## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received:  2021-04-15 Accepted: 2021-05-04
Published: 2021-09-01

## PANDANGAN ASPEK HUKUM TERHADAP PERANAN DAN EFEKTIVITAS FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN
Fira Amalia Sugianto Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang, Indonesia firaamaliasugianto@gmail.com
Rani Apriani Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang, Indonesia rani88_fhunsika@yahoo.com
Abstrak: Indonesia  memiliki  beberapa  lembaga  jaminan,  diantaranya  fidusia.  Fidusia  dalam  hukum positif di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting, yang telah puluhan tahun bekerja untuk masyarakat  sebagai  lembaga  jaminan  serta  kalangan  ahli  hukum  pun  telah  dikenal  baik.  Lembaga jamianan  telah  menjadi  keperluan  dan    dapat  memenuhi  keperluan  masyarakat  walaupun  sudah menjadi  perundang-undangan  secara  baku.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  agar  diketahui  pandangan aspek hukum terhadap peranan dan efektivitas fidusia sebagai lembaga jaminan. Pada penulisan ini disusun  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  kesimpulannya  adalah  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999,  membuktikan  bahwa    peranan  penting  lembaga  jaminan fidusia  dalam  perihal  keabsahan  daripada  kegiatan  kredit  antara  pihak  nasabah  dan  perbangkan. Dimana nasabah harus terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM sebelum melakukan pinjaman. Serta  dilihat  pula  peranan  dan  efektivitas  fidusia  sebagai  lembaga  jaminan  ini  cukup  meningkatkan perekonomian Indonesia.

## Kata Kunci: Hukum, Lembaga Jaminan, Fidusia
Abstract: Indonesia has several guarantee institutions, including fiduciary. Fiduciary in positive law in Indonesia has a very important role, which has worked for the community for decades as a guarantee institution and legal experts are well known. The security institution has become a necessity and can meet  the  needs  of  the  community  even  though  it  has  become  a  standard  law.  The  purpose  of  this research  is  to  know  the  legal  aspect  view  of  the  role  and  effectiveness  of  fiduciary  as  a  guarantee institution. In this paper compiled using normative juridical research methods. The conclusion results are  based  on  Law  Number  42  of  1999,  proving  that  the  important  role  of  fiduciary  guarantee institutions  in  matters  of  validity  of  credit  activities  between  the  customer  and  the  bank.  Where  the customer  must  be  registered  with  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  before  making  a  loan.  As well  as  seeing  the  role  and  effectiveness  of  fiduciary  as  a  guarantee  institution  this  is  sufficient  to improve the Indonesian economy.
Keywords: Law, Guarantee Institution, Fiduciary

## PENDAHULUAN
Hak  kebendaan  pada  hukum perdata  bersifat  sebagai  jaminan dan khususnya menjadi objek hukum  jaminan.  Di  dalam  hukum perikatan  jaminan,  jaminan  dikenal sebagai  jaminan  mempunyai  sifat accesoir , yaitu kesepakatan
tambahan yang dilaksanakan mencadangkan  wanprestasi  yang disepakati  dalam  agunan  pokok, dan  disebabkan  karena  mempunyai sifat dwingen  recht hingga  hukum jaminan yang menata hal-hal utama dari  kesepakatan accesoir sanggup menjamin  kejelasan  atas  terjadinya wanprestasi.
Di dalam hukum jaminan kepastian hukum
umumnya memberikan  aturan  mengenai  hal- hal  yang  berhubungan  dengan kesepakatan accesoir. Hal  tersebut turut memastikan kepada
terbentuknya goals angsuran sebagai  perjanjian  pokok,  yang diperlukan  oleh  pemeberi  pinjaman dalam  memberikan  pinjaman  kredit tergantung  pada  proteksi  hukum atas  hak  hak  nya  sebagai  pemberi pinjaman.
Pada  saat  sesuatu  barang  atau benda kepunyaan peminjam dijadikan  jaminan  kredit,    oleh karena  itu  perjanjian  pengikatan jaminan  atau  pembebanan jaminan menjadi pengikatnya. Perjanjian kredit  menjadi  perjanjian  pokok dalam  pembebanan  jaminan  yang mempunyai  sifat  sebagai  perjanjian tambahan.  Dan  perjanjian  kredit  ini tidak  akan  terjadi  tanpa  perjanjian pengikatan jaminan.
Jaminan  berperan  memberikan rasa  aman  kepada  pemberi  dana atas angsuran yang akan diserahkan. Jaminan ialah suatu hal utaman  dalam  memuntuk  serta melakukan  perjanjian  kredit,  dan untuk  mencegah  kepentingan  para pihak  terutama  pemberi  pinjaman. Jaminan  pinjaman  yang  umum dipakai  dalam  sesuatu  perjanjian kredit,  biasanya jaminan  kredit perbankan dibagi menjadi 3 kelompok yakni:
1.  Benda  bergerak  merupakan barang  yang  dapat  beralih ataupun  dapat  bergerak  ke berbagai  tempat.  Bersumber pada Undang - Undang
Nomor 42 Tahun 1999, benda  bergerak  terdiri  atas yang  berbentuk  serta  tidak
berbentuk:
a.  Barang  bergerak  yang berbentuk merupakan barang yang dapat diamati  keberadaannya. Misalnya : perhiasan, alat transportasi bermotor, perkakas rumah, alat transportasi,  udara  dan lainnya.
b.  Benda bergerak yang
tidak berbentuk
merupakan benda itu tidak  mempunyai  wujud fisik  yang  dapat  diamati, misalnya:  saham,  surat pinjaman,  tagihan  dan lainnya.
2.  Benda  tidak  bergerak  dapat berbentuk tanah atau barang- barang  yang  berhubungan dengan tanah semacam tempat  bermukin,  bangunan,
gudang, penginapan dan sebagainya.
3.  Jaminan  pribadi  ( personal
guaranty ) dan jaminan industri atau perusahaan ( company atau corporate atau guaranty ). [ 1 ]
Apabila  sesuatu  barang  hendak digunakan  ikatan    sebagai  jaminan angsuran atau kredit, oleh karena itu pembebanan ataupun pengikatannya  hendak  amat  terkait
kepada  tipe  bendanya.  Bila  barang tidak  bergerak,  seperti  tanah  maka pengikatannya  bersumber  pada  hak kewajiban. Sebaliknya pada Undang –  Undang  Nomor  42  Tahun  1999 apabila barangnya bergerak pengikatannya menggunakan fidusia. Pada aktivitas perbankan, jaminan  fidusia  selaku  lembaga jaminan  atas  barang  bergerak, jaminan kebendaan sangatlah banyak  dipakai  oleh  bank. [ 2 ] Dalam Undang  -  Undang  Nomor  42  Tahun 1999, selaku lembaga jaminan yang memberikan  proteksi  hukum  pelaku perbangkan  kredit  baik  itu  kreditur ataupun debitur. [ 3 ]
Hukum jaminan
telah memberikan preferensi lembaga jaminan  yang  dapat  diseleksi  untuk mengakomodasi  kepentingan  serta keperluan para pihak, hukum
Jaminan  yang  sudah  mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sosial, akan tetapi walaupun  begitu  di  dalam  praktek dikenal  ada  masalah  yang  muncul darinya,  sehingga  lembaga  jaminan sebagai salah satu hasil pelaksanaan  hukum  belum  dapat
memberikan  kejelasan  khususnya proteksi hukum untuk kreditur.
Fidusia merupakan Suatu lembaga  jaminan  yang  diketahui dalam  institusi  pemberi  jaminan yang  telah  diatur  secara  khusus dalam  Undang  -  Undang  Nomor  42 Tahun  1999  mengenai  Lembaga Fidusia.  Bersumber  pada  ketetapan
Pasal  1  ayat  2  Undang  -  Undang Nomor  42  Tahun  1999  dimaksud sebagai  hak  agunan  atau  jaminan atas barang bergerak. Hak tersebut, baik  yang  berbentuk  ataupun  yang tidak berbentuk serta barang bergerak. Dan khusunya yang dapat  dibebani  Hak  Kewajiban begitu  seperti  gedun  juga    tertera dalam  Undang  -  Undang  Nomor  4
Tahun 1996 mengenai Hak Kewajiban yang tetap terletak dalam kewenangan pemberi fidusia, sebagai  jaminan  untuk  pelunasan pinjaman  khusus,  yang  mempunyai peran    yang  diprioritaskan  pada akseptor  fidusia  kepada  kreditur yang lain.
POKOK PERMASALAHAN
Permasalahan  sebagaimana  di atas  ini  menurut  penulis  menarik untuk  dikaji  ke  dalam  sebuah penelitian dengan
pokok permasalahan yakni bagaimana Pandangan Aspek Hukum Terhadap Peranan  dan  bagaimana  Efektivitas Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan.

## METODE PENELITIAN
Riset  pada  penyusunan  ini disusun menggunakan teknik yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan  perundang-  undangan, serta  transendental,  oleh  sebab  itu maka sebagian sumber materi hukum primer ialah peraturan perundang-undangan  yang  legal dengan  objek  amatan  khususnya Undang  -  Undang  Nomor  42  Tahun 1999  mengenai  Jaminan  Fidusia yang ditambah dengan materi hukum inferior dalam bentuk literatur-literatur  yang  mempunyai uraian  yang  berhubungan  secara transendental  dan  teoritis  dengan objek  amatan.  Serta  menelaah sumber materi hukum menggunakan materi hukum inferior [ 4 ] ialah materi- materi
hukum  yang  menjelaskan  uraian perihal  materi  hukum  pokok  perihal buku-  buku,  jurnal  atau  karya  tulis ilmiah ataupun website internet.
Tata  cara  pengumpulan  materi teori  hukum  dengan  memakai  tata cara  riset  pustaka  ( library  research ) pencatatan dokumen yang
berhubungan dengan masalah serta materi  hukum,  ialah  sesuatu  tata cara riset yang dipakai dengan cara menelaah    buku  -  buku  literatur, peraturan perundangan,  pula  materi -  materi  kuliah  yang  digunakan dalam  ulasan  ini  guna  menunjang materi teori utama dalam penyusunan ini.
Morris  L.  Cohen  and  Kent  C.
Olson menerangkan tentang penelitian  hukum  yaitu [ 5 ] : “legal reaserch  is  an  essential  component of legal practice.  It is the process of finding  the  law  that  governs  an activity and materials that explain or analyze that law” maksudnya apabila riset hukum yang bersumber pada  kaidah  peraturan  perundang- undangan  secara  penerapannya dan  pelaksanaannya  adalah  seuatu hal yang penting.
Riset  ini  dilaksanakan  untuk meneliti  apakah  hasil  implementasi dari kejadian hukum yang ada pada masyarakat  menggunakan  hukum normatif yang ada saat ini. [ 6 ]

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pandangan Aspek Hukum Terhadap Peranan Fidusia
Sebagai Lembaga Jaminan.
Fidusia  bersumber  dari  kata fides atau fiduciair yang  berarti kepercayaan, yakni penyerahan hak kepunyaan  atau  kepemilikan  atas barang  dengan  cara  kepercayan selaku  jaminan  untuk  pembayaran piutang  penagih.  Istilah  lain  dari fidusia  adalah  FEO  atau Fiduciare Eigendom  Overdracht .  Pengalihan hak  kepunyaan  atas  barang  atau benda  ini  hanya  sebagai  jaminan bagi pembayaran pinjaman tertentu, yang mana berperan kepada akseptor  fidusia  (penagih)  kepada para pemberi kredit yang lain. [ 7 ]
Kemudian, untuk dapat
mengajukan  Fidusia,  ada  beberapa persyaratan  yang  harus  dipenuhi, sebagai berikut:
1. Permohonan pendaftaran
diajukan  kepada  menteri
hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia melalui  kantor  pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia secara tertulis dalam bahasa indonesia  oleh  penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan pernayataan pendaftaran  jaminan  fidusia dan  mengisi  formulir  yang berbentuk dan isinya ditetapkan dengan Lampiran I Keputusan Menteri Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-UM.01.06 Tahun 2000 yang memuat : 2. identitas  pihak  pemberi  dan penerima yang meliputi: nama lengkap, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat  dan  tanggal  lahir, jenis kelamin, status
perkawinan, pekerjaan.
3. tanggal  dan  nomor  akta jaminan  fidusia,  nama  dan tempat  kedudukan  notaris yang  memuat  akta  jaminan fidusia.
4. data  perjanjian  pokok  yaitu mengenai macam perjanjian dan  utang  yang  dijamin dengan fidusia.
5. uraian mengenai banda yang  menjadi  objek  jaminan
fidusia, yaitu:
a. identitas benda tersebut.
b. penjelasan  surat  bukti kepemilikan, khusus untuk  benda  inventory  : jenis, merk, kualitas benda.
c.  Nilai  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia.
d. nilai  benda  yang  menjadi objek jaminan fidusia.
e. nilai  benda  yang  menjadi objek jaminan fidusia.
f.  salinan akta notaris
tentang pembebanan jaminan fidusia.
g. surat kuasa/surat
pendelegasian  wewenag untuk mendaftarkan;
h. bukti  pembayaran  biaya pendaftaran:
i.  nilai  penjaminan  sampai dengan Rp. 50 juta  = Rp. 25.000,-
j.  nilai  penjaminan  di  atas Rp.  50  juta    =  Rp.
50.000.-
Dalam sejarahnya pada penduduk  Romawi,  fidussia  telah dikenal  sebagai  lembaga  jaminan, hal ini berkembang dari berawal dari hukum kebiasaan. Dan berdasarkan
sejarahnya
pula yurisprudensi mengatur  lembaga  jaminan  ini  dan sudah mendapatkan pengakuan dalam  Hukum.  Fidusia  tumbuh  dan berkembang  dalam  hukum civil  law yang  pada  awalnya  berasal  dari sistem perdata barat.
Fidusia selaku lembaga jaminan ialah lembaga dibuat untuk melengkapi  kelemahan-kelemahan yang  ada  dalam  lembaga  jaminan lainnya,  bersumber  pada  sejarah dapat  dimengerti  jika  fidusia  sudah lama  dikenal  apalagi  semenjak zaman Romawi, yang berlaku bersumber  pada  hukum  yang  tidak tercatat.  Pertumbuhannya,  terdapat dua  jenis  jaminan  fidusia,  ialah fidusia cum  creditore serta  fidusia cum  amico .  Keduanya  muncul  dari jaminan yang katakan pactum fiduciae yang  setelah  itu  diiringi dengan  penyerahan  hak  ataupun in iure  cessio .  Pertama  ialah  Fiducia cum  creditore yang  berarti  jaminan kepercayaan  yang  diuntuk  dengan penagih,  disebutkan  jika  debitur akan alihkan kepemilikan atas sutau barang pada penagih selaku jaminan  atas  hutangnya  dengan perjanjian  jika penagih  akan alihkan
kembali kepemilikan itu pada debitur bila utangnya telah dibayar lunas. [ 8 ] Kemudian dikenal istilah Fiducia
Cum amico Contracto yang mempunyai arti yaitu janji kepercayaan  yang  dengan  sahabat yang  diketahui  sebagai  jaminan titipan.  Hal  ini  sama  halnya  dengan arti  “ trust ”  ialah  percaya  sama halnya dengan yang diketahui dalam  sistem  hukum  “ Common Law ”.  Lembaga  ini  kerap  dipakai dalam  perihal  seseorang owner sesuatu barang
wajib
melangsungkan  ekspedisi  luar  kota serta  berkaitan  dengan  penitipan barang atau benda itu pada kawannya  dengan  jaminan  jika sahabat itu hendak mengembalikkan kepemilikan
barang atau benda itu bila pemiliknya  sudah  pulang. Fiducia cum  amico  contracto ini  wewenang diberikan pada pihak akseptor namun kepemilikan masih ada pada pemberi pinjaman.
Lembaga jaminan fidusia menjadi  dasar  keperluan  dalam peminjaman  dana  menggunakan jaminan benda yang bergerak, akan tetapi  benda  atau  barang  tersebut
masih  dibutuhkan  untuk  kebutuhan perusahaan atau
melakukan
pekerjaan setiap hari. Apabila ditempuh  dengan  memakai  jaminan gadai maka akan hendak bertentangan pada ketentuan invezitstelling ,  ialah  salah  satu ketentuan agar gadai dianggap legal dimana barang yang dijadikan aguanan  beralih  ke  tangan  sang akseptor  gadai  ataupun  pemegang agunan  sesuai  dengan    Pasal  1152
Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Guna menanggulangi kesulitan  dalam invezitstelling dan menyesuaikan  dengan  kemajuan dan keinginan dalam warga Pengadilan  hukum  menghormati lembaga jaminan ini yang direalisasikan atas kepercayaan pada  penyerahan  barang  yang  di jaminkan,  sedangkan    barang  yang dijaminkan masih dipergunakan oleh peminjam dana.
Pada  hukum  positif  Indonesia, Fidusia  mempunyai  peran  serta andil  yang  amat  berarti,  selaku lembaga  jaminan  yang  telah  lama berbakti  dalam  masyarakat  serta telah  ditahui  golongan  ilmuan  serta ahli hukum. Walaupun telah
tertampung dalam wujud perundang -  undangan    secara  pokok,  tetapi sudah  jadi  keperluan  serta  dapat memenuhi kebutuhan untuk masyarakat.
Pada  awalnya  obyek  fidusia hanya  mencakup  barang –  barang atau  benda  yang  bergerak  saja, akan  tetapi  pada  kemajuannya  juga memandang  kebutuhan  masyarakat akan berartinya modal dalam memperlancar usahanya, maka obyek fidusia mencakup pula barang-  barang  tetap  yang  dapat dijadikan  jaminan  dalam  wujud fidusia  misalnya,  gedung-gedung yang  terdapat  di  atas  tanah  hak sewa,  hak  guna,  atau  di  atas  tanah hak pengurusan yang dalam pelaksanaan  perbankan  telah  dapat diperoleh, baik oleh bank pemerintah  ataupun  bank  swasta yang  kemudian  menjadi  harapan untuk mengoptimalkan perekonomian masyarakat
Indonesia. [ 9 ]
P.  A  Stein  yang  diambil  oleh  H. Salim  dalam  bukunya,  mempunyai pendapat  jika  dengan  terdapatnya beberapa  Arrest  dari  Hooge  Raad yang  membenarkan  terdapatnya
lembaga  fidusia,  sehingga  tidak ragu  mengenai  sahnya  badan  itu dimana  Hooge  Raad  menjelaskan keputusan- keputusan sebagai berikut :
a.  Fidusia tidak berlawanan dengan  ketetapan  Undang  - Undang  tentang gadai sebab disana tidak dilakukan perjanjian gadai; b.  Fidusia tidak bertentang
dengan  ketentuan  Undang  - Undang tentang jaminan dengan untuk  kreditur,  sebab ketetapan  perihal  itu  legal untuk seluruh barang- barang ataun benda bergerak
ataupun  barang  atau  benda tetap  dari  pemberi  jaminan,
sedangkan  fidusia agunanya bukan hak pemberi pinjaman;
c.  Dari  ketetapan  perihal  gadai sama sekali tidak dapat
disimpulkan  terdapatnya  arti pembentuk Hukum jika selaku jaminan hutang hanya dimungkinkan barang –
barang  atau  benda  bergerak yang  tidak  dapat  terletak pada tangan debitur;
d.  Fidusia ialah dasar hak untuk pemindahan  hak  kepunyaan begitu  juga  yang  diartikan dalam  Pasal  639 Burgerlijk Wetboek (Pasal  584  Buku Undang-Undang Hukum
Perdata);
e.  Akan  tetapi,  kemungkinan
pemindahan hak tersebut hanya  dimaksudkan  selaku pemberian  jaminan,  tanpa penyerahan jelas dari barangnya, serta perpindahan  hak  begitu  tidak memberikan  seluruh  akibat- akibat  hukum  begitu  juga yang berlaku pada pemindahan  hak  kepunyaan yang wajar.
Lembaga  Fidusia  bersumber pada Arrest  Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 (BPM - Clynet Arrest) terlahir  di  Indonesia.  Terbentuknya Arrest ini akibat dari dasar konkordansi. Juga dipicu oleh keperluan - keperluan yang menekan dari usahawan- usahawan kecil, trader , orang dagang menengah,  penjual  eceran  yang membutuhkan  sarana  angsuran. Kemajuan  perundang  -  undangan fidusia  berjalan  lambat  saat  itu, sebab  hukum  jaminan  fidusia  baru disahkan tahun 1999 sejalan dengan reformasi.
Di  Indonesia  praktek  fidusia sudah  diketahui  semenjak  zaman Hindia Belanda mengenai ini nampak dari tetapan Hoog Gerechts
Hof (HGH) sejak tanggal 18 Agustus
1932, fidusia diketahui sama dengan  pelaksanaan  hukum  adat saat  itu,    dalam  penduduk  suku Osing  diketahu  telah  memakai perjajian gadai dimana perjanjian itu menggunakan  bagi  hasil  dengan kepemilikan  tanah  masih  dikuasai oleh pemberi gadai. [ 10 ]
Fidusia selaku lembaga jaminan selalu  menghadapi  kemajuan  serta dengan cara efisien banyak diperjanjikan  oleh  warga  walaupun dalam wujud yang berlainan, pemegang  jaminan  diklaim  selaku owner objek  jaminan  sebaliknya penerima jaminan kini hanya dikatahui  selaku  pemegang  jaminan saja  hal itu bersumber pada hukum Romawi.  Pada  awalnya  fidusia hanya  memahami  subjek  jaminan berbentuk  barang  bergerak,  tetapi sekarang secara bersamaan dengan  adanya  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999,  fidusia mengenal  barang  atau  benda  tetap selaku subjek jaminan.
Penafsiran  fidusia  dinyatakan dalam  Undang-Undang  Nomor    42 Tahun  1999  Mengenai  Jaminan Fidusia  Pasal  1  nilai  1, “Bahwa
fidusia  merupakan  pengalihan  hak kepemilikan  sesuatu  barang  atas dasar kepercayaan dengan ketetapan  apabila  barang  yang  hak kepemilikannya  dialihkan  itu  tetap dalam pemegangan pemilik benda . ” [ 11 ]
Sebaliknya  penafsiran  agunan fidusia  ada  dalam  Pasal  1  bagian  2 Undang-Undang  Jaminan  Fidusia yang  menyatakan, “bahwa:  jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun  yang  tidak  berwujud  serta barang  atau  benda  tidak  bergerak khususnya  gedung  atau  bangunan yang  tidak  dapat  dibebani  hak tanggungan  sebagaimana  diartikan dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan  yang  tetap  terletak dalam  kemampuan  pemberi  fidusia, selaku  jaminan  untuk  pelunasan pinjaman khusus, yang memberikan peran  yang  diprioritaskan  pada penerima  fidusia  kepada  penagih yang lain. ”
Menurut A. Hamzah dan Senjun Manulang  seperti  dikutip  oleh  Salim HS, “fidusia  merupakan  Sesuatu metode  pengalihan  hak  kepunyaan
atau  hak  milik  dari  pemiliknya (dalam  agunan  utama)  bersumber pada perjanjian uatang piutang pada kreditur, namun hanya haknya yang diserahkan  saja  secara yuridise- levering dan  hanya  dipunyai  oleh kreditur  secara  keyakinan  saja (selaku  agunan  pinjaman  debitur), sebaliknya barangnya tetap dikuasai oleh  debitur,  namun  bukan  selaku eigenar ataupun  selaku bezitter , melainkan  hanya  selaku detentor ataupun houder dan  atas  nama kreditur- eigenar . ” [ 12 ]
Bersumber pada penafsiran tersebut, fidusia ialah lembaga yang melahirkan  ikatan  hukum  yang  lahir sebab  terdapatnya  pengalihan  hak kepunyaan  atau  hak  milik,  tetapi tidak  diiringi  dengan  perpindahan kewenangan atas benda atau barang, perpindahan kemudian diiringi dengan kepercayaan apabila tujuan  perjanjian  sudah  berhasil tercapai sehingga pihak yang
menyambut pengalihan hendak
mengembalikan kembali objek fidusia  pada  pihak  yang  alihkan, sehingga  dapat  diklaim  akseptor pengalihan  tidak  dapat  disebut selaku eigenar atau bexitter tetapi
hanya  dapat  disebut  selaku houder atau detentor .
Atas  perannya  selaku houder atau detentor tidak  di  ijinkan  untuk memindahtangankan kepemilikan nya  kepada  pihak  lain  melainkan telah menempuh perjanjian sebelumnya.
Perpindahan  pada  umumnya dimulai  dengan  perjanjian  pokok utang  piutang.  Walaupun  begitu dalam pelaksanaannya, objek jaminan  fidusia  bersumber  pada peraturan perundang-undangan terletak di dasar kewenangan pemberi  jaminan,  serta  melihat bahwa subjek jaminan fidusia berbentuk barang atau benda bergerak  maka  bukan  suatu  hal yang  tidak  mungkin  apabila  tidak bisa  dilaksanakan  oleh  peminjam atau nasabah kreditor.

## 2. Efektivitas Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan
Lembaga  fidusia  hanya  berlaku untuk  jaminan  barang  atau  benda bergerak  saja,  sebaliknya  dalam pelaksanaan juga hanya dipelaksanaankan atas barang-
barang atau benda bergerak saja [ 13 ] . Realitas fidusia ini
memanglah  lebih  profitabel  pihak debitur, sebab di sisi lain mendapatkan  modal  dari  pinjaman yang  di  perlukan  oleh  debitur. Debitur  masih  dimungkinkan  untuk tetap  dapat  memakai  benda  yang dijadikan  jaminan  untuk  kebutuhan tiap  hari  ataupun  pula  dapat  jadi sekali  untuk  mendukung  kelancaran usahanya.  Jadi,  dapat  dikatakan badan  fidusia  ini  didukung  oleh keinginan di dalam praktek.
Di  dalam  pelaksanaan  majelis hukum  kita  mempunyai  pendirian yang serupa pula ialah obyek fidusia hanya  tertuju  pada  barang-  barang atau benda bergerak saja, semacam perihalnya Pengadilan Tinggi
Surabaya  dalam  putusannya  yang bersumber  pada  pada  Ketetapan HgH  ( HoogGerechts  Hof )  dengan jelas  melaporkan  kalau,  obyek fidusia  hanyalah  dapat  hal  barang- barang atau benda bergerak saja.
Jadi  Efektivitas  Fidusia  sebagai Lembaga  Jaminan  dapat  diamati atau  dilihat  dari  kemajuan  lembaga jaminan fidusia sebelum serta setelah  berlakunya  Undang-Undang
Fidusia  di  Indonesia  itu  amat penting serta berguna untuk kemajuan  perekonomian  Nasional. Penerapan  registrasi  dari  lembaga jaminan  fidusia  bersumber  pada Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999,  Undang  Nomor  42  Tahun 1999, membuktikan bahwa  peranan penting  lembaga  jaminan  fidusia dalam  perihal  keabsahan  daripada kegiatan kredit antara pihak nasabah  dan  perbangkan.  Dimana nasabah harus terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM sebelum  melakukan  pinjaman [ 14 ] . Serta  dilihat  pula  peranan  dan efektivitas  fidusia  sebagai  lembaga jaminan  ini  cukup  meningkatkan pembangunan  ekonomi  masyarakat Indonesia.

## KESIMPULAN
Lembaga  Jaminan  fidusia  ialah lembaga  jaminan  tambahan  yang dianggap  sangat  bermanfaat  untuk nasabah serta paling utama sebagai pelengkap  jaminan  yang  diperoleh oleh kreditur selaku jaminan pemberian  angsuran  atau  kredit pada  nasabah  pelanggan  sehingga
dinilai penting terutama dalam aktivitas perkreditan. Fungsi jaminan fidusia  selaku  lembaga  jaminan dalam  pemberian  angsuran  kredit ialah selaku saran pengaman dalam pemberian  angsuran  kredit  bila terjadi  wanprestasi  oleh  kreditur ataupun  debitur  ataupun  apabila pelanggan  ataupun  debitur  itu  tidak dapat  salah  satu  ketetapan  yang diperjanjikan sesuai dengan periode yang ditetapkan.
Efektivitas
Badan
agunan fidusia  dapat  diamati  dari  sebelum serta  setelah  berlakunya  Undang- Undang Fidusia di Indonesia, hal itu amat  penting  serta  berguna  untuk kemajuan  perekonomian  Nasional. Pengurusan
yang dalam
pelaksanaan  perbankan  telah  dapat diperoleh, baik oleh bank pemerintah  ataupun  bank  swasta yang diharapkan dapat
meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia.
Fidusia  mempunyai  peran  serta andil  yang  amat  penting  dalam hukum  positif  di  Indonesia,  sebagai lembaga jaminan yang telah berpuluhan  tahun  berbakti  dalam masyarakat  serta  telah  diketahui  di
kalangan para pakar hukum. Walaupun  telah  tertampung  dalam wujud perundang-undangan dengan cara  dasar,  tetapi  sudah  jadi keinginan  serta  dapat  penuhi  untuk kebutuhan masyarakat.
Bersumber pada pada kesimpulan  yang  sudah  di  uraikan, sehingga  dapat  penulis  sarankan diharapkan  agar  para  pihak  yakni kreditur  serta  debitur  agar  menaati ketentuan yang legal dalam Undang-Undang mengenai Jaminan Fidusia,  dan  kemudian  kedua  pihak tidak  mengalami  kerugian.  Jaminan fidusia sebagai salah satu alat untuk menolong kegiatan usaha dan untuk membagikan kejelasan hukum pada para pihak yang bersangkutan. Oleh karena  itu  seluruh  pihak  wajib menaati  ketetapan-  ketetapan  yang ada berlaku pada saat tersebut.

## REFERENSI
[ 1 ] M.  Bahsan.  (2007).  Hukum Jaminan  dan  Jaminan  Kredit Perbankan  Indonesia,  PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
hlm. 108.
[ 2 ] Mariam  Darus  Badrulzaman.
(2005).  Aneka  Hukum  Bisnis, Alumni, Bandung, hlm. 78. [ 3 ] Tan  Kamelo.  (2004).  Hukum
Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan  Yang  Didambakan, PT. Alumni, Bandung, hlm. 2. [ 4 ] Sunaryati Hartono. (1994). Penelitian  Hukum  di  Indonesia pada Akhir Abad ke-20,
Alumni,  Bandung,  hlm.  131- 141.
[ 5 ] Morris  L.  Cohen  and  Kent  C.
Olson. (2000). Legal
Research,  West  Group  St. Paul  Minn,  United  States  of America, hlm. 1.
[ 6 ] Abdulkadir  Muhamad.  (2004).
Hukum  dan  Penelitian  Hukum, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, hlm. 134.
[ 7 ] Rachmadi Usman. (2011).
Hukum Kebendaan,
Raja
Grafindo Persada, Jakarta,
hlm. 283.
[ 8 ] Gunawan  Widjaja,  Ahmad  Yani.
(2000).  Seri  Hukum  Bisnis Jaminan Fidusia, Rajawali
Pers, Jakarta, hlm. 119-120.
[ 9 ] Sri  Woedewi  Maschun  Sofwan.
(2002). Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan,
Liberty, Yogyakarta, hlm. 80.
[ 10 ] Dominikus  Rato.  (2009).  Dunia Hukum Orang Osing, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 168.
[ 11 ] Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia.
[ 12 ] H. Salim, HS. (2004). Perkembangan Hukum Jaminan DI Indonesia, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 56.
[ 13 ] Satrio.  (2001).  Hukum  Jaminan
Hak-hak  Kebendaan,  Liberty,
Yogyakarta, hlm. 186.
[ 14 ] Resty  Femi  Lombogia.  (2013).
“Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia”. Lex Privatum, Vol.I/No.4/Oktober/2013.
[ 15 ]
https://media.neliti.com/media/ publications/146001-ID- perkembangan-lembaga- jaminan-fidusia-di.pdf  diakses pada tanggal 7 April 2021.