## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2796/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Eco Bottle Terhadap Tindakan Pemalsuan (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat)

## Muyassar Nugroho

## Magister Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 03 Januari 2022 Publish 07 januari 2022 The  development  of  the  bottle  industry  in  Indonesia  today  raises  new  problems where bottle design similarity between several brands is a new problem that arises. Holders of bottle industry design rights that should be heavily protected are not yet fully  strong  legal  protections  and  no  regulation  that  discusses  in  detail  about imitation/design  forgery.  This  writing  uses  a  comparative  method  that  the  author compares with the United States that has protected the holder of Industrial Design Rights  since  1989  and  proved  successful  in  protecting  the  holder  of  Industrial Design  Rights,  therefore  this  comparison  is  important  so  that  regulations  on Industrial  Design  Rights  in  Indonesia  can  be  useful  to  industrial  design  rights holders. Keywords: Industrial Design, Counterfeiting Measures, Comparative Study of Law Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima 03 Januari 2022 Publis 07 januari 2022 Perkembangan  industri  botol  di  Indonesia  saat  ini  memunculkan  permasalahan baru  dimana  kemiripan  desain  botol  antar  beberapa  merek  merupakan permasalahan  baru  yang  muncul.  Pemegang  hak  desain  industri  botol  yang seharusnya sangat dilindungi belum sepenuhnyamendapatkan perlindungan hukum yang  kuat  dan  belum  ada  regulasi  yang  membahas  secara  detail  tentang imitasi/pemalsuan  desain.  Penulisan  ini  menggunakan  metode  komparatif  yaitu penulis  membandingkan  dengan  Amerika  Serikat  yang  telah  melindungi pemegang Hak Desain Industri sejak tahun 1989 dan terbukti berhasil melindungi pemegang  Hak  Desain  Industri,  oleh  karena  itu  perbandingan  ini  penting  agar peraturan  tentang  Hak  Desain  Industri  di  Indonesia  dapat  bermanfaat  bagi pemegang hak desain industri.
This  is  an  open  access  article  under  the Lisensi  Creative  Commons  Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Muyassar Nugroho
Magister Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia Email: muyassarnugish@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN Latar belakang
Keikutsertaan  Indonesia  dalam  meratifikasi Agreement  Establishing  The  World  Trade Organization (selanjutnya  disebut  WTO)  yang  mencakup pula  Agreement  on  Trade  Related Aspect of Intellectual Property Right (selanjutnya disebut Perjanjian TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1994  Tentang  Pengesahan Agreement Establishing  The  World  Trade  Organization .  Ratifikasi  atas  persetujuan-persetujuan  tersebut mendukung  ratifikasi Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property  Rights (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, mengakibatkan Indonesia harus membentuk  dan menyempurnakan hukum  nasionalnya.  Indonesia harus memandang sisi perdagangan  internasional  yang  menimbulkan  adanya  persaingan  tersebut  sebagai  suatu  hal yang  mempunyai  arti  sangat  penting.  Pembangunan  di  bidang  ekonomi  yang  akan  semakin menitikberatkan  pada  sektor  industri  terutama  yang  berorientasi  ekspor  memerlukan pengamanan bagi pemasarannya.
Sebagai bentuk konsekuensi dari ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization , Indonesia menyempurnakan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual (selanjutnya disebut HKI). Dimulai dengan di ubahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang  Hak  Cipta  dengan  Undang  –  Undang  Nomor  12  tahun  1997,  yang  kemudian  di  ubah Kembali  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta.  Begitu  pula dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1989  Tentang  Merek  yang  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1997 yang kemudian diubah kembali dengan Undang Undang Nomor 15  Tahun  2001.  Serta  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1992  Tentang  Paten  yang  diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang di ubah kembali dengan Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2001.  Indonesia  juga  telah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2000  Tentang  Rahasia  Dagang,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  Tentang  Desain Industri (selanjutnya disebut Undang-Undang Desain Industri), dan Undang-Undang Nomor 32 Tentang Tata letak Sirkuit Terpadu.
Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  harus  memandang  sisi  kompetitif  perdagangan internasional sebagai sesuatu yang sangat penting. Pembangunan sektor ekonomi akan semakin fokus pada sektor industri yang berorientasi ekspor, sehingga perlu diberikan jaminan keamanan untuk pemasarannya. Tanpa ini, perlindungan produk industri, termasuk produk yang dihasilkan oleh  kecerdasan  manusia,  telah  menjadi  isu  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kerangka perdagangan bebas. Salah satu produk  yang dihasilkan oleh kecerdasan manusia adalah desain industri.  Dalam  perkembangan  desain  industri,  ia  memegang  peranan  penting  dalam keberhasilan  industri  dan  perdagangan  suatu  negara.  Desain  industri  merupakan  sarana  untuk memperoleh  nilai  tambah  yang  tinggi  dalam  suatu  industri.  Oleh  karena  itu,  negara  industri maju  seperti  Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  Jepang  telah  memberikan  perhatian  khusus  pada desain Industri.
Pasal  1  Ayat  1  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri mendefinisikan  desain  Industri  Sebagai  ciptaan  garis  atau  warna  atau  bentuk,  konfigurasi  atau komposisi garis dan warna, dapat berupa tiga dimensi atau dua dimensi, dapat memberikan rasa keindahan,  dan  dapat  diwujudkan  dalam  tiga  dimensi  atau  dua  dimensi.  bentuk,  pola  ukuran dapat  digunakan  untuk  produksi  Komoditas,  barang  industri  atau  kerajinan  tangan.  Hasil  dari ide  yang  dituangkan  manusia  menjadi  sebuah  karya  merupakan  kekayaan  intelektual  yang seharusnya dilindungi oleh hukum selama berguna untuk masyarakat luas dan tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku.
Dari  sini  dapat  dikatakan  bahwa  pada  prinsipnya  yang  dilindungi  oleh  desain  industri adalah tampilan produk, atau hanya tampilan visualnya saja. Sementara, aspek teknis, teknologi dan fungsional dari suatu produk dilindungi oleh hukum paten.
Jika  dibandingkan  dengan  ketentuan  Desain  Industri  dalam Part  II Section  4  TRIPs Agreement khususnya dalam pasal 25 dan pasal 26, disimpulkan bahwa pada intinya ketentuan dalam Perjanjian TRIPs tentang Desain Industri mengatur bahwa:
a. Desain industri yang dapat dilindungi adalah desain industri yang baru atau orisinal;
b. Hak  desain  industri  yang  mencakup  membuat,  menjual,  atau  mengimpor  dan  termasuk mencegah pihak lain yang melakukan hal tanpa izin pemegang hak, dan
c. Jangka waktu perlindungan minimal 10 tahun.
Undang-Undang  Desain  Industri  yang  Indonesia  miliki  pada  dasarnya  hanya  menelan secara  utuh  ketentuan  yang  terkandung  dalam  pasal  Perjanjian  TRIPs  tentang  Desain  Industri, hal  ini  terlihat  dari  ketentuan  pasal  2  Undang-Undang  Desain  Industri  yang  mengemukaan desain industri yang dapat memperoleh perlindungan meliputi:
a. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru
b. Desain  industri  dianggap  baru  apabila  pada  tanggal  penerimaan,  desain  industri  tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya
c. Pengungkapan  sebelumnya,  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  adalah  pengungkapan desain  industri  yang  sebelum  (i)  tanggal  penerimaan;  (ii)  tanggal  prioritas  apabila
permohonan  diajukan  dengan  hak  prioritas;  dan  (iii)  telah  diumumkan  atau  digunakan  di Indonesia atau diluar Indonesia.
Tujuan  pengungkapan  dalam  UU  Desain  Industri  adalah  pengungkapan  melalui  media cetak  atau  elektronik,  termasuk  keikutsertaan  dalam  pameran.  Berdasarkan  pengertian  Pasal  2 dapat  disimpulkan  bahwa  apabila  pada  tanggal  diterimanya  Desain  yang  didaftarkan,  Desain Industri  tersebut  berbeda  dengan  pengungkapan  yang  telah  ada  sebelumnya,  maka  Desain Industri  tersebut  dianggap  sebagai  penampakan  baru.  Oleh  karena  itu,  pengungkapan  desainer sebelumnya  akan  menghilangkan  unsur  kebaruan.  Selain  itu,  "UU  Desain  Industri"  tidak mengadopsi metode orisinal, tetapi menekankan apakah desain industri itu baru atau tidak.
Akibatnya  timbul  masalah  mendasar  dalam  perlindungan  desain  industri  di  Indonesia, karena  Undang-Undang  Desain  Industri  atau  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang berlaku  tidak  memberikan  definisi  dan  pemahaman  yang  jelas  tentang  bagaimana  prinsip kebaruan digunakan, sehingga menjadi desain industri Indikatornya bisa dikatakan baru, karena dari  pengertian  Pasal  2  UU  Desain  Industri,  hanya  desain  industri  yang  didaftarkan  sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan pengungkapan keberadaan sebelumnya. . Klausul ini sama sekali tidak memberikan kepastian yang jelas tentang prinsip kebaruan desain.
Ketidak  tegasan  Undang-Undang  Desain  Industri  dalam  mengatur  metode  pendekatan untuk  menilai  unsur  kebaruan  telah  menimbulkan  ketidak  pastian  hukum.  Tidak  ada  satupun ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri  yang mencantumkan penjelasan mengenai prinsip dari kebaruan ( Novelty ) dari sebuah desain indutri yang  terdaftar,  sehingga  dalam  prakteknya  penafsiran  terhadap  ketentuan  pasal  tersebut diserahkan kepada hakim dalam proses pengadilan jika terjadi sengketa.
Lemahnya aturan terhadap pemalsuan di Indonesia, menyebabkan banyak produk-produk yang  memiliki  kemiripan  desain  industri  sangat  tinggi  beredar  di  masyarakat,  penulis mengambil contoh dari brand yang viral yaitu botol kemasan eco bottle dan Biolife.  Eco bottle lebih  dahulu  hadir  dengan  desain  empat  lekukan  mencekung  ke  dalam  di  bagian  tengah  botol yang secara visual menyerupai angka 8. Lalu lahirlah Botol biolife yang mempunyai kemiripan desain siluet konfigurasi yang sangat mirip dengan milik eco bottle.
Penulis  mengambil  kasus  tentang  pelanggaran  desain  industri  antara  desain  industri Produk  kemasan  konsumsi  Eco  Bottle  milik  Tupperware  dengan  Produk  kemasan  konsumsi Biolife,  dimana  keduanya  memiliki  desain  industri  yang  hampir  sama  pada  konfigurasinya. Sehingga  DART  INDUSTRIES  INC.  yang  merupakan  pemilik  dari  perusahaan  Tupperware mengajukan  gugatan  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  kepada  para tergugat yang salah satunya merupakan produsen dari produk kemasan konsumsi Biolife dimana produk kemasan konsumsi tersebut memiliki desain industri yang konfigurasinya hampir sama dengan  produk  kemasan  konsumsi  Eco  Bottle  milik  Tupperware  yang  telah  di  daftarkan  di Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual.  Gugatan  yang  diajukan  oleh  pihak  Tupperware  di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut sudah memperoleh putusan yang mana  gugatan  tersebut  tidak  diterima  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri  Semarang,  kemudian  pihak  Tupperware  mengajukan  permohonan  kasasi  dan permohonan  tersebut  diterima  oleh  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pengadilan  di  Indonesia  masih  sangat  kurang  dalam  memberikan  perlindungan  desain industri.
Dalam melakukan penelitian, Penulis memilih metode perbandingan dan memilih negara Amerika Serikat sebagai negara pembanding. Alasan penulis memilih AS karena desain industri telah dikenal disana sejak tahun 1989 dan banyak kasus yang melindungi desain industri di AS. Contohnya di AS sudah diatur 5 unsur untuk mendapatkan perlindungan yaitu unsur kebaruan, ketidak samaan, keaslian, elemen hias, dan diproduksi.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum  bagi pemegang hak desain industri eco bottle terhadap  tindakan  pemalsuan  berdasarkan  Undang-undang  31  tahun  2000  tentang  desain industri dan keterkaitannya dengan TRIPs Agreement?
2. Bagaimanakah  pemerintah  Indonesia  dapat  meningkatkan  perlindungan  hukum  bagi pemegang  hak  desain  industri  botol  berdasarkan  studi  perbandingan  dengan  negara Amerika Serikat?

## Tujuan penelitian
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  desain  industri  eco bottle  terhadap  tindakan  pemalsuan  berdasarkan  Undang-undang  31  tahun  2000  tentang desain industri dan dikaitkan dengan TRIPs Agreement.
