## SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PERUBAHAN UU PEMILU
M. Nursalim Malay ∗
Reformasi  Mei 1998 telah melahirkan euphoria politik dan mendatangkan liberalisasi dan relaksasi politik. Situasi ini telah memungkinkan lahirnya partai politik dalam  jumlah yang sangat banyak. Diantara organisasi politik yang muncul itu ada partai-partai yang mempunyai  asal-usul sosial Islam dan ada yang menegaskan diri sebagai partai Islam. Ini terutama tampak

## Abstraks
Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan yang demokratis seperti itulah yang tidak akan terhapus dari muka  bumi. Dengan perkataan lain itulah sistem yang terbaik bagi masyarakat dimanapun mereka berada. Salah  satu  tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui  pemilu.  Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. pelaku pelanggaran.

## Kata Kunci: Partai Politik, Perubahan, UU Pemilu
Pendahuluan
∗ Dosen Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, kandidat Doktor bidang politik dari UIN Jakarta.
M. Nurslim Malay: SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM ...

## 47
dalam simbol dan asas partai. Adapula yang tidak perlu menyatakan diri sebagai partai Islam. Meskipun, begitu publik tetap menganggapnya sebagai partai Islam. Menurut Bouchir keadaan ini ada miripnya dengan November 1945, masa terakhir ketika partai politik tumbuh subur di Indonesia. 1
Menurut Kacung Marijan demokrasi ditandai oleh adanya tiga prasyarat; (1) kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat, dan (3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Dalam hal ini, sistem pemilu ( electoral system ) merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat tersebut. Melalui sistem ini, kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak politik bisa dilihat. 2
Inti dari demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Sistem pemerintahan yang demokratis seperti itulah yang tidak akan terhapus dari muka bumi. Dengan perkataan lain itulah sistem yang terbaik bagi masyarakat dimanapun mereka berada. Salah  satu  tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui  pemilu.Setiap undang-undang adalah produk hukum
1 David Bouchir, “Pemerintahan Peralihan Habibie: Reformasi, Pemilihan Umum, Regionalisme, dan Pergulatan Meraih Kekuasaan” dalam Chris Manning dan Peter Van Dierman, Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-Aspek Sosial Reformasi dan Krisis, (Yogyakarta : Lkis, 200), 19 2 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru ,    ( Jakarta : Keencana Prenada Media Group, 2012), 83
M. Nurslim Malay: SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM ...
dan hukum merupakan produk politik sehingga karakter isi setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan politisi 3
Pemilihan sistem pemilu berpotensi mempengaruhi kualitas dan jenis kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan. Apabila pemiliahn umum adalah unsur yang esensial dalam demokrasi perwakilan, maka diasumsikan bahwa seharusnya ada hubungan yang jelas antara keinginan rakyat sebagaimana yang diekspresikan memlalui pemilihan umum dan kebijakan yang mereka terima dari pemerintahan selanjutnya.
.
Sistem Pemilu Indonesia
4 3 Moh. Mahfud MD , Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 64 4 William M Downs, “Sistem elektoral Dalam Perpektif Komparatif”, dalam John T. Ishiyama dan Marijke Breuning (eds), Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21; Sebuah Referensi Panduan Tematis Jilid 2 (terj. Tri Wibowo BS) (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), 274
Secara sederhana, sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variabel-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula
M. Nurslim Malay: SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM ...

## 49
pemilihan ( electoral formula ), struktur penyuaraan ( ballot structure ), dan besaran distrik ( district magnitude ). 5
Sistem pemilu
Dari sekian banyak sistem pemilu tidak ada sistem yang sempurna, masing-masing sistem memiliki keuntungan dan kelemahan sebagaimana terlihat didalam tabel.1 ditampilkan dua sistem proporsional dan disktrik sebagai perbandingan.

## Tabel.1.

## Keuntungan dan Kelemahan dari Sistem Pemilu
Keuntungan Kekurangan Sistem Proporsional 1. Dianggap lebih representatif karena persentase perolehan suara setiap partai sesuai dengan persentase perolehan
kursinya di parlemen.
Tidak ada distorsi antara perolehan suara dan perolehan kursi
2. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas 1. Kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan di antara mereka. Bertambahnya jumlah partai dapat mengfhambat proses
integrasi di antara berbagai golongan di
masyarakat yang sifatnya pluralis. Hal ini
5 Kacung Marijan, Sistem Politik ...83
M. Nurslim Malay: SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM ...
diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Karena itu masyarakat yang heterogen dan pluralis lebih tertarik pada sistem ini mempermudah fragmentasi dan berdirinya partai baru yang pluralis 2. Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas). Peran partai lebih menonjol daripada kepribadian seorang wakil rakyat. Akibatnya sistem ini memberi kedudukan kuat kepada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen melalui Stelsel daftar (List System) 3. Banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk mencapai mayoritas di parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer yang stabil karena harus mendasarkan diri pada koalisi Sistem Distrik 1. Partai-partai terdorong untuk berintegrasi dan bekerjasama 1. Terjadinya kesenjangan antara persentase suara yang diperoleh dengan
M. Nurslim Malay: SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM ...

## 51
2. Fragmentasi dan kecenderungan mendirikan partai baru dapat dibendung, sistem ini mendukung
penyerhanaan partai tanpa paksaan. Di
Inggris dan Amerika sistem ini memperkuat sistem dwi partai 3. Oleh karena dalam suatu daerah pemilihan kecil (distrik) hanya ada satu pemenang, wakil yang terpilih erat dengan konstituennya dan merasa accountable kepada konstituen. Lagi pula kedudukannya terhadap partai lebih bebas karena faktor kepribadian seseorang berperan besar dalam kemenangannya 4. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas diparlemen. Sekalipun demikian harus dijaga agar tidak terjadi elective dictatorship
5. Terbatasnya jumlah
partai dan
jumlah kursi di parlemen. Kesenjangan ini disebabkan oleh
“distorsi” (distortion effect). Partai besar memperoleh keuntungan dari distorsi dan seolah- olah mendapat “bonus”. Halini menyebabkan over-reprentastation dari partai besar dalam
parlemen 2. Distorsi merugikan partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika terpencar di beberapa distrik. Persentase di beberapa. Persentase kursi lebih kecil dari persentase suara sehingga terjadi under- representation dari partai kecil. Sistem ini kurang
representatif karena banyak suara yang hilang (wasted) 3. Sistem ini kurang mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang heterogen dan pluralis
sifatnya
M. Nurslim Malay: SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM ...
meningkatnya kerja sama mempermudah tercapainya stabilitas politik 4. Wakil rakyat yang dipilih cenderung lebih memerhatikan kepentingan daerah
pemilihannya daripada kepentingan nasional
Sumber: Mariam Budiardjo, 470-471

## Partai Poltik Islam dalam Pemilu di Indonesia
Hubungan antara Islam dan politik di Indonesia memiliki tradisi yang amat panjang. Akar-akar genealogisnya dapat ditarik ke belakang hingga akhir abad ke-13 dan awal abad ke- 14, ketika Islam-seperti diakatan banyak kalangan-pertamakali diperkenalkan dan disebarkan di kepulauan ini. Dalam perjalanan sejarahnya yang kemudian inilah Islam, sambil mengadakan dialog yang bermakna dengan realitas sosio- kultural dan politik setempat. Pada kenyataannya malah dapat dikatakn bahwa Islam, sepanjang perkembangannya di Indonesia, telah menjadi bagian integral sejarah politik negeri ini-meskipun tidak serta merta mengandaikan bahwa Islam secara inheren adalah agama politik, seperti banyak dikatakan sejumlah pengamat. 6
6 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Pamadina, 1998), 21-22
M. Nurslim Malay: SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM ...
53
Greg Fealy, membagi partai-partai Islam  ke dalam bentuk ; Formalist Islamic Parties , partai-partai ini berusaha memperjuangkan nilai-nilai Islam ke dalam perundangan- undangan dan kebijakan-kebijakan negara. Mislanya kelompok parati ini di Indonesia, PPP, PBB, dan PKS, dan Pluralist Islamic parties . Partai-partai ini memperjuangkan nilai-nilai Islam ke dalam konteks negara-negara Indonesia yang plural, misalnya kelompok partai ini di Indonesia, PKB dan PAN. 7
Sedangkan Sigit Pamungkas memasukkan PKB dan PAN sebagai partai pseudo agama karena merupakan partai dengan basis sosial dari kelompok keagamaan tertentu 8 tetapi ekpresi politiknya bersifat inklusif. Meskipun akar sosialnya adalah kelompok agama tertentu, partai ini tidak eklusif mendasarkan diri pada ideologi keagamaan tertentu. Bagi partai ini, nilai agama menjadi basis politik. 9
7 Greg Frealy, “Islamic Parties : a Rising or Desclining Force? Dalam Damien  Kingsbury dan Arief Budiman (eds), Indonesia The Uncertain Trasition , (Adelaide : Crawford House Publishing, 2001) 8 Yang dimaksud adalah NU dan Muhammadiyah, PKB dan PAN tidak meiliki hubungan organisatoris akan tetapi memiliki hubungan yang bersifat inisiator dan aspirasional.
9 Pamungkas, Sigit, Partai Politik; Teori dan Praktik di Indonesia , (Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism, 2011), 140
Sikap Partai Politik Islam terhadap RUU Pemilu
M. Nurslim Malay: SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM ...

## Pemilu 2004
Anggota DPR RI yang ikut membahas RUU Pemilu adalah anggota DPR RI hasil pemilu I pasca reformasi 1999, adapun partai yang memiliki kursi di DPR RI ada 21 partai, dengan fraksi PDIP = 153 kursi, FPG = 120,  fraksi yang termasuk kategori partai Islam adalah; Fraksi PPP  = 58, Fraksi Reformasi (PAN & PK)= 41, Fraksi PKB = 51, Fraksi PBB =13 dan Fraksi PDU (Perserikatan Daulatul Ummah)= 10 kursi dan fraksi lainnya.
Dari laporan Pansus RUU Pemilu ada beberapa masalah- masalah krusial, diantaranya ; 1. Pemilu dilaksanakan dengan Sistem Proporsional daftar calon terbuka dan pemilu DPD dengan sistem distrik berwakil banyak, 2.Calon Anggota DPD boleh tidaknya simpatisan parpol atau bahkan pengurus parpol, 3. Electoral treshold bagi partai politik peserta pemilu tahun 1999 yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR dan DPRD periode 1999-2004, 4.Penentuan daerah pemilihan, 5.Rasio keterwakilan calon perempuan, 6. Penyelenggara pemilu, 7.Penentuan teknis pemberian suara, hal ini terkaitan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka yang dipilih 10
10 Sekjen DPR-RI, Risalah Rapat Paripurna DPR-RI Masa Persindangan III Tahun Sidang 2002-2003 , (Jakarta : Sekjen DPR-RI, 2003), 35-49
.
M. Nurslim Malay: SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM ...
55
Berdasarkan pandangan akhir masing-masing fraksi partai politik Islam, maka bisa disimpulan dan disajikan dalam tabel.2 di bawah ini
Tabel.2
Posisi Fraksi Partai Politik Islam atas Isu Krusial dalam RUU Pemilu
PPP Fraksi Isu PKB Reformasi (PAN-PK) PBB PDU Sistem Pemilu Sistem Proporsion al Daftar Calon Terbuka Sistem Proporsi onal Daftar calon Terbuka Sistem Proporsion al Daftar Calon Terbuka Sistem Proporsion al Daftar Calon Tertutup Sistem Proporsion al Daftar Calon Terbuka Ambang Batas 2 % 2% 2% 2% Berjenjang Daerah Pemiliha n dan Alokasi Kursi 3-10 DPR 3-12 DPRD 3-10 DPR 3-12 DPRD 3-10 DPR 3-12 DPRD 3-10 DPR 3-12 DPRD 3-10 DPR 3-12 DPRD Calon Perempu an Sekurang- kurangany a 30 % Harus ada kuota perempu an 30 % Kuota 30 % Tidak membedak an laki-laki dan perempuan ---
Sumber : diolah dari risalah sidang

## Pemilu 2009
Untuk menghadapi pemilu tahun 2009, pemerintah dan DPR sepakat melakukan perubahan terhadap UU Pemilu Nomor 12

## 57

## Tahun 2003 tentang Pemilahan Umum Anggota DPR, DPD dan
DPRD.
Partai politik Islam yang memiliki kursi  di DPR RI berdasarkan Pemilu tahun 2004 dengan jumlah anggota 550 orang, sedangan partai Islam memperoleh 231 kursi dengan rincian  : PPP = 58 , PAN = 52, PKB = 52, PKS = 45, PBR = 13, dan PBB = 11, akan tetapi PBB tidak bisa mebuat fraksi sendiri karena jumlah anggota yang tidak memenuhi ketentuan, maka dalam pembahasan sikap partai politik Islam, PBB tidak dimasukan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Risalah Sidang III DPR-RI, maka ditemukan masalah-masalah krusial dalam memutuskan RUU menjadi Undangan-undangan yang kemudian diolah dan disajikan ke dalam tabel.3 di bawah ini.

## Tabel.3

## Posisi Fraksi Partai Islam dan Masalah RUU Pemilihan Umum
Fraksi Isu PPP PKB PAN PKS PBR Sistem Pemilu Sistem Proporsi onal Terbuka Sistem Proporsio nal Terbuka Sistem Proporsi onal Terbuka Sistem Proporsion al Tertutup Sistem Proporsion al Terbuka Ambang Batas/ET 3 % 3% 3% 3% 2,5% Daerah Pemiliha n dan Alokasi Kursi 3-10 DPR 3-10 DPR 3-10 DPR 3-10 DPR 3-10 DPR Calon Perempu an 30% 30% 35 % 30% 30%
Sumber : Diolah dari Risalah Sidang
Dari masalah-masalah krusial dalam pembahasan RUU Pemilu untuk Pemilu tahun 2009 yang disajikan pada tabel.3 dengan penjelasan sebagai berikut ; Secara umum fraksi partai Islam memiliki sikap dan pandangan akhir yang sama terhadap empat masalah; Sistem Pemilu, Ambang Batas/ET, DP dan alokasi kursi, dan calon Perempuan. Akan tetapi masing-masing fraksi memiliki beberapa catatan

## 59
atau penekanan terhadap masalah tersebut, pada masalah Sistem Pemilu fraksi PKS dan PAN bersikap lebih maju dari fraksi- fraksi lain. PKS dalam menentukan calon terpilih tidak hanya cukup dengan memenuhi 30% BPP, kedepan PKS berharap penentuan calon terpilih murni berdasarkan suara terbanyak, sedangkan PAN dengan tegas menyatakan dimana calon terpilih menjadi anggota legislatif adalah yang mendapat suara terbanyak.Hasil akhir RUU memutuskan bahwa sistem pemilu untuk Pemilu 2009 adalah dengan Sistem Proporsional Daftar Terbuka, dengan penentuan calon terpilih menggunakan BPP. Dalam pelaksanaannya UU Nomor 10 Tahun 2008 ini digugat ke Mahkamah Konsitusi dan MK memutuskan dalam penentuan calon terpilih menggunakan suara terbanyak tanpa memperhatikan BPP atau nomor urut.

## Pemilu 2014
Dari beberapa sumber yang diperoleh, kemudian dipetakan  posisi faksi Partai Politik Islam di DPR-RI atas isu- isu krusial dan disajikan dalam tabel.4 di bawah ini;
Tabel.4 Posisi Fraksi Partai Islam atas Isu Krusial dalam RUU Pemilu
PKS Fraksi Isu PAN PPP PKB Hasil Akhir (UU 8/2012) Sistem Pemilu Sistem Propors ional Tertutu p Sistem Propors ional Terbuk a Sistem Proporsi onal Terbuka Sistem Proporsion al Tertutup Sistem Proporsional Terbuka Ambang Batas 3,5%- 4% 3,5% 3% 3% 3,5%  secara nasional Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi 3-10 DPR 3-12 DPRD 3-10 DPR 3-12 DPRD 3-10 DPR 3-12 DPRD 3-10 DPR 3-12 DPRD 3-10 DPR 3-12 DPRD Konversi Suara Divisor Webste r habis di dapil Kuota murni habis di dapil Kuota murni habis di dapil Kuota murni habis di dapil Kuota murni habis di dapil
Proses politik akhirnya mememangkan sistem proporsional terbuka (pasal ....UU Nomor 8 Tahun 2012). Dibandingkan dengan PKS dan PKB, sikap PPP dan PAN ternyata didukung oleh kekuatan politik parlemen. Sikap PPP dan PAN juga lebih relevan dengan perkembangan sosial Islam Indonesia yang ikut menikmati iklim keterbukaan bersuara dan berbicara di era Reformasi. Sikap kritis mulai menggeser sikap dogmatis terhadap pemimpim ( kiyai, ustadz, dsb). Potensi suara PKB, seperti dimaklumi, sangat sulit dilepaskan dari kekuatan tradisi NU yang sering disebut kelompok tradisionalis, sementara PAN sangat dekat dengan tradisi Muhammadiyah yang diidentifikasi kelompok modernis.

## Arah dan Pergerakan Sikap Partai Politik Islam
Dari tiga kali pelaksanaan perubahan UU Pemilu, perubahan UU Nomor 8 tahun 2003 menjadi  UU No.10 tahun 2008 yang kemudian di ubah lagi menjadi UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum bisa disimpulankan bahwa ;

## a. Partai Politik Islam belum memiliki identitas yang jelas.
Identitas yang tidak ini terlihat setiap pembahasan RUU antar partai-partai Islam selalu memiliki sikap dan pandangan yang tidak sama, mestinya lobi-lobi politik antar partai Islam lebih intensif dan baik lagi. Lobi politik partai-partai Islam pernah meraih sukses dalam Sidang Umum MPR yang mengantarkan Abddurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Preseiden RI ke-4, jauh sebelumnya dalam penetapan anggota legislatif terpilih delapan partai Islam melakukan kerjasasama yang disebut stembus accord. Stembus accord ini bukan sekedar
M. Nurslim Malay: SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM ...
62
Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
wujud kebersamaan, melainkan lebih sebagai ‘malaikat penyelamat”; pertolongan “luar” yang, tidak pernah terbayangkan dan memberikan manfaat politik yang signifikan, ada 40 kursi DPR hasil dari stembus accord 11

## b. Ada pergeseran sikap dan nilai
.
Pergeseran sikap dan nilai kearah yang lebih maju dan progresif ini terlihat pada PAN walaunpun sikap dan pandangan ini tidak signifikan terhadap perolehan kursi di DPR akan tetapi PAN selalu berpandang maju dan konsisten terhadap perubahan- perubahan. Pada umumnya ilmuwan menyebut dua faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan, yaitu konflik kepentingan dan gagasan atau nilai-nilai baru. Menurut Subakti nilai-nilai sebagai variabel yang independen yang menjelaskan perbedaan antara sistem nilai sosial dan proses-proses perubahan dan reproduksi. 12 Nilai-nilai tidak hanya menghasilkan dinamisme dan kemajuan, tetapi juga stagnasi dalam masyarakt. Masyarakat akan berkembang dan dinamis apabila kebutuhan berpresai dan sukses dinilai sangat tinggi oleh individu anggota masyarakat. 13
11 Husin M. Al-Banjari “Stembus Accord “Malaikat” Penyelamat Partai Islam, dalam Hamid Basyaib dan hamid Abidin (eds) Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu ’99 Sampai Pemilihan Presiden , (Jakarta: Alvabet, 1999), 205 12 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , (Jakarta: PT Grasindo,
2010), 312 13 David McClelland, The Achieving Society , (New York: The Free Press, 1967),
M. Nursalim Malay: SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM ......
63 Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013

## Prediksi Pelaksanaan Pemilu 2014
Khusus untuk Pemilu 2014 dengan disahkannya UU No.8  Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, ada beberapa yang menjadi persoalan diantaranya ;
1. Pada pemilu 2014 sisa suara hanya diperhitungkan dalam perhitungan tahap kedua yang habis dibagi didaerah pemilihan  (pasal 212 dan 213), perhitungan ini akan semakin memperbesar disproporsionalitas suara ke kursi karena akan ada banyak suara yangb hilang sebagai akibat dari peningkatan PT dan pemberlakuan PT secara nasional.
2. District magnitude berkaitan dengan jumlah kursi per daerah pemilihan. Semakin banyak jumlah kursi perdapil, semakin proporsional sistem tersebut yang semakin menguntungkan partai kecil. Sebaliknya, semakin sedikit kursi per dapil akan semakin menuju ke sistem majoritarian yang menguntungkan partai besar
3. Electoral Threshold yang disepakati adalah 3,5% yang berlaku secara nasional, dampaknya, pertama partai-partai akan matian-matian menarik suara dari pendudukan Jawa yang jumlahnya 60% dari penduduk Indonesia, kedua partai lokal yang cukup penting suaranya di daerah misalnya hasil pemilu 2009 PKNU di Jatim dan PDK di Sulsel akan kehilangan perwakilan seandainya tidak mampu melewati threshold nasional 3,5%.
4. Perilaku aktor politik dalam pemilu 2014 diantaranya, pertama pemilu 2014 akan diwarnai kandidat yang didominasi oleh tokoh terkenal atau pemodal, tanpa
M. Nurslim Malay: SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM ...

## 64
Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
memperhitungkan kariernya di partai politik, kedua pertarungan menjadi calon anggota legislatif akan semakin berat mengingat munculnya fenomena meger partai, ketiga anggota DPR/D akan diuntungkan dengan meningkatnya dana yang diperoleh dan digunakan saat masa reses, ke empat kecil kemungkinan adanya peningkatan prosentase perempuan di parlemen. 14

## Penutup
Pemilu setelah reformasi di Indonesia menunjukan perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, perubahan ini terlihat adanya pegeseran sistem pemilu dari sistem Proporsional tertutup (pemilu 1999)  ke Proporsional Semi-Terbuka (pemilu 2004) dan Sistem Proporsional terbuka  (2009) 15
14 Bayu Dardias, Isu Krusial UU Pemilu dan Perubahan Politik di Indonesia, Makalah Seminar , dipresentasikan dalam Seminar Politik “ Membedah UU Pemilu dan Implementasinya Terhadap sistem Politik di Indonesia, di Universitas Jember 22 Mei 2012.
15 Sherlock Stephen, Indonesia’s 2009 Elections; The New Electoral System and The Competing parties , CDI, 2009, khusus untuk tahun 2009 sistem proporsional daftar terbuka diperkuatan menjadi daftar terbuka suara terbanyak oleh keputusan Mahkamah Konstitusi
serta terakhir pemilu 2014. Perubahan ini melihatkan bahwa kita semakin liberal dalam berbagai hal, dan sistem proporsional ini sebenarnya sudah tidak murni lagi. Untuk kasus pemilu 2004 Meriam Budiardjo menilai ada warna sistem distrik dalam
M. Nursalim Malay: SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM ......
perhitungan peroleh kursi DPR, DPRD, yaitu, suara peroleh suatu partai di sebuah daerah pemilihan yang tidak cukup untuk satu BPP (bilangan pembagi pemilih) tidak bisa ditambahkan ke perolehan partai di daertah pemilihan lain. 16
Blondel, Jean, “Electoral Systems and the Influence of Electoral Systems on Party Systems” dalam An Introduction to

## Daftar Pustaka
Andrain, Charles F, Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial , Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992
Ayoob, Mohammed, The Many Faces The Political Islam;
Religion and Politics in The Muslim World, The Michigan of University Perss, 2011
Al-Banjari, M.Husin, “Stembus Accord “Malaikat” Penyelamat Partai Islam, dalam Basyaib, Hamid & Abidin, Hamis (ed), Mengapa Partai Islam Kalah ; Perjalanan Partai Politik Islam dari Pra-Pemilu 99 sampai Pemilihan
Presiden , Jakarta : Alvabet, 1999
Blais, Andre and Massicotte, Louis, ‘Electoral System” in
Laurence LeDuc, Ricard G.Niemi and Pippa Noris (eds);
Comparing Democracies; Elections and Voting in Global Perspective . Thousand Oaks CA : Sage, 1996
16 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar..488
M. Nurslim Malay: SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM ...

## 66
Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
Comparative Goverment , London: Weindenfield and Nicholson, 1969
Bouchir, David, “Pemerintahan Peralihan Habibie: Reformasi, Pemilihan Umum, Regionalisme, dan Pergulatan Meraih Kekuasaan” dalam Chris Manning dan Peter Van Dierman, Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-Aspek Sosial Reformasi dan Krisis, Yogyakarta : Lkis, 2000
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, edisi Revisi 2010
Damsar, Pengantar Sosilogi Politik , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
Dardias, Bayu,  Isu Krusial UU Pemilu dan Perubahan Politik di Indonesia, Makalah Seminar , dipresentasikan dalam
Seminar Politik “ Membedah UU Pemilu dan Implementasinya Terhadap sistem Politik di Indonesia, di Universitas Jember 22 Mei 2012.