## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN PAMONA BARAT KABUPATEN POSO
Effectiveness Of Village Fund Management In West Pamona Sub-District, Poso District
Dewi Rante 1* , Seri Suriani 2 , Firman Menne 3
1 Magister Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
2 Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
*Email: dewirante2000@gmail.com
Diterima: 22 Agustus 2023/Disetujui: 30 Desember 2023

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menganalisis  dan  menemukan  metode  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan Pamona  Barat  Kabupaten  Poso  dan  untuk  mengetahui  apakah  pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan  Pamona  Barat Kabupaten  Poso  sudah  efektif.  Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah  Kualitatif.  Menggunakan  teknik  analisis  data interaktif.  Teknik  analisis  data  tersebut  terdiri  dari  tiga  komponen  utama  1)  Reduksi  Data  2)  Sajian  Data  3)  Penarikan Simpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pada proses pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Pamona Barat masih ada desa yang belum sesuai degan Permendagri No.113 Tahun 2014 mulai dari perencanaannya  masih  ada  masyarakat  yang  belum  ikut  serta  dalam  musyawarah  untuk  menetapkan  perencanaan penggunaan  dana  desa  sehingga  kuantitas  yang  ingin  dicapai  tidak  sesuai  sasaran.  Kemudian  dalam  tahap  pelaksanaan perencanaan  masih  ada  kegiatan  yang  telah  direncanakan  tapi  tidak  terlaksana  dan  tidak  tepat  waktu.  Selain  itu, pertanggungjawaban  pemerintah  desa  tidak  sesuai  dengan  yang  masyarakat  harapkan,  walaupun  sudah  terlihat  bahwa pemerintah desa memasang baliho depan kantor desa agar masyarakat bisa melihat penggunaan dana yang telah dilakukan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan  yang masyarakat terima dan rasakan. 2) Tingkat efektif pengelolaan Dana Desa di Kecamatan  Pamona  Barat  dikatakan  belum  efektif  karena  tidak  sesuai  dengan  Permendagri  No.113  Tahun  2014  yang berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  masih  belum  tercapainya  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dan  yang  diharapkan masyarakat.
Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Dana Desa

## ABSTRACT
The type of research used was qualitative. using interactive data analysis technique. The data analysis technique consisted of  three  main  components  1)  Data  Reduction  2)  Data  Presentation  3)  Conclusion  Drawing.  The  results  of  this  study indicated: 1) In the village fund management process that has been  carried out by the village goverment in West Pamona sub-district,  there  are  still  villages  that  are  not  in  accordance  with  Ministry  of  Home  Affairs  regulation  No.113  of  2014 starting from planning, there are still people who have not participated in deliberation to determine plan for using village fund so that the quantity to be achieved is not on target. Then in the planning implementation stage there are still activities that have been planned but not implemented and not on time. In addition, village government accountability does not match what the community expect, even though it is has been seen that the village goverment has put up billboards in front of the village office so that the community can see the use of fund that have been made, but this is not in accordance with what the community receives and feels. 2) The effective level of village fund management is said to be ineffective because it is not in accordance with Ministry of Home Affairs regulation No.113 of 2014 which is based on the result of interview that there is still no achievement of a goal that has benn set and that is expected by the community.
Keywords : Effectiveness, Management, Village Funds
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Postgraduate Bosowa University Publishing (PBUP)

## Indonesian Journal of Business and Management
e -ISSN:  2460-3767 p -ISSN: 2656-6885 https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/index.php/jbm

## 1. PENDAHULUAN
Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya  UU  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2014  tentang  Dana Desa  yang  bersumber  dari  APBN.  Namun  sebelum  adanya anggaran Dana Desa, disetiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan  ADD  didapat  dari  pembagian  Dana  perimbangan yang  diterima  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  paling sedikit  10%  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus.  Jadi untuk pembangunan fisik belum terlihat kemajuannya  sebab ADD  itupula  dibagi  untuk  membiayai  operasional,  kegiatan non  fisik  dan  kegiatan  fisik.  Saat  ini  pemerintah  desa  dapat merasakan  bantuan  keuangan  yaitu  ADD,  Dana  Desa  dan Dana  bagi  Hasil  pajak  dan  Retribusi.  Dana  Desa  langsung ditransfer  pemerintah  pusat  melalui  APBD  kabupaten/Kota dan  ditransfer  dari  pemerintah  Kabupaten/Kota  ke  APBD Desa.
Pengelolaan  dana  desa  oleh  pemerintah  desa  harus dikelola  secara  efektif  agar  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  melalui  musyawarah  dapat  tercapai  sesuai dengan  waktu  yang  telah  direncanakan  karena  efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau  kelompok  berimplikasi  pada  capaian  atau  hasil  yang diperoleh.  Dengan  adanya  bantuan  dana  desa  tersebut  maka menjadi  suatu  kewajiban  atau  keharusan  bagi  pemerintah desa  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  yang  ada  di  desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu mengurus urusan  rumah  tangganya  sendiri  termasuk  peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.
Pengalokasian  dana  desa  di  Indonesia  sudah  dimulai sejak  2015  hingga  saat  ini,  dimana  dana  desa  tersebut diberikan kepada seluruh pemerintah desa di Indonesia untuk dikelola  secara  mandiri  sesuai  wewenang  yang  telah  di berikan.  Namun  banyak  desa  di  Indonesia  yang  masih tertinggal baik dari segi pembangunan hingga perekonomian kehidupan  masyarakatnya.  Salah  satunya  di  Kecamatan Pamona Barat berdasarkan fakta di lapangan  hingga saat ini masih  banyak  jalan  sebagai  sarana  transportasi  utama masyarakat yang belum memadai serta masih adanya keluhan dari  masyarakat  atas  pelayanan  yang  diberikan  oleh Pemerintah  setempat  dalam  melaksanakan  apa  yang  sudah disepakati  dalam  musyawarah  pengelolaan  dana  desa. Pemerintah  Kecamatan  Pamona  Barat  dalam  meningkatkan aksebilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian  serta  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan  publik  yang  terbengkalai.  Dengan  tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan  tingkat  rumah-rumah  tangga  dapat  memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan menemukan  metode  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso.

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Sumber  datanya  berasal  dari  data  primer  dan  sekunder. Data  primer  diperoleh  melalui  observasi  dan  wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait dalam topik penelitian,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari berbagai literatur. Penggunaan metode penelitian kualitatif  ini  membantu  peneliti  dalam  mengumpulkan berbagai  informasi  yang  terkait  dengan  Efektivitas Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Pamona  Barat Kabupaten  Poso.  Peneliti  menggunakan  teknik purposive sampling . Purposive  sampling, informan  yang  dipilih merupakan  orang-orang  yang  terlibat  secara  langsung dalam  permasalahan  yang  diteliti,  maupun  mereka  yang memiliki kaitan akan permasalahan. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Teknik  analisa  yang  digunakan  adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil Penelitian
1) Perencanaan
a) Desa Meko
Lebih  lanjut,  berdasarkan  wawancara  dengan  salah seorang  masyarakat  yaitu Bapak Matius  Ayub, penyebab kurangnya  partisipasi  masyarakat  saat  musyawarah  Desa adalah  karena  masyarakat  menganggap  bahwa  kepala dusun  dan  beberapa  masyarakat  sudah  cukup  mewakili seluruh  elemen  masyarakat  yang  ada.    “Kalau musrenbangDes  biasanya  diikuti  oleh  pemerintah  Desa, tokoh  masyarakat  dan  Kepala  dusun  saja.  Karena  tidak mungkin masyarakat akan didengar dalam rapat tersebut”
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan di Desa masih  kurang,  dikarenakan  masih  kurangnya  sosialisasi dari  pihak-pihak  yang  bertugas  kepada  masyarakat mengenai  musyawarah  perencanaan  yang  dilakukan. Seperti  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Matius  Ayub  bahwa yang  mereka  pahami  itu  tidak  perlu  semua  masyarakat harus hadir cukup beberapa saja yang mewakili.
b) Desa Uranosari
Proses  perencanaannya  ini  dimusyawarahkan  di Kantor  Desa  Uranosari,  hal  ini  disampaikan  langsung oleh Ibu Ni Putu Arini selaku Sekretaris Desa  Uranosari, sebagai  berikut:  “Pada  tahapan  perencanaan  pengelolaan DD  itu  diadakan  di  kantor  Desa,  saat  itu  semuanya diundang  dek,  dari  Kades  datang,  tokoh  agama,  tokoh pendidikan,  sampai  BPD  pun  diberitahukan  untuk memusyawarahkan tentang penggunaan DD pada saat itu dan  untuk  mengambil  suara  dari  masyarakat  dalam prioritas penggunaannya kala itu”.
Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Ira Paledung selaku masyarakat dari Desa Uranosari yang mengatakan:
“Saya  dipanggil  saat  musyawarah  desa  di  kantor desa  itu  tujuannya  untuk  membangun  program  program untuk  pembangunan  di  Desa  dengan  biaya  melalui  DD.
Dari  semua  musyawarh  tersebut  diambil  kesimpulan waktu  itu  bahwa  untuk  penggunaan  DD  pengelolaannya diprioritaskan untuk perbaikan jalan dulu saja”
Dalam hal tersebut perencanaan terhadap pembangunan  pengelolaan  yang  ada  di  Desa  Uranosari Kecamatan  Pamona  Barat  Kabupaten  Poso  sudah  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun  2014  tentang  pengelolaan  Keuangan  Desa  yang meliputi  perencanaan  terhadap  pengelolaan  keuangan yang mengundang untuk membangun program pembangunan  dengan  melewati  musyawah  Desa  yang meliputi Kades, Unsur Masyarakat dan BPD.
c) Desa Toinasa
Berdasarkan wawancara dengan informan  di kantor desa yaitu Bapak Arisyanto Membele selaku Kepala Desa Toinasa mengatakan bahwa :
“Hal  mendasar  yang  kami  lakukan  adalah melakukan  musyawarah  dusun  yang  dilakukan oleh setiap kepala dusun di dusunya masing-masing yang diawasi  langsung  BPD  dalam  rangka  untuk menyusun kebutuhan RPJMDes (rencana pembangunan  jangka  menengah  desa)  selama  6 tahun  kedepan  untuk  memasukan  visi  misi  kepala desa dan kegiatan lainnya yang nantinya akan kami masukan  kedalam  yang  namanya  APBDes  yang menjadi  tugas  setiap  tahunnya.  Dan  nantinya setelah  musyawarah  dusun  berlangsung  kemudian kami melakukan musyawarah desa dengan mengundang  semua  elemen  masyarakat  desa  untuk membahas  lebih  lanjut  pembangunan  desa  dengan mendengarkan  semua  masukan  dan  aspirasi masyarakat desa serta membentuk panitia penyusun APBDes selama setahun kedepannya”
Selain  itu  dalam  musyawarah  tersebut  juga  diikuti oleh  beberapa  masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasi mereka  kepada  Pemerintah  dengan  harapan  dapat  di dengar  dan  dapat  terpenuhi  seperti  yang  dikatakan  oleh Ibu Tensa yaitu :
“saat  baru  mau  perencanaan  pengelolaan  dana  desa kami  juga  ada  dikasih  informasi  untuk  hadir  kalau  ada musyawarah  nanti  supaya  kami  bisa  sampaikan  hal-hal apa  yang  kami  perlu  dan  butuhkan  dari  pemerintah  desa dengan menggunakan dana desa yang akan diterima.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  informan  diatas bisa  disimpulkan  bahwa,  keterlibatan  masyarakat  dalam perencanaan pengelolaaan dana desa masih kurang karena masih  ada  masyarakat  yang  pemahamannya  terhadap musyawarah tersebut adalah tidak akan diberi kesempatan untuk  menyampaikan  aspirasinya.  Padahal  maksud  dan tujuan  Pemerintah  Desa  mengundang  masyarakat  ikut serta adalah agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan  kebutuhan  mereka  serta  sesuai  dengan  kemampuan yang dimiliki desa setempat.
2) Pelaksanaan
a) Desa Meko
Pelaksanaan perencanaan dari pengelolaan dana desa didesa  meko  masih  ada  kegiatan  yang  belum  terlaksana. Karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan dari
perencanaan  yang  telah  ditetapkan  namun  tidak  sesuai. Tetapi  tidak  semua  perencanaan  tidak  terlaksana  ada beberapa perencanaan yang terlaksana yaitu pembangunan  jalan  ke  kaloti  yaitu  jalan  akses  ke  kebun kakao milik dari sebagian masyarakat Desa Meko. Seperti yang dikatokan oleh Bapak Eko selaku masyarakat yaitu:
“Ada  jalanan  yang  sudah  diperbaiki  jalan  ke  kaloti tapi  jalan  disitu  Cuma  sedikit  ji  orang  yang  gunakan. Justru jalan yang lebih banyak bahkan semua masyarakat gunakan itu yang tidak diperbaiki.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dikatakan bahwa  pelaksanaan  perencanaan  yang  telah  dilakukan  di Desa  Meko  masih  ada  belum  sesuai  dengan  yang  sudah direncanakan  sebelumnya  dalam  musyawarah  Desa  yang sudah disepakati bersama.
b) Desa Uranosari
Pelaksanaan  dari  perencanaan  yang  disepakati bersama tersebut sudah terlaksana sesuai yang diharapkan oleh masyarakat karena memprioritaskan untuk kebutuhan  masyarakat  setempat,  seperti  yang  dikatakan oleh Bapak Piter Toda’ bahwa :
“saya  suka  dengan  pemerintah  yang  sekarang mereka  itu  betul-  betul  memperhatikan  masyarakat tidak ada mau di beda-bedakan. Keluhan masyarakat  selalu  di  dengarkan  dan  di  usahakan semuanya oleh Pemerintah.”
Begitu  juga  dengan  yang  dikatakan  oleh  Ibu  Kris bahwa mereka sangat merasakan bantuan yang di berikan oleh pemerintah desa, yaitu :
“waktu  itu  saya  diberikan  dana  sebesar  Rp 600.000,00  yang  di  berikan  2  tahap.  Saya menggunakan  dana  tersebut  untuk  modal  membuka usaha  kecil  seperti  ini  dan  sekarang  bisa menghasilkan  keuntungan  yang  digunakan  dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga.

## Pokoknya sangat membantu sekali.”
Dalam  hasil  wawancara  tersebut  dilihat  dalam pelaksanaan  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Uranosari semuanya  di  usahakan  untuk  memenuhi  kepentingan  dan kebutuhan  masyarakat.  Selain  itu,  pelaksanaan  dari perencanaan  yang  telah  disepakati  juga  semuanya  dapat dirasakan oleh masyarakat di desa Uranosari sebagaimana mestinya.  Hal  tersbut  sudah  sejalan  dengan  pelaksanaan pengelolaan  pada  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan Dana  Desa  di  Desa  Uranosari  Kecamatan  Pamona  Barat Kabupaten Poso.
c) Desa Toinasa Berbeda dengan hasil wawancara terhadap masyarakat  yang  mengatakan  bahwa  masih  ada  kegiatan yang  sudah  direncanakan  dari  tahun  sebelumnya  dan tahun  ini  terealisasinya,  hal  ini  disampaikan  oleh  Bapak Bram selaku masyarakat Desa Toinasa yaitu :
“kalau pelaksanaan dari yang kami sudah sepakati kemarin itu ada kegiatan yang harusnya dari tahun kemarin  itu  sudah  selesai,  tapi  baru  sementara dikerja  tahun  ini  yaitu  di  lorong-lorong  rumah
masyarakat  itupun  masih  belum  selesai  baru sekarang sudah bulan 6 lewat sekali mi waktunya.” Hal itu juga disampaikan oleh salah satu masyarakat yang  mengatakan  bahwa  masih  ada  juga  yang  belum terlaksana dari perecanaan sebelumnya yaitu bantuan bibit kakao  dan  bibit  durian  semua  masyarakat  akan mendapatkan  tanpa  terkecuali  begitu  kesepakatannya, seperti yang disampaikan Ibu Tein yaitu :
“bukan hanya itu lorong yang baru di perbaiki tapi saya  masih  ingat  itu  kalau  ada  kesepakatan pembagian  bibit  kakao  dan  bibit  durian  pada masyarakat  tanpa  terkecuali  tapi  sampai  sekarang belum ada didapat, tidak tau kenapa.”
Berdasarkan  hasil  wawancara    diatas  mengenai proses  pelaksannan  dana  desa  dapat  disimpulkan  bahwa, pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  belum  sesuai  dengan rencana  yang  telah  ditetapkan  karena  masih  ada  program perencanaan  yang  seharusnya  sudah  terlaksana  di  tahun sebelumnya tetapi terealisasinya malah ditahun berikutnya.
3) Pertanggungjawaban
a) Desa Meko
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  masyarakat pertanggungjawaban  Pemerintah  Desa  pada  masyarakat jika dilihat dari papan informasi yang ada di kantor desa, masyarakat  memang  bisa  melihat  anggaran  dana  desa yang diterima namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaannya yang ada, seperti yang dikatakan oleh Ibu Wahyuni  selaku  masyarakat  Desa  Meko  mengatakan bahwa :
“semua  masyarakat  memang  bisa  lihat  ada anggaran  yang  diterima  dan  penggunaannya  untuk apa,  tetapi  yang  kami  rasakan  tidak  seperti  itu banyak  perencanaan  yang  sudah  disepakati  tapi tidak  terlaksana  justru  yang  tidak  terlaksa  yang  di papan informasi ada. Makanya kami juga heran.” Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dijelaskan bahwa  pertanggungjawaban  Dana  Desa  di  Desa  Meko secara  transparansi  sudah  ada  papan  informasi  didepan kantor  desa  dan  semua  masyarakat  bisa  melihatnya. Namun pertanggungjawaban dengan terlaksananya semua perencanaan belum sesuai dikarenakan masyarakat belum merasakan  apa  yang  sudah  disepakati  bersama  dan dijanjikan  akan  terlaksana  dalam  memenuhi  kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
b) Desa Uranosari
Dari  hasil  wawancara  dari  narasumber  yang diharapkan  oleh  Pemerintah  Desa  Uranosari  ini memang  adalah  untuk  mensejahterakan  masyarakat dengan  membantu  serta  memenuhi  kebutuhan mereka  dengan  menggunakan  Dana  Desa  yang  di terima seperti yang dikatakan oleh Bapak  Agus Oko Priyanto selaku Kepala Desa Uranosari yaitu:
“memang  tujuan  kami  itu  adalah  bagaimana mensejahterakan  masyarakat  dengan  mambantu mereka  seperti  yang  telah  disepakati  bersama kemarin  dalam  musyawarah  desa  saat  itu, masyarakat  sudah  menyampaikan  hal-hal  yang
mereka  butuhkan  dan  kami  usahakan  itu  dengan menggunakan dana desa yang kami terima.”
Dari  hasil  wawancara  diatas  menjelaskan  bahwa transparansi  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  sudah  sesuai  dengan  atauran  yang berlaku  dimana  informasi  mengenai  pengelolaan  dana desa  bisa  masyarakat  lihat  semua  anggarannya  dan penggunaanya.  Selain  itu  yang  masyarakat  rasakan  juga sudah sesuai dengan yang ada di papan informasi tersebut dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.
c) Desa Toinasa
Dalam  hal  ini,  adapun  pendapat  masyarakat  desa mengenai pertanggungjawaban Dana Desa yang dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Toinasa  seperti  yang dikatakan oleh Bapak Made sebagai masyarakat setempat yaitu:
“Memang  sudah  ada  pekerjaan  jalan  yang sementara  diperbaiki,  namun  belum  maksimal dikarenakan  hanya  di  lorong-lorong  saja  yang ditimbun  sedangkan  jalan  yang  lebih banyak  orang lewat  belum  juga  diperbaiki,  jalan  lorong  itupun seharusnya  dari  tahun  lalu  selesai  tapi  baru sementara
dikerja
itu. Mengenai pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  desa  yang sudah dilakukan sudah ada saya lihat di baliho yang ada di depan kantor desa, tapi yahh kita hanya lihat begitu  saja  tapi  yang  dirasakan  masyarakat  tidak sama dengan dana yang keluar.”
Berdasarkan hasil  wawancara dan pengamatan  yang telah  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pertanggungjawaban  Dana  Desa  di  desa  Toinasa  belum sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  yaitu  untuk  memenuhi kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat.  Untuk  anggaran penggunaan  dana  desa  sendiri  sudah  ada  baliho  papan informasi  dimana  semua  masyarakat  bisa  melihatnya, namun  masyarakat  hanya  sekedar  melihat  seperti  itu penggunaannya  tapi  tidak  sesuai  dengan  yang  mereka terima dan rasakan.
b. Pembahasan
1) Desa Meko
Berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014 tentang  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu:  (1)  keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran.  (2)  pengelolaan  keuangan  desa  sebagaimana yang  dimaksud  pada  ayat  (1),  dikelola  dalam  masa  satu tahun  anggaran  yakni  dimulai  tanggal  1  Januari  sampai dengan tanggal 31 Desember.
Dari hasil wawancara dan observasi langsung bahwa pengelolaan dana desa di desa meko masih belum efektif karena  tidak  sesuai  dengan  Permendagri  No.113  Tahun 2014  dimana  dilihat  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pertanggunjawaban yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa  Meko  bahwa  partisipasi  masyarakatnya  dalam musyawarah  perencanaan  penggunaan  dana  desa  masih kurang dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang  terkait  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat pentingnya dari musyawarah tersebut
sehingga  untuk  menentukan  kuantitas  dari  perencanaan tidak  sesuai  sasaran.  Dalam  pelaksanaanya  juga berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  langsung masih  banyak  yang  masyarakat  keluhkan  karna  tidak terlaksana  hal  yang  sudah  ada  di  sepakati,  harapkan  dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu  bantuan  bedah  rumah,  perbaikan  jalan  yang  sehari- hari  semua  masyarakat  gunakan,  serta  pembagian  bibit kakao  yang  tidak  merata  sehingga  kualitas  dan  ketepatan waktu  dari  hasil  yang  diharapkan  juga  tidak  terpenuhi. Sehingga  pertanggungjawaban  pemerintah  mengenai pengelolaan  dana  desa  belum  terlaksana  sebagaimana yang  masyarakat  harapkan  dan  tidak  sesuai  dengan Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan keuangan desa dan
2) Desa Uranosari
Pengelolaan  dana  desa  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah  desa  Uranosari  sudah  sesuai  dengan Permendagri  No.  113  Tahun  2014.  Berdasarkan  hasil wawancara dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggunjawaban  yang  telah  dilakukan  bisa  dikatakan efektif dikarenakan semua masyarakat berpatisipasi dalam musyawarah perencanaan penggunaan dana desa dan bisa menyampaikan  aspirasi  mereka  sesuai  dengan  kebutuhan sehingga kuantitas yang ingin di capai sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
Perencanaan  yang  telah  disepakati  bersama  dalam musyawarah  juga  dapat  terlaksana  dengan  baik  sesuai dengan  yang  diharapakan  oleh  masyarakat  setempat  dan sudah  sesuai  dengan  RKPD.  Berdasarkan  wawancara yang  telah  dilakukan  peneliti,  masyarakat  mengatakan bahwa mereka sangat puas akan pelayanan yang diberikan oleh  aparatur  desa  setempat  semua  masyarakat  bisa merasakan  bantuan  dari  pemerintah  dan  pemerintah mengutamakan  semua  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat sehingga  bisa  terpenuhi  sesuai  dengan  yang  sudah direncanakan  sebelumya  sehingga  hal  ini  menghasilkan kualitas  yang  bermutu  dan  memuaskan  masyarakat. Pertanggungjawaban yang dilakukan juga sesuai dan tepat waktu  dalam  menyelesaikan  perencanaan  yang  sudah ditentukan.
3) Desa Toinasa
Dari hasil wawancara dan observasi langsung bahwa pengelolaan  dana  desa  di  desa  Toinasa  masih  belum efektif  karena  tidak  sesuai  dengan  Permendagri  No.113 Tahun 2014 dimana dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggunjawaban yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Toinasa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  narasumber keterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  pengelolaaan dana  desa  masih  kurang  karena  masih  ada  masyarakat yang  pemahamannya  terhadap  musyawarah  tersebut adalah tidak akan diberi kesempatan untuk menyampaikan  aspirasinya  sehingga  kuantitas  dalam perencanaan  tujuan  tidak  terpenuhi.  Padahal  maksud  dan tujuan  Pemerintah  Desa  mengundang  masyarakat  ikut serta adalah agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan  kebutuhan  mereka  serta  sesuai  dengan  kemampuan
yang  dimiliki  desa  setempat.  Dalam  proses  pelaksanaan pengelolaan  dana  desa  berdasarkan  hasil  wawancara adalah belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan karena  masih  ada  program  perencanaan  yang  seharusnya sudah terlaksana di tahun sebelumnya tetapi terealisasinya malah  ditahun  berikutnya  kualitas  dab  ketepatan  waktu dari  penggunaan  dana  desa  tidak  sesuai  dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan peneliti pada narasumber pertanggungjawaban Dana Desa di  desa  Toinasa  masih  belum  sesuai  dengan  peraturan yang  ada  yaitu  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan kepentingan  masyarakat.  Untuk  anggaran  penggunaan dana  desa  sendiri  sudah  ada  baliho  papan  informasi dimana  semua  masyarakat  bisa  melihatnya,  namun masyarakat hanya sekedar melihat seperti itu penggunaannya  tapi  tidak  sesuai  dengan  yang  mereka terima dan rasakan serta tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Pamona  Barat dikatakan  masih  belum  efektif  karena  pengelolaan  dana desa  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  Permendagri No.113  Tahun  2014  dan  berdasarkan  hasil  wawancara bahwa  masih  belum  tercapainya  suatu  tujuan  yang  telah ditetapkan dan yang diharapkan masyarakat, baik itu dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggunjawabannya.  Untuk  Pemerintah  Desa  dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan perencanaan yang sudah  ditetapkan  hingga  pertanggungjawabannya,  harus bisa  melakukannya  sesuai  dengan  permendagri  No.113 Tahun  2014  seperti  pemerintahan  dari  desa  uranosari sehingga  kualitas  dari  sistem  pemerintahan  yang dilakukan pemerintah masyarakat dapat merasa puas akan pemenuhan  hal  yang  mereka  butuhkan  dalam  kehidupan sehari-hari  mereka. diharapkan  meneliti  lebih  dalam mengenai  tahapan  semua  pengelolaan  keuangan  di  Desa dari tahapan perencanaan sampai pertanggungjawaban.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  (2002).  Akuntansi  Sektor  Publik  akuntansi Keuangan Daerah Edisi
Abriani,  N.,  Anggorowati,  A.,  &  Wardani,  N.  P.  (2018). Tata  Kelola  Arsip  Kantor  Desa  di  Wilayah Kecamatan  Sumbang  Kabupaten  Banyumas  dalam Mewujudkan  Tertib  Arsip  Desa.  Khazanah:  Jurnal Pengembangan Kearsipan, 11(1), 26-36.
Adisasmita,  R.  2011.  Pengelolaan  Pendapatan  dan Anggaran Daerah.
Arna  Suryani.  (2019).  Manajemen  Pengelolaan  Dana Desa.  J-MAS  (Jurnal  Manajemen  dan  Sains)  4  (2), 348-354.
Badung,  D.  D.  K.  Analisis  Target  Dan  Realisasi Penerimaan Pajak.
Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum,  N.  D.,  &  Asmandani,  V.  (2019).
Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk
Pembangunan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa di Kabupaten Bondowoso.
Cheng,  E.  W.,  Li,  H.,  &  Ho,  D.  C.  (2002).  Analytic hierarchy process (AHP) A defective tool when used improperly.  Measuring  Business  Excellence,  6(4), 33-37.
Dharma.  (2003).  Manajemen  Supervisi:  Petunjuk  Praktis Bagi Para
Donaldson, K., Brown, G. M., Brown, D. M., Bolton, R. E.,  &  Davis,  J.  M.  (1989). Inflammation  generating potential  of  long  and  short  fibre  amosite  asbestos samples. Occupational and Environmental Medicine, 46(4), 271-276.
Dr.  Widodo,  J.  (2021).  Analisis  Kebijakan  Publik: Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses  Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.
Dura,  J.  (2016).  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat  (Studi  Kasus  Pada  Desa  Gubugklakah Kecamatan  Poncokusumo  Kabupaten  Malang). Jurnal JIBEKA, Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016: 26 – 32 Esterberg,  Kristin  G.  (2002).  Qualitative  Methods  Ins Social Research, Mc Graw Hill, New York Iver  Turere,  R.  S.  (2018).  Efektivitas  Dana  Desa  (  DD  ) Terhadap  Peningkatan  Kesejateraan  Masyarakat  DI Kecamatan  Pineleng  Kabupaten  Minahasa.  Jurnal
Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 19.
Kementerian Keuangan RI, Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat), Jakarta: Kemenkeu, 2017. Laila,  Y.  (2023).  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi Sumatera  Barat  Nomor  7  Tahun  2018  Tentang Nagari Dalam Pembangunan Jalan Oleh Wali Nagari Tanjung  Bingkung  Kecamatan  Kubung  Kabupaten Solok  Ditinjau  Dari  Fiqh  Siyasah  (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Mantiri,  J.,  &  Siwi,  C.  M.  (2018).  Peran  Pemerintah Sebagai  Kunci  Utama  Pengelolaan  Dana  Desa  di Desa  Dulumai  Kecamatan  Pamona  Puselemba Kabupaten  Poso  Propinsi  Sulawesi  Tengah.  Jurnal Civic  Education:  Media  Kajian  Pancasila  dan Kewarganegaraan, 2(1), 33-38.
Mardiasmo,  2018.  Akuntansi  Sektor  Publik.  Yogyakarta: ANDI.
Moe,  T.  M.  (1984). The  new  economics  of  organization. American journal of political science, 739-777. Moenir, H. A. S. (2015). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Cet. 10. Natsir,  M.  (2017).  Analisis  Pelaksanaan  Pembangunan
Infrastruktur  Pedesaan  Di  Lembeng  Bangkelekila. Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara.
Pangalo,  T.  (2020).  Efektivitas  Pemanfaatan  Dana  Desa Terhadap  Tingkat  Kesejateraan  Masyarakat  di
Kecamatan  Gemeh  Kabupaten  Kepulauan  Talaud. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 20.
Pertama. Jakarta: Salemba Empat Prasetyo, A. B,  & Sati, Y. L. (2019). Pengaruh corporate governance  terhadap  kinerja  keuangan  perusahaan dan financial distress (Studi empiris pada perusahaan  non-keuangan  yang  terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia Tahun 2017). Diponegoro Journal of Accounting, 8(2).
Supervisor.  Edisi  Revisi.  Cetakan  kelima.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.