Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1539-1544 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2940

## Sosialisasi Pemilu Cerdas 2024 Anti Politik Uang Di Desa Dangin Puri Kauh
1) Mario Frandi Octobrino, 2) Putri Ekaresty Haes*
1,2) Universitas Pendidikan Nasional Email Corresponding: ekarestyhaes@undiknas.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Pemilu 2024, Pemilih Cerdas, Politik Uang, Desa Dangin Puri Kauh
Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di desa Dangin Puri Kauh adalah  mengedukasi  masyarakat  untuk  menjadi  pemilih  cerdas  tanpa  adanya  politik  uang. Kegiatan  edukasi  ini  bekerjasama  dengan  panitia  pemungutan  suara  (pps)  dan  KPU  kota Denpasar  melalui  kegiatan  diskusi  Bersama  masyarakat  tentang  penjadi  pemilih  cerdas, pembuatan  materi,  serta  persiapan  konten  edukasi  yang  diberikan  kepada  masyarakat menjelang pemilu 2024.  Program ini berupaya memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya  pemilu  yang  bersih  dan  bebas  dari  politik  uang.  Hasil  dari  program  ini  berupa konten  edukasi  di  media  sosial,  pembagian  brosur,  serta  sosialisasi  langsung  kepada masyarakat,  sehingga  akan  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  untuk  diskusi  terbuka tentang  isu-isu  politik  dan  pemilu,  serta  membangun  generasi  muda  yang  kritis  dan  peduli terhadap isu-isu politik. Evaluasi efektivitas program akan dilakukan melalui umpan balik dari masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Desa Dangin Puri Kauh dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam memperkuat demokrasi lokal dan nasional.

## ABSTRACT
Keywords: 2024 Election,
Smart Voter,
Money politic,
Dangin Puri Kauh Village
The aim of the community service activities carried out in Dangin Puri Kauh village is to educate  the  community  to  become  smart  voters  without  money  politics.  This  educational activity is in  collaboration with the Voting  Committee  (PPS)  and the Denpasar  City KPU through  discussion  activities  with  the  community  about  being  a  smart  voter,  creating materials, and preparing educational content to be provided to the public ahead of the 2024 election.  This  program  seeks  to  broaden  the  public's  understanding  of  the  importance  of elections. clean and free from money politics. The results of this program are in the form of educational  content  on  social  media,  distribution  of  brochures,  and  direct  outreach  to  the public,  so that  it  will  create  a  conducive  environment for  open discussions  about political issues and elections, as well as building a young generation who is critical and cares about political  issues.  The  evaluation  of  the  program's  effectiveness  will  be  carried  out  through feedback from the community. In this way, it is hoped that the people of Dangin Puri Kauh Village can become active agents of change in strengthening local and national democracy.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955, yang merupakan pemilu pertama di negara ini. Meskipun terdapat pertentangan ideologi yang kuat, kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu mulai tumbuh. Istilah "pengawasan pemilu" baru muncul pada tahun 1982, dengan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksana Pemilu (Panwaslak  Pemilu).  Pada  tahun  2007,  Undang-Undang  Nomor  22  memberikan  kewenangan  pembentukan pengawasan  pemilu  kepada  KPU, namun  kemudian  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  Bawaslu  melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menegaskan penegakan tindak pidana pemilu  sesuai dengan  KUHAP,  dan  memberikan  kewenangan  kepada  Bawaslu  untuk  melakukan  tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran setelah melakukan pencegahan secara maksimal. Dapat dikatakan bahwa
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1539-1544 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2940
pemilu diatur dalam KUHAP, khususnya dalam pasal 1 angka 1 huruf g. Selain itu, terdapat undang-undang lain  yang  mengatur  pemilu di  Indonesia,  seperti  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  2017  tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pemilu di Indonesia mengalami perkembangan dalam hal pengawasan dan regulasi, dan menjadi bagian penting dalam proses demokrasi negara ini. Namun dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali salah satunya adalah  maraknya praktek politik uang.
Politik  uang  dalam  kamus  Bahasa  Indonesia  menyatakan  bahwa  politik  uang  dalam  Bahasa  Indonesia merupakan  suap  atau  lazimnya  disebut  uang sogok.  (Jurdi,  2018)  mendefinisikan  politik  uang  adalah  suatu upaya memengaruhi orang lain individu maupun masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan, lebih dari itu politik uang juga dapat diartikan tindakan membagi- bagikan uang milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Lebih lanjut (Begouvic, 2021) menambahkan bahwa dalam praktik politik uang di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan suara dan paska pemungutan suara. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi  administrasi,  masa  kampanye,  masa  tenang  dan  menjelang  pemungutan.  Sasarannya  adalah  para pemilih  yang  masih  mudah  untuk  dipengaruhi.  Untuk  tahap  kedua  adalah  setelah  pemungutan,  yakni menjelang  Sidang  Umum  DPR/DPRD  atau  pada  masa  sidang  tersebut  terutama  ketika  menetapkan APBN/APBD.  Sasarannya  adalah  kalangan  elit  politik  karena  elit  politik  merupakan  pemegang  kedaulatan rakyat serta memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Politik yang terjadi mulai dari  pemilihan  kepala  desa,  kepala  daerah,  anggota  legislatif,  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  hingga presiden dan wakil presiden, praktik jual beli suara selalu dikaitkan dengan politik uang dalam pemilihan dan pemilu di Indonesia. Tidak mengherankan bahwa hasil dan laporan tentang praktik politik uang mendominasi semua  laporan  pelanggaran,  terutama  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  selama  tahapan  kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Implementasi politik uang di masyarakat tentu berbeda beda seperti diungkap oleh (Delmanaa et al., 2019) praktek  pemberian  uang  dengan  dalih  pengganti  transportasi  jelas  mengarah  pada  politik  uang  namun pembuktian hukumnya terkendala oleh konteks kejadian dan makna politik uang itu sendiri. Jika pemberian didalihkan sebagai ganti transporasi dan pada saat kejadian pembagian, sang calon tidak menyinggung visi, misi,  dan  tidak  mengadakan  ajakan  untuk  memilih  dirinya,  maka  konteks  pembagian  transportasi  sulit didakwakan sebagai politik uang. Sedangkan (Marli, 2018) menerangkan politik uang juga terjadi pada media, hal ini terjadi karena Tidak adanya batasan jelas antara advertorial dengan berita atau reportase yang merugikan masyarakat  serta  ada  nya  keberpihakan  media  terhadap  salah  satu  calon.  Kecenderungan  keberpihakan  ini salah satunya dilihat dari indikasi berita yang dimuat atau tidak dimuat dalam medianya. Berita-berita yang dimuat  umumnya  hanya  berita  seromonial  yang  hanya  bersifat  kampanye  dan  branding.  Berita  yang  tidak dimuat dapat berupa kasus-kasus dimana publik perlu tahu tentang Calon yang ikut pemilu. Penelitian yang diungkap oleh (Nail, 2018) bahwa bentuk dari politik uang terjadi pada peserta pemilu yang pertama (serangan fajar)  dalam  hal  ini,  penulis  menujukan  kesepahaman  bahwa  tindakan  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai pelanggaran  politik uang  dalam pemilu,  serangan  fajar  dilakukan  pada  saat  hari  tenang  serta  tindakan yang dilakukan ialah membagi-bagikan uang,sembako dan bentuk materi lain yang memilki nilai ekonomi kepada pemilih untuk memilih satu satu pasangan atau bahkan membeli surat suara yang potensial menurut penilaian pasangan calon tertentu bukan menjadi suaranya dengan cara dibeli agar pemilih tidak dapat menggunakan hak suaramya.
Politik uang dalam Pilkada terjadi karena proses pendidikan politik terhadap pemilih belum terjadi dengan baik serta manajemen partai politik beserta aktor politik masih cenderung memakai cara praktis dalam upaya memperoleh suara. Hal tersebut menjadi latar belakang pemilihan tema tentang sosialisasi politik uang di desa Dangin  Puri  Kauh.  Praktik  politik  uang  tidak  hanya  melanggar  prinsip-prinsip  demokrasi,  tetapi  juga mengorbankan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang sebenarnya. Desa Dangin Puri Kauh sebagai bagian dari  masyarakat  Indonesia  yang  berdemokrasi,  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  setiap pemilih  dapat  memberikan  suaranya  secara  bebas  dan  adil,  tanpa  terpengaruh  oleh  hadiah  atau  imbalan finansial  dari  kandidat.  Melalui  program  ini,  diharapkan  masyarakat  Desa  Dangin  Puri  Kauh akan menjadi agen  perubahan  yang mendorong pemilu yang lebih  bersih,  transparan,  dan  demokratis.  Dengan  demikian, mereka  akan  berkontribusi  secara  positif  terhadap  perkembangan  demokrasi  lokal  dan  nasional  serta memperkuat fondasi keadilan dan kebenaran dalam perwakilan politik.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1539-1544 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2940

## II. MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di desa Dangin Puri Kauh mengambil tema tentang politik uang, dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat desa tersebut untuk menjadi pemilih yang cerdas tanpa adanya politik uang. Desa Dangin Puri Kauh, seperti banyak desa di Indonesia, menghadapi tantangan dalam melaksanakan pemilu yang bebas dari praktik politik uang. Praktik politik uang telah menjadi masalah yang meresahkan dalam proses pemilihan  umum di banyak daerah, memengaruhi integritas demokrasi dan keadilan dalam perwakilan rakyat.

## III. METODE

## 1. Tempat dan Waktu
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat,  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2024 bertempat di balai pertemuan desa Dangin Puri Kauh, kegiatan ini dibuka sambutan dari ketua PPS desa dilanjutkan dengan pemberian materi tentang politik anti uang, Kegiatan berlangsung selama 1.5 jam dimana waktu selama 1 jam dipergunakan oleh narasumber untuk menyampaian materi dan 15 menit untuk kegiatan tanya jawab dan diskusi
2. Khalayak Sasaran
Sebanyak 35 warga desa Dangin Puri Kauh.
3. Metode Pengabdian
Dalam kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam beberapa metode pelaksanaan, yaitu:
1. Metode ceramah, dengan memberikan materi tentang pemilu dan politik uang dalam pemilu.
2. Metode  diskusi dan  tanya  jawab, para  warga  yang hadir  kesempatan  untuk  bertanya  tentang  materi yang telah diberikan oleh narasumber terkait dengan pelaksanaan pemilu dan politik uang.
4. Indikator Keberhasilan
Keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini dinilai dari tercapainya target kognitif, afektif  dan behavior, secara  khusus  tema  utama  yaitu  menanamkan  pemahaman  tentang  tata  cara  pemilu  dan  politik  uang  yang biasanya terjadi pada saat pemilu.

## 5. Metode Evaluasi
Dalam tahap evaluasi ini dilakukan setelah pelaksanaan, tahap evaluasi ini dilaksanakan agar mengetahui dampak  yang  dihasilkan  dari  pemberikan  materi  tentang  pemilu  dan  politik  uang.  Tahapan  ini  dilakukan melalui proses wawancara pada warga desa yang datang Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, maka  dapat  dievaluasi  bahwa  kegiatan  pengabdian  ini  dikatakan  berhasil,  karena  materi  yang  disampaikan oleh  narasumber  tersampaikan  dengan  baik,  hal  ini  terlihat  dari  antusias  para  warga  desa  yang  hadir  dan menanggapi materi yang disampaikan

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam materi yang diberikan oleh narasumber, dijelaskan tentang kegiatan pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali tersebut tentu saja mendapatkan perhatian dari masyarakat desa Dangin Puri Kauh. (Hamson, 2022) menuliskan bahwa Tujuan pemilu adalah untuk memilih pemimpin yang terbaik, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan ini, pemilu harus didukung  oleh  beberapa  elemen,  seperti  proses  yang  terintegritas,  penyelenggara,  dan  pemilih.  Kegiatan kampanye adalah bagian dari proses pemilu. Strategi kampanye ini digunakan untuk menarik perhatian publik. Saat  pemungutan  suara,  masyarakat  diharapkan  akan  memilih,  peserta  pemilu  akan  berjuang  untuk mendapatkan suara pemilih yang paling banyak.
Dalam  materi  yang  pertama  dijelaskan  tentang  tatacara  pelaksanaan  pemilu  yang  baik  dan  benar  serta menjadi  pemilih  yang  cerdas.  Dalam  kesempatan  ini,  ketua  PPS  juga  memberikan  sambutan  dan  mengajak warga untuk menjadi pemilih yang cerdas tidak terpengaruh oleh apapun termasuk pemberikan serangan fajar yang umumnya  dilakukan dengan  simpatisan,  kader  atau   bahkan  pengurus  partai.  Bentuk  dari  politik  uang tidak  harus  berbentuk  pemberian  uang  dalam  amplop  saja,  namun  pemberian  sembako  antara  lain  beras, minyak dan gula untuk masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya   untuk pihak yang menarik juga termasuk dalam politik uang yang harus dihindari oleh masyarakat. (Chrisdanty & Wahyulina, 2014) mengatakan bahwa  tidak ada tanda-tanda bahwa prilaku politik uang telah berkurang  dalam  masalah  pemilu  di  Indonesia  dari  pemilu  ke  pemilu  berikutnya.  Berbagai  penelitian
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1539-1544 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2940
menunjukkan bahwa  politik  uang  adalah  fenomena  yang berlangsung  dari  pemilu ke  pemilu  dan  seringkali tidak terpengaruh oleh penegakan hukum.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang ini menurut (Imawan, 2016) diantaranya adalah:  Pertama,  factor  minimnya  kedekatan  partai  politik  dengan  masyarakat.  berdasarkan  survey  yang dilakukan oleh indikator Politik Indonesia bahwa sebanyak 85,5 persen masyarakat tidak memiliki kedekatan dengan  partai  politik.  Hal  ini  disebabkan  karena  kedekatan  yang  rendah  inilah  yang  menyebabkan  mereka lebih  mudah  terlibat  dalam  permainan  politik  uang.  Kedua,  tingkat  pendidikan  sesorang  juga  sangat mempengaruhi  keterlibatan  sesorang  dalam  politik  uang,  semakin  tinggi  tingkat  intelejensi  seseorang  maka dia akan lebih cerdas cerdas memilih pemimpin dan terlepas dari politik uang. Ketiga, di Indonesia merupakan Negara  yang  memiliki  tingkat  kesejahteraan  cukup  rendah.  Inilah  biasanya  yang  menjadi  faktor  utama sesorang terjebak dalam politik uang, karena akan mudah diiming-imingi keuntungan yang sesaat.  Selain itu, (Rifai, 2003) suburnya politik uang ( money politics ) itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang  permisif  terhadap  politik  uang  itu.  Pada  proses  demokrasi  di  Indonesia,  termasuk  demokrasi  di  level pemilihan kepala desa. Praktek money politics tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak  peka  terhadap  bahayanya.  Dengan  membiarkannya  karena  tidak  merasa  bahwa money  politics secara normatif adalah perilaku yang harus dijauhi.
Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk diskusi terbuka dan kritis tentang isu-isu politik dan pemilu. Melalui pertemuan ini, diharapkan masyarakat  dapat  saling  memberikan  dukungan  dan  memotivasi  satu  sama  lain  untuk  berpartisipasi  secara aktif dalam proses demokrasi. Peserta yang berasal dari berbagai macam masyarakat yaitu tokoh masyarakat, pemuda,  dan  ibu-ibu  PKK  serta  RT/RW  antusias  dalam  mendengarkan  materi  dari  narasumber.  Selain pemberian  materi  juga  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  berbagi  pengalaman  atau pertanyaan terkait pemilu cerdas. Secara khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyasar pada kelompok pemilih pemula, karena pemilih pemuda dianggap kategori yang rentan dengan politik uang.  Tim pengabdian  juga  menyediakan  materi  tambahan  seperti  leaflet  atau  pamflet  yang  dapat  dibawa  pulang  oleh peserta sebagai pengingat dan referensi.

## Gambar 1. Pemberikan Materi Oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
Penggunaan  media  lain  selain  tatap  muka  bertujuan  agar  semua  lapisan  masyarakat  dapat  mengetahui informasi  tentang  pemilu  dan  politik  uang,  terutama  masyarakat  yang  tidak  mempergunakan  media  sosial. Melalui  kegiatan  ini,  diharapkan  masyarakat  Desa  Dangin  Puri  Kauh  akan  semakin  sadar  akan  pentingnya pemilu  yang  bersih  dan  bebas  dari  politik  uang.  Selain  itu,  kegiatan  ini  juga  bertujuan  untuk  menciptakan lingkungan  yang  kondusif  untuk  diskusi  terbuka  dan  kritis  tentang  isu-isu  politik  dan  pemilu.  Melalui pertemuan  ini,  diharapkan  masyarakat  dapat  saling  memberikan  dukungan  dan  memotivasi  satu  sama  lain untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1539-1544 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2940

## Gambar 2. Pemberian Pamflet Kepada Warga Yang Hadir
Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi tentang Politik Uang
Narasumber  menjelaskan  bahwa  kaderisasi  partai  politik  dirusak  oleh  politik  uang  dalam  materinya. Politik uang dalam pemilu akan menghancurkan kaderisasi partai politik.  (Burhanuddin, 2013) mengatakan bahwa  politik  uang  merupakan  mekanisme  diferensiasi  seorang  caleg  dalam  rangka  memberi  nilai  lebih  di mata pemilih dibanding pesaing internal  Fakta bahwa saat transaksi  jual-beli  suara terjadi, sang calon tidak akan merasa terbebani oleh pemilih. Korupsi akan muncul sebagai hasil dari politik uang. Korupsi yang marak terjadi adalah jenis penyelewengan uang negara di mana eksekutif dan legislatif bekerja sama dan legislatif tidak berfungsi dengan baik sebagai kontrol. Ini berkaitan dengan poin kedua di atas, yang menyatakan bahwa motivasi untuk melakukan korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh politik uang yang dilakukan oleh calon selama kampanye. Tindak pidana termasuk dalam politik uang. Menurut Undang- Undang Pemilu Nomor 3 tahun 1999. Terakhir, tim pengabdian  melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program sosialisasi ini.  Tahapan  ini  dilaksanakan  dengan  mengumpulkan  umpan  balik  dari  para peserta yang hadir untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang pemilu cerdas dan anti politik uang  telah  meningkat.  Hasil  evaluasi  ini  akan  digunakan  untuk  menyempurnakan  program  dan  strategi sosialisasi di masa yang akan datang.

## V. KESIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  di  desa  Dangin  Puri  Kauh  ini  merupakan kegiatan yang memiliki tujuan agar masyarakat desa memiliki mengetahuan seputar politik uang yang biasa terjadi saat pemilu, selain itu  menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat dengan ikut bergabung
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1539-1544 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2940
sebagai pemilih yang cerdas dalam kegiatan pemilu yang akan dilaksanakan. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan  bertema  sosialisasi  pemilu  cerdas  dan  politik  uang  dilakukan  satu  kali  saja  tetapi  perlu  untuk ditindaklanjuti ( controling ) agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Berdasarkan dua kegiatan (materi)  yang  disampaikan  yaitu  tentang  pemilu  dan  politik  uang.  Tercapainya  target  kognitif,  afektif  dan behavior dalam kegiatan ini merupakan tujuan akhir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, target kognitif  ditandai  dengan  adanya  wawasan  baru  dari  narasumber  tentang  pemilu  dan  menjadi  pemilih  yang cerdas,  target  afektif  terkait  dengan  emosi  dari  para  warga  melaui  materi  dan  antusias  dari  para  warga masyarakat  dalam  menanggapi  pertanyaan  yang  diberikan.  Sedangkan  target  behavior  nampak  dari  adanya perubahan yang dilakukan masyarakat agar menolak segala bentuk politik uang yang dilakukan oleh salah satu CaLeg atau partai.

## DAFTAR PUSTAKA
Chrisdanty,  Febry,  and  Diah  Wahyulina.  2014.  Penanganan  Pelanggaran  Kampanye  Pemilihan  Umum Anggota  Dpr,  Dpd  Dan  Dprd  Di  Wilayah  Kabupaten/Kota.  Jurnal  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan.
Delmanaa, L. P., Zetrab, A., & Koeswarac, H. (2019).  Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia , 1 (2), 1–20. Fajlurrahman Jurdi. 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum . Kencana Prenadamedia Group.
Hamson, Z. 2022.  Politik  Uang  di  Pemilu  Indonesia :  Sebuah Tinjauan Politik  Uang  di Pemilu  Indonesia : Sebuah Tinjauan Money Politics In Indonesian Election : An Overview. Journal of Communication Sciences , 4 (J1). https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.667 Hasnul  Marli.  2018. Integritas  Penyelenggaraan  Pemilu  Dalam  Penyelenggaraan  Pilkada  Serentak  Di Sumatera Barat Tahun 2015-2017 . Universitas Andalas. Imawan  Sugiharto.  2016. Rekonstruksi  Penegakan  Hukum  Politik  Uang  dalam  pemilihan  Kepala  Daerah Berbasis Hukum Progresif, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 1 M. Eza Helyatha, B. 2021. Politik pada kepemiluan di Indonesia . SOL JUSTICIA , 4 (2), 105–122.
Nail, M. H. (2018). Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Yuridis , 5 (2), 245–261.
Rifai, Amzulian.2003. Pola Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah.Jakarta: Ghalia Indonesia