Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
1
Volume 3 Nomor 1, Juni 2022 ISSN: 2723-4894 (cetak), ISSN: 2723-4886 (daring) DOI: https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.475

## DEMOKRASI DALAM TEOSOFI IBN RUSYD TERHADAP TEORI PLATO
Nur Sakina Harahap UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nursakinahharahap98@gmail.com
Nur Ikhlas STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau nur_ikhlas@stainkepri.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  konsep  prinsip  mengenai  politik  Ibn  Rusyd  ia  menyebut pemikirannya  dengan  istilah “al -Jumhuriyyah  wa  al-ahkaam ”  yang  artinya  Republik  dan hukum. Pemikiran politik tersebut merupakan integrasi dari ‘ilmu dan ‘amal. Pada konteks ini Ibn Rusyd lebih mengemukakan kemerdekaan dan kebebasan. Akan tetapi kemerdekaaan dan  kebebasan  menurutnya  bukanlah  tanpa  adanya  perbuatan  yang  mengatur,  namun merdeka dan bebas sesuai prinsip agama. dalam perspektif Ibn Rusyd, adalah cermin dari demokrasi  ( as-  siyasah  al-jamiah ).  Seperti  pemikiran  para  filosof  sebelumnya  yang merekonsiliasikan  antara  agama  dan  filsafat.  Menurut  Ibn  Rusyd,  akal  dan  agama  bukan sesuatu  yang  perlu  dipertentangkan  dan  oleh  sebab  itu,  penting  untuk  akal  dan  agama bekerjasama  menegakkan  prinsip-prinsip  demokrasi  ( as-siyasah  al-jamiah )  dalam  sebuah negara. Tegaknya fikiran secara bebas ( as- siyasah al-jamiah ) adalah ciri-ciri yang khas dalam demokrasi  politik  Ibn  Rusyd.  Tegaknya  fikiran  golongan  terbanyak  disebut  (mayoritas), tegaknya fikiran golongan kecil disebut (minoritas), dan tegaknya fikiran bebas dari setiap orang  adalah  initinya  demokrasi  ( as-siyasah  al-jamiah ).  Karenanya  Negara  demokrasi  ( as- siyasah al-jamiah ) yang dikehendaki oleh Ibn Rusyd, adalah Negara rasio dan agama, Negara ilmu dan kepercayaan, Negara duniawi dan rohani
Kata Kunci: Agama, filsafat, Ibn Rusyd, kebebasan, politik.

## Abstract
This study discusses the concept of principles regarding Ibn Rushd's politics he calls his thoughts with the  term  "al-Jumhuriyyah  wa  al-ahkaam"  which  means  Republic  and  law.  Political  thought  is  an integration of 'science and' charity. In this context, Ibn Rushd put forward more independence and freedom. However, according to him, independence and freedom are not without regulatory actions, but independence and freedom according to religious principles. in the perspective of Ibn Rushd, is a mirror
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
2
of  democracy  (as-siyasah  al-jamiah).  Like  the  thoughts  of  the  previous  philosophers  who  reconciled between religion and philosophy. According to Ibn Rushd, reason and religion are not something that need to be contradicted and therefore, it is important for reason and religion to work together to uphold the principles of democracy (as-siyasah al-jamiah) in a country. The establishment of a free mind (as- siyasah  al-jamiah)  is  a  distinctive  feature  of  Ibn  Rushd's  political  democracy.  The  upholding  of  the minds of the largest group is called the majority (the majority), the establishment of the minds of the small groups is called the minority, and the establishment of free thoughts from everyone is the essence of democracy (as-siyasah al-jamiah). Therefore, the democratic state (as-siyasah al-jamiah) desired by Ibn Rushd is a state of ratio and religion, a state of knowledge and belief, a worldly and spiritual state.
Keywords: Freedom, Ibn Rushd, philosophy, politics, religion .

## PENDAHULUAN
Penjelasahan demokrasi dipahami dari kata demos dan kratos, yang berarti rakyat dan pemerintahan. Dari dua kata tersebut dapat dimaknai demokrasi dengan sebuah pemerintahan rakyat yang mana penduduk suatu negara yaitu rakyat sangat memegang  peranan  penting  kendali  sebuah  pemerintahan  tersebut  oleh,  dari, untuk,  bersama  rakyat  maka  terbentuk  dan  tersenggaralah  sebuah  konsep kehidupan kenegaraan. 1
Selain itu dapat dipahami juga bahwa demokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki nilai sistem. Oleh karena itu maka proses demokratisasi agama Islam tidak mustahil terjadi di daerah penduduk yang mayoritas pemeluk agama Islam. Agama  Islam  pada  konsepnya  harus  mampu  menginisiasi  terbentuknya  konsep politk Islam atau negara demokrasi. Demokratisasi sebenarnya sejalan dengan Islam dalam prinsip "pembebasan". 2 Hal ini sejalan dengan bagaimana konsep pemikiran politik  Ibn  Rusyd.    Dimana  Ibn  Rusyd  dalam  konteks  politik  ini  lebih mengedepankan kebebasan atau kemerdekaan.
Kemerdekaan  dalam  perspektif  Ibn  Rusyd  adalah  kemerdekaan  yang sejalan dengan prinsip agama Islam. Ibn Rusyd berpandangan bahwa kemerdekaan atau kebebasan yang sejalan dengan prinsip agama adalah cermin dari demokrasi ( as-  siyasah  al-jamiah ). Salah  satu  karya  Ibn  Rusyd  yang  berbicara  tentang  politik tertian dalam sebuah karya dengan judul al-arûdri fi al-Siyâsah: Mukhtacar Kitâb al-
1 Yessyca Yunitasari, ‘Abdurrahman Wahid’s Thought about Democracy in 1974 - 2001’, Jurnal Historica , 1.1 (2017), 82 – 83.
2 Mochamad Parmudi, ‘Islam Dan Demokrasi Di Indonesia: (Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam)’ (Laporan Hasil Penelitian Individual IAIN Walisongo Semarang, 2014), h. 47.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
3
Siyâsah li Aflâtûn s ebagai komentarnya atas pemikiran Plato dalam buku “Republic” . 3 Karena Plato melihat pentingnya lembaga kehidupan bagi kenegaraan.
Beberapa tokoh politik di antara mereka yakni Ibn Sina, Ibn Bajah dan Al- Farabi  telah  mengadopsi  pemikiran  Plato  dalam  gagasan  mereka..  Pemikiran mendalam  tentang  kota  utama  dapat  dilihat  dalam  pemikiran  al-Farabi,  yang mengunakan ide-ide Plato yang tertuang dalam Republik, menurutnya bahwa kota utama dalam sejauh dalam yang dapat dipikirkan manusia dan begitu sempurna baik dari segi pemerintahanya, pemimpin, maupun masyarakatnya. 4
Dalam  konteks  filsafat  politik,  Ibn  Rusyd  lebih  dekat  kepada  Plato. Meskipun  demikian,  Ibn  Rusyd  tetap  mempertahankan  metode  demonstratif Aristoteles  sebagai  pijakan  atas  epistemologisnya.  Metode  demonstratif  adalah metode  yang  mendasarkan  kebenarannya  pada  kekuatan  akal  atau  rasio  yang dilakukan  lewat  dalil-dalil  logika  dan  sebagai  seorang  demokrat  yang  tulen,  Ibn Rusdy adalah penganjur dari “fikiran merdeka” seorang rasionalis yang ulet. Sesuai dengan prinsip demokrasi dalam filsafat politiknya  ia berdiri tegak di atas dasar “merdeka berfikir, merdeka berbuat”. 5
Ketika  Ibn  Rusyd  berbicara  mengenai  al-Madinah  al-Jamiah  (kota demokrasi)  yang  setiap  penduduknya  dianggap  sebagai  individu-individu  yang bebas merdeka, namun kebebasan mereka tetap diatur sesuai ketetapan yang telah disepakati oleh para pemimpin mereka. Ibn Rusyd, lagi-lagi menunjukkan realitas yang  tumbuh  dalam  budaya  Arab-Islam. 6 Ibn  Rusyd  (Averroes)  seorang  filosof muslim  Andalusia  termashur  menterjemahkan  Demokrasinya  dengan  sebutan “politik  kolektif”  atau (as-  siyasah  al-jamiah) .  Sedangkan  dalam  ilmu  sosiologi demokrasi  adalah  sikap  hidup  yang  berpijak  pada  sikap  egaliter  (mengakui persamaan derajat) dan kebebasan berfikir.
Dalam pandangannya Ibn Rusyd mengatakan manusia akan mencapai titik kesempurnaan  apabila  sudah  berada  disebuah  negara  dan  system  tatanan masyarakat.  bahwa  seseorang  tidak  akan  bisa  hidup  tanpa  negara  yang
3 Halimatuzzahro,  ‘Filsafat  Politik  Ibn  Rusyd  (Kajian  Atas  Kitab  al -Arûdri  Fi  al-Siyâsah: Mukhtacar Kitâb al- Siyâsah Li Aflâtûn)’, Jurnal Refleksi , 17.1 (2017), 81.
4 Munawar Sjadzali, Islam Dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran) (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h. 50.
5 Ahmad Zuhri and Miftahul Ula, ‘Ilmu Kalam Dalam Sorotan Filsafat Ilmu’, Jurnal Religia , 18.2 (2015), 162 – 68. 6 Affy Khoiriyah, Republik Plato Ala Ibn Rusyd (Jakarta: Sadra Press, 2016), h. 84.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
4
menopangnya  menjalani kehidupan,  beliau sangat tidak  setuju dengan pendapat Sebagian sufi yang mengatakan agar bisa dekat dengan Allah swt maka manusia harus  keluar  dari  masyarakat  dan  berzuhud.  Untuk  menciptakan  sebuah  negara bahkan negara ideal sekalipun sebuah keseimbangan serta kesela rasan syari’at dan akal sangat dibutuhkan. 7
Oleh  karena  itu  Penelitian  dengan  corak  kepustakaan  dan  pendekatan historis  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  lebih  lanjut  tentang  bagaimana  konsep Demokrasi  dalam  filsafat  politik (al  Jumhuriyah  wa  al-Ahkam) Ibn  Rusyd.  Serta diskursus mengenai pengertian demokrasi secara umum, sebagai objek formal atas penelitian  ini  untuk  membantu menemukan  posisi  filsafat  politik  Ibn  Rusyd  dalam dialektika relasi Islam dan politik.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu library research penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari hasil tema yang dibahas yakni tentang demokrasi dalam pemikiran Ibn Rusyd dan mengelaborasi pemikiran Ibn Rusyd tersebut terhadap teori Plato. Sumber primer penelitian ini adalah Republik Plato  ala  Ibn  Rusd  dan  didukung  dengan  sumber  sekunder  buku-buku  terkait pembahasan penelitian, baik itu media cetak dari karya ilmiah jurnal, buku-buku, koran,  berita  dan  lainnya.  Mengkaji  epistemologi  pemikiran  Ibn  Rusyd  melalui karyanya  dan  mengungkap  sisi  kritis  pemikiran  demokrasi  Ibn  Rusyd  terhadap karyanya dengan pendekatan filsafat. Setelah semua data terkumpul baik itu data- data  primer  dan  sekunder  kemudian  dilakukan  analisa  dari  pemahaman  yang mendalam dengan pola pemikiran induktif empiris dan rasional lalu disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Makna Demokrasi Menurut Ibn Rusyd
Sebagai  seorang  demokrat  yang  tulen  Ibn  Ruysd  adalah  penganjur  dari “fikiran merdeka”, seorang rasionalis yang ulet. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang beridiri tegak di atas dasar “merdeka berfikir”, “merdeka berbuat”, maka ibn Ruysd  adalah  seorang  pemikir  merdeka  yang  menghancurkan  segala  tembok- tembok pembatas segala belenggu-belenggu. Tegaknya fikiran secara bebas adalah
7 Fuad Mahbub Siraj, Ibnu Rusyd Cahaya Islam Di Barat (Jakarta: Dian Rakyat, 2012).
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
5
ciri-ciri  yang  khas  dari  demokrasi.  Tegaknya  fikiran  golongan  terbanyak  disebut mayoritas,  dan  tegaknya  fikiran  golongan  kecil  disebut  minoritas,  dan  tegaknya fikiran bebas dari setiap orang, adalah intinya demokrasi.
Tetapi  kebebasan  fikiran  yang  dimaksudkan  oleh  Ibn  Rusyd  tidaklah sebuah kebebasan yang liar tanpa mengenal aturan. Kebebasan fikiran itu haruslah selaras dan sejalan dengan agama, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam hidup kenegaraan. Rasio dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan dan karenanya harus bekerjasama di dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam  negara.  Maka  karenanya,  negara  demokrasi  yang  dikehendaki  oleh  Ibn Ruysd  adalah  negara  rasio  dan  agama,  negara  ilmu  dan  kepercayaan,  negara duniawi dan rohani. 8
Bagi Ibn Rusyd, adanya sebuah sistem pemerintah yang ditandai dengan kemerdekaan,  pengakuan  kebebasan  untuk  bertindak  bagi  setiap  warga  dan pengambilan kebijakan keinginan yang sesuai dengan kemauan masyarakat umum. Ibn Rusyd mengatakan: “ Dalam negara demokrasi setiap warganya harus memiliki kemerdekaan secara mutlak, dan bebas bekerja sesuai yang disukainya, serta bebas beraktifitas  dalam  persoalan-persoalan  sosial  kemasyarakat  sesuai  yang dinginkannya .” 9
Erich  From  berpandangan  konsep  demokrasi  yaitu  gagasan  maksudnya adalah tidak ada seseorang ataupun kelompok yang menguasai ataupun menjadi penguasa elit manapun, namun keseluruhan masyarakat itu sendiri yang membuat keputusan mengenai masalah umum dan yang menentukan nasib mereka. Konsep demokrasi  adalah  sebuah  konsep  yang  cocok  dan  sesuai  untuk  penerapan pembentukan  aturan  negara  bagi  umat  Islam,  mengingat  dalam  Islam  tidak ditemukan  seorang  figure  yang  mempunyai  keutamaan  suri  tauladan  dan kesempurnaan  sebagaimana  Rasulullah  saw  dalam  menjalankan  pemerintahan aristokrasi, Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd.
Ibn  Ruysd  awal  mulanya  memperkenalkan  eksperimen  pemerintahan demokratis  di  Cordoba,  ketika  kakeknya  yang  menjabat  sebagai  hakim  agama
8 Zainal  Abidin  Ahmad, Riwayat  Hidup  Ibn  Rusyd  (Averroes)  Filsuf  Islam  Terbesar  Di  Barat (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 205-206.
9 Fauzan, ‘Pemikiran Politik Ibnu Rusyd’, Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam , 9.2 (2015), 364.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
6
tertinggi  yang  merupakan  salah  satu  sosok  yang  terkemuka  dalam  mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Dalam karya-nya Ibn Ruysd mengatakan:
“Di masa kita ini, anda akan melihat jelas kota demokrasi. Kota ini banyak berubah menjadi kekuasaan yang otoriter. Contohnya adalah kepemimpinan yang pernah berdiri di bumi kita, Cordoba, pasca lima ratus tahun, karena secara total kepemimpinan saat itu lebih dekat kepada demokrasi, kemudian setelah 450 tahun, kota  tersebut  berubah  bergeser  menjadi  kekuasaan  yang  otoriter  .  adapun bagaimana mengenai kekuasaan otoriternya itu terjadi dengan tindakan-tindakan yang  berupaya  menggeser  tujuan  politiknya,  dan  seberapa  jauh  bahaya  dan keburukan yang menimpa pada kota semacam itu.” 10
Namun  adapun  kepercayaan  Ibn  Rusyd  pernyataan  demokrasi  yang tercantum  didalamnya  kecaman  terhadap  pelaksanaan  secara  nyata  dalam pemerintahan yang terjadi pada dunia Islam Ketika itu menurutnya tidak sama dan sangat  kurang  dari  nilai  demokrasi.  Terdapat  sentralisasi  kekuasaan  yang seharusnya kebijakan keputusan umum ditangan masyarakat malah dikuasi oleh elit penguasa. Sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, tindak criminal, kekerasan bahkan pembunuhan. 11
Ibn Ruysd ketika itu tumbuh di masa kondisi politik yang tak menentu. Ibn lahir pada masa pemerintahan al-Murabitun yang dikalahkan oleh Al-muwahhidun pada tahun 542 H/1147 M, dengan takhluknya Cordoba dipemerintahan mereka. Pada  masa  dinasti  Al-Murabithun,  kehidupan  intelektual  di  dominasi  oleh kelompok ahli fiqih yang bersikap sangat tidak simpatik terhadap ilmu-ilmu yang bersikap rasional yang ketika itu ada dikondisi yang kalah. Pada masa itu diskurus mengenai  fiqih  sangat  diutamakan,  dan  perkembangan  tentang  ilmu  rasional seperti filsafat dan ilmu kalam dijauhi.
Ibn  Ruysd  hidup  dalam  sosial-politik  seperti  itu,  situasi  perselisihan teologis saat itu sudah sangat parah. Masyarakat sudah tak bisa lagi membedakan antara agama dan mazhab keagamaan. Mayoritas dari mereka menganggap bahwa mazhab  teologis  adalah  agama  itu  sendiri.  Akhirnya  kaum  teolog  menjadi pemegang  otoritas  kehidupan  beragama  umat  Islam.  penentu  akan  status  ke- islaman  atau  kekafiran  seseorang  dengan  pertimbangan  mazhab.  Mereka  pun
10 Khoiriyah, h. 84.
11 Fauzan, h. 363-364.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
7
akhirnya  menafsirkan  teks  keagamaan  sesuai  selera  ideologi  mereka,  lantas mengklaim  yang  bersebarangan  dengan  pemikiran  mereka  sebagai  kafir  atau bid’ah.    Terkait  dengan  ini  Ibn  Rusyd  dalam  kitabnya  Kasyf  Manahij  al -Adillah mengakatan:
“Setiap  kelompok  mempunyai  konsep  ketuhanan  yang  berbeda -beda. Mereka mengalihkan teks-teks agama pada tafsiran yang sesuai dengan keyakinan mereka.  Mereka  mengangap  bahwa  penafsiran  mereka  adalah  agama.  Seluruh manusia  harus  mengikuti  mereka,  dan  yang  berseberangan  dengan  mereka dianggap kafir atau paling tidak pelaku bid’ah. Tapi kalau mereka merenungkan penafsiran dan tujuan syariat maka akan tampak bahwa sebagian pendapat mereka adalah pendapat yang asing dan penafsiran yang mengada-ada. 12
Namun  jika  diteliti  masa  kejayaan  filsafat  Arab  ada  di  tangan  filsuf  Ibn Ruysd.  Hal  tersebut  karena  ada  beberapa  alasan,  terlebih  karena  kemampuan kesadaran  kritis  yang  dimilikinya.  Kesadaran  kritis  seperti  ini  sayangnya  tidak ditemukan pada diri filsuf Arab sebelumnya, baik di Arab-Timur semisal Al-Farabi dan Ibn Sina maupun di Arab-Barat semisal Ibn Bajah dan Ibn Thufail. Kritik mereka hanya  bersifat  parsial,  dalam  artian  di  arahkan  pada  satu  filsuf  atau  pemikiran filsafat tertentu. Tidak mencakup filsuf-filsuf lain dan pemikiran-pemikiran filsafat lainnya. 13
Maka dari itu konsep kota demokrasi menurut Ibn Rusyd adalah kota yang keberadaan  individu-individunya  bebas  tidak  terikat  dan  menjalankan  setiap aktivitas  yang  diinginkannya,  juga  melakukan  semua  hal  bentuk  masalah  sosial yang  disukainya.  Maka  dari  itu  dikota  ini  tumbuh  berbagai  golongan  yang bervariasi: ada kelompok yang mencintai kemulian, ada yang mencintai perolehan harta kekayaan, dan ada kelompok yang mencitai kemenangan. Fenomena ini tidak bebeda dengan keutamaan-keutamaan yang tercipta dari kelompok-kelompok yang ada, terbukti di kota ini tumbuh berbagai keahlian, instansi atau lembaga.
Sehingga dari kota ini berpeluang  menjadi  kota utama. Yang jelas dalam kota  ini  tidak  ada  kekuasaan  kecuali  karena  kemauan  para  pelayan(warga)  atau karena mengikuti ketentuan alami manusia. Sebab dalam kota ini meyakini bahwa
12 Ibn Rusyd, Kasyf Manahij Al-Adillah (Kairo: Anglo al-Mishriyyah, 1964), h. 133..
13 Zuhairi  Misrawi, Ibn  Rusyd  Gerbang  Pencerahan  Timur  Dan  Barat (Jakarta:  Pusat Pengembangan dan Masyarakat (P3M), 2007), h. 108.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
8
bagi  setiap  warga  tidak  boleh  melakukan  aktifitas  sekehendaknya,  karena konsekuensinya akan terjadi peperangan dan pembunuhan satu sama lain.
Oleh karena itu yang tidak diragukan ialah hak-hak istimewa para warga harus  dilestarikan,  ditunaikan,  seperti  tempat  tinggal  pilihan  para  warga  saat pertama  kali  terdaftar  sebagai  warga  negara.  Selanjutnya  hak-hak  mereka  yang tidak  lain  adalah  transaksi  jual  beli.  Kemudian  hak  mereka  yaitu  terciptanya lembaga-lembaga  bagi  mereka  dikota  atau  sesuatu  yang  menyerupainya.  Dalam pandangan  masyarakat,  kota  ini  dianggap  sebagai  kota  yang  lebih  menjamin kebebasan yang sesungguhnya, karena setiap individu mempercayai bahwa dirinya memiliki hak lebih untuk bebas. 14
Termasuk salah satu pemikir politik barat yang sering kita dengar yaitu JJ Rousseau  mengatakan  bahwa  segala  bentuk  keinginan  Bersama  adalah  sebuah kepentingan umum. Kehendak umum selalu benar. Representasi semua pendapat warga membentuk sebuah kehendak umum dan kehendak umum tersebut selalu benar.  Oleh  sebab  itu,  kehendak  umum  berada  pada  jalur  kebenaran.  Hal  yang mutlak bahwa kebebasan setiap individu warga negara harus diperjuangkan. Setiap individu ataupun perorangan mempunyai hak alamiah yang tidak bisa diambil dan diberikan kepada orang lain. 15
Di  samping  itu  kebebasan  dan  hak-hak  perempuan  juga  sangat diperhatikan dalam konsep demokrasi Ibn Rusyd, pola piker seperti ini juga sangat menggambarkana  asas  poko  dasar  Islam  yang  memberikan  hak  bagi  perempuan sama dengan laki-laki terkecuali beberapa kodrat bagi perempuan atau bagi laki- laki  karena  adanya  dalil  syara’. Dalam  Islam  sebenarnya  memberi  kemudahan untuk bergerak dalam sektor umum dan berdakwah seperti dalam bidang ekonomi, pertanian  bahkan  politik. 16 Maka  beranjak  dari  ini,  Ibnu  Rusyd  disebut  sebagai sosok pelopor liberalisme politik yang melonggarkan kesempatan bagi demokrasi Barat.

## Konstruksi Dekmokrasi Islam Ibn Rusyd
14 Khoiriyah, h. 222-223.
15 Dana Negeri Wijaya, ‘Jeans - Jaques Rousseau Dalam Demokrasi’, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 1.1 (2016), 34 – 35.
16 Nasharuddin Umar, ‘Perspektif Gender Dalam Islam’, Paramadina , 1.1 (1998), 115 – 17.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
9
Ibnu  Rusyd  mewujudkan  gagasan  dalam konsep  tentang  “kedaulatan rakyat” ( al-siyadah ). Konsep “kedaulatan rakyat” ( al-siyadah ) memiliki makna bahwa kehendak  rakyat  yang  terbentuk  dalam  kehendak  umum  merupakan  landasan kehendak  negara.  Posisi  pemerintah  adalah  sebagai  media  untuk  menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Rancangan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara rakyat sebagaimana dimaksudkan oleh Ibnu Rusyd memaparkan terdapat tiga  nilai  atau  tiga  syarat  untuk  membentuk  konsep  demokrasi  diantaranya, pertama;  Kebebasan  atau  kemerdekaan  ( al - hurriyah );  kedua,  Persamaan  ( al- musawah ), dan Ketiga, Keberagaman ( pluralisme ). 17
Konsep Kemerdekaan ( al - hurriyah ) atau Kebebasan
Ibn Ruysd dalam dua bukunya yang membahas tentang soal kenegaraan ialah:  “ Jawami  Af-lathun ,  dan  bukunya  yang  membahas  tentang  hukum  ialah: Bidayatul Mujtahid ”. Kedua buku inilah yang memberi dasar bagi konsepsi politik yang  dikemukakannya,  yaitu  “ Al  jumhuriah  wal  Ahkam (Republik  dan  Hukum). 18
Makna  prinsip  asas  kebebasan  menurut  Ibn  Rusyd  adalah  “tidak  ada  paksaan sedikitpun serta hambatan. Pelaksanaan secara nyata apa yang disebutkan dalam teori, reaksi individu acapkali dikendalikan dan dibatasi dengan adanya norma dan peraturan yang dijalankan dan hukum yang berlaku. Arti kebebasan bukan berarti manusia  tidak  boleh  dituntut  ketaatannya  terhadap  aturan  system  masyarakat, melainkan dalam arti otonomi modern: insan yang akan hanya tunduk dan patuh kepada penguasa yang dipercaya saja.
Maka  dari  itu  demokarasi  sebagai  “kekuasaan  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat”, mengandung maksud bahwa rakyat jika patuh kepada penguasa negara, tunduk terhadap dirinya sendiri. Negara yang sesuai dengan apa yang dikatakan dan  diperbuat,  berwatak  teguh,  tidak  menyimpang  denga  napa  yang  sudah diputuskan antar sesame manusia merupakan bentuk jabaran lain dari demokrasi. Demokrasi tidak berarti bahwa tidak ada elit yang berkuasa, melainkan elit yang berkuasa  harus  bertanggungjawab  akan  posisi  pimpinannya  terhadap masyarakat. 19
Sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  terlebih  dahulu  bahwa  pemerintah memeliki tanggung jawab terhadap masyarakat diantaranya menyediakan tempat
17 Fauzan, h. 365-366.
18 Ahmad, h. 215.
19 Fauzan, h. 367.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
10
tinggal pilihan warga saat pertama kali terdaftar sebagai  warga kota. Begitu juga pangan  mereka.  Kemudian  hak  kedua  transaksi  jual  beli,  dan    ketiga  yaitu tersedianya  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  di  kota,  atau  sesuatu  yang menyerupainya.  Namun  yang  pasti  tempat  tinggal  di  kota  ini  merupakan  target utama. Bahkan berdirinya kota ini tak lebih untuk mengatur  itu, karenanya kota dinggap  sebagai  keluarga  besar.  Masing-masing  warga  kota  ini,  jika  mau  dapat menikmati kenyamanan (hal-hal yang lain). 20
1. Prinsip Persamaan ( Al- musāwah )
Prinsip  persamaan  ( al- musāwah )  adalah  salah  satu  konsep  fundamental dalam  negara.  Akan  tetapi  kesamaan  bukan  berarti  bahwa  manusia  itu  sama dalam segala hal, pada hakikatnya manusia itu tidak sama, pasti ada perbedaan dari segi usia, kebutuhan biologi, kesehatan rohani jasmani, kepintaran, dan sifat alami  lainnya  yang  diberikan  Tuhan.  Persamaan  yang  dimaksud  pada  hal  ini mengarah kepada “persamaan di muka hukum”, yang secara nyatanya menjadi tujuan  politik  yang  menandai  masyarakat  demokratis.  Persamaan  yang  dituju adalah memperolah perlakuan yang adil serta setara. 21
Hak-hak  warga  negara  sebenarnya  dilindungi  oleh  konstitusi  atau undang-undang  dasar  Negara.  Istilah  negara  hukum  adalah  hasil  dari pemaknaan  kata  r echtsstaat dan rule  of  law yang  terdapat  dalam  kajian  ilmu hukum di Indonesia. Konsep perlindungan hukum pada dasarnya memberikan perlindungan  bagi  warga  negara  yang  dilindungi  melalui  perlembagaan  yang menjunjung  nilai  kebebasan  yang  adil  dan  menjamin  hak  asasi  setiap  warga negara.
Ibnu  Rusyd  memandang  bahwa  hal  yang  paling  penting  dalam  sebuah negara  individu  ataupun  kelompok  tidak  ada  yang  lebih  utama  dari  yang lainnya.  Pemegang  kekuasaan  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  para militer atau lainnya. Demikian juga dengan kelas masyarakat lainnya tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada juga yang direndahkan. Letak suatu perbedaan itu hanya ada pada cara bekerja, kewajiban dan tugas pada negara yang sesuai dengan kemampuan masing-masing pribadi. Disamping itu dari segi tujuan jenis kemanusiaan,  sesungguhnya  wanita  dan  laki-laki  adalah  satu  jenis,  sehingga dalam  aktivitas  kemanusiaan,  antara  perempuan  dan  laki-laki  semestinya
20 Khoiriyah, h. 223.
21 Fauzan, h. 368.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
11
memiliki  peranan  yang  adil,  terlepas  apakah  wanita  dan  laki-laki  terdapat perbedaan.
Dengan makna lain, laki-laki boleh jadi lebih kuat daripada wanita, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan secara pasti bahwa kaum perempuan sedikit  lebih  lembut  daripada  laki-laki  yang  menjalankan  aktivitas-aktivitas kemanusiaan.  Namun  hakikatnya  mereka  serupa  karena  berasal  dari  jenis ciptaan manusia yang sama, keaadaan inilah dinamakan oleh Ibn Rusyd dengan prinsip keadilan. 22
Adapun dalam islam rancangan mengenai keadilan yakni yang Pertama , Keadilan  berasaskan  undang-undang  yakni  mengakses  fasilitas  kesejahteraan baik dari Kesehatan, pranata sosial, ekonomi, Pendidikan yang dijabarkan dalam peraturan  perundang-undangan. Kedua ,  keadilan  berasaskan  tauhid  yakni keihlasan yang diberikan Tuhan yang terdapat dalam Syariah dan Aqidah. Azaz yang harus dijunjung tinggi adalah prinsip keadilan. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil ( al- ‘ Adlu ) yang merupakan perwujudan keadilan agar ditiru oleh manusia.
Pada  dasarnya  negara  berdiri  demi  mewujudkan  keadilan  untuk warganya. Terdapat dalil-dalil dalam Islam yang berbicara tentang keadilan bagi manusia  agar  mereka  mampu  menikmati  hak-hak  mereka  demi  terwujudnya kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya hifzu ad-din, hifzu an-nas, hifzu al- ‘ql , hifzu al-maal dan hizb nasb . Kebutuhan pokok dari lima prinsip ini harus diwujudkan sebagai bentuk tegaknya keadilan (al- ‘adl) bagi tatanan kehidupan manusia . 23
2. Konsep Keberagaman (Pluralisme ).
Prinsip  ini  merujuk  pada  persoalan  masyarakat  plural,  yang  mana penduduknya  tidak  homogen  namun  terbagi  oleh  kesukuan,  etnis,  ras  dan agama,  yang  mana  terkadang  beberapa  faktor  ini  menyatu  yang  cenderung munculnya suatu konflik. Ibnu Rusyd melihat bahwa dalam negara demokrasi tumbuh  dan  berkembang  kelompok-kelompok  yang  bermacam-macam  hal  ini juga  terdapat  di  negara  lain.  Maka  sudah  menjadi  tanggung  jawab  tugas kewajiban negara untuk menjamin posisi dan hak-hak setiap masyarakatnya. 24
Konsep  moderasi  beragama  di  Indonesia  harus  diwujudkan  agar terbentuknya  masyarakat  yang  memiliki  paham  multikulturalisme  dan  jiwa
22 Khoiriyah, h. 153-154.
23 Wijaya, h. 115-116.
24 Khoiriyah, h. 174.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
12
toleransi.  Perlu  adanya  langkah  jangka  panjang  yakni  taat  dan  patuh  kepada ajaran agama melalui kitab suci sesuai kepercayaan yang dianut, dan Pancasila sebagai common platform dengan  sikap  mental  yang  membangun  dan  adaptif dengan perubahan baru. 25
Terdapat banyak aturan melalui perundang-undangan dan konstitusi di Indonesia yang menjelaskan tentang prinsip multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia, yakni terdapat pada pasal 18 B ayat 2, yang bermakna bahwa negara mengakui  dan  menghormati  budaya  adat  suatu  daerah  selagi  berjalan  pada prinsip NKRI. Prinsip ini juga tergambar dalam pasal 32 ayat 1, yang bermakna bahwa  negara  akan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam  memajukan kemajuan budaya. Walaupun negara beraneka ragam, melalui undang-undang menjamin hak-hak yang sama bagi masyarakat Indonesia.
