Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.1, Juni 2022, Hal. 83-94 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA
Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, Muhammad Rusli Arafat Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361 masdhanis8@gmail.com, muhammadrusliarafat@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  Pemeriksaan  terhadap  perkara  pidana  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  guna mendapatkan  kebenaran  yang  materill  dapat  dilihat  dari  proses-proses  yang  dilakukan  oleh  para penegak  hukum  dalam  mencari  bukti  yang  konkret  terhadap  perkara  pidana  baik  pada  tahap penyidikan,  penyelidikan,  hingga  pada  proses  persidangan  perkara  diperlukannya  Visum  Et Repertum  dengan  berbentuk  surat  guna  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui kedudukan hasil Visum Et Repertum dalam persidangan. Dalam Metode penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis-normatif yang dimana diambil dari beberapa sumber buku, jurnal dan undang- undang mengenai kekuatan pembuktian visum dalam persidangan. secara khusus. Tetapi, hasil dari Visum  Et  Repertum  dapat  digunakan  dalam  pembuktian,  karena  hasil  Visum  Et  Repertum  ialah berbentuk surat keterangan dan dibuat oleh keterangan ahli. Oleh karena itu kedudukan Visum Et Repertum  dalam  pembuktian  persidangan  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  hakim  dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana.
Kata Kunci : Visum Et Repertum, Pembuktian, Kedudukan.

## ABSTRACT
In the examination of criminal cases conducted by law enforcement officials to get the truth that materill can be seen from the processes carried out by law enforcement in finding concrete evidence of criminal cases both at the level of investigation, investigation, to the process of trial of the case required  Visum  Et  Repertum  in  the  form  of  letters  for  the  purpose  of  doing  so.  In  this  research method is carried out in a juridical-normative way which is taken from several sources of books, journals and laws regarding the power of visum proof in the trial. Specifically However, the results of Visum Et Repertum can be used in proof,  because the results of Visum Et Repertum are in the form  of  certificates  and  made  by  expert  information.  Therefore,  visum  et  repertum's  position  in proving the trial can be used for the benefit of the judge in giving verdicts against criminals.
Keywords: Visum Et Repertum, Legal Standing, Position.

## A. PENDAHULUAN
Pemeriksaan  terhadap  perkara  pidana  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum guna mendapatkan kebenaran yang materill (sesungguhnya) pada kasus atau perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari proses-proses yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam mencari bukti yang konkret terhadap perkara pidana  baik  pada  tahap  penyidikan,  penyelidikan,  hingga  pada  proses persidangan perkara tersebut. Aparat penegak hukum mencari kebenaraan yang sesungguhnya  guna  kepentingan  persidangan  agar  majelis  hakim  tidak  salah memberikan  putusan  persidangan  terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Hal  ini sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  RI  No.  4  Tahun  2004  Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat 2 yang menyatakan:
“Tiada  seorang  pun  dapat  dijatuhi  pidana,  kecuali  apabila  pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”
Dengan  adanya  peraturan  tersebut  maka  para  aparat  penegak  hukum dilapangan seperti polri harus mengumpulkan bukti-bukti secara lengkap dan fakta-fakta  dari  kejadian  tindak  pidana  tersebut.  Adapun  dalam  proses pembuktian mengatur mengenai alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah diatur dalam  Pasal  184  ayat  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang menyebutkan;
“Alat bukti yang sah ialah :
1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa
Permintaan  bantuan  tenaga  ahli  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana.  Untuk  permintaan  bantuan  tenaga  ahli  pada  tahap penyidikan diatur dalam pasal 120 ayat 1 yang menyatakan:
Mas Dhanis Taufiqurrahman S. : Kekuatan Pembuktian...
“Dalam hal penyidik menganggap perlu, Penyidik dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”
Sedangkan  bantuan  tenaga  ahli  pada  proses  penyelidikan  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  pada  pasal  180  ayat  (1)  yang menyatakan :
“Dalam  hal  diperlukan  untuk  menjernihkan  duduknya  persoalan  yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.
Bantuan  tenaga  ahli  yang  dimakud  ialah  seorang  dokter  forensic  yang menerbitkan surat rekam medis yang dimaksud dengan Visum  Et Repertum. Dengan  ini  maksud  dari  Visum  Et  Repertum  ialah  diartikan  sebagai  laporan tertulis  untuk  kepentingan  peradilan  (pro  yustisia)  atas  permintaan  yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan  pada  pemeriksaan  barang  bukti,  berdasarkan  sumpah  pada  waktu menerima  jabatan,  serta  berdasarkan  pengetahuannya  yang  sebaik-baiknya. Namun  Visum  Et  Repertum  ini  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  Undang- Undang. Tetapi hasil Visum Et Repertum dapat menjadi dasar sebagai putusan Hakim dikarenakan hasil Visum Et Repertum berbentuk surat. Surat termasuk dalam  indikator  alat  bukti  sah  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  pada  pasal  184  ayat  1  butir  3.  Karena  hakim  dapat memutuskan perkara seminimal mungkin 2 alat bukti yang sah yang tertuang dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Maka  dari  itu  penulis mengangkat  rumusan  masalah  mengenai  bagaimana  kekuatan  hukum  Visum Et  Repertum  dalam  pembuktian  hukum  acara  pidana  serta  peran  Visum  Et Repertum dalam proses peradilan pidana.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penilitian  ini  yang  diguakan  dalam  mengkaji  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  yuridis-normatif.  Pendekatan  yuridis  adalah  suatu pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan  perundang-undangan  yang berlaku, teori hukum dan pendapat para ahli. Sedangkan pendekatan normatif
adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka sekunder.
Penelitian ini merujuk kepada tinjauan teoritis dan yuridis mengenai teori  kekuatan  Visum  Et  Repertum.  Menurut  teori  tentang  Visum  Et Repertum yaitu:
1. Undang  Undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang  :  Kitab  Undang Undang Hukum Acara Pidana. ;
2. Buku-buku;dan
3. Artikel jurnal serta media informasi internet yang mendukung jurnal ini.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Kekuatan VeR Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana
Visum  et  repertum  sangat  berkorelasi  dengan  ilmu  kedokteran forensic.  Ilmu  ini  sebelumnya  dikenal  dengan  Ilmu  Kedokteran Kehakiman,  R.  Atang  Ranoemihardja  menjelaskan  “bahwa  Ilmu Kedokteran  Kehakiman  atau  Ilmu  Kedokteran  Forensik  adalah  ilmu yang  menggunakan  pengetahuan  Ilmu  Kedokteran  untuk  membantu peradilan  baik  dalam  perkara  pidana  maupun  dalam  perkara  lain (perdata).” Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu  kepolisian,  kejaksaan,  dan  kehakiman  dalam  menghadapi kasus-kasus  perkara  yang  hanya  dapat  dipecahkan  dengan  ilmu pengetahuan  kedokteran. 1 Seorang  pakar  Ilmu  Kedokteran  Forensik Abdul  Mun’im  Idris  memberikan  pengertian  mengenai  visum  et repertum sebagai berikut : “Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah  tentang  apa  yang  dilihat  dan  ditemukan  pada  barang  bukti yang  diperiksanya  serta  memuat  pula  kesimpulan  dari  pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.” Lalu Menurut pendapat Tjan Han
1 R. Atang Ranoemihardja , Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua (Bandung: Forensic Science, 1983), 10.
Mas Dhanis Taufiqurrahman S. : Kekuatan Pembuktian...
Tjong,  “visum  et  repertum  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dalam pembuktian  karena  menggantikan  sepenuhnya  corpus  delicti  (tanda bukti)” 2
Dari pengertian Visum Et Repertum menurut beberapa Ahli dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  Visum  Et  Repertum  adalah  suatu  laporan tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Dokter  atau  Ahli  Forensik  yang  sudah disumpah  jabatan  untuk  membuat  suatu  keterangan  dokter  dalam melakukan  pemeriksaan  barang  bukti  untuk  kepentingan  peradilan. Dalam  kasus  tindak  pidana,  pembuktian  merupakan  hal  terpenting dalam proses peradilan guna mencari kebenaran dalam perkara pidana tersebut.  Pada teori  pembuktian, pembuktian dapat  dibuktikan dengan adanya  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan keterangan  terdakwa.  Aturan  tersebut  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  atau  KUHAP  pada  pasal  184  ayat  1 menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah Pertama keterangan saksi,
Kedua keterangan  ahli, Ketiga surat, Keempat petunjuk, Kelima keterangan terdakwa. 3 Sistem pembuktian benar atau tidaknya terdakwa melakukan  kejahatan  menurut  Andi  Hamzah  adalah:  “Merupakan  hal yang  amat  penting  dalam  hukum  acara  pidana.  Sebab  dalam  konteks inilah  hak  asasi  manusia  dipertaruhkan.  Bagaimana  akibatnya  jika seorang  terdakwa  yang  didakwa  dinyatakan  terbukti  melakukan perbuatan  yang  didakwakan  berdasarkan  alat  bukti  yang  ada  disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah pembuktian dalam hukum  acara  pidana  yang  bertujuan  untuk  mencari  kebenaran  yang materill (kebenaran yang sesungguhnya)”. 4
2 Ibid ., 18. 3 Admin.  “Kekuatan  Visum  Et  Repertum  Dalam  Pembuktian.”  Yuridis  id.  2018.  diakses  pada tanggal  25  Mei  2021,  Pukul  11.40,  https://yuridis.id/kekuatan-visum-et-repertum-dalam- pembuktian/.
4 Antony Royan Adyan. “Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Ditinjau dari KUHP  dan  Undang-Undang.”  Media  Neliti.  2007.  Diakses  Pada  Tanggal  29  Mei  2021, https://media.neliti.com/media/publications/26665-ID-kekuatan-hukum-visume-et-repertum- sebagai-alat-bukti-ditinjau-dari-kuhap-da n-und.pdf/. 81.
Hasil  Visum  Et  Repertum  akan  menjadi  suatu  alat  bukti  otentik dalam  persidangan  karena  dalam  bukti  Visum  Et  Repertum  terdapat bukti-bukti  mengenai  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kepada korban.  Seperti  luka  lebam  dan  luka-luka  lainnya.  Walaupun  dalam pembuktian  Hukum  Acara  Pidana  Visum  Et  Repertum  memang  tidak diatur  secara  khusus.  Tetapi,  hasil  dari  Visum  Et  Repertum  dapat digunakan  dalam  pembuktian,  karena  hasil  Visum  Et  Repertum  ialah berbentuk  surat  keterangan  dan  dibuat  oleh  keterangan  ahli. 5 Dalam pasal 184 ayat 1 point 2 dan 3 menyebutkan bahwa keterangan ahli dan surat  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam  pembuktian  Hukum  Acara Pidana.  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  atau  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  sama  sekali  tidak  diatur  mengenai  ketentuan khusus  yang  mengatur  mengenai  kekuatan  pembuktian  surat.  Hal  ini juga ditegaskan oleh seorang ahli yaitu Andi Hamzah bahwa “KUHAP tidak mengatur tentang hal demikian, maka sesuai dengan jiwa KUHAP maka  hakimlah  yang  diserahkan  untuk  mempertimbangkan  hal tersebut.” Jika begitu, lalu bagaimana cara melihat bahwa pembuktian surat mempunyai legitimasi dalam persidangan.
Dapat ditinjau dari teori yang diatur di dalam KUHAP. Ditinjau dari segi pembuatan dan tujuan surat tersebut dibuat, diatur dalam pasal 187  point  a,b,  dan  c  bahwa  alat  bukti  surat  adalah  alat  bukti  yang sempurna.  Karena  bukti  surat  tersebut  dibuat  secara  resmi  menurut peraturan  perundang-undangan.  Maka  dengan  dipenuhinya  ketentuan formal  dalam  pembuatan  surat  yang  berisi  keterangan  resmi  dari  ahli forensik  atau  dokter  yang  sudah  di  sumpah  jabatan  maka  dari  segi formalitas bahwa surat yang dibuat dengan dasar-dasar pasal 187 huruf a,b dan c adalah alat bukti yang sempurna. 6 Walaupun surat yang berisi
5 Trisnandi, Setyo. 2013, “Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada  Peristiwa Pidana  yang  Mengenai  Tubuh  Manusia  di  Rumah  Sakit  Bhayangkara  Semarang.” Sains  Medika Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran , Volume 5, Nomor 2, 123.
6 Op. Cit., 84.
Mas Dhanis Taufiqurrahman S. : Kekuatan Pembuktian...
hasil Visum Et Repertum sudah berbentuk autentik namun dalam hukum acara  pidana  tidak  serta  merta  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  di persidangan. Karena mau bagaimanapun unsur-unsur dalam pasal 184 ayat  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  harus  tetap terpenuhi sebagai penunjang alat bukti lain sehingga hakim tidak salah langkah dalam mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan. Visum Et Repertum yang dibuat sebagai alat bukti dalam persidangan memiliki kekuatan  yang  autentik  dikarenakan  surat  visum  tersebut  dibuat  oleh dokter atau ahli forensic yang sudah disumpah jabatan. Sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam memberikan informasi mengenai hasil dari visum korban terutama untuk kepentingan persidangan.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa  alat  bukti  Visum  Et Repertum memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya  karena  merujuk  pada  Hukum  Acara  Pidana.  Tetapi  Visum  Et Repertum  tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat,  karena  Visum  Et Repertum hanya bagian dari surat yang merupakan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## 2. Peran Visum Et Repertum
Visum  Et  Repertum  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam mengungkap  tindak  pidana  yang  mengakibatkan  luka-luka,  pengerusakan tubuh,  kesehatan,  hingga  nyawa  seseorang  yang  dilakukan  oleh  pelaku tindak pidana kepada korban. Proses ini bertujuan untuk membantu pihak kepolisian  mengungkap  motif  pelaku  dan  menjerat  pelaku  tindak  pidana dengan  pasal  yang  seimbang  dengan  perbuatan  pelaku  kepada  korban. Menurut H.M. Soedjatmiko pakar kedokteran forensic. Visum Et Repertum ialah  keterangan tertulis dari dokter atau ahli forensic terhadap suatu barang bukti terkait suatu tindakan pidana, maka visum et repertum memiliki peran sebagai berikut: 7
a. Sebagai Alat Bukti Yang Sah
7 Soedjatmiko H.M. Ilmu Kedokteran Forensik , Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW, 2001, 7.
Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  184  ayat  1  jo  187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b. Bukti Penahanan Tersangka
Dalam suatu kasus tindak pidana penyidik tidak serta merta melakukan penahanan atau penangkapan kepada seorang tersangka atau pelaku tindak pidana tanpa adanya bukti yang di pegang. Maka dari itu hasil dari Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter atau  ahli  forensic  dapat  menjadi  suatu  dasar  penyidik  untuk melakukan penahanan kepada pelaku tindak pidana.
c. Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim
Walaupun  tidak  ada  pasal  yang  mengatur  secara  khusus tentang Visum Et Repertum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun hasil dari Visum Et Repertum dapat menjadi pertimbangan  Hakim  dikarenakan  dikeluarkan  oleh  dokter  atau ahli  forensic  yang  ditujukan  untuk  kepentingan  penyidikan. Disamping itu Visum Et Repertum merupakan bukti materill dari sebuah tindak pidana. 8
Sebagai  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  Visum  Et  Repertum digolongkan  berbagai  jenis  guna  kepentingan  penyidikan  pihak berwajib. Adapun antara lain sebagai berikut:
a. Visum Et Repertum untuk orang hidup
Jenis ini dibagi lagi dalam beberapa golongan yaitu:
1) Visum Et Repertum Biasa
Visum  ini  diberikan  kepada  pihak  berwajib  untuk  korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
8 Ibid,. 7.
Mas Dhanis Taufiqurrahman S. : Kekuatan Pembuktian...

## 2) Visum Et Repertum Sementara
Visum  ini  diberikan  ketika  korban  butuh  perawatan  lebih lanjut karena dokter dari rumah sakit tersebut belum dapat membuat diagnosis dari luka yang di derita korban tersebut.

## 3) Visum Et Repertum Lanjutan
Pada  fase  ini  korban  tidak  memerlukan  perawatan  lebih lanjut dikarenakan sudah sembuh, dirawat oleh dokter lain atau meninggal dunia.
b. Visum Et Repertum untuk orang meninggal
Dalam  proses  ini  jika  korban  sudah  datang  kerumah  sakit dengan  keadaan  meninggal  dunia  pihak  kepolisian  meminta kepada dokter atau ahli forensic untuk dilaksanakannya outopsi kepada korban.

## c. Visum Et Repertum TKP
Visum ini akan dibuat setelah dokter atau ahli forensic mendatangi lokasi tempat kejadian perkara dimana korban ditemukan.
d. Visum Et Repertum Penggalian Jenazah
Visum ini akan dibuat setelah dokter atau ahli forensic mendatangi makam korban yang meninggal dunia.
e. Visum Et Repertum Psikiatri
Visum  yang  dilakukan  oleh  para  Ahli  kejiwaan  untuk  korban- korban yang mengalami gangguan kejiwaan.
f. Visum Et Repertum Barang Bukti

## POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
Visum  barang  bukti  ialah  barang-barang  yang  terdapat  di TKP agar diteliti lebih lanjut dengan ahli forensic. Seperti darah, senjata api, senjata tajam, dst. 9
Dengan demikian Visum Et Repertum memiliki peranan yang sangat penting  dalam  peradilan  pidana  terutama  dalam  kasus-kasus  seperti pembunuhan,  penganiayaan  hingga  peracunan  yang  dilakukan  terdakwa kepada korban.

## D. PENUTUP
Dari  banyaknya  pengertian  beberapa  ahli  mengenai  Visum  Et  Repertum bahwa  dapat  disimpulkan  Visum  Et  Repertum  ialah  suatu  laporan  tertulis  yang dibuat  oleh  ahli/dokter  forensic  untuk  membantu  peradilan.  Namun  Visum  Et Repertum  tidak  memiliki  legal  standing  yang  kuat  dalam  Hukum  Acara  Pidana. Tetapi  mengapa  Visum  Et  Repertum  dapat  digunakan  di  peradilan  sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dikarenakan hasil dari Visum Et Repertum  berbentuk  laporan  tertulis  atau  surat  dimana  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara pidana pada pasal 184 ayat 1 butir 3 menyebutkan bahwa surat menjadi salah satu dari 5 (lima) point yang tertuang dalam KUHAP sebagai alat bukti yang sah. Maka dari itu hasil dari Visum Et Repertum dapat digunakan di persidangan.
Visum  Et  Repertum  memiliki  peran  penting  terhadap  kasus-kasus  seperti penganiayaan, pembunuhuan hingga peracunan. Karena hasil Visum Et Repertum yang  dilakukan  oleh  Ahli  dapat  menjadi  pertimbangan  hakim  ketua  dalam memutuskan atau menetapkan tersangka dijatuhi pasal apa dan hukumannya apa. Dari  hasil  Visum  tersebut  dapat  terlihat  bagaimana  tersangka  atau  terdakwa menyakiti korban hingga terluka secara fisik maupun non-fisik.
9 Hamdani, Njowito. Ilmu Kedokteran Kehakiman . Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1992. 26.
Mas Dhanis Taufiqurrahman S. : Kekuatan Pembuktian...

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Hamdani,  Njowito. Ilmu  Kedokteran  Kehakiman .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Tama, 1992
H.M,  Soedjatmiko. Ilmu  Kedokteran  Forensik ,  Malang:  Fakultas Kedokteran UNIBRAW, 2001
Ranoemihardja,  R.  Atang. Ilmu  Kedokteran  Kehakiman Edisi  Kedua. Bandung: Forensic Science, 1983

## 2. Artikel Jurnal
Ardyan,  Yoshi.  “Analisis Atas Permintaan Penyidik  Untuk  Dilakukannya Visum  Et  Repertum  Menurut  KUHAP .” Lex  Administratum , Volume V, Nomor 2(2017).
Trisnandi, Setyo. 2013, “Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti  pada  Peristiwa  Pidana  yang  Mengenai  Tubuh  Manusia  di Rumah  Sakit  Bhayangkara  Semarang.” Sains  Medika  Jurnal
Kedokteran  dan  Kesehatan,  Fakultas  Kedokteran ,  Volume  5,
Nomor 2.
Fadlian,  A.  (2021).  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  DALAM  SUATU KERANGKA TEORITIS. Jurnal Hukum Positum , 5 (2), 10–19. Diambil dari https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556 Atsar,  A.,  &  Aryo  Fadlian.  (2021).  Sosialisasi  Kegiatan  Penyuluhan
UMKMMewujudkan  Perekonomian  Masyarakat  Yang  Mempunyai Potensi  Dan  Peran  Strategis  Menurut  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2008. Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 5 (5), 1202- 1210. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i5.4142 Oktaviani, S., Yeremia Juan Dewata, & Aryo Fadlian. (2021). PERTANGGUNG JAWABAN  PIDANA  KEBOCORAN  DATA  BPJS  DALAM PERSPEKTIF  UU  ITE. De  Juncto  Delicti:  Journal  of  Law , 1 (2), 146– 157. https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5732

## 3. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang -----------

## 4. Internet
Admin.  “Kekuatan  Visum  Et  Repertum  Dalam  Pembuktian.”  Yuridis  id. 2018. diakses pada tanggal 25 Mei 2021, https://yuridis.id/kekuatan- visum-et-repertum-dalam-pembuktian/.
Adyan,  Antony  Royan.  “Kekuatan  Hukum  Visum  Et  Repertum  Sebagai Alat Bukti Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang.” Media Neliti. 2007. Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2021, https://media.neliti.com/media/publications/26665-ID-kekuatan-hu kum-visume-et-repertum-sebagai-alat-bukti-ditinjau-dari-kuhap-da n-und.pdf/.
https://media.neliti.com/media/publications/26665-ID-kekuatan-hukum- visume-et-repertum-sebagai-alat-bukti-ditinjau-dari-kuhap-dan- und.pdf/ . Diakses pada tanggal 27 Mei 2021