PALITA: Journal of Social-Religi Research
April 2016, Vol.1, No.1, hal.45-62 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 ©2016 LP2M IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita

## PERLINDUNGAN HAK - HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO)

## Anita Marwing
IAIN Palopo Jl. Agatis, Balandai, Kota Palopo, Sulawesi Selatan E-mail: anitamarwing@iainpalopo.ac.id
Abstract
This article aims to determine the women rights in Islam, in post-divorces and in knowing the analysis  of  judges’  decision  in  Palopo Religious  Court  regarding  the  women  rights  after divorcing.  The findings  showed  that  the  judge's  decision  regarding the  rights of  women  were concluded as follows; 1) the contested or talak divorce cases by verdict judgment did not cover the wives rights in which judges presumption should not decide the case on the outside of the charge  materials  (ultra-petition).  So  that,  the  judge  did  not  have  the  courage  to  assign  or guarantee legally the women rights after divorcing such as Mut'a, child custody, property rights if  not  being  the  charge  materials.  2)  The  contested  divorce  cases  did  not  cover  any  lawsuit regarding the wives rights. Although the judge had the ex officio rights in determining the wives rights whether requested or not, the judges of Palopo Religious Court were just in case of the cause  of  divorce  where  the  husband  and  wife  were  not  willing to  be  divorced.  So,  the  judges utilized  their  ex  officio  rights  to  punish  the  husbands  for  providing  Mut'a  according  to  their ability and feasibility. 3) In reconvenes decision, it was clearly mentioned the wives rights in the judges’ decision in which they are Iddah living, Mut'ah, past living, and the child costs. At the living Iddah costs, it was decided by Palopo Religious Courts Palopo that it is not in the same nominal amount. It is also similar with the Mut'ah and children costs.
Keywords: Women's rights, Divorce, Judge Decision

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak perempuan dalam Islam, hak-hak perempuan pasca  perceraian  dan  mengetahui  analisis  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Palopo menyangkut  hak-hak  perempuan  pasca  perceraian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Palopo  menyangkut  hak-hak  perempuan,  disimpulkan sebagai  berikut:  (1).  Kasus  perkara  cerai  gugat  maupun  cerai  talak  dengan  putusan  verstek tidak  memuat  hak-hak  istri,  yaitu  anggapan  hakim  tidak  boleh  memutuskan  perkara  di  luar materi  gugatan  (ultra  petitum)  sehingga  hakim  tidak  memiliki  keberanian  untuk menetapkan/menjamin  secara  hukum  hak- hak  perempuan  pasca  perceraian  seperti  mut‘ah, hak asuh anak, atau hak harta gono gini jika tidak menjadi materi gugatan. (2). Kasus perkara cerai  gugat  tidak  terdapat  satupun  gugatan  mengenai  haknya  (istri).  Meskipun  hakim memiliki  hak  ex  oficio  dalam  menentukan  hak-hak  perempuan  (istri)  baik  diminta  maupun tidak  diminta,  namun  hakim  Pengadilan  Agama  Palopo  hanya  pada  kasus  yang  penyebab perceraian  adalah  suami  dan  istri  tidak  bersedia  diceraikan,  maka  hakim  menggunakan haknya  secara  ex  oficio  menghukum  s uami  untuk  memberikan  mut’ah  sesuai  dengan kemampuan  dan  kelayakan.  (3).  Pada  putusan  rekonvensi,  secara  jelas  disebutkan  hak-hak istri di dalam putusan hakim yaitu nafkah iddah, mut’ah, nafkah lampau, dan biaya anak. Pada biaya nafkah iddah yang diputuskan Pengadilan Agama Palopo  pada  putusan tersebut, tidak sama jumlah nominalnya. Begitu pula dengan mut’ah dan biaya anak.

## 46 | Anita Marwing
Kata kunci : Hak perempuan, Perceraian, Putusan Hakim

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya, sampai matinya  salah  seorang  suami  istri.  Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  Hal  ini sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Oleh  sebab  itu,  undang-undang  ini  menganut prinsip  untuk  mempersukar  terjadinya  perceraian.  Namun  dalam  keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bahwa bila perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi.
Dalam  hal  ini,  Islam  membenarkan  putusnya  perkawinan  sebagai  langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga.
Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa  yang  berkehendak  untuk  putusnya  perkawinan.  Dalam  hal  ini,  ada empat kemungkinan yaitu: 1
1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang  suami  istri.  Dengan  kematian  itu  dengan  sendirinya  berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya  perkawinan  atas  kehendak  si  suami  oleh  alasan  tertentu  dan dinyatakan  kehendaknya  itu  dengan  ucapan  tertentu.  Perceraian  dalam bentuk ini disebut talaq .
3. Putusnya  perkawinan  atas  kehendak  si  sitri  karena  si  istri  melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak  untuk  itu.  Kehendak  untuk  putusnya  perkawinan disampaikan  si  istri  dengan  cara  tertentu  ini  diterima  oleh  suami  dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu’ .
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat  adanya  sesuatu  pada  suami  dan/atau  pada  istri  yang menandakan  tidak  dapatnya  hubungan  perkawinan  itu  dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.
Dengan  demikian,  regulasi  perkawinan  di  Indonesia  tidak  hanya memposisikan  perempuan menjadi objek perceraian dari pihak suami, tetapi juga bisa menjadi subyek atau inisiator dari sebuah perceraian.  Perceraian yang diajukan oleh  perempuan atau disebut khulu’ diakomodir oleh hukum perkawinan  di  Indonesia  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  124.  Hak khulu’ ini diberikan untuk mengakhiri ketidakadilan yang dialami perempuan
1 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan , Cet.I (Jakarta: Kencana, 2011).
dalam  bahtera  rumah  tangga  yang  tidak  harmonis.  Istilah khulu’ biasanya dikenal dengan istilah cerai gugat.
Fakta menunjukkan bahwa cerai gugat tidak mudah dilakukan dengan capaian keadilan bagi perempuan. Banyak hasil  putusan yang mengabulkan gugatan,  sementara  keadilan  yang  diinginkan  perempuan  melalui  proses cerai  gugat  seringkali  pupus  bahkan  berubah  menjadi  petaka  ketika  harus kehilangan  hak  nafkah,  terpisahkan  dari  anak-anak  karena  hak  perwalian dan stigma negatif di masyarakat karena predikat janda yang disandangnya. Kondisi  ini  seringkali  terjadi  lantaran  keputusan  perceraian  dalam  perkara cerai  gugat  bukan  berada  pada  inisiatornya  tetapi  berada  dalam pertimbangan  hakim.  Otoritas  hakim  menjadi  sangat  menentukan. Perceraian  dan  akibat-akibatnya  diputuskan  berdasarkan  kajian  dan pertimbangan  hakim  terhadap  kasus  melalui  tahapan-tahapan  dalam persidangan.
Peradilan  agama  merupakan  salah  satu  sarana  yang  efektif  untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang  berkeadilan  gender.  Pada  ranah  inilah  penelitian  terhadap  putusan Pengadilan Agama menjadi penting untuk melihat bagaimana hakim sebagai penentu  keputusan  berempati  terhadap  perempuan  yang  haknya  sering terabaikan,  terutama  dalam  kasus  perceraian.  Dengan  demikian,  artikel  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  hak-hak  perempuan  pasca perceraian dalam Islam, bagaimana tingkat perceraian di Pengadilan Agama Palopo,  serta  Bagaimana  analisis  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Palopo menyangkut hak-hak perempuan pasca perceraian

## PEMBAHASAN
Beberapa  hak-hak  Istri  setelah  terjadi  perceraian  menurut  KHI  dan Hukum Islam adalah sebagai berikut:
1. Hak Nafkah, Maskan dan Kiswah
Secara  etimologi  kata “ nafkah ” berasal  dari  bahasa  Arab ةقفنلا artinya فورصملا  قافنلااو yaitu  biaya,  belanja,  pengeluaran  uang. 2 Menurut  Amir Syarifuddin,  kata  nafaqah  berasal  darikata قفنا dalam  bahasa  Arab  secara etimologi mengandung arti: لقو صقن yang berarti berkurang. Juga berarti ىنف بھذو yang berarti hilang atau pergi. 3
Bila  seseorang  dikatakan  memberikan  nafaqah  membuat  harta  yang dimilikinya  menjadi  sedikit  karena  telah  dilenyapkan  atau  dipergikannya untuk  kepentingan  orang  lain.  Namun  apabila  kata  nafqah  ini  dihubungkan
2 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  Al  Munawwir  Arab-Indonesia ,  Cet.XX  (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)., h.1449.
3 Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan Undang-Undang Perkawinan . h. 165.

## 48 | Anita Marwing
dengan  perkawinan  maka  mengandung  arti:  “sesuatu  yang  dikeluarkannya dari  hartanya  untuk  kepentingan  istrinya  sehingga  menyebabkan  hartanya menjadi berkurang”.
Apabila  isteri  hidup  serumah  dengan  suami,  maka  suaminya  wajib menanggung nafkahnya, mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian,  tempat  tinggal,  dan  sebagainya.  Dalam  hal  ini,  isteri  tidak  berhak meminta  nafkah  dalam  jumlah  tertentu,  selama  suami  melaksanakan kewajibannya  itu.  Apabila  suami  bakhil,  tidak  memberikan  nafkah secukupnya  kepada  isteri  tanpa  alasan  yang  benar,  maka  isteri  berhak menuntut  jumlah  nafkah  tertentu  baginya  untuk  keperluan  makan,  pakaian dan  tempat  tinggal.  Dan  hakim  boleh  memutuskan  berapa  jumlah  nafkah yang harus yang harus diterima oleh isteri, serta mengharuskan suami untuk membayarnya  jika  tuduhan-tuduhan  yang  dilontarkan  oleh  isteri  ternyata benar.
2. Hak Mut’ah
Kata mut’ah dan dhammah mim ( mut’ah ) atau kasrah ( mit’ah ) akar kata dari al- mata’ ,  yaitu  sesuatu  yang  disenangi.  Maksudnya,  materi  yang diserahkan  suami  kepada  istri  yang  dipisahkan  dari  kehidupannya  sebab talaq atau semakna dengan beberapa syarat. Mut’ah wajib diberikan kepada setiap  wanita  yang  dicerai  sebelum  bercampur  dan  sebelum  kepastian mahar.  Pendapat  ulama  Hanafiyah  dan  Asy- Syafi’i  dalam  pendapatnya  yang baru  ( qual  jidad ).  Imam  Ahmad  yang  diriwayakan  oleh  segolongan  ulama telah menjelaskan kewajibannya, yaitu pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al- Hasan, Atha’ bin Zaid, Az - Zuhri, An- Nukha’i, At -Taswri, dan Ishaq. Sebagian ulama  berpendapat  bahwa  mut’ah  dalam  kondisi  tersebut  tidak  wajib,  ia hanya sunnah. Demikian pendapat Malik, L-Laits, Ibnu Abi Layla, dan Imam Asy- Syafi’i dalam pendapat yang lama ( qual qadim ).
3. Mahar
Mahar  dalam  bahasa  Arab  “ shadaq ”.  Asalnya isim  mashdar dari  kata ashdaqa ,  mashdarnya ishdaq diambil  dari  kata shidqin (benar).  Dinamakan shadaq memberikan  arti  benar-benar  cinta  nikah  dan  inilah  yang  pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin .
Menurut  syara’,  mahar  adalah  suatu  yang  wajib  sebab  nika h  atau bercampur. “Sesuatu yang wajib” kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan  manfaat,  karena  suatu  yand  ada  nilainya  atau  harganya  sah  dijadikan mahar.  Sebab  nikah  artinya  suatu  yang  wajib  nikah.  “Atau  bercampur” maksudnya bercampur secara syubhat.
Apabila seorang laki-laki melakukan hubungan dengan seorang wanita yang  diduga  istrinya  atau  wanita  itu  tidur  ditempat  tidur  istri  kemudian setelah  berhubungan  ternyata  bukan  istrinya  tetapi  wanita  lain. Percampuran  seperti  ini  menggugurkan  hukuman  dan  wajib  membayar
mahar  terhadap  wanita  tersebut  sebab  serupa  dengan  percampuran. Demikian juga wajib membayar mahar jika seseorang menikahi wanita dalam akad yang rusak (fasid). Tidak ada bedanya antara berhubungan pada jalan depan atau jalan belakang wanita a dam. “Atau luput dilakukan secara paksa”, seperti  seorang  laki-laki  berpoligami,  salah  satunya  wanita  sudah  dewasa dan yang lain wanita bayi yang masih dalam susuan. Istri dewasa menyusui istri yang masih bayi tanpa seizin suami, maka istri bayi menjadi putri suami dalam  susuan  sehingga  haram  atasnya.  Jika  benar,  suami  wajib  membayar separuh  mahar  yang  disebutkan  kepada  istri  bayi  kecil.  Jika  tidak  benar, wajib  membayar  separuh  mahar  mitsil  dan  istri  dewasa  wajib  membayar separuh mahar mitsil nya terhadap suami. 4
4. Biaya Hadhanah Untuk Anak-anak
Hadanah    berasal    dari    kata    “ Hidhan ”,  artinya    lambang.  Seperti ungkapan: ُھَضْیَب  ُرْیَّطل  ا  َنَضَح yang artinya burung itu mengepit telur yang ada dibawah  sayapnya.  Begitu  pula  seorang  perempuan  (ibu)  yang  mengepit anak-anaknya.
Para  ulama  fiqih  mendefinisikan  hadanah,  yaitu  melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusak dirinya baik itu mendidik jasmani, rohani, dan akalnya  agar  mampu  berdiri  sendiri  menghadapi  hidup  dan  memikul tanggung  jawabnya.  Dengan  demikian,  mengasuh  artinya  memelihara  atau mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum dapat  membedakan  antara  yang  baik  dan  yang  buruk,  belum  pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya hukumnya wajib, sebab  mengabaikannya  berarti  menghadapkan  anak-anak  yang  masih  kecil kepada bahaya kebinasaan.
Hadanah  merupakan  hak  bagi  anak-anak  yang  masih  kecil,  karena membutuhkan  pengawasan,  penjagaan,  pelaksanaan  urusannya  dan  orang yang mendidiknya. Ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah. Anak yang  masih  kecil  memiliki  hak  hadanah.  Karena  itu,  ibunya  diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang yang lain yang  bisa  melakukannya.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  hak  anak  atas pemeliharaan  dan  pendidikannya  tersia-siakan.  Jika  hadhanahnya  dapat ditangani  oleh  orang  lain,  misalnya  bibi  perempuan  ia  rela  melakukannya, sedangkan ibunya tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh menjadi gugur dengan  sebab  bibi  perempuan  yang  mengasuhnya  pun  mempunyai  hak hadanah (mengasuh).

## 50 | Anita Marwing
Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan  untuk  mengasuhnya,  sebab  dia  lebih  mengetahui  dan  lebih mempu  mendidiknya.  Juga  karena  ibu  mempunyai  rasa  kesabaran  untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya.
Hak-hak  istri  pasca  perceraian  tersebut  diatas,  sama  dengan  hak  istri pasca perceraian yang disebutkan dalam Pasal 149 KHI bahwa yang menjadi hak  istri  adalah  hak  nafkah,  mut’ah  dan  mahar,  sedangkan  hak  hadhanah (pemeliharaan  anak)  adalah  hak  dari  anak  itu  sendiri  yang  mana  hak tersebut diterimanya sampai ia mumayyiz berumur sebelum 21 tahun.
Pengadilan  Agama  memiliki  kontribusi  penting  dalam  mempengaruhi dan membentuk praktik dan kebiasaan yang terjadi dalam hubungan hukum antara  laki laki dan perempuan. Hal ini karena hampir semua kompleksitas persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri adalah  bagian  pokok  dari  kompetensi  peradilan  agama.  Peradilan  agama dengan  demikian  merupakan  salah  satu  sarana  yang  efektif  untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang  berkeadilan  jender.  Perkembangan  mutakhir  berkenaan  dengan Peradilan  Agama  adalah  upaya  struktural  untuk  beranjak  tak  terbatas sebagai  pengadilan  keluarga.  Hal  ini  antara  lain  ditandai  dengan  lahirnya ketentuan  baru  tentang  perluasan  cakupan  yurisdiksi  peradilan  agama sebagaimana  terdapat  dalam  UU  No.  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperbarui lagi dengan  UU  No.  50  Tahun  2008.  Sebelum  tahun  2006,  yurisdiksi  PA  hanya meliputi masalah-masalah keluarga. Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, kompetensi absolut PA merambah ranah perekonomian syariah. 5
Dengan  pertambahan  yurisdiksi  semacam  ini,  Pengadilan  Agama  di Indonesia tidak lagi menjadi pengadilan keluarga tetapi berkembang ke arah pengadilan sipil khusus bagi umat Islam. Bahkan untuk mahkamah syariyyah NAD, wilayah yuridiksinya tidak hanya terbatas pada perdata khusus, namun juga  mencakup  pelanggaran  pidana  ringan  (jinayah)  seperti  berjudi, minuman keras, dan berkhalwat. 6
Kewenangan  peradilan  agama  di  bidang  perkawinan,  salah  satunya adalah  menyangkut  perceraian.  Dalam  situasi  perkawinan  yang  tidak kunjung  mendatangkan  ketenangan  dan  kasih  saying,  ajaran  Islam memberikan  jalan  keluar  melalui  talak  (perceraian)  sebagai  alternatif
5 Yang termasuk dalam perkara ekonomi syariah adalah seperti: bank syariah, lembaga keuangan  mikro  syariah,  asuransi  syariah  reasuransi  syariah,  reksadana  syariah,  obligasi syariah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah  syariah,  sekuritas  syariah,  pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Lihat penjelasan Umum UU No 3 Tahun 2006.
6 UU  No.  18  Tahun  2001  tentang  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dan  diperteguh  dengan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
pembebasan  manusia  dari  kehidupan  rumah  tangga  yang  tidak  sejalan dengan cita-cita luhur perkawinan. 7
Pengadilan Agama Palopo pada bulan Januari sampai September tahun 2015, masih menunjukkan gejala yang sama. Pengadilan Agama Kota Palopo telah  memutus  443  perkara  perceraian.  Adapun  perkara  perceraian  yang diajukan berjumlah 467 perkara. 8 Artinya, dalam setiap bulannya ada 49-51 perkara  perceraian  yang  diajukan  ataupun  diputus  oleh  majelis  hakim Pengadilan Agama Kota Palopo.
Perceraian yang terjadi di pengadilan, ada 2 (dua) kategori yaitu cerai talak  dan  cerai  gugat.  Cerai  talak  adalah  permohonan  yang  diajukan  oleh pihak suami ke pengadilan untuk bercerai dengan pihak istri. Adapun  cerai gugat  adalah  putusnya  perkawinan  atas  gugatan  istri  untuk  cerai  dengan suaminya  yang  diajukan  ke  pengadilan  dan  pengadilan  yang  memutuskan perceraian tersebut. 9
Tabel 1 No Bulan Cerai Talak  Cerai Gugat  Jumlah 1. Januari 11 41 52 2. Februari 17 31 48 3. Maret 16 35 51 4. April 15 37 52 5. Mei 15 40 54 6. Juni 14 31 45 7. Juli 14 21 35 8. Agustus 20 56 76 9. September 15 39 54 JUMLAH 137 331 467
Penyebab  terjadinya  kasus  cerai  gugat  terdapat  beragam  alasan  di antaranya  adalah  persoalan  ekonomi,  perselingkuhan,  KDRT,  Poligami,  dan lain sebagainya. Penyebab-penyebab ini bukan penyebab tunggal dalam satu perkara.  Kasus  cerai  gugat  akibat  KDRT  misalnya,  KDRT  adalah  akumulasi dari perseteruan yang tak berujung (syiqaq) akibat suami tidak bertanggung jawab secara ekonomi, bermalas-malasan tak ada usaha, dan berpisah dalam waktu yang lama. Artinya, dalam satu perkara cerai gugat, penyebabnya tidak
7 Siti  Musdah  Mulia, Muslimah  Reformis:  Perempuan  Pembaru  Keagamaan (Bandung: Penerbit Mizan, 2004)., h.55
8 Data berasal dari Tabel Registrasi Perkara di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2015.
9 M.Yahya  Harahap, Kedudukan  Warga  Negara  Dan  Acara  Peradilan  Agama (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997)., h. 252.

## 52 | Anita Marwing
tunggal  namun  akumulasi  dari  banyak  sebab.  Namun  secara  umum, perceraian  itu  menjadi  pilihan  lantaran  tidak  ada  lagi  kecocokan  antara suami  istri  dan  tidak  ditemukan  lagi  solusi  untuk  tetap  hidup  rukun  dan damai.
Hak-hak  perempuan  pasca  perceraian  adalah:  (1).  Nafkah  Iddah,  (2). Mut’ah,  (3).  Nafkah  Lampau,  (4).  Pembagian  harta  bersama,  (5).  Hadhanah, (6).  Nafkah  anak 10 .  Sementara  itu,  putusan  Pengadilan  Agama  Palopo menyangkut  hak  perempuan  pasca  perceraian,  diantaranya  dapat  dilihat sebagai berikut:
1. Putusan PA Palopo Nomor 384/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp. Amar putusan:
a. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
c. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
d. Memerintahkan  Panitera  untuk  menyampaikan  salinan  putusan  ini kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Kecamatan  Walenrang  Utara,  Kabupaten  Luwu  dan  Kecamatan  Bara Kota  Palopo  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp. 271,000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
2. Putusan PA PALOPO Nomor 452/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp. Tahun 2015 Amar putusan:
a. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
c. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, xxx terhadap Penggugat, xxx.
d. Memerintahkan  Panitera  untuk  menyampaikan  salinan  putusan  ini kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Bupon  Kabupaten  Luwu  dan  Kecamatan  Wara  Kota  Palopo,  dalam jangka  waktu  paling  lambat  30  (  tiga  puluh  )  hari  sejak  putusan  ini berkekuatan hukum tetap.
e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp. 271,000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
3. Putusan PA Palopo Nomor 55/Pdt.G/2015/PA. Plp
10 Wawancara dengan Abdul Rivai Rinom, S.H, Hakim Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 15 Oktober 2015.
Dalam Konvensi :
a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
b. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk  mengikrarkan  talak satu  raj’i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  Majelis  Hakim sidang Pengadilan Agama Palopo;
c. Memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapn Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, jika terjadi perceraian;
Dalam Rekonvensi :
a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
b. Menghukum Tergugat untuk memberikan Penggugat berupa :
1) Uang mut’a h sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2) Uang  iddah  untuk  tiga  bulan  sebesar  Rp  3.000.000,-  (tiga  juta rupiah);
3) Melunasi hutang Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),  dengan  angsuran  hutang  sebesar  Rp  2.835.000,-  (dua  juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) perbulan;
4) Biaya  pendidikan  untuk  anak  laki-laki  (anak  bin  Bapak),  lahir  22 Agustus  2000,  sebesar  Rp  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa;
c. Tidak  menerima  dan  menolak  untuk  selain  dan  selebihnya;  Dalam Konvensi  dan  Rekonvensi:  Membebankan  kepada  Pemohon Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar  biaya  perkara sejumlah 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)
4. Putusan PA Palopo Nomor 059/Pdt.G/2015/PA. Plp Dalam Konvensi;
a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
b. Memberi  izin  kepada  Pemohon,  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raje’i kepada Termohon, di depan siding Pengadilan Agama Palopo.
c. Memerintahkan  kepada  Panitera  untuk  menyampiakn  salilan penetapan  ikrar  talak  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan  Wara  Utara,  Kecamatan  Bara,  Kota  Palopo  dan Kecamatan  Walenrang,  Kabupaten  Luwu  setelah  Pemohon menjatuhkan talak satu raje’i kepada Termohon.
Dalam Rekonvensi;
a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
b. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ;
1) Nafkah anak yang akan datang minimal sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

## 54 | Anita Marwing
2) Nafkah  iddah  selama  3  (tiga)  bulan  sebesar  Rp.  1,500,000.00  (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3) Muth’ah sebesar Rp. 3,000,000.00 (tiga juta rupiah).
4) Nafkah lampau sebesar Rp. 6,000,000.00 (enam juta rupiah).
c. Menghukum  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  membayar  utang pada  orang  tua  Penggugat  masing-masing  sebesar  Rp.  18,000,000.00 (delapan belas juta rupiah).
d. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
Dalam Konvensi dan Rekonvens;
Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya  perkara  yang  hingga  kini  diketahi  berjumlah  Rp.  271,000.00  (dua ratus tujuh pulu satu ribu rupiah).
5. Putusan PA Palopo Nomor 68/Pdt.G/2015/PA. Plp Dalam Konvensi;
a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
b. Memberi  izin  kepada  Pemohon,  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raje’i kepada Termohon, di depan siding Pengadilan Agama Palopo.
c. Memerintahkan  kepada  Panitera  untuk  menyampikan  salinan penetapan  ikrar  talak  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan  Wara,  Kota  Palopo  dan  Kecamatan  Bua  Kabupaten Luwu setelah Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon.
Dalam Rekonvensi;
a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
b. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ;
1) Nafkah  anak  yang  akan  datang  sebesar  Rp.  500,000.00  (lima  ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
2) Nafkah  iddah  selama  3  (tiga)  bulan  sebesar  Rp.  1,500,000.00  (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3) Muth’ah sebesar Rp. 1,000,000 .00 (dua juta rupiah).
4) Nafkah lampau sebesar Rp. 4,000,000.00 (empat juta rupiah).
c. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
Dalam  Konvensi  dan  Rekonvensi;    Membebankan  Pemohon  konvensi/ Tergugat  rekonvensi  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  hingga  kini diketahi  berjumlah  Rp.  466,000.00  (empat  ratus  enam  puluh  enam  ribu rupiah).
6. Putusan PA Palopo Nomor 106/Pdt.G/2015/PA. Plp Dalam Konvensi:
a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, untuk mengucapkan ikrar talak satu raj’i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo ;
Dalam Rekonvensi :
a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
b. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang/barang yang telah disepakati kepada Penggugat berupa:
1) Hak asuh anak bernama …………….., jatuh ketangan Penggugat ;
2) Nafkah  anak  yang  bernama  …………….,  sebesar  Rp.500.000,00  (lima ratus  ribu  rupiah)  setiap  bulan  sampai  anak  tersebut  dewasa  atau berumur 21 tahun atau telah menikah sebelumnya;
3) Nafkah lampau selama 7 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
4) Cincin emas 23 karat seberat 2 gram sebagai mahar Penggugat ; 2.5 Sepeda motor Jupiter MX Nopol DD 3846 ST;
Dalam  Konvensi  dan  Rekonvensi:  Membebankan  kepada  Pemohon Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar  biaya  perkara  ini sejumlah Rp 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
7. Putusan PA Palopo Nomor 116/Pdt.G/2015/PA. Plp Dalam Konvensi :
a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
b. Mengizinkan  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan  Penetapan  ikrar  talak  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor urusan  Agama  Kecamatan  Bara  dan  Kecamatan  Wara  Utara,  Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
Dalam Rekonvensi :
a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
b. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa:
1) Nafkah mut’ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2) Nafkah  untuk  1  (satu)  orang  anak  dari  perkawinan  penggugat  dan Tergugat  sejumlah  Rp  1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  perbulan dengan  kenaikan  10%  setiap  bulan  sampai  anak  tersebut  dewasa atau mampu berdiri sendiri;
c. Menolak gugatan penggugat selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat  rekonvensi  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
Dari 7 (tujuh) putusan hakim Pengadilan Agama Palopo di atas, dapat dilihat bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Palopo pada point 1 (satu)

## 56 | Anita Marwing
dan  2  (dua)  adalah  putusan  verstek.  Putusan  verstek  adalah  putusan  yang dijatuhkan  karena  tergugat/termohon  tidak  hadir  dalam  persidangan padahal  sudah  dipanggil  secara  resmi,  sedangkan  penggugat/pemohon hadir. 11 Pada  putusan  verstek  tersebut,  tidak  terdapat  putusan  yang menyebutkan  hak  mantan  istri.  Hal  ini  disebabkan  pihak  istri  tidak  datang pada  saat  persidangan  sampai  pada  pembacaan  hasil  putusan.  Istri  baru dapat mengajukan haknya apabila mengajukan verzeet.
Sedangkan  putusan  point  3  (tiga)  sampai  point  7  (tujuh),  adalah putusan  diklatoir,  yaitu  putusan  yang  menyatakan  suatu  keadaan  yang  sah menurut hukum. Karena itu, amar putusan diklatoir berbunyi “Menetapkan”. Putusan diklatoir terjadi dalam putusan sebagai berikut:
a. Permohonan Thalak.
b. Gugat cerai karena perjanjian ta’lik thalak.
c. Penetapan ahli waris yang sah.
d. Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya.
e. Perkara-perkara valunter dan seterusnya.
Pada putusan point 3 sampai 7, terlihat secara jelas disebutkan hak-hak istri di dalam pu tusan hakim yaitu nafkah iddah, mut’ah, nafkah lampau, dan biaya  anak.  Pada  biaya  nafkah  iddah  yang  diputuskan  Pengadilan  Agama Palopo  pada  putusan  tersebut,  tidak  sama  jumlah  nominalnya.  Begitu  pula dengan mut’ah dan biaya anak. Hal ini disebabkan pertimb angan hakim yang berdasarkan  kemampuan  ekonomi  suami.  Oleh  sebab  itu,  hakim  dalam putusan penentuan jumlah kadar nafkah iddah, mut’ah dan biaya anak yang harus dibayar oleh suami tidak sama antara putusan satu dengan lainnya. Hal  ini  sebagaimana  yang  diutarakan  oleh  Ibu  Dra.  Hj.  St.  Husnaenah,
hakim Pengadilan Agama Palopo bahwa:
“Hal  yang  menjadi  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  menentukan besaran yang menjadi tanggungan suami terhadap mantan istrinya adalah disesuaikan  dengan  kemampuan  suami,  kelayakan  dan  kepatutan  serta dapat terpenuhi kebutuhan hidup anak yang berada di bawah pengasuhan ibunya (mantan istrinya).” 12
Lebih  lanjut  terkait  dengan  permasalahan  tersebut,  ditambahkan  pula oleh bapak Drs. H. Misbah, M.H bahwa:
“Hal yang menjadi pertimbangan h akim dalam menentukan besaran yang menjadi  tanggungan  suami  terhadap  mantan  istrinya  selain  penghasilan
11 Mardani, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama ,  Cet.II  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010). h. 119.
12 Wawancara dengan Dra.  Hj. St. Husnaenah, Hakim Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 15 Oktober 2015.
adalah  kebiasaan  suami  memberi  nafkah  kepada  istri  pada  saat  masih rukun dan biaya hidup yang wajar di daerah tinggal suami istri tersebut.” 13 Amar  putusan  pada  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Palopo  pada point  3  sampai  7  adalah  putusan  kondemnatoir,  yang  berbunyi “Menghukum”.  Putusan  ini  mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  yang  bila terhukum  tidak  mau  melaksanakan  isi  putusan  secara  sukarela,  maka  atas permohonan  penggugat,  putusan  dapat  dilaksanakan  dengan  paksa ( execution  force )  oleh  Pengadilan  Agama  yang  memutusnya.  Amar  putusan kondemtanoir  yang  diterapkan  di  Pengadilan  Agama  antara  lain:  a. Penyerahan  pembagian  harta  bersama.  b.  Penyerahan  hak  nafkah  iddah, mut’ah. c. Penyerahan hak biaya alimentasi anak dan sebagainya.
Ada  beberapa  kendala  dalam  mengeksekusi  pembebanan  nafkah  yang telah diputuskan oleh majelis hakim,  diantaranya:
a. Mantan suami meninggalkan tempat kediaman
b. Suami  tidak  mempunyai  penghasilan  atau  tidak  menentu penghasilannya
c. Suami  tidak  mempunyai  harta  yang  ditinggalkan  sebagai  pengganti nafkah.
Dari  putusan  tersebu,  dapat  disimpulkan  bahwa  amar  putusan  yang ditetapkan majlis hakim, seluruhnya mengabulkan apa yang menjadi materi gugata n,  yaitu  menjatuhkan  talak  ba’in  sugra,  dan  menghukum  penggugat untuk  membayar  biaya  perkara.  Secara  legal  formal,  apa  yang  diputuskan majlis hakim sudah sesuai dengan apa yang menjadi materi gugatan. Namun, untuk perkara cerai gugat, hakim tidak bisa memutuskan secara hukum hak- hak  perempuan  pasca  perceraian  seperti  mut‘ah,  hak  asuh  anak,  atau  hak harta  gono  gini  jika  tidak  menjadi  materi  gugatan.  Oleh  sebab  itu,  majelis hakim  Pengadilan  Agama  Palopo  dalam  memutus  perkara  tidak  selalu menggunakan  haknya  secara ex  oficio dalam  menentukan  hak  istri  diminta atau  tidak  diminta.    Hal  ini  tergantung  pada  kasusnya.  Kalau  penyebab perceraian itu adalah suami dan istri tidak bersedia diceraikan, maka hakim biasanya  menggunakan  haknya  secara ex  officio ,  menghukum  suami  untuk memberikan  mut’ah  dan  nafkah  iddah  sesuai  dengan  kemampuan  dan kelayakan. 14
Dalam perkara cerai gugat, tidak terdapat satu pun kasus dimana istri yang  menuntut  hak  nafkahnya  karena  tidak  ada  istri  yang  mengajukan perceraian  dengan  alasan  nafkah.  Apabila  istri  mengajukan  perceraian dengan alasan nafkah dan kemudian hakim mengabulkan pemberian nafkah,
13 Wawancara  dengan  Drs.  H.  Misbah,  M.H,  Hakim  Pengadilan  Agama  Palopo,  pada tanggal  15 Oktober 2015.
14 Wawancara dengan Dra.  Hj. St. Husnaenah, Hakim Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 15 Oktober 2015.

## 58 | Anita Marwing
maka  alasan  istri  untuk  mengajukan  perceraian  sudah  tidak  relevan  lagi. Dalam situasi pengetahuan perempuan sebagai litigan masih sangat rendah, maka  hampir  bisa  dipastikan  materi  gugatan  sangat  minimal  dan  pada akhirnya  merugikan  perempuan.  Di  sisi  lain,  kondisi  keluarga  yang  sudah ‘tidak  sehat‘  mendorong  penggugat  untuk  segera  keluar  dari  kemelut keluarga, tanpa memikirkan persoalan lain yang ditimbulkan.
Berdasarkan  beberapa  contoh  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  putusan  verstek,  tidak  memuat  hak- hak istri oleh putusan hakim sesuai dengan pasal 149 KHI. Hakim berprinsip dalam  memutuskan  suatu  kasus  putusan  cerai  thalak  berdasarkan  keadaan diwaktu persidangan, seperti istri tidak menghadiri persidangan atau materi persidangan  tidak  tercukupi  sehingga  dalam  kondisi  seperti  ini  bisa dikatakan terabaikan isi dari pasal 149 KHI yang memuat hak-hak istri pasca perceraian yang seharusnya hakim harus melindungi hak-hak istri tersebut. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  putusan  verstek,  hak  istri  tidak terlindungi. Hak istri baru dipenuhi dan dilindungi apabila istri mengajukan hak verzeet. Padahal dalam hukum Islam, hak istri itu tidak diklasifikasikan dan  dikelompokkan,  maka  apabila  suami  menceraikan  istrinya,  maka  istri berhak  menerima  haknya  sesuai  dengan  firman  Allah  SWT  dalam  QS.  Al- Baqarah (2):223 sebagai berikut:
 ⧫ 

❑➔⬧     ❑⬧◆ →  ❑→◆  ❑☺◼◆ → ◼❑→◼  ◆ ✓⬧☺ Terjemahnya:
“Isteri -isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  kamu  kelak  akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
Ada  kaidah  yang  dipegang  oleh  hakim  sehingga  pada  kasus  perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan putusan verstek tidak memuat hak- hak istri, yaitu bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar materi gugatan  (ultra  petitum) 15 ,  sehingga  hakim  tidak  memiliki  keberanian  untuk menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian seperti  mut‘ah,  hak  asuh  anak,  atau  hak  harta  gono  gini  jika  tidak  menjadi materi  gugatan.  Padahal,  dengan  putusnya  perkawinan,  bukan  berarti
masalah kemelut keluarga dapat terselesaikan, namun muncul masalah lain yang lebih pelik terkait dengan hak dan kewajiban pasca perceraian.
Selain  itu,  ada  kelenturan  dalam  kaidah  ini  jika  dikaitkan  dengan prinsip ex aequo et bono , yang biasanya termaktub dalam tuntutan subsidair. Apabila  Pengadilan  Agama  berpendapat  lain,  mohon  perkara  ini  diputus menurut  hukum  dengan  seadil- adilnya‘.  Artinya,  prinsip  ini  memberikan keleluasaan  bagi  para  hakim  untuk  menggali  hukum  seluas-luasnya  demi menegakkan  keadilan.  Karena  bagaimanapun  hakim  bukan  semata-mata corong UU, namun juga sebagai penafsir dan penemu hukum. Dalam konteks inilah  kemampuan  hakim  untuk  menelusuri  dan  mengungkap  fakta  hukum menjadi  relevan  untuk  terus  digali  dan  dikembangkan  dalam  rangka pemberdayaan hakim yang sensitif terhadap nilai-nilai luhur keadilan bukan semata-mata nilai luhur hukum.
Meskipun tindakan ultra petitum yang dilakukan hakim melanggar the principal  the  rule  of  law ,  Mahkamah  Agung  pernah  membuat  putusan  yang menegaskan  bahwa ultra  petitum dapat  dibenarkan  jika  masih  dalam kerangka  yang  sejalan  dan  serasi  dengan  inti  gugatan. 16 Dalam  hal  ini, persoalan  hak  iddah  atau  hak  asuh  anak  di  bawah  umur  menurut  peneliti merupakan hak yang melekat pada perempuan pasca putusnya perkawinan yang  dapat  diputus  sekaligus.  Beberapa  hakim  menuturkan  bahwa sesungguhnya  hakim  secara ex  officio karena  jabatannya  dapat  memutus lebih  dari  apa  yang  dituntut  ligitan  jika  hakim  memandang  hal  tersebut membawa pada kemaslahatan asalkan putusan penyebab perceraian berasal dari suami.
Dalam persoalan ini, hakim Pengadilan Agama Palopo, lebih berpegang pada  pasal  178  ayat  (3)  HIR,  pasal  189  ayat  (3)  RBG,  dan  Putusan  MA  N0. 1001./K/Sip/1972  yang  melarang  hakim  mengabulkan  hal-hal  yang  tidak diminta.  Oleh  sebab  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  putusan  pada  kasus perceraian  tertentu  di  Pengadilan  Agama  Palopo,  masih  belum  melindungi hak-hak perempuan. Selain itu, dalam putusan yang lain sudah memuat hak- hak istri dalam bentuk rekonvensi, yang mana hak tersebut harus dipenuhi oleh  suami  setelah  terjadi  perceraian.  Hak  istri  dapat  dikatakan  terpenuhi dan terlindungi, apabila suami melaksanakan putusan tersebut. Akan tetapi, apabila suami tidak menjalani keputusan tersebut maka istri mempunyai hak untuk  menuntut  pada  suami  supaya  kewajibannya  dibayar  dengan  cara mengajukan ke Pengadilan.
Oleh sebab itu, perlu ada langkah-langkah strategis yang dilakukan agar hak-hak  perempuan  pasca  perceraian  dapat  dilindungi.  Hal  ini  dapat dilakukan  misalnya,  langkah  pendampingan  terhadap  ligitan  bisa  dilakukan

## 60 | Anita Marwing
pada  tahap  pengajuan  perkara.  Pihak  yang  harus  memainkan  peranan  ini adalah  petugas  yang  menerima  pengajuan  perkara  (meja  1).  Dibutuhkan petugas  panitera  yang  memiliki  empati  dan  sensitifitas  dalam  menghadapi para  ligitan  yang  menumpahkan  permasalahan.  Untuk  selanjutnya mendampingi ligitan dalam merumuskan surat gugatan.
Selain  itu,  langkah  lain  yang  perlu  dilakukan  adalah  mengoptimalkan posbakum  (Pos  Bantuan  Hukum)  di  Pengadilan  Agama  dengan  merangkul para  advokat,  akademisi,  LKBH,  atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang bergelut  di  ranah  pendampingan  hukum  bagi  masyarakat.  Pos  Bantuan Hukum  ini  adalah  layanan  cuma-cuma  bagi  pencari  keadilan  untuk mendapatkan pendampingan, konsultasi, dan bantuan hukum.

## PENUTUP
1. Hak-hak perempuan  pasca perceraian, diantaranya adalah: mendapatkan mut’ah  yang  layak  baik  berupa  uang  atau  benda  kecuali  mantan  istrinya qabla  al-dukhul (belum  digauli),  mendapatkan  nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian), mendapatkan mahar yang masih terutang, mendapatkan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.
2. Putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Palopo  menyangkut  hak-hak perempuan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Kasus perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan putusan verstek tidak  memuat  hak-hak  istri,  yaitu  bahwa  hakim  tidak  boleh memutuskan  perkara  di  luar  materi  gugatan  (ultra  petitum)  sehingga hakim tidak memiliki keberanian untuk menetapkan/menjamin secara hukum hak- hak perempuan pasca perceraian seperti mut‘ah, hak asuh anak, atau hak harta gono gini jika tidak menjadi materi gugatan.
b. Kasus  perkara  cerai  gugat  tidak  terdapat  satupun  gugatan  mengenai haknya  (istri).  Meskipun  hakim  memiliki  hak ex  oficio dalam menentukan  hak-hak  perempuan  (istri)  baik  diminta  maupun  tidak diminta,  namun  hakim  Pengadilan  Agama  Palopo  hanya  pada  kasus yang  penyebab  perceraian  adalah  suami  dan  istri  tidak  bersedia diceraikan,  maka  hakim  menggunakan  haknya  secara ex  oficio menghukum  suami  untuk  memberikan  mut’ah  sesuai  dengan kemampuan dan kelayakan.
c. Pada putusan rekonvensi, secara jelas disebutkan hak-hak istri di dalam putusan  hakim  yaitu  nafkah  iddah,  mut’ah,  nafkah  lampau,  dan  biaya anak.  Pada  biaya  nafkah  iddah  yang  diputuskan  Pengadilan  Agama Palopo  pada  putusan  tersebut,  tidak  sama  jumlah  nominalnya.  Begitu pula  dengan mut’ah  dan biaya  anak. Hal ini disebabkan pertimbangan hakim  yang  berdasarkan  kemampuan  ekonomi  suami.  Oleh  sebab  itu, hakim  dalam  putusan  penentuan  jumlah  kadar  nafkah  iddah,  mut’ah
dan  biaya  anak  yang  harus  dibayar  oleh  suami  tidak  sama  antara putusan satu dengan yang lainnya.
Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya di muka hukum  adalah  tanggung  jawab  bersama.  Praktisi  hukum,  Akademisi,  dan masyarakat  yang  tergabung  dalam  lembaga  swadaya  masyarakat  harus melakukan  pendampingan  agar  masyarakat,  khususnya  kaum  perempuan mengetahui  haknya  di  muka  hukum.  Penelitian  ini  memerlukan  penelitian lanjutan berupa aksi pendampingan pada para ligitan dan internalisasi nilai- nilai kesetaraan gender di kalangan penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Hamdani. Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Amzah, 2002.
Alsa,  Asmadi. Pendekatan  Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Serta  Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Asni. Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan  Dalam  Hukum  Keluarga .  Cet.I.  Jakarta:  Kementerian  Agama RI  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  Direktorat  Pendidikan  Tinggi Islam, 2012.
Depdikbud. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Cet.2  ed.  Jakarta:  Balai  Pustaka, 1989.
Ghazaly, Abd.Rahman. Fikih Munakahat . Jakarta: Prenadamedia Group, 2003. Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islami . Bandung: Pustaka Setia, 2000. Harahap,  M.Yahya. Kedudukan  Warga  Negara  Dan  Acara  Peradilan  Agama . Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata . Jakarta: Gramedia, 2005.
Hawwas,  Abdul  Wahhab  Sayyed. Fiqih  Munakahat .  Cet.II.  Jakarta:  Amzah, 2009.
Koentjoro. Berbagai  Jenis  Inquiry  Dalam  Penelitian  Kualitatif  Unpublished Manuscript .  Yogyakarta:  Fakultas  Psikologi  Universitas  Gadjah  Mada, 2007.
Kusuma, Hilman Hadi. Hukum Perkawinan Adat . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Mardani. Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama .  Cet.II.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010.
Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2007.
Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Dan  Penelitian  Hukum .  Cet.I.  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Mulia,  Siti  Musdah. Muslimah  Reformis:  Perempuan  Pembaru  Keagamaan . Bandung: Penerbit Mizan, 2004.

## 62 | Anita Marwing
Munawwir,  Ahmad  Warson. Kamus  Al  Munawwir  Arab-Indonesia .  Cet.XX.
Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
Nur, Djamaan. Fiqih Munakahat . Semarang: Dina Utama, 1993. Poerwandari,  E.Kristi. Pendekatan  Kualitatif  Dalam  Penelitian  Psikologi . Jakarta: LPSP3, 1998.
Rasyid, Sulaiman. Fiqih Islam . Bandung: Sinar Baru Argensindo, 1996. Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
Strauss,  Anselm,  and  Corbin  Juliet. Dasar-Dasar  Penelitian  Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia .  Cet.III.  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
——— . Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan . Cet.I. Jakarta: Kencana, 2011. Tihami,  M.A,  and  Sohari  Sahrani. Fikih  Munakahah  Kajian  Fikih  Nikah Lengkap . Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Sumber Buku: 17
17 Asmadi  Alsa, Pendekatan  Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Serta  Kombinasinya  Dalam Penelitian  Psikologi (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2007);  Asni, Pembaruan  Hukum Islam  Di  Indonesia:  Telaah  Epistemologis  Kedudukan  Perempuan  Dalam  Hukum Keluarga ,  Cet.I  (Jakarta:  Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Islam  Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Islam,  2012);  Depdikbud, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia ,  Cet.2  ed.  (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1989);  Rahmat  Hakim, Hukum Perkawinan  Islami (Bandung:  Pustaka  Setia,  2000);  Al-Hamdani, Risalah  Nikah: Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Amzah, 2002);  Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih  Munakahat ,  Cet.II  (Jakarta:  Amzah,  2009);  Abd.Rahman  Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarta:  Prenadamedia  Group,  2003);  Harahap, Kedudukan  Warga Negara  Dan  Acara  Peradilan  Agama ;  Harahap, Hukum  Acara  Perdata ;  Koentjoro, Berbagai  Jenis  Inquiry  Dalam  Penelitian  Kualitatif  Unpublished  Manuscript (Yogyakarta:  Fakultas  Psikologi  Universitas  Gadjah  Mada,  2007);  Hilman  Hadi Kusuma, Hukum  Perkawinan  Adat (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  1999);  Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama ; Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya,  2007);  Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Dan Penelitian  Hukum ,  Cet.I  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  2004);  Mulia, Muslimah Reformis:  Perempuan  Pembaru  Keagamaan ;  Munawwir, Kamus  Al  Munawwir  Arab- Indonesia ;  Djamaan  Nur, Fiqih  Munakahat (Semarang:  Dina  Utama,  1993);  E.Kristi Poerwandari, Pendekatan  Kualitatif  Dalam  Penelitian  Psikologi (Jakarta:  LPSP3, 1998);  Sulaiman  Rasyid, Fiqih  Islam (Bandung:  Sinar  Baru  Argensindo,  1996);
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995); Anselm  Strauss  and  Corbin  Juliet, Dasar-Dasar  Penelitian  Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka  Pelajar,  2007);  Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia , Cet.III  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2009);  Syarifuddin, Hukum Perkawinan  Islam  Di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang-Undang Perkawinan ;  Sugiyono, Memahami  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  CV.  Alfabeta, 2008); M.A Tihami and Sohari Sahrani, Fikih Munakahah Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Press, 2009).