## KEABSAHAN AKTA NOTA RIIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Oleh : Bambang Eko Muljono, SH, S.pN, M.Hum, MMA

## Abstrak
Negara  Republik  Indonesia  merupakan  suatu  negara  hukum  dimana  kekuasaan  tunduk  pada  hukum  . Hukum  mengatur  segala  hubungan  antar  individu  atau  perorangan  dan  individu  dengan  kelompok  atau masyarakat  maupun  individu  dengan  pemerintah.  Prinsip  negara  hukum  menjamin  kepastian,  ketertiban,dan perlindungan  hukum  yang  berintikan  kebenaran  dan  keadilan.  Dalam  mewujudkan  hal  tersebut  memerlukan adanya alat bukti. Salah satu alat bukti tersebut dapat berupa akta otentik .
Kekuatan  pembuktian  akta  notaris  dalam  perkara  perdata  dan  pidana,  merupakan  alat  bukti  yang  sah menurut  undang-undang  dan  bernilai  sempurna.  Nilai  kesempurnaanya  tidak  dapat  berdiri  sendiri  ,  tetapi memerlukan  dukungan  alat  bukti  lain  berupa  akta  notaris  .  Namun  notaris  tidak  menjamin  bahwa  apa  yang dinyatakan  oleh  penghadap  tersebut  adalah  benar  atau  suatu  kebenaran.  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diterapkan beberapa sanksi diantaranya , sanksi administratif, sanksi perdata,  sanksi  pidana  dan  sanksi  kode  etik  .  Penerapan  sanksi  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  bersama-sama ,oleh  karena  sanksi-sanksi  tersebut  berdiri  sendiri  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  intansi  yang  diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut.
Kata Kunci :Akta Nota Riil, Jabatan Notaris.

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  merupakan suatu  negara  hukum  dimana  kekuasaan  tunduk pada  hukum  .  Hukum  mengatur  segala  hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok  atau  masyarakat  maupun  individu dengan pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin  kepastian,  ketertiban,dan  perlindungan hukum  yang  berintikan  kebenaran  dan  keadilan. Dalam  mewujudkan  hal  tersebut  memerlukan adanya  alat  bukti.  Salah  satu  alat  bukti  tersebut dapat berupa akta otentik.
Kekuatan  pembuktian  akta  notaris  dalam perkara  perdata  dan  pidana,  merupakan  alat  bukti yang  sah  menurut  undang-undang  dan  bernilai sempurna.  Nilai  kesempurnaanya  tidak  dapat berdiri  sendiri  ,  tetapi  memerlukan  dukungan  alat bukti lain berupa akta notaris . Namun notaris tidak menjamin  bahwa  apa  yang  dinyatakan  oleh penghadap  tersebut  adalah  benar  atau  suatu kebenaran.  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diterapkan  beberapa  sanksi  diantaranya  ,  sanksi administratif,  sanksi  perdata,  sanksi  pidana  dan sanksi  kode  etik  .  Penerapan  sanksi  tersebut  tidak dapat dilakukan bersama-sama ,oleh karena sanksi- sanksi  tersebut  berdiri  sendiri  yang  dapat dijatuhkan oleh intansi yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut.
Kehidupan manusia sebagai subyek hukum yang hidup berinteraksi antara individu satu dengan  individu  lain,  individu    dengan  kelompok individu,  kelompok  yang  satu  dengan  kelompok yang  lain  menjadi  satu  konsekuensi  bahwasanya
hidup manusia pada hakekatnya adalah berinteraksi.  Bahasa  interaksi  adalah  merupakan bahasa  komunikasi  saja  diantara  individu  dan kelompok,  akan  tetapi  di  dalam  bahasa  hukum hakekat  hidup  berinteraksi  manusia  itu  merupakan hubungan  hukum.  Hubungan  hukum  inilah  yang merupakan  hubungan  interaksi antara  individu dan kelompok  yang  paling  rasional,  disebabkan hubungan hukum memiliki porsi dan alat ukur yang jelas di dalam sebuah hubungan.
Hubungan  antara  manusia  yang  satu dengan  manusia  yang  lainnya  selalu  terwujud dalam  pergaulan  sehari-hari.  Hal  ini  disebabkan adanya  tujuan  dan  kepentingan  yang  sangat beraneka  ragam.  Dalam  hal  adanya  tujuan  dan kepentingan  yang  ingin  dicapai  maka  untuk mewujudkan  kebutuhan  para  pihak  tersebut, terlebih dahulu harus dipertemukan kehendak yang mereka  inginkan,  yang  harus  dituangkan  dalam sebuah  perjanjian  yang  dibuat  oleh  kedua  belah pihak  atau  lebih,  untuk  menjamin  kepastian terlaksananya  perbuatan  hukum  tersebut  maka perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  atau  lebih harus  sesuai  dengan  syarat  syahnya  sebuah perjanjian  yang  tertuang  di  dalam  pasal  ada  di dalam  KUH  Perdata  Pasal  1320  BW  menentukan empat syarat syahnya suatu perjanjian yaitu :
“  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  diri  , Kecakapan  untuk  membuat  perjanjian  ,Suatu  hal tertentu , Suatu sebab yang diperbolehkan “ Apabila syarat syah di dalam perjanjian itu sudah  di  penuhi  maka  sebuah  perjanjian  dapat dijadikan  alat  bukti  yang  kuat  apabila  kedua  belah pihak  atau  lebih  ada  yang  mengalami  kerugian
yang  disebabkan  karena  ada  yang  melakukan ingkar  janji atau wanprestasi   di dalam  pasal-pasal yang  ada  di  dalam  sebuah  perjanjian  yang dibuatnya,  perbuatan  hukum  kedua  belah  pihak atau  lebih  yang  dituangkan  dalam  perjanjian  yang sudah  memenuhi  syarat  syahnya  suatu  perjanjian yang  bisa  dijadikan  sebagai  alat  bukti  surat  yang digolongkan  sebagai  akta  dibawah  tangan,  dan apabila  sebuah  perjanjian  dibuat  oleh  para  pihak atau lebih itu dihadapan pejabat umum atau disebut Notaris,  tergolong  sebagai  akta  otentik  yang  dapat dijadikan sebagai alat bukti  yang sempurna,  Untuk menjamin kepastian terlaksananya perbuatan hukum  dengan  baik  diperlukan  sebagai  sarana  alat bukti yang sempurna .
Akan  tetapi  Jabatan  Notaris  merupakan  salah satu  pejabat  umum  yang  selain  menjalankan kewenangan jabatanya  dia juga dibatasi  tanggung jawab  jabatanya,    oleh  sebuah  peraturan  jabatan yang  ada  khususnya  dalam  membuat  akta perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  atau  lebih dihadapan  Notaris,  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris  (UUJN)  merupakan  upaya  dari  pembentuk undang-undang untuk melakukan reformasi hukum termasuk dalam dunia kenotariatan dengan mengganti  Peraturan  Jabatan  Notaris  (PJN)  yang merupakan  warisan  pemerintah  Kolonial  Belanda yang  dipandang  tidak  lagi  sesuai  dengan  keadaan, tidak  dapat  mengikuti  perkembangan  dan  tuntutan hukum  dalam  masyarakat  serta  cita-cita  Indonesia merdeka.
Akta Notariil adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat notaris , akta notaris  merupakan suatu akta otentik, di mana akta otentik adalah akta yang  diberi  tanda  tangan,  yang  memuat  peristiwa yang  menjadi dasar suatu hak atau perikatan,  yang dibuat  sejak  semua  dengan  sengaja  untuk pembuktian.  Jadi  untuk  dapat  digolongkan  sebagai akta  suatu  surat  harus  ada  tanda  tangannya  seperti yang  disyaratkan  dalam  Pasal  1869  KUHPerdata bahwa  suatu  akta  yang  karena  tidak  berkuasa  atau tidak  cakapnya  pegawai  dimaksud  di  atas  (Pasal 1868  KUHPer)  atau  karena  suatu  cacat  dalam bentuknya,  tidak  dapat  diperlakukan  sebagai  akta otentik  namun  demikian  mempunyai  kekuatan sebagai  tulisan  di bawah  tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

## Metode penelitian Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang  dilakukan  adalah yuridis  normative (hukum  normatif).  Metode penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya.
Oleh  karena  itu  penelitian  hukum  ini difokuskan  untuk  mengkaji  penelitian  hukum tentang  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif  yang  terkait  dengan  keabsahan  akta notariil  dan  akibat  hukum  penandatanganan  akta yang dilakukan tidak dilakukan dihadapan Notaris.

## Pendekatan Masalah
Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan ( statue  approach ).  Pendekatan  melalui  pengkajian peraturan  Perundang-Undangan  yang  berhubungan dengan  pokok  permasalahan.  Selain  itu  juga digunakan pendekatan analitis ( analytical approach ), pendekatan ini maksudnya menganalisa terhadap keabsahan akta notariil dan akibat hukum penandatanganan  akta  yang  dilakukan  tidak dilakukan dihadapan Notaris.

## Bahan Hukum
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah  merupakan bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum terdiri  dari  Perundang-undangan,  catatan resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan perundang-undangan  dan  putusan  hakim. Adapun  bahan  hukum  primer  tersebut meliputi:  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUH  Perdata),  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ,Undang- Undang  Nomor  :    2  tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris tentang Jabatan Notaris.
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh  dari  buku  teks,  jurnal-jurnal, pendapat  para  sarjana  dan  kasus-kasus hukum.

## Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Baik  bahan  primer  maupun  bahan  hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi  menurut  sumber  dan  hirarkinya  untuk dikaji secara komprehensif.

## Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Adapun  bahan  hukum  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan,  aturan perundang-undangan  yang  penulis  uraikan  dan dihubungkan  sedemikian  rupa  sehingga  disajikan dalam  penulisan  yang  sistematis  guna  menjawab perumusan  masalah  yang  dirumuskan.  Cara pengolahan bahan hukum  dilakukan  secara deduktif  yakni  menarik  kesimpulan  dari  suatu
permasalahan  yang  bersifat  umum  terhadap permasalahan  kongkrit  yang  dihadapi  yakni keabsahan  akta  notariil  dan  akibat  hukum penandatanganan  akta  yang  tidak  dilakukan dihadapan Notaris.
Akibat  Hukum  Terhadap  Penandatanganan Akta  Notariil  Yang  Dilakukan  Oleh  Notaris Tidak Di Hadapan Para Pihak.
Dalam banyak kasus mengenai penandatanganan  akta  notariil  salah-satu  kasus yang  bisa  kita  temui  bahkan  sering  terjadi  adalah mengenai penandatanganan minuta akta yang tidak ditandatangani  di  mana  dalam  kasus  tersebut terdapat notaris yang tidak menandatangani minuta aktanya sampai notaris tersebut meninggal dunia. Mekanisme  penandatanganan  akta  notariil tidak  hanya  terbatas  pada  persoalan  bahwa  akta tersebut harus ditandatangani namun, penandatanganan akta tersebut juga harus dilakukan  di  hadapan  notaris  ataupun  sebaliknya yaitu pembubuhan tanda tangan Notaris juga harus dilakukan  dihadapan  para  pihak  atau  pada  saat  itu juga,  sebagaimana  telah  diatur  dalam  UUJN  Pasal 16 ayat (1) huruf m yang berbunyi :
“membacakan  akta  di  hadapan  penghadap dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua) orang saksi,atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk  pembuatan  Akta  wasiat  dibawah tangan,  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”
Yang  mengatur  tentang  kewajiban  Notaris untuk  membacakan  akta  di  hadapan  penghadap dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang saksi  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh penghadap, saksi, dan Notaris .
Akta  sendiri  adalah  surat  sebagai  alat  bukti yang  diberi  tanda  tangan,  yang  memuat  peristiwa yang  menjadi dasar suatu hak atau perikatan,  yang dibuat  sejak  semula  dengan  sengaja  untuk pembuktian.  Jadi,  untuk  dapat  digolongkan  dalam pengertian  akta  maka  surat  harus  ditanda  tangani. Keharusan  untuk  ditandatanganinya  surat  untuk dapat  disebut  sebagai  akta  berasal  dari  Pasal  1869 BW.  Keharusan  adanya  tanda  tangan  tidak  lain bertujuan  untuk  membedakan  akta  yang  satu dengan  akta  yang  lain  atau  dari  akta  yang  dibuat orang lain.
Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau  untuk  mengindividualisir  sebuah  akta.  Akta yang  dibuat  oleh  A  dan  B  dapat  diidentifisir  dari tanda  tangan  yang  dibubuhkan  pada  akta-akta tersebut.  Oleh  karena  itu  nama  atau  tanda  tangan yang  ditulis  dengan  huruf  balok  tidaklah  cukup, karena  dari  tulisan  huruf  balok  itu  tidak  tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf  m tersebut adalah kewajiban  notaris sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  dan
kata  di  hadapan  adalah  hadirnya  seorang  notaris secara  fisik  di  hadapan  para  pihak  dan  saksi-saksi (penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN).
Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 UUJN menentukan bahwa:
“  (1)  Segera  setelah  akta  dibacakan,  akta tersebut  ditanda  tangani  oleh  setiap penghadap,  saksi  dan  notaris  kecuali apabila  ada  penghadap  yang  tidak  dapat membubuhkan  tanda  tangannya  dengan menyebutkan alasannya; (2) Alasan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dinyatakan  secara  tegas  dalam  akta;  (3) Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat  (3)  ditanda  tangani  oleh  penghadap, notaris  dan  saksi  dan  penerjemah;  (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penadatanganan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  dan Pasal  43  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (5)
dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
Sedangkan akibat hukum terhadap penandatanganan akta notariil  yang dilakukan oleh Notaris  tidak  dihadapan  para  pihak  telah  diatur dalam Pasal 44 ayat  ( 5 ) UUJN yang berbunyi :
“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  mengakibatkan suatu  Akta  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan dan dapat menjadi  alasan  bagi pihak  yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga kepada Notaris”

## Pengertian Notaris
Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris menjelaskan tentang pengertian Notaris :
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan undang-undang lainnya.”
Untuk  memberikan  penegasan  bahwa  Notaris adalah  satu-satunya  yang  mempunyai  wewenang tertentu,  bukan  pejabat  lain,  dapat  dilihat  dari definisi di atas bahwa:
a. Notaris adalah pejabat umum
b. Notaris  merupakan  satu-satunya  pejabat yang  berwenang  untuk  membuat  akta otentik  yang  diberikan  oleh  Undang- undang.
Sehubungan dengan wewenang yang diberikan bagi  Notaris  oleh  Undang-undang  maka  selain Notaris, pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang  tertentu,  artinya  wewenang  mereka
tidak  sampai  pada  pembuatan  akta  otentik sebagaimana telah ditugaskan oleh Undang-undang kepada  Notaris.  Adapun  pejabat  lain  yang diberikan kewenangan membuat akta otentik selain Notaris  salah  satu  contoh  adalah  Pegawai  Kantor Catatan Sipil .
Meskipun pejabat ini hanya menjalankan fungsi sebagai  Pejabat  Umum  akan  tetapi  mereka  itu bukan  Pejabat  Umum.  Mengenai  otentisitas  suatu akta  Notaris,  lebih  lanjut  Soegondo  Notodisoerjo, menyatakan:  Bahwa  untuk  dapat  membuat  akta otentik,  seseorang  harus  mempunyai  kedudukan sebagai  “penjabat  umum”.  Di  Indonesia,  seorang advokat  meskipun  ia  seorang  ahli  dalam  bidang hukum,  tidak  berwenang  untuk  membuat  akta otentik,  karena  ia  tidak  mempunyai  kedudukan sebagai  “penjabat  umum”.  Sebaliknya  seorang “Pegawai  Catatan  Sipil”  ( Ambtenaar  van  de Burgerlijke Stand )  meskipun  ia  bukan  ahli  hukum, ia  berhak  membuat  akta-akta otentik  untuk  hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian  itu  karena  ia  oleh  Undang-undang ditetapkan  sebagai  “pejabat  umum”  dan  diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.

## Tugas Notaris
Sebagaimana  diketahui  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris  telah  menegaskan bahwa  tugas  pokok  dari  Notaris  adalah  membuat akta otentik  dan  akta  otentik  itu  akan  memberikan kepada  pihak-pihak  yang  membuatnya  suatu pembuktian  yang  mutlak.  Hal  ini  dapat  dilihat sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  1870 KUHPerdata, bahwa:
“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak  beserta  ahli  waris-ahli  warisnya  atau orang-orang  yang  mendapat  hak  dari  pada mereka,  suatu  bukti  yang  sempurna  tentang apa yang dimuat di dalamnya.”
Menjalankan  tugas  jabatannya,  Notaris  tidak hanya  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani  dan  dalam  bentuk  yang  telah ditentukan  oleh  Undang-undang  sebagaimana dimaksud  oleh  Pasal  1868  KUHPerdata,  yang menyatakan bahwa:
“Suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang  di dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang- undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai- pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di tempat dimana akta dibuatnya ”
Tetapi  kewenangan  Notaris  dalam  membuat akta otentik dapat juga berdasarkan ketentuan yang terdapat  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:
“  Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak  juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang-undang “.
Dilihat  dari  uraian  pasal  tersebut  di  atas, dapat  dikemukakan  bahwa  kewajiban  terhadap Notaris untuk  membuat suatu akta, kecuali  apabila terdapat  alasan-alasan  yang  mempunyai  dasar untuk  menolak  pembuatan  akta  tersebut.  Notaris dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  juga  dituntut harus  memberikan  nasehat  hukum  dan  penjelasan mengenai ketentuan Undang-undang kepada pihak- pihak yang bersangkutan.
Adanya  hubungan  erat  antara  ketentuan mengenai  bentuk  akta  dan  keharusan  adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi  pemerintah  untuk  menunjuk  dan  mengangkat Notaris.
Terhadap  otentisitas  suatu  akta  otentik  yang dibuat di hadapan Notaris, dapat dilihat dari unsur- unsur  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  1868 KUHPerdata tersebut di atas, yakni sebagai berikut: “  Suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang didalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang  ,  dibuat  oleh  atau  di hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa  untuk  itu  ditempat  dimana  akta dibuatnya.”
Berkaitan dengan tugas dan wewenang Notaris yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepadanya,  untuk itu Notaris dalam  menjalan tugas  jabatannya  harus berpegangan  pada  ketentuan-ketentuan  yang  telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan  yang ada,  baik itu  Undang-undang  maupun  Kode  Etik  Profesi Notaris.  Notaris  adalah  merupakan  suatu  profesi, karena itu, terhadapnya perlu diberikan aturan etika profesi  dalam  bentuk  kode  etik,  di  samping diberikan kepadanya tempat bernaung dalam  suatu organisasi  profesi  Notaris  yang  disebut  dengan Ikatan  Notaris  Indonesia,  atau  yang  disingkat dengan I.N.I .
Notaris  dalam  profesinya  sesungguhnya  adalah merupakan  pejabat  umum,  yang  dengan  akta- aktanya  akan  menimbulkan  alat-alat  pembuktian
tertulis  dan  mempunyai  sifat  otentik,  sehingga dengan  adanya  peran  Notaris  akan  mendorong masyarakat untuk mempergunakan alat-alat pembuktian  tertulis  (otentik).  Oleh  karena  itu Notaris  harus  aktif  dalam  pekerjaannya  dan bersedia  melayani  masyarakat  manapun  juga  yang membutuhkan jasa-jasanya.
Negara  merasa  perlu  menata  kelembagaan notariat  melalui  sejumlah  pembatasan-pembatasan, mengingat kewenangan lembaga Notariat diabdikan  sepenuhnya  untuk  kepentingan  yang lebih  tinggi,  yakni  kepentingan  masyarakat.  Garis kewenangan formal yang diderivasi dari kekuasaan umum  inilah  yang  membedakan  jabatan  Notaris dengan profesi-pofesi lainnya.
Berdasarkan  hal  di  atas,  pembatasan-pembatasan yang  dimaksud  dapat  berupa  peraturan  yang mengikat  di  kalangan  notaris yang  diwujudkan dalam  kode  etik  Notaris.  Di  dalam  menjalankan tugas  jabatannya,  Notaris  selain  terikat  dengan segala  ketentuan  yang  tertuang  dalam  undang- undang,  juga  harus  ikut  serta  menegakkan ketertiban ditengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas jabatannya,  maka  Notaris  harus  dikontrol  dengan Kode  Etik  Profesi,  bahwa  organisasi  profesi memiliki  kepentingan  untuk  memperoleh  jaminan agar  anggotanya  menjalankan  tugasnya  dengan memenuh  standar  etika  profesi.  Hal  ini  sangat penting  ,  mengingat  profesi  hukum  merupakan profesi  mulia  atau  luhur,  yang  sangat  berkaitan dengan kepentingan umum.
Selain diikat oleh kode etik Notaris, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ada 3 (tiga) aspek  yang  harus  diperhatikan  Notaris  pada  saat pembuatan akta. Aspek-aspek  ini  berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:
1. Lahiriah (uitwendige bewijskracht) Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan  kemampuan  akta  itu  sendiri  untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (acta  publica  probant  sese ipsa). Jika dilihat  dari  luar  (lahirnya)  sebagai  akta  otentik serta  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  sudah ditentukan  mengenai  syarat  akta  otentik,  maka akta  tersebut  berlaku  sebagai  akta  otentik, sampai  terbukti  sebaliknya,  artinya  sampai  ada yang  membuktikan  bahwa  akta  tersebut  bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian  ada  pada  pihak  yang  menyangkal keotentikan  akta  Notaris.  Parameter  untuk menentukan  akta  Notaris  sebagai  akta  otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan,  baik  yang  ada  pada  Minuta  dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai akhir akta.
Nilai  pembuktian  akta  Notaris  dari  aspek lahiriah,  akta  tersebut  harus  dilihat  secara  lahiriah
tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya.  Jika  ada  yang  menilai  bahwa  suatu  akta Notaris  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  akta,  maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.
Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah  akta  Notaris  sebagai  akta  otentik,  bukan akta  otentik,  maka  penilaian  pembuktiannya  harus didasarkan  kepada  syarat-syarat  akta  Notaris sebagai  akta  otentik.  Pembuktian  semacam  ini harus  dilakukan  melalui  upaya  gugatan  ke pengadilan.  Penggugat  harus  dapat  membuktikan bahwa  secara  lahiriah  akta  yang  menjadi  objek gugatan bukan akta Notaris.
2. Formal (formele bewijskracht)
Akta  Notaris  harus  memberikan  kepastian  bahwa sesuatu  kejadian  dan  fakta  tersebut  dalam  akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh  pihak-pihak  yang  menghadap  pada  saat  yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara  formal  untuk  membuktikan  kebenaran  dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu)  menghadap,  dan  para  pihak  yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar  oleh  Notaris  (pada  akta  pejabat/berita acara),  dan  mencatatkan  keterangan    atau pernyataan  para  pihak/penghadap  (pada  akta pihak).  Jika  aspek  formal  dipermasalahkan  oleh para  pihak,  maka  harus  dibuktikan  dari  formalitas dari  akta,  yaitu  harus  dapat  membuktikan ketidakbenaran  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  dan pukul  menghadap,  membuktikan  ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran  apa  yang  dilihat,  disaksikan  dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan  ketidakbenaran  pernyataan  atau keterangan  para  pihak  yang  diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.
Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan  akta tersebut  harus  melakukan pembuktian  terbalik  untuk  menyangkal  aspek formal  dari  akta  Notaris.  Jika  tidak  mampu membuktikan  ketidakbenaran  tersebut,  maka  akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.
Tidak  dilarang  siapa  pun  untuk  melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta  Notaris,  jika  yang  bersangkutan  merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan Notaris atau yang dibuat oleh Notaris .
Pengingkaran  atau  penyangkalan  tersebut harus  dilakukan  dengan  suatu  gugatan  ke pengadilan  umum,  dan  penggugat  harus  dapat membuktikan  bahwa  ada  aspek  formal  yang
dilanggar  atau  tidak  sesuai  dalam  akta  yang bersangkutan,  misalnya  bahwa  yang  bersangkutan tidak pernah  merasa  menghadap Notaris pada  hari, tanggal,  bulan,  tahun,  dan  pukul  yang  tersebut dalam  awal  akta,  atau  merasa  tanda  tangan  yang tersebut  dalam  akta  bukan  tanda  tangan  dirinya . Jika  hal  ini  terjadi  bersangkutan  atau  penghadap tersebut  untuk  menggugat  Notaris,  dan  penguggat harus  dapat  membuktikan  ketidakbenaran  aspek formal tersebut .
3. Materil ( materielebewijskracht)
Merupakan kepastian tentang materi suatu
akta,  bahwa  apa  yang  tersebut  dalam  akta merupakan  pembuktian  yang  sah  terhadap pihak-pihak  yang  membuat  akta  atau  mereka yang  mendapat  hak  dan  berlaku  untuk  umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat  dalam  akta  pejabat  (atau berita  acara),  atau  keterangan  atau  para  pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta  pihak)  dan  para  pihak  harus  dinilai  benar berkata  yang  kemudian  dituangkan/dimuat dalam  akta  berlaku  sebagai  yang  benar  atau setiap  orang  yang  datang  menghadap  Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat  dalam  akta  harus  dinilai telah benar berkata .
Jika  ternyata  pernyataan/keterangan  para penghadap  tersebut  menjadi  tidak  benar  berkata, maka  hal  tersebut  tanggung  jawab  para  pihak sendiri.  Notaris  terlepas  dari  hal  semacam  itu. Dengan  demikian  isi  akta  Notaris  mempunyai kepastian  sebagai  yang  sebenarnya,  menjadi  bukti yang  sah  untuk/di  antara  para  pihak  dan  para  ahli waris  serta  para  penerima  hak  mereka.  Jika  akan membuktikan  aspek  materil  dari  akta,  maka  yang bersangkutan  harus  dapat  membuktikan,  bahwa Notaris  tidak  menerangkan  atau  menyatakan  yang sebenarnya  dalam  akta  (akta  pejabat),  atau  para pihak yang lelah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi  tidak  benar  berkata,  dan  harus  dilakukan pembuktian  terbalik  untuk  menyangkal  aspek materil dari akta Notaris.
Ketiga  aspek  tersebut  di  atas  merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapa  pun  terikat  oleh  akta  tersebut.  Jika  dapat dibuktikan  dalam  suatu  persidangan  pengadilan, bahwa  ada  salah  satu  aspek  tersebut  tidak  benar, maka  akta  yang  bersangkutan  hanya  mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta  tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya  sebagai  akta  yang  mempunyai kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan.
Setiap  pekerjaan  dan  jabatan  tentu dibarengi  dengan  hal-hal  yang  menjadi  tanggung
jawabnya.  Dalam  menjalankan  praktiknya  seorang notaris  memiliki  kewajiban,  kewenangan  dan larangan  atau  pantangan.  Kewajiban,  kewenangan atau  larangan  merupakan  inti  dari  praktik kenotaritan.  Tanpa  adanya  ketiga  elemen  ini  maka profesi  dan  jabatan  notaris  menjadi  tidak  berguna. Penting  bagi  masyarakat  mengetahui  kewajiban, kewenangan dan larangan bagi notaris agar mereka mengerti  praktik  kenotariatan  sehingga  tidak mudah tertipu oleh  notaris, serta membantu negara dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  para notaris.

## Kewajiban Notaris
Notaris  sebagai  seorang  pejabat  umum  yang diangkat  oleh  negara  memiliki  kewajiban  yang diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang jabatan  notaris  adapun  kewajiban  tersebut  diatur dalam  pasal  16  dan  pasal  16  A  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :
“  (1)  Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris wajib:a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum;b.  membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya  sebagai  bagian  dari  Protokol Notaris;c.  melekatkan  surat  dan  dokumen  serta sidik  jari  penghadap  pada  Minuta  Akta;d. mengeluarkan  Grosse  Akta,  Salinan  Akta,  atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;e. memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Undang-Undang  ini,  kecuali  ada  alasan untuk  menolaknya;f.  merahasiakan  segala  sesuatu mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  Akta sesuai  dengan  sumpah/janji  jabatan,  kecuali undang-undang  menentukan  lain;g.  menjilid  Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu  buku,  dan  mencatat  jumlah  Minuta  Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;h.  membuat  daftar  dari  Akta  protes  terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; i.  membuat  daftar  Akta  yang  berkenaan  dengan wasiat  menurut  urutan  waktu  pembuatan  Akta setiap bulan;j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  i  atau  daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat  pada  kementerian  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5  (lima)  hari  pada  minggu  pertama  setiap  bulan berikutnya;k.  mencatat  dalam  repertorium  tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; l.  mempunyai  cap  atau  stempel  yang  memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang
yang  melingkarinya  dituliskan  nama,  jabatan,  dan tempat kedudukan yang bersangkutan;m. membacakan  Akta  di  hadapan  penghadap  dengan dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta  wasiat  di  bawah  tangan,  dan  ditandatangani pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan Notaris; dann.  menerima  magang calon Notaris.(2) Kewajiban  menyimpan  Minuta  Akta  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  tidak  berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.(3) Akta in originali sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  meliputi:  a.  Akta pembayaran  uang  sewa,  bunga,  dan  pensiun;b. Akta  penawaran  pembayaran  tunai;c.  Akta  protes terhadap  tidak  dibayarnya  atau  tidak  diterimanya surat  berharga;d.  Akta  kuasa;e.  Akta  keterangan kepemilikan;  dan  f.  Akta  lainnya  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.(4)  Akta in  originali  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dapat  dibuat  lebih  dari  1  (satu)  rangkap, ditandatangani  pada  waktu,  bentuk,  dan  isi  yang sama,  dengan  ketentuan  pada  setiap  Akta  tertulis kata-kata  “BERLAKU  SEBAGAI  SATU  DAN SATU  BERLAKU  UNTUK  SEMUA".(5)  Akta  in originali  yang  berisi  kuasa  yang  belum  diisi  nama penerima  kuasa  hanya  dapat  dibuat  dalam  1  (satu) rangkap.(6)  Bentuk  dan  ukuran  cap  atau  stempel sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  l ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (7) Pembacaan  Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  m tidak wajib  dilakukan,  jika penghadap menghendaki  agar  Akta  tidak  dibacakan  karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami  isinya,  dengan  ketentuan  bahwa  hal tersebut dinyatakan dalam penutup  Akta  serta  pada  setiap  halaman  Minuta Akta  diparaf  oleh  penghadap,  saksi,  dan  Notaris. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi,  penjelasan  pokok  Akta  secara  singkat dan  jelas,  serta  penutup  Akta.(9)  Jika  salah  satu syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf m  dan  ayat  (7)  tidak  dipenuhi,  Akta  yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan.(10) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (9) tidak  berlaku  untuk  pembuatan  Akta  wasiat.(11) Notaris  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  sampai  dengan huruf  l  dapat  dikenai  sanksi  berupa:a.  peringatan tertulis;b. pemberhentian sementara;c.
pemberhentian dengan hormat; atau
d.  pemberhentian  dengan  tidak  hormat.(12)  Selain dikenai  sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat
(1)  huruf  j  dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang menderita  kerugian  untuk  menuntut  penggantian biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga  kepada  Notaris.(13)
Notaris  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  n  dapat  dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.”
Pasal 16A  berbunyi sebagai berikut:
“Pasal  16A  (1)  Calon  Notaris  yang  sedang melakukan  magang  wajib  melaksanakan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1) huruf  a.  (2)  Selain  kewajiban  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  calon  Notaris  juga  wajib merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  Akta  yang dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang  diperoleh guna pembuatan Akta.”
Seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama dan  tidak  memihak.  Kejujuraran  merupakan  hal yang penting karena  jika seorang  notaris  bertindak dengan  ketidakjujuran  maka  akan  banyak  kejadian yang  merugikan  masyarakat.  Bukan  hanya  itu, ketidakjujuran akan menurunkan tingkat kepercayaan  masyarakat.  Keseksamaan  bertindak merupakan  salah  satu  hal  yang  harus  selalu dilakukan  seorang  notaris.  Coba  bayangkan  jika seorang  notaris  bertindak  ceroboh,  tentu  akan banyak  yang  dirugikan.  Misalnya  kesalahan penulisan  nama,  seharusnya  “Monika”  tetapi tertulis  “Monik”  maka  efeknya  akan  besar  bagi  si pemilik  akta.  Jika  sang  pemilik  akta  mempunyai saudara  yang  bernama  “Monik”  maka  dimata hukum orang yang terlibat dalam perjanjian adalah “Monik”  bukan  “Monika”.  Menjaga  kerahasiaan terkait  pembuatan  akta  juga  harus  dilakukan  oleh seorang notaris.
Seorang notaris diharamkan untuk mengumbar kisah  para  klien  tanpa  ada  persetujuan  dari  sang klien. Kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah  notaris.  Mereka  disumpah  untuk  dapat menjaga  rahasia  karena  dengan  menjaga  rahasia para klien maka notaris juga sudah bertindak netral. Bayangkan,  jika  notaris  tidak  dapat  menjaga rahasia  berarti  secara  tidak  langsung  hal  tersebut akan  mempengaruhi  para  klien.  Para  klien  akan merasa  disudutkan  atau  diuntungkan  dengan informasi  notaris.  Namun  demikian,  seorang notaris dapat “bernyanyi” tentang rahasia para klien jika diwajibkan oleh Undang-undang.
Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen  atau  akta  yang  diminta  masyarakat. Seorang  notaris  tidak  dapat  menolak  permohonan tersebut  karena  memang  itulah  salah  satu  tugas pokok  seorang  notaris.  Seorang  notaris  dapat dituntut  jika  menolak  untuk  membuat  akta  tanpa alasan  yang  jelas  karena  kewajiban  membuat dokumen  diamanatkan  oleh  Undang-undang.  Jika terjadi  penolakan  berarti  si  notaris  melanggar Undang-undang.
Jika  seorang  notaris  memiliki  alasan  kuat untuk  melakukan  penolakan  maka  hal  tersebut
dapat  dilakukan.  Misalnya,  seorang  berkeinginan untuk melakukan sewa menyewa mobil, sedangkan pihak  yang  menyewakan  mobil  bukanlah  pemilik yang  sebenarnya  dan  tidak  memiliki  bukti pemberian kuasa dari pemilik sebenarnya.
Menghadapi  kasus  seperti  ini,    notaris  dapat menolak pembuatan akta sewa menyewa. Penolakan  didasari  pada  tidak  jelasnya  legalitas dari  pihak  yang  mengajukan  keinginan  sewa menyewa.
Membuat  daftar  dari  akta-akta  yang  sudah dikeluarkan  dan  menyimpan  minuta  akta dengan baik  merupakan  kewajiban  lain  dari  seorang notaris.  Minuta  akta  adalah  asli  akta  notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris. Setelah minuta akta ditandatangani para  pihak  diatas  materai  dan  telah  sesuai  dengan ketentuan,  selanjutnya  ditandatangani  oleh  saksi- saksi  dan  terakhir  oleh  notaris.  Setelah  itu,  notaris akan  mengeluarkan  salinan  akta  resmi  untuk pegangan  para  pihak.  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar jika  terjadi  sesuatu  terhadap  akta  yang  dipegang kedua  belah  pihak  maka  notaris  masih  memiliki bukti  perjanjian/penetapan.  Hal  ini  juga  perlu disadari  oleh  pihak  pembuat  akta  karena  banyak kejadian  dimana  akta  yang  dilakukan  dengan menghilangkan atau merobek akta.
Seorang  notaris  wajib  membacakan  akta dihadapan  pihak  yang  meminta  pembuatan  akta (klien)  dan  saksi-saksi.  Setelah  semua  memahami dan  menyetujui  isi  akta  lalu  diikuti  dengan penandatanganan  akta  oleh  semua  yang  hadir (notaris,  para  pihak,  saksi-saksi).  Pembacaan  akta ini  merupakan  salah  satu  poin  penting  karena  jika tidak  dilakukan  pembacaan  maka  akta  yang  Anda buat dapat dianggap sebagai akta dibawah tangan. Seorang  notaris  magang  wajib  diterima disebuah  kantor  notaris.  Notaris  yang  sudah berpraktik  tidak  boleh  menolak  permohonan magang  yang  diajukan  oleh  seorang  notaris magang.  Melalui  program  magang  tersebut  akan terjadi  regenerasi  di  dunia  kenotariatan  karena salah  satu  syarat  menjadi  notaris  adalah  sudah melalui  tahap  magang  selama  dua  tahun.  Jika seorang notaris  menolak kehadiran notaris  magang dikantornya  berarti  secara  tidak  langsung  dia “membunuh”  eksistensi  praktik  kenotariatan. Notaris  juga  bertanggung  jawab  dalam  pembuatan akta-akta  yang  memiliki  kaitan  dengan  masalah pertanahan,  tetapi  keterlibatan  notaris  terbatas. Keterlibatan  notaris diluar perbuatan peralihan  hak atas tanah (jual beli tanah) dan perbuatan-perbuatan hukum  atas  tanah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 2  Peraturan  Pemerintah  Nomor.  37  Tahun  1998 tentang  Jabatan  PPAT.  Meskipun  demikian  jika notaris  sudah  diangkat  menjadi  PPAT  maka  ia
berhak  untuk  mengurus  pembuatan  akta-akta seputar pertanahan secara lebih luas.

## Larangan Bagi Notaris
Seorang  notaris  dalam  menjalankan  tugasnya dibatasi  oleh  koridor-koridor  aturan.  Pembatasan ini dilakukan agar seorang notaris tidak kebablasan dalam  menjalankan  praktiknya  dan  bertanggung jawab  terhadap  segala  hal  yang  dilakukannya. Tetapi  adanya  pembatasan,  seseorang  cenderung akan  bertindak  sewenang-wenang.  Demi  sebuah pemerataan,  pemerintah  membatasi  wilayah  kerja seorang  notaris.  Sebagaimana  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris  Pasal  17  mengatakan  Notaris dilarang :
“  menjalankan  jabatan  di  luar  wilayah jabatannya , meninggalkan wilayah jabatannya  lebih  dari  7  (tujuh)  hari  kerja berturut-turut  tanpa  alasan  yang  sah  , merangkap sebagai pegawai negeri , merangkap  jabatan  sebagai  pejabat  negara  , merangkap jabatan sebagai advokat , merangkap  jabatan  sebagai  pemimpin  atau pegawai  badan  usaha  milik  negara,  badan usaha  milik daerah  atau badan usaha swasta , merangkap  jabatan  sebagai  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  dan/atau  Pejabat  Lelang  Kelas  II di  luar  tempat  kedudukan  Notaris  ,  menjadi Notaris Pengganti; atau , melakukan pekerjaan lain  yang  bertentangan  dengan  norma  agama, kesusilaan,  atau  kepatutan yang  dapat mempengaruhi  kehormatan  dan  martabat jabatan Notaris “.
AKIBAT HUKUM TERHADAP

## PENANDATANGANAN  AKTA  NOTARIIL YANG  DILAKUKAN  TIDAK  DIHADAPAN NOTARIS

## Pengertian Akta dan Jenis Akta
Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya)  tentang  peristiwa  hukum  yang  dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dibuat, dan disahkan oleh pejabat resmi .
Akta  terdiri  atas  dua  jenis  ,  yaitu  akta  otentik dan  akta  dibawah  tangan  .  Pengertian  akta  otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata yaitu :
“  Suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang  di dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang- undang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  itu  ditempat dimana akta itu dibuatnya”.
Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor
2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 7 yang berbunyi :
“  Akta  Notaris  yang  selanjutnya  disebut  Akta adalah  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini “.

## Nilai Pembuktian Akta Notaris
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  kami uraikan  diatas  akta  Notaris  sebagai  akta  otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian :
 Lahiriah
 Formal dan
 Materil
Dalam  praktik  pembuatan  akta  Notaris,  ketiga aspek  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan lainnya.  Namun  aspek-aspek  tersebut  harus  dilihat secara  keseluruhan  sebagai  bentuk  penilaian pembuktian  atas  keotentikan  akta  Notaris.  Nilai pembuktian  tersebut  dapat  dikaji  dari  beberapa putusan  perkara  pidana  dan  perkara  perdata  yang sesuai dengan ketiga aspek tersebut.
Perkara  pidana  dan  perdata  akta  Notaris senantiasa  dipermasalahkan  dari  aspek  formal, terutama mengenai :
a. Kepastian  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  dan pukul menghadap.
b. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris.
c. Tanda tangan yang menghadap.
d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta.
f. Minuta  akta  tidak  ditandatangani  secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

## Faktor-faktor  Yang  Menyebabkan  Suatu  Akta Menjadi Batal Demi Hukum
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu :
1. Adanya  kata  sepakat  di  antara  dua  pihak  atau lebih;
2. Cakap dalam bertindak;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal. Apabila  perjanjian  tersebut  melanggar  syarat objektif  yaitu  suatu  hal  tertentu  dan  suatu  sebab yang  halal  maka  perjanjian  tersebut  batal  demi hukum.  Sedangkan  apabila  perjanjian  tersebut melanggar  syarat  subjektif  yaitu  kata  sepakat  dan cakap  dalam  bertindak  maka  perjanjian  tersebut dapat dibatalkan.
Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu  akta  menjadi  batal  atau  dapat  dibatalkan adalah sebagai berikut :
1. Ketidakcakapan dan Ketidakwenangan Dalam Bertindak.
Secara  umum  dibedakan  antara  kewenangan bertindak  dan  kecakapan  bertindak.  Sejak seorang  anak  lahir,  malahan  anak  dalam kandungan  dianggap  sebagai  telah  dilahirkan berkedudukan  sebagai  subjek  hukum  dan
sebab itu pula memiliki kewenangan hukum . Kewenangan  bertindak  dari  subjek  hukum untuk  melakukan  tindakan  hukum  dapat dibatasi  oleh  atau  melalui  hukum.  Setiap orang  dianggap  cakap  melakukan  tindakan hukum, tetapi kebebasan ini dibatasi pula oleh daya kerja hukum objektif.
Dikatakan  mereka  yang  tidak  mempunyai kecakapan bertindak atau tidak cakap adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum.  Bagi  mereka  yang  di  bawah  umur  batasan tertentu  dikaitkan  dengan  ukuran  kuantitas,  yaitu usia.  Sebagai  penghadap  untuk  pembuatan  akta Notaris  harus  memenuhi  syarat  paling  sedikit berumur 18 tahun .
Mereka  yang  tidak  mempunyai  kewenangan bertindak  atau  tidak  berwenang  adalah  orang  yang tidak  diperbolehkan  untuk  melakukan  tindakan hukum tertentu. Notaris (termasuk para saksi) yang dengan perantaraannya telah dibuat akta wasiat dari pewaris tidak boleh menikmati sedikit pun dari apa yang  pada  mereka  dengan  wasiat  itu  telah dihibahkannya  ,sebagaimana  bunyi  Pasal  907 KUHPerdata yaitu :
“  Notaris,  yang  mana  dengan  perantaranya telah  dibuat  akta  umum  dari  sesuatu  wasiat  ,dan segala  saksi  yang  telah  menyaksikan  pembuatan akta  itu,  segala  mereka  tak  diperbolehkan menikmati  sedikitpun  dari  apa  yang  pada  mereka dengan wasiat itu kiranya telah dihibahkannya”
Ini  berarti  bahwa  Notaris  tersebut  boleh  saja mendapat  hibah  wasiat  dari  orang  lain  asal  bukan dari  klien  yang  membuat  wasiat  di  hadapannya tersebut.
2. Cacat Dalam Kehendak
KUHPerdata  (Pasal  1322  –  Pasal  1328 KUHPerdata)  menetapkan  secara  limitatif adanya cacat
kehendak, yakni kekhilafan/kesesatan ( dwaling ), penipuan ( bedrog ), dan paksaan ( dwang ).
a. Kekeliruan dan Penipuan Dikatakan  penipuan  apabila  seseorang dengan  sengaja  dengan  kehendak  dan pengetahuan memunculkan kesesatan pada orang  lain.  Penipuan  dikatakan  terjadi tidak  saja  bilamana  suatu  fakta  tertentu dengan  sengaja  tidak  diungkapkan  atau disembunyikan, tetapi juga suatu informasi keliru  dengan  sengaja  diberikan  ataupun terjadi  dengan  tipu  daya  lain.  Di  dalam praktik penipuan dan kekhilafan menunjukkan  perkaitan  yang  erat,  tetapi ada pula sejumlah perbedaan.
b. Ancaman Ancaman  terjadi  bilamana  seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan  suatu  tindakan  hukum,  yakni dengan melawan hukum, mengancam, dan
menimbulkan  kerugian  pada  diri  orang tersebut  atau  kebendaan  miliknya  atau terhadap  pihak  ketiga.  Ancaman  tersebut sedemikian menimbulkan ketakutan sehingga  kehendak  seseorang  terbentuk secara  cacat.  Kehendak  betul  telah dinyatakan,  tetapi  kehendak  tersebut muncul sebagai akibat adanya ancaman.
c. Penyalahgunaan Keadaan Penyalahgunaan  keadaan  adalah  keadaan tergeraknya seseorang karena suatu keadaan khusus untuk melakukan tindakan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal  ini.  Keadaan  khusus  ini  terjadi  karena keadaan memaksa/darurat, keadaan kejiwaan  tidak  normal,  atau  kurang pengalaman.
3. Bertentangan dengan Undang-Undang Berkenaan  dengan  perjanjian  akan  berkaitan dengan tiga aspek dari perbuatan hukum yang dimaksud, yakni :
a) Pelaksanaan dari tindakan hukum.
b) Substansi dari tindakan hukum.
c) Maksud  dan  tujuan  tindakan  hukum tersebut.
Suatu  perjanjian  yang  dibuat  pada  saat  tidak adanya  larangan  mengenai  perbuatan  hukum tersebut,  tetapi  ternyata  di  kemudian  hari  ada ketentuan undang-undang yang melarangnya, maka perjanjian  tersebut  tidak  batal  demi  hukum,  tetapi menjadi  dapat  dibatalkan  atau  mungkin  masih dapat  dilaksanakan  setelah  adanya  izin  tertentu. Penentuan  apakah  suatu  perjanjian  adalah  batal demi  hukum  karena  bertentangan  dengan  undang- undang  adalah  pada  waktu  perjanjian  tersebut dibuat.
4. Bertentangan  dengan  Ketertiban  Umum  dan Kesusilaan Baik
Pada  umumnya  perbuatan  hukum  dianggap bertentangan  dengan  ketertiban  umum  jika perbuatan tersebut melanggar
atau bertentangan dengan asas-asas pokok (fundamental) dari tatanan masyarakat, sedangkan perbuatan hukum dianggap bertentangan  dengan  kesusilaan  baik  jika perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan  dengan  norma  kesusilaan  dari suatu masyarakat.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  data-data  sebagaimana  telah dikemukakan  dan  diuraikan  diatas,  maka  dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1) Notaris sebagai Pejabat Publik yang mempunyai kewenangan tertentu sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  15  UUJN. Dengan  kewenangan  yang  ada  pada  Notaris, maka  akta  Notaris  mengikat  para  pihak  atau
penghadap  yang  tersebut  di  dalamnya  atau siapa  saja  yang  berkepentingan  dengan  akta tersebut.  Jika  dalam  pembuatan  akta  Notaris tersebut :
1. berwenang  untuk  membuat  akta  sesuai dengan keinginan para pihak.
2. secara  lahiriah,  formal  dan  materil  telah sesuai  dengan  aturan  hukum  tentang pembuatan  akta  Notaris,  maka  akta Notaris tersebut harus dianggap  sah.  Akta Notaris  sebagai  produk  dari  Pejabat Publik,  maka  penilaian  terhadap  akta Notaris  harus  dilakukan  dengan Asas Praduga Sah (Vermoeden van Rechtmatigheid) atau Presumptio  Iustae Causa . Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai  akta  Notaris,  yaitu  akta  Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan  atau  menilai  akta  tersebut tidak  sah  harus  dengan  gugatan  ke pengadilan  umum.  Selama  dan  sepanjang gugatan  berjalan  sampai  dengan  ada keputusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  maka  akta  Notaris tetap  sah  dan  mengikat  para  pihak  atau siapa  saja  yang  berkepentingan  dengan akta tersebut.
Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tersebut  tidak  sah,  maka  harus  dibuktikan ketidakabsahan  dari  aspek  lahiriah,  formal  dan materil  akta  Notaris.  Jika  tidak  dapat  dibuktikan maka  akta  yang  bersangkutan  tetap  sah  mengikat para  pihak  atau  siapa  saja  yang  berkepentingan dengan akta tersebut.
2) Sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  –  Pasal yang  ada  dalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris  menyebutkan  :  Dalam  menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan  akta  di  hadapan  penghadap dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua) orang  saksi  dan  ditandatangani  pada  saat  itu juga  oleh  penghadap,  saksi  dan  Notaris. Dalam  arti  penandatanganan  akta  di  hadapan notaris, UUJN memberikan penjelasan  bahwa arti  dari  kata  di  hadapan  bahwa  notaris  harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan  penghadap  dan  saksi  sebagaimana tertuang dalam .  Jika notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal – Pasal tersebut , maka akta yang bersangkutan  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di bawah  tangan  atau  akan  menjadi  batal  demi hukum, dapat dilihat dan ditentukan dari :
1. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan  secara  langsung  jika  Notaris melakukan  pelanggaran,  maka  akta  yang bersangkutan termasuk akta yang  mempunyai kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan.
2. Jika  tidak  disebutkan  dengan  tegas  dalam pasal  yang  bersangkutan  sebagai  akta  yang mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagian akta dibawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar , termasuk ke dalam akta batal demi hukum.
Akta  yang  mempunyai  kekuatan  bukti  di bawah  tangan  ini  tetap  sah  dan  mengikat  kecuali adanya  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  yang  menyatakan  batalnya akta tersebut atau tidak mengikatkan akta tersebut.

## Saran-saran
Dengan  kesimpulan  yang  terurai  seperti tersebut  diatas,  maka  penulis  akan  mengemukakan saran, sebagai berikut :
1. Notaris diharapkan dalam menjalankan jabatannya  selaku  pejabat  umum  yang berwenang  dalam  pembuatan  akta  otentik, memahami  dan  melaksanakan  ketentuan- ketentuan  Peraturan  Jabatan  Notaris  dan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan profesi Notaris. 2. Hendaknya Majelis Pengawas yang mengawasi  Notaris  dalam  menjalankan  tugas dan  jabatannya  adalah  pengawas  yang memiliki  pengetahuan  dan  mengerti  tentang kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta otentik  dan  juga  memiliki  integritas  moral yang tinggi.
3. Dengan adanya perlindungan hukum dilaksanakan  terhadap  Notaris,  hendaknya bisa  menjadi  seorang  pejabat  umum  yang profesional  dalam  jabatannya  khususnya dalam  pembuatan    akta  yang  bersifat  otentik dan  melaksanakan  tugas  dan  jabatannya benar-benar memperhatikan nilai luhur, martabat  dan  etika  serta  mematuhi  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Agar  supaya  masyarakat  dan  aparat  penegak hukum  lebih  mengetahui  secara  luas  tentang apa  itu  Notaris  ,  Kewajiban  Notaris, Wewenang  Notaris  ,  Fungsi  Notaris  ,
Keabsahan  akta-akta  Notaris  dan  apa  saja akibat  hukumnya  dari  akta-akta  tersebut  jika dilanggar proses pembuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA LITERATUR
Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata Indonesia . Edisi Keempat,   Yogyakarta : Liberty , Tahun 1993.
Johnny  Ibrahim,  Teori  Metode  Penelitian  Hukum
Normatif, Banyumedia Publishing,
Malang Tahun 2006.
Peter  Mahmud  Marzuki.  Penelitian  Hukum. Universitas  Airlangga.  Surabaya.    Tahun 2005.
H.  Budi  Untung,  Visi  Global  Notaris , Andi, Yogyakarta, Tahun 2002 .
Kartini  Soedjendro,  Perjanjian  Peraihan  Hak  atas Tanah yang Berpotensi Konflik,
Kanisius, Yogyakarta, , Jakarta, Tahun 2001
.
Habib  Adjie,  Sanksi  Perdata  dan  Administratif Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik ,
Refika aditama, Bandung , Tahun 2008 . Habib  Adjie,  Hukum  Notaris  Indonesia,  Tafsir Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris, Refika  Aditama,
Bandung, Tahun 2008 dan 2009 .
Peter  Mahmud  Marzuki,  Batas-Batas  Kebebasan Berkontrak, Yudika, Fakultas Hukum Universitas  Airlangga,  Volume  18,  Nomor 3, Tahun 2003
Philipus  M.  Hadjon,  Formulir  Pendaftaran  Tanah Bukan  Akta  Otentik,  Surabaya  Post,  31 Tahun 2001 .
Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris,  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve,  Tahun 1994 .

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .

## MAKALAH :
H.  Bambang  Eko  Muljono  .”Teknis  Pembuatan Akta  Tanah  Serta  Tugas  dan  Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah “ Tahun 2014 .
INTERNET : www.hukumonline.com