## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 6 Nomor 2, April 2022
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Kajian Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Internasional
Melia Dwi Putri Heni Hidayati*, Eko Soponyono Fakultas Hukum,  Universitas Diponegoro Semarang *E-mail: meliadwiputri7@gmail.com
Abstract: Terrorism is one of the extraordinary crimes with a very complex impact in the form of acts of violence  and  threats  with  random  targets  determined  based  on  certain  categories.  The  perpetrators  of these terrorist crimes are better known as terrorists who to commit their crimes these terrorists are even willing to sacrifice their own lives. A series of terrorism events that have occurred in Indonesia does not rule  out  the  possibility  that  even  more  tragic  and  more  fatal  events  could  occur  in  the  future,  so  a regulation  that  focuses  on  preventive  and  repressive  measures  is  needed.  The  purpose  of  writing  this article is to find out and analyze how to handle terrorism from the perspective of international law, and the mechanisms and procedures for handling it. The results of the study indicate that the eradication of criminal acts of terrorism can be carried out subject to the provisions of international law, this is because the crime of terrorism is a crime against humanity and based on the principles contained in the London Agreement 1945, terrorism is said to be a crime that can be handled by international law. . Furthermore, actions that can be taken by countries in the world in dealing with terrorism require comprehensive steps in the form of the formation of legislation, reforming other laws related to terrorist activities such as laws and regulations on banking, immigration, police, defense and security in country, special procedural laws for terrorist justice, land, sea and air transportation.
Keywords: Terrorism; International Regulatio; Policy Act
Abstrak: Terorisme merupakan  salah  satu  kejahatan  luar biasa  dengan  dampak  yang  sangat  kompleks berupa tindakan kekerasan dan ancaman dengan target acak yang ditentukan berdasar kategori tertentu. Pelaku kejahatan terorisme ini lebih dikenal dengan sebutan teroris yang untuk melakukan kejahatannya teroris ini bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Sederet peristiwa terorisme yang telah terjadi di Indonesia  tidak  menutup  kemungkinan  hal  seperti  itu  bahkan  peristiwa  yang  lebih  tragis  dan  lebih banyak  memakan  korban  jiwa  dapat  terjadi  di  masa  datang  sehingga  diperlukan  suatu  regulasi  yang bertitik pada upaya preventif maupun represif.  Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana penanganan terorisme dari prespektif hukum internasional, dan mekanisme  serta  tata  cara  penanganannya. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pemberantasan  tindak pidana terorisme dapat  dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan hukum internasional, hal tersebut dikarenakan kejahatan terorisme merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan berdasarkan prinsip/ asas yang terdapat didalam London Agreement 1945 maka terorisme dikatakan sebagai kejahatan yang dapat ditangani oleh hukum internasional. Selanjutnya tindakan yang dapat  dilakukan  oleh  negara-negara  di  dunia  dalam  mengatasi  terorisme  diperlukan  langkah komprehensif berupa pembentukan perangkat perundang-undangan, pembenahan perundang-undangan lain  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  teroris  seperti  peraturan  perundang-undangan  tentang perbankan,  keimigrasian,  kepolisian,  pertahanan  dan  keamanan  dalam  negeri,  kitab  undang-undang hukum acara khusus untuk peradilan teroris, transportasi darat, laut dan udara.
Kata Kunci: Terorisme; Regulasi Internasional; Peraturan Perundang- Undangan .

## A. Pendahuluan
Terorisme  mulai  memancing  perhatian  dunia  pada  11  September  2001,  dimana dua  pesawat  sengaja  ditabrakan  di  gedung  WTC  ( World  Trade  Center )  Amerika Serikat.Peristiwa  tersebut  banyak  memakan  korban  jiwa  dan  mendapat  sorotan  dunia Internasional  karena  dipandang  sebagai  sikap  tidak  manusiawi  dan  kejam.  Perbuatan tersebut memperoleh kecaman dari dunia Internasional sebagai perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan karena telah  mengorbankan  manusia  yang tidak  bersalah.Kegiatan terorisme  pada  kenyataannya  dinyatakan  sebagai  ancaman  global  yang  sifatnya  lintas negara dan mengancam kemanan dan perdamaian dunia secara Internasional. 1
Target  operasi  dari  kejahatan  terorisme  meliputi  negara  maju  dan  negara berkembang, 2 sebagai  contoh  pada  12  Oktober  2002  telah  terjadi  pemboman  di  Bali, peristiwa  bom  bunuh  diri  di  depan  Gedung  Sarinah  pada  2016  di  Jakarta,  peristiwa pengeboman  Hotel  JW  Marriot  pada  2003  di  Jakarta.  Menunjukkan  Indonesia  sebagai negara berkembang saja pun menjadi target kegiatan terorisme. 3
Peristiwa-peristiwa  tersebut  kemudian  melatarbelakangi  PBB  pada  tahun  2000 mengadakan Kongres WINA dengan tema The Prevention of Crime and The Treatment of  Offenders dan  membahas  salah  satu  poinnya  yaitu  perbuatan  kekerasan  yang  perlu diperhatian.
Kegiatan  Terorisme  sebagai  tindak  pidana  telah  berkembang  di  lintas  negara menggunakan ancaman kekerasan yang spontan, tetapi sebelumnya telah  direncanakan dengan  matang  sehingga  menimbulkan  efek  masif  berupa  kerugian  materiil  dan  salah satu  tujuan  utama  yang  lebih  besar  adalah  unsur  politik.  Apabila  kejahatan  terorisme terjadi pada suatu negara saat ini tidak hanya dipandang sebagai yurisdiksi negara yang bersangkutan  saja  tetapi  negara  lain  bisa  mengambil  peran  yurisdiksinya. Perkembangan ini dipandang Romli Atmasasmita dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang  dapat  mengganggu  hubungan  Internasional  antara  negara-negara  yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas territorial. 4
Kegiatan  terorisme  dipandang  sebagai  tindak  pidana  Internasional  karena memenuhi  beberapa  karakteristik,  yaitu:  diakui  secara  transparan  perbuatan-perbuatan yang  dianggap  sebagai  tindak  pidana  dalam  hukum  internasional.  diakui  secara transparan  sifat  kejahatannya  dari  perbuatan  tertentu  dimana  ditetapkan  kewajiban menjatuhkan hukuman, mencegah, menuntut, menjatuhkan berupa pidanana, kriminalisi dari  tindak  pidana  tersebut,  atau  kewajiban  dalam  hal  menuntut,  hak  atau  kewajiban dalam  hal  pemidanaan  tertentu,  hak  atau  kewajiban  dalam  hal  ekstradisi,  hak  atau kewajiban  dalam  bekerja  sama  pada  proses  penuntutan,  bantuan  yudisial  dimasukkan dalam kategori penjatuhan pidana, ditetapkan dasar-dasar yurisdiksi  kriminal, referensi dari  bentuk  peradilan  pidana  internasional  serta  dihapuskannya  alasan  perintah komando. 5
1 Muhammad Hatta, Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime), Unimal Pers,  Sulawesi, 2019, Hal 77.
2 Hery  Firmansyah,  2011, Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorisme  di  Indonesia ,  MIMBAR HUKUM Vol 23, No 2 Tahun 2011, Hal 376 - 393
3 Dian Andrayanto, (2002), Bom Bali 12 Oktober 2002 Tewaskan 202 Orang, Amrozi Mengaku sebagai Pelaku, Available  online  from https://nasional.tempo.co/read/1516501/bom-bali-12-oktober-2002- tewaskan-202-orang-amrozi-mengaku-sebagai-pelaku [Accessed Feb 04, 2022]
4 Romli Atmasasmita. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Refika Aditama: Bandung, 2006, Hal 58
5 Ronny  R.  Nitibaskara, Terorisme  Sebagai  Kejahatan  Penuh  Wajah: Suatu  Tinjauan  Kriminologis  dan Hukum Pidana. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember 2002, Hal 14 - 21
Alasan kegiatan terorisme dimasukkan dalam kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ) 6 karena diartikan  “ menggunakan kekerasan berupa ancaman kekerasan kepada masyarakat    sipil,  bertujuan  untuk  hal  politik ”  atau “perbuatan-perbuatan  berupa intimidasi masyarakat sipil, yang tujuannya untuk mendoktrin aturan pemerintah” Atau “ perbuatan  yang  sengaja  diciptakan  untuk  memanfaatkan  masyarakat  sipil  dengan menggunakan  kekerasan  dan  ancaman  demi  tujuan  perubahan  politik”  (Goodwin, 2006). Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut  maka  penelitian  ini  akan  mencoba untuk  mengkaji  dan  menganalisis  tentang  bagaimana  pemberantasan  terorisme  dari perspektif hukum pidana internasional.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hokum  normative  dengan pendekatan  perundang-undangan  (statuteapproach).  Pendekatan  Undang-Undang (statuteapproach),  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder,  yaitu  data  yang bersumber  dari  tinjauan  pustaka,  peraturan  perundang-undangan  dan  data-data  yang bersifat kepustakaan atau data yang sudah ada sebelumnya.

## C. Pembahasan
Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa terorisme sudah ada dan berkembang pada  beberapa  abad  yang  lalu.  Sejatinya  manusia  telah  menghadapi  tindakan-tindakan teror  yang  dimulai  sejak  perang  psikologis  sebagaimana  ditulis  oleh  Xenophone  (431- 450  SM),  Kaisar  Tiberius  (14-37  SM)  dan  Caligula  (37-41  SM)  dari  Romawi  telah merealisasikan dengan menyingkirkan dan membuang merampas kekayaan materil dan menjatuhkan  lawan  politiknya.  Robert  S  Pierre  pada  tahun  1758-1794  meneror musuhnya dalam masa revolusi perancis. Setelah perang sipil Amerika serikat, muncul kelompok  teroris  rasialis  yang  dikenal  dengan  nama  ku  klux  klan.  Demikian  pula dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Hitler dan Joseph Stalin. 7
Terorisme  apabila  dilihat  atau  dipahami  secara  etimologi  berasal  dari  kata le terreur 8 yang  pertama  kali  disebutkan  pada  masa  revolusi  perancis  yang  terkenal  keji dalam  menggunakan  kekerasan  yaitu  menindas  kegiatan  anti  pemerintahan,  dimana peristiwa  ini    sekitar  40.000  orang  dipenggal  dan  mati  menggunakan guillotne dan dituduh  sebagai  anti  revolusi. 9 Saat  ini  tercatat  ada  sekitar  27  (duapuluh  tujuh) organisasi  terorisme  internasional  yang  mulai  berkembang  sejak  tahun  1974  yang tersebar  di  beberapa  negara.  Organisasi  ini  terbentuk  atas  berbagai  latar  belakangi seperti  agama,  politis,  etnis  dan  ras.  Organisasi  ini  memiliki  karakteristik  yaitu terstruktur, kuat, berbahaya, eksklusif, tidak transparan, berkomitmen tinggi dan punya pasukan  khusus  yang  disokong  daya  yang  besar  untuk  menciptakan  kekacauan  pada
6 Willem Schinkel, On the concept of terrorism, Contemporary Political Theory Vol. 8, No 2, Tahun 2009 Hal 176–198
7 Abdul Wahid. Kejahatan Terorisme Perspektif Agama (HAM dan Hukum). Refika Aditama: Bandung, 2004, Hal 57
8 Alfiana  Yuniar  Rahmawati, Terorisme  Dalam  Konstruksi  Media  Massa ,  Jurnal  Riset  Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi (JRMDK) Vol. 2 No. 1, Maret Tahun 2020: Hal 38-51
9 Sandy Kurnia Christmas & Evi Purwanti, Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 2, No 2, Tahun 2020, Hal 222-235
sistem pemerintahan  yang  mengakibatkan  negara yang disasar tersebut menyerah pada idealismenya.
Pada  kasus  terorisme,  perbuatan  tersebut  bukan  suatu  perbuatan  yang  tunggal, melainkan suatu  perbuatan  yang tidak  berdiri  sendiri  dalam arti terdapat tindak pidana lanjutan.  Tindak  pidana  lanjutan  sebagaimana  disebutkan  seperti  uang  yang  diperoleh hasil perdagangan  illegal, narkotika  menjadi sumber pendanaan kegiatan terrorism dan lain  sebagainya. 10 Sehingga  penanganan,  penanggulangan  hingga  pencegahan  perlu peran serta dari berbagai negara.
Jika  ditelisik  dari  prespektif  historis,  sejarah  lahirnya  regulasi  internasional  yang berkaitan  dengan  terorisme  selalu  dilahirkan  melalui  berbagai  konvensi,  berdasarkan tinjauan literatur, saat ini terdapat beberapa konvensi yang menjadi cikal bakal lahirnya regulasi internasional tentang terorisme seperti antaralain:
1. Convention on the Prevention and Suppression of Terrorist tahun 1937
2. International Convention for the Suppession of Terrorist Bombing 1997 3. International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism 1999 4. Resolusi  DK  PBB  Nomor  1333  tahun  2000  tanggal  19  Desember  2000 mengenai  pencegahan  suplai  senjata  atau  kapal  terbang  atau  kelengkapan militer ke Afghanistan dan seruan kepada seluruh negara anggota PBB untuk membekukan asset-asset Osama bin Laden
5. Resolusi  DK  PBB  Nomor  1368  tahun  2000  tanggal  12  desember  2001 tentang pernyataan simpati PBB terhadap korban tragedi 11 September 2001 dan  seruan  kepada  seluruh  negara  anggota  PBB  untuk  melakukan  langkah- langkah merespon serangan teroris
6. Resolusi DK PBB 1373 tahun 2001
7. Resolusi  DK  PBB  1438  tanggal  15  Oktober  2002  yang  menyatakan belasungkawa  dan  simpati  PBB  kepada  pemerintah  dan  rakyat  Indonesia terhadap  korban  dan  keluarganya  dan  menegaskan  kembali  langkah-langkah untuk  memberantas  terorisme  serta  menyerukan  kepada  seluruh  bangsa- bangsa  untuk  bekerjasama  membantu  Indonesia  dalam  menemukan  dan membawa pelakunya ke pengadilan ( The Council urged all nations to “work together  urgently  and  to  cooperate  and  provide  assistance  to  Indonesia  in finding and bringing the perpetrators of the bombings to justice ”).
Setelah mengetahui mengenai berbagai konvensi dan resolusi tentang terorisme, maka  selanjutnya  pembahasan  diarahkan  pada  bagaimana  sejarah  penanganan kejahatan  tindak  pidana  terorisme  dalam  prespektif  hukum  internasional.  Untuk menjawab hal tersebut, maka kita perlu tau terlebih dahulu tentang pandangan negara- negara  dalam  penanganan  tindak  pidana  terorisme.  Dalam  pembahasan  Draft  Statuta Roma tahun 1998 tentang International Criminal Court, terorisme and drugtrafficking termasuk  kejahatan  yang  diusulkan  menjadi  yurisdiksi  ICC,  namun,  usulan  tersebut ditolak oleh sebagian besar peserta konvensi Roma dengan pertimbangan bahwa kedua kejahatan  tersebut  sudah  diatur  dalam  konvensi  tersendiri  maka  implementasi penegakan  hukum  terhadap  kedua  kejahatan  tersebut  diserahkan  pada  yurisdiksi nasional masing-masing negara yang terlibat. 11
10 Abdi  Koro, Pendanaan  Terorisme  Di  Peroleh  Dari  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundering) , Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 41, No 4 Tahun 2011, Hal  623-659
11 Apripari  Irham, Penegakan  Yurisdiksi  Internasional  Criminal  Court  atas  Kejahatan  Agresi  Pasca Kampala  Amendements  Diadopsi  dalam  Rome  Statute, Jurnal  SASI  Vol  26  No  4,  Oktober  -  Desember Tahun 2020, Hal 540 - 556
Pasca  peristiwa  pemboman  di  New  York  pada  11  September  tahun  2001,  telah mempengaruhi  pandangan  sebagian  besar  negara  peserta  Konvensi  Roma  1998 terhadap  terorisme.  Dimana  sebelumnya  terorisme  dianggap  cukup  diselesaikan melalui yurisdiksi negara masing-masing namun karena dampak luas yang ditimbulkan yang mengancam perdamaian dunia, keamanan dan kemanusiaan ( threat to the peace, security,  and  mankind )  maka  setiap  warga  internasional  sepakat  dengan  menetapkan bahwa tindakan terorisme dikategorikan sebagai “ crimes against humanity ” 12
Konsekuensi  atas  ditetapkannya  terorisme  sebagai  “ crimes  against  humanity ” maka  penanganannya  dapat  dilaksanakan  berdasarkan  hukum  internasional,  hal tersebut  didasarkan  pada  salah  satu  prinsip/  asas  yang  terdapat  didalam London Agreement 1945 yang dijadikan landasan pembentukan International Military Tribunal Tokyo yang diformulasikan pada tahun 1950 yaitu Priciple VI the crime hereinafter set out are punishable as crimes under international law bahwa tindak pidana yang dapat dipidana berdasarkan hukum internasional salah satunya ialah crimes against humanity (kejahatan  terhadap  kemanusiaan).  Sekilas  prinsip  VI  tersebut  berbunyi: “Murder, extermination,  enslavement,  deportation  and  other  inhuman  acts  done  against  any civilian  population,  or  persecutions  on  political,  racial  or  religious  grounds,  when such acts are done or such persecutions are carried on in execution of or in connexion with any crime against peace or any war crimes”. Yang memiliki arti “Pembunuhan, pemusnahan,  perbudakan,  pendeportasian  dan  perbuatan-  perbuatan  lain  yang  tidak berperikemanusiaan  yang  dilakukan  terhadap  penduduk  sipil,  atau  penyiksaan  atas dasar  alasan  politik,  ras,  atau  agama  apabila  perbuatan  atau  penyiksaan  itu dilakukan  dalam  hubungan  dengan  suatu  kejahatan  terhadap  perdamaian  atau  suatu kejahatan  perang.  Prinsip  ini  berkaitan  dengan  perbuatan  apa  saja  yang  merupakan kejahatan  berdasarkan  hukum  internasional  (crimes  under  international  law)  yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan” 13
Kejahatan terorisme yang dapat dilakukan berdasarkan hukum internasional, hal demikian  menunjukan  bahwa  terorisme  tidak  dapat  dikatakan  merupakan permasalahan  yang  bersifat  nasional  meskipun locus  delictinya berada  di  wilayah negara  tertentu.  peran  dari  negara-negara  internasional  dalam  memberantas  tindak pidana  korupsi  dapat  dilihat  seperti  dalam  kasus  bom  Bali,  dimana  Tiga  hari  setelah peristiwa  bom  Bali  yang  memakan  korban  jiwa  sebanyak  120 orang  dan  300  lainnya luka-luka,  Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (DK  PBB)  mengeluarkan resolusi  No.  1438  yang  mengecam  serangan  itu  dan  meminta  semua  negara  anggota PBB  untuk  membantu  pemerintah  Indonesia  menangkap  dan  membawa  pelaku, penyelenggara dan sponsor serangan ke pengadilan.
14 Menanggapi  resolusi  tersebut  pemerintah  negara  Indonesia  mengambil  sikap dengan  cara  mengeluarkan  peraturan  pengganti  undang-undang  yang  dilakukan  pada 18 oktober 2002 yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme dan Peraturan Nomor 2 tahun 2002 terkait dengan penerapan  UU Nomor 1
12 Yasniar  Rachmawati  Majid, Konstruksi  pengaturan  kejahatan  terorisme  internasional  dalam perjanjian  internasional  dengan  tanggungjawab  integral ,  Arena  Hukum,  Vol  11  No  2  Agustus  Tahun 2018, Hal 290-316
13 Joko Setiyono. Hukum Pidana Internasional. Universitas Terbuka:Banten. 2015, Hal 55
14 Mochamad Nurhuda, et.al, Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)  Kedung  Pane  Semarang ,  Seminar  Nasional  Hukum  Universitas  Negeri  Semarang  Vol  3  No  1 Tahun 2017, Hal 91-108
tahun  2002.  Selanjutnya  untuk  mendukung  kedua  peraturan  tersebut  ada  Undang- Undang Nomor 15 dan 16 tahun 2003 tentang Memerangi Terorisme di Indonesia dan baru  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme. 15
Sehingga  Pencegahan  dan  pemberantasan  terorisme  tidak  cukup  dilakukan  oleh satu  negara  melainkan  lebih  dari  satu  negara  atau  Internasional.Salah  satu  pencegahan yang dilakukan adalah melalui pengaturan regulasi peraturan perundang-undangan baik secara  Nasional  dan  Internasional.  Secara  Nasional  dapat  dijumpai  dalam  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2002  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme serta  secara  Internasional  diadopsi  dari  berbagai  macam  Konvensi  yang  memiliki filosofi,  semangat  dan  jiwa  yang  sejalan  dengan  pancasila  dan  UUD  1945  serta kebutuhan negara RI.

## D. Penutup
Permasalahan  terorisme  dari  sudut  hukum  nasional  maupun  internasional  adalah tidak  semata  mengenai  bagaimana  memberantas  atau  memerangi  terorisme  melalui tindakan-tindakan  represif  melainkan  harus  merupakan  langkah  komprehensif  dan berkesinambungan  untuk  mencegah,  meneliti  dan  menangkal  kegiatan  yang berhubungan  dengan  terorisme,  kegiatan  dan  organisasi  teroris  serta  melaksanakan tindakan  punitif  untuk  dapat  menghentikan  terorisme.  Termasuk  ke  dalamnya  adalah menghentikan pendanaan dan pembekuan aset-aset yang mendukung kegiatan teroris.
Upaya-upaya  tersebut  sejatinya  tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  satu  negara  saja, melainkan  perlu  dilakukan  oleh  beberapa  negara.  Penanganan  tindak  pidana  terorisme dalam  prespektif  hukum  internasional,  dapat  dilaksanakan  dengan  tunduk  pada ketentuan hukum internasional, hal tersebut dikarenakan kejahatan terorisme merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan ( crimes against  humanity) dan berdasarkan prinsip/ asas yang terdapat didalam London Agreement 1945 maka terorisme dikatakan sebagai kejahatan yang dapat ditangani oleh hukum internasional.
Selanjutnya  saran  yang  dapat  penulis  berikan  adalah  bahwa  untuk  mengatasi terorisme diperlukan langkah komprehensif berupa pembentukan perangkat perundang- undangan,  pembenahan  perundang-undangan  lain  yang  berhubungan  dengan  kegiatan teroris  seperti  peraturan  perundang-undangan  tentang  perbankan,  keimigrasian, kepolisian, pertahanan dan keamanan dalam negeri, kitab undang-undang hukum acara khusus  untuk  peradilan  teroris,  transportasi  darat,  laut  dan  udara.  Selain  pembentukan perangkat  perundangan  didalam  negeri  perlu  dibentuk  badan  satuan  anti  terorisme nasional yang mengkoordinasi seluruh langkah dan kegiatan pencegahan, penangkalan, pemberantasan  dan  peradilan  terhadap  kegiatan  terorisme  di  bawah  Departemen Kehakiman  dan  HAM  RI.  Sekaligus  tanggap  atas  beberapa  hukum  internasional  yang dikeluarkan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme
15 Robert A Pape. The Strategic Logic of Suicide Terrorism . Journal American Political Science Review, Vol 97 No.3 Tahun 2003 Hal 343-361

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Abdul  Wahid.  2004, Kejahatan  Terorisme  Perspektif  Agama  (HAM  dan  Hukum). Bandung:Refika Aditama Joko Setiyono. 2015, Hukum Pidana Internasional. Banten: Universitas Terbuka Muhammad  Hatta,  2019, Kejahatan  Luar  Biasa  (Extra  Ordinary  Crime), Sulawesi: Unimal Pers
Romli  Atmasasmita.  2006, Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional. Bandung:  Refika Aditama

## Jurnal
Abdi Koro, 2011, Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Jurnal Hukum & Pembangunan , 41(4) 623-659
Alfiana  Yuniar  Rahmawati,  2020,  Terorisme  Dalam  Konstruksi  Media  Massa, Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi (JRMDK) 2(1), 38-51
Apripari  Irham,  2020  Penegakan  Yurisdiksi  Internasional  Criminal  Court  atas Kejahatan  Agresi  Pasca  Kampala  Amendements  Diadopsi  dalam  Rome  Statute, Jurnal SASI 26 (4), 540 - 556
Hery Firmansyah, 2011, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, MIMBAR HUKUM 23(2), 376 - 393
Mochamad  Nurhuda,  et.al,  2017,  Upaya  Deradikalisasi  Narapidana  Terorisme  di Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  Kedung  Pane  Semarang, Seminar  Nasional
Hukum Universitas Negeri Semarang 3(1) 91-108
Robert  A  Pape.  2003,  The  Strategic  Logic  of  Suicide  Terrorism. Journal  American Political Science Review , 97(3) 343-361
Ronny  R.  Nitibaskara,  2002,  Terorisme  Sebagai  Kejahatan  Penuh  Wajah:  Suatu Tinjauan  Kriminologis  dan  Hukum  Pidana . Jurnal  Kriminologi  Indonesia 2(III), 14 - 21
Sandy  Kurnia  Christmas  &  Evi  Purwanti,  2020,  Perkembangan  Sistem  Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2(2), 222-235
Willem  Schinkel,  2009,  On  the  concept  of  terrorism ,  Contemporary  Political  Theory 8(2), 176–198
Yasniar  Rachmawati  Majid,  2018,  Konstruksi  pengaturan  kejahatan  terorisme internasional  dalam  perjanjian  internasional  dengan  tanggungjawab  integral, Arena Hukum , 11(2), 290-316

## Website
Dian  Andrayanto,  (2002),    Bom  Bali  12  Oktober  2002  Tewaskan  202  Orang,  Amrozi
Mengaku sebagai Pelaku, Available online from https://nasional.tempo.co/read/1516501/bom-bali-12-oktober-2002-tewaskan-202- orang-amrozi-mengaku-sebagai-pelaku [Accessed Feb 04, 2022]