Vol. 6 No. 1 (2024) pp. 99-115 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Konstitusionalitas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada  Pengisian  Jabatan  Publik  yang  Tidak  Diatur  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
Erida Putri Yulianita 1* , Radian Salman 2 , Rizky Ramadhan 3
1*,2,3 Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia *email: erida.putri.yulianita-2022@fh.unair.ac.id
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4080
Submitted: Desember 2023 Revision: Januari 2024 Accepted: Februari 2024

## ABSTRAK
Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Pengisian Jabatan Publik, Open Legal Policy, Check and Balances
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  16/PUU-XII/2014,  salah  satu permohonan  pengujiannya  adalah  terkait  Pasal  30  ayat  (2)  sampai  (8) UU KPK, yaitu mengenai keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rekrutmen calon anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.  Keterlibatan DPR  dalam  pengisian  jabatan  publik  diatur  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan di luar UUD  1945.  Dengan  luasnya  kewenangan  DPR,  maka  tujuan  dalam penelitian  ini  adalah  mengetahui  bagaimana  konstitusionalitas persetujuan  DPR  dalam  pengisian  jabatan  publik.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  normatif  yang  dilakukan  dengan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus,  dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara  studi  kepustakaan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder. Open  legal  policy merupakan  dalil  yang  digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, sehingga apa yang dilakukan DPR  tidaklah  menyimpang  dari  UUD  1945,  Selain  tentang konstitusionalitas,  keterlibatan  DPR  dalam  pengisian  jabatan  publik merupakan  salah  satu  cara  untuk  menjalankan  tugasnya  sebagai lembaga negara yang salah satu fungsi utamanya adalah pengawasan. Sehingga  keterlibatan  DPR  dalam  pengisian  jabatan  publik  dapat dikatakan sistem check and balances .

## ABSTRACT
Keywords: The Indonesian House of Representatives, Filling Public Office Positions, Open Legal Policy, Checks and Balances Decision  of  the  Constitutional  Court  Number  16/PUU-XII/2014,  one  of  its examination  requests  is  related  to  Article  30  paragraphs  (2)  to  (8)  of  the Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  Law,  which  pertains  to  the involvement  of  The  Indonesian  House  of  Representatives  (DPR)  in  the recruitment of prospective members of KPK. The involvement of DPR in filling public office positions is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia  and  beyond  the  1945  Constitution.  Given  the  broad  authority  of DPR,  the  objective  of  this  research  is  to  understand  the  constitutionality  of DPR's approval in filling public office positions. This research is a normative study  conducted  through  statutory  approach,  case  approach,  and  conceptual approach.  Legal  materials  are  collected  through  literature  studies  of  primary and secondary legal materials. The open legal policy is the legal  basis used by the Constitutional Court in its decision, indicating that the actions of DPR do not  deviate  from  the  constitution.  Besides  addressing  constitutionality,  the involvement of DPR in filling public office positions is one way for it to fulfill its role as a state institution, one of whose main functions is oversight. Thus, the  involvement  of  DPR  in  filling  public  office  positions  can  be  considered  a system of checks and balances.

## 1. PENDAHULUAN
Negara demokratis memiliki beberapa macam sistem pemerintahan yang dapat  diterapkan,  dalam  hal  ini  Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan presidensiil.  Sistem  pemerintahan  presidensiil  membagi  kekuasaan  dalam suatu  negara  menjadi  3  (tiga)  cabang  kekuasaan  secara  garis  besar,  yaitu legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  yang  bekerja  sesuai  wewenangnya  namun tidak  terlepas  satu  sama  lain (Wiyanto,  2015) .  Legislatif  merupakan  cabang kekuasaan yang mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat yang dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara di Indonesia yang merepresentasikan keterwakilan politik masyarakat. Dikatakan sebagai  lembaga  yang  merepresentasikan  keterwakilan  politik  masyarakat karena  DPR  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  yang  anggotanya  dipilih melalui  pemilihan  umum  dari  partai  politik  yang  berpartisipasi  dalam pemilihan  tersebut.  DPR  memiliki  peran  sebagai  lembaga  legislatif  yang berfungsi untuk merumuskan undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya yang  diterapkan  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  adalah  eksekutif.  Fungsi pengawasan  DPR  dianggap  efektif  ketika  lembaga  ini  mampu  mengambil tindakan  kritis  terhadap  kebijakan  pemerintah  yang  bertentangan  atau  tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat (Iskatrinah, 2021) .
Vol. 6 No. 1 (2024)
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  (UUD  1945)  telah  dijelaskan bahwa lembaga utama yang berfungsi sebagai legislasi dan pengawasan adalah DPR, hal ini diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” dan Ayat (2) “setiap undang-undang dibahas bersama  oleh  DPR  dan  Presiden  untuk  mendapatkan  persetujuan  bersama” .  Fungsi legislasi dan pengawasan kembali ditegaskan pada Pasal 20A yang menyatakan bahwa  “ Dewan  Perwakilan  Rakyat  memiliki  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran,  dan fungsi  pengawasan”. Maka  dengan  ini  dapat  diartikan  bahwa  DPR  memiliki kekuasaan  legislasi,  kekuasaan  untuk  budgeting,  serta  kekuasaan  untuk pengawasan  atau  kontrol.  Fungsi  pengawasan  dapat  dikaitkan  dengan mekanisme check  and  balances antar  lembaga  negara  yang  merupakan mekanisme  untuk  mengontrol  dan  membatasi  cabang  kekuasaan  tersebut sehingga  tercipta  sebuah  mekanisme  yang  saling  kontrol  dan  juga  saling mengimbangi di antara para pemegang kekuasaan agar tidak melampaui batas kekuasaan  yang  ditentukan  oleh  konstitusi (Firmantoro,  2021) .  Fungsi pengawasan  ini  juga  tercermin  di  pasal-pasal  lain  dalam  UUD  1945  yang memuat  tentang  pemberian  kewenangan  kepada  DPR  untuk  memberikan persetujuan pada pejabat lainnya, antara lain:
Tabel 1. Daftar Jabatan yang Memerlukan Persetujuan DPR dalam UUD 1945
No. Pasal 1. Pasal  7A:  “Mengusulkan  pemberhentian Presiden  dan/ atau  Wakil  Presiden  sebagai  tindak  lanjut  hasil pengawasan”; 2. Pasal  9:  “Melantik  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden dalam  hal  MPR  tidak  dapat  melaksanakan  sidang untuk itu”; 3. Pasal 13: “Memberikan pertimbangan atas pengangkatan  duta  dan  dalam  hal  menerima  duta negara lain”;
4. Pasal  14  ayat  (2):  “Memberikan  pertimbangan  kepada
Presiden atas pemberian Amnesti dan Abolisi”;
5. Pasal  11:  “Memberikan  persetujuan  atas  pernyataan perang,  membuat  perdamaian  dan  perjanjian  dengan negara lain”;
Vol. 6 No. 1 (2024) 6. Pasal  23F:  “Memilih  anggota  Badan  Pemeriksa
Keuangan”;
7. Pasal  24B  ayat  (3):  “Memberikan  persetujuan  atas pengangkatan anggota Komisi Yudisial”;
8. Pasal  24A  ayat  (3):  “Memberikan  persetujuan  atas pengangkatan Hakim Agung”;
9. Pasal 24C ayat (3): “Mengajukan 3 dari 9 orang anggota hakim konstitusi”.
Keterlibatan  DPR  dalam  pengisian  jabatan  publik  dapat  dibenarkan selama  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  dalam  konstitusi (Susanto  et  al.,  2018) , namun  selain  dari  apa  yang  dimuat  dalam  UUD  1945,  ada  beberapa kewenangan  DPR  untuk  memberikan  persetujuan  bagi  pejabat  publik  lainnya yang  dimuat  dalam  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  Kapolri,  Panglima TNI, Kepala BIN, Anggota Komnas HAM, Gubernur BI, Anggota KY, Anggota KPU,  Anggota  Bawaslu,  Pimpinan  KPK,  Anggota  Dewan  Komisioner  OJK, Anggota  BAZNAS,  Dewan  Pengawas  BPJS,  Anggota  Lembaga  Sensor  Film, Anggota  Komisi  Informasi  Pusat,  Ombudsman,  Pengarah  Penanggulangan Bencana, Anggota Dewan Energi Nasional, Anggota BPK, Anggota KPI, Dewan Pengawas  RRI  dan  TVRI,  Kepala  Badan  Pelaksana  Migas,  Ketua  dan  anggota Komite Badan Pengatur Migas, dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung. Terkait Anggota  Komnas  HAM,  Anggota  KPU,  Anggota  Bawaslu,  Pimpinan  KPK, Anggota  Dewan  Komisioner  OJK,  Dewan  Pengawas  BPJS,  Anggota  Komisi Informasi  Pusat,  Ombudsman,  Pengarah  Penanggulangan  Bencana,  Anggota Dewan Energi Nasional, Anggota BPK, Anggota KPI, DPR tidak hanya memilih anggota, tetapi DPR juga memilih ketuanya.
Dari  uraian  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  kewenangan  DPR  yang  terkait fungsi pengawasan menjadi semakin lebar karena adanya pejabat publik selain yang disebutkan dalam UUD 1945 yang memerlukan persetujuan DPR. Dalam hal  ini,  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  sebenarnya  perlu  atau  tidak persetujuan DPR pada hampir seluruh jabatan publik yang tidak diatur dalam UUD  1945.  Sehingga  yang  menjadi  topik  utama  dalam  penelitian  ini  adalah tentang  konstitusionalitas  keterlibatan  DPR  dalam  persetujuan  jabatan-jabatan publik  yang  tidak  diatur  dalam  UUD  1945,  dan  bagaimana  mekanisme check
Vol. 6 No. 1 (2024)
and balances diterapkan dengan keterlibatan DPR dalam pengangkatan jabatan publik.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  ( doctrinal  research )  yang dilakukan  dengan  beberapa  pendekatan,  yaitu  Pertama,  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  yang  berarti  pendekatan  melalui peraturan  perundang-undangan  dengan  cara  menelaah  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  isu  hukum  yang  sedang  diteliti  secara  keseluruhan. Kedua,  pendekatan  kasus  dengan  memahami  ratio  decidendi  hakim Mahkamah  Konstitusi  untuk  sampai  pada  putusannya.  Ketiga,  pendekatan konseptual  dengan  merujuk  ke  prinsip-prinsip  yang  ada  dalam  pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum (Marzuki, 2011) . Pengumpulan bahan hukum  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan  terhadap  bahan-bahan hukum  relevan  yang  terkait  dengan  penelitian  serta  mengkaji  peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  merupakan  bahan  hukum  primer  yang  berupa  peraturan  perundang- undangan  serta  bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  buku-buku  teks  dan jurnal-jurnal hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Konstitusionalitas  Keterlibatan  DPR  dalam  Persetujuan  Jabatan-Jabatan Publik yang Tidak Diatur dalam UUD 1945
Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga legislatif  memiliki  tiga  fungsi  utama,  yaitu  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran, dan  fungsi  pengawasan  yang  telah  dicantumkan  dalam  UUD  1945,  ketiga fungsi  DPR  itu  dilakukan  untuk  kerangka  representasi  rakyat  dengan pembukaan  ruang  partisipasi  publik,  transparansi  pelaksanaan  fungsi,  dan pertanggungjawaban  kerja  DPR  kepada  rakyat  sesuai  dengan  apa  yang dijelaskan  pada  Pasal  69  Ayat  (2)  UU  17/2014.  Fungsi  pengawasan  yang dimiliki oleh DPR sejatinya merupakan pengawasan yang dimaksudkan untuk mengawasi  pemerintah  dalam  hal  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan kebijakan pemerintah.
Keterlibatan DPR dalam hal persetujuan untuk jabatan publik merupakan salah satu dari banyaknya wewenang yang dimiliki lembaga legislatif tersebut, namun  yang  menjadi  topik  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  dengan
wewenang DPR dalam memberikan persetujuan untuk jabatan publik yang ada di  luar  UUD  1945.  Adapun  beberapa  jabatan  publik  yang  memerlukan persetujuan DPR, diantaranya:

## Tabel 2. Daftar Jabatan yang Memerlukan Persetujuan DPR di Luar UUD
1945 No. Jabatan Dasar Hukum Penjelasan (isi pasal) 1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 11 ayat (1) “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 pada Pasal 13 ayat (2) “Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. 3. Kepala Badan Intelijen Negara Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 pada Pasal 36 ayat (1) “Kepala Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. 4. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 83 ayat (1) “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara”. 5. Gubernur Bank Indonesia Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 pada Pasal 41 ayat (1) “Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. 6. Anggota Komisi Yudisial Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 pada Pasal 27 “Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan
persetujuan DPR”.
ayat (1) 7. Anggota Komisi Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 25 ayat (2) “DPR memilih calon anggota Kpu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan”. 8. Anggota Badan Pengawas Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 121 ayat (2) “DPR memilih calon anggota Bawaslu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan”. 9. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada Pasal 30 ayat (1) “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia”. 10. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada Pasal 65 ayat (3) “Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden”. 11. Anggota Badan Amil Zakat Nasional Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 10 ayat (2) “Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. 12. Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 pada Pasal 30 ayat (3) “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari Presiden”. 13. Anggota Lembaga Sensor Film Undang-undang Nomor 33 Tahun “Anggota lembaga sensor film diangkat oleh Presiden setelah
2009 pada Pasal 64 ayat (3) berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat”. 14. Anggota Komisi Informasi Pusat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 pada Pasal 31 ayat  (1) “Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon; (2)   Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan; (3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden”. 15. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 pada Pasal 14 “Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden”. 16. Pengarah Penanggulangan Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 14 ayat (3), “Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. 17. Anggota Dewan Energi Nasional Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 pada Pasal 13 ayat (2) “Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. 18. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 pada Pasal 14 ayat (1) “Anggota BPK dipilih oleh DPR
dengan memperhatikan pertimbangan DPD”.
Vol. 6 No. 1 (2024)
19. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 pada Pasal 10 ayat (2) “Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka; (3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi”. 20. Dewan Pengawas RRI dan TVRI Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 pada Pasal 14 ayat (5) “Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat”. 21. Kepala Badan Pelaksana Migas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 pada Pasal 45 ayat (3) “Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden”. 22. Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur Migas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 pada Pasal 47 ayat (3) “Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden setelah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”
Vol. 6 No. 1 (2024) 23. Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 pada Pasal 33 ayat (4) “Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.
Keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan publik yang diatur dalam UUD 1945 maupun yang tidak diatur dalam UUD 1945 apabila dilihat dari tabel yang telah  diuraikan  maka  dapat  disimpulkan  keterlibatannya  mencakup  pada semua  cabang  kekuasaan (Mukaromah,  2012) .  Contohnya  pada  cabang kekuasaan eksekutif yaitu keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan Panglima TNI  yang  seharusnya  merupakan  wilayah  kekuasaan  eksekutif.  Hal  ini  dapat dilihat pada Pasal 10 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.  Meski  yang  mengangkat  dan  memberhentikan  adalah  Presiden,  tetap diperlukan persetujuan DPR sehingga hal ini menjadikan DPR sebagai penentu dalam  pengisian  jabatan  terkait. Peran  DPR  dalam  menentukan  pimpinan lembaga juga dijadikan sebagai pembatas kekuasaan presiden yang merupakan salah  satu  tujuan  amandemen  UUD  1945.  Selain  membatasi  kekuasaan presiden,  tujuan  amandemen  lainnya  adalah  perluasaan  kekuasaan  DPR  yang dinilai berlebihan (Susanto, 2016) .
Dari  banyaknya  jabatan  publik  yang  memerlukan  persetujuan  DPR  dan juga  yang  pemilihannya  dilakukan  oleh  DPR,  menimbulkan  pertanyaan tentang  luasnya  kewenangan  DPR  di  luar  apa  yang  disebutkan  di  UUD  1945. DPR  telah  melampaui  fungsinya  sebagaimana  yang  diatur  dalam  konstitusi dengan  adanya  perluasan  dan  perkembangan  fungsi  untuk  melakukan rekrutmen  pejabat,  sehingga  pertanyaan  yang  muncul  selanjutnya  adalah bagaimakah  konstitusionalitas  kewenangan  yang  luas  ini.  Karena  sejatinya konstitusionalisme  memiliki  tujuan  agar  penyelenggaraan  negara  dan pemerintahan  tidak  sewenang-wenang,  maka  hal  yang  dimaksud  haruslah diatur  secara  tegas  pada  pasal-pasal  dalam  konstitusi (Assyayuti,  2022) . Konstitusi, konstitusionalitas, dan konstitusionalisme merupakan tiga hal yang saling  berkaitan (Harvelian,  2016) .  Konstitusi  yang  berasal  dari  bahasa  latin constitutio berhubungan dengan jus atau ius yang artinya  adalah hukum atau prinsip (Asshiddiqie,  2008) .  Konstitusi  dapat  didefinisikan  sebagai  hukum fundamental yang menjadi dasar untuk penyelenggaraan suatu negara. Selain sangat  mendasar,  konstitusi  juga  merupakan  hukum  tertinggi  yang  dalam
Vol. 6 No. 1 (2024)
konsepnya  mencakup  peraturan  tertulis,  kebiasaan,  dan  konvensi-konvensi kenegaraan  yang  mengatur  tentang  bagaimana  susunan  serta  kedudukan organ-organ  negara,  mengatur  hubungan  antar  organ-organ  negara,  serta mengatur  juga  hubungan  antar  organ-organ  negara  dengan  warga  Negara (Asshiddiqie, 2006) . Konstitusi pada umumnya mengatur tentang tiga hal yang sangat  fundamental,  yaitu:  jaminan  terhadap  hak  asasi  manusia,  susunan ketatanegaraan  suatu  negara  yang  bersifat  mendasar,  hubungan  antara penguasa  dengan  rakyat,  dan  pembagian  serta  pembatasan  tugas ketatanegaraan yang sifatnya mendasar (Simamora, 2015) .
Konstitusi dan konstitusionalisme saling berkaitan satu sama lain, hal ini dapat diartikan bahwa konstitusionalisme adalah semangat yang hendak dijaga melalui  konstitusi.  Adapun  konstitusionalisme  dapat  didefinisikan  sebagai paham  tentang  pembatasan  kekuasaan  dan  jaminan  hak  rakyat  melalui konstitusi.  Sedangkan  yang  dimaksud  konstitusionalitas  adalah  menjadikan konstitusi sebagai batu uji suatu undang-undang. UUD 1945 telah menguraikan berbagai  wewenang  DPR  dalam  pengisian  jabatan  publik,  namun  banyak jabatan publik di luar UUD 1945 yang memerlukan persetujuan DPR, sehingga hal ini yang dipertanyakan konstitusionalitasnya .
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  16/PUU-XII/2014  yang salah  satu  permohonan  pengujiannya  terkait  Pasal  30  ayat  (2)  sampai  (8)  UU KPK  mengenai  keterlibatan  DPR  dalam  rekrutmen  calon  anggota  KPK  yang akan  mempengaruhi  independensi  KPK.  Ratio  legis  yang  terdapat  dalam Penjelasan Umum UU KPK memberikan alasan mengapa DPR ikut serta dalam pengisian  jabatan  pimpinan  KPK (Huda,  2016) .  Dalam  penjelasan  itu disebutkan  bahwa  “Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  terdiri  dari  5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  melakukan  penyelidikan,  penyidikan, dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  tetap  melekat  pada  Komisi Pemberantasan Korupsi”. Pada penjelasan ini disebutkan bahwa  perlu adanya unsur  masyarakat  untuk  ikut  mengawasi  kinerja  KPK.  Jabatan  yang dipertanggungjawabkan  secara  langsung  kepada  publik,  pengisiannya  perlu keikutsertaan  publik  atau  pengukuhan  publik.  Selanjutnya  “Berdasarkan ketentuan  ini  maka  persyaratan  untuk  diangkat  menjadi  anggota  Komisi Pemberantasan  Korupsi,  selain  dilakukan  secara  transparan  dan  melibatkan
keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus  melalui  uji  kelayakan  ( fit  and  proper  test )  yang  dilakukan  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  yang  kemudian  dikukuhkan  oleh Presiden  Republik  Indonesia”.  Dengan  uraian  ini  maka  unsur  keikutsertaan masyarakat  yang  dimaksud  merupakan  keikutsertaan  DPR  sebagai  lembaga perwakilan  yang  mencerminkan  kedaulatan  rakyat.  Hal  ini  dikarenakan  DPR merupakan  lembaga  yang  di  dalamnya  berisi  orang-orang  terpilih  yang menjadi  wakil  rakyat  yang  diharapkan  dapat  menjadi  penyeimbang  serta mengontrol  kekuasaan  eksekutif  sebagai  roda  penggerak  pemerintahan. Keterlibatan  DPR  dalam  pengisian  jabatan  publik  lembaga  yang  independen dapat  dianggap  tidak  mengintervensi  independensi  lembaga  terkait,  karena sebuah  lembaga  yang  independen  tidak  mungkin  memilih  pimpinan  sendiri, maka dibutuhkan DPR untuk melakukan fungsi tersebut.
Pada  pertimbangan  hukum  dalam  putusannya,  hakim  berpendapat bahwa  pemberian  kewenangan  pada  Presiden  untuk  mengusulkan  calon pimpinan  merangkap  anggota  KPK  serta  adanya  kewenangan  DPR  untuk memilih  calon  yang  diajukan  oleh  Presiden  merupakan  penerapan  dari open legal  policy yang  masih  dianggap  berada  di  dalam  ranah  pembentuk  undang- undang. Open  legal  policy dapat  diartikan  sebagai  kebebasan  bagi  pembentuk undang-undang guna mengambil kebijakan hukum. Kebijakan hukum terbuka memberikan  kebebasan  bagi  pembentuk  undang-undang  untuk  menafsirkan serta  menuangkan  dalam  suatu  undang-undang  tertentu,  namun  dengan adanya  kebijakan  hukum  terbuka  ini  memiliki  potensi  terjadinya  tindakan sewenang-wenang  oleh  pembentuk  undang-undang  karena  belum  adanya batasan  yang  jelas  mengenai  hal  ini  menurut  UUD  1945  meskipun  di  sisi  lain diterapkannya open legal policy dapat memberikan keleluasaan untuk mengatur Negara.
Open  legal  policy yang  dijadikan  dalil  dalam  putusan  oleh  Mahkamah Konstitusi  untuk  menolak  permohonan  pengujian  UU  KPK  dapat  dimaknai bahwa  keterlibatan  DPR  dalam  rekrutmen  calon  anggota  KPK  bukanlah  hal yang  inkonstitusional  meskipun  wewenang  itu  tidak  ada  dalam  konstitusi, karena  penerapan open  legal  policy adalah  ketika  UUD  1945  memberikan kewenangan  kepada  pembentuk  undang-undang  guna  mengatur  lebih  lanjut namun tidak memberikan batasan mengenai pengaturan materi atau saat UUD 1945  tidak  memberikan  kewenangan  bagi  pembentuk  undang-undang  untuk mengatur sesuatu lebih lanjut. Diterapkannya konsep open legal policy membuat
Vol. 6 No. 1 (2024)
batas  antara  konstitusional  atau  tidaknya  undang-undang  menjadi  tidak  jelas, karena menurut Hans Kelsen inkonstitusionalnya sebuah undang-undang tidak hanya terletak pada kenyataan bahwa prosedur yang dihasilkan cacat, namun juga  fakta  bahwa  materi  undang-undang  bertentangan  dengan  prinsip  dasar atau  pedoman  yang  ada  di  dalam  konstitusi,  atau  melebihi  batas  yang  telah ditetapkan (Kodiyat & Lubis, 2023) . Dengan diberlakukannya konsep open legal policy yang  ada  dalam  putusan  mengenai  keterlibatan  DPR  dalam  pengisian jabatan publik selain apa yang ada di UUD 1945 dapat dikatakan melebihi batas yang  telah  ditetapkan  karena  memang  tidak  diatur  dalam  konstitusi,  namun menurut Mahkamah Konstitusi, jika suatu norma dalam undang-undang yang termasuk  dalam  kategori open  legal  policy, maka  norma  tersebut  termasuk  di wilayah  yang  bernilai  konstitusional  atau  bersesuaian  dengan  UUD  1945 (Dahoklory,  2021) .  Sehingga  pertanyaan  selanjutnya  yang  muncul  adalah sampai  manakah  batasan  penerapan open  legal  policy dapat  dikatakan konstitusional,  karena open  legal  policy yang  diterapkan  oleh  Mahkamah Konstitusi  dalam  beberapa  putusannya  tidak  memiliki  batasan  yang  jelas menurut konstitusi.
Open  legal  policy tidak  memiliki  batasan  yang  diatur  dalam  konstitusi, namun  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  Nomor  86/PUU-X/2012  yang menggunakan  konsep open  legal  policy dalam  putusannya  berpendapat  bahwa "pengaturan  atau  pembatasan  oleh  pembentuk  Undang-Undang  tidak  dapat pula  dilakukan  dengan  sebebas-bebasnya,  melainkan,  antara  lain,  harus memperhatikan  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai- nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  [vide  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD 1945]",  sehingga  pendapat  ini  dapat  dijadikan  sebagai  sebuah  pedoman  yang akan  memberikan  batasan  sampai  dimana open  legal  policy dapat  diterapkan.
Sama  halnya  dengan  keterlibatan  DPR  dalam  pengisian  jabatan  publik  yang tidak  diatur  dalam  konstitusi,  apabila  dilakukan  dengan open  legal  policy yang mempertimbangkan  nilai-nilai  yang  ada,  maka  hal  itu  dapat  dikatakan konstitusional.

## 3.2 Persetujuam  DPR  dalam  pengangkatan  jabatan  publik  merupakan mekanisme check and balances
Indonesia  merupakan  negara  yang  menjunjung  demokrasi  sebagai pokok  pikiran  dalam  bernegara,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  ditempatkannya kekuasaan tertinggi pada rakyat (Erwinsyahbana & Syahbana, 2018) . Menurut
Vol. 6 No. 1 (2024)
Soekarno pada hari lahirnya Pancasila, demokrasi di Indonesia tidaklah seperti demokrasi  di  barat,  melainkan  permusyawaratan  yang  memberi  hidup,  maka diperlukan badan permusyawaratan yang secara bersama-sama dengan rakyat mencapai kesejahteraan social (Nugraha, 2019) .
Pemisahan  kekuasaan  pada  UUD  sebelum  amandemen  dilakukan  secara vertikal melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan dari  rakyat  yang  memiliki  kedaulatan,  prinsipnya  kekuasaan  dibagikan  oleh MPR  kepada  lembaga-lembaga  yang  berada  di  bawahnya.  Pada  masa  setelah amandemen,  ada  perubahan  mendasar  yang  menjadikan  kedaulatan  rakyat dibagi  secara  horizontal  dengan  dilakukannya  pemisahan  kekuasaan  yang menjadi  fungsi  dari  lembaga-lembaga  negara  yang  kedudukannya  sederajat untuk  saling  mengendalikan  satu  sama  lain.  Maka  dari  itu,  mekanisme  check and  balances  tidak  lepas  dari  pembahasan  mengenai  sistem  pemerintahan presidensiil  sebagai  salah  satu  dari  model  sistem  pemerintahan  negara  yang demokratis  memiliki  ciri  yang  spesifik,  yaitu  dengan  adanya  pembagian kekuasaan.
Sistem  presidensiil  memisahkan  legislatif  dengan  eksekutif  maupun yudikatif,  namun  terpisahnya  3  (tiga)  kekuasaan  ini  tidak  serta  merta menjadikan  semua  kekuasaan  menjadi  mutlak  independen  secara  absolut. Legislatif  dan  eksekutif  dalam  melaksanakan  kewenangannya  sebagai pembentuk  undang-undang,  memiliki  keterkaitan  yang  saling  melengkapi. Keterkaitan hubungan legislatif dan eksekutif itu dikaitkan dengan mekanisme check  and  balances antar  lembaga  negara  yang  merupakan  mekanisme  untuk mengontrol  dan  membatasi  cabang  kekuasaan  tersebut  sehingga  tercipta sebuah mekanisme saling kontrol dan juga saling mengimbangi di antara para pemegang kekuasaan agar tidak melampaui batas kekuasaan yang ditentukan oleh  konstitusi (Rahmatullah,  2013) . Check  and  balances dilakukan  agar kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga-lembaga Negara.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  lembaga  legislatif  yang  memiliki  3 fungsi  utama  yang  salah  satunya  adalah  fungsi  pengawasan  yang  tertuang dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 merupakan fungsi yang menjadikan dewan perwakilan memiliki kewenangan untuk mengontrol tiga hal, yaitu: 1) kontrol atas  pemerintahan,  2)  kontrol  atas  pengeluaran,  dan  3)  kontrol  atas pemungutan  pajak.  Selain  tiga  hal  ini,  dewan  perwakilan  secara  teoritis memiliki fungsi kontrol antara lain:
Vol. 6 No. 1 (2024)
1. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan;
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan;
3. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara;
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan penganggaran dan belanja negara;
5. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah, dan;
6. Pengawasan  terhadap  pengangkatan  pejabat  publik  dalam  bentuk persetujuan  atau  penolakan,  atau  dapat  juga  dalam  bentuk  pertimbangan oleh DPR.
Fungsi  pengawasan  yang  dimiliki  DPR  terkait  pengawasan  terhadap kinerja  pemerintah  dan  juga  terkait  pengangkatan  pejabat  publik  dilakukan untuk menerapkan sistem check and balances sehingga sesuai dengan apa yang dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 16/PUU-XII/2014  bahwa  keterlibatan  DPR  dalam  pengisian  jabatan  publik dapat  dikatakan  sebagai  implementasi  dari  check  and  balances,  karena keterlibatan  ini  merupakan  salah  satu  cara  menjalankan  fungsi  pengawasan yang  dimiliki  DPR,  karena  DPR  memiliki right  to  confirm yang  menjadi perwujudan  dari  fungsi  pengawasan  untuk  memberi  pernyataan  setuju  atau tidak  setuju.  Meskipun  KPK  merupakan  lembaga  negara  yang  independen, namun  independensi  itu  tidak  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  kemandirian yang  absolut  sehingga  tidak  ada  pengawasan  dari  pihak  lain.  Jalannya  suatu lembaga  negara  untuk  menjamin  tidak  adanya  penyalahgunaan  wewenang memang  perlu  untuk  menerapkan  mekanisme  check  and  balances  melalui pengawasan  yang  dilakukan  lembaga  lain,  yang  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh DPR  sesuai  dengan  fungsi  utamanya.  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 yang menguji UU 2/2002, UU 3/2002 dan UU 34/2004, membahas  tentang  persetujuan  oleh  Presiden  kepada  DPR  dalam  hal pengangkatan  Kapolri.  MK  berpendapat  bahwa  persetujuan  DPR  dalam pengangkatan  Kapolri  bukanlah  suatu  penyimpangan,  hal  itu  mencerminkan mekanisme checks and balances sebagaimana tersirat dalam UUD 1945.
Menurut MK pemilihan pejabat publik ditujukan untuk melindungi hak dan  kepentingan  publik,  untuk  itu  perlu  dilakukan  prosedur  pemilihan  yang transparan, akuntabel, serta partisipatif (MKRI, 2009) . Adanya keterlibatan DPR merupakan  sebuah  upaya  guna  mencapai  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik ( good  governance ).  Maka  dengan  itu  terpilihlah  sosok  pejabat  yang  memiliki integritas  tinggi,  kapabilitas,  dan  kepemimpinan,  serta  akseptabilitas  untuk membantu Presiden menjalankan Pemerintahan.

## 4. KESIMPULAN
Keterlibatan  DPR  dalam  kewenangan  pengisian  jabatan  publik  selain yang  disebutkan  di  UUD  1945  dapat  dikatakan  konstitusional  karena diterapkannya open  legal  policy yang  menjadikan  konstitusi  lebih  fleksibel sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  DPR  dapat  dibenarkan  menurut  MK. Namun penerapan open legal policy yang membuat konstitusi menjadi fleksibel, tetap  diterapkan  dengan  berbagai  pertimbangan  agar  tidak  menimbulkan kesewenang-wenangan.  DPR  yang  salah  satu  dari  fungsi  utamanya  adalah fungsi  pengawasan,  dalam  menjalankan  fungsinya  juga  menerapkan mekanisme check  and  balances ke  lembaga  lain  agar  keseimbangan  lembaga- lembaga  negara  dapat  terjaga  dan  mencegah  adanya  penyalahgunaan kekuasaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keterlibatan  DPR  semata-mata  untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ).

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  J.  (2006). Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara (Jilid  II).  Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Asshiddiqie, J. (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi . PT Bhuana Ilmu Populer.
Assyayuti, M. M. (2022). Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat  Kepala  Daerah  Perspektif  Demokrasi  Konstitusional. Jurnal  Lex Renaissance , 7 (2), 281–295. https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art5
Dahoklory,  M.  V.  (2021).  Menilik  Arah  Politik  Perubahan  Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi. Masalah-Masalah Hukum , 50 (2), 222–231. https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.222-231
Erwinsyahbana,  T.,  &  Syahbana,  T.  R.  F.  (2018).  Perspektif  Negara  Hukum
Indonesia Berdasarkan Pancasila. INA-Rxiv , February , 1–20. https://doi.org/10.31227/osf.io/cwev7
Firmantoro,  Z.  A.  (2021).  Menimbang  Kedudukan  Majelis  Kehormatan Mahkamah Konstitusi Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Jurnal Konstitusi , 17 (4), 899–918. https://doi.org/10.31078/jk1749
Harvelian,  A.  (2016).  Constitutional  court  and  the  enforcement  of  indonesia economics constitution. Jurnal Konstitusi , 13 (3).
Huda,  N.  (2016). Hak  Politik  Mantan  Terpidana  Untuk  Menduduki  Jabatan  Publik Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  4/PUU-VII/2009  dan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 .
Vol. 6 No. 1 (2024)
Iskatrinah. (2021). Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia. Cakrawala Hukum , 12 (1), 95–110.
Kodiyat,  B.  A.,  &  Lubis,  A.  R.  (2023).  Tindak  Lanjut  Kewenangan  Legislasi Pasca  Putusan  Inkonstitusional  Bersyarat  Mahkamah  Konsitusi  Republik Indonesia  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konsitusi  No.  91/PUU-  XVIII/2020).
Legalitas: Jurnal Hukum , 14 (2), 259.
https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.347
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group.
MKRI. (2009). Mengawal Demokrasi Menegakan Keadilan Substantif .
Mukaromah, L. A. (2012). Perempuan dalam Legislasi RUUK di DPRD Provinsi DIY. In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Maznusia , 1 (2), 153–192.
Nugraha,  H.  S.  (2019).  MPR  dan  Urgensi  Garis  Besar  Haluan  Negara  Dalam Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia. Veritas  et  Justitia , 5 (1),  191–217. https://doi.org/10.25123/vej.3293
Rahmatullah,  I.  (2013).  Rejuvinasi  Sistem  Checks  And  Balances  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Jurnal Cita Hukum , 1 (2), 215–226.
Simamora,  J.  (2015).  Mengkaji  Substansi  UUD  NRI  Tahun  1945  dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis. Jurnal Legislasi Indonesia , 1–22.
Susanto, M. (2016). Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden (Kajian Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU-XIII/2015). Jurnal  Yudisial , 9 (3), 237–258.
Susanto,  M.,  Prasetianingsih,  R.,  &  Sungkar,  L.  (2018).  Kekuasaan  DPR  dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. De Jure: Jurnal Penelitian Hukum , 18 (1), 23–41.
Wiyanto,  A.  (2015).  Kekuasaan  Membentuk  Undang-Undang  Dalam  Sistem Pemerintahan  Presidensial  Setelah  Perubahan  Undang-Undang  Dasar 1945. Negara Hukum , 6 (2), 1–19.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License