2. Untuk  mengetahui  pemerintah  Indonesia  dapat  meningkatkan  perlindungan  hukum  bagi pemegang  hak  desain  industri  berdasarkan  studi  perbandingan  dengan  negara  Amerika Serikat.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yakni  penelitian  yang  difokuskan untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif.  Pendekatan yuridis  yaitu  metode  mengkaji  masalah  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia, sedangkan metode normatif adalah metode pengecekan masalah dengan cara memeriksa apakah sesuatu  baik  (benar  atau  tidak)  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  metode  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach )  yaitu  penulis membandingkan  peraturan  suatu  negara  dengan  negara  lainnya,  melihat  isi  persamaan  dan perbedaan hukum serta analisa untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu hukum primer, sekunder dan tersier yang dijadikan data utama. Didukung oleh  data  primer  sebagai  penunjang  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan, yaitu melalui eksplorasi dan analisis bahan pustaka yang berkaitan  dengan  hak  desain  industri.  Teknik  Analisa  yang  digunakan  penulis  adalah  teknik analisa  data  kualitatif  yaitu  pengolahan  data  yang  telah  dikumpulkan  dari  data  primer  untuk menjawab rumusan masalah.

## 3. PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Desain  Industri  Eco  Bottle  Terhadap Tindakan  Pemalsuan  Berdasarkan  Undang-Undang  31  Tahun  2000  Tentang  Desain Industri Dan Keterkaitannya Dengan Trips Agreement
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  25  ayat  (1)  Persetujuan  TRIPs  dapat  disimpulkan  bahwa TRIPs  mensyaratkan  untuk  dapat  memperoleh  perlindungan,  suatu  desain  industri  harus  baru atau asli serta merupakan hasil karya secara bebas ( independently ).
Persyaratan  untuk  dilindunginya  suatu  desain  industri,  yaitu  harus  baru  atau  asli, merupakan  suatu  persyaratan  yang  mutlak  harus  dipenuhi  oleh  setiap  Negara  anggota.  Untuk menentukan  apakah  suatu  desain  tersebut  baru  atau  asli,  suatu  Negara  diberi  kebebasan  untuk menentukan  baru  atau  aslinya  suatu  desain  dan  dapat  menunjuk  pada  ketentuan  yang menyatakan  bahwa  Negara  anggota  dapat  menetapkan  tidak  baru  atau  asli  suatu  desain  jika desain industri tersebut tidak memiliki perbedaan berarti dengan desain yang telah dikenal atau kombinasi dari ciri-ciri desain yang telah terkenal. Jeremy Phillips dan Alison Firth berpendapat bahwa  desain  mencakup  segala  aspek  tentang  bentuk  atau  konfigurasi  susunan  baik  internal maupun  eksternal  baik  yang  merupakan  bagian  maupun  keseluruhan  dari  sebuah  benda. Dekorasi permukaan dikesampingkan dan suatu desain harus spesifik.
Pada  prinsipnya  hak  desain  industri  diberikan  kepada  desain  baru.  Baru  artinya  desain tersebut  belum  pernah  ada  dan  berbeda  dengan  desain  yang  sudah  ada  sebelumnya  pada  saat desain tersebut didaftarkan. Permintaan diajukan dengan hak prioritas.
Mengenai  kriteria  kebaruan  ini,  TRIPs  di  dalam  Pasal  25  sebenarnya  memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk memilih sendiri apakah akan menerapkan kriteria “baru” (new)  ataukah  “orisinal”  (originality).  Orisinalitas  mempunyai  arti  bahwa  sesuatu  yang
langsung berasal dari sumber asal orang yang mebuat atau yang menciptakan astau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikanya.
Atas  alternatif  tersebut,  Indonesia  lebih  memilih  kriteria  “baru”  sebagai  dasar  bagi pengakuan  sebuah  desain.  Dasar  pertimbangan  pemilihan  kriteria  tersebut  adalah  karena penerapan kriteria orisinalitas memerlukan pemeriksaan yang lebih rumit, sedangkan pada saat dibentuknya  UU  Desain  Industri  ini,  sumber  daya  untuk  pemeriksaan  persyaratan  orisinalitas masih sangat terbatas.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  secara  terperinci  memberikan  pengaturan mengenai  desain  industri.  Adapun  pengaturan  desain  industri  secara  khusus  hanya  diberikan oleh Persetujuan TRIPs dalam Bagian 4 pada Pasal 25 yang mengatur tentang persyaratan untuk perlindungan  dan  Pasal  26  yang  mengatur  tentang  perlindungan.  Hal  ini  karena  Persetujuan TRIPs  mengatur  ketentuan  tentang  HAKI  secara  keseluruhan,  bukan  hanya  mengenai  desain industri.  Lebih  jauh,  pengaturan  mengenai  desain  industri  secara  lebih  lengkap  juga  dapat ditemukan dalam berbagai konvensi internasional yang mengatur tentang desain industri, seperti Konvensi Paris, Konvensi Berne, Persetujuan Hague 1925, dan Persetujuan Locarno 1972.
Persetujuan  TRIPs  memberikan  kebebasan  kepada  setiap  Negara  anggota  untuk menentukan  cara-cara  yang  dianggap  sesuai  untuk  menerapkan  ketentuan-ketentuan  yang tercantum dalam Persetujuan TRIPs ke dalam sistem hukum dan praktik hukum mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip free to determine yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs. Setiap Negara anggota  wajib  menyesuaikan  peraturan  perundang-undangannya  dengan  berbagai  konvensi internasional di bidang HAKI. Ini merupakan prinsip Intelectual Property Convention.
Bahwa  terkait  dengan  perlindungan  hukum,  maka  mengutip  dari  penyataan  M.  Philipus Hadjon,  perlindungan  hukum  ialah  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan. Definisi ini juga berlaku pada perlindungan hukum pada pemegang desain industri  seyogiyanya  harus  dilindungi  terkait  pengakuan  hak  atas  ciptaannya.  Lebih  lanjut, dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terdapat  2  mekanisme,  yakni  perlindungan  hukum yang bersifat preventif dan represif.
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Sarana preventif, subyek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau  pendapat  sebelum  pemerintah  mengambil  keputusan  untuk  mencegah  perselisihan. Perlindungan hukum preventif akan berdampak pada tindakan pemerintah yang berbasis kebebasan bergerak, karena Perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah lebih berhati-hati  dalam  pengambilan  keputusan.  Pada  konteks  ini  perlindungan  hukum preventif  merupakan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk mencegah adanya tindakan imitasi atas suatu hak desain industri.
Sejauh ini, perlindungan preventif yang dimiliki Indonesia telah diatur dalam Pasal
2 UU Desain Industri, yaitu:
(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri baru.
(2) Jika  pada  tanggal  penerimaan  desain  industri  berbeda  dengan  yang  terungkap, maka desain industri tersebut tergolong baru.
(3) Pengungkapan  terlebih  dahulu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  merupakan pengungkapan terlebih dahulu Desain Industri yang sebelum:
a. tanggal penerimaan; atau
b. tanggal prioritas;
c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
Selanjutnya  Pasal  6  juga  memberikan  perlindungan  preventif  pada  hak  pemegang desain industri, yang menyatakan bahwa:
(1) Pendesain  atau  orang  yang  memperoleh  hak-hak  tersebut  di  atas  dari  Pendesain yang berhak atas hak Desain Industri.
(2) Jika  Pendesain  terdiri  dari  beberapa  orang,  kecuali  disepakati  lain,  Hak  Desain Industri menjadi milik kolektif, kecuali jika diperjanjikan lain.
Terakhir, Pasal 9 melengkapi perlindungan preventif dengan cara memberikan hak ekskusif untuk pemegang hak desain industri yaitu:
(1) Pemegang  Hak  Desain  Industri  memiliki  hak  eksklusif  untuk  menggunakan  Hak Desain  Industri  dan  melarang  pihak  lain  untuk  membuat,  menggunakan,  menjual, mengimpor, mengekspor, dan / atau mendistribusikan Desain Industri tersebut tanpa persetujuannya Hak atas barang.
Dengan  adanya  aturan  diatas  selaku  sarana  perlindungan  preventif  diharapkan memberikan  perlindungan  pemegang  hak  industri  dari  pihak  ketiga  yang  ingin mengambil  keuntungan  dengan  cara  melakukan  imitasi.  Namun  bila  tindakan  imitasi tetap  terjadi  maka  alternatif  yang  dapat  diambil  adalah  sarana  perlindungan  hukum represif.
b. Sarana Perlindunagan Hukum Represif Sarana  Represif  dimaksudkan  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  lingkup pengadilan  umum  dan  pengadilan  administrasi.  Prinsip  perlindungan  hukum  dari tindakan  pemerintah  mengacu  pada  konsep  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi manusia  yang  bertujuan  untuk  membatasi  dan  memperjelas  kewajiban  masyarakat  dan pemerintah. Ini terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
Dalam  UU  desain  Industri  sarana  perlindungan  represif  jauh  lebih  lengkap dibanding
Sarana  preventif  nya.  Tertera  pada  pasal  37  yang  menjelaskan  mengenai  pembatalan pendaftaran yang berbunyi:
(1) Berdasarkan  permintaan  tertulis  dari  pemegang  Hak  Desain  Industri,  Administrasi Negara dapat membatalkan pendaftaran Desain Industri tersebut.
(2) Dalam hal penerima Izin Desain Industri yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri  tidak  memberikan  persetujuan  tertulis,  pembatalan  hak  Desain  Industri sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dilanjutkan.  Aplikasi  untuk  pembatalan pendaftaran ini.
Selanjutnya  pada  pasal  39  juga  membahas  mengenai  sarana  perlindungan  represif yaitu tata cara gugatan yang berbunyi:
(1) Ketua  Pengadilan  Niaga  mengajukan  gugatan  untuk  mencabut  pendaftaran  Desain Industri di domisili atau yurisdiksi tergugat.
(2) Jika  tergugat  bertempat  tinggal  di  luar  wilayah  Indonesia,  maka  gugatan  diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Pusat Jakarta.
(3) Panitera  mendaftar  untuk  membatalkan  gugatan  pada  hari  gugatan  diajukan  dan memberikan  tanda  terima  tertulis  kepada  penggugat  yang  ditandatangani  oleh anggota staf pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.…….” Dan  didalam  pasal  54  juga  dibahas  mengenai  sarana  perlindungan  secara  represif yaitu
ketentuan pidana juga diatur dalam pasal 54 yang berbunyi:
(1) Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  perbuatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat (empat)
tahun dan / atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.
(2) Barangsiapa dengan sengaja  melanggar Pasal  8, Pasal  23 atau  Pasal  32 dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  satu  tahun  dan  /  atau  denda  paling  banyak Rp45.000.000,00.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.
Walaupun  sebenarnya  Indonesia  telah  memiliki  kedua  sarana  yang  lengkap  untuk melakukan perlindungan terhadap pemegang hak desain industri namun sayang Indonesia masih  belum  mengatur  secara  rinci  tentang  produk  imitasi/pemalsuan  dalam  desain industri.  Pengaturan suatu produk hanya tertera dalam pasal  4 UU Desain  Industri  yang Menyatakan  bahwa  jika  Desain  Industri  melanggar  peraturan  perundang-undangan, ketertiban  umum,  agama,  atau  kesusilaan,  hak  Desain  Industri  tidak  dapat  diberikan. Tidak  ada  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  Batasan-batasan  suatu  desain  agar  tidak menimbulkan imitasi/pemalsuan produk.
c. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang membatalkan putusan Pengadilan  Niaga  Semarang  Nomor  02/Pdt.Sus  HAKI  /2016/PN.Niaga.Smg  terhadap sengketa desain industri eco bottle dan biolife Objek analisa dalam hal ini adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 594
K/Pdt.Sus-HKI/2017. Tanggal 4 Agustus 2017. Pemeriksaan Kasasi dalam hal ini berasal dari  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor:  02/Pdt.Sus- HAKI/2016/PN tanggal 27 Desember 2016.
Adapun  yang  merupakan  pihak-pihak  dalam  pemeriksaan  di  tingkat  kasasi  ini adalah :
1. Para  Pemohon  Kasasi  yaitu:  DART  INDUSTRIES,  Inc.,  adalah  perusahaan  yang berlokasi  di  Florida,  Amerika  Serikat.  Perusahaan  ini  sepenuhnya  dimiliki  oleh Tupperware Brands Corporation, yang bergerak di bidang pembuatan bahan kemasan menggunakan resin plastik yang ditemukan oleh pendiri perusahaan Earl Silas Tupper. Dalam artikel ini, singkatan DART, Inc. dapat digunakan.
2. Pihak  Termohon  Kasasi,  Yakni  enam  orang  pengusaha  yang  bergerak  dalam  bidang penjualan  barang-barang  termasuk  di  dalamnya  adalah  kemasan-kemasan  plastik untuk wadah penyimpanan makanan. Mereka terdiri dari: (1) MARIANA, Semarang; (2)  RETNO  PALUPI  WAHYUNINGTYAS,  Semarang;  (3)  LILY/LIE  FANG,  Solo;
(4) YUNI INDRAWATI, Yogjakarta (5) RIZA YULINA AMRY, Yogjakarta; dan (6) KEZIA  DINA  SONGTIANA,  Yogjakarta.  Dalam  Tulisan  ini  selanjutnya  dapat disingkat MARIANA dKK.
Gugatan  Penggugat  (DART  Inc.)  didasarkan  pada  perbuatan  melawan  hukum Tergugat  (MARIANA  dkk.)  sehingga  mengakibatkan  kerugian.  Hak  DART  Inc.  dalam hal ini adalah Hak Desain Industri atas konfigurasi dari Botol sebagaimana telah terdaftar dalam Daftar Umum desain industri Indonesia nomor: ID 0024 152-D atas nama DART INDUSTRY,  Inc.  Desain  Industri  Botol  tersebut  kemudian  diberi  nama  dan  dikenalkan kepada  masyarakat  dengan  nama  “Eco  Bottle”.  Dalam  rangka  menjalankan  usahanya tersebut, DART Inc. menemukan adanya penjualan botol bukan berasal dari DART Inc., yang beredar dalam perdagangan, yang bentuk konfigurasinya memiliki persamaan yang signifikan  dengan  botol  DART  Inc.  sebagaimana  telah  terdaftar  pada  Daftar  Umum  DI Indonesia  dengan  nomor:  ID  0024  152-D.  Botol  yang  disangka  melanggar  haknya tersebut biasa dikenal atau menggunakan merek “Biolife”, yang kemudian diketahui para penjualnya adalah MARIANA dkk.
Dart  Inc.  mendasarkan  haknya  pada  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  31 Tahun
2000  tentang  Desain  Industri,  yang  mengatur  bahwa:  “Pemegang  hak  desain  Industri memiliki  hak  eksklusif  untuk  melaksanakan  Hak  Desain  Industri  yang  dimilikinya  dan untuk  melarang  orang  lain  yang  tanpa  persetujuannya  membuat,  memakai,  menjual, mengimpor,  mengekspor,  dan/atau  mengedarkan  barang  yang  diberi  Hak  Desain industri”.
Dalam Bagian Penjelasan dari ketentuan pasal 9 tersebut, dinyatakan bahwa: “Hak Eksklusif adalah hak  yang diberikan kepada pemegang hak desain  industri  untuk  dalam jangka  waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri  atau  memberikan  izin  kepada  pihak  lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain  Industri tersebut  tanpa
persetujuan  pemegangnya.  Pemberian  hak  kepada  pihak  lain  dapat  dilakukan  melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau sebab-sebab lain”
Selanjutnya, Dart Inc. mendasarkan hak gugatnya pada Pasal 46 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mengatur bahwa:
(1) Pemegang  Hak  Desain  Industri  atau  Penerima  Lisensi  dapat  menggugat  sipapun yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9, berupa:
(a) Gugatan ganti rugi, dam/atau
(b) Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Namun pada akhirnya Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri semarang Nomor  02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN  Niaga  Smg  tanggal  27  Desember  2016,  menyatakan gugatan DART  Inc. tidak dapat  diterima.  Kemudian DART  Inc. melanjutkan ke tingkat kasasi karena merasa tidak puas atas keputusan sebelumnya.
Kemudian  pertimbangan  dan  putusan  majelis  hakim  kasasi  berbeda  pendapat  dan menyatakan  bahwa  hakim  PN  salah  menerapkan  Hukum.  Hakim  kasasi  berpendapat bahwa:
1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat  (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 2000  tentang  Desain  Industri  “siapapun  tidak  terbatas  pada  produsen  yang menggunakan desain industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum”.
2. Bahwa  MARIANA  dkk.  adalah  pihak  yang  menjual  atau  memasarkan  produk sehingga meskipun  bukan  produsen  adalah  termasuk  pihak  yang  terkena  ketentuan  Undang- Undang Desain Industri.
Berdasarkan  prinsip  tersebut  di  atas  kemudian  majelis  hakim  kasasi  memutuskan untuk menerima permohonan kasasi dan membatalkan Putusan PN Semarang. Kemudian Majelis  Kasasi  melakukan  pemeriksaan  pokok  perkara  dan  memutuskan  menerima Petitum 2, Petitum 3, Petitum 4, petitum 5, petitum 6, petitum 8 dan sebagian petitum 7 (yang  mengharuskan  MARIANA  dkk.  untuk  membayar  ganti  kerugian  yang  materiil sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
Isu  pokok  dalam  kasus  ini  adalah  tidak  diterimanya  Gugatan  DART  Inc.  oleh Pengadilan  Niaga  Pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  berdasarkan  pendapat  bahwa Tergugat  (MARIANA  dkk.)  hanyalah  sekedar  pihak  yang  menjual  atau  memasarkan barang,  bukan  produsen  dari  barang  yang  terdapat  hak  Desain  Industri  di  dalamnya (karena  itu  tidak  dapat  dikenakan  pasal  9  ayat  1  juncto  Pasal  46  ayat  (1)  UU  Desain Industri.  No.  31  tahun  2000.  Pendapat  PN  tersebut  kemudian  dikoreksi  oleh  MA  di tingkat  kasasi  dengan  menyatakan  bahwa  siapapun  yang  menggunakan  Hak  Desain Industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum.
