## Hak Penangkapan Ikan Tradisional Nelayan Indonesia Di Kawasan Ashmore Reef
Ahmad Rifki Nurfebriansyah 1 , Widyawati Boediningsih 2 Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 1,2 rifkiarn@gmail.com 1 , widyawati@narotama.ac.id
Published: 01/02/2023
How to Cite:
Nurfebriansyah,  A.R.,  Boediningsih,  W.  (2023).  Hak  Penangkapan  Ikan  Tradisional  Nelayan  Indonesia  Di  Kawasan  Ashmore Reef. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 9-14.
https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.9-14

## Abstrak
Penelitian  ini  akan  menguraikan  mengenai  bentuk  pengakuan  hukum  nelayan  tradisional  Indonesia  dalam menangkap  ikan  secara  tradisional  di  bawah  Hukum  Internasional.  Dalam  perjanjian  internasional  telah  disepakati bersama bahwa adanya jaminan hak serta kewajiban terhadap negara pantai dalam pengelolaan wilayah laut beserta isi  di  dalamnya.  Hal  tersebut  mencangkup  hak  kepada  nelayan  tradisional  dalam  mengelola  hasil  laut.  Sehingga nelayan tradisional diberikan hak untuk dapat mengambil kekayaan laut seperti ikan secara tradisional tanpa adanya larangan  dengan  bentuk  apapun.  Namun  demikian  hal  tersebut  nampak  berbeda  pada  Kawasan  Ashmore  Reef. Beberapa kasus menunjukkan adanya diskriminasi dan larangan terhadap nelayan tradisional Indonesia untuk dapat menangkap  ikan  di  wilayah  tersebut.  Tujua  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetaui  hak  penangkapan  ikan tradisional  nelayan  indonesia  di  kawasan  ashmore  reef.  Metode  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative  deskriptif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapatkan menunjukkan bahwa Australia dan Indonesia merupakan negara yang sama-sama mengakui perjanjian internasional dan  sama-sama  menyepakati  MoU  Box  1974.  Klaim  Australia  terhadap  kawasan  konservasi  di  Ashmore  Reef memberikan pengaruh terhadap kesepakatan atas hak nelayan tradisional.
Kata Kunci: Nelayan Tradisional; Nelayan Indonesia; Ashmore Reef; Perjanjian Internasional

## I. INTRODUCTION
Indonesia  merupakan  negara  yang  terkenal dengan  garis  pantai  yang  panjang.  Setidaknya terdapat 17.466 pulau yang tersusun dari miangas hingga  pulau  rote,  dari  Sabang  hingga  Merauke. Tidak  dapat  dipungkiri  hal  tersebut  menciptakan Indonesia  2/3  wilayahnya  merupakan  perairaran dengan  luas  3.257.357  km2.  Dengan  pulau- pulaunya  yang  berada  antara  daratan  Asia  dan Australia  serta  samudera  Hindia  dan  Samudra Pasifik. Samudera Hindia yang panjang garis tepi laut 95,181 kilometer, perairan 5,8 juta km2, laut teritorial 0,3 juta km2, perairan nusantara 2,8 juta km2, serta zona eksklusif ekonomi seluas 2,7 juta km2  yang  memberikan  keuntungan  ekonomi  dan politik.  Tentunya  wilayah  tersebut  kemudian  di manfaatkan  dan  di  optimalkan  oleh  Indonesia sebagi  bagian  dari  kedaulatan  negara (Siswanto,
2018) . Dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai kedaulatan negara atas negara pantai.  Hal tersebut  dapat  dilihat  bahwa  status  hukum  laut teritorial,  ruang  udara  di  atas  laut  teritorial  serta dasar dan tanah di bawahnya menyatakan kedaulatan  suatu  negara  pantai  sifatnya  meluas  dan mampu  melampaui  wilayah  darat  dan  perairan pedalamannya  dan,  dalam  hal  suatu  negara kepulauan,  perairan  kepulauannya,  hingga  suatu bagian  laut  yang  berdekatan,  yang  disebut  dengan laut teritorial.
Kedaulatan dalam negara pantai meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar dan tanah di bawahnya. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dan wajib tunduk pada konvensi dan aturan-aturan hukum internasional lainnya. Termasuk  ZEE  200  mil  dari  garis  dasar  ke  arah
E-ISSN: 2621-3737

## Hak Penangkapan Ikan Tradisional Nelayan Indonesia Di Kawasan Ashmore Reef
laut lepas.  Namun apabila jarak antara keduanya kurang  dari  400  mil  maka  dapat  ditentukan dengan  menggunakan  garis  median (Buntoro, 1982) . Praktik tersebut sebenarnya terjadi di Indonesia  dalam  menetapkan  batas  lautnya dengan  Australia  yang  umumnya  terletak  di selatan  wilayah  Indonesia  atau  sebelah  utara wilayah Australia. Dalam pandangan hukum laut, hak  untuk  berdaulat  dan  kewajiban  negara  pantai pemilik  ZEE  harus  tetap  menghormati  hak  yang sudah  ada  sebelumnya  termasuk  apabila  terdapat kepentingan yang sah lainnya.
Salah  satu  bentuk  hak  berdaulat  negara  pantai yakni  hak  untuk  melakukan  pemanfaatan  ikan secara  tradisional  oleh  nelayan  tradisional. Penangkapan ikan secara tradisional oleh nelayan tradisional  sebenarnya  telah  dilakukan  secara menerus  dan  turun  temurun.  Pemanfaatan  dan penangkapan  ini  guna  sebagai  bagian  memenuhi kebutuhan  kehidupan  dan  bukan  sebagai  bentuk industri skala yang besar.
Berubahnya  status  hukum  Ashmore  Reef  dari awalnya  merupakan  fishing  ground  bagi  nelayan tradisional  Indonesia  berubah  menjadi  wilayah konservasi  alam.  Berita  Acara  Kesepakatan  1989 telah  memberikan  batasan  terhadap  kegiatan penaangkapan  ikan  bagi  nelayan  di  wilayah Ashmore Reef (Noor Fatia Lastika Sari, 2015) . Kebijakan  nasional  Australia  telah  membatasi akses dan kegiatan dalam melaksanakan penangkapan  ikan  bagi  nelayan  tradisional Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  dokumen perjanjian  dan  justru  dinyatakan  sebagai  Illegal Fishing.  Dalam  pandangan  hukum  internasional, hal  ini  memerlukan  adanya  kesepakatan  yang lebih lanjut antara  Indonesia dan  Australia dalam hak penangkapan ikan bagi nelayan tradisional di Ashmore Reef. Tujua dalam penelitian ini adalah untuk mengetaui hak penangkapan ikan tradisional nelayan indonesia di kawasan ashmore reef.

## II. METHOD
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum normatif.  Dimana  dalam  prosesnya  dilakukan pendekatan terhadap prinsip-prinsip hukum seperti  UNCLOS  1982,  perjanjian  internasional yang  telah  disepakati,  dan  kebijakan  hukum  yang dianggap relevan terhadap penelitian ini (Soekanto,  2015). Metode  penelitian  hukum
dalam  konteks  keilmuan  hukum  dan  metode penelitian  hukum  dalam  konteks  penemuan  dan penerapan hukum,  dalam konteksnya  yang pertama,  pada  umumnya  dilakukan  oleh  peneliti hukum akademis ini, memiliki dua jenis penelitian hukum  yaitu:  penelitian  hukum  normatif  dan penelitian  hukum  sosiologis.  Penelitian  hukum normatif  dipengaruhi  oleh  doktrin  hukum  murni dan  positivisme,  sedangkan  penelitian  hukum sosiologis  dipengaruhi  oleh  doktrin  sosiologi hukum  (sosiologi  of  law)  maupun  ilmu  hukum sosilogis  (sociological  jurisprudence) (Sonata, 2014) .

## III. RESULT AND DISCUSSION
• Dampak Perubahan Status
Kawasan Konservasi  Ashmore  Reef  Terhadap  Aktivitas Nelayan Tradisional
Pemakaian  sumber  energi  alam  yang  sejalan dengan  kebijakan  area,  menetapkan  kalau  negeri tepi laut berkewajiban buat melaksanakan konservasi sumber energi biologi serta melindungi lingkungannya.  Tidak  hanya  itu,  negeri  tepi  laut berkewajiban  buat  mengakomodasi  hak-  hak negeri  lain  yang  legal  bagi  hukum  internasional. Pemerintah  Australia  pula  membagikan  syarat untuk  Nelayan  Tradisional  Indonesia  kalau penangkapan  ikan  cuma  sebatas  kebutuhan  tiap hari  (subsisten)  ataupun  penangkapan  ikan  di pesisir  cuma  bisa  dicoba  sampai  12  mil  laut  AFZ serta  laut  teritorial  dekat  dengan  Ashmore  Reef, Cartier  Islet,  Seringapetam  Reef,  Scott  Reef, Jelajahi  Pulau.  Syarat  ini  diambil  dalam  rangka penerapan  Australian  Fisheries  Act  1952  serta Australian Continental Shelf Act 1968. Keterbatasan  ini  pasti  berakibat  besar  untuk Nelayan  Tradisional  Indonesia,  mengingat  tipe biota  yang  dilarang  jadi  biota  merupakan  turun temurun  selaku  tangkapan  sasaran  nelayan tradisional Indonesia (Retnowati, 2011) .
Utara Australia merupakan permasalahan yang legal  serta  tidak  melanggar  hukum.  Undang- undang  Perikanan  Australia  menekankan  kalau perikanan  tradisional  merupakan  perikanan  yang dicoba  oleh  warga  adat  serta  dari  luar  wilayah dengan  memakai  perahu,  perlengkapan,  tata  cara yang  digunakan  secara  substansial  cocok  dengan tradisi  mereka.  Nyatanya  Australia  lewat  hukum nasionalnya  menekankan  ciri  tradisional  yang diukur dari segi tata cara teknis serta perlengkapan penangkapan  ikan  yang  digunakan,  serta  tidak

## Hak Penangkapan Ikan Tradisional Nelayan Indonesia Di Kawasan Ashmore Reef
membagikan  batas  tradisional  dalam  konteks waktu. Perbandingan pemikiran antara pemerintah Australia serta Indonesia tentang Hak
Penangkapan  Ikan  Tradisional  Nelayan.  Dapat dikatakan, mereka tidak mengakui Hak Penangkapan  Ikan  Tradisional  mereka  sendiri sebab tidak masuk dalam logika pasar.
Tidak  terdapatnya  pengakuan  ini  pula tercermin  dalam  Undang-  Undang  Pengelolaan Perikanan  Australia  tahun  1991,  yang  cuma mengakui  hak  penangkapan  ikan  bagi  undang- undang,  izin  penangkapan  ikan,  izin  ilmiah,  izin kapal  penangkap  ikan  asing  serta  izin  perjanjian, serta tidak mengangkut sebutan hak penangkapan ikan  tradisional  ataupun  hak  penangkapan  ikan asli.  Pemanfaatan  sumber  energi  perikanan  di perairan perbatasan serta Ashmore Reef sepatutnya  tidak  cuma  fokus  pada  aktivitas penangkapan  ikan  namun  pula  pengelolaan sumber  energi  perikanan  yang  berkepanjangan. Sistem pengelolaan sumberdaya sangat dibutuhkan  dengan  membagikan  batas  jumlah hasil tangkapan serta tipe ikan tertentu yang boleh ditangkap  oleh  nelayan  tradisional.  Penangkapan nelayan  tradisional  Indonesia  yang  nyaris  tiap tahun terjalin nyatanya memegang aspek batasan.
Semenjak  dini  tahun  2000  sampai  2006, Perikanan  yang  melintasi  batasan  negeri  di perairan  Australia  berjumlah  2.500  orang  serta 365  kapal  ditangkap  sebab  dikira  Illegal  Fishing. Pada  2007,  jumlahnya  turun  jadi  979  orang  serta 134  kapal,  di  mana  201  orang  ditangkap  di Darwin.  Disusul  tahun  2008,  menyusut  jadi  557 orang, tahun 2009 terdapat 124 nelayan serta 102 awak kapal, dan 15 kapal yang disita, tahun 2010 menyusut  jadi  48  orang  yang  ditangkap  serta ditahan  sebab  dikira  melaksanakan  illegal  fishing di  perairan  Australia,  spesialnya  di  Ashmore. karang.
• Hak  Ikan  Tradisional  Dalam  Perspektif  Hukum Internasional
Keberadaan  nelayan  tradisional  di  perairan timur  Indonesia  tidak  lepas  dari  sejarah perburuan  teripang.  Tidak  hanya  teripang, mereka  pula  bawa  mutiara,  kerang,  cangkang penyu,  sirip  hiu,  serta  sarang  burung  dari Australia  utara.  Sejarah  perdagangan  Indonesia dengan  Tiongkok  pada  abad  16-  17  mendesak timbulnya perikanan Teripang Indonesia. Nelayan  Tradisional  Indonesia  diperkirakan memahami Karang Ashmore (Pulau Pasir/ Nusa
Solokaek)  pada  pertengahan  abad  ke-  17  sampai akhir  abad  ke-  19.  Sebanyak  85%  nelayan  serta 80%  kapal  yang  masuk  ke  perairan  Australia berasal  dari  Rote,  5,  6%  nelayan  serta  6,7% kapal  dari  Madura  serta  Raas,  dan  3%  nelayan serta  5%  nelayan  kapal  dari  Sulawesi  sudah berlayar  ke  tepi  laut  Australia (Jacklyn Fiorentina, I Made Pasek Diantha, 2016).
Pelaut  Bugis  dikenal  sudah  meningkatkan sistem hukum pelayaran serta mempunyai hukum maritim  yang  disusun  oleh  Amanna  Gappa, pimpinan  warga  Wajo  di  Makassar,  dari  tahun 1679  sampai  1723.  Satu  bab  dari  ketentuan  ini berisi catatan wilayah keberangkatan serta tujuan kapal  Bugis  pada  masa  itu,  serta  membagikan petunjuk tentang rute ekspedisi. Tidak hanya  itu, Undang- Undang Kelautan Suku Bugis mengendalikan  rencana  ekspedisi  tahunan  pelaut Sulawesi  Selatan,  tercantum  Suku  Bugis, Makassar serta Bajo di barat laut Australia, yang diiringi  oleh  3  puluh  pelaut,  yang  tiap-  tiap mempunyai awak dekat 3 puluh orang.
Pada  tahun  1729,  dalam  pelayaran  yang dipandu  oleh  Musuh  Mpura,  perahu  yang sepatutnya  berlayar  ke  Batavia  terseret  ke  selatan sampai menggapai suatu pulau kecil yang berjarak dekat  80  mil  dari  Pulau  Rote,  Nusa  Solokaek (Pulau  Pasir)  selaku  Ashmore  Reef  buat  Rote. Rakyat  Suku  Bajo  serta  nelayan  dari  Indonesia Timur  semacam  Pulau  Rote,  Buton,  Flores, Madura,  Maluku,  Sulawesi  serta  sekitarnya  sudah turun  dari  abad  ke-17  pada  aktivitas  penangkapan ikan  secara  tradisional  di  perairan  selatan  Nusa Tenggara  Timur  sampai  tepi  laut  barat  Australia. Suku  Bajo  pula  diyakini  oleh  sebagian  besar penduduk  Pulau  Rote  selaku  penemu  Ashmore Reef.  Salah  satu  fakta  sejarah  yang  menunjang perihal  ini  merupakan  pesan  yang  ditulis  oleh seseorang  pejabat  Industri  Hindia  Timur  Belanda di Kupang pada bertepatan pada 14 Mei 1728 yang memberi  tahu  kepada  Gubernur  Jenderal  Batavia kalau  nampak  40  perahu  kecil  Bajo  di  dekat perairan  Pulau  Rote  serta  berlayar  selatan (Australia) buat mencari serta menangkap teripang.
Klaim  sepihak  Australia  didasarkan  pada temuan  pulau  seluas  155,40  km2,  oleh  Kapten Samuel  Ashmore  pada  tahun  1811.  Pemerintah Inggris menetapkan Ashmore Reef selaku koloninya  pada  tahun  1878  serta  secara  formal diserahkan kepada otoritas Persemakmuran

## Hak Penangkapan Ikan Tradisional Nelayan Indonesia Di Kawasan Ashmore Reef
Australia lewat Ashmore serta Cartier Acceptance Act 1933. Pada tahun 1942, Inggris memasukkan Ashmore  Reef  di  dasar  administrasi  Northern Territory  sampai  1978.  Sehabis  1978,  daerah tersebut  dinyatakan  selaku  bagian  dari  yurisdiksi langsung  Negeri  Federal  Australia.  Ketegangan antara kedua negeri diawali pada tahun 1974, kala Ashmore  Reef  dinyatakan  selaku  bagian  dari negeri Australia lewat MoU Box 1974. Terdapatnya  MoU  Box  1974  ialah  wujud pengakuan  terhadap  hak  penangkapan  ikan tradisional  Indonesia  oleh  Pemerintah  Australia (Irawati, 2011).
(Malonda,  2014) memaknai  konsep  Hak Penangkapan  Ikan  Secara  Tradisional  timbul sebab  dalam  praktiknya  sesuatu  warga  nelayan sudah  melaksanakan  kegiatannya  secara  turun temurun  serta  berlangsung  lama.  Kualifikasi  Hak Penangkapan Ikan Tradisional, merupakan : a.  Keberadaan  sesungguhnya  dari  aktivitas penangkapan  ikan  yang  lumayan  lama  wajib diresmikan;
b.  Wilayah  yang  didatangi  oleh  nelayan  ialah wilayah  penangkapan  ikan  yang  didatangi  wajib relatif konstan;
c.  Nelayan  itu  sendiri,  dalam  makna  hak  cuma diberikan kepada nelayan yang sama yang sempat mendatangi wilayah tersebut secara tradisional; d.  Terhadap  perlengkapan  serta  kapal  yang digunakan  dan  jumlah  tangkapan,  dalam  makna buat  penuhi  ketentuan  bagi  penafsiran  hak penangkapan  ikan  secara  tradisional,  pemakaian kapal wajib relatif tradisional.
Sebutan  “tradisi”  dalam  Pasal  1  MoU Kotak  1974  dimaksudkan  buat  cara-cara  yang digunakan  nelayan  untuk  mendapatkan  hak  akses ke  perairan  Australia,  bukan  sebab  mereka  sudah lama  terletak  serta  melaksanakan  aktivitas penangkapan  ikan  di  daerah  tersebut.  Untuk Nelayan Tradisional Indonesia, Nelayan Tradisional  dimaksud  selaku  mereka  yang  secara turun  temurun  melaksanakan  aktivitas  pelayaran serta  penangkapan  ikan  di  wilayah  tersebut semenjak  lama.  Dari  frasa  ini,  MoU  Box  1974 berlaku  untuk  seluruh  Nelayan  Tradisional Indonesia  yang  beroperasi  di  AFZ  serta  Landas Kontinen Australia. Dengan demikian, kualifikasi tradisional  Nelayan  bisa  didetetapkan  lewat:  tipe biota  yang  diturunkan  secara  turun  temurun  oleh nelayan,  berbentuk  organisme  menetap;  daerah pembedahan  yang  dicoba  di  perairan  Australia;
memakai  tata  cara  ataupun  tata  cara  penangkapan ikan tradisional.
Berkaitan  dengan  Pasal  51  ayat  (1),  Awal, negara-  negara  kepulauan  wajib  menghormati kesepakatan-  kesepakatan  antara  negara-  negara orang  sebelah  serta  mengakui  Hak  Penangkapan Ikan  Tradisional  dari  negara-  negara  yang berbatasan  langsung  dengan  wilayah-  wilayah tertentu  di  dalam  perairan  kepulauan.  Kedua, aktivitas  penangkapan  ikan  tersebut  sudah  dicoba secara  tradisional  semenjak  lama,  serta  tidak  bisa diberikan  kepada  pihak  yang  lebih  dahulu  tidak sempat  menangkap  ikan  di  perairan  tersebut (tradisional).  Sebutan  tradisional  mengacu  pada aktivitas serta Kerutinan yang dicoba, perlengkapan,  tipe  tangkapan,  serta  daerah perairan  yang  didatangi (Aroef  Hukmanan  Rais, Tuah Nanda Merlia Wulandari, 2018).
Ketiga, konsep berbatasan langsung mengacu  pada  daerah  perairan  yang  berbatasan secara geografis. Keempat, daerah- daerah tertentu yang  tercantum  dalam  perairan  kepulauan  berarti aktivitas  perikanan  tidak  bisa  dicoba  di  segala daerah  nusantara,  melainkan  cuma  pada  daerah- daerah  tertentu  yang  secara  historis  jadi  wilayah tangkapan air (catchment zona). Kelima, ketentuan serta  syarat  dalam  melakukan  hak  serta  aktivitas adat  tersebut  wajib  bersumber  pada  permintaan serta  konvensi  yang  diatur  lewat  perjanjian bilateral.  Pasal  ini  mendefinisikan  nelayan tradisional  selaku  nelayan  yang  mata  pencaharian utamanya  langsung  melaksanakan  penangkapan ikan  secara  tradisional  di  daerah  perikanan  yang diatur dalam perjanjian.
Definisi  ini  tidak mengatakan  siapa  nelayan tradisional  atau  karakteristik  apa  yang  perlu dikatakan  nelayan  tradisional  untuk  mendapatkan hak penangkapan ikan secara tradisional. Konvensi PBB  tentang  Hukum  Laut  1982  memberi  dua negara  tepi  laut  lebih  banyak  wewenang  untuk mengontrol perjanjian bilateral yang mengakui hak penangkapan  ikan  tradisional (Wuryandari,  2014) . Tidak  hanya  negara  kepulauan  yang  wajib mengakui hak penangkapan ikan secara tradisional.  Hak  menangkap  ikan  dengan  cara tradisional  juga  dimiliki  oleh  nelayan  tradisional, yang  telah  menangkap  atau  mempraktikkannya secara  turun  temurun  dan  telah  lama  tinggal  di suatu  wilayah  tertentu.  Indonesia  dan  Australia menandatangani  nota  kesepahaman  (MoU)  pada tahun 1974 yang mengakui hak nelayan tradisional

## Hak Penangkapan Ikan Tradisional Nelayan Indonesia Di Kawasan Ashmore Reef
Indonesia  untuk  menangkap  ikan  di  perairan Australia.
Karena  Australia  bukan  negara  kepulauan, pemberian  hak  tersebut  lebih  didasarkan  pada fakta  sejarah  beberapa  Nelayan  Tradisional Indonesia  yang  secara  historis  menangkap komoditas  tertentu  di  perairan  Australia  yang telah  menjadi  kebiasaan  mereka.  Menurut  Pacta Sunt  Servanda,  MoU  Box  1974  dan  Pasal  51 Paragraf 1 UNCLOS 1982, soft law dan konvensi mengenai  kegiatan  penangkapan  ikan  tradisional sudah  ada  sebelum  rezim  The  Law  of  the  Sea, tetapi  statusnya  selalu  mengikat  secara  hokum (Adhuri,  2006) permohonan,  kedua  belah  pihak harus  beritikad  baik  untuk  melaksanakan  syarat- syarat  perjanjian  sesuai  dengan  isi,  semangat, maksud,  dan  tujuan  perjanjian,  dengan  tetap menghormati  semua  hak  dan  kewajiban,  serta tidak  melakukan  hal-hal  yang  dapat  menghambat upaya  untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan perjanjian.
Di Indonesia, hak penangkapan ikan secara tradisional  telah  diakui  di  Indonesia  sejak  zaman penjajahan,  Staatblad  1916  No.157,  yaitu  tentang aturan  pengambilan  bunga  karang,  teripang,  dan mutiara  Lokan.  Jarak  tidak  lebih  dari  3  nm  dari tepi  laut  Hindia  Belanda,  Pasal  2  sangat  jelas bahwa  mereka  memiliki  hak  penangkapan  ikan tradisional  setempat.  Mirip  dengan  Staatblad No.145  Tahun  1927,  yang  menyatakan  bahwa hanya  nelayan  yang  telah  melakukannya  secara turun-temurun  diperbolehkan  menangkap  hiu  di perairan  tiga  mil  laut  dari  garis  laut (Solihin, 2010) .
UU  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan  tidak  memberikan  definisi  yang  jelas tentang istilah “nelayan tradisional”. Satu-satunya definisi  yang  diberikan  undang-undang  tersebut adalah  “orang  yang  mata  pencahariannya menangkap  ikan”.  untuk  memenuhi  kebutuhan sehari-hari”  adalah  para  nelayan  kecil.  Berikut bagian  dari  Undang-Undang  No.  45  Tahun  2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  tentang  Perikanan,  yang  mempersempit penafsiran bagi nelayan kecil dengan mewajibkan mereka  menggunakan  kapal  penangkap  ikan dengan ukuran optimal 5 GT (ton kotor). Nelayan tidak  hanya  menangkap  ikan  untuk  mencari nafkah dan sebagai kebutuhan.
Dengan  merekomendasikan  agar  nelayan kecil  dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki  izin
usaha  (Pasal  27  ayat  (5)  SIPI,  serta  Pasal  28  ayat (4)  SIKPI),  maka  pelaksanaan  persyaratan  sistem pengawasan  penangkapan  ikan  untuk  kapal  (Pasal 7 ayat (3)), pungutan perikanan (Pasal 48 ayat (2)), dan  pengenaan  sanksi  pidana,  UU  Perikanan Indonesia  mengacu  pada  pengutamaan  nelayan kecil  dan  pembudidaya  ikan  kecil.  Hak-hak nelayan  tradisional  dikesampingkan  oleh  sistem hukum  internasional,  dan  Konvensi  Indonesia- Australia  yang  sebenarnya  mengakui  kegiatan penangkapan  ikan  secara  tradisional  di  wilayah tertentu  Australia  sebagaimana  dituangkan  dalam MoU  Box  1974  di  atas,  sebenarnya  mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, yang mengakibatkan  kasus-kasus  masalah  penangkapan ikan  yang  sudah  berlangsung  lama  oleh  nelayan dari Indonesia di perairan Australia (Halim, 2015).
Awal  inkonsistensi  pengertian  “Nelayan Tradisional”  yang  dimengerti  Australia  serta Indonesia  dalam  MoU  Box  1974  serta  Agreed Minutes  1989  yang  disepakati  kedua  negeri  buat mengakomodasi  hak  penangkapan  ikan  tradisional nelayan  Indonesia  di  perairan  Australia  menuai uraian  yang  bias  serta  merugikan  nelayan Indonesia.  Australia  mengartikan  kapal  tradisional selaku  perahu  dayung  ataupun  kapal  layar  dengan perlengkapan  tangkap  tradisional.  Sedangkan  itu, Indonesia  menyangka  nelayan  tradisional  sudah menangkap ikan secara turun temurun di Australia, buat kapal tradisional berbentuk perahu layar serta perahu motor tempel dengan kapasitas kurang dari 5 GT (Purwati, 2005).
Pemakaian  sebutan  “tradisional”  yang termuat dalam Kotak MoU 1974 sudah menghalangi  hak-  hak  nelayan  buat  tumbuh  serta hak  buat  mengakses  perikanan  di  wilayah tangkapannya.  Tetapi  demikian,  baik  MoU  Box 1974  ataupun  Agreed  Minutes  1989  selaku  Pacta Sunt  Servanda  untuk  kedua  negeri  serta  sifatnya lex specialis yang dikuatkan oleh Pasal 51 Ayat (1) UNCLOS 1982 tentang Hak- Hak Hak Penangkapan  Ikan  Tradisional,  keberadaannya wajib  dihormati  serta  dijalankan  keluar  semacam yang dimaksudkan.

## IV. CONCLUSION
Proteksi hukum untuk nelayan  Indonesia dalam pemikiran  hak  penangkapan  ikan  tradisional  bagi perspektif  hukum  internasional  dipastikan  oleh United  Nations  on  the  Law  of  the  Sea  1982  dan konvensi  yang  dicapai  oleh  Pemerintah  Australia
serta  Pemerintah  Republik  Indonesia  ialah  MoU Box  1974,  serta  Kabar  Kegiatan  Konvensi  1989. Penangkapan nelayan tradisional  Indonesia hanya bisa dicoba apabila perbuatan tersebut melampaui syarat-  syarat  yang  didetetapkan  dalam  Mou  Box 1974  dan  Kabar  Kegiatan  Konvensi  1989 tercantum  melaksanakan  tindak  pidana  di  luar kawasan  Ashmore  Reef  di  sisi  daerah  Australia. Bersumber  pada  syarat  hukum  laut,  pemerintah kedua  negeri  wajib  mengupayakan  keterlibatan Nelayan  Tradisional  dalam  Pengelolaan  serta Konservasi Sumber Energi Laut Berkepanjangan.

## REFERENCES
Adhuri,  L.  E.  V.  (2006). Fishing  In  Fishing  Out: Transboundary Issues and the Territorialization of Blue  Space.Taipei:  Center  for  17  Asia-Pacific Area  Studies  (CAPAS)  and  International  Institute for Asian Studies (IIAS) .
Aroef Hukmanan Rais, Tuah Nanda Merlia Wulandari,
E. D. (2018). Aktivitas Penangkapan Dan Produksi Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Jurnal  penelitian  perikanan  indonesia , 24 (4). Buntoro,  K.  (1982). Wilayah  Nusantara  Dalam Perspektif  Hukum  Laut  dan  Beberapa  Implikasi . Jakarta Timur.
Halim,  L.  (2015). Perlindungan  Hukum  Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Di  Wilayah Pesisir Dan Laut . Faculty Of Law.
Irawati, O. W. (2011). Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia. Mimbar, Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Islam Bandung , 27 (1).
Jacklyn  Fiorentina,  I  Made  Pasek  Diantha,  I.  M.  B.  A.
(2016).  Tinjauan  Hukum  Laut  Internasional Mengenai Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional Indonesia. Kertha Negara , 4 (1). Malonda,  D.  (2014). Karakteristik  Hak  Penangkapan Ikan  Secara  Tradisional  (Traditional  Fishing Rights)  Nelayan  Tradisional  Indonesia  Menurut Ketentuan  Unclos  1982 .  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.
Noor  Fatia  Lastika  Sari,  S.  Z.  (2015). Ashmore  reef nelayan  rote  dan  masalah  pelintas  batas  perairan Indonesia  Australia  1974  -  2007  =  Ashmore  reef rotenese  fishermen  and  cases  of  the  cross  borders between Indonesian Australian waters 1974 – 2007 . Universitas Indonesia Library.
Purwati,  P.  (2005).  Teripang  Indonesia:  Komposisi Jenis  dan  Sejarah  Perikanan. Jakarta:  Oseana , 30 (2), 11–18.
Retnowati,  E.  (2011).  Nelayan  Indonesia  Dalam Pusaran  Kemiskinan  Struktural  (Perspektif  Sosial, Ekonomi Dan Hukum). Jurnal Perspektif , 16 (3). Siswanto,  H.  W.  (2018).  Pendidikan  Budaya  Bahari Memperkuat  Jati  Diri  Bangsa. Jurnal  Pendidikan Ilmu Sosial , 27 (2). Soekanto, S. (2015). Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat . Jakarta: Rajawali Pers. S olihin, A. (2010). Konflik Illegal Fishing di Perbatasan Indonesia-Australia. Marine Fisheries , 1 (1), 29–36. Sonata,  D.  L.  (2014).  Metode  Penelitian  Hukum Normatif  Dan  Empiris:  Karakteristik  Khas  Dari Metode Meneliti Hukum. Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1). Wuryandari,  G.  (2014).  Menerobos  batas:  Nelayan Tradisional di Perairan Australia, Permasalahan dan Prospek. Jurnalpenelitian politik , 11 (1).