## PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU PADA PLATFORM MUSIK DIGITAL: STUDI KASUS TINA TOON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA

## Jeremy Martin Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Jember, jeremianapitupulu99@gmail.com
Mardi Handono Fakultas Hukum Universitas Jember
Ikarini Dani Widiyanti Fakultas Hukum Universitas Jember

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar perlindungan hak royalti lagu pada platform musik digital, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan mengetahui serta memahami berbagai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dalam kasus pelanggaran hak cipta Tina Toon. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa PP 56/2021 telah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum atas royalti bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta dari suatu lagu/musik  yang  merupakan  amanat  dari  UUHC.  PP  56/2021  juga  mempermudah  upaya komersialisasi dari suatu ciptaan melalui lembaga satu pintu yaitu LMK. Berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, pihak yang harus dibebankan pertanggungjawaban adalah pihak label musik dari Tina Toon, karena Tina Toon hanya menyanyikan lagu tersebut berdasarkan perintah dari label musik. Pihak label music melakukan pelanggaran Hak Cipta lagu/musik berupa melakukan pengambilan dan pengubahan  lagu  ciptaan  Engkan  Herikan  tanpa  izin  dan  tanpa  mencantumkan  sumber  lagu/musik aslinya.  Selain  itu, label  musik  Tina  Toon  juga  melakukan  penyiaran,  pengedaran,  dan  penyebaran karya  lagu/musik  milik  Engkan  Herikan  melalui  internet  secara  tanpa  hak  atau  tidak  atas  izin  dari Engkan Herikan. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan jalur non-litigasi melalui mediasi di luar pengadilan dengan menghadirkan mediator yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta lagu untuk  secara  aktif  mengawal  berjalannya  mediasi  antara  kedua  belah  pihak  untuk  menyelesaikan permasalahan hak cipta ini.

## Kata Kunci: Hak Cipta, Platform Music Digital, Tina Toon, Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN
Disrupsi  teknologi  telah  memengaruhi  berbagai  aspek  dalam  kehidupan  manusia. Memasuki  abad  ke  21,  teknologi  menjadi  bagian  penting  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari kehidupan  sehari-hari.  Dinamisnya  dinamika  dunia  modern,  turut  menuntut  berbagai  aktor dalam sektor strategis untuk beradaptasi agar dapat bertahan di tengah kompetisi bisnis yang semakin  ketat.  Dikarenakan  perkembangan  teknologi  mempunyai  konsekuensi,  di  samping memberikan  berbagai  manfaat,  namun  kehadiran  teknologi  juga  berpotensi  untuk menimbulkan masalah baru di bidang Kekayaan Intelektual. 1
Era  globalisasi  yang  ditandai  dengan  kehadiran  teknologi  informasi  nyatanya  telah menimbulkan  pisau  bermata  dua  dalam  bidang  hak  cipta.  Pertama,  kehadiran  teknologi informasi  telah  mampu  meningkatkan  upaya  publikasi  dan  diseminasi  informasi  dan  ilmu
1 Priyatna Aan Priyatna, Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan E-Book (PhD Thesis, UNDIP, 2014), hlm. 21 .
pengetahuan  yang  sedemikian  banyaknya  ke  seluruh  penjuru  dunia.  Informasi  dan  ilmu pengetahuan  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  manusia  di  muka  bumi  ini.  Kedua,  kehadiran teknologi internet telah mendorong maraknya berbagai tindakan/perbuatan yang menimbulkan kerugian  dan  cenderung  melanggar  hukum  terus  meningkat  dengan  pola  yang  berkembang. Kondisi  demikian  sangatlah  mengkhawatirkan  karena  kehadiran  teknologi  internet  semakin membukakan peluang bagi maraknya tindakan pelanggaran hak cipta. Dalam beberapa jenis ciptaan,  semisal  musik  dan  lagu  pelanggaran  hak  cipta  jumlahnya  sudah  sangat memprihatinkan. 2
Dalam hal ini, dunia permusikan menjadi salah satu yang terdampak secara signifikan. Terdapat  pergeseran  paradigma  yang  semula,  musisi  biasanya  dinaungi  oleh major  label ataupun manajemen musik, namun pada saat ini musisi dapat lebih leluasa membuat musiknya secara  mandiri  dengan  bantuan  program  komputer  maupun tools modern  lainnya. 3 Musisi selalu menjunjung  tinggi orisinalitas  karyanya. Dikarenakan orisinalitas merupakan inti  dari suatu karya musik yang akan terus melekat kepada pencipta karya (musisi).
Terlebih, di era digitalisasi, musisi kerap memperkenalkan karya-karya mereka melalui platform musik digital.  Dengan  berbagai  kemudahan  yang  ditawarkan  teknologi  dalam memproduksi musik, unsur orisinalitas menjadi unsur absolut yang tidak dapat dipisahkan. 4 Dewasa ini, konsumsi hingga pemasaran dalam industri musik telah bergeser ke ranah digital. Pergeseran budaya publik dalam menikmati musik pun tidak lahir dari ruang hampa, melainkan  mengikuti  mekanisme  pasar  yang  ada.  Mayoritas  konsumen  telah  meninggalkan album  fisik,  dan  beralih  ke platform digital  yang  lebih  praktis  dan  ekonomis.  Layanan streaming musik seperti Spotifiy, JOOX, Apple Music mulai bermunculan untuk meramaikan industri musik yang kian masif. 5
Pada  prinsipnya,  musik  adalah  suatu  entitas  karya  seni  yang  dilindungi  hak  ciptanya. Selain itu, musik memiliki karakteristik khusus yang membuatnya lebih kompleks dan rumit dalam  menentukan  unsur  hak  ciptanya.  Misalnya  dalam  sebuah  lagu,  di  dalamnya  tersusun beberapa  komponen  yang  terdiri  atas  lirik,  aransemen  dan  musik  yang  masing-masing diciptakan,  direkam  dan  ditampilkan  oleh  subjek  berbeda—di  antaranya  musisi,  perusahaan rekaman, manajemen artis hingga sound engineer . Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) masing-masing subjek tersebut dapat dikategorikan sebagai pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait. 6
Dalam perkembangannya, persoalan pelanggaran hak cipta oleh beberapa ahli di bidang hak  cipta  dan  teknologi  informasi  diyakini  hal  tersebut  tidak  dapat  diselesaikan  hanya berdasarkan pada satu pendekatan saja. Pelanggaran hak cipta dengan menggunakan teknologi internet akan dapat dikurangi jumlahnya melalui upaya kolaborasi antara pendekatan teknologi ( technical approach ) dan pendekatan hukum ( juridical approach ).
Terkait dengan masalah perlindungan terhadap hasil karya seni termasuk seni musik dan lagu,  negara  memberikan  perlindungan  secara  eksklusif  melalui  UUHC.  Berkaitan  dengan
2 Christine C. Salindeho, Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia , Lex et Societatis, Vol. 5, No. 5, 2017: hlm. 7.
3 Anak Agung Mirah Satria Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube , Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 4, 2017: hlm. 75.
4 Widya Marthauli Handayani, Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 2, 2019: hlm. 8.
5 Ibid ., hlm. 217.
6 Iin Indriani, Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2018: hlm. 251.
Pasal  2  Ayat  (1)  UUHC  yang  menjelaskan  bahwa  “seorang  pencipta  lagu  memiliki  hak eksklusif  untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya  ataupun  memberikan  ijin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut”, maka dapat ditafsirkan bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak  cipta  atas  lagu  tersebut.  Pelaksanaan  teknis  UUHC  kemudian  diatur  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2021  tentang  Pengelolaan Royalti Hak  Cipta  Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56/21).
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau musik juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait  terhadap  hak  ekonomi,  atas  lagu  dan/atau  musik  serta  setiap  orang  yang  melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. 7 Walaupun sudah ada perlindungan hukum musik  dan  lagu  dalam  undang-undang  hak  cipta  Indonesia,  dalam  kenyataannya  musik  dan lagu  sebagai  hasil  karya  intelektual  dalam  bidang  hukum  hak  cipta  dalam  perkembangan teknologi sekarang ini mulai banyak digugat oleh para pihak yang terlibat di dalam industri musik di era digital. Gugatan ini terutama disebabkan oleh berkembangnya media pemuatan ciptaan, termasuk musik yang sudah banyak mengalami kemajuan. 8
Beberapa saat yang lalu terdapat suatu kasus pelanggaran hak cipta yang menarik untuk dianalisis  yaitu,  kasus  Tina  Toon.  Ia  terseret  dalam  gugatan  hak  cipta  lagu  yang  berjudul “ Bintang ”.    Gugatan  tersesbut  dilayangkan  oleh  Engkan  Herikan.  Diketahui,  lagu  tersebut sempat dibawakan oleh Anima Band, lalu diaransemen ulang oleh Tina Toon pada tahun 2015. Engkan Herikan selaku pencipta lagu mengaku tidak mengetahui lagunya dinyanyikan ulang oleh Tina Toon. Terlebih lagi, lagu Bintang yang diaransemen ulang oleh Tina Toon itu juga mengubah nama pencipta lagunya. Oleh karena itu, Engkan merasa dirugikan dan menggugat Tina Toon sebesar Rp 10,7 miliar terkait hak cipta lagunya. 9
Awal mulanya, lagu " Bintang " telah diciptakan oleh Engkan Herikan bersama teman satu bandnya, Anima, sekitar 2003. Engkan mengatakan, saat itu Anima belum merapat ke label musik mana pun. Beberapa waktu kemudian ia dan temannya bergabung dengan Sony Music. Kemudian Sony Music dan Anima mendaur ulang lagu " Bintang " menjadi versi terbaru dan merilisnya.
Setelah resmi dirilis di bawah naungan Sony Music, single "Bintang" meledak. Padahal, Engkan  dan  Anima  tidak  memiliki  ekspektasi  tersebut.  Setelah  beberapa  lama  kemudian, Engkan  vakum  dari  dunia  hiburan  Indonesia.  Namun,  royalti  di  Sony  Music  terhadap  lagu " Bintang " masih terus datang.
Pada tahun 2015 Tina Toon merilis lagu " Bintang " di bawah naungan Universal Music Indonesia. Yang lebih mengejutkan, dicantumkan bahwa pencipta lagu adalah Basia Saritha Kabam dan Baros Roulette. Kredit lagu " Bintang " di Spotify, tembang tersebut dibawakan oleh Tina  Toon,  ditulis  oleh  Andri  Aprianto,  diproduksi  Jan  Djuhana  yang  bersumber  dari  PT Universal Music Indonesia.
7 Tommy Hottua Marbun, T. KEIZERINA DEVI, dan WINDHA WINDHA, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler , Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 1, No. 2013: hlm. 3.
8 Christine C. Salindeho, above note 2, hlm. 150.
9 Digugat  Rp10,7  Miliar  Terkait  Hak  Cipta  Lagu,  Tina  Toon  Akhirnya  Buka  Suara, merdeka.com , https://www.merdeka.com/sumut/digugat-rp107-miliar-terkait-hak-cipta-lagu-tina-toon-akhirnya-buka-suara.html, diakses 3 November 2021..
Namun, Tina Toon membantah bahwa dirinya adalah pihak tergugat, sebab berdasarkan gugatan  dengan  nomor  perkara  23/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN  Niaga  Jkt.Pst  ia  disebut sebagai Turut Tergugat. Gugatan tersebut menggugat Baros Roulette, Basia Saritha Kaban, dan Jan N Djuhana. Dikarenakan ia hanya berperan sebagai  penyanyi  yang terikat  kontrak label pada saat itu. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkatnya dalam sebuah penulisan berbentuk artikel yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Lagu Pada Platform Musik  Digital:  Studi  Kasus  Tina  Toon  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014”.

## PEMBAHASAN

## A. PERLINDUNGAN HAK ROYALTI LAGU PADA PLATFORM MUSIK DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Hak  cipta  dasarnya  adalah  hal  fundamental  bagi  perlindungan  karya  intelektual seseorang  baik  dalam  bidang  seni  maupun  teknologi.  Dalam  Pasal  1  Angka  1  UUHC  2014 pengertian  hak  cipta  kurang  lebih  memuat  suatu  pernyataan  secara  deklaratif  setelah  karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi  pembatasan sesuai perundang-undangan. Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang diatur secara internasional oleh Konvensi Berne dan Perjanjian TRIPS.
HKI  itu  sendiri  merupakan  hak  milik,  dimana  pengertian  hak  menurut Black  Law Dictionary diartikan  sebagai  kata  benda,  dan  diambil  dalam  arti  abstrak,  berarti  keadilan, kebenaran  etis,  atau  kesesuaian  dengan  aturan  hukum  atau  prinsip  moral;  hak  istimewa kekuasaan atau kekebalan yang dijamin berdasarkan konstitusi, undang-undang atau undang- undang keputusan atau diklaim sebagai akibat dari penggunaan yang lama; Yang berkekuatan hukum  klaim  satu  orang  terhadap  orang  lain  bahwa  yang  lain  akan  melakukan  tindakan tertentu,  atau  tidak  melakukan  tindakan  tertentu.  Hak  Eksklusif  artinya  hak  untuk mengecualikan orang lain untuk waktu tertentu dan pertimbangkan batasannya. 10
Terdapat permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan UUHC terhadap Pencipta/ Inventor atau  Pemegang  Hak  Cipta,  terlebih  terhadap  Pencipta  karya  lagu  yang  dalam  UUHC  telah memperoleh  perlindungan  secara  preventif.  Perlindungan  preventif  ini  disebabkan  karena adanya  undang-undang  hak  cipta  yang  ada  belum  mampu  memberi  suatu  jaminan  pada perlindungan hak eksklusif Pencipta karya dari suatu lagu.
Dalam pelaksanaan UUHC, masih terdapat beberapa pelanggaran pada suatu karya cipta yang disebabkan karena minimnya dan terbatasnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya apresiasi dan dukungan masyarakat atas hak-hak atau kewenangan suatu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang telah mendapatkan perlindungan atas hukum. Pasal 40 huruf d UUHC menyatakan bahwa karya lagu atau musik baik dengan teks ataupun tanpa teks adalah suatu ciptaan yang mendapatkan perlindungan.
Hak  ekonomi  yang  dimiliki  oleh  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  dasarnya  adalah sebagai  bentuk  legitimasi  dan apresiasi  yang dialokasikan oleh pemerintah  serta  lingkungan sosial yang dengan digunakannya suatu karya lagu tersebut memiliki tujuan komersial untuk
10 Bryan A. Garner, 2019, Black’s Law Dictionary , Thomson Reuters. hlm. 27.
mendapatkan keuntungan. 11 Hak ekonomi bukanlah satu-satunya hak yang melekat pada Hak Eksklusif  seorang  pencipta.  Terdapat  Hak  Terkait  merupakan  salah  satu  hak  yang  masih menjadi bagian dari Hak Eksklusif seorang pencipta.
Rancangan Hak Terkait timbul dikarenakan kemajuan teknologi yang berdampak pada penyebaran yang lebih luas dari karya seni. Hak Terkait atau Neighbouring Rights adalah hak yang  berkaitan  dengan  Hak  Cipta  yang  merupakan  hak  eksklusif  bagi  Pelaku  Pertunjukan, Produser Rekaman, atau Lembaga Penyiaran. Hak Terkait dinyatakan sebagai Rights Related to, or neighbouring on copyrights yang ada hubungannya dan berdampingan dengan UUHC, menurut  WIPO  dalam  ketentuan  yeng  mengatur  tentang  Hak  Terkait  terbagi  menjadi  tiga kategori, yaitu: 12

## 1. Hak seorang pencipta atas penampilannya
Pelaku  Pertunjukan  mempunyai  hak  untuk  mencegah  fiksasi  (rekaman)  dan  penyiaran kepada khalayak umum dari pertunjukan langsung sang pencipta tanpa persetujuan mereka, serta  hak  untuk  mencegah  terjadiny  reproduksi  fiksasi  pertunjukan  sang  pencipta  dalam suatu keadaan tertentu. Hal ini disebabkan hak eksklusif dan sifat pribadi dari ciptaan sang pencipta,  beberapa  hukum  positif  juga  menimbulkan  hak  moral  kepada  para  Pelaku Pertunjukan  yang  dapat  dipraktikkan  sebagai  upaya  untuk  mencegah  penggunaan  yang tidak diinginkan atau tidak sah atas nama dan reputasi Pelaku Pertunjukan, atau modifikasi dan manipulasi dari pertunjukan yang menampilkan Pelaku Pertunjukan dalam pandangan yang merugikan.
2. Hak produser rekaman atau fiksasi suara atas rekaman suara sang pencipta Produser  rekaman  suara  mempunyai  hak  atas  perizinan  ataupun  pelarangan  reproduksi, impor dan penyebaran rekaman suara produser rekaman dan salinannya, serta hak untuk memperoleh royalti atas penyiaran rekaman suara mereka kepada khalayak umum.
3. Hak lembaga penyiaran atas karya siarannya lewat radio dan televisi Lembaga penyiaran mempunyai hak atas izin atau larangan penyiaran ulang, fiksasi, dan reproduksi siaran lembaga. Selanjutnya hak eksklusif juga mengandung hak moral, yaitu hak  yang  menyatu  dengan  diri  sang  Pencipta  yang  tidak  dapat  dihilangkan  ataupun dihapuskan begitu saja, meskipun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dipindahtangankan. 13 Dari definisi hak moral ini maka terdapat perbedaan signifikan dengan hak ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaannya terletak pada hak ekonomi dapat beralih atau dialihkan  terhadap  orang  lain  tetapi,  yang  dapat  beralih  atau  dialihkan  itu  hanyalah  hak ekonomi saja dari hak cipta tersebut, sementara hak moralnya masih melekat pada seorang penciptanya.
Lagu  dan/atau  musik  merupakan  wadah  bagi  khalayak  umum  untuk  dapat mengekspresikan apa yang dalam pikirannya melalui karya seni dan dari setiap lagu tentu saja ada penikmatnya. Penikmat lagu ini yaitu orang yang menjadikan lagu dan/atau musik sebagai media  untuk  melepaskan  penat  kerena  diyakini  oleh  beberapa  orang  bahwa  dengan mendengarkan  lagu  dan/atau  musik  memungkinkan  seseorang  untuk  menghilangkan kejenuhan  karena  aktivitasnya.  Lagu  dan/atau  musik  berubah  dan  berkembang  secara  terus-
11 Habi Kusno, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet,” FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 10, No. 3, 2016, hlm. 490.
12 OK. Saidin, 2007, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) , RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 113.
13 Rezky  Lendi  Maramis,  “Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Atas  Karya  Musik  Dan  Lagu  Dalam  Hubungan  Dengan Pembayaran Royalti,” Lex Privatum , Vol. 2, No. 2, 2014. Hlm. 118.
menerus mengikuti perkembangan dengan zaman yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Di  balik  kemudahan  dalam  menikmati  lagu  dan  musik  dengan,  ada  sisi  gelap  dan kerumitan yang dialami oleh pencipta lagu dan/atau musik entah dari perspektif  materi ataupun fisik. Agar sebuah lagu itu dapat didengarkan dan menyebar luas di khalayak umum tentunya memiliki  sebuah  hak  cipta  lagu.  Dengan  proses  perekaman  lagu  dan/atau  musik  yang  telah selesai,  maka saat  itu juga timbul sebuah hak yang bernama hak  cipta lagu dan/atau musik. Lagu dan/atau musik adalah objek dari hak cipta yang wajib dilindungi penggunaannya.
Namun,  pada  kenyataannya  lagu  dan/atau  musik  yang  dapat  diakses  dengan  mudah menggunakan layanan aplikasi lagu dan musik seperti Joox, Spotify, dan Youtube. Di satu sisi, memang  aplikasi-aplikasi  ini  memudahkan  orang-orang  ketika  mendengarkan  serta mengunduh  sebuah  lagu  dengan  mudah,  jika  lagu  dan/atau  musik  tersebut  didengarkan  dan diunduh  untuk  dinikmati  secara  individu,  konsekuensi  hukumnya  merupakan  tindakan  yang legal  dan  sah  di  mata  hukum.  Namun,  apabila  mudahnya  penggunaan  aplikasi  tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya pribadi maka, hal ini dapat  dipermasalahkan  dan  patut  dipertanyakan  kembali  bagaimana  kepastian  dan  keadilan hukum bagi pencipta lagu tersebut.
Lagu  dan/atau  musik  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  mungkin  dipisahkan  dalam kehidupan  sehari-hari  karena  lagu  dan/atau  musik  diperlukan  dalam  rangka  menjalankan usaha.  Lagu  dan/atau  musik  dapat  menarik  minat  konsumen  untuk  mengunjungi  tempat usahanya.  Lagu  dan/atau  musik  sebagai  produk  hasil  buatan  manusia  atau  karya  intelektual manusia yang dapat dinikmati oleh manusia lainnya, dengan proses yang memerlukan tenaga, usaha, waktu, bahkan materi yang cukup banyak pun membuat hasil intelektual manusia itu perlu dilindungi sesuai dengan positif hukum Indonesia. Jangka berlakunya hak cipta pada lagu dan/atau musik yaitu seumur hidup penciptanya dan akan terus berlaku selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia dengan perhitungan pada 1 Januari tahun berikutnya.
Ketentuan Pasal 40 UU HC menegaskan bahwa lagu dan/atau musik merupakan hal yang mendapatkan  perlindungan  hak  cipta.  Sehingga  untuk  mendapatkan  perlindungan  hak  cipta, terdapat  Lembaga  Manajemen  Kolektif  (Selanjutnya  disebut  "LMK")  guna  melakukan penarikan  royalti  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  89  ayat  (2)  UU  HC,  LMK  memiliki wewenang untuk menarik royalti terkait karya cipta lagu yang digunakan oleh pihak lain secara komersial melalui perjanjian pemberian kuasa.
Kerap kali kita jumpai sebuah video blog yang didalamnya mengandung lagu dan/atau musik  pihak  lain,  akan  tetapi  tidak  termasuk  kedalam  kategori  melanggar  hak  cipta.  Hal tersebut tentu bisa terjadi apabila kreator video blog tersebut sudah memperoleh izin kepada pemilik  hak  cipta  untuk  menggunakan  lagu  dan/atau  musik  dalam  videonya  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  9  ayat  (2)  UU  HC  yaitu  orang  yang  memiliki  maksud  untuk  menggunakan karya cipta orang lain wajib memperoleh izin dari pemilik hak cipta terkait. Namun, apabila video blog dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau dimonetisasi, maka terdapat kewajiban pembagian royalti untuk pemilik hak cipta lagu dan/musik terkait dengan kreator video.
Sama pula halnya dengan mengkover sebuah lagu dan/atau musik di Youtube meskipun video kover lagu tersebut tidak dimonetisasi, kreator yang mengkover harus memperoleh izin dari  pemilik  hak  cipta  lagu  dan/atau  musik  terkait  dan  apabila  video  tersebut  dimonetisasi, maka  harus  ada  pembagian  royalti  dengan  pemilik  hak  cipta  lagu  dan/atau  musik  untuk menghindari  pelanggaran  hak  cipta  digital.  Dengan  begitu,  berkaitan  dengan  hak  ekonomi
dalam Pasal 9 Ayat (2) UUHC maka orang yang ingin menggunakan karya cipta orang lain untuk kepentingan komersial memerlukan izin dari sang pemilik hak cipta dan orang tersebut wajib untuk memperoleh pemilik hak cipta.
Dalam  hal  ini,  hak  ekonomi  harus  diperhitungkan  karena  karya  cipta  tersebut dipergunakan oleh pihak lain guna mendatangkan atau menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri.  Sehingga,  apabila  hak  ekonomi  pada  suatu  hak  cipta  dilanggar  dengan  melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri terhadap suatu lagu dan/atau musik tanpa memperoleh persetujuan dari pencipta, dapat dikenakan sanksi berupa denda maupun pidana sebagaimana telah  dilakukannya  suatu  tindakan  pelanggaran.  Contoh  yang  dapat  ditemukan  seperti  bila seseorang memiliki usaha atau bisnis yang mayoritas dari mereka akan memutar lagu dan/atau musik di tempat usaha atau bisnisnya untuk dapat menghibur di sela-sela kekosongan suasana di tempat usahanya.
Hal seperti itulah yang cukup sering dijumpai pada saat mengunjungi restaurant, mall, supermarket, dan tempat umum lainnya. Contoh yang telah dipaparkan ini berpotensi dikatakan sebagai  sebuah  tindakan  yang  telah  melanggar  Pasal  9  ayat  (1)  UUHC  tentang  pertunjukan ciptaan. Dalam pemutaran lagu dan musik di ruang publik jelas diperlukan sebuah kepastian dan keabsahan hukum dalam rangka melindungi sang pemilik hak cipta dari suatu lagu dan/atau musik terkait dengan hak ekonomi dalam bentuk royalti terhadap penggunaan hak ciptanya. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak pengguna hak cipta yang tidak membayarkan royalti kepada sang pencipta.
Karya  cipta  diciptakan  dengan  kreativitas  manusia  dan  karya  cipta  tersebut  tentunya memiliki hak cipta. Dengan adanya hak cipta, maka pemilik hak cipta bisa dengan bebas untuk melakukan  apapun  dengan  ciptaannya.  Selain  adanya  penarikan  royalti  untuk  memberikan kepastian hukum bagi pencipta karya cipta, pencipta juga dapat melakukan hal lainnya yang berhubungan dengan ciptaannya. Jika royalti selalu melekat pada karya cipta yang memiliki hak cipta, maka begitu pula dengan monetisasi.
Monetisasi merupakan sebuah cara yang dimanfaatkan oleh pencipta untuk memperoleh pendapatan  dari  karya  cipta  yang  telah  ia  buat.  Tidak  sedikit  orang  yang  memanfaatkan ciptaannya untuk dijadikan sebagai media mencari pendapatan. Meskipun sama-sama memiliki nilai  ekonomi, royalti  dan monetisasi  memiliki prinsip  yang berbeda. Perbedaan itu terletak pada bagaimana hak ekonomi tersebut didapatkan.
Dalam  sistem royalti,  pihak lain yang ingin memakai  hak  cipta dari karya cipta harus mendapatkan  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  pemilik  hak  cipta  dan  kedua  belah  pihak mengikatkan diri pada perjanjian. Namun, pada monetisasi karya cipta yang dihasilkan hanya perlu  dipublikasi  oleh  pemilik  karya  cipta  dan  kemudian  pemilik  tersebut  dapat  memuat beberapa iklan tertentu dan kemudian iklan tersebut dikenakan tarif. Tarif dari iklan tersebutlah yang  menjadi  pendapatan  bagi  pemilik  karya.  Contoh  konkritnya,  misalnya  pada  platform YouTube, disana setiap orang boleh mengunggah dan mempublikasikan hasil karyanya untuk dapat dinikmati oleh orang lain.
Namun,  sebelum  mengunggah  hasil  karyanya,  pemilik  karya  cipta  tersebut  harus mengaktifkan  monetisasi.  Setelah  itu  ia  dapat  memilih  iklan  yang  akan  disisipkan  di  dalam videonya  terlebih  dahulu  agar  mendapatkan  pendapatan  dari  yang  ia  sudah  unggah.  Selain royalti dan monetisasi, terdapat satu cara lainnya untuk memperoleh pendapatan dari ciptaan yang memiliki hak cipta, yaitu remunerasi.
Remunerasi dapat diartikan sebagai imbalan atau uang yang diberikan atas jasa pekerjaan yang telah dilakukan seseorang. Remunerasi pada hak cipta dapat diambil contoh konkretnya
pada seorang produser rekaman suara dimana ia berhak mendapatkan remunerasi atas rekaman suara yang telah ia terbitkan untuk tujuan komersial baik dalam bentuk siaran ataupun bentuk lainnya.  Meskipun  prinsip  mendapatkan  hak  ekonomi  dari  ketiganya  berbeda,  ketiganya tetaplah sebuah cara untuk memperoleh pendapatan dengan mempertegas bahwa karya yang ciptakan memiliki hak ekonomi bagi penciptanya serta memiliki hak cipta sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan komersial oleh pihak lain.
Meskipun dalam penerapannya, sebelum adanya PP 56/2021 sudah ada beberapa usaha yang menerapkan sistem royalti seperti usaha karaoke, namun dengan adanya kebijakan yang baru  ini,  hal-hal  yang  meliputi  tempat  umum  layanan  publik  diperluas  dan  lebih  diperinci, sehingga  hampir  semua  sektor  usaha  dapat  dikenakan  royalti  apabila  menggunakan  lagu dan/atau  musik  dengan  tujuan  dikomersialkan,  seperti  kafe.  Banyak  kafe  kecil  yang sebelumnya apabila memutar lagu dan/atau musik di tempat usahanya tidak dikenakan royalti, namun  dengan  adanya  kebijakan  pemberlakuan  peraturan  ini  maka  kafe-kafe  kecil  harus melakukan pembayaran royalti apabila memutar lagu dan/atau musik pada tempat usahanya. LMK  membantu  pemilik  hak  cipta  lagu  dan/atau  musik  dalam  hal  mengelola  royalti.  Di Indonesia  ada  9  LMK  yang  sudah  memiliki  izin  operasional  dari  Kemenkumham.  Adapun LMK tersebut di antaranya SELMI, PAPPRI, ARDI, RAI, KCI, WAMI, Armondo, Starmusic, dan PRCI. 14
Peran dari LMK adalah mengelola hak ekonomi atas suatu karya cipta dengan mewakili pemilik hak cipta. LMK mengatur penarikan royalti dengan mendapatkan kuasa terlebih dahulu dari pemilik hak cipta yang sesungguhnya. 15 Rights clearance centers merupakan cara LMK dengan  mengingatkan  penggunaan  karya  cipta  dengan  berperan  sebagai  agen  dari  pemilik hak. 16 Serta  yang  terakhir on-stop-shops merupakan  cara  dengan  menegosiasikan  untuk penarikan kepada pengguna terkait dengan sentralisasi sumber dengan tujuan perolehan royalti dapat dengan mudah dilakukan. 17
Dengan adanya LMK sebagai lembaga yang mengelola hak ekonomi atas suatu hak cipta, pembagian  pendapatan  antara  pihak  Youtube  dengan  kreator,  maupun  pembagian  royalti kreator  dengan  pemilik  hak  cipta  tentu  terdapat  transaksi  di  dalamnya.  Dikarenakan  zaman yang terus berkembang maka, dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut “PP 71/19”) transaksi  yang  dilakukan  oleh  LMK  dengan  pengguna  hak  cipta  dapat  berbentuk  transaksi elektronik.  Begitu  pula,  dalam  Pasal  45  PP  71/19  Transaksi  elektronik  dilakukan  dengan menggunakan media elektronik dan terhubung dengan jaringan internet dan merupakan suatu perbuatan hukum.
Transaksi elektronik memberikan akibat hukum untuk kedua belah pihak karena apabila tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak dapat membuat transaksi elektronik terjadi. Selain itu transaksi elektronik yang dijalankan harus memegang beberapa prinsip, diantaranya itikad  baik,  transparansi,  kehati-hatian,  kewajaran,  dan  akuntabilitas.  Transaksi  elektronik harus didasarkan pada kontrak elektronik yang telah disahkan oleh kedua belah pihak. Dalam
14 Moh  Dani  Pratama  Huzaini, hukumonline.com ,  https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen- kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-lt5b8668951249c, diakses 26 Februari 2022.
15 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2021, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta , Kemenkumham DJKI, Jakarta. Hlm. 27.
16 Ibid .
17 Ibid.
penggunaan  transaksi  elektronik,  para  pihak  yang  bersangkutan  harus  dengan  tegas memberikan data dan informasi yang valid.
Di  dalam  suatu  kontrak  pasti  dibubuhi  tanda  tangan  para  pihak,  sama  halnya  dengan kontrak  konvensional,  kontrak  elektronik  pun  perlu  dibubuhkan  tanda  tangan  elektronik. Dalam pasal 1 Ayat (2) PP 71/19 disebutkan bahwa tanda tangan elektronik sebagai suatu tanda tangan  dalam  bentuk  digital  yang  digunakan  sebagai  media  untuk  verifikasi  dan  otentikasi. Sama  halnya  dengan  tanda  tangan  biasa,  tanda  tangan  elektronik  juga  memiliki  kekuatan hukum  yang  kuat  dan  akibat  hukum  yang  sah.  Dengan  begitu,  LMK  dan  Youtube memanfaatkan media transaksi elektronik dalam hal bertransaksi.
LMK  juga  diamanatkan  untuk  membangun  Sistem  Informasi  Lagu  dan/atau  Musik (Selanjutnya  disebut  “SILM”).  SILM  akan  melakukan  pencatatan  mengenai  lagu  dan/atau musik yang digunakan dengan tujuan komersial  di  Indonesia. SIKM menjadi tonggak dasar untuk  menyalurkan  royalti  kepada  pemilik  hak  cipta  terkait,  sehingga  royalti  yang  nantinya akan diterima oleh pencipta lagu dan/atau musik tersebut dihitung dengan perhitungan jumlah pemakaian hasil karya mereka. Hal ini pun dapat mempermudah pencipta lagu terkait dengan penerimaan  royalti  dari  penggunaan  hasil  karyanya,  dengan  hasil  yang  transparan  terkait dengan pemungutan dan pendistribusian royalti.
Pemungutan royalti  oleh LMK dilakukan tidak hanya pada karya cipta milik  pencipta yang telah bergabung dalam LMK, akan tetapi pada karya cipta yang tidak tergabung dalam LMK-pun akan dilakukan pemungutan royalti. LMK turut andil dalam melakukan koordinasi dan menentukan besaran royalti yang dibebankan kepada pengguna karya cipta terkait sesuai dengan keadilan yang merata. LMK menetapkan ketentuan penetapan royalti  dan kemudian menteri terkait mensahkan ketentuan ini.
Dalam  hal  ini  banyak  pelaku  kegiatan  usaha  yang  merasa  terbebani  terkait  dengan pembayaran  royalti  ini,  pengesahan  yang  dilakukan  pada  saat  pandemi  Covid-19  terkesan kurang memperdulikan kondisi keuangan pelaku usaha. Namun pemerintah tetap berlaku adil pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggunakan lagu dan atau musik  di  tempatnya  secara  komersial  diberikan  keringanan  tarif  dalam  pembayaran  royalti kepada  LMK.  Apabila  UMKM  merasa  keberatan  terkait  tarif  royalti,  dapat  memberikan tanggapan kepada LMK, namun  hal  yang perlu ditekankan kepada para pelaku usaha untuk tidak menyalahgunakan haknya dengan berlindung dibalik UMKM.
Tentunya, dengan memberlakukan kebijakan untuk mewajibkan dalam hal pembayaran royalti bagi yang memutar lagu dan/atau musik di tempat umum akan membawa akibat baik bagi pemilik hak cipta lagu dan/atau musik. Aturan ini membawa keuntungan karena dinilai tegas dan berkeadilan sehingga dapat melindungi karya ciptaannya dan hak ekonominya pun menjadi lebih terjamin, seperti yang telah tertuang dalam pasal demi pasal dalam PP 56/2021. Dengan  ditetapkannya  peraturan  inipun  berakibat  pada  hasil  karya  cipta  yang  dibuat  oleh pencipta lagu dan/atau musik menjadi lebih terarah karena terdapat lembaga yang menaungi dan mengkoordinasi terkait royalti hak cipta berdasarkan lagu dan/atau musik.

## B. ANALISIS  BENTUK  DUGAAN  PELANGGARAN  HAK  CIPTA  OLEH  TINA TOON
Salah satu pelanggaran yang terjadi saat ini yaitu melakukan kover lagu dan di unggah pada media sosial tanpa seizin pemilik lagu/musik. Hal tersebut dikatakan melanggar hukum karena  para  pihak  yang  melakukan  kover  lagu  tidak  memiliki  ijin  lisensi  dari  pihak  musisi selaku pemilik lagu. Oleh karena itu, kover lagu yang di unggah pada media internet banyak
digunakan untuk kepentingan komersial sehingga telah terjadi indikasi pelanggaran terhadap hak cipta lagu/music.
Sehingga  pihak  yang  mengkover  lagu  dapat  dikenakan  Pasal  9  ayat  (3)  UUHC  yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Dengan sanksi sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-undang hak Cipta menyebutkan “setiap orang yang dengan tanpa hak  dan/atau  tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta  melakukan  pelanggaran  hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Tina Toon adalah hanya sebagai  penyanyi  yang terikat kontrak label  pada saat  itu. Di mana urusan kepemilikan dan kepengurusan lagu dan hak cipta adalah ranah dan kuasa label. Tina  Toon  hanya  mengikuti  kontrak  untuk  menyanyikan  lagu  dari  Label.  Sebenarnya, persoalan tanggug jawab ini sudah jelas dinyatakann dalam KUHPerdata. Dalam pasal 1367 ayat (1) disebutkan: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi  tanggungjawabnya  atau  disebabkan  oleh  barang-barang  yang  berada  dibawah pengawasannya.”
Selanjutnya Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata ditegaskan pula bahwa “Majikan-majikan dan  orang  yang  mengangkat  orang  lain  untuk  mewakili  urusan-urusan  mereka,  adalah bertanggung  jawab  tentang  kerugian  yang  diterbitkan  oleh  pelayan-pelayan  atau  bawahan- bawahan  mereka  didalam  melakukan  pekerjaan  untuk  mana  orang-orang  ini  dipakainya.” Dalam kasus ini maka pihak label musik harus bertanggungjawab atas pelanggaran hak cipta lagu “Bintang” yang dinyanyikan oleh Tina Toon, karena Tina Toon berada di bawah perintah kontraktual oleh pihak label musik. Oleh karenanya yang patut dikenai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran Hak Cipta adalah Label Musik tersebut, karena selain melanggar hukum perdata, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan label musik Tina Toon selaku tergugat ini dapat  dikenakan  sanksi  pidana  berupa  sanksi  penjara  paling  lama  sepuluh  tahun  atau  denda sebesar empat miliar rupiah sesuai dengan ketentuan Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 UUHC.
Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  label  musik  Tina  Toon  melakukan  beberapa pelanggaran Hak Cipta atas Engkan Herikan, antara lain. Pertama, pengambilan ciptaan pihak lain  tanpa  menyebut  atau  mencantumkan  sumbernya  baik  seluruhnya  atau  sebagian  guna keperluan  ceramah  yang  semata-mata  untuk  tujuan  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan  atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan  yang  wajar  dari  pencipta.  Kedua,  pengumuman  yaitu  penyiaran,  pameran penjualan, pengedaran dan penyebaran suatu ciptaan melalaui media internet secara tanpa hak atau tanpa seijin pencipta, misalnya mengunggah/mengunduh ciptaan berupa lagu, video, foto, gambar, tulisan secara tanpa hak.

## C. MEKANISME  PENYELESAIAN  SENGKETA  HAK  CIPTA  ATAS  DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM KASUS TINA TOON
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  dalam  UUHC  dimaksudkan  untuk  memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta apabila terdapat upaya pelanggaran hak cipta yang menimbulkan  kerugian.  Amanat  dari  UUHC  mengenai  upaya  penyelesaian  sengketa pelanggaran hak cipta tersebut adalah salah satu upaya negara untuk melindungi hak ekonomi
dan  hak  moral  pencipta  sebagai  salah  satu  upaya  pembangunan  kreatifitas  nasional. Pelanggaran  hak  cipta  baik  hak  ekonomi  maupun  hak  moral  dikhawatirkan  akan  mengikis semangat  kreatifitas  yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya mikro  ekonomi nasional.
Penyelesaian melalui jalur litigasi Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUHC, selain melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, penyelesaian atas pelanggaran Hak Cipta dapat juga dilakukan melalui jalur litigasi. Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Pada jalur litigasi  dapat  dilakukan melalui 2 (dua) cara  yaitu penyelesaian secara  pidana  dan  secara  perdata.  Pada  jalur  pidana  pihak  yang  dirugikan  dapat  melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, sedangkan pada jalur perdata dapat dilakukan melalui proses gugatan ganti kerugian pada Pengadilan Niaga.
Sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat (2) dan (3) UUHC pengadilan yang berwenang menyelesaikan  sengketa  hak  cipta  adalah  Pengadilan  Niaga.  Selain  Pengadilan  Niaga, pengadilan  lain  tidak  berwenang  menangani  penyelesaian  sengketa  Hak  Cipta.  Pencipta, pemegang  hak  cipta,  dan/atau  pemegang  hak  terkait  atau  ahli  warisnya  yang  mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.
Ganti rugi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta mau tidak mau harus segera membayarkan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
Dalam hal ini kasus Tina Toon dan Engkan Herikan sudah sampai di pengadilan maka langkah  yang  dilakukan  Tina  Toon  dapat  memberikan  keterangan  saksi  dan  bukti  kepada hakim bahwa dirinya merupakan turut tergugat sebagai cara untuk meringankan hukumannya. Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang  sengketa  atau  tidak  berkewajiban  untuk  melakukan  sesuatu,  hanya  demi  lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Turut tergugat dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. 18
Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642  K/Pdt/2005  adalah  karena  “dimasukkan  sebagai  pihak  yang  digugat  atau  minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam  gugatan  harus  lengkap  sehingga  tanpa  menggugat  yang  lain-lain  itu  maka  subjek gugatan  menjadi  tidak  lengkap.”  Dari  uraian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  peran  sebagai Turut Tergugat sebenarnya adalah pelengkap gugatan saja, namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim.
Hal  yang  harus  dilakukan  Tina  Toon  sebagai  Turut  Tergugat  adalah  cukup  hadir menjalani  proses  persidangan  di  persidangan  dan  menerima  putusan  yang  dijatuhkan  oleh hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat.  Namun,  ada  hal  lain  yang  juga  penting  diperhatikan  terkait  ketidakhadiran  pihak yang memang telah dipanggil secara patut di pengadilan, sebagai contoh pihak yang tidak hadir tersebut adalah Tergugat. Apabila Tergugat tidak datang pada hari perkara akan diperiksa di persidangan  padahal  sudah  dipanggil  secara  patut  dan  Tergugat  juga  sama  sekali  tidak
18 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek , Mandar Maju, Jakarta, hlm. 2.
mewakilkan  kepada  kuasanya,  maka  berdasarkan  Pasal  125  Herzien  Indlandsch  Reglement (HIR) (S.1941-44),hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.
Konsekuensi yang dapat diterima Tina Toon sebagai Turut Tergugat apabila tidak pernah hadir  di  persidangan  adalah  dikabulkannya  gugatan  yang  diajukan  oleh  penggugat  melalui putusan  verstek  yang  dijatuhi  oleh  hakim  di  persidangan.  Sebagai  contoh,  untuk  gugatan Perbuatan  Melawan  Hukum,  isi  gugatan  bisa  saja  berupa  kewajiban  ganti  rugi  sehingga mewajibkan  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  membayar  sejumlah  ganti  rugi  yang  diminta Penggugat. Hal ini dimungkinkan karena dari pihak Tina Toon tidak menghadiri sidang dan tidak memberikan pembelaannya sehingga melemahkan posisi dirinya.
Dengan demikian, langkah yang dapat diambil Tina Toon adalah menghadiri jalannya pengadilan  karena  Turut  Tergugat  wajib  tunduk  dan  taat  pada  putusan  hakim.  Hal  ini  juga berlaku untuk putusan verstek. Apabila dalam putusan verstek tersebut juga disebutkan bahwa ada sejumlah hal  yang perlu dilaksanakan oleh Turut Tergugat,  maka Tina Toon juga harus melaksanakan isi putusan itu. Pada intinya adalah Tina Toon sebagai Turut Tergugat diimbau untuk terus menjalani proses persidangan untuk dapat memberikan keterangan guna mencegah hal yang dapat merugikan dirinya di kemudian hari jika dirinya tidak memberikan klarifikasi di pengadilan.
Apabila  diperhatikan,  upaya  penyelesaian  sengketa  lebih  dominan  pada  upaya  yang mengarah ke jalur litigasi yang dianggap oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai satu cara untuk  menyelesaikan  permasalahan  hukum.  Namun,  kasus  sengketa  HKI  yang  diselesaikan melalui  pengadilan  tidak  tuntas  yang  diakibatkan  oleh  menumpuknya  kasus  di  Pengadilan. Kondisi tersebut berdampak buruk pada para pihak yang bersengketa karena tidak terpenuhinya win-win solution . Selain itu, penyelesaian sengketa melalui litigasi cenderung menghabiskan waktu  yang  lama,  sehingga  menimbulkan  ketidakpuasan  ( dissatification )  para  pihak  dan terkesan  bertele-tele  ( zwaarwichtig ),  yang  akhirnya  memunculkan  penyelesaian  sengketa alternatif ( Alternative Dispute Resolution /ADR). 19
ADR  atau  di  Indonesia  lebih  dikenal  dengan  istilah  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (APS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. APS merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan di Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, keadilan merupakan aspek penting terhadap kehidupan masyarakat Indonesia terkait dengan permasalahan hukum.
APS  sendiri  merupakan  salah  satu  pengejewantahan  dari  musyawarah  mufakat  untuk tercapainya  solusi  terbaik  karena  hakikatnya  penyelesaian  sengketa  melalui  APS  untuk menghindari  perpecahan  dengan  tetap  menemukan  solusi  terbaik.  Atas  dasar  permasalahan yang  terjadi,  Mahkamah  Agung  pada  akhirnya  menerbitkan  Perma  Nomor  1  Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. PERMA tersebut mengubah mediasi menjadi upaya penyelesaian sengketa yang wajib untuk ditempuh oleh para pihak dalam sebuah gugatan perdata.
Mengacu  pada  perspektif  hukum  pidana,  Mustafa  Serdar  Özbek  menyatakan  bahwa mediasi  menjadi  prosedur  yang  fleksibel,  komprehensif,  problem  solver,  partisipatif, menekankan  pentingnya  partisipasi  aktif  dari  orang-orang  yang  terkena  dampak  perkara, seperti  korban  dan  pelaku,  serta  masyarakat. 20 Manfaat  lainnya  adalah  bahwa  mediasi
19 Yuniar Kurniawaty, “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute),” Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 14, No. 2, 2017, hlm. 163–170, hlm. 165.
20 Mustafa Serdar Özbek, “The Principles And Procedures Of Penal Mediation In Turkish Criminal Procedural Law,” Vol. 8, No. 2, 2012, hlm. 153–220, hlm. 158.
mendorong  pelaku  untuk  merasa  bertanggung  jawab  untuk  menyelesaikan  rehabilitasi  dan memungkinkan integrasi pelaku yang lebih baik kembali ke masyarakat, sehingga memberikan kesempatan praktis untuk memperbaiki kondisi mereka. Berdasarkan uraian tersebut, mediasi merupakan prosedur yang efisien untuk untuk menyelesaikan konflik para pihak.
Sedangkan, dalam perspektif hukum perdata, dasar hukum mediasi terdapat dalam Pasal 130 HIR dan 149 RBg, dan Pasal 1851 KUHPerdata yang berisikan tentang kewajiban hakim dalam  mendamaikan  pihak  yang  bersengketa  yang  dikemas  dalam  bentuk  mediasi.  Mediasi dalam hukum perdata memberi penekanan pada keberadaan pihak ke tiga yang menjembatani para  pihak  bersengketa  sebagai  sarana  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Fadli  Andi  Natsif menyatakan bahwa mediasi tersebut terbukti cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa dan putusannya  diakui  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  melalui  surat  perjanjian  kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. 21
Maka  dari  itu  pihak  yang  berperkara  dalam  kasus  dugaan  pelanggaran  hak  cipta  oleh Tina  Toon  hendaknya  melakukan  upaya  melalui  jalur  mediasi  di  luar  pengadilan.  Hal  itu mengingat kompetensi hakim yang terbatas dalam ruang lingkup hak cipta di pengadilan. Tentu dalam hal ini mediator dari kalangan profesional yuris yang berpengalaman di bidang hak cipta musik  patut  untuk  dipertimbangkan  guna  mengawal  masing-masing  pihak  untuk  untuk berdamai dan mengambil jalan tengah untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas  penelitian  ini  memberikan  beberapa  kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum hak royalti dalam platform musik digital berdasarkan UUHC telah diperkuat kembali oleh PP 56/2021 yang dinilai lebih menguntungkan bagi para pencipta Hak Cipta dan pemegang Hak Cipta. Perlindungan hukum yang diperkuat dalam PP 56/2021 berupa  perlindungan  atas  royalti  pencipta  dan  pemegang  Hak  Cipta  dari  suatu  lagu/musik. Royalti  sebagai  bagian  dari  hak  ekonomi  yang  bersumber  dari  hak  eksklusif  pencipta  lagu menjadi  fokus  terpenting  dalam  PP  56/2021.  Terlebih,  di  era  serba  digital  sekarang mengakibatkan  makin  terbukanya  peluang  untuk  melanggar  dan  mengambil  hak  eksklusif suatu  lagu/musik  untuk melakukan suatu  komersialisasi. Oleh karena itu UUHC melalui  PP 56/2021  telah  menyediakan  peraturan  teknis  mengenai  mekanisme  pemungutan  dan pendistribusian royalti musik dalam platform digital.
Kedua, perdasarkan  ketentuan  Pasal  1367  KUHPerdata,  pihak  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban  adalah  pihak  label  musik,  dikarenakan  Tina  Toon  berada  di  bawah perintah  kontraktual  sebagai  penyanyi  untuk  menyanyikan  lagu  tersebut.  Pihak  label  music melakukan  pelanggaran  Hak  Cipta  lagu/musik  berupa  melakukan  pengambilan  dan pengubahan  lagu  ciptaan  Engkan  Herikan  tanpa  izin  dan  tanpa  mencantumkan  sumber lagu/musik aslinya. Selain itu, label musik Tina Toon juga melakukan penyiaran, pengedaran, dan penyebaran karya lagu/musik milik Engkan Herikan melalui internet secara tanpa hak atau tidak  atas  izin  dari  Engkan  Herikan.  Selain  ganti  rugi  materiil,  label  musik  Tina  Toon  pun berpotensi mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 112, 113, 114 dan 115 UUHC.
Ketiga, untuk  menyelesaikan  sengketa  Hak  Cipta  ini  terdapat  dua  cara  untuk menyelesaikannya  yaitu,  melalui  jalur  litigasi  dan  non-litigasi.  Jalur  litigasi  adalah  cara menyelesaikan  sengketa  Hak  Cipta  lewat  jalur  pengadilan  melalui  pengadilan  niaga  dengan
21 Rizki Riolita, “Analisis Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kota Semarang,” IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies), Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 55–71, hlm. 67.
hasil akhir berupa diputuskan bersalah atau tidak bersalah seorang tergugat atas perlakuannya. Namun, penelitian ini lebih menyarankan menggunakan jalur non-litigasi melalui mediasi di luar pengadilan dengan menghadirkan mediator yang memiliki kompetensi hukum di bidang hak cipta lagu untuk secara aktif mengawal berjalannya negosiasi antara para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU:
Saidin,  OK.,  2007. Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights) ,  Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek , Jakarta: Mandar Maju.

## SUMBER LAIN:
Aan Priyatna, Priyatna, 2014. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan E-Book , PhD Thesis, UNDIP.
Dewi,  Anak  Agung  Mirah Satria, 2017. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube,” Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 4.
Digugat  Rp10,7  Miliar  Terkait  Hak  Cipta  Lagu,  Tina  Toon  Akhirnya  Buka  Suara,  merdeka.com, https://www.merdeka.com/sumut/digugat-rp107-miliar-terkait-hak-cipta-lagu-tina-toon- akhirnya-buka-suara.html, diakses 3 November 2021.
Garner, Bryan A., 2019, Black’s Law Dictionary, Thomson Reuters. Handayani, Widya Marthauli, 2019 . “Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,” Jurnal  Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 2.
Huzaini,  Moh  Dani  Pratama,  hukumonline.com,  https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali- lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia- lt5b8668951249c, diakses 26 Februari 2022.
Indriani,  Iin,  2018. “Hak  Kekayaan  Intelektual:  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Karya Musik,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2021. Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta , Jakarta: Kemenkumham DJKI.
Kurniawaty,  Yuniar,  2017.  “ Efektivitas  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (Alternative  Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute),” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 2.
Kusno,  Habi, “Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Pencipta  Lagu  Yang  Diunduh  Melalui Internet,” FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 3, 2016.
Marbun,  Tommy  Hottua,  T.  KEIZERINA  DEVI,  dan  WINDHA  WINDHA,  2013 .  “Perlindungan Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Karya  Cipta  Lagu  dan  Musik  Dalam  Bentuk  Ringtone  Pada Telepon Seluler,” Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 1.
Maramis, Rezky Lendi, 2014. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti,” Lex Privatum, Vol. 2, No. 2.
Ozbek, Mustafa Serdar, 2012. “ The Principles And Procedures Of Penal Mediation In Turkish Criminal Procedural Law,” Vol. 8, No. 2. Riolita, Rizki, 2016. “Analisis Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat  Ganda  Di  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang,” IJCLS  (Indonesian  Journal  of Criminal Law Studies), Vol. 1, No. 1.
Salindeho,  Christine  C.,  2017.  “ Perlindungan  Musik  Dan  Lagu  Di  Era  Teknologi  Internet  Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia ,” Lex et Societatis, Vol. 5, No. 5.