TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH
Nurlaila 1
Nevi Hasnita 2*
1,2 Jurusan Muamalah wa Iqtishad Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email: nurlaila@gmail.com , * nevihasnita77@gmail.com
ABSTRAK - Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis implementasi pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh dalam program becak mesin dan perdagangan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat keberhasilan antara program becak mesin dan perdagangan serta dan pola evaluasi Baitul Mal dalam mengukur tingkat keberhasilan mustahik. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, angket dan data dokumentasi. Analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif  komparatif  dengan  memaparkan  terlebih  dahulu  pola pendayagunaan  zakat  produktif,  selanjutnya  dari  data  yang  ada  akan  dibandingkan  untuk  melihat program  mana  yang  lebih  berhasil  dalam  implementasinya.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa program perdagangan lebih berhasil dibandingkan dengan program becak mesin. Hal ini disebabkan karena  pada  program  perdagangan  para  mustahik  dibina  sampai  beberapa  tahap  sehingga  para mustahik perdagangan benar-benar mandiri. Sedangkan pada program becak mesin, mustahik hanya dibina sampai mereka melunasi semua setoran harga becak. Setelah becak tersebut lunas dan menjadi milik  mustahik,  maka  mustahik  tersebut  tidak  lagi  mendapatkan  pembinaan  dari  pihak  Baitul  Mal. Penelitian ini menyarakankan agar pihak Baitul Mal dapat meningkatkan pembinaan terhadap mustahik becak mesin, agar mustahik tersebut lebih termotivasi dalam melunasi setoran harga becak dan mereka benar-benar mandiri.
Kata kunci: Zakat produktif, Baitul Mal Aceh, Program Becak Mesin, Program Perdagangan
ABSTRACT - This research generally aims to analyze the implementation of zakah productive at Baitul Mal Aceh on the ‘becak mesin’ and ‘perdagangan' programs. In specific, it aims to analyze the successful variation  between  the  two  programs,  and  the  Baitul  Mal  evaluation  pattern  in  measuring  the accomplishment level of the mustahik (zakah beneficiaries). Data for this study were collected through interviews, observation, questionnaire and documentation study. To analyze the data, it employed the comparative descriptive method which at first exposed the utilization pattern of zakah productive and followed by the comparison between the two programs. The results show that ’perdagangan’ program relatively  receives  higher  successful  rate  comparing  to  the  other  program.  It  reveals  that  in  the ’perdagangan’ program, the mustahik was guided and mentored up to several stages so that the mustahik will completely be able to stand alone. While for the mustahiq of ’becak mesin’ program, they were just only  guided  until  they  were  able  to  pay  back  the  initial  loan.  Following  to  the  payback,  they  were completely unsupervised. This study suggests that the Baitul Mal should also provide supervision for the mustahik  of  ‘becak  mesin’  thoroughly  similar  to  the  mustahik  of  ‘perdagangan’  program  so  that  the mustahik will also receive similar accomplishment.
Keywords: Zakat productive, Baitul Mal Aceh, ‘Becak Mesin’ Program, ‘Perdagangan’ Program

## PENDAHULUAN
Istilah  zakat  produktif  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.38  Tahun  1999 tentang Pengelolaaan Zakat. Istilah tersebut dimaksudkan agar sebagian dana zakat dapat disalurkan dengan pola produktif, selain disalurkan dalam bentuk konsumtif,  kepada  delapan  asnaf    (penerima)  zakat.  Dalam  Qanun  No.10 Tahun 2008 juga telah diatur tentang keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga yang  mengelola  zakat  secara  produktif.  Berdasarkan  Qanun  tersebut,  Baitul Mal memiliki misi untuk mendistribusikan zakat dan sekaligus meningkatkan pendapatan mustahik (penerima zakat) melalui zakat yang didistribusikannya. Dengan demikian zakat yang diberikan oleh Baitul Mal merupakan modal bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatannya.
Pada awalnya Baitul Mal Provinsi menyalurkan zakat produktif dalam rangka rehabilitasi Aceh pasca tsunami tahun 2005. Pada saat itu Baitul Mal Provinsi Aceh menyalurkan zakat produktif melalui kerja sama dengan BPRS Hareukat, BPRS  Baiturrahman  dan  BPRS  Hikmah  wakilah.  Program  ini  tidak berlangsung  lama,  karena  Baitul  Mal  Provinsi  Aceh  kemudian  mengganti formula  penyaluran  modal  usaha  dengan  pola  qardhul  hasan  (tanpa  bagi hasil/margin). Pola baru ini mulai di jalankan oleh Baitul Mal Provinsi Aceh. Semenjak tahun 2006. Pola penyaluran zakat produktif dengan sistem qardhul hasan  ini    dilakukan  karena  Baitul  Mal  mendapatkan  dana  dari  Pemerintah Aceh melalui APBA.
Baitul  Mal  yang  mulai  beroperasi  13  januari  2004,  sejak  awal  telah menyiapkan Program Zakat Produktif (PZP) dengan mempersiapkan pengelola dan pendamping lapangan, yang dilatih oleh Pinbuk Aceh. Sejak tahun 2006 hingga sekarang, Baitul Mal menyalurkan zakat produktif  melalui badan yang khusus  dibentuk  yaitu  UPZP  (unit  pengelolaan  zakat  produktif).  Unit  ini dipimpin  oleh  seorang  manager,  ditambah  tenaga  administrasi/pembukuan, dan  pendamping  lapangan.  Mereka  telah  mendapatkan  pembekalan  dari praktisi zakat, pegiat ekonomi kerakyatan, dan pekerja Baitul Qiradh di Banda Aceh dan Jakarta.
Baitul Mal menyalurkan zakat produktif kepada tiga program: pertama petani sayur,  kedua  becak  mesin,  dan  ketiga  usaha  mikro  dilokasi  pasar-pasar tradisional  di  Banda  Aceh  dan  Aceh  Besar.  Dari  ketiga  program  penyaluran zakat  produktif  tersebut,    tulisan  ini  hanya  ingin  membandingkan  tingkat keberhasilan dua program, yaitu antara program becak mesin dan perdagangan. Karena kedua program tersebut mempunyai beberapa variabel yang sama yang
172 Nurlaila & Hasnita / Pendayagunaan Zakat Produktif_
dapat dijadikan sebagai objek pembanding ( comparable ) sebagai syarat dalam analisis komparatif.
Pada  tahun  2003  Baitul  Mal  pernah  menyalurkan    program  becak  amanah dalam  bentuk  penyediaan  becak  mesin  kepada  tukang  becak  miskin/becak sewa di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Becak tersebut dibeli oleh Baitul Mal  dan  mustahik  (penerima  zakat)  dapat  mengangsur  selama  dua  tahun, dengan  sistem  cicilan  perhari,  perminggu  dan  juga  per  bulan  sesuai  dengan kesepakatan. Baitul Mal tidak mengambil bagi hasil /margin dari penyaluran tersebut  dan  setelah  lunas  becak  itu  menjadi  milik  mustahik  selamanya. Sedangkan  pada  program  pada  perdagangan,  Baitul  Mal  memberikan  modal yang dibutuhkan oleh mustahik untuk memulai usahanya. Modal perdagangan ini  disalurkan  dalam  beberapa  tahap,  dengan  jumlah  modal  yang  diberikan minimal  Rp.  2.000.000,-.  Jika  mustahik  telah  menyelesaikan  setoran  tahap awal  dengan  lancar  tanpa  ada  masalah,  maka  untuk  tahap  kedua,  ia  bisa mendapatkan  modal  dua  kali  lebih  tinggi  dari  modal  sebelumnya.  Mustahik dapat mengembalikan pinjamannya selama satu tahun, dengan sistem cicilan perhari,  perminggu  atau  perbulan  sesuai  dengan  kesepakatan.  Baitul  Mal Provinsi  Aceh  juga  tidak  mengambil  keuntungan  berupa  bagi  hasil  /margin. Setiap  mustahik  yang  telah  selesai  melunasi  pinjamannya  maka  bisa mengambil untuk tahap selanjutnya .
Penyaluran  zakat  dalam  bentuk  modal  usaha  produktif  adalah  langkah  yang strategis  dan  efektif    serta  merupakan  suatu  solusi  alternatif  dalam  rangka pemberdayaan  ekonomi  keluarga  miskin,  untuk  meningkatkan  taraf  hidup dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Melalui modal usaha tersebut, seorang mustahik memiliki potensi untuk bekerja, dapat menggunakan zakat sebagai  tambahan  modal  untuk  peningkatan  produksi  dan  menambah penghasilan,  sehingga  tujuannya  untuk  mengubah  status  dan  meningkatkan pendapatan  finansial  dapat  tercapai.  Melalui  bantuan  modal  usaha  berupa becak  mesin  dan  perdagangan  tersebut,  Baitul  Mal  Provinsi  Aceh mengharapkan mustahik tersebut nantinya bisa menjalankan usahanya dengan baik  sehingga  memperoleh  penghasilan  yang  dapat  meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan keluarganya. Melalui permodalan ini diharapkan statusnya sebagai mustahik dapat berubah menjadi muzakki.
Penerima zakat produktif harus memenuhi persyaratan  yang telah ditetapkan UPZP antara lain: berasal dari keluarga miskin, punya potensi wirausaha atau pengalaman  awal  bertani,  beternak  atau  berdagang  dan  punya  komitmen mengembalikan dana dalam periode satu tahun, bersedia mengikuti pengajian
bulanan, dan mengikuti  aturan-aturan  yang telah disepakati dalam kelompok dampingan  serta  bersedia  menanda-tangani  perjanjian  kerja  sama.  Dalam melakukan  pendataan,  pengelola/pendamping  UPZP  menggunakan  sistem jemput  bola.  Calon  mustahik  didatangi  kelokasi  masing-masing  untuk diwawancarai  dan  diverifikasi.  Demikian  pula  cicilan  angsuran  setiap  bulan dijemput  kelokasi  saat  pengajian  bulanan  berlangsung  dimasjid/meunasah sekitar  lokasi  dampingan  UPZP.  Bahkan  pengajian  bulanan  dapat  dilakukan ditempat tinggal si mustahik sendiri, seperti yang dilaksanakan dilokasi petani cabai di kawasan Neuheun Aceh Besar.
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  bahwa  penerima  zakat  produktif  akan dilanjutkan pinjamannya apabila pinjaman pertamanya telah lunas. Sebaliknya bagi mustahik  yang tidak memiliki i’tikad baik untuk dibina dan didampingi usahanya,  seperti  tidak  disipilin  dalam  mengangsur  pinjaman  dan  tidak mengikuti  pengajian  bulanan  maka  pinjaman  tahap  kedua  tidak  akan dilanjutkan lagi.  Sedangkan bagi  mustahik  yang  gagal  usaha  akibat musibah atau  hal-hal  yang  tidak  disengaja,  akan  ditambah  dengan  santunan  zakat konsumtif dan tidak perlu dikembalikan.
Sebelum  zakat  produktif  ini  disalurkan,  pihak  Baitul  Mal  telah  melakukan sosialisasi  terlebih  dahulu  sehingga  mustahik  dapat  memahami  maksud  dan tujuan  program,  termasuk  memahami  filosofi  zakat  produktif  dan  mengapa pengajian bulanan menjadi penting. Aturan dan mekanisme penyaluran seperti di atas berlaku umum untuk setiap program pemberdayaan zakat produktif.
Dari  hasil  evaluasi  pengelolaan  UPZP,  ditemukan  bahwa  terdapat  20% mustahik bermasalah, misalnya tidak disiplin dalam mencicil pinjaman bahkan ada yang macet, tidak rutin mengikuti pengajian bulanan, tidak mau melunasi pinjaman  yang  diberikan  karena  beranggapan  zakat  produktif  tidak  perlu dikembalikan, tidak jujur dan amanah, dan sebagian lagi  gagal  usaha karena belum berpengalaman dan pilihan usaha yang tidak tepat. UPZP dan Baitul Mal Provinsi  Aceh  tidak  menjadikan  pengalaman  buruk  ini  sebagai  kendala  dan melemahkan  semangat  kerja,  justru  berbagai  masalah  inilah  yang  menjadi pemicu  semangat  Baitul  Mal  Provinsi  Aceh  untuk  mencari  solusi  terbaik. Baitul Mal Provinsi Aceh juga menyadari  ada berbagai tantangan  yang akan dihadapi  dalam  membebaskan  kaum  miskin  dari  keterpurukan  yang dideritanya  bertahun-tahun.  Pekerjaan  mengubah  posisi  mustahik  menjadi muzakki (wajib zakat) adalah pekerjaan besar dan berat yang harus dilakukan oleh Amil zakat yang profesional.

## METODE PENELITIAN
Dilihat  dari  tujuannya,  penelitian  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  penelitian deskriptif  komparatif.  Karena  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan metode  deskriptif  komparatif  yaitu  mendeskripsikan  terlebih  dahulu  pola pendayagunaan  zakat  produktif  di  Baitul  Mal  Provinsi  Aceh,  dengan  fokus pada  program  becak  mesin  dan  perdagangan.  Selanjutnya  dari  data  yang diperoleh  akan  di  komparatifkan/dibandingkan  untuk  melihat  program  mana yang  lebih  berhasil  dalam  implementasinya.  Adapun  Dalam  mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data skunder,  penulis  menggunakan  metode library  research (penelitian kepustakaan)  dan field  research (penelitian  lapangan).  Sedangkan  teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara,  data  dokumentasi, pengamatan  ( observasi) dan  angket  (kuisioner).  Serta  yang  menjadi  jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 411 mustahik dari program becak mesin dan  perdagangan.  Sedangkan  sampel  yang  penulis  ambil  berjumlah  50 mustahik,  yaitu  18  orang  dari  mustahik  becak  mesin  dan  32  orang  dari mustahik perdagangan.

## LANDASAN TEORI
Secara etimologis, zakat berasal dari kata zaka yang berarati suci, baik, berkah, tumbuh  dan  berkembang.  Menurut  terminologis,  zakat  adalah  nama  bagi sejumlah harta tertentu  yang telah mencapai  syarat  tertentu  yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 1998). Hubungan antara makna zakat menurut bahasa dan arti istilahnya adalah bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan  zakatnya,  maka  harta  tersebut  akan  menjadi  suci,  bersih,  baik, tumbuh dan berkembang.
Zakat  juga  merupakan  bentuk  ibadah  yang  mengandung  dua  dimensi  yaitu dimensi hablum  minallah atau  dimensi vertikal dan hablum  minannas atau dimensi horizontal .  Ibadah  zakat  apabila  ditunaikan  dengan  baik  maka  akan meningkatkan  kualitas  keimanan,  membersihkan  dan  mensucikan  jiwa, mengembangkan  serta  memberkahkan  harta  yang  dimiliki  (Qadir,  2001).  Di sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai- nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual. Jika dikelola dengan  baik  dan  amanah,  zakat  akan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan umat,  meningkatkan  etos  kerja  serta  sebagai  institusi  pemerataan  ekonomi (Qardhawi, 2007).
Dari perspektif ekonomi, zakat memiliki peranan penting sebagai sumber dana pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan  umat,  yang  dibuktikan  sejak masa  Rasulullah  sampai  saat  sekarang  ini  (Al-Syaikh,  2008).  Dalam  sistem ekonomi Islam, zakat dapat juga dimaksimalkan sebagai salah satu komponen fiskal yang dapat memperkuat sistem moneter negara (Ibrahim, 2011). Selain itu,  keberadaan  zakat  akan  memberikan  pengaruh  positif  terhadap perekonomian,  karena  dapat  mengentaskan  kemiskinan,  menghindari penumpukan harta, serta menjamin pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat, sehingga menghidupkan perekonomian mikro dan makro (Manan, 1993).
Selanjutnya  kata  produktif  berasal  dari  bahasa  Inggris  “ productive ”,  yang secara umum berarti banyak menghasilkan, mempunyai hasil yang baik, atau banyak  menghasilkan  barang  atau  karya  (Hawkins,  1996).    Zakat  produktif yaitu zakat yang diberikan kepada Mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi  dan  potensi  produktifitas  Mustahik  (Qadir,  2001).  Armiadi  (2008) menjelaskan bahwa zakat produktif ini dapat dikatakan sebagai aktivitas usaha masyarakat  yang  bisa  menghasilkan  keuntungan  atau  laba,  seperti perdagangan,  pertanian,  peternakan,  pertukangan  dan  sebagainya.  Namun selama ini istilah zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik, disamping karena kurangnya penerapan dan praktek dalam masyarakat, juga disebabkan karena  masih  adanya  keraguan  tentang  boleh  tidaknya  zakat  produktif diamalkan.
Jika  kita  mengkaji  legalitas  dan  keberadaan  zakat  produktif  dalam  sejarah Islam,  dapat  dikatakan  bahwa  Rasulullah  saw  pernah  mempraktikkan  pola seperti zakat produktif, di mana beliau memberikan harta zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk kebutuhan konsumtifnya (makan), dan satu dirham  untuk  membeli  kapak  agar  ia  dapat  bekerja  dan  hidupnya  tidak bergantung lagi kepada orang lain. Masjfuk Zuhdi (1997) menyatakan bahwa Khalifah  Umar  Ibn  Khattab  memberikan  zakat  yang  bukan  sekedar  untuk memenuhi  kebutuhan  makannya,  melainkan  menjadi    modal  yang  dapat digunakan  untuk  memperbaiki  taraf  kehidupannya.  Khalifah  Umar  pernah menyerahkan  tiga  ekor  unta  sekaligus  kepada  seorang  mustahik  yang  sudah rutin  meminta  bagian  zakat  kepadanya.  Pada  saat  penyerahannya,  Khalifah Umar berharap orang tersebut tidak akan dating lagi untuk memohon bagian zakat akan tetapi sebagai pembayar zakat. Dan ternyata harapan Khalifah Umar menjadi  kenyataan,  karena  ternyata  sahabat  tersebut  pada  tahun  berikutnya dating sebagai muzakki atau pembayar zakat.   Praktik ini menunjukkan bahwa
harta  zakat  dapat  digunakan  untuk  hal-hal  selain  dari  kebutuhan  konsumtif, seperti digunakan untuk usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.
Permono  (1997)  mengutip  pendapat  Asy-Syairozi  yang  menyatakan  bahwa seorang fakir miskin yang mampu tenaganya hendaknya diberi alat kerja, yang mengerti  dagang  diberi  modal  dagang,  tukang  roti,  penjual  minyak  wangi, penjahit,  tukang  kayu,  dan  berbagai  profesi  yang  berpenghasilan  rendah lainnya  hendaklah  diberi  zakat  yang  cukup  untuk  membeli  barang-barang modal  yang  dapat  menghasilkan  sumber  penghasilan  untuk  membiayai kehidupan diri dan keluarganya. Kebolehan zakat produktif juga dapat dilihat dari  pendapat  para  ulama.  Menurut  mazhab  Hanafi,  kebolehan  mengambil nilai/harga zakat dari muzakki secara logis juga membolehkan disalurkannya zakat  kepada  mustahik  dalam  bentuk  barang,  modal,  atau  peralatan  lainnya. Imam  Nawawi  (ulama  bermazhab  Syafi’i),  menjelaskan  bahwa  zakat  yang disalurkan  kepada  mustahik  bisa  saja  dalam  bentuk  modal  berupa  harta perdagangan dan  alat-alat  lain  yang dibutuhkan  yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan si mustahik. Bentuk zakat/bantuan modal yang diberikan ini dapat  berbeda-beda  sesuai  dengan  tempat,  waktu,  jenis  usaha,  dan  sifat-sifat pribadi  si  mustahik.  Menurut  Al-Ghazali,  pendapat  ulama  yang  menyatakan bahwa orang miskin sepatutnya diberikan bagian zakat yang digunakan untuk membeli  tanah  yang  hasilnya  nanti  cukup  untuk  membiayai  kebutuhan hidupnya adalah lebih dekat dengan kebenaran (Armiadi, 2008).
Al- Bakri (1989) menyatakan bahwa zakat mal (zakat harta) yang diserahkan muzakki  kepada  lembaga  pengelola  zakat,  harus  diposisikan  sebagai  dana bergulir  ( revolving  fund ),  yang  penggunaannya  diarahkan  untuk  sektor produktif  sehingga  dapat  menjamin  kelangsungan  usaha  masyarakat.  Untuk mendukung keberhasilan program zakat produktif ini, maka urusan manajemen dan  pendistribusian  zakat  menjadi  sangat  krusial.  Hal  ini  harus  dilakukan secara  professional,  melalui  pertimbangan  yang  matang,  serta  pengaturan administrasi  yang  baik,  agar  tujuan  zakat  sebagai  sarana  pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai.
Lebih lanjut menurut Al-Zuhaili (1996), dalam pendistribusian atau penyaluran dana zakat tidak harus diberikan kepada para fakir miskin secara merata dan hanya untuk menutupi kebutuhan konsumsinya saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan dana zakatuntuk
dikembangkan  dalam  bentuk  usaha  sebagai  bekal  untuk  kelangsungan hidupnya.  Artinya orientasi dana zakat untuk mencukupi kebutuhan konsumtif sesaat,  harus  diarahkan  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  selamanya. Oleh  karena  itu  penyaluran  zakat  juga  dapat  dilakukan  melalui  pelatihan-
pelatihan  dibidang  pertanian,  pertukangan,  manajemen,  bisnis,  biro  jasa  dan lain-lain. Hal  ini tentu  memerlukan perhatian dan kerja sama  yang baik dari berbagai  pihak  yang  terkait,  terutama  pemerintah  yang  memiliki  tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan rakyatnya.
Berdasarkan  perspektif  di  atas,  keberadaan  zakat  produktif  di  negara-negara berkembang  khususnya  di  Indonesia  akan  sangat  diperlukan  untuk pemberdayaan  ekonomi  para  mustahik,  baik  yang  menggunakan  aqad mudharabah, qardh al-hasan atau murabahah,  Dalam tataran ideal, seharusnya zakat  produktif  diberikan  secara  tamlik  atau  menjadi  milik  sepenuhnya  dari para  mustahik.  Namun  dalam  kenyataannya    hal  tersebut  belum  dapat dilakukan mengingat jumlah mustahik jauh lebih banyak dibandingkan jumlah muzakki. Apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada. Di sisi  lain juga  terdapat  sebagian  besar  mustahik  yang  termasuk  dalam  katagori  usia produktif  yang  harus  dibantu  dengan  menggunakan  program  pengentasan kemiskinan.
Secara konseptual tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat produktif jika penyalurannya ditamlikkan kepada para mustahik. Perbedaan pendapat terletak pada  tataran  teknis,  yaitu  dengan  sistem  apa  zakat  produktif  itu  sebaiknya diterapkan,  apakah  dengan  sistem  qardh  al-hasan,  mudharabah,  murabahah atau  sistem  lainnya,  yang  pada  prinsipnya  dana  tersebut  sifatnya  hanya dipinjamkan  saja  dan  para  mustahik  harus  mengembalikannya  dengan  cara angsuran untuk digulirkan kepada mustahik lainya (Armiadi, 2008).
Distribusi  zakat  yang  dilakukan  selama  ini  secara  turun  temurun,  di  Aceh bahkan di berbagai daerah lain di Indonesia dilakukan secara langsung (bagi habis),  biasanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Penyaluran zakat  yang  terlalu  mengedepankan  aspek  konsumtif  seperti  ini,  telah menyebabkan  zakat  kehilangan  fungsi  vitalnya  sebagai  pilar  pembangunan ekonomi umat. Zakat seakan tidak mampu mengubah posisi seseorang menjadi lebih  baik  (dari  mustahik  misalnya  berubah  jadi  muzakki).  Dengan  pola konsumtif  ini  penyaluran  dana  kepada  mustahik  tidak  disertai  target  adanya kemandirian  ekonomi.  Karena  itu  untuk  mentransformasikan  kaum  dhuafa’ dari  posisi  mustahik  menjadi  muzakki,  perlu  adanya  terobosan  baru/model pendayagunaan  zakat  untuk  pemberdayaan  ekonomi  mereka  dalam meningkatkan  penghasilan  keluarga  sebagai  komponen  penggerak  ekonomi terkecil  dalam  suatu  wilayah,  dan  permodalan  zakat  adalah  salah  satu solusinya.
Pola distribusi zakat dalam bentuk produktif ini, merupakan salah satu bentuk pendayagunaan  zakat  untuk  pengentasan  kemiskinan.  Melalui  program  ini, diharapkan  terjadi  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  yang  dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi  dari  mustahik  kepada  pihak  lain.  Pemberian  zakat  produktif  harus disertai target merubah keadaan penerimanya (golongan fakir-miskin), sebagai golongan  prioritas  dari  kategori  mustahik  menjadi  kategori  muzakki (Qardhawi, 2005).

## IMPLEMENTASI  PENDAYAGUNAAN  ZAKAT  PRODUKTIF  PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH
Baitul Mal Provinsi Aceh adalah sebuah lembaga zakat sampai saat ini telah menjadi  lembaga  permanen  yang  berfungsi  sebagai  pemungut,  penyalur  dan pengawal  harta  zakat.  Adapun  struktur  organisasi  dan  mekanisme  kerja mengikuti pola sebagaimana ditetapkan dalam Qanun No.7/2004, No.10/2007 dan  keputusan  Gubernur  No.18/2003.  Pada  dasarnya  eksistensi  Baitul  Mal adalah  sebagai  mitra  kerja  kepala  daerah  atau  kepala  pemerintahan  tingkat Gubernur untuk pendayagunaan harta zakat (Baitul Mal Aceh, 2008). Dalam masalah ini pengurus Baitul Mal bertanggung jawab kepada Gubernur. Dengan demikian  pemerintah  senantiasa  menerima  laporan  langsung  dari  pengurus Baitul Mal.
Implementasi  pendayagunaan  zakat  merupakan  bagian  yang  terpenting  dari zakat,  karena  dengan  pendayagunaan  yang  baik  maka  manfaat  zakat  akan optimal  bagi  mereka  yang  berhak  menerimanya.  Pendayagunaan  tersebut menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Dengan demikian diperlukan sebuah konsep
pendayagunaan  zakat  yang  tepat,  karena  sektor  ini  merupakan  sektor  yang paling  vital  yang  dapat  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  terhadap  tingkat keberhasilan sebuah Baitul Mal.
Implementasi  pendayagunaan  zakat  produktif  di  Baitul  Mal  Provinsi  Aceh dibentuk  dalam  satu  badan  khusus,  yaitu  Unit  Pengelolaan  Zakat  Produktif (UPZP), yang  merupakan unit tersendiri di bawah bidang pemberdayaan harta agama  yang  tugas  pokoknya  untuk  pemberdayaan  ekonomi  kaum  dhuafa. Kepengurusannya  ditetapkan  dalam  SK.  Kepala  Baitul  Mal  Aceh  No: 12/SK/BMP-NAD/X/2006.
Adapun  bentuk-bentuk  zakat  produktif  yang  disalurkan  oleh  Baitul  Mal Provinsi Aceh adalah sebagai berikut, pertama bantuan modal uang tunai (cash money) . Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang tunai dari dana zakat yang disalurkan melalui bantuan modal usaha kepada keluarga miskin. Aqad yang digunakan dalam penyaluran bantuan ini adalah qardhul hasan, yaitu bantuan pinjaman  kebajikan  tanpa  faedah  dan  mustahik  (peminjam)  hanya mengembalikan modalnya saja. Kedua bantuan dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan oleh pihak Baitul Mal dalam bentuk barang yang diperlukan oleh mustahik, sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Adapun aqad yang digunakan  dalam  penyaluran  ini  adalah  qardhul  hasan,  dimana  modal pembelian diangsur sampai lunas dalam tempo waktu dua atau tiga tahun, dan setelah lunas becak tersebut menjadi milik mustahik. Dengan pemberian becak tersebut,  para  mustahik  diharapkan  akan  mampu  memenuhi  kebutuhan hidupnya, sehingga mereka dapat berhasil dan bisa mandiri.

## Tabel 1. Daftar Nama Mustahik Penerima Bantuan Becak Mesin Tahun 2009 – 2010
No Nama Mustahik Jenis Becak Harga Becak (Rp) Angsuran Per Bulan (Rp) 1 Hendra Becak penumpang 11.000.000 305.556 2 Sutinem Becak barang 10.350.000 431.250 3 Iskandar Usman sda 10.350.000 431.250 4 Sulaiman Daud sda 10.350.000 431.250 5 Shalahuddin sda 10.350.000 431.250 6 Darwis sda 10.350.000 431.250 7 Anwar Becak penumpang 12.400.000 516.667 8 Fajri sda 12.400.000 516.667 9 Sofyan Abdi sda 12.400.000 516.667 10 Aiyub sda 12.400.000 516.667 11 Anwar M. Nur Becak penumpang 15.239.000 507.967 12 Ismail Jhon sda 15.239.000 507.967 13 Nasrullah sda 15.239.000 507.967 14 Ismail sda 15.239.000 507.967 15 Buchari Ibrahim Becak barang 14.139.000 471.300 16 M. Jamil CL sda 14.139.000 471.300 17 Saifuddin sda 14.139.000 471.300 18 Syaukani Mustafa sda 14.139.000 471.300 Jumlah 294.147.000 10.231.233 Sumber Data: Dokumen UPZP
Salah  satu  bentuk  pendayagunaan  zakat  produktif  pada  Baitul  Mal  Provinsi Aceh adalah bantuan modal usaha berupa uang tunai yang ditujukan bagi usaha kecil rumah tangga dan  bantuan modal usaha berupa alat transportasi  usaha. Becak mesin merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat kota selain angkutan intra kota lainnya. Keunggulan dan kelebihan becak  mesin  antara  lain  penumpang  dapat  diantar  langsung  ketempat  tujuan
walaupun ke jalan-jalan kecil yang tidak boleh dilalui oleh mobil, biaya murah dan mudah untuk ditemui jika ada keperluan mendesak. Transportasi ini sering dipilih oleh ibu-ibu rumah tangga untuk berbelanja baik untuk keperluan usaha maupun keperluan rumah tangga.
Sebagian  masyarakat  memilih  menggeluti  usaha  jasa  transportasi  ini disebabkan  tidak  adanya  ketrampilan  lain,  aplikasinya  mudah  tidak memerlukan  tenaga  yang  banyak  serta  perawatannya  lumayan  mudah. Mayoritas mereka berasal dari keluarga kurang mampu. Sebelum mendapatkan bantuan dari Baitul Mal, becak yang mereka gunakan merupakan becak sewaan dari orang lain, dengan ketentuan setiap harinya harus menyetor sejumlah uang yang  telah  ditentukan.  Hal  tersebut  sangat  memberatkan  apalagi  mereka berasal dari keluarga kurang mampu.
Oleh  sebab  itu,  untuk  meringankan  beban  ekonomi  kaum  miskin  khususnya tukang becak tersebut, maka Baitul Mal meluncurkan program bantuan Becak Mesin melalui dana zakat yang oleh Baitul Mal menetapkan bahwa aqad yang mereka  gunakan  adalah  aqad  qardhul  hasan yaitu  dimana  modal  pembelian diangsur sampai lunas dalam tempo waktu satu sampai tiga tahun, setelah lunas becak tersebut akan menjadi hak milik mustahik sepenuhnya.
Ada pun pendayagunaan zakat produktif pada program perdagangan disalurkan dengan  cara,  mustahik  yang  telah  melalui  seleksi  pendataan  dikumpulkan  di kantor UPZP untuk menerima modal usaha. Pada saat penyaluran modal usaha semua mustahik dibagi dalam beberapa kelompok yang dipimpin seorang ketua kelompok  yang  membawahi  beberapa  anggota  dan  mengikat  mereka  dalam perjanjian tanggung renteng. Ada berjenis usaha kecil/ menengah  yang telah dibantu  UPZP-Baitul  Mal  Provinsi  Aceh,  seperti:  buat  kue,  jualan  sayur- sayuran, bumbu rempah-rempah, tambal ban, menjahit, warung nasi, warung kopi, jualan voucher/ accessories ponsel, kios kecil dan kelapa gongseng.
Program becak mesin dan perdagangan adalah dua program yang di jalankan oleh  UPZP  yang  mempunyai  implementasi  yang  berbeda,  becak  mesin merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat kota selain angkutan intra kota lainnya. Banyaknya penghasilan mustahik yang menjadi tukang becak jika banyak mendapatkan penumpang. Sedangkan pada program  perdagangan,  mustahik  berjualan  dan  jika  banyak  pembeli  maka mereka  akan  mendapatkan  keuntungan  yang  banyak.  Akan  tetapi,  walaupun kedua  program  tersebut  mempunyai  implementasi  yang  berbeda,  tetapi keduanya juga mempunyai indikator  yang sama  seperti;  keuntungannya  bisa dihitung per hari, tidak mempunyai resiko yang besar.
Tabel 2. Daftar Nama Mustahik penerima Bantuan Modal Usaha Perdagangan Tahun 2009 -2010
No Nama Mustahik Umur Alamat Usaha Jenis Usaha 1 Rita Zahara 29 Lambhuk Produksi Kue 2 Hasriani 36 Sda Produksi Nasi Pagi dan Buah 3 Nurmala AK 44 Sda Produksi kue dan pecah belah 4 Juariah Abdullah 80 Samahani Produksi Kue 5 Mutiawati 42 Panteriek Produksi Keripik 6 Ramlah Usman 48 Ps. Penayong Jualan Rempah 7 Ainol Mardhiah 70 Sda Sda 8 Mariani 36 Sda Jualan Sayur 9 Nurhusni 41 Sda Jualan Nasi 10 Zuraidah 45 Sda Jualan Rempah 11 Juhari 54 Sda Sda 12 Kisman 51 Sda Jualan Daun Pisang 13 Salamuddin 53 Sda Jualan Sayur 14 M. daud 54 Sda Jualan Martabak 15 Saudah Yusuf 62 Sda Jualan Sayur 16 Nurhayati 44 Kp. Keramat Jualan Nasi Pagi 17 Nurbaiti 41 Sda Vocher dan Kue 18 Siti Hajar 72 Ps. Setui Jualan Rempah 19 Khatijah Setui 71 Sda Sda 20 M. Yusuf 66 Ps. Ulka Sda 21 Nuraini 52 Sda Sda 22 Khatijah Ulka 56 Sda Sda 23 Salma 48 Sda Sda 24 Zuriah 60 Sda Sda 25 Musliadi 30 Sda Jualan sayur dan rempah 26 Nurma HS 47 Sda Kelontong 27 Fauziah 36 Sda Kios 28 Evi Nurmalawati 38 Sda Catering 29 Subhan 28 Sda Kios 30 Nurul Aini 22 Lampenurut Produksi Telur Asin 31 Cut Ratna 40 Sda Produksi Peyek 32 Muldani M, Yatim 30 Klieng Meria Warkop dan isi ulang
Sumber Data: Dokumen UPZP
Pemberian bantuan becak mesin kepada mustahik merupakan alternatif  yang dilakukan  oleh  pihak  Baitul  Mal  untuk  membantu  para  mustahik,  para mustahik yang tidak mempunyai pekerjaan tapi mereka punya keinginan untuk bekerja  maka  Baitul  Mal  memberikan  becak  untuk  mereka  mencari  rezeki, sebagian  uang  yang  di  dapatkan  dari  menarik  becak  akan  di  cicil  untuk menutupi setoran ke Baitul Mal, setelah semua harga becak lunas maka becak tersebut akan menjadi milik mustahik. Dengan demikian bantuan tersebut bisa mengembangkan  usaha  mustahik  sekaligus  meningkatkan  penghasilannya. Mustahik  yang  dulunya  tidak  mempunyai  pekerjaan  sekarang  telah
mendapatkan pekerjaan, serta telah dapat membeli becak, sehingga kehidupan para mustahik setelah mendapatkan bantuan becak mesin menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Adapun terkait dengan tingkat keberhasilan yang paling utama bagi Baitul Mal Provinsi Aceh dapat diukur dari berubahnya status seorang mustahik menjadi muzakki. Namun karena program pemberdayaan zakat produktif baru berjalan selama 3 sampai 4 tahun, maka tingkat perubahan status tersebut belum terlihat dengan jelas. Saat ini tolak ukur yang digunakan oleh Baitul Mal Provinsi Aceh untuk  melihat  tingkat  keberhasilan  dari  program  zakat  produktif  tersebut adalah melalui tingkat perkembangan usaha dan tingkat kelancaran mustahik becak  mesin  dan  perdagangan  dalam  mengembalikan  modal  usaha  tersebut. Tingkat perkembangan usaha mustahik dapat dilihat dari tingkat penghasilan yang mereka peroleh sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif.
Berikut  ini  tingkat  penghasilan  para  mustahik  becak  mesin  sebelum  dan sesudah menerima bantuan becak mesin, yang dianalisis oleh penulis dengan menggunakan rating scale yang terdiri dari lima kategori jawaban yaitu lebih kecil dari Rp 150.000,- sampai dengan lebih besar dari Rp 600.000,-
Tabel 3. Penghasilan Mustahik Sebelum Menerima Bantuan Becak mesin
No Respon Jumlah Responden % 1 Lebih kecil dari Rp. 150.000,- 3 25 2 Rp. 150.000 s/d Rp. 299.000,- 5 41,66 3 Rp. 300.000 s/d Rp. 449.000,- 4 33,33 4 Rp. 450.000 s/d Rp. 599.000,- 0 0 5 Lebih besar dari Rp. 600.000,- 0 0 JUMLAH 12 99,99 Sumber: Hasil olahan data dari kuisioner
Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa, dari 12 orang responden, sebanyak 5 orang  mustahik  (41,66%)  menyatakan  bahwa  tingkat  penghasilan  mereka sebelum menerima bantuan becak mesin adalah Rp 150.000 s/d Rp 299.000, ini  terlihat  dari  hasil  persentase  yang  ada.  Dan  sebanyak  4  orang  mustahik (33,33%)  mengatakan  bahwa  tingkat  penghasilan  mereka  sebelum menggunakan becak mesin Rp 300.000 s/d Rp 449.000, sedangkan sebanyak 3 orang  (25%)  mengatakan  tingkat  penghasilan  mereka  sebelum  menerima bantuan becak mesin adalah lebih kecil dari Rp 150.000.
Tabel 4. Penghasilan Mustahik Sesudah Menerima Bantuan Becak mesin
No Respon Jumlah Responden % 1 Lebih kecil dari Rp. 150.000,- 0 0 2 Rp. 150.000 s/d Rp. 299.000,- 2 16,66 3 Rp. 300.000 s/d Rp. 449.000,- 2 16,66 4 Rp. 450.000 s/d Rp. 599.000,- 5 41,66 5 Lebih besar dari Rp. 600.000,- 3 25 JUMLAH 12 99,98
Sumber: Hasil olahan data dari kuisioner
Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa, dari 12 orang responden, sebanyak 5 orang  mustahik  (41,66%)  menyatakan  bahwa  tingkat  penghasilan  mereka sesudah menerima bantuan becak mesin  adalah  Rp 450.000 s/d  Rp  599.000. Dan sebanyak 3 orang mustahik (25%) mengatakan bahwa tingkat penghasilan mereka  sesudah  menggunakan  becak  mesin  lebih  besar  dari  Rp  600.000, sedangkan 2 orang mustahik (16,66%) mengatakan tingkat penghasilan mereka sesudah  menggunakan  becak  mesin  sebesar  Rp  300.000  s/d  449.000,  dan  2 orang mustahik (16,66%) lagi mengatakan tingkat penghasilan mereka setelah menerima bantuan becak mesin adalah Rp 150.000 s/d Rp 299.000.
Berdasarkan data tersebut di atas maka tingkat penghasilan mustahik sesudah menerima bantuan becak mesin adalah 75 %, ini berbanding terbalik dengan penghasilan  mustahik  sebelum  menerima  bantuan  becak  mesin  adalah  42%. Jadi dengan demikian penghasilan mustahik sesudah menerima bantuan becak mesin meningkat dari 42 % menjadi 75 %. Sedangkan tingkat penghasilan para mustahik perdagangan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha, yang dianalisis oleh penulis dengan menggunakan rating scale yang terdiri dari lima kategori jawaban yaitu lebih kecil dari Rp 300.000,- sampai dengan lebih besar dari Rp 800.000,-
Tabel 5. Penghasilan Mustahik Sebelum Menerima
Bantuan Modal Usaha Perdagangan No Respon Jumlah Responden % 1 Lebih kecil dari Rp. 300.000,- 6 37,5 2 Rp. 300.000 s/d Rp. 400.000,- 6 37,5 3 Rp. 500.000 s/d Rp. 600.000,- 4 25 4 Rp. 700.000 s/d Rp. 800.000,- 0 0 5 Lebih besar dari Rp. 800.000,- 0 0 JUMLAH 16 100 Sumber: Hasil olahan data dari kuisioner
Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa, dari 16 orang responden, sebanyak 6 orang  mustahik  (37,5%)  menyatakan  bahwa  tingkat  penghasilan  mereka
sebelum  menerima  modal  usaha  perdagangan  adalah  lebih  kecil  dari  Rp 300.000  ini  terlihat  dari  hasil  persentase  yang  ada.  Dan  sebanyak  6  orang mustahik  (37,5%)  mengatakan  bahwa  tingkat  penghasilan  mereka  sebelum mendapatkan  modal  usaha  perdagangan  adalah  Rp  300.000  s/d  Rp  400.000, sedangkan  4  orang  mustahik  lagi  (25%)  mengatakan  tingkat  penghasilan mereka sebelum menerima modal usaha perdagangan adalah Rp 500.000 s/d Rp 600.000.
Tabel 6. Penghasilan Mustahik Sesudah Menerima

## Bantuan Modal Usaha Perdagangan
No Respon Jumlah Responden % 1 Lebih kecil dari Rp. 300.000,- 0 0 2 Rp. 300.000 s/d Rp. 400.000,- 0 0 3 Rp. 500.000 s/d Rp. 600.000,- 4 25 4 Rp. 700.000 s/d Rp. 800.000,- 7 43,75 5 Lebih besar dari Rp. 800.000,- 5 31,25 JUMLAH 16 100 Sumber: hasil olahan data dari kuisioner
Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa, dari 16 orang responden, sebanyak 7 orang  mustahik  (43,75%)  menyatakan  bahwa  tingkat  penghasilan  mereka sesudah menerima bantuan modal usaha perdagangan adalah Rp 700.000 s/d Rp 800.000 ini terlihat dari hasil persentase yang ada. Dan sebanyak 5 orang mustahik  (31,25%)  mengatakan  bahwa  tingkat  penghasilan  mereka  sesudah mendapatkan  modal  usaha  perdagangan  lebih  besar  dari  Rp  800.000, sedangkan  4  orang  mustahik  (25%)  mengatakan  tingkat  penghasilan  mereka sesudah  menerima  modal  usaha  perdagangan  adalah  Rp  500.000  s/d  Rp 600.000.
Jika  dilakukan  perbandingan  terhadap  peningkatan  jumlah  penghasilan  dari para  mustahik  yang  menerima  bantuan  becak  mesin  dan  modal  usaha perdagangan, dapat dilihat bahwa jumlah penghasilan yang diterima mustahik modal  usaha  perdagangan  lebih  tinggi  (lebih  besar  dari  Rp.  800.000,-) dibandingkan  dengan  penerima  bantuan  becak  mesin  (lebih  besar  dari  Rp. 600.000,-).  Di  samping  itu,  dari  persentase  atau  jumlah  dari  mustahik  yang memperoleh  tingkat  penghasilan  tertinggi  dari  masing-masing  kategori  ini setelah  mendapatkan  bantuan  zakat,  terlihat  bahwa  terdapat  3  orang  (25  %) mustahik yang mendapatkan jumlah penghasilan tertinggi (lebih besar dari Rp. 600.000,-) pada program becak mesin. Sementara itu untuk mustahik penerima modal usaha dagang, terdapat 5 orang (31, 23 %) mustahik yang  mendapatkan jumlah  penghasilan  tertinggi  (lebih  besar  dari  Rp.800.000,-)  pada  program
modal usaha perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa program modal usaha perdagangan lebih berhasil dibandingkan dengan program becak mesin. Dari hasil wawancara dengan petugas lapangan Baitul Mal, diketahui bahwa salah satu  faktor  yang  mendukung  tingkat  keberhasilan  program  modal  usaha perdagangan  lebih  tinggi  dari  program  becak  mesin  adalah  karena  pada program  perdagangan  para  mustahik  dibina  sampai  beberapa  tahap  sampai mereka benar-benar mandiri. Sedangkan pada program becak mesin, mustahik hanya  dibina  sampai  mereka  melunasi  semua  setoran  harga  becak.  Setelah becak tersebut lunas dan menjadi milik mustahik, maka mustahik tersebut tidak lagi mendapatkan pembinaan dari pihak Baitul Mal.
Namun  demikian,  dari  hasil  evaluasi  di  lapangan  tentang  implementasi pendayagunaan  zakat  produktif  pada  kedua  program  becak  mesin  dan perdagangan secara umum dapat dikategorikan berjalan lancar. Kesimpulan ini dapat  dilihat  dari  kesungguhan  para  mustahik  dalam  menjalankan  program pemberdayaan tersebut, dan usaha mustahik yang telah berkembang. Meskipun masih terdapat sebagian kecil  yang mengalami penunggakan setoran, namun ini tidak mempengaruhi terhadap kinerja UPZP karena di akhir tahun atau pada saat  jatuh tempo mereka akan melunasi  semuanya untuk  mendapatkan tahap selanjutnya.
Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan yang  ditetapkan  oleh  pihak  Baitul  Mal  benar  terbukti  dilapangan,  karena didapati  beberapa  mustahik  yang  perkembangan  usahanya  semakin  maju, jumlah barang/omset dagangannya semakin besar, tempat usahanya bertambah luas,  bahkan  ada  yang  telah  membuka  cabang  baru.  Tingkat  perkembangan ekonomi  keluarganya  sudah  mencukupi  dan  asset/harta  benda  yang  mereka miliki semakin meningkat. Disamping itu dari hasil penelitian dan wawancara mendalam  dengan  petugas  Baitul  Mal  yang  melakukan  survey  langsung  ke lapangan,  dapat  disimpulkan  bahwa  sekitar  20  %  mustahik  penerima  zakat produktif ini dapat dikategorikan sangat berhasil, 70 % dikategorikan berhasil, dan hanya 10 % yang dikategorikan gagal.
Melalui Program Becak Mesin dan modal perdagangan ini, pihak Baitul Mal dapat  dikatakan  telah  melakukan  pemberdayaan  masyarakat,  karena  pihak Baitul  Mal  telah  berupaya  meningkatkan  taraf  hidup  mustahik,  dan  juga mengubah posisi mustahik dari yang tidak mampu menjadi mampu dan juga mandiri  dalam  memenuhi  kebutuhan  pokoknya  sehari-hari.  Menurut  penulis konsep  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  Baitul  Mal  ini  juga  sudah sesuai dengan konsep pemberdayaan itu sendiri, dimana pemberdayaan adalah
upaya  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  seluruh  lapisan  masyarakat, dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Baitul  Mal  Provinsi  Aceh  telah  berhasil  memberdayakan  dan  memandirikan para mustahik melalui program becak mesin dan modal perdagangan ini.

## KESIMPULAN
Implementasi pendayagunaan zakat produktif Baitul Mal Provinsi Aceh pada program  becak  mesin  dan  perdagangan,  dinilai  berhasil  karena  dengan pembiayaan  ini,  sebagian  besar  mustahik  dapat  meningkatkan  usaha  dan pendapatan mereka, sehingga kehidupan ekonomi keluarga menjadi lebih baik dari  sebelumnya.  Kemudian  terkait  dengan  perbedaan  tingkat  keberhasilan antara program becak mesin dan perdagangan dapat dikatakan bahwa   program perdagangan  lebih  berhasil  dibandingkan  dengan  program  becak  mesin,  itu disebabkan pada program perdagangan para mustahik dibina sampai beberapa tahap sehingga para mustahik benar-benar mandiri. Sedangkan pada program becak  mesin,  mustahik  hanya  dibina  sampai  mereka  melunasi  semua setorannya,  setelah  becak  mesin  tersebut  menjadi  milik  mustahik.  Adapun tingkat  keberhasilan  mustahik  dapat  diukur  melalui  tingkat  perkembangan usaha  mustahik  semakin  maju,  yang  dapat  dilihat  dari  jumlah  barang dagangannya, dan luas tempat usahanya.

## REFERENSI
Abdurachman Qadir, (2001). Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial . Cet.
2.  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Armiadi . (2008). Zakat  Produktif:  Solusi  Alternatif  Pemberdayaan  Ekonomi Umat. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
Azharsyah  Ibrahim.  (2011).  Maksimalisasi  Zakat  Sebagai  Salah  Satu Komponen Fiskal Dalam Sistem Ekonomi Islam. JURISPRUDENSI: Jurnal Syariah, 3 (1), 1-20.
Joyce M. Hawkins. (1996). Kamus Dwi Bahasa Inggris – Indonesia, Indonesia
– Inggris. Jakarta: Erlangga.
Didin Hafidhudhin. (1998). Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Shadaqah. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
Masjfuk Zuhdi. (1997). Masail Fiqhiyyah. Jakarta: Gunung Agung.
Muhammad  Abdul  Manan.  (1993).  Teori  dan  Praktik  Ekonomi  Islam, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
Solah Abdul Qodir Al-Bakri. (1989). Islam Agama Segenap Manusia. Cet. I. Jakarta: Litera Antar Nusa.
Sjeichul  Hadi  Permono.  (1997). Pendayagunaan  Zakat  dalam  Rangka Pembangunan Sosial . Yogyakarta: Intermasa.
Wahbah Al-Zuhaili, (1986). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu . Juz II. T. tp: Dar al-Fikr.
Yusuf Qardhawi, (2007). Hukum Zakat , Cet 10, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
Yusuf  Qaradhawi,  (2005). Spektrum  Zakat  Dalam  Membangun  Ekonomi Kerakyatan. Jakarta Timur: Zikrul Media Intelektual.
Yasin Ibrahim al-Syaikh, (2008). Kitab Zakat; Hukum, Tata Cara dan Sejarah , Bandung: Marja.