## FORMULASI PASAL PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

## Yana Kusnadi Srijadi
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yanakoes@gmail.com
Ari Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, ariwibowo23111985@gmail.com

## ABSTRAK
Konstitusi memberikan dasar untuk ditegakannya prinsip non diskriminasi pada setiap warga negara, hal ini tercermin dari rumusan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  sama  kedudukannya  di  hadapan  hukum  dan pemerintahan  tanpa  pengecualian.  Pasal  tersebut  memberikan  amanah  bahwa  setiap  orang  harus mempunyai akses dan kedudukan yang sama di dalam hukum, artinya tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan  istimewa  baik  terhadap  penyelenggara  negara  maupun    warga  negara.  Dinamika  yang berkembang  saat  ini  memperlihatkan  adanya  spirit  untuk  memberikan  keistimewaan  kepada penyelenggara  negara,  yang  nampak  dalam  konsep  pembaharuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, yaitu di dalam Pasal 281-220 RUU KUHP  Tahun 2019 mengenai penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Spirit tersebut dinilai bertentangan dengan aspek teoritis dan yuridis,  hal  ini  dikarenakan  pada  tataran  teoritis  Presiden  dan  Wakil  Presiden  merupakan  jabatan bukan  individu,  sehingga  pada  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  dapat  dilekatkan penghormatan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat.  Selanjutnya  dari  aspek  yuridis ketentuan Pasal 218-220 RUU KUHP bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.

## Kata Kunci: Pembaharuan, Presiden dan Wakil Presiden, Harkat dan Martabat

## PENDAHULUAN
Pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia  berlangsung  secara  dinamis  dari  waktu  ke waktu,  salah  satunya  ialah  upaya  pembaharuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).  Sampai  saat  ini  pembaharuan  KUHP  tersebut  pada  pelaksanaannya  tidak  jarang menimbulkan  pro  dan  kontra,  sebagai  contoh  pembaharuan  KUHP  yang  ramai diperbincangkan  dan  menjadi headline di  beberapa  media  massa  di  Indonesia  saat  ini  ialah ketentuan  mengenai  penghinaan  atau  penyerangan  terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden. Dalam hal ini, menurut kami sebagai penulis yang menjadi persoalan krusial dari pembaharuan KUHP tersebut ialah dasar dari formulasi ketentuan mengenai penghinaan atau penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut.
Presiden  Republik  Indonesia  merupakan  jabatan  seseorang  sebagai  kepala  negara  dan kepala  pemerintahan  yang  memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang-Undang Dasar, dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Pada Pasal 6A  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  di  sebutkan  bahwa “Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat”. Pemilihan  langsung  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tersebut  dilakukan  dalam  rangka mewujudkan  kedaulatan  rakyat  dalam  pemerintahan  negara  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dengan  demikian  terlihat  bahwa
kedaulatan  berada  ditangan  rakyat,  ini  merupakan  bukti  dari  penerapan  konsepsi  negara demokrasi  dan  negara  hukum  di  Indonesia,  dimana  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum.
Dalam  struktur  ketatanegaraan  di  Indonesia,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  merupakan bagian  dari  lembaga  negara.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  ada  lebih  dari  34  lembaga  negara yang keberadaannya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Ke 34 lembaga negara tersebut dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan hierarkinya. Berdasarkan fungsinya, lembaga negara ada yang bersifat utama (primer) dan ada lembaga negara yang bersifat sekunder (penunjang). Dengan  demikian  berdasarkan  fungsinya,  ada  lembaga  negara  utama  atau  primer  ( primary constitutional  organs ),  dan  ada  lembaga  negara  pendukung  atau  penunjang.  Dari  segi hierarkinya,  ada  lembaga  negara  lapis  pertama  (Presiden  dan  Wakil  Presiden,  MPR,  DPR, DPD,  BPK,  MA,  dan  MK),  lembaga  negara  lapis  kedua  (menteri  negara,  TNI,  kepolisian negara,  Komisi  Yudisial,  Komisi  Pemilihan  Umum,  dan  bank  sentral),  dan  lembaga  negara lapis ketiga yaitu lembaga negara yang sumber kewenangannya dari regulator atau pembentuk peraturan  di  bawah  undang-undang  (sebagai  contoh  adalah  Komisi  Hukum  Nasional  yang dibentuk dengan Keputusan Presiden, yaitu Keppres Nomor 15 Tahun 2000). Selain itu ada juga lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 (Tundjung Herning Sitabuana, 2020:114-115).
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  terlihat  bahwa  Presiden  dan  Wakil  Presiden Republik  Indonesia  merupakan  bagian  dari  lembaga  negara  dan  bagian  dari  jabatan  dalam suatu  struktur  ketatanegaraan  di  Indonesia,  di  mana  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden tersebut  diduduki  oleh  seseorang  yang  secara  konstitusional  dipilih  secara  langsung  oleh pemilik  kedaulatan  yaitu  rakyat  Indonesia.  Dengan  demikian,  seseorang  yang  menduduki jabatan sebagai Presiden atau Wakil Presiden paling tidak mempunyai 2 (dua) kedudukan yaitu seseorang tersebut sebagai Presiden atau Wakil Presiden di satu sisi dan di sisi lain seseorang tersebut  sebagai  individu  atau  Warga  Negara  Indonesia  (WNI),  sehingga  ketika  seseorang terpilih  dan  menduduki  jabatan  sebagai  Presiden  atau  Wakil  Presiden,  maka  setiap  hak  dan kewajiban  yang  melekat  padanya  sebagai  individu  akan  tetap  menjadi  hak  dan  kewajiban dalam kedudukannya sebagai individu bukan merupakan merupakan hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai Presiden. Selain itu, harkat dan martabat seseorang tersebut akan tetap menjadi  harkat  dan  martabat  dia  sebagai  individu  bukan  dia  dalam  kedudukannya  sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Apabila  dikaitkan  dengan  spirit  pembaharuan  KUHP  khususnya  dalam  hal  ketentuan mengenai  penghinaan  atau  penyerangan  terhadap  Presiden  atau  Wakil  Presiden,  maka  hal tersebut tidaklah tepat karena Presiden atau Wakil Presiden adalah jabatan, di mana jabatan itu tidak memiliki variable moral, sedangkan penghinaan atau penyerangan hanya dapat dilakukan atau dirasakan oleh dan pada sesuatu yang memiliki variable moral, yang dalam hal ini variable moral  tersebut  hanya  dimiliki  oleh  individu  atau  manusia.  Lebih  jauh,  dinamika  yang berhubungan dengan ketentuan mengenai penghinaan atau penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden akan di bahas pada bagian selanjutnya.

## PEMBAHASAN

## A. KEDUDUKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM HUKUM PUBLIK
Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Menurut Logemann, In zijn sociale verschijningsvorm is de staat organisatie, een verband van functies. Met functie
is dan beloeld; een omschreven werkking in verband van het geheel. Zij heet, meet betrekking tot de staat, ambt. De staats is ambtenorganisatie” (Dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah  organisasi  yang  berkenaan  dengan  berbagai  fungsi.  Yang  dimaksud  dengan  fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan). “Een ambt is een instituut met eigen werkkring waaraan bij de instelling duurzaam en welomschreven taak en bevoegdheden zijn verleend” (jabatan  adalah  suatu  lembaga  dengan  lingkup  pekerjaan  sendiri  yang  dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang). 1
Menurut  Bagir  Manan,  jabatan  adalah  lingkungan  pekerjaan  tetap  yang  berisi  fungsi- fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara  berisi  berbagai  jabatan  atau  lingkungan  kerja  tetap  dengan  berbagai  fungsi  untuk mencapai  tujuan  negara.  Dengan  kata  lain,  jabatan  adalah  suatu  lingkungan  pekerjaan  tetap ( kring  van  vaste  werkzaamheden )  yang  diadakan  dan  dilakukan  guna  kepentingan  negara. Jabatan  itu  bersifat  tetap,  sementara  pemegang  jabatan  ( ambtsdrager )  dapat  berganti-ganti. F.C.M.A.  Michiels  mengatakan, “het ambt blijft, de ambtsdragers wisselen (als gevolg van verkiezingan of benoeming)” yakni jabatan itu tetap, para pejabat berganti-ganti (sebagai akibat pemilihan  atau  pengangkatan),  sebagai  contoh,  jabatan  Presiden,  Wakil  Presiden,  Menteri, Gubernur,  dan  lain-lain,  relatif  bersifat  tetap,  sementara  pemegang  jabatan  atau  pejabatnya sudah berganti-ganti. 2
