## HUBUNGAN  KEPERDATAAN  ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010
Oleh :
Suphia, S.H., M.Hum.
Abstract
The birth of a child is a legal event . Legal events such as births due to pregnancy which are preceded  by  sexual  intercourse  between  a  woman  with  a  man. The  legal  consequences  of  the legal  relationship  in  which  there  are  rights  and  obligations  are  reciprocal  legal  subject consisting of mother, father and child . Children born outside of marriage is legitimate or known outside the child married , do not have a civil relationship with her father and only had a civil relationship with her mother and her mother's family . Since the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU - VIII /2010 dated February 27, 2012, declared that article does not have binding legal force . A child outside of marriage can have a civil relationship with a man ( the biological father ) can all be proven by science and technology and / or other evidence according to the law turned out to have a blood relationship as father.
Keywords : child outside marriage, civil relations, Decision MK No. 46/PUU-VIII/2010

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Salahsatu  kebutuhan  manusia  yang harus  dipenuhi  adalah kebutuhan  akan ikatan  perkawinan.  Lembaga  perkawinan merupakan  salahsatu  sendi  kehidupan  dan susunan  bermasyarakat  Indonesia  untuk membentuk  suatu  rumah  tangga,  karena perkawinan itu sendiri merupakan peristiwa hukum, sosial  dan    peristiwa agama 1 . Pelaksanaan  perkawinan  merupakan  ibadah untuk  menaati  perintah  Allah. 2 Tuhan menciptakan  manusia  saling  berpasang- pasangan  dengan  tujuan  agar  manusia itu sendiri  merasa  tenteram  dan  nyaman  serta untuk  mendapatkan  keturunan  demi kelangsungan  hidupnya.  Keberadaan  anak dalam  keluarga  merupakan  sesuatu  yang sangat berarti. 3
Kelahiran seorang anak merupakan suatu  peristiwa  hukum.  Peristiwa  hukum berupa  kelahiran  karena  kehamilan  yang sebelumnya  didahului  dengan  hubungan seksual  antara  seorang  perempuan  dengan seorang  laki-laki.  Akibat  hukum  dari
1 Amir  Syarifudin ,  Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia,  antara  fiqh  munakahat  dan  Undang- Undang  Perkawinan ,  Prenada  Media,  Jakarta,
2006, hlm. 40
2 Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia , Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 9
3 Muderiz Zaini, Hukum Perkawinan Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 2
hubungan  hukum  tersebut  didalamnya terdapat  hak  dan  kewajiban  secara  timbal balik  yang  subyek  hukumnya  terdiri  dari ibu,  bapak  dan  anak. Anak  memiliki  arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, antara lain sebagai penyambung keturunan, sebagai investasi  masa  depan  dan  anak  merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut.  Anak  juga  mewarisi  tanda-tanda kesamaan  dengan  orang  tuanya,  termasuk cirikhas  baik dan  buruk,  tinggi  maupun rendah. Anak  adalah  belahan  jiwa  dan potongan daging orang tuanya.
Kedudukan anak dalam perkawinan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan dalam Pasal 42 : “ Anak yang sah adalah  anak  yang  dilahirkan  didalam  atau sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah” . Sedangkan  perkawinan  yang  sah  adalah perkawinan  yang  memenuhi  syarat-syarat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  UU Perkawinan,  yaitu : (1)  Perkawinan  adalah sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anak  yang  dilahirkan  diluar perkawinan yang sah atau disebut anak luar kawin,  tidak  mempunyai  hubungan
keperdataan  dengan  ayahnya  dan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Hal  ini dinyatakan  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  UU Perkawinan : “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan,  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya”. Namun,  sejak  Putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  RI  Nomor  46/PUU- VIII/2010  tanggal  27  Pebruari  2012,  Pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  dimaknai menghilangkan  hubungan  perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau alat bukti  lain  menurut  hukum  ternyata mempunyai  hubungan  darah  sebagai ayahnya.
Putusan  MK  tersebut  lahir  karena adanya  permohonan judicial  review yang dilakukan  oleh Hj.  Aisyah  Mochtar  alias Machica  binti H.  Mochtar  Ibrahim  dan anaknya Muhammad  Iqbal  Ramadhan  bin Moerdiono, terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Moerdiono sebagai suami yang telah beristri menikah lagi dengan istri kedua bernama Hj. Aisyah Mochtar secara syariat islam dengan tanpa  dicatatkan  dalam  register  Akata Nikah.  Sehingga  perkawinan  tersebut  tidak
memiliki  Buku  Kutipan  Akta  Nikah. Berdasarkan  perkawinan  tersebut  lahir seorang  anak  laki-laki  yang  bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.
Berlakunya  ketentuan Pasal 2 ayat (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan tersebut,  oleh  Pemohon  dianggap  telah merugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai  warga  Negara  yang  dijamin oleh pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28  D  ayat  (1)  UUD  1945.  Hal  ini  karena status  perkawinan yang  dilaksanakannya menjadi perkawinan  yang tidak  sah, demikian  pula  terhadap anak  yang dilahirkan  menjadi  tidak  sah  pula,  dan hubungan  keperdataan atas anak yang dilahirkan  hanya  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  saja,  sedangkan dengan bapaknya tidak diakui secara hukum.
Putusan  MK  ini  telah    membawa perubahan  mendasar  dalam  sistem  hukum perdata yang  berlaku  di  Indonesia khususnya hukum keluarga. Putusan MK ini juga banyak  menuai perdebatan,  disatu pihak menyatakan  bahwa  putusan  tersebut akan memberikan perubahan hukum ke arah yang  lebih  baik terkait  dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Dipihak  lain  ada  pihak-pihak  yang  menilai
bahwa  putusan  MK  tersebut merupakan pembenaran  terhadap  hubungan  diluar perkawinan  yang  sah. Permasalahan  ini semakin meruncing setelah  Mahkamah Konstitusi  (MK)  memutuskan bahwa anak yang  lahir  di luar  perkawinan  mempunyai hubungan  perdata  dengan  bapaknya, sepanjang hubungan  darah  itu  dapat dibuktikan  berdasar  ilmu  pengetahuan  dan teknologi atau  alat  bukti  lain yang  diakui menurut hukum.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penulisan  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut : Bagaimana kedudukan hukum anak luar  kawin  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?

## 2. PEMBAHASAN

## A. Kedudukan  Hukum  Perkawinan
Yang  Tidak  Dicatatkan  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Perkawinan  adalah  sebuah  pranata untuk  mengesahkan  hubungan  dua  anak manusia  yang  berbeda  jenis  kelamin sehingga  menjadi  pasangan  suami istri.
Perkawinan merupakan salah  satu  bentuk perwujudan  hak-hak  konstitusional  warga negara  yang  harus  dihormati  ( to  respect ), dilindungi  ( to  protect )  oleh  setiap orang dalam  tertib  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara sebagaimana tercantum  dalam  UUD  1945,  dinyatakan secara  tegas  dalam Pasal  28B  ayat  (1): "Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga dan melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan  yang  sah",  dan  Pasal  28J  ayat (1): "Setiap  orang  wajib  menghormati  hak asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".
Dalam pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan  atas  hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin  hak-hak  konstitusional  yang diberikan  oleh  negara  tersebut  dapat dilaksanakan  sebebas-bebasnya  oleh  setiap orang,  karena  bisa  jadi pelaksanaan  hak konstitusional  seseorang  justru  akan melanggar  hak konstitusional  orang  lain, karenanya  diperlukan  adanya  pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan  tersebut sebagaimana  tertuang dalam  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  1945  yang menyatakan bahwa  “Dalam  menjalankan hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan
dengan  undang-undang  dengan  maksud semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban  umum  dalam suatu  masyarakat demokratis”.
Meskipun pengaturan yang dituangkan  dalam  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD 1945, pada  hakikatnya  adalah  mengurangi kebebasan,  namun  pengaturan  tersebut bertujuan  dalam  rangka  kepentingan nasional  atau  kepentingan  masyarakat luas, yakni  agar  pelaksanaan  hak  konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional  orang  lain.  Selain  itu pengaturan  pelaksanaan  hak konstitusional tersebut  merupakan  konsekuensi  logis  dari kewajiban Negara yang  diamanatkan  oleh Pembukaan UUD 1945.
Sebagaimana  halnya  ketentuan yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, adalah  perwujudan  pelaksanaan hak-hak konstitusional  yang  diberikan  oleh  UUD 1945  khususnya  hak  untuk membentuk keluarga  dan  melanjutkan  keturunan,  akan tetapi ketentuan tersebut sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional  yang semata-mata  bertujuan
untuk  melindungi  warga  negara  untuk terciptanya masyarakat  adil  makmur  dan sejahtera,  seperti  yang  dicita-citakan  dalam Pembukaan UUD 1945.
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan menyatakan  bahwa “ suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ”; dan pada Pasal 2 ayat  (2) dinyatakan  bahwa  “ Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ”. Suatu perkawinan yang dilaksanakan  tidak  mengikuti  ketentuan diatas  tidak  memiliki  kekuatan  hukum, 4 dalam  arti bahwa perkawinan  tersebut dianggap tidak  pernah  ada  dan tidak dilindungi  oleh hukum. 5 Suatu  perkawinan yang  dilaksanakan  bertentangan  dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut UU  Perkawinan  dianggap  tidak  sah  dan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai ikatan perkawinan. 6
Sahnya suatu perkawinan memang disandarkan kepada  hukum  agama  masing- masing, namun demikian perkawinan belum
4 Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
5 Anshary H.M., Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional ,  Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 133
6 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut  Perundang-undangan,  Hukum  Adat, Hukum  Agama ,  Mandar  Maju,  Bandung,  1990,
hlm. 34
dapat  diakui  keabsahannya  apabila  tidak dicatat  sesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  ayat  (2)  bertujuan  untuk tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian  dan  perlindungan  terhadap  status hukum  suami,  istri  maupun  anak;  dan memberikan  jaminan  dan  perlindungan terhadap  hak-hak  tertentu  yang  timbul karena  perkawinan  seperti  hak  waris,  hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain- lain.  Pencatatan  perkawinan  juga  akan memberikan  perlindungan  kepada  suami atau istri  dari  tuntutan  pihak  ketiga  atas perkawinan yang mereka lakukan. 7
Berdasarkan Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,
Majelis Hakim Mahkamah  Konstitusi menolak dan tidak mengabulkan permohonan  uji  materil  ( judicial  review ) Undang-Undang Perkawinan  Pasal  2  ayat (2) dengan  pertimbangan bahwa  pokok permasalahan  hukum  mengenai  pencatatan perkawinan  menurut  peraturan  perundang- undangan  adalah  mengenai  makna hukum ( legal  meaning )  pencatatan  perkawinan.
Penjelasan  Umum  angka  4  huruf  b  UU Perkawinan menyatakan  : “...  bahwa  suatu
7 Witanto  D.Y., Hukum  Keluarga,  Hak  dan Kewajiban  Anak  Luar  Kawin ,  Prestasi Pustakakarya, Jakarta, 2012, hlm. 133
perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum  masing-masing  agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan adalah  sama  halnya  dengan  pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan  seseorang,  misalnya  kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan,  suatu  akte  yang  juga  dimuat dalam daftar pencatatan” .
Berdasarkan Penjelasan UU Perkawinan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor  yang  menentukan  sah atau  tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan  kewajiban  administratif  yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang menentukan  sahnya  perkawinan  adalah syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  agama masing-masing  pasangan  calon  mempelai, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.
Pencatatan perkawinan oleh negara melalui  peraturan  perundang-undangan merupakan  kewajiban yang  bersifat administratif. Kewajiban administratif pencatatan  perkawinan  tersebut,  dapat dilihat  dari  dua  perspektif. Pertama ,  dari
perspektif negara,  pencatatan  dimaksud diwajibkan  dalam  rangka  fungsi  negara dalam memberikan jaminan  perlindungan, pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak asasi  manusia yang  bersangkutan  yang merupakan  tanggung  jawab  negara  dan harus  dilakukan sesuai  dengan  prinsip negara hukum  yang demokratis  yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua ,  pencatatan secara  administratif  yang  dilakukan  oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, yang merupakan perbuatan hukum penting dalam kehidupan seseorang,  dapat  dibuktikan dengan  bukti  yang  sempurna dengan  suatu akta  otentik,  sehingga  perlindungan  dan pelayanan  oleh Negara terkait  dengan  hak- hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara. Terkait  dengan  hal  tersebut, Pasal  55  UU Perkawinan, menyatakan bahwa apabila  asal-usul  anak  tidak  dapat dibuktikan  dengan  akta  otentik  maka akan ditetapkan dengan putusan pengadilan  yang berwenang. Pembuktian  yang  demikian sudah pasti  tidak  lebih  efektif  dan  efisien apabila  dibandingkan dengan  adanya  akta otentik sebagai buktinya.
Berdasarkan  uraian  diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan  yang  tidak dicatatkan  sesuai  dengan ketentuan- ketentuan pencatatan perkawinan
sebagaimana  diatur  dalam  UU  Perkawinan dan  peraturan-peraturan  pelaksanaannya, merupakan  ketentuan  yang  tidak  berubah dan  tetap  berlaku pasca Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU- VIII/2010.

## B. Kedudukan  Hukum  Anak  Luar
Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan  dalam  menyatakan kedudukan anak diatur bahwa : " Anak yang sah adalah anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai akibat  perkawinan  yang  sah ”. Anak  sah menempati  kedudukan  ( strata )  yang  paling tinggi  dan  paling  sempurna  di  mata  hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok- kelompok  yang  lain,  karena  anak  sah menyandang  seluruh  hak  yang  diberikan oleh hukum. 8 Selanjutnya  dalam Pasal  43 ayat (1) dinyatakan : " Anak yang dilahirkan diluar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya”. Sedangkan dalam    ayat (2) " Kedudukan anak tersebut ayat (1)diatas selanjutnya  akan  diatur  dalam  Peraturan
8 D.Y.  Witanto, Hukum  Keluarga  Hak  dan Kedudukan  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Keluarnya Putusan  MK.  Tentang  Uji  Materiil  UU Perkawinan , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.
153.
Pemerintah ."  Peraturan  pemerintah  yang  di maksud  dalam  ayat  (2)  di  atas  hingga sekarang belum terbentuk, dengan demikian berdasarkan  Pasal  66  UU  Perkawinan, sebelum ada pengaturannya, maka mengenai kedudukan  anak  luar  kawin  berlakulah ketentuan dalam dalam KUH perdata.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan permohonan  uji  materil  ( judicial  review )
Undang-Undang Perkawinan  Pasal  43 ayat (1) UU Perkawinan, dalam amar putusannya menyatakan :
“Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974
Nomor  1,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3019)  yang  menyatakan, “Anak yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya”, tidak memiliki  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  dimaknai  menghilangkan hubungan  perdata  dengan  laki-laki yang dapat  dibuktikan  berdasarkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat bukti  lain  menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah  sebagai ayahnya,  sehingga  ayat tersebut harus  dibaca ,  “ Anak  yang dilahirkan  di  luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya serta dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan ilmu pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum  mempunyai hubungan  darah,
termasuk  hubungan  perdata  dengan keluarga ayahnya” ;
Putusan  MK  tersebut  didasarkan pada pertimbangan bahwa pokok permasalahan  hukum  mengenai  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  adalah mengenai  makna  hukum  ( legal  meaning ) terhadap frasa  “ yang  dilahirkan  di  luar perkawinan ”. Secara alamiah,  tidaklah mungkin  seorang  perempuan  hamil tanpa terjadinya pertemuan  antara  ovum  dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual ( coitus ) maupun  melalui  cara  lain berdasarkan  perkembangan  teknologi  yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Adalah  tidak  tepat  dan  tidak  adil  pula  jika hukum  membebaskan  laki-laki  yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan  terjadinya  kehamilan  dan kelahiran  anak  tersebut  dari  tanggung jawabnya  sebagai  seorang  bapak  dan bersamaan  dengan  itu  hukum  meniadakan hak-hak  anak  terhadap  lelaki  tersebut sebagai bapaknya.
Oleh karena  itu,  tidak  tepat  dan tidak  adil manakala  hukum  menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan  tersebut  sebagai  ibunya. Anak yang  dilahirkan  tanpa  memiliki  kejelasan
status  ayah  seringkali  mendapatkan perlakuan  yang  tidak  adil  dan stigma di tengah-tengah  masyarakat.  Hukum  harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan  dan  hak-hak  yang ada  padanya, termasuk  terhadap  anak  yang  dilahirkan meskipun  keabsahan perkawinannya  masih dipersengketakan;
Seorang anak dilihat dalam hukum perkawinan  di  Indonesia,  hubungan keperdataan tidak dititikberatkan pada salah satu  garis  keturunan  ayah  atau  ibunya, melainkan  kepada  keduanya  secara seimbang.  Seorang  anak  secara  langsung memiliki  hubungan  keperdataan  dengan ibunya.  Hal  ini  dipahami  berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang  menyatakan Anak  yang  dilahirkan diluar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata dengan  ibunya  dan keluarga ibunya. Untuk dapat menjadi anak sah,  diperlukan  pengakuan  terhadap  anak luar kawin tersebut.
Undang-Undang  Perkawinan  tidak memberikan  pengertian  anak  luar  kawin. Hanya menjelaskan pengertian anak sah dan kedudukan anak luar kawin. Namun apabila dilihat dari ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 ayat  (1)  UU  Perkawinan,  dapat  ditarik pengertian  bahwa  anak  luar  kawin  adalah
anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan, termasuk  anak  hasil  perkawinan  yang  sah menurut  agama  namun  tidak  dilakukan pencatatan  perkawinannya. Anak  luar kawin,  menurut  Dominikus  Rato, 9 terbagi menjadi  dua,  yaitu, pertama , Anak  luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang  tuanya  menikah  atau  kawin  secara sah. Secara yuridis hubungan hukum antara anak  dengan  ayah  biologisnya  tidak  ada, maka  hanya  mempunyai  hubungan  sosial sekalipun  si  ayah  mengakuinya.  Jika  tidak atau  belum  dilakukan  perkawinan  secara sah, maka anak luar kawin bukan anak sah. Kedua , Anak  luar  kawin  yang  dari  luar perkawinan yang sah, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, tetapi anak yang tidak sah ini ada  yang dapat disahkan dengan  cara  orang  laki-laki  yang menyebabkan  si  perempuan  mengandung menikahi  perempuan  itu,  baik  dalam  masa pengandungannya  maupun  setelah  anaknya lahir.  Akan  tetapi  terhadap  anak  yang  telah lahir,  pengesahannya  dengan  menikahi ibunya hanyalah  bila  ia  terlebih  dahulu mengakui anak itu sebagai anaknya.
KUH  Perdata  Indonesia  juga  telah mengatur tentang anak luar kawin yang telah
9 Dominikus  Rato, Hukum  Perkawinan  dan  Waris Adat  (Sistem  Kekerabatan  Bentuk Perkawinan dan  Pola  Pewarisan  Adat  di  Indonesia), Laksbang Yustitia, Surabaya, 2011, hlm. 142
diakui oleh orangtuanya sehingga ia menjadi anak  sah.  Akibat  dari  adanya  pengakuan tersebut lahirlah  hubungan  hukum  antara yang mengakui dan  yang diakui (Pasal 280 KUH  Perdata).    Keharusan  meminta  ijin perkawinan (Pasal 39 dan 47 KUH Perdata). Adanya  kewajiban  alimentasi  (Pasal  328 KUH Perdata).  Adanya hubungan perwalian dengan  ayah  dan  ibu  yang  mengakuinya (Pasal  353  KUH  Perdata).  Adanya  hak mewaris  dari anak  yang  diakui  (Pasal  909 KUH Perdata) dan adanya hak mewaris dari ayah  dan  ibu  yang  mengakui  (Pasal  870 KUH Perdata).
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  :  46/PUUVIII/2010, seorang  anak  luar  kawin  dapat  mempunyai hubungan  keperdataan  dengan  ayah biologisnya  sepanjang  dapat  di  buktikan oleh  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum, termasuk  hubungan  keperdataan  dengan keluarga ayahnya. Penafsiran ini didasarkan pada  alasan  bahwa hukum  harus  memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan  hak-hak  yang  ada  padanya,  termasuk terhadap  anak  yang  dilahirkan  meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.
Pendapat tersebut  juga sejalan
dengan Konvensi
Hak-Hak Anak ( Convention  on  the  Rights  of  Child )  yang mengatur  bahwa anak  akan  didaftar  segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir  atas  nama,  hak  untuk  memperoleh suatu  kebangsaan  dan  sejauh  mungkin,  hak untuk  mengetahui  dan  diasuh  oleh  orang tuanya”. Selanjutnya, Pasal  7  ayat  (1)  UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga  mengatur  bahwa  “Setiap  anak berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya, dibesarkan  dan  diasuh  oleh  orang  tuanya sendiri”.  Hak  anak  untuk  mengetahui identitas  kedua  orang  tuanya  akan memperjelas  status  serta  hubungan  antara anak dengan orang tuanya.
Kedudukan  anak  luar  kawin  pasca putusan  MK  ini, terhadap anak  yang dilahirkan  dalam  perkawinan yang  tidak dicatatkan, seharusnya termasuk dalam anak sah karena dengan adanya putusan MK telah diakui  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh  agama  masing-masing  pasangan  calon mempelai  adalah  perkawinan  yang  sah meskipun perkawinan itu tidak dicatat dalam catatan  administratif  negara.  Akan  tetapi, dalam  prakteknya  anak  yang  dilahirkan dalam  perkawinan yang  tidak  dicatatkan, justru digolongkan kedalam anak luar kawin
sehingga si anak tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana mestinya.
Setidaknya terdapat dua cara untuk dapat  menjadikan  anak  luar  kawin untuk memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayah biologisnya  dan  keluarga  ayahnya,  yaitu dengan  cara pengakuan  oleh  sang ayah biologisnya atau dengan  cara pengesahan oleh  sang  ayah  biologis  terhadap  anak  luar kawin tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Putusan  MK  hanya  menguatkan  kedudukan ibu dari anak luar kawin dalam memintakan pengakuan  terhadap  ayah  biologis  dari  si anak  luar  kawin  tersebut,  apabila  si  ayah tidak  mau  melakukan  pengakuan  secara sukarela  terhadap  anak  luar  kawin.  Dengan diakuinya  anak  luar  kawin  oleh  ayah biologisnya,  maka  pada  saat  itulah  timbul hubungan  perdata antara  anak dengan  si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, setelah adanya proses pengakuan terhadap  anak  luar  kawin  tersebut,  maka anak  luar  kawin  tersebut  terlahirlah hubungan  perdata  antara  anak  itu  dengan ayahnya. 10
Lahirnya  hubungan  keperdataan antara  anak  dengan  ayah  biologisnya, melahirkan  pula  hak  dan  kewajiban  secara
10 Lihat Pasal  280 KUHPerdata  yang  menyatakan “ Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.
timbal  balik  antara  anak  dengan  orang tuanya.  Hak  dan  kewajiban  orang  tua sebagaimana  termuat  dalam Undang- Undang Perkawinan, antara lain  Kewajiban orang  tua  dalam  memelihara  dan  mendidik anak  sampai  anak  tersebut  menikah, meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus.  Kewajiban  anak  menghormati  dan mentaati  orang  tua, memelihara  orang  tua apabila  sang  anak  telah  dewasa  dan kewajiban orang tua mewakili segala urusan anak  apabila  anak  belum dewasa  dan Kewajiban orang tua untuk melindungi dan melakukan pengurusan harta sang anak. 11
Namun  demikian, tidak  semua jenis  anak  luar  kawin  dapat  memperoleh pengakuan.  Selain  anak  luar  kawin  yang dilahirkan  dari  perkawinan  sah  tetapi  tidak dicatatkan,  ada  juga jenis anak  luar  kawin yang  lahir  karena  perbuatan  zina  dan  anak sumbang. Pasal  283  KUH  Perdata menegaskan bahwa anak  yang  dilahirkan karena  perzinaan  atau  penodaan  darah ( incest ,  sumbang)  tidak  boleh  diakui. Dengan demikian, kedua jenis anak tersebut, meskipun keduanya  termasuk  anak  luar kawin,  namun  tetap tidak boleh dilakukan pengakuan  sehingga  tidak  mungkin
11 Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan
memiliki  hubungan  keperdataan ayah biologisnya.
Proses  pengakuan  anak  luar  kawin dalam  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan dapat dilakukan dengan pengakuan sukarela dari  laki  laki  yang  menjadi  ayah biologisnya. Dalam  praktek  sering  terjadi pihak  laki-laki sebagai  ayah  biologis, seringkali tidak  mengakui  atau menyangkal adanya  perkawinan  tersebut  sehingga  hak- hak  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan tersebut  tidak dipenuhi. Terhadap proses pengakuan  anak  yang  menimbulkan sengketa  maka  harus  dapat  dibuktikan kebenaran mengenai laki-laki  yang menjadi ayah dari si anak melalui proses peradilan.
Proses peradilan dalam pemeriksaan  dan  pembuktian  kebenaran ayah  dari  si  anak,  tidak  serta  merta mengukuhkan  perkawinan  tersebut  menjadi tercatat  secara  administratif  menurut  aturan administrasi  negara. Apabila  pengadilan membenarkan  adanya hubungan  darah antara  bapak  dan  anak  dalam  perkawinan tersebut  maka  kedudukan  anak tersebut adalah sebagai anak yang sah, sehingga hak- hak  keperdataan  anak  menjadi  layaknya hak-hak keperdataan anak sah.
Terkait  dengan  Putusan  MK,  alat bukti berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang dapat
digunakan  untuk  membuktikan  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai hubungan  hubungan  darah  dengan  ayah biologisnya. Alat bukti  di  persidangan tersebut  apabila mengacu  pada  Pasal  184 KUHAP, alat bukti terdiri dari : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa.  Sedangkan  Pasal  1866 KUH Perdata jo. Pasal 164 HIR, alat bukti terdiri dari: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jika alat-alat bukti tersebut dipahami secara tekstual saja, maka sudah  tidak  memadai  lagi  dengan perkembangan  zaman  seiring  dengan kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi yang berkembang pesat sehingga memperkenalkan  alat-alat  bukti  baru  yang lebih canggih.
Dalam hukum pembuktian, kebenaran  itu  tidak  hanya  diperoleh  dari alat  bukti  tertentu saja,  tapi  bisa  juga diperoleh  dari  mana  saja  atau bentuk  apa saja,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum. Jadi  alat  bukti  yang  sah dan  dibenarkan  itu  tidak  ditentukan  bentuk dan jenisnya satu persatu. 12 Jenis alat bukti yang  dapat  dugunakan  berkaitan  dengan pembuktian  hubungan  darah  ini  biasanya menggunakan tes  DNA. Selain  itu, dapat
12 Ida  Iswoyokusumo, Peraturan  Baru  Hukum Pembuktian  dalam  Penyelesaian  Perkara Perdata ,: Bina Yustisia, Jakarta, 1994, hlm. 202.
juga alat  bukti  elektronik  ( electronic evidence ) baik  berupa  data  elektronik ( electronic  data ), berkas  elektronik ( electronic  file )  maupun  segala  bentuk sistem  komputer  yang  dapat  dibaca  seperti e-mail, SMS, foto, film, rekaman video, pita suara dan  sebagainya. 13 Alat-alat  bukti tersebut  dapat  digunakan sepanjang  dapat menguatkan dalil-dalil permohonan /gugatannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, kedudukan  anak yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut  hukum  mempunyai  hubungan darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan keluarga  ayahnya.  Hubungan  keperdataan tersebut  diperoleh  dengan  cara  pengakuan anak  luar  perkawinan  dan  pengesahan melalui  pengadilan.    Kedudukan  hubungan keperdataan    tersebut  terjadi  sama  dengan
13 Harahap Yahya M., Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 555
sebagaimana  hubungan keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir Syarifudin , Hukum Perkawinan Islam di  Indonesia,  antara  fiqh munakahat dan  Undang-Undang  Perkawinan , Prenada Media, Jakarta, 2006
Anshary  H.M., Kedudukan  Anak  Dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2014,
Dominikus  Rato, Hukum  Perkawinan  dan Waris  Adat  (Sistem  Kekerabatan Bentuk Perkawinan  dan  Pola Pewarisan  Adat  di  Indonesia),
Laksbang Yustitia, Surabaya, 2011,
Harahap Yahya M., Hukum Acara Perdata ,
Sinar Grafika, Jakarta: 2005,
Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan Indonesia Menurut Perundang- undangan,  Hukum  Adat,  Hukum Agama , Mandar  Maju,  Bandung, 1990, hlm. 34
Ida  Iswoyokusumo,
Peraturan  Baru Hukum
Pembuktian dalam Penyelesaian  Perkara  Perdata ,:  Bina Yustisia, Jakarta, 1994,
Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  di Indonesia ,  Pustaka  Sinar  Harapan,
1997,
Muderiz  Zaini, Hukum  Perkawinan
Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2002,
Witanto  D.Y., Hukum  Keluarga,  Hak  dan Kewajiban Anak Luar Kawin , Prestasi Pustakakarya, Jakarta, 2012
Undang-Undang  Nomor    1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).

## BIODATA PENULIS
Suphia,  S.H.,  M.Hum. adalah  Dekan Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Jember. Memperoleh  gelar  Sarjana  Hukum  pada Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) dan memperoleh  gelar  Magister Humaniora (M.Hum.)  dari    Program  Pasca  Sarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang.