## RATIO DECIDENDI PUTUSAN, JENIS-JENIS PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
Ghoniyah Zulindah Maulidya 1 , Syahdila Nur Rahmawati 2 , Vina Rahmawati 3 , Alifian Fahdzan Mardany 4
Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Email: 1 05010320009@student.uinsby.ac.id, 2 05010320023@student.uinsby.ac.id,
3 05010320024@student.uinsby.ac.id, 4 05020320030@student.uinsby.ac.id.

## ABSTRAK
Jurnal ini yang kami susun tentunya memiliki tujuan yaitu guna untuk mengetahui dan memahami  putusan  pengadilan,  jenis  putusan  hakim.  Jurnal  ini  tentunya  akan menjabarkan dan memaparkan apa yang menjadi tujuan kami tersebut. Adanya jurnal ini  kami  susun  berdasarkan  metode  penelitisan  studi  pustaka  dengan  pendekatan melalui  jurnal,  hukum  serta  Kitab  Hukum  Acara  Pidana  yang  berkaita  dengan  tujuan jurnal ini. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa Putusan sendiri memiliki definisi, yaitu suatu keputusan dari pengadilan dalam perkara gugatan yang didasarkan atas  suatu  sengketa  atau  didasarkan  pula  dari  perselisihan.Selanjutnya  adalah mengenai  putusan  hakim  itu  sendiri.Putusan  hakim  ialah  ketika  hakim  memberikan suatu  pernyataan,  dimana  hakim  saat  memberi  suatu  pernyataantersebut  menduduki jabatan  sebagai  pejabat  negara.  Yang  memiliki  wewenang  untuk  memberi  putusan terhadap  suatu  perkara.Adapun  dalam  setiap  putusan  terjadi  3  kemungkinan diantaranya  penjatuhan  pidana,  putusan  bebas  dan  putusan  penglepasan.  Selain  itu berbicara  mengenai  jenis  putusan  hakim  diantaranya  putusan  akhir  yang  bersifat materiil dan putusan yang bukan putusan akhir. Selain itu dalam kekuatan hukum yang mengikat terdapat upaya hukum biasa (perlawanan, banding, kasasi ) dan upaya hukum luar  biasa  (pemrikasaan  tingkat  kasasi  dan  peninjauan  kembali).  Untuk  pelaksanaan putusan  hakim  diatur  dalam  KUHAP  Pasal  270-276.  Dalam  berperkara  di  pengadilan pun  terdapat  biaya  perkara  didalamnya  antara  lain  jika  yang  terpidana  dengan  satu perkara  dari  1  orang  biayanya  akan  ditanggung  secara  bersama  dengan seimbang.Selanjutnya  mengenai  pengawasan  serta  pengamatan  pelaksanaan  putusan, KUHAP pun mmemberikan penjabaran.Penjabaran tersebut tertuang dalam pasal 277- 283.
Kata kunci: Putusan Hakim, Upaya Hukum, Pelaksanaan Putusan ,Pengawasan dan Pengamatan Putusan.

## ABSTRACT
This journal that we compiled certainly has a purpose, namely to know and  understand court decisions, types of judges' decisions. This journal will of course describe and explain what  our  goals  are.  We  have  compiled  this  journal  based  on  literature  study  research methods  with  an  approach  through  journals,  law  and  the  Code  of  Criminal  Procedure relating to the purpose of this journal. The results of this journal research show that the verdict  itself  has  a  definition,  namely  a  decision  from  the  court  in  a  lawsuit  based  on  a dispute  or  based  on  a  dispute.  Furthermore,  regarding  the  judge's  decision.  The  judge's decision is a statement from the judge himself, where the judge is a state official. Who has the  authority  to  give  a  decision  on  a  case.  As  for  each  decision  there  are  3  possibilities including the imposition of a criminal, an acquittal and a acquittal decision. it talks about the types of judge's decisions including final decisions that are material and decisions that are not final decisions. In addition, in binding legal force there are ordinary legal remedies (resistance, appeal, cassation) and extraordinary legal remedies (examination of the level of cassation and review). For the implementation of the judge's decision, it is regulated in the Criminal Procedure Code Article 270-276. In litigation in court there are court costs, among others, if the convict is convicted of one case from 1 person, the costs will be borne together in a balanced manner. in chapters 277-283.
Keywords: Judges' Decisions, Legal Efforts, Execution of Decisions, Supervision and Observation of Decisions.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kekuasaan  kehakiman  yang  utamanya  adalah  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka, adalah karakteristik yang amat penting dalam negara hukum, dimana negara hukum tersebut adalah negara hukum yang  demokratis. Sehingga melihat  pernyataan tersebut jelas bahwa negara tidak bisa disebut negara hukum yang demokratis apabila kekuasaan  kehakiman  didalamnya  tidak  merdeka.  Para  ahli  pun  salah  satunya  yaitu Mukti  Arto  memberikan  pernyataannya  bahwa  adanya  lembaga  pengadilan  yang merdeka  itu  amat  penting.  Hal  tersebut  terdapat  alasan  diantaranya  pengadilan  ialah suatu  pengawal  konstitusi,  selain  itu  pengadilan  merupakan  salah  satu  unsur  dari negara  demokratis,  dan  posisi  atau  kedudukan  pengadilan  adalah  akar  dari  negara hukum. 1
Pengadilan  dalam  mengadili  orang  yang  sedang  berperkara  tidak  membeda- bedakan didalamnya. Pengadilan akan terus menolong dalam pencari keadilan dan akan
1 Josef M Monteiro, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” Jurnal Hukum Pro Justisia 25, no. 2 (April 2007): hal. 130-131.
selalu  serta  terus  berusaha  dalam  menyelesaikan  perkara. 2 Dalam  suatu  pengadilan tentunya  terdapat  hakim  didalamnya.  Dalam  KUHAP  ditegaskan  bahwa  hakim merupakan  pejabat  pengadilan  dimana  dia  telah  diberi  wewenang  oleh  UU  untuk mengadili. 3
Disini hakim memiliki peran untuk mengadili suatu perkara didalam pengadilan. Dalam pengadilan itu sendiri terdapat putusan pengadilan. KUHAP juga telah memberi penjabaran  mengenai  putusan  pengadilan  adalah  suatu  pernyataan  yang  keluar  dari seorang  hakim,  yang  selanjutnya  akan  diumumkan  atau  diucapkan  oleh  hakim  itu sendiri dalam sidang pengadilan yang terbuka. 4 Selanjutnya senada  dengan  pasal 178 HIR,  pasal  189  RGB,  jika  pemeriksaan  perkara  selesai,  terdapat  jabatan  penting  yang disusuki  oleh  majelis  hakim,  yaitu  saat  majelis  hakim  sedang  melaksanakan musyawarah  yang  mana  musyawarah  tersebut  digunakan  untuk  acara  pengambilan putusan.  Apabila  selesainya  proses  pemeriksaan  dan  sudah  melewati  tahap  jawaban dari si tergugat dimana hal tersebut sesuai dengan pasal 121  HIR, Pasal  113 RV yang juga bersamaan dengan replik dari penggugat hal tersebut berkiblat dari pasal 115 RV atau  duplik  dari  tergugat  yang  kemudian  dilanjut  dengan  tahap  pembuktian  juga konklusi.  Setelah  semua  tahap  yang  telah  disebutkan  tadi  selesai  dilakukan  maka pemeriksaan  akan  dinyatakan  ditutup  oleh  majelis  dan  akan  lanjut  pada  proses pengucapan putusan. 5

## B. Metode Penelitian
Penelitian  yang  kami  lakukan  adalah  dengan  pendekatan  studi  pustaka.  Yang mana  kami  melakukan  pendekatan  dengan  berbagai  buku  serta  jurnal  artikel  ilmiah yang  berhubungan  dengan  putusan  pengadilan,  jenis  putusan  pengadilan  serta  upaya hukum terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

## PEMBAHASAN

## A. Acara Pengambilan Keputusan
Ketika pemeriksaan sidang sudah selesai menurut pandangan dari hakim, untuk selanjutnya hakim akan memberi ruang kepada penuntut umum. Maka penuntut umum
2 Ibid., hal. 131.
3 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” 1981, pasal 1 butir 8.
4 Ibid., pasal 1 butir 11.
5 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 797.
tersebut  akan  membacakan  tuntutannya.  Apabila  tuntutan  telah  dibacakan  oleh penuntut  hukum  untuk  selanjutnya  maka  terdakwa  ataupun  penasehat  hukum  akan membacakan suatu pembelaaanya. Dimana pembelaan yang dibacakan tersebut dapat dijawab  oleh  si  penuntut  umum.  Sehingga  melihat  hal  tersebut  terdakwa  atau penasehat  hukum  akan  berada  dalam  posisi  yang  paling  terakhir.  Hal  tersebut  sesuai dengan pasal 182 ayat (1) KUHAP. 6
Seperti apa yang telah dijelaskan diatas maka, tuntutan serta jwaban atas suatu pembelaan  akan  dilaksanakan  secara  tertulis  dan  selanjutnya  tuntutan  dan  jawaban tersebut  akan  dibacakan.Yang  kemudian  tuntutan  serta  jawaban  akan  diterima  oleh hakim ketua sidang.
Ketika acara telah dinyatakan selesai maka pemeriksaan juga akan diumumkan juga dinyatakan telah ditutup. Hal tersebut akan diungkapkan oleh hakim ketua sidang. Hal  tersebut  dilakukan  hakim  ketua  sidang  dengan  kewenangannya  sebagai  hakim ketua sidang, disebabkan karena jabatannya. Atau hal tersebut bisa terjadi juga karena atas  penuntut  umum  yang  memintanya.  Selain  itu,  juga  bisa  terjadi  atas  permintaan terdakwa atau permintaan dari penasihat hukum, yang menyertakan alasannya.
Suatu  putusan  pengadilan  negeri  akan  bisa  dijatuhkan  serta  akan  bisa diumumkan  ketika  hari  itu  juga.  Atau  putusan  bisa  dijatuhkan  atau  bisa  diumumkan pula  dihari  lainnya  dimana  sebelumnya  wajib  untuk  diberitahukan  kepada  penunut umum,  terdakwa,  ataupun  penasihat  hukum.  Hal  tersebut  tentunya  senada  dengan pasal  182  ayat  (8)  KUHAP. 7 Berbicara  mengenai  waktu  penundaan,  hendaknya  perlu dibahas  dan  dijabarkan  pula.  Untuk  penundaan  penjatuhan  putusan  hakim  itu  paling lama 14 hari. 8
Musyawarah  terakhir  tersebut  didalam  ketentuan  lain  yaitu,  menengaskan bahwa  hakim  ketua  majelis  saat  berlangsungnya  musyawarah  dapat  memberi pengajuan pertanyaan yang mana akan diawali oleh hakim termuda hingga hakim tua. Lalu  untuk  pendapat  paling  akhir  akan  dinyatakan  oleh  hakim  ketua  majelis.  Ketika pengajuan  pendapat  tersebut  maka  harus  dilampirkan  serta  didasarkan  pula  dengan pertimbangan dan alasannya. 9
6 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” pasal 182 ayat (1).
7 Ibid., pasal 182 ayat (2).
8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 283.
9 Ibid.
Lanjut  melihat  pada  pasal  182  ayat  (6)  KUHAP,  memberi  pernyataan  bahwa dilakukannya dan diadakannya musyawarah tersebut hendaknya menjadi hasil mufakat yang  sudah  bulat.  Namun  terkecuali  apabila  dalam  msuyawarah  tersebut  sudah dilakukan  semaksimal  mumgkin  dan  tidak  ada  pencapaian  didalamnya  maka  bisa melakukan  2  cara  diantaranya  yaitu  dengan  putusan  diambil  dengan  pertimbangan suara  yang  paling  banyak  dan  jika  pertimbangan  suara  yang  paling  banyak  tidak mendapat putusan maka akan digunakan  yaitu pendapat hakim yang menguntungkan bagi terdakwanya. 10
Dalam  pengambilan  keputusan,  yang  sudah  dijabarkan  diawal,  akan  dicatat didalam  buku  himpunan  putusan.  Buku  himpunan  putusan  tersebut  telah  disediakan yang  khusus  guna  keperluan  tersebut  serta  isi  dari  buku  himpunan  putusan  tersebut memiliki  sifat  yang  rahasia.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pasal  182  ayat  (7)  dalam KUHAP. 11
Selanjutnya ialah membicarakan bahwa surat dakwaan dan apapun yang sudah terbukti  dalam  persidangan  menjadi  dasar  ketika  pengambilan  keputusan.Dan  suatu putusan  pengadilan  yang  diberi  pernyataan  sah  juga  berkekuatan  hukum  yang  akan diucapkan  atau  diumumkan,  hal  tersebut  berlaku  dalam  sidang  yang  terbuka  untuk umum.  Melihat  pasal  200  KUHAP,  maka  hakim  serta  penitera  akan  melakukan penandatanganan terhadap surat putusan setelah putusan sudah diucapkan. 12
Selain itu, putusan bisa dinyatakan atau diputuskan dengan hadirnya terdakwa, dengan  adanya  pengecualian.  Pengecualian  tersebut  diantaranya  adalah  perihal  acara pemeriksaan cepat. Dalam pemeriksaan cepat maka putusan itu bisa dijatuhkan tanpa adanya  atau  tanpa  hadirnya  terdakwa.  Selain  itu  terdakwa  juga  bisa  menunjuk seseorang untuk menjadi wakilnya dalam sidang pengadilan.
Kemudian, setelah pengucapan putusan pemidaan sudah diucapkan maka hakim ketua sidang memiliki kewajiban untuk mengumumkan kepada terdakwanya mengenai apa saja yang menjadi hak dari terdakwa tersebut, diantaranya adalah: 13
1. Terdakwa  memiliki  hak  untuk  menerima  ataupun  menolak  putusan  dengan segera.
10 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” pasal 182 ayat (6).
11 Ibid., pasal 182 ayat (7).
12 Ibid., pasal 200.
13 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , hal. 284.
2. Terdakwa  memiliki  hak  untuk  putusan  tersebut  dipelajari  sebelum  terdakwa melakukan penolakan atau menerima dari putusan. Adapun batas waktu untuk menentukan  menolak  atau  menerima  putusan  yaitu  saat  para  terdakwa  tidak hadir dalam suatu persidangan dengan estimasi waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau diumumkan.
3. Terdakwa  memiliki  hak  untuk  meminta  penangguhan  dalam  pelaksanaan putusan dengan batas waktu yang mana sudah ditentukan oleh UU. Hal tersebut guna untuk bisa mengajukan grasi.
4. Terdakwa memiliki hak untuk banding.Banding bisa dilakukan dengan estimasi waktu  7  hari  ketika  putusan  sudah  dijatuhkan  atau  saat  putusan  sudah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan.
5. Terdakwa  memiliki  hak  untuk  melakukan  pencabutan  pernyataan  menolak putusan  seperti  dalam  pasal  235  KUHAP  yang  menengaskan  bahwa  ketika pengadilan tinggi belum memutus perkara banding maka permintaan daripada banding  tersebut  bisa  dicabut  sewaktu-waktu.  Dan  saat  sudah  dicabut  maka tidak  boleh  melakukan  pengajuan  lagi  dalam  permintaan  banding  perkara tersebut. 14

## B. Substansi Putusan Hakim
Untuk yang pertama hendaknya mengetahui apa putusan hakim. Putusan sendiri memiliki  definisi,  yaitu  suatu  keputusan  dari  pengadilan  dalam  perkara  gugatan  yang didasarkan  atas  suatu  sengketa  atau  didasarkan  pula  dari  perselisihan.  Sehingga melihat  definisi  tersebut  maka  putusan  ini  merupakan  produk  dari  Pengadilan  yang masyhur  dengan  sebutan  Jurisdictiosa  Contentiosa.  Hal  tersebut  karena  adanya  kedua belah  pihak  yang  sedang  berlawanan  dalam  suatu  perkara.  Dua  belah  pihak  tersebut adalah penggugat dan tergugat. 15
Putusan  hakim  adalah  saat  hakim  itu  sendiri  memberikan  suatu  pernyataan, yang  mana  hakim  mempunyai  kedudukan  atau  sedang  menjabat  sebagai  pejabat negara.Sehingga  hakim  tersebut  jelas  mempunyai  suatu  kewenagan  untuk  memberi putusan  terhadap  suatu  perkara  yang  ada  dalam  persidangan.Adapun  suatu  putusan dapat  dipergunakan  dalam  hal  mengakhirkan  suatu  perkara  atau  suatu sengketa.Dimana kedua belah pihak yang sedang dalam perkara atau sengketa.Putusan
14 Ibid., hal. 284-285.
15 Fauziah Lubis, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana (Medan: CV. Manhaji, 2020), hal. 70.
dikatakan  lain  ialah  suatu  bentuk  tertulis  berupa  pernyataan  yang  maka  akan diucapkan serta diumumkan di dalam suatu persidangan oleh hakim. 16
Dalam putusan hakim terdapat 3 macam kekuatan didalamnya yaitu:
1. Kekuatan  yang  mengikat.  Mengikat  untuk  para  pihak  yang  sedang  berperkara. Sehingga melihat pernyatan tersebut maka para pihak yang sedang berperkara maka  harus  tunduk  dan  hormat  terhadap  putusan.Baik  putusan  hakim  itu bersifat  positif  (putusan  akan  diwajibkan  untuk  dianggap  benar  dan  tanpanya ada  perlawanan),  dan  putusan  hakim  yang  bersifat  negatif  (apabila  ada  pokok perkara  yang  sama,  maka  hakim  tidak  diperbolehkan  memutus  suatu  perkara yang sama).
2. Kekuatan pembuktian. Yaitu suatu putusan hakim yang telah memiliki kepastian hukum, memiliki kekuatan hukum tetap juga suatu putusan hakim bisa menjadi bukti dalam sengketa perdata yang sama.
3. Kekuatan  eksetoria.  Yaitu  memiliki  kekuatan  guna  melakukan  putusan pengadilan dengan paksa oleh aparat penegak hukum. Sehingga setiap putusan harus  memuat  eksetorial  yaitu  kalimat  Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa. 17
Berbicara  mengenai  eksistensi  dari  putusan  hakim  yang  masyhur  dengan sebutan  putusan  pengadilan  maka  hal  tersebut  sangat  penting  guna  menyelesaikan perkara  pidana.  Sehingga  hadirnya  dari  putusan  hakim  ini  para  pihak  yang  sedang berperkara  yaitu  terdakwa  bisa  mendapat  kepastian  hukum  mengenai  statusnya  dan bisa  menyiapkan  apa  langkah  selanjutnya  untuk  melaksanakan  upaya  banding  atau kasasi, melakukan grasi dan yang lainnya. 18
Selanjutnya,    setiap  putusan  hakim  terdapat  3  kemumgkinan  didalamnya diantaranya: 19
1. Pemidaan  atau  penjatuhan  pidana.  Jika  hakim  pengadilan  mengeluarkan pendapat  terdakwa  yang  sah  serta  menyakinkan  bahwa  terdakwa  tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
2. Putusan  bebas.  Hakim  mengeluarkan  pendapat  dari  hasil  pemeriksaan.Bahwa atas perbuatan yang telah didakwakan terdakwa tidak terbukti secara sah serta
16 Ibid., hal. 70-71.
17 Ibid., hal. 71.
18 Ibid.
19 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , hal. 285.
meyakinkan. 20 Selain itu, pengadilan akan memberi pendapat yang diambil dari kesalahan terdakwa mengenai apa yang telah didakwakan tidak terbukti dengan sah  serta  meyakinkan  maka  terdakwa  tersebut  akan  diputus  bebas.Namun penggunaan  kata  kesalahan  ini  kurang  pas  sehingga  lebih  tepat  menggunakan kata perbuatan. 21
3. Putusan  penglepasan  dari  semua  tuntutan  hukum.  Terdakwa  telah  terbukti bahwa  perbuatannya  yang  telah  didakwakan  namun  perbuatannya  tersebut bukan  tindak  pidana.    Sehingga  terdakwa  akan  diputuskan  secara  lepas  dari semua tuntutan jika perbuatan tersebut bukan atau tidak tindak pidana. 22

## C. Jenis-Jenis Putusan Hakim
Salah  satu  bentuk  dari  kepastian  hukum  adalah  dapat  diwujudkan  dengan adanya sebuah putusan hakim atau sering juga disebut dengan putusan pengadilan, dan hal tersebut menjadi sebuah hal yang sangat dituju dalam proses yang dilakukan dalam pengadilan  yakni  untuk  mencapai  putusan  hakim  yang  diharapkan  dapat  tercipta dengan seadil-adilnya. 23
Para ahli turut serta mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari apa yang  dimaksud  dengan  putusan,  Sudikno  Mertokusumo  menyebutkan  bahwa  putusan hakim ini merupakan suatu hal yang berupa pernyataan oleh hakim sebagai seseorang yang  memangku  jabatan  memegang  kekuasaan  mengenai  kehakiman  dengan  tujuan dari  adanya  putusan  hakim  ini  adalah  untuk  menyelesaikan  sebuah  perkara  yang diajukan dengan mendapat keputusan yang seadil-adilnya. 24
Dalam karyanya Sandra Unas menyebutkan bahwa putusan hakim ini dapat pula disebut  sebagai  mahkota  dari  perkara  pidana,  dengan  pernyataan  tersebut  maka didalam putusan hakim harus terdapat nilai-nilai keadilan serta kebenaran yang harus dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perkara tersebut. 25
Berdasarkan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  tepatnya  pada pasal 191, terdapat beberapa jenis putusan
20 Lubis, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana , hal. 73.
21 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , hal. 287.
22 Lubis, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana , hal. 73.
23 Moh Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 124.
24 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hal. 48.
25 Ronaldo Ipakit, “Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana,” Lex Crimen IV, no. 2 (n.d.): hal. 92.
1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum.
Putusan ini dapat terjadi ketika terdakwa dinyatakan dalam keadaan secara sah dan ia dapat memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan tindak pidana  sebagaimana  yang  telah  didakwakan  oleh  jaksa.  Terdapat  beberapa  keadaan yang dapat menyebabkan seorang hakim menjatuhkan putusan bebas ini apabila dalam proses  pemeriksaan  ditemukan  beberapa  hal  diantaranya  adalah  pembuktian  yang dilakukan dalam persidangan dinilai tidak cukup dalam memberikan pembuktian atas kesalahan  terdakwa  kemudian  juga  tanpa  diserta  dengan  keyakinan  hakim  yang  asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
Temuman kedua yag menyebabkan seseorang dapat dijatuhi putusan bebas ini adalah pembuktian yang dilakukan pada persidangan tidak memenuhi batas minimum sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  pasal  183  dan  192  ayat  (1)  KUHAP, didalamnya  menyebutkan  bahwa  putusan  hakim  yang  bersifat  bebas  ini  berdasarkan pada  penilaian  sertapendapat  dari  hakim  tersebut,  meliputi  kesalahan  terhadap penjatuhan  dakwaan  kepada  seseorang  yang  terbukti  sama  sekali  tidak  dapat memberikan  keyakinan  bahwa  terdakwa  benar-benar  melakukan  tindak  kejahatan tersebut.  Pembuktian  yang  dilakukan  tidak  memenuhi  batasan  minimum,  dapat  pula ketika  terdakwa  terbukti  melakukan  kesalahan  akan  tetapi  tidak  dibarengi  dengan keyakinan hakim, maka hal  tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang memperlemah kebenaran yang telah dikemukakan, mengalami kelumpuhan. 26

## 2. Putusan lepas dari segala tuntutan.
Putusan ini dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan sebuah tindak  kejahatan  secara  sah  serta  meyakinkan  menurut  hukum  akan  tetapi  yang menjadi  permasalahan  adalah  adalah  perbuatan  tersebut  bukanlah  termasuk  dalam tindakan pidana melainkan tindakan perdata maupun tindak pidana yang lainnya.

## 3. Putusan yang mengandung pemidanaan
Bentuk dari putusan pemidanaan ini tercantum dalam pasal 193 KUHAP, dimana pemidanaan  ini  memiliki  pengertian  bahwa  terdakwa  telah  dijatuhi  hukuman  pidana yang  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditentukan.  Kemudian  dalam  pasal  193  tepatnya pada  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  jika  sebuah  kesalahan  terdakwa  sudah  mencukupi
26 Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, and I Made Minggu Widyantara, “Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging),” Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 2 (October 28, 2020): hal. 244-245.
pembuktiannya  dan  dapat  dinyatakan  serta  telah  tercantum  pada  surat  dakwaan  ini merupakan  dakwaan  yang  sebenar-benarnya.  Dalam  putusan  ini  berisikan  perintah untuk melakukan penghukuman terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diputuskan,  karena  titik  tolak  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  hasur berdasarkan pada ancaman pidana.

## D. Upaya Hukum
Telah disebut dan jelaskan dalam pasal 1 angka 12 KUHP bahwa upaya hukum adalah  sebuah  bentuk  usaha  serta  hak  yang  dimiliki  oleh  terdakwa  atau  dapat  pula dimiliki  oleh  penuntut  umum  untuk  dapat  melakukan  penolakan  terhadap  putusan yang  telah  diputuskan  oleh  pengadilan.  Tindakan  ini  dapat  berupa  sebuah  tindakan banding,  kasasi  atau  perlawanan,  kemudian  juga  dapat  melakukan  permohonan  akan diadakannya  proses  peninjauan  kembali,  akan  tetapi  upaya-upaya  hukum  tersebut harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang  tanpa adanya hal lain.
Upaya  hukum  dalam  perkara  pidana  dapat  ditempuh  setelah  adanya  putusan hakim  yang  berdasarkan  musyawarah  dengan  dasar  fakta  dan  keadaan  yang  sudah ditemukan  selama  proses  sidang  berlangsung  oleh  para  peserta  sidang,  kemudian bersamaan  dengan  putusan  hakim  akan  memberitahukan  apa  yang  menjadi  hak terpidana.
Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  193  ayat  (3)  KUHAP  yang  menjelaskan  mengenai terpidana  memiliki  hak  untuk  segera  menerima  dan  menolak  putusan,  hak  untuk mempelajari  isi  putusan  terlebih  dahulu  sebelum  menetapkan  diri  untuk  menerima atau  menolaknya  dalam  hal  ini  terpidana  memiliki  batasan  waktu  yakni  selama  tujuh hari  setelah  putusan  tersebut  dijatuhkan  atau  teruntuk  terpidana  yang  berhalangan hadir  maka  terhitung  tujuh  hari  setelah  putusan  tersebut  diberitahukan  kepadanya. Kemudian  hak  yang  dimiliki  oleh  terpidana  selanjutnya  yakni  terpidana  memiliki  hak untuk meminta penangguhan dalam hal melaksanakan putusan sesuai dengan undang- undang, hal tersebut diperuntukkan untuk mengajukan grasi,
Hak  keempat  yang  dimiliki  oleh  terpidana  adalah  ia  mempunyai  hak  untuk melakukan permintaan banding dalam tengngang waktu selama tujuh hari sebagaimana dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 196 ayat (2) jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP,  kemudian  hak  yang  terakhir  dijelaskan  dalam  pasal  ini  adalah  mengenai
terpidana  memiliki  hak  untuk  mencabut  pernnyataan  menolak  putusan  dalam  waktu selama permohonan banding mendapatkan putusan dari pengadilan.
Hukum acara pidana Indonesia menentukan upaya hukum terbagi menjadi dua yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.
1. Upaya hukum biasa.
Dijelaskan dalam KUHP terdapat perbedaan antara kedua upaya hukum tersebut yang  terletak  pada  objek  pemeriksaannya,  kemudian  dalam  upaya  hukum  biasa terdapat upaya banding dan upaya kasasi
a. Pemeriksaan tingkat banding.
Upaya banding merupaka upaya yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan  melakukan  pemeriksaan  kembali  terhadap  keputusan  yang  telah  ditetapkan pada  pengadilan  tingkat  pertama.  Terdakwa  memiliki  hak  untuk  melakukan permohonan pengajuan banding untuk terdakwa dan penuntut umum terhadap semua jenis  putusan  terkecuali  pada  putusan  bebas.  Dengan  adanya  upaya  banding  ini bertujuan  untuk  memperbaiki  kesalahan  dalam  penetapan  putusan  yang  telah diputuskan  olej  pengadilan  pada  tingkat  pertama,  adapun  tujuan  yang  lainnya  adalah untuk  menghindari  tindakan  sewenang-wenang  yang  dilakukan  oleh  pejabat pengadilan  guna  menciptakan  keselarasan  dalam  penegakan  hukum. 27 Akibat  hukum yang  ditimbulkan  dari  adanya  proses  pengajuan  banding  ini  adalah  putusan  kembali mentah,  layaknya  belum  diputuskan  sehingga  masih  menjadi  tanggungjawab  yuridis pengadilan dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilakukannya eksekusi terhadap putusan yang sebenarnya sudah ditetapkan sebelumnya. 28
b. Pemeriksaan tingkat kasasi.
Upaya  hukum  kasasi  ini  merupakan  sebuah  kewenangan  yang  dimiliki  oleh Mahkamah  Agung,  dengan  tujuan  adanya  upaya  kasasi  adalah  untuk  menciptakan kesatuan  hukum  dalam  penerapan  hukum  dengan  adanya  jalan  pembatalan  putusan yang dianggap kurang jelas dan dianggap tidak selaras dengan hukum. 29
Kasus  yang  dapat  diterima  dalam  permohonan  upaya  kasasi  meliputi  segala perkara yang dapat diterima oleh pengadilan tinggi kecuali pada putusan yang diputus oleh  mahkamah  agung  serta  putusan  bebas.  Akan  tetapi  dalam  mengajukan
27 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 49.
28 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , hal. 292.
29 Ibid., hal. 298.
permohonan  kasasi  tidak  selalu  akan  diterima,  permohonan  kasasi  dapat  ditolak apabila  putusan  tersebut  merupakan  putusan  bebas,  kasus  tersebut  sudah  melewati tenggang  waktu  yang  diberikan  untuk  penyampaian  permohonan  kasasi  keapda panitera  pengadilan  yakni  telah  lewat  14  hari,  sudah  pernah  diajukan  permohonan kasasi  sebelumnya,  karena  permohonan  kasasi  ini  hanya  dapat  dilakukan  satu  kali kecuali ada ketentuan lain yang mengatur, tidak turut serta diajukannya memori kasasi, alasan tidak diterimanya permohonan kasasi yang terakhir yakni adanya memori kasasi akan  tetapi  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  dalam  undang- undang.
2. Upaya hukum luar biasa.
Dalam  bab  XVII  KUHAP  menjelaskan  mengenai  upaya  hukum  luar  biasa  yang secara  garis  besar  terdapat  dua  jenis  upaya  hukum  luar  biasa  ini,  yakni  upaya pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan upaya peninjauan kembali terhadap putusan yang sebelumnya sudah diputuskan atau dapat dikatakan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. 30
a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum.
Upaya kasasi demi kepentingan hukum ini termuat dalam pasal 259 KUHAP yang didalamnya  menyebutkan  bahwa  upaya  ini  dapat  diajukan  terhadap  semua  putusan yang telah miliki kekuatan hukum yang tetap yang diperoleh dari pengadilan lain selain mahkamah agung. Upaya hukum ini dilakukan dengan tujuan agar hukum benar-benar diterapkan  dengan  baik  sehingga  dapat  mencapai  tujuan  kesatuan  dalam  peradilan, yang menjadi menarik dalam permohonan kasasi demi hukum ini adalah hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung dan hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali.
b. Peninjauan kembali terhadap putusan yang mmeperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP, didalamnya menjelaskan mengenai upaya luar biasa  yang  merupakan  sebuah  upaya  dalam  hukum  pidana  yang  dapat  diajukan terhadap segala macam bnetuk putusan kecuali terhadap putusan bebas atau putusan yang melepaskan tanpa adanya tuntutan hukum sama sekali, upaya ini dapat dilakukan oleh terpidana ataupun bahkan dapat dilakukan oleh ahli warisnya kemudian jaksa juga turut serta memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa ini.
30 Ibid., hal. 302.
Upaya  hukum  peninjauan  kembali  merupakan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh mahkamah  agung,  yang  didalamnya  tidak  hanya  berwenang  untuk  memeriksa penerapan  hukumnya  akan  tetapi  juga  memeriksa  fakta  hukum  serta  bukti  yang  ada dalam perkara yang diajukan.
Adapun  dasar  yang  sangat  umum  atas  pengajuan  pemeriksaan  peninjauan kembali  ini  diantaranya  yakni  yang  pertama  apabila  telah  ditemukan  suatu  keadaan yang baru, kemudian dengan adanya keadaan baru ini menimbulkan akibat hukum yang kuat  yakni  keadaan  baru  tersebut  dapat  mengubah  keputusan  hakim  apabila  dapat ditemukan sebelum diputuskan, yang nantinya dapat menyebabkan timbulnya putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
Kemudian  yang  kedua  adalaha  apabila  dalam  berbagai  keputusan  sudah terdapat penyataan bahwa hal tersebut sudah benar dan memiliki dasar hukum, akan tetapi  kemudian  diketahui  sebuah  fakta  yang  menunjukkan  bahwa  dasar  hukum putusan  tersebut  telah  atau  saling  bertentangan  dengan  yang  lainnya.  Keadaan  yang ketiga adalah ketika ditemukan keadaan yang sangat jelas menunjukkan bahwa hakim melakukan sebuah kekhilafan, dan kekhilafan tersebut sudah termasuk dalam tindakan yang sangat nyata. 31

## E. Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Jaksa
Berdasar dengan apa yang tertuang dalam undang-undang hukum acara pidana pasal  270,  Jaksalah  yang  melaksanakan  putusan  yang  telah  diputus  oleh  pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. 32 Namun, tidak dijelaskan bagaimana jaksa  melaksanakan  putusan  pengadilan  tersebut.  KUHAP  sendiri  menyebut  secara tegas dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh “Jaksa”, lain halnya dengan yang ada dalam penuntutan antara lain misalnya (1) penahanan, (2) dakwaan, (3) tuntutan, dan lain sebagainya biasa disebut “Penuntut Umum”. Hal ini mengindikasikan bahwa Jaksa yang  bukan  termasuk  penuntut  umum  boleh  melakukan  pelaksanaan  atas  putusan pengadilan.
Sebagaimana  yang  tertuang  dengan  jelas  dalam  pasal  36  ayat  (4)  Undang- Undang terkait Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai pelaksanaan putusan Hakim
31 Ibid., hal. 308.
32 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” pasal 270.
haruslah  melihat  aspek  keadilan  serta  kemanusiaan. 33 Langkah  awal  yang  dilakukan ialah  pembuatan  dan  penandatanganan  surat  keterangan  oleh  Panitera  yang  berisi mengenai  penegasan  bahwa  putusan  sudah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap. Selanjutnya, Jaksa membuat surat perintah atas pelaksanaan putusan pengadilan yang ditujukan  kepada  pihak  Lapas  atau  yang  biasa  disebut  dengan  lembaga pemasyarakatan. 34
Dalam  hal  pelaksanaan  pidana  mati,  terdapat  dua  cara  yakni  dengan  cara menggantung  terpidana  atau  menembak  terpidana.  Han  Bing  Siong  berpandangan bahwa  secara  yuridis,  kedua  cara  itu  berlaku  secara  pararel  yang  artinya  dengan menggantung terpidana itu masih berlaku untuk tindak pidana yang melanggar dalam ketentuan  KUHP,  sedangkan  cara  lain  yakni  dengan  menembak  terpidana  itu  juga berlaku untuk tindak pidana yang menjadi ketentuan dalam Osamu Gunrei No. 1 Tahun 1942.
Berdasarkan  apa  yang  tertuang  dalam  undang-undang  hukum  pidana  dalam pasal  11  menyebutkan  bahwasanya  hukuman  mati  dijalankan  dengan  cara menggantung  terpidana.  Akan  tetapi  semenjak  pelaksanaan  putusan  pidana  mati tehadap  pelaku  peristiwa  Cikini  di  Tahun  1958,  pidana  mati  dijalankan  dengan  cara menembak  terpidana.  Akan  tetapi,  pada  tahun  1964  Pemerintah  mengeluarkan Penetapan  Presiden  Nomor  2  Tahun  1964  No.  38  dikeluarkan  pengaturan  mengenai metode  pelaksanaan  hukuman  pidana  mati  yang  diputus  oleh  pengadilan  khususnya dalam lingkup lingkungan umum dan militer. Dalam kebijakan ini menyebutkan bahwa pelaksanaan  putusan  pidana  mati  dilaksanakan  dengan  menembak  terpidana. Pelaksanaan  putusan  pidana  mati  dilakukan  di  dalam  daerah  atau  wilayah  hukum pengadilan yang telah menjatuhkan putusan itu. 35
Dalam  hal  penjagaan  dan  penyediaan  alat-alat  yang  diperlukan  untuk pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh Kepala Polisi. Ia bersama dengan Jaksa Tinggi atau  Jaksa  menghadiri  pelaksanaan  pidana  mati  dan  yang  bertanggungjawab  atas pelaksanaan pidana mati adalah Jaksa Tinggi/Jaksa. Pidana mati sendiri tidak dilakukan di muka umum terkecuali apabila ada ketetapan lain yang diberikan oleh Presiden.
33 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” n.d., pasal 36 ayat (4).
34 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , hal. 312.
35 Ibid., hal. 312-313.
Dalam  pasal  273  ayat  (1)  mengatur  terkait  pelaksanaan  putusan  yang  dijatuhi pidana denda. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan memberikan waktu untuk  melunasi  denda  tersebut  selama  satu  bulan,  namun  berbeda  apabila  pidana denda dijatuhi dalam acara pemeriksaan cepat yang harus dilunasi secepatnya. 36 Jangka waktu  yang  diberikan  oleh  pengadilan  untuk  melunasi  denda  dapat  diperpanjang selama  satu  bulan,  akan  tetapi  jika  diputus  pidana  denda  dengan  subsidair  pidana kurungan  pengganti  maka  separuh  dendanya  dapat  dilunasi  oleh  si  terpidana  dan separuhnya  lagi  diganti  dengan  pidana  kurungan. 37 Pelaksanaan  pidana  perampasan barang bukti juga tercantum dalam pasal 273 ayat (3) yang mana barang bukti tersebut dapat diusahakan oleh Jaksa untuk selanjutnya dilelang selama dalam kurun waktu tiga bulan  oleh  kantor  lelang  negara.  Hasil  dari  pelelangan  barang  ini  nantinya  akan ditujukan ke dalam kas negara untuk dan atas nama Jaksa. 38
Tak  hanya  itu,    perampasan  barang  bukti  sendiri  dapat  dilakukan  dengan  cara dihancurkan  atau  di  rusak  hingga  tidak  dapat  digunakan  kembali  sebagaimana mestinya, hal ini tertuang dalam pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 39 Namun,  apabila  dijatuhi  putusan  pidana  ganti  kerugian  seperti  yang  telah diatur  dalam  pasal  99,  maka  pelaksanaannya  dilakukan  menurut  acara  perdata,  yang dalam hal ini melalui juru sita. 40

## F. Biaya Perkara
Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang hukum acara pidana pasal 275,  dalam  pasal  tersebut  diatur  bahwa  biaya  perkara  dapat  ditanggung  secara berimbang  apabila  terdapat  lebih  dari  satu  orang  dalam  satu  perkara.  Pelaksanaan putusan  ganti  rugi  juga  telah  diatur  dalam  pasal  274  undang-undnag  hukum  acara pidana  yang  mana  menerangkan  bahwa  putusan  ganti  rugi  dapat  dilaksanakan berdasarkan acara perdata yang dalam hal ini diatur dalam HIR (undang-undang yang mengatur  hukum  acara  perdata).  Hal  ini  dikarenakan  tidak  terdapat  aturan  lain  yang mengatur  terkait  ganti  rugi  dan  penjatuhan  biaya  perkara  yang  dibebankan  terhadap terpidana  yang  lebih  dari  satu  orang    secara  berimbang  selain  yang  ada  dalam  HIR. 41
36 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” pasal 273 ayat (1).
37 Ibid., pasal 273 ayat (2).
38 Ibid., pasal 273 ayat (3).
39 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , hal. 314.
40 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” pasal 99.
41 Riadi Asra Rahmat, Hukum Acara Pidana (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 102.
Berdasarkan hal tersebut jaksa memiliki acuan untuk dapat menyatakan surat perintah bevel schrift yang selanjutnya dilakukan penagihan biaya perkara terhadap terpidana. 42

## G. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Hakim
Dalam  pengadilan  harus  selalu  ada  hakim  yang  bertugas  mengawasi  dan mengamati  guna  membantu  ketua  pada  pelaksanaan  putusan  hakim  pengadilan  yang dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  berupa  perampasan  kebebasan.  Hakim  yang bertugas  mengawasi  dan  mengamati  dalam  pelaksanaan  putusan  ditunjuk  langsung oleh  Ketua  Pengadilan  paling  lama  2  tahun.  Maka  dariitu  hakim  yang  diberi  tugas  ini wajib lebih profesional pada hal putusan baik dari narapidana dan petugas atau aparat yang  bertugas  dilembaga  pemasyarakatan.  Artinya  hakim  yang  ditugaskan  wajib berlanjutan  dengan  tugasnya  sampai  putusan  itu  benar-benar  sudah  dijatuhkan. Tujuannya  guna  mengetahui  baik  dan  jelek  suatu  putusan  pengadilan.  Hal  ini  harus adanya kompromi antara majelis hakim, kejaksaan sebagai pejabat yang mengeksekusi, serta  Lembaga  pemsyarakatan  (Lapas)  yang  melakukan  pembinaan  terhadap narapidana.    Hakim  sifatnya  hanya  menunggu  laporan  berasal  jaksa  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  dan  pengawasan  putusan  pengadilan  (sifat  administratif  dan pasif). 43
Tahap  pertama  dalam  proses  penegakkan  hukum  yaitu  dimulai  dari pemeriksaan,  pelaksanaan  hukuman  sebagaimana  yang  sesuai  secara  hukum,  lalu pengawasan dan tak lupa dalam proses penegakkan hukum harus ada tempat bagi para pelaku  tindak  pidana  atau  lembaga  pemasyarakatan  yang  merupakan  bagian  dari proses  tata  peradilan  ,  hingga  proses  yang  terakhir  adalah  pembebasan  dari  lembaga pemasyarakatan.  KUHAP  memberikan  pokok  pelaksanaan  pengawasan  dan pengamatan sebagai berikut;
1.  Jaksa  yang  bertugas  menandatangani  serta  mengirim  tembusan  berita  acara pelaksanaan  putusan  pengadilan,  untuk  kepala  lembaga  pemasyarakatan  dan pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama  (Pasal 278 KUHAP)
2.  Tugas  panitera  mencatat  register  pengawasan  dan  pengamatan.  Karena  register wajib  dilakukan,  ditutup,  dan  dalam  bentuk  sudah  ditandatanganinya  pada  saat hari  kerja  dan  harus  diketahui  oleh  hakim  pengawas  dan  pengamat  (Pasal  279 KUHAP)
42 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , hal. 317.
43 Abdul Wahid, Menggugat Idealism KUHP (Bandung: Tarsito, 1990), hal. 28.
3.   Wajib  diadakannya  pengawasan  oleh  hakim  pengawas  dan  pengamat  untuk memperoleh  kepastian  dalam  putusan  pengadilan  demi  ketepatan  yang bermanfaat  untuk  pemidanaan  yang  diperoleh  dari  tingkah  laku  pelaku  baik dalam  lembaga  pemasyarakatan  maupun  timbal  balik  baik  pelaku  selama menjalani  masa  hukuman.  Untuk  pengamatan  dilaksanakan  setelah  pelaku menjalani masa hukumannya. (Pasal 280 ayat 1 KUHAP)
4.  Kepala  pemasyarakatan  yang  akan  menyampaikan  informasi  terkait  perilaku pelaku  terpidana  atas  permintaan  hakim  pengawas  dan  pengamat  (Pasal  281 KUHAP)
5.  Adanya komunikasi antara hakim pengawas dan pengamat dengan kepala lemaga pemasyarakatan cara pembinaan terpidana, dan hasilnya dilakporkan pada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 282 KUHAP). 44
Dalam  pelaksanaannya,  jaksa  dan  petugas  lembaga  pemsyarakatan  tidak  boleh tanpa  memberi  informasi  atau  mengikutsertakan  hakim  pengawas  dan  hakim pengamat. 45 Pasal  277  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  tentang  hakim  pengawas  dan  pengamatan.  Menjelaskan  bahwa setiap pengadilan harus ada hakim yang bertugas dalam pengawasan dan pengamatan untuk  membantu  Ketua  Pengadilan  terhadap  putusan  pengadilan  yang  menjatuhkan hukuman  bagi  pelaku  terpidana.  Hakim  pengawas  dan  pengamat  pidana  harus  sesuai pedoman  pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  dilengkapi dengan ;
1.  Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawasan dan Pengamatan
2.  Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No 7 Tahun 1985
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawasan dan Pengamatan. Dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.7  Tahun  1985 Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  dan  Pengawasan  menegaskan  tugas  hakim  tersebut harus datang ke lembaga pemasyarakatan (LAPAS) untuk mengadakan checking on the spot (pengamat mengadakan / memeriksa ditempat ) paling sedikit three bulan sekali guna  memeriksa  kebenaran  berita  acara  pelaksanaan  putusna  pengadilan  sangat
44 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” pasal 278-282.
45 Kadri Husin and Budi Riski Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 128.
diutuhkan  dan  penentuannya  dilakukan  oleh  Ketua  Pengadilan    dengan  minimum  1 orang hakim, selebihnya tergantung pada volume dari putusan pengadilan yang suadh mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.    Putusan  ini  ditugaskan  pada  hakim  pengawasan dan pengamatan hanya ditujukan pada napi (tidak termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer yang menjalani pidananya dilembaga pemasyarakatan ynag terdapat dalam  daerah  hukum  pengadilan  negeri  dimana  hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas.
Menegaskan  pada  hakim  untuk  datang  ke  lembaga  pemasyarakatan  guna melakukan  checking  on  the  spot  (memeriksa  ditempat)  dengan  jangka  waktu  paling sedikit 3 bulan sekali, dengan maksud memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan  pengadilan  yang  sudah  ditentukan  oleh  ketua  pengadilan  dengan  minimun  1 orang hakim saja. Untuk selebihnya sesuai pada volume dari putusan pengadilan yang sudah  berkekuatan  hukum  tetap.  Hakim  pengawas  dan  pengamat  hanya  ditugaskan untuk nara pidana yang bukan dari putusan pengadilan militer yang mana nara pidana militer menjalani pidananya dilembaga pemasyarakatan daerah pengadilan negeri (ada sendiri hakim pengawas dan pengamat yang bertugas). 46

## KESIMPULAN
Putusan sendiri memiliki definisi, yaitu suatu keputusan dari pengadilan dalam perkara  gugatan  yang  didasarkan  atas  suatu  sengketa  atau  didasarkan  pula  dari perselisihan.  Selanjutnya  mengenai  putusan  hakim.Putusan  hakim  adalah  suatu pernyataan dari hakim itu sendiri, dimana hakim berkedudukan sebagai pejabat negara. Yang memiliki wewenang untuk memberi putusan terhadap suatu perkara.
Adapun  dalam  setiap  putusan  terjadi  3  kemungkinan  diantaranya  penjatuhan pidana,  putusan  bebas  dan  putusan  penglepasan.  Selain  itu  berbicara  mengenai  jenis putusan  hakim  diantaranya  putusan  akhir  yang  bersifat  materiil  dan  putusan  yang bukan putusan akhir.
Selain  itu  dalam  kekuatan  hukum  yang  mengikat  terdapat  upaya  hukum  biasa (perlawanan,  banding,  kasasi)  dan  upaya  hukum  luar  biasa  (pemerikasaan  tingkat kasasi  dan  peninjauan  kembali).  Untuk  pelaksanaan  putusan  hakim  diatur  dalam KUHAP  Pasal  270-276.Dalam  berperkara  di  pengadilan  pun  terdapat  biaya  perkara didalamnya antara lain jika yang terpidana dengan satu perkara dari 1 orang biayanya akan ditanggung secara bersama dengan seimbang.Untuk pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan KUHAP pun menjabarkan dalam pasal 277-283.
46 Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985” (Mahkamah Agung, 1985).
Dalam  pengadilan  harus  selalu  ada  hakim  pengawas  dan  pengamatan  yang ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan  paling  lama  2  tahun.  Tugas  spesifiknya  ialah  untuk membantu  ketua  pada  pelaksanaan  melaksanakan  pengawasan  dan  pengamatan terhadpa  putusan  pengadilan  yang  dijatuhkan  pidana  berupa  perampasan kemerdekaan, maka dariitu hakim yang diberi tugas ini wajib lebih profesional pada hal putusan  baik  dari  narapidana  dan  petugas  atau  aparat  yang  bertugas  dilembaga pemasyarakatan.
Hakim pengawas dan pengamat diatur dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor eight Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang hakim pengawas dan pengamatan. Dalam ketentuan pasal 277 junto pasal 283 Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  menjelaskan  bahwa  setiap  pengadilan  harus  ada  hakim  yang  bertugas khusus  menjadi  hakim  pengawasan  dan  pengamatan  untuk  membantu  Ketua Pengadilan  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengamatan  terhadap  putusan pengadilan yang mejatuhkan pidana penjara atau pidana bersyarat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
———.  Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  Edisi  Kedua.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2008.
Husin, Kadri, and Budi Riski Husin. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Ipakit, Ronaldo. “Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana.”  Lex Crimen IV, no. 2 (n.d.).
Lubis, Fauziah. Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Medan: CV. Manhaji, 2020.
Makarao, Moh Taufik. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Mertokusumo,  Sudikno.  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia.  Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka, 2013.
Monteiro,  Josef  M.  “Putusan  Hakim  Dalam  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia.”  Jurnal Hukum Pro Justisia 25, no. 2 (April 2007).
Narendra,  Anak  Agung  Gede  Wiweka,  I  Gusti  Bagus  Suryawan,  and  I  Made  Minggu Widyantara.  “Pertimbangan  Hukum  Terhadap  Putusan  Lepas  Dari  Segala Tuntutan  Hukum  (Ontslag  Van  Rechtsvervolging).”  Jurnal  Konstruksi  Hukum  1, no. 2 (October 28, 2020).
Rahmat, Riadi Asra. Hukum Acara Pidana. Depok: Rajawali Pers, 2019.
Republik  Indonesia.  “Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  7  Tahun  1985.” Mahkamah Agung, 1985.
———. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” 1981. ———. “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” n.d. Wahid, Abdul. Menggugat Idealism KUHP. Bandung: Tarsito, 1990.