Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020

## KEBIJAKAN SINERGITAS R & D PEMERINTAH, KOMUNITAS EPISTEMIK, DAN SEKTOR SWASTA DALAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN

## GOVERNMENT R & D SYNERGY POLICIES, EPISTEMIC COMMUNITY AND PRIVATE SECTOR IN ACCELERATING INDEPENDENCE OF THE DEFENSE INDUSTRY
Endro Tri Susdarwono Universitas Peradaban, Indonesia Email: saniscara99midas@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  discuss  R&D  synergy  policies  of  government, epistemic community, and private sector in accelerating the independence of the Indonesian  defense  industry.  This  research  is  a  qualitative  research,  the  type  of research uses a comprehensive analytical study and analytical normative approach. The government is aware of the importance of building national research capacity in defense technology. That awareness must be followed up with concrete policies, measurable  results,  and  strategic  cooperation  with  other  national  components. Human resources or researchers, academics, and innovators who are members of various research institutions are basically a "pool of knowledge" that studies and understands  various  aspects  of  the  technology,  managerial,  and  social-political industry of the defense, so that it is in an irreplaceable position as the driving force of the ideals of independence in the defense industry. Increasing the capability and mastery  of  defense  industry  technology  must  be  done  through  research  and development (R&D) and engineering activities. R&D activities are also an absolute requirement  for  defense  independence  and  the  ability  to  respond  to  the development of defense and security technology.
Keywords: Defense Industry; Epistemic Community; Government; Research and Development; Private Sector

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  membahas  mengenai  kebijakan  sinergitas  R  &  D pemerintah,  komunitas  epistemik,  dan  sektor  swasta  dalam  percepatan kemandirian industri pertahanan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,  tipe  penelitiannya  menggunakan  kajian  komprehensif  analitis  dan pendekatannya  normatif  analitis.  Pemerintah  menyadari  pentingnya pembangunan kapasitas riset nasional dalam teknologi pertahanan. Kesadaran itu mesti ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret, hasil yang terukur, serta
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
kerja  sama  strategis  bersama  komponen  nasional  yang  lain.  Sumber  daya manusia  (SDM)  atau  para  peneliti,  akademikus,  dan  inovator  yang  tergabung dalam  berbagai  l embaga  penelitian  tersebut  pada  dasarnya  adalah  “kolam pengetahuan”  yang  mempelajari  dan  memahami  berbagai  aspek  teknologi, manajerial, serta sosial-politik industri pertahanan, sehingga berada dalam posisi yang tak tergantikan sebagai mesin penggerak dari cita-cita kemandirian industri pertahanan.    Peningkatan  kemampuan  dan  penguasaan  teknologi  industri pertahanan  harus  dilakukan  melalui  aktivitas  penelitian  dan  pengembangan (R&D) serta perekayasaan. Aktivitas penelitian dan pengembangan (R&D) juga menjadi  syarat  mutlak  menuju  kemandirian  pertahanan  serta  kemampuan merespons perkembangan teknologi pertahanan dan keamanan. Pemberdayaan industri  nasional  untuk  pembangunan  pertahanan  memerlukan  kerja  sama  di antara tiga pilar industri pertahanan, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perguruan Tinggi, Industri, dan pihak Kemhan/TNI, dengan dibentengi oleh kebijakan  nasional  yang  jelas  untuk  menggunakan  produk-produk  hasil  dari putra-putra terbaik bangsa.
Kata  kunci : Industri  Pertahanan; Komunitas  Epistemik;  Pemerintah; Riset  Dan Pengembangan; Sektor Swasta

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  membahas  mengenai  kebijakan  sinergitas Research  and Development (R & D) pemerintah, komunitas epistemik, dan sektor swasta dalam percepatan kemandirian industri pertahanan Indonesia.  Mengacu pada praktik industri  pertahanan  di  negara  maju,  negara  yang  berhasil  dalam  mencapai pengembangan  dan  percepatan  industri  pertahanan  dimulai  dengan  adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, komunitas epistetmik dan sector swasta. Indonesia sudah mulai membuat dasar pijakan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Industri Pertahanan.
Di  tengah  arus  globalisasi  yang  demikian  besar  dan  sebagai  negara demokrasi, peranan sipil dan militer sama pentingnya dalam mewujudkan SDM yang  dapat  menghasilkan  teknologi  pertahanan  yang  memiliki  efek deterrence (Hidayat, 2015). Dalam rangka mencapai sistem pertahanan tangguh yang diiringi dengan  cita-cita  untuk  kemandirian  pemenuhan  ketersediaan  alat  peralatan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
pertahanan  dan  keamanan  (Alpalhankam)  atau  disebut  juga  alat  utama  sistem persenjataan  (Alutsista)  maupun  non  Alustsista  TNI,  maka  perlu  dibuat  suatu road map yang jelas melalui pemetaan industri pertahanan dalam negeri secara benar dan akurat.
Namun demikian, pembangunan industri pertahanan dalam negeri tersebut pada  perjalanannya  ternyata  memunculkan  masalah  tersendiri,  antara  lain pengembangan  industri  pertahanan  nasional.  Negara  dituntut  untuk  sesegera mungkin  memenuhi  kebutuhan  sektor  pertahanan.  Pengadaan  alutsista  pada dasarnya  tidak  dapat  menunggu  waktu  yang  lama  sebab  alutsista  merupakan bagian integral dari Renstra dan sasarannya alutsista itu harus siap digunakan kapanpun sesuai kebutuhan (Al-Fadhat, 2019).
Riset  dan  pengembangan  teknologi  adalah  hal  yang  mendasar  dalam pembangunan  dan  upaya  mencapai  kemandirian  industri  pertahanan.    Peran sejatinya  adalah  usaha  untuk  mengeksploitasi  keunggulan  disbanding  musuh. Salah satunya lewat keunggulan teknologi. Karena itu, upaya R&D yang intensif adalah  syarat  penting  untuk  memastikan  keunggulan  teknologi  pertahanan. Pertahanan pun menjadi sektor yang sangat technology-internsive (Karim, 2014).
Penelitian  dan  pengembangan  (R&D)  menuntut  keterlibatan  tiga  elemen Industri  Pertahanan  yaitu:  Produsen  (Industri  Pertahanan),  Pemerintah (Kementerian Pertahanan RI) dan TNI (Tim Penyusun Kementerian Pertahanan, 2015).  Secara  khusus,  Pemerintah  memiliki  tiga  peran  dalam  penelitian  dan pengembangan  yaitu  sebagai  pemakai,  sponsor  dan  regulator  (Heidenkamp, Louth & Taylor, 2013). Pada peran sebagai sponsor, pemerintah memiliki peran untuk mendukung penelitian dan pengembangan alutsista (Egam et all, 2017).
Saat  ini,  hampir  semua  negara  penyedia  peralatan  militer  berskala  besar ditopang oleh kemampuan riset dan pemberdayaan kapasitas teknologi yang kuat dari dalam negeri. Industri pertahanan bersama pemerintah, lembaga keuangan, universitas,  dan  kalangan  inventor  bekerja  dalam  sebuah  model  kerjasama
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
terintegrasi  untuk  menciptakan  berbagai  produk  pertahanan,  baik  yang berorientasi impor maupun untuk keperluan dalam negeri (nasional).
Dalam  situasi  politik  internasional  yang  dinamis  dan  multipolar  seperti sekarang ini, industri pertahanan pada dasarnya sedang berada di persimpangan jalan.  Perusahaan-perusahaan  besar  di  bidang  pertahanan  di  negara  maju meredefinisi peran mereka agar tetap relevan dalam medan bisnis internasional, sambil tetap memenuhi kebutuhan pasar nasional. Pada satu sisi, globalisasi atau akselerasi pembukaan pasar telah memungkinkan perusahaan beroperasi dalam ruang  lingkup  lintas  batas  negara,  sehingga  perusahaan  dapat  mencari  segala sumber daya yang dibutuhkan dengan ongkos lebih efisien, dari bahan mentah sampai tenaga kerja.
Namun,  di  sisi  lain,  globalisasi  berdampak  terhadap  meningkatnya kewaspadaan  negara  dan  perusahaan  untuk  menjaga  serta  mempertahankan sumber  kunggulan  kompetitifnya  ( competitive  advantage )  dan  kepentingan nasionalnya  ( national  interest ).  Dalam  konteks  perlindungan  keunggulan kompetitif  tersebut,  riset  dan  pengembangan teknologi  menjadi  faktor  penting bagi tiap negara yang sedang membangun industri pertahanannya dan bercita- cita mencapai kemandirian dalam pengadaan peralatan militer. Dari faktor politik berhubungan dengan tata kelola kepentingan para pemangku kepentingan sektor pertahanan,  yaitu  pemerintah,  parlemen,  angkatan  bersenjata,  perusahaan swasta, dan masyarakat sipil.
Pemberdayaan  industri  nasional  untuk  pembangunan  pertahanan memerlukan  kerja  sama  di  antara  tiga  pilar  industri  pertahanan,  yaitu  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  serta  Perguruan  Tinggi,  Industri,  dan  pihak Kemhan/TNI,  dengan  dibentengi  oleh  kebijakan  nasional  yang  jelas  untuk menggunakan produk-produk hasil dari putra-putra terbaik bangsa.
Secara  umum  industri  Pertahanan  dapat  didefinisikan  sebagai  tempat pertemuan  antara  produsen  dengan  konsumen  produk  pertahanan  beserta
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
industri  penunjangnya.  Pasar  sebagai  tempat  pertemuan  tersebut  terkadang memerlukan rantai penghubung seperti agen, distributor, eksportir dan importir. Penunjang industri pertahanan, di satu sisi diperlukan untuk memenuhi faktor produksi  dan  di  sisi  lain  produk  industri  pertahann  untuk  mendukung keberadaan  industri  lainnya.  Dalam  industri  pertahanan,  pasar  monopoli, oligopoli, dan kompetitif banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal perusahaan (Yusgiantoro, 2014).
Pemerintah  mempunyai  peranan  penting  dalam  membangun  industri pertahanan,  karena  pemerintah  merupakan  pembeli  yang  besar  atau  pembeli tunggal dari peralatan pertahanan yang diproduksi di dalam negeri (monopsoni). Pemerintah  dapat  menggunakan  daya  belinya  untuk  menentukan  besaran, kepemilikan, struktur, proses masuk dan keluar, produk, harga, tingkat efisiensi, dan  bahkan  profitabilitas  industri  pertahanan  nasional  (baik  BUMN  maupun BUMS). Pemerintah sangat mendukung industri pertahanan, antara lain dengan cara  pembelian  khusus  melalui  pemberian  subsidi  langsung.  Pemerintah  juga dapat  mengatur  industri  pertahanan  nasional  dengan  mengendalikan keuntungan  pada  kontrak  pemerintah  (misalnya  mencegah  keuntungan  atau kerugian  yang  berlebihan).  Selain  itu,  pemerintah  juga  termasuk  dapat menentukan harga dan keuntungan dari kontrak nonkompetitif, sehingga dapat memengaruhi  perilaku  perusahaan  dengan  memihak  persaingan  non  harga (peneitian dan pengembangan), dan dapat mengontrol ekspor senjata, misalnya melalui lisensi (Yusgiantoro, 2014)
Siklus  dan  karakter  industri  pertahanan  banyak  diwarnai  oleh  kebijakan pemerintah  yang  mendominasi  pengambil  kebijakan  di  bidang  pertahanan. Pemerintah  dapat  memodifikasi  dan  menentukan  tingkat  penerapan  industri pertahanan  sesuai  dengan  hasil  yang  diinginkan  dengan  mempertimbangkan berbagai keterbatasan sumber daya yang ada. Industri pertahanan mempunyai kekhususan  yang  tidak  dimiliki  oleh  industri  lain,  terutama  keterlibatan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
pemerintah  yang  sangat  signifikan  pada  industri  pertahanan.  Dalam  era globalisasi  saat  ini,  setidaknya  terdapat  dua  aliran  pergerakan  industri pertahanan, yakni internalisasi yang diarahkan oleh pemerintah ( government-led internalization ) dan globalisasi industri pertahanan yang diarahkan oelh investasi ( investment-led defense industrial globalization ). Internalisasi pemerintah, adalah memberikan peran sentral kepada pemerintah selaku promotor sekaligus sebagai konsumen  atas  kegiatan  pengembangan  industri  pertahanan  (Yusgiantoro, 2014).
Di  samping  alasan  keamanan  dalam  lingkup  pertahanan,  perlunya keterlibatan  pemerintah  dalam  pengembangan  industri  pertahanan  adalah sebagai berikut:
1. Memberikan  keuntungan  melalui  pembangunan  ekonomi  yang  dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Walaupun  dukungan pemerintah seringkali melalui kegiatan BUMN yang kinerjanya tidak bias fleksibel seperti BUMS, tetapi dengan koordinasi yang baik akan mampu memberikan kontribusi kepada negara dengan menghasilkan keuntungan usahanya.
2. Mendukung  pengembangan  kemajuan  teknologi  dan  limpahan  nilai tambah  ekonomi  ( spin-out ).  Tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa pengembangan  teknologi  akan  memberikan  nilai  tambah  walaupun terdapat  biaya  dalam  pengembangannya.  Biaya  yang  harus  dikeluarkan terkadang  cukup  besar,  sehingga  tidak  dapat  diperhitungkan  secara prinsip  finansial,    tetapi  harus  menggunakan  prinsip  ekonomi  dengan menganggap sebagai biaya ekonomi ( sunk cost )
3. Memberikan kontribusi terhadap transaksi neraca perdagangan yang akan berpengaruh  langsung  kepada  neraca  pembayaran  suatu  negara.  Dalam jangka  menengah  sampai  jangka  Panjang,  apabila  industri  pertahanan sudah mampu berdiri sendiri dan bahkan dapat melakukan ekspor, maka
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
ini  akan  membantu  posisi  neraca  perdagangan  yang  akan  berdampak positif pada perbaikan dari neraca pembayaran (Yusgiantoro, 2014).
Di  samping  masalah  biaya,  terdapat  karakteristik  lain  yang  juga  penting untuk  dicermati  dalam  kaitan  dengan  karakter  industri  pertahanan  pada umumnya, yaitu sebagai berikut:
1. Kemajuan  Teknik.  Kemajuan  Teknik  menghasilkan  produk  baru  seperti mesin jet, rudal, elektronik, radar, helicopter, dan system ruang angkasa, sebagai hasil litbang. Kemajuan Teknik ini memengeruhi pasar dan strukur industri  pertahanan.  Kecenderungan  structural  jangka  Panjang  industri pertahanan  adalah  jumlah  perusahaan  besar  semakin  lama  semakin sedikit.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  penggabungan  dan  penutupan perusahaan  persenjataan  dari  industri  pertahanan.  Kecenderungan  ini tampaik jelas sejak akhir perang dingin tahun 1990 sampai sekarang.
2. Biaya  memasuki  bisnis.  Mendirikan  perusahaan  persenjataan memerlukan biaya yang besar untuk pengembangan teknologi dan litbang, ilmuwan  yang  berkualitas  dan  tenaga  terampil  lainnya.  Biaya  litbang berbeda untuk jenis peraltan yang akn dikembangkan. Beranjak dari sini, dapat  disimpulkan  bahwa  keterlibatan  pemerintah  dalam  industri pertahanan  akan  menjadi  ukuran  perkembangan  industri  pertahanan suatu negara.
3. Ekonomi pembeljaran. Memproduksi senjata secara efisien memerluakan biaya  pembelajaran (learning  curve), antara  lain  untuk  litbang.  Biaya pembelajaran  menurun  seiring  dengan  banyaknya  senjata  yang diproduksi, karena akan memenuhi skala keekonomian. Semakin Panjang proses produksi, biaya pembelajaran semakin rendah.
4. Insentif bekerja sama. Kerja sama antara dua atau lebih perusahaan dapat menguntungkan  kedua  pihak,  yaitu  melalui  berbagi  biaya (cost  sharing) litbang  yang  tinggi,  skala  keekonimian,  dan  biaya  pembelajaran  dari
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
proses  produksi  yang  lebih  lama.  Hal  ini  karena  perusahan-perusahaan menggabungkan  banyak  pesanan  yang  diterima.  Kerja  sama  ini menghasilkan  penghematan  biaya  bagi  setiap  perusahaan  yang  terlibat. Kerja  sama  dalam  pembuatan  alutsista  juga  dapat  terjadi  antara  dua negara atau lebih.
5. Restrukturisasi industri. Restrukturisasi industri pertahanan berlangsung bersamaan  dengan  proses  perlucutan  senjata  yang  tejadi  sejak berakhirnya Perang Dingin. Perlucutan senjata menyebabkan pembatalan banyak  proyek,  pesanan  yang  lebih  sedikit,  proses  produksi  yang  lebih pendek,  keterlambatan  dalam  pengiriman  produk  pesanan,  dan pengunduran  berbagai  program.  Restrukturisasi  menyebabkan berkurangnya  enaga  kerja,  penutupan  pabrik,  penggabungan  ata beralihnya perusahaan dari bisnis pertahanan ke bisnis lain. Perusahaan juga  dapat  beralih  dari  kontraktor  utama  ke  subkontraktor,  bergabung dengan perusahaan lain atau dengan perusahaan pertahanan lainnya.
6. Rantai pasokan. Banyak pelaku usaha terlibat dalam industri pertahanan: kontraktor  utama,  pemasok  tingkat  pertama,  kedua,  ketiga,  dan seterusnya. Rantai pasokan industri pertahanan yang semakin komplerks menunjukkan  semakin  tingginya  kemampuan  teknis  subkontraktor, ketergantungan  pada  program  pertahanan,  dan  kebutuhan  tenaga  kerja local.
7. Strategi  penyesuaian.  Perkembangan  teknologi  dan  gejolak  eksternal memerlukan  strategi  penyesuaian  yang  tepat  bagi  setiap  perusahaan. Perubahan teknologi yang drastis terjadi ketika mesin piston digantikan dengan  mesin  jet,  pesawat  berawak  digantikan  dengan  rudal  dan penerbangan  antariksa  tak  berawak.  Perubahakan  teknologi  yang dikembangkan untuk kepentingan militer dapat diterapkan pada industri komersial (nonmiliter). Perubahan teknologi membutuhkan sumberdaya
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
litbang untuk berinovasi dalam pasar militer dan sipil, sedangkan gejolak eksternal  terjadi  antra  lain  karena  perang.  Gejolak  ini  menyebabkan permintaan  untuk  peralatan  dan  persenjataan  meningkat.  Ekspansi industri pada masa perang, kemudian mengalami konstaksi ketika perang selesai, yang menyebabkan produksi kembali ke kondisi masa damai. Agar bias  bertahan,  setiap  industri  pertahanan  harus  menyesuaikan  dirinya dengan ketidakpastian yang timbul dari perubahan teknologi dan gejolak eksternal. (Yusgiantoro, 2014).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode  penelitian  Kualitatif.  Penelitian  Kualitatif  adalah  Konstruktivisme  yang berasumsi  bahwa  kenyataan  itu  berdimensi  jamak,  interaktif  dari  suatu pertukaran  pengalaman  sosial  yang  diinterprestasikan  oleh  setiap  individu. Penelitian kualitatif berfungsi untuk membentuk suatu paparan deskriptif yang disebut metode kualitatif deskriptif (Monsen, 2003).
Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama  proses  penelitian  dilaksanakan.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, mengedit, mengklasifikasi,  mereduksi,  selanjutnya  aktivitas  penyajian  data  serta menyimpulkan data.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020

## Gambar 1 .
Alur Berpikir dalam penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  dan  pengembangan  disingkat  litbang  seringkali  dikonotasikan negatif      dengan  ‘ joke ’  sebagai  singkatan  ’sulit  berkembang’.  Untuk  litbanghan, penelitian  dan  pengembangan  pertahanan,  justru  harus  berkonotasi  positif. Diperlukan pendekatan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis terhadap litbanghan  secara  komprehensif  (Poerwowidagdo,  2014).  Apa  itu,  bagaimana prosesnya, dan untuk apa penelitian & pengembangan pertahanan?.
Secara ontologik ,  litbanghan – penelitian  dan  pengembangan  pertahanan atau lebih tepatnya penelitian pertahanan dan pengembangan pertahanan adalah suatu  proses  meneliti  dan  mengembangkan  masalah  pertahanan  untuk  bisa diarahkan kepada pencapaian kemampuan pertahanan yang diinginkan.
Di struktur organisasi Kemenhan ada badan yang menangani penelitian dan pengembangan pertahanan, yaitu Balitbang Kemenhan. Tugas pokoknya adalah
RUMUSAN MASALAH
TEORI TEORI
METODE
KUALITATIF
HASIL PENELITIAN FGD
DOSEN & MHSW EP COHORT 4 UNHAN STUDI PUSTAKA
DOKUMENTASI
ANALISIS
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
menyelenggarakan penelitian, pengkajian dan pengembangan strategi dan sistem pertahanan,  sumber  daya  manusia,  kemampuan  dan  pendayagunaan  industri nasional  serta  penguasaan  dan  penerapan  Iptek  untuk  pertahanan  negara (Poerwowidagdo, 2014).
Sedangkan  fungsinya  (di  samping  fungsi  administratifnya)  adalah melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan (terhadap):
1. Strategi  dan  sistem  pertahanan  serta  pendayagunaan  sumber  daya nasional untuk pertahanan negara.
2. Sumber  daya  manusia  (SDM)  dalam  upaya  meningkatkan  kemampuan SDM untuk pertahanan negara.
3. Industri  nasional  dalam  rangka  mendukung  pertahanan  negara  untuk mencapai kemandirian dalam penyediaan alat pertahanan.
4. Ilmu pengetahuan & teknologi (iptek) pertahanan, guna mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:
1. Meneliti yang menghasilkan produk-produk penelitian pertahanan,
2. Mengkaji yang menghasilkan kajian-kajian masalah pertahanan, dan
3. Mengembangkan  yang  menghasilkan  produk-produk  pengembangan pertahanan.
Secara  aksiologik,  produk-produk  yang  dihasilkan  litbanghan  ditujukan untuk  mendukung  pertahanan  negara  dalam  artian  mendukung  proses pembinaan,  pembangunan,  penyiapan,  dan  penggunaan  kekuatan  pertahanan yang  optimal.  Sedangkan  bagaimana  proses  meneliti,  mengkaji  dan mengembangkan itu merupakan aspek epistemologik dari litbanghan. Penelitian dan  Pengembangan  Pertahanan  diarahkan  kepada  Implementasi  Strategi Perancangan Kapabilitas Pertahanan Negara (Poerwowidagdo, 2014).
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020

## Riset dan Peran Pemerintah
Berbeda dengan sektor industri yang lain, peran pemerintah dalam sektor industri pertahanan tidak dapat dipandang sebelah mata. Betapa pun globalisasi dan  pembentukan  kerja  sama  pertahanan  antara  negara  ( defence  cooperation ) telah  membuka  peluang  besar  bagi  tersedianya  produk-produk  pertahanan berteknologi  tinggi  dengan  harga  yang  bersaing,  pemerintah  tetap  perlu menetapkan  model  pembangunan  industri  yang  berorientasi  pada  pemenuhan kebutuhan  pertahanan  dalam  negeri  serta  memiliki  “kolam  pengetahuan” ( knowledge  pool )  yang  berpihak  dan  berorientasi  pada  kemampuan  nasional. Dengan kata lain, kemandirian industri pertahanan hanya mungkin tercapai jika suatu  negara  juga  memobilisasi  sumber  daya  nasional  yang  dimilikinya,  dari bahan  mentah  bernilai  tinggi  hingga  tenaga  kerja  terdidik,  untuk  membangun pusat riset dan pengembangan teknologi nasional.
Namun ada yang patut ditekankan dalam menetapkan pemerintah sebagai aktor  penting  dalam  pembangunan  pusat  riset  dan  pengembangan  teknologi untuk kebutuhan industri pertahanan. Pemerintah pada dasarnya bukanlah aktor yang  secara  terpusat dapat  menerapkan  metode  atas-bawah ( top-down ) dalam mengarahkan  bentuk  dari  model  pembangunan  pusat  riset  tersebut.  Riset  dan pengembangan  teknologi  adalah  sistem  yang  ditopang  oeh  banyak  subsistem.
Masing-masing subsistem tersebut memiliki kompetensi inti ( core competency ) dan  harus  dikelola  berdasarkan  fungsi  instrumental  dan  strategis  subsistem tersebut bagi produksi peralatan militer. Sebuah sistem integrasi yang baik sudah seharusnya  memiliki  mekanisme  untuk  hadirnya  proses  dialog,  klarifikasi, bahkan  koreksi  dua  arah  antar  subsistem  mengenai  proyek  yang  sedang  atau akan dikerjakan.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
POSTUR ALUTSISTA
KEKUATAN POKOK POSTUR ALUTSISTA TRANSISI

## POSTUR
ALUTSISTA IDEAL ➢ REVITALISASI INDUSTRI PERTAHANAN
➢ PROGRAM JANGKA PANJANG
➢ PENYIAPAN UNDANG2 & REGULASI
➢ PENYIAPAN PROGRAM NASIONAL

## ➢ MENDUKUNG POSTUR KEKUATAN POKOK ➢ PENINGKATAN KEMAMPUAN
KERJASAMA PRODUKSI
➢ PENGEMBANGAN ALUTSISTA BARU

## ➢ MENDUKUNG POSTUR IDEAL
➢ PERTUMBUHAN INDUSTRI
➢ PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL

## ➢ KEMANDIRIAN  INDUSTRI  PERTAHANAN YANG SIGNIFIKAN
➢ KEMAMPUAN  BERKOLABORASI  SECARA INTERNASIONAL
➢ PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN
❖ MEMENUHI PASAR DALAM NEGERI (JANGKA PENDEK) ❖ BERSAING SECARA INTERNASIONAL ❖ PERTUMBUHAN EKONOMI P E N C A P A I A N T A R G E T 2025 - 2029 2020 - 2024 2015 - 2019 2010 - 2014

## Gambar 2. Cetak Biru Pembangunan Kekuatan Pertahanan dan Pembangunan
Industri (Yusgiantoro, 2014)
Dengan  jelas,  Undang-Undang  Pertahanan  Negara  memberikan  pedoman bagi pemerintah bahwa penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang  pertahanan  merupakan  syarat  penting  bagi  peningkatan  kemampuan pertahanan negara. Dalam praktiknya, upaya pemenuhan syarat tersebut mesti tampak pad akebijakan Menteri Pertahanan dalam mendorong serta memajukan pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri, baik melalui kegiatan promosi maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berdasarkan Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI, tampak bahwa Kementerian Pertahanan adalah pemain kunci dalam menentukan bulat-lonjongnya pengelolaan sistem pertahanan negara secara umum, termasuk persoalan  riset  dan  pengembangan  industri  serta  teknologi  pertahanan.  Dalam
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
strukturnya,  Kementerian  Pertahanan  memiliki  Badan  Penelitian  dan Pengembangan (Balitbang), yang secara normatif memiliki empat fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan.
2. Pelaksanaan  tugas  di  bidang  penelitian  dan  pengembangan  pertahanan yang meliputi strategi, sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan alat peralatan pertahanan.
3. Pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  pelaksanaan  tugas  di  bidang penelitian dan pengembangan pertahanan.
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan juga mengatur  bahwa  industri  pertahanan  diminta  menyediakan  paling  rendah  5 persen  dari  laba  bersih  untuk  kepentingan  penelitian  dan  pengembangan  di bidang pertahanan. Anggaran R&D ini dapat dibebankan sebagai komponen biaya oleh industri ertahanan. Tapi ini bukan berarti beban utama untuk menggenjot aktivitas  R&D  terletak  di  pundak  industri  pertahann.  Undang-Undang  juga menegaskan, pelaksanaan R&D serta perekayasaan dilakukan perguruan tinggi, institusi  penelitian  dan  pengembangan,  baik  Lembaga  pemerintah  maupun swasta nasional, TNI/Polri serta Lembaga negara lainnya sebagai pengguna, dan industri  pertahanan  sendiri.  Untuk  itu,  diperlukan  langkah  menyinergikan aktivitas dan pendanaan untuk Lembaga lainnya.
Ini sangat penting karena, seperti telah disinggung di bagian awal, konteksi globalisasi  telah  mengondisikan  tiap  negara  produsen  peralatan  militer  untuk selalu  berupaya  menjaga  sekaligus  meningkatkan  keunggulan  kompetitif  yang dimilikinya.  Negara  produsen  atau  importir  cenderung  menyimpan  dan membatasi  transfer  teknologi  ( technology  transfer ).  Atas  dasar  itu,  jika  suatu negara  ingin  mncapai  kemandirian  industri  pertahanan,  kepemilikian ( ownership )  atas  teknologi  dan  kemampuan  ( capacity )  dalam  riset  serta
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
pengembangan  teknologi  menjadi  syarat  yang  wajib  dipenuhi,  sambal meneruskan  opsi  kebijakan  lain,  yakni  kerja  sama  pertahanan  ( defence cooperation  agreement )  di  bidang  produksi  Bersama  ( joint  production )  atau penerapan kebijakan offset serta transfer teknologi.
Dalam konteks riset teknologi pertahanan,  Lembaga negara lain yang tidak dapat  dikesampingkan  adalah  Komite  Kebijakan  Industri  Pertahanan  (KKIP). KKIP, yang semula didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010,  bertugas  merumuskan  dan  mengoordinasi  pelaksanaa,  pengendalian, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan nasional di bidang industri pertahanan, serta  mengoordinasi  kerja  sama  luar  negeri.  KKIP  merumuskan  kebijakan nasional  industri  pertahanan  dalam  bidang  penelitian,  pengembangan, perekayasaan,  pendanaan,  strategi  pemasaran,  pembinaan,  emberdayaan, peningkatan  sumber  daya  manusia,  dan  kerja  sama  luar  negeri.  Posisi  KKIP semakin  kokoh  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2012 tentang  Industri  Pertahanan  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2013 tentang  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Sekretariat  Komite  Kebijakan  Industri Pertahanan.
Tampak  jelas  bahwa  pemerintah  menyadari  pentingnya  pembangunan kapasitas  riset  nasional  dalam  teknologi  pertahanan.  Kesadaran  itu  mesti ditindaklanjuti  dengan  kebijakan  yang  konkret,  hasil  yang  terukur,  serta  kerja sama  strategis  Bersama  komponen  nasional  yang  lain.  Komitmen  untuk mengalokasikan  5  persen  dari  profit  bagi  kerja  riset  serta  pengembnagan teknologi mesti selalu dijaga. Bagaimanapun, riset dan pengembangan teknologi merupakan investasi jangka Panjang. Proyeksi atas hasil yang akan didapatkan dari  technology  spin-off  merupakan  justifikasi  yang  paling  masuk  akal  dalam peningkatan alokasi anggaran riset.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020

## Riset Pertahanan dan Komunitas Epistemik
Kalangan peneliti, ilmuwan, serta innovator, atau dapat disebut “komunitas epistemik ”,  adalah  ujung  tombak  dari  kegiatan  riset  dan  pengembangan teknologi.  Secara  formal,  Kemeterian  Riset  dan  Teknoogi  menjadi  koordinator bagi  kegiatan  riset  dan  pembangunan  teknologi.  Namun,  dalam  prakteknya, berbagai Lembaga penelitian pemerintah, universitas, dan bentukan masyarakt memiliki  keleluasaan  dan  kebebasan  akademik  untuk  melakukan  penelitian sesuai dengan kompetensi intinya dan bekerja sama dengan pihak lain.
Sumber daya manusia atau para peneliti, akademikus, dan innovator yang tergabung  dalam  berbagai  Lembaga  penelitian  tersebut  pada  dasarnya  adalah “kolam  pengetahuan”  yang  mempel ajari  dan  memahami  berbagai  aspek teknologi,  manajerial,  serta  sosial-politik  industri  pertahanan,  sehingga  berada dalam  posisi  yang  tak  tergantikan  sebagai  mesin  penggerak  dari  cita-cita kemandirian industri pertahanan.
Namun, seperti telah diketahui secara luas, dukungan pemerintah dan pihak swasta  terhadap  dunia  riset  dan  pengembangan  teknologi  secara  umum,  dan khususnya  pertahanan  engara,  masih  minim.  Selama  tahun  (2004-2014),  rasio anggaran  riset  dengna  produk  domestic  bruto  adalah  0,8  persen.  Minimnya anggaran  riset  ini  merupakan  problem  yang  mesti  diselesaikan  bersama  oleh pemerintah, lembaga riset, dan pihak swasta.
Ada sedikitnya tiga isu yang mesti dipikirkan secara serius oleh para pihak tersebut,  yaitu, pertama, bagaimana  memaksimalkan  kontribusi  industri pertahanan  sebesar  5  persen  dari  keuntungan  usaha,  dan  kemungkinan meningkatkan  persentase  kontribusi; kedua, mengidentifikasi  keran kemungkinan lain untuk pembiayaan riset yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pertahanan negara, misalnya yang berlaku di Inggris, yaitu melalui private  finance  initiative (PFI),  di  mana  pihak  swasta  di  Indonesia – dengan  segala  keterbatasannya – membiayai  kegiatan  riset,  baik  secara
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
keseluruhan  maupun  patungan;  dan ketiga ,  menjembatani  lembaga  riset  dan pihak  swasta  dalam  prpduksi  serta  pemasaran  berbagai  produk  yang  bersifat dual-use  technology  dan  berorientasi  komersial/sipil,  sehingga  mekanisme penganggaran  dunia  riset  di  Indonesia,  khususnya  dalam  konteks  pengayaan teknologi  pertahanan,  dapat  berkelanjutan  karena  Lembaga  riset  memperoleh langsung keuntungan usaha.
Bank  Dunia  (2009)  memberikan  penilaian  sinergi  penelitian  dan pengembangan  (litbang)  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  inovasi  (iptekvasi) antara  perguruan  tinggi  (PT)  dan  lembaga  penelitian  dan  pengembangan (Lemlitbang) nasional masih rendah. Indeks kerjasama kedua institusi tersebut, menurut Bank Dunia, hanya sebesar 2,8, jauh lebih rendah dibandingkan China (3,9), Thailand (4,2) dan Malaysia (4.9) (Poerwowidagdo, 2014).
Kalaupun  sinergi  litbang  antara  kedua  institusi  itu  ada,  hasil-hasil penelitiannya  masih  belum  banyak  memberikan  kemanfaatan  bagi  masyarakat maupun pelaku usaha. Terdapat dua faktor penyebab mengapa sinergi litbang PT dan  lemlitbang  nasional  masih  rapuh: Pertama, menyangkut  masalah  yang bersifat struktural, seperti masalah misi, tujuan, norma-norma, asas-asas, aturan, orientasi,  kelembagaan,  cara  kerja,  mekanisme  koordinasi,  komunikasi  antar kepakaran/  keahlian  maupun  kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  iptek  (dana, SDM,  dan  infrastruktur)  yang  relatif  berbeda  antara  kedua  institusi  tersebut (Poerwowidagdo, 2014).
Kedua, terkait  masalah  nonstruktural,  seperti  sikap over-confidence atau lebih ekstremnya arogansi di kalangan para akademisi, peneliti, perekayasa dan komunitas iptek lainnya untuk berkoordinasi maupun bersinergi sesamanya di satu sisi, maupun karena adanya pemahaman berbeda dalam memaknai konsep litbang di sisi lainnya (Poerwowidagdo, 2014).
Untuk  yang  disebut  terakhir,  konsep  litbang  dalam  persepsi  perguruan tinggi relatif masih dimaknai sebagai suatu kegiatan :
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
(1) yang lebih berorientasi kepada “pengetahuan untuk pengetahuan” ( knowledge for  the  sake  of  knowledge )  yang  dilakukan  dalam  kerangka  Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat),
(2) yang didasarkan oleh adanya kebutuhan pengembangan ilmu,
(3) yang  berkaitan  dengan  agenda  otonomi  perguruan  tinggi  dan  kebebasan akademik ( academic freedom ),
(4) yang dilakukan sebatas kepentingan akademisi (dosen dan mahasiswa) untuk meningkatkan jabatan fungsionalnya bagi para dosen dan atau sebagai salah satu  syarat  untuk  memperoleh  gelar  akademis  bagi  para  mahasiswa  di perguruan tinggi.
Sebaliknya dalam persepsi lemlitbang, litbang diharapkan dapat :
(1) Membangun dan mengembangkan iptek,
(2) Menghasilkan kemajuan ekonomi,
(3) Memberikan  kemanfaatan  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dan  kehidupan umat manusia,
(4) Dijadikan referensi dan menghasilkan hak kekayaan intelektual (HKI). Selain itu, litbang dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mengacu pada rumusan arah dan pedoman yang telah digariskan dalam Kebijakan Strategis Nasional (Jakstranas)  Iptek  maupun  Agenda  Penelitian  Nasional  (ARN).  Namun, harapan-harapan ini juga masih belum dipenuhi secara optimal.
Oleh sebab itu, perlu dicarikan solusi nya dengan upaya untuk “ Menajamkan Sinergi” .  Paling  tidak  ada  lima  cara  untuk  menajamkan  sinergi  litbang  PT  dan lemlitbang.  Pertama,  pemerintah  harus  menetapkan  secara  tegas  pernyataan pentingnya  sinergi  litbang  antara  kedua  institusi  dalam  sebuah  peraturan. Pentingnya  peraturan  itu  karena  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mencatumkan secara eksplisit sinergi tersebut. Hal  ini  berbeda  dengan  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2002  tentang  Sistem Pengembangan Iptek Nasional yang telah menetapkan hal tersebut.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
Bahkan  tidak  itu  saja,  kedua  dokumen  tersebut  harus  pula  dijadikan pedoman pelaksanaan yang berlaku bagi seluruh pelaku iptek dan kelembagaan iptek  baik  bagi  perguruan  tinggi,  lembaga  litbang/penelitian  LPNK,  lembaga litbang/penelitian  LK,  lembaga  litbang/  penelitian  daerah,  maupun  lembaga- lembaga litbang nonpemerintah lainnya.
Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengurangi  pemborosan  dana  dan  tumpang tindih  pelaksanaan  litbang  oleh  seluruh  pemangku  kepentingan.  Namun,  agar penetapan peraturan  baru  tersebut  tidak  menjadi  “macan  ompong”  dalam implementasinya,  harus  didukung  rumusan  peraturan  yang  mengawal terwujudnya  sinergi  dimaksud,  baik  berupa  pedoman  manajemen  pelaksanaan litbang  maupun  pedoman  pemanfaatan  infrastruktur  pembangunan  iptek  di kedua institusi.
Ketiga, kegiatan  litbang  PT,  seperti  halnya  lemlitbang  harus  taat  azas mengikuti  pedoman  yang  dirumuskan  dalam  dokumen  Kebijakan  Strategis Nasional  (Jakstranas)  Iptek  dan  Agenda  Riset  Nasional  (ARN). Keempat, meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  infrastruktur  litbang  di  kedua  institusi tersebut.  Hal  ini  ditujukan  agar  kedua  institusi  dimaksud  dapat  memiliki  rasa kebersamaan dalam membangun iptek di satu sisi, dan untuk menghilangkan gap dalam  hal  pemilikan  infrastruktur  oleh  kedua  institusi  tersebut  di  sisi  lain. Langkah tersebut juga dapat berfungsi dalam mengikat para dosen, peneliti, dan perekayasa untuk “betah” bekerja di masing -masing institusi tersebut.
Perguruan tinggi dapat memanfaatkan berbagai infrastruktur yang dimiliki lemlitbang  yang  ada,  terutama  bagi  memperluas  pengalaman  bagi  dosen  dan mahasiswanya,  ataupun  mengidentifikasi  berbagai  permasalahan  dalam  iptek sebagai  bahan  untuk  keperluan  pengajaran  maupun  bagi  keperluan pengembangan  penelitian  di  lingkungan  perguruan  tinggi  itu  sendiri  sehingga perguruan tinggi dapat mengelola sendiri lembaga pendidikan tinggi secara lebih
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
luas  sebagai  pusat  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi,  penelitian  ilmiah,  dan pengabdian kepada masyarakat.
Bagi lemlitbang, pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki perguruan tinggi dapat  pula  dilakukan,  terutama  dalam  pendayagunaan  SDM  dan  berbagai keahlian/kepakaran  yang  ada  pada  perguruan  tinggi.  Pemanfaatan  ini  tentu sangat  berguna  dalam  memperluas  kemampuan  kapasitas  litbang  maupun perekayasaan  dalam  upaya  mewujudkan  tanggung  jawabnya  dalam  mencari, mengembangkan,  dan  mendayagunakan  berbagai  invensi  dan  inovasi  iptek nasional.
Kelima ,  menetapkan  dan  melakukan  litbang  bersama  yang  saling menguntungkan  (simbiose  mutualistis).  Kegiatan  bersama  dimaksud  dapat mencakup kegiatan-kegiatan, seperti:
a) Skema insentif litbang,
b) Kegiatan tematik,
c) Pengembangan pusat-pusat unggulan,
d) Pengembangan  kompetensi,  sertifikasi  dan  akreditasi  lembaga  dan  sumber daya iptek, dan
e) Pengembangan database dan informasi litbang/penelitian iptek.
Kelima, merumuskan kebijakan insentif dan disinsentif bagi kedua institusi dalam melakukan kegiatan litbang secara sinergis. Bentuk kebijakan insentif yang dapat diberikan dapat berupa prioritas dalam pelaksanaan penelitian, dukungan akreditasi, jaminan dana penelitian dari hulu sampai hilir, pemberian kemudahan untuk  memperoleh  fasilitas  litbang  yang  belum  dimiliki,  dan  pengurusan  hak paten secara gratis.
Sebaliknya,  kebijakan  disinsentif    penting  diberikan  untuk  PT  dan lemlitbang yang tidak melakukan kegiatan litbang secara sinergis. Jika dianggap perlu, kedua institusi tersebut yang dalam jangka waktu tertentu tidak atau tidak
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
mau melakukan sinergi dalam pelaksanaan litbangnya, seyogianya dimarginalkan keberadaannya.
Akhirnya,  keberhasilan  dalam  menjalankan  kebijakan  di  atas  sangat dipengaruhi  adanya  kemauan  keras  para  akademisi,  peneliti,  perekayasa,  dan komunitas iptek di kedua institusi, terutama untuk melakukan perubahan sikap dan  mindset  yang  memandang  sinergi  sebagai  langkah  yang  mutlak  penting dalam mencapai efektivitas pelaksanaan litbang.
Komitmen  yang  sama  juga  harus  dimiliki  oleh  pemerintah.Dua  faktor (kebijakan  insentif  dan  kebijakan  disinsentif)  inilah  yang  merupakan  esensi untuk meningkatkan efektivitas litbang secara sinergi antara PT dan lemlitbang. Rasanya  tidak  ada  yang  sulit  untuk  dilakukan,  jika  semua  unsur  kelembagaan iptek bersatu untuk melakukan pembangunan iptek ke arah yang lebih baik.

## Riset dan Sektor Swasta
Proses  riset  dan  pengembangan  teknologi  pertahanan  memerlukan dukungan sumber daya yang besar. Di Indonesia, diskusi mengenai pembiayaan riset  pertahanan  sejauh  ini  didominasi  diskursus  bahwa  anggaran  pertahanan Indonesia  masih  kecil  ketika  dibandingkan  dengan  negara  lain  (persentase dengan produk domestic bruto ) dan ada ketidak merataan alokasi anggara. Dilihat berdasarkan  skema  pembiayaan  pertahanan,  pos  anggaran  riset  dan pengembangan  teknologi  pun  berada  pada  kondisi  yang  timpang  jika dibandingkan  dengan,  misalnya,  anggaran  untuk  belanja  rutin  seperti  gaji personel.
Pada tataran normatif, minimnya anggaran pertahanan negara semestinya tidak  dilihat  sebagai  penghalang  bagi  pembiayaan  riset  teknologi  pertahanan. Pihak  privat  dapat  menjadi  pihak  industri  yang  dirangkul  pemerintah  untuk membiayai  riset.  Dengan  skema public-private  partnership (PPP),  pembiayaan dibagi  atas  dasar  kesanggupan  ataupun  kemampuan  masing-masing.  Dalam konteks    tersebut,  pemerintah  dapat  menjadi  pemegang  saham  utama  karena
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
menjadi  penyedia  bahan  sekaligus penjamin  keberlangsungan  permintaan  atas produk-produk strategis pertahanan.
Namun skema ideal PPP seperti ini belum dapat diterapkan di Indonesia. Sebab,  pihak  privat  atau  sasta  belum  dapat  memberikan  kontribusi  maksimal akibat  tidak  berputarnya  roda  industri  pertahanan  nasional  secara  maksimal. Beberapa masalah yang menghambat perputaran roda tersebut adalah: Pertama, pihak  swata  mengalami  kesulitan  dalam  membuat  rencana  usaha  pada  jangka menengah dan Panjang. Kesulitan tersebut berpengaruh besar terhadap keraguan dan,  bahkan,  keenggana  pihak  swata  menanamkan  investasi  besar  untuk pengayaan produk-produk berteknologi tinggi.
Kedua, berdasarkan  pengalaman  sejauh  ini,  pihak  swasta  melihat  bahwa produksi yang diperuntukkan buat kebutuhan pertahanan negara yang dipesan oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian  Pertahanan,  belum  mencapai Economies of scale . Investasi dan ongkos produksi mencapai nilai yang terlampau tinggi  karena  volume  atau  keluaran  pesanan  pemerintah  yang  sedikit.  Dua masalah ini sebenarnya dapat teratasi jika pemerintah mau terbuka tau memberi tahu  pihak  swata  mengenai  rencana  pengadaan  peraltan  pertahanan  ( defence acquisition )  pada  jangka  menengah  dan  panjang,  sehingga  mereka  dapat memepersiapkan  segala  sesuatunya,  terutama  investasi  dalam  riset  dan pengembangan  teknologi,  sarna  produksi  fisik,  serta  keumgnkinan  usaha patungan ( joint venture ), dengan lebih baik.
Selain menyediakan informasi, pemerintah dapat melaksanakan kebijakan lain  dalam  riset  dan  pengembangan  teknologi  pertahanan,  yaitu  dengan mendorong  industri  pertahanan  nasional  agar  meningkatkan  produksi  barang atau jasa yang bersifat dual-use technology, yakni memiliki fungsi ganda untuk keperluan sipil/komersial sekaligus militer. Sejauh ini, pihak swasta dan badan usaha  milik  negara  industri  strategis  (BUMNIS)  telah  berorientasi  pada
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
pengembangan  dual-use  technology  daripada  semata  berfokus  pada  produk pertahanan negara.
Bagi BUMNIS, produksi teknologi yang berfungsi ganda merupakan pilihan tak terelakkan karena pemerintah melakukan pengetatan anggaran akibat krisis moneter  tahun  1997-1998.  BUMNIS  mulai  menyediakan  produk  dan  jasa  bagi keperluan  komersial  nasional  dan  internasional.  Sementara  itu,  ihak  swasta nasional sedari awal telah memahami bahwa bisnis peralatan militer di Indonesia bukanlah  sektor  usaha  yang  berkelanjutan,  setidaknya  hingga  saat  ini,  karena pemerintah tidak pernah membeirkan insentif serta informasi mengenai rencana pengadaan peralatan. Karena itu, pihak swasta tetap menyediakan barang/jasa yang berorientasi untuk keperluan sipil/komersial, sambal terus melakukan riset dan  pengembangan  teknologi  pertahanan,  baik  secara  individual  maupun berkolaborasi dengan pihak lain.
Berkaca  pada  kondisi  tersebut,  untuk  jangka  panjang  pemerintah  perlu mulai  memikirkan  strategi  riset  dan  pengayaan  teknologi  yang  bersifat  fungsi ganda  ini.  Pemerintah  mesti  mengidentifikasi  sektor  usaha  nasional  dan, sekaligus,  terbuka  terhadap  peluang  adanya  inovasi  yang  lahir  dari  pasar sipil/komerisal untuk kemudian digunakan, disesuaikan, serta dimodifikasi bagi kepentingan  militer  atau technology  spin-on .  Dalam  dunia  industri  pertahanan, pemerintah menggunakan produk yang telah  tersedia di pasar komersial/sipil, yaitu  produk  yang  merupakan  riset  serta  pengembangan  teknologi  sipil  atau commercial-off-the-shelf (COTS).

## KESIMPULAN
Penguasaan teknologi tidak hanya membuka pintu pada kemajuan produk, tapi juga  menjadi  integrator  dari  berbagai  elemen  pendukung.  Di  antaranya  tenaga kerja  berkualitas  tinggi  yang  bisa  berkarier  di  dalam  negeri.  Peningkatan kemampuan  dan  penguasaan  teknologi  industri  pertahanan  harus  dilakukan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
melalui  aktivitas  penelitian  dan  pengembangan  (R&D)  serta  perekayasaan. Aktivitas R&D juga menjadi syarat mutlak menuju kemandirian pertahanan serta kemampuan merespons perkembangan teknologi pertahanan dan keamanan.

## REFERENSI
Al-Fadhat,  Faris.  (2019).    Kerjasama  Pertahanan  Indonesia-Korea  Selatan:
KetahananMaritim Dan Transfer Teknologi Dalam Pengadaan Kapal Selam DSME 209/1400. Jurnal Ketahanan Nasional, 25(3), 373-392.
Buku  Putih  Pertahanan  Indonesia  Tahun.  (2008)  Departemen  Pertahanan Republik Indonesia.
Buku  Putih  Pertahanan  Indonesia  Tahun.  (2015)  Kementerian  Pertahanan Republik Indonesia.
Egam,  Putra  Prathama,  Efendi  Sihole,  Dadang  Gunawan.  (2017).  Analisis Manajemen  Penelitian  dan  Pengembangan  Rudal  Petir  Guna  Mendukung Program Rudal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jurnal Prodi Manajemen Pertahanan, 3(2), 47-58.
Heidenkamp, H., Louth, J., dan Taylor, T. (2013). The Defense Industrial Triptych: Goverment as Customer, Sponsor and Regulator (Whitehall Paper 81 ed.). Abingdon, UK: Royal United Services Institute fo Defence.
Hidayat,  Safril.  (2015).  Peningkatan  SDM  Pertahanan  Indonesia  Untuk Menghadapi Revolution in Military Affairs. Jurnal Pertahanan,  5(1), 45-56 Karim, Silmy. (2014). Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia (p.
167-256). Jakarta :  Kepustakaan Populer Gramedia.
Muradi. (2012). Dinamika Politik Pertahanan dan Keamanan : Memahami Masalah dan  Kebijakan  Politik  Pertahanan  Keamanan    Era  Reformasi (p.  56) ,
Bandung : Widya Padjadjaran,.
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010  Tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2013  Tentang Organisasi, Tata Kerja dan Sekretariat KKIP.
Poerwowidagdo, Sapto J. (2014). Kuliah Introduksi Ekonomi Pertahanan Sesi 8 (pp.
4-20, , Senin, 3 Maret 2014.
Supriyatno,  Makmur.  (2014). Tentang  Ilmu  Pertahanan (pp.  32-37).  Jakarta  : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Tim  Penyusun  Kementerian  Pertahanan.  (2015).  Buku  Putih  Pertahanan Indonesia.Jakarta,  DKI  Jakarta,  Indonesia:  Pusat  Komunikasi  Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Undang-undang  no.  18  tahun  2002  tentang  Sistem  Nasional  Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. Yusgiantoro, Purnomo. (2014). Ekonomi Pertahanan : Teori dan Praktik (pp. 176- 216). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.