Pendapat  PN  Semarang  di  atas  merupakan  penafsiran  yang  dapat  mempersempit pihak-pihak yang dapat dikenakan melanggar hak DI orang lain hanya bagi mereka yang berstatus  produsen  barang  yang  mengandung  DI,  tidak  termasuk  pihak  yang  sekedar menjual  atau  mengedarkan  barang  tersebut.  Putusan  MA  justru  memberikan  perluasan pada  penafsiran  Pasal  9  ayat  (1)  UU  desain  Industri  tersebut  dengan  menyatakan: “…siapapun tidak terbatas pada produsen yang menggunakan Desain Industri tanpa hak adalah  perbuatan  melawan  hukum”.  Prinsip  ini  lebih  luas  dari  yang  disebutkan  dalam pasal  9  ayat  (1)  itu  sendiri  yakni:  “… membuat,  memakai,  menjual,  mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain industri”.
Amanat  TRIPS  Agreement  yang  seharusnya  Indonesia  terapkan  yaitu  berdasarkan pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 ayat 1 TRIPS Agreement. Pasal 25 ayat 1 mengamanatkan bahwa  Anggota  harus  memberikan  perlindungan  desain  industri  yang  baru  atau  asli dibuat  sendiri.  Anggota  dapat  menetapkan  bahwa  desain  tidak  baru  atau  asli  jika  tidak berbeda secara signifikan dari desain atau kombinasi fitur desain yang diketahui. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan tersebut tidak boleh mencakup desain  yang pada
dasarnya  ditentukan  oleh  pertimbangan  teknis  atau  fungsional.  Ini  jelas  bahwa  produk imitasi  tidak  boleh  dilindungi  yang  dimana  pemegang  hak  desain  harus  mendapatkan haknya sebagai pemiliki desain. Pasal 26 ayat 1 mengamanatkan bahwa Pemilik Desain Industri  yang Dilindungi berhak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak mendapat izin dari  pemiliknya  untuk  membuat,  menjual  atau  mengimpor  barang  yang  memuat  atau mewujudkan Desain yang merupakan salinan, atau secara substansial salinan, dari Desain yang  dilindungi,  jika  tindakan  tersebut.  dilakukan  untuk  tujuan  komersial.  Dilihat  dari pasal  tersebut  maka  pengimitasian  suatu  barang  tidak  dapat  dibenarkan  apalagi  jika tujuannya untuk dikomersialkan karena akan merugikan pemegang hak desain industri.
Undang-Undang Tentang Desain Industri harus diperbaharui seiring berkembangnya skema perindustrian produk botol lokal maupun produk lainnya, karena sudah  tidak  relevan  lagi  dengan  waktu  saat  ini.  Kemajuan  di  bidang  teknologi  sudah semakin  cepat  dan  pasti  berpengaruh  juga  terhadap  perkembangan  terhadap  kreatifitas masyarakat umum yang akan berpengaruh terhadap Desain Industri jika tujuannya adalah untuk  dikomersialkan  dan  juga  bukan  hanya  masyarakat  Indonesia  tetapi  masyarakat internasional pun akan merasa terlindungi jika adanya pembaharuan atas Undang-Undang tersebut dan persaingan kreatifitas akan desain industri semakin sehat.

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Desain  Industri  Botol  Berdasarkan  Studi Perbandingan Dengan Negara Amerika Serikat
Di  Indonesia  masih  banyak  permasalahan  dibidang  Kekayaan  Intelektual  khususnya Desain  Industri,  oleh  karena  banyaknya  permasalahan  tersebut  untuk  mengatasinya  maka penelitian  ini  melakukan  perbandingan  dengan  negara  Amerika  Serikat  yang  lebih  matang dengan  persoalan  Hak  Desain  Industri.  Amerika  Serikat  yang  memiliki  berbagai  perlindungan untuk pemegang Trade Dress atau di Indonesia disebut dengan Desain Industri.
Bagian 102 (g) Sertifikat 35 Undang-Undang Amerika Serikat menjelaskan bahwa kecuali penemuan itu dibuat oleh orang lain di negara tersebut sebelum pemohon ditemukan dan orang lain  itu  tidak  dicabut  atau  ditangguhkan,  siapa  pun  berhak  untuk  mendapatkan  paten.  Atau membatalkan paten. bahwa. Dalam hal ini, tampaknya aturan first-to-file tidak digunakan, tetapi aturan  first-to-invent  digunakan.  Dalam  hal  ini,  Amerika  Serikat  memberikan  perlindungan kepada pengguna paten sebelumnya. Jika tidak ada pengguna paten sebelumnya, atau pengguna sebelumnya  telah  membekukan  atau  membatalkan  paten,  pemohon  memperoleh  perlindungan melalui pendaftaran paten.
Bagian  101  Undang-Undang  Paten  Amerika  mensyaratkan  kebaruan  (novelty)  sebagai suatu  syarat  bisa  dipatenkannya  sesuatu,  demikian  pula  bahwa  suatu  penemuan  yang  bisa dipatenkan  merupakan  suatu  proses,  mesin,  perekayasaan,  atau  komposisi  sesuatu  yang bermanfaat,  atau  suatu  kemajuan  yang  bermanfaat  darinya.  Dalam  hubungan  ini  Bagian  102 Undang-Undang  Paten  Amerika,  menetapkan  seseorang  berhak  untuk  mendapatkan  paten, terkecuali:
a. Penemuan  bersangkutan  telah  dikenal  atau  digunakan  oleh  orang  lain  di  negeri  ini,  atau dipatenkan atau dipaparkan dalam suatu publikasi cetak di negeri ini atau di sebuah negara asing, sebelum penemuan oleh si pemohon paten; atau
b. Penemuan  bersangkutan  telah  dipatenkan  atau  dipaparkan  dalam  suatu  publikasi  cetak  di negeri ini atau di sebuah negara asing atau digunakan oleh publik atau dijual di negara ini, lebih dari satu tahun sebelum tanggal permohonan paten di negeri ini; atau
c. Penemuan  bersangkutan  untuk  pertama  kalinya  dipatenkan  atau  dibuat  untuk  dipatenkan, atau  menjadi  subjek  dari  sertifikat  seorang  penemu,  oleh  si  pemohon  atau  para  wakil hukumnya  atau  orang  yang  ditunjuknya  di  sebuah  negara  asing  sebelum  tanggal permohonan paten di  negara ini atau sertifikat  penemu  yang diajukan lebih  dari 12 bulan sebelum pengajuan permohonan di negeri ini; atau
d. Penemuan  dipaparkan  dalam  sebuah  paten  yang  diberikan  atas  dasar  suatu  permohonan untuk  paten  oleh  seseorang  lain  yang  diajukan  di  negeri  ini  sebelum  penemuan  oleh pemohon paten, atau berdasarkan suatu permohonan internasional oleh seseorang lain yang
telah  memenuhi  persyaratan  untuk  memulai  level  nasional  di  bawah  PCT  sebelum penemuannya oleh si pemohon paten.
Syarat lain disebutkan dalam Bagian 103 Undang-Undang, bahwa sebuah paten tidak bisa diperoleh  jika  perbedaan-perbedaan  hukum  dalam  subject  of  matter  yang  diusahakan  untuk dipatenkan dan  the prior art (penemuan sebelumnya) adalah sedemikian  rupa sehingga  subject of  matter  bersangkutan  secara  keseluruhan,  pada  saat  penemuan  dibuat  bagi  seseorang yang  mempunyai  keterampilan  biasa  dalam  kecakapan  (art)  yang  dengannya  subject  of  matter bersangkutan berkaitan.
Bagian  102(e)  Undang-undang  menetapkan  bahwa  seseorang  berhak  atas  paten  kecuali jika  penemuan  yang  bersangkutan  telah  diajukan  dalam  suatu  paten  yang  diberikan  atas  suatu permohonan  paten  oleh  orang  lain  di  mana  permohonan  lain  tersebut  diajukan  di  Amerika Serikat  sebelum  penemuan  yang  bersangkutan  oleh  pemohon  paten.  Berdasarkan  hukum Amerika  Serikat,  paten  dapat  digunakan  sebagai  prior  art  baik  untuk  tujuan  baru  atau  untuk tujuan  kejelasan,  setelah  pemberian  paten  yang  relevan,  dengan  efek  prior  art  berlaku  surut hingga  tanggal  pengajuan  efektif  paling  awal  di  Amerika  Serikat,  dan  tidak  sampai  tanggal pengajuan di luar AS. Ini biasanya disebut sebagai "aturan Hilmer".
Dalam  hal  ini,  Amerika  Serikat  tidak  seperti  negara-negara  Eropa.  Perbedaannya  lebih kentara,  terutama  di  Belanda  dan  Jerman.  Dalam  praktiknya,  gunakan  prinsip  pengemasan dokumen  estoppel  (File  wrapper  esttoppel)  dan  prinsip  kesetaraan  (doktrin  equivalent)  untuk menentukan  ruang  lingkup  perlindungan  invensi  yang  dipatenkan.  Ada  atau  tidaknya pelanggaran  terhadap  suatu  invensi  yang  dipatenkan,  kata  pertama  yang  harus  diperhatikan adalah klaim, yang artinya penafsiran yang sempit. Namun, pengadilan berpendapat bahwa jika hanya  kata-kata  yang  dipertimbangkan,  bentuk  akan  ditempatkan  di  atas  substansi  (dalam  arti luas). Tentu saja, itu akan merenggut keuntungan yang awalnya dibuat oleh pemilik penemuan. Hal  ini  jelas  tidak  memenuhi  tujuan  utama  dari  sistem  paten,  yaitu  mengungkapkan  invensi melalui  prinsip  keterbukaan.  Untuk  melindungi  pemilik  invensi  yang  dipatenkan,  prinsip kesetaraan telah dirumuskan.
Menurut doktrin equivalent, jika dua alat mempunyai fungsi yang sama dan pada dasarnya cara  kerja  yang  sama,  dan  untuk  memperoleh  hasil  yang  pada  dasarnya  sama,  kedua  alat tersebut dianggap sama, meskipun nama dan bentuk kedua alat tersebut berbeda. Secara umum, prinsip  ekuivalensi  memang  menguntungkan  pemilik  invensi.  Di  sisi  lain,  prinsip  ekuivalensi juga  dapat  digunakan  untuk  menyerang  pemilik  invensi.  Hal  ini  terjadi  apabila  alat  yang dipatenkan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga cara kerjanya sangat berbeda dengan barang yang dipatenkan, tetapi fungsinya sama dengan alat yang dipatenkan, dan masih tercakup dalam kata-kata  klaim.  Jika  dilakukan  oleh  inventor  lain,  dan  prinsip  ekuivalensi  digunakan  untuk membatasi  klaim  dalam  sengketa,  bukan  tidak  mungkin  prinsip  tersebut  akan  menimbulkan kesulitan bagi penerima paten.
Dalam  proses  perkembangannya,  prinsip  ekuivalensi  berkaitan  dengan  prinsip pengemasan  dokumen  estoppel.  Menurut  doktrin  pengemasan  dokumen  estoppel,  untuk mendapatkan paten, penemu  membatasi klaimnya. Jika prinsip  pengemasan dokumen estoppel telah digunakan untuk  melindungi  paten dari pemalsuan, pemegang paten dapat  menggunakan prinsip  yang  setara.  Penggunaan  doktrin  ini  saat  ini  adalah  untuk  klaim  yang  ambigu  dan sebagai sarana interpretasi. Dalam Alpex Computer Corporation v. Nintendo Company Ltd dan Nintendo  America,  Inc.,  Mahkamah  Agung  AS  menyatakan  Alpex  sebagai  pemegang  Paten No.4.026, 555 menggugat  Nintendo, mengklaim  bahwa Nintendo melanggar paten. Dalam hal ini, Nintendo dari Amerika Serikat-salah satu produsen video game terbesar di Jepang-kerugian lebih dari US$2.000.000.000 (US$2 miliar) pada awal 1990-an.
Penggugat (Alpex) dan tergugat (Nintendo) adalah produser video game. Status kasus ini bermula  di  industri  video  game  dan  sudah  ada  sejak  awal  1970-an.  Saat  ini,  dua  jenis  video game dan video game rumahan dikembangkan. Video game dapat ditemukan di tempat-tempat permainan,  sedangkan  video  game  rumahan  biasanya  ditemukan  di  rumah.  Pada  tahun  1974, Alpex  menemukan  sistem  yang  memungkinkan  video  game  rumahan  untuk  memainkan
berbagai  permainan,  termasuk  permainan  dengan  gambar  berputar.  Penemuan  ini  kemudian dipatenkan  oleh  Alpex  pada  tahun  1977.  Selanjutnya,  Attari,  Mattel  dan  Coleco mengkomersialkan penemuan mereka yang dipatenkan dalam sistem ini.
Pada awal 1980-an, Nintendo juga memasuki pasar video game rumahan dengan Nintendo Entertainment  System  (NES).  Setelah  NES  diresmikan  di  Consumer  Electronics  Show  pada tahun  1985,  Alpex  memberi  tahu  Nintendo  bahwa  Nintendo  telah  melanggar  patennya.  Inilah sebabnya mengapa pada Februari 1986, setelah beberapa penyelesaian di luar pengadilan, Alpex menggugat Nintendo. Di pengadilan tingkat pertama, Alpex menang. Pertimbangan pengadilan adalah  tidak  ada  perbedaan  substansial  antara  alat  yang  dipatenkan  dan  alat  yang  dianggap tiruan dari segi fungsi, metode, dan hasil. Tetapi pengadilan tingkat pertama tidak membuktikan bahwa  kedua  alat  tersebut  benar-benar  bekerja  dengan  cara  yang  sama.  Oleh  karena  itu, interpretasi  pengadilan  banding  terhadap  asas  kesepadanan  tidak  hanya  bahwa  kedua  alat tersebut  setara  dalam  hal  hasil  fungsional,  tetapi  juga  harus  dapat  membuktikan  bahwa keduanya memiliki perbedaan yang tidak substansial dalam metode kerjanya.
Salah  satu  hal  yang  penting  selain  hal  diatas  dalam  menentukan  plagiarism  terkait hak  desain  industri  produk  fesyen  dalam  hal  ini  botol  adalah  unsur  kebaruan  (novelty)  suatu produk.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  amanat  Pasal  25  ayat  (1)  Perjanjian  TRIPs  disebutkan: Members shall provide for the protection of independently created industrial design that are new or original. Members may provide that design are not new original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features. Members may provide that such  protection  shall  not  extend  to  design  dictated  essentially  by  technical  or  functional considerations  (Anggota  wajib  memberikan  perlindungan  atas  ciptaan  desain  tidak  baru  atau tidak  asli  jika  desain  tersebut  tidak  secara  signifikan  berbeda  desain  yang  dikenal  atau kombinasi dari fitur desain yang sudah dikenal. Anggota dapat menentukan bahwa perlindungan tersebut  tidak  berlaku  untuk  desain  yang  pada  dasarnya  ditentukan  oleh  pertimbangan  teknis atau  fungsional).  Maka  penting  untuk  mengukur  standar  Kreatifitas  apa  yang  menjadi  acuan untuk dapat mendapatkan perlindungan, menurut regulasi paten Amerika Serikat mengharuskan desain paten menjadi “baru, orisinil dan ornamental”.
Di  Amerika  Serikat,  The  Fashion  Lobby  telah  mengusulkan  setidaknya  tiga  rancangan undang-undang  selama  beberapa  tahun  terakhir.  Setiap  Rancangan  Undang-Undang menggunakan  Vessel  Hull  Design  Protection  Act  (VHDPA)  sebagai  kerangka  kerja  untuk memperluas  perlindungan  ke  desain  mode.  Di  bawah  versi  terbaru  dari  RUU  desain  fesyen, VHDP  akan  diperluas  menjadi  "pakaian"  yang  didefinisikan  sebagai  pakaian  dan  aksesoris. Definisi  ini  memungkinkan  CFDA  untuk  berpendapat  bahwa  penambahan  hukum  saat  ini mudah dan mereka berusaha untuk melindungi anggotanya dari barang palsu karena hukum ini melindungi desain fesyen.

## 4. KESIMPULAN
Perkembangan  industri  botol  Indonesia  menimbulkan  permasalah  pada  pemegang  hak desain  industri  botol.  Perlindungan  kepada  pemegang  desain  botol  di  Indonesia  masih belum  baik  jika  dibandingkan  dengan  Amerika  Serikat,  padahal  perlindungan  hukum  adalah salah  satu  hal  paling  penting  dalam  konsep  negara  hukum.  Melindungi  hak-hak  setiap  warga- negaranya yang mempunyai desain industri agar tidak diklaim oleh pihak lain. Amerika Serikat dengan  sistem  hukum  common  law-nya  mempunyai Trade  Dress yang  melindungi  setiap pemegang  hak  desain  industri  dan  pengadilan  mampu  menyelesaikan  setiap  kasus  dengan elegan  tanpa  merugikan  pihak  yang  mempunyai  hak  desain  industri  karena  Indonesia  dalam memberikan  perlindungan  paten  masih  berdasarkan  prinsip first-to-file ,  yang  berbeda  dengan Amerika  Serikat  berdasarkan  prinsip first-to-invent .  Sekalipun  Amerika  Serikat  menggunakan prinsip first-to-invent .  Amerika  Serikat  juga  menggunakan  doktrin  “ file  wrapper  estoppel dan equivalent” .

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Hanley, Lynsey.
“Lockdown has laid bare britain’s class divide”, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/07/lockdown-britain-victorian- class-divide, diakses pada 23 mei 2021.
Ibrahin,  Johny.  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Surabaya:  Bayumedia, Surabaya, 2005.
Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
Mayana,  Ranti  Fauza.  Perlindungan  Desaian  Industri  di  Indonesia  Dalam  Era  Perdagangan Bebas (Desain Industri), Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
Philips,  Jeremy  dan  Alison  Firth.  Introduction  to  Intellectual  Property  Law,  Third  Edition, London: Butterworth, 1999.
Saputra, Dhanar Intan Surya, Dkk. “Program pengembangan kewirausahaan industri kreatif di STMIK Amikom Purwokerto’, Jurnal Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat (2020), Hlm. 53-59.
Setiawan,  Hendra.  “Penilaian  Kebaruan  Menurut  Hukum  Desain  Industri  Indonesia”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20446/penilaian-kebaruan-menurut hukumdesain- industri-indonesia, diakses pada tanggal 16 mei 2021.
Soetijanto, Nugroho Amien. Penyusunan Deskripsi Desain Industri, Jakarta, 2005.
Wolfhard,  Eric.  “International  Trade  in  Intellectual  Property:  The  Emerging  GATT  Regime”, University of Toronto Faculty of Law Revie (1991), hlm. 107.
Yodo,  Sutarman.  “Perlindungan  Hak  Paten  (Studi  Komparatif  Lingkup  Perlindungan  di Berbagai Negara)”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 10 (Oktober – Desember 2016), Hlm. 697-714.
Yuliasih, “Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori  Keadilan  John  Rawls  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  35  Pk/Pdt.Sus-HKI-/2014)”, Notarius (2 september 2015), Hlm. 152-179.