RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU)

## Abdi Wijaya
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar abdiwijaya.ss@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  mengungkap  eksistensi  lembaga-lembaga  fatwa  yang  ada  di  Indonesia. Pendekatan  analisis  perbandingan  dipakai  untuk  membedah.  Hasilnya  adalah  agar  umat  dapat menjalankan  ajaran-ajara  Islam  yang  baik  dan  benar  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari. Penerapan  ajaran  tersebut  dapat  dimplementasika  ketika  lembaga-lembaga  fatwa  mampu mengolah dan menghasilkan produk hukum terhadap problematika umat.
Kata Kunci: Lembaga Fatwa; Fikih Kontemporer; Produk Hukum;

## Abstract
This  article  aims  to  reveal  the  existence  of  fatwa  institutions  in  Indonesia.    A  comparative analysis approach is used to dissect.  The result is that people can practice the teachings of Islam that  are  good  and  right  in  their  daily  lives.    The  application  of  these  teachings  can  be implemented  when  fatwa  institutions  are  able  to  process  and  produce  the  legal  products  of problems of the people Keyword : Fatwa Institutes ; Contemporary Jurisprudence ; Legal Product ;

## I. Pendahuluan
Ajaran  Islam  pada  hakikatnya  mencakup  berbagai  dimensi,    baik  dimensi  teologi, spritual, moral, sejarah, kebudayaan, politik, hukum, maupun ilmu pengetahuan. 1 Islam tidak hanya  mengatur  masalah ibadah  ritual  dalam  hubungan  vertikal  dengan  Tuhan  saja,  tetapi  juga mengatur hubungan manusia dalam interaksi sosial kemasyarakatan. 2
Umat  Islam  dituntut  untuk  mengimplementasikan  ajaran  yang  dibawanya  yang  terkait dengan  interaksi  sosial  kemasyarakatan  dalam  dimensi  hukum.  Oleh  karena  itu,  keberadaan hukum Islam adalah untuk mengatur interaksi manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
1 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya , Jilid I (Cet. V; Jakarta; UI Press, 1985), h. 4.
2 Yoseph Schachat, An Introduction to Ismaic Law (Oxford:   Oxford University Press, 1964), 1.
Hukum  Islam mempunyai dua fungsi,  yaitu sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau social control , dan sebagai pembentuk masyarakat atau social enginering. 3
Hukum  Islam  sebagai  pengatur  kehidupan  masyarakat  atau social  control diharapkan mampu memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi oleh umat Islam secara umum, dan Indonesia secara khusus.
Salah satu wujud hukum Islam dalam konteks Indonesia adalah fatwa. Fatwa  yang ada terdapat kontroversi terutama yang terkait dengan sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Oleh karena  itu,  dalam  beberapa  fatwa  yang  dikeluarkan  lembaga-lembaga  keagamaan  atau  ulama tertentu  tidak  jarang  menimbulkan  perlawanan.  Oleh  sebab  itu,  perlu  kajian  keagamaan  yang kuat dan pertimbangan yang matang bagi lembaga dan ulama sebelum mengeluarkan fatwa.
Masalah  fatwa  menjadi  lebih  kompleks  di  Indonesia  karena  lembaga-lembaga  fatwa yang ada bukan bagian dari  negara. Terdapat perbedaaan dengan lembaga fatwa atau Syaikh al- Islam  di  beberapa  negara  yang  mayoritas  umat  Islam  yang  bertugas  atas  nama  negara  dalam mengeluarkan  fatwa.  Lembaga-lembaga  fatwa  di  Indonesia  adalah  lembaga  umat  Islam  yang independen. Selain Komisi  Fatwa MUI di Indonesia, terdapat pula lembaga-lembaga fatwa lain yang  merupakan  bagian  dari  organisasi  Islam,  seperti  lembaga  Bahtsul  Masail  NU,  Majelis Tarjih Muhammadiyah,dan lembaga lainnya pada berbagai organisasi Islam.
Fatwa-fatwa  keagamaan  sangat  dibutuhkan  untuk  menjawab  berbagai  persoalan kontemporer.  Oleh  karena  itu,  lembaga-lembaga  fatwa  yang  ada  diharapkan  mampu  menyerap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
3 Amir Syarifuddin, Meretas Ijtihad; Isi-Isu Penting Hukum  Islam Kontemporer di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press,  2002), h. 3.

## II. Pembahasan

## A. Peranan Fatwa pada Masyarakat
Peranan  fatwa  keagamaan  cukup  siginifikan  dalam  memberikan  solusi  terhadap  kehidupan beragama,  terutama  untuk  menjawab  persoalan-persoalan  keagamaan  kontemporer.  Masyarakat dapat  mengetahui  sesuatu  yang  harus  dilakukan  dengan  fatwa.  Konteks  model  fatwa  tematik, berbagai  hal  telah  siap  saji.  Akan  tetapi,  tidak  dapat  dipungkiri,  fatwa  telah  menjadi  solusi alternatif terhadap persoalan agama dan kemasyarakatan.
Fatwa  merupakan  jawaban  (keputusan,  pendapat)  yang  diberikan  oleh  mufti  tentang suatu    peristiwa,  juga  dapat  berarti  nasihat  orang  alim,  pelajaran  baik,  dan    petuah. 4 Fatwa memberikan  kejelasan  atau  pengkongkritan  terhadap  umat  manusia  (khusunya  umat  Islam) dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam dan sekaligus tatacara aplikasinya 5 . Fatwa- fatwa dapat dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa yang bersifat non pemerintah, maka fatwa- fatwa  itu  menjadi  pertimbangan    hukum   bagi  umat  Islam,  yang  dapat  diikuti atau  tidak.  Umat Islam  mengambil  fatwa  lain  yang  dikeluarkan    lembaga  fatwa  atau  ulama  lainnya  jika  mereka mengambil fatwa lain yang dikeluarkan lembaga fatwa atau  ulama lainnya jika mereka merasa lebih  baik  mengikuti  „fatwa  alternatif‟  tersebut.  Sebaliknya,  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan lembaga-lembaga tersebut baru  dapat dipaksakan penerapannya jika telah diadopsi oleh  negara, lalu  menjadi  ketentuan  hukum  yang  mesti  dilaksanakan  oleh  seluruh  warga  negara  yang beragama Islam. Karena, itu dapat mengandung sanksi hukum tertentu jika tidak dilaksanakan 6 .
Umat  Muslim  tetap  memerlukan  fatwa-fatwa  tertentu  untuk  menjadi  pegangan  ketika berhadapan dengan masalah-masalah tertentu yang  aktual dalam kehidupan keumatan. Masalah- masalah  yang  dihadapi  umat  juga  kian    rumit.  Tidak  hanya  sebagai  akibat  perkembangan  dari
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 314.
5 Rohdi Abd. Fattah, Analisa Fatwa keagamaan dalam figi Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 34-35.
6 Azyumardi Azra, Fatwa Ulama, dalam hppt://www.republika.co.id, Kamis, 12 Februari 2009
dalam umat sendiri, tetapi juga dapat berimbas dari perkembangan di luar umat sebagai dampak dari penetrasi globalisasi.
Proses  pengkajian  dan  penetapan  fatwa  pada  masa  kini  juga  niscaya  kian  rumit  pula. Pendekatan multidispliner dan Ilmu Fikih yang sudah diadopsi sebagian lembaga-lembaga fatwa belakangan  ini  kian  diperkuat  dan  diberdayakan.  Dengan  begitu,  fatwa-fatwa  yang  dihasilkan tidak  hanya  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  doktrinal  ( fiqhiyyah ),  tetapi  juga  kuat  secara substantif dan metodologis dari perspektif subjek atau masalah terkait.

## B. Lembaga Fatwa di Indonesia

## 1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1359 Hijriah, bertepatan dengan tanggal  26  Juli  1975  di  Jakarta,  sebagai  hasil  dari  pertemuan  atau  musyawarah  para  ulama, cendekiawan dan zu‟ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. MUI adalah lembaga yang mewadai ulama, zu‟ama , dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di Indonesia 7 .
Bidang fatwa keagamaan, MUI memiliki Komisi Fatwa. Oleh karena itu, dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu: a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi ( Warasatul Anbiya )
b. Sebagai pemberi fatwa ( mufti )
c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat ( Ri‟ayat wa khadim al ummah )
d. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
e. Sebagai penegak amar ma‟ruf nahi munkar
Persoalan  teknis  metodologi  dalam  hal  pengeluaran  fatwa-fatwa,  terbukti  bahwa perumusan  fatwa-fatwa  MUI  senantiasa  terikat  oleh  beberapa  faktor  yang  sebagiannya  bersifat
7 hppt://map-bms.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia
politik.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  beberapa  kecenderungan  perumusan  fatwa-fatwa  MUI  yang cenderung membantu pemerintah, sebagai contoh adalah fatwa tentang peternakan kodok, daging kelinci,  pemotongan  hewan  dengan  mesin  dan  keluarga  berencana. 8 Kenyataannya,  ditemukan adanya  fatwa  yang  bebas  dari  pengaruh  lingkungan  sosio-politik,  seperti  dalam    hal  mengenai kebudayaan. Contohnya, ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang film The Message dan Adam dan  Eva,  dan  fatwa  tentang  pencantuman  ayat-ayat  Alquran  dalam  lagu-lagu  pop  telah menunjukkan  bahwa  fatwa-fatwa  itu  dipengaruhi  oleh  adanya  keinginan  kuat  untuk  menjaga kemurnian ajaran tauhid dari unsur-unsur syirik dan menjaga keagungan  Alquran  sebagai kitab suci umat Islam 9
Ijtimak  ulama  Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  kedua  yang diselenggarakan di Pondok Modern Gontor Ponorogo 24 Mei 2006 menyepakati 19 fatwa terkait beberapa permasalahan yang saat ini sedang mengemuka di Indonesia. 10
Fatwa-fatwa  itu  dibagi  ke  dalam  tiga  kelompok  fatwa  dari  19  fatwa,  yaitu  fatwa mengenai masa‟il  asasiyah  wathaniyah (masalah  asasi  keagamaan  dan  kenegaraan),  fatwa masa‟il  waqi‟iyah  mu‟ashirah (masalah  tematik  kontemporer)  dan  fatwa  tentang masa‟il qanuniyyah (masalah hukum dan perundang-undangan). 11
Masalah  kenegaraan  MUI  mengeluarkan  empat  fatwa,  yaitu  fatwa  peneguhan  bentuk dan  eksistensi  NKRI  sudah  final,  fatwa  tentang  perlu  adanya  harmonisasi  kerangka  berpikir keagamaan  dalam  konteks  kebangsaan,  fatwa  tentang  penyamanan  pola  pikir  dalam  masalah- masalah  keagamaan,  serta  fatwa  untuk  mensinergikan  seluruh  ormas  Islam  dalam  masalah keagamaan.
8 Atho  Mudzhar, Pendekatan  Studi  Islam  Dalam  Teori  dan  Praktek (Cet.  VI;  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2004), h. 248-249.
9 Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek h. 252.
10 Tempo, edisi sabtu, 27 Mei 2006.
11 Tempo, edisi sabtu, 27 Mei 2006.
Masalah  tematik  kontemporer,  MUI  merumuskan  delapan  fatwa,  di  antaranya  fatwa haram unjuk rasa dengan cara menyiksa diri, fatwa haram transfer embrio kerahim titipan, fatwa diperbolehkannya  pengobatan  alternatif,  fatwa  diperbolehkannya  nikah  siri  (dengan  catatan diharuskan segera mencatatkan di KUA), serta fatwa haram SMS serta premium call.
Selain itu, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya mengelola sumber daya alam oleh siapapun termasuk pihak asing (asal tidak merusak), fatwa bolehnya membiayai pembangunan dengan  hutang luar negeri  (dengan catatan keuangan negara tidak mampu), serta fatwa haram mengenai segala bentuk makanan yang berasal dari barang haram.
Masalah  perundang-undangan,  MUI  mengeluarkan  tujuh  fatwa,  di  antaranya  fatwa tentang  perlu  segeranya  RUU  APP  diundangkan,  fatwa  penolakan  terhadap  RUU  Anti Diskriminasi  Ras,  fatwa  dukungan  RUU  Perbankan  Syariah,  fatwa  dukungan  terhadap  RUU Hukum  Terapan  Peradilan  Agama  Bidang  Perkawinan,  fatwa  tentang  perlunya  revisi  UU Pengelolaan Zakat, fatwa perlunya revisi  UU tentang  Kesehatan serta sebuah fatwa  yang berisi desakan kepada semua daerah untuk segera memiliki perda antimaksiat, miras serta pelacuran. 12

## 2. Majelis Tarjih Muhammadiyah
Majelis  Tarjih  adalah  suatu  lembaga  dalam    yang  membidangi  masalah-masalah keagamaan,  khususnya  hukum  bidang  fikih.  Majelis  ini  dibentuk  dan  disahkan  pada  kongres Muhammadiyah  XVII  pada  tahun  1928  di  yogyakarta  dengan  KH.  Mas  Mansur  sebagai  ketua yang pertama.
Semula lembaga yang membidangi masalah keagamaan dalam Muhammadiyah disebut Majelis Tarjih. Akan tetapi, berdasarkan kaidah tahun 1971, lembaga ini diubah menjadi Lajnah
Tarjih,  dan  terakhir  pada  Muktamar  ke  43  yang  diselenggarakan  di  Aceh  tahun  1995 dikembangkan menjadi Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. 13
Muhammadiyah    (melalui  lembaga  Mejelis  atau  Lajnah  Tarjihnya) 14 dalam  persoalan yang  menyangkut  ibadah  dan  mu‟amalah  bersumber  kepada  Alquran  dan  Sunah.  Sebagaimana disebutkan dalam Himpunan Putusan Tarjih berikut:
a. Bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah Alquran dan Hadis.
b. Bahwa  perlu  dalam  menghadapi  soal-soal  yang  telah  terjadi  dan  sangat  dihajatkan  untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tidak bersangkutan dengan ibadah pokok padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat nas yang jelas dalam Alquran atau Sunah, maka dipergunakanlah alasan dengan jalan ijtihad dan istinbath dari nas yang ada melalui persamaan ilat seperi telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. 15
Atas dasar keputusan Lajnah Tarjih tersebut, maka sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo (di dalam Matan Keyakinan Muhammadiyah) member penjelasan bahwa yang dimaksud dengan al-Qur‟an, ialah kitab Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.  yang  dimaksud  dengan  Sunah  adalah  penjelasan  dan  pelaksanaan  ajaran-ajaran  Alquran yang  diberikan  oleh  Nabi  Muhammad  saw.  Maksud  ijthad  ialah  menggunakan  akal  pikiran sesuai dengan jiwa ajaran agama. 16
13 Muhammad  Azhar  dan  Hamim  Ilyas  (ed.), Pengembangan  Pemikiran  KeIslaman  Muhammadiyah: Purifikasi  dan  Dinamisasi (Cet.  I;  Yogyakarta:  Majelis  Tarjih  dan  pengembangan  pemikiran  Islam  PP Muhammadiyah dan LPPI UMY), h. v.
14 Tarjih adalah  suatu  metode  atau  cara  untuk  menyelesaikan  dua  atau  lebih  dalil  yang  saling  berbeda  atau bertentangan.  Ahli  ushul  mendefenisikan  tarjih  sebagai  membandingkan  dua  dalil    yang  bertentangan  dan mengambil  yang  terkuat  di  antara  keduanya.  Kedua  dalil  yang  bertentangan  itu  memiliki  kedudukan  yang  sama yaitu  sama-sama zhanni. Dalam  membahas  dalil-dalil  yang  ada,  para  mujtahid  bertentangan  satu  dengan  yang lainnya  karena  adanya  dua  atau  lebih  dalil  yang  muncul,  yang  kedudukan  dalil-dalil  tersebut  sama-sama zhanni , maka  untuk  menyelesaikan  pertentangan  itu  diadakanlah tarjih. Asjmuni  Abudurrahman, Manhaj  Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 3-4.
15 PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih (Cet. III; Yogyakarta: t.th.), h. 278.
16 Djindar  Tamimy  dan  Djarnawi  Hadikusuma, Penjelasan  Muqaddimah  Anggaran  Dasar  dan  Kepribadian Muhammadiyah (Cet. II; Yogyakarta: PT. Persatuan, 1972) h. 57.
Sedangkan ijma‟,  qiyas,  istihsan,  istidlal dan maslahah  mursalah, yang  para  imam mazhab  telah  menjadikannya  sebagai  sumber  hukum,  maka  terhadap  istilah-istilah  tersebut Lajnah  Tarjih  Muhammadiyah  tidak  memandang  sebagai  sumber  hukum.  Namun  demikian, Lajnah  Tarjih  Muhammadiyah  menganggapnya  sebagai  sarana  untuk  menggali  hukum  yang sifatnya  tidak  mengikat.  Adapun  kriteria  Sunah  yang  digunakan  oleh  Tarjih  Muhammadiyah adalah  hadis  sahih . 17 Akal  pikiran  yang  digunakan  oleh  Tarjih  Muhammadiyah  untuk  berijtihad ialah  hasil  ijtihad  Lajnah  Tarjih  Muhammadiyah  sendiri,  bukan  hasil  ijtihad  ulama  terdahulu. Akan  tetapi,  hasil  ijtihad  ulama  terdahulu  dijadikan  sebagai  bahan  pengkajian  dan  penelitian kembali.
Motif  Lajnah  Tarjih  menggunakan  Alquran  dan  Sunah  sebagai  sumber  hukum  yang mutlak adalah untuk tegaknya akidah Islam  yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid‟ah dan khurafat .  Pentingnya  menegakkan  ibadah  yang  dituntunkan  oleh  Rasulullah  saw. tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Selain itu, juga untuk menegakkan nilai-nilai moral dan untuk terlaksananya muamalah, yang dijiwai ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam rangka ibadah kepada Allah swt. Sedangkan ijtihad sebagai metode atau cara memahami Alquran  dan  Sunnah  adalah  untuk  mengimbangi  beberapa  pendapat  yang  fanatik  kepada  suatu mazhab yang menyatakan pintu ijtihad sudah tertutup. Muhammadiyah berpendapat pintu ijtihad selalu  dan  tetap  terbuka.  Oleh  karenanya  dalam  menghadapi  masalah-masalah  yang    tidak  ada nasnya  harus  dengan  berijtihad.  Penggunaan  kedua  sumber  dan  diperkuat  oleh  metode  ijtihad tersebut,  menunjukkan  Muhammadiyah  tidak  menganut  ssuatu  mazhab  tertentu  dari  mazhab- mazhab yang ada. 18
17 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi (Bandung: Mizan, 1993), h. 278-279.
18 M. Natsir Bakri, Peranan Lajnah  Tarjih Muhammadiyah dalam Pembinaan Hukum di Indonesia (Cet. I; Jakarta: CV. Karya Indah, 1985), h. 42-43.
Cara-cara  istinbat  hukum  dalam  Lembaga  Tarjih  Muhammadiyah  (manhaj  tarjih Muhammadiyah) di antaranya sebagai berikut:
a. Nas yang qath‟i .  mengenai  hal  ini  tidak  ada  masalah.  Tidak  boleh  diperdebatkan  lagi,  tidak ada lapangan ijtihad padanya. 19
b. Terdapat  nas,  tetaopi  diperselisihkan atau  nas  itu  satu  dengan  yang  lain  saling  bertentangan, atau  nas  itu  mempunyai  nilai  yang  berbeda,  maka  Lembaga  Tarjih  Muhammadiyah menempuh cara sebagai berikut:
1) Tawaqquf ,  yaitu bersikap membiarkan tanpa mengambil keputusan, karena kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan tersebut tidak lagi dapat dikompromikan dan tidak dapat dicarikan alternatif yang dianggap terkuat. Sebagai contoh adalah mengenai qunut dalam salat witir, terdapat dua dalil antara satu dengan yang lain sama  kuatnya. 20
2) Tarjih, yaitu  mengambil  jalan  yang  lebih  kuat  di  antara  dalil-dalil  yang  bertentangan (memilih satu alternatif dalil yang dianggapnya lebih kuat). Dalam hal bertarjih ini cara yang ditempuh, yaitu:
a) Jarh (celah) itu didahulukan daripada ta‟dil sesudah keterangan yang jelas dan sah menurut anggapan syara.
b) Riwayat orang  yang telah terkenal suka melakukan tadlis dapat diterima bila menerangkan bahwa yang diriwayatkan itu bersanad sambung, sedang tadlis- nya itu tidak sampai tercela.
c) Pendapat sahabat akan perkataan musytarak , pada salah satu artinya wajib diterima.
d) Penafsiran sahabat antara arti kata yang tersurat dengan yang tersirat, arti kata yang tersurat itu yang diutamakan/diamalkan. 21
19 M. Natsir Bakri, Peranan Lajnah  Tarjih Muhammadiyah dalam Pembinaan Hukum di Indonesia , .42.
20 Lihat PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih., h. 369.
21 PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih , . ,h. 301.
e) Jam‟u ,  yaitu  menjama‟  atau  menggabung  atau  menghimpun  antara  kedua  dalil  atau  lebih yang  saling  bertentangan  dengan  melakukan  penyesuaian-penyesuaian.  Misalnya  jika  ada Hadis ahad  yang  shahih namun bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam, maka bisa jadi atau ada kemungkinan Hadis itu bersifat incidental atau anjuran yang tidak mengikat. 22 c. Mengenai masalah-masalah yang tidak ada nas , sedangkan terhadapnya diperlukan ketentuan hukumnya  dalam  masyarakat.  Dalam  hal  semacam  ini  Lembaga  Tarjih  Muhammadiyah berusaha  mengeluarkan  hukum  atau  menetapkan  dengan  jalan    ijthad  dengan  berpedoman kepada prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti prinsip kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Memberikan  atau  menetapkan  sesuatu  hukum  dengan  beralasan  adanya  darurat  yang  dapat menimbulkan kemudaratan 23 .
Pandangan Muhammadiyah dalam muamalah lebih fleksibel, tidak seketat dalam ibadah. Persoalan-persoalan  muamalah  bagi  Muhammadiyah  memegang  prinsip  ajaran  Islam,  sesuai dengan sabda Nabi : “ Antum a‟lamu bi umuri dunyakum (kamu lebih tahu masalah duniamu ) ”. Hal lain yang menjadikan landasan Muhammadiyah tentang kelenturan dalam bidang muamalah, dikarenakan persoalan-persoalan ini terus berkembang, sejalan dengan perkembangan zaman itu sendiri. 24
Sebagai  contoh  adalah  masalah  aborsi  atau  abortus. 25 Menurut  para  ahli  medis,      ada dua macam  aborsi  atau abortus.  Pertama, abortus spontaneous , yaitu
22 Majelis Tarjih Muhammadiyah, “ Pembinaan Hukum Fiqh di Bidang Muamalat ” , Suara Muhammadiyah, I, 15 Juli 1965, h. 31.
23 Majelis Tarjih Muhammadiyah, “ Pembinaan Hukum Fiqh di Bidang Muamalat ” , Suara Muhammadiyah, I, 15 Juli 1965, h. 17.
24 Lihat  misalnya  ketika  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  membahas  tentang  kedudukan  perempuan  dalam Islam yang dibahas khusus dalam Adabul Mar‟ah fil Islam, yang merupakan hasil keputusan Mukhtamar Tarjih ke XVII  tahun  1972.  Juga  dapat  dilihat  pada  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah, Fikih  Anti  korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah (Cet. II; Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban-PSAP, 2006), h. 1-161.
25 Aborsi  atau  abortus  secara  berarti  keguguran,  pengguguran  kendungan  atau  membuang  janin.  Tim Penyusun, Ensiklopedia  Hukum  Islam (Cet.  I;  Jakarta:  PT.  Intermasa,  1977),  h.  7.  Dalam  arti  yang  lebih  rinci,
aborsi yang terjadi secara spontan atau tidak disengaja. Abortus spontaneous bisa terjadi karena salah  satu  pasangan  berpenyakit  kelamin,  kecelakaan,  dan  sebagainya.  Kedua, abortus provocatus ,  yaitu  abortus  yang  disengaja. Abortus  provocantus ini  terdiri  dari  dua  jenis,  yaitu abortus artificialis therapicus dan abortus provocatus criminalis . Abortus artificialis therapicus adalah  abortus  yang  dilakukan  oleh  dokter  atas  dasar  indikasi  medis,  yakni  apabila  tindakan abortus  tidak  diambil  bisa  membahayakan  jiwa  ibu.  Sedangkan abortus  provocatus  criminalis adalah  abortus  yang  dilakukan  tanpa  dasar  indikasi  medis.  Misalnya,  aborsi  yang  dilakukan untuk  meleyapkan  janin  dalam  kandungan  akibat  hubungan  seksual  di  luar  pernikahan,  atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki 26 .
Ketika  memahami  teks  dalam  QS  Al-Mukminun:  13-14,  Muhammadiyah  telah menggunakan  analisis  ilmu  pengetahuan  modern  di  bidang  ilmu  kedokteran  dan  ilmu-ilmu lainnya,  termasuk  filsafat.  Berdasarkan    pemahaman  yang  multidisipliner  itu,  Muhammadiyah berpendapat  bahwa  pengguguran  kandungan  sejak  pembuahan  hukumnya  haram. 27 Hal  ini berarti, bahwa usia kandungan empat bulan atau 120 hari, seperti dijelaskan dalam Hadis tidak dianggap  sebagai  batas  kehidupan  manusia.  Oleh  karena  itu,  Muhammadiyah  tidak  begitu  saja menerima  penjelasan  yang  terdapat  dalam  Hadis  Nabi  tentang  “peniupan  ruh”    itu.  Secara eksplisit Hadis itu menyatakan  bahwa  pada usia 40 hari yang ketiga (120) dari proses kejadian manusia,  Allah  swt.  mengutus  Malaikat  untuk  meniupkan  ruh  kepada  janin  yang  ada  dalam rahim ibunya. Namun Muhammadiyah tidak menerima pendapat bahwa ruh dalam Hadis berarti nyawa yang menyebabkan janin menjadi hidup (Hadis di atas diartikan peniupan ruh itu sebagai nyawa untuk hidup. Muhammadiyah tidak sependapat dengan itu). Alasan yang dikemukakannya abortus ialah  “keadaan di  mana terjadi  pengakhiran atau ancaman pengakhiran kehamilan  sebelum fetus hidup  di luar  kandungan  Faturrahman  Djamil, Metode  Ijtihad  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah (Cet.  I;  Jakarta:  Logos Publishing  House,  1995),  h.  94,  yang  dikutip  dari  WHO  ( Wordl  health  Organization ).  Fetus  itu  dianggap  belum dapat hidup di luar kandungan jika usia kehamilan belum mencapai 28 minggu.
26 Tim Penyusun, Ensiklopedia Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: PT. Intermasa, 1977), h. 7 27 Lihat Berita  Resmi  Muhammadiyah  nomor  Khusus,  “ Tanfidz  Keputusan  mukhtamar  Tarjih Muhammadiyah XXII ” , PP Muhammadiyah, 1990, h. 16.
adalah  bahwa  kenyataan  menunjukkan  bahwa  pembuahan  itu  sendiri  telah  dinyatakan  hidup kemudian berkembang menjadi „alaqat , dan berikutnya menjadi mudghat sampai 120 hari. 28
Menurut Muhammadiyah, ruh  yang ditiupkan oleh Malaikat ke dalam janin yang  telah berusia  empat  bulan  itu  bukanlah ruh  hayati ,  melainkan  adalah ruh  insani . 29 Pemahaman  dan penalaran  seperti  ini  menarik  untuk  dianalisis  lebih  lanjut.  Kelihatannya,  penalaran Muhammadiyah  dalam  hal  ini  telah  dipengaruhi  oleh  pemikiran  ahli  filsafat  Islam  dan  ahli kedokteran.  Dalam  filsafat  Islam,  jiwa  itu  bukan hayat .  Manusia,  dalam    konsep  filsafat  Islam terdiri dari tiga unsur: tubuh, hayat dan jiwa. 30 Dengan demikian, hayat itu saja sudah ada sejak terjadinya pembuahan, bukan setelah janin berusia empat bulan. Pengaruh filsafat Islam lainnya terhadap pemikiran Muhammadiyah juga dapat dilihat dalam memahami ayat Alquran dan Hadis tentang    proses    kejadian    manusia      itu,  bahwa    seperti  para  filosof  muslim  mentakwil  teks Alquran dan Hadis sesuai dengan jalan pikiran mereka.
Muhammadiyah  berpendapat  bahwa abortus  provocatus  criminalis sejak  terjadinya pembuahan  hukumnya  haram.  Sedangkan abortus  artificialis  therapicus atau abortus provocatusmedicinaslis dapat  dibenarkan  dalam  keadaan darurat ,  terutama  karena  adanya kekhawatiran atas keselamatan ibu waktu mengandung.
Berdasarkan  argumentasi  Muhammadiyah  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa menyelamatkan  ibu,  yang  eksistensinya  sudah  jelas  dan  sudah  mempunyai  hak  dan  kewajiban, harus  didahulukan  daripada  menyelamatkan  janin  yang  belum  dilahirkan.  Pengguguran  janin dengan kesengajaan seperti itu adalah mudarat, namun kematian ibu disebabkan menyelamatkan
28 Berita Resmi Muhammadiyah nomor Khusus, “ Tanfidz Keputusan mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII ” , PP Muhammadiyah, 1990, h. 16.
29 Berita  Resmi  Muhammadiyah  nomor  Khusus,  “ Tanfidz  Keputusan  mukhtamar  Tarjih  Muhammadiyah XXII ” , PP Muhammadiyah, 1990, h. 16.
30 Harun  Nasution,  “Konsep  Manusia  dalam  Islam,  Dikaitkan  dengan  Hayat  dan  Maut”,  dimuat  dalam Lembaga Penelitian IAIN Jakarta, Kejadian Islam tentang Berbagai Masalah Kontenporer” , Jakarta: 1988, h. 261.
janin  juga  adalah  mudarat.  Mudarat  yang  kedua  jauh  lebih  besar  daripada  yang  pertama. Kematian ibu akan membawa dampak yang tidak baik bagi keluarga yang ditinggalkannya. Oleh karenanya diperbolehkan melakukan aborsi dalam kondisi darurat seperti  itu.
3. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)
Bagi  NU,  Bahtsul  Masail tidak  saja  dimanfaatkan  sebagai  forum  yang  sarat  dengan muatan  kitab-kitab  klasik,  tetapi  juga  merupakan  lembaga  di  bawah  NU  yang  konsen  dengan kebutuhan hukum agama bagu kaum Nahdiyyin pada khususnya.  Bahtsul Masail menghasilkan fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan akan tersosialisasikan ke daerah-daerah di seantero pelosok tanah  air.  Bahkan  bagi  masyarakat  NU  yang  awam,  keputusan  Bahtsul  Masail ini  dianggap sebagai rujukan dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari. 31
Lembaga  Bahtsul  Masail NU  adalah  sebuah  lembaga  yang  memberikan  fatwa-fatwa hukum  keagamaan  kepada  umat  Islam.  Butir  F  pasal  16  Anggaran  Dasar  Rumah  Tangga  NU menyebutkan  bahwa  tugas  Bahtsul  Masail adalah  menghimpun,  membahas,  dan  memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqiyyah yang harus segera mendapat kepastian hukum. Hal ini  menuntut  Bahtsul  Masail untuk  mampu  mentransformasikan  nilai-nilai  relevan  dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitarnya.
Dari sisi historis maupun opreasionalitas, Bahtsul Masail NU merupakan forum yang dinamis-trasformatif, demokratis dan berwawasan luas.  Penyebutan dinamis-transformatif sebab persoalan  yang  dibahas  selalu  mengikuti  perkembangan  (trend)  hukum  di  masyarakat. Demokratis  karena  forum  tersebut  tidak  ada  perbedaan  antara  kiai  dan  santri,  baik  yang  tua maupun  yang  muda,  pendapat  paling  kuat  yang  diambil.  Berwawasan  luas  sebab  dalam  forum Bahtsul Masail tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilafiyah. 32
31 Imam  Yahya, Akar  Sejarah  Bahsul  Masail ,  dalam  Imaduddin  Rahmat, Kritik  Nalar  Fighi  NU: Transformasi Paradigma  Bahsul Masail (Cet. I; Jakarta: Lakpesdam, 2002), h. 3.
32 Sahal Mahfudz, Bahsul Masail dan istinbat Hukum NU: Sebuah Catatan Singkat dalam Imaduddin Rahmat, h, xiii.
Sejarah  forum  Bahtsul  Masail pada  dasarnya  sudah  ada  sebelum  NU  berdiri  secara kelembagaan.  Saat  ini  sudah  ada  tradisi  di  kalangan  pesantren  yang  melibatkan  kiai  dan  santri yang  hasilnya  diterbitkan  dalam  bulletin  LINO  (Lailatul  Ijtima‟  Nahdlatoel  Oelama).  Dalam bulletin LINO selain memuat hasil Bahtsul Masail juga menjadi sasaran diskusi interaktif jarak jauh antar ulama.
Sebagai  sebuah  lembaga  fatwa,  Bahtsul  Masail menyadari  bahwa  tidak  seluruh peraturan-peraturan  syariat  Islam  dapat  diketahui  secara  langsung  dari  nas  Alquran,  melainkan banyak  aturan-aturan  syariah  yang  membutuhkan  daya  nalar  kritis  melalui  istinbat  hukum. Sejumlah  ayat  memberikan  peluang  untuk  melakukan  istinbat  hukum,  baik  dilihat  dari  kajian kebahasaan maupun esensi makna yang dikandungnya.
Lembaga Bahtsul Nahdlatul Ulama (LBM NU) adalah lembaga resmi di bawah PBNU yang berwenang mengkaji keputusan-keputusan hukum atas berbagai persoalan kemasyarakatan.  Menurut  KH.  Imam  Ghazali  Said,  tema  dominan  yang  diangkat  LBM  adalah sosial.  Ada  juga  tema  lingkungan,.  Editor  buku Ahkam  al-Fuqaha‟  fi  Muqarrarat Mu‟tamar Nahdlatil Ulama‟: Solusi Problematika Aktual hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes  NU  (1926-1999  M)  ini  mengusulkan  LBM  harus  mempertimbangkan  metode istiqra‟ dalam penelitian lapangan, supaya kontekstual dengan zaman. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama dalam setiap mengambil keputusannya senantiasa didasarkan pada permusyawaratan para ulama.
Bahtsul  Masail  NU  merupakan  ajang  intelektualitas  secara  kolosan  yang  cukup responsive  sekaligus problematic. responsive ,  karena  senantiasa  tanggap  terhadap problematika aktual  dan  faktual. Problematic karena  acap  kali  menggunakan  metode ilhaq  al-masail binadhairiha ;  menyamakan  permasalahan  dengan  suatu    kasus  yang  tidak  terdapat  dalam  kitab dengan    kasus  yang  identik  yang  sudah  ada  dalam  kitab,  atau  menyamakan  dengan  sebuah pendapat  yang  sudah  jadi.  Metode  ini    biasanya  dioperasikan  tatkala  tidak  ditemukan  jawaban
tekstual  eksplisit  dalam  kitab-kitab  yang  biasa  dijadikan  referensi.  Guna  menjawab permasalahan-permasalahan,  metode ilhaq ini  telah  lama  diterapkanoleh  alim  ulama  NU, meskipun  hanya  secara  implicit  karena  belum  ada  penyematan  nama  formal  sebagai  “metode ilhaq”.  Metode  ini  kemudian  dirumuskan  dalam  munas  Bandar  lampung  yang  menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada qaul -nya  sama  sekali  maka dilakukan ilhaq secara  kolektif  ( jama‟i )  oleh  para  ulama.  Prosedur ilhaq harus  dipenuhi  oleh  seorang mulhiq (pelaku ilhaq ) adalah: 33
a. Mulhaq  bih :  permasalahan  yang  hendak  disamakan  yang  belum  ada  ketetapannya  dalam kitab;
b. Mulhaq  „alaih :    permasalahan  yang  sudah  ada  ketetapan  hukumnya  yang,  terhadap permasalahan ini, permasalahan lain yang belum ada ketetapannya hendak disamakan;
c. Wijh al-ilhaq :  sisi keserupaan antara mulhaq bih dan mulhaq „alaih .
Beberapa  pengamat  menyebut  metode  ini  dengan  “qiyas  versi  NU”,  karena  dalam praktiknya  menggunakan  prosedur  yang  mirip  dengan  qiyas.  Namun  ada  perbedaan  mencolok antara  qiyas  versi  ashuliyyin  dengan  qiyas  versi  NU  ( ilhaq ).  Qiyas  versi  ushuliyyin menyamakan  suatu  yang  belum  ada  ketetapan  hukumnya  dengan  sesuatu  yang  sudah  ada kepastian    hukumnya  dalam  al-Qur‟an  maupun  hadits  ( ilhaq  al-far‟I  bi  al-ashli ).  Sedangkan ilhaq  adalah  menyamakan  permsalahan  yang  belum  ada  ketetapan  hukumnya  secara  tekstual dalam  kitab  dengan  kasus  yang  sudah  ada  ketetapannya  dalam  kitab.  Pertanyaan  yang  muncul kepermukaan  adalah  apakah  metode  ilhaq  ini  legal?  Mengingat  adanya  kemungkinan  besar bahwa  Bahtsul  masail  akan  “terperangkap”  dalam    upaya  menyamakan    cabangan  hukum dengan cabangan
33 Lihat  Imam  Ghazali  Said  dan  A.  Maruf  Asori, Ahkamul  Fuqaha:  Solusi  Problematika  Hukum  Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M) (Cet. II; Surabaya: Lajnah Ta‟lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005), h. 513-514.
hukum yang lain ( ilhaq al-far‟I bi al-far‟i ). Dan, kemungkinan  ini akan benar-benar terjadi jika mulhaq-„alaih ternyata adalah hasil qiyas.
Beberapa  tema  yang  masuk  dalam  bidang  kajian  LBM  adalah  masalah  sosial,  sosial- politik. Misalnya tentang presiden perempuan atau peran perempuan, baik  sebagai Kepala Desa, anggota parlemen, pengisi pengajian dan sebagainya.
Sebatulnya,  pada  1926  sudah  dirumuskan  secara  metodologis  bagaimana  mengambil keputusan  dalam  Bahtsul  Masail.  Misalnya,  bagaimana  bermazhab  dan  pendapat  siapa  yang diunggulkan.  Hirarkinya  itu  sudah  ada  mulai  Mukhtamar  NU  pertama.  Hanya  dalam perjalanannya,  terjadi  penyimpangan  dari  metodologi  yang  ditetapkan  sebelumnya.  Misalnya, ketika ada masalah asuransi yang merupakan persoalan baru. Pada zaman kitab klasik persoalan asuransi tidak ada dan tidak menemukan kitabnya.  Akhirnya mereka menukil Majalah Hidayah Islamiyyah, al-Manar, dan fatwa beberapa mufti Timur Tengah yang dirujuk.
Pada  tahun  1994  di  Capasung,    salah  satu  topic  yang  berkembang  pada  Lmebaga Bahtsul Masail adalah masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh efek industrialisasi, sehingga  dampaknya  merugikan  masyarakat.  Maka  LBM  memutuskan  bahwa  mencemarkan lingkungan, baik udara, air, maupun tanah, apabila menimbulkan darar, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan criminal ( jinayat ). 34
Kelihatannya yang menjadi pokok acuan dalam pengharaman pengrusakan  lingkungan adalah dharar ,  atau  kemudharatan/bahaya  yang  dapat  mengancam  masyarakat  umum.  Model pertimbangan  seperti  ini  kelihatannya  ikut  mempertimbangakan  masalah  kemaslahatan, walaupun  pada  dasar  pengambilan  kesimpulan  LBM  tetap  mengutip  beberapa  kitab-kitab  fikih dan tafsir.
34 Imam Ghazali Said dan A. Maruf Asori, Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M) h. 513-514.
Beberapa  kelebihan  dari  LBM  dalam  pengambilan  keputusan  hukum: pertama, tidak menganggap  orang  yang  duduk  di  PBNU,  itu  lebih  hebat,  tetapi  tejadi  pengakuan  terhadap kapasitas kiai-kiai yang ada di daerah. Oleh karena itu, dalam hirarki keputusan Bahtsul Masail NU,  itu  tidak  boleh  saling  membatalkan  antara  tingkat  cabang,  wilayah  atau  pusat.  Bahtsul Masail itu bukan berfungsi seperti pengadilan. Itu hanya kekuatan moral saja. Kedua, para kiai mempu  mengeksplorasi  teks-teks  kitab  klasik.  Untuk  dikonsektualisasikan  sesuai  zaman sekarang.  Walaupun,  ini  mengkin  ada  kelemahan  juga,  kadang  tidak  pas  atau    tidak  relevan. Ketiga, ada pergeseran perujukan. Karena teks kitab klasik tidak seluruhnya bisa  dipakai untuk mengatasi problem sosial, maka mengambil metodologinya saja bukan teksnya.
Sedang  kelemahannya,  pada  masa  Bahtsul  Masail  awal,  adalah  tidak  diperkenankan merujuk  pada  al-Qur‟an  dan  Hadis  secara  langsung  melainkan  harus  lewat  al-kutub  al- mu‟tabarah di kalangan NU. Jadi, itu serupa kutipan dalam kutipan. Dan sekarang, kelemahan itu diatasi  dengan  mengambil  metodologinya  sesuai  keputusan  Munas  Alim  Ulama  NU  di  Bandar lampung  tahun  1992.  Hanya  saja  yang  Lampung  tidak  dilaksanakan,  sampai  keputusan Mukhtamar Boyolali. Di sana, hasil keputusannya, setiap jawaban, dalilnya harus ada al-Qur‟an, Hadis, aqwal al-shahabah atau fatwa sahabat dan aqwalal-ulama‟ atau fatwa ulama.
III. Penutup

## Kesimpulan
Perkembangan  dan    kompleksitas  permasalahan  umat  Islam,  senantiasa  menuntut adanya  penyelesaian  dan  jawaban  dari  ajaran  Islam.  Dalam  hal  ini,  fatwa  memiliki  peran  yang sangat  urgen,  terutama  sekali  adalah  karena  fatwa  keagamaan  lebih  mengarah  kepada  bentuk ijtihad kolektif yang tentunya diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan dari  berbagai  aspeknya.Di  Indonesia,  terdapat  banyak  lembaga-lembaga  fatwa  keagamaan, namun secara umum dapat dikatakan  ada tiga lembaga fatwa yang besar,  yaitu  Majelis Ulama Indonesia dengan  Komisi  Fatwa, Muhammadiyah dengan  Majelis Tarjih, dan Nahdatul Ulama
dengan  Bahtsul  Masail.  Ketiga  lembaga  fatwa  ini  telah  berusaha  menyerap  berbagai  persoalan umat  yang  dihadapi  umat  Islam  di  Indonesia,  walaupun  dalam  kenyataannya  masih  terjadi perbedaan metodologis antara satu dengan  yang lainnya. Bahkan tidak jarang fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa itu mendapat tantangan dan sorotan dari berbagai kalangan  masyarakat.  Akan  tetapi,    dapatlah  dipahami  bahwa  sesungguhnya  lembaga-lembaga fatwa tersebut telah berusaha menyerap berbagai persoalan umat kontenporer.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman,  Asjmuni. Manhaj  Tarjih  Muhammadiyah:  Metedologi  dan  Aplikasi. Cet.  IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Azra, Azyumardi. Fatwa Ulama, dalam http://www.republika.co.id, Kamis, 12 Februari 2009 .
Bakry,  M.  Natsir. Peranan  Lajnah  Tarjih  Muhammadiyah  Dalam  Pembinaan  Hukum  Islam  di Indonesia. Cet. I; Jakarta: CV. Karya Indah, 1985.
Basyir,  Ahmad  Azhar. Refleksi  Atas  Persoalan  Keislaman:  Seputar  Filasafat,  Hukum,  Politik dan Ekonomi. Bandung: Mizan, 1993.
Bisri, Cik Hasan. Dimensi-dimensi Hukum Islam dan Pranata Sosial di Indonesia, pada Jurnal “Mimbar Hukum” No. 39 Tahun IX 1998
Kementerian Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahannya. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006
Djamil,  Faturrahman. Metode  Ijtihad  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah .  Cet.  I;  Jakarta:  Balai Pustaka, 2005
Fatah, Rohadi Abd. Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1991 http://map-bms.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia
Maarif, Ahmad Syafii. Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959- 1965. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996
Majalah  TEMPO, Senin 24 September 2007
Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah. Fiqih  Anti  Korupsi  Perspektif  Ulama Muhammadiyah. Cet. II; Jakarta: Pusat Studi Agama dan Perdaban-PSAP, 2006
_________. Adabul Mar‟ah fil Islam . Jakarta: Keputusan Mukhtamar Tarjih ke XVII, 972
_________.  “ Pembinaan  hukum  Fiqh  di  Bidang  Muamalat ”,  Suara  Muhammadiyah,  I,  15  Juli 1965.
Mahfudz, Sahal. Nuansa Fighi Sosial. Cet. I: Yogyakarta: LKIS, 1994.
Mudzar,  Atho. Pendekatan  Studi  Islam  dalam  teori  dan  Praktek. Cet.  VI;  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2004
Muslim. Shahih Muslim . Juz II. T.tp; Dar al-Fikr, t.th
Nasution,  Harun.  “konsep  Manusia  dalam  Islam,  Dikaitkan  dengan  Hayat  dan  Maut”,  dimuat dalam  Lembaga  Penelitian  IAIN  Jakarta, Kajian  Islam  tentang  Berbagai  Masalah Kontenporer” , Jakarta: 1988.
____________. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya . Jilid I. Cet. V; Jakarta; UI Press, 1985.
PP  Muhammadiyah, Berita  Resmi  Muhammadiyah  nomor  Khusus, “Tanfidz  Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII”, 1990
_________. Himpunan Putusan Tarjih. Cet. III; Yogyakarta: t.th.
Schachat, Yoseph. An Introduction to Ismaic Law . Oxford: Oxford University Press, 1964.
Said, Imam Ghazali dan A. Maruf Asrori, Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan  Muktamar,  Munas,  dan  Konbes  Nahdlatul  Ulama  (1926-1999  M) .  Cet.  II; Surabaya: Lajnah Ta‟lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005.
Syarifuddin,  Amir. Meretas  Ijtihad;  Isi-Isu  Penting  Hukum    Islam  Kontemporer  di  Indonesia .Cet. I; Jakarta: Ciputat Press,  2002.
Tamimy,  Djindar  dan  Djarnawi  Hadikusuma. Penjelasan  Muqaddimah  Anggaran  Dasar  dan Kepribadian Muhammadiyah. Cet. II; Yogyakarta: PT. Persatuan, 1972
Tempo, edisi Sabtu, 27 Mei 2006.
Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: PT. Intermasa, 1977.
Yahya,Imam. Akar  Sejarah Bahsul  Masail .  Dalam  Imaduddin  Rahmat, Kritik  Nalar  Fighi  NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail. Cet. I; Jakarta: Lakpesdam, 2002.