Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hlm. (67-75) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan pada Pilkada Kabupaten Serang

## Rio Gobirthdi Aprizaldy
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail:  Riogobirthdi@gmail.com

## H. E. Rakhmat Jazuli
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail:  Jazuli@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12307
Info Artikel |Submitted : 02 September 2021 |Revised :09 November 2021 |Accepted : 22 November 2021
How  to  cite:  Rio  Gobirthdi  Aprizaldy,  H.E.  Rakhmat  Jazuli,  “ Kewenangan  Pemerintah Daerah  dalam  Penegakan  Protokol  Kesehatan  Pada  Pilkada  Kabupaten  Serang ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)”, hlm. 1-9.

## ABSTRAK
After the implementation of Covid-19 as a global pandemic that affects aspects of public health, it turns out to have an effect and spread to other aspects. In Indonesia itself, it has an impact on aspects of the government,  namely  the  center  and  the  regions  for  handling  Covid-19.  The  holding  of  simultaneous regional elections during the Covid-19 pandemic has attracted the attention of local governments, one of which  is  the  Serang  Regency  government  because  it  is  feared  that  the  implementation  of  these  elections could violate  health  protocols.  The  author  is  also  interested  in  examining  how  the  authority  of the local government in enforcing health protocols in the regional elections of Serang Regency is based on Banten Governor  Regulation  Number  38  of  2020  concerning  the  Implementation  of  Discipline  and  Law Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control Covid-19? and how are the sanctions given to violators of health protocols in the elections in Serang Regency during the Covid-19 pandemic?
This  study  uses  empirical  juridical  research  methods  by  analyzing  data  based  on  data  sources, namely primary data materials with interviews with the Covid-19  Task Force, KPU and Bawaslu of Serang Regency  and  then  analyzed  qualitatively  based  on  the  research  described  in  the  form  of  data  analysis obtained at the time of the study. The results of the research on the authority of the local government in  enforcing  health  protocols  in  the  regional  elections  of  Serang  Regency  based  on  Banten Governor Regulation Number 38 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement  of  Health  Protocols  as  Covid-19  Prevention  and  Control  Efforts  refer  to  KPU Regulation  Number  6  of  2020  concerning  the  Implementation  of  the  Governor  Election  and Deputy  Governors,  Regents  and  Deputy  Regents,  and/or  Mayors  and  Deputy  Mayors simultaneously  continue  in  the  Covid-19  Non-Natural  Disaster  conditions,  namely  through  the Covid-19 Task Force, KPU and Serang Regency Bawaslu. Meanwhile, sanctions given to violators of  health  protocols  in  the  elections  in  Serang  Regency  during  the  Covid-19  pandemic  are sanctions  in  the  form  of  verbal  or  written  warnings,  social  work,  and administrative  fines,  in Article 10 of Governor Regulation Number 38 of 2020 and Articles 5, 6, 7, and 8 KPU Regulation Number 6 of 2020.
Keywords : Authority, Regional Head Election, Covid-19
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Kabupaten Serang

## ABSTRAK
Pasca  ditetapkannya  Covid-19  sebagai  pandemi  global  yang  mempengaruhi  aspek kesehatan  masyarakat,  ternyata  berpengaruh  dan  meluas  ke  aspek-aspek  lain.  Di  Indonesia sendiri  berdampak  pada  aspek  pemerintah,  yakni  hubungan  pusat  dan  daerah  atas penanggulangan  Covid-19.  Diadakannya  pilkada  serentak  di  masa  pandemi  Covid-19  menjadi perhatian  pemerintah  daerah  salah  satunya  pemerintah  daerah  Kabupaten  Serang  karena dikhawatirkan pelaksanaan pilkada ini dapat melanggar protokol kesehatan. Penulis pun tertarik untuk meneliti bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penegakan protokol kesehatan pada pilkada Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan  Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan  dan  Pengendalian  Covid-19?  dan  bagaimana  sanksi  yang  diberikan  terhadap pelanggar  protokol  kesehatan  dalam  pilkada  di  Kabupaten  Serang  pada  masa pandemi Covid- 19?
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  dengan  melakukan analisa data berdasarkan sumber data yaitu bahan data primer dengan wawancara pada Satgas Covid-19,  KPU  dan  Bawaslu  Kabupaten  Serang  kemudian  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif berdasarkan penelitian tersebut dideskripsikan dalam bentuk analisis data yang diperoleh pada saat penelitian. Hasil dari penelitian kewenangan pemerintah daerah dalam penegakan protokol kesehatan  pada  pilkada  Kabupaten  Serang  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Banten  Nomor  38 Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 mengacu pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020  tentang  Pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil  Bupati, dan/atau  Wali  Kota dan  Wakil  Wali  Kota  serentak  lanjutan  dalam  kondisi  Bencana Non Alam Covid-19 yaitu melalui Satgas Covid-19, KPU dan Bawaslu Kabupaten Serang. Sedangkan, sanksi yang  diberikan  terhadap  pelanggar  protokol  kesehatan  dalam  pilkada  di  Kabupaten  Serang pada  masa  pandemi  Covid-19  yaitu sanksi  berupa  teguran  lisan  atau  tertulis,  kerja  sosial,  dan denda administratif, sebagaimana diatur  Pasal  10  Peraturan  Gubernur  Nomor  38  Tahun  2020 dan  Pasal  5,  6,  7,  dan  8 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020.
Kata Kunci : Kewenangan, Pemilihan Kepala Daerah, Covid-19

## Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Kabupaten Serang

## Pendahuluan
Indonesia sebagai negara
hukum  tentu  dalam  setiap  aspek  dan kebijakan harus bersendi pada hukum. Semua aspek agar lebih tertata dengan lebih  rapih  harus  berdasarkan  hukum, bahkan hukum  harus  menjadi  sebuah kebiasaan  dalam    masyarakat    seperti yang dikemukakan  oleh  Von  Savigny dan  Ter  Haar.  Sehingga  sudah  sesuai antara  kebiasaan  dengan  kesadaran hukum
masyarakat.
Sebab pembentukan hukum dan perencanaan undang-undang  di  dalam  suasana pembangunan  yang  berencana  ini tidak  lagi  hanya  perlu  meningkatkan status kebiasaan yang sudah berlaku di dalam  masyarakat,  menjadi  undang- undang  atau  hukum  akan  tetapi  lebih dari pada itu,  para pembentuk  hukum dan perencana undang-undang  harus mampu  menemukan  kaidah-kaidah hukum bagi hubungan-hubungan antar  manusia  di  dalam  suatu masyarakat yang masih belum terbentuk dan menjadi cita-cita bangsa. 1 Memaknai Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  merupakan  sesuatu  yang bersifat  hakiki  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Alinea IV  Pembukaan  UUD  1945  yang diataranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia  melindungi  segenap  bangsa Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum,  dan  mencerdaskan kehidupan bangsa.    Hukum    dan  pembangunan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan 2. Hukum sebagai sarana pembangunan 3. Hukum  sebagai  sarana  penegak
1 Sunaryati  Hartono, Hukum  Ekonomi Pembangunan  Indonesia,  Badan  Pembinaan  Hukum Departemen Kehakiman (Bandung: Bina Cipta, 1988). Hlm. 10.

## keadilan
4. Hukum  sebagai  sarana pendidikan masyarakat. 2 Peristiwa  timbulnya  bencana baik  alam  maupun  non  alam  secara langsung  maupun  tidak  langsung menjadi  ujian  atas  hadirnya  negara  di level  daerah  terutama  bagaimana memastikan layanan  sampai  ke  publik. Pemerintah  daerah  dapat  memberikan bukti  dengan  cepat  tanggap  terhadap suatu  keadaan  darurat,  yakni  secepat apa pemerintah  daerah bekerja melayani  masyarakat,  dan  sisi  lain publik  dapat  menemukan  kualitas pemimpin daerah yang tengah memengang  amanah.  Hal  tersebut terasa kontekstual  dengan  kondisi  saat ini  mulai  sejak  WHO  ( World  Health Organization ) melaporkan kasus pertama di Cina.
Corona  virus  merupakan  virus RNA  strain  tunggal  positif,    berkapsul dan  tidak  bersegmen.  Corona  virus tergolong  ordo Nidovirales ,  keluarga Coronaviridae . Coronaviridae dibagi  dua subkeluarga  dibedakan serotipe dan karakteristik genom . Pasca diterapkannya
Covid-19 sebagai pandemi global yang mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat, ternyata juga berpengaruh dan  meluas  ke  aspek-aspek  lain.  Di Indonesia sendiri kemudian berdampak  pada  aspek  pemerintah, yakni  hubungan pusat  dan  daerah  atas penanggulangan Covid-19 dalam konteks  aspek  layanan  medis  yang diberikan kewenangan
penyelenggaran  didaerah.  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan bersamaan  dengan  itu  dikeluarkan keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19). Upaya
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Kabupaten Serang
penegakan  hukum  yang  berimplikasi pada  efek  jerah  belum  bisa  efektif diterapkan  Pemda  dengan  aparat Polisi  Pamong  Praja  bersama  dengan penegak  hukum    lainnya,    hanya mampu  melakukan  tindakan  sebatas imbauan yang  tentunya  tidak  cukup untuk  membatasi  orang-orang  yang tetap  bekerja  dari  rumah  serta  tidak berkerumunan  yang  mengacu  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  21
Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan  Penanganan Corona  Virus
Disease 2019  (Covid-19)  pasal  4  ayat (1) huruf a. 3 Wali  kota  Serang  Syafrudin memberlakukan  pelonggaran  PSBB (Pembatsan  Sosial  Berskala  Besar) masa transisi mulai 26 Oktober hingga 8  November  2020  dengan  melihat hasil  evaluasi  harian  dan  bila sewaktu-  waktu  terjadi  peningkatan kasus  Covid-19 maka secara otomatis PSBB langsung diberlakukan
kembali, 4 namun  virus  corona  sudah mencakup  seluruh  Banten,  jumlah pasien 686 orang. Pemerintah Provinsi Banten mengumpulkan seluruh wilayahnya terkonfirmasi positif corona atau Covid-19, wilayah terbaru yang  terkonfirmasi  memiliki  pasien Covid-19  kabupaten  lebak.  Dengan demikian,  8  kabupaten/kota  di Provinsi  Banten  memiliki  kasus Covid-19. 5 Sampai    saat  ini  banyak masyarakat  yang  masih  lalai  dalam memperhatikan  protokol  kesehatan terlebih  di  Era  New  Normal  ini. Sehingga  diperlukan  Sosialisasi  dan
3 “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” (n.d.).
4 Aseep  Fathulrahman,  “Pelonggaran PSBB Masa Transisi Di Serang,” http://m.antaranews.com , 2020.
5 Acep  Nazmudin,  “Virus  Corona  Sudah Mencakup  Seluruh  Banten  Jumlah  Pasien  686 orang,” https://regional.kompas.com/virus-corona- sudah-mencakup-seluruh-banten-jumlah-pasien-  686- orang.html , n.d.
Edukasi untuk menigkatkan pemahaman  masyarakat  pentingnya memperhatikan  protokol  kesehatan dalam melaksanakan aktivitas. Sosialisasi dan edukasi SarCov 19  ini  merupakan  kunci  utama keberhasilan penangan pandemik Covid-19.  Wakil  Gubernur  Banten Andika Hazrumy sekaligus mensosialisasikan  Peraturan  Gubernur (Pergub)  nomor  38  tahun  2020  tentang
Penerapan    Disiplin    dan  Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai upaya   Pencegahan  dan  Pengendalian Covid-19  di  Provinsi  Banten.  Andika Hazrumy  menjelaskan  bahwa  sanksi yang  diberikan  berupa teguran  kepada masyarakat.  Sanksinya  ini  turunan yang  memang  sudah  ada  dalam  poin Inpres,  salah    satunya  teguran  untuk individual  dan    yang  kedua  adalah pekerja  sosial  apabila  terjadi  berulang- ulang  kali    maka  individu  tersebut dikenakan  denda  uang  sebesar  Rp 100.000 sampai Rp 300.000.
Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun  2020  diatur  pasal  49  ayat  1 tertuang  aturan  protokol  kesehatan yang harus  diikuti.  Aparat  kepolisian pun  harus  turun  tangan  memberikan imbauan  kepada  para  pendukung. Namun, tidak juga diindahkan. Di  lain sisi  Presiden  Joko  Widodo  menekan Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil    Bupati,  serta  Walikota  dan Wakilkota  Tahun  2020  sebagai  Hari Libur  Nasional.  Adapun  arahnnya, Presiden Jokowi meminta
penyelenggaraan    Pilkada  Serentak yang  diselenggarakan  di  tengah situasi pandemi  diharapkan  tetap  berjalan secara  demokratis,  langsung  umum bebas  dan  rahasia,  jujur  dan  adil,  tapi paling  penting  tetap  aman  Covid-19, sehingga  ada  dua  hal  yang  menjadi tekanan  utama  bahwa  Pilkada  2020 harus  lebih  berkualitas  dan  juga  aman

## Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Kabupaten Serang
Covid-19  sehingga  aspek  kesehatan, aspek  keselamatan  petugas,  peserta dan juga  tentu pemilih harus menjadi prioritas. 6
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penegakan  protokol  kesehatan pada  pilkada  kabupaten  serang berdasarkan  peraturan  gubernur banten  nomor  38  tahun  2020 tentang  penerapan  disiplin  dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan    dan  pengendalian corona virus disease 2019? 2. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelanggar  protokol kesehatan dalam pemilihan kepala  daerah  di  kabupaten serang  pada  masa  pandemi Covid 19?

## Metode Penelitian
Penelitian  penulisan  skripsi  ini menggunakan  metode yuridis empiris. Penelitian  hukum  empiris  adalah mengembangkan  pendekatan  dengan aspek  hukum  terdapat  hasil  penelitian lapangan  karena  data-data  yang dikumpulkan    melalui    wawancara. Metode  yuridis  empiris  merupakan metode  yang  dilakukan  dengan  cara melihat  dan  mengumpulkan  semua informasi  yang  berhubungan  dengan kenyataan
di dalam praktik pelaksanaan di lapangan. 7

## Pembahasan
Pemilihan  kepala  daerah  di
6 Ade,  “Pilkada  Seretak 2020  Empat  Poin Arahan  Presiden  Jokowi,” https://parepos.co.id- 2020-08-pilkada-serentak-2020-empat-poin- arahan- presiden-jokowi,html , n.d.
7 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Ahmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
masa  pandemi  dijalankan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  mengenai  pencegahan  dan penyebaran Covid-19, pada
pelaksanaanya  setiap  instansi  yang terkait  dalam  pemilihan  kepala  daerah harus  menjalankan  dan  menegakan hukum  pada  pelanggar  protokol kesehatan,  sebagai  bentuk  upaya menjaga kesehatan masyarakat terhadap  rangkaian  proses  pelaksaan kepala  daerah.  Instansi  yang  terkait dalam  penegakan  protokol  kesehatan mengenai pemberian sanksi pada proses pilkada  antara  lain  KPU,  Bawaslu  dan Satgas Covid-19.
Proses  Pemilihan  kepala  daerah Kabupaten  Serang  dalam  penegakan protokol kesehatan merupakan wewenang  dari  KPU,    Bawaslu    dan Satgas  Covid-19.  Satgas  Covid-19 dalam  penegakan  protokol  kesehatan mengenai  pemberian  sanksi  kepada pelanggar protokol  kesehatan  didasari atas  keputusan  Bupati  Serang  dengan Nomor: 360/Kep.644-Huk.BPBD/2020 tentang Pembentukan  Satuan Gugus Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid- 19)  di  Kabupaten  Serang  pada  setiap instansi  yang  memilki  wewenang dalam  penegakan  protokol  kesehatan mengacu  pada  Peraturan  KPU  No  6
Tahun 2020 tentang Pelaksaan
Pemilihan    Gubernur    dan    Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau  Wali  Kota    dan    Wakil    Wali Kota  serentak  lanjutan  dalam  kondisi Bencana  Nonalam Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19).
Ada  3  Tahapan  penting  dalam Pengakan  Protokol  Kesehatan  pada masa Pilkada yaitu Tahapan Pendaftaran  calon  Tahapan  Kampanye, dan  Tahapan    Pemungutan    dan pengambilan suara. 1. Tahapan Pendaftaran Calon Mekanisme Tahapan Pendaftaran  Calon diatur  dalam  Bab  V bagian  kelima  pasal 49  Peraturan  KPU Nomor  6  Tahun 2020 tentang Pelaksaan
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Kabupaten Serang
Pemilihan Gubernur  dan Wakil
Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati, dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil   Wali Kota  serentak  lanjutan  dalam kondisi  Bencana  Nonalam Corona Virus  Disease 2019  (Covid-19).  Pada saat pelaksanaan pendaftaran calon dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan KPU  Nomor  6  Tahun  2020 tentang Pelaksaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam  kondisi  Bencana  Nonalam Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19). Badan  Pengawasan  Pemilu  (Bawaslu) Provinsi Banten menemukan sebanyak 5  pasangan  calon  peserta  Pilkada Serentak  2020  dinyatakan  melanggar protokol  kesehatan  Covid-19.  Mereka berasal  dari empat  wilayah  di  Provinsi Banten.  Lima  pasangan  calon  yang melanggar itu antaranya:
a. Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirayasa, peserta Pilkada Kabupaten Serang b. Irna Narulita-Tanto Warsono Arban di Pilkada Pandeglang c. Thoni Fathoni Mukson-Imat Tamamy Syam di Pilkada Pandeglang d. Iye Iman Rohiman-Awab di Pilkada Kota Cilegon e. Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo  di  Pilkada  Kota Tangsel Berdasarkan  temuan  tersebut
terdapat  pasangan  calon    yang melakukan  pelanggaran  prokes  pada tahap  pendaftaran  bakal  calon  kepala daerah  di  wilayah  Kabupaten  Serang.
Pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara membawa massa
pendukung  yang  jumlahnya  melebihi batas  maksimal  dan  tidak  menerapkan physical  distancing sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1),  ayat  (2) huruf a,g dan h, ayat (4), pasal  6, huruf d, Pasal  7 huruf a  dan  d,  pasal 8 huruf d dan e Peraturan KPU Nomor 6 Tahun
2020  tentang  Pelaksaan  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota dan  Wakil  Wali Kota  serentak  lanjutan dalam kondisi  Bencana Nonalam Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan penemuan pelanggaran protokol kesehatan
tersebut,  Bawaslu  Kabupaten  Serang melakukan  penindakan  sebagaimana yang dijelaskan  oleh  Khafi  selaku  staff divisi  pengawasan  dan  hubungan  antar lembaga  Bawaslu  Kabupaten  Serang bahwa  lembaga  Bawaslu  Kabupaten Serang  menindak  pelanggar  protokol kesehatan ditempat dengan memberikan  surat  teguran  tertulis terhadap pelanggar protokol kesehatan 2. Tahapan Kampanye Mekanisme Tahapan kampanye  diatur  dalam  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum No  6  Tahun  2020  tentang  Pelaksaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau  Wali  Kota  dan    Wakil    Wali Kota  serentak  lanjutan  dalam  kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019  (Covid-19).  Mengenai Kampanye dalam pasal 57.
Pelanggar  protokol  kesehatan pada  Pilkada  Kabupaten  Serang, ditahap  kampanye  terjadi  di  daerah yang antara lain:
a. Desa Pasangerahan kecamatan pabuaran Kabupaten Serang, Banten; b. Desa Bantarwaru kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, Banten;dan c. Desa  Cerucuk  kecamatan  Tirtayasa Kabupaten Serang, Banten.
Dari  ketiga  daerah  tersebut,
yang  melanggar  protokol  kesehatan pada  Pilkada Kabupaten Serang dengan  membawa  lebih  dari  50  orang pada  tahap kampanye,  hal ini

## Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Kabupaten Serang
sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal 5  ayat  (1),  ayat  (2)  huruf  a,g  dan  h, ayat (4), pasal 6, huruf d, Pasal 7 huruf a  dan  d,  pasal  8  huruf  d  dan  e Peraturan  KPU  Nomor  6  Tahun 2020 tentang  Pelaksaan
Pemilihan Gubernur    dan    Wakil  Gubernur,
Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau Wali  Kota    dan    Wakil    Wali  Kota serentak  lanjutan  dalam  kondisi Bencana  Nonalam Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19).
Pada  tahap  kampanye,  pihak Bawaslu  Kabupaten  Serang  langsung menindak  tegas  terhadap  pelaku pelanggar protokol kesehatan
ditempat  dengan  memberikan  surat teguran  tertulis,  hal  tersebut  sejalan dengan  hasil  wawancara  dengan Khafi  selaku  staff  divisi  pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Kabupaten  Serang  bahwa  lembaga Bawaslu Kabupaten Serang menindak pelanggar protokol kesehatan ditempat  dengan  memberikan  surat teguran  tertulis terhadap para pelanggar protokol kesehatan. 3. Tahapan Pemungutan dan Pengambilan Suara Mekanisme tahapan Pemungutan  dan  Pengitungan  Suara diatur  dalam  Pasal  68 Peraturan  KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksaan  Pemilihan  Gubernur  dan
Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali  Kota  serentak  lanjutan  dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Pada    tahapan    Pemungutan dan  Pengambilan  Suara  di  TPS  Desa Kendayakan  Kecamatan    Kragilan, Serang,  Banten  dan  Desa  Pelawad Kecamatan  Ciruas,  Serang,  Banten terdapat  pelanggar  protokol  kesehatan oleh  peserta  pemilih  yang  hendak melakukan  hak  pilihnya,  bentuk pelanggaranya  yang  dilakukan  berupa tidak  memakai  masker  dan  tidak  ada jarak  ( physical  distancing) sebagaimana
yang  diatur  dalam  Pasal  68  huruf    b,  h dan  Pasal  5  ayat  (1),  ayat  (2)  huruf  a,g dan h, ayat (4), pasal 6, huruf d, Pasal 7 huruf  a  dan  d,  pasal  8  huruf  d  dan  e, dalam  Peraturan  KPU  Nomor  6  Tahun 2020  tentang  Pelaksaan  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota dan  Wakil  Wali  Kota  serentak  lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus  Disease 2019  ( Covid-19 ).  Hal  ini disebabkan karna panitia penyelenggara   Pilkada  beserta  instansi terkait  penegakan  protokol  kesehatan dalam  tahapan pemungutan dan pengambilan suara, tidak
memperhatikan  mekanisme  jalanya pemilihan di masa pandemi.
Sejalan  dengan  pendapat  Indrus selaku divisi  teknis  penyelenggaraan Komisioner  KPU  Kabupaten  Serang menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  awal dimulai  dari  pendataan,  bimbingan teknis, pencalonan, penyoblosan, rekapitulasi  hasil  pemilihan  di  tiap jenjang  di  panitia  pemilihan  kecamatan (PKK)  maupun  kabupaten,  hingga pelaksanaan  kegiatan  akhir  mengenai penetapan  pasangan  calon  terpilih Bupati  dan  Wakil  bupati  Serang  pada Pilkada  serentak  2020  yang  dilakukan pada  tanggal  22  Januari  2021,  telah diupayahkan  menggunakan  protokol kesehatan  sebagaimana  yang  dianjuran oleh  pemerintah,  seperti  penggunaan masker,  mencuci  tangan,  menjaga  jarak dan sebagainya.

## Penutup
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah  dalam  Penegakan  Protokol Kesehatan  Pada  Pilkada  Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten  Nomor  38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian  Corona  Virus  Disease 2019  yaitu  Kewenangan  pemerintah
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Kabupaten Serang
daerah  dalam  penegakan  protokol kesehatan  pada  pilkada  kabupaten serang berdasarkan peraturan gubernur  banten  nomor  38  tahun  2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum  protokol  kesehatan sebagai upaya pencegahan dan
pengendalian  Corona  Virus  Disease 2019,  Penegakan  Prokes  pada  Pilkada yaitu Satgas Covid-19.
Satgas  Covid-19  berdasarkan Peraturan  Gubernur  Banten  Nomor  38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan  sebagai  upaya  Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease  2019  (Covid-19),  Peraturan Gubernur  ini  dimaksudkan  sebagai panduan dan pedoman dalam
penerapan  disiplin  dan  penegakan hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai upaya    pencegahan    dan  pengendalian Corona  Virus  Disease  2019.  Teknis Pelaksaan  Pilkada  yang  berwenang KPU.  KPU  berdasarkan Peraturan KPU Nomor  6  tahun  2020.  Dalam  tahapan Pilkada,  ada    3    tahap  yang  penting mulai  dari  Pemilihan  Bakal  Calon, Kampanye,  dan  pemilihan. Akan tetapi masih  ada  masyarakat  yang  tidak mematuhi  peraturan  dan  himbauan dari  pemerintah  untuk  menanggulangi virus  Covid-19  pada  masa  Pilkada  di Kabupaten Serang.
Pemberian  sanksi  pelanggar protokol  kesehatan  dalam  proses pemilihan  kepala  daerah  kabupaten Serang  merupakan  wewenang  dari KPU  Kabupaten  Serang,  Bawaslu Kabupaten Serang  dan  Satgas  Covid-19 Kabupaten  Serang  dengan  mengacu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan  5  Peraturan  Gubernur  Nomor  38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegkan Hukum Protokol Kesehatan  sebagai   upaya  Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease  2019 (Covid-19)  dan  Peraturan
KPU  Nomor  6  Tahun  2020  tentang pelaksaan  pemilihan  Gubernur  dan
Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati,  dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil Wali  Kota  serentak  lanjutan  dalam kondisi  bencana  nonalam  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19),  peraturan terssebut  dibentuk  sebagai  upaya menjaga  kesehatan  masyarakat  dalam proses  pilkada.  Pelanggar  protokol kesehatan dalam proses pilkada dikenakan  pemberian  sanksi  berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial,    dan    denda    administratif, sebagaimana  diatur  Pasal  10  Peraturan Gubernur  Nomor  38  tahun  2020. Penindakan  pemberian  sanksi  dalam tahap  pendaftaran,  kampanye,  dan pemungutan  dan  pengambilan  suara, pada  prakteknya  dilaksanakan  oleh Satgas  Covid-19  dengan  memberikan sanksi  teguran  lisan.  KPU  dan  Bawaslu Kabupaten
Serang dalam proses penindakan  pelanggar protokol kesehatan  terhadap  rangkaian  tahapan pilkada penindakannya
berupa pemberian surat teguran tertulis.
Daftar Pustaka Ade.  “Pilkada  Seretak  2020  Empat  Poin Arahan Presiden Jokowi.” https://parepos.co.id-  2020-08-pilkada- serentak-2020-empat-poin- arahan- presiden-jokowi,html , n.d. Fathulrahman, Aseep. “Pelonggaran PSBB Masa Transisi Di Serang.” http://m.antaranews.com , 2020. Hartono,  Sunaryati. Hukum  Ekonomi Pembangunan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman .  Bandung:  Bina  Cipta,
1988.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Ahmad.
Dualisme Penelitian Hukum Normatif &  Empiris .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010.
Nazmudin,  Acep.  “Virus  Corona  Sudah
Mencakup  Seluruh  Banten  Jumlah Pasien 686 orang.” https://regional.kompas.com/virus- corona- sudah-mencakup-seluruh- banten-jumlah-pasien- 686-

## Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Kabupaten Serang
orang.html , n.d. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Kedua  atas UU  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah (n.d.).