## ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG MENGGUNAKAN SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

## Angga Kurniawan, Endeh Suhartini, Sudiman Sihotang
Program Magister Hukum Universitas Djuanda Bogor, Indonesia Email: Anggak812@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Kredit Macet, Surat Kuasa, Jaminan Fidusia MK melalui putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019, menegaskan bahwa frasa eksekutorial  hanya  dapat  dilakukan  karena  eksekusi  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan. Melalui keputusan ini, penggunaan layanan debt collector oleh  Lembaga  Keuangan  dilarang.  Putusan  MK  Nomor  18/PUU/XVII/2019 menuai  berbagai  kritik,  sehingga  menghasilkan  beberapa  usulan  peninjauan kembali  aspek  hukum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis dampak yang dirasakan Lembaga Keuangan Bukan Bank terhadap penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penjaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT AD. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan. Analisis yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  mendaftarkan  perjanjian  dengan jaminan fidusia berdampak langsung pada proses eksekusi. Proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. AD fiduciary guarantee menimbulkan ketidakpastian hukum bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Hal  ini  dikarenakan  PT.  AD  tidak  pernah mendaftarkan objek jaminan fidusia, sehingga seharusnya tidak memungkinkan untuk mengeksekusi objek ini. ABSTRACT Keywords: Bad  Credit,  Power  of Attorney, Fiduciary Guarantee The  Constitutional  Court  through  its  decision  Number  18/PUU-XVII/2019, emphasized  that  executorial  phrases  can  only  be  carried  out  as  execution  is regulated  by  statutory  regulations.  Through  this  decision,  the  use  of  debt collector  services  by  Financial  Institutions  is  prohibited.  The  Constitutional Court  Decision  Number  18/PUU/XVII/2019  has  drawn  various  criticisms, resulting in several proposals for reconsideration of legal aspects. This research aims to determine and analyze the impact felt by Non-Bank Financial Institutions on  the  issuance  of  Constitutional  Court  Decision  Number  18/PUU-XVII/2019 and to determine the mechanism for executing fiduciary guarantees that are not registered  with  PT  AD.  The  approach  method  used  in  preparing  this  thesis  is normative  juridical  research.  Data  collection  techniques  in  this  research consisted  of  library  research  and  field  research.  The  analysis  used  in  this research uses qualitative analysis methods. The research results show that not registering  agreements  with  fiduciary  guarantees  has  a  direct  impact  on  the execution  process.  The  execution  process  carried  out  by  PT.  AD  fiduciary guarantee creates legal uncertainty for all parties involved. This is because PT. AD has never registered a fiduciary guarantee object, so it should not be possible to execute this object.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang    Dasar    Tahun    1945 (UUD  1945),  mengatur  bahwa  “Setiap orang berhak   hidup   sejahtera   lahir   dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Pasal  28H  ayat  (1)  UUD 1945).  Selain  itu, kesejahteraan    merupakan    terpenuhinya  kehidupan    yang    layak    baik matreerial  mauupun  spiritual,  sehingga  dapat  menngembangkan  dirinya  dalam  bersosialisasi dengan  lainnya. 1
Pelaksanaan  Pembangunan  Perekonomian    nasional    berlandaskan    pada  konstitusional negara,      yaitu      UUD      1945,  khususnya  Pasal  33  yang  memiliki  orientasi      filosofis      yang mengamanatkan  agar      negara    atau    pemerintah    mengambil  peran      aktif.      Tugas      pokok pemerintahan  adalah          memberikan          pengayoman          dan  pelayanan    untuk    mewujudkan ketertiban, ketentraman,   dan   kesejahteraan   seluruh rakyat    Indonesia, yang salah satunya diwujudkan dengan penyaluran kredit perbankan. 2
Penyaluran  kredit  kepada  masyarakat  merupakan  usaha  yang  terpenting  bank  dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Kredit berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan upaya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian  bunga.  Adapun  pemberian  kredit  itu  dilakukan  baik  dengan  dana-dana  yang dipercayakan pihak ke-3 (ketiga) maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. 3
Penyaluran  kredit  merupakan  kegiatan  yang  beresiko  bagi  bank  oleh  karena  itu  perlu diimbangi  dengan  adanya  ketentuan  hukum  jaminan  yang  jelas  dan  lengkap,  mengingat  setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. Dengan dibuatnya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dalam dunia perbankan. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, juga mengatur tentang proses pendaftaran fidusia, pendaftaran jaminan fidusia di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting,  mengingat  dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut, maka secara yuridis Jaminan Fidusia tersebut lahir dan akan  diikuti  dengan  diterbitkannya  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  mengandung Titel Eksekutorial 4 yang berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terkait dengan Pengikatan obyek jaminan fidusia melalui lembaga jaminan fidusia juga diterapkan pada salah satu lembaga keuangan yakni PT AD. Pada PT AD dilakukan pengikayan obyek jaminan fidusia apabila obyek jaminan yang diberikan kepada kreditur adalah berupa benda bergerak.  Namun  berdasarkan  pra  penelitian  di  PT  AD  dapat  diketahui  bahwa  tidak  semua
1 Dani   Purwanto,   Ujang   Bahar, Endeh   Suhartini, “Optimalisasi   PerlinduganHukum   Tenaga   Kerja Dalam   Aspek   Keselamatan   Kerja   Pada   Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor”, Jurnal Ilmiah Living Law , Volume 12, Nomor 1, Januari 2020,Hlm. 47
2 R.  Djuniarsono,  Martin  Roestamy,  Endeh  Suhartini,  “Privatisasi  BUMN  Sebagai  Pilar  Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis”, Jurnal Living Law , Vol. 15, No. 01 (2023), hlm. 2.
3 Muhammad Djumhana, “Hukum Perbankan di Indonesia”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 77.
4 Titel  eksekutorial  adalah  istilah  yang  digunakan  dalam  hukum  eksekusi  di  Indonesia.  Dalam  konteks  ini, "titel"  merujuk  pada  suatu  dokumen  atau  putusan  pengadilan  yang  memberikan  dasar  atau  alasan  hukum  untuk melakukan eksekusi terhadap harta atau hak milik seseorang yang terhutang atau diminta dalam putusan pengadilan.

## Strategi Mengajarkan Anak Didik Untuk Berperilaku Sabar
perjanjian  kredit  dengan  jaminan  berupa  benda  bergerak  diikuti  dengan  pendaftaran  jaminan fidusia, karena beberapa di antaranya hanya diikat terbatas pada Perjanjian Kredit saja dan juga ditambahkan dengan  penandatanganan  Surat  Kuasa  Menjaminkan  Fidusia  yang  ditandatangani oleh Debitur dengan surat dibawah tangan. Sehingga dalam pelaksanaanya, muncul permasalahan- permasalahan khususnya mengenai eksekusi dari jaminan benda bergerak tersebut. 5
Suatu  perjanjian  secara  ideal  diharapkan  dapat  berjalan  dan  dipenuhi  sesuai  dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian, termasuk dalam hal ini suatu pembebanan jaminan  seperti  fidusia,  namun  dalam  kondisi  tertentu  realisasi  perjanjian  kredit  tidak  dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit (penyaluran kredit)  biasanya  disertai  pula  dengan  meningkatnya  kredit  yang  bermasalah,  walau prosentase jumlah dan peningkatannya kecil, tetapi kredit bermasalah ini akan dapat mempengaruhi kesehatan perbankan. 6
Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  sendiri  pada  Pasal  29 mengatur pula mengenai cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu antara lain: 7
1. Apabila debitor atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
a. Pelaksanaan  titel  eksekutorial  sebagimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (2) Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  oleh  penerima Fidusia;
b. Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  atas  kekuasaan  penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c. Penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  pemberi  dan penerima  fidusia,  jika  dengan  cara  demikian  dapat  diperoleh  harga  tertinggi  yang menguntungkan para pihak.
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan, sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  dan  diumumkan  sedikitnya  dalam  2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. 8
Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sendiri dianggap sebagai celah bagi lembaga keuangan untuk melakukan eksekusi barang jaminan secara sendiri, tanpa melibatkan adanya putusan pengadilan, sehingga tidak jarang jika ditemui beberapa lembaga  keuangan  menggunakan  jasa  penagih  hutang  ( debt  collector )  dalam  melakukan eksekusinya. 9
Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  Putusan  Nomor  18/PUU-XVII/2019  sebagai  hasil dari uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi jaminan fidusia. Pertimbangan dan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada pokoknya adalah: 10
5 Hasil Penelitian sementara di PT. AD tanggal 12 Februari 2023.
6 H. Dadang Husen Sobana, Hukum Perbankan Di Indonesia , (Bandung: Pustaka Setia,  2016), hlm. 36.
7 Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia , (Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2013), hlm. 27.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

## Strategi Mengajarkan Anak Didik Untuk Berperilaku Sabar
1. Tindakan  secara  sepihak  yang  dilakukan  oleh  kreditor  selaku  penerima  hak  fidusia berpotensi  menimbulkan  adanya  tindakan  sewenang-wenang  dan  dilakukan  dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan  kreditor  (atau  kuasanya)  terhadap debitor yang  acapkali  bahkan  dengan mengabaikan hak-hak debitor
2. Dengan  demikian  frasa  “kekuatan eksekutorial ”  dan  “frasa  sama  dengan  putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  dan penjelasannya mengikat secara hukum sepanjang  diartikan  “terhadap  jaminan  fidusia  yang  tidak  ada  kesepakatan  tentang cedera janji ( wanprestasi ) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan  eksekusi  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  harus  dilakukan  dan  berlaku  sama dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap.”
3. Frasa “cedera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia  mengikat  sepanjang  diartikan  “adanya  cedera  janji  tidak ditentukan  secara  sepihak  oleh  kreditor  melainkan  atas  dasar  kesepakatan  antara kreditor  dengan debitor atau  atas  dasar  upaya  hukum  yang  menentukan  telah terjadinya cedera janji.
Hingga di awal tahun 2020 ini, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 18/PUU- XVII/2019, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 06 Januari 2020, Hakim  Mahkamah  Konstitusi  kembali  menegaskan  bahwa  frasa eksekutorial hanya  dapat dilakukan  sebagaimana  eksekusi  yang  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan,  atau  lebih jelasnya  eksekusi  hanya  dapat  dilakukan  apabila  Kreditor  telah  mendapatkan  Putusan  dari Pengadilan Negeri, sehingga melalui putusan ini, penggunaan jasa penagih hutang ( debt collector ) oleh Lembaga Keuangan dilarang untuk digunakan. 11
Penggunaan jasa penagih hutang memang seringkali menjadi sosok yang menakutkan bagi Debitor ketika  terjadi  cedera  janji  atau  wanprestasi,  namun  menjalankan  putusan  Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, juga akan membebani beberapa lembaga keuangan, mengingat eksekusi yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri,  mengharuskan  jaminan  benda  bergerak  tersebut  telah didaftarkan pada lembaga fidusia. Sehingga akan timbul permasalahan seperti kecepatan waktu pelayanan yang semula antara Kreditor dengan Debitor hanya perlu menandatangani Perjanjian Kredit  saja,  kini  mengharuskan  Kreditor  dan Debitor menghadap  di  hadapan  Notaris  untuk membuat  Akta  Jaminan  Fidusia,  atau  permasalahan  seperti  adanya  biaya  Notaris  serta  biaya pendaftaran jaminan fidusia yang dibebankan kepada Debitor . 12
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU/XVII/2019  membawa  perubahan signifikan terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Sebelumnya, penerima fidusia atau kreditur dapat melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak tanpa harus melalui proses pengadilan, yang dikenal sebagai eksekusi mandiri atau parate eksekusi. Namun, setelah Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  kreditur  tidak  lagi  diperbolehkan  melakukan  eksekusi secara sepihak dan sewenang-wenang.
11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
12 Ibid.
Putusan ini menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui proses hukum yang lebih terstruktur dan adil. Kreditur tidak dapat lagi menggunakan deb collector untuk menarik objek  jaminan  dari  tangan  debitur  yang  cidera  janji  tanpa  melalui  proses  pengadilan.  Hal  ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian perusahaan pembiayaan atau leasing, karena mereka khawatir akan kehilangan kemampuan untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia.
Dengan  keputusan  ini,  perusahaan  pembiayaan  harus  bergerak  lebih  hati-hati  dan memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mereka perlu memperhitungkan  risiko  dan  konsekuensi  dari  cidera  janji  debitur  serta  memastikan  bahwa langkah-langkah hukum yang diambil tetap adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 13 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU/XVII/2019  menuai  berbagai  kritik sehingga  berakibat  adanya  beberapa  pengajuan  dilakukannya  pertimbangan  kembali  mengenai aspek-aspek hukum dari apa yang sudah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. Uji materiil atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 kembali diajukan oleh salah satu kreditor. Permohonan uji materiil tersebut dirumuskan, diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021.
Mahkamah  Konstitusi  kemudian  memberikan  pertimbangan  dan  mengeluarkan  putusan yang  pada  intinya  tetap  berpegang  pada  apa  yang  telah  diputuskan  sebelumnya.  Mahkamah Konstitusi  menilai  bahwa  pelaksanaan  eksekusi  sertifikat  jaminan  fidusia  melalui  pengadilan negeri  hanya  sebagai  sebuah  alternatif  yang  dapat  dilakukan  dalam  hal  tidak  ada  kesepakatan antara kreditor dan debito r baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek  jaminan  dari debitor kepada  kreditor.  Putusan  tersebut  mengakibatkan  penentuan  cedera janji dan/atau penentuan dapat atau tidaknya pelaksanaan eksekusi suatu objek jaminan fidusia, akan bergantung terlebih dahulu pada persetujuan debitor. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat ergaomnes 14 sehingga segala pertimbangan dan amar di dalam putusan tersebut harus dianggap sebagai hukum yang berlaku.
Beberapa  pihak  menilai  bahwa  dengan  dicantumkannya  syarat  dan  kapan debitor dinyatakan cedera janji saja dalam perjanjian dapat mengakomodir permasalahan. Hal tersebut, dalam  pandangan  penulis,  tidak  sepenuhnya  dapat  menyelesaikan  masalah.  Klausula-klausula tersebut  hanya  menyatakan  dalam  keadaan  apa  debitor  menjadi  cidera  janji,  namun  tidak disepakati  siapa  pihak  yang  berwenang  (antara kreditor dan debito r)  untuk  dapat  menentukan cidera janji dalam pelaksanaan perjanjian. Terpenuhi atau belumnya syarat cidera janji pun tetap dapat  diperdebatkan  dan  tidak  ada  jaminan  bahwa debitor tidak  akan  memperdebatkannya, bilamana  perumusan  dalam  perjanjian  tersebut  tidak  secara  tegas  bisa  menutup  atau mengakomodir kemungkinan tersebut. Problematika   tersebut yang kerap dipermasalahkan antara
13 Ibid.
14 "Erga omnes" adalah frasa bahasa Latin yang secara harfiah berarti "terhadap semua orang" atau "terhadap semua pihak." Dalam konteks hukum internasional, istilah ini mengacu pada karakteristik atau sifat dari suatu norma hukum atau kewajiban yang berlaku secara universal dan mengikat semua negara dan subjek hukum, tanpa terkecuali. Ketika suatu norma hukum atau keputusan dianggap "erga omnes," berarti norma tersebut berlaku dan mengikat semua negara dan subjek hukum di dunia, tanpa terkecuali. Dalam konteks hukum internasional, norma-norma yang dianggap erga  omnes  memiliki  karakter  yang  fundamental  dan  universal,  seperti  larangan  terhadap  kejahatan  internasional, seperti genosida, perdagangan manusia, dan perbudakan, serta prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Penting untuk dicatat  bahwa  konsep  "erga  omnes"  adalah  prinsip  yang  berlaku  di  dalam  hukum  internasional  dan  menegaskan keberlakuan universal suatu norma hukum yang mengikat semua negara dan subjek hukum, dan tidak dapat diabaikan atau dilepaskan oleh negara-negara atau pihak manapun.
kreditor dan debitor . Selengkap apapun klausul dan syarat cedera janji dirinci dalam perjanjian, para pihak tetap dapat memperdebatkan terpenuhi atau tidaknya cedera janji tersebut. 15
Khusus  dalam  penelitian  adanya  problematika  hukumnya,  pengikatan  jaminan  fidusia seharusnya dilakukan dengan akta jaminan fidusia yang ditandatangani oleh Debitur yang diikuti dengan pendaftaran jaminan fidusia oleh kreditur namun dalam kenyataannya pengikatan jaminan fidusia  tidak dilaksanakan dengan akta jaminan fidusia melainkan debitur hanya menandatangani surat  kuasa  menjaminkan  fidusia  secara  di  bawah  tangan    yang  baru  ditindaklanjuti  dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh kreditur manakala kredit akan atau telah  mulai macet, dan problem  ini  ditenggarai    tidak  hanya  terjadi  pada  satu  dua  Lembaga  keuangan  non  Bank,  tapi banyak Perusahaan termasuk di lokasi penelitian yang akan peneliti teliti.
Alasan peneliti melakukan penelitian yang berkenaan dengan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  karena  ada  beberapa  problem  yang  masih  multi  tafsir dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia, sedangkan pemilihan lokasi penelitian yang sudah dipaparkan  sebelumnya  yaitu  karena  3  objek  penelitian  tersebut  menurut  penulis  mampu memberikan informasi dan menguraikan permasalahan yang menjadi tema penelitian.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang  melakukan  pendekatan  kualitatif yang  melihat  dan  menganalisis  norma-norma  hukum  (normatif-analisis)  dalam  peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019.  Metode  penelitian  adalah  prosedur  atau  cara  memperoleh  pengetahuan  yang  benar atau  kebenaran  melalui  langkah-langkah  yang  sistematis.  Dalam  uraian  metode  penelitian  ini dimuat  dengan  jelas  metode  penelitian  yang  akan  digunakan  peneliti,  penggunaan  metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 16
Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari  masyarakat  dan  dari  bahan-bahan  pustaka.  Yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat dinamakan  data  primer  (atau  data  dasar),  sedangkan  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. 17 Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka  yang  mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku  perpustakaan,  peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.
Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data lapangan ( field research ) dan pengumpulan  data  dengan  studi  kepustakaan  ( library  research ).  Teknik  pengumpulan  bahan hukum  atau  data  sekunder  dalam  penelitian  hukum  normatif  dilakukan  dengan  studi  pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan
15 DHP Law Firm, Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Cidera Janji diakses dari https://www.dhp-lawfirm.com/eksekusi-jaminan-fidusia-dalam-hal-debitur-cidera-janji/
16 Martin  Roestamy,  dkk.,  Metode,  Penelitian,  Laporan  dan  Penulisan  Karya  Ilmiah  Hukum  Pada  Fakultas Hukum, (Bogor: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda, 2015), Hlm. 49-51.
hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan  membaca,  melihat,  mendengarkan,  maupun  penelusuran  bahan  hukum  melalui  media internet  atau website .  Dalam  penelitian  hukum  normatif  dikenal  3  (tiga)  jenis  metode pengumpulan data sekunder, yaitu: 18
a. Studi pustaka ( bibliography study );
b. Studi dokumen ( document study ); dan
c. Studi arsip ( file or record study ).
Proses  ini  dilakukan  untuk  menentukan  seberapa  banyak  data  yang  diperoleh  untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang timbul.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari: 19 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dampak yang Dirasakan Lembaga Keuangan atas Diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Salah satu persoalan yang seringkali muncul terjadinya adalah tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Ada kalanya dalam melakukan eksekusi pada objek jaminan  fidusia,  kreditur  menggunakan  jasa debt  collector .  Dimana  proses  penarikan  tersebut dilakukan secara eksekusi langsung (Parate Eksekusi) oleh perusahaan pembiayaan terhadap objek jaminan dilakukan melalui jasa dari debt collector atau penagih hutang. Serta pada “prinsipnya debt collector bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya yang didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam KUH Perdata. Pelaksanaan  eksekusi  yang  dilakukan  kreditur  melalui  jasa  debt  collector  kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara debt collector dalam  mengeksekusi  barang  jaminan  fidusia  dengan  cara  kekerasan,  intimidasi  bahkan  dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur.  Atas  dasar  permasalahan  tersebut  lahirlah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  Nomor  18/PUU-XVII/2019  (selanjutnya  disingkat  menjadi  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019).
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terkait cidera janji atau wanprestasi  menurut  pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tidak  boleh ditentukan  secara  sepihak  oleh  kreditur.  Kemudian  lagi,  terlebih  dahulu  harus  dilakukan kesepakatan  terhadap  cidera  janji  atau  wanprestasi  antara  pemberi  dan  penerima  fidusia,  serta pihak pemberi fidusia harus dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, barulah parate eksekusi  dapat  dilakukan.  Dikaitkan  dengan  jaminan  fidusia,  apabila  debitur  yang  tidak  dapat membayar angsurannya kepada kreditur, sudah tergolong pada cidera janji atau wanprestasi.
Dalam hal tersebut, debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan. Dalam hal debitur menolak menyerahkan, maka kreditur berhak untuk mengambil benda jaminan tersebut dan apabila perlu meminta bantuan pihak ketiga atau debt collector. Namun pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait cidera janji atau wanprestasi tidak bisa lagi  ditentukan  seperti  itu,  cidera  janji  harus  di  sepakati  terlebih  dulu  oleh  kedua  belah  pihak. Keadaan  yang  demikian  membuat  kreditur  kesulitan  mendapatkan  haknya  ketika  menagih kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  debitur,  karena  saat  melakukan  eksekusi  terhadap  barang
18 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), hlm. 81-84
19 Martin Roestamy, dkk., Op.Cit., Hlm. 53.

## Strategi Mengajarkan Anak Didik Untuk Berperilaku Sabar
jaminan  fidusia,  Debitur  yang  nakal  akan  mengelak  dengan  berlindung  di  balik  Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021  hanya  penegasan  saja.  Tidak  ada  perbedaan  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi sebelumnya (Putusan Mahkamah Konsitusi No.18/PUU-XVII/2019).
Putusan  Mahkamah  Konsitusi  Nomor  2/PUUXIX/2021  menegaskan  eksekusi  sertifikat jaminan  fidusia  melalui  pengadilan  negeri  hanya  sebuah  alternatif.  Alternatif  yang  dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan. Keberadaan Pasal 29 jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan makna bahwa pembentuk Undang-Undang ingin  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  kepastian  hukum  terhadap  kreditur  dalam memberikan kredit terhadap debitur. Hal mana sangat dimaklumi oleh karena dalam perjanjian hutang piutang dimana jaminannya adalah, antara lain: benda bergerak, dimana penguasaannya berada  di  tangan  debitur,  maka  harus  ada  suatu  mekanisme  hukum  yang  bisa  memberikan perlindungan lebih kepada kreditur, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia.
Sementara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, perlindungan tersebut menjadi terkikis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019  dan  Nomor  2/PUU-XIX/2021  menimbulkan  kerugian  konstitusional  bagi kreditur,  karena  berdampak  terhadap  kreditur  di  lapangan  yang  kesulitan  mendapatkan  haknya ketika  menagih  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  debitur,  karena  saat  melakukan  eksekusi terhadap barang jaminan fidusia, debitur yang tidak bertanggung jawab akan mengelak dengan berlindung  di  balik  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut.  Padahal  selama  ini,  Meski  pada pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  bisa dilakukan  melalui  pengadilan  dan  parate  eksekusi. Namun, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan sangat jarang dilakukan dan kreditur lebih memilih untuk melaksanakan eksekusi melalui parate eksekusi.
Berdasar paparan di atas maka tergambar bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/  PUU-XVII/2019  dan  Nomor  2/PUU-XIX/2021  bentuk  berkurangnya  perlindungan  kepada kreditur akibat karena eksekusi sendiri tidak bisa serta merta lagi dilakukan oleh kreditur. Pada jaminan fidusia penguasaan objek ada pada debitur, sehingga jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur  dimungkinkan  untuk  tidak  diketahui  keberadaannya,  sehingga  untuk  masuk  ke  dalam perkara  gugatan  sederhana  di  Pengadilan  Negeri  objek  jaminan  fidusia  harus  diketahui  lokasi keberadaannya  fisiknya.  Oleh  karena  itu,  terkadang  kreditur  sebagai  pemberi  fidusia  kesulitan harus menemukan keberadaan objek jaminan fidusia tersebut.
Keadaan demikian membuat perputaran roda ekonomi kreditur menjadi terganggu. Penulis buku Economic Analysis of Law yakni Richard Pason percaya bahwa sistem hukum yang baik justru  dapat  meningkatkan  efisiensi  dalam  perekonomian  sehingga  mengurangi  biaya  ekonomi (economic cost) dan biaya sosial (social cost) yang harus ditanggung pelaku usaha.
Jika,  dikaitkan  dengan  eksekusi  pada  jaminan  fidusia,  melalui  adanya  irah-irah  “Demi Keadilan  Berdsarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  maka,  membuat  kreditur  bisa  melaukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri dan tentunya hal ini akan menghemat biaya dalam penarikan objek  jaminannya.  Namun,  pasca  lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019  dan  Nomor  2/PUU-XIX/2021  terkait  kemudahan  dalam  melakukan  ekseskusi  pada objek jaminan fidusia menjadi diragukan.
Menurut  pemaparan-pemaparan  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa  berkurangnya perlindungan hak kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Pengurangan hak tersebut dapat diketahui karena makna cidera janji atau  wanprestasi  telah  berubah,  kemudian  proses  eksekusi  yang  tidak  bisa  serta  merta  lagi dilakukan oleh kreditur, sehingga menyebabkan laju perputaran roda ekonomi kreditur menjadi terganggu.  Pada  akhirnya  berdasar  kacamata  kreditur,  pasca  lahirnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyebabkan hukum kurang mampu membantu dalam pembangunan ekonomi kreditur (penerima fidusia)
Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  pada  dasarnya  mengenai konstitusionalitas dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dampak dari putusan tersebut  pada  lembaga  keuangan  bisa  sangat  signifikan.  Beberapa  dampak  yang  mungkin dirasakan antara lain:
a. Pengaruh  Regulasi.  Putusan  ini  bisa  menyebabkan  perubahan  kebijakan  di  lembaga keuangan.
b. Dampak  Operasional.  Kemungkinan  adanya  perubahan  dalam  operasional  perbankan, terutama  terkait  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  dinyatakan  tidak  konstitusional.  Ini mungkin  memerlukan  penyesuaian  dalam  proses  dan  prosedur  operasional  lembaga keuangan.
c. Implikasi Finansial.
1) Biaya Penyesuaian: Perubahan dalam aturan dan operasional bisa memunculkan biaya tambahan  untuk  lembaga  keuangan,  baik  dalam  hal  perubahan  sistem,  pelatihan karyawan, atau penyesuaian lainnya.
2) Stabilitas Keuangan: Dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Konstitusi juga bisa berdampak pada stabilitas keuangan secara keseluruhan, terutama jika ada implikasi besar pada sistem keuangan.
d. Reputasi dan Kepuasan Pelanggan. Reputasi Lembaga: Perubahan kebijakan atau tindakan pengadilan bisa memengaruhi persepsi pelanggan terhadap lembaga keuangan. Perubahan yang tidak terduga atau masalah hukum bisa mempengaruhi citra lembaga.
e. Penyesuaian Internal. Perubahan Kultur Organisasi: Mungkin diperlukan perubahan dalam kultur organisasi lembaga keuangan untuk memastikan bahwa kepatuhan pada peraturan- peraturan  yang  baru  diatur  dan  diinterpretasikan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dilakukan dengan baik.

## 2. Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia
Ketentuan  untuk  mengeksekusi  sendiri  objek  jaminan  fidusia  oleh  kreditur  merupakan kertentuan  bersyarat,  yang  baru  berlkau  apabila  syarat  dalam  Pasal  29  tersebut  terpenuhi  yaitu syarat  bahwa  “debitur  atau  pemberi  fidusia  sudah  cidera  janji”  Cidera  janji  dalam  Pasal  29 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  bisa  berupa  lalainya  debitur  memenuhi  kewajiban pelunasannya  pada  saat  matang  untuk  ditagih,  maupun  tidak  dipenuhi  janji-janji  yang diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian penjaminnanya, sekalipun utangnya sendiri pada saat itu belum matang untuk ditaguh. Dalam persitiwa seperti itum maka kreditur bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.
Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021  posisi  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999.  Pasal  29  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia sendiri tanpa meminta

## Strategi Mengajarkan Anak Didik Untuk Berperilaku Sabar
bantun  adai  Ketua  atau  juru  sita  dari  Pengadilan  Negeri.  Ketentuan  dalam  Pasal  29  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  merupakan  upaya  pembuat  undang-undang  untuk  memenuhi kepentingan para pihak dalam perjanjian penjaminan fidusia dengan sebaik-baiknya.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah merubah konsep cidera janji yang selama ini di pahami dalam Undang-Undang Nomor42 Tahun 1999 bahwa sebelumnya cidera janji ditentukan sepihak oleh kreditur, sehingga pada saat lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/ PUU-XIX/2021 terkait cidera janji menjadi:
a. Cidera janji menurut pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Cara menentukan “cidera janji” menurut pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
Hal  yang  menjadi  persoalan  adalah  kapan  cidera  janji  bisa  ditetapkan  karena  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidak mengatur secara  jelas  terkait  kapan  kepastian  pengakuan  seorang  debitur  wanprestasi,  sehingga  ada  dua kemungkinan penentuan cidera janji oleh debitur:
a. Kesepakatan cidera janji ditentukan pada saat perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di awal.
b. Cidera  janji  ditentukan  oleh  pengadilan  negeri  untuk  bisa  mengeksekusi  objek jaminan fidusia
Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Normanorma yang  memajukan  keadilan  harus  sungguh-sungguh  berfungsi  sebagi  peraturan  yang  ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari  hukum.  Beliau  berpendapat  bahwa  keadilan  dan  kepastian  hukum  harus  diperhatikan, kepastian  hukum  harus  dijaga  demi  keamanan  dan  ketertiban  suatu  negara. Akhirnya  hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.
Persoalan yang terjadi pada Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUUXIX/2021 tidak  mampu  memberikan  kepastian  hukum  terkait  eksekusi  objek  jaminan  fidusia.  Adanya pemahaman  yang  berbeda  terkait  bagaimana  cara  memahami  tentang  cidera  janji  Pengadilan Negeri membuat kreditur posisinya menjadi dirugikan dalam melakukan objek jaminan fidusia. Ini pun terjadi karena pada bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor  2/PUU-XIX/202  tidak  memberikan  arahan  dan  mekanisme  yang  pasti  terkait  eksekusi jaminan fidusia
Berdasar pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, eksekusi-eksekusi yang terdapat pada Undang-Undang tersebut ialah:
b. Secara fiat eksekusi melalui titel eksekutorial yang ada pada ertfikat Jaminan fidusia
c. Secara paratik eksekusi melalui pelelangan umum
d. Secara penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia
e. Penjualan di pasar atau bursa perdagangan bagi benda perdagangan atau efek yang dapat di dagangkan.
Pengeksekusian benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara di atas, ternyata bersifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan oleh pemberi atau penerima jaminan fidusia, dikarenakan  diancam  dengan  kebatalan  secara  hukum.  Dengan  kata  pemberi  atau  penerima

## Strategi Mengajarkan Anak Didik Untuk Berperilaku Sabar
jaminan  fidusia  tidak  bisa  memperjanjikan  cara  lain  untuk  mengeksekusi  objek  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia, selain daripada cara-cara sebagaimana telah disbebutkan dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/ PUU-XIX/2021 menyebabkan perubahan pada eksekusi jaminan fidusia yang semula bisa selesai dengan cepat, keadaaan tersebut secara otomatis melemahkan posisi kreditur dan menimbulkan potensi  ketidaksepakatan  yang  terjadi  antara  debitur  dan  kreditur.  Putusan  Pengadilan  Negeri Jombang  Nomor  3/Pdt.G.S/2021/PN  merupakan  salah  satu  contoh  kasus  terjadinya ketidaksepakatan  antara  debitur  dan  kreditur  sehingga  menyebabkan  kerugian  kepada  kreditur. Bentuk kerugian kreditur bisa dilihat dari posisi barang yang tidak bisa di eksekusi dan otomatis berada di tangan debitur dan keadaan ini pun sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi dari kreditur.
Perusahaan  pembiayaan  di  lapangan  kesulitan  mendapatkan  haknya  ketika  menagih kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  debitur,  karena  saat  melakukan  eksekusi  terhadap  barang jaminan fidusia, debitur yang nakal akan berlindung dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Kedua putusan tersebut justru menimbulkan potensi konflik baru dalam melakukan eksekusi antara debitur dan kreditur jaminan fidusia Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 sekali lagi telah melemahkan posisi kreditur, menimbulkan peluang ketidaksepakatan dan tidak memberikan kepastian antara debitur dan kreditur terkait cara eksekusi pada objek jaminan fidusia. a. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  dan  Nomor  2/PUU-XIX/2021 menyebabkan pengurangan perlindungan hak kepada kreditur. Pengurangan hak tersebut dapat diketahui karena makna cidera janji atau wanprestasi telah berubah, kemudian proses eksekusi yang  tidak  bisa  serta  merta  lagi  dilakukan  oleh  kreditur  menyebabkan  laju  perputaran  roda ekonomi kreditur menjadi terganggu karena posisi objek jaminan fidusia akan berada ditangan debitur dan membuka peluang terjadinya ketidaksepakatan antara debitur dan kreditur.
b. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  dan  Nomor  2/PUU-XIX/2021 tidak memberikan kepastian hukum bagi kreditur terkait tatacara eksekusi jaminan fidusia dan membuat  kreditur  kesulitan  dalam  mengeksekusi  jaminan  fidusia. Tidak  jelasnya  mengenai penentuan cidera janji sehingga memperlambat proses eksekusi objek jaminan fidusia

## 3. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan di PT Adira Finance
Pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan melibatkan serangkaian  langkah  yang  harus  dipertimbangkan  dengan  cermat  oleh  lembaga  keuangan  atau kreditur terkait. Langkah pertama sering kali melibatkan evaluasi atas legalitas jaminan fidusia yang  tidak  terdaftar,  di  mana  dokumen-dokumen  yang  terkait  dievaluasi  untuk  memastikan validitas hukumnya. Komunikasi dengan debitur menjadi langkah berikutnya; upaya penyelesaian damai seringkali dilakukan dengan berbagai tawaran restrukturisasi atau penyelesaian utang yang menguntungkan kedua belah pihak.
Namun,  jika  tidak  ada  kesepakatan,  proses  eksekusi  dilakukan  dengan  pengambilalihan fisik terhadap benda jaminan. Ini dapat berujung pada penjualan atau lelang benda tersebut untuk mendapatkan  dana  yang  akan  digunakan  guna  melunasi  utang  yang  masih  beredar. Konsekuensinya  bagi  debitur  adalah  kemungkinan  kehilangan  benda  jaminan  dan  masih

## Strategi Mengajarkan Anak Didik Untuk Berperilaku Sabar
bertanggung jawab atas sisa utang jika hasil dari penjualan tidak cukup. Evaluasi ulang legalitas proses  eksekusi  terkadang  juga  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  proses  ini  berada  dalam kerangka  hukum  yang  berlaku.  Dalam  keseluruhan  proses  ini,  penting  bagi  semua  pihak  yang terlibat, baik debitur maupun kreditur, untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta mencari nasihat  dari  ahli  hukum  atau  penasehat  keuangan  guna  meminimalisir  potensi  masalah  yang timbul. Kreditur sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi benda jaminan bila debitur melakukan wanprestasi.
Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUJF yang menegaskan bahwa Apabila debitur cidera janji, kreditur sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan  sendiri.  Hak  untuk  menjual  obyek  jaminan  fidusia  atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal kreditur tidak  mendaftarkan  jaminan  fidusia,  kreditur  hanya  dapat  mengeksekusi  obyek  benda  jaminan fidusia dengan cara menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata). Karena lahirnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 dan  1338  KUHPerdata  mengenai  kebebasan  berkontrak.  Dan  sebaliknya  apabila  kreditur melakukan eksekusi paksa terhadap obyek benda jaminan fidusia maka debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Perbuatan Melanggar Hukum Pasal 1365 KUHPerdata).
Permasalahan yang terjadi pada PT. Adira Finance selaku kreditur dan konsumen selaku debitur, PT Adira Finance melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dengan atas dasar lalai dalam melakukan prestasi yaitu terlambatnya dalam pembayaran kredit, sementara perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Adira Finance dengan pihak debitur tidak didaftarkan, sehingga yang melakukan tindakan wanprestasi bukan hanya terdapat pada konsumen
Ternyata  pihak  PT.  Adira  juga  melakukan  tindakan  wanprestasi  dalam  bentuk  tidak mendaftarkan  perjanjian  tersebut  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Untuk  itu  penulis  melakukan penelitian terhadap konsumen untuk mengetahui apakah konsumen mengetahui apa akibat hukum terhadap  perjanjian  jaminan  fidusia  yang  tidak  didaftarkan  terutama  masalah  eksekusi  apabila terjadi wanprestasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  dijelaskan  bahwa  konsumen  tidak  mengetahui  apa akibat hukum apabila benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, terutama akibat hukum tidak didaftarkan  tersebut  berpengaruh  terhadap  bagaimana  eksekusi  penarikan  terhadap  kendaraan yang menjadi objek perjanjian apabila terjadi wanprestasi.
Akibat hukum dari tidak didaftarkannya perjanjian tersebut adalah tidak bisa dilakukannya eksekusi,  berdasarkan  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  130/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa  kendaraan  bermotor  apabila  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  belum  menerbitkan  sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Dengan ketentuan tersebut maka  PT.  Adira  Finance  tidak  dapat  melakukan  eksekusi  apabila  tidak  mendaftarkan  benda jaminan fidusia karena tanpa terdaftarnya benda jaminan fidusia maka sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diterbitkan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  dengan,  staff  legal  PT. Adira  Finance,  diketahui bahwa  dalam  pelaksanaan  penyitaan  barang  jaminan  oleh  PT.  Adira  Finance  dilakukan  oleh pegawai PT. Adira Finance yang ditunjuk sebagai collector. Penyitaan itu berdasarkan surat kuasa penarikan  yang  ditanda  tangani  oleh  konsumen/debitur.  Pihak  PT. Adira  Finance  tidak  pernah

## Strategi Mengajarkan Anak Didik Untuk Berperilaku Sabar
melakukan  penyitaan  terhadap  benda  jaminan  fidusia  berdasarkan  putusan  atau  penetapan  dari pengadilan,  serta  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  PT.  Adira  Finance  hanya  dilakukan collector tanpa ada keterlibatan juru sita pengadilan terhadap objek sengketa berupa kendaraan motor yang menjadi objek jaminan fidusia.
Tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Adira Finance tidak memberikan kepastian hukum kepada  kedua  belah  pihak.  Tindakan  eksekusi  tersebut  dilakukan  hanya  semata  mata  untuk mengamankan  aset  tanpa  menghiraukan  kepastian  hukum  terhadap  hak-hak  konsumen/debitur yang  terdapat  dalam  benda  jaminan  fidusia  berupa  kendaraan  motor.  Dalam  jaminan  berupa kendaraan  tersebut  terdapat  hak  kedua  belah  pihak  baik  konsumen  ataupun  pihak  perusahaan, sehingga  eksekusi  tersebut  harus  mempertimbangkan  hak  masing-masing  pihak,  serta  eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT. Adira Finance tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN
1.  Dampak yang dirasakan Lembaga Keuangan Non Bank atas diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  adalah  dalam  melakukan  eksekusi  obyek  jaminan fidusia  menjadi  lebih  rumit,  karena  setelah  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, frasa dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga membuat lembaga keuangan non bank tidak dapat melakukan  eksekusi  sepihak  atas  obyek  jaminan  fidusia  namun  harus  mengajukan  terlebih dahulu  permohonan  eksekusi  ke  Pengadilan  Negeri.  Namun  hal  ini  dapat  dikecualikan  jika telah  disepakati  antara  kreditur  dengan  debitur  dalam  cidera  janji  dan  debitur  bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela.
2.  Mekanisme  eksekusi  jaminan  fidusia  yang  tidak  didaftarkan  pada  PT  AD  adalah  dengan perusahaan mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan terkait objek jaminan fidusia yang  mengalami  wanprestasi  dan  meminta  dilakukannya  sita  jaminan  terhadap  objek  yang menjadi  sengketa.  Langkah  ini  penting  untuk  memberikan  kepastian  hukum  yang  adil  bagi pihak perusahaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Hal ini disebabkan karena PT.  AD  tidak  pernah  mendaftarkan  objek  jaminan  fidusia,  sehingga  seharusnya  tidak  dapat dilakukan eksekusi terhadap objek tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017. Bambang, Sutiyoso. Metode Penemuan Hukum . Yogyakarta: UII Press, 2018. Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998. Hoey, Tiong Oey. Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
Ibrahim, Johanes. Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi) . Bandung: Mandar Maju, 2014.
Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation , (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), 14-19.
Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku 1), Bandung: Alumni, 1999 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005,

## Strategi Mengajarkan Anak Didik Untuk Berperilaku Sabar
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 1565
Moeleong, Lexi J. Metode Penelitian Kualitatif . Edisi Revi. Bandung: Rosdakarya, 2018. Muhammad, Abdulkadir . Hukum dan Penelitian Hukum ,Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004 Muljadi,  Kartini. Seri  Hukum  Perikatan,  Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2015.
Mulyati, Etty. Kredit Perbankan . Bandung: Refika Aditama, 2016. Nasution, S. Metode Research , Jakarta: Bima Aksara, 1996. Roestamy, Martin. Hukum Jaminan Fidusia . Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2013. Roestamy,  Martin. Konsep-Konsep  Hukum  Kepemilikan    Properti    bagi    Asing    (dihubungkan dengan  hukum pertanahan). Bandung: PT. Alumni, 2011. Roestamy, Martin dkk., Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum , Bogor: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda, 2015.
Salim, H.S. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018. Suprayogo, Imam dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial – Agama, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2014. Suyanto, Bagong. Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan . Jakarta : Prenada Media, 2005
Suryodiningrat,  RM. Perikatan-Perikatan  Bersumber  Perjanjian .  Bandung:  Thafa  Media, 2017Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Sri Soedewi Masjoen Sofyan. Hukum dan Jaminan Perorangan .Yogyakarta: Liberty, 1995 Sobana, H. Dadang Husen. Hukum Perbankan Di Indonesia . Bandung: Pustaka Setia, 2016. Subekti. Jaminan-Jaminan  Untuk  Pemberian  Kredit  (Termasuk  Hak  Tanggungan)  Menurut Hukum Indonesia . Bandung. Citra Aditya Bakti, 1996. Suratno,  F.  Gunawan. Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan .  Yogyakarta:  Gajah  Mada Unversity ipress, 2014
Thalib,  Abdul  Rasyid. Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  Dan  Implikasinya  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
Wahid, Abdul. Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia . Yogyakarta: Deepublish, 2022.
Endang Pratiwi, ”Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, Jurnal Konstitusi , Volume 19, Nomor 2, Juni 2022
Heriawanto, Benny Krestian. “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Tittle Eksekutorial.” Jurnal Legality 27, no. 1 (2019): 61.
Hidayat,  M.  Taufich,  Martin  Roestamy  dan  Endeh  Suhartini.  “Pengembangan  Model  Fidusia Terhadap Penitipan Barang Dari Persero Pegadaian Kepada Debitur.” Jurnal Living Law 11, no. 2 (2019): 165–71.
Purnama,  Adang  dan  Martin  Roestamy.  “Efektivitas  Penyelesaian  Sengketa  Fidusia  Terhadap Penyerahan Jaminan Fidusia Kredit Mikro.” Jurnal Living Law 8, no. 1 (2016): 1–15.
Purwanto,   Dani, Ujang   Bahar, Endeh   Suhartini, “Optimalisasi   PerlinduganHukum   Tenaga Kerja Dalam   Aspek   Keselamatan   Kerja   Pada   Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor”, Jurnal Ilmiah Living Law , Volume 12, Nomor 1, Januari 2020.
R.  Djuniarsono,  Martin  Roestamy,  Endeh  Suhartini,  “Privatisasi  BUMN  Sebagai  Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis”, Jurnal Living Law , Vol. 15,
No. 01 (2023): 1-15.
Roestamy,  Martin  dan  Endeh  Suhartini  Hidayat,  M.  Taufich,  “Pengembangan  Model  Fidusia Terhadap Penitipan Barang Dari Persero Pegadaian Kepada Debitur,” Jurnal Living Law Vol. 11, No. 2 (2019)
Susanti, Dyah Ochtorina. “Pancasila Dalam Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen.” Jurnal Legalisasi Indonesia 18, no. 4 (2021): 514–25.
Vemil, I Kadek. “Kepastian Hukum Alat Berat Sebagai Obyek Fidusia.” Jurnal Living Law 7, no. 1 (2015): 1–15.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License