## Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
Annisyah Putri Utami 1 , Selfi Afriani Gultom 2
1,2 Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia selfigultom@polmed.ac.id

## Abstract
Village financial management is an activity that manages village finances better. Good financial management is carried  out  in  accordance  with  applicable  regulations.  Village  financial  management  is  regulated  in Permendagri Number 20 of 2018. The aim of this research is to analyze village financial management in Pagar Merbau  III  Village,  Lubuk  Pakam  District,  Deli  Serdang  Regency  which  includes  planning,  implementation, administration,  reporting  and  accountability  activities.  Data  was  obtained  by  conducting  interviews  with informants  consisting  of  the  village  head,  all  village  officials,  the  head  of  the  deliberative  body  (BPD), community  leaders,  the  PKK  head  and  the  community  in  Pagar  Merbau  III  Village,  with  a  total  of  20 informants.  Apart  from  that,  data  was  also  obtained  from  related  documents.  Data  analysis  was  carried  out using  the  method.  The  results  of  this  research  show  that  village  financial  management  in  Pagar  Merbau  III Village, Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency is not fully in accordance with Permendagri Number 20 of  2018.  At  the  reporting  and  accountability  stage,  the  Pagar  Merbau  III  Village  government  is  still  late  in carrying  out  reporting  and  accountability.  In  managing  village  finances,  there  is  still  a  lack  of  community participation in village activities.
Keywords: Village Finance, Village Financial Reporting, Permendagri Number 20 of 2018.

## Abstrak
Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang mengatur keuangan desa menjadi lebih baik. Pengelolaan keuangan yang baik dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa di  Desa  Pagar  Merbau  III  Kecamatan  Lubuk  Pakam  Kabupaten  Deli  Serdang  yang  meliputi  kegiatan perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Data  diperoleh  dengan melakukan wawancara dengan para informan yang terdiri atas kepala desa, seluruh perangkat desa, ketua badan permusyawaratan  (BPD),  tokoh  masyarakat,  ketua  PKK  dan  masyarakat  yang  ada  di  Desa  Pagar  Merbau  III, dangan  jumlah  informan  sebanyak  20  orang.  Selain  itu,  data  juga  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  terkait. Analisis data dilakukan dengan metode. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa  Pagar  Merbau  III  Kecamatan  Lubuk  Pakam  Kabupaten  Deli  Serdang  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan Permendagri Nomor  20  Tahun  2018.  Pada  tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pemerintah  Desa  Pagar Merbau  III  masih  terlambat  untuk  melaksanakan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Dalam  mengelola keuangan desa, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa.
Kata Kunci : Keuangan Desa, Pelaporan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014 Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional.  Semua  ini  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Desa  merupakan  penyelenggara pemerintah yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan mampu menjadi tombak  terdepan  dalam  membangun  dan  memberdayakan  segala  potensi  yang  ada  didesa (Nurlukman  &  Said,  2022).  Desa  memiliki  hak  otonomi  berdasarkan  hukum  dapat  megatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta menentukan susunan pemerintahan.
Kehadiran  undang-undang  mengenai  desa  juga  merupakan  faktor  penting  yang  dapat memberikan  harapan  kepada  masyarakat  desa  untuk  melaksanakan  pembangunan infrastruktur  desa  serta  pemberdayaan  masyarakat.  Pemerintah  mengeluarkan  regulasi  dan memberikan  sumber  pendanaan  berupa  Dana  Desa  (DD)  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  setiap  tahun.  Dana  Desa  disalurkan  ke  tingkat  desa  dengan
persyaratan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  harus  transparan  dan  akuntabel.  Hal  ini bertujuan agar dampak dari pengelolaan keuangan desa dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Pengelolaan  keuangan  desa  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri ) No.  20  Tahun  2018  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Pengelolaan  keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung  dan  menjalankan  program-program  kerja  pemerintah  desa  yang  telah direncanakan.  Laporan  keuangan  desa  harus  disusun  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku untuk menghindari penyalagunaan Dana Desa yang dapat dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat  desa.    Banyaknya  kasus  korupsi  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  ataupun perangkat  desa  menunjukan  bahwa  pengawasan  dan  pengelolaan  keuangan  desa  belum dilakukan dengan baik. Berdasarkan data hasil temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang  dikutip  dari  (Guritno,  2021)  bahwa  sejak  tahun  2015  sampai  2020,  terdapat  676 terdakwa kasus.

## KAJIAN PUSTAKA Teori Stewardship
Teori penatalayanan ( stewardship theory ) menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi  oleh  tujuan-tujuan  individu  melainkan  lebih  ditujukan  pada  sasaran  hasil  utama mereka  untuk  kepentingan  organisasi  (Donaldson  &  Davis.,  1991).  Kesuksesan  organisasi didukung  karena  ada  pihak  yang  dapat  melaksanakan  suatu  tindakan  yang  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  terhadap  kepercayaan  yang  sudah  diberikan.  Teori  stewardship mengasumsikan adanya hubungan yang kuat di antara kepuasan individu dengan kesuksesan organisasi  (Raharjo,  2007).  Hubungan  teori  stewardship  dengan  penelitian  ini  menjelaskan bahwa steward (pemerintah  desa)  sebagai  institusi  yang  dapat  dipercaya,  melaksanakan fungsi  dan  tugasnya  sesuai  kepentingan  publik,  tepat,  bertanggungjawab  dalam  pengelolaan keuangan  yang  diamanahkan,  sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan  dan  kesejahteraan principal (masyarakat).

## Pengertian Desa
Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  terkait  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Keuangan Desa
Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Hak  dan  kewajiban  dapat menimbulkan pendapatan, belanja pembiayaan dan pengelolaan. Pengelolaan keuangan desa harus  dikelola  berdasarkan  asas–asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran selama masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa, mendefinisikan  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Pada  umumnya  perencanaan  merupakan  strategi  organisasi  menetapkan  tujuan  dan  sasaran organisasi.  Perencanaan  pengelolaan  keuangan  pengeluaran  pemerintah  desa  pada  tahun anggaran berkenaan yang dianggarakan dalam APBDes. Proses perencanaan juga melibatkan seluruh masyarakat desa guna memaksimalkan potensi dan sumber daya desa untuk mencapai pembangunan desa yang baik.
Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  terdiri  dari  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  yang diproses melalui rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Pembuatan rekening  kas  desa  mencantumkan  tanda  tangan Kepala  Desa  dan  Kaur  Keuangan.  Jika  desa belum  memiliki  layanan  perbankan,  rekening  kas  desa  dapat  dibuka  di  wilayah  terdekat dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Kaur Keuangan atau Bendahara Desa diizinkan  menyimpan  uang  tunai  dalam  jumlah  tertentu  untuk  keperluan  operasional pemerintahan  desa.  Batas  uang  yang  dapat  disimpan  dalam  kas  desa  diatur  oleh  Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan desa. Seluruh pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan uang tunai melalui panjar kegiatan untuk mendukung kelancaran kegiatan.
Penatausahaan,  sebagai  kegiatan  yang  terkait  dengan  pembukuan  atau  administrasi pembukaan,  dilaksanakan  oleh  kaur  keuangan  sebagai  pelaksana  fungsi  kebendaharaan. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kaur Keuangan didasarkan pada Permendagri Nomor  20  Tahun  2018.  Buku  kas  umum  berfungsi  untuk  mencatat  berbagai  aktivitas  yang menyangkut  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  yang  dicatat  dalam  buku  kas  umum  (BKU) yang  ditutup  pada  akhir  bulan.  Fungsinya  adalah  untuk  mengendalikan  pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  serta  menghasilkan  laporan  yang digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
Pelaporan  dilakukan  untuk  menyampaikan  hasil  pekerjaan  selama  periode  tertentu  sebagai bentuk  tanggung  jawab  atas  tugas  dan  wewenang  yang  diberikan.  Informasi  yang disampaikan  harus  tepat  waktu,  akurat,  bermakna,  dan  ekonomis.  Pemerintah  berkewajiban memberikan  informasi  keuangan  untuk  pengambilan  keputusan  oleh  pihak-pihak berkepentingan. Kepala desa meyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama dan semester akhir kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan Pelaksanaan APBDes  dan  laporan  realisasi  kegiatan.  Laporan  semester  pertama  dan  laporan  semester akhir.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa.

## Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa
Asas-asas  pengelolaan  keuangan  desa  terdiri  dari  asas  transparan,  asas  akuntanbel,  asas partisipatif, serta asas tertib dan disiplin.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif. Penelitian ini menjabarkan secara rinci keadaan yang benar-benar terjadi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli  Serdang. Penelitian dilaksanakan mulai  pada bulan Maret 2023 hingga Mei 2023.
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  narasumber melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  serta  mengunakan  data  sekunder    yang diperoleh  secara  tidak  langsung  dilapangan  (Sugiarto,  2017).  Teknik  pengolahan  data  yang
diterapkan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti  mendapatkan  data  ini  dengan  cara  wawancara  dan  dokumentasi.  Peneliti  akan menyajikan data-data pengelolaan keuangan desa mengenai penerapan Permendagri Nomor 20  Tahun  2018  pada  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban  serta  kendala-kendala  yang  dihadapi  Desa  Pagar  Merbau  III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui wawancara  dengan  narasumber  yang  dapat  menjawab  indikator  yang  ditanyakan  yang disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 Pengelolaan Keuangan Desa

## Sumber: Hasil olah wawancara
Pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sebelum  adanya Sistem  Keuangan  Desa pemeritah  Desa  Pagar  Merbau  III melakukan  pengelolaan  keuangan  secara  manual. Desa  Pagar  Merbau  III  menggunakan Sistem Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Pemerintah  telah  membuat Sistem  Keuangan  Desa yang  disesuaikan  dengan  pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018.  Desa  Pagar  Merbau  III  menggunakan Sistem  Keuangan  Desa mulai  dari  tahap perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan,  hingga  pelaporan. Berdasarkan  Permendagri Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dilakukan  dengan  beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan hal-hal yang hendak dicapai atau tujuan di  masa  depan  dengan  menentukan  tahapan  dalam  mencapai  tujuan  tersebut.  Berdasarkan pengelolaan  keuangan  desa  perencanaan  adalah  tahap  awal  dalam  proses  penerimaan  dan pengeluaran  pemerintah  desa  pada  saat  tahun  berkenaan  yang  dianggarkan  dalam  APBDes. Penelitian  ini  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  narasumber  yang  dapat  menjawab indikator yang ditanyakan seperti tersaji pada Tabel 2.
Perencanaan pengelolaan  keuangan  desa dilakukan  untuk  menuju  kearah  perkembangan yang  lebih  baik  dalam  suatu  pemerintahan,  masyarakat,  dan  lingkungan  dalam  wilayah tertentu  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada. Perencanaan  pengelolaan
keuangan desa  di  Desa  Pagar  Merbau  III  memfokuskan  pada  bidang  penyelenggaraan pemerintah, bidang  pelaksanaan  pembangunan,  bidang  pembinaan  kemasyarakatan,  bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak.

## Tabel 2 Tahap Perencanaan

## Sumber: Hasil olah wawancara
Dalam  pengelolaan  keuangan  Desa  Pagar  Merbau  III,  perencanaan  seluruh  kegiatan dilakukan  melalui  musyawarah.  Sebelum  kegiatan-kegiatan  tersebut  menjadi  fokus  dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Dusun sebagai bagian dari perangkat Desa Pagar Merbau III,  melaksanakan  musyawarah  dengan  masyarakat  untuk  mengumpulkan  aspirasi-aspirasi masyarakat  kemudian  akan  dalam  rapat  internal  yang  dihadiri  oleh  perangkat  desa  dan BPD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang). Musyawarah akan membahas penyususnan APBDesa.
Rancangan  peraturan  desa  mengenai  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes) disusun  oleh  Sekretaris  Desa,  Ibu  Tiara  Tri  Ayu,  berdasarkan  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa  (RKPDesa)  tahun  berkenaan  dan  pedoman  penyusunan  APBDes  yang  diatur  dalam Peraturan Bupati/Wali Kota. Setelah itu, rancangan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa. Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDes  disampaikan  oleh  Kepala  Desa  kepada  Badan Pemusyawaratan  Desa  untuk  dibahas  dan  disepakati  bersama  sebelum  bulan  Oktober  tahun berjalan.  Setelah  disepakati  bersama,  rancangan  tersebut  disampaikan  oleh  Kepala  Desa kepada  Bupati  melalui  Camat  Lubuk  Pakam  dalam  waktu  tiga  hari  sejak  disepakati,  untuk dievaluasi.  Hasil  evaluasi  dari  Bupati  akan  diambil  dalam  bentukkeputusan  yang  kemudian disampaikan  kepada  Kepala  Desa  dalam batas  waktu  20  hari  setelah  menerima  Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

## Pelaksanaan
Pelaksanaan  merupakan  implementasi  dari  rencana  yang  telah  ditetapkan  yang  memiliki prinsip  yang  harus  ditaati  yang  mencakup  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  yang dilaksanakan  melalui  rekening  kas  desa  yang  ditunjuk  Bupati/Wali  Kota.  Penelitian  ini dilakukan  melalui  wawancara  dengan  narasumber  yang  dapat  menjawab  indikator  yang ditanyakan yang disajikan pada Tabel 3.
Desa  Pagar  Merbau  III  dalam  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa  telah  memiliki rekening  desa  sendiri. Rekening  yang  dimiliki  oleh  Desa  Pagar  Merbau  III  telah  disetujui oleh Bupati Deli Serdang sebagai alat transaksi penerimaan dan pengeluaran desa.Penerimaan
dana  dalam  rekening  kas  Desa  Pagar  Merbau  III  ditanda  tangani  oleh kepala  desa  dan bendahara  desa.  Kaur  Keuangan  atau  Bendahara  dapat  menyimpan  uang  tunai  hingga Rp5.000.000  untuk  keperluan  operasional  pemerintahan  desa,  sesuai  peraturan  Bupati/Wali Kota tentang pengelolaan keuangan desa.

## Tabel 3 Tahap Pelaksanaan

## Sumber: Hasil olah wawancara
Sekretaris menjadi koordinator PPKD yang bertugas untuk menyusun pelaksanaan kebijakan APBDesa,  mengkoordinasikan  penyusunan  rancangan  APBDesa,  perubahan  APBDes,  dan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBDesa. Pelaksanaan  kegiatan  yang  terdapat  dalam APBDesa  dilakukakan  dan  dipertanggungjawabkan  oleh  kasi  dan  kaur Desa  Pagar  Merbau III.  Seluruh  tugas  yang  di  koordinasikan  kepada  kasi  dan  kaur  di  tuangkan  dalam  Surat Keputusan (SK) kepala desa.

## Penatausahaan
Penatausahaan  keuangan  desa  adalah  seluruh  kegiatan  keuangan  yang  dilakukan  oleh bendahara  desa  dengan  pencatatan  mengenai  penerimaan  dan  pengeluaraan  didalam  buku kas umum. Fungsinya adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDesa)  serta  menghasilkan  laporan  yang  digunakan  untuk pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui  wawancara dengan  narasumber  yang  dapat  menjawab  indikator  yang  ditanyakan  yang  disajikan  pada Tabel 4.

## Tabel 4 Tahap Penatausahaan

## Sumber: Hasil olah wawancara
Dalam  tahap  penatausahaan  di  Desa  Pagar  Merbau III  Bendahara  adalah  orang  yang bertanggungjawab  penuh  atas  penatausahaan  keuangan  desa.  Tugas  bendahara  adalah menerima,  menyimpan,  menyetor  atau  membayar, mengelola  dan  bertanggung  jawab  atas penerimaan keuangan desa  dan  pengeluaran  pendapatan  desa  dalam  rangka  pelaksanaan APBDesa.  Setiap  penerimaan  yang  masuk  ke  desadan  pengeluaran  yang  terjadi,  bendahara Desa Pagar Merbau III langsung melakukan pencatatan.
Bendahara  menyampaikan  buku  kas  umum  kepada  sekretaris  desa paling  lambat  10  bulan berikutnya  setiap  bulan. Sekretaris  desa  melakukan  verifikasi,  evaluasi  dan  analisis  atas laporan  buku  kas  umum  yang  dilaporkan  bendahara.  Kemudian  sekretaris  desa  melaporkan hasil verfikasi, evaluasi dan analisis tersebut kepada kepala desa.

## Pelaporan
Pelaporan  merupakan  penyampaian  mengenai  pelaksanan  tugas,  wewenang,  hak,  dan kewajiban  dalam  mengelola  keuangan  desa.  Secara  umum  pelaporan  keuangan  adalah bentuk  pertanggungjawaban  lembaga  atau  pemerintah  desa  atas  penggunaan  dan pengelolaan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  desa.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui wawancara  dengan  narasumber  yang  dapat  menjawab  indikator  yang  ditanyakan  yang disajikan pada Tabel 5.

## Tabel 5 Tahap Pelaporan

## Sumber: Hasil olah wawancara
Pelaporan yang  dilaksanakan Desa  Pagar  Merbau  III untuk  memberi  informasi  mengenai perkembangan  desa,  kemajuan  dari  setiap  tahapan  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  hasil yang  maksimal  dalam  penggunaan  keuangan  desa.  Kepala  desa  memiliki  wewenang  dan kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan yang  bersifat  periodik,  semesteran  dan tahunan mengeni  penggunaan  dan  pengelolaan  keuangan  desa  kepada  Bupati/Wali  Kota melalui  Camat. Sebelum  laporan  pertanggung  jawaban  diserahkan  ke  Bupatu/Wali  Kota melalui  camat,  laporan  tersebut  akan  disampaikan  dan  dirapatkan  seta  disahkan  oleh BPD. Laporan realisasi  dilaporkan  sebelum  masuk  semester  berikutnya,  didalam  laporan tersebut  sudah  berisikan  pengelolaan  dan  penerimaan  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan kegiatan yang didukug dengan pencatatan di buku kas umum, buku pembantu kas tunai dan
buku  pembantu  panjar  (jika  ada  pengeluran  uang  melalui  metode  panjar) yang  harus disampaikan  paling  lambat  akhir  bulan  Juli  dan  laporan  semester  akhir  tahun  paling  lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Namun tahap pelaporan masih terhambat sehingga anggaran yang diterima desa juga megalami keterlambatan

## PertanggungJawaban
Pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  laporan  sebagai  bentuk tanggungjawab yang disampaikan atas dasar APBDesa tahun berkenan. Pertanggungjawaban  adalah  laporan  pelaksanaan  pemerintah  setiap  akhir  tahun. Pertanggungjawaban  disampaikan  kepada  Bupati/Wali  Kota  melalui  camat  setelah pemerintah  desa  dan  BPD  menyepakati  laporan  semester  pertama  dan  laporan  semester terakhir  yang  disampaikan  oleh  kepala  desa.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui  wawancara dengan  narasumber  yang  berkompeten  untuk  dapat  menjaeab  seluruh  yang  digunakan didalam penelitian ini yang disajikan pada Tabel 6.

## Tabel 6 Tahap Pertanggungjawaban

## Sumber: Hasil olah wawancara
Pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  desamerupakan  laporan  sebagai  bentuk tanggungjawab yang disampaikan atas dasar APBDesa tahun berkenan. Pertanggungjawaban adalah  laporan  pelaksanaan  pemerintah  setiap  akhir  tahun. Kepala  Desa  Pagar  Merbau  III menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  APBDes  kepada  Bupati/Wali  Kota melalui  camat  setiap  akhir  tahun,  dengan  batas  waktu  paling  lambat  3  bulan  setelah  akhir tahun  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Sebelumnya,  Kepala  Desa  melakukan  rapat  dengan BPD  untuk  membahas  dan  mengesahkan  laporan  tersebut.  Setelah  disetujui  bersama  BPD, laporan  pertanggungjawaban diserahkan  ke  Camat  untuk  selanjutnya  disampaikan  ke  Dinas PMD dan Bupati.
Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintahan  Desa  Pagar  Merbau  III menyampaikan informasi  kepada  masyarakat  mengenai  laporan  realisasi  APBDesa,  laporan  relaisasi kegiatan,  kegiatan  yang  belum  selesai/  tidak  terlaksana,  sisa  anggaran.  Semua  laporan tersebut tertuang dalam website Desa Pagar Merbau III saat ini terlah memiliki website desa.

## Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam  menjalankan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Pagar  Merbau  III  tentu  terdapat faktor  penghambat  yang  menyebabkan  terganggunya  suatu  kegiatan.  Penelitian  ini
dilakukan  melalui  wawancara  dengan  narasumber  yang  dapat  menjawab  indikator  yang ditanyakan yang disajikan pada Tabel 7.

## Tabel 7 Kendala yang Dihadapi

## Sumber: Hasil olah wawancara
Faktor-faktor yang menjadi kendala terhambatnya suatu kegiatan dalam pengeloaan keuangan desa  di  Desa  Pagar  Merbau  III  ialah Masih  terdapat  beberapa  perangkat  desa  yang  belum menguasi proses dan peraturan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, kendala yang dihadapi Desa Pagar Merbau III dalam pengelolaan keuangan desa ialah masih kurangnya partisipasi dari masyakat didalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan di desa.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Desa  Pagar  Merbau  III  Kecamatan  Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, aecara umum sudah dilakukan dengan baik. pengelolaan keuangan desa  dilakukan  menggunakan  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES),  sebelum adanya SISKEUDES Desa Pagar Merbau III melakukan pencatatan manual. Desa Pagar Merbau III menggunakan  Sistem  Keuangan  Desa  mulai  dari  tahap  perencanaan,  hingga  pelaporan pertanggungjawaban. Desa Pagar Merbau III menggunakan SISKEUDES untuk mempermudah  desa  dalam  mewujudkan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  transparan, akuntabel, tertib dan disiplin.
Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah Desa Pagar Merbau III mempertanggungjawabkan  seluruh  kegiatan  desa  dengan  menyampaikan  kegiatan  melalui website  desa.  Seluruh  informasi  mengenai  kegiatan  hingga  pendapatan  keuangan  desa tercantum  dalam  website  desa.  Pemerintah  Desa  Pagar  Merbau  III  membuat  website  desa untuk  menjalankan  transparansi  yang  baik  sebagai  laporan  pertanggungjawaban  atas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang mengasumsikan bahwa situasi perangkat desa selaku manajemen tidak termotivasi oleh tujuan  individu,  namun  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik  untuk kepentingan pemerintahan, desa dan masyarakat.
Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pagar  Merbau  III  Kecamatan  Lubuk  Pakam  Kabupaten  Deli  Serdang  telah  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  20  Tahun  2018.  Hal  ini  ditunjukan  dari  indikator  perencanaan  pengelolaan keuangan  desa  di  Desa  Pagar  Merbau III  yang dilaksanakan dengan  wawancara  sudah terpenuhi  dan  menyatakan  bahwa  Sekretaris  desa menyusun  Rancangan  Peraturan  Desa mengenai  APBDes  berdasarkan  RKPDesa  tahun  berkenaan  dan  pedoman  penyusunan APBDes  yang  diatur  dalam  Peraturan  Bupati/Wali  Kota.  Kemudian  rancangan  tersebut
disampaikan kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala  Desa  kepada  Badan  Pemusyawaratan  Desa  untuk  dibahas  dan  disepakati  bersama paling lambat Oktober tahun berjalan serta menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes  yang  telah  disepakati  bersama  disampaikan  oleh  Kepala  Desa  kepada  Bupati melalui  Camat  Lubuk  Pakam paling  lambat  3  (tiga)  hari  sejak  disepakati  untuk  dievaluasi. Hasil  evaluasi  yang  diperoleh  akan  dituangkan  dalam  keputusan  Bupati  dan  disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan    bahwa  Pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  sudah  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20 Tahun  2018. Hal  ini  ditunjukan  dari  indikator  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa  di Desa  Pagar  Merbau  III  yang  telah  dilaksanakan dengan  wawancara  sudah  terpenuhi  dan menyatakan  bahwa penerimaan  dan  pengeluaran  desa  yang  dilaksanakan  melalui  rekening kas  desa  yang  ditunjuk  Bupati/Wali  Kota. Desa  Pagar  Merbau  III  dalam  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa  telah  memiliki  rekening  desa  sendiri.  Rekening  yang  dimiliki oleh  Desa  Pagar  Merbau  III  telah  disetujui  oleh  Bupati  Deli  Serdang  sebagai  alat  transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Penerimaan dana dalam rekening kas Desa Pagar Merbau III ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  bahwa  penatausahaan pengelolaan  keuangan  desa  di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  sudah  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20 Tahun 2018. Hal ini ditunjukan dari indikator penatausahaan di Desa Pagar Merbau III yang dilaksanakan dengan  wawancara  sudah  terpenuhi  dan  menyatakan  bahwa  penatausahaan  di Desa  Pagar  Merbau  III dilakukan  oleh  bendahara yang  bertanggung  jawab  penuh  atas penatausahaan  keuangan  desa. Tugas  bendahara  adalah  menerima,  menyimpan,  menyetor atau  membayar,  mengelola  dan  bertanggung  jawab  atas penerimaan  keuangan  desa  dan pengeluaran  pendapatan  desa  dalam  rangka  pelaksanaan  APBDesa. Setiap  penerimaan  yang masuk  ke  desa  dan  pengeluaran  yang  terjadi,  Bendahara  Desa  Pagar  Merbau  III  melakukan pencatatan.  Dalam  proses  pencatatan  tersebut  dicatat  pada  buku  kas  umum  yang  ditutup setiap  akhir  bulan.  Bendahara  menyampaikan  dan  mempertanggungjawabkan  buku  kas umum kepada sekretaris desa paling lambat 10 bulan berikutnya setiap bulan. Sekretaris desa melakukan  verifikasi,  evaluasi  dan  analisis  atas  laporan  buku  kas  umum  yang  dilaporkan bendahara.  Kemudian  sekretaris  desa  melaporkan  hasil  verfikasi,  evaluasi  dan  analisis tersebut kepada kepala desa.
Pelaporan pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Pagar  Merbau  III  Kecamatan  Lubuk  Pakam Kabupaten  Deli  Serdang  dilaksanakan  belum sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20  Tahun 2018. Hal ini ditunjukan dari  indikator pelaporan pengelolaan keuangan desa  di  Desa Pagar Merbau  III yang  dilaksanakan dengan  wawancara  belum  tepenuhi  dan  menyatakan  bahwa pelaporan pertanggungjawaban  baik  laporan  semester  pertama  dan  laporan  semester  akhir masih  mengalami  keterlambatan  beberapa  hari  atau  satu  minggu  dari  yang  sudah ditetapkan. Laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  semester  pertama  harus  disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan sedangkan laporan semester akhir dilaporkan paling  lambatakhir  januari  bulan  berikutnya.  Keterlambatan  dalam  penyampaian  pelaporan disebabkan  karena  kendala  dari  beberapa  pemerintah  desa  yang  belum  menguasai  sistem pelaporan,  terhambatnya  kegiatan  dengan  beberapa  alasan  contohnya  pembangunan  karena cuaca kurang baik dan lain sebagainya.
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam  Kabupaten  Deli  Serdang  dilaksanakan belum sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20 Tahun  2018.  Hal  ini  ditunjukan  dari  indikator  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan desa  di  Desa  Pagar  Merbau  III yang  dilaksanakan dengan  wawancara  belum  tepenuhi  dan menyatakan  bahwa  laporan pertanggungjawaban  masih  mengalami  keterlambatan  beberapa hari  atau  satu  minggu  dari  yang  sudah  ditetapkan,  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa semester  pertama  harus  disampaikan  paling  lama  pada  akhir  bulan  Juli  tahun  berjalan sedangkan  laporan  semester  akhir  dilaporkan  paling  lambat  akhir  januari  bulan  berikutnya. Keterlambatan  dalam  penyampaian  pelaporan  disebabkan  karena  kendala  dari  beberapa pemerintah desa yang belum menguasai sistem pelaporan, dan terhambatnya kegiatan desa.

## Kendala  Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Deaa Pagar Merbau III mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan desa. Faktor-faktor yang menjadi kendala terhambatnya suatu kegiatan dalam  pengeloaan  keuangan  desa  di  Desa  Pagar  Merbau  III  masih  terdapat  beberapa perangkat  desa  yang  belum  menguasi  proses  dan  peraturan  pengelolaan  keuangan desa. Selain itu, kendala yang dihadapi Desa Pagar Merbau III dalam pengelolaan keuangan desa  ialah  masih  kurangnya  partisipasi  dari sebagaian masyarakat  didalam perencanaan pembangunan  dari beberapa  kegiatan  yang  diselenggarakan  di  desa.  Partisipasi  masyarakat dalam  mendukung  pelaksanaan  kegiatan  desa  dapat  menghambat laju  perkembangan  desa, peran masyarakat sangat penting didalam pengelolaan tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III telah dilaksanakan dengan baik.  Pengelolaan  keuangan  Desa  Pagar  Merbau  III  menggunakan  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES)  mulai  dari  tahap  perencanaan  hingga  pelaporan  yang  diawasi  oleh  Badan Pengawas Keuangan dan Pemabangunan (BPKP) dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin. Namun, masih terdapat beberapa tahapan pengelolaan  keuangan  desa  yang  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20 Tahun  2018.  Pada  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan  di  Desa  Pagar  Merbau III  sudah  dilakukan  sesuai  sedangkan  tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  yang terlambat  membuat  pengelolaan  keuangan  desa  hingga  tidak  sesuai  dengan  Permendagri Nomor  20  Tahun  2018.  Ketidaksesuaian  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  kendala  dalam pemerintahan desa yang menghambat proses pengelolaan keuangan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembangunan desa.
Penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  penelitian  masih  memiliki  kekurangan,  jadi perlu  dilakukan  beberapa  pembenahan  untuk  mewujudkan  pengelolaan  keuangan  dengan yang  baik  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban  yang  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018.    Pemerintah Desa Pagar Merbau III dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dapat membangunan desa kearah  yang  lebih  baik,  seperti  membangun  desa  wisata  yang  dapat  meningkatkan perekonomian  masyarakat  setempat.  Melakukan  kegiatan  yang  dapat  meningkatkan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Donaldson,  L.,  &  Davis.,  J.  H.  (1991). Stewardship  Theory  or  Agency  Theory:  CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management.
Fitri,  M.,  Kurnianingsih,  H.  T.,  Elviani,  S.,  &  Barus,  M.  J.  (2022).  JRAM  (Jurnal  Riset
Akuntansi  Multiparadigma)  Analisis  Penerapan  Pengelolaan  Keuangan  Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan  Bangun  Purba  Kabupaten  Deli  Serdang). Jurnal  Riset  Akuntansi Multiparadigma , 9 (20), 43–52.
Guritno, T. (2021). ICW: Peragkat Desa Dmiasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi ketat .
Kompas.Com.
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi- terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi
Hasanah,  H.  (2017).  Teknik-Teknik  Observasi. Jurnal  At-Taqaddum , 8 (1),  21. https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163
Nurlukman,  A.  D.,  &  Said,  F.  F.  (2022).  Dinamika  Pengelolaan  Dana  Desa  dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes. JSPG: Journal of Social Politics and Governance , 1 (2), 80–98.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2018).  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. In Physical Review B (Vol.  72,  Issue  10).  http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri  No.20 TH 2018+Lampiran.pdf
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2014 Tantang
Desa (Vols. 18-April-2, Issue 1).
https://doi.org/10.1 145/2904081.2904088