ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Strategi Pengembangan Blue Economy Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan
Riau
Dhani Akbar 1, * ; Ryan Anggria Pratama 2 ; Yudhyo 3 ; Riama Lisnawati Sianturi 4 ; Nadya Triyana 5 1,3,4,5 Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia ; akbardhani@umrah.ac.id
2 Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia ; ryananggria@umrah.ac.id
* Correspondence : akbardhani@umrah.ac.id
Kata kunci Strategi, Blue Economy, SDGs Keywords Strategy, Blue Economy, SDGs

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menelaah  kendala  dan  permasalahan  pada pemantauan  dan  proteksi  keanekaragaman  hayati  untuk  kawasan  pengelolaan perikanan  dan  kelautan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  tidak  terlepas  dari permasalahan  sektor  perikanan  dan  kelautan  secara  umum.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  menggunakan  data sekunder.  Hasil  temuan  pada  penelitian  ini  adalah  rumitnya  permasalahan  dan kendala di sektor perikanan dan kelautan dapat berpotensi merusak kelestarian dan  keseimbangan  SDA  dan  linkungan  laut,  keberlanjutan  pekerjaan  dan  mata pencaharian nelayan pesisir setempat, masalah ketahanan pangan dan ancaman alam. Kepulauan Riau tidak hanya bekerja pada implementasinya, tetapi juga ingin menjadi  pelopor  dan  panutan  dalam  implementasi  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  di  tingkat  nasional.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 757 Tahun 2017 pada tanggal 17 Juli 2017 terkait Sustainable Development Goals atau Tim Koordinasi Daerah untuk Sustainable Development Goals.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  address  the  obstacles  and  problems  in  monitoring  and supervising  marine  and  fishery  resources  in  the  Riau  Islands  Province  are inseparable  from  problems  in  the  fisheries  and  marine  sector  in  general.  This research  uses  qualitative  method  along  with  the  secondary  data.  This  research found that the complexity of the problems and constraints in the fisheries and marine  sector  can  potentially  damage  the  sustainability  and  balance  of  natural resources  and  the  marine  environment,  the  sustainability  of  the  jobs  and livelihoods of local coastal fishermen, food security problems and natural threats. Riau Islands is not only working on its implementation, but also wants to be a pioneer and role model in the implementation of the Sustainable Development Goals  at  the  national  level.  This  is  evidenced  by  the  stipulation  of  Governor Regulation  Number  757  of  2017  on  July  17,  2017  regarding  the  Sustainable Development  Goals  or  the  Regional  Coordination  Team  for  the  Sustainable Development Goals.

## Pendahuluan
Pemikiran  terkait blue  economy, di  mana  Gunter  Pauli  sebagai  pencetus pemikiran awal, melalui bukunya “The Blue Economy: 10 Years - 100 Innovations- 100 million  Jobs”,  merefleksikan  gambaran  benefit  dari  konsep  untuk  proteksi  untuk keberlanjutan  lingkungan,  konservasi  keanekaragaman  hayati,  pengarusutamaan energi baru dan terbarukan sebagai substitusi aktifitas industri, murni, penggunaan mekanisme  pendaurulangan  barang  sekali  pakai  (Pauli,  2018).    Adapun  salah  satu komitmen blue  economy yaitu  pengarusutamaan  implementasi  Sustainable Development Goals (SDGs) dan proteksi terhadap laut dan kehidupan di dalam laut (Wold Bank, 2017).
Perspektif Green Theory dalam studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik seringkali muncul karena didasari adanya anggapan antroposentrisme yang melihat manusia sebagai  makhluk  yang  egois  dan  sering  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan sehingga  teori  ini  sangat ecological-centric (Silver,  Gray,  Campbell,  Fairbanks,  & Gruby,  2015).  Melalui Green  Theory ,  konsep Blue  Economy harus  diterapkan  ramah lingkungan  dan  berkelanjutan  yaitu  dengan  melakukan  pelestarian  dan perlindungan  lingkungan  laut  (Sha,  2019).  Relevansi  setiap  entitas  akan  saling ketergantungan pada aspek peran dan fungsi, terlebih terhadap output atau outcome yang  dihasilkan.  Pemerintah  dalam  hal  ini  yang  menjadi  pemeran  utama  dalam pengimplementasian  blue  economy  diwilayah  pesisir  (Dhani  Akbar  &  Pratama, 2021).
Ekonomi  biru  atau blue  economy berarti  “ blue  ocean,  blue  sky ”,  seperti  yang digagas oleh Gunter Pauli, yang mana dipahami bahwa pendekatan model ekonomi ini  mampu  mendongkrak  pengembangan  kesejahteraan  rakyat  melalui  aspek keberlanjutan  lingkungan  (Patil  et  al.,2016).  Dalam  mewujudkan blue  economy di Kepulauan  Riau,  keharusan  penerapan  yang  ditempuh  adalah  dengan  melakukan perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  laut. Blue  economy secara  interkoneksi, semestinya bersifat membangun dan tidak destruktif. Hal ini juga berkaitan dengan aspek-aspek  terkait  dengan  social  dan  ekonomi  pada  proteksi  lingkungan  dan berkelanjutan (Irman & Akbar, 2021). Pelestarian dan perlindungan lingkungan laut harus  dilakukan  di  Kepulauan  Riau,  terutama  di  daerah-daerah  yang  banyak mengalami kerusakan.
Kondisi ekosistem lamun pada beberapa daerah memiliki kategori rusak dan untuk terumbu karang dalam kategori kondisi rusak. Selain itu, terumbu karang di beberapa perairan di Kepulauan Riau juga menderita degradasi lingkungan maritim dikarenakan beragam faktor, diantaranya adalah kerusakan akibat pembukaan lahan (Akbar et al., 2021). Implikasi aktifitas pengembangan terhadap ekosistem terumbu karang di Kepulauan Riau cukup besar. Selain itu, menurut situs Mongabay (2021), Kepulauan  Riau  meng- cover degradasi  lingkungan  seluas  ribuan  hektar  hutan mangrove,  di  antara  yang  terbesar  adalah  Bintan  dan  Batam.  Kawasan  mangrove ditimbun untuk membangun proyek perumahan (Akbar et al.,2021).
Akibatnya, ekosistem laut pun terancam rusak sehingga dapat menyebabkan penurunan potensi sumber daya kelautan. Untuk itu, pelestarian dan perlindungan laut harus menjadi prioritas pemerintah karena kelestarian lingkungan laut sangat krusial bagi keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga perlu adanya upaya serius dalam pelestarian lingkungan laut dalam rangka mewujudkan blue economy (Saksono, 2013).
Pelaksanaan  konsep Blue  Economy di  Indonesia  berpotensi  berimplikasi terhadap  aspek prosperity pada  komunitas  lokal.  Kesejahteraan  komunitas  lokal memiliki indikator sebagai pengukuran, seperti: edukasi, pekerjaan, akses kesehatan, kesuburan  dan  keluarga  berencana,  serta  konsumerisme  masyarakat  atau pengeluaran rumah tangga (Sutardjo, 2014). Indonesia  yang  diungguli  dengan wilayah  maritim  mengharuskan  pemerintah  untuk  memanfaatkan  kemaritiman indonesia dengan sebaik mungkin (Shafitri & Soejarwo, 2017). Dalam kebijakan blue economy ini bukan hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada namun dalam pemanfaatannya pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan dari ekosistem laut  indonesia. Blue  economy yang  bertujuan  melahirkan  sirkulasi  pembangunan ekonomi  yang  serta  merta  menjadi  garansi  keberlanjutan  dan  proteksi  terhadap keanekaragaman  hayati  dan  lingkungan  hidup  di  bidang  maritim  (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2020).
Penelitian  ini  sangat  penting  bagi  masyarakat  pesisir  karena  mereka  masih minim  pengetahuan  tentang  konsep blue  economy .  Masyarakat  pesisir  yang didominasi oleh para nelayan dan menjadikan sumber daya perikanan sebagai mata pencaharian utama mereka, namun masyarakat pesisir masih kurangnya kesadaran akan  ekosistem.  Perairan  Kepulauan  Riau  mengalami  berbagai  kerusakan  pada berbagai ekosistemnya. Degradasi ekosistem biota di wilayah pesisir dan pantai yang berpotensi  ekonomis  tinggi  mengalami  imbas  yang  cukup  signifikan  (Alfiandri, 2020). Kerusakan pada ekosistem terumbu karang, lamun, dan hutan mangrove juga disebabkan  oleh  adanya  tumpahan  limbah  minyak  bumi  sehingga  mengakibatkan kematian organisme laut (Zacky et al., 2021). Hal ini juga berkaitan dengan kesiapan masyarakat dalam melakukan mitigasi tumpahan minyak (Dhani Akbar et al., 2020). Selanjutnya, produktivitas primer di perairan menurun dan menyebabkan hilangnya sumber  penghidupan  utama  komunitas  lokal  yang  notabene  berprofesi  sebagai nelayan perikanan tangkap dan pembudidaya (Yudiatmaja et al., 2020).
Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh aktivitas wisata bahari, baik yang langsung  karena  adanya  kontak  fisik  dengan  terumbu  karang  saat  kegiatan  selam dan snorkeling maupun tidak langsung yaitu karena pembangunan fasilitas-fasilitas yang dapat mengubah bentuk penampakan wilayah pesisir (D Akbar, Irman, et al., 2021). Kegiatan pembangunan di Pulau Bintan, terkhusus penambang pasir bauksit dengan  angka  yang  secara  statis  naik  juga  berimplikasi  pada  kerusakan  padang lamun(Syakti  et  al.,  2019).  Mengenai  mangrove,  disebutkan  bahwa  pengurangan wilayah  dan  degradasi  kualitas  merupakan  sebuah  ancaman  yang  serius  kepada
masyarakat yang sangat menggantungkan hidupnya pada sumber daya di ekosistem mangrove.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menelaah  kendala  dan  permasalahan pada pemantauan dan proteksi keanekaragaman hayati untuk Kawasan pengelolaan perikanan  dan  kelautan  di  WPP  NRI  711.  Penelitian  ini  memberikan  gambaran tambahan  terkait  dengan  aspek  tata  Kelola  pemerintahan  terkait  dengan pengembangan blue economy di wilayah yang menggantungkan banyak harapan dari geostrategis perbatasan.

## Metode
Metode  penelitian  kualitatif  merupakan  metode  yang  digunakan  dalam  riset ini. Metode ini diartikan bahwa riset yang dilakukan berdekatan dengan aspek sosial dan politik. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan data primer yaitu interviu dengan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kepulauan  Riau,  LSM,  serta  Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pesisir Bintan, serta data sekunder berupa buku, jurnal,  dan  artikel  dari  website  resmi.  Metode  analisis  data  yang  diaplikasikan merupakan  deskriptif,  di  mana  metode  ini  merupakan  gambaran  atau  analisis terhadap  data  dan  hasil  riset/  penelitian  yang  masih  memiliki  potensi  untuk dieksplorasi lebih mendalam (Sugiyono, 2016).

## Hasil dan Pembahasan
1. Blue Economy dan Sustainable Development Goals (SDGs)
Sustainable  Development  Goals (SDGs)  merupakan  sebuah  kesepakatan pembangunan baru melalui program-program yang mendukung perubahan menuju pembangunan  berkelanjutan  berdasarkan  kesetaraan  hak  asasi  manusia  dan kesetaraan  pembangunan  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan  (Sudirman  et  al.,  2022; Sudirman  et  al.,  2022;  Diz  et  al.,  2019).  Karena  kebijakan  dan  program  ini  berlaku secara  universal  dan  komprehensif  di  semua  negara,  maka  negara-negara  tersebut berperan  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  SDGs.  Program  ini  dilaksanakan dengan  prinsip  universal,  terpadu  dan  komprehensif  untuk  memastikan  bahwa semua diikutsertakan atau “No one left behind” . Prinsip ini menekankan pada peran serta  seluruh  aktor  pembangunan,  baik  itu  pemerintah  maupun  non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil (CSO), sektor swasta, dan akademisi. Terdapat 17 tujuan dan 169 sub-tujuan dalam program SDG untuk meneruskan usaha dan hasil dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang pada tahun 2015 resmi berakhir.
Satu hal yang menjadi tujuan SDGs adalah konservasi serta pemanfaatan laut dan  sumber  dayanya  secara  terus  menerus  sebagai  wujud  pembangunan berkelanjutan, seperti halnya yang tercantum dalam Tujuan 14 SDGs (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2020). Kebijakan Pengelolaan  Ekosistem  Laut  Pemerintah  ditetapkan  dalam  RPJMD  2017-2022 sehubungan dengan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2020). Sebesar 96% wilayah Provinsi
Kepulauan Riau merupakan perairan, sehingga dinilai mempunyai potensi kelautan dan  perikanan  yang  sangat  besar.  Luas  perairan  Provinsi  Kepulauan  Riau  adalah 417.012,92 km 2 , memiliki garis pantai sepanjang 2.367,6 km, sementara  luas daratan Provinsi  Kepulauan  Riau  hanya  sebesar  8.201,72  km 2 .  Potensi  kelautan  Provinsi Kepulauan Riau meliputi hasil-hasil perairan, wisata bahari dan pesisir (Kartika et al.,  2021),  ekosistem  mangrove,  terumbu  karang,  alga  dan  jenis-jenis  biota  laut lainnya.
Sebagai  provinsi  yang  didominasi  oleh  perairan,  potensi  kelautan  dan perikanan  di  perairan  Provinsi  Kepulauan  Riau  ini  sangat  penting.  Perikanan tangkap menjadi produksi yang paling besar dengan angka produksi yang semakin meningkat,  dari  208.756  ton  di  tahun  2011,  menjadi  375.441,66  ton  di  tahun  2015. Namun  pemerintah  pusat  mencabut  izin  beberapa  alat  tangkap  utama  yang digunakan  oleh  nelayan  di  Kepulauan  Riau  pada  2016,  sesuai  dengan  kebijakan. Sehingga hasil perikanan tangkap menurun sebesar 19,18% menjadi 303.411,28 ton.
Blue  economy di  Kepulauan  Riau  dinyatakan  sebagai  perlindungan  dan pengelolaan biodiversitas sumber daya hayati kelautan harus menjadi dasar pijakan dalam upaya pemanfaatan sub-sektor perikanan untuk pertumbuhan blue economy di Provinsi  Bunda  Tanah  Melayu  yang  unggul  di  bidang  maritim  (Syakti,  Idris, Koenawan, Asyhar, & Apriadi, 2019). Dalam hal ini, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk melestarikan lingkungan laut sebagai upaya meningkatkan blue economy di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, salah satunya adalah dengan menetapkan wilayah Kabupaten  Bintan  sebagai  Kawasan  Konservasi  Perairan  Daerah  (KKPD)  sebagai satu-satunya kawasan konservasi tingkat kabupaten pada tahun 2009. Kawasan ini ditetapkan karena tingginya keanekaragaman terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun di wilayah tersebut (Adriman et al., 2012).
Selain  itu,  dalam  upaya  melestarikan  ekosistem  terumbu  karang  dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan, kawasan timur Pulau Bintan ditetapkan  sebagai  salah  satu  lokasi  COREMAP  ( Coral  Reef  Rehabilitation  and Management Program ) oleh pemerintah sejak tahun 2006 yaitu di Kecamatan Gunung Kijang  dan  Kecamatan  Bintan  (Anna  Manuputy,  Suyarso,  2007).  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  bersama  Akar  Bhumi  Indonesia  juga berkolaborasi dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove di Bintan. Pada tahun 2020, Presiden  Joko  Widodo  mengeluarkan  badan  rehabilitasi  mangrove  yaitu  Badan Restorasi  Gambut  dan  Mangrove  (BRGM)  di  Kepulauan  Riau.  BRGM  RI,  Hartono menjelaskan  bahwa  pihaknya  akan  mengadakan  sosialisasi  terkait  rehabilitasi gambut  dan  rehabilitasi  mangrove  tahun  2021-2024  kepada  masyarakat  di  daerah. Pelaksanaan  rehabilitasi  tersebut  dijalankan  dengan  metode  padat  karya  untuk mendorong pemulihan ekonomi (KEMENLHK, 2020).
Kendala dan permasalahan dalam pemantauan dan pemeliharaan sumber daya kelautan  dan  perikanan  di  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau  tidak  terlepas  dari permasalahan sektor perikanan dan kelautan secara umum. Rumitnya permasalahan
dan kendala di sektor perikanan dan kelautan dapat berpotensi merusak kelestarian dan  keseimbangan  SDA  dan  lingkungan  laut,  keberlanjutan  pekerjaan  dan  mata pencaharian  nelayan  pesisir  setempat,  masalah  ketahanan  pangan  dan  ancaman alam. Pengembangan Sumber daya perikanan yang mungkin berisiko. Tentunya hal ini terkait dengan kendala di bidang pemantauan stok laut dan ikan di Kepulauan Riau. Hal ini diakibatkan karena fungsi pemantauan yang berada pada sisi hilir dari proses  bisnis  kebijakan  maritim  nasional,  sehingga  beban  proses  monitoring terakumulasi  ketika  terjadi  masalah  dari  sisi  hulu.  Selain  itu,  kendala  dan permasalahan  terkait  perbatasan  wilayah  laut  menjadi  salah  satu  masalah dalam pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan. Pasalnya, kasus pencurian ikan di wilayah perbatasan oleh kapal asing masih sering terjadi hingga saat ini, seperti kasus pencurian ikan di perairan Sulawesi Utara, Natuna Utara, dan Selat Malaka.
Kendala  dan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  terkait  hal  ini adalah:
a. Aktifitas IUU fishing yang masih dilakukan oleh kapal ikan asing dan kapal ikan Indonesia.
b. Usaha  penangkapan  ikan  dan  budidaya  ikan  yang  melanggar  peraturan  dan melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat.
c. Penggunaan  cara  yang  destruktif  dan  merusak  dengan  dalih  memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan .
d. Pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan peraturan dan bersifat destruktif dan mengancam ekosistem.
e. Kurangnya  jumlah  SDM  dalam  pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan.
f. Sarana  dan  prasarana monioring sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  yang masih terbatas.
Masalah-masalah  tersebut  tentu  dapat  menghambat  proses  pengawasan sumber  daya  kelautan  dan  perikanan.  Dalam  hal  ini,  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  melalui  Direktorat  Jenderal  PSDKP  Batam  telah  menetapkan  beberapa arah kebijakan sebagai berikut:
1. Menindak  tegas  kapal  ikan  asing  dan  lokal  sebagai  pelaku illegal  fishing dan destructive fishing, dan
2. Melakukan  kegiatan  berupa  pembinaan/bimbingan  dan  penataan  untuk nelayan lokal.
Pada  tahun  2020-2024  dilaksanakannya  langkah  peraturan  perkembangan kelautan  dan  perikanan  serta  arahan  langsung  MKP  tersebut,  maka  dicetuskanlah strategi  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  2020-2024.  Adapun rincian strategi tersebut adalah :
1. Mengembangkan  sumber  daya  manusia  melalui  pemberi  kebijakan  untuk mengawasi sumber daya kelautan serta perikanan yang berkualitas.
2. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana serta kelembagaan pemantauan sumbe  daya  kelautan  dan  perikanan  tangkap  dengan  cara  melaksanakan pembangunan tempat pengawasan seperti kapal patroli, speed boat, serta sarana pengawasan lainnya, melakukan pembangunan prasarana untuk patroli yang memadai,  meningkatkan  perawatan  kapal  pengawas  sehingga  siap beroperasional, mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Menguatkan  hubungan  dan  kerjasama  dengan  para  penegak  hukum  dengan melakukan  latihan  bersama  dalam  mengawasi  daerah  laut  dan  darat, melakukan penukaran data dan informasi, menangani tindak pidana kelautan dan  perikanan,  meningkatkan  kapasitas  SDM  pengawasan,  dan  membentuk forum koordinasi mengenai tindak pidana di sector perikanan.
4. Meningkatkan hubungan dengan para stakeholder dan menguatkan sinergi yang harmonis dalam oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mengawasi sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  dengan  pemerintah  daerah  serta  lintas sector  di  tingkkat  pusat,  memelihara  komitmen  bersama  dengan  lembaga internasional  dan  regional  dalam  memberantas IUU  fishing, menjalankan langkah pendekatan pengawasan melalui pencegahan, pembinaan, penegakan hukum  dengan  pendekatan  sanksi  pidana  sebagai  pilihan  terakhir,  dan menerapkan  metode  audit  terhadap  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan yang memfokuskan upaya rekonstruksi yang berlanjutan pada hasil yang tidak sesuai terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan,  dan  keikutsertaan  rakyat  untuk mengawasi sumber daya pada kelautan dan perikanan dengan cara meningkatkan kesadaran  masyarakat  terkait  pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan yang  tertib  dan  bertanggungjawab,  memberi  pengertian  pada  nelayan  agar penyebrangan  tidak  diikuti  ke  garis  wilayah  negara  luar,  mengoptimalkan keikutsertaan  masyarakat  sebagai  pendukung  pengawasan  sumber  daya  kelautan dan  perikanan  melalui  POKMASWAS,  menanamkan  pengetahuan  pemanfaatan sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  sebagai  penanggungjawab  awal  dalam program  “PSDKP  Mengajar”,  peningkatan keikutsertaan  aktor  pemuda  dengan “Pemuda  Pelopor  Pengawasan”,  serta  memberi  penghormatan  kepada POKMASWAS  dengan  telah  memberikan  peran  penting  terhadap  mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan.

## 2. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Blue Economy Kepulauan Riau
Untuk sampai pada sasaran dan tujuan Sustainable Development Goals yang ingin dicapai  oleh  Pemerintahan  daerah  provinsi,  dalam  hal  ini  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dibutuhkan sebuah strategi dan kebijakan yang sesuai.  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau  telah  menetapkan rancangan  strategi  dan  kebijakan  dalam  Rencana  Strategis  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Sejalan  dengan  Rencana  Strategis  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau  tahun  2016-2021  serta  indicator
capaian  14 Sustainable  Development  Goals (SDGs)  tentang  ekosistem  lautan,  maka sasaran  dan  target  pembangunan  kelautan  dan  perikanan  dapat  dilihat  sebagai berikut (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2020):
Tabel 1. Perjanjian kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019
No Sasaran Indikator Target 1 Meningkatkan hasil perikanan Hasil perikanan tangkap 305,239.05 Hasil ikan budidaya 33,784.95 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 110.08 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) 107.99 2 Meningkatkan hasil olahan perikanan Jumlah  olahan  hasil perikanan 1,326.23 Meningkatkan status daerah konservasi perairan ke level III 4 3 Menyelenggarakan tata kelola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan Produk kebijakan UU pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 1
Sumber: (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2020)
Untuk  mewujudkan  strategi  tersebut,  maka  langkah  kebijakan  yang  harus dilakukan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau  adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berfokus pada:
a. Menata pengelolaan sumber daya ikan.
b. Mengembangkan usaha perikanan tangkap.
c. Mengendalikan perikanan tangkap.
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya yang berfokus pada:
a. Mengembangkan usaha budidaya perikanan
b. Meningakatkan Saaranan dan prasarana produksi perikanan budidaya
c. Mengendalikan kesehatan lingkungan perikanan budidaya.
3. Meningkatkan  sarana  dan  prasarana  kelautan  dan  perikanan  dengan melakukan  pengembangan  usaha  pada  perikanan  tangkap  (pengembangan kapal  perikanan  dan  pengembangan  sarana  dan  prasarana  pelabuhan perikanan).
4. Mengembangun  dan  memperkuat  industri,  pengolahan  dan  pemasaran  dari hasil kelautan dan perikanan serta dengan meningkatan mutu hasil perikanan yang berfokus pada:
a. Bina mutu, pemasaran, dan promosi pada kelautan dan perikanan.
b. Sosialisasi dan penguatan pada usaha kelautan dan perikanan.
c. Diversifikasi produk olahan dari hasil kelautan dan perikanan.
5. Melakukan peningkatan kawasan konservasi mandiri, yang berfokus pada:
a. Mmengidentifikasi  dan  menata  pemanfaatan  pada  sumber  daya  kelautan dan perikanan.
b. Mengelola, merehabilitasi, dan melindungi sumber daya kelautan
6. meningkatkan  pemantauan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  dengan berfokus pada:
a. Mengawasi dan menertibkan kelautan dan perikanan.
b. Mengendalikan perizinan usaha perikanan.
Tabel 2 . Target capaian SDGs 14: ekosistem laut Kode Indikator Target Indikator Daerah Sumber Data   Satuan Baseline 14.4 Secara  efektif  mengatu  panen  dan  memberantas overfishing , illegal  fishing dan destructive  fishing serta  menjalankan  agenda  pengelolaan  yang  berdasarkan ilmu pengetahuan. 14.4.1 Proporsi tangkapan jenis ikan yang  berada dalam Batasan biologis  yang aman Proporsi tangkapan jenis ikan yang  berada dalam Batasan biologis  yang aman Statistik Perikanan Tangkap, satu data KKP % 93,08 14.6 Melarang  segala  bentuk  subsidi  perikanan  yang  berpotensi  terlibat  terhadap overload dan overfishing , menghapus subsidi yang berkontribusi terhadap illegal fishing , tidak melapor dan tidak diatur (IUU) serta menahan jenis subsidi baru.
14.6.1. (a) Persentase kepatuhan pelaku usaha Penerbitan Izin Usaha Perikanan DKP Kepri % 100
Sumber: Persentase Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 73 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka diperlukan adanya strategi yang dikemas  secara  konseptual,  analitis,  realistis,  rasional  dan  komprehensif. Berdasarkan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan adanya beberapa strategi, yakni sebagai berikut:
1. Mempercepat  pengembangan  perikanan  tangkap,  dengan  melakukan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk nelayan dengan skala yang kecil.
2. Mempercepat  pengembangan  perikanan  budidaya  dengan  cara  meningkatan sarana dan prasarana budidaya laut, air payau, air tawar, serta pembenihan.
3. Mempercepat pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, dengan melakukan  pengembangan  sarana  armada,  alat  tangkap  perikanan  serta pelabuhan perikanan.
4. Mempercepat pengembangan pada pengolahan dan pemasaran, kewirausahaan,  kelembagaan  masyarakat  di  bidang  kelautan  dan  perikanan
melaui  pengembangan  pada  sarana  dan  prasarana  pengolahan,  pemasaran, pembinaan,  penyuluhan  dan  pemberdayaan,  pengendalian,  pengujian  serta penjaminan mutu hasil-hasil perikanan.
Meningkatkan  pengelolaan,  pengawasan  dan  pelestarian  pada  sumber  daya kelautan  dan  perikanan  dengan  melakukan  konservasi,  program coremap , pemantauan, dan penataan.

## Kesimpulan
Indonesia  dalam  menjalankan  agenda  SDGs  menggunakan  prinsip  yang bersifat  partisipatoris  melalui  penempatan  empat  media  keterlibatan  yang  berasal unsur  eksekutif  dan  legislatif,  akademisi,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM), pelaku usaha, komunitas masyarakat dan media yang berfocus pada kategori rentan dan disabilitas. Di antaranya adalah kategori anak, wanita, dan pemuda.Agenda ini secara hukum diatur secara komprehensif pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017  tentang  Pelaksanaan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan.  Dasar  hukum  ini mengatur kelembagaan, strategi, pelaksanaan tujuan, serta tokoh kunci. Di sisi lain, mengenai  isi  program,  dirangkum  dengan  berbagai  program  dan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah  negara  bagian,  pemerintah kabupaten/kota, dan LSM dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan program SDG.
Kepulauan  Riau  tidak  hanya  bekerja  pada  implementasinya  di  tingkat daerah,tetapi juga ingin menjadi pelopor dan panutan dalam implementasi Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  di  tingkat  nasional.  Hal  ini  dibuktikan  dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 757 Tahun 2017 pada tanggal 17 Juli 2017 terkait  Sustainable  Development  Goals  atau  Tim  Koordinasi  Daerah  untuk Sustainable Development Goals. Provinsi Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan dan mencapai  indikator  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan,  pemerintah  daerah Kepulauan  Riau  telah  melaksanakan  program  ini  dengan  sangat  baik  melalui beberapa  arah  kebijakan  dan  peraturan  yang  dijabarkan  dalam  rencana  strategis masing-masing  lembaga.  Beberapa  upaya  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan produksi perikanan dan budidaya, meningkatkan tingkat pengolahan hasil laut, dan mengelola pemanfaatan sumber daya laut setelah berhasil realisasi kawasan lindung Bintan, dan kawasan konservasi level III. Apalagi dari sisi pengawasan, pemerintah diyakini  sangat  berhasil  dalam  melaksanakan  pengawasan  di  lapangan  melalui program  kerja  oleh  Dirjen  Pengawasan  Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan (PSDKP).

## Referensi
Adriman, Purbayanto, A., Budiharsono, S., & Damar, A. (2012). Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan Timur Kepulauan Riau. Berkala Perikanan Terubuk , 40 (1), 22 – 35.
Akbar, D, Irman, Yudiatmaja, W. E., & Fadli, K. (2021). Managing mangrove forest in Bintan  Island:  socio-economic  benefits  of  climate  change  mitigation  and adaptation. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 724 (1), 012103. https://doi.org/10.1088/1755-1315/724/1/012103
Akbar,  D,  Mariani,  Yudiatmaja,  W.  E.,  &  Edison.  (2021).  Governance  of  mangrove restoration and conservation to climate change resilience in Bintan Island. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 824 (1), 012048. https://doi.org/10.1088/1755-1315/824/1/012048
Akbar, Dhani, & Pratama, R. A. (2021). Penguatan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan melalui  Pendampingan  Socio-Ecological  Market  Economy  kepada  Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bintan. Maritime Empowerment , 4 (1).
Akbar, Dhani, Setiawan, A., Prayuda, R., Putra, A., Aznor, A., & Yudiatmaja, W. E. (2020).  Community  Preparedness  on  Transboundary  Oil  Spill  Governance  in Bintan Island. Journal of Physics:
Conference Series , 1655 (1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1655/1/012144
Alfiandri,  A.  D.  (2020).  KEBIJAKAN  PUBLIK  BAGI  INVESTASI  DI  WILAYAH PERBATASAN  Tata  Kelola  Investasi  di  Sektor  Pariwisata  Kota  Batam. Neo- Societal , 21 (1), 1 – 9.
Anna  Manuputy,  Suyarso,  R.  S.  (2007).  Baseline  Ekologi  Bintan. Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia .
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau.  (2020). Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 .
Diz, D., Morgera, E., & Wilson, M. (2019). Marine policy special issue: SDG synergies for sustainable fisheries and poverty alleviation. Marine Policy , 110 (August), 0 – 1. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.08.020
Irman,  I.,  &  Akbar,  D.  (2021).  Tata  Kelola  dan  Kebijakan  Wilayah  Konservasi Mangrove Di Kabupaten Bintan. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 6 (01), 75 – 82. https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3671
Kartika, F. D., Akbar, D., Tohadi, A., Kurniawan, M. I., Gleary, G., & Simbolon, G. (2021).  Pengembangan  Pariwisata  Maritim  Di  Wilayah  Perbatasan:  Studi Sustainable Tourism Di Natuna Dan Bintan Development of Maritime Tourism in the Border Region: the Study of Sustainable Tourism in Natuna and Bintan. Jurnal PIR , 6 (1), 48 – 64.
KEMENLHK. (2020). KepmenLHK tentang Rencana Operasional Padat Karya Penanaman Mangrove .
Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi  Republik  Indonesia.
(2020). jdih.maritim.go.id .
Patil,  P.  G.,  Virdin,  J.,  Diez,  S.  M.,  Roberts,  J.,  &  Singh,  A.  (2016).  Toward  a  blue economy: a promise for sustainable growth in the Caribbean. An Overview. The World Bank , 92.
Pauli, G. (2018). Blue Economy . (November).
Prof.  Dr.  Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D (Alfabeta, ed.).
Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan  Daerah Berciri Kepulauan Studi  Kasus  Kabupaten  Kepulauan  Anambas. Jurnal  Bina  Praja , 05 (01),  01 – 12. https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.01-12
Sha, J. (2019). The Emerging Blue Economy : Its Development and Future Prospects. Liberal Studies , 4 (1), 61 – 78.
Shafitri,  N.,  &  Soejarwo,  P.  A.  (2017).  Potential  and  Opportunity  of  Fishery Development in Anambas Islands District. J. Kebijakan Sosek KP , 7 (2), 143 – 157. Silver, J. J., Gray, N. J., Campbell, L. M., Fairbanks, L. W., & Gruby, R. L. (2015). Blue Economy  and  Competing  Discourses  in  International  Oceans  Governance. Journal of Environment
and
Development , 24 (2), 135 – 160. https://doi.org/10.1177/1070496515580797
Sudirman,  F.  A.,  &  Saidin,  S.  (2022).  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (E- Government)  dan  Pembangunan  Berkelanjutan:  Reviu  Literatur  Sistematis.
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 21 (1), 44 – 58.
https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.269
Sudirman,  F.  A.,  &  Susilawaty,  F.  T.  (2022).  KESETARAAN  GENDER  DALAM TUJUAN  PEMBANGUNAN  BERKELANJUTAN  (SDGs):  SUATU  REVIUW LITERATUR SISTEMATIS. Journal Publicuho , 5 (4), 995 – 1010.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41
Sutardjo, S. C. (2014). Development Policy of Marine and Fisheries. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia , 6 (1), 37.
Syakti, A. D., Idris, F., Koenawan, C. J., Asyhar, R., & Apriadi, T. (2019). Biological pollution potential in the water of Bintan-Riau Islands Province, Indonesia: First appearance of harmful algal bloom species. Egyptian Journal of Aquatic Research , 45 (2), 117 – 122. https://doi.org/10.1016/j.ejar.2019.04.002
Syakti, A. D., Jacob, M., Birrien, T., Suhana, M. P., Aziz, M. Y., Salim, A., … Louarn, G. (2019). Daily apportionment of stranded plastic debris in the Bintan Coastal area, Indonesia. Marine Pollution Bulletin , 149 , 110609.
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110609
Wold  Bank.  (2017).  The  Potential  of  the  Blue  Economy. The  Potential  of  the  Blue Economy . https://doi.org/10.1596/26843
Yudiatmaja,  W.  E.,  Samnuzulsari,  T.,  Suyito,  &  Yudithia.  (2020).  Transforming institutional design in addressing sludge oil in Bintan seawater, Kepulauan Riau, Indonesia. IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 423 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/423/1/012059
Zacky, A., Akbar, D., & Syakti, A. D. (2021). Marine Pollution 73/ 78 IMO convention: a tool for sustainable marine resources in Kepulauan Riau Province. E3S Web of Conferences , 324 , 03004. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132403004