INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1102-1111 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanganan Fakir Miskin
Annisa Fitriani 1 , Askana Fikriana 2 , Nadia Kumala Sari 3 ✉ , Siti Nuraini Deslia Fitri 4
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
Email: nadiakumalasari389@gmaiI.com 1 ✉

## Abstrak
Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah  daerah,  atau  masyarakat  dalam  bentuk  kebijakan,  program  dan  kegiatan  pemberdaya, pendampingan, serta fasilitasi untuk  memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Pemkab Bengkalis menjadi upaya penanganan fakir/miskin. dan menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini  menggunakan kedekatan normatif dan teologis normatif. Hasil penelitian menunjuk bahwa terdapat beberapa upaya penanganan Fakir miskin yang telah dilakukan  Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terbagi kedalam beberapa bidang, diantaranya, bidang pendidikan berupa layanan pendidikan gratis, bidang kesehatan berupa layanan kesehatan  terjangkau,  bidang  ketenagakerjaan  berupa  kewirausahaan  dan  keterampilan,  bidang ketahanan pangan berupa bantuan pangan dan sembako. Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya  penanganan  fakir  miskin  adalah  proses  pendataan  yang  belum  singkron,  bahkan  cenderung berbeda  dengan  lembaga  otoritatif  lainnya.  Konsep  pengentasan  kemiskinan  dalam  Islam  terdapat beberapa  upaya  diantaranya  arahan  bekerja,  arahan  memberi  makan,  arahan  berinfak,  arahan mengeluarkan zakat, dan pembagian harta warisan.
Kata Kunci: Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah, Siyasah Syar’iyyah
Abstract
Handling the poors is a directed, integrates, sustainables effort carrieds outs by the governments, regionasl  governmenst  or  society  in  the  form  of  policie,  program  and activitie  for  empowerment, assistances and facilitations to meets the basic need of everys citizens. This research aims to find out the responsibilities of the Bengkalis Regency Government in efforts to handle the poor. To answerss this  problem,  this  research  uses  normative  and  normative  theological  proximity.  The  result  of  the research show that there are several efforts to handle the poor that have been carried out by the Bengkalis Regency Government which are divided into several fields, including, the education sector in the form of free education services, the health sector in the form of affordable health service, the employment sector in the form of entrepreneurship and skills, the food security sector in the form of food and basic food assistance. One of the obstacles faced in efforts to deal with the poor is that the data collection process is not yet in sync,  and even tends to be different from other authoritative institutions. In the concept of poverty alleviation in Islam, there are several efforts, including directions for work, directions for feeding, directions for charity, directions for issuing zakat, and distribution of inheritance.
Keywords: Abandoned Children, Poor Fakir, Siyasah Syariyyah

## PENDAHULUAN
Negara bertanggungjawab ialah negara betul-betul menghargai dan menegak hak dimiliki oleh warga negaranya, mengamankan berbagai tekanan ancaman, mempublikasi hak  yang  dimiliki  setiap  warga  negara  dari  berbagai  tekanan  bahaya,  serta  sentiasa mengusahakan sejahteraan hidup warganya.
Salah  satunya  langkah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  mewujud sejahtera  untuk  semua  rakyatnya  Indonesia.  Tanggung  jawab  ini  dibebankan  pada pemerintahan  untuk  mengedepan  sejahteraan  rakyatnya  jaminan  wajib  agar  setiap rakyatnya tercapai sejahteraan dengan ada dasar tarif hidup yang layak bagi manusia. Bisa Menjadi khusus secara umum memberi perhatian lebih terhadap sejahteraan rakyat jelata, anak jalan dari tanggungjawab pemda.
Tingginya  angka  kemiskinan  mengharuskan  negara  sebagai  tonggak  utama pengentasan  kemiskinan  agar  lebih  memperhatikan  hak-hak  fakir  miskin,  baik  itu  pada proses  penyaluran  bantuan  atau  kebijakan  lainnya  terkait  fakir  miskin.  Kemiskinan  dan rakyatnya  miskin  memang  seumur  dengan  kehidupan  manusia,  tetapi  kemiskinan  bisa diperkecil dan dikurangi.
Sebagai Negara Hukuman, Indonesia wajib memberi perlindungan kepada rakyatnya negaranya.  Konsep  hukuman  negara  bisa  idealkan  bahwa  harus  yang  menjadi  tombak dalam seluruh dinamika kehidupan negaraan yaitu hukuman, bukan politik dan ekonomi.
Amanat konstitusi dalam upaya perlindungan bagi fakir miskin, secara eksplisit di atur dalam pasaI 34 UUD 1945 yakni rakyat susah, anak terlantar dirawat pemda. Penanganan Fakir  miskin  yang  diberikan  oleh  negara  merupakan  upaya  meningkatkan  sejahtera sosial.Islam  menjelaskan  bahwa  pemberian  hak  fakir  miskin  itu  wajib  hukumannya. Beberapa upaya dalam Islam cara menaikkan sejahtera kaum miskin dengan pemberi Zakat secara konsumtif untuk  keperluan  bertahan hidup (sandang, pangan,  dan  papan), serta secara produktif untuk usaha modal agar dapat hidup mandiri dan terbebas dari miskin. Kedatangan islam dengan tuntunannya untuk bukan membebani ataupun menyusahkan manusia,  dengan  adanya  tuntunan  Islam  tidak  menjadi  kemaslahatan  bagi  kehidupan manusia baik itu secara sendirir maupun kehidupan sosial.
Kabupaten  Bengkalis  sendiri  adalah  salah  satu  daerah  yang  masih  mempunyai masalah dalam penanganan fakir miskin. Peran pemerintah daerah yang paling utama yaitu mensejahterakan  kehidupan  masyarakat.  Banyak  upaya  serta  kebijakan  yang  telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengentasan kemiskinan, namun masih terlihat belum optimal. Pemberian bantuan kepada fakir miskin yang masih sering salah  sasaran  menjadi  salah  satu  masalah  dalam  penanganan  fakir  miskin.  Dinas  Sosial Kabupaten Bengkalis sebagai jembatan penyaluran bantuan kemiskinan dari pemerintah daerah  ke  fakir  miskin  belum  maksimal  dalam  menentukan  jumlah  penerima  bantuan. Angka fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis hanya sebesar 34.000 jiwa. Akan tetapi berdasarkan hasil yang di keluarkan oleh Bapus Statistik (BPS) di Kabupaten Bengkalis masih ada sekitar 46.040 jiwa fakir miskin di Kabupaten Bengkalis. Masih selisih 12.000 jiwa yang  belum  masuk  di  dalam  daftar  fakir  miskin  yang  di  olah  oleh  Dinsos  Kabupaten Bengkalis.  Masalah  inilah  yang  kemudian  menjadi  acuan  meniliti  untuk  melakukan penelitian  terkait  tanggung  jawab  pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  penanganan  fakir miskin.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  atau  field  research  kualitatif, menggunakan pendekatan normatif dan teologis normatif. Sumber data penelitian berasal dari  data  primer  dan  data  skunder  dengan  cara  pengumpulan  data  berupa  observasi, wawancara, dan  dokumentasi. Metode pengelolaan   dan data  ini analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanganan Fakir Miskin Fakir  miskin  merupakan  tanggungjawab  negara  sebagaimana  tertera  dalam  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 "Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar di Tanggung oleh  Negara". Selain itu  terdapat hak fakir/miskin yang dikemukakan Pasal 3 Undang No. 13 thn 2011 tentang Penanganan Kaum fakir/miskin bahwa kaum fakir miskin juga berhak:
a. Menerima cukup sandang, pangan, papan.
b. Menerima Berobat Gratis.
c. Menerima Beasiswa untuk menambah pengalaman.
d. Mendapatkan  keamanan  di  lingkungan  sosial,  mengembangkan  diri  dan  keluarga sesuai budaya.
e. Menerima  jaminan  sosial  melalui  pelayanan  sosial,  rehab  sosial  dalam  mendirikan, memperluaskan serta memberdayakan diri dan keluarga.
f. Menerima kehidupan baik.
g. Menerima kesehatan yang baik dilingkungan.
h. Mengupdate sejahtera keluarga.
i. Mendapat pekerjaan yang baik.
Secara  hukuman  fakir/miskin  dan  anak  yang  terlantarkan  dirawat    pemda,  yang dicantum dalam pasal 34 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 yang  berbunyi:  Anak  tepi  jalan  fakir/miskin  dirawatkan  untuk  negara” (Hasan  Hamzah, 2019).  Berdasarkan  wawancara  dengan,  Kabid  Perencanaan  Pengendalian  dan  Evaluasi Pembangunan bahwa:
“Penanganan  fakir  miskin  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  dengan beberapa upaya yaitu di bidang pendidikan melalui pendidikan gratis, bidang kesehatan dengan  layanan  kesehatan  gratis  maupun  Pengadaan  kartu  Indonesia  Sehat,  bidang ketenagakerjaan dengan memberikan akses pelatihan kerja serta bidang ketahanan pangan dengan bantuan pangan atau sembako.”
Bentuk  penanganan  fakir  yang  di  lakukan  oleh  pemda  Kabupaten  Bengkalis dikemukakan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis yaitu dibagi dalam beberapa bidang :

## 1. Bidang Pendidikan
Untuk  mengurangi  kesenjangan  dalam  akses  pendidikan,  Pemerintah  terus mewujudkan terciptanya pendidikan merata dan berkualitas hanya melihat sejauh mana pembelajaran  dan  keterjangkauan  dilakukan.  Apabila  unsur  yang  saling  terkait
diberdayakan,  maka  sistem  pendidikan  tersebut  dikategorikan  baik  dan  efektif  dalam membentuk dan meningkatkan pendidikan berkualitas.
2. Bidang Kesehatan
Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  memastikan  layanan  kesehatan  diberikan  sesuai dengan  standar  layanan  minimal  yakni  layanan  kesehatan  tersebut  terjangkau  dan tersedia yang berdampak bahwa layanan kesehatan mudah dicapai oleh setiap kalangan terutama yang memiliki masalah ekonomi serta dapat dicapai di setiap wilayah .
3. Bidang Ketenagakerjaan
Upaya yang dilakukan pemerintah adalah pengembangan kemampuan, keterampilan kerja masyarakat yang belum bekerja disertai dengan dukungan permodalan. Selanjutnya Pemberdayaan  masyarakat,  ini  sangat  penting  dalam  pengentasan  kemiskinan. Pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  melalui  pelibatan  masyarakat  miskin  dan  rentan miskin agar mereka memiliki wadah mengembangkan diri.
4. Bidang Ketahanan Pangan
Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk pertanian yang bertujuan untuk menaikkan kemampuan dan keberdayaan keluarga, kelompok masyarakat miskin melalui peningkatan ketahanan pangan daerah. Ketersediaan pangan terjaga sepanjang waktu; pangan  terjangkau  oleh  seluruh  rumah  tangga;  keamanan  pangan  terjaga  sepanjang waktu serta Pemberian bantuan pangan untuk orang miskin (Mustafa, Adriana dan Nurul Mujahidah, 2020).
Sebagai upaya pemerintah kabupaten Bengkalis Fakir miskin dan juga anak terlantar di rawatkan di pemda, Fakir miskin bisa berupaya yang terarah, tepat, dan terus menerus yang  dilakukan  pemda,  atau  dalam  Masyarakat  bentuk  kearifan,  kegiatan  dan  program pemberdayaan, pendamping, serta tempat memenuhi kebutuhan dasar warga Bengkalis. Dalam melaksanakan pasal 3 4 ayat 1 UUD 1945, pelaksanaan ini dilakukan oleh pemerintah langsung dari Mensos. Baik di daerah, melaksanakan penanganan fakir/miskin dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Riau di tingkat provinsi lainnya serta pemerintah daerah kabupaten di tingkat kota, sesuai dengan wewenang masing sebagaimana cantum dalam Pasal 28 32 UU Fakir miskin.
Dasarnya kita telah melakukan  upaya mewujudkan Pasal 3 4 ayat 1 UUD 1945, Mensos menetapkan  kriteria  fakir  miskin  dengan  kementerian  dan  lembaga  terkait.  Selanjutnya, Badan  statistik  telah  melakukan  pendataan  berdasarkan  ciri  tersebut.  Terdapat  hasil pendataan tersebut, Mensos lakukan kunjungan yang dilakukan secara bertahap, minimum dua tahun sekali dan juga dibantu oleh pemerintah setempat, daerah provinsi Riau maupun kabupaten Bengkalis. Adapun hasil wawancara dengan Pegawai Bappeda:
“Dalam  meningkatkan  efektivitas  upaya  penanggulangan  kemiskinan,  pemerintah Kab.Bengkalis telah melakukan teknik dalam mengidentifikasi indikator utama kemiskinan yang perlu dilakukan perbaikan dan juga mengidentifikasi indikator utama kemiskinan yang diperlu dikurangi prioritasnya.”
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan staf ahli Bupati Bengkalis, mengatakan bahwa: “Pemerintah  kabupaten  Bengkalis  harusnya  melihat  terlebih  d ahulu  apa  yang permasalahan  yang  dihadapi  oleh  fakir  miskin  sehingga  pemerintah  dapat  memberikan bantuan tepat dengan apa yang dibutuhkan. Salah satu yaitu contohnya apabila fakir miskin membutuhkan  bantuan  kesehatan  maka  pemerintah  wajib  memberikan  fasilitas  berupa BPJS Pemerintah baik dari APBD maupun APBN. Kemudian dilihat dari aspek ekonominya, pemerintah  bisa  memberikan  bantuan  berupa  modal  usaha  yang  dapat  membantu menambah kekurangan- kurangan yang selama ini dirasakan.”
Terkhusus di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ada dua jenis penanggulangan fakir miskin yaitu berdasarkan  pos  anggaran APBN dan pos anggaran  APBD. Menurut Kabid Pemberdayaan Dinsos Kabupaten Bengkalis:
“Penanganan  fakirmiskin  dilakukan  oleh  dinsos  diantaranya  penanganan  yang  pos anggarannya dari APBN berupa BLT (bantuan Langsung Tunai) serta penanganan yang pos anggarannya  dari  APBD  berupa  bantuan  untuk  lansia,  bantuan  dan  bantuan  dana pendidikan. Kemudian ada juga bantuan berupa Rehabilitasi rumah dari Dinas Perumahan dan Permuki man (Perkim).”
Setelah  melakukan  penelitian  ke  beberapa  fakir  miskin  di  Kabupaten  Bengkalis, peneliti  menyimpulkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  terus  melakukan  upaya pengentasan kemiskinan secara maksimal. Akan tetapi masih ada fakir miskin yang belum mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu fakir miskin mengatakan bahwa:
“Selama adanya bantuan dari pemerintah setempat saya belum pernah mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah pun selalu melakukan pendataan di rumah saya sejak dahulu dan sudah beberapa kali akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari pemda bengkalis. Hanya sebatas meminta data saja.”
Selain itu, terdapat pula fakir miskin yang dahulu sempat mendapatkan bantuan, akan tetapi namanya dicabut dalam penerima bantuan, namun kondisinya masih tergolong fakir miskin.
“Sebelumnya saya  pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Bantuan Langsuung Tunai (BLT) juga saya masuk dalam daftar penerima BPJS Pemerintah. Akan tetapi  saya  hanya  menerima  BLT  tersebut  selama  3  kali  berturut-turut  hingga  akhirnya
pemerintah mencabut bantuan tersebut. Dan saat  ini BPJS Pemerintah  saya juga dalam masa nonaktif.”
Akan tetapi, ada juga fakir miskin yang hingga hari ini tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat.
“Sampai hari ini kami masih mener ima bantuan dari pemerintah baik itu bantuan tunai, juga  ada  bantuan  beasiswa  pendidikan  untuk  kami,  dan  juga  pemerintah  Kabupaten Bengkalis sempat memberikan bantuan berupa rehab rumah kepada kami.”
Dari uraian di atas, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bengkalis telah sejalan  dengan  yang  di  kemukakan  dalam  Undang-Undang  serta  memberikan  banyak peran besar  untuk penunjang kehidupan fakir miskin  di Kabupaten Bengkalis meskipun dalam prosesnya masih belum merata (Usman Jafar, 2017).
Pengentasan Fakir miskin harusnya menjadi salah satu program utama pemerintah agar terciptanya kehidupan yang layak, seimbang dan bebas dari kriminalitas. Begitu pula dengan  proses  penanggulangan  kemiskinan  ada  banyak  kendala  yang  dihadapi pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  .  Bedasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti, Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan: “faktor utama dihadapi oleh Dinsos Kabupaten Bengkalis untuk pengentasan kemiskinan adalah proses pendataan yang terkadang tidak sesuai atau datanya kurang falid sehingga dalam hal penyaluran bantuan bisa terganggu. Salah satu contohnya, ada masyarakat yang tergolong fakir miskin kemudian memperbaharui Kartu  Keluarganya (KK)  sehingga  data yang dihimpun oleh dinas sosial berbeda. Selain itu, juga tidak ada tim survey dari dinas sosial  maupun  pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  yang  langsung  ke  masyarakat  untuk melakukan  cek  data.  Dinas  sosial  hanya  menerima  data  bersih  dari  pemerintah  Desa setempat, sehingga terkadang ada masyarakat tergolong fakir miskin atau layak nerima bantuan akan tetapi tidak menerima bantuan sama sekali.
Dapat dilihat, memang saat ini proses pengumpulan data fakir miskin di Kabupaten Bengkalis untuk diteruskan ke dinas sosial masih bertempuh pada aparat desa, akibat hal tersebut, kecemburuan terkadang timbul di kalangan masyarakat, pun menyebabkan aspek ketidakadilan untuk masyarakat yang tergolong miskin akan tetapi tidak mendapat satupun bantuan pemerintah. Selain itu juga dikatakan oleh staf ahli Bupati Bengkalis bahwa :
“Jumlah fakir miskin yang berada di lapangan dengan yang ada di data pemerintah terkadang bereda, alasannya kriteria dikatakan fakir miskin di Kabupaten Bengkalis adalah dari aspek kehidupannya. Dimana banyak masyarakat di Kabupaten Bengkalis yang masih dominan  mengkomsumsi  sagu  sehingga  banyak  dari  mereka  yang  mengklaim  dirinya miskin,  ini  jugalah  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  mengapa  kemudian  pemerintah
sangat sukar dalam proses pemberian bantuan untuk fakir miskin ” (Muhammad Iqbal, Andi dan Nila Sastrawati, 2020) .
Peneliti  menguraikan  bahwa  kurangnya  pengawasan  dan  penyaringan  data  secara teliti  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  khususnya  dinas  sosial.  Sehingga kendala seperti diatas masih sering ditemukan bahkan menjadi masalah utama pada proses pengentasan  kemiskinan.  Akan  tetapi,  pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  terus mengupayakan  penyaluran  bantuan  fakir  miskin  agar  tepat  sasaran,  dan  juga  terus mengupayakan  program-program  baru  yang  lebih  baik  untuk  pengentasan  dan pemberdayaan fakir miskin di Kabupaten Bengkalis.

## Penangan Fakir Miskin dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah
Pada  masa  Rasulullah  Saw,  kemiskinan  secara  umum  disebabkan  oleh  lemahnya produksi.  Penyebab  lain  kemiskinan  pada  masa  itu  adalah  tidak  adilnya  distribusi pendapatan  ekonomi  yang  berlebihan  dan  solid  sesama  suku  saja.  Menghadap  kondisi seperti  ini,  Nabi  Muhammad  Saw  memberikan  kebijakan:  pertama  untuk  mengatasi lemahnya kinerja, Nabi mendorong masyarakat aktif berproduksi dengan mengoptimalkan dan menjamin keadilan distribusi produksi dengan menetapkan ibya' al-mawat. Sedangkan untuk  ketidakadilan  distribusi  pendapatan,  Nabi  Muhammad  menanamkan  semangat solidaritas dan ta'awun dalam aktivitas ekonomi untuk menjamin terpenuhinya badd al- kifayah bagi penduduk pada masa itu. Satu hal  menarik dalam penanganan kemiskinan pada masa Nabi Muhammad adalah perlindungan Nabi sebagai pemimpin pemerintahan, terhadap aktivitas ekonomi kaum dhu'afa' yang mempunyai kemampuan daya saing tinggi dari  persaingan  kaum  yahudi  yang  menguasai  pasar.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara membuka pasar baru bagi kaum muslimin yang jauh dari monopoli dan munkarat al-aswaq. Nabi  dan  sekaligus  sebagai  pemimpin,  beliau  meletakkan  prinsip  dasar  agama  dan memimpin umat yang heterogen (Chasanul, Muna Arif, 2011).
Ada beberapa langkah yang diajarkan Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran untuk  menangani    kemiskinan  dan  memberdayakan  fakir/miskin,  yakni  ajakan  gotong royong, ajakan memberi makan, ajakan berinfaq, ajakan memberi zakat, dan penetapan hukuman waris.
1. Perintah Bekerja
Bekerja adalah tombak pertama dalam mengatasi kemiskinan. Dalam naungan aturan islam,  bahkan  tidak  seorang  kulipun  tidak  mendapatkan  gaji  dari  keringatnya.  Dalam konteks pemberdayaan Fakir miskin, Al-Quran pun menonjolkan agar mereka mampu membantu diri sendiri, yakni dengan mengubah cara berpikir dan cara prilaku, menjadi
seseorang yang bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan bekerja sungguh- sungguh juga usaha mengubah diri kita nantiknya.
2. Perintah Memberi Makan
Dalam  Al-Quran  mengasi  makanan  kepada  orang  miskin  dihubungkan  dengan kewajiban membayar fidyah.Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah : 184.
“(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.
Mengasi makan kepada Fakir miskin termasuk salah satu dari bantuan penting untuk mengatasi  kemiskinan.  Bahkan  bisa  kewajiban  bukan  hanya  tanggungjawab  kita  yang memiliki uang, tetapi tanggungjawab semua orang, termasuk kelompok miskin sendiri. Karena setiap kita membutuh orang yg lainnya, saling membutuh memang menjadi sunah manusia yang telah disahkan oleh Allah.
3. Perintah Berinfaq
Kewajiban  seseorang  yang  wajib  dipenuhkan:  pertama  kewajiban  pada  Allah, kewajiban pada sesama manusia, dan kewajiban pada alam sekitar.Islam memerintahkan untuk bersedekah sebagian seseorang harta yang diberi Allah kepada fakir miskin sebagai satu upaya menangani kemiskinan dan memakmurkan Fakir miskin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 254
“Wahai orang -orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan  kepadamu  sebelum  datang  hari  ketika  tidak  ada  lagi  jual  beli,  tidak  ada  lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat.”
Islam  begitu  memperhatikan  keadaan  fakir  dan  miskin  sehingga  berinfaq  menjadi sesuatu  yang  sangat  dianjurkan  meski  jumlahnya  tidak  seberapa  karna  Allah  telah menjanjikan  bahwa  harta  yang  diinfakkan  di  jalan  Allah  akan  mendapat  balasan  dan manfaat untuk dirinya sendiri.
4. Perintah Mengeluarkan Zakat
Pada masa Rasulullah Saw, nabi tercatat mengelolakan zakat secara  langsung dan memperlakukan  sebagian  dari  keuangan  negara.Seluruh  zakat  negara  yang  masuk  ke baitul mal, disalurkan di antara orang miskin dan fakir dengan segera.

## 5. Penetapan Hukuman Waris
Dalam Al-quran Allah menyebut salah satu golongan perlu diperhati dan dapat bagian dari bagian warisan sebelum dibagikan kepada ahli waris, selain kerabat (yang bukan ahli waris) dan anak yatim-piatu, adalah orang miskin. Pembagian ini dapat dipahami sebagai taktik Islam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mereka dari kemiskinan.
Dalam  perspektif  siyasah  syar’i yyah  berorientasi  pada  keserasian  dunia,  mendidik terwujud tertib dan sejahteraan sosial sama manusia, hukuman Islam menguatkan prinsip- prinsip  wajib  menjadi  landasannya  dan  titik  tolak  aktivitas  kekuatan  lingkungan  sosial, sehingga tejamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmoni. Setiap orang beriman akan memperoleh hak dan kewajiban secara sama. Berdasarkan pada hakikat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaan dari setiap muslim tersebut (Dede Rodin, 2015).

## SIMPULAN
Penanganan  fakir  miskin  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Bengkalis terbagi  ke  dalam  dituangkan  beberapa  bidang  yaitu  bidang  pendidikan,  bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, dan bidang ketahanan pangan. Hal ini tentu sejalan dengan amanat Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hak fakir miskin yaitu  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2011.  Adapun  kendala  utama  yang  dihadapi pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  dalam  proses  pengentasan  kemiskinan  yaitu  pada proses pendataan masyarakat yang tergolong fakir miskin dimana masih ada masyarakat yang tergolong fakir tetapi tidak masuk di dalam daftar penerima bantuan fakir miskin. Dalam perspektif siyasah syar'iyyah, terdapat beberapa langkah penanganan fakir miskin yang telah nyata diperintahkan di dalam al-Quran, yakni ajakan bekerja ajakan memberi makan, ajakan berinfak, perintah mengeluarkan sebagian zakat, dan penetapan hukuman waris.

## DAFTAR PUSTAKA
Muna,  A.  C.  (2012) ‘ Prinsip-prinsip  Penanganan  Kemiskinan  di  Madinah  pada  Masa  Nabi Muhammad Saw .’, Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, 9(2), p. 37018.
Hasan, H. (2019) ‘ Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam ’, Al-Ulum, 19(1), pp. 239-260.
Usman, U. (2017) ‘ Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam) ’, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 6(2), pp. 345-357.
Iqbal, A. M., and Sastrawati, N. (2020) ‘ Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap (Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)(Studi Kasus Di Kota Makassar) ’, Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, 1(1), pp. 58-63.
Mustafa, A., and Mujahidah, N. (2020) ‘ Diskursus Cadar dalam Memaknai Pandemi Covid-19; Suatu Kajian Syariat dan Fungsi Medis ’, Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, 2(1).
Rodin, D. (2015) ‘ Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al- Qur’an’, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), pp. 71-102.