Jurnal Evaluasi Pendidikan Vol. 2 No. 2, Oktober 2011, 159-170 http://doi.org/10.21009/JEP

## EDUCATION PROGRAM EVALUATION ON ACCOUNTABILITY REPORT ON THE GOVERNMENT INSTITUTIONS PERFORMANCE
Faisal Madani
Sekretariat Dirjen PAUDNI, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan JL. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta fais_madani@yahoo.com
DOI: doi.org/10.21009/JEP.022.04

## Abstract
The  research  on  the  accountability  report  onthe  government  institutions performance  (LAKIP)  was  intended  as  valuable  and  appropriate  document  for  the decision  makers  in  all  government  institution.  The  result  of  report  was  taken  from  the qualitative research. The  study used  the evaluation model of CIPO referring  to Context, Input,  Process,  and  Output.  The  study  was  conducted  at  the  Non  Formal  and  Informal Directorate General, Ministry of National Education and Culture, the Education Office at the  West  Java  and  Banten  Province  in  2011.  The  study  found  that  based  on  context evaluation,  LAKIP  was  assumed  having  very  strategic  and  important  role  as  the fundamental evaluation instrument which could be applied in all institutions. The  study also found that there were two problems in the implementation of the LAKIP’s role. The problems were: (1) some government employees still had low knowledge on the LAKIP’s role  and  function,  and  (2)  LAKIP’s  format  used  to  measure  the  institution  performance was still incomplete. Meanwhile, based on the components of input, process, and output evaluations, LAKIP were found proper as  a formal report; yet, the content of the report was not optimally used as the standard or criteria in designing and revising any policies and decisions made by the decision makers. The study suggested that the staff’s role and capacities in the Directorate of Planning and Evaluation of PAUD in the Education Office at  the  West  Java  and  Banten  were  upgraded  based  on  well-planned  and  continuing program.
Keywords: program evaluation, accountability of the performace, CIPO model
Jurnal Evaluasi Pendidikan Vol. 2 No. 2, Oktober 2011, 159-170 http://doi.org/10.21009/JEP

## EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## Faisal Madani
Sekretariat Dirjen PAUDNI, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan JL. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta fais_madani@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini    bertujuan  untuk  mengevaluasi  program  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Intansi  Pemerintah  (LAKIP)  sebagai  dokumen  yang  digunakan  oleh  pengambil keputusan ( decision oriented ) yang cocok  bagi pimpinan di setiap birokrasi pemerintah dengan  menggunakan  pendekatan  evaluatif    model  CIPO  ( Context,  Input,  Process,  and Output ).  Penelitian  dilakukan  di  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  Formal,  Nonformal  dan  Informal  dan  Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Banten tahun 2011. Temuan utama dalam penelitian ini pada komponen konteks antara lain bahwa LAKIP memiliki kedudukan yang penting dan strategis serta landasan konseptual yang kuat sebagai instrumen evaluasi program yang  dilaksanakan  oleh  setiap  Kementerian  dan  Lembaga  Pemerintah.  Namun pemahaman  dan  pelaksanaan  serta  operasionalisasinya  yang  masih  banyak  memiliki kelemahan antara lain: masih rendahnya pemahaman aparat terkait tentang peran dan fungsi LAKIP, format LAKIP masih perlu dilengkapi dengan instrumen turunan yang lebih rinci  dan  operasional  untuk  mengukur  kinerja.  Komponen  input,  proses,  dan  output LAKIP  secara  administrasi  selalu  dapat  dipenuhi  sebagai  sebuah  laporan  resmi,  namun hasil  LAKIP  belum  optimal  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  menyusun  dan  memperbaiki kebijakan  pembangunan.  Berdasarkan  penelitian  ini  diusulkan  agar  peningkatan kapasitas (c apacity building ) untuk aparatur terkait di bagian perencanaan dan evaluasi program  di  Direktorat  PAUDNI  dan  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Banten perlu dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan.
Kata kunci: Akuntabilitas kinerja, model CIPO

## PENDAHULUAN
Program  pembangunan  pada  sektor  pendidikan  sebagaimana  tertuang dalam  Rencana  Strategis  Kementerian  Pendidikan  Nasional  tahun  2010  -  2014, bahwa  pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan    satu  Sistem Pendidikan  Nasional  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan    kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  akhlak  mulia    dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Pendidikan  Nasional  harus  mampu  menjamin  pemerataan kesempatan  memperoleh  pendidikan,  peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan efisiensi  manajemen  pendidikan  untuk  menghadapi  tantangan  sesuai  dengan tuntutan  perubahan  kehidupan  lokal,  nasional  dan  global  sehingga  perlu dilakukan  pembaharuan  pendidikan  secara  terencana,  terarah,  dan
berkesinambungan.  Rencana  Strategis  Kementerian  Pendidikan  Nasional  2010- 2014  menjadi  pedoman  bagi  semua  tingkatan  pengelola  pendidikan  dalam merencanakan  dan  melaksanakan  serta  mengevaluasi  program  dan  kegiatan pembangunan Pendidikan (Kemendiknas, 2010: 1-2). Hal ini diperjelas Depdagri, Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia  (LAN  RI),  Badan  Perencana Pembangunan  Nasional  (BAPPENAS),  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP),  bahwa  perencanaan  strategis  instansi  pemerintah memerlukan  integrasi  antara  keahlian  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya lain  agar  mampu  menjawab  tuntutan  perkembangan  lingkungan  strategis nasional dan global (LAN, 2011: 4).
Oleh  karena  itu,  salah  satu  aspek  penting  dalam  upaya  pengembangan program  dan  kegiatan  pendidikan  adalah  peningkatan  tata  kelola  dan pengawasan serta akuntabilitas kinerja kelembagaan pemerintah pusat maupun daerah,  lembaga  eksekutif,    lembaga  legislatif,  maupun  yudikatif.  Masyarakat harus mengetahui dan turut berpartisipasi dalam upaya peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi program pendidikan.
Untuk  mengukur  kinerja  kerberhasilan  pembangunan  pada  sektor pendidikan menempatkan LAKIP sebagai instrumen penting dalam mempertanggungjawabkan    kinerja  pemerintah  kepada  masyarakat  secara transparan.  Keberadaan  LAKIP  diperlukan  dalam  penyusunan  program pendidikan  tetapi  sekaligus  dapat  menjadi  suatu  titik-tolak  untuk  mengetahui sejauh  mana  telah  terjadi  perubahan-perubahan  akibat ditetapkannya  berbagai kebijakan.  Selain  itu,  LAKIP  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  perlu  tidaknya dilakukan  perubahan  yang  bersifat  bertahap  maupun  insidental.  Dengan demikian,  LAKIP  dapat  ditentukan  keberhasilan  maupun  kegagalan  baik  dari perencanaan program maupun dalam pelaksanaan program (LAN, 2003: 19).
Ketersediaan  data  dan  informasi  yang  dituangkan  dalam  LAKIP  dicirikan oleh  sifat  akurat,  lengkap,  relevan  dan  tepat  waktu  tersebut  dimungkinkan apabila  terdapat  suatu  mekanisme  kerjasama  dan  koordinasi  dalam  melakukan evaluasi dan monitoring  yang saling mendukung di antara berbagai pihak terkait. Indikator adanya kerjasama dan koordinasi yang efektif dan efisien  diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan tercermin dalam LAKIP yang merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan program.
Proses penyusunan LAKIP dilaksanakan setelah melakukan pengumpulan data dan informasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dituangkan dalam bentuk  LAKIP.  Pengembangan  instrumen  monev  sebagai operasionalisasi instrumen  LAKIP  menjadi  penentu  keberhasilan  evaluasi  program.  Selanjutnya LAKIP  digunakan  atau  diberdayakan  dalam  pengambilan  keputusan  ataupun kebijakan  dalam  sektor  pendidikan.  Hasil  pelaksanaan  monev  juga  dapat berfungsi  sebagai  input  untuk  memperbaiki  perencanaan  program  pada  saat program  tersebut  diimplementasikan (planned  change )  melalui  surat  edaran atau memperbaiki Standard Operational Procedure (SOP). Terjalinnya kerjasama
Jurnal Evaluasi Pendidikan Vol. 2 No. 2, Oktober 2011, 159-170 http://doi.org/10.21009/JEP
dan  koordinasi  akan  menghindari  kemungkinan  adanya  kesimpangsiuran  data maupun duplikasi informasi dalam penyusunan program yang akan datang.
Keberadaan  LAKIP  dan  mekanisme  penyusunannya  yang  terjadi  saat  ini diasumsikan  memiliki  perbedaan  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya. Perbedaan  tersebut  di  antaranya  merupakan  wujud  dari  beragamnya kemampuan  dan  kepedulian  sejumlah  tenaga  perencana  (aparatur)  maupun sistem perencanaan yang ada selama ini. Di samping itu, potensi dan kebutuhan yang  secara  spesifik  dimiliki  oleh  masing-masing  daerah  turut  memberikan konstribusi bagi beragamnya penilaian kinerja melalui LAKIP.
Namun demikian, pada masa peralihan otonomi daerah dewasa  ini pada umumnya  di  daerah  masih  dijumpai  hal-hal  yang  mengindikasikan  belum jelasnya  mekanisme  kerja  dinas  pendidikan,  beragamnya  keberadaan  unit perencanaan  dan  evaluasi    pendidikan  dalam  struktur  organisasi  dinas  bahkan masih  banyak    daerah  yang  belum  memiliki  unit    evaluasi  program,  minimnya tenaga  perencanaan  dan  monev  yang  memiliki  kemampuan  pada  bidang perencanaan,  kesimpangsiuran  alur  pengadaan,  penyusunan  dan  pemanfaatan data dan informasi serta monev dalam penyusunan program pendidikan maupun keterbatasan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mendanai  program pendidikan.
Agar  program  pendidikan  yang  ideal  tersebut  dapat  terwujud,  berbagai tingkatan  kemampuan  tenaga  sumberdaya  perencana  pendidikan  akan  menjadi titik  berangkat  ( point  of  departure )  bagi  sumberdaya  tenaga  perencana  yang sesuai  dengan  profil  program  pembangunan  pendidikan  yang  diharapkan bedasarkan hasil evaluasi program pendidikan yang telah dilaksanakan.
Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  evaluasi  program  pendidikan.  Joint Committee  (1991:  13)  mendefinisikan,  evaluasi  program  merupakan  kegiatan evaluasi  yang  menafsirkan  kegiatan  pendidikan  dalam  memberikan  pelayanan pada suatu dasar yang kontinu dan sering melibatkan tawaran-tawaran kurikuler. Patton  (1997:  23)  mempertegas  bahwa  evaluasi  program  sebagai  kegiatan pengumpulan data secara sistematis tentang aktivitas-aktivitas, karaktersitik, dan hasil  dari  suatu  program,  untuk  selanjutnya  dipakai  untuk  membuat  keputusan tentang  program  tersebut,  meningkatkan  efektivitas  program,  dan  atau  meng- informasikan masa depan program. Evaluasi program merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memberi penilaian terhadap keberhasilan atau efektivitas suatu program berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas program tersebut.
Evaluasi  program  pendidikan  bertujuan  untuk  mengukur  keberhasilan program  yang  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  laporan  dalam  rangka penyusunan  program-program  sektor  pendidikan  yang  didasarkan  pada ketersediaan  data/informasi  baik  yang  terkait  langsung  dengan  data-data kependidikan  maupun  data-data  non  kependidikan  (data-data  potensi  daerah) yang  telah  diwujudkan  dalam  bentuk  laporan  (LAKIP)  yang  menyentuh  pada pemecahan masalah yang dihadapi di daerah di satu pihak dan mengapresiasi visi
pengembangan  pendidikan  di  pihak  lain.  Dalam  melakukan  evaluasi  program pendidikan  berbasis  LAKIP  dilakukan  serangkaian  kegiatan  penelitian,  terhadap beberapa dokumen yang berkaitan langsung dengan penyusunan LAKIP yaitu: (1) Renstra  2010-2014  Kementerian  Pendidikan  Nasional,  (2)  Renstra  2010-2014 Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  Nonformal  dan  Informal,  (2) Renstra  2010-2014  Direktorat  PAUD,  (3)  Renstra  dan  2010-2014  Direktorat Pendidikan  Masyarakat,  (4)  Renstra  2010-2014  Direktorat  Pendidikan Kesetaraan,  (5)  Renstra  2010-2014  Direktorat  Pembinaan  Kursus  dan Kelembagaan. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak  Usia  Dini  Nonformal  dan  Informal  tahun  2010-2014,  Dokumen  Rencana Kerja  Tahunan  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini Nonformal dan Informal tahun 2010-2014.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  efektifitas  pelaksanaan pembangunan  sektor  pendidikan  melalui  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pendidikan  Anak Usia Dini Nonformal dan Informal,  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Banten,  dalam  rangka penyempurnaan  ( to  improve )  perencanaan  dan  implementasi  program pendidikan  nonformal.  Penelitian  ini  menggunakan  model  evaluasi  CIPO  yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael (1987: 204).

## METODE PENELITIAN
Kajian ini dilakukan dengan pendekatan evaluatif terhadap dokumen yang berkaitan  dengan  indikator-indikator  sistem  akuntabilitas  pengukuran  kinerja instansi  pemerintah.  Melalui  laporan  kinerja  instansi  ini  diketahui  ketercapaian setiap  rencana  program  dan  kegiatan  yang  telah  ditargetkan  yang  selanjutnya, menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  pelaksanaan  program  tahun  atau  periode berikutnya.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Anak  Usia Dini,  Nonformal  dan  Informal  Kementerian  Pendidikan  Nasional  Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten pada bulan Mei sampai Agustus 2011 .
Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian evaluatif dengan model CIPO dengan aspek yang dievaluasi dari  komponen context terdiri dari: landasan formal, kebutuhan bidang pendidikan, perencanaan pembangunan  bidang  pendidikan;  aspek  yang  dievaluasi  dari  komponen input terdiri dari: perencanaan strategis, perencanaan kinerja, dan kebijakan program; aspek  yang  dievaluasi  dari  komponen process terdiri  dari:  proses  pengukuran pencapaian  sasaran,  dan  proses  pengukuran  kinerja  kegiatan;  dan  aspek  yang dievaluasi  komponen output terdiri  dari:  laporan  akuntabilitas  kinerja,  dan pemanfaatan laporan dalam perencanaan berikutnya.
Data  diperoleh  melalui  studi  dokumen,  dan  pedoman  wawancara terbuka,  dengan  responden:  Direktorat  Jenderal  pendidikan  anak  usia  dini  non informal (PAUDNI), Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, dan Dinas Pendidikan
Jurnal Evaluasi Pendidikan Vol. 2 No. 2, Oktober 2011, 159-170 http://doi.org/10.21009/JEP
Propinsi Banten. Aspek yang dievaluasi terdiri dari:  landasan formal, kebutuhan bidang pendidikan, dan perencanaan pembangunan bidang pendidikan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Konteks ( Context )
Temuan pada evaluasi konteks difokuskan pada aspek evaluasi  landasan formal  program,  berupa  Surat  Keputusan  Menteri  dan  Surat  Edaran  Kementeri Aparatur  Negara  pada  landasan  program  terdapat  kelemahan  yang  mengatur mekanisme  operasional  LAKIP  di  setiap  satuan  kerja  instansi  pemerintah  pada umumnya.  Kelemahan  tersebut,  yakni  bahwa  pelaksanaan  LAKIP  selama  ini hanya berlandaskan pada Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara dan susunan organisasi, tugas dan  fungsi  eselon  1  Kementerian  Negara,  yang  lebih  khusus  dalam  pemberian pelayanan di sektor pendidikan.
Temuan  pada  landasan  formal  berupa  peraturan  pemerintah  di  atas, mengungkapkan  bahwa  isi  yang  tersurat  pada  peraturan  pemerintah  tersebut hanya  memuat  aturan-aturan  normatif  yang  sulit  dilaksanakan  dan  belum terukur. Untuk itu, perlu pengembangan instrumen pendukung sebagai turunan (derivasi)  dari  format-format  evaluasi  kinerja  dalam  LAKIP  yang  dilaksanakan dalam  kegiatan  monev.    Secara  konseptual  LAKIP  disempurnakan  dengan pengembangan  berbagai  instrumen  evaluasi  program  yang  lebih  operasional, yang  menunjukan  bahwa  kebijakan  pemerintan  melalui  kementrian  Aparatur Negara belum optimal melakukan kajian dan monitoring terhadap LAKIP. Selain itu, belum ada peningkatan kapasitas pada lembaga yang mempunyai kewajiban dalam  menyusun  LAKIP  sehingga  mengakibatkan  tidak  akuntabelnya  proses penyusunan  LAKIP  dan  akuntabilitas  kinerja  pada  satuan  kinerja  instansi pemerintah  pada  semua  faktor  pembangunan,  khususnya  di  Direktorat  Jendral Pendidikan Nonformal Indonesia.
Dengan mengacu pada LAKIP  seharusnya dapat dikembangkan  berbagai instrumen  evaluasi  program  yang  lebih  operasional  dalam  setiap  satu  tahun kewajiban  dalam  memberikan  proses  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah dalam  semua  sektor  harus  dimonitoring  karena  akan  berdampak  pada perwujudan good  governance .  Pada  aspek  lain  pembinaan  terhadap  proses penyusunan  LAKIP  sebagai  bentuk  akuntabilitas  menjadi  keharusan  dalam memenuhi kebutuhan akan transparansi proses akuntabilitas kinerja pemerintah selama ini.
Masukan ( Input )
Temuan pada evaluasi masukan ditemukan proses rencana strategis lebih banyak  ditentukan dari Rencana  Kerja  Pemerintah,  sehingga  dokumen Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal tidak digunakan
dalam  penyusunan  program  kerja.  Siklus  perencanaan  kinerja  kementerian ditentukan oleh rencana kerja pemerintah.
Temuan  yang  mengungkapkan  bahwa  kondisi  kelembagaan  dalam pelaksanaan  kinerja  menjadi  sesuatu  yang  sangat  menentukan  karena keberadaan  sumberdaya  kelembagaan  yang  optimal  akan  menentukan pelaksanaan  kebijakan  proses  kinerja  yang  optimal  dan  pencapaian  program yang  efisien  dan  efektif  dalam  semua  sektor  pembangunan  khususnya  bidang pendidikan.
Temuan  selanjutnya  adalah  pada  aspek  kelembagaan  pada  Dinas Pendidikan  di  Provinsi,  penentuan  eselon  IV  pada  dinas  pendidikan  provinsi untuk  perencanaan,  penyusunan  dan  evaluasi  program  sangat  menyulitkan untuk  melakukan  koordinasi,  terutama  untuk  melakukan  koordinasi  dan sinkronisasi  program dengan  instansi  lain  yang  terkait,  misalnya untuk  program PAUD  dengan  instansi  kesehatan  dan  BKKBN,  sehingga  banyak  terjadi  duplikasi program.
Peningkatan  kinerja  harus  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  (SDM) yang  memadai  baik  dari  jumlahnya  maupun  dari  kualitasnya  melalui  berbagai pelatihan  dan  pembinaan  meskipun  staf  yang  ada  berasal  dari  berbagai  latar belakang    pendidikan.  Temuan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  SDM  yang menangani  perencanaan  dan  evaluasi  program  masih  sangat  terbatas  tingkat pendidikannya  di  mana  kebanyakan  lulusan  SMA  maupun  yang  sudah  selesai strata 1 (S1). Temuan lainnya adalah kurang minatnya tenaga yang berkualifikasi baik  ditempatkan di  bagian  pendataan  dan  perencanaan  dan  evaluasi  program. Prinsip  peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah  menjadi  salah  satu  indikator bahwa  proses  kinerja  akan  optimal  dalam  melaksanakan  kebijakan  program harus  didukung  dengan  SDM  dan  dana  yang  memadai  untuk  melakukan monitoring dan evaluasi dan proses penyusunan LAKIP.
Kualifikasi  tenaga  perencana  dilihat  dari  latar  belakang  pendidikan maupun  pengalaman bekerja  dan  pelatihan  yang  dimiliki  sejumlah  tenaga  yang berperan pada unit perencanaan pada struktur organisasi sangat minimal. Solusi terhadap  masalah  ini  kepala  dinas  menempatkan  konsultan  untuk  membantu penyusunan perencanaan di sub bagian perencanaan dan evaluasi program.  Hal ini  membuat  ketiadaan  SDM  pada  unit  perencanaan  struktur  organisasi berdampak  pada  ketidakharmonisan  lingkungan  kerja  serta  mubazirnya penguasaan  keterampilan  maupun  pengetahuan  yang  telah  terbina  selama sekian waktu oleh SDM perencana.
Hal  ini  menimbulkan  infisiensi  dan  ketidaknyamanan  suasana  kerja  di kalangan kelompok yang terkait, bahkan dapat dikatakan merupakan kenyataan kontra  produktif  yang  sebetulnya  dapat  dihindari. Ada  suatu  hal  yang  positif apabila  timbul  pemikiran  untuk  merumuskan  alternatif  perubahan  struktur disesuaikan  dengan  ketersediaan  sumberdaya  manusia  dan  potensi  pendukung lainnya maupun tuntutan kebutuhan daerah.
Jurnal Evaluasi Pendidikan Vol. 2 No. 2, Oktober 2011, 159-170 http://doi.org/10.21009/JEP
Instrumen  yang  digunakan  adalah  analisis  dokumen  yakni:  Penelusuran dokumen  Rencana  Strategis  Direktorat  Jenderal  PAUDNI  Nonformal  dan Informal,  dokumen  Rencana  Kerja  Tahunan,  dan  dokumen  laporan  Kinerja Instansi  Pemerintah.  Dan  instrumen  angket  dengan  responden:  bagian perencanaan,  sub  direktorat  evaluasi  program.  Jenis  angket  yang  digunakan berbentuk  angket  pilihan  ganda  dengan  empat  kemungkinan  jawaban  dan angket  pilihan  jawaban  yang  menggunakan  skala  lima.  Aspek  yang  dievaluasi terdiri dari: perencanaan strategis, perencanaan kinerja, dan kebijakan program.
Proses ( Process )
Dari  aspek  pengukuran  kinerja,  temuan  penelitian  mengungkapkan bahwa  rencana  dan  realisasi  program  2010  dikelompokkan  berdasarkan  pilar: pemerataan  dan  perluasan  akses  pendidikan,  peningkatan  mutu,  relevansi  dan daya saing serta peningkatan tatakelola (akuntabilitas).
Berdasarkan  aspek    proses  kinerja  lebih  diarahkan  untuk  mewujudkan pendidikan  yang  berkeadilan,  bermutu  dan  relevan  dengan  kebutuhan masyarakat.  Dalam  mewujudkan  aspek  proses  kinerja  hanya  ditunjukkan  dari hasil  laporan  dari  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan.  Temuan  hasil  penelitian penyusunan laporan disesuaikan dengan tuntutan dari instansi pemeriksa, yang lebih  menekankan  pada  proses  audit,  dan  lebih  menyoroti  dari  proses pertanggungjawaban  penggunaan  dana  serta  hasil  yang  dicapai  sebagai  wujud pelaporannya.
Temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa hasil dokumen LAKIP yang ada  pengukuran  kinerjanya  dapat  digunakan  sebagai  dasar  utuk  menilai keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan  sasaran  dan tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  rangka  mewujudkan  visi,  misi  satuan  kerja pada  pembangunan  bidang  pendidikan.    Selain  itu,  penilaian/evaluasi  LAKIP untuk  kepentingan  menentukan  akuntabilitas  kinerja  dan  transparansi  proses pembangunan,  secara  umum  akan  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  yang memiliki  wewenang  penuh  dalam  mencapai  indikator  makro  proses  kinerja bidang  pendidikan  dan  menjadi  titik  ukur  yang  paling  terkecil.  Indikator  mikro pencapaian  kinerja  menjadi  salah  satu  indikator  penentu  dari  keberhasilan kebijakan kinerja satuan kerja bidang pembangunan pendidikan.
Pembahasan  selanjutnya  adalah  evaluasi  pada  aspek  kerangka pengukuran kinerja yang memuat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan  cara  pengukuran  kinerja  dengan  menggunakan  indikator  kinerja  kegiatan. Pengukuran  dilakukan  terhadap  program  dan  kegiatan  dengan  masing-masing indikator  kinerja  meliputi  indikator  sasaran  program  dan  indikator  kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator kinerja masukan, keluaran, dan hasil.
Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah    angket, wawancara,  dan  dokumentasi,  dengan  responden:  Direktorat  Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) yang meliputi: Kepala bagian perencanaan, Kasubdit program dan evaluasi,  Kasubag monitoring dan evaluasi, Kasubag data
dan  informasi,  Kabag  serta  Kasubag  perencanaan  dan  program;  dan  dinas pendidikan  propinsi  Jawa  Barat  dan  Banten  yang  meliputi:  Kasubag  data  dan informasi,  Kasubag  perencanaan  program,  Kasubdin  pendidikan  nonformal  dan informal,  Kasi  monitoring  dan  evaluasi,  dan  kasi  perencanaan  program.  Aspek yang  dievaluasi  terdiri dari:  proses  pengukuran  pencapaian  sasaran,  dan proses pengukuran kinerja kegiatan.
Keluaran ( Output )
Evaluasi output menunjukkan hasil capaian kinerja dan sistem tata kelola yang  handal,  sehingga  dapat  menjamin  terselenggaranya  layanan  prima pendidikan  non  formal,  penyediaan  layanan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD) non  formal,  penyediaan  layanan  pendidikan  kesetaraan,  penyediaan  layanan pendidikan  masyarakat,  penyediaan  layanan  kursus  dan  pelatihan  dan  layanan pengkajian pengembangan serta pengendalian mutu Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) telah menunjukkan capaian kinerja yang  sangat  signifikan  dengan  proses  perencanaan  kinerja  dan  kebijakan  pada satuan  kerja  instansi  pemerintah  dalam  bidang  pembangunan  khususnya pendidikan.
Hasil akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di atas, menunjukkan hasil evaluasi  capaian  kinerja  yang  rata-rata  mencapai  100%.  Pada  prinsipnya akuntabilitas  kinerja  tergambar  pada  pencapaian  program-program  kegiatan dibidang  pendidikan  nonformal  dan  informal  yang  dilaksanakan  oleh  instansi pemerintah  dan  lembaga  kemasyarakatan  lain.  Secara  umum  pada  tahun  2010 pelaksanaan program berjalan sesuai dengan perencanaan kinerja dan indikator capaian  kinerja  yang  telah  distandarkan  oleh  satuan  kerja  melalui  standar operasional prosedur.
Secara umum, aspek capaian kinerja hasil program terfokus pada sasaran strategis  baru  terealisasi  75%.  Capaian  tersebut  disebabkan oleh  faktor  sumber daya  kelembagaan  yang  belum  mendukung  tingkat  pencapaian  kinerja  satuan kerja  instansi  pemerintah  di  bidang  pendidikan  nonformal  dan  informal,  hasil temuan  penelitian inipun  menjadi  bukti pencapaian  kinerja  dalam perencanaan dan evaluasi kinerja yang komprehensif.
Aspek  evaluasi  kinerja  lebih  difokuskan  pada  proses  pelaporan  yang menjadi  bagian  dari  proses  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  di  bidang pendidikan,  lebih  memuat  pada  komponen;  pengalokasian  dana  pemerintah melalui  Anggaran  Perencanaan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD), pemanfaatan dana secara maksimal sesuai dengan  rencana  program  dan  penggalian  dana  non  pemerintah  atau  dari  pihak swasta  belum  berjalan  secara  optimal  dengan  keberadaan  tanggung  jawab lembaga  non  pemerintah  dalam  memberikan  sumbangsih  keikutsertaannya dalam pembangunan bidang pendidikan.
Capaian  kinerja  dalam  bentuk  akuntabilitas  penggunaan  anggaran pembangunan memberikan gambaran hasil kinerja dalam kategori baik. Dengan
Jurnal Evaluasi Pendidikan Vol. 2 No. 2, Oktober 2011, 159-170 http://doi.org/10.21009/JEP
mengoptimalkan  sumberdaya  kelembagaan  yang  ada  dan  ditata  dengan  sistem pengelolaan  yang  sistematis  sehingga  pelaksanaan  pengembangan  yang berprinsip pada efisien  dan efektif dapat mencapai kinerja yang lebih baik.
Unit  perencanaan  menunjukkan  bahwa  LAKIP  bukan  merupakan  penentu akhir  penetapan  program  yang  dipilih  untuk  dilaksanakan  di  tahun  berikutnya. Keberhasilan pengajuan usulan program bergantung pada kemampuan anggaran rutin dan nonrutin yang dialokasikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, usulan program hendaknya disusun berdasarkan skala prioritas dengan penjelasan rinci mengenai kebutuhan anggaran yang disesuaikan dengan perkiraan total anggaran yang diusulkan. Kepiawaian dan kepemimpinan Kepala Dinas  dalam  melakukan  negosiasi  dengan  pihak  BAPPEDA,  kepala  daerah,  dan DPRD  sangat  menentukan  keberhasilan  perencanaan  dan  penganggaran pembangunan.  Tentunya,  LAKIP  juga  menjadi  penting  untuk  ditunjukan  dalam memperkuat  alasan  penyusunan  anggaran,  namun  masih  belum  maksimal digunakan.
Kemitraan  dengan  berbagai  institusi  formal  yang  terkait  dapat  dibangun melalui  pendekatan  personal  maupun  institusional  sebagaimana  yang  telah terjadi  dengan  pihak  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA). Misalnya,    mengundang  pihak  DPRD  dalam  pertemuan  terbatas  sebelum program  diusulkan  secara  resmi  berdasarkan  prosedur  dan  mekanisme  yang berlaku.  Sementara  itu  tipisnya  kepercayaan  pihak  swasta  maupun  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  terhadap  kinerja  pemerintahan  menggiring  pada perlunya prakarsa untuk merangkul unsur dari berbagai pihak seperti perguruan tinggi,  perguruan  swasta,  perusahaan,  LSM,  pihak  pemerintah  maupun  dari unsur stakeholders .
Dana  yang  dialokasikan  untuk  pendidikan  cukup  besar,  pada  dasarnya kurang  tepat  mengingat  dimasukannya  pula  berbagai pengeluaran  rutin  seperti gaji  pegawai,  pembangunan  infrastruktur  sehingga  tidak  jauh  berbeda  dengan alokasi  anggaran  pusat.  Kenyataan  ini    merupakan  akibat  dari  minimnya  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dari  pusat,  yang  didasarkan  pada    pertimbangan  luas wilayah.  Harusnya  dilihat  dari  kemampuan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang nyata  pada  daerah  tersebut.  Dilihat  dari  skala  prioritas  pembangunan  daerah menyebutkan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas pembangunan daerah, tampaknya masih banyak yang perlu dibenahi.
Peningkatan  efisiensi  penggunaan  anggaran  non  rutin  (proyek)  maupun pemberdayaan  potensi  anggaran  yang  digali  dari stakeholders pendidikan  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  merupakan  alternatif  program  yang realistis  untuk  dilaksanakan.  Program  yang  layak  dipikirkan  dalam  menggali sumber  biaya nonbudgeter dari  masyarakat,  antara  lain  meliputi  peningkatan peran  dan  fungsi  organisasi stakeholders .  Berdasarkan  temuan-temuan  dan pembahasan  hasil  evaluasi  program  serta  mempertimbangkan  keterbatasan evaluasi, maka kesimpulan penelitian dikemukakan sebagai berikut:
Secara  keseluruhan  hasil  evaluasi  menunjukan  belum  optimalnya pelaksanaan  penyusunan  LAKIP  berdasarkan  kriteria  standar  objektif  yang ditetapkan dalam penelitian.

## SIMPULAN
Dengan  diberlakukannya  pembangunan  berbasis  kinerja,  maka penyusunan LAKIP menjadi salah satu instrumen teknis yang  menjadi alat ukur keberhasilan  pembangunan  didukung  oleh  Surat  Keputusan  Nomor 239/IX/6/8/2003  tentang  perbaikan  pedoman  penyusunan  pelaporan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Surat    Keputusan  tersebut  sebagai landasan  operasional  dalam  menyusun  dan  menetapkan  serta  mengevaluasi keberhasilan  penyelenggaraan  pembangunan.  Direkomendasikan  LAKIP  tetap digunakan  sebagai  kebijakan  pemerintah  untuk  menjalankan  prinsip good government ,  percepatan  pemberantasan  korupsi  dan  implementasi  program yang  lebih  transparan  dan  professional.  Selain  itu  institusi  perlu  melakukan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan dan eselonisasi di bidang perencanaan evaluasi  dan  pelaporan.  2)  Masukan  ( Input ),  pertama,  proses  penyusunan rencana  kinerja    yang  dilakukan  oleh  pihak    Direktorat  Jenderal  PAUDNI  telah sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan.  Kedua,  implementasi  kebijakan program  didukung  dengan  sumberdaya  manusia.  Direkomendasikan  SDM perencana pendidikan  memiliki  kualifikasi  sarjana S1,  kesesuaian  latar  belakang pendidikan  dan  memahami  prosedur  rencana  strategis.  3)  Proses  ( Process ), implementasi  program  dana  dekonsentrasi  telah  berjalan  secara  efektif. Pengukuran kinerja belum berdasarkan hasil faktual karena belum menggunakan instrumen    yang  tepat  dan  koordinasi  belum  dilaksanakan  pada  setiap  bidang perencanaan.  Direkomendasikan  instansi  pemerintah  melakukan  pelatihan metodologi  penelitian,  mereposisi  pandangan  tentang  kebijakan  LAKIP,  dan melakukan  analisis  situasi.  4)  Keluaran  (o utput ),  implementasi  dana dekonsentrasi  telah  sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan.  Untuk  itu direkomendasikan melakukan pengendalian yang efektif monitoring dan evaluasi program agar sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Djaali, dan Pudji Muljono. (2008). Pengukuran dalam Bidang Pendidikan . Jakarta: Grasindo.
Fitzpatrick,  Jody  L.,  Blaine  R.  Worthen  dan  J.  R.  Sanders.  (1995). Program Evaluation  Alternative  Approaches  and  Practical  Guidelines. New  York: Pearson.
Jurnal Evaluasi Pendidikan Vol. 2 No. 2, Oktober 2011, 159-170 http://doi.org/10.21009/JEP
Isaac,  Stephen  dan  William  B.  Michael.  (1987). Handbook  in  Reseacrh  and Evaluation:  For  Education  and  Behavioral  Science .  California:  Edits Publisher.
Joint Committee Evaluation for Educational. (1991). Standards for Evaluations of Educa-tional  Programs,  Projects,  and  Materials ,  terjemahan  oleh  Rasdi Ekosiswoyo. Semarang: IKIP Semarang Press.
Madaus,  G.  F,  M.  S.  Scriven,  dan  D.  L.  Stufflebeam  (eds).  (1985). Evaluation Model: View-points on Educational and Human Service Evaluation . Boston: Kluwernijhoff Publising.
Owen,  John  M.  (1193). Program  Evaluation,  Form  and  Approaches .  New  South Wales: Allen and Unwin Pty. Ltd.
Patton, Michael Q. (1997). Utilization-focused Evaluation: The New Century Text. California:  Sage Publication.
Ruhe, Valerie dan Bruno D. Zumbo. (2009). Evaluation in Distance Education and E-Learning. New York: The Guilford Press.
Rutman,  Leonard.  (1984). Evaluation  Research  Methodology .  New  Delhi:  Sage Publication India, PVT. LTD.
Scheerens,  Jan.,  Cees  Glas,  dan  Sally  M.  Thomas,  dan  Gilbert  Sax.  (1980). Educational  Evaluation  Assesment  and  Monitoring,  Systemic  Approach . Tokyo: Swets and Zeitlinger Publisher.
Sudjana,  Djuju.  (2006). Evaluasi  Program  Pendidikan  Luar  Sekolah .  Bandung: Program  Pasca  Universitas  Pendidikan  Indonesia  dan  PT.  Remaja Rosdakarya.
Sutikno, Muzayanah. (2009). Evaluasi Program Pendidikan . Handout Perkuliahan. Jakarta: PPS UNJ.
World  Bank.  (2004). Monitoring  &  Evaluation:  Some  Tools,  Method,  and Approaches. Washington DC: World Bank. http://www.mfcr.cz/cps/rde,.
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.  (2010). Rencana Strategis Kemen-terian  Pendidikan  Nasional  Tahun  2010-2014  “Melayani  Semua dengan Amanah.” Jakarta: Kemendiknas RI.
Lembaga  Administrasi  Negara.  (2003). Pedoman  Penyusunan  Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: LAN.