## PORSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

## Oleh
Maria Karangora 1 , Bambang Pudjiono 2 , Fitri Windradi 3 , Agung Mafazi 4

## Abstraksi
Porstitusi  adalah  suatu  bentuk  perdagangan  yang  dilarang  dalam  hukum nasional  Indonesia  karena  bertentangan  dengan  norma-norma  kehidupan  sosial terutama norma kesusilaan dan kepatutan. Perilaku perdagangan kenikmatan ini telah berlangsung  sejak  lama  bahkan dalam  relief  candi-candi  di  indonesia  ditemukan gambaran  bahwa  perilaku  menjajakan  kenikmatan  ini  telah  eksis  sejak  jaman kerajaan  hindu  budha  di  Indonesia.  Kini  di  tengah  moderenisasi  kehidupan masyarakat, prosesi menjajakan diri telah berubah karakternya dari semula dilakukan secara  sembunyi-sembunyi  di  tepi  jalan  yang  sepi  hingga  kini  masuk  kedalam  layar mungil  sebuah  smartphone  yang  tentu  saja  di  genggam  oleh  hampir  semua  anggota masyarakat jaman sekarang. Dengan ditunjang oleh kemudahan akses data dan juga keterbukaan  informasi,  porstitusi  memiliki  bentuk  baru  dimana  kini  pedagang kenikmatan  dapat  dengan  mudah  ditemukan  di  media-media  sosial.  Fenomena  ini dikenal dengan istilah porstitusi online. Hukum pidana dirasakan perlu merasuk lebih dalam  ke  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat.  Bukan  hanya  kehidupan  sosial  tetapi juga  kehidupan  di  dunia  maya  dimana  transaksi-transaksi  yang  dilarang menampakkan  wujudnya,  termasuk  porstitusi  online.  Penelitian  ini  dilangsungkan secara  normatif  dan  diharapkan  dapat  menjadi  masukan  serta  bahan  kajian  dalam mengembangkan  hukum  yang  tepat  untuk  meningkatkan  kewaspadaan  masyarakat sekaligus  menekan  pertumbuhan  praktek  perdagangan  kenikmatan  yaitu  porstitusi online ini.
Kata kunci
:
porstitusi, online, hukum pidana

## 1. Pendahuluan
Kemajuan  teknologi  informasi  telah  memberikan  banyak  keuntungan  bagi setiap  tingkat lapisan masyarakat  di  berbagai  bidang. Kemajuan  teknologi  yang
1 Tenaga Ahli Walikota Kediri
2
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : bambang_pudhiono@unik-kediri.ac.id
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : aidhil_fitri@yahoo.co.id
4 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : agung_mafazi@unik-kediri.ac.id
dimaksud adalah keberadaan jaringan internet yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja, tetapi kemajuan teknologi yang dapat dinikmati oleh siapa saja ini telah menjelma menjadi peluang untuk melakukan kejahatan yang menguntungkan karena mudahnya akses komunikasi serta data yang lebih cepat dan biaya ringan. Salah satu kejahatan menggunakan fasilitas internet adalah prostitusi. Masalah pelacuran adalah masalah  yang  rumit,  banyak  hal  terkait  di  sana. Karena  itu,  masalah  ini  perlu mendapat perhatian khusus oleh masyarakat sebagai bagian dari lingkungan sosial.
Prostitusi, bisnis yang identik dengan dunia hitam, adalah salah satu bisnis yang menghasilkan  uang  dengan  sangat  cepat. Tidak  perlu  banyak  modal,  hanya tubuh jasmani yang secara profesional bersedia dikomersialkan. Itu sebabnya sampai kapan pun bisnis ini tidak akan menemui masa-masa sulit. Pelacuran tidak hanya berdampak pada  mereka  yang  melakukan penawaran dan  pengguna  layanan sebagai  pembeli tetapi juga dampaknya bagi masyarakat luas.
Prostitusi  bahkan  membahayakan  kehidupan  rumah  tangga  yang  terjalin hingga dapat mengarah pada tindak pidana kejahatan dan sebagainya. Agama sebagai salah  satu  pedoman  dalam  kehidupan  benar-benar  diabaikan  oleh  mereka  yang terlibat  dalam  praktik  pelacuran dan  benar-benar  suatu  tindakan  yang  dilarang  oleh agama. Prostitusi  bukan  hanya  fenomena  individu  tetapi  menjadi  fenomena  sosial penyimpangan  seksual  normal  serta  agama.  Diketahui  bahwa  tindakan  prostitusi  di Indonesia  telah  terjadi  sejak jaman  kerajaan  bahkan  jauh sebelum  kemerdekaan. Prostitusi di Indonesia  adalah  salah  satu  tindakan  tercela  dan  melanggar  norma
kesusilaan,  adat  istiadat  dan  agama. Orang-orang akan  mengecam  dan  menganggap tindakan porstitusi ini sebagai tindakan yang memalukan.
Dalam arti lain kata prostitusi berasal dari kata Latin prostituere yang berarti menyerah  secara  terbuka  kepada  perzinahan dan  sangat  dekat  artinya  dengan persetubuhan. Sedangkan  etimologinya  berasal  dari  kata  prostare  yang  artinya berjualan,  menjajakan. Jadi  pelacuran  adalah  transaksi  antara  pelacur  dan penggunanya yang  memberikan  sejumlah  uang  untuk  interaksi  seksual (Simandjuntak,  2012). Kegiatan  dan  praktik  pelacuran  di  Indonesia  diuraikan dalam  dua  bentuk yaitu pelacuran  terorganisir  dan  pelacuran  tidak terdaftar. Prostitusi  terdaftar  dalam  menjalankan  kegiatannya dilakukan  dengan cara  para  pelacurnya diawasi  oleh  wakil  Departemen  Kontrol  kepolisian,  yang dibantu dan bekerja sama dengan layanan sosial dan layanan kesehatan. Umumnya mereka dilokalisasi di satu area tertentu. Pelacurnya harus diperiksa kesehatannya secara berkala dengan dokter atau petugas kesehatan, dan menerima suntikan dan obat-obatan, sebagai ukuran keselamatan publik.
Seperti  yang  ditulis  oleh  Profesor  W.  A  Bonger  dalam  tulisannya, MaatschappelijkeOorzaken  der  Prostitute  menulis  definisi  pelacuran  adalah fenomena  sosial  di  mana  perempuan  menjual  diri  mereka  untuk  tindakan  seksual sebagai  mata  pencaharian. Menurut  definisi  ini  jelas  dinyatakan  bahwa  ada  acara self-selling  sebagai  profesi  atau  mata  pencaharian  sehari-hari  dengan  melakukan hubungan seksual (Kartono, 2013).
