JOKO WIDODO, ISLAM, DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI:

## TINJAUAN BERDASARKAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME
Aspin Nur Arifin Rivai Program Studi Hubungan Internasional UIN Alauddin Email : askaspin@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  didasarkan  oleh  dua  tujuan  utama.  Pertama  adalah  menjelaskan  wujud  aksi  yang  dilakukan kelompok-kelompok  Islam  dalam  mengartikulasikan  kepentingan  mereka  dalam  sisi  kebijakan  luar  negeri. Kedua, menginterpretasi logika gerakan tersebut dengan mencermati pembentukan identitas kolektif. Tulisan ini  mengajukan  pertanyaan  utama,  yakni  mengapa  posisi  Islam  sebagai  kekuatan  identitas  tidak  memberi pengaruh  signifikan  pada  profil  kebijakan  luar  negeri  Jokowi.  Berdasarkan  pendekatan  konstruktivisme, penelitian ini mengungkap bahwa posisi Islam sebagai identitas maupun gerakan politik itu telah terekslusi dalam  arena  kebijakan  luar  negeri  yang  disebabkan  dalam  kondisi  internal  Islam  sebagai  identitas  dan gerakan memperlihatkan limitasi solidaritas dan fragmentasi politik. Pada akhirnya, posisi Islam di tengah diskursus populisme Islam menampilkan wujud sederhana, yakni identitas sosial-politik gerakan Islam tidak menemukan  ruang  aspirasi  secara  tepat  dalam  mengartikulasikan  kepentingan  mereka  di  tengah  proses pengambilan keputusan luar negeri.
Kata Kunci: Islam, Kebijakan Luar Negeri, Konstruktivisme, Populisme Islam

## ABSTRACT
This paper is based on two main objectives. The first is to explain the form of action taken by Islamic groups in  articulating  their  interests  in  terms  of  foreign  policy.  Second,  interpreting  the  logic  of  the  movement  by observing the formation of collective identity. This paper raises the main question, namely why the position of Islam as an identity force does not have a significant influence on Jokowi's foreign policy profile. Based on the constructivist approach, this study reveals that the position of Islam as an identity and political movement has been excluded in the foreign policy arena due to the internal conditions of Islam as an identity and movement showing limitations of solidarity and political fragmentation. In the end, the position of Islam in the discourse of Islamic populism shows a simple form in which the socio-political identity of the Islamic movement does not find the right space for aspirations in articulating their interests in the process of making foreign decisions.
Keywords: Islam, Foreign Policy, Constructivism, Islamic Populism

## PENDAHULUAN
Diskusi  seputar  kepemimpinan  Joko  Widodo  (Jokowi)  paruh  pertama  dan  kedua menampilkan  beberapa  perhatian  mendasar,  salah  satunya  adalah  relasi  antara  idenitas berlabel agama, yakni Islam dan kebijakan luar negeri (KLN). Posisi Islam dalam KLN di sini bisa diamati sebagai identitas dan agensi gerakan.
Topik ini kian mengemuka dalam dinamika pemerintahan Jokowi disebabkan oleh kebangkitan populisme kanan atau populisme agama. Kerapkali perhatian populisme agama di  Indonesia  diasosiasikan  pada  aktivisme  identitas  yang  eklusioner  dari  kelompok  Islam konservatif-progresif.  Pehatian  mencuat  kepada  topik  ini  adalah  aksi  politik  identitas
memiliki  dampak  untuk  mewarnai  diskursus  politik  domestik.  Apakah  identitas  politik progresif yang mereka mainkan mampu memengaruhi atau setidaknya mewarnai profil KLN Jokowi, penulis anggap akan menjadi perhatian mendasar pada tulisan ini.
Diskusi  seputar  Islam  dan  KLN  telah  banyak  dianalisis  oleh  beberapa  penulis terdahulu.  Pertama,  menunjukkan  bahwa  Islam  dan  demokrasi  memiliki  korelasi  penting bagi profil KLN (Anwar, 2010; Azra, 2006; Dosch, 2006; Gindarsah, 2012; Hefner, 2000; Hilmy, 2010). Kedua, identitas Islam dalam KLN menunjukkan persoalan ambiguitas akibat dilema  profil  yang  sukar  diidentifikasi  karena  identitas  yang  mengarah  pada  label  faksi tampak  menjadi  instrumen  legitimasi  politik  kepemimpinan,  sehingga  sukar  untuk mengidentifikasi  profil  Islam  dalam  KLN  Indonesia  mengingat  negara  tersebut  bukanlah negara  Islam  (Leifer,  1985;  Azra,  2000;  Sukma,  2003;  Suryadinata,  1995).  Ketiga,  Islam memiliki  pengaruh  penting  mewarnai  KLN  Indonesia  khususnya  dalam  era  Reformasi karena  identitas  ini  tidak  bisa  sepenuhnya  diamati  sebagai  simbol  keagamaan  semata, melainkan  juga  berfungsi  sebagai  simbol  politik  (Perwita,  2007).  Jadi,  posisi  Islam memengaruhi  kebijakan  domestik  maupun  luar  negeri  akan  selalu  eksis,  tetapi  derajat determinasinya  dependen  pada  struktur  lingkungan  politik  itu  sendiri  (Liddle,  1996; Bourchier, 2019; Sakai & Fauzia, 2013; Mietzner & Muhtadi, 2018; Afrianto, 2019).
Tulisan yang menyoroti studi tentang kebangkitan populisme Islam yang diwarnai oleh  identitas  Islam  progresif  dalam  memengaruhi  KLN  masih  tergolong  terbatas.  Tidak dapat  dipungkiri  kebangkitan  isu  identitas  sudah  menjadi  perhatian  mendasar  dalam beberapa tahun terakhir, khususnya bagaimana polarisasi politik Indonesia terjebak pada isu identitas  keagamaan  di  era  Jokowi.  Istilah  kebangkitan  Identitas  dalam  tulisan  ini dikhususkan kepada Kebangkitan Islam. Konsep ini menurut Esposito dan Mogahed (2007) sebagai ciri praktik dari Aktivisme Islam di mana eksis sebagai gerakan-gerakan politik yang tampil  secara  domestik  maupun  transnasional.  Kebangkitan  Islam  disimbolisasikan  oleh kehendak aktivisme politik, yang mengacu pada reaktivasi konsep kebangkitan ( tajdid ) dan reformasi ( islah ) berupa gagasan-gagasan tentang aktivisme politik dan sosial. Dalam ranah aktivisme  ini  secara  sederhana  berlangsung  dua  jenis  yang  saling  berkontestasi,  yakni aktivisme  Pan-Islamisme  Moderat  versus  Islam  Fundamentalisme.  Mereka  sama-sama mengimajinasikan  tentang  kebangkitan  Islam  dengan  jalur  yang  berbeda.  Hal  ini  dapat ditelusuri  upaya-upaya  determinasi  mereka  dalam  memengaruhi  wacana  politik  domestik dan luar negeri. Isu yang menjadi perhatian tulisan di sini adalah momen ‘Aksi 212’ sebagai simbol nyata tentang tampilnya gerakan identitas progresif yang memunculkan pertanyaan
spesifik,  yakni  mengapa  simpul  aksi  gerakan  telah  eksis  akan  tetapi  posisi  Islam  sebagai sebagai kekuatan identitas tidak memberi pengaruh signifikan bagi profil KLN Jokowi?
Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap dua hal utama berdasarkan pertanyaan tadi, yakni  (1)  menjelaskan  wujud  aksi  yang  dilakukan  kelompok-kelompok  Islam  dalam mengartikulasikan  kepentingan  mereka  dalam  sisi  KLN,  dan  (2)  menginterpretasi  logika gerakan  tersebut  dengan  mencermati  pembentukan  identitas  kolektif  yang  ternyata  rapuh secara internal di tengah kebangkitan populisme Islam melalui pendekatan konstruktivisme.
Tulisan ini mengungkap bahwa posisi Islam yang terpinggirkan itu bukan disebabkan oleh  dilema  ganda  semata  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam  memposisikan  Islam. Melainkan, posisi Islam konservarif-progresif sebagai identitas dan gerakan secara internal memperlihatkan  limitasi  solidaritas  dan  fragmentasi  politik.  Sehingga,  fenomena kebangkitan populisme Islam yang membayangi pemerintahan Jokowi hanya dapat dibaca sebagai  kegagalan  ‘Ummat’  mencari  ruang  aspirasi  yang  tepat  dalam  mengartikulasikan kepentingan  mereka.  Singkatnya,  melalui  kerangka  konstruktivisme,  posisi  gerakan kelompok Islam sebagai agensi yang berupaya mewujudkan knowledgeable practice dengan memengaruhi  struktur  dalam  KLN  telah  tertahan  akibat  fragmentasi  struktur  internal  dan limitasi solidaritas.

## KERANGKA ANALISIS
Dalam  mengelola  dan  menginterpretasi  data,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan konstruktivis. Kehadiran pendekatan konstruktivis merupakan perluasan jangkauan diskusi dalam  menelusuri  dan  mengungkap  unit  negara  dan  non-negara  yang  dipahami  sebagai agensi  dan  juga  memperhatikan  signifikansi  ‘identitas’  sebagai non-material  force yang memengaruhi  konstruksi  realitas.  Lebih  jauh,  konstruktivis  memahami  realitas  sosial merupakan  suatu  hasil  pembentukan-pemebentukan  manusia  yang  disebutnya  sebagai konsep intersubjektif. Dengan kata lain, manusia membentuk  masyarakat dan masyarakat membentuk manusia sebagai sebuah proses yang terus berlanjut dan berlangsung secara dua arah.
Pada  dasarnya,  postulat  pendekatan  ini  adalah  dimensi  ide  atau  identitas  lebih penting  dibandingkan  aspek  material.  Terdapat  dua  alasan  mengapa  identitas  itu  menjadi penting.  Pertama,  identitas  sebagai  kategori  ‘sosial’  yaitu  atribut  atau  karakteristik  yang membedakannya dengan yang lain. Konsepsi ini mengimplikasikan identitas sebagai sesuatu yang  terkonstruk  dalam  proses  interaksi  dengan  pihak  lain  ( significant  other ).  Jadi
dibutuhkan  intersubyektivitas  untuk  memberi  makna  siapa  ‘aku/kami’  dan  siapa ‘kamu/mereka’.  Bagaimana  kelompok  atau  individu-individu  di  luar  aktor  berpengaruh terhadap bagaimana cara aktor memandang dirinya dan di luar dirinya tidak bisa dimengerti tanpa  memahami  konteks  sosial  yang  lebih  luas  dimana  aktor  yang  bersangkutan  berada (Ellemers,  Spears,  &  Doosje,  2002).  Kedua,  identitas  sebagai  kategori  ‘personal’  yaitu atribut atau karakteristik yang melekat dalam diri aktor yang keberadaannya muncul tanpa perlu  proses  pembedaan  dengan  yang  lain.  Definisi  kedua  ini  mengandaikan  identitas sebagai sesuatu yang disadari sendiri ( self-awareness ) oleh aktor bersangkutan tanpa perlu intersubyektivitas.  Identitas  personal  memandang  aktor  sebagai  pribadi  yang  unik  yang membedakannya dengan pribadi lain. Aktor bertindak atas kehendak dan tujuannya tanpa melihat  posisi  atau  kedudukannya  dalam  konteks  sosial  (Stets  &  Burke,  2000).  Identitas kategori ini relatif stabil karena atribut yang dimiliki melekat sejak awal. Contoh utamanya adalah agama.
Pendekatan  konstruktivis,  penulis  anggap,  sebagai  pendekatan  alternatif  dalam meninjau pertautan antara identitas dan KLN. Konstruktivis menilai KLN sebagai suatu hasil interaksi  antar  negara  dan  non-negara  yang  bersangkutan  dalam  lingkungan  eksternal (internasional) maupun internal (domestik). Dengan begitu KLN bukan sesuatu yang statis. KLN akan selalu terbentuk dari persepsi yang sedang mencuat pada saat perumusannya, baik di  tingkat  domestik  maupun  internasional.  Selanjutnya,  jika  diurai  dari  pemahaman konstruktivis, penulis menilainya ada pada dua tingkatan pemahaman mendasar. Pertama, dalam  sisi  transnasional,  konstruktivis  menilai  bahwa  KLN  dipengaruhi  oleh  penyebaran norma di  level  internasional  oleh agen-agen  entah melalui dimensi  normatif internasional dan  insitusi  internasional  –  demi  menginternalisasikan  suatu  norma  menjadi  norma internasional.  Kedua,  dalam  sisi  masyarakat  atau  akar  rumput,  konstruktivis  menekankan perumusan KLN lebih banyak dipengaruhi oleh norma dominan di tataran domestik entah berasal  dari  opini  publik,  system  hukum,  budaya  politik,  partai,  dan  kelompok  identitas eksklusif, dst. Jelasnya, perumusan KLN dalam pandangan perspektif ini dipengaruhi oleh adanya shared norms yang kemudian menjadi persepsi perumus KLN.
Identitas  merupakan  dasar  dari  pembentukan  kepentingan.  Paul  Kowert  (2001) menyatakan  bahwa  pembentukan  identitas  suatu  aktor  juga  dipengaruhi  oleh  dimensi semantik bahasa. Dengan bahasa, maka semuanya dapat direalisasikan kepada. Konsep ini bermaksud menjelaskan praktik-praktik suatu aktor berhasil menyebarkan suatu norma atau nilai ke dalam masyarakat. Setelah norma, nilai, bahkan istilah-istilah simbolis dilempar ke
dalam  masyarakat  kemudian  diterima  secara  mayoritas  suatu  kelompok  atau  masyarakat pada  umumnya,  maka  hal  itu  dianggap  sebagai  ‘diskursus’.  Secara  sederhana,  diskursu merupakan  formasi  bahasa  yang  bertalian  dengan  ide-ide  dan  lontaran  pernyataan- pernyaraan  yang  menampakkan  nilai-nilai  utama  (Kowert,  1998).  Sementara  pihak  yang menyebarkan knowledgeable practice disebut sebagai agen karena aktivitasnya membentuk struktur.  Pada  gilirannya  struktur  yang  telah  diciptakan  akan  menentukan  dan memepengaruhi  perilaku  aktor  yang  disasar.  Keberhasilan  agen  dalam  menyebarkan diskursus  ditandai  dengan  agenda  diskursif  mereka  apakah  mampu  mengkonstruksikan nilai-nilai dan pemahaman agen kepada aktor lain, sehingga mencapai norma bersama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berdasarkan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data secara analitis berdasarkan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan melalui, penelitian lapangan dan  pengumpulan  literatur  sekunder.  Penelitian  lapangan  dilakukan  melalui  teknik wawancara  mendalam.  Wawancara  dilakukan  terhadap  beberapa  partisipan  representatif yang  meliputi  kelompok  organisasi  atau  kelompok  Islam,  dan  aktivis  organisasi  non- pemerintah. Peneliti menggunakan beragam sumber data sekunder yang berasal dari buku, artikel  ilmiah,  berita  dan  sumber  data  yang  terpublikasi.  Sebagai  tambahan,  penulis  turut menjelajahi data sekunder lainnya berupa penelitian lapangan seperti melacak dan mencari dokumen yang belum terpublikasi atau tidak dapat diakses melalui internet.

## PEMBAHASAN
Tulisan ini mengungkap terdapat tiga alasan mendasar menjelaskan posisi Islam yang berciri progresif-konservatif  terkeklusi  dalam  mendeterminasi  pilihan  KLN  Jokowi.  Pertama, identitas Islam harus dipahami tidak eksis dalam satu corak semata. Kehadiran politik Islam progresif  menjadi  terbatas  akibat  dominasi  identitas  Islam  Moderat  yang  mendapat momentum pasca penyebaran norma global AS, yakni Global War on Terror (GWOT) yang kemudian  dikonvergensikan  menjadi  simbol  dan  instrumen  luar  negeri  Indonesia  dalam menampilkan  diri  sebagai  negara  moderat  meski  berpopulasi  Muslim  terbesar.  Hal  ini mengakibatkan  promosi  pengaruh  identitas  Islam  progresif-konservatif  terabaikan  oleh dominasi  Islam  Moderat,  sehingga  identitas  inilah  yang  mewarnai  profil  KLN.  Kedua, determinasi  Islam  progresif  melalui  demokrasi  pasca  Orde  Baru  justru  menghadapi tantangan  sama,  yakni  adanya  dominasi  kekuatan  identitas  nasionalis-teknokratis.  Ketiga,
kegagalan identitas Islam progresif merayap masuk ke dalam profil KLN Jokowi sejatinya juga  disebabkan  betapa  rapuhnya  kekuatan  mereka  secara  internal.  Kerapuhan  itu  secara garis  besar  disebabkan  oleh  fragmentasi  kekuatan  sehingga  tampil  dalam  kondisi  nir- solidaritas  dan  limitatif  dalam  memperjuangkan  aktivisme  kolektif  mereka.  Guna menguraikan  temuan  ini,  maka  penulis  akan  menjalaskan  ke  dalam  tiga  pembabakan  di bawah.

## Posisi Islam Sebagai Kekuatan Identitas di Indonesia Pasca 9/11
Semenjak serangan teroris 9 September 2001 (Tragedi 9/11) di AS, peranan Islam dalam ranah KLN negara bermayoritas penduduk Muslim, khususnya Indonesia mengalami perubahan transformatif. Penulis mencatat ada tiga alasan atas dinamika ini. Pertama, Islam telah  disorot  secara  negatif  pasca  tragedi  9/11.  Sorotan  itu  kian  tajam  kepada  Indonesia mengingat  jumlah  populasi  penduduk  Muslimnya  terbesar  di  dunia,  sehingga  profil kebijakan luar negerinya dikhususkan kepada pemulihan citra tersebut. Dalam banyak hal, pemerintah merasa bertanggungjawab untuk memisahkan Islam dan Muslim dari terorisme. Di saat  bersamaan, pemerintah  Indonesia  era Reformasi berusaha untuk  memproyeksikan wajah ‘Islam Indonesia’ berciri damai, terbuka, dan moderat.
Kedua, tragedi 9/11 menjadi katalisator bagi kelompok Muslim untuk terlibat aktif dalam KLN Indonesia. Kelompok-kelompok tersebuy memanfaatkan momentum ini guna mengkonsolidasikan  kekuatan  mereka  sekaligus  menunjukkan  kekuatannya  pada  isu-isu internasional yang menjadi perhatian mereka. Era reformasi yang melegitimasi kebebasan sipil memberikan peluang bagi banyak aspek masyarakat, terutama kelompok Muslim dalam mengaspirasikan kepentingan atau pendapatnya. Hal ini menyebabkan kelompok Muslim di Indonesia melakukan aksi protes lantang ketika AS mensinonimkan peristiwa 9/11 dengan Islam.  Ketiga,  tidak  seperti  kepemimpinan  Soeharto  yang  berusaha  mengisolasi  politik dalam negeri dari pengarus Islam internasional, pemerintah pasca Orde Baru lebih terbuka dalam menanggapi pengaruh tersebut. Bahkan pemerintah tampak menggunakan factor ini untuk memperoleh legitimasi besar di tingkat akar rumput. Tampak juga bahwa pemerintah lebih  responsif  dan  akomodatif  terhadap  kelompok-kelompok  Muslim  terhadap  isu-isu internasional  yang  menjadi  perhatian  mereka,  sepanjang  tidak  bertentangan  secara  tajam dengan  prinsip-prinsip  dasar  KLN  Indonesia  dan/atau  kepentingan  nasional  yang fundamental.
Secara  garis  besar,  transformasi  ini  memperlihatkan  kondisi  sederhana,  bahwa hampir banyaknya dampak dari dinamika internasional berkorelasi langsung pada hubungan antara  Islam  dan  KLN  Indonesia.  Reaksi  AS  terhadap  peristiwa  9/11  melalui  diskursus GWOT pada gilirannya memicu reaksi tajam dari kaum Islam di seluruh dunia. Tidak lama sejak  penyerangan  terorisme  yang  menghancurkan  Gedung  kembar  WTC,  Bush memproklamirkan terorisme adalah musuh dunia. Tindakan awal Bush adalah menargetkan Osama bin Laden, dan Al-Qaeda sebagai aktor yang bertanggungjawab di balik kekacauan keji. Kemudian, diskursus ini menciptakan kutub dunia, di mana negara atau kelompok yang mendukung  aksi  terorisme  berposisi  ‘ against  us ’,  sementara  pihak  yang  menolak  segala macam bentuk aksi dan ideologi terorisme sebagai ‘ with us ’.
Berdasarkan  pendekatan  konstruktivis,  penulis  menilai,  konstruksi  semacam  siapa teman  dan  siapa  musuh  merupakan  hasil  dari  intersubjektif  melalui  struktur  atau  practice yang  tersedia.  Bisa  dikatakan  konstruksi  itu  menunjukkan  aspek  identitas  yang  sedang bermain, di mana negara yang mendukung kebijakan global AS, maka mereka adalah mitra. Begitupun  sebaliknya.  Jadi  dibutuhkan  intersubjektivitas  guna  memberi  makna  siapa ‘aku/kami,  dan  siapa  ‘kamu/mereka.  Bagaimana  kelompok  atau  individu-individu  di  luar aktor berpengaruh terhadap bagaimana cara aktor memandang dirinya dan di  luar dirinya tidak  bisa  dimengerti  tanpa  memahami  konteks  sosial  yang  lebih  luas  dimana  aktor  yang bersangkutan berada.  Pertanyaannya kemudian, bagaimana difusi diskursus GWOT terjadi hingga menjadi norma bersama?
Penulis meminjam pendekatan yang ditawarkan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998)  menenai  siklus  norma bahwa  difusi  norma global dapat terinternalisasi  di tingkat domestik apabila melalui tiga tahapan substansi. Tahap pertama adalah kemunculan norma  ( norm  emergence )  di  mana  kehadiran  GWOT  adalah  narasi  kontra  terorisme  yang bervisi perang asimetris. AS sebagai norm entrepreneur sementara membutuhkan barisan- barisan  institusi  yang  mampu  menopang  promosi  dan  advokasi  norma  tersebut.  Misalnya dalam sisi institusi, yakni Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan beberapa resolusi yang harus diikuti oleh seluruh negara anggota dalam rangka memerangi terorisme berdasarkan Pasal  25 Piagam  PBB. Situasi  menggambarkan bahwa dunia mengarah pada perang jenis baru,  yakni  perang  terhadap  terorisme.  secara  persuasif,  enterprenir  norma  berupaya meyakinkan  komunitas  internasional  untuk  menerima  norma  yang  ia  promosikan.  Ketika jumlah masyarakat yang teryakinkan sudah mencapai titik kritis ( critical mass ), maka norma
tersebut akan mencapai sebuah titik puncak ( tipping point ). Kondisi teryakinkan itu berasal dari  konstruksi  agen  dalam  menilai  ancaman  eksistensial.  Selang  setahun,  Indonesia  juga menghadapi serangan teroris di Bali [Bom Bali]. Tahap kedua dari siklus norma bernama norm cascade .
Berangkat  dari  kerangka  internalisasi  norma,  bahwa  diskursus-diskursus  yang disebarkan  oleh  AS  telah  tampil  menjadi  norma  global.  Dewan  Keamanan  PBB  juga mengeluarkan  beberapa  resolusi  yang  harus  diikuti  oleh  seluruh  negara  anggota  dalam rangka  memerangi  terorisme  berdasarkan  Pasal  25  Piagam  PBB.  Situasi menggambarkan bahwa dunia mengarah pada perang jenis baru, yakni perang terhadap terorisme. Implikasi ini mengharuskan seluruh entitas khususnya negara dunia memerangi terorisme. Termasuk Indonesia. Selang setahun peristiwa 9/11, Indonesia juga menghadapi masalah yang sama, yakni  aksi  terorisme  melululantakkan  Denpasar.  Aksi  ini  dideklarasikan  sebagai  bentuk jaringan Al-Qaeda. Pada tahap ini, norma yang berada di titik puncak tersebut mengalami penyebaran  ( cascading ).  Hal  ini  bisa  diamati  dari  bagaimana  norma  global  GWOT dikonvergensikan respon sekuritisasi terorisme Indonesia pasca Bom Bali. Proses cascading bisa  diamati  secara  eksplisit  ketika  pemerintahan  Megawati  menandatangani  beberapa perjanjian  kerjasama  terkait  pertahanan  dan  keamanan  dengan  pemerintah  AS,  sehingga membawa  Indonesia  menjadi  bagian  dari  GWOT  yang  dipimpin  AS.  Tahap  terakhir  dari siklus  norma  ini  adalah  pengadopsian  norma  global  ke  ranah  domestik  agar  kompatibel. Internalisasi norma GWOT dapat diamati secara kualitatif apabila norma itu diterima begitu saja  ( taken  for  granted ).  Masyarakat  Indonesia  tidak  akan  lagi  mendebatkan  mengenai kebenaran  suatu  norma  tersebut.  Ketika  norma  sudah  terinternalisasi,  akan  terbentuk berbagai  institusi  yang  ditujukan  untuk  melanggengkan  kebenaran  dari  norma  tersebut. Misalnya  pembentukan  undang-undang  anti-terorisme  dan  satuan  khusus  penanganan teroris, serta penyebaran narasi simbolis melawan ideologi dan kelompok pengusung Islam fundamentalis atau radikalis.
Meski  begitu,  internalisasi  norma  ini  pada  gilirannya  mencerminkan  pergeseran kebijakan KLN, khususnya pada posisi Islam. Pergeseran ini, menurut Rizal Sukma (2003), telah menempatkan Indonesia dalam ‘dilema identitas ganda’. Di satu sisi, Megawati harus merespon serangan teroris melalui tindakan pengamanan, yang melibatkan pemberantasan jaringan Islam radikal di Indonesia. Namun, di sisi lain, ia juga harus berhadapan dengan komunitas Muslim yang akan terkena dampak kebijakannya terhadap terorisme, karena para teroris menggunakan simbol-simbol Islam untuk membenarkan tindakan mereka.
Dalam  konteks  inilah  Megawati  menganut  gagasan  Islam  Moderat.  Dengan melibatkan  Indonesia  sebagai  penumpang  dalam  diskursus  GWOT,  Megawati  mencoba mengangkat  Islam  Moderat  sebagai  wajah  ‘resmi’  umat  Islam  Indonesia  sekaligus bergabung dalam pertempuran sengit melawan jaringan Islam radikal (Sukma, 2012). Cara ini  diekspektasikan  memuat  dampak  normatif,  yakni  Indonesia  mendapat  dukungan eksternal khususnya negara-negara Barat, dan membatasi persepsi Barat yang menilai Islam adalah ancaman.
Kepemimpinan  Indonesia  di  bawah  kendali  SBY  juga  tetap  bertendensi  merawat identitas luar negeri semacam itu. Doktrin ini dikenal dengan istilah “ zero enemy, thousand friends. ”  Doktrin  ini  bisa  ditelusuri  oleh  serangkaian  keaktifan  Indonesia  dalam menyelenggarakan  promosi  diri  dalam  rangka  membangun  dan  memperkuat  kerja  sama internasional, seperti mendifusikan wacana-wacana demokrasi dan penegakan HAM, serta meyediakan ruang-ruang dialog lintas agama sebagai sikap dalam menjunjung nilai toleransi beragama sekaligus visi pluralisme. Oleh karena itu, SBY berkeyakinan untuk membuktikan bahwa  praktik  demokrasi,  serta  mempromosikan  pemimpin  Muslim  moderat-demokratis, adalah strategi yang lebih baik untuk meminimalkan ancaman teroris daripada sekadar invasi militeristik dengan kekerasan.
Atas dasar itu, penulis menilai bahwa diskursus Islam Moderat yang dibangun oleh Megawati  dan  khususnya  SBY  didorong  oleh  dua  faktor  yang  saling  terkait.  Pertama, kemunculan  GWOT mendorong  beberapa  negara  termasuk Indonesia  untuk mengartikulasikan visi Islam yang ‘moderat’ guna melawan paham ‘radikal’. Reartikulasi Islam  Moderat  dimungkinkan  oleh  keterlibatan  Indonesia  dalam  norma  GWOT.  Setelah Bom Bali pertama pada tahun 2002, Indonesia juga dipengaruhi oleh kelompok jihad dan memutuskan untuk mengatasi ancaman teroris melalui berbagai program. Program-program ini melibatkan kombinasi pendekatan berbasis keamanan dan program kontra-radikalisasi, yang  tertanam  dalam  diplomasi  publik  Indonesia  untuk  melawan  narasi  Islam  radikal  di Indonesia.  Kedua,  reartikulasi  Islam  moderat  juga  dimungkinkan  dengan  meningkatnya keterlibatan ‘aktor non-negara’ dalam diplomasi publik dan kerja sama internasional. Peran AS  dalam mempromosikan  Islam Moderat  berperan di  sini. Sebagai  contoh  di  Indonesia, pemerintah  AS  memberikan  bantuan  untuk  membuat  jejaring  di  antara  jaringan  Muslim moderat  yang  telah  ada  sejak  awal  2000-an,  seperti  Jaringan  Islam  Liberal  (JIL),  elemen progresif  di  Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama,  cendikiwan  Islam  yang  berasal  dari
berbagai  universitas  yang  berada  di  bawah  naungan  Kementerian  Agama,  dan  berbagai entitas moderat lainnya di Indonesia (Rabasa, Benard, Schwartz, & Sickle, 2007).
Dalam konteks ini, penulis dapat menjustifikasi bahwa baik Megawati maupun SBY berusaha  untuk  mengartikulasikan  Islam  Moderat  sebagai  proyek  politik  KLN  mereka. Dengan  demikian  konstruksi  identitas  Islam  Moderat  merupakan  visi  kontra-diskursus terhadap  identitas  Islam  konservatif-progresi  di  ranah  domestik.  Di  sisi  lain,  kehadiran identitas  semacam  itu  sebagai  upaya  konstitutif  Indonesia  untuk  mereduksi  penyudutan negara bependuduk mayoritas Muslim. Penulis menarik kesimpulan dari temuan mendasar di sini, eksistensi identitas itu bersifat plastis, dinamis, bergantung kepada struktur ( practice ) yang  tersedia.  Islam  sebagai  identitas  di  Indonesia  tampil  dalam  wajah  KLN  Indonesia, tetapi identitas ini disuarakan dengan warna yang berbeda, yakni Islam Moderat. Identitas semacam ini dapat dibaca sebagai bentuk pencirian spesifik yang membedakan antara negara bermayoritas Muslim dengan Indonesia. Akan tetapi, wujud identitas itu hanya bermakna sebagai instrumen KLN. Bagaimana posisi Islam sebagai gerakan politik yang memengaruhi KLN akan menjadi fokus pembahasan di bawah.

## Kebangkitan  Populisme  Islam:  Wujud  Keberhasilan  Identitas  Islam  Konservatif- Progresif?
Wacana seputar Islam Moderat hampir pasti mengalami pengujian di tengah bayang- bayang populisme Islam. Dengan kata lain, diskursus Islam Moderat yang semula menjadi diskursus dominan yang mewarnai profil kebijakan luar negeri Megawati dan SBY tampak tidak  sepenuhnya  mengisi  profil  kepemimpinan  Jokowi.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  Islam Moderat sebagai knowledgeable practices yang semata-mata hanya berayun sebagai simbol politik bukan menjadi gerakan politik yang melengkapi pilihan-pilihan KLN. Persoalannya kemudian, bagaimana posisi diskursus ini berhadapan dengan kebangkitan populisme Islam? Harus  digaris-bawahi  terlebih  dahulu,  bahwa  kebangkitan  populisme  Islam  yang  terjadi dalam  alam  raya  reformasi  di  sini  lebih  tampil  pada  kelompok  Islam  konservatif  yang berhadapan dengan kelompok Islam moderat dan faksi nasionalis-sekularis.
Bagaimana  pendekatan  konstruktivis  menjawab  fenomena  populisme  itu?  Istilah populisme Islam tidak lain sebagai upaya mencapai knowledgeable practices karena sejak awal  juga  memainkan  narasi  dan  isu  identitas  entah  berwajah  gerakan  etnis,  agama, peradaban, dan seterusnya yang tampil mengemuka dalam arena publik. Secara garis besar, istilah populisme sejatinya belum mencapai finalisasi defenisi. Secara garis besar ada tiga perspektif terhadap studi ini, yakni diskursif, ideasional, dan oraganisasional. Ernesto Laclau
(2005)  berpijak  pada  analisis  diskursif,  dimana  menekankan  pada  konstruksi  politik  akan integrasi ‘tuntunan’ atau ‘aspirasi’ yang homogen dari masyarakat yang heterogeny dalam pemisahan  antara  tuntutan  ‘rakyat’  yang  tidak  terpenuhi,  dan  pemerintahan  yang  tidak responsif. Pendekatan ideasional diasosiasikan berdasarkan pandangan Cas Mudde (2007), di  mana  memfokuskan  perhatiannya  pada  pengklasifikasian  antara  ‘rakyat’,  ‘elit’,  dan ‘kehendak  umum’.  Baginya,  populisme  merupakan  ideologi  prosedural  lentur  yang menegaskan dikatomi tajam antara ‘rakyat yang murni’ berbudi luhung dan ‘elit korup’ yang diasosiasikan  sebagai  kelompok  penindas  dan  tamak  yang  selalu  mengabaikan  kehendak umum.  Sedangkan  multikelas  ini  lebih  diasosiasikan  sebagai  perspektif  kritis  seperti pandangan Vedi Hadiz dan Richard Robison  (2017), di mana tidak semata-mata berfokus pada  moda  dan  strategi  gerakan  populis,  melainkan  juga  pada  kemapanan  institusi representasi yang dihadapinya, serta aksentuasi pada basis sosial dan material dari populisme terkait konflik atas kekuasaan dan sumber daya pada konteks historis tertentu.
Harus  juga  diakui  bahwa  perbincangan  ini  populisme  yang  tidak  hanya menghinggapi  Barat,  tetapi  juga  terjadi  di  sepanjang  gugusan  negara  berkembang  lain. Tanpa  terkecuali  juga  Indonesia.  Populisme  di  Indonesia  tampil  mengemuka  semenjak kontestasi pemilihan presiden 2014 antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Pihak Prabowo memainkan  gelagat  populisme  bersifat  ultra-nasionalis  dan  konfrontatif  di  mana mengimajinasikan kejayaan Indonesia seperti masa lalu (era Orde Baru), sementara Jokowi menampilkan  populisme  pragmatis  nir-ideologis  dan  teknokratis  dengan  tetap  merujuk pandangan nasionalis kerakyatan dengan dikombinasikan antara pengalaman teknokrasi dan komunikasi langsung ke akar-rumput dengan label ‘ blusukan ’ (Mietzner, 2015). Situasi ini kian  mencekam  sebab  atmosfer  politik  Indonesia  dikelillingi  oleh  polarisasi  isu  identitas keagamaan (Islam) dan etnis (Tionghoa).
Apakah fenomena populisme Islam di Indonesia merupakan fenomena sosial-politik baru?  Populisme  secara  sederhana  dapat  bermakna  sebagai  ekspresi  politik  yang merepresentasikan  identitas  sosial  politik,  seperti  kelompok  menengah  ke  bawah  yang termarjinalkan, dan juga melalui figure personal yang bersifat apokalipstik. Pada gilirannya, praktik populisme tergambar dalam watak ‘kita’ dan ‘mereka’. Bagi Vedi R. Hadiz (2016) populisme  senantiasa  disebabkan  oleh  pertentangan  neoliberalisme.  Berdasarkan penelitiannya,  kebangkitan  populisme  Islam  di  Dunia  Islam  sejatinya  memperlihatkan bahwa apa yang terjadi dalam hiruk-pikuk sosial politik di Indonesia telah mencerminkan
suatu  trajektori  panjang  mengenai  kekecawan  masyarakat  Islam  pada  suatu  sistem  dan kekuasaan struktural yang tidak hanya berlangsung pada ranah domestik, melainkan juga di tingkat global. Populisme bisa disederhanakan sebagai wujud resistensi identitas terhadap identitas  lain  yang  ternyata  eksis  secara  sistemik.  Gerakan  sosial-politik  Islam  mewakili sebuah  ekspresi  kritik  atas  ketidakadilan  yang  muncul  dari  serangkaian  praktik-praktik ekonomi  politik  neo-liberalisme.  Suara  mereka  tidak  menyebut  secara  eksplisit neoliberalisme,  tetapi  ada  pada  Barat,  di  mana  dunia  modern  merupakan  system  politik global  yang  menjadikan  komunitas-komunitas  Islam  memiliki  satu  persamaan  mendasar, yakni tertindas atau termarjinalisasi. Hal ini pada gilirannya menciotakan wujud populisme Islam sebagai ciri mendasar populisme baru dewasa ini, khususnya tampil dalam permukaan politik Indonesia.
Praktik  kolonialisme,  hegemoni,  dan  dominasi  Barat  atas  Dunia  Islam  merupakan gerbang  memasuki  populisme  Islam.  Sistem  Barat  yang  dilambangkan  semacam  itu melahirkan ketimpangan antar kelas sosial. Antagonisme kelas kian dipampang oleh mereka bahwa satu budaya atas budaya lainnya melahirkan banyak pihak yang tereksklusikan. Kelas borjuasi kecil di Dunia Islam pun posisinya nyaris tereklusi oleh sistem hegemonis tersebut. Indonesia,  Mesir,  dan  Turki,  menurut  Hadiz  (2016)  adalah  deretan  negara  yang  memiliki kesamaan di mana pihak yang terekslusi ini berusaha meresistensi dominasi Barat melalui spirit solidaritas bersama atas nama ‘Ummat’.
Resistensi  mereka  dari  belenggu  kolonialisme  telah  berlangsung  semenjak  akhir Perang Dunia II. Pengalaman Indonesia misalnya, gerakan-gerakan ini mengusung ide-ide klasik populisme Islam itu bukan hanya mampu menjangkau kelas-kelas buruh, tetapi juga bertemu  dengan  gerakan-gerakan  anti-kolonial  dan  gerakan  nasionalis  dari  kalangan borjuasi dan feudal. Dengan demikian, populisme Islam dianggap berhasil saat di masing- masing pihak yang berbeda memiliki musuh bersama, yakni kolonialisme Barat.
Babak kedua eksistensi populisme Islam berlangsung pasca Perang dingin. Semenjak keruntuhan  Uni  Soviet  akibat  ketidakmampuan  mengimbangi  kekuatan  AS,  Dunia  Islam mengalami proses peminggiran di berbagai aspek. Proyek modernisasi yang dipimpin oleh Barat  telag  mengeksklusi  kelas-kelas  spesifik  dan  dalam  beberapa  momentum  juga  telah memberikan  borok  luka  cukup  menganga  bagi  gerakan-gerakan  Islam  sosial-politik.  Di Indonesia sendiri,  kelompok  Islam  bersama kelompok  sekuler sama-sama berjuang untuk menyingkirkan  kelompok  atau  gerakan  komunis  dalam  struktur  sosial.  Persoalannya, kelompok  Islam  yang  merasa  akan  mendapat  legitimasi  semenjak  kekuasaan  Orde  Baru,
tampaknya hanya menjadi wishful thinking . Kelompok sekuler, nasionalis, dan teknokratis menurunkan  kelompok  Islam  karena  dianggap  sebagai  potensi  musuh  kedua  setelah komunisme.  Akibatnya,  peminggiran  itu  semakin  memperlebar  jurang  kesejahtraan. Hasilnya, asumsi publik tentang status Ummat sebagai pihak yang secara spesifik tertindas lambat laun menguat dan menjadi liar. Vedi lantas menimpali kondisi semacam itu bahwa aspirasi dan frustasi Ummat yang kian waktu terus besar, ditambah lagi fusi antar kelas yang secara sistematis terpinggirkan dalam arena sosial selama Perang Dinging mengakibatkan kemunculan reorientasi populisme Islam.
Bagaimana  babak  ketiga  populisme  Islam  pasca  Perang  Dingin?  Hadiz  (2016) memandang trajektori tentang populisme Islam akan terus berlangsung hingga menggapai satu elemen penting, yakni kendaraan yang dapat membonceng banyak aspirasi mereka. Hal paling  mengemuka  tentang  bagaimana  eksistensi  populisme  Islam  penulis  anggap  adalah menjelaskan  tentang  situasi  dan  dinamika  kepemimpinan  Jokowi.  Semenjak  Jokowi berlabuh dari memimpin Jakarta menuju Indonesia, kasak-kusuk politik terjadi. Basuki T. Purnama (Ahok) mengganti posisi Jokowi dalam tampuk kekuasaa Jakarta mulai mendapat resistensi besar dari kelompok Islam konservatif – sebagai gerbang populisme Islam ketiga. Fenomena  Pilkada  Jakarta  2017  menunjukkan  bahwa  beberapa  kelompok  Islam  menjadi tunggangan dalam menyatukan beragam visi- misi politik banyak kelompok. Lahir setelah era  Reformasi  bergulir,  organisasi  massa  Islam  yang  menemukan  momentumnya  itu, berhasil memainkan isu populisme Islam guna mencapai tujuannya: menjatuhkan Ahok dari kontestasi Pilkada Jakarta 2017. Front Pembela Islam memainkan kartu yang menjadi sprit mobilisasi  antar  kelas,  yakni  Anti-Tioghoa,  penista  agama,  dan  kafir  guna  memobilisasi resistensi mereka ke berbagai drama yang berjilid-jilid, yang disebutnya ‘Aksi Bela Islam’ dengan orientasi mencapai beragam motif yang terhimpun dalam aliansi antar kelas. Aliansi- aliansi  ini  terdiri  dari  beragam  latar  belakang  kelas  dan  sosial  yang  pada  gilirannya  solid karena menganggap agamanya telah dilecehkan. Sementara itu, kelompok muslim moderat yang diasosiasikan seperti NU dan Muhammadiyah memilih tidak mengikut arus solidaritas, sebab  keduanya  secara  pengalaman  bekecenderungan  memilih  program  dakwah  mereka yang bersifat inderektif. Artinya, dakwah mereka tidak lagi menyasar pada debat antara apa yang disebut, halal atau haram. Identitas mereka bertahan pada keterbukaan.
Di lain pihak, kemunculan populisme merupakan bentuk kekecewaan terhadap rezim demokrasi.  Semula,  populisme  hanya  diposisikan  dengan  tujuan  konstruktif  terhadap
demokrasi  agar  lebih  merepresentasikan  aspirasi  masyarakat  secara  inklusif,  maka populisme  baru  atau  populisme  Islam  menempuh  pemaknaan  yang  lebih  kontradiktif. Alasannya,  menurut  Wasisto  R.  Jati  (2017),  adalah  terma  ‘Ummat’  diasosiasikan  sebagai proksi rakyat yang secara eksklusif berorientasi pada perjuangan umat Muslim. Kedua, alih- alih mendukung praktik demokrasi, populisme Islam lebih kepada memperjuangkan teokrasi yang berujung pada otokrasi. Terakhir, watak populisme islam sejatinya mengedepankan sisi penguatan identitas berbasis simbol keagamaan yang pada umumnya lebih memprioritaskan kolektivitas gerakan.
Guna  menggambarkan  bagaimana  trajektori  populisme  Islam  di  Indonesia,  Martin van Bruinessen (2013) menilai tampilan populisme Islam itu senantiasa sebagai tahap ketiga setalah pembelokan konservatif ( conservative turn ) dan pengklaiman religiusitas ( religious claimant ).  Tahap  pertama  merupakan  pemurnian  identitas  Islam  yang  telah  tercerabut, terpengaruh,  atau  terfragmentasi  akibat  proyek  modernisme  Barat  atau  identitas  superior lainnya, sehingga suatu  kelompok hendak untuk  mengumandangkan otensitas  Islam yang memang didesain secara fundamental. Tahap berikutnya adalah di mana politik kesalahenan tampil  dalam  panggung  sosial-politik.  Nilai  kesalehan  tidak  semata-mata  menurut  versi mereka ada pada ruang privat, melainkan pada ruang publik. Sehingga simbol-simbol sosial- politik ditampilkan melalui promosi politik kesalehan.
Dalam  eksplorasi  yang  lebih  besar  mengenai  dinamika  politik  domestik,  penulis menilai bahwa kebangkitan populisme itu tidak hanya diwakili oleh kelompok Islam yang merasa  tereksklusi  tetapi  juga  kelompok-kelompok  lainnya  pasca  Orde  Baru.  Pasca berakhirnya  kepemimpinan  SBY  boleh  dikatakan  sebagai  gerbang  besar  atau  momentum sirkulasi  elit  yang  menghasilkan  ekspektasi  dan  harapan  yang  lebih  maju  bahkan  baru  di pilpres 2014. Ekspektasi itu ditujukan dengan kemunculan tokog reformis yang kredibel dan kapabel  dalam  memegang  tongkat  estafet  reformasis.  Hal  ini  sebagai  suatu  kondisi  real bahwa sebelumnya banyak kecacatan yang harus dibenahi. Olehnya itu, respon atas masalah itu sebagai referensi utama dalam menghasilkan visi dan misi politik kandidat populis dalam menjamin harapan-harapan publik terealisasi melalui tangannya.
Suguhan  dan  tontonan  pilpres  2014  telah  menjadi turning-point menguatnya pengaruh  populisme  dalam  wajah  politik  Indonesia  pasca  SBY.  Jokowi  dan  Prabowo merupakan  dua  calon  yang  mengusung  tema  populis  dengan  membawa  retorika nasionalisme,  sentimen  neoliberalisme,  dan  klaim anti-establishment .  Kendati  begitu, penulis menilai ada beberapa perbedaan cukup mendasar antara keduanya.
Prabowo  yang  memberanikan  diri  maju  dalam  kontestasi  pilpres  di  mana  semula pernah kalah saat berkoalisi dengan Megawati menandakan keberlanjutan kebijakan populis nasionalis  bahkan  ultra-nasionalis  dengan  menekankan  wacana  politik  pada  isu pembangunan  yang  berpihak  sepenuhnya  pada  kepentingan  rakyat  melalui  retorika patriotisme. Misalnya, bahwa pemerintah saat ini harus melindungi kepentingan rakyat di mana  kian  hari  Indonesia  telah  menjadi  kerdil  di  hadapan  persaingan  ekonomi  global. Kekayaan negara ‘bocor’ ke luar negeri, dan terjebak pada ketergantungan ekonomi asing. Tampak,  visi  kebijakan  luar  negerinya  berorinetasi  isolasionis  dan  skeptis  terhadap globalisasi.  Prabowo  menyatakan  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  rezim  Soekarno  dan Soeharto  di  masa  lalu  harus  dihidupkan  kembali,  dengan  dalil  bahwa  Indonesia  dikenal sebagai pemain penting dalam pencaturan global. Memang, narasi yang disampaikan oleh Prabowo memiliki kesan berlebihan dan jauh pada fakta. Meski begitu, narasi patriotisme semacam ini menjadi wujud populisme yang berhaluan ultra-nasionalis.
Sementara itu, Jokowi tampak memperlihatkan ciri yang berbeda dari model populis lawannya. Visi politiknya tidak menawarkan perubahan system politik secara radikal dengan menyerang eksistensi elit-elit politik status-quo . Retorika kampanye seperti anti-asing atau anti-elit disampaikan secara lunak. Meskipun, populisme Jokowi tidak menjadikan sentimen ini sebagai basis mobilisasi politiknya, namun persoalan tentang layanan kepada masyarakat merupakan fokus utamanya. Artikulasi itu terinspirasi melali pengalaman kepemimpinannya sebagai Walikota Solo dan Gubernur Jakarta, dan juga sebagai seorang teknoratis. Dengan demikian,  citra  populis  Jokowi  terkesan  pragmatis  dan  berorientasi  perubahan  nyata ketimbang visi politik yang lebih besar.
Pasca  pemilu  2014  menghasilkan  temuan  konklusif,  bahwa  populsime  ultra- nasionalis konfrontatif yang diartikulasikan oleh Prabowo justru tidak mendapat minat besar di hadapan konstituen, sementara populisme Jokowi yang bergaya teknokratis-inkulif justru lebih popular. Pertanyaannya, apakah produksi diskursus populisme terus berlanjut? Penulis menilai,  bahwa  baik  pasca  pilpres  2014  tensi  populisme  kian  kompleks  sehingga menghasilkan debat baru.
Berdasarkan  interpretasi  Marcus  Mietzner  (2015)  mengungkap  terdapat  empat prasyarat  mengarah  pada  perkembangan  populisme  di  Indonesia.  Pertama,  adanya perbedaan  mendalam  dalam  politik  agama,  ras,  dan  kelas  yang  telah  eksis  sebelumnya. Kelompok Islam pada khususnya menghendaki akan peran formal Islam yang lebih dominan
dalam  negara,  sementara  kelompok  Islam  moderat  dan  pluralis  tidak  menghendaki pelembagaan peran Islam. Kedua, kemunculan politisasi kesenjangan sosial-ekonomi dalam diskursus di mana kaum Islam merasa dirugikan, sementara kelompok pluralis menganggap dirinya telah dikambinghitamkan. Ketiga, keberadaan etnis minoritas, khusunya Tionghoa, menjadi  sasaran  mobilisasi  populis.  Terakhir,  ketersediaan  partai-partai  yang  mampu mengakomodir pemimpin populis, yang umumnya berasal dari luar lingkaran partai-partai arus  utama  dengan  imbalan  pemeliharaan  kepentingan  politik  dan  ekonomi  partai.  Lebih lanjut,  Mietzner  (2020)  mencatat  bahwa  elemen  penting  dari  kebangkitan  populisme  di Indonesia  ialah  menciptakan  tiga  faksi  kekuatan  populis  yang  saling  bersaing  dan berseberangan, yakni faksi chauvinis, islamis, dan teknokratis. Hal itu tampak pada pilpres tahun  2014,  di  mana  Jokowi  diposisikan  sebagai  seorang  populis  teknokrat  yang berkompetisi dengan Prabowo yang diposisikan sebagai seorang chauvinis yang didukung oleh Islamis. Kontestasi keduanya terus bergulir dan kian tajam saat pilpres tahun 2019.
Pada gilirannya juga, kemunculan faksi kekuatan ini menciptakan dilema identitas bagi KLN. Harus digaris-bawahi bahwa pandangan Mietzner dengan adanya tiga klasifikasi itu  tidak  bertahan  lama  pasca  pilpres  2014.  Justru,  faksi  chavinis  dengan  label  ultra- nasionalis  dan  konfrontatif  itu  berhimpun  dengan  kelompok  Islam  konservatif.  Persisnya saat kontestasi pilpres 2019, di mana Prabowo membangun koalisi akbar bernama ‘Koalisi Merah Putih’. Peserta koalisi ini berasal dari Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, PBB, dan Partai  Golkar.  Termasuk  FPI  sebagai  kelompok  Islam  konservatif  ikut  serta  mejadi pengusung Prabowo di tingkat akar rumput. Dengan demikian, tantangan KLN Indonesia di bawah Jokowi semenjak keterpilihannya di pilpres 2019 berada dalam dilema antara faksi nasionalis-sekularis versus islam konservatif.
Guna menguji bagaimana posisi Jokowi merangkul kehadiran kelompok Islam dalam bayang-bayang kebangkitan populisme Islam, penulis anggap patut mengeksplorasi pada isu Palestina. Semasa kampanye kepresidenannya tahun 2014, Jokowi mengungkapkan bahwa akan lebih memperhatikan nasib umat Islam di seluruh dunia. Dukungan untuk kemerdekaan bangsa  Palestina  merupakan  salah  satu  fokus  agenda  luar  negeri  Indonesia.  Semenjak pelantikannya, forum pertama untuk menyampaikan agenda dan urgensi  isu Palestina ada pada peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada bulan April 2015. Pada kesempatan itu,  Jokowi  kembali  menyerukan  kemerdekaan  Palestina  meski  masih  menyimpan ketidakadilan global (Setkab, 2015). Persis dalam pernyataannya, “ Karena itu, saya serukan
dalam  Konferensi  Asia-Afrika  ini,  mari  kita  gelorakan  kembali  semangat  Bandung. Kemerdekaan Palestina harus terus diperjuangkan (Tempo, 2015).”
Bagi  Jokowi,  sikap  ini  tergolong  efektif  untuk  mendapat  perhatian  di  hadapan kelompok Muslim di Indonesia, khususnya kelompok Islam konservatif, tanpa kesan sedang memainkan gaya populis dalam diplomasinya. Cara ini juga sebagai wujud meningkatkan statusnya  sebagai  pemimpin  Muslim  dunia  yang  mengedepankan  solidaritas  bersama Palestina. Di samping itu, deklarasi terhadap dukungan Palestina pada konferensi tersebut menujukkan  ketegasan  Indonesia  yang  tidak  pernah  berubah  sejak  awal,  sekaligus  juga membangun  citra  bahwa  sikap  populis-nasioalis  memiliki  solidaritas  yang  sama  dengan kelompok Islam terkait isu Palestina.
Jokowi  juga  menyampaikan  visi  dan  sikapnya  secara  konsisten  di  hadapan  OKI. Institusi ini dianggap penting bagi Jokowi, mengingat kepemimpinan di masa lalu kurang memberi prioritas dalam menyampaikan agenda Indonsia terhadap Dunia Islam. Di samping itu, OKI dianggap sebagai wadah tepat dalam mengartikulasikan kepentingan Indonesia di hadapan  dunia,  sekaligus  juga  memperkuat  hubungan  strategisnya  di  Timur  Tengah. Artinya, institusi ini menjadi instrumen cermat Jokowi dalam memperkuat dirinya sebagai figur nasionalis guna mendapat popularitas dan dukungan dari kelompok Islam.

## Limitasi Solidaritas dan Fragmentasi Populisme Islam
Salah satu isu yang paling menyita perhatian publik – khususnya masyarakat Islam – adalah isu Uighur. Beberapa pemberitaan Barat menyudut Cina atas kebijakan ‘ Strike Hard Campaign  Against  Violent  Terrorism ’ yang dideklarasikan pada tahun 2014 kepada etnis Uighur yang populasinya bermayoritas Muslim dianggap sebagai bentuk kejahatan sistemik negara  terhadap  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  kebijakan  itu  adalah  wujud  pelanggaran HAM. Isu ini kian memuncak semenjak tahun 2018, di mana negara-negara Barat menyoroti tindakan  keji  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Cina.  Sajian  pemberitaan  itu  tidak  hanya menyudutukan Cina, tetapi  mencela betapa negara bermayoritas Muslim seolah bungkam atas tragedi yang menimpa sesama identitas mereka (Furtun, 2010).
Di  lain  pihak,  pemerintah  Indonesia  menyangkal  berita  tersebut  sebab  Indonesia, melalui  pernyataan  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla,  menyatakan  bahwa  pemerintah  tidak membenarkan  aksi  kekejian  kepada  manusia  yang  dilakukan  oleh  negara,  dan  menolak represi dan pelanggaran HAM terhadap kelompok Uighur. Meski begitu, sikap penolakan ini  ditunjukkan  secara  damai  di  mana  pemerintah  Indonesia  menilai  isu  Uighur  adalah
urusan domestik Cina, sehingga pemerintah patut menghargai kedaulatan pemerintah negara lain (Republika, 2018).
Sisi menarik terkait isu  Uighur di  sini adalah bagaimana persoalan Uighur di  luar sana menjadi politis di tingkat domestik Indonesia. Hal itu dapat diamati semasa kampanye Pilpres  2019.  Para  kelompok  Islam  konservatif-progresif  yang  mendukung  Prabowo menganggap  petahana,  yakni  Jokowi  memilih  diam  di  saat  masyarakat  Muslim  Cina direpresi. Retorika yang khas dan kerap dangkal dari kelompok ini adalah penyudutan faksi nasionalis  yang  terjebak  pada  romantisme  hubungan  Cina  (Viva  News,  2018).  Tuduhan pendukung  Prabowo  sejatinya  mencerminkan  pihak  islamis  yang  murka  akan  Cina  yang sejak  awal  mereka  persepsikan  sebagai  komunis.  Mereka  mengklasifikasikan  bahwa lingkaran  pendukung  Jokowi  telah  memprioritaskan  Cina  sebagai  negara  yang  akan menjamin segala kebutuhan pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi di era berikutnya, sekaligus  juga  berindikasi  bahwa  Jokowi  dan  pihak  pendukungnya  melegitimasi kebangkitan  kembali  komunisme  di  Indonesia.  Sentimen  kelompok  ini  juga  ditujukan kepada etnis Tionghoa di Indonesia. Mereka menganggap bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat  selama  kepemimpinan  Jokowi  disebabkan  oleh  keberpihakan  Jokowi  kepada pengusaha  Tionghoa  ketimbang  pengusaha  Muslim.  Harus  diakui  bahwa  kebangkitan populisme  kanan  di  sini  mengindikasikan  adanya  upaya  eklusioner  kelompok  mayoritas yang merasa terkucilkan dalam kompetisi pasar. Jalan pintas pihak yang terpinggirkan ini lantas menyuarakan narasi Anti-Cina (Anwar, 2019).
Pada  bulan  Desember  2018  atau  peristiwa  Gerakan  212  yang  secara  simbolis  dan politis sebagai bentuk penyudutan Jokowi dan kelompoknya, melancarkan demonstrasi di beberapa  tempat,  salah  satunya  di  kantor  Kedubes  Cina  sebagai  bentuk  aksi  solidaritas Uighur yang tertindas, sekaligus pihak demonstran mengkritik pemerintah dianggap diam atas  kebijakan  Cina  tersebut.  Akan  tetapi,  Menlu  Indonesia  Retno  Marsudi  menampik tuduhan tersebut dengan cara mengundang Dubes Cina untuk Indonesia, yakni Xiao Qian menyampaikan  keprihatinan  tentang  adanya  laporan  pelanggaran  HAM  di  Uighur. Sementara,  dubes  tersebut  menyatakan  bahwa  Cina  adalah  negara  yang  memperjuangkan HAM  sementara  tidak  membenarkan  tindakan  terorisme  dan  ekstrimisme  (Jakarta  Post, 2018).
Diplomat Cina di Indonesia berupaya memastikan bahwa isu tentang Uighur tidak bisa dijadikan sebagai komoditas politik di tengah pilpres, dan berharap bahwa kelompok Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU untuk melihat secara jernih bahwa apa yang
dilakukan  oleh  otoritas  Cina  kepada  etnis  Uighur  bukan  sebagai  bentuk  represi  atau pelanggaran HAM kepada masyarakat Muslim. Sebagaimana yang kerap disampaikan oleh pemerintah  Cina,  isu  Uighur  telah  digunakan  sebagai  komoditas  politik  global  untuk menyudutkan Cina.
Untuk meredam dan menetralisir kecamuk isu ini yang berpotensi mengarah kepada penyudutan Cina, maka  pada tanggal  20 Desember  2018, Dubes Xiao Qian mengunjungi kantor  pusat  NU  sekaligus  menyampaikan  kepada  dewan  pimpinan  organisasi  ini  bahwa Cina  sedang  dikambinghitamkan  oleh  negara-negara  atau  pihak  yang  tidak  menyenangi status internasional Cina saat ini. Di samping itu menegaskan bahwa kamp re-edukasi adalah tempat pengenalan budaya dan bahasa kembali untuk masyarakat Uighur (CNN Indonesia, 2018).  Selang  delapan  hari  kemudian,  Xiao  Qian  juga  mengunjungi  kantor  pusat Muhammadiyah  dengan  maksud  untuk  meyakinkan  kepada  mereka  bahwa  Cina  adalah sahabat  Dunia  Islam, dan akan tetap menjaga hubungan persahabatan dengan masyarakat Muslim di manapun mereka (Antara News, 2018).
Kunjungan  yang  dilakukan  oleh  Xiao  sebagai  cara  meredam  persepsi  kelompok Muslim – khususnya kelompok Islam moderat – agar tidak lagi menyudutkan Cina atas isu Uighur. Kunjungan itu menghasilkan dampak positif bagi pemerintah Cina. Misalnya, ketua NU,  yakni  Said  Aqil  Siraj  menyatakan  bahwa  NU  hanya  mampu  memberikan  nasihat tentang masalah Uighur kepada pemerintah Cina. Dengan kata lain, sikap NU tidak secara eksplisit  tergambar  sebagai  pengutukan  atas  Cina.  Hal  ini  didasari  oleh  penghormatan kedaulatan  Cina  untuk  mengurusi  isu  internalnya,  sebagaimana  juga  Indonesia  harus dihormati  kedaulatannya  ketika  hendak  menyelesaikan  isu  pemberontakan  Gerakan  Aceh Merdeka  dan  Papua.  Di  samping  itu,  Aqil  menawarkan  NU  sebagai  mediator  di  tengah polemik isu yang berkembang (Republika, 2019).
Boleh  dikatakan  bahwa  pemerintah  Cina  memanfaatkan  kelompok  identitas  Islam Moderat seperti NU dan Muhammadiyah untuk meredam sentimen Cina. Kedua organisasi ini  memiliki  simpul  keanggotaan  yang  melampaui  kelompok  atau  organisasi  muslim lainnya, khususnya juga jaringan kelompok Islam  konservatif-progresif. Sehingga dengan kehadiran  kedua  kelompok  ini,  kepentingan  Cina  dalam  memperdalam  hubungan  antara pemerintah  Indonesia dengan pemerintah Cina tidak lagi terjegal  di  tingkat  publik. Harus diakui bahwa masa lalu Cina dihadapan pemerintahan Orde Baru sebagai ancaman. Tragedi PKI  yang  meletus  bulan  September  1965  di  mana  Indonesia  melalui  rezim  Soeharto
mengklasifikasikan pemerintah komunis Cina sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam pemberontakan tersebut. Di saat yang bersamaan juga, Orde Baru melabelkan musuh negara dan  ancaman  stabilitas  domestik  dan  kawasan  adalah  komunisme.  Cerita  memilukan  ini menjadikan  pemerintah  Cina  berusaha  membangun  citra  baik  di  hadapan  pemerintah  dan masyarakat  sipil,  seperti  identitas  yang  dimainkan  adalah peacefull  rise atau smile relationship with Islamic world , dst.
Dalam rangka meredam persepsi negatif kelompok Muslim terhadap Cina atas isu Uighur, maka pemerintah Cina pada bulan Februari mengundang kelompok Islam Moderat (NU,  Muhammadiyah  dan  MUI)  dan  beberapa  wartawan  untuk  mengunjungi  Xinjiang secara langsung. Delegasi yang berasal dari NU menganggap bahwa selama kunjungan ke kamp-kamp  re-edukasi  tidak  seperti  yang  digambarkan  oleh  laporan  dan  media internasional. Di samping itu, menganggap pembentukan kamp-kamp tersebut sebagai cara tepat untuk melumpuhkan penyebaran ideologi fundamentalis melalui program vokasional (CNN  Indonesia,  2019).  Demikian  pula  yang  disampaikan  oleh  Agung  Danarto  sebagai sekretaris  PP  Muhammadiyah  menyatakan  kamp-kamp  tersebut  tidak  merepresentasikan seperti  kamp-kamp  konsentrasi,  seperti  dalam  pernyataannya  “ Dari  segi  tempat,  kamp, asrama,  dan  ruang  kelas  nyaman  dan  sangat  layak  sekali,  tidak  seperti  penjara (Suara Muhammadiyah, 2021).”
Sementara  delegasi  yang  berasal  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  menilai  cukup kontras dibandingkan dua organisasi sebelumnya. Delegasi MUI, yakni Muhyidin Junaidi meyakini  bahwa  kunjungan  mereka  telah  diatur  baik  oleh  otoritas  Cina,  di  mana  terjadi pengontrolan ketat. Warga Uighur yang ditemui menampilkan ekspresi yang memancarkan ketakutan  dan  kewaspadaan.  Lebih  lanjut,  Junaidi  menilai  bahwa  kamp  re-edukasi  bukan sebagai program deradikalisasi, melainkan de-islamisasi. Seperti yang disampaikan dalam wawancaranya,  “ Kami  bertemu  dengan  pimpinan  CIA  (China  Islamic  Association)  yang kebetulan baru atau asosiasi muslim Cina. Bukan seperti Muhammadiyah, NU atau MUI. Dia  ini  perpanjangan  pemerintah  karena  tidak  ada  organisasi  di  Cina.  Semua  harus  di bawah  kontrol  pemerintah  di  Cina (Sindo  News,  2019).”  Penafsiran  itu  bermula  saat delegasi  meminta  kepada  CIA  untuk  diantarkan  solat  berjamaah.  Namun,  Ketua  CIA  itu mengatakan  suhu  udara  dingin  dengan  alasan  suhu  udara  0-17  derajat  celcius.  Tutur Muhyidin menyebutkan bahwa direksi atau petunjuk arah kiblat di tiap-tiap kamar tampak masih baru, dan seluruh ruangan dan area publik terpasang kamera pengintai (RMOL, 2019).
Semenjak kunjungan kelompok Muslim ini, media internasional yakni Wall Street Journal menuding undangan kunjungan ini merupakan cara pemerintah Cina meredam atau membuat diam kelompak-kelompok ini dalam menyeruakan isu pelanggaran HAM. Caranya adalah  menyalurkan  sejumlah  bantuan,  donasi,  dan  fasilitas  lain  kepada  seluruh  delegasi yang  dikategorikan  sebagai  gratifikasi.  Laporan  itu  memunculkan  tuduhan  bahwa  ormas Islam,  seperti  Muhammadiyah  dan  NU  telah  berhasil  'dibujuk'  oleh  Cina  agar  tidak berkomentar  soal  masalah  kemanusiaan  yang  dialami  etnis  Uighur.  Sementara,  situasi  di kamp-kamp re-edukasi telah distrealisasi oleh pemerintah Cina sebelum kedatangan delagasi tersebut (Wall Street Journal, 2019).
Dari  situasi  ini  memperlihatkan  bahwa  dalam  sisi  kelompok  Islam  tidak menunjukkan  sisi  solidaritas  terhadap  persoalan  yang  dihadapi  oleh  kelompok  Muslim Uighur.  Kelompok  Islam  moderat  seperti  Muhammadiyah  dan  NU  memilih  jalan kompromistis,  dengan  menyatakan  kamp-kamp  re-edukasi  sebagai  bentuk  program  de- radikalisasi atas gerakan seperatis dan teroris. Dengan demikian, kelompok ini sebenarnya tidak  memilki  kejelasan  yang  sungguh-sungguh  dalam  menilai  apakah  represi  kelompok Islam  di  Cina  sebagai  bentuk  pembenaran  atau  sebaliknya.  Berkaca  dalam  konteks  isu sebelumnya,  pasca  9/11  kepemimpinan  Megawati  dikritik  masif  oleh  berbagai  kelompok Muslim  karena  kepemimpinan  nasionalis  ini  justru  membenarkan  invansi  AS  ke Afghanistan.  Kemasan  invansi  atas  nama  GWOT  sesungguhnya  menciptakan  tiga kekacauan mendasar berdasarkan versi kelompok Muslim.
Pertama,  tindakan  pembalasan  AS  kepada  Al-Qaeda  yang  dibarengi  dengan penjungkalan rezim Taliban dianggap telah melanggar kedaulatan. Di sinilah letak paradoks yang diamati kelompok Muslim. Kedua, invansi AS justru telah berpotensi menjadi aktor pelanggar  HAM,  mengingat  korban yang berjatuhan bisa saja menyasar  masyarakat  sipil. Ketiga, narasi  GWOT pada khususnya telah menyudutkan umat  Islam, sekaligus menjadi katalisator  kemunculan  kekuatan  islam  moderat.  Problemnya,  kemunculan  islam  moderat sebagai  identitas  yang  mewarnai  struktur  sosial  memiliki  beberapa  limitasi  ketika berbenturan pada isu Uighur.
Solidaritas  kelompok  Muslim  tergolong  pasif,  yang  disebabkan  dua  hal.  Pertama, pragmatisme kelompok Islam atas pemosisian Cina, yang dianggap sebagai mitra atau lebih mungkin bukan Barat. Kedua, isu Uighur menjadi isu minor karena sejak awal kelompok Islam  mengalami  polarisasi  di  tengah  bayang-bayang  pilpres  dan  setelahnya.  Saat
melancarkan  aksi  kritis,  kelompok  Islam  moderat  berpotensi  dianggap  sebagai  kelompok fundamentalis.  Ketiga,  solidaritas  Islam  pasca  Orde  Baru  belum  menemui  titik  kejelasan karena posisi kelompok Islam kerap terjebak pada simbol politik kekuasaan. Sebagaimana yang diamati oleh Hadiz dan Robison (2017) bahwa bagaimanapun populisme Islam yang kental  dalam  era  Jokowi  itu  tersohor  karena  adanya  keterlibatan  kekuatan-kekuatan oligarkis.
Pada  tanggal  27  Desember  2019  kelompok  Islam  konservatif-progresif  berjumlah lebih dari 1000 orang yang terafiliasi melalui Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, FPI, dan beberapa organisasi lainnya menembus Jakarta dan berhenti di depan Kedutaan Besar Cina. Mereka membangun solidaritas aksi dengan nama ‘Aksi Bela Uighur’ untuk menyerukan luka HAM yang dihadapi oleh Muslim Uighur akibat rezim komunis di Cina. Seruan mereka ditampilkan pada berbagai spanduk, salah satunya bertulisan ‘ Stop Genocide ’, ‘ Save Muslim Uighur ’,  ‘ China  is  Terrorist ’,  dll.  Keinginan  aksi  ini  adalah  berbicara  langsung  kepada Dubes Cina untuk Indonesia Xiao Qian. Akan tetapi, dubes tersebut enggan berbicara kepada barisan  aksi  massa.  Pimpinan  Persaudaraan  Alumni  212  kala  itu  bernama  Slamet  Maarif menyatakan respon pemerintah Indonesia terhadap isu Uighur dianggap berpangku-tangan yang  pada  gilirannya  menyulut  kekecewaan  masyarakat  Muslim  di  Indonesia.  Menurut Slamet, Indonesia adalah negara yang dibangun atas dasar spirit konstitusi, olehnya itu dia berharap,  pemerintah  sepatutnya  mengamalkan  nilai  Pembukaan  UUD  1945,  yakni  “ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial”  sehingga  pemerintah  Indonesia  harus  menjadi  negara  aktif  dalam memperjuangkan ketidakadilan yang menimpa masyarakat Uighur di Cina (VOA Indonesia, 2019).
Aksi  ini  berhenti  pada  kekecewaan  bukan  sekedar  ketidakberhasilan  mereka berbicara  dengan  Xiao  Qian  atau  mengharapkan  kepada  pemerintah  Indonesia  dalam melancarkan aksi luar negeri terhadap Cina. Lebih dari itu, mereka harus menelan pil pahit bahwa  narasi  kepentingannya  justru  terfragmentasi  sejak  populisme  Islam  itu  bangkit. Dengan  kata  lain,  kepentingan-kepentingan  ‘Ummat’  menjadi  mitos  yang  terus  dibangun guna direpresentasikan dalam kebijakan Jokowi, karena menghadapi fragmentasi solidaritas yang  sejatinya  telah  berlangsung  sebelum  era  Jokowi.  Jelasnya,  sumber  mobilisasi  utama yang tersedia pada pasca Orde Baru terletak pada Islam itu sejak awal menjadi tunggangan semata.  Mengapa  demikian?  Berdasarkan  analisis  Mudhoffir,  Yasih  dan  Hakim  (2017)
menunjukkan terdapat dua alasan mendasar yang megakibatkan populisme Islam itu hanya menjadi jualan kelompok oligarki-predatoris.
Pertama, gerakan politik progresif sejak awal mengalami senjakala atau absen sama sekali. Indonesia yang tampil sebagai negara pasca-kolonial tidak memiliki akar yang kuat dalam  menghasilkan  tradisi  progresif.  Kekuatan  politik  progresif  dieksklusi  semenjak tragedi  ‘Gerakan  30  Sepetember  Partai  Komunis  Indonesia’.  Peristiwa  pembantaian dilakukan  oleh  negara  berlangsung  secara  terorganisir,  di  mana  melibatkan  tidak  hanya kalangan  militer,  melainkan  juga  pelibatan  kelompok-kelompok  sipil  yang  menggunakan identitas  Islam  serta  nasioanalis-sekuler.  Diskursus  dan  ideologi  progresif  yang berseberangan dari Pancasila adalah musuh negara. Soeharto tampil secara berhasil dalam mengeliminasi  berbagai  kemungkinan  kelahiran  antagonisme  politik,  termasuk  kelompok Islam (Hadiz & Bouchier, 2003).
Kedua,  tampilnya  krisis  representasi  dan  tekanan  elektoralisme  sehingga  tercipta mobilisasi  narasi  identitas  sebagai  jalan  pintas.  Dalam  beberapa  perhatian,  kemunculan populisme  Islam  di  Indonesia  disebabkan  oleh  adanya  dislokasi  demokrasi  representatif yang  menjadikan  opsi-opsi  politik  yang  tersedia  melalui  mekanisme  elektoral  sejak  awal memang  terbatas.  Bahkan,  tidak  ada.  Selama  masa  Orde  Baru,  Indonesia  tampil  sebagai negara otokratis yang mengakibatkan representasi politik tentu saja mengalami penjinakan bahkan  krisis  yang  mengindikasikan  proyek  politik  progresif  berada  dalam  inkubasi ‘depolitisasi’. Di sisi lain, kelas kapitalis Cina domestik yang tidak memliki akses politik akibat narasi anti-Cina yang kian diproduksi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dan juga  elit  penguasa  menjadikan  mereka  membentuk  ‘aliansi  predatoris’  dalam  kompetisi elektoral.  Jalan  pintasnya  adalah  mereka  dibutuhkan  oleh  partai-partai  politik  yang  tidak memiliki  basis  kelompok  kelas  menengah  atas.  Keadaan  ini  justru  menandai keberlangsungan  krisis  representasi.  Meski  legitimasi  kekuasaan  Soeharto  mulai  merosot sejak 1980-an akibat menghadapi friksi internal, sekaligus kekecawan oposan kian meluas (Aspinall, 2005), bukan berarti menjadi momentum untuk mengkonsolidasikan representasi progresif.  Sebaliknya,  gerakan  politik  progresif  hanya  terfokus  untuk  menjatuhkan  rezim status-quo ,  bukan  dalam  rangka  mengkonsolidasikan  agenda  politik  yang  sesungguhnya pasca Orde Baru.
Tidak  mengherankan  hari-hari  reformasi  masih  diisi  oleh  rezim  oligarkis  yang notabene  mereka  telah  eksis  dalam  rezim  sebelumnya.  Artinya,  mereka  hanya
bermetamorfosis dalam rangka untuk mempertahankan hegemoninya dalam era demokrasi. Kedudukan-kedudukan aliansi predatoris ini memanfaatkan demokrasi sebagai konsolidasi oligarki. Alih-alih demokrasi yang dimajinasikan sebagai mekanisme politik dalam rangka membangun  kebaikan  bersama,  namun  yang  terjadi  adalah  palagan  baru  perebutan kekuasaan dan akumulasi kekayaan guna kepentingan elit predatoris.
Dengan  kondisi  ini,  maka  era  pasca  Orde  Baru  memperlihatkan  borok  yang  kian menganga,  bahwa  telah  terjadi  krisis  representasi.  Jelasnya,  demokrasi  yang  berlangsung telah berwajah penggalangan suara dalam kontestasi elektoral bukan berpijak pada agenda politik  jangka  panjang  dengan  konstruksi  basis  sosial  atas  nama  politik  rente,  akumulasi kapital,  politik  kekerasan,  dan  bahkan  politisasi  berbasis  sentimen  identitas  keagamaan (Hadiz, 2010). Hal ini juga menjelaskan politisasi identitas yang eksklusioner itu menjadi jalan pintas.
Atmosfer  sosial-politik  pasca  Orde-Baru  memperlihatkan  bahwa  absennya  agenda politik progresif tidak hanya menghasilkan krisis demokrasi representatif, melainkan juga membuat  pengorganisasian  menjadi  sangat  terfragmentasi,  termasuk  menyangkut  aliansi yang mengatasnamakan populisme Islam. Fragmentasi populisme Islam itu disebabkan oleh konsolidasi  ‘Ummat’  sejak  awal  tidak  terbangun  secara  mengakar  pasca  menghadapi depolitisasi di bawah rezim Soeharto. Alih-alih menyodorkan resistensi terhadap kebijakan populis  nasionalis-sekular,  dengan  mudah  mereka  terpental.  Meski  mereka  membangun kekuatan  bersama  dengan  kekuatan  predatoris,  tetapi  suara  mereka  tidak  memiliki  klaim representasi nyata.
Pembuktian  itu  paling  nyata  semenjak  Prabowo  yang  dianggap  sebagai  tokoh  yang merepresentasikan kelompok Islam konservatif, justru memilih untuk berpaling dari mereka di  kemudian  hari  pasca  kemenangan  Jokowi  periode  kedua.  Dengan  demikian,  krisis representasi  semakin  tampil  yang  mengindikasikan  tesis  sederhana,  bahwa  pengaruh  atau representasi  suara  kelompok  Islam  yang  secara  khusus  adalah  ‘Ummat’  telah  tereksklusi dalam arena KLN Jokowi yang pada gilirannya juga konstruksi diskursus populisme yang mewarnai rezim KLN Jokowi adalah populis-pragmatisme.

## KESIMPULAN
Dalam  penelitian  ini  mengajukan  pertanyaan  utama,  yakni  mengapa  posisi  Islam  sebagai kekuatan  identitas  tidak  memberi  pengaruh  signifikan  pada  profil  kebijakan  luar  negeri Jokowi?  Berdasarkan  kerangka  analisis  digunakan  dan  interpretasi  sumber  pengamatan,
penelitian  ini  mengungkap  bahwa  posisi  Islam  sebagai  identitas  maupun  gerakan  politik progresif  menunjukkan  kondisi  fragmentasi  di  tingkat  internal  politik  ‘Ummat’.  Terlepas adanya  ornamen-ornamen  gerakan  semacam  ‘Aksi  212’  dan  setelahnya,  kondisi  itu  tidak dapat  disimpulkan  secara  utuh  bahwa  kebangkitan  aktivisme  mampu  medeterminasi preferensi luar negeri Jokowi. Terdapat tiga alasan mendasar dari kegagalan identitas dan gerakan Islam progresif membayangi pilihan KLN Jokowi.
Pertama,  identitas  Islam  dalam  arena  politik  dapat  diamati  sebagai  simbol  politik yang sifatnya tidak tunggal dan dinamis. Hal ini sangat bergantung kepada kondisi practice yang  terkonstruksi.  Maksudnya,  eksistensi  mereka  ditentukan  atau  menentukan  dinamika domestik  dan  global.    Dalam  level  global,  semenjak  kampanye  AS  bernama  GWOT berlangsung, Indonesia berupaya masuk ke dalam bagian dari aksi norma tersebut sebagai siasat untuk mencitrakan diri kembali sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang toleran, demokratis, dan modernis. Cara ini ditempuh untuk menutup ruang wacana Islam Fundamentalis  yang  seringkali  diasosiasikan  sebagai  bagian  barigade  terorisme transnasional.  Akibatnya,  identitas  dan  gerakan  Islam  progresif/konservatif  tertahan  oleh dominasi identitas Islam Moderat. Hal itu dapat dibaca bagaimana profil luar negeri yang dimainkan  oleh  Megawati  dan  SBY  dengan  memprioritaskan  citra  negara  bermayoritas Muslim yang moderat.
Kedua, kebangkitan populisme kanan yang berlangsung di era pemerintahan Jokowi sesungguhnya sebagai imaji kebangkitan Islam yang diprovokasikan dapat tercapai melalui medium  demokrasi  pasca  kejatuhan  rezim  Orde  Baru.  Alih-alih  kebangkitan  populisme Islam yang diperjuangkan oleh faksi Islam konservatif-progresif yang mengharapkan akan tercapainya  peran  formal  Islam  yang  jauh  lebih  utuh  dalam  negara,  persoalannya  adalah gerakan mereka tertahan oleh dominasi faksi nasionalis-teknoratis dan Islam Moderat, dan keduanya  saling  konvergen  atas  spirit  pemajuan  dan  pembangunan  negara  modern. Perbedaan  antara  identitas  Islam  konservatif-progresif  dengan  Islam  Moderat  adalah kehendak akan pelembagaan peran Islam. Keterpilahan Jokowi periode pertama dan kedua membuktikan  bahwa  faksi  ‘Ummat  [konservatif-progresif]’  telah  gagal  menghasilkan konsolidasi kekuatan politik. Akibatnya, aspirasi mereka dalam memengaruhi KLN menjadi sub-ordinat.
Ketiga,  konsolidasi  kekuatan  faksi  Ummat  yang  gagal  dalam  memengaruhi  KLN  Jokowi juga  disebabkan  oleh  perpecahan  dalam  aksi  solidaritas.  Limitasi  solidaritas  yang
disebabkan  oleh  fragmentasi  gerakan  internal  yang  sejatinya  bukan  tampil  hanya  di  era Jokowi  semata.  Fenomena  kebangkitan  [solidaritas]  Islam  dalam  versi  ‘Aksi  212’  dapat dimaknai  sebagai  politisasi  identitas  yang  eklusioner  yang  menjadi  jalan  pintas  dari kelompok-kelompok  elit  predatoris-oligarkis  untuk  meraih  posisi status-quo .  Dengan demikian,  pengaruh  gerakan  politik  progresif  Islam  sesungguhnya  memprlihatkan  nir- solidaritas yang disebabkan oleh krisis fragmentasi yang sudah berlangsung semenjak era Orde  Baru.  Kondisi  itu  pada  gilirannya  melengkapi  muatan  mendasar,  bahwa  pengaruh Islam  sebagai  identitas  kolektif  dan  gerakan  politik  progresif  tidak  memiliki  determinasi penting dalam arena KLN Jokowi.

## DAFTAR PUSTAKA
Antara  News.  (2018). Dubes  China  Kunjungi  Muhammadiyah  Bahas  Uighur .  Dipetik Agustus  29,  2021,  dari  https://www.antaranews.com/berita/782008/dubes-china- kunjungi-muhammadiyah-bahas-uighur
Anwar,  D.  F.  (2010).  Foreign  Policy,  Islam  and  Democracy  in  Indonesia. Journal  of Indonesia Social Sciences and Humanities, 3 , 37-54.
Anwar, D. F. (2019). Indonesia-China Relations: Coming Full Circle? . Dalam D. Singh, & M. Cook, Southeast Asian Affairs 2019. Singapore: ISEAS.
Arifianto, A. R. (2020). The State of Political Islam in Indonesia: The Historical Antecedent and Future Prospects . Asia Policy, 15 (4), 111-132 . Aspinall, E. (2005). Opposing Soeharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia . Stanford: Stanford University Press.
Azra,  A.  (2000).  Islam  in  Indonesian  Foreign  Policy:  Assesing  Impacts  of  Islamic Revivalism during the Soeharto Era. Studi Islamika, 7 (3). Azra, A. (2006). Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context. Jakarta: Solstice.
Bourchier,  D.  M.  (2019).  Two  Decades  of  Ideological  Contestation  in  Indonesia:  From Democratic  Cosmopolitanism  to  Religious  Nationalism. Journal  of  Contemporary Asi, 49 (5), 713-733.
Bruinessen, M. v. (2013). Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn”. Singapore: ISEAS. CNN Indonesia. (2018). Dubes China Temui Ketum PBNU Said Aqil Bahas Muslim Uighur . Dipetik Agustus 21, 2021, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181224202029-20-356112/dubes-china- temui-ketum-pbnu-said-aqil-bahas-muslim-uighur
CNN Indonesia. (2019). PBNU Sebut China Buat Kamp Uighur untuk Jauhkan Radikalisme . Dipetik Agustus 29, 2021, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191213215024-20-456898/pbnu-sebut- china-buat-kamp-uighur-untuk-jauhkan-radikalisme
Dosch,  J.  (2006).  The  Impact  of  Democratization  on  the  Making  of  Foreign  Policy  in Indonesia, Thailand and the Philippines. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 25 (5), 42-70.
Ellemers, N., Spears, R., & Doosje, B. (2002). Self and Social Identity. Annual Review of Psychology, 53 , 161-186.
Esposito,  J.  L.,  &  Mogahed,  D.  (2007). Who  Speaks  for  Islam?  What  a  Billion  Muslims Really Think. New York: Gallup Press.
Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. International Organization, 52 (4), 887-917.
Furtun,  F.  (2010). Turkish-Chinese  Relations  in  the  Shadow  of  the  Uyghur  Problem. Istanbul: GPT.
Gindarsah, I. (2012). Democracy and Foreign Policy-Making in Indonesia: A Case Study of the Iranian Nuclear Issue, 2007-08. Contemporary Southeast Asia, 34 (3), 416-437. Hadiz,  V.  R.  (2016). Islamic  Populism  in  Indonesia  and  the  Middle  East. Cambridge: Cambridge University Press.
Hadiz, V. R., & Bouchier, D. (2003). Indonesian Politics and Society: A Reader. London: Routledge.
Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia. International Political Science Review, 38 (4), 488-502. Hadiz, V. R. (2010). Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. Stanford: Stanford University Press.
Hefner, R. W. (2000). Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia . Princeton: Princeton University Press.
Hilmy,  M.  (2010). Islamism  and  Democracy  in  Indonesia:  Piety  and  Pragmatism. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Jakarta Post. (2018). Indonesian Muslims stage rally in support of Uighurs . Dipetik Agustus 29, 2021, dari https://www.thejakartapost.com/news/2018/12/22/indonesian- muslims-stage-rally-in-support-of-uighurs.html
Jati,  W.  R.  (2017).  Trajektori  Populisme  Islam  di  Kalangan  Kelas  Menengah  Muslim Indonesia. Prisma, 36 (3), 19-27.
Kowert, P. (1998). Agent versus Structure in the Construction of National Identity. Dalam V.  Kubálková,  P.  Kowert,  &  N.  Onuf, International  Relations  in  a  Constructed World . New York: Routledge.
Kowert, P. (2001). Toward a Constructivist Theory of Foreign Policy. Dalam V. Kubalkova, Foreign Policy in a Constructed World . New York: Routledge. Laclau, E. (2005). On Populist Reason. London: Verso.
Leifer, M. (1985). The Islamic Factor in Indonesia’s Foreign Policy: A Case of Functional Ambiguity.  Dalam  A.  Dawisha, Islam  in  Foreign  Policy. Cambridge:  Cambridge University Press.
Liddle, W. R. (1996). The Islamic turn in Indonesia: a political explanation'. The Journal of Asian Studies, 3 (August), 613-634.
Mietzner,  M.  (2015).  Indonesia  in  2014:  Jokowi  and  the  Repolarization  of  Post-Soeharto Politics.  Dalam  D.  Singh  (Penyunt.), Southeast  Asian  Affairs  2015 (hal.  19-138). Singapore: ISEAS.
Mietzner, M. (2020). Rival populisms and the democratic crisis in Indonesia: Chauvinists, Islamists  and  technocrats. Australian  Journal  of  International  Affairs,  74 (4),  420- 438.
Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious  Intolerance,  Militant  Groups  and  the  Politics  of  Accommodation. Asian Studies Review, 42 (3), 479-497. Mudde,  C.  (2007). Populist  Radical  Right  Parties  in  Europe. New  York:  Cambridge University Press.
Mudhoffir,  A.  M.,  Yasih,  D.  W.,  &  Hakim.  (2017).  Populisme  Islam  dan  Tantangan Demokrasi di Indonesia. Prisma, 36 (3), 48-59.
Perwita,  A.  A.  (2007). Indonesia  and  the  World  Muslim:  Islam  and  Secularism  in  the Foreign Policy of Soeharto and Beyond. Copenhagen: NIAS Press. Rabasa, A., Benard, C., Schwartz, L. H., & Sickle, P. (2007). Building Moderate Muslim Networks. Santa Monica: RAND Corporation. Republika.  (2018). Soal  Muslim  Uighur,  JK:  Indonesia  tak  Bisa  Ikut  Campur .  Dipetik Agustus 29, 2021, dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/news- analysis/18/12/18/pjwvk7282-soal-muslim-uighur-jk-indonesia-tak-bisa-ikut- campur
Republika.  (2019). Ketum  PBNU  Said  Aqil  Buka  Puasa  Bersama  Dubes  Cin .  Dipetik Agustus  29,  2021,  dari  https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- nusantara/19/05/09/pr8ure458-ketum-pbnu-said-aqil-buka-puasa-bersama-dubes- china
RMOL.  (2019). Ini  Kronologis  Lengkap  Ormas  Islam  Penuhi  Undangan  China  Terkait Muslim Uighur . Dipetik Agustus 29, 2021, dari
https://politik.rmol.id/read/2019/12/17/413845/ini-kronologis-lengkap-ormas- islam-penuhi-undangan-china-terkait-muslim-uighur
Sakai, M., & Fauzia, A. (2013). Islamic orientations in contemporary Indonesia: Islamism on the rise? Asian Ethnicity, 15 (1), 41-61.
Setkab. (2015). Pembukaan KAA ke-60, Presiden Jokowi Ajak Negara Asia Afrika Dukung Negara  Palestina .  Dipetik  Juli  20,  2021,  dari  https://setkab.go.id/pembukaan-kaa- ke-60-presiden-jokowi-ajak-negara-asia-afrika-dukung-negara-palestina/
Sindo News. (2019). Kisah Ormas Islam Indonesia ke Xinjiang Melihat dari Dekat Muslim Uighur . Dipetik Agustus 29, 2021, dari https://nasional.sindonews.com/berita/1471969/15/kisah-ormas-islam-indonesia-ke- xinjiang-melihat-dari-dekat-muslim-uighur
Stets,  J.  E.,  &  Burke,  P.  J.  (2000).  Identity  Theory  and  Social  Identity  Theory. Social Psychology Quarterly, 63 (3), 224-237. Suara  Muhammadiyah.  (2021). Delegasi  Muhammadiyah  Kunjungi  Muslim  Uighur  di
Xinjiang . Dipetik Agustus 29, 2021, dari
https://suaramuhammadiyah.id/2019/03/06/delegasi-muhammadiyah-kunjungi- muslim-uighur-di-xinjiang/
Sukma, R. (2003). Islam in Indonesian Foreign Policy. London: Routledge.
Sukma, R. (2012). Domestic Politics and International Posture: Constraints and Possibilities.
Dalam  A.  J.  Reid, Indonesia  Rising:  The  Repositioning  of  Asia's  Third  Giant  . Singapore: ISEAS.
Suryadinata, L. (1995). Islam and Suharto's Foreign Policy: Indonesia, the Middle East, and Bosnia. Asian Survey, 35 (3), 291-303. Tempo.  (2015). Di  KAA  Bandung,  Jokowi  Kembali  Serukan  Kemerdekaan  Palestina . Dipetik  Juli  21,  2021,  dari  https://nasional.tempo.co/read/660527/di-kaa-bandung- jokowi-kembali-serukan-kemerdekaan-palestina
Viva  News.  (2018). Kubu  Prabowo  Sebut  Utang  Alasan  Pemerintah  Netral  Soal  Muslim Uyghur .  Dipetik  Agustus  21,  2021,  dari  https://www.viva.co.id/pemilu/berita- pemilu/1104848-kubu-prabowo-sebut-utang-alasan-pemerintah-netral-soal-muslim- uyghur
VOA Indonesia. (2019). Ratusan Orang Unjuk Rasa Bela Uighur di Depan Kedubes China . Dipetik  Juli  21,  2020,  dari  https://www.voaindonesia.com/a/ratusan-orang-unjuk- rasa-bela-uighur-di-depan-kedubes-china/5223220.html
Wall Street Journal. (2019). How China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on
Xinjiang Camps . Dipetik September 1, 2021, dari
https://104.149.175.154/articles/how-china-persuaded-one-muslim-nation-to-keep- silent-on-xinjiang-camps- 11576090976?__cpo=aHR0cHM6Ly93d3cud3NqLmNvbQ