## Universitas Dharmawangsa
POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA MEDAN

## Oleh : M. Iqbal

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  besar potensi  pajak  hotel  yang  dimiliki  oleh  Kota  Medan.  Data  primer  yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak pengelola hotel/penginapan  di  Kota  Medan.  Analisis  data  dilakukan  secara deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  besarnya  potensi penerimaan  pajak  hotel    setiap  tahun  berfluktuasi  mulai  tahun  2011 – 2015.  Potensi  pajak  hotel  pada  tahun  2015  sebesar  8,21  %  dari  total penerimaan pajak kota Medan. Pertumbuhan pajak hotel di Kota Medan terus mengalami penurunan mulai tahun 2011 – 2015.
Kata kunci : pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Dalam  usaha  menopang  eksistensi  otonomi  daerah  yang maju,  sejahtera,  mandiri  dan  berkeadilan,  suatu  daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam  perencanaan  pembangunan  yang  akan  diambil.    Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah  dibanding  peraturan-peraturan  sebelumnya  yang  lebih banyak  memberi  keleluasaan  pada  pemerintah  di  atasnya. Meskipun  harus  diakui  bahwa  kedua  undang-undang  itu  dapat merangsang  daerah  untuk  melakukan  intensifikasi  dan ekstensifikasi  sumber-sumber  penerimaannya.  Untuk  itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan
potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara  sektor  perdagangan,  hotel  dan  restoran  dengan  sektor lainnya.
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  penerimaan  dari pungutan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  dari  perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang bersangkutan,  dan  merupakan  pendapatan  daerah  yang  sah. Semakin  tinggi  peranan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Penerimaan  pemerintah  daerah  yang  digunakan  untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber  penerimaan  tersebut  adalah  pajak.  Untuk  dapat membiayai  dan  memajukan  daerah  dapat  ditempuh  suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Secara  umum,  semakin  tinggi  kontribusi  pendapatan  asli  daerah dan  semakin  tinggi  kemampuan  daerah  untuk  membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif.
Pajak  menjadi  salah  satu  instrument  yang  penting  bagi Negara  untuk  membangun  perekonomian  sekaligus  mengontrol aktivitas  perekonomian  Negara.Salah  satu  penerimaan  yang penting adalah pajak. Awal dimulainya otonomi daerah ditandai dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999 tentang Pemerintah Daerah.
Undang – undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  berisi  tentang diberikannya peran yang lebih besar kepada kabupaten dan kota
untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam pasal 1 Undang- Undang  No.  22  Tahun  1999  disebutkan  bahwa  otonomi  daerah adalah  kewenangan  daerah  otonomi  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah  yang  ada  di  Indonesia  dituntut  selalu  berupaya  untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak hotel adalah  salah  satu  jenis  pajak  daerah  yang  potensinya  semakin berkembang.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  komponen  sektor  jasa dan pariwisatasemakin
diperhatikan dalam
kebijakan
pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata).
Penerimaan  pemerintah  daerah  yang  digunakan  untuk membiayai  pembangunan  berasal  dari  beberapa  sumber.  Salah satu  sumber  penerimaan  tersebut  adalah  pajak.  Untuk  dapat membiayai  dan  memajukan  daerah  dapat  ditempuh  suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah  satu  pajak  daerah  yang  potensinya  semakin  berkembang seiring  dengan  semakin  diperhatikannya  komponen  sektor  jasa dan  pariwisata  dalam  kebijakan  pembangunan  sehingga  dapat menunjang  berkembangnya  bisnis  rekreasi  (pariwisata)  adalah pajak  hotel.  Semula  menurut  Undang-Undang  Nomor  18  tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran.  Namun, dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000,  pajak hotel  dan  pajak  restoran  dipisahkan  menjadi  jenis  pajak  yang berdiri  sendiri.  Ini  mengindikasikan  besarnya  potensi  akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  penerimaan  yang bersumber  dari  pungutan  pajak  daerah,  retribusi,  bagian  laba BUMN/BUMD,  penerimaan  dari  dinas-dinas  dan  penerimaan
lainnya.  Semakin  tinggi  peranan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dalam  pendapatan  daerah  dapat  dijadikan  suatu  gambaran  atau tolok  ukur  keberhasilan  usaha-usaha  atau  tingkat  kemampuan daerah  dalam  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan  dan  segala  kebutuhan  rumah  tangga  daerahnya berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari pajak. Salah satu  sumber  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  berasal  dari pajak  daerah.  Salah  satu  sumber  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  potensial  dari  sektor  pajak  seiring  dengan berkembangnya sektor perdagangan dan industri jasa adalah pajak hotel.
Salah  satu  pajak  daerah  yang  potensinya  semakin berkembang seiring  dengan semakin diperhatikannya komponen sektor  jasa  dan  pariwisata  dalam  kebijakan  pembangunan sehingga  dapat  menunjang  berkembangnya  bisnis  rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor  18  Tahun  1997  pajak  atas  hotel  disamakan  dengan  pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya  perubahan  undang-undang  tentang  pajak  daerah  dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri  sendiri.  Ini  mengindikasikan  besarnya  potensi  akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.
Potensi pajak hotel dapat diukur berdasar pada data jumlah kamar  tiap  hotel,  tarif  rata-rata  dan  tingkat  hunian  hotel. Selanjutnya  dari  potensi  yang  dicapai  dan  berdasarkan  data realisasi  penerimaan  pajak  hotel  maka  akan  dapat  diketahui efektifitas dari pajak hotel. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa bila  nilai  potensinya  semakin  besar  maka  otomatis  akan meningkatkan nilai efektifitas dari pajak hotel.
Dengan melihat  perkembangan  dan  pembangunan  sektor hotel  yang  ada  di  kota  Medan  menunjukkan  bahwa  sektor  hotel merupakan sektor potensial yang perlu di kembangkan dan digali lebih maksimal. Berdasarkan data tersebut memberikan informasi bahwa  adanya  potensi  dan  peluang  untung  meningkatkan penerimaan pajak hotel yang ada di kota Medan. Sehingga dengan adanya potensi sumberdaya yang tersedia diharapakan kontribusi yang  diberikan  oleh  sektor  pajak  hotel  dapat  memicu perkembangan ekonomi di Sumatera Utara khususnya kota Medan dan  pada  akhirnya  nanti  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat kota Medan.
Kota  Medan,  salah  satu  kota  besar  di  Propinsi  Sumatera Utara  yang  merupakan  pusat  bisnis  di  Sumatera  Utara  dan memiliki potensi wisata berupa  peninggalan  sejarah  dan  sebagai daerah  transit  untuk  daerah-daerah  wisata  lainnya  di  Sumatera Utara. Adanya potensi pusat bisnis, wisata dan budaya menjadikan bisnis perhotelan di kota Medan semakin menjanjikan.  Potensi ini selayaknya  memberikan  kontribusi  terhadap  penerimaan  pajak yang ada.
Melihat begitu besarnya potensi pajak yang diterima dari pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah maka perlu dianalisis bagaimana  realisasi  pajak  hotel  di  Kota  Medan,  maka  penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Potensi Pajak Hotel  terhadap  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Hotel  di  Kota Medan ”.