Kepada  setiap  pemegang  jabatan  atau  pejabatnya  diberikan  wewenang  oleh  peraturan perundang-undangan,  di  mana  pada  wewenang  tersebut  melekat  hak  dan  kewajiban  dalam menjalankan  fungsi-fungsi  publik.  Suatua  jabatan,  baru  dapat  berjalan  apabila  fungsinya dijalakan,  untuk  berjalannya  fungsi  tersebut  maka  jabatan  harus  di  isi  oleh  individu  atau manusia yang di pilih dari warga negara dengan mekanisme yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
Bagir  Manan  menyebutkan  bahwa  wewenang  dalam  bahasa  hukum  tidaklah  sama dengan  kekuasaan  ( macht ).  Kekusaan  hanya  menggambarkan  hak  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat. Adapun, wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban ( rechten en  plichten ).  Dalam  kaitan  dengan  proses  penyelenggaraan  pemeritahan,  hak  mengandung pengertian  kekuasaan  untuk  mengatur  sendiri  ( zelfregelen )  dan  mengelola  sendiri ( zelfbestuuren ),  sedangkan  kewajiban  berarti  kekuasaan  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  sebagaimana  mestinya.  Dengan  demikian,  substansi  dari  wewenang pemerintahan  ialah  kemampuan  untuk  melakukan  tindakan  atau  perbuatan  hukum pemerintahan ( het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen ). 3
Meskipun  jabatan  pemerintahan  ini  dilekati  dengan  hak  dan  kewajiban  atau  diberi wewenang  untuk  melakukan  tindakan  hukum,  namun  jabatan  tidak  dapat  bertindak  sendiri. Jabatan  hanyalah  fiksi.  Perbuatan  hukum  jabatan  dilakukan  melalui  perwakilan ( vertegenwoordiging ),  yaitu  pejabat  ( ambtsdrager ).  Pejabat  bertindak  untuk  dan  atas  nama jabatan.  Menurut  E.  Utrecht,  oleh  karena  diwakili  pejabat,  maka  jabatan  itu  berjalan.  Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya. 4
1 Ridwan HR, 2019, Hukum Administrasi Negara , RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 70-71.
2 Ibid , hlm. 71.
3 Aminuddin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan , Kencana, Jakarta, hlm. 103.
4 Ridwan HR, op. cit ., hlm. 76.
P.  Nicolai  dan  kawan-kawan  menyebutkan  bahwa: “Een  bevoegdheid  die  aan  een bestuursorgan  is  toesgekend,  moet  door  mensen  (reele  personen)  worden  uitgoefend.  De handen en voeten ven het bestuursorgaan zijn de handen en voeten van degene (n) die is/zijn aangewezen om de functie van orgaan uit te oefenen: de ambtsdrager (s) , (Kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran organ pemerintahan adalah tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut, yaitu para pejabat). Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan tugas dan  wewenang,  karena  pejabat  tidak  ”memiliki”  wewenang.  Yang  dimiliki  dan  dilekati wewenang  adalah  jabatan. 5 Antara  jabatan  dengan  pejabat  memiliki  hubungan  yang  erat, namun diantara keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah dan diatur dengan hukum yang berbeda. 6
Mengacu  pada  beberapa  pandangan  ahli  di  atas,  maka  Presiden  dan  Wakil  Presiden merupakan suatu jabatan yang dilekatkan suatu wewenang pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahan dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum publik, di mana subjek hukum publik  ini  sebagai  pemegang  hak  dan  kewajiban  dalam  kaitannya  dengan  proses penyelenggaraan  negara  atau  pemerintahan.  Dengan  demikian,  hak  dan  kewajiban  seorang Presiden  dan  Wakil  Presiden  melekat  padanya  dalam  kedudukannya  sebagai  subjek  hukum publik yang melaksanakan fungsi publik, sedang hak dan kewajibannya sebagai warga negara melekat pada dirinya dalam kedudukannya sebagai individu  atau warga negara sama seperti warga negara lainnya.