Sementara  itu,  pelacuran  tidak  terdaftar  dalam  melakukan  kegiatannya  yaitu mereka  yang  melakukan  pelacuran  ilegal  baik  secara  individu  maupun kelompok. Tindakannya tidak terorganisir, tempatnya tidak pasti. Dapat ditemukan di mana  saja,  baik  mencari  mangsanya  sendiri  atau  melalui  broker  dan panggilan. Mereka tidak  mendaftar dengan pihak  berwenang.Sehingga kesehatannya sangat  diragukan,  karena  belum  tentu  mereka  rela  memeriksakan kesehatannya  ke dokter.  Dibandingkan  dengan  prostitusi  online,  kegiatan  terorganisir  terdiri  dari pekerja  seks  komersial,  mucikari  dan  klien  (klien)  ditambah  kemajuan  teknologi melalui internet, di mana media lebih aman jika dibandingkan dengan menjajakan di tepi jalanan  atau  lokalitas. Dengan  menggunakan  media sosial secara  bebas  dalam bertransaksi, komunikasi  dapat  terjadi  sebelum  bertemu  dan  bahkan belum  tentu saling  bertemu  langsung  antara  pelaku  pelacuran  dengan  seseorang  yang  ingin menggunakan jasanya. Seperti kasus prostitusi online yang merajalela di Indonesia.
Pekerja  seks  komersial  akan  mempromosikan  diri  mereka  sendiri  melalui media sosial dengan atau tanpa mucikari, pencari kenikmatan kemudian  menemukan iklan pekerja seks tersebut lalu terhubung melalui media sosial dan terhubung dengan aplikasi  chat  seperti  Line atau  Whatsapp  setelah  ada  kesepakatan maka  disepakati tempat dan waktu bertemu. Biasanya klien diminta memberikan down payment atau uang  panjer untuk  meyakinkan  pekerja  seks. Dalam  iklan  yang  dipromosikan  di media  sosial  para  pekerja  seks  telah  sepenuhnya  menentukan  layanan  yang  akan diterima oleh klien. Setelah terhubung melalui media sosial, mereka membuat setting lokasi  untuk  bertransaksi,  biasanya  dilaksanakan  di  hotel  /  kos. Setelah selesai
biasanya klien meminta  nomor  ponsel  untuk  membuatnya  lebih  mudah  untuk memanggil penjaja  seks  tersebut kapan  saja  jika  diperlukan. Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia hingga 2016 telah memblokir 900.000 situs,  yang  memiliki konten pornografi  dan  prostitusi  berdasarkan  Peraturan Menkominfo  No.19  /  2014  tentang  Penanganan Konten Bermuatan Negatif dan Pornografi.
Perkembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK)  khususnya teknologi informasi dan komunikasi, memang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan  manusia  sekarang  ini.  Dengan  adanya  informasi  dari  bebrbagai kecanggihan alat komunikasi dunia manapun bisa kita ketahui. Namun perkembangan teknologi tersebut tidak selamanya membawa dampak baik. Seiring dengan melesatya teknologi  yang  semakin  canggih  sering  pula  disalahgunakan  oleh  pihak – pihak tertentu  khususnya  para  pelaku  prostitusi  dalam  menjalankan  pekerjaannya  dengan menawarkan  dirinya  melalui  media  online  yang  lebih  praktis.  Pelanggan  juga  lebih diuntungkan, karena akses mereka akan lebih mudah dan efisien.
Pemanfaatan  teknologi  informasi,  media,  dan  komunikasi  telah  mengubah perilaku  masyarakat  maupun  peradaban  manusia  secara  global.  Perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  pula  menyebabkan  hubungan  dunia menjadi  tanpa  batas  (borderless).  Kemajuan  teknologi  informasi  ini  dapat  dilihat dengan banyaknya perkembangan dunia cyber namun kemajuan di bidang teknologi informasi ini memeliki banyak dampak. bagaikan pisau yang memiliki dua sisi mata, apabila  digunakan  untuk  kebaikan  akan  berdampak  positif  dan  apabila  digunakan
pada  hal  negatif  akan  berdampak  buruk  juga.  Dengan  teknologi  paradigma  dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  sebagai  suatu  hubungan  yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan  yang dicapai dalam bidang ilmu  yang berkembang seiring dengan pengetahuan  dan  teknologi.  Salah  satu  kejahatan  yang  berkembang  seiring  dengan kemajuan  teknologi  yaitu  kejahatan  prostitusi  online  melalui  media  sosial.
Terbongkarnya  beberapa  kasus  prostitusi  online  yang  diberitakan  secara estafet oleh berbagai media di Indonesia, semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya.  Para  pelaku  memasarkan  diri  dan  perempuan  yang  dijualnya  melalui internet, baik dengan menggunakan website maupun jejaring sosial seperti Facebook, Twitter,  Blackberry  Messenger,  dan  sebagainya.  Berbeda  dengan  prostitusi  lainnya yang  membutuhkan  te mpat  tertentu  atau  lokalisasi  untuk  ‘menjajakan’  dirinya, keberadaan  prostitusi  online  sepertinya  lebih  sulit  tersentuh  dan  prakteknya  nyaris tidak  terlihat  karena  dilakukan  dengan  menggunakan  media  sosial.  Melalui  sosial media,  para  pelanggan  tidak  perlu lagi  datang  ke  lokalisasi  atau  ke  tempat-tempat para  PSK  ini  biasa  ‘mangkal’.  Sebaliknya,  para  PSK  ini  yang  akan  langsung mendatangi mereka tanpa perlu mengetuk pintu rumah, karena foto-foto mereka kini bisa  dilihat  dengan  mudah  melalui  handphone  yang  saat ini  sudah  dimiliki  oleh hampir  seluruh  lapisan  masyarakat  di  Indonesia.  Dengan  adanya  fasilitas  chatting, transaksi dan perkenalanpun bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka.
Setelah  mendapatkan  kesepakatan,  para  pelaku  dan  pelanggan  bisa  bertemu secara langsung di suatu tempat paling rahasia yang disepakati oleh mereka bersama. Semua  proses  tersebut  bisa  dilakukan  dengan  cepat,  mudah,  dan  nyaris  tanpa meninggalkan  ‘jejak’  apapun.  Untuk  melacak  keberadaan  prostitusi  seperti  ini memang  cukup  sulit.  Karena selain  jumlahnya  yang  sangat  banyak,  keberadaan mereka  juga  tersebar  entah  dimana.  Di  dunia  maya,  setiap  orang  bisa  menyamar menjadi orang lain, memakai nama dan alamat palsu.