## 1.2.  Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Medan.

## 1.3. Metode Penelitian
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak pengelola hotel/penginapan di Kota Medan,
sedangkan  sumber  data-data  sekunder  diperoleh  dari  beberapa sumber, yaitu dari publikasi instansi-instansi pemerintah seperti : 1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan
2. Pemerintah Daerah Kota Medan Bidang Keuangan Anggaran Daerah
3. Pemerintah Daerah Kota Medan Bidang Pajak Daerah
4. Badan Pariwisata Daerah Kota Medan
Dalam  penelitian  ini  pelaksanaan  metode  pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait  dengan  permasalahan  yang  diangkat  dan  akurat kualitasnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1.   Studi  pustaka,  yaitu  metode  pengumpulan  data  dengan membaca  literatur,  jurnal-jurnal,  maupun  sumber  lain  yang terkait  baik  yang  bersumber  dari perpustakaan  maupun  dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian.
2.   Survei  yaitu  metode  pengumpulan  data  melalui  permintaan keterangan-keterangan  kepada  responden.  Data  yang dihasilkan  berupa  jawaban-jawaban  atas  pertanyaan  yang diajukan.  Dengan metode  survei  akan  dapat  diperoleh  fakta- fakta yang tidak bias diamati dan keterangan masa lalu yang belum dicatat. Adapun hal-hal yang disurvei antara lain jumlah pemakaian  kamar  pada  kondisi-kondisi  tertentu  (ramai, normal dan sepi).
Efektifitas  yaitu hubungan  antara  output  dan  tujuan  atau dapat  juga  dikatakan  merupakan  ukuran  seberapa  jauh  tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor  publik  sehingga  suatu  kegiatan  dikatakan  efektif  jika kegiatan  tersebut  mempunyai  pengaruh  besar  terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan  sasaran  yang  telah  ditentukan.  Efektifitas  digunakan
untuk  mengukur  hubungan  antara  hasil  pungutan  suatu  pajak dengan  tujuan  atau  potensi  riil  yang  telah  dimiliki  suatu  daerah (Mardiasmo dalam Hapsari, 2011, hal 65).

## 1.4. Hipotesis
Berdasarkan  teori-teori  dan  dan  hasil  penelitian  seperti terlihat  dalam  kerangka  konseptual,  maka  hipotesis  dalam penelitian ini disusun yaitu:
1.  Potensi pajak hotel yang dimiliki Kota Medan adalah besar.
2.  Efektivitas pajak hotel di Kota Medan adalah efektif.

## 2. Uraian Teoritis

## 2.1. Pengertian Pajak
Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus  menerus  dan  berkesinambungan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun sprituil. Untuk  dapat  merealisasikan  tujuan  tersebut  perlu  banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dalam suatu negara  pastilah  terdapat  pemerintahan  yang  berperan  mengatur seluruh  kepentingan  masyarakat  dan  dalam  menjalankan  roda pemerintahan  diperlukan  biaya  yang  jumlahnya  sangat  besar untuk  memperlancar  jalannya  pemerintahan  tersebut.  Biaya  itu berasal  dari  pendapatan-pendapatan  pemerintah,  yang  salah satunya bersumber dari pajak.
Ilyas dalam Suhendi,  2008,  hal.  33)  menjelaskan  bahwa penerimaan  pemerintah  yang  digunakan  dalam  membiayai pembangunan  berasal  dari  beberapa  sumber  yang  dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan  pajak  salah  satunya  adalah  penerimaan  pemerintah  yang berasal  dari  pinjaman  pemerintah,  baik  pinjaman  dalam  negeri maupun  luar  negeri  dan  penerimaan  dari  badan  usaha  milik pemerintah  sedangkan  sumber  penerimaan  yang  lainnya  adalah berasal dari pajak. Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan
Negara.  Dengan  demikian  setiap  orang  yang hidup dalam  suatu Negara  pasti  dan  harus  berurusan  dengan  pajak  baik  mengenai pengertiannya, kegunaan dan manfaat serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.
Pengertian  atau  definisi  perpajakan  sangat  berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain:
Pajak  adalah  prestasi  yang  dipaksakan  sepihak  oleh  dan terutang  kepada  penguasa  (menurut  norma-norma  yang ditetapkannya  secara  umum),  tanpa  adanya  kontraprestasi,  dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Fieldmann dalam Resmi, 2004, hal.1).
Menurut  Bambang  pengertian  Pajak  adalah  iuran  wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang  langsung  dapat  ditunjuk  (Bambang dalam Rahmanto,  2007, hal.22).
Menurut Resmi (2004, hal. 2), mengatakan pajak dipungut oleh  negara  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah berdasarkan  atau  dengan  kekuatan  undang-undang  serta  aturan pelaksanaannya,  dimana  diperuntukkan  bagi  pengeluaran- pengeluaran  pemerintah,  yang  bila  dari  pemasukannya  masih terdapat  surplus,  dipergunakan  untuk  membiayai publict investment.
Sedangkan pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  menyebutkan  bahwa  Pajak  adalah  pungutan  wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan  wajib  kepada  negara  atau  pemerintah  sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya (Kamus besar Bahasa Indonesia, 2008, hal. 658).
Pajak  sebagai  suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian daripada  kekayaan  ke  kas  negara  disebabkan  suatu  keadaan, kejadian  dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu, tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut  peraturan  yang ditetapkan  pemerintah  serta  dapat  dipaksakan,  tetapi  tidak  ada jasa timbal balik dari negara  secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan  umum  (Djajadiningrat dalam Tjahjono  dan  Husein, 2009, hal.2).
Soemitro  (2004,  hal.7)  mengatakan  pajak  adalah  iuran rakyat  kepada  kas  Negara  (peralihan  kekayaan  dari  sektor partikelir  kepada  sektor  pemerintahan)  berdasarkan  undang- undang  (dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal balik  yang  langsung  dan  dapat  ditunjuk  untuk  membiayai pengeluaran umum.

## 2.2. Tujuan dan Fungsi Pajak
Secara umum, tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai  kondisi  meningkatnya  ekonomi  suatu  Negara  dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer  sumber  dari  konsumsi,  untuk  mendorong  tabungan dan  penanaman  modal,  untuk  mentransfer  sumber  dari  tangan masyarakat  ke  tangan  pemerintah  sehingga  memungkinkan adanya investasi pemerintah, untuk memodivikasi pola investasi, untuk  mengurangi  ketimpangan  ekonomi,  serta  untuk memobilisasi surplus ekonomi (Brotodihardjo, 2003, hal 1.)
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  pajak diorientasikan  kepada  kesenangan  dan  pelaksanaan  yang  tidak memberatkan  bagi  masyarakat  dan  kepastian  hukum  sehingga dengan hal tersebut menjadikan manusia secara sadar dan sukarela untuk membayar sejumlah pajak yang terutang. Pemungutan pajak dari  masyarakat  tidak  boleh  semata-mata  akan  tetapi  harus memperhatikan aspek-aspek pembangunan yang ada.

## 2.3. Pembagian Jenis Pajak
Terdapat  berbagai  macam  jenis  pajak  yang  dapat dikelompokkan  menjadi  3,  yaitu  pengelompokan  menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. 1). Menurut Golongannya
Menurut golongan, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung
a. Pajak langsung
Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus  dipikul  atau  ditanggung  sendiri  oleh  wajib  pajak  dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang  bersangkutan.  Dalam  pengertian  administratif,  pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh  pihak-pahak  tertentu  yang  memperoleh  penghasilan tersebut.
b. Pajak tidak langsung
Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang  pada  akhirnya  dapat  dibebankan  atau  dilimpahkan kepada  orang  lain  atau  pihak  ketiga.  Sedangkan  dalam pengertian  administratif,  pajak  tidak  langsung  terjadi  jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa.
2). Menurut Sifatnya
Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
a. Pajak subjektif
Pajak  subjektif  adalah  pajak  yang  memperhatikan  pertama- tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus  ditemukan  alasan-alasan  yang  objektif  yang
berhubungan  erat  dengan  keadaan  materialnya,  yaitu  yang disebut gaya pikul. Contoh: pajak penghasilan.
b. Pajak objektif
Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa  benda,  dapat  pula  berupa  keadaan,  perbuatan  atau peristiwa  yang  mengakibatkan  timbulnya  kewajiban membayar,  kemudian  barulah  dicari  subjeknya  (orang  atau badan  hukum)  yang  bersangkutan  langsung,  dengan  tidak mempersoalkan  apakah  subjek  pajak  ini  berdomisili  di Indonesia ataupun tidak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3). Menurut Lembaga Pemungut
Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.
a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen  keuangan  dan  digunakan  untuk  membiayai rumah tangga negara.
b. Pajak daerah Pajak  daerah  yaitu  pajak-pajak  yang  dipungut  oleh  daerah seperti  Propinsi,  Kabupaten  maupun  Kota  berdasarkan peraturan  daerah  masing-masing  dan  hasilnya  digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

## 2.4. Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah
Devas (1989, hal.101) menyatakan bahwa pajak daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut :
1). Hasil ( Yield )
Memadai  tidaknya  hasil suatu  pajak  dalam  kaitannya  dengan berbagai  layanan  yang  dibiayainya,  stabilitas  dan  elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandigan hasil pajak dengan biaya pemungutan.
2). Keadilan ( equity )
Dasar  pajak  dan  kewajiban  membayar  harus  jelas  dan  tidak sewenangwenang.  Pajak  bersangkutan  harus  adil  dan  secara horisontal,  artinya  baban  pajak  haruslah  sama  antar  berbagai kelompok  yang  berbeda  tetapi  dengan  kedudukan  ekonomi yang  sama.  Kemudian  harus  adil  secara  vertikal,  artinya kelompok  yang  memiliki  sumber  daya  ekonomi  yang  lebih besar  memberikan  sumbangan  yang  lebih  besar  dari  pada kelompok  yang  lebih  sedikit  memiliki  sumber  daya  ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempat dalam arti, hendaknya tidak  ada  perbedaan-perbedaan  besar  dan  sewenang-wenang dalam  beban  pajak  dari  daerah  ke  daerah  lain,  kecuali  jika perbedaan  ini  mencerminkan  perbedaan  dalam  cara menyediakan layanan masyarakat.
3). Daya Guna Ekonomi ( Economic Eficiency )
Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya  guna  dalam  kehidupan  ekonomi,  mencegah  jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah  atau  orang  menjadi  segan  bekerja  atau  menabung  dan memperkecil beban lebih dari pajak.
4). Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah ( Suitability as a Revenue Source)
Dalam  hal  ini  berarti,  harus  jelas  kepada  daerah  mana  suatu pajak  haruslah  dibayarkan  dan  tempat  pemungutan  pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beben pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari  suatu  daerah  ke  daerah  lain.  Pajak  daerah  hendaknya jangan mempertajam perbedaan antar daerah dari segi ekonomi
masing-masing,  dan  pajak  hendaknya  tidak  menimbulkan beban  yang  lebih  besar  dari  kemampuan  tata  usaha  pajak daerah.
5). Kemampuan melaksanakan ( Ability to Implement )
Suatu  pajak  harus  dapat  dilakasanakan  dari  sudut  kemauan politik dan tata usaha.

## 2.5. Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah
Menurut  Davey  (1988),  terdapat  empat  kriteria  untuk menilai potensi pajak daerah yaitu :
a. Kecukupan dan elastisitas
Adalah  kemampuan  untuk  menghasilkan  tambahan pendapatan  agar  dapat  menutup  tuntutan  yang  sama  atas kenaikan  pengeluaran  pemerintah  dan  dasar  pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis.
b. Keadilan Prinsip  keadilan  yang  dimaksud  disini  adalah  bahwa pengeluaran  pemerintah  haruslah  dipikul  oleh  semua golongan  masyarakat  sesuai  dengan  kekayaan  dan kesanggupan masing-masing golongan.
c. Kemampuan administrasi Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian  bahwa  waktu  yang  diberikan  dan  biaya  yang dikeluarkan  dalam  menetapkan  dan  memungut  pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.
d. Kesepakatan politis Kesepakatan  politis  diperlukan  dalam  pengenaan  pajak, penetapan  struktur  tarif,  memutuskan  siapa  yang  harus membayar  dan  bagaimana  pajak  tersebut  ditetapkan  dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

## 2.6. Pengertian Pajak Hotel
Sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  No.  62  tahun  2001 pengertian pajak hotel dan restoran yaitu: Hotel adalah bangunan yang  khusus  disediakan  bagi  orang  untuk  dapat  menginap/ istirahat,  memperoleh  pelayanan,  dan  fasilitas  lainnya  dengan dipunggut  bayaran,  termasuk  bangunan  lainnya  yang  menyatu, dikelola  dan  dimiliki  oleh  pihak  yang  sama,  kecuali  untuk pertokoan  dan  perkantoran.  Retoran  adalah  tempat  menyantap makanan  minuman  yang  disediakan  dengan  di  pungut  bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering. Berdasarkan Perda No.3 tahun 2003 tentang pajak hotel dan Perda No. 4 tahun 2003 tentang  restoran  dijelaskan  mengenai  nama,  objek,  dan  subjek pajak hotel dan restoran.
1).  Dengan nama pajak hotel, restoran dan usaha sejenis dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, restoran dan usaha sejenis.
2).  Subjek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, restoran dan usaha sejenis.
3).  Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, restoran dan usaha sejenis. Pajak  hotel adalah  pajak atas pelayanan  hotel. Pengertian hotel  di  sini  termasuk  juga  rumah  penginapan  yang  memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan  kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada  suatu  daerah  kabupaten/kota,  pemerintah  daerah  harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan  itu  akan  menjadi  landasan  hukum  operasional  dalam teknis  pelaksanaan  pengenaan  dan  pemungutan  Pajak  Hotel  di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2005, hal. 245).
Dalam  pemungutan  pajak  hotel  terdapat  beberapa terminologi  yang  perlu  diketahui.  Terminologi  tersebut  adalah sebagai berikut: (Siahaan, 2005, hal. 246).
1).  Hotel  adalah  bangunan  yang  khusus  disediakan  bagi  orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau  fasilitas  lainnya  dengan  dipungut  bayaran,  termasuk bangunan  lainnya  yang  menyatu,  dikelola  dan  dimiliki  oleh pihak yang sama, kecuali oleh petokoan dan perkantoran.
2).  Rumah  penginapan  adalah  penginapan  dalam  bentuk  dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3).  Pengusaha  hotel  adalah  orang  pribadi  atau  badan  dalam bentuk  apa  pun  yang  dalam  lingkungan  perusahaan  atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4).  Pembayaran  adalah  jumlah  yang  diterima  atau  seharusnya diterima  sebagai  imbalan  atas  penyerahan  barang  atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5).  Bon penjualan ( bill ) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai  bukti  pungutan  pajak,  yang  dibuat  oleh  wajib  pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau  tempat  penginapan  beserta  fasilitas  penunjang  lainnya kepada subjek pajak.

## 2.7. Dasar Hukum Pajak Hotel
Pemungutan  pajak  hotel  di  Indonesia  saat  ini  didasarkan pada  dasar  hukum  yang  jelas  dan  kuat  sehingga  harus  dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain :
1). Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  yang  merupakan perubahan  atas  Undang-Undang  Noomor  18  Tahun  1997 tentang pajak daerah dan teribusi daerah.
2). Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2001  tentang  pajak daerah.
3). Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.
4). Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai  aturan  pelaksanaan  peraturan  daerah  tentang  pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.
Dalam  melakukan  pungutan  atas  pajak  hotel,  terdapat subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak hotel. Pada pajak hotel, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
Secara  sederhana  yang  menjadi  subjek  pajak  adalah konsumen  yang  menikmati  dan  membayar  pelayanan  yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak  adalah  pengusaha  hotel,  yaitu  orang  pribadi  atau  badan dalam  bentuk  apa  pun  yang  dalam  lingkungan  perusahaan  atau pekerjaannya  melakukan  usaha  di  bidang  jasa  penginapan. Sedangkan yang termasuk obyek pajak hotel antara lain :
1).  Fasilitas  penginapan  atau  fasilitas  tinggal  jangka  pendek. Dalam  pengertian  rumah  penginapan  termasuk  rumah  kos dengan  jumlah  kamar sepuluh  atau  lebih  yang  menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : gubuk pariwisata ( cottage ),  motel,  wisma  pariwisata,  pesanggrahan  ( hostel ), losmen dan rumah penginapan.
2).  Pelayanan penunjang sebagai
kelengkapan fasilitas
penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan.  Pelayanan penunjang  antara  lain  telepon,  faksimile,  teleks,  fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3).  Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu  hotel,  bukan  untuk  umum.  Fasilitas  hotel  dan  hiburan
antara lain pusat kebugaran ( fitness centre ), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
4).  Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

## 2.8. Penetapan Pajak Hotel
Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh  proses  kegiatan  pemungutan  pajak  hotel  tidak  dapat diserahkan  kepada  pihak  ketiga.  Walupun  demikian, dimungkinkan  adanya  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  dalam proses  pemungutan  pajak,  antara  lain:  pencetakan  formulir perpajakan,  pengiriman  surat-surat  kepada  wajib  pajak,  atau penghimpunan data objek pajak dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan  besarnya  pajak  yang  terutang,  pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.
Setiap  pengusaha  hotel  (yang  menjadi  wajib  pajak)  wajib menghitung,  memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan sendiri  pajak  hotel  yang  terutang  dengan  menggunakan  SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem self  assesment ,  yaitu  wajib  pajak  diberikan  kepercayaan  penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan  sendiri  pajak  yang  terutang.  Dengan  pelaksanaan sistem  pemungutan  ini  petugas  Dinas  Pendapatan  Daerah kabupaten/kota  yang  ditunjuk  bupati/walikota  menjadi  fiskus hanya  bertugas  mengawasi  pelaksanaan  pemenuhan  kewajiban pajak oleh wajib pajak.
Pada  beberapa  daerah,  penetapan  pajak  tidak  diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap  wajib  pajak  yang  pajaknya  ditetapkan  oleh bupati/walikota,  jumlah  pajak  terutang  ditetapkan  dengan menerbitkan  SKPD  (Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah).  Wajib  pajak
tetap  memasukkan  SPTPD,  tetapi  tanpa  perhitungan  pajak. Umumnya  SPTPD  dimasukkan  bersamaan  dengan  pendataan yang  dilakukan  oleh  petugas  Dinas  Pendapatan  Daerah kabupaten/kota.
Berdasarkan  SPTPD  yang  disampaikan  oleh  wajib  pajak dan  pendataan  yang  dilakukan  oleh  petugas  Dinas  Pendapatan Daerah,  bupati/walikota  atau  pejabat  yang  ditunjuk  oleh bupati/walikota  menetapkan  pajak  hotel  yang  terutang  dengan menerbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  (SKPD).  SKPD  harus dilunasi  oleh  wajib  pajak  paling  lama  tiga  puluh  hari  sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah  ditetapkan  oleh  bupati/walikota.  Apabila  setelah  lewat waktu yang ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa  bunga  sebesar  dua  persen  sebulan  dan  ditagih  dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

