## PERAN HAK CIPTA DALAM PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Andi Baso Ilmar M Universitas Islam Indonesia Email : andiilmar94@gmail.com

## Abstrak
Indonesia sebagai salah satu negara yang mengatur ketentuan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seiring dengan pesatnya perkembangan kreatifitas masyarakat dalam lingkup Hak Cipta yang memiliki nilai ekonomis dan dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam  masyarakat,  kemudian  bagaimana  Hukum  Kekayaan  Intelektual  khususnya dibidang Hak Cipta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dibutuhkan juga kesiapan infrastruktur hukum berupa regulasi untuk membantu perkembangan Hak Cipta di  Indonesia  sebagai  payung  hukum  dari  kegiatan  masyarakat,  serta  bagaimana penagakannya.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  kekayaan intelektual  khususnya  Hak  Cipta  dalam  pembangunan  demi  menunjang  kesejahteraan masyarakat. Seperti hasil kreatifitas masyarakat dibidang Hak Cipta yang dapat memiliki nilai  ekonomis  memiliki  jaminan  dan  kepastian  hukum  dari  pemerintah  berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Kata Kunci: Hak Cipta, Pembangunan, Jaminan, Kepastian, Kesejahteraan .

## Abstract
Indonesia  as  one  of  the  countries  that  regulates  the  provisions  of  Intellectual  Property Rights  specifically  Copyright  is  regulated  in  Law  Number  28  of  2014  concerning Copyright.  Along  with  the  rapid  development  of  community  creativity  in  the  scope  of Copyright  which  has  economic  value  and  can  affect  economic  growth  in  society,  then how can Intellectual Property Law, especially in the field of Copyright, increase public awareness so that legal infrastructure readiness is also needed in the form of regulations to assist the development of Copyright in Unikom Center Indonesia as the legal umbrella for community activities, as well as how  to enforce them. This writing aims to see how the  role  of  intellectual  property, especially  copyright  in  development for  the  welfare  of society.  Such  as  the  result  of  community  creativity  in  the  field  of  Copyright  which  can have economic value has legal guarantees and certainty from the government based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.
Keywords: Copyright, Development, Guarantee, Certainty, Prosperity.

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan dan perkembangan sistem Hak Kekayaan Intelektual nasional di masa sekarang  yang  efektif merupakan  kebutuhan  nyata  dan  penting  bagi  Indonesia.  Kondisi domestik  mengharuskan  langkah  ke  arah  itu  seiring  dengan  proyeksi  pembangunan ekonomi  serta  adaptasi  terhadap  dampak  globalisasi.  Dengan  berkembangnya  Hak Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia,  maka  harus  memperhatikan  kemampuan  dan kepentingan  Indonesia  sendiri,  baik  yang  menyangkut  kebutuhan  peraturannya, pemahaman  dan  kesiapan  aparat  penegak  hukum,  serta  tingkat  kesadaran  hukum
masyarakat  secara  luas.  Maka  sistem  hukum  juga  harus  berjalan  sesuai  dengan kemampuan dan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. 1
Hak  kekayaan  intelektual  sendiri  adalah  istilah  umum  dari  hak  ekslusif  yang diberikan  sebagai  hasil  yang  diperoleh  dari  kegiatan  intelektual  manusia  sebagai  tanda yang  digunakan  dalam  kegiatan  bisnis  dan  termasuk  kedalam  hak  tak  berwujud  yang memiliki  nilai  ekonomis. 2 Hak  kekayaan  intelektual  merupakan  kekayaan  yang  timbul dari  kemampuan  intelektual  manusia  yang  harus  dilindungi.  Kemampuan  intelektual manusia  dihasilkan  oleh  manusia  melalui  daya,  cipta,  rasa,  dan  karsanya  yang diwujudkan  dengan  karya-karya  intelektual.  Karya  yang  dilahirkan  akan  bernilai  oleh manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual. 3
Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  hak  kebendaan,  hak  atas  sesuatu  benda  yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.  Hasil  kerjanya  itu  berupa  benda  immaterial.  Benda  tak  berwujud 4 Hak  cipta merupakan  bagian  dari  HKI  ( Intellectual  Property  Rights )  disamping  hak  kekayaan industri  seperti  paten,  merek,  desain  industri,  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu,  rahasia dagang,  varietas  tanaman  adalah merupakan  hak  yang  sangat  pribadi  atau  ekslusif  bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak  cipta  merupakan  bidang  penting  HKI  yang  mengatur  perlindungan  berbagai ragam karya cipta seperti antara lain karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama,  tari,  lagu  dan  film  atau  sinematografi.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2014) karya-karya intelektual yang berada dalam lingkup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, adalah intelektual yang mendapatkan perlindungan hak cipta. 5
Dalam perkembangannya, disepakati berbagai macam HKI yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian daripada HKI. Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan ( General Agreement on Tariff and trade – GATT) sebagai bagian dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah disepakati pula norma-norma dan standar Perlindungan HKI yaitu:
1. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait ( Copyright and Related Rights ).
2. Merek ( Trademark, Service and Trade Names ).
3. Indikasi Geografis ( Geographichal Indications ).
4. Paten ( Patents) termasuk perlindungan varietas tanaman.
5. Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  ( Lay  Out  Designs  Topographics  Integrated Circuits ).
6. Perlindungan  terhadap  Informasi  yang  dirahasiakan  ( Protection  of  Undisclosed Information ).
1 R.Soeroso, Betham dalam. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, 2008, hlm. 58.
2 Ade  Maman  Suherman, Aspek  Hukum  Dalam  Ekonomi  Global. Bogor,  Ghalia  Indonesia:  2005. Hlm. 126.
3 Budi  Agus Riswandi  dan  Syamsudin M, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Hlm. 268.
4 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
5 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
“Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  hak  untuk  menikmati  hasil  kreatifitas  manusia secara  ekonomis,  oleh  karena  itu  objek  yang  diatur  dalam  hak  kekayaan  intelektual adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia”. 6
Dengan  berkembangnya  HKI  di  Indonesia,  HKI  akan  sangat  mempengaruhi pertumbuhan  dan  perkembangan  diberbagai  sektor.  Salah  satunya  disektor  ekonomi. Maka  dari  itu  perlu  sinergi  dari  pemerintah,  penegak  hukum,  pihak-pihak  terkait  serta elemen  masyarakat  Indonesia  dalam  pertumbuhan  HKI  di  Indonesia.  Kemajuan  dari pertumbuhan  dan  perkembangan  HKI  akan  menambah  kesejahteraan  masyarakat  baik dari  segi  ekonomi  maupun  moral  seperti yang  ditegaskan  dalam  UUHC  2014.    Namun dalam  kenyataannya masnyarakat  masih  kurang  tertarik  untuk  meningkatkan  kesadaran terhadap  HKI  dan  Hak  Cipta  khusunya.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang Peran HKI khususnya Hak Cipta dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan  buku  serta  beberapa  artikel  terbaik  dan  terupdate.  Penelitian  Pustaka  ( library research ) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber  yang  terkait  dengan  penelitian  sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama  proses  penelitian  baik  data  primer  dan  data  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarakan permasalahan  yang  berkaitan  dengan  peran  hak  cipta  dalam  pembangunan  dan kesejahteraan masyrakat.
.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perkembangan Hukum Hak Cipta
Manusia telah diberi anugerah oleh Tuhan berupa alat kelengkapan yang sempurna berupa  akal  dan  budi.  Dengan  akal  dan  buditersebut,  manusia  mampu  berkarya  cipta tentang  sesuatu  yang  dikehendakinya.  Ia  mampu  menciptakan  ilmu  pengetahuan, teknologi,  dan  juga  menciptakan  seni  yang  sangat  bernilai  dan  bermanfaat  untuk kehidupan  manusia.  Dalam  perkembangannya  karya  cipta  yang  bersumber  dari  hasil kreasi  akal  dan  budi  manusia  tersebut  telah  melahirkan  suatu  hak  yang  disebut  dengan hak  cipta  ( copy  right ).  Hak  cipta  melekat  pada  diri  seseorang  pencipta  atau  pemegang hak  cipta,  sehingga  lahirlah  dari  hak  cipta  tersebut  hak-hak  ekonomi  ( economic  rights ) dan hak-hak moral ( moral rights ). Hak ekonomi merupakan hak  untuk mengeksploitasi atau hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan  hak  yang  berisi  larangan  untuk  melakukan  perubahan  terhadap:  isi  ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri. 7
Sejak  awal  abad  18  bangsa  Eropa  sudah  mulai  memikirkan  soal  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI).  Hal  ini  tercermin  pada  pameran  internasional  atas  penemuan- penemuan  baru  di  Vienna  pada  tahun  1873.  Beberapa  negara  kemudian  enggan mengikuti  pameran-pameran  seperti  itu,  karena  takut  ide-ide  tersebut  dicuri  dan
6 Sudaryat, Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Oase Media, 2010.
7 Budi  Agus  &  Syamsudin  M, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya  Hukum. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2004.
dieksploitasi  secara  komersial  di  negara  lain.  Sejak  saat  itu  mulai  timbul  kebutuhan perlindungan secara internasional atas karya intelektual.
Sistem  hukum  yang  berkembang  di  masing-masing  negara,  termasuk  di  Indonesia, dalam  bidang  hak  kekayaan  intelektual,  sangat  dipengaruhi  oleh  hukum  internasional oleh hukum negara-negara lain. Hal ini tidak bisa dinafikan, karena bagaimanapun juga sistem  hukum  internasional  yang  mengatur  mengenai  hak  kekayaan  intelektual  lebih duluan  lahir  dan  berkembang  secara  dinamis  dan  progres  dibandingkan  dengan  hukum nasional.
Ada  dua  lembaga  multilateral  yang  berhubungan  dengan  HKI  adalah  WIPO  dan TRIP’s ( Trade Related Intellectual Property Rights ). WIPO ada di bawah lembaga PBB dan TRIP’s lahir dalam peraturan Uruguay diakomodasi oleh WTO. Pembentukan WTO ( World  Trade  Organization )  merupakan  salah  satu  wujud  lembaga  ekonomi  yang dibentuk  untuk  menangani  ekonomic  global  yang  sarat  dengan  standar-standar  regional dan internasional.
TRIP’s ( Trade Related Aspecs Intelectual Property Rights ), merupakan kesepakatan internasional  yang  paling  komprehensif  di  bidang  HKI.  Perjanjian  Trip’s  adalah  suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).  TRIP’s  bukanlah  titik  awal  tumbuhnya  konsep  hak  kekayaan  intelektual. Berbagai  konvensi  internasional  telah  lama  dilahirkan,  dan  telah  beberapa  kali  diubah, namun yang signifikan dan menjadi dasar utama bagi konsep industrial property adalah Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property  (Paris  Convention) . Sedangkan  untuk  bidang Copy  Right adalah Berne  Convention  for  the  Protection  of Literary and Artostic Works (Berne Convention) (Mulyani 2012). 8

## 2. Perkembangan  Pengaturan  Hak  Cipta  sebelum  TRIP’s  Agreement  di Indonesia
Sejak  tahun  1886,  di  kalangan  negara-negara  di  kawasan  Eropa  telah  diberlakukan Konvensi Bern 1886, yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni, dan selain dapat dikatakan bahwa Konvensi Bern ini adalah suatu pengaturan perlindungan hukum hak cipta yang dianggap modern pada waktu itu.
Kecendrungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini, hal  ini  yang  mendorong  kerajaan  Belanda  untuk  memperbaharui  undang-undang  hak ciptanya  yang  sudah  berlaku  sejak  tahun1881  dengan  suatu  undang-undang  hak  cipta baru  pada  tanggal  1  November  tahun  1912,  yang  dikenal  dengan Auteureswet 1912 (selanjutnya disingkat AW 1912). Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang ini, kerajaan  Belanda  mengikatkan  diri  tanggal  1  April  1913  pada  Konvensi  Bern  1886 dengan beberapa reservation .
Indonesia  sebagai  negara  jajahan  kerajaan  Belanda  (secara  kedaulatan,  artinya sebagai  bagian  dari  kerajaan  Belanda)  diikutsertakan  pada  konvensi  ini  sebagaimana diumumkan  dalam  Staatblad  1914  nomor  797.  (Margono,  Hukum  Hak  Cipta  Indonesia 2010 hlm. 53)

## 3. Perkembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  ikut  meratifikasi  pengesahan Agreement Establishing  the  World  Trade  Organization melalui  Undang-Undang  Nomor  &  tahun
8 Mulyani,  Sri.  "Pengembangan  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  Collateral  (Agunan),  untuk mendapatkan  Kredit Perbankan di Indonesia." Jurnal Dinamika Hukum , 2012: 569.
1994.  Konsekuensinya  dari  ratifikasi  ini  mendorong  indonesia  harus  melakukan harmonisasi, pembentukan, penegakan, dan atas perkembangan hukum nasional terhadap beberapa  persetujuan  internasional  yang  tidak  terpisah  dari  Persetujuan  Pendirian Organisasi  Perdagangan  Dunia,  diantaranya TRIP’s  Agreement .  Upaya  harmonisasi hukum nasional dalam bidang HKI telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia beberapa kali.  Kebijakan  strategis  pemerintah  Indonesia  dalam  upaya membangun  sistem  hukum HKI  yang  dapat  mengakomodir  berbagai  pihak  baik  nasional  maupun  dalam  kaitannya dengan kerjasama internasional. 9
Peran  hukum  dalam  pembangunan  ekonomi  suatu  bangsa  merupakan  sesuatu  yang tidak dapat diabadikan keberadaannya. Sehingga kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka  pembangunan  ekonomi  pun  akan  mudah  untuk  terlaksana.  Namun,  sebaliknya hukum itu tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi. kondisi ini berlaku juga bagi Indonesia sebagai sebuah  negara  yang  sedang  bersemangat  melakukan  pembangunan  ekonomi,  terlebih saat Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum (rechtstaat). Dengan ini Indonesia menghendaki dua hal, yaitu hukum diharapkan dapat berfungsi secara efektif, dan  hukum  dapat  berfungsi,  maka  pembangunan  seperti  khususnya  pembangunan ekonomi akan mudah untuk direalisasikan.

## 4. Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia
Perlindungan  hukum  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  baik  tertulis  maupun tidak tertulis  yang mengatur  hubungan  antar  manusia  dalam  berbagai  aspek  kehidupan, yang  bertujuan  untuk  menjaga  ketentraman  dan  ketertibanhidup  bermasyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan manusia serta sarana untuk menegakkan  keadilan.  Dengan  adanya  aturan  hukum,  maka  setiap  orang  mempunyai pedoman dalam bertingkah laku. Hukum memberikan batasan-batasan terhadap bentuk- bentuk  tingkah  laku  yang  tidak  boleh  dilakukan  disertai  ancaman  hukuman  bagi  orang yang  melanggarnya.  Norma-norma  hukum  yang  mengatur  perlindungan  terhadap  hasil karya cipta manusia dijadikan dasar melindungi hak cipta. Norma-norma hukum tersebut dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menuntut atau menggugat apabila ketentuan atau norma hukum hak cipta tersebut dilanggar dari usaha-usaha pencurian, penjiplakan, dan pembajakan.
Pengaturan  hukum  hak  cipta  di  Indonesia  sebenarnya  sudah  ada  dan  dimulai  sejak zaman  penjajahan  Belanda  yaitu  sejak  tahun  1912  berdasarkan  ‘Auteurswet  1912’ (ST.1912  No.  600).  Lalu  kemudian  kurang  lebih  70  tahun  setelah  kemerdekaan Indonesia,  dibentuklah  perundang-undangan  nasional  yang  mengatur  tentang  hak  cipta yaitu  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1982  lalu  kemudian  kurang  lebih  lima  tahun kemudian sejak UU No. 6 Tahun 1982 diberlakukan, banyak ketentuan didalamnya yang diubah,  dihapus,  dan  ditambah,  kemudian  diundangkannya  UU  No.  7  Tahun  1987 tentang  perubahan  atas  UU  No.  6  Tahun  1982  tentang  Hak  Cipta. 10 Kemudian  seiring berjalannya  waktu  hingga  pada  akhirnya  disahkan  kembali  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta,  hingga  kini  yang  berlaku  di  Indonesia adalah  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
9 Whisnu Hermawan, Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual : Studi Kasus Tindak Pidana Hak Cipta di Bidang Film. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
10 M  Syamsudin,  “Nilai-Nilai  Karya  Cipta  dan  Problematik  Perlindungan  Hukumnya.” Jurnal Hukum , 2001: 128.
Undang-undang ini mengayomi karya cipta berdasarkan hak cipta yang merupakan kekayaan  intelektual,  dibidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra  yang  mempunyai tujuan  penting  yakni  dalam  mendukung  pembangunan  bangsa  dan  memajukan kesejahteraan  umum  sesuai  amanat  UUD  1945.  Kemudian  perkembangan  ilmu pengetahuan, teknologi,  seni  dan  sastra  saat  ini  sudah  sangat  pesat  sehingga  diperlukan jaminan  kepastian  hukum  bagi  pencipta  karya  atau  pemegang  hak  cipta  serta  pihak terkait. Dengan ini HKI sangat berperan penting dalam pembangunan bangsa ini, dengan berjalannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai penjamin kepastian  hukum  dan  ditambah  kesadaran  dan  budaya  masyarakat  dalam  memahami konsep  penegakan  hukum  terlebih  dahulu.  Seperti  yang  disampaikan  Lawrence  Meir Friedman  tentang  tiga  unsur  sistem  hukum  yakni  Struktur  Hukum,  Substansi  Hukum, lalu Kultur/Budaya Hukum perlu juga untuk di pahami oleh masyarakat sebagai bentuk dari  perwujudan  kesadaran  hukum  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Kemudian  juga  yang terpenting  adalah  upaya  pemerintah  dalam  menjamin  hak-hak  dari  masyarakatnya melalui landasan hukum yang fasih, sesuai yang dikemukakan oleh Lubna Hasan dalam jurnalnya:
“Rule of law as a concept seeks to ensure that goverment power is limited and that inndividual rights are protected. The essence of the rule of law is the sovereignty or supremacy  of  law  over  people  and  goverments.  The  rule  insists  that  every  person, regardless of position or status in society. Will be subject to the law and will be dealt with equally. The rule of law is more than your regulation by law but a guarantee of freedoms, human rights and equal treatment before the law”. 11
Dengan adanya upaya pemerintah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam  perkembangan  Hak  Kekayaan  Intelektual  khususnya  pada  bidang  hak  cipta  di Indonesia  maka  akan  sejalan  dengan  arah  pembangunan  hukum  tentang  kemana tujuan pembangunan  hukum.  Pembangunan  hukum  merupakan  upaya  sadar,  sistematis,  dan berkesinambungan  untuk  membangun  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan tentram dalam landasan hukum yang adil dan memperoleh kepastian. Arah tujuan pembangunan  hukum merupakan hal yang ingin dicapai negara sesuai dalam alinea keempat UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 12

## D. KESIMPULAN
Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang Hak Cipta adalah suatu kemajuan yang sangat pesat di Indonesia.  Indonesia sebagai negara berkembang adalah negara  yang  sangat  membutuhkan  jaminan  dan  kepastian  hukum  dari  pemerintah  yaitu berlandaskan  peraturan  yang  berlaku  saat  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  atau  biasa  disebut  UUHC  2014  yang  sangat  berperan  penting dalam  pembangunan  diberbagai  bidang  seperti  hukum  yang juga  harus  berbudaya  pada setiap  lapisan  masyarakat, lalu  kemudian  pertumbuhan  ekonomi  dari efektifnya  UUHC
11 Lubna  Hasan,  "Rule  of  Law,  Legal  Development  and  Economic  Growth:  Perspectives  for Pakistan." Munich Personal RePEc Archive , 2010: 3.
12 Setiadi, Wicipto. “Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum.” Jurnal Rechts Vinding , 2012: 6.
ini dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Setelah itu hukum dalam UUHC 2014 dalam penegakannya tentu saja akan menjadi keberhasilan pada  bangsa  Indonesia  salah  satunya  dalam  mewujudkan  isi  dalam  UUD  1945.  Oleh karena itu ketika negara ini mengharapkan suatu adanya pembangunan serta peningkatan kesejahteraan  khususnya  melalu  bidang  Kekayaan  Intelektual  maka  harus  diiringi kesadaran masyarakat lalu kemudian ditopang oleh regulasi yang kuat. Berdasarkan teori perubahan  sosial  maka  hukum  dalam  penegakannya  membutuhkan  sebuah  paradigma yang  mampu  mengubah  pola  pikir  masyarakat  bahwa  dengan  meningkatkan  kesadaran hukum  terhadap  Hukum  Kekayaan  Intelektual  maka  akan  memperoleh  jaminan, kepastian  dan  manfaat  hukum.  Setelah  itu  dilanjutkan  dengan  penegakan  hukum  yang baik  oleh  penegak  hukum  sehingga  pada  akhirnya  akan  penerapan  hukum  tersebut menjadi sebuah budaya dalam masyarakat. Dengan begitu Hukum Kekayaan Intelektual khususnya  dibidang  Hak  Cipta  akan  terus  berkembang  dan  menunjang  pembagunan dalam negara dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amran  Suadi, “Sosiologi  Hukum,  Penegakan,  Realitas  dan  Nilai  Moralitas  Hukum”, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018. Fakih,  DR.  Mansour.  “ Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi”, Yogyakarta: Insistpress dan Pustaka Pelajar, 2011.
Hasan,  Lubna. "Rule  of  Law,  Legal  Development  and  Economic  Growth:  Perspectives for Pakistan", Munich Personal RePEc Archive , 2010. Hermawan,  Whisnu.  “ Penegakan  Hukum  di  Bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  :  Studi Kasus  Tindak  Pidana  Hak  Cipta  di  Bidang  Film”, Jakarta:  Universitas Indonesia, 2008.
Lee, Yong Shik. "General Theory of Law and Development", Cornell International Law Journal , 2017.
M., Budi Agus & Syamsudin. “ Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Margono, Suyud. “ Hukum Hak Cipta Indonesia”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Mulyani,  Sri.  “ Pengembangan  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  Collateral  (Agunan), untuk mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum , 2012: 569.
R.Soeroso, Betham dalam.” Pengantar Ilmu Hukum”, Jakarta: 58, 2008.
Rosyidi,  Lawrence  M.  Friedman  diterjemahkan  oleh.  “ Hukum  Sebagai  Suatu  System”, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
Saidin,  OK.  “ Aspek  Hukum  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights)”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Setiadi,  Wicipto.  “ Pembangunan  Hukum  dalam  Rangka  Peningkatan  Supremasi Hukum ”, Jurnal Rechts Vinding , 2012: 6.
Soelistyo, Henry. “ Hak Cipta Tanpa Hak Moral”, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2011.
Somaedi, Drs. “ Teori Umum Hukum dan Negara”, Jakarta: Media Indonesia, 2007. Sudaryat. “ Hak Kekayaan Intelektual”, Bandung: Oase Media, 2010.
Suherman,  Ade  Maman.  “ Aspek  Hukum  Dalam  Ekonomi  Global. Bogor:  Ghalia Indonesia”, 2005.
Syamsudin,  Budi  Agus  Riswandi  dan  M.  “ Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya Hukum”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Syamsudin,  M. “Nilai-Nilai  Karya  Cipta  dan  Problematik  Perlindungan  Hukumnya”, Jurnal Hukum , 2001: 128.