PELAKSANAA DIVERSI  SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN  PERKARA TERHADAP  ANAK PELAKU TINDAK  PIDANA
Oleh: Ghufron Program  Magister  Ilmu  Hukum Pascasarjana  Universitas  Islam  Malang Jl.  MT Haryono  193

## Abstrak
Diversi  ini  sendiri  sangat  erat  kaitannya  dengan  tujuan  konsep  restoratife  justice, konsep  restorative  justice  ini  sendiri  menekankan  kepada  pemulihan  kembali seperti  pada  keadaan  yang  semula  dan  bukanlah  sebuah  pembalasan.  Hal  ini sangat  berkaitan  sekali  dengan  konsep  diversi  yang  dimana  konsep  diversi  ini yang  berusaha  mengalihkan  segala  proses  penyelesaian  perkara  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  ke  luar  pengadilan  formal,  sebagai  upaya  pengalihan  kembali bagi  seorang  anak  pelaku  tindak  pidana  terhadap  korban  dan  masyarakat  dan bukan  dengan  sebuah  pembalasan.
Kata kunci: anak,  penyelesaian  perkara, diversi,  tindak  pidana

## Abstract
Diversion  itself  is  very  closely  related  to  the  goal  of  the  concept  of  restorative justice,  the  concept  of restorative justice itself emphasizes the recovery as in the original  state  and  is  not  a  retaliation.  This is very much related to the diversion concept  in  which  this  diversion  concept  tries  to  divert  all  the  settlement  of criminal  cases  committed  by  the  child  out  of  the  formal  court, as an attempt to transfer  back  to  a  child  the  perpetrator  of  a  crime  against  the  victim  and  the community and not a retaliation.
Keywords: child, case settlement, diversion, criminal act

## PENDAHULUAN
Kedudukan  anak  sebagai  generasi  muda  yang  akan  meneruskan  cita-cita luhur  bangsa,  calon-calon  pemimpin  bangsa  dimasa  mendatang  dan  sebagai sumber  harapan  bagi  generasi  terdahulu,  perlu  mendapat  kesempatan  seluas- luasnya  utuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan  wajar  baik  secara  rohani  jasmani dan  sosial.  Perlindungan  anak  merupakan  usaha  dan  kegiatan  seluruh  lapisan masyarakat  dalam  berbagai  kedudukan  dan  peranan,  yang  menyadari  betul pentingnya  anak  bagi  nusa  dan  bangsa  di  kemudian  hari.  Jika  mereka  telah  matang pertumbuhan  fisikmaupun  mentaldan  sosialnya,  maka  tiba  saatnya  menggantikan generasi  terdahulu. 1
Seiring  berkembangnya  zaman,  sangat  tidak  dimungkinkan  untuk  seorang anak  bisa  saja  melakukan  sebuah  tindak  pidana,  dan  dewasa  kini  sudah  sering
1 Maidin Gultom, Perlindungan Huk um Terhadap Anak  dalam Sistem Peradilan Pidana Anak  di Indonesia, Reflika Aditama,  Bandung, Desember 2014,  Hal 40
sekali  terjadi  tindak  pidana  bermunculan  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak  yang masih  dibawah  umur,  seperti  pencurian,  pemerkosaan,  bahkan  sampai  terjadi pembunuhan. 2
Kasus  Anak  Berhadapan  Hukum  (ABH)  ternyata  masih  menjadi  juara  dari deretan  kasus  lainnya  yang  diterima  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI).  Hal  itu  tertuang  dalam  catatan  akhir  tahun  perlindungan  anak  Indonesia sepanjang  2017.  Ketua  KPAI  Susanto  mengatakan,  kasus  ABH  masih  menjadi yang  tertinggi  dengan  jumlah  1.209  kasus.  Lalu,  diikuti  kasus  bidang  Keluarga dan  Pengasuhan  Alternatif  sebanyak  593  kasus,  Pornografi  dan Cyber  Crime sebanyak  514  kasus.  Menurutnya,  sejak  2016,  kasus  bidang  pornografi  dan cyber crime jumlahnya  semakin  bertambah  menggantikan  posisi  bidang  pendidikan. Meskipun  begitu,  menurut  Susanto  anak  pelaku  tersebut  juga  merupakan
korban  dari  problem  pengasuhan  di  keluarga  maupun  situasi  lingkungan  yang kurang  mendukung.  Tingginya  perceraian  yang  angkanya  mencapai  19,9  persen pada  2016  menyebabkan  konflik  orangtua  berdampak  kepada  anak  masih terbilang  tinggi.  Padahal,  hal  terbaik  bagi  anak  menjadi  prioritas  orangtua.  KPAI pun  mendorong  reformasi  hukum  perlindungan  anak  pasca  –perceraian  orangtua dengan  mendorong  kepastian  hak  kuasa  asuh,  pemenuhan  akses  bertemu,  dan pemenuhan  hak  nafkah.  Selain  itu,  KPAI  mendorong  Presiden  Joko  Widodo (Jokowi)  meratifikasi The  Hague  Convention  on  Child  Abduction sebagai dorongan  mekanisme  pemenuhan  hak  anak  dari  penculikan  oleh  salah  satu orangtua  di  level  nasional. 3 Berdasarkan  kondisi  tersebut,  maka  penulis  tertarik untuk  membahas  aspek penyelesaiannya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  penulis  disini  adalah  Penelitian  hukum dengan  tipe  Penelitian  Hukum  Empiris  atau  disebut  juga  dengan  Penelitian Hukum  Sosiologis.  Penelitian  hukum  empiris  adalah  data  yang  diperolehnya dengan  jalan  terjun  ke  lapangan  atau  data  yang  secara  langsung  diperoleh  dari masyarakat.  Kegiatan  penelitiannya  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan instrumen  atau  tanpa  instrumen  tetapi  terpimpin  dan  dilakukan  dengan  observasi (berstruktur atau tidak berstruktur). 4 Penelitian hukum pada umumnya mempunyai  dua  tipe  yaitu  yuridis  normatis  dan  yuridis  empiris.  Dalam  penelitian ini  penulis  akan  melakukan  penelitian  dengan  pendekatan  yuridis  empiris  atau sosiologis  hukum 5 Adapun  yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  empiris  ini adalah Tri  Nawangsari  SH,  Kanit  PPA  Polres  Malang  dan    Dra. Erna Yulianti Kepala Seksi  Bimbingan  Klien  Anak  Bapas  Kelas  1  Malang. .  Data  dalam  penelitian  hukum dengan  tipe  penelitian  hukum  empiris  atau  penelitian  hukum  sosiologis,  ada  dua macam  yakni  data primer  dan data sekunder.
2 Ibid, Hal  9
3 http://news.ok ezone.com, “Kasus Anak  Berhadapan dengan Huk um Masih Juara di KPAI”,  di akses pada pukul 02.10 Senin 26 Februai 2018.
4 P.  Joko  Subagyo, Metode  Penelitian  dalam  Teori dan Prak tek , Rineka Cipta, Jakarta, Maret 1997,  Hal 91
5 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Huk um, Sinar Grafika,  Palu,  Agustus 2009, Hal  105
Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti disini untuk mendapatkan  data  penelitian  yaitu  dengan  tekhnik  observasi 6 dan    interview  atau wawancara..  Sedangkan  interview  atau  wawancara  merupakan  proses  tanya  jawab secara  lisan  dimana  dua  orang  atau  lebih  berhadapan  secara  fisik. 7 Selain  itu  juga melakukan  penelusuran  kepustakaan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan,  buku-buku,  dokumen-dokumen  resmi,  publikasi,  hasil  penelitian  dan sebagainya. 8 Data  yang  telah  terkumpul  melalui  kegiatan  pengumpulan  data belum  memberikan  arti  apa-apa  bagi  tujuan  penelitian.  Penelitian  belum  dapat menarik  kesimpulan  bagi  tujuan  penelitiannya  sebab  data  itu  masih  merupakan bahan  mentah.

## PEMBAHASAN Sistem Peradilan  Pidana  Anak (SPPA)
Kecenderungan  meningkatnya  kualitas  maupun  kuantitas  pelanggaran  baik terhadap  ketentuan  Undang-undang  oleh  pelaku-pelaku  muda  usia,  atau  dengan perkataan  lain  meningkatnya  kenakan  remaja  yang  mengarah  kepada  tindakan kriminal, mendorong kita untuk  lebih  banyak  memberi  perhatian  akan penanggulangan  serta  penanganan-penanganannya.  Hal  ini  erat  hubungannya dengan  perlakuan  khusus  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  masih  muda  usinya. Masalah  pembinaan  generasi  muda  merupakan  bagian  integral  dari masalah  pembangunan.  Oleh  sebab  itu  sebagian  masalah  pembinaan  yaitu pembinaan  yustisial  terhadap  generasi  muda  khususnya  anak-anak  perlu  mendapat perhatian  dan  pembahasan  tersendiri.  Dalam  proses  perkembangan  tidak  jarang timbul  peristiwa  yang  menyebabkan  anak  dalam  keadaan  terlantar  maupun terjadinya  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  di  bawah  umur berupa  ancaman/  pelanggaran  terhadap  ketertiban  umum  dalam  masyarakat: bahkan  ada  kecenderungan  adanya  penyalahgunaan  anak  bagi  kepentingan- kepentingan  tertentu  yang  justru  dilakukan  oleh  para orang  tua  atau  pembinanya.
Oleh  sebab  itu,  anak  nakal  dan  anak  terlantar  perlu  diselesaikan  melalui satu  badan,  yaitu  lembaga  Peradilan  Khusus,  agar  ada  jaminan  bahwa penyelesaian  tersebut  dilakukan  benar-benar  untuk  kesejahteraan  anak  yang bersangkutan  dan  kepentingan  masyarakat,  tanpa  mengabaikan  terlaksananya Hukum  dan  Keadilan. 9 Adapun    sistem  peradilan  pidana  adalah  ( criminal  justice system )  menunjukan  mekanisme  kerja  dalam  penanggulangan  kejahatan  dengan mempergunakan  dasar “pendekatan  sistem”. 10
Dari  Encyclopedia  Amerika  menyebutkan  bahwa  Peradilan  Anak  adalah pusat  dari  mekanisme  perlakuan  bagi  penjahat-penjahat  muda,  anak-anak  nakal dan  anak-anak  terlantar,  dan  Prof.  Soedarto,  SH.  menjelaskan  dalam  ceramahnya bahwa:  Peradilan  Anak  meliputi  segala  aktivitas  pemerikaan  dan  pemutusan perkara  yang  menyangkut  kepentingan  anak.  Pendapat  dari  kedunyanya  ini
6 Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Huk um , Ghalia  Indonesia, Semarang,  Desember 1982,  Hal  62
7 Ibid, Hal  71
8 Zainuddin Ali,  Hal 107
9 Agung Wahjono dan Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak  di Indonesia , Sinar Grafika,  Hal  2
10 M. Nasir Djamil, Anak  Buk an Untuk  di Huk um ,Catatan Pembahasan UU  Sistem Peradilan Pidana Anak  (UU-SPPA), Sinar Grafika,  Jakarta, Desember 2012,  Hal 44
mewujudkan  betapa  luas  ruang  lingkup  Peradilan  Anak  yang  meliputi  segala aktifitas pemeriksaan, pemutusan perkara dan  hal-hal  yang  menyangkut kepentingan  anak agar  dipersingkat. 11
Istilah  sistem  peradilan  pidana  atau Criminal  Justice  System (CJS) menurut  Davies  menggambarkan the  word  system  converts  an  impression  of  a complect  to  and ,  artinya  kata  sistem  mewujudkan  adanya  suatu  kesadaran  objek yang  compleks  terdiri  dari  bagian-bagian  dan  setiap  sub-sub  bagian  dengan  bagian lainnya  saling  berhubungan  satu  sama  lain  dari  berjalan  dari  awal  sampai  akhir. Muladi  mendifinisikan  sistem  peradilan  pidana  sebagai  jaringan  ( network ) peradilan  yang  menggunakan  hukum  pidana  materiil,  hukum  pidana  formil ataupun hukum pelaksanaan pidana. 12 Sementara Romli Atmasasmita, membedakan  antara  pengertian  “ criminal  justice  process ”  dan  “ criminal  justice system ”.  Pengertian crimial  justice  process adalah  setiap  tahap  dari  suatu  putusan yang  menghadapkan  seorang  tersangka  kedalam  proses  yang  membawanya kepada  penentuan  pidana  baginya,  sedangkan  pengertian criminal  justice  system adalah  interkoneksi  antara  keputusan  dari  setiap  instansi  yang  terlibat  dalam proses peradilan  pidana. 13
Sistem  peradilan  pidana  menjadi  perangkat  hukum  dalam  menanggulangi berbagai  bentuk  kriminalitas  di  masyarakat.  Penggunaan  sistem  peradilan  pidana dianggap  bentuk  respon  penanggulangan  kriminal  dan  wujud  usaha  penegakan hukum  pidana.  Sistem  tersebut  diharapkan  mampu  menyelesaikan  persoalan kejahatan  yang  terjadi,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  tujuan  tersebut  belum seluruhnya  berhasil.  Sebagai  contoh  banyak  pelaku  tindak  pidana  yang  telah melewati semua tahapan sistem peradilan pidana kembali mengulangi kejahatannya  atau  residivis. 14

## Konsep Diversi dalam  Sistem Peradilan  Anak
Di  dalam  penjelasan  umum  UU  No.  11  Tahun  2012  disebutkan:  UU  No.  3 Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak  dimaksudkan  untuk  melindungi  dan mengayomi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  agar  anak  dapat  menyongsong masa  depannya  yang  masih  panjang  serta  memberi  kesempatan  kepada  anak  agar melalui  pembinaan  akan  diperoleh  jati  dirinya  untuk  menjadi  manusia  yang mandiri,  bertanggungjawab  dan  berguna  bagi  diri  sendiri,  keluarga,  masyarakat, bangsa  dan  negara.  Namun  dalam  pelaksanaannya  anak  diposisikan  sebagai  objek dan  perlakuan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  cenderung merugikan  anak.  Selain  itu,  undang-undang  tersebut  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat  dan  belum  secara  komprehensif memberikan  perlindungan  khusus  kepada anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.
Secara  formal  ide  diversi  tersebut  belum  dicantumkan  dalam  UU  No.  3 Tahun  1997  dan  baru  dicantumkan  dalam  UU  No  11  Tahun  2012.  Dalam  UU  No 11  Tahun  2012  ketentuan-ketentuan  diversi  terdapat  dalam  pasal  6  sampai  dengan pasal  14.  Adapun  dalam  pasal  15  menentukan  bahwa  pedoman  pelaksanaan  proses
11 Agung Wahjono, dan Siti Rahayu, Hal  6-7
12 Marlina, Peradilan Pidana Anak  di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice , Refika  Aditama, Medan, Oktober 2009,  Hal  5-7
13 M. Nasir Djamil,  Hal  6-7
14 Marlina,  Hal  5-7
diversi,  tata  cara,  dan  koordinasi  pelaksanaan  diversi  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan  Pemerintah. 15
Apa  yang  dimaksud  dengan  Diversi  ?  dalam  Undang-undang  Sistem Peradian  Pidana  Anak  (UU  SPPA)  ini  telah  diatur  tentang  Diversi  yaitu  terdapat pada  Pasal  1  angka  7  (tujuh). Diversi adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  diluar  peradilan  pidana.    Dalam  sistem peradilan  pidana  anak,  wajib  diupayakan  diversi,  artinya  diversi  diupayakan dalam  sistem  peradilan  pidana  anak,  yang  meliputi:  penyidikan  dan  penuntutan pidana  anak  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  undang-undang  ini;  Persidangan  anak yang  dilakukan  oleh  pengadilan  di  lingkungan  peradilan  umum;  dan  pembinaan, pembimbingan,  pengawasan  dan/atau  pendampingan  selama  proses  pelaksanaan pidana  atau  tindakan  dan  setelah  menjalani  pidana  atau  tindakan  (Pasal  5  ayat  2 UU SPPA). 16
Berdasarkan pada United Nations Minimum Rules for the Administrator of Juveline  (The  Beijing  Rules) ,  apa  yang  dimaksud  dengan  diversi  adalah  pemberian kewenangan  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  mengambil  tindakan-tindakan kebijaksanaan  dalam  menangani  atau  menyelesaiakan  masalah  pelanggar  anak dengan  tidak  mengambil  jalan  formal  anatara  lain  menghentikan  atau  meneruskan atau  melepaskan  dari  proses  peradilan  pidana  atau  mengembalikan  atau menyerahkan  kepada  masyarakat  dan  bentuk  kegiatan  pelayanan  sosial  lainnya. Penerapan  diversi  dapat  dilakukan  di  dalam  semua  tingkatan  pemeriksaan, dimaksudkan  untuk  mengurangi  dampak  negatif  keterlibatan  anak  dalam  proses peradilan  tersebut. 17
Proses  Diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  Anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  profesional  berdasarkan  pendekatan  Keadilan Restoraktif  (Pasal  8  UU  SPPA).  Kesepakatan  Diversi  harus  mendapatkan persetujuan  korban  dan/atau  keluarga  anak  korban  serta  kesediaan  anak  dan keluarganya,  kecuali  untuk:  tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran;  tindak  pidana ringan;  tindak  pidana  tanpa  korban;  atau  nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari nilai  upah  minimum  provinsi  setempat  (Pasal  9 UU SPPA). 18
Konsep  Diversi  adalah  konsep  untuk  mengalihkan  suatu  kasus  dari  proses formal  ke  proses  informal.  Proses  pengalihan  ditunjukan  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Selanjutnya  secara interen  kelembagaan  masing-masing  membicarakan  kembali  tentang  konsep diversi  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana.  Dari diskusi-diskusi  intern  yang  dilakukan  masing-masing  lembaga  berkeinginan  untuk membicarakan  konsep  diversi  secara  luas  sesama  aparat  penegak  hukum  yang terlibat  dalam  peradilan  pidana  terhadap  anak. 19
Prinsip  utama  pelaksanaan  konsep  diversi  yaitu  tindakan  persuasif  atau pendekatan  dan  pemberian  kesempatan  kepada  pelaku  untuk  berubah.  Petugas harus  menunjukan  pentingnya  kataatan  kepada  hukum  dengan  cara  pendekatan
15 Wijoyo R, Sistem Peradilan Pidana Anak  di Indonesia , Sinar  Grafika,  Hal  45-46
16 Maidin Gultom,  Hal  103
17 Wijoyo R, Op.Cit .,, Hal  47-48
18 Maidin Gultom, Op.Cit .,,  Hal 104
19 Marlina,  Hal  168
persuasif  dan  menghindarkan  penangkapan  dengan  menggunakan  tindakan kekerasan  dan  pemaksaan  untuk  melaksanakan  diversi.  Penggunaan  kekerasan akan  membawa  kepada  sifat  keterpaksaan  sebagai  hasil  dari  penegakan  hukum. Diversi  tidak  bertujuan  mengabaikan  hukum  dan  keadilan,  akan  tetapi  diversi merupakan  cara baru menegakkan  keadilan  dalam  masyarakat. 20
Filsafat  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan anak,  karena  itu  hukum  merupakan  landasan,  pedoman  dan  sarana  tercapainya kesejahteraan  dan  kepastian  hukum  guna  menjamin  perlakuan  maupun  tindakan yang  diambil;  khususnya  bagi  anak.  Dalam  proses  hukum  yang  melibatkan  anak sebagai  subyek  delik,  tidak  mengabaikan  masa  depannya  dan  tetap  menegakkan wibawa  hukum  demi  keadilan. 21
Hubungan  Konsep Restorative Justice dengan Konsep Diversi Restoratif  Justice merupakan  proses  penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar sistem  peradilan  pidana  ( Criminal  Justice  System )  dengan  melibatkan  korban, pelaku,  keluarga  korban  dan  pelaku,  masyarakat,  serta  pihak-pihak  yang berkepentingan  dengan  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  untuk  mencapai kesepakatan dan penyelesaian.
Restorative Justice dianggap cara berpikir/paradigma  baru  dalam  memandang  sebuah  tindak  kejahatan  yang dilakukan  oleh  seorang  manusia.
Konsep Restorative  Justice menpunyai  pengertian  dasar  bahwa  kejahatan merupakan  sebuah  tindakan  melawan  orang  atau  masyarakat  dan  berhubungan dengan  pelanggaran  sebagai  suatu  pengrusakan  norma  hukum. 22
Menurut  Jeff  Christian restorative  justice adalah  sebuah  penanganan tindak  pidana  yang  tidak  hanya  dilihat  dari  kacamata  hukum  pidana,  tetapi  juga dikaitkan  dengan  aspek  moral,  sosial  ekonomi,  agama  dan  adat  istiadat  lokal,  serta berbagai  pertimbangan  lainnya. 23
Konsep Restorative  Justice dari  UNICEF  menitikberatkan  kepada  keadilan yang  dapat  memulihkan,  yaitu  memulihkan  bagi  pelaku  tindak  pidana  anak, korban dan  masyarakat  yang  terganggu  akibat  adanya  tindak  pidana  tersebut.
Dengan menggunakan konsep Restorative Justice sebagaimana dikembangkan  UNICEF,  kiranya  Peradilan  Pidana  Anak  dapat  diharapkan menghasilkan  hal-hal  sebagai  berikut:
a. Berkurangnya jumlah anak-anak  yang  dikenakan  penahanan sementara  dan divonis  penjara;
b. Menghapuskan sigmatisi dan mengembalikan anak menjadi manusia  normal  sehingga  diharapkan  dapat berguna  kelak  dikemudian  hari;
c. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya  dan  bertanggungjawab,  sehingga  dapat  diharapkan  untuk  tidak mengulangi  lagi  perbuatannya;
d. Mengurangi  beban kerja pengadilan;
e. Menghemat  keuangan  negara;
f. Meningkatkan  dukungan  orang  tua  dan  peran  serta  masyarakat dalam  mengatasi  kenakalan  anak;
g. Pengintegrasian  kembali  anak ke dalam  masyarakat.
20 Ibid, Hal  22
21 Ibid, Hal  90
22 Marlina, Op.Cit .,, Hal  23
23 Wijoyo R, Op.Cit .,, Hal  42
Proses  pemulihan  menurut  konsep Restorative  Justice adalah  melalui Diversi,  yaitu  pengalihan  atau  pemindahan  dari  proses  peradilan  ke  dalam  proses alternatif  penyelesaian  perkara,  yaitu  melalui  musyawarah  pemulihan  atau mediasi.  Langkah  pengalihan  dibuat  untuk  menghindarkan  anak  dari  tindakan hukum  selanjutnya  dan  untuk  dukungan  komunitas,  disamping  itu  pengalihan bertujuan  untuk  mencegah  pengaruh  negatif  dari  tindakan  hukum  berikutnya  yang dapat menimbulkan  stigmatisasi. 24
Menurut  pandangan  konsep restorative  justice, penanganan  kejahatan  yang terjadi  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  negara  akan  tetapi  juga  merupakan tanggung  jawab  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  konsep restorative  justice dibangun berdasarkan  pengertian  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan  akan  dipulihkan kembali,  baik  kerugian  yang  diderita  oleh  korban  maupun  kerugian  yang ditanggung  oleh  masyarakat.
Pelaksanaan  konsep restorative  justice memberi  banyak  kesempatan kepada  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam  penyelesaian  masalah  tindak pidana.  Konsep restorative  justice mempunyai  suatu  kerangka  pikir  dalam  upaya mencari  alternatif  penyelesaian  terhadap  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak  tanpa  hukuman  pidana.  Alternatif  penyelesaian  yang  dilakukan  sebagai sebuah  upaya  menciptakan  keadilan  yang  berprikemanusiaan.  Penyelesaian dilakukan  dengan  tetap  memberikan  hak  masing-masing  pelaku  dan  korban  dalam mediasi  sebagai  sentral  dari  pelaksanaan restorative justice. 25
Berdasarkan  karakteristik restorative  justice tersebut  di  atas  maka  ada prasyarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat terlaksananya restorative justice, yaitu:
1. Harus  ada pengakuan  atau pernyataan  berslah  dari  pelaku.
2. Harus  ada  persetujuan  dari  pihak  korban  untuk  melaksanakan penyelesaian  di luar  sistem  peradilan  pidana  anak yang  berlaku.
3. Persetujuan  dari  kepolisian  atau  dari  kejaksaan  sebagai  institusi yang  memiliki  kewenangan  diskresioner.
4. Dukungan  komunitas  setempat  untuk  melaksanakan  penyelesaian di luar  sistem  peradilan  pidana  anak.
Adapun  kasus  yang  bisa  dilaksanakan  penyelesaian  dengan  konsep restorative justice adalah:
1. Kasus  tersebut  bukan  kasus  kenakalan  anak  yang  mengorbankan kepentingan  orang  banyak  dan bukan  pelanggaran  lalu  lintas  jalan.
2. Kenakalan  anak  tersebut  tidak  mengakibatkan  hilangnya  nyawa manusia,  luka  berat atau  cacat seumur  hidup.
3. Kenakalan  anak  tersebut  bukan  kejahatan  terhadap  kesusilaan  yang serius  yang  menyangkut  kehormatan.
Jadi,  kasus  yang  dapat  diselesaikan  dengan restorative  justice adalah kasus  yang  telah  masuk  dalam  sistem  peradilan  pidana  atau  kasus  yang  belum masuk  dalam  sistem  peradilan  pidana  (belum  bersentuhaan  dengan  sistem peradilan  pidana). 26
Kebijakan  penegakan  hukum  ( law  enforcement  policy )  merupakan  bagian dari  kebijakan  sosial  (social  policy)  termaksud  di  dalamnya  kebijakan  legislatif ( legislative  policy ).  Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  ( criminal  policy )  adalah
24 Wagiati Soetedjo dan Melani, Hal 134-136
25 Marlina,  Hal  23-24
26 Ibid, Hal  206-207
bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum  ( Law  enforcement  policy ).  Pelaksanaan kebijakan  penegakan  hukum  ( Law  enforcement  policy )  terhadap  penanggulangan kejahatan  melibatkan  semua  komponen  yang  termuat  dalam  suatu  sitem  hukum ( legal system ). 27
Secara  gasris  besar  upaya  penanggulangan  kejahatan  dibagi  dua,  yaitu jalur  “ penal ”  (hukum  pidana)  dan  jalur  “ non  penal ”  (bukan/di  luar  hukum pidana).  Penanggulangan  kejahatan  melalui  jalur  “ penal ”  menyangkut  bekerjanya fungsi  aparatur  penegak  hukum  sistem  peradilan  pidana  yang  terdiri  dari kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan.  Penanggulangan lewat jalur “ penal ” lebih menitikberatkan pada sifat “ respressive ” (penindasan/pemberantasan/  penumpasan)  sesudah  kejahatan  terjadi,  sedangkan jalur “ nonpenal ” lebih menitikberatkan pada sifat “ preventive ” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Jalur
“ nonpenal ”  merupakan  jalur  penanggulangan  dengan  cara  peningkatan  nilai keagamaan,  penyuluhan  melalui  pemuka  masyarakat,  dan  kegiatan  lainnya. Persoalan  kejahatan  tidak  hanya  diarahkan  pada  penyelesaian  melalui  proses peradilan,  tetapi  bisa  melalui  nonperadilan. 28
Upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan  pendekatan nonpenal merupakan bentuk  upaya  penanggulangan  berupa  pencegahan  tanpa  menggunakan  hukum pidana  dengan  mempengaruhi  pandangan  masyarakat  terhadap  kejahatan  dan pemidanaan  melalui  media  massa.  Konsep  diversi  dan restorative  justice merupakan  bentuk  alternatif  peneyelesaian  tindak  pidana  yang  diarahkan  kepada penyelesaian  secara  informal  dengan  melibatkan  semua  pihak  yang  terkaid  dalam tindak  pidana  yang  terjadi.  Penyelesaian  dengan  konsep  diversi  dan restorative justice merupakan  suatu  bentuk  penyelesaian  tindak  pidana  yang  telah berkembang  di  beberapa negara  dalam  menanggulangi  kejahatan.
Menurut  United  Nations Standard  Minimum  Rules  for  the  Administration of  Justice ( The  Beijing  Rules )  butir  11  menentukan  diversi  merupakan  proses melimpahkan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dari  sistem  peradilan  pidana kepada sistem informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat,  baik  pemerintah  negara  maupun  nonpemerintah.  Tindakan  ini dilakukan  untuk  menghindari  efek  negatif  terhadap  jiwa  dan  perkembangan  anak. Diversi  dilaksanakan  oleh  petugas  dengan  melakukan  kewenangan  yang  disebut diskresi.
Diskresi  merupakan  wewenang  petugas  kepolisian  untuk  mengambil tindakan  meneruskan  perkara  atau  menghentikan  perkara  sesuai  dengan  kebijakn yang  dimilikinya.  Proses  diskresi  berlangsung  secara  spontan  yang  timbul  dalam diri  pribadi  seorang  aparat penegak  hukum  tanpa  direncanakan  terlebih  dahulu. 29
Salah  satu  tindakan  diskresi  yaitu  diversi.  Diversi  merupakan  kebijakan yang  dilakukan  untuk  menghindarkan  pelaku  dari  sistem  peradilan  pidana  formal. Diversi  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  dan  rehabilitasi  ( protection and  rehabilitation )  kepada  pelaku  sebagai  upaya  untuk  mencegah  anak  menjadi pelaku  kriminal  dewasa. 30
27 Marlina, Op.Cit., Hal  13
28 Sudarto, Kapita Selek ta Huk um Pidana , Alumni,  Hal  118
29 Marlina, Op.Cit., 15-19
30 Ibid, Hal  22
Salah  satu  hasil  dari restorative  justice adalah  pelaku  memberikan tanggung  jawab  langsung  kepada  korban  dalam  bentuk  ganti  rugi  atau pertanggungjawaban  lainnya  selain  pidana.  Setelah  dilakukan  penandatanganan kesepakatan  maka  pelaku  harus  melaksanakan  semua  kesepakatan  tersebut  dengan pengawasan  dari  masyarakat.  Sementara  itu  korban  berhak  mendapat  ganti  rugi dan  penyembuhan  dari  pelaku  atas  kesakitan,  penderitaan  atau  kerugian  yang diterimanya.  Salah  satu  isu  penting  yang  harus  diperhatikan  dari  hasil  diversi  dan restorative  justice ini  adalah  hasil  dari  proses  ini  mempunyai  beberapa  akibat ( impact )  terutama  perilaku  pelaku  setelah  pertanggung  jawabannya  selesai dilaksanakan. 31
Dari  sedikit  penjelasan  di  atas,  penulis  dapat  menarik  kesimpulan hubungan  antara  Konsep  Diversi  dengan  Konsep Restorative  Justice dalam  sistem peradilan  anak  yaitu,  Diversi  ini  sendiri  sangat  erat  kaitannya  dengan  tujuan konsep  restoratife  justice,  konsep  restorative  justice  ini  sendiri  menekankan kepada  pemulihan  kembali  seperti  pada  keadaan  yang  semula  dan  bukanlah sebuah  pembalasan.  Hal  ini  sangat  berkaitan  sekali  dengan  konsep  diversi  yang dimana  konsep  diversi  ini  yang  berusaha  mengalihkan  segala  proses  penyelesaian perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  ke  luar  pengadilan  formal,  sebagai upaya  pengalihan  kembali  bagi  seorang  anak  pelaku  tindak  pidana  terhadap korban dan  masyarakat  dan  bukan  dengan  sebuah  pembalasan.
Pelaksanaan  Diversi  Hukum  terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  di  Kota Malang
Sebagaimana  telah  penulis  utarakan  dengan  ringkas  di  atas,  bahwa diversi adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke proses  diluar  peradilan  pidana.    Dalam  sistem  peradilan  pidana  anak,  wajib diupayakan  diversi,  artinya  diversi  diupayakan  dalam  sistem  peradilan  pidana anak,  yang  meliputi:  penyidikan  dan  penuntutan  pidana  anak  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kecuali  ditentukan  lain dalam  undang-undang  ini;  Persidangan  anak  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  di lingkungan peradilan umum; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau  pendampingan  selama  proses  pelaksanaan  pidana  atau  tindakan  dan setelah  menjalani  pidana  atau  tindakan  (Pasal  5 ayat  2 UU SPPA).
Diversi  ini  sendiri  hanya  akan  dilakukan  dengan  syarat  anak  di  bawah umur  18  tahun  dan  belum  kawin  belum  pernah  melakukan  suatu  tindak  pidana. Akan  tetapi  Diversi  ini  hanya  akan  dilakukan  satu  kali  dalam  seumur  hidup  dalam suatu  wilayah  hukum.  Diversi  ini  juga  tidak  bisa  dilakukan  pada  semua  tindak pidana  yang  dilakukan  seorang  anak  dengan  pertimbangan-pertimbangan  kategori tindak  pidana  yang  dilakukan  seperti  tindak  pidana  berat  pemerkosaan, pembunuhan,  narkotika,  pencurian  dengan  kekerasan  dan  jenis  tindak  pidana  berat lainnya  dengan  ancaman  hukuman  di atas 7 (tujuh)  tahun. 32
Proses  pelaksanaan  Diversi  memegang  prinsip  keadilan  restoratif  dengan memperhatikan:  kepentingan  dari  korban;  kesejahteraan  dan  tanggungjawab  anak; penghndaran dari pembalasan; keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  Penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  ketika mempertimbangkan apakah akan dilaksanakan diversi  atau  tidak,  harus
31 Ibid, Hal  230-23
32 Hasil  wawancara dengan Tri Nawangsari,  Kanit PPA Polres Malang
memperhatikan;  kategori  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak;  umur  anak; hasil  penelitian  kemasyarakatan  dari  BAPAS;  kerugian  yang  ditimbulkan  atas prilaku  anak;  bagaimana  tingkat  perhatian  dan  pendapat  masyarakat  atas  kasus tersebut;  dan dukungan  lingkungan  keluarga  dan masyarakat.
Beberapa  bentuk  hasil  kesepakatan  dalam  pelaksanaan  diversi  yaitu; perdamaian  dengan  atau  tanpa  ganti  kerugian;  penyerahan  kembali  kepada  orang tua/wali;  keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  ke  lembaga  pendidikan, lembaga  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial;  pelayanan  masyarakat.  Kemudian hasil  kesepakatan  diversi  dituangkan  ke  dalam  suatu  keputusan,  dan  berlaku  pada sejak  dicapai  kesepakatan  tersebut.  Namun,  agar  keputusan  tersebut  memiliki kekuatan  hukum  maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  meminta  penetapan  dari ketua  pengadilan  negeri  sesuai  dengan  daerah  hukumnya.  Setelah  penetapan disahkan  oleh  pengadilan,  hasil  penetapan  tersebut  diberikan  kepada  Pembimbing Kemasyarakatan,  penyidik,  Penuntut  Umum,  atau  Hakim  yang  menangani  kasus tersebut.
Dalam  ranah  penyidikan,  pada  prinsipnya,  penyidik  wajib  mengupayakan diversi  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  penyidikan  dimulai.  Dan proses  Diversi  sebagaimana  dimaksud  di  atas  dilaksanakan  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  setelah  dimulainya  diversi.  Dalam  hal  proses  diversi  berhasil  mencapai kesepakatan,  Penyidik  menyampaikan  berita  acara  diversi  beserta  kesepakatan diversi  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  dibuat  penetapan.  Apabila  diversi gagal,  Penyidik  wajib  melanjutkan  penyidikan  dan  melimpahkan  perkara  ke Penuntut  Umum  dengan  melampirkan  berita  acara  diversi  dan  laporan  penelitian kemasyarakatan.
Setelah  dilakukan  serangkaian  tindakan  penyidikan,  maka  tindakan  yang dilakukan  pihak  Polres  Kota  Malang  iyalah  penangkapan  dan  penahanan  terhadap anak  yang  diduga  melakukan  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pihak penyidik.  Wewenang  yang  diberikan  kepada  penyidik  sedemikian  luasnya. Bersumber  dari  wewenang  yang  diberikan  sebuah  undang-undang,  penyidik berhak  mengurangi  kebebasan  dan  hak  asasi  seseorang,  asal  hal  itu  masih  berpijak pada  landasan  hukum  yang  syah  berupa  penangkapan  dan  penahanan.  Dasar hukum  yang  dipakai  oleh  pihak  penyidik  Polres  Kota  Malang  dalam  melakukan tindakan  selanjutnya  yaitu  Penagkapan  dan  Penahan  terhadap  anak  sebagaimana yang  telah  tertuang  dalam  pasal  30 Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Disamping  itu,  dalam  melaksanakan  penyidikan,  penyidik  berkoordi-nasi dengan  Penuntut  Umum  serta  berkoordinasi  sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya  bahwa,  dilakukan  dalam  waktu  paling  lama  1  x  24  (satu  kali  dua puluh  empat)  jam  setelah  dimulainya  penyidikan.  Penahanan  terhadap  anak  tidak boleh  dilakukan  dalam  hal  anak  memperoleh  jaminan  dari  orang  tua/wali  dan/atau lembaga  bahwa  anak  tidak  akan  melarikan  diri,  tidak  akan  menghilangkan  atau merusak  barang  bukti,  dan/atau  tidak  akan  mengulangi  tindak  pidana.  Penahanan terhadap  anak hanya  dapat dilakukan  dengan  syarat  sebagai  berikut:
a. Anak  telah  berumur  14 (empat  belas)  tahun  atau  lebih;  dan
b. Diduga  melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana  penjara  7 (tujuh)  tahun  atau  lebih.
Ketentuan  ini  menjadi  hal  baru  sebagai  bentuk  pemberian  batas  usia  anak yang  dapat  ditahan,  mengimgat  usia  dibawah  14  (empat  belas)  tahun  yang  masih rentan  untuk  bisa  ditahan.  Jaminan  hak  anak  juga  masih  harus  diberikan  selama
anak  ditahan,  berupa  kebutuhan  jasmani,  rohani,  dan  sosial  anak  harus  tetap dipenuhi.  Untuk  melindungi  keamanan  anak,  dapat  dilakukan  penempatan  anak  di LPKS.
Penahanan  untuk  kepentingan  penyelidikan  dilakukan  paling  lama  7 (tujuh)  hari  dan  jangka  waktu  penahanan  dimaksud  atas  permintaan  penyidik dapat  diperpanjang  oleh  Penuntut  Umum  paling  lama  8  (delapan)  hari.  Apabila jangka  waktu  itu  telah  berakhir,  anak  wajib  dikeluarkan  demi  hukum,  serta penahanan  terhadap  anak  dilaksanakan  di  LPAS.  Dalam  hal  tidak  terdapat  LPAS, penahanan  dapat dilakukan  di  LPKS setempat.
Dalam  hal  penahanan  dilakukan  untuk  kepentingan  penuntutan,  Penuntut Umum  dapat  melakukan  penahanan  paling  lama  5  (lima)  hari.  Jangka  waktu penahanan  sebagaimana  permintaan  Penuntu  Umum  dapat  diperpanjang  oleh hakim  pengadilan  negeri  paling  lama  5  (lima)  hari,  dan  dalam  hal  jangka  waktu dimaksud  telah  berakhir,  anak  wajib  dikeluarkan  demi  hukum.  Dalam  hal penahanan  dilakukan  untuk  kepentingan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  hakim dapat  melakukan  penahanan  paling  lama  10  (sepuluh)  hari.  Jangka  waktu permintaan  hakim  dapat  diperpanjang  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  paling  lama 15  (lima  belas)  hari.  Apabila  jangka  waktu  telah  berakhir  dan  hakim  belum memberikan  putusan,  anak wajib  dikeluarkan  demi  hukum.
Penetapan  pengadilan  mengenai  penyitaan  barang  bukti  dalam  perkara anak  harus  ditetapkan  paling  lama  2  (dua)  hari.  Dalam  hal  penahanan  dilakukan untuk  kepentingan  pemeriksaan  di  tingkat  banding,  hakim  banding  dapat melakukan  penahanan  paling  lama  10  (sepuluh)  hari.  Jangka  waktu  sebagaimana dimaksud  penjelasan  di  atas  permintaan  hakim  banding  dapat  diperpanjang  oleh kerua  Pengadilan  Tinggi  paling  lama  15  (lima  belas)  hari.  Dalam  hal  jangka waktu,  apabila  telah  berakhir  dan  hakim  banding  belum  memberikan  putusan, anak  wajib  dikeluarkan  demi  hukum.  Dalam  hal  penahanan  terpaksa  dilakukan untuk  kepentingan  pemeriksaan  di  tingkat  kasasi,  hakim  kasasi  dapat  melakukan penahanan  paling  lama  15 (lima  belas)  hari.
Jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  permintaan  hakim  kasasi dapat  diperpanjang  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  paling  lama  20  (dua  puluh) hari.  Jika  telah  berakhir,  hakim  kasasi  belum  memberikan  putusan,  anak  wajib dikeluarkan  demi  hukum.
Di  samping  itu,  pejabat  yang  melakukan  penangkapan  atau  penahanan wajib  memberitahukan  kepada  anak  dan  orang  tua/wali  mengenai  hak memperoleh  bantuan  hukum.  Apabila  pejabat  tersebut  tidak  melaksanakan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  penagkapan  atau  penahanan  terhadap anak batal  demi  hukum. 33
Setelah  itu,  berlanjut  ke  tahap  penuntutan.  Penuntutan  adalah  tindakan Penuntut  Umum  (PU)  untuk  melimpahkan  perkara  pidana  ke  Pengadilan  Negeri (PN),  yang  berwenang  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  di  atur  dalam  undang- undang  dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  dalam persidangan.  Penuntutan  dalam  acara  pidana  anak  mengandung  pengertian tindakan  Penuntut  Umum  Anak  untuk  melimpahkan  perkara  anak  ke  pengadilan anak  dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  anak  dalam persidangan  anak.
Apabila  belum  terdapat  Penuntut  Umum  yang  memenuhi  persyaratan sebagaimana  dimaksud,  tugas  penuntutan  dilaksanakan  oleh  Penuntut  Umum yang  melakukan  tugas  penuntutan  bagi  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa.
Penuntut  Umum  wajib  mengupayakan  diversi  paling  lama  7  (tujuh)  hari setelah  menerima  berkas  perkara  dari  Penyidik  dan  diversi  sebagaimana dimaksud,  dilaksanakan  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari.  Dalam  hal  proses  diversi berhasil  mencapai  kesepakatan,  Penuntut  Umum  menyampaikan  berita  acara diversi  beserta  kesepakatan  diversi  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  dibuat penetapan. Apabila dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan  berita  acara  diversi  dan  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan dengan  melampirkan  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan.
Pada  proses  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  ketua  pengadilan  wajib menetapkan  hakim  atau  majelis  hakim  untuk  menangani  perkara  anak  paling  lama 3  (tiga)  hari  setelah  menerima  berkas  perkara  dari  Penuntut  Umum.  Hakim  wajib mengupayakan  diversi  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  ditetapkan  oleh  ketua Pengadilan  Negeri  sebagai  hakim,  sehingga  diversi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  dilaksanakan  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari.  Pada  prinsipnya,  proses diversi  dapat  dilaksanakan  di  ruang  mediasi  Pengadilan  Negeri.  Apabila  proses diversi  berhasil  mencapai  kesepakatan,  hakim  menyampaikan  berita  acara  diversi beserta  kesepakatan  diversi  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  untuk  dibuat penetapannya.  Bahkan,  apabila  proses  diversi  tidak  berhasil  dilaksanakan,  perkara dilanjutkan  ke tahap  persidangan.
Pada  proses  persidangan,  pada  prinsipnya  anak  disidangkan  dalam  ruang sidang  khusus  anak  serta  ruang  tunggu  sidang  anak  dipisahkan  dari  ruang  tunggu sidang  orang  dewasa.  Adapun  waktu  sidang  anak  didahulukan  dari  waktu  sidang dewasa.  Di  samping  itu,  hakim  memeriksa  perkara  anak  dalam  sidang  yang dinyatakan  tertutup  untuk  umum,  kecuali  pembacaan  putusan.  Dalam  sidang  anak, Hakim  wajib  memerintahkan  orang  tua/  wali  atau  pendamping,  advokat,  atau pemberi  bantuan  hukum  lainnya,  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk mendampingi  anak.
Persidangan  perkara  anak  bersifat  tertutup  agar  tercipta  suasana  tenang  dan penuh  kekeluargaan,  sehingga  anak  dapat  mengutarakan  segala  peristiwa  dan perasaan  nya  secara terbuka  dan jujur  selama  sidang  berjalan.
Setelah  surat  dakwaan  dibacakan,  hakim  memerintahkan  Pembimbing Kemasyarakatan  membacakan  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  mengenai anak  yang  bersangkutan  tanpa  kehadiran  anak,  kecuali  hakim  berpendapat  lain, laporan  tersebut  berisi  tentang:
a. Data  pribadi  anak,  keluarga,  pendidikan,  dan kehidupan  sosial; b. Latar  belakang  dilakukannya  tindak  pidana; c. Keadaan  korban  dalam  hal  ada  korban  dalam  tindak pidana  terhadap  tubuh  atau  nyawa; d. Hal  lain  yang  dianggap  perlu; e. Berita  acara diversi; f. Kesimpulan  dan  rekomendasi  dari  Pembimbing Kemasyarakatan.
Pada  dasarnya,  sidang  anak  dilanjutkan  setelah  anak  diberitahukan mengenai  keterangan  yang  telah  diberikan  oleh  anak  korban  dan/atau  anak  saksi pada  saan  Anak  berada  di  luar  ruang  sidang  pengadilan.  Maka,  sebelum menjatuhkan  putusan,  Hakim  memberikan  kesempatan  kepada  orang  tua/wali dan/atau  pendamping  untuk  mengemukakan  hal  yang  bermanfaat  bagi  anak. Dalam  hal  tertentu  anak  korban  diberi  kesempatan  oleh  hakim  untuk menyampaikan  pendapat  tentang  perkara  yang  bersangkutan.  Sehingga  hakim wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dari  Pembimbing Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhakn  putusan  perkara,  serta  dalam  hal  laporan penelitian  kemasyarakatan  sebagaimana  dimaksud  di  atas  tidak  dipertimbangkan dalam  putusan  hakim,  putusan  batal  demi  hukum.
Pada  proses  pembacaan  putusan  pengadilan  dilakukan  dalam  sidang  yang terbuka  untuk  umum  dan  dapat  tidak  dihadiri  oleh  anak.  Identitas  anak,  anak korban,  dan/  atau  anak  saksi  tetap  harus  dirahasiakan  oleh  media  masa sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  19  dengan  hanya  menggunakan  inisial  tanpa gambar.  Untuk  itu,  pengadilan  wajib  memberikan  petikan  putusan  pada  hari putusan  diucapkan  kepada  anak  atau  advokad  atau  pemberi  bantuan  hukum lainnya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Penuntut  Umum  serta  pengadilan wajib  memberikan  salinan  putusan  paling  lama  5  (lima)  hari  sejak  putusan diucapkan  kepada  anak  atau  advokad  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya, Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Penuntut  Umum.
Diversi  wajib  diupayakan  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  negeri.  Kata  “wajib  diupayakan” mengandung  makna  bahwa  penegak  hukum  anak  dari  penyidik,  penuntut  dan  juga hakim  diwajibkan  untuk  melakukan  upaya  agar  proses  diversi  bisa  dlaksanakan. Hal  inilah  yang  membuat  perdebatan  dalam  Panja  RUU  SPPA,  bahwa  bagi penegak  hukum  anak  apabila  tidak  melakukan  upaya  diversi  haruslah  diberi sanksi. 34 Terkait  dengan  sanksi  pidana  (Pasal  96)  terjadi  perdebatan,  di  satu  pihak yang  pro  menginginkan  agar  aparat  penegak  hukum  harus  mampu  bertanggung jawab  atas  tindakannya  apabila  lalai  tidak  melakukan  upaya  diversi,  dipihak  yang lain  akan  mengakibatkan  kriminalisasi  terhadap  aparat  penegak  hukum.  Hal  ini yang  mungkin  akan  di judicial  review oleh  para  hakim  karena  akan mempengaruhi  kinerja  dia  dalam  memeriksa  dan memutus  perkara.

## PENUTUP
Demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap seorang anak, pelaksanaan  diversi  hukum  terhadap  anak  ini  wajib  diupayakan  mulai  dari  tingkat Kepolisian,  tingkat  Kejaksaan  sampai  tingkat  Pengadilan  Negeri.  Diversi  ini sendiri  merupakan  penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum yang  dilakukan  di  luar  peradilan  formal  dengan  tujuan  untuk  mencegah  pengaruh negatif  dari  tindakan  hukum  berikutnya  yang  dapat  menimbulkan  stigmatisasi. Kata  “wajib  diupayakan”  mengandung  makna  bahwa  penegak  hukum  anak  dari penyidik,  penuntut  dan  juga  hakim  diwajibkan  untuk  melakukan  upaya  agar proses  diversi  bisa  dilaksanakan.  Akan  tetapi,  kembali  lagi  pada  tindak  pidana
34 Lihat  Pasal  95  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  memberikan  ancaman  sanksi administratif  dan  Pasal  96  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  memberikan  anca man  pidana paling  lama  2  (dua)  tahun  penjara  atau  denda  paling  banyak  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah).
yang  dilakukan  seorang  anak  juga  tidak  semua  memungkinkan  akan  dilaksanakan proses  diversi,  dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan:  diancam  dengan  pidana penjara  lebih  dari  7  (tujuh)  tahun  karena  tindak  pidana  dengan  ancaman  hukuman di  atas  7  (tujuh)  tahun  merupakan  kategori  tindak  pidana  berat  bagi  anak;  dan merupakan  pengulangan  tindak  pidana.

## DAFTAR  PUSTAKA
Gatot  Supramono. Hukum Acara Pengadilan Anak Maidin  Gultom.  2014. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung.  Refika  Aditama Agung  Wahjono,  Siti  Rahayu. Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia
Asfinawati,  dkk . Edisi Buku Saku 3 Bagaimana Bila: Anak Anda Menjadi Korban atau Pelaku Tindak Pidana
Marlina,  2009. Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Pengembangan  Konsep Diversi dan Restorative Justice . Medan.  Reflika  Aditama. Dahlan  Sinaga.  2017.  Penegakan  Hukum  dengan  Pendekatan  Diversi.  Yogyakarta. Nusa Media.
Koesno Adi.  2015. Diversi  Tindak  Pidana  Narkotika  Anak.  Malang.  Setara Pres. Wagiati  Soetodjo. Hukum Pidana Anak
Nasir  Djamil  M,  2012. Anak  Bukan  Untuk  di  Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) ). Jakarta, Sinar  Grafika. Joko  Subagyo  P.  1997. Metode  Penelitian  dalam  Teori  dan  Praktek. Jakarta Rineka  Cipta
Roeslan  Saleh.  1983. Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  dua pengertian dasar dalam hukum pdana . Jakarta. Aksara Baru Wiyono  R.  2015. Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia. Ngunut.  Sinar Grafika
Maulana  Hasan  Wadong.  2000.  Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan  Anak. Jakarta. Grasindo
Sudarto,  1986. Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung.  Alumni. Marwan  Setiawan.  2015. Karakteristik  Kriminalitas  Anak  dan  Remaja .  Garut. Ghalia  Indonesia.
Bunadi  Hidayat.  2010. Pemidanaan Anak di Bawah Umur . Bandung.  Alumni.
Abu  Huraerah.  2006. Kekerasan terhadap Anak . Bandung.  Nuansa

## Internet
http://news.okezone.com, di akses pada pukul 02.10 Senin 26 Februai 2018. https://www.statistikian.com, di akses pada pukul 00.17 Selasa 27 Februari 2018 portalgaruda.org , Analisis  Praktik Diversi Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana , oleh  Lindra  Septheari,  Maroni    dan  Budi  Rizky,  di  akses  pada  16.00,  Rabu  25  Juli 2018