Submitted: Juni 2020, Accepted: Juli 2020, Published: Juli 2020 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
POLA KOMUNIKASI PEMBANGUNAN TERKAIT PENGELOLAAN PROGRAM INOVASI DESA MENUJU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 Ninik Tri Wahyuni, 2 Rachmat Kriyantono, 3 Zulkarnaen Nasution
1,2 Program Studi Ilmu Komuniasi Universitas Brawijaya
3 Universitas Negeri Malang Email: niniktw.ntw@gmail.com
Abstrak: Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui apakah model komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tegalgondo dalam Progam Inovasi Desa sebagai pemanfaatan Dana Desa telah dapat    meningkatkan  partisipasi  masyarakat  menuju    pemberdayaan  masyarakat  desa.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan focus pada pola komunikasi yang dipergunakan, faktor  pendorng  dan  penghambat  serta  rancangan  model  komunikasi  yang  efektif.  Pengumpul  data  utamanya dengan  wawancara  dengan  informan  kunci  kepala  desa  dan  perangkatnya  serta  beberapa  warga.  Untuk menganalisis  data,  dalam  penelitian  ini  dipergunakan  analisis  data  dengan  pendekatan  fenomenologi.  Untuk menjaga kualitas data menggunakan pengecekan dengan trianggulasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Kepala Desa memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi dalam pelaksanaan pola komunikasi pembangunan. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam  program inovasi memiliki pola komunikasi yang berbeda karena stakeholder yang terlibat juga berbeda. Selain itu, tidak meratanya komunikasi dalam penyampaian program kegiatan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.
Kata Kunci: Komunikasi Pembangunan, Pengelolaan Program, Inovasi Desa, Pemberdayaan Masyarakat
Abstact. The aim to be achieved is to find out whether the development communication model carried out by the Tegalgondo village government in the Village Innovation Program as the utilization of the Village Fund has been able  to  increase  community  participation  towards  empowering  village  communities.  To  achieve  this  goal,  this study uses descriptive research with a focus on the communication patterns used, the driving and inhibiting factors and the design of effective communication models. The main data collector is through interviews with key village head informants and their apparatus and some residents. To analyze data, this research uses data analysis with a phenomenological approach. To maintain data quality using checking with triangulation. The results showed that the  Village  Head  had  an  important  role  to  convey  information  in  the  implementation  of  development communication  patterns.  The  implementation  of  each  activity  in  the  innovation  program  has  a  different communication pattern because the stakeholders involved are also different. In addition, unequal communication in the delivery of program activities can affect the level of community participation.

## Keyword:  Development  Communication,  Program  Management,  Village  Innovation,  Community
Empowerment

## PENDAHULUAN
Program Inovasi Desa (PID) merupakan program inovasi atau pembaharuan  dalam  praktik  pembangunan di  desa  sebagai  upaya  untuk  mendorong peningkatan  kualitas  pemanfaatan  Dana Desa  dalam  praktik  pembangunan  dan mendorong  penguasaan  pengetahuan  pada warga  desa  untuk  mendukung  percepatan ekonomi (Berdesa, 2019).
Program Inovasi Desa (PID) sebenarnya  sudah  ada  sejak  tahun  1998 dengan  nama  Program  Pengembangan Kecamatan  (PPK),  kemudian  awal  tahun 1999
dirubah menjadi Program
Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan (PPKP),  dan  tahun  2007  dirubah  lagi menjadi  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.
Dari  Permendes  Nomor  48  tahun
2018 diketahui bahwa pemerintah
Submitted: Juni 2020, Accepted: Juli 2020, Published: Juli 2020 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
mengucurkan dana sebagai anggaran untuk membiayai  Program  Inovasi  Desa.  Dalam arahannya,  Menteri  Desa  dan  PDTT menekankan inovasi desa pada dua sektor, yaitu pengadaan dan pengembangan sarana dan    prasarana  pasca  panen  serta  sektor pariwisata.    Alasan  memilih  sektor pariwisata  dalam  Program  Inovasi  Desa adalah  karena  pariwisata  dianggap  relatif mudah  dan  cepat  untuk  mengangkat  dan meningkatkan ekonomi desa (Kompas.com).
Dengan adanya dana yang langsung mengucur  ke  desa,  Pemerintah  Desa  kini mempunyai  otonomi  untuk  melakukan pembangunan swakelola di wilayah masing-masing.  Swakelola  yang  dimaksud sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang  / Jasa  Pemerintah  adalah  swakelola  type  IV yaitu  swakelola  yang  direncanakan  oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung  jawab  anggaran  dan  /  atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan  dilaksanakan  serta  diawasi  oleh Kelompok
Masyarakat
pelaksana swakelola. Hal ini sebagai bentuk pemberdayaan
masyarakat dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (Amal, 2016).
Pemberdayaan  masyarakat  adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap  dalam  mewujudkan  masyarakat mandiri yang mampu mengenali masalahnya  dan  dapat  mencari  solusi  dari permasalahan  tersebut  (Nasor,  2015).
Suharto (2006) menjelaskan bahwa pemberdayaan  menunjuk  pada  keadaan atau  hasil  yang  ingin  dicapai  oleh  sebuah perubahan  sosial  yaitu  masyarakat  yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai  pengetahuan  dan  kemampuan dalam  memenuhi  kebutuhannya  seperti memiliki  kepercayaan  diri  dan  mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.  Salah  satu  contoh  hasil penelitian  berkait  pemberdayaan  adalah penelitian Sinollah (2019), dimana program
Simpan  Pinjam  Perempuan  dalam  PNPM- MP telah dapat memberdayakan masyarakat Desa Payaman dalam meningkatkan usahanya. Dalam upaya pemberdayaan
tersebut tentu memerlukan peran penghubung  antara  sumber  ide  perubahan dengan target masyarakat yang diharapkan dapat mengadopsi ide yang ditawarkan oleh produsen ide dan teknologi (Anwar, 2013) yang  biasa  disebut  agen  perubahan  atau change  agent.  Masih  menurut  Anwar (2013),  agen  perubahan  wajib  memahami channel  of  communication agar  mampu menyampaikan  pesan  perubahan  melalui orang  –  orang  yang  tepat  dengan  model komunikasi yang mudah dipahami sehingga proses  adopsi  ide  dan  teknologi  berjalan efektif dan memberi keuntungan yang nyata bagi masyarakat.
Dalam Program Inovasi Desa, yang menjadi  pelaku  pemberdayaan  masyarakat atau agen perubahan adalah tokoh masyarakat dan kepala desa yang bertindak sebagai penghubung dan penggerak masyarakat  (Nasution,  2014).  Tokoh masyarakat  dan  kepala  desa  diharapkan dapat berbagi informasi dalam sistem sosial masyarakat  untuk  menciptakan  temuan (innovator, regulator) dengan target perubahan  (kelompok  masyarakat)  dan berbagi  informasi  diantara  sesama  mereka agar  mampu  membangun  situasi  saling pengertian melalui penjelasan dalam menjalin  hubungan  antara  agen  perubahan dan  kelompok  masyarakat  yang  menjadi target perubahan (Prasetyo, 2017).
Untuk menjalin hubungan yang baik antara  agen  perubahan  dengan  masyarakat target perubahan, maka diperlukan tindakan yang sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku  di  masyarakat  binaan  (Nasution, 2015) serta perlu pemilihan pola komunikasi yang tepat dalam menyampaikan  informasi  sesuai  dengan karakter  masyarakat  yang  menjadi  target perubahan.
Submitted: Juni 2020, Accepted: Juli 2020, Published: Juli 2020 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Penelitian ini dilakukan di Desa Tegalgondo, Kecamatan
Karangploso Kabupaten  Malang,  Propinsi  Jawa  Timur. Desa  Tegalgondo  dianggap  menarik  untuk sasaran penelitian karena Desa Tegalgondo adalah  desa  tempat    peneliti  bertempat tinggal.  Sebagai  desa  yang  terletak diperbatasan  Kabupaten  dan  Kota  Malang dengan  warga  yang  majemuk  karena banyaknya warga pendatang yang menetap di  Desa  Tegalgondo,  maka  peneliti  ingin mengetahui bagaimana komunikasi pembangunan terkait Program Inovasi Desa dilakukan,  sehingga  dengan  penelitian  ini diharapkan  dapat  mengetahui  bagaimana kelebihan dan kekurangan pola komunikasi pembangunan yang telah dilakukan di Desa Tegalgondo menuju pemberdayaaan masyarakat.
Ada  banyak  hal  yang  dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu program  inovasi  di  masyarakat.  Dari penelitian  terdahulu,  ada  peneliti  yang menerangkan bahwa kesadaran akan manfaat,  dukungan  pemerintah,  dukungan manajemen puncak, dan dukungan finansial merupakan penentu penting dari berhasilnya program pedesaan di Bangladesh (Hoque et al., 2016). Penelitian lain  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa  yang  meliputi: perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa, dan pendampingan desa dari pemerintah daerah perlu  ditingkatkan  guna  membantu  desa untuk mewujudkan pelaksanaan program di desa (Fauzi Asni, 2013).
Penelitian  lain  mengatakan  bahwa kekuatan  yang  dimobilisasi  oleh    tindakan partisipatif  dengan  pengembangan  inovasi pedesaan  menumbuhkan    kekuatan  sosial- budaya yang mengakar.
Upaya memberdayakan masyarakat dengan memasukkan suara-suara yang terpinggirkan dalam program
pembangunan,  diakui  sebagai  kekuatan dalam penciptaan pengetahuan yang
menjadi  bagian  integral  dari  sebuah partisipasi  masyarakat.  Namun  demikian, lembaga pendanaan dan organisasi pembangunan  pedesaan  setempat  dapat mempertimbangkan  metode  sebagai  alat yang  berharga  untuk  membantu  kelompok yang terpinggirkan dalam mengakses dana inovasi (Richardson-Ngwenya et al., 2019) Dalam penelitian lain juga mengatakan, suatu perencanaan pembangunan  dikatakan  partisiparis  bila memenuhi ciri-ciri terfokus pada kepentingan  masyarakat,  partisipatoris, dinamis, sinergisitas dan legalitas.
(Sigalingging & Warjio, 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan  bahwa  perencanaan  partisipatif dalam pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik apabila masyarakat ikut berpartisipasi, kemampuan aparat dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan  partisipatif  memadai  dan  tim delegasi  desa  atau    kelurahan  mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada Musrembang  kecamatan  dan  kabupaten sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa masyarakat  dan  pemerintah  mempunyai peran terkait tingginya partisipasi
masyarakat
dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan  yang  partisipatif  menjadi amanat undang-undang yang harus dilakukan  oleh  pelaku  pembangunan  yang diregulasikan melalui Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi  produk  hukum  ini  sekaligus meretas kebuntuan paradigma
pembangunan top down menjadi pembangunan bottom up ini sebagai model partisipatoris  yaitu  model  melibatkan masyarakat dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan. Hal  ini  selaras  dengan  hasil penelitian Astuti (2001) yang
menyampaikan  bahwa  Indonesia  dalam perjalanan sejarahnya telah mempraktikkan berbagai model pembangunan lewat
Submitted: Juni 2020, Accepted: Juli 2020, Published: Juli 2020 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
beragam  pendekatan  dalam  mempersepsi pembangunan. Mulai dari model cetak biru sebagai wujud pendekatan model dominan yang diadopsi dari negara maju dengan asas sentralisasi  sampai  dengan  model  proses yang  mencoba  mengetengahkan  wajah pendekatan  pembangunan  yang  lebih manusiawi,  yaitu  lewat  konsep  bottom  up dalam  perencanaan  pembangunan,  yaitu alternatif  konsep  pembangunan  dengan pendekatan  desentralistik  yang  bertitik tolak  dari  pendekatan  partisipatif  lewat gerakan pemberdayaan masyarakat sehingga  dihasilkan  kemandirian  wilayah yang  merupakan  kunci  keberhasilan  dari kebijakan otonomi daerah.
Melihat  penelitian  di  atas,  maka komunikasi  partisipasif  memegang  peran penting  dalam  keberhasilan  pelaksanaan pembangunan. Komunikasi partisipatif adalah  sistem  inovasi  yang  diarahkan terutama  untuk  menerapkan  pendekatan komunikasi  bottom-up  dan  partisipasi masyarakat. Komunikasi partisipatif memberikan  ruang  bagi  orang  untuk bertukar  informasi  dan  pengetahuan,  serta penerapan  prinsip  komunikasi  partisipatif dilakukan  melalui  dialog  (Muchtar,  2016). Untuk  meningkatkan  proses  komunikasi partisipatif,  fasilitator  harus  melakukan pendekatan  yang  lebih  intensif  dan melibatkan  masyarakat  yang  dianggap sebagai  pemimpin  kelompok  masyarakat untuk  aktif.  Komunikasi  partisipatif  harus dijaga melalui berbagai program sedemikian  rupa  sehingga  pembangunan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
Demikian  pentingnya  komunikasi partisipasif  yang  seharusnya  dipelopori oleh  mereka      yang  berperan  sebagai komunikator  agen  perubahan  di  desa. Stakeholder adalah aktor utama pembangunan  yang  menentukan  proses, hasil,  implementasi  dan  evaluasi  Forum Perencanaan  Pembangunan  /  Musrenbang (Sulaiman  et  al.,  2015).  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pemangku kepentingan, aspirasi, dan akses
ke media informasi memiliki korelasi yang signifikan  dengan  intensitas  pemangku kepentingan komunikasi dalam Musrenbang di tingkat desa dan kelurahan. Suatu penelitian mengatakan manajemen pendidikan
berbasis masyarakat    dan  seruan  untuk  perubahan perspektif  terkait  dengan  bagaimana  kita berpikir tentang konteks yang terpinggirkan dan  berpenghasilan  rendah  adalah  contoh fokus  yang  berfungsi  sebagai  dasar  untuk melakukan analisis kritis program “Pendidikan dengan Partisipasi Masyarakat”.  Mengingat  ketenaran  dan fakta  tiruannya  di  tempat  lain,  penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam  tentang  bagaimana  program  ini beroperasi  di  tingkat  lokal  yang  terkait dengan  teori  sistem,  modal  sosial,  dan pemberdayaan  (Edwards,  2019).  Oleh karena  itu  penelitian  saat  ini  bertujuan untuk menjawab peetanyaan : ”Apakah pola komunikasi pembangunan yang dilaksanakan  di  Desa  Tegalgondo  telah memberikan  output  atau  dampak  terhadap partisipasi masyarakat sebagai suatu bentuk pemberdayaan?”
Kontribusi tentang pentingnya komunikasi partispasif dalam pembangunan  juga  telah  diungkap  oleh (Chandanabhumma  et.al.,  2019)  yang mengatakan bahwa komunikasi partisipatif berbasis masyarakat dan mendapat dukungan  masyarakat  adalah    mitra  yang adil  dalam  mengatasi  kesenjangan  karena menciptakan ruang partisipatif dan memberi  sinyal  "suara  komunitas,"  yang berpusat  pada  peran  kolektif,  minat,  dan pandangan dunia. Pendekatan yang berpusat  pada  budaya  untuk  memeriksa ekspresi  suara  masyarakat  menghasilkan nilai positif antara lain : 1) dasar pemikiran dari masyarakat, 2) peran mitra masyarakat, 3)  hasil  kemitraan    berpusat  pada masyarakat,  dan  4)  elemen  proses  yang partisipatif.
Peran komunikasi dalam pembangunan  menurut  Hedebro  (dalam
Submitted: Juni 2020, Accepted: Juli 2020, Published: Juli 2020 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Gumgum  Gumilar,  2011)  mencakup  (i) Komunikasi dapat menciptakan ikhlim bagi perubahan  dengan  membujukkan  nilai- nilai, sikap mental dan bentuk perilaku yang menunjang  modernisasi;  (ii)  Komunikasi dapat mengajarkan ketrampilan- ketrampilan  baru;  (iii)  Media  massa  dapat bertindak  sebagai  pengganda  sumber- sumber  daya  pengetahuan;  (iv)  Media massa  dapat  mengantarkan  pengalaman- pengalaman  yang  seolah-olah  dialami sendiri,  sehingga  mengurangi  biaya  psikis yang ekonomis untuk menciptakan kepribadian  yang  mobile;  (v)  Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan  perangsang  untuk  bertindak nyata;  (vi)  Komunikasi  dapat  membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan  keharmonisan  dari  masa  transisi;  (vii) Komunikasi  dapat  membuat  orang  lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tengah masyarakat; (viii) Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat  yang  bercirikan  tradisional, dengan  membawakan  pengetahuan  kepada massa.  Mereka  yang  beroleh  informasi, akan  menjadi  orang  yang  berarti  dan  para pemimpin  tradisional  akan  tertantang  oleh kenyataan bahwa ada orang-orang lain yang juga  mempunyai  kelebihan  dalam  hal memiliki informasi; (ix) Komunikasi dapat menciptakan  rasa  kebangsaan  sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan-kesetiaan lokal;  (x)  Komunikasi  dapat  membantu mayoritas  populasi  menyadari  pentingnya arti mereka sebagai warga negara, sehingga dapat  membantu  meningkatkan  aktivitas politik;  (xi)  Komunikasi  memudahkan perencanaan  dan  implementasi  program- program  pembangunan  yang  berkaitan dengan kebutuhan penduduk; (xii) Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi,  sosial  dan  politik  menjadi  suatu proses  yang  berlangsung  sendiri  ( self- perpetuating ).
Dari pendahuluan dan landasan teori ini,  peneliti  merumuskan  hipotesis  bahwa
“pemerintah Desa Tegalgondo telah menerapkan pola komunikasi
pembangunan  partisipasif  dalam  upaya pemberdayaan  masyarakat.”  Hipotesis  ini yang akan dibuktikan dalam penelitian ini, dengan  melihat  pendapat  dari  pemerintah desa  dan  dipadukan  dengan  pendapat pengurus  lembaga  yang  ada  di  Desa Tegalgondo.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif kualitatif.    Deskriptif  menurut  Kriyantono (2014) adalah jenis survey untuk menggambarkan  populasi  yang  sedang diteliti  dengan  fokus  pada  perilaku  yang sedang terjadi. Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian,  misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan lain – lain secara holistik dan dengan  cara deskripsi  bentuk  kata  –  kata  dan  bahasa (Moleong,  2017),  dan  bertujuan  untuk menjelaskan fenomena – fenomena melalui pengumpulan data sedalam – dalamnya.
Mengacu  pada  definisi  Harold  D. Lasswall yang mengatakan bahwa komunikasi  adalah  penyampaian  pesan seorang  komunikator  kepada  komunikan dengan  media  tertentui  dan  efek  tertentu, maka  fokus  penelitian  ini  juga  tidak  lepas dari definisi tersebut.
Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pola komunikasi pembangunan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Desa  Tegalgondo  terkait pelaksanaan Program Inovasi Desa?
2. Apakah faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat ?
3. Bagaimana rancangan model
komunikasi yang efektif untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan
Untuk menjawab tujuan dan focus penelitian,  peneliti  dalam  mengumpulkan
Submitted: Juni 2020, Accepted: Juli 2020, Published: Juli 2020 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
data  menggunakan  wawancara  mendalam dan dibantu dengan dokumentasi. Informan kunci  dalam  penelitian  ini  adalah  semua perangkat  desa  yang  ada  di  Desa Tegalgondo  dan  beberapa  warga  di  Desa Tegalgondo  yang  semuanya  berjumlah  21 orang.  Untuk  menganalisis  data,  dalam penelitian  ini  dipergunakan  analisis  data dengan  pendekatan  fenomenologi  ini mengikuti  langkah  –  langkah  Moustakas (1994).  Untuk  menjaga  kualitas  data menggunakan pengecekan dengan trianggulasi (Sugiyono, 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Pola  Komunikasi  Pembangunan Terkait  Program  Inovasi  Desa  di  Desa Tegalgondo Tahun 2019
Pola  Komunikasi  Pelaksanaan  Program Inovasi Desa Tahun 2019 Antara
Pemerintah  Desa  Tegalgondo    Dengan Tokoh Masyarakat
Dalam  Undang–undang  Nomor  6 Tahun  2014,  Desa  atau  yang  disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang memiliki batas–batas wilayah yuridis, berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan      masyarakat      setempat berdasarkan   asal–usul   dan   adat   istiadat setempat yang diakui dan dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Landasan Pemikiran
dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi,  otonomi  asli, demokratisasi    dan    pemberdayaan masyarakat.  Berdasarkan  pola  pemikiran dimaksud,  dimana  bahwa  berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan/atau dibentuk  dalam  sistem  Pemerintahan Nasional  dan  berada  di  Kabupaten/Kota, maka  sebuah  desa  diharuskan  mempunyai perencanaan  yang  matang  berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa .
Di  desa  Tegalgondo  yang  pada tahun  2019  menerima  Dana  Desa  sebesar Rp.  828.095.000,-,  menurut  ibu  Sanik Darwati selaku Sekretaris Desa Tegalgondo telah  melakukan  beberapa  tahapan  untuk mengkomunikasikan  tentang  dana  tersebut kepada msyarakat. Hal itu ditunjukkan pada hasil  wawancara  peneliti  dengan  beliau yang dalam menjawab pertanyaan peneliti, responden  sering  menggunakan  bahasa campuran,  yaitu  bahasa  Jawa  dan  bahasa Indonesia.
Dari penjelasan informan diketahui bahwa  proses  awal  pihak  pemerintahan desa Tegalgondo untuk mengkomunikasikan Program Inovasi Desa adalah  dengan  sosialisasi  Musrengbang. Masyarakat  dikumpulkan  di  balai  desa untuk menerima informasi bahwa desa telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dan  akan  diwujudkan  dalam  Program Inovasi  Desa.  dari  Musrenbang  tersebut akhirnya  dibentuk  TPK  (Team  Pelaksana Kegiatan)  yang  terdiri  dari  anggota masyarakat itu sendiri. Selain memberikan informasi secara langsung, pemerintah desa juga  menginformasikan  Program  Inovasi tersebut  melalui  media  massa  berupa banner  yang  dipasang  di  tempat  –  tempat yang  mudah  dilihat  oleh  masyarakat  dan melalui  sosial  media,  yaitu  melalui  pesan whatsapp serta instagram.
Dari  penjelasan  itu,  diperoleh gambaran  tentang  apa  yang  disampaikan oleh  Everet  M.  Rogers  (1985)  mengenai difusi  yang  merupakan  suatu  proses menyampaian atau pengkomunikasian suatu  program  inovasi  kepada  anggota dalam  satu  sistem  sosial  sudah  mulai dilaksanakan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa setelah masyarakat dikumpulkan dan diberi informasi, masyarakat  akan  melakukan  musyawarah di  masing  –  masing  dusun  untuk menentukan usulan apa yang akan diangkat dari  masing  –  masing  dusun  yang  disebut Musdus  (Musyawaran  Dusun).  Musdus menampung  usulan  dari  masing  –  masing
Submitted: Juni 2020, Accepted: Juli 2020, Published: Juli 2020 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
RT/RW,  yang  kemudian  disepakati  jenis kegiatan  mana  yang  akan  dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Kesepakatan tersebut kemudian dibawa ke Musrenbang.
Alur PID sama dengan  penyusunan RPJMDesa  sebagai  dasar  pemerintah  desa menyusun RKPDesa dan APBDesa, hanya substansi  PID  adalah  membuat  kegiatan yang bersifat inovatif yang akan dilaksanakan  secara  swakelola.  Dalam melaksanaan  program  inovasi,  menurut Permendes  Nomor  11  Tahun  2011, pemanfaatan Dana Desa harus murni tanpa ada  tambahan  sumber  dana  yang  lain. Proses pencairan Dana Desa dibagi menjadi tiga  tahap  dengan  jumlah  40%,  40%  dan 20%  dari  jumlah  dana  keseluruhan  yang akan  diterima.  Tidak  terkecuali  di  Desa Tegalgondo.
Pola  Komunikasi  Yang  Diterapkan  di Masing – Masing Kegiatan
a. Pola Komunikasi Kegiatan Program Pasar Wisata  Desa
Pengadaan pasar wisata desa didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah Desa Tegalgondo merasa perlu untuk  memunculkan  suatu  inovasi  baru yang  sebelumnya  tidak  ada,    yang  nanti diharapkan  bentuk  inovasi  itu  akan meningkatkan  Penghasilan  Asli  Desa (PAD)  dan  meningkatkan  perekonomian warga  yang  memiliki  tingkat  ekonomi menengah ke bawah.
Pengadaan pembangunan pasar wisata  desa  tersebut  sesuai  dengan  prinsip
pola  komunikasi  pembangunan  bottom  up karena      model  perencanaan  yang  dibuat berdasarkan  kebutuhan,  keinginan  dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan yang  kemudian  bersama  –  sama  atasan menetapkan  kebijakan  dan  pengambilan keputusan  dan  atasan  berfungsi  sebagai fasilitator.
Hal ini juga sesuai dengan prisnsip pemberdayaan yang dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Noor (2011), yang  menyatakan  bahwa  pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mempersiapkan masyarakat dengan memperkuat kelembagaan agar masyarakat mampu  mewujudkan  kemandirian  dan kesejahteraan  dalam  suasana  keadilan sosial  yang  berkelanjutan.  Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan  yang  mengajak  masyarakat untuk  memiliki  inisiatif  untuk  memulai proses  kegiatan  sosial  dalam  upaya memperbaiki  situasi  dan  kondisi  diri sendiri.  Sehingga  disimpulkan  bahwa pemebrdayaan  masyarakat  akan  dapat terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi. Dari hasil wawancara dapat diketahui  bagaimana  keberadaan  pasar wisata  tersebut  telah  dapat  mengangkat perekonomian  warga  Desa  Tegalgondo kelas menengah kebawah.
Jika  diwujudkan  dalam  bentuk gambar,  maka  pola  komunikasi  kegiatan pembangunan  pasar  wisata  desa  adalah sebagai berikut :
Gambar 1 : Bagan Alur Pola komunikasi Kegiatan Pembangunan Pasar Wisata
MASYARAKAT EKONOMI MENENGAH KEBAWAH MUNCUL IDE PEMBUATAN PASAR WISATA DESA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT INFORMASI PROGRAM
INOVASI DESA
Submitted: Juni 2020, Accepted: Juli 2020, Published: Juli 2020 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
b.   Pola Komunikasi Kegiatan Pavingisasi, Kegiatan Sudetan, Kegiatan  Drainase  dan  Kegiatan
Pembangunan Gedung Olah Raga
Kegiatan pavingisasi, kegiatan
sudetan,  kegiatan  drainase  dan  kegiatan pembangunan gedung olah raga dilaksanakan  setelah  pemerintah  desa menginformasikan  perihal  perolehan  Dana
Desa saat pertemuan sosialisasi Musrenbang dan meminta masing – masing dusun mengajukan usulan kegiatan.  Hal ini disikapi Kepala Dusun
dengan mengumpulkan RT/RW di wilayahnya dan diajak  mengadakan  Musyawarah  Dusun (Mudus) yang hasil rapat nanti akan dibawa ke Musrenbang.
Pelaksanaan  kegiatan  pavingisasi, kegiatan  sudetan,  kegiatan  drainase  dan kegiatan  pembangunan  gedung  olah  raga melalui program Padat Karya Tunai, artinya dengan  menggunakan  tenaga  dari  warga yang  belum  mempunyai  pekerjaan  atau pengangguran  dengan  ongkos  dibawah
standart.
Panitia pelaksanaan kegiatan pavingisasi,  kegiatan  sudetan,  kegiatan drainase dan kegiatan pembangunan gedung  olah  raga    ini  diserahkan  kepada Team Pengelola Kegiatan (TPK)  masing – masing  dusun,  sehingga  untuk  masing  – masing  kegiatan  pavingisasi  mempunyai panitia yang berbeda.
Jika  dirangkum,  maka  pelaksanaan pola  komunikasi  kegiatan  pavingisasi adalah perpaduan antara teori top down dan bottom up. Di saat pemerintah menyampaikan  ide,  maka  masyarakat dengan  berdasarkan  kondisi  yang  ada memunculkan suatu ide pavingisasi dengan masyarakat sendiri yang melakukan kegiatan melalui sistem Padat Karya Tunai, dan  pemerintah  desa  hanya  sebagai pembuat  regulasi.  Hal  ini  juga  sesuai dengan  prin  swakelola,  yang  pelaksaan kegiatan berpusat kepada masyarakat.
Pola  komunikasi  terkait  kegiatan pavingisasi adalah  sebagai berikut  :
Gambar 2 : Pola komunikasi Top Down dan Bottom Up Kegiatan Pavingisasi
c.   Pola Komunikasi Kegiatan Pembangunan Wisata Taman Baca Kegiatan pembangunan taman baca untuk tahun 2019 masih dalam tahap awal
dan  akan  difokuskan  untuk  Dana  Desa Tahun  2020.  Sehingga  pada  saat  peneliti melakukan  penelitian  yang    terlihat
PROGRAM PID SOSIALISASI MUSRENBANG RT/RW RT/RW RT/RW MUSDUS MUSRENBANG PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN SISTEM PADAT KARYA TUNAI TEAM  PENGELOLA KEGIATAN TPK
Submitted: Juni 2020, Accepted: Juli 2020, Published: Juli 2020 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
kebanyakan tanah kosong dari keseluruhan lahan yang nanti akan digunakan.
Adanya wisata taman baca diharapkan  dapat  meningkatkan  minat membaca warga terutama anak – anak dan remaja    yang  kebanyakan  lebih  menyukai gadget dari pada membaca. Rencana tempat wisata  taman  baca  yang  berada    di  lahan pengairan Kaliparon juga dianggap strategis karena berdekatan dengan Kampus
3 UMM, sehingga diharapakan ada sinergi
antara  warga  Desa  Tegalgondo  dengan mahasiswa UMM.
Namun  untuk  pengadaan  wisata taman  baca,    pemerintah  desa  masih  ada kendala dengan adanya satu warung warga yang  belum  mau  pindah  tempat  meskipun sudah diinformasikan bahwa tanah tersebut akan dibangun.
Pola  komunikasi  pengadaan  taman wisata baca sesuai dengan model S – O – R Komunikasi Pembangunan, yaitu :
Gambar 3 : Pola Komunikasi S – O – R  Kegiatan Taman Wisata Baca d.  Pola Komunikasi Kegiatan Pengadaan  Sarpras  Lingkungan, Kegiatan Pengadaan Sarpras Pendidikan, dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Kegiatan pengadaan sarpras lingkungan,  kegiatan  pengadaan  sarpras pendidikan,  dan  kegiatan  perencanaan pembangunan desa memiliki pola komunikasi  yang  sama.  Yaitu  setelah pemerintah desa menginformasikan, masing – masing lembaga membuat daftar kebutuhan  dan  mengajukan  ke  pemerintah desa.  dan  semua  usulan  tersebut  akan dikoreksi  dan  dibuat  skala  prioritas  untuk menentukan  mana  yang  lebih  dulu  akan dilaksanakan.
Hal ini sesuai dengan teori komunikasi  pembangunan  top  down  yang berbentuk  perintah,  sifat  sederhana  dan tidak  bertele  –  tele  dan  cara  penyamian melalui  llisan.  Pendekatan  ini  tepat dilakukan  apabila  pemimpin  memiliki pengetahuan  tentang  masalah  dan  solusi yang linier.
Pola komunikasi kegiatan pengadaan  sarpras  lingkungan,  kegiatan pengadaan sarpras pendidikan, dan kegiatan perencanaan pembangunan desa adalah :
Informasi Dana Desa Dan Program Inovasi Dipahami Masyarakat Respon : Ide Pembuatan Taman Wisata Baca
Submitted: Juni 2020, Accepted: Juli 2020, Published: Juli 2020 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Gambar 4 : Pola Komunikasi Top Down Kegiatan Pengadaan Sarpras Lingkungan, Kegiatan Pengadaan Sarpras Pendidikan, dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
e.  Pola Komunikasi Kegiatan Pendayagunaan Kelembagaan Desa,
Kegiatan  Pelatihan  Perangkat,  dan Kegiatan Pelatihan Masyarakat Kegiatan pendayagunaan
kelembagaan  desa,  kegiatan  pelatihan perangkat, dan kegiatan pelatihan masyarakat menggunakan model komunikasi  yang  bersifat  satu  arah. Lembaga  mengkomunikasikan  pesa  – pesannya  melalui  sebuah  saluran  kepada penerima pesan atau khalayak.
Dalam hal ini pemerintah desa atau lembaga  menginformasikan  kepada  warga atau    anggota  bahwa  akan  ada  kegiatan pelatihan  dan  meminta  anggota  mengikuti pelatihan  tersebut.  Dan  di  pemerintahan desa  hal  ini  biasanya  melalui  kasi pemerintahan.  Namun  karena  Dana  Desa yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan
tidak  begitu  banyak,  maka  ketua lembaga    biasanya  mengambil  inisiatif dengan  menggunakan  sistem songgo bareng untuk  memenuhi  kebutuhan  lain dari pelatihan tersebut. Misalnya pengadaan konsumsi  kegiatan  dibagi  secara  sukarela ke  istri  perangkat.  Namun  ketua  lembaga lebih  mengutakan  kegiatan  menyangkut PHBN atau PHBI.
Pola  komunikasi  yanng  digunakan adalah  S  –R  ( Stimulus  ->  Respon ).  Model komunikasi ini merupakan model
komunikasi yang paling sederhana dibading model  lain.  Pemerintah  desa  atau  kepala lembaga memberikan ide menginformasikan gagasan, dan warga atau anggota merespon ide atau gagasan tersebut dengan ikut berperan aktif dalam kegiatan.
Gambar 5 : Pola Komunikasi S – R  Kegiatan Pendayagunaan Kelembagaan Desa, Kegiatan Pelatihan Perangkat, dan Kegiatan Pelatihan Masyarakat
INFORMASI DANA DESA DAFTAR KEBUTUHAN LEMBAGA DAFTAR KEBUTUHAN LEMBAGA DAFTAR KEBUTUHAN LEMBAGA SKALA PRIORITAS OLEH PEMERINTAH DESA REALISASI
Informasi Tentang Pelatihan Dari
Pemerintah Desa Atau Ketua Lembaga Warga Atau Anggota Mengikuti
Pelatihan
Submitted: Juni 2020, Accepted: Juli 2020, Published: Juli 2020 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE

## f.      Pola  Komunikasi  Kegiatan  Insentif
Guru PAUD dan Guru TPQ,   dan Kegiatan Kesehatan
Kegiatan  pemberian  insentif  guru PAUD  dan  guru  TPQ  bertujuan  untuk memberikan apresiasi dan penghargaan dari pemerintah  kepada  guru  PAUD  da pengelola  TPQ  yang  sudah  memberikan kontribusi dalam hal pemberdayaan masyarakat  terutama  pendidikan.  Dalam pemberian  insentif  ini,  guru  PAUD  dan
TPQ  cukup  dengan  membawa  foto  copy KTP sebagai syarat pengambilan, sehingga pola  komunikasi  S  –  R  adalah  dianggap paling tepat.
Sedang kegiatan  kesehatan  disini meliputi  pengadaan  obat  –  obatan  untuk bidan  desa,  pembagian  dana  PMT  untuk balita  dan  lansia,  penyuluhan  kesehatan, voging  dan  sejenisnya  yang  berada dilingkup bidang kesehatan.
Gambar 6 : Pola Komunikasi S – R  Kegiatan Pemberian  Insentif Guru PAUD dan Guru TPQ dan Kegiatan Kesehatan
g.  Pola Komunikasi Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kegiatan  pengembangan  ekonomi masyarakat akan berkaitan dengan pengadaan  pasar  wisata  desa,  karena pemerian bantuan ke warga yang mempunyai  usaha  atau  menambah  modal koperasi  belum  diagendakan  untuk  tahun 2019.  Pernyataan  Sekretaris  Desa  sejalan dengan  hasil  wawancara  dengan  ketua Koperasi  Wanita  bahwa  koperasi  untuk tahun  2019  tidak  mendapat  bantuan  dana yang  berasal  dari  Dana  Desa,  tapi  untuk tahun 2018 memperoleh.
Dari  hasil  wawancara  tersebut, maka  kegiatan  pengembangan  ekonomi dikorelasikan dengan  adanya pasar wisata, tentang  bagaimana  warga  memanfaatkan pasar  wisata  tersebut  untuk  meningkatkan taraf ekonomi mereka.

## Tingkat  Keaktifan  Masyarakat  Dalam Pelaksanaan Program Inovasi
Tingkat keaktifan masyarakat dalam melaksanakan  program  inovasi  dapat dilihat  dari  jumlah  lembaga  pemerintah
yang  aktif  dan  warga    yang  mau  berperan serta dalam program inovasi terutama bagi warga  yang  belum  atau  tidak  mempunyai pekerjaan.  Seperti  kita  ketahui  dari  profil Desa  Tegalgondo,  jumlah  lembaga  yang ada di masyarakat adalah 7 lembaga dan 3 Gapoktan. Dari ketujuh Lembaga yang ada, hanya 2 lembaga (Karang Taruna dan LPM) yang tidak berperan aktif Dan  dilihat  dari  jumlah  penduduk, maka  diketahui  bahwa  jumlah  penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan sebanyak 663  penduduk  dari  keseluruhan  penduduk yang  berjumlah  6.674  jiwa.  Dan  didalam RAB  disebutkan  bahwa  untuk  kegiatan inovasi dilaksanakan dengan cara menggunakan  40%  dari  dana  keseluruhan untuk  sistem  Padat  Karya  Tunai,  dengan gaji  perhari  Rp.  60.000,-.  Dari  penjelasan tersebut diperoleh data perkegiatan menggunakan  tenaga  Padat  Karya  Tunai sebanyak 49 orang.
Analisis Faktor Pendorong dan
Penghambat Partisipasi  Masyarakat Dalam  Pelaksanaan  Program  Inovasi Desa di Desa Tegalgondo Tahun 2019
INFORMASI PENGAMBILAN INSENTIF ATAU KEGIATAN KESEHATAN GURU PAUD / TPQ MENGAMBIL INSENTIF ATAU MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN
Submitted: Juni 2020, Accepted: Juli 2020, Published: Juli 2020 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan,  pemerintah  desa  telah berupaya  menentukan  jenis  kegiatan  yang berpusat  pada  masyarakat  yang  memiliki tingkat  ekonomi  menengah  ke  bawah, gagasan dan ide diambil dari permasalahan yang ada di masyarakat serta menggunakan sistem Padat Karya Tunai dalam pengerjaannya. Artinya dengan
mengadakan  program  yang  didasarkan pada  kondisi  ekonomi  masyarakat  serta menggunakan tenaga kerja warga dari yang tidak atau belum memiliki pekerjaan dalam pengerjaan  program  inovasi,  meskipun dengan gaji dibawah standart sesuai dengan juknis,  hal  itu  tentu  akan  menjadi pendorong partisipasi masyarakat.
Pemerintah  Desa  Tegalgondo  juga menggunakan  sistema  Padat  Karya  Tunai sebagai  pendorong  partisipasi  masyarakat menuju  pemberdayaan  masyarakat.  Selain itu  penyebaran  informasi  melalui  kegiatan di masyarakat juga dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.
Namun  ada  beberapa  hal  yang menjadi  hambatan  pelaksanaan  program inovasi  di  Desa  Tegalgondo,  diantaranya seperti  yang  disampaikan  informan  bahwa kebanyakan  masyarakat  tidak  aktif  adalah hambatan  tersendiri  dalam  pelaksanaan program  inovasi.  Sedikitnya  pengetahuan tentang  program  yang  dimunculkan  belum dapat membuat warga masyarakat menjadi percaya dengan manfaat dari program yang ada.Namun  bagi  masyarakat  yang  tidak aktif,  pemerintah  desa  mempunyai  solusi pemberian  pembinaan  tentang  pentingnya partisipasi bermasyarakat untuk kepentingan bersama.
Pada  kesempatan  lain  peneliti menanyakan  kepada  warga  mengapa  tidak mau  aktif  dalam  pembangunan,  informan menyampaikan  bahwa  informasi  yang disampaikan  pemerintah  desa  kurang merata  sehingga  ada  beberapa  masyarakat yang  tidak  mengetahui  tentang  program
inovasi yang direncanakan.
Hambatan  lain  juga  disampaikan informan  bahwa  Dana  Desa  tidak  bisa sepenuhnya bisa memenuhi biaya pembangunan. Jikalaupun bisa tentu memerlukan  waktu  yang  lama  sementara pemerintah  desa  mengetahui  bahwa  Dana Desa  akan  berhenti  sewaktu  –  waktu, sehingga  timbul  kekhawatiran  bahwa program kegiatan belum selesai dilaksanakan  tetapi  dana  dari  pemerintah sudah  berhenti.  Dan  ini  memunculkan  ide untuk  mengajak  kerja  sama  pihak  ketiga. Pihak  yang  memiliki  modal  sehingga diharapkan  dapat  membantu  percepatan pelaksanaan pembangunan.
Analisis  Rancangan  Model  Komunikasi yang Efektif untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam

## Pembangunan
Berdasarkan  data  –  data  yang diperoleh peneliti melalui wawancara yang mendalam  dan  penelusuran  dokumentasi pada lokasi penelitian, maka peneliti dapat mengilustrasikan rancangan model pendekatan komunikasi pembangunan partisipatori alah sebagai berikut:
Submitted: Juni 2020, Accepted: Juli 2020, Published: Juli 2020 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Gambar 7 :  Ilustrasi Peneliti Rancangan Model Komunikasi Pembangunan    Partisipatori Program Inovasi Desa Tegalgondo Menuju Pemberdayaan Masyarakat
Dari gambar tersebut maka rancangan  model  komunikasi  partisipatori dalam  pelaksanaan  Program  Inovasi  Desa sangat  diperlukan.  Berawal  dari  forum komunikasi  dalam  pelibatan  secara  aktif peran komunikator, penyusunan RPJMDesa  dan  RKPDesa  yang  kemudian menampung  usulan  masyarakat  terutama masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah. Kemudian    penerapan  divusi  dan  adopsi inovasi  yang  ditunjang  dengan  penerapan komunikasi  partisipatori  diharapkan  dapat menghasilkan partisipasi masyarakat dalam menerima  dan  melaksanakan  program inovasi, baik secara gotong royong maupun Padat Karya Tunai.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  program  yang  dirancang secara  swakelola  dengan  menitik  beratkan pada partisipasi masyarakat melalui sistem gotong  royong  dan  Padat  Karya  Tunai dirasa  masih  ada  kendala  karena  kurang meratanya informasi di masyarakat. Kepala Desa  memiliki  peran  penting  untuk menyampaikan informasi dalam pelaksanaan pola komunikasi
pembangunan. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam    program  inovasi  memiliki  pola komunikasi yang berbeda karena stakeholder  yang  terlibat  juga  berbeda. Selain  itu,  tidak  meratanya  komunikasi dalam  penyampaian  program  kegiatan dapat  mempengaruhi  tingkat  partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  Rini  Dwi.  (2001).  Analisis  Makro Kinerja  Pasar  Modal  Indonesia dengan  Pendekatan  Error  Correction Model  (ECM). Jurnal  Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara  Berkembang. Vol.  6.  No.  1. Hal 13- 32.
Chandanabhumma,  P.  P.,  Duran,  B.  M., Peterson, J. C., Pearson, C. R., Oetzel, J. G., Dutta, M. J., & Wallerstein, N. B. (2019). Space within the Scientific Discourse for the Voice of the Other? Expressions  of  Community  Voice  in the Scientific Discourse of Community-Based Participatory
Research. Health Communication , 1– 12.
Rancangan Model Komunikasi Partisipatori Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa Di Desa Tegalgondo
FORUM KOMUNIKASI : KOMUNIKATOR RPJMDesa RKPDesa
Partisipasi Dalam Menerima Hasil :
- Padat Karya Tunai - Gotong Royong Usulan Masyarakat Difusi Dan Adopsi Inovasi Komunikasi Pembangunan Partisipatori Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Submitted: Juni 2020, Accepted: Juli 2020, Published: Juli 2020 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
https://doi.org/10.1080/10410236.20
19.1581409
Edwards,  D.  B.  (2019).  Shifting  the perspective on community-based management  of  education:  From systems  theory  to  social  capital  and community empowerment.
International Journal of Educational
Development ,  64  (November  2018), 17–26. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.20 18.11.004
Fauzi Asni, F. A. (2013). The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards
Economic Independence  Village  (Case  Studies in  2  villages  in  Siak  Regency,
Province  Riau). IOSR  Journal  of Business and Management , 10(4), 1– 9. https://doi.org/10.9790/487x- 1040109
Gumilar,  Gumgum.  Peranan  Komunikasi
Dalam  Pembangunan.  diakses  dari https://emilianshah.files.wordpress.c om/2011/08/peranan-komunikasi- dalam. Tanggal 1 Maret 2020
Hoque, M. R., Saif, A. N. M., AlBar, A. M.,
&  Bao,  Y.  (2016).  Adoption  of information and communication technology  for  development:  A  case study of small and medium enterprises in Bangladesh. Information Development , 32(4),
986–1000. https://doi.org/10.1177/02666669155 78202
http://www.berdesa.com/  diakses  tanggal 10 Desember 2019 https://nasional.kompas.com/read/2017/08/ 16/20434941/kpk-akan-awasi- penggunaan-dana-desa  diakses  11
Desember 2019 Kompas.com  dengan  judul  "BPS:  Jumlah Desa Tertinggal Berkurang 6.518Desa", https://ekonomi.kompas.com/read/20
18/12/10/133742026/bps-jumlah- desa-tertinggal-berkurang-6518-desa.
Penulis:Murti  Ali  Lingga.  Editor  : Sakina  Rakhma  Diah  Setiawan, diakses 19 September 2019 Kompas.com  dengan  judul  " KPK  Akan Awasi Penggunaan Dana Desa ", Kriyantono,  R.  (2014). Public  Relation Perspektif  Barat  dan  Lokal ,  Jakarta: Prenada Media Moeleong,  L.  (2017). Metode  Penelitian Kualitatif , Bandung, PT. Rosdakarya. Moustakas, Clark. (1994).
Phenomenological research methods . California: SAGE
Muchtar, K. (2016). Penerapan komunikasi partisipatif  pada  pembangunan  di Indonesia. Jurnal  Makna .,  1(1),  20–
32.
Nasor, H,M. (2015). Komunikasi
Interpersonal  Orang  Tua  Muslim Dalam  Pembinaan  Akhlak  Remaja: Studi  di  Kelurahan  Way  Huwi  Jati Agung Lampung Selatan. Ijtimaiyya: Jurnal  Pengembangan  Masyarakat
Islam . Vol. 8(1). Hal. 67-89 Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal  Ilmiah  CIVIS , 1(2), 88. https://doi.org/10.2307/257670.Poer wanto. Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.
Permendes  Nomor  48  tahun  2018,  tentang Pedoman  Umum  Program  Inovasi Desa.
Richardson-Ngwenya,  P.,  Restrepo,  M.  J.,
Fernández,  R.,  &  Kaufmann,  B.  A. (2019). Participatory video proposals:
A tool for empowering farmer groups in rural innovation processes? Journal  of  Rural  Studies ,  69,  173– 185. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.201 9.02.022
Submitted: Juni 2020, Accepted: Juli 2020, Published: Juli 2020 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Rogers., Evert., M. (1985). Komunikasi dan Pembangunan Perspektif Kritis , Jakarta: LP3ES Sigalingging,  A.  H.,  &  Warjio.  (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan  Pembangunan  (Studi Kasus  Pada  Kecamatan  Sidikalang Kabupaten Dairi). Jurnal Administrasi Publik , Volume
2(Desember 2014), 118.
Sinollah, Sinollah. (2019). Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Pnpm-Mp Untuk  Kesejahteraan  Masyarakat:
Study  kasus  di  Desa  Payaman
Kecamatan  Plemahan  Kabupaten Kediri. DIALEKTIKA : Jurnal
Ekonomi  Dan  Ilmu  Sosial , 4 (2),  31-
38.
https://doi.org/10.36636/dialektika.v
4i2.347
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D . Bandung : Alfabeta Suharto, Edi. (2006). Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat .
Refika Aditama. Bandung Sulaiman, A.  I.,  Lubis, D. P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. (2015). Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 31(2), 367. https://doi.org/10.29313/mimbar.v31 i2.1467 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional