Corporate Profits (Preliminary) . Diambil kembali dari U.S. Department of Commerce: https://www.bea.gov/news/2023/gross-domestic-product- second-quarter-2023-second-estimate-and-corporate-profits
Center for Preventive Action. (2020, Mei 21). Military Confrontation in the South China Sea: Contingency Planning Memorandum No. 36 . Diambil kembali dari Council on Foreign Relations: https://www.cfr.org/report/military-confrontation-south-china-sea Damara, A., Setiadi, K., Hisyam, M., Abdillah, M., & Onesuta, R. (2023). ASEAN, China dan Amerika Serikat dalam Menanggapi Sengketa Laut China Selatan. ResearchGate , 1-22. doi:10.13140/RG.2.2.12478.25926
Darmawan, A. B., & Ndarari, G. L. (2017, September). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Tiongkok pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama. Jurnal Hubungan Internasional , 6 (1) 1-15. doi:10.18196/hi.61100
Darmawan, A. R. (2020, April 22). China’s Claim to Traditional Fishing Rights in the North Natuna Sea Does Not Hold Up . Dipetik April 29, 2023, dari East Asia Forum: https:// www.eastasiaforum.org/2020/04/22/chinas-claim-to-traditional-fishing-rights-in-the- north-natuna-sea-does-not-hold-up/
Deb, S., & Wilson, N. (2021). The Coming of Quad and the Balance of Power in the Indo- Pacific. Journal of Indo-Pacific Affairs , 5 (4), 1-9.
Inayati, R. S. (2018). Kerjasama Maritim ASEAN di Bidang Politik dan Keamanan. Dalam Khanisa, & F. Farhana, Keamanan Maritim ASEAN dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia (hal. 45-72). Jakarta: LIPI Press.
Itasari, E. R., & Mangku, D. G. (2020, November). Elaborasi Urgensi dan Konsekuensi atas Kebijakan ASEAN dalam Memelihara Stabilitas Kawasan di Laut China Selatan secara Kolektif. Harmony, 5 (2), 143-154.
Jebb, B. (2023). China’s Use of Force in Territorial Disputes: Discontinuities Between Land and Sea. Journal of Public & International Affairs .
Juliandini, N. (2020). Strategi Institutional Balancing di Kawasan Asia Pasifik. Jurnal Transborders, 4 (1), 36-46. Kadam, T. (2022, December 17). ‘Rocket Showdown’: Philippines Furious With China Over Unacceptable Swarming of PLA Vessels in South China Sea . Dipetik April 15, 2023, dari The Eurasian Times: https://eurasiantimes.com/rocket-showdown-philippines-furious- with-china-over-unacceptable-swarming-of-pla-vessels-in-south-china-sea/
Kantor  Juru  Bicara.  (2022,  Agustus  3). Hubungan  Amerika  Serikat-ASEAN .  Diambil kembali dari U.S Department of State: https://www.state.gov/the-united-states-asean- relationship/
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2013, February 28). Laut China Selatan . Dipetik January 14, 2023, dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_ lainnya/laut-china-selatan
Koga, K. (2022). Four Phases of South China Sea Disputes 1990-2020. Dalam Managing Great Power Politics: ASEAN, Institutional Strategy, and the South China Sea (hal. 43-160). Singapore: Palgrave Macmillan.
Latiff, R., & Pearson, J. (2020, April 16). Chinese Ship Seen Moving South Near Malaysia Amid Rising South China Sea Tensions . Dipetik April 28, 2023, dari Reuters: https://www.reuters. com/article/uk-malaysia-china-southchinasea-idUKKCN21Y0GZ
Long,  D.  (2020,  April  17). Chinese  Survey  Ship  Moves  to  Malaysian,  Bruneian  Waters . Dipetik April 29, 2023, dari Radio Free Asia: https://www.rfa.org/english/news/china/ southchinasea-survey-04162020164946.html
Marsetio. (2023, Mei 29). Potensi Perang Terbuka di Laut China Selatan . Dipetik Juli 2, 2023, dari Kompas.id: https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/28/potensi-perang-terbuka- di-laut-china-selatan
O’Rourke, R. (2023, Februari 8). Congressional Research Service. Dipetik Februari 10, 2023, dari U.S.-China Strategic Competition in South: https://sgp.fas.org/crs/row/R42784.pdf Peter G. Peterson Foundation. (2023, April 24). U.S. Defense Spending Compared to Other Countries . Diambil kembali dari Peter G. Peterson Foundation: https://www.pgpf.org/ chart-archive/0053_defense-comparison
Rimapradesi, Y., Nasution, S. N., Ahmad, S. T., & Muhammad, F. (2023). Sikap Indonesia terhadap Krisis China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan. Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues , 2 (1), 42-46. Saputra, H. (2016). Klaim Teritorial China di Perairan Laut China Selatan dan Respon Filipina (Analisa Strategi Filipina sebagai Respon atas Klaim China di Laut China Selatan. FISIP UNPAS.
