## Keterkaitan  Ekonomi  Perdesaan  Dan  Perkotaan  Di  Daerah Tertinggal (Kasus Kabupaten Aceh Singkil)

## Sendi Permana, R. Rijanta dan Dyah Rahmawati Hizbaron
Masuk: 12 06 2019 / Diterima: 24 06 2019 / Dipublikasi: 30 06 2019 © 2019 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKSHA dan IGI
Abstract Aceh Singkil District is one of several District with status as underdeveloped regions. There are indications that the linkages between urban centers and rural area cannot fully accommodate the development of the plantation sector which is the basis of the activities of the region. This resulted in the regional development process isn’t optimal and haven’t contributed significantly to the community welfare.  This  research  aims  to  analyze  the  economic  linkages  between  rural  and  urban  in underdeveloped  region.  The  method  of  this  study  is  descriptive  survey  by  collecting  data  through interviews.  The  results  showed  that  most  farmer  groups  had  not  accessed  capital  facilities  in  urban areas,  while  the  needs  of  production  facilities  could  mostly  be  provided  by  sellers  of  production facilities  in  rural  areas.  While  the  flow  of production  raw  materials  is  interwoven  in  rural  areas.  Most product  distribution  is  carried  out  by  village  agents  to  the  previous  collection  unit  to the  factory.  The long chain  of sales of oil  palm fruit bunches contributes to the  low  income  received by farmers. The income  received  by  farmers  is  far  below  the  from  minimum  wage  that applicable  in  this  province. In addition, industrial activities developed through private coconut oil processing plants are limited to the production area of CPO (Crude Palm Oil). All products are sent through the Belawan port located in Medan City, so that the added value is approved to enter the Medan City.
Key words Economic Linkages; Rural Urban; Underdeveloped Regions
Abstrak Pembangunan  wilayah  di  Kabupaten  Aceh  Singkil  masih  dihadapkan  pada  kesenjangan pembangunan  antara  perdesaan  dan  perkotaan.  Terdapat  indikasi  bahwa  keterkaitan  antara perdesaan  dan  perkotaan  belum  sepenuhnya  dapat  mengakomodir  pengembangan  sektor perkebunan  yang  menjadi  basis  kegiatan  wilayahnya.  Hal  ini  mengakibatkan  proses  pembangunan daerah  tidak  berjalan  dengan  optimal  dan  belum  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap kesejahteraan  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  keterkaitan  ekonomi  antara perdesaan  dan  perkotaan  di  daerah  tertinggal.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah survei  deskriptif  dengan  pengumpulan  data  melalui  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa sebagian  besar  kelompok  tani  belum  mengakses  fasilitas  pelayanan  permodalan  yang  terdapat  di perkotaan,  sedangkan  kebutuhan  sarana  produksi  sebagian  besar  dapat  dipenuhi  oleh  toko  penjual sarana  produksi  yang  berada  di  perdesaan.  Adapun  aliran  bahan  baku  hasil  produksi  perkebunan terjalin  di  wilayah  perdesaan  dan  pendistribusian  hasil  produksi  perkebunan  sebagian  besar dilakukan  oleh  agen  desa  ke  satuan  pengumpul  lalu  ke  pabrik.  Rantai  penjualan  tandan  buah  sawit yang  panjang  turut  menyebabkan  minimnya  pendapatan  yang  diterima  petani.  Adapun  pendapatan yang diterima petani jauh dibawah standar UMR (Upah Minimum Regional)  yang berlaku. Selain itu, kegiatan  industri  yang  dikembangkan  melalui  pabrik  pengolahan  minyak  kelapa  swasta  hanya sebatas  area  produksi  CPO  (Crude  Palm  Oil).  Seluruh  hasil  produksi  CPO  diekspor  melalui pelabuhan  Belawan  yang  berlokasi  di  Kota  Medan,  sehingga  perolehan  nilai  tambah  (add  value) masuk ke wilayah Kota Medan.
Kata kunci : Keterkaitan Ekonomi; Desa-Kota; Daerah Tertinggal

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  sedang  berkembang  dan memiliki  masalah  dalam  pemerataan
pembangunan,  hal  ini  turut  berimplikasi atas terbentuknya daerah tertinggal.
Berdasarkan
RPJMN 2015-2019 ditetapkan 122 Kabupaten sebagai daerah tertinggal.  Penetapan  ini  ditegaskan  oleh Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  131 tahun  2015.  Adapun  sebaran  daerah tertinggal di Indonesia mayoritas berada di
ISSN 0216-8138 MKG Vol. 20, No.1, Juni 2019 (66 - 77) © 2019 FHIS UNDIKSHAdan IGI
Sendi Permana, R. Rijanta dan Dyah Rahmawati Hizbaron Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sendipermana123@yahoo.com
Keterkaitan Ekonomi Perdesaan dan Perkotaan ...       Sendi Permana, R. Rijanta dan Dyah Rahmawati Hizbaron
Kawasan  Timur  Indonesia,  yakni  103 Kabupaten (84,42%) dan terdapat pula 19 Kabupaten  (15,58%)  berada  di  Kawasan Barat Indonesia.
Provinsi  Aceh  terletak  di  Pulau Sumatera  dan  paling  barat  Indonesia. Perekonomian  Provinsi  Aceh  mengalami pertumbuhan  yang  relatif  tinggi,  hal  ini ditandai  dengan  laju  perekonomian  Aceh pada  tahun  2016  mengalami  peningkatan dibandingkan  tahun  sebelumnya,  yakni dari  -0,73%  pada  tahun  2015,  menjadi sebesar  3,31%  tahun  2016  (BPS  Provinsi Aceh,  2017).  Namun  dibalik  pertumbuhan ekonominya  yang  semakin  meningkat, ada  kesenjangan  yang  semakin  lebar  di setiap Kabupaten/Kota di dalamnya. Pada dasarnya  pembangunan  di  Provinsi  Aceh belum  merata  di  setiap  Kabupaten/Kota. Penyebab  kesenjangan  tersebut  salah satunya  adalah  terbatasnya  sarana  dan prasarana  bagi  masyarakat  (Bappenas, 2016).
Terdapat 23 Kabupaten/Kota dalam  lingkup  administrasi  Provinsi  Aceh. Dari  sejumlah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Aceh    tersebut,  Kabupaten  Aceh  Singkil adalah  satu-satunya  daerah  yang  masih berstatus  tertinggal  pada  periode  2015- 2019. Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi  Aceh.  Kabupaten  Aceh  Singkil ialah  wilayah  pemekaran  dari  Kabupaten Aceh  Selatan  yang  ditegaskan  melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999.
Kabupaten Aceh Singkil sebenarnya  memiliki  sumberdaya  alam yang sangat potensial untuk dikembangkan  khususnya  pada  sektor pertanian. Kontribusi dari sektor pertanian menempati  urutan  pertama  terhadap perekonomian  Aceh  Singkil  yaitu  sebesar 29,02%  (BPS  Kabupaten  Aceh  Singkil, 2017).  Hasil  dari  sektor  pertanian  di Kabupaten  Aceh  Singkil  ini  sebagian besar  disuplai  dari  subsektor  perkebunan yakni  sebesar  12,51%.  (BPS  Kabupaten Aceh  Singkil,  2017).  Adapun  luas  lahan
dan  produktivitas  komoditas  perkebunan yang  paling  tinggi  adalah  kelapa  sawit, yakni  dengan  persentase  luas  lahan sebesar 60,74% dan persentase produktivitas  sebesar  73,91%    (Dinas Kehutaan  dan  Perkebunan  Kabupaten Aceh Singkil, 2017)
Selaras  dengan  itu,  pertanian  juga merupakan  lapangan  usaha  yang  paling banyak  menyerap  tenaga  kerja  dengan mata  pencaharian  utama  dalam  skala rumah  tangga  didominasi  oleh  rumah tangga perkebunan sebesar 42,24% (BPS Kabupaten  Aceh  Singkil,  2017).  Potensi sektor  perkebunan  juga  didukung  oleh keberadaan  perusahaan  kelapa  sawit yang  memiliki  pabrik  pengolahan  minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO).
Secara  teori,  besarnya  potensi perkebunan  dan  adanya  kegiatan  industri pengolahan kelapa sawit dapat membantu meningkatkan  perekonomian  masyarakat dan daerah. Namun tingginya produktivitas  komoditas  kelapa  sawit  dan keberadaan  perusahaan  sawit  tersebut belum memberikan perubahan, khususnya terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Hal ini  ditandai  dengan  masih  tingginya persentase  penduduk  miskin  sampai tahun  2016,  yaitu  sebesar  21,60%  (BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2017).
Fenomena kemiskinan dan daerah tertinggal  erat  kaitannya  dengan  interaksi keruangan  perdesaan  dan  perkotaan, khususnya  dalam  konteks  keterkaitan ekonomi. Menurut Rondinelli (1985) keterkaitan  ekonomi  adalah  hubungan jaringan  pasar  melalui  aliran  barang  dan jasa  yang  terdiri  dari  beberapa  indikator yakni:  (1)  pola  pemasaran,  (2)  aliran bahan baku dan barang setengah jadi, (3) aliran  modal,  (4)  keterkaitan  produksi,  (5) pola  belanja  dan  konsumsi,  (6)  pola kepemilikan  kegiatan  ekonomi,  (7)  aliran pendapatan,  dan (8) aliran komoditi lintas sektoral  dan  lintas  regional.    Rondinelli (1983)  menegaskan  bahwa  pencapaian pemerataan  pertumbuhan  ekonomi  dapat
terjadi melalui sistem spasial yang mengintegrasikan pembangunan perkotaan dan perdesaan. Terdapat indikasi
bahwa keterkaitan  ekonomi  perdesaan  yang berbasis  perkebunan  dan  interaksinya terhadap  fasilitas  pelayanan  pendukung usaha  perkebunan  yang  terdapat  di perkotaan  belum  terjalin  secara  optimal. Akibatnya,  perkembangan  perkotaan  dan perdesaan  berlangsung  dengan  tidak sinergis,  padahal  idealnya  perkotaan berperan sebagai pusat pelayanan permukiman  yang  dapat  menyediakan pelayanan sosial ekonomi bagi perdesaan atau belakangnya.
Permasalahan yang telah diuraikan tersebut perlu mendapat perhatian  khusus,  hal  ini  berkenaan dengan  status  Kabupaten  Aceh  Singkil sebagai daerah tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan  adanya  tinjauan  terhadap pemanfaatan ruang perdesaan dan sumberdaya  wilayah  yang  didasarkan pada keterkaitan ekonomi yang terbentuk. Analisis keterkaitan ekonomi menekankan pada rekonstruksi proses keruangan yang diidentifikasi  melalui  interaksi  ekonomi yang  terjalin  antara  perdesaan  dan perkotaan
Berdasarkan tinjauan permasalahan tersebut,  maka  rumusan  masalah  yang menjadi  fokus  penelitian  ini  adalah hubungan keterkaitan ekonomi perdesaan dan  perkotaan  di  daerah  tertinggal.  Aliran produksi  hasil  perkebunan  dan  interaksi terhadap  fasilitas  pelayanan  perkotaan merupakan indikator adanya proses keterkaitan ekonomi perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Singkil.

## 2. Metode
Penelitian  tentang  keterkaitan  ekonomi perdesaan
dan perkotaan ini
menggunakan  metode  survei  dekriptif yang  berbasis  pada  data  primer.  Data primer  dihimpun  menggunakan  teknik wawancara dengan tujuan untuk
memperoleh informasi mengenai
keterkaitan ekonomi perdesaan dan perkotaan.
Perkotaan  adalah  status  suatu  wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan,  sedangkan  perdesaan  adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan  yang  belum  memenuhi kriteria  klasifikasi  wilayah  perkotaan. Kriteria wilayah perkotaan adalah persyaratan tertentu dalam  hal kepadatan penduduk,  persentase  rumah  tangga pertanian,  dan  keberadaan/akses  pada fasilitas  perkotaan,  yang  dimiliki  suatu desa/kelurahan  untuk  menentukan  status perkotaan  suatu  desa/kelurahan  (BPS, 2010).
Penentuan  nilai/skor  untuk  menetapkan sebagai wilayah perkotaan dan perdesaan atas  desa/kelurahan,  yaitu:  (1)  wilayah perkotaan, apabila dari kepadatan penduduk,  persentase  rumah  tangga pertanian,  dan  keberadaan/akses  pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai  total  nilai/skor  10  (sepuluh) atau  lebih,    dan    (2)  wilayah  perdesaan, apabila dari kepadatan penduduk, persentase  rumah  tangga  pertanian,  dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan  yang  dimiliki  mempunyai  total nilai/skor di bawah 10 (sepuluh). Informasi nilai/skor tiap parameter dapat dilihat pada Tabel 1.
Lokasi  penelitian  berada  di  Kabupaten Aceh  Singkil  yang  secara  administrasi terdiri  dari  116  Desa.  Adapun  klasifikasi Desa  Perdesaan  dan  Desa  Perkotaan  di Kabupaten  Aceh  Singkil  mengacu  pada Perka  BPS  No  37  Tahun  2010  terdiri  dari 103  Desa  Perdesaan  dan  13  Desa Perkotaan. Peta Perdesaan dan Perkotaan  di  Kabupaten  Aceh  Singkil dapat dilihat pada Gambar 1.
Tabel 1. Nilai/Skor Kepadatan Penduduk, Persentase Rumah Tangga Pertanian, Dan

## Keberadaan/Akses Pada Fasilitas Perkotaan
Kriteria Keberadaan pada fasilitas perkotaan Kepadatan Penduduk Nilai/ Skor Persentase Rumah Tangga Pertanian Nilai/ Skor Fasilitas Perkotaan Kriteria Nilai/ Skor 500 1 > 70,0 1 Sekolah Taman Kanak-Kanak  Ada atau 2,5 Km *  > 2,5 Km * 1 0 500 - 1249 2 50,00 - 69,99 2 Sekolah Menengah Pertama 1250 - 2499 3 30,00 - 49,99 3 Sekolah Menengah Umum 2500 - 3999 4 20,00 - 29,99 4 Pasar  Ada atau 2 Km *  > 2 Km * 1 0 4000 - 5999 5 15,00 - 19,99 5 Pertokoan 6000 - 7499 6 10,00 - 14,99 6 Bioskop  Ada atau 5 Km *  > 5 Km * 1 0 7500 - 8499 7 5.00 - 9.99 7 Rumah Sakit > 8500 8 5,00 8 Hotel/Bilyar/ Diskotek/Panti Pijat/Salon  Ada  Tidak ada 1 0 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon  8,00 Km*  8,00 Km* 1 0 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik  8,00 Km*  8,00 Km* 1 0
Catatan: (*) Jarak tempuh diukur dari kantor Desa/Kelurahan Sumber: Perka BPS No 37 Tahun 2010
Keterkaitan  ekonomi  antara  perdesaan dan perkotaan dalam penelitian ini ditinjau dalam  beberapa  indikator,  yakni:    (1) aliran  modal,  (2)  aliran  belanja,  (3)  aliran bahan  baku,  (4)  aliran  barang  setengah jadi, dan (5) aliran pendapatan (Rondinelli, 1985).  Adapun  responden  yang  ditujukan dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  ketua kelompok  tani  dan  Kepala  Tata  Usaha (KTU)  pabrik  pengolahan  minyak  kelapa sawit
Pemilihan  lokasi  survei  kelompok tani dilakukan dengan metode proportional stratified random sampling dengan didasarkan  pada  klasifikasi  luas  lahan (tinggi, sedang, dan rendah) menurut luas perkebunan rakyat tiap Kecamatan. Kecamatan  yang  terpilih  sebagai  lokasi survei  yaitu:  (1)  Kecamatan  Gunung Meriah,  (2)  Simpang  Kanan,  dan  (3) Singkil.  Berdasarkan  lokasi  survei  terpilih, maka  ketua  kelompok  tani  yang  ditujukan sebagai  responden  diambil  secara  acak dan  proporsional.  Ketua  kelompok  tani yang  terpilih  tersebar  di  3  Kecamatan, yaitu:  (1)  Kecamatan  Gunung  Meriah:  (a)
Kelompok tani Sekata di Desa Penjahitan, (b)  Kelompok  tani  Doa  Bersama  di  Desa Sidorejo, (c) Kelompok tani Jamaah Karya di  Desa  Tanah  Bara,  (2)  Kecamatan Simpang  kanan:  (a)  Kelompok  tani  Ingin Maju di Desa Sidodadi, (b) Kelompok tani Maju  Sejahtera  di  Desa  Sukarejo,  dan Kecamatan  Singkil:  (a)  Kelompok  tani Endarno di Desa Ujung Bawang.
Adapun  pemilihan  lokasi  survei pabrik  pengolahan  kelapa  sawit  dalam penelitian ini juga dengan metode proportional  stratified  random  sampling dengan  didasarkan  pada  klasifikasi  luas lahan perkebunan swasta (tinggi, sedang, dan  rendah)  yang  terkait  dengan  pabrik minyak  kelapa  sawit.  Pabrik  minyak kelapa  sawit  yang  terpilih  menjadi  lokasi survei  yaitu:  (1)  PT  Naffasindo  di  Desa Bukit  Harapan  (2)  PT  Lembah  Bakti  di Desa  Pandan  Sari  dan  (3)  PT  Runding Putra  Persada,  di  Desa  Lae  Pinang. Adapun responden terkait pabrik pengolahan  minyak  kelapa  sawit  adalah kepala  Kepala  Tata  Usaha  di  masing- masing lokasi survei terpilih.
Keterkaitan Ekonomi Perdesaan dan Perkotaan ...       Sendi Permana, R. Rijanta dan Dyah Rahmawati Hizbaron
G amba r 1 . P e ta Pe rde sa an da n Per kotaan K ab up aten A ceh S ing ki l
Keterkaitan Ekonomi Perdesaan dan Perkotaan ...       Sendi Permana, R. Rijanta dan Dyah Rahmawati Hizbaron

## 3. Hasil dan Pembahasan
Keterkaitan  ekonomi  merupakan keterkaitan  yang  paling  esensial  dalam hubungan  yang  terjadi  antara  perdesaan dan perkotaan. Kondisi aktual di lapangan menunjukkan beberapa hambatan keterkaitan  ekonomi  antara  perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Singkil. Rangkaian  analisis  beberapa  indikator keterkaitan  ekonomi  antara  perdesaan dan  perkotaan  yakni  (a)  aliran  modal,  (b) aliran  belanja,  (c)  aliran  bahan  baku,  (d)
aliran barang setengah jadi, dan (e) aliran pendapatan,diuraikan sebagai berikut. 3.1 Aliran Modal
Keberlangsungan usaha
perkebunan  kelapa  sawit  sebagai  entitas produksi  ditentukan  oleh  kuantitas  modal petani. Modal dalam bertani sawit merupakan  akumulasi  dari  modal  awal pembukaan  lahan  dan  biaya  pembelian sarana  produksi.  Rincian  aliran  modal yang  diperoleh  kelompok  petani  sawit dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Aliran Modal yang diperoleh Kelompok Tani
Sumber: Survei Lapangan, 2018
Berdasarkan hasil wawancara dengan  beberapa  ketua  kelompok  tani diketahui bahwa sebagian besar kelompok tani yang berasal dari perdesaan menggunakan modal sendiri dalam usaha perkebunannya, yakni sebanyak 5 kelompok  tani  atau  83%.  Adapun  petani yang  menggunakan  jasa  koperasi  dan bank  hanya  1  kelompok  tani  atau  17%. Fasilitas  koperasi  yang  dimanfaatkan petani  terdapat  di  Desa  Bukit  Harapan, dan  bank  terdapat  di  Desa  Rimo.  Kondisi ini  menjelaskan  bahwa  Desa  Bukit Harapan  yang  berada  di  perdesaan  dan Desa  Rimo  yang  berada  di  perkotaan berperan sebagai pusat pelayanan permodalan,  namun  keberadaan  fasilitas pelayanan  permodalan  sebagian  besar belum diakses kelompok tani yang berasal dari perdesaan.
Aliran modal yang minim menunjukkan masih rendahnya kemampuan
petani sawit untuk mengembangkan kegiatan usahanya.
Sebagian  besar  kelompok  petani  juga tidak  mendapat  bantuan  modal  dari perusahaan  swasta.  Hal  ini  yang  menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha  perkebunan  di  perdesaan.  Hal  ini ditegaskan Rijanta (2001)
yang menyatakan bahwa peran bantuan keuangan  di  daerah  perdesaan  menjadi sangat  penting  dalam  penyediaan  kredit untuk petani Kredit tersebut dapat membantu meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan pertumbuhan usaha mikro.
3.2 Aliran Belanja
Aliran  belanja  usaha  perkebunan
terdiri dari sarana produksi yang No Lokasi Klasifikasi Lokasi Fasilitas Pelayanan Koperasi Lokasi   Klasifikasi Perbankan Lokasi Klasifikasi 1 Desa Penjahitan Perdesaan Non Aktif - - Tidak ada - - 2 Desa Sidorejo Perdesaan Non Aktif - - Tidak ada - - 3 Desa Tanah Bara Perdesaan Aktif Desa Bukit Hara- pan Perdesaan Ada Desa Rimo Perkotaan 4 Desa Sidodadi Perdesaan Non Aktif - - Tidak ada - - 5 Desa Sukerejo Perdesaan Non Aktif - - Tidak ada - - 6 Desa Ujung Bawang Perdesaan Non Aktif - - Tidak ada - -
dipergunakan  untuk  menghasilkan  produk perkebunan, antara lain yakni bibit, pupuk, pestisida,  dan  alat  pemanen.  Interaksi wilayah  dapat  dilihat  dari  mobilitas  petani untuk mendapatkan saprodi yang
dibutuhkan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  asal petani  dan  lokasi  fasilitas  pelayanan  jual beli saprodi. Rincian aliran belanja sarana produksi  yang  diperoleh  kelompok  petani sawit dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Aliran Belanja yang diperoleh Kelompok Tani

## Sumber: Survei Lapangan, 2018
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan beberapa  ketua  kelompok  tani  diketahui bahwa kebutuhan sarana produksi seluruh kelompok tani yang berasal dari perdesaan  dapat  dipenuhi  oleh  toko sarana produksi yang ada, dengan rincian sebagai berikut: 2 kelompok tani atau 34% mendapatkan  sarana  produksi  dari  Desa Rimo yang berada diperkotaan,
sedangkan  4  kelompok  tani  atau  66% mendapatkan  saprodi  dari  Desa  Lipat Kajang,  Desa  Ujung  Bawang,  dan  Desa Tanah  Bara  yang  berada  di  perdesaan. Hal  ini  menandakan  bahwa  intensitas aliran belanja cenderung terjadi di perdesaan. Hal ini terjadi karena sebagian besar  kebutuhan  sarana  produksi  dapat dipenuhi di desa masing-masing atau pun di desa lainnya yang lokasinya
berdekatan.  Selaras  dengan  temuan tersebut, Herliany, dkk (2009) menyatakan bahwa  preferensi  penduduk  perdesaan terhadap  daya  tarik  fasilitas  pelayanan menunjukkan bahwa lokasi fasilitas pelayanan  yang  dianggap  ideal,  salah satunya  karena  dekat  dengan  tempat tinggal
3.3 Aliran Bahan Baku
Bahan baku industri berupa tandan
buah sawit merupakan produk perkebunan  yang  dominan  di  tiap  desa. Aliran  bahan  baku  berkaitan  dengan  alur distribusi  produk  hasil  perkebunan  yang akan di olah menjadi minyak kelapa sawit atau CPO (Crude Palm Oil). Rincian hasil aliran  bahan  baku  dari  kelompok  tani dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4. Aliran Bahan Baku dari Kelompok Tani
No Lokasi Kelompok Tani Klasifikasi Jenis Distributor Tujuan Pabrik Klasifikasi 1 Desa Penjahitan Perdesaan Agen PT Naffasindo, di Desa Bukit Harapan, PT Lembah Bakti, di Desa Pandan Sari, dan PT Runding Putra Persada, di Desa Lae Pinang Perdesaan 2 Desa Sidorejo Perdesaan Agen 3 Desa Sidodadi Perdesaan Agen 4 Desa Sukerejo Perdesaan Agen 5 Desa Ujung Bawang Perdesaan Agen 6 Desa  Tanah Bara Perdesaan Satuan Pengumpul PT Naffasindo, di Desa Bukit Harapan Perdesaan Sumber: Survei Lapangan, 2018 No Lokasi Kelompok Tani Klasifikasi Lokasi Toko Sarana Produksi Klasifikasi 1 Desa Penjahitan Perdesaan Desa Rimo Perkotaan 2 Desa Sidorejo Perdesaan Desa Rimo Perkotaan 3 Desa  Tanah Bara Perdesaan Desa Tanah Bara Perdesaan 4 Desa Sidodadi Perdesaan Desa Lipat Kajang Perdesaan 5 Desa Sukerejo Perdesaan Desa Lipat Kajang Perdesaan 6 Desa Ujung Bawang Perdesaan Desa Ujung bawang Perdesaan
Keterkaitan Ekonomi Perdesaan dan Perkotaan ...       Sendi Permana, R. Rijanta dan Dyah Rahmawati Hizbaron
Berdasarkan  wawancara  dengan beberapa  ketua  kelompok  tani  diketahui bahwa  seluruh  hasil  produksi  perkebunan dari  kelompok  tani  yang  berasal  dari perdesaan  dipasarkan  menuju  tiga  pabrik pengolahan  minyak  kelapa  sawit  yang seluruhnya berada di perdesaan juga. Hal ini menandakan bahwa aliran bahan baku terjalin  di  perdesaan.  Oleh  karena  itu dapat dikatakan bahwa aliran bahan baku tidak  memiliki  hubungan  atau  interaksi dengan perkotaan.
Pendistribusian hasil produksi perkebunan  dilakukan  dalam  dua  skema,
yaitu  (1)  petani  skala  besar  yang tergabung dengan koperasi yang berjumlah  1  kelompok  tani  atau  17%, dengan rincian alur, petani skala besar ke satuan  pengumpul  dan  ke  pabrik,  dan  (2) petani  skala  kecil  yang  tidak  tergabung dengan  koperasi  atau  swadaya  sebanyak 5 kelompok tani atau 83%, dengan rincian alur,  petani  skala  kecil  ke  agen  desa  ke satuan  pengumpul  dan  ke  pabrik.  Alur pendistribusian  hasil  perkebunan  secara detail dapat dilihat Gambar 2.
Gambar 2. Aliran Bahan Baku Tandan Buah Sawit
Panjangnya alur distribusi ini berkaitan dengan lahan perkebunan kelompok  petani  yang  kecil-kecl  dan tersebar  serta  jarak  antara  wilayah produksi  menuju  ke  pabrik  minyak  kelapa sawit  yang  relatif  jauh.  Rantai  penjualan tandan  buah  sawit  yang  panjang  turut menyebabkan rendahnya keuntungan atas  aktivitas  ekonomi  yang  berlangsung. Menurut  Rijanta  (2001)  jarak  dari  wilayah produksi  menuju  pusat  pasar  sangat menentukan  pola  aliran  distribusi  yang dipilih  oleh  petani  swadaya.  Semakin panjang  alur  distribusi,  maka  harga  yang di  peroleh  petani  lebih  rendah  sebagai akibat  dari  biaya  transportasi  yang dikeluarkan. Selain  itu,  nilai  jual
tandan buah sawit ditentukan oleh mekanisme pasar, dan petani perkebunan rakyat  yang  mengelola  lahan  mereka sendiri  juga  tidak  berdaya  karena  seluruh pabrik  pengolahan  tandan  buah  kelapa sawit dikelola oleh perusahaan swasta.
3.4 Aliran Barang Setengah Jadi Bahan  baku  yang  diperoleh  dari perkebunan  rakyat  selanjutnya  diolah menjadi  barang  setengah  jadi  berupa CPO.  Kegiatan  industri  pengolahan  yang ada  hanya  sebatas  area  produksi  CPO. Hasil produksi CPO didistribusikan kembali  untuk  diolah menjadi  barang jadi.
Rincian  aliran  barang  setengah  jadi  dari perusahaan  perkebunan  dapat  dilihat pada Tabel 5.
Petani skala kecil Petani skala besar Satuan Pengumpul CPO Agen Desa Perkebunan Rakyat Pabrik Pengolahan
Keterkaitan Ekonomi Perdesaan dan Perkotaan ...       Sendi Permana, R. Rijanta dan Dyah Rahmawati Hizbaron
Tabel 5. Aliran Barang Setengah Jadi (CPO) dari Perusahaan Perkebunan
No Nama Perusahaan Lokasi Klasifikasi Tujuan Pemasaran Tujuan  ekspor 1 PT Naffasindo Desa Bukit Harapan Perdesaan Pelabuhan Belawan, Medan Malaysia 2 PT Lembah Bakti Desa Pandan Sari Perdesaan Pelabuhan Belawan, Medan Cina, Singapura 3 PT Runding Putra Persada Desa Lae Pinang Perdesaan Pelabuhan Belawan, Medan Singapura Sumber: Survei Lapangan, 2018
Berdasarkan  wawancara  dengan beberapa  KTU  (Kepala  Tata  Usaha) pabrik  diketahui  bahwa  seluruh  hasil produksi  CPO  dikirim  kembali  keluar negeri  melalui  pelabuhan  belawan  yang terdapat  di  Kota  Medan.  Berdasarkan kondisi ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten  Aceh  Singkil  hanya  sebagai area  produksi  sehingga  Kota  Medan sebagai  pengekspor  memperoleh  nilai tambah  ( add  value )  lebih  besar.  Menurut Muta’ali (2014) daerah tertinggal cenderung  hanya  memproduksi  produk primer, capital keluar dari daerah tertinggal  ke  daerah  maju  ( backwash effect ). Selain itu, produk daerah tertinggal masuk  ke  pasar  luar  negeri  tanpa memberi  nilai  tambah  ( add  value )  bagi daerah  tertinggal,  di  sisi  lain capital dari luar  negeri  cenderung  masuk  ke  daerah yang maju.
Hasil  sumber  daya  alam  yang besar  pada  wilayah  ini  pada  akhirnya terserap  oleh  wilayah  diluarnya,  dan masyarakat hanya menkmati sedikit keuntungan.  Tidak  adanya  nilai  tambah ( add  value )  dari  hasil  produksi  turut menyebabkan minimnya kesempatan masyarakat  lokal  untuk  meningkatkan taraf  hidup.  Menurut  Kakazu  (1994)  salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan produksi
pertanian,
memperluas
lapangan kerja dan meningkatkan  pendapatan  bagi  sebagian besar penduduk perdesaan adalah keterkaitan  ekonomi  yang  erat  dengan
arus  perdagangan  daerah  luar.  Selaras dengan  itu,  Evans  (1994)  menyatakan bahwa peningkatan dan perubahan struktur  ekonomi  perdesaan  dapat  terjadi bila  terdapat  kemampuan  masyarakat untuk menjual produk dan jasa ke pasaran luar  kawasan,  terjadi  transaksi  ekonomi antara produsen dan pembeli, antar sektor usaha, antar daerah bahkan negara lain.
3.5 Aliran pendapatan
Petani mendapatkan sejumlah keuntungan  atau  pendapatan  dari  hasil penjualan tandan buah sawit. Pendapatan petani  pada  dasarnya  dipengaruhi  oleh jumlah  tandan  buah  sawit  dan  harga  jual tandan  buah  sawit  yang  ditetapkan  pada saat  transaksi.  Penetapan  harga  tandan buah  sawit  dilakukan  oleh  Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas  Perkebunan,  dan  Perusahaan. Harga  pembelian  tandan  buah  sawit ditetapkan  minimal  satu  bulan  sekali sesuai  dengan  realisasi  penjualan  ekspor dan  lokal  masing-masing  perusahaan (Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  395 Tahun  2005).  Meskipun  harga  tandan buah sawit tidak stabil, sektor perkebunan tetap  menjadi  sumber  mata  pencaharian penduduk  di  Kabupaten  Aceh  Singkil.
Rincian pendapatan masing-masing anggota  kelompok  tani  dapat  dilihat  pada Tabel 6.

## Tabel 6. Aliran Pendapatan yang diterima Kelompok Tani
No Lokasi Kelompok Tani Klasifikasi Rata-Rata Pendapatan tiap anggota per-bulan (Rp) 1 Desa Penjahitan Perdesaan 800.000 2 Desa Sidorejo Perdesaan 1.600.000 3 Desa  Tanah Bara Perdesaan 1.400.000 4 Desa Sidodadi Perdesaan 1.300.000 5 Desa Sukerejo Perdesaan 1.400.000 6 Desa Ujung Bawang Perdesaan 1.100.000 Rata-rata pendapatan tiap anggota seluruh kelompok tani per bulan (Rp) 1.250.000 Sumber: Survei Lapangan, 2018 Berdasarkan hasil wawancara dengan  beberapa  kelompok  tani  dapat diketahui aliran pendapatan yang diterima kelompok  tani  yang  berada  pada  di perdesaan  berasal  dari  pabrik  yang berada  perdesaan  juga.  Adapun  rata-rata bahwa  pendapatan  yang  diterima  petani perbulannya sebesar Rp 1.250.000.
Jumlah pendapatan petani ini lebih rendah jika  dibandingkan  dengan  UMP  (Upah Minimum  Provinsi)  yang  berlaku  di Provinsi Aceh tahun 2018 dengan besaran nominal Rp 2.700.000 (Peraturan
Gubernur  Aceh  Nomor  67  Tahun  2017). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hasil  dari perkebunan kelapa sawit tidak mengarahkan  pada  kesejahteraan  petani. Rendahnya  daya  tawar  petani  untuk menjual  hasil  buah  sawit  dikarenakan adanya  agen  dan  satuan  pengumpul, minimnya  aliran  modal  serta  beban  biaya produksi  yang  tinggi.  Selaras  dengan temuan tersebut, Rondinelli (1983) menyatakan bahwa minimnya akses wilayah  perdesaan  terhadap  pusat-pusat pelayanan yang terintegrasi maka penduduk  pedesaan  akan  mengalami kesulitan  di  dalam  pemasaran  hasil pertanian,  sulit  mendapatkan input-output produksi,  dan  mendapatkan  pelayanan- pelayanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup dipedesaan.
Selain  itu,  rendahnya  pendapatan petani  dikarenakan  nilai  jual  tandan  buah sawit  ditentukan  oleh  mekanisme  pasar.
Petani  akan  kehilangan  kontrol  terhadap mata  pencaharian  mereka  sendiri.  Petani perkebunan  rakyat  yang  mengelola  lahan mereka  sendiri  juga  tidak  berdaya  karena seluruh  pabrik  pengolahan  tandan  buah kelapa  sawit  dikelola  oleh  perusahaan swasta.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan beberapa kondisi keterkaitan perdesaan  dan  perkotaan  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  didapati  bahwa kegiatan  perkebunan  di  perdesaan  dan interaksinya  terhadap  fasilitas  pelayanan yang  terdapat  diperkotaan  belum  terjalin secara  lugas.  Sebagian  besar  kelompok tani belum  mengakses fasilitas pelayanan permodalan  yang  terdapat  di  perkotaan, sedangkan  kebutuhan  sarana  produksi sebagian  besar  dapat  dipenuhi  oleh  toko penjual  sarana  produksi  yang  berada  di perdesaan.  Aliran  bahan  baku  terjalin  di wilayah  perdesaan.  Pendistribusian  hasil produksi  perkebunan  sebagian  besar dilakukan  oleh  agen  desa  ke  satuan pengumpul lalu ke pabrik. Rantai penjualan tandan buah sawit yang panjang  turut  menyebabkan  minimnya pendapatan yang diterima petani. Adapun pendapatan  yang  diterima  petani  jauh dibawah  standar  UMR  (Upah  Minimum Regional)  yang  berlaku.  Selain  itu, kegiatan  industri  yang  dikembangkan melalui  pabrik  pengolahan  minyak  kelapa swasta hanya sebatas area produksi CPO
(Crude  Palm  Oil).  Seluruh  hasil  produksi CPO  diekspor  ke  Malaysia,  Cina,  dan Singapura  melalui  pelabuhan  Belawan yang  berlokasi  di  Kota  Medan,  sehingga perolehan nilai tambah (add value) masuk ke  wilayah  luar.  Berdasarkan  kondisi aktual  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa perdesaan  dan  perkotaan  berkembang sendiri-sendiri  seolah  terpisah  atau  dapat dikatakan  bahwa  tidak  terjadi  hubungan secara  fungsional  dalam  suatu  struktur ruang.  Terbatasnya  keterkaitan  antara perdesaan dengan perkotaaan akan berpotensi menimbulkan kesenjangan pembangunan dan tingginya angka kemiskinan,  khususnya  di  perdesaan.  Hal tersebut turut berimplikasi terhadap terbentuknya daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Singkil.
Saran yang dapat diberikan sebagai  kontribusi  dari  penelitian  ini adalah sebaiknya dilakukan upaya pengembangan
kapasitas fasilitas pelayanan
pada perdesaan dan perkotaan,  khususnya  fasilitas  pelayanan dasar  dan  fasilitas  yang  mendukung pengembangan  sektor  perkebunan  dan industri  seperti  kios  saprodi,  koperasi, bank, dan pabrik. Adapun pengembangan wilayah perdesaan sebagai wilayah sentra produksi  perkebunan  dapat  diupayakan melalui jalinan kemitraan antara kelompok tani, koperasi, dan perusahaan perkebunan  swasta.  Keuntungan  yang diperoleh dari kemitraan ini yaitu, memperpendek  rantai  penjualan  produk perkebunan,  kemudahan  mendapatkan sarana produksi, legalitas akses permodalan  ke  bank,  dan  meningkatkan keuntungan dari usaha perkebunan.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan kepada Prof. Dr .R Rijanta, M.Sc, dan Dr. Dyah  Rahmawati  Hizbaron  S.Si,  M.T, M.Sc yang telah membimbing dan memberi  masukan  dalam  penyelesaian
penelitian  ini,  serta  segala  pihak  yang telah membantu penyelesaian penelitian.

## Daftar Pustaka
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2016, Seri Pembangunan  Wilayah  Provinsi Aceh 2015. Jakarta: Bappenas.
Badan  Pusat  Statistik, Kabupaten  Aceh Singkil dalam Angka 2017 , Singkil:
BPS.
Badan  Pusat  Statistik, Provinsi  Aceh dalam Angka 2017 , Aceh: BPS. Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan.  2018.
Luas Areal dan Produksi Komoditas  Perkebunan  Rakyat Kabupaten  Aceh  Singkil  Angka Tetap Tahun 2017 , Singkil: Dishutbun.
Evans,  H,  Ermy.  1994. Rural  Urban Linkages : Operational Implications for  Self  Sustained  Development . Pratical  Research  For  Planning. Inc.
Muta’ali,  Lutfi.  2014, Pengembangan Wilayah Tertinggal. Yogyakarta
:Badan    Penerbit  Fakultas  Geografi (BPFG) UGM. Peraturan  Presiden    Nomor  131  tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah tertinggal. Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  67 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum  Regional  di  Provinsi Aceh. Peraturan  Kepala  Badan  Pusat  Statistik No  37  Tahun  2010  Tentang Klasifikasi Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan  Menteri  Pertanian  No  324
Tahun  2005  tentang  Penetapan Harga Tandan Buah Sawit.
Rondinelli,  1983. Applied  Methods  of Regional  Planning:  The  Urban Functions  In  Rural  Development Approach.
Clark University,Worcester.
Keterkaitan Ekonomi Perdesaan dan Perkotaan ...       Sendi Permana, R. Rijanta dan Dyah Rahmawati Hizbaron
Rondinelli,  1985. Applied  Methods  of
Regional Analysis. Colorado:
Westview Press.
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1999 Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil. Rijanta,  R.  2001. Rural-Urban  Linkage  in A  Resource  Frontier  Region:  The Case  of  Sorong,  Irian  Jaya, Indonesia. The Indonesian Journal of  Geography  Vol  33,  No  2 Desember 2001, pp. 59-81. Kakazu, Hiroshi. 1994 . Sustainable Development of Small Island Economic . San Fransisco:
Westview Press.
Herliany,  Iis.  Rijanta,  R.  Rahmawati  R. 2009. Perbandingan  Preferensi pelayanan Ekonomi Penduduk Rural  dan  Urban  di  Kabupaten Sleman. Majalah Geografi Indonesia  Vol.  23,  No.1,  Maret 2009.  58-76.  Fakultas  Geografi
Universitas Gadjah Mada.