Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v11i2.37076

## DISKURSUS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
Meilanny Budiarti Santoso 1 , dan Santoso Tri Raharjo 2
1,2 Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,
Universitas Padjadjaran meilanny.budiarti@unpad.ac.id 1 , santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id 2
Submitted : 10 Desember 2021; Accepted : 6 Januari 2022; Published : 1 Februari 2022

## ABSTRAK
Corporate social responsibility (CSR) masih menjadi konsep yang ambigu. Ambiguitas terjadi antara lain karena konsep CSR melintasi beberapa disiplin ilmu, yang secara konseptual tidak diajarkan secara komprehensif  di  lembaga pendidikan dan secara global  telah menantang peran serta tanggung jawab dari karyawan, perusahaan dan juga Negara. Terlepas dari persepsi ambiguitas  berdasarkan  tinjauan literatur yang luas tersebut, secara konsepsual CSR terkait dengan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  yang pada umumnya dianggap berhubungan  dengan pengambilan keputusan bisnis yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bahkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) menjadi isu tersendiri dalam program-program CSR  di seluruh dunia, demikian pula Indonesia. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dan melalui studi pustaka. Dari ketiga aspek yang berbeda, namun saling berhubungan, studi ini menemukan ada sejumlah besar penelitian yang menilai hubungan antara CSR dengan kinerja bisnis keuangan (ekonomi) dan CSR  dengan  aspek manusia  (sosial), tetapi kurang menilai hubungan CSR dengan aspek lingkungan. Penelitian tentang aspek lingkungan yang sudah dipelajari oleh para pakar masih terbatas, dan berbagi  literatur secara signifikan menunjukkan kurangnya integritas atau universalitas. Beberapa hasil  penelitian mengklaim bahwa hal tersebut dikarenakan kurangnya kerangka kerja analitis yang sistematis, sehingga kondisi tersebut menantang berbagai pihak untuk mengembangkan berbagai tools untuk mendorong praktik CSR dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut, khususnya terkait aspek lingkungan.
Kata kunci: CSR, SDGs, perusahaan, ekonomi, sosial, lingkungan

## ABSTRACT
Corporate social responsibility (CSR) is still an ambiguous concept. This ambiguity is caused, among other things, because the concept of CSR crosses several disciplines, conceptually it is not taught comprehensively in educational institutions and globalization has challenged the roles and responsibilities of employees, companies and also the State. Apart from the perception of ambiguity based on the extensive literature review, conceptually CSR is related to the concept of sustainable development which is  generally considered to be related to business decision making that considers economic, social, and environmental aspects. This research was conducted using qualitative methods and data collection techniques through literature study. From the three different, but interrelated aspects, this study finds that there are a large number of studies that assess the relationship between CSR and financial (economic) business performance and CSR with human (social) aspects, but under-assess the relationship between CSR and environmental aspects. Research on environmental aspects that have been studied by experts is still limited, and the shared literature shows a significant lack of integrity or universality. Several research results claim that this is due to
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
the lack  of a systematic analytical framework, so that this condition challenges various parties to develop various tools to encourage CSR practices by paying attention to these three aspects, especially related to environmental aspects.
Keywords: CSR, SDGs, corporate, economic, social, environmental

## PENDAHULUAN
Pentingnya keberlanjutan sebagai tujuan dari beroperasinya perusahaan semakin mencuat  pada  tahun 2019,  yaitu dengan ditetapkannya tujuan bersama dalam World Economic Forum (WEF) yaitu berupa cohesive and sustainable world.  Begitupun dengan Business Roundtable –  sebagai forum para CEO perusahaan terbesar di Amerika Serikat – dan juga WEF telah menekankan tujuan perusahaan yaitu bukanlah lagi hanya untuk menghasilkan keuntungan dalam sektor ekonomi secara maksimal  saja  bagi  para pemilik modal  ( shareholders), melainkan juga dengan menghasilkan nilai manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan ( stakeholders).  Berdasarkan  perspektif  ini, perusahaan tidak lagi  bisa menganggap dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang dihasilkan  dalam aktivitas mereka hanya sebagai eksternalitas dari keberadaan perusahaan, melainkan harus diinternalisasi menjadi bagian dari strategi perusahaan. Pengambilan keputusan bisnis yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial dan lingkungan pada umumnya dianggap berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan ( corporate social responsibility) dan juga dengan konsep pembangunan berkelanjutan ( sustainable development).  Untuk memahami hal tesebut, De Rezende et al. (2018) melakukan studi tinjauan pustaka dengan menggunakan pendekatan bibliometrik untuk dapat menguraikan keterhubungan antara konsep corporate social responsibility  (CSR) dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut ditengahi oleh pemahaman mengenai pembangunan
berkelanjutan
( sustainable  development)  yang  didefinisikan oleh Bruntland Commission sebagai
' Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa  mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri' (United Nations, 2017).  Bahkan penelitian  sebelumnya yang dilakukan  oleh Hansen et al. (2014) telah menemukan bahwa manajemen keberlanjutan dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) telah terintegrasi dengan erat.
Konsep pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dengan tujuan-tujuan pembangunan pembangunan berkelanjutan ( suatainable development goals). Ishartono & Raharjo (2016), mencatat bahwa isu kemiskinan tetap  menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian halnya dengan Indonesia. Sehingga penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan global, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Hal ini pun masih menjadi isu dalam diskursus program-program CSR yang mengarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemudahan akses, dan efisiensi- efektifitas tata kelola ( governance) pemberdayaan masyarakat. SDGs menyatakan “ no poverty” (dunia tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Selain itu, program-program CSR juga akan sangat terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) lainnya, yaitu lainnya, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.  Upaya-upaya untuk menyelaraskan program CSR dengan SDGs sebagai tujuan eksternal, juga berdampak pula pada pembenahan sisi internal, khususnya berkait dengan tata kelola yang menopang program CSR.
Danilovic et al. (2015) telah mengkaji sejumlah publikasi yang teridentifikasi menggunakan konsep CSR dan hasilnya menemukan bahwa ada kompleksitas dan kemajuan yang terus meningkat di berbagai bidang terkait CSR. Peningkatan kesadaran pada perusahaan mengenai  tanggung jawab sosial sebagian didorong oleh perubahan harapan pelanggan, lebih banyak peraturan, dan tekanan pemangku kepentingan  (Hansen et al., 2014). Para  peneliti  mengklaim  bahwa pada sektor bisnis  telah terjadi peningkatan mengenai dirasa pentingnya  memperhatikan permasalahan  lingkungan, sosial, dan etika. Baik itu dalam segmen keuangan maupun non-
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
keuangan dari manajemen bisnis. Dari tiga bagian terpisah—tiga P, people, profit, planet (Elkington, 1997), pelaporan keuangan adalah entitas yang paling mapan. Laporan keuangan memberikan rincian periodik (triwulanan, setengah tahunan, atau tahunan) dari kegiatan keuangan dan posisi bisnis. Dua aspek non- keuangan (manusia dan lingkungan) sebagai aspek lainnya dari kerangka pelaporan berada dalam posisi kurang mapan (Frias-Aceituno et al.2013). Namun,  di sisi lain hasil penelitian yang dilakukan oleh Milne & Gray (2013) menunjukkan  bahwa pelaporan keberlanjutan dengan sendirinya tidak berkontribusi pada keberlanjutan ekologi bumi. Mereka mengklaim bahwa banyak organisasi menggunakan fakta bahwa mereka melaporkan pada contoh pertama (laporan keuangan), tanpa membuat perubahan signifikan dalam  praktik bisnis mereka, yang secara paradoks dapat mengarah ke tingkat un-sustainability  yang lebih tinggi. Terkait hal tersebut, Santoso et al.
(2018) menjelaskan bahwa idealnya perusahaan memandang pelaksanaan program CSR  mereka  sebagai  bentuk  investasi sosial yang dilakukan bersama  para pemangku kepentingan, sehingga kegiatan investasi sosial yang dilakukan tersebut mendorong terciptanya  perubahan,  menghasilkan  dampak positif dan juga  nilai manfaat yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan ( stakeholders)  dan  selanjutnya  hal tersebut dimaknai sebagai nilai keuntungan yang terukur bagi perusahaan.
Telah sejak lama Bowen (1953) seperti dikutip oleh Carroll (1999) membahas hubungan antara bisnis dan masyarakat (dalam makna yang lebih luas mencakup para pemangku kepentingan). Hal ini meletakkan dasar bagi praktisi dan akademisi untuk mempertimbangkan CSR menjadi bagian integral dari perencanaan strategis dan pengambilan keputusan oleh para  manajer perusahaan.  Konsep  “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  dimaknai sebagai komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya”  (Holme & Watt, 2000). Sejalan dengan pandangan tersebut, Saeidi et al. (2014) mendefinisikan CSR secara luas sebagai etos pengambilan keputusan moral/  etika yang diadopsi oleh perusahaan yang memungkinkan bisnis mereka berkontribusi pada kesejahteraan
masyarakat di luar kepentingan pribadi mereka. CSR dapat menjadi jalan untuk menciptakan pola keseimbangan bagi lingkungan dan kemanusiaan, karena aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan cenderung berdampak serius terhadap komunitas dan masyarakat.  Gotea & Roșculeț (2019) menjelaskan bahwa pelaksanaan CSR berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip dasarnya, sehingga CSR dapat mendorong penghapusan diskriminasi, prasangka dan stereotip terhadap berbagai kelompok sosial yang berisiko terpinggirkan (termarginalisasi). Konsep CSR yang demikian  erat kaitannya dengan pembangunan sosial, pembangunan berkelanjutan dan pengembangan masyarakat. Pada tataran implementasi, hal tesebut sejalan dengan tujuan dari pekerjaan sosial yaitu untuk mengembangkan, mengatur dan memberikan pelayanan sosial yang berkualitas untuk semua orang, kelompok dan masyarakat dengan kebutuhan khusus, mengembangkan kapasitas intelektual individu atau kolektif, meningkatkan kualitas hidup dan mempromosikan prinsip-prinsip kohesi dan inklusi sosial (Gotea & Roșculeț , 2019).
Pekerja sosial membutuhkan dukungan perusahaan untuk dapat melaksanakan proyek pengembangan masyarakat di mana lembaga negara ataupun lembaga swadaya masyarakat tidak cukup memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Di sisi lain, hal tersebut menjadi peluang bagi perusahaan dalam mengekspresikan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari proses pembangunan sosial melalui program yang ditopang oleh sumber daya keuangan yang mereka miliki (Banc, 2016).  Dalam hal ini, perusahaan dapat menjadi agen yang berperan dalam mengembangkan masyarakat untuk dapat lebih aktif melakukan upaya pengembangan dan melaksanakan  berbagai aktifitas. Terkait diskursus demikian, pekerjaan sosial merupakan profesi yang mengembangkan dan mempromosikan keragaman, toleransi dan menghormati hak- hak manusia, keadilan sosial, mengembngkan kesempatan yang sama bagi sesama manusia. Untuk  mencapai hasil intervensi CSR yang efisien dan berkualitas,  salah satu strateginya adalah dengan melakukan kolaborasi interdisipliner antara pekerjaan sosial dalam pelaksanaan CSR.
Namun,  jika ditilik dalam diskursus konseptual mengenai corporate social
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
responsiblity,  sudah sejak lama,  Davis (1960) menyatakan bahwa bisnis tidak dapat mengabaikan tanggung jawab sosial mereka. Sejalan dengan pandangan tersebut, Friedman (1970) berpendapat satu-satunya tanggung jawab bisnis adalah meningkatkan keuntungan mereka dan secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial bisnis adalah untuk ' menggunakan sumber dayanya dan terlibat dalam aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keuntungannya selama itu tetap dalam aturan permainan'. Hal tersebut sejalan dengan pandangan teori pemegang saham ( shareholder theory) yang berpendapat bahwa tujuan bisnis adalah untuk memberikan pengembalian investasi bagi pemegang saham dan meningkatkan kekayaan investor yang mempertaruhkan modal dalam bisnis yang dijalankan (Kealy, 2020).
Setelah itu, muncul protagonist teori pemegang saham lainnya ( shareholder theory) seperti yang dikemukakan oleh Coors & Winegarden (2005) yang mempertanyakan peran CSR dalam aktivitas bisnis. Namun, sebagian besar pelaku bisnis tampaknya telah menerima fakta bahwa mengukur kesuksesan mereka pada satu garis dasar laba saja tidak akan menopang perusahaan di masa depan (MacCormac & Haney,  2012). Dalam situasi demikian,  De Vries et al. (2015) mengklaim seringkali perusahaan secara dangkal menyebut kegiatan mereka sebagai “ green”, sebuah proses yang disebut “ greenwashing” agar tampak ramah lingkungan, sementara di sisi lain Glavas & Mish (2015) mengklaim bisnis yang mengadopsi etos CSR lebih responsif secara ekologis dan sosial sekaligus sejahtera secara ekonomis. Dalam rangka  menguatkan pernyataan  Glavas & Mish (2015) tersebut, Rivera et al. (2017) melakukan kajian terhadap berbagai literatur dan  menjelaskan bahwa perusahaan  tidak menjadi rugi untuk fokus pada kegiatan yang  menghasilkan laba agar berkelanjutan, melalui upaya
menyeimbangkannya dengan agenda CSR. Meskipun motifnya mungkin dipertanyakan (Kearns, 2017), semakin banyak perusahaan  melaporkan tidak hanya pada metrik kinerja keuangannya yang mapan tetapi juga  melaporkan  dampak  terhadap  manusia dan lingkungan dari operasi bisnis mereka. Sementara ada peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan kegiatan keberlanjutan dalam  perusahaan mereka,
Higgins et al. (2018) berpendapat bahwa keberlanjutan  pelaporan dapat terjadi karena manajer tunduk pada tekanan sosial yang
membuat pelaporan  'diperlukan', 'diharapkan', atau 'normal' daripada menggunakannya untuk menghasilkan perubahan yang berarti. Berbagai publikasi  mulai  menilai efektivitas pelaporan keberlanjutan dan beberapa penulis mempertanyakan validitasnya (Talbot & Boiral, 2018),  karena  beberapa perusahaan  telah membuat laporan keberlanjutan dan data yang mereka sajikan dimanipulasi untuk meningkatkan citra perusahaan.  Xu  et al. (2016) menyoroti hal tersebut terjadi karena kurangnya pendekatan yang kohesif, bukan hanya untuk keberlanjutan  pelaporan, melainkan juga untuk banyak aspek dalam CSR dan berbagai ambiguitas di dalamnya. Atas dasar pertimbangan berbagai pemikiran dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para pakar sebelumnya, artikel ini bermaksud mengangkat diskursus mengenai corporate social responsibility dalam mewujudkan tujuan berkelanjutan (SDGs).

## METODE PENELITIAN
Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kompleksitas CSR yang bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan secara rinci dan melakukan analisis sesuai situasi alamiah (Creswell, 1998: 15). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan data diperoleh dari berbagai sumber sekunder yaitu berupa bahan pustaka seperti buku ataupun ebook, artikel jurnal, publikasi dari berbagai institusi, berbagai hasil penelitian dan sumber bacaan lainnya yang telah dipublikasikan. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai teori, konsep dan pendekatan yang relevan dengan persoalan yang menjadi objek sutdi.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif (descriptive analysis), yaitu sebagai usaha  untuk menjelaskan bagian-bagian dari keseluruhan data melalui klarifikasi dan kategorisasi data, sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang lebih sistematis, di mana hasil verifikasi data dilakukan untuk menampilkan data yang berguna sebagai data penelitian. Proses uji kredibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi data atau triangulasi sumber (data triangulation), agar menghasilkan sebuah justifikasi yang koheren berdasarkan berbagai sumber literatur yang diperoleh sebagai sumber data dalam penelitian ini.
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
DOI: 10.24198/share.v11i2.37076

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sustainable Development Goals (SDGs) Konsep SDGs itu sendiri lahir melalui rangkaian pertemuan para pemimpin bangsa- bangsa di dunia, sehingga akhirnya pada kegiatan  koferensi  mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Jainero tahun 2012 konsep ini tercetus. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi. (Ishartono & Raharjo, 2016). Tiga dimensi ini sangatlah relevan dengan konsep triple bottom line Elkinton (1997), yaitu people-planet-profit. Selanjutnya Ishartono & Raharjo (2016) mengemukakan, bahaw dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini. Ke-17 (tujuh belas) Tujuan Global (Global Goals) dari SDGs tesebut adalah sebagai berikut:
1)  Tanpa Kemiskinan  ( No Poverty). Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2)  Tanpa Kelaparan ( No Hunger). Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3)  Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan ( Good Health  and Wellbeing). Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur. 4)  Pendidikan Berkualitas ( Quality Education). Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong
kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5)  Kesetaraan Gender  ( Gender  Equality). Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6)  Air Bersih dan Sanitasi  ( Clean Water and Sanitation). Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7)  Energi Bersih dan Terjangkau  ( Affordable and Clean Energy). Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8)  Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak  ( Decent Work and Growth Economic). Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9)  Industri, Inovasi dan Infrastruktur ( Industry, Innovation, and Infrastructure). Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10)  Mengurangi Kesenjangan ( Reduced Inequalities). Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11)  Keberlanjutan Kota dan Komunitas ( Sustainable Cities and Communities). Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan.
12)  Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab  ( Responsible Consumption and Production). Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13)  Aksi Terhadap Iklim  ( Climate Action). Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14)  Kehidupan Bawah Laut  ( Life Below Water). Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15)  Kehidupan di Darat  ( Life on Land). Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16)  Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian  ( Peace and Justice Strong Institutions). Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang  termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17)  Kemitraan untuk Mencapai Tujuan ( Partnership for the Goals). Memperkuat implementasi dan menghidupkan  kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Terdapat 7 (tujuh) alasan mengapa SDGs akan lebih baik dari MDGs, yakni:3
1) SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. MDGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara The Organization for Economic Cooperation and Developmen (OECD) dan beberapa lembaga internasional. Sementara SDGs dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah.
2) Sekarang, sektor swasta juga akan memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar.
3) MDGs tidak memiliki standar dasar hak asasi manusia (HAM). MDGs dianggap gagal untuk memberikan prioritas keadilan yang merata dalam bentuk- bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM, yang akhirnya berujung kepada masih banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan. Sementara SDGs dinilai sudah didukung dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip HAM yang lebih baik.
4) SDGs adalah program inklusif. Tujuh target SDG sangat eksplisit tertuju kepada orang dengan kecacatan, dan tambahan enam target untuk situasi darurat, ada juga tujuh target bersifat universal dan dua target ditujukan untuk antidiskriminasi.
5) Indikator-indikator yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil.
6) PBB dinilai bisa menginspirasi negara- negara di dunia dengan SDGs.
7) Conference of the Parties 21 (COP21) di Paris melahirkan perjanjian global perubahan iklim sebagai kerangka transisi menuju ekonomi dan masyarakat rendah karbon dan memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim adalah salah satu kesempatan untuk maju.
Isu dan kesepakatan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat global  tentunya akan disikapi berbeda di tingkat nasional (baik pemerintah pusat dan daerah). Demikian pula pada tingkat perusahaan, yang sangat mungkin akan direspon melalui program CSR yang beragam pula, sesuai dengan potensi dan permasalahan masing-masing perusahaan.
Berdasarkan isu global, nasional, dan internal dari keberadaan perusahaan, maka desain dan implementasi CSR dapat didasarkan pada landasan etika dan motivasi yang berbeda  (Schaltegger & Burritt, 2018). Schaltegger & Burritt (2018) menilai empat versi berbeda manajemen etika CSR, yaitu, reaksioner, reputasi, bertanggung jawab,  dan motivasi  kerja sama. Dua versi terakhir yaitu bertanggung jawab dan kolaboratif  adalah motivasi yang diinginkan untuk manajemen CSR yang efektif dan keberlanjutan bagi perusahaan. Etika perusahaan mungkin telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir  sejak 1980-an, tetapi pertanyaan serupa sejak lama  tetap ada yaitu  mengenai efektivitas etika perusahaan untuk menumbuhkan perilaku etis (Mercier & Deslandes, 2017).  Literatur terbaru seperti yang dikemukakan oleh Kealy (2020: 19) menjelaskan bahwa motivasi untuk menjalankan bisnis dalam hal tanggung jawab sosial dan  cara etis perusahaan  didorong karena beberapa alasan sebagai berikut: (a) kompas moral ( moral compass)  perusahaan, (b)  perusahaan melakukan CSR  karena pesaing mereka melakukannya, dan (c) perusahaan  takut perilaku tidak etisnya terbongkar.
Berkembangnya ketertarikan pada CSR dan konsep pembangunan berkelanjutan salah satunya  karena  di dorong oleh kemajuan teknologi dan saluran komunikasi instan. Pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai proses keseimbangan dari perspektif tiga persyaratan seperti yang diungkapkan oleh Gotea & Roșculeț (2019: 128) yaitu sebagai berikut:
1) Persyaratan ekologis mengacu pada “hidup dalam kapasitas
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
transportasi biofisik global dan memelihara keanekaragaman hayati”;
2) Tuntutan sosial memiliki peran untuk menjamin berkembangnya sistem pemerintahan yang demokratis yang dapat secara efisien menyebarluaskan dan mendukung nilai-nilai yang diinginkan dan dianut masyarakat;
3) Kebutuhan ekonomi memiliki peran untuk “memastikan bahwa kebutuhan dasar terpenuhi secara global”.
Dengan demikian, pelaksanaan CSR oleh perusahaan dapat dilihat sebagai pendekatan bisnis dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, di  mana  bisnis secara sukarela mempertimbangkan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam strategi bisnis (Dahlsrud, 2008). Dalam hal ini, Hansen dkk. (2014) menemukan bahwa manajemen keberlanjutan dan CSR juga menjadi erat terintegrasi secara konseptual. Bolis dkk. (2014) menyarankan bahwa meskipun pembangunan berkelanjutan  dan CSR adalah segmen yang berbeda, mereka sangat terkait dan dapat digunakan secara bergantian.

## 2. Corporate Social Responsibility
(CSR): Perspektif Manajemen Bisnis
Wang (2015) melakukan kajian literatur terhadap issue corporate social responsibility  (CSR)  dan mengklaim bahwa pemahaman saat ini  terkait  CSR dan istilah lainnya seperti Corporate Citizenship (CC) dan pembangunan berkelanjutan  ( sustainable development) telah dikonseptualisasikan dalam disiplin manajemen. Para  peneliti  melakukan kajian dalam bidang CSR telah menyelidiki tema CSR dari lima perspektif manajemen bisnis, Kealy (2020: 20) menjelaskan kelima perspektif tersebut sebagai berikut:
1) Pemasaran (marketing)  membatasi
cakupan kewajiban sosial hanya pada satu pemangku kepentingan, yaitu konsumen, karena bisnis berusaha membangun citra merek,
2) Kepemimpinan ( leadership) kemampuan para pemimpin bisnis untuk membangun hubungan dengan banyak pemangku kepentingan untuk memajukan visi bisnis bersama yang memadai, 3) Strategi ( strategy) bisnis menyelaraskan perilaku mereka dengan pemangku kepentingan utama mereka, menanamkan CSR ke dalam strategi perusahaan mereka,
4) Teori pemangku kepentingan ( stakeholder theory) lingkup perusahaan yang luas untuk memasukkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan,
5) Kewajiban sosial ( social obligation) bisnis mencakup semua kegiatan mereka dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat kita dalam pikiran.
Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing perspektif manajemen tersebut:
1)
Perspektif Pemasaran Literatur CSR dari perspektif pemasaran memiliki fokus yang sempit yaitu hanya dalam dimensi pemasaran saja dan hanya  berfokus pada membangun merek yang bertentangan dengan efek pada pemangku kepentingan lainnya (Kealy, 2020: 20). Pada tahun-tahun sebelumnya, Mishra & Modi (2016) menganalisis hubungan antara kemampuan pemasaran dan kekayaan pemegang saham CSR dan mengungkapkan bahwa upaya CSR seperti bisnis yang menggunakan energi yang bersih ( clean energy) untuk aspek lingkungan memberikan kontribusi positif bagi citra perusahaan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Devin (2016) memberikan gambaran situasi tersebut, yaitu mengenai kontribusi sebuah bank di mana meskipun bank tersebut benar dalam mengklaim sebagai pemodal energi terbarukan yang terkemuka, tetapi di sisi lain bank tersebut tidak menyebutkan bahwa bank tersebut pun sebagai pemodal pada pertambangan batu bara terkemuka yang dipandang sebagai kontributor signifikan terhadap pemanasan global. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan komunikasi yang dilakukan oleh bank tersebut adalah half-truths (Devin, 2016). Dalam studi tersebut tampak bahwa bank ingin dianggap baik oleh Public Relations (PR) yang mempublikasikan
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
pelaksanaan CSR, sehingga publik melihatnya dalam bentuk laporan keberlanjutan yang positif dan penghilangan informasi penting terkait hal negatif yang dilakukan bertentangan dengan keaslian dari klaim  yang dibuat. Dalam literatur CSR, hal tersebut dikenal dengan istilah ' greenwashing' untuk menggambarkan klaim yang meragukan dari perusahaan dan berpura-pura sebagai perusahaan yang baik (Mahoney et al.2013).
2) Perspektif Kepemimpinan Maak et al. (2016) mencoba menghubungkan CSR dengan pendekatan kepemimpinan teoritis berjudul 'kepemimpinan yang bertanggung jawab' ( ‘responsible leadership’). Maak dkk. (2016) menyempurnakan konsep kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan CSR yang dilakukan oleh organisasi dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang bertanggung jawab berdasarkan kewajiban moral yang dirasakan terhadap pemegang saham atau pemangku kepentingan. Kurucz dkk. (2017) mengeksplorasi peran kepemimpinan dalam menerapkan inisiatif keberlanjutan strategis dalam suatu organisasi  dan mengharuskan para pemimpin untuk menetapkan prinsip-prinsip sosial, lingkungan, dan ekonomi yang jika diamati dalam praktik, menciptakan makna bersama dalam keberlanjutan yang mengintegrasikan berbagai nilai dan kepentingan dari para pemangku kepentingan. Kurucz et al. (2017) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan 'relasional' mempertimbangkan dampak perusahaan terhadap alam dan masyarakat.  Terkait hal tersebut, Mea & Sims  (2019) berpendapat bahwa keuntungan, kepercayaan, dan keberlanjutan adalah hasil alami bagi para pemimpin bisnis yang berusaha mengembangkan kebiasaan yang baik. Namun, tidak semua pemimpin dalam organisasi berpartisipasi atau dapat berpartisipasi dalam perilaku kepemimpinan yang baik ( virtuous
leadership behavior), Schyns & Schilling (2013) mencatat bahwa semakin banyak penelitian yang menyelidiki berbagai bentuk apa yang disebut 'kepemimpinan destruktif' (‘ destructive leadership’). Schyns & Schilling  (2013) menemukan bahwa pengikut pemimpin yang destruktif cenderung memiliki sikap negatif terhadap pemimpin dan menunjukkan perlawanan terhadapnya yang mungkin menghasilkan taktik kerja yang kontra produktif. Pemimpin destruktif merasa sulit untuk meyakinkan pengikutnya untuk 'mengikuti' dan cenderung memiliki sikap negatif terhadap organisasi.
3) Perspektif Strategi Battaglia dkk. (2016) menyampaikan tiga instrumen utama yang dapat digunakan untuk mendorong integrasi CSR yaitu laporan keberlanjutan, rencana keberlanjutan tahunan, dan rencana sosial partisipatif. Lebih lanjut Maas et al. (2016) menemukan bahwa meskipun proses integrasi antara strategi bisnis dan manajemen keberlanjutan telah dibahas dan dikonsep secara sporadis, ada bukti terbatas bahwa perusahaan telah berhasil menerapkan integrasi.
4) Perspektif Teori Pemangku Kepentingan Tautan CSR dengan teori pemangku kepentingan ( stakeholder theory) telah banyak dijadikan sebagai fokus penelitian (Ramlugun & Raboute, 2015; Demir dkk.2016; Agudo-Valiente dkk.2015). Teori pemangku kepentingan ( stakeholder theory) berpendapat bahwa bisnis tidak hanya harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, tetapi juga memperhitungkan pihak lain yang memiliki 'saham' dalam pengambilan keputusan perusahaan (Thijssens et al.2015). Pemangku kepentingan primer dalam konteks ini meliputi karyawan, pelanggan, pesaing, investor, dan pemasok, sedangkan kelompok pemangku kepentingan sekunder meliputi pemerintah, kelompok kepentingan publik, dan media (Matuleviciene & Stravinskiene2015). Demir dkk. (2016)
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
menyarankan bahwa alasan untuk hubungan yang aman antara teori pemangku kepentingan dan CSR adalah bahwa manajer membuat keputusan mengenai kegiatan dalam bisnis yang mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan dan bukan semata-mata untuk kepentingan pemegang saham perusahaan; hal ini sesuai dengan inti CSR. Asal usul teori pemangku kepentingan mungkin terkait dengan bidang spiritual dan konsep ‘kebaikan bersama’ ( ‘common good’) dan gagasan bahwa semua manusia di bumi ini terkait erat (Pope Francis, 2015). Bahwa lingkungan alam dan lingkungan manusia memburuk bersama-sama dan bahwa degradasi lingkungan tidak dapat dilawan secara memadai kecuali kita memperhatikan penyebab yang berkaitan dengan degradasi manusia dan sosial (Pope Francis, 2015). Lebih lanjut, Pope Francis (2015) menjelaskan bahwa meskipun sains dan agama memiliki pendekatan yang khas dan berbeda untuk memahami realitas, dapat bermanfaat bagi keduanya untuk memasuki  dialog yang intens dalam gerakan menuju ekologi integral dan pengembangan penuh kemanusiaan.
5) Perspektif Kewajiban Sosial Bowen (1953: 8) menyatakan bahwa doktrin tanggung jawab sosial didasarkan pada gagasan bahwa bisnis harus dilakukan dengan memperhatikan efek operasi perusahaan terhadap pencapaian tujuan sosial yang bernilai. Mea & Sims (2019) menyajikan kerangka konseptual, dipandu oleh Ajaran Sosial Katolik, untuk meningkatkan etika bisnis dengan tujuan akhir melayani kebutuhan manusia dan menyatakan bahwa bisnis mendapat manfaat dalam konteks sosial yang lebih luas ketika mereka dipandu oleh norma-norma moral. Mea & Sims (2019) mendiskusikan bagaimana perspektif agama ( religious perspectives) dapat memberdayakan para pemimpin bisnis untuk membangun  sebuah etos manajemen humanistik ( an ethos of humanistic management).
Fremeaux  & Michelson (2017) mengklaim bahwa bisnis yang tujuannya tidak semata-mata ekonomis  memiliki potensi dalam berkontribusi lebih banyak untuk kebaikan bersama dan bagi perusahaan kebutuhan keuangan harus diimbangi dengan kebutuhan manusia yaitu untuk karyawan (Kinley, 2017). Dalam domain sosial (berhubungan dengan manusia) banyak publikasi yang menunjukkan bahwa kegiatan CSR memiliki pengaruh positif terhadap sikap karyawan perusahaan (Dumitrescu & Simionescu 2015; Voegtlin & Greenwood, 2016; Lapina dkk.2013). Hal tersebut terkait dengan konsep the
‘common good’  yang  dijelaskan oleh Mea & Sims (2019) sebagai ‘people first principle’  dimana setiap manusia memiliki nilai transenden yang bersemayam di dalam dirinya secara esensi. Tujuan akhir dari bisnis adalah untuk melayani kebutuhan manusia (Mea & Sims, 2019). Kuhnen & Hahn (2019) menyarankan bahwa perlindungan lingkungan dan kemakmuran ekonomi adalah sarana untuk mencapai tujuan memastikan kesejahteraan manusia, yaitu dimensi sosial dari keberlanjutan ( the social dimension of sustainability). Tampaknya komponen sosial dari inisiatif / proyek keberlanjutan tercapai ketika proyek tersebut layak secara ekonomi, dan  inisiatif / proyek tidak menghasilkan hasil yang dapat merusak lingkungan.
3. Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan ( Stakeholder) Di Ruang Corporate Social Responsibility
Berikut ini adalah para pihak yang menjadi pemangku kepentingan beserta tanggung jawabnya di ruang corporate social responsibility:
1) Praktisi Bisnis Dari literatur, tampak bahwa beberapa bisnis telah menganut filosofi triple bottom line
dan mengintegrasikan strategi CSR perusahaan ke dalam strategi bisnis perusahaan (Battaglia et al.2016).
Terkait hal tersebut,  Kurucz dkk. (2017) mengklaim bahwa tantangan
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
keberlanjutan sangat kompleks, dengan saling ketergantungan yang mendalam antara faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi.
2) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sudah sejak lama Bowen (1953) mengidentifikasi tanggung jawab sosial 'pengusaha' yang memimpin korporasi. Bowen menempatkan tanggung jawab individu untuk sikap, kejujuran, ketaatan hukum, dan etika bisnis yang terpenting dalam konsep 'kepengurusan'. Pemimpin bisnis harus menjadi pelayan masyarakat sehingga gagasan manajemen semata-mata untuk kepentingan pemegang saham bukan satu-satunya tugas akhir mereka (Bowen, 1953: 44). Dia juga membahas tanggung jawab negara dalam membantu bisnis menggunakan kekuatan/posisinya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil melalui kontrolnya atas kebijakan publik seperti perpajakan, tarif, subsidi, dan konsesi pajak khusus (Bowen, 1953: 223). Bowen (1953: 3) berpendapat bahwa keputusan dan tindakan pengusaha (dan bisnis yang mereka pimpin)  memiliki pengaruh langsung pada kualitas dan kepribadian kehidupan masyarakat. Constantine (2015) menemukan bahwa kualitas keseimbangan kehidupan kerja berkorelasi secara signifikan dan positif dengan motivasi pekerja untuk berkontribusi pada masyarakat Nigeria. Xu dkk. (2015) menemukan bahwa supervisor yang kasar dapat menyebabkan bawahan menjadi diam dan melalui kelelahan emosional. Bowen (1953) mengklaim bahwa bisnis dapat menentukan hal-hal penting yang signifikan dalam masyarakat, seperti jumlah lapangan kerja dan kemakmuran, tingkat kemajuan ekonomi dan distribusi pendapatan di antara berbagai kelompok, dan organisasi industri dan perdagangan.
Korporasi juga bertanggung jawab atas moral tenaga kerja, kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan, karakter konsumsi, keamanan pribadi, tingkat pemanfaatan sumber daya alam, dan bahkan hubungan internasional.
Bowen (1953) memperjelas bahwa dia percaya bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab dan peluang yang signifikan, untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, klaim yang didukung baru-baru ini oleh Gutierrez & Vernis (2016). Bagian dari tanggung jawab perusahaan ini adalah menjalankan bisnisnya sesuai dengan 'hukum negara'. Setiap perusahaan umumnya memiliki struktur pelaporan kepatuhan (Gerard & Weber, 2015). Gerard & Weber (2015) menggunakan data dari delapan survei kepatuhan selama beberapa tahun, untuk mengonfirmasi tren dan masalah terkini terkait status kepatuhan. Mereka meneliti efek dari memposisikan fungsi kepatuhan di berbagai lokasi dalam struktur organisasi. Gerard & Weber (2015) mengidentifikasi keuntungan dan kerugian dalam menempatkan fungsi kepatuhan perusahaan pada berbagai tingkat struktur organisasi. Mereka juga mencatat persepsi bahwa lingkungan peraturan menjadi lebih kompleks. Mereka merekomendasikan bahwa fungsi kepatuhan harus lebih selaras secara strategis dengan masalah CSR dalam organisasi (Weber & Gerard, 2014) dan bahwa dampak kepatuhan harus diukur. Mereka mengklaim bahwa lebih baik mengukur apa yang dicapai pelatihan kepatuhan daripada hanya menghitung jumlah sesi pelatihan kepatuhan (Gerard & Weber, 2015). Sementara sependapat, Kealy (2016) menyimpulkan bahwa mengukur dampak keberlanjutan memang bisa menjadi tugas yang berat.
3) Tanggung Jawab Individu Bisnis dikelola sebagai kumpulan hubungan antara orang- orang  yang mengemudikan dan mengarahkan perusahaan  (Jonczyk et al., 2016). Fitur ini memberikan kekuatan kepada individu untuk mengarahkan perusahaan dengan cara yang mereka inginkan. Dalam sebuah studi oleh Osagie et al. (2016), penulis membahas kompetensi yang harus dimiliki seorang individu untuk mendukung implementasi CSR dalam
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
konteks perusahaan. Salah satu keterampilan yang diidentifikasi adalah untuk memahami sistem terkait CSR sementara kemampuan lain yang diinginkan adalah mampu menyeimbangkan nilai-nilai etika pribadi dan  tujuan bisnis. Gonzalez- Rodriguez dkk. (2016) mengemukakan bahwa perbedaan latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi individu secara langsung mempengaruhi persepsi konsumen terhadap CSR.  Gonzalez-Rodriguez dkk. (2016) menyarankan bahwa universitas harus meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mengintegrasikan CSR dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kurikulum manajer bisnis masa depan dan pemimpin sosial. Frostenson (2016) membahas kebajikan kerendahan hati dan menyarankan agar manajer yang memiliki kebajikan ini dapat mewakili tentang perusahaan dalam representasi yang jujur dan logis. Frostenson (2016) menyatakan bahwa kerendahan hati kondusif untuk perilaku atau sikap di antara pengikut, yang bermanfaat bagi perusahaan atau kepemimpinan dan dapat menjadi perisai terhadap sanjungan publik.
4) Tanggung Jawab Negara Globalisasi telah mengikis kekuatan regulasi negara-bangsa (Kolmar & Beschorner, 2016). Ini telah menyebabkan perdebatan tentang 'pemerintahan global' yang akan menggabungkan negara-bangsa, perusahaan, konsumen, dan masyarakat sipil global. Tantangannya adalah mencoba dan membuat semua kelompok ini berinteraksi dan menegakkan aturan di masa globalisasi. Kolmar & Beschorner (2016) mengklaim bahwa hingga saat ini sedikit daya tarik telah dihasilkan di bidang ini sebagai status tanggung jawab saat ini yang diberikan kepada individu (teori moralitas) atau lapisan institusi seperti negara (teori keadilan) atau perusahaan (teori  etika bisnis) terlalu terbatas. Para penulis mengklaim bahwa pendekatan multilevel alternatif berdasarkan moral yang baik dapat dibenarkan yang akan menemukan tanggung jawab.
Schrempf-Stirling (2018) berpendapat bahwa peran tradisional negara dan bisnis telah terkikis dengan negara kehilangan kekuasaan dan bisnis mendapatkan kekuasaan di dunia global. Kealy (2020) berpendapat bahwa masa depan CSR terletak pada CSR politik dengan bentuk tata kelola global baru yang sebagian besar diorganisir oleh aktor non-negara.
5) Pemerintah Collins Dictionary (2016) pemerintah adalah badan eksekutif perwakilan publik yang bertugas menjalankan otoritas politik atas tindakan dan urusan unit politik, serta mengatur kinerja fungsi tertentu untuk unit atau badan ini. Salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk membimbing unit politik (masyarakat) untuk kepentingan bersama adalah dengan mengatur kebijakan. Kebijakan adalah tindakan spesifik yang memandu keputusan untuk meningkatkan hasil bagi orang-orang di yurisdiksi pemerintah, serupa dengan pengembangan strategi di sektor swasta.
Dahan et al. (2015) menganalisis kegiatan/perilaku pemerintah yang khas dan hubungan dengan pemangku kepentingan perusahaan dan kemudian menggambarkan pemerintah sebagai melayani empat peran berbeda relatif terhadap bisnis dan pemangku kepentingan terkait. Ini termasuk, yaitu, 'kerangka', 'mitra bisnis', 'campur tangan', dan 'advokat'. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas politik suatu negara, oleh karena itu, dapat memiliki pengaruh langsung pada bisnis dan aktivitas CSR.
a. Ekonomi Pasar Bebas Ekonomi pasar bebas adalah ekonomi di mana alokasi sumber daya hanya ditentukan oleh penawaran dan permintaan (Garen, 2010). Secara teori, pemerintah tidak berperan dalam mengatur aliran sumber daya untuk produksi berbagai barang dan jasa. Namun, dalam praktiknya, tidak ada yang namanya ekonomi pasar bebas.
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
Setiap pemerintah membatasi kepemilikan dan pertukaran komoditas; ini disebut ekonomi campuran di mana bisnis milik swasta dan pemerintah sama- sama memainkan peran penting. b. Kebijakan Pemerintah di Bidang Energi Kebijakan pemerintah di
bidang energi terbarukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangannya (Chapman et al., 2016; Cullen,
2013). Chapman dkk. (2016) menggunakan Qualitative Content
Analysis (QCA)  pada laporan kebijakan energi, makalah akademis, dan publikasi pemerintah untuk 8 negara OECD, untuk mengungkapkan tema dan pola umum dalam data. Untuk setiap negara peserta, tujuan kebijakan energi adalah (i) peningkatan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dan (ii) pengurangan emisi Green- House-Gas (GHG). Alat-alat yang ada untuk mencapai tujuan kebijakan energi dalam semua kasus, berbasis ekonomi dan mencakup hal-hal berikut: i. Tarif Masuk,
ii. Pembayaran insentif, iii. Konsesi Pajak atau Penyusutan,
iv. Denda ketidakpatuhan moneter (Chapman et al. 2016). Pemerintah dapat berperan dalam memberikan pemerataan di pasar melalui perpajakan, regulasi, dan subsidi (Dragomir et al. 2016). Tampaknya ada dua batasan utama bagi pemerintah yang bertindak sebagai pengambil keputusan kebijakan publik, atau wasit sosial (Dahan et al.2015). Pertama, mereka mengklaim bahwa kedaulatan nasional berkurang karena perjanjian perdagangan internasional yang mencakup perselisihan perusahaan yang diselesaikan oleh badan independen dan bukan pemerintah daerah. Ini berarti bahwa perbedaan antara investor dan pemerintah tidak
akan diselesaikan di negara di mana perselisihan itu muncul, tetapi oleh arbiter independen (Coy et al., 2014). Kedua, tampaknya ada gerakan sosial yang berkembang bertentangan dengan pemerintah nasional yang terlalu terlibat berdasarkan apa yang dianggap sebagai campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam perekonomian, yang disebut ‘Nanny- State’ (Dahan et al.2015).
6) Komunitas Lokal Penerimaan oleh masyarakat lokal sangat penting untuk keberhasilan  program yang dilakukan (Langer et al.2016). Langer dkk. (2016) menemukan bahwa beberapa masyarakat lokal yang tidak terlibat langsung dalam proyek dapat merasa iri jika mereka menduga bahwa pemilik mendapatkan keuntungan yang baik dari investasi sementara mereka ditinggalkan. Wolsink & Breukers (2010) menemukan bahwa perspektif yang lebih kolaboratif dalam pengambilan keputusan meningkatkan kemungkinan hasil yang sukses dalam usaha tersebut. Komunitas tuan rumah memiliki harapan tertentu mengenai keterlibatan dan pendapatan.
7) Media Media berita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana bisnis melakukan kegiatan mereka (Bednar, 2012).  Mereka menempati posisi unik sebagai perantara informasi antara bisnis dan masyarakat. Bednar (2012) meneliti teori agenda setting  untuk menilai bagaimana media berita mempengaruhi opini publik. Tampaknya media memutuskan publik harus memikirkan apa dan bagaimana publik harus memikirkan isu-isu tertentu. Jia dkk. (2016) menunjukkan bahwa media berita didorong oleh keuntungan, dan karena itu, mereka secara alami melaporkan berita yang menarik perhatian publik. Individu cenderung lebih memperhatikan informasi negatif, karena mereka menganggapnya lebih informatif. Jia dkk. (2016) mengklaim bahwa pemberitaan negatif bisnis setelah praktik bisnis yang tidak
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
bertanggung jawab menghasilkan suasana negatif di masyarakat umum terhadap perusahaan. Manajer di perusahaan-perusahaan ini kemudian berkomitmen untuk memperbaiki praktik-praktik ini untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan dan mempertahankan atau menegaskan kembali reputasi mereka. Jia dkk. (2016) mempelajari laporan media berita  dan  menyimpulkan bahwa media berita dapat memainkan peran penting  bersama dengan pemerintah dalam membantu mengurangi tindakan lingkungan yang tidak bertanggung jawab oleh bisnis. Jia et al. (2016) untuk menyelidiki hubungan keuangan dan politik media berita, seperti yang disarankan bahwa hubungan media/bisnis yang berpengaruh dapat melindungi perusahaan dari liputan negatif ketika perilaku yang tidak diinginkan terjadi. Mereka juga menunjukkan perlunya studi lebih lanjut tentang peran media sosial dalam mendisiplinkan praktik perusahaan yang tidak bertanggung jawab di era konektivitas global.

## 4. Pengukuran Empiris Inisiatif Corporate Social Responsibility  – Pelaporan Keberlanjutan
Ada tuntutan yang meningkat dari banyak pemangku kepentingan untuk memberikan pengungkapan yang transparan tentang kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan (Rasche & Esser, 2006), dan pengungkapan ini biasanya diimplementasikan dalam bentuk pelaporan keberlanjutan (Kealy 2019). Kealy (2020) menyelidiki bagaimana perusahaan mengatasi ketergantungan yang berbeda pada pemangku kepentingan untuk sumber daya ekonomi, lingkungan alam, dan sosial dan dengan demikian melibatkan pemangku kepentingan yang sesuai. Keragaman dalam pengungkapan keberlanjutan dijelaskan dengan mencari tahu bagaimana laporan tersebut digunakan untuk melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda. Motivasi untuk melibatkan pemangku kepentingan termasuk mengamankan modal untuk mendanai bisnis secara konvensional (juga untuk dilihat sebagai investasi yang layak di pasar yang sadar sosial), untuk memenuhi harapan politik dan sosial, dan juga untuk pembelajaran organisasi. Berbagi pengetahuan
secara transparan melalui publikasi laporan keberlanjutan dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam bisnis (Herremans et al.2016).
1) Komponen Keuangan (Ekonomi) Laporan keuangan standar mencakup laporan keuangan dasar, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan atau perubahan ekuitas pemegang saham, dan laporan arus kas (Abernathy et al.2019). Praktik baru yang telah berkembang adalah menghasilkan laporan tahunan yang mengintegrasikan indikator keuangan dan non-keuangan (Maroun, 2019). Aspek non-keuangan secara tradisional  dimaknai  sebagai  bentuk pengungkapan keberlanjutan dalam CSR.
2) Komponen Manusia (Sosial) Komponen sosial dari keberlanjutan mengacu pada ekologi manusia, aspek-aspek bisnis yang berkontribusi pada masyarakat (Mea & Sims 2019). Dalam konteks ini, masyarakat mencakup pelanggan, investor, karyawan, dan komunitas tempat bisnis berada. Penelitian oleh Mea & Sims (2019) didasarkan pada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki nilai transenden yang berada di dalam esensinya, aspek esensial dari apa yang menjadikan mereka seseorang. Tujuan akhir dari organisasi bisnis, sebagai jaringan dinamis dari orang-orang dalam masyarakat, harus melayani kebutuhan manusia. Dalam hal manusia,  manfaat kegiatan CSR dalam bisnis, temuan studi oleh Dumitrescu & Simionescu (2015) menunjukkan bahwa mungkin ada pengaruh positif dan signifikan antara kegiatan CSR dan sikap karyawan perusahaan. Pengaruh positif ini tercermin dari kinerja perusahaan. Venter dkk. (2014) juga menyimpulkan bahwa kepuasan karyawan meningkat secara signifikan dengan adanya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terlibat dalam kegiatan CSR. Searcy et al. (2016) menganalisis hubungan antara lingkungan kerja karyawan dan pengaruhnya terhadap kesehatan pekerja dan kinerja organisasi. Penelitian ini didasarkan
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
pada pengungkapan indikator dalam laporan CSR perusahaan. Namun, studi tersebut menemukan bahwa perusahaan yang berbeda menggunakan berbagai indikator lingkungan kerja dan menyimpulkan dengan mengklaim bahwa ada kebutuhan untuk standarisasi yang lebih besar dalam pelaporan lingkungan kerja sebagai bagian dari pelaporan CSR secara keseluruhan. Staniskiene & Stankeviciute (2018) berpendapat bahwa sementara dimensi Lingkungan dan Ekonomi CSR dapat lebih mudah dievaluasi dengan indikator kuantitatif yang dinyatakan dengan jelas, pengukuran keberlanjutan sosial memerlukan keseimbangan antara indikator kuantitatif dan kualitatif. Hubungan antara hak asasi manusia dan bisnis dibahas oleh Buhmann et al. (2019). menghubungkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan teori CSR bisnis dan hak asasi manusia dan politik. Mereka menemukan bahwa perusahaan dapat mengambil manfaat dari sumber daya (manusia) mereka dengan memanfaatkan wawasan yang diperoleh dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. Fokus ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan intervensi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan lokal. Intervensi bisnis membantu dalam memenuhi masalah hak asasi manusia dan memajukan legitimasi moral bisnis dengan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Keputusan  dunia bisnis untuk mengimplementasikan  suatu  proyek pembangkit listrik tenaga angin misalnya  dalam rangka mengurangi perubahan iklim dan pemanasan global serta menjaga sumber daya yang langka dianggap sebagai bagian dari komponen lingkungan CSR (Wolsink & Breukers, 2010).
3) Komponen Lingkungan Program berbasis lingkungan
pada umumnya berjalan  bukannya tanpa perlawanan, karena sebagian masyarakat mulai mempertanyakan manfaat  dari berbagai program
revitalisasi lingkungan. Beberapa juga berpendapat bahwa program berbasis lingkungan menyebabkan kerusakan pada lingkungan itu sendiri dan berpotensi memecah komunitas lokal khususnya  yang terpaksa tinggal di lanskap industri (Warren et al., 2005) Terkait hal tersebut, Karassin & Bar-Haim  (2016)  berpandangan bahwa hal tersebut terjadi mungkin karena tidak ada sistem pengukuran standar  yang  tunggal  dan  secara akurat menunjukkan dan memungkinkan  untuk diperbandingan kinerjanya dalam aspek  lingkungan dalam kaitannya dengan industri. Lebih lanjut Karassin & Bar-Haim (2016)  mengklaim bahwa pengisian laporan keberlanjutan yang dilakukan secara
self-reporting berpotensi memberikan batasan pada ketersediaan data (yang diukur), transparansi (yang dirilis atau dilaporkan), dan kualitas (keakuratan dan kebenaran data yang dilaporkan). Karassin & Bar-Haim (2016) mengklaim bahwa keterbatasan ini paling  jelas terlihat di negara-negara yang database kepatuhannya jarang. Pengembangan sistem pengukuran standar mungkin memerlukan: kolaborasi  penelitian yang melibatkan insinyur, manajer, dan ekonom. Meskipun sumber daya kelembagaan, manusia, keuangan, dan ilmiah yang berkembang tersedia secara nasional dan global dalam memerangi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca terus meningkat pada tingkat yang tidak dapat diterima (IPCC, 2013). Andrade & Puppim de Oliveira (2015) mengemukakan beberapa faktor yang dapat  menjelaskan kegagalan dalam proses penurunan emisi, salah satunya adalah kurangnya implementasi dan efektivitas rezim tata kelola energi dan iklim global. Tata kelola inisiatif perubahan iklim umumnya bersifat non-regulasi, dan diserahkan kepada setiap perusahaan (dan setiap Negara) untuk melaporkan secara sukarela dengan menyatakan aspek non-keuangan mereka dari operasinya. Prado-Lorenzo & Garcia- Sanchez (2010) menyarankan bahwa sebagai kerangka pelaporan Triple- Bottom-Line (TBL) dimana perusahaan
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
menunjukkan akuntabilitas untuk tiga aspek kegiatan mereka (People, Profit, dan Planet) memiliki sifat sukarela, dapat ditargetkan pada tujuan bisnis lainnya.

## 5. Mengukur Praktik Pembangunan Berkelanjutan
Bahkan jika bisnis beroperasi secara etis, tampak dari literatur bahwa ada kesulitan dalam mengukur pembangunan berkelanjutan di organisasi mereka (Mair dan Marti 2005) dengan beberapa peneliti membangun kerangka pengukuran pembangunan berkelanjutan berdasarkan input sumber daya alam dan output kesejahteraan manusia (Yan et al.2018). Sebuah komentar yang sering dibuat mengenai teori manajemen adalah 'jika Anda tidak dapat mengukurnya, Anda tidak dapat mengelolanya. Elkington (1997) memang mencoba untuk mengusulkan kerangka kerja baru untuk mengukur keberlanjutan di perusahaan-perusahaan Amerika. Konsep itu disebut kerangka akuntansi 'Triple-Bottom-Line' (TBL) dan dilakukan untuk mengukur tidak hanya ukuran laba tradisional, tetapi juga mencakup dimensi lingkungan dan sosial. Ketiga aspek yang saling terkait ini terkadang disebut sebagai 3P, Profit, People, dan Planet. Penelitian terbaru (Staniskiene dan Stankeviciute 2018) mengklaim bahwa sementara dimensi lingkungan (Planet) dan ekonomi (Laba) dapat dievaluasi menggunakan indikator kuantitatif, aspek sosial (Manusia) memerlukan keseimbangan antara indikator kuantitatif dan kualitatif.
Elkington (1994) mempertimbangkan bagaimana bisnis mengembangkan apa yang disebutnya sebagai strategi 'win-win-win' untuk secara bersamaan menguntungkan perusahaan, pelanggannya, dan lingkungan. Kritik selanjutnya terhadap karya Elkington (1997) dilakukan oleh Milne dan Gray (2013) yang mengklaim bahasa TBL dari proses manajemen, pengukuran, dan pelaporan bisnis dari ketiga elemen tersebut sudah ketinggalan zaman dan dimiliki di akhir 1990-an dan awal 2000-an. Para penulis mempertanyakan konsep TBL dan kemampuannya untuk berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan, bahkan menunjukkan bahwa hal itu mungkin bertentangan dengan pengembangan organisasi yang berkelanjutan. Milne dan Gray (2013), bagaimanapun, tidak memberikan model alternatif yang
memungkinkan bisnis memasukkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosialnya ke dalam proses manajemen dan pelaporannya.
1) Aspek Lingkungan dari Keberlanjutan Banyak perusahaan saat ini berusaha untuk melindungi lingkungan alam dengan membuat penggunaan energi mereka lebih efektif dan efisien untuk mencapai target pemerintah nasional yang harus dipenuhi mengenai tingkat emisi gas rumah kaca. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa aktivitas manusia berkontribusi terhadap fenomena pemanasan global (Intergovernmental Panel on Climate Change 2013). Strategi ini diharapkan dapat membantu memperlambat fenomena pemanasan global dan melindungi lingkungan alam (Baqer 2011). Sebagai hasil dari kesadaran energi yang lebih tinggi dan banyak publisitas dari pilihan energi alternatif, banyak perusahaan memasukkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagai isu strategis dalam organisasi mereka. Kealy (2020: 63) menyimpulkan dengan menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara serius memiliki banyak keuntungan, di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Reputasi sosial yang kuat,
b. Daya tarik karyawan yang baik,
c. Motivasi positif dan retensi karyawan,
d. Lebih mudah menarik konsumen,
e. Peningkatan loyalitas di antara pelanggan.
2) Aspek Keberlanjutan Manusia Karyawan lebih terikat pada pekerjaan mereka dengan perusahaan yang terlibat dalam CSR tingkat tinggi (Carnahan et al. 2015; Ali dan Jung 2017). Sison dan Fontrodona (2013) mengklaim bahwa pekerjaan bukanlah komoditas atau faktor produksi belaka, tetapi merupakan kesempatan penting bagi seseorang untuk mengembangkan, bukan hanya keahliannya, tetapi juga kebajikan moral dan intelektualnya. Ketika kebutuhan setiap karyawan terpenuhi, itu membantu untuk berkontribusi pada kebaikan bersama perusahaan (El Akremi et al. 2018).
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
Karyawan adalah 'pemangku kepentingan' (stakeholders), dari perusahaan, seperti halnya pemegang saham, pelanggan, pemasok,  pesaing, pemerintah, dan masyarakat. Dibandingkan dengan teori 'pemegang saham' (sharelolder theory) atau teori keuangan murni perusahaan / purely financial theory of the firm, Sison dan Fontrodona (2013) mengklaim bahwa teori 'pemangku kepentingan' (stakeholders theory) menyajikan pandangan yang lebih luas dan lebih realistis tentang korporasi sebagai institusi yang tertanam secara sosial. Keberlanjutan adalah gerakan yang bermaksud baik dan berkembang, tetapi gerakan tersebut tidak memiliki tekad dan otoritas yang diperlukan untuk membawa ekonomi, lingkungan, dan masyarakat ke dalam hubungan yang berkelanjutan (Kealy, 2020: 63).
Pembangunan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh atribut spiritual juga diungkapkan oleh Tucker dan Grim (2007). Selain konsep kebutuhan manusia, beberapa sarjana telah berusaha untuk meneliti hubungan
antara bisnis dan hak asasi manusia. Sen (2004), berdasarkan landasan filosofis yang kuat, berpendapat bahwa hak asasi manusia dipandang berasal dari martabat yang melekat pada pribadi manusia. Konsep 'hak' manusia termasuk dalam cabang moralitas yang secara khusus berkaitan untuk menentukan kapan kebebasan, atau hak seseorang, dibatasi oleh orang lain. Untuk mendorong para pemimpin bisnis mengadopsi etos manajemen yang berpusat pada martabat manusia, Mea and Sims (2019) mengusulkan kerangka kerja praktis untuk mendukung praktik manajerial yang adil dan efektif.
3) Model Keberlanjutan Bisnis Agar bisnis dapat dikembangkan secara berkelanjutan, beberapa komponen masukan penting yang spesifik harus dipertimbangkan oleh pengambil keputusan organisasi. Empat prinsip dasar diidentifikasi oleh Kealy (2020: 77) seperti yang tertuang dalam gambar berikut berikut ini:

## Gambar 1
Essential Input Components of Sustainable Business Development Model Sumber: Kealy (2020: 77) Kealy (2020: 78) melakukan penelitian dengan metode kualitatif dan menggunakan teknik analisis data tematik yang  berhasil mengungkap sebuah teori pembangunan berkelanjutan baru. Teori ini menandakan empat komponen penting yang harus dipertimbangkan oleh manajemen organisasi dalam proses pengambilan keputusan mereka.
Komponen vital tersebut adalah sebagai berikut:
1) Etos Mencari Laba,
2) Etos Nirlaba,
3) Etos Etis/Moral/Spiritual,
4) Kebijakan Pemerintah.
Berikut ini adalah penjelasan dari keempat komponen yang dikemukakan oleh Kealy (2020: 78) tersebut:
1) Etos Mencari Laba. Sebuah organisasi harus menguntungkan agar dapat berkelanjutan. Akreditasi keberlanjutan
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
dapat digunakan sebagai keunggulan kompetitif dan dipromosikan dalam upaya membangun merek organisasi.
Fokus pada keuntungan tidak dipandang sebagai merugikan pada fokus keberlanjutan.
2) Etos Nirlaba. Kelompok LSM/Amal sangat fokus pada elemen misi dan sangat sadar akan masalah selain masalah keuangan, misalnya masalah sosial dan lingkungan. Sebuah bisnis yang menguntungkan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di mana mereka beroperasi.
3) Etos Etis/Moral/Spiritual. Aspek manusia dan kebutuhan pekerja, keluarga mereka, dan komunitas sosial yang lebih luas diidentifikasi sebagai pertimbangan penting dalam keberlanjutan bisnis serta etika bisnis secara umum yang dianut oleh perusahaan atau organisasi. Etos etis/moral/spiritual dipandang sebagai sifat yang melekat pada pemimpin organisasi yang mempromosikan dan mengejar tujuan sosial yang melampaui tanggung jawab hukum mereka (Carroll dan Shabana 2010).
4) Kebijakan Pemerintah.
Peran pemerintah ini juga diidentifikasi berpengaruh dalam merancang kebijakan yang meningkatkan pengembangan bisnis berkelanjutan dan memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan
Pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam bisnis dibuktikan oleh temuan dalam penelitian  yang dilakukan oleh Kealy (2020. Studi  tersebut  juga menemukan bahwa agar organisasi dapat berkembang secara berkelanjutan, mereka membutuhkan pemimpin dengan visi strategis yang jelas yang dipandu oleh kompas etika/moral yang kuat. Keberlanjutan dapat dicapai dengan memasukkan komponen masukan penting dari model teoritis baru tersebut yang diusulkan ke dalam budaya organisasi

## KESIMPULAN
Program-program CSR dipengaruhi oleh berbagai isu baik global, nasional, dan
regional; serta isu internal dari perusahaan itu sendiri. Isu global sustainable development goals (SDGs) telah menjadi wacana yang kuat dan makin tegas, yang diujudkan melalui berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong perusahaan agar concerns  melalu berbagai implementasi program CSR yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder. Corporate social responsibility  yang dilakukan  perusahaan merupakan kontribusi yang  diberikan perusahaan dan ditujukan untuk mewujudkan pengembangan  di dalam kehidupan  masyarakat  (dan para pemangku kepentingan lainnya). CSR dapat menjadi pola keseimbangan bagi lingkungan dan kemanusiaan, karena aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dapat berdampak serius pada komunitas dan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan dan CSR adalah konsep subjektif yang ambigu. Namun, setiap keputusan yang diambil dalam domain keberlanjutan  dan  CSR harus memasukkan komponen ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hanya keputusan yang berkontribusi positif pada ketiga komponen tersebut  yang memungkinkan perusahaan dapat  berkembang secara berkelanjutan. Pengukuran hasil keberlanjutan dan peningkatan pendidikan untuk  keberlanjutan merupakan faktor penting dalam  intensifikasi budaya bisnis yang  keberlanjutan  secara praktis.
Keyakinan,  peningkatan kapasitas, dan kesungguhan, serta upaya optimal dan konsistensi; baik dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan capaian program-program CSR yang berkelanjutan ( sustainable).

## DAFTAR PUSTAKA
Abernathy, J. L., Guo, F., Kubick, T. R., & Masli, A. (2019). Financial statement footnote readability and corporate audit outcomes, AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 38(2), 1–26. https://doi.org/10.2308/ajpt-52243. Agudo-Valiente, J. M., Garces-Ayerbe, C., &
Salvador-Figueras, M. (2015, January/February). Corporate social performance and Stakeholder dialogue management. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 22(1), 13–31.
Andrade, J. C. S., & Puppim de Oliveira, J. A.
(2015, August). The role of the private
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
sector in global climate and energy governance. Journal of Business Ethics, 130(2), 375–387. Banc, D. (2016). Perspectives on Corporate Social Responsability. Journal of Social Economy, 6(2), 63-81. Retrieved from http://profitpentruoameni.ro/wpconten t/uploads/2016/12/RES-nr.- 2_2016.pdf#page=74 . Battaglia, M., Passetti, E., Bianchi, L., & Frey, M. (2016). Managing for integration: A longitudinal analysis of management control for sustainability. Journal of Cleaner Products, Part A, 136, 213– 225.
Bednar, M. K. (2012). Watchdog or lapdog? A behavioural view of the media as a corporate governance mechanism.
Academy of Management Journal, 55(1), 131–150.
Bolis,  I., Brunoro, C. M., & Sznelwar, L. I.
(2014). Work in corporate sustainability policies: The contribution of ergonomics. Work, 49, 417–431.
https://doi.org/10.3233/WOR-141962. Bowen, H. (1953). Social responsibility of the businessman. New York: Harper & Row.
Buhmann, K., Jonsson, J., & Fisker, M. (2019). Do no harm and do more good too: Connecting the SDGs with business and human rights and political CSR theory. Corporate Governance, 19(3),
389–403. https://doi.org/10.1108/CG-
01-2018-0030. Buzducea, D. (2017). Asistența  socială. Compendiu de istorie, teorie și practică [Social Work. Compendium of History, Theory and Practice]. Iași: Polirom.
Carroll, A. B. (1999, September). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. Business & Society, 38(3), 268–295.
Chapman, A., McLellan, B., & Tezuka, T.
(2016, September). Strengthening the energy policy making process and sustainability outcomes in the OECD through policy design. Administrative Sciences, 6(3), 1–16. https://doi.org/10.3390/admsci603000 9 Collins Dictionary.
http://www.collinsdictionary.com. Accessed on 7 November 2016.
Constantine, T. (2015, January). Social responsibility, quality of work life and motivation to contribute in the Nigerian society. Journal of Business Ethics, 126(2), 219–233. https://doi.org/10.1007/s10551-013- 1940-7. Coors, A. C., & Winegarden, W. (2005, Spring). Corporate social responsibility—Or good advertising. Regulation, 28(1), 10–11.
Coy, P., Parkin, B., & Martin, A. (2014, March 24). In trade talks, its countries vs. companies. Bloomberg Businessweek, 4372, pp. 35–37. Creswell, John W. 1998, Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions. California: Sage Publication.
Cullen, J. (2013). Measuring the environmental benefits of wind-generated electricity. American Economic Journal: Economic Policy, 5(4), 107–133. https://doi.org/10.1257/pol.5.4.107. Dahan, N., Doh, J., & Raelin, J. (2015,
October). Pivoting the role of government in the business and society interface: A Stakeholder perspective. Journal of Business Ethics, 131(3), 665–680. https://doi.org/10.1007/s10551-014- 2297-2.
Dahlsrud, A. (2008, January/February). How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15(1), 1– 13. https://doi.org/10.1002/csr.132. Danilovic,M., Hensbergen,M., Hoveskog,M.,&
Zadayannaya, L.(2015,May). Exploring diffusion and dynamics of corporate socialresponsibility.
Corporate Social Responsibility& Environmental
Management, 22(3), 129–141. https://doi.org/10.1002/csr.1326.
Davis, K. (1960, Spring). Can business afford to ignore its social responsibilities? California Management Review, 2(3),
70–76.
Demir, G., Cagle, M. N., & Dalkilic, A. F. (2016). Corporate social responsibility and regulatory initiatives in Turkey: Good implementation examples. Accounting & Management Information Systems, 15(2), 372–400.
De Rezende, L. B., Blackwell, P., & Pessanha
Goncalves, M. D. (2018,
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
February/March). Research focuses, trends and major findings on project complexity: A bibliometric network analysis of 50 years of project complexity research. Project
Management Journal, 49(1), 42–56. Devin, B. (2016, March). Half-truths and dirty secrets: Omissions in CSR Communications. Public Relations Review, 42(1), 226–228. De Vries, G., Terwel, B. W., Ellemers, N., & Daamen, D. D. L. (2015, May). Sustainability or profitability? How communicated motives for environmental policy affect public perceptions of corporate greenwashing. Corporate Social Responsibility & Environmental Management, 22(3), 142–154. https://doi.org/10.1002/csr.1327. Dragomir, G., Serban, A., Nastase, G., &
Brezeanu, A. I. (2016, October). Wind energy in Romania: A review from 2009 to 2016. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 64, 129–
143. Dumitrescu, D., & Simionescu, L. (2015). Empirical research regarding the influence of corporate social responsibility activities on companies’ employees and financial performance. Economic Computation & Economic Cybermetrics Studies and Research, 49(3), 52–66.
Elkington, J. (1997). Cannibal with forks: The triple bottom line of 21st century business. Gabriola Island, BC: Capstone. Fremeaux, S., & Michelson, G. (2017). The common good of the firm and humanistic management: Conscious capitalism and economy of communion. Journal of Business Ethics (145), 701–709.
https://doi.org/10.1007/s10551-016- 3118-6.
Frias-Aceituno, J. V., Rodriguez-Ariza, L., &
Garcia-Sanchez, I. M. (2013). The role of the board in the dissemination of integrated corporate social reporting. Corporate Social Reporting and Environmental Management, 20, 219– 233. https://doi.org/10.1002/csr.1294.
Friedman, M. (1970, September 13). The social responsibility of business is to increase its profits. New York Times,  pp. 122– 126.
Frostenson,M.(2016, September). Humility in business: A contextual approach. Journal of Business Ethics, 138(1), 91– 102. https://doi.org/10.1007/s10551- 015-2601-9. Gerard, J. A., & Weber, C. M. (2015, June). Compliance and corporate governance: Theoretical analysis of the effectiveness of compliance based on locus of functional responsibility. International Journal of Global Business, 8(1), 15–26. Garen, J. (2010). On fairness and needs in a free enterprise economy. Journal of Applied Economics  and Policy, 29(1),
61–78.
Glavas, A., & Mish, J. (2015, March).
Resources and capabilities of triple bottom line firms: Going over old or breaking new ground? Journal of Business Ethics, 127(3), 623–642. https://doi.org/10.1007/s10551-014- 2067-1.
Gonzalez-Rodriguez, M. D. R., Del Carmen Diaz-Fernandez, M., Spers, V. R. E., & Da Silva Leite, M. (2016, January/February). Relation between background variables, values and corporate socialresponsibility. Revista de Administracao de Empresas, 56(1), 8–19. https://doi.org/10.1590/s0034- 759020160102. Gotea, M. & Roșculeț,  A. (2019). Corporate Social Responsibility and Social Work. Interconnections. Bulletin of the Transilvania  University  of  Braşov .
Series VII: Social Sciences. Vol. 12(61) No. 1 https://doi.org/10.31926/but.ssl.2019.
12.61.1.12 Gutierrez, R., & Vernis, A. (2016, June). Innovations to serve low-income citizens: When corporations leave their comfort zones. Long Range Planning, 49(3), 283–297.
Hansen, E. G., Zvezdov, D., Harms, D., & Lenssen, G. (2014). Advancing corporate sustainability, CSR, and business ethics. Business & Professional Ethics Journal, 33(4),
287–296
Herremans, I. M., Nazari, J. A., &
Mahmoudian, F. (2016). Stakeholder relationships, engagement, and sustainability. Journal of Business
Ethics, 138(3), 417–435.
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
https://doi.org/10.1007/s10551-015- 2634-0. Higgins, C., Stubbs, W., & Milne, M. (2018). Is sustainability reporting becoming institutionalised? The role of an issues- based field. Journal of Business Ethics,
147(2), 309–326. https://doi.org/10.1007/s10551-015- 2931-7. Holme, L., &Watts, P. (2000). Corporate social responsibility, making good business sense. Geneva: World Business Council for Business Development.
Ishartono, & Raharjo (2016). Sustainable Development Goals dan Pengentasan Kemiskinan. Share: Social Work Journal (Vol 6, No. 2, hal 159-167) IPCC. (2013). Intergovernmental panel on climate change, summary for policymakers. Available from https://www.ipcc.ch/pdf/assessment- report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_FINAL. pdf. Accessed on 16 January 2016. Jia, M., Tong, L., Viswanath, P. V., & Zhang, Z. (2016, October). Word power: The impact of negative media coverage on disciplining corporate pollution. Journal of Business Ethics, 138(3), 437-458. https://doi.org/10.1007/s10551-015- 2596-2.
Jonczyk, C. D., Lee, Y. G., Galunic, C. D., &
BensaouInsead, B. M. (2016, June).
Relational changes during role transitions: The interplay of efficiency and cohesion. Academy of
Management Journal, 59(3), 956–982. https://doi.org/10.5465/amj.2013.097 2. Karassin, O., & Bar-Haim, A. (2016, December). Multilevel corporate environmental responsibility. Journal of Environmental Management, 183, Part 1, pp. 110–120 Kealy, T. (2016, October). Impediments in the CSR space: A mixed-method approach. International Journal of Advanced Research, 4(10), 1995–2026. https://doi.org/10.21474/ijar01/2015. Kealy, Tony. (2020). Evaluating Sustainable Development and Corporate Social
Responsibility Projects. Switzerland: Springer
Kearns, A. J. (2017). Rebuilding trust: Ireland’s CSR plan in the light of Caritas in Veritate. Journal of Business Ethics, 146(4), 845–857.
https://doi.org/10.1007/s10551-016- 3238-z.
Kinley, D. (Ed.). (2017). Human rights and corporations. New York: Routledge. ISBN 9780754627425 (hbk). Kolmar, M., & Beschorner, T. (2016). Locating responsibility: An extended transaction cost approach. ZeitschriftfuerWirtschafts und Unternehmensethik, 17(1), 118–147.
Kuhnen, M., & Hahn, R. (2019). From SLCA to positive sustainability performance measurement: A two-tier Delphi study.
Journal of Industrial Ecology, 23(3), 615–634. https://doi.org/10.1111/jiec.12762. Kurucz, E. C., Colbert, B. A., Ludeke-Freund, F., Upward, A., & Willard, B. (2017, January). Relational leadership for strategic sustainability: Practices and capabilities to advance the design and assessment of sustainable business models. Journal of Cleaner Production, 140, Part 1, 189–204.
Langer, K., Decker, T., Roosen, J., & Menrad, K. (2016, October). A qualitative analysis to understand the acceptance of wind energy in Bavaria. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 64,
248–269.
Lapina, I., Maurane, G., & Starineca, O.
(2013). Human resource management models: Aspects of knowledge management and corporate social responsibility. Procedia—Social and
Behavioural Sciences, January 2014,
110, 577–586.
Maak, T., Pless, N. M., & Voegtlin, C. (2016, May). Business statesman or shareholder advocate? CEO responsible leadership styles and the micro-foundations of political CSR. Journal of Management Studies, 53(3), 463–493 Maas, K., Schaltegger, S., & Crutzen, N. (2016,
November). Integrating corporate sustainability assessment, management accounting, control, and reporting. Journal of Cleaner Production, Part A, 136, 237–248. MacCormac, S., & Haney, H. (2012, Spring). One viable solution to advancing environmental ustainability. Journal of Applied Corporate Finance, 24(2), 49– 56. Mahoney, L. S., Thorne, L., Cecil, L., & LaGore, W. (2013, June). A research note on
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
standalone corporate social responsibility reports: Signaling or greenwashing? Critical Perspectives on Accounting, 24(4–5), 350–359 Maroun, W. (2019). Exploring the rationale for integrated report assurance. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32(6), 1826–1854. https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2018- 3463.
Matuleviciene, M., & Stravinskiene, J. (2015).
The importance of Stakeholders for corporate reputation. Engineering Economics, 26(1), 75–83. https://doi.org/10.5755/j01.ee.26.1.69 21. Mea, W. J., & Sims, R. R. (2019). Human dignity-centered business ethics: A conceptual framework for business leaders. Journal of Business Ethics, 160(1), 53–69. https://doi.org/10.1007/s10551-018- 3929-8.
Mercier, G., & Deslandes, G. (2017). There are no codes, only interpretations. Practical Wisdom and Hermeneutics in Monastic Organisations. Journal of Business Ethics (145), 781–794. https://doi.org/10.1007/s10551-016- 3055-4.
Milne, M. J., & Gray, R. (2013). W(h)ither ecology? The triple bottom line, the global reporting initiative, and corporate sustainability reporting. The
Journal of Business Ethics, 118, 13–29.
Mishra, S., & Modi, S. B. (2016, January). Corporate social responsibility and shareholder wealth: The role of marketing capability. Journal of Marketing, 80(1), 26–46.
https://doi.org/10.1509/jm.15.0013.
Osagie, E., Wesselink, R., Blok, V., Lans, T., &
Mulder, M. (2016, May). Individual competencies for corporate social responsibility: A literature and practice perspective. Journal of Business Ethics,
135(2), 233–252. https://doi.org/10.1007/s10551-014- 2469-0. Pope Francis. (2015). Laudato Si’. Encyclical letter of the Holy Father Francis on care for our common home. Veritas.
Prado-Lorenzo, J.-M., & Garcia-Sanchez, I.-M. (2010, December). The role of the board of directors in disseminating relevant information on greenhouse
gases. Journal of Business Ethics, 97(3), 391–424.
Ramlugun, V. G., & Raboute, W. G. (2015). Do
CSR practices of banks in mauritius lead to satisfaction and loyalty? Studies in Business & Economics,
10(2), 128–144. https://doi.org/10.1515/sbe-2015- 0025.
Rasche, A., & Esser, D. E. (2006). From stakeholder management to stakeholder accountability  –  Applying Habermasian discourse ethics to accountability research. Journal of Business Ethics, 65(3), 251–267.
Rivera, J. M., Munoz, M. J., & Moneva, J. M.
(2017, November/December). Revisiting the relationship between corporate stakeholder commitment and social and financial performance. Sustainable Development, 25(6), 482– 494. https://doi.org/10.1002/sd.1664. Saeidi Pour, B., Nazari, K., & Emami, M. (2014, April). Corporate social responsibility: A literature review. African Journal of Business Management, 8(7), 228–234. https://doi.org/10.5897/ajbm12.106.
Santoso, M. B., Adinegara, R., Ismanto, S. U., Mumajad, I. & Mulyono, H. (2018). Penilaian Dampak Investasi Sosial Pelaksanaan CSR Menggunakan Metode Social Return on Investment (SROI). AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 3. No. 2. 153-167. DOI: https://doi.org/10.24198/adbispreneur. v3i2.18777.
Schaltegger, S., & Burritt, R. (2018, January).
Business cases and corporate engagement with sustainability: Differentiating ethical motivations. Journal of Business Ethics, 147(2), 241–259. https://doi.org/10.1007/s10551-015- 2938-0.
Schyns, B., & Schilling, J. (2013, February).
How bad are the effects of bad leaders? A meta-analysis of destructive leadership and its outcomes. The Leadership Quarterly, 24(1), 138–158.
Schrempf-Stirling, J. (2018, June). State power: Rethinking the role of the state in political corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 150(1), 1–14.
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 11
NOMOR: 2 HALAMAN: 100 - 121 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
DOI: 10.24198/share.v11i2.37076
https://doi.org/10.1007/s10551-016-
3198-3.
Searcy, C., Dixon, S. M., & Neumann, W. P. (2016, January). The use of work environment performance indicators in Corporate Social Responsibility reporting. Journal of Cleaner Production, 112, Part 4, 2907–2921. Staniskiene, E.,& Stankeviciute, Z. (2018, July). Social sustainabilitymeasurement framework: The case of employee perspective in a CSR-committed organisation. Journal of Cleaner Production, 188, 708–719. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.
03.269.
Talbot, D., & Boiral, O. (2018). GHG reporting and impression management: An assessment of sustainability reports from the energy sector. Journal of Business Ethics, 147(2), 367–383. https://doi.org/10.1007/s10551-015- 2979-4.
Thijssens, T., Bollen, L., & Hassink, H. (2015,
December). Secondary Stakeholder influence on CSR disclosure: An application of Stakeholder Salience theory. Journal of Business Ethics,
132, 873–891. https://doi.org/10.1007/s10551-015- 2623-3.
United Nations. (2017). Available at http://www.un.org. Accessed on 4 November 2017. Venter, E., Turyakira, P., & Smith, E. E. (2014, December). The influence of potential outcomes of Corporate Social Responsibility engagement factors on SME’s competitiveness. South African Journal of Business Management, 45(4), 33–43. Voegtlin, C., & Greenwood, M. (2016, September). Corporate social responsibility and human resource management: A systematic review and conceptual analysis. Human Resource Management Review, 26(3), 181–197. Wang, S. (2015). Literature review of corporate social responsibility. Chinese Strategic Decisionmaking on CSR, ISBN 978-3-662-44996-7. https://doi.org/10.1007/978-3-662- 44997-4-2. Warren, C. R., Lumsden, C., O’Dowd, S., & Birnie, R. V. (2005, November). Green on Green: Public  perceptions of wind power in Scotland and Ireland. Journal
of Environmental Planning & Management, 48(6), 853–875. https://doi.org/10.1080/096405605002 94376.
Xu, A. J., Loi, R., & Lam, L. W. (2015, October). The bad boss takes it all: How abusive supervision and leader- member exchange interact to influence employee silence. The Leadership Quarterly, 26(5), 763–774. Weber, C. M., & Gerard, J. A. (2014). Reconfiguring compliance for corporate social responsibility. Journal of Economic Development, Management,
IT, Finance & Marketing, 6(2), 28 36. Wolsink, M., & Breukers, S. (2010, July). Contrasting the core beliefs regarding the effective implementation of wind power. An international study of stakeholder perspectives. Journal of
Environmental Planning and Management, 53(5), 535–558. https://doi.org/10.1080/096405610036 33581. Xu, J., Li, L., & Zheng, B. (2016, June). Wind energy generation technological paradigm diffusion. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 436– 449.