## PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA TENTANG EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

## Nasruddin Yusuf
Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128 E-mail: nasruddin.yusuf@iain-manado.ac.id
Faradila Hasan
Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128 E-mail: faradila.hasan@iain-manado.ac.id

## Fitria Ayu Lestari Niu
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Jl. SH Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128 Email: fitria.niu@iain-manado.ac.id

## ABSTRACT
This chapter focuses on Mohammad Hatta's thoughts on Sharia Economics embodied in the 1945 Constitution, namely articles 33 and 34. The method used in this study is library research using a nomative approach. The concepts implicit in these Articles give birth to important points including the  concept  of  Community  Economy,  where  Hatta  is  very  upholding  the  values  of  justice  and prosperity  in  society  and  economic  activities  must  be  carried  out  by  all  Indonesian  people  by creating  a  spirit  of  kinship,  mutual  support  mutual  cooperation  and  no  interference  from  the colonial  nation,  this  is  intended  so  that  the  Indonesian  people  free  from  the  shackles  of  the invaders.  the  realization  of  this  People's  Economy  is  in  line  with  the  word  of  Allah  in  QS.  Al- Haysr: 7; QS. Al-Maidah: 120; QS. Al-Humazah; 1-3; QS. Al-Ma’un: 1-7; QS. At-Taubah: 34 and 71
Keywords: Mohammad Hatta; 1945 Constitution; Islamic Economics.

## ABSTRAK
Tulisan  ini  fokus  pada  pemikiran  Mohammad  Hatta  tentang  Ekonomi  Syariah  yang diejawantahkan  dalam  UUD  1945  yaitu  pada  pasal  33  dan  34.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah library research dengan menggunakan pendekatan nomatif.  Konsep-konsep yang  tersirat  dalam  Pasal-Pasal  ini  melahirkan  poin-poin  penting  diantaranya  konsep  Ekonomi Kerakyatan, dimana Hatta sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kemakmuran dalam bermasyarakat dan kegiatan perekonomian harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan cara  menciptakan  semangat  kekeluargaan,  gotong-royong  dan  tidak  ada  campur  tangan  dari bangsa kolonial, hal ini dimaksud agar rakyat Indonesia terbebas dari belenggu penjajah.  Wujud implementasi Ekonomi Kerakyatan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Haysr: 7; QS. Al-Maidah: 120; QS. Al-Humazah; 1-3; QS. Al-Ma’un: 1-7; QS. At-Taubah: 34 dan 71
Kata kunci: Mohammad Hatta; Undang-Undang Dasar 1945; Ekonomi Syariah.

## PENDAHULUAN
Muhammad  Hatta  atau  Bung  Hatta,  begitu  masyarakat  Indoesia mengenalnya,  Bung  Hatta  adalah  bapak  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia, pembangunan  ekonomi  Indonesia  menjadi  identitas  yang  tidak  bisa  dipisahkan dari  Bung  Hatta.  Bung  Hatta  juga  adalah  salah  satu  proklamator  kemerdekaan Indonesia.  Beberapa  konsep  lahir  dari  pemikirannya  yaitu  diantaranya  ekonomi kerakyatan,  kedaulatan  politik  ekonomi,  dan  gerakan  koperasi.  Bung  Hatta memiliki peran yang sangat besar dalam penentuan konsep, asas serta sasaran arah ekonomi di Indonesia.
Penegasan  Bung  Hatta  mengenai  kedaulatan  rakyat  berbeda  jauh  dengan kudaulatan  rakyat  yang  berlaku  di  Barat.  Hatta  menegasakan  bahwa  inti  dari kedaulatan  rakyat  di  Barat  adalah  paham-paham  individualisme  dan  liberalisme. Sedangkan  inti  dari  kedaulatan  rakyat  di  Indonesia  adalah  rasa  kebersamaan dimana  kekeluargaan  menjadi  asas  yang  penting.  Kedua  hal  ini  relevan  dengan kondisi soasial dan kebudayaan di Indonesia.
Konsep  demokrasi  di  Indonesia  yang  digagas  Hatta  yitu  mementingkan kebersamaan  dan  juga  kepentingan  bersama,  dimana  konsep  tersebut mengutamakan  kepentingan  bersama.  Konsep  demokrasi  tersebut  di  aplikasikan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 yang menjadi pilar Kebangsaan, yaitu tertuang pada pasal 33 dan selanjutnya dalam perkembangannya padal ini di amandemen dari 3 butir menjadi 5 butir.
Pasal ini disebut Hatta dalam konsep ekonomi global adalah jalan lain dan bukan  menjadi  jalan  tengah  bagi  ekonomi  kapitalis  dan  komunis  yang  sudah mulai  ditinggalkan  dan  digugat  oleh  para  ekonom  dunia  dimana  konsep  tersebut pada  akhirnya  merugikan  rakyat.  Sejak  awal,  hatta  secara  tegas  menolak  konsep ekonomi kapitalis dan komunis. Konsep ekonomi Hatta diharapkan menjadi jalan ketiga dalam perkonomian.
Penegasan  Hatta  dalam  membangun  ekonomi  nasional  mengutamakan kemakmuran  rakyat,  bukan  kemakmuran  segelintir  orang.  Kemakmuran  yang dicita-citakan adalah kemakmuran untuk semua orang, produksi dikerjakan semua orang,  dan  kepemilikan  dari  semua  aset  adalah  semua  orang.  Kaitannya  dengan Pasal  33  ayat  1  UUD  1945  bahwa  perekonomian  harus  mencakup  semua  wadah ekonomi,  bukan  hanya  terbatas  pada  usaha  koperasi  namun  juga  pada  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  serta  badan  usaha  milik  swasta.  Gasasan-gasan Hatta  inilah  yang  menjadi  konsep  ekonomi  kerakyatan  dimana  konsep  ekonomi yang ditawarkan dan diimplementasikan dalam UUD 1945 mengadung nilai-nilai pancasila dan secara garis besar merupakan konsep dari ekonomi syariah.
Poin-poin  penting  mengenai  Konsep  Ekonomi  Kerakyatan  yang  digagas Hatta yaitu (Ayuni, 2015): (1) sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kemakmuran  dalam  bermasyarakat  dimana  kegiatan  perekonomian  harus dilakukan  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia  dengan  cara  menciptakan  semangat
kekeluargaan,  gotong-royong  dan  tidak  ada  campur  tangan  dari  bangsa  kolonial, hal  ini  dimaksud  agar  rakyat  Indonesia  terbebas  dari  belenggu  penjajah;  (2) ekonomi  kerakyatan  sudah  sesuai  dengan  Pancasila  yang  menjadi  dasar  negara, sebab  konsep  ini  bersumber  dari  budaya  leluhur  yang  menjadi  jiwa  pada  setiap butir dalam pancasila serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (3) ekonomi kerakyatan  diterapkan  melalui  koperasi  masih  relevan  untuk  diimplementasikan dan  dikembangkan  sampai  sekarang  karena  amanat  dari  koperasi  sebagai sokoguru  dan  tulang  punggung  ekonomi  bangsa  berperan  strategis    dalam  hal pemulihan kondisi ekonomi bangsa.
Terdapat  beberapa  tulisan  yang  mengangkat  tema  konsep  Ekonomi  dari sudut  pandang  Bung  Hatta  akan  tetapi  pada  umumnya  tulisan-tulisan  tersebut fokus  pada  konsep  ekonomi  kerakyatan  serta  koperasi  dan  tidak  secara  spesifik mengaitkan  konsep  pemikiran  ekonomi  Hatta  dengan  Implemtasi  Ekonomi Syariah secara langsung, tulisan-tulisan tersbut diantaranya: (1) Tesis yang ditulis oleh  Yanuardin  (2012)  dimana  tulisan  ini  fokus  pada  koperasi  yang  ditawarkan oleh  Bung  Hatta  dalam  perspektif  Islam;  (2)  Artikel  yang  ditulis  oleh  Sitti Muallimah  (2018)  yang  fokus  pada  Konsep  Ekonomi  Kerakyatan  Muhammad Hatta  yang  ditinjau  dari  Maqasid  Syariah;  (3)  Artikel  yang  ditulis  oleh  Nana Aditiya  (2015),  tulisannya  mambahas  mengenai  Pemikiran  Ekonomi  Kerakyatan Mohammad  Hatta  1953-1972;  (4)  Artikel  yang  ditulis  oleh  Pohan,  Krisdayanti, dan  Simanjuntak  (2019)  dimana  tulisan  ini  merekonstruksi  kembali  ide-ide ekonomi  kerakyatan  yang  diformulasikan  oleh  Hatta;  dan  (5)  Efendi  &  Bakhri (2018)  yang  membahas  mengenai  konsep  koperasi  bung  hatta  dalam  perspektif ekonomi  syariah.  Semua  artikel  yang  terkait  dengan  tulisan  ini,  tidak  membahas secara spesifik mengenai konsep ekonomi syariah Bung Hatta, melainkan konsep ekonomi  kerakyatan  dan  koperasi.  Meskipun  keduanya  sangat  berkaitan  dengan konsep ekonomi syariah. Perlu di garis bawai bahwa konsep ekonomi kerakyatan dan koeprasi merupakan bagian dari konsep  ekonomi syariah  yang di  gagas oleh Bung Hatta yang akan dibahas dalam artikel ini.
Dari  uraian  di  atas  terdapat  hubungan  yang  sangat  erat  antara  ekonomi kerakyatan  yang digagas olehh Muhammad Hatta dengan ekonomi syariah, yang kemudian  diaplikasikan  menjdi  ruh  dari  perekonomian  di  Indonesia.  Hal  ini menandakan bahwa sebelum ekonomi syariah berkembang di Indonesia pada saat ini,  nilai-nilai  dari  Islam  memang  sudah  merasuk  dalam  setiap  sendi perekonomian  Indonesia  dan  menjadi  intisari  serta  identistas  dari  masyarakat Indonesia  yaitu    konsep  kekeluargaan.  Salah  satunya  adalah  koperasi  yang menjadi salah satu pilar penting di dalam perekomian Indonesia dan koperasi ini tidak ada di Negara lain selain di Indonesia pada saat Bung Hatta menggagasnya.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah library  research dimana objek  dari  penelitian  ini  adalah  bahan-bahan  pustaka  berupa  buku-buku, Skripsi,  Tesis,  Disertasi,  artikel-artikel  jurnal.  Semntara  pendekatan  yang digunakan  pendekatan  normatif.  Penulis  mengumpulkan  berbagai  sumber
normatif  berupa  ayat-ayat  Al-Quran  dan  Hadis  yang  berkaitan  dengan  Ekonomi Syariah,  yang  diterpakan  dalam  sistem  ekonomi  kerakyatan  yang  di  gagas  oleh Muhammah  Hatta.  Sumber  yang  lain  juga  berupa  Undang-Undang  Dasar  1945 dan Undang-Undang lain yang terkait dengan kosep ekonomi kerakyatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekonomi  Kerakyatan  disusun  dengan  konsep  bahwa  perekonomian  tidak dibiarkan  mengikuti  mekanisme  dan  kekuatan  pasar,  artinya  perekonomian  tidak dibiarkan  terbentuk  dengan  sendirinya  dengan  mengikuti  kehendak  pasar  dan selera  pasar.  Sehingga  Negara  berperan  untuk  menata,  merestruktur,  mensesain bahkan  mengintervensi  agar  terwujudnya  asas  kebersamaan  dan  kekeluargaan juga mengaplikasikan sila keadlian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Secara  eksplisit  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1995  menolak  paham- paham  fundamentalisme  pasar.  Fundamentalisme  pasar  lebih  mengekspresikan kehendak  dan  selera  pemilik  modal.  Sehingga  pola  produksi  dan  pola  konsumsi dengan  sendirinya  terbentuk  sesuai  dengan  kehendak  dari  pemilik  modal  dima pemilik  modal  menghitung  untung  dan  rugi  yang  dihasilkan.  Pasal  33  ini menegaskan  bahwa  Pembangunan  Nasional  tdak  boleh  tergantung  pada  selera pasar dan kehendak pasar, apalagi terjadi monopoli pasar.
Pembangunan  Nasional  di  Indonesia  harusnya  dilakukan  dengan  cara membuat  suatu  Perencanaan  Nasional,  karena  Indonesia  mewarisi  kepentingan- kepentingan  yang  bersifat  struktural  baik  dari  segi  politik,  sosial,  hukum  bahkan ekonomi.  Penataan  dan  desain  dan  strategi  pembangunan  masa  depan  Indonesia harus  sesuai  dengan  amanat  konstitusi,  sehingga  Perencanaan  Pembangunan Nasional  dapat  menjadi  pilihan  imperatif  dengan  tujuan  penyusunan perekonomina  nasional  tersusun  sesuai  dengan  konsep  ekonomi  kerakyatan.  Hal ini  diupayakan  agar  supaya  kondisi  perekonomian  nasional  tidak  dibiarkan terbentuk dengan sendirinya melalui pasar bebas.
Paham  mutualisme  adalah  wujud  dari  usaha  bersama  dimana  adanya kehendak untuk selalu mengutamakan semangat kerjasama saling bergotongroyong  dimana  semua  pihak  mendapatkan  manfaat,  kekuatan  jamaah menjadi tujuan utama sehingga tidak ada yang berjalan sendiri.
Selanjutnya  adanya  asas  kekeluargaan  atau  semnagat  uhkuwah  dimana kemajuan,  kepentingan,  dan  kemakmuran  adalah  menjadi  tanggung  jawab bersama.  Hal  ini  sejalan  dengan  amanah  UUD  1945  pasal  33  ayat  1  yang menegaskan  bahwa  “perekonomian  disusun  sebagi  usaha  bersama  berdasar  atas asas  kekeluargaan”,  artinya  bahwa  perekonomian  harus  disusun  dan  tidak  boleh dibiarkan tersusun dengan sendirinya seperti pada konsep ekonomi kapitalis. Asas ini sejalan dengan QS. Al-Haysr: 7 “supaya harta itu jagan beredar diantara orang- orang kaya saja diantara kamu”.
Artinya  bahwa  tidak  boleh  terjadi  praktik  monopoli  terhadapa  sumber- sumber kekayaan. Pelarangan monopoli juga telah diatur dalam Hukum Nasional yaitu  UU  No  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Prektek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, walaupun Undang-Undang ini bukan merupakan gagasan dari Bung Hatta, namun UU ini lahir setelah adanya gagasan Ekonomi Kerakyatan dan penulis  memahami  bahwa  UU  ini  adalah  turunan  dari  Konsep  Ekonomi Kerkyatan.
Berikut  adalah  dalil-dalil  yang  menguatkan  Konsep  Ekonomi  Kerakyatan dan  merupakan  bukti  bahwa  gagasan  Ekonomi  Kerkyatan  adalah  bagian  dari Ekonomi Syariah: QS. Al-Maidah: 120 “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi  dan  apa  yang  ada  di  dalamnya”,  artinya  tidak  ada  yang  boleh  mengusai segala sesuatu  melaikna  hal  itu adalah milik Allah”, hal  ini agar supaya sumber kekayaan  tidak  tertumpuk  pada  segelintir  orang  yang  serakah.  Kemudian  dalam QS.  Al-Humazah:  1-3  “Kecelakaanlah  bagi  setiap  pengumpat  lagi  pencela,  yang mengumpulkan  harta  dan  menghitung-hitung,  dan  mengira  bahwa  hartanya  itu dapat  mengekalkannya”,  ayat  ini  mengandung  ancaman  bagi  para  pelaku monopoli.
Inilah  sebab  bahwa  pasal  33  UUD  1945  ini  sangatlah  Islami  karena mengatur  dan  mengutamakan  usaha  berjamaah  yang  disebut  dengan  paham mutualisme.  Demikian  halnya  dengan  asas  kekeluargaan  yang  sering  disebut dengan  uhkuwah.  Selanjutnya  pada  Pasal  34  UUD  1945  yang  berbunyi  “Fakir miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  Negara”  pasal  ini  sejalan  dengan QS. Al-Ma’un: 1-7. Sesungguhnya konsep Ekonomi Syariah sejalan dengan Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
Nilai-nilai kesilaman yang dimasukan dalam UUD 1945 oleh Bung Hatta, diperuntukan kepada umat agar semua dapat mengamalkan ajar-ajaran keislaman ini. Nilai-nilai keislaman juga harus menjadi sarana untuk dapat mensejahterakan rakyat.  Sistem  ekonomi  di  Indonesia  pun  harus  menjadi  sara  untuk mensejahterakan rakyat.

## MUHAMMAD HATTA: BAPAK EKONOMI KERAKYATAN
Mohammad Hatta dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Pada  masa  penjajahan  Belanda,  Bukittinggi  disebut  Fort  de  Kock  sebagai  nama resminya,  tetapi  rakyat  Agam  selalu  menyebutnya  dengan  Bukittinggi.  Ayah Bung  Hatta  bernama  Haji  Muahammad  Djamil,  anak  dari  Syekh  Batuhampar. Ayah  Hatta  meninggal  saat  Hatta  berumur  delapan  bulan  sementara  ayah  Hatta berumur 30 tahun. Sejak ayah Hatta meninggal, posisi ayah Hatta digantikan oleh kekeknya yaitu Syekh Batuhampar atau Pak Gaek sapaan akrb Hatta. Sejak kecil Hatta  sudah  mengikuti  kekeknya  ke  Mekkah  dan  melanjutkan  pendidikannya  di Mekkah,  kemudian  Hatta  melanjutkan  pendidikannya  di  Kairo,  Mesir.  Sehingga Bung Hatta sudah sangat akrab dengan tradisi keislaman dan hidup dilingkungan yang  religius.  (Hatta,  2011).  Tidak  heran  jika  Hatta  memasukkan  nilai-nilai keislaman dalam merumuskan UUD 1945.
Sejak  tanggal  17  Agusutus  1945  tepatnya  pada  hari  kemerdekaan Indonesia,  kosep-konsep  ekonomi  sangat  dibutuhkan  untuk  mendukung  adanya penyelnggaraan  Negara.  Terdapat  beberapa  factor  yang  mempengaruhi  cara pandang  Tokoh-Tokoh  pendiri  Negara  terutama  dalam  Sistem  Ekonomi  dan  tata cara  penyelengaraannya.  Tokoh-tokoh  tersebut  diantaranya  Muhammad  Hatta, Soekarno, Haji AGus  Salim  dan Tokoh lainnya adalah peletak dasar dari  Sistem Ekonomi  Syariah  di  Indonesia.  Bentuk  dari  implementasi  Sistem  Ekonomi Syariah  adalah  dengan  mengangkat  kemaslahatan  bersama  dan  juga  pengelolaan sumber  daya  alam  demi  kepentingan  bersama,  menjadi  bukti  bahwa  Ekonomi Syariah  benar-benar  dibentuk  menjadi  Sistem  Ekonomi  Negara  (Parakkassi, 2019).
Mohammad  Hatta  dan  Weber  yang  merupakan  Tokoh  pendiri  Negara membentuk  konsep  koperasi  yang  begitu  mengangkat  unsur  kemanusiaan  dan hasrat  hidup  orang  banyak.  Pengetahuan  Hatta  tentang  Ekonomi  Syariah  tidak dapat  diragukan  lagi,  selain  Hatta  sangat  taat  dalam  mepelajari  ilmu  agama bahkan  Hatta  juga  sempat  menulis  buku  yang  berjudul  Nuzul  Qur’an  yang diterbitkan  oleh  Penerbit  Angkasa  pada  tahun  1966.  Pandangan  Hatta  tentang masalah-masalah  kebangsaan,  seperti  loyalitasnya  terhadap  prinsip-prinsip demokrasi  dan keberpihakannya terhadap nasib  rakyat  kemudian diejawantahkan dalam bentuk pemikiran tentang ekonomi kerakyatan. Ia dikenal sebagai “Bapak Koperasi  Indonesia”  karena  pemikiran-pemikirannya  ekonominya  yang  pro kerakyatan (Parakkassi, 2019).
