KAJIAN MUZARA'AH DAN MUSAQAH (HUKUM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM ISLAM)
THE MUZARA'AH DAN MUSAQAH STUDY (Agricultural Production Sharing Law In Islam)
Shania Verra Nita
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
vera.ve97@gmail.com

## Abstrak :
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  kesesuaian  sistem  kerjasama  bagi  hasil  dalam pertanian petani muslim menurut Islam atau fiqh muamalah . Kajian ini berisi tentang faktor-faktor yang  melatarbelakangi  kerjasama  penggarapan  lahan,  pendapatan  pemilik  lahan  dengan  petani penggarap, serta kesesuaian hukum muzara’ah dan musaqah dalam kajian hukum Islam. Dari hasil penelitian  ini  ditemukan  bahwa  faktor  yang  melatarbelakangi  adanya  kerjasama  dan  tolong menolong antara kedua belah pihak yang berakad. Perbedaan antara kerjasama bentuk muzara’ah dan musaqah terletak  pada  pertanggungjawaban  biaya  selama  penggarapan  apakah  ditanggung oleh pemilik lahan atau petani penggarap, jangka waktu penggarapan lahan serta porsi bagi hasil. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  adanya  kesesuaian  sistem  atau  cara  kerjasama  bagi  hasil pertanian ini dengan aturan fiqih Islam, karena syarat-syarat yang berlaku telah terpenuhi dalam hukum syar’i. Kegiatan bagi hasil ini mengandung prinsip bahwa ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan, serta kegiatan yang sesuai dengan kandungan Al-Qur’an dan Hadits dalam bermuamalah.
Kata Kunci : Muzara'ah, Musaqah, Bagi Hasil Pertanian.

## Abstract :
This study aims to identify and explain the suitability of the production-sharing cooperation system in Muslim farmer agriculture that has been carried out for generations by means of agricultural production sharing in Islam or fiqh muamalah and to determine the factors behind the cooperation in cultivating land, to find out the difference between its contribution to increasing the income of landowners and tenant farmers, as well as the legal bases of muzara'ah and musaqah in the study of Islamic law. From the results of this study it was found that the factors behind the cooperation in cultivating land in the form of muzara'ah and musaqah were the economic value of the land and the help between the land owner and the tenants. The difference between cooperation in the form of muzara'ah and musaqah lies in terms of accountability for costs during cultivation, whether it is borne by the land owner / cultivator, the time of cultivating the land and the percentage of the harvest. The results of this study indicate the compatibility of the system or way of cooperation for agricultural  produce  with  the  principles  of  Islamic  muamalah  fiqh,  because  it  has  met  the applicable  requirements  in  syar'i  law  and  contains  the  principle  that  there  is  an  element  of willingness and mutual benefit, and habits ('urf) which is not against the law in the Koran and Hadith, and also does not contain madharat.
Keywords : Fiqh Muamalah, Agriculture, Muslim Farmers, 'Urf.

## PENDAHULUAN
Dalam  Islam  yang  terkombinasi seperti  halnya  ibadah  dan  muamalah mengarah pada produksi dalam berbagai hal aktifitas misalnya
perdagangan, perindustrian,  pertanian,  perkebunan,  dan lain  sebagainya.  Semua  pekerjaan  termasuk ibadah  dan  dalam  melakukan  ini  dengan konsisten  sebagai  muslim  yang  harus mentaati  hukum syara’ .  Serta  dalam  pola muzara’ah membutuhkan  kerjasama  seperti halnya  berupa  tenaga  dan  benda  untuk mewujudkan  rasa  kebersamaan.  Kerjasama diterapkan  untuk  menyediakan  sarana, tenaga  dan  pihak  lainnya  sebagai  penyedia modal,  biaya  ataupun  sarana.  Kemitraan dalam muzara’ah merupakan  salah  satu solusi  untuk  pemanfaatan  ladang  pertanian untuk  membendung  tingkah  laku  moral, spiritual  dan  mengurangi  kesombongan sosial budaya dengan menerapkan nilai-nilai Islam.
Terdapat banyak jenis kerjasama dalam Islam  salah  satunya  yaitu muzara’ah.
Muzara’ah merupakan  kerjasama  mengolah lahan  pertanian  antara  pemilik  dengan penggarap,  dengan  pemilik  menyerahkan tanahnya  kepada  orang  yang  menggarap untuk  dirawat  dan  ditanami  dan  benihnya dari  pemilik  tanah  sebagai  upahnya  dengan
1 Emily  Nur  Saidy  Ilman, Implementasi  al- musaqah  Terhadap  Kesejahteraan  Buruh  Petik Cengkeh di Desa Kombo Toli-Toli, ( Laa Maysir Vol. 6 no. 1 ) h. 17
bagi  hasil  atas  panenan  yang  diperoleh dengan persentase tertentu. 1
Sehingga dalam Islam akad muzara’ah ini hukumnya diperbolehkan dengan berlandaskan  pada  al-Qur’an,  Hadis,  dan kesepakatan  ulama  berkaitan  dengan    bagi hasil  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup. Dalam Islam, hal ini dapat ditempuh dengan berbagai cara diantaranya dengan melakukan akad muzara’ah .  Namun  demikian  banyak orang yang masih belum mengetahui hukum mengenai  bagi  hasil  dalam  mengelolanya. Akibatnya  adalah  adanya  sebagian  orang yang  memilih  mendapatkan  uang  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  dengan  cara yang  cepat  atau  instan  meskipun  itu  dapat merugikan orang banyak. 2

## KAJIAN PUSTAKA

## A. KAJIAN MUZARA'AH
1. Makna Muzara'ah
Muzara'ah secara bahasa berasal dari kata Zara'a yang  berarti  bercocok  tanam.
Sedangkan  makna  yang  kedua muzara'ah dari  kata Tharhu  al-zur'ah yang  berarti melemparkan benih dan jika dimaknai secara hakiki  adalah  pengelolaan  atau  penanaman. Secara  istilah muzara'ah adalah  perjanjian untuk  pengelolaan  lahan  pertanian  dari
2 A.  Rio  Makkulau  Wahyu, Sistem Penggarapan Lahan  Pertanian  Masyarakat  Perspektif  Ekonomi Islam, ( Al-Azhar Journal of Islamic Economic Vol. 1 no. 1 ) h. 3
pemilik lahan dan penggarap dengan bagian imbalan tertentu dari hasil panen. 3
Sedangkan  berdasarkan  pendapat
Syekh Muhammad  Yusuf  Qardhawi, pengertian muzara’ah ialah petani penggarap mengelola tanah dengan modal dari pemilik lahan dan pembagian hasil panen dengan apa yang dihasilkan. 4
Dapat disimpulkan muzara'ah adalah kesepakatan  antara  pemilik  lahan  dengan petani  penggarap  untuk  pengelolaan  lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku  sistem  bagi  hasil  dengan  upah  atau imbalan  tertentu  sesuai  dengan  kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh  penggarap  harus  disediakan  oleh pemilik  lahan,  sedangkan  pengelolaan sampai  masa  panen  ditujukan  kepada penggarap. 5
2. Landasan Hukum Muzara'ah
a. Al-Qur'an Surah az-Zukhruf ayat 32
ُنَْﳓ  ۚ َكِّبَر  َتَْﲪَر  َنوُمِسْقَـي  ْمُهَأ ِةاَيَْﳊا  ِﰲ  ْمُهَـتَشيِعَم  ْمُهَـنْـيَـب  اَنْمَسَق مُهَضْعَـب اَنْعَـفَرَو ۚ اَيْـنﱡدلا ٍضْعَـب قْوَـف اًضْعَـب  ْمُهُضْعَـب  َذِخﱠتَـيِل  ٍتاَجَرَد 3 Moh. Arif Firman, Muzara’ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Pedesaan, (al-Amwal Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2) h. 111- 112
4 Siti  Ulfa  Munfariah  dan  Dijan  Novia  Saka, Implementasi  Teknik  Bagi  Hasil  Pada  Kerjasama Antara  Petani  Bawang  Merah  Dengan  Pekerja

## ۗ  ِرْخُس اﱠِﳑ  ٌْﲑَخ  َكِّبَر  ُتَْﲪَرَو َنوُعَمَْﳚ
Artinya  :  " apakah  mereka yang  membagi-bagikan  rahmat
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan  dalam  kehidupan dunia dan kami telah meninggikan  sebagian  mereka atas sebagian yang lain beberapa  derajat  agar sebagian mereka  dapat  mempergunakan sebagian  yang  lain  dan  rahmat Tuhanmu  lebih  baik  dari  apa yang mereka kumpulkan " 6 Kandungan ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT. memberi keleluasaan dan membebaskan hamba-Nya dalam berkehidupan sosial dan senantiasa taat kepada-Nya
dengan  berbagai  cara  yang diperbolehkan.  Cara  tersebut diharuskan berpedoman pada al- Qur'an  dan  Hadits  contohnya dalam  memenuhi  kebutuhan hidup dengan melakukan kerjasama  bagin  hasil  dalam pertanian yakni muzara'ah.
Ditinjau  Dari  Perspektif  Ekonomi  Islam, (Qawanin, vol. 4 no.2) h. 215
5 Abdur Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), h. 115
6 https://tafsirweb.com/9228-quran-surat-az- zukhruf-ayat-32.html ,  diakses  tanggal  20  september 2020
b. Hadits
رَمُع  نِبا  ِنَع َر نَع ُﷲ َىِض ﱠنَأ)  ُه لوُسَر ِهيَلَع  ُ ا ىﱠلَص ِﷲ َمﱠلَس  َو َام ٍرطَشب ََﱪيَخ َلهَأ َلَماَع اَهنِم ُجُرَﳜ (ٍعرَز وَأ ٍرََﲦ نِم يِراَخُبلا ُهَجَرخَأ
Artinya  :  " dari  Ibnu  Umar berkata bahwa Rasulullah pernah  menyerahkan  pohon kurma Khaibar dan tanah beliau kepada  orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka dan Rasulullah memperoleh setengah dari bagian buahnya " (HR Bukhari) Dari  hadits  di  atas  telah dijelaskan bahwa akad bagi hasil dalam pertanian dengan muzara’ah diperbolehkan  dalam Islam dan memiliki dasar hukum yang  jelas  untuk  dipraktikkan dalam  kerjasama muzara’ah
serta  memperoleh  keridhoan Allah SWT.
3. Rukun Muzara'ah
Adapun  rukun muzara’ah yang  sah menurut kesepakatan ulama yang memperbolehkannya adalah:
a. Sighat (ijab dan qabul)
b. 'Aqidain (orang yang berakad)
7 Ainul  Yaqin, Fiqh  Muamalah  Kajian Komprehensif  Ekonomi  Islam, (Pamekasan:  Duta Media, 2018), h. 80
c. Objek  akad muzara’ah, yakni tanah  yang  akan  dikelola  dan bibit  (buah/tanaman),  usaha (pengelolaan  tanah),  dan  laba
(hasil buah/tanaman) 7
4. Syarat Muzara'ah Sedangkan syarat
muzara’ah menurut jumhur ulama’ antara lain :
a. Berhubungan dengan orang yang berakad;  harus mumayyiz dan mampu  bertindak  atas  nama hukum. Sedangkan ulama madzhab Hanafiyah berpendapat adanya penambahan syarat berupa bukan orang yang murtad. Karena  orang  murtad  dihukumi mauquf, yaitu  tidak  terkait hukum. Berbeda dengan pendapat Muhammad Hasan asy- Syaibani  dan  Abu  Yusuf, keduanya tidak memperbolehkan tambahan  tersebut  dikarenakan akad ini tidak selalu dipraktikkan oleh  orang  Islam  saja  tetapi diperbolehkan  pula  dilakukan oleh non Islam.
b. Berhubungan  dengan  benih  yang disediakan  pemilik  lahan;  harus jelas dan dapat ditanam 8
c. Berhubungan  dengan  tanah  yang dikelola :
8 M. Ali Hasa, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2003), h. 276- 277
1) Tanah  bisa  ditanami  untuk dipanen  sesuai  akad  serta
cocok pada daerah tersebut
2) Batas-batas tanah harus jelas
3) Pemilik  tanah  tidak  boleh ikut serta dalam pengelolaan tanah
d. Berhubungan dengan hasil panen:
1) Pembagian hasil pengelolaan  tanah  harus sesuai akad 2) Hasil  panen  harus  milik orang yang bersepakat/berakad 3) Pembagian hasil panen
sudah diketahui
4) Tidak boleh ada tambahan e. Berhubungan dengan waktu
kerjasama  harus  jelas  sehingga tidak ada pihak yang dirugikan f. Berhubungan dengan alat,
disarankan untuk disediakan oleh pemilik lahan.
5. Berakhirnya Akad Muzara'ah Secara umum berakhirnya muzara'ah
disebabkan oleh :
a. Petani penggarap mengundurkan diri,  akibat  dari  kasus  ini  akad
boleh  untuk  dibatalkan  menurut ulama yang membolehkan muzara'ah. Jika  berdasarkan pendapat  ulama  yang  tidak memperbolehkan  maka  harus mempekerjakan seorang
pengganti untuk mengelola lahan.
b. Petani  penggarap  sudah  tidak sanggup  bekerja,  akibat  dari kasus  ini  pemilik  tanah  dapat memperkerjakan seorang
pengganti,  sedangkan  imbalan dari bagi hasil pertanian menjadi haknya.
c. Ada  pihak  dalam  akad  yang meninggal  dunia,  berdasarkan pendapat  yang  memperbolehkan muzara'ah posisi salah satu pihak tersebut  dapat  digantikan  oleh ahli waris atau walinya.
d. Kerjasama  diakhiri  oleh  kedua belah pihak dan disepakati secara damai
e. Waktu  kesepakatan  akad  telah jatuh  tempo,  namun  jika  jangka waktu telah berakhir tetapi belum tiba masa panen kerjasama tetap dilaksanakan  hingga  panen  tiba dan  pembagian  hasil  sesuai dengan kesepakatan.
Dalam  buku Al-Fiqh  al-Islami  wa Adillatuh karya  Wahbah  al-Zuhaili  akad muzara'ah berakhir jika :
a. Telah  habis  masa  berlakunya akad, namun jika tanaman belum bisa  dipanen  maka muzara’ah tetap  berlaku  sampai  waktu panen.
b. Petani penggarap mengundurkan diri, pemilik lahan diperbolehkan
E-ISSN: 2622-8661 untuk membatalkan akad (berdasarkan ulama yang membolehkan muzara’ah ), berdasarkan pendapat yang tidak
memperbolehkan  maka  harus
mempekerjakan petani lain untuk menggantikan.
c. Petani  penggarap  sudah  tidak mampu  mengolah  lahan,  dan boleh digantikan oleh orang lain.
d. Salah  satu  pihak  yang  berakad meninggal, namun menurut
ulama muzara’ah bisa digantikan oleh ahli waris atau walinya. 9
6. Hikmah Muzara'ah Hikmah muzara’ah dapat
diilustrasikan dengan adanya kerjasama dan meningkatkan  kerukunan  antar  masyarakat dalam  berekonomi.  Yakni  dengan  sistem bagi  hasil  pertanian  yang  memberi  manfaat kehidupan  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Contohnya  ada  seseorang  yang mampu  untuk  menggarap  lahan  tetapi  tidak mempunyai  lahan  untuk  diolah.  Ada  juga orang  yang  memiliki  lahan  tetapi  tidak mampu  mengolahnya.  Keduanya  dapat menjalin hubungan kerjasama jika salah satu menyerahkan  lahan  dan  bibit,  serta  yang lainnya  mengelola  tanah  dengan  tenaganya. Dalam kesepakatan mendapat sebagian hasil panen  sesuai  akad  di  awal  perjanjian  akan
9 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah,
( Jakarta: Kencana, 2012 ), h. 111
10 Ahmad  Warson  Munawwir, Al-Munawwir Kamus  Bahasa  Arab-Indonesia, (Jakarta:  Pustaka Progresif, 2002), h. 642
tercipta kemakmuran dan kesejahteraan antar masyarakat  dengan  adanya  kerukunan  dan perputaran  roda  ekonomi  sesuai  dengan ketentuan agama Islam.

## B. MUSAQAH

## 1. Makna Musaqah
Secara  bahasa musaqah berasal  dari kata Saqa, arti  kata tersebut  adalah as-Saqy yang  dimaknai  dengan  penyiraman  atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan  memperoleh  imbalan  tertentu  dari  hasil lahan  yang  dikelola. 10 Dalam  literasi  lain, musaqah diartikan dengan memberikan hasil dari pepohonan kepada orang yang merawat pohon tersebut dari bagian buahnya. 11
Menurut syara' musaqah adalah menyerahkan  pada  orang  yang  merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan  untuk  dirawat  telah  siap  panen dan  diambil  manfaatnya  sebagai  sebagian dari imbalan pengelolaan.
Berdasarkan hukum musaqah, petani bertanggungjawab pada lahan dan  tanaman dengan  menyiram  dan  memeliharanya. Petani  penggarap  diberi  imbalan  atas  kerja kerasnya  dengan  mendapatkan  persentase tertentu dari hasil panennya. 12
Menurut Mazhab Malikiyah, musaqah dikategorikan  dalam  5  macam, yakni :
11 Ahmad  Wardi  Muslich, Fiqh  Muamalah , (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2013), h. 405
12 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik,( Jakarta: Gema Insani, 2001 ), h. 100
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
a. Pohon  yang  ditanam  harus  kuat akarnya,  dapat  berbuah,  dapat dipanen,  dan  pohon  bertahan dalam  jangka  waktu  yang  cukup lama,  contohnya  anggur  dan zaitun.
b. Pohon  yang  ditanam  memiliki akar  tetap  namun  tidak  dapat berbuah,  contohnya  kayu  jati, kayu mahoni, dll
c. Pohon  yang  ditanam  tidak memiliki  akar  yang  kuat  namun memiliki buah untuk dipanen.
d. Pohon  yang  ditanam  tidak memiliki akar yang kuat dan tidak memiliki  buah  untuk  dipanen
namun  mempunyai  bunga  yang dapat  dimanfaatkan,  contohnya bunga  melati,  mawar,  anggrek dan lain lain.
e. Pohon  yang  hanya  diambil kehijauan  dan  keindahannya
untuk dimanfaatkan sebagai tanaman hias. 13
Segala  bentuk  hasil  dari  petani penggarap  adalah  hak  untuk  kedua  belah pihak yang dibagi sesuai kesepakatan. Akad musaqah tidak  sama  dengan  pekerja  kebun yang  digaji  uang  dari  merawat  tanaman, tetapi  imbalan  yang  diterimanya  dari  hasil
13 http://ejurnal.iaipd- nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/85/63 , diakses tanggal 20 September 2020
14 Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam dan  Maqashid  Syariah, (Jakarta:  Kencana,  2020),  h.
81
pengelolaan  tanaman  dari  akad musaqah yang ukurannya sudah pasti. 14
2. Landasan Hukum Muzara'ah
a. Al-Qur'an
Salah  satu  ayat  dalam  al-Qur'an yang  didalamnya  terkandung  dasar hukum musaqah adalah  surah  Al- Maidah ayat 2, yang berbunyi :
َو  ۚ ۟اوُداَطْصٱَف  ْمُتْلَلَح اَذِإَو َٔـَنَش ْمُكﱠنَمِرَْﳚ  َﻻ ُنا ِجْسَمْلٱ  ِنَع  ْمُكوﱡدَص  نَأ  ٍمْوَـق نَأ  ِماَرَْﳊٱ  ِد ُدَتْعَـت ٱ  ىَلَع ۟اوُنَواَعَـتَو  ۘ ۟او َﻻَو  ۖ ٰىَوْقﱠـتلٱَو  ِِّﱪْل
ُعْلٱَو ِْﰒِْﻹٱ ىَلَع ۟اوُنَواَعَـت َﱠٱ ۟اوُقﱠـتٱَو ۚ ِنَٰوْد ۖ ﱠنِإ ِباَقِعْلٱ ُديِدَش َﱠٱ
Artinya
: "dan tolong nenolonglah  dalam  berbuat  kebaikan dan  bertaqwa,  dan  janganlah  tolong- menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran,  dan  bertaqwalah  kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya" 15
Dari  kandungan  ayat  di  atas menerangkan  tentang  Allah  SWT memerintahkan saling tolong-menolong dalam  kebaikan  dan  meninggalkan perilaku buruk yang berakibat kemudharatan  bagi  dirinya  sendiri ataupun orang lain. Atas dasar kesamaan
15 https://tafsirweb.com/1886-quran-surat-al- maidah-ayat-2.html ,  diakses  tanggal  3  November 2020
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
makhluk  ciptaan  Allah  SWT,  seorang muslim  yang  beriman  hendaknya mengamalkan  kandungan  ayat  ini dengan  saling  membantu  apabila  ada kesulitan pada orang lain.
b. Hadits
َص  :ِِّﱯﱠنلِل  ُراَصْنَﻷْا َ ِتَلاَق ﱠلَسَو ِهْيَلَع ُﷲ ىﱠل َم ِناَوْخِإ َْﲔَبَو اَنَـنْـيَـب ْمِسْقا َقَـف ﻻ َلاَق َليِخﱠنلا اَن اوُلا ُكْكَرْشَنَو  َةَنوُئَمْلا  َوُفْكَت :اوُلاَق  ِةَرَمﱠثلا  ِﰲ  ْم اَنْعَطَأَو اَنْعَِﲰ
Artinya  :  " penduduk  Anshar berkata  kepada  Rasulullah  SAW, bagilah  pohon  kurma  antara  kami  dan para  sahabat  kami  Beliau  menjawab "Tidak"  maka  mereka  berkata  "kalian yang  merawatnya  dan  kami  akan membagi buahnya bersama kalian" dan mereka    menjawab  "kami  mendengar dan kami patuh""
3. Rukun Musaqah Jumhur ulama berpendapat bahwa  sebelum  mengawali musaqah
maka diharuskan memenuhi 5 rukunnya, antara lain :
a. Akad atau ijab qabul
b. Pihak yang saling bertransaksi
c. Lahan perkebunan dan tanaman sebagai objek musaqah
16 Abdul  Rahman  Ghazali, Fiqh  Muamalah , (Jakarta: Kencana, 2010), h. 110
d. Kegiatan  usaha  yang  akan dipraktikkan  oleh  pengelola lahan
e. Kesepakatan tentang persentasi bagian  yang  didapat  dari  hasil musaqah. 16
4. Syarat Musaqah Syarat-syarat sah atau tidaknya musaqah dapat  ditinjau  dari beberapa indikator sebagai berikut :
a. Sighat ( ijab kabul kedua belah pihak )
b. Harus  terpenuhi  syarat  orang yang  bekerjasama  dalam  akad musaqah adalah  orang  yang dapat  bertindak  sesuai  hukum, yaitu telah baligh dan berakal c. Objek dari akad musaqah harus berupa  pohon  yang  dapat berbuah, namun juga
diperbolehkan  apabila  pohon tidak berbuah namun dicari dan dapat  diambil manfaatnya oleh masyarakat.
d. Ketika  panen  tiba  maka  hasil panen  tersebut  adalah  milik kedua  belah  pihak  dan  harus dibagi sesuai perjanjian. 17

## 5. Berakhirnya Musaqah
Musaqah telah dianggap berakhir jika :
17 Ahmad Syafe’i, Fiqh muamalah , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 217
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
a. Waktu  perjanjian musaqah berakhir  sesuai  kesepakatan dalam akad di awal
b. Salah satu pihak ataupun kedua belah  pihak  telah  meninggal,
jika  ahli  warisnya  berkenan untuk meneruskan akad
musaqah maka  akad  ini  tetap diperbolehkan.
c. Adanya suatu hal yang menghalangi masing-masing
pihak  tidak  boleh  meneruskan
kesepakatan musaqah.
6. Hikmah Musaqah
a. Menghilangkan
bahaya kefakiran dan kemiskinan dengan adanya kerjasama antara  pemilik  perkebunan dengan petani penggarap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi b. Menciptakan sifat saling
tolong-menolong  dan  memberi manfaat antara sesama manusia
dan  menambah  eratnya  tali silaturahmi c. Adanya pihak-pihak yang berakad untuk saling menguntungkan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  termasuk jenis  penelitian  yang  menggunakan  studi literatur.  Penelitian  studi  literatur  yaitu penelitian dengan mencari dan menggunakan data yang akurat sebagai referensi penulisan.
Sumber data dan teori yang diperoleh dalam studi  literatur  dijadikan  bahan  untuk menganalisis  penelitian.  Jenis  pengumpulan data  yakni  menggunakan  data  sekunder dengan  memperoleh  referensi  dari  buku, jurnal dan internet. Sedangkan metode yang digunakan  penulis  adalah  metode  analisis deskriptif  yang  menganalisis  sumber  data yang  diperoleh  serta  menjabarkan  data  atas masalah yang dianalisis.

## PEMBAHASAN
1. Pendapat Ulama yang Melarang

## Muzara’ah
Menurut pendapat dari Imam Hanafi, Imam  Syafi’i  dan  Ja’far  keberadaan muzara’ah tidak  diakui  dan  dianggap fasid. Tetapi  sebagian  dari ulama  Syafi’iyah  tetap mengakui adanya muzara’ah namun pengakuan  ini  harus  dikaitkan  dengan  akad musaqah (pengelolaan kebun) dengan alasan demi pemenuhan kebutuhan.
Terjadi  perbedaan  pendapat  para ulama  dalam  membahas  hukum muzara’ah . Menurut Imam Abu Hanifah dan Zulfar ibn Huzail  pakar  fiqih  Hanafiyah,  kerjasama muzara’ah dengan  bagi  hasil  seperdua, sepertiga, seperempat dan lainnya hukumnya tidak  diperbolehkan.  Karena,  objek  yang akan  diakadkan  dalam muzara’ah belum diketahui wujudnya, dan yang menjadi upah bagi petani penggarap belum jelas dan tidak diketahui  ukurannya.  Jika  kerjasama  dan dalam  pengelolaan  lahan  pertanian  tidak
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
berhasil  panen,  dan  penggarap  tidak mendapat hasil dari pekerjaannya, maka hal inilah yang membatalkan akad muzara’ah . Sebagian pendapat yang dikemukakan  oleh  ulama  Hanafiyah,  ulama Syafi’iyah,  dan  Jafar  adalah  hadits  dari riwayat  Muslim  dari  Jabir  Ibn  Abdullah bahwa Rasulullah SAW. melarang mukhabarah. Selain hadits tersebut ada pula dalam  hadits  Ibn  Umar  yang  juga diriwayatkan  oleh  Imam  Muslim  bahwa Rasulullah SAW. melarang muzara’ah. 18
Pendapat  dari  golongan  ini  adalah bahwa  kerjasama  yang  dilakukan  oleh Rasulullah SAW. dengan penduduk Khaibar dalam  pengelolaan  tanah  dan  bagi  hasilnya adalah bukan termasuk dari mukhabarah atau muzara’ah. Tetapi  pembagian  dari  hasil kerjasama tersebut seperti seperdua, sepertiga,  ataupun  seperempat  merupakan hasil yang berdasarkan pada kerjasama tanpa biaya dan untuk kemaslahatan.
Ulama  yang  melarang muzara’ah tersebut diperkuat dengan menggunakan dalil dari hadis :
ْوُسَر ﱠنَأ َكاﱠحَض َنْبا تِبَ ْنَع ْيَلَع ﷲ ىﱠلَص ِﷲ َل ِه ِةَعرَاَزُﳌا ِنَع ىََ َمﱠلَسَو ) رخأ ملسم هج ( Artinya  :  “ Dari  Tsabit  ibnu  Dhahak
bahwa Rasulullah SAW. tidak memperbolehkan  muzara’ah ” 19 (HR Muslim)
18 Aachmat  Syafe’i, Fiqh  Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 206
Berdasarkan  hadits  riwayat  Imam Muslim  tersebut,  semakin  memperkuat  dan menjadi  dasar  bagi  sebagian  ulama  yang berpendapat  bahwa muzara’ah diharamkan atau dilarang dalam Islam.
2. Sanggahan Larangan Muzara’ah
Akad Muzara’ah telah  ada  sejak zaman  Rasulullah  SAW,    dan  telah dipraktikkan secara langsung oleh beliau dan khalifah-khalifah setelahnya. Landasan hukum muzara’ah terdapat  di  dalam  al- Qur’an,  Hadits  maupun kesepakatan  ulama. Landasan  hukum muzara’ah tersebut diantaranya  terdapat  dalam  al-qur’an  surah az-Zukhruf  ayat  32,  dan  hadits  tentang Rasulullah yang menyerahkan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi Khaibar untuk ditanami dengan  kurma  dan  Rasulullah  memperoleh setengah  dari  hasil  kerjasama  tersebut. Landasan hukum lainnya juga terdapat dalam kesepakatan ulama yang memperbolehkannya. Abu  Yusuf,  Imam  Malik,  dan  Abu Dawud Azh-Zhahiri mengutarakan
pendapatnya tentang muzara’ah, yakni akad ini diperbolehkan dengan dasar hukum Islam. Dasar  dari  pendapat  ini  adalah  dari  hadits riwayat Jama’ah dari Ibn Umar tentang Nabi SAW.  bekerjasama  dengan  penduduk Khaibar,  hasil  kerjasama  tersebut  berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya yang dibagi dengan hitungan setengah dari sesuatu
19 https://hanialfarouqy.wordpress.com/2013/12/17 /fiqih-pertanian-muzaraah-bagian-2/ ,  diakses  tanggal 4 November 2020
P-ISSN: 2598-3156
E-ISSN: 2622-8661
yang dihasilkan.
Muzara’ah dapat dikelompokkan  tentang  kerjasama  atau perkongsian  antara  pekerjaan  dan  harta. Dalam kerjasama muzara’ah, antara pemilik lahan  dengan  petani  penggarap  dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.
Dari kalangan Hanabilah, Malikiyah, Muhammad  ibn  al-Hasan  as-Syaibani  dan Abu  Yusuf  juga  berpendapat  tentang muzara’ah, yaitu  kerjasama muzara’ah dihukumi  boleh  karena  kejelasan  akadnya. Kerjasama muzara’ah terdiri  dari  petani penggarap  dan  pemilik  tanah  dalam pengelolaan  tanah.  Pemilik  tanah  yang memiliki  keterbatasan  dalam  pengolahan tanah  miliknya  diperbolehkan  bekerjasama dengan  seorang  petani  yang  tidak  memiliki lahan  dengan  ketentuan  bahwa  hasil  panen harus dibagi sesuai dengan akad di awal.
3. Hukum Musaqah  Shahih dan Fasid (Rusak) a. Hukum Musaqah Shahih, berdasarkan  ketetapan  dari  ulama Hanafiyah : 1) Segala bentuk kerja yang berhubungan dengan pengelolaan  pohon  dan  semua yang  diperlukan  oleh  pohon tersebut menjadi tanggung jawab pengelola,  dan  biaya  yang dibutuhkan untuk tanaman tanggung  jawab  kedua  belah pihak.
2) Pembagian  hasil musaqah untuk kedua belah pihak yang berakad.
3) Apabila  terjadi  gagal  panen  dan tidak  menghasilkan  manfaat, maka  kedua  belah  pihak  tidak memperoleh hasil apapun
4) Musaqah mengikat  bagi  orang yang  berakad,  pembatalan  akad tidak  diperbolehkan  kecuali  ada suatu halangan serta
menyebabkan  alasan  akad  tidak bisa dilanjutkan.
5) Tidak  boleh  ada  penyerahan tanggung  jawab  kepada  orang lain  tanpa  izin  dari  salah  satu pihak.
Ulama  Malikiyah  telah  sepakat dengan  ulama  Hanafiyah  mengenai  hukum musaqah shahih tersebut, namun menambahkan  dalam  batas  pekerjaan penggarap : 1) Suatu hal yang tidak menghasilkan  buah  tidak  wajib untuk dikerjakan dan diisyaratkan
2) Suatu  hal  yang  berhubungan dengan  adanya  hasil  buah  dan menimbulkan  bekas  pada  tanah, tidak  wajib  dibenahi  oleh penggarap
3) Suatu  hal  yang  berhubungan dengan  buah,  namun  tidak  tetap merupakan kewajiban penggarap,  contohnya  seperti penyiraman atau penyediaan alat penggarapan, dan lain sebagainya.
Ulama  Syafi’iyah  dan  Hanabilah menyepakati  pendapat  ulama  Malikiyah yang  membatasi  pekerjaan  penggarap tersebut. Namun ditambahkan bahwa semua jenis pekerjaan yang rutin setiap tahun pada tanah adalah kewajiban penggarap, sedangkan  semua  pekerjaan  yang  tidak termasuk  rutinan  merupakan  kewajiban pemilik lahan. 20
b. Hukum Musaqah  Fasid (Rusak), pendapat ulama Hanafiyah meliputi :
1) Pembagian  hasil  panen  hanya untuk satu pihak saja
2) Pemilik lahan ikut dalam penggarapan  dan  pengelolaan tanah 3) Pemeliharaan  dan  pemetikan dilebihkan pada penggarap
4) Petani  penggarap  dipaksa  untuk terus  bekerja  meskipun  telah habis masa akad
5) Lahan dikerjakan oleh orang lain yang  mengakibatkan  harus  ada pembagian  hasil  panen  kepada pihak ketiga
4. Perbedaan Muzara’ah dan Musaqah
Berdasarkan  pendapat  dari  ulama mazhab Hanafiyah, di dalam muzara’ah dan musaqah terdapat perbedaan antara lain :
a. Apabila  salah  satu  dari  pihak  yang berakad tidak memenuhi kesepakatan,  di  dalam muzara’ah tidak  diperbolehkan  adanya  paksaan
20 Achmat  Syafe’i, Fiqh  Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 217
tetapi  di  dalam musaqah harus  ada paksaan.
b. Apabila  jangka  waktu muzara’ah telah habis maka pekerjaan dilanjutkan dengan pemberian
imbalan  berupa  upah,  sedangkan dalam musaqah jika  jangka  waktu telah  habis  maka  akad  tetap dilanjutkan  sampai  menghasilkan buah  dan  tanpa  adanya  pemberian upah.
c. Jangka waktu dalam muzara’ah tidak menentu,  sedangkan  jangka  waktu dalam musaqah dapat  ditetapkan sesuai dengan istihsan.
d. Dalam muzara’ah jika pohon diminta oleh  orang  lain  yang  bukan merupakan  pemilik  tanah  sebelum menghasilkan manfaat maka penggarap tidak mendapatkan
hasilnya  pula,  sedangkan  dalam musaqah jika  pohon  diminta  oleh yang  bukan  pemilik  tanah  maka petani penggarap harus diberi upah.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  pembahasan  yaitu muzara’ah adalah suatu kerjasama bagi hasil pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap  dimana  petani  mengolah  tanah dan menanaminya sampai waktu panen tiba. Sedangkan  pemilik  tanah  diharuskan
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
menyediakan  bibit  untuk  ditanam.  Apabila telah tiba masa panen maka hasil panen dari pengelolaan  tanah  harus  dibagi  oleh  kedua belah  pihak  sesuai  dengan  kesepakatan  di awal  perjanjian.  Adapun  rukun  dan  syarat yang harus dipenuhi dalam muzara’ah yakni harus ada ijab qobul antara kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal, serta objek muzara’ah berupa benih dan tanah.
Adapun musaqah adalah  pemberian hak  dari  pemilik  perkebunan  kepada pengelola  lahan  yang  didalamnya  sudah terdapat  objek  untuk  dirawat,  diairi  dan dipanen contohnya seperti tanaman berbuah. Hasil  dari  pepohonan  tersebut  harus  dibagi sebagai imbalan kepada orang yang merawat pohon  tersebut  dalam  persentase  bagian tertentu. Dalam musaqah terdapat dua hukum yakni hukum musaqah shahih dan musaqah fasid (rusak) dan yang sah dan diperbolehkan untuk dipraktikkan adalah musaqah shahih.
Setiap  kegiatan  muamalah  yang dikerjakan oleh orang Islam hendaknya harus berdasarkan  pada  dasar-dasar  hukum  Islam yakni  al-qur’an,  hadits  dan  kesepakatan ulama.  Dasar  hukum  tersebut  digunakan sebagai  prinsip  agar  menjamin  setiap tindakan sesuai dengan Islam dan menghindari  kemudharatan  dan  merugikan orang lain. Hal ini juga menjadi suatu dasar etika  dalam  perilaku  manusia  agar  tindakan yang dilakukan selalu dalam kebaikan. 21
21 Zamakhsyari Hasballah, Panduan Bisnis Islam , (Medan: Pesantren al-Manar, 2011), h. 10
Kaitan  hukum  antara  pemilik  tanah dan  petani  penggarap  didasari  atas menghilangkan  bahaya  kefakiran  dan kemiskinan dengan adanya kerjasama untuk memenuhi kebutuhan perekonomian, menciptakan  sifat  saling  tolong-menolong dan memberi manfaat antara sesama manusia dan  menambah  keeratan  tali  silaturahmi, adanya  hubungan  erat  oleh  pemilik perkebunan dan petani penggarap yang saling menguntungkan dalam kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKsA
Antonio, Muhammad Syafi'I, Bank Syari'ah dari  Teori  ke  Praktik,( Jakarta: Gema Insani, 2001 ).
Firman,  Moh.  Arif, Muzara’ah  dan Pengembangan  Ekonomi  Umat Pedesaan, (al-Amwal  Journal  of Islamic  Economic  Law  Vol.  3  No.
2).
Ghazali,  Abdul  Rahman, Fiqh  Muamalah , (Jakarta: Kencana, 2010).
Ghazali,  Abdur  Rahman, Fiqh  Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010).
Hasan,  M.  Ali, Berbagai  Macam  Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Raja
Grapindo Persada, 2003).
Hasballah,  Zamakhsyari, Panduan  Bisnis
Islam , (Medan: Pesantren al-Manar,
2011).
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
Ilman,  Emily  Nur  Saidy, Implementasi  al- musaqah  Terhadap  Kesejahteraan Buruh  Petik  Cengkeh  di  Desa
Kombo Toli-Toli, ( Laa Maysir Vol,
6 no. 1 ).
Manan,  Abdul, Hukum  Ekonomi  Syariah,
( Jakarta: Kencana, 2012 ).
Munawwir,  Ahmad  Warson, Al-Munawwir Kamus  Bahasa  Arab-Indonesia, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002). Munfariah, Siti Ulfa dan Saka, Dijan Novia,
Implementasi  Teknik  Bagi  Hasil Pada  Kerjasama  Antara  Petani Bawang  Merah  Dengan  Pekerja Ditinjau  Dari  Perspektif  Ekonomi Islam, (Qawanin, vol. 4 no.2).
Muslich,  Ahmad  Wardi, Fiqh  Muamalah ,
(Jakarta:  Kreasindo  Media  Cita,
2013).
Nasution,  Rahmat  Hidayat, Filsafat  Hukum Islam  dan  Maqashid  Syariah,
(Jakarta: Kencana, 2020).
Syafe’i, Ahmad, Fiqh muamalah , (Bandung:
CV Pustaka Setia, 2004).
Wahyu, A. Rio Makkulau, Sistem Penggarapan  Lahan  Pertanian
Masyarakat  Perspektif  Ekonomi Islam, ( Al-Azhar Journal of Islamic Economic Vol. 1 no. 1 ).
Yaqin,  Ainul, Fiqh  Muamalah  Kajian
Komprehensif Ekonomi Islam,
(Pamekasan: Duta Media, 2018).
https://tafsirweb.com/9228-quran-surat-az-
zukhruf-ayat-32.html, diakses
tanggal 20 september 2020.
https://hanialfarouqy.wordpress.com/2013/1 2/17/fiqih-pertanian-muzaraah- bagian-2/,  diakses  tanggal  4 november 2020.
https://tafsirweb.com/1886-quran-surat-al- maidah-ayat-2.html, diakses tanggal 3 November 2020.
http://ejurnal.iaipd-
nganjuk.ac.id/index.php/es/article/v iew/85/63,  diakses  tanggal  20
September 2020.