Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 78-82| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2379.78-82

## KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA DALAM HARTA WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI
Dewa Ayu Herlina Dewi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Ahli waris yang pindah agama dari Hindu menyebabkan ahli waris kehilangan hak warisnya. Pasalnya, dalam Hukum  Adat  Bali  tentang  waris  memiliki  kewajiban  kepada  ahli  waris,  keluarga,  dan  masyarakat  adat.  Hak ahli  waris  mutlak  mendapat  hak  waris.  Namun  karena  kasih  sayang  orang  tua,  banyak  orang  tua  yang menganggap kedudukan ahli waris yang berpindah agama dengan memberikan bagian dari harta pusaka yang bukan  ilmu  gaib  atau  harta  benda  yang  bukan  merupakan  warisan  tetapi  dikatakan  sebagai  hibah.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan atau status ahli waris yang dimilikinya dikonversi dan untuk mengetahui  kemungkinan  apakah  ahli  waris  dapat  menerima  hadiah  di  luar  warisan.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif,  pendekatan  yang  dilakukan  atas  dasar  bahan  hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan makalah  ini.  Berdasarkan  isi  penelitian  dapat  diringkas  sebagai  berikut:  1.  Dengan  perpindahan  ahli  waris agama, ahli waris tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai ahli waris ahli waris, keluarga, dan masyarakat adat.  Dengan  demikian  hubungan  waris  antara  ahli  waris  dengan  ahli  waris  terputus  sehingga  akibat  hukum ahli  waris tidak berhak atas waris. 2. Ahli  waris  masih bisa  menerima  hadiah dari orang tuanya karena  kasih sayang.  Hadiah  dapat  berupa  properti  yang  tidak  memiliki  kekuatan  magis  secara  agama  dan  dapat  juga diberikan dalam bentuk hibah.
Kata Kunci: Ahli Waris; Pindah Agama; Hukum Waris

## Abstract
An  heir  changing their  religion from  Hindu  leads  them to  losing  their  inheritance  rights.  This  is  because  in Bali's Customary Law of inheritance an heir has an obligation to heirs, families, and indigenous peoples. It is absolute  for  the  heirs  to  get  the  right  of  inheritance.  However,  because  of  the  affection  of  parents,  many parents  consider  the  position  of  heirs  who  convert  by  giving  part  of  the  inheritance  that  is  not  magical religious  or  a  property  that  is  not  an  inheritance but  is  said  to  be  a  grant.  The  purpose  of  this  study  is  to determine the position or status of an heir who has converted and to know the possibility of whether the heirs can  receive  a  gift  outside  of  the  estate. The method of research used normative juridical research methods, approaches made on  the  basis  of  major  legal  material  by  reviewing  theories,  concepts,  legal  principles  and legislation related to this paper. Based  on  the  contents  of  the  study  can  be  summarized  as  follows:  1)  with the transfer of religion heirs, heirs cannot carry out obligations as heirs to the heirs, families, and indigenous peoples. Thus the inheritance relationship between the heirs and the heirs is lost so that the legal consequences of  the  heir  do  not  have  the  right  to  inherit.  2.  Heirs  can  still  accept  the  gift  from  their  parents  because  of compassion. The gift may be a property which is not religiously magical and can also be given in the form of a grant.
Keywords: Heir; Converting Religion; Inheritance Law

## I. PENDAHULUAN
Kebebasan beragama juga dapat menimbulkan permasalahan antara lain terjadinya peralihan agama dari  satu  agama  ke  agama  lain  yang  diyakini,  sehingga  terkadang  dalam  suatu  keluarga  terjadi perbedaan agama yang dianut. Hal ini masih menjadi tanda tanya mengingat kebebasan beragama di Indonesia  ini  digolongkan  kepada  hak  yang  paling  hakiki  dan  pengembangan  agama  secara  wajar untuk  agama  yang  diakui  oleh  Pemerintah.  Dalam  hal  ni  berarti  pula  bahwa  agama  Hindu  yang
walaupun  pemeluknya  lebih  banyak  di  Bali,  yang  dalam  pengembangannya  selalu  dimungkinkan dimana saja  di  seluruh Indonesia, sehingga bagi pertumbuhan ini tidak wajar apabila muncul dalih- dalih  apapun  yang  menghalangi  kebebasan  seseorang  untuk  memeluk  agama  yang  diyakininya. Begitupula  sebaliknya  untuk  agama-agama  lain  yang  diakui  oleh  UUD  1945,  adalah  wajar diperlakukan  sedemikian  rupa.  Namun  penting  untuk  diingat  di  Bali  sendiri  terdapat  konstelasi hukum  tentang  keagamaan. Perpindahan agama  ini  kemungkinan besar  berpengaruh kepada  sistem pembagian  warisan  dimana  sebagian  besar  masyarakat  di  Indonesia  masih  menganut  sistem patrilineal atau sistem pembagian warisan dari  garis  keturunan laki-laki (Prasetyo, 2012 ).  Para  ahli berpendapat  bahwa  prinsip  garis  keturunan  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan masih  sering  memepengaruhi  hukum  adat  waris.  Berpindahnya  suatu  agama  dari  agama  Hindu misalnya bisa saja menimbulkan suatu permasalahan atau perbedaan pendapat dalam hal pembagian warisan.
Berhubungan  dengan  penelitian  oleh  ( Wulandari,  2014 )  menyimpulkan  bahwa  dalam  agama Hindu,  ahli  waris  yang  diutamakan  adalah  laki-laki  dan  memiliki  kriteria  tertentu  dan  sistem kewarisannya  adalah asas patrilineal (peralihan  harta waris  melalui  satu  arah  hanya  dari  garis  laki- laki saja), sedangkan dalam  Islam adalah asas bilateral (peralihan harta melalui dua arah dari garis laki-laki  dan  perempuan).  Dalam  agama  Islam,  ada  orang  tertentu  yang  menjadi  ahli  waris  dengan bagian  tertentu  dengan  sebutan ashab  al-  furūd ,  sedangkan  Hindu  hanya  anak  keturunan  terutama laki-laki meski perempuan juga mendapatkan harta waris namun tidak seleluasa anak laki-laki yang mendapatkan  1  bagian  ditambah  ½  apabila  dia  anak  sulung  sedangkan  anak  perempuan  hanya mendapatkan ¼ nya saja.
Seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut: Bagaimanakah  kedudukan  ahli  waris  berpindah  agama  dari  Hindu  menurut  Hukum  Waris  Adat Bali, dan Apakah ahli waris yang berpindah  agama masih boleh menerima  suatu pemberian di luar harta  waris.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kedudukan  atau  status  ahli  waris  yang dimilikinya  dikonversi  dan  untuk  mengetahui  kemungkinan  apakah  ahli  waris  dapat  menerima hadiah di luar warisan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif ini dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama,  dengan  cara  menelaah  kembali  teori-teori,  konsep- konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  hubungannya  dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Teknilk studi  dokumen,  yaitu  pengumpulan  data  dengan  mencatat  bahan  bahan  yang  ada  dalam  literatur maupun  dokumen  lainnya  yang  membahas  tentang  kedudukan  ahli  waris.  Sedangkan  pendekatan masalah yang digunakan secara yuridis yaitu dengan meninjau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Ahli Waris Berpindah Agama dari Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali
Untuk  dapat  memahami  mengenai  kewarisan,  maka  perlu  diperjelas  dulu  bagian-  bagian  dari pewarisan.  Pewaris  merupakan  pokok  pertama  yaitu  orang  yang  meninggalkan  harta  warisan (Oemar  Moechthar,  2017 ).  Kemudian,  ada  pula  pokok  yang  kedua  yaitu  harta  yang  ditinggalkan oleh pewaris disebut dengan harta warisan. Kemudian, ada pokok yang ketiga yaitu penerima harta warisan yang disebut dengan ahli waris. Pengertian dari hukum adat waris menurut para ahli, yaitu :
Menurut  ( Hadikusuma,  2014 )  dikatakan  bahwa  :  “hukum  waris  adat  adalah  hukum  yang memuat  ketentuan  tentang  system  dan  azas-azas  hukum  tentang  warisan,pewariss  dan  cara-cara bagaimana  harta  warisan  itu  dialihkan  penguasaan  dan  pemilikannya  dari  pewaris  kepada  ahli waris”. Menurut ( R.Soepomo, 1996 ) hukum  waris  adat  adalah  “memuat peraturan- peraturan  yang mengatur  proses  meneruskan  dang  mengoperkan  harta  benda  dan  barang-barang  tidak  berwujud benda dari suatu angkatan manusia pada turunannya”.
Secara  teoritis  sistem  kekerabatan  atau  struktur  sosial  itu  dapat  dibedakan  dalam  3  macam ( Hadikusuma, 1990 ) yaitu :
1. Sistem  Patrilineal,  yaitu  sistem  keturunan  mengikuti  garis  bapak.  Di  mana hanya anak laki- laki yang berhak untuk menerima warisan.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan mengikuti garis ibu. Di mana dalam system keturunan ini, anak perempuan lebih berhak untuk mewaris.
3. Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan mengikuti garis orang tua. Di mana anak laki-laki maupun anak perempuan berhak untuk mewaris.
Masyarakat  Indonesia  juga  mengenal  tiga  macam  sistem  kewarisan  dalam Hukum Adat ( Setiady, 2009 ) yaitu :
1. Sistem  Kewarisan  Individual  yaitu  semua  ahli  waris  berhak  mendapatkan bagiannya  untuk bisa dikuasai  atau dimiliki  untuk  diusahakan,  dinikmati ataupun dialihkan kepemilikannya.
2. Sistem kewarisan kolektif yaitu semua ahli waris diberikan harta warisan oleh  pewaris  namun harta warisan tersebut tidak dapat dibagi-bagi. tetapi, setiap ahli  waris  berhak  mengusahakan, menggunakan atau  mendapat  hasil  dari harta warisan tersebut.
3. Sistem  kewarisan  mayorat  memiliki  kesamaan  dengan  sistem  kewarisan  kolektif,  yaitu  harta warisan diwariskan seluruhnya atau hanya sebagian besar saja kepada satu orang anak saja.
Sistem-sistem  kewarisan  ini  tidaklah  menunjuk  pada  suatu  bentuk  susunan  masyarakat tertentu atau struktur sosial tertentu dari masyarakat hukum adat di mana sistem kewarisan itu berlaku. Sebab sistem  kewarisan  ini  dapat  ditemukan  juga  dalam  system  kewarisan  di  masyarakat  hukum  adat  di daerah lain. Seorang ahli waris bila ingin menuntut haknya sebagai seorang ahli waris maka haruslah menjalankan kewajiban-kewajibannya.
Pada penganut patrilineal ( Rahim, 2019 ), syarat yang harus dipenuhi seorang ahli waris adalah :
1. Ahli waris merupakan anak kandung dari pewaris.
2. Ahli waris haruslah seorang anak laki-laki.
3. Apabila  pewaris  tidak  memiliki  anak  kandung  maka  harta  warisan  dapat  diberikan  kepada anak yang buka sedarah atau yang disebut anak angkat.
4. Apabila  pewaris  tidak  memiliki anak  kandung  maupun anak  angkat, dalam
Hukum Hindu membuka kemungkinan adanya penggantian ahli waris. Menurut  Hukum  Adat Waris  di  Bali,  seorang  ahli  waris  yang  berpindah  agama  dapat  kehilangan  hak  untuk  mewaris. Karena  apabila  seorang  ahli  waris  berpindah  agama  dari  Agama  Hindu,  ahli  waris  tidak  dapat menjalankan kewajibannya terhadap pewaris, keluarga, dan juga desa adat. Keadaan yang seperti ini sering terjadi di Bali namun,  tidak  jarang  juga  di dalam  masyarakat  bahwa  pewaris  yang  masih hidup memebrikan kelonggaran terhadap ahli waris dengan cara memberikan harta warisan tertentu. Orang  tua  yang  menginginkan  untuk  memberikan  bagian  kepada  anak  yang  beralih  agama  dapat memberikan harta benda pemberian yang disebut jiwa dana.

## 2. Kemungkinan Ahli Waris dapat Menerima di Luar Warisan
Seorang ahi waris yang telah berpindah agama tidak lagi memiliki hubungan dengan pewaris. Setelah ahli  waris  berpindah  agama,  ahli  waris  dan  pewaris  tidak  memiliki  hubungan  sentana  waris  ataua makedeng-kedengan karena  hak  dan  kewajiban  ahli  waris  telah  terputus.  Hubungan  yang  tersisa antara  ahli  waris  dengan  pewaris  adalah  semata  hubungan  orang  tua  dan  anak  yang  memiliki hubungan darah dengan atau secara biologis karena sebagai anak yang dilahirkan oleh orang tuanya. Sehingga  kini  hak  dan  kewajiban  anak  yang  berpindah  agama  dengan  orang  tuanya  murni  hanya berdasarkan hubungan darah dan moral saja.
Dilihat dari status hukum hubungan hak dan kewajiban antara pewaris dengan ahli waris telah lepas sejak ahli waris berpindah agama. Tidak hanya hubungan hak da kewajiban dalam lingkungan keluarga tetapi juga dalam lingkungan  masyarakat hukum  adat  di  mana  ahli  waris  tersebut  tinggal. Setelah dia  berpindah agama  maka  dia  tidak  lagi  diikutsertakan dalam  organisasi desa  atau  Banjar adat,  tetapi  jika  dia  masih  tinggal  dilingkungan  desa  atau  Banjar  yang  dimaksud  maka  statusnya hanyalah berbanjar atau berdesa dinas saja. Dalam hal ini, seorang ahli waris yang berpindah agama tidak  diperkenankan  mempergunakan  fasilitas  adat  Bali,  misalnya  ialah  kuburan  sebagai  tempat bersemayam  yang  terakhir.  Fasilitas  desa  yang  berupa  kuburan  ini  hanya  diperuntukkan  bagi masyarakat yang beragama Hindu karma desa adat tersebut. Maka ahli  waris yang berpindah agama tidak diperbolehkan menguburkan mayat dikuburan desa, karena seperti yang kita ketahui bahwa tiap- tiap agama sudah memiliki kuburannya masing-masing.
Kewarisan  di  Bali  tidak  boleh  dilepaskan  dari  serentetan  kewajiban  keagamaan  yang  harus dilakukan  sebagai  darma  bakti  yang harus  dilakukan  kepada  pewaris. Kewajiban-kewajiban yang
harus dilakukan oleh seorang ahli waris ialah mengabenkan pewaris. Saat seorang pewaris meninggal dunia, ahli waris yang menerima haknya sebagai pewaris harus melaksanakan kewajibannya sebgaia seorang  ahli  waris,  yaitu  mengeluarkan  harta  sama  rata  sampai  upacara  tersebut  selesai.  Hal tersebut akan mudah dilaksanakan apabila ahli waris semuanya beragama Hindu. Namun, apabila ada salah  satu  ahli  waris  yang  telah  berpindah  agama  mendapatkan  hak  mewarisnya  namun  tidak ikut  melaksanakan  kewajibannya sebagai  ahli  waris  hal  tersebut  dapat menimbulkan permasalahan dengan ahli waris yang lain.
Jika  terjadi  hal  seperti  itu,  perlu  diingat  kembali  bahwa  seorang  ahli  waris  yang  berpindah agama tidak lagi memiliki hak maupun kewajiban terhadap pewaris. Namun, seorang ahli waris masih dapat  menerima  harta  pemberian  dari  orang  tuanya  atas  dasar  rasa  kasih  dan  sayang  orang  tua kepada  anaknya  dengan  ketentuan  orang  tua  memberikan  harta  warisan  yang  dapat  dibagi-bagi. Pembagian warisan antara pewaris dengan ahli  waris merupakan hal  yang  bersifat kekeluargaan, di mana seseorang yang bukan merupakan bagian dari keluarga pewaris tidak berhak untuk ikut campur.
Agar  tidak  terjadi  permasalahan yang  semakin rumit,  ada  baiknya  saat memberikan  warisan kepada  ahli  waris  yang  berpindah  agama  si  pewaris  dalam  keadaan  masih  hidup  atau  pemberian warisan ini di diskusikan dulu dengan ahli-ahli waris yang lainnya.
Harta warisan yang boleh diwariskan kepada ahli waris pindah agama yaitu :
1. Harta  Bawaan  yaitu  harta  yang  disebut  sebagai  “tetatadan”  dalam  Bahasa  Bali,  harta  suami atau istri yang di bawa ke dalam  suatu perkawinan, setelah lampau waktu maka harta tersebut dikatakan sebagai milik bersama.
2. Harta  perkawinan  adalah  harta  yang  diperoleh  suami  dan  istri  selama  masa  perkawinan atau disebut dengan guna kaya .
3. Harta pusaka yang bisa dibagi-bagi ialah harta warisan yang tidak memiliki sifat magis religius. Apabila tanah  yang  diterima  ahli  waris  bukan  berupa  warisan  hal  itu  diperbolehkan menurut hukum adat  Bali,  dan  dalam  hukum  perdata itu  dikenal sebagai  hibah.  Maka,  apabila  seorang  ahli waris  yang  berpindah  ke  agama  lain  dapat  diberikan  harta  yang  bukan  merupakan  warisan  dari pewaris. Harta tersebut digolongkan ke dalam bentuk hibah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut hukum adat Bali, sebagai ahli waris diputus hak  dan  kewajibannya,  baik  yang  berkaitan  dengan  agama,  keluarga,  desa  adat,  dan  budaya masyarakat  adat  di  Bali.  Ahi  waris  pindah  agama  hanya  memiliki  kewajiban  sebagai  anak kepada orang  tuanya  saja,  murni  hanya  hubungan  biologis.  Namun  bukan  berarti  karena  telah  berpindah agama tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai anak, dalam hal ini kewajiban sebagai anak tetap harus dijalani  seperti  misalnya,  mengurus  orang  tuanya  pada  saat  sakit  atau  mungkin sampai  meninggal dunia. Ahli waris yang berpindah agama masih boleh menerima harta warisan dari pewaris, asalkan harta  warisan  tersebut  merupakan harta  guna  kaya  dari  orang  tuanya.  Masyarakat adat Bali sendiri menyebutnya  sebagai Jiwa  Dana atau tetatadan ,  harta  bawaan  orang  tuanya  atau  bisa  juga  harta pusaka yang dapat di bagi-bagi.

## 2. Saran
Kepada  para  ahli  waris  apabila  ingin  haknya  sebagai  ahli  waris  tidak  hilang  maka  sebaiknya melaksanakan  kewajiban  sebagai  ahli  waris  dengan  baik  dan  benar  serta  tidak  merugikan  pewaris dan masyarakat  di sekitar. Serta ada baiknya ahli waris tidak berpindah agama , selain  agar  haknya sebagai  ahli  waris  tidak  hilang  juga  untuk  meneruskan  keturunan  dan  untuk  menjaga  leluhur. Berikut  hakim-hakim  dalam  memutus  perkara  mengenai  ahli  waris  pindah  agama  hendaknya berlaku adil agar kedua belah pihak bisa menerima dengan kesadaran bahwa hal itulah yang terbaik, untuk menghindari perselisihan antara ahli waris satu dengan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadikusuma, H. (1990). Hukum Waris Adat . Alumni Bandung . Hadikusuma, H. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . Mandar Maju Bandung.
Oemar  Moechthar.  (2017).  Kedudukan  Negara  Sebagai  Pengelola  Warisan  Atas  Harta  Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. Yuridika , 32 (2), 280–309.
Prasetyo,  H.  K.  D.  P.  P.  M.  H.  (2012).  Pelaksanaan  Pembagian  Waris  dalam  Sistem  Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua. Jurnal Notarius , 13 (1). R.Soepomo. (1996). Bab-Bab Tentang Hukum Adat . Pradnya paramita.
Rahim, A. (2019). Praktik Pembagian Waris Terhadap Ayah dan Ibu Pada Masyarakat Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal . I (2), 25–44. Setiady, T. (2009). Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Pustaka . Alfabeta. Wulandari, Y. (2014). Ketentuan Ahli Waris Menurut Agama Islam dan Hindu . 4 (2).