= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Kinerja Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Di Dinas Sosial Kota Bekasi
1 Fikri Emsa, 2 Zaenuri Khairul Anwar
1 Jurusan Manajemen Rumah Sakit Program Pascasarjasana Universitas Pasundan; fikriemsa.s@gmail.com
2 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; zayn1501@gmail.com

## Abstract
This  research  is  motivated  by  not  achieving  the  performance  targets  of  the  City  Social Services  so  that  this  study  aims  to  analyze  the  performance  of  social  welfare  services  and rehabilitation programs in the Bekasi City Social Service. The research method used in this study  is  a  qualitative  approach  to  the  type  of  descriptive  research.  In  conducting  data collection, this study uses interview, observation, and documentation techniques. Then for the data  analysis  technique  that  is  done  is  with  three  different  types  of  activities  consisting  of reduction, data models, and drawing conclusions. Based on the results of the study, it shows that the performance of the Bekasi City Social Service is quite good but it is still considered to be less than optimal and must be improved again. There are several factors that affect the sub-optimal  performance  of  the  Bekasi  City  Social  Service  in  carrying  out  social  welfare rehabilitation  and  service  programs.  To  achieve  optimal  results,  it  is  necessary  to  have  a review  of  the  readiness  of  the  resources  (budget,  professional  workforce,  and  other materials) in the Bekasi City Social Service.
Keywords : Performance, Public Service, Local Government, Social Welfare.

## Pendahuluan
Sejalan  dengan  perkembangan  masalah  dan  kebutuhan  para  penyandang  disabilitas dan kaum lanjut usia, oleh sebab itu maka sudah semestinya perlu adanya suatu upaya yang dapat  memberikan  serta  menjamin  perlindungan  yang  layak  bagi  mereka  untuk  dapat mewujudkan  serta  memelihara  taraf  kesejahteraan  sosialnya  agar  tidak  lagi  terjadi  hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu upaya untuk perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia, Pemerintah Kota Bekasi bersama Dinas Sosial Kota Bekasi memberikan perhatian lebih terhadap para penyandang disabilitas dan lanjut usia melalui  Program  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Kesejahteraan  Sosial  (PPRKS)  dengan  cara memberikan sembako yang pelaksanaannya berlandaskan pada Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi.
Tujuan  dari  pemberian  sembako  bagi  penyandang  diasbilitas  dan  lanjut  usia  adalah untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka  yang  merupakan  salah  cara  untuk  meningkatkan kesejahteraan  bagi  penyandang  disabilitas  dan  lanjut  usia.  Meningkatnya  Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu indikator dari program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (PPRKS) yang sasarannya merupakan Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental  serta  kaum  lanjut  usia.  Dilansir  dari  Bidang  Perencanaan  Dinas  Sosial  Kota  Bekasi Pada  tahun  2017  Dinas  Sosial  Kota  Bekasi  sebagai  unit  kerja  sekaligus  unsur  pelaksana otonomi daerah di bidang sosial menargetkan program tersebut dengan presentase total 44% atau  1.890  orang  dari  4.297  jumlah  keseluruhan  dari  para  penyandang  disabilitas  baik  fisik maupun  mental  serta  kaum  lanjut  usia,  namun  realisasi  program  tersebut  hanya  25%  atau
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1.068 orang. Fenoma tersebut dapat dilihat dari tabel target dan realisasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang disajikan di bawah ini:

## Tabel 1.1

## Target serta Realisasi dari Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Program Indikator Sasaran Target  Realisa si Capaian Kinerja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 44 25 56

## Sumber: Bidang Perencanaan Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2017
Pada  tabel  di  atas  Dinas  Sosial  Kota  Bekasi  menetapkan  target  program  pelayanan dan  rehabilitasi  sosial  sebesar  44%  namun  program  tersebut  hanya  terealisasikan  sebesar 25%.  Diketahui  bahwa  jumlah  jiwa  penyandang  disabilitas  dan  lanjut  usia  yang  tidak potensial menerima bantuan sosial di Kota Bekasi sebanyak 4. 297 jiwa. Adapun jumlah jiwa yang  ditargetkan  sebanyak  1.  890  jiwa,  sedangkan  yang  terealisasikan  hanya  1.  068  jiwa. Program tersebut didukung dengan adanya beberapa kegiatan yaitu:

## Tabel 1.2

## Program Pelayanan dan Rehabilitasi untuk Kesejahteraan Sosial
Program Sasaran Kegiatan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut usia dan penyandang disabilitas fisik serta mental Pemberian Sembako kepada Cacat fisik serta mental di Panti Sosial Pemberian Sembako dan Pelatihan Kepada Lansia
Penguatan Kelembagaan Lanjut Usia Indonesia (LLI)
Sumber: Bidang Perencanaan Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2017
Diketahui  bahwa  program  pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan  sosial  belum terlaksana  secara  optimal.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  tidak  ada  capaian  yang  nyata  dari realisasi  itu  sendiri  terhadap  target  yang  sudah  ditentukan.  Dimana  pada  tabel  1.3  program tersebut  menargetkan  44%  atau  1.  890  orang  sedangkan  realisasi  program  tersebut  hanya 25% atau 1. 068 orang. Menurut data di atas penulis menemukan adanya fenomena-fenomena didalam  menjalankan  program  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Kesejahteraan  Sosial  sebagai berikut:
1. Belum  meratanya  penerima  bantuan  bagi  penyandang  disabilitas  dan  lanjut  usia.  Hal tersebut terlihat pada targetan dengan capaian program.
2. Kurangnya pengawasan dalam menjalankan kegiatan sehingga masih banyak penyandang disabilitas dan lanjut usia yang belum menerima bantuan dari program tersebut.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
3. Perlu  dilakukannya  suatu  pengukuran  atau  penghitungan  skala  kinerja  guna  meninjau kembali  sejauh  mana  skala  keberhasilan  dari  organisasi  dalam  menjalankan  tugas  dan program-program  yang  telah  direncanakan  sehingga  dapat  diambil  suatu  tindak  nyata untuk mengatasi masalah tersebut.
