## PAMPAS: Journal of Criminal

## DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN

## LEPAS ( ONSLAG ) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Sulistiani, Hafrida, Yulia Monita Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: sulistiani2018@gmail.com
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dasar pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  lepas  dari segala  tuntutan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi pada Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR. Permasalahan dari penelitian  ini  adalah  apakah  dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  pada Putusan  Nomor  4/PID.TPK/2022/PT.MTR  terhadap  terdakwa Aryanto  Prametu.  Metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa Aryanto Prametu pada Putusan Nomor
4/PID.TPK/2022/PT.MTR  dikarenakan  adanya  alasan  penghapus pidana  yang  berupa  alasan  pembenar.  Adapun  yang  menjadi pertimbangannya  yaitu  bahwa  terdakwa  telah  memenuhi kepentingan  pengadaan  walaupun  pengerjaannya  terlambat  dari masa  kontrak  dan  dengan  varietas  yang  berbeda  tetapi  kualitas dan  harganya  tidak  jauh  berbeda,  tidak  ada  kerugian  keuangan negara  dikarenakan  telah  dibayar  lunas  oleh  terdakwa,  dan terdakwa  tidak  mendapatkan  untung  sama  sekali.  Maka perbuatan  terdakwa  telah  memenuhi  maksud  dan  tujuan Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  No.  42K/KR/1966  tanggal  08 Januari 1966.
Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Putusan Lepas, Tindak Pidana Korupsi
KEYWORDS: Judge’s Consideration, R elease decision,
Corruption Crimes.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  and  analyze  the  basic considerations  of  judges  in  passing  decisions  to  release  all lawsuits  against  perpetrators  of  corruption  in  Decision  Number 4/PID.TPK/2022/PT.MTR.  The problem of this research is what is the basis for the judge's considerations in passing the decision to release  all  lawsuits  in  Decision  Number  4/PID.TPK/2022/PT.MTR against  the  defendant  Aryanto  Prametu.  The  normative  juridical research  method  uses  several  approaches,  namely,  statutory approach (statute approach), case approach (case approach), and conceptual  approach  (conceptual  approach).  The  legal  materials used  are  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and tertiary  legal  materials.  The  results  of  the  study  show  that  the judge's  consideration  in  passing  the  decision  to  release  all lawsuits  against  the  defendant  Aryanto  Prametu  in  Decision Number  4/PID.TPK/2022/PT.MTR  is  due  to  the  reasons  for abolishing  the  crime  in  the  form  of  justification  reasons.  As  for what he considered, namely that the defendant had fulfilled the procurement  interests  even  though  the  work  was  late  from  the
contract  period  and  with  different  varieties  but  the  quality  and price were not much different, there was no loss to state finances because the defendant had paid in full, and the defendant did not get any profit at all. So the defendant's actions have fulfilled the aims  and  objectives  of  Supreme  Court  Jurisprudence  No. 42K/KR/1966 dated 08 January 1966.

## A. PENDAHULUAN
Permasalahan l korupsi l sesungguhnya l bukan l hanya l menjadi l perkara l bagi l Peme rintah ll Indonesia,  namun  juga l menjadi l perkara  di l dunia internasional. 1 Korupsi l disebut  sebagai  kejahatan  luar  biasa (extra  ordinarycrime) yang  sangat  memberikan dampak  negatif  terhadap  keberlangsungan  negara.  Korupsi  ialah  permasalahan sungguh-sungguh  yang  bisa  membahayakan  stabilitas  serta  keamanan  warga  negara, mengganggu  nilai-  nilai  demokratis  serta  moralitas  dan  dapat  mengancam  sistem ekonomi serta politik dalam tatanan negara. 2 Kerugian l yang l ditimbulkan l dalam l tindak pidana l korupsi l lebih l kuat l dari l bencana l alam l ataupun l perang l sekalipun . Di l Indonesia l korupsi l berkembang  dan  tumbuh l dengan l subur semacam  jamur  dimusim l hujan, keberadaannya l hendak  sangat l susah  untuk l diberantas l apabila l tidak l terdapat  aksi yang l nyata l dari l pemerintah serta l pihak-pihak l terkait. 3
Tindak l pidana l korupsi l patut  mendapat  perhatian  lebih  dalam penyelesaiannya  dibandingkan  dengan  kejahatan  lainnya.  Salah  satu  upaya  untuk mengatasi  kejahatan  korupsi  di  Indonesia,  pemerintah  telah  menetapkan  Undang- Undang l Nomor l 31 l Tahun l 1999 l Tentang l Pemberantasan l Tindak Pidana l Korupsi l yang l kemudian l telah l diubah l menjadi l Undang-Undang  Nomor l 20 l Tahun l 2001 l Tentang l Perubahan l atas l Undang-Undang l Nomor  31 l Tahun l 1999 l Tentang l Pemberantasan l Tindak l Pidana l Korupsi l dan l juga  dibentuknya l sebuah l lembaga l Komisi l Pemberantasan l Korupsi l yang  dibentuk l berdasarkan l Undang-Undang l Nomor l 30 l Tahun l 2002 l Tentang Komisi l Pemberantasan l Tindak l Pidana l l Korupsi. Seorang l hakim l dalam l menjatuhkan l putusan l harus l terikat l kepada ll moral untuk l mempertanggungjawabkan l semua l tindakan l atau l keputusan l hukum ll yang diambil,  tidak  hanya  dihadapan  hukum  tetapi  juga  tanggung  jawab  terhadap
1 Elvara Yolanda, Usman, dan Elly Sudarti, “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Pampas Journal Of Criminal Law, Vol.3 No.2 , Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022, hlm.126, Diakses dari https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/18153 ,  pada  tanggal  29 Oktober 2022.
2 Danu  Surya  Putra  dan  Rehnalemken  Ginting,  “Analisis  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam Menjatuhkan  Putusan  Bebas  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Tunjangan  Penghasilan  Aparat Pemerintah  Desa  Kabupaten  Tapanuli  Selatan”, Recidive:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Penanggulangan  Kejahatan, Vol.7  No.2,  Universitas  Sebelas  Maret,  2018,  hlm.3,  Diakses  dari https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47728 , pada tanggal 24 Agustus 2022.
3 Hafrida,  “ Analisis  Penerapan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Nomor 01/Pid. B/Tpk/2012/Pn.  Jbi”, Inovatif:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.6  No.2,  2013,  hlm.32,  Diakses  dari https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2116 , pada tanggal 13 Desember 2022.
masyarakat.  Eksistensi  penegak  hukum  khususnya  hakim  sering  mendapat  sorotan publik  dikarenakan  hakim  merupakan  peran  utama  dari  undang-undang  yang memberikan  keadilan  dan  menentukan  nasib  seseorang  yang  berperkara  di  proses pengadilan.  Keahlian  hakim  sangat  diperlukan  dalam  penguasaan  terhadap  sebuah kasus.  Hakim  harus  menguasai  aspek-aspek  lain  dalam  penegakan  hukum  (sosial, ekonomi,  politik,  budaya)  sehingga  putusan  hakim  merupakan  sebuah  putusan  yang mewakili 4 (empat) elemen penting tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya  berdasarkan  frasa  yang  disebutkan  oleh  undang-undang,  karena  hakim  bukan merupakan  corongnya  undang-undang.  Hakim  harus  mampu  berfikir  dan  bertindak secara progresif sehingga yang didapatkan adalah sebuah kebenaran substantif. 4
Hakim  sebagai  pejabat  yang  memimpin  suatu  persidangan  haruslah  bersikap adil  dalam  memutuskan  sebuah  perkara.  Keputusan  yang  diambil  hakim  haruslah mengandung  kepastian  hukum,  manfaat  serta  keadilan  bagi  seluruh  pihak  yang bersangkutan.  Pengadilan l dilarang l menolak l untuk  memeriksa, l mengadili, l dan l memutus l suatu l perkara l yang l diajukan kepadanya l dengan l alasan l bahwa l hukum l yang l kurang l jelas l atau l tidak  ada,  akan l tetapi l wajib l untuk l memeriksa l dan l mengadilinya . , Hal tersebut secara tegas ada dalam l Pasal l 10 l Ayat l (1) l Undang- Undang l Nomor l 48 l Tahun  2009 l Tentang l Kekuasaan l Kehakiman.  Hakim l dan l kewajibannya diatur l di  dalam l Pasal l 28 l Undang-Undang l Nomor l 48 l Tahun l 2009 l Tentang Kekuasaan l Kehakiman l yang l berbunyi :
(1) Hakim l wajib ll menggali, l mengikuti, l dan memahami l nilai-nilai hukum l dan l rasa l keadilan l yang l hidup l dalam ll masyarakat.
(2) Dalam l mempertimbangkan l berat l ringannya l pidana,  hakim  wajib l memperhatikan l pula l sifat l yang l baik l dan l jahat l dari terdakwa.
Hakim  Pengadilan  Tinggi  Mataram  menjatuhkan  putusan  lepas  kepada terdakwa  Aryanto  Prametu  yang  didakwa  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum melakukan l Tindak Pidana l Korupsi l dengan Dakwaan l Primair l Pasal l 2 l Ayat l (1) l dan l Dakwaan  Subsidair  Pasal l 3 l Undang-Undang l Nomor l 31 l Tahun l 1999 l Tentang Pemberantasan l Tindak l Pidana l Korupsi l sebagaimana l telah l diubah l dengan Undang- Undang l Nomor l 20 l Tahun l 2001 l Tentang l Perubahan l Atas l Undang-Undang l Nomor l 31 l Tahun l 1999 l Tentang l Pemberantasan . Tindak l Pidana l Korupsi.Dalam . PutusanNomor . 7/Pid.Sus.TPK/2021/PN .MTR  terdakwa  Aryanto  Prametu  diputus  oleh  hakim  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Turut  Serta  Melakukan  Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8  (delapan)  tahun  serta  denda  sejumlah  Rp 400.000.000,00  (empat  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Dikeluarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut membuat terdakwa melalui Penasehat Hukum dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang menyatakan bahwa terdakwa Aryanto Prametu dinyatakan tidak bersalah melakukan dan  ikut  serta  dalam  tindak ll pidana  korupsi l dan l membebaskan l terdakwa l dari l seluruh l dakwaan l atau ll setidak-tidaknya l terdakwa l dinyatakan l lepas l dari l segala l
4 Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkata Tindak Pidana Narkotika”, Pampas Journal Of Criminal Law, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020, hlm.128, https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892 .
tuntutan ll hukum.  Pengadilan Tinggi  ternyata  tidak  setuju  dengan  Pengadilan  Tingkat Pertama,  melalui  pertimbangannya  sendiri  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi mengabulkan  permohonan  banding  dari  Penasehat  Hukum  Terdakwa  dan  Penuntut l Umum l yang  menyatakan l bahwa l terdakwa l terbukti ll telah  melakukan l perbuatan l sebagaimana l dalam l dakwaan l primair ll namun  perbuatan  tersebut  merupakan pelanggaran  administrasi  dan  tidak  dapat  dijatuhkan  pidana  sehingga  terdakwa dinyatakan l lepas l dari l segala ll tuntutan hukum.
Meninjau kembali putusan hakim yang memutus l terdakwa ll lepas dari l segala l tuntutan l hukum l (onslaag  van  rechtvervolging) ,  dimana  majelis  hakim  memuat beberapa  pertimbangan  yang  menarik  untuk  dikaji  lebih  mendalam  sehingga  dapat dijadikan  pedoman  untuk  mengukur  kriteria  yang  harus  dipenuhi  ketika  putusan majelis  hakim  dijatuhkan,  selain  sebagai  sebuah  kepastian  hukum  juga  berorientasi pada  kemanfaatan  yang  memiliki  dampak  akan  keadilan  apabila  ditinjau  dari perspektif teori tujuan hukum.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian l ini l merupakan l penelitian l yuridis l normatif yang bertujuan untuk menempatkan hukum yang berlaku terhadap persoalan yang dimunculkan oleh fakta- fakta  kasus. 5 Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi  permasalahan  adalah  dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR.

## C. PEMBAHASAN
1. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memberikan  Putusan  Lepas  ( Onslag ) Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Putusan  Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR.
Suatu  peradilan  tidak  lepas  dari  yang  namanya  kekuasaan  kehakiman. Kekuasaan kehakiman badan dimana hakim menetapkan dan menegakkan prinsip- prinsip hukum positif melalui putusannya. Baiknya peraturan perundang-undangan yang  dibuat  negara  untuk  menjamin  keamanan  masyarakat  demi  kepentingan rakyat, peraturan tersebut harus diatur oleh kekuasaan l kehakiman l yang l mandiri yang l diwujudkan l dalam l bentuk l sistem  peradilan l yang l bebas l dan l tidak l memihak,  sebagai l salah l satu l unsur l negara  hukum l .  Lebih  jelasnya Kekuasaan l Kehakiman l menurut  Pasal  1  UU  Kekuasaan l Kehakiman l mengatakan l bahwa:
Kekuasaan l Kehakiman l adalah l kekuasaan l Negara l yang l merdeka  untuk l menyelenggarakan l peradilan l guna l menegakkan ll hukum  dan l keadilan l berdasarkan l Pancasila l dan ll Undang-Undang l Dasar  Negara l Republik l
Indonesia l Tahun l 1945, demi l terselenggaranya Negara l Hukum l Republik ll Indonesia.
Hakim  sebagai  pelaksana  keadilan,  memiliki  kekuasaan  yurisdiksi  atas peraturan ll perundang-undangan l yang ll berlaku,  dan  diwujudkan ll dalam  bentuk putusan.  Fungsi  hakim l adalah  memutus l perkara  yang  dihadapkan  kepadanya l dalam l hal  perkara l pidana l selain  adanya  alat  bukti  juga  tidak  lepas  dari l sistem l pembuktian l negatif l yang l pada l dasarnya l menentukan l bahwa  suatu l peristiwa l
5 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm.97.
atau l kesalahan l dianggap l terbukti l menurut ll undang-undang  juga l ditentukan l oleh keyakinan l hakim l berdasarkan moralitas yang l baik. 6 Putusan hakim memiliki dua l tujuan l yaitu  untuk ll menakut-nakuti l orang l lain,  dan  untuk  mencegah  agar l pelaku  tidak  mengulangi  kejahatannya  lagi l sehingga  memberikan  efek  jera  bagi pelaku. 7
Aspek  yang  sangat  penting  untuk  mewujudkan  nilai  dalam  suatu  putusan termasuk  keadilan  dan  kepastian  hukum  adalah  pertimbangan  hakim.  Keputusan yang diambil hakim haruslah mengandung kepastian hukum, manfaat serta keadilan bagi  seluruh  pihak  yang  bersangkutan  maka  hakim  harus  teliti  dan  cermat,  jika tidak  maka pertimbangan dari  hakim l tersebut  dapat  dibatalkan l oleh l Pengadilan l Tinggi l atau  Mahkamah ll Agung. ll Dalam  memberikan  keputusan,  ada  beberapa  hal yang harus dipertimbangan hakim antara lain:
1. Keputusan  mengenai  peristiwa  yang  terjadi,  dalam  tuduhan  yang dituduhkan apakah benar terdakwa melalukannya.
2. Keputusan  mengenai  hukum  yang  diberikan,  perbuatan  yang  telah dilakukan  oleh  terdakwa  apakah  sebuah  tindak l pidana, l dan  apakah l terdakwa l bersalah l dan l dapat l dikenai pidana.
3. Keputusan l mengenai l pidana yang diberikan, apabila ll terdakwa memang l benar dapat l dipidana. 8
Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berlandaskan atas asas keadilan, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  agar  putusan  yang  dikeluarkan  menjadi  suatu putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, sebelum memutus suatu putusan  perkara  Hakim  juga  harus  mempertimbangkan  fakta  yuridis,  fakta persidangan  dan  fakta  sosiologis  dari  terdakwa.  Hal  ini  dilakukan  agar  terdakwa merasa  bahwa  Hakim  menjatuhkan  putusan  pidana  sesuai  dengan  perbuatan terdakwa. 9 Adapun  dasar-dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa Aryanto Prametu, antara lain:
1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan l yuridis l adalah l pertimbangan ll hakim  berdasarkan ll fakta- fakta l hukum  dari  suatu  perkara  dan  harus  dimuat  dalam  putusan  hakim sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang . Pertimbangan ini terdiri dari:
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan  adalah  acuan  hakim  dalam  memberikan  putusan  yang  menyatakan bahwa l perbuatan l terdakwa l melanggar  hukum  formil l dan  memenuhi ll unsur- unsur l tindak l pidana l yang l dilakukannya.  Dalam  kasus  ini,  dari  kedua  putusan diatas terdakwa didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat  (1)  dan  dakwaan  subsidair  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama  dan  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  sama-sama  menyatakan  terdakwa terbukti dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang
6 Ahmad Rifai , Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.
7 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , Cet 3, Aditya Bhakti, Bandung, 2011, hlm. 2.
8 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1986, hlm.74.
9 Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, Op. Cit., hlm. 132.
Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
b. Keterangan Saksi
Menurut  Pasal l 1 l Ayat  27 l KUHAP l yang l dimaksud ll dengan  keterangan l saksi l adalah l salah l satu l alat l bukti l dalam l proses l perkara pidana l yang l memungkinkan seorang  saksi l menjelaskan  sebab-sebab  terjadinya  tindak  pidana  yang l didengar l sendiri, dilihat, l atau l dialaminya dengan l menyebutkan alasan l atas pengetahuannya  tersebut.  Dalam  kasus  ini  ada  27  saksi  yang  dihadirkan  oleh Penuntut  Umum  dan  3  saksi  yang  meringkan  (a  de  charge)  dari  Terdakwa  serta keterangan  ahli  sebanyak  2  ahli  yang  dihadirkan  oleh  Penuntut  Umum  dan  3  ahli dari terdakwa.
c. Keterangan Terdakwa
Dalam  Pasal l 189 l KUHAP l menjelaskan  bahwasannya l keterangan  terdakwa l adalah l apa l yang l dinyatakannya di l dalam ll persidangan tentang l perbuatan l yang l dilakukan  atau l diketahuinya l serta l dialaminya . Bahwa  terdakwa  di  persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur perusahaan PT. Sinta Agro Mandiri dan CV. Adi Citra Sejahtera.
- Bahwa PT.SAM mendapatkan pekerjaan ini dengan penunjukkan langsung.
- Bahwa total seluruhnya paket bima adalah 48 ton.
- Bahwa awal mulanya terdakwa belum langsung mengiyakan tawaran paket 480 ton hibrida 3 varietas bima.
- Bahwa Kepala  Dinas  bilang  nanti ada  yang  bantu  untuk  barangnya  sudah  ada namanya Ibu Diah.
- Bahwa terdakwa akhirnya menemui Ibu Diah untuk membicarakan ketersedian barang tersebut dan akhirnya didapat kesepakatan terdakwa dengan Ibu Diah dengan harga satuan 30 ribu.
- Bahwa  kemudian  menjadi  tanggung  jawab  terdakwa  untuk  mendatangkan barang itu kesini.
- Bahwa tidak ada addendum, tapi waktu pas pengiriman bima 14 banyak yang rusak.
- Bahwa  waktu  bima  14  banyak  yang  rusak  tetapi  dilapangan  sudah  tidak  ada barang jadi diganti ke bima 10.
- Bahwa benih sebanyak 480 itu tidak bisa terdakwa datangkan atau selesaikan pengadaannya sampai dengan tanggal kontrak.
- Bahwa  terdakwa  terima  pembayarannya  bulan  September  2017  1  kali, kemudian bulan Oktober dan bulan Desember.
- Bahwa  untuk  penggantian  bima  10,  Kepala  Dinas  memerintahkan  kepada terdakwa untuk mengambil di PT. WBS karena sudah tidak ada lagi bima 14.
- Bahwa  terkait  dengan  kegiatan  barang  dan  jasa  tersebut  terdakwa mengharapkan keuntungan 2 Milyar.
- Bahwa  terdakwa  merasa  rugi  atas  kejadian  ini,  terdakwa  membayar  ke  Ibu Diah 9,8 Milyar, ke negara 7,5 Milyar hasil temuan Dirjen, PT. WBS 7,5 Milyar (sudah dibayar sekitar 7 lebih).
d. Barang Bukti
Kitab ll Undang-Undang l Hukum l Acara l Pidana l (KUHAP) l tidak  menyebutkan l secara l jelas apa ll yang l dimaksud l dengan barang l bukti. Namun l di dalam l Pasal l
39 l Ayat l (1) l menyebutkan segala sesuatu l yang dapat ll disita, antara lain:
1. Benda l atau l tagihan l tersangka l atau l terdakwa l yang l diduga diperoleh seluruhnya  atau l sebagian l dari l tindak l pidana ll atau  hasil l dari l tindak l pidana l ;
2. Benda l yang l digunakan l secara l langsung l untuk ll melakukan  atau mempersiapkan tindak l pidana l ;
3. Benda l yang l digunakan l untuk l menghalangi penyidikan ll tindak pidana l ;
4. Benda l yang l dibuat l khusus l untuk melakukan l tindak ll pidana; dan l 5. Benda l lain l yang l berkaitan  langsung l dengan l tindak ll pidana yang ll dilakukan.
Adapun dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Aryanto Prametu terdapat 289 buah barang  bukti  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  dan  21  barang  bukti  yang diajukan oleh terdakwa yang terlampir di dalam berkas perkara.
e. Pasal-Pasal dalam Hukum Pidana
Didalam  Pasal  197  huruf  f  mengatakan  bahwa  yang  terkait  dengan  pasal-pasal dalam  hukum  pidana  yaitu  pasal  yang  terdapat  dalam  peraturan ll perundang- undangan l yang l menjadi l dasar l pemidanaan l dan  dasar l hukum l dari l putusan l disertai l dengan l hal-hal l yang l memberatkan dan l meringankan l terdakwa.
Pasal-pasal  yang  digunakan  dalam  Putusan  Nomor  4/PID.TPK/2022/PT.MTR yaitu Pasal 2, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 87 Ayat (1),  Pasal  95  Ayat  (3)  dan  (4)  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun  2015 Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  Pasal  21  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
2. Pertimbangan Non Yuridis
Pertimbangan  non  yuridis  disebut  juga  pertimbangan  sosiologis  yang  sangat penting untuk menjadi pertimbangan. Pertimbangan ini terdiri dari latar belakang terdakwa,  akibat  dari  perbuatan  terdakwa,  kondisi  diri  terdakwa,  serta  agama terdakwa.  Selain  itu,  pertimbangan  sosiologis  juga  tidak  lepas  dari  hal-hal  yang memberatkan dan hal-hal yang meringkankan terdakwa di persidangan.
Hal-hal l yang l memberatkan:
1. Sifat l dari l tindak l pidana l korupsi l itu ll sendiri,  yang l saat l ini  dipandang l sebagai l extraordinarycrime l yaitu ll kejahatan  yang l sangat l tercela l dan l meresahkan ll masyarakat.
2. Perbuatan  Terdakwa  bertentangan  dengan lll Program  Pemerintah l untuk l memberantas Tindak l Pidana l Korupsi.
3. Perbuatan l terdakwa l merugikan l keuangan ll negara .
Hal-hal l yang l meringankan:
1. Terdakwa l berlaku sopan l dan jujur selama dalam l persidangan.
2. Terdakwa l belum l pernah l dihukum.
3. Terdakwa l mempunyai l tanggungan l keluarga.
4. Terdakwa l telah l mengembalikan l sebagian l dari l Kerugian . Keuangan . Negara.
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim secara sosiologis ketika memutus suatu perkara, adalah:
1) Memperhatikan l sumber l hukum l tidak  tertulis l dan ll nilai-nilai  yang l hidup l dalam ll masyarakat.
2) Memperhatikan l baik l buruknya  sifat  terdakwa l serta ll hal-hal  yang meringankan dan memberatkan ll terdakwa. 3) Memperhatikan l ada l atau l tidaknya l suatu ll perdamaian, kesalahan, l dan peranan l korban. 4) Faktor ll masyarakat,  yaitu  keadaan  dimana l hukum l itu l berlaku atau ll diterapkan. 5) Sebagai  akibat  dari  faktor l budaya,  yaitu  kreativitas  dan  preferensi berdasarkan inisiatif manusia dalam kehidupan sosial. 10
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan-pertimbangan  yang  telah  dijelaskan diatas,  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  lepas l dari l segala l tuntutan l hukum l ( onslaag  van  recht  vervolging )  dalam  Putusan  Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR dikarenakan adanya alasan penghapus pidana yang berupa alasan  pembenar.  Adapun l yang l menjadi l pertimbangannya l yaitu l bahwa ll terdakwa telah l memenuhi l kepentingan l pengadaan l walaupun l pengerjaannya l terlambat ll dari masa l kontrak l dan l dengan l varietas l yang l berbeda l tetapi l kualitas l dan ll harganya tidak l jauh ll berbeda,  tidak l ada l kerugian l keuangan l negara l dikarenakan l telah l dibayar  lunas l oleh ll terdakwa,  dan l terdakwa l tidak l mendapatkan l untung l sama ll sekali. l Maka  perbuatan l terdakwa l telah l memenuhi l maksud l dan l tujuan l Yurisprudensi l Mahkamah Agung l No. 42K/KR/1966 tanggal l 08 l Januari l 1966 l yang l menjelaskan l bahwa ada  tiga  faktor l yang l dapat l menghapus l sifat l perbuatan l melawan l hukum l suatu ll perbuatan  antara l lain l terdakwa l tidak l mendapat ll untung, kepentingan l umum l terlayani ll dan negara l tidak ll dirugikan. Menurut l Moeljatno l alasan l pembenar  adalah  alasan  yang  dapat menghapuskan sifat l melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa  menjadi l perbuatan l yang l patut l dan l benar l yang l akibat l hukumnya l adalah l dilepaskan dari segala tuntutan hukum ( onslaag van recht vervolging ). 11 Adapun kriteria  pertimbangan l hakim l dalam l menjatuhkan l putusan l lepas l dari l segala ll tuntutan hukum l ( onslaag van recht vervolging ) adalah l apa l yang l didakwakan l kepada l terdakwa  memang  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan,  tetapi  sekalipun terbukti,  hakim  berpendapat l bahwa l perbuatan l yang  didakwakan l tidak merupakan l suatu l tindak pidana.
Syarat-syarat  diputus  lepasnya  seorang  terdakwa  dapat  dilihat  dari  beberapa hal yaitu: 12
1) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
10 H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif , UNS Press, Surakarta, 2002, hal 68.
11 Reza Noor Ihsan, “Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum ( Onslag Van Recht Vervolging ) Pada Perkara Tindak  Pidana Korupsi”. Jurnal Hukum Agama  Hindu , Vol.12 No.1, 2022, hlm.68, Diakses dari https://mail.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belombahadat/ article/view/833 , pada tanggal 24 Agustus 2022.
12 Surachmin  dan  Suhandi  Cahaya, Strategi  &  Teknik  Korupsi ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2011, hlm.136.
2) Adanya  keadaan  istimewa  yang  membuat  terdakwa  tidak  dapat  dihukum sebagaimana termuat pada pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP. Terdapat tujuh keadaan istimewa  yang  membuat  si  pembuat  tidak  bisa  dipidana  sebagaimana  ditentukan Undang- Undang Bab III KUHAP:
a. Sebagaimana  termuat  pada  pasal  44  ayat  (1)  menerangkan  adanya ketidakmampuan  bertanggung  jawab  si  pembuat  pidana  pidana  atau ontoerekeningsvatbaarheid.
b. Sebagaimana  termuat  pada  pasal  48  menerangkan  adanya  daya  paksa  atau overmacht.
c. Sebagaimana  termuat  pada  pasal  49  ayat  (1)  menerangkan  adanya  pembelaan terpaksa/noodweer. Sebagaimana termuat pada pasal 49 ayat (2) menerangkan adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau noodwerexes.
d. Sebagaimana  termuat  pada  pasal  50  menerangkan  karena  sebab  menjalankan perintah undang- undang.
e. Sebagaimana termuat pada pasal 51 ayat (1) menerangkan karena melaksanakan perintah jabatan yang sah.
f. Sebagaimana  termuat  pada  pasal  51  ayat  (2)  menerangkan  karena  sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dalam  Pasal  2 menyebutkan:
1) Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara  atau  perekonornian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur hidupatau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20 (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dari  penjelasan  tersebut  bahwasannya  terdakwa  memang  telah  memenuhi setiap unsur dari Pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pada Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan      Tindak Pidana   Korupsi, adapun unsur-unsur dari Pasal 2 itu sendiri adalah:
1. Setiap orang
2. Melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Lebih l lanjut l menurut ll Hafrida,  beliau  mengatakan  bahwa  suatu  perbuatan dapat l dikatakan l sebagai l korupsi l apabila l memenuhi l keseluruhan l unsur- unsur l yaitu sebagai l berikut:
a. Perbuatan l yang l dilakukan l untuk l memperkaya l diri ll sendiri,  orang  lain,  atau korporasi l yang l dilakukan l secara l melawan ll hukum; b. Perbuatan l tersebut l menimbulkan l kerugian l terhadap l keuangan l negara ll atau perekonomian ll negara;
c. Maka l terhadap l perbuatan l tersebut l dikenakan ll pidana. 13
13 Hafrida, Op.Cit., hlm.37
Oleh l karena l terdakwa l telah l memenuhi l unsur-unsur l pasal l yang l didakwakan ll maka  perbuatan l terdakwa  memang  benar  merupakan  suatu  tindak pidana  bukan  pelanggaran l administrasi. Menurut l S.  R.  Sianturi,  unsur-unsur l dari tindak pidana yaitu:
1. Adanya l subjek
2. Adanya l unsur l kesalahan
3. Perbuatan l bersifat l melawan l hukum 4. Suatu l tindakan l yang l dilarang l atau l diharuskan l oleh l undang- undang l dan terhadap l yang l melanggar l diancam ll pidana 5. Dalam l suatu l waktu, tempat, dan keadaan l tertentu sehingga l terhadap l perbuatan l terdakwa l juga l memenuhi l unsur-unsur l dari l tindak pidana,  maka l dapat l ditentukan l bahwa l peristiwa l ini l merupakan l suatu ll tindak pidana l yang l telah l terjadi l dan l dapat  dimintakan l pertanggungjawaban l pidana kepada  subjek l pelakunya.  Dan  terhadap  keadaan-keadaan  istimewa  yang  telah disebutkan  diatas,  terhadap l terdakwa l juga l tidak l memenuhi l salah l satu l keadaan- keadaan ll yang dapat l membuat l terdakwa l dilepas l dari l segala l tuntutan ll hukum. Syarat  utama  memungkinkan  adanya  penjatuhan  pidana  adalah  mampu bertanggung  jawab,  adanya  kesalahan,  serta  tidak  ada  alasan  pemaaf. Didalamnya l harus dapat l diketahui l apa l yang l dilarang atau apa yang diperintahkan. 14 Mampu  bertanggung l jawab l berarti l menjurus l kepada l pemidanaan  terdakwa  jika telah melakukan l suatu l tindak l pidana l dan l memenuhi l unsur-unsurnya l yang ll telah ditentukan l dalam l undang-undang. Adanya ll kesalahan, apabila l dengan l sengaja ll atau karena l kelalaian l telah l melakukan l perbuatan l yang l menimbulkan l keadaan ll atau akibat l yang l dilarang l oleh l hukum l pidana l dan l dilakukan l dengan ll mampu bertanggung l jawab.  Tidak l ada alasan  pemaaf  yaitu  tidak  ada  alasan  untuk mengapuskan kesalahan terdakwa.
Dengan l
demikian l berdasarkan l teori l tersebut l terhadap l terdakwa l seharusnya  dapat l dimintai l pertanggungjawaban l karena l telah l memenuhi ll unsur-unsur  penjatuhan l pidana l dan l terhadap l perbuatan l terdakwa l tidak l satu l pun ll memenuhi keadaan-keaadan l diputus l lepasnya l perbuatan ll terdakwa. Maka l dari l itu,  menurut  penulis l terdakwa l Aryanto l Prametu l dinyatakan l terbukti l telah l turut l serta ll dalam  melakukan l tindak l pidana l korupsi l yang l telah l direncanakan l dan l sangat l tepat l jika  dijatuhkan l hukuman ll pidana.  Terhadap l putusan l lepas l yang l dijatuhkan l oleh ll Majelis  Hakim l Pengadilan l Tinggi l penulis l berpendapat l tidak l tepat l atau l tidak ll menerapkan  peraturan l hukum l sebagaimana mestinya,  putusan judex  facti dibuat  berdasarkan  kesimpulan  dan  pertimbangan hukum  yang  salah,  tidak  berdasarkan  pada  fakta  hukum  yang  relevan  secara  yuridis yang terungkap di muka sidang.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka  kesimpulan yang dapat diambil bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala  tuntutan  hukum  ( onslaag  van  recht  vervolging )  dalam  Putusan  Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR  dikarenakan adanya  alasan  penghapus pidana yang  berupa
14 Elvara Yolanda, Usman, dan Elly Sudarti, Op.Cit., hlm.129.
alasan  pembenar  yang  telah memenuhi maksud dan tujuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.  42K/KR/1966 tanggal 08 Januari 1966. Dimana ada tiga faktor yang dapat menghapus  sifat  perbuatan  melawan  hukum  suatu  perbuatan  antara  lain  terdakwa tidak  mendapat  untung,  kepentingan  umum  terlayani  dan  negara  tidak  dirugikan. Namun jika melihat dari teori-teori sebab diputus lepasnya seorang terdakwa, Aryanto Prametu  tidak  satu  pun  memenuhi  keadaan  tersebut  melainkan  terdakwa  telah memenuhi  unsur-unsur  penjatuhan  pidana  dan  atas  perbuatan  terdakwa  juga  telah memenuhi  unsur-unsur  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi,  sehingga  terhadap perbuatan  terdakwa  telah terbukti  melakukan  suatu  tindak  pidana  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. LNRI NOMOR 76 .TLNRI TAHUN 1981 NOMOR 3209.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Nomor 20 Tahun 2001.

## TLNRI NOMOR 4150.
Repulik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman. LNRI TAHUN 2009 NOMOR 157. TLNRI NOMOR 5076.

## Buku
Arief,  Barda  Nawawi.  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana,  Cet  3,  Bandung:  Aditya  Bhakti, 2011.
Irwansyah.  Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Edisi  Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
Rifai,  Ahmad  Rifai.  Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Persfektif  Hukum  Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.
Surachmin dan Suhandi Cahaya. Strategi & Teknik Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Sutopo, H.B. Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press, 2002.

## Jurnal
Hafrida. Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi pada Perkara
Nomor 01/Pid. B/Tpk/2012/Pn. Jbi, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum ,  Vol.6 No.2, 2013, https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2116.
Ihsan,  Reza  Noor.  Telaah  Terhadap  Putusan  Lepas  Dari  Segala  Tuntutan  Hukum (Onslag  Van  Recht  Vervolging)  Pada  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi, Jurnal Hukum Agama Hindu , Vol.12 No.1, 2022, https://mail.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belombahadat/article /view/83
3.
Putra,  Danu  Surya  dan  Rehnalemken  Ginting.  Analisis  Dasar  Pertimbangan  Hakim dalam  Menjatuhkan  Putusan  Bebas  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Tunjangan Penghasilan  Aparat  Pemerintah  Desa  Kabupaten  Tapanuli  Selatan, Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan , Vol.7 No.2, Universitas Sebelas Maret, 2018, https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47728.
Rahayu,  Sri  Dewi  dan  Yulia  Monita.  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Perkara Tindak Pidana Narkotika, Pampas: Journal Of Criminal Law , Vol. 1, No. 1, 2020, https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314 .
Yolanda, Elvara, Usman, dan Elly  Sudarti. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,
Pampas  Journal  Of  Criminal  Law, Vol.3  No.2,  Fakultas  Hukum  Universitas Jambi, 2022, https://www.online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/18153.