## PENGARUH BUDAYA KERJA ETNIK TERHADAP BUDAYA KERJA KEADILAN DAN KETERBUKAAN PNS DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI DAN DEMOKRASI
(Studi pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)

## Aldri Frinaldi & Muhamad Ali Embi
1 Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Jl. Prof.DR. Hamka Air Tawar Padang, Sumatera Barat
2 College of Law, Government, and International Studies, Universiti Utara Malaysia Sintok, Kedah Darul Aman, Malaysia
E-mail: alfrinaldi@gmail.com ali@uum.edu.my

## Abstrak
Justice and openness are among the values of working culture needed to support the  development  of  civil  society  and  democracy.  Justice  means  that  the  works  done  by civil servants should be free from discrimination in any aspects, while openness means everyone  who  deals  with  the  government  offices  should  get  transparent  informations about  things  they  deal  with.  This  research  aims  to  analyse  the  effects  of  the  ethnical working  culture  to  justice  and  openness  in  working  culture  of  the  civil  servants  in  the Pasaman  Barat  Administrations.  The  research  finds  that  ethnical  culture  tend  to influence  the  civil  servants  in  working  justly  and  openly.  To  solve  the  problem,  civil servants’ working culture in the government offices needs to change, which can be done by  integrating  the  working  culture  set  by  the  government  with  the  positive  ethnical culture and religious teachings in order to build democratic civil society.
Kata kunci : budaya kerja etnik, Pegawai Negeri Sipil, masyarakat madani, demokrasi

## Pendahuluan
Untuk  penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan dalam membangun masyara- kat  madani  dan  demokrasi  di  Indonesia  me- merlukan sokongan birokrasi. Dengan mengutip pendapat  para  ahli  antara  lain,  Almond  dan Verba,  Harrison  dan  Huntington,    maka  Leo Agustino  (dalam  IRE,  2001)  mengemukakan kemajuan  suatu  negara  termasuk  dalam  bidang ekonomi perlu sokongan keadaan demokratisasi dalam  negara  tersebut.  Demokratisasi  dapat menyokong  perubahan  ekonomi-politik  dunia dewasa ini, yang didalamnya tercakup berbagai persoalan  yang  saling  berkait  satu  sama  lain. Oleh  karena  itu  pembahasan  demokratisasi dengan  pendekatan  budaya  salah  bentuk  upaya pembentukan  model  demokrasi  yang  selaras dengan  dinamika  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Pada  umumnya  berbagai  negara  di
dunia  termasuk  di  Indonesia  cenderung  meng- gunakan  konsepsi  birokrasi  modern  dan rasional berdasarkan teori Weber.
Dalam  teorinya  Weber  (dalam  Thoha, 2008) menggambarkan birokrasi sebagai sebuah organisasi  yang  hirarki  di  mana  aparatur berkewajiban  melaksanakan  tugas  yang  ber- kaitan  dengan  urusan-urusan  publik  yang disertai pembagian kerja yang terperinci.
Suasana  demokrasi  membuka  banyak peluang  bagi  semua  rakyat  untuk  mengakses berbagai  hal  sesuai  dengan  keperluannya masing-masing.  Hal  ini  dapat  diperoleh  mana- kala  birokrasi  dengan  para  pegawai  di  dalam organisasi  pemerintah  maupun organisasi pemerintah  daerah  yaitu  para  Pegawai  Negeri Sipil (PNS), mempunyai budaya kerja keadilan dan  keterbukaan.  Berkaitan  dengan  budaya kerja  keadilan  dan  keterbukaan  terutama  sekali
diperlukan  dalam  pelayanan  publik  yang dilakukan  oleh  organisasi  pemerintah  daerah. Namun dalam kenyataannya menurut Darminto (2007)  bahwa  beberapa  aspek  budaya  kerja aparatur  pada  masa  sekarang  ini  yang  ber- pengaruh  terhadap  kelancaran  pelaksanaan tugas  oleh  aparatur  pemerintah,  sehingga  dapat menghambat  harmonisasi  dalam  mewujudkan masyarakat  madani  dan  demokrasi  antara  lain; budaya  paternalisme,  budaya  manajemen  ter- tutup,  budaya  kecenderungan  pilih  kasih  ( like and dislike ) dalam pelayanan publik.
Dari  apa  yang  dikemukakan  oleh Darminto  di  atas  yaitu  budaya  manajemen  ter- tutup,  bentuk  budaya  kerja  ini  dapat  meng- hambat  perwujudan  budaya  keadilan  dan  ke- terbukaan  atau  transparansi.  Begitupula  kecen- derungan  pilih  kasih  dugaan  ini  memperkuat sulitnya  diwujudkan  budaya  kerja  keadilan, sehingga  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan maupun  pelayanan  publik,  serta  pembangunan, dapat  terhambat  bagi  membangun  masyarat madani  dan  demokrasi  yang  adil  dan  merata. Budaya  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) seharusnya  mempedomani  nilai-nilai  terkan- dung di dalam budaya kerja yang telah ditetap- kan  oleh  Pemerintah  melalui  Surat  Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No. 25  Tahun  2002  tentang  pedoman  budaya  kerja bagi  aparatur  negara,  salah  satu  bentuk  budaya kerja  tersebut  berkaitan  dengan  budaya  kerja keadilan dan keterbukaan.
Persoalan  budaya  kerja  ini  menjadi sorotan  dan  penelitian  penting  sejak  era reformasi  disebabkan  pemahaman  karakter berbangsa  bernegara  yang  masa  Orde  Baru ditanamkan melalui Penataran Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  (P4) termasuk  bagi  PNS  ditiadakan  seiring  dengan dimulainya era reformasi. Keadaan ini diasumsikan  sebagai  adanya  anomie  budaya  di Indonesia  akibat  terjadi  berbagai  perubahan mendadak  pada  masa  berlangsungnya  awal reformasi  tersebut.  Anomie  budaya  menurut teori  Durkheim  ( http://www.scribd.com/doc/ 36889160/Emile-Durkheim ) adalah suatu negara  yang  mengalami  perubahan  mendadak tanpa  perencanaan  yang  matang  sebelumnya maka  akan  mengalami  suatu  keadaan  ke- kacauan  budaya.  Kekacauan  budaya  ini  yang kemudian  disebutnya  anomie  budaya,  disebab- kan  banyak  berbagai  komponen  masyarakat dalam  negara  yang  mengalami  “kehilangan” panutan dalam kehidupan sehari-hari.
Disisi  lain  masyarakat  madani  dan demokrasi  dapat  tertata  dengan  adanya  budaya kerja  keadilan  dan  budaya  kerja  keterbukaan PNS pada daerah yang mempunyai multi etnik, guna  menghindarkan  adanya  pemicu  konflik etnik. Dalam kehidupan masyarakat yang multi etnik  tentu  setiap  etnik  mempunyai  berbagai streotip yang bernuansa negatif dan positif. Dan streotip  ini  juga  dapat  terwujud  pula  dalam bekerja termasuk PNS dari berbagai etnik yang bekerja pada organisasi pemerintah daerah. Hal ini  yang  menjadi  suatu  ketertarikan  peneliti untuk  melakukan  penelitian  di  Pemerintah Kabupaten  Pasaman  Barat.  Di  daerah  ini  ter- dapat  keberagaman  etnis  dalam  susunan masyarakatnya.  Populasi  terbesar  adalah  etnis Minangkabau,  kemudian  etnis  Mandailing, serta  etnis  Jawa  selanjutnya  berbagai  etnis lainnya.  Permasalahan  penelitian  yang  dibahas dalam  makalah  ini  yaitu  ; bagaimana  pengaruh budaya  kerja  etnik  lokal  terhadap  budaya  kerja keadilan dan keterbukaan PNS pada pemerintah daerah  di  kabupaten    Pasaman  Barat?  Sedang- kan  limitasi  penelitian  ini  adalah  dibatasi  pada PNS  berasal  dari  etnik  Minangkabau,  etnik Mandailing  dan  etnik  Jawa  yang  terdapat  pada pemerintah  kabupaten  Pasaman  Barat,  Provinsi Sumatera Barat.

## Teori Budaya Kerja dan Masyarakat Madani
1. Budaya Kerja
Budaya  kerja  berkaitan  dengan  bagai- mana mempersepsikan budaya suatu organisasi, bukannya  dengan  apakah  mereka  menyukai budaya  atau  tidak.  Budaya  kerja  suatu  falsafah yang  didasari  oleh  pandangan  hidup  sebagai nilai-nilai  yang  menjadi  sifat,  kebiasaan  dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kelom- pok  masyarakat  atau  organisasi,  kemudian  ter- cermin  dari  sikap  menjadi perilaku,  kepercaya- an,  cita-cita,  pendapat,  dan  tindakan.  Menurut Embi  (2003),  definisi  budaya  kerja  merupakan nilai-nilai  kepercayaan  dan  tingkah  laku  yang dimiliki  oleh  seseorang  pegawai  itu  dan  di- gambarkan melalui penerapan yang dipraktikan oleh  mereka  sewaktu  atau  sepanjang  mereka bekerja.
Oleh sebab itu Triguno (1995) memberi- kan  gambaran  budaya  kerja  adalah  suatu falsafah  yang  didasari  oleh  pandangan  hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan  kekuatan  pendorong,  membudaya  dalam kehidupan  suatu  kelompok  masyarakat  atau
organisasi, kemudian tercermin dari sikap men- jadi  perilaku,  kepercayaan,  cita-cita,  pendapat dan  tindakan  yang  terwujud  sebagai  "kerja" atau  "bekerja".  Melaksanakan  budaya  kerja mempunyai arti yang sangat dalam, kerana akan mengubah  sikap  dan  perilaku  sumber  daya manusia  untuk  mencapai  produktifitas  kerja yang  lebih  tinggi  dalam  menghadapi  tantangan masa depan.
Dengan  demikian  budaya  kerja  memain- kan peranan yang sangat penting kepada sebuah organisasi.  Penerapan-penerapan  atau  budaya kerja  yang  diterapkan  akan  mempengaruhi aktifitas  dan  perjalanan  sesebuah  organisasi  di mana ia akan mempengaruhi perubahan budaya organisasi yang seterusnya akan memberi kesan kepada  prestasi  sebuah  organisasi.  Berbagai penelitian  menunjukkan  ada  kecenderungan masih  diterapkan  budaya  kerja  lokal  atau budaya  kerja  etnik  yang  bernuansa  negatif. Diantaranya,  hasil  penelitian  Suryono  (2006) dalam  disertasinya  mengatakan  pandangan hidup birokrat yang berisikan nilai-nilai budaya lokal, berpengaruh kuat terhadap nilai-nilai etos kerja  birokrasi.  Nilai-nilai  budaya  lokal  (Jawa) yang diterapkan dalam kepemimpinan birokrasi cenderung  bernuansa  kekuasaan  (model  elitis) yang  menempatkan  hubungan  pimpinan  dan bawahan,  atau  hubungan  pegawai  dalam pelayanan  publik  dengan    masyarakat  yang dilayani  berdasarkan  hirarki  atas-bawah,  atau hubungan  bapak-anak  buah  ( patron  and  client relationship ),  yang  sering  disebut  model birokrasi patrimonial dan neopatrimonial.
Kemudian  sejalan  juga  dengan  hasil  penelitian Agus  Dwiyanto  dkk  (2003)  pada  3  (tiga) Provinsi  di  Indonesia  bahwa  masih  banyaknya pelayanan  yang  birokratik,  formal,  serta  ber- belit-belit  dalam  kegiatan  pemerintahan  dan penyelenggaraan  pelayanan  publik  oleh  PNS, diduga kuat berasal dari pengaruh budaya etnik lokal  di  lokasi  penelitian  tersebut.  Hasil penelitian  ini  penegasan  adanya  pengaruh budaya  etnik  PNS  yang  kuat  diantaranya budaya kerja yang bersifat paternalisme.
2. Budaya Kerja Keadilan dan Keterbukaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
a. Budaya Keadilan
Keadilan  adalah  sikap  dan  tindakan seorang  PNS  yang  memperlakukan  orang lain  sesuai  dengan  fungsi,  peran  dan tanggungjawabnya, dan memperhatikan hak
dan  kewajiban  masyarakat  ( www.bpkp.go. id ).  Menurut  Vasthi  Nughroho  (2010)  ke- adilan  pada  hakikatnya  adalah  memper- lakukan  seseorang  atau  pihak  lain  sesuai dengan  haknya.  Yang  menjadi  hak  setiap orang  adalah  diakuai  dan  diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama  derajatnya,  yang  sama  hak  dan  ke- wajibannya,  tanpa  membedakan  suku, keturunan, dan agamanya. Berkaitan dengan  penjelasan  keadilan  diatas  oleh Faturochman  (1999)  mengeksplorasi  ke- adilan  dengan  formulasinya  berdasarkan tiga tingkatan, yaitu outcome , prosedur, dan sistem.  Keadilan  yang  berkaitan  dengan outcome sering  disebut  sebagai  keadilan distributif.  Keadilan  distributif  sering  di- gunakan  menganalisis  kebijakan  pemerin- tah  terhadap  rakyat.  Kemudian,  Keadilan prosedural  terkait  dengan  berbagai  proses dan  perlakuan  terhadap  orang-orang  yang terlibat  dalam  proses  tersebut.  Perbedaan keadilan distributif dengan prosedural yaitu sifat  aturan  formal  dari  prosedur  yang berlaku,  penjelasan  terhadap  prosedur  dan pengambilan  keputusan,  serta  perlakuan interpersonal, faktor psikologis. Sifat aturan formal  pada  umumnya  merupakan  sesuatu yang  telah  baku  dan  dapat  diterima  apa adanya  sebagai  sesuatu  yang  dianggap natural.  Pada  sisi  lain,  penjelasan  dan  per- lakuan  interpersonal  dapat  mempengaruhi orang  untuk  menilai  prosedur  tersebut hingga tampak lebih adil. Nilai-nilai kelom- pok  yang  dimaksud  meliputi  penghargaan terhadap  sesama,  kepercayaan,  dan  ketidak berpihakan  satu  orang  kepada  orang  atau kelompok  lain.  keadilan  sistem  berkait  erat dengan  struktur  yang  ada,  dengan  kriteria; (1) konsisten dari waktu ke waktu dan satu orang  ke  orang  lainnya,  (2)  tidak  bias,  (3) disusun  berdasar  data  atau  informasi  yang akurat, (4) correctability tinggi terhadap ke- salahan, (5) representatif, serta (6) berdasar standar etika dan moral.
Budaya  Kerja  Keadilan  dalam  pene- litian  menggunakan  pendekatan  keadilan kombinasi keadilan prosedural dan keadilan sistem. Kombinasi yang digunakan berkait- an  dengan  sikap  perlakuan,  dan  standar etika  moral  dalam  melaksanakan    suatu pekerjaan  olehPegawai  Negeri  Sipil  (PNS) pada  organisasi  pemerintah  daerah  mem- bangun masyarakat madani dan demokrasi.
Vol. X No.1 Th. 2011
b. Budaya Kerja Keterbukaan
Keterbukaan  adalah  keadaan  yang memungkinkan ketersediaan informasi yang  dapat  diberikan  dan  didapat  oleh masyarakat  luas.  Keterbukan  merupakan kondisi  yang  memungkinkan  partisipasi masyarakat  dalam  kehidupan  bernegara. Menurut  Barata  (2003)  bahwa  keterbukaan sesuatu  keadaan  yang  memungkinkan  ke- tersediaan  informasi  yang  dapat  diberikan dan  didapat  oleh  masyarakat  luas.  Keter- bukaan  ini  diperlukan  dalam  rangka  me- wujudkan  transparansi  dengan  batasan koridor  yang  jelas  menuju  ke  arah  peme- rintahan  yang  bersih  ( good  governance ).
Aspek  tranparansi sebagai salah  satu  aspek yang  penting  dalam  rangka  membuat  tata pemerintahan  menjadi  lebih  baik.  Transpa- ransi yang diminta yaitu keterbukaan infor- masi  pembangunan  dan  pelayanan  awam oleh  pemerintah  dan  pemerintah  tempatan. Keterbukaan  memberikan  keadilan  bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan. Menurut  Oliver  (2004)  keterbukaan  atau kata  lainnnya  transparansi  merupakan  ter- jemahan  dari  Transparency  atau  transpa- rant. Kata tersebut diciptakan dari dua kata yaitu trans yang  memberikan  arti  perpin- dahan/pergerakan  (movement)  dan parent yang  berarti  layak  (visible).  Sedangkan menurut Oxford English Dictionary menye- butkan  Transsparent  mempunyai  arti  yaitu ” having  the  property  of  transmitting  light, so  as  to  render  bodies  lying  beyond completely  visible. ”  Kedua  pengertian  ini memberikan  makna  keterbukaan  sebuah informasi  yang  dimilikinya  dan  diteruskan kepada  pihak  lain  akan  membuat  penye- lenggaraan pemerintahan maupun  pemerin- tahan  daerah  menjadi  lebih  baik.  Hal  ini berkaitan  dengan  penilaian  publik  terhadap kinerja  dan  aktifitas  pemerintah  daerah termasuk para PNS yang bekerja.
Keterbukaan  disisi  lain  dapat  ber- makna  bersedia  menerima  pendapat  orang lain  baik  yang  kedudukannya  lebih  tinggi, setara,  atau  yang  lebih  rendah.  Bersikap adil  dalam  segala  urusan  sangat  diperlukan demi terbangunnya suasana kondusif dalam suatu  organisasi.  Dengan  keadilan  akan timbul  perasaan  puas  dari  anggota  organi- sasi  karena  diperlakukan  sama  dengan anggota  organisasi  lainnya.  Keterbukaan sikap  akan  mendorong  seseorang  bagi
berani  mengemukakan  pendapatnya  tanpa takut  disalahkan.  Dengan  demikian  budaya kerja Keadilan dan keterbukaan juga sangat diperlukan  dalam  hal-hal  yang  pelayanan publik,  penyelenggaraan  pemerintahan  ter- masuk  pembinaan  internal  karir  pegawai, yang  dilakukan  secara  adil  dan  terbuka. ( www.bpkp.go.id ).

## c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Undang-undang  RI  No.  43  Tahun 1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  No.  8  Tahun  1974  tentang  Pokok- pokok  Kepegawaian  dijelaskan  bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik  Indonesia  yang  telah  memenuhi syarat  yang  ditentukan,  diangkat  oleh pejabat  yang  berwenang  dan  diserahi tugas dalam  suatu  jabatan  negeri,  atau  diserahi tugas  negara  lainnya,  dan  digaji  berdasar- kan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pegawai  Negeri  terdiri  dari  tiga unsur,  yaitu:  1)  Pegawai  Negeri  Sipil,  2) Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia,  dan 3)  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil terdiri pula dari  dua  jenis,  yaitu:  Pegawai  Negeri  Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Pegawai  Negeri,  termasuk  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS),  berkedudukan  sebagai unsur  aparatur  negara  dan  sebagai  aparatur negara  mereka  bertugas  sebagai  abdi masyarakat  untuk  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  secara  profesional, jujur,  adil,  dan  merata  dalam  penyeleng- garaan  tugas  negara,  pemerintahan,  dan pembangunan  dalam  negara  kesatuan Republik Indonesia.
Setiap  Pegawai  Negeri  wajib  setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar  1945,  Negara,  dan  Pemerintah,  serta wajib  menjaga  persatuan  dan  kesatuan bangsa  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Disamping kewajibannya, setiap Pegawai  Negeri  juga  mempunyai  beberapa hak  yang  ditentukan  dalam  undang-undang kepegawaian. Salah satu di antara hak PNS tersebut  adalah  hak  atas  pensiunan.  Keten- tuan yang berkaitan dengan kepegawaian di daerah  juga  diatur  berdasarkan  Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Pengaruh Budaya Kerja Etnik ...
Nomor  8  Tahun  2005  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2005  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah Menjadi  Undang-Undang  dalam  pasal  129 –  135.  Sementara  ketentuan  mengenai pensiun  secara  umum  diatur  dalam  Pasal 129 ayat (2). Dalam pasal tersebut dinyata- kan bahwa Manajemen pegawai negeri sipil daerah  meliputi  penetapan  formasi,  penga- daan,  pengangkatan,  pemindahan  pember- hentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan,  hak  dan  kewajiban  kedudukan hukum,  pengembangan  kompetensi,  dan pengendalian jumlah.

## 3. Budaya Kerja Etnik
Berkaitan  dengan  etnik  menurut  Barth (1988) adalah suatu kelompok masyarakat yang mempunyai  seperangkat  kebudayaan  sebagai identitas  khasnya  dalam  bentuk  berbagai simbol-simbol  dan  menunjukkan  adanya  batas- batas  sosial  etniknya  dengan  etnik  lainnya dalam interaksi. Pandangan tentang etnik secara sosiologi dapat dirujuk pendapat Weber (dalam Habib,  2004  ;  dan  dalam  Malesevic,  2004) dalam    mengidentifikasi  model  hubungan  antar etnik pada zaman modern yaitu:
a. Etnisitas  sebagai  bentuk  dari  status  ke- lompok.  Weber  mendefinisikan  kelompok etnis sebagai kelompok yang menyuguhkan kepercayaan  subyektif  di  dalam  keturunan mereka karena adanya tipe fisik yang mirip. Hal  yang  krusial  dari  prinsip  ini  adalah etnisitas  ada  hanya  ada  di  dasar  dari kepercayaan kelompok tertentu.
b. Etnisitas  sebagai  mekanisme  dari  terpaan monopolistik  sosial.  Status  kelompok sering  berjalan  pada  basis  terpaan  sosial dimana  posisi  monopolostik  mereka  secara teratur  dipakai  untuk  mencegah  orang- orang  yang  bukan  anggota  kelompok  dari memperoleh  keuntungan  simbolik  atau material dari kelompok merekas.
c. Keragaman  bentuk  etnik  dari  organisasi sosial.  Meskipun  sebagian  besar  mereka beroperasi sebagai status kelompok, kelompok etnis dapat menggunakan bentuk kelas,  kasta  dan  tanah.  Weber  sangat tertarik  dengan  adanya  fenomena  kasta etnis,  dimana  status  kelompok  Nampak bertransformasi menjadi sistem kasta. Tidak
seperti  status  kelompok,  perbedaan  kasta jauh  lebih  kaku  dan  mendekati  kelompok sosial.
d. Etnisitas  dan  mobilisasi  politik.  Weber mendefinisikan  etnisitas  dalam  istilah dinamika  aktivitas  politik.  Menurutnya, eksistensi dari komunitas politik merupakan prasyarat  bagi  perilaku  kelompok  etnis. Kesadaran  kelompok  terutama  dibentuk oleh  pengalaman  politik  secara  umum, bukan dengan common descent.
Sedangkan  menurut  Smith (Kauffman, 2004 : 18 - 19) bahwa suatu etnik adalah seke- lompok  penduduk  yang  menempati  suatu daerah  di  mana  kelompok  mereka  mempunyai mitos,  budaya  tersendiri  dan  perpaduan  yang kuat  di  antara  mereka.  Pada  masa  ahli kelompok etnik melakukan penghijrahan, sering berlaku keadaan di mana mereka tercerabut dari akar budaya etniknya kerana mengadopsi nilai- nilai  baru.  Demikian  juga  dengan  bahasa, banyak anak-anak daripada ahli kelompok etnik tertentu  yang  merantau  tidak  boleh  lagi berbahasa  etniknya.  Akan  tetapi  mereka  tetap menganggap  diri  sebagai  ahli  etnik  yang  sama dengan  ibu  bapanya  dan  juga  tetap  diakui  oleh kelompok  etniknya.  Jadi,  kekhasan  budaya kerja seseorang pada suatu etnik karena melalui proses pewarisan yang dari generasi ke generasi sehingga  sulit  terjadi  perubahan.  Meskipun orang  boleh  saja  memilih  untuk  mengadopsi nilai-nilai, entah dari etniknya sendiri, dari etnik lain, ataupun dari gabungan keduanya (Koentjacaraningrat; 2004).
Sedangkan  budaya  kerja  etnik  adalah seperangkat  nilai  budaya  yang  diterapkan sewaktu  bekerja  berdasarkan  kekhasan  berasal dari  nilai  budaya  suatu  etnik  tertentu.  Bentuk budaya  kerja  tersebut  pada  etnik  Minangkabau antara  lain  ;  galie,  penuh  perhitungan,  pandai, kreatif,  (Navis, 1984; Naim, 1999; Kato; 1989; 2005; Amir MS, 2007). Kemudian budaya kerja etnik  Jawa  antara  lain  ;  teliti,  lambat,  nerimo, paternalistik,  (Naim,  1999;  Geerzt,  1986  ; Koentjaraningrat 2004; Mulyana, 2005). Sedangkan budaya kerja etnik Batak Mandailing yaitu; emosional, cepat tersinggung dan  keras  kepala,  agresif.  (Warren,  2002; Payung  Bangun  dalam  Koentjacaraningrat, 2004).

## 4. Konsepsi Masyarakat Madani
Konsepsi  masyarakat  madani  menurut
Nurcholis  Madjid  (dalam  Azra,  2000)  berasal dari  istilah  “ Madinah ”  diartikannya  “kota” tetapi secara kebahasaan, perkataan itu mengandung makna “peradaban”. Dalam bahasa  Arab  istilah  “peradaban”  dinyatakan dengan  kata “madaniyah” atau  “ tamaddun ”. Karena  itu  tindakan  Nabi  mengubah  nama Yastrib,  sebuah  nama  yang  mengandung  men- jadi  Madinah  pada  hakikatnya  adalah  sebuah pernyataan  niat  atau  proklamasi,  bahwa  beliau bersama  pendukungnya  yang  terdiri  dari  kaum Mauhajirin dan Anshar hendak mendirikan dan membangun  mayarakat  beradab  dalam  struktur komunitas masyarakat di Madinah.
Sedangkan  dalam  literatur  barat  yang sejalan  dengan  konsepsi  masyarakat  madani dalam  bahasa  Inggris  adalah Civil  Society . Hakekatnya masyarakat Madani sebagai terjemahan  kata civil  society atau al-muftama' al-madani .  Istilah civil  society pertama  kali dikemukakan  oleh  Cicero  dalam  filsafat politiknya  dengan  istilah societies  civilis , namun  istilah  ini  mengalami  perkembangan pengertian. Kalau Cicero memahaminya identik dengan  negara,  maka  kini  dipahami  sebagai kemandirian aktivitas warga masyarakat madani dalam  konsepsi  masyarakat  multi  etnik  dan demokratisasi.

## 5. Pemerintah Daerah dan Demokratisasi
Pemerintah Daerah sejalan dengan otonomi  daerah  masa  reformasi  sekarang  perlu menguatkan kembali konsep masyarakat madani  atau  civil  society.    Hakekatnya  suatu masyarakat madani ( civil society )  mungkin ada tanpa  demokrasi,  tetapi  demokrasi  tidak  ada tanpa adanya civil society yang kuat. Kebijakan penerapan  Otonomi  Daerah  berdasarkan  UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, juga  merupakan  suatu  bentuk  respon  bagi  pe- nguatan  pembangunan  berbasiskan  kebutuhan masyarakat lokal turut pula menumbuhkan  rasa percaya  diri  etnis  di  berbagai  daerah  di Indonesia.  Keadaan  ini  juga  berdampak  mem- pengaruhi  eksistensi  kemultikulturan,  untuk diperlukan  adanya  budaya  kerja  keadilan  dan keterbukaan  PNS  pada  organisasi  Pemerintah Daerah  menciptakan    masyarakat  ke  dalam suasana  rukun,  damai,  egaliter,  saling  meng- hargai,  saling  menghormati,  tanpa  ada  konflik tanpa  menghilangkan  kompleksitas  etnik  lokal yang ada.
Konsepsi  demokrasi  dan  demokratisasi
dalam  penguatan civil  society dapat  dirujuk pendapat  yaitu  Huntington  (dalam  Sorensen, 2003)  mengemukakan  suatu  negara  yang mengalami  gelombang  demokratisasi  ditandai dengan  adanya  transisi  dari  rezim  non- demokratik  menuju  rezim  demokrasi  pada kurun  waktu  tertentu  selaras  dengan  dinamika perkembangan  demokrasi.  Demokratisasi  ini berproses  dengan  tiga  kondisi  antara  lain; pertama,  berakhirnya  rezim  otoriter;  kedua, dibangunnya rezim demokratis; ketiga, konsolidasi rezim demokratis.
Mewujudkan  suatu  pemerintahan  atau kepemerintahan  yang  demokratis  maka  hal yang paling utama adalah budaya kerja keadilan dan  keterbukaan  (transparansi).  Adapun  indi- kasi  dari  suatu  pemerintahan  atau  kepemerin- tahan  yang  transparan  (terbuka)  adalah  apabila di  dalam  penyelenggaraan  pemerintahannya terdapat  kebebasan  aliran  informasi  dalam  ber- bagai  proses  kelembagaan.  Berbagai  informasi harus  disediakan  secara  memadai  dan  mudah dimengerti  sehingga  dapat  digunakan  sebagai alat  monitoring  dan  evaluasi  penyelenggaraan pemerintah  daerah.  Sebab  manakala  adanya suatu  ketidakadilan  dapat  menciptakan  kecem- buruan,  pertentangan,  kesenjangan  dan  dis- integrasi  bangsa.  Dalam  kehidupan  berbangsa, ketidakadilan  dapat  menimbulkan  perilaku anarkis  dan  pertikaian  antar  golongan,  bahkan dalam  pertikaian  antar  etnik  dapat  menyebab- kan perpecahan di daerah. Selanjutnya perbuat- an  tidak  adil  dapat  menyebabkan  penyeleng- garaan  pemerintah  daerah  akan  mengalami hambatan.  Oleh  karena  itu,  terwujudnya  rasa keadilan  dalam  kehidupan  multi  etnik  diharap- kan  dapat  mendorong  terjadinya  pemerataan kesejahteraan  dalam  penyelenggaraan  pem- bangunan di daerah.

## Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  pende- katan  secara  kualitatif.  Maksud  pendekatan kualitatif  yaitu  pendekatan  yang  mengunakan analisis  sebab  akibat  yang  terjadi  di  lapangan (Moleong,  1993).  Penelitian  ini  dilakukan  me- lalui  studi  lapangan  dengan  menggunakan  pen- dekatan  kualitatif  untuk  menganalisis  secara terperinci,  jelas  dan  sistematis  terhadap  budaya kerja  PNS  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pasaman  Barat,  Budaya  Kerja  PNS  etnik Minangkabau, etnik Batak/Mandahiling, dan etnik Jawa  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pasaman  Barat.  Pengumpulan  data  dilakukan
Pengaruh Budaya Kerja Etnik ...
dengan  observasi,  wawancara  mendalam,  dan studi  dokumentasi,  yang  dilakukan  mulai  Januari 2010  –  Maret  2011.  Pengujian  keabsahan  data menggunakan teknik trianggulasi sumber. Sedangkan  teknik  analisis  data  ini  merujuk kepada  pendapat  Miles  dan  Huberman  (1992) yaitu  analisis  pendekatan  kualitatif  mengguna- kan interactive  model  of  analysis. Informan  dan Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  PNS yang  bekerja  pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Kabupaten  Pasaman  Barat  yang  mem- punyai  tugas  pokok  dan  fungsi  memberikan pelayanan  publik,  yaitu  Kantor  Kesatuan Bangsa,  Politik  dan  Perlindungan  Masyarakat (Kesbangpollinmas),  Kantor  Pelayanan  Satu Pintu  (Yantu),  dan  Badan  Kepegawaian  dan Pelatihan  Daerah  (BKPL),  dan  Sekretariat Daerah (Setda).
Operasional  penelitian  adalah  analisis budaya  kerja  berhubungan  sikap  terhadap pekerjaan sebagaimana dimensi Budhi Paramitha  di  atas,  kemudian  budaya  kerja keadilan  dimaknakan  sikap  PNS  berdasarkan prinsip  perlakuan  yang  sama  tanpa  membeda- kan  status  sosial,  etnik,  dan  agama,  sedangkan budaya  kerja  keterbukaan  dimaknakan  sikap PNS  memberikan  akses  secara  transparansi sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Budaya  kerja  etnik berkaitan  dengan  budaya  kerja  etnik  Minang- kabau,  etnik  Jawa  dan  etnik  Mandailing  yang bertalian  dengan  budaya  kerja  keadilan  dan keterbukaan  PNS  membangun  masyarakat madani  dan  demokrasi  di  Kabupaten  Pasaman Barat.

## Hasil dan Pembahasan
Berkaitan  dengan  hasil  penelitian  dan pembahasan  maka  peneliti  terlebih  dahulu, mengketengahkan  gambaran  umum  keadaan PNS  pada  pemerintah  daerah  kabupaten Pasaman Barat yaitu:
Tabel 1.  Keadaan  PNS  Kabupaten  Pasaman
Barat Berdasarkan Golongan PNS Golongan PNS Jumlah (orang) % IV 1193 22 III 2574 47 II 1507 28 I 92 1 Jumlah Total 5366 100
Sumber : BKPL Pasbar 2010, diolah sesuai keperlu- an penelitian tahun 2011.
Dari  tabel  di  atas  terlihat  jumlah  ter- banyak PNS di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat  adalah  golongan  III  yaitu  sebesar  47  % dan  kemudian  golongan  II  sebesar  28  %. Selanjutnya  keadaan  PNS  berdasarkan  etnik Minangkabau,  Jawa  dan  Mandailing  berdasar- kan  hasil  wawancara  dengan  Haljeki,  Kasubag Tata  Usaha  BKPL  Kab.  Pasbar  tanggal  2 Desember 2010 dapat disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2.  Keadaan Etnik PNS pada Pemerintah

## Kabupaten Pasaman Barat
Persebaran Etnik  PNS Selain PNS Fungsional Jumlah (orang) % Minangkabau 1638 58,25 Mandahiling 1090 38,76 Jawa 72 2,56 Etnik  lain  (Bugis  –  Makasar, Sunda, Aceh dan lain-lain) 12 0,43 Jumlah Total 2812 100
Sumber  :  BKPL  Kab.  Pasbar,  2010  dan  diolah  sesuai  ke- perluan penelitian tahun 2011.
Dari  data  di  atas  terlihat  bahwa  PNS  se- lain  PNS  dalam  Jabatan  berfungsi  berdasarkan etnik Minangkabau, etnik Mandailing dan etnik Jawa  yang  terbanyak  adalah  berasal  dari  etnik Minangkabau  sebanyak  58%.  Ini  menunjukkan bahwa  dalam  Kerajaan  Kabupaten  Pasaman Barat, etnik yang dominan menjadi PNS adalah etnik  Minangkabau.  Tidak  semua  budaya  kerja etnik  lokal  cenderung  bernuansa  negatif  tetapi ada  juga  yang  bernuansa  negatif  bagi  pening- katan  laju  pembangunan  di  daerah.  Hasil wawancara  yang  dilakukan  dengan  20  pegawai staf (terdiri dari etnik Minangkabau, etnik Jawa, dan  etnik  Mandailing),  7  orang  pejabat  eselon IV,  5  orang  pejabat  eselon  II,  dan  2  orang pejabat  eselon  II  di  SKPD  yang  telah  disebut pada  bagian  metodologi,  maka  ditemukan  ben- tuk budaya kerja PNS etnik Minangkabau, PNS etnik Jawa dan PNS etnik Mandailing di lokasi penelitian  yang  cenderung  negatif  dan  positif, yang  berkaitan  dengan  budaya  kerja  keadilan dan keterbukaan disajikan pada tabel 3.
Berdasarkan  tabel  3  selanjutnya  dilaku- kan  pembahasan  sesuai  dengan  pemaknaan terhadap  budaya  kerja  etnik  bernuansa  positif dan  negatif.  Adapun  pembahasan  dimulai dengan memberikan pemaknaan terhadap temu- an  budaya  kerja  tersebut.  Untuk  pembahasan lanjut dilakukan pemaknaan berdasarkan ekplo- rasi  dari  berbagai  literatur  terkait.  Pemaknaan masing-masing  temuan  dalam  tabel  3  sebagai berikut:
Tabel 3.   Kecenderungan Budaya Kerja PNS Ketiga Etnik Bernuansa Positif dan Negatif Berkaitan dengan Budaya Kerja Keadilan dan Keterbukaan.
No. Minangkabau Jawa Mandailing Positif Negatif Positif Negatif Positif Negatif 1 Kreatif Galie Teliti Cenderung tertutup Tegas Cenderung emosional 2 Egaliter Cenderung menunda-nunda pekerjaan Loyal dan patuh Kurang kritis  Berani Keras Hati 3 Terbuka menerima kritikan Mudah jenuh, atau bosan dalam bekerja Sopan Paternalistik Terbuka menerima kritikan namun cenderung menanggapi dengan emosional Cenderung  kuat rasa primodialisme
Sumber : diolah hasil penelitian, 2011.
1. Kreatif  bermakna  kemampuan  menghasil- kan  gagasan,  ide  atau  suatu  inovasi  yang dapat  memberikan  pembaharuan  bagi  ke- majuan  unit  atau  organisasi  berdasarkan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
Pada  PNS  etnik  Minangkabau,  budaya kerja  etnik  positif  berkaitan  dengan  budaya kerja  keadilan  dan  keterbukaan  kreatif,  egaliter dan terbuka menerima kritikan. Sikap kreatifitas dan  terbuka  menerima  kritikan  ini  sangat mendukung  bagi  perwujudan  keterbukaan  atau transparansi. Kreatifitas ini terlihat juga dengan adanya  tampilan  informasi  di  berbagai  SKPD pada  area  kepentingan  informasi  publik  telah memberikan  informasi  yang  muda  dimengerti oleh masyarakat banyak. Pada Kantor Pelayanan  Satu  Pintu  yang  berkaitan  dengan berbagai pelayanan perizinan dimana PNS pada SKPD  adalah  mayoritas  berasal  etnik  Minang- kabau,  telah  terdapat  berbagai  bentuk  pengu- muman,  leafet,  brosur  dengan  bentuk  yang kreatif  sehingga  dapat  memudahkan  pengguna jasa  layanan  publik.  Berkaitan  dengan  terbuka menerima  kritikan  ini  terlihat  para  pejabat  dan PNS  staf  pada  SKPD  objek  penelitian  maka PNS  etnik  Minangkabau  pada  umumnya mampu  berekpresi  terbuka  dan  cenderung  ber- sikap  rasional  dalam  menanggapi  kritikan  dari berbagai pihak. Sedangkan egaliter mendukung budaya  kerja  keadilan  karena  budaya  kerja  ini mampu  memperlakukan  berbagai  pihak  tanpa memandang status sosial kemasyarakatan.
Namun  dalam  kecendrungan  budaya kerja  negatif  yaitu  galie,  menunda  pekerjaan, dan  mudah  bosan,  ini  adalah  bentuk  budaya kerja  yang  dapat  menghambat  membangun masyarakat  madani  dan  demokrasi.  Dalam pelayanan publik ada kesan PNS etnik Minang-
kabau  kurang  cepat  merespon  atau  cenderung sedikit  santai  menghadapi  keperluan  masya- rakat  pengguna  jasa.  Disamping  itu,  dalam mengerjakan  suatu  pekerjaan  yang  membutuh- kan  jangka  waktu  panjang  mereka  cenderung agak merasa bosan, misalnya dalam rapat-rapat atau  pertemuan-pertemuan  dinas  ingin  segera selesai, atau dalam mengerjakan suatu program pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang mereka cenderung mudah bosan karena menginginkan  ada  variasi  dalam  kegiatan pekerjaan.
Dalam  konteks  PNS  etnik  Jawa,  bentuk budaya  kerja  yang  berhubungan  budaya  kerja keadilan  dan  keterbukaan  yang  bernuansa positif adalah loyal dan patuh, teliti dan sopan. Sehingga  dalam  pelayanan  publik  merasa cenderung  terlihat  lebih  sopan  daripada  etnik Minangkabau  dan  etnik  Mandailing  termasuk dalam  konteks  hubungan  atasan  –  bawahan ataupun  dengan  rekan  sejawat.  Mempunyai loyalitas dan kepatuhan pelaksanaan kerja yang dapat  memberikan  dukungan  aktifitas  dan produktifas penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Disamping  itu  cenderung  mengerjakan pekerjaan  secara  teliti  sehingga  sesuatu  peker- jaan  dikerjakan  diupayakan  dalam  keadaan sempurna. Namun dalam konteks aspek budaya kerja  bernuansa  negatif  cenderung  manajemen tertutup,  kurang  kritis  dan  paternalistik.  Ke- adaan dapat mempengaruhi perwujudan budaya kerja  keadilan  dan  keterbukaan,  sebab  sikap manajemen  terutup  dan  kurang  kritis  mem- pengaruhi  aspek  transparansi,  sedangkan  pater- nalistik  dapat  mempengaruh  budaya  kerja keadilan,  karena  budaya  kerja  ini  cenderung mengikuti dan menunggu arahan pimpinan atau atasan dalam mengerjakan sesuatu.
Budaya  kerja  PNS  etnik  Mandailing
Pengaruh Budaya Kerja Etnik ...
bernuansa  positif  yaitu;  tegas,  berani,  terbuka menerima  kritikan  tapi  cendrung  emosional, budaya kerja ini dapat mendukung budaya kerja keadilan  dan  keterbukaan  dalam  membangun masyarakat  madani  dan  demokrasi.  Sedangkan yang  bernuansa  negatif  cenderung  emosional, keras  hati,  primodialisme.  Keadaan  menyebab- kan adanya anggapan dari etnik – etnik lainnya bahwa  PNS  etnik  Mandailing  terkesan  keras dan  kurang  sopan.  Disamping  mempunyai  rasa ikatan  primodialisme  yang  kuat  menyebabkan adanya  pendekatan  pelaksanaan  tugas  mem- pengaruhi  budaya  kerja  keadilan.  Berkaitan dengan  primodialisme  ini  menurut  Bart  (1988) orang  yang  cenderung  bersikap  primodial adalah  budaya  kerja  yang  dapat  membuat individu  atau  kelompok memiliki  sikap etnosentrisme ,  yaitu  suatu  sikap  yang  cende- rung  bersifat  subyektif  dalam  memandang budaya  orang  lain.  Mereka  akan  selalu  me- mandang  budaya  orang  lain  dari  kacamata budayanya.  Hal  ini  terjadi  karena nilai-nilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah men- jadi  nilai  yang  mendarah  daging  ( internalized value )  dan  sangatlah  susah  untuk  berubah  dan cenderung  dipertahankan  bila  nilai  itu  sangat menguntungkan bagi dirinya
Oleh  sebab  itu,  perlu  membentuk  suatu model  perpaduan  budaya  etnik  yang  positif dengan  budaya  kerja  yang  ditetapkan  Peme- rintah,  serta  budaya  kerja  berdasarkan  ajaran agama  guna  membangun  masyarakat  madani yang  demokratis.  Sebab  suatu  budaya  kerja tanpa  adanya  mengadopsi  nilai-nilai  yang terdapat  dalam  ajaran  agama  dapat  menyebab- kan  budaya  kerja  yang  diformulasikan  menjadi “kering”  atau  kurangnya  daya  dorong  untuk mewujudkannya.  Penggalian  dan  penelusuran lebih mendalam budaya etnik untuk diwujudkan sebagai  bentuk  budaya  pemerintah  daerah sangat penting. Disamping itu penting perpadu- an  budaya  kerja ini  karena  setiap  daerah  mem- punyai  keunikkan  lokal  yang  disebabkan perbedaan  kebergaman  penduduk  yang  berada di suatu daerah tersebut.

## Simpulan
Revitalisasi budaya kerja etnik lokal bagi pembentukkan  budaya  kerja  keadilan  dan  ke- terbukaan  PNS  dapat  dilakukan  dengan  per- paduan  budaya  kerja  etnik  lokal  yang  positif bagi  pembangunan  masyarakat  madani  dan demokrasi  di  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Di- perlukan  upaya  perubahan  budaya  kerja  PNS
pada  organisasi  pemerintah  daerah,  yang  dapat dilakukan dengan perpaduan budaya kerja yang ditetapkan  Pemerintah,  budaya  kerja  etnik positif  dan  budaya  kerja  berdasarkan  ajaran agama  guna  membangun  masyarakat  madani yang demokratis.

## Daftar Rujukan
Abrahamsen, Rita. 2004. Sudut Gelap Kemajuan:  Relasi  Kuasa  dalam  Wacana
Pembangunan (terj.  Heru  Prasetia). Yogyakarta: Lafadl.
Arimi.  2002. Kebudayaan  Indonesia .  Bumi Aksara. Jakarta.
Azra,  Azyumardi.  2000. Menuju  Masyarakat Madani ;
Gagasan, Fakta, dan
Tantangan,  S ebuah  Pengantar,  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Amir, M.S. 2003. Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan  Hidup  Orang  Minang .  Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
Barth,  Fredrik .  1969. Ethnic  Groups  and Boundaries. Sage publication .
Darminto.  2007. Aspek  Budaya  dan  Kinerja Aparatur  Pemerintah .  Artikel.  Juli.
www.Gerbang Jabar. Go.id.
Durkheim,  Emilie.  2010. Anomie  Teori . http://www.scribd.com/doc/36889160/E mile-Durkheim ,  diakses  pada  tanggal  15
September 2010, pukul 21.06 WIB.
Dwiyanto,  Agus  et  al.  2003.  Reformasi  Tata Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah.
Pusat Studi Kependudukan dan
Kebudayaan UGM. Jogjakarta.
Embi,  Muhamad  Ali.  2001. Pendekatan Pengurusan Sumber Manusia Masa Kini . Utusan  Publication  &  Distributors  Sdn
Bhd
Frinaldi, Aldri, et al. 2007. Kesiapan Menghadapi  Pensiun  dan  Kemungkinan Pensiun Dini bagi PNS . Hasil Penelitian. Kerjasama  Balitbang  Provinsi  Sumatera Barat  dengan  Pusat  Studi  Hak  Asasi Manusia Universitas Negeri Padang.
Geertz,  Clifford.  1983. Abangan,  Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa . Terjemahan  Aswab  Mahasin.  Pustaka Jaya. Jakarta.
Kato,  Tsuyoshi.  2005. Adat  Minangkabau  dan Merantau  dalam  Perspektif  Sejarah . Balai Pustaka. Jakarta. Penerjemah Gusti
Vol. X No.1 Th. 2011
Anan dan Akiko Iwata.
Kato,  Tsyuoshi.  1989. Nasab  Ibu  Dan Merantau  Tradisi  Minangkabau  yang Bertarusandi Minangkabau, Kuala Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan  Pustaka Kementrian  Pendidikan  Malaysia.  Kuala Lumpur. Koentjaraningrat, 1984. Kebudayaan Mentalitas  dan  Pembangunan .  Cetakan ke-11. Jakarta: Gramedia. Koentjacaraningrat. 2004. Manusia dan Kebudayaan  di  Indonesia .  Djambatan.
Jakarta.  ( Kebudayaan  Batak ,  Pajung Bangun  hal  94  –  117)  ( Kebudayaan Minangkabau ,  Umar  Junus  248  –  265) ( Kebudayaan Jawa , Kodiran 329 – 354).
Ratminto  &  Atik  Septi  Winarsih.  2005.
Manajemen  Pelayanan.  Pengembangan Model  Konseptual,  Penerapan  Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal . Pustaka Pelajar. Yogjakarta.
Richard W. Oliver. 2004. What is Transparency ?; McGraw-Hill; Singapore, pp. 3.
Smith,  Anthony  D. 1998. Nationalism  and modernism:  a  critical  survey  of  recent theories  of  nations  and  nationalism ,
London; New York: Routledge. Malesevic,  Sinisa.  2004. The  Sociology  of Ethnicity . London: Sage Publications.
Mawardi  J.,  M..  2008. Strategi  Pemberdayaan Masyarakat  Madani ”,  dalam  Komunitas, Jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam Volume  4,  Nomor  1,  Juni  2008  melalui http://komunitas.wikispaces.com/file/vie w/strategi+pengembangan+masyarakat+ madani.pdf diakses 5 Maret 2011Mulyana, 2005, “Identitas Kejawen: Mengurai Benang Kusut”, artikel lengkap dalam Kejawen Jurnal Kebudayaan Jawa,
Vol.1, No.1, September, Yogyakarta.
Miles,  Matthew  B,  and  Michael  Huberman.
1992. Analisis Data Kualitatif . (terjemahan). UI Press. Jakarta.
Moleong,  Lexy  J.  1993. Metode  Penelitian Kualitatif . Remadja Rosda Karya.
Bandung.
Naim,  Mochtar.  1984. Merantau  Pola  Migrasi Suku  Minangkabau, Yogyakarta:  Gajah Mada University Press.
Navis, A.A.1984. Alam Takambang Jadi Guru.
Grafiti Pers. Jakarta.