Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016

## UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Oleh: Wahyu Simon Tampubolon, SH, MH Dosen Tetap STIH Labuhanbatu e-mail : Wahyu.tampubolon@yahoo.com

## ABSTRAK
Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain dan  tidak  untuk  diperdagangkan.  Sehingga  terhadap  konsumen  diperlukan  adanya  perlindungan hukum  untuk  mendapatkan  hak-haknya  sebagai  konsumen.  Perlindugan  terhadap  Konsumen dipandang secara materiil maupun formiil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunnya ilmu pengetahuan dan teknologi  yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen  atas  barang  atau  jasa  yang  dihasilkannya  dalam  rangka  mencapai  sasaran  usaha.  Dalam rangka  mengejar  dan  mencapai  kedua  hal  tersebut,  akhirnya  baik  langsung  atau  tidak  langsung, maka Konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.
Adapun  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen merupakan suatu keharusan yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen, karena dalam hal ini telah  diatur  dalam  undang  undang  perlindungan  konsumen.  Dan  upaya  hukum  terhadap penyelesaian sengketa antara nasabah dan pelaku usaha dalam hal terjadi sengketa dapat melakukan penyelesaian  sengketa  secara  litgasi  maupun  non  litigasi.  Penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi didasarkan  atas  gugatan  yang  diajukan  oleh  salah  satu  pihak.  Namun  penyelesaian  sengketa  non litigasi  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara,  misalnya  dalam  secara  Negosiasi,  Konsilidasi, Mediasi dan Arbitrase.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Undang-Undang.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latarbelakang
Perlindungan  hukum  adalah suatu  perlindungan  yang  diberikan kepada  subyek  hukum  ke  dalam bentuk  perangkat  baik  yang  bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.  Dengan  kata  lain  dapat dikatakan bahwa  perlindungan  hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi  hukum  itu  sendiri,  yang memiliki konsep bahwa hukum
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.  Dalam  menjalankan  dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya  suatu  tempat  atau wadah  dalam  pelaksanaannya  yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana
perlindungan  hukum  dibagi  menjadi dua  macam  yang  dapat  dipahami, yaitu  sarana  Perlindungan  Hukum Preventif  dan  sarana  perlindungan Hukum Represif
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016
Perlindungan  hukum  preventif subyek  hukum  diberikan  kesempatan untuk  mengajukan  keberatan  atau pendapatnya  sebelum suatu keputusan pemerintah  mendapat  bentuk  yang definitif.  Tujuannya  adalah  mencegah terjadinya sengketa sedangkan Perlindungan  hukum  preventif  artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan  pada  kebebasan  bertindak karena  dengan  adanya  perlindungan hukum  yang  preventif  pemerintah terdorong  untuk  bersifat  hati-hati dalam  mengambil  keputusan  yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
Perlindungan hukum yang represif  mempunyai  tujuan  untuk menyelesaikan  sengketa.  Penanganan perlindungan  hukum  oleh  Pengadilan Umum  dan  Peradilan  Administrasi  di
Indonesia
termasuk kategori perlindungan  hukum  ini.  Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan  pemerintah  bertumpu  dan bersumber dari konsep tentang pengakuan  dan  perlindungan  terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah  dari  barat,  lahirnya  konsep- konsep tentang pengakuan dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia diarahkan kepada
pembatasan-pembatasan dan peletakan
kewajiban masyarakat dan
pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap  tindak  pemerintahan  adalah prinsip  negara  hukum.  Dikaitkan dengan  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  hak-hak  asasi  manusia, pengakuan  dan  perlindungan  terhadap hak-hak  asasi  manusia  mendapat tempat  utama  dan  dapat  dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## 1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang  di  atas,  maka  permasalahan yang  akan  di  bahas  dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  bentuk  perlindungan hukum terhadap Konsumen?
2. Bagaimana  upaya  hukum  apabila terjadi  sengketa  antara  Konsumen dan Pelaku Usaha
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah diatas,  maka  yang  menjadi  tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis  perlindungan  hukum bagi  konsumen  apabila  terjadi sengketa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apabila terjadi  sengketa  antara  konsumen dan pelaku usaha
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016
1.4 Manfaat Penelitian Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik  secara  teoritis  maupun  pratis, yaitu:
Dari segi teoritis, penelitian ini secara  umum  memberikan  manfaat untuk  memperbanyak  wawasan  dan pengetahuan  tentang  perkembangan tentang hukum perlindungan konsumen.
Manfaat  dari  segi  praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi  masukan,  wawasan  dan menambah  ilmu  bagi  semua  pihak yang  berkaitan  dengan  perlindungan Konsumen,  dan  juga  hasil  penelitian ini  diharapkan  dapat  dijadikan  bahan masukan  bagi  masyarakat  dalam meningkatkan  kesadaran terhadap hak dan kewajiban dalam hukum perlindungan konsumen.

## II. KERANGKA TEORI
Teori  yang  digunakan  sebagai pisau  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah teori  perlindungan  hukum,  dalam  suatu negara,  pasti  terjadi  hubungan  antara negara dengan warga negaranya.
Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban.  Perlindungan  Hukum  akan menjadi  hak  bagi  warga  negara.  Di  sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban  bagi  negara.  Negara  wajib
memberikan  perlindungan  hukum  bagi
warga negaranya. Indonesia
mengukuhkan  dirinya  sebagai  negara hukum  yang tercantum di dalam Undang- Undang  Dasar  1945  pasal  1  ayat  3  yang berbunyi  :  Indonesia  adalah  negara hukum.  Ini  berarti  bahwa  Indonesia adalah  negara  yang  berdasarkan  atas hukum.  Dengan  sendirinya  perlindungan hukum  menjadi  unsur  esensial  serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum.  Negara  wajib  menjamin  hak-hak hukum  warga  negaranya.  Perlindungan hukum  merupakan  pengakuan  terhadap harkat  dan  martabat  warga  negaranya sebagai  manusia.  Karena  itu  mempelajari Teori  Perlindungan  Hukum  ini  menjadi sangat  penting.Indonesia  mengukuhkan dirinya  sebagai  negara  hukum  yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945  pasal  1  ayat  3  yang  berbunyi: Indonesia adalah negara hukum, Indonesia adalah  negara  yang  berdasarkan  atas hukum,  dengan  sendirinya  perlindungan hukum  menjadi  unsur  esensial  serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum.  Negara  wajib  menjamin  hak-hak hukum  warga  negaranya.  Perlindungan hukum  merupakan  pengakuan  terhadap harkat  dan  martabat  warga  negaranya sebagai  manusia.  Karena  itu  Teori Perlindungan  Hukum  ini  menjadi  sangat penting.
Prinsip perlindungan hukum terhadap  tindakan  pemerintah  bertumpu
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016
dan  bersumber  dari  konsep  tentang pengakuan  dan  perlindungan  terhadap hak-hak  asasi  manusia  karena  menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang  pengakuan  dan  perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan  kewajiban  masyarakat  dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tertang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang  melekat  pada  kodrat  manusia  dan statusnya  sebagai  individu,  hak  tersebut berada  di  atas  negara  dan  di  atas  semua organisasi  politik  dan  bersifat  mutlak sehingga  tidak  dapat  diganggu  gugat. Karena  konsep  ini,  maka  sering  kali dilontarkan  kritik  bahwa  konsep  Barat tentang  hak-hak  asasi  manusia  adalah konsep  yang  individualistik.  Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak- hak  ekonomi  serta  hak  kultural,  terdapat kecenderungan  mulai  melunturnya  sifat indivudualistik  dari  konsep  Barat.  Dalam merumuskan  prinsi-prinsip  perlindungan hukum  di  Indonesia,  landasannya  adalah Pancasila  sebagai  ideologi  dan  falsafah negara.  Konsepsi  perlindungan  hukum bagi  rakyat  di  Barat  bersumber  pada konsep-konsep  Rechtstaat  dan  ”Rule  of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi  Barat  sebagai  kerangka  berfikir dengan  landasan  pada  Pancasila,  prinsip perlindungan  hukum  di  Indonesia  adalah prinsip  pengakuan  dan  perlindungan
terhadap  harkat  dan  martabat  manusia yang  bersumber  pada  Pancasila.  Prinsip perlindungan  hukum  terhadap  tindak pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  karena  menurut  sejarahnya  di Barat,  lahirnya  konsep-konsep  tentang pengakuan  dan  perlindungan  terhadap hak-hak  asasi  menusia  diarahkan  kepada pembatasan-pembatasan  dan  peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## III. PEMBAHASAN
Upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen  untuk  melindungi  dirinya  serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.   Di Indonesia  dasar  hukum  yang  menjadikan seorang  konsumen  dapat  mengajukan perlindungan adalah:
1. Menurut Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan  bahwa  hak  konsumen  di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang  dan  atau  jasa.  Hak  untuk memilih  barang  dan  atau  jasa  serta mendapatkan  barang  dan  atau  jasa
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016
tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;  hak  untuk  mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi  dan  atau penggantian,  apabila  barang  dan  atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya; dan sebagainya. 1
2. UU  No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  yaitu mengenai:
a) Monopoli  adalah  penguasaan  atas produksi  dan  atau  pemasaran barang  dan  atau  atas  penggunaan jasa  tertentu  oleh  satu  pelaku usaha  atau  satu  kelompok  pelaku usaha.
b) Praktek monopoli adalah
pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu  atau  lebih  pelaku  usaha  yang
mengakibatkan dikuasainya produksi  dan  atau  pemasaran  atas barang  dan  atau  jasa  tertentu sehingga  menimbulkan  persaingan usaha  tidak  sehat  dan  dapat merugikan kepentingan umum.
c) Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau  lebih  pelaku  usaha  sehingga
1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
dapat  menentukan  harga  barang dan atau jasa.
3. PP  No.58  Tahun  2001  tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 4. Surat  Edaran  Dirjen  Perdagangan dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang
Penanganan  Pengaduan  Konsumen yang  ditujukan  kepada  seluruh  dinas Indag Prop/Kab/Kota yaitu membahas tentang  memberlakuan  wajib  label berbahasa Indonesia bagi produk yang beredar  di  Indonesia  sebagai  langkah meningkatkan perlindungan konsumen.  Permendag  ini  merupakan perbaikan  atas  Permendag  No.  62/M- DAG/PER/12/2009.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan
Konsumen. 2
Sesuai  dengan  Pasal  4  Undang- undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah : 3
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau jasa serta mendapatkan barang
2 Ahmadi dan Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen. hal. 58
3 Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016
dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan yang dijanjikan;
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang digunakan;
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan konsumen;
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Maka  sebagai konsumen memiliki berbagai  hak    dalam  tindakan    pembelian barang serta adanya berbagai perlindungan  hukum  terhadap  konsumen. Sesuai  dengan  Pasal  5  Undang-undang
Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah : 4
4 Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
1. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk informasi  dan  prosedur  pemakaian atau  pemanfaatan  barang  dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad  baik  dalam  melakukan transaksi  pembelian  barang  dan/atau jasa.
3. Membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar yang disepakati.
4. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Adapun  pelaku  usaha  dalam Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut: 5
1. Hak  untuk  menerima  pembayaran yang  sesuai  dengan  kesepakatan mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak  untuk  mendapat  perlindungan hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beritikad tidak baik;
3. Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri sepatutnya  di  dalam  penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan oleh  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
5. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
5 Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Adapun  kewajiban  pelaku  usaha dalam  Pasal  7    UUPK  adalah  sebagai berikut : 6
1. Beritikad  baik  dalam  melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan
ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen  untuk  menguji,  dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi  atas  barang  yang  dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau  penggantian  atas  kerugian akibat  penggunaan,  pemakaian  dan pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau  penggantian  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  dterima  atau
6 Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian.
Berdasarkan  penganturan  di  atas, maka  tampak  bahwa  hak  dan  kewajiban pelaku  usaha  bertimbal  balik  dengan  hak dan  kewajiban  konsumen.  Ini  berarti  hak bagi  konsumen  adalah  kewajiban  yang harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen  merupakan  hak  yang  akan diterima  pelaku  usaha.  Bila  dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata,  tampak  bahwa pengaturan  Undang  undang  Perlindungan Konsumen  lebih  spesifik.  Karena  di Undang  undang  Perlindungan  Konsumen pelaku  usaha  selain  harus  melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus  mampu  menciptakan  iklim  usaha yang  kondusif,  tanpa  persaingan  yang curang antar pelaku usaha.
Upaya  perlindungan  konsumen  di Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  konsumen  Pasal  2.  Ada  5 asas perlindungan konsumen yaitu: 7
1. Asas Manfaat
Asas  ini  mengandung  makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan    manfaat  yang  sebesar- besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga  tidak  ada  satu  pihak  yang
7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 1999 ), hal. 33
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016
kedudukannya  lebih  tinggi  dibanding pihak  lainnya.  Kedua  belah  pihak harus memperoleh hak-haknya.
2. Asas Keadilan Penerapan asas ini dapat dilihat  di  Pasal  4-7  UUPK  yang mengatur mengenai hak dan kewajiban  konsumen  serta  pelaku usaha.  Diharapkan  melalui  asas  ini konsumen  dan  pelaku  usaha  dapat memperoleh  haknya  dan  menunaikan kewajibannya secara seimbang.
3. Asas Keseimbangan
Melalui  penerapan  asas  ini, diharapkan  kepentingan  konsumen, pelaku  usaha  serta  pemerintah  dapat terwujud  secara  seimbang,  tidak  ada pihak yang lebih dilindungi.
4. Asas  Keamanan  dan  Keselamatan
Konsumen
Diharapkan  penerapan  UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan  dan keselamatan konsumen dalam  penggunaan,  pemakaian,  dan pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum Dimaksudkan agar baik konsumen  dan  pelaku  usaha  mentaati hukum  dan    memperoleh  keadilan dalam  penyelenggaraan  perlindungan konsumen,  serta  negara  menjamin kepastian hukum.
Adapun  tujuan  Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk: : 8
1. Meningkatkan kesadaran,  kemampuan dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri;
2. Mengangkat  harkat  dan  martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya  dari  akses  negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalm memilih, menentukan dan    menuntut  hak-haknya  sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian  Hukum  dan  keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku
usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan   usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamtan konsumen.
Upaya  perlindungan  hukum  bagi konsumen,  hak  konsumen  tersebut  hak atas kenyamanan, keamanan, dan
8 Janus  Sidabalok,    Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia,  (  Bandung: PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2006), hal. 44
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau  jasa.  Untuk  memilih  barang dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan,  atas  informasi  yang  benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa,  untuk didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas barang  dan/atau  jasa  yang  digunakan, mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, mendapat pembinaan  dan  pendidikan  konsumen.
Dan konsumen diperlakukan atau dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.  Serta  ntuk  mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  Pembahasan  yang
telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Perlindungan hukum terhadap
konsumen merupakan suatu keharusan
yang  diberikan  pelaku  usaha  terhadap konsumen, karena dalam hal ini telah diatur dalam undang undang perlindungan konsumen.
2. Upaya  hukum  terhadap  penyelesaian sengketa  antara  nasabah  dan  pelaku usaha dalam hal terjadi sengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa secara  litgasi  maupun  non  litigasi. Penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi didasarkan atas gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak. Namun penyelesaian  sengketa  non  litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya  dalam  secara  Negosiasi, Konsilidasi, Mediasi dan Arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  Hukum Perlindungan  Konsumen,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

## Janus  Sidabalok,    Hukum  Perlindungan
Konsumen  di  Indonesia,  (  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,  2006)
Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum
Suatu Pengantar, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 1999)
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang
Perlindungan Konsumen