Legalitas Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Bantuan Dana Kepada Perguruan Tinggi di Indonesia
Komang Satria Wibawa Putra Universitas Pendidikan Nasional komangsatria@undiknas.ac.id

## Abstrak
Keberadaan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan peran pemerintah daerah dalam  memberikan  bantuan  dana.    Pasal  83  ayat  (2)  Undang-Undang  Pendidikan  Tinggi  menyebutkan  bahwa pemerintah  daerah  dapat  memberikan  dukungan  dana  Pendidikan  Tinggi  yang  dialokasikan  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Norma  di  dalam  pasal  tersebut  mengakibatkan  multiinterpretasi  terkait  dengan kapan  dan  bagaimana  cara  pemerintah  daerah  memberikan  bantuan  dana.  Sehingga  rumusan  masalah  yang digunakan adalah 1) Bagiamanakah legalitas pemerintah daerah dalam mendanai perguruan tinggi di indonesia? 2) Bagaimana  peran  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  dukungan  dana  kepada  perguruan  tinggi  di  Indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  Melihat  posisi  dari  perguruan  tinggi  yang  berada  di  lingkungan  pemerintah  daerah  sebagai Aset Daerah, Partner Strategis dan Center of Excellent, menciptakan situasi & kondisi yang sangat menguntungan bagi pemerintah daerah untuk bersinergi dengan perguruan tinggi. Selain itu arti kata dapat di dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi diartikan sebagai situasi pemerintah daerah yang dalam mampu, sanggup ataupun  bisa  untuk  memberikan  bantuan  dana  kepada  perguruan  tinggi.  Jika  pemerintah  daerah  merasa  belum sanggup,  mampu  ataupun  bisa,  maka  alokasi  dana  kepada  perguruan  tinggi  tersebut  dapat  tidak  dilakukan. Kemudian kesanggupan tersebut dapat di perankan oleh pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator.
Kata Kunci: Dana, per gur uan tinggi, pemer intah daer ah

## Abstract
The  existence  of  tertiary  institutions  spread  throughout  Indonesia  requires  the  role  of  local  governments  in providing  financial  assistance.  Article  83  paragraph  (2)  of  the  Higher  Education  Law  provides  that  regional governments can provide support for Higher Education funds allocated in the Regional Revenue and Expenditure Budget.  The  norm  in  the  article  results  in  multiple  interpretations  related  to  when  and  how  local  governments provide  financial  assistance.  So  the  formulation  of  the  problem  used  is  1)  How  is  the  legality  of  the  local government  in  funding  tertiary  institutions  in  Indonesia?  2)  What  is  the  role  of  local  government  in  providing financial  support  to  universities  in  Indonesia?  The  research  method  used  in  this  study  is  the  normative  legal research method. The results showed that seeing the position of tertiary institutions within the local government environment as Regional Assets, Strategic Partners and the Center of Excellent, created very favorable situations and conditions for local governments to synergize with tertiary institutions. In addition, the meaning of the word can be in Article 83 paragraph (2) of the Higher Education Act is interpreted as a situation of local governments that are able, able or able to provide financial assistance to universities. If the regional government feels unable, able or able, then the allocation of funds to the tertiary institution may not be carried out. Then the ability can be played by the government as a regulator, dynamic and facilitator.
Keyword: Fund, college; r egional gover ment;
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 103
Published: 30/07/2020
How To Cite: Putra, K, S, W. ( 2020). Legalitas Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Bantuan Dana Kepada Perguruan Tinggi di  Indonesia. KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa .  14  (2).  Pp  103  -  109. https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1845.103-109

## I.  PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum  sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang  mengakibatkan  segala  tindakan individu,  kelompok,  warga  negara  serta  lembaga negara  harus  tunduk  pada  perintah  hukum,  baik itu bersifat imperatif maupun alternatif (Fajjlurahman,  2019). Sebagai  negara  hukum dalam  setiap  produk  hukumnya,  baik  itu  yang sudah  berlaku  (ius  constitutum)  maupun  yang akan  belaku  atau  hukum  yang  dicita-citakan  (ius constituendum)  seyogyanya  selaras  dan  sesuai dengan  apa  yang  menjadi  cita-cita  bangsa Indonesia.  Sebagaimana  yang  tercantum  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  alinea  ke-IV yang  mana  salah  satu  cita-cita  bangsa  Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Langkah  konkret  yang  bisa  dilakukan  negara dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  adalah membangun dan mengembangkan bidang pendidikan. Pendidikan merupakan pembangunan yang  ditujukan  untuk  peningkatan  kualitas manusia  agar  mampu  bersaing,  baik  di  tingkat lokal,  nasional  maupun  internasional.  Oleh karena,  kualitas  sumber  daya  manusia  adalah modal  bangsa  untuk  unggul  dalam  berbagai persaingan.
Perguruan  Tinggi  sebagai  salah  satu  satuan pendidikan  terakhir  dalam  pembangunan  sumber daya  manusia  memiliki  posisi  dan  peran  yang strategis. Perguruan tinggi memiliki peranan yang penting  untuk  mencetak  sumber  daya  manusia yang bersaing (Nulhaqim, Heryadi, Pancasilawan, &  Fedryansyah,  2016). Berdasarkan  Pasal  1 angka  6  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2012 tentang  Pendidikan  Tinggi  yang  selanjutnya disebut  Undang-Undang  Dikti  menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan  yang  menyelenggarakan  Pendidikan Tinggi,  sedangkan  Pendidikan  Tinggi  adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang  mencakup  program  diploma,  program sarjana,  program  magister,  program  doktor,  dan program  profesi,  serta  program  spesialis,  yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pendidikan Tinggi).
Perguruan  tinggi  di  Indonesia  terklasterisasi atau terbagi menjadi dua, yakni Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  1 angka  6  dan  7  Undang-Undang  Pendidikan Tinggi  menyebutkan  bahwa  Perguruan  Tinggi Negeri  yang  selanjutnya  disingkat  PTN  adalah perguruan  tinggi  yang  didirikan  dan/atau diselenggarakan  oleh  Pemerintah,  sedangkan Perguruan  Tinggi  Swasta  yang  selanjutnya disingkat  PTS,  adalah  Perguruan  Tinggi  yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.  Letak  perbedaan  mendasar  antara PTN  dan  PTS  adalah  terletak  pada  pendiriannya dan/atau  pada  penyelenggaraan  perguruan  tinggi tersebut.
Keberadaan  perguruan  tinggi,  baik  itu  PTN maupun  PTS  tersebar  di  seluruh  wilayah Indonesia,  baik  di  Kabupaten/Kota  maupun  di Provinsi.  Akan  tetapi,  meskipun  PTN  maupun PTS  tersebut  berdomisili  di  kabupaten/kota  dan/ atau  provinsi,  mereka  bukanlah  aset  pemerintah daerah.  PTN  merupakan  aset  pemerintah  pusat, sedangkan  PTS  merupakan  asset  publik  atau masyarakat  sebagai  penyelenggara  dalam  bentuk badan  hukum  seperti  yayasan,  perkumpulan  dan sebutan  lainnya.  Peran  pemerintah  dalam mengembangkan  Pendidikan  sampai  saat  ini sudah  terklatserisasi  menjadi  dua  yaitu, Pemerintah Pusat memiliki kewajiban memfasilitasi  Pendidikan  Tinggi  sedangkan pemerintah daerah memiliki kewajiban memfasilitasi pendidikan dasar dan menengah.