## 3. Pembahasan
Penerimaan pajak daerah Kota Medan Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
Tahun 2011 – 2015 (000 Rupiah) Jenis Pajak Tahun Anggaran Pertum buhan (%) 2011 2012 2013 2014 2015 P. Hotel 54.668.966  64.574.093  76.053.892  81.642.581  82.304.995  50,55 P. Restoran 70.475.458  83.182.567  91.590.223  106.429.552  124.409.617  76,53 P. Hiburan 15.612.200  21.262.060  26.404.053  29.504.654  31.162.476  99,60 P. Reklame 26.757.363  25.954.919  23.348.044  16.619.317  12.834.133  -52,04 P. Jalan 172.666.073  146.304.763  167.031.678 1.089.424  222.310.180  28,75 P. Parkir 5.884.401 6.838.441 7.340.782  190.552.925  12.411.895  110,93
Universitas Dharmawangsa P. Air Tanah 3.067.489 4.838.435 8.133.193 8.903.934  10.791.040  251,79 BPHTB 254.217.144  259.114.429  243.748.816  228.392.967  201.806.504  -20,62
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui fenomena yang terjadi adalah adanya tingkat pertumbuhan pajak hotel yang cukup tinggi hingga mencapai angka 50,55%. Ini patut menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kota Medan  dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bahwa potensi pajak hotel di Kota Medan cukup menjanjikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Pertumbuhan  penerimaan  pajak  hotel  dan  kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan mulai tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2.
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2010 – 2014  (Rupiah) Tahun Anggaran Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp) Pertumbuhan Pajak Hotel (%) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp) Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD (%) 2010 41.803.017.281,76 - 588.941.453.691 7,10 2011 54.668.966.646,09 30,78 995.072.572.141 5,49 2012 64.574.093.185,86 18,12 1.147.901.461.607 5,63 2013 76.053.892.503,06 17,78 1.206.169.709.148 6,31 2014 81.642.581.350,74 7,35 1.384.246.114.730 5,90 2015 82.304.995.232,53 0,81 1.002.344.427.216 8,21
Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel tergolong besar.  Untuk itu perlu dilakukan analisis potensi
pajak  hotel.    Menurut  Rahmanto  (2007,  halaman  22) mengemukakan bahwa potensi pajak hotel dapat diukur berdasar pada  data  jumlah  kamar  tiap  hotel,  tarif  rata-rata  dan  tingkat hunian  hotel.  Selanjutnya  dari  potensi  yang  dicapai  dan berdasarkan  data  realisasi  penerimaan  pajak  hotel  maka  akan dapat  diketahui  efektifitas  dari  pajak  hotel.  Dalam  penelitiannya dijelaskan  bahwa  bila  nilai  potensinya  semakin  besar  maka otomatis  akan  meningkatkan  nilai  efektifitas  dari  pajak  hotel. Dengan  analisis  yang  sama,  Kuncoro  (2003,  halaman  9) mengemukakan  bahwa  tingkat  efektifitas  pajak  daerah  apabila dihitung  berdasarkan  target  yang  ditetapkan  pemerintah  daerah cukup tinggi, tetapi jika tingkat efektifitas pajak daerah dihitung berdasarkan  potensi  yang  sesungguhnya  maka  pajak  daerah kurang efektif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kontribusi  pajak hotel  terhadap  PAD  kota  Medan  berfluktuasi  mulai  tahun  2010 sampai dengan 2015.  Kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 8,21 % dari total penerimaan pajak kota Medan.   Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel tidak terlalu besar dibandingkan dengan pajak BPHTB, pajak jalan dan pajak restoran.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1. Kesimpulan
1.  Besarnya  potensi  penerimaan  pajak  hotel    setiap  tahun berfluktuasi mulai tahun 2011 – 2015.  Potensi pajak hotel pada tahun  2015  sebesar  8,21  %  dari  total  penerimaan  pajak  kota Medan.
2.  Pertumbuhan  pajak  hotel  di  Kota  Medan  terus  mengalami penurunan mulai tahun 2011 – 2015.
4.2. Saran
1.  Potensi  penerimaan  pajak  hotel  di  Kota  Medan  cukup menjanjikan dalam meningkatkan PAD Kota Medan, sehingga harus ditingkatkan.
2.  Bagi petugas pajak, perlu melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya  penyimpangan  atau  adanya  data  yang  tidak  benar disampaikan oleh wajib pajak.

## Daftar Pustaka
Bambang  Prakoso  Kesit.  2003. Pajak  dan  Retribusi  Daerah . Yogyakarta : UII Press. Brotodihardjo,  R.  Santoso.  2003. Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak .
Bandung: PT Refika Aditama Davey.1988. Pembiayaan  Pemerintah  Daerah,  Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga .  Terjemahan Amanulah. Jakarta : UI Press.
Devas, K. J. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: UI Press. Hapsari, Dwi Tyas. 2011. Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak  Hotel  Serta  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhinya . Skripsi.    Semarang:  Jurusan  Ilmu  Ekonomi  dan  Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Kuncoro  Mudrajad.  2003. Metode  Riset  Untuk  Bisnis  dan  Ekonomi . Jakarta: Erlangga. Rahmanto  Agus.  2007. Efektivitas  Pajak  Hotel  dan  Kontribusinya terhadap  Pajak  Daerah  di  Kabupaten  Semarang  Tahun  2000- 2004 . Skripsi. Semarang : UNS.
Resmi  Siti.  2004 Perpajakan  Teori  dan  Kasus .  Edisi  3.    Jakarta  :
Salemba Empat.
Santosa. 2007. Desentralisasi Fiskal di Indonesia . Yogyakarta: Andi.
Universitas Dharmawangsa
Siahaan,  Marihot  P.  2005. Pajak  Daerah  dan  Restribusi  Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Soemitro Rachmat. 2004. Azaz dan Dasar Perpajakan II . Bandung : PT. Rafika Adi Tama. Suhendi,  Eno.  2008. Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta Tahun
1991-2005 . Skripsi. Yogyakarta : FE UII. Tjahjono, A. dan M. F. Husein. 2009. Perpajakan . Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.