Saunders, P. C. (2013). The Rebalance to Asia: U.S.-China Relations and Regional Security. Dalam INSS, Strategic Forum (hal. 1-16). National Defense University Press.
Sihite, R. I. (2016). Sengketa China dan ASEAN di Laut China Selatan. International & Diplomacy, 2 (1), 33-54.
Simanjuntak, M. (2020, Maret). Menolak Klaim Historis China “Nine Dash Line” dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan serta Penegak Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10 (2), 150-162. Statista Research Department. (2023, Agustus 29). Countries With the Highest Military Spending Worldwide in 2022 . Diambil kembali dari Statista: https://www.statista.com/ statistics/262742/countries-with-the-highest-military-spending/#:~:text=The%20 United%20States%20led%20the,to%202.2%20trillion%20U.S.%20dollars
Sudira, I. N. (2014, September). Konflik Laut China Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 10 (2), 143-161. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Tindakan Komprehensif (Untuk Perbaikan Kinerja dan Pengembangan Ilmu Tindakan). Bandung: Alfabeta.
Suharman, Y. (2019). Dilema Keamanan dan Respons Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut China Selatan. Intermestic: Journal of International Studies, 3 (2), 127-146.
Sushanti, S (2016) Persepsi Ancaman di Kawasan Asia Tenggara - Peran ASEAN sebagai Primary Driving Force . Universitas Udayana. Diakses melalui https://erepo.unud.ac.id/ id/eprint/6202
The Guardian. (2022, March 21). China has fully militarized three island in South China Sea, the US admiral says . Dipetik pada 28 Maret 2024, dari China has fully militarized Three Islands in South China Sea, US admiral Says | South China Sea | The Guardian
The US Census Bureau’s World Population. (2023, July). World Population by Country 2023 . Dipetik July 26, 2023, dari World Population Review: https://worldpopulationreview. com/
U.S. Embassy & Consulates in Indonesia. (2023, September 7). FACT SHEET: U.S.-ASEAN Comprehensive Strategic Partnership, One Year On . Diambil kembali dari U.S. Embassy Jakarta:  https://id.usembassy.gov/fact-sheet-u-s-asean-comprehensive-strategic- partnership-one-year-on/
U.S.-China Economic and Security Review Commission. (2016, December 07). South China Sea Arbitration Ruling: What Happened and What’s Next? Dipetik February 17, 2023, dari https://www.uscc.gov/research/south-china-sea-arbitration-ruling-what-happened-and- whats-next
Vu, K. (2019, July 19). Vietnam Says Chinese Vessel Violated its Sovereignty in South China Sea . Dipetik April 28, 2023, dari REUTERS: https://www.reuters.com/article/us-vietnam- china-southchinasea-idUSKCN1UE1KU
Wahyudi, A. H. (2016). Peran dan Strategi Indonesia bersama ASEAN dalam Upaya Meredakan Konflik Laut China Selatan (The Role and Strategy of Indonesia with ASEAN to Reduce Conflict in the South China Sea). Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal), 8 (16), 17-30.
Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security, 9 (4), 3-43. Walt, S. M. (1990). The Origins of Alliance . Cornell University Press.
Wardhana, R. S. (2021). The South China Sea Conflict and Security Cooperation in ASEAN
Waters. Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS), 3 (1), 23-33.
World Population Review. (2023, Jul 1). United States Population . Diambil kembali dari World Population Review: https://worldpopulationreview.com/countries/united-states- population
Wulandari, A. W. (2017). Peningkatan Kapabilitas Militer India Sebagai Dampak Modernisasi Militer Tiongkok. Skripsi (hal. 1-92). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Yazid,  R.  (2017).  Potensi  Ancaman  Klaim  China  di  Laut  China  Selatan  Terhadap Terganggunya Kepentingan Singapura di Selat Malaka. Tesis (hal. 1-86). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

## Daftar Narasumber (jika ada)
Rifki Dermawan, S.Hum., M.Sc, Anggota ASEAN Studies Center Universitas Andalas, wawancara 7 Juli 2023, pukul 15.00 WIB.

## Tentang Penulis
Desy Nur Shafitri adalah mahasiswa Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar tema  Politik Global terutama Politik Asia Tenggara, Resolusi Konflik Internasional dan Kajian Perbatasan.
Ira Patriani adalah dosen Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema  kebijakan publik, good governance dan urban politik.
Hardi Alunaza SD adalah dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.  Penulis  memiliki  area  riset seputar  Bantuan Bencana dan HAM, Politik, Hak sipil dan Aksi Sosial, Environmen dan Pengentasan Kemiskinan.