…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
PROBLEMATIKA IMPLEMENTATIF PENGELOLAAN TANAH DALAM ERA GLOBALISASI DENGAN BERLANDASKAN PRINSIP PANCASILA UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT
Oleh Fatma Ayu Jati Putri 1 , Aris Yulia 2 1 Universitas Surakarta 2 Universitas Sahid Jakarta Email: 1 fatmaayu84@gmail.com , 2 Arisyulia1@gmail.com
Article History: Received: 20-06-2024 Revised: 25-06-2024 Accepted: 23-07-2024
Abstract: Tanah  memiliki  peran  sentral  dalam  kehidupan manusia,  khususnya  di  era  globalisasi  yang  dipengaruhi  oleh kapitalisme. Dampak dari dominasi perusahaan besar terhadap penguasaan  dan  penggunaan  tanah  seringkali  menciptakan ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan.  Fokus  penelitian  ini mencakup:  (a)  Pengaruh  kapitalisme/pasar  bebas  pada penguasaan dan penggunaan tanah oleh korporasi di Indonesia, dan  (b)  Upaya  untuk  menyeimbangkan  pemanfaatan  tanah antara  kepentingan  korporasi  dan  masyarakat  berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis/sosio-legal dengan merujuk pada teori  sibernetik  Talcott  Parsons  dan  teori  sistem  hukum Lawrence  M.  Friedman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dampak  liberalisasi  ekonomi  menimbulkan  kewajiban  bagi pemerintah  menyediakan  tanah  untuk  investasi  dan pembangunan,  membuka  peluang  bagi  industrialisasi,  namun juga  potensi  ketidaksetaraan.  Menyeimbangkan  penguasaan tanah  antara  korporasi  dan  masyarakat  memerlukan mekanisme  keseimbangan  dan  keadilan.  Konsep  perkebunan plasma diusulkan sebagai solusi, di mana investor menanamkan modalnya  untuk  kepentingan  perkebunan  besar,  sementara masyarakat  sekitar  dibimbing  dalam  pelaksanaannya. Berdasarkan  penelitian  ini,  direkomendasikan  pembaharuan substansi hukum untuk memberikan ketentuan yang mengikat bagi investor yang terlibat dalam industri perkebunan plasma. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam penguasaan dan penggunaan tanah antara korporasi dan masyarakat
Keywords: Globalisasi, Penggunaan, Penguasaan Tanah

## PENDAHULUAN
Undang-undang agraria dasar (UUPA) merupakan landasan hukum yang berasal dari konstitusi, yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa, beserta isinya adalah kepemilikan negara serta wajib difungsikan guna kemaslahatan rakyat. Konstitusi ini

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.4, No.2, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
mendasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi, di mana produksi dilakukan secara kolektif oleh  seluruh  anggota  masyarakat  di  bawah  kepemimpinan  atau  kepemilikan  bersama. Prinsip  utamanya  adalah  mencapai  kemakmuran  masyarakat  secara  keseluruhan,  bukan keuntungan individual.
Penjelasan  lebih  lanjut  menegaskan  bahwa  sistem  perekonomian  dirancang  sebagai usaha  bersama  yang  didasarkan  pada  rasa  kekeluargaan,  dengan  demokrasi  sebagai landasan  untuk  mencapai  kesejahteraan  pada  semua  rakyat.  Objek  produksi  yang  vital dianggap strategis serta memiliki dampak besar terhadap kehidupan banyak orang harus dikuasai oleh negara, sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh individu  yang  dapat  menindas  masyarakat.  Kepemilikan  atas  perusahaan  yang  tidak memegang  kendali  terhadap  kebutuhan  pokok  masyarakat  harus  tetap  berada  di  tangan individu. Ini berfungsi untuk memproteksi rakyat dari potensi penyelewengan kekuasaan serta  memastikan  bahwa  kepentingan  bersama  lebih  diutamakan  daripada  keuntungan individual.
Tanah,  air,  dan  kekayaan  alam  lainnya  yang  ada  ialah  elemen  fundamental  dalam mencapai  kemakmuran  rakyat.  Oleh  karena  itu,  penguasaan  dan  pemanfaatannya seharusnya  berada  di  bawah  kontrol  negara  dan  dimanfaatkan  seoptimal  mungkin  untuk kepentingan kemakmuran seluruh rakyat. Dasar konstitusional untuk prinsip ini dijelaskan pada  Pasal  2  ayat  (1)  UUPA.  Pasal  tersebut  menguraikan  bahwa,  berdasarkan  ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta definisi pada Pasal 1 mengenai tanah, air, ruang angkasa,  dan  sumber  daya  yang  ada,  semuanya  secara  paling  tinggi  menjadi kepemilikan negara.  Ini  mencerminkan  suatu  bentuk  organisasi  kekuasaan  yang  bertujuan  untuk kepentingan rakyat keseluruhan.
UUPA  tidak  hanya  mengandung  kebijakan  pertanahan  nasional  dan  menjadi  dasar pengelolaan  tanah  di  Indonesia,  melainkan  juga  menjadi  landasan  untuk  pembentukan hukum agraria nasional. Hukum agraria tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen guna terwujudnya kemakmuran, serta keadilan bagi rakyat dan negara.
Dalam konteks globalisasi saat ini, dunia dianggap sebagai suatu kesatuan, mencakup produksi  ekonomi,  ide-ide,  dan  bahkan  aspek  kebudayaan.  Pendorong  utama  di  balik  hal tersebut ialah ekspansi kapitalisme global dengan mendorong terwujudnya pola bisnis yang dilimpahkan  pada  mekanisme  pasar  bebas.  Guna  memenuhi  tuntutan  kapitalisme, diperlukan ekspansi di luar wilayah, melibatkan pengelolaan pasar, sumber pasokan bahan baku, dan tenaga kerja. Semua ini hanya dapat terwujud melalui fenomena globalisasi.
Pengaruh  kapitalisme  pada  sistem  hukum  modern,  karena  konsep  hukum  modern adalah wujud dari kehidupan rakyat eropa barat saat berkembang nya kapitalisme saat abad ke 19.  Pada abad ini pengadopsian pandangan filsafat positivisme dalam ilmu pengetahuan alam diadopsi oleh ahli-ahli sosial, bahkan ahli-ahli hukum pun mengadopsi cara berpikir ilmu pengetahuan kedalam ajaran hukum sehingga lahirlah positivisme dalam ajaran hukum, hukum harus kongkret sehingga harus tertulis mengandung perintah dan juga sanksi. # Perkembangan  industrialisasi  dan  kapitalisme  di  Eropa  Barat  membawa  dampak signifikan terhadap perubahan dalam aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut menghasilkan bentukan sistem hukum modern, yang termanifestasi dalam ketentuan hukum yang tertuang pada hukum yang berlaku.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Satjipto  Rahardjo  berpendapat,  kemunculan  sistem  hukum  modern  terjadi  sebagai respons pada pola bisnis kontemporer, yaitu kapitalisme. Pola tatanan sosial tidak pasti dan tidak  terukur  dari  masa  lalu  tidak  dapat  mendukung  produksi  kapitalis.  Oleh  karena  itu, diperlukan  hukum  positif  yang  tertulis  dan  dirinci  secara  jelas  untuk  menjamin prediktabilitas.  Prediktabilitas  ini  menjadi  krusial  dalam  mendukung  sistem  produksi kapitalis yang berprinsip pada efisiensi dan rasionalitas. Dengan demikian, sistem hukum modern  bukanlah  hasil  alami,  melainkan  bangunan  yang  muncul  pada  kehidupan  Eropa Barat saat berjalannya kapitalisme di masa ke-19.
Kapitalisme  sangat  membutuhkan  sistem  hukum  modern  karena  sistem  hukum modern  menawarkan  rasionalitas,  formalitas,  dan  logika.  Dalam  konteks  kapitalisme, kebutuhan akan kondisi yang stabil dan dapat diprediksi sangat penting. Untuk mencapai stabilitas  dan  prediktabilitas  ini,  diperlukan  peraturan-peraturan  hukum  tertulis  yang mengikat  masyarakat,  membentuk  inti  dari  kepastian  hukum.  Inti  kepastian  hukum  ini terwujud dalam pola hukum kontemporer dengan hukum yang berlaku. Konsep kepastian hukum sejatinya bertujuan untuk mendukung kepastian ekonomi.
Dalam kapitalisme, terjadi batasan yang jelas pada kegiatan ekonomi dengan kegiatan kenegaraan.  Prinsip  kapitalisme  melarang  otoritas  negara  untuk  campur  tangan  dalam urusan ekonomi. Kapitalisme mendasarkan diri pada doktrin individual, mengakui bahwa setiap  individu  memiliki  hak  hidupnya  dengan  cara  apa  pun  selama  tidak  melanggar  hak individu  lainnya.  Kapitalisme  juga  mencerminkan  nilai-nilai  liberal.  Berdasarkan  ideologi kapitalisme,  produksi  kini  tidak  terikat  oleh  kebutuhan  alamiah  manusia,  melainkan kebutuhan  manusia  harus  disesuaikan  atau  dikembangkan  seiring  dengan  meningkatnya hasil produksi. Terkait dengan perluasan ekonomi, menurut Marx, salah satu ciri khas dari sistem ekonomi kapitalisme adalah  pengakuan terhadap satu prinsip utama, yaitu hukum tawar-menawar di pasar.
Proses  investasi  ialah  diantara  penggerak  krusial  pada  penguatan  perekonomian negara. Bahkan beberapa negara sangat gencar dalam meningkatkan investasinya melalui beberapa  kebijakan,  investasi  bukan  saja  sarana  untuk  mengembangkan  perekonomian negara melainkan juga untuk pengembangan dalam suatu industri.
Kegiatan investasi tersebut tidak  terlepas dari penggunaan tanah, sehingga masalah penguasaan  tanah  merupakan  masalah  pokok  dalam  investasi.  Indonesia  menjadi  negara dengan  sumber  daya  yang  melimpah  memiliki  daya  tarik  tersendiri  bagi  negara-negara kapitalis  untuk  menjalankan  usahanya  di  Indonesia,  baik  untuk  mencari  pasar  bisnis  dan kebutuhan  akan  bahan  baku  (lahan/tanah),  serta  tenaga  kerja.  Keberadaan  faktor-faktor tersebut menjadi daya tarik tersendir bagi para investor-investor dan pengusaha, sehingga nantinya  akan  banyak  perusahan-perusahaan  yang  akan  dibangun  di  Indonesia,  maka semakin  meningkat  pertumbuhan  pembagunan  yang  akan  dilakukan,  baik  pembangunan industri, infrastruktur bahkan penggunaan lahan/tanah sebagai unit usaha bagi perusahaan- perusahaan  perkebunan.  Suatu  pembangunan  industri,  baik  itu  industri  di  bidang perkebunan tidak terlepas dari ketersediaan lahan atau tanah, maka para investor-investor atau  perusahaan  tersebut  membutuhkan  tanah  untuk  pembangunan.  Hubungan kapitalisme/sistem  pasar  bebas  dengan  meningkatnya  penggunaan  tanah  sebagai  unit usahanya  bahwa  meningkatnya  jumlah  industrian  di  Indonesia  yang  semakin  banyak, industri tersebut membutuhkan unit usaha yakni tanah, khususnya bagi perusahaan yang

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.4, No.2, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
bergerak di bidang perkebunan besar.
Pemerintah  menyadari  bahwa  diperlukannya  pundi-pundi  devisa  bagi  negara disamping melalui pendapat devisa melaui ekspor migas yang selama ini menjadi andalan bagi  pembiayaan  pembangunan  yang  semakin  menurun,  mengingat  energi  migas  bukan merupakan  energi  yang  terbarukan.  Oleh  karena  itu  pemerintah  memilih  kebijakan meningkatkan  produksi  dibidang  perkebunan.  Kebijakan  tersebut  dilakukan  dengan  cara memfasilitasi pengusaha-pengusaha perkebunan untuk meningkatkan produksinya, tetapi kebijakan-kebijakan  tersebut  menimbulkan  beberapa  dampak  negatif,  misalnya pengambilalihan lahan yang mula-mula dimiliki rakyat pada perusahaan-perusahaan besar (swasta maupun BUMN) atas alasan untuk kepentingan pembangunan.
Hingga tahun 2009, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 9,1 juta hektar,  dengan  pertumbuhan  laju  penanaman  rata-rata  sekitar  340.000  hektar  per  tahun selama  periode  2001-2009.  Struktur  produksi  dalam  industri  minyak  kelapa  sawit didominasi  oleh  27  kelompok  besar  yang  mengendalikan  sekitar  600  anak  perusahaan perkebunan kelapa sawit. Anak perusahaan ini tersebar di 19 provinsi di Indonesia, dengan kepemilikan terdistribusi sebanyak 50% oleh sektor swasta, 33% dimiliki oleh petani kecil penghasil buah, dan 17% dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari perspektif investasi, sekitar 70% dari luas kebun kelapa sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) dan 60% di Riau dikuasai oleh investor dari Malaysia.
Pemerintah telah mengimplementasikan kerangka hukum guna memenuhi kebutuhan perluasan  perkebunan  swasta  berskala  besar  yang  memerlukan  lahan  yang  sangat  luas. Sistem  ini  dikenal  sebagai  Hak  Guna  Usaha  (HGU).  Hak  Guna  Usaha  adalah  hak  untuk mengelola  tanah  yang  langsung  dimiliki  oleh  Negara.  Hak  ini  diberikan  untuk  periode maksimal 25 tahun, khususnya untuk kegiatan perusahaan di sektor pertanian, perikanan, atau  peternakan.  Pemberian  HGU  dapat  dilakukan  untuk  tanah  dengan  luas  minimum  5 hektar, dan jika melebihi 25 hektar, perusahaan diharuskan melakukan investasi modal yang memadai  dan  menerapkan  praktik  perusahaan  yang  modern,  seiring  dengan  kemajuan zaman.
HGU juga menawarkan fleksibilitas dengan kemungkinan penerusan dan pengalihan kepada pihak lain. Meskipun awalnya diberikan untuk periode 25 tahun, perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat memperoleh HGU dengan durasi maksimal 35 tahun. Sesuai  dengan  permintaan  dari  pemegang  HGU  dan  pertimbangan  kondisi  perusahaan, jangka  waktu  HGU  dapat  diperpanjang  dua  kali,  dengan  masing-masing  perpanjangan memiliki durasi maksimal 25 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28-29 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960.
Perpanjangan  jangka  waktu  HGU  tidak  menghentikan  hak  yang  bersangkutan; sebaliknya, hak tersebut terus berlanjut dari jangka waktu hak aslinya. Setelah berakhirnya jangka  waktu  Hak  Guna  Usaha  dan  perpanjangan,  pemegang  hak  dapat  mengajukan permohonan  pembaruan  Hak  Guna  Usaha  untuk  tanah  yang  sama  (Pasal  8  Ayat  (1-2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996).
Pada  tanggal  26  April  2007,  Presiden  menandatangani  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal.  Kegiatan  ini  diharapkan  dapat  mempercepat perputaran  keuangan  masyarakat,  mencapai  kekuatan  politik  dan  ekonomi  di  Indonesia, serta  meningkatkan  investasi  untuk  meningkatkan  potensi  keuangan  menjadi  kekuatan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ekonomi yang sesungguhnya. Ventura seharusnya menggunakan modal dari sumber lokal dan  asing.  Untuk  menghadapi  perubahan  perekonomian  global  dan  kontribusi  Indonesia dalam  berbagai  kolaborasi  global,  penting  untuk  menciptakan  lingkungan  usaha  yang membantu, kuat, memberikan kepastian hukum, kesetaraan dan produktivitas, namun tetap fokus pada kepentingan moneter publik.
Melalui regulasi Penanaman Modal, pemerintah menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi investor. Beberapa keringanan yang diberikan mencakup layanan serta perizinan untuk investasi agar mendapat hak atas tanah, layanan imigrasi, serta izin impor. Pada 17 Oktober 2014,  Presiden  juga  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014  Tentang Perkebunan.
Menurut  data  Komisi  Hak  Asasi  Manusia  bersama  Sawit  Watch  hingga  tahun  2006, Pemerintah  telah  mengeluarkan  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  untuk  lahan  seluas  4.953.882.39 hektar. Dalam falsafah Indonesia, keterkaitan antara tanah dan manusia diletakkan dalam konteks  di  mana  individu  dan  masyarakat  dianggap  sebagai  entitas  yang  tidak  dapat dipisahkan. Konsep pemberian tanah kepada masyarakat tertanam dalam perspektif kolektif untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, bukan semata-mata bersifat individualistik atau privat.
Pertanyaan muncul mengenai bagaimana makna sebenarnya dari frase "untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat" yang menjadi landasan Undang-Undang Pokok Agraria dapat dipahami  dengan  benar  dalam  berbagai  kebijakan  yang  akan  dibangun.  Hal  ini  terutama ketika terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan tanah dan penggunaannya antara  korporasi/perusahaan  besar  dengan  masyarakat.  Perlu  dipertimbangkan  apakah kebijakan  pertanahan  yang  diterbitkan  dapat  mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  lapisan masyarakat secara luas.
Dengan merujuk pada konteks masalah, pertanyaan spesifik yang dibangun pada riset ini ialah:
1. Bagaimana implikasi kapitalisme terhadap  dominasi dan pemanfaatan tanah  oleh perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal keseimbangan antara pemanfaatan tanah untuk kebutuhan korporasi dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip Pancasila?
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  maka  yang  menjadi  urgensi  atau  arti  penting mengapa riset ini dilakukan yaitu:
1. Guna memahami, menjabarkan, serta menganalisis pengaruh besar kapitalisme/pasar bebas pada penguasaan serta memfungsikan lahan oleh korporasi di indonesia.
2. Untuk  menganalsis  bagaiamana  menyeimbangkan  pengelolaan  dan  memfungsikan lahan  guna  keperluan  korporasi  melalui  pengelolaan  dan  penguasaan  lahan  guna kepentingan masyarakat berdasarkan pancasila.

## METODE PENELITIAN
Metode pada riset ini ialah socio-legal research . Meskipun bukan merupakan penelitian yang sepenuhnya inovatif, tetapi lebih sebagai gabungan dari analisis menyeluruh terhadap ilmu  hukum  dan  disiplin  terkait  dari  sudut  pandang  kemasyarakatan  yang  telah  ada

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.4, No.2, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
sebelumnya.  Pendekatan  lintas  disiplin  ini  diperlukan  guna  menyuguhkan  pemaknaan teoritis mendalam terhadap permasalahan legalistik yang dihadapi.
Dalam praktiknya, riset ini diperlukan guna menerangkan bagaimana hukum berfungsi pada kehidupan sehari-hari. Pendekatan socio-legal research memungkinkan penyelidikan yang  lebih  dalam  terhadap  hubungan  antara  hukum  dan  masyarakat,  serta  dampaknya dalam konteks kehidupan sehari-hari  warga masyarakat. Pendekatan ini membuka ruang untuk memahami dan menganalisis aspek-aspek sosial yang terkait dengan implementasi dan efektivitas hukum dalam konteks masyarakat.
Penelitian  realitas  bertujuan  untuk  menilai  keadilan  dari  hukum  positif  dan  hukum yang muncul dari interaksi subjek dalam masyarakat. Jika ditemukan ketidakadilan, fokus penelitian akan bergeser untuk merumuskan perubahan yang dapat menciptakan keadilan. Inilah  yang  menjadi  fokus  kajian  dalam  domain  sosio-legal.  Sosio-legal  tidak  hanya mengartikan  hukum  adalah  norma,  namun  juga  memahami law  as  behavior ,  dengan penelitiannya bercorak riset empiris. Pada kajian sosio-legal, faktor-faktor eksternal seperti sosial,  ekonomi,  politik,  sejarah,  budaya,  dan  lainnya  dieksplorasi.  Pengkajian  terhadap faktor-faktor ini terkait dengan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi perilaku dan implementasi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh  Kapitalisme/Pasar  Bebas  Terhadap  Penguasaan  Dan  Penggunaan  Tanah Oleh Korporasi Di Indonesia
Dukungan negara-negara barat terhadap program ekonomi rezim orde baru dengan memberi pinjaman berbunga rendah. Setiap negara yang menjadi partisipan di dalam IGGI ( Inter Govermental Group On Indonesia ) memungkinkan Negara Indonesia memperoleh dana atau pinjaman internasional dengan bunga yang relatif rendah yang berarti dapat menopang yang  dicanangkan.  Pada  tahun  1968  defisit  anggaran  sudah  tidak  terjadi.  Jumlah  uang beredar bisa ditekan hingga 120 persen, sedangkan kenaikan harga atau inflasi dapat ditekan hingga  85  persen,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  Merangkak  naik  menjadi  4,8  persen pertahun.
Dukungan  negara-negara  barat  tersebut  memiliki  konsekuensi  yang  harus  diterima oleh rezim orde baru yakni negara dengan membuka diri seluas-luasnya bagi penananaman modal asing. Pada tanggal 10 Januari 1967 Negara kita mensahkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), serta  dilanjutkan dengan pengesahan UU No.  14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Setelah itu dalam waktu satu setengah tahun selanjutnya di tanggal 13 Juli 1968 pemerintah indonesia mengesahkan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), ketentuan itu semua berhasil menekan dan  mengendalikan  inflasi,  pemerintah  dapat  melakukan  invesatsi  berkat  tersedianya pinjaman  internasional,  modal  asing  mulai  masuk  dan  mekanisme  pasarpun  mulai dilonggarkan. #
Sejak  masa  pemerintahan  orde  baru  salah  satu  prioritas  yang  utama  adalah pembangunan di bidang ekonomi. Untuk mencapai prioritas tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang. Salah satu sarana penunjang itu adalah terciptanya stabilitas politik dan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
keamanan. #
Pembangunan ekonomi diperlukan sejumlah modal baik dana maupun sumber daya lain. Pemerintah Indonesia sebagaimana lazimnya sebuah negara yang sedang berkembang memahami sekali bahwa tidak ada negara yang memiliki faktor pendukung pembangunan yang  secara  langsung  dapat  memenuhi  seluruh  kebutuhan  dalam  melaksanakan pembangunan.  Investasi  adalah  alternatif  relasi  ekonomi  antar  negara  yang  tidak terbantahkan  bagi  suatu  negara.  Sama  halnya  dengan cooperation  economic  international yang lain, penananaman investasi menjadi sebuah hal yang dituntut untuk kebutuhan negara.
Pembangunan ekonomi tentu memerlukan sumber daya, baik itu di bidang pertanahan. Pemerintah  memerlukan  pemasukan  bagi  pundi-pundi  devisa  negara  disamping  melalui pendapat devisa melalui ekspor migas yang selama ini menjadi andalan bagi  pembiayaan pembangunan  semakin  menurun,  mengingat  energi  migas  bukan  merupakan  energi  yang terbarukan.  Salah  satu  kebijakan  strategis  adalah  pembangunan  produksi  dibidang perkebunan.
Hukum pertanahan mengatur penggunaan lahan dalam konteks kegiatan perkebunan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi pijakan hukum untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui pemberian Hak Guna Usaha (HGU). HGU memberikan wewenang  kepada  perusahaan  di  sektor  pertanian,  perikanan,  atau  peternakan  untuk mengelola secara langsung tanah yang dimiliki oleh Negara.
Pemberian  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  dilakukan  untuk  lahan  dengan  luas  minimum  5 hektar. Jika tanah memiliki ukuran 25 hektar hingga lebih, persyaratan investasi memadai serta  penerapan  praktik  usaha  yang  tepat  harus  dipenuhi,  selaras  pada  tuntutan modernisasi. HGU bersifat fleksibel, memungkinkan pemindahan kepemilikan kepada pihak lain dan dapat dikenakan hak tanggungan. Durasi pemberian HGU memiliki batas maksimal 25 tahun, namun pada usaha dengan kebutuhan periode panjang, HGU dapat diperpanjang hingga 35 tahun. Jika pemegang hak mengajukan permintaan dengan mempertimbangkan kondisi  perusahaan,  HGU  dapat  diperpanjang  selama  25  tahun  tambahan,  sebagaimana tertera pada Pasal 28-29 UU No. 5 Tahun 1960.
Pada  penjelasan,  dijelaskan  bahwa  HGU  merupakan  hak  yang  terbatas  berdasarkan sifat dan tujuan tertentu. Durasi pemberian hak ini mencapai 25 atau 35 tahun, ditambah perpanjangan tambahan 25 tahun, dianggap sebagai periode yang memadai guna kebutuhan usaha tanaman yang memiliki umur panjang, seperti kelapa sawit.
Pada  tahun  2004,  otoritas  publik  mengesahkan  Peraturan  Nomor  18  Tahun  2004 tentang Peternakan, yang kemudian  digantikan dengan Peraturan Nomor 39  Tahun 2014 tentang  Perkebunan  pada  tanggal  17  Oktober  2014.  Sesuai  dengan  Peraturan  Manor, penghibur  bisnis  perkebunan  mempunyai  hak  istimewa  untuk  mendapatkan  tanah  yang diklaim oleh orang-orang penting. untuk kegiatan peternakan, termasuk kebebasan properti, kebebasan  penggunaan  bisnis,  hak  istimewa  penggunaan  bangunan,  serta  kebebasan penggunaan  sesuai  pengaturan  hukum.  Dengan  asumsi  tanah  yang  dibutuhkan  sudah mencakup peraturan baku keistimewaan tanah daerah yang benar-benar ada sebagaimana yang  ditunjukkan  dalam  dunia  nyata,  maka  pemberian  kebebasan  tersebut  harus  melalui siklus  pertimbangan  dengan  peraturan  baku  daerah  sebagai  peraturan  baku  pemegang kebebasan dan penduduk yang memegang kebebasan atas tanah tersebut. tanah. Motivasi pemikiran  tersebut  adalah  untuk  mencapai  kesepahaman  mengenai  pertukaran  hak

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.4, No.2, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
istimewa atas tanah dan imbalan yang diberikan (Pasal 12 Peraturan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan).
Diberlakukannya  UU  No.  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal,  menunjukkan upaya  percepatan  ekonomi  nasional.  Ini  mengimplikasikan  kebutuhan  akan  peningkatan modal,  mulai  dari  dalam  hingga  luar  negeri,  agar  mengoptimalkan  potensi  ekonomi  di Indonesia dan menghadapi dinamika ekonomi global serta berpartisipasi dalam kerja sama internasional.  Pemerintah  mendukung  tujuan  tersebut  dengan  memberikan  fasilitas  dan kemudahan kepada investor, seperti dalam pelayanan hingga perizinan usaha investasi guna mendapatkan hak atas tanah hingga fasilitas izin impor (Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2007).
Perolehan  tanah  untuk  keperluan  perkebunan  melibatkan  tahapan  pemberian dokumen Hak Guna Usaha, sebuah proses administratif yang bertujuan memperoleh hak atas tanah untuk kegiatan perkebunan. artinya, langkah ini merupakan upaya untuk memperoleh tanah yang nantinya akan diberikan status Hak Guna Usaha. Secara teknis, pembebasan lahan untuk keperluan perkebunan diawali oleh usaha perkebunan pasca mendapatkan izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota tempat perusahaan tersebut beroperasi. Seluruh proses ini  dapat  dilaksanakan  apabila  perusahaan  perkebunan  telah  mendapatkan  izin  investasi oleh  Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM),  yang  kemudian  diikuti  dengan perolehan izin perkebunan.
Sebelum membahas lebih lanjut tentang persyaratan izin lokasi, mari kita perhatikan prosedur mendapatkan lahan oleh perusahaan pada konteks investasi. Keputusan Menteri Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  21  Tahun  1994  mengatur  prosedur mendapatkan  lahan  oleh  perusahaan  pada  konteks  investasi.  Termasuk  pemberian, perpanjangan, dan pembaruan haknya.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 mengatur mengenai pemberian izin lokasi sebagai instrumen bagi perusahaan dalam memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal. Izin ini juga memiliki peran sebagai kewenangan  untuk  pemindahan  hak  dan  penggunaan  tanah  dalam  konteks  usaha penanaman modal. Dalam peraturan ini, ditetapkan limitasi paling besar dalam pengelolaan lahan.  Guna  sektor  perkebunan,  perizinan  lahan  bisa  diberikan  pada  usaha  yang  telah disetujui investasinya dengan luas tanah tertentu, dengan persyaratan bahwa penguasaan tanah  oleh  perusahaan  dan  kelompoknya  tidak  melebihi  luasan  yang  telah  ditetapkan, asalkan seluruh area yang ditunjuk berhasil dibebaskan, yaitu:
a. Untuk  tanaman  tebu,  batas  maksimum  luas  lahan  adalah  60.000  Ha  per provinsi, dan secara keseluruhan di Indonesia tidak boleh melebihi 150.000 Ha.
b. Untuk perkebunan komoditas lainnya, luas maksimum adalah 20.000 Ha per provinsi dan 100.000 Ha untuk seluruh wilayah Indonesia.
Ketua  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  di  tingkat  regional  menyelenggarakan pertemuan  koordinasi  untuk  memberikan  pertimbangan  kepada  Kepala  Daerah,  di  mana kewajiban berkonsultasi dengan pemegang hak atas tanah diatur. Sesuai dengan aturan Pasal 8,  setelah  perusahaan  perkebunan  memperoleh  izin  lokasi,  mereka  berhak  untuk melepaskan  tanah  di  dalam  wilayah  Izin  Lokasi.  Hak  dan  kepentingan  pihak  lain  dapat diakomodasi melalui kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang berkepentingan, melibatkan  transaksi  jual-beli,  pemberian  ganti  rugi,  konsolidasi  tanah,  atau  metode  lain
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, seluruh hak atau kepentingan pihak lain yang telah ada atas tanah tersebut tetap diakui. Hal ini mencakup wewenang  pemegang  hak  atas  tanah  untuk  mendapatkan  bukti  hak  (sertifikat)  dan memanfaatkan  tanah  untuk  keperluan  pribadi  atau  usahanya  sesuai  dengan  rencana  tata ruang yang berlaku. Pemegang Izin Lokasi perlu mematuhi kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menghalangi aksesibilitas masyarakat di sekitar lokasi, serta menjaga dan melindungi kepentingan umum.
Pasca area bisa dimerdekakan dari penguasaan individu lain, individu atau lembaga yang memiliki izin lokasi berhak untuk mendapatkan hak kepemilikan atas area tersebut. Hak tersebut memberikan wewenang guna memfungsikan area dengan planning investasi. Setelah  menyelesaikan  proses  pelepasan  lahan,  entitas  usaha  dapat  mengajukan permohonan  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  untuk  memperoleh  Hak  Guna  Usaha (HGU).
Permasalahan yang timbul adalah mekanisme pemberian izin lokasi hanya ditentukan oleh kepala daerah setempat (bupati/ walikota), penentuan kebijakan melalui mekanisme tersebut cenderung rentan menegasikan kepentingan-kepentingan masyarakat luas untuk kepentingan para investor. Sehingga diperlukannya aturan yang ketat dalam pemberian izin lokasi, seperti jika para investor ingin mengajukan suatu kawasan untuk menjadi lahan atau kawasan  usahanya  tentunya  harus  menyesuaikan  pada planning rencana  tata  ruang  yang ada. Penting bagi investor mengajukan izin lokasi harus mengetahui secara komprehensif lahan  atau  wilayah  yang  akan  dipergunakan  untuk  keperluan  industrinya  terebut  apakah sudah sesuai dengan kemampuan tanah, bagaimana kondisi tanah, hak-hak tanah yang ada didalam  permohonan  izin  lokasi  yang  diajukan,  dan  bagaimana  faktor-faktor  sosial kemasyarakatrannya. Faktor-faktor ketentuan tersebut jika hanya diabaikan saja maka dapat menimbulkan  ketidakseimbangan  dalam  memperoleh  kesempatan  atau  akses  untuk menguasai dan menggunakan tanah.
Dampak  dari  kebijakan  makro  ekonomi  pemerintah  yang  menekankan  pada pertumbuhan  ekonomi  dan  dengan  demikian  menjadikan  semakin  menjauhkan  diri  dari tercapainya  keadilan  sosial  sebagaimana  diamanatkan  oleh  pasal  33  Ayat  (3)  UUD  1945. Kebijakan  pertanahan  dengan  mudah  menyesuaikan  diri  dengan  keadaan  terhadap mekanisme  pasar  dalam  konteks  ideologi  liberal.  Pemerintah  mendorong  kebijakan  yang memberi  peluang  pada  pasar  bebas,  membuat  keputusan  dan  kebijakan  penting  bagi perusahaan-perusahaan  berkembang  pesat  tanpa  memperhatikan  perlindungan  bagi kelompok masyarakat bawah.
Hukum  pertanahan  sangat  dipengaruhi  paradigma  teritorialitas  dan  didukung  oleh ideologi  "developmentalisme"  atau  "pembangunanisme".  Lebih  cenderung  etatis  sehingga menyebabkan marjinalisasi petani tradisional sebagai pemilik tanah. Prinsip-prinsip global pada masyarakat industrial menyongsong kebijakan hukum pertanahan ke arah pandangan kapitalis yang memposisikan tanah dalam konteks ekonomi dan mengikuti dinamika pasar. Hal ini semakin menjauhkan dari konsep keadilan sosial.
Jika  dalam  penetapan  Izin  Lokasi  masyarakat  hanya  adalah  objek  serta  pemerintah ialah subjek, sehingga akan terjadi ketidakseimbangan di antara keduanya. Ini berpotensi membuat  keputusan  pemerintah  tidak  responsif.  Mahfud  M.D.  menyatakan  bahwa

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.4, No.2, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
karakteristik  produk  hukum  yang  responsif  melibatkan  partisipasi  dalam  pembuatannya, bersifat aspiratif, dan memiliki rincian isinya yang terbatas. Struktur politik hukum suatu negara berdampak pada sifat produk hukum di wilayah tersebut. Negara yang mengusung produk  hukum  dengan  semangat  demokratis  lebih  cenderung  menciptakan  peraturan hukum  yang  responsif  dan  berorientasi  pada  kepentingan  publik.  Produk  hukum  yang responsif mencerminkan prinsip keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya, kelompok sosial atau individu di masyarakat memiliki peran yang signifikan dan partisipasi yang menyeluruh. Tanpa partisipasi masyarakat dalam menentukan lokasi industri,  dapat  menghasilkan  karakteristik  produk  hukum  yang  kurang  responsif  bahkan bersifat represif.
Dalam  Pasal  12  ayat  (2)  Undang-Undang  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  diuraikan bahwa  tugas  pemerintahan  yang  bersifat  pilihan  mencakup  kelautan  dan  perikanan, pariwisata,  pertanian,  kehutanan,  energi  dan  sumber  daya  mineral,  perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Tanggung jawab daerah terhadap tugas pemerintahan yang bersifat  pilihan  disesuaikan  dengan  potensinya.  Pemerintah  daerah  memiliki  wewenang untuk  memberikan  izin  lokasi  di  satu  kabupaten  atau  kota  di  bidang  pertanahan.  Dalam konteks investasi, pemerintah daerah berwenang untuk menyediakan layanan perizinan dan non-perizinan terpadu di sektor investasi yang berada dalam lingkup daerah kabupaten atau kota. Pemerintah Kabupaten/Kota juga berwenang untuk mengeluarkan izin usaha industri, izin  pembangunan,  serta  izin  pengembangan  perumahan  dan  pemukiman.  Walaupun demikian, potensi konflik kepentingan muncul karena adanya dua kepentingan yang saling bertentangan antara izin industri dan kepentingan masyarakat.
Perselisihan kepentingan antara aspek ekonomi (terkait dengan pemberian izin) dan aspek sosial (masyarakat) bisa dianalisis atau dijabarkan melalui konsep "teori sibernetik" yang diprakarsai oleh Talcott Parsons. Teori ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap realitas yang ada. Dalam pandangan Talcott Parsons, sistem sosial dapat diuraikan menjadi  empat  subsistem  utama,  yaitu  subsistem  budaya,  subsistem  sosial/hukum, subsistem politik, dan subsistem ekonomi. Subsistem budaya dan sosial memiliki keterkaitan erat  dengan  nilai-nilai,  sementara  subsistem  politik  dan  ekonomi  lebih  terkait  dengan sumber daya energi. Dalam teori ini, unsur budaya memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai.
Parsons  meletakkan Law /sosial  menjadi  diantara  subsistem  pada  kerangka social system secara luas. Selain itu, setiap subsistem lainnya memiliki logika dan fungsi yang unik. Subsistem culture tertaut  erat  pada  prinsip  yang  tinggi  serta  mulia,  berguna  untuk mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Subsistem hukum ditetapkan sebagai peraturan  main  bersama,  dengan  fungsi  utama  mengendalikan  segala  sikap  dan  tindakan hingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subsistem politik berhubungan pada aspek kekuasaan  serta  wewenang,  bertugas  memanfaatkan  kekuasaan  dan  wewenang  tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, subsistem ekonomi merujuk terhadap SDA materiil  yang  diperlukan  guna  mendukung  keberlanjutan  sistem,  dengan  melaksanakan fungsi adaptasi, yakni mengendalikan sarana-sarana dan fasilitas guna memenuhi kebutuhan sistem.
Menurut  Parsons  arus  energi  yang  tertinggi  pada  subsistem  ekonomi.  Subsistem budaya sangat kaya akan nilai tetapi kurang dalam energi arus nilai-nilai luhur terbesar pada
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
subsitem  budaya  dan  semakin  mengecil  pada  subsistem  sosial/hukum,  politik  sampai ekonomi. Dan sebaliknya arus energi terbesar pada ekonomi, semakin keatas semakin kecil, politik/kebijakan, sosial/hukum, dan terakhir budaya.
Indonesia sebagai negara berkembang masih dalam keadaan transisi sehingga sangat membutuhkan dana ekonomi untuk membangun, sehingga arus energi akan sangat besar dan  mendorong  subsistem  lain  yaitu  susbsitem  kebijakan  yang  paling  dekat  dengan subsistem ini, sehingga dorongan terhadap subsistem kebijakan akan dirasakan lebih besar dari pada subsistem sosial dan subsistem budaya akan menjadi lemah.
Dampak  dari  liberalisasi  ekonomi  adalah  tanggung  jawab  pemerintah  untuk menyediakan  tanah  yang  dibutuhkan  untuk  investasi  dan  pembangunan.  Karena  jumlah tanah  yang  dimiliki  negara  semakin  berkurang,  tanah  rakyat  harus  digunakan  untuk pembangunan.  Hal  ini  tentu  saja  berdampak  pada  berkurangnya  akses  rakyat  atau masyarakat terhadap tanah. Dampak dari ekonomi liberal terhadap distribusi penguasaan dan  penggunaan  tanah  dapat  terlihat  berdasarkan  teori  sibernetik  diatas,  dimana  energi ekonomi  yang  sangat  tinggi  dalam  kondisi  globalisasi.  Dampak  dari  liberalisasi  ekonomi sangat  terasa  di  sektor  pertanahan,  dengan  birokrasi  menjadi  lemah  akibat  tekanan  arus ekonomi  yang  signifikan  dalam  memengaruhi  kebijakan-kebijakan,  termasuk  kebijakan hukum pertanahan terhadap dominasi kekuatan ekonomi. Sebagai contoh, dalam pelayanan izin industri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, diatur pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa pemohon izin industri harus mengajukan  izin  lokasi  dari  Badan  Pertanahan  Nasional,  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa izin lokasi adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang dibutuhkan dalam konteks penanaman modal.
Kebijakan  hukum  pertanahan  yang  membuka  seluas-luasnya  industrialisasi  dapat menimbulkan  hubungan  timbal  balik  diantara  yang  berkepentingan,  yang  terjadi  adalah kepentingan-kepentingan  birokrasi  lebih  condong  pada  pemilik  modal  dimana  sistem ekonomi liberal akan menempatkan tanah pada fungsi ekonomi dan mekanisme pasar, yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh industri  dibandingkan  terhadap  masyarakat  yang  semakin  menjauhkan  makna  keadilan sosial.
Ciri-ciri  industrialisasi  adalah  pendirian  perusahaan-perusahaan  industri  yang mengakibatkan tanah semakin menempati posisi vital, bahkan berubah dari alat produksi substansi bagi rakyat menjadi alat produksi bagi para pengusaha industri. Akibatnya terjadi ketimpangan  kepemilikan  tanah  antara  petani  baik  individu  maupun  kelompok  dengan pengusaha  industri.  Dipihak  petani,  kebutuhan  tanah  untuk  produksi  substansi  semakin meningkat bersamaan dengan bertambahnya penduduk yang meningkatkan pula kebutuhan bahan pangan.
Berdasarkan  poin  tersebut,  ekonomi  sebagai  subsistem  yang  paling  terkait  dengan sumber energi memiliki kemampuan untuk memengaruhi subsistem sosial yang lebih terkait dengan  nilai-nilai,  meskipun  lebih  jauh  dari  sumber  energi.  Analisis  teori  sibernetik  ini sangat sesuai dalam menunjukkan bahwa kecenderungan pemerintah untuk mengabaikan kepentingan masyarakat demi kepentingan ekonomi, khususnya dalam bentuk investasi.

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.4, No.2, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## Menyeimbangkan Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Korporasi Dengan Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Masyarakat
Liberalisasi  ekonomi  dengan  segala  dampaknya  akan  dirasakan  oleh  seluruh lapisan  masyarakat  dari  segi  hukum  tanah,  kerangka  dasar  pembangunan  hukum haruslah ditempatkan dalam upaya mewujudkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang merupakan dasar pembentukan hukum agraria nasional.
Permasalahan pada saat ini adalah makna untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat di implementasikan secara benar dalam berbagai kebijakan pertanahan nasional, sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Berdasarkan  keterangan  tersebut,  politik  hukum  pertanahan  yang  menjadi landasan  untuk  mencapai  target  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  bertujuan  untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua segmen masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan politik pertanahan secara umum akan melibatkan faktor-faktor sebagai berikut:
a. Mencegah tindakan yang berorientasi pada memperkaya diri secara tidak adil.
b. Mendorong penggunaan tanah secara optimal.
c. Menjaga agar harga tanah tetap terjangkau.
d. Menjamin ketersediaan bahan pangan.
e. Melestarikan sumber daya alam, termasuk tanah dan lingkungannya.
f. Melindungi hak-hak individu dan masyarakat hukum adat serta memberikan jaminan terhadapnya.
Harus  segera  terwujud  keseimbangan  antara  penguasaan  dan  penggunaan tanah.  Beberapa  contoh  ketidakseimbangan  melibatkan  kemudahan  bagi  pihak swasta dalam memperoleh tanah untuk pembangunan industri, sementara di sisi lain, masih  sering  terdengar  kesulitan  memberikan  persetujuan  terhadap  permohonan rakyat  yang  mengelola  tanah  bekas  perkebunan  yang  telah  ditinggalkan  untuk mendapatkan pengakuan.
Determinasi  yang  dapat  diambil  bahwa  untuk  menyongsong  liberalisasi ekonomi disatu pihak (investor) diperlukan kebijakan yang memberikan kepastian hukum baginya. Dipihak lain (masyarakat) diperlukan juga kebijakan-kebijakan yang dapat memperkuat kepastian hukum baginya. Konsep membangun tanpa menggusur merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat ditengah gencarnya liberalisasi ekonomi.
Beberapa  point  krusial  yang  perlu  difokuskan  guna  menarik  ketertarikan investasi adalah dengan menyediakan peraturan-peraturan yang mantap, didukung dengan pelayanan yang bermutu dan proses yang cepat dan transparan. Disisi lain, perlindungan  kepentingan  rakyat  harus  tetap  menjadi  prioritas,  karena  dalih investasi kebijakan yang akan dibuat menjadi tidak seimbang.
Pasal  9  UUPA  mewujudkan  prinsip  kenasionalan  dengan  menyatakan  bahwa tiap  WNI,  memiliki  peluang  yang  setara  untuk  memperoleh  hak  atas  tanah  dan mengambil manfaatnya bagi diri sendiri dan keluarga. Namun, pada kenyataannya, akses terhadap tanah yang dijamin oleh UUPA harus bersaing dengan dua faktor lain, yaitu  Pemerintah  dan  Pihak  Swasta,  yang  memiliki  posisi  tawar  menawar  yang berbeda. Intensitas pembangunan yang sangat cepat memerlukan penyediaan tanah
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
yang  luas  sebagai  unit  usaha,  yang  kemudian  dapat  mengakibatkan  perubahan fungsional lahan tani menjadi non pertanian.
Pada kerangka pemikiran Hukum Progresif untuk merumuskan pembaharuan kebijakan  hukum  pertanahan,  dibutuhkan  suatu  pendekatan  spiritual.  Pendekatan spiritual menjadi elemen integral dari misi dan panduan hukum nasional, sehingga inovasi dalam sistem hukum nasional perlu sejalan dengan kerangka hukum nasional yang berbasis Pancasila. Sistem ini dibangun atas tiga fondasi utama, yaitu Fondasi Ketuhanan  (Spiritual),  Fondasi  Kemanusiaan  (humanistis),  dan  Fondasi Kemasyarakatan (demokratis, masyarakat, dan berkeadilan).
Unsur spiritual dalam konsepsi ini diarahkan pada deklarasi bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, bersama dengan kekayaan yang terkandung di dalamnya, adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat Indonesia. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dengan jelas menetapkan tanah sebagai hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa dalam peraturan tanah nasional, menegaskan sifat spiritual dengan tegas. Konsepsi hukum tanah nasional yang bersifat kolaboratif spiritual memungkinkan kepemilikan personal terhadap sumber agraria, terutama tanah, sambil tetap memelihara unsur kebersamaan.
Jika  diperhatikan  secara  cermat,  UUPA  dalam  keseluruhan  merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam seluruh pasalnya mencerminkan hubungan yang tak terpisahkan antara Tuhan, Manusia, dan Tanah.  Karakteristik  tersebut  melibatkan  pengakuan  adanya  kekuasaan  di  luar manusia,  pemahaman  akan  kesatuan  antara  bumi  Indonesia  dengan  bangsa Indonesia,  serta  hubungan  yang  terbentuk  antara  Tuhan,  tanah,  dan  manusia Indonesia.
Pilar  kemasyarakatan,  yang  mencakup  demokratik,  kerakyatan,  dan  keadilan sosial, memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia bagi masyarakat Indonesia.  Hal  ini  tidak  dapat  tercapai  hanya  melalui  konsep  individual,  tetapi memerlukan  konsep  kebangsaan  yang  selalu  bersandar  pada  prinsip  musyawarah dan kedaulatan rakyat.
Konsep  keadilan  sosial  merujuk  pada  keadilan  umum  dan  distributif.  Dalam rumusan  Pancasila,  terdapat  Sila  Kelima  yang  menyatakan  "Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh  Rakyat  Indonesia."  Hakikat  keadilan  sosial,  sebagaimana  terungkap  dalam Sila Kelima Pancasila, adalah tujuan negara Indonesia dan merupakan bagian integral dari sistem filosofi negara. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia secara alamiah bersatu dalam sistem dengan sila-sila lainnya.
Pokok  dari  Sila  "Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia"  merangkum gagasan  keadilan  yang  menetapkan  bahwa  pelaksanaan  negara  seharusnya senantiasa  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  keadilan.  Sasaran  dari keadilan tersebut adalah untuk membentuk masyarakat yang seimbang dan teratur, di  mana  semua  warganya  memiliki  peluang  untuk  membangun  kehidupan  yang bermartabat,  sementara  mereka  yang  berada  dalam  posisi  lemah  mendapat dukungan.  Pemerintah  memegang  tanggung  jawab  untuk  meningkatkan kesejahteraan dengan merata.
Dalam kerangka keadilan sosial berdasarkan Pancasila, terutama terkait dengan

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.4, No.2, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
sektor  perekonomian,  negara  memegang  peranan  sebagai  berikut:  (1) Menyelenggarakan  hubungan  yang  adil  di  seluruh  jajaran  masyarakat.  (2) Mengembangkan kerangka yang menjamin kesempatan yang setara. (3) Menyediakan fasilitas  akses  yang  diperlukan.  (4)  Mendorong  partisipasi  yang  signifikan  dalam proses pengambilan keputusan bagi seluruh individu.
Sila  keadilan  sosial  mencerminkan  prinsip  bahwa  dalam  lapangan  sosial  dan ekonomi terdapat kesamaan. Di dalam ranah sosial dan ekonomi, terdapat kebebasan dan  kekuasaan  perserikatan,  sejalan  dengan  sifat  manusia  sebagai  makhluk  sosial yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan sifat-sifat manusia. Dengan dasar Pancasila yang menegaskan prinsip keseimbangan sebagai panduan bertindak, maka berdasarkan azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, setiap kebijakan pemerintah harus menjaga keseimbangan di berbagai dimensi tersebut.
Sila  kelima,  keadilan  sosial,  adalah  prinsip  yang  bertujuan  untuk  menghapus kemiskinan  di  dalam  Negara  Republik  Indonesia.  Soekarno  menekankan  arah  dan tujuan mencapai kemerdekaan, yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial merujuk pada upaya kolektif menuju tatanan yang adil dan makmur, dengan keadilan sosial sebagai landasan  tumbuhnya  semangat  kemodenan  hidup  bagi  semua  orang.  Tujuannya adalah  mengakhiri  penindasan  dan  penghisapan,  yang  bersumber  dari  karakter kepribadian dan budaya Indonesia, yaitu semangat gotong royong.
Dalam  era  globalisasi  saat  ini  negara  memiliki  peranan  yang  sangat  penting untuk  mewujudkan  keadilan  sosial,  karena  jika  masyarakat  dilepaskan  begitu  saja dalam free fight competiton maka masyarakat tidak dapat bersaing melawan kuatnya kekuatan  arus  kapitalisme.  Karena  memang  kapitalisme  saat  ini  telah  menguasai secara signifikan bidang bidang ekonomi, sosial, hukum, budaya dan bidang lainnya. Transformasi  nilai  dan  kesadaran  suatu  negara  akibat  fenomena  globalisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga akan berdampak pada substansi dan karakteristik sistem hukum nasional. Oleh karena itu, norma-norma hukum yang berasal dari kesadaran dan budaya suatu bangsa akan memainkan peran yang sangat signifikan dalam pengembangan hukum nasional.
Untuk menciptakan keseimbangan, diperlukan gagasan-gagasan inovatif dalam ranah hukum Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum memiliki tiga unsur  pokok:  struktur  hukum,  materi  hukum,  dan  budaya  hukum.  Friedman menyatakan bahwa " the heart of the system is the way it turns input into output ", yang berarti inti dari suatu sistem adalah bagaimana cara mengubah input menjadi output. Terkait struktur hukum, Friedman menjelaskan bahwa " structure to  be sure,  is one basic and obvious element of the legal system. The structure of the judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked  on  top  of  lower  courts,  what  persons  are  attached  to  various  courts ",  yang berarti  bahwa  struktur  hukum  adalah  elemen  dasar  dan  jelas  dari  sistem  hukum, melibatkan struktur sistem yudisial, termasuk jumlah hakim, yurisdiksi pengadilan, dan  individu  yang  terhubung  ke  berbagai  pengadilan.  Dalam  konteks  Indonesia, struktur hukum melibatkan susunan lembaga penegakan hukum.
Substansi hukum menurut Friedman "is composed of substantive rules and rules about  how  institutions  should  behave," yang  berarti  bahwa  inti  hukum  terdiri  dari
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
aturan  materi  dan  aturan  tentang  bagaimana  institusi  seharusnya  berperilaku. Sementara itu, dalam konteks budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa "Kultur hukum merupakan elemen sikap dan nilai-nilai sosial, frasa "social forces" itu sendiri adalah suatu konsep yang bersifat abstrak dalam setiap situasi, dan kekuatan tersebut tidak memberikan dampak langsung pada sistem hukum," yang berarti bahwa budaya hukum  merupakan  unsur  dari  sikap  sosial  dan  nilai,  dan  frasa  kekuatan  sosial  itu sendiri adalah suatu abstraksi dalam setiap keadaan, kekuatan tersebut tidak bekerja secara langsung pada sistem hukum.
Untuk  menghasilkan  keseimbangan  dan  keadilan  terhadap  penguasaan  dan penggunaan  tanah  maka  yang  perlu  disoroti  adalah  mengenai  substansi  hukum dimana  memerlukan  peraturan  yang  memberikan  rasa  keadilan  baik  bagi  para investor  dan  juga  terutama  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  luas,  konsep  yang ditawarkan disini adalah pemberlakuan konsep perkebunan plasma untuk sejumlah investor  yang  berkeinginan  berinvestasi  untuk  kepentingan  usaha  di  bidang perkebunan besar.
Penulis  menganggap  relevan  konsep  “perkebunan  inti  plasma”  sebagai  jalan  keluar agar  terjadi  keseimbangan  terhadap  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  oleh  perusahaan perkebunan  dengan  masyarakat  karena  memang  Idea  ini  melibatkan  kolaborasi  UMKM, hingga Usaha menengah-Atas dengan bimbingan serta arahan khusus usaha menengah-atas, mengedepankan nilai simbiosis mutualisme antar sesama usaha. Ini mencerminkan karakter dan budaya Indonesia, seperti "gotong royong," serta keadilan sosial yang mengembangkan pemahaman  akan  pembangunan  kehidupan  untuk  semua,  tanpa  penindasan  atau penghisapan.
Konsep  perkebunan  plasma  merupakan  kegiatan  yang  melibatkan  usaha  budi  daya dan/atau perkebunan pada wujud kebun rakyat. Usaha ini dilakukan secara personal pada tanah hak milik hingga HGU serta usaha perkebunan pada lahan HGU. Kegiatannya mencakup seluruh proses dari pembibitan, penanaman, pengolahan hasil hingga pemasaran (Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/KPTS/OT.210/10/97 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian).
Skema  Perusahaan  Inti  Rakyat,  atau  PIR,  adalah  metode  pelaksanaan  pertumbuhan perkebunan yang melibatkan keberadaan perkebunan besar sebagai pusat yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai mitra. Ini adalah suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
Sistem  semacam  ini  sebelumnya  diterapkan  di  Indonesia  pada  tahun  1986  melalui Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1986. Namun, model tersebut saat ini telah tidak berlaku dan  digantikan  oleh  Kemitraan  Kelompok  Tani  (KKPA)  berdasarkan  Keputusan  Bersama Menteri  Pertanian  dan  Menteri  Koperasi  dan  Pembinaan  Pengusaha  Kecil  Nomor 73/KPTS/KB.510/2/1998.  Terakhir,  diterapkan  program  revitalisasi  perkebunan  yang berasal dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Permentan/OT.140/7/2006.
Penulis berpendapat tentu diperlukan peraturan yang mengikat kepada investor yang akan  menanamkan  modal  dan  membuka  usaha  perkebunan  untuk  wajib  menjadi perkebunan besar (inti) untuk membimbing masyarakat sebagai perkebunan kecil (plasma). Selama tidak ada peraturan yang mengikat/ hanya sebatas himbauan maka investor lebih condong menginginkan memiliki aset  dan terus memperluas tanah untuk dikuasai secara

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.4, No.2, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
penuh, masyarakat hanya diberdayakan  sebagai pekerjanya saja.
Aturan  dalam  substansi  ini  mestinya  tertuju  pada  menteri  yang  membidangi perkebunan yaitu Menteri Pertanian, dengan cara membuat ketentuan tentang kewajiban penggunaan  sitem  perkebunan  Inti  dan  plasma  bagi  para  perusahaan  perkebunan. Sedangkan peran Badan Pertanahan Nasional hanya menerbitkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha yang tanahnya telah dikuasai oleh investor. Kewajiban pembinaan petani kebun dapat dikoordinasikan  melalui  menteri  atau  Dinas  Perkebunan  Provinsi  dan  Dinas  Perkebunan Kabupaten/Kota beserta para investor.

## KESIMPULAN
Prinsip-prinsip  global  pada  masyarakat  industrial  akan  menggantikan  ketentuan hukum  pertanahan  ke  konsep  kapitalis  dengan  memposisikan  lahan  di  fungsional  bisnis serta mengikuti mekanisme pasar, dan akhirnya semakin memperjauh dari makna keadilan sosial.  Kebijakan  hukum  pertanahan  yang  membuka  seluas-luasnya  industrialisasi  dapat menimbulkan  hubungan  timbal  balik  diantara  yang  berkepentingan,  yang  terjadi  adalah keperluan birokrasi cenderung serta dominan pada investor dimana sistem ekonomi liberal memposisikan  pertanahan  di  fungsi  bisnis  serta  mekanisme  pasar,  yang  mengakibatkan terjadinya  ketimpangan  terhadap  penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  oleh  industri dibandingkan terhadap masyarakat yang semakin menjauhkan makna keadilan sosial.
Menyeimbangkan  pengelolaan  pertanahan  guna  kepentingan  korporasi  dengan penguasaan lahan guna kepentingan masyarakat adalah melalui mekanisme keseimbangan dan  keadilan  pada  pendudukan  serta  pengelolaan  lahan  maka  perlu  disoroti  adalah mengenai  substansi  hukumnya,  mulai  berbicara  peraturan  tentu  memerlukan  peraturan yang  memberikan  rasa  keadilan  baik  bagi  para  investor  maupun  bagi  masyarakat  luas. Konsepnya adalah konsep perkebunan plasma untuk sejumlah investor yang berkeinginan berinvestasi untuk kepentingan usaha di bidang perkebunan besar.

## SARAN
Dari pembahasan maka dapat diberikan saran untuk melakukan pembaharuan sistem hukum dalam hal adalah substansi hukum, yang memberikan ketentuan bagi para investor bersifat  mengikat  dalam  menyelenggarakan  usaha  industri  dibidang  perkebunan menggunakan  sistem  perkebunan  plasma,  dan  membimbing  masyarakat  sekitar  dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ali, As’ad Said, 2009, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa, Jakarta : LP3ES Indonesia
[2] Arief,  Barda  Nawawi,  2011, Pendekatan  Keilmuan  Dan  Pendekatan  Religius  Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro
[3] Friedman, Lawrence M., 1975, The Legal System a social science perspective, New York : Ruessel Sage Foundation
[4] Handoko, Widhi, 2014, Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Yogyakarta : Thafa Media
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
[5] Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Nasional Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jakarta :  Djambatan
[6] Irianto,  Sulistyowati  dkk,  2012, Kajian  Sosio  Legal, Jakarta  :  Pustaka  Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen
[7] Kaelan, 2013, Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya, Yogyakarta : Paradigma Yogyakarta
[8] Lincoln,  Yvonna.,  &  Norman  K.  Denzin,  2009, Handbook  of  qualitative  research, diterjemahkan oleh Dariyatno et al, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
[9] Moh. Mahfud MD, 2014, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada [10] Notonagoro, 1988, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: PT. Bina Aksara.
[11] Rahardjo, Satjipto,
2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publising,
[12] Samekto, Adji, 2008, Kapitalisme, Modernisasi, Dan Kerusakan Lingkungan, Yogyakarta : Genta Press
[13] Samekto,  Adji,  2015, Pergeseran  Pemikiran  Hukum  Dari  Era  Yunani  Menuju Postmodernisme, Jakarta : Konstitusi Pres
[14] Sumardjono, Maria S.W., 2001, Kebijakan Pertanahan Antar Regulasi dan Implementasi , Jakarta : Penerbit Buku Kompas
[15] Sumardjono,  Maria  S.W.,  2008, Tanah  Dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi  Sosial  Dan Budaya, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
[16] Tanya, Bernand L., dkk, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, Yogyakarta : Genta Publising
[17] Yusriyadi, 2009, Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat , Malang : Surya Pena Gemilang
[18] Yusriyadi,  2010, Industrialisasi  &  Perubahan  Fungsi  Sosial  Hak  Milik  Atas Tanah, Yogyakarta : Genta Publising
[19] Cahyana, Intan Nevia, 2016, Sebuah kajian yuridis tentang konsep hak menguasai negara berdasarkan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Dalam  Penerapan  Pasar  Bebas, Jurnal Hukum Prioris vol.5.
[20] Heny,  Musleh,  2009, Dampak  Liberalisasi  Ekonomi  Terhadap  Hukum  Pertanahan  Di Indonesia, de jure jurnal syariah dan hukum vol 1 nomor 1.
[21] Panjaitan,  Saut  P,  2013, Reorientasi  Azas  Keadilan  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Terdapat Pada Norma Hukum Mengenai Kewenangan Perjanjian Di Bidang Investasi, Universitas Diponegoro, Jurnal MMH Jilid 42 No. 3.
[22] Sudaryatmi, Sri, 2012, Peran Hukum Adat Dalam pembangunan Hukum Naional Di Era Globalisasi, Universitas Diponegoro Semarang, Jurnal MMH, Jilid 41 No. 4.
[23] Sumarja, FX, 2012, Hukum Agraria Nasional Sebagai Produk Politik Berbasiskan Nilai- Nilai Pancasila , Universitas Diponegoro, Jurnal MMH Jilid 41 No.4.
[24] Wianti, Nur Isyana, 2012, Kapitalisme Lokal Suku Bajo, Jurnal Sosiologi Pedesaan.
[25] Surambo,  Achmad  dkk, Hak  guna  usaha  dan  hak  asasi  manusia, Jakarta  :  Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersama Sawit Watch.
[26] Basarah,  Ahmad,  2016, Eksistensi  Pancasila  Sebagai  Tolok  Ukur  Dalam  Pengujian Undang-Undang  Terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 Di  Mahkamah  Konstitusi:  Kajian Perspektif  Filsafat  Hukum  dan  Ketatanegaraan

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.4, No.2, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
(Ringkasan Disertasi), Semarang: Universitas Diponegoro.
[27] Wiranata, I Gede Arya Bagus, 2006, Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi (DISERTASI), Semarang : Universitas Diponegoro.
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN