KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA: EVALUASI TERHADAP RUMUSAN KEBIJAKAN KURIKULUM BIDANG PENDIDIKAN TINGGI

## Binsar A. Hutabarat

## Reformed Center for Religion and Society
ABSTRACT: This article entitled, “ The Policy of Education in Indonesia: An  Evaluation  towards  The  Formula  of  Curriculum  Policy  for  Higher Education ” focuses on the study of the formulation of curriculum policy which refers to the framework of national qualification in Indonesia. This research  uses  qualitative  method:  the  data  was  gathered  through  an interview,  questionnaire  distribution,  and  observation  on  three  tertiary institutions  in  Indonesia,  also  secondary  data  in  the  form  of  selected books.  This  research  finds  that  a  curriculum  policy  which  refers  to  the framework  of  national  qualification in  Indonesia  is  an  elite  product  and weak  in  terms  of  socialization,  and  the  consequence  of  this  policy’s application is not as expected.
KEYWORDS: policy  of  education,  evaluation  of  policy,  higher  education curriculum
ABSTRAK: Art ikel  yang  berjudul  “Kebijakan  Pendidikan  di  Indonesia:
Evaluasi  terhadap  Rumusan  Kebijakan  Kurikulum  Bidang  Pendidikan Tinggi” ini fokus pada kajian perumusan kebijakan kurikulum mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, penyebaran  kuesioner,  observasi  pada  tiga  perguruan  tinggi  di Indonesia,  serta  data-data  sekunder  berupa  pustaka  terpilih.  Temuan penelitian  ini  adalah  kebijakan  kurikulum  mengacu  pada  kerangka kualifikasi nasional Indonesia merupakan produk elite dan lemah dalam sosialisasi, akibatnya pelaksanaan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.
KATA-KATA  KUNCI: kebijakan  pendidikan,  evaluasi  kebijakan,  pendidikan tinggi, kurikulum Pendidikan tinggi.

## Pendahuluan
Kebijakan pendidikan nasional Indonesia sesungguhnya menempati posisi yang sentral bagi usaha memajukan bangsa Indonesia. Apabila  pemerintah  Indonesia  gagal  membuat  kebijakan  yang  unggul dalam  bidang  pendidikan,  maka  taruhannya  adalah  kerusakan  dan kehancuran  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Kebijakan  pendidikan  yang buruk  akan  berdampak  panjang.  Indonesia  hanya  bisa  menjadi  bangsa yang  unggul  jika  kebijakan  yang  dihasilkan  adalah  kebijakan-kebijakan yang unggul dan tentu saja dapat diimplementasikan. 1
Pendidikan  tinggi  Indonesia  memasuki  sebuah  dekade  baru setelah  pemerintah  Indonesia  meratifikasi  beberapa  perjanjian  dan komitmen  global  (AFTA,  WTO,  GATTS).  Pemberlakuan  berbagai kesepakatan  internasional  nyata  dalam  hal  seperti  diberlakukannya berbagai  macam  parameter  kualitas  untuk  menstandarkan  kualitas  dan mutu  perguruan  tinggi  berikut  lulusannya.  Tahun  2013,  ASEAN Economic  Community mempersiapkan  AFTA  (ASEAN  Free  Trade Association  Area)  2012.  Sedang  WTO  (World  Trade  Organization) merupakan satu organisasi internasional yang berperan untuk mengatur transaksi  perdagangan  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  anggotanya terbentuk  tahun  1995.  WTO  sebenarnya  sudah  memiliki  dasarnya  pada General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1947. WTO mengatur  beberapa  hal  mengenai  perdagangan  barang  ( goods ),  jasa ( service )  dan  kekayaan  intelektual  ( property  rights ).  Dengan  kehadiran organisasi-organisasi internasional itu, maka kesepakatan dan kesepahaman  antarnegara-negara  di  ASEAN  mulai  ditetapkan.  Peta pengembangan  ( road  map) mobilitas  bebas  tenaga  kerja  profesional
1 Riant Nugroho, Public Policy (Jakarta: IKAPI, 2009), 29.
antarnegara di ASEAN mulai dibentangkan. 2 (Sailah, 2014).
Ancaman  pendidikan  era  global  untuk  pendidikan  di  Indonesia semakin  terasa  ketika  diperhadapkan  dengan  mutu  pendidikan  di Indonesia  saat  ini,  khususnya  pendidikan  tinggi.  Rendahnya  kualitas pendidikan  tinggi  di  Indonesia  bukan  berarti  bahwa  pendidikan  di Indonesia  tidak  mengalami  pertumbuhan  sama  sekali,  namun  arus globalisasi  yang  membuka  sekat-sekat  antarnegara  mengakibatkan persaingan  antarnegara  menjadi  jauh  lebih  terbuka,  karena  itu  harus diakui,  “mutu  pendidikan  di  Indonesi  secara  umum  memiliki  standar yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, khususnya terhadap negara-negara maju. 3
Kondisi tersebut membuat pemerintah Indonesia harus menyusun strategi  pengembangan  pendidikan  Indonesia  yang  relevan  dalam menyongsong  era  globalisasi.  Karena  itu,  perubahan  mendasar  pada bidang  pendidikan  tinggi  di  Indonesia  tak  dapat  dihindari.  Pendidikan tinggi  di  Indonesia  pada  era  global  kemudian  diarahkan  menjadi lembaga pembelajaran dan sumber pengetahuan yang memiliki interaksi dengan  perubahan  pasaran  kerja,  di  samping  sebagai  tempat pengembangan  budaya  dan  pembelajaran  terbuka  untuk  masyarakat, maupun wahana kerjasama internasional. 4
Kondisi  persaingan  global  dalam  area  pendidikan  kemudian secara  khusus  direspon  oleh  Kementerian  Pendidikan  Nasional  dengan meluncurkan  sebuah  booklet  tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesia  (KKNI)  yang  berisi  tentang  implikasi  dan  strategi implementasi  KKNI  pada  tahun  2010/2011.  Hasil  perumusan  kebijakan KKNI  bidang  pendidikan  tinggi  itu  kemudian  dituangkan  dalam Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  8  tentang  Kerangka  Kualifikasi
2 Illah Sailah, dkk., Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), 3.
3 H.A.R. Tilaar, Standardisasi Pendidikan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 10.
4 Tresna Dermawan Kunaefi, dkk. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis
Kompetensi, Pendidikan Tinggi (Jakarta: Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008), 9.
Nasional  Indonesia  (KKNI)  tahun  2012.  Kebijakan  penerapan  KKNI  di perguruan tinggi ini kemudian mendapatkan landasan hukum yang kuat pada  UU  Pendidikan  Tinggi  No.12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan Tinggi.
Untuk  melaksanakan  kebijakan  KKNI  yang  ditetapkan  dalam Peraturan  Presiden  2012,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan menetapkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional  Indonesia  Bidang  Pendidikan  Tinggi.  Kebijakan  penerapan KKNI  di  perguruan  tinggi  itu  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas tenaga  kerja  Indonesia,  sebagaimana  juga  menjadi  tujuan  penetapan KKNI  pada  sektor  pelatihan  kerja  nasional  yang  ditetapkan  dalam Peraturan  Pemerintah  tahun  2006  tentang  Sistem  Pelatihan  Kerja Nasional.  Penerapan  KKNI  bidang  pendidikan  tinggi  dan  sektor pelatihan kerja akan menjadi peta jalan peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia.
Penetapan  KKNI  sebagai  kerangka  penjenjangan  kualifikasi kompetensi  kerja  dalam  pelatihan  kerja  ditetapkan  juga  sebagai  acuan kualifikasi kemampuan lulusan perguruan tinggi. Tujuannya adalah agar terdapat  integrasi  antara  bidang  pendidikan  dan  bidang  pelatihan  kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
Menurut  penelitian  awal,  kebijakan  penerapan  KKNI  di  bidang pendidikan  tinggi  ini  telah  menimbulkan  kontroversi.  Karena  kebijakan KKNI  oleh  sebagian  dosen  dianggap  mereduksi  visi,  misi,  perguruan tinggi  menjadi  sekadar  institusi  pemasok  “tenaga  kerja”,  untuk kebutuhan  industri.  Pada  sisi  lain,  sebagian  dosen  setuju  dengan kebijakan  penerapan  KKNI  karena  selama  ini  belum  ada  acuan kualifikasi  untuk  lulusan  pendidikan  formal.  Mereka  yang  setuju terhadap  kebijakan  KKNI  berpendapat,  sebagaimana  pendidikan  kerja telah  menggunakan  KKNI  sebagai  acuan  kualifikasi  lulusan  pelatihan kerja,  maka  pendidikan  tinggi  juga  harus  mempunyai  acuan  yang  sama
agar lulusan perguruan tinggi dapat diterima pada dunia kerja, terlebih lagi dengan persaingan global pada bidang pendidikan tinggi.
Terkait  dengan  kebijakan  KKNI  tersebut  hingga  saat  ini  belum pernah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan KKNI bidang pendidikan tinggi.  Karena  itu,  perlu  dilakukan  penelitian  evaluasi  kebijakan  KKNI untuk mengetahui bagaimanakah struktur dan rumusan kebijakan KKNI serta  kondisi  perguruan  tinggi  sebagai  sasaran  kebijakan  tersebut. Apakah  kebijakan  KKNI  merupakan  jawaban  terhadap  kebutuhan perguruan  tinggi  dalam  menghadapi  ancaman  global  di  bidang pendidikan,  dan  apakah  kebijakan  dapat  diterima  perguruan  tinggi sebagai  sebuah  alternatif  kebijakan  untuk  meningkatkan  kualitas perguruan  tinmggi  di  Indonesia.  Penelitian  kebijakan  KKNI  ini ditekankan  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  bagaimanakah perumusan  kebijakan  tersebut  dan  bagaimanakah  isi  kebijakan  KKNI bidang  pendidikan  tinggi.  Penelitian  ini  lebih  kepada  evaluasi  rumusan dari  kebijakan  KKNI.  Apakah  perumusan  kebijakan  KKNI  itu  telah melalui  tahapan-tahapan  yang  seharusnya  dilakukan  dalam  perumusan kebijakan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.
Kerangka  Kualifikasi  Nasional  ( National  Qualification  Framework ) tidak  hanya  ada  di  Indonesia,  tetapi  juga  pada  banyak  negara  di  dunia. Kerangka kualifikasi nasional merupakan fenomena global. Sebanyak 70 negara  di  seluruh  dunia  saat  ini  sedang  mengembangkan  kerangka kualifikasi  nasional,  baik  itu  negara-negara  yang  maju  dalam  industri dan  perekonomiannya,  negara-negara  anggota  Uni  Eropa,  dan  juga negara-negara  berkembang  di  Asia  dan  di  Afrika.  Kerangka  kualifikasi nasional ini merupakan isu besar terkait dengan elemen pendidikan dan ketenagakerjaan. Mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional, Gavin Heron &  Pam  Green  Lister  menjelaskan,  bahwa  “kerangka  kualifikasi  nasional dimaksudkan  untuk  memberikan  pedoman  cara  mengkualifikasikan level-level  pendidikan  yang  berbeda  dan  membandingkannya  baik
secara nasional maupun internasional dengan cara yang m emungkinkan.” 5
Secara  umum,  kerangka  kualifikasi  dapat  didefinisikan  sebagai "deskripsi  sistematis  kualifikasi  suatu  sistem  pendidikan.” 6 Mengikuti pendekatan ini, adalah mungkin untuk mengklaim bahwa setiap negara memiliki  kerangka  kualifikasi  nasional. 7 Kerangka  Kualifikasi  Nasional telah dikembangkan dan digunakan di seluruh dunia. Di Eropa, bahkan ada 'meta' kerangka , Eropean Qualification Framework (EQF) yang mencoba untuk menyelaraskan dan mengkonsolidasikan beberapa kerangka kerja nasional ke satu titik acuan. 8

## Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  kualitatif.  Metode  kualitatif  ini  digunakan  dengan  alasan karena  masalah-masalah  penelitian  perlu  digali  untuk  mendapatkan sebuah pengertian yang mendalam (Creswell, 2007). Lebih jauh Creswell menjelaskan: “ This exploration is needed, in turn, because of a need to study a group of population, identify variable that can then be measured, or hear silenced voices.” 9
Data  kualitatif  bisa  berupa  dokumen  atau  catatan  dari  interview, catatan  observasi  lapangan,  hasil  kuesioner,  hasil  foto,  video,  email  dan hasil  pertemuan  dengan  responden. 10 Data  kualitatif ini  memungkinkan pembaca  mendapatkan  pemahaman  yang  melampaui  angka-angka  dan
5 Gavin Heron & Pam Green Lister, “Influence of National Qualifications Frameworks in Conceptualizing Feedback to Students” Social Work Education Vol. 33, No. 4 (2014), 420 – 34.
6 Ibid.
7 Irma Spûdytë , Saulius Vengris, Mindaugas Misiûnas, “Qualifications of Higher Education in the National Qualifications Framework” Vocational Education: Research and
Reality (2006), 23.
8 Scott Fernie, Nick Pilcher & Karen L. Smith, “The Scottish Credit and Qualificatio ns Framework: What’s Academic Practice Got to do With It?” European Journal of Education
(Vol. 49, No. 2, 2013), 233.
9 John W. Creswell, Educational Research (Boston: Pearson. 2012), 16-8.
10 Patricia J. Rogers, Delwyn Goodrick, “Qualitative Data Analysis” dalam Joseph S. Wholey, et. al., Hand Book of Program Evaluation (San Francisco: Jossey-Bass, 2010), 429.
statistik  inferensi. 11 Teknik  pengumpulan  data  kualitatif  dilakukan dengan  menggunakan  teknik  kondisi  yang  alami,  sumber  data  primer, dan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 12 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian evaluasi ini adalah wawancara  ( interview )  untuk  mengetahui  hal-hal  yang  lebih  mendalam dari  responden. 13 Teknik  yang  digunakan  adalah  wawancara  tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.
Teknik  analisis  data  kualitatif  secara  tipikal  mengikuti  langkah- langkah  pengumpulan  data  yang  dikumpulkan  ke  dalam  kategori- kategori  informasi  yang  disusun.  Teknik  pengumpulan  data  secara kualitatif  menggunakan  teknik  triangulasi  artinya  pengumpulan  data dilakukan secara terus-menerus sampai mendapatkan data jenuh. 14
Selanjutnya, mengenai teknik analisis data kualitatif ini dilakukan dengan  menyusun  data  yang  telah  dikumpulkan  melalui  wawancara, catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan  lain  secara  sitematis  agar  temuan tersebut dapat menjadi bahan informasi. Analisis data dilakukan dengan mengorganisir  data  berupa  informasi  itu,  menjabarkannya  dalam  unit- unit  dengan  melakukan  sintesis,  kemudian  menyusun  dalam  pola, memilih  yang  penting  untuk  dipelajari,  dan  kemudian  dibuat kesimpulan. 15

## Evaluasi Struktur dan Rumusan Kebijakan KKNI

## a. Pemahaman dosen tentang isi kebijakan KKNI
Informasi  kebijakan  KKNI  telah  disampaikan  kepada  pelaksana kebijakan  penerapan  KKNI  di  perguruan  tinggi,  dalam  hal  ini  adalah dosen  dan  kepala  program  studi  di  perguruan  tinggi.  Tujuan  sosialisasi
11 Ibid.
12 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media, 2012), 164.
13 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfa Beta, 2012), 194.
14 Ibid.
15 Ibid.
isi  kebijakan  KKNI  kepada  para  pelaksana  kebijakan  adalah  agar  para pelaksana  kebijakan,  termasuk  sasaran  kebijakan  yakni  pengelola perguruan  tinggi  termasuk  antara  lain  kepala  program  studi  dan  dosen dapat  mengetahui,  memahami  apa  yang  menjadi  isi,  tujuan,  arah,  dan kelompok  sasaran  kebijakan.  Harapan  penyelenggaraan  sosialisasi  itu sesungguhnya adalah agar para pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan diri dengan benar apa yang harus dipersiapkan, dan apa yang  harus  dilakukan  untuk  melaksanakan  kebijakan  KKNI  tersebut, sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  KKNI  dapat dicapai  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Namun,  data  wawancara dan  kuesioner  menjelaskan,  bahwa  belum  semua  dosen  memahami rumusan kebijakan KKNI tersebut, karena belum semua dosen mendapat kesempatan  untuk  mengikuti  sosialisasi  berisi  pengenalan  umum mengenai  kebijakan  KKNI,  itulah  sebabnya  ditemukan  terdapat  dosen sebagai  pelaksana  kebijakan  penerapan  KKNI  yang  belum  memiliki kompetensi yang cukup untuk menerapkan KKNI di perguruan tinggi.
Menurut  data  wawancara  diketahui,  bahwa  sebagian  dosen  yang telah  mengikuti  sosialisasi  tentang  KKNI  masih  terdapat  yang  belum juga  memahami  dengan  baik  apa  yang  menjadi  isi  dari  KKNI,  menurut data, sosialisasi KKNI perlu berulang-ulang dan bertingkat. Dosen yang hanya  mengikuti  sosialisasi  secara  umum  tanpa  tindak  lanjut  pada pemahaman  yang  lebih  mendalam  sulit  untuk  memahami  kebijakan KKNI  dengan  baik.  Karena  itu  ditemukan  bahwa  dosen  yang  hanya mengikuti  sosialisasi  KKNI  secara  umum,  dalam  bentuk  seminar  yang dihadiri  sejumlah  besar  dosen,  dan  kegiatan  tersebut  tidak  rutin,  atau relatif  jarang,  belum  memahami  dengan  baik  isi  rumusan  kebijakan KKNI  tersebut.  Itulah  sebabnya  ditemukan  variasi  pemahaman  dosen terhadap  kebijakan  KKNI.  Bahkan,ada  dosen  yang  mengungkapkan bahwa  isi  kebijakan  KKNI  itu  masih  menjadi  sesuatu  yang  asing  meski penetapan kebijakan KKNI itu telah berlangsung lama, yakni sejak tahun 2012.
Variasi  pemahaman  dosen  di  perguruan  tinggi  terhadap  KKNI
dapat  diketahui  dari  beberapa  pandangan  dosen  dalam  wawancara langsung.  Sebagian  responden  mengatakan,  tidak  ada  perubahan signifikan  dengan  kebijakan  KKNI  di  bidang  pendidikan  tinggi,  “ KKNI melihat  ekuivalensi  lulusan  perguruan  tinggi  dengan  dunia  kerja,  jadi perubahan  kurikulumnya  tidak  signifikan.” 16 Selanjutnya  seorang responden menjelaskan demikian, “dalam konsorsium matematika, mata kuliah  yang  ditetapkan  juga  tetap  sama.  Baik  kurikulum  berbasis kompetensi  dan  kurikulum  yang  mengacu  KKNI,  keduanya  memiliki mata kuliah yang sama, hanya cara pandangnya saja yang berbeda.” 17
Seorang  responden  lain  dalam  sebuah  wawancara  berkomentar, “KKNI itu bagus untuk melakukan kontrol relevansi tamatan pendidikan tinggi  dan  dunia  kerja,  tapi  tidak  harus  diberlakukan  untuk  semua prodi.” 18 Lebih  lanjut  responden  tersebut  berujar,  Karena  tidak  semua orang  yang  kuliah  itu  ingin  bekerja.” 19 Selanjutnya  dijelaskan,  “kalau untuk  pekerjaan  di  bidang  keprofesian  saya  relatif  setuju,  karena  itu didasarkan kualifikasi dan kompetensi yang terukur. Tapi, untuk bidang keilmuan,  penerapan  KKNI  itu  agak  sulit  mengukurnya.  Responden tersebut  juga  berkomentar.  Untuk  mengukur  apakah  lulusan  perguruan tinggi  di  Indonesia  memiliki  kedekatan  dengan  dunia  kerja sesungguhnya  juga  tidak  mudah,  untuk  prodi  yang  spesifik  memang agak  mudah  melacaknya,  demikian  ujar  seorang  narasumber.” 20
Responden  tersebut  lebih  lanjut  menjelaskan,  untuk  prodi  sosial, termasuk  dalam  hal  ini  prodi  non-guru,  filsafat,  serta  ilmu-ilmu  dasar lainnya,  di  mana  lulusannya  tidak  spesifik,  khususnya  pada  tingkat pasca  sarjana.  jika  ukuran  kualitas  perguruan  tinggi  dilihat  dari kedekatan  luaran  perguruan  tinggi  dengan  dunia  kerja  untuk  prodi- prodi tertentu menurutnya tidak tepat. 21
16 Data wawancara.
17 Data wawancara.
18 Data wawancara.
19 Data wawancara.
20 Data wawancara.
21 Data wawancara.
Menanggapi  adanya  jurang  yang  cukup  tinggi  antara  lulusan perguruan  tinggi  dengan  dunia  kerja  yang  adalah  fakta  itu,  seorang dosen  mengungkapkan,  bahwa  itu  terjadi  bukan  hanya  karena  luaran perguruan  tinggi  tidak  sesuai  dengan  dunia  kerja,  tapi  bisa  juga  karena lapangan  kerja  yang  sesuai  dengan  bidang  pendidikan  lulusan  tersebut tidak  menjanjikan  bagi  kesejahteraan  hidup  pekerja.  Tidak  sedikit tamatan  perguruan  tinggi  strata  satu  mengambil  prodi  S2  yang  tidak linier  dengan  prodi  yang  telah  diambil  sebelumnya.  Dan  alasan perpindahan  prodi  itu  beragam,  salah  satunya  menurut  seorang responden  membandingkan  dengan  pendidikan  di  luar  negeri  berujar, bahwa  perpindahan  program  studi  yang  tidak  linier  dari  mahasiswa yang  melanjut  ke  S2  disebabkan  karena  pada  tahun  pertama  di perguruan  tinggi  seorang  calon  mahasiswa  sudah  harus  menentukan program  studi  yang  akan  diambilnya,  berbeda  dengan  pendidikan  di Amerika  Serikat,  misalnya  yang  mengijinkan  mahasiswa  setelah  tiga tahun  kuliah  baru  diijinkan  mengambil  program  studi  yang  akan ditekuninya. 22
b. Pemahaman dosen tentang landasan hukum KKNI
Pelaksanaan  KKNI  sangat  dipengaruhi  oleh  pemahaman  dosen tentang landasan hukum KKNI. Apabila dosen memahami bahwa KKNI memiliki  landasan  perundang-undangan  yang  jelas,  maka  dosen  dan pengelola  perguruan  tinggi  memiliki  komitmen  untuk  menerapkan KKNI  di  perguruan  tinggi.  Namun,  sebagaimana  telah  dijelaskan, temuan  menunjukkan  bahwa  sebagian  dosen  belum  memahami  isi kebijakan  KKNI  karena  sosialisasi  yang  belum  menyertakan  semua dosen  perguruan  tinggi.  Temuan  data  menjelaskan  bahwa  meskipun belum semua dosen memahami dengan baik tentang rumusan kebijakan KKNI , namun pada umumnya dosen mengakui bahwa landasan hukum kebijakan  penerapan  KKNI  itu  memiliki  landasan  yang  kuat  dalam perundang-undangan  RI.  Alasannya  adalah  karena  memang  kebijakan
KKNI  itu  dituangkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2012. Kebijakan  penerapan  KKNI  itu  juga  ditetapkan  dalam  Undang-undang Pendidikan  Tinggi  Tahun  2012,  dan  kemudian  juga  dalam  Peraturan Menristek Dikti 2015.
Secara struktur, kebijakan KKNI itu telah memenuhi syarat sebagai sebuah  kebijakan,  karena  telah  ditetapkan  dalam  perundang-undangan, dengan  demikian  maka  kebijakan  penerapan  KKNI  itu  memiliki landasan  yang  kuat.  Meskipun  demikian,  ada  sebagian  dosen mengatakan bahwa ada perguruan tinggi yang menerapkan KKNI bukan karena  memahami  bahwa  kebijakan  KKNI  itu  memiliki  landasan  yang kuat,  tetapi  karena  perguruan  tinggi  tersebut  memang  tidak  memiliki alasan  untuk  menolaknya,  lebih  lanjut  dijelaskan  karena  KKNI  adalah sebuah  kebijakan  pemerintah  menurutnya,  maka  penerapannya  di perguruan  tinggi  harus  dilakukan,  dengan  keyakinan  bahwa  kebijakan itu  pasti  bermanfaat  bagi  perguruan  tinggi  yang  menjadi  sasaran kebijakan.
c. Pemahaman dosen tentang manfaat KKNI
Pengetahuan  mengenai  manfaat  penerapan  kebijakan  KKNI bidang  pendidikan  tinggi  berpengaruh  terhadap  komitmen  dosen  dan perguruan  tinggi  untuk  melaksanakan  KKNI  di  perguruan  tinggi.  Data yang  didapat  melalui  wawancara  adalah  dosen  dan  perguruan  tinggi masih belum semua memahami tentang isi kebijakan  KKNI.  Kurangnya pemahaman  dosen  tersebut  tentang  KKNI  maka  secara  bersamaan  juga belum semua dosen memahami manfaat tentang penerapan KKNI. Data melalui  kuesioner  menjelaskan  bahwa  dosen  umumnya  setuju  bahwa penerapan  KKNI  dibutuhkan  karena  manfaat  yang  besar  untuk perguruan  tinggi.  Hal  ini  terlihat  pertama-tama  pada  jawaban  butir tentang,  “ Kerangka  kualifikasi  nasional  di  bidang  pendidikan dibutuhkan  di  setiap  negara  untuk  menghadirkan  pendidikan  yang bermutu. Pada umumnya semua dosen menyatakan setuju. Data itu juga sesuai  dengan  pengumpulan  data  tentang  pilihan  butir,  “Kerangka Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  sudah  sangat  mendesak  untuk
perbaikan  mutu  pendidikan  tinggi,  dan  pada  umumnya  semua  dosen memilih  setuju.  Jadi,  berdasarkan  data  wawancara  dan  kuesioner  dosen di perguruan tinggi setuju untuk kebijakan penerapan KKNI.
Dari  hasil  pengumpulan  data  melalui  kuesioner  terlihat  bahwa pada  umumnya  dosen  meyakini  manfaat  penerapan  KKNI.  Itulah sebabnya  umumnya  perguruan  tinggi  telah  berusaha  menerapkan kebijakan  KKNI.  Pada  sisi  lain,  pemahaman  dosen  terhadap  KKNI berdasarkan  wawancara  masih  kurang  dan  sangat  bervariasi.  Jadi, keyakinan  dosen  yang  tinggi  terhadap  penerapan  KKNI  di  perguruan tinggi  lebih  kepada  pemahaman  seperti  apa  yang  dikatakan  beberapa dosen,  bahwa  karena  KKNI  adalah  kebijakan  pemerintah,  maka  KKNI harus  diterapkan  di  perguruan  tinggi.  Keyakinan  itu  sejalan  dengan kekhawatiran  seorang  dosen  yang  mengatakan  harapannya,  agar kebijakan  penerapan  KKNI  di  perguruan  tinggi  tidak  seperti  kebijakan lain yang berubah setiap kali terjadi pergantian menteri.
Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan di atas jelaslah bahwa pemahaman dosen tentang struktur kebijakan KKNI, landasan kebijakan KKNI,  tujuan  dan  manfaat  dari  kebijakan  tersebut  belum  dipahami semua dosen di perguruan tinggi.
Data wawancara mengenai kondisi lingkungan eksternal kebijakan perguruan  tinggi  di  Indonesia  terkait  dengan  era  global  menjelaskan bahwa  perguruan  tinggi  di  Indonesia  sedang  menghadapi  tantangan yang  tidak  mudah  untuk  bertahan  dalam  persaingan  global.  Tuntutan untuk  dapat  berkompetensi  dengan  pendidikan  di  negara-negara  maju menjadi lebih terbuka. Kondisi persaingan global itu menurut responden menjadi  salah  satu  pendorong  mengapa  perguruan  tinggi  berusaha menerapkan  KKNI  dalam  kondisi  keterbatasan  pemahaman  atas kebijakan  tersebut.  Data  ini  didukung  oleh  hasil  kuesioner  terhadap dosen  perguruan  tinggi  dengan  butir  pernyataan,  “perguruan  tinggi  di Indonesia  sedang  menghadapi  tantangan  era  global,  hampir  semua dosen  sepakat  bahwa  kondisi  perguruan  tinggi  di  Indonesia  sedang menghadapi  persaingan  global.  Jadi  artinya,  pada  umumnya  dosen
perguruan  tinggi  sepakat  bahwa  Indonesia  sedang  menghadapi tantangan  era  global  dengan  diberlakukannya  standar  internasional  di bidang pendidikan pada setiap negara. Dengan diberlakukannya standar internasional  di  bidang  pendidikan  itu  di  banyak  negara,  maka responden setuju bahwa KKNI  bidang pendidikan dibutuhkan di setiap negara untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu. Keyakinan yang tinggi  dari  penerapan  kebijakan  KKNI  tersebut  lebih  didorong  oleh kesadaran  untuk  merespon  ancaman  terhadap  pendidikan  pada  era global,  bukan  karena  pemahaman  yang  baik  terhadap  rumusan kebijakan KKNI. Data tersebut di atas sesuai dengan data hasil kuesioner dengan  butir  pernyataan,  “perguruan  tinggi  di  Indonesia  sedang menghadapi tantangan era global,” hampir semua dosen sepakat tentang kondisi itu.
Berdasarkan  temuan  tentang  pemahaman  konteks  lingkungan kebijakan  penerapan  KKNI  diketahui  bahwa  pemerintah  belum  dapat memanfaatkan  ancaman  global  dalam  bidang  pendidikan  tinggi  untuk mempengaruhi pendidikan tinggi sebagai sasaran kebijakan untuk dapat menjadikan kebijakan KKNI sebagai alternatif kebijakan untuk menolong perguruan  tinggi  di  Indonesia  menghadapi  persaingan  global.  Itulah sebabnya,  belum  semua  pendidikan  tinggi  mengembangkan  kurikulum mengacu pada KKNI.

## Pembahasan
Kebijakan  unggul  pastilah  dapat  dilaksanakan  dengan  baik. Sebaliknya  kebijakan  yang  tidak  dirumuskan  dengan  baik  maka  dalam pelaksanaan  akan  mengalami  banyak  hambatan,  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan  dalam  kebijakan  tersebut  tidak  dapat  tercapai. 23 Hal  ini  juga sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan  Parsons,  pembuatan  kebijakan  tidak mencapai  tujuan  sering  kali  disebabkan  karena  kebijakan  itu  tidak
23 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik (Malang: Bayu Media, 2006), 85.
didefinisikan dengan baik. 24
Berdasarkan apa yang dikatakan Parsons dan Joko Widodo jelaslah bahwa  kebijakan  KKNI  yang  telah  diterapkan  di  perguruan  tinggi,  dan jika  tidak  memenuhi  tujuan  dari  yang  diharapkan,  bisa  menunjukkan bahwa  ada  yang  salah  dalam  perumusan  kebijakan  KKNI  yang  secara khusus  dituangkan  dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional.
Model yang digunakan dalam perumusan kebijakan KKNI adalah model  campuran,  yakn i  antara  “model  elite” 25 ,  “model  rasional” 26 dan “model publik” 27 . Model elite lebih dominan dibandingkan kedua model lain. Dengan  demikian  bisa  dikatakan  bahwa  kebijakan  ini  “merupakan produk  elite,  dan  bisa  dikatakan  merefleksikan  nilai-nilai  elite  untuk penguatan kepentingan-kepentingan mereka. 28
Selanjutnya, karena Peraturan Presiden Tahun 2012 tentang KKNI ini  ditetapkan  untuk  melaksanakan  Peraturan  Pemerintah  no  32  Tahun 2006  tentang  Sistem  Pelatihan  Kerja  Nasional  maka  model  rumusan kebijakan  KKNI  dalam  Peraturan  Presiden  ini  bisa  dikelompokkan  ke dalam  model  inkremental,  yakni  model  perumusan  kebijakan  yang melihat  kebijakan  publik  pada  hakikatnya  sebagai  kelanjutan  dari kegiatan-kegiatan  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  di  masa lampau. Jadi model inkremental kebijakan hanya menghasilkan rumusan
24 Wayne Parson, 459.
25 Teori ini mengembangkan diri pada kenyataan bahwa se-demokratis apapun, selalu ada bias dalam formulasi kebijakan karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elite. Riant Nugroho, 400.
26 Dengan demikian pembuatan keputusan yang rasional pada hakikatnya mencakup pemilihan alternatif terbaik yang akan memaksimalkan tingkat kepuasan nilai-nilai pembuatan keputusan-pemilihan alternatif itu dibuat sesudah diadakan analisis yang menyeluruh terhadap alternatif-alternatif yang tersedia dan mempertimbangkan segala akibatnya. Solichin Abdul Wahab, 98.
27 Setiap kebijakan publik yang dibuat pemerintah harus merupakan pilihan publik yang menjadi pengguna. Artinya, proses formulasi kebijakan melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan sehingga model ini bersifat demokratis. Riant Nugroho, 416.
28 Budi Winarno , Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Jakarta: Center of Academic Publishing Service, 2007), 45.
kebijakan  berupa  perubahan-perubahan  seperlunya. 29 Kelemahan kebijakan  inkremental  ini  terlihat  dari  alasan  yang  mendasari digunakannya  model  ini,  antara  lain  pembuat  kebijakan  tidak  memiliki waktu, intelektualitas maupun biaya memadai untuk penelitian terhadap nilai-nilai  yang  merupakan  landasan  bagi  perumusan  kebijakan  (lihat Bab 2).” 30
Berdasarkan  proses  perumusannya,  dapat  diketahui  bahwa kebijakan  KKNI  merupakan  hasil  interaksi  di  antara  institusi-institusi negara,  seperti  layaknya  jenis  kebijakan  Kontinentalis.  Berbeda  dengan kebijakan  Anglo-saxon  yang  memahami  kebijakan  publik  sebagai turunan politik demokrasi, dan melihat kebijakan publik sebagai sebuah interaksi  antara  negara  rakyat  (publik). 31 Dengan  demikian  dapat dipahami  bahwa  model  perumusan  kebijakan  KKNI  yang  elitis, inkrementalis  ini,  tidak  sesuai  dengan  konstitusi  negeri  ini  yang menetapkan  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi.  Mestinya  model rumusan  pendidikan  sebuah  negara  demokratis  seperti  Indonesia mengadopsi model kebijakan publik yang demokratis.
Rumusan  kebijakan  KKNI  semestinya  mudah  dipahami  oleh pendidikan tinggi jika perumusannya melibatkan perguruan tinggi, dan sebelum rumusan itu ditetapkan, sosialisasi terhadap rumusan kebijakan KKNI  telah  dilakukan  pada  setiap  perguruan  tinggi  dengan  alokasi waktu  yang  memadai,  serta  memberi  kesempatan  perguruan  tinggi memberikan  revisi-revisi  untuk  dapat  diterapkan  di  perguruan  tinggi, karena persoalan pendidikan tinggi yang lebih memahami adalah aktor- aktor  yang  berada  di  pendidikan  tinggi,  dan  itu  sesuai  dengan  otonomi perguruan tinggi yang juga telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah tentang pengelolaan pendidikan tinggi.
Secara rasional, sulit dipahami bagaimana pemerintah bisa merasa
29 Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analis Kebijakan (Malang: UMM, 2008), 110.
30 Samodra Wibawa, Kebijakan Publik (Jakarta: Intermedia, 1994), 10.
31 Riant Nugroho, Public Policy , 22.
lebih  tahu,  bahwa  solusi  terbaik  untuk  menjadikan  perguruan  tinggi lebih  berkualitas  ada  pada  birokrasi,  padahal  aktor-aktor  di  perguruan tinggi-lah  sesungguhnya  yang  lebih  paham  perihal  bagaimana menjadikan  perguruan  tinggi  dapat  menghasilkan  luaran  perguruan tinggi  yang  berkualitas  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  Indonesia.  Itulah  sebabnya,  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pasal 22 ayat 1 menetapkan,  bahwa Perguruan Tinggi memiliki  otonomi  untuk  mengelola  sendiri  lembaganya  sebagai  pusat penyelenggaraan  Tridharma  Perguruan  Tinggi.  Otonomi  pengelolaan perguruan tinggi terdiri dari otonomi di bidang akademik, yakni dalam hal  penetapan  norma  dan  kebijakan  operasional  serta  pelaksanaan Tridharma  Perguruan  Tinggi.  Pendidikan,  Penelitian,  dan  Pengabdian Masyarakat. 32 Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  mengenai  otonomi perguruan  tinggi  tersebut  jelaslah,  bahwa  Peraturan  Presiden  tentang kebijakan KKNI bertentangan dengan otonomi perguruan tinggi.
Perumusan kebijakan KKNI yang elitis ini kurang memperhatikan bahwa suatu kebijakan yang dipandang baik oleh pemerintah, boleh jadi tidak  baik  bagi  kalangan  perguruan  tinggi.  Keberhasilan  kebijakan sesungguhnya  terkait  erat  dengan  strategi  kebijakan  yang  tepat,  yang mampu  mengakomodasi  berbagai  pandangan  serta  kepentingan  yang beragam. 33
Isi  Peraturan  Presiden  Tahun  2012  tentang  KKNI,  hanya  memuat hal-hal  yang  sedikit  berbeda  dengan  ketentuan  KKNI  dalam  Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  31  Tahun  2006  tentang  Sistem  Kerja  Nasional. Perbedaan utamanya hanyalah, jika pada peraturan sistem kerja nasional KKNI ditetapkan sebagai kualifikasi untuk lulusan pelatihan kerja, maka dalam  Peraturan  Presiden  KKNI  mencakup  kualifikasi  kompetensi
32 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 22 ayat 1, 10.
33 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), 166.
lulusan  untuk  semua  jenis  pendidikan,  baik  itu  pelatihan  kerja (pendidikan  nonformal),  pendidikan  formal,  dan  pendidikan  informal. Penetapan  KKNI dalam Undang-undang  Pendidikan Tinggi Tahun 2012 menciptakan  terjadinya  tumpang  tindih  kebijakan  KKNI.  Kebijakan KKNI dituangkan dalam dua jenis perundang-undangan, di sini terlihat pemerintah  ingin  memaksakan  kehendak  yang  menurut  pemerintah adalah  kebijakan  terbaik  untuk  perguruan  tinggi  dengan  alasan  demi meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  sekaligus  juga mengabaikan otoritas pendidikan tinggi yang juga telah ditetapkan oleh pemerintah  sendiri,  ini  terbukti  dengan  kuatnya  kontrol  pemerintah terhadap  kebijakan  penerapan  KKNI  di  bidang  pendidikan  tinggi  yang melibatkan lembaga akreditasi.
Persoalan  lain  yang  mengemuka  tentang  isi  kebijakan  KKNI adalah  perihal  kontroversi  penggunaan  istilah  “kompetensi”.  Pada sistem  pelatihan  kerja  digunakan  istilah  kompetensi  kerja,  dan  kata kompetensi  ini  juga  digunakan  untuk  kompetensi  lulusan.  Berdasarkan buku Panduan Penyusunan Kurikulum yang mengacu pada Permendikti 2015 dikatakan, bahwa, kompetensi kerja, berbeda dengan “kemampuan lulusan”,  kemampuan  lulusan  tidak  tepat  menggunakan  kompetensi lulusan,  karena  kompetensi  adalah  bagian  dari  kemampuan  lulusan. Penggunaan  istilah  “kompetensi  lulusan”  kemudian  dimaknai  bahwa kompetensi  lulusan  harus  selaras  dengan  kompetensi  kerja,  pemaknaan tersebut  otomatis  melahirkan  pandangan  bahwa  visi,  misi  institusi pendidikan  direduksi  hanya  untuk  menjadi  pemasok  tenaga  kerja. Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  jelaslah  bahwa  kebijakan  penerapan KKNI  belum  dikomunikasikan  dengan  baik  oleh  pembuat  kebijakan kepada  pelaksana  kebijakan,  akibatnya  penerapan  KKNI  di  perguruan tinggi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Tujuan KKNI untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia tidak  tersosialisasi  dengan  baik  karena  terjadinya  keragaman pemahaman,  sehingga  penerapan  KKNI  tidak  mencapai  tujuan  yang diharapkan. Pemerintah dalam hal ini sepatutnya memahami, informasi
kebijakan  publik  perlu  disampaikan  kepada  pelaku  kebijakan  agar pelaku  kebijakan  dapat  mengetahui,  memahami  apa  yang  menjadi  isi, tujuan,  arah  kebijakan  agar  pelaksana  kebijakan  dapat  melaksanakan kebijakan  KKNI,  dan  agar  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  KKNI  untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat tercapai. 34
KKNI  sebagai  sebuah  kebijakan  publik  pendidikan,  sepatutnya bukan  hanya  melibatkan  perguruan  tinggi  dalam  proses  perumusan kebijakan  tersebut,  namun  juga  pada  tahapan  sosialisasi  rumusan kebijakan  tersebut,  sebelum  diterapkan  di  perguruan  tinggi,  agar perguruan  tinggi  dapat  memberikan  masukan-masukan  penting  untuk menghadirkan  kebijakan  pendidikan  yang  unggul  dan  sekaligus  dapat diimplementasikan dengan baik.

## Kesimpulan
Kebijakan  KKNI  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  mengacu  pada  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2006  tentang  Sistem Pelatihan  Kerja  Nasional.  Pada  kedua  perundang-undangan  itu,  KKNI ditetapkan  sebagai  acuan  dalam  penetapan  kualifikasi  tenaga  kerja Indonesia,  dan  luaran  pendidikan  tinggi.  Acuan  yang  sama  itu diharapkan  dapat  mengintegrasikan  lulusan  pelatihan  kerja  dan  luaran pendidikan  tinggi.  Perbedaan  pada  kedua  perundang-undanagan  itu adalah,  Peraturan  Presiden  No  8  Tahun  2012  menetapkan  KKNI  pada semua  jenis  pendidikan  baik  formal,  nonformal,  dan  informal.  Sedang dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Kerja Nasional, KKNI hanya menjadi acuan bagi lulusan pelatihan kerja.
Kebijakan  KKNI  bidang  pendidikan  tinggi  kemudian  juga ditetapkan  dalam  Undang-undang  Pendidikan  Tinggi  Tahun  2012. Penetapan  itu  bertujuan  untuk  mendapatkan  landasan  yang  kuat  dari Peraturan Presiden tentang KKNI, karena Peraturan Presiden selayaknya
adalah untuk melaksanakan undang-undang. Dengan dasar itulah maka ketetapan  tentang  KKNI  ditetapkan  dalam  Undang-undang  Pendidikan Tinggi  tahun  2012.  Setelah  Peraturan  Presiden  tentang  KKNI  memiliki dasar  hukum  yang  kuat  dalam  undang-undanng  pendidikan  tinggi kemudian  petunjuk  pelaksanaan  KKNI  yang  ditetapkan  dalam  KKNI ditetapkan  dalam  Permendikbud  2013  tentang  Penerapan  Kebijakan KKNI bidang pendidikan tinggi.
Kebijakan  KKNI  bidang  pendidikan  tinggi  berdasarkan  struktur kebijakan  menganut  model  elite,  sebuah  kebijakan  yang  mencerminkan kepentingan  elite.  Model  kebijakan  ini  tidak  tepat  dalam  negara Indonesia  yang  menganut  demokrasi,  mestinya  kebijkan  ini  disusun sesuai dengan model pemerintahan demokrasi, yang lebih sesuai adalah model kebijakan pilihan publik, dalam hal ini pilihan perguruan tinggi di Indonesia  yang  amat  beragam,  demikian  juga  dengan  stakeholder pendidikan  tinggi.  Tujuan  kebijakan  penerapan  KKNI  sebagai  acuan untuk  penyetaraan  lulusan  perguruan  tinggi  dengan  lulusan  pelatihan kerja  pada  pelaksanaannya  belum  sesuai  dengan  harapan,  karena penetapan  KKNI  sebagai  acuan  luaran  pendidikan  tinggi  belum diterapkan pada semua pendidikan tinggi.

## Rekomendasi
Penerapan  KKNI  di  perguruan  tinggi  direkomendasikan  untuk dilanjutkan  dengan  memaksimalkan  komponen-komponen  yang mempengaruhi hasil pelaksanaan penerapan KKNI.
Penerapan  KKNI  telah  dilakukan  di  banyak  perguruan  tinggi, pemerintah  harus  terus  mensosialisasikan  kebijakan  tersebut.  Bantuan dana  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  beberapa  perguruan  tinggi dalam  menyetarakan  kurikulumnya  dengan  KKNI  harus  terus dilakukan,  karena  keragaman  respon  terhadap  KKNI  lebih  disebabkan pada  ketidakpahaman  tentang  KKNI.  Perubahan  kurikulum  tanpa peningkatan  kualitas  SDM  perguruan  tinggi,  yang  terjadi  hanyalah perubahan  dokumen  kurikulum  tanpa  peningkatan  kualitas  perguruan
tinggi dan tamatan perguruan tinggi.
Pendidikan  tinggi  seharusnya  berusaha  keras  menghadirkan dirinya  sebagai  pendidikan  yang  berkualitas,  apalagi  pendidikan  tinggi dijadikan  tolok  ukur  kemajuan  sebuah  bangsa.  Perguruan  tinggi  harus mampu  menghasilkan  tamatan  dengan  kualitas  yang  tinggi,  sesuai dengan  kualifikasi  KKNI,  sehingga  tamatannya  diterima  di  dunia  kerja. Karena  untuk  menghadirkan  pendidikan  tinggi  yang  berkualitas pemerintah telah menetapkan bahwa kurikulum perguruan tinggi harus disetarakan  dengan  KKNI,  untuk  itu  perguruan  tinggi  harus  aktif mempelajari  kebijakan  KKNI  yang  perumusannya  juga  telah mengundang perguruan tinggi dalam uji publik. Perguruan tinggi harus memberikan  masukan  kepada  pemerintah  sebagai  pembuat  regulasi tentang  hal-hal  yang  diperlukan  untuk  penerapan  KKNI,  karena kurikulum  sebuah  perguran  tinggi  tidak  pernah  stagnan,  dan  selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.