Pada seseorang yang mengemban jabatan Presiden dan Wakil Presiden melekat 3 (tiga) unsur, yaitu unsur jabatan, unsur pejabat, dan unsur individu. Unsur jabatan diatur dan tunduk terhadap  Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum  Administrasi  Negara,  unsur  pejabat  diatur  dan tunduk  terhadap  Hukum  Kepegawaian,  dan  unsur  individu  tunduk  terhadap  hukum  lainnya seperti  hukum  keperdataan.  Seorang  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dapat  dibedakan  menjadi dua  kedudukan,  kedudukannya  sebagai  pejabat  dan  kedudukannya  sebagai  individu  atau pribadi.  Seseorang  sebagai  pejabat  berbeda  dengan  individu  lainnya,  sedangkan  seseorang sebagai individu atau pribadi mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana individu atau pribadi lainnya berdasarkan prinsip non diskriminasi.
Apabila  dihubungkan  dengan  formulasi  “penghinaan  atau  penyerangan  terhadap Presiden dan Wakil Presiden” yang menjadi salah satu ketentuan dalam Rancangan Undang- Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), maka formulasi tersebut tidaklah  tepat,  sebab  frasa  “penghinaan  atau  penyerangan”  tidak  dapat  dilekatkan  kepada jabatan dari seorang Presiden atau Wakil Presiden. Frasa “penghinaan atau penyerangan” harus dilekatkan  pada  diri  seseorang  tersebut  dalam  kedudukannya  sebagai  individu  atau  warga negara.  Selain  itu  dalam  RUU  KUHP  ketentuan  mengenai  “penghinaan  atau  penyerangan terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden”  dikategorikan  sebagai  ketentuan  Pasal  penyerangan harkat  dan  martabat  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  di  mana  hal  tersebut  tentu  menimbulkan persoalan, dikarenakan harkat dan martabat itu melekat pula pada diri atau individu manusia sebagai warga negara bukan melekat pada jabatan.
Jabatan  tidak  memiliki  variabel  moral,  yang  memiliki  variabel  moral  ialah  individu manusianya  atau  dengan  kata  lain  melekat  pada  seorang  penjabat  yang  menduduki  jabatan
5 Ibid , hlm. 76-77.
6 Ibid , hlm. 77.
sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Sebagai contoh, dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa:
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia  sebagai  mahkluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang wajib dihormati, dijunjung tinggi  dan dilindungi oleh negara, hukum,  Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Ketentuan  Pasal  1  Angka  1  di  atas  memberikan  batasan  bahwa  harkat  dan  martabat manusia  itu  harus  diberikan  penghormatan  dan  perlindungan,  yang  pemenuhannya  harus dilakukan salah satunya oleh Pemerintah atau dengan kata lain Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan salah satu subjek hukum publik atau bagian dari Pemerintah yang seharusnya melakukan  pemenuhan  tersebut.  Dengan  demikian,  harkat  dan  martabat  manusia  hanya melekat pada diri atau individu manusianya, bukan melekat pada suatu jabatan tertentu.

## B. KONSTRUKSI  PEMBAHARUAN  PIDANA  MENGENAI  PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 Ayat  3  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  sebagai  negara  hukum,  maka  untuk menjalankan  suatu  negara  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  harus  berdasarkan  hukum. Hukum Pidana di Indonesia tidak bisa diharapkan dengan baik dalam penegakan hukum sesuai hak asasi manusia karena Hukum Pidana Indonesia dibuat pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia,  dan  setelah  Indonesia  merdeka  pada  17  Agustus  1945  tentu  sudah  ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan bangsa. Hukum Pidana Indonesia buatan penjajah  juga  tidak  sesuai  juga  dengan  situasi  politik,  filosofis  dan  sosiologis.  Hal  tersebut merupakan alasan perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 7
Menurut  Sudarto,  sedikitnya  ada  tiga  aalsan  mengapa  perlu  segera  dilakukan  suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu: 8
1. Alasan Politik.
Negara Indonesia yang telah merdeka sudah sewajarnya mempunyai Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri (Nasional). Hal tersebut dipandang sebagai simbol  dan  merupakan  suatu  kebanggaan  negara  yang  telah  merdeka  dari  jerat penjajahan politik. Sebaliknya, KUHP dari negara lain dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP tersebut. Dengan demikian, dari sudut politik,  sudah  waktunya  bagi  negara  untuk  mempunyai  KUHP  Nasional  sendiri sebagai identitas politik dari sebuah negara yang merdeka.
2. Alasan Sosiologis.
Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa  di  mana  hukum  itu  berkembang.  Ini  berarti  bahwa  nilai-nilai  sosial  dan kebudayaan  dari  bangsa  itu  mendapat  tempat  dalam  pengaturan  di  bidang  hukum pidana.  Ukuran  untuk  mengkriminalisasikan  suatu  perbuatan  tergantung  dari  nilai- nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat, atau sebaliknya. Beberapa ketentuan dalam KUHP saat ini  dianggap  tidak  dapat  mengakomodir  kebutuhan  bangsa  Indonesia  dalam pelaksanaan  hukum  pidana,  sehingga  urgensi  dilakukannya  pembaharuan  hukum
7 Monang Siahaan, 2016, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, 2016, PT. Gramedia, Jakarta, Hal. 1.
8 Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Prenada Madia Group, Jakarta. Hal. 7-8.
pidana  antara  lain  sebagai  upaya  untuk  mengejawantahkan  nilai-nilai  sosiologis tentang suatu aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan kebutuhan bangsa.
3. Alasan praktik.
Sehari-hari  untuk  pembaharuan  hukum  pidana  adalah  karena  teks  resmi  KUHP adalah teks yang ditulis dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum selama ini dalam KUHP  disusun  oleh  Moeljatno,  R.  Soesilo,  R.  Trisna,  dan  lain-lain  merupakan terjemahan belaka. Terjemahan “partikelir” dan bukan pula terjemahan resmi yang disahkan  oleh  suatu  undang-undang.  Apabila  kita  hendak  menerapkan  KUHP  itu secara tepat orang atau rakyat Indonesia harus mengerti bahasa belanda. Kiranya hal ini  tidak  mungkin  untuk  diharapkan  lagi  dari  bangsa  yang  sudah  merdeka  dan mempunyai  bahasa  nasionalnya  sendiri.  Dari  sudut  ini,  KUHP  yang  ada  sekarang, jelas harus diganti dengan KUHP nasional.
Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mewujudkan adanya KUHP Nasional, yaitu pada  tahun  1970  Pemerintah  merancang  RKUHP  yang  dipimpin  oleh  Prof.  Sudarto  dan beberapa guru besar hukum pidana lainnya. Namun pada saat pembahasan di DPR, rancangan yang  diharapkan  menjadi  KUHP  Nasional  tersebut  tidak  terwujud.  Pada  Tahun  2004, pemerintah dibawah pimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk lagi tim  perancang  KUHP  Nasional  di  bawah  pimpinan  Prof.  Dr.  Muladi,  S.H.  Delapan  tahun berselang pada tahun 2012, RKUHP baru diserahkan oleh SBY ke DPR untuk dibahas. Periode legislatif/DPR  tahun  2014-2019  menyepakati  draf  RKUHP  dalam  pengambilan  keputusan tingkat  pertama.  Namun  timbul  reaksi  gelombang  protes  dari  masyarakat  maupun  dari  para penggiat hukum terhadap sejumlah pasal dalam RKUHP. Pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP menjadi KUHP Nasional pada bulan september 2019 untuk ditinjau kembali pasal-pasal yang bermasalah. Pembahasan secara resmi dilakukan oleh DPR pada tahun 2020.
Menurut penulis  salah satu  pasal  yang bermasalah atau krusial  adalah mengenai  pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat di dalam Pasal 218 dan 220 RKUHP. Adapun bunyi Pasal 218 RKUHP Tahun 2019 yaitu:
Pasal 218:
(1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri  Presiden  atau  Wakil  Presiden  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Tidak  merupakan  penyerangan  kehormatan  atau  harkat  dan  martabat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  jika  perbuatan  dilakukan  untuk  kepentingan  umum  atau pembelaan diri.
Pasal 219
Setiap  Orang  yang  menyiarkan,  mempertunjukkan,  atau  menempelkan  tulisan  atau gambar  sehingga  terlihat  oleh  umum,  memperdengarkan  rekaman  sehingga  terdengar oleh  umum,  atau  menyebarluaskan  dengan  sarana  teknologi  informasi  yang  berisi penyerangan  kehormatan  atau  harkat  dan  martabat  terhadap  Presiden  atau  Wakil Presiden  dengan  maksud  agar  isinya  diketahui  atau  lebih  diketahui  umum  dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Pasal 220
(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Penjelasan  Pasal  218  ayat  1  menjelaskan  yang  dimaksud  dengan    penyerangan  harkat dan  martabat  Presiden  dan  Wakil  Presiden  pada  dasarnya  merupakan  penghinaan  yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan pada hakikatnya  merupakan  perbuatan  yang  tercela  dilihat  dari  aspek  moral,  agama,  nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM.
Melihat  latar  belakang  sebelumnya  tentang  pasal  penghinaan  terhadap  presiden  dan wakil  presiden  yang  termuat  dalam  Pasal  134,  136  bis  dan  137  KUHP  mengalami  proses judicial  review  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  013-022/PUU-IV/2006. Beberapa poin pertimbangan dalam putusan tersebut yang melatar belakangi pasal penghinaan prsiden dan wakil presiden dalam KUHP tersebut dihapus, yaitu: 9
1. Pendapat Para Ahli:
a. Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H., M.A. berpendapat bahwa bertalian dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana maka perlu diingat Pasal V Oendang- Oendang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan toets steen (batu penguji) tentang relevansi  dan  raison  d’etre  pasal-pasal  KUHPidana.  Pasal  V  Oendang-Oendang Nomor  1  Tahun  1946  dimaksud  menyatakan,  “Peraturan  hukum  pidana  yang seluruhnya  atau  sebagian  sekarang  tidak  dapat  dijalankan,  atau  bertentangan dengan  kedudukan  Republik  Indonesia  sebagai  negara  merdeka,  atau  tidak mempunyai  arti  lagi,  harus  dianggap  seluruhnya  atau  sebagian  sementara  tidak berlaku.”  Ahli  memandang  bahwa  Pasal  134,  Pasal  136  bis,  dan  Pasal  137 KUHPidana dalam era demokrasi  reformasi  tidak lagi relevan dan hilang raison d’etre-nya.  Dikatakan,  dewasa  ini  harus  diingatkan  kembali  dan diimplementasikan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya Ahli menyatakan, “Perlu dibedakan antara kritik dan pencemaran nama baik, fitnah serta penghinaan. Demokrasi  bisa  berfungsi  manakala  diimbangi  reformasi.  Tanpa  reformasi, demokrasi akan menjadi ‘huruf mati’”;
b. Prof.  Mardjono  Reksodiputro,  S.H.,  M.A,  berpendapat  bahwa  dalam  hal penegakan Pasal 134 KUHPidana dan Pasal 136 bis KUHPidana, arti penghinaan harus  mempergunakan  pengertian  yang  berkembang  dalam  masyarakat  tentang Pasal  310-321  KUHPidana  (mutatis  mutandis).  Dengan  mempertimbangkan perkembangan  nilai-nilai  sosial  dasar  (fundamental  social  values)  dalam masyarakat  demokratik  yang  modern,  maka  delik  penghinaan  tidak  boleh  lagi digunakan  untuk  menghambat  kritik  dan  protes  terhadap  kebijakan  pemerintah (pusat  dan  daerah),  maupun  pejabat-pejabat  pemerintah  (pusat  dan  daerah). Menurut Ahli, tidak perlu lagi ada delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil  Presiden,  dan  cukup  dengan  adanya  Pasal  310-321  KUHPidana.  Ahli Mardjono  Reksodiputro  menegaskan  bahwa  dalam  suatu  negara  republik,  maka kepentingan  negara  tidak  dapat  dikaitkan  dengan  pribadi  Presiden  (dan  Wakil Presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi Raja dalam suatu negara kerajaan. Ahli  Prof.  Dr.  Mardjono  Reksodiputro  yang  mengutip  pendapat  Cleiren  bahwa, menurut sejarahnya, ketentuan dalam Pasal 134 KUHP adalah dimaksudkan untuk
9 Putusan Mahkamah Konstitusi No.013/PUU-IV/2006, tanggal 10 Oktober 2006. Hlm.58-61.
melindungi  martabat  Raja  dan  oleh  karena  itu  tidak  dirumuskan  sebagai  delik aduan melainkan sebagai delik biasa. Alasannya, karena “... martabat Raja tidak membenarkan  pribadi  Raja  bertindak  sebagai  pengadu  ( aanklager )”  dan  bahwa “...pribadi  Raja  begitu  dekat  terkait  ( verweren )  dengan  kepentingan  negara ( staatsbelang ), sehingga martabat raja memerlukan perlindungan khusus”.Menurut Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro, inilah alasan adanya bab dan pasal khusus untuk penghinaan terhadap Raja.
c. Prof.  Dr.  Andi  Hamzah,  S.H,  menerangkan  bahwa  KUHPidana  adalah  cermin peradaban  suatu  bangsa,  maka  apakah  suatu  bangsa  mengizinkan  adanya penghinaan terhadap kepala negaranya dapat  dilihat dari ada tidaknya ketentuan norma dalam KUHPidana.
Menurut  Ahli,  persoalannya  bukan  pada  normanya,  tetapi  lebih  pada  penerapan norma  tersebut  oleh  Jaksa.  Dalam  KUHPidana  kita  dianut  asas  oportunitas, sehingga  apakah  mau  dituntut  atau  tidak  terserah  Jaksa,  juga  apakah  yang dilakukan seseorang itu merupakan penghinaan atau kritik adalah wewenang Jaksa atau Hakim peradilan pidana, bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H selanjutnya menyatakan, ”Tidak apa-apa kalau Pasal 134 KUHPidana dihapuskan, yang berarti masih bisa dihukum karena ada Pasal 310 KUHPidana  tetapi  harus  diingat  bahwa  dalam  Pasal  310  KUHPidana  itu hukumannya lebih ringan dan merupakan delik aduan”;
2. Pendapat/pertimbangan Mahkamah Konstitusi
a. Menimbang  bahwa  ketika  permohonan  pengujian  para  Pemohon  terhadap  Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana diajukan, telah terjadi (dan berlaku mengikat)  perubahan  ketiga  UUD  1945.  Pasal  1  Ayat  (2)  UUD  1945  berbunyi, ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan atau sovereignty berada pada rakyat dan bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat  diberikan  privilege  yang  menyebabkannya  memperoleh  kedudukan  dan perlakuan  sebagai  manusia  secara  substantif  martabatnya  berbeda  di  hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah  boleh  mendapatkan  perlakuan  privilege  hukum  secara  diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural  dalam  rangka mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;
b. Menimbang  bahwa  Pasal  134,  Pasal  136  bis,  dan  Pasal  137  KUHPidana  bisa menimbulkan ketidakpastian hukum ( rechtsonzekerheid ) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan  terhadap  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.  Hal  dimaksud  secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945;
c. Menimbang  bahwa  Pasal  134,  Pasal  136  bis,  dan  Pasal  137  KUHPidana berpeluang  pula  menghambat  hak  atas  kebebasan  menyatakan  pikiran  dengan
lisan,  tulisan  dan  ekspresi  sikap  tatkala  ketiga  pasal  pidana  dimaksud  selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;
d. Menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil  Presiden  menurut  hukum  seharusnya  diberlakukan  Pasal  310  -  Pasal  321 KUHPidana  manakala  penghinaan  ( beleediging )  ditujukan  dalam  kualitas pribadinya,  dan  Pasal  207  KUHPidana  dalam  hal  penghinaan  ditujukan  kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat ( als ambtsdrager );
e. Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 KUHPidana bagi delik penghinaan  terhadap  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  sebagaimana  halnya dengan  penghinaan  terhadap  penguasa  atau  badan  publik  ( gestelde  macht  of openbaar  lichaam )  lainnya,  memang  seharusnya  penuntutan  terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan ( bij klacht ). Di beberapa negara antara lain Jepang, penghinaan terhadap Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri, atau ahli waris kekaisaran hanya  dapat  dituntut  atas  dasar  pengaduan.  Article  232  (2)  The  Penal  Code  of Japan  menentukan  bahwa  Perdana  Menteri  akan  membuatkan  pengaduan  atas nama Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri guna pengajuan penuntutan, dan apabila penghinaan dimaksud dilakukan terhadap seorang raja atau presiden suatu negeri asing, maka wakil negeri yang berkepentingan itu yang akan membuat pengaduan atas namanya. Penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUHPidana oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan  pertimbangan  Mahkamah  mengenai  Pasal  134,  Pasal  136  bis,  dan  Pasal 137 KUHPidana tersebut di atas;
f. Menimbang bahwa selain itu, keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana  juga  akan  dapat  menjadi  ganjalan  dan/atau  hambatan  bagi kemungkinan  untuk  mengklarifikasi  apakah  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 yang  berbunyi,  ”Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diberhentikan  dalam masa  jabatannya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  Dewan Perwakilan  Rakyat,  baik  apabila  terbukti  telah  melakukan  pelanggaran  hukum berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden”,  karena  upaya-upaya  melakukan klarifikasi  tersebut  dapat  ditafsirkan  sebagai  penghinaan  terhadap  Presiden  dan Wakil Presiden.
g. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan  Pasal  137  yang  menegasi  prinsip  persamaan  di  depan  hukum,  mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip  kepastian  hukum.  Sehingga,  dalam  RUU  KUHPidana  yang  merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial  juga harus tidak lagi  memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal
137 KUHPidana. Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling  lama  enam  tahun  penjara  dapat  dipergunakan  untuk  menghambat  proses demokrasi  khususnya  akses  bagi  jabatan-jabatan  publik  yang  mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Formulasi  ketentuan  mengenai  “penghinaan  atau  penyerangan  terhadap  Presiden  dan Wakil Presiden” yang menjadi salah satu ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUU  KUHP)tersebut  tidaklah  tepat,  sebab  frasa “penghinaan atau penyerangan” tidak dapat dilekatkan kepada jabatan dari seorang Presiden atau  Wakil  Presiden.  Frasa  “penghinaan  atau  penyerangan”  harus  dilekatkan  pada  diri seseorang  tersebut  dalam  kedudukannya  sebagai  individu  atau  warga  negara.  Jabatan  tidak memiliki variable moral, yang memiliki variable moral ialah individu manusianya atau dengan kata lain melekat pada seorang penjabat yang menduduki jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Frasa  “menyerang  kehormatan  atau  harkat  dan  martabat  diri…….”  seperti  yang diuraikan  dalam  dalam  penjelasan  Pasal  218  ayat  (1),  mempunyai  kesamaan  makna  dengan delik  penghinaan.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  013-022/PUU-IV/2006,  yang didalamnya  memuat  beberapa  poin  pertimbangan  dari  para  saksi  ahli  dan  para  Hakim Konstitusi yang menurut penulis harus dijadikan bahan rujukan dalam memutuskan perlu atau tidaknya pasal penyerangan harkat dan martabat Prsiden dan Wakil Presiden tersebut, dalam hal  ini  penulis  berpendapat  untuk  tidak  lagi  menggunakan  pasal  yang  sama  atau  serupa pemaknaanya  dalam  RKUHP.  Pertimbangan  lainnya  untuk  tidak  mencantumkan  pasal penyerangan harkat dan martabat Prsiden dan Wakil Presiden tersebut, bahwa RKUHP harus betul-betul  meninggalkan  ruhiyah  substansi  yang  didalamnya  masih  terkandung  warisan kolonial Belanda sebagai bentuk dari upaya Pembaharuan KUHP Nasional.

## SARAN
Substansi delik penyerangan harkat dan martabat Prsiden dan Wakil Presiden masih bisa dimaknai dan di akomodir di dalam Pasal 439 RKUHP mengenai delik penghinaan. Memaknai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan  pemerintah  tanpa  ada  kecualinya,  hal  ini  berarti  tidak  perlu  ada  pemberian  kedudukan hukum  yang  lebih  tinggi  atau  yang  lebih  khusus  atau  yang  istimewa  kepada  seseorang, golongan atau sekumpulan warga negara atau golongan sedemikian rupa, sehingga orang atau golongan  tersebut  menjadi  tidak  tersentuh  oleh  suatu  ketentuan  hukum  atau  sebaliknya diperlakukan  secara  istimewa  apabila  yang  bersangkutan  mempunyai  kedudukan  tertentu. Dengan demikian pasal-pasal penyerangan harkat dan martabat yang berlaku kepada presiden dan wakil presiden haruslah sama dengan pasal-pasal yang berlaku untuk warga negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Ridwan HR, 2019. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Aminuddin Ilmar, 2014. Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Kencana.
Tundjung Herning Sitabuana, 2020. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press. Monang Siahaan, 2016. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, 2016, Jakarta: PT. Gramedia. Barda Nawawi Arief, 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Prenada Madia Group.

## SUMBER LAIN:
Putusan Mahkamah Konstitusi No.013/PUU-IV/2006, tanggal 10 Oktober 2006.