Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962 Agustus 2022, Vol. 14 No. 2
Pengedaran Sediaan Farmasi Oleh Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Indonesia
Qiva Hayam Sari 1 , Kuswardani 2 qivahayamsari11@gmail.com ,  Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia 1 kuswardani63@gmail.com , Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia 2

## Abstract
Background :
One  form  of  the  development of  criminal  acts  that  has  recently  become  the  focus  of  the  general  public  in  the field of health sciences  is the distribution of pharmaceutical preparations of types of drugs that are carried out freely can have a negative impact on the community because drugs are important in health services so that the use of drugs should not be arbitrary and must used properly in order to provide optimal clinical benefits.
Research Methods:
This study uses a descriptive method using a juridical normative approach.

## Findings:
The results of this study are the regulation of the distribution of pharmaceutical preparations is regulated in the existing  positive  Indonesian  law  and  is  regulated in  Law  No.  36 of  2009  concerning  health, the  imposition  of sanctions on children who carry out distribution of pharmaceutical preparations must be carried out specifically in  accordance  with  Law  No.  11 of  2012  regarding the  juvenile  criminal  justice  system  (UUSPPA)  so that  the interests of children are protected.

## Conclusion:
Legal arrangements regarding pharmaceutical preparations are contained in Article 190 to Article 201, while the provision of criminal sanctions is in Articles 196 to Article 198. In imposing criminal sanctions on children, it must  be  given  specifically  in  accordance  with  the  regulations  that  regulate  so  that  children  can  return  to community life as usual.
Keywords : Crime; Distribution; Pharmaceutical Preparations; Child.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Salah satu bentuk perkembangan tindak pidana yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat umum bidang ilmu  kesehatan  yaituperedaran  sediaan  farmasi  jenis  obat  yang  dilakukan  secara  bebas  dapat  memberikan dampak  buruk  bagi  masyarakat karena obat  merupakan  hal  yang penting dalam pelayanan kesehatan sehingga penggunaan obat tidak boleh sembarangan dan harus digunakan dengan benar agar dapat memberikan manfaat klinik yang optimal.

## Metode Penelitian:
Penelitian ini meggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

## Hasil Penelitian:
Pengaturan  pengedaran  sediaan  farmasi  diatur  dalam  hukum  positif  Indonesia  yang  ada  dan  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan pengedaran  sediaan  farmasi  harus  dilakukan  secara  khusus  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) agar kepentingan anak tetap terlindungi.

## Kesimpulan:
Pengaturan  hukum  mengenai  sediaan  farmasi  terdapat  dalam  Pasal  190  hingga  Pasal  201,  sedangkan  untuk pemberian sanksi pidananya ada dalam Pasal 196 sampai Pasal 198. Dalam penjatuhan pidana bagi Anak harus diberikan  secara  khusus  sesuai  dengan  peraturan  yang  mengatur  agar  Anak  dapat  kembali  dalam  kehidupan bermasyarakt seperti sediakala.
Kata kunci: Tindak Pidana; Pengedaran; Sediaan Farmasi; Anak.
DOI : 10.24903/yrs.v11i2.1435 Received :  May 2022 Accepted :  June 2022 Published :  August 2022 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  di  Indonesia  yang  semakin  pesat  membawa masyarakat  menjadi  pada tatanan  hidup yang  serba  cepat  dan  praktis.  Terlebih  pada  bidang ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  akan  membawa  suatu  negara  pada  kesejahteraan  dan kemakmuran  pada  masyarakat  nya.  Semakin  tinggi  peradaban  suatu  bangsa  maka  semakin maju  pula  ilmu  pengetahuan  yang  berkembang  dalam  bangsa  tersebut.  Akan  tetapi perkembangan  yang  tidak  diiringi  dengan  semangat  kemanusiaan,  maka  berpengaruh  pada akses yang negatif. Munculnya suatu tindak pidana baru pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang tersebut, yang akan menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan dan sering kali menimbulkan kerugian material maupun inmaterial bagi masyarakat.
Bentuk  perilaku  penyimpangan  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  sering  di  sebut dengan  tindak  pidana  akan  selalu  ada  selama  manusia  masih  ada  di  muka  bumi  ini.  Dan hukum  merupakan  sarana  bagi  penyelesaian  problematika  yang  diharapkan  dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karenanya perkembangan itu hukum khususnya hukum pidana  perlu  ditingkatkan  dan  diupayakan  secara  terpadu.kodifikasi  pada  bidang-bidang hukum  tertentu  serta  penyusunan  Undang-Undang  baru  dibutuhkan  untuk  menjawab  semua perkembangan tindak pidana.
Salah satu bentuk perkembangan tindak pidana yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat umum yaitu di bidang ilmu kesahatan, yang mana di Indonesia pengaturan tindak pidana ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menegaskan  bahwa  dalam  kesehatan  pada  dasarnya  berhubungan  dengan  semua  segi kehidupan. Kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  untu  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis. Kesehatan juga sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga menjadi

## Pengedaran Sediaan Farmasi Oleh Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Indonesia
Qiva Hayam Sari, Kuswardani
prioritas  dalam  pembangunan  nasional  satu  bangsa.  Salah  satu  bagian  dari  pelayanan kesehatan  masyarakat.  Hal  itu  disebabkan  karena  obat  digunakan  sebagai  penyelamat  jiwa, memulihkan  atau  memelihara  kesehatan karena  obat  komponen  yang  sangat  penting  karena di perlukan pengupayaan kesehatan.
Menurut  Purwanto  Hardjosaputra  “Dalam  pelayanan  kesehatan,  obat  merupakan komponen  yang  sangat  penting  karena  diperlukan  dalam  sebagian  besar  upaya  kesehatan. Dengan  berkembangnya  waktu  dan  kesadaran  serta  pengetahuan  masyarakat  tentang kesehatan  mendorong  masyarakat  menuntut  pelayanan  kesehatan  termasuk  pelayanan  obat yang  professional”  (Hardjosaputra,  2008).    Peran  obat  sendiri  memang  penting  dalam pelayanan  kesehatan,  penanganan  dan  pencegahan  berbagai  penyakit  tidak  dapat  dilepaskan dari  tindakan  terapi  dengan  obat  atau  farmakoterapi.  Berbagai  pilihan  obat  saat ini  tersedia, sehingga  diperlukan  pertimbangan-pertimbangan  yang  cermat  dalam  memilih  obat  untuk suatu  penyakit.  Tidak  kalah  penting,  obat  harus  selalu  digunakan  secara  benar  agar memberikan manfaat klinik yang optimal. Terlalu banyak obat yang tersedia saat ini ternyata bisa  menjadikan  satu  masalah  tersendiri  dalam  prakteknya,  terutama  mengenai  bagaimana memilih dan menggunakan obat secara aman.
Tidak  semua  pengobatan  bersifat  menyembuhkan,  bahkan  tidak  jarang  bila menggunakan  obat-obatan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  justru  akan  menimbulkan penyakit  yang  baru.  Oleh  karenanya  hal  tersebut  sangat  penting  pengetahuan  fungsi  obat, tidak  heran  banyak  orang  yang  menyalahgunakan.  Salah  satu  contoh  yang  akhir-akhir  ini menjadi  tren  di  kalangan  masyarakat  yaitu  dengan  sengaja  mengedarkan  obat-obatan  yang tanpa izin dari kepala BPOM yang mudah di dapat dengan harga yang ekonomis di banding obat-obatan  legal  yang  telah  mendapat  izin  edar  dari  kepala  BPOM.  Tidak  hanya  itu keuntungan  yang  diperoleh  penjual  juga  tidak  sedikit.  Keuntungan  yang  menggiurkan menjadikan  banyak  masyarakat  yang  menjadi  penjual  obat-obatan  ilegal,  mirisnya  lagi penjualan obat-obatan ilegal ini dilakukan oleh anak di bawah umur yang pada dasarnya anak adalah generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia di  Indonesia  yang  sangat  berkualitas  yang  mampu  memimpin  dan  memperlihara  kesatuan serta  persatuan  bangsa  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan  uraian  diatas,  permasalahan  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut  pengaturan  pengedaran  sediaan  farmasi  dalam  hukum  positif  Indonesia  dan penjatuhan sanksi terhadap anak yang mengedarkan sediaan farmasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  dengan  menelaah  dan  mendeskripsikan  tentang  pengaturan  tentang  pengedaran sediaan farmasi dalam hukum positif Indonesia. Menggunkan data yang bersumber dari data sekunder  yang  diperoleh  dari  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  dan  website  yang  relevan.  Serta menggunakan  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data secara kualitatif.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Pengaturan Pengedaran SediaanFarmasi Dalam Hukum Positif Indonesia
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  mana  penegakan  hukum  salah  satu  usaha mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, sehingga penegakkan  hukum  harus  terwujud.  Penegakkan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  pelaku dalam  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Hukum  berfungsi sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia.  Agar  kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum itu  harus  dilaksanakan.  Penegakkan  hukum  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakatnya.  Dalam  penegakkan  hukum  sendiri  ada  tiga  unsur  yang  perlu diperhatikan  yaitu  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan.  Penegakkan  hukum  secara konkret  adalah  berlakunya  hukum  positif  dalam  praktik  sebagaimana  seharusnya  patut dipatuhi.
Sediaan  farmasi  adalah  obat,  bahan  obat,  obat  tradisional,  dan  kosmetika.  Pengertian Obat sendiri adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi  atau  menyelidiki  sistem  fisiologi  atau  keadaan  payologi  dalam  rangka penetapan  diagnosis,  pencegahan,  penyembuhan,  pemulihan,  peningkatan  kesehatan  dan kontrasepsi, untuk manusia. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan  praktek  farmasi  dengan  tahap  aplikasi  yaitu  dilakukan  dengan  menerapkan undang-undang  yang  berkaitan  dengan  sediaan  farmasi  yaitu:  Pasal  386  Ayat  (1)  KUHP mengenai  pemalsuan  obat,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  Undang-Undang  Kesehatan,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Tahun 1998  tentang  Pengamanan  Sediaan  Farmasi  dan  Alat  Kesehatan,  dan  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

## Pengedaran Sediaan Farmasi Oleh Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Indonesia Qiva Hayam Sari, Kuswardani
Tindak  pidana  merupakan  suatu  bentuk  perilaku  penyimpangan  yang  hidup  dalam masyarakat,  yang  artinya  tindak  pidana  akan  selalu  ada  selama  manusia  masih  ada  dimuka bumi  ini.  Hukum  sebagai  sarana  bagi  penyelesaian  problematika  ini  diharapkan  dapat memberika  solusi  yang  tepat.  Bagian  penting  dalam  sistem  pemidanaan  adalah menetapkan suatu  sanksi.  Keberadaannya  akan  memberikan  arah  dan  pertimbangan  mengenai  apa  yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Apabila  ketentuan  pidana  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Pasal 190 sampai dengan 201 diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  menganut  “ single  track system ” (hanya sanksi pidana).
2. Dalam hal menggunakan sanksi pidana, digunakan pidana pokok dan pidana tambahan.
3. Pidana  pokok  yang  digunakan  adalah  pidana  penjara  dan  denda,  sedangkan  pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum Pasal 201 ayat (2).
4. Perumusan  sanksi  pidana  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan dilakukan secara tunggal dan kumulasi.
Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa tiada semua perbuatan yang dapat dihukum  kecuali  apabila  sudah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dalam mengedarkan  sediaan  farmasi  yang  tidak  memiliki  izin  edar  termasuk  tindak  pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.
Pemberian saknksi pidana terhadap pengedaran sediaan farmasi terdapat dalam Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  yang  ada  dalam  Pasal  196  yang menjelaskan  bahwa  tiap-tiap  orang  dimana  dengan  kesengajaan  melaksanakan  produksi, peredaran sediaan farmasi ataupun dan alat Kesehatan dimana tidak terpenuhinya nilai mutu, standar, keamanan, dan khasiat dimana yang dijelaskan pada Pasal 98 ayat (2) dan (3) diberi sanksi  berupa  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 197 bahwa setiap orang  yang  dengan  sengaja  memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi  dan  atau  alat Kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar  seperti  yang  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (1) akan diberi sanksi pidana dengan pidana penjara maksimal 15 (limabelas) tahun dan dengan denda Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Kemudian dalam pasal 198 dijelaskan  bahwa  tiap-tiap  orang  dimaan  tidak  mempunyai  kemampuan  yang  ahli  serta wewenang  dalam  melaksanakan  penerapan  kefarmasian  seperti  yang  dijelaskan  pada  Pasal
108  diberi  sanksi  pidana  atas  pidana  dengan  maksimal  Rp.  100.000.000,00  (seratus  juta rupiah)
Syarat  utama  memungkinkan  adanya  penjatuhan  pidana  adalah  adanya  perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, hal ini adalah konsekuensi dari  asas  legalitas.  Rumusan  delik  ini  penting,  artinya  sebagai  prinsip  kepastian,  undang- undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang  atau  apa  yang  diperintahkan  dan  apakah  layak  disebut  sebagai  tindak  pidana. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang dibahas unsur-unsur Pasal 197 Undang-Undang tentang  Kesehatan  telah  mencocoki.  Unsur-unsur  pidana  dalam  Pasal  197  Undang-Undang Kesehatan terpenuhi. Dimana unsur sebagai berikut:
1. Setiap  orang,  yang  dimaksud  dengan  “setiap  orang”  disini  siapa  saja,  setiap  orang selaku  subyek  hukum  pidana  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  didakwa telah  melakukan  tindak  pidana  yang  memiliki  kemampuan  atau  kecakapan  untuk mempertanggungjawabkan pidana
2. Dengan  sengaja  memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat kesehatan  yang  tidak  memilki  izin  edar,  Bahwa  dalam  kasus  ini  terdakwa  tidak memiliki  kewenangan  atau  keahlian  ataupun  tidak  memiliki  izin  untuk  mengedarkan obat.
Dikatakan sebagai tindak pidana karena perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang di anggap baik dan adil. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana kesehatan dan telah memenuhi  unsur-  unsur  tindak  pidana  harus  dipertanggung  jawabkan  secara  pidana.  Orang tersebut  harus  bertanggungjawab  dengan  menerima  hukuman  yang  telah  dijatuhkan kepadanya  akibat  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukannya,  yaitu  mengedarkan  sediaan farmasi  tanpa  izin  edar.  Orang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  mengedarkan  sediaan farmasi tanpa izin edar ini harus bertanggungjawab secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukannya.
Dengan  adanya  pengaturan  hukum  yang  ada  pun  masih  banyak  tindak  pidana  tersebut banyak terjadi karena kurang tegasnya penegakkan hukum dalam memberikan sanksi pidana bagi  para  pelaku  sehingga  masih  banyak  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  yang  mana terkadang  masih  banyak  segelintir  oknum  penegak  hukum  dapat  disuap  agar  suatu  tindak pidana  tidak  diberi  sanksi  pidana  sebagai  mana  mestinya  seperti  yang  ada  dalam  peraturan yang ada. Seharusnya penegak hukum dapat lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi bagi

## Pengedaran Sediaan Farmasi Oleh Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Indonesia
Qiva Hayam Sari, Kuswardani
pelaku  sebab  salah  satu  tugas  utama  penegak  hukum  untuk  mengupayakan  kondisi  tata perilaku  masyarakat  agar  tetap  sadar  dan  patuh  kepada  hukum  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara.

## 3.2 Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak yang Mengedarkan Sediaan Farmasi
Dalam  penegakan  hukum  tentu  mengenal  istilah  hukuman  atau  sanksi  yang  bersifat penderitaan dan siksaan, karena hukuman itu bertujuan membuat efek jera terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran dan melindungi kepentingan hukum seseorang yang dilindungi oleh hukum pidana, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak perbuatan terbaik bagi anak) menyatakan:
Dalam  semua  tindakan  yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga kesejahteraan  sosial  maupun  swasta,  lembaga  peradilan,  lembaga  pemerintah  atau  badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
Anak  adalah  seseorang  yang  masih  dalam  kandungan  dan  belum  berusia  18  (delapan belas) tahun dan belum menikah, Ketentuan pidana tentang perlindungan anak Menurut pasal 1  angka  2  pada  dasarnya  memberi  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  anak  yang merupakan penerus suatu bangsa dan merupakan tujuan dari suatu Negara.
Bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi  perampasan  kemerdekaan  sejauh  mungkin  dihindarkan.  Sebagaimana  ditegaskan dalam  berbagai  instrumen  internasional,  bahwa  tidak  seorang  pun  akan  dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang.
Pemberian  hukuman  terhadap  seorang  anak  harus  sesuai  dan  diberikan  sebagai  upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas  kemerdekaannya  harus  terpisah  dengan  orang  dewasa,  kecuali  bila  dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA),  merupakan  sistem  peradilan  khusus  dan  berbeda  dengan peradilan  orang  dewasa  yang  diperuntukan  bagi  anak  yang  melakukan  suatu  perbuatan pidana. Penjatuhan sanksi pada Anak dapat berupa:
1. Sanksi pidana
a. Pidana Pokok, terdiri dari :
1) Pidana peringatan
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2022, Vol. 14 No. 2
2) Pidana  dengan  syarat,  bentuk  pidana  dengan  persyaratan  tersebut berupa : a) Pembinaan di luar lembaga
b) Pelayanan masyarakat
c) Pengawasan
3) Pelatihan kerja
4) Pembinaan dalam lembaga
5) Penjara
b. Pidana tambahan
1) Perampasan keutungan yang diperoleh dari tindak pidana
2) Pemenuhan kewajiban adat
2. Sanksi tindakan
1) Upaya mengembalikan anak terhadap orang tua/wali
2) Upaya menyerahkan terhadap seorang
3) Upaya merawat di rumah sakit jiwa
4) Upaya merawat pada LPKS
5) Adanya  keharusan  untuk  ikut  serta  dalam  pendidikan  formal  dan/atau kegiatan  latihan  dimana  pengadaannya  dilaksanakan  dari  pemerintah ataupun swasta
6) Upaya pencabutan izin mengemudi
7) Upaya memperbaiki dampak dari tindak pidana
Mengenai tindak pidana dibidang kefarmasian yang dilakukan oleh anak, dimana hakim harus menjantuhkam pidananya sesuai dengan terpenuhinya delik-delik dari Pasal 197, dilihat dari  unsur  pertama  yaitu:  setiap  orang,  yang  di  tunjuk  kepada  terdakwa,  Dilihat  dari  unsur kedua yaitu: perbuatan disengaja, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan disengaja dan dalam  keadaan  sadar  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  bertentangan  dengan  norma  yang berlaku. Dan unsur ketiga yaitu: dengan membuat atau mendistribusikan sediaan obat-obatan dan  atau  alat  kefarmasian  yang  tidak  memiliki  ijin  khusus  distribusi  sebagaimana  diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan.

## 4. KESIMPULAN
Pengaturan  hukum  mengenai  pengedaran  sediaan  farmasi  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  yang  diatur  dalam  Pasal  190  sampai

## Pengedaran Sediaan Farmasi Oleh Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Indonesia Qiva Hayam Sari, Kuswardani
dengan Pasal 201, sedangkan untuk pemberian sanksi pidananya juga telah ada dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 198 dengan ancaman pidana yang sudah di tentukan.
Penjatuhan saknsi pidana bagi anak yang mengedarkan sediaan farmasi apabila anak telah memenuhi  unsur  unsur  dalam  Pasal  197  maka  akan  diancam  dengan  hukuman  pidana penjara maksimal 15 (limabelas) tahun dan dengan dendan Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima  ratus  juta  rupiah).  Namun  dalam  hal  ini  karena  pelaku  yang  merupakan  Anak  yang masih  dibawah  umur  pemberian  ancaman  hukuman  pidana  tersebut  tidak  dapat  dilakukan karena  pemberian  sanksi  pidana  pada  anak  harus  diberikan  secara  khusus  sesuai  dengan peraturan  yang  mengatur  yaitu  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UUSPPA)  karena  penjatuhan  sanksi  pidana pada Anak harus dihindari karena dapat mempengaruhi kehidupan Anak di masa depan sebab pemberian  sanksi  terhadap  Anak  tersebut  bukan  merupakan  sebuah  pembalasan  melainkan untuk  memberi  efek  jera  bagi  Anak  sehingga  di  kemudian  hari  Anak  tersebut  tidak mengulangi perbuatan dan dapat kembali dalam kehidupan bermasyarakat seperti sediakala.

## 5. REFERENSI
Hardjosaputra, P. (2008). Daftar Obat indonesia Edisi II. Jakarta: PT. Mulia Purna Jaya.
Hasibuan, S. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. Jurnal Hukum Responsif .
Hutahaean, B. (2013). Penerapan saknsi pidana bagi pelaku tindak pidana anak . Jurnal Yudisial .
Mertokusuma,  S.  (2010). Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar). Yogykarta:  Cahaya  Atma Pustaka.
Sholehuddin.  (2007). Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Siswati, S. (2013). Etika dan Hukum Kesehatan . Jakarta: Rajawali Pers.
Soetodjo, W. (2005). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.
Asliani,  „Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Dengan  Sengaja  Menjual  Sediaan Farmasi  Tanpa  Izin  Edar‟, IURIS  STUDIA:  Jurnal  Kajian  Hukum ,  1.1  (2020),  1–6 <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB II.pdf,>
Bagus,  Ida,  Putra  Mahardika,  I  Made  Minggu,  and  I  Ketut  Sukadana,  „Penegakan  Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kefarmasian ( Study Kasus Putusan No . 252 / PID . SUS / ANAK / 2013 / PN . KDI )‟, 1.252 (2019), 401–5
Muhammad  Aziz  Fikri,  „PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  PENGEDAR  SEDIAAN FARMASI  YANG  TIDAKMEMILIKI  IZIN  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG
NOMOR  36  TAHUN  2009  TENTANG  KESEHATAN  DI  BALAI  BESAR PENGAWAS  OBAT  DAN  MAKANAN  KOTA  PEKANBARU‟, JOM  Fakultas Hukum , VI.2 (2019), 1–13
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia