ISSN-p : 1410-590x ISSN-e : 2614-0063

## Evaluasi  Perencanaan  dan  Pengendalian  Obat  di  Puskesmas  Wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kota Kupang
Evaluation  of  Planning  and  Control  of  Medicine  in  Primary  Health  Center  Region  of  Tulungagung Regency and Kupang City
Rintanantasari 1 , Achmad Fudholi 2 , Satibi 3* 1 Magister Manajemen Farmasi,  Program  Pascasarjana,  Program  Studi    Ilmu    Farmasi,   Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada
2 Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada
Corresponding author: Satibi; Email: satibi@ugm.ac.id Submitted: 05-02-2020 Revised: 19-03-2020 Accepted: 11-05-2020

## ABSTRAK
Perencanaan dan pengendalian obat merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan obat yang mempunyai peran penting dalam pemenuhan kebutuhan obat untuk mencegah terjadinya kelebihan dan kekurangan/kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar atau puskesmas. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  mengetahui  gambaran  pengelolaan  obat  pada  tahap  perencanaan  dan pengendalian obat di puskesmas wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kota Kupang. Penelitian ini merupakan  penelitian  observasional  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif  melalui  wawancara mendalam dan observasi dengan menggunakan daftar tilik yang diberikan kepada pengelola obat. Data  kuantitatif  diperoleh  secara  retrospektif  melalui  penelusuran  data  RKO  2018,  LPLPO  2018, laporan mutasi obat 2018. Analisis data dilakukan dengan menghitung nilai pada tahap perencanaan dan  pengendalian  obat  yang  dibandingkan  dengan  standar.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa perencanaan di puskesmas wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kota Kupang belum efisien ditinjau dari  indikator  kesesuaian  obat  dengan  fornas,  kesesuaian  item  obat  dengan  pola  penyakit  dan ketepatan perencanaannya. Dari sisi pengendalian obat didapatkan bahwa item stok kosong, nilai obat kadaluarsa, dan nilai obat rusak dari dua kabupaten/kota tersebut sudah memenuhi standar yakni 0%, sedangkan untuk indikator ITOR, item stok kurang, item stok aman, item stok berlebih serta obat yang tidak diresepkan >3 bulan belum efisien baik di wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kota Kupang.
Kata kunci: perencanaan; pengendalian; puskesmas

## ABSTRACT
Drug planning and control is part of drug management activities that have an important role in meeting drug needs to prevent the occurrence of excess and deficiency / emptiness of drugs in primary health care units or health centers. The purpose of this study is to find out the description of drug  management  at  the  planning  and  control  stages  of  drugs  in  the  health  centers  in  the Tulungagung Regency and Kupang City. This research is an observational study which is descriptive qualitative  through  in-depth  interviews  and  observations  using  a  checklist  provided  to  drug managers.  Quantitative data were obtained  retrospectively  through tracing data  from RKO 2018, LPLPO 2018, drug mutation report 2018. Data analysis was performed by calculating values at the planning and control stages of the drug compared to the standard. The results of the study showed that the planning at the Pusung Tulungagung and Kupang City areas was not yet efficient in terms of indicators  of  drug  suitability  with  National  Forum,  appropriateness  of  drug  items  with  disease patterns and accuracy of planning. From the drug control side, it was found that the stock items were empty, the value of expired drugs, and the value of damaged drugs from the two districts / cities had met the standard of 0%, while for the ITOR indicator, lack of stock items, safe stock items, excess stock  items  and  drugs  that  were  not  prescribed>  3  months  have  not  been  efficient  either  in  the Tulungagung Regency and Kupang City.
Keywords : planning; controlling; primary health center

## PENDAHULUAN
Aspek  pengelolaan  obat  yang  meliputi aspek seleksi/pemilihan,
perencanaan, pengadaan,  penyimpanan,  pendistribusian, pengendalian,  pemantauan  dan  evaluasi  obat yang  dikelola  secara  optimal  dapat  menjamin tercapainya ketepatan jumlah dan jenis obat dan bahan  medis  habis  pakai  dalam  pelayanan kefarmasian dan sub unit pelayanan kesehatan di lingkungan puskesmas  (Kemenkes RI,2016). Pengelolaan obat yang baik harus mengacu pada Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Kesesuaian dengan standar ini dapat digunakan sebagai  pedoman  bagi  pengelola  obat  di puskesmas dalam meningkatkan
mutu pelayanan kefarmasian.
Perencanaan obat merupakan salah satu kegiatan pengelolaan obat yang sangat penting dalam menetapkan jenis dan jumlah obat sesuai kebutuhan  di  unit  pelayanan  kesehatan  dasar guna  memenuhi  kebutuhan  obat  puskesmas selama  satu  tahun.  Ketersediaan  obat  dalam jumlah  dan  jenis  yang  tepat  tidak  hanya meningkatkan  akses  terhadap  obat  namun juga akan  mempengaruhi persepsi masyarakat tentang  mutu  pelayanan  kesehatan  yang diterimanya (Carolien dkk., 2017).
Ketidaktepatan  dalam  perencanaan  obat berdampak  pada    menurunnya  tingkat ketersediaan  obat  dan  mempengaruhi  mutu pelayanan  kesehatan  (Safriantini  dkk.,  2011). Sedangkan pengendalian obat digunakan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang  telah  ditetapkan  sehingga  tidak  terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan obat di puskesmas (Kemenkes RI, 2016).
Peraturan  Pemerintah  No.  51  Tahun 2009  menyatakan  bahwa  perencanaan  obat dilakukan oleh tenaga yang memiliki kewenangan/keahlian,  dalam  hal  ini  tenaga farmasi yaitu apoteker dan TTK (Pemerintah RI, 2009).  Perencanaan  obat  yang  selama  ini dilakukan  di  puskesmas  wilayah  Kabupaten Tulungagung  dan  Kota  Kupang  adalah perencanaan  dengan  metode  konsumsi,  yakni perencanaan berdasarkan pada jumlah konsumsi  obat  tahun  sebelumnya  yang  ada  di LPLPO,  yang  memuat  informasi  stok  obat, penerimaan, pemakaian obat dan sisa stok obat yang  selanjutnya  digunakan  sebagai  acuan dalam  perhitungan  usulan  obat  di  tahun berikutnya (Mangindara dkk., 2012).
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat gambaran  pada  tahap  perencanaan  dan pengendalian obat di puskesmas yang meliputi kesesuaian item obat dengan fornas, kesesuaian item  obat  dengan  pola  penyakit,  ketepatan perencanaan, Inventory Turn Over Ratio (ITOR), tingkat ketersediaan obat, item stok obat kosong (<1 bulan), item stok obat kurang (1 sampai<12 bulan), item stok obat aman (12-18 bulan), item stok  obat  berlebih  (>18  bulan),  obat  tidak diresepkan  (>3  bulan),  nilai  obat  kadaluarsa, dan  nilai  obat  rusak  yang  ada  di  puskesmas wilayah  Kabupaten  Tulungagung  dan  Kota Kupang.

## METODOLOGI

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian observasional bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan  pada  bulan  November – Desember 2019  di  Kabupaten  Tulungagung  dan  Kota Kupang  dengan  cara  observasi  langsung  dan wawancara mendalam terhadap pengelola obat puskesmas di Kabupaten Tulungagung dan Kota Kupang.  Data  kuantitatif  diperoleh  secara retrospektif dari penelusuran dokumen atau  laporan  pengelola  obat  puskesmas  tahun 2018.
Sasaran dan Subyek Penelitian Sasaran  penelitian  ini  berjumlah  22 responden dengan rincian 13 pengelola obat di puskesmas  wilayah  Kabupaten  Tulungagung dan 9 pengelola obat di puskesmas wilayah Kota Kupang. Pemilihan responden dilakukan secara purposive  sampling dengan  kriteria  inklusi sebagai  berikut:  pengelola  obat  apoteker,  TTK dan  non  farmasi  dan  kategori  pembagiannya berdasarkan  karakteristik  wilayah  kerja  dan kemampuan  penyelenggaraan  yang  memiliki jumlah kunjungan pasien terbanyak, menengah dan paling sedikit.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  lembar  daftar  tilik, pedoman wawancara, alat perekam suara ( voice recorder )  dan  buku  catatan.  Analisis  data penelitian ini
menggunakan indikator perencanaan  dan  pengendalian  obat  dengan menghitung nilai masing-masing indikator yang akan  diteliti  sesuai  dengan  tahapan  yang disajikan dalam bentuk tabel, yang selanjutnya dibandingkan dengan standar (Wati dkk., 2012).

## Rintanantasari, et al

## Ethical Clearance
Penelitian  ini  disetujui  oleh  Komite  Etik Penelitian  Medis  dan  Kesehatan  (MHREC) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada- Rumah  Sakit  Umum  Dr.  Sardjito  Yogyakarta dengan  nomor  ref:  KE/FK/1283/EC/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik subyek/responden
Pada  Tabel  I  menggambarkan  proporsi responden  yang  terlibat  dalam  penelitian. Jumlah  seluruh  responden  di  Kabupaten Tulungagung  dan  Kota  Kupang  adalah  22 pengelola  obat,  dan  responden  paling  banyak adalah wanita dengan usia 41-50 tahun dengan latar  pendidikan  D3/S1  Farmasi  dengan  masa kerja ≥ 21 tahun. Jumlah apoteker yang ada di Kabupaten  Tulungagung  dan  Kota  Kupang masih  sangat  minim  yakni  23,1%  dan  33,3%. Sedangkan  di  Kabupaten  Tulungagung  masih terdapat tenaga non farmasi sebagai pengelola obat di puskesmas. Seluruh responden yang ada di puskesmas berstatus PNS.
Dari  hasil  tersebut  menggambarkan bahwa  pengelola  obat  di  puskesmas  belum sepenuhnya  berlatar  belakang  pendidikan farmasi, sehingga berdampak pada kemampuan pemahaman  dalam  melaksanakan  tugas, penyusunan  LPLPO,  pengelolaan  obat  serta berpengaruh terhadap mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas (Herman dkk., 2013). Perencanaan  merupakan  bagian  dari kegiatan pengelolaan obat yang keberhasilannya dapat mempengaruhi tahapan selanjutnya.  Dalam  perencanaan  kebutuhan obat  di  puskesmas,  sangat  penting  untuk menetapkan jenis dan jumlah obat (Triana dkk., 2014). Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan perencanaan obat ini dapat dilihat di  Tabel  II,  yaitu  dari  kesesuaian  item  obat dengan  fornas,  kesesuaian  item  obat  dengan pola penyakit dan ketepatan perencanaan.
Data kesesuaian item obat dengan fornas menunjukkan  bahwa  puskesmas  di  wilayah Kabupaten  Tulungagung  dan  Kota  Kupang belum  mencapai  standar  100%  yakni  85,81% dan  73,69%.  Hal  ini  terjadi  karena  item  obat yang  ada  di  puskesmas  merupakan  obat  yang tercantum  dalam  fornas  namun  tidak  wajib tersedia di fasilitas kesehatan tingkat I, seperti asetosal 100 mg, azitromisin 500mg, cetirizine, kloramfenikol  500  mg,  sefiksim  kapsul, sefotaksim injeksi, seftriakson injeksi,
thiamfenikol  500  mg.  Selain  itu  cairan  infus seperti  glukosa  dan  ringer  laktat  yang dibutuhkan di puskesmas rawat inap juga tidak masuk  dalam  fornas.  Obat-obat  yang  sering dibutuhkan  puskesmas  namun  tidak  masuk dalam  fornas  dimasukkan  dalam  SK  Kepala Dinas  Kesehatan  atau  Forkab.  Puskesmas  di Kabupaten  Keerom Provinsi Papua juga belum sesuai standar karena masih menghabiskan stok obat  lama  yang  masuk  dalam  DOEN  2008 (Carolien dkk., 2017). Pola penyakit yang ada di setiap wilayah puskesmas  berbeda-beda,  sehingga  diambil  10 penyakit  terbesar  dengan  prevalensi  tinggi  di puskesmas  tersebut  untuk  memperoleh  data kesesuaian  item  obat  dengan  pola  penyakit. Dalam menentukan kesesuaian jenis obat dalam terapi  penyakit  yang  dibutuhkan  maka  harus tetap mengacu pada pedoman pengobatan yang sering  digunakan  oleh  dokter  di  puskesmas dengan  cara  membuat  daftar  obat  yang digunakan dalam terapi, serta membuat daftar obat yang tersedia di puskesmas (Satibi, 2014). Obat  yang  termasuk  dalam  daftar  terapi seringkali  tersedia  di  IFK  namun  puskesmas tidak  melakukan  permintaan.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  kesesuaian  item  obat dengan pola penyakit belum memenuhi standar 100%,  yakni  untuk  Kabupaten  Tulungagung memiliki  kesesuaian  item  sebesar  83,03%  dan Kota  Kupang  sebesar  89,94%.  Di  lima puskesmas ISO  dan  non ISO di  Kota  Semarang pada  tahun  2013  menunjukkan  kesesuaian  di atas 100% (Fithria dan Pratiwi, 2013).
Ketepatan perencanaan obat di puskesmas seringkali belum efisien disebabkan berubahnya  pola  penyakit  dari  tahun sebelumnya,  jumlah  kunjungan  pasien  yang tidak  sesuai  dengan  data  yang  diperoleh  di tahun sebelumnya, sehingga berpengaruh pada pemakaian  obat  puskesmas  (Indriawan  dkk., 2014). Untuk mendapatkan ketepatan perencanaan yang sesuai standar maka jumlah usulan  obat  yang  direncanakan  di  RKO  harus sesuai dengan pemakaian obat selama setahun di  puskesmas.  Meski  demikian  masih  ada standar toleransi batas penyimpangan ketepatan perencanaan sebesar 20-30%. Untuk Kabupaten Tulungagung menunjukkan ketepatan  perencanaan  sebesar  96,39%  dan Kota  Kupang  sebesar  90,62%.  Sehingga ketepatan perencanaan dari dua kabupaten/kota ini dianggap masih memenuhi standar  karena  penyimpangannya  kurang  dari
20%.  IFK  di  Gunung  Mas  Provinsi  Kalimantan Tengah dalam rentang waktu tiga tahun (2009- 2011)  belum  menggambarkan  ketepatan perencanaan  yang  diharapkan  (Triana  dkk., 2014).

## Pengendalian obat
Pengendalian  obat  merupakan  suatu kegiatan  untuk  memastikan  tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan  program  yang  telah  ditetapkan,  sehingga tidak  terjadi  kelebihan  dan  kekurangan/ kekosongan  obat  di  puskesmas  (Kemenkes  RI, 2016). Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan tahap pengendalian obat ini antara lain ITOR, tingkat ketersediaan obat, item stok
kosong (<1 bulan), item stok kurang (1 sampai <12 bulan), item stok aman (12-18 bulan), item stok berlebih (>18 bulan), obat tidak diresepkan (>3 bulan), nilai obat kadaluarsa dan nilai obat rusak.
Nilai  ITOR  Kabupaten  Tulungagung sebesar  2,58  kali/tahun  dan  Kota  Kupang sebesar 2,93 kali/tahun menunjukkan rendahnya  efisiensi  ketersediaan  obat  di puskesmas,  banyaknya  stok  obat  yang menumpuk  di  gudang  akibat  stok  obat  yang terus  bertambah  tanpa  diimbangi  pemakaian obat  yang  sesuai  dengan  perencanaan.  Obat indikator  yang  juga  obat  program  yakni albendazole  dan  tablet  tambah  darah  di dropping pusat  melebihi  yang  direncanakan
Tabel I. Karakteristik Subyek/Responden
Karakteristik Responden N (%) Kabupaten Tulungagung Kota Kupang Jenis kelamin Pria Wanita 0 (0) 13 (100) 1 (11,1) 8 (88,9) Usia 20 – 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun 51 – 58 tahun 0 (0) 4 (30,8) 8 (61,5) 1 (7,7) 0 (0) 4 (44,4) 5 (55,6) 0 (0)
Tingkat Pendidikan
Apoteker D3/S1 Farmasi SAA/SMK Farmasi Non Farmasi 3 (23,1) 7 (53,8) 1 (7,7) 2 (15,4) 3 (33,3) 6 (66,7) 0 (0) 0 (0)
Masa kerja di puskesmas
≤ 5 tahun
6 – 10 tahun 11 – 15 tahun
16 – 20 tahun ≥ 21 tahun 1 (7,7) 1 (7,7) 2 (15,4) 1 (7,7) 8 (61,5) 1 (11,1) 2 (22,2) 2 (22,2) 1 (11,1) 3 (33,3) Status kepegawaian PNS Honorer 13 (100) 0 (0) 9 (100) 0 (0)
Tabel II. Persentase Indikator Perencanaan Obat
Indikator Lokasi puskesmas Kab. Tulungagung (%) Kota Kupang (%) Kesesuaian item obat dengan fornas 85,81 73,69 Kesesuaian item obat dengan pola penyakit 83,03 89,94 Ketepatan perencanaan 96,39 90,62

## Rintanantasari, et al
oleh puskesmas sehingga berdampak nilai ITOR yang rendah karena jumlah stok obat program menumpuk dengan angka perputaran persediaan  yang  kecil.  Hal  tersebut  berpotensi meningkatkan  jumlah  obat  rusak  dan kadaluarsa akibat tidak terpakainya obat dalam waktu yang cukup lama dan penyimpanan yang sudah  tidak sesuai karena  obat  datang  dengan kapasitas besar menggeser tempat penyimpanan stok obat lama dan tidak terpakai. Beberapa  puskesmas  di  Kabupaten  Brebes, Kota  Yogyakarta,  dan  Kota  Banjarmasin mendapatkan  nilai  ITOR  yang  sangat  rendah yakni 4,08 kali per tahun (Satibi dkk., 2018).
Tingkat ketersediaan obat di puskesmas memerlukan data stok awal tahun, penerimaan dan  pemakaian  dalam  satu  tahun  (Suryagama dkk.,  2019).  Tingkat  ketersediaan  obat  dapat dihitung dari total stok dalam satu tahun dibagi rata-rata  pemakaian  dalam  setahun.  Data  di Kabupaten Tulungagung (27,69 bulan) dan Kota Kupang  (31,42  bulan)  menunjukkan  tingkat ketersediaan  obat  yang  masih  sangat  berlebih, adanya  pemakaian  obat  yang  kecil  dibanding jumlah  stok  obat  di  awal  tahun  dan  obat  yang diterima  puskesmas  dalam  setahun.  Potensi obat rusak dan kadaluarsa sangat besar karena penumpukan  obat  di  gudang  serta  merupakan pemborosan anggaran obat. Adanya perubahan pola penyakit di puskesmas juga menyebabkan jumlah  kunjungan  pasien  yang  berobat  di puskesmas menurun sehingga pemakaian obat juga  berkurang.  Penelitian  di  Kabupaten Keerom  sebelum  dan  sesudah  era  JKN menunjukkan
tingkat
ketersediaan aman(Carolien dkk., 2017). Sedangkan penelitian (Suryagama dkk., 2019) menggambarkan ketersediaan obat cukup tinggi di Jawa Timur yaitu 22,5 bulan.
Pengendalian  item  obat  kosong  di Kabupaten  Tulungagung  dan  Kota  Kupang menunjukkan hasil yang efisien yakni 0%, yang artinya  tidak  ada  stok  obat  kosong,  semua kebutuhan obat di puskesmas sudah terpenuhi sesuai  dengan  jumlah  dan  jenis  obat yang diperlukan. Meski ada item obat memiliki dosis  beragam  namun  puskesmas  masih menyediakan item obatnya sehingga kekosongan obat dapat dihindari.
Item  obat  kurang  untuk  Kabupaten Tulungagung 0%, Kota Kupang sebesar 0,33%. Hal ini dapat terjadi karena stok obat kurang di puskesmas  wilayah   Kota   Kupang   merupakan
obat dengan nama dagang yang ketersediaannya terbatas. Ada empat item obat yang  merupakan  stok  obat  kurang,  salah satunya  yaitu  skizon  krim  dengan  komposisi betametason  yang  sudah  tersedia  juga generiknya. Sehingga ketersediaan betametason krim  masih  aman  untuk  kebutuhan  terapi pengobatan.  Selain  itu  ada  piroksikam  20  mg, kalium  permanganat  dan  retinol  kapsul  juga merupakan  item  stok  kurang.  Retinol  yang merupakan  obat dropping tidak  sesuai alokasinya  sehingga  terjadi  stok  kurang.  Ada lima obat indikator yang mengalami stok kurang di  Provinsi  Jawa  Timur  pada  tahun  2018 (Suryagama dkk., 2019). Data  stok  obat  aman  yang  ditunjukkan oleh  Kabupaten  Tulungagung  (63,38%)  dan Kota  Kupang  (60,19%)  menunjukkan  kondisi tidak ideal karena ketersediaan obat baik jenis, jumlah  dan  waktu  juga  kurang  tepat  sehingga berpengaruh  terhadap  pelayanan  farmasi. Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  hal tersebut  antara  lain  pencatatan  di  kartu  stok tidak  dilakukan  secara  langsung  sehingga  data yang  terekam  dalam  LPLPO  tidak  tepat  dan mempengaruhi  jumlah  permintaan.  Adanya keterlambatan pengiriman obat di IFK sehingga berdampak  terhadap  stok  obat  di  puskesmas saat  itu  karena  tidak  adanya  buffer  stok. Ketersediaan  obat  antidiabetik  oral  di puskesmas  Kabupaten  Pamekasan  dalam kategori aman hanya 23,3% (Rahem, 2019). Item stok berlebih yang ada di Kabupaten Tulungagung  (38,23%)  dan  Kota  Kupang (39,56%).  Nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa kondisi  stok  obat  berlebih  yang  ada  di  dua kabupaten/kota tersebut hampir sama. Dimana stok obat yang ada di puskesmas di akhir tahun melebihi dari standar, yang memungkinkan obat tersebut
mengalami kerusakan akibat penyimpanan dan kadaluarsa karena stok yang terus menumpuk akibat
perhitungan perencanaan obat yang tidak tepat. Kecenderungan  stok  berlebih  disini  lebih disebabkan perencanaan yang melebihi pemakaian,  adanya  perubahan  pola  penyakit dari tahun sebelumnya (Satibi dkk., 2018). Jenis obat yang termasuk dalam stok berlebih merata untuk semua jenis baik sediaan padat, cair dan semi  padat.  Untuk  obat  program  pada  tahun 2018  tidak  mengalami  stok  berlebih  karena alokasi  ke  sub  unit  dan  pelaksanaan  program berjalan sesuai yang direncanakan. Penelitian di

## Evaluasi Perencanaan dan Pengendalian Obat di Puskesmas
Provinsi Jawa Timur didapatkan data lima obat yang mengalami stok berlebih (Suryagama dkk., 2019).
Obat  yang  tidak  diresepkan  selama  tiga bulan berturut-turut sering disebut juga dengan istilah  stok  mati.  Hampir  semua  puskesmas  di Kabupaten  Tulungagung  dan  Kota  Kupang mengalami  hal  tersebut,  meski  dengan persentase  yang  cukup  kecil  yakni  Kabupaten Tulungagung  1,90%  dan  Kota  Kupang  3,11%. Obat-obatan  tersebut  tidak  sama  itemnya antara satu puskesmas dengan puskesmas yang lain  karena  setiap  puskesmas  memiliki  pola penyakit  yang  berbeda  setiap  tahunnya. Peresepan  yang  dilakukan  oleh  dokter  di puskesmas seringkali tidak konsisten, sehingga pada  tahun  tertentu  stok  obat  aman  menjadi stok mati karena pola peresepan yang berubah. Perubahan pola peresepan tersebut juga terjadi akibat mutasi dari dokter A ke puskesmas B, dan sebaliknya. Sehingga pengelola obat sulit untuk mengeluarkan  stok  obat  mati  karena  adanya pergantian dokter yang menuliskan resep. Hasil persentase  stok  obat  mati  sebesar  41,07%; 38,54%  didapatkan  dari  penelitian  yang dilakukan  di  puskesmas  se-Kota  Banjarbaru tahun 2014-2015 (Akbar dkk., 2016).
Nilai  obat  kadaluarsa  pada  tahun  2018 sudah  sesuai  standar  yakni  untuk  Kabupaten Tulungagung dan Kota Kupang sebesar 0%. Stok obat program dapat didistribusikan ke sub unit dan  pelaksanaan  program  sudah  berjalan dengan  baik  sehingga  obat  kadaluarsa  untuk tahun  2018  tidak  ada  untuk  Kabupaten Tulungagung dan Kota Kupang. Hasil persentase obat  kadaluarsa  di  puskesmas  se-Kota Banjarbaru  tahun  2014-2015  sebesar  0,50% dan 0,52% (Akbar dkk., 2016).
Obat  rusak  merupakan  obat  yang mengalami  perubahan  secara  fisik  maupun kimia  meskipun  belum  melewati  batas kadaluarsanya. Di Kabupaten Tulungagung dan Kota  Kupang  nilai  obat  rusaknya  sudah memenuhi  standar  yakni  0%.  Hal  tersebut didukung  oleh  penyimpanan  yang  baik  di puskesmas, baik di gudang obat maupun ruang pelayanan.  Hampir  semua  gudang  obat  di puskesmas  sudah  dilengkapi  AC  dan  dipantau suhunya dengan mencatat di kartu kontrol suhu. Obat-obatan  yang  rentan  rusak  seperti  asam askorbat  dan  vitamin  B  kompleks  sudah dikemas  dalam  strip  aluminium  sehingga mencegah  obat  teroksidasi,  cepat  rapuh  dan mengalami perubahan warna sehingga mampu menghindari kerugian baik puskesmas maupun pabrik  obat  sendiri  karena  masalah  retur  obat rusak. Dari penelitian di puskesmas Kabupaten Keerom Provinsi Papua didapatkan persentase obat rusak sebelum JKN 0,3±0,05% dan sesudah JKN 0,7±1,26% (Carolien dkk., 2017).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan  di  puskesmas  wilayah  Kabupaten Tulungagung  dan  Kota  Kupang  masih  belum efisien karena belum didukung oleh kesesuaian item obat dengan fornas dan pola penyakit yang ada  di  puskesmas,  meski  dari  sisi  ketepatan perencanaan sudah  mendekati dengan standar karena  penyimpangan  kurang  dari  20%  yakni Kabupaten  Tulungagung  96,39%  dan  Kota Kupang  90,  62%.  Dari  sisi  pengendalian  obat dengan  indikator  item  stok  kosong,  nilai  obat kadaluarsa,  dan  nilai  obat  rusak  dari  dua kabupaten/kota      tersebut     sudah    memenuhi
Tabel III. Indikator Pengendalian Obat Indikator Lokasi puskesmas Kab. Tulungagung Kota Kupang ( Inventory Turn Over Ratio ) ITOR 2,58 kali/tahun 2,93 kali/tahun Tingkat ketersediaan obat 27,69 bulan 31,42 bulan Item stok kosong (< 1 bulan) 0% 0% Item stok kurang (1 sampai < 12 bulan) 0% 0,33% Item stok aman (12-18 bulan) 63,38% 60,19% Item stok berlebih (> 18 bulan) 38,23% 39,56% Obat tidak diresepkan > 3 bulan 1,90% 3,11% Nilai obat kadaluarsa 0% 0% Nilai obat rusak 0% 0%

## Rintanantasari, et al
standar  0%.  Sedangkan  pengendalian  obat ditinjau  dari indikator ITOR, item stok kurang, item  stok  aman,  item  stok  berlebih  serta  obat yang  tidak  diresepkan  >3  bulan  belum memenuhi standar.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada BPPSDMK Kementerian Kesehatan RI yang telah membiayai penelitian ini sepenuhnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  N.H.,  Kartinah,  N.,  dan  Wijaya,  C.,  2016. Analisis  Manajemen  Penyimpanan  Obat di  Puskesmas  se-Kota  Banjarbaru. JMPF
(Journal  of  Management  and  Pharmacy Practice) , 6 (4): 255-260. Carolien,  I.,  Fudholi,  A.,  dan  Endarti,  D.,  2017. Evaluasi Ketersediaan Obat Sebelum dan
Sesudah Implementasi JKN pada Puskesmas  di  Kabupaten  Keerom Provinsi  Papua.
JMPF  (Journal  of Management  and  Pharmacy  Practice) , 7 (1): 30-39.
Fithria,  R.F.  dan  Pratiwi,  I.D.,  2013.  Perbedaan Hasil Evaluasi Pengelolaan Obat Puskesmas  ISO  dan  Non  ISO  Kota Semarang  Tahun  2013. Jurnal  Ilmu Farmasi dan Farmasi Klinik , 11 (2): 18-26. Herman,  M.J.,  Supardi,  S.,  dan  Yuniar,  Y.,  2013. Hubungan Ketersediaan Tenaga Kefarmasian dengan Karakteristik Puskesmas  dan  Praktik  Kefarmasian  di Puskesmas. Research Gate. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Badan Litbangkes Kemkes RI. Indriawan, I., Wahyudi,
W.T., dan Rahayuningsih, A., 2014. Analisis Pengelolaan  Obat  di  Puskesmas  Gaya
Baru  V  Kecamatan  Bandar  Surabaya Kabupaten  Lampung  Tengah. Jurnal Kesehatan Holistik , 8 (1): 1-6.
Kemenkes  RI,  2016.  Peraturan  Menteri Kesehatan  No. 74 Tahun 2016 tentang
Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Puskesmas.  Kementerian  Kesehatan  RI,
Jakarta.
Mangindara,  Darmawansyah,  Nurhayani,  dan Balqis, 2012. Analisis Pengelolaan Obat di
Puskesmas  Kampala  Kecamatan  Sinjai
Timur  Kabupaten  Sinjai  Tahun  2011. Jurnal AKK , 1 (1): 31-40. Pemerintah RI, 2009. Peraturan Pemerintah RI No.  51  Tahun  2009  tentang  Pekerjaan Kefarmasian. Pemerintah RI, Jakarta.
Rahem,  A.,  2017.  Profil  Pengelolaan  dan Ketersediaan Obat Anti  Diabetes Oral di Puskesmas. Jurnal  Farmasi  dan  Ilmu Kefarmasian Indonesia , 4 (2): 75-80. Safriantini,  D.,  Ainy,  A.,  dan  Mutahar,  R.,  2011. Analisis  Perencanaan  dan  Pengadaan Obat di Puskesmas Pembina Palembang.
Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat , 2 (1):
30-38.
Satibi,  2014. Manajemen  Obat  di  Rumah  Sakit . Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Satibi,  Daulay,  E.H.,  Oviani,  G.A.,  Erlianti,  K.,
Fudholi,  A.,  dan  Puspandari,  D.A.,  2018. Analisis  Kinerja  Apoteker  dan  Faktor Yang  Mempengaruhi  Pada  Era  Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas. JMPF , 8 (1): 32-38. Suryagama,  D.,  Satibi,  dan  Sumarni,  2019.
Analisis  Perencanaan  dan  Ketersediaan Obat  di  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi Jawa Timur. JMPF , 9 (4): 243-251. Triana, M., Suryawati, C., dan Sriyatmi, A., 2014. Evaluasi  Perencanaan  Obat  Pelayanan Kesehatan  Dasar  (PKD)  di  Gudang Farmasi Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan  Tengah. Jurnal  Manajemen Kesehatan Indonesia , 2 (1): 44-51.
Wati,  W.,  Fudholi,  A.,  dan  Pamudji,  G.,  2012. Evaluasi  Pengelolaan  Obat  dan  Strategi Perbaikan  dengan  Metode  Hanlon  di Instalasi  Farmasi  Rumah  Sakit  Tahun 2012. Jurnal  Manajemen  dan  Pelayanan Farmasi , 3 (4) : 283-290.