Kendatipun  demikian,  mahasiswa  dan lulusan PTN  dan  PTS  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dengan  aset  pemerintah,  termasuk pemerintah  daerah.  Terkhusus  untuk  PTS, kendatipun  bukan  milik  pemerintah  baik  pusat maupun  daerah  tetapi  peran  serta  dalam peningkatan kualitas lebih dominan dibandingkan peran  PTN.  Data  menunjukan  jumlah  PTN  di Indonesia  yaitu,  397  PTN  yang  terbagi  menjadi 56  Akademi,  139  Politeknik,  55  Sekolah Tinggi, 57  Institut,  83  Universitas,  Akademi  Komunitas 7. Lalu jumlah PTS di Indonesia yaitu, 4244 PTS yang  terbagi  menjadi  846  Akademi,  172 Politeknik, 2448 Sekolah Tinggi, 188 Institut, 559 Universitas,  31  Akademi  Komunitas.  Jumlah PTN  tidak  sampai  10%  dibanding  dari  jumlah PTS. ( https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt)
Begitu besar peran lembaga perguruan tinggi dalam  mengembangkan  dan  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia.  Bahkan  lulusan dari  perguruan  tinggi  (alumni)  adalah  aset  dari pemerintah  pusat  maupun  daerah  menjadi tanggung  jawab  dan  peran  kedua  belah  pihak.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Legalitas Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Bantuan Dana Kepada Perguruan Tinggi di Indonesia
Sehingga  kontribusi  dari  kedua  belah  pihak  baik itu  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dengan pembangunan  sumber  daya  manusia  secara komprehensif.
Bila  dilihat  dari  aspek  yuridis,  peran  dan tanggung  jawab  pemerintah  baik  itu  pusat maupun  daerah  dalam  pengembangan  serta memfasilitasi  perguruan  tinggi  khususnya  PTS belum  memiliki  kejelasan  secara  regulatif.  Oleh karena  itu,  kendatipun  PTS  bukan  merupakan asset  pemerintah  daerah,  seyogyanya  dapat diberikan  bantuan  pendanaan  oleh  pemerintah daerah sebagaimana yang teracantum dalam Pasal 83  ayat  (2)  Undang-Undang  Pendidikan  Tinggi yang  menyebutkan  bahwa  pemerintah  daerah dapat  memberikan  dukungan  dana  Pendidikan Tinggi  yang  dialokasikan  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Selanjutnya kata dapat dalam pasal 83 ayat (2) UU  12  2012  mengakibatkan  multiinterpretasi terkait  dengan  sejauh  mana  bantuan  yang  dapat diberikan  oleh  pemerintah  daerah.  Hal  ini berkaitan  dengan  standarisasi  atau  tolak  ukur yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  sehingga tidak  menimbulkan  kekaburan  hukum  dan menghambat  implementasi  dari  Undang-Undang tersebut.
Permasalahan  di  atas  patut  untuk  dikaji kebenarannya, oleh karena keberadaan perguruan tinggi  di  suatu  daerah  dapat  pula  menjadi  salah satu  indikator  kemajuan  daerah.  Dampak  positif dari  keberadaan  perguruan  tinggi  adalah  turut mengembangkan dunia ekonomi mikro, termasuk berbagai usaha UMKM dan rumah kost. Kondisi tersebut  mencerminkan  betapa  besar  peran pendidikan,  termasuk  pendidikan  tinggi  dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
Penduduk  besar  dengan  kualitas  tinggi merupakan  modal  dasar  pembangunan,  begitu sebaliknya  penduduk  besar  bila  kualitasnya rendah, maka dapat menjadi beban pembangunan bagi suatu daerah. Oleh karena sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di  berbagai  satuan  dan  jenjang  pendididkan termasuk perguruan tinggi.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  maka yang  menjadi  fokus  kajian  dalam  tulisan  ini dimakakah  posisi  dan  peran  pemerintah  daerah dalam  memfasilitasi  lembaga  perguruan  tinggi jika  dilihat  dari  perspeketif  UU  No.  12  Tahun
2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

## II.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian yuridis  normatif,  karena  penelitian  ini  beranjak dari  adanya  kekaburan  norma  yang  diatur  di dalam  Undang-Undang  Pendidikan  Tinggi  Pasal 83  ayat  (2)  terkait  dengan  dukungan  dana Perguruan  Tinggi  yang  dapat  diberikan  oleh pemerintah  daerah  yang  dialokasikan  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  peneltian  ini adalah  pendekatan  undang-undang  (statute approach) (Marzuki,  2005) .  yaitu  dengan menganalisis  peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dengan  Pendidikan  Tinggi  serta peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan Pemerintahan Daerah khususnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut  Undang-Undang  Pemerintah  Daerah. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  bahan hukum  primer  yang  terkait  dengan  pokok persoalan yang diteliti. Kemudian diklasifikasikan menurut kelompok sesuai dengan hierarkhi  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.  Untuk  bahan  hukum  sekunder  dan bahan hukum tersier digunakan teknik dokumentasi secara kepustakaan.
Analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan secara  yuridis  dogmatis.  Dogma-dogma  hukum yang  telah  dikumpulkan  dari  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier  secara  sistematis dirangkum  dalam  bentuk  draft  data  komputer maupun  arsip  sehingga  akan  lebih  mudah  untuk dianalisis.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Legalitas  Pemerintah  Daerah  dalam  Mendanai Perguruan Tinggi di Indonesia
Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia melalui  pendidikan  seperti  di  perguruan  tinggi tidak bisa dilepaskan dengan ketersediaan tiga (3) komponen  utama  yakni  1.  Dana,  2.  Orang,  3. Alat.  Keterbatasan  ketiga  komponen  tersebut relatif  sulit  membangun  sebuah  perguruan  tinggi yang  menghasilkan  sumber  daya  manusia berkualitas.  Komponen  terpenting  dari  ketiga tersebut  adalah  dana,  sebab  ketersediaan  dana akan  mampu  meningkatkan  kualitas  orang  atau SDM  yang  menjadi  penggerak  kampus,  begitu juga  dengan  ketersediaan  dana  akan    mampu memenuhi kebutuhan alat atau infrastruktur yang dibutuhkan perguruan tinggi
Legalitas Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Bantuan Dana Kepada Perguruan Tinggi di Indonesia
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 105
Umumnya  pendanaan  perguruan  tinggi bersumber dari badan penyelenggara, masyarakat dan  pihak  ketiga  yang  secara  sukarela  bersedia membantu  lembaga  pendidikan  tinggi  demi peningkatan  kualitas.  Posisi  pemerintah  daerah turut  serta  membantu  pendanaan  terhadap perguruan tinggi adalah sebagai pihak ketiga.
Menurut  Undang-Undang  Pendidikan  Tinggi, kendatipun pemerintah daerah tidak berkewajiban dalam  penngembangan  perguruan  tinggi,  serta hanya  memiliki  kewajiban  untuk  bertanggung jawab  kepada  pendidikan  menengah  dan pendidikan  dasar  untuk  provinsi  dan  kabupaten/ kota, namun kata dapat membantu dalam pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bisa dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  provinsi  dan kabupaten/kota  dengan  dasar  pertimbangan seperti berikut ini;
Perguruan tinggi sebagai aset daerah Perguruan  tinggi  yang  berada  di  wilayah provinsi  dan  kabupaten/kota  langsung  ataupun tidak  langsung  telah  menjadi  bagian  dari  aset daerah.  Oleh  karena  itu,  jika  pemerintah  daerah membantu  perguruan  tinggi  adalah  bagian  dari rasa  memiliki  dan  bertanggung  jawab  pemrintah daerah  terhadap  keberadaan  lembaga  pendidikan tinggi di wilayahnya.
Fakta  menunjukan  lulusan  perguruan  tinggi dominan  menjadi  sumber  tenaga  kerja  di  daerah tersebut.  Baik  dimanfaatkan  oleh  pemerintah maupun  pihak  swasta  yang  berkedudukan  di daerah dimana perguruan tinggi itu berada;
Perguruan tinggi sebagai partner strategis Keberadaan  perguruan  tinggi  di  suatu  daerah telah  menjadi  partner  strategis  bagi  pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu terlihat dari kerjasama sinergis antara pendidikan tinggi  dengan  pemerintah daerah  dalam  berbagai bidang.  Seperti  penelitian,  penyusunan  berbagai macam  regulasi,  sebagai  tenaga  kelompok  ahli dan  bekerja  sama  dalam  melakukan  pengabdian dengan masyarakat;
Perguruan tinggi sebagai center of excellent Keberadaan  perguruan  tinggi  di  suatu  daerah secara  nyata  memperkecil  capital  flight (pindahnya  modal)  ke  daerah  lain  ataupun  ke negara  lain.  Oleh  karena  lulusan  sekolah menengah  tidak  pergi  ke  luar  daerah/luar  negeri untuk  melanjutkan  sekolah.  Hal  ini  berarti  tidak ada  perpindahan  dana  akibat  melanjutkan pendidikan  ke  luar  daerah  atau  ke  luar  negeri.
Sebagai  iluustrasi,  jika  seribu  (1000)  orang tamatan  sekolah  menengah  melanjutkan  studi  ke perguruan  tinggi  luar  daerah  dengan  rata-rata biaya perbulan 5 juta perorang berarti ada capital flight 5 miliyar perbulan dari daerah tersebut.
Pertahun  berarti  ada  60  Miliyar.  Sebaliknya jika (1000) mahasiswa tersebut tidak pergi ke luar daerah dan melanjutkan di daerah asal, maka dana 60  miliyar  tersebut  berputar  pada  suatu  daerah maka  dampak  ikutannya  (multiflyer  effect) terhadap  tumbuhnya  berbagai  aktivitas  (ekonomi &  sosial)  sangat  signifikan.  Apalagi  dengan keberadaan  perguruan  tinggi  di  suatu  daerah dapat mendatangkan mahasiswa dari luar daerah. Sudah  pasti  dampak  ekonomi  dan  sosial  serta aktivitas  lain  sangatlah  besar.  Sehingga keberadaan perguruan tinggi benar-benar menjadi center of excellent suatu daerah.
Legalitas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi  perguruan  tinggi  dapat  dilihat  dari sisi kewenangan pemda. Berwenangkah pemerintah daerah dalam memfasilitasi perguruan tinggi  di  wilayahnya.  Sesuai  dengan  prinsip  di dalam  Hukum  Administrasi  Negara,  pemerintah daerah dalam memutuskan suatu kebijakan wajib berdasar atas dasar hukum (Asas Legalitas).
Asas  legalitas  (legaliteits  beginselen  atau wetmatigheid van bestuur), merupakan asas yang menjadi  pilar  utama  negara  hukum.  Atas  dasar prinsip tersebut, wewenang pemerintahan berasal dari  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum positif  yang  berlaku.  Hukum  administrasi mengenal  cara  untuk  memperoleh  wewenang pemerintah yaitu: (Winanrno & Nur, 2008)
Kewenangan Atribut, yaitu berasal dari adanya pembagian  kekuasaan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Pelaksanaan  kewenangan  atributif dilakukan  oleh  pejabat  atau  badan  yang  tertera dalam peraturan dasarnya;
Kewenangan  Delegatif,  yaitu  bersumber  dari pelimpahan  suatu  organ  pemerintahan  kepada organ  lain  dengan  dasar  peraturan  perundang- undangan.  Dalam  hal  kewenangan  delegatif tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  beralih kepada  yang  diberi  wewenang  tersebut  dan beralih pada delegatari;
Kewenangan Mandat, yaitu kewenangan yang bersumber  dari  proses  atau  prosedur  pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat  atau  badan  yang  lebih  rendah. Kewenangan  mandat  terdapat  dalam  hubungan rutin  atasan  dan  bawahan,  kecuali  bila  dilarang
Halaman 106 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Legalitas Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Bantuan Dana Kepada Perguruan Tinggi di Indonesia
secara tegas.
Berdasarkan  prinsip  kewenangan  di  atas, kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  dapat memberikan  dukungan  dana  pendidikan  tinggi yang  dialokasikan  dalam  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  adalah  kewenangan  atributif pemerintah  daerah.  Hal  ini  dikarenakan kewenangan  pemerintah  daerah  tercantum  di dalam  pasal  83  ayat  (2)  Undang-Undang Pendidikan  Tinggi  yang  menyebutkan  bahwa Pemerintah  Daerah  dapat  memberikan  dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah. Tecantumnya  norma  tersebut  di  dalam  peraturan perundang-undangan  menjadikan  kewenangan pemerintah  daerah  menjadi  kewenangan  atribusi disebabkan  pemberian  wewenang  pemerintah oleh  pembuat  undang-undang  kepada  organ pemerintahan.
Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Memberikan Dukungan  Dana  Kepada  Perguruan  Tinggi  di Indonesia
Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaran pemerintahan yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  kualitas sumber daya manusianya.
Untuk  mencapai  penyelenggaraan  pemerintah dapat dicapai dengan berbagai cara. Salah satunya ada  melakukan  alokasi  dana  untuk  memberikan stimulus  agar  terwujudnya  cita-cita  satu pemerintah  daerah.  Alokasi  dana  tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  32  Undang- Undang Pemerintahan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat  APBD  adalah  rencana  keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah  yang  diakui  sebagai  penambahan  nilai kekayaan  bersih  sedangkan  Belanja  Daerah merupakan  kewajiban  pemerintah  yang  diakui sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih (Fadillah,  2019). Belanja  Daerah  sebagai kewajiban apabila dikaitkan dengan Pasal 83 ayat (2)  UU  Pendidikan  Tinggi  dapat  diasumsikan bahwa  apabila  pemerintah  daerah  dapat mengalokasikan dukungan dana pendidikan tinggi dalam  APBD,  maka  kegiatan  tersebut  dapat menjadi  kegiatan  yang  memenuhi  kewajiban
pemerintah  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan bersih. Akan tetapi kata dapat di dalam Pasal 83 ayat  (2)  Undang-Undang  Pendidikan  Tinggi tesebut  menimbulkan  multiinterpretasi  terkait dengan  kapan  dan  bagaimana  alokasi  dana tersebut dapat diberikan.
Arti kata dapat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu diartikan dengan mampu, sanggup  ataupun  bisa.  Sehingga  arti  kata  dapat yang  tercantum  di  dalam  Pasal  83  ayat  (2) Undang-Undang  Pendidikan  Tinggi  terkait dengan  kemampuan,  kesanggupan  ataupun kebisaan  suatu  pemerintah  daerah  untuk memberikan  dukungan  dana  kepada  perguruan tinggi.  Apabila  pemerintah  daerah  merasa  belum sanggup, mampu ataupun bisa, maka alokasi dana kepada  perguruan  tinggi  tersebut  dapat  tidak dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan  prioritas  utama kewenangan  pendidikan  tinggi  berada  di  tangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh  Kementerian  yang  membidangi  urusan pemerintahan  di  bidang  pendidikan.  Berdasarkan Pasal  7  ayat  (1)  dan  (2),  Menteri  bertanggung jawab  atas  penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan,  dan  evaluasi  serta  pembinaan  dan koordinasi.
Untuk  memberikan  jawaban  terkait  dengan kapan  pemerintah  daerah  dapat  mengalokasikan dana  kepada  perguruan  tinggi  adalah  ketika pemerintah daerah tersebut memiliki kesanggupan, kemampuan ataupun kebisaan yang sesuai  dengan  nilai  kekayaan  daerahnya. Kemudian terkait dengan bagaimana alur ataupun mekanisme  pemberian  dana  kepada  perguruan tinggi yaitu dengan mekanisme penetapan APBD sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Oleh karena APBD ditetapkan oleh sebuah Perda, maka  penyusunan  APBD  menjadi  tugas  Bupati/ Walikota  ataupun  Gubernur  bersama  DPRD tingkat  I/II  sesuai  dengan  tugas  dan  wewenang yang  diberikan  Undang-Undang  Pemerintahan Daerah.
Untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana efektivitas  dari  sebuah  hukum,  khususnya  Pasal 83  ayat  (2)  Undang-Undang  Dikti,  maka  hal pertama yang dilakukan adalah mengukur sejauh mana  hukum  itu  ditaati  oleh  yang  menjalankan hukum  itu  sendiri.  Setelah  diperoleh  ukuran mengenai  ketaatannya,  maka  akan  ditemukan jawaban bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif atau tidak efektif.
Namun  demikian,  walaupun  suatu  aturan
Legalitas Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Bantuan Dana Kepada Perguruan Tinggi di Indonesia
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 107
hukum terlihat efektif, tetap dimungkinkan untuk mempertanyakan  dan  menguji  lebih  jauh  derajat efektivitasnya  karena  seseorang  menaati  atau tidak  suatu  aturan  hukum  tergantung  pada kepentingannya.
Apabila  yang  akan  dikaji  adalah  efektivitas perundang-undangan  atau  substansi  hukumnya, maka ada beberapa faktor, yaitu; (Achmad, 2009) a.  Pengetahuan  tentang  substansi  (isi) perundang-undangan;
b.  Cara-cara
untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
c.  Institusi  yang  terkait  dengan  ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya;
d.  Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara  tergesa-gesa  untuk  kepentingan  instan (sesaat).
Pengetahuan terhadap isi undang-undang baik itu  dari  pemerintah  daerah  maupun  perguruan tinggi  seyogyanya  sebagai  instansi  pelaksana sudah  terbiasa  menjalakan  perintah  peraturan perundang-undangan. Pengetahuan terhadap suatu aturan  didapat  dengan  membaca,  mempelajari serta  memahami  perintahnya.  Selain  memahami perintahnya  mengetahui  latar  belakang  dari lahirnya  suatu  aturan  dapat  memberikan pengetahuan terhadap arah maupun politik hukum dari  adanya  aturan  tersebut.  Sehingga  apabila melihat  Pasal  87  ayat  (2)  Undang-Undang Pendidikan  Tinggi,  peraturan  ini  memberikan perintah  dan  kesempatan  bagi  pemda  untuk memberikan  bantuan  dana  kepada  pendidikan tinggi.  Sehingga  apabila  dilihat  dari  efektivitas peraturannya,  sudah  sangat  efektif  dilihat  dari substansi hukumnya
Peran yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan bantuan dana pada perguruan tinggi antara lain;
Pemerintah daerah sebagai regulator Pemerintah  daerah  sebagai  regulator  adalah menyiapkan  arah  penyelenggaraan  pembangunan melalui  peraturan-peraturan.  Sebagai  regulator, pemerintah daerah melakukan segala tindakannya kepada  masyarakat  atas  dasar  hukum.  Pada prinsipnya  peran  regulator  adalah  peran pemerintah daerah dalam membuat aturan, terkait dengan  memberikan  bantuan  dana  kepada perguruan  tinggi  pemerintah  daerah  wajib
menuangkan  di  dalam  regulasi  dalam  hal  ini Perda ABPD;
Pemerintah daerah sebagai dinamisator Peran  pemerintah  daerah  sebagai  dinamisator adalah peran pemerintah daerah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat jika adanya hambatan  dalam  pembangunan  baik  itu  fisik maupun  non-fisik.  Pemerintah  daerah  berperan melalui  pemberian  informasi,  edukasi  serta arahan secara efektif kepada masyarakat. Sebagai dinamisator  dalam  hal  pemberian  bantuan  dana kepada  perguruan  tinggi  dapat  diwujudkan dengan  bantuan  beasiswa  ke  mahasiswa  yang memiliki kendala keuangan dalam melangsungkan pendidikan;
Pemerintah daerah sebagai fasilitator Pemerintah  daerah  sebagai  fasilitator  yaitu menciptakan  fasilitas  baik  itu  fisik  maupun  non- fisik  kepada  masyarakat.  Menciptakan  fasilitas dari yang belum ada menjadi ada atau yang sudah ada  menjadi  lebih  baik.  Sebagai  fasilitator pemerintah  daerah  dapat  memberikan  fasilitas penunjang  di  wilayahnya  seperti  menyediakan tempat-tempat  WI-FI/Hotspot  gratis,  sehingga dapat  memberikan  stimulus  kepada  mahasiswa dalam mengembangan diri.

## IV. SIMPULAN
Melihat  posisi  dari  perguruan  tinggi  yang berada  di  lingkungan  pemerintah  daerah  sebagai Aset  Daerah,  Partner  Strategis  dan  Center  of Excellent,  menciptakan  situasi  &  kondisi  yang sangat  menguntungan  bagi  pemerintah  daerah. Situasi  yang  menguntungkan  tersebut  dapat dirasakan  dengan  melihat  perputaran  ekonomi yang  besar,  jika  ada  perguruan  tinggi  yang tentunya  memiliki  banyak  mahasiswa.  Selain faktor  ekonomi,  faktor  sosial  dan  budaya  juga sangat  berpengaruh.  Datangnya  mahasiswa  luar daerah  tentu  akan  dibarengi  dengan  masuknya nilai-nilai  sosial  budaya  yang  baru,  sehingga mengakibatkan  adanya  pertukaran  budaya  yang positif.  Kemudian  dalam  pengembangan  IPTEK, pemerintah  daerah  dapat  bersinergi  dengan lembaga perguruan tinggi dalam mengembangkan IPTEK.  Sehingga  lembaga  pendidikan  tinggi selain menjadi aset juga menjadi partner strategis pemerintah.  Selain  itu  arti  kata  dapat  di  dalam Pasal  83  ayat  (2)  Undang-Undang  Pendidikan Tinggi  diartikan  sebagai  situasi  pemerintah daerah yang dalam mampu, sanggup ataupun bisa untuk  memberikan  bantuan  dana  kepada perguruan  tinggi.  Jika  pemerintah  daerah  merasa
Halaman 108 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Legalitas Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Bantuan Dana Kepada Perguruan Tinggi di Indonesia
belum  sanggup,  mampu  ataupun  bisa,  maka alokasi  dana  kepada  perguruan  tinggi  tersebut dapat tidak dilakukan.
Untuk  menjalankan  rencana  tersebut, pemerintah  daerah  sesuai  dengan  yang  di amanatkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi  Pasal  83  ayat  (2)  diberikan kewenangan  atributif  untuk  memberikan bantuan  dana  kepada  perguruan  tinggi. Bantuan  dana  tersebut  dapat  terealisasikan apabila  dana  yang  digunakan  pemerintah diambil  dari  APBD.  Dilihat  dari  sisi efektivitas hukumnya, secara substansi aturan pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi  sudah  sangat  efektif  mengingat pemerintah  daerah  merupakan  institusi  yang sudah  terbiasa  mengimplementasi  aturan perundang-undang. Akan tetapi ada beberapa peran  tambahan  yang  dapat  digunakan pemerintah  dalam  mensukseskan  bantuan dana  tersebut  yaitu,  Pemeran  Pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator
dan
Fasilitator. DAFTAR PUSTAKA Achmad,  A.  (2009). Menguak  Teori  Hukum  (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi
Undang-Undang  (Legisprudence) .  Jakarta: Kencana.
Fadillah,  A.  (2019). Penganggaran  di  Pemerintah Daerah  (dalam  Perspektif  Teorits,  Normatif, dan Empiris) . Malang: UB Press. Fajjlurahman,  J.  (2019). Hukum  Tata  Negara Indonesia . Jakarta: Kencana. Marzuki,  P.  M.  (2005). Penelitian  Hukum .  Jakarta: Kencana.
Nulhaqim, S. A., Heryadi, R. D., Pancasilawan, R., &
Fedryansyah,  M.  (2016).  Peranan  Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan  di  Indonesia  untuk  Menghadapi ASEAN  Community  2015. SHA RE:  SOCIA L
WORK JURNAL , 6 (2). Winanrno,  B.,  &  Nur.  (2008). Penyalahgunaan Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi, . Yogyakarta: laksbang mediatama.
Legalitas Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Bantuan Dana Kepada Perguruan Tinggi di Indonesia
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 109