## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 28 No. 2 September 2020
Terakreditasi Nasional SINTA 4
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Upaya Perlawanan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Perspektif Kreditor

## Enny Martha Sasea
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Indonesia.
* E-mail: ennymrts@gmail.com

## Abstract:
In banking practice, additional security is required in the form of special guarantees which are often used which  are  material  guarantees.  One  of  them  is  land.  This  research  is  an  empirical  legal  research.  The location  of  this  research  was  conducted  at  the  office  of  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk. Manokwari  Branch,  Manokwari  Regency,  West  Papua.  The  results  showed  that  the  form  of  legal protection for bank creditors against the efforts to protect the auction of mortgage execution by debtors at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The Manokwari branch is that the Creditors still have property rights over land or buildings that are used as collateral in accordance with the Credit Agreement, so that the Creditors have full power to carry out collateral execution to get Debtor debt repayment so that the Debtor continues to have bad intentions. This is one of the strengths of the Droid De Suite mortgage. The form of a credit agreement is important in legal protection for creditors, because in addition to a letter of agreement, there is a need for an Official Report on the reading of the Credit Agreement between creditors and debtors when the credit application has been approved.
Keywords: Creditors; Debtor; Auction; Mortgage Right

## Abstrak:
Dalam  praktik  perbankan,  diperlukan  tambahan  pengamanan  berupa  jaminan  khusus  yang  sering digunakan  adalah  jaminan  kebendaan.  Salah  satunya  berupa  tanah.  Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk. Cabang Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan  hukum  bagi  Kreditor  perbankan  terhadap  upaya  perlawanan  lelang  eksekusi  hak tanggungan  oleh  Debitor  pada  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Manokwari  adalah Kreditor tetap memiliki hak kebendaan atas tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan sesuai dengan Surat  Perjanjian  Kredit,  sehingga  Kreditor  memiliki  kuasa  penuh  untuk  melakukan  eksekusi  jaminan untuk  mendapat  pelunasan  utang  Debitor  apabila  Debitor  tetap  beritikad  tidak  baik.  Hal  tersebut merupakan salah satu kekuatan hak tanggungan yang bersifat Droid De Suite. Bentuk perjanjian kredit merupakan  hal  penting  dalam  Perlindungan  hukum  bagi kreditor,  karena  selain  surat  perjanjian,perlu adanya  Berita  Acara  Pelaksanaan  pembacaan  Perjanjian  Kredit  antara  kreditor  dan  debitor  pada  saat pengajuan kredit telah disetujui.
Kata Kunci: Kreditor; Debitor; Lelang; Hak Tanggungan

## 1. Pendahuluan
Syari’at  pembangunan  ekonomi  sebagai  bagian  dari  pembangunan  nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945.  Dalam  rangka memelihara  kesinambungan  pembangunan  tersebut,  diperlukan  dana  dalam  jumlah
yang  besar,  yang  sebagian  besar  diperoleh  melalui  kegiatan  perbankan. 1 Bank merupakan  lembaga  keuangan  yang  berfungsi  sebagai  perantara  keuangan  antara pihak yang berkelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana ( deficit unit ). 2 Melalui  Bank  kelebihan  dana  tersebut  dapat  disalurkan  kepada  pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan  uang  dari  masyarakat  (dana  pihak  ketiga)  dan  kemudian  menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. 3
Penyaluran  dana  pinjaman  (kredit)  dilakukan  oleh  pihak  bank  kepada      masyarakat yang membutuhkan modal, dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai   landasan   hukum diantara   para   pihak   (Kreditor   dan Debitor). Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi  pemberi  dan  penerima  kredit  serta  pihak  yang  terkait  mendapat  perlindungan melalui  suatu  lembaga  hak  jaminan  yang  kuat  dan  dapat  memberikan  kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.
Dalam  praktik  perbankan  untuk  lebih  mengamankan  dana yang  disalurkan  kreditor kepada  debitor  diperlukan  tambahan  pengamanan  berupa  jaminan  khusus  yang sering digunakan adalah jaminan kebendaan berupa tanah. Penggunaan tanah sebagai jaminan  kredit  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  tanah  paling  aman  dan mempunyai  nilai  ekonomis  yang  relatif  tinggi.  Lembaga  jaminan  oleh  lembaga perbankan  dianggap  paling  efektif  dan  aman  adalah  tanah  dengan  jaminan  Hak Tanggungan.  Hal  ini  didasarkan  pada  kemudahan  dalam  identifikasi  obyek  Hak Tanggungan,  jelas  dan  pasti  eksekusinya  serta  mendapatkan  pembayaran  dari  hasil pelelangan tanah kepada kreditornya.
Mengingat  pentingnya  kedudukan  dana  perkreditan  tersebut  dalam  proses pembangunan,  sudah  semestinya  jika  pemberi  dan  penerima  kredit  serta  pihak  lain yang  terkait  mendapat  perlindungan  melalui  suatu  lembaga  hak  jaminan  yang  kuat dan  yang  dapat  pula  memberikan  kepastian  hukum  bagi  semua  pihak  yang berkepentingan. 4 Di dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat bank mempunyai kebijakan  masing-masing  untuk  mengatasi  kendala  atau  masalah  yang  mungkin timbul. Adapun salah satu kendala yang sangat besar dan merupakan tantangan yang sangat  serius  berkaitan  dengan  sektor  perbankan  perkreditan  adalah  mengenai permasalahan  kredit  macet  dan  cara-cara  penyelesaiannya.Dalam  pemberian  kredit antara  Kreditor  (Bank)  dengan  Debitor  saling  mengikatkan  diri  untuk  mengadakan perjanjian kredit, tetapi adakalanya   Debitor melakukan wanprestasi sehingga terjadi kredit macet.
Salah satu cara untuk menyelesaikan kredit macet tersebut, pihak bank selaku Kreditor dalam  memberikan  kredit  kepada  Debitor  memerlukan  jaminan  dari  Debitor  agar mendapat kepastian bagi pengembalian pinjaman tersebut. Keberadaan jaminan sangat diperlukan karena dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi bank atau  Kreditor  dan  penerima pinjaman  atau Debitor.  Jaminan  merupakan  unsur yang sangat penting dan mempunyai peran penting dalam penentuan analisis kredit. Benda
1 Badriyah,  Harun.  Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Bermasalah.  Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia,  2010, hlm 62
2 Parmadi  Gandapradja, Dasar  dan  Prinsip  Pengawasan  Bank, PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,  2004 Jakarta, hlm 3.
3 Ibid, hlm 4.
4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
jaminan pada umumnya  yang  diterima  oleh  perbankan  adalah  tanah  dan  bangunan. Jaminan  ini  dipandang  cukup  baik  karena  mengingat  nilai  ekonomis  tanah  dan bangunan yang relatif stabil dan tinggi.
Upaya  terakhir  yang  diambil  oleh  pihak  bank  apabila  terjadi  kredit  macet,  adalah melaksanakan  lelang  eksekusi  terhadap  barang  jaminan  yang  menjadi  obyek  hak tanggungan.  Lelang  eksekusi  dalam  proses  penyelesaian  kredit  macet  dilakukan setelah sebelumnya diupayakan cara-cara yang lain untuk penyelesaian kredit macet tersebut,  namun  apabila  Debitor  tetap  tidak  dapat  menyelesaikan  hutangnya  maka atas  obyek  hak  tanggungan  dilaksanakan  proses  lelang  eksekusi  sesuai  dengan peraturan yang ada. 5
Dengan  pelaksanaan  Lelang  eksekusi  tidak  berarti  permasalahan  dengan  Debitor selesai. Ada kalanya Debitor keberatan tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan di jual  melalui  lelang  eksekusi  dikarenakan  harga  jual  lelang  eksekusi  selalu  berada  di bawah harga pasar dari obyek jaminan. Hal ini menyebabkan Debitor berupaya untuk mempertahankan tanah miliknya dengan cara mengajukan perlawanan kepada pihak bank dalam hal ini sebagai kreditor, maupun mengajukan kepada pihak pengadilan.
Salah satu lembaga keuangan yang memberikan kredit atau menyalurkan modal dan melaksanakan lelang eksekusi, namun mendapat perlawanan dari Debitor adalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  Tbk. Cabang Manokwari. Kasus ini berawal dari pemberian  fasilitas  kredit  oleh  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang Manokwari    kepada  Debitornya  yang  bernama  Konstansius  H.S  Prasetyo  berupa fasilitas kredit untuk Modal Kerja sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) berdasarkan perjanjian kredit Nomor : 37. Dengan jaminan berupa tanah dan bangunan Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  yang  dibebani  hak  tanggungan  peringkat  pertama berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 00679/2014 jo. Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 447/2014.
Atas  pemberian  kredit  tersebut  Debitor  wanprestasi  hingga  akhirnya  terjadi  kredit macet. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Manokwari telah memberikan kesempatan  yang  cukup  kepada  Debitor  untuk  dapat  menyelesaikan  pembayaran  namun Debitor tetap tidak dapat menyelesaikan pembayaran, sehingga jaminan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 000778 dan 000167 dilakukan lelang eksekusi  oleh  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Manokwari  melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL Sorong.
Lelang  eksekusi  dilaksanakan  sebanyak  4  (empat)  kali,  dikarenakan  sejak  lelang eksekusi  pertama  hingga  ketiga  tidak  pernah  ada  pembeli  yang  berminat  dan  pada pelaksanaan  lelang  eksekusi  yang  keempat  kalinya,  obyek  jaminan  hak  tanggungan terjual  dengan  harga  Rp.  400.200.000,-  (Empat  Ratus  Juta  Dua  Ratus  Ribu  Rupiah). Terhadap  proses  lelang  eksekusi  yang  dilaksanakan  oleh  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero)  Tbk.  Cabang  Manokwari,  Debitor  melakukan  perlawanan  dengan  awalnya mengajukan  perlawanan  secara  lisan  dan  kemudian  mengajukan  surat  keberatan pelaksanaan lelang eksekusi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manokwari.
PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Manokwari  menerima  surat keberatan  Debitor  dan  melakukan  negosiasi  dan  mediasi  dengan  hasil  Debitor  bisa menjual  sendiri  Jaminan  berupa  tanah  dan  Bangunan  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)
5 Suhamoko, "Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus", Cetakan I, Jakarta: Kencana, 2004, hlm 12
Nomor  000167  atas  nama  Robertus  Suggeng,  Namun  untuk  Pelunasan  Kredit  masih kurang,  sehingga  Jaminan  berupa  tanah  dan  Bangunan  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM) Nomor  000777  atas  nama  Robertus  Suggeng  dan  000778  atas  nama  Patresia  Ruth, PT.Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Manokwari  tetap  melaksanakan proses  lelang  eksekusi  melalui  perantara  yang  dalam  hal  ini  Kantor  Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang melalui kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di Kantor  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Manokwari,  Kabupaten Manokwari,  Papua  Barat  dengan  pertimbangan  bahwa  kasus  perlawanan  lelang eksekusi  jaminan  hak  tanggungan  oleh  debitor  telah  terjadi  pada  PT  Bank  Rakyat Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Manokwari.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah bahan  hukum  primer,  dan  bahan  hukum  sekunder.  Setelah  semua  data  terkumpul maka disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka disajikan secara  deskriptif, yaitu  dengan  menuturkan  dan  menggambarkan  apa  adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.

## 3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Upaya Perlawanan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan
Perlindungan  hukum  dalam  transaksi  perbankan  merupakan  hal  yang  patut  di kedepankan  agar  kepentingan  para  pihak  dapat  terlindungi.  Wujud  perlindungan hukum  pada  dasarnya  merupakan  upaya  penegakan  hukum,  mengingat  pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor sangat diperlukan dalam hal melakukan proteksi terhadap  kemungkinan  terjadinya  resiko  seperti  misalnya  kredit  macet.  Hubungan hukum  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  pemberian  kredit  merupakan  hubungan hukum  antara  pihak  kreditor  dengan  debitor,  karena  kesepakatan  kreditor  dengan debitor  untuk  menyediakan  dana  guna  pemenuhan  kebutuhan    debitor  yang  pada umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian kredit.
Seperti studi kasus yang menjadi fokus tulisan ini, kasus ini berawal dari pemberian fasilitas  kredit  oleh  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Manokwari kepada  Debitornya  yang  bernama  Konstansius  H.S  Prasetyo  berupa  fasilitas  kredit untuk Modal Kerja sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) berdasarkan perjanjian  kredit  Nomor :  37. Dengan jaminan  berupa  tanah dan  bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM)  dengan Nomor :
1. 00778 atas nama Robertus Suggeng
2. 00777 atas nama Patresius Ruth
3. 000167 atas nama Robertus Suggeng
Dibebani hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan (SHT)  Nomor  00679/2014  jo.  Akta  pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  Nomor: 447/2014.  Perlawanan  yang  diberikan  oleh  debitor  dalam  hal  ini  adalah  keberatan secara  lisan  dan  kemudian  di  selesaikan  secara  mediasi  dan  di  berikan  waktu  oleh pihak kreditor untuk membayar angsuran setiap bulan.
Setelah  berjalan  beberapa  bulan,  debitor  mengingkari  lagi  dalam  hal  pembayaran angsuran  pinjaman,  sehingga  pihak  kreditor  menyurati  kembali  kepada  debitor
sebanyak 4 (empat) kali dan memberikan peringatan bahwa barang jaminan tersebut akan di sita dan akan di lelang. Namun pihak debitor dalam hal ini, memberikan surat keberatan  untuk meminta waktu akan menyelesaikan  pembayaran angsuran,namun setelah diberikan waktu oleh pihak kreditor, debitor tetap saja mengingkari sehingga pihak kreditor tetap melakukan penyitaan barang jaminan berupa tanah dan sertifikat hak milik dan langsung di  proses administrasi penyitaan barang jaminan angunan di laksanakan melalui Kantor  Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara.
Pihak  kreditor  bekerjasama  dengan  pihak  KPKNL  dalam  hal  penjualan  barang jaminan namun ada kendala dalam penjualan barang jaminan karena barang jaminan yang  akan  di  lelang  tersebut  tidak  kunjung  terjual  sehingga  dalam  hal  penyelesaian pembayaran pinjaman  Untuk itu  pihak debitor meminta agar jaminan agunan berupa tanah  dan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  :00777  atas  nama  Patresius  Ruth  agar  debitor melakukan  penjualan  sendiri,  setelah  terjual  jaminan  agunan  tersebut  tidak  bisa menutupi  jumlah  pinjaman  debitor,dan  pihak  kreditor    harus  menunggu    waktu jaminan angunan yang lain terjual  untuk menyelesaikan pembayaran pinjaman.
Dari  contoh  kasus  tersebut  diatas,  penulis  mencoba  menganalisa  bagaimana perlindungan  hukum  bagi  kreditor,yang  di  analisa  dari    dalam  isi  Perjanjian  kredit yang di buat di hadapan Notaris  dengan Surat Perjanian Kredit Nomor : 37, seperti terlampir. Yang selanjutnya di analisis sebagai berikut :
Dilihat dari hukum positif di Indonesia, perjanjian kredit perbankan adalah sama atau dipersamakan dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian pinjam mengganti, ini  dilihat  unsur-unsur  yang  ada  didalam  perjanjian  tersebut,  dalam  hal  ini  subyek perjanjiannya adalah antara orang dengan badan usaha yang diwakili oleh seseorang yang  diberi  kewenangan  untuk  mewakilinya,  dimana  perjanjian  pinjam  meminjam tersebut diatur didalam Pasal 1754 KUHPerdata.
Menurut  Pasal  1754  KUHPerdata  yang  dimaksud  perjanjian  pinjam  meminjam  atau perjanjian  pinjam  mengganti  adalah  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu memberikan  kepada  pihak  yang  lain  suatu  jumlah  tertentu  barang-barang  yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat-syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. 6
Ketentuan  Pasal  1754  KUHPerdata  tersebut  sama  dipersamakan  dengan  perjanjian kredit  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  yang  merupakan perubahan  dari  Undang-  Undang  Nomor  7  Tahun  1992  yaitu  pasal  11  yaitu  “yang dimaksud  kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Perjanjian kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manokwari sebagai kreditor menyediakan uang kepada debitornya sebagai perjanjian kredit yang tata cara pelaksanaannya  telah  ditentukan  terlebih  dahulu  mengenai  hak-hak  dan  kewajiban dari  masing-masing  pihak,  sehingga  dari  para  pihak  mengerti  isi  perjanjian  yang ditandatangani tersebut, karena perjanjian tersebut akan mengikat hingga berakhirnya perjanjian  sesuai  Buku  ke  III  Bab  IV  KUHPerdata  Pasal  1381  tentang  hapusnya perikatan-perikatan.
6 R Tjitrosudibio, Op Cit, Jakarta,2002.
Mengenai  kewajiban-kewajiban  baik  bank  sebagai  kreditor  dan  nasabah  sebagai debitor diatur dalam Pasal 1759 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1764 KUHPerdata, dimana yang menjadi kewajiban utama dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang  Manokwari  meminjamkan  atau  menyerahkan  sejumlah  uang  sesuai  dengan putusan  pimpinan,  dan  yang  menjadi  hak  nya  adalah  PT  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manokwari menerima kembali pembayaran sejumlah uang dan bunga yang telah ditetapkan Bank dan disepakati kedua belah pihak. Sedangkan yang menjadi hak dari Nasabah atau debitor adalah menerima pinjaman sejumlah uang dari Bank  dan  menggunakan  uang  tersebut  sesuai  dengan  perjanjian  dan  kewajiban  dari debitor  adalah  mengembalikan  uang  dan  bunga  sesuai  dengan  jumlah  dan  jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Sementara  itu,  upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka  perlindungan  hukum  terhadap debitur  diantaranya  dengan  adanya  pengaturan  pada  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen, Peraturan  Bank  Nomor  7/6/PBII2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor  27/1120/KEP/DIR  Tanggal  25 Januari 1995 Tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank. Dalam pasal 2 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  berisi  tentang  asas-asas  perlindungan konsumen di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berdasarkan  manfaat,  keadilan,  keseimbangan,  keamanaan  dan  keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.  Peluang debitur melakukan perlawanan terhadap proses penyelesaian kredit bermasalah dengan lelang jaminan Hak Tanggungan tidak mengatur  mengenai  defenisi  cidera  janji,  maka  untuk  menentukan  apakah  debitur cidera janji dalam penentuan pemenuhan pasal 6 UUHT  dirujuk pada pasal 1234 jo. Pasal  1763  KUHPerdata.  Lebih  spesifik  pasal  1763  KUHPerdata  mengatakan,  tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam rangka waktu yang ditentukan.
Selain itu upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manokwari selaku kreditor dalam memberikan pinjaman kredit adalah penilaian terhadap kemampuan membayar nasabah, kelayakan usahanya dan riwayat pinjaman kredit di Bank lainnya atau sejenisnya dan juga penilaian terhadap jaminan  yang  diagunkan  tidak  boleh  melebihi  dari  Taksiran  Harga  Lelang  Sekarang (THLS).  Didalam  penandatanganan  Surat  Perjanjian  Hutang  yang  menggunakan perjanjian  baku  ini,  Customer  Service  diharuskan  untuk  membacakan  isi  dari perjanjian kredit tersebut sehingga debitor mengerti akan hak-hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut sehingga dapat meminimalisir dari terjadinya wanprestasi.
Untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum  dari  kedua  belah  pihak  maka  surat perjanjian hutang harus diwaarmeking dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu  Notaris,  sehingga  perjanjian  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat  kedua  belah  pihak  sehingga  mengerti  hak  dan  kewajibannya  serta  upaya- upaya hukum yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak dari masing- masing pihak, hal ini juga dilakukan untuk menyelamatkan kredit yang dikhawatirkan macet serta mengetahui cara mengakhiri perjanjian kredit yang sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan KUHPerdata.
Setiap  kredit  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  atau  lembaga  keuangan  sejenisnya  selalu memungkinkan  untuk  menjadi  macet  sehingga  memberikan  kerugian  kepada  Bank atau lembaga sejenisnya, dimana kredit macet adalah salah satu dari resiko yang harus dihadapi oleh Kreditor baik dari faktor kesalahan dari debitornya maupun faktor dari
alam  atau  overmacht,  dimana  gejala  alam    atau  faktor  non  tekhnis  sering mempengaruhi setiap nasabah atau debitor untuk melakukan wan prestasi dalam hal ini  adalah  sengaja  atau  tidak  sengaja  melakukan  wanprestasi  terhadap  pinjaman kreditnya  yang  telah  jatuh  tempo  kepada  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk. Cabang Manokwari
Sama halnya dengan pengertian wanprestasi dan macam-macam bentuk wan prestasi, didalam  perjanjian  kredit  tersebut  nasabah  dianggap  wan  prestasi  adalah  ketika nasabah  tidak  membayar  pinajman  yang  telah  diperjanjikan,  membayar  tapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, membayar tetapi waktunya tidak sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  sehingga  apa  yang  menjadi  kewajibannya  tidak dapat  terpenuhi  atau  hanya  terpenuhi  sebagian  yang  membuat  perjanjian  tersebut dilanggar atau tidak ditaati yang membuat hilangnya hak-hak dari debitor.
Sebenarnya  dari pihak PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Manokwari sebagai  kreditor  telah  memberikan  toleransi  keterlambatan  atau  wanprestasi  yaitu pembayaran  pinjaman  pokok  dan  bunga  selama  7  hari  asalkan  tidak  melebihi  atau melewati  akhir  bulan,  dan  selama  itu  pula  debitor  masih  dianggap  sebagai  debitor yang  lancar,  bahkan  ketika  debitor  tidak  membayar  pinjaman  selama  2  bulan  maka status  pinjamannya  berubah  menjadi  daftar  perhatian  khusus  dan  secara  tidak langsung  mengganggu  neraca  pinjaman  kredit    PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero) Tbk.  Cabang  Manokwari,  dalam  hal  ini  tata  cara  pinjaman  kredit  PT  Bank  Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manokwari adalah berlaku bulanan atau setiap bulan mengangsur  pokok  dan  bunga  dan  pinjaman  berlaku  musiman  dimana  dari  awal berlaku  pinjaman  hingga  akhir  pinjaman  debitor  membayar  sekali  langsung  lunas pokok dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati.
Ketentuan  denda  dari  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Manokwari adalah kepada debitor yang mempunyai pinjaman kredit diatas 50 juta dimana denda diberlakukan setiap bulan keterlambatan, dimana perhitungan dendanya adalah 50% X suku bunga X tunggakan (pokok+bunga) sehigga katerlambatan pembayaran sehari pun  dianggap  sebagai  keterlambatan  1  bulan  angsuran,  hal  tersebut  menjadi keputusan direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manokwari  yang di dalam Perjanjian baku surat pengakuan hutang perjanjian kredit tertulis di pasal 3 mengenai provisi, denda dan biaya-biaya.
Untuk  mengantisipasi  dari  adanya  kredit  macet,  pihak  bank  sebagai  kreditor mempunyai  cara-cara  tersendiri  untuk  meminimalisir  kredit  macet  dan  untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah, yaitu upaya hukum atau aspek legalitasnya, upaya penyelamatan kredit bermasalah dan upaya untuk mengakhiri perjanjian kredit.
Kendala  atau  hambatan    yang  dihadapi  oleh  kreditor  dalam  hal  PT  Bank  Rakyat Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Manokwari    untuk  menangani  penagihan  kredit macet tersebut diantaranya adalah :
a) Faktor ekonomi dari nasabah yang tidak memungkinkan lagi dapat melakukan pembayaran  pinjaman  sesuai  dengan  perjanjian  dikarenakan  usaha  debitor mengalami kerugian atau kebangkrutan.
b) Faktor  domisili  debitor  yang  sudah  berpindah  tempat  tinggal  maupun  telah pergi meninggalkan kediaman nya tanpa diketahui keberadaan nya, sehingga tidak dapat diketahui lagi tempat tinggal debitor tersebut.
c) Faktor alam karena hasil pertanian dari debitor yang mengalami keterlambatan panen  sehingga  pemenuhan  kewajiban  perjanjian  juga  mengalami keterlambatan.
d) Faktor kesehatan, dimana ada anggota keluarga yang sedang sakit dan
e) membutuhkan  uang  yang  banyak  sehingga  pembayaran  hutang  mengalami keterlambatan.
f) Faktor  keluarga,  dimana  debitor  mempunyai  kepentingan  lainnya  seperti menikahkan  anak  atau  khitanan  anak  sehingga  mengalami  keterlambatan pembayaran.
Namun  begitu  Bank  rakyat  Indonesia  sebagai  kreditor  memberikan  kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan kewajibannya sehingga kedua belah pihak sama- sama tidak saling merugikan, yaitu dengan menjual sendiri agunan yang dijaminkan kepada  Bank,  sehingga  hasil  penjualan  tersebut  dapat  digunakan  untuk  membayar pinjaman  kredit  debitor,  bahkan  pihak  Bank  Rakyat  Indonesia  membantu  debitor untuk mencarikan calon pembeli bagi yang berminat membeli jaminan milik debitor. Hal ini dimaksudkan adalah untuk penyelesaian kredit macet secara kekeluargaan dan hasil  penjualan  yang  diterima  oleh  debitor  lebih  banyak  apabila  melakukan  proses lelang,  hal  ini  juga  bertujuan  untuk  menghindari  prosedur  lelang  yang  banyak  dan menyita banyak waktu.

## 4. Upaya  Penyelesaian  Permasalahan  Kredit  Macet  Terhadap  Debitor Dengan Jaminan Hak Tanggungan
Dalam hal  mengatasi  permasalahan  kredit macet  yang  dialami  oleh  PT  Bank  Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manokwari, peneliti melakukan hasil wawancara i di mana berdasarkan dalam 3 tahun terakhir  terjadi kasus permasalahan  kredit macet ada  7  kasus  yang  diselesaikan  langsung  oleh  pihak  bank  dalam  hal  ini  sebagai kreditor.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti  pada  tanggal  10  April  2019  dengan  Relation Manager Not Performance Loan, Kantor  BRI Cabang Manokwari menyatakan bahwa upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu:
1.  Bank  Rakyat  Indonesia  akan  mengingatkan  debitor  baik  secara  lisan  dengan mengunjungi  debitor  maupun  menggunakan  alat  komunikasi  yang  lainnya mengenai keterlambatannya dalam pembayaran pinjaman pokok dan bunga yang dilakukan debitor.
2.  Dengan penagihan secara  rutin  ke  tempat  tinggal  debitor  dengan mengisi  model 152,  daftar  kunjungan  kredit  macet  nasabah  dengan  dan  mengingatkan  tentang kewajiban hutangnya dan meminta janji pembayarannya.
3.  Meminta  debitor  untuk  membuat  surat  pernyataan  tentang  waktu  pembayaran hutang debitor.
4.  Dengan  melakukan  pembinaan  dan  memberikan  model  61  sehingga  dapat memberikan  pengertian  kepada  debitor  untuk  segera  membayar  hutang kreditnya.
5.  Apabila  pinjaman  kredit  mengalami  keterlambatan  untuk  pinjaman  dengan nominal  tertentu  maka  akan  dikenakan  denda  50%  X  suku  bunga  X  tunggakan pokok  dan  bunga  setiap  bulan  keterlambatannya  sesuai  kesepakatan  dalam perjanjian.
6.  Apabila  debitor  tidak  mampu membayar pokok  pinjaman  nya maka  diusahakan dapat  membayar  bunga  pinjamannya  agar  kolektabilitas  pinjaman  nya  tidak berubah.
7. Bank Rakyat Indonesia membentuk tim khusus untuk menanggulangi tunggakan maupun  kredit  macet  tersebut  dengan  mendata  ulang  debitor  bermasalah  dan
melakukan kunjungan dan penagihan serta memberi penjelasan mengenai akibat hukum  dan  upaya  hukum  yang  terjadi  apabila  debitor  tidak  menyelesaikan kewajibannya tersebut.
8.  Apabila  debitor  tidak  mengindahkan  pemberitahuan  tersebut,  Bank  Rakyat Indonesia memberikan surat peringatan pertama dan kedua kepada debitor untuk melunasi segala kewajibannya (somasi).
9. Apabila sampai surat peringatan kedua, ketiga dan ke empat kalinya, debitor tidak melaksanakan  kewajibannya  kepada  Bank  maka  permasalahan  tersebut  akan ditempuh melalui jalur hukum, yaitu dengan menyerahkan berkas kepada Kantor Pelayanan Kekayaan  dan Lelang Negara (KPKLN) untuk menyita dan melelang jaminan tersebut.
Dalam mengatasi kredit yang sudah macet di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manokwari, melakukan upaya untuk menyelamatkan kredit dan menghindari dari kerugian yaitu dengan melelang aset atau agunan yang telah dijaminkan debitor kepada  Bank.  Dimana  lembaga  lelang  yang  mempunyai  kewenangan  sebagai perantara untuk melakukan penyitaan dan pelelangan jaminan yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan dan lembaga lelang Negara atau yang disebut dengan KPKLN.
Semua  pinjaman  kredit  yang  dilakukan  di  Bank  Rakyat  Indonesia  yang  mengalami kemacetan dan tidak ada itikad baik dari debitor untuk menyelesaikannya, agunannya dapat  di  lelang  sesuai  dengan  usulan  Pimpinan  Cabang  Bank  Rakyat  Indonesia Manokwari  kepada  KPKLN  atau  lembaga  lelang  swasta  lainnya  sehingga  tidak  ada batasan  jumlah  tertentu  yang  dapat  di  lelang  oleh  Bank  Rakyat  Indonesia,  hanya prosedur dan mekanisme pelelangannya yang berbeda, dimana untuk pinjaman diatas 50 juta dilakukan oleh Lembaga lelang swasta atau KPKLN sedangkan untuk pinjaman 15  sampai  50  Juta  pelelangan  oleh  KPKLN  dapat  dilakukan  bilamana  Jaminan  yang diikat  dengan  SKMHT  (Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan)  dinaikan menjadi  APHT  (Akta  Pembebanan  Hak  Tanggungan)  dan  diterbitkan  Sertfikat  Hak Tanggungannya,  sedangkan  untuk  pinjaman  dibawah  15  Juta  pelelangan  didahului oleh somasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat yang diakhiri dengan pelelangan  jaminan  tersebut. Akan  tetapi untuk pelelangan  jaminan  dibawah  50  juta tersebut jarang dilakukan dan lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dikarenakan  biaya  penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan  Negeri    yang    relatif  mahal sehingga  tidak  berimbang  dengan jumlah pertanggungan pokok  dan  bunga  pinjman kredit debitor.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Pihak  kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  Sorong,  Kepala  Seksi  Pelayanan  Lelang  menyatakan bahwa sebelum melakukan pelelangan KPKLN selaku perantara yang ditunjuk untuk melakukan  lelang  memanggil  debitor  yang  macet  untuk  datang  kekantor  KPKNL untuk  dilakukan  upaya  penyelesaian  kredit  dan  memberikan  pengertian  serta gambaran mengenai eksekusi yang akan dilakukan, pemanggilan dilakukan sebanyak 3  kali  berturut-turut,  namun  begitu  biaya  yang  dikenakan  kepada  jaminan  yang dilelang  adalah  2,5%  dari  pokok  dan  bunga  pinjaman  sehingga  dirasa  sangat  mahal dan  tidak  efisien  karena  dianggap  terlalu  lama  untuk  melakukan  eksekusi  jaminan, oleh  sebab  itu  pelelangan  biasanya  diserahkan  kepada  lembaga  lelang  swasta  yang prosesnya lebih cepat serta biaya yang relatif lebih murah.
Proses pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) dengan pelelangan terbuka, seperti lelang online, Media massa,secara umum di  kantor  BRI  Cabang  Manokwari  dengan  menggunakan  Xbanner,  untuk
mendapatkan barang jaminan tersebut, sehingga proses pelelangan dapat berlangsung secara jujur, terbuka dan tanpa rekayasa selain itu pihak kreditor akan mendapatkan harga  terbaik  dari  penawaran  tersebut  untuk  menghindarkan  dari  rendahnya  harga penawaran terhadap barang jaminan tersebut.
Apabila  objek  jaminan  tidak  terdapat  penawaran  atau  batalnya  pemenang  lelang untuk  membayar  sejumlah  uang  penawaran,  maka  jaminan  tersebut  akan  diikutkan dalam  lelang  kedua  dari  KPKNL    yang  akan  dilakukan  dalam  waktu  yang  akan ditentukan  kemudian  yang  sebelumnya  dibuatkan  pengumuman  sita  jaminan  dan lelang  yang  dipublikasikan  kepada  masyarakat  umum  dan  apabila  didalam  lelang kedua jaminan tersebut tidak terdapat peminatnya juga akan dilakukan lelang ketiga dan  seterusnya,  dimungkinkan  jaminan  dijual  kepada  pihak  umum  baik  melalui debitor, Bank Rakyat Indonesia maupun melalui pihak ketiga sehingga diperoleh jalan tengah yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Selain  untuk  menghindari  biaya  yang  besar  penjualan  jaminan  debitor  diluar  lelang juga bertujuan untuk menaikkan harga barang jaminan, sehingga menghindarkan dari kerugian  debitor.  Akan  tetapi  dari  pihak  Bank  Rakyat  Indonesia  selaku  kreditor mengupayakan  pelunasan  hutangnya  tanpa  harus  melalui  proses  pelelangan,  selain karena prosesnya yang lama pelelangan jaminan juga akan membuat citra buruk nama debitor  maka  diupayakan  penjualan  barang  berharga  lain    dari  debitor  untuk membayar kewajibannya kepada Bank atau meminta kerabat debitor untuk membeli jaminan tersebut supaya suatu saat nanti dapat dibeli kembali oleh debitor.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penyelesaian  kredit  macet  dapat dilakukan oleh kedua belah pihak saja antara debitor dan kreditor untuk mendapatkan jalan tengah dalam penyelesaian perjanjian pinjaman kredit, akan tetapi penyelesaian kredit  macet  tersebut  dapat  juga  melibatkan  berbagai  kalangan  yang  diantaranya KPKNL  sebagai perantara  dalam penjualan yang  dilakukan  oleh kreditur  atau pihak bank.
Sebaliknya,  dalam  hal  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya,  setiap  kreditur  dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menangani  kredit  bermasalah  yaitu  peradilan  umum  melalui  gugatan  perdata  dan peradilan  niaga  melalui  gugatan  kepailitan.  Apabila  sudah  ditetapkan  keputusan pengadilan  yang  kemudian  mempunyai  kekuatan  hukum  untuk  dilaksanakan  atas dasar  perintah  dan  dengan  pimpinan  ketua  pengadilan  negeri  yang  memeriksa gugatannya  pada  tingkat  pertama,  menurut  ketentuan-ketentuan  HIR  Pasal  195  dan selanjutnya.  Atas  perintah  ketua  pengadilan  tersebut  dilakukanlah  penyitaan  harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang dengan perantara kantor lelang.
Upaya yang ditempuh dalam hal ini adalah dengan mengajukan ke Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Hanya saja proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri  sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  tetap  dan  pasti  (in  kraht  van gewisjde).  Penyelesaian  permasalahan  kredit  macet  pada  PT  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero)  Tbk.  Cabang  Manokwari,  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  Manokwari melalui  gugatan  perdata  yang  disebut  dengan  Gugatan  Sederhana  contoh  kasus terlampir, dan studi kasus yang penulis teliti di analisa  sebagai berikut :
Pada  dasarnya  kedudukan  para  kreditor  adalah  sama  dan  karenanya  mereka mempunyai  hak  yang  sama  atas  hasil  eksekusi  budel  pailit  sesuai  besarnya  tagihan mereka  masing-masing.  Pemberian  kredit  yang  dilakukan  oleh  bank  sebagai  suatu lembaga keuangan harus mampu untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua
belah  pihak  yaitu  pemberi  kredit  sebagai  Kreditor  dan  penerima  kredit  sebagai Debitor. Perlindungan hukum tersebut didapatkan melalui suatu lembaga hak jaminan yang  kuat  serta  mampu  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang berkepentingan.  Dalam  praktek  perbankan  untuk  lebih  mengamankan  dana  yang disalurkan  Kreditor  kepada  Debitor  diperlukan  tambahan  pengamanan  berupa jaminan. 7
Jaminan  merupakan  sesuatu  yang  diberikan  kepada  Kreditor  untuk  memberi keyakinan kepada Kreditor bahwa Debitor akan memenuhi kewajibannya yang timbul dari  suatu  perikatan.  Jadi,  jaminan  memberikan  manfaat  bagi  para  Kreditor  untuk menghindari  terjadinya  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  Debitor  yang  melakukan wanprestasi.  Oleh  karena  itu  saat  ini  dimana  jaman  semakin  maju  dan  masalahnya semakin  kompleks  maka  fungsi  lembaga  jaminan  semakin  berperan  dari  salah  satu pihak yang melakukan perjanjian tidak ada yang mengalami resiko atau kerugian yang akan timbul sebagai akibat tidak terlaksananya perjanjian tersebut.
Jaminan dibagi menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi lebih  lanjut  menjadi  jaminan  kebendaan  dan  perorangan.  Selanjutnya  jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan jaminan benda tetap. Jaminan benda  bergerak  dibagi  menjadi  gadai  dan  fidusia,  sedangkan  jaminan  benda  tetap dibagi  menjadi  hak  tanggungan  atas  tanah,  fidusia  dan  hak  tanggungan  bukan  atas tanah. Jadi, jaminan merupakan satu sistem yang mencakup hak atas tanah. 8
Undang-undang  Kepailitan  mengakui  kreditor  dengan  jaminan  hak  kebendaan sebagai kreditor, yaitu dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dinyatakan bahwa  dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  pasal  56,  pasal  57,  pasal  58  undang- undang  kepailitan.  Ketentuan  mengenai  kreditor  dalam  undang-undang  kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari asas eksekutorial dalam
a. Pasal  6  undang-undang  no.4  tahun  1996  tentang  hak  tanggungan  atas  tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
b. Pasal 27 undang-undang no.4 tahun 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
c. Pasal  1133  dan  pasal  1150  KUHPerdata  merupakan  hukum  pokok  di  bidang keperdataan sehingga undang-undang lain yang mengadopsi ketentuan dalam KUHPerdata dilarang untuk mengatur hal yang serupa dengan ketentuan yang bertentangan.
Jaminan  khusus  yang  paling  sering  digunakan  adalah  jaminan  kebendaan  berupa tanah.  Penggunaan  tanah  sebagai  jaminan  kredit  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa  tanah  paling  aman  dan  mempunyai  nilai  ekonomis  yang  relatif  tinggi. Lembaga  jaminan  yang  oleh  lembaga  perbankan  dianggap  paling  efektif  dan  aman adalah  tanah  dengan  jaminan  hak  tanggungan. Hal  ini  didasarkan pada kemudahan dalam  identifikasi  obyek  hak  tanggungan,  jelas  dan  pasti  eksekusinya  serta mendahulukan pembayaran dari hasil pelelangan tanah kepada kreditornya.
7 Anton  Suyatno,  “Perlawanan  Dalam  Eksekusi Obyek  Jaminan Hak  Tanggungan  Berdasarkan  Titel Eksekutorial”, JurnalHukum Dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014, hal. 2.
8 Hatta  Isnaini  Wahyu  Utomo,  “Hukum  Tanah  Nasional  :  Bahan  Diskusi  Dalam  Persiapan Menghadapi  Ujian  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  2017”,  Makalah,  disampaikan  pada  acara  Persiapan Menghadapi Ujian PPAT 2017, Universitas Narotama Surabaya, Oktober 2017, hal. 17
Adapun  upaya-upaya  penyelesaian  kredit  macet  dengan  jalan  non  litigasi  dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

## 3.1. Upaya Preventif
Gambaran  umum mengenai  tindakan  untuk  mengantisipasi munculnya  kredit macet adalah  dari  semua  persyaratan-persyaratan  administrasi  aplikasi  pembiayaan  dan tindakan  survey  yang  dilakukan  oleh  Credit  Officer  (CO),  seharusnya  akan  terlihat tingkat  kemampuan  keuangan  pemohon.  Harus  melakukan  penilaian  umum  dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit, dilakukan dengan analisis prinsip 5 C, diantaranya: 9

## a) Character
Character  merupakan  sifat  atau  watak  seseorang.  Sifat  atau  watak  dari  orang- orang  yang  akan  diberikan  kredit  benar-  benar  harus  dapat  dipercaya.  Untuk membaca  watak  atau  sifat  dari  calon Debitor  dapat  dilihat  dari  latar  belakang si nasabah, baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemampuan nasabah untuk membayar.

## b) Capacity
Capacity  adalah  analisis  untuk  mengetahui  kemampuan  nasabah  dalam membayar  kredit.  Dari  penilaian  ini  terlihat  kemampuan  nasabah  dalam mengelola  bisnis.  Kemampuan  ini  dihubungkan  dengan  latar  belakang pendidikan  dan  pengalaman  selama  dalam  mengelola  usahanya,  sehingga  akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

## c) Capital
Analisis  kapital  harus  menganalisis  dari  sumber  mana  saja  modal  yang  ada sekarang  ini,  termasuk  persentase  modal  digunakan  untuk  membiayai  proyek yang akan dijalankan, berap modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

## d) Condition of Economy
Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang hendaknya juga dinilai dalam menilai kredit. Penilaian kondisi atau  prospek  bidang  usaha  yang  dibiayai  hendaknya  benar-benar  memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

## e) Colleteral
Colleteral  merupakan  jaminan  diberikan  calon  nasabah  baik  yang  bersifat  fisik maupun  non  fisik.  Jaminan  hendaknya  melebihi  jumlah  kredit  yang  diberikan. Jaminan  memegang  peran  dalam  memicu  siklus  kredit  berkaitan  dengan penggunaan aset secara besar. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika  terjadi  suatu  masalah,  maka  jaminan  yang  dititipkan  akan  dapat dipergunakan secepat mungkin.
9 Retnowulan Sutantio, 1999.Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, hal. 8

## 3.2. Early Warning
Upaya awal yang harus dilakukan Bank BNI 46 Manokwari dalam menangani kredit macet yang  dilakukan  oleh  Debitor  wanprestas adalah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu setiap 1 (satu) bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut  apabila  setiap  bulannya  tidak  terdapat  progres  dari  Debitor  dengan tujuan  meminta  tanggung  jawab  dan  itikad  baik  menyelesaikan  kewajiban pembayaran pokok angsuran dan/atau bunga. Perincian pemberian Surat Peringatan meliputi:
a) Kirimkan  Surat  Peringatan  Pertama  (SP1).  Pertama  Departemen  Operation memberitahukan  kepada  Relationship  Anchor  untuk  melakukan  penagihan angsuran  ke  rumah  Debitor  dengan  diberi  surat  peringatan  berisi  jumlah tunggakan, jumlah har keterlambatan beserta besarnya denda.
b) Apabila tidak ada respon baik maka kirimkan surat peringatan II dalam hal ini, Departemen  Operation  harus  menganalisa  penyebab  keterlambatan pembayaran  angsuran.  Isi  surat sama  dengan surat  peringatan  I  yaitu  jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan beserta besarnya denda.
Apabila  tidak  ada  respon  maka  kirimkan  Surat  Peringatan  III.  Hal  ini  merupakan peringatan bag  Relationship  Anchor harus  melakukan  kunjungan  lebih  intensif  untuk mengecek  lebih  lanjut  keberadaan  Debitor.  Surat  peringatan  III  berisi  jumlah tunggakan,  jumlah  hari  keterlambatan,  besarnya  denda,  serta  peringatan  untuk Debitor  apabila  tidak  segera  membayar  angsuran  atau  menyelesaikan  pembayaran, maka  pihak  Kreditor  akan  melakukan  lelang  atas  jaminan  yang  telah  diagunankan Debitor.

## 4. Penutup
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  Kreditor  perbankan  terhadap  upaya  perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan oleh Debitor pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  Cabang  Manokwari  adalah  Kreditor  tetap  memiliki  hak  kebendaan  atas  tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit melalui Notaris  maupun  Perjanjian  Kredit  oleh  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk. Cabang  Manokwari,  sehingga  Kreditor  memiliki  kuasa  penuh  untuk  melakukan eksekusi  jaminan  untuk  mendapat  pelunasan  utang  Debitor  apabila  Debitor  tetap beritikad  tidak  baik.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  kekuatan  hak  tanggungan yang bersifat Droid De Suite. Upaya penyelesaian permasalahan kredit macet terhadap Debitor  dengan  jaminan  hak  tanggungan  pada  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero) Tbk.  Cabang  Manokwari  adalah  Kreditor  melakukan  eksekusi  jaminan  terhadap jaminan  hak  tanggungan  Debitor.  Bentuk  perjanjian  kredit  merupakan  hal  penting dalam Perlindungan hukum bagi kreditor, karena selain surat perjanjian, perlu adanya Berita  Acara  Pelaksanaan  pembacaan  Perjanjian  Kredit  antara  kreditor  dan  debitor pada saat pengajuan kredit telah disetujui.

## Referensi
Agus  Yudha  Hernoko.  2014. Hukum  Perjanjian,  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersia l Jakarta: Prenadamedia Group.
Ahmadi Miru, 2008. Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Anton Suyatno, 2014. “Perlawanan Dalam Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial”, Jurnal Hukum Dan Peradilan , Volume 3, Nomor 1.
Effendy  Hasibuan.  1997. Dampak  Pelaksanaan  Eksekusi  Hipotek  Dan  Hak  Tanggungan Terhadap  Pencairan  Kredit  Macet  Pada  Perbankan  Di  Jakarta ,  Jakarta:  Laporan Penelitian.
Harun  Badriyah.  2010. Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Bermasalah .  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia.
Hatta  Isnaini  Wahyu  Utomo,  “Hukum  Tanah  Nasional:  Bahan  Diskusi  Dalam Persiapan  Menghadapi  Ujian  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  2017”,  Makalah, disampaikan pada acara Persiapan Menghadapi Ujian PPAT 2017, Universitas Narotama Surabaya, Oktober 2017.
Irwansyah, W Hakim, dan Ahsan Yunus. 2017. Environmental audit as instrument for environmental protection and management, The Business & Management Review, 9 (2), 228-232
M.  Bahsan, Hukum  Jaminan  dan  Jaminan Kredit  Perbankan  Indonesia, PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Muhammad Ashri, 2019. Reconciliation of Humanitarian Law and Human Rights Law in Armed Conflict, Hasanuddin Law Review, Vol. 5 (2), 209-219
Parmadi Gandapradja, 2004. Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Retnowulan  Sutantio,  1999. Penelitian  Tentang  Perlindungan  Hukum  Eksekusi  Jaminan Kredit , Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta.
Suhamoko, 2004. " Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus", Jakarta: Kencana.
Zulkifli Aspan, Ariani Arifin, Anshori Ilyas, Ahsan Yunus. 2019. Perizinan Pengelolaan Wilayah  Pesisir  sebagai  Kewenangan  yang  Diderivasi  dari  Hak  Menguasai Negara, Al-Azhar Islamic Law Review, Vol. 1 (1), 9-25