## MODEL PENUMBUHAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU BAHAN TANAM DAN PRODUKTIVITAS KARET RAKYAT
Model of Developing and Strengthening of Rubber Nursery Institutional to Improve the Quality of Planting Material and Productivity of Rubber Smallholdings
Lina Fatayati SYARIFA, Cicilia NANCY , dan Muhammad SUPRIADI Balai Penelitian Sembawa, Pusat Penelitian Karet Jalan Raya Palembang – P. Balai KM 29, PO BOX 1127 Palembang 30001
Jurnal Penelitian Karet, 2011, 29 (2)  : 130 -141 Indonesian  J.  Nat. Rubb. Res. 2011, 2 9 (2) : 130 - 141

## Abstract
To  support  revitalization  and  replanting of  self-help  rubber  plantation  in  Indonesia, one factor that should be considered is how to provide rubber planting material that meet the requirement  of    the  "6  right"  i.e.:  right  time, quantity, quality, place, clone, and price. The study aimed to analyze performance of rubber nursery institutional and to design the models of  growing  and  strengthening  of  rubber nursery institutional in South Sumatra as an effort  to  strengthen  national  rubber  planting material industry. This study was conducted in  2009/2010,  by  combining  methods  of survey  and  action  research  that  involved participations  of  researchers,  farmers,  and other  stakeholders.  Selection  of  locations  in this  study  was  conducted  purposively  by selecting  centre  area  of  rubber  nursery  and non centre area of rubber nursery. The result showed  that  the  budwood  garden  in  South Sumatra  Province  was  236.2  ha,  but  until 2010  which  had  got  certificate  of  Estate Agency  of  South  Sumatra  was  only  about 40%.    The  dominant  clones  that  had  been cultivated were PB 260 (72.2%), followed by IRR 39, BPM 24, and RRIC 100. The number of certified rootstocks in 2009/2010 was about 48.7  million,  and  about  90%  of  them  were using seeds from Medan. In 2010, production of  certified  rubber  planting  material  from South  Sumatra  amounted  to  6.7  million. However,  conditions  of  rubber  nursery institutional  in  this  province  have  not  been conducive.    For  instances,    number  of supervisors  and  facilities  provided  by  Seed Control  and  Certification  Agency  were  still limited, many nursery operators have not got legal  certificate  of  their  product,  most  of nursery operators experienced limited capital, and  there  was  limited  of  budwood  and rootstock source. Therefore efforts should be done  to  improve  the  condition  of  rubber
nursery  industry  in  South  Sumatra  as i l l u s t r a t e d   i n   t h e   d e v e l o p m e n t   a n d strengthening model as proposed.
Keyword : Hevea  brasiliensis ,  planting material, quality, institution

## Abstrak
Untuk mendukung kegiatan revitalisasi perkebunan dan peremajaan karet swadaya, maka  salah  satu  faktor  yang  perlu dipertimbangkan  adalah  bagaimana menyediakan bibit karet yang memenuhi “6 tepat”  yaitu:  tepat  waktu,  jumlah,  mutu, tempat,  klon,  dan  harga.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  keragaan kelembagaan  perbenihan  serta  merancang model  penumbuhan  dan  penguatan kelembagaan  di  Sumatera  Selatan  dalam upaya  memperkuat  industri  perbenihan karet  nasional.  Kegiatan  penelitian dilakukan  pada  tahun  2009/2010,  dengan memadukan  metode  penelitian  survei,  dan kegiatan  aksi  yang  melibatkan  partisipasi peneliti,  petani  dan stakeholders lainnya. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive yaitu  dengan  memilih  sentra pembibitan karet dan non sentra pembibitan karet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebun  entres  di  Provinsi  Sumatera  Selatan tercatat  seluas  236,2  ha,  namun  hingga tahun  2010  yang  telah  mendapat  SK Penetapan Dinas Perkebunan baru   sekitar 40%.   Jenis klon yang dominan diusahakan adalah PB 260 (72,2%), lalu IRR 39, BPM 24 dan RRIC 100. Jumlah batang bawah yang memiliki  SKM  (Surat  Keterangan  Mutu) tahun  2009/2010  di  Sumsel  sebesar  48,7 juta,  dan  sebanyak  85%  menggunakan  biji dari  Medan.  Namun,  kondisi  kelembagaan pembibitan  karet  di  provinsi  ini  belum kondusif.  Sebagai  contoh,  jumlah  petugas
Diterima tgl. 20 Agustus 2011/Disetujui 14  Oktober 2011
pengawas  benih  serta  fasilitas  yang disediakan  oleh  Balai  Pengawasan  dan Sertifikasi  Benih  Tanaman  Perkebunan masih  terbatas,  masih  banyak  penangkar pembibitan yang belum mendapat sertifikat legal  bagi  produk  mereka,  sebagian  besar penangkar  memiliki  modal  terbatas,  dan sumber  entres  dan    batang  bawah  juga masih terbatas. Oleh karena itu upaya yang harus  dilakukan  untuk  memperbaiki kondisi  industri  karet  pembibitan  di S u m a t e r a   S e l a t a n   s e p e r t i   y a n g diilustrasikan  dalam  model  penumbuhan dan  penguatan  kelembagaan  pembibitan karet yang diajukan dalam makalah ini.
Kata  kunci: Hevea  brasiliensis ,  bahan tanam, mutu, kelembagaan

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara produsen dan  pengekspor  karet  alam  utama  dunia setelah  Thailand.  Karet  alam  merupakan komoditas`strategis  karena  kontribusinya terhadap  penerimaan  devisa  negara, menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan  bagi  dua  juta  kepala  keluarga tani  di  pedesaan  (Ditjenbun,  2009). Tanaman  karet  juga  merupakan  sumber kayu  potensial  dan  dapat  mensubstitusi kebutuhan kayu hutan yang dari tahun ke tahun  ketersediaannya  semakin  terbatas. Indonesia  memiliki  areal  karet  terluas  di antara  negera-negara  produsen  karet  alam dunia,  namun  produktivitasnya  terendah. Penyebab  rendahnya  produktivitas  karet Indonesia  karena  masih  luasnya  tanaman karet  tua  (>  100  ribu  ha)  yang  perlu diremajakan,  dan  pengggunaan  bahan tanaman  klonal  yang  relatif  rendah. Diperkirakan  penggunaan  bahan  tanam karet  klonal  di  Indonesia  baru  sekitar 40 - 60%,  sementara  Malaysia,  Thailand,  India , dan Vietnam mencapai 95-100% (Ditjenbun, 2009).
Dalam jangka panjang, arah kebijakan pengembangan  karet  nasional  adalah: “Agribisnis  karet  yang  berbasis  lateks  dan k a y u   y a n g   b e r d a y a s a i n g   t i n g g i , mensejahterakan,  berwawasan  lingkungan dan  berkelanjutan”.  Pada  tahun  2025 diharapkan Indonesia telah menjadi negara penghasil  karet  alam  terbesar  di  dunia, dengan  produksi  sebesar  3,5  -  4  juta
ton/tahun  (Ditjenbun,  2006).  Sejalan dengan  kebijakan  di  atas,  Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Produksi Perkebunan telah menyusun Road Map Komoditas Karet Nasional  guna  mendukung  Revitalisasi Perkebunan  (Tabel  1).  Sasaran  jangka panjang adalah peningkatan produksi karet nasional menjadi 3,5 - 4 juta ton pada tahun 2025  dengan  adopsi  klon  unggul  menjadi lebih dari 85%, sehingga produktivitas dapat ditingkatkan  menjadi  1200  -  1500  kg/ha (Ditjenbun, 2005).
Untuk  mencapai  sasaran  tersebut, maka  setiap  provinsi  penghasil  karet m e l a k u k a n   l a n g k a h - l a n g k a h   u n t u k meningkatkan  produksi  dan  produktivitas- nya  melalui  gerakan  peremajaan  dan pengembangan  karet.  Untuk  mengem- bangkan  perkaretan  nasional,  sasaran pengembangan  karet  ditujukan  pada perkebunan karet rakyat yang luasnya 85% dari total areal perkebunan karet Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 81% dari total produksi karet nasional.
U n t u k   m e n d u k u n g   k e g i a t a n peningkatan  produktivitas  karet  rakyat, maka  salah  satu  faktor  yang  perlu dipertimbangkan  adalah  bagaimana menyediakan bibit karet yang memenuhi “6 tepat”  yaitu:  tepat  waktu,  jumlah,  mutu, tempat, klon, dan harga. Sumatera Selatan adalah sentra pembibitan karet di Indonesia. Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis keragaan  kelembagaan  perbenihan  serta merancang  model  penumbuhan  dan penguatan  kelembagaan  perbenihan  di Sumatera Selatan.

## BAHAN DAN METODE
Kegiatan  penelitian  dilakukan  tahun 2009/2010  di  Provinsi  Sumatera  Selatan. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan penelitian partisipatif dengan menggabung- kan metode penelitian survei dan penelitian aksi  yang  melibatkan  partisipasi  peneliti, petani  dan stakeholder lainnya.  Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive yaitu memilih  wilayah  sentra  pembibitan karet yaitu  :  Kota  Lubuk  Linggau, B a n y u a s i n ,   K o t a   P r a b u m u l i h   d a n Kabupaten  OKU  Induk;  dan  wilayah  non sentra pembibitan  karet  yaitu  di  OKI,  OKU Timur  dan  OKU  Selatan. Data  yang
Model penumbuhan dan penguatan kelembagaan perbenihan untuk meningkatkan mutu bahan tanam dan produktivitas karet rakyat
dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.  Data  primer  dikumpulkan  dari hasil  wawancara  dengan  para  penangkar benih dan responden terkait. Data sekunder diperoleh  dari  Dinas  Perkebunan  Provinsi dan  Balai  Pengawasan  Sertifikasi  Benih Tanaman  Perkebunan (BPSBTP),  dilanjut- kan penelusuran data ke tingkat Kabupaten.
Kegiatan  penelitian  dilakukan  pada  2 wilayah, yaitu di:
a. Sentra pembibitan, yaitu wilayah di mana p e n a n g k a r   b e n i h   k a r e t   s u d a h berkembang  dengan  jumlah  produksi melebihi  kebutuhan  wilayah  tersebut sehingga  dapat  dipasarkan  ke  luar wilayah.
b. Non  sentra  pembibitan,  yaitu  wilayah  di mana  sarana  pembibitan  belum  banyak tersedia  sehingga  ketersediaan  benih bermutu  di  wilayah  tersebut  masih sangat terbatas.
Pada  wilayah  sentra  pembibitan, kegiatan yang dilakukan terdiri atas: a. Pemutakhiran data penangkar, keragaan kebun entres, dan kebun pembibitan.
b. Analisis  kinerja  organisasi/lembaga penangkar  dan  implementasi  perangkat peraturan perbenihan.
c. Kajian  penerapan  komponen  model penguatan kelembagaan perbenihan yang diimplementasikan dalam kegiatan:
- Fasilitasi  penguatan  kapabilitas penangkar
- Fasilitasi pemurnian kebun entres
- Fasilitasi  penerapan  sistem  Waralaba Benih
Sedangkan  pada  wilayah  non  sentra pembibitan,  kegiatan  yang  dilakukan meliputi:
a. Pengumpulan  data  karakteristik  dan potensi wilayah, karakteristik dan tingkat adopsi  teknologi  petani,  dan  potensi pengembangan usaha perbenihan
b. Kajian  penerapan  komponen  model penumbuhan  kelembagaan  perbenihan yang diimplementasikan dalam kegiatan:
- Fasilitasi penumbuhan dan pembinaan penangkar benih
- Fasilitasi  pengembangan    kebun pembibitan
- Fasilitasi pemurnian kebun entres
Kemudian dilakukan kajian mengenai tataniaga  bibit  karet  mulai  dari  penangkar sampai  konsumen,  baik  konsumen perorangan  maupun  proyek  pemerintah. Dari  hasil  pengumpulan  data  tersebut, dianalisis  kelemahan,  hambatan  dan kendala  yang  dihadapi  oleh  para  pelaku industri  per-benihan  yang  akan  dijadikan m a s u k a n   u n t u k   m e l a k u k a n   k a j i a n penguatan kelembagaan perbenihan dengan menggunakan metode aksi (action research) (Babbie, 1992; Carr dan Skerritt, 1992).
Tabel 1. Road map pengembangan komoditas karet nasional Table 1.  Road map for national rubber commodities
Uraian Description Tahun Year 2004 2005 - 2009 2025 Produksi (Juta ton) Production (Million tons) 1,8 2  - 3 – 4 Produktivitas (Kg/ha) Productivity (Kg/ha) 600 700 1200 Konsumsi domestik (% ) Domestic consumption (% ) 7 10 25 Klon unggul (% ) High yielding clone (% ) 30 55 75 Bagian petani (% FOB) Farmer Share (% FOB) 70 75 80 Pendapatan (US $/KK) Income (US $/households) 1000 1500 2000
Sumber : Ditjen Bina Produksi Perkebunan (2006) Source: Directorate General of Plantation Production Development (2006)
- 2,3

