## Wajah Hukum

## Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit

## Asri Elies Alamanda
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro Jln. Lettu Suyitno No.2 Bojonegoro Correspondence: asrieliesemail@gmail.com
Abstrak. Dalam sektor petanian, tanaman Kelapa sawit merupakan salah satu unggulan yang mempunyai peran penting.  Selain  dapat  menyerap  tenaga  kerja  baru,  usaha  tanaman  kelapa  sawit  juga  dapat  turut  menyumbang usaha  pendapatan  negara  dari  pungutan  hasil  ekspor  minyak  kelapa  sawit  ( crude  palm  oil/  CPO) yang  dalam setiap  tahun  permintaannya  semakin  meningkat .  Namun  dalam  beberapa  tahun  terakhir  tingkat  produktivitas tanaman kelapa sawit semakin menurun. Hal ini dikarenakan umur tanaman yang sudah semakin tua dan tidak menggunakan benih unggul dan bersertifikat pada saat awal penanaman. Dengan rendahnya tingkat produktivitas ini, perlu diadakan peremajaan tanaman kelapa sawit. Target dari dilakukan program peremajaan ini adalah untuk dapat menggunakan benih unggul maupun benih bersertifikat agar dapat meningkatkan produktivitas tamanan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Yuridis  Nornatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti dan menganalisa bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Metode pendekatannya adaalah metode penelitian Deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah turut berperan aktif dalam melakukan  pelaksanaan  program  peremajaan  tanaman  kelapa  sawit.  Hal  ini  terbukti  dari  banyaknya  peraturan yang  dibuat  oleh  pemerintah  atau stakeholder lainnya  demi  mendukung  kelancaran  program  ini.  Kemudian, sebagai salah satu upaya dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa  sawit terutama  dalam  penyiapan  dana  untuk  program  peremajaan,  pemerintah  telah  membentuk  Dana  Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS).
Kata kunci : Peremajaan, Perkebunan, Kelapa Sawit
Abstract. Palm oil is one of the leading agricultural sectors which has an important role in Indonesia. In addition to being able to absorb new workers, the oil palm plantation business can also contribute to state revenues from crude palm oil (CPO) export levies, the demand for which is increasing every year. However, in recent years the level of productivity of oil palm plantations has decreased. This is due to the age of the plants that are getting older and not using superior and certified seeds at the start of planting. With this low level of productivity, it is necessary to carry out rejuvenation of oil palm plants. The target of this rejuvenation program is to be able to use both superior and certified seeds in order to increase plant productivity. This research uses normative juridical research methods, namely research conducted by researching and analyzing literature or secondary data only. The approach method is descriptive and qualitative research methods. The results showed that the government played  an  active  role  in  implementing  the  oil  palm  rejuvenation  program.  This  is  evident  from  the  many regulations  made  by  the  government  or  other  stakeholders  to  support  the  smooth  running  of  this  program.  In addition, as an effort to provide support in increasing palm oil productivity, especially in preparing funds for rejuvenation programs, the government has established the Oil Palm Plantation Fund (DPKS).

## Keywords: Replanting, Plantation, Oil Palm

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebuah  negara  kepulauan  yang  sebagian  besar  penduduknya    hidup  dari  sektor pertanian, maka dari itu dibutuhkan pembangunan dari sektor pertanian agar tercapainya pembangunan nasional.  Lahan  pertanian  di  Indonesia  mempunyai  andil  yang  penting  untuk  mengembangkan sumberdaya  alam  yang  beragam  serta  untuk  penyediaan  pangan  serta  menjadi  sektor  utama  mata pencaharian di pedesaan. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan pertanian, maka dibutuhkan lahan  yang  berkualitas.  Sektor  pertanian  ini  mempunyai  peran  paling  penting  di  Indonesia,  karena sektor pertanian dianggap banyak memberikan kontribusi dalam kegiatan perekonomian. Hal lain yang ditimbulkan  adalah  dapat  mengurangi  pengangguran  dengan  penyediaan  lapangan  kerja  dan kesempatan untuk menjadi pengusaha bagi masyarakat pedesaan terutama sektor pertanian.
Pertanian  Indonesia mempunyai  beberapa  aspek  unggulan dari tanaman  unggulan  pangan  dan non pangan. Tanaman pangan antara lain, kelapa, kakao, tebu, kopi dan teh. Sedangkan tanaman non pangan  adalah  karet,  kelapa  sawit,  kapas  dan  tembakau.  Salah  satu  tanaman  yang  masih  menjadi
unggulan  dalam  usaha  peningkatan  taraf  perekonomian  adalah  Tanaman  Kelapa  Sawit  merupakan karna  merupakan  tanaman  perkebunan  yang  masih  memiliki  nilai  jual/ekonomi  yang  sangat  tinggi. Selain dapat menyerap tenaga pekerja baru, usaha tanaman kelapa sawit juga dapat turut menyumbang usaha pendapatan negara dari pungutan ekspor minyak kelapa sawit ( crude palm oil/ CPO) yang dalam setiap  tahun  permintaannya  semakin  meningkat.  Indonesia  merupakan  penghasil  minyak  mentah terbesar  di  dunia  dan  dituntut  untuk  dapat  lebih  meningkatkan  produksi  minyak  mentah. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan, produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia sebesar 46,73 juta ton pada 2022. Jumlah tersebut menurun 0,34% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 46,89 juta ton. Mengingat target produksi CPO Indonesia tahun 2045 mencapai 60 Juta ton, mengakibatkan peningkatan kebutuhan perluasan lahan sampai dengan 6,1 juta hektar. 1
Pasar  industri  hasil  olahan  dari  tanaman  kelapa  sawit  dapat dikatakan  baik  dan  berkelanjutan apabila produksinya stabil. Maka dari itu, dalam rangka peningkatan produksi tanaman kelapa sawit teknik pembudiyaan nya menjadi poin penting. Budidaya tanaman kelapa sawit terdiri dari beberapa tahap, yaitu mulai dari penanaman bibit, pembukaan lahan atau penebangan tanaman yag sudah tua, membuat  rancangan  perkebunan,  melakukan  penanaman  benih,  tanaman  penutup  buah,  melakukan pemeliharaan  khususnya  tanaman  yang  belum  menghasilkan  buah,  hingga  tanman  yang  sudah menghasilkan buah serta melakukan peremajaan tanaman. 2
Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 Mengenai Persyaratan Pengajuan  Usulan  Peremajaan  Sawit  Rakyat,  menjelaskan  pengertian  perkebunan  tanaman  kelapa sawit; “ segala bentuk kegiatan yang tujuannya untuk mengelola  SDM, SDA, alat, sarana produksi dan mesin, budi daya, pengolahan, panen,  dan pemasaran yang terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit”. Sedangkan dalam ayat (6) terdapat pengertian “Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, adalah sebuah badan  usaha  yang  berbadan  hukum,  dan  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  serta  tentunya berkedudukan  hukum  di  wilayah  Indonesia,  kemudian  mengelola  Usaha  Perkebunan  Kelapa  Sawit dengan skala tertentu.”
Dewasa ini, produktivitas perkebunan tanaman kelapa sawit mengalami penurunan yang cukup signifikan  dalam  tiga  tahun  terakhir.  Penurunan  produktivitas  ini  tentunya  berdampak  pada produktivitas  CPO  yang  semakin  rendah  setiap  harinya.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat,  luas perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia  mencapai 14,99  juta  hektare  (ha)  pada  2022 .  Jumlah  itu meningkat  2,49%  dibandingakan  pada  tahun  sebelumnya  yang  seluas  14,62  juta  ha.  Namun  jika dibandingkan luas lahan dengan pertumbuhan tingkat produktivitas, perkebunan tanaman kelapa sawit hanya  menghasilnkan  sebanyak  2,75  ton/ha  yang  dimana  hasilnya  berada  dibawah  rata-rata  angka nasional yaitu sekitar 3,15 ton/ha. 3
Rendahnya  hasil  pendapatan  perkebunan  tanaman  sawit  rakyat  dapat  disebabkan  oleh  faktor tanaman yang sudah semakin tua dan menjadi sedikit menghasilkan buah serta dalam penanaman awal tanaman  kelapa  sawit  sebagian  tidak  menggunakan  benih  yang  unggul  maupun  benih  bersertifikat. Maka  dari  itu  cara  yang  dapat  dilakukan  demi  meningkatkan  produktivitas  adalah  dengan  cara melakukan  peremajaan  atau  penanaman  kembali  tanaman  kelapa  sawit  dengan  menggunakan  benih yang unggul maupun benih yang bersertifikat. Awal pelaksanaan kegiatan ini nantinya akan dimulai dengan mengganti/menebang  pohon kelapa sawit yang sudah tua yaitu yang usianya berkisar antara 20-25 tahun dimana hasil panennya  tidak lagi sebaik pohon kelapa sawit yang masih muda atau baru ditanam. 4 Berdasarkan  data  diatas,  hasil  perkebunan  kelapa  sawit  milik  rakyat  dinilai  semakin menurun.  Maka  harus  untuk  dilakukan  peremajaan  demi  meningkatkan  hasil  panen  tanaman  kelapa sawit.
Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan hasil panen tanaman kelapa sawit adalah  dengan  melakukan  peremajaan  tanaman.  Kerena  pohon  kelapa  sawit  yang  sudah  tua  atau
1 https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html diakses pada 9 November 2022 pukul 20.56
2 Setyamidjaja, D. 2006. Seri Budidaya Kelapa Sawit. Yoyakarta(ID): Kanisius. Hal. 15
3 https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html diakses pada 9 November 2022 pukul 20.59
4 Saputri,  E  dan  Syafrizal.  2018.  Kesiapan  Petani  Kelapa  Sawit  dalam  Menghadapi  Peremajaan  Kebun (Replanting) di Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. JOM Fisip. 5(1):1-10.
berumur,  sudah  sedikit  menghasilkan  buah  yang  dapat  dipanen.  Peremajaan  tanaman  kelapa  sawit dinilai dapat membangkitkan perekonomian para petani plasma yang sehari-harinya menggantungkan kebutuhan  dari  hasil  tanaman  kelapa  sawit.  Namun  ada  dampak  negatifnya  juga,  selama  program peremajaan berjalan para petani plasma tidak memiliki penghasilan yang didapatkan dari kebun kelapa sawit miliknya, karena setelah peremajaan jangka paling cepat untuk memperoleh keuntungan kembali adalah sekitar 3 sampai 4 tahun sejak peremajaan dimulai. Maka dari itu, para petani dituntut untuk dapat memperoleh penghasilan dari sektor usaha lainnya.
Dalam  Pasal  43  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  15  Tahun  2020  Mengenai  Persyaratan Pengajuan Usulan Peremajaan Sawit Rakyat menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat ikut dalam program peremajaan, yaitu; 5
1. “Poktan/Gapoktan/Koperasi atau kelembagaan ekonomi lainnya
• Beranggotakan paling sedikit 20 pekebun
• Memiliki hamparan luas minimal 50 ha dengan jarak antar kebun 10 km
2. Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak
• Milik (SHM), Sporadik, Girik, Akte Jual Beli, Hak Adat (komunal)
3. Poktan/Gapoktan harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), koperasi sebagai wadah tentunya  harus berbadan hukum atau terdaftar pada dinas yang  berkaitan dengan  koperasi ditingkat kabupaten/kota.
4. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada pekebun paling luas 4 ha per kepala keluarga.
5. Anggota  Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan  Ekonomi  Pekebun  lainnya  harus  melengkapi Scan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kuasa, dan Legalitas Lahan, Surat Pernyataan lainnya
6. Kebun Kelapa Sawit memilki peta koordinat poligon
7. Lahan Tidak dalam Sengketa, Tidak Berada dalam kawasan Hutan
8. Surat kuasa dari pekebun diberikan kepada ketua kelompok tani atau koperasi
9. STD-B atau surat pernyataan dalam proses oleh Kepala Dinas daerah Kabupaten/kota
10. Perjanjian/ Kontrak kemitraan kerja yang diketahui oleh Kepala Dinas daerah Kabupaten/kota.
11. Perjanjian  Kerja  sama  kemitraan  usaha  yang  diketahui  oleh  bupati/wali  Kota  atau  Kepala  Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.
12. Surat pernyataan peremajaan dengan tumbang serempak dari POKTAN atau koperasi 13. Surat pernyataan dari Bank/Lembaga keuangan lainnya untuk dana tahap lanjutan.”
Ada  kira-kira  seluas  2,8  juta  Ha  lahan  perkebunan  sawit  rakyat  yang  perlu  diperhatikan  dan dilakukan  peremajaan  tanaman,  jumlah  ini  sama  dengan  4,61%  dari  total  luar  area  petani  rakyat. Indonesia  memiliki  areal  lahan  kebun  kelapa  sawit    paling  besar  di  dunia  dengan  perhitungan  luas perkebunan kelapa sawit  mencapai 16 juta sekitar 30% atau 4,8 juta Ha merupakan Perkebunan sawit Rakyat (PSR). Namun PSR yang tersebar dari Sumatera sampai Papua mempunyai produktivitas yang relative rendah, untuk itu dianggap perlu dilakukan peremajaan (replanting) Saat ini Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)  mempunyai untuk menyaluran dana PSR kepada pada petani/kelompok. Dalam pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit, tidak dilakukan sendiri  oleh  para  petani  melainkan  dibantu  oleh  pemerintah  dan  pihak  terkait.  Terutama  dari  sektor pendanaan, untuk mencapai taget peremajaan dan mengawal keberhasilan maka pemerintah mengajak kerjasama dari berbagai pihak .
Berdasarkan  latar  belakang  penulisan  diatas,  maka  penulis  merumuskan  masalah  penulisan sebagai  berikut; (1) Bagaimana  peran  pemerintah  dalam  pelaksanaan  peremajaan  tanaman  kelapa sawit? (2) Bagaimana pengaturan landasan hukum mengenai peremajaan tanaman kelapa sawit? Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  dan  memahami  peran  pemerintah  dalam pelaksanaan  peremajaan  tanaman  kelapa  sawit  dan  Untuk    memahami  landasan  hukum  mengenai peremajaan tanaman kelapa sawit.
5 PERSYARATAN  PENGAJUAN  PEREMAJAAN  SAWIT  RAKYAT  (PSR)  BESERTA  CONTOH. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)

## METODE
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  deskriptif.  Pendekatan  deskriptif adalah  penelitian  yang  memaparkan  pengetahuan  dan  informasi  berdasarkan  fakta  di  lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian paling sederhana yang tujuannya untuk menggambarkan peristiwa/fenomena  ilmiah  atau  hasil  teknologi  manusia.  Kajian  ini  mengkaji  bentuk,  sifat, perbedaan hubungan, fungsi, perubahan dan persamaan dengan fenomena lain.. 6

## 2. Rancangan Kegiatan
Dalam melakukan  sebuah penelitian  hendaknya  setiap  peneliti  melakukan  penelitian  untuk mendapatkan  hasil  yang  sesuai  dengan  kenyataan  dilapangan.  Adapun  rancangan  kegiatan  yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian ini yaitu peneliti melakukan penelitian selama 1 bulan mulai dari bulan Oktober sampai dengan November 2022.
3. Ruang Lingkup atau Objek
Ruang lingkup dalam sebuah penelitian menjadi poin penting. Ruang lingkup ini berfungsi untuk  membatasi  pristiwa  atau  isu  hukum  yang  dikaji  dalam  sebuah  penelitian  agar  fokus  pada permasalahan  terkait  dengan  Peran  Pemerintah  Dalam  Optimalisasi  Pelaksanaan  Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini terkait dengan peran pemerintah kaitannya dengan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit.
Selanjutnya objek dari penelitian ini adalah  meliputi: “Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang  Perkebunan;  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  18/Permentan/Kb.330/5/2016  Tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit”; “Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 4  Februari  2019  Tentang  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia,  Penelitian  Dan  Pengembangan, Peremajaan Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit”; “Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)  No.  3  Tahun  2022  Tentang  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia,  Penelitian  Dan Pengembangan,  Peremajaan  Serta  Sarana  Dan  Prasarana  Perkebunan  Kelapa  Sawit”;  “Peraturan Menteri  Pertanian  Nomor  15  Tahun  2020  Mengenai  Persyaratan  Pengajuan  Usulan  Peremajaan Sawit Rakyat.”
4. Bahan dan Alat Utama
Bahan penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan dalam penelitian yang pada dasarnya untuk mempermudah jalannya penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini bersifat Yuridis Normatif maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  hukum  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  pihak  yang  berwenang,  antara  lain  “Undang-Undang  No.  39  Tahun  2014 Tentang Perkebunan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/Kb.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 4 Februari 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit; Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 3 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan,  Peremajaan  Serta  Sarana  Dan  Prasarana  Perkebunan  Kelapa  Sawit;  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 Mengenai Persyaratan Pengajuan Usulan Peremajaan Sawit Rakyat”.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ialah yang terdiri dari buku, jurnal-jurnal hukum, serta dari kasus-kasus hukum  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian. 7 Penelitian  ini  menggunakan  bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku yang dapat dijadikan rujukan dan sifatnya relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier
6 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 72.
7 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. 8 Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel dan internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit
Dalam melaksanakan program peremajaan tanaman kelapa sawit, pemerintah beserta stakeholder yang terkait berusaha untuk bergerak lebih cepat demi mencapai target peremajaan. Salah satu upaya untuk  mempercepat  peremajaan  tanaman  kelapa  sawit  (PSR)  pemerintah  melakukan  tandatangan kerjasama PSR melalui kemitraan.
Program PSR merupakan salah satu cara yang dapat diupayakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan  produktivitas  hasil  perkebunan  sawit  milik  rakyat.  Selain  itu,  ini  merupakan  bentuk dukungan pemerintah kepada pekebun rakyat, PSR sebagai salah satu program yang mampu membantu pemulihan perekonomian nasional serta diharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja baru pada masa pandemi.  Kementerian  Pertanian  dan  BPDPKS  bersama  seluruh stakeholder yang  terkait telah menyusun  rencana  dan  anggarapn  PSR  agar  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  efektif  dan  efisien termasuk dengan pola kemitraan antara perusahaan sebagai inti dan petani kelapa sawit sebagai plasma.
Upaya  lainnya  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  memberikan  fasilitas  dan  dukungan  untuk melakukan  peningkatan  hasil  produktivitas  tanaman  kelapa  sawit  terutama  penyiapan  dana  untuk program  peremajaan,  pemerintah  telah  membentuk  sebuah  lembaga  atau  organisasi  yaitu  Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS) yang telah disiapkan sejak tahun 2015. Nantinya dana tersebut akan dikelola  oleh  Badan  Pengelola  Dana  Perkebunan  Kelapa  Sawit  (BPDPKS)  yang  masih  dibawahnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BPDPKS tugasnya adalah untuk mengelola dana yang berkaitan dengan  pelaksanaan  program  peremajaan  tanaman  kelapa  sawit  dan  mengikuti  kebijakan-kebijakan yang telah  ditetapkan oleh menteri keuangan. Hingga tahun 2021, BPDPKS telah berhasil menyalurkan dana untuk pelaksanaan Program PSR sebanyak Rp6,59 triliun. Dengan  total lahan yang sudah berhasil dilakukan perejemaan/ replanting sebesar 242.537 ha per 2021 dan ditargetkan akan mencapai 540 ribu ha hingga 2022.
Program PSR dimulai dari lahan pertanian seluas 4.446 hektar dan penerima manfaat sebanyak 2.032 petani. Program PSR secara khusus ditujukan untuk perkebunan rakyat dengan luas kepemilikan lahan tidak lebih dari 4 hektar per petani. Program PSR ini dibiayai dengan 25 juta BPDPKS/ha dan bibitnya  dibiayai  oleh  Menteri  Pertanian. 9 Kementrian  Pertanian  juga  memberikan  dukungan  dalam bentuk bibit kelapa sawit unggul atau bersertifikat, yang dikreditkan dengan hasil hingga 4 kali lebih tinggi. Namun, sejauh ini petani baru menikmati hasil 2,5 ton CPO per hektar per tahun, dan diharapkan bisa bercocok tanam dengan bibit yang disediakan Kementerian Pertanian. Hingga 8 ton CPO per hektar per tahun atau 32 ton kemasan buah segar. Bantuan lain dari Kementrian Pertanian adalah bibit jagung dan kedelai untuk ditanam di tanaman sawit agar bisa ditanam di antara tanaman sawit dan petani tetap punya penghasilan sambil menunggu panen sawit pertama setelah peremajaan.
Target yang dicapai program PSR dari tahun 2020 hingga tahun 2022 diharapkan dapat terealisasi dengan 540 ribu hektar perkebunan tanaman kelapa sawit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang terbesar di wilayah Sumatera dengan luas 397.200 ha, di Pulau Jawa. 6.000 ha, 86.300 ha  di  Kalimantan,  44.500  ha  di  Sulawesi  dan  600  ha  di  Papua.  Program  PSR  yang  dilaksanakan pemerintah  tentunya  sangat  bermanfaat  dalam  merevitalisasi  perekonomian  nasional,  serta menggerakkan  perekonomian  negara  atau  menimbulkan multiplier  effect .  Indonesia  dikenal  sebagai penghasil dan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar dunia, menghasilkan 47,18 juta ton pada tahun 2020, dimana sekitar 37,3 juta ton terserap ke pasar ekspor . 10
8 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 16
9 https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2298 diakses  pada  10  November  2022 pukul 09.28
10 https://ekon.go.id/publikasi/detail/3312/program-peremajaan-sawit-rakyat-mendorong-penyerapan- tenaga-kerja-dan-menciptakan-multiplier-effect diakses pada 10 November 2022 pukul 09.32
Tentunya  program  Peremajaan  Kelapa  Sawit  Rakyat    dapat  dilaksanakan  dengan  menerapkan praktik budidaya yang baik melalui Good Agricultural Practices dan menjaga tata ruang perkebunan demi mendukung kelangsungan kelestarian lingkungan agar kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) tetap  terpenuhi.
Permintaan dan penyaluran dana PSR mulai meningkat dari tahun 2019 mencapai Rp. 2,2 triliun dengan  luas  90.492  hektar  akan  ditanami  kembali  dan  disalurkan  kepada  39.994  pekebun  dan permintaan akan meningkat lagi di tahun 2020 menjadi Rp. 2,67 triliun seluas 94.033 ha dan disalurkan kepada  40.707  petani  kecil.  BPDPKS  juga  akan  memberikan  dana  untuk  mendukung  pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Nasional, khususnya dalam pembangunan dan penyediaan sarana dan  prasarana  Rp.  21,1  miliar.  Sarana  dan  prasarana  meliputi;  sarana  pasca  panen  dan  tempat pengolahan hasil, penyediaan benih unggul, penyediaan pupuk dan pestisida hama tanaman, perbaikan jalan dan pengairan, pemeriksaan teknis sarana transportasi, prasarana pasar, alat mesin pertanian dan sertifikat ISPO bagi pekebun swadaya. Dana BPDPKS juga digunakan untuk program pengembangan sumber daya manusia seperti pendidikan, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan serta fasilitasi yang bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  kemandirian,  keterampilan,  profesionalisme  dan komitmen pekebun, pendamping dan komunitas pekebun lainnya.
Menteri Keuangan menjelaskan dalam Permenkeu Nomor 84/PMK.05/2017 tentang penggunaan dana  untuk  peremajaan  perkebunan  kelapa  sawit  pada  Bagian  1  Badan  Layanan  Umum  Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, bahwa dana yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit adalah dana yang sudah dikumpulkan/dikumpulkan. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Umum. Kemudian Pasal 4 menjelaskan bahwa penggunaan dana tersebut harus dianggarkan dalam Rencana Usaha  Dalam  Negeri  dan  daftar  isian  untuk  melaksanakan  anggaran  Badan  Layanan  Umum Pengelolaan Dana Pertanian Kelapa Sawit.
Selain itu, Pasal 6(1) menjelaskan bahwa dana PPKS diberikan kepada petani yang tergabung dalam  kelompok  produsen/asosiasi  produsen/organisasi  produsen  lain/koperasi  produksi.  Kemudian dana  PPKS  disalurkan  melalui  transfer  langsung  ke  rekening  pekebun  di  lembaga  keuangan  bank. Pendanaan program PSR juga berasal dari pungutan ekspor produk minyak sawit mentah (CPO), yang sebagian masuk ke perkebunan sawit skala kecil. Peremajaan kelapa sawit adalah bentuk penanaman spesies  tanaman  tahunan  yang  bertujuan  untuk  memaksimalkan  dan  menstabilkan  pendapatan  dari waktu ke waktu. 11
Karena lahan plasma termasuk dalam jenis lahan yang diremajakan mengikuti ketentuan program PSR  maka  dalam  pelaksanaan  program  PSR  ini,  pemerintah  mendorong  untuk  petani  yang  belum tergabung dalam kelompok tani atau koperasi, untuk dapat segera bergabung dan menjadi bagian dari koperasoi. Hal ini ditujukan agar pemerintah lebih mudah dalam hal melaporkan, mengawasi, memberi pelatihan serta menyalurkan bantuan kepada petani. 12

## Pengaturan Landasan Hukum Mengenai Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit
Pelaksanaan  peremajaan  tanaman  kelapa  sawit  tidak  dilakukan  begitu  saja,  tetapi  juga  ada peraturan per Undang-Undangan yang mejadi payung hukumnya. Dengan adanya payung hukum ini, dalam pelaksanaan program peremajaan diharapkan sesuai dengan rancangan dan rencana yang telah dibuat. Beberapa teknis budidaya tanaman kelapa sawit terdiri dari beberapa tahap, antara lain:  proses pembibitan,  membuka  lahan  atau  melakukan  penebangan  tanaman  yang  sudah  tua,  melakukan perancangan kebun, melakukan penanaman, menanam tanaman penutup tanah sepertu tanaman kacang- kacangan, melakukan pemeliharaan terhadap tanaman belum menghasilkan hingga tanaman yang sudah menghasilkan  buah,  serta  melakukan  peremajaan  tanaman  yang  sudah  berumur.  Peremajaan  dapat diartikan sebagai penggantian atau penanaman kembali tanaman sawit muda terhadap tanaman yang
11 Kotagama  HB,  Al-Alwi  AJT,  Boughanmi  H,  Zekri  S,  jayasuriyah  H,  Mbaga  M.  2013.  Economics Analysi Determining The Optimal Replanting Age of Date Palm. Agriculturalan Marine Sciences18:51-61.
12 Pipin Dwi Astiti, A. Faroby Falatehan, dan Eka Intan Kumala Putri, I MPLEMENTASI PEREMAJAAN SAWIT  RAKYAT  (STUDI  KASUS:  KUD  TUNAS  MUDA  KABUPATEN  SIAK-RIAU), Forum  Agribisnis (Agribusiness Forum) Vol. 12 No. 2, September 2022; halaman 126-137
sudah berumur 10-25 tahun yang menghadapi masalah produktivitas rendah < 10 ton per hektar milik petani atau perkebunan rakyat dengan tanaman kelapa sawit yang baru. 13
Beberapa peraturan yang telah di rumuskan demi melancarkan kegiatan peremajaan antara lain:
1. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Menurut Pasal 1(1) peraturan ini, “Perkebunan adalah segala pengelolaan, pembudidayaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, peralatan dan mesin yang berkaitan dengan perkebunan.” Dalam ayat 1  (2) pasal itu juga tertulis tentang penanaman tanaman: “Tanaman tanam adalah  tanaman semusim atau semusim, yang  jenis dan tujuan pengelolaannya ditujukan untuk usaha penanaman.”
UU No. 39 Tahun 2014  Perkebunan menjelaskan tentang desain penanaman. Secara hukum, perencanaan  pembangkit  tetap  menjadi  bagian  dari  rencana  pembangunan  nasional,  regional  dan sektoral. Rencana tersebut harus berkelanjutan sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan sejalan  dengan  usulan    provinsi  dan  kabupaten/kota.  Perencanaan  tanaman  memiliki  3  kerangka waktu  meliputi  perencanaan  jangka  panjang,  perencanaan  jangka  menengah  dan  rencana pembangunan  di  tingkat  nasional,  provinsi  dan  kabupaten/kota  sesuai  undang-undang.  Rencana tanam  nasional    disusun  oleh  menteri,  kemudian  rencana  provinsi    disusun  oleh  gubernur  dan rencana kabupaten/kota disusun oleh gubernur/walikota. Rencana yang telah diputuskan diharapkan dapat  menjadi  pedoman  bagi  pelaku  industri  perkebunan  dalam  pengembangan  perkebunan pohon.Setiap orang/perusahaan yang akan membuka atau mengolah sebuah lahan pertanian dengan lahan tertentu sebagai bentuk pengolahan budi daya tanaman perkebunan wajib ikut serta mencegah kerusakan lingkungan hidup.
Dalam  pelaksanaan  perlindungan  tanaman,  dilakukan  dengan  beberapa  cara  yaitu; pemantauan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan pengamatan yang dalam hal ini dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha perkebunan dan pemerintah pusat.
2. Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  18/Permentan/Kb.330/5/2016  Tentang  Pedoman  Peremajaan Kelapa Sawit;
Pasal  1  menjelaskan  bahwa  Permentan  ini  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  mengelola, memelihara, dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan  melalui  pembaharuan  perkebunan  kelapa  sawit.  Kegiatan  peremajaan  meliputi: Pertama; teknik peremajaan kelapa sawit (tebang/ deforestasi , penanaman pembibitan, penanaman bibit,  pemupukan  tanaman  untuk  pengelolaan  kelapa  sawit);  lain;  pengembangan  kelembagaan petani  melalui  pelatihan  pendamping  dan  petani/petani,  penguatan  organisasi,  peningkatan kepemimpinan  dan  manajemen  kelompok  tani/masyarakat/koperasi,  peningkatan  kerjasama  dan kemitraan komersial) dan ketiga; hal pendukung termasuk Survei Perkebunan, Sertifikat Pendaftaran Perkebunan  (STD-B),  Pernyataan  Pengelolaan  Lingkungan,  Sertifikat  Tanah  dan  Sertifikat  ISPO bagi mereka yang memenuhi persyaratan hukum.
Peremajaan perkebunan  kelapa sawit dapat dilakukan melalui model kemitraan, namun harus memperhatikan  aspek-aspek  yang  dapat  saling  menguntungkan,  saling  menghargai,  saling menguatkan,  saling  bertanggung  jawab  dan  saling  bergantung.  Hal  terpenting  dalam  peremajaan tanaman kelapa sawit adalah memiliki bibit yang unggul dan sehat  dalam jumlah yang cukup. Ada 3 sistem pembenihan, yang pertama adalah pembenihan dua tahap  yang terdiri dari pembenihan pertama selama 3 bulan dan kemudian pembenihan utama selama 9 bulan.
Peraturan ini juga menjelaskan sistem peremajaan secara umum. Yaitu sistem tumbang serentak,  sistem  underplanting,  sistem  peremajaan  bertahap  dan sistem  tumpangsari. Keuntungan dari  sistem  tumbang  serentak yaitu  penyiapan  lahan  untuk penanaman  dan  pengolahan  lahan  dapat  dilakukan  lebih  efisien,  mengurangi  serangan  kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros) dan Ganoderma boninense. Dengan perawatan yang lebih intensif dapat memberikan kondisi tanah yang ideal bagi tanaman kelapa sawit untuk tumbuh. Di sisi lain, sistem ini  memiliki  kelemahan  karena  jika  runtuh  secara  bersamaan  dapat  mengakibatkan  hilangnya pendapatan seluruh petani.
Kemudian pada sistem peremajaan underplanting masih dapat menghasilkan pendapatan dari tanaman    berumur  20-25  tahun  yang  belum  diperbaharui.  Namun  di  sisi  lain,  kelemahan    sistem
13 Arsjad  Asmar.  2017.  Peremajaan  Kelapa  Sawit  Rakyat  Tantangan  dan  Hambatan  Di  Masa  Depan. Arpakasindo. Medan. Hal. 35
peremajaan  ini  adalah  dapat  meningkatkan  serangan  kumbang  tanduk  dan  perkembangan ganoderma. Selain itu, pekebun/petani dapat memperoleh penghasilan dari produksi tanaman tua yang  berunur  20-25  tahunyang  belum  diperbaharui  dengan  sistem  peremajaan  bertahap.  Namun, sistem ini terkadang dianggap kurang efisien jika diterapkan pada lahan  kecil, seperti petani kecil dan pertanian mandiri. Sistem tumpang sari dianggap mampu memberikan pendapatan/keuntungan alternatif  melalui produksi tumpang sari dimana pertumbuhan tanaman muda tidak terganggu dan sisa/limbah  dari  tumpang  sari  tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  sumber  pupuk  organik  dan membantu  memberikan  nutrisi  ke  tanaman  muda.  Namun,  kelemahan  dari  sistem  ini  adalah membutuhkan  manajemen  yang  intensif  dan  teknik  serta    rantai  pemasaran  yang  tepat  untuk membawa produk lintas budaya ke pasar.
Dampak  negatif  dari  kegiatan  peremajaan kelapa  sawit  pada  perkebunan  plasma  dan perkebunan  mandiri  adalah  hilangnya  pendapatan  petani  kecil/petani.  Sistem peremajaan kelapa sawit sejalan dengan kondisi perekonomian petani kecil, dan sistem yang direkomendasikan untuk digunakan adalah sistem tumbang serentak. Sistem tumbang serentak juga dapat dipadukan dengan sistem tumpang  sari, yaitu  dengan  menanam  tanaman  pangan  antara  sistem  TBM  1  dan  TBM  2. Model regenerasi gabungan ini diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan pendapatan petani/petani. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sistem permudaan tanaman kelapa sawit: Pertama, kondisi tanah ( Ganoderma endemik atau non endemik ). Kedua, jenis tanah yang  akan  direklamasi  (tanah  mineral  atau  tanah  gambut/pasang  surut).  Kedua  aspek  ini  harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi pelaksanaan dan biaya yang dikeluarkan.
Permentan  ini  dijadikan  sebagai  salah  satu  payung  hukum  pelaksanaan  pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan dana BPDPKS. Ayat 1 Pasal 1 Perpres ini menjelaskan pengertian perkebunan kelapa sawit yaitu pengelolaan semua sumber daya alam, sumber daya manusia, fasilitas produksi, alat dan mesin, budidaya, pemanenan, pengolahan dan pemasaran yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, ayat 2 menjelaskan perkebunan kelapa sawit, ialah perusahaan yang hasilnya berupa produk dan/atau jasa yang berkaitan perkebunan kelapa sawit. Pada angka 3, pelaku  perkebunan  kelapa  sawit  disebut  sebagai  pekebun  kelapa  sawit  dan/atau  perusahaan pengelola perkebunan kelapa sawit.
Dalam  rangka  peningkatan  ilmu  pengetahuan,  meningkatkan  keterampilan,  sikap profesionalisme,  meningkatkan  daya  saing  dan  meningkatkan  kemampuan  teknis  maupun manajerial dan kewirausahaan perlu adanya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDA  yang  di  maksud  adalah  dengan  mengadakan  Pelatihan  yang  dilakukan  dengan  pendidikan, pelatihan  dan  pendampingan  yang  dalam  hal  ini  diberikan  atau  difasilitasi  dengan  pemberian beasiswa dan penguatan kelembangaan pendidikan dibidang kelapa sawit. Beasiswa ini kemudian diberikan kepada pekebun, keluarga pekebun ataupun ASN yang lingkup kerjanya dibidang kelapa sawit serta dianggap tidak mampu.
Peremajaan  tanaman  kelapa  sawit  diharapkan  dapat  meningkatkan  hasil  panen  dan  tetap menjaga  lahan  agar  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik.  Peremajaan  dilakukan  dengan  penggantian tanaman lama yang sudah tidak produktif atau sudah menghasilkan sedikit buah yang bisa dipanen dengan  tanaman  baru.  Terdapat  beberapa  syarat  yang  harus  terpenuhi  untuk  dapat  dilakukan peremajaan tertuang dalam Pasal 12 ayat (2), yaitu:
a. “tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;
b. produktivitas  kebun  kurang  dari  atau  sama  dengan  10  (sepuluh)  ton  TBS/hektare/tahun  pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; atau
c. Kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.” Terdapat  beberapa  hal  yang  harus  dilakukan  sebelum  tahap  peremajaan,  antara  lain  tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi sosialisasi, administrasi, teknik peremajaan, kelembagaan dan pendampingan.  Tahap  sosialisasi  merupakan  tahap  dimana  dilakukan  penyebaran  informasi mekanisme  peremajaan  dan  dilakukan  secara  bertahap.  Adapun  tahap  administrasi  seperti  yang disebutkan  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  meliputi;    melakukan  pendataan  luas  areal  perkebunan, melakukan  pendataan  unit  pengolahan,  membuat  pemetaan  luas  areal  kebun  dan  melakukan pengolahan  hasil  dan  sumber  bahan  baku,  mengidentifikasi  calon  pekebun  dan  calon  lahan, memberikan  fasilitas  yang  berkaitan  dengan  legalitas  lahan  dan  pekebun  serta  melakukan penyusunan rencana kebutuhan untuk segera dilakukan peremajaan. Kemudian selanjutnya dalam Pasal  19  mengenai  pendataan  luas  areal  kebun  meliputi:  “tanaman  menghasilkan,  tanaman  yang
belum menghasilkan, dan tanaman tua atau rusak.” Tahap pendataan unit pengolahan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (1) adalah: “lokasi, kapasitas, sumber, jumlah bahan baku dan jarak serta kemitraan.” Sedangkan pemetaan luas areal dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan  baku  dilakukan  dengan  peta  tematik.  Kemudian  hasil  dari  pemetaan  dilaporkan  kepada Direktur Jenderal dan Dinas Kabupaten setempat.
Selanjutnya  dalam  Pasal  32  menerangkan  mengenai  pelaksanaan  peremajaan  kelapa  sawit terdiri  dari  beberapa  tahap  yaitu:  “teknik  peremajaan,  pelaksanaan  peremajaan,  pendampingan, pengawalan,  pengawasan, monitoring,  evaluasi  dan  penilaian  fisik  kebun.”  Kegiatan  peremajaan tanaman  kelapa  sawit  dilaksanakan  oleh  pekebun  secara  mandiri  atau  swadaya  melalui  poktan, gapoktan, koperasi, mitra kerja pekebun. Dalam pelaksanaan peremajaan tentu saja di awasi dan di monitoring oleh BPDPKS.
3. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 3 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia,  Penelitian  Dan  Pengembangan,  Peremajaan  Serta  Sarana  Dan  Prasarana  Perkebunan Kelapa Sawit.
Pelaksanaan  Program  Peremajaan  Kelapa  Sawit  (PSR)  akan  terus  berlanjut.  Peraturan  ini memberikan pendekatan PSR alternatif untuk pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit yang tepat  melalui  model  kemitraan  antara  perusahaan  besar  dan  petani  plasma.  Namun,  fakta  yang didapat berdasarkan program PSR yang dimulai tahun 2017 ini terkesan sangat lamban dan bertahan lama.  Sejak  diluncurkannya  program  PSR  pada tahun  2017,  Kementerian  Pertanian menargetkan peremajaan seluas 2,78 juta hektare, namun realisasinya baru mencapai 256 ribu hektare atau 9,20% (hingga  2021).  Kemudian,  pada  akhir  tahun  2019,  target  yang  ditetapkan  Kementerian  Pertanian selama tiga tahun (2021-2022) adalah 500 ribu hektar, namun diterapkan pada lahan hingga tahun 2021  hanya  berhasil  mencapai  118.785  ha  (23,75%).  diremajakan  ).  Peraturan  menteri  ini  tidak hanya mengatur jenis kemitraan, tetapi juga dua model PSR. Pertama, Dinas Perkebunan Daerah bisa  diperkuat,  yang  akan mempercepat  proses  pengusulan.  Kedua; antara  petani  dan  perusahaan besar. Model kedua menawarkan opsi kepada petani, yakni opsi menawar langsung ke BPDPKS, asalkan  petani  bersedia  bekerja sama  dengan  perusahaan.  Langkah  selanjutnya adalah membantu perusahaan  mitra  melengkapi  semua  dokumen  yang  diperlukan  untuk  menyerahkan  dokumen kemitraan  kepada  BPDPKS,  kemudian  BPDPKS  akan  menunjuk  otoritas  pemeriksa  untuk memverifikasi atau memverifikasi ulang dokumen kemitraan yang diberikan oleh perusahaan mitra. Diharapkan kehadiran Permentan ini dapat membantu memecah lambatnya proses beberapa tahun terakhir untuk mencapai target PSR.
4. Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  15  Tahun  2020  Mengenai  Persyaratan  Pengajuan  Usulan Peremajaan Sawit Rakyat.
Pengalokasian dana peremajaan tanaman kelapa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa  Sawit  (BPDPKS)untuk  peremajaan  perkebunan  kelapa  sawit  merupakan  wujud  nyata dukungan Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit tanpa membuka lahan baru. Dana yang dialokasikan/dialokasikan oleh negara diperuntukkan bagi  pekebun  kelapa  sawit,  yang  tentunya  disertai  dengan  persyaratan  yang  tercantum  dalam peraturan ini. Petani yang ingin menanam kembali kebunnya dengan kelapa sawit harus memenuhi persyaratan yang berlaku saat mengajukan dana peremajaan.
Ketentuan  pertama  memuat  syarat  bahwa  petani  harus  bergabung  dengan  kelompok tani/gapoktan/koperasi/pekebun lain yang beranggotakan sekurang-kurangnya 20 pekebun, dengan ketentuan luas perkebunan kelapa sawit pekebun paling sedikit 50 ha. per grup. Dalam hal ini, negara tersebut terletak pada jarak maksimal 10 km dan dilengkapi dengan peta koordinat. Peraturan ini juga  mengatur  aspek  hukum,  dimana  tanaman  yang  ditransplantasikan  harus  memiliki  hak  milik (SHM) atau hak atas tanah (SKT), lepas, girik (huruf C), jual beli (AJB) atau hak adat (masyarakat) atau  lainnya  yang  diakui.  hak  atas  tanah  Baru  setelah  itu,  petani  atau  pemilik  perkebunan diinformasikan tentang proses teknis memulai program peremajaan perkebunan kelapa sawit.
Dalam pelaksanaan program peremajaan tanaman kelapa sawit agar sesuai dengan tata kelola yang  baik,  maka  perlu  dilakukan  monitoring  dan  pengawasan.  Monitoring  dan  pengawasan dilakukan  agar  kegiatan  peremajaan  sawit  rakyat  dapat  dijalankan  dengan  baik  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Agar  pelaksanaan  PSR  ini  berjalan  dengan  lancar,  maka  perlu pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana/prasarana sehingga pelaksanannya tepat sasaran, tepat biaya, tepat teknis, dan tepat waktu. Sesuai dengan pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri
Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  03  Tahun  2022  Tentang  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia,  Penelitian  Dan  Pengembangan,  Peremajaan,  Serta  Sarana  Dan  Prasarana  Perkebunan Kelapa  Sawit,  Pengawasan  pelaksanaan  program  peremajaan  dilakukan  oleh  “Dinas  daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan BPDPKS sesuai dengan kewenangan”.    Kemudian  dijelaskan  dalam  ayat  (2)  “Pengawasan  ini  dapat  dilakukan  secara periodik/sewaktu-waktu”. Monitoring dapat langsung dilakukan dengan melihat langsung mulai dari proses  penebangan  tanaman  tua,  proses  penanaman  hingga  monitoring  bibit  unggul  yang  telah disiapkan oleh pihak ketiga.
Monitoring  dan  evaluasi  dapat  dilakukan  dengan  mendatangi  langsung  lokasi-lokasi  yang dilakukan  peremajaan.  Pihak  perusahaan  inti  juga  dapat  memonitoring  proses  pelaksanaan  dari penebangan  hingga  perawatan  tanaman  yang  sudah  diremajakan.  Nantinya  pihak  gabungan kelompok  tani/koperasi  akan  membuat  laporan  kemajuan/evaluasi  dan  kemudian  diserahkan  dan dipertanggungjawabkan  kepada pihak dinas perkebunan setempat.
Dalam  pengelolaan  pelaksanaan  peremajaan  memuat  beberapa  kesesuaian  yang  harus dipenuhi oleh pekebun, misal luas kebun minimal dll. Namun jika setelah diteliti tidak sesuai dengan persyaratan yang ada maka akan diberikan beberapa tindakan dari Kementerian Pertanian RI. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 40/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian apabila ternyata terdapat ketidak sesuaian maka akan diberikan beberapa tindakan, yaitu; “a. Peringatan b. Penghentian sementara kegiatan berusaha c. pengendaan denda administratif dan d. pencabutan perizinan berusaha”.
Dengan  telah  dilaksanakannnya  program  Peremajaan  Sawit  Rakyat,  diharapkan  dapat menambah  hasil  produktifitas  yang  dihasilkan  dari  tanaman  kelapa  sawit.  Dengan  bertambahnya produktifitas, maka akan turut menaikkan jenjang perekonomian para petani kelapa sawit.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  pembahasan  kesimpulan  yang dapat diambil;
1. Kementerian Pertanian dan BPDPKS bersama seluruh pemangku kepentingan menyusun  rencana PSR agar lebih efektif, termasuk model kemitraan pekebun sawit dengan  perusahaan dan petani kecil. Dalam hal ini, BPDPKS berperan menyalurkan subsidi untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit.  Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), unit kerja BLU  Kementerian Keuangan, bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut. Tugas BPDPKS adalah mengelola dana  pengembangan  Program  Peremajaan  Kelapa  Sawit  sesuai  dengan  pedoman  yang  ditetapkan oleh  Menteri  Keuangan  dan  berdasarkan  undang-undang.    Kementerian  Pertanian  membantu mendapatkan benih tanaman kelapa sawit  yang lebih baik dan bersertifikat, yang dinilai mampu menghasilkan hingga 4 kali lebih banyak.
2. Kemudian  mengenai  landasan  hukum  mengenai  peremajaan  tanaman  kelapa  sawit  pemerintah mengeluarkan  beberapa  peraturan  yang  dianggap  dapat  memperlancar  pelaksanaan  program peremajaan tanaman kelapa sawit yaitu;  Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  18/Permentan/Kb.330/5/2016  Tentang  Pedoman  Peremajaan Kelapa Sawit; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 4 Februari 2019 Tentang Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia,  Penelitian  Dan  Pengembangan,  Peremajaan  Serta  Sarana Dan  Prasarana  Perkebunan  Kelapa  Sawit;  Peraturan Menteri  Pertanian  (Permentan)  No.  3  Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan Serta  Sarana  Dan  Prasarana  Perkebunan  Kelapa  Sawit;  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  15 Tahun 2020 Mengenai Persyaratan Pengajuan Usulan Peremajaan Sawit Rakyat.
3. Untuk  pemerintah,  dalam  pelaksanaan  program  peremajaan  ini  pemerintah  harus  berusaha  lebih keras  dalam  mewujudkan  target-target  yang  telah  ditetapkan  demi  menuntaskan  permasalahan mengenai rendahnya produktifitas tanaman kelapa sawit yang sudah tua. Kemudian dalam rangka pengawasan  pelaksanaan  program  ini,  hendaknya  pemerintah  bersama  pihak  terkait  untuk meningkatkan pengawasan dan hendaknya dapat memberikan sosialisasi mengenai hukuman dengan lebih jelas lagi serta sanksi-sanksi yang diberikan bagi para petani yang melanggar ketentuan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Arif Furchan, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif , (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21. Arsjad Asmar. Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Tantangan dan Hambatan Di Masa Depan . (Medan. Arpakasindo. 2017.) Hal. 35
H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 16 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 05.
Nana  Syaodih  Sukmadinata, Metode  Penelitian  Pendidikan ,  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2007), hlm. 72.
Setyamidjaja, D. Seri Budidaya Kelapa Sawit . (Yogjakarta: Kanisius, 2006) hal. 15 Suharsimi Ari Kunto, Managemen Penelitian , (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1993), cet. Ke-2, hlm. 309

## Undang-Undang
Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  18/Permentan/Kb.330/5/2016  Tentang  Pedoman  Peremajaan Kelapa Sawit;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 4 Februari 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
Peraturan  Menteri  Pertanian  (Permentan)  No.  3  Tahun  2022  Tentang  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan,  Peremajaan Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  15  Tahun  2020  Mengenai  Persyaratan  Pengajuan  Usulan Peremajaan Sawit Rakyat.

## Jurnal
Kotagama HB, Al-Alwi AJT, Boughanmi H, Zekri S, jayasuriyah H, Mbaga M . “Economics Analysi Determining  The  Optimal  Replanting  Age  of  Date  Palm” . Agriculturalan  Marine  Sciences : 18:51-61.
Pipin Dwi Astiti, A. Faroby Falatehan, dan Eka Intan Kumala Putri, I MPLEMENTASI PEREMAJAAN SAWIT  RAKYAT  (STUDI  KASUS:  KUD  TUNAS  MUDA  KABUPATEN  SIAK-RIAU), Forum Agribisnis (Agribusiness Forum) Vol. 12 No. 2, September 2022; halaman 126-137
Saputri, E dan Syafrizal. 2018. Kesiapan Petani Kelapa Sawit dalam Menghadapi Peremajaan Kebun (Replanting) di Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. JOM Fisip. 5(1):1-10.

## Internet
https://ekon.go.id/publikasi/detail/3312/program-peremajaan-sawit-rakyat-mendorong-penyerapan- tenaga-kerja-dan-menciptakan-multiplier-effect diakses pada 10 November 2022 pukul 09.32 https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html diakses pada 9 November 2022 pukul 20.56
https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html diakses pada 9 November 2022 pukul 20.59
https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2298 diakses pada 10 November 2022 pukul 09.28