Sedangkan  menurut  salah  satu  pemikir  cendikiwan  muslim  seperti Nurcholish  Madjid  mengakatan;  salah  satu  hal  yang  dikehendaki  Tuhan terhadap  manusia  adalah  pluralitas.  Firman  al- Qur’an  bahwa  manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan saling menghormati  (QS.  49:  13),  ayat  ini  menggambarkan  arti  pentingnya  konsep pluralitas dan pemahaman pluralisme. Pluralisme pada intinya ditunjuk sebagai sistem  yang  melihat  keberagaman  sebagai  sesuatu  yang  dinilai  baik  dan menerimanya  sebagai  sebuah  kenyataan  yang  patut  dihargai.  Al- Qur’an  juga menggambarkan  bahwa  perbedaan  warna  kulit  bukan  merupakan  masalah, melainkan sesuatu yang dianggap positif sebagai bentuk keagungan Tuhan (QS. 30: 22). Oleh sebab itu, toleransi dibutuhkan untuk menegakkan dan melindungi pluralisme sosial. 26

## Argumentasi Keharusan Demokrasi Menurut Ibn Rusyd
Berdasarkan  buku  Republik-nya  Plato,  Ibnu  Rusyd  mengulas  mengenai wilayah pemikiran politik. Ia berpandangan karya politik Plato terdapat kelemahan utama  pada  terletak  metode  dialektika  ( jadali )  yang  digunakannya.  Dan  sebagai antisipasinya ia menggunakan metode analitis ( tahlily ) dan struktural ( tarkiby ) yang sesuai  dengan  metode  demonstratif  ( burhan ).  Namun  terkait  hal  tersebut,  ia
25 Hendri Masduki, ‘Pluralisme Dan Multikulturalisme Dalam Perspektif Kerukunan Antara Umat  Beragama  (Telaah  Dan  Urgensinya  Dalam  Sistem  Berbangsa  Dan  Bern egara)’, Dimensi ,  9.1 (2016), 15 – 24. 26 Nurcholish  Madjid, Kata  Pengantar: Umat  Islam  Memasuki  Zaman  Modern”  Dalam  Bukunya Islam,  Doktrin,  Dan  Peradaban:  Sebuah  Tela’ah  Kritis  Tentang  Masalah  Keimanan,  Kemanusiaan  Dan Kemodernan (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 58.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
13
berpendapat  bahwa  hikmah  adalah  sebuah  penalaran  akan  semua  bentuk  sesuai cara-cara pembuktian demonstratif ( burhan ). 27
Sungguhpun  Ibn  Ruysd  mengikuti  begitu  jauhnya  cara  Plato  tentang politik,  tetapi  dia  tidak  meninggalkannya  sama  sekali  akan  cara  gurunya  yang sangat  dikaguminya  yaitu  Aristoteles  yang  mendampingi  politiknya  dengan etika(moral). Jika Aristoteles mempunyai ” Nicomachean Etics ” mengenai soal etik, maka Ibn Ruysd mengarang pula buku yaitu ” Talkhies kitabul akhlaqiila Niqomakhus ” yaitu  tentang  akhlak  (moral).  Sebab  itu  timbullah  berbagai  tuduhan  kepada  Ibn Ruysd bahwa tidak ada pendapat baru dari Ibn Rusyd, maka jika demikian jika Ibn Ruysd meninggalkan buku gurunya Aristoteles yang berpaham Individualis, dan menuju kepada buku Plato yang lebih berfaham “sosialias”, maka dari itu ini berarti bahwa Ibn Ruysd memilih satu paham baru dalam politiknya yaitu yang bersumber kepada paduan tiga pendapat atau pemahaman yaitu Republiknya Plato, Etikanya Aristoteles, dan Hukumnya adalah Syariat Islam.
Berdasarkan pada penyesuaian antara ketiga sumber itu, ditambah dengan pengalaman politiknya, Ibn Ruysd telah membentuk suatu konsepsi baru,yang jika dikatakan  “originil”sekurang -kuranya  paham  lama  dengan  gaya  baru.  Jika ketiganya kita peras lagi untuk mencari intisarinya, maka terdapatlah suatu teori yang kompak berbunyi Al-jumhuriah wal- Ahkam”(republik d an hukum) atau jika dipopulerkan menjadi “Negara Demokrasi”. 28 Pemikiran inilah yang membawanya kedalam konsep pemikiran politiknya.
Pemikiran politik ini merupakan bentuk integrasi antara ilmu dan amal. Ibn Rusyd dalam konteks politik ini lebih mengutamakan kemerdekaan. Kemerdekaan atau kebebasan dalam bentuk yang seperti ini, dalam perspektif Ibn Rusyd, adalah cermin  dari  demokrasi.  Seperti  pemikiran  para  filosof  sebelumnya  yang merekonsiliasikan antara agama dan filsafat, Ibn Rusyd dalam bidang politik juga berpijak dari hal tersebut.  Menurut Ibn Rusyd, akal dan agama bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan; oleh sebab itu, penting untuk akal dan agama bekerjasama menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, titik temu antara agama dan negara berada pada manusia atau pikiran manusia. 29
27 Fauzan, h. 357-358.
28 Ahmad, h. 210-218.
29 Fuad  Mahbub  Siraj  and  Roslan  Mohd,  ‘The  Concept  of  Al -Jumhuriyah  Wa  Al-Ahkam  in Political Philosophy of Ibn Rushd’, RELIGIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ke-Islaman , 23.3, 345.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
14
Terkait  hal  itu,  sebagaimana  Plato,  Ibnu  Rusyd  menggambar  manusia sebagai minatur “negara” . Negara sendiri menurut Ibnu Rusyd bukan mengarah kepada  buminya,  tanahnya,  tempatnya,  ataupun  bangunannya.  Negara  yang dimaksud Ibnu Rusyd adalah penduduknya, masyarakatnya yang tidak dilihat dari wujud fisik saja, melainkan dilihat dari segi keberadaan mereka sebagai jiwa yang mencari kesempurnaan dalam masyarakat. Dasar ilmu etika adalah ilmu jiwa yang di dalamnya ada “kehendak” dan “upaya” manusia. Asumsi mengenai persoalan politik  merupakan  persoalan  kemanusiaan  yang  memiliki  relasi  pada  kehendak serta asumsi atas persoalan negara juga persoalan jiwa manusia, kiranya menjadi dasar dalam pemikiran politik Ibn Rusyd.
Penjabaran mengenai kaitan etika dan politik inilah, Ibn Rusyd berasumsi bahwa  masalah  politik  adalah  persoalan  tentang  kemanusiaan,  bukan  tentang negara  dalam  artian  sebagai  tempat,  tanah  atau  bangunannya.  Persoalan  politik adalah  persoalan  kesejahteraan  jiwa  manusia  yang  ada  di  dalamnya,  termasuk kebebasan masyarakat dalam memilih yang terbaik untuk mereka sendiri. 30 Begitu juga  seorang  individu  manusia,  ia  bisa  dikatakan  manusia  utama,  atau  bijak sepanjang bagian intelek mendominasi bagian-bagian daya jiwa lainnya yang masih berhubungan dengan intelek, tepatnya bagian marah dan nafsu(al-syahwah), yang dari kedua bagian jiwa ini lahirlah kebajikan moral ( al-fadhilah al-khuluqiah ).
Sebuah kemustahilan, dalam perspektif Ibn Rusyd, ketika individu hidup tanpa  negara,  karena  kesempurnaan  individu  adalah  saat  berada  dalam  tatanan masyarakat dan tatanan masyarakat itu adalah negara. Begitu juga dengan negara yang  membutuhkan  masyarakat  untuk  mencapai  kedinamisannya.  Integrasi  atas keduanya inilah yang menurut Ibn Rusyd akan berdampak pada kebaikan bersama. Hakikatnya,  kesadaran  akan  pentingnya  menciptakan  kebaikan  bersama  perlu dimiliki oleh setiap elemen dalam Negara. 31
Selain  itu,  Ibnu  Rusyd  dengan  berlandaskan  pemikiran  terhadap  asumsi bahwasannya  permasalahan  kemanusiaan  berkaitan  erat  dengan  masalah keinginan  ( Iradiyah ).  Sehingga  satu-satunya  jalan  yang  memungkinkan  dalam membahas persoalan politik yaitu dengan melakukan pendekatan kepada karakter (watak)  manusia  ( tabi’iyah  al -insaniyah ).    Beliau  juga  mengungkapkan  bahwa persoalan negara memiliki persamaan dengan persoalan jiwa manusia. Maka dari itu  Ibnu  Rusyd  menjadikan  “kesempurnaan  manusia”  ( al- kamālat  al - insāniyah )
30 Halimatuzzahro, h. 85-86.
31 Siraj and Mohd, h. 246.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
15
sebagai landasan dalam pembahasan konsep politiknya. Dapat disimpulkan bahwa ilmu thabi’i mendasari terbentuknya etika, dan etika mendasari terbentuknya ilmu politik.  Usaha  Ibnu  Rusyd  yang  menghubungkan  etika  sebagai  ilmu  yang membicarakan  persoalan  manusia  dalam  upaya  untuk  mendapatkan kesempurnaan  dengan  ilmu  politik  yang  membahas  mengenai  negara  dalam kaitannya  dengan  mencari  bentuk  ideal,  merupakan  langkah  pas  dalam  konsep pemikiran politik Ibnu Rusyd. 32

## Rasionalisme: Basis Rekonstruksi Politik Ibn Rusyd
Adapun yang  menjadi keunggulan  Pemikiran  politiknya    Ibnu  Rusyd dibangun pada semangat rasionalisme yang diperolehnya dari Ibnu Hazm. Selain itu,  pemikiran  politiknya  berawal  dari  pemikiran  dasar  bahwa  persoalan  politik merupakan  persoalan  kemanusiaan  khususnya  yang  terkait  dengan  masalah keinginan  (iradiyah).  Dari  pemikiran  itu,  ia  lalu  melakukan  rekonstruksi metodologis  atas Republik- nya  Plato.  Hasilnya,  ia  telah  berhasil  menghadirkan sebuah  pemikiran  politik  yang  tidak  hanya  mudah  dicerna,  namun  juga  sebuah pemikiran politik yang ilmiah, realistis, dan responsif. 33
“Al -Jumhuriyah  wa  al-Ahkam ”  (Republik  dan  Hukum) merupakan  konsep pembicaraan politik Ibn Rusyd. Konsep ini menandakan perpaduan antara ilmu dan amal.  Rasio  dan  agama  harus  bekerjasama  dalam  menegakkan  prinsip-prinsip demokrasi dalam negara. Ibn Rusyd sangat mengutamakan kebebasan atau dalam bahasa  kenegaraan  bisa  kita  sebut  sebagai  kemerdekaan.  Artinya,  Ibn  Rusyd menginginkan  adanya  kemerdekaan  berpikir,  kemerdekaan  dalam  berbuat  dan lainnya.  Pemikiran  bebas  yang  berlandaskankan  pada  sendi-sendi  hukum  Allah, bukan kebebasan liar yang tidak mengenal adanya aturan dan bentuk yang seperti inilah yang merupakan entuk dari demokrasi Ibn Rusyd. 34
Ibnu  Rusyd  dalam  kritikannya  membawa  masalah  yang  dikedepankan demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat.  Menurutnya,  tidak  ada  kedaulatan  dalam demokrasi  terkecuali  berada  di  tangan  rakyat,  dan  sama  dengan  hukum-hukum dasar fitrah yang mengindahkan kebebasan. Dari hal ini terlihat bahwa Ibnu Rusyd
32 Halimatuzzahro, h. 85-86.
33 Fauzan, h. 363-364.
34 Siraj and Mohd, h. 245.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
16
memberi hak-hak manusia sebagai manusia dari lahir ( fitriyah, natural ), dan bukan memandang  dari  aspek  agama,  gender  dan  kelompoknya.  Terlebih  Ibnu  Rusyd telah  berani  memberitahukan  adanya  kesamaan  hak  antara  laki-laki  dan perempuan.  Sehingga  Ibnu  Rusyd  berpikiran  bahwa  dalam  suatu  negara  kaum perempuan juga bisa  menjadi pemimpin seperti hal nya  laki-laki. Terkecuali ada beberapa kodrat yang sudah ditakdirkan Tuhan kepada wanita tidak ada pada laki- laki  karena  adanya  dalil  syara’ ,  Islam  mengizinkan  perempuan  mengemban dakwah,  menuntut  ilmu  pengetahuan,  serta  berperan  dalam  berbagai  sektor kehidupan, seperti ekonomi, pertaian, bahkan politik. 35
Rancangan al-Jumhuriyah  wa  al-Ahkam (Republik  dan  Hukum)  Ibn  Ruysd dibagi kepada lima prinsip pokok:
1. Hukum yang diuraikannya dalam prinsip yang bernama al-syariah .
2. Kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam prinsip Siyadat al-Ummah .
3. Hak-hak  asasi  manusia  yang  dikupasnya  dalam  prinsip al-Huquq  al- Insaniyah .
4. Kepala  negara  yang  dipilih  di  dalam  suatu  negara  Republik  yang dibentangkan dalam prinsip al-Riyasah atau al-Khilafah .
5. Hukum  Internasional  yang  dipecahkannya  dalam  Prinsip al-Ahkam  al Daulah
Dalam  konsep  demokrasinya  meng-integrasikan  antara  akal  dan  syariat dalam  perspektif  Ibn  Rusyd,  penting  dalam  membentuk  tatanan  negara.  Lebih lanjut,  menurut  Ibn  Rusyd,  cita-cita  negara  dalam  mewujudkan  kebaikan  pada masyarakat  dapat  tercipta  ketika  negara  berjalan  sesuai  dengan  undang-undang tertinggi dan itu adalah cermin kebijaksanaan dalam Islam. Dalam hal ini terlihat bagaimana  Ibn  Rusyd  terpengaruh  dengan  Aristoteles.  Namun,  meskipun keduanya memberi tempat terhadap undang-undang, tetapi undang-undang dalam Islam didasarkan pada syari’at yang berasal dari Allah SWT .
Ibn Rusyd mengungkapkan, bahwa untuk mengetahui maksud Allah yang terkandung pada ayat-ayat al-Qu r’an, perlu melakukan takwil dengan pemikiran yang  mendalam,  karena  hukum  itu  terdapat  di  dalam  pengertian  yang  bersifat abstrak  dan  ada  yang  bersifat  praktis.  Hukum  Allah  itu  mancakup  seluruh kebenaran  dan  tidak  semua  dibicarakan  secara  rinci  dan  tegas.  Oleh  karena  itu,
35 Fauzan, h. 362.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
17
penggunaan akal dengan pemikiran yang mendalam adalah salah satu cara untuk mengetahui  atau  mendekati  kebenaran  Allah  tersebut.  Meskipun  demikian,  Ibn Rusyd  masih  tetap  percaya  bahwa  tidak  semua  bisa  diketahui  dengan  akal, terutama mengukur kebenaran yang tersembunyi yang itu ada dalam ilmu Tuhan. 36
Tujuan  terbentuknya  sebuah  negara  menurut  Ibn  Ruysyd  adalah  untuk membawa warga negaranya sampai kepada tujuan yang diinginkan, dengan cara mengikuti undang-undang yang paling tinggi yang mencerminkan kebijaksanaan Islam  yang  merupakan  tujuan  konsep  demokrasi  Ibn  Ruysd.  Sedangkan  konsep negara ideal menurut Ibn Ruysd adalah  Agama yang berlandaskan syariat, yang dipadukan  dengan  pikiran  (akal),  maka  terciptalah  negara  ideal.  Ibn  Rusyd mencoba untuk mengaplikasikan konsep republik yang berasal dari ide Plato, etika- nya Aristoteles dan hukumnya syariat Islam.
Di  sisi  lain,  Ibn  Rusyd  mencoba  untuk  mengaplikasikan  pemikiran  Plato dengan  menambahkan  urgensi  atas  aturan  UU,  karena  Plato  tidak  menyepakati adanya  UU  di  dalam  sebuah  negara.  Ia  terlihat  lebih  sepakat  dengan  Aristoteles yang  berpendapat  bahwa  tugas  utama  penguasa  adalah  menegakkan  keadilan untuk itu politik yang adil harus ditegakkan. 37 Maka konsep Demokrasi dari Ibn Ruysd adalah bagaimana ia menegakkan keadilan yang bersumber dari Syariat dan Hukum. Suatu perpaduan antara rasio dan agama, akal dan wahyu, yang kemudian ia  bangun  untuk  menciptakan  konsep  Demokrasi  sebagai  pilihan  untuk  Negara Ideal-nya.

## KESIMPULAN
Rusdy  menawarkan  proses “fikiran  merdeka” .  Sesuai  dengan  prinsip demokrasi dalam filsafat politiknya, ia berdiri tegak di atas dasar merdeka berfikir dan  merdeka  berbuat  yang  merupakan  ciri  khas  dalam  demokrasinya.    Sebagai perwujudan pokok pikiran demokrasi yang dia bawa, Ibnu Rusyd memperkenalkan rancangan mengenai “kedaulatan rakyat” ( al-siyadah ). Konsep “kedaulatan rakyat” ( al-siyadah ) mempunyai makna bahwa kemauan individu dalam bentuk kemauan umum menjadi landasan kekuasaan negara. Dalam hal ini pemerintah merupakan wakil rakyat untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Rancangan kedaulatan
36 Ahmad, h. 219.
37 Siraj and Mohd, h. 247.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
18
yang dimaksud oleh Ibnu Rusyd mengatakan adanya beberapa konsep dasar untuk membentuk  demokrasi  diantaranya,  kebebasan  atau  kemerdekaan  ( al - hurriyah ), persamaan ( al-musawah ), dan keberagaman ( pluralisme ).

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Zainal Abidin, Riwayat Hidup Ibn Rusyd (Averroes) Filsuf Islam Terbesar Di Barat (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
Fakhry, Majid, Averroes: His Life, Works and Influece (England: Oxford, 2001)
Fauzan, ‘Pemikiran Politik Ibnu Rusyd’, Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam , 9.2 (2015), 368
Halimatuzzahro,  ‘Filsafat  Politik  Ibn  Rusyd  (Kajian  Atas  Kitab  al -Arûdri  Fi  al- Siyâsah:  Mukhtacar  Kitâb  al- Siyâsah  Li  Aflâtûn)’, Jurnal  Refleksi ,  17.1 (2017), 81
Khoiriyah, Affy, Republik Plato Ala Ibn Rusyd (Jakarta: Sadra Press, 2016)
Madjid,  Nurcholish, Kata  Pengantar: Umat  Islam  Memasuki  Zaman  Modern”  Dalam Bukunya  Islam,  Doktrin,  Dan  Peradaban:  Sebuah  Tela’ah  Kritis  Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemodernan (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992)

## Masduki, Hendri, ‘Pluralisme Dan Multikulturalisme Dalam Perspektif Kerukunan
Antara  Umat  Beragama  (Telaah  Dan  Urgensinya  Dalam  Sistem Berbangsa Dan Bernegara)’, Dimensi , 9.1 (2016), 15 – 24
Misrawi,  Zuhairi, Ibn  Rusyd  Gerbang  Pencerahan  Timur  Dan  Barat (Jakarta:  Pusat Pengembangan dan Masyarakat (P3M), 2007)
Parmudi,  Mochamad,  ‘Islam  Dan  Demokrasi  Di  Indonesia:  (Dalam  Perspektif Pengembangan  Pemikiran  Politik  Islam)’  (Laporan  Hasil  Penelitian Individual IAIN Walisongo Semarang, 2014)
Qadir,  C.  A, Philosophy  and  Science  in  the  Islamic  World (Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 1989)
Rusyd, Ibn, Kasyf Manahij Al-Adillah (Kairo: Anglo al-Mishriyyah, 1964)
Siraj, Fuad Mahbub, Ibnu Rusyd Cahaya Islam Di Barat (Jakarta: Dian Rakyat, 2012)
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
19
Sir aj,  Fuad  Mahbub,  and  Roslan  Mohd,  ‘The  Concept  of  Al -Jumhuriyah  Wa  Al- Ahkam in Political Philosophy of Ibn Rushd’, RELIGIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ke-Islaman , 23.3, 345
Sjadzali, Munawar, Islam Dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran) (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993)
Umar, Nasharuddin, ‘Perspektif Gender Dalam Islam’, Paramadina , 1.1 (1998), 115 – 17
Wijaya, Dana Negeri, ‘Jeans - Jaques Rousseau Dalam Demokrasi’, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 1.1 (2016), 34 – 35
Yessyca  Yunitasar i,  ‘Abdurrahman  Wahid’s  Thought  about  Democracy  in  1974 - 2001’, Jurnal Historica , 1.1 (2017), 82 – 83
Zuhri, Ahmad, and Miftahul Ula, ‘Ilmu Kalam Dalam Sorotan Filsafat Ilmu’, Jurnal Religia , 18.2 (2015), 162 – 68