Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 1, April 2022

## Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangaan Sesuai PP No 71 tahun 2010 Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar
Ajeng Manjana 1 , Juliana Nasution 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
ajengmanjana01@gmail.com 1 , juliananasution@gmail.com 2

## ABSTRACT
The Regional Financial Management Agency (BPKD) is an implementing agency or unit in assisting the government in  financial  management.  The  BPKD  is  responsible  for  preparing  financial  reports  for  the  implementation  of  the APBD. The BPKD is formed so that in managing regional finances it is well organized so that standard operating procedures  for  revenue  management  can  help  improve  accountability  and  regional  financial  performance.  In Indonesia, the SAP that has been in effect until now is the accrual basis of government accounting standards which are then regulated in "PP Republic of Indonesia No. 71 of 2010 concerning government accounting standards”. The purpose of this study is to identify and examine the use of the financial accounting system at the Regional Financial Management Agency (BPKD) Pematangsiantar City. The research method that the author uses in this research is descriptive qualitative method. Based on the results of the research that the Pematangsiantar City Regional Financial Management  Agency  in  general  has  implemented  an  accounting  system  in  accordance  with  "PP  no.  71  of  2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards in Local Governments”.
Keywords: Accounting System, Regional Finance, PP No 71 of 2010

## ABSTRAK
Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  (BPKD)  merupakan  badan  atau  unit  pelaksana  dalam  membantu  pemerintah dalam  pengelola  keuangan.  BPKD  mempunyai  tanggung  jawab  dalam  menyusun  laporan  keuangan  pelaksanaan APBD.  BPKD  di  bentuk  agar  dalam  mengelola  keuangan  daerah  tertata  dengan  baik  sehingga  prosedur  operasi standar  pengelolaan  pendapatan  dapat  membantu  menungkatkan  akuntabilitas  dan  kinerja  keuangan  daerah.  Di Indonesia SAP yang berlaku hingga sekarang yaitu standar akuntansi pemerintah basis akrual yang kemudian diatur dalam “PP Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji penggunaan sistem akuntansi keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar. Metode penelitian yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu metode kualitatif  deskriptif.  Berdasarkan  hasil  daripada  penelitian  bahwa  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kota Pematangsiantar secara umum telah menerapkan sistem akuntnasi seseuai dengan “PP No. 71 tahun 2010 mengenai standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah”.
Kata Kunci: Sistem Akuntansi, Keuangan Daerah, PP No 71 Tahun 2010

## PENDAHULUAN
UU  No.  17  tahun  2003  mengenai  Keuangan  Negara  dan  UU  No.  1  tahun  2004  mengenai Perebendaharaan Negara memerintahkan supaya pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual”. Basis akrual  adalah  metode  akuntansi  di  mana  aktivitas  keuangan  atau  peristiwa  pembukuan  diakui, didokumentasikan, dan ditampilkan dalam keuangan berdasarkan efeknya, dianggap sebagai beban yang diterima atau dibayar. Standar akuntansi yang di atur dalam “peraturan pemerintah No. 21 tahun 2005”, Pemerintah  harus  menyajikan  laporan  keuangan  yang  didalamnya  harus  ada  laporan  realisasi  anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Untuk menghadapi ini, pihak pemerintah daerah memerlukan suatu sistem yang bisa menghasilkan suatu laporan keuangan yang lengkap dan juga informasi keuangan lainnya yang berkaitan dengan akuntabilitas, posisi keuangan, dan kondisi daerah.
Sebagai  pembaharuan  dan  penyempurnaan  peraturan  pemerintah  yang  ada,  pemerintah menerbitkan “PP No. 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah”. Dengan itu, Menteri Dalam Negeri  sudah  menyempurnakan  “Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  59  Tahun  2007”  mengenai pedoman/pegangan dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), yang mana pencatatan double  entry  telah  digunakan  oleh  SAKD  dengan  sistem  akuntansi  berbasis  kas  yang  kemudian dimodifikasi mengacu pada basis akrual, sebagaimana dimaksud “Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengenai  Standar  Akuntansi  Pemerintah”.  Dengan  demikian,  penggunaan  SAKD  diproyeksikan  akan menghasilkan pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat, tepat, dan komprehensif atas transaksi keuangan yang  terjadi  di  lingkungan  organisasi  (badan)  pemerintah  daerah,  sehingga  meningkatkan  kualitas penilaian yang dibuat oleh konsumen atas laporan keuangan tersebut.
Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  (BPKD)  merupakan  badan  atau  unit  pelaksana  dalam membantu pemerintah dalam pengelola keuangan. BPKD mempunyai tanggung jawab dalam menyusun laporan  keuangan  pelaksanaan  APBD.  BPKD  di  bentuk  agar  dalam  mengelola  keuangan  daerah  tertata dengan baik sehingga prosedur operasi standar pengelolaan pendapatan dapat membantu menungkatkan akuntabilitas dan kinerja keuangan daerah.
Menurut hasil penelitian Rifa Aulia Suherman, dkk (2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi  instansi  berbasis  akrual  (SAIBA)  dalam  penyajian  laporan  keuangan  pada  kementrian lingkungan hidup dan kehutanan hanya pada saat menggunakan aplikasi SAKPA dalam menu LRA dan neraca.  Sedangkan  saat  setelah  menggunakan  aplikasi  SAIBA  sudah  dilengkapi  dengan  LPE  dan  LO. Menurut hasi penelitian Ardin (2018) menunjukkan bahwa laporan keuangan badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pulau Morotia secara lazim sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan basis akrual dengan menggunakan aplikasi SAS.
Berdasarkan  dari  fenomena  yang  sudah  disampaikan  diatas,  masih  adanya  kantor  publik  yang belum menerapkan sistem akuntansi daerah yang berakibat pada penyajian laporan keuangan dan perlunya sisten akuntansi daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Masalah seperti ini harus segera diatasi  agar  kedepannya  bisa  lebih  baik  lagi  dan  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  sebagaimana mestinya. Jika hal ini diatasi, niscaya akan menghasilkan lingkungan yang nyaman dan akomodatif di mana karyawan dapat melaksanakan tugas pekerjaannya dengan benar dan optimal.

## KAJIAN LITERATUR

## Sistem Akuntansi
Sistem  akuntansi  yaitu  pengorganisasian  catatan,  formulir,  dan  juga  laporan  sedemikian  rupa sehingga dapat menyampaikan informasi keuangan kepada manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2016). Menurut Yadiati, Winwin dan Wahyudi (2006) yang merupakan contoh input
dalam sistem akuntansi keuangan yaitu bukti memorial dan surat perintah membayar (SPM) yang melalui tahapan awal transaksi, kemudian jurnal, lalu memposting/memindahkan ke buku besar, membuat neraca saldo,  membuat  jurnal  penyesuaian,  setelah  itu  neraca  saldo  setelah  penyesuaian,  membuat  laporan keuangan, dan sebagai akhir membuat jurnal penutup pada akun.

## Akuntansi Pemerintah
Akuntansi  pemerintah  adalah  akuntansi  yang  mendasari  timbulnya  standar  pelaporan  keuangan pemerintah  dalam  pencatatan  dan  pengelolaannya  agar  bisa  digunakan  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan.  Menurut  Nuramalia  dan  Achmad  (2017),  secara  umum  akuntansi  pemerintah  yaitu kegiatan memberikan layanan untuk menawarkan informasi keuangan kepada pemerintah yang didasarkan atas pencatatan, kemudian pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan interpretasi transaksi keuangan.

## Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual (PP No. 71 Tahun 2010)
Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yaitu  standar  akuntansi  yang  digunakan  dalam  menyusun laporan keuangan akuntansi pemerintah pusat ataupun daerah.” (Dwi Martani, 2018). Dalam “PP No. 17 Tahun 2010 telah ditetapkan standar akuntansi pemerintah basis akrual”. SAP di Indonesia sekarang ini yaitu  SAP  basis  akrual,  sebagaimana  didefinisikan  dalam  “PP  Republik  Indonesia  No.  71  Tahun  2010 mengenai  Standar  Akuntansi  Pemerintahan”.  Pendapatan  LO,  aset,  beban,  ekuitas,  dan  utang  diakui didalam  SAP  basis  akrual  dan  pendapatan  LRA,  pembiayaan,  dan  belanja  yang  berkenaan  dengan pelaporan  dalam  melaksanakan  anggaran  didasarkan  penetapan  basis  oleh  anggaran  daerah/negara  juga diakui.

## Karakteristik Akuntansi Pemerintah
Berdasarkan  “PP  No.71  tahun  2010”  akuntansi  pemerintahan  mempunyai  karakteristik  yaitu jumlah pernyataan standar, basis akuntansi, laporan keuangan, dan informasi keuangan. Berikut ini adalah perbedaan antara karakteristik akuntansi pemerintah dan akuntansi perusahaan:
a. Tidak ada keuntungan dalam akuntansi pemerintah.
b. Ketika anggaran dicatat, pemerintah mencatatnya.
c. Lebih dari satu bentuk dana dapat digunakan dalam akuntansi pemerintah.
d. Pengeluaran modal dalam akuntansi pemerintah akan dicatat dalam neraca yang diantisipasi dan juga hasil operasi.
e. Karena sangat bergantung pada undang-undang dan peraturan, akuntansi pemerintah sangat ketat.
f. Neraca  dalam  akuntansi  pemerintah  tidak  termasuk  estimasi  modal  atau  laba  ditahan.  (Nuramalia, Achmad, 2017)

## Tujuan Akuntansi Pemerintah
Pemerintah  merupakan  kategori  organisasi  sektor  publik.  Tujuan  hakiki  dari  organisasi  sektor publik yaitu layanan kepada masyarakat. Akan tetapi ada organisasi yang juga dikategorikan sektor publik juga  berorientasi  pada  laba.  Pada  dasarnya  akuntansi  pemerintah  mempunyai  tujuan  khusus  yaitu akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan.

## Unsur Laporan Keuangan Pemerintah
Laporan keuangan pemerintah terdiri dari item berikut, sesuai “peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010” :
a. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang memberikan gambaran umum mengenai sumber daya pemerintah, alokasi, dan pemakaian sumber daya dari waktu ke waktu. Kepatuhan pemerintah terhadap APBN/APBD  negara  tercermin  didalam  laporan  realisasi  anggaran.  Dalam  penyusunan  laporan realisasi anggaran disusun melalui entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
b. Laporan perubahan saldo anggran lebih yaitu laporan yang menunjukkan bagaimana anggaran telah berubah dan berapa banyak uang yang tersisa pada akhir periode tertentu. Saldo anggaran lebih yaitu tunggakan saldo yang asal nya dari SILPA/SIKPA terakumulasi pada anggaran di tahun-tahun yang lalu  dan  tahun-tahun  yang  akan  berjalan,  dan  juga  menyertakan  kewajiban-kewajiban  yang diperbolehkan.
c. Laporan Operasional adalah laporan kinerja yang ditunjukkan oleh pemerintah didalam suatu periode. Laporan operasional disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelporan.
d. Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang  menggambarkan apakah ekuitas meningkat/menurun pada tahun pelaporan jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Perusahaan bagian akuntansi dan pelaporan menyiapkan laporan perubahan ekuitas.
e. Neraca adalah laporan yang mengilustrasikan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas di tanggal tertentu.
f. Laporan  Arus  Kas  (LAK)  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi  kas  atas  operasi,  investasi, pembiayaan,  dan  operasi  sementara  yang  menggambarkan  saldo  awal  pemerintah  pusat/daerah, pendapatan, pengeluaran, dan saldo kas akhir selama periode tertentu.
g. Catatan atas laporan keuangan yaitu semua yang memiliki penjelasan naratif/spesifik dari statistik yang tercantum dalam LRA, LO, LPE, Neraca, dan LAK.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Proses  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Deskriptif  kualitatif merupakan  strategi  untuk menggambarkan  atau  memberikan  gambaran tentang  hal  yang  diteliti  dengan menggunakan data atau sampel yang telah diperoleh dalam keadaan alami, tanpa menganalisis dan menarik kesimpulan yang diterima secara luas (Sugiyono, 2013)

## Lokasi Penelitian
Proses  penelitian  ini  di  lakukan  pada  kantor  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kota Pematangsiantar. Yang beralamat dijalan Merdeka No. 8 Pematangsiantar.

## Sumber Data
Informasi dalam penelitian ini didasarkan pada sumber primer. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari suatu sumber selama wawancara dan memerlukan pemrosesan tambahan oleh penulis. Data primer diperoleh melalui observasi secara langsung, wawancara serta dokumentasi.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  didalam  penelitian  ini  yaitu  melalui  penelitian  pustaka  (lebrary research)  dan  juga  penelitian  lapangan  (field  research).  Penelitian  pustaka  dilakukan  dengan mengumpulkan  data  teoritis  yang  sumbernya  dari  buku-buku,  media  penulisan  ilmiah  dan  literatur. Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi secara langsung dan wawancara.

## Metode Analisis Data
Metode deskriptif kualitatif di gunakan dalam penelitian ini. Dalam metode kualitatif deskriptif data banyak di peroleh melalui observasi dan wawancara. Metode ini diawali dengan mengumpulkan data lalu menyaring data dari hasil perolehan secara lengkap dan juga detail, data yang terkumpul selanjutnya direduksi dengan tujuan untuk menemukan data-data yang dianggap relevan. Cara mengevaluasinya yaitu membandingkan dengan penerapan di lapangan dengan yang ada di “PP No. 71 Tahun 2010”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Penerapan Sistem Akuntansi Pada BPKD
SAP baru adalah SAP berbasis akrual, yang diatur dalam “Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2010”  mengenai  standar akuntansi  pemerintahan.  Penyusunan laporan  keuangan  basis  akrual ini  dirasa sangat mempermudah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kapala Bidang Akuntansi “sekarang kita sudah menggunakan  akuntansi  berbasis  akrual  tentunya  ini  snangat  membantu  dan  juga  mempermudah  karna sudah jelas dia mana yang akan dimasukkan kedalam neraca”. Penulis menyimpulkan bahwa, berdasarkan wawancara yang disebutkan diatas, akuntansi berbasis akrual dalam penerapannya sangat membantu dan juga mempermudah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah.

## Tahap Penyusunan SAPD
Untuk menyusun SAPD, perlu memperhatikan beberapa tahap yaitu a. Identifikasi Prosedur
Tahap pertama yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam prsoses penyusunan sistem akuntansi adalah  memahami  mengenai  proses  bisnis  dalam  pemerintah  daerah  terkhusus  mengenai pengelolaan/manajemen keuangan daerah. SOP atau “Standar Operasional dan Prosedur” yaitu dokumen yang ada kaitan langsung dengan prosedur yang akan dilakukan dengan cara berurutan guna menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tujuan memperoleh hasil kerja yang paling efisien dari para pekerja dengan biaya minimum.
b. Menentukan/memilih pihak-pihak yang terlibat/terkait
Selesai mengidentifikasi prosedur-prosedur, maka pada masing-masing prosedur harus ditentukan pihak-pihak  terkait  yang  mempunyai  tugas  tersendiri  agar  nantinya  prosedur  tersebut  diharapkan  akan menghasilkan  output  yang  diinginkan.  Dalam  BPKD  Kota  Pematangsiantar  telah  memiliki  struktur organisasi dan telah melakukan pemisahan fungsi secara khusus, setiap peran menghasilkan serangkaian tanggung  jawab  dan  tugasnya  sendiri.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  dinas  BPKD  Kota Pematangsiantar  sudah  melakukan  pemisahan  fungsi  secara  khusus,  dan  juga  dilengkapi  dengan  tugas masing-masing. Dalam kaitannya ini sejalan dengan “PP No. 71 tahun 2010”.

## c. Menentukan Dokumen terkait
Semua  dokumen  yang  terkait  akan  dipilih  untuk  menentukan  dokumen  mana  yang  valid.  Pada BPKD  Kota  Pematangsiantar  setiap  transaksi  sudah  dilengkapi  dengan  dokumen  pendukung  sesuai denngan “PP No. 71 tahun 2010”.
d. Pencatatan  BPKD  Kota  Pematangsiantar  dalam  pencatatan  akuntansi  menggunakan  aplikasi  SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Sistem ini sudah memenuhi “PP No. 71 tahun 2010”.

## Metode Pencatatan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada BPKD
a. Proses Pencatatan Akuntansi BPKD
Proses  Pencatatan  Akuntansi  pada  BPKD  diawali  dengan  pengelolaan  barang  daerah  yang dibuktikan dengan bukti transaksi, dari bukti tersebut lalu dibuatkan bukti memorial setelahnya dilakukan penjumlahan. Berikut ini adalah proses pencatatan pada BPKD • Transaksi
“Pemendageri No. 64 Tahun 2013 mengenai penerapan SAP berbasis akrual”, yang menyatakan jika  seluruh  transaksi  harus  langsung  dicatat  meskipun  kas  belum  diterima.  Pada  BPKD  Kota Pematangsiantar  seluruh  pencatatan  sudah  sesuai  dengan  pemendageri  yang  berlaku.  Maka  dengan  ini BPKD  Kota  Pematangsiantar  telah  sepenuhnya  menerapkan  akuntansi  basis  akrual  sesuai  “PP  No.  71 Tahun 2010”.
• Jurnal
Pencatatan transaksi sampai penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh unit pemerintahan yang bertanggung  jawab  dibidangnya.  Jika  transaksi  sudah  sesuai  dengan  dokumen,  maka  dicatat  oleh  PPK- SKPD.  Pada  BPKD  Kota  Pematangsiantar  dimulai  pencatatan  transaksi  hingga  menyusun  laporan keuangan telah dilakukan penjumlahan, dan dalam kaitannya telah memenuhi “PP No. 71 tahun 2010”.
• Buku Besar
Langkah selanjutnya adalah menyerahkan transaksi ke buku besar setelah dicatat di jurnal. PPK- SKPD saat ini memindahkan kegiatan kedalam buku besar berdasarkan nominal buku besar yang terkait oleh masing-masing akun. Tahap ini telah dilakukan oleh BPKD Kota Pematangsiantar
• Neraca Saldo
Di akhir periode akuntansi, BPKD Kota Pematangsiantar menyusun neraca saldo.
• Laporan Keuangan
Dalam “PP No.71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah” ada 7 laporan keuangan wajib, semua telah di buat oleh SKPD, laporan realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan BPKD Kota Pematangsiantar telah sesuai dengan “PP No. 71 tahun 2010”.
Sistem  Akuntansi  Keuangan  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  (BPKD)  Kota Pematangsiantar telah sesuai dengan “SAP Nomor 71 Tahun 2010”, penulis telah melakukan penelitian langsung  ke  kantor  BPKD  dan  melakukan  wawancara.  Berdasarkan  hasil  wawancara  BPKD  Kota Pematangsiantar sudah menerapkan sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan “PP RI No. 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Berbasis Akrual”. BPKD Kota Pematangsiantar menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Infornasi Pemerintah Daerah). Penetapan SAP basis akrual membantu dan mempermudah staf dalam pekerjaannya.
Sistem pencatatan pada BPKD Kota Pematangsiantar diawali dari transaksi, jurnal, buku besar, neraca  saldo,  laporan  realisasi  anggaran,  leporan  keuangan,  Saldo  anggaran  lebih,  laporan  operasional, neraca,  laporan  ekuitas,  laporan  arus  kas,  dan  CaLK  berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  BPKD  telah menerapkan “PP No. 71 tahun 2010”.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan penilitian ini, yaitu :
a. Dalam sistem penyusunan laporan keuangan pada BPKD Kota Pematangsiantar menggunakan aplikasi SIPD yang memudahkan jika harus menyiapkan laporan keuangan.
b. BPKD Kota Pematangsiantar sudah menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan “PP No. 71 tahun 2010  mengenai  standar  akuntansi  basis  akrual  juga  Pemendagri  No.  64  tahun  2013  mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah basis aktual oleh Pemerintah Daerah”.

## DAFTAR PUSTAKA
Febransyah,  &  Astari,  D.  (2021). Analisis  Tingkat  Pemahaman  Akuntansi  Berbasis  Akrual  Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Pada Kantor Camat Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir . 2 (2), 26–30.
Imani,  Annisa  Nurul,  Diana,  Nur,  Mawardi,  M.  C.  (2021).  Penerapan  Standart  Akuntansi  Pemerintah Berbasis Akrual Dibadan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. E-Jra, 10(07), 13–24. Kapa, S. P., Ismail, N., & Tey, F. N. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan Psap Pada Bkd Kabupaten Nagekeo. Jurnal Riset Terapan Akuntansi , 5 (2), 1–9. Septariani,  J.  (2019).  Analisis  Dampak  Penerapan  Akuntansi  Berbasis  Akrual  Terhadap  Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah , 2 (1), 32. Suherman, R. A. (2021). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 1–16. Sutrisna, I. P. A., Indraswarawati, S. A. P. A., & Putra, C. G. B. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi sebagai Variabel Moderasi. Hita Akuntansi Dan Keuangan , 637–664.
Umar,  A.,  Hasan,  J.,  Katiandagho,  S.,  &  Studi.  (2021).  Evaluasi  Implementasi  Akuntansi  Pemerintah Berbasis  Akrual  Pada  Laporan  Keuangan  Bawaslu  Kab.  Pulau  Morotai  Tahun  Anggaran  2018. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 7 (1), 62–74.
Vezalin,  F.,  Sartika,  D.,  &  Ilyas,  A.  (2019).  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual  (Studi Kasus Pada BPKAD Kota Padang ). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 21 (2), 165–177.