Menurut  Mahsun  (2016:25)  kinerja  merupakan  suatu  gambaran  dari  tingkat pencapaian  atau    pelaksanaan  dari  suatu  kebijakan,  program  maupun  kegiatan  yang  ingin diwujudkan  dalam  rangka    perwujudan  tujuan,  sasaran,  visi,  serta  misi  nyata  dari  suatu organisasi  maupun  instansi  tertentu.  Sedangkan  definisi  dari  kinerja  sendiri  menurut Lembaga  Administrasi  Negara  atau  LAN  (dalam  Umam,  2012:  355)  didefinisikan  sebagai suatu  prestasi  dalam  bekerja,  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  pencapaian  yang  konkrit  dari suatu  tindakan  kerja/  hasil  nyata  dari  tindakan  kerja  ataupun  penampilan  dari  suatu  kinerja yang diterjemahkan dari kata performance.
Dari berbagai definisi kinerja yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti mengambil suatu benang merah bahwa kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu capaian yang nyata serta konkrit  dari  suatu  organisasi  dalam  rangka  pelaksanaan  serta  perwujudan  dari  seluruh kebijakan,  kegiatan,  serta  program  guna  tercapainya  suatu  tujuan  atau  visi  yang  telah ditentukan  oleh  organisasi  tersebut.  Sedangkan  Mahsun  (2016:77)  mengemukakan  bahwa yang menjadi    indikator  dari kinerja setiap badan  pemerintah itu meliputi  seluruh indikator, yaitu  mulai  dari  masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (Benefit), hingga  dampak (impact) .  Adapun  yang  menjadi  penjelasan  atau  uraian  mendetail  mengenai indikator tersebut ialah:
a. Indikator  masukan (input) meliputi  seluruh  hal  yang  dibutuhkan  untuk  pelaksaaan kegiatan  yang  akan  diselenggarakan  agar  dapat  berjalan  dengan  baik  serta  dapat menghasilkan keluaran yang baik pula. Indikator masukan mengukur sejumlah sumber daya  yang  meliputi  sumber  daya  anggaran  (dana),  sumber  daya  manusia  (SDM), material,  peralatan,  serta  masukan  lain,  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  program yang akan dilaksanakan tersebut agar berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.
b. Indikator proses (Process) merupakan tindakan pengukuran dari suatu kegiatan tertentu mulai  dari  segi  kecepatan,  ketepatan,  maupun  tingkat  akurasi  yang  tinggi  dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
c. Indikator  keluaran (output) merupakan  sesuatu  atau  hal  dari  setiap  kegiatan  yang dilaksanakan  yang  kemudian  diharapkan  adanya  suatu  keluaran  yang  langsung  dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa baik fisik maupun non-fisik.
d. Indikator  Hasil (Outcomes) merupakan  segala  sesuatu  atau  hal  yang  merupakan cerminan dari fungsi keluaran yang telah dujelaskan sebelumnya yang fungsinya untuk keluaran kegiatan yang dilaksanakan pada jangka menengah.
e. Indikator  Manfaat (Benefit) merupakan  sesuatu  atau  hal  yang  selalu  relevan  dengan tujuan  akhir  dari  setiap  pelaksanaan  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  setiap organisasi.
f. Indikator Dampak (Impact) merupakan suatu pengaruh yang dihasilkan dari setiap hasil dari kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi yang meliputi hal yang baik, buruk, positif hingga negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat luas pada umumnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  akan  melakukan  penelitian  yang bertujuan untuk menganalisis kinerja program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Bekasi.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Metode Penelitian
Adapun dalam segala proses mulai dari awal hingga akhir penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  tipe  penelitian  deskriptif.  Adapun  jenis  data  yang  digunakan sebagai  bahan  penulis  dalam  penelitian  ini  meliputi  data  primer  yang  dikumpulkan  dari situasi  aktual,  atau  data  yang  diambil  ketika  peristiwa  tersebut  terjadi  sehingga  dinamakan data  primer  (Silalahi,  2012:289).  Atau  dengan  kata  lain,  data  primer  merupakan  suatu  data yang  diperoleh  secara  langsung  dan  aktual  dari  sumbernya  yang  dapat  melalui  wawancara dan  studi  dokumen.  Selain  itu  terdapat  data  sekunder  yang  merupakan  suatu  data  yang dihasilkan  berdasarkan  pengumpulan  data  dari  tangan  kedua  atau  dari  sumber-sumber  lain yang telah tersedia sebelumnya.
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  menggunakan  wawancara  semistruktur,  dengan terlebih dahulu menyiapkan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara  yang memuat garis-garis  besar  permasalahan  terkait  kinerja  pelaksanaan  Program  Pelayanan  dan Rehabilitasi  Kesejahteraan  Sosial  (PPRKS)  di  Dinas  Sosial  Kota  Bekasi.  Adapun  teknik penentuan informan dalam penelitian yang dengan  menggunakan teknik purposive sampling , yaitu  merupakan  suatu  teknik  pengambilan  sampel  yang  dilakukan  secara  sengaja. Maksudnya, seorang informan tidak diambil secara acak atau random , akan tetapi ditentukan atau  dipilih  sendiri  oleh  peneliti  yang  bersangkutan  atas  rasionalisasi  atau  pertimbangan tertentu.  Peneliti  memilih  informannya  berdasarkan  kriteria  penilaian  tertentu  yaitu berdasarkan  standarisasi  peneliti  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  topik  penelitian  yang akan dilakukan.  Sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 2.1

## Sumber Data Primer
No. Sumber i Data i dan i Informan
1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia
4. Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat

## 5. Masyarakat/Penerima Program Pelayanan

## Sumber: Sumber diolah peneliti (2019)
Adapun  yang  menjadi  bahan-bahan  untuk  sumber  sekunder  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  ini  berasal  dari  artikel-artikel  dalam  surat  kabar,  dokumen-dokumen, majalah populer, buku atau telaah gambar, atau artikel-artikel yang ditemukan dalam jurnal- jurnal ilmiah yang isinya mengevaluasi atau mengkritisi sesuatu penelitian original yang lain atau dengan kata lain isi tulisan tersebut memuat komentar atas kritik terhadap tulisan  yang telah ada sebelumnya.
Adapun  di  dalam  proses  penelitian  kali  ini  saya  sebagai  penulis  akan  menggunakan teknik  analisis  data  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman  (dalam Bungin,  2015:223)  yang  di  dalamnya  terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan,  diantaranya  reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Hasil Dan Pembahasan
Berdasarkan hasil dari data hasil penelitian yang telah dilangsungkan pada penelitian ini  yang  didapatkan  melalui  metode  wawancara  mendalam  yang  dilakukan  oleh  peneliti mulai  dari  tanggal  22-29  Maret  2019.  Kemudian  dilakukan  suatu  wawancara  mendalam terhadap  seluruh  informan  yang  terpilih  menjadi  sampel  wawancara  mendalam  yang  telah dipilih oleh peneliti, yaitu pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi serta masyarakat Kota Bekasi.
Untuk mengetahui deskripsi hasil penelitian kinerja Pelaksanaan Program  Pelayanan dan  Rehabillitasi  Kesejahteraan  Sosial  (PPKRS)  di  Dinas  Sosial  Kota  Bekasi,  peneliti menggunakan 6 (enam) indikator kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Mahsun (2016:77) yaitu didasarkan atas tahapan mulai dari masukan ( input), proses ( process ), eluaran ( output) , hasil ( outcomes) , manfaat ( benefit ), hingga dampak ( impact ) atas penelitian tersebut.
1. Kinerja  Program  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Kesejahteraan  Sosial  berdasarkan tahapan Masukan (Input)
Tahapan  masukan (input) merupakan  suatu  tahapan  atas  segala  sesuatu  yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penelitian agar pelaksaaan kegiataan  penelitian dapat berlangsung dan dapat pula menghasilkan keluaran (output) yang baik. Adapun yang menjadi indikator ialah dengan melakukan pengukuran atas jumlah sumber daya mulai dari anggaran (dana),  sumber  daya  manusia  (SDM),  peralatan,  material  serta  masukan  lain  yang  dapat menunjang  jalannya  proses  penelitian.  Kemudian  yang  digunakan  untuk  melaksanakan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
Menurut hasil pengamatan yang dilakukan, terlihat bahwa tidak terpcapainya targetan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dari segi masukan berupa minimnya anggaran yang disediakan. Adapun untuk tenaga kerja yang tersedia cukup memadai dimana tenaga  kerja  tersebut  melibatkan  beberapa  aparatur  sipil  negara  di  lingkungan  dinas  sosial serta kelembagaan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan informan sebagai berikut:
“Sumber  daya  itu  kan  cukup  mempergunakan  tenaga  yang  ada dilingkungan  dinas  sosial,  selama  ini  kalo  ditinjau  dari  tenaga  kerja cukup memadai. Nah namun kalo dilihat segi anggaran kurang memenuhi kebutuhan  sehingga  program  ini  kurang  memenuhi  target  karena  tidak terdistribusikan  secara  merata  terhadap  sasaran  program.” (Hasil wawancara dengan Kabid Rehabilitasi Sosial, tanggal 22 Maret 2019).
Minimnya  anggaran  yang  disediakan  untuk  program  pelayanan  dan  rehabilitasi kesejahteraan  sosial  di  dinas  sosial  Kota  Bekasi  juga  dipertegas  oleh  salah  satu  informan sebagai berikut:
“Analisa  saya  dari  segi  anggaran  atau  dana  tidak  mendukung  dan targetan  terlalu  tinggi  akhirnya  tidak  tercapai  targetan  yang  telah ditentukan.  Seharusnya  kita  menyesuaikan  kebutuhan  dalam  menentukan anggaran  nah  disitu  sering  disebut  sebagai  rasionalisasi  anggaran.” (Hasil wawancara dengan Kabid  Kasubag Perencanaan, tanggal  28 Maret 2019).
Namun  disamping  penyediaan  anggaran  yang  minim  dinas  sosial  juga  masih  kurang optimal  dalam  merealisasikan  anggaran  yang  telah  disediakan,  sehingga  masih  banyak sasaran  program  yang  belum  menerima  program  pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
sosial.  Berikut  laporan  keuangan  dari  program  pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan sosial:
Tabel 3.1
Laporan Keuangan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kota
Bekasi

## KEUANGAN
PAGU REALISASI Rp. 533,137,800 Rp. 533,137,800 Rp. 150,000,000 Rp. 138,320,000 Rp. 150,000,000 Rp. 146,775,000 833.137.800 818.232.800
Sumber: Diolah oleh peneliti dari Bidang Perencanaan Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2017
Dari  data  yang  telah  disajikan  di  atas  dapat  analisa  bahwa  dinas  sosial  Kota  Bekasi dinilai  kurang  optimal  dalam  merealisasikan  anggaran  pada  program  pelayanan  dan rehabilitasi  kesejahteraan  sosial.  Dinas  Sosial  Kota  Bekasi  dibentuk  sebagai  penyelenggara kebijakan dalam memberikan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  taraf  kesejahteraan  mereka.  Hal  ini  sesuai dengan  tugas  pokok  Dinas  Sosial  Kota  Bekasi  yang  bertindak  sebagai  unsur  pembantu  dari walikota  Bekasi  sendiri  dalam  seluruh  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  bidang sosial.
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  taraf  kesejahteraan  sosial.  Profesionalitas sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  indikator  agar  program  pelayanan  dan rehabilitasi kesejahteraan sosial berjalan optimal. Data tersebut didapat dari hasil wawancara sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  seorang  informan  perwakilan  dari  Dinas  Sosial  Kota Bekasi sebagai berikut:
“Disamping  anggaran,  kita  juga  masih  membutuhkan  sumber  daya manusia  yang profesional.  Kita akui  SDM professional  kita masih sedikit sehingga ini menjadi pemicu tidak tercapainya targetan program terutama dalam  kegiatan  pelatihan  memasak  bagi  pra  lansia  terlantar. Diadakannya  program  ini  dimaksudkan  agar  menekan  angka  lansia terlantar  yang  berdaya  di  Kota  Bekasi  mas  namun  sekali  lagi  kita terbentur  biaya  dan  tenaga  yang  profesional  jadinya  hanya  diberikan sekali  saja  waktu  itu” (Hasil  wawancara  dengan  Kasi  Rehabilitasi  Anak dan Lanjut usia, tanggal 29 Maret 2019).
Pernyataan di atas menjelaskan bahwa tenaga profesional di lingkungan Dinas Sosial Kota  Bekasi  sangat  diperlukan  guna  menunjang  terlaksananya  suatu  program  dan  kegiatan. Hal tersebut dibuktikan bahwa dari 46 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Dinas Sosial Kota Bekasi hanya 6 orang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang sosial.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Dari uraian di atas bahwa hasil penelitian aspek  kajian kinerja pelaksanaan program pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan  sosial  berdasarkan  masukan  ( input) masih  kurang baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  minimnya  anggaran,  kurang  optimal  dalam  merealisasikan anggaran,  dan  tenaga  kerja  profesional  yang  masih  sedikit.  Sehingga  menjadikan  program tidak mencapai targetan yang telah ditentukan.

## 2. Kinerja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial berdasarkan Proses (Process)
Proses (Process) kinerja  program  pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan  sosial adalah  mengukur  kegiatan  yang  ditinjau  dari  segi  kecepatan  serta  akurasi  dalam  segala penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun ranah yang paling dominan di dalam proses  adalah  bergantung  pada  tingkat  keefesiensian  setiap  organisasi  dalam  setiap pelaksanaan program atau kegiatannya. Efisiensi yang dimaksud dalam indicator dari proses sendiri  menempatkan  pada  sasaran  terhadap  hasil  dari  perolehan  jumlah  pemanfaatan  dari sejumlah masukan (input) .
Untuk  mencapai  hasil  yang  besar  dalam  pelaksanaan  program  pelayanan  dan rehabilitasi  kesejahteraan  sosial  maka  Dinas  Sosial  harus  melaksanakan  program  tersebut dengan cepat dan akurat. Dalam hal ini Dinas Sosial bekerja sesuai dengan tugasnya masing- masing  sesuai  bidang,  terutama  pada  bidang  Rehabilitasi  Sosial  selaku  pelaksana  program. Dimana  bidang  Rehabilitasi  Sosial  memberikan  pelayanan  terhadap  lanjut  usia  terlantar selaku sasaran program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
Jadi  untuk  mencapai  kecepatan  dan  ketepatan  dalam  pelaksanaan  program,  Dinas Sosial melalui bidang Rehabilitasi Sosial bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing atau  sesuai  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  ada.  Melalui  wawancara  mendalam yang  dilakukan  oleh  peneliti  bahwa  bidang  Rehabilitasi  Sosial  telah melaksanakan  program sesuai  dengan  tupoksi  yang  ada  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  salah  satu  informan sebagai berikut:
“Ya  sesuai  lah,  kita  melaksanakan  program  sesuai  dengan  kemampuan anggaran  dan  tujuan  yang  ada.  Kita  memberikan  permakanan  itu  ala kadarnya  ketika  anggaran  itu  ada  kita  langsung  memberikannya  kepada yang  berhak.” (Hasil  wawancara  dengan  Kabid  Rehabilitasi  Sosial, tanggal 22 Maret 2019).
Selain  pelaksanaan  yang  dilakukan  dengan  cepat  tanggap  oleh  Bidang  Rehabilitasi Sosial,  pelaksanaan  program  tersebut  juga  didukung  oleh  UPD  lintas  sektoral.  Contohnya dalam  pelaksanaan  program  ini  didukung  oleh  pihak  Satpol  PP  Kota  Bekasi  dalam mendistribusikan  sembako  untuk  lansia  terlantar.  Seperti  yang  telah  diungkapkan  oleh informan  perwakilan  dari  Bidang  Kasubag  Perencanaan  Dinas  Sosial  Kota  Bekasi  sebagai berikut:
“Jadi  gini,  bahwa  Dinas  Sosial  melakukan  kegiatan  atau  program  tidak mungkin  berdiri  sendiri.  Kita  harus  bekerjasama  dengan  UPD  lintas sektoral,  seperti  Satpol  PP  yang  membantu  atau  berkontribusi  dalam memberikan  pemecahan  persoalan  yang  menjadi  target  kinerja  Dinas Sosial.” (Hasil  wawancara  dengan  Kabid  Kasubag  Perencanaan,  tanggal 28 Maret 2019).
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Melibatkan UPD  lintas sektoral  merupakan cara  yang tepat,  cepat,  dan akurat  dalam melaksanakan  program  atau  kegiatan.  program  pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan sosial ini juga didukung oleh pihak Satpol PP Kota Bekasi. Hal ini dijelaskan oleh informan perwakilan dari Satpol PP Kota Bekasi sebagai berikut:
“Jadi  untuk  program  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Kesejahteraan  Sosial yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Bekasi  kita  bantu  pada kegiatan  pendistribusian  sembako  terhadap  lansia  terlantar  dan  yang tidak memiliki jaminan sosial. Nah, untuk ketaatan ASN dari pihak Dinsos dan Satpol PP sendiri alhamdulillah sangat semangat dan menjalankannya  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab  pada  waktu  itu.” (Hasil  wawancara  dengan  Kasi  Bimbingan  dan  Penyuluhan  Masyarakat, tanggal 02 April 2019).
Pernyataan  di  atas  tentang  ketaatan  ASN  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  program juga dipertegas oleh Kabid Reahabilitasi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:
“Kalo  PNS  antusias  lah,  bahkan  mereka  sangat  tanggung  jawab  sekali dalam  waktu  pelaksanaan.  Bahkan  pengennya  kita  itu  program  ini menjadi  rutinitas  tiap  bulannya.” (Hasil  wawancara  dengan  Kabid Rehabilitasi Sosial, tanggal 22 Maret 2019).
Dari  ungkapan  dan  gambar  di  atas  menyatakan  bahwa  keterlibatan  pihak  luar  Dinas Sosial dan ketaatan para pelaksana program menjadikan program tersebut berjalan cepat dan akurat  atau  lebih  efisien.  Melibatkan  pihak  di  luar  jajaran  Dinas  Sosial  merupakan  suatu kemampuan  intelektual  dan  ketaatan  pelaksana  program  merupakan  kemampuan  fisik. Kemampuan  ini  adalah  salah  satu  hal  yang  mempengaruhi  kinerja,  sebagaimana  yang dijelaskan  Robbins  (2002:  50)  kemampuan  adalah  suatu  kapasitas  untuk  mengerjakan berbagai  tugas  dalam  suatu  pekerjaan.  Kemampaun  tersebut  dapat  dilihat  dari  dua  segi:  (1) Kemampuan  intelektual,  yaitu  kemampuan  yang  diperlukan  untuk  melakukan  kegiatan mental, dan (2) kemampuan fisik, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas- tugas menuntut stamina, cekatan, kekuatan, dan keterampilan.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  aspek  kajian  kinerja  pelaksanaan  program Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Kesejahteraan  Sosia  berdasarkan  proses (Process) secara  umum baik. Hal tersebut dapat dilihat pada peran pelaksana yang saling bekerja sama dan ketaatan ASN  dalam  menjalankan  tugas  selama  proses  pelaksanaan  program  pelayanan  dan rehabilitasi  kesejahteraan  sosial.  Atas  dasar  tersebut,  menjadikan  program  Pelayanan  dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  terlaksana secara cepat dan akurat atau efisien.
3. Kinerja  Program  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Kesejahteraan  Sosial  berdasarkan Keluaran (Output)
Keluaran (output) didefinisikan  sebagai  suatu  hal  yang  di  tujukan  langsung  untuk segala  sasaran  dari  seluruh  pencapaian  dari  suatu  kegiatan  tertentu  baik  yang  bentuknya berwujud  maupun tidak berwujud.  Keluaran  yang dihasilkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi di  Kota  Bekasi  dalam  pelaksanaan  program  pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan  sosial ialah terdiri dari bentuk fisik dan jasa atau pelayanan.
Analisis  mengenai  pembandingan  antara  keluaran  mengenai  apakah  suatu  kegiatan yang terlaksana dapat sesuai dengan rencana. Indikator dari segi keluaran ini  dijadikan suatu pedoman  penilaian  untuk  kemajuan  dari  suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan  yang  tolak
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ukurnya dikaitkan dengan sasaran kegiatan  yang  baik dan terukur. Oleh sebab itu, indikator dari  segi  keluaran  ini  harus  dapat  relevan  dengan  lingkup  dan  sifat  dari  kegiatan  instansi, peneliti sendiri memaparkan bahwa yang menjadi bagian dari indikator dari keluaran sendiri meliputi seluruh bantuan sosial terhadap masyarakat.
Program  pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan  sosial  merupakan  pemberian bantuan  berupa  sembako  dan  pelatihan  dari  pemerintah  daerah  kepada  lansia  terlantar  yang bersifat berjangka  dan selektif. Hal  ini  ditujukan  sebagai  tindak  antisipasi  dan perlindungan terhadap  kemungkinan  terjadinya  resiko  sosial.  Program  ini  memiliki  beberapa  kegiatan diataranya  pemenuhan  permakanan  bagi  lansia  terlantar  dan  pelatihan  memasak  bagi  lansia terlantar yang masih produktif.
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial disesuaikan dengan keuangan daerah  atau  kemampuan  daerah  serta  dilakukan  seselektif  mungkin  dan  segala  pemenuhan belanja terhadap urusan wajib seluruhnya telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Pemberian  sembako  dan  pelatihan  terhadap  lansia  terlantar  yang produktif  sendiri  bertujuan  guna  menunjang  sasaran  dari  pencapaian  terhadap  program pemerintah daerah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial Kota Bekasi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan  asas  dan  nilai  dari  segi  keadilan,  kepatutan,  rasionalitas  serta  manfaat untuk masyarakat sendiri.
Berikut  merupakan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  yang  berada  di lingkungan  Dinas  Sosial  Kota  Bekasi  mengenai  program  pelayanan  dan  rehabilitasi kesejahteraan sosial yang diberikan terhadap lansia terlantar:
“Program  ini  ada  beberapa  kegiatan  yaitu  yang  pertama,  pemberian sembako  dan  pelatihan  masak  terhadap  lansia  terlantar  secara  selektif. Adapun komponen sembako yang kami berikan merupakan sembako pada umumnya  seperti  beras,  minyak,  gula  dan  lain-lain.  Tentunya  kami mengoptimalkan pemberian sembako dan pelatihan masak tersebut sesuai dengan  sisi  jumlah  dan  anggaran  artinya  kami  hanya  memberikan sembako  tersebut  sewaktu-waktu  saja  ketika  anggaran  itu  ada  kami jalankan.” (Hasil  wawancara  dengan  Kabid  Rehabilitasi  Sosial,    tanggal 22 Maret 2019).
Berdasarkan  penjelasan  hasil  wawancara  di  atas  program  pelayanan  dan  rehabilitasi kesejahteraan  sosial  yang  diberikan  kepada  lansia  terlantar  berupa  pemberian  sembako  dan pelatihan memasak disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kota  Bekasi.  Adapun  program  yang  diberikan  kepada  lansia  terlantar  menjadi  kurang maksimal  sebab  anggaran  yang  masih  minim  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada indikator masukan (input) sebelumnya.
Pernyataan di atas mengenai pemberian sembako berupa bahan pokok makanan serta pelatihan  dipertegas  oleh  pernyataan  salah  satu  informan  penerima  program  pelayanan  dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sebagai berikut:
“Iya mas, waktu itu kita diberikan beberapa bahan makanan pokok kayak sembako  gitu,  isi  sembakonya  waktu  kaya  beras,  minyak,  gula,  terigu pokoknya  lengkap  lah  mas.  Cumen  waktu  itu  juga  ada  yang  dikasih pelatihan masak mas saya juga diajarin cara buat lontong mas, waktu itu cumen ada 2 macem jenis makanan si mas lontong sama karedok.” (Hasil Wawancara dengan perwakilan penerima program, tgl 27 Maret 2019).
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Berdasarkan hasil wawancara di  atas menurut peneliti bantuan  yang diberikan Dinas Sosial Kota Bekasi  kepada masyarakat  masih terkendala dana, dilihat dari  masih kurangnya penerima  program  yang  diberikan.  Sebagaimana  yang  tertera  dalam  LAKIP  bahwa  target awal  penerima  program  berjumlah  1.890  jiwa  sedangkan  yang  terealisasi  hanya  1.068  jiwa. Dilihat  dari  keluaran  program  pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan  sosial  para  lansia terlantar telah menerima kegiatan secara menyeluruh, namun hal tersebut disesuaikan dengan anggaran  dan  kemampuan  yang  ada.  Adapun  daftar  jumlah  penerima  program  perkegiatan sebagai berikut:
Tabel 3.2 Jumlah Penerima Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Kegiatan Jumlah Penerima Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pemberian Sembako Kepada Cacat Mental di Panti Sosial 20 Orang Pemberian Sembako dan Pelatihan Kepada Lansia 548 Orang Penguatan Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) 500 Orang Total 1.068 Orang
( Sumber: Diolah oleh peneliti dari Bidang Perencanaan Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2017)
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kinerja  pelaksanaan  program  pelayanan  dan  rehabilitasi kesejahteraan sosial yang ditinjau dari  keluarannya (output) masih kurang baik. Hal tersebut dibuktikan  bahwa  beberapa  kegiatan  dapat  dijalankan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Bekasi  dan tersampaikan  pada  sasaran  program  secara  langsung.  Namun  jumlah  penerima  sasaran program  tidak  sesuai  dengan  target  awal  yang  direncanakan,  sebagaimana  yang  telah dipaparkan  dalam  LAKIP  bahwa  Dinas  Sosial  Menargetkan  1.890  jiwa  sedangkan berdasarkan data yang ada penerima program hanya 1.068 jiwa.
4. Kinerja  Program  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Kesejahteraan  Sosial  berdasarkan Hasil (Outcomes)
Hasil (Outcomes) didefinisikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  menjadi  cerminan  dari berjalannya  serta  berfungsinya  keluaran  dari    kegiatan  untuk  jangka  menengah.  Segala macam pengukuran terhadap indikator ini seringkali menjadi tidak relevan dengan indikator yang  dihasilkan  oleh  keluaran.  Hasil  yang  menggambarkan  tingkat  pencapaian  atau  hasil yang lebih tinggi sehingga memungkinkan untuk mencakup seluruh kepentingan dari banyak pihak.  Melalui  indikator  hasil  organisasi  maka  akan  dapat  diketahui  mengenai  apakah  hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran dapat digunakan serta diimplementasikan untuk kepentingan  sebagaimana  fungsinya  dan  apakah  keluaran  tersebut  mampu  memberikan kegunaan atau dampak positif yang besar untuk masyarakat luas.
Indikator  dari  hasil  pelaksanaan  program  pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan sosial yaitu meliputi meningkatnya kerjasama antara Dinas Sosial Kota Bekasi dengan UPD lintas  lokal  salah  satunya  adalah  SATPOL  PP  Kota  Bekasi.  Kemudian  terpenuhinya kebutuhan lansia terlantar serta menjadikan lansia terlantar produktif lebih berdaya lagi dari sebelumnya.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Meningkatnya kerjasama antara Dinas Sosial Kota Bekasi dengan UPD tingkat lokal dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial merupakan suatu bentuk  usaha  yang  dilakukan  bersama  oleh  antar  kelompok  yang  emiliki  tujuan  yang  sama guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama menajdi hal yang urgent karena mencakup aspek interaksi  yang  paling  penting  karena  pada  hakikatnya  manusia  merupakan  makhluk  yang bersifat zoon  politicon yang  membuatnya  tidak  dapat  hidup  sendiri  tanpa  adanya  bantuan dari orang lain seerta senantiasa menjadikannya sebagai makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Kerjasama sendiri dapat berlangsung ketika individu-individu yang bersangkutan memiliki tujuan yang sama serta memiliki keinginan untuk bekerja sama guna meealisasikan tujuan yang ingin mereka capai agar dapat tercapai.
Kerjasama merupakan suatu bentuk kinerja yang dilaksanakan oleh dua instansi atau lebih  berdasarkan  ketepatan  dalam  proses  kegiatan  tanpa  ada  kekeliruan  dalam  segala  hal. Dalam  hal  ini  yaitu  kerjasama  dengan  Satpol  PP  Kota  Bekasi  dalam  mendistribusikan sembako  dimana  dalam  memberikan  kinerja  yang  cepat  dan  tepat.  Berikut  hasil  wawancara peneliti  dengan  informan  mengenai  kerjasama  dalam  pelaksanaan  program  pelayanan  dan rehabilitasi kesejahteraan sosial:
“Kebetulan  pihak  dinsos  bekerjasama  dengan  satpol  pp  sekaligus menjalin  kordinasi  dalam  melaksanakan  program  pelayanan  dan rehabilitasi  kesejahteraan  itu  sendiri.” (Hasil  wawancara  dengan  Kabid Rehabilitasi Sosial,  tanggal 22 Maret 2019).
Pernyataan  di  atas  dipertegas  oleh  salah  satu  informan  yang  berhasil  ditemui  dan diwawancarai oleh peneliti, adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:
“Jadi  untuk  program  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Kesejahteraan  Sosial yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Bekasi  kita  bantu  pada kegiatan  pendistribusian  sembako  terhadap  lansia  terlantar  dan  yang tidak memiliki jaminan sosial.” (Hasil wawancara dengan Kasi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat, tanggal 02 April 2019).
Berdasarkan penjelasan di atas Dinas Sosial Kota Bekasi sudah berjalan dengan baik dalam bekerjasama dengan instansi terkait. Hal tersebut dapat dilihat pada kerjasama anatara Dinas  Sosial  Kota  Bekasi  dengan  Satpol  PP  Kota  Bekasi  dalam  mendistribusikan  sembako terhadap lansia terlantar. Meskipun pemberian sembako tidak  memenuhi jumlah target awal namun  Dinas  Sosial  telah memenuhi  kebutuhan  pokok lansia terlantar hingga jangka waktu tertentu.  Berikut  merupakan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  informan  selaku  penerima program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial:
“Kalo  masalah  sembako  alhamdulillah  mas  kita  merasa  kebantu, kebutuhan  pokok  buat  makan  terpenuhi  bahkan  sampe  satu  bulan  mas waktu itu. Cuman pengennya kita terus-terusan mas bukan cumen satu kali aja. Untung waktu itu saya juga diajari masak lontong sama karedok mas, jadi  saya  bisa  cari  duit  lewat  jualan  lontong  mas.” (Hasil  Wawancara dengan perwakilan penerima program, tgl 27 Maret 2019).
Pernyataan  di  atas  menyatakan  bahwa  pemberian  sembako  mampu  menunjang kebutuhan  pokok  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Namun  sasaran  program  berharap  agar program  tersebut  berjalan  terus-menerus  agar  dapat  menunjang  kebutuhan  permakanan mereka.  Adapun  informan  di  atas  merasa  cukup  terbantu  dengan  adanya  pelatihan  yang
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
diberikan  Dinas  Sosial  Kota  Bekasi  karena  hal  tersebut  mampu  menunjang perekonomiannya.
Pemantauan lebih lanjut sangat dibutuhkan perihal hasil (outcomes) dari pelaksanaan program  pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan  sosial  menjadikan  aspirasi  sasaran  dari program kurang terserap. Sehingga sasaran program berharap ada keberlanjutan dari program tersebut  pada  frekuensi  tertentu.  Hal  tersebut  juga  senada  dengan  yang  diungkapkan  salah satu informan sebagai berikut:
“Untuk pemantauan lebih lanjut tidak ada karena pelaksana program itu dilaksanakan  oleh  dinsos  sendiri.  Adapun  pemantauan  jika  dinsos menyerahkan kegiatan tersebut pada instansi lain. Kemudian untuk akses itu sendiri kepengennya kita kalo pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih dari itu kita kepengennya mengintensifkan kesejahteraannya.” (Hasil wawancara dengan Kabid Rehabilitasi Sosial,  tanggal 22 Maret 2019).
Berdasarkan uraian di atas, hasil (Outcomes) dari pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial secara umum baik. Meskipun tidak adanya pemantauan lebih lanjut  setelah  dilaksanakan  program  tersebut  dan  akses  yang  didapat  oleh  sasaran  program hanya  pada  waktu  itu  saja.  Program  pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan  sosial  mampu menunjang  kebutuhan  pokok  sasaran  program  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  dari  pihak instansi  sendiri  juga  dapat  bekerjasama  dalam  melaksanakan  program  tersebut  dengan  baik sehingga pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Kinerja  Program  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Kesejahteraan  Sosial  berdasarkan Manfaat (Benefit)
Manfaat (Benefit) didefinisikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan akhir dari  setiap  pelaksanaan  kegiatan  yang  didasarkan  atas  indikator  manfaat  yang  diperoleh berdasarkan  indikator  hasil  mengenai  apakah  hasil  yang  diperoleh  tersebut  memiliki kegunaan  bagi  masyarakat  atau  sebaliknya.  Umumnya  manfaat  tersebut  baru  dapat  terlihat setelah  selang  beberapa  waktu  kemudian,  khususnya  dalam  jangka  menengah  dan  jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.
Keluaran dari program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial memang tidak memenuhi target awal Dinas Sosial namun jika dikaji dari segi manfaat baik dari Dinas Sosial maupun  sasaran  program  cukup  memberikan  manfaat.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari  pernyataan informan mengenai kemampuan pelaksana program menjawab permasalahan lansia terlantar. Adapun pernyataan tersebut sebagai berikut:
“Kalo mengatasi masalah buat kebutuhan pokok mah mas Alhamdulillah terpenuhi  waktu  itu.  Ya  tadi  mas  kita  mah  pengennya  tiap  bulan  atau berapa  kali  dalam  setahun  ada  kegiatan  pemberian  sembako  sama pelatihan  lagi  supaya  kita  yang  masih  kuat  nyari  duit  ada  keterampilan mas.” (Hasil  Wawancara  dengan  perwakilan  penerima  program,  tgl  27 Maret 2019).
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Ungkapan  di  atas  menjelaskan  bahwa  program  pelayanan  dan  rehabilitasi kesejahteraan  sosial  mampu  memberikan  manfaat  bagi  sasaran  program.  Dimana  bagi penerima  sembako  terpenuhi  kebutuhan  pokoknya  dan  bagi  penerima  program  pelatihan menjadi  berdaya  dengan  adanya  keterampilan  yang  diberikan.  Informasi  di  atas  juga memperkuat  penyataan  salah  satu  informan  yang  mengatakan  bahwa  Dinas  Sosial  telah mengatasi permasalah bagi sasaran program. Berikut salah satu  yang diungkapkan informan perwakilan dari Dinas Sosial:
“Tentunya kita menjalankan tugas sesuai permasalahan yang berkembang di Kota Bekasi dan adapun program ini untuk menjawab permasalah bagi lansia  terlantar  yang  tidak  mempunyai  jaminan  sosial  sehingga  mereka berhak mendapatkan bantuan berupa pelatihan  bagi lansia produktif dan pemberian  sembako  bagi  yang  sudah  tidak  produktif.” (Hasil  wawancara dengan Kabid Rehabilitasi Sosial,  tanggal 22 Maret 2019).
Pernyataan  di  atas  memberikan  penjelasan  bahwa  Dinas  Sosial  bekerja  untuk menjawab  permasalahan  sasaran  program.  Kasubag  Bidang  perencanaan  Dinas  Sosial  juga mengapresiasi atas kerja dari bidang rehabilitasi sosial sebagai berikut:
“Dinas  Sosial  dalam  hal  ini  bidang  rehabilitasi  sosial  tentunya  sudah bekerja  sesuai  dengan  permasalahan  yang  ada,  terlebih  kami  sebagai perencana  mengangkat  suatu  program  berdasarkan  permasalahan  yang sedang  berkembang  di  masyarakat  sehingga  kami  berharap  dengan adanya program yang kami sajikan mampu menjawab permasalahan yang ada.” (Hasil  wawancara  dengan  Kabid  Kasubag  Perencanaan,  tanggal  28 Maret 2019).
Dari  uraian  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  kinerja  pelaksanaan  program pelayanan  dan  rehabiltasi  kesejahteraan  sosial  yang  ditinjau  dari  manfaat (benefit) secara umum baik. Hal tersebut dapat terlihat pada kajian terpenuhinya kebutuhan sembako sasaran program  dan  keterampilan  yang  didapat  oleh  sasaran  program  sehingga  sasaran  program menjadi  berdaya  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Keberhasilan  dalam  memberikan  maanfaat tersebut didukung dari pihak Dinas Sosial yang mampu menganalisa permasalahan yang ada sehingga Dinas Sosial dapat mengatasi permasalahan tersebut.
6. Kinerja  Program  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Kesejahteraan  Sosial  berdasarkan Dampak (Impact)
Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. atau dampak yang memberikan gambaran terhadap dampak baik secara langsung atau tidak langsung yang dihasilkan  berdasarkan  pencapaian  seluruh  tujuan-tujuan  program.  Dampak  merupakan outcome yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi hingga batas tertentu, indikator kinerja dampak,  mengukur outcome yang  lebih  makro  dan  melibatkan  pihak  lain  diluar  organisasi. Karena sifatnya yang tidak dikendalikan, maka indikator dampak boleh tidak disertai dengan target  dari  pencapaian,  indikator  dari  dampak  sendiri  meliputi  dampak  yang  bersifat  positif serta yang bersifat negatif.
Dampak  sendiri  diartikan  sebai  suatu  akibat,  imbas  atau  pengaruh  yang  terjadi  yang sifatnya  dapat  berwujud  positif  maupun  negatif  yang  dihasilkan  dari  sebuah  tindakan  yang dilakukan  oleh  satu  atau  sekelompok  orang  yang  melakukan  kegiatan  atau  usaha  tertentu. Kemudian kritik sendiri diartikan sebagai  masalah untuk penganalisaan dan pengevaluasian
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
terhadap  suatu  hal  dengan  tujuan  peningkatan  pemahaman,  memperluas  apresiasi  serta membantu  untuk  memperbaiki  pekerjaan.  Karena  kritik  merupakan  suatu  tanggapan  yang disertai  dengan  uraian  dan  pertimbangan  yang  rasional  berdasarkan  baik-buruknya  sesuatu hal atau pendapat.
Faktor  keberhasilan  dalam  program  pelayanan  dan  rehabilatasi  kesejahteraan  sosial juga  ditunjang  oleh  kritik  dari  berbagai  pihak  terutama  pihak  di  luar  instansi  Dinas  Sosial. Adanya masukan dari luar instansi tentang hal-hal  yang dinilai masih minus dalam program pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan  sosial  dapat  membantu  dinas  terkait  dalam pengevaluasian serta perbaikan terhadap  kekurangan  yang ada. Kritik  selalu  disertai dengan saran  karena  pada  dasarnya  kritik  merupakan  uraian  mengenai  baik-buruknya  sesuatu. Sedangkan saran diartikan sebagai sebuah solusi atau jalan keluar yang paling rasional  yang ditunjukan untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi.
Saran  harus  bersifat  membangun,  mendidik,  dan  secara  objektif  sesuai  topik  yang dibahas.  Faktor  keberhasilan  dalam  program  pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan  sosial juga  ditunjang  oleh  saran  dari  berbagai  pihak.  Adanya  saran  tentang  hal-hal  yang  harus diperbaiki  dalam  program  pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan  sosial  bisa  dapat membantu  dalam  meningkatkan  kinerja  pelaksanaan  program  pelayanan  dan  rehabilitasi kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi. Berikut merupakan hasil wawancara  peneliti  dengan  aparatur  Dinas  Sosial  Kota  Bekasi,  mengenai  dampak  dari program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial:
“Untuk dampak atau pengaruh dari diadakannya program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial ini yaitu banyaknya masukan untuk lebih memaksimalkan  kinerja,  seperti  menambah  anggaran  dan  profesionalitas pegawai  agar  program ini berjalan kontinu atau  berkelanjutan  dan tidak hanya  sesekali  saja.” (Hasil  wawancara  dengan  Kasi  Bimbingan  dan Penyuluhan Masyarakat, tanggal 02 April 2019).
Pernyataan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas diperkuat dengan adanya salah satu informan selaku penerima program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang memberikan pernyataan sebagai berikut:
“Alhamdulillah mas kalo masalah pengaruh, buat saya pribadi cukup lah mas apalagi saya dapet pelatihan mas waktu itu jadi saya bisa ikut kerja di  warung  ibu  lilis  ini  mas  cumen  buat  sembako  kalo  bisa  mah berkelanjutan  mas  jadi  engga  cumen  waktu  itu  aja  jadi  buat  lansia  yang udah  bener-bener  tua  ada  jaminan  buat  makan  sehari-harinya mas.” (Hasil  Wawancara  dengan  perwakilan  penerima  program,  tgl  27 Maret 2019).
Berdasarkan  uraian  dan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  di  Tarik  suatu  benag  merah atau kesimpulan bahwa kinerja pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial  berdasarkan  dampak (impact) secara  umum  baik.  Dilihat  dari  pengaruh  diadakannya program tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok sasaran program dan membuat sebagian sasaran program yang masih produktif menjadi berdaya. Meskipun program ini belum begitu maksimal  dari  sisi  anggaran,  namun  sudah  cukup  optimal  dalam  memberikan  dampak  bagi sasaran program.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  deskriptif  dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas  Sosial  sudah memiliki  kinerja  yang  cukup  baik  dalam  pelaksanaan  program  pelayanan  dan  rehabilitasi kesejahteraan  sosial.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  4  indikator  yang  memiliki  kategori  optimal. Adapun 4 (empat) indikator tersebut yaitu:
1. Proses (Process), peran  pelaksana  yang  saling  bekerja  sama  dan  ketaatan  ASN dalam  menjalankan  tugas  selama  proses  pelaksanaan  program  pelayanan  dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
2. Hasil (Outcomes) terjalinnya  kerjasama  antara  Dinas  Sosial  dengan  UPD  tingkat lokal Kota Bekasi.
3. Manfaat (Benefit), terpenuhinya  bahan  pokok  permakanan  bagi  lansia  yang  sudah tidak produktif.
4. Dampak (Impact), keterampilan yang didapat oleh sasaran program sehingga sasaran program menjadi berdaya.
Adapun  2  (dua)  indikator  tersisa  masuk  dalam  kategori  kurang  optimal.  Berikut  2 (dua) indikator tersebut:
1. Masukan (Input) ,  minimnya  anggaran,  kurang  optimal  dalam  merealisasikan anggaran, dan tenaga kerja profesional yang masih sedikit.
2. Keluaran (output), sebagaimana  yang  tertera  dalam  LAKIP  bahwa  target  awal penerima  program  berjumlah  1.890  jiwa  sedangkan  yang  terealisasi  hanya  1.068 jiwa.

## Referensi
Adi, I.R. (2013). Kesejahteraan Sosial . Jakarta: Rajawali Pers.
Bungin, B.( 2015). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakrata: PT Raja Gafindo Persada.
Dwiyanto,  A.  (2006). Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fahmi, Ilham. (2015). Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi . Bandung: Alfabeta.
Hardiyansyah.  (2011). Kualitas  Pelayanan  Publik  (Konsep,  Dimensi,  Indikator,  dan Implementasinya) . Yogyakarta: Gava Media.
Istianto,  B.  (2013). Demokratisasi  Birokrasi .  Jakarta:  Mitra  Wacana  Media.  LAN.  (2009). Standar Pelayanan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Kiroim,  B.  (2015). Mengukur  Kinerja  pelayanan  dan  Kepuasan  Konsumen  (Edisi  Revisi) . Bandung: Pustaka Reka Cipta.
Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Meleong, L.J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Pasolong, H. (2014). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Rathod, P. B. (2010). Contemporary Public Administration . India: Abd Publisher.
Robbins, P. S. (2002). Perilaku Organisasi. Jakarta: Prenhalindo.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Sedarmayanti.  (2014). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Reformasi  Birokrasi,  dan Manajemen Negeri Sipil . Bandung: PT Refika Aditama.
Umam, K. (2010). Perilaku Organisasi. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Umam, K. (2012). Manajemen Organisasi. Bandung: CV. Pusataka Setia.
Wibowo. (2016). Manajemen Kinerja . Edisi Kelima. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.