## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Relevansi Hubungan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Indonesia dengan Prinsip Sustainable Development Goals
Tantimin 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional, Batam E-mail : tantimin@gmai.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021
Keywords: Criminal Law,
Environment, Sustainable
Development Goals Development is a goal of the Indonesian nation to increase in increasing  its  growth.  Development  must  be  based  on  the principle  of  sustainable  development  based  on  environmental principles in the Sustainable Development Goals. However, in its implementation,  development  sometimes  slightly  ignores environmental  aspects,  so  that  the  role  of  environmental criminal law is the juridical basis in carrying out the limits of authority carried out on the environment and as the basis for law  enforcement.  This  research  was  conducted  using  the juridical-normative  method,  where  the  study  of  the  approach used  a  conceptual  approach.  The  purpose  of  this  study  is  to examine  whether  the  development  goals  in  the  SDGs  have  the same goals related to the aspect of law enforcement. The results of  this  study  found  that  the  pillars  of  the  SDGs  in  terms  of realizing environmental-based development must be supported by institutions such as politics, law, and bureaucracy in realizing development and law enforcement that is just. Law enforcement based  on  Law  32  of  2009  on  Environmental  Protection  and Management which is the result of revision of several previous laws seems to have been able to provide fair law enforcement for the community and the environment.

## Abstrak
Kata kunci:
Hukum Pidana, Lingkungan Hidup, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Corresponding Author: Tantimin, E-mail: tantimin@gmail.com
Pembangunan  merupakan  sebuah  tujuan  bangsa  Indonesia meningkatkan  dalam  meningkatkan  pertumbuhannya. Pembangunan  harus  berprinsip  pada  pembangunan berkelanjutan  berdasarkan  prinsip  lingkungan  didalam Sustainable Development Goals. Namun dalam implementasinya pembangunan terkadang sedikit mengabaikan  aspek  lingkungan,  sehingga  peran  hukum pidana  lingkungan  inilah  yang  menjadi  dasar  yuridis  dalam melakukan batas-batas kewenangan yang dilakukan terhadap lingkungan  serta  sebagai  landasan  dalam  penegakan hukumnya.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan
metode  yuridis-normatif,  dimana  kajian  pendekatan menggunakan  pendekatan  konseptual.  Tujuan  penelitian  ini untuk  mengkaji  apakah  tujuan  pembangunan  didalam  SDGs memiliki  tujuan  yang  sama  berkaitan  dengan  aspek penegakan hukumnya. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pilar  dalam  SDGs  dalam  hal  mewujudkan  pembangunan berlandaskan  lingkungan  harus  didukung  oleh  institusi- institusi  seperti  politik,  hukum,  dan  birokrasi  dalam mewujudkan  berjalannya  pembangunan  serta  penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum berdasarkan UU 32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan hasil revisi dari beberapa undang-undang  sebelumnya  tampaknya  sudah  dapat memberikan  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  bagi masyarakat dan lingkungan.
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Isu-isu  lingkungan  hidup  di  Indonesia  sering  terjadi  dan  semakin  pesat dampak-dampaknya.  Kepedulian  terhadap  lingkungan  hidup  kerap  sekali  hanya dilakukan  ketika  suatu  bencana  terjadi  dilingkungannya.  Padahal  jelas  bahwa keasrian lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak bagi setiap warga negara  Indonesia  sesuai  diamanatkan  didalam  Pasal  28  H  UUD  RI  1945  (Fahmi, 2011).  Permasalahan  lingkungan  hidup  menjadi  persoalan  yang  bukan  hanya bersifat lokal atau translokal saja, melainkan sudah merambat ke regional, nasional, transnasional, bahkan global sekalipun (Hakim, 2020).
Sebelumnya pengaturan mengenai lingkungan hidup didasari pada UU No.4 Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup yang menjadi awal penegakan hukum lingkungan hidup. Pada dasarnya didaalam undang-undang  tersebut  memuat  prinsip-prinsip  pengelilaan  lingkungan  hidup yang berfungsi memberikan arahan bagi sistem lingkungan nasional (Kim, 2013). Namun setelah beberapa tahun undang-undang ini dicabut dan digantikan dengan UU  No.23  Tahun  1997  dan  diganti  lagi  dengan  UU  32  tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  dianggap  lebih  menjamin kepastian  hukum  dalam  memberikan  perlindungan  dan  hak  untuk  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-undang ini dianggap layak menjamin kepastian  hukum  karena  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  pelanggarannya dianggap cukup berat (Araya, 2011).
Ketika  berbicara  mengenai  persoalan  lingkungan  di  era  sekarang,  hal  ini tidak  terlepas  didalam  yang  dirumuskan  oleh World  Commission  on  Environment and  Development  (WCED), dimana  dirumuskan “global  agenda  for  change” ,  yang mencakup rumusan mengenai “(1) strategi lingkungan jangka panjang pembanguan abad  ke-21;  (2)  menyarankan  pola  pembangunan  yang  memperhitungkan hubungan  timbal  balik  antara  penduduk,  sumber  daya  alam,  lingkungan  dan pembangunan ekonomi; (3) menyarankan cara yang lebih baik lagi bagi komunitas internasional  dalam  menanggapi  tantangan  lingkungan;  dan  (4)  ikut  serta membantu persepsi bersama mengenai isu lingkungan jangka panjang serta langkah
tindak  lanjut  yang  dibutuhkan  dalam  mengembangkan  lingkungan  dalam  agenda kerja dasawarsa yang akan datang” (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).
Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah diperkenalkan sejak Konferensi  Lingkungan  di  Stockholm  tahun  1972 (UN  Conference  on  the  Human Environment  1972). Namun  mengenai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  atau Sustainable Development Goals (SDGs) baru di deklarasikan pada tahun 2015. Dalam hal  ini  setidaknya  ada  17  tujuan (goal) yang  terdiri  dari  241  indikator  yang ditetapkan  dan  disepakati  sebagai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  didalam SDGs. Namun  hal  yang  menjadi  pokok  dasar  dalam  urusan  lingkungan  hidup tertuang  didalam  “Tujuan  13  (Mengambil  tindakan  cepat  untuk  mengatasi perubahan iklim dan dampaknya)”; dan “Tujuan 15 (Melindungi, merestorasi dan meningkatkan  pemanfaatan  berkelanjutan  ekosistem  daratan,  mengelola  hutan secara  lestari,  menghentikan  penggurunan,  memulihkan  degradasi  lahan,  serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati)”.
Konsep  pembangunan  berkelanjutan  telah  diatur  sebagai  landasan  yuridis dan konstitusional Indonesia (Disemadi & Prananingtyas, 2020). Landasan tersebut diatur  dalam  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  NRI  1945  yang  menjelaskan  bahwa perekonomian  nasional  didasarkan  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, ramah lingkungan, mandiri, dan dengan  manjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional (Christmas,  Hardiyanti  &  Prawira,  2021).  Konsep  pembangunan  berkelanjutan inilah yang menjadi prinsip dasar pembangunan yang berbasis hak asasi manusia, karena  menjangkau  semua  pihak  dan  semua  aspek  (Christmas,  Muhajir  & Wicaksono,  2020),  dalam  hal  ini  termasuk  hak  atas  pemenuhan  lingkungan. Pemenuhan  atas  hak  lingkungan  tersebut  perlu  juga  didukung  oleh  institusi- institusi terkait, seperti institusi politik, hukum, dan birokrasi, sehingga hak-haknya dapat terjamin dan terpenuhi dalam jaminan hukum yang berkeadilan.
Berkaitan  dengan  penelitian  mengenai  relevansi  hubungan  hukum  pidana lingkungan  hidup  di  Indonesia  dengan SDGs belum  pernah  dilakukan  penelitian sebelumnnya. Adapun penelitian oleh Hariman Satria berjudul “Penerapan Pidana Tambahan  Dalam  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Pada  Tindak  Pidana Lingkungan Hidup” mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan hidup (Satria, 2017). Penelitian oleh Januari Siregar dan Muaz Zul berjudul “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia” membahas mengenai masalahnkajahatan lingkungan di Indonesia serta penyebab kegagalan dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia (Siregar  &  Zul,  2015).  Penelitian  oleh  Sri  Sufiyati  dan  Munsyarif  Abdul  Chalim berjudul  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya  Menanggulangi  Tindak  Pidana Lingkungan  Hidup”,  membahas  mengenai  kebijakan  hukum  pidana  dalam menanggulangi  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dalam  perspektif  hukum  positif (Sufiyati & Chalim, 2017).
Dalam penelitian jurnal internasional oleh Robert F. Blomquist berjudul “The Logic and Limits of Environmental Criminal Law in the Global Setting: Btazil and the United States – Comparasions, Contracts, and Questions in Search of a Robust Theory”, membahas mengenai kasus hukum pidana lingkungan dalam regulasi perlindungan terhadap  lingkungan  hidup  di  era  globalisasi  (Blomquist,  2011).    Penelitian  oleh Byung-Sun  Cho  berjudul “Emergence  of  an  International  Environmental  Criminal
Law?” membahas  standarisasi  dan  transnasionalisasi  dari  hukum  pidana lingkungan  internasional  di  era  sekarang  (Cho,  2000).  Berdasarkan  penelitian- penelitian  tersebut,  penelitian  oleh  penulis  kali  ini  memiliki  pembaharuan penelitian  dan  belum  pernah  ditulis  maupun  dibahas  oleh  peneliti  sebelumnya. Secara lebih jelas penelitian ini membahas dua pokok masalah yaitu: (1). Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia?; dan (2). Bagaimana relevansi hubungan hukum pidana lingkungan di Indonesia dengan konsep Sustainable Development Goals ?.

## B. METODE PENELITIAN
Pembahasan  mengenai  relevansi  hubungan  hukum  pidana  lingkungan  di Indonesia  dengan Sustainable  Development  Goals ini  menggunak  metode pendekatan yuridis-normatif, dimana di kaji dalam penerapan dan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum didalam pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun penelititian ini menggunakan bahan hukum primer yang memuat UUD NRI 1945,  UU  No.32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup menggantikan UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU  No.39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  UU  No.5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Serta dalam penelitian yang lebih mendasari pada  relevansi  hukum  Indonesia  dengan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan didalam Sustainable  Development  Goal, maka  bahan  hukumnya  juga  terdiri  dari artikel-artikel,  buku-buku,  serta  referensi  lainnya  dalam  situs  online  yang berhubungan  dengan  konsep  penegakan  hukum  pidana  lingkungan  dan  tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bahan sekunder penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

## 1.  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di Indonesia
Kebijakan  hukum  lingkungan  didalam  UU  No.32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  pada  dasarnya  membuat perubahan  mendasar  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia,  dimana undang-undang ini berfungsi sebagai umbrella provisions yang melekat (Satmaidi, 2011).  UU  No.32  Tahun  2009  ini  pada  dasarnya  merumuskan  kebijakan  dalam unsur pidana sebagai akibat tindakan mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup  yang  diatur  dalam  Pasal  41  undang-undang  ini.  Undang-Undang  ini  juga mengatur  mengenai  tindak  pidana  dengan  hukuman  minimum  dam  maksimum, serta mengatur mengenai pemidanaan bagi mereka yang melanggar dalam unsur pelanggaran yang menyebabkan mencemarkan atau merusak lingkungan hidup.
Pada  dasarnya  penegakan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang menyebabkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  menuntut tanggung  jawab  pelaku,  baik  perorangan  maupun  perusahaan  sebagai  akibat melakukan
merusak
ekosistem lingkungan (Subarsyah,
2020).
Pertanggungjawaban  tersebut  dapat  ditujukan  kepada  orang  perseorangan  atau badan  usaha,  baik  yang  berbadan  hukum  maupun  tidak  berbadan  hukum,  sesuai ketentuan  dalam  Pasal  1  butir  32  UU  No.32  Tahun  2009.  Berdasarkan  undang- undang ini terdapat dua jenis pertanggungjawbaban yang dpat dimintakan, yaitu Liability Based on Fault (Pasal 87) dan Strict Liability (Pasal 88). Liabilitiy Based on Fault merupakan  sebuat  pertanggungjawaban  yang  didasarkan  adanya  unsur
kesalahan seperti pemindah tanganan, pengubahan sidat dan bentuk usaha, dana atau  kegiatan  dari  suatu  badan  usaha  yang  melanggar  hukum.  Sedangkan Strict Liability atau  Tanggung  Jawab  Mutlak  adalah  pertanggungjawaban  yang  didasari tindakan setiap orang yang melakukan tindakan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau  mengolah  limbag  B3  sehingga  menimbulkan  ancaman  serius  bagi lingkungan hidup, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan (fault). Meskipun sudah ada penegakan hukum dan implementasi  dalam  mempidana  para  pelaku,  nampaknya  hal  ini  tidak mengakibatkan  efek  jera  terhadap  pelaku,  dimana  setiap  tahunnya  di  Indonesia selalu  terjadi  kerusakan  lingkungan  seperti  pencemaran  udara  yang  bahkan tercemar sampai ke negara lain.
Dalam kebijakan hukum pidana lingkungan di Indonesia berlaku asas-asas umum  dalam  tindak  pidana  lingkungan.  (1)  Asas  Legalitas (Principle  of  Legality), yaitu  “asas  pemidanaan  harus  didasarkan  pada  ketentuan  perundang-undangan yang berarti dalam peraturan perumusan hukum pidana harus terkandung adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai perbuatan pidana di lingkungan hidup.” (2) Asas Pembangunan Yang Berkesinambungan (The Principle of Sustainable Development), yaitu “asas yang menegaskan bahwa dalam melakukan pembangunan jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.” (3) Asas Pencegahan (The Precautionary Principle), yaitu  “asas  yang  menegaskan  bahwa  penindakan  yang  dilakukan terhadap pelanggaran delik formil pada UU N.o.32 Tahun 2009 diupayakan tidak langsung  menjatuhkan  penindakan  yang  berat,  tetapi  harus  dilakukan  secara bertahap  dan  menyeluruh  dari  teringan,  sedang,  dan  terberat.”  (4)  Asas Pengendalian (Principle of Restraint), yaitu “asas yang mensyaratkan kriminalisasi yang  menyatakan  bahwa  sanksi  pidana,  hendaknya  baru  dimanfaatkan  terhadap tindak  pidana  lingkungan  apabila  terdapat  ketidak  efektifan  sanksi  hukum administrasi,  hukum  perdata,  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  lingkungan  di luar  penggadilan.  Dalam  hukum  pidana  dikenal  dengan  Asas  Subsidaritas  atau Ultima  Rasio  Principle atau Ultimum  Remedium yang  merupakan  upaya  terakhir (Last Resort) ” (Erwin, 2008).
Kebijakan  dalam  penegakan  hukum  pidana  lingkungan  berdasarkan  delik lingkungan  didalam  undang-undang  dengan  memuat  unsur  delik  hukum  pidana memuat  rumusan  delik  materil  dan  delik  formil.  Delik  materil  merupakan  suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dianggap sudah sempurna atau terpenuhi, dimana dirumuskan didalam Pasal 98 (kesengajaan), Pasal 99 (kelalaian), dan Pasal 112  (kesengajaan  tidak  melakukan  pengawasan).  Sedangkan  delik  formil merupakan delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna  atau  terpenuhi  begitu  perbuatan  tersebut  dilakukan  tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan, dimana dirumuskan dalam Pasal 100 sampai Pasal 115 (Siregar & Zul, 2015).
Selama ini dalam penerapan kebijakan penegakan hukum pidana lingkungan di  Indonesia  mengatur  setidaknya  beberapa  sanksi  pidana  pokok  dan  pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.  Sanksi  pidana  itu  dapat  berupa  pidana  penjara,  pidana  denda, pencabutan hak atau ijin perusahaan (Dwipayana, Dewi & Suryani, 2019).
2.  Relevansi  Hubungan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia dengan SDGs
Terkait  persoalan  dengan  lingkungan  hidup,  hal  ini  tidak  terlepas  dengan adanya  kepentingan  umum  dalam  urusan  pembangunan.  Dalam  hal  untuk kepentingan  umum,  peran  negara  sebagai  penyelenggara  negara  dalam memberikan  perlindungan  dan  penegakan  hukum  harus  adil,  khususnya  dalam tujuan pembangunan. Jangan sampai dengan adanya pembangunan mengabaikan perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup.  Karena  pada  hakikatnya  negara  dalam membuat  kebijakan  harus  didasarkan  pada  prinsip  pembangunan  berbasis  hak asasi  manusia  berdasarkan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan/ Sustainable Development  Goals  (SDGs) (Christmas  &  Hardiyanti,  2020;  Ayunda,  Disemadi  & Wijaya,  2021) . Dan  peran  hukum  disini  berkedudukan  sebagai  bagian  dalam memberikan perlindungan untuk kepentingan umum (Dermawan, Hartiwingsih & Primasari,  2015),  jangan  sampai  ada  pihak-pihak  yang  dirugikan  dan  terabaikan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut.
Berbicara mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan didalam SDGs, SDGs merupakan  sebuah  tujuan  pembangunan  pada  tahun  2030  untuk  melaksanakan pembangunan  berwawasan  lingkungan,  dimana  secara  eksplisit  bertujuan melaksanakan pembangunan yang memenuhi kelestarian lingkungan berdasarkan hak asasi manusia, dimana tujuan ini diadaptasi berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat  dalam  Deklarasi  Stockholm  1972  (Christmas  &  Aminah,  2019).  Hakikat pembangunan  berkelanjutan  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  pemahaman tentang  interaksi  antara  alam  dan  masyarakat,  dimana  dilakukan  secara berkelanjutan  terkait  kebutuhan  dasar  manusia.  Artinya  bahwa  harus  ada komitmen  penuh  dari  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  menjaga  pemenuhan lingkungan dan menjauhkan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan (Desfandi, 2015).
SDGs secara holistik berintegrasi pada 17 tujuan yang tidak berdiri sendiri namun saling terkait dan terintegrasi. Relevansinya dengan penelitian ini terdapat dalam  komponen SDGs terkait  pengelolaan  dan  pemanfaatan  yang  berkelanjutan dari  sumber  daya  alam,  keanekaragaman  hayati  dimana  perlindungan  ekosistem merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  (Alisjahbana  &  Murningtyas,  2018; Disemadi & Wardhana, 2021). SDGs dalam hal ini memiliki empat pilar dalam tujuan pembangunan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan  Lingkungan,  dan  Pilar  Pembangunan  Hukum  dan  Tata  Kelola. Berdasarkan SDGs, tujuan yang memiliki hubungan terkait perlindungan lingkungan hidup terdapat dalam Tujuan 6 tentang air bersih dan sanitasi yang layak; Tujuan 11 tentang kkota dan permukiman berkelanjutan; Tujuan 12 tentang Konsumsi dan produksi berkelanjutan; Tujuan 13 tentang penanganan perubahan iklim; Tujuan 14 tentang  ekosistem  laut;  dan  Tujuan  15  tentang  ekosistem  darat.  Sebagai  tujuan dalam  pilar  lingkungan  hidup,  pilar  ini  sangat  penting  sebagai  landasan transformatif dan pembangunan berkelanjutan, dimana lingkungan hidup, alam dan seisinya merupakan pembatas, sehingga seluruh tujuan sosiak dan ekonomi tidak boleh  mengganggu  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  dalam  menopang kehidupan saat ini dan masa mendatang.
Relevansi  hubungan  hukum  pidana  lingkungan  di  Indonesia  dengan SDGs diperlukan  sebagai  penegakan  hukum  dalam  mendukung  tercapainya  tujuan
didalam SDGs . Dalam Tujuan 13 SDGs yang berkaitan penanganan perubahan iklim berbunyi,  “Mengintegrasikan  tindakan  antisipasi  perubahan  iklim  ke  dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional,” dimana dalam hal kebijakan ini juga berhubungan  dengan  kebijakan  hukum  dalam  memberikan  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidupnya. Hal ini juga juga didasri harus adanya kebijakan maupun rencana dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini pembangunan harus  didasari  pada  rencana  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup dimana  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (4)  UU  No.32  Tahun  2009  berbunyi,  “Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya  perlindungan  dan  pengelolaan  dalam  kurun  waktu  tertentu.”  Berdasarkan Pasal  4  juga  dikatakan  bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup tersebut  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Unsur penegakan hukum juga merupakan poin dari  Tujuan  14.5  mengenai  ekosistem  laut,  dimana  harus  ada  konsistensi  hukum nasional dalam melestarikan wilayah pesisir laut; serta didalam Tujuan 15.3 dan Tujuan  15.7  mengenai  ekosistem  darat  dimana  harus  melakukan  langkah memerangi  penggurunan  degredasi  tanah  dan  lahan,  serta  menghentikan perdagangan  liar  terhadap  spesies  flora  dan  fauna  secara  illegal.  Karena  upaya- upaya untuk mencapai tujuan ini harus ada tupaya preventif dan represifnya dalam mengendalikan dampak lingkungan, sehingga memerlukan penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi nantinya.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (6)  UU  No.32  Tahun  2009,  “Penegakan  Hukum Pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas iltimum remedium yang  mewajibkan  penerapan  penegakan  hukum  pidana  sebagai  upaya  terakhir setelah  penerapan  penegakan  hukum  pidana  supaya  upaya  terakhir  setelah penerapan penegakan hukum adminstrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum  remedium  ini  hanya  berlaku  bagi  tindak  pidana  formil  tertentu,  yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan”.
Dalam pengelolaannya diperlukan peran institusi dan tata kelola yang baik. Institusi  ini  sebagai  isntitusi  publik  perlu  diprioritaskan  karena  berdampak  luas dalam  mengatur,  insitursi  ini  berupa  insitusi  politik,  hukum,  dan  birokrasi. Diperlukannya institusi penegakan hukum termasuk didalamnya institusi peradilan berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi pemerintah  dalam  melindungi  dan  menegakkan  hukum  terkait  perlindungan terhadap lingkungan. Relevansinya dengan tujuan didalam SDGs adalah hubungan akan  tujuannya  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  tanpa  ada  dukungan  adanya kepastian  hukum  dan  penegakan  hukum.  Ketersediaan  berbagai  macam  undang- undang  dan  regulasi  lainnya  serta  peran  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam menunjang  tercapainya  tujuan  pembangunan  khususnya  terkait  perlindungan terhadap  lingkungan  hidup.  Upaya  penegakan  hukum  juga  sewajarnya  dapat memberikan  akses  terhadap  keadilan  bagi  semua  kalangan  masyarakat,  karena pada hakikatnya SDGs ini hadir untuk mengatasi kesenjagan tersebut.

## D. SIMPULAN
Pada dasarnya penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia sudah jelas diatur dengan tepat berdasarkan UU No.32 Tahun 2009. Hal ini ditambahkan bahwa penegakan hukum tersebut didukung dalam upaya institusi-institusi yang bergerak didalamnya  dalam  mewujudkan  perlindungan  dan  penegakan  hukum  untuk menghindari  terjadinya  kerusakan  lingkungan. SDGs hadir  sebagai  bagian  tujuan pembagunan  Indonesia  yang  diselaraskan  dengan  pembangunan  berbasis lingkungan  yang  selalu  memperhatikan  aspek-aspek  hak  lingkungan.  Meskipun pada kenyataannya, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang notabene pelakunya tidak jera melakukan tindakan perusakan lingkungan, namun dilihat dari sisi  penegakan  hukumnya,  berdasarkan  asas-asas  hukum  pidana  lingkungan, setidaknya dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.
Pembangunan  harus  terap  dijalankan  agar  dapat  berdaya  saing  dengan negara lain. Namun disisi lain pembangunan haruslah memperhatikan aspek-aspek lingkungan agar lingkungan hidup yang ada sekarang tetap ada dimasa mendatang tanpa  mengurangi  tujuan  negara  dalam  membangun.  Peran SDGs sebagai  tujuan pembangunan  dan  penegakan  hukum  pidana  sebagai  landasan  yuridisnya merupakan  sebuah  perpaduan  yang  harmonis  agar  Indonesia  tetap  terus membangun tanpa mengabaikan keasrian lingkungan.

## DAFTAR REFERENSI
Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di  Indonesia:  Konsep,  Target,  Dan  Strategi  Implementasi .  Bandung:  Unpad Press.
Alisjahbana, A.S., & Murningtyas, E. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsp Target Dan Strategi Implementasi. Bandung: Unpad Press. Araya,  Y.  (2013).  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup  di  Tengah  Pesatnya Pembangunan Nasional. Jurnal Legislasi Indonesia, 10(1), 41-48. Ayunda,  R.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Wijaya,  R.  (2021).  Kebijakan  Kawasan  Bebas Gelandangan  Dan  Pengemis  Di  Kota  Batam:  Suatu  Kajian  Hukum  Perspektif SDGs. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 295-305.
Blomquist, R. F. (2011). The Logic and Limits of Environmental Criminal Law in the Global Setting : Brazil and the United States – Comparasions, Contracts, and Questions in Search of a Robust Theory, Tulane Environmental Law Journal , 25(83), 83-98.
Cho,  B.  S.  (2000).  Emergence  of  an  International  Environmental  Criminal  Law?, Journal of Environmental Law, 19(11), 11-47.
Christmas,  S.  K.,  &  Hardiyanti,  M.  (2020).  Implementasi  Pengakuan  Dan Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying Dan Kaitannya Dalam Sustainable Development Goals. Jurnal Meta-Yuridis , 3 (2).
Christmas, S. K., Hardiyanti, M., & Prawira, S. A. (2021). Role in the Forest Village Community-Based  Forest  Management  Sustainable  Development. Journal  of Judicial Review , 23 (1), 115-128.
Christmas,  S.  K.,  Muhajir,  I.,  &  Wicaksono,  I.  (2020).  Implementation  of  the recognition  and  respect  of  the  Dayak  Iban  Semunying  customary  law community in human rights and SDGs. Jurnal Hukum Volkgeist , 4 (2), 108-117.
Christmas,  S.K.,  &  Aminah.  (2019).  The  Principles  of  Environmental  Based Development in International Law and Sustainable Development Goals, Jurnal Hukum Novelty, 10 (2), 101-110.
Dermawan,  W.B.,  Hartiwingsih  &  Primasari,  L.  (2015).  Tinjauan  Hukum  Pidana Terhadap  Pertanggungjawaban  Pidana  Lingkungan  Yang  Dilakukan  Oleh Korporasi. Recidive, 4 (2), 192-200. Desfandi,  M.  (2015).  Mewujudkan  Masyarakat  Berkarakter  Peduli  Lingkungan Melalui Program Adiwiyata. Sosio Didatika : Social Science Education Journal , 2(1), 31-37.
Disemadi,  H.  S.,  &  Prananingtyas,  P.  (2020).  Kebijakan  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  sebagai  Strategi  Hukum  dalam  Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 4(1), 1-16.
Disemadi,  H.  S.,  &  Wardhana,  R.  P.  (2021).  Perlindungan  Anak  Panti  Asuhan Terhadap  Kekerasan  Di  Batam,  Indonesia:  Kajian  Hukum  Perspektif SDGs. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 197-207.
Dwipayana, I. M. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Pertanggungjawaban Terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Hidup. Jurnal  Analogi Hukum , 1(3), 360-365.
Erwin,  M.  (2008). Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Kebijaksanaan  Pembanguan Lingkungan Hidup. Bandung : Rafika Aditama. Fahmi,  S.  (2011).  Asas  Tanggung  Jawab  Negara  Sebagai  Dasar  Pelaksanaan Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum , 18(2), 212-228.
Hakim,  E.  R.  (2020).  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  Dalam  Aspek Kepidanaan. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum , 11(1), 43-54. Kim,  S.W.  (2013).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya  Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum , 13(3), 415-427. Satmaidi,  E.  (2011).  Politik  Hukum  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi , 4(01). Satria, H. (2017). Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Yudisial , 10 (2), 155- 171.
Siregar, J., & Zul, M. (2015). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia. Jurnal Mercatoria , 8 (2), 107-131.
Siregar, J., & Zul, M. (2015). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia. Jurnal Mercatoria , 8(2), 107-131. Subarsyah,  T.  (2020).  Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Sungai  Citarum  Melalui  Pendekatan Restorative Justice. Jurnal Soshum Insentif, 3(2), 160-170. Sufiyati,  S.,  &  Chalim,  M.A.  (2017).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya Menanggunali  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup, Jurnal  Hukum  Khaira Ummah, 12(3), 457-466.