## ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL
Jumanah, Natta Sanjaya, Ipah Mulyani Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten Jumanah@stiabanten.ac.id; nattasanjaya88@gmail.com; ipahfury12@gmail.com

## ABSTRAK
Beberapa  hal  yang  mendasar  perlunya  penataan  pasar  salah  satunya  bahwa  pasar merupakan  alat  vital  tempat  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat,  tempat  pemenuhan  ini memberikan  dua  pengertian  yaitu  pemenuhan  bagi  konsumen,  artinya  konsumen  mencari dan  mendapatkan  apa  saja  hal-hal  yang  dibutuhkan  dengan  mudah  dan  bebeas  memilih kebutuhannya  dipasar.  Pasar  tradisional,  di  masa  globalisasi  saat  ini  tengah  mengalami berbagai  macam  masalah.Permasalahan  yang  umumnya  terjadi  pada  pasar  tradisional  di tanah air ialah buruknya segi fisik, fasilitas sarana-prasarana sampai lemahnya manajemen pengelolaan  pasar,  oleh  karena  itu  perlunya  kebijakan  revitalisasi  pasar  rakyat  yang  tidak hanya  saja  menyentuh  pada  perbaikan  pembangunan  fisik  tetapi  secara  menyeluruh meliputi  tata  kelola  dan  pembiyaan.  Untuk  melihat  kefektivan  suatu  kebijakan  yang dilaksanakan pasti akan dilihat dari beberapa dampak yang ditimbulkan baik dampak sosial dan  dampak  ekonomi  yang  mucul  sesuai  yang  dikehendaki  maupun  yang  tidak dikehendaki.  Dan  dampak  yang  dikehendaki  ini  tentunya  menjadi  motivasi  dan  rujukan agar  pengelolaan  pasar  menjadi  lebih  baik  baik  lagi  untuk  diadopsi  dipasar-pasar  lain  di seluruh  Indonesia,  begitupun  dengan  dampak  yang  tidak  dikehendaki  yaitu  dilaukukan suatu  cara  atau  upaya  pemerintah  untuk  segera  mengambil  tidakan  atau  langkah  konkrit dalam menanganai permasalahn tersebut agar tidak merugikan semua pihak.
Kata Kunci: Dampak Sosial Ekonomi, Kebijakan, Revitalisasi Pasar Tradisional

## ABSTRACT
Some things that are fundamental necessity of structuring the market one of them that the market is a vital tool where the fulfillment of community needs, the fulfillment of this gives two  terms,  namely  fulfillment  for  the  consumers,  the  meaning  that  consumers  looking  for and  get  what  are  the  things  needed  to  easily  and  freely  choose  their  needs  in  the market.The  traditional  market,  where  globalization  is  currently  experiencing  all  kinds  of problems.  The  problems  generally  occur  in  the  traditional  markets  in  this  country  is  the poor  physical  aspects  of  infrastructure  facilities  to  weak  management  of  market management,  therefore  the  need  for  revitalization  of  public  market  not  only  touches  on improving physical development but as a whole includes governance and financing. To see
the effectiveness of a policy implemented will certainly be seen from some impacts caused both social and aconomic impacts that arise as desired, this is certainly a motivation and reference  for  better  market  management  to  be  adopted  in  other  markets  throughout Indonesia,  as  well  as  with  an  undesirable  impact  which  is  passed  one  way  or  the government's efforts to take concrete actions or steps in dealing with the problem so as not detrimental to all parties.
Keywords: Social Economic Impact, Policy, Traditional market revitalization.

## PENDAHULUAN
Pasar  merupakan  tempat  bertemu antara  penjual  dan  pembeli.Tempat  ini menjadi  tempat  interaksi  yang  memiliki keterikatan karena transaksi untuk melakukan  jual  beli.  Tradisonal  merujuk pada  cara  dan  system  yang  konvensional belum menggunakan system atau penerapan  teknologi,  seperti  transaksi menggunakan  elektronik.    Keberadaan pasar  tradisional  ini  tidak  bisa  dipungkiri bahwa  menjadi  sarana  dalam  kemajuan ekonomi.
Pasar tradisional, di masa globalisasi  saat  ini  tengah  mengalami berbagai  macam  masalah.Permasalahan yang  umumnya  terjadi  pada  pasar tradisional  di  tanah  air  ialah  buruknya segi fisik, fasilitas sarana-prasarana sampai lemahnya manajemen pengelolaan pasar.Kondisi-kondisi tersebut diperparah dengan  semakin  suburnya  jumlah  ritel dan  pasar  modern  akibat  tidak  jelasnya
regulasi pemerintah di sektor ritel.Maraknya pembangunan pasar modern menyudutkan posisi pasar tradisional  di  perkotaan.  Menurut  survey AC  Nielsen  tahun  2004,  pertumbuhan pasar  modern  sebesar  31,4  persen, sedangkan  pertumbuhan  pasar  tradisional minus 8,1 persen (harian Kompas, 2007).
Menurut  penelitian  Anisa  yang dikutip dari beberapa literatur menyampaikan bahwa Dalam
menghadapi  persaingan  dengan  pasar modern  maka  pasar-pasar  tradisional  di perkotaan yang menjadi milik pemerintah melakukan upaya-upaya perbaikan melalui  revitalisasi  pasar.  Bila  ditilik secara  estimologis,  revitalisasi  berarti proses,  cara,  perbuatan,  menghidupkan, menggiatkan  kembali  (KBBI,  2002). Dengan  kata  lain  ada  itikad  dinas  pasar/ PD  Pasar  untuk  menggiatkan  atau membuat  vital  pasar  tradisional  dari kondisi  yang  ada  sebelumnya.  Karena
pada  umumnya,  kondisi  pasar  tradisional yang  ada  di  tanah  air  selama  ini memperlihatkan  buruknya  aspek  fisik bangunan  dan  manajemen  pengelolaan pasar.Revitalisasi pasar dengan melakukan  perbaikan  fisik  dalam  bentuk renovasi  bangunan  pasar  maupun  dalam tataran  manajemen  pengelolaan  dan administratif  agar  lebih  profesional  yang dilakukan  oleh  Dinas  Pasar/  Perusahaan Daerah  (PD)  Pasar  seolah  menjadi  resep mujarab dalam menghadapi peritel raksasa atau pasar modern.Tanpa dilakukannya  upaya  revitalisasi,  para pedagang  merasakan  kenyataan  pahit betapa  pasar  mereka  kian  sepi  tergencet persaingan dengan toko modern. Sehingga,Revitalisasi pasar yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan  dan  keteraturan  pedagang, dalam  beberapa  hal  mengundang  reaksi protes  pedagang.  Para  pedagang  pasar sebagai pihak sasaran revitalisasi merasakan ketidaknyamanan dengan adanya perubahan kondisi ini. Ketidaknyamanan  itu  akhirnya  berujung pada  upaya-upaya  beberapa  kelompok pedagang, misalnya tidak mau membayar sewa  stan  karena  menurut  mereka  harga sewa tersebut memberatkan
Beberapa  hal  yang  mendasar perlunya  penataan  pasar  salah  satunya bahwa  pasar  merupakan  alat  vital  tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat, tempat  pemenuhan  ini  memberikan  dua pengertian yaitu pemenuhan bagi konsumen, artinya konsumen mencari dan mendapatkan  apa  saja  hal-hal  yang dibutuhkan  dengan  mudah  dan  bebas memilih  kebutuhannya  dipasar  misalnya kebutuhan Sembilan bahan pokok. Begitu halnya pemenuhan kebutuhan bagi pedagang, dalam arti pedagang membutuhkan  tempat  untuk  menjual produk-produk  dari  hasil  pertaniannya atau  produk-produk  yang  dikumpulkan dari  para  petani  untuk  kemudian  dijual dan  pasar  adalah  salah  satu  solusi  untuk menjadi  tempat  yang  strategis  dalam menjual prroduk-produk yang akan diperjualkan.  Berdasarkan  pemenuhan dua  hal  tersebut  pasar  menjadi  sangat penting  bagi  pertumuhan  ekonomi.Oleh karena  itu  pasar  tradisional  lebih  identik dengan  pasar  rakyat,  pasar  rakyat  disini dimaksudkan bahwa pelaku usaha (pedagang) dan konsumen adalah mayoritas
masyarakat disekitar.Perkembangan pasar rakyat dalam pelaksanaanya mengalami
beberapa  kendala  diantaranya  adalah, pertama tidak  ada  payung  hukum  yang menjelaskan secara detai terkait perlindungan  pasar  tradisional.Hal  ini menunjukan bahwa setiap daerah
diberikan kewenangan untuk merumuskan suatu kebijakan yang komprehensif  dan  universal.  Beebrapa kelemahan  yang  terdapat  pada  peraturan daerah, kedua mudahnya  pemberian
perizinanhal ini mengakibatkan
merebaknya jumlah pertumbuhan waralaba  hal  ini  diungkapkan  oleh Kementerian  Perdagangan  (Kemendag) yang  menyatakan  bahwa  “jumlah  pasar modern  yang  ada  diseluruh  Indonesia mencapai  23.000  unit.  Jumlah  tersebut mengalami peningkatan sebesar 14 persen dalam  tiga  tahun  terakhir.Pasar  modern ada  23.000  dan  dari  jumlah  itu  sebanyak 14.000  lebih  di  antaranya  merupakan kelompok  usaha  minimarket,  sedangkan sisanya adalah supermarket,". ketiga fasilitas  atau  sarana  dan  prasarana  yang belum  tertata  rapih. keempat, lemahnya pelaksanaan  dan  pengawasan  terhadap sanksi  perda,  dampak  yang  ditimbulkan dengan  merebaknya  atau  munculnya pasar  moder  adalah  pertama,  beralihnya minat  beli  masyarakat  hal  ini  disebabkan
karena  beberapa  kelebihan  pasar  modern yang  hamper  didaptkan  lokasinya  lebih dekat  dibandingkan  ke  pasar  tradisioanl, pasar  modern  memiliki  penataan  yang lebih  termanajemen  seperti  tempat  yang bersih, pencahayaan yang lengkap, produk  yang  memiliki  varian  harga seperti  munculnya  diskon-diskon  hal  ini tentunya  memiliki  daya  tarik  untuk menarik  minat  pengunjung.  Berdasarkan hal  tersebt  pedagang-pedagang  kecil terutama  pedagang  kelontong  mengalami penurunan omset sehingga banyak pedagang yang gulung tikar atau pedagang mengalami kerugian.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  merupakan  salah satu  dimensi  pokok  dalam  ilmu  dan praktik  Administrasi  Publik.  Sebagai salah satu unsur penting dalam Administrasi  Publik,  kebijakan  publik dianalogikan  fungsinya  sama  dengan fungsi  otak  pada  tubuh  manusia,  karena melalui  instrumen  ini  segala  aktivitas kehidupan  bernegara,  dan  bermasyarakat mulai  dilakukan    oleh  birokrasi,  plus pihak  swasta  dan  masyarakat.  Eyeston
dalam Agustino (2014 : 6)
mendefinisikan “kebijakan publik sebagai hubungan  antara  unit  pemerintah  dengan lingkungannya”.  Eaulau  dan  Prewitt dalam Agustino (2014 : 6) mendefiniskan “kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang  dicirikan  dengan  konsistensi  dan pengulangan  (repitisi)  tingkahlaku  dari mereka  yang  membuat  dan  dari  mereka yang  mematuhi  keputusan  tersebut”. Menurut Anderson dalam Agustino (2014 :  7)  mendefinisikan  kebijakan  publik sebagai  “serangkaian  kegiatan  yang mempunyai  maksud/tujuan  tertentu  yang diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang aktor  atau  sekelompok  aktor  yang berhubungan  dengan  suatu  permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.
Dalam  kaitannya  dengan  definisi  – definisi  tersebut  maka  dapat  disimpulkan beberapa  karakteristik  utama  dari  suatu definisi kebijakan publik, yaitu :
a. Pada  umumnya  kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang  mempunyai  maksud atau  tujuan  tertentu  dari pada  perilaku  yang  berubah atau acak. b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung
bagian  atau  pola  kegiatan yang  dilakukan  oleh  pejabat pemerintah dari pada
keputusan  yang  terpisah- pisah. Misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi  keputusan  untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan  berikutnya  yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya. c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan
oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan,
mengontrol  insflasi,  atau menawarkan perumahan rakyat,  bukan  apa  maksud yang  dikerjakan  atau  yang akan dikerjakan.
d. Kebijakan publik dapat berbentuk  positif  maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan
pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif,  kebijakan  publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan  suatu  tindakan atau tidak mengerjakan
apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
e. Kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan  pada  hukum  dan merupakan  tindakan  yang bersifat memerintah. B. Tinjauan Teoritis

## Pasar Tradisional
Pasar merupakan  area tempat jual beli  barang  dengan  jumlah  penjual  lebih dari satu (PerMenDag No.53 tahun 2008). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor  112  Tahun  2007,  “Pasar Tradisional”  adalah  pasar  yang  dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,Swasta,  Badan  Usaha  Milik Negara  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah
termasuk kerjasama denganswasta dengan tempat  usaha  berupa  toko,  kios,  los  dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagangkecil, menengah, swadaya masyarakat  atau  koperasi  dengan  usaha skala kecil, modal kecil dandengan proses jual  beli  barang  dagangan  melalui  tawar menawar. Disempurnakan dalam penjelasan  Pasal  12  Ayat  (1)  Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan, terminologi “pasar tradisional”  beralih  menjadi  “pasar rakyat”. Dalam perkembangannya terdapat  beberapa  peraturan  pemerintah yang  khusus  mengatur  tentang  pasar rakyat  (pasar  tradisional)  diantaranya:  a. Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  112 Tahun  2007  tentang  Penataan  dan Pembinaan  Sarana  Distribusi  Bidang Perdagangan,  Pusat  Perbelanjaan  dan Toko  Modern  Melalui  peraturan  Perpres No.112  Tahun  2007  definisi  pasar ditetapkan  sebagai  area  tempat  jual  beli barang  dengan  jumlah  penjual  lebih  dari satu  baik  yang  disebut  sebagai  pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa
Dilihat  dari  keberadaanya  pasar terbagi  menjadi  dua:  (1)  pasar  nisakala, adalah  yang  abstrak  dimana  barang  yang
diperdagangkan tidak sampa k epasar dan proses  jual  beli  hanya  didasarkan  pada contoh  barang  saja.  (2)  pasar  nyata, adalah  proses  yang  jual  belinya  terjadi secara  langsung  dimana  penjual  dan pembeli  bertemu  dalam  suatu  tempat untuk  melakukan  proses  tukar-menukar atau berjual beli barang dagangan.
Menurut  Narwoko  dan  Bagoeng (2011:300) mengatakan bahwa karakteristik  tipe  pasar  terbagi  menjadi dua, meliputi: (1) Pasar Modern, ditandai dengan  sifatnya  impersonal  dan  harga barang-barang  yang  dijual  ditentukan dengan  sisitem  bandrol,  harga  tidak ditentukan  oleh  tawar  menawar  antara penjual  dengan  pembeli    tetapi  harga telah ditetapkan secara pasti oleh penjualnya.  Dalam  pasar  ini  hubungan antara  penjual  dan  pembeli  bersifat kontraktual.Harga  yang  terjadi  bukan didasarkan pada interaksi yang erat antara penjual  dan  pembeli.Harga  yang  terjadi tidak  dipengaruhi  oleh  hubungan  sosial antara  penjual  dan  pembeli.  (2)  pasar tradisional, menurut   Alice Dewey dalam Narwoko  dan  Bagoeng  (2011:300-301) mengungkapkan  bahwa  dalam  kehidupan pedagang  dan  segala  aktivitas  pasar tradisional  disamping  adanya  hubungan
ekonomis dan jalinan perdagangan antara pasar  dan  petani  ternyata  pola  hubungan sosial  pedagang  dan  manusia-manusia yang  terlibat  adalah  suatu  hal  yang  tidak kalah pentingnya. Dalam pasar tradisional mengandalkan system harga luncur dimana  pedagang  tidak  memasang  dan menentukan  harga  barang-barang  yang diperdagangkan secara pasti seperti halnya  dipasar  modern.  Harga  ditentukan dengan  proses  tawar  menawar  antara penjual  dengan  calon  pembelinya.  Oleh Karena itu, dalam pasar  tradisional  harga sering  sekali  diengaruhi  juga  oleh interaksi antara penjual dan pembeli.Harga  ditentukan  oleh  sampai sejauhmana keakraban antara penjual dan pembeli.
Elemen  pasar  adalah  penjual  dan pembeli.  Oleh  karena  itu  dapat  dirinci keberadaan pembeli meliputi: (1) pengunjung, adalah orang yang datang ke pasar  baik  tradisional  maupun  modern tidak  memiliki  tujuan  untuk  melakukan pembelian  terhadap  barang  atau    jasa yang  ada  dipasar  yang  bersangkutan. Tetapi  pengunjung  ini  hanya  sekedar jalan-jalan  dan  menghabiskan  waktu luang.  (2)  Pembeli,  adalah  orang-orang yang datang kepasar dengan tujuan untuk
membeli  barang  atau  jasa,  tetapi  belum memiliki  kepastian  dimana  atau  mau kemana  harus  membelinya.  Biasanya orang-orang semacam ini datang di pasar- pasar    kemudian  melihat-lihat  dan membanding-bndingkan  barang  ditempat dan  mencari  harga  dan  kualitas  paling murah.  (3)  pelanggan,  adalah  calon pembeli  yang  datang  kepasar  dengan maksud    membeli  barang  atau  jasa  disisi lain  sudah  memiliki  kepastian  diman aharus membelinya. Interkais yang terjadi didasari  rasa  saling  percaya,  oleh  Karen aitu  penjual  tidak  segan-segan  member kelonggaran  kepada  pelangganya  kepada pelanggannya  baik  dari  segi  harga  yang murah.
Adapun elemen yang kedua adalah  penjual  yang  terbagi  menjadi beberapa  jenis,  meliputi:  (1)  pedagang professional,  adalah  pedagang  yang menggap pendapatannya merupakan sumber  utama  dan  satu-satunya  bagi ekonomi  keluarga.  (2)  pedagang  semi professional,  merupakan  yang  mengakui bahwa  aktivitas  jual  belinya  untuk memperoleh  uang,  hanya  saja  uang  dari jasa  berdagang  bukanlah  sumber  utama atau satu-satunya pendapatan mereka atau dalam  istilah  merupakan  pendapatan
sampingan. (3) pedagang semu, merupakan  pedagang  yang  melakukan aktivitas perdaganagn Karena hobi, maka keuntungan yang merupakan hasil aktivitas  perdagangnya  bukanlah  tujuan utama.  Bisa  saja  pedagang  semu  merugi atas  barang  yang  dijualnya  tetapi  dengan tujuan  dapat  berinteraksi  dengan  orang lain  dan  memberikan  kepuasan  terhadap orang lain adalah tujuan.

## C. Revitalisasi  dan  Dampak  Sosial Ekonomi
Kebijakan  revitalisasi  adalah  langkah pemerintah  atau  pengambilan  keputusan dalam  suatu  proses  atau  cara  dan perbuatan  untuk  menghidupkan  kembali suatu  hal  yang sebelumnya tidak berdaya sehingga  revitalisasi  berarti  menjadikan sesuatu  atau  perbuatan  untuk  menjadi vital,  sedangkan  kata  vital  mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali  untuk  kehidupan  dan  sebagainya, (Anggreini, n.d.) .
Setiap perubahan membawa konsekuensi-  konsekuensi  tersendiri  bagi masyarakat.  Pembangunan  sebagai  suatu proses  perubahan  yang  direncanakan, seiring  berjalannya  waktu  tentu  tidak terlepas  dari  dampak  yang  menyertainya.
Pembangunan pada umumnya merupakan kehendak  masyarakat  yang  terwujud dalam keputusan- keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya , (Soekanto,1982).
Dampak-dampak  yang  muncul tersebut  dapat  ditarik  sebuah  benang merah  yakni  adanya  intervensi  yang datang dari decision-making yang berpengaruh  atas  kondisi  sebelum  dan sesudahnya  (Parsons,2006).  Perspektif dampak  dalam  tinjauan  sosiologi  harus memperhatikan  beberapa  hal  dalam kehidupan  sosial.  Aspek  sosial  dalam kajian  dampak  yang  dibingkai  oleh terapan  ilmu  pengetahuan  sosial  secara sistematis ini, setidaknya untuk mengidentifikasi  dua  hal:  (1)  bentuk  dan sifat  penilaian  atau  respon  masyarakat terhadap  suatu  usaha  atau  kegiatan;  dan (2)  perubahan  penilaian  atau  respon masyarakat  terhadap  usaha  atau  kegiatan tersebut.  Pembahasan  masalah  tersebut mencakup rentang kegiatan yang meliputi tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan pasca- konstruksi, dengan memperhatikan tujuan  dan  target  yang  hendak  dicapai (Usman, 2003).
Penilaian dampak membawa pada  awal  siklus  kebijakan,  definisi
problem  dan  dan  penentuan  agenda. Tujuan penilaian adalah untuk menunjukkan  bagaimana  suatu  kebijakan atau program tertentu sudah “bekerja/tidak bekerja”, memenuhi tujuan kebijakan/program serta menjaga konstruksi  problem  dan  klaim  kebijakan yang  dilakukan  pemerintah.  Sedangkan metode untuk menilai dampak antara lain (Parsons, 2006):
a. Membandingkan problem/situasi/kondisi dengan  apa yang  terjadi sebelum intervensi.
b. Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program  terhadap  suatu  area atau kelompok dengan membandingkannya dengan apa  yang  terjadi  di  area  atau kelompok  lain  yang  belum menjadi sasaran intervensi. c. Membandingkan  biaya  dan manfaat  yang  dicapai  sebagai hasil dari intervensi.
d. Menggunakan  model  untuk memahami  dan  menjelaskan apa  yang  terjadi  sebagai akibat  dari  kebijakan  masa lalu.
e. Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan
kebijakan dan program.
f. Membandingkan  apa  yang sudah  terjadi  )  dengan  tujuan atau  sasaran  tertentu  dari sebuah program atau
kebijakan.
g)  Menggunakan  pengukuran
kinerja  untuk  menilai  apakah tujuan  atau  targetnya  sudah terpenuhi.
Adapun  dampak  sosial  ekonomi kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional memiliki dampak sosial ekonomi, diantaranya  (Masitha, 2010) :
a. Dampak Sosial:
Menyangkut aspek-aspek relasi  dan  interaksi  sosial para pedagang--baik sebagai individu  maupun  kelompok, serta baik yang berlaku pada tataran  struktural  maupun kultural--  dengan  elemen- elemen  sosial  lainnya  yang menyangkut berjalannya kehidupan  pasar,  dan  lain- lain.
b. Dampak Ekonomi:
Menyangkut aspek-aspek penyerapan  tenaga  kerja, perkembangan struktur ekonomi, perubahan pendapatan  masyarakat,  dan perubahan lapangan
pekerjaan  yang  ada,  dan lain-lain
Pasar

## PEMBAHASAN
Dalam  pendirian  pasar  rakyat (pasar tradisional) harus memenuhi beberapa  kententuan  sebagai  berikut:  (1) Pendirian  pasar  rakyat  (pasar  tradisional) harus  memperhitungkan  kondisi  sosial ekonomi  masyarakat  juga  keberadaan sarana  distribusi  (pusat  perbelanjaan,  dan toko  modern,  serta  usaha  kecil,  termasuk koperasi)  yang  sudah  ada  sebelumnya  di wilayah  yang  bersangkutan  (2)  Selain  itu pasar rakyat (pasar tradisional) juga harus menyediakan  areal  parkir  paling  sedikit seluas  kebutuhan  parkir  1  (satu)  buah kendaraan  roda  empat  untuk  setiap 100m2  (atau  sedikitnya  10%)  dari  luas lantai  pasar  rakyat.  Penyediaan  areal parkir  tersebut  dapat  dilakukan  melalui
kerjasama dengan pihak lain. (3) Menyediakan  fasilitas  yang  menjamin pasar  rakyat  yang  bersih,  sehat,  aman, tertib,  dengan  tersedianya  ruang  publik yang nyaman.
Selanjutnya  disebutkan  bahwa pendirian  pasar  rakyat  (pasar  tradisional) harus  memperhitungan  kondisi  sosial ekonomi  masyarakat.PerMenDag  No.53 tahun  2008  menyatakan  bahwa  kondisi sosial  ekonomi  tersebut  harus  bisa dijelaskan  melalui  analisis  berdasarkan hasil  analisis  yang  dilakukan  oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.  Dimana  analisa  kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut harus meliputi  analisa  terhadap  aspek-aspek sebagai  berikut:  (1)  Struktur  penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan,  tingkat  pendapatan  ekonomi rumah  tangga,  kepadatan  Puska  Dagri, BP2KP,  Kemendag  8  penduduk,  dan pertumbuhan  penduduk.  Aspek  ini  dikaji salah  satunya  diasumsikan  untuk  dapat meprediksi daya beli masyarakat di suatu daerah,  hal  ini  penting  mengingat  pasar rakyat  (pasar  tradisional)  yang  didirikan disuatu wilayah diharapkan dapat bertahan,  tumbuh,  bahkan  berkembang dimasa  depan.  (2)  Kemitraan  dengan
UMKM  lokal,  penyerapan  tenaga  kerja lokal,  serta  ketahanan  dan  pertumbuhan pasar  rakyat  (pasar  tradisional)  sebagai sarana  UMKM  lokal.  Pengkajian  pada aspek ini bertujuan untuk melihat potensi pasar  sebagai  wahana  pemberdayaan ekonomi  lokal  dimana  proses  perputaran ekonomi  yang  terjadi  di  pasar  tersebut adalah dari, untuk dan oleh masyarakat di wilayah  sekitar  pasar  itu  sendiri.  (3) Ada/tidak-nya  keberadaan  fasilitas  sosial dan  fasilitas  umum  dalam  menunjang pendirian pasar rakyat (pasar tradisional). (4)  Dampak  positif  dan  negatif  yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan  pasar  rakyat  (pasar  tradisional) yang  telah  ada  sebelumnya.  Jika  dalam suatu  wilayah  sudah  terdapat  pasar modern maka penting untuk mempertimbangkan  jarak  dalam  upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. (5) Aksesibilitas wilayah, dukungan  ketersediaan  infrastruktur,  dan perkembangan  pemukian  baru.  Lazimnya pasar  rakyat  (pasar  tradisional)  harus dapat  dijangkau  dengan  mudah  oleh masyarakat,  oleh  karena  itu  analisis terhadap kemudahan akses dan ketersediaan  infrastruktur  sangat  penting, sebelum suatu wilayah ditetapkan sebagai
lokasi  tempat  didirikannya  sebuah  pasar rakyat (pasar tradisional).
Adapun pertimbangan dan perincian kegiatan agenda-agenda
revitalisasi adalah sebagai berikut (Annisa,  2010)  :  (1)  Pembangunan, masyarakat  perkotaan  saat  ini  tertarik untuk  berbelanja  di  pusat  perbelanjaan modern seperti supermarket, hypermarket yang  lebih  nyaman  dan  bersih.  Persoalan gaya  hidup  masyarakat  kota  yang  sedang dalam perubahan inilah yang juga dibidik oleh  pemerintah  untuk  mengembangkan potensi pasarpasar tradisional yang dimilikinya. Sedapat mungkin  gaya pasar tradisional  mengikuti  perubahan  gaya hidup masyarakat kota agar lebih modern. Dari  segi  fisik  pembangunan,  pemilihan bentuk  bangunan  mengarah  ke  konsep modern  memang  menyesuaikan  dengan bentuk bangunan pasar modern. (2) Penertiban ,  Upaya  penertiban  pasar dilakukan  agar  pasar  dapat  digunakan sebagaimana  mestinya  oleh  pedagang resmi.  Dan  PKL-PKL  atau  pedagang yang berjualan diluar pasar pun ditertibkan agar Pasar dapat dipergunakan oleh pedagang resmi seperti semula.Dalam  agenda  penertiban  ini,
dimulai  dengan  menertibkan  PKL  yang berada  diluar  pasar.Penertiban  PKL  ini menjadi  kewenangan  Pemkot  melalui Satpol  PP.  Sedangkan  penertiban  di dalam pasar menjadi urusan sekuriti.Pedagang  resmi  yang  tercatat  di buku  induk  inilah  nantinya  yang  berhak berjualan di dalam pasar.Dalam berjualan di  dalam pasar, pedagang  resmi ini harus menaati  tata  tertib  peraturan  pasar  dan memenuhi kewajiban.kewajiban administrasi.  Contoh  menaati  peraturan pasar  adalah  menjaga  kebersihan  tempat berjualan, menjaga keamanan dan ketertiban,  mematuhi  waktu  kegiatan pasar, memenuhi pembayaran iuran pasar tepat  pada  waktunya,  dll.Pada  dasarnya, para  pedagang  dalam  berjualan  harus memenuhi kewajiban pembayaranpembayaran pasar yakni iuran jasa  perpasaran  dan  biaya  investasi.Iuran jasa  perpasaran  adalah  nominal  tertentu yang dibayarkan pedagang karena mereka telah menggunakan jasa dan fasilitas pada pasar-pasar  yang  dimiliki  oleh  PD  Pasar. (3)  Penataan,  Realisasi  dari  penataan  ini adalah  menata  bangunan  pasar  yang dikelompokkan  menurut  jenis  stand  dan jenis jualan pedagang. Jenis  stand seperti kios  dan  los  dikelompokkan  sedemikian
rupa dengan sesama jenisnya yang ada di setiap blok-blok.
Jadi, kios dikelompokkan  dengan  kios  dan  los dengan  los.  Di  LDA,  misalnya,  semua tempat  berjualan  merupakan  bentuk  kios. Dan di LDB sendiri terdapat kios dan los, namun  tetap  ditata  sesuai  jenisnya  yakni los  dengan  los  dan  kios  dengan  sesama kios.Kios  dan  los  tersebut  kemudian ditata  lagi  untuk  dikelompokkan  sesuai jenis  jualan.  Misalnya,  pedagang  buah dengan sesama pedagang buah, pedagang sayur  dengan  pedagang  sayur,  dan seterusnya.
Adanya  suatu  kebijakan  yang diimplementasikan tentunya menimbulkan suatu  dampak tertentu bagi sasaran  kebijakan  itu  sendiri.Dampak yang timbul ini merupakan hasil intervensi  dari  decision  maker  untuk mencapai  tujuan  tertentu.Dampak  yang dirasakan oleh sasaran kebijakan itu dapat berupa  positif  dan  negatif.Dan  dampak sendiri  dapat  berupa  dampak  positif  dan negative  jika  dilihat  dari  kajian  sosial ekonomi.Adapaun dampak Sosial:
Menyangkut  aspek-aspek  relasi  dan interaksi  sosial  para  pedagang--baik sebagai individu maupun kelompok, serta baik  yang  berlaku  pada  tataran  struktural
maupun kultural-- dengan elemen-elemen sosial lainnya yang menyangkut berjalannya  kehidupan  pasar,  dan  lain- lain.  (Annisa,  Jurnal  Sosek  Pekerjaan Umum,  Vol.2  No.1,  April  2010  hal  44 b).sedangkan dampak Ekonomi: Menyangkut aspek-aspek penyerapan tenaga  kerja,  perkembangan  struktur ekonomi, perubahan pendapatan masyarakat,  dan  perubahan  lapangan pekerjaan  yang  ada,  dan  lain-lain. Sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  dapat dilihat beberapa rincian  sebagai berikut:
1. Dampak Sosial
1) Dampak Sosial Positif
a. Menimbulkan motivasi dan semangat bagi pedagang, Suasana tata kelola pasar yang mendukung menjadikan  pedagang memiliki motivasi dan  semangat  yang tinggi untuk melakukan aktivitasnya dalam berdagang,  begitupun dengan pengunjung merasa nyaman untuk
berkunjung  ke  pasar yang memberikan kepuasan karena beberapa faktor misalnya tempat  yang bersih,  produk  yang ditawarkan  menjadil lebih  beragam  dan seterusnya. b. Terjadi interaksi sosial  baik  anatara pedagang maupun dengan  pengunjung, pasar tradisional  yang memiliki kesamaan profesi  terutama  bagi pedagang mereka kemungkinan besar akan  membetuk  suatu komunitas yang dinamakan paguyuban. Kelompok ini terbentuk untuk menyuarakan  aspirasi mereka kepada pengenelola pasar atau pemerintah. c. Merubah kebiasaan untuk beralih
berbelanja  di  pasar tradisional, dengan harga yang masih
bisa  ditawar,  lokasi yang  terjangkau  serta produk yang ditawarkan  beragam maka kemungkinan besar masyarakat akan membiasakan untuk  berbelanja  di pasar. Hal ini tentunya akan memiliki interaksi dengan pedagang
serta  menghilangkan dominasi kapitalisme. d. Dengan keberadaan pasar  ini,  tentunya sangat membantu kebutuhan  keluarga. Segala  macama  yang dibutuhkan oleh kaluarga baik sembako, atau kebutuhan lainnya akan mudah didapatkan dengan berkujung kepasar.
e. Revitalisasi pasar tradisional dapat menghilangkan stigma atau citra yang buruk bagi masyarakat, dengan adanya penataan pasar  bahwa  pasar tradisionalpun bisa bersaing dengan pasar modern.
2) Dampak Sosial Negatif a. Hilangnya  pelanggan yang dimiliki pedagang karena penempatan stand yang  berubah  dari sebelumnya, Beberapa pedagang yang “tidak beruntung” dalam mendapatkan stand yang  strategis  mereka umumnya  menempati stand  yang  terpencil sehingga kurang terakses  oleh  para pembeli. Hal ini memberikan pengaruh terhadap
keberadaan pelanggan
mereka. b. Terjadi persaingan yang tidak sehat, beberapa pedagang ynag  menjual  dengan produk  yang  sama mengakibatkan beberapa konflik. Dengan upaya menaikan omet, beberap pedagng memiliki strategi untuk  menjual  barang dengan  harga  yang paling murah
sehingga
menimbulkan
kecemburuan sosial.

## 2. Dampak Ekonomi
1) Dampak Ekonomi Positif a. Terjadinya kenaikan
omset penjualan, tempat  yang  tertata serta banyaknya pengunjung menjadikan omset semakin meningkat,
dengan semakin meningkatnya omset secara  langsung  akan mempengaruhi  tingkat pendapatan dan berpengaruh  terhadap kesejahteraan  keluaran dalam memenuhi segala kebutuhannya. b. Dengan revitalisasi pasar ini bisa menyerap  tenaga  kerja atau menumbuhkan entrepreneurship, sehingga masyarakat disekitarnya yang memiliki  criteria  dapat melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan minatnya. c. Pemenuhan kualitas hidup, dengan keberhasilan berdagang maka segala kebutuhan untuk kesehatan, pendidikan  akan  bisa tercukupi.  Pemberian pemeuhan  gizi  sehigga melahirkan  anak  yang
sehat  dan  menjadikan anak  memiliki  masa depan dengan difasilitasinya pendidikan  oleh  orang
tuanya.
d. Keberadaan  pasar  ini dapat menampung penjualan  hasil  alam disekitarnya.  Daerah- daerah agraris
penghasil sayuran, atau peternakan tentunya keberadaan pasar sangat membantu dalam hal sebagai fasilitasi untuk mendapatkan  pembeli sehingga sangat
terbantu  dan  tentuny hal  ini  juga  dapat mensejahterakan  para petani.
e. Perubahan
Perkembangan  zaman dengan munculnya teknologi, pelaku usaha  dipasar  belum sepenuhnya melakukan terobosan penjualan
Karena  salah  satunya adalah faktor usia, pendidikan dan pengetahuan  sehingga akan  berdampak  buruk terhadap omset penjualan  jika  tidak menyesuaiakan  dengan perkembangan zaman. 2) Dampak Ekonomi Negatif a. Penataan dan penempatan stand mempengaruhi pendapatan  pedagang, Penataan dan penempatan stand pedagang  berdasarkan hasil jualan dan potensi perpasaran memberikan dampak perubahan  pendapatan mereka. Bagi pedagang  yang  dari awal menyatakan kesanggupan dalam mencicil biaya investasi stand, mereka umumnya  ditempatkan dalam  tempat yang kurang  strategis  dan aksesnya kurang terjangkau oleh pembeli. b. Iuran  tempat  berjualan yang sistem pembayarannya berubah, Kebijakan revitalisasi  di  Pasar mendatangkan kewajibankewajiban baru yang harus dipatuhi oleh pedagang. Terutama, pedagang diharuskan untuk menaati peraturan-peraturan baru  dari  PD  Pasar yang menyangkut
pembayaran iuran- iuran  jasa  perpasaran tertentu.  Salah  satu jenis iuran  yang paling mendasar  adalah  para pedagang  diwajibkan untuk  membayar  iuran tempat berjualan. Iuran tempat  berjualan  wajib dibayar  oleh  pedagang
setiap  bulannya,  Hal lainnya  seperti  biaya kebersihan dan keamanan. c. Melakukan politik harga dengan menaikkan margin harga barang, banyaknya  tanggungan pembayaran biaya yang harus dibayarakan oleh pedagang  menjadikan pedagang berfikir keras untuk menyesuaikan harga tersebut sehingga menjadi  lebih  mahal untuk menutui pembiayaan yang diwajibkan. d. Terjadinya monopoli perusahaan,  pedagang
yang  memiliki  modal besar  dapat  menyewa beberapa  toko  yang lebih  luas  sehingga
mereka  bis  amenjual harga dibawah standard  an  tentunya ini mematikan pedagang-pedagang kecil yang ada disekitarnya. e. Munculnya pasar niskala (online) dengan beragam  aplikasi  yang dianggap  lebih  murah dan  bervariativ  hal  ini menjadikan toko menjadi sepi pengunjung,  sehingga ketika sepi pengunjung otomatis omset menjadi  menurun  dan pendapatan semakin berkurangan. Maka akibatnya adalah pemutusan kerja aryawana  bahkan  hal terburuk adalah
penutupan toko.

## SIMPULAN
Pada  Kebijakan  Revitalisasi  pasar tradisional pemerintah memiliki beberapa agenda  yaitu  pembangunan  secara  fisik, tata kelola manajemen, fasilitasi pembiyaan, pengawasan ada
harga.Namun Kebijakan revitalisasi pasar tradisonal pada
pelaksanaanya
menimbulkan  dampak  sosial  maupun dampak ekonomi . Dampak tersebut memiliki  dua  hal  yaitu  dampak  yang diharapkan  dan  dampak  yang  tidak diharapkan,  tentunya  bagi  pemerintah munculnya terhadap dampak yang diharapkan  inibisamenjadi  acuan  atau rekomendasi bagi pasar-pasar lain diseluruh  Indonesia,  sedangkan  dampak yang  tidak  diharpakan  hal  tersebut  harus segera  diatasi  agar  tidak  menimbulkan kerugian,  baik  kerugian  Negara  maupun kerugian bagi masyarakat.
Beberapa ahal yang harus diperhatikan  bahwa  dalam  pendirian pasar  rakyat  (pasar  tradisional)  harus memenuhi  beberapa  kententuan  sebagai berikut:  (1)  Pendirian  pasar  rakyat  (pasar
tradisional) harus memperhitungkan kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  juga keberadaan sarana distribusi (pusat perbelanjaan,  dan  toko  modern,  serta usaha  kecil,  termasuk  koperasi)  yang sudah  ada  sebelumnya  di  wilayah  yang bersangkutan  (2)  Selain  itu  pasar  rakyat (pasar tradisional) juga harus menyediakan  areal  parkir  paling  sedikit seluas  kebutuhan  parkir  1  (satu)  buah kendaraan  roda  empat  untuk  setiap 100m2  (atau  sedikitnya  10%)  dari  luas lantai  pasar  rakyat.  Penyediaan  areal parkir  tersebut  dapat  dilakukan  melalui kerjasama dengan pihak lain. (3) Menyediakan  fasilitas  yang  menjamin pasar  rakyat  yang  bersih,  sehat,  aman, tertib,  dengan  tersedianya  ruang  publik yang nyaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  (2014). Dasar-dasar  Kebijakan  Publik .  Bandung  : Alfabeta.
Narwoko, Dwi dan Suyanto, Bagoeng. 2011. Sosiologi Teks dan Terapan. Jakarta: Kencana
Wawan Purwanto. 2012. Analisa Persaingan Antara Pasar Tradisional dengan Pasar Modern.

## Sumber Jurnal
Anggreini,  A.  P.  (n.d.).  Revitalisasi  Pasar  Tradisional  Dalam
Pemberdayaan Pedagang Pasar Panjerejo Kecamatan
Rejotangan  Kabupaten  Tulungagung  Andreina  Putri  Anggreini Mahasiswa  Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara,  FISIP, Universitas Airlangga.
Masitha,  A.  I.  (2010).  Dampak  sosial  ekonomi  revitalisasi  pasar tradisional  terhadap  pedagang. Jurnal  Sosek  Pekerjaan  Umum ,
2 (1), 41–55.
Mentari  Indah  Ratnasar.  2015.  Dampak  Sosial  Ekonomi  Revitalisasi Pasar Sampangan  Bagi  Pedagang di  Kota Semarang. Economis Development Analysiis Journal. file:///C:/Users/USER/Downloads/14814- Article%20Text-29669-1-10-20170607.pdf , diakses 8/8/2019
http://e-journal.uajy.ac.id/11146/2/1HK10311.pdf ,  diakses  tgl 15 oktober 2018
http://eprints.uny.ac.id/8668/2/BAB%201%20-%2008413241015.pdf , diakses tgl 15 oktober 2018
https://media.neliti.com/media/publications/108966-ID-standar- revitalisasi-pasa-tradisional-di.pdf , diakses tgl 15 oktober 2018 http://jurnalsosekpu.pu.go.id/index.php/sosekpu/article/viewFile/28/pd f , diakses tgl 17 oktober 2018
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/08/025100726/Jumla h.Pasar.Modern.di.Indonesia.Capai.23.000.Unit
http://e-journal.uajy.ac.id/3402/3/2TA13285.pdf , diakses 8/8/2019

## Dokumen Kebijakan
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2015).  Standar  Nasional  Indonesia 8152Tahun 2015 tentang Pasar
Kementerian Perdagangan, BPPKP, Pusat Kebijakan PerdaganganDalam Negeri. (2012). Peran Revitalisasi Terhadap Kinerja PasarTradisional.
Kementerian Perdagangan, BPPKP, Pusat Kebijakan PerdaganganDalam  Negeri.  (2013).  Analisis  Pendirian  Pusat
Distribusi Regional.
Kementerian Perdagangan, Direktorak Jenderal Perdagangan
DalamNegeri.  (2011).  Petunjuk  Teknis  Tinjauan  Lapangan Aspek Fisik
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  No.  27  Tahun 2015tentang  Rencana  Strategis  Kementerian  Perdagangan
Tahun 2015-2019.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  No.  48  Tahun
2013tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  No.  53  Tahun
2008  tentang  Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Rakyat,
PusatPerbelanjaan dan took Modern
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  No.  70  Tahun 2013tentang  Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  112  Tahun  2007 tentangPenataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat Perbelanjaandan Toko Modern