## JURNAL AKUNTANSI
Vol.15 No.1  April 2021 : 1 - 24. Doi: https://doi.org/10.25170/jara.v15i1
ISSN : 2580-9792 (Online) ISSN : 1978-8029 (Print)
MODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA PENGARUH SAKD, SIMDA, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

## DAERAH
Anggi *
Yesi Mutia Basri † ‡
Rofika § **

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  influence  of  the  application  of  the  Regional  Financial Accounting System, the Regional Information Management System, and the Competency of  Human  Resources  on  the  Effectiveness  of  Regional  Financial  Management  with  the Internal Control System of the Government as the Varıabel Moderatıng.  The population in  this  research  are  all  employees  who  work  at  OPD  Siak  Regency,  selected  using  a purposive sampling technique. Amount of 92 respondents participated in this study. Data analysis techniques used in this study are multiple regression and moderated regression analysis (MRA). The results of this study conclude: The application of regional financial accounting systems, regional financial management information systems, human resource competence affects the effectiveness of regional financial management. The Government Internal  Control  System  (SPIP)  can  moderate  the  implementation  of  regional  financial accounting systems, regional financial management information systems and not for the competence of human resources on the effectiveness of regional financial management.
Keywords : Financial Accounting System, Information Management System, Competency, Government Internal Control System, Effectiveness of Regional Financial Management

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  hal  kewenangan  pemerintah  daerah  sebagaimana  ditetapkan  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang  lebih  efisien,  efektif,  dan  bertanggung  jawab.  Kemudian,  diikuti  dengan perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau , anggik190998@gmail.com
† Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau , yesimutia@gmail.com
‡ Corresponding Author
§ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, rofika@lecturer.unri.ac.id
Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang kemudian  timbul  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang.  Karena itulah, diperlukan pengelolaan keuangan negara yang cepat, tepat, dan akurat agar tercapai sasaran yang diinginkan dengan disertai perhatian pada segi-segi efisiensi kehematannya.  Laporan  keuangan  pemerintah  yang  dihasilkan  harus  memenuhi prinsip-prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  dengan  mengikuti  Standar  Akuntansi Pemerintahan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.  Dengan demikian,  penting  pengelolaan  keuangan  yang  baik  dalam  menghasilkan  laporan keuangan pemerintah.
Pengelolaan  keuangan  daerah  dituntut  untuk  tertib,  efektif,  efisiensi, ekonomis, dan juga patuh terhadap semua aturan serta mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  adalah  adanya  kewajiban pemerintah  daerah  untuk  menyusun  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Laporan  keuangan  tersebut  setidak-tidaknya  berupa  laporan  realisasi  anggaran, neraca,  laporan  arus  kas,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan yang  berkualitas  dapat  memberikan  manfaat  dalam  upaya  mengambil  kebijakan suatu pemerintahan pada masa yang akan datang.
Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau dengan banyak catatan tentang pengelolaan keuangan. Dari sana terdapat temuan catatan  hitam  oleh  BPK  mengenai  ketidakpatuhan  dalam  pengujian  kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan  pada  pemerintah  Kabupaten  Siak. Terdapat  beberapa  kasus  ketidaksesuaian  pencatatan  pada  kelebihan  pembayaran tunjangan  pegawai  pada  DPMK  dan  Dinas  Pariwisata,  perhitungan  insentif pemungutan  pajak  daerah  tidak  berdasarkan  target,  dan  pembayaran  insentif kepada  sekretaris  daerah  tidak  tepat,  pertanggungjawaban  realisasi  belanja  sewa kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tidak didukung bukti pertanggungjawaban  yang  lengkap,    kelebihan  pembayaran  atas  sebelas  kegiatan belanja modal pada tujuh OPD,  serta beberapa kasus lainnya yang mencerminkan ketidakefisienan  pelaporan  keuangan  serta    ketidakpatuhan  atas  peraturan  (BPK
RI.com). Catatan yang diberikan atas suatu laporan keuangan tersebut merupakan cermin  terhadap  kualitas  pengelolaan  dan  penyajian  suatu  laporan  keuangan sehingga  masih  terdapat  kelemahan  yang  berhubungan  dengan  efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Siak.
Penelitian  terdahulu  banyak  mengkaji  efektivitas  pengelolaan  keuangan pada  instansi  pemerintah,  seperti  yang  dilakukan  peneliti  sebelumnya:    Saleba (2014), Latifatul (2015), Mei (2017), Pradita (2010), Gunadi (2017), dan Sandria et  al  (2020).  Dari  penelitian  tersebut  ditemukan  beberapa  faktor  yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah,  di antaranya Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD).  SAKD  bertujuan  untuk akuntabilitas,  manajerial,  dan  pengawasan  yang  hasil  akhirnya  adalah  informasi keuangan. Perencanaan yang baik didukung oleh informasi yang memadai, maka dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dapat  menunjang efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  (Pradita,  2010).  Berdasarkan  hasil penelitian  Latifatul  (2015)  dan  Mei  (2017),  SAKD  berpengaruh  pada  efektivitas pengelolaan  keuangan  daerah.  Berbanding  terbalik  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Irman (2008) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Selanjutnya,  faktor  yang  memengaruhi  efektivitas  pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah  adalah  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA).  Guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah  yang  cepat,  tepat,  dan  akurat, Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  bahkan  telah mengembangkan  sistem  aplikasi  komputer  yang  dapat  mengolah  data  transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat. Sistem tersebut  ialah  SIMDA,  sebuah  sistem  berbasis  aplikasi  teknologi  yang dikembangkan  untuk  mendukung  tercapainya  akuntabilitas  bagi  pemerintah daerah baik di tingkat pelaporan (SKPKD) maupun di tingkat akuntansi (SKPD). Mengenai  perihal  ini  sudah  dibuktikan  dalam  penelitian  berskala  internasional yang  dilakukan  oleh  Waweru  dan  Dominic  (2019)  di  Kenya.  Keduanya menemukan  bahwa  sistem  informasi  manajemen  keuangan  daerah  berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Temuannya berbeda dengan
Gunadi  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  sistem  informasi  manajemen  keuangan daerah  berpengaruh negatif pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Kompetensi  sumber  daya  manusia  juga  merupakan  faktor  yang  diyakini memengaruhi  efektivitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah.  Menurut Saleba (2014),  sumber daya manusia yang kompeten akan mampu meningkatkan efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah;  begitu  pula  sebaliknya  apabila  sumber daya tidak kompeten, efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak tercapai. Hal ini  didukung  oleh  pengetahuan,  perilaku,  dan  kemampuan  individu  dalam melaksanakan  tugas.  Nurjannah  (2014)  menyatakan  bahwa  kompetensi  sumber daya manusia berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun,  hasil  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arsyiati  et  al. (2016)  yang  menyatakan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  bepengaruh negatif pada pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  terdapat  ketidakkonsistenan  hasil penelitian  sebelumnya  mengenai  faktor  yang  memengaruhi  efektivitas pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal  ini  menarik  untuk  diteliti  kembali  agar  dapat memperbaiki efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Penelitian  ini  menggunakan  SPIP  sebagai  variabel  yang  ikut  memengaruhi hubungan antara SAKD, SIMDA, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Adanya  SPIP  dapat  mewujudkan pelaksanaan  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Merujuk  pada  PP  No.  60 Tahun  2008,  Sistem  Pengendalian  Internal  dirancang  untuk  memberikan keyakinan  dalam  mencapai  tujuan  pemerintah.  SPIP  meyakinkan  tercapainya efektivitas  pengelolaan  keuangan  melalui  tercapainya  tujuan.  Ini  juga  didukung oleh  hasil  penelitian  Afiah  dan  Azwari  (2015)  di  pemerintah  daerah  yang menunjukkan  adanya  pengaruh  positif  siginifikan  antara  SPIP  dan  efektivitas pengelolaan  keuangan  daerah.  Dengan  kata  lain,  sistem  pengendalian  internal akan turut meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  Tanzerina  (2016)  yang  tidak menguji  SIMDA  dalam  memengaruhi  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah. SIMDA  dapat  mendorong  aktivitas  pemerintah.  Penelitian  sebelumnya  masih
sangat  terbatas  membahas  pengaruh    SIMDA  terhadap  efektivitas  pengelolaan keuangan daerah. Oleh Sebab itu, penelitian ini masih menarik untuk dilakukan.
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  pengaruh      SAKD,  SIMDA,    dan kompetensı  sumber  daya  manusia  terhadap  efektıvıtas  pengelolaan  keuangan daerah  dan  menguji  moderasi  pengendalian  internal  pemerıntah  terhadap hubungan  SAKD,SIMDA,  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

## Teori Stewardship
Teori stewardship dapat  diterapkan  pada  penelitian  akuntansi  sektor  publik, seperti pemerintahan.  Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi terhadap  hubungan  antara steward sebagai  pengelola  dan principal sebagai pemilik  uang.  Pengelolaan  teori stewardship ini  difokuskan  pada  harmonisasi antara principal dan steward dalam  mencapai  tujuan  bersama.  Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi  bagaimana  para  manajer  tidaklah  termotivasi  oleh  tujuan-tujuan  individu, tetapi  lebih  ditujukan  pada  sasaran  hasil  utama  mereka  untuk  kepentingan organisasi.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  teori  ini  mempunyai  dasar  psikologi dan  sosiologi  yang  telah  dirancang,  yaitu  para  eksekutif  sebagai steward termotivasi  untuk  bertindak  sesuai  dengan  keinginan principal .  Selain  itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai  sasaran  organisasinya.  Teori  ini  didesain  bagi  para  peneliti  untuk menguji  situasi  para  eksekutif  dalam  perusahaan  sebagai  pelayan  dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya.

## Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut  Islahuzzaman  (2012,p.132),  efektivitas  adalah  kemampuan  suatu  unit untuk  mencapai  atau  melampaui  sasaran,  target,  atau  tujuan  yang  diinginkan (yang  telah  ditetapkan  lebih  dahulu).  Menurut  Halim  (2004,p.74),  efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penyelesaian kegiatan tepat waktu dan
di dalam batas anggaran yang tersedia. Hal ini dapat berarti pula mencapai tujuan dan  sasaran  seperti  yang  telah  direncanakan.  Karena  itu,  perlu  beberapa pendukung  dalam  mencapai  suatu  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  pada sebuah instansi.

## Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,  SAKD adalah serangkaian  prosedur,  mulai  dari  proses  pengumpulan  data,  pencatatan, pengikhtisaran,  sampai  pelaporan  keuangan  dalam  rangka  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD  yang  telah  dilakukan  secara  manual  atau  menggunakan aplikasi  komputer.  Ini  menjadi  salah  satu  hal  penting  dalam  melakukan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai efektivitas pengelolaan keuangan daerah,  dibutuhkan  tahapan  yang  panjang  dan  sistem  yang  mengaturnya,  yaitu sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Apabila  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah telah  diterapkan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dengan  baik,    tujuan  akhir, yaitu efektivitasnya pengelolaan keuangan daerah, akan tercapai.

## Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
SIMDA merupakan salah satu produk penerapan prinsip e-government yang mulai muncul.  Sistem  informasi  manajemen  ini  dikembangkan  guna  memudahkan kegiatan  satuan  kerja  dalam  mengelola  keuangan  mereka  sehingga  akhirnya pengelolaan  keuangan  satuan  kerja  tersebut  lebih  efektif,  efisien,  dan  ekonomis. SIMDA  keuangan  juga  berlandaskan  pada  Permendagri  No.55  Tahun  2008. Semakin  canggih  teknologi,  suatu  pekerjaan  akan  lebih  ringan  dan  mudah dilakukan. Hal ini penting dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  dibutuhkan  tahapan  yang panjang  sehingga  penggunaan  SIMDA  akan  medukung  pekerjaan  karyawan pemerintah  dengan  lebih  cepat.  Hal  ini  membuat  karyawan  mengelola  keuangan lebih  teratur.  Apabila  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  telah  diterapkan SIMDA  dengan  baik,  akan  semakin  dekat  untuk  mencapai  tujuan  akhir,  yaitu efektivitasnya pengelolaan keuangan daerah.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi  sumber  daya  manusia  mencakup  kapasitas,  yaitu  kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan  fungsi-fungsi  atau  kewenangannya  demi  mencapai  tujuannya secara  efektif  dan  efisien  (Mardiasmo,  2009).  Kompetensi  merupakan  dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya.
Sumber  daya  manusia  yang  tidak  memiliki  kompetensi  tidak  akan  dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta  tenaga.  Jika  suatu  sistem  sudah  baik  diatur,  tetapi  tidak  didukung pemahaman  seseorang,  yaitu  lemahnya  kompetensi,  pekerjaan  yang  dilakukan akan  sangat  lambat  dan  kinerja  pun  tidak  efektif.  Sebaliknya,  jika  suatu  sistem sudah  diatur  dengan  baik,  pekerjaan  pun  akan  terlihat  lebih  mudah  dan pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif.

## Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Sistem Pengendalian Internal, menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Review atas  Laporan  Keuangan  Daerah  Pasal  1  (10),  adalah  “Suatu proses  yang  dipengaruhi  oleh  manajeman  yang  diciptakan  untuk  memberikan keyakinan  yang  memadai  dalam  penciptaan  efektivitas,  efisiensi,  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  keandalan  penyajian keuangan  daerah.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  hal  penting  dalam  melakukan pengelolaan  keuangan  daerah.  Untuk  mencapai  suatu  efektivitas  pengelolaan keuangan  daerah,  dibutuhkan  tahapan  yang  panjang  dan  sistem    sebagai pengawas,  yaitu  SPIP.  Apabila  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  telah diterapkan  SPIP  dengan  baik,    tujuan  akhir,  yaitu  efektivitas  pengelolaan keuangan daerah, akan tercapai.

## Model Penelitian
Berdasarkan  tinjauan  literatur  diatas  maka  model  penelitian  disajikan  pada Gambar 1.

## Gambar 1

## Model Penelitian

## Hipotesis
Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.
H 1 :SAKD berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
H 2 :SIMKD berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
H 3 :Kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  pada  efektivitas  pengelolaan keuangan daerah.
H 4 :SPIP  memoderasi  hubungan  SAKD  terhadap  efektivitas  pengelolaan keuangan daerah.
H 5 :SPIP memoderasi hubungan
SIMKD  terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah.
H 6 :SPIP memoderasi  hubungan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

## 3. METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  OPD  di  Kabupaten  Siak  yang berjumlah  33  OPD.  Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh
populasi  (sensus).  Alasan  penggunaan  sensus  karena  elemen-elemen  populasi relatif sedikit. Jadi, jumlah sampel sebanyak 33 OPD.
Responden  penelitian  ini  adalah    pegawai  yang    melaksanakan  tugas  dan fungsi  akuntansi  atau  pengguna  anggaran,  yaitu  kepala  dinas  masing-masing OPD, kepala bagian keuangan, dan kepala subbagian umum/kepegawaian. Setiap OPD ditetapkan  tiga responden sehingga total responden 99 orang.

## Jenis dan Sumber Data
Berdasarkan  jenis  data  dominan  yang  diolah  berupa  angka-angka,  penelitian  ini tergolong  berkategori  kuantitatif  (Sekaran,  2007).  Alat  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan kepada sampel dan populasi yang telah ditentukan.  Sumber data  yang digunakan adalah data primer,  yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa ada perantara (Sugiyono, 2012).  Data  primer  berupa  jawaban  langsung  dari  kuesioner  yang  dibagikan kepada  kepala  dinas  masing-masing  OPD,  yaitu  kepala  bagian  keuangan  dan kepala subbagian umum/kepegawaian.

## Definisi Operasional

## Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)
Efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  suatu  sistem  nilai  yang digunakan  setiap  organisasi  (lembaga)  untuk  dapat  mengukur  keberhasilan (prestasi) suatu kegiatan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, piñata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007). Menurut  Nurjannah  (2014),  terdapat  lima  indikator  dalam  pencapaian  efektivitas pengelolaan  keuangan  daerah:  tanggung  jawab,  mampu  memenuhi  kewajiban keuangan,  kejujuran,  hasil  guna  dan  kegiatan  efisien  dan  efektif,  dan pengendalian.  Masing-masing  pertanyaan  diukur  dengan  skala  likert  1--5,  yaitu STS (sangat tidak setuju), TS (tidak setuju), N (netral), S (setuju), dan SS (sangat setuju).
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X 1 )
Menurut  Halim  (2012,p.35),  akuntansi  keuangan  daerah  adalah  “Suatu  proses identifikasi,  pengukuran, dan pelaporan transaksi  ekonomi (keuangan) dari suatu daerah  (provinsi,  kabupaten,  kota)  yang  dijadikan  sebagai  informasi  dalam pengambilan  keputusan  ekonomi  oleh  pihak-pihak  yang  memerlukan”.  Menurut Permadi  (2013),  terdapat  beberapa  indikator  pada  sistem  akuntansi  keuangan daerah, di antaranya kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang sudah memenuhi SAP,  pengindentifikasian,  pencatatan,  pengklasifikasian,  dan  pelaporan.  Masing- masing  pertanyaan  diukur  dengan  skala  likert  1--5,  yaitu  STS  (sangat  tidak setuju), TS (tidak setuju), N (netral), S (setuju), dan SS (sangat setuju).
Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (X 2 )
Menurut  Dewi  (2014),  SIMKD  merupakan  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah berbasis  teknologi  informasi  yang  dapat  membantu  pemerintah  daerah  dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap, dan dapat diuji kebenarannya. Aplikasi SIMDA juga dapat menghasilkan laporan keuangan dan  informasi  keuangan  lainnya  secara  lebih  komprehensif,  yang  meliputi informasi  mengenai  posisi  keuangan  daerah,  kondisi  kinerja  keuangan,  dan akuntabilitas  pemerintah  daerah.  Menurut  Widyastuti  (2013),  terdapat  beberapa indikator  pada  SIMKD,  yaitu  ketersediaan  komputer,  tersedianya software ,  dan tersedianya  jaringan  internet.  Masing-masing  pertanyaan  diukur  dengan  skala likert  1--5,  yaitu  STS  (sangat  tidak  setuju),  TS  (tidak  setuju),  N  (netral),  S (setuju), dan SS (sangat setuju).
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X 3 )
Badan  Kepegawaian  Negara  (2003)  dalam  Sudarmanto  (2014)  mendefinisikan kompetensi adalah “Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri  Sipil  yang  berupa  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  perilaku  yang diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  jabatannya,  sehingga  Pegawai  Negeri Sipil  tersebut  dapat  melaksanakan  tugasnya  secara  profesional,  efektif  dan efisien”. Menurut Tanzerina (2016), terdapat beberapa indikator pada kompetensi
sumber  daya  manusia,  di  antaranya    pengetahuan,  keterampilan,  dan  perilaku individu.
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X 4 )
Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008,   sistem pengendalian  internal adalah  “Proses  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus- menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator SPIP, di antaranya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Masing-masing pertanyaan diukur dengan skala likert 1--5,  yaitu STS (sangat  tidak setuju), TS (tidak setuju), N (netral), S (setuju), dan SS (sangat setuju).

## Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 20 ( Statistical Package for Social Science ), dengan persamaan
ɑ + 𝛽 1 SAKD + 𝛽 2 SIMDA + 𝛽 3 KSDM + 𝛽 4 SPIP + 𝛽 5 SAKD  + 𝛽 6 SIMDA + 𝛽 7 KSDM  +   e

## Moderated Regression Analysis (MRA)
Untuk  menguji    variabel  moderasi,  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah MRA,  yaitu  aplikasi  khusus  dengan    persamaan regresi  yang mengandung unsur interaksi  (perkalian  dua  atau  lebih  variabel  independen)  (Ghozali,  2018).  Untuk menguji pengaruh variabel moderasi,   didapatkan persamaan
Y = a + β 1 X + e (1) Y = a + β 1 X + β 2 Z + e (2) Y = a + β 1 X + β 2 Z + β 3 X*Z + e (3)

## Pengujian  Hipotesis
Pengujian  ini  menunjukkan  seberapa  jauh  satu  variabel  independen  secara individual  dalam  menerangkan  variabel  dependen  (Ghozali,  2018).  Apabila  t hitung  yang  diperoleh  lebih  besar  daripada  t  tabel,  hal  itu  berarti  t  hitung signifikan,  atau  hipotesis  dapat  diterima.  Sebaliknya,  apabila  t  hitung  yang diperoleh  lebih  kecil  daripada  t  tabel,    t  hitung  tidak  signifikan  atau  hipotesis ditolak.  Signifikansi  yang  digunakan  adalah  5%,  artinya  jika  nilai  t  >  0,05, hipotesis ditolak; apabila t <0,05, hipotesis diterima (Ghozali, 2018).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Data Penelitian
Responden  penelitian  ini  adalah  seluruh  OPD  di  Kabupaten  Siak  yang  terdiri  atas kepala dinas, kepala tata usaha, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. Jumlah  total  penyebaran  sebanyak  99  kuesioner  pada  OPD  di  Kabupaten  Siak. Perincian kuesioner yang disebarkan disajikan sebagai berikut:
Tabel 1 Distribusi Sebaran Kuesioner Keterangan Jumlah Presentase Jumlah kuesioner yang disebar 99 100% Jumlah kuesioner yang kembali 92 92,92% Jumlah kuesioner yang tidak kembali 7 7,07% Jumlah kuesioner yang dapat diolah 92 92,92%
Sumber : Data Primer, 2020
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  tingkat  partisipasi  pegawai  di  OPD Kabupaten Siak terhadap suatu penelitian cukup baik. Hal itu ditunjukkan dengan tingkat  pengembalian  kuesioner  sebesar  92,92%.  Dari  kuesioner  yang  dapat diolah  dan  digunakan  sebagai  pengujian  hipotesis,  diketahui  karakteristik responden seperti ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2

## Karakteristik Responden
Keterangan Jumlah Prosentase Jenis Kelamin:  Laki-laki  Perempuan 21 71 22,82% 77,17%
Usia:
 22-29  30-37  38-45  46-53 21 31 26 14 22,82% 33,70% 28,26% 15,21%
Pendidikan terakhir:
 D3  S1 37 55 40,21% 59,78% Jabatan saat ini:  Kepala Dinas
 Kepala Tata Usaha
 Bendahara Penerimaan  Bendahara Pengeluaran 23 23 23 23 25% 25% 25% 25%
Sumber : Data Primer, 2020
Dari  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  responden  didominasi  oleh  jenis  kelamin wanita  sebanyak    71    responden  (77,17%),  sedangkan  sisanya  pria  sebanyak  21 responden  (22,82%).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  komposisi pegawai  wanita  lebih banyak  menjadi  aparatur  OPD  di  Kabupaten  Siak.  Usia  responden  yang  paling banyak berkisar 30--37 tahun dengan persentase sebesar 33,70%, sedangkan paling sedikit  berusia  46--53  tahun  sebesar  15,21%.Tingkat  pendidikan  responden  yang paling banyak adalah lulusan S-1, yaitu  55  responden (57,78%), disusul lulusan D- 3 sebanyak 37 responden (40,21%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki pendidikan tinggi karena didominasi oleh lulusan S-1.

## Statistik Deskriptif
Tabel 3 memperlihatkan hasil statistik desktiptif penelitian ini.
Tabel 3 Hasil Pengujian Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation SAKD 92 1 5 3.71 1.013 SIM 92 1 5 3.88 1.112 KSDM 92 1 5 3.55 1.136 SPIP 92 1 5 3.68 1.067 EPK 92 1 5 3.61 1.204 Valid N (listwise) 92 Sumber : Data dari output SPSS (2019)
Berdasarkan  output SPSS pada  Tabel  3,  rata-rata berada di  sekitar 3 dan nilai standar deviasi tidak melebihi mean , artinya  kecenderungan data normal.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut.
Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate SAKD,SIM,KSDM,EPK .906 a .821 .813 2.953 SAKD,SPIP,EPK .878 a .770 .762 3.326 SIM, SPIP, EPK .905 a .818 .812 2.958 KSDM, SPIP,EPK .891 a .795 .788 3.145 a. Predictors: (Constant), SAKD,SIM,KSDM,SPIP b. Dependent Variable: EPK
Sumber : Data dari output SPSS (2019)
Tabel  4 menunjukkan bahwa nilai  R Square pengaruh variabel  independen terhadap  variabel  dependen  sebesar  0,821;  dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah    dapat  dijelaskan  oleh  sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi manajemen dan kompetensi sumber daya manusia sebesar 82,1 %, sedangkan sisanya  17,9 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
Pengaruh  interaksi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dan  sistem pengendalian  internal  pemerintah  terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah  menunjukkan  nilai  R Square sebesar  0,770.  Untuk  pengaruh  sistem informasi  manajemen  dan  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan oleh nilai R Square sebesar 0,818.    Adapun  pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  dan  sistem pengendalian  internal  pemerintah  terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah menunjukkan nilai R Square sebesar 0,795.
Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Hasil pengujian hipotesis 1- 4 dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5

## Hasil Analilis Regressi Liner Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta SAKD     .368 .100 .356 3.729 .007 SIM .218 .094 .234 2.317  .023 KSDM .416 .105 .386 3.970  .000 Dependent Variable : EPK (Y)
Sumber : Data dari output SPSS (2019).
Hipotesis  1:  Pengaruh  SAKD  terhadap  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Hasil pengujian hipotesis pertama  pada Tabel 5 menunjukkan nilai p value 0,007 < 0,05, maka dapat disimpulkan  hipotesis pertama diterima. Pengaruh penerapan SAKD    menghasilkan  keputusan  menerima  hipotesis  pertama.  Hal  ini menunjukkan  SAKD  dapat  berpengaruh  pada  efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah.  SAKD  memiliki  interaksi  yang  positif  terhadap  efektivitas  pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sistem akuntansi keuangan  daerah,  hal  itu  akan  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud  dalam Permendagri  No.13 Tahun 2006 meliputi  serangkaian prosedur, dari  proses  pengumpulan  data,  pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai  dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat  dilakukan  secara  manual  atau  menggunakan  aplikasi  komputer.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Pradita  (2010)  yang  mendapatkan  hasil  SAKD berpengaruh positif dan signifikan pada  efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik.
Hipotesis  2:  Pengaruh  SIMK  terhadap  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan

## Daerah
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  menunjukkan  nilai  p value 0,023  <  0,05,  maka dapat  disimpulkan    hipotesis  kedua  diterima.  Hal  ini  menunjukkan  sistem informasi  manajemen  keuangan  (SIMK)  dapat  berpengaruh  pada  efektivitas
pengelolaan  keuangan  daerah.  SIMK  memiliki  interaksi  yang  positif  terhadap efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Penggunaan  sistem  informasi manajemen  yang  tepat  dapat  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  keuangan. Dengan  memanfaatkan  teknologi,  baik  individu  maupun  organisasi,  berbagai aktivitas dengan lebih efektif dan efisien dijalankan.  Teknologi  juga sebagai  alat bantu  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  efektivitas  implementasi  dari berbagai  regulasi  bidang  pengelolaan  keuangan  daerah    yang  berdasarkan  asas efisiensi,  ekonomis,  efektif,  transparan,  akuntabel,  dan  auditabel  sehingga  dapat meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  Waweru  dan  Ngaba  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  SIMKD berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan.
Hipotesis  3:  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap

## Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Dari hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh nilai p value sebesar. 0,000 < 0,05, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  ketiga  diterima.  Hal  ini  menunjukkan kompetensi sumber daya manusia dapat berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan  daerah.  Kompetensi  sumber  daya  manusia  memiliki  interaksi  yang positif  terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Sumber  daya  manusia yang  kompeten  dapat  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  keuangan. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi.  Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan  oleh Saleba  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  sumber  daya  manusia  yang    kompeten akan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya  apabila  sumber  daya  tidak  kompeten,  pencapaian  efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak tercapai.  Hal ini didukung oleh pengetahuan, perilaku, dan kemampuan individu dalam  melaksanakan tugas.
Hipotesis  4:  Pengaruh  SAKD  terhadap  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah Pemoderasi SPIP
Untuk  pengujian  hipotesis  moderasi,  digunakan  teknik  analisis  MRA.    Berikut hasil pengujian hipotesis.
Tabel 6 Hasil Pengujian MRA Hipotesis Keempat Unstandardized Standardized t sig Coefficients Coefficients B Std. Error Beta Hasil dari Langkah1 ( Constant ) 2.928 1.997 1.466 .146 SAKD (X4) 1.398 .105 .814 13.2772  .000 Hasil dari Langkah2 ( Constant ) -.254 1.785 -.142 .887 SAKD (X4) .7742 .143 .432 5.193 .000 SPIP(Z1) .522 .088 .491 5.906 .000 Hasil dari Langkah3 ( Constant ) 13.17 3 6.251 2.107 .038 SAKD (X4) -.189 .439 -.110 -.431 .668 SPIP (Z1) .032 .235 0.031 .138 .891 X4 * Z1 .032 .014 0.952 2.2377 .028
a. Dependent Variable : EPK (Y)
Sumber : Data dari output SPSS (2019).
Hasil pengujian hipotesis keempat,  yaitu pengaruh moderasi  SPIP terhadap hubungan  SAKD  dengan  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah    (X4*Z1), memiliki nilai p value 0,028 < 0,05, maka dapat  disimpulkan   hipotesis keempat diterima,  artinya    SPIP  dapat    memoderasi  SAKD  terhadap  efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan  membandingkan  ketiga  persamaan  regresi,  diperoleh  informasi bahwa B2 ≠ 0  (signifikan)  dan B3 ≠ 0  (signifikan),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  SPIP  sebagai  variabel quasi moderator .  Menurut Solimun  (2011), quasi moderator merupakan  jenis  variabel  moderasi  yang  diidentifikasi  melalui koefisien B2 dan B3 dalam persamaan, yaitu jika koefisien B2 dan B3 dinyatakan signifikan  secara  statistika. Quasi  moderator dapat  sekaligus  menjadi    variabel independen.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  SPIP sebagai
variabel  moderasi  dapat  memoderasi  hubungan  antara  SAKD  dan  efektivitas pengelolaan  keuangan  daerah.  Namun,  variabel  SPIP  dapat  juga  dijadikan variabel  independen  untuk  memengaruhi  langsung  variabel  dependen,  yaitu efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam  pemerintahan,  sistem  pengendalian  internal  sangat  diperlukan  agar terhindar  dari  kecurangan  dan  penyelewengan  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak tertentu.  Jika  pengendalian  internal  tersebut  terimplementasikan  dengan  efisien dan  efektif,  pelaporan  keuangan  yang  dihasilkan  andal,  aset  milik  negara  tetap aman  dan  peraturan  perundang-undangan  dijalankan,  akan  tercipta  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Pengendalian  internal  pemerintahan  sebagai  variabel moderating dapat  memperkuat  atau  memperlemah  hubungan  antara  sistem akuntansi keuangan daerah dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik  penerapan  SAKD,  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  semakin  baik; sebaliknya,  SAKD  yang  buruk  mengakibatkan  efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah  juga  akan  buruk.    Berdasarkan  penelitian  Saleba  (2014), SPIP berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Simanungkalit (2013), yang menemukan bahwa sistem pengendalian  internal  berpengaruh  pada  efektivitas  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah.
Hipotesis  5:  Pengaruh  Sistem  Informasi  Manajemen  terhadap  Efektivitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pemoderasi  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah
Untuk pengujian hipotesis 5 dapat dilihat pada Tabel 7.

## Tabel 7
Hasil Pengujian MRA Hipotesis Kelima Unstandardized
Standardized
t sig Coefficients Coefficients B Std. Beta Error Hasil dari Langkah1 ( Constant ) 4.300 1.664 2.584 .011 SIMDA (X5) .790 0.052 .848 15.151 .000 Hasil dari Langkah2 ( Constant ) 1.195 1.642 .728 .469

## MODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH  PADA PENGARUH SAKD, SIMDA,  DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
[ANGGI, YESI MUTIA BASRI DAN ROFIKA]
SIMDA (X5) .482 .081 .518 5.95 .000 SPIP(Z1) .430 .092 .405 4.656 .000 Hasil dari Langkah3 ( Constant ) 19.849 4.271 4.647 .000 SIMDA (X5) -.328 .189 -.352 -1.739 .086 SPIP (Z1) -.284 .175 -.267 -1.627 .107 X5 * Z1 .029 .006 1.485 4.655 .000
a. Dependent Variable : EPK (Y)
Sumber : Data dari output SPSS (2019).
Dari hasil pengujian hipotesis kelima, yaitu moderasi SPIP dengan SIMDA
(X5*Z),  diperoleh  nilai  p value 0,000  <  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  kelima  dapat  diterima.  SPIP dapat  memoderasi  sistem  informasi manajemen terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Hasil  analisis  juga  menunjukkan  bahwa  SPIP  juga  merupakan  kuasi moderasi.    SPIP  dapat  memengaruhi  tata  cara  mereka  bekerja;    SPIP  dapat memoderasi  hubungan  SIMKD  terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan. Apabila  sistem  pengendalian  internal  di  dalam  organisasi  baik,  pegawai  akan melakukan  tugasnya  dengan  memanfaatkan  teknologi  yang  ada  dengan  sistem yang telah diterapkan oleh organisasi tersebut. Sebaliknya, apabila SPIP yang ada di  dalam  organisasi  tersebut  tidak  berjalan  dengan  baik,  hal  itu  akan memperlemah  hubungan  sistem  informasi  manajemen  terhadap  efektivitas pengelolaan  keuangan.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya oleh Waweru dan Ngaba (2019). Keduanya menyatakan bahwa SPIP dapat  memoderasi  pengaruh  sistem  informasi  manajemen  terhadap  efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi manajemen dan SPIP merupakan hal  penting  di  dalam  organisasi  demi  tercapainya  tujuan  organisasi  dalam mengelola  keuangan.  SIMDA  yang  tepat  akan  meningkatkan  efektivitas pengelolaan  keuangan  yang  ada  dan  apabila  pemanfaatan  teknologi  tersebut dimanfaatkan dengan baik,  pengelolaan keuangan akan efektif dan akan menjadi lebih  efektif  apabila  SPIP  di  suatu  organisasi  tersebut  berjalan  sesuai  dengan unsur-unsur  SPIP  tersebut,  dan principal akan  merasa  puas  karena  pengelolaan keuangan  telah  efektif.  Dengan  demikian,  tujuan  organisasi  akan  tercapai  secara maksimal.

## Hipotesis  6:Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemoderasi SPIP
Hasil pengujian hipotesis keenam dapat dilihat pada Tabel  8. Dari moderasi SPIP pada hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan efektivitas pengelolaan keuangan  daerah  (X6*Z1),  diperoleh  nilai  p value 0,000  >  0,05,  maka  dapat disimpulkan  hipotesis  keenam  dapat  diterima.  Hal  ini  menunjukkan  SPIP dapat memoderasi  hubungan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini SPIP juga merupakan variabel kuasi moderasi.

## Tabel 8
Hasil Pengujian MRA Hipotesis Keenam Unstandardized
Standardized
T sig Coefficients Coefficients B Std. Error Beta Hasil dari Langkah1 ( Constant ) 2.088 1.644 1.270 .207 KSDM (X6) .937 .056 .869 16.665 .000 Hasil dari Langkah2 ( Constant ) .176 1.608 0.11 0.913 KSDM (X6) .635 .094 .589 6.742 .000 SPIP(Z1) .359 .093 .337 3.866 .000 Hasil dari Langkah3 ( Constant ) 8.702 6.626 1.313 .192 KSDM (X6) .230 .320 .213 .718 .474 SPIP (Z1) .087 .225 .082 1.387 .700 X6 * Z1 0.13 .010 .608 2.326 .000
a. Dependent Variable : EPK (Y)
Sumber : Data dari output SPSS (2019).
Apabila  SPIP  dilaksanakan,    keandalan  pelaporan  keuangan,  efektivitas  dan efisiensi,  serta  kepatuhan  terhadap  perundang-undangan  bisa  tercapai  sehingga pengelolaan  keuangan  akan  terlaksana  secara  efektif.  Maka,  pegawai  yang memiliki  kompetensi  dengan  pengawasan  juga  akan  termotivasi  dalam  bekerja sehingga  memiliki  hasil  akhir  yang  bagus,  yaitu  efektivitas  dalam  pengelolaan keuangan  daerah.  Pada  dasarnya,  SPIP  dapat  memperkuat  hubungan  kompetensi sumber  daya  manusia  terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Ini disebabkan  proses  dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik
sehingga tercapai efektivitas kemampuan ataupun kecerdasan dari pegawai untuk melaksanakan  tahapan  dari  perencanaan  hingga  hasil  akhir.  Dengan  demikian, tahap  demi  tahap  akan  membutuhkan  intelektual  berpikir.  Hal  ini  merupakan dasar  kompetensi  pegawai  dalam  bekerja.  Semakin  baik  SPIP  yang  diterapkan dalam  sebuah  instansi,  pegawai  yang  kompeten  akan  semakin  terarah  dalam melaksanakan  pekerjaaannya  yang  diimbangi  dengan  kompetensi  yang  dimiliki. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fikri,  Inapty, dan  Martiningsih  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  pengaruh  sistem  pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  pada  bagian  sebelumnya,    dapat  ditarik simpulan berikut.
1. Penerapan  SAKD  berpengaruh  pada  efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Siak.
2. SIMKD  berpengaruh  pada  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  pada Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  pada  efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
4. SPIP memoderasi pengaruh penerapan SAKD pada efektivitas pengelolaan keuangan  daerah.  Sistem  pengendalian  internal  dapat  meningkatkan penerapan  SAKD  sehingga  berdampak  pada  peningkatan  efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
5. SPIP  memoderasi  pengaruh  SIMKD  terhadap  efektivitas  pengelolaan keuangan daerah. Dengan berjalannya sistem pengendalian internal, hal itu dapat  meningkatkan  penerapan  sistem  informasi  menajemen  sehingga berdampak pada peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
6. SPIP  memoderasi  pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Adanya  sistem  pengendalian internal  dapat  meningkatkan  kompetensi  SDM  sehingga  berdampak  pada peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

## Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  terdapat  beberapa  saran  berikut. Pihak  pemerintah  diharapkan  terus  mengoptimalkan  penerapan  SAKD,  SIMKD, dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  sehingga  pengelolaan  keuangan  daerah dapat  berjalan  dengan  efektif.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  dapat  mendorong pemerintah  daerah  agar  lebih  berkomitmen  dalam  penerapan  SPIP  dengan menyusun prosedur-prosedur yang telah diterapkan menjadi sebuah pedoman/kebijakan  sehingga  dapat  menjadi  acuan  dalam  penerapan  SPIP  di lingkungan  pemerintah  daerah.  Untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat meneliti selain di OPD Kabupaten Siak dengan menggunakan responden yang lebih luas  lagi  jangkauannya  terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan.  Selain  itu, diharapkan  penelitian  selanjutnya  sebaiknya  menambah  variabel  independen  lain yang  tidak  dijelaskan  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  dapat  dikembangkan dengan menambah variabel lain yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan .

## DAFTAR RUJUKAN
Achmad,  T.  (2012).  Dewan  komisaris  dan  transparansi:  Teori  keagenan  atau  teori stewardship. Jurnal Keuangan dan Perbankan , 16 (1).
Agoes,  S.(  2012). Auditing : Petunjuk  praktis  pemeriksaan  akuntan  oleh  akuntan publik. Jilid 1,Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Anton,  F.X.(2010).  Menuju  teori  stewardship  management. Majalah  Ilmiah Informatika, 1 . Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas AKI.
Arsyiati,  D.  &  Muslim  (2016). Pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam peengelolaan  keuangan  terhadap  pertanggungjaaban  keuangan  PNBP dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pada Universitas Syiahkuala.
Bastian, I. (2006). Sistem akuntansi sektor publik . Jakarta: Salemba Empat.
[ANGGI, YESI MUTIA BASRI DAN ROFIKA]
Darise,  N.  (2008). Akuntansi  keuangan  daerah  (Akuntansi  sektor  publik). Jakarta:
Indeks.
Darise,  N.  (2009). Pengelolaan  keuangan  pada  satuan  kerja  perangkat  daerah (SKPD) dan BLU . Jakarta: Indeks.
Darwanis,  M.  (2009).  Pengaruh  kapasitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan teknologi  informasi,  dan  pengendalian  intern  akuntansi  terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, 2 (2), 133-151.
Fadilah, M. 2013. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
Gagasanriau.com.
Ghozali,  I.  &  Latan, H.  (2018). Partial  least  squares :  Konsep, teknik  dan aplikasi menggunakan  program  smartPLS3.0.  Edisi  kedua.  Semarang:  Universitas Diponegoro,.
Halim, A. (2004). Akuntansi keuangan daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  A.(2007). Manajemen  keuangan  daerah .  Edisi  Revisi.  Yogyakarta:  UPP AMP YPKN.
Mahmudi. (2010). Manajemen keuangan daerah . Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo. (2007). Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.55  Tahun  2008  tentang  Penatausahaan  dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya.
Peraturan Pemerintah No. 23. Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.
Permadi,  A.  D.  (2013). Pengaruh  penerapan  sistem  akuntansi  pemerintah  daerah terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (Studi  kasus  pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat). Skripsi.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  60.  Tahun  2008.  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Republik Indonesia.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor  71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Saleba,  S.  N.  (2014). Pengaruh  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dan kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  efektivitas  pengelolaan keuangan  daerah  (Studi  pada  6  dinas  di  Kabupaten  Baubau,  Makasar).
Skripsi Universitas Hasanuddin.
Sandria, M., Agusti, R., & Putra, A. A. (2020). Determinan efektivitas pengelolaan keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD):  Dimoderasi  sistem pengendalian  intern  pemerintah. CURRENT:  Jurnal  Kajian  Akuntansi  dan Bisnis Terkini , 1 (2), 266-286. https://doi.org/10.31258/jc.1.2.266-286
Sekaran,  U.  &  Bougie,  R.  (2017 ),  Metode  penelitian  untuk  bisnis:  Pendekatan pengembangan-keahlian. Edisi 6, Buku 2. Jakarta:  Salemba Empat.
Sekaran,  U.  &  Bougie,  R.  (2017). Metode  penelitian  untuk  bisnis:  Pendekatan pengembangan-keahlian. Edisi  6,  Buku  1,  Cetakan  Kedua.  Jakarta: Salemba Empat.
Simatupang, M.S. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah,sistem akuntansi keuangan daerah,dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah .
Sugiyono (2015). Metode penelitian kombinasi (mix methods) . Bandung: Alfabeta.
Suprayogi,  A.  (2010). Pengaruh  sistem  pengendalian  intern  pemerintah terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  (Studi  pada  dinas pendapatan  dan  pengelolaan  keuangan  Kabupaten  Bandung). Skripsi. Universitas Pasundan.
Supriyanto,  A.  (2005). Pengantar  tekonologi  informasi .  Edisi  Pertama.    Jakarta: Salemba Empat.
Sutrisno, E. (2009). Manajemen sumber daya manusia . Jakarta: Kencana.
Tanzerina,  D.  (2016).  Pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan  daerah  dengan  pengaruh  sistem  pengendalian  intern  pemerintah sebagai  variabel  moderating  (studi  empiris  pada  satuan  kerja  perangkat daerah  Kabupaten  Indragiri  Hulu  Provinsi  Riau  tahun  2015). JOM  Fekon ,
4 (1), Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Pekanbaru.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Waweru,  S.M.  &  Ngaba,  D.  (2019).  The  effectiveness  of  integrated  financial management  information  system  in  selected  government  ministries  in Kenya. International Journal of Current Aspects , 3 (V),1-11.
Yaswat,  L.  (2015). Pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  sistem pengendalian  internal  pemerintah  (SPIP)  dan  penerapan  sistem  akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.