Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak ….                               Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah
397

## ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM NIKAH SIRI
Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah
Pondok Pesantren Ulumul Qur’an Mangkang Semarang e-mail: rihlatulkhoiriyah@yahoo.com

## Abstrak
Marriage  that  is  not  registered  to  the  office  of  religious  affairs (KUA) is considered as Siri marriage . It often occurs in the society while invites pros and cons among them.  The perpetrators usually have  different  motivations  to  commit  this  kind  of  marriage.  Un- fortunately,  marriage  law  does  not  set  unequivocally  about  the legal status of Siri marriage. But it emphasizes the importance of registered marriage as a legal event. The registration of marriage has significance to the various events that are resulted from the marriage:  the  administration  of  population  and  the  guarantee  of civil  rights  for  the  concerned  parties.  The  occurrence  of Siri marriage  will  cause  problems  for  the  perpetrators  and  their families,  both  legal  and  social  problems.  Nevertheless  there  are positive  and  negative  values  in  this  marriage.  So,  the  aspects  of maslahat and madlarat should  be  considered  in  order  to  realize the legitimate purpose of marriage.
_________________________________________________________ Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dikenal  sebagai  kawin  siri.  Perkawinan  ini  sering  terjadi  dalam masyarakat dan mengundang pro dan kontra diantara mereka. Pe- laku kawin siri mempunyai berbagai ragam motivasi yang berbeda satu  dengan  lainnya.  Sayangnya,  hukum  perkawinan  tidak  meng- atur  secara  tegas  tentang  status  hukum  kawin  siri.  Hukum  per- kawinan  hanya  menekankan  arti  pentingnya  pencatatan  per- kawinan sebagai sebuah peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan ini  mempunyai  arti  penting  terhadap  berbagai  peristiwa  yang  di- timbulkan  sebagai  akibat  adanya  perkawinan  baik  administrasi kependudukan  maupun  jaminan  hak-hak  keperdataan  bagi  para pihak yang berkepentingan. Terjadinya kawin siri akan menimbul- kan problematika bagi para pelakunya dan keluarganya, baik pro- blematika hukum maupun problematika sosial. Meskipun demikian terdapat  nilai  positif  dan  negatif  pada  kawin  siri  tersebut.  Oleh karena  itu  harus  dipertimbangkan  aspek  maslahat  dan  madlarat agar  perkawinan  siri  tersebut  sesuai  dengan  tujuan  disyari’at- kannya perkawinan.
Kata Kunci :   kawin siri; perlindungan hukum; perempuan; anak
Rihlatul Khoiriyah
Rihlatul Khoiriyah
Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah
Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak ….
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
398

## A. A. A. A.     Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan
Akad nikah atau ikatan perkawinan tidak dapat disamakan dengan sebuah ikatan  perikatan  dalam  hukum  perdata.  Akad  nikah  merupakan  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang  menyatakan  sebagai suami  istri  dan  bertujuan  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  yang  sakinah mawaddah  wa  rahmah  diridhai  oleh  Allah.  Ikatan  lahir  batin  berarti  bahwa hubungan pertalian  erat antara suami istri tersebut tidak hanya dari aspek fisik lahiriyah semata akan tetapi juga adanya ikatan emosional batiniyyah.
Ikatan  perkawinan  tidak  hanya  untuk  menghalalkan  hubungan  biologis (sex)  semata,  atau  tidak  hanya  untuk  mendapatkan  keturunan  semata,  akan tetapi  lebih  dari  itu  yaitu  untuk  membina  keluarga  yang  bahagia  penuh  cinta kasih, menentramkan jiwa dan berakhir dengan diperolehnya kebahagiaan lahir batin.  Kebahagiaan  sebagai  wujud  manifestasi  dari  kesejahteraan  lahir  batin warga negara merupakan salah satu tujuan Indonesia merdeka dan oleh karena itu  Negara  berkepentingan  untuk  melindungi  kepentingan  warga  negaranya, kemudian lahirlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta diikuti dengan berbagai peraturan teknis di bawahnya. Perkawinan merupakan syari’at  Islam.  Rasulullah  saw  sangat  menganjurkan  umatnya  untuk  me- langsungkan perkawinan  bahkan  orang  yang tidak  senang dengan  perkawinan dianggap  bukan  umatnya.  Rasulullah  bersabda:  ”Sesungguhnya  aku  puasa, berbuka,  shalat,  tidur  dan  menikahi  wanita.  Barang  siapa  membenci  (tidak melaksanakan)  nikah  berarti  ia  bukan  umatku.” 1 Hadis  ini  jelas  bahwa  Islam mensyari’atkan  adanya  perkawinan  sebagai  sebuah  ibadah.  Peraturan  per- kawinan  secara  detail  dalam  ajaran  Islam  diatur  lebih  lanjut  dalam  fiqh munakahat dengan berbagai varian mazhab hukumnya.Meskipun negara telah mengatur  regulasi  tentang  perkawinan  untuk  melindungi  hak-hak  sipil  warga negaranya,  nampaknya  nikah  siri  masih  menjadi  alternatif  pilihan  sebagian masyarakat. Nikah siri ini merupakan nikah problematik. Realitas menunjukkan bahwa nikah siri ini masih banyak dan  sering terjadi di  masyarakat Indonesia. Berbagai  alasan  dikemukakan  oleh  para  pelaku  nikah  siri  ini.  Tulisan  ini bermaksud untuk mengkaji lebih jauh tentang  status hukum nikah siri tersebut dan untuk mengurai problematika yang mengiringinya.
____________
1 Muhammad al-Syaukani, Nail al-Authar , Jilid III (Beirut: Dar al Fikr, 1994), h. 209.
Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak ….                               Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah
B. B. B. B.     Hak Hak Hak Hakiiiikat Pernikahan kat Pernikahan kat Pernikahan kat Pernikahan
Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa berarti al jam`u yang artinya menghimpun dan al-dzam yang berarti mengumpulkan. 2 Sebutan lain perkawin- an  adalah at-tazwij yang  terambil  dari  kata zawwaja  yuzawwiju  -  tazwijan (arab) yang  secara  harfiah  berarti  mengawinkan,  mencampuri,  menemani,  mem- pergauli, menyertai dan memperistri. 3
Terdapat beberapa definisi perkawinan menurut istilah, di antaranya adalah
ﻪﺘ ﺮﺗوأ ﺞ وﺰﺗوأ حﺎ ﻧإ ﻆﻔﻠﺑ ﺊﻃو ﺔﺣﺎﺑإ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺪﻘﻋ

## .
Akad  yang menjamin  bolehnya  bersetubuh dengan  lafadz inkah atau tazwij atau terjemahnya. 4
Di  dalam  hukum  perkawinan  dinyatakan  bahwa  perkawinan  merupakan ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) men- definisikan perkawinan sebagai suatu akad yang sangat kuat (mitsaqanghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 6 Dari beberapa  definisi  tersebut,  penulis  lebih  memilih  definisi  yang  tertuang  dalam undang-undang perkawinan.
Dasar hukum disyariatkannya perkawinan adalah ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa hadis Nabi. Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 3 yang artinya:
ٰ َ#ْﺜَﻣ ِءﺎَﺴِّ+ﻟا  َﻦِّﻣ ﻢُ
َ ﻟ  َبﺎ َﻃ ﺎَﻣ اﻮُﺤِ ﻧﺎ
َﻓ ٰ َ4ﺎَﺘَ ْ5ا  ِ6 اﻮُﻄِﺴْﻘُ8  9ﻻ َ ; ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِ>َو َعﺎَ@ُرَو  َث َ ﻼُﺛَو ۖ ْﻢُ ُﻧﺎَﻤْE َ أ  ْﺖ َ ﻜ َ ﻠَH ﺎَﻣ ْو َ أ ًةَﺪِﺣاَﻮ َﻓ اﻮُKِﺪْﻌَ8  9ﻻ َ ; ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِﺈ َﻓ ۚ َذ َﻚِKٰP ____________ 2 Taqiyuddin  Abu  Bakar  ibn  Ahmad  al-Husaini, Kifayatul  Akhyar, Juz  II,  (Indonesia: Darul Ihya Kutubil Arabiyah, t.th), h. 36.
3 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 43.
4 Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub , (Beirut: Darul Fikr, t.th.), h. 373. 5 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.
Rihlatul Khoiriyah
Rihlatul Khoiriyah
Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah
Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak ….
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
400
﴿ اﻮ ُ Kﻮُﻌَ8 9 ﻻ َ ; ٰ َ Rْد َ أ T ﴾
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap( hak-hak) perempuan  yang  yatim  bilamana  kamu  mengawininya,  maka kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi;  dua,  tiga  atau empat.  Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  dapat  berlaku  adil  maka kawinilah  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  Yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. 7
Firman Allah dalam surat al-Nur ayat 32:
ْﻢُ ِﺋﺎَﻣِ>َو ْﻢ ُWِدﺎَﺒِﻋ ْﻦِﻣ  َYِ ِZﺎ 9ﺼKاَو ْﻢُ ﻨِﻣ ٰ َ4ﺎَﻳ َ ْ ﻷا اﻮُﺤِ ﻧ َ أَو ۚ اﻮُﻧﻮُ َﻳ نِإ ِﻪِﻠ ْﻀ َﻓ ﻦِﻣ ُ 9^ا ُﻢِﻬِﻨْﻐُE َءاَﺮَﻘُa ۗ ﴿ ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٌﻊِﺳاَو ُ 9^اَو Tf ﴾
“Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian  di  antara  kamu,  dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin  Allah akan memampukan mereka dengan  karunia-Nya.  Dan Allah maha luas (pemberian-Nya).” 8
Rasulullah  bersabda:
ﻗ ﻪﻨﻋ hﺎﻌﺗ ﷲا jر دﻮﻌﺴH ﻦﺑا ﻦﻋ لﺎ : ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا mﺻ ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ : ﻦﺼﺣاو oﺒﻠK ﺾﻏا ﻪﻧﺎﻓ جوsﻴﻠﻓ ةءﺎtا ﻢ ﻨﻣ عﺎﻄﺘﺳا ﻦﻣ بﺎﺒﺸKا vﻌﻣﺎﻳ ءﺎﺟو x ﻪﻧﺎﻓ مﻮﺼKﺎﺑ ﻪﻴﻠﻌﻓ ﻊﻄﺘﺴz ﻢK ﻦﻣو جﺮﻔﻠK ) . ﺔﻋﺎﻤ|ا هاور .( ٩
Dari  Ibnu  Mas’ud  berkata;  Rasulullah  bersabda,  “Wahai  para  kaum muda  barang  siapa  di  antara  kamu  telah  mampu  akan  beban  nikah maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat  memejamkan  pandangan  mata  dan  lebih  dapat  menjaga kemaluan.  Dan  barangsiapa  yang  belum  mampu  (menikah)  maka hendaklah  dia  rajin  puasa  karena  sesungguhnya  puasa  itu  menjadi penahan nafsu baginya.” (HR. al-Jama’ah)
____________
7 Yayasan Penyelenggara Penterjemah  al-Qur’an Depag RI., al-Qu’an dan Terjemahnya , (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 115.
8 Ibid . , h. 549. 9 Muhammad al-Syaukani, Nail al-Authar , h. 171.
Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak ….                               Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017 401
Rasulullah  bersabda: ةﺮﻤﺳ ﻦﻋ ﻦﺴZا ﻦﻋ ةدﺎﺘﻗ ﻦﻋو : ﻦﻋ •ﻧ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا mﺻ €•ا نا ﻞﺘƒ„ا , ةدﺎﺘﻗأﺮﻗو : ﺔ رذو ﺎﺟاوزا ﻢ‡ ﺎﻨﻠﻌﺟو ﻚﻠﺒﻗ ﻦﻣ ﻼﺳر ﺎﻨﻠﺳرا ﺪﻘﻟو . ) ﺪﻋﺮKا : Tˆ ) ( ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑاو (
Dari  Qatadahdari  al-Hasan  dari  Samurah;  Sesungguhnya  Nabi  me- larang membujang, selanjutnya Qatadah membaca ayat. “Sesungguh- nya  kami  telah  mengutus  beberapa  orang  Rasul  sebelum  kamu  dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu.” (HR. Ibnu Majah) 10
Para fuqaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari perkawinan menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha imam Syafi’i hukum nikah adalah mubah,  menurut  madzhab  Hanafi,  Maliki  dan  Hambali  hukum  nikah  adalah sunnah, sedangkan menurut madzhab Dhahiri dan Ibnu Hazm hukum nikah- adalah  wajib  dilakukan  sekali  seumur  hidup. 11 Adapun  hukum  melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibatnya, maka  tidak  terdapat  perselisihan  di  antara  para  ulama’,  bahwa  hukum  me- laksanakan perkawinan ada lima macam yaitu: 1) Jaiz (boleh), ini asal hukum- nya. 2) Sunat, bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah sandang, pangan, dan lain-lain. 3) Wajib , bagi orang yang cukup sandang, pangan dan dikhawatir- kan  terjerumus  ke  dalam  lembah  perzinaan.  4) Makruh ,  bagi  orang  yang  tidak mampu  memberi  nafkah.  5) Haram, bagi  orang  yang  hendak  menyakiti  per- empuan yang akan dinikahi. 12
Nilai  asasi  yang  ingin  diraih  dari  perkawinan  adalah  ketenangan,  ke- tenteraman,  dan  kasih  sayang.  Bila  ketenangan  dan  ketenteraman  mewarnai suasana  rumah  tangga,  maka  ia  akan  menghasilkan  manusia  unggulan  dan terjamin mutu. 13 Hal ini senada dengan firman Allah surat al-Rum ayat 21 yaitu:
____________
10 Abi Isa Muhammad Ibnu Isa Saurah, Jami’us Shahih Sunan al- Tirmidzi (Beirut: Darul Fikr, tth.), h. 467.
11 Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 3-4.
12 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta:  UU Press, 2004), h. 14. 13 Ahmad Faiz, Cita Keluarga Islam (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 26.
Rihlatul Khoiriyah
Rihlatul Khoiriyah
Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah
Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak ….
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
402
ﻢُ َﻨْ‰َﺑ  َﻞَﻌَﺟَو ﺎَﻬْ َ 5ِإ اﻮُﻨ ُ ﻜْﺴَŠ ّ ِﻟ ﺎًﺟاَوْز َ أ ْﻢُ ِﺴُﻔﻧ َ أ ْﻦِّﻣ ﻢُ َ ﻟ  َﻖ َ ﻠَﺧ ْن َ أ ِﻪِﺗﺎَﻳآ ْﻦِﻣَو ً ﺔَ ْ•َرَو ًة9دَﻮ9ﻣ ۚ َذ  ِ6 9نِإ ﴿ َنوُﺮ 9 ﻜَﻔَﺘَE ٍمْﻮَﻘ ّ ِﻟ  ٍتﺎَﻳ َ ﻵ  َﻚِKٰP f‘ ﴾
“Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan untukmu  istri-istri  dari  jenismu  sendiri  supaya  kamu  cenderung  dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-Rum: 21). 14
Berdasarkan ayat tersebut, menurut penulis terdapat lima nilai fundamental dalam  perkawinan  yaitu:  1)  suami  istri  merupakan  satu  kesatuan  yang  tak terpisahkan  ( min  anfusikum )  atau  dalam  bahasa  jawanya  “ sak  awak” ,  2)  ke- tenangan jiwa ( litaskunu ilaiha ), 3) cinta kasih ( mawaddah ) yang lebih berorientasi pada pemenuhan nafsu biologis, 4) kasih sayang ( rahmah ) yang lebih berorientasi pada  sifat-sifat  kemanusiaan  sampai  akhir  hayatnya,  dan  5)  arti  pentingnya berfikir ( yatafakkarun ) secara realistis dalam menghadapi problematika kehidupan berumah tangga tidak mengedepankan emosional.
Terdapat banyak fungsi dan tujuan dari perkawinan, di antaranya adalah: 1) Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. 2) Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. 3)  Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan. 4) Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang  untuk  membahagiakan  orang-orang  yang  menjadi  tanggung jawabnya. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak. 15
Perkawinan  yang  berkualitas  merupakan  harapan  para  pihak  yang  ber sentuhan langsung maupun tidak langsung dengan perkawinan tersebut. Suatu perkawinan dianggap berkualitas apabila nilai asasi atau nilai fundamental dalam perkawinan dapat terwujud dalam kehidupan berumah tangga.
____________
14 Yayasan Penyelenggara Penterjemah  al-Qur’an Depag RI., al-Qu’an dan Terjemahnya, h. 644.
15 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), h. 1329.
Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak ….                               Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah

## C. C. C. C.     Pengertian Nikah Siri Pengertian Nikah Siri Pengertian Nikah Siri Pengertian Nikah Siri
Terminologi  nikah  siri  tidak  ditemukan  di  dalam  hukum  perkawinan maupun dalam fiqh munakahat klasik. Untuk mengetahui pengertian nikah siri ini maka dapat ditelusuri dari pengertian etimologis kata nikah dan kata siri. Kata nikah dapat diidentikkan dengan perkawinan atau pernikahan. Oleh karena itu pengertian kata nikah ini identik dengan pengertian perkawinan atau pernikahan yang  lazim  terdapat  dalam  literatur  fiqh  munakahat  maupun  hukum  per- kawinan. Sedangkan kata siri (bahasa Arab; jamak asrar ) mempunyai pengertian rahasia, sembunyi-sembunyi, mistri, dengan diam-diam, tertutup, dan gundik 16 .
Yang  dimaksud  dengan  nikah  siri  menurut  penulis  adalah  sebuah  akad nikah  atau  perkawinan  yang  telah  memenuhi  segala  persyaratan  dan  rukun nikah,  akan  tetapi  peristiwa  perkawinan  tersebut  tidak  dicatatkan  di  lembaga pencatat perkawinan atau Kantor Urusan Agama (KUA), dan terkadang lebih parah  lagi  yang  mengetahui  adanya  nikah  siri  tersebut  hanya  beberapa  orang yang terlibat secara langsung.  Jadi nikah siri juga harus melalui tahapan prosesi akad  nikah  seperti  lazimnya  perkawinan  pada  umumnya,  tapi  akad  nikahnya tidak dicatatkan di lembaga resmi. Orang yang akan melangsungkan nikah siri harus memenuhi berbagai syarat dan rukun sebagaimana telah diatur dalam fiqh munakahat.  Yang  dijadikan  pedoman  para  pelaku  nikah  siri  hanya  literatur kitab-kitab klasik, dan mengabaikan proses administratif sebagaimana yang telah diatur  dalam  hukum  perkawinan  dan  peraturan  tekhnis  di  bawahnya.  Oleh karena itu pelaku nikah siri tidak mempunyai akta nikah.
Ada beberapa nama lain dari nikah siri ini yang dikenal di masyarakat, di antaranya  adalah  kawin  siri,  nikah  syara’,  nikah  kyai,  kawin  bawah  tangan, kawin diam-diam, kawin rahasia, dan  kawin lari. Nikah siri sebagaimana yang dimaksudkan  dalam  pengertian  tersebut  di  atas  pada  prinsipnya  sama  dengan perkawinan  pada  lazimnya.  Ketika  melangsungkan  nikah  siri,  semua  syarat rukun  perkawinan  harus  telah  dipenuhi.  Calon  suami,  calon  istri,  wali,  ijab qabul,  dan  para  saksi  telah  dipersiapkan  dan  telah  memenuhi  persyaratan substantif  syari’at  Islam.  Di  dalam  syari’at  Islam,  pencatatan  perkawinan  oleh
____________
16 Ahmad  Warson  Munawir, Kamus  al-Munawir (Yogyakarta:  Pondok  Pesantren  al- Munawir, 1984), h. 667-668.
Rihlatul Khoiriyah
Rihlatul Khoiriyah
Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah
Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak ….
petugas tidak termasuk syarat rukun perkawinan. Olehkarenaitumenurutpenulis, ada  atau  tidak  adanya  pencatatan  perkawinan  tidak  mempengaruhi  sah  atau tidak sah suatu perkawinan. Sah atau tidak sah perkawinan hanya diukur dari aspek  terpenuhinya  syarat  rukun  substantif  perkawinan  yang  meliputi  calon suami,  calon  istri,  wali,  ijab  qabul,  dandua  orang  saksi.  Nikah  siri  yang  telah memenuhi  syarat  rukun  substantif  nikah  maka  status  hukumnya  adalah  sah. Apabila di kemudian hari diadakan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) maka tidak memerlukan lagi akad nikah yang baru.
Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum dan oleh karena itu pen- catatan perkawinan mempunyai arti yang sangat penting untuk mengantisipasi berbagai  kemungkinan  permasalahan  yang  akan  muncul  di  kemudianhari. Meskipun  secara  tekstual  tidak  ada  ketentuan  pencatatan  perkawinan  dalam nash al-Qur’an atau hadis, pencatatan perkawinan ini dapat diqiyaskan dengan pencatatan transaksi utang piutang ( dain ) sebagaimana terekam dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282 ( faktubuh, walyaktub bainakum katibunbil `adl ).
Tujuan pencatatan perkawinan juga untuk mewujudkan kemaslahatanbagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan serta anak-anak juga keluarga mereka dan  menghindari mafsadat (kemungkinan  terburuk)  minimal  berupa  fitnah. Maslahat  dan  mafsadat  pencatatan  perkawinan  ini  bersifat  personal  danrelatif tergantung situasi dan kondisi yang bersangkutan. Berdasarkan kaidah ushul fiqh dar`ulmafasid muqaddamun `ala jalbil mashalih (menghindarikemungkinanterburuk yang menyebabkan kerusakan harus didahulukan daripada menarik maslahat), maka para pelaku perkawinan harus berfikir secara jernih danbertanggungjawab- untuk tidak mencatatkan perkawinan mereka. Jadi, menurut penulis pencatatan perkawinan  harus  dilaksanakan  dan  hukumnya  wajib  meskipun  tidak  mem- pengaruhi sahnya perkawinan.
Pelaku  nikah  siri  tidak  memerlukan  dokumen-dokumen  kelengkapan administratif  dari  kelurahan,  kecamatan  atau  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) setempat.  Yang  menjadi  ciri  khas  utama  nikah  siri  adalah  tidak  adanya  pen- catatan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak ada bukti adminis- tratif yang autentik telah terjadinya perbuatan hukum berupa perkawinan. Oleh karena  itu  para  pelaku  nikah  siri  tidak  mempunyai  akta  nikah  yang  dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah terhadap perkawinan mereka. Di hadapan hukum  mereka  akan  kesulitan  untuk  membuktikan  bahwa  mereka  telah  me-
Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak ….                               Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah
nikah. Karena adanya kesulitan pembuktian seperti ini maka akan memuncul- kan fitnah kepada para pelaku, keluarga dan juga anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan  siri  tersebut.  Pembuktian  perkawinan  ini  juga  diperlukan  dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan setiap warga negara.
Di dalamPasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan  bahwa perkawinan adalah  sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berdasarkan ketentuan ini maka nikah  siri  yang  telah  memenuhi  syarat  rukun  sebagaimana  diatur  dalam  fiqh munakahat  maka  perkawinan  mereka  adalah  sah  menurut  ajaran  agama  dan juga sah menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Pen- catatan perkawinan merupakan aturan yang sifatnya administratif, dan tidak ada sanksi hukum bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga akan me- rugikan para pihak yang berkepentingan apabila diperlukan bukti-bukti adminis- tratif telah terjadinya perkawinan tersebut di kemudian hari.

## D. D. D. D.     Faktor Penyebab dan Problematika Nikah S Faktor Penyebab dan Problematika Nikah S Faktor Penyebab dan Problematika Nikah S Faktor Penyebab dan Problematika Nikah Siri iri iri iri
Terjadinya  nikah  siri  di  masyarakat  merupakan  sebuah  fenomena  atau realitas sosial dan tentu ada alasan-alasan atau motifasi dari para pelakunya. Di antara  alasan-alasan  para  pelaku  melakukan  nikah  siri  ini,  menurut  penulis antara  lain  adalah pertama para  pelaku  nikah  siri  tidak  bisa  atau  kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang disyaratkan oleh undang-undang per- kawinan  atau  peraturan  teknis  di  bawahnya.  Misalnya  calon  mempelai  yang belum mencapai usia batas syarat nikah yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi  pria. 17 Setelah  melakukan  upaya  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama (PA) tidak berhasil, kemudian mereka melakukan nikah siri sebagai alternatif ter- akhir. Ada juga yang karena menunggu proses cerai di Pengadilan Agama (PA) yang  berlarut-larut 18 ,  nikah  siri  menjadi  alternatif  ketika  akan  melangsungkan perkawinan lagi.
____________
17 Lihat ketentuan Pasal  7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
18 Sebelum ada putusan cerai dari PA, pihak suami atau istri sudah meyakini bahwa talak  pada  hakekatnya  sudah  jatuh  sekian  bulan  yang  lalu  (talak kinayah atau sharih ) terhitung sejak suami menyatakan thalak, dan telah lewat masa iddahnya bagi wanita.
Rihlatul Khoiriyah
Rihlatul Khoiriyah
Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah
Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak ….
Kedua ,  para  pelaku  nikah  siri  terbentur  dengan  persyaratan  administratif atau  aturan  kepegawaian  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  TNI,  POLRI, pegawai  perusahaan  swasta  tertentu  atau  pensiunan.  Para  pelaku  (janda  atau duda pensiunan) sengaja menyembunyikan perkawinan mereka (dengan nikah siri) agar tunjangan pensiun tidak berhenti.  Para pelaku juga menyembunyikan perkawinan  mereka  (dengan  nikah  siri)  agar  mereka  tidak  dikeluarakan  dari perusahaan  tempat  mereka  bekerja,  dan  lain  sebagainya.  Nikah  siri  sebagai ‘penyelamat’ keadaan yang amat darurat.
Ketiga ,  nikah  siri  sebagai  penutup  aib  yaitu  untuk  menutupi  rasa  malu  di masyarakat  karena  ternyata  diketahui  anak  gadisnya  sudah  hamil  terlebih dahulu,  atau  mungkin  sudah  terlanjur  melahirkan.  Orang  tua  atau  wakilnya biasanya  menginformasikan  kepada  masyarakat  (ketika  ada  upacara walimah arus )  bahwa  anaknya  sudah  nikah  siri  beberapa  bulan  yang  lalu,  dan  sekarang baru sempat mengurus administratif perkawinan di KUA setempat.
Keempat ,  nikah  siri  sebagai  alternatif  poligami  untuk  ’mengamankan’ bangunan rumah tangga dengan istri sebelumnya. Bangunan rumah tangga de- ngan  istri  terdahulu  akan  tetap  kokoh  dan  aman,  sementara  suami  kawin  lagi dengan wanita idamannya dengan cara nikah siri tanpa diketahui oleh istri atau keluarga  istri  terdahulu.  Jadi  nikah  siri  dijadikan  sebagai  alternatif  pahlawan penolong bagi mereka yang suka poligami dengan memiliki istri simpanan 19 yang sah menurut agama.
Kelima , nikah siri sebagai upaya tindakan prefentif untuk menghindari dosa atau  zina  bagi  para  pasangan  muda  mudi  yang  sedang  berpacaran.  Di  suatu daerah  tertentu  yang  ajaran  atau  keyakinan  agamanya  sangat  kuat,  ketika  ada khitbah (lamaran) biasanya ada yang langsung menikahkan anak mereka dengan cara nikah siri terlebih dahulu. Mereka takut kalau anak mereka terjerumus dosa, dan  beberapa  bulan  atau  beberapa  tahun  kemudian  baru  dilangsungkan ‘perkawinan negara’ atau ’perkawinan resmi’.
Terdapat beberapa dampak negatif ( mafsadat ) yang diakibatkan oleh nikah siri. Di antara dampak negatif tersebut adalah anak yang dilahirkan dari nikah siri akan menjadi korban. Permasalahan anak yang dilahirkan dari nikah siri ini di
____________
19 Dalam  fiqh  munakahat,  suami  yang  akan  berpoligami  tidak  memerlukan  syarat persetujuan dari istri sebelumnya.
Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak ….                               Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah
407
antaranya adalah pertama , biasanya anak tersebut menemukan kesulitan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Kedua , tidak adanya jaminan terpenuhinya hak-hak sipil sebagai anak. Ketiga , secara keperdataan anak tersebut hanya mempunyai nasab kepada ibu atau keturunan ibu, meskipun secara syar`i anak tersebut mempunyai bapak. Jadi status anak tersebut dianggap sebagai anak dari seorang ibu yang tidak mempunyai suami. 20
Wanita  yang  dinikah  siri  juga  terkadang  menjadi  korban.  istri  tidak  men- dapatkan perlindungan hukum atas status perkawinan mereka, apabila hak-hak istri  diabaikan  oleh  suami  maka  ia  tidak  dapat  memperjuangkan  hak-haknya melalui jalur hukum. Istri yang dinikah siri akan sangat terpukul apabila ternyata suaminya tidak bertanggungjawab dan hanya ’menikmati sesaat’ atas perkawinan mereka, habis manis sepah dibuang. Belum lagi status istri yang diceraikan dari nikah  siri  ini.  Secara  lahiriyah  sudah  tidak  gadis  lagi  atau  janda,  tetapi  ia  tidak mempunyai bukti pernah melangsungkan perkawinan atau sudah cerai.
Dari  beberapa  paparan  tersebut  di  atas,  nampak  jelas  bahwa  nikah  siri merupakan perkawinan yang problematik dan dampak negatifnya sangat besar meskipun  diakui  ada  juga  nilai  positif  atau  maslahatnya  sebagaimana  telah dipaparkan di atas.
E. E. E. E.     Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulan
Nikah  siri  masih  banyak  dan  sering  terjadi  di  masyarakat.  Hukum perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang status hukum nikah siri. Nikah siri  yang  telah  memenuhi  semua  syarat  rukun  perkawinan  dalam  fiqh munakahat  hukumnya  adalah  sah.  Hukum  perkawinan  menekankan  arti pentingnya  pencatatan  perkawinan  sebagai  sebuah  alat  bukti  peristiwa  hukum dan bersifat administratif. Pencatatan perkawinan ini akan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan dan juga anak dan keluarga.
Terjadinya nikah siri akan menimbulkan problematika bagi para pelakunya dan  keluarganya,  baik  problematika  hukum  maupun  problematika  sosial.
____________
20 Dalam konteks perlindungan anak, maka pelaku kawin siri yang melahirkan anak dan  mengakibatkan  penelantaran  anak  sehingga  anak  menderita  fisik,  mental  maupun sosial  dapat  dipidana  5  tahun.  Lihat  ketentuan  Pasal  77  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
Rihlatul Khoiriyah
Rihlatul Khoiriyah
Rihlatul Khoiriyah Rihlatul Khoiriyah
Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak ….
Terdapat nilai positif dan negatif pada kawin siri tersebut. Harus dipertimbang- kan aspek maslahat dan madlarat agar nikah siri tersebut tidak menyimpang dari tujuan disyari`atkannya perkawinan.[]
Daftar Pustaka
Daftar Pustaka Daftar Pustaka
Daftar Pustaka
Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam , Yogyakarta:  UU Press, 2004.
Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Intermasa, 1996.
Faiz, Ahmad, Cita Keluarga Islam, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
Hamid,  Zahry, Pokok-pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  UU  Perkawinan  di
Indonesia , Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
al-Husaini,  Taqiyuddin  Abu  Bakar  Bin  Ahmad, Kifayatul  Akhyar, Juz  II, Indonesia: Darul Ihya Kutub al-Arabiyah, tth.
Munawir,  Ahmad  Warson, Kamus  al-Munawir ,  Yogyakarta:  Pondok  Pesantren Al-Munawir, 1984
Kompilasi Hukum Islam. al-Kurdi, Muhammad Amin Tanwir al-Qulub , Beirut: Darul Fikr, t.th.
Saurah,  Abi  Isa  Muhammad  ibn  Isa, Jami’us  Shahih  Sunan  al-Tirmidzi, Beirut: Darul Fikr, t.th.
Suma,  Muhammad  Amin, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, Jakarta:  Raja GrafindoPersada, 2004.
al-Syaukani, Muhammad, Nail al Authar , Jilid III, Beirut: Dar al Fikr, 1994.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah  al-Qur’an, Al-Qu’an  dan  Terjemahnya , Semarang: Toha Putra, 1989.