H,. T. B., Harianto D., Andriati. S. L.  (2022) Tanggung Jawab Distributor Kepada Retailer Dalam Pemasaran Produk Handphone Yang Tidak Sesuai Pemesanan, Syntax Idea,4 (7), https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i7.1918 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 4, No. 7, Juli 2022

## TANGGUNG  JAWAB  DISTRIBUTOR  KEPADA  RETAILER  DALAM PEMASARAN PRODUK HANDPHONE YANG TIDAK SESUAI PEMESANAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 20/PDT.G/2019/PN ADL)
Tranis Bella H, Dedi Harianto, Syarifah Lisa Andriati Universitas Sumatera Utara, Indonesia Email: tranisbella1@gmail.com, dedifhusu@yahoo.co.id, syarifah_lisa_andriati@usu.ac .id

## Abstrak
Aturan  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  retailer  belum  lengkap,  hal  ini dapat dicermati dari ketentuan hukum yang mengatur tentang retailer yang sampai saat ini baru diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan umum distribusi  barang.  Pada  studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Andoolo  No. 20/Pdt.G/2019/PN ADL merupakan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan dua  (2)  lembar  kuitansi  pembayaran  adalah  sah  dan  mengikat  pihak  retailer  dan distributor. Oleh sebab itu, perlu dipahami bagaimana pengaturan hubungan hukum antara  distributor  dengan  retailer  dalam  jual  beli smartphone ,  bagaimana pertanggungjawaban  distributor  terhadap  retailer  terkait  penerimaan  produk smartphone yang tidak sesuai dengan pemesanan berdasarkan KUH Perdata, serta bagimana  analisa  hukum  pertimbangan  dan  putusan  Hakim  mengenai pertanggungjawaban  distributor  terhadap  retailer  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri Andoolo  No.  20/Pdt.G/2019/PN  ADL.  Jenis  penelitian  hukum  normatif  dan  sifat penulisan:  penelitian  hukum  yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Sumber  data:  bahan hukum  sekunder.  Kemudian,  teknik  pengumpul  data:  kepustakaan,  serta  alat pengumpulan  data:  studi  dokumen  dan  analisis  data:  analisis  data  kualitatif.  Dari hasil penulisan ini, Pengaturan hubungan hukum antara distributor dengan retailer dalam  jual  beli smartphone ,  diatur  dalam  Pasal  1338  KUHP  yang  menganut  asas kebebasan  berkontrak,  Pasal  6  angka  1  huruf  A  dan  Pasal  6  angka  2 PERMENDAGRI  Nomor  66  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  22/M-DAG/PER/3/2016  tentang  Ketentuan  Umum Distribusi  Barang,  pada  kegiatan  distribusi  perikatan  timbul  baik  dari  perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis, sehingga pertanggungjawaban distributor terhadap retailer terkait penerimaan produk handphone yang tidak sesuai dengan  pemesanan  memiliki  akibat  hukum  perbuatan Wanprestasi .  Terkait  biaya kerugian  yang  harus  diganti  pada  putusan  No.  20/Pdt.G/2019/PN  ADL,  Majelis Hakim  memberikan  keputusan  yang  didasarkan  kepada  petitum  subsidair  yang berbentuk  ex  aequo  et  bono  yang  mana  lebih  mendekati  rasa  keadilan  dan  masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair.
Kata Kunci : retailer; distributor; perjanjian .

## Abstract
The  rules  regarding  legal  protection  of  retailers  are  not  complete,  this  can  be observed  from  the  legal  provisions  governing  retailers  which  until  now  have  only been regulated in the Regulation of the Minister of Trade on the general provisions for the distribution of goods. In the study of the Judgment of the District Court of Andoolo No. 20/Pd.G/2019/PN ADL is a judgment of the District Court that grants two  (2)  sheets  of  payment  receipts  is  valid  and  binding  on  the  retailer  and distributor.  Therefore,  it  is  necessary  to  understand  how  to  regulate  the  legal relationship between distributors and retailers in buying and selling smartphones, how distributors' liability to retailers related to the receipt of smartphone products that are not in accordance with orders based on the Civil Code, as well as how the legal analysis of the judge's consideration and decision regarding the distributor's liability to retailers in the Andoolo District Court Decision No. 20 / Pdt.G / 2019 / PN ADL. Type of research: normative law and the nature of writing: legal research of  an  analytical  descriptive  nature.  Data  source:  secondary  legal  material.  Then, data  collection  techniques:  literature,  as  well  as  data  collection  tools:  document study and data analysis: qualitative data analysis. From the results of this writing, the  regulation  of  legal  relations  between  distributors  and  retailers  in  buying  and selling  smartphones,  is  regulated  in  Article  1338  of  the  Criminal  Code  which adheres  to  the  principle  of  freedom  of  contract,  Article  6  number  1  letter  a  and Article  6  number  2  of  the  PERMENDAGRI  Number  66  of  2019  concerning Amendments  to  the  Regulation  of  the  Minister  of  Trade  Number  22/M- DAG/PER/3/2016 concerning General Provisions for The Distribution of Goods, in the  distribution  activities  of  the  agreement  arises  either  from  the  agreement, appointment, and/or proof of transaction in writing, so that the distributor's liability to  the  retailer  related  to  the  receipt  of  mobile  phone  products  that  are  not  in accordance with the order has a legal consequence of default. Regarding the cost of the  loss  to  be  reimbursed  in  judgment  No.  20/Pdt.G/2019/PN  ADL,  the  Panel  of Judges  gave  a  decision  based  on  the  petitum  subsidair  in  the  form  of  ex  aequo  et bono  which  is  closer  to  the  sense  of  justice  and  is  still  within  a  framework compatible with the prima facie petitum core.
Keywords: retailers; distributors; agreements.

## Pendahuluan
Perkembangan  dunia  bisnis  belakangan  ini  sangat  mendukung  perkembangan para  pelaku  usaha  yang  berada  di  pasar,  terutama  perkembangan  dunia  bisnis  yang terjadi  dalam  bidang  perdagangan  teknologi,  seperti smartphone . Smartphone yang dipasarkan di Indonesia pada umumnya diimpor dari Negara lain “ As the development of  field-based  hypotheses  and  identify  the  salient  characteristics  of  the  circular economy  (CE)  for  improvement  in  both  countries” sebagai  pengembangan  hipotesis berbasis  lapangan  dan  mengidentifikasi  karakteristik  yang  menonjol  dari  ekonomi sirkular (CE) untuk perbaikan di kedua negara (Chun et al., 2022) . Smartphone tersebut sampai ke tangan konsumen melalui proses distribusi, baik distribusi langsung maupun distribusi  tidak  langsung.  Pada  proses  distribusi  tidak  langsung,  distributor mendistribusikan  barang  tersebut  kepada  konsumen  melalui  rantai  distribusi  yang
bersifat  umum,  seperti  melalui  retailer (Ramli,  2019) .  Menurut  Pasal  1  angka  8 PERMENDAGRI  No. 22/M-DAG/PER/3/2016  Tentang  Ketentuan  Umum  Distribusi Barang  menyatakan  Distributor  adalah  perusahaan  perniagaan  kewarganegaraanisme yang beraksi atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penjualan  penyimpanan,  serta  pemasaran  barang  dan  jasa  yang  dimiliki/dikuasai, sedangkan  Pasal  1  angka  14  PERMENDAGRI  No.  22/M-DAG/PER/3/2016  Tentang Ketentuan  Umum  Distribusi  Barang  menyatakan  “Pengecer  adalah  pelaku  usaha distribusi  yang  kegiatan  pokoknya  memasarkan  barang  secara  langsung  kepada konsumen”.  Namun  tidak  semua  barang  yang  beredar  yang  di  terima  oleh  retailer memiliki kualitas yang prima dan terkadang jenis smartphone yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan dimuka. Bagi seorang distributor, hubungan baik dengan  retailer  sama  pentingnya  dengan  hubungan  baik  antara  perusahaan  dengan konsumen.
Aturan  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  retailer  belum  lengkap, indikator hal ini dapat dicermati dari ketentuan hukum yang mengatur tentang retailer yang  sampai  saat  ini  baru  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan.  Pengaturan tentang  perlindungan  terhadap  retailer  ditentukan  oleh  perjanjian  yang  dibuat  oleh kedua  belah  pihak.  Sementara  penyaluran  barang  antara  distributor  dengan  retailer tersebut  diawali  dengan  perjanjian  yang  di  buat  oleh  ke  dua  belah  pihak.  Suatu  yang wajib  harus  dipenuhi  dalam  sebuah  perjanjian  adalah  prestasi.  Prestasi  merupakan  isi dari pada perjanjian. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan  dalam  perjanjian  maka  ia  dikatakan  “ Wanprestasi ”  (kelalaian) (Riduan, 2010) .  Pembahasan  kali  ini,  retailer  telah  membayar  harga  yang  dijanjikan  kepada distributor dengan jumlah yang cukup besar maka perlu dipahami, bagaimana caranya menuntut  pemenuhan  apabila  distributor  memberi  barang  yang  tidak  sesuai  dengan pemesanan  yang  telah  diperjanjikan  yang  dikategorikan  sebagai  suatu  pelanggaran. Banyak fakta menunjukkan adanya kasus Wanprestasi oleh distributor. Misalnya kasus Wanprestasi distributor smartphone yang  terjadi  di  Kabupaten  Konawe  Selatan, Sulawesi Tenggara, yaitu dengan perkara Pengadilan Negeri Nomor 20/Pdt.G/2019/PN ADL.  Perkara  tersebut  juga  didaftarkan  dalam  upaya  banding  melalui  Pengadilan Tinggi Kendari dengan perkara Nomor 60/PDT/2020/PT KDI.
Namruddin  selaku  distributor smartphone dan  seorang  retailer  bernama  Dian Jabar Aliyamin yang mana Dian Jabar Aliyamin melakukan pembelian Handphone All Brand (Iphone,  Samsung,  Oppo,  Vivo,  dan  Nokia)  yang  jumlahnya  tertera  di  dalam kuitansi.  Kuitansi  tersebut  berisi  mengenai  sejumlah  uang  secara  tunai  dan  sebagian melalui transfer dengan total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada Namruddin,  hal  ini  dibuktikan  berdasarkan  2  (dua)  lembar  kuitansi  pembayaran  yang dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Namruddin  dan  beberapa  orang  saksi  masing-masing tertanggal  5  Juli  2019  dengan  nominal  perlembar  kuitansi  masing-masing  sebesar  Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diterima langsung Namruddin dari Dian Jabar Aliyamin dengan syarat yang disepakati Namruddin secara lisan bahwa pada saat
grand  opening  toko  Handphone  Dian  dilakukan,  semua  orderan  Dian  sudah  ada  dan terisi di etalase toko untuk dijual pada konsumen di Lapulu Kota Kendari.
Oleh  karena  kuitansi  dibuat  sebagai  bukti  tanda  terima  uang  ditanda  tangani kedua  belah  pihak  serta  disaksikan  oleh  beberapa  orang  saksi  maka  menurut  hukum kuitansi tersebut adalah sah, berlaku dan mengikat secara hukum. Pada saat pelaksanaan grand  opening  toko  Handphone  milik  Dian  yang  bernama Galery  Ponsel  Store (GPS) yang  terletak  di  Lapulu  Kota  Kendari  yang  terlaksana  pada  tanggal  18  Agustus  2019, produk handphone yang diantarkan oleh Namruddin ke toko Dian tidak sesuai dengan janji  Namruddin  untuk  menyediakan  seluruh  produk  handphone  sesuai  permintaan Dian. Dian memesan pembelian produk handphone dengan merk-merk, seperti Iphone, Samsung, Oppo, Vivo, dan Nokia namun faktanya produk handphone yang diantarkan Namruddin justru merk-merk lain yang sesungguhnya tidak diorder Dian, seperti merk handphone Evercoss, Luna, X-COM, Maxtron, Advan, Strawberry, GenPRO, dan Aldo yang  mana  produk  handphone  yang  diantarkan  ini,  setelah  dilakukan  pengecekan, memiliki total senilai Rp. 652.750.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Adanya fakta produk handphone tidak sesuai pesanan, maka satu minggu setelah grand  opening  toko,  Dian  melakukan  pengembalian  barang  kepada  Namruddin  yang mana  bila  dikalkulasikan  maka  senilai  Rp.  448.968.000,-  (Empat  Ratus  Empat  Puluh Delapan  Juta  Sembilan  Ratus  Enam  Puluh  Delapan  Ribu  Rupiah),  sedangkan  sisa barang yang tidak dikembalikan senilai Rp. 203.782.000,- (Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus  Delapan  Puluh  Dua  Ribu  Rupiah).  Dian  meminta  Namruddin  untuk mendatangkan  barang  sesuai  dengan  permintaan  di  awal  dengan  nilai  uang  yang diberikan,  namun  Namruddin  selaku  distributor  tidak  memenuhi  permintaan  Dian  dan Dian  selaku  retailer  melayangkan  surat  somasi  kepada  Namruddin  dengan  tuntutan segera  mengembalikan  seluruh  dana  milik  Dian,  namun  hingga  gugatan  diajukan, Namruddin tidak kunjung memenuhi kewajibannya kepada Dian.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Majelis  Hakim  pada  perkara  tersebut mengeluarkan putusan dengan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN ADL yang menyatakan dalam pokok  perkara  mengabulkan  Gugatan  Penggugat  untuk  sebahagian,  menyatakan tergugat  telah  melakukan  ingkar  janji  ( Wanprestasi ),  menghukum  Tergugat  untuk membayar  sisa  uang  yang  telah  dibayar  Penggugat  kepada  Tergugat  dalam  hal perdagangan handphone sebesar Rp. 524.193.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus  Sembilan  Puluh  Tiga  Ribu  Rupiah)  kepada  Penggugat  dengan  seketika  dan sekaligus, menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 756.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu  Rupiah).  Hingga  putusan  tersebut  disahkan,  pada  hari  Senin  tanggal  3  Agustus 2020,  Namruddin  selaku  Tergugat  melakukan  upaya  banding  yang  didaftarkan  ke Pengadilan Tinggi Kendari dengan perkara No 60/PDT/2020/PT KDI.
Pada  tanggal  14  Oktober  2020  putusan  Banding  diumumkan,  Majelis  Hakim mengeluarkan  amar  putusan  yang  menyatakan:  Menerima  permohonan  banding  dari Pembanding semula Tergugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal
22  Juni  2020,  Nomor  20/Pdt.G/2019/PN  ADL  yang  dimohonkan  banding  tersebut; Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua  tingkat  peradilan  dan  dalam  tingkat  banding  ditetapkan  sejumlah  Rp.  150.000.- (Seratus  Lima  Puluh  Ribu  Rupiah).  Hingga  putusan  tersebut  dikeluarkan,  tidak  ada upaya hukum kasasi yang diajukan dalam perkara tersebut.
Perjanjian  antara  retailer  dan  distributor  tersebut  menggunakan  sistem pembayaran  yang  dilakukan  secara  bertahap.  Namun  dalam  kurun  waktu  yang  lebih singkat, meskipun distributor sudah diberikan keringanan dengan cara meminta secara baik-baik  kepada  distributor  untuk  mendatangkan  kembali  barang  sesuai  dengan permintaan dan ketika retailer melayangkan surat somasi kepada distributo. Distributor tersebut tidak kunjung memenuhi kewajibannya yang biasa disebut sebagai Wanprestasi yang menyebabkan retailer mengalami kerugian. Pada saat retailer mengajukan gugatan, distributor  merasa  retailer  tersebut  tidak  memuat  secara  jelas  tentang  obyek  sengketa gugatan  dikarenakan  retailer  tersebut  tidak  menyerahkan  bukti  surat  berupa  kontrak kerjasama  mengenai  pengorderan brand  smaprtphone ,  retailer  tersebut  hanya menyerahkan  bukti-bukti  surat,  seperti  kuitansi  pembayaran,  bukti  transfer,  faktur penjualan  PT.  Mobile  Trade  Center  (MTC),  dan  lain  sebagainya.  Untuk  itu  dalam penulisan  ini  perlu  dipahami  bagaimana  hubungan  hukum  dan  perlindungan  hukum terhadap  retailer,  bagaimana  keabsahan  dua  lembar  kwitansi  pembayaran,  dan bagaimana  upaya  yang  dapat  dilakukan  retailer  dalam  menghadapi  kerugian  yang dialaminya.
Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, maka rumusan masalah di dalam penelitian  ini  pertama,  bagaimana  pengaturan  hubungan  hukum  antara  distributor dengan retailer dalam jual beli smartphone , bagaimana pertanggungjawaban ditributor terhadap  retailer  terkait  penerimaan  produk  handphone  yang  tidak  sesuai  dengan pemesanan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bagaimana analisa hukum  pertimbangan  dan  putusan  Hakim  mengenai  pertanggungjawaban  distributor terhadap  retailer  pada  Putusan  Nomor  20/Pdt.G/2019/PN  ADL.  Oleh  sebab  itu,  perlu dilakukan  pengkajian  terhadap  putusan  Nomor  20/Pdt.G/2019/PN  ADL  yang dituangkan  dalam  sebuah  karya  tulis  berjudul:  “Tinjauan  Yuridis  Tanggung  Jawab Distributor Kepada Retailer dalam Pemasaran Produk HandPhone yang Tidak Sesuai”.

## Metode Penelitian
Teknik  pengumpul  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  studi kepustakaan  ( library  research )  yang  merupakan  langkah  awal  dari  penelitian  hukum normatif  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Alat  pengumpulan  data dilakukan  dengan  studi  dokumen,  yaitu  dengan  cara  membaca,  mempelajari, mengidentifikasi  literatur-literatur,  laporan  penelitian  serta  sumber  bacaan  lainnya dengan  menyalin  atau  memindahkan  data  yang  relevan  dengan  penulisan (Sugiyono, 2015) .  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  kualitatif,  bahan hukum yang telah terkumpul dan diolah akan dibahas dengan menggunakan analisa data kualitatif.  Teknik  Penarikan  kesimpulan  dengan  menggunakan  metode  deduktif,  yaitu
dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus. Didapat dari data-data yang diperoleh dan dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan (Marzuki, 2016) .
Bahan  sekunder,  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer (Asikin,  2018) .  Terdiri  dari  buku-buku  teks,  jurnal  hukum,  kamus hukum,  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  serta  komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:  a.  Buku-buku  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  kerjasama.  b.  Buku-buku  yang berkaitan dengan Wanprestasi . c. Karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama. d. Karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan Wanprestasi . Menurut bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  kamus  umum,  kamus  hukum,  kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris” (Soekanto & Mamudji, 2014) .

## Hasil dan Pembahasan
A. Pengaturan Hubungan Hukum Antara Distributor dengan Retailer dalam Jual Beli Smartphone
Perjanjian  antara  distributor  dengan retailer dalam  jual  beli Smartphone sudah  berlangsung  semenjak  penandatanganan  perjanjian  kerjasama,  yaitu  pada tanggal  16  Juni  2019  melalui  Perjanjian  kontrak  kerjasama Mobile  Trade  Centre (MTC) yang dibuat dan ditanda tangani oleh distributor dan retailer . Pihak pertama adalah  perusahaan  distributor smartphone yang  bergerak  dibidang  produsen smartphone dan  pihak  kedua  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang perdagangan dalam hal ini retailer yang keduanya telah setuju melakukan kontrak kerjasama  yang  saling  menguntungkan.  Berawal  dari  akan  dilaksanakannya grand opening toko Galery Ponsel Store (GPS) milik retailer yang menjual barang-barang jenis handphone maka  pada  tanggal  16  Juni  2019 retailer tersebut  diajak  bertemu oleh  distributor  tersebut  untuk  membicarakan  terkait  rencana  pembukaan  toko handphone milik retailer .  Saat  pertemuan,  distributor  tersebut  menyampaikan kesiapan  dan  kesanggupan  untuk  membantu  pihak retailer dalam  membuka  toko handphone tersebut  khususnya  terkait  dengan  pengadaan/pengorderan handphone yang akan dijual dalam toko retailer tersebut.
Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kontrak kerjasama jual beli handphone tersebut,  seperti retailer wajib  melakukan  pengorderan all  brand  smartphone melalui  distributor  ( Mobile  Trade  Center /Namrudin)  tersebut  tanpa  terkecuali dengan keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, status retailer dan distributor  tersebut  merupakan  team  kerjasama  dalam  perdagangan smartphone yang  tujuannya  mencari  keuntungan,  selama  proses  pemesanan Handphone  All Brand tersebut  selalu  berkoordinasi  dengan retailer tersebut  melalui  faktur penjualan dan nota barang yang akan dibuat. Hal lain yang diatur dalam perjanjian tersebut,  seperti  pihak  distributor  memenuhi  pesanan/orderan  barang  ( handphone ) dari retailer sebelum  pelaksanaan grand  opening toko retailer tersebut  agar  pada
saat  pelaksanaan grand  opening toko  sudah  dipenuhi  pajangan handphone guna semakin  menarik  pelanggan  karena  produk-produk  jualan  lengkap  dan  banyak pilihan  merk  ternama  dan  terbaru,  pihak  distributor  membantu retailer tersebut dalam hal brandingan toko milik retailer berupa pemasangan branding yang terdiri dari bilboard , mail  box ,  dan  stiker  yang  rencananya  akan  dipasang  dalam  rangka grand  opening di  toko  milik retailer tersebut,  serta  proses  pembayaran  dengan metode  angsuran  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Dengan  demikian,  terjadilah kesepakatan  antara retailer dan  distributor  yang  tertuang  di  dalam  surat  perjanjian kontrak kerjasama Mobile Trade Centre (MTC) tertanggal 16 Juni 2019.
Selain  perjanjian  kontrak  kerjasama  tersebut,  terdapat  pula  dua  (2)  lembar kuitansi  pembayaran  yang  dibuat  dan  ditanda  tangani  oleh  distributor  dan retailer dan  beