## Jurnal EMT KITA
Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA, 8(3), 2024, 907-929 Available online at  http://journal.lembagakita.org/index.php/emt

## Strategi Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Agam
Yuwarman Mansur 1*
1* Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian,  dan  Perdagangan.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  program-program  pemberdayaan  yang  tercakup dalam dua pola, yaitu pola pemberdayaan pembinaan dan pola pemberdayaan pendampingan dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaten Agam. Peneliti selanjutnya membandingkan dengan apa yang terjadi pada pelaku usaha. Pemberian bantuan modal, kegiatan pelatihan dan pendampingan, serta promosi produk menjadi faktor utama dalam pemberdayaan UMKM  di  Kabupaten  Agam.  Selain  itu,  program  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Agam melalui  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah,  Perindustrian,  dan  Perdagangan  adalah  berupa  pendirian Badan  Usaha  Milik  Daerah  pendukung  usaha,  penyediaan  galeri  pajang  hasil  produksi  usaha,  peluncuran  aplikasi  e- UMKM,  pembentukan  forum  UMKM,  menjalin  kemitraan  usaha,  dan  perluasan  pasar.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  yaitu  memberikan  gambaran  atau  penjelasan  yang  tepat  secara  objektif  terkait dengan  pemberdayaan  UMKM  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Agam.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM di Kabupaten Agam berupa program-program yang tercakup dalam pola pembinaan dan pendampingan tersebut sudah efektif dan bermanfaat bagi pelaku usaha.
Kata kunci: Strategi; Pemberdayaan; UMKM.
Abstract. This study describes the Strategy for Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) conducted by the Agam Regency Government through the Office of Cooperatives, Micro and Small and Medium Enterprises, Industry, and  Trade.  This  is  motivated  by  the  existence  of  empowerment programs  included  in  two  patterns,  namely  the  pattern  of empowering development and empowerment patterns of assistance in efforts to enable MSMEs in Agam Regency. Researchers then  compare  what  happens  to  business  actors.  Providing  capital  assistance,  training,  mentoring  activities,  and  product promotion  significantly  empowers  MSMEs  in  Agam  Regency.  In  addition,  the  empowerment  program  carried  out  by  the Agam Regency Government through the Office of Cooperatives, Micro and Small and Medium Enterprises, Industry, and Trade  is  in  the  form  of  the  establishment  of  a  business-owned  business  entity,  providing  a  business  gallery  of  business production, launching E-UMKM applications, formation of forums MSMEs, establish business partnerships and market expansion. The research method used is descriptive qualitative, providing an objective picture or explanation related to the empowerment of MSMEs by the Agam Regency Government. The results of this study indicate that the empowerment of MSMEs in Agam Regency in the form of programs included in the pattern of guidance and assistance has been effective and beneficial for business actors.
Keywords: Strategy; Empowerment; MSMEs.
* Corresponding Author. Email: mansuryuwarman@gmail.com 1* .
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2663
Received: 10 June 2024, Revision: 18 June 2024, Accepted: 30 June 2024, Available Online : 10 July 2024.
Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2024. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat  laju  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia  adalah  mengupayakan  agar  sektor Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) memiliki  peranan  yang  penting  dan  strategis dalam  pembangunan  nasional,  baik  dari  segi kuantitas  maupun  kemampuannya  dalam meningkatkan  pendapatan  dan  penyerapan tenaga  kerja.  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) merupakan usaha perekonomian  rakyat,  yaitu  usaha  ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga atau individu.  Perekonomian  yang  diselenggarakan oleh  rakyat  berarti  bahwa  perekonomian nasional  berakar  pada  potensi  dan  kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas  lapangan  kerja  dan  menyerap tenaga  kerja.  Pertumbuhan  UMKM  juga  akan berdampak  positif  pada  peningkatan  jumlah tenaga  kerja,  pengurangan  jumlah  penduduk miskin, pemerataan pendapatan, dan pembangunan  ekonomi.  Selain  itu,  UMKM juga  merupakan  stimulan  perekonomian  di negara  berkembang.  Tidak  heran  jika  saat terjadi  krisis  yang  melanda  dunia,  bahkan Amerika  Serikat,  dampaknya  hampir  tidak dirasakan oleh Indonesia.
Kesejahteraan  masyarakat  adalah  tujuan  utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Terdapat  banyak  upaya pemerintah untuk menciptakan dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sesuai dengan  tujuan  pembangunan  Indonesia  yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, pemerintah  daerah  dituntut  untuk  dapat mengatur  serta  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  masing-masing  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Selain  itu, pemerintah  daerah  diarahkan  untuk  dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat, serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan,  keistimewaan,  dan  kekhususan  suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  ini dilaksanakan  dengan  memperhatikan  aspek- aspek  hubungan  antar  susunan  pemerintahan dan  antar  pemerintahan  daerah,  potensi  dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai  dengan  pemberian  hak  dan  kewajiban menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam kesatuan  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan negara.  Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  adalah dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  UMKM  merupakan  kegiatan  usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, memberikan  pelayanan  ekonomi  secara  luas kepada  masyarakat,  dan  dapat  berperan  dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi  nasional  yang  harus  memperoleh kesempatan  utama,  dukungan,  perlindungan, dan  pengembangan  seluas-luasnya  sebagai wujud  keberpihakan  yang  tegas  kepada kelompok  usaha  ekonomi  rakyat.  Sebagai konsekuensi  dari  kebijakan  ekonomi  daerah tersebut,  pemerintah  telah  mengeluarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.  Di  mana  pada  Bab  I  Ketentuan Umum  Pasal  1  angka  10  berbunyi: Pengembangan  adalah  upaya  yang  dilakukan oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Dunia Usaha,  dan  masyarakat  untuk  memberdayakan Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  melalui pemberian  fasilitas,  bimbingan,  pendampingan, dan  bantuan  penguatan  untuk  menumbuhkan dan  meningkatkan  kemampuan  dan  daya  saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Dengan adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008  tersebut,  hal  ini  menjadi  landasan  hukum yang  kuat  bagi  penyelenggaraan  Otonomi Daerah,  dengan  memberikan  keleluasaan kepada  daerah  untuk  mewujudkan  daerah yang mandiri  dan  memberdayakan  UMKM  sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. UMKM
dalam  perekonomian  nasional  memiliki  peran yang  penting  dan  strategis.  Pertama,  karena jumlah  industrinya  yang  besar  dan  terdapat dalam  setiap  sektor  ekonomi.  Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat  menciptakan  lebih  banyak  tenaga  kerja dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha  besar.  Ketiga,  kontribusi  UMKM  dalam pembentukan  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB) cukup signifikan.
Belakangan  ini,  negara  berkembang  termasuk Indonesia mulai mempertimbangkan pentingnya  UMKM  karena  tiga  alasan: Pertama,  karena  kinerja  UMKM  cenderung lebih  baik  dalam  menghasilkan  tenaga  kerja yang  produktif.  Kedua,  sebagai  bagian  dari dinamikanya,  UMKM  biasanya  meningkatkan produktivitas  melalui  investasi  dan  perubahan teknologi. Ketiga, secara umum diyakini bahwa UMKM  memiliki  keunggulan  dibandingkan perusahaan besar dalam hal fleksibilitas.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  pemerintah terus  mengupayakan  untuk  memberdayakan dan  mengembangkan  usaha  rakyat  khususnya UMKM. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan  usaha  rakyat/UMKM,  dapat lebih  maju  dan  berkembang.  Perkembangan UMKM  tidak  hanya  akan  meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM yang ada, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja yang lebih  luas  bagi  masyarakat.  Sehingga  pada akhirnya  akan  membantu  pemerintah  dalam mengurangi tingkat pengangguran.
UMKM  diharapkan  memiliki  keunggulan antara  lain:  inovasi  dalam  teknologi  dan pengembangan  produk  berbasis  pada  sumber daya  lokal  sehingga  dapat  memanfaatkan potensi  secara  maksimal  dan  memperkuat kemandirian, kemampuan menciptakan lapangan  kerja  yang  cukup  banyak  atau penyerapan  tenaga  kerja,  fleksibilitas  dan kemampuan  menyesuaikan  diri  terhadap kondisi  pasar  dengan  cepat  dibandingkan perusahaan  skala  besar  yang  umumnya birokratis,  dinamisme  manajerial  dan  peranan kewirausahaan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh  masyarakat  lokal  sehingga  mampu mengembangkan  sumber  daya  manusia,  serta
tersebar  dalam  jumlah  yang  banyak  sehingga merupakan alat pemerataan pembangunan yang efektif.
Namun, kelemahan UMKM yang sering terjadi adalah  keterbatasan  modal.  Modal  sangat penting  dalam  mengembangkan  usaha.  Masih banyak  pelaku  UMKM  yang  memiliki  modal relatif  rendah  dan  belum  dapat  memperluas cakupan  usaha.  Selain  masalah  modal, permasalahan  umum  yang  dihadapi  pelaku UMKM  adalah  kesulitan  dalam  pemasaran, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar,  keterbatasan  pekerja  dengan  keahlian tinggi  (kualitas  SDM  rendah),  kemampuan teknologi, dan lain sebagainya. Persaingan yang semakin ketat karena semakin terbukanya pasar di  dalam  negeri  juga  menjadi  ancaman  bagi UMKM dengan semakin banyaknya barang dan jasa  yang  masuk  dari  luar  akibat  dampak globalisasi.
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  yang berkembang  saat  ini  terbagi  menjadi  beberapa kategori yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan,  listrik,  gas,  air  bersih,  perdagangan, hotel,  restoran,  jasa-jasa  swasta,  dan  industri. Keberadaan  UMKM  di  Kabupaten  Agam Provinsi  Sumatera  Barat  juga  menghadapi berbagai  persoalan  antara  lain  belum  adanya data UMKM yang valid, legalitas usaha, masalah permodalan,  dan  masih  rendahnya  kualitas sumber  daya  manusia  dan  mutu  produk, keterbatasan  bahan  baku,  dan  pemasaran  hasil produk.  Berikut  ini  adalah  data  tentang perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Agam tahun 2017 – 2021 yang tercantum pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Perkembangan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Agam tahun 2017 – 2021 Tahun Jumlah UMKM Naik/Turun (%) 2017 14.369 - 2018 15.956 8,99 2019 16.227 1,70 2020 14.334 - 11,67 2021 14.659 2,227 Sumber : Agam dalam angka 2021.
Berdasarkan  data  pada  tabel  1  diatas  dapat diketahui  bahwa  perkembangan  jumlah UMKM  di  Kabupaten  Agam  mengalami fluktuasi,  dimana  pada  tahun  2018  dan  tahun 2019  mengalami  kenaikan  masing-masing sebesar  8,99%  dan  1,70%  dibanding  tahun sebelumnya.  Namun  pada  tahun  2020 mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan yaitu  sebesar  11,67%  dibanding  tahun sebelumnya.  Sedangkan  pada  tahun  2021 kembali  mengalami  kenaikan  sebesar  2,27% dibanding  tahun  2020.  Penurunan  jumlah UMKM di Kabupaten Agam pada tahun 2020 diperkirakan  karena  adanya  pandemi  covid-19, sedangkan pada tahun 2021 jumlah ini kembali mengalami  kenaikan  walaupun  kenaikannya baru  mencapai  2,27%.  Jumlah  UMKM  di Kabupaten Agam tahun 2021 dapat diklasifikasikan  menurut  skala  usahanya  yaitu usaha  mikro,  usaha  kecil dan  usaha  menengah sebagaimana tercantum pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. Perkembangan Jumlah UMKM di
Kabupaten Agam menurut skala usaha tahun 2021 Skala Usaha Jumlah (%) Mikro 12.238 83,60 Kecil 2.329 15,91 Menengah 72 0,49 Jumlah 14.659 100 Sumber : Data diolah.
Data pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa UMKM  di  Kabupaten  Agam  didominasi  oleh usaha mikro, yakni sebesar 83,60%, sedangkan usaha  kecil  sebesar  15,91%,  dan  usaha menengah  hanya  sebesar  0,49%  dari  total UMKM.  Berdasarkan  observasi  awal  yang penulis  lakukan  pada  beberapa  UMKM  di Kabupaten  Agam,  masih  terdapat  beberapa persoalan  yang  dihadapi  oleh  UMKM  di Kabupaten  Agam,  antara  lain  belum  adanya data  UMKM  yang  valid,  legalitas  usaha, masalah  permodalan,  dan  masih  rendahnya kualitas  sumber  daya  manusia  dan  mutu produk,  keterbatasan  bahan  baku,  dan pemasaran hasil produk.
Menurut  Wakil  Bupati  Kabupaten  Agam, “Salah  satu  masalah  dalam  pemberdayaan UMKM  di  Kabupaten  Agam  adalah  masalah permodalan  yang  relatif  rendah  bagi  UMKM
dalam  pengembangan  usahanya.  Padahal persoalan  ini  bukan  lagi  hambatan  dalam pembangunan  usaha  karena  pemerintah  telah menyediakan  banyak  program  di  antaranya kredit  usaha  rakyat  (KUR)  dan  program  bina lingkungan  BUMN,”  katanya.  Oleh  karena  itu, Pemerintah  Kabupaten  Agam  melakukan berbagai  upaya  untuk  pemberdayaan  UMKM sehingga  dapat  meningkatkan  kinerjanya  dan menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan dan  berdaya  saing  tinggi  sehingga  bisa memasuki  pasar  global  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  atau  pelaku  usaha tersebut. Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan  pemerintah,  Pemerintah  Daerah, Dunia  Usaha,  dan  masyarakat  secara  sinergis dalam  membentuk  penumbuhan  iklim  dan pengembangan  usaha  terhadap  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  sehingga mampu  tumbuh  dan  berkembang  menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
Sudah banyak upaya pembinaan, pemberdayaan, dan  pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  yang  dilakukan  oleh lembaga-lembaga yang peduli dengan pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM).  Hanya  saja,  upaya pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  sering  tumpang  tindih  dan  dilakukan sendiri-sendiri.  Perbedaan  persepsi  mengenai Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) ini  menyebabkan  pembinaan  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  belum maksimal, yang  berakibat  terjadi  dua  hal,  yaitu: (1)  ketidakefektifan  arah  pembinaan;  (2)  tidak adanya  indikator  keberhasilan  yang  seragam karena  masing-masing  instansi  pembina berupaya  mengejar  target  dan  sasaran  sesuai dengan  kriteria  yang  telah  mereka  tetapkan sendiri.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  dalam bentuk penelitian mandiri dengan judul Strategi Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Agam.

## Tinjauan Literatur
Pengertian Pemberdayaan Pemberdayaan
atau keberdayaan
(empowerment)  berasal  dari  kata  “power” (kekuasaan).  Pemberdayaan  berasal  dari  kata
daya  yang  artinya  tenaga/kekuatan,  proses, cara,  atau  perbuatan  memperdayakan.  Istilah pemberdayaan merupakan upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong,  memotivasi,  dan  membangkitkan kesadaran  potensi yang  dimiliki  serta  berupaya untuk  mengembangkannya.  Dengan  kata  lain, kemungkinan  terjadinya  proses  pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, yaitu:
1) Bahwa  kekuasaan  dapat  berubah.  Jika kekuasaan tidak dapat berubah,
pemberdayaan  tidak  mungkin  terjadi dengan cara apa pun.
2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.
Dengan  demikian,  pemberdayaan  adalah sebuah  proses  dan  tujuan.  Pemberdayaan sebagai  proses  adalah  serangkaian  kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok  lemah  dalam  masyarakat,  termasuk individu-individu  yang  mengalami  masalah kemiskinan.  Sedangkan  pemberdayaan  sebagai tujuan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin  dicapai  oleh  sebuah  perubahan  sosial, yaitu  masyarakat  yang  berdaya,  memiliki kekuasaan  atau  mempunyai  pengetahuan  dan kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya  baik  yang  bersifat  fisik,  ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata pencaharian,  berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas- tugas  kehidupannya.  Pengertian  pemberdayaan sebagai  tujuan  sering  kali  digunakan  sehingga indikator  keberhasilan  pemberdayaan  sebagai sebuah  proses.  Menurut  Undang-Undang  RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, pemberdayaan adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  Dunia  Usaha,  dan masyarakat  secara  sinergis  dalam  bentuk penumbuhan  iklim  dan  pengembangan  usaha terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah sehingga  mampu  tumbuh  dan  berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

## Konsep Pemberdayaan Pendampingan
Menurut Sumodiningrat pendampingan merupakan  kegiatan  yang  diyakini  mampu mendorong  terjadinya  pemberdayaan  fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan
dilatarbelakangi  oleh  adanya  kesenjangan pemahaman  diantara  pihak  yang  memberikan bantuan  dengan  sasaran  penerima  bantuan. Pendampingan  sebagai  strategi  pemberdayaan dapat  dilakukan  melalui:  Menurut  Sadono Sukirno mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai  suatu  proses  yan  menyebabkan pendapatan per-kapita penduduk suatu masyarakat  meningkat  dalam  jangka  panjang. Definisi  tersebut  mengandung  pengertian bahwa  pembangunan  ekonomu  merupakan suatu  perubahan  yang  terjadi  secara  terus- menerus melalui :
1) Peningkatan  kesadaran  dan  pelatihan kemampuan
2) Mobilisasi Sumber Modal
Pendampingan sangat menentukan keberhasilan program  penanggulangan  kemiskinan.  Peran pendamping  umumnya  mencakup  dua  peran utama, yaitu:
1) Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan  pemberian  motivasi,  kesempatan dan  dukungan  bagi  masyarakat.  Beberapa tugas  yang  berkaitan  dengan  peran  ini antara  lain  menjadi  model,  melakukan mediasai  dan  negosiasi,  memberikan dukungan, pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. 2) Pendidik,  pendamping  berperan  aktif sebagai  agen  yang  memberi  masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan  dan  pengalaman  masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat  adalah  beberapa  tugas  yang berkaitan dengan peran pendidik

## Konsep Pemberdayaan Pembinaan
Pembinaan  secara  etimologi  berasal  dari  kata bina.    Pembinaan  adalah  proses,  pembuatan, cara  pembinaan,  pembaharuan,  usaha  dan tindakan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  secara berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dengan  baik. Menurut  Helmi  pembinaan  adalah  segala  hal usaha,  ikhtiar  dan  kegiatan  yang  berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian  segala  sesuatu  secara  teratur  dan terarah.  Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan  dari  seseorang  atau  kelompok  yang
ditujukan  kepada  orang  atau  kelompok  orang lain  melalui  materi  pembinaan  dengan  tujuan dapat  mengembangkan  kemampuan,  sehingga tercapai apa yang diharapkan.
Prinsip,
Tujuan, dan
Strategi Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didasarkan pada Undang- Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2004  Pasal  4. Prinsip-prinsip  tersebut  meliputi  penumbuhan kemandirian,  kebersamaan,  dan  kewirausahaan UMKM  untuk  berkarya  dengan  prakarsa sendiri.  Selain  itu,  prinsip  ini  juga  mencakup perwujudan  kebijakan  politik  yang  transparan, akuntabel,  dan  berkeadilan.  Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar  sesuai  dengan  kompetensi  UMKM  serta peningkatan  daya  saing  UMKM  juga  menjadi bagian  dari  prinsip  pemberdayaan.  Selain  itu, penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian  secara  terpadu  menjadi  dasar penting dalam pemberdayaan UMKM.
Tujuan pemberdayaan UMKM secara ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI  Nomor  20  Tahun  2008  Pasal  5,  adalah untuk  mewujudkan  struktur  perekonomian nasional  yang  seimbang,  berkembang,  dan berkeadilan.  Selain  itu,  tujuan  ini  mencakup penumbuhan  dan  pengembangan  kemampuan UMKM  menjadi  usaha  yang  tangguh  dan mandiri.  Peningkatan  peran  UMKM  dalam pembangunan  daerah,  penciptaan  lapangan kerja,  pemerataan  pendapatan,  pertumbuhan ekonomi,  dan  pengentasan  rakyat  dari kemiskinan  juga  termasuk  dalam  tujuan pemberdayaan UMKM.
Strategi  pemberdayaan  UMKM  yang  telah diupayakan  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam beberapa aspek. Dari aspek manajerial, strategi meliputi  peningkatan  produktivitas,  omzet, tingkat  utilitas,  dan  tingkat  hunian,  serta peningkatan  kemampuan  pemasaran  dan pengembangan  sumber  daya  manusia.  Dari aspek  permodalan,  strategi  mencakup  bantuan modal  melalui  penyisihan  1-5%  keuntungan BUMN  dan  kewajiban  untuk  menyalurkan kredit  bagi  usaha  kecil  minimal  20%  dari
portofolio  kredit  bank.  Kredit  yang  disediakan antara  lain  KUPEDES,  KUK,  KIK,  KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, dan KKU.
Strategi  lainnya  meliputi  pengembangan program kemitraan dengan usaha besar melalui sistem  Bapak-Anak  Angkat,  PIR,  keterkaitan hulu-hilir  (forward  linkage),  keterkaitan  hulu- hilir  (back  linkage),  modal  ventura,  atau subkontrak.  Selain  itu,  pengembangan  sentra industri  kecil  dalam  suatu  kawasan  seperti Pemukiman  Industri  Kecil  (PIK),  Lingkungan Industri  Kecil  (LIK),  Sarana  Usaha  Industri Kecil  (SUIK)  yang  didukung  oleh  Unit Pelayanan Teknis (UPT) atau Tenaga Penyuluh Industri (TPI) juga menjadi bagian dari strategi pemberdayaan.  Pembinaan  untuk  bidang  usaha dan  daerah  tertentu  melalui  Kelompok  Usaha Bersama  (KUB)  dan  Koperasi  Industri  Kecil dan  Kerajinan  (KOPINKRA)  juga  termasuk dalam upaya pemberdayaan UMKM.

## Strategi dalam Manajemen
Strategi,  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  didefinisikan  sebagai  siasat  perang, ilmu  siasat  perang,  tempat  yang  baik  menurut siasat  perang,  atau  rencana  yang  cermat mengenai  kegiatan  untuk  mencapai  sasaran khusus.  Dalam  konteks  manajerial,  strategi adalah  serangkaian  keputusan  dan  tindakan yang  menentukan  kinerja  perusahaan  dalam jangka  panjang.  Strategi  merupakan  tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat)  dan  terus-menerus,  dilakukan berdasarkan  sudut  pandang  tentang  apa  yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.
Menurut  David,  strategi  melibatkan  beberapa proses  penting.  Proses  pertama  adalah perumusan  strategi,  di  mana  visi  dan  misi organisasi  ditentukan,  tujuan-tujuan  organisasi diatur,  dan  strategi-strategi  dirumuskan  untuk mencapai  tujuan  tersebut.  Langkah  kedua adalah perencanaan tindakan, di mana rencana- rencana spesifik dibuat untuk mengimplementasikan  strategi  yang  telah dirumuskan.  Tahap  ketiga  adalah  implementasi strategi,  di  mana  rencana-rencana  tersebut dilaksanakan  dan  dijalankan  dalam  kegiatan operasional  sehari-hari.  Tahap  terakhir  adalah evaluasi  strategi,  di  mana  hasil-hasil  dari implementasi  strategi  dianalisis,  perkembangan
baru dipantau, dan perbaikan serta penyesuaian strategi dilakukan sesuai kebutuhan.
Dalam  pelaksanaan  manajemen  strategi, terdapat  beberapa  tingkatan  atau  level  strategi. Tingkatan  pertama  adalah  strategi  jaringan, yang  berfokus  pada  hubungan  dan  interaksi antara  berbagai  organisasi  atau  unit  bisnis. Tingkatan kedua adalah strategi korporat, yang berkaitan dengan keputusan-keputusan strategis  pada  tingkat  perusahaan  secara keseluruhan.  Tingkatan  ketiga  adalah  strategi bisnis,  yang  fokus  pada  bagaimana  unit  bisnis individu  bersaing  di  pasar  masing-masing. Tingkatan  keempat  adalah  strategi  fungsional, yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  fungsi- fungsi  spesifik  seperti  pemasaran,  produksi, dan  sumber  daya  manusia.  Tingkatan  terakhir adalah  strategi  individual,  yang  berkaitan dengan  perencanaan  dan  pengelolaan  karier individu dalam organisasi.
Manajemen strategi mempertimbangkan beberapa  aspek  penting  dalam  menentukan strategi  yang  akan  dilaksanakan.  Pertama, mengembangkan visi dan misi organisasi adalah langkah  fundamental  yang  memberikan  arah dan  tujuan  jangka  panjang.  Kedua,  mengatur tujuan  organisasi  adalah  proses  menetapkan target spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu  tertentu.  Ketiga,  merumuskan  strategi untuk  mencapai  tujuan  melibatkan  analisis lingkungan  internal  dan  eksternal  serta pemilihan  tindakan-tindakan  yang  paling efektif.  Keempat,  mengimplementasikan  dan melaksanakan  strategi  memerlukan  koordinasi yang  baik  di  seluruh  tingkat  organisasi  untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah dibuat dapat dijalankan dengan sukses. Kelima, mengevaluasi  hasil,  memonitor  perkembangan baru, dan membuat perbaikan serta penyesuaian  strategi  adalah  proses  yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa strategi tetap  relevan  dan  efektif  dalam  menghadapi perubahan kondisi lingkungan.
Dengan pemahaman tentang proses, tingkatan, dan  aspek-aspek  strategi  dalam  manajemen, organisasi dapat mengembangkan dan melaksanakan  strategi  yang  efektif  untuk mencapai  tujuan  jangka  panjang  mereka, meningkatkan  daya  saing,  dan  beradaptasi
dengan perubahan di lingkungan bisnis. Strategi yang  baik  tidak  hanya  membantu  organisasi mencapai  tujuan-tujuan  spesifik  tetapi  juga memungkinkan  mereka  untuk  tumbuh  dan berkembang dalam jangka panjang.

## Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Definisi  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)
Definisi  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang UMKM.  Dalam  Bab  1  (Ketentuan  Umum), Pasal  1  dari  UU  tersebut,  dinyatakan  bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan  dan  badan  usaha  perorangan  yang memenuhi  kriteria  usaha  mikro  sebagaimana diatur  dalam  UU  tersebut.  Usaha  kecil  adalah usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri, dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau  menjadi  bagian,  baik  langsung  maupun tidak  langsung,  dari  usaha  mikro  atau  usaha besar  yang  memenuhi  kriteria  usaha  kecil sebagaimana  telah  diatur  dalam  UU  tersebut. Sedangkan  usaha  menengah  adalah  usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri, dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau  menjadi  bagian,  baik  langsung  maupun tidak  langsung,  dari  usaha  mikro,  usaha  kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang tersebut.
Mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  1995,  kriteria  usaha  kecil  dilihat  dari keuangan  dan  modal  yang  dimilikinya  adalah sebagai  berikut:  (1)  Sektor  industri  dengan kekayaan  bersih  maksimal  Rp  5  miliar;  (2) Sektor  non-industri  dengan  kekayaan  bersih maksimal Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan  tempat  usaha,  serta  memiliki  hasil penjualan  tahunan  maksimal  Rp  3  miliar. Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008,  UMKM  dibagi  menjadi  beberapa kelompok sesuai dengan jumlah aset dan omset usaha.  Usaha  mikro  memiliki  total  aset  Rp  50 juta  dan  total  omset  Rp  300  juta.  Usaha  kecil memiliki total aset lebih dari Rp 50 juta sampai
Rp 500 juta dan total omset lebih dari Rp 300 juta  sampai  Rp  2,5  miliar.  Usaha  menengah memiliki  total  aset  lebih  dari  Rp  500  juta sampai Rp 10 miliar dan total omset lebih dari Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar.
Kriteria usaha kecil dan menengah berdasarkan perkembangan  dapat  dikelompokkan  menjadi beberapa  kelompok  yaitu:  (1)  Livelihood Activities  adalah  jenis  usaha  di  mana  usaha tersebut  merupakan  harapan  untuk  bekerja satu-satunya  mencari  uang,  contohnya  seperti pedagang pinggiran jalan; (2) Micro Enterprise adalah  jenis  usaha  di  mana  seseorang mempunyai  keterampilan  tetapi  masih  belum terasah;  (3)  Small  Dynamic  Enterprise  adalah jenis  usaha  di  mana  seseorang  mempunyai keterampilan untuk menjadi seorang pengusaha yang  sudah  terasah;  dan  (4)  Fast  Moving Enterprise  adalah  jenis  usaha  di  mana seseorang  mempunyai  keterampilan  yang  luar biasa dan akan menjadi pengusaha yang hebat.
Permasalahan Usaha
Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
Perkembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM) di negara berkembang dihalangi oleh banyak  hambatan.  Hambatan-hambatan  yang muncul  bisa  berbeda  antara  satu  daerah  dan daerah  yang  lain,  antara  pedesaan  dan perkotaan,  antar  sektor,  maupun  antar  sesama perusahaan  di  sektor  yang  sama.  Beberapa masalah yang timbul antara lain:
1) Terbatasnya  Modal  dan  Akses  ke  Sumber dan Lembaga Keuangan Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan  modal  perlu  disertai  dengan pembimbingan sistem manajemen. 2) Masih  Rendahnya  Kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) Pelaku Usaha Kemampuan  manajerial  para  pelaku
UMKM  perlu  ditingkatkan.  Selain  itu, sistem  kaderisasi  perlu  dibangun.  Sering kali  dijumpai  UMKM  hanya  one  man show, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya.
3) Kemampuan  Pemasaran  yang  Terbatas Meskipun media online telah berkembang, media  ini  belum  dimanfaatkan  secara optimal oleh UMKM.
4) Akses  Informasi  dan  Teknologi  yang
Masih  Rendah  Banyak  UMKM  masih kesulitan  dalam  mengakses  informasi  dan teknologi yang dapat mendukung pengembangan usaha mereka.
Masalah-masalah ini memerlukan perhatian dan solusi  yang  tepat  agar  UMKM  dapat berkembang  dan  berkontribusi  lebih  signifikan terhadap  perekonomian.  Peningkatan  akses modal,  peningkatan  kualitas  SDM,  optimalisasi penggunaan media online untuk pemasaran, dan peningkatan  akses  informasi  serta  teknologi menjadi  beberapa  langkah  penting  yang  harus diambil  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UMKM.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  mencakup  berbagai  aspek dan  metode.  Salah  satu  penelitian  signifikan adalah  oleh Bambang  S. (2015)  dalam  studinya yang  berjudul  "Pemberdayaan  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Dalam Penanggulangan  Kemiskinan."  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan  upaya  pemberdayaan  UMKM sebagai  cara  untuk  mengatasi  kemiskinan  di Kecamatan  Kinali,  Kabupaten  Pasaman.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah terbatas  pada  pemberian  modal  usaha,  namun kurang  optimal  dalam  pengembangan  UMKM secara  menyeluruh.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan teknik  observasi,  wawancara,  dan  studi dokumentasi (Bambang, 2015).
Penelitian  lain  yang  relevan  dilakukan  oleh Irmansyah  Zulfi  (2017),  dengan  judul  "Strategi Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah Ekonomi Kreatif Kerajinan Kulit di Kabupaten Majalengka." Penelitian ini bertujuan  untuk  memahami  strategi  yang digunakan  dalam  mengembangkan  UMKM  di industri kerajinan kulit. Melalui analisis SWOT, penelitian  ini  menemukan  bahwa  industri kerajinan  kulit  memiliki  peluang  besar  untuk berkembang menjadi perusahaan besar. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif dengan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama (Zulfi, 2017).
Syahrizal  (2019)  dalam  penelitiannya  yang berjudul  "Analisis  Pemberdayaan  UMKM  dan Peningkatan  Daya  Saing  Dalam  Kancah  Pasar Global"  bertujuan  untuk  meningkatkan  nilai jual  UMKM  agar  dapat  bersaing  dengan produk asing yang membanjiri pasar Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan eksploratif  deskriptif  untuk  menganalisis strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi pasar global, dengan merujuk pada berbagai sumber seperti buku dan jurnal ilmiah (Syahrizal, 2019).
Muhammad  Zuhri  (2018)  dalam  studinya berjudul  "Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  Dalam  Menunjang  Pembangunan Daerah"  mengeksplorasi  strategi  yang  tepat untuk  memberdayakan  masyarakat  desa  guna mendukung  pembangunan  daerah.  Metode yang  digunakan  adalah  Participatory  Rural Appraisal  (PRA),  yang  melibatkan  masyarakat desa  secara  partisipatif  dalam  setiap  tahap kegiatan (Zuhri, 2018).
Resi  Dewita  (2020)  meneliti  "Pengembangan Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) Melalui  Fasilitas  Pihak  Eksternal  dan  Potensi Internal"  dengan  fokus  pada  kelompok  usaha Gelamai  di  Kota  Payakumbuh.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran menyeluruh  tentang  pengembangan  UMKM melalui  dukungan  eksternal  dan  potensi internal.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Dewita, 2020).
Keseluruhan  penelitian  menunjukkan  bahwa meskipun terdapat berbagai upaya pemberdayaan  UMKM  di  Indonesia,  masih terdapat  banyak  tantangan  yang  perlu  diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program pemberdayaan tersebut.  Berbagai  metode  dan  pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian-penelitian  ini memberikan  wawasan  yang  berharga  tentang strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh UMKM  di  berbagai  daerah  dan  sektor.  Hasil penelitian  ini  mengindikasikan  perlunya peningkatan  kualitas  program  pemberdayaan
dan  dukungan  yang  lebih  komprehensif  dari pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan UMKM  dapat  berkontribusi  secara  optimal terhadap perekonomian nasional.

## Kerangka Konseptual
Tahap  awal  penelitian  ini  dimulai  dengan mengumpulkan  sumber  data  yang  relevan  dari berbagai  literatur,  dokumen,  dan  laporan  yang berkaitan  dengan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM). Proses pengumpulan data ini  bertujuan  untuk  membangun  dasar pemahaman  yang  kuat  mengenai  kondisi UMKM  saat  ini.  Setelah  tahap  pengumpulan data, dilakukan survei lapangan dengan metode wawancara  mendalam.  Metode  ini  digunakan untuk  mendapatkan  data  primer  langsung  dari para  pelaku  UMKM,  sehingga  dapat  menggali informasi  yang  lebih  detail  dan  mendalam tentang  tantangan,  kebutuhan,  dan  kondisi nyata  yang  dihadapi  oleh  UMKM.  Data  yang diperoleh  dari  wawancara  kemudian  dianalisis menggunakan  analisis  data  kualitatif.  Tahap analisis  ini  melibatkan  pengkodean  data, identifikasi tema-tema utama, dan pengelompokan informasi berdasarkan kategori yang relevan. Melalui analisis ini, peneliti dapat menemukan permasalahan-permasalahan utama yang  dihadapi  oleh  UMKM,  baik  yang  bersifat internal maupun eksternal.
Berdasarkan temuan dari analisis data kualitatif, peneliti  merumuskan  beberapa  kebijakan  yang meliputi pelatihan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Kebijakan ini dirancang  untuk  mengatasi  kendala-kendala yang  diidentifikasi  selama  penelitian,  termasuk keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan manajerial yang masih  perlu  ditingkatkan.  Peneliti  juga mengenali  kendala  internal  dan  eksternal  yang mempengaruhi  kinerja  UMKM.  Kendala internal meliputi keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan manajerial  yang  masih  perlu  ditingkatkan. Sedangkan  kendala  eksternal  meliputi  akses terhadap  pasar,  regulasi  pemerintah,  dan persaingan dengan produk-produk luar negeri.
Setelah merumuskan kebijakan, strategi pelatihan  pemberdayaan  dan  pengembangan UMKM diimplementasikan. Strategi ini
mencakup  program-program  pelatihan  yang dirancang  untuk  meningkatkan  keterampilan manajerial,  pemanfaatan  teknologi,  serta kemampuan  pemasaran  pelaku  UMKM. Tujuan  utama  dari  strategi  ini  adalah  untuk meningkatkan  daya  saing  UMKM  sehingga mampu  bertahan  dan  berkembang  dalam kondisi  pasar  yang  kompetitif.  Berikut  adalah kerangka konseptual penelitian ini:
Gamabar 1. Kerangka Konseptual Tahap  awal  penelitian  dilakukan  dengan mengumpulkan  sumber  data  sekunder  seperti jumlah  UMKM  yang  ada  di  Kabupaten  Agam dan  kontribusi  atau  aksi  nyata  yang  diberikan Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perindag    dalam memberdayakan  usaha  binaannya,  kemudian dilakukan  survei  lapangan  dilakukan  dengan menggunakan  metode  wawancara  mendalam kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan  analisis  kualitatif,  sehingga diperoleh informasi upaya dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM yang  ada  di  Kabupaten  Agam,  kemudian  hasil penelitian di analisis dan di kaji lebih mendalam lagi.  Melalui  program  ini  diharapkan  dapat mensejahterakan  pelaku  UMKM  yang  ada  di Kabupaten Agam.

## Metodologi Penelitian

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  peneliti langsung  ke  lapangan  untuk  mengamati  dan mendapatkan  informasi  yang  akurat  dari keadaan  yang  sebenarnya  di  lapangan.
Pendekatan  kualitatif  adalah  pendekatan  yang dalam  melakukan  penelitian  bersifat  alamiah, natural dan mendasar, serta bersifat kualitatif. Pendekatan  kualitatif  mendapatkan  data  atau informasi  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan secara  langsung  ataupun  megamati  kegiatan- kegiatan  yang  ada  di  lapangan.  Penelitian kualitatif  dilakukan  pada  kondisi  alamiah  dan bersifat  penemuan.  Dalam  penelitian  kualitatif, peneliti  sebagai  instrumen  pokok.  Oleh  karena itu,  peneliti  harus  memiliki  bekal  teori  dan wawasan  yang  luas  agar  dapat  melakukan wawancara secara langsung terhadap responden, menganalisis, dan dapat menyampaikan pertanyaan yang diharapkan. Dalam pendekatan ini lebih mengutamakan kata-kata yang didapat dari  sumber  penelitian  dan  kondisi  lapangan yang  terjadi  saat  penelitian  berlangsung.  Sesuai dengan  penelitian  ini,  maka  peneliti  akan mencari  data-data  deskriptif  tentang  strategi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di  Kabupaten  Agan  yang  membutuhkan pendekatan  penelitian  untuk  mendeskripsikan data  atau  hasil  penelitian,  serta  membutuhkan pengamatan  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan UMKM  yang  ada  di  Kabupaten  Agam.  Dalam penelitian  ini  penulis  mendeskripsikan  temuan- temuan  yang  merupakan  data  bersama  dan keunikan-keunikan yang ditemukan di lapangan.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  mencakup  beberapa tempat  strategis  yang  terkait  langsung  dengan pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  di  Kabupaten  Agam. Pertama, penelitian dilakukan di Dinas Koperasi dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah, Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten Agam.  Dinas  ini  berperan  penting  dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan  UMKM.  Kedua,  penelitian  juga melibatkan pelaku UMKM di Kabupaten Agam, yang merupakan subjek utama dalam penelitian ini.  Data  dan  informasi  dari  pelaku  UMKM sangat penting untuk memahami kondisi riil dan tantangan  yang  mereka  hadapi.  Ketiga, penelitian  ini  juga  dilakukan  di  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Agam,  yang  bertanggung jawab  dalam  koordinasi  dan  implementasi kebijakan  pemerintah  daerah  terkait  dengan pengembangan  UMKM.  Lokasi-lokasi  tersebut dipilih  untuk  memastikan  bahwa  penelitian  ini
mencakup  berbagai  perspektif  dan  informasi yang  relevan  dalam  upaya  pemberdayaan UMKM di Kabupaten Agam.

## Data dan Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan langsung  di  lapangan  oleh  orang  yang melakukan  penelitian  atau  yang  bersangkutan yang  memerlukan  data.  Dimana  data  yang diperoleh hasilnya aktual dan dapat dipertanggung  jawabkan.  Dalam  hal  perolehan data  primer,  peneliti  melakukan  wawancara secara  Langsung  kepada  kepala  Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kabupaten Agam, Kepala  Bidang  Koperasi  dan  UMKM,  Kepala Bagian  Perekonomian  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Agam,  Pihak  Perbankan  dan Lembaga Keuangan. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian  dari  sumber-sumber  yang  telah  ada. Data  ini  biasanya  diperoleh  dari  perpustakaan atau  dari  laporan-laporan  penelitian  terdahulu. Data  sekunder  merupakan  data  primer  yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak  pengumpul  data  primer  atau  oleh  pihak lain misalnya data yang diperoleh langsung dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kabupaten Agam.

## Teknik Pengumpulang Data
Dalam  penelitian  ini  peneliti  melakukan observasi  sistematik  atau  tidak  berperan  serta. Maksudnya  adalah  peneliti  hanya  melakukan satu  fungsi,  yaitu  pengadakan  pengamatan. Pada  pelaksanaan  observasi  ini  peneliti  tidak terlibat  sebagai  partisipasi  atau  kelompok yang diteliti.  Peneliti  hanya  sebagai  pengamat  dan diketahui  oleh  pihak  yang  diobservasi.  Peneliti mengamati  situasi  dan  kondisi  terkait berjalannya  kegiatan  pemberdayaan  UMKM. Dalam  penelitian  ini  peneliti  melakukan wawancara  terstruktur  terkait  fenomena  yang deteliti  yaitu  strategi  pemberdayaan  usaha mikro  kecil  dan  menengah  Kabupaten  Agam. Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  tahap- tahap sebagai berikut :
1) Menetapkan informan yang akan diwawancarai 2) Penyusunan  pedoman  wawancara  dengan menggunakan
indikator strategi
pemberdayaan dan pengembangan UMKM
3) Menata  urutan  pertanyaan  yang  akan dilakukan ketika wawancara
4) Menetapkan waktu wawancara
5) Mencatat hasil wawancara
6) Melakukan pengecekan keabsahan data
Dokumentasi Metode  dokumentasi  adalah  informasi  yang berasal  dari  catatan  penting  baik  dari  lembaga atau iorganisasi maupun perorangan. Dokumentasi  penelitian  ini  merupakan  data sekunder  baik  berupa  publikasi,  dokumentasi pada lembaga atau instansi yang terkait dengan penelitiann ini.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif dilakukan  sejak  sebelum  memasuki  lapangan, selama  di  lapangan  dan  setelah  selesai  di lapangan.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  model  Miles  dan Huberman  yaitu  selama  proses  pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting diantaranya reduksi  data  (data  reduction),  penyajian  data (data  display),  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi (verifying). Berikut adalah gambar dari proses tersebut:
Gambar 2. Analisis data Menurut Mile dan Huberman
Gambar diatas adalah gambar dari analisis data menurut  Miles  dan  Huberman,  dari  gambar tersebut  kita  dapat  melihat  bahwa  proses penelitian  ini  dilakukan  secara  berulang  dan terus-menerus  dan  saling  berkaitan  satu  sama lain  baik  dari  sebelum,  saat  di  lapangan  hingga selesainya  penelitian.  Dalam  penelitian  ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif,  yaitu  untuk  menggambarkan  dan menganalisis  suatu  fenomena  dengan  cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti. Penelitian  bermaksud  untuk  menggambarkan keadaan  yang  ada  di  lapangan  kemudian mengadakan  analisis  data-data  yang  diperoleh.
Langkah-langkah  dalam  menganalisis  data adalah  Pengumpulan  data – Reduksi  Data – Penyajian Data – Verifikasi.

## Pengecekan Keabsahan Temuan
Kebasahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan  menggunakan  kriteria  Credibility (derajat  kepercayaan).  Credibility  dimaksud untuk  membuktikan  bahwa  apa  yang  berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian. Pengujian Credibility data dapat dilakukan dengan cara triangulasi, diskusi teman sejawat, dan member check .
Tahap-tahap Penelitian Penelitian  ini  dilakukan  melalui  beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah tahap  perencanaan,  di  mana  seorang  peneliti melakukan persiapan-persiapan penting sebelum terjun ke lapangan. Persiapan tersebut meliputi  pemilihan  tema  atau  topik  penelitian, melakukan  studi  pendahuluan,  merumuskan masalah,  menentukan  metode  dan  pendekatan penelitian,  menetapkan  variabel  dan  sumber data, serta membuat instrumen penelitian.
Tahap  kedua  adalah  tahap  pelaksanaan.  Pada tahap  ini,  peneliti  mengumpulkan  data  yang relevan  dengan  fokus  penelitian  dari  lokasi penelitian  yang  telah  ditentukan.  Peneliti menggunakan  metode  yang  telah  dipilih sebelumnya  untuk  mengumpulkan  data.  Data yang  terkumpul  kemudian  disusun  secara sistematis dan terperinci agar mudah dipahami dan  dapat  diinformasikan  kepada  pihak  lain secara  jelas.  Tahap  pelaksanaan  ini  meliputi beberapa  kegiatan  penting,  antara  lain pengumpulan  data  dari  dokumen-dokumen resmi  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian, observasi  langsung  terhadap  objek  penelitian dengan  menggunakan  teknik  dokumentasi, wawancara  dengan  pihak-pihak  terkait  dalam penelitian,  pengecekan  kembali  terhadap  hasil penelitian,  serta  perpanjangan  pengamatan guna melengkapi data yang kurang hingga data yang  diperoleh  valid  dan  memenuhi  target penelitian.
Tahap terakhir adalah tahap penulisan laporan. Pada  tahap  ini,  peneliti  menyusun  laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam  bentuk  skripsi.  Tahap  pelaporan  ini
meliputi  pembuatan  kesimpulan  dari  analisis data  yang  telah  diperoleh  selama  penelitian. Laporan ini merupakan hasil akhir dari seluruh proses penelitian, yang disusun secara sistematis dan  menyeluruh  untuk  memberikan  gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Profil Kabupaten Agam Kabupaten  Agam  terletak  antara  00°01’34’’ - 00°28’43’’  Lintang  Selatan  dan  99°46’39’’ - 100°32’50’’ Bujur Timur, dengan ketinggian 0 - 2.877 meter dari permukaan laut. Kabupaten ini berbatasan dengan beberapa wilayah administratif  yang  berbeda.  Kabupaten  Agam memiliki luas wilayah sebesar 2.232,4 km² yang meliputi 15 kecamatan. Berdasarkan data tahun 2021,  Kecamatan  Palembayan  merupakan kecamatan  terluas  dengan  luas  349,81  km², disusul oleh Kecamatan Lubuk Basung dengan luas 278,40 km² dan Kecamatan Ampek Nagari dengan  luas  268,89  km².  Wilayah-wilayah  ini memiliki  karakteristik  topografi  yang  beragam, mulai  dari  wilayah  datar  hingga  wilayah  bukit bergunung.  Topografi  Kabupaten  Agam  dapat dibagi  menjadi  empat  kategori  utama berdasarkan  kemiringan  lahan.  Wilayah  datar dengan  kemiringan  0-3%  mencakup  luas  662 km². Wilayah datar berombak dan bergelombang  dengan  kemiringan  3-15% memiliki  luas  94,384  km².  Wilayah  berombak dan  bergelombang  dengan  kemiringan  15-25% memiliki  luas  19,943  km²,  dan  wilayah  bukit bergunung  dengan  kemiringan  lebih  dari  25% juga memiliki luas 19,943 km².
Jumlah  penduduk  merupakan  potensi  bagi pembangunan  daerah.  Berdasarkan  data  tahun 2021,  rasio  jenis  kelamin  di  Kabupaten  Agam adalah  98,  yang  menunjukkan  bahwa  jumlah penduduk  laki-laki  sebesar  98%  dari  jumlah penduduk  perempuan.  Kepadatan  penduduk per  km²  adalah  sebanyak  239  orang,  yang menunjukkan  distribusi  penduduk  di  wilayah ini. Dalam hal ketenagakerjaan, data tahun 2021 menunjukkan  bahwa  jumlah  angkatan  kerja sebesar  67,94%  dari  jumlah  penduduk  usia produktif  (15-64  tahun),  sementara  bukan angkatan kerja sebesar  32,06%.  Angkatan  kerja terdiri  dari  penduduk  yang  bekerja  sebesar
95,21%,  dan  pengangguran  terbuka  sebesar 4,79%.  Bukan  angkatan  kerja  terdiri  dari penduduk  yang  bersekolah/kuliah  sebesar 34,90%,  mengurus  rumah  tangga  sebesar 51,34%,  dan  kegiatan  lain  sebesar  13,76%. Pendidikan  di  Kabupaten  Agam  mencakup berbagai  jenis  dan  tingkat  pendidikan,  mulai dari  TK,  Raudhatul  Athfal,  SD,  Madrasah Ibtidaiyah,  SMP,  MTs,  SMA,  SMK,  hingga Madrasah Aliyah. Data tahun 2021 menunjukkan jumlah sekolah, guru, dan murid pada setiap tingkat pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Dalam  sektor  kesehatan,  data  tahun  2021 menunjukkan  jumlah  sarana  kesehatan  yang tersedia  di  Kabupaten  Agam.  Jumlah  tenaga kesehatan  yang  bertugas  di  wilayah  ini  juga tercatat untuk memastikan pelayanan kesehatan yang  memadai  bagi  masyarakat.  Jumlah pemeluk  agama  di  Kabupaten  Agam  pada tahun  2021  menunjukkan  keberagaman  agama yang  dianut  oleh  penduduknya.  Data  juga mencakup  jumlah  pemuka  agama  dan  rumah ibadah  yang  tersedia  untuk  memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat. Sektor pertanian  di  Kabupaten  Agam  mencakup berbagai  sub-sektor  seperti  tanaman  pangan, tanaman  hortikultura,  tanaman  perkebunan, peternakan, pertanian dan perburuan, kehutanan  dan  penebangan  kayu,  serta perikanan. Sektor ini menjadi salah satu tulang punggung  perekonomian  Kabupaten  Agam, dengan berbagai komoditas yang dihasilkan dan mendukung kehidupan masyarakat. Kabupaten Agam memiliki berbagai potensi dan tantangan dalam  pengelolaan  wilayah  dan  pembangunan. Data-data  ini  memberikan  gambaran  yang komprehensif  tentang  kondisi  geografis, demografis, sosial, dan ekonomi yang ada, serta menjadi  dasar  penting  untuk  perencanaan  dan pelaksanaan program pembangunan di wilayah ini.

## Visi dan Misi Kabupaten Agam
Visi  Kabupaten  Agam  adalah  mewujudkan Kabupaten  Agam  yang  Agamis,  Lestari,  Adil, Mandiri,  dan  Indah  (ALAMI)  dalam  rangka memperkokoh  landasan  mencapai  Agam  yang mandiri,  berprestasi,  dan  madani.  Misi Kabupaten  Agam  mencakup  beberapa  aspek penting untuk mencapai visi tersebut. Pertama,
mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik, bersih,  dan  profesional.  Kedua,  mewujudkan masyarakat  yang  agamis  dan  beradat.  Ketiga, mewujudkan kemandirian sosial dan meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia. Keempat,  mewujudkan  kemajuan  daerah  dan keseimbangan pembangunan antar kawasan dan wilayah.  Kelima,  mewujudkan  peningkatan  laju pertumbuhan  ekonomi,  kesempatan  kerja,  dan peningkatan pendapatan. Terakhir, mewujudkan pembangunan  yang  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan, dan ramah bencana.
Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perindustrian,  dan Perdagangan  Kabupaten  Agam  adalah  salah satu  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) yang  bertugas  melaksanakan  urusan  otonomi daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah  (UMKM),  perindustrian,  dan perdagangan.  Dalam  melaksanakan  tugasnya, Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perindustrian,  dan Perdagangan
Kabupaten Agam menyelenggarakan  beberapa  fungsi  utama. Pertama,  merumuskan  kebijakan  teknis  di bidang  Koperasi,  UMKM,  dan  Perindustrian. Kedua,  menyelenggarakan  pelayanan  umum  di bidang  Koperasi,  UMKM,  Perindustrian,  dan Perdagangan.  Ketiga,  membina  pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian,  dan  Perdagangan.  Keempat, melaksanakan  tata  usaha  dinas.  Kelima, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati. Dengan  menjalankan  fungsi-fungsi  ini,  Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan  Kabupaten  Agam  berperan penting  dalam  mendukung  pengembangan  dan pemberdayaan UMKM di wilayah tersebut.
Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM)  di  Kabupaten Agam.
Fasilitasi Permodalan Strategi  pertama  yang  dilakukan  oleh  Dinas Koperasi, UMKM, Perindusterian dan Perdagangan Kabupaten Agam untuk memberdayakan  dan  mengembangkan  UMKM yaitu  dengan  fasilitasi  permodalan  berupa pemberian  modal  dalam  bentuk  uang  dan modal dalam bentuk barang. Modal merupakan hal  yang  penting  bagi  para  pelaku  usaha  yang akan  mendirikan  usaha  maupun  yang  akan mengembangkan  usaha,  tetapi  banyak  pelaku
usaha  yang  kesulitan  dalam  mencari    modal. Bantuan  berupa  uang  untuk  penguatan  modal usaha  diupayakan  oleh  Dinas  Koperasi, UMKM,  Perindag  Kabupaten  Agam  dari pemerintah  pusat  diperuntukan  bagi  UMKM yang mengalami penurunan penjualan. Dengan nilai sebesar Rp.  2.400.000,-  per  Usaha selama empat  bulan,  mulai  bulan  Maret  2002. Sedangkan  pemberian  barang  merupakan  hal yang sangat bermanfaat sekali untuk menunjang  proses  produksi.  Selain  itu,    Dinas Koperasi, UMKM, Perindusterian dan Perdagangan Kabupaten Agam juga membantu  dan  memfasilitasi  para  pelaku UMKM  untuk  memperoleh  pembiayaan (terutama  KUR)  pada  berbagai  Bank  BUMN dan Lembaga keuangan.
Dalam  hal  fasilitasi  permodalan  Ibuk  Fatimah, Kepala  Bidang  Koperasi  dan  UMKM mengatakan : “Jika ada pelaku usaha yang kesulitan modal dalam mengembangkan  usahanya  maka  kami  membantu memfasilitasi  permodalan  itu  bisa  lewat  Koperasi, Perbankan,  BUMN,  Bank  BRI,  Bank  Nagari, Bank  Mandiri,  Bank  BNI,.  Bank  dan  BUMN memberikan produk murah yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat).  Dari  sekian  banyak  pilihan  itu  terserah UMKM mau milih yang mana yang menurutnya cocok dan lembaga pembiayaannya mana yang cocok dengan kriteria  mereka.  Selain  itu  kami  juga  membantu mengajukan  beberapa  pelaku  usaha  agar  mendapat bantuan  berupa  barang.  Fasilitas  lain  yang  kami berikan yaitu dengan menyediakan tempat untuk para UMKM  yaitu  adanya  Galeri  Pajang  hasil  produksi UMKM di Lubuk Basung.”
Hal  ini  juga  diperkuat  oleh  Bapak  Drs.  Dedi Asmar,  Kepala  Dinas  Koperasi,  UMKM Perindag  Kabupaten  Agam    yaitu  : “Fasilitas yang  kami  berikan  yaitu  menghubungkan  antara UMKM dengan perusahaan yang memiliki dana sosial atau  CSR  .  Kami  sudah  kerjasama  dengan  Bank BSI, Bank Nagari, Bank Mandiri, dan Bank BNI terkait dengan pinjaman lunak (modal) yang diberikan oleh  perusahaan  sesuai  dana sosial  yang  dimiliki  oleh perusahaan.  Selain  itu  kami  juga  menyediakan fasilitas yang lain yaitu tempat penjualan produk hasil UMKM di Galeri Pajang Hasil Produksi UMKM” Selanjutnya  berdasarkan  penjelasan  dari  Bapak Asman Hadi, Pelaku UMKM di Lubuk Basung, yaitu :
“Awalnya  saya  berniat  mengajukan  izin  PIRT  dan
halal ke Dinas Koperasi, UMKM, Perindag, lalu saya diarahkan  ke  Dinas  Kesehatan,  sedangkan  untuk sertifikat  halal  saya  diarahkan  ke  Bidang Perindustrian  dan  Perdagangan.  Dinas  Koperasi, UMKM, Perindag,saya dimintai data dan keterangan setelah itu disurvey, dari awal mula itu saya mendapat bantuan  berupa  alat  yang  diajukan  oleh  Dinas Koperasi,  UMKM,  Perindag,.  Saya  juga  mendapat tawaran pinjaman modal dari Dinas Komidag apabila kekurangan  modal  dalam  mengembangkan  usaha. Untuk  mengembangkan  usaha  saya,  akhirnya  saya meminjam  modal  Rp.  20.000.000  di  Bank  Nagari Syariah  Unit  Lubuk  Basung)  dengan bantuan  Dinas Komidag.
Dari  penjelasan  di  atas,  diperkuat  juga  dengan pendapat  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Sa’adah, yaitu sebagai berikut :
“Dinas Koperasi, UMKM, perindag Kabupaten Agam selalu membantu usaha saya yaitu dengan memberikan tawaran  pinjaman  modal,  dan  akhirnya  saya meminjam  modal  Rp.  10.000.000  di  PT  Bank  BSI KC  Lubuk  Basung  untuk  mengembangkan  usaha saya.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Pihak Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perindag  Kabupaten Agam  dan  dua  pelaku  UMKM  tersebut  diatas dapat  diketahui  bahwa  dalam  memberdayakan dan  mengembangkan  UMKM  di  Kabupaten Agam  yaitu  dengan  cara  memberikan  fasilitasi permodalan  dan  juga  menyediakan  tempat untuk  menjual  produk  UMKM  dengan  adanya Galeri pajang Hasil Produksi UMKM di Lubuk Basung.

## Pembentukan BUMD
Pembentukan  /  pendirian  Badan  Usaha  Milik Daerah  ini  dimaksudkan  sebagai  motor penggerak  perekonomian  pelaku  UMKM  di Kabupaten  Agam.  Pemerintah  Kabupaten Agam menargetkan BUMD itu sudah terbentuk pada  tahun  2022  ini.  Pada  tahap  awal  BUMD ini  bergerak  pada  pemasaran  produk  dan mengontrol  kualitas  usaha  mikro,  kecil  dan menengah.  Dilansir  dari  Agam  Media  Centre (AMC),  Kepala  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perindag  Kabupaten  Agam  Drs.  Dedi  Asmar mengatakan  bahwa  pendirian  BUMD  tersebut bertujuan  untuk  menciptakan  pelaku  UMKM yang  tangguh  dan  sejahtera.  Drs  Dedi  Asmar mengemukakan  bahwa “Dapat  dikatakan,
BUMD  ini  nantinya  menjadi  wadah  pemberdayaan pelaku usaha di Kabupaten Agam . Melalui BUMD, pelaku  UMKM  akan  terorganisir  dalam  manajemen yang  baik” ujarnya  lebih  lanjut  diterangkan, “Selain  memberdayakan  UMKM,  melalui  BUMD nantinya    akan  membantu  promosi  dan  pemasaran produk  masyarakat.  BUMD  juga  berperan  sebagai klinik  kewirausahaan  sehingga  produk  yang dihasilkan  pelaku  usaha  di  Kabupaten  Agam  lebih layak  bersaing  (kompetitif).  Secara  perlahan  hal  itu akan  menjadi  fokus  pemberdayaan  dari  pendirian BUMD,  tujuan  akhirnya  adalah  pelaku  UMKM Kabupaten Agam menjadi lebih tangguh baik dari segi kualitas  maupun  perekonomian” Menurutnya  : “Hampir  15.000  masyarakat  Kabupaten  Agam merupakan bagian dari  59,6  juta pelaku UMKM di Indonesia  .  Sebagian  keluhan  pelaku  UMKM  yang ditemui pihaknya adalah soal promosi, pemasaran, dan permodalan” Kehadiran  BUMD  ini  diharapkan akan  mampu  mengurangi  permasalahan  yang dihadapi  oleh  pelaku  UMKM,  dan  secara bertahap  dapat  memperkuat  forum  UMKM baik  di  tingkat  Kabupaten  Agam,  Kecamatan- kecamatan, hingga Nagari-nagari.
Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh  Kepala Bagian  Perekonomian  Sekretariat  Daerah Kasbupaten  Agam,  Ibu  Widiasttuti,  SE. Disebutkan,  pendirian  BUMD  merupakan salah satu strategi meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Agam. BUMD dapat menjadi  wadah  pemasaran  produk-produk masyarakat,  baik  produk  UMKM,  produk pertanian  dan  peternakan,  ujarnya.  Melalui BUMD,  lanjutnya,  Diharapkan  mampu meningkatkan  dan  memperluas  pangsa  pasar. Kemudian  menstandarisasi  kualitas  produk serta  menjaga  stabilitas  harga  produk  lain  dan komoditas  lainnya.  Ia  menuturkan,  rencana pendirian  BUMD  di  Kabupaten  agam  telah dimulai dengan tahap penyepakatan jenis usaha dan  bentuk  BUMD.  Adapun  bentuk  BUMD adalah  Perseroda  dengan  jenis  usaha perdagangan atau pemasaran.

## Pembangunan  Galerin  Pajang  Hasil Produksi UMKM
Pembangunan  Galeri  pajang  hasil  produksi UMKM  ini  ditujukan  agar  semua  potensi  dari hasil-hasil  usaha  dan  kerajinan  di  seluruh Kecamatan  bisa  menjadi  satu  kesatuan  dan terintegrasi. Sehingga mudah untuk
dipromosikan. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindag  Kabupaten  Agam  mengatakan “Kabupaten  Agam  kaya  dengan  produksi  kerajinan rakyat yang selama ini masih tersebar keberadaannya. Jika  sudah  ada  forum  dan  galeri,  semua  bisa dipromosikan secara  terintegrasi” . “ Agam  memiliki kerajinan  tangan  sulaman,  bordiran,  kerajinan kuningan,  perak  dan  puluhan  hasil  produk  dari makanan  dan  masakan,  tetapi  belum  tersosialisasi secara  baik” ujarnya.  Terkait  dengan  lokasi pembangunan galeri ini, pihak Dinas Koperasi, UMKM,  Perindagkop  telah  membicarakan dengan  pihak-pihak  terkait  dan  Pimpinan daerah agar diperoleh lokasi yang strategis yaitu ditempat  keramaian  atau  dengan  dengan  pasar (konsumen).

## Launching E-UMKM
Pemerintah  Kabupaten  Agam  melalui  Dinas Koperasi, UMKM
, Perindag telah menghadirkan  Aplikasi  bertajuk  e-UMKM. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi pendataan Koperasi  dan  pelaku  UMKM  di  daerah,  yang disajikan secara digital melalui webbsite. Kepala Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perindag  Kabupaten Agam  mengatakan “Salah  satu  kelemahan pembinaan  pelaku  UMKM  di  Kabupaten  Agam adalah  tidak  tersedianya  data  yang  valid  tentang keberadaan  UMKM.  Dengan  adanya  aplikasi  e- UMKM ini diharapkan akan tersedia data yang valid sehingga memudahkan pelaksanaan program embinaan, pengembangan  dan  pemberdayaan  UMKM  dimasa mendatang secara tepat sasaran dan berkeadilan ” .
Data base pelaku UMKM dan Koperasi makan disajikan  berdasarkan  kelompok  atau  sektor usaha serta produk yang dihasilkan. “Setidaknya, melalui e-UMKM pemerintah dan masyarakat  akan mendapatkan  sejumlah  kemudahan.  Diantaranya kemudahan  pemerintah    dalam  memberikan pendampingan, pembinaan dan pemberdayaan . Melalui aplikasi  ini  nantinya  akan  terdata  pelaku  usaha    by name  by  adres  dan  juga  jenis  kelompok,  usaha  dan produk  yang  dihasilkan  serta  terkoneksi  dengan  data kependudukan” ujarnya.

## Pendampingan Koperasi dan UMKM
Pembentukan  Pendampingan  Koperasi  dan UMKM    di  Kabupaten  Agam  dimaksudkan untuk membantu, mengarahkan dan mendukung  terhadap  individu  atau  keloimpok UMKM  dan  Koperasi  melalui  perumusan  dan
mengevaluasi  dalam  pengembangan  usahanya. Pendampingan  Koperasi  dan  UMKM  adalah individu  yang  memiliki  kemampuan  dan pengetahuan  dibidang  Koperasi  dan  UMKM yang  direkrut  untuk  melakukan  sosialisasi, advokasi, dan supervisi tentang pengembangan kegiatan Koperasi dan UMKM. Saat ini disetiap Kecamatan  di  Kabupaten  Agam  telah  ada tenaga  pendampingan  Koiperasi  dan  UMKM yang  bertugas  mengkordinir,  merangkum, corong  dan  penerima  informasi  sekelumit tentang  usaha  masyarakat  untuk  memperkuat kewirausahaan di Kabupaten Agam.
Pelatihan Kegiatan Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia terutama didalam mengelola usaha. Program ini merupakan  salah  satu  strategi  yang  dilakukan oleh  Dinas  Koperasi,  UMKM,  perindusterian dan  Perdagangan  Kabupaten  Agam  dalam memberdayakan  dan  mengembangkan  usaha- usaha  binaannya.  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perindag mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai  dengan  potensi  lokalnya.  Pada  tahap  ini Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perindag  sangat berperan  penting  untuk  membina  para  pelaku usaha  yang  menjadi  usaha-usaha  binaannya. Dalam  hal  pelatihan  ini,  Ibu  Fatimah,  selaku Kepala  Bidang  Koperasi  dan  UMKM mengatakan :
“Pelatihan  yang  kami  diberikan  melihat  dari  potensi yang  dimiliki  masing-masing  Kecamatan,  artinya dalam  rangka  pemberdayaan  dan  pengembangan UMKM itu mengarah kepada bahan baku yang ada di Kecamatan / Nagarinya masing-masing. Selain itu kami  juga  memberikan  pelatihan  ketrampilan  dan kreatifitas, yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.” Dari penjelasan  di  atas,  diperkuat  juga  dengan pendapat  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Juwita Ariani,  yaitu  sebagai  berikut  : “Saya  pernah mengikuti  pelatihan  dari  Dinas  Koperasi,l  UMKM, Perindag, pelatihan yang saya ikuti pembuatan produk dan  mengemas  produk  agar  terlihat  menarik  dan praktis  yang  bernilai  jual  tinggi.  Sebelumnya  saya mengemas  produk  dengan  sederhana  melalui  plastik saja,  sekarang  pengemasannya  menjadi  menarik dengan  menggunakan  plastik  yang  tebal  yang  ada klipnya.” dari penjelasan di atas, diperkuat juga dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Ibu Asnidar,  yaitu  sebagai  berikut  : “Saya  pernah mengikuti  pelatihan  pengemasan  produk  dan  proses
pembuatan di aula Dinas Koperasi, UMKM, Perindag sendiri,. Setelah mengikuti pelatihan saya menjadi lebih inovatif, dan berwawasan.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ketiga narasumber diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi,  UMKM,  Perindag  Kabupaten  Agam dalam  memberdayakan  dan  mengembangkan UMKM  di  Kabupaten  Agam  selalu  berupaya memberikan  pelatihan  berupa  ketrampilan, inovasi  dan  kreativitas,  memberikan  pelatihan atau keterampilan yang dibutuhkan olerh pelaku UMKM,  antara  lain  pengemasan  produk,  serta memberikan  pelatihan  proses  pembuatan produk, marketing digital, dan sebagainya.

## Promosi
Tabel 3. Data Kegiatan Pameran / Bazar Produk Hasil UMKM Kabupaten Agam Tahun 2021
Dalam  hal  Promosi  Bapak  Dedi  Asmar, mengatakan :
“Untuk  meningkatkan  penjualan  produk  mereka, kami  melakukan  promosi  baik  online  maupun  offline terhadap  produk-  produk  lokal  kita.  Selain  itu  juga dengan  mengikuti  pameran  dan  bazar  diberbagai kegiatan  baik  lokal,  maupun  nasional.  Untuk  lokal seperti  di  Payakumbuh,  Pariaman,  Padang.  kami mengadakan  bazar  dengan  membuka  stand  gratis maupun  sewa  untuk  pelaku  usaha.  Untuk  yang Nasional  biasanya  bertempat  di  Jakarta,  Surabaya, dan  Yogyakarta.  Untuk  bazar  yang  ada  diluar Kabupaten Agam seperti yang pernah terjadi seperti di Jakarta,  Surabaya,  dan  Yogyakarta  kita  mendapat undangan.  Produk  yang  ikut  dipamerkan  biasanya produk-produk unggulan daerah ” .
Hal  ini    diperkuat  juga  dengan  pendapat  yang disampaikan  oleh  Nurul  Aida,  yaitu  sebagai berikut : “Produk -produk  saya  selalu  mengikuti  bazar  baik
yang  diselenggarakan  di  Sumatera  Barat  maupun  di luar  Sumatera  Barat  seperti  Jakarta,  Surabaya,  dan Jogjakarta. Dengan mengikuti bazar tersebut, produk- produk  saya  semakin  dikenal  dan  pendapatan  saya semakin meningkat 50% dari biasanya.”
Selanjutnya Bapak Marzuki juga mengemukakan    pendapatnya  yaitu  sebagai berikut :
“Produk  saya  pernah  ikut  pameran  dan  bazar  di Medan  dan  Surabaya.  Dengan  mengikuti  bazar, pameran di luar Sumatera Barat, serta adanya Galeri Pajang  Hasil  Produk  UMKM  di  Kabupaten  Agam produk-produk  saya  mempunyai  peminat  yang meningkat,  sehingga  pendapatan  saya  menjadi bertambah dari biasanya” .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  ketiga narasumber  diatas,    maka  dapat  diketahui bahwa  Strategi  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perindag  Kabupaten  Agam  juga  menggunakan sarana  promosi  dalam  memberdayakan  dan mengembangkan UMKM di Kabupaten Agam yaitu  dengan  cara  melakukan  pameran  serta bazar  diberbagai  tingkatan  baik  lokal  maupun nasional  seperti  di  Kabupaten  Agam, Payakumbuh,  Pariaman,  Padang,  Medan, Jakarta,  Surabaya  dan  Jogjakartai.  Selain  itu promosi  juga  dilakukan  di  Galeri  Pajang  Hasil Produksi UMKM di Kabupaten Agam.

## Perluasan Pasar
Strategi  terakhir  yang  dilakukan  oleh  Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kabupaten Agam dalam  memberdayakan  dan  mengembangkan usaha-usaha binaannya yaitu dengan memperluas  pasar.  Perluasan  pasar  ini  sangat diperlukan  oleh  pelaku  usaha.  Dengan  adanya perluasan  pasar,  pelaku  usaha  sangat diuntungkan  karena  produk  mereka  dikenal oleh  banyak  orang  lokal  maupun  luar  daerah Kabupaten  Agam.  Selain itu,  adanya  perluasan pasar  dapat  meningkatkan  perekonomian pelaku usaha. Dalam hal Perluasan Pasar Bapak Dedi Asmar mengatakan : “Kami melakukan perluasan pasar melalui kemitraan tidak  hanya  di  Kabupaten  Agam  saja  tetapi  juga bekerja  sama  dengan  pusat  oleh-oleh  yang  ada diberbagai  daerah  yaitu  Padang,  Bukittinggi, Payakumbuh dan Pariaman,.”
Dari  penjelasan  di  atas,  diperkuat  juga  dengan
pendapat  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Syafrida Hanum,  yaitu  sebagai  berikut  : “ Produk-produk saya sudah ada di pusat oleh-oleh Bukittinggi, di toko- toko, di pusat oleh-oleh luar daerah Kabupaten Agam, di Supermarket seperti Padang dan Payakumbuh. Saya mengirim  produk  saya  ke  kota-kota  tersebut  karena meningkatnya  permintaan  dan  semakin  banyak  orang yang mengenali produk saya.”
Selanjutnya  pendapat  yang  disampaikan  oleh Bapak Mahyunis, yaitu sebagai berikut :
“Produk -produk saya ada di pusat oleh-oleh Kabupaten Agam,  di  pusat  oleh-oleh  luar  daerah  Kabupaten Agam,  seperti  di  Supermarket  Bukittinggi,  Padang, Payakumbuh dan Pariaman, dan di toko-toko lainnya. Saya  merasa  produk  saya  semakin  banyak  dikenali oleh orang dan pendapatan saya menjadi meningkat.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ketiga narasumber diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi,  UMKM  Perindag  Kabupaten  Agam juga melakukan Sttrategi perluasan pasar dalam Memberdayakan  dan  mengembangkan  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  di  Kabupaten Agam. Melalui kemitraan yang telah bekerjasama dengan beberapa Pusat perbelanjaan, toko-toko dan Pusat oleh-oleh di beberapa  Kota  di  Sumatera  Barat.  Dari beberapa  strategi  yang  dilakukan  Pemerintah Kabupaten  Agam  melalui  Dinas  Koperasi, UMKM, Perindusterian dan perdagangan untuk memberdayakan  dan  mengembangkan  Usaha Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  menganut pola  pemberdayaan  pendampingan  karena adanya pelatihan, fasilitasi permodalan, promosi,  Pemndirian  BUMD,  Ketersediaan Galeri  Pajang  Hasil  Produksi  UMKM,  dan adanya  tenaga  pendaping  UMKM  di  setiap Kecamatan serta  perluasan pasar.
Disamping  itu,  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perindusterian  dan  perdagangan  Kabupaten Agam  juga  melakukan  pemberdayaan  berpola pembinaan yaitu pembinaan pelatihan, penyediaan  aoplikasi  e-UMKM,  terbentuknya forum UMKM untuk mengembangkan keahlian dan  mengembangkan  pengetahuan  para  pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Kendala Dalam Penerapan Strategi Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan
Menengah (UMKM) di Kabupaten Agam Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dalam melakukan strategi pemberdayaan dan  pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah, yaitu sebagai berikut:

## Faktor Kendala secara Internal
1) Kurangnya  ketersediaan    dan  penggunaan teknologi Teknologi  merupakan  suatu  yang  sangat diperlukan  dalam  usaha,  dengan  adanya teknologi
usaha semakin maju, mempercepat waktu produksi, lebih efektif dan efisien. Tanpa adanya teknologi usaha akan  kurang  maksimal.  Jika  usaha  tidak menggunakan  teknologi  maka  harus  lebih berhati-hati  dan  lebih  inovatif  agar  tidak kalah  bersaing  dengan  perusahaan  lain yang  menggunakan  teknologi  canggih. Kendala  saat  ini  yang  dihadapi  Dinas Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perindusterian dan perdagangan Kabupaten Agam belum bisa  memberikan  bantuan  teknologi  yang berupa  alat  pengemasan.  Dinas  Koperasi, UMKM,  Perindusterian  dan  perdagangan Kabupaten  Agam  menyarankan  agar mengemas produk dengan aman, rapi dan menarik tanpa menggunakan alat penunjang pengemasan tersebut. Sebagaimana  disampaikan  oleh  Ibu Fatimah, yaitu sebagai berikut :
“Kami mengadakan pemberdayaan dan pengembangan  SDM,  pelatihan,  pendampingan, dan  juga  akses  pemasaran,  akses  pemberian modal  dan  akses  teknis.  Kami  hanya memberikan  pelatihan  setelah  adanya  peraturan dari  Permendagri  (Peraturan  Menteri  Dalam Negeri)  yang  membatasi  pemberian  bantuan kepada  usaha  nirlaba  yang  menghasilkan keuntungan . terhitung mulai tahun 2016.”
Hal  tersebut  diperkuat  dengan  pendapat yang disampaikan oleh Bapak Dedi Asmar, yaitu sebagai berikut : ”Kami  memberikan  bantuan  berupa  pelatihan, fasilitasi  modal  dan  pemasaran.  Kami  tidak memberikan alat teknologi secara langsung, hanya melalui pelatihan dalam penggunaan teknologi.”
Dari  penjelasan  di  atas,  diperkuat  juga
dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh Ibu Yulia Susanti, yaitu sebagai berikut : “Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perindusterian  dan perdagangan Kabupaten Agam tidak memberikan bantuan berupa alat secara langsung, saya pernah diberikan  bantuan  dari  PT.  Semen  Padang dengan  perantara  Dinas  Komidag.  Dinas Komidag  memberikan  pelatihan  dan  pemantauan saja, selain itu juga memberikan informasi ketika saya  membutuhkan  modal  untuk  meminjam  ke Bank, jadi bukan langsung memberikan modal ” .
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap ketiga narasumber tersebut, dapat dipahami bahwa  kendala  yang  dihadapi  Dinas Koperasi,  UMKM,  Perindag  Kabupaten Agam      dalam  strategi  pemberdayaan  dan pengembangan  usaha  mikro  kecil  dan menengah  yaitu  kurangnya  ketersediaan teknologi.  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro dan  Perdagangan  tidak  memberikan bantuan  berupa  teknologi  kepada  para pelaku UMKM binaannya.
2) Terbatasanya anggaran dana untuk mengadakan pelatihan
Pelatihan merupakan suatu hal yang sangat penting  sekali  bagi  pelaku  usaha.  Dengan adanya  pelatihan,  pelaku  usaha  menjadi lebih  berwawasan,  kreatif,  inovatif,  dan terampil dalam mengembangkan usahanya. Namun  terdapat  kendala,  pelatihan  itu terhambat  akibat  dana  anggarannya terbatas  sehingga  pelatihan  tidak  bisa dilakukan oleh semua bidang usaha. Dinas Koperasi,  UMKM,  perindag  Kabupaten Agam  tidak  mampu  untuk  memenuhi pelatihan  semua  bidang  usaha  binaannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dedi Asmar : “Pelatihan  diadakan  diadakan  secara  berkala sesuai  agenda  Dinas.  Pelatihan  biasanya dilaksanakan di Aula Dinas Koperasi, UMKM, perindag  Kabupaten  Agam  dan  dirumah-rumah pelaku  usaha  jika  lokasinya  terjangkau.  Tetapi, pelatihan ini terbatas karena anggarannya berasal dari  APBD  Kabupaten,  kalau  tidak  ada anggaran  kita  tidak  bisa  terjun  ke  lapangan untuk  memenuhi  permintaan  pelatihan  para pelaku  usaha,  jadi  kami  adakan  bergilir. Pelatihan yang diagendakan sebanyak tiga sampai empat kali dalam setahun.”
Dari  penjelasan  di  atas,  diperkuat  juga dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh Ibu Sriani yaitu sebagai berikut : “Waktu itu saya pernah mengikuti pelatihan di Aula Dinas Komidag, sebenarnya di daerah saya Kecamatan  Pogalan  banyak  yang  datang  ke Dinas  Komidag  meminta  pelatihan  tapi  tidak semua permintaan dituruti.”
Dari  penjelasan  di  atas,  diperkuat  juga dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh Ibu Zaimar, yaitu sebagai berikut : “Saya pernah mengikuti pelatihan di aula Dinas Komidag  sendiri,  hanya  itu  saja  dan  itupun digilirnya lama sekali harus gantian.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dari ketiga  narasumber  maka  dapat  diketahui kendala  yang  dihadapi  Dinas  Koperasi, UMKM, perindusterian Perdagangan dalam strategi pemberdayaan dan pengembangan  usaha  mikro  kecil  dan menengah  yaitu  Dinas  Koperasi,  UMKM, perindag tidak bisa memenuhi permintaan pelatihan  semua  usaha-usaha  binaannya dan harus digilir karena dana keterbatasan anggaran yang tersedia.
3) Terbatasanya modal untuk mengembangkan usaha Kendala  selanjutnya  yaitu  modal,  modal merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting dalam  mengembangkan  usaha,  tanpa adanya modal usaha tidak akan berkembang. Bagi  para  pelaku  usaha yang tidak  memiliki  pengetahuan  mengenai pinjaman  modal  di  Bank,  mereka  merasa takut  untuk  mengajukan  pinjaman. Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Ibuk Fatimah, yaitu sebagai berikut : “Jika  ada  pelaku  usaha  yang  kesulitan  modal dalam  mengembangkan  usahanya  maka  kami membantu  memfasilitasi  permodalan  itu  baik melalui  Bank  dan  lembaga  keuangan  lainnya, BUMN, Koperasi, Bank Nagari dan lain-lain . Dari  sekian  banyak  pilihan.  itu  terserah UMKM  mau  memilih  yang  mana  yang menurutnya  cocok  dan  lembaga  pembiayaannya mana yang cocok dengan kriteria mereka.”
Hal  tersebut  diperkuat  dengan  pendapat yang disampaikan oleh Bapak Dedi Asmar,
yaitu sebagai berikut :
“Kami  menghubungkan  antara  UMKM  dengan perusahaan yang memiliki dana sosial atau CSR. Kami  sudah  kerjasama  dengan  beberapa  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, BUMN, Bank Nagari,  terkait dengan pinjaman lunak (modal) yang diberikan oleh perusahaan sesuai dana sosial yang dimiliki oleh perusahaan.”
Penjelasan tersebut  diperkuat juga dengan pendapat  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Hj. Sarifah, yaitu sebagai berikut : “Saya  juga  mendapat  tawaran  pinjaman  modal dari  Dinas  Koperasi,  UMKM,  perindag  apabila kekuarangan  modal  dalam  mengembangkan usaha.  Untuk  mengembangkan  usaha  saya pernah  meminjam  modal  dengan  bantuan  Dinas Koperasi, UMKM, perindag Kab. Agam.”
Dari  penjelasan  di  atas,  diperkuat  juga dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh Ibu Yulianis, yaitu sebagai berikut : “Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perindag  selalu membantu  usaha  saya  yaitu  dengan  memberikan tawaran  pinjaman  modal,  dan  akhirnya  saya meminjam modal untuk mengembangkan usaha.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dari keempat narasumber kendala yang dihadapi Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro  dan Perdagangan  dalam  strategi  pemberdayaan dan  pengembangan  usaha  mikro  kecil  dan menengah  yaitu  terbatasnya  modal  untuk mengembangkan usahanya mereka.

## Faktor Kendala secara Eksternal
1) Persaingan antar wilayah Kendala  yang  muncul  yaitu  semakin banyaknya  persaingan  dalam  usaha,  maka akan  semakin  besar  persaingan  yang dihadapi  apalagi  produk  yang  dibuat  sama dengan  produk  pengusaha  lain.  Hal  ini sangat  membahayakan  para  pelaku  usaha, harus cermat dan berhati-hati, meningkatkan kreatifitas dan lebih inovatif, harus  mempertahakan  cita  rasa  serta meningkatkan kualitas produk. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dedi Asmar, yaitu sebagai berikut :
“ Hampir  semua  Kabupaten  Kota  memiliki produk  dan  potensi  yang  sama,  kita  harus  bisa bersaing.  Cara  bersaingnya  adalah  harus
menciptakan produk sesuai permintaan
masyarakat, berinovasi,
meningkatkan kreatifitas,  menciptakan  varian  produk  yang berbeda,  mempertahankan  cita  rasa  dan meningkatkan kualitas produk.
Dari  penjelasan  di  atas,  diperkuat  juga dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh Ibu Salmah, yaitu sebagai berikut : “Sekarang di Kabupaten Agam maupun di luar Kabupaten  Agam  sudah  banyak  masyarakat yang  mempunyai  usaha  sama  seperti  saya  yaitu oleh-oleh  khas  daerah.  Sehingga  persaingan  juga semakin  ketat.  Para  pemilik  usaha  harus  bisa berinovasi dan mempertahankan cita rasa. Kalau tidak usahanya akan terancam.”
Dari  penjelasan  di  atas,  diperkuat  juga dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh Ibu Yulianis, yaitu sebagai berikut : “Sekarang  di  Kabupaten  Agam  sendiri  sudah banyak  orang  yang  mempunyai  usaha  sama seperti  saya,  apalagi  diluar  daerah  Agam  itu sangat  mengancam  usaha  saya.  Para  pelaku usaha  harus  menciptakan  varian  produk  yang berbeda  dan  harus  meningkatkan  kualitas produk agar bisa bersaing dengan pemilik usaha yang  lain.  Di  Bukittinggi,  dan  Payakumbuh sudah banyak usaha oleh- oleh khas Agam .”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dari ketiga  narasumber  kendala  yang  dihadapi Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro  dan Perdagangan dalam strategi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah  yaitu  adanya  persaingan  antar wilayah.  Banyak  produk  yang  sama  di suatu  wilayah  sehingga  menjadi  kendala bagi pelaku usaha.
2) Segmentasi Pasar Kendala  yang  muncul  yaitu  adanya segmentasi  pasar.  Segmentasi  pasar  perlu dilakukan  untuk  menemukan  konsumen dan untuk meningkatkan harga jual produk dengan  memperhatikan  kemasan  produk agar  terlihat  menarik,  bagus,  dan  bernilai jual  tinggi.  Dengan  adanya  segmentasi pasar,  konsumen  lebih  bisa  tertarget.  Jika tidak  bisa  menerapkan  segmentasi  pasar usaha terancam gulung tikar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dedi Asmar
yaitu sebagai berikut :
“Ketika  kita  membuat  produk  kita  harus  bisa melihat  ke  segmentasi  pasarnya.  Kemasan  akan membawa ke segmentasi pasar, meskipun rasanya sama,  tetapi  kalau  kemasannya  lebih  bagus,  itu berarti  segmentasi  pasarnya  lebih  tinggi  daripada kemasan  yang  biasa.  Dengan  adanya  segmentasi pasar, konsumen menjadi lebih tertarget.”
Dari  penjelasan  di  atas,  diperkuat  juga dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh Ibu Tiara, yaitu sebagai berikut : “Saya  kesulitan  untuk  menentukan  konsumen, konsumen golongan seperti apa yang saya tuju itu belum  terlalu  jelas.  Saya  takut  ada  pesaing  yang lebih unggul bisa merebut pasar saya. Produk saya juga belum terlalu jelas fokusnya untuk kelompok pembeli yang mana.”
Dari  penjelasan  diatas,  diperkuat  juga dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh Ibu Suarni, yaitu sebagai berikut : ”Untuk  menentukan  target  saya  masih  bingung kelompok  pembeli  mana  yang  saya  terget.  Saya rasa  juga  belum  maksimal  dalam  membuat produk  agar  terlihat  menarik.  Saya  jadi  takut akan  pengusaha  lain  yang  lebih  unggul  bisa mengancam  bisnis  saya.  Produk  saya  pembelinya kebanyakan orang dewasa saja masih belum bisa membuat produk yang disukai semua golongan. ”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dari ketiga narasumber terserbut, dapat diketahui  bahwa  kendala  yang  dihadapi Dinas Koperasi, UMKM, perindag Kabupaten Agam dalam strategi pemberdayaan  dan  pengembangan  usaha mikro  kecil  dan  menengah  yaitu  adanya segmentasi pasar, para pelaku usaha masih bingung  dalam  menentukan  segmentasi pasar  dan  belum  bisa  menarget  konsumen sehingga  akan  menjadi  kendala  kedepan bagi usahanya.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  beberapa  uraian  serta  hasil penelitian  yang  penulis  sajikan  pada  bab sebelumnya,  maka  penulis  dapat  mengambil beberapa kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:
1) Strategi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Koperasi, Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perindag  dalam memberdayakan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  di  Kabupaten  Agam    yaitu: fasilitasi  permodalan,  Pendirian  BUMD penunjang  UMKM,  Penyediaan  galeri pajang hasil produksi UMKM, Pembentukan  forum  UMKM  dengan pengurus  yang  mewakili  15  Kecamatan  di
Kabupaten  Agam,  menjalin  kerjasama  / kemitraan  usaha,  penyediaan  tenaga pendampingan UMKM, memberikan pelatihan, melakukan promosi dan perluasan pasar. Dari semua strategi dalam melakukan  pemberdayaan  terhadap  Usaha Mikro  Kecil  Menengah  ini  sama-sama berdampak  cukup  signifikan  dan  secara langsung memberikan kemajan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
2) Kendala Dinas Koperasi, UMKM,
Perindag  Kabupaten  Agam    dalam melakukan  strategi  pemberdayaan  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di Kabupaten Agam  yaitu sebagai berikut:
a) Faktor  kendala  secara  internal  Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kabupaten  Agam      dalam  melakukan strategi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yaitu:
kurangnya ketersediaan  teknologi,  terbatasnya anggaran  dana  untuk  melakukan penelitian,  terbatasnya  modal  untuk mengembangkan  usaha.  Dari  semua faktor kendala secara internal berdampak pada target Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kabupaten  Agam  dan secara  tidak  langsung  menyebabkan penurunan  kinerja  Dinas  Koperasi, UMKM,  Perindag  Kabupaten  Agam dan  juga  berpengaruh  cukup  besar bagi  kemajuan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah.
b) Faktor kendala secara eksternal Dinas Koperasi,
UMKM, Perindag Kabupaten  Agam  dalam  melakukan strategi  strategi  pemberdayaan  dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah  yaitu:  persaingan  antar wilayah  dan  segmentasi  pasar.  Dari
semua  faktor  kendala  secara  internal berdampak pada target Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kabupaten  Agam  dan  secara  tidak langsung  menyebabkan  penurunan kinerja  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perindag  Kabupaten  Agam  dan  juga berpengaruh cukup besar bagi kemajuan Usaha Mikro Kecil Menengah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  temuan- temuan  yang  didapatkan,  dapat  dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk  diperhatikan.  Bagi  praktisi,  khususnya Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Perindag Kabupaten Agam, diharapkan mampu memberikan  dukungan  yang  lebih  dalam menyediakan  anggaran  dana  untuk  pelatihan serta  meningkatkan  bantuan  berupa  teknologi yang terjangkau bagi para pelaku UMKM. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku  UMKM  terkait  peminjaman  modal, sehingga  mereka  mengetahui  adanya  fasilitas permodalan  dari  dinas  yang  dapat  membantu meningkatkan  produksi  dan  daya  saing  usaha mereka.
Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  di  Kabupaten  Agam,  disarankan untuk  lebih  cermat  dan  berhati-hati  dalam menghadapi  persaingan  antar  wilayah  serta meningkatkan  kreativitas  dan  inovasi  untuk mempertahankan  cita  rasa  dan  meningkatkan kualitas  produk.  Dalam  mengatasi  segmentasi pasar, pelaku UMKM harus mampu menentukan segmentasi pasar dengan baik agar konsumen tertarget dengan tepat. Penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  masukan  bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.
Bagi  kalangan  akademik,  penelitian  ini  dapat dijadikan  sebagai  bahan  referensi  untuk  kajian ilmu manajemen strategi dan ilmu pembangunan,  serta  dokumentasi  bahan  acuan penelitian  selanjutnya,  selain  jurnal  dan  buku yang  sudah  ada.  Untuk  peneliti  selanjutnya, pembahasan  mengenai  strategi  pemberdayaan dan  pengembangan  UMKM  di  Kabupaten Agam dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga diharapkan dapat
digunakan  sebagai  kajian  untuk  melengkapi kekurangan, menambah variabel, serta memperluas lokasi penelitian.

## Daftar Pustaka
Anggraeni, D. F. (2011). Pengembangan usaha mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM) melalui  fasilitas  pihak  eksternal  dan potensi internal. Jurnal Administrasi, 1 (6).
Arwas, O. M. (2014). Pemberdayaan masyarakat di era global . Bandung: Alfabeta.
Assauri,  S.  (2013). Strategic  management:
Sustainable  competitive  advantages .  Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
Bain, R. (1937). Technology as a cultural force: For  Alena  and  Griffin. The  Canadian Journal of Sociology .
Direktorat  Bantuan  Sosial.  (2007). Pedoman pendamping  pada  rumah  perlindungan  dan trauma center . Jakarta: Departemen Sosial.
Emzir.  (2014). Metodologi  penelitian  kualitatif:
Analisis data . Jakarta: PT Rajawali Pers.
Ferrel, O. C., & Pride, W. M. (1995). Pemasaran: Teori  dan  praktik  sehari-hari .  Jakarta:
Aksara.
Gunawan,  I.  (2013). Metode  penelitian  kualitatif teori dan praktik . Jakarta: Bumi Aksara.
Haming,  M.,  &  Numajamuddin,  M.  (2011). Manajemen produksi modern (Buku ke-1, edisi ke-2) . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Helmi,  M.  (1973). Dakwah  dalam  alam pembangunan I . Semarang: Toha Putra.
Irawan,  S.  (1992). Ekonomi  pembangunan (edisi pertama). Yogyakarta: BPFE.
Istiqamah,  &  Supriyadi.  (2008). Dasar-dasar pengembangan  masyarakat  Islam .  Bandar Lampung: Fakultas Dakwah.
Kasali,  R.  (2001). Membidik  pasar  Indonesia: Segmentasi,  targeting,  dan  positioning .  Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Kuncoro,  M.  (2010). Masalah,  kebijakan,  dan politik  ekonomika  pembangunan .  Jakarta: Erlangga.
Lupiyoadi, R., & Hamdani, A. (2006). Manajemen pemasaran jasa . Jakarta: Salemba Empat.
Mangkunegara,  P.  A.  (2006). Manajemen  sumber daya manusia . Bandung: Refika Aditama.
Mangkuprawira,  S.  (2002). Manajemen  sumber daya  manusia  strategik .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Mathis,  R.  L.,  &  Jackson,  J.  H.  (2009). Manajemen  sumber  daya  manusia .  Jakarta: Salemba Empat.
Moleong,  L.  J.  (2006). Metodologi  penelitian kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Munawir,  S.  (2004). Analisis  laporan  keuangan . Yogyakarta: Penerbit Liberty.
Padangaran,  A.  M.  (2011). Manajemen  proyek pengembangan masyarakat .  Kendari:  Unhalu Press.
Pawito.  (2007). Penelitian  komunikasi  kualitatif . Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.
Primiana, I. (2009). Menggerakkan sektor riil UKM dan industri . Bandung: Alfabeta.
Putra,  L.  R.  (2018).  Strategi  pengembangan usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM)  ekonomi  kreatif  kerajinan  kulit di Kabupaten Magetan.
Rangkuti,  F.  (1997). Analisis  SWOT:  Teknik membedah  kasus  bisnis .  Jakarta:  Gramedia Pustaka.
Republik  Indonesia.  (2008). Undang-Undang  RI No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah .
Richard,  G.  L.  (1997). Pengantar mikro ekonomi . Jakarta: Erlangga.
Riduwan. (2010). Metode dan teknik menyusun tesis . Bandung: Alfabeta.
Rismiati, E. C., & Suratno, B. (2001). Pemasaran barang dan jasa . Yogyakarta: Kanisius.
Rivai, V., & Sagala, J. (2011). Manajemen sumber daya  manusia  untuk  perusahaan  dari  teori  ke praktik . Jakarta: Rajawali Press.
Saripah, L., & Hernawati. (2011). Memanfaatkan koperasi dan UMKM: Tindak lanjut program PKH PNFI . Bandung: April Media.
Sartika,  T.,  &  Soejoedono,  R.  (2002). Ekonomi skala  kecil  menengah  dan  koperasi .  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sedyastuti,  K.  (2018).  Analisis  pemberdayaan UMKM  dan  peningkatan  daya  saing dalam  kancah  pasar  global. Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, 2 (1).
Siagiaan,  P.  (2012). Manajemen  sumber  daya manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono.  (2008). Memahami  penelitian  kualitatif . Jakarta: CV Alfabeta.
Suharto,  E.  (2017). Membangun  masyarakat, memberdayakan  rakyat:  Kajian  strategis pembangunan  kesejahteraan  sosial  dan  pekerja sosial . Bandung: PT Refika Aditama.
Sumodiningrat.  (1997). Pembangunan  daerah  dan pemberdayaan masyarakat .  Jakarta:  PT.  Bina Rena Pariwara.
Tambunan,  T.  (2012). Usaha  mikro  kecil  dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting . Jakarta: LP3ES.
Tanzeh,  A.  (2009). Pengantar  metode  penelitian . Yogyakarta: Teras.
Tijptono,  F.  (2015). Strategi pemasaran (Edisi  4). Yogyakarta: Andi Offset.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa.  (2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Umar,  H.  (2000). Riset  pemasaran  dan  perilaku konsumen .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Zuliyah,  S.  (2010).  Strategi  pemberdayaan masyarakat  desa  dalam  menunjang pembangunan  daerah. Journal of Rural and Development, 1 (2).