INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1755-1770 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha dengan Sistem E-Commerce
Indah Sinaga 1 ✉ , Siti Nuridah 2 , Sopian 3 , Sri Mulyani 4 , Fauzobihi 5
Universitas Pertiwi
Email: 18110086@pertiwi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Peraturan pajak. Tarif pajak. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan usaha dengan system E-commerce di Jawa Barat tahun 2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh  dari  kuesioner  yang  dibagikan  dan  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  pembagian  kuesioner.  Instrumen  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode skala Likert. Hasil penelitian ini menunjukan data dengan menggunakan perhitungan statistik melalui aplikasi Statistical Package for the Social Science (SPSS) versi 26. maka peneliti menarik kesimpulan yaitu Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,Tarif  pajak  berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Secara  simultan Pemahaman  Peraturan  pajak,  tarif  pajak,  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  Effect  of  Understanding  Tax  Regulations.  Tax  rate. Taxpayer awareness of the compliance of taxpayers doing business with the E-commerce system in West Java in 2020. The type of data used in this study is quantitative data obtained from questionnaires that are shared and relate to the problem under study. Data collection is carried out by distribution of questionnaires. The research instrument used in this study used the Likert scale method. The results of this study show data using statistical calculations through  the Statistical Package for the Social Science (SPSS)  application  version  26.  So  the  researcher  drew  conclusions,  namely  Understanding  tax regulations has a positive effect on taxpayer compliance, tax rates have a negative effect on taxpayer compliance,  Taxpayer  awareness  has  a  positive  effect  on  taxpayer  compliance.  Simultaneously Understanding Tax regulations, tax rates, taxpayer awareness affect taxpayer compliance.
Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Rates, Understanding Tax Regulations.

## PENDAHULUAN
Bisnis e-commerce di Indonesia telah memasuki tahapan baru. Kemajuan teknologi dalam perdagangan e-commerce  meningkat  pesat  di  iringi  ekosistem  yang  menyertainya. Menjalankan  usaha  melaui  media  internet  dipercaya  akan  membuat  lebih  mudah  dan mengeluarkan biaya yang  lebih sedikit dibandingkan usaha  secara konvensional. Maka  dari alasan-alasan  tersebut  usaha e-commerce  di  Indonesia  banyak  di  bicarakan  dan  ramai dilakukan  mulai  dari  menjual  barang  hingga  jasa.Seiring  kemajuan  zaman  yang  terus mengalami  peningkatan,  teknologi  informasi  bergerak  begitu  cepat  dan  signifikan  yang mengalihkan kegiatan di dunia nyata ke dalam dunia internet, salah satunya dalam kegiatan ekonomi. Adapun contohnya dalam kegiatan ekonomi antara lain; Pertama, gojek dan grab yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi. Kedua, ovo, dana, gopay, iSaku dalam dompet digital (E-Wallet)  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  bertransaksi.  Ketiga,  bukalapak,  lazada, shopee,tokopedia dan lainnya dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan berbelanja online.
Pada  tahun  2019,  Sri  Mulyani  selaku  Menteri  Keuangan  seusai  jumpa  pers  di  Aceh, memberikan  pernyataan  bahwa  Kementrian  Keuangan  sudah  menyelesaikan  pembahasan antara kementrian/lembaga, namun formulasi terakhir tinggal menunggu keputusan dari PMK. Lebih lanjut lagi, pernyataan tersebut di lontarkan berdasarkan saran-saran dan masukan yang diberikan oleh pelaku e- Commerce dan juga pedagang konvensional. Menurut Sri Mulyani, prinsip  dari  masukan  yang  diterima  akan  dilakukan even-handed.  Pajak  yang  berlaku  di  e-
Commerce  dengan  konvesional  sama,  terutama  karena  berhubungan  dengan  PPN  (Pajak Pertamabahan Nilai). Menteri Keuangan merilis peraturan dalam PMK-210 mengenai tata cara dan prosedur pemajakan yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce. Bagi wajib pajak yang melakukan transaksi  secara e-commerce  tertuang  peraturan  yang  harus  dipenuhi  diantaranya  adalah Wajib  Pajak  memberitahukan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  kepada  penyedia platform marketplace, bila belum memiliki NPWP dapat segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP  atau  memberitahukan  NIK  kepada  penyedia platform  marketplace,  melaksanakan kewajiban PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pajak final tarif 0,5% dari omzet dalam  hal  ini  omzet  tidak  melebihi  Rp.  4,8  miliar  dalam  setahun,  dan  dikukuhkan  sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam setahun.