Bila  lokalisasi  atau  rumah  bordir  bisa  digrebek  atau  ditutup  oleh  aparat  dan masyarakat, tapi akun sosial media yang dimiliki para PSK maupun mucikari online ini sulit sekali dihentikan. Karena bila satu akun ditutup atau diblokir, dengan mudah mereka  bisa  membuat  akun  lainnya  dengan  nama  dan  tampilan  baru  tanpa mengeluarkan  biaya  sama  sekali.  Istilahnya,  diblokir  satu  tumbuh  seribu.  Selain  itu, negara  juga  tidak  bisa  asal  memblokir  akun-akun  bermuatan  pornografi.  Untuk pemblokiran  akun-akun  tersebut  harus  meminta  izin  pada  facebook  dan  twitter. Mendefinisikan  pelacuran  sebagai  transaksi  bisnis  yang  disepakati  oleh  pihak  yang terlibat  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  kontrak  jangka  pendek  yang  memungkinkan satu  orang  atau  lebih  mendapatkan  kepuasan  seks  dengan  metode  yang  beraneka ragam.  Senada  dengan  hal  tersebut,  Supratiknya  (1995:  97) menyatakan  bahwa prostitusi atau pelacuran adalah memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang.  Dalam  konteks  Indonesia,  prostitusi  telah  berlangsung  lama  bahkan  sejak zaman Mataram.
Praktik prostitusi pada masa itu dilakukan dengan cara penyerahan perempuan sebagai  upeti  dan  menjadi  barang  dagangan.  Saat  ini  prostitusi  telah  berkembang dengan manajemen modern, baik yang dilakukan di rumah – rumah bordil maupun di media  sosial.  Penyalahgunaan  media  teknologi  informasi  ini  untuk  kejahatan eksploitasi diatur dalam Pasal 27 ayat 1 yang berisi setiap orang yang dengan sengaja dan  tanpa  hak  mendistribusikan  atau  mentransmisikan  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik  dokunmen  elektronik  yang  memiliki  muatan  dalam  melanggar kesusilaan  dan  52  Undang – Undang  No.11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Sebenarnya  perdagangan  manusia  bukanlah  hal  yang  baru, namun  beberapa  tahun  belakangan  ini  masalah  ini  mulai  muncul  kepermukaan  dan menjadi perhatian khalayak.

## 2. Rumusan Masalah
Pemerintah  Indonesia  telah  memblokir  situs  web  dengan  konten  transaksi prostitusi online sebanyak 900.000 situs  yang memiliki konten porno dan prostitusi, tetapi pertumbuhan  situs  porno  bukannya dapat  dikurangi  alih-alih malah menimbulkan  masalah  baru. Situs-situs  tersebut  tumbuh  dua  kali  lipat  dari  jumlah yang dapat dengan mudah diakses oleh pengguna internet sehingga konten situs yang menawarkan  pekerja  seks  masih  terus  tumbuh  dalam  berbagai  mode  untuk mendapatkan pelanggan. Pelacuran online yang terus berkembang membawa dampak negatif  dari  Negara  Indonesia,  antara  lain,  merusak  moral  bangsa,  terutama  bagi generasi penerus.
Mereka  adalah generasi penerus  bangsa  sehingga  dapat  mengancam kehidupan  bangsa  dan  bangsa  di  masa  depan. Menurunnya  nilai-nilai  Pancasila sebagai  ideologi  bangsa  yang  menjadi  dasar  negara  Indonesia. Nilai-nilai  agama, moral,  dan  sosial  akan  terpinggirkan  dan  itu  hanya  akan  meninggalkan  budaya liberalisme,  kebebasan  yang  merusak  tatanan  sosial. Prostitusi  dapat  dimanfaatkan oleh orang  asing untuk  merusak  keamanan  nasional,  memaksakan  identitas  bangsa Indonesia yang mulia dengan semangat yang mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya  timur  dan  agama disamping  itu prostitusi  Online  dapat  menyebabkan  dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit. Pelacuran online adalah kejahatan dan oleh karena itu diperlukan hukum pidana.
Kehadiran  hukum  pidana  dalam  masyarakat  dimaksudkan  untuk  memberikan rasa  aman  kepada  individu  dan  kelompok  dalam  masyarakat  dalam  menjalankan aktivitas sehari-hari. Perasaan aman berarti perasaan tenang, tanpa kekhawatiran akan ancaman atau tindakan yang dapat membahayakan individu dalam masyarakat..Kerugian  yang  dimaksud  tidak  hanya  terkait  dengan  kerugian  seperti yang  kita  pahami  secara  sipil,  tetapi  juga  termasuk  kerugian bagi  jiwa  dan tubuh. Tubuh  dalam  hal  ini  termasuk  tubuh  yang  juga  berhubungan  dengan kehidupan  seseorang,  jiwa  dalam  hal  ini  termasuk  perasaan  atau  keadaan  psikis (Ilyas, 2012).
Penulis  melakukan  studi  kebijakan  hukum  pidana  dalam  pemberantasan prostitusi online  dengan  memperhatikan  aturan  perundang-undangan  tentang prostitusi  online  di  Indonesia,  faktor-faktor yang menyebabkan  maraknya  prostitusi
online  di  Indonesia  dan  memberikan  masukan  melalui  kajian  kebijakan  hukum pidana.  Dalam  pemberantasan  kejahatan prostitusi online  di  Indonesia. Berdasarkan atas pendahuluan dan latar belakang sebagaimana diatas, maka dirumuskanlah butir- butir rumusan masalaah berikut ini :
1. Bagaimana  pengaturan  penegakan  hukum  untuk  prostitusi  online  yang marak di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan menjamurnya prostitusi online di Indonesia?
3. Apa  kebijakan  hukum  pidana  dalam  memberantas  kejahatan  prostitusi online di Indonesia?
3. Tujuan Studi
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  kebijakan  hukum  pidana  dalam memberantas  kejahatan  prostitusi  online  di  Indonesia. Secara  khusus  tujuan  dari penelitian ini adalah sebagai berikut di bawah ini:
3.1. Mendeskripsikan penegakan hukum terhadap prostitusi online yang marak di Indonesia
3.2. Mencari dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mengarah pada menjamurnya prostitusi online di Indonesia
3.3. Mencari  dan  mendeskripsikan upaya  untuk  memberantas  prostitusi  online  di Indonesia melalui kebijakan hukum non pidana.
4. Metode penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas, diketahui bahwa  salah  satu  isu  utama dalam  penelitian  ini  adalah kebijakan  hukum  pidana,  terutama  implementasi ketentuan dalam merumuskan tindak pidana mengenai prostitusi online. Oleh karena itu,  pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  pendekatan  yang memprioritaskan  kebijakan. Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  ketentuan perundang-undangan  dalam  merumuskan  sanksi  pidana  terhadap  prostitusi  online, sehingga pendekatan utamanya adalah pendekatan yuridis normatif.
Disamping  itu didukung pula oleh  pendekatan  yuridis  sosiologis. Penelitian menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis  untuk  dapat  mengungkap  dan mendapatkan  rincian  objek  penelitian  dan  sumber  daya,  serta  bagaimana implementasi  hukum  di masyarakat  berdasarkan  aturan  prostitusi  online  di Indonesia. Penulis  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yang  dilakukan dengan  mencari  data  faktual  yang  ada  dalam  undang-undang  sebagai  dasar  untuk membantu penulis dalam menganalisis (Amiruddin, 2012).
Penelitian kepustakaan meliputi materi pertama hukum primer dalam bentuk: Konstitusi  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Kedua,  bahan  sekunder adalah  bahan  yang  memberikan  penjelasan  tentang  bahan  primer  dan  dapat membantu  menganalisis  dan  memahami  bahan  hukum  primer,  seperti  karya ilmiah. Dan  bahan  hukum  Tersier  Ketiga  adalah  bahan  yang  memberikan  informasi tentang  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti  artikel  dan majalah. Setelah  semua  data  dikumpulkan,  itu  akan  dianalisis  dalam  perspektif deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang jelas, sistematis, obyektif
dan  kritis  yang  disajikan  dalam  hukum  positif  mengenai  fakta-fakta  yang  normatif atau empiris tentang masalah yang dibahas, dengan mencoba menyajikan materi yang relevan dan dukungan (Suzanalisa, 2012).

## 5. Temuan

## 5.1. Pengaturan penegakan hukum tentang prostitusi online lazim di Indonesia
Kemajuan  teknologi  informasi  melalui  internet  telah  menciptakan  peluang bagi  pekerja  seks,  mucikari  dan  klien  untuk  menggunakannya  dan  mereka  dapat merasa  lebih  aman  untuk  mempercepat proses  bisnis  mereka  dan  sekaligus mengamankan tindakan  mereka  dari  petugas,  terutama  bagi  pekerja  seks komersialnya, mereka tidak perlu lagi menjajakan diri di tepi jalan. Hal ini ditunjang oleh semakin beragamnya situs pelacuran online, dengan keberadaan media yang satu ini, mereka bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak perlu bertemu langsung antara pelaku pelacuran dengan orang yang ingin menggunakan layanannya.
Sehingga  prostitusi  online  menjadi  fenomena  sosial,  sistemnya  terletak  pada faktor-faktor  kondisional,  terutama  sifat  biologis  pria  dan  wanita  dan  hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia  yang kompleks, sehingga mustahil untuk dihilangkan sama sekali. Jadi, berbagai upaya dan tindakan untuk mengatasi masalah ini  targetnya  tidak  sampai  pada  penghancuran  total  yang  tentu  saja  tidak  mungkin,
tetapi  arah  untuk  membendung  penyebaran  dan  mencegah  berbagai  konsekuensi negatif yang mungkin timbul. (Anwar & Andang, 2010).
Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebagai dasar Negara Indonesia dalam Pasal 28 J ayat (1): Setiap orang harus menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan Pasal 28 huruf J ayat ( 2) UUD 1945 bahwa dalam melaksanakan Hak dan kebebasan, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dengan satu-satunya tujuan untuk  memastikan  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak  kebebasan orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral, agama, dan keamanan.
Dengan  prostitusi  online  yang  telah  menimbulkan  dampak  negatif  merusak moral  bangsa,  terutama generasi penerus  bangsa  sehingga  dapat  mengancam kehidupan  bangsa  dan  Negara  di  masa  depan. Penurunan  nilai-nilai  Pancasila sebagai  ideologi  bangsa  adalah  dasar  berdirinya  Negara  Indonesia. Nilai-nilai agama, moral, dan sosial akan terpinggirkan, dan hanya akan ditinggalkan budaya liberalisme, pelacuran dapat dieksploitasi oleh orang luar untuk merusak keamanan nasional,  memaksakan  identitas  bangsa  Indonesia  yang  mulia  dengan  luhur  dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya timur dan agama dan prostitusi Online dapat menyebabkan  dan  menyebarkan  penyakit  kelamin  dan  kulit  karenanya  perlu pengaturan dari Pemerintah Indonesia
Berdasarkan pertimbangan ini, Pemerintah  Indonesia telah memiliki undang- undang  dalam  penegakan  hukum  terhadap  prostitusi  online  yang  merajalela  di
Indonesia, yaitu KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI No.44  tahun  2008  tentang  Pornografi,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam  KUHP,  ada  3  (tiga)  Pasal  yang  berkaitan  dengan  prostitusi  yang memberikan sanksi lebih jelas kepada pelaku kejahatan prostitusi yang secara penuh menyatakan bahwa:
Pasal  296  menetapkan  bahwa  "Siapa  pun  yang  dengan  sengaja menghubungkan  atau  memfasilitasi  tindakan  cabul  oleh  orang  lain,  dan menjadikannya  pencarian  atau  kebiasaan,  dapat  dihukum  dengan  hukuman  penjara maksimum satu tahun dan empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah"
Pasal  297  KUHP  menyatakan  bahwa  "Perdagangan  perempuan  dan perdagangan  anak  laki-laki  yang  belum  cukup  umur,  terancam  hukuman  penjara hingga enam tahun"
Dan  Pasal  506  yang  menyatakan  bahwa  "Barangsiapa  yang  menarik keuntungan  dari  tindakan  cabul  seorang  wanita  dan  menjadikannya  sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan maksimal satu tahun".
Investigasi  lebih  lanjut  dari  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia yang menguraikan bahwa:
Pasal 23 menyatakan bahwa:
1. Setiap orang bebas memilih dan memiliki kepercayaan politik.
2. Setiap  orang  bebas  memiliki,  mengeluarkan,  dan  menyebarluaskan  opini sesuai dengan pendapatnya hati nurani, secara lisan dan / atau tulisan melalui media  cetak  atau  elektronik  dengan  mengamati  nilai-nilai  agama,  moral, ketertiban, kepentingan umum dan integritas negara.
Pasal 73 menyatakan bahwa:
"Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini dapat dibatasi hanya oleh dan  di  bawah  hukum,  hanya  untuk  memastikan  pengakuan  dan  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  mendasar  orang  lain,  moral,  ketertiban umum, dan kepentingan bangsa ”
Kejahatan  prostitusi  online  adalah  tindakan  perdagangan  orang,  sehingga melanggar  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun  2007  tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang. Perdagangan orang yang dimaksud dalam  artikel  ini  adalah  tindakan  merekrut,  mengangkut,  melindungi,  mengirim, mentransfer,  atau  menerima  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekuatan, penculikan,  penangkapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  rentan.  posisi,  ikatan  hutang  atau  pembayaran  atau  tunjangan, Dapatkan  persetujuan  dari  orang  lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam Negara  atau  di  antara  Negara-negara,  untuk tujuan  eksploitasi  atau eksploitasi.Ketentuan  sanksi  bervariasi,  yaitu  penjara  mulai  dari  minimal  tiga tahun  hingga  seumur  hidup  dan  denda  mulai  dari  minimum  Rp. 120.000.000, -
(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  hingga  Rp. 5.000.000.000, - (lima  milyar  rupiah), tergantung  pada  kategori  tindakan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Perdagangan Orang Orang menyatakan sebagai berikut:
1. “ Setiap  orang  yang  mempekerjakan,  mengangkut,  melindungi,  mengirim, mentransfer,  atau  menerima  orang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  penangkapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  ikatan  hutang  atau  pembayaran  atau  manfaat Persetujuan  dari  orang  yang  mengendalikan  orang  lain  dengan  maksud  untuk mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Republik  Indonesia  dikenai  hukuman penjara minimum 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit  Rp120.000.000,  00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp600.000.0 00,00 (enam ratus juta rupiah)” .
2. “ Jika  tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan eksploitasi terhadap orang, maka pelaku akan dihukum dengan hukuman yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ”
Unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Undang-undang ini adalah setiap orang  yang  melakukan  perekrutan,  transportasi,  tempat  tinggal,  pemindahan, pemindahan atau penerimaan orang-orang di bawah ancaman kekerasan, penggunaan kekuatan,  penculikan,  penangkapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  rentan.  posisi,  ikatan  hutang  atau  pembayaran  atau  tunjangan,
sehingga  mendapatkan  persetujuan  dari  orang  lain. Selanjutnya,  tindakan  yang disebutkan di atas harus memiliki tujuan untuk mengeksploitasi (perhatikan ketentuan pasal 2, ayat 1) atau mengakibatkan eksploitasi (perhatikan ketentuan pasal 2, ayat 2).
Konten  yang  ditawarkan  berdasarkan  kriteria,  sifat,  foto  pekerja  seks  dan layanan prostitusi di situs prostitusi online juga telah melanggar Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang lebih lengkap tercantum dalam Pasal 4, 7 sebagai berikut:

## Pasal 4
1. “ Setiap  orang  dilarang  memproduksi,  membuat,  mereproduksi,  menyalin, mendistribusikan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor, menawarkan, menjual, menyewakan, atau menyediakan pornografi  yang secara  eksplisit mengandung:
a. Persetubuhan / koitus, termasuk koitus yang terdistorsi;
b. Kekerasan seksual;
c. Masturbasi;
d. Ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. Pornografi anak-anak. ”
2. “ Setiap orang dilarang memberikan layanan pornografi yang:
a. Menampilkan ketelanjangan secara eksplisit
b. Secara eksplisit menghadirkan genitalia;
c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. Menawarkan atau mengiklankan, langsung atau tidak langsung, layanan seksual.

## Pasal 7
“ Setiap  orang  dilarang  mendanai  atau  memfasilitasi  tindakan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4.  Pasal  29 sebagai  berikut, “ Setiap  orang  yang  memproduksi, mereproduksi,  mereproduksi,  mendistribusikan, menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor, menawarkan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4  ayat  (1)  dikenai  hukuman  penjara  paling  sedikit  6  (enam)  bulan  dan  12  (dua belas)  tahun  dan  /  atau  denda  paling  sedikit  Rp.250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). ”
Pasal 30
“ Setiap orang yang menyediakan layanan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai hukuman penjara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  /  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 250.000.000,00 (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 3.000.000.000,00  (tiga miliar rupiah). ”
Kejahatan prostitusi online lebih lanjut melanggar Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  merupakan  amandemen  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjamin  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak  dan  kebebasan  orang lain  dan  untuk  memenuhi  permintaan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan
keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  Perubahan  demokratis perlu  dilakukan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UU  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  UU  Nomor  11  Tahun 2008,  berbunyi. Setiap  Orang  dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan dan / atau mengirimkan dan / atau membuat Informasi Elektronik yang dapat diakses dan / atau Dokumen Elektronik yang  memiliki  konten  yang  melanggar  moralitas  dengan  hukuman  pidana  yang diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Setiap  Orang  yang  dengan sengaja  dan  Tanpa  hak  untuk  mendistribusikan  dan  /  atau  mentransmisikan  dan  / atau  membuat  Informasi  Elektronik  yang  dapat  diakses  dan  /  atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  konten  melanggar  moralitas  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5.2. Faktor yang mengarah pada meluasnya prostitusi online di Indonesia
Pelacuran  online  adalah  praktik  pelacuran  dengan  menggunakan  internet atau  media  online  sebagai sarana  komunikasi bagi  para  pekerja  seks  dan  yang ingin  menggunakan  layanannya  di  mana  pekerja  seks  tidak  perlu  menunggu  di pinggir  jalan  dengan  menggunakan  internet  sebagai  sarana  penghubung  antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana pendukung  atau  penghubung  saja. Perkembangan  porstitusi  online  diawali  dan
didukung  pula  oleh  perkembangan  media  sosial dan  pengguna  aplikasi  obrolan online  yang  juga  sangat  pesat. Faktor-faktor  yang  menyebabkan  seseorang menjadi profesi pekerja seks melalui media online sebagai berikut:
1. Faktor Moral atau Moral, terdiri dari
a. Faktor  moral  yang  rendah,  kesalehan  seseorang  terhadap  ajaran  agama seseorang.
b. Memahami  pentingnya  pendidikan  dalam  keluarga  sehingga  dapat mempengaruhi pola pikir
2. Faktor-faktor ekonomi
Tingkat  kemiskinan  didukung  oleh  keinginan  untuk  menjalani  kehidupan mewah tanpa harus bekerja keras, tidak merasakan kemampuan, keterampilan khusus,  tingkat  pendidikan  yang  rendah  sehingga  berpikir  semuanya  telah dilakukan sehingga pekerja seks akan dikejar.
3. Faktor Sosiologis
a. Undangan teman-temannya sendiri yang sudah terjun ke dunia prostitusi
b. Pengalaman  dan  pendidikan  mereka  sangat  minim,  mereka  akhirnya  mudah dibujuk  dan  terkena  tipu  daya  dari  pria. Apalagi  dengan  janji  pekerjaan terhormat  dengan  gaji  tinggi  yang  akhirnya  terjebak  ke  tempat-tempat pelacuran.
4. Faktor psikologi
Pengalaman hidup sejak kecil serta yang ditemui setelah dewasa dari keluarga dan  lingkungan  seperti  kekerasan  seksual,  perceraian  orang  tua,  kegagalan dalam perkawinan, digabungkan, menyebabkan luka jiwa sehingga pelacuran sebagai  pelarian  untuk  menikmati kesenangan  dan  obat  melawan  luka-luka jiwa.
5. Faktor kemalasan
Faktor  kemalasan  biasanya  disebabkan  oleh  psikis  dan  mental  yang  rendah, tidak  memiliki  norma  agama  dan  memiliki  wajah  kehidupan. Hanya  dengan modal fisik, kecantikan jadi mudah mengumpulkan uang.
6. Faktor Biologis
Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak puas dengan hubungan seks dengan satu istri / suami.
7. Faktor Pendukung
Kemajuan  teknologi  informasi  ditandai  dengan  penggunaan  internet  dan ponsel  yang  telah  bermigrasi  sebagai  android  sehingga  memudahkan  akses internet  tanpa  harus  menggunakan  komputer  untuk  membuat  seseorang dengan mudah dapat menangani pelacuran.
Hasil penelitian menemukan proliferasi prostitusi online lebih disukai karena faktor utama adalah:
1. Penutupan pelokalan pelacuran di daerah
2. Adanya  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  terkait  dengan pelokalan  pelacuran  di  Indonesia  dalam  mendukung  program  Pemerintah
yang  bebas  pelokalan  pelacuran  pada tahun  2019  seperti  pelokalan  "Gang Dolly" di Kota Surabaya yang dijuluki sebagai Pelokalan prostitusi tertua dan terbesar  di  Indonesia.  Indonesia,  Lokalisasi  "Kramat  Tunggak",  Lokalisasi "Kalijodo"  di  Kota  Jakarta,  Lokalisasi  "Saritem"  di  Bandung,  Lokalisasai "Used  Joboan"  di  Kota  Purbalingga  diikuti  oleh  beberapa  lokalisasi  lain  di kota-kota  Indonesia  seperti  Jambi,  Yogya,  Samarinda,  seperti  yang disampaikan  oleh  Kementerian  Sosial  di  Indonesia  yang  telah  menutup lokalisasi  sebanyak  39  dari  total  target  139  dan  Indonesia. Meskipun pemerintah  Indonesia  bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Daerah  di  lokasi lokalisasi telah membuat kebijakan memberikan pesangon dan pekerjaan bagi pekerja  seks  dan  mucikari  tetapi  ini  tidak  menghentikan  prostitusi,  melalui media  sosial  digunakan  sebagai  alat  transaksi  prostitusi  dengan  aman  dan mudah untuk mendapatkan klien
3. Untuk Pekerja Seks
a. Harga jualnya lebih mahal
b. Tawaran  yang  diberikan  di  situs  prostitusi  online  lebih  mahal  daripada  di jalanan  atau  di  lokalisasi  dan tidak  butuh  waktu  lama  untuk  mendapatkan persetujuan. Jadi, itu memberi manfaat bagi pekerja seks.
c. Lebih aman
d. Melalui  media  prostitusi  online,  keuntungan  lain  yang  didapat  adalah keamanan pekerja seks, karena jelas di mana tempat pertemuan itu, dan semua perjanjian telah dilaksanakan oleh mucikari dan pelanggan dengan lebih patuh
berdasarkan  penelitian  yang  diperoleh  rata-rata  pelanggan  dari  prostitusi online adalah orang-orang yang memiliki pendidikan dan keuangan yang lebih baik daripada pelacuran di jalanan atau lokalisasi.
e. Tidak berisiko berurusan dengan hukum
f. Prostitusi di jalanan lebih berisiko dari penggerebekan oleh penegakan hukum di  kedua  hotel  sehingga  pekerja  seks  dan  pelanggan  merasa  tidak  nyaman berbanding  terbalik  secara proporsional  melalui  prosthesis  online,  semuanya diatur dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi pekerja seks.
4. Germo
a. Pemrosesan transaksi yang lebih cepat
b. Melalui media sosial prostitusi ditawarkan lebih cepat dan tidak memerlukan waktu lama dalam menemukan kesepakatan dan pembayaran cepat serta cara pekerjaan dimulai, pekerja seks komersial akan  mempromosikan diri mereka melalui media sosial oleh mucikari. Pelanggan menemukan iklan pekerja seks kemudian  dihubungkan  melalui  media  sosial  dan  dalam  menghubungkan dengan  BBM  atau  WhatsApp  setelah  ada  kesepakatan  kata. Mereka  bisa saling bertemu. Biasanya jika proses sebelum transaksi pelanggan diharapkan memberikan uang muka terlebih dahulu untuk meyakinkan seks
c. pekerja. Dalam  iklan  yang  dipromosikan  di  media  sosial,  pekerja  seks  telah sepenuhnya menentukan layanan  yang akan diterima oleh pelanggan. Setelah terhubung  melalui  BBM  atau  WhatsApp,  itu  akan  menentukan  di  mana implementasinya. Setelah selesai biasanya seorang hidung belang akan segera
meminta nomor ponsel untuk membuatnya lebih mudah untuk memanggilnya kembali kapan saja jika diperlukan.
d. Lebih banyak keuntungan dalam hal pembagian pendapatan
e. Harga  jual  atau  penawaran  yang  disediakan  melalui  prostitusi  online  lebih mahal daripada prostitusi jalanan / di lokalisasi,  jadi ini akan mempengaruhi keuntungan yang didapat oleh mucikari.
f. Lebih mudah memonitor keamanan pekerja seks.
Seperti  dijelaskan  di  atas,  bahwa  dengan  cara  kerja  pelacuran  langsung ditentukan dimana pertemuan antara pekerja seks dengan klien yang telah diatur oleh mucikari, ini memberikan keuntungan lain bahwa mucikari akan lebih mudah untuk memantau keselamatan pekerja seks dari tindakan klien yang melanggar persetujuan 1. Klien / pelanggan
a. Kehormatan (reputasi) lebih terjaga
b. Pelacuran  online  sangat  bermanfaat  bagi  klien  yang  menggunakan  jasa pekerja  seks  daripada  klien  yang  harus  datang  ke  lokalisasi  pelacuran  atau pekerja  seks  di  jalanan  karena  dapat  menjaga  reputasi  dan integritas  rumah tangga  untuk  klien  sehingga  melalui  pelacuran  online  akan  tidak  diketahui bahwa klien pribadi Suka menggunakan layanan pekerja seks.
c. Lebih banyak opsi pada tingkat yang diinginkan
d. Melalui  prostitusi  online  memberikan  keuntungan  juga  kepada  klien  bahwa ada  tawaran  layanan  yang  tersedia  dari  pekerja  seks  dan  kriteria,  fitur  yang memenuhi keinginan klien yang dapat dilihat melalui situs yang telah tersedia
sehingga melalui prostitusi online  sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan klien.
5.3. Kebijakan  hukum  pidana  dalam  pemberantasan  kejahatan  prostitusi online di Indonesia
Pada dasarnya kebijakan pencegahan kejahatan prostitusi online adalah upaya publik  untuk  mencapai  atau  menciptakan  ketertiban  dengan  bereaksi  secara  rasional terhadap  modus  prostitusi  yang  berubah  karena  kemajuan  teknologi  dalam memfasilitasi  semua  akses  bagi  masyarakat. Pemerintah  Indonesia  sudah  memiliki alat  legislasi  dalam  pemberantasan  prostitusi  online  yang  dikenal  sebagai  undang- undang  hukum  pidana  tetapi kejahatan  ini  terus  berkembang. Berkembangnya kejahatan  menemukan  bahwa  ada  dua  masalah  utama  dalam  kebijakan  kriminal dengan  menggunakan  kebijakan  pidana  (hukum  pidana)  yaitu  tentang  penentuan tindakan mana  yang harus dilakukan sebagai tindakan kriminal dan sanksi apa  yang harus digunakan atau dikenakan pada pelaku (Arief, 2014) .
Kedua isu sentral ini tidak dapat dipisahkan dari konsepsi integral kebijakan kriminal  dan  kebijakan  sosial.  Ini  berarti  bahwa  solusi  di  atas  harus  diarahkan untuk mencapai tujuan spesifik dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana juga termasuk dalam menyikapi dua isu sentral  di  atas,  juga  harus  dilakukan  dengan  pendekatan  yang  berorientasi kebijakan. Barda  Nawawi  berpendapat  bahwa  pencegahan  dan  pencegahan kejahatan  harus  dilakukan  dengan  pendekatan  integral  dan  ada  keseimbangan antara  hukuman  dan  non-hukuman. Kebijakan  Penegakan  Hukum  Pidana
(Kebijakan  Penegakan  Hukum  Pidana),  yang  difungsikan  melalui  beberapa  tahap seperti Tahap Perumusan (legislatif) kebijakan), Aplikasi (kebijakan peradilan) dan Eksekusi. (Kebijakan  administratif). Dilihat  dalam  arti  luas,  kebijakan  peradilan pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang eksekusi pidana. Secara garis besar, upaya  untuk  mengatasi  kejahatan  dabat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  melalui "hukuman"  (hukum  pidana)  seperti  yang  penulis  jelaskan  di  atas  dan  melalui "nonpenal" (tidak / di luar hukum pidana). Menurut Hoefnagles, upaya pencegahan kejahatan dapat ditempuh dengan:
a. Penerapan aplikasi hukum pidana (aplikasi hukum pidana);
b. Pencegahan tanpa hukuman; dan
c. Mempengaruhi  pandangan  orang  tentang  kejahatan  dan  hukuman  di  media massa (mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman /  media  massa). Upaya-upaya  yang  disebutkan  oleh  GP  Hoefnagles  di  atas dalam huruf (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "nonpenal" (Arief, 2014).
Terkait  dengan  kejahatan  prostitusi  online,  batasan-batasan  garis "hukuman" dan karenanya harus didukung oleh garis "nonpenal". Salah satu jalur "nonpenal" untuk mengatasi masalah sosial seperti yang disebutkan di atas adalah melalui  jalur  "kebijakan  sosial". Kebijakan  sosial  adalah  kebijakan  atau  upaya yang  bersifat  resesi  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat,  kemudian
berdasarkan uraian di atas pada butir b, pencegahan tanpa pidana adalah kebijakan hukum pidana non-pidana.
Lebih  jelas  lagi  kebijakan  hukum  pidana  nonpenal  dalam  memberantas kejahatan  prostitusi  online  lebih  merupakan  tindakan  pencegahan  untuk  terjadinya kejahatan, maka target utamanya adalah menangani faktor-faktor yang kondusif bagi terjadinya  kejahatan.  Faktor-faktor  kondusif  ini,  antara  lain,  berpusat  pada  masalah atau  kondisi  sosial  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  mengarah  pada kejahatan. Dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro dan global, tidak ada upaya  pemasyarakatan  yang  menduduki  posisi  kunci  dan  strategis  dalam  mengatasi sebab dan kondisi kejahatan. Upaya kebijakan hukum non-pidana melalui penanaman masalah  kesehatan  mental  masyarakat  (higiene  sosial),  baik  secara  individu  sebagai anggota  masyarakat  dan  kesejahteraan  keluarga,  maupun  masyarakat  luas  pada umumnya.
Jika  dilihat  dari  penjelasan  sebelumnya,pendidikan  agama  dan  berbagai bentuk  media  pendidikan  agama  dalam  memperkuat  kepercayaan  dan  kemampuan orang  untuk  mengikuti  jalan  kebenaran  dan  kebaikan  adalah  peran  yang  sangat penting  dan  strategis.  Pendidikan  dan  konseling  agama  yang  efektif,  tidak  hanya diharapkan  untuk  membina  jiwa  manusia  yang  sehat  tetapi  juga  membina  keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat. Ini berarti bahwa penanaman kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial  yang sehat (sebagai upaya tanpa hukuman dalam strategi  politik  kriminal)  tidak  boleh  hanya  berorientasi  pada  penggunaan  agama tetapi  juga  berorientasi  pada  pendekatan  identitas  budaya  nasional,  dengan  upaya-
upaya  berikut : tidak hanya  diharapkan  untuk  membina  jiwa  manusia  yang  sehat tetapi juga membina keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat. Ini berarti bahwa penanaman kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial  yang sehat (sebagai upaya tanpa hukuman dalam strategi politik kriminal) tidak boleh hanya berorientasi pada  penggunaan  agama  tetapi  juga  berorientasi  pada  pendekatan  identitas  budaya nasional,  dengan  upaya-upaya  berikut:tidak  hanya  diharapkan  untuk  membina  jiwa manusia  yang  sehat  tetapi  juga  membina  keluarga yang  sehat  dan  lingkungan  sosial yang sehat.
Ini  berarti  bahwa  penanaman  kesehatan  masyarakat  atau  lingkungan  sosial yang sehat (sebagai upaya tanpa hukuman dalam strategi politik kriminal) tidak boleh hanya berorientasi pada penggunaan agama tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional, dengan upaya-upaya berikut:
a. Memberikan  pendidikan  seks  seperti  pendidikan  internet  di  sekolah-sekolah yang  mencakup  penggunaan  internet  yang  efektif,  terutama  di  bidang pengembangan ilmiah
b. Melakukan kegiatan positif & berdoa kepada Tuhan
c. Memiliki hubungan dekat antara orang tua dan anak
d. Memonitor asosiasi & memilih lingkungan yang positif
e. Mengambil  peran  pemerintah  yang  tegas  tetapi  bersinergi  dalam  mengambil kebijakan
6. Kesimpulan
Pelacuran  online terus  berkembang  di  Indonesia  meskipun  pemerintah Indonesia  telah melakukan  upaya  hukuman  dalam  bentuk  memiliki  legislasi  yaitu KUHP  tentang  Hukum  Pidana,  Hukum Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang Penghapusan  Kejahatan  Perdagangan  Orang, Undang-undang Republik  Indonesia Nomor44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  karena kebijakan  pemerintah  Indonesia yaitu Indonesia bersih posrtitusi dan lokalisasi tahun 2019.
Kebijakan pemerintah ini tidak hanya membuat banyak sekali lokalisasi yang ditutup  paksa  tetapi  juga  para  pekerja  seks. PSK diberikan  pesangon  dan  pekerjaan baru, hal  ini  positif  sepanjang  PSK  memiliki  keinginan  untuk  berubah.  Selanjutnya upaya pemerintah Indonesia adalah menutup situs porno tetapi kenyataannya hari ini ditutup  besok menggandakan  situs  yang  menawarkan  layanan  pelacuran yang sama. Sehingga  ditemukan keterbatasan dari hukum  pidana, karenanya diperlukan kebijakan  hukum  non-pidana  sebagai  media  pendidikan  agama  dalam  memperkuat kepercayaan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan peran yang sangat penting dan strategis.

## 7. Saran
Pendidikan  agama dan  moral yang  efektif pendidikan keterampilan  lifeskill dan konseling, tidak hanya diharapkan untuk membangun pribadi manusia yang sehat tetapi  juga  untuk  berpromosi keluarga  yang  sehat  dan  lingkungan  sosial  yang  sehat
dengan  kata  lain pemerintah  berusaha  memberikan  bekal  keahlian  yang  membuat PSK melirik atau setidaknya membuat mereka mampu mencari nafkah dengan cara- cara  yang  baik.  Selain  itu  juga sebagai  upaya promosi kesehatan  masyarakat  atau kesehatan  sosial melalui  upaya  memberikan  pendidikan  seks  yang  tepat,  Kegiatan Positif & lebih dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan intim hubungan antara orang tua  dan  anak-anak  memonitor  pergaulan  &  Memilih  lingkungan  yang  positif dan mensinergikan  peran  penentu  pemerintah  tetapi  bersinergi  dalam  mengambil kebijakan.

## 8. Referensi
Alam,  A.S,  Pelacuran  dan  Pemerasan,  Studi  Sosiologi  Tentang  Eksploitasi  Manusia oleh Manusia, Bandung: Alumni, 1984.
Amiruddin. (2012). Pengantar  metode  penelitian  hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Anwar, Y., & Andang. (2010). Kriminologi. Bandung: Refeleksi Aditama.
Arief, B.N. (2014). Kebijakan hukum pidana (Perkembangan Penyusunan konsep KUHP baru). Semarang: Grup Prenadamedia.
Dewi,  Heriana  Eka,  Memahami  Perkembangan  Fisik  Remaja,  Yogyakarta  :  Gosyen Publishing, 2012.
Efendi, Masyhur, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan international, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
Huijbers, Teo, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
Ilyas, A. (2012). Asas-asas hukum pidana, memenangkan hukuman dan pertanggungjawaban pidana  sebagai  persyaratan  pemidanaan. Yogyakarta: Offset Mahakarya Rangkang.
Kartono, K. (2013). Patologi sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
Pound, Roscoe, Pengantar Filsafat Hukum, Diterjemahkan oleh Muhammad Radjab,
Jakarta: Bhratara Karya Aksara,1982.
Ridwan, H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafndo Persada, 2006.
Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner, Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan, Jakarta: Kalyanamitra, 1997.
Sianturi, S.R, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya, Cet. IV, Jakarta: Alumni AhaemPeteheam, 1996.
Simandjuntak, Patologi Sosial, Bandung: Tarsito, 1985.
Sitompul,  Asril,  Hukum  Internet  Pengenalan  mengenai  Masalah  Hukum  di Cyberspace, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Sutarman,  Cyber  Crime  Modus  Operandi  dan  Penanggulangannya,  Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007.
Sutrisna,  I  Gusti  Bagus,  “Peranan  Kete rangan  Ahli  dalam  Perkara  Pidana  (Tijauan terhadap  pasal  44  KUHP),”dalam  Andi  Hamzah  (ed.),  Bunga  Rampai  Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
Simandjuntak, S. (2012). Patologi sosial. Bandung: Tarsito.
Suzanalisa. (2012). Metodologi penelitian hukum . Jambi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
UUD 1945 sebagai dasar Negara Indonesia Hukum Pidana Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  informasi  dan transaksi elektronik .