Ketika  masih  belajar  ekonomi  di  Rotterdam,  ia  banyak  mencermati  nasib ekonomi  rakyat  yang  banyak  dieksploitasi  oleh  pelaku  ekonomi  modern  yang pada saat itu banyak dikendalikan oleh investor-investor Belanda, terutama dalam bidang  pertanian  dan  perkebunan.  Pertanian  dan  perkebunan  dengan  pemilikan lahan  yang  sempit,  teknologi  sederhana,  dan  modal  seadanya  merupakan  jenis usaha  subsistem  yang  akan  sangat  sulit  berkembang.  Usaha  pertanian  dan perkebunan  besar  yang  didukung  dengan  luas  tanah  ratusan  ribu  hektar, menggunakan teknologi  unggul,  dan adanya modal  yang sangat  besar tentu akan mudah  memproduksi  komoditi  ekspor,  berupa  karet,  teh,  kelapa  sawit,  tebu,  dan tembakau. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan semakin tersisihkan. Hatta bertujuan untuk bagaimana mempersatukan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha koperasi yang berbasis pada asas kekeluargaan (Parakkassi, I. 2019). Bung Hatta menegaskan bahwa tujuan dari perencanaan ekonomi adalah agar  mampu  mengentaskan  kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  atau kemakmuran rakyat (Hatta, 1971).
Hatta  telah  banyak  berbuat  dan  berjasa  bagi  Negara  ini.    Hatta  dikenal sebagai  salah  seorang  arsitek  dan  peletak  dasar-dasar  demokrasi  politik  dan ekonomi ke dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945. Dalam pembelaannya  kepada  rakyat  Hatta  berusaha  untuk  menegakkan  dan  membela hak-hak  dasar  demokrasi  berupa  jaminan  terhadap  kebebasan  mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis, hak berkumpul dan berserikat untuk mencegah munculnya Negara kekuasaan (Muallimah, 2018).
Ekonomi  kerakyatan  menggambarkan  tentang  pelaku  ekonominya,  maka perekonomian rakyat menunjuk pada objek atau situasinya. Makna yang lebih luas ekonomi  kerakyatan  mencerminkan  suatu  bagian  dan  sistem  ekonomi.  Ekonomi kerakyatan  dapat  dikatakan  sebagai  subsistem  dari  sistem  ekonomi  pancasila (Hamid, 2012).
Ekonomi  kerakyatan  adalah  ekonomi  kaum  pribumi  atau      ekonomi penduduk  asli  Indonesia.  Dibandingkan  dengan  ekonomi  kaum  penjajah  yang berada di  lapisan atas dan  ekonomi  warga Timur  asing  yang berada di   lapisan tengah,    ekonomi    rakyat  Indonesia    ketika    itu    sangat    jauh    tertinggal. Sedemikian mendalamnya kegusaran Bung Hatta menyaksikan penderitaan rakyat pada  masa  colonial  Belanda.    Ekonomi  kerakyatan  yang  dimaksud  Bung  Hatta adalah  koperasi.  Koperasi  merupakan  bentuk  usaha  bersama  rakyat  untuk mencapai  tujuan  bersama.  Koperasi  diusulkan  atas  dasar  pertimbangan  realitas yang  ada  pada  zaman  kolonial  Belanda.    Hatta  sebagai  pendiri  bangsa mewujudkan bentuk ekonomi kerakyatan, koperasi, sebagaimana tercermin dalam pasal 33 UUD 1945 ( Efendi , 2012).
Bung  Hatta  sebagai  seorang  ekonom  sekaligus  negarawan  tidak  pernah berhenti  menganjurkan  diterapkannya  prinsip  ekonomi.  Menurutnya,  Mentalitas bangsa Indonesia cenderung lebih boros dari pada hemat. Hatta Sebagai perumus landasan  politik  perekonomian  bangsa,  sebagaimana  tercantum  pada  pasal  33 UUD  1945,  tidak  memberinya  judul  kemakmuran  atau  kesejahteraan  Ekonomi, melainkan Kesejahteraan Sosial (Mubyarto dan Revrisond, 1989).
Koperasi  itu  sendiri  menurut  UU  Nomor  17  Tahun  2102  tentang Perkoperasian,  Pasal  4  memiliki  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  Anggota pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya,  sekaligus  sebagai  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  tatanan  perekonomian  nasional  yang  demokratis  dan berkeadilan.  Dari  tujuan  di  atas,  kalau  kita  melihat  dari  segi  syariah  dapat disimpulkan  bahwa  konsep  pengelolaan  kopersi  pesantren  untuk  kesejahteraan ekonomi masyarakat harus memenuhi empat poin penting (Fikri, Yasin, & Jupri, 2018).
Mensejahterakan ekonomi Anggota/Masyarakat. Koperasi secara etimologi  berasal  dari  kata “cooperation” dari  bahasa  inggris  yang  berarti kerjasama. Secra umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban  melakukan  sesuatu  usaha  yang  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan para anggotanya (Fikri, Yasin, & Jupri, 2018).
Bung Hatta sebagai peletak dasar konsep koperasi di Tanah Air sekaligus digelar  Bapak  Koperasi,  menjelaskan  bahwa  dalam  pasal  33  UUD  1945  yang dirumuskannya  dijelaskan  bahwa  “perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama berdasar  atas  asas  kekeluargaan.”  Ini  menunjukkan  bahwa  perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama ( at-ta’âwun ) berdasarkan atas asas
kekeluargaan  dan  atau  kerjasama.  Oleh  karena  itu  di  dalam  diri  masing-masing pelaku  ekonomi  yang  ada,  baik  berupa  perusahaan  negara,  koperasi  dan perusahaan  swasta,  harus  ada  semangat  kebersamaan  dan  kekeluargaan  serta kerjasama  tanpa  itu  maka  tujuan  dan  cita-cita  pembangunan  tidak  akan  dapat tercapai.
Mengenai betapa pentingnya masalah kerjasama ini, hal serupa juga telah dikemukakan  oleh  Ibnu  Khaldun.  Khaldun  mengatakan  bahwa:  “kebutuhan manusia  sangat  banyak,  untuk  itu  diperlukan  usaha  yang  banyak  juga  adalah diluar  kemampuan  manusia  untuk  melakukan  semua  itu  ataupun  sebagiannya, kalau  hanya  sendirian  saja.  Jelaslah  bahwa  ia  tidakdapat  berbuat  banyak  tanpa bergabung  dengan  beberapa  tenaga  lain  dari  sesama  manusia,  jika  ia  hendak memperoleh  makanan  bagi  dirinya  dan  sesamanya.  Dengan  bergotong  royong ( ta’awun) maka  kebutuhan  manusia  kendati  beberapa  kali  lebih  banyak  dari jumlah mereka dapat dipenuhi (Abbas, 2009).
Dari  penjelasan  di  atas  terlihat  betapa  penting  dan  strategisnya  peran kerjasama  dalam  kehidupan  ekonomi  bagi  terpenuhinya  kebutuhan  dan terciptanya  kesejahteraan  bagi  seluruh  ummat  manusia.  Bahkan  mengingat pentingnya  peran  kerjasama  tersebut  dalam  kehidupan  ekononomi,  terutama kehidupan  ekonomi  suatu  negara,  menurut  Sri-Edi  Swasono  “tanpa  adanya kemauan  untuk  memperhitungkan  unsur  dan  mekanisme  kerjasama,  dan  tanpa adanya  kemauan  bekerjasama  ( willingness  to  cooperate ),  teori  pertumbuhan ekonomi akan cacat pada tataran empirik (Swasono, (2007).
Oleh  karena  itu  untuk  suksesnya  pembangunan  sebuah  perekonomian maka  sebuah  negara  harus  mampu  menggelorakan  kerjasama  di  antara  para pelaku  ekonominya  sehingga  terbentuklah  sinergi  yang  mampu  mendorong  bagi terjadinya  pertumbuhan  dan  pemerataan  di  kalangan  pelaku  ekonomi  yang  ada bagi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat (Abbas, 2009).
Untuk  itu  segala  sesuatu  yang  akan  merusak  nilai-nilai  luhur  tersebut haruslah dihindarkan. Di sinilah bisa dipahami mengapa bangsa Indonesia sangat nentang paham yang mendukung konsep free fight liberalism (pasar bebas) seperti yang  diusung  Adam  Smith  dan  kawan-kawannya.  Bung  Hatta  tidak  percaya sistem  ini  akan  dapat  membawa  “segala  hubungan  ekonomi  secara  otomatis  ke jurusan persesuaian dan kepada keadaan setimbang” (Hatta, 1979) sebab di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari impian tentang akan terbentuknya natural order dan natural price itu sulit sekali ditemukan.
Karena  persaingan  dan  pasar  bebas  yang  bisa  melahirkan  kebaikan  dan kemashlahattan  itu  memerlukan  persyaratan.  Di  antara  syarat-syarat  yang diperlukannya menurut Hatta adalah “apabila subyeksubyek ekonomi itu kira-kira sama  kuat  kedudukannya,  sama-sama  cerdik  dan  sama-sama  mempunyai kepandaian.  Itulah  yang  tidak  ada  dari  semulanya”  sehingga  akibat  dari  pasar bebas  itu  selanjutnya  “yang  lemah  dihancurkan  oleh  yang  kuat  dengan sendirinya.”  Jadi,  dalam  pasar  bebas  yang  terjadi  tidak  lagi  kerjasama,  tetapi
adalah praktik yang mendorong dan menjurus kepada terjadinya praktik monopoli (Hatta, 1979).
Dalam beberapa kali krisis ekonomi global yang juga menerpa Indonesia. Sebut saja misalnya  krisis  ekonomi  duna  yang berkepanjangan pada tahun 1997 hingga  1999  dan  terus  berlanjut  pada  tahun  2001,  usaha  kecil  menengah  atau disebut sebagai UKM, atau juga dalam istilah yang hampir sama dikenal sebagai usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  telah  berhasil  menjadi  penyelamat perekonomian Indonesia (Pohan, Krisdayanti, & Simanjuntak, 2019).
Seperti  yang  sudah  penulis  jelaskan  terlebih  dahulu  pada  bagain pendahuluan  bahwa  ekonomi  kerakyatan  dan  koperasi  yang  merupakan  bagian dari  ekonomi  syariah  yang  diterapkan  di  Inndonesia  melalaui  UUD  1945  maka penulis  perlu  untuk  membahas  secara  rinci  tentang  ekonomi  syariah  dan hubungannya dengan sistem ekonomi yang digagas Hatta.

## PEMIKIRAN  HATTA  TENTANG  EKONOMI  DAN  HUBUNGANNYA DENGAN EKONOMI SYARIAH
Terdapat  beberapa  ayat  ekonomi  yang  menjadi  landasan  diterapkannya ekonomi kerakyatan dan koperasi oleh Mohammad Hatta. Pemenuhan kebutuhan para anggota/masyarakat tercermin dalam pembagian (Kartasapoetra, 2001) harta fa’i yang telah digariskan peruntukannya oleh Allah SWT, QS. Al-Hasyr: 7 “Apa saja  harta  rampasan  (fai’)  yang  diberikan  Allah  kepada  RasulNya  (dari  harta benda)  yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  Maka  adalah  untuk  Allah,  untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam  perjalana”. Peruntukan  yang  hanya  tidak  diberikan  kepada  Rasulullah memberikan  gambaran  bahwa  harta  yang  dikelola  tidak  boleh  hanya  digunakan untuk  kesenangan  diri  sendiri  saja  tetapi  penggunaannya  harus  lebih  luas  yaitu harta  bisa  mensejahterakan  anggota/masyarakat.  Sebagaimana  yang  telah dicontohkan  oleh  Rasulullah  saw,  dalam  penggunaan  harta fa’i ini,  beliau membelanjakan  untuk  keperluan  anggota  keluarganya,  dibagikan  kepada masyarakat  yang  berhak,  dan  sisanya  digunakan  untuk  berbelanja  perlengkapan perang (Katsir, 2005).
Dalam  Islam  konsep  mensejahterakan  anggota/masyarakat  juga  sama dengan tolong menolong (ta’awun) dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam QS. At- Taubah:  71  Allah  berfirman: “Dan  orang-orang  yang  beriman,  lelaki  dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma´ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka  itu  akan  diberi  rahmat  oleh  Allah;  sesungguhnya  Allah  Maha  Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
Islam  juga  mendorong  penganutnya  berjuang  untuk  mendapatkan materi/harta  dengan  berbagai  cara,  asalkan  mengikuti  rambu-rambu  yang  telah ditetapkan.  Menurut  Muhammad  Hatta  sebagai  peletak  dasar  koperasi,  keadilan
distribusi  pendapatan  bermakna  supaya  tiap-tiap  orang  dalam  masyarakat diperlakukan secara sama oleh Negara dalam segala rupa dan bebas dari tindakan kezaliman.  Jadi  konsep  keadilan  yang  dimaksud  Hatta  menuntut  kesamaan  di depan  hukum.  Negara  tidak  boleh  membeda-bedakan  antara  (Swasono  &  Ridjal, 1992) orang-seorang dengan lainnya. Negara harus memperlakukan mereka secara sama,  termasuk  dlaam  bidang  ekonomi,  baik  produksi,  distribusi  maupun konsumsi.
Bagaimana  konsep  keadilan  yang  hendak  diperjuangkan  Hatta  tersebut? Keadilan  yang  harus  ditegakkan  itu  kata  Hatta  bukanlah  sembarang  keadilan, tetapi  adalah  keadilan  Ilahi.  Keadilan  Ilahi  ini  menurut  Hatta  baru  dapat dilaksanakan  apabila  tercapai  perdamaian  dalam  masyarakat,  damai  dalam perasaan  manusia,  antara  dia  dengan  sekitarnya,  damai  antara  manusia  dan manusia, damai antara bangsa dengan bangsa. Inilah gambaran masyarakat Islam yang harus dilaksanakan dan inilah tugas kita.  Dari pernyataan ini tampak bahwa untuk tegaknya keadilan diperlukan syarat, berupa kedamaian. Ini artinya keadilan tidak akan bisa tegak kalau didalamnya masih ada praktik-praktik penjajahan dan atau eksploitatif serta hal-hal  yang membawa kepada pelanggaran hak-hak orang lain (Hatta, 1985).
Menurut  Quraish  Shihab,  prinsip  dalam  keadilan  distribusi  pendapatan adalah  keseimbangan.  Prinsip  keseimbangan  mengantar  kepada  pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu  tangan atau satu  kelompok.  Atas  dasar  ini  pula  Al-Quran  menolak  dengan  amat  tegas  daur sempit  yang  menjadikan  kekayaan  hanya  berkisar  pada  orang-orang  atau kelompok  tertentu. Artinya, “supaya harta itu jangan beredar  di antara orang- orang Kaya saja di antara kamu (Shihab, 2007) .” Dari sini juga datang larangan penimbunan  dan  pemborosan.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  QS.  Al-Taubah:  34  yang memberikan  ancaman  sedemikian  keras  kepada  para  penimbun  (pelaku monopoli).
Distribusi pendapatan yang adil merupakan salah satu kunci meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Monopoli Sumber Daya dan keberadaan harta pada tangan segelintir orang membuat  ketidak-adilan dan ketimpangan distribusi yang  mengakibatkan  harta-harta  tersebut  tidak  akan  sampai  kepada  tangan orangorang  miskin.  Surat al-Hasyr ayat  7  mengajarkan  bagaimana  seharusnya proses  distribusi  ini  berjalan  dengan  baik,  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip pokok,  yang  antara  lain  adalah,  mensejahterakan  ekonomi  Anggota/Masyarakat, Keadilan  Distribusi  Pendapatan,  Keadilan  dan  Persaudaraan  Menyeluruh, Kebebasan  individu  dalam  Konteks  Kesejahteraan  Sosial  (Fikri,  Yasin  &  Jupri, 2018).
Konsep keadilan ini tertuang dalam sila kelima  pancasila“keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  menjadi  tujuan  utama  dari  terbentuknya  sistem ekonomi  pancasila.  Dalam  pandangan  Islam,  ekonomi  pancasila  merupakan sistem perekonomian yang sesuai dengan semangat Ekonomi Islam. Kedua sistem tersebut  memiliki  kesamaan  tujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  dan
kesejahteraan  bersama,  dengan  menaruh  perhatian  terhadap  kondisi  sosial disekitarnya (Akbar & Ghufron, 2019).
Ciri-ciri  sistem  ekonomi  Indonesia  menurut  pasal  33  UUD  1945 sebagaimana  dapat  disimpulkan  dari  penjelasan  pasal  33  ayat  1,  2,  3,    adalah sebagai  berikut:  (1)  Koperasi  merupakan  satu-satunya  bentuk  perusahaan  yang beroperasi  dalam  wilayah  cabang-cabang  produksi  yang  menguasai  hajat  hidup orang  banyak;  (2)  Alat-alat  produksi  yang  sangat  penting  dan  menguasai  hajat hidup  orang  banyak  dikuasai  negara,  peranan  pemerintah  dalam  perekonomian lebih menitik beratkan sebagai pengawas dan mengatur; (3) Penentuan harga lebih banyak  diserahkan kepada mekanisme  pasar; (4) Perekonomian didasari dengan jiwa  gotong  royong  dan  kekeluargaan.  Koperasi  merupakan  satu-satunya  bentuk perusahaan yang beroperasi dalam wilayah cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak (Itang, 2016).
Dari keempat ciri sistem perekonomian di atas, cukup jelas bahwa sistem perekonomian  koperasi  Mohammad  Hatta  yang  dipakai  adalah  sebagaimana tercantum pada pasal 33 UUD 1945.  Mohammad Hatta adalah seorang terkemuka yang dapat meletakan dasar perekonomian nasional. Dengan pikiranpikirannya itu membawa input besar bagi kestabilan ekonomi bangsa Indonesia. Mengingat ide- idenya  yang  berharga  ini  rasanya  perlu  dikaji originated (asal-usul) ajaran/konsepsi  ekonomi  koperasi  Mohammad  Hatta.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat  dari  keempat  ciri  sistem  perekonomiannya  yang  diterangkan  sebagai berikut:  rasanya  perlu  dikaji originated (asal-usul)  ajaran/konsepsi  ekonomi koperasi Mohammad Hatta (Itang, 2016).
Dari  rumusan  di  atas  nampak  terlihat  bahwa  koperasi  merupakan  bentuk dalam  kegiatan-kegiatan  usaha  ekonomi  dan  sosial.  Bentuk  kerja  sama  semacam ini  dalam  konsep  Islam  jauh  sebelumnya  telah  ada  yaitu  dikenal  dengan  syirkah (Rusydi, 1995).
Sayyid  Sabiq  (1983)  membaginya  menjadi  4  macam  yakni:  (1)  syirkah abdan,  ialah  syirkah  (kerja  sama)  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk  melakukan suatu  usaha/pekerjaan  yang  hasilnya/upahnya  dibagi  antar  mereka  menurut perjanjian,  misalnya  usaha  konfeksi,  bangunan,  dan  sebagainya;  (2)  Syirkah mufawadah, ialah kerja  sama dua orang  atau lebih  untuk  melakukan suatu  usaha dengan  modal  uang  atau  jasa  dengan  syarat  sama  modalnya,  agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum,  dan masing-masing berhak atas  nama  syirkah;  (3)  Syirkah  wujuh,  ialah  kerja  sama  dua  orang  atau  lebih untuk  membeli sesuatu  tanpa modal uang, tetapi  hanya berdasarkan kepercayaan para  pengusaha  dengan  perjanjian profit  sharing (keuntungan  dibagi  antara mereka sesuai dengan bagian masing-masing); (4) Syirkah   inan,   ialah   kerja sama   antara  dua orang   atau lebih lebih dalam melakuka permodalan untuk melakukan suatu  bisnis atas dasar profit dan loss sharing (membagi  untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.
Dasar  hukum  dibolehkannya  syirkah,  terdapat  dalam  QS.  Shad:  24  dan Hadis Nabi SAW: “ “Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang  mereka  tidak  mengkhianati  temannya.  Apabila  salah  seorang  telah berkhianat terhadap temannya aku keluar dari antara mereka”
Koperasi  yang  diciptakan  Mohammad  Hatta  adalah  merupakan  syirkah baru  yang  banyak  sekali  manfaatnya,  di  antaranya:  memberikan  keuntungan kepada  para  anggota,  memberi  lapangan  pekerjaan  kepada  para  karyawannnya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk kepentingan sosial  dan  hajat  hidup  orang  banyak.  Konsep  semacam  ini  sesuai  dengan  ajaran Islam.  Mohammad  Hatta  tidaklah  terlalu  awam  terhadap  ajaran  Islam, sebagaimana  waktu  kecil  telah  dibina  oleh  pamannya,  Syaikh  Arsyad  pimpinan Surau  batu  Hampar.  Maka  tidak  berlebihan  kalau  pikiran-pikirannya  diwarnai oleh ajaran Islam. Seperti koperasi, para ulama menamakan sebagai syirkah baru yang disebut dengan syirkah ta’awuniyah (Itang, 2016).
Alat-alat  produksi  yang  sangat  penting  dan  menguasai  hajat  hidup  orang banyak  dikuasai  negara,  peranan  pemerintah  dalam  perekonomian  lebih  menitik beratkan  sebagai  pengawas  dan  pengatur.    Negara  mempunyai  peranan  penting untuk menguasai produksi-produksi yang dapat menyelamatkan hajat hidup orang banyak. Sementara kegiatan ekonomi yang dilaksanakan swasta yang tidak punya peranan  penting  bagi  masyarakat,  tugas  pemerintah  mengawasi,  mendorong  dan membimbingnya.  Konsep  semacam  ini  sesuai  dengan  konsep  ajaran  sistem ekonomi  sosialis  Barat.  Aliran  ini  muncul  untuk  memperbaiki  sistem  kapitalis yang  membawa  dampak  buruk  bagi  perekonomian  rakyat,  yaitu  kurang menghargai  tenaga  kerja  sehingga  menumpuknya  kekayaan  tanpa  kerja, pendapatan  tidak  merata,  monopoli,  tidak  ada  keseimbangan  dan  lain-lain. Gerakan  sosialisme  mempunyai  pengaruh  yang  cukup  menggetarkan  sendi-sendi kapitalisme.  Kaum  sosialis  memperkenalkan  suatu  sistem  perekonomian  yang lebih  menitik  beratkan  kepada  kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat bersama.  Gerakan  ini  berhasil  dilaksanakan  di  Barat,  karena  keberhasilannya maka  Mohammad  Hatta  mempunyai  ide  untuk  menerapkannya  di  Indonesia (Itang, 2016).
Campur  tangan  negara  dalam  wilayah  cabang-cabang  produksi  yang penting:  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai Negara mencegah agar kekayaan jangan  hanya   beredar  dikalangan  orang kaya sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hasyr: 7 (Itang, 2016).
Penentuan harga lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar Sistem perekonomian  Indonesia  pada  hakikatnya  adalah  sistem  ekonomi  pasar,  di  mana penentuan  harga  lebih  banyak  diserahkan  kepada  mekanisme  pasar.  Sedangkann kebijakan  pemerintah  baru  dapat  diterapkan  bila  keadaan  perekonomian  tidak balance .    Dalam  hal  peranan  pemerintah  dan  penyerahan  penentuan  harga  pada mekanisme pasar, sistem ekonomi  Indonesia menurut  pasal  33 UUD 1945 boleh dikatakan  hampir  serupa  dengan  sistem  ekonomi  kapitalis.  Hanya  tidak  terlalu bebas,  masih  ada  pengawasan  dari  pemerintah.  Dalam  perlakukan  konsumen
sistem ekonomi  Indonesia tidak adanya sifat  sentimental.  Lebih  tepat  lagi sistem ekonomi Indonesia merupakan warna dari sistem ekonomi sosialis (Itang, 2016).
Dalam  pandangan  Islam  pasar  adalah  suatu  tempat  yang  signifikan  di dalam  proses  bermuamalah.  Implementasinya  bahwa  ketentuan  harga  lebih banyak  diserahkan  pada  mekanisme  pasar.  Sebab  ketentuan  harga  itu  hasil kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  antara  penjual  dan  pembeli  dengan memperhatikan etika. Masing-masing mengetahui kebutuhan dan fasilitas barang ( supply and demand )  hingga  tercipta  ridah  sama  ridha.  Firman  Allah  dalam  QS. an-Nisa: 29. Ayat ini mengajarkan bahwa perdagangan yang dilakukan suka sama suka termasuk cara perolehan harta yang sah (Itang, 2016).
Perekonomian didasari dengan jiwa gotong royong dan asas kekeluargaan Pasal  33  ayat  1  UUD  1945  berbunyi:  “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Usaha bersama  yang dimaksud di sini  adalah  gotong  royong.  Gotong  royong  merupakan  perilaku  sosial  yang konkrit  dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia,  yang  diakukan  secara  turun  temurun dari  warisan  nenek  moyang.  Gotong  royong  yang  bersifat  sosial  merupakan bentuk menolong yang   dilakukan
masyarakat.   Dalam  hal  ekonomi tolong menolong  yang dilakukan masyarakat. Dalam hal ekonomi maupun sosial ajaran  tolong  menolong  Islam  itu  sudah  sejak  lama,  sebagaimana  firman  Allah QS. al-Maidah: 2 (Itang, 2016).

## KESIMPULAN
Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Syariah di Indonesia sangat berkorelasi dengan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 33 dan 43. Hasil dari implementasi UUD Pasal 33 dan 43 tersebut melahirkan Sistem Ekonomi  Kerakyaran  Dan  Juga  Koperasi.  Adanya  asas  kekeluargaan  atau semnagat  uhkuwah  dimana  kemajuan,  kepentingan,  dan  kemakmuran  adalah menjadi  tanggung  jawab  bersama.  Hal  ini  sejalan  dengan  amanah  UUD  1945 pasal  33  ayat  1  yang  menegaskan  bahwa  “perekonomian  disusun  sebagi  usaha bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan”,  artinya  bahwa  perekonomian  harus disusun dan tidak boleh dibiarkan tersusun dengan sendirinya seperti pada konsep ekonomi kapitalis. Asas ini sejalan dengan QS. Al-Haysr: 7; QS. Al-Maidah: 120; QS.  Al-Humazah;  1-3;  QS.  Al-Ma’un:  1-7;  QS.  At-Taubah:  34  dan  71.  Ciri-ciri sistem  ekonomi  Indonesia  menurut  pasal  33  UUD  1945  sebagaimana  dapat disimpulkan  dari  penjelasan  pasal  33  ayat  1,  2,  3,    adalah  sebagai  berikut:  (1) Koperasi  merupakan  satu-satunya  bentuk  perusahaan  yang  beroperasi  dalam wilayah  cabang-cabang  produksi  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak;  (2) Alat-alat  produksi  yang  sangat  penting  dan  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak dikuasai negara, peranan pemerintah dalam perekonomian lebih menitik beratkan sebagai  pengawas  dan  mengatur;  (3)  Penentuan  harga  lebih  banyak    diserahkan kepada mekanisme  pasar; (4) Perekonomian didasari dengan jiwa gotong royong dan kekeluargaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  Rektor Institut Agama  Islam  Negeri Manado beserta seluruh Civitas Akademika  Institut Agama Islam Negeri karena telah memberikan dukungan sehingga tulisan ini bisa diselesaikan  dan  bisa  di  terbitkan.  Lebih  khusus  penulis  mengucapkan  terima kasih  kepada  seluruh  tim  LP2M  IAIN  Manado  atas  motivasi  dan  bimbingannya sehingga tulisan dapat dirampungkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  A.  (2009).  Ekonomi  Islam  Dan  Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat. Dialog ,
32 (1), 117-131. Aditiya,  N.  (2015). Pemikiran  Ekonomi  Kerakyatan  Mohammad  Hatta  (1953- 1972) Dan Implementasinya Terhadap Pembelajaran Sejarah SMA Kelas XII (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
Akbar,  M.  A.,  &  Ghufron,  M.  I.  (2019).  Sinkronisasi  Ekonomi  Pancasila  Dan Ekonomi  Islam. Jurnal  Masharif  al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan Syariah , 4 (1).
Ayuni,  S.  E.  (2019).  Konsep  Ekonomi  Kerakyatan  Mohammad  Hatta  Dalam Mewujudkan  Perekonomian  Indonesia  Sesuai  Dengan  Nilai-Nilai Pancasila. Skripsi mahasiswa UM . Efendi, A. Z. (2012). Demokrasi ekonomi: koperasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan . Averroes Press.
Efendi,  R.,  &  Bakhri,  B.  S.  (2018).  Konsep  Koperasi  Bung  Hatta  Dalam Perspektif  Ekonomi  Syariah. Al-Hikmah:  Jurnal  Agama  dan  Ilmu Pengetahuan , 15 (1), 111-135.
Fikri,  A.  L.  R.,  Yasin,  M.,  &  Jupri,  A.  (2018).  Konsep  Pengelolaan  Koperasi Pesantren  untuk  Kesejahteraan  Ekonomi  Masyarakat:  Telaah  Surah  Al- Hasyr Ayat 7. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam , 9 (2). Hamid,  E.  S.,  &  Andriansyah,  Y.  (2012). Dinamika  Ekonomi  Indonesia . Yogyakarta: UII Press.
Hatta, M. (1971). Ekonomi berentjana: pidato diutjapkan pada dies natalis ke xi Universitas  Sriwidjaja  di  Palembang  pada  tanggal  12  Pebruari  1971 . Gunung Agung.
Hatta, M. (1979). Ekonomi terpimpin . Jakarta: Penerbit Mutiara. Hatta, M. (1985). Kumpulan Pidato III. Jakarta: Inti Idayu Press. Hatta, M. (2011). Untuk Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi. Jakarta: Kompas Media Nusantara . Itang  (2016). Pemikiran  Ekonomi  Koperasi  Mohammad  Hatta:  Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam . Serang: Penerbit Laksita Indonesia. Kartasapoetra,  G.  (2001). Koperasi  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  & UUD 1945 . Rineka Cipta. Katsir, I.I. (2005). Tafsir Al-Quran Al-Adzim. Lebanon: Dar el-Fikr. Muallimah,  S.  (2018).  Konsep  Ekonomi  Kerakyatan  Mohammad  Hatta  Dalam Tinjauan Maqasid Syari’ah. Jurnal Investasi Islam , 3 (1), 68-95.
Muallimah,  S.  (2018).  Konsep  Ekonomi  Kerakyatan  Mohammad  Hatta  Dalam Tinjauan Maqasid Syari’ah. Jurnal Investasi Islam , 3 (1), 68-95.
Mubyarto  &  Baswir,  R.  (1989). Pelaku  dan  Politik  Ekonomi  Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Parakkassi,  I.  (2019).  Perkembangan  Ekonomi  Islam  Berdasarkan  Sejarah, Budaya, Sosial Dan Keagamaan Di Indonesia. TéKSTUAL , 16 (31), 18-38. Pohan,  I.  A.,  Krisdayanti,  A.  E.,  &  Simanjuntak,  D.  B.  (2019).  Rekonstruksi Pemikiran  Ekonomi  Kerakyatan  Mohammad  Hatta. Jurnal  Ilmu  Politik dan Pemerintahan , 4 (1).
Pohan,  I.  A.,  Krisdayanti,  A.  E.,  &  Simanjuntak,  D.  B.  (2019).  Rekonstruksi Pemikiran  Ekonomi  Kerakyatan  Mohammad  Hatta. Jurnal  Ilmu  Politik dan Pemerintahan , 4 (1), 11. Rusydi, I. (1995). Bidayatul Mujtahid . Beirut: Dar el-Fikr. Sabiq, S. (1983). Fiqhus Sunnah. Beirut: Dar el-Fikr. Shihab,  M.  Q.  (2007). Wawasan  Al-Quran:  Tafsir  Tematik  atas  Pelbagai Persoalan Umat . Bandung: Mizan Pustaka. Swasono,  S. E. (2007). Indonesia  is  not  for  sale: sistem ekonomi nasional  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat: demokrasi ekonomi-ekonomi kelembagaan, economic democracy-institutional economics: catatan akhir tahun . Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Swasono,  S.  E.,  &  Ridjal,  F.  (1992).  Mohammad  Hatta,  Demokrasi  Kita,  Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan.
Yanuardin,  Y.  (2012). Ekonomi  Koperasi  Dalam  Perspektif  Islam  (Kajian Terhadap  Ekonomi  Koperasi  Mohammad  Hatta) (Doctoral  dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).