PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH PAGE VOLUME 1, NOMOR 1 (JANUARI 2017)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating, PP 1 – 10

## PENDAHULUAN
Bergulirnya  gelombang  reformasi  diiring  pula  dengan  bergulirnya  agenda  desentralisasi  keuangan  dan  otonomi daerah. Penyelenggaraan desentralisasi keuangan dan otonomi daerah diikuti dengan adanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah yang diikuti pula adanya pelimpahan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD).  Pelimpahan  dana  ini  diiringi  dengan  dilaksanakannya  reformasi  anggaran  daerah  ( budgeting  reform ), namun yang terpenting adalah reformasi penganggaran yang terjadi diikuti pula dengan tuntutan agar diselenggarakannya paradigma baru dalam penyusunan anggaran yang mengedepankan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi anggaran sebagai pilar-pilar utama di dalam penyelenggaraan good governance , di samping anggaran juga harus dikelola malalui pendekatan performance oriented , value for money, keadilan, kesejahteraan, dan disiplin anggaran. Pelaksanaan budgeting  reform akan  sukses  bila  ditopang  dengan  sarana  pengawasan  pengelolaan  anggaran secara  optimal  (Freeman et  al .,  2003  dan  Tuasikal,  2007).  Hal  ini  ditegaskan  Terry  dan  Rue  (2003:232)  bahwa  kuatnya pengawasan tentu akan menjadi hal yang sangat penting dan mutlak dilaksanakan di daerah, karena di dalam pengawasan anggaran  akan  terdapat  jaminan  bahwa  setiap  rupiah  anggaran  yang  dibelanjakan  oleh  pemerintah  daerah  dapat  benar- benar  berdampak  terhadap  kepentingan  dan  kebutuhan  riil  masyarakat  di  daerah  serta  dapat  dipertanggungjawabkan. Pandangan Amiq (2010:10) bahwa esensi pengelolaan APBD sebagai dasar utama penyelenggaraan otonomi daerah tidak akan berhasil tanpa disertai sistem pengawasan ( toezicht ) yang kuat.
Fungsi  pengawasan  dapat  dilakukan  melalui  optimalisasi  peran  DPRD  sebagai  salah  satu  institusi  yang  paling memiliki posisi dan peran strategis dalam pelaksanaan pengawasan APBD yang dikelola eksekutif (Syahruddin dan Taifur, 2002). Hal tersebut menjadi semakin meningkat karena hubungan antara legislatif dan eksekutif di daerah telah sama-sama memiliki power , yaitu bersifat sejajar dan menjadi mitra. James (1985:125) mengemukakan bahwa keuangan daerah adalah keuangan milik rakyat dan tidak ada penggunaan uang rakyat tanpa pengawasan dari rakyat. Dalam hal ini, DPRD meru- pakan representasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan fungsi utamanya adalah menjalankan fungsi pengawa- san, selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran.
Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan dari berbagai kebijakan pub- lik di daerah yang dilaksanakan oleh eksekutif, termasuk juga dengan pengawasan terhadap kebijakan pelaksanaan APBD (Basri, 2008). Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan dae- rah dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan, serta tujuan yang telah ditetapkan (Tarigan, 2002:147). Dengan demikian, tujuan pengawasan anggaran (APBD) adalah untuk menjaga agar angga- ran yang disusun benar-benar telah dijalankan sesuai dengan yang telah digariskan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui  pengawasan  DPRD,  maka  eksekutif  selaku  pelaksana  kebijakan  di  daerah  akan  terhindar  dari  berbagai penyimpangan anggaran, karena salah satu fokus utama pengawasan anggaran tidak hanya sebatas pada melihat sesuatu
Aprianto L. Kuddy 1 kuddy.keuda@gmail.com
Abstract: Tujuan  penelitian  ini  adalah  menguji  pengaruh  kualitas  pengetahuan  anggota  dewan  tentang  anggaran  terhadap  pengawasan  keuangan daerah  (APBD)  dengan  gaya  kepemimpinan  sebagai  variabel  pemoderasi  yang  akan  memperkuat  atau  memperlemah  hubungan  tersebut.  Variabel independen  dalam  penelitian  ini  adalah  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dan  variabel  dependennya  adalah  pengawasan  keuangan  daerah (APBD).  Unit  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  anggota  dewan  pada  kantor  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi Papua,  DPRD  Kabupaten  Jayapura,  dan  DPRD  Kota  Jayapura  untuk  periode  2009-2014  dengan  jumlah  responden,  yaitu  sebanyak  111  orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei langsung, kemudian pengujian hipotesis diuji secara empiris dengan menggunakan analisis regresi berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  berpengaruh  terhadap  pengawasan  keuangan daerah  (APBD).  Di  samping  itu,  penelitian  ini  juga  dapat  membuktikan  bahwa  interaksi  antara  gaya  kepemimpinan  dengan  pengetahuan  tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan.
Keywords : Gaya kepemimpinan, Pengetahuan anggaran, dan Kinerja Pengawasan keuangan daerah
.

## PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP KINERJA PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI PEMODERATING
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH PAGE VOLUME 1, NOMOR 1 (JANUARI 2017)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating, PP 1 – 10
dengan  seksama  dan  melaporkan  hasil  kegiatan  mengawasi  anggaran,  tetapi  juga  mengandung  arti  memperbaiki  dan meluruskan atas berbagai penyimpangan-penyimpangan anggaran yang kapan saja dapat terjadi (Siegel, 1989:75). Apabila DPRD  tidak  dapat  berfungsi  dengan  baik  dalam  menjalankan  peranannya  sebagai  pengawas  anggaran  daerah,  tentunya akan  membuka  peluang  yang  besar  bagi  eksekutif  untuk  lebih  leluasa  melakukan  penyalahgunaan  kewenangan  atas penyelenggaraan pemerintahan yang diamanatkan, khususnya dalam pengelolaan APBD (Handayaningrat 1985:143; Shield et al., 1998:67; Darwis, 2008).
Pengawasan APBD dapat dilakukan dengan baik bila anggota dewan selaku pengawas mempunyai pengetahuan yang  memadai  tentang  anggaran  (Herbert et  al. 1984:3;  Newkirk,  1986:23;  Peterson,  1994:55;  Chong  dan  Chong,  2002; Yuen, 2007; serta Basri, 2008). Asumsinya, bagaimana mungkin seorang anggota dewan dapat memberikan jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan telah berjalan dengan baik apabila anggota dewan tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang keseluruhan struktur, prosedur, dan mekanisme penyusunan anggaran, tidak menguasai undang-undang dan kebijakan-kebijakan anggaran, terutama tidak memiliki kemampuan dalam mendeteksi terjadinya kegagalan anggaran. Yudono (2002) dan Mardiasmo (2003) menegaskan bahwa setidaknya pengetahuan yang akan dibutuhkan anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.
Dewan  harus  mempunyai  pengetahuan  yang  memadai  mengenai  anggaran,  karena  semakin  luas  pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan APBD  (Erlina,  2008).  Apabila  pengetahuan  tentang  anggaran  lemah,  maka  dewan  hanya  pasif  dan  menerima  rancangan usulan APBD yang diajukan oleh eksekutif tanpa berupaya menelaah dan menelusuri bahwa anggaran yang diajukan telah sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  dan  rencana  strategi  daerah,  sehingga  pada  akhirnya  tidak  mampu  mendeteksi terjadinya kebocoran anggaran (Darwis, 2008). Faktanya, sejauh ini masih banyak anggota dewan di daerah yang bingung membedakan  terminologi  antara  pengawasan,  pengendalian,  dan  pemeriksaan,  di  samping  bahwa  pengetahuan  mereka mengenai keseluruhan struktur, prosedur, mekanisme, dan kebijakan-kebijakan anggaran belum sepenuhnya memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pengetahuan dewan mengenai anggaran di daerah dalam rangka pengawasan APBD masih lemah.
Salah  satu  fenomena  yang  berkaitan  dengan  masalah  kualitas  anggota  dewan,  yaitu  menilik  pada  hasil  temuan Panitia Pengawas Pemilu Papua tahun 2004 yang mengungkapkan terjadi sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh partai- partai politik saat melakukan verifikasi calon legislatif (Mampioper, 2009). Dalam hal ini terbukti sejumlah calon legislatif yang berijazah palsu dan berbekal ujian persamaan sebagai persyaratan menjadi calon anggota legislatif. Hal ini mengindikasikan bahwa  partai  politik  dalam  pemilihan  anggota  untuk  bakal  calon  anggota  dewan  belum  sepenuhnya  mengedepankan kualitas SDM, sehingga pada akhirnya telah menumbuhkan persepsi negatif di masyarakat mengenai kualitas dari anggota dewan. Abdullah dan Asmara (2006) meneliti perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah, salah satu hasil penelitiannya  menyatakan  bahwa  APBD  digunakan  oleh  legislatif  sebagai  alat  untuk  memenuhi  kepentingan  pribadi  dan golongan.
Kelemahan yang terjadi atas peranan DPRD dalam pengawasan pengelolaan APBD dapat mungkin terjadi karena lemahnya aspek kepemimpinan pada lembaga DPRD sebagai salah satu kunci utama yang turut menentukan berhasil atau tidaknya  suatu  organisasi,  di  samping  bahwa  penerapan  gaya  kepemimpinan  yang  baik  juga  merupakan  faktor  penentu akan  keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  (Sedarmayanti,  2009  dan  Stoner,  1996).  Senge  (1990);  Swieringa (1992); Alberto (2005) dalam Trisnaningsih (2007); Hugo (2009) yang meneliti pengaruh gaya kepemimpinan dalam konteks sistem  penganggaran,  menemukan  bahwa  penerapan  gaya  kepemimpinan  yang  baik  dapat  berpengaruh  positif  terhadap peningkatan  kinerja,  selain  mampu  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  dorongan  peningkatan  pengetahuan  anggota melalui learning organization .
Berdasarkan uraian tersebut di atas, peranan DPRD sangat besar dan memiliki nilai strategis dalam pengawasan APBD  terutama  apabila  didukung  dengan  kualitas  sumber  daya  manusia  lembaga  DPRD  berupa  pengetahuan  anggaran yang  memadai  serta  penyelenggaraan  prinsip-prinsip good  governance yang  mengedepankan  akuntabilitas,  partisipasi masyarakat, transparansi, dan penerapan gaya kepemimpinan yang baik. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji secara empiris apakah pengetahuan dewan tentang anggaran dapat memengaruhi pengawasan APBD dan apakah  gaya  kepemimpinan  sebagai  variabel  pemoderasi  dapat  berpengaruh  terhadap  hubungan  antara  pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD, yaitu dengan studi pada DPRD Provinsi Papua, DPRD Kabupaten Jayapura dan DPRD Kota Jayapura.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH PAGE VOLUME 1, NOMOR 1 (JANUARI 2017)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating, PP 1 – 10

## LANDASAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS, DAN KERANGKA PIKIR

## (a) Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan APBD (X 1 )
Pengawasan  APBD  dapat  dilakukan  dengan  baik  apabila  dewan  mempunyai  pengetahuan  tentang  anggaran  yang memadai. Spilker (1995) mengungkapkan bahwa pengetahuan yang tinggi akan sangat menunjang kualitas hasil kerja, di samping mampu mengatasi kerumitan pekerjaan yang dihadapi seseorang. Menurut Tubbs (1992) bahwa,
......dalam mendeteksi sebuah kesalahan, maka seorang yang berada dalam profesi apapun harus didukung dengan pengetahuan yang memadai tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi.
Penelitian  Kennedy  (1993)  yang  menganalisis  interaksi  pengetahuan  dengan  kualitas  hasil  kerja  dan  membuktikan bahwa pengetahuan dan kemampuan memecahkan masalah yang tinggi memiliki hubungan yang positif terhadap  kualitas hasil pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Yudono (2002) menyatakan bahwa,
DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif, serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang memadai  dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dewan dalam melakukan pengawasan APBD salah satunya adalah pengetahuan ten- tang anggaran.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa apabila semakin berkualitas pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota, maka kinerja organisasi/lembaga juga akan menjadi semakin berkualitas. Hal ini berarti, apabila semakin baik pe- ngetahuan yang dimiliki anggota dewan tentang anggaran, maka kinerja pengawasannya akan semakin optimal. Sebaliknya jika pengetahuan tentang anggaran lemah, maka dewan hanya pasif dan menerima rancangan usulan APBD yang diajukan oleh eksekutif tanpa berupaya menelaah dan menelusuri bahwa anggaran yang diajukan telah sesuai dengan aspirasi mas- yarakat dan rencana strategi daerah, sehingga pada akhirnya tidak dapat mendeteksi terjadinya kebocoran anggaran. Oleh karena itu, hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:
Hipo. 1 :    Diduga, pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
(b) Gaya Kepemimpinan dan Pengawasan APBD (X 2 )
Kepemimpinan  yang  baik  merupakan  syarat  mutlak  terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Dalam  ruang lingkup pengawasan, Nawawi (1989:67) dan Fatchurrochman (2002) menegaskan bahwa,
keterlibatan  aktif  pemimpin  organisasi  publik  dalam  rangka  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan sangat efektif untuk mengendalikan kegiatan aparat pemerintahan sehingga dapat terwujud suatu pemerin- tahan yang bersih dan berwibawa (clean and strong government).
Hal  ini  berarti  bahwa  aspek  kepemimpinan  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  menjalankan  fungsi pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, Yudono (2002) menegaskan bahwa,
....DPRD akan memainkan peranannya di dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan baik apabila pim- pinan  dan  anggota-anggotanya  berada  dalam  kualifikasi  ideal,  dalam  arti  memahami  benar  tentang  hak, tugas, dan wewenangnya serta mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan kualitas pe- ngetahuan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai.
Hal ini mengindikasikan bahwa peran sentral pengetahuan sebagai sumber keunggulan kompetitif, menuntut lembaga/ organisasi DPRD untuk turut mendorong terciptanya suatu organisasi pembelajar ( learning organization ) guna peningkatan kapasitas  dan  kualitas  pengetahuan  anggota  dalam  rangka  pencapaian  kinerja  organisasi  yang  lebih  tinggi.  Komitmen pimpinan organisasi/lembaga DPRD sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembelajaran kepada para anggota, sehingga pengetahuan memadai dari para anggota dewan yang mendukung penerapan anggaran dapat ter- cipta,  terutama  dalam  rangka  mengoptimalkan  kinerja  pengawasan  APBD  yang  diamanatkan  sebagai  dasar  pencapaian tujuan lembaga DPRD.
Menurut Sedarmayanti (2009:184), keberhasilan dari seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya untuk menca- pai tujuan organisasi bergantung pada gaya kepemimpinan yang diterapkan. Carver dan Sergiovanni (1969:158) menyata- kan bahwa,
.......gaya  kepemimpinan  yang  tepat  adalah  gaya  kepemimpinan  yang  tinggi  orientasi  tugas  dan  orientasi hubungan manusia .
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH PAGE VOLUME 1, NOMOR 1 (JANUARI 2017)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating, PP 1 – 10
Gaya kepemimpinan yang tinggi orientasi tugas dan hubungan adalah perilaku pemimpin yang banyak mengalokasikan waktu untuk mengadakan perubahan dan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan/melayani kepada para anggotanya (Lantu, 2007:29). Salah satu karakteristik gaya kepemimpinan pelayan, yaitu memberikan kesempatan pengikut untuk terus belajar (learning organization), memberikan keteladanan, dan memberdayakan anggota (Laub, 1999:43). Pandangan Senge (1990:315), pemimpin model ini senantiasa berfikir akan pentingnya kualitas pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran bagi anggotanya, sehingga ia akan berperan sebagai perancang ( as designer ), sebagai pengasuh ( as steward ), dan sebagai guru ( as teacher ) bagi anggotanya dalam organisasi. Brownell (1983); Senge (1990); Swieringa et al. (1992); Alberto (2005) dalam Trisnaningsih (2007) yang meneliti penga- ruh gaya kepemimpinan dalam konteks sistem penganggaran, menemukan bahwa gaya kepemimpinan selain berpengaruh terhadap  peningkatan  kinerja  penganggaran,  juga  berpengaruh  positif  terhadap  dorongan  peningkatan  pengetahuan  ang- gota melalui learning organization .
Temuan-temuan  tersebut  di  atas  memberikan  sinyal  bagi  penelitian  ini  bahwa  variabel  gaya  kepemimpinan  yang diterapkan  oleh  pimpinan  lembaga  DPRD  pada  setiap  tingkatan  organisasi  terutama  yang  terkait  pengelolaan  anggaran akan  menunjang  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  secara  memadai  melalui learning organisasi,  sekaligus  akan memengaruhi efektivitas kinerja yang diemban anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan pada keseluruhan tahapan APBD. Oleh karena itu, hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:
Hipo. 2 : Diduga, semakin baik pengetahuan tentang anggaran dan gaya kepemimpinan, maka semakin tinggi pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota dewan.
Merujuk pada uraian landasan teori dan pengembangan hipotesis di atas, maka peneliti menyusun kerangka proses berfikir sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Variabel Independen                                                                             Variabel Dependen
Sumber, Data diolah Tahun 2013

## METODELOGI PENELITIAN

## 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  eksplanatori  dengan  pendekatan  kuantitatif,  serta  metode  yang  digunakan adalah metode penelitian survei.

## 2. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan pada kantor DPRD Provinsi Papua, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota Jayapura. Untuk responden anggota dewan, semua populasi dijadikan sebagai sampel.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini,  yaitu  menggunakan  survei  langsung  dan  instrumen  yang  digunakan  adalah kuesioner (angket).

## 4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Penelitian ini menguji 6 variabel, terdiri dari 1 variabel dependen, 1 variabel independen dan 4 variabel oderasi. Semua variabel dalam penelitian ini diukur berdasarkan teknik skala likert 5 angka (skor). Skor 5 (SS= Sangat Setuju), 4 (S=Setuju, 3 (RR= Ragu-Ragu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).
Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Gaya Kepemimpinan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran H2 H1
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH PAGE VOLUME 1, NOMOR 1 (JANUARI 2017)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating, PP 1 – 10

## 4.1. Variabel dependen: Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Pengawasan APBD adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD secara intensif pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengawa- san keuangan daerah (APBD) mengacu pada instrumen yang diadopsi dari penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang terdiri dari 12 butir pertanyaan. Variabel pengawasan APBD didasarkan pada item-item pertanyaan tentang pe- ngawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD pada keseluruhan tahap APBD, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.

## 4.2. Variabel Independen: Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
Pengetahuan dewan tentang angaran adalah pengetahuan anggota dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/A PBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan dan kebocoran anggaran. Indikator-indikator yang digunakan un- tuk mengukur variabel pengetahuan tentang anggaran mengacu pada instrumen yang diadopsi dari penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang terdiri dari 4 butir pertanyaan. Variabel pengetahuan tentang anggaran didasarkan pada item-item pertanyaan tentang pengetahuan dewan terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBD, pengetahuan pada saat melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya kebocoran dan pemborosan dalam pelaksanaan APBD, pengetahuan terhadap teknis atau alur penyusunan APBD.

## 4.3. Variabel Moderasi: Gaya Kepemimpinan
Gaya kepemimpinan adalah strategi yang digunakan oleh para pimpinan pada setiap tingkatan lembaga sebagai proses memengaruhi  anggotanya  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan,  terutama  dalam  mem- perkuat  fungsi  kontrol  atau  pengawasan  APBD.  Indikator-indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel  gaya kepemimpinan mengacu pada kuesioner penelitian oleh Engko dan Gudono (2007) yang terdiri dari 14 butir pertanyaan, kemudian peneliti kembangkan sesuai situasi dan teori terkait. Variabel gaya kepemimpinan didasarkan pada item-item pertanyaan tentang penerapan gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas dan gaya kepemimpinan yang berorientasi hubungan.

## 5. Teknik Analisis Data
Sesuai  dengan  rumusan  hipotesis  H 1 sampai  dengan  H 5 ,  maka  pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan alat analisis regresi linier berganda dan untuk menganalisis data, digunakan software SPSS for window programe . Sehu- bungan dengan hal tersebut di atas, maka persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:
Y = α + β 1 .X 1 + β 2 .X 1 .X 2 ε
Keterangan:

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.   Demografi Responden
Data demografi berikut menyajikan beberapa informasi umum mengenai karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan latar belakang pendidikan.
Tabel 1. Karaktersistik Responden dan Tingkat Respon Rate Kelompok Frekuensi Persentase Kelompok Frekuensi Persentase Jenis Kelamin Pria Wanita 76 Orang 9 Orang 89,4% 10,6% 100% Usia 31 – 40 Tahun 41 – 50 Tahun > 50 Tahun 15 Orang 53 Orang 17 Orang 17,6% 62,4% 20,0% 100% Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Strata 1 (S1) Diploma SMU 15 Orang 43 Orang 3 Orang 24 Orang 17,6% 50,6% 3,5% 28,2% 100% Latar Belakang Pendidikan Ilmu sosial dan politik Teknik Ilmu agama Akuntansi Manajemen Hukum Lainnya 6 Orang 5 Orang 5 Orang 0 Orang 21 Orang 19 Orang 29 Orang 7,1% 5,9% 5,9% 0,0% 24,7% 22,4% 34,1% 100%
Y :  Pengawasan Keuangan daerah
α :   Konstanta
β 1, β 2, :   Koefisien regresi
X 1 :   Pengetahuan anggaran
X 2 :   Gaya Kepemimpinan X 1 , X 2 :   Interaksi antara pengetahuan anggaran dan Gaya Kepemimpinan ε :   Eror
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH PAGE VOLUME 1, NOMOR 1 (JANUARI 2017)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating, PP 1 – 10
Tingkat Pengembalian Kuesioner: - Kuesioner yang didistribusikan =  111 - Kuesioner yang tidak dikembalikan =  23
- Kuesioner yang  kembali =  88
- Kuesioner yang tidak memenuhi syarat = 3
- Kuesioner yang diolah =  85 - Respon rate =  79,28%
Sumber: Sekretariat DPRD dan data diolah, Tahun 2012
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 85 responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah, terdapat 76 orang diantaranya pria dan 9 orang di antaranya wanita dengan usia responden yang paling banyak berpartisipasi, yaitu antara 41 sampai 50 tahun dan rata-rata responden berjenjang pendidikan strata 1.

## 2. Hasil Uji Instrumen Penelitian

## 2.1. Hasil Uji Validitas.
Hasil pengujian instrumen penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Uji Confirmatory Factor Analysis
Variabel KMO & BARLET TEST Total Variance Explained Rotate Component Matrix KMO BTS Chi- square Sig. Component Elgenvalue Loading Total Component Pengetahuan 0,623 187,638 0,000 4 65,655% 1 Kepemimpinan 0,706 609,869 0,000 14 69,949% 4 Pengawasan 0,781 374,386 0,000 12 62,188% 3

## Sumber: Data primer diolah Tahun 2012
Berdasarkan hasil uji CFA di atas, nilai Kaiser–Meyer–Oklin of Sampling Adequacy (KMO-MSA) terhadap variabel pengetahuan anggaran  (4 item), gaya kepemimpinan (14 item), dan variabel pengawasan (12 item), menunjukkan bahwa semua  item  memiliki  loading  factor  di  atas  0,50  atau  tidak  ada  yang  dikeluarkan.  Di  samping  itu,  nilai Bartlett’s  test  of Sphericity dengan Chi-squares signifikan pada 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa uji analisis faktor dapat dilanjutkan. Kemudian berdasarkan analisis faktor untuk masing-masing variabel, dapat diketahui bahwa dari rotase komponen matriks analisis faktor menunjukkan bahwa tiap-tiap konstruk memiliki undimensionalitas atau dengan kata lain semua indikator yang digunakan  memiliki  faktor  penjelas  yang  kuat,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  masing-masing  skor  butir  pertanyaan adalah valid. Adapun hasil pengujian reliabili-tas dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach Alpha Keterangan Pengetahuan 0,824 Reliabel Kepemimpinan 0,806 Reliabel Pengawasan 0,786 Reliabel

## Sumber: Data primer diolah Tahun 2012
Berdasarkan tabel di atas, hasil uji reliabilitas variabel atas 3 instrumen variabel penelitian menunjukkan Cronbach Alpha ( α ) di atas 0,60. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut di atas, variabel-variabel yang akan diuji telah akurat dan konsisten, sehingga memenuhi syarat untuk dapat digunakan dalam analisis data.

## 3. Pengujian Asumsi Klasik

## 3.1. Uji Normalitas
Suatu persamaan regresi dapat dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov , lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2006:151). Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut.
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas
Statistik Uji Nilai Keterangan Kolmogorov-Smirnov Z 0,730 Normal signifikansi 0,661
Sumber: Data primer diolah Tahun 2012
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH PAGE VOLUME 1, NOMOR 1 (JANUARI 2017)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating, PP 1 – 10
Hasil  uji  Kolmogorov-Smirnov  pada  tabel  di  atas  menunjukkan  nilai  signifikansi  di  atas  0,05.  Dengan  demikian, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

## 3.3. Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2005), untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, yaitu melalui uji Durbin-Watson. Syaratnya, nilai d-w lebih besar dari batas atas du dan kurang dari 4-du (du<dw<4-du). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 5. Hasil Autokorelasi dl du 4-du 4-dl d-w Keterangan 1,4221 1,8864 2,1136 2,5779 1,909 Non Autokorelasi

## Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2012
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai d-w berada di antara -2 dan 2+, yaitu dengan angka 1,909. Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa nilai d-w lebih besar dari batas atas du dan kurang dari 4-du (du<dw<4-du), sehing- ga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

## 3.4. Uji Multikolinieritas
Menurut Ghozali (2005:92), apabila nilai tolerance di atas 10% dan VIF di bawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF Pengetahuan 0,503 1,990 Non Multikolinearitas Kepemimpinan 0,482 2,075 Non Multikolinearitas
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2012
Berdasarkan  table  di  atas,  terlihat  bahwa  tidak  ada  variabel  independen  yang  memiliki  nilai  tolerance  <  0,10.  Di samping itu, hasil perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan bahwa kelima variabel independen memiliki nilai VIF > 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

## 3.5. Uji Heterokedastisitas
Menurut Ghozali (2006:126), jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar berikut:
Gambar 2. Scatterplot
Berdasarkan gambar Scatterplot di atas, grafik menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi model.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH PAGE VOLUME 1, NOMOR 1 (JANUARI 2017)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating, PP 1 – 10

## 4.   Pembuktian Hipotesis
Hasil  regresi  diuji  secara  statistik  menggunakan  analisis  regresi  berganda  untuk  mengetahui  signifikansi  koefisien regresi dari masing-masing variabel independen untuk menjawab hipotesis yang diajukan ( ρ -value). Tingkat keyakinan ( con- fident interval ) yang digunakan, yaitu sebesar 95% (tingkat kesalahan α =5%), sehingga jika hasil penelitian menunjukkan taraf signifikansi ( ρ -value) lebih kecil dari α =5% ( ρ -value < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen ber- pengaruh terhadap variabel dependen. Pembahasan hasil penelitian dapat disajikan dalam Tabel berikut:
Tabell 6. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel Dependen Variabel Independen Hipotesis Koefisien Regresi T Hitung ρ -value (Sig.) Pengawasan (Y) Pengetahuan (X 1 ) H 1 0,740 5,356 0,000** Interaksi X 1 X 2 H 2 1,056 4,267 0,000** Constant = 6,845 ** Signifikan pada tingkat 1% * Signifikan pada tingkat 5%
Persamaan Reresi: Y = 6,845 + 0,740X 1 + 1,056(X 1 *X 2 ) + ε Keterangan: X 1 diukur berdasarkan pengetahuan menyusun RAPBD/APBD; identifikasi kegagalan APBD. X 2 diukur berdasarkan gaya kepemimpinan orientasi tugas dan orientasi hubungan manusia.

## Sumber : Data Diolah Tahun 2012
Berdasarkan Tabel di atas, terlihat hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama (H 1 ) yang menunjukkan bahwa variabel  pengetahuan  tentang  anggaran  (X 1 )  berpengaruh  terhadap  variabel  pengawasan  APBD  (Y).  Pengaruh  tersebut ditunjukkan oleh nilai t hitung dari (X 1 ), yaitu sebesar 5,356 dengan taraf signifikansinya sebesar 0,000. Oleh karena itu, ber- dasarkan  taraf  signifikansi  ( α )=5%, ρ -value  0.000  lebih  kecil  dari  ( α )=5%  (0.000<0.05)  sehingga  disimpulkan  bahwa hipotesis pertama (H 1 ) dapat diterima. Di samping itu, hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0,740 yang  berarti  bahwa  setiap  kenaikan  satu  satuan  pengetahuan  anggaran  (X 1 ),  maka  pengawasan  (Y)  akan  meningkat sebesar 0,740 satuan dengan menganggap variabel bebas yang lain konstan.
Hasil analisis regresi terhadap hipotesis kedua (H 2 ) menunjukkan bahwa variabel interaksi pengetahuan anggaran dengan gaya kepemimpinan (X 1 X 2 ) berpengaruh terhadap pengawasan APBD (Y). Pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 4,267 dan taraf signifikansinya sebesar 0.000. Oleh karena itu, jika digunakan tingkat signifikansi ( α )=5%, ρ - value  0.000  lebih  kecil  dari  ( α )=5%  (0.000<0.05)  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  kedua  (H 2 )  diterima.  Di samping itu, hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi dari interaksi antara X 1 dengan X 2 (X 1 X 2 ) adalah positif 1,056 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan dari variabel (X 1 X 2 ), maka pengawasan (Y) akan meningkat sebesar 1,056 satuan dengan menganggap variabel bebas yang lain konstan.

## 5. Pembahasan
5.1. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan APBD. Artinya, semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran, maka semakin meningkat pengawasan APBD yang dilakukan  oleh  anggota  DPRD.  Pengetahuan  dewan  yang  dimaksud  adalah  meliputi  pengetahuan  tentang  penyusunan APBD,  pengetahuan  tentang  pelaksanaan  APBD,  pengetahuan  tentang  identifikasi  kebocoran,  pemborosan/kegagalan pelaksanaan  APBD,  pengetahuan  tentang  teknis  atau  alur  penyusunan  APBD,  serta  pengetahuan  tentang  tahapan pengawasan yang dimulai dari penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran (APBD).
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Indradi  (2001);  Syamsiar  (2001);  dan Sutarnoto (2002) yang menemukan bahwa kualitas anggota dewan yang diukur berdasarkan tingkat pendidikan, pengeta- huan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan yang salah satunya adalah kinerja penga- wasan APBD. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003); Werimon et al. (2007); dan Coryanata (2007) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran yang merupakan salah satu  unsur  dari  kualitas  SDM  berpengaruh  terhadap  pengawasan  APBD.  Temuan  ini  juga  mendukung  teori-teori  yang menyatakan bahwa pengetahuan yang tinggi akan sangat menunjang kualitas dari hasil pekerjaan (Tubbs, 1992; Kennedy, 1993; Spilker, 1995; Cloyd, 1997; Yuen, 2007). Namun, temuan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Nasirwan (2008) yang menyatakan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH PAGE VOLUME 1, NOMOR 1 (JANUARI 2017)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating, PP 1 – 10
Apabila  melihat  kepada  latar  belakang  pendidikan,  hanya  sebagian  kecil  anggota  dewan  yang  menjadi  sampel penelitian  ini  memiliki  latar  belakang  pendidikan  ekonomi  khususnya  akuntansi.  Namun,  berdasarkan  pengalaman  yang dimiliki dan adanya berbagai pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh anggota dewan, maka pengetahuan mereka tentang anggaran  menjadi  semakin  baik.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  Indriantono  dan  Supomo  (1999)  yang menyebutkan  bahwa  kualitas  pengetahuan  dapat  diperoleh  dari  pendidikan  dan  pengalaman.  Artinya,  pengetahuan  yang tinggi  akan  memberikan  kontribusi  yang  lebih  baik  apabila  didukung  pendidikan  dan  pengalaman  yang  memadai  untuk bidang tugasnya. Dengan demikian, melalui kualitas pendidikan dan pengalaman yang memadai tersebut, maka pengetahu- an anggota dewan tentang anggaran dalam rangka pengawasan atau fungsi checks and balance akan semakin meningkat.

## 5.2. Moderasi Gaya Kepemimpinan dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa interaksi gaya kepemimpinan dengan pengetahuan dewan tentang angga- ran berpengaruh terhadap kinerja pengawasan APBD yang dilakukan anggota dewan. Artinya bahwa semakin baik pene- rapan gaya kepemimpinan pada setiap tingkatan kelembagaan DPRD dan diikuti pula dengan semakin tinggi kompetensi dewan berupa pengetahuan yang memadai tentang anggaran, maka kinerja pengawasan yang dilakukan oleh dewan sema- kin meningkat.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Brownell, 1983; Swieringa et al., 1992; Hugo et  al .,  2009)  yang  membuktikan  bahwa  gaya  kepemimpinan initiating  structure (orientasi  tugas) dan consideration (orientasi hubungan manusia) memiliki efek positif terhadap dorongan peningkatan pengetahuan anggota melalui learning organisasi  dan  berkontribusi  positif  terhadap  peningkatan  kinerja.  Dalam  konteks  ini  lebih  difokuskan  pada  kinerja pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh lembaga DPRD. Hasil temuan ini juga konsisten dengan teori kepemimpinan  yang  dikemukakan  Senge  (1990)  bahwa  pengetahuan  yang  tinggi  dapat  meningkatkan  kualitas  hasil pekerjaan apabila didukung dengan penerapan gaya kepemimpinan yang baik. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan dengan hasil penelitian oleh Amrul dan Nasir (2002) serta Sumarno (2005) yang menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan tidak dapat memengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial.
Fakta  empiris  akan  pentingnya  penerapan  gaya  kepemimpinan  yang  baik  dalam  rangka  peningkatan  kinerja pengawasan oleh anggota dewan, terbukti dari penilaian positif yang diberikan oleh sebagian besar sampel anggota dewan dalam  penelitian  ini,  yaitu  menyatakan  bahwa  pemimpin  pada  lembaga  DPRD  telah  menerapkan  gaya  kepemimpinan orientasi tugas dan orientasi hubungan. Sehubungan dengan hal itu, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor politis berupa isu disintegrasi bangsa, tingginya krisis kepemimpinan di Papua serta kepentingan kedudukan dan jabatan diduga merupakan faktor dominan yang turut memengaruhi para pimpinan organisasi publik termasuk lembaga DPRD untuk mengoptimalkan peranan  kepemimpinannya.  Menyadari  akan  pentingnya  aspek  kepemimpinan  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  DPRD khususnya  kinerja  pengawasan  anggaran,  maka  implementasi  gaya  kepemimpinan  yang  baik  pada  lembaga  DPRD  turut diterapkan.
Apabila  para  pimpinan  DPRD  mampu  mengarahkan  lembaga  DPRD  pada  kinerja  pengawasan  secara  optimal, maka pimpinan DPRD dapat dimungkinkan untuk memperoleh imbalan berupa reputasi yang lebih baik di masyarakat yang kemudian dimungkinkan untuk dapat terpilih kembali. Hal ini senada dengan aplikasi teori keagenan yang dikemukakan oleh Suwardjono (2005:485) bahwa untuk menciptakan kontrak kerja yang fairness antara agen (DPRD) dan prinsipal (rakyat), maka  agen  bertindak  atas  nama  dan  untuk  kepentingan  prinsipal,  dan  berdasarkan  pelaksanaan  kewajiban  yang  optimal kepada prinsipal, maka agen akan mendapatkan insentif/ yang memuaskan dari prinsipal.

## SIMPULAN DAN SARAN

## 1.    Simpulan
Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis, terdapat beberapa simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini.
(a). Penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan APBD.
(b). Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap penga- wasan APBD.
(c). Hasil  penelitian  ini  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  interaksi  antara  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dengan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan APBD.
(d). Interaksi  antara  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dengan  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  terhadap  penga- wasan APBD.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH PAGE VOLUME 1, NOMOR 1 (JANUARI 2017)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating, PP 1 – 10
(e). Interaksi  antara  pengetahuan  dewan  tentang  penganggaran  dengan  transparansi  kebijakan  publik  tidak  berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

## 2.    Saran
Terdapat saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi guna pengembangan penelitian sejenis di masa datang.
(a). Bagi  Penelitian  selanjutnya  agar  jumlah  sampel  dapat  diperluas  ke  anggota  dewan  pemerintah  kota  dan  pemerintah kabupaten dalam skala satu provinsi sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasi.
(b). Pada saat pengambilan sampel, penelitian selanjutnya hendaknya memilih sampel anggota dewan yang secara khusus membidangi anggaran.
(c). Peneliti selanjutnya perlu mempertimbangkan variabel kontinjensi lainnya, terutama yang diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada APBD.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukriy dan John Andra Asmara. 2006. Perilaku Opportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah. Simposium Nasional Akuntansi IX , Padang. Basri, Yesi Mutia. 2008. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran pada pengawasan keuangan daerah . Jurnal Ilmu Administrasi Negara , vol. 8, nomor 1. Ceicilia Engko dan Gudono. 2007. Pengaruh Kompleksitas Tugas dan Locus of Control terhadap Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Auditor, Simposium Nasional Akuntansi X . Makasar.
Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X . Makasar. Fatchurrochman, Agam. 2002. Manajemen Keuangan Publik , Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesian Coruption Watch, 23-25 Januari 2002, Jakarta . Gede, Putu. Penyelidikan Dugaan Korupsi Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura. (Online) http://www.kbr68h.com/ (diakses 30 September 2011) Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS , Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Hugo, Zagorsek. 2009. Transactional and Transformational Leadership Impacts on Organizational Learning. JEEMS , Vol. 2. pp.145-165. Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi . Seminar pada Sekretariat Good Public Governance. BAPPENAS. Jakarta.
Kuddy, A. L. A. (2012). Gaya Kepemimpinan, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan antara Pengetahuan  Dewan  tentang  Anggaran  dengan  Pengawasan  Dewan  pada  Keuangan  Daerah  (APBD) (Doctoral  dissertation,  Tesis.  Program  Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Brawijaya Malang).
Kuddy,  A.  L.  (2017).  Type  of  Leaderships,  Accountability,  Public  Participation  and  Transparency  of  Public  Policy  as  moderation  to  Degree  of  Legislative’s  Members Budgeting Knowledge in Controlling the Regional Budget (APBD). Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 1(3).
Mampioper, Dominggus. 2009. Kualitas Caleg dan Pemilu 2009-2014 di Papua. (Online)  http://tabloidjubi.com/index.php (diakses 7 September 2012). Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Publisher, Yogyakarta. Mardiasmo. 2004. Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara. Majalah Media Akuntansi , Edisi No. 39.
Pramita,  Yulinda  Devi  dan  Andriyani,  lilik,  2010.  Determinasi  hubungan  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dengan  pengawasan  dewan  pada  APBD.  Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik , Skripsi , Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan , PT Refika Aditama, Bandung. Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) . Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya. Sopanah dan Wahyudi, Isa. 2007. Pengaruh Akuntabilitas Publik Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Penge-tahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). UMM Scientific Journal , ejournal.umm.ac.id. (diakses pada tanggal 5 Maret 2012).
Werimon,  Simson.,  Ghozali,  Imam  dan  Nazir,  Mohamad.  2007 .  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  Dan  Transparansi  Kebijakan  Public  Terhadap  Hubungan  Antara Pengetahuan Dewan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X.
Yudono, Bambang. 2002. Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. http:/www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela 3.htm. (diakses pada tanggal 5 Maret 2012).