Vol. 4 No. 2 (2024) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2412

## Implications of Perpres 12/2021 on MSEs' Success in Public Procurement Within Riau Province
Wide Enardi * , Sri Maryati, & Neng Kamarni
Faculty of Economy and Business, Andalas University, Padang, Indonesia

## Abstract
Micro and small Enterprises (MSEs) play a pivotal role in economic growth, particularly in government procurement. This study delves into the impact of policy changes, notably the implementation of Perpres 12 of 2021, on MSEs participating in procurement activities  in  Riau  Province.  Using  a  blend  of  quantitative  and  qualitative  methodologies,  this  research  explores  the  intricate relationship  between  various  factors  and  the  success  of  MSBs  in  procurement.  Findings  indicate  that  education,  experience, workforce  size,  and  capital  significantly  influence  MSEs  success  in  government  procurement.  Moreover,  the  policy implementation  demonstrated  substantial  alterations  in  the  correlation  between  independent  variables  and  MSEs  success.  This article  also  provides  strategic  recommendations  to  bolster  MSEs  participation  and  success  in  government  procurement, emphasizing  policy  adaptation,  regulatory  oversight,  technological  innovation,  capacity-building  programs,  and  stakeholder collaboration.  Continuous  policy  evaluation  and  comprehensive  data  collection  are  advocated  for  future  research  endeavors  to foster a deeper understanding of MSEs success in procurement and its broader impact on regional economic growth.
Keywords: procurement policy, micro and small enterprises (MSE), policy impact.

## 1. Pendahuluan *
Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021,  yang  mengalokasikan  sebagian  besar  belanja  pemerintah  untuk  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMK),  terdapat  sejumlah  tantangan  dalam  implementasinya.  Penilaian  dari  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2021 mencatat bahwa meskipun adopsi kebijakan telah dilakukan,  salah  satunya  di  Provinsi  Riau,  upaya  untuk  mengoptimalkan  partisipasi  UMK  dalam  alokasi  belanja pemerintah masih menghadapi berbagai kendala (LKPP, 2021).
Di  samping  permasalahan  implementasi,  UMK  di  Indonesia  juga  dihadapkan  pada  sejumlah  permasalahan,  seperti permasalahan  modal  dan  distribusi  (Kemnaker,  2020),  serta  penurunan  permintaan  di  pasar  domestik  bahkan penutupan  usaha  (UI,  2020).  Meskipun  kebijakan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  seharusnya  memberikan solusi  dalam  menjaga  permintaan  domestik  terhadap  UMKM,  implementasinya  belum  memberikan  dampak signifikan. Fokus yang lebih tajam perlu diberikan pada peningkatan kompetensi pengusaha kecil menuju pengusaha menengah. Pengembangan usaha kecil masih terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas manajerial dan SDM yang masih lemah, yang pada gilirannya memengaruhi operasional usaha dengan tidak optimal (Kuncoro, 2000).
Berbagai kendala yang dihadapi UMKM dalam mengikuti pengadaan publik dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, prosedural, dan faktor organisasional yang bergabung untuk menghambat keterlibatan serta kesempatan keberhasilan mereka (Loader, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Reis & Cabral (2015) di Brasil menunjukkan bahwa program preferensi  pengadaan  publik  memberikan  manfaat  kepada  UMKM  dalam  hal  keterlibatan  dan  tingkat  keberhasilan dalam kompetisi kontrak.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  UMK  dalam  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  di  Provinsi  Riau.  Faktor  internal  yang  digunakan  yaitu  tingkat  pendidikan,  pengalaman usaha, jumlah pekerja, dan modal usaha akan dianalisis terhadap keberhasilan UMK dalam memenangkan pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, akan dianalisis juga dampak dari kebijakan terbaru, Perpres Nomor
* Corresponding author.
E-mail address : wideenardi87@gmail.com
Enardi et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2024, 4(2): 224–236
12  Tahun  2021,  terhadap  keberhasilan  UMK  dalam  pelelangan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di  Provinsi Riau. Diharapkan pendekatan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika keberhasilan UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya dalm lingkup Pemerintah Provinsi Riau.

## 2. Kajian Literatur
Secara umum Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan usaha manufaktur yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau organisasi komersial yang memenuhi kriteria usaha yang sesuai dengan skalanya (Tambunan, 2009). Pemerintah Indonesia  mengklasifikasikan  usaha  mikro  dan  kecil  berdasarkan  modal  usaha  yang  dimiliki,  sebagaimana  diatur dalam  PP  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah. Kelompok usaha yang diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro yaitu usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha dengan hasil penjualan per tahun maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).Sedangkan, Usaha Kecil  adalah  usaha  yang  memiliki  modal  usaha  diantara  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  hingga  maksimal sebesar  Rp5.000.000.000.00  (lima  miliar  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha    atau  hasil penjualan    per  tahun  adalah  antara  lebih  dari  Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  sampai  dengan  maksimal sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
BPS mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja sebagai badan usaha yang mempekerjakan sebanyak 5 sampai 19 pekerja, selanjutnya untuk usaha level menengah merupakan unit usaha yang mempekerjakan sebanyak 20 sampai 99 pekerja (Pratomo & Soejodono, 2004). Beberapa ahli memberikan pengertian lain UMKM yaitu usaha yang dioperasikan oleh suatu korporasi dengan jumlah karyawan tidak lebih dari 50 orang. Usaha mikro dalam hal ini contohnya  seperti  pedagang  kaki  lima,  pengrajin,  usaha  cinderamata,  dan  lain-lain  (Sumitro,  2004).  Atas  perbedaan pengertian  mengenai  klasifikasi  usaha  menurut  jumlah  pekerja,  maka  akan  lebih  tepat  jika  menggunakan  ukuran modal dan hasil penjualan.
Hasil penjualan dipengaruhi oleh kualitas produk,strategi pemasaran dan kemampuan produk bersaing. Kemampuan produk  bersaing  atau  daya  saing  usaha  dipengaruhi  faktor  kunci  yaitu  kualitas  SDM  (Sahid,  2007).  Faktor  sumber daya  manusia,  tidak  hanya  pengalaman  pekerja  menyangkut  metode  memproduksi  (termasuk  produk  dan  aktivitas manufaktur),  namun  juga  mengenai  metode marketing ,  serta  penelitian/pengembangan  produk.  Sedangkan kemampuan  wirausahawan  pada  dasarnya  adalah  pemahaman  tentang  bisnis  mengenai  bisnis  dan  lingkungan eksternal. Perspektif kewirausahaan yang baik sangat penting untuk pembaruan ide, dan saat ini ide yang baru itulah kunci utama daya saing.
Penerapan  konsep  daya  saing  dalam  dunia  bisnis,  penting  untuk  dipahami  bahwa  kompetitif  atau  tidaknya  suatu perusahaan  jika  dapat  memperoleh  keuntungan  yang  lebih  tinggi  dibanding  pesaing.  Untuk  mengembangkan  daya saing perusahaan, diperlukan manajer yang dinamis, berwawasan masa depan, terbuka terhadap perubahan teknologi dan  perlu  terus  berinovasi  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  lingkungan.  Daya  saing  dapat  dibedakan menjadi dua  jenis daya saing  yaitu daya saing  internal dan daya saing eksternal  (Porter., 2011). Daya saing  internal merupakan  kemampuan  organisasi  untuk  mencapai  efisiensi  tertinggi  dari  sumber  dayanya  dan  meningkatkan produktivitas  faktor  (terutama  pekerja,  modal  dan  tanah).  Sedangkan  daya  saing  eksternal  merupakan  kemampuan organisasi  untuk  mencapai  keunggulan  kompetitif  dalam  konteks  pasar.  Untuk  ini,  faktor  eksternal  seperti  inovasi, situasi  industri,  stabilitas  ekonomi,  dan  hasil  evaluasi  rutin  (Porter.,  2011).  Oleh  karena  itu,  kemampuan  unit  usaha untuk mempertahankan daya saing mereka saat ini dan masa depan yang sebagian besar dipengaruhi oleh SDM yang mampu memahami situasi pasar.
Kebijakan  pemerintah  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  analisis  mengenai  situasi  pasar.  Kehadiran pemerintah  melalui  kebijakan  dan  regulasi  dalam  perekonomian  dapat  dipahami  melalui  “ Capture  theory  of regulation ” (Strigler, 1971). Teori regulasi ekonomi menyebutkan regulasi merupakan hasil dari tindakan kelompok yang  menyetujui  dan  menciptakan  undang-undang  dan  aturan  yang  mendukung  bisnis  dan  perlindungan  konsumen, pekerja,  serta  lingkungan.  Regulasi  diarahkan  pada  peraturan  yang  melindungi  entitas  usaha  dari  persaingan  atau melindungi pembeli dari praktik usaha yang tidak adil, pekerja dari lingkungan kerja yang berbahaya, dan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan.
Regulasi ekonomi terdiri atas regulasi struktural dan regulasi perilaku  (Hertog, 1999). Regulasi struktural digunakan untuk  mengatur  struktur  pasar,  seperti  pembatasan  masuk  dan  keluar  dari  industri  tertentu,  atau  kebijakan  yang melarang  penyediaan  produk/jasa  kepada  individu  yang  tidak  memenuhi  syarat.  Regulasi  perilaku  biasanya  dipakai untuk  mengatur  perilaku  pasar.  Misalnya,  kontrol  harga,  kebijakan  pelarangan  konten  promosi  berkualitas  rendah.
Regulasi  ekonomi  terutama  diimplementasikan  pada  pasar  monopoli  dan  struktur  pasar  di  mana  persaingan  terlalu sedikit maupun terlalu banyak. Regulasi  seperti Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  merupakan  salah  satu  bentuk  dari conduct regulation yang dilakukan pemerintah untuk mengatur perilaku di dalam pasar khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengadaan  Pemerintah  merupakan  kegiatan  kompleks  yang  mencakup  pengadaan  dan  juga  termasuk  keseluruhan kegiatan  mulai  dari  mengidentifikasi  kebutuhan,  mengidentifikasi  dan  memilih  pemasok  yang  tepat, mengalokasikannya  dengan  efektif  dan  efisien,  serta  memastikan  seluruh  proses  tersebut  dilakukan  transparan  dan secara  adil  (OECD,  2018).  Sesuai  Perpres  Nomor  12  Tahun  2021,  definisi  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah adalah  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  didanai  APBN  atau  APBD  yang  prosesnya  diawali  dengan mengidentifikasi kebutuhan hingga proses penyerahan hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa memiliki tujuan untuk mendapatkan barang/jasa melalui proses yang efektif dan efisien, mendorong penggunaan produk dalam negeri dapat meningkat, keikutsertaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi mengalami peningkatan, peran pelaku usaha nasional juga meningkat,  mendorong  pemerataan  ekonomi  dan  membuka  peluang  usaha,  serta  implementasi  pengadaan berkelanjutan.
Perpres  12  Tahun  2021  mengatur  tentang  kewajiban  untuk  Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  agar menetapkan    alokasi  anggaran  minimal  sebesar  40%  dari  total  anggaran  yang  merupakan  porsi  belanja  barang/jasa agar  diperuntukkan  bagi  pembelian  produk-produk  yang  dihasilkan  usaha  kecil  serta  koperasi  dan  merupakan keluaran  produksi  di  dalam  negeri.    Selain  menetapkan  alokasi  anggaran  pemerintah  mengubah  segmentasi  usaha kecil  yang sebelumnya  hanya  bisa  mengerjakan pekerjaan dengan  nilai  sampai dengan Rp2.500.000.000,00 menjadi dapat mengerjakan pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp15.000.000.000,00.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan mix methods , yaitu melalui pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif (Creswell,  2014).  Penggunaan  metode  kuantitatif  merupakan  pendekatan  untuk  menguji  teori  objektif  dengan pengujian  hubungan  antar  variabel  yang  diukur  menggunakan  instrumen,  sehingga  melalui  prosedur  statistik  data jumlah dapat dilakukan analisis. Sedangkan metode penelitian kualitatif dilakukan untuk menggali dan mendapatkan pemahaman  makna  tentang  konsep,  masalah  atau  fenomena  dan  memahami  hal  tersembunyi  pada  fenomena  yang terkadang  sulit  untuk  dipahami.  Tipe mix  methods yang  digunakan  adalah Explanatory  Sequential  Mixed  Methods Design ,  dalam  pendekatan  ini  peneliti  mengumpulkan  data  kuantitatif  sebagai  langkah  awal,  menganalisis  hasilnya, dan  kemudian  menggunakan  hasilnya  untuk  merancang  langkah  analisa  kualitatif.  Hasil  kuantitatif  nantinya  akan memberikan  informasi  tentang  informan,yang  akan  dipilih  untuk  tahap  kualitatif  dan  pertanyaan  apa  yang  akan diajukan kepada informan.
Penggunaan  analisa  kuantitatif  bertujuan  untuk  menjawab  pertanyaan  bagaimana  pengaruh  faktor  internal  (tingkat pendidikan,  pengalaman  usaha,  jumlah  pekerja  dan  modal)  dan  faktor  eksternal  (kebijakan)  terhadap  kesuksesan UMK.  Sedangkan  pendekatan  analisa  kualitatif  bertujuan  untuk  menjelaskan  implementasi  kebijakan  di  pemerintah Provinsi  Riau  dan  implikasi  kebijakan  pengadaan  terhadap  kemampuan  UMK  untuk  berkompetisi  pada  pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Riau.
Unit  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  unit  usaha  yang  mengikuti  pengadaan  dengan metode  pelelangan  umum  dan  pelelangan  sederhana  yang  merupakan  data  sekunder  berasal  dari  LPSE  melalui aplikasi SPSE, Data SiRUP dan SiKAP yang memuat informasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Data yang digunakan  adalah  data  pengadaan  di  tahun  anggaran  2020  dan  pengadaan  di  tahun  anggaran  tahun  2022  yang diperuntukkan untuk UMK,  yaitu paket pekerjaan dengan  nilai kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima  belas  miliar rupiah).  Populasi  penelitian  adalah  unit  usaha  yang  mengikuti  pelelangan  pada  periode  tahun  2020  dan  tahun  2022 sebanyak  1.970  unit  usaha.  Pemilihan  sampel  pada  tahap  analisis  kuantitatif  dipilih  dengan  metode  sensus  atau jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.
Pada  tahap  analisis  kualitatif  sampel  dipilih  menggunakan  pendekatan purposive  sampling .    Purposive  Sampling adalah  metode  pengambilan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu. Purposive  Samplin g  adalah  jenis  pengambilan sampel  non-probabilistik,  dimana  pengambilan  sampel  non-probabilitas  adalah  metode  penentuan  sampel  bukan secara  acak  di  mana  setiap  unsur  terpilih  dari  populasi  sebagai  sampel  dapat  disebabkan  karena  kebetulan  ataupun sebab  lain  yang  sebelumnya  direncanakan  oleh  peneliti.  UMK  sebagai  informan  bisa  saja  tidak  bersedia  atau  tidak mungkin dilakukan wawancara (Sugiyono, 2015).  Sebagaimana penelitian kualitatif  lainnya, penelitian  ini  bertujuan
untuk  memperoleh  data  yang  dapat  dipercaya,  oleh  karena  itu  dalam  mengumpulkan  data,  agar  data  yang  diperoleh tidak valid (cacat), diperlukan metode pengujian. Metode validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode yaitu check, recheck, dan pengujian silang dari data yang diperoleh. Triangulasi adalah teknik validasi  yang menggunakan  sesuatu  selain  data,  yaitu  memvalidasi  sebagai  pembanding  data.  Penggunaan  triangulasi  dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data
Jumlah sampel untuk penggunaan data yang bersifat kualitatif ditentukan dengan tercapainya tingkat kejenuhan data dan  informasi  yang  diperoleh  dari  informan  (Guest,  2006).  Guest (2006)  mengusulkan  berdasarkan  pengalamannya meneliti informan yang homogen bahwa kejenuhan biasanya tercapai setelah 11 informan homogen. Sampel informan yang memenuhi kriteria sebanyak 32 informan, sedangkan yang berhasil dilakukan wawancara sebanyak 7 unit usaha, 4 informan dari Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan 4 informan dari Ahli Pengadaan dan Pengawas. Wawancara  dilakukan  melalui  tatap  muka  sebanyak  11  informan  dan  4  informan  menggunakan  telepon  sebagai sarana komunikasi.
Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap keberhasilan UMKM  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Riau  sebagai  variable  dependen. Analisis regresi logistik digunakan sebagai alat untuk menyelidiki hubungan antara variabel dependen, yang ditandai oleh  sifat  kategorikal  pada  skala  nominal  atau  ordinal,  dan  variabel  independen  yang  dapat  bersifat  kualitatif  atau kuantitatif.  Regresi  logistik  tidak  memerlukan  asumsi  linear  dalam  hubungan  antara  variabel  independen  dan dependen, sehingga mampu menangani efek non-linear atau interaksi (Latan, 2014). Karakteristik variabel dependen penenelitian  ini  bersifat  kategorikal  (sukses  atau  tidak  sukses),  sehingga  menggunakan  regresi  logistik  merupakan pilihan yang tepat.
Model  logit  untuk  mengestimasi  kesuksesan  UMK  mengadopsi  dan  mengkombinasikan  metode  dan  variabel  yang digunakan  oleh  Sandra    (2020),  Purwidianti  (2015),  Suliantoro  (2019),  Sudiarta  (2014).  Penelitian  ini  kemudian menentukan faktor yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu pengalaman, pendidikan pemilik, modal, pekerja dan kebijakan  pemerintah  yang  kemudian  dianalisis  menggunakan  model  logistik.  Dalam  konteks  ini,  analisis  regresi logistik  menjadi  model  yang  sesuai  untuk  memprediksi  kemungkinan  sukses  atau  gagal  (variabel  dependen) berdasarkan beberapa faktor atau variabel independen seperti pengalaman, pendidikan, jumlah pekerja, dan modal.
Model logistik direpresentasikan sebagai berikut:
In (p/(1-p)) = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + e dimana :
In ( p/(1-p))               = Nilai logit dari probabilitas keberhasilan UMK dalam pengadaan barang dan jasa β 1 , β 2 , β 3 , β 4 , β 0 = Koefisien Variabel X 1 = Tingkat/Lama Pendidikan Pemilik Usaha X 2 = Pengalaman Usaha X 3 = Jumlah Tenaga Kerja X 4 = Modal e                               = Variabel yang tidak diteliti/pengganggu/error
Variabel  dependen  yang  digunakan  adalah  probabilitas  keberhasilan  UMK  memenangkan  pelelangan  dan mendapatkan  kontrak  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  di  Pemerintah  Provinsi  Riau.  Keberhasilan  mempunyai  2 kemungkinan  yaitu  berhasil  menang  dinotasikan  angka  1  dan  gagal  dinotasikan  angka  0.  Variabel  bebas  yang  akan digunakan dalam  penelitian ini adalah:
1) Tingkat  Pendidikan  Pemilik  (X 1 ):  diukur  berdasarkan  jenjang  pendidikan  dan  memiliki  ijazah  formal  yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu pendidikan sarjana  (S1,S2, dan S3) dinotasikan angka 1 dan pendidikan sampai dengan SMA (tidak memiliki ijazah, SD, SMP, dan SMA) dinotasikan angka 0.
2) Pengalaman  Usaha  (X 2 ):  diukur  berdasarkan  lamanya  menekuni  bisnis  sesuai  bidang  usaha  pengadaan  yang diikuti  yang  kemudian  dikelompokkan  menjadi  2  kategori  yaitu  pengalaman  lebih  dari  3  Tahun  dinotasikan dengan  angka  1  dan  pengalaman  usaha  kurang  atau  sama  dengan  3  Tahun  dinotasikan  angka  0.  Hal  ini ditunjukkan dari historis pekerjaan yang diajukan dalam dokumen penawaran.
3) Jumlah Tenaga Kerja (X 3 ): Indikator Tenaga Kerja adalah  jumlah pekerja  yang  mengurusi urusan administrasi, keuangan,  pemasaran  dan  produksi  sedangkan  pekerja  tidak  tetap  tidak  termasuk  dalam  perhitungan.  Jumlah Tenaga Kerja kemudian dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu usaha dengan jumlah pekerja lebih dari 3 orang dinotasikan angka 1 dan jumlah usaha dengan tenaga kerja kurang atau sama dengan 3 dinotasikan angka 0.
Jumlah  Modal  Usaha  (X 4 ):  Modal  usaha  dibagi  menjadi  2  kategori  yaitu  modal  usaha  lebih  dari  Rp500  Juta dinotasikan angka 1 sedangkan modal usaha kurang atau sama dengan Rp500 Juta Rupiah dinotasikan angka 0. Modal usaha yang diukur adalah modal usaha pembentukan serta uang diluar modal usaha awal pembentukan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Karakteristik Data
Unit  analisis  penelitian  terdiri  dari  1.970  unit  usaha  yang  berpartisipasi  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  di lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Riau,  khususnya  melalui  metode  pelelangan,  selama  periode  tahun  2020  hingga 2022. Mayoritas unit usaha yang terlibat dalam penelitian ini bergerak dalam sektor pengadaan pekerjaan konstruksi dan  jasa konsultasi. Jumlah sampel unit usaha  yang dianalisis  lebih  banyak pada tahun 2022, yang  disebabkan oleh peningkatan dalam paket pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada tahun tersebut.  Peningkatan  ini  tercermin  dalam  berbagai  jenis  pengadaan,  seperti  pekerjaan  konstruksi  yang  mengalami kenaikan  sebesar  282%,  jasa  lainnya  sebesar  9,5%,  jasa  konsultasi  sebesar  41%,  dan  pengadaan  barang  dengan peningkatan sebesar 32%. Karakteristik sampel berdasarkan jenis pengadaan diuraikan secara ringkas pada tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Sampel berdasarkan Jenis Pengadaan Jenis Pengadaan Jumlah Paket Pekerjaan Jumlah Pelaku Usaha 2020 2022 Total 2020 2022 Total Paket % Paket % Unit % Unit % Pengadaan Barang 50 20 66 13 116 137 20 172 14 309 Pekerjaan Konstruksi 68 27 260 52 328 191 27 642 50 833 Jasa Konsultansi 92 37 130 26 222 256 37 338 27 594 Jasa Lainnya 42 17 46 9 88 113 16 121 10 234 Total 252 100 502 100 754 697 100 1.273 100 1.970
Sumber: LPSE Provinsi Riau, Aplikasi SIBAJAS dan AMEL (diolah)
UMK yang berpartisipasi pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2020 memiliki karakteristik disajikan pada tabel 2.
Tabel 2. Karakteristik Pelaku Usaha Variabel Kategori 2020 2022 Sukses  Gagal  Total % Sukses % Gagal Sukses  Gagal  Total % Sukses % Gagal Pendidikan Pemilik Sarjana 117 165 282 41,49 58,51 213 336 549 38,80 61,20 s.d SMA 154 261 415 37,11 62,89 289 435 724 39,92 60,08 Jumlah 271 426 697 502 771 1273 Pengalaman Usaha ≤3 tahun 2 423 425 0,47 99,53 19 600 619 3,07 96,93 >3 Tahun 269 3 272 98,90 1,10 483 171 654 73,85 26,15 Jumlah 271 426 697 502 771 1273 Jumlah Pekerja ≤3 6 338 344 1,74 98,26 43 695 738 5,83 94,17 >3 265 88 353 75,07 24,93 459 76 535 85,79 14,21 Jumlah 271 426 697 502 771 1273 Modal ≤500Juta 151 341 492 30,69 69,31 104 661 765 13,59 86,41 >500juta 120 85 205 58,54 41,46 398 110 508 78,35 21,65 Jumlah 271 426 697 502 771 1273
Sumber: Database SIBAJAS dan AMEL (LPSE Provinsi Riau), Aplikasi SiKAP dan SiRUP (LKPP) dan berbagai sumber (diolah)
Tabel 2 menunjukkan karakteristik UMK l pada tahun 2020 dan 2022 berdasarkan kategori pendidikan pemilik usaha, pengalaman usaha, jumlah pekerja, dan modal usaha terkait dengan tingkat keberhasilan dalam pengadaan barang dan jasa  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Riau.  Pada  tahun  2020,  dari  total  697  unit  usaha,  mayoritas  dimiliki  oleh pemilik usaha dengan pendidikan hingga tingkat sarjana, sedangkan pada tahun 2022,  jumlah pemilik usaha dengan
pendidikan hingga tingkat sarjana meningkat. Meskipun demikian, persentase keberhasilan lebih tinggi pada pemilik usaha dengan pendidikan  menengah ke bawah pada  tahun 2022. Pengalaman usaha  lebih dari 3 tahun  menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada usaha dengan pengalaman kurang dari 3 tahun, yang juga berlaku untuk tahun 2020 dan 2022. Selain  itu, pada tahun 2022, terjadi peningkatan  jumlah unit usaha dengan pengalaman lebih dari 3 tahun dan penurunan signifikan pada jumlah unit usaha dengan pengalaman kurang dari 3 tahun. Jumlah pekerja  lebih dari 3 orang dan modal usaha di atas 500 juta rupiah  menunjukkan persentase keberhasilan  yang  lebih tinggi  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa,  baik  pada  tahun  2020  maupun  2022.  Namun,  terdapat  peningkatan  dalam persentase  keberhasilan  pada  kategori  jumlah  pekerja  dan  modal  usaha  yang  lebih  rendah  pada  tahun  2022 dibandingkan dengan tahun 2020..

## 4.2. Hasil Estimasi
Model  regresi  logistik  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  model  keberhasilan  UMK  pada  Pengadaan  Barang dan  Jasa  di  Provinsi  Riau.  Dimana  model  tersebut  diharapkan  mampu  menentukan  pengaruh  kebijakan  pengadaan barang  dan  jasa  dalam  hal  ini  Perpres  12  Tahun  2021  dan  faktor-faktor  yang  berkontribusi  signifkan  terhadap keberhasilan  UMK  pada  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di  Provinsi  Riau.  Pengujian  pada  model  ini  menggunakan tahapan  pengujian  signifikansi  model  secara  keseluruhan  ( overall  fit  test) kemudian  dilanjutkan  dengan  pengujian parameter regresi secara parsial ( partial test ).
Pada  tahapan  pengolahan  data  model  diujikan  dan  diterapkan  secara  bertahap.  Pertama  menggunakan  data  sampel hanya  terhadap  unit  sampel  pada  tahun  2020  sebagai  model  1  secara  terpisah  dengan  data  sampel  untuk  peserta  di tahun 2022 sebagai model 2. Tabel 3 menyajikan hasil pengujian model secara keseluruhan.
Tabel 3. Hasil Overall Fit test Model Kesuksesan UMK dalam PBJ di Provinsi Riau
Output Sebelum Kebijakan (Tahun 2020) Setelah Kebijakan (Tahun 2022) Number of obs 697 1.273 LR chi2(5) 91,18 108,15 Prob > chi2 0,000 0.000 Pseudo R2 0,098 0,063 Log likelihood -420,152 -799,667 Keputusan Tolak H0 Tolak H0
Sumber: LPSE Provinsi Riau, Database PANTAU BAJAS 2023 dan berbagai sumber (diolah)
Hasil ini menunjukkan bahwa model 1 Tahun 2020 dan model 2 Tahun 2022 secara keseluruhan signifikan, dengan p- value  (Prob  >  chi2)  sebesar  0.0000.   Dengan  menggunakan  taraf  0,05  diperoleh  hasil  uji  yang  lebih  kecil,  sehingga memberikan keputusan untuk menolak Ho. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen terdapat variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian model regresi logistik kesuksesan UMK dalam Pengadaan Barang dan Jasa ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.
Uji signifikasi tiap-tiap parameter dilakukan dengan uji  Wald,  yang digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dalam model regresi logistik dengan hasil disajikan pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Partial Test Kesuksesan UMK dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Riau) Tahun 2020 (sebelum kebijakan) Sukses Sebelum penerapan kebijakan (Tahun 2020) Setelah penerapan kebijakan (Tahun 2022) Coef. z P>z Coef. z P>z Pendidikan 0,3 1,77  0,076** -0,28 -2,2  0,030* Pengalaman 0,203 0,22 0,832 2,127 8,09  0,000* Pekerja 2,027 4,6  0,000* -0,44 -1,9  0,062** Modal 0,882 4,97  0,000* 0,361 2,28  0,023* _cons -293,34 -2,81  0,005* -1,87 -6,7  0,000*
* signifikan pada conf. 95% ** signifikan pada conf. 90% Sumber: LPSE Provinsi Riau, Database PANTAU BAJAS 2023 dan berbagai sumber (diolah)

## 4.3. Interpretasi Hasil
Hasil analisis dari tabel 4.5 menunjukkan beberapa temuan terkait dengan pengaruh variabel pendidikan, pengalaman, jumlah  pekerja,  dan  modal  terhadap  peluang  kesuksesan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  sebelum  dan  setelah penerapan kebijakan. Pertama, variabel pendidikan sebelum kebijakan tidak signifikan berpengaruh terhadap peluang sukses,  tetapi  setelah  kebijakan  diterapkan,  terlihat  pengaruh  negatif  yang  signifikan  dengan  nilai  koefisien  -0,275 (p=0,030).  Kedua,  variabel  pengalaman  sebelum  kebijakan  tidak  signifikan  berpengaruh,  namun  setelah  kebijakan, terdapat pengaruh positif yang signifikan dengan koefisien 2,127 (p=0,000). Ketiga, variabel jumlah pekerja sebelum kebijakan  memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan,  tetapi  setelah  kebijakan  tidak  menunjukkan  pengaruh  yang signifikan.  Keempat,  variabel  modal  sebelum  dan  setelah  kebijakan  menunjukkan  pengaruh  positif  yang  signifikan, meskipun  ada  perbedaan  nilai  koefisien  dan  signifikansi  setelah  kebijakan  diterapkan.  Temuan  ini  menyoroti perubahan dalam pengaruh variabel-variabel tersebut sebagai respons terhadap penerapan kebijakan baru.
Berdasarkan  hasil  uji  Wald  pada  kedua  model  dalam  tingkat  kepercayaan  95  persen,  setelah  penerapan  kebijakan terdapat  perubahan  dalam  koefisien  dan  signifikansi  statistik  untuk  variabel  Pendidikan,  Pengalaman,  Pekerja,  dan Modal  dibandingkan  sebelum  penerapan  kebijakan.  Variabel  pendidikan  dan  pekerja  setelah  penerapan  kebijakan, terdapat perbedaan dalam pengaruh variabel independen terhadap peluang sukses antara Model 1 sebelum penerapan kebijakan  dan  Model  2  setelah  penerapan  kebijakan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dua  model  ini  memiliki  estimasi koefisien  yang  berbeda,  yang  mengindikasikan  perbedaan  dalam  cara  variabel  independen  mempengaruhi  variabel dependen. Hasil estimasi ditunjukkan oleh persamaan berikut:
Hasil estimasi regresi logistik  sebelum penerapan kebijakan (tahun 2020):
In ( p/(1-p)) = -293,343 +0,3X 1 + 0,203X 2 + 2,207X 3 + 0,882X 4
Hasil estimasi regresi logistik setelah penerapan kebijakan (tahun 2022)
In ( p/(1-p)) = -1,870 -0,126X 1 + 2,127X 2 – 0,442X 3 + 0,361X 4 dimana :
In ( p/(1-p)) = Nilai logit dari probabilitas keberhasilan UMK dalam pengadaan barang dan jasa
X 1 = Tingkat/Lama Pendidikan Pemilik Usaha
X 2 = Pengalaman Usaha
X 3 = Jumlah Tenaga Kerja
X 4 = Modal
Analisis  tehadap  signifikasi  model  secara  keseluruhan  dan  pengujian  model  secara  parsial  pada  pengaruh  variabel terhadap kesuksesan UMK dapat dirangkum dalam tabel 5.
Tabel 5. Perbandingan Koefisien dan Odd Ratio Model 1 (tahun 2020) dan Model 2 (Tahun 2022) Kesuksesan UMK dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Riau
Variabel Sebelum penerapan kebijakan (Tahun 2020) Setelah penerapan kebijakan (Tahun 2022) Koefisien Odd Ratio Koefisien Odd Ratio Pendidikan 0,300 1,350 -0,275 0,760 Pengalaman 0,203 1,225 2,127 8,387 Pekerja 2,027 7,587 -0,442 0,644 Modal 0,882 2,414 0,361 1,434
Sumber: LPSE Provinsi Riau, Database PANTAU BAJAS 2023 dan berbagai sumber (diolah)
Tabel  5  mengungkapkan  bahwa  sebelum  penerapan  kebijakan  (data  tahun  2020),  pendidikan  memiliki  pengaruh positif pada peluang sukses, sedangkan setelah penerapan kebijakan (data tahun 2022), pendidikan memiliki pengaruh negatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan pada tahun 2021 telah mengubah hubungan antara pendidikan  dan  peluang  sukses.  Setelah  diterapkannya  kebijakan  yaitu  pada  model  2  variabel  pendidikan  tidak  lagi memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kesuksesan  usaha  mikro  (p-value  >  0.05)  atau  dapat  dimaknai    setelah adanya penerapan kebijakan variabel pendididkan tidak  lagi  memiliki pengaruh  yang  jelas terhadap seberapa  sukses
usaha  mikro  tersebut.  Sehingga  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi  atau  lebih  rendah  tidak  secara signifikan mempengaruhi seberapa baik usaha mikro itu berjalan. Meskipun tingkat pendidikan juga penting, namun dalam kasus ini, itu tidak sepenuhnya mempengaruhi mampu atau tidak suatu usaha menjadi penyedia barang dan jasa di pemerintah. Dari sudut pandang unit usaha dengan pendidikan pemilik sampai dengan SMA, penerapan kebijakan memberikan kesempatan yang lebih baik dibandingkan sebelum kebijakan diterapkan.
Pada  variabel  pengalaman  sebelum  penerapan  kebijakan  (tahun  2020)  dan  setelah  penerapan  kebijakan  (data  tahun 2022), pengalaman memiliki pengaruh signifikan pada peluang sukses. Peningkatan nilai odd ratio setelah penerapan kebijakan menunjukkan pentingnya memiliki pengalaman yang memadai dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan dengan diterapkannya kebijakan faktor pengalaman menjadi lebih penting lagi.
Hasil  berbeda  ditunjukkan  pada  variabel  jumlah  pekerja  dimana  sebelum  penerapan  kebijakan  jumlah  pekerja memiliki pengaruh positif yang signifikan pada peluang sukses, sedangkan setelah penerapan kebijakan, pengaruhnya menjadi  negatif. Hal  ini  mungkin  juga  terkait dengan efek kebijakan  yang  berdampak pada hubungan antara jumlah pekerja dan peluang sukses. Artinya, setelah penerapan kebijakan  variabel  jumlah pekerja tidak sepenuhnya  mampu mempengaruhi  sukses  atau  tidaknya  suatu  usaha  sebagai  penyedia  di  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah.  Dari sudut pandang unit usaha dengan jumlah pekerja ≤ 3, penerapan kebijakan memberikan kesempatan yang lebih baik dibandingkan sebelum kebijakan diterapkan.
Variabel  modal  usaha  pada  kedua  model  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  pada  peluang  sukses,  tetapi besarnya pengaruh tampaknya lebih rendah dalam setelah penerapan kebijakan terlihat dari penurunan nilai odd ratio . Ini  mungkin  mengindikasikan  bahwa  kebijakan  yang  diterapkan  mengurangi  dampak  modal  pada  peluang  sukses. Dari sudut pandang unit usaha dengan modal ≤Rp500 Juta, penerapan kebijakan memberikan kesempatan yang lebih baik dibandingkan sebelum kebijakan diterapkan.
Penerapan  kebijakan  pada  tahun  2021  telah  mengubah  kondisi  awal  atau baseline dari  peluang  sukses.  Ini  bisa disebabkan  oleh  perubahan  dalam  lingkungan  bisnis,  peraturan,  atau  faktor-faktor  lain  yang  dipengaruhi  oleh kebijakan  tersebut.  Penerapan  kebijakan  dapat  mengindikasikan  perubahan  dalam  dasar  bisnis  atau  karakteristik industri antara tahun 2020 dan tahun 2022 seperti perubahan dalam tingkat risiko bisnis atau dalam dinamika industri. Selain kebijakan, perubahan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Ini bisa mencakup perubahan pasar, perubahan persaingan, atau faktor eksternal lainnya.
Kesimpulannya,  bahwa  pengalaman  dan  modal,  adalah  faktor-faktor  penting  yang  dapat  membantu  meningkatkan kesuksesan usaha mikro. Sedangkan kebijakan yang diterapkan yang diperlihatkan pada perbandingan antara Model 1 (data tahun 2020) dan Model 2 (data tahun 2022) menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pada tahun 2021 memiliki dampak pada hubungan antara variabel independen dan peluang sukses.
Hubungan  antara  variable  pengalaman  dan  modal  terhadap  kesuksesan  UMK  mendukung  temuan  dari  penelitian terdahulu  oleh  Sandra    (2020),  Purwidianti  (2015),  Suliantoro  (2019),  Sudiarta  (2014).  Perbedaan  simpulan  dengan penelitian terdahulu terdapat pada hubungan antar variabel dapat berubah secara drastis, seperti  variabel pendidikan dan pekerja yang berubah pengaruhnya diakibatkan penerapan kebijakan. Penjelasan atas perbedaan dengan penelitian terdahulu  yaitu  penerapan  kebijakan  mampu  memberikan  peluang  yang  lebih  baik  untuk  usaha  UMK  yang  dimiliki oleh  kelompok  pemilik  dengan  pendidikan  sampai  dengan  SMA  dan  kelompok  usaha  yang  memiliki  pekerja  ≤3 orang.
Hasil wawancara, observasi dan penelaahan dokumen mengungkapkan temuan sebagai berikut:
1) Kebijakan  Perpres  12  Tahun  2021  telah  diimplementasikan  di  Pemerintah  Provinsi  Riau  dengan  melakukan pemaketan  pekerjaan  diperuntukkan  untuk  usaha  mikro  dan  kecil  dengan  metode  pengadaan  langsung, penunjukan  langsung  dan  pelelangan.  Penerapan  kebijakan  tersebut  meningkatkan  jumlah  paket  pekerjaan  dan nilai anggaran yang diperuntukkan untuk usaha mikro dan kecil.
2) Respon  UMK  atas  penerapan  kebijakan  yang  direalisasikan  dengan  paket  pekerjaan  dan  nilai  anggaran  yang lebih  besar  meningkatkan  minat  UMK  berpartisipasi  pada  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di  Provinsi Riau.
3) Pendidikan pemilik usaha tidak lagi menjadi faktor penting yang mempengaruhi setelah diterapkannya kebijakan karena  kesempatan  usaha  kecil  yang  dominasi  pemilik  dengan  tingkat  pendidikannya  sampai  dengan  SMA mendapat kesempatan yang lebih baik dibanding sebelum penerapan kebijakan.
4) Pengalaman  usaha  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  usaha  mikro  dan  kecil  dan  setelah  penerapan  kebijakan peran pengalaman usaha tetap menjadi faktor yang berpengaruh.  Pengalaman usaha mempengaruhi banyak hal seperti  bagaimana  pemilik  yang  berpengalaman  dan  usaha  yang  sudah  berjalan  memiliki  keuntungan  pada pengadaan barang dan jasa pemerintah serta kematangan dalam hal manajemen perusahaan.
5) Jumlah  pekerja  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  usaha  mikro  dan  kecil.  Penerapan  kebijakan  berdampak kepada kelompok unit usaha dengan jumlah pekerja yang relatif kecil mendapatkan kesempatan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
6) Modal  usaha  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  usaha  mikro  dan  kecil.  Penerapan  kebijakan  berdampak  pada kelompok  usaha  dengan  modal  usaha  kecil  kesempatan  yang  lebih  baik  setelah  diterapkannya  kebijakan  tanpa menurunkan kesempatan usaha dengan modal yang lebih besar.
7) Temuan berdasarkan hasil pengumpulan data kualitatif sesuai dan mendukung hasil analisa kuantitatif.

## 4.4. Pembahasan
Penelitian  ini  memberikan  wawasan  tentang  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kesuksesan  usaha  mikro  dan  kecil (UMK) sebelum dan setelah penerapan kebijakan Perpres 12 Tahun 2021. Analisis data menunjukkan bahwa sebelum penerapan  kebijakan,  faktor-faktor  seperti  tingkat  pendidikan,  pengalaman  usaha,  jumlah  pekerja,  dan  modal  usaha memiliki  korelasi  yang  signifikan  dengan  kesuksesan  usaha  mikro  dan  kecil.  Namun,  setelah  penerapan  kebijakan, terjadi perubahan yang substansial dalam dinamika hubungan antara variabel-variabel tersebut.
Interpretasi  data  menunjukkan  bahwa  sebelum  penerapan  kebijakan,  pendidikan  tinggi  memiliki  dampak  positif terhadap kesuksesan usaha mikro dan kecil. Namun, setelah penerapan kebijakan, hubungan tersebut menjadi negatif, menunjukkan adanya perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha. Pengalaman usaha yang lebih  dari  3  tahun  tetap  menjadi  faktor  yang  signifikan  dalam  kedua  konteks,  menunjukkan  pentingnya  pemahaman yang mendalam tentang pasar dan manajemen bisnis dalam mencapai kesuksesan usaha.
Jumlah  pekerja  juga  memiliki  peran  yang  berubah  setelah  penerapan  kebijakan.  Sebelumnya,  jumlah  pekerja  yang lebih  dari  3  berhubungan  dengan  kesuksesan  yang  lebih  tinggi,  tetapi  setelah  penerapan  kebijakan,  hubungannya menjadi  negatif.  Hal  ini  menunjukkan  kemungkinan  adanya  perubahan  dalam  persyaratan  atau  preferensi  dalam proses  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang  mempengaruhi  dinamika  hubungan  antara  variabel-variabel tersebut.  Meskipun  demikian,  modal  usaha  tetap  menjadi  faktor  yang  signifikan  dalam  kedua  konteks.  Namun, dampaknya  mungkin  berkurang  setelah  penerapan  kebijakan,  menunjukkan  bahwa  kebijakan  tersebut  mungkin memberikan keuntungan tambahan bagi usaha dengan modal yang lebih kecil.
Hubungan  antara  variabel  pengalaman  dan  modal  terhadap  kesuksesan  UMK  mendukung  temuan  dari  penelitian terdahulu  oleh  oleh  Sandra  &  Purwanto  (2020),  Purwidianti  (2015),  Suliantoro  (2019),Sudiarta  (2014).  Perbedaan simpulan  dengan  penelitian  terdahulu  terdapat  pada  hubungan  antar  variabel  dapat  berubah  secara  drastis,  seperti variabel  pendidikan  dan  pekerja  yang  berubah  pengaruhnya  diakibatkan  penerapan  kebijakan.  Penjelasan  atas perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penerapan kebijakan mampu memberikan peluang yang lebih baik untuk usaha UMK yang dimiliki oleh kelompok pemilik dengan pendidikan sampai dengan SMA dan kelompok usaha yang memiliki  pekerja ≤ 3  orang.    Perbedaan  hasil  juga  sangat  mungkin  terjadi  karena  penggunaan  metodologi  yang berbeda. Metode kuantitatif cenderung mengukur hubungan antar variabel secara statistik, sementara metode kualitatif sebagaimana yang dilakukan berfokus pada pemahaman mendalam dari perspektif UMK.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan  yang  perlu  diperhatikan.  Berkenaan  dengan  metode  penelitian, penelitian  ini  menggunakan  data  yang  relatif  terbatas  terkait  cakupan  variabel.  Hal  ini  berhubungan  dengan keterbatasan ketersediaan data, yaitu analisis yang belum melibatkan aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pemahaman perilaku tersebut jika dilakukan  penilaian  parsial  pada  sektor  usaha  masing-masing.  Keterbatasan  data  juga  disebabkan  oleh  jarak  waktu penelitian  ini  dengan  dimulainya  penerapan  kebijakan  hanya  1  tahun,  sedangkan  implementasi  suatu  kebijakan memerlukan waktu yang berbeda dan dampak yang muncul akan lebih terlihat dalam periode waktu tertentu.
Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya adaptasi terhadap perubahan regulasi dan kebijakan  pemerintah  dalam  dunia  bisnis.  Pemilik  usaha  mikro  dan  kecil  harus  mampu  beradaptasi  dengan  cepat terhadap  perubahan  pasar  dan  kebijakan  untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  kesuksesan  usaha  mereka.  Oleh karena  itu, penelitian  ini  menyoroti perlunya  strategi  bisnis  yang  lebih  fleksibel dan responsif, serta  investasi dalam pengembangan  pengalaman  dan  modal  usaha.  Dengan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  perubahan  dalam
Enardi et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2024, 4(2): 224–236
lingkungan  bisnis  dan  faktor-faktor  yang  memengaruhinya,  pemilik  usaha  dapat  mengambil  langkah-langkah  yang tepat untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka dalam jangka panjang.
Upaya  meningkatkan  partisipasi  dan  keberhasilan  usaha  mikro  dan  kecil  dalam  pengadaan  pemerintah  di  Provinsi Riau yang dapat dilakukan antara lain:
1) Pemerintah  Provinsi  Riau  hendaknya  terus  mendorong  partisipasi  UMK  dengan  tetap  menjaga  kesempatan berkompetisi yang adil untuk setiap unit usaha.
2) Pemerintah Provinsi Riau dan pembuat kebijakan pengadaan barang dan jasa perlu melakukan evaluasi terhadap aturan  penggolongan  usaha  dan  melakukan  pemantauan  terhadap  penerapannya  untuk  menjamin  persaingan wajar dan adil.
3) Pemerintah Provinsi Riau perlu melakukan pembinaan yang berfokus pada penguatan modal pelaku usaha.
4) Pemerintah Provinsi Riau perlu meningkatkan sosialisasi peraturan dan kebijakan yang sudah diterapkan maupun yang akan diterapkan kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil.
Pemerintah Provinsi Riau perlu  meningkatkan pengetahuan pelaku usaha  mengenai  mekanisme e-katalog khususnya untuk usaha kecil dan mikro lokal.

## 5. Kesimpulan
Penelitian  ini  telah  mengungkapkan  temuan  terkait  dengan  hubungan  antara  berbagai  faktor  dengan  kesuksesan Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK)  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  di  Provinsi  Riau.  Analisis  data pada  dua  model, Model  1  (sebelum  penerapan  kebijakan  pada  tahun  2020)  dan  Model  2  (tahun  2022)  setelah  penerapan  Kebijaka n Perpres 12 Tahun 2021, serta hasil analisa kualitatif memberikan pemahaman tentang dampak kebijakan ini. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama:
1) Faktor  yang  dapat  meningkatkan  keberhasilan  UMK  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di  Provinsi Riau  adalah  pendidikan  pemilik,  pengalaman  usaha,  jumlah  pekerja  dan  modal  usaha.    Penerapan  Kebijakan memiliki  dampak  yang  signifikan  pada  hubungan  antara  variabel  independen  dan  kesuksesan  UMK.  Beberapa faktor mengalami perubahan yang drastis dalam pengaruhnya, seperti pendidikan dan jumlah pekerja.
2) Kebijakan Perpres 12 Tahun 2021 di Provinsi Riau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun demikian terdapat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan yaitu adaptasi aturan dan regulasi, pengawasan penerapan kebijakan, inovasi  dalam  e-katalog,  pelatihan  dan  pengembangan  UMK,  pemantauan  dan  evaluasi,  kerjasama  dengan stakeholder (asosiasi  pelaku  usaha,  lembaga  finansial,  dan  lembaga  pendukung  UMK),  penyediaan  bantuan keuangan untuk membantu UMK memenuhi persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa.
3) Berkenaan  dengan  metode  penelitian,  penelitian  ini  menggunakan  data  yang  relatif  terbatas  terkait  cakupan variabel.  Hal ini berhubungan dengan keterbatasan ketersediaan data yaitu analisis yang belum melibatkan aspek yang  mempengaruhi  keberhasilan  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  untuk  mengikuti  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah serta pemahaman perilaku tersebut jika dilakukan penilaian parsial pada sektor usaha masing-masing. Selain itu penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal rentang waktu pengumpulan data adalah 1 tahun setelah kebijakan diterapkan pada tahun 2021. Implikasi kebijakan akan lebih baik jika dapat diukur dalam jangka waktu yang  lebih  panjang.  Dengan  demikian  untuk  penelitian  lebih  lanjut,  hasil  estimasi  mungkin  akan  lebih  baik  jika menambahkan  variabel  lain  yang  mungkin  mempengaruhi  keberhasilan  UMK  dalam  pengadaan  pemerintah seperti  faktor  sektor  usaha,  perilaku  dan  respon  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  terhadap  kebijakan,  dan  kondisi sosial ekonomi di lokasi dan waktu penelitian dilakukan sehingga diharapkan dapat menangkap lebih jauh faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta rentang waktu pengumpulan yang lebih banyak.
Pemerintah  Provinsi  Riau  dan  pemangku  kepentingan  terkait  dalam  meningkatkan  partisipasi  dan  kesuksesan  UMK dalam pengadaan barang dan jasa dapat mengoptimalkan dampak positif kebijakan terhadap UMK dan meningkatkan kontribusi  mereka  dalam  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Peningkatan  partisipasi  dan  kesuksesan  UMK  dalam pengadaan  barang  dan  jasa  tidak  hanya  akan  memberikan  manfaat  bagi  pelaku  usaha  tersebut,  tetapi  juga  akan mendorong perkembangan ekonomi Provinsi Riau secara keseluruhan.

## References
Ahmedova, S. (2015). Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) In Bulgaria. Procedia—Social and Behavioral Sciences , 195, 1104-1112.
Akenroye,  T.  O.  (2020).  Developing  a  framework  to  improve  SME  Participation  in  Public  Procurement. Salford Business School , University of Salford, UK.
Anoraga, P. (2010). Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro,. Yogyakarta: PT.Dwi Chandra Wacana .
Aprilia,  R.,  &  Johantri,  B.  (2022).  Partisipasi  Pelaku  Usaha  Kecil  dalam  Pekerjaan  Konstruksi  Pemerintah  di Kementerian Keuangan. Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 .
Barzel, Y. (1989). Economic analysis of property rights . New York: Cambridge University Press.
Basri, S. (2005). Teori Pengeluaran Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design  :  Qualitative,  Quantitative,  and.  Mixed  Methods  Approaches. Newbury Park: Sage Publication.
David,  F.  R.  (  2009). Strategic  Management:  Concepts  and  Cases  Twelfth  Edition. New  Jersey:  Pearson  Prentice Hall.
Dumairy. (2006). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Gay, L. d. (1992). Research Methods for Business and. Management. New York: MacMillan Publishing Company.
Geiger,  S.  W.  (1998).  The  Impact  of  the  Regulatory  Enviroment  and  Corporate  Level  Diversification  on  Firm Performance. Journal of Managerial Issues 10.4 .
Glover,  A.  (  2008). Accelerating  the  SME  Economic  Engine:  Through  Transparent,  Simple  And  Strategic Procurement . London.: HM Treasury.
Guest, G. B. (2006). How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. Field Methods, 18, , 59-82.
Hartomo,  G.  (2021). IDX  Channel .  Retrieved  from  https://www.idxchannel.com/economics/pengadaan-barang-jasa- tahun-ini-capai-rp1214-t
Hertog, J. D. (1999). General Theories of Regulation. Economic Institute/ CLAV.
Hoekman, B., & Tas, B. K. (2020). Procurement policy and SME participation  in public. Small  Bus Econ 58, 383– 402 (2022) .
Hoekman,  B.,  Shingal,  A.,  Eknath,  V.,  &  Ereshch,  V.  (2020).  COVID-19,  public  procurement  regimes  and  trade policy. EUI Working Paper RSCAS 2020/72 .
Irjayanti, M. (2012). Barrier Factors and Potential Solutions for Indonesian SMEs. International Conference on Small and Medium Enterprises Development (ICSMED 2012).
J., E. S., & Hoekman. (2005). International Cooperation and the Reform of Public Procurement Policies. World Bank Policy Research Working Paper No. 3720, .
Jaya, W. K. (2021). Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kemnaker. (2020). Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya. Jakarta.
Kuncoro, M. ( 2000). Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan. UPP AMP YKPN.
Latan, H. (2014). Aplikasi Analisi Data Statistik untuk Ilmu Sosial Sains dengan Stata. Bandung: CV. Alfabeta.
Lincoln, A. (2015). Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima. Yogyakarta: Badan Penerbitan Yayasan STIE YKPN.
LKPP. (2021). Laporan Kinerja Pelaksanaan Barang dan Jasa Bulan Juli 2021. LKPP.
Loader, K. (2013). Is public procurement a successful small business support policy? . Environment and Planning C: Government and Policy, .
Loader, K. (2014). SME suppliers and the challenge of public procurement: Evidence revealed by a UK government online feedback facility. Journal of purchasing and supply management , 103-112.
Lofian, B., & Riyoko, S. (2014). Identifikasi Faktor Eksternal dan Faktor Internal yang Berpengaruh Terhadap UKM Mebel Rotan di Jepara. Jurnal DISPROTEK , Volume 5, no.2, Juli 2014.
Maharani, H. C., & Jaeni. (2021). Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 16 No.1 .
Mahdi,  M.  I.  (2022,  Januari). Dataindonesia.id .  Retrieved  from  https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/berapa- jumlah-umkm-di-indonesia
Mangkoesoebroto, G. (2002). Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mubyarto. (1994). Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES.
Natalia,  F.  (2021). Kompas.com .  Retrieved  from  Kompas.com:  https://beta.kompas.tv/article/200986/realisasi- anggaran-untuk-umkm-proyek-pemerintah-belum-maksimal
Nicholas, C., & Fruhman, M. (2014). Small and medium-sized enterprises policies in public procurement. Journal of Public Procuremen .
Nielsen, W. (2017). Technical report: Policies that promote SME. Business Environment Working Group .
OECD. (2018). SMEs in public procurement: Practices and strategies. OECD Public Governmen Reviews .
Pearce, J. A. (2011). Strategic Management Formulation, Implementation, and Control Twelfth Edition,. New York: McGrawHill.
Portal  Resmi  Pemerintah  Provinsi  Riau .  (2021,  Agustus).  Diambil  kembali  dari  www.riau.go.id/: https://www.riau.go.id/home/content/2021/08/02/9365-terbanyak-kedua-se-sumatera-341695-pelaku-usaha-di- riau-terima
Porter, M. (1994). .Keunggulan Bersaing: Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja. Jakarta: Binarupa Aksara.
Prasetyantoko, A. (2006). Teori Regulasi. Jakarta: Atmajaya.
Pratomo, T., & Soejodono, A. (2004). Ekonomi Sekala Kecil/Menengah dan Koperasi. Jakarta: Ghalia.
Puddephatt,  A.,  &  Kaspar,  L.  (2012). Benefits  of  Transparency  in  Public  Procurement  for  SMEs. London:  Harper Collins Publisher.
Purwidianti,  W.  a.  (2015).  "Pengaruh  Faktor  Internal  Dan  Eksternal  Terhadap  Kinerja  USAha  Industri  Kecil  Dan Menengah Di Purwokerto Utara." . Kinerja Journal of Business and Economics, vol. 19, no. 2 , 151-161,.
Rachbini, D. J. (2002). Ekonomi politik : Paradigma dan Teori Pilihan Publik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ramadhan, M. I. (2021, April 02). Media
Indonesia . Retrieved from Media Indonesia: https://mediaindonesia.com/ekonomi/395118/dorong-umkm-pemerintah-yakin-ekonomi-pulih-di-2021
Reis, P. R., & Cabral, S. (2015). Public procurement strategy:  the  impacts of a preference programme  for smal and micro business. Public Money and Management , http://dx.doi.org/10.1080/09540962.2011.586242. Republika. (2021, April Kamis). www.republika.co.id/ . Retrieved from
https://www.republika.co.id/berita/qsbgg5380/kiat-pemprov-riau-gairahkan-bisnis-umkm
Riau,  M.  C.  (2021,  Juni). mediacenter.riau.go.id .  Retrieved  from  https://mediacenter.riau.go.id/read/63208/pelaku- umkm-sudah-bisa-ikut-lelang-pengadaan-.html
Rolfstam, M. (2018). Promoting SMEs as Suppliers in Public Procurement. Aalborg University , Fibigerstraede 11.
Sahid, Y. ( 2007). From Creativity to Innovation. . Policy Research Working Paper.
Sandra, A., & Purwanto, E. (2020). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta. Business Management Journal .
Strigler, G. (1971). The theory of economic regulation. Bell Journal  of Economics and Management  Science , Vol 2 No.1 pp. 2-21.
Sudiarta,  I.  P.  (2014).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM). Jurnal Manajemen Indonesia .
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Alfabeta.
Suliantoro,  H.,  Winarno,  B.,  &  Handayani,  N.  (2019).  Analysing  the  Success  Factors  of  SMEs  on  Public Procurement. doi:10.1088/1757-899X/598/1/012097 .
Sumitro,  W.  (2004).  Azas-azas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembaga  Terkait.  In  W.  Sumitro.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada,.
UI, LPEM-FEB. (2020). Impact of COVID-19 Pandemic on MSMEs in Indonesia. Jakarta: LPEM FEB UI.
Yustika, A. E. (2008). Ekonomi Kelembagaan. Bisnis & Ekonomi Politik .
Zimmerer, T. W. (2008). Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.