## STUDI KOMPARATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PENERIMAAN UMUM DAERAH, OBLIGASI DAERAH, DAN PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN
Roby Aditiya roby.aditiya@uin-alauddin.ac.id
Supriyadi supriyadi@mail.ugm.ac.id

## Abstract
The development of regional infrastructures is necessary to improve the service for the welfare of the people. In fact, not all local governments have  a budget to fund the infrastructure development. This study  compared  the  efficient  funding  source  for  regional  infrastructure  development  between  the funding  from  regional  general  acceptance  with  regional  bonds  and  availability  payment.  This  study refers  to  the  case  of  the  development  of Wates  Regional  General  Hospital  (RSUD  Wates)  of  Kulon Progo  Regency.  This  study  uses  an  interpretive  paradigm  with  a  descriptive  qualitative  research approach.  The  results  show  that  funding  with  regional  bonds  is  more  efficient  than  funding  with availability  payment  and  funding  from  general  regional  acceptance.  The  regional  bond  scheme provides  a  funding  efficiency  of  IDR501.71  billion  compared  to  using  regional  general  acceptance, while alternative funding for availability payment provides an efficiency of IDR430.69 billion compared to  using  sources  from  regional  general  acceptance.  The  difference  shows  that  regional  bonds  are more efficient at IDR 71.02 billion compared to alternative funding for availability payment.
Keywords: regional bonds, availability payment, regional funding.

## PENDAHULUAN
Era  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  menuntut  kemandirian  daerah  untuk dapat  melakukan  tugas  dan  tanggungjawab  dalam  memberikan  pelayanan  yang  terbaik untuk  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  (Halim,  2014).  Oleh  karena  itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat melakukan pembangunan diberbagai sektor. Salah satunya  ialah  pembangunan  infrastruktur  yang  memadai.  Pembangunan  infrastruktur diyakini  mampu  memberikan multiplier  effect dalam  menggerakkan  sektor  rill,  menyerap tenaga kerja, meningkatkan investasi, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, memicu  kegiatan  produksi  serta meningkatkan  perekonomian (Esfahani & Ramı´rez, 2003;
Daroedono, 2004; Sahoo & Dash, 2009; Palei, 2015).
Hanya saja,  pembangunan infrastruktur daerah membutuhkan dana yang  besar yang berimplikasi  terhadap  ketidakmampuan  ruang  fiskal  pemerintah  daerah  untuk  memenuhi kebutuhan  pembangunan  infrastruktur  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah masih menggantungkan  pendanaannya  pada  penerimaan  umum  daerah  berupa  dana perimbangan  yang  dikucurkan  oleh  pemerintah  pusat  baik  dalam  bentuk  dana  bagi  hasil, dana alokasi umum, maupun dana alokasi khusus (Hamid, 2003; Kusumadewi &  Rahman, 2007; Dewi & Kaluge, 2011; Inayati & Setiawan, 2017).
Adanya  ketimpangan  antara  kebutuhan  pembangunan  dan  kemampuan  pendanaan tersebut,  mengharuskan  pemerintah  daerah  mencari  alternatif  pendanaan  lainnya.  Di Indonesia,  beberapa kebijakan  telah dikeluarkan  oleh pemerintah  pusat  untuk memberikan ruang  kepada  pemerinah  daerah  dalam  mencari  alternatif  pendanaan  pembangunan infrastruktur daerah. Alternatif pendanaan tersebut dapat dilakukan dengan skema pinjaman daerah  maupun  dengan  skema  kerjasama  pemerintah  daerah  dan  badan  usaha  (KPDBU) atau  yang  biasa  disebut public  private  partnership (PPP)  (Elmi,  2005;  Djunedi,  2008;
Kurniawan, Pudjianto, & Wicaksono, 2009; Fatimah, 2011; Ambarwati, 2016).
Ketentuan mengenai pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30  Tahun  2011  tentang  Pinjaman  Daerah..  Salah  satu  skema  pinjaman  daerah  dalam  PP tersebut  yang  dewasa  ini  menarik  perhatian  pemerintah  daerah  di  Indonesia  ialah  obligasi daerah.  Beberapa  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  bahkan  telah  melakukan  kajian persiapan penerbitan obligasi daerah (Dewi & Kaluge, 2011). Obligasi daerah diyakini dapat mempermudah dalam memperoleh dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur, juga dapat menjadi solusi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, investor dan pelaku pasar modal  (Elmi,  2005).  Dengan  obligasi  daerah,  pemerintah  daerah  diharapkan  dapat melakukan  akselesari  pembangunan  tanpa  bergantung  semata-mata  dari  transfer pemerintah pusat (Surachman & Setiawan, 2016; Dewi & Kaluge, 2011).
Selain  obligasi  daerah,  terdapat  alternatif  pendanaan  pembangunan  daerah  berupa pembayaran  ketersediaan  layanan.  Alternatif  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  skema
Kerjasama  Pemerintah  Daerah  dengan  Badan  Usaha  (KPDBU)  (Sharma  &  Cui,  2012). Konsep  KPDBU  banyak  diterapkan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  rangka  mengajak investor swasta, domestik maupun asing untuk bekerjasama dalam penyediaan infrastruktur (Sharma & Cui, 2012;  Djunedi, 2008; Masitoh, 2014; Grout, 2005). Mekanisme pendanaan dengan  skema  pembayaran  ketersediaan  layanan  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.  96  Tahun  2016  tentang  Pembayaran  Ketersediaan Layanan  dalam  Rangka  Kerjasama  Pemerintah  Daerah  dengan  Badan  Usaha  dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.
Kedua  alternatif  pendanaan  tersebut  merupakan  alternatif  pendanaan  pembangunan infrastruktur  daerah  yang  lebih  mutakhir  dibandingkan  menggunakan  penerimaan  umum daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu,  menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait tingkat efisiensinya dibandingkan menggunakan penerimaan umum daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Studi komparatif alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur daerah ini mengacu pengembangan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Wates  Kabupaten  Kulon  Progo. Pemilihan  kabupaten  tersebut  sebagai  objek  penelitian  dengan  pertimbangan  bahwa Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang sebagian besar belanjanya masih berfokus pada belanja operasi dibanding dengan belanja modal. Rata-rata belanja modal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam laporan realisasi anggaran (LRA) dari tahun 2013 hingga tahun 2016 hanya sebesar 16,58% dari total belanja daerah. Kondisi ini  mengindikasikan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  memiliki  kesulitan  untuk mengalokasikan  anggaran  yang  memadai  untuk  pembangunan  infrastruktur  daerah  yang notabene membutuhkan dana yang besar.
Kesulitan pendanaan tersebut kontradiktif dengan status Kabupaten Kulon Progo yang akan menjadi salah satu pintu masuk di kawasan Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY).  Hal ini  disebabkan  oleh  adanya  Mega  Proyek  Pembangunan  Bandara  DIY  di  Kulon  Progo. Adanya  bandara  tersebut  tentu  menuntut  respon  dari  pemerintah  setempat  untuk
menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang dapat memberikan efek pengganda dari adanya bandara tersebut guna mendorong peningkatan aktifitas ekonomi daerah.
Salah  satu  fasilitas  pendukung  yang  sedang  dibangun  oleh  Pemerintah  Kabupaten Kulon  Progo  ialah  perluasan  bangunan  dan  fasilitas  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD) Wates Kabupaten Kulon Progo. Perluasan dan peningkatan fasilitas tersebut sebagai upaya untuk  mentransformasi  RSUD  Wates  menjadi  RSUD  Pendidikan  Kabupaten  Kulon  Progo yang berkelas internasional. Total anggaran yang dibutuhkan sebagaimana yang tercantum dalam  Studi  Kelayakan  Perluasan  Bangunan  dan  Fasilitas  RSUD Wates  Kabupaten  Kulon Progo  ialah  sebesar  Rp485,69  milyar.  Dana  sebesar  itu  belum  mampu  disediakan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  dalam  satu  atau  dua  periode  anggaran  jika menggunakan penerimaan umum daerah.
Atas  dasar  adanya  ketimpangan  antara  kebutuhan  dana  dengan  kemampuan keuangan daerah maka perlu dilakukan studi komparatif alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur  daerah  yang  lebih  mutakhir.  Penelitian  ini  diharapkan  mampu  menunjukkan tingkat efisiensi pendanaan pembangunan infrastruktur daerah dengan obligasi daerah dan pembayaran  ketersediaan  layanan  dibandingkan  dengan  pendanaan  dari  penerimaan umum  daerah.  Selain  itu  hasil  penelitian  diharapkan  menjadi  pertimbangan  Pemerintah Kabupaten  Kulon  Progo  dan  pemerintah  lainnya  untuk  menggunakan  alternatif  pendanaan obligasi  daerah  atau  pembayaran  ketersediaan  layanan  dalam  proyek  pembangunan infrastruktur daerah.

