Hijawati dan Layang Sardana, Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan, Halaman 102-110

## ISBAT NIKAH SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Hijawati 1 dan Layang Sardana 2
1 Universitas Palembang E-mail: hijawati@unpal.ac.id 2 Universitas PGRI Palembang E-mail:  Layangsardana@gmail.com

## Abstract
Marriage  Isbat  is  an  application  for  marriage  validation  that  is  submitted  to  the  Religious Court  to  declare  the  marriage  valid  and  has  legal  force.  Marriage  certificate  is  the determination of the marriage of a man with a woman as husband and wife which has been carried  out  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Islamic  religion,  that  is,  the  conditions and pillars of marriage have been fulfilled. However, this previous marriage has not been or has not been registered with the competent authority. Through marriage certificates, marriage becomes  legal  according  to  their  religion,  legal  certainty,  so  that  the  legal  consequence  of having a marriage registration is that marriages are considered valid, both according to their respective  religions  and  beliefs,  and  legal  according  to  the  law  because  they  have  been recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) or the Registry Office. Civil. The status of the child born in the marriage has a good civil relationship with the mother and father, giving rise to inheritance rights for the child and his parents (father).
Keywords: Marriage Isbat

## Abstrak
Isbat nikah sebagai suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk  dinyatakan  sahnya  pernikahan  dan  memiliki  kekuatan  hukum.  Isbat  nikah  adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi perkawinan yang terjadi sebelumnya ini belum atau tidak di catatkan ke pejabat yang  berwenang.  Melalui  isbat  nikah,  perkawinan  menjadi  sah  dalam  agamanya,  kepastian hukum,  sehingga  akibat  hukum  adanya  pencatatan  perkawinan  adalah  perkawinan  dianggap sah,    baik  menurut  agama  dan  kepercayaan  masing-masing  maupun  sah  menurut  hukum karena sudah di catat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Satatus anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut mempunyai hubungan perdata baik dengan ibu dan ayahnya,  sehingga  menimbulkan  hak  waris  mewarisi  bagi  anak  dengan  orang  tuanya (ayahnya).
Kata kunci : Isbat Nikah

## PENDAHULUAN
Perkawinan menurut Sudarsono adalah prilaku makhluk, pada dasarnya orang  melakukan  perkawinan  adalah bertujuan  untuk  membentuk  keluarga yang  berbahagia  dan  kekal  atas  dasar cinta kasih sayang dan untuk
memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah . 1
Perkawinan  di  Indonesia  telah diatur  dalam  hukum  positif  Indonesia yaitu  Undang-Undang  Nomor  16
1 Sudarsono, Hukum  Perkawinan  Nasional , ( Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
Hijawati dan Layang Sardana, Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan, Halaman 102-110
Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga,  rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.
Dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  menentukan bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya dan  tiap-tiap  perkawinan  di  catat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.  Hal ini sesuai dengan  ketentuan  dalam  Pasal  7  ayat (1)  kompilasi  hukum  Islam  yang menyatakan  bahwa  perkawinan  hanya dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah yang  dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah.
Akta  nikah  berguna  sebagai bukti  adanya  perkawinan  dan  jaminan bagi  suami/istri  serta  melindungi  hak- hak  anak  yang  lahir  dari  perkawinan, misalnya  dalam  hal  adanya  warisan,
pengurusan  akta  kelahiran  dan  lain- lainnya. Suatu perkawinan yang belum atau  tidak  dilakukan  pencatatan  di Kantor  Pencatatan  Pernikahan  akan merugikan  suami  atau  istri  dan  anak- anak.
Perkawinan  yang  tidak  dapat dibuktikan  dengan  akta  nikah  dapat diajukan  isbat  nikahnya  ke  Pengadilan Agama.  Isbat  nikah  diatur  dalam ketentuan  Inpres  No.  1/1991  tentang Kompilasi Hukum Islam.
Isbat nikah merupakan permohonan  pengesahan  nikah  yang diajukan  ke  Pengadilan  Agama  untuk dinyatakan  sahnya  pernikahan  dan memiliki  kekuatan  hukum.  Isbat  nikah adalah  penetapan  atas  perkawinan seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi perkawinan  yang  terjadi  sebelumnya ini  belum  atau  tidak  di  catatkan  ke pejabat  yang  berwenang,  dalam  hal  ini pejabat  KUA  (Kantor  Urusan  Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Isbat  nikah  yang  diajukan  ke Pengadilan  Agama  pada  awalnya terbatas hanya ditujukan untuk pasangan  suami  istri  yang  melakukan
Hijawati dan Layang Sardana, Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan, Halaman 102-110
perkawinan  yang  terjadi  sebelum berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan, karena  pada  saat  itu  tidak  ada  aturan tentang pencatatan nikah. Untuk mengatasi  perkawinan  yang  tidak  di catat sebagaimana berlakunya Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  tersebut,  maka  dapat dimintakan isbat nikah kepada Pengadilan Agama.
Perkawinan  di  Indonesia  telah diatur  dalam  hukum  positif  Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Menurut ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga,  rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.
Dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  menentukan bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya dan  tiap-tiap  perkawinan  di  catat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  Hal ini sesuai dengan  ketentuan  dalam  Pasal  7  ayat (1)  kompilasi  hukum  Islam  yang menyatakan  bahwa  perkawinan  hanya dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah yang  dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah.
Perkawinan  yang  tidak  tercatat akan menimbulkan beberapa problematika hukum diantaranya: perkawinan dianggap tidak sah menurut  hukum  positif;  anak  yang dilahirkan  dari  hasil  pernikahan  siri hanya  memiliki  hubungan  perdata dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya;  istri dan  anaknya  tidak  berhak  atas  nafkah dan  warisan;  serta  pihak  suami  tidak bisa  menuntut  haknya  atas  harta bersama  selama  mereka  masih  terikat dalam pernikahan siri. 2
Akta  nikah  berguna  sebagai bukti  adanya  perkawinan  dan  jaminan bagi  suami/istri  serta  melindungi  hak- hak  anak  yang  lahir  dari  perkawinan, misalnya  dalam  hal  adanya  warisan, pengurusan  akta  kelahiran  dan  lain- lainnya. Suatu perkawinan yang belum atau  tidak  dilakukan  pencatatan  di Kantor  Pencatatan  Pernikahan  akan
2 Royan  Bawono  dan  Rita  Khairani,  “Analisis Hukum tentang Isbat Nikah Menurut KUHPerdata  dan  KHI  Indonesia,” LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic  Studies ,  Volume  4,  Nomor  2,  Juli  – Desember 2022.
merugikan  suami  atau  istri  dan  anak- anak.
Perkawinan  yang  tidak  dapat dibuktikan  dengan  akta  nikah  dapat diajukan  isbat  nikahnya  ke  Pengadilan Agama.  Isbat  nikah  diatur  dalam ketentuan  Inpres  No.  1/1991  tentang Kompilasi Hukum Islam.
Isbat nikah merupakan permohonan  pengesahan  nikah  yang diajukan  ke  Pengadilan  Agama  untuk dinyatakan  sahnya  pernikahan  dan memiliki  kekuatan  hukum.  Isbat  nikah adalah  penetapan  atas  perkawinan seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi perkawinan  yang  terjadi  sebelumnya ini  belum  atau  tidak  di  catatkan  ke pejabat  yang  berwenang,  dalam  hal  ini pejabat  KUA  (Kantor  Urusan  Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Isbat  nikah  yang  diajukan  ke Pengadilan  Agama  pada  awalnya terbatas hanya ditujukan untuk pasangan  suami  istri  yang  melakukan perkawinan  yang  terjadi  sebelum berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan, karena  pada  saat  itu  tidak  ada  aturan
tentang pencatatan nikah. Untuk mengatasi  perkawinan  yang  tidak  di catat sebagaimana berlakunya Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  tersebut,  maka  dapat dimintakan isbat nikah kepada Pengadilan Agama.
Dalam penulisan ini akan membahas isbat nikah dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

## PEMBAHASAN
Isbat  nikah  berasal  dari  dua suku  kata  dalam  bahasa  Arab  yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar  yang  berasal  dari  bahasa  Arab asbata-yasbitu-isbatan yang berarti penentuan  atau  penetapan.  Istilah  ini kemudian  diserap  menjadi  istilah  kata dalam bahasa Indonesia. Sehingga kata isbat  diartikan  dengan  menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu. 3
Isbat  nikah  menurut  Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor KMA/032/SK/2006  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Pengadilan  adalah  pengesahan  atas
3 Meita Djihan Oe, “Isbat Nukah dalam Hukum Islam  dan  Perundang-undangan  di  Indonesia,” Pranata Hukum, Vol 8, No 2 (2013)
Hijawati dan Layang Sardana, Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan, Halaman 102-110
perkawinan  yang  telah  dilangsungkan menurut  syariat  agama  Islam,  akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang  berwenang.  Isbat  nikah  juga mengandung  arti  suatu  metode  atau cara  dalam  menetapkan  sahnya  suatu perkawinan  yang  belum  tercatat  di KUA setempat.
Syarat syarat Isbat nikah
sebagaimana dijelaskan dalam
Kompilasi  hukum  Islam  Pasal  7  ayat (3)  yaitu  :  Adanya  perkawinan  dalam rangka penyelesaian perceraian,
Hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya salah  satu  syarat  perkawinan  Adanya perkawinan  yang  terjadi  sebelum berlakunya  Undang-  Undang  Nomor  I Tahun  1974  dan  Perkawinan  yang dilakukan  oieh  mereka  yang  tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor
Tahun  1974.  Pada  syarat  istbat  nikah tidak  semua  peristiwa  perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan
Agama,  artinya  permohonan  isbat
nikah yang diajukan melalui
Pengadilan  Agama,  setelah  melalui proses  pesidangan  ternyata  syarat- syarat  sebagaimana  tersebut  secara yuridis  telah  terpenuhi  maka  Majelis
hakim  akan  mengabulkan  Permohonan penetapan nikah tersebut.
Keterkaitan isbat nikah tentunya  berhubungan  pada  kepastian hukum  dalam  pencatatan  perkawinan dalam  hukum  negara.  Undang-Undang Perkawinan  menganut  asas-asas  atau prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Perkawinan  bertujuan  membentuk keluarga bahagia dan kekal.
b. Perkawinan  adalah  sah  bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
c. Perkawinan  harus  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan.
d. Perkawinan berasas monogami terbuka.
e. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa  raganya  untuk  melangsungkan perkawinan.
f. Batas  umur  perkawinan  adalah  baik bagi pria maupun wanita 19 tahun.
g. Perceraian  dipersulit  dan  harus dilakukan di muka sidang pengadilan.
h. Hak  dan  kedudukan  suami  istri adalah seimbang.
Dalam Undang-Undang Perkawinan  tidak  dijelaskan  secara rinci  tentang  pengertian  pencatatan perkawinan.  Pengertian  itu  dijelaskan dalam  penjelasan  umum  Undang-
Hijawati dan Layang Sardana, Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan, Halaman 102-110
Undang  tersebut,  yaitu  bahwa  tiap-tiap perkawinan  adalah  sama  halnya  dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran,  kematian  yang  dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi  yang  juga  dimuat  dalam  daftar pencatatan.  Namun,  secara  bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan  dalam  buku  catatan. 4 Jadi pencatatan  perkawinan  adalah  proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang ke dalam daftar perkawinan yang  dibuktikan  dengan  adanya  akta nikah sebagai bukti otentik.
Dengan  memahami  apa  yang termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun  1974  dapat  dikatakan  bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah  usaha  yang  bertujuan  untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.  Dengan  maksud  sewaktu- waktu  dapat  dipergunakan  bila  perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta  otentik  ialah  akta  yang  dibuat oleh  pejabat  yang  diberi  wewenang untuk  itu  dan  dalam  bentuk  menurut ketentuan  yang  ditetapkan  untuk  itu, baik  maupun  tanpa  bantuan  dari  yang
4 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
berkepentingan,  di  tempat  dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya. 5
Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan  harus  dicatat  atau  tidak. Dengan  melihat  tujuan  dari  pencatatan perkawinan  baik  dalam  kehidupan pribadi  maupun  dalam  kehidupan masyarakat,  misalnya  dengan  akta nikah  itu  dapat  dijadikan  bukti  bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan  secara  sah  dan  resmi berdasarkan  hukum  Islam  dan  hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan  upaya  yang  diatur  melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat  dan  kesucian  perkawinan, lebih  khusus  lagi  perempuan  dalam kehidupan  rumah  tangga.  Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan  akta  nikah,  yang  masing- masing suami istri mendapat salinannya,  apabila  terjadi  perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau
5 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada Pengadilan  Agama (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1996).
Hijawati dan Layang Sardana, Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan, Halaman 102-110
salah  satu  tidak  bertanggung  jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum  guna  mempertahankan  atau memperoleh hak masing-masing.
Karena  dengan  akta  tersebut,  suami istri  mempunyai  bukti  otentik  atas perbuatan  hukum  yang  telah  mereka lakukan. 6
Kemudian setelah lahirnya
Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan masalah
pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pernikahan yang dilangsungkan dihadapan  PPN  adalah  pernikahan yang  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (2) Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan,  sehingga  sudah secara  legal  atau  sah  yang  akan mendapatkan  buku  kutipan  akta  nikah dari KUA.
Sedangkan  dasar  hukum  yang
digunakan
dalam pencatatan
perkawinan yaitu Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  2  ayat  (2) yang mengatakan bahwa :
6 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
“Tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”. 7
Serta  dalam  KHI  dijelaskan dalam Pasal 5 yang berbunyi :
a. Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat
Islam, setiap
perkawinan harus dicatat.
b. Pencatatan perkawinan tersebut pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1946  Jo Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 1954. 8
Kemudian Pasal 6 KHI menjelaskan bahwa :
1) Untuk  memenuhi  ketentuan  dalam Pasal  5,  setiap  perkawinan  harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah.
2) Perkawinan  yang  dilakukan  diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah  tidak  mempunyai  kekuatan hukum. 9
Perkawinan yang secara normatif  harus  dicatatkan  merupakan kesepakatan  nasional  yang  bertujuan untuk  mewujudkan  tujuan  hukum,
7 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
8 Kompilasi Hukum Islam
9 Kompilasi Hukum Islam
Hijawati dan Layang Sardana, Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan, Halaman 102-110
untuk  masyarakat  guna  terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum.  Dengan  adanya  pencatatan nikah  ini  akan  berupaya  melindungi nilai maslahah mursalah dalam kehidupan rumah tangga.
Perkawinan  yang  tidak  tercatat dapat diajukan permohonan isbat nikah kepada  Pengadilan  Agama  setempat. Hal  ini  dipertegas  dalam  Pasal  7  ayat (2)  KHI  menyebutkan  bahwa  “Dalam hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Isbat nikah  ini  berkaitan  dengan  ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa tiap-tiap
perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Dengan pencatatan ini akan menumbuhkan  kemaslahatan  umum dan akan memberikan kepastian hukum terkait  dengan  hak-hak  suami/istri, kemaslahatan  anak  maupun  efek  lain dari  perkawinan  itu  sendiri  dan  juga menjamin ketertiban administrasi dalam perkawinan.
Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa  melalui  isbat  nikah, perkawinan menjadi sah dalam agamanya,  kepastian  hukum,  sehingga
akibat hukum adanya pencatatan perkawinan tersebut sebagai berikut : 1. Perkawinan  dianggap  sah,    baik menurut  agama  dan  kepercayaan masing-masing maupun sah menurut  hukum  karena  sudah  di catat  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. 2. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan  tersebut  mempunyai hubungan  perdata  baik  dengan  ibu dan ayahnya.
3. Menimbulkan  hak  waris  mewarisi bagi  anak  dengan  orang  tuanya (ayahnya).

## KESIMPULAN
Isbat nikah sebagai suatu perkawinan  yang  tidak  ada  akta nikahnya  belum  mendapat  kepastian hukum yang berkaitan dengan hak istri dan  anak-anak.  Sehingga  apabila  ada perkawinan yang belum tercatat tersebut  maka  dengan  adanya  isbat nikah  yang  diajukan  ke  Pengadilan Agama,  maka  perkawinan  tersebut  sah menurut  agama  dan  hukum  Negara. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Undang-Undang Perkawinan.
Perkawinan yang secara normatif  harus  dicatatkan  merupakan kesepakatan  nasional  yang  bertujuan
Hijawati dan Layang Sardana, Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan, Halaman 102-110
untuk  mewujudkan  tujuan  hukum, untuk  masyarakat  guna  terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum.  Dengan  adanya  pencatatan nikah  ini  akan  berupaya  melindungi nilai maslahah mursalah dalam kehidupan rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2000.
Kompilasi Hukum Islam.
Meita  Djihan  Oe,  “Isbat  Nikah  dalam
Hukum  Islam  dan  Perundang- undangan di Indonesia,” Pranata
Hukum, Vol 8, No 2 (2013)
Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata Pada Pengadilan Agama Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1996.
Royan  Bawono  dan  Rita  Khairani,
“Analisis  Hukum  tentang  Isbat Nikah  Menurut  KUHPerdata  dan
KHI Indonesia,” LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies , Volume  4,  Nomor  2,  Juli  –
Desember 2022.
Sudarsono,
Hukum
Perkawinan
Nasional ,  Jakarta:  Rineka  Cipta,
2005.
Tim  Penyusun  Kamus, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Balai Pustaka, 1990.