Teuku Muttaqin Mansur,  M. Adli, Sulaiman.

## MODEL PENENTUAN BATAS WILAYAH KELOLA MASYARAKAT HUKUM ADAT LAOT; STUDI KASUS WILAYAH LHOK KUALA CANGKOI, ULEE LHEU
Teuku Muttaqin Mansur 1 ,  M Adli 2 , Sulaiman 3
123 Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darusalam, Banda Aceh.
Email : teuku.muttaqin@unsyiah.ac.id
Diterima: 15/08/2020; Disetujui: 31/08/2020

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  menjelaskan  mekanisme  penentuan  wilayah  kelola  masyarakat  hukom  adat laot  (WK-MHAL)  Lhok  Kuala  Cangkoi,  Banda  Aceh.  Metode  pelaksanaan  diawali  dengan sosialisasi  penentuan  wilayah  kelola,  penentuan  wilayah  kelola,  merumuskan  kesepakatan,  dan membuat  peta  WK-MHAL  Lhok  Kuala  Cangkoi.  Penentuan  WK-MHAL  baru  dapat  dihasilkan setelah  dilakukan  serangkaian  sosialisasi  dan  pendampingan  melalui  pertemuan-pertemuan langsung  dan  tidak  langsung  dengan  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat  dalam  wilayah  Lhok Kuala  Cangkoi.  Terdapat delapan kesepakatan  yang disepakati  yaitu,  tentang batas wilayah kelola dan  tujuan,  kewenangan  panglima  laot  lhok  dan  panglima  teupin,  dan  tata  cara meupayang / penangkapan  ikan.  Untuk  tata  cara  meupanyang  maka  dikelompokkan  dalam  dua  bagian  yaitu tentang  tata  cara meupayang (penangkapan  ikan)  dengan  boat  labi-labi/pukat  laut,  tata  cara meupayang (penangkapan  ikan)  dengan  menggunakan  pukat  darat , dan  tata  cara meupayang (penangkapan  ikan)  dengan  menggunakan  alat    tangkap  jarring.  Selanjutnya  peraturan  yang dihasilkan adalah berkaitan hari pantangan melaut, larangan khusus menggunakan bom, pembiusan dan kompresor, dan sanksi para pelanggar.
Kata Kunci: Wilayah Kelola, Masyarakat Hukum Adat Laot, Lhok Kuala Cangkoi
Model Penentuan Batas Wilayah Kelola Masyarakat Adat Laot;                             Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lhe Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp465 - 472. Teuku Muttaqin Mansur,  M. Adli, Sulaiman.

## PENDAHULUAN
Lembaga  Panglima  Laot  Lhok 1 Kuala  Cangkoi, Banda Aceh membawahi 12 teupin, yakni: Teupin Asoe Nanggroe, Teupi Uleelheu, Teupin Gampong    Pie,  Teupin  Pintoe  Ie  Lambung, Teupin  Pante    Cermin,  Teupin  Ujung  Kuala,
Teupin  Ulee  Cot  Lambung,  Teupin  Ulee  Cot ,Teupin Ulee Cot Alu Deah Geulumpang, Teupin Alue  Deah  Baro,  Teupin  Alue  Deah  Teungoeh, Teupin  Lampaseh.  Saat  ini,  wilayah  kekuasaan Lhok Kuala Cangkoi dijadikan sebagai  salah satu zonasi  pencadangan    konservasi  wilayah  laut Aceh  yang  akan  dimasukkan  dalam  Qanun  Aceh tentang  Rencana  Zonasi  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  (RZWP3K)  yang tengah  disusun  oleh  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  (DKP) Aceh.
Kelembagaan  Panglima  Laot  berharap  supaya wilayah  konservasi  tersebut  berbentuk  wilayah kelola  laut  berbasis  hukum  adat,  di  mana  secara kearifan  lokal  telah  dijalankan  secara  turun temurun.  Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor
1 Lhok adalah teluk. Secara terminology, lhok merupakan sebuah  wilayah  yang  didiami  oleh  sekelompok  nelayan, dipimpin  oleh  seorang  yang  dipilih  dan  dituakan  untuk memimpin  wadah masyarakat nelayan  (disebut  Panglima Laot Lhok ),  dan  memiliki  wilayah  kelola  laut penangkapan  dan  tempat  pendaratan  ikan  (di  wilayah pantai  atau  pesisir). Lhok secara  historis  dapat  berupa teluk(an), muara, tepian pantai ataupun terusan-yang lebih menjorok  ke  arah  darat.  Dibeberapa  kawasan lhok di Aceh  yang  nelayannya  relatif  tersebar,    dijumpai  juga terminologi  Panglima  Teupin  yang  tunduk  kepada Panglima  Laot Lhok .  Saat  ini  di  Aceh  terdapat  ±  176 Lhok . Lihat Teuku Muttaqin Mansur dan Marzuki,”Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Perairan Daerah  Di  Provinsi  Aceh  Berbasis  Kearifan  Lokal (Hukum  Adat  Laot)”, Jurnal  Geuthèë:  Penelitian Multidisplin, vol 1 no 1, (Maret 2018), (65-74), hlm. 66.
27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau, bahwa dalam penyusunan RZWP3K, pemerintah dan pemerintah  daerah  memperhatikan  kearifan lokal dan kelestarian laut.
Di  Aceh,  penguatan  pengolalan  sumber  daya alam  baik  di  darat  dan  laut  selain  mengikut kepada  perundang-undangan  yang  berlaku nasional,  juga  terikat  kepada  undang-undang khusus,  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh.  Pasal  162  ayat  (1) menyatakan  bahwa,  “Pemerintah  Aceh  dan pemerintah Kota/kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut wilayah Aceh.”
Potensi  pengelolaan  sumber  daya  alam wilayah  pesisir  melibatkan  lembaga  adat  sangat besar.  Hal  ini  karena,  Aceh    memiliki  Lembaga Panglima  Laot  yang  selama  400  tahun  lalu menjaga wilayah pesisir  (wilayah kelola) dengan konsep kearifan lokal. Namun demikian, perkembangan  masyarakat  dan  pembangunan dewasa  ini,  menyebabkan  keberadaan  kearifan lokal  mulai  terkikis  oleh  kepentingan  pribadi, kelompok,  dan  industrilisasi.  Sehingga  wilayah kelola  adat  yang  selama  ratusan  tahun  yang  lalu mulai  digugat  keabsahannya  dan  terkadang dipertentangkan  dengan  hukum  positif  (hukum tertulis).  Lembaga  Panglima  Laot  Lhok  Kuala Cangkoi  masih  tetap  berusaha  mempertahankan kearifan  lokal  wilayah  kelola  adat  secara tradisional (tidak tertulis). Namun, pada saat yang
Model Penentuan Batas Wilayah Kelola Masyarakat Adat Laot;                             Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lhe Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp465 - 472. Teuku Muttaqin Mansur,  M. Adli, Sulaiman.
sama  khawatir apabila wilayah mereka dialihkan untuk  kepentingan  yang  merusak  sumber  daya ikan dan lingkungan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  artikel  ini ingin menjawab bagaimanakah mekanisme penentuan  wilayah  kelola  masyarakat  hukom adat  laot  (WK-MHAL) Lhok Kuala  Cangkoi Banda Aceh, bagaimanakah kesepakatan bersama  tentang  penentuan  wilayah  kelola hukom  adat  laot  dihasilkan,  dan  bagaimanakah peta wilayah kelola hasil kesepakatan.

## METODE PENELITIAN
Pasal  1  huruf  a  dan  huruf  b  konvensi International  Labour  Organization  (ILO)  169 1989  menyepakati  bahwa  masyarakat  adat  di dalam  Negara-negara  bangsa  sudah  merdeka dapat  diidentifikasikan  melalui  kondisi  sosial, budaya,  dan  ekonomi  yang  statusnya  di  atur sepenuhnya  atau  sebagianya  dengan  adat  atau tradisi mereka atau dengan hukum atau regulasi yang khusus.
Di  Indonesia,  keberadaan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya diakui  melalui  Pasal  18B  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  (UUD)  Republik  Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara mengakui dan  menghormati  kesatuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  negara  Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang- undang.”
Di sisi lain, negara Indonesia merupakan Negara  kepulauan  (archipelago  state)  terbesar yang  terdiri  atas  17.504  pulau,  termasuk  9.634 pulau  yang  belum  diberi  nama  dan  6.000  pulau yang  tidak  berpenghuni,  740  suku  bangsa/etnis dengan  583  bahasa  dan  dialek  dari  67  bahasa induk  yang  digunakan  berbagai  suku  bangsa. Keanekaragaman  tersebut  disatukan  dengan slogan:  “Bhinneka  Tunggal  Ika”,  walaupun berbeda-beda  tetap  satu  juga”  sebagai  kekuatan yang  tumbuh,  hidup,  mengakar  dari  kehidupan masyarakat Indonesia.
Di Provinsi Aceh, keberagaman masyarakat juga wujud dalam berbagai kehidupan bermasayarakat, salah satunya adalah adanya  masyarakat  hukum  adat  laot  yang tunduk pada Panglima Laot.  Masyarakat hukum adat  laot  merupakan  masyarakat  nelayan  yang tunduk  pada  entitas  tersendiri,  dan  telah  ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saat  ini,  dari  23  Kota/kota  di  Provinsi Aceh, masyarakat hukum adat laot mendiami 18 Kota/kota yang terbagi dalam 176 wilayah lhok. Secara  turun  temurun  masyarakat  hukum  adat laot mengelola wilayah kelola adat lebih kurang sejauh 4 mil dari garis pantai ke arah laut, dan 1 leun  pukat    atau  dari  pecah  ombak  sampai dengan  anaman  tahunan  tak  dapat  tumbuh  lagi ke  arah  darat    (+-100  meter).  Namun, dibeberapa  wilayah  lhok,  luas  wilayah  kelola tersebut berbeda-beda.
Model Penentuan Batas Wilayah Kelola Masyarakat Adat Laot;                             Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lhe Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp465 - 472. Teuku Muttaqin Mansur,  M. Adli, Sulaiman.
Dalam  kontek  kearifan  lokal,  wilayah kelola  adat  memiliki seperangkat  aturan mengenai  penggunaan  alat  tangkap,  waktu,  dan proses  penangkapan.  M.  Adli  Abdullah  ,  dkk, mengatakan,  konsep  wilayah  kelola  adat  laut menititik beratkan pada konsep ketersediaan dan keberlanjutan.  Dalam  rangka  itu,  menurut Sulaiman,  dkk,      dalam  pengelolaan  kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa masyarakat hukum adat laot mempunyai hak, antara lain: (a) akses  terhadap  bagian  perairan  pesisir  yang sudah  diberi  izin;  (b)  mengusulkan  wilayah penangkapan  ikan  secara  tradisional;  (c) mengusulkan  wilayah  masyarakat  hukum  adat (MHA); dan (d) melalukan kegiatan pengelolaan  sumber  daya  pesisir  berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
Dengan  demikian,  kearifan    lokal merupakan    anugerah  yang  tidak  ternilai menjadi  budaya  yang  hidup  dalam  masyarakat, berpangkal  pada  sistem  nilai,  dan  religi  yang dianut dalam komunitasnya.  Dalam konteks ini, kearifan  lokal  adat  laut  dapat  menjadi  benteng strategis dalam rangka membangun dan meningkatkan  ketahanan  pangan  masyarakat hukom  adat  laot  (pesisir)  dari  ancaman  perusak sumber daya perikanan dan pesisir.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Mekanisme Penentuan WK-MHAL
Penentuan  WK-MHAL  Lhok  Kuala Cangkoi  dilakukan  melalui  proses  musyawarah
(pertemuan)  formal  dan  tidak  formal  dengan pemangku kepentingan WK-MHAL, masyarakat  nelayan  setempat,  dan  pemangku kepentingan  perbatasan  yang  difasilitasi  oleh Pengabdi  dari  Fakultas  Hukum  Universitas Syiah  Kuala.  Sebelum  musyawarah  inti  yang membahas  penentuan  wilayah  dilaksanakan, pihak  pengabdi  mengawali  dengan  kegiatan observasi  dan  menjalin  komunikasi  informal dengan  Panglima  Laot  Lhok  Kuala  Cangkoi serta meminta mitra Jaringan Kuala memfasilitasi pertemuan dengan para stakeholder. Berikut dipaparkan gambar tahapan mekanisme  penentuan  WK-MHAL  Lhok  Kuala Cangkoi:
Gambar  1,  Tahapan  Penentuan  WK-MHAL Lhok Kuala Cangkoi
Pada  saat  observasi  dan  komunikasi informal,  Panglima  Laot  Lhok  dan  Panglima Laot  Kota  mendukung  penuh  penentuan  WK- MHAL.  Namun,  perlu  segera  disosialisasikan dalam  pertemuan  lebih  formal  kepada  pihak-
Model Penentuan Batas Wilayah Kelola Masyarakat Adat Laot;                             Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lhe Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp465 - 472. Teuku Muttaqin Mansur,  M. Adli, Sulaiman.
pihak lain, dalam hal ini kepada Imeum Mukim dalam  wilayah  lhok,  keuchik,  dan  nelayan. Tujuan pertemuan awal tersebut, untuk memberitahukan secara terbuka rencana kegiatan WK-HAL.
Menurut Sulaiman, 2 setelah disampaikan maksud dan tujuan penentuan WK-MHAL Lhok Kuala Cangkoi, terdapat dinamika penting yang kemudian  menjadi  kesepakatan.  Ada  anggapan dari  masyarakat  bahwa  kegiatan  yang  akan dilaksanakan adalah semacam proyek (pembangunan  fisik).    Oleh  karena  itu, sosialisasi  dilakukan  langsung  ke  wilayah Teupin-Teupin  dalam  wilayah  Lhok  oleh pengabdi.
Gambarn  2,  Tim  pengabdi sedang  melakukan interview dengan nelayan tentang batas wilayah kelola dan kesepakatan  hokum  adat  laot  bersama    nelayan  di Lhok Kuala Cangkoi.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, selanjutnya dilakukan kembali sosialisasi sekaligus  meminta  masukan  terkait  dengan penentuan  WK-MHAL  dari  sejumlah  panglima teupin. Selain mendapatkan dukungan, tahap ini juga  menerima  masukan  terkait  dengan  WK- MHAL  yang  telah  ada.  Pada  pertemuan  di Teupin  Teupin  Cot  Lambung,  hadir  juga
2 Anggota Pengabdi, wawancara 29 Agustus 2019.
pembantu  pengabdi  pembuat  peta  WK-HAL. Keikutsertaan  tim  pembantu  supaya  langsung dapat  menunjukkan  wilayah  dan  batasan wilayah kelola kepada masyarakat dan stakeholder yang hadir.
Pada  pertemuan  selanjutnya,  pengabdi sebagai  fasilitator  dibantu  Jaringan  Kuala menampilkan  draft  peta  yang  sudah  dicetak  di spanduk  untuk  dilihat  bersama  kembali. Pertemuan  tersebut  juga  menghasilkan  draft kesepakatan  bersama  tentang  pengelolaan  WK- MHAL.  Panglima  Laot  Lhok  Lampuuk, menyepakati bahwa batasan WK-HAL berada di Ujong Raja  sebagaimana peta  yang dipaparkan. Namun, untuk Perwakilan Panglima Laot Kuala
Cangkoi yang hadir masih
mempermasalahkannya.  Permasalahan  tersebut akan  didiskusikan  kembali  dengan  nelayan dalam  kawasan  lhok  tersebut.  Atas  dasar  itu, pengabdi  membuat  peta  WK-MHAL  sesuai dengan kesepakatan tersebut. M. Adli 3 , anggota Pengabdi menjelaskan, draft peta dan kesepakatan  sudah  dihasilkan.  Secara  informal pun  telah  dikomunikasikan  kembali  kepada Panglima  Laot  Lhok  dan  Kota.  Dalam  waktu dekat ke depan akan dilakasankan peresmiannya. Waktu disesuaikan dengan ketersediaan  waktu  Walikota  Banda  Aceh sebagai pihak pemerintah yang akan menggunakan peta.
3 Anggota Pengabdi, Wawancara, 29 Agustus 2019.
Model Penentuan Batas Wilayah Kelola Masyarakat Adat Laot;                             Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lhe Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp465 - 472. Teuku Muttaqin Mansur,  M. Adli, Sulaiman.

## Kesepakatan WK-MHAL
Sebagaimana diuraikan di atas, kesepakatan  WK-MHAL  yang  telah  disepakati berangkat  dari  kesadaran  bersama  bahwa sumber  daya  perikanan  merupakan  anugerah Allah swt  yang  jumlah terbatas, sehingga wajib dijaga,  dipelihara,  dan  dikembangkan  secara bersama-sama  secara  lestari  dan  berkelanjutan. Dengan  memperhitungkan  generasi  mendatang, sumber  daya  perikanan  dan  ekosistem  kelautan di  wilayah  Lhok  Kuala  Cangkoi  Kota  Banda Aceh  telah  menjadi  sumber  kehidupan  warga yang  harus  diusahakan  pemanfaatannya  demi terwujudnya  kemakmuran  masyarakat.  Salah satu  cara  menjaga  sumber  daya  perikanan  dan ekosistem  kelautan  adalah  melalui  pelaksanaan hukom  adat  laot  dan  pengaturan  wilayah  kelola hukom adat laot secara bijaksana.
Gambar  3,  Pengukuran  batas  wilayah  kelola  hokum  adat  laot bersama  Panglima Laot Lhok Kuala Cangkoi.
Hukom  adat  laot  diberlakukan  oleh masyarakat  nelayan  untuk  menjaga  ketertiban dalam  penangkapan  ikan,  melindungi  wilayah tangkapan  nelayan  tradisional,  dan  menjaga kelestarian  serta  keberlanjutan  sumber  daya perikanan.  Masyarakat  juga  sepakat  bahwa,
WK-MHAL  sebagai  wilayah  adat  yang  selama ini  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Hukom  adat laot  (nelayan  tradisional)  dari  garis  pantai sampai  batas  tertentu  ke  arah  laut  dan  kearah darat dari pecah ombak sampai dengan tanaman tahunan tidak tumbuh.
Selanjutnya, pemanfaatan wilayah hukom  adat  laot  Lhok Kuala  Cangkoi dilaksanakan  berdasarkan  tata  cara  yang  telah diatur  dalam  ketentuan  hukom  adat  laot.  Setiap orang  tidak  boleh  memanfaatkan  sumber  daya perikanan  dan  ekosistem  kelautan  dalam wilayah  kelola  hukom  adat  laot  lhok  Kuala Cangkoi  dengan  cara-cara  yang  merusak lingkungan.  Setiap  orang  yang  melanggar  akan dikenai  sanksi  berdasarkan  ketentuan  hukom adat laot.
Gambar  4,  Sosialisasi  batas  wilayah  kelola  dan  kesepakatan hokum  adat  laot    dan  bersama    Panglima  Laot, nelayan  dan  pemangku  kepentingan  di  Lhok  Kuala Cangkoi.
Untuk mendukung tetap tegaknya hukom  adat  laot,  diperlukan  keikutsertaan pemerintah  dan  aparat  keamanan  negara  untuk melindungi  Panglima  Laot  saat  menetapkan sanksi-sanksi  adat.  Secara  umum  terdapat delapan  kesepakatan  yang  telah  dihasilkan
Model Penentuan Batas Wilayah Kelola Masyarakat Adat Laot;                             Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lhe Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp465 - 472. Teuku Muttaqin Mansur,  M. Adli, Sulaiman.
dalam  pertemuan  dengan  panglima  laot, pemangku  kepentingan  dan  stake  holder lainnya.  Kedelapa  peraturan  itu  meliputi beberapa  bagian  yaitu  tentang  batas  wilayah kelola  dan  tujuan,  kewenangan  panglima  laot lhok  dan  panglima  teupin,  dan  tata  cara meupayang / penangkapan ikan. Untuk tata cara meupanyang  maka  dikelompokkan  dalam  dua bagian  yaitu  tentang  tata  cara meupayang (penangkapan  ikan)  dengan  boat  labi-labi/pukat laut,  tata  cara meupayang (penangkapan  ikan) dengan  menggunakan pukat darat , dan tata cara meupayang (penangkapan ikan) dengan menggunakan alat  tangkap  jarring.  Selanjutnya peraturan  yang  dihasilkan  adalah  berkaitan  hari
pantangan melaut, larangan khusus menggunakan  bom,  pembiusan  dan  kompresor, dan sanksi para pelanggar.

## SIMPULAN
WK-MHAL disepakati setelah dilakukan sejumlah  pertemuan  dengan  stakeholder  dan masyarakat  nelayan.  Peta  WK-MHAL  Lhok Lamteungoh  sangat  penting  untuk  menjelaskan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  Peta  ini  juga  dapat  dijadikan rujukan  dalam  penetapan  zonasi  dalam  rencana Qanun Aceh tentang RZWP3K.
.
Model Penentuan Batas Wilayah Kelola Masyarakat Adat Laot;                             Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lhe Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp465 - 472. Teuku Muttaqin Mansur,  M. Adli, Sulaiman.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2005).
Dominikus Rato, Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009).
I.  Nyoman  Nurjaya, Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam,  Perspektif  Antropologi  Hukum  ( Jakarta: Pustaka Publisher, 2008) .
M.  Adli  Abdullah,  Sulaiman,  dan  Teuku  Muttaqin  Mansur,  2006.  Selama Kearifan  adalah Kekayaan, Eksistensi Panglima Laot dan Hukom Adat Laot di Aceh , Jakarta: Yayasan Kehati.
Sulaiman,  Syamsul  Bahri,  dan  M.  Adli  Abdullah,  2016. Sisi  Lain  Ulayat  Laut,  Perspektif  Hukum Pengelolaan Pesisir Berbasis Hukum Adat Laut, Banda Aceh, Bandar Publishing.
Teuku  Muttaqin  Mansur  dan  Marzuki,”Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Perairan  Daerah  Di Provinsi  Aceh  Berbasis  Kearifan  Lokal (Hukum  Adat  Laot)”, Jurnal  Geuthèë:  Penelitian Multidisplin, Vol 1 No 1, (Maret 2018), (65-74).
Teuku  Muttaqin  Mansur,  2018, Hukum  Adat  Perkembangan  dan  Pembaharuannya  di  Indonesia, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press. Teuku  Muttaqin  Mansur,  Yunita,  et.all.,  2020, The  Effectiveness  of  the  Implementation  of Customary  Fines  in  settlement  of  Seclusion  Cases  in  Banda Aceh, Sriwijaya  Law  Review, DOI:  10.28946/slrev.vol4.Iss 2.404.pp52-61.
Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman, et.all. Adat Court in Aceh, Indonesia: A Review of Law, Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol 8, No 2, Page: 423-442.

## Undang-Undang
Undang-undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  UU  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Permen KP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan
Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.