## Syarifa, Nancy dan Supriadi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Kelembagaan Pembibitan  Karet
Di  Indonesia  terdapat  beberapa k e l e m b a g a a n   y a n g   t e r l i b a t   d a l a m pembibitan karet, yaitu Penangkar, Asosiasi Penangkar  Bibit,  Balai  Pengawasan  dan Sertifikasi  Benih  Tanaman  Perkebunan Tingkat Provinsi, dan Pusat Penelitian Karet.
P e n a n g k a r   b i b i t   d i k a t e g o r i k a n berdasarkan skala usahanya terbagi dalam kelompok penangkar kecil (jumlah produksi kurang  dari  5000  bibit)  dan  penangkar besar.   Umumnya, penangkar   skala besar mengusahakan  bibit  sendiri  dalam  skala luas  dengan  mempekerjakan  masyarakat setempat,  dan  telah  memiliki  perusahaan yang  berbadan  hukum  sehingga  mereka dapat  mengikuti  proses  tender  bibit  yang diadakan  pemerintah  maupun  perusahaan swasta.  Penangkar  skala  besar  juga  bisa terdiri  atas  beberapa  kelompok  yang beranggota  10  -  20  penangkar  kecil  yang tergabung dalam wadah koperasi. Koperasi dapat  menyiapkan  kebutuhan  saprotan untuk anggota, kemudian mengikuti tender dan  atau  bekerjasama  dengan  suatu perusahaan untuk mencari pasar bibit dan tender, contohnya, Koperasi Sumber Rejeki yang  bekerja  sama  dengan  PT  Karya  Budi Sejati di Prabumulih.
Asosiasi  Penangkar  Bibit  diperlukan untuk  menghindari  terjadinya  persaingan yang tidak sehat di antara penangkar dalam pemasaran bibit. Asosiasi Penang-kar Bibit dibentuk  pada  tanggal  10  Mei  2006. Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain menentukan  standar  harga  jual  minimal, dan mengadakan pelatihan pembibitan bagi para  penangkar.  Pengawasan  mutu  benih tersentralisasi di tingkat provinsi, karena itu pelaksanaan  sertifikasi  dilakukan  oleh BPSBTP  (Balai  Pengawasan  dan  Sertifikasi Benih  Tanaman  Perkebunan).  Unit Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  perlu didukung  oleh  sarana/prasarana  di lapangan,  terutama  ketersediaan  tenaga teknis  di  lapangan  (Petugas  Pengawas Benih).   Petugas harus diberikan pelatihan yang  memadai,  sehingga  pada  saat  di lapangan  memiliki  kemampuan  untuk melakukan  seleksi,  pengawasan  dan pemurnian benih.
Pusat  Penelitian  Karet  memiliki peranan utama melakukan penelitian guna mempercepat  penemuan  klon-klon  unggul baru sehingga mempercepat pengembangan bahan  tanam  klon  unggul  baru  bagi penangkar.  Lembaga  penelitian  juga melaksanakan berbagai kegiatan antara lain pemurnian  entres,  pembangunan  demplot pembibitan,  serta  berbagai  kegiatan p e l a t i h a n   t e r k a i t   d e n g a n   m a s a l a h pembibitan maupun identifikasi klon.

## Kondisi dan Sebaran Kebun Entres
Di Sumatera Selatan luas kebun entres tercatat  236,2  ha  yang  dibangun  melalui bantuan  pemerintah  maupun  swadaya petani  (Tabel  2).  Namun  yang  telah dimurnikan  oleh  Balai  Penelitian  Sembawa baru  sekitar  75,7  ha  atau  32%  dari  total kebun  entres.    Data  kebun  entres  yang tingkat kemurniannya telah mencapai 100% dan  memperoleh    SK  Penunjukan  Kebun Entres  dari  Dinas  Perkebunan  sekitar    86 113 batang atau 10,7 ha di tahun 2007, dan 105 176  batang atau 13,1 ha di tahun 2008, sehingga  total  entres  yang  mendapat  SK Disbun hingga tahun   2010   mencapai 671 ribu batang (83,9 Ha) atau 35,5% dari total kebun entres  (Tabel 2).
Kebun  entres  perlu  mendapat  SK Penetapan karena:
a) Untuk  meningkatkan  mutu  bibit  yang beredar
b) Untuk  menunjukkan  bahwa  kebun entres telah dimurnikan
c) Untuk memenuhi legalitas hukum
Kebun entres yang memiliki SK Dinas Perkebunan  Sumatera  Selatan  seluas  83,9 ha yang terdiri atas klon PB 260 (72,2%), IRR 39 (17,8%),   BPM 24 (4,3%), dan RRIC 100 (2,4%) (Tabel 2).

## Sumber Biji Batang Bawah
Untuk menentukan sumber biji batang bawah yang baik adalah dengan melakukan inventarisasi terhadap perkebunan karet di masing-masing  wilayah  karet  yang  dinilai layak  sebagai  sumber  biji  batang  bawah, dengan  persyaratan:  merupakan  klon anjuran batang bawah (GT 1, BPM 24, RRIC
Model penumbuhan dan penguatan kelembagaan perbenihan untuk meningkatkan mutu bahan tanam dan produktivitas karet rakyat
Tabel 2.  Total kebun entres yang memiliki SK Dinas`Perkebunan Sumatera Selatan,   2007- 2010
Table 2.  Total of budwood garden which has South Sumatra Nursery Certificate, 2007-2010
1) Klon (clones) RRIM 600, IRR 118, PR 261, GT 1
2) 1 ha = 8000 batang (1 ha = 8000 trees) Sumber: Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, 2007-2010 Source:   South Sumatra Estate Crops Office, 2007-2010
Tahun
Years Klon Clones PB 260 IRR 39 BPM 24 RRIC 100 Lainnya Others 1) Total 2007 42 684 37 599 1 949 3 881 3 463 86 113 2008 76 406 14 613 8 645 5 512 17 196 105 176 2009/2010 365 483 67 166 18 146 9 804 19 339 479 938 Total tegakan Total of trees 484 573 119 378 28 740 19 197 39 998 671 227 Total areal (ha) 2 Total area (ha) 2 60,6 14,9 3,6 2,4 5,0 83,9 Persentase (%) Percentage (%) 72,2 17,8 4,3 2,9 6,0 100
100  dan  PB  260),  luasan  minimum  15  ha, berumur  lebih  dari  10  tahun,  dan  kondisi kebun terpelihara baik.   Kebun-kebun yang memenuhi  persyaratan  tersebut  dapat menajukan  permohonan  kepada  Dinas Perkebunan  untuk  memperoleh  SK penetapan  sebagai  sumber  biji  (Sesuai dengan Permentan No. 38).
Di  Sumatera  Selatan,    ada  7  lokasi yang  telah  ditetapkan  sebagai  sumber  biji batang bawah yaitu  PT Pinago Utama, Balai Penelitian Sembawa, PTPN VII (UU  Tebenan dan  Musi  Landas),    PT  Melania  Sipef,  PT Roesli  Taher,  dan  PT  Bumi  Rambang Kramajaya.    Pada  tahun  2009/2010  biji bersertifikat  (memiliki  Surat  Keterangan Mutu) yang ditanam penangkar di Sumatera Selatan  berjumlah  48,7  juta.    Apabila dikaitkan  dengan  ketersediaan  entres bersertifikat dan tingkat keberhasilan bibit, maka potensi bibit berlabel biru hanya 14,6 juta bibit (Tabel 3).   Pada tahun   2010 bibit berlabel  merah  tidak  ada  lagi,  sehingga potensi  bibit  berlabel  biru  tersebut  tidak mencukupi  kebutuhan  proyek  bantuan APBD  di  Sumatera  Selatan.    Potensi  bibit label  biru  akan  bertambah  apabila  ada penambahan  luasan  entres  yang  memiliki SK Kebun Entres.
Dari Tabel 3  terlihat bahwa jumlah biji bersertifikat  pada  tahun  tahun  2010/2011 menurun  menjadi  37,2  juta  karena berkurangnya ketersediaan biji akibat faktor cuaca.  Sebagian  besar  penangkar  di Sumatera Selatan menggunakan biji Medan (85% di tahun 2009/2010, dan 75% di tahun 2010/2011),    agar  dapat  mengejar  target bibit siap salur bulan Oktober-Nopember di tahun berikutnya.

## Potensi dan Produksi Bibit
Penangkar bibit harus memiliki TRUP (Tanda  Registrasi  Usaha  Perkebunan). Syarat  memiliki  TRUP  adalah  memiliki entres dan biji bersertifikat. Data pada Tabel 4  memperlihatkan  jumlah  penangkar  di Sumatera Selatan yang memiliki TRUP pada tahun 2008-2010 yang menurun dari tahun ke tahun yang disebabkan antara lain:
a) Penangkar tidak memenuhi syarat untuk memiliki  TRUP,  karena  tidak  memiliki modal  untuk  membeli  biji  bersertifikat, dan memunikan kebun entres.
b) Penangkar yang tidak memiliki kelompok biasanya  menjual  bibit  kepada  petani swadaya.  Namun  beberapa  tahun terakhir  petani  cenderung  menunggu bantuan  bibit  dari  Dinas  Perkebunan.

## Syarifa, Nancy dan Supriadi
M e n u r u n n y a   h a r g a   k a r e t   t a h u n 2 0 0 8 / 2 0 0 9   m e n y e b a b k a n   m i n a t menanam  karet  menurun,  sehingga sebagian  bibit  karet  penangkar  tahun 2008 tidak terjual.
c) Bibit  karet  dibeli  oleh  pedagang  skala besar yang memenangkan tender dengan harga  murah.
d) Belum  semua  penangkar  mendapat pembinaan  dari  Dinas  Perkebunan setempat.
Berdasarkan TRUP,   pada tahun 2009 potensi bibit di Sumatera Selatan mencapai 18,1 juta untuk bibit berlabel biru (bibit yang memiliki  entres  dan  batang  bawah  yang bersertifikasi)  dan  10,7  juta  untuk  bibit
berlabel  merah  (bibit  yang  memiliki  entres bersertifikasi,  namun  batang  bawah  tidak bersertifikasi).    Namun  realisasi  produksi bibit  bersertifikat  yang  dihasilkan  oleh  36 penangkar atau kelompok penangkar tahun 2009  hanya  6,4  juta  batang  bibit  berlabel biru (35% dari potensi bibit yang tertera pada TRUP),  dan  8,5  juta  batang  bibit  berlabel merah  (79%),    dengan  skala  usaha  mulai dari hanya 18 ribu bibit sampai   hampir 5 juta bibit per penangkar. Pada tahun 2010, Pemerintah  hanya  memberlakukan  bibit label  biru.  Sehingga  dari  potensi  bibit sebesar  13,6  juta  hanya  tersalur  6,7  juta bibit  untuk  proyek  pemerintah  (Tabel  5). Bibit  polibeg  yang  berasal  dari  penangkar Sumatera  Selatan  dipasok  untuk  Propinsi
Tabel 3.  Jumlah biji bersertifikat (memiliki Surat Keterangan Mutu) yang ditanam penangkar di Sumatera Selatan, 2009/2010 dan 2010/2011
Table 3.  Number of certified seeds planted by nursery operator in South Sumatra, 2009/2010 and 2010/2011
Uraian Description Satuan Unit 2009/2010 % 2010/2011 % Asal Biji : Seed origin: Medan Butir Seed 41 280 750 (85) 27 881 000 (75) SumSel South Sumatra Butir Seed 7 406 700 (15) 9 403 000 (25) Total Butir Seed 48 687 450 (100) 37 284 000 (100) Potensi bibit siap salur Potential of planting materials Polibeg Polybag 14 606 235 (30)* 11 185 200 (30)*
*   : Tingkat keberhasilan bibit: 30% (Success rate of planting material: 30%)
Sumber: BPSBTP (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan)   Sumsel, 2010 Source:  Seed Control and Certification Centre of Estate Crops Agency of South Sumatra, 2010

## Tabel 4.   Potensi bibit berdasarkan TRUP di Sumatera Selatan, 2008-2010
Table 4.  Potential of planting material based on registered nursery operators in South Sumatra, 2008-2010
Tahun Year Desa Village Penangkar Nursery Operator Bibit Planting Material Label Biru Blue Merah Red Lable 2008 71 126 62 510 330 - - 2009 27 49 28 842 241 18 128 368 10 713 873 2010 20 31 13 573 492 13 573 492 -
Sumber: Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, 2010 Source: South Sumatra Estate Crops Office, 2010
Model penumbuhan dan penguatan kelembagaan perbenihan untuk meningkatkan mutu bahan tanam dan produktivitas karet rakyat
Tabel 5. Jumlah bibit bersertifikat asal Sumatera Selatan berdasarkan propinsi pengguna Table 5.  Number of certified planting material from South Sumatra based on consumer province
Propinsi Pengguna Consumer Province 2008 2009 2010 Jumlah Total % Jumlah Total % Jumlah Total % Sumatera Selatan 9 340 976 50 8 299 636 53 4 900 883 73 Jambi 1 207 780 7 3 418 250 22 25 000 0,4 Riau 3 454 790 19 2 627 935 17 253 693 4 Sumatera Barat 415 000 2 553 680 4 518 480 8 Bengkulu 1 659 500 9 489 950 3 152 150 2 Babel 2 418 316 13 297 700 2 273 300 4 Lampung - - - - 585 400 9 Propinsi Lain (others) 10.000 0 58.000 0 300 0,004 Total 18 506 362 100 15 745 151 100 6 709 206 100
Sumber: BPSBTP (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan) Sumsel, 2010 Source:  Seed Control and Certifiation Centre of Estate Crops Agency of South Sumatra, 2010
Sumatera Selatan dan luar propinsi seperti Lampung, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung.   Angka-angka ini belum termasuk bibit yang dibeli petani swadaya dan bibit tanpa label.

## Mutu Bibit Karet
Meningkatnya harga karet yang cukup tinggi  dewasa  ini  telah  mengakibatkan tingginya  permintaan  bibit  karet.  Hal  ini telah  mendorong  berkembang  pesatnya usaha  pembibitan  karet  yang  dilakukan para  penangkar.    Namun  masalah  yang dijumpai di lapangan adalah mutu bibit yang dihasilkan  oleh  para  penangkar  tersebut sebagian masih rendah dan beragam, yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut: a) Terbatasnya  jumlah  dan  mutu  entres yang terjamin kemurniannya
b) Terbatasnya  pengetahuan  penangkar dan  konsumen  mengenai  mutu  bibit yang baik
c) Pengawasan  mutu  dan  pengawalan teknis  pembibitan  belum  dilakukan terhadap semua penangkar
d) Sebagian  besar  penangkar  belum m e m i l i k i   s e r t i f i k a t   d a n   b e l u m menerapkan  kaidah  pembibitan  yang baik.
Pada  kenyataannya,  telah  banyak bibit  yang  diragukan  mutunya  dijual  oleh penangkar.  Dengan  demikian  kepentingan konsumen  untuk  mendapatkan  bibit  yang bermutu  baik  kurang  terlindungi.  Oleh
karena  itu  UPTD  -  BPSBTP  melakukan pembinaan  terhadap  penangkar  dan pengawasan  terhadap  peredaran  bibit. Sesuai  dengan  undang-undang  No.  12 tahun  1992  bahwa  bibit  yang  disebarkan harus  bersertifikat.  Di  Sumatera  Selatan, persyaratan  untuk  bibit  label  biru  harus memiliki  tingkat  kemurnian  entres  100% serta  memiliki  entres  dan  biji  yang b e r s e r t i f i k a t .   A p a b i l a   p e n a n g k a r mendatangkan  biji  dari  Medan,  maka  biji tersebut  harus  memiliki  SKM  (Surat Keterangan  Mutu)  biji  Medan.  Selanjutnya pada  saat  biji  tiba  di  Palembang,  biji tersebut  diuji  kembali  sebelum  BPSBTP SumSel mengeluarkan SKM yang baru. Hal ini  dilakukan  untuk  memudahkan administrasi  pada  saat  proses  sertifikasi dan pengontrolan dari segi fisik.

## Sistem Tataniaga Bibit
Kajian mengenai tataniaga bibit karet dilakukan  mulai  dari  penangkar  sampai konsumen,  baik  konsumen  perorangan maupun proyek pemerintah. Dari Gambar 1 terlihat bahwa penangkar bibit kecil hanya mampu  menyuplai  bibit  untuk  petani swadaya  yang  percaya  terhadap  kualitas pembibitan  dan  tidak  memerlukan  bibit yang  bersertifikasi.    Penangkar  kecil  tidak dapat menyuplai bibit untuk proyek-proyek perkebunan  pemerintah  skala  besar dikarenakan  mereka  tidak  mampu memenuhi  persyaratan  sertifikasi  bibit,

## Syarifa, Nancy dan Supriadi
Proyek Bantuan Pemerintah dan Perkebunan Swasta Petani Peserta Proyek Pemerintah dan Swasta
Penangkar Bibit Kecil Petani Swadaya Penangkar Bibit Besar - Pemodal - Komisioner Asosiasi Penangkar Bibit Tender
Gambar 1.  Rantai pemasaran bibit karet
Figure 1. Rubber planting material marketing chain
mulai  dari  pengadaan  biji  bersertifikat s a m p a i   p e m u r n i a n   k e b u n   e n t r e s . Keberadaan Asosiasi Penangkar dibutuhkan untuk  memfasilitasi  para  penangkar  kecil dalam  meningkatkan  mutu  bibit  yang dihasilkan. Bagi penangkar kecil yang tidak memiliki mitra, maka langkah   yang harus ditempuh  adalah  membentuk  kelompok yang  memiliki  modal  usaha  untuk pembelian  biji  bersertifikat,  pemurnian entres, dan pembuatan sertifikasi bibit.
Harga  bibit  karet  bervariasi  sesuai kondisi musim (di awal atau di akhir musim hujan).  Pada  tahun  2010,  harga  minimal bibit karet dalam polibeg di lokasi penangkar yang ditetapkan Asosiasi adalah Rp 5 500,- /polibeg dan Rp. 2 500,-/stum mata tidur. Sementara  harga  di  Balai  Penelitian Sembawa  mencapai  Rp  6  000,-  hingga Rp 6 500,-/polibeg dan   Rp 3 500,- hingga Rp 4 000,-/stum mata tidur.

## Analisis SWOT Industri Pembibitan Karet
Untuk  mewujudkan  industri  per- benihan karet yang maju dan handal maka dilakukan  analisis  untuk  mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta hamba- an/tantangan yang harus dihadapi industri perbenihan (Tabel 6).

## Model  Penumbuhan  dan  Penguatan Kelembagaan Pembibitan
Berdasarkan  analisis  SWOT  yang diuraikan  sebelumnya,  maka  dihasilkan model  penumbuhan  dan  penguatan kelembagaan pembibitan sebagai berikut:

## M o d e l   p e n u m b u h a n   k e l e m b a g a a n pembibitan karet
M o d e l   i n i   d i t u j u k a n   u n t u k memfasilitasi  pertumbuhan  kelembagaan pembibitan  pada  daerah  non  sentra pembibitan. Daerah non sentra pembibitan dicirikan  oleh  kondisi  di  mana  belum terdapat  penangkar,  sumber  entres terbatas, sumber batang bawah terbatas dan harga bibit yang relatif mahal. Namun minat m a s y a r a k a t   u n t u k   m e n g u s a h a k a n pembibitan  cukup  tinggi.  Oleh  karena  itu, untuk mengembangkan industri pembibitan karet  di  daerah  tersebut,  beberapa  upaya yang  perlu  dilakukan  dapat  diilustrasikan seperti yang tertera pada Gambar 2.
Fasilitasi  dari  berbagai  institusi/ lembaga  terkait  seperti  Pusat  Penelitian Karet, Dinas Perkebunan, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, Asosiasi  Penangkar  Benih  dan  Lembaga Keuangan  diperlukan  untuk  mewujudkan
Model penumbuhan dan penguatan kelembagaan perbenihan untuk meningkatkan mutu bahan tanam dan produktivitas karet rakyat

## Tabel 6. Analisis SWOT industri pembibitan karet di Provinsi Sumatera Selatan
Table 6. The SWOT analysis of rubber nursery industry in South Sumatra Province
Analisis SWOT SWOT Analysis Program Program Kekuatan
a) Jumlah penangkar cukup banyak.
b) Kebun entres tersedia , dan sebagian sudah dimurnikan serta memiliki SK Kebun Entres . c) Secara teknis proses pembuatan bibit karet
tidak ada hambatan. d) Permintaan bibit untuk program
pengembangan perkebunan karet cukup tinggi . e) Dengan harga jual minimal yang ditetapkan oleh Asosiasi Penangkar, usaha pembibitan cukup menguntungkan. a) Peningkatan efektifitas kegiatan dan penguatan organisasi Asosiasi Penangkar Benih sebagai komunikasi peningkatan mutu benih karet b) Penyebaran jenis klon baru dengan produktivitas tinggi c) Penggalakan pembuatan TRUP dan SKM d) Sertifikasi dan labelisasi benih (biru) e) Pengawasan peredaran dan pengujian mutu benih f) Peningkatan pemenuhan syarat bagi peWaralaba Benih (hak dan kewajiban, aturan representasi, dan batas yurisdiksi) Kelemahan a) Jumlah tenaga Pengawas Benih Tanaman
(PBT) terbatas , demikian juga sarana yang dimiliki BPSBTP masih sangat minim . b) Sejak tahun 2008 , dalam mengikuti tender, penangkar skala besar mulai memiliki usaha
berbadan hukum dan suplier bibit mulai membuat pembibitan sendiri , namun
kenyataannya sebagian besar bibit mereka masih diambil dari penangkar skala kecil . Terjadi persaingan yang tidak sehat antar penangkar , sehingga terjadi persaingan harga yang dimanfaatkan oleh para supplier untuk mendapat keuntungan besar dari kondisi
tersebut . c) Persyaratan sertifikasi bibit antar provinsi
belum seragam . d) Waktu kesiapan bibit tidak sesuai dengan jadwal pengadaan bibit untuk proyek , sehingga bibit belum siap salur atau bibit sudah terlalu besar (> 3 payung ) sehingga tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis proyek .
e) Para penangkar menghadapi keterbatasan
modal, karena modal diperlukan
terus menerus sampai bibit dipasarkan.
f) Para penangkar belum mengetahui dengan
pasti pasar untuk bibit yang dihasilkan . a) Perekrutan tenaga baru dan pemberian pelatihan bagi calon tenaga PBT mengenai pembibitan karet b) Peningkatan efektifitas kegiatan dan penguatan organisasi Asosiasi Penangkar Benih sebagai komunikasi peningkatan mutu benih karet
c)
Penyeragaman sertifikasi bibit antar provinsi d) Pengawalan /pendampingan teknis dan manaj emen pembibitan e) Penguatan sistem, manajemen usaha,  dan modal kerja f) Pada waktu anggaran disahkan, Dinas Perkebunan sebaiknya memberikan data kebutuhan bibit kepada penangkar sehingga dapat dipersiapkan minimal setahun sebelumnya.
Peluang
a) Sumsel merupakan sentra pembibitan terbesar yang me nyuplai bibit ke provinsi sekitarnya . b) Departemen Kehutanan sedang mengembangkan program Hutan Tanaman Industri Karet , yang berarti bibit karet akan diperlukan dalam jumlah besar . c) Harga karet yang tinggi menyebabkan masyarakat akan semakin bergairah menanam karet, sehingga permintaan bibit akan terus
meningkat . a) Mempertahankan citra mutu bibit yang dihasilkan. b) Pengawasan peredaran dan pengujian mutu benih c) Penguatan sistem manajemen usaha pembibitan, modal kerja serta sarana dan prasarana pembibitan

## Hambatan/Tantangan
a) Saat ini masih terjadi persaingan tidak sehat di antara penangkar yang mengakibatkan matinya usaha penangkar kecil .
b) Banyak bibit karet dari Sumatera Selatan dikirim ke luar provinsi secara ilegal tanpa dokumen resmi atau label .
c) Para penangkar perlu mengetahui potensi
permintaan bibit setiap tahun untuk masing - masing kabupaten /kota
sehingga dapat merencanakan berapa banyak bibit harus diproduksi . a) Peningkatan efektifitas kegiatan dan penguatan organisasi Asosiasi Penangkar Benih sebagai komunikasi peningkatan mutu benih karet b) Pengawasan peredaran dan pengujian mutu benih
c) Pemahaman terhadap kebijakan, aturan, dan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perbenihan

## Syarifa, Nancy dan Supriadi
komponen program yang digambarkan pada model tersebut. Sementara itu, sasaran yang ingin  dicapai  adalah  penumbuhan  usaha pembibitan karet di wilayah ini, percepatan ketersediaan  bahan  tanam  bermutu, peningkatan  adopsi  bahan  tanam  unggul dan peningkatan produktivitas perkebunan karet.

## M o d e l   p e n g u a t a n   k e l e m b a g a a n pembibitan karet
Model ini ditujukan untuk meningkat- kan  kinerja  industri  pembibitan  karet  di wilayah  sentra  pembibitan  karet.    Di wilayah ini telah banyak terdapat penangkar bibit karet. Namun masih terdapat berbagai permasalahan  seperti  mutu  bibit  yang beragam,  bibit  belum  bersertifikat,  entres belum  dimurnikan  dan  sumber  batang bawah tidak bersertifikat.   Oleh karena itu komponen  penguatan  model  yang  dapat diterapkan seperti tertera pada Gambar 3.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Industri pembibitan karet di Sumatera Selatan  telah  menjadi  andalan  bagi penyediaan  bahan  tanam  ke  wilayah- wilayah  sentra  karet  terutama  di  wilayah Sumatra.  Namun,  kondisi  kelembagaan pembibitan  karet  di  provinsi  ini  belum kondusif.  Sebagai  contoh,  jumlah  petugas pengawas  benih  serta  fasilitas  yang disediakan  oleh  Balai  Pengawasan  dan Sertifikasi  Benih  Tanaman  Perkebunan masih  terbatas,  masih  banyak  penangkar pembibitan yang belum mendapat sertifikat legal  bagi  produk  mereka,  sebagian  besar penangkar  memiliki  modal  terbatas,  dan sumber  entres  dan    batang  bawah  juga masih terbatas. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi industri  karet  pembibitan  di  Sumatera Selatan  seperti  yang  diilustrasikan  dalam model  penumbuhan  dan  penguatan kelembagaan  pembibitan  karet  yang  telah diajukan dalam makalah ini.

## Gambar  2.  Model penumbuhan kelembagaan pembibitan karet
Figure 2 . Institutional growth model of rubber nursery

## Kondisi Perbenihan
§ Belum terdapat penangkar
§ Sumber entres terbatas
§ Sumber batang bawah terbatas
§ Harga bibit mahal
§ Minat petani cukup tinggi Sasaran:
§ Penumbuhan usaha pembibitan
§ Mempercepat ketersediaan benih bermutu
§ Peningkatan adopsi bahan tanam unggul
§ Peningkatan produktivitas
Komponen Penumbuhan Model:
§ Pembentukan kelompok tani
/penangkar benih baru § Peningkatan kapasitas SDM
melalui pembinaan dan pelatihan pembibitan karet
§ Penyediaan modal & sarana/prasarana
§ Fasilitasi suplai bahan pembibitan yang berkualitas (biji karet dan entres) sesuai klon anjuran
§ Penguatan sistem, manajemen usaha,  dan modal kerja
§ Pengawalan/pendampingan teknis  dan manajemen pembibitan § Monitoring/supervisi sertifikasi, pemasaran
Dinas Perkebunan BPSBTP
Lembaga Asosiasi Penangkar Benih Keuangan
Lembaga Penelitian Model penumbuhan dan penguatan kelembagaan perbenihan untuk meningkatkan mutu bahan tanam dan produktivitas karet rakyat
Selain  itu,  disarankan  agar  Asosiasi Penangkar  Benih  harus  dapat  meng- akomodir penangkar pembibitan skala besar dan skala kecil. Penangkar kecil harus bisa dikelompokkan  membentuk  koperasi  atau bergabung  dengan  penangkar  besar  yang memiliki  badan  usaha  berbadan  hukum, memiliki  modal  untuk  pembelian  biji bersertifikat,  pemurnian  entres  dan sertifikasi bibit, sehingga kelompok tersebut dapat mengikuti tender bibit yang diadakan bagi proyek-proyek pemerintah dan swasta. P e n g a w a s a n   m u t u   b e n i h   h a r u s tersentralisasi di tingkat provinsi, karena itu pelaksanaan  sertifikasi  dilaksanakan  oleh BPSBTP  sebagai  UPTD  Dinas  Perkebunan tingkat propinsi.
Balai  Pengawasan  dan  Sertifikasi Benih  Tanaman  Perkebunan  dan  Asosiasi
Penangkar  harus  mensosialisasikan  bibit label  biru  kepada  para  penangkar  secara intensif.  Selain  itu,  BPSBTP  di  tingkat provinsi  perlu  didukung  oleh  fasilitas  yang memadai,  terutama  petugas  teknis pengawasan benih tanaman.  Petugas harus diberikan  pelatihan  teknis  yang  memadai, sehingga mereka memiliki kemampuan yang c u k u p   u n t u k   m e l a k u k a n   s e l e k s i , pengawasan  dan  pemurnian  pembibitan  di lapangan.  Untuk  mempercepat  pengem- bangan  bahan  tanam  klon  unggul  maka Pusat  Penelitian  Karet  harus  menyediakan bahan  tanam  klon  unggul  baru  untuk perluasan  kebun  entres  bagi  penangkar p oten sial    yan g  d ifasilitasi  Ditjen Perkebunan  atau  Dinas  Perkebunan,  di samping  terus  membantu  pelaksanaan pemurnian kebun entres sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi bibit.

## Gambar  3. Model penguatan kelembagaan pembibitan karet
Figure 3.  Institutional strengthening model of rubber nursery Kondisi Perbenihan
§ Jumlah penangkar banyak Sasaran: § Meningkatkan ketersediaan benih bermutu
§ Meningkatkan adopsi bahan tanam unggul
§ Meningkatkan produktivitas karet nasional Komponen Penguatan Model: · Penguatan sistem & manajemen Dinas Perkebunan BPSBTP Asosiasi Penangkar Benih Lembaga Keuangan Lembaga Penelitian pemasaran Syarifa, Nancy dan Supriadi

## DAFTAR PUSTAKA
Babbie,  E.    1992. The  Practice  of  Social Research ,  6th  edn,  Wadsworth Publishing  Company,  Belmont, California.
Carr,  T  and  Zuber-Skerritt,  O.  (eds)  1992.
W o r k i n g   T o g e t h e r   f o r   Q u a l i t y Management:  Action  Research  in Management  and  Education .  The Tertiary Education Institute, Brisbane.
Direktorat  Bina  Produksi  Perkebunan.
2006. Road  Map Komoditi  Karet 2005 - 2025, Ditjenbun, Jakarta.
Ditjenbun.  2005.  Kebijakan  nasional pengembangan  karet  Indonesia. Lok. Nas. Pemuliaan Tanaman Karet 2005 . Pusat Penelitian Karet, Medan.
Ditjenbun.  2008.  Pencapaian  Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2008. Rapat  Koordinasi  Program  Revitbun. Batam, 10 April 2008.
Ditjenbun.  2009.  Statistik  Perkebunan Karet  2008  -  2010.  Departemen Pertanian. Jakarta.
Model penumbuhan dan penguatan kelembagaan perbenihan untuk meningkatkan mutu bahan tanam dan produktivitas karet rakyat