VOLATILITAS INFLASI DAERAH DI INDONESIA:

## FENOMENA MONETER ATAU FISKAL?

## Oleh: Paula Adiati Trisdian, Yulius Pratomo, Birgitta Dian Saraswati

## Abstract
This  research  aims  to  analyse  the  regional  inflation  volatility  in Indonesia  for  the  period  of  1999-2009  from  both  monetary  and fiscal  sides.  The  data  employed  in  this  study  are  regional  panel data  consisting  of  275  observations  picked  from  several publications.  The  method  of  analysis  used  in  this  study  is  Fixed Effect Model. The proxy of monetary side is outstanding of loans in Rupiah and  Foreign Currency of  commercial and rural banks by  project  location  of  Provinces,  and  fiscal  side  is  local government  debt.  This  research  finds  both  monetary  and  fiscal sides  have  positive  relationship  with  the  inflation  volatility  in Indonesia.  However,  only  monetary  side  which  has  significant impact,  but  fiscal  side  does  not.  This  finding  further  shows  that the  regional  inflation  in  Indonesia  is  still  a  monetary phenomenon.  Therefore,  the  solution  to  controll  regional inflation  in  Indonesia  is  to  manage  credit  rationing  conducting by commercial and rural banks for every province.
Kata  kunci:  inflasi  daerah,  Sisa  pinjaman,  utang  pemerintah daerah, fixed effect model

## Pendahuluan
Pemerintah  dan  masyarakat,  termasuk  juga  para  pelaku  ekonomi senantiasa  mengharapkan  terciptanya  stabilitas  harga  barang  dan  jasa secara umum. Telah lama diketahui bahwa stabilitas  harga  tersebut perlu dicapai  agar  mampu  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan  (Bernanke, et  al,  1999).  Dalam  perkembangannya  hingga saat ini pemikiran mengenai stabilitas harga-harga secara umum, atau yang juga  disebut  sebagai  stabilitas  inflasi,  di  mana  pun  itu  terjadi  dan  kapan pun,  oleh  para  ekonom  dipercaya  sebagai  sebuah  fenomena  moneter. Inflasi  telah  lama  disepakati  sebagai  hasil  dari  pertumbuhan  penawaran
uang  yang  tinggi  (Mishkin,  2001).  Oleh  karena  itu  sangatlah  wajar  jika telah  lama  pula  pengelolaan  inflasi  dipandang  sebagai domain  dari kebijakan moneter (Bofinger, 2001).
Namun  demikian,  pada  saat  ini  telah  berkembang  pemikiran bahwa  inflasi  bukanlah  hanya  sekedar  fenomena  moneter,  tetapi  juga sebagai  sebuah  fenomena  fiskal.  Pandangan  inilah  yang  berupaya mengoreksi  pandangan  yang  selama  ini  bahwa  inflasi  hanyalah  sebuah fenomena  moneter.  Pemikiran  tersebut  dapat  ditelusur  melalui  karya- karya  yang  ditulis  oleh  Fujiwara  (2013)  dan  Tutino  dan  Zarazaga  (2014), misalnya.  Dari  titik  inilah  kemudian  menjadi  menarik  untuk  mengkaji fenomena  inflasi,  apakah  sebuah  fenomena  moneter  ataukah  sebuah fenomena  fiskal.  Hal  ini  dinilai  penting  untuk  dilakukan  mengingat, sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  bahwa  pengelolaan  inflasi berperan  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan (López-Villavicencio dan Mignono, 2011). Dengan demikian, pembahasan dalam artikel ini selanjutnya berfokus pada sisi permintaan agregat, bukan pada sisi penawaran agregat, di mana pada sisi permintaan agregat terdapat kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter yang bekerja.
Dalam  konteks  Indonesia,  sebelumnya,  penelitian  yang  bertujuan untuk  memeriksa  apakah  inflasi  di  Indonesia  merupakan  fenomena moneter  atau  fiskal  pernah  dilakukan  oleh  Hervino  (2011).  Hasil  yang didapatkan oleh riset tersebut adalah bahwa volatilitas inflasi di Indonesia merupakan fenomena moneter. Berbeda dengan penelitian Hervino (2011) yang  melihat  volatilitas  inflasi  nasional,  studi  ini  secara  lebih  spesifik melihat  pada  volatilitas  inflasi  di  Indonesia  dari  sudut  pandang  regional. Terdapat  dua  alasan  mengapa  sudut  pandang  tersebut  melatarbelakangi penelitian ini.
Pertama,  peran  inflasi  daerah  dalam  mendorong  pertumbuhan ekonomi  daerah  dinilai  signifikan  (Pratomo  dan  Kalirajan,  2011).  Kedua, terdapat  kenyataan  bahwa  Bank  Indonesia  (BI),  “seorang  diri”,  tidaklah mudah  dalam  mengendalikan  inflasi  daerah  (Asmanto,  2007).  Respon setiap  daerah  terhadap  kebijakan  moneter  yang  diterapkan  oleh  Bank Indonesia  sangat  beragam  (Arimurti  dan  Trisnanto,  2011).  Oleh karenanya,  dengan  hanya  menggantungkan  pengendalian  inflasi  daerah melalui  kebijakan  moneter  saja  dan  menafikan  peran  pemerintah  daerah serta  institusi  lainnya,  tidak  akan  mampu  mengelola  inflasi  dengan  baik
(Asmanto,  2007).  Ini  menunjukkan  bahwa  inflasi  nasional  dan  daerah tidaklah  sama.  Inflasi  nasional  secara  agregat  berasal  dari  inflasi  daerah sehingga  perlu  dilakukan  sinergi  dan  keterpaduan  upaya  untuk mengendalikan harga-harga secara umum (Wimanda, 2009).
Selanjutnya,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji volatilitas  inflasi  daerah  di  Indonesia,  yakni  apakah  inflasi  tersebut merupakan  fenomena  moneter  ataukah  fenomena  fiskal.  Manfaat  yang diharapkan  dalam  penelitian  ini  antara  lain:  (1)  dapat  melengkapi  ragam penelitian  yang  sudah  ada,  dan  dapat  menjadi  bahan  referensi  secara empirik dan edukatif bagi terciptanya suatu karya ilmiah selanjutnya; (2) memberi  kontribusi  secara  regional  dalam  menganalisis  faktor  penyebab timbulnya inflasi di Indonesia; dan (3) dapat menjadi tambahan acuan bagi pengambil  kebijakan  moneter  maupun  fiskal  dalam  menanggulangi permasalahan inflasi daerah di Indonesia.
Telaah Teoretis dan Pengembangan Model Penelitian
Volatilitas Inflasi dari Sisi Moneter
Inflasi  merupakan  fenomena  moneter  yang  dialami  oleh  semua negara,  demikian  pendapat  kaum  moneteris.  Argumen  tersebut  mereka dasarkan pada alasan bahwa inflasi selalu terjadi di dalam perekonomian di mana  pertumbuhan  jumlah  uang  beredar  yang  selalu  lebih  cepat  jika dibandingkan  dengan  kenaikan  output  secara  nasional.  Pada  kenyataan ini,  kaum  moneteris  menyebutnya  dengan  “ long-run  monetary neutrality”.  Oleh  karena  itu  bagi  kaum  moneteris  volatilitas  inflasi  dapat dikendalikan  melalui  pengendalian  jumlah  uang  beredar  (Jahan  dan Papageorgiou, 2014). Pada titik inilah, studi ini memandang bahwa analisis terhadap  volatilitas  inflasi  daerah  di  Indonesia  perlu  untuk  melihat dampak dari perubahan jumlah uang beredar.

## Volatilitas Inflasi Dari Sisi Fiskal
Sejalan  dengan  perkembangan  teori  inflasi,  terdapat  pula  teori yang  menjelaskan  bahwa  inflasi  bukan  hanya  semata-mata  merupakan fenomena moneter, melainkan juga merupakan fenomena fiskal. Teori ini dikenal  dengan  teori  fiskal  tentang  tingkat  harga (Fiscal  Theory  of  the
Price Level/FTPL) (Christiano dan Fitzgerald, 2000). FTPL
mengungkapkan  bahwa  pemerintah  dapat  mengontrol  inflasi  apabila pemerintah  menerapkan  kebijakan  anggaran  berimbang  dengan  sumber pendanaan yang berkelanjutan.  Inflasi tidak terjadi jika pemerintah tidak memiliki  utang.  Dengan  perkataan  lain,  jika  pemerintah  ternyata mengalami  defisit  anggaran  dan membiayai  defisit  tersebut  dengan  utang (Darise, 2009), maka kondisi ini menyebabkan inflasi (Daniel, 2007).
Menindaklanjuti  pendapat  teori  FTPL  tersebut,  maka  studi  ini melihat  volatilitas  inflasi  dari  sisi  fiskal  dengan  menggunakan  variabel utang  pemerintah  daerah.  Mengapa  menggunakan  variabel  utang pemerintah?  Dari  hasil  pengamatan  awal,  tulisan  ini  menemukan  bahwa terdapat  defisit  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dari provinsi-provinsi  di  Indonesia  yang  hendak  diamati  pada  penelitian  ini (lihat  bagian  metode  penelitian)  yang  nilainya  dapat  dikatakan  cukup besar.  Diduga  bahwa  defisit  tersebut  akan  didanai  melalui  utang pemerintah  daerah.  Untuk  memastikan  hal  tersebut,  maka  tulisan  ini mencoba  melakukan  riset  awal  dengan  cara  melihat  korelasi (menggunakan data panel) antara defisit APBD dengan utang pemerintah daerah. Dari hasil uji korelasi tersebut ditemukan hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Korelasi antara Defisit APBD dengan Utang Pemerintah Daerah, Tahun
1999-2009 LOG(DEF) LOG(UTANG) LOG(DEF) 1.0000 LOG(UTANG) 0.3798 1.0000 Keterangan :  Jumlah observasi (N) = 275 LOG(DEF): Defisit APBD
LOG(UTANG): Utang pemerintah daerah Sumber:  data  diolah  penulis  dari  SKED,  Laporan  Tahunan  Bank Indonesia, Statistik Indonesia, 2013
Hasil korelasi data panel pada Tabel 1. menunjukkan bahwa defisit anggaran  (LOG(DEF)),  walaupun  tidak  signifikan,  memiliki  hubungan positif  dengan utang  pemerintah  daerah  (LOG(UTANG)).  Artinya,  ketika terjadi  kenaikan  defisit  anggaran,  pada  saat  yang  sama  dapat  terjadi kenaikan  utang  pemerintah  daerah  dalam  rangka  menutup  defisit  APBD. Beberapa  daerah  yang  pernah  melakukan  utang  untuk  membiayai  defisit anggaran  adalah  Kota  Langsa,  Kabupaten  Bireuen,  dan  Kabupaten  Aceh Utara  di  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam  (Kompas.com,  25  Maret
2011), Provinsi Lampung (HarianLampung.com, 3 Juni 2015), dan Provinsi Sulawesi  Selatan  (Analisis  Keuangan  Publik  Provinsi  Sulawesi  Selatan, 2012).
Tabel  1.  juga  menegaskan  bahwa  kenaikan  utang  pemerintah daerah dalam rangka membiayai defisit anggaran tidak dalam jumlah yang signifikan. Utang pemerintah daerah tersebut tidak besar mengingat defisit anggaran dapat didanai dengan menggunakan bantuan dari pemerintah di atasnya  maupun  dari  sumber-sumber  pendanaan  yang  lain,  yakni  hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penggunaan dana cadangan, sisa  lebih  perhitungan  anggaran  tahun  sebelumnya,  dan  penerimaan kembali  pinjaman  (Darise,  2009).  Meskipun  besarnya  utang  pemerintah daerah  dalam  kaitannya  dengan  kondisi  defisit  anggaran  di  atas  dinilai tidak  signifikan,  namun  besarnya  utang  tersebut  dapat  saja  secara signifikan mendorong terjadinya inflasi. Oleh karena itu, pengaruh utang pemerintah  daerah  terhadap  inflasi  tetap  krusial  untuk  diketahui (Cochrane, 2011).

## Model Penelitian
Model penelitian yang dibangun dalam studi ini dengan melihat pengaruh variabel  moneter  dan  variabel  fiskal  terhadap  inflasi  adalah  sebagai berikut:
Gambar 1. Model Penelitian
Hipotesis
Selanjutnya,  hipotesis  yang  dibangun  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1) variabel  jumlah  uang  beredar  ( money  supply)  berpengaruh  positif terhadap  tingkat  inflasi  daerah;  (2)  variabel  utang  pemerintah  daerah berpengaruh positif terhadap tingkat inflasi daerah.
Inflasi Variabel Fiskal Utang Pemerintah Daerah Variabel Moneter Jumlah Uang Beredar

## Metode Penelitian

## Jenis dan Sumber Data
Dalam  menganalisis  volatilitas  inflasi  daerah  yang  terjadi  di Indonesia,  apakah  merupakan  fenomena  moneter  ataukah  fenomena fiskal,  penelitian  ini  menggunakan  data  panel  dengan  mengambil  sampel dari  periode  tahun  1999  hingga  tahun  2009.  Periode  tersebut  dipakai untuk  mendapatkan  gambaran  pada  periode  di  antara  dua  krisis,  yakni krisis  finansial  di  Asia  pada  tahun  1997/1998  dan  krisis  keuangan  global pada  tahun  2008/2009.  Data-data  tersebut  adalah:  (a)  data  Inflasi  (IHK) inflation  year  on  year  tiap  provinsi,  (b)  data  untuk  mencerminkan  sisi moneter,  yakni  data  jumlah  uang  beredar  (JUB)  yang    yang  diproksi dengan  menggunakan  posisi  pinjaman  yang  diberikan  oleh  bank  umum dan  bank  perkreditan  rakyat  menurut  lokasi  proyek  di  tiap  provinsi,  (c) dan  data  untuk  mencerminkan  sisi  fiskal,  yakni  data  utang  pemerintah daerah.  Data-data  tersebut  diperoleh  dari  Statistik  Keuangan  Ekonomi Daerah,  Laporan  Tahunan  Bank  Indonesia,  dan  Statistik  Indonesia  yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
Perlu diketahui, latar belakang dipilihnya variabel posisi pinjaman yang  diberikan  oleh  bank  umum  dan  bank  perkreditan  rakyat  menurut lokasi proyek di tiap provinsi sebagai proksi dari JUB adalah terkait bisnis dan  investasi.  Ketika  perusahaan/proyek  mengalami  kekurangan dana/modal, maka perlu dilakukan peminjaman dana dari bank dan tentu saja  harus  membayar  kembali  sebanyak  uang  yang  dipinjamkan  tersebut ditambah  dengan  bunga  uang  selama  waktu  yang  disepakati/waktu  lama pinjaman.  Hal  ini  berdampak  pada  masyarakat  luas.  Logikanya,  ketika masyarakat  umum  membeli  barang-barang  produksi  dari  pinjaman  uang bank, maka perusahaan peminjam uang bank sudah menaikkan harga unit produksinya  sebesar  bunga  uang yang harus dibayar  kepada  bank.  Sebab, jika  kenaikan  harga  itu  tidak  dilakukan  maka  pembayaran  bunga  uang bank  tidak  mungkin  terpenuhi.  Akibatnya,  rakyat  umum  terpaksa membeli  barang-barang  dengan  harga  lebih  mahal,  dan  hal  ini  bisa menimbulkan inflasi tak terkendali.
Selanjutnya,  penelitian  ini  mencakup  25  provinsi  di  Indonesia, yakni: (1) provinsi-provinsi di kawasan barat Indonesia, meliputi: Provinsi Nangroe  Aceh  Darussalam,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Provinsi  Sumatera Barat,  Provinsi  Riau,  Provinsi  Jambi,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Provinsi
Bengkulu,  Provinsi  Lampung,  Provinsi  DKI  Jakarta,  Provinsi  Jawa  Barat, Provinsi  Jawa  Tengah,  Provinsi  DI  Yogyakarta,  Provinsi  Jawa  Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah; (2) provinsi- provinsi  di  kawasan  tengah  Indonesia,  meliputi:  Provinsi  Bali,  Provinsi NTB,  Provinsi  NTT,  Provinsi  Sulawesi  Utara,  Provinsi  Sulawesi  Tengah, Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  dan  Provinsi Kalimantan  Timur;  (3)  provinsi-provinsi  di  kawasan  timur  Indonesia, meliputi: Provinsi Maluku dan Provinsi Papua. Alasan pemilihan provinsi- provinsi  tersebut  adalah  atas  dasar  pertimbangan  ketersediaan  data-data statistik  keuangan  pemerintah  daerah  tahun  1999-2009  yang  lengkap sehingga nantinya dapat menghasilkan analisis data yang layak dan akurat.

## Teknik Analisis Data
Pada  penelititan  ini  diterapkan  teknik  estimasi  data  dengan menggunakan panel  data  regression  model  (model  regresi  data  panel), yakni Fixed Effect Model (FEM). Terdapat 275 observasi (11 tahun untuk 25  Provinsi  di  Indonesia  yang  menjadi  obyek  penelitian).  FEM  yang dimaksud adalah:
INFLASI it = a 0 + a 1 LOG(JUB) it + a 2 LOG(UTANG) it + e it
di mana,
INFLASI :  Tingkat inflasi yang diukur berdasarkan IHK LOG(JUB) :  Jumlah  uang  beredar  yang  diproksi  dengan menggunakan  posisi  pinjaman  yang  diberikan oleh  bank  umum  dan  bank  perkreditan  rakyat menurut lokasi proyek di tiap provinsi LOG(UTANG) :  Utang pemerintah daerah
a 0 : unobserved time-invariant individual effect a 1, a 2 :  Koefisien regresi e it
: error term
Penelitian-penelitian  sebelumnya,  yang  mencoba  mengetahui pengaruh  dari  variabel  utang  pemerintah  terhadap  inflasi,  menggunakan lag  dari  variabel  utang  pemerintah  sebagai  variabel  independen. Penelitian-penelitian tersebut memiliki periode pengamatan yang panjang, yakni  51  tahun  untuk  penelitian  Giannitsarou  dan  Scott  (2008),  dan  46
tahun untuk penelitian Bhattarai, dkk (2014). FEM dalam artikel ini, oleh karena itu, tidak melibatkan lag dari variabel utang pemerintah mengingat periode pengamatan dalam artikel ini adalah periode yang pendek.
Selanjutnya,  oleh  karena  karakteristik  data  penelitian  ini  adalah data  panel,  maka  sebelum  dilakukan  estimasi  FEM  perlu  dilakukan pengujian  stasioneritas  untuk  data  panel  terhadap  seluruh  variabel  yang diamati.  Pengujian  stasioneritas  ini  dilakukan  dengan  menggunakan metode Levin-Lin  Chu  (LLC)  Unitroot  Test.  Apabila  diketahui  semua variabel  yang  diuji  stasioner,  maka  hasil  tersebut  bisa  digunakan  untuk prediksi dengan menggunakan FEM. Perangkat lunak yang dipergunakan dalam  penelitian ini adalah Eviews.

## Hasil Analisis Data dan Pembahasan
Hasil Uji Stasioneritas
Sebelum melakukan estimasi terhadap FEM, perlu diamati terlebih dahulu  perilaku  data  ekonomi  runtun  waktu  yang  digunakan.  Hal  ini berarti  bahwa  harus  dipastikan  apakah  data-data  tersebut  dalam  kondisi stasioner  atau  tidak.  Hasil  uji  stasioner  (akar  unit)  dengan  menggunakan metode LLC (Levin, Lin, & Chu) untuk variabel INFLASI, LOG(UTANG), dan LOG(JUB) dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini:
Tabel 2. Hasil Uji Akar Unit Dengan Menggunakan Metode LLC Untuk Variabel
INFLASI, LOG(UTANG), dan LOG(JUB) Tahun 1999 – 2009 Variabel Hipotesis P-Value Kesimpulan INFLASI Ho : Panels contain unit roots 0.0000 I(0) Ha : Panels are stationary LOG(UTANG) Ho : Panels contain unit roots 0.0001 I(0) Ha : Panels are stationary LOG(JUB) Ho : Panels contain unit roots 0.0000 I(0) Ha : Panels are stationary Keterangan
: I(0): stasioner pada tingkat signifikansi 1%
Sumber : Data diolah oleh penulis.
Berdasarkan Tabel 2., hasil uji stasioner dengan metode LLC menunjukkan bahwa  variabel-variabel  yang diamati  dalam  penelitian  ini  stasioner  pada tingkat level dengan tingkat kepercayaan 99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

## Hasil Estimasi Fixed Effect Model
Hasil  estimasi  dengan  menggunakan  FEM  dapat  dilihat  pada  Tabel  3. berikut ini:
Tabel 3. Hasil Estimasi FEM Tahun 1999-2009
INFLASI it = 6,962 + 0,368 LOG(JUB) it + 0,002 LOG(UTANG) it [20,069][11,430]                  [0,191] R 2
= 0,456753 F-stat  = 8,019782 DW = 1,729243
Keterangan : Nilai dalam tanda kurung [ ] adalah nilai statistik t. Sumber : Data diolah oleh Penulis.
Hasil estimasi tabel 3 menunjukkan bahwa secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara variabel JUB [LOG(JUB)] dengan inflasi regional  [INFLASI]  di  Indonesia  pada  tahun  1999-2009.  Hasil  estimasi mengungkapkan  bahwa  setiap  peningkatan  1  persen  posisi  pinjaman berkontribusi  positif  sebesar  0,368  persen  terhadap  volatilitas  inflasi daerah  di  Indonesia.  Selanjutnya,  hasil  estimasi  pada  Tabel  3. menunjukkan  bahwa  variabel  utang  pemerintah  daerah  [LOG(UTANG)] tidak  signifikan  mempengaruhi  inflasi  regional  [INFLASI]  di  Indonesia pada  tahun  1999-2009.  Output  FEM  menegaskan  bahwa  setiap peningkatan 1 persen utang pemerintah daerah hanya mampu menaikkan inflasi sebesar 0,002 persen.
Secara  keseluruhan,  model  yang  diuji  dalam  penelitian  ini  hanya mampu  menjelaskan  volatilitas  inflasi  daerah  sebesar  45,67  persen sebagaimana  ditunjukkan  oleh  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 ).  Dengan demikian,  selain  JUB  dan  utang  pemerintah  daerah,  masih  terdapat  lagi variabel-variabel  penjelas  lainnya  yang  diduga  mampu  menjelaskan volatilitas daerah di Indonesia.
Hasil  estimasi  dalam  riset  ini,  di  satu  sisi,  selaras  dengan  prediksi Teori Kuantitas Uang, yakni inflasi adalah fenomena moneter (Jahan dan Papageorgiou,  2014).  Dalam  penelitian  ini  temuan  tersebut  menjelaskan bahwa  posisi  pinjaman  yang  diberikan  oleh  bank  umum  dan  bank perkreditan  rakyat  menurut  lokasi  proyek  mempengaruhi  pergerakan inflasi  regional.  Meningkatnya  pinjaman  tersebut  menyebabkan  tingkat harga secara umum di daerah-daerah yang menjadi obyek dalam penelitian
ini  naik  secara  terus  menerus.  Di  lain  pihak,  prediksi  yang diargumentasikan  oleh Fiscal  Theory  of  the  Price  Level  bahwa  inflasi merupakan  fenomena  fiskal  tidak  terbukti  dalam  penelitian  ini.  Namun demikian,  tanda  koefisien  dari  variabel  [LOG(UTANG)]  yang  positif mendukung arah prediksi teori tersebut. Hal ini sesuai dengan pemikiran Christiano  dan  Fitzgerald  (2000),  Daniel  (2007),  Fujiwara  (2013),  dan Tutino  dan  Zarazaga  (2014)  yang  berpendapat  bahwa  variabel  pada  sisi fiskal memiliki peluang untuk menyebabkan inflasi.
Berdasarkan  temuan  di  atas,  maka  dapat  ditegaskan  bahwa volatilitas  inflasi  daerah  di  Indonesia  lebih  besar  digerakkan  oleh  sisi moneter,  yakni  oleh  jumlah  uang  beredar,  bukan  oleh  sisi  fiskal,  yakni utang pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil studi ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hervino (2011) yang mengungkapkan bahwa  volatilitas  inflasi  di  Indonesia  lebih  dipengaruhi  oleh  sisi moneter dibandingkan oleh sisi fiskal.

## Kesimpulan
Secara  teoretis,  dari  sisi  permintaan  agregat,  volatilitas  inflasi daerah di Indonesia dapat dipengaruhi dari dua sisi, yakni dari sisi moneter dan  dari  sisi  fiskal.  Hal  ini  menjadi  menarik  untuk  dikaji  mengingat pemahaman  mengenai  volatilitas  inflasi  daerah  dapat  digunakan  sebagai dasar perumusan pengelolaan inflasi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi (Pratomo dan Kalirajan, 2011).
Pada  studi  ini,  volatilitas  inflasi  daerah  diduga  dipengaruhi  oleh JUB (dari sisi moneter) dan utang pemerintah daerah (dari sisi fiskal). JUB sebagaimana  dimaksud  diproyeksi  dengan  menggunakan  posisi  pinjaman yang  diberikan  oleh  bank  umum  dan  bank  perkreditan  rakyat  menurut lokasi  proyek.  Selanjutnya,  berdasarkan  pada  hasil  analisis  data  dengan menggunakan Fixed  Effect  Model,  riset  ini,  di  satu  pihak,  menunjukkan bahwa  setiap  1  persen  kenaikan  nilai  JUB  menyebabkan  terjadinya kenaikan  inflasi  daerah  sebesar  0,368  persen.  Pengaruh  signifikan  JUB terhadap  inflasi  daerah  di  Indonesia  tersebut  terjadi  dalam  derajat kepercayaan  95  persen.  Di  lain  pihak,  variabel  utang  pemerintah  daerah, studi  ini  menemukan,  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap tingkat  inflasi  daerah  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  riset  ini menyimpulkan  bahwa  dari  sisi  permintaan  agregat  volatilitas  inflasi
daerah  di  Indonesia  pada  periode  tahun  1999  hingga  tahun  2009  lebih merupakan fenomena moneter, bukan fenomena fiskal.

## Implikasi Kebijakan
Implikasi  kebijakan  yang  dapat  dikemukakan  berdasarkan  pada kesimpulan hasil kajian empiris di atas adalah:
1) Berdasarkan  pertimbangan  bahwa  faktor  yang  kuat  mempengaruhi tingkat  inflasi  daerah  di  Indonesia  adalah  posisi  pinjaman  yang diberikan  oleh  bank  umum  dan  bank  perkreditan  rakyat  menurut lokasi proyek sebagai proksi dari jumlah uang beredar, maka dalam hal ini  kebijakan  moneter  masih  merupakan  syarat  mutlak  bagi  Bank Indonesia selaku bank sentral untuk menjaga kestabilan harga (inflasi) di  Indonesia.  Kebijakan  moneter  yang  dilakukan  misalnya  dengan mengendalikan  jumlah  pinjaman  yang  disalurkan  oleh  Bank  Umum dan BPR, yakni dengan memberikan batasan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat maupun perusahaan.
2) LDR (Loan  to  Deposit  Ratio)  atau  FDR  (Financing  to  Deposit  Ratio) sangat  penting  untuk  diperhatikan.  LDR/FDR  mencerminkan kemampuan  bank  untuk  menjalankan  fungsi  intermediasi.  Logikanya, semakin besar kredit/pinjaman yang disalurkan maka pendapatan yang diperoleh naik.  Jika  pendapatan naik,  maka  laba juga  akan  mengalami kenaikan. Bank yang sehat, LDR nya tinggi (di atas 75%). Namun, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika posisi pinjaman itu tinggi, maka akan memicu kenaikan tingkat inflasi. Dengan demikian, otoritas moneter perlu melakukan pengaturan LDR yang cukup bijak. Artinya, peran GWM/Giro Wajib Minimum sangat dibutuhkan. Sebaiknya bank komersial  maupun  BPR  menyisihkan  porsi  GWM  yang  lebih  besar untuk  disimpan  di  Bank  Indonesia,  daripada  dana  tersebut  disalurkan ke  masyarakat,  sebab  jika  semakin  banyak  dana  yang  disalurkan, semakin  tinggi  jumlah  uang  yang  beredar,  maka  akan  memicu tingginya tingkat inflasi.
3) Bank  Indonesia  dan  pemerintah,  khususnya  pemerintah  daerah, seharusnya  melakukan  komunikasi  yang  baik  terkait  dengan perumusan  kebijakan  masing-masing,  namun  tidak  mengurangi independensi  dari  Bank  Indonesia  selaku  otoritas  moneter  dalam
mengendalikan  laju  inflasi  Indonesia.  Contoh  konkret  yang  bisa dilakukan  adalah  memberikan  peran  yang  lebih  besar  terhadap penguatan  Tim  Pemantau  Inflasi  Daerah  (TPID)  pada  masing-masing daerah untuk mendukung pengendalian inflasi.
Keterbatasan Penelitian dan Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Hasil analisis pada penelitian ini terbatas hanya untuk 25 provinsi di  Indonesia,  belum  mampu  memberikan  hasil  analisis  untuk  seluruh provinsi di Indonesia, serta lingkup analisis masih melibatkan variabel dan periode  pengamatan  yang  terbatas.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini merekomendasikan  beberapa  hal  sebagai  berikut. Pertama,  penelitian mendatang perlu  melakukan  analisis  untuk  seluruh provinsi  di  Indonesia dengan periode pengamatan yang panjang agar dapat mengamati pengaruh utang  pada  periode  sebelumnya  yang  kemungkinan  dapat  berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi pada periode berjalan (Giannitsarou dan Scott  (2008),  dan  Bhattarai,  dkk  (2014)). Kedua,  dalam  rangka memperdalam  analisis  pada  sisi  permintaan  mengenai  model  volatilitas inflasi  daerah  di  Indonesia,  studi-studi  selanjutnya  perlu  memper- timbangkan beberapa variabel lain yang belum teramati dalam penelitian ini,  misalnya  elastisitas  pengeluaran  pemerintah  dan  pajak  (untuk  sisi fiskal)  (Surjaningsih,  dkk,  2012),  dan  elastisitas  suku  bunga  (untuk  sisi moneter).  Selain  kedua  hal  tersebut, Ketiga,  studi  ini  menyarankan  bagi penelitian  mendatang  yang  analisisnya  bersifat  regional  sebagaimana penelitian  ini  untuk  perlu  memasukkan  variabel-variabel  yang  mewakili struktur  ekonomi  wilayah  dalam  pengendalian  inflasi.  Alasannya,  tidak tertutup  kemungkinan  bahwa  hal  tersebut  dapat  menjelaskan  lebih  jauh mengenai  adanya  perbedaan  tingkat  inflasi  maupun  perbedaan  volatilitas inflasi  antar  wilayah.  Sebagai  contoh  adalah  terdapat  pendapat  bahwa inflasi  daerah,  di  luar  Jawa,  lebih  disebabkan  oleh  sisi  penawaran  (cost push  inflation)  oleh  karena  biaya  logistik  yang  tinggi  (Tirtosuharto  dan Adiwilaga, 2013).

## Referensi
Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Selatan. 2012. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Gerbang Indonesia Timur . (http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContent
Server/WDSP/IB/2012/02/08/000020953_20120208141411/Rendered/INDE X/665820WP0see0i0h0available00PUBLIC0.txt).  Diunduh  tanggal  17 November 2015.
Asmanto, Priadi. 2007. “Influence Analysis of Monetary and Fiscal Policy to Price Stability and Regional Economic Growth in East Java: Period 1995 to 2004”,
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan , vol. 9, no. 4.
Bhattarai,  S.,  Lee,  J.  W.,  &  Park,  W.  Y.  2014.  “Inflation  Dynamics:  The  Role  of Public Debt and Policy Regimes”, Journal of Monetary Economics , vol. 67, pp. 93-108.
Bernanke,  B.  S.,  Laubach,  T.,  Mishkin,  F.  S.,  &  Posen,  A.  S.  1999. Inflation Targeting:  Lessons  From  The  International  Experience .  Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Bofinger,  P.  2001. Monetary  Policy:  Goals,  Institutions,  Strategies,  and
Instruments . Oxford University Press Inc., New York.
Christiano, L. J., & Fitzgerald, T. J. 2000. “Understanding the Fiscal Theory of the Price Level”, NBER Working Paper Series , Working Paper 7668.
Cochrane, J. H. 2011. “Inflation and Debt”, National Affairs , Fall, pp. 56-78.
Daniel, B. C. 2007. “The Fiscal Theory of the Price Level and Initial Government
Debt”, Review of Economic Dynamics , vol. 10, no. 2, pp. 193-206.
Darise,  N.  2009. Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pedoman  untuk  Eksekutif  dan Legislatif . Indeks, Jakarta.
Fujiwara, I. 2013. “Japanese Inflation: A Monetary or Fiscal Phenomenon?”, East Asia Forum.
Giannitsarou, C., dan Scott, A. 2008. “Inflation Implications of Rising Government Debt”  dalam  Lucrezia  Reichlin  dan  Kenneth  West  (Eds)  NBER International  Seminar  on  Macroeconomics  2006.  National  Bureau  of Economic Research, pp. 393-439.
HarianLampung.com.  2015.  Defisit,  Pemprov  Berutang  ke  Daerah  Rp600  Miliar. (http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=investasi&i=9126-
APBD-Lamtim-Kembali-Defisit-Rp100-Milyar). Diunduh tanggal 17
November 2015.
Hervino,  Aloysius  Deno.  2011.  “Volatilitas  Inflasi  Di  Indonesia:  Fiskal  Atau Moneter?”, Finance and Banking Journal , vol. 13, no. 2, pp. 139-149.
Jahan,  S.,  dan  Papageorgiou,  C.  2014.  “What  is  Monetarism?”, Finance  &
Development , vol. 51, no. 1, pp. 38-39. Kompas.com. 2011. Bangkrut Akibat Birokrasi Buruk .
(http://nasional.kompas.com/read/2011/03/25/04123349/twitter.com). Diunduh tanggal 17 November 2015.
López-Villavicencio,  A.,  dan  Mignon,  V.  2011.  “On  the  Impact  of  Inflation  on Output  Growth:  Does  the  Level  of  Inflation  Matter?”, Journal  of Macroeconomics , vol. 33, no. 3, pp. 455-464.
Mishkin,  F.  S.  2001. The  Economics  of  Money,  Banking,  and  Financial  Markets , Sixth Edition, Addison Wesley Longman.
Pratomo,  Yulius  dan  Kalirajan,  Kaliappa.  2011.  “Inflation  and  Growth  Nexus  in Indonesia  after  the  Asian  Financial  Crisis,  1999-2007”, The  Indian Economic Journal , vol. 59, no. 2, pp. 100-119.
Surjaningsih,  Ndari.,  Utari,  G.  A.  Diah.,  dan  Trisnanto,  Budi.  2012,  “Dampak Kebijakan  Fiskal  Terhadap  Output  dan  Inflasi”, Buletin  Ekonomi  Moneter dan Perbankan , April, pp. 389-419.
Tirtosuharto,  D.,  dan  Adiwilaga,  H.  2013.  “Decentralization  and  Regional Inflation  in  Indonesia”, Buletin  Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan ,
Oktober, pp. 149-166.
Trisnanto,  B.,  dan  Arimurti,  T.  2011.  “Persistensi  Inflasi  Di  Jakarta  Dan Implikasinya  Terhadap  Kebijakan  Pengendalian  Inflasi  daerah”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan , vol. 14, no. 1, pp. 5-30.
Tutino, A., dan Zarazaga, E. J. M. 2014. “Inflation is not Always and Everywhere a Monetary Phenomenon”, Economic Letter , vol. 9, no. 6, pp. 1-4.
Wimanda,  R.  E.  2009.  “Inflation  and  Monetary  Policy  Rules:  Evidence  from Indonesia”, Doctoral Thesis, Loughborough University.