## LANDASAN TEORI

## Obligasi Daerah
Salah  satu  jenis  pinjaman  daerah  yang  selama  ini  diharapakan  dapat  dimanfaatkan oleh  pemerintah  daerah  untuk  menghimpun  dana  dari  masyarakat  ialah  pinjaman  daerah dengan  skema  obligasi  daerah  (Ambarwati,  2016;  Dewi  &  Kaluge,  2011;  Elmi,  2005; Purnomo,  2015).  Obligasi  daerah  didefinisikan  sebagai  surat  berharga  yang  menunjukkan
bahwa penerbit obligasi (pemerintah daerah) menjamin sejumlah dana kepada masyarakat (pembeli  obligasi)  dan  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  secara  berkala  (pokok,  bunga, dan denda) pada waktu yang telah ditentukan (Darmadji & Fakhruddin, 2006; Sitorus, 2015; Purnomo,  2015).  Obligasi  daerah  merupakan  salah  satu  skema  pembiayaan  yang  cukup populer di negara maju dan berkembang (Hamid, 2003; Elmi, 2005; Purnomo, 2015). Hal ini karena pembiayaan dengan obligasi daerah selain mempermudah dalam memperoleh dana pembangunan  infrastruktur,  juga  dapat  menjadi  solusi  dan  memberikan  manfaat  bagi masyarakat, investor dan pelaku pasar modal ( (Hamid, 2003; Elmi, 2005).
Beberapa tahap harus dilakukan dan dilalui pemerintah daerah sebelum menerbitkan obligasi  daerah  di  pasar  modal.  Tahap-tahap  tersebut  meliputi  persiapan  di  daerah, persetujuan Menteri Keuangan, tahap pra-registrasi dan registrasi, hingga tahap penawaran umum (DJPK, 2007).

## 1.  Persiapan di Daerah
Pemerintah  daerah  dalam  upaya  melakukan  penerbitan  obligasi  daerah  perlu membentuk  sebuah  tim  persiapan  penerbitan  obligasi  daerah.  Tim  persiapan  bertanggung jawab  untuk  menyiapkan  rencana  kegiatan  investasi  yang  akan  dibiayai.  Dalam  ketentuan perubahan  pasal  8  ayat  (2)  dalam  PMK  180/PMK.07  Tahun  2015  setidaknya  telah disebutkan  enam  tahap  yang  harus  dilakukan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan persiapan penerbitan obligasi daerah.
a.  Pemerintah daerah menentukan kegiatan yang akan didanai dengan obligasi daerah.
b.  Membuat Kerangka Acuan Kegiatan.
c.  Langkah  selanjutnya  adalah  membuat  perhitungan  batas  kumulatif  pinjaman.  Batas kumulatif pinjaman daerah yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang  akan  ditarik  tidak  melebihi  75%  dari  jumlah  penerimaan  umum  APBD  tahun sebelumnya.
d.  Selanjutnya menghitung rasio kemampuan keuangan daerah yang dikenal dengan istilah debt service coverage ratio (DSCR). DSCR menjadi penting untuk dijadikan dasar dalam
menentukan apakah pinjaman yang diambil nantinya akan menyulitkan kondisi keuangan entitas atau tidak (Noor, 2009). Rumus yang dapat digunakan dalam menghitung DSCR tercantum dalam penjelasan PP No. 30 Tahun 2011 sebagai berikut.
e.  Selanjutnya  pemerintah  daerah  mengajukan  permohonan  persetujuan  prinsip  kepada
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Setidaknya  ada  tiga  perihal  yang  harus tertuang  dalam  surat  persetujuan  prinsip  DPRD  yaitu:  (1)  nilai  bersih  maksimal  obligasi daerah  yang  akan  diterbitkan  pada  saat  penetapan  APBD,  (2)  kesediaan  pembayaran pokok  dan  bunga  sebagai  akibat  penerbitan  obligasi  daerah,  dan  (3)  kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan obligasi daerah.
f.  Terakhir  dalam  tahap  persiapan  ialah  membentuk  struktur  organisasi,  perangkat  kerja,
dan sumber daya manusia unit pengelola obligasi daerah.
2.  Pesetujuan Menteri Keuangan
Langkah  selanjutnya  ialah  pemerintah  daerah  mengajukan  usul  penerbitan  obligasi daerah  untuk  mendapatkan  persetujuan  kepada  Menteri  Keuangan  dalam  hal  ini  Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, 2007). Untuk memberikan persetujuan, setidaknya Kementerian  Keuangan  melakukan  penilaian  meliputi  penilaian  administrasi  dan  penilaian keuangan.  Surat  usulan  penerbitan  obligasi  daerah  harus  dilengkapi  dengan  dokumen- dokumen sebagai berikut.
a.  Kerangka Acuan Kegiatan.
b.  Laporan keuangan pemerintah daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir.
c.  Peraturan daerah mengenai APBD tahun berkenaan.
d.  Perhitungan jumlah kumulatif pinjaman pemerintah daerah dan defisit APBD.
e.  Perhitungan  rasio  kemampuan  keuangan  daerah  untuk  mengembalikan  pinjaman  atau debt service coverage ratio (DSCR).
f.  Surat persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
𝐷𝑆𝐶𝑅 = 𝑃𝐴𝐷 +  𝐷𝐵𝐻 − 𝐷𝐵𝐻𝐷𝑅  + 𝐷𝐴𝑈  − 𝐵𝑊 𝐴𝑛𝑔𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 + 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 + 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐿𝑎𝑖𝑛 ≥ 2,5
g.  Struktur  organisasi,  perangkat  kerja,  dan  sumber  daya  manusia  unit  pengelola  obligasi daerah.
3.  Pra-registrasi dan Registrasi
Pada  tahap  pra-regisrasi  dan  registrasi  sebenarnya  sudah  mulai  memasuki  skema penerbitan  obligasi  di  pasar  modal.  Tahap  pra-registrasi  meliputi  langkah-langkah  yang harus ditempuh sebelum mengajukan pernyataan pendaftaran ke Otoroitas Jasa Keuangan (OJK)  yang  diantaranya  menunjuk  profesi-profesi  penunjang,  melakukan  uji  tuntas  ( due diligence ),  pemeringkatan  efek,  persiapan  pendaftaran,  pembuatan  janji-janji  terkait  dan penetapan  struktur  obligasi  daerah  (DJPK,  2007).  Jika  persyaratan  telah  lengkap  dan memenuhi  kriteria  maka  OJK  akan  mengeluarkan  pernyataan  efektif  dalam  rangka penawaran umum obligasi daerah.

## 4.  Penawaran Umum
Tahap  selanjutnya  adalah  penawaran  umum  dan  pencatatan.  Jangka  waktu  yang dibutuhkan  selama  proses  penawaran  umum,  terhitung  sejak  pernyataan  pendaftaran dinyatakan  efektif  oleh  OJK  hingga  obligasi  daerah  dibeli  oleh  investor  dan  dicatatkan  di bursa efek adalah kurang lebih 10 hari kerja (DJPK, 2007).
Pembayaran Ketersediaan Layanan ( Availability payment )
Kerjasama  pemerintah  daerah  dengan  badan  usaha  (KPDBU)  atau public  private partnership (PPP)  merupakan  alternatif  lain  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  pemerintah daerah  untuk  mendapatkan  bantuan  dana  dalam  pembangunan  infrastruktur.  (Djunedi, 2008;  Kurniawan,  Pudjianto,  &  Wicaksono,  2009;  Masitoh,  2014).  Salah  satu  skema pendanaan  dalam  KPDBU  ialah  skema  Pembayaran  Ketersediaan  Layanan  ( Availability Payment )  (Sharma  &  Cui,  2012).  Skema  pembayaran ketersediaan  layanan menjadi  salah satu  skema  pendanaan  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama  Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)  dalam  Penyediaan  Infrastruktur.  Dalam  PP  tersebut  menyatakan  bahwa
pembayaran ketersediaan layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala  Daerah  kepada  Badan  Usaha  Pelaksana  atas  tersedianya  layanan infrastruktur  yang  sesuai  dengan  kualitas  dan/atau  kriteria  sebagaimana  ditentukan  dalam perjanjian  KPBU.  Skema  ini  memiliki  tujuan  untuk  (1)  memastikan  ketersediaan  layanan yang  berkualitas  kepada  masyarakat  secara  berkesinambungan  dan  (2)  mengoptimalkan nilai guna dari APBD (time value of money) dalam penyediaan layanan.
Tahap  pelaksanaan KPBU dengan skema  pembayaran ketersediaan layanan dimulai dengan  perencanaan  pembayaran  ketersediaan  layanan,  penyiapan  pembayaran ketersediaan layanan, dan transaksi pembayaran ketersediaan layanan.

## 1.  Tahap Perencanaan Pembayaran ketersediaan layanan
Tahap  perencanaan  dimaksudkan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  kebutuhan penyediaan  infrastruktur  yang  dapat  dikerjasamakan  dengan  badan  usaha  dan  untuk mendukung koordinasi perencanaan dan pengembangan rencana pembayaran ketersediaan layanan serta melakukan keterbukaan informasi kepada masyarkat mengenai rencana pembayaran ketersediaan layanan. Tahap perencanaan pembayaran ketersediaan layanan  dijelaskan  dalam  pasal  7  hingga  13  Permendagri  No.  96  Tahun  2016  yang  terdiri dari beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut.
a.  Pemerintah  daerah  melakukan  penyusunan  rencana  anggaran  dana  pembayaran ketersediaan  layanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dengan memperhatikan  setiap  tahap  pelaksanaan  KPBU  dengan  skema  pembayaran ketersediaan layanan.
b.  Langkah  kedua  ialah  dentifikasi  dan  penetapan  pembayaran  ketersediaan  layanan. Dalam  rangka  melakukan  identifikasi,  maka  pemerintah  daerah  menyusun  studi pendahuluan dan melakukan konsultasi publik.
c.  Selanjutnya  pengambilan  keputusan  apakah  akan  melanjutkan  atau  menghentikan pembangunan skema pembayaran ketersediaan layanan.
2.  Tahap Penyiapan
Ketika  memutuskan  untuk  melanjutkan  pembangunan  infrastruktur  dengan  skema pembayaran  ketersediaan  layanan,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  penyiapan  KPBU dengan skema pembayaran ketersediaan layanan. Langkah-langkah tersebut telah tertuang dalam Permendagri No. 96 Tahun 2016 pada pasal 14 hingga pasal 22 sebagai berikut.
a.  Langkah  pertama  adalah  pra  studi  kelayakan  investasi.  Kajian  ini  terdiri  dari  berbagai aspek  antara  lain:  (1)  kajian  hukum  dan  kelembangaan,  (2)  kajian  teknis,  (3)  kajian ekonomi dan sosial, (4) kajian lingkungan dan sosial, (5) kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan  infrastruktur,  (6)  kajian  risiko,  (7)  kajian  kebutuhan  dukungan  Pemerintah dan/atau  Jaminan  Pemerintah,  serta  (8)  kajian  mengenai  hal-hal  yang  perlu ditindaklanjuti.
b.  Selanjutnya melakukan konsultasi publik dan penjajakan minat pasar ( market sounding ).
c.  Untuk melancarkan proses pembayaran ketersediaan layanan, maka pemerintah daerah dapat  mengajukan  usulan  terhadap  dukungan  Pemerintah  dalam  pembayaran ketersediaan layanan.
3.  Tahap Transaksi
Setelah  seluruh  syarat-syarat  terpenuhi  dari  tahap  perencanaan  hingga  penyiapan, maka  selanjutnya  adalah  tahap  transaksi.  Dalam  Permendagri  No.  96  Tahun  2016, ketentuan  mengenai  tahap  transaksi  dibahas  dari  pasal  23  hingga  pasal  34.    Setidaknya terdapat 3 kegiatan dalam tahap transaksi ini, yaitu:
a.  pengadaan  Badan  Usaha  Pelaksana  yang  mencakup  persiapan  dan  pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
b.  Penandatangan pernjanjian KPBU dengan skema pembayaran ketersediaan layanan .
c.  Pemenuhan pendanaan ( financial close ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  interpretif  dengan  pendekatan  penelitian kualitatif  deskriptif.  Data  penelitian  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data
sekunder berupa Rencana Pengembangan RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo, Laporan Keuangan  Kabupaten  Kulon  Progo,  serta  dokumen  pendukung  lainnya  yang  kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai kebutuhan penelitian.
Analisis  data  dilakukan  dengan  dua  tahap  utama.  Analisis  pertama  berfokus  pada kajian mengenai  simulasi  investasi  pada  proyek pengembangan  infrastruktur RSUD Wates Kabupaten  Kulon  Progo  dengan  skema  obligasi  daerah  dan  pembayaran  ketersediaan layanan.  Beberapa  hal  yang  harus  dianalisis  antara  lain  (1)  Batas  Maksimum  Pinjaman Daerah,  (2) Debt  Service  Coverage  Ratio (DSCR),  dan  Menghitung  Total Avilability Payment . Perhitungan simulasi obligasi daerah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor  180/PMK.07  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  111/PMK.07  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Penerbitan  dan  Pertanggungjawaban Obligasi  Daerah,  serta  mengacu  pada  Panduan  Penerbitan  Obligasi  Daerah  yang dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  Departemen  Keuangan Republik  Indonesia.  Perhitungan  simulasi  Pembayaran  Ketersediaan  Layanan  mengacu pada  Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  atau  Kepala  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomot 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha  Dalam  Penyediaan  Infrastruktur,  serta mengacu pada perhitungan pembayaran ketersediaan layanan dalam Laporan Akhir Kajian Awal Pra Studi Kelayakan KPBU RSUD Krian Kabupaten Sidoarjo.
Analisis  kedua  yaitu  analisis  komparatif  alternatif  pendanaan  antara  obligasi  daerah dan pembayaran ketersediaan layanan dengan pendanaan dari penerimaan umum daerah. Pendekatan yang digunakan dalam analisis komparatif alternatif pendanaan ialah time value of  money dengan  melihat present  value masing-masing  alternatif  pendanaan  tersebut.
Angka-angka  proyeksi  dalam  penelitian  ini  dihitung  menggunakan  metode  trend  linear kuadrat terkecil (least square ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kebutuhan Dana Pengembangan RSUD Wates
Anggaran  yang  dibutuhkan  untuk  pengembangan  RSUD  Wates  Kabupaten  Kulon Progo  tersebut  sebesar  Rp272,18  milyar  untuk  fisik  bangunan  dan  Rp213,51  milyar  untuk pengadaan  alat-alat  kesehatan.  Dengan  demikian  total  anggaran  yang  dibutuhkan  untuk pengembangan RSUD tersebut sebesar Rp485,69 milyar.

## Simulasi Obligasi Daerah
Simulasi  yang  disusun  berfokus  kepada  aspek  kemampuan  keuangan  Kabupaten Kulon  Progo  untuk  menerbitkan  obligasi  daerah.  Dalam  Studi  Kelayakan  Pengembangan RSUD  Wates,  telah  dilakukan  analisis  ekonomi  dan  keuangan  dengan  hasil net  present value (NPV) sebesar Rp80,98 milyar ,  internal rate of return (IRR) sebesar 9,16% , payback period (PBC) selama 20 Tahun 8 Bulan , dan profitability index (PI) sebesar 1,150 . Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan untuk menyususn simulasi penerbitan obligasi daerah.
1.  Menghitung Batas Maksimum Pinjaman Daerah
Sebelum  menentukan  batas  maksimum  pinjaman  daerah,  maka  perlu  dilakukan perhitungan  penerimaan  umum  daerah  pada  tahun  sebelum  mengajukan  pendanaan dengan obligasi daerah. Penerimaan umum daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut.
Dimana:
PU = Penerimaan Umum
PD = Total Penerimaan Daerah
DAK = Dana Alokasi Khusus
DD = Dana Darurat
DP = Pembayaran Pokok Pinjaman
L
= Pendapatan Pendanaan Tertentu
Tahun dasar obligasi daerah dalam penelitian ini diasumsikan mulai tahun 2017. Oleh karena  itu,  penerimaan  umum  APBD  akan  menggunakan  data-data  pada  tahun  anggaran 2016.

## Tabel 1 Penerimaan Umum Daerah Tahun 2016 (dalam milyar rupiah)
PU = PD – (DAK + DD + DP + L)
Keterangan Rp Total Penerimaan Daerah 2016 1.358,07 Pengurangan: 1  Dana Alokasi Khusus 212,67 2  Dana Darurat - 3  Pembayaran Pokok Pinjaman Sebelumnya - 4  Pendapatan Pendanaan Tertentu: Bagian Pendapatan sebagai Transfer Bagi Hasil 9,81 Bagian Pendapatan yang Ditransfer ke Desa 135,04 Pendapatan telah Ditentukan Peruntukannya 27,65 Pendapatan Dana Penyesuaian 99,74 Penerimaan Umum Tahun 2016 873,16
Sumber: LRA APBD Kulon Progo Tahun 2016 (data diolah)
Total  penerimaan  umum  APBD  Kabupaten  Kulon  Progo  Tahun  Anggaran  2016  ialah sebesar  Rp873,16  milyar.  Dengan  demikian,  maka  batas  maksimum  pinjaman  Kabupaten Kulon Progo berdasarkan penerimaan umum tersebut sebagai berikut.
BMPD  = (75% x PU) - Pinjaman Sebelumnya
BMPD  = (75% x Rp873,16 M) - Rp5 M BMPD  = Rp654,87 M - Rp5 M
BMPD  = Rp649,87 M
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebelumnya telah memiliki pinjaman sebesar Rp5 milyar  dari  Bank  Pembangunan  Daerah  (BPD)  DIY.  Dengan  demikian  batas  maksimum pinjaman  yang  boleh  ditarik  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  yaitu  sebesar Rp649,87  milyar.  Berdasarkan  perhitungan  batas  maksimum  pinjaman  daerah,  maka Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  memenuhi  syarat  untuk  melakukan  pinjaman  daerah dengan skema obligasi daerah sebesar Rp485,69 milyar.
2.  Menghitung Debt Coverage Service Ratio
Debt  Coverage  Service  Ratio (DSCR)  menunjukkan  kemampuan  keuangan  daerah untuk melakukan pengembalian pinjaman selama periode pinjaman. Nilai DSCR pemerintah daerah untuk dianggap layak melakukan pinjaman ialah di atas 2,5.
Perhitungan  DSCR  ini  membutuhkan  beberapa  asumsi  dan  data-data  pendukung. Berikut  ini  asumsi-asumsi  yang  digunakan  untuk  menghitung  DSCR  dalam  konteks penerbitan obligasi daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
a.  Obligasi daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diterbitkan pada tahun 2017 dengan bunga  7,17%.  Bunga  7,17%  dianggap  cukup  bersaing  apabila  dibandingkan  dengan beberapa  alternatif  lainnya  dalam  investasi  keuangan  pada  tahun  2017.  Misalnya  rata- rata  imbal  hasil  dari  Obligasi  Negara  Ritel  (ORI)  pada  tahun  2017  diprediksi  berkisar antara  7%    sampai  7,50%  (www.infovesta.com).  Sementara  itu,  suku  bunga  deposito pada tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 7,02% (m.kontan.co.id). Jika berkaca juga  dari  pengalaman  Pemerintah  Kulon  Progo  yang  sebelumnya  telah  melakukan pinjaman pada BPD DIY dengan suku bunga 11,5%, maka suku  bunga 7,17% dianggap berada pada batas aman.
b.  Obligasi  daerah  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  diasumsikan  dengan  tenor  10 tahun. Dengan demikian, jika obligasi daerah dimulai pada tahun 2017, maka akan jatuh tempo pada  tahun  2026.  Pemilihan  jangka  waktu 10  tahun agar  Pemerintah  Kabupaten Kulon  Progo  memiliki  waktu  yang  cukup  untuk  mengumpulkan  dana  untuk  pembayaran pokok pinjaman serta mengurangi sensitifitas dengan inflasi.
c.  Bunga  obligasi  daerah  dibayarkan  setiap  tahun  dengan  nilai  tetap,  sementara  untuk pokok obligasi daerah akan dibayarkan pada saat jatuh tempo yaitu di tahun 2026. Agar pembayaran  pokok  obligasi  tidak  memberatkan  APBD  pada  saat  jatuh  tempo,  maka pemerintah akan membentuk dana cadangan  yang disimpan khusus untuk pembayaran pokok  obligasi  di  masa  mendatang.  Pembentukan  dana  cadangan  akan  dimulai  pada saat aset yang dibangun mulai beroperasi dengan baik. Untuk menentukan berapa dana yang harus dicadangkan setiap tahunnya, maka akan dilakukan perhitungan nilai anuitas majemuk.
d.  Masa  konstruksi  dengan  sumber  pendanaan  dari  obligasi  daerah  diyakini  akan  lebih cepat  satu  tahun  dibandingkan  dengan  menggunakan  dana  dari  penerimaan  umum
daerah.  Dengan  demikian,  masa  konstruksi  menjadi  hanya  2  tahun  dari  4  tahun  pada rencana  pembangunan  dalam  dokumen  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo. Pertimbangan  tersebut  karena  dana  untuk  kebutuhan  pembangunan  infrastruktur  akan tersedia  lebih  cepat  ketika  pendanaannya  bersumber  dari  obligasi  daerah  dibandingkan ketika bersumber dari penerimaan umum di APBD.
e.  Belanja wajib yang digunakan dalam perhitungan DSCR ialah belanja pegawai ditambah dengan transfer ke desa.
f.  Nilai  dasar  dalam  perhitungan  proyeksi  DSCR  pada  tahun  2013  hingga  2016
menggunakana  data  dalam  Laporan  Realisasi  APBD  Kabupaten  Kulon  Progo  tahun anggaran  2013  hingga  2016.  Sementara  nilai  dalam  tahun  2017  menggunakan  nilai dalam  APBD  Kabupaten  Kulon  Progo  tahun  anggaran 2017  dan  nilai  untuk  tahun  2018 hingga 2026 menggunakan angka proyeksi yang diperoleh dari perhitungan metode trend linear kuadrat terkecil (least square ).
g.  Biaya lain-lain diasumsikan Rp0
Hasil  perhitungan  proyeksi  DSCR  selama  perode  obligasi  yaitu  tahun  2017  hingga 2026 dapat dilihat pada Tabel 2. Syarat pemerintah daerah agar dapat melakukan pinjaman daerah  dengan  skema  obligasi  daerah  ialah  harus  memiliki  nilai  DSCR  minimal  2,5. Berdasarkan  hasil  perhitungan  DSCR,  maka  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  memiliki kemampuan  dimasa  depan  untuk  membayar  pinjaman  obligasi  daerah  yang  ditarik  dari publik sebesar Rp485,69 milyar.

## Tabel 2 Hasil Perhitungan DSCR
Tahun DSCR 2017 6,68 2018 5,51 2019 5,63 2020 5,75 2021 6,08 2022 6,31 2023 6,46 2024 6,61 2025 6,76
Tahun DSCR 2026 6,91

## Simulasi Pembayaran ketersediaan layanan
Simulasi  yang  akan  disusun  berfokus  pada  aspek  keuangan  atau  besaran pembayaran ketersediaan layanan setiap tahunnya yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten  Kulon  Progo  selama  masa  konsesi  KPBU.  Sebelum  menyusun  simulasi pendanaan dengan skema pembayaran ketersediaan layanan untuk pengembangan RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo, maka terlebih dahulu ditentukan asumsi-asumsi yang akan digunakan dalam simulasi tersebut.
1.  KPDBU  dengan  skema  pembayaran  ketersediaan  layanan  akan  mulai  dilakukan  pada tahun  2017  dengan  jangka  waktu  pembayaran  ketersediaan  layanan  yaitu  10  tahun. Pada tahun 2017 akan dimulai kegiatan kontruksi. Jangka waktu kontruksi dengan skema pembayaran ketersediaan layanan diyakini selesai dalam 2 tahun. Jangka waktu 2 tahun ditentukan  dengan  pertimbangan  bahwa  badan  usaha  yang  memenangkan  lelang merupakan badan usaha yang memiliki kemampuan finansial untuk menutupi kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut. Selain itu, dengan skema pembayaran ketersediaan layanan maka badan usaha akan termotivasi untuk segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur  agar  pembayaran  atas  ketersediaan  layanan  dapat  segera  dilakukan. Dengan  demikian,  layanan  akan  tersedia  pada  tahun  2019  sehingga    pembayaran ketersediaan  layanan  juga  akan  dimulai  pada  tahun  2019  selama  10  tahun  dan  akan berakhir pada tahun 2028.
2. Capital  structure untuk  pembangunan  diperbolehkan  30%  dari  modal  sendiri  dan  70%
dari pinjaman.
3.  Pinjaman yang ditarik badan usaha untuk membantu modal sendiri diasumsikan selama 7  tahun  dengan  bunga  pinjaman  sebesar  10,35%  per  tahun.  Bunga  pinjaman  tersebut diambil  dari  rata-rata  bunga  pinjaman  korporasi  pada  akhir  tahun  2016  di  Bank  Rakyat Indonesia,  Bank  Negara  Indonesia,  Bank  Mandiri,  Bank  Tabungan  Negara,  dan  Bank
Central  Asia  (www.bi.go.id).  Pinjaman  akan  dimulai  pada  tahun  2018  dengan pertimbangan  bahwa  dana  untuk  konstruksi  pada  tahun  2017  masih  akan  ditutupi  dari modal  sendiri  badan  usaha  sebesar  30%  dari  total  kebutuhan  pendanaan.  Oleh  karena itu, pinjaman sebaiknya dimulai pada tahun 2018 untuk menghindari risiko bunga.
4. Capital  expenditure (capex)  yang  digunakan  ialah  jumlah  dari  kebutuhan  pendanaan untuk  fisik  gedung  dan  alat-alat  kesehatan  dengan  total  sebesar  Rp485,69  ditambah dengan  bunga  yang  timbul  selama  masa  konstruksi  atau interest  during  construction (IDC).
5. Operating  expenditure (opex)  dimulai  sebesar  10%  dari  capex sebelum  IDC dan  akan terus naik sebesar 5% setiap tahunnya .
6.  Margin yang diberikan kepada badan usaha pelaksana sebesar 35% dari total capex dan opex  tiap  tahun.  Pertimbangan  tersebut  karena  pada  dasarnya  badan  usaha  pelaksana ialah  organisasi  sektor  privat  yang profit  oriented. Oleh  karena  itu,  margin  sebesar  35% dianggap akan mampu menarik minat investor atau badan usaha untuk berinvestasi.
7.  Tarif  Pajak  Penghasilan  Badan  ditentukan  sebesar  25%  yang  merupakan  tarif  Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
8.  Asumsi-asumsi  ekonomi  dan  keuangan  mengacu  pada  Studi  Kelayakan  Perluasan bangunan  dan  fasilitas  RSUD  Wates  Kabupaten  Kulon  Progo  yang  telah  disusun  oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
9.  Biaya lain-lain diasumsikan Rp0 (nol rupiah).
Berdasarkan  asumsi-asumsi  di  atas,  maka  dapat  dilakukan  simulasi  pembayaran ketersediaan layanan yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo setiap tahun  selama  masa  konsesi  KPBU  dengan  skema  pembayaran  ketersediaan  layanan. Pertama yang dilakukan yaitu dengan menghitung total capex ditambah IDC.
Tabel 3 Total Capex ditambah IDC (dalam milyar rupiah)
CAPEX Rp Modal Sendiri (30% dari Total Investasi) 145,71
Modal Pinjaman (70% dari total Investasi) 339,98 Capex sebelum IDC (1) 485,69 IDC: - Tahun 1 (2018) 35,19 Capex + IDC 520,88
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  bunga  yang  timbul  dalam  masa  konstruksi  aset  yang akan  dikapitalisasi  ke  dalam  capex  yaitu  sebesar  Rp35,19  milyar.  Dengan  demikian,  total capex  setelah  ditambah  dengan  IDC  ialah  sebesar  Rp520,88  milyar.  Setelah  capex ditambah  IDC  ditentukan,  maka  selanjutnya  dapat  dilakukan  perhitungan  pembayaran ketersediaan layanan.
Tabel 4 Perhitungan Pembayaran ketersediaan layanan (dalam milyar rupiah)
Tahun Capex Opex Margin AP 2019 52,09 48,57 35,23 135,89 2020 52,09 51,00 51,00 139,17 2021 52,09 53,55 53,55 142,61 2022 52,09 56,22 56,22 146,22 2023 52,09 59,04 59,04 150,02 2024 52,09 61,99 62,98 154,00 2025 52,09 65,09 65,09 158,19 2026 52,09 68,34 68,34 162,58 2027 52,09 71,76 71,76 167,19 2028 52,09 75,35 75,35 172,04 Jumlah 520,88 610,90 395,12 1.527,90
Berdasarkan  tabel  4,  total  pembayaran  ketersediaan  layanan  selama  10  tahun  yang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama adalah sebesar Rp1.527,90 milyar.

## Analisis Komparatif Alternatif Pendanaan
Tabel 5 Hasil Analisis Komparatif Alternatif Pendanaan (dalam milyar rupiah)
Penerimaan Umum APBD PV Investasi Fisik Gedung 243,02 PV Investasi Alat Kesehatan 184,51 PV Pengorbanan atas Layanan yang Tidak Diberikan 105,58 PV Operating Expenditure 320,28 PV Pengorbanan atas Alokasi Anggaran yang Ditunda 427,52 Total PV Penerimaan Umum APBD (A) 1.280,91

## Obligasi Daerah
PV  Dana  Cadangan  Untuk  Pembayaran  Pokok  Obligasi  Daerah dikurangi Bunga 167,83 PV Bunga Obligasi 249,68 PV Operating Expenditure 361,69 Total PV Obligasi Daerah (B) 779,20 Pembayaran ketersediaan layanan PV Pembayaran ketersediaan layanan 918,13 Present Value PPh Badan yang akan diterima (67,91) Total PV Pembayaran ketersediaan layanan (C) 850,22 Tingkat Diskonto 8,32% Selisih (A) dan (B) 501,71 Selisih (A) dan (C) 430,69 Selisih (C) dan (B) 71.02
Langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  analisis  ini  ialah  dengan  mengidentifikasi potensi-potensi pengorbanan ekonomi pada masing-masing alternatif pendanaan, kemudian dibandingkan  dengan  potensi  pengorbanan  ekonomi  jika  pembangunan  tersebut  dilakukan secara tradisional atau menggunakan dana penerimaan umum daerah.
Analsis  alternatif  pendanaan  ini  dilakukan  dengan  pendekatan time  value  of  money.
Penggunaan time  value  of  money dalam  perbandingan  alternatif  pendanaan  karena  pada umumnya  nilai  uang  sekarang  lebih  berharga  dari  pada  nilai  uang  di  masa  mendatang. Seluruh  potensi  pengorbanan  ekonomi  harus  dipastikan  telah  diperhitungkan  dalam  setiap alternatif pendanaan untuk memastikan bahwa perbandingan alternatif pendanaan tersebut apple to apple .
Dalam  analisis time  value  of  money tersebut,  tingkat  diskonto  yang  digunakan  ialah 8,32%.  Tingkat  diskonto  tersebut  mengacu  pada cost  of  capital yang  dihitung  dengan menjumlahkan  antara  tingkat  suku  bunga  obligasi  sebesar  7,17%, social  opportunity  cost sebesar 1,00% dan Social Rate of Time Preference sebesar 0,15%. S ocial opportunity cost dan Social  Rate  of  Time  Preference merupakan  pertimbangan  yang  harus  ada  dalam organisasi  sektor  publik  karena  hal  yang  menjadi  pertimbangan  utamanya  ialah  kualitas layanan yang dapat diterima oleh masyarakat.

## Present Value Penerimaan Umum APBD
Berdasarkan  Tabel  5  tersebut,  ketika  pembangunan  infrastruktur menggunakan  dana dari  penerimaan  umum  APBD,  maka  terdapat  total present  value potensi  pengorbanan ekonomi  sebesar  Rp1.280,91  milyar.  Nilai  tersebut  merupakan  hasil  penjumlahan  dari present  value investasi  fisik  gedung, present  value investasi  alat  kesehatan, present  value pengorbanan  ekonomi  atas  layanan  yang  tidak  diberikan, present  value  operating expenditure dan present value pengorbanan ekonomi atas alokasi anggaran yang ditunda.
Present  value investasi  fisik  gedung  sebesar  Rp243,02  milyar  merupakan  nilai sekarang dari  seluruh  alokasi  dana  yang  akan  dikeluarkan  untuk membangun  fisik  gedung RSUD  Wates.  Dalam  Studi  Kelayakan  Perluasan  Gedung  dan  Fasilitas  RSUD  Wates Kabupaten  Kulon  Progo,  penyediaan  dana  untuk  kebutuhan  fisik  gedung  dilakukan  secara bertahap selama 3 tahun yaitu tahun 2017 hingga tahun 2019. Oleh karena itu, dana yang dikeluarkan pada tahun kedua dan ketiga di- present value- kan.
Present  value investasi  alat  kesehatan  sebesar  Rp184,50  milyar  merupakan  nilai sekarang  dari  seluruh  alokasi  dana  yang  akan  dikeluarkan  untuk  pengadaan  alat-alat kesehatan  RSUD  Wates.  Dalam  Studi  Kelayakan  Perluasan  Gedung  dan  Fasilitas  RSUD Wates  Kabupaten  Kulon  Progo,  penyediaan  dana  untuk  pengadaan  alat-alat  kesehatan dilakukan  secara bertahap selama 2  tahun  yaitu  tahun  2018  dan  tahun 2019.  Oleh karena itu, dana yang dikeluarkan pada tahun tersebut di- present value- kan.
Present  value pengorbanan  ekonomi  atas  layanan  yang  tidak  diberikan  sebesar Rp105,58 milyar merupakan nilai sekarang dari potensi atas layanan jasa yang ditaksir akan diperoleh jika perluasan bangunan dan fasilitas RSUD Wates dapat beroperasi pada tahun 2019.  Layanan  kesehatan  yang  tidak  diberikan  dihitung  sebagai  salah  satu  pengorbanan ekonomi  yang  harus  ditanggung,  karena  jika  menggunakan  skema  obligasi  daerah  atau pembayaran  ketersediaan  layanan , maka  pada  tahun  2019  perluasan  bangunan  dan fasilitas  RSUD  Wates  mulai  beroperasi  dengan  baik  dan  ditaksir  dapat  memberikan  jasa layanan  sebesar  Rp123,84  milyar.  Jasa  layanan  tersebut  diperoleh  dari  proyeksi
pendapatan  RSUD  Wates  tahun  2019  dalam  Studi  Kelayakan  Perluasan  Bangunan  dan Fasilitas RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.
Present  value opex  sebesar  Rp320,28  milyar  merupakan  nilai  sekarang  dari  biaya operasi  yang  ditaksir  akan  keluar  pada  saat  hasil  perluasan  bangunan  dan  fasilitas  RSUD Wates  mulai  beroperasi.  Nilai  dari  opex  ditentukan  sama  dengan  nilai  opex  dari  ketiga alternatif pendanaan. Infrastruktur tersebut mulai beroperasi pada tahun keempat, sehingga opex yang diperhitungkan ialah opex yang timbul sejak tahun keempat.
Present  value pengorbanan  ekonomi atas  alokasi  anggaran  yang  ditunda  sebesar Rp427,52  milyar  merupakan  nilai  sekarang  dari  potensi  alokasi  anggaran  yang  ditunda untuk  kebutuhan  lainnya  karena  harus  dialokasi  pada  proyek  perluasan  bangunan  dan fasilitas RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo. Pengorbanan ekonomi tersebut  seharusnya dapat  dialokasikan  pada  kebutuhan  dan  pembangunan  lainnya  jika  saja  Pemerintah Kabupaten  Kulon  Progo  menggunakan  alternatif  pendanaan  obligasi  daerah  atau pembayaran  ketersediaan  layanan dalam  mendanai  proyek  perluasan  bangunan  dan fasilitas  RSUD  Wates  Kabupaten  Kulon  Progo.  Nilai  pengorbanan  ekonomi  tersebut  ialah sesuai  dengan  nilai  kebutuhan  investasi  untuk  fisik  gedung  dan  alat  kesehatan  proyek perluasan bangunan dan fasilitas RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.

## Present Value Obligasi Daerah
Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa skema pendanaan obligasi daerah terdapat total present  value sebesar  Rp779,20  milyar.  Nilai  tersebut  merupakan  hasil  penjumlahan  dari present  value dana  cadangan  untuk  pembayaran  pokok  obligasi  daerah  dikurangi  bunga, present  value bunga  obligasi,  dan present  value opex.  Dengan  pendanaan  menggunakan obligasi  daerah,  maka  konstruksi  diperkirakan  hanya  2  tahun,  karena  penyediaan  dana dengan  obligasi  daerah  diyakini  akan  lebih  cepat  satu  tahun  dibandingkan  dengan menggunakan dana dari penerimaan umum daerah.
Present  value dana  cadangan  untuk  pembayaran  pokok  obligasi  daerah  dikurangi bunga  sebesar  Rp167,83  milyar  merupakan  nilai  sekarang  dari  dana  yang  dicadangkan mulai  tahun  ketiga  hingga  tahun  kesepuluh,  dikurangi  dengan present  value atas  bunga yang timbul dari dana cadangan tersebut. Dana cadangan tersebut disimpan dalam bentuk deposito dengan tujuan untuk mengantisipasi pembayaran pokok obligasi daerah pada saat jatuh  tempo  di  tahun  kesepuluh  atau  pada  tahun  2026.  Pembentukan  dana  cadangan dimulai  pada  saat  infrastruktur  tersebut  mulai  beroperasi  yaitu  pada  tahun  2019.  Oleh karena itu, dana candangan akan dibentuk selama 8 tahun. Dana yang dicadangkan setiap tahun  sebesar  Rp47,31  milyar.  Angka  tersebut  diperoleh  dari  perhitungan  nilai  anuitas majemuk dengan anuitas yaitu pokok obligasi daerah sebesar  Rp485,69 milyar dan tingkat suku bunga sesuai suku bunga deposito yaitu 7,02%.
Present  value bunga  obligasi  sebesar  Rp249,68  milyar  merupakan  akumulasi  nilai sekarang  dari  bunga  obligasi.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  bunga obligasi sebesar 7,17% dari pokok obligasi dan akan dibayarkan setiap tahunnya.
Present  value opex  sebesar  Rp361,69  milyar  merupakan  nilai  sekarang  dari  biaya operasi  yang  ditaksir  akan  keluar  pada  saat  hasil  perluasan  bangunan  dan  fasilitas  RSUD Wates  mulai  beroperasi.  Nilai  dari  opex  ditentukan  sama  dengan  nilai  opex  dari  ketiga alternatif  pendanaan.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dengan  skema obligasi daerah, maka masa konstruksi hanya 2 tahun, maka pada tahun 2019 infrastruktur tersebut  muai  beroperasi.  Oleh  karena  itu,  opex  akan  mulai  diperhitungkan  pada  tahun ketiga atau tahun infrastruktur mulai beroperasi.

## Present Value Pembayaran ketersediaan layanan
Pada  Tabel  5  juga  dapat  dilihat  bahwa present  value potensi  pengorbanan  ekonomi yang  akan  ditanggung  ketika  menggunakan  skema  pendanaan  pembayaran  ketersediaan layanan  yaitu sebesar  Rp850,22  milyar.  Angka  tersebut  merupakan  total present  value
pembayaran  ketersediaan  layanan dikurangi  dengan present  value PPh  Badan  yang  akan diterima.
Present value pembayaran ketersediaan layanan sebesar Rp918,13 milyar merupakan akumulasi nilai sekarang dari pembayaran ketersediaan layanan yang akan dibayarkan oleh Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  selaku  PJPK setiap  tahunnya.  Sementara  itu, present value PPh  Badan  yang  diterima  sebesar  Rp67,91  milyar  merupakan  pajak  yang  akan dibayarkan  oleh  badan  usaha  pelaksana  atas  aliran  kas  bersih  yang  diterima  setelah dikurangi  dengan  pembiayaan. Present  value PPh  Badan  yang  diterima  akan  mengurangi total  biaya  yang  ditanggung  Pemerintah  Kulon  Progo  karena  PPh  Badan  ini  merupakan salah satu aliran kas masuk ke Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai satu kesatuan entitas dengan seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia.
Setelah  mengetahui  total  pengorbanan  ekonomi  yang  ditanggung  oleh  Pemerintah Kabupaten  Kulon  Progo  pada  masing-masing  alternatif  pendanaan  tersebut,  maka selanjutnya  dapat  ditentukan  alternatif  pendanaan mana  yang membutuhkan  pengorbanan ekonomi  lebih  rendah  untuk  mengetahui  alternatif  pendanaan  yang  paling  efisien.  Selisih pengorbanan  ekonomi  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  pada masing-masing alternatif tersebut dapat dilihat pada Grafik 1.
Berdasarkan  Grafik  1,  dapat  dilihat  bahwa  skema  pendanaan  obligasi  daerah  dan pembayaran  ketersediaan  layanan  membutuhkan  pengorbanan  ekonomi  lebih  rendah dibanding  ketika  menggunakan  pendanaan  dari  penerimaan  umum  daerah.  Selain  itu, skema  pendanaan  obligasi  daerah juga membutuhkan pengorbanan ekonomi  lebih  rendah dibanding ketika menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan.
Selisih  pengorbanan  ekonomi  dari  pendanaan  penerimaan  umum  daerah  dengan obligasi  daerah  yaitu  sebesar  Rp501,71  milyar.  Selisih  pengorbanan  ekonomi  antara pendanaan dari penerimaan umum daerah dengan pembayaran ketersediaan layanan yaitu sebesar  Rp430,69  milyar.  Sedangkan  selisih  antara  alternatif  pendanaan  obligasi  daerah dengan pembayaran ketersediaan layanan yaitu sebesar Rp71,02 milyar. Dengan demikian, apabila  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  menggunakan  skema  pendanaan  obligasi daerah  dalam  perluasan  bangunan  dan  fasilitas  RSUD  Wates  Kabupaten  Kulon  Progo, maka  dapat  melakukan  efisiensi  dana  sebesar  Rp501,71  milyar  dibanding  ketika menggunakan  sumber  pendanaan  dari  penerimaan  umum  daerah  dan  dapat  melakukan efisiensi dana sebesar Rp71,02 milyar dibanding ketika menggunakan alternatif pendanaan pembayaran ketersediaan layanan.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  alternatif  pendanaan  yang  paling  efisien antara  obligasi  daerah  dan  pembayaran  ketersediaan  layanan  dibandingkan  dengan pendanaan  dari  penerimaan  umum  daerah.  Penelitian  ini  mengacu  pada  proyek
1,280.91 779.20 850.22 0 501.71 430.69 PENERIMAAN UMUM APBD OBLIGASI DAERAH PEMBAYARAN
KETERSEDIAAN LAYANAN

## Grafik Perbandingan Alternatif Pendanaan (dalam milyar rupiah)
Pengorbanan Ekonomi Selisih Pengorbanan Ekonomi
Grafik 1 Ringkasan Perbandingan Alternatif Pendanaan
pengembangan  RSUD  Wates  Kabupaten  Kulon  Progo.  Berdasarkan  pembahasan  yang telah dijelaskan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.  Alternatif pendanaan yang paling efisien adalah alternatif pendanaan obligasi daerah jika dibandingkan  dengan  pembayaran  ketersediaan  layanan  dan  pendanaan  dari penerimaan umum daerah.
2.  Apabila Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memilih alternatif pendanaan skema obligasi daerah dengan tenor 10 tahun dan bunga 7,17%, maka dapat melakukan efisiensi dana sebesar  Rp501,71  milyar  dibanding  ketika  menggunakan  sumber  pendanaan  dari penerimaan umum daerah.
3.  Apabila  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  memilih  alternatif  pendanaan  skema pembayaran ketersediaan layanan dengan masa konsesi 10 tahun dan margin 35% dari total capex dan opex tiap tahun, maka dapat melakukan efisiensi dana sebesar Rp430,69 milyar  dibanding  ketika  menggunakan  sumber  pendanaan  dari  penerimaan  umum daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarwati, D. I. (2016). Penerbitan Obligasi Daerah Dalam Menunjang Ketahanan Ekonomi Daerah:  Studi  pada Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada.
Angggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo  Tahun  Anggaran 2017.
Bank Indonesia. (2016). http://www.bi.go.id/id/perbankan/suku-bunga-dasar/Default.aspx Darmadji,  T.,  &  Fakhruddin.  (2006). Pasar  Modal  di  Indonesia  Pendekatan  Tanya  Jawab. Jakarta: Salemba Empat.
Daroedono.  (2004). Pengembangan  Lembaga  Keuangan  dan  Investasi  Infrastruktur. Info Kajian Bappenas.
Dewi,  O.,  &  Kaluge,  D.  (2011,  Oktober).  Analisis  Peluang  Penerbitan  Obligasi  Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah. Jurnal of Indonesia Applied Economics, Vol 5 (2), 157-171.
DJPK.  (2007).  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  Departemen  Keuangan Republik Indonesia. Panduan Penerbitan Obligasi Daerah . Jakarta.
Djunedi,  P.  (2008).  Implementasi  Public  Private  Partnership  dan  Dampaknya  ke  APBN. Direktorat Jenderal Anggaran.
Elmi,  B.  (2005). Analisa  Obligasi  Daerah  Untuk  Membiayai  Pembangunan  Daerah (Municipal  Bond):  Kasus  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat. Kajian  Ekonomi dan Keuangan.
Esfahani, H. S., & Ramı´rez, M. T. (2003). Institutions, infrastructure, and economic growth. Journal of Development Economics , 443-477.
Fatimah,  D.  S.  (2011). Pinjaman  Daerah  dan  Public  Private  Partnership  Sebagai  Alternatif Pembiayaan  Pembangunan  Bandar  Udara  Perintis  Di  Kabupaten  Labuhanbatu. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Grout, P. (2005). Value For Money Measurements in Public Private Partnerships. European Investment Bank (EIB) , 33-56.
Halim,  A.  (2014). Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik:  Problematika  Penerimaan  dan Pengeluaran  Pemerintah  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Daerah). Jakarta: Salemba Empat.
Inayati,  N.  I.,  &  Setiawan,  D.  (2017).  Fenomena  Flypaper  Effect  pada  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan , 220-239.
Infovesta.  2017.  Pilihan  Investasi  Di  Tahun  2017.  25  Februari  2017.  Diakses  dari https://www.infovesta.com/index/article/articleread;jsessionid=E1357E039E6015F33 6991AC7C65040A9.NGXA/ff3babe7-b0a1-4243-9320-8dc14e3  45a46  pada  tanggal 15 Agustus 2017.
Kontan.  (2016).  Bunga  Deposito  Berpeluang  Turun  Hingga  Akhir  Tahun.  Diakses  dari http://m.kontan.co.id/news/bunga-deposito-berpeluang-turun-hingga-akhir-tahun pada tanggal 20 Agustus 2017.
Kurniawan,  E.  S.,  Pudjianto,  B.,  &  Wicaksono,  Y.  I.  (2009).  Analisis  Potensi  Penerapan Kerjasama  Pemerintah  Swasta  (KPS)  Dalam  Pengembangan  Infrastruktur Transportasi di Perkotaan. Jurnal Teknik, Vol. 30 (No. 3), 147-155.
Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI) , 67-80.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2013. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016.
Laporan  Akhir  Kajian  Awal  Pra  Studi  Kelayakan  KPBU  RSUD  Krian  Kabupaten  Sidoarjo Tahun 2016.
Masitoh,  H.  (2014,  Januari).  Public  Private  Partnership  (PPP)  Pengelolaan  Aset  Daerah: Studi Deskriptif tentang Kemitraan antara Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya  dengan  PT  Arwinto  Intan  Wijaya  (AIW)  dalam  Pembangunan  dan Pengembangan  Darmo  Trade  Centre  (DTC)  Surabaya. Kebijakan  dan  Manajemen Publik, Vol 2 (1).
Noor,  H.  F.  (2009). Investasi:  Pengelolaan  Keuangan  Bisnis  dan  Pengembangan  Ekonomi Masyarakat. Jakarta: Indeks.
Palei,  T.  (2015).  Assessing  The  Impact  of  Infrastructure  on  Economic  Growth  and  Global Competitiveness. Procedia Economics and Finance 23 , hal. 168-175.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  180/PMK.07  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  111/PMK.07  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.
Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  atau  Kepala  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  Nomot  4  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.
PT Sarana Multi Infrastruktur. 2017. Katalis Untuk Infrastruktur Indonesia Yang Lebih Baik. Diakses dari https://www.ptsmi.co.id/id/tentang-kami/tentang-pt-smi/ pada tanggal 28 Mei 2017.
Purnomo,  B.  S.  (2015). Obligasi  Daerah:  Alternatif  Investasi  Bagi  Masyarakat  dan  Sumber Pendanaan Bagi Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
Sahoo, P., & Dash, R. K. (2009). Infrastructure Development and Economic Growth in India. Journal of the Asia Paciﬁc Economy, 14 , 351-365.
Sharma,  D.,  &  Cui,  Q.  (2012).  Design  of  Concession  and Annual  Payments  for  Availability Payment  Public  Private  Partnership  (PPP)  Projects. Construction  Research Congress 2012.
Sitorus,  T.  (2015). Pasar  Obligasi  Indonesia:  Teori  dan  Praktik  (Edisi  1). Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Surachman,  E.  N.,  &  Setiawan,  H.  (2016).  Municipal  Bonds  as  The  Financing  Strategy  for Urban Infrastructure: Case Study of Jakarta MRT. Jurnal Keuangan dan Perbankan , 369-381.
Tukuboya,  M.  W.,  Nurjaman,  H.  N.,  &  Suryani,  F.  (2018).  Public  Private  Partnership  pada Konservasi  dan  Pembangunan  Infrastruktur  Pengaman  Pantai;  Studi  Kasus  Bali. Ikraith Teknologi , 32-40.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.