Pemerintah  sudah  memberlakukan  tarif  Pajak  Penghasilan  (PPh)  untuk  Usaha  Kecil  dan Menengah  (UMKM),  yang  sebelumnya  1  persen  menjadi  0,5  persen  agar  mendorong  daya saing dengan produk-produk impor di era serba digital seperti saat ini. Metode pengenaan pajaknya tergantung dari kriteria dan klasifikasi dari usaha wajib pajak tersebut seperti yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008. Pengaturan pajak yang dikenakan juga  disebut  tidak  akan  jauh  berbeda  dengan  transaksi  yang  berlaku  pada  jual  beli  secara konvensional. Mengenai mekanismenya, sementara ini akan dilakukan pengkajian ulang untuk menggunakan KUP (Ketentuan Umum Perpajakan), untuk menentukan siapa yang memungut, dan melaporkan (Nyoman et al., 2019).
Kepatuhan  wajib  pajak  ialah  suatu  kondisi  dimana  wajib  pajak  telah  memenuhi  semua kewajiban perpajakan  dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan ini dapat diidentifikasi melalui penyetoran kembali SPT yang menjadi kewajiban wajib pajak dan kepatuhan dalam menghitung tunggakan pajak yang wajib juga dibayarkan (Hasanudin et al., 2020). Penelitian mengenai  kepatuhan  wajib  pajak  sudah  banyak  dilakukan  sebelumnya  diantaranya  oleh Wicaksana  et  al  (2023),  Isnaeni  et  al  (2023),  Nuridah  dan  Megawati  (2022).  Namun  dalam penelitian  ini  terdapat  kebaharuan  penelitian  yaitu  melihat  kepatuhan  wajib  pajak  yang melakukan usaha dengan e-commerce.
Pemerintah  juga  wajib  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  mengenai  sistem  dan peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  terlebih  lagi  mengenai  bagaimana  cara  menjalankan kewajiban perpajakan agar sesuai dengan peraturan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Salah satu faktor mengapa masyarakat tidak patuh adalah kurangnya pengetahuan dan  wawasan  masyarakat  yang  menyebabkan  mereka  tidak  memahami  bagaimana  cara melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban tersebut
(Valentino & Wairocana, 2019) . Direktorat  Jendral Pajak  sudah melakukan upaya sosialisasi mengenai peraturan PMK-210 kepada pelaku usaha e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan wajib pajak pengguna layanan e-commerce. Hal ini memiliki tujuan agar wajib pajak  maupun  penyedia marketplace  dapat  memahami  tujuan  dari  pemerintah  untuk mengembangkan usaha pada bidang e-commerce agar mengalami peningkatan dan  dapat memajukan perekonomian negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin  meningkat  pula  keberhasilan  pemerintah  dalam  hal  penerimaan  pajak.  Kepatuhan wajib  pajak  menjadi  faktor  penting  mengingat  sistem  perpajakan  Indonesia  menganut self asessment  system.  Dalam  prosesnya  secara  murni  memberikan  kepercayaan  kepada  wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melapor kewajibannya sendiri. Namun agar tata cara pemungutan  dengan self  asessment  system  dapat  berjalan  dengan  baik  jika  masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (Indriyani & Jayanto, 2020).
Kehadiran  e-commerce  membuat  transaksi  jual-beli  produk  semakin  mudah  sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru di tengah pandemi Covid-19. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 2,36 juta usaha e-commerce yang tersebar di tanah air pada 2020. Dari jumlah  tersebut, sebanyak 1,77 juta usaha (75,15%) berada di Pulau  Jawa. Hal ini terjadi  karena Pulau    Jawa  menjadi  pusat  perekonomian  dan  memiliki  infrastruktur  digital  yang  lebih memadai. Jawa Barat merupakan  daerah dengan jumlah   usaha e- commerce  terbanyak di Indonesia.  Setidaknya  terdapat  473.283  usaha  (20,05%)  di  provinsi    tersebut.  Disusul    Jawa Timur yang memiliki usaha e-commerce sebanyak 467.996 usaha (19,82%).Berikutnya, jumlah usaha e-commerce di Jawa Tengah tercatat sebanyak 406.991 usaha (17,23%). Adapun, usaha e-commerce di DKI Jakarta dan Yogyakarta masing-masing sebanyak 218.582 usaha (9,25%) dan 147.781 usaha (6,26%).Sedangkan, provinsi  dengan jumlah  usaha e-commerce terendah berada di Papua Barat yakni hanya 1.685 usaha (0,07%). Provinsi  terendah berikutnya adalah Maluku Utara dengan jumlah  1.817 usaha (0,08%).
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)
Faktor  pertama  adalah  peraturan  pajak e-commerce.  Pada  pemahaman  peraturan perpajakan,  semakin  tinggi  pemahaman  wajib  pajak,  semakin  baik  wajib  pajak  dapat menentukan perilakunya dengan baik dan mengikuti peraturan perpajakan. Jika wajib pajak tidak  mengetahui  peraturan  perpajakan  dan  proses  perpajakan,  wajib  pajak  tidak  dapat menyelesaikan  tanggapannya  dengan  benar.  Hasil  penelitian  (Andreas  &  Savitri,2017)  dan (Oktaviani et al., 2020) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pengguna  e-  commerce.  Namun,  pada  penelitian (Santana  &  Sem,  P.S.,  2020)  menyatakan  bahwa  pemahaman  peraturan  perpajakan  tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.
Faktor  kedua  adalah  tarif  pajak e-commerce.  Tarif  pajak  e-commerce  yang  bervariasi bahkan  ada  yang  sama  namun  beda  kegunaannya  masih  sulit  dipahami  oleh  wajib  pajak. Diperlukan penyuluhan mengenai bagaimana cara menentukan tarif pajak dan juga besaran tarifnya.  Penelitian  Luh  Putu  (2019),  menunjukkan  hasil  bahwa  tarif  pajak  penghasilan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Adapun  hasil  penelitian  tentang  tarif pajak perpajakan yang beragam hasil pendapat, dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Mariani et al.,, 2020), dan (Zulma, G. W. M., 2020) menyebutkan bahwa tarif pajak pengguna e- commerce berpengaruh positif  terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertentangan dengan (Ningsih, 2019) yang menyatakan  bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap  kepatuhan wajib pajak pada pengguna e-commerce.
Faktor  ketiga  kesadaran  wajib  pajak.  Kesadaran  wajib  pajak  merupakan  suatu  keadaan dimana wajib  pajak memiliki keinginan untuk membayarkan pajak karena  wajib  pajak telah memahami, mengakui, menghargai, serta mentaati dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Mengingat  kembali  sistem  perpajakan  yang  diterapkan  di  Indonesia  yaitu self  asessment system  terkait  dengan  pemungutan  pajak  untuk  memberikan  tanggung  jawab  yang  besar kepada masing-masing wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, jika kesadaran wajib pajak tinggi, maka kepatuhan wajib pajaknya akan meningkat. Menurut penelitian (Sania & Yudianto, 2018) juga menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi e-commerce. Sedangkan  menurut  (Faizin  et  al.,  2017),  menyatakan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan   latar   belakang   yang   sudah   dipaparkan   diatas, penulis berkeinginan untuk mengolahnya  lebih lanjut dengan tujuan untuk menganalisis penerapan pajak terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  transaksi  e-commerce  di  Indonesia  dan  juga  hambatan- hambatan apa yang terjadi dalam melakukan penerapan peraturan pajak e-commerce, dalam skripsi  yang  berjudul  :  PENGARUH  PEMAHAMAN  PERATURAN  PAJAK,  TARIF  PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN USAHA DENGAN SISTEM E-COMMERCE yang berada di Jawa Barat tahun 2020.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang memusatkan pada pengujian kebenaran hipotesis. Data yang digunakan  bersifat  terukur  dan  menghasilkan  kesimpulan  yang  dapat  digeneralisasi.
Penelitian  ini  akan  menjelaskan  Pengaruh  Pemahan  Peraturan  Pajak ,  Tarif  Pajak.dan Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  melakukan  usaha  dengan system  E-commerce.    Menurut  Sugiyono  (2019:16)  menjelaskan  bahwa  metode  kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena  berdasarkan  pada  filsafat  positivisme.  Metode  ini  sebagai  metode  ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaku  usaha  yang  menggunakan  layanan e-commerce yang aktif melakukan usahanya di wilayah Jawa Barat per tahun 2020 yaitu sebanyak 473.283. Penelitian  ini  menggunakan  sampel  sebanyak  100  responden.  Identitas  responden  dalam penelitian ini terkait jenis kelamin, kepemilikan NPWP, dan lama menjalankan usaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji  normalitas  pada  penelitian  ini  menggunakan  uji  statistik  non-parametrik  Kolmogorov- Smirnov (K-S). Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:
- Jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Sig. > 0,05 menunjukkan data berdistribusi secara normal.
- Jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Sig. < 0,05 menunjukkan data tidak berdistribusi secara normal.
Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandar dized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .05782125
Most Extreme Differences Absolute .094 Positive .077 Negative -.094 Test Statistic .094 Asymp. Sig. (2-tailed) .089 c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: Output SPSS 26, 2023
Berdasarkan tabel hasil uji normalitas terhadap 100 data menunjukkan bahwa besarnya nilai asymp.sig  (2-tailed)  sebesar  0,089.  Nilai  tersebut  lebih  dari  nilai  signifikansi  0,05  yang mengindikasikan bahwa data residual dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

## Uji Multikolinearitas
Model  regresi  dapat  dikatakan  baik  jika  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variabel independennya.  Uji  moltikolinearitas  pada  suatu  model  dapat  diketahui  dari  nilai variance inflation factor (VIF) dan tolerance dengan kriteria sebagai berikut:
- Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka model regresi tidak terjadi multikolonieritas
- Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka model regresi terjadi multikolonieritas Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a
Model Collinearity Statistics Tolera nce VIF 1 (Constant) PemahamanPeraturan Pajak .764 1.309 Tarif Pajak .419 2.384 Kesadaran Wajib Pajak .907 1.103 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Output SPSS 26, 2023
Menunjukkan  bahwa  data  penelitian  yang  digunakan  tidak  terjadi  multikolinearitas.  Hal tersebut  mengindikasikan  bahwa  tidak  terdapat  korelasi  di  antara  variabel  independen  yang digunakan dalam penelitian ini sehingga model regresi dapat dikatakan baik. Tidak adanya gejala multikolinearitas  tersebut  dapat  dilihat  dari  semua  variabel  independen  yang  memiliki  nilai
tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

## Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik yaitu jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau tidak terjadi  heterokedastisitas.  Pada  penelitian  ini  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya heterokedastisitas  yaitu  menggunakan  uji  glejser  dengan  meregresi  masing-masing  variabel dependen  dengan  absolute  residual  sebagai  variabel  independen.  Adapun  indikator  yang menjadi dasar dalam uji ini yaitu:
a. Jika nilai signifikan (Sig.) > 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas
b. Jila nilai signifikan (Sig.) < 0,05, maka terjadi gejala heterokedastisitas Tabel 3. Uji Heterokedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) .165 .063 2.609 .011 Pemahaman  Peraturan Pajak - .066 .045 -.193 -1.485 .142 Tarif Pajak - .001 .006 -.025 -.144 .886 Kesadaran Wajib Pajak - .003 .009 -.038 -.315 .754

## a. Dependent Variable: ABS_RES
Sumber: Output SPSS 26, 2023
Berdasarkan data hasil uji glejser pada tabel 7 menunjukkan bahwa dalam analisis regresi tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Hal tersebut dikarenakan tidak ada variabel independen yang signifikan  secara  statistik  mempengaruhi  variabel  dependen  nilai  ABS_RES,  yang  mana  nilai signifikansinya lebih dari 0,05.
Analisis Hipotesis
Hasil Uji Regesi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian untuk memprediksi hubungan antara beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda bertujuan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh
pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi
Sumber: Output SPSS 26, 2023
Pada tabel diatas dapat dirumuskan bentuk persamaan regresi sebagai berikut:
Y = α + 0,215X1 – 0,021X2 + 0,033X3 + e
Berdasarkan persamaan regresi berganda diatas dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Koefisien β 1 = 0,215 dan bertanda positif, artinya jika pemahaman peraturan pajak meningkat 1% maka akan diikuti peningkatan kepatuhan wajib pajak  sebesar 0,215.
2. Koefisien β 2 = -0,021 dan bertanda negatif, artinya jika tarif pajak meningkat 1% maka akan diikuti penurunan kepatuhan wajib pajak  sebesar  -0,021.
3. Koefisien β 5 = 0,033 dan bertanda positif, artinya jika kesadaran wajib pajak meningkat 1% maka akan diikuti peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,033.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien determinasi (R 2 ) berguna untuk mengukur kemampuan variabel-variabel dalam model penelitian  dalam  menjelaskan  variabel  dependen.  Variabel  kepatuhan  wajib  pajak  dalam penelitian ini dijelaskan oleh variabel pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak. Hasil uji koefisien determinasi (R 2 )  dapat dilihat pada tabel 11
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Stan dardized Coefficie nts
t Sig.
B
Std. Error Beta 1 (Constant) .081 .099 .810 .421 PemahamanPeraturan Pajak .215 .070 .360 3.064 .003 Tarif Pajak -.021 .009 -.389 - 2.455 .017 Kesadaran Wajib Pajak .033 .014 .248 2.302 .024
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Model Summary b
Mo del R R Square Adjust ed R Square Std.  Error of the Estimate 1 .512 a .262 .199 .0602484 a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak,
Pemahaman Peraturan Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Output SPSS 26, 2023
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  nilai adjusted  R  square  sebesar  0,199.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 19,9% variasi dari variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh  variabel  independen  pemahaman peraturan  pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak . Sedangkan  sisanya  sebesar 80,1% dijelaskan  oleh variabel lain  yang tidak  diteliti dalam penelitian ini.

## Hasil Uji F
Uji  pengaruh  simultan  atau  yang  sering  disebut  dengan  uji  F  berguna  untuk  menguji besarnya pengaruh semua variabel independen secara simultan atau serentak terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan alpha (0,05) atau F- value. Nilai F pada tabel uji F dibandingkan dengan Ftabel. Rumus Ftabel yaitu (k-1, n-k), k merupakan jumlah dari variabel bebas dan n merupakan jumlah sampel.
Tabel 6. Uji F

## ANOVA a
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression .090 6 .015 4.139 .001 b Residual .254 70 .004 Total .344 76
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak
Sumber: Output SPSS 26, 2023
Tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi (Uji F) sebesar 0,001 yang mana kurang dari alpha (0,05). Nilai Fhitung sebesar 4,139 dibandingkan dengan Ftabel yaitu 2,34, diperoleh hasil bahwa Fhitung  >  Ftabel.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman peraturan  pajak,  tarif  pajak,  dan  kesadaran  wajib  pajak  secara  bersama-sama  (simultan) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

## Hasil Uji T
Uji signifikansi parameter individual atau uji statistik t berguna untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan  dengan  menggunakan  derajat  kepercayaan.  Uji  ini  juga  membandingkan  nilai  t- statistik  dengan  t-tabel.  Nilai  t-tabel  ditentukan  dengan  rumus  n – k,  dimana  n  merupakan banyaknya unit analisis dan k merupakan banyaknya variabel. Hasil dari uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel diatas yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Pemahaman  peraturan  pajak  memiliki  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,360  dengan  nilai signifikansi sebesar 0,003 dan t-hitung 3,064. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peraturan  pajak  memiliki  nilai  positif  dan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan  t-hitung > t-tabel (3,064 > 1,667). Oleh karena itu dapat disimpulkan, hipotesis 1 yang menunjukan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
2) Tarif pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,389 dengan nilai signifikansi sebesar 0,017 dan t-hitung -2,455. Hal tersebut menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki nilai negatif dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan t-hitung < t-tabel (-2,455 < 1,667). Oleh karena itu dapat disimpulkan, hipotesis 2 yang menunjukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.
3) Kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,248 dengan nilai signifikansi sebesar 0,024 dan t-hitung 2,302. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki  nilai  positif  dan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  karena  nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan t-hitung > t-tabel (2,302 > 1,66724). Oleh karena itu dapat disimpulkan, hipotesis 3 yang menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

## Pembahasan
Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pelaku  e-commerce  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  mereka. Peningkatan pengetahuan seseorang tentang pajak berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil menyatakan bahwa tarif pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak  pelaku  e-commerce  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  mereka.  Namun  hasil penelitian membuktikan bahwa tarif pajak memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti semakin tinggi tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah.
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  menyatakan  bahwa  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  memiliki  dampak  positif  dan signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  pelaku  e-commerce  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakan  mereka,  dan  hal  ini  telah  diterima  sebagai  fakta  dalam  penelitian.  Temuan  ini menunjukkan bahwa ketika seorang wajib pajak memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap tanggung  jawab  mereka  dalam  membayar  pajak,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  tersebut cenderung meningkat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  analisis  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pemahaman  peraturan  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
2. Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah.
Sehingga hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.
3. Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

## DAFTAR PUSTAKA
Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 14(1), 62-71.
Fatmawati, D. (2020). Analisis Perbandingan Penerapan Pajak E - Commerce Dengan
Konvensional Oleh: Yohanes Baptista Husada Stefanus Tegar Kurniawan Progam Studi Akuntansi Universitas Tulungagung.1960301100006.
Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Transaksi E- Commerce. ECONBANK: Journal of Economics and Banking, 1(1), 47-54. https://doi.org/10.35829/econbank.v1iT7
Fitriandi, P. (2020). Pemajakan Atas Transaksi Melalui Online Marketplace. Jurnal Pajak Indonesia, 4(1), 14-20.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariative dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hartini, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). X(1), 21-39.
Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Paj ak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. Tirtayasa Ekonomika, 5(1), 65-85.
Ho, D. (2018). A Study of Hongkong Tax Compliance Ethic. International Business Research, 2(4).
Indriyani, P. D., & Jayanto, P. Y. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku E-Commerce di Kota Semarang Pada Platform Online Marketplace Blibli.com. Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 7(1), 113-122.
https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7703
Isnaeni, A., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Pengaruh Penerapan Aplikasi M-Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pelaku UMKM di Tahun 2022-2023. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(4), 6302 – 6308.
Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang
Menggunakan Transaksi E-Commerce. E - Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen, 25-34.
Leonardo, P., & Tjen, C. (2020). Penerapan Ketentuan Perpajakan Pada Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace. JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan,8(1),45-
54. https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.17248
Lianty, R. A. M., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi
Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Transaksi E- Commerce. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK), 9(2), 55-65.
Marlina, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Jurnal Pundi, 2(2), 151-168. https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.82
Muliari, S. (2020). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi), 4(2), 603. https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289
Ningsih, A. S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi E- Commerce. E-Jra, 08(01), 82-91.
Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi. Diponegoro Journal of Accounting, 4, 1-14.
Nuridah, S. & Esther, M. (2022). Pengaruh Insentif Pajak PPh Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Kewarganegaraan, 6(3), 5303-5310.
Nyoman, N., Paramitari, A., Ayu, I., Widiati, P., & Suryani, P. (2019). Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi E - Commerce di Indonesia. 1(1), 114-119.
Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan transaksi bisnis online. Jurnal Profita, Vol 5 No.5(2), 1-16.
Rachman, A., & Ngadiman. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, serta Lingkungan Kegiatan Transaksi E-Commerce. JurnalMultiparadigma Akuntansi Tarumanagara, 2(Oktober), 1861-1868.
Rosalinawati, E., & Syaiful, S. (2018). Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce di Kabupaten Gresik. JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 1(1), 1.
https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.443
Rosdiana, R., & Haris, I. A. (2018). Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Beli Produk Pakaian Secara Online. International Journal of Social Science and Business, 2(3), 169. https://doi.org/10.23887/ijssb.v2i3.16240
Valentino, F., & Wairocana, I. G. N. (2019). Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi E- Commerce Di Indonesia. 1-15.
Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha E- Commerce di Kebumen). Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 7(1). https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358
Wicaksana, W. P., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(4), 6285 – 6293.