## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI RISIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG
Danny Permana 1)* Universitas Jenderal Achmad Yani 1)
Email: danny.permana.01@lecture.unjani.ac.id 1)*

## Abstract
This  research  was  made  because  of  the  need  to  optimize  the  role  of  local  government towards flood disaster risk management in Bandung Regency. The research method used is a qualitative  approach  with  data  collection  techniques  through  interviews,  observations,  and documentation studies, the main informants are officials at BPBD Bandung Regency. Based on the results of this study, it was found that BPBD Bandung Regency carried out a form of community  capacity  building  in  the  form  of  socialization  to  the  community  about  flood management,  and  providing  early  warnings.  Strategising  with  other  agencies  to  assist  in directly executing the programme. There is a programme as a means of communication that is being developed, namely empowering and coordinating with community groups such as scout members  and  disaster  preparedness  cadets  to  assist  the  community  in  disaster  risk management.  So  to  streamline  performance  and  coordination  between  stakeholders,  BPBD acts  as  a  means  of  conflict  resolution,  or  in  this  case  it  can  be  a  misunderstanding  or miscommunication.
Keywords: Role of Government, Risk Management, Flood Disaster.

## Abstrak
Penelitian  ini  dibuat  karena  perlunya  optimalisasi  peran  pemerintah  daerah  terhadap penanggulangan  risiko  bencana  banjir  di  Kabupaten  Bandung.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi,  dan  studi  dokumentasi,  informan  utama  adalah  aparatur  di  BPBD  Kabupaten Bandung.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  BPBD  Kabupaten  Bandung melakukan  bentuk  peningkatan  kapasitas  masyarakat  berupa  sosialisasi  kepada  masyarakat tentang penanggulangan banjir, dan memberikan peringatan dini. Berstrategi dengan instansi lain untuk membantu dalam mengeksekusi program secara langsung. Adanya Program sebagai sarana  komunikasi  yang  sedang  disusun  yaitu  memberdayakan  dan  berkoordinasi  dengan kelompok  masyarakat  seperti  anggota  pramuka  dan  taruna  siaga  bencana  untuk  membantu masyarakat  dalam  penanggulangan  risiko  bencana.  Maka  untuk  mengefektifkan  kinerja  dan koordinasi antar stakeholder tersebut BPBD berperan sebagai sarana penyelesaian konflik, atau dalam hal ini dapat berupa kesalahpahaman atau miskomunikasi.
Kata Kunci : Peran Pemerintah, Penanggulangan Risiko, Bencana Banjir

## A. PENDAHULUAN
Lingkungan hidup merupakan wujud dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan  lingkungan  hidup  yang  berkelanjutan  dan  berkeadilan  seiring  dengan  peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat. Kristian,I, et al., (2021) Haradi, et al., (2007) menyatakan bahwa bencana ( disaster ) adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa  yang  mengancam  dan  mengganggu  kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat  yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan  dampak  psikologis.  Indonesia  yang  terdiri  dari  gugusan  kepulauan  mempunyai  potensi bencana  yang  sangat  tinggi  dan  juga  sangat  bervariasi  dari  aspek  jenis  bencana.  Menurut Suparta (2004), “banjir adalah aliran air yang relatif tinggi, dan tiga tertampung oleh alur sungai atau  saluran  air”.  Lazimnya  banjir  disebabkan  oleh  curah  hujan  yang  tinggi  diatas  normal. bencana banjir dapat dikategorikan sebagai proses alamiah atau fenomena alam, yang dipicu oleh beberapa faktor penyebab, yaitu fenomena alam seperti curah hujan, iklim, geomorfologi wilayah  dan  aktivitas  manusia  yang  tidak  terkendali  dalam  mengeksploitasi  alam,  yang mengakibatkan  kondisi  alam  juga  lingkungan  menjadi  rusak.  Kabupaten  Bandung  tidak terlepas  dari  ancaman  banjir  yang  sewaktu  waktu  dapat  menyerang  wilayah  Kabupaten Bandung, yang mengakibatkan banyak kecamatan di Kabupaten Bandung terendam air ketika musim  hujan  tiba.  Bencana  banjir  di  daerah  Kabupaten  Bandung  yang  diakibatkan  oleh meluapnya  Sungai  Citarum,  terjadi  di  daerah  Pameungpeuk,  Baleendah,  Dayeuhkolot, Bojongsoang,  Majalaya,  Cicalengka  dan  Rancaekek,  banjir  terjadi  akibat  meluapnya  air  di beberapa  sungai  yang  melintasi  daerah  tersebut,  yaitu  Sungai  Cibodas,  Cisangkuy,  Citarik, Cimande, dan Cijalupang yang terjadi berulang kali.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Peran
Nurdin dan Abrori (2006) berpendapat bahwa  Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan  pada  kedudukan  (status)  tertentu.  Kemudian  Goos,  Mason  dan  McEachern (Wirutomo,  1981)  mendefinisikan  peran  sebagai  harapan-harapan  yang  dikenakan  pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Sedangkan menurut Ross (Phill, Astrid, & Susanto, 1979) bahwa peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif. Menurut Sarwono (2015), Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran  berbicara  tentang  istilah  “peran”  yang  biasa  digunakan  dalam  dunia  teater,  dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh  itu  ia  diharapkan  untuk  berperilaku  secara  tertentu.  Posisi  seorang  aktor  dalam  teater dianalogikan  dengan  posisi  seseorang  dalam  masyarakat,  dan  keduanya  memiliki  kesamaan posisi.

## 2. Pengertian Pemerintah Daerah
Amanat  dalam  pasal  18  Undang-Undang  Dasar  NKRI  1945  terkait  Pembentukan pemerintahan  daerah,  telah  melahirkan  berbagai  produk  undang-undang  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  mengatur  tentang  pemerintahan  daerah.Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  disamping  sebagai  sarana  pendidikan politik di tingkat lokal. Menurut Suhady (Tjandra, 2009) Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya  adalah the  authoritative direction  and  administration  of  the  affairs  of men/women  in  a nation  state,  city,  ect .  Dalam  bahasa  Indonesia  sebagai  pengarahan  dan
administrasi  yang  berwenang  atas  kegiatan  masyarakat  dalam  sebuah  Negara,  kota  dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city,  etc yaitu  lembaga  atau  badan  yang  menyelenggarakan  pemerintahan  Negara,  Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan  yudikatif.  Sedangkan  pemerintah  dalam  arti  sempit  hanya  meliputi  cabang kekuasaan eksekutif saja. Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang  untuk  menyelenggarakan  segenap  kepentingan  setempat  dari  sekelompok  yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.
3. Bencana
Se cara definisi, bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, maupun faktor yang disebabkan oleh manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,  kerugian  harta  dan  benda,  dan  timbulnya  dampak  psikologis.  Kristian,  I,  et  al., (2021).  Bencana  alam  juga  didefinisikan  sebagai  peristiwa  yang  terjadi  di  alam  yang kenyataannya  dapat  berdampak  besar  bagi  populasi  perkembangan  makhluk  hidup,  baik manusia,  tumbuhan  ataupun  hewan.    Menurut  Undang-undang  RI  Nomor  24  Tahun  2007 Tentang Penanggulangan Bencana, jenis-jenis bencana yaitu:

## 4. Bencana Alam
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

## 5. Bencana Non-alam
Bencana  non  alam  adalah  bencana  yang  diakibatkan  oleh  peristiwa  atau  rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi,gagal modernisasi. dan wabah penyakit.

## 6. Bencana Sosial
Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
7. Bencana Banjir
“Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi  tergenang  oleh  air,  hal  ini  disebabkan  oleh  curah  hujan  yang  tinggi  dan  kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan  oleh  limpasan  air  permukaan (runoff) yang  meluap  dan  volumenya  melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan  oleh  rendahnya  kemampuan  infiltrasi  tanah,  sehingga  menyebabkan  tanah  tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat  terjadi  akibat naiknya permukaan  air lantaran curah hujan  yang  diatas  normal,  perubahan  suhu,  tanggul/bendungan  yang  bobol,  pencairan  salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain”. (Ligal, 2008)
8. Risiko Bencana
Risiko bencana diartikan sebagai perkiraan kerugian pada satu atau lebih aset penghidupan akibat  suatu  kejadian  ancaman/bahaya.  Bentuk  risiko  bencana  dapat  berupa  kematian,  luka- luka, sakit, kehilangan rumah dan harta benda, serta gangguan pada kegiatan masyarakat. Risiko bencana dapat diketahui dengan mengkaji faktor-faktor yakni:

## 9. Ancaman
Faktor  ancaman,  berupa  kejadian-kejadian  berpeluang  menimbulkan  dampak  kerugian baik  kejadian  alamiah,  hasil  samping  kegiatan  manusia  atau  gabungan  keduanya.  Ancaman alamiah seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, wabah, hama, banjir dan longsor. Ancaman  akibat  hasil  samping  kegiatan  manusia  meliputi  konflik  sosial,  pencemaran,
kegagalan  teknologi  dan  kecelakaan  transportasi.  Ancaman  seperti  banjir,  longsor,  wabah, hama,  dan  kecelakaan  transportasi  juga  sering  diartikan  sebagai  kombinasi  antara  peristiwa alamiah dan kesalahan manusia.

## 10. Kelemahan
Faktor  kelemahan,  yakni  kondisi-kondisi  negatif  penyebab  masyarakat  dapat  terpapar ancaman. Tinggal di kawasan rawan bencana, miskin, tidak paham tanda-tanda ancaman, masa bodoh,  korupsi,  kebijakan  pembangunan  tidak  sensitif  bencana  adalah  contoh-contoh kelemahan paling umum di Indonesia.

## 11. Kekuatan
Faktor  kekuatan,  yakni  bentuk-bentuk  sumberdaya  pada  masyarakat  dan  para  pihak (misalnya biaya, tenaga, alat, pengetahuan, kebijakan, sikap) untuk mencegah atau mengurangi ancaman, menghindari ancaman serta mengurangi kelemahan-kelemahan.

## 12. Manajemen Bencana
Pada dasarnya penyelenggaraan adalah tiga tahapan:
a) Pra bencana yang meliputi
- Pencegahaan
Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya)
- Mitigasi
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan  fisik  maupun  penyadaran  dan  peningkatan  kemampuan  menghadapi ancaman bencana
- Kesiapsiagaan
Serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mengantisipasi  bencana  melalui pengorganisasian  serta  melalui  langkah  yang  tepat guna  dan  berdaya guna.Kesiapsiagaan  adalah  upaya  yang  dilaksanakan  untuk  mengantisipasi kemungkinan  terjadinya  bencana  untuk  menghindari  korban  jiwa  dan  kerugian  harta benda.  Tindakan  kesiapsiagaan  meliputi  penyusunan  rencana  pencegahan  bencana, menyiapkan  sarana  komunikasi,  menyiapkan  lokasi  evakuasi,  pelatihan  personil, penyediaan sarana dan prasarana
- Peringatan dini
Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang  kemungkinan  terjadinya  bencana  pada  suatu  tempat  oleh  lembaga  yang berwenang  atau  Upaya  untuk  memberikan  tanda  peringatan  bahwa  bencana kemungkinan akan segera terjadi
b) Saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana
Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian  bencana  untuk  menangani  dampak  buruk  yang  ditimbulkan  yang  meliputi kegiatan  penyelamatan  dan  evakuasi  korban,  harta  benda,  pemenuhan  kebutuhan  dasar, perlindungan,  pengurusan  pengungsi,  penyelamatan,  serta  pemulihan  prasarana  dan sarana.  Sistem  tanggap  darurat  dilaksanakan  dengan  cara  membentuk  tim  khusus pengendalian  dan  penanganan  kondisi  darurat,  seperti  pada  saat  terjadi  kebakaran, peledakan maupun kecelakaan kerja
c) Pasca bencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana
- Pemulihan Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan  lingkungan  hidup  yang  terkena  bencana  dengan  memfungsikan  kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi

## - Rehabilitasi
Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat  yang  memadai  pada  wilayah  pasca  bencana  dengan  sasaran  utama  untuk normalisasi  atau berjalannya secara  wajar semua  aspek pemerintahan dan  kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana
- Rekontruksi
Membangun  kembali  secara  permanen  semua  prasarana,  sarana  dan  sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus organisasi.  Penelitian kualitatif studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu  (Creswell,  2016).  Peneliti  mengumpulkan  informasi  secara  lengkap  dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Langkah–langkah yang harus dilakukan peneliti dalam penelitian ini secara dominan meliputi (Rahardjo,  2012)  Pemilihan  tema;  Pembacaan  literatur;  Perumusan  fokus  dan  masalah penelitian,Pengumpulan  data;  Penyempurnaan  data;  Pengolahan  data;  Analisis  data;  Proses analisis data; Dialog teoretik; Triangulasi temuan (Konfirmabilitas); Simpulan hasil penelitian; Laporan penelitian. (A Subagyo & I Kristian, 2023)

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  pendukung  merupakan  aspek-aspek  yang  mendukung  jalanya  peran  pemerintah daerah  dalam  penanggulangan  risiko  bencana  banjir  di  Kabupaten  Bandung.  Maka  faktor pendukung dalam hal ini diantaranya:
1. Sinergitas antar Instansi dalam jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung
Dalam  penanggulangan  risiko  bencana  banjir  oleh  BPBD  yaitu  dukungan  dari  berbagai instansi  pemerintah  di  Kabupaten  Bandung.  Bentuk  dari  dukungan  tersebut  yaitu  relawan kebencanaan yang membantu BPBD menjalankan fungsi dan tugasya dalam penanggulangan bencana banjir. Relawan yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir merupakan ahli yang  siap  terjun  dalam  kondisi  darurat  ke  lokasi  bencana.  Dengan  sinergitas  antar  instansi tersebut maka kebutuhan masyarakat terpenuhi dan menjamin kualitas pelayanan yang optimal.
2. Koordinasi  vertikal  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten Bandung dengan instansi pemerintah yang berkedudukan lebih tinggi.
Tanggung jawab penanggulangan risiko bencana banjir di kota tebing tinggi tidak hanya terletak di pemerintah kota tebing tinggi namun juga semua instansi vertikal terkait. Program- program  kerja  BPBD  Kabupaten  Bandung  mendapat  dukungan  dari  instansi  vertikal  berupa anggaran, sarana prasarana dan pelatihan Sumber daya manusia.

## 3. Adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
Forum PRB merupakan forum  yang berisi  fasilitasi,  monitoring yang membantu BPBD dalam program-program penanggulangan risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung. Salah satu  kelebihan  forum  PRB  yaitu  keikutsertaan  masyarakat  dalam  forum  tersebut  sehingga diharapkan memberikan pengetahuan ke masyarakat tentang kebencanaan.
Sedangkan  faktor  yang  menjadi  penghambat  bagi  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD)  Kabupaten  Bandung  dalam  menanggulangi  risiko  bencana  banjir  di  Kabupaten Bandung diantaranya:

## 4. Sumber daya manusia yang belum memadai
Sumber daya manusia di BPBD belum mencapai jumlah yang memadai untuk menjamin terlaksananya  penanggulangan  bencana  banjir  dengan  baik,  selain  itu  belum  semua  sumber daya manusia yang ada di BPBD memiliki kualifikasi standar dalam penanggulangan bencana. 5. Sarana  dan  Prasarana  yang  menunjang  keberhasilan  penanggulangan  risiko bencana banjir
Sarana  dan  prasarana  adalah  unsur  yang  penting  dalam  pelayanan  masyarakat  terutama penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir. Tidak terpenuhinya sarana prasarana maka akan menghambat kinerja BPBD. Dari hasil observasi peneliti sarana prasarana di tebing tinggi lengkap namun memiliki kekurangan dari segi kuantitas.

## 6. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana banjir
Penanggulangan bencana banjir merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan semua pihak  terkhusus  masyarakat,  dimana  masyarakat  diharapkan  tidak  pasif  bergantung  pada BPBD tetapi turut serta dalam setiap program kerja BPBD dari proses perencanaan maupun pengawasan.
Dalam penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam menanggulangi risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana  Induk  Penanggulangan  Bencana  Tahun  2020-2024  dengan  menggunakan  teori menurut Horoepoetri dan Santosa (2003) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan suatu peran terhadap 5 (lima) dimensi yakni peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran  sebagai  alat  komunikasi,  dan  peran  sebagai  alat  penyelesaian  sengketa.  Adapun pembahasan dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 7. Peran Sebagai Suatu Kebijakan
Pemerintah  harus  mempunyai  kemampuan  yang  cukup  besar  untuk  mengontrol  setiap bencana yang terjadi. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan  koordinasi,  kebijakan  rekontruksi  dan  mengatasi  masalah  populasi.  Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik.  Berdasarkan  pada  hukum  kemanusiaan  internasional,  pemerintah  nasional  merupakan pihak  utama  yang  harus  merespon  bencana  alam.Mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus  didasarkan  pada  asas  atau  prinsip-prinsip  utama  antara  lain:  kemanusiaan,  keadilan, kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  keseimbangan,  keselarasan  dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non- diskriminasi, dan non-proselitasi.
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Bandung  sebagai  instansi pemerintah  memiliki  tugas  memberikan  rasa  aman  terhadap  mitigasi  bencana,  khususnya banjir  yang  seperti  sudah  menjadi  perhatian  khusus  apabila  sedang  musim  penghujan,  atau hujan lebat di daerah Kabupaten Bandung. Bencana dapat datang tiba-tiba bahkan tanpa bisa terprediksi,  maka  dari  itu  untuk  memberikan  rasa  aman  tersebut,  kebijakan  yang  dilakukan Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Bandung  ialah  peningkatan kapasitas masyarakat itu sendiri. Peningkatan kapasitas berbasis masyarakat yaitu pemberian edukasi  kepada  masyarakat  sebagai  sarana  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  itu  sendiri terhadap bencana banjir. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam  menanggulangi  risiko bencana  banjir  di  Kabupaten  Bandung  sendiri  berdasarkan  hasil  observasi  lapangan,  masih belum maksimal karena fokus anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten  Bandung  menitikberatkan  pada  instansi  lain  pada  jajaran  pemerintahan  daerah Kabupaten Bandung.
Selain  itu,  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  telah  mengantisipasi terjadinya  bencana  banjir  dengan  membentuk  bidang-bidang  yang  berfungsi  sesuai  dengan kegunaannya  yang  dimulai  dari  sebelum  terjadi  bencana  sampai  setelah  terjadi  bencana. Dengan  melihat  lokasi  yang  dianggap  sebagai  rawan  bencana  dengan  membentuk  tempat- tempat tanggap darurat ketika suatu hari terjadi bencana.  Manajemen Resiko Bencana dengan membangun sistem penanggulangan bencana ( Disaster Manangement Plan ), yaitu:
1) Legistimasi dengan menyusun rencana, tindakan, tanggap darurat dan lain-lain.;
2) Kelembagaan  yang  mengatur  kedudukan,  tugas,  fungsi,  wewenang  dan  tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal dan vertikal;
3) Perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan pengurangan resiko bencana;
4) Pendanaan  berkaitan  dengan  penyediaan  dan  pengaturan  dana  untuk  penanggulangan bencana;
5) Peningkatan  kapasitas  berkaitan  dengan  masyarakat  harus  mampu  mengantisipasi, kesiapsiagaan  menghadapi  bencana,  mampu  menangani  kedaruratan  (minimal  mampu menolong diri sendiri/keluarga) dan mampu bangkit kembali dari dampak bencana.
Untuk mengantisipasi bencana tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah  turun  ke  lokasi  untuk  memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  setiap  awal  tahun dengan istilah memonitoring dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan  terjadi  ketika  banjir  turun.  Jadi,  tim  dari  kesiapsiagaan  telah  mengetahui  tempat  yang perlu  ditangani  sementara,  dan  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  telah berupaya semaksimal  mungkin akan tetapi,  sebagai  manusia biasa tentu tidak bisa melawan alam  sehingga  antisipasi  secara  dini  perlu  dilakukan  untuk  mengantisipasi  karena  segala kemungkinan bisa terjadi. Diatas merupakan prinsip yang dijalankan Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  (BPBD)  adalah  jenis  rencana  penanggulangan  bencana  dengan  tahap  dan prinsipnya sebagai berikut: penyusunan pada kondisi normal, bersifat prakiraan umum, pelaku yang terlibat  adalah semua pihak yang terkait. Maka dapat  disimpulkan meskipun dinamika kebencanaan telah berubah ke arah tindakan preventif, namun pada kenyataannya praktek di lapangan  masih  berfokus  pada  kegiatan  represif.  Pengamatan  mengenai  kebencanaan  juga dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk memberi gambaran kekurang yang masih ada di lapangan untuk menjadi referensi dalam mengambil peran sebagai suatu kebijakan.

## 8. Peran Sebagai Strategi
Kegiatan  penanggulangan  banjir  di  pemerintah  Kabupaten  Bandung  sesuai  dengan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan  urusan wajib  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar.  Kegiatan  pembangunan  dalam  rangka penanggulangan  bencana  banjir  di  Kabupaten  Bandung  merupakan  tanggung  jawab pemerintah daerah bukan semata-mata menjadi beban pemerintah. Dalam menanggulangi atau mengurangi  resiko  bencana,  tidak  cukup  jika  hanya  dilakukan  oleh  suatu  kelompok  saja. Namun juga dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan pro aktif dari banyak pihak, baik itu dari pemerintah, kelompok atau organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat sipil. Selain itu, dibutuhkan  pula  manajemen  bencana  yang  baik  dari  kerjasama  banyak  pihak  tersebut.  Jika kerjasamanya berjalan dengan baik, maka manajemen bencananya juga akan berjalan dengan baik dan sukses mengurangi resiko bencana.
Dalam  melaksanakan  hal  yang  berkaitan  dengan  kemanusiaan  dibutuhkan  strategi  yang bersinergi  antara  instansi  pemerintahan  agar  masalah  mengenai  penanggulangan  risiko bencana banjir dapat tertangani sesuai harapan. BPBD Kabupaten Bandung masih kekurangan
sumber daya manusia terutama pada saat tanggap darurat, BPBD harus menetapkan prioritas wilayah  terparah  untuk  melakukan  proses  evakuasi  sementara  pada  saat  tanggap  darurat tersebut  merupakan  fase  yang  paling  membutuhkan  tindakan  cepat  BPBD  untuk  mencegah timbulnya  korban  jiwa.  Untuk  mengatasi  masalah  kekurangan  sumber  daya  manusia  BPBD melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya, tentunya sumber daya manusia perbatuan dari lembaga  lain  tidak  dapat  selalu  siap  membantu  saat  bencana.  Kebutuhan  akan  sumber  daya manusia merupakan salah satu permasalahan yang harus ditemukan solusinya karena bencana banjir  merupakan  bencana  yang  dapat  terjadi  secara  tiba-tiba  untuk  itu  dengan  rekrutmen sumber  daya  manusia  maka  sekaligus  meningkatkan  kesiapsiagaan  BPBD  dalam penanggulangan risiko bencana banjir. Hal tersebut juga mendukung dalam mewujudkan fokus capaian Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 Periode II, dimana pada poin  (11) Terwujudnya strategi pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
Strategi  lain  yang  perlu  diperhatikan  mengenai  faktor  pengadaan  sarana  dan  prasarana adalah anggaran. Anggaran bagi organisasi pemerintah seperti BPBD merupakan unsur yang sangat penting. Pentingnya anggaran bagi penanggulangan banjir karena beberapa alasan yaitu anggaran menjadi alat BPBD untuk melakukan pembangunan fasilitas penanggulangan banjir dan  meningkatkan  pelayanan  bagi  masyarakat.  Selain  itu  anggaran  juga  menjadi  salah  satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam perannya sebagai inovator dan penyusun strategi.
Dari  pernyataan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penanggulangan  risiko  bencana, pemerintah  berusaha  agar  tersedia  dana  untuk  keperluan  darurat.  Selanjutnya  jika  ada  dana langsung dilakukan perbaikan kembali fasilitas yang rusak dengan dana yang bersumber dari beberapa  bantuan  yang  berupa  Dana  Siap  Pakai  (DSP).  Ini  tentunya  sangat  sesuai  dengan prinsip  kerja  Manajemen  Bencana  sebagaimana  amanat  Undang-undang  Nomor  24  Tahun 2007  Tentang  Penananggulangan  Bencana  yaitu  prinsip  praktis  seperti:  cepat  dan  tepat, prioritas,  koordinasi  dan  keterpaduan,  berdaya  guna  dan  berhasil  guna,  transparansi  dan akuntabilitas kemitraan dan pemberdayaan.

## 9. Peran Sebagai Alat Komunikasi
Peran  sebagai  alat  komunikasi  disini  meliputi  peran  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Bandung  menciptakan  ide  berupa  sarana  komunikasi  untuk membuat  kegiatan  komunikasi  baik  antara  lembaga  maupun stakeholder dalam  efektif  dan efisien. Selain itu, menjadi sarana komunikasi juga berarti menjadi pihak yang memperbaiki dan  membangun  solusi  terhadap  suatu  masalah  berkaitan  dengan  peran  pemerintah  dalam menanggulangi risiko banjir di Kabupaten Bandung. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam  mewujudkan  peran  sebagai  alat  komunikasi  yakni  dengan  tetap  memperhatikan peraturan  dan  standar  operasional  prosedur  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini,  peran  sebagai  alat komunikasi  selalu  membutuhkan  pembaharuan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  di lapangan.
Standar operasional prosedur (SOP) merupakan suatu mekanisme Kerjasama terstruktur yang memuat langkah-langkah yang akan diambil untuk menanggulangi risiko bencana banjir, ketika terjadi bencana banjir, serta mekanisme tersebut disusun dan disepakati bersama oleh semua insitusi pelaksana dan mengatur tugas, kewenangan, koordinasi antar lembaga tersebut. Dalam  penanggulangan  risiko  bencana  yang  membutuhkan  waktu  seperti  bencana  banjir  di Kabupaten  Bandung,  wadah  sebagai  sarana  komunikasi  sangat  diperlukan  terutama  sistem operasional untuk mempersingkat jalur koordinasi dan mempercepat penanganan agar dampak bencana yang ditimbulkan ke masyarakat dapat diminimalisir.

## 10. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa
Sebagai  organisasi  pemerintah  yang  dibentuk  untuk  menanggulangi  bencana  baik  pada saat pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana menjadikan BPBD Kabupaten Bandung harus dapat mengambil tindakan dan upaya yang maksimal tidak hanya ketika banjir tetapi juga meminimalisir terjadinya bencana banjir tersebut. Penanggulangan bencana banjir merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang tidak  hanya bertumpu pada satu  organisasi  yaitu BPBD saja namun membutuhkan koordinasi lintas bidang, Maka untuk mengefektifkan kinerja dan koordinasi antar stakeholder tersebut BPBD berperan sebagai sarana penyelesaian konflik, atau  dalam  hal  ini  dapat  berupa  kesalahpahaman  atau  miskomunikasi.  Dari  hal  yang  telah dipaparkan  diatas,  bahwa  untuk  memperbaiki  daerah  yang  terkena  banjir,  yaitu  khusus  di daerah  sungai.  Langkah  yang  diambil  adalah  penguatan  tebing  dan  memasang  beronjong berupa  beton,  beronjong  merupakan  bangunan  panjang  yang  menyerupai  pondasi  bangunan rumah,  akan  tetapi  beronjong  berfungsi  sebagai  penahan  erosi  tanah  sepanjang  tepi  sungai. Bahan dari beronjong sendiri adalah pasir, semen, batu sungai, dan kawat sebagai lapisan luar agar  pondasi-pondasi  ini  tidak  cepat  rusak  dan  jatuh  ke  sungai  sehingga  tidak  menimbun sungai. Tahap-tahap dalam perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bandung, yakni  terlebih  dahulu  meninjau  lokasi  yang  akan  dialokasikan  kisaran  dana  yang  akan digunakan dalam pembuatan beronjong, setelah itu para pemerintah daerah membicarakannya bersama untuk membahas anggaran sesuai kebutuhan dan selanjutnya dilakukan penanganan secara intensif untuk mengantisipasi terjadinya bencana.
Dalam upaya mewujudkan peran BPBD dalam menanggulangi risiko banjir di Kabupaten Bandung,  dapat  disimpulkan  bahwa  BPBD  Kabupaten  Bandung  telah  berupa  melaksanakan perannya sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam penanggulangan bencana banjir, dimana manfaat  pembangunan  dan  upaya  yang  dilakukan  dirasakan  oleh  masyarakat,  dan  tinggi genangan banjir dan durasi genangan telah dapat berkurang dengan singkat.

## E. SIMPULAN
Kabupaten  Bandung  melakukan  bentuk  peningkatan  kapasitas  masyarakat  berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan banjir terutama pada musim penghujan tiba dan memberikan peringatan dini. Dalam meningkatkan kesiapsiagaan rutin mengadakan gladi  posko  dan  gladi  lapangan  dengan  hasil  baik  BPBD  maupun  masyarakat  mendapat gambaran  langsung  ketika  bencana  terjadi  sehingga  saat  terjadi  bencana  dapat  tercipta koordinasi dan tindakan yang terukur. Dalam peran sebagai strategi, instansi yang paling sering kita  andalkan  untuk  menjadi  mitra  koordinasi  ialah  dari  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan Penyelamatan untuk bantu dalam mengeksekusi langsung karena personil BPBD sendiri yang terbatas serta sarana dan prasarana yang masih kurang secara kuantitas.  Dalam peran sebagai alat  komunikasi,  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Bandung menyadari peningkatan kapasitas aparatur sangat diperlukan terutama saat tanggap darurat dan tahap penanggulangan risiko bencana. Serta adanya Program sebagai sarana komunikasi yang sedang disusun yaitu memberdayakan dan berkoordinasi dengan kelompok masyarakat seperti anggota  pramuka  dan  taruna  siaga  bencana  untuk  membantu  masyarakat  dalam penanggulangan  risiko  bencana.  Dalam  peran  sebagai  alat  penyelesaian  sengketa, penanggulangan bencana banjir merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang tidak hanya bertumpu pada satu organisasi yaitu BPBD saja namun membutuhkan koordinasi lintas bidang.

## REFERNSI
Asian  Disaster  Reduction  Center.  (2003). Glossary  on  Natural  Disaster .  Bangkok:  Asian Disaster Reduction Center
Awalia, Vidia Reski., dkk. (2015). Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Kolaka Utara. Jurnal Otoritas, Vol 5, No (2)
Dibyosaputro,  P.  (1984).  Flood  Susceptibility  and  Hazard  Survey  of  The  Kudus  Prawata- Welahan Area, Central Jawa, Indonesia. Thesis ITS Enschede
Harjadi,  Prih.,  dkk.  (2007).  Pengenalan  Karakteristik  Bencana  dan  Upaya  Mitigasinya  di Indonesia. Jakarta: Direktorat Mitigasi
Heryati,  Sri.  (2020).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanggulangan  Bencana.  Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, Vol 2, No (2), hlm 139-146
Horoepoetri,  Arimbi.,  Achmad  Santosa.  (2003).  Peran  Serta  Masyarakat  dana  Mengelola Lingkungan. Jakarta: Walhi
H.S, Y. T., & Kristian , I. (2021). Model Collaborative Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Garut. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(3), 69–81. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.18
International  Strategy  for  Disaster  Reduction  (ISDR).  (2004).  Living  with  Risk  -  A  Global Review  of  Disaster  Reduction  Initiatives.  New  York  and  Geneva:  United  Nations Publication.
Kodoatie,  R.J.  Sugiyanto.  (2002).  Banjir,  Bebarapa  Penyebab  dan  Metode  Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Kristian, I. (2019). Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.
Kristian, I. (2021). Perlukah Konservasi Moral?. Jurnal RASI, 2(1), 40–53. https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.54
Kristian, I., &  Setyasih,  E. T. . (2023).  Urgensi  Memasukan Kurikulum  Bencana Di Semua Level  Pendidikan  Di  Indonesia. Jurnal  Dialektika:  Jurnal  Ilmu  Sosial, 21(1),  1–6. https://doi.org/10.54783/dialektika.v21i1.98
Ligal,  Sebastian.  (2008).  Pendekatkan  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Banjir.  Jurnal Dinamika Teknik Sipil, Vol 8, No (2)
Maarif, Syamsul. (2012). Pikiran dan Gagasan Penanggulangan Bencana di Indonesia. Jakarta:
Perpustakaan Nasional
Subagyo, A., IP, S., Kristian, I., IP, S., & Kom, S. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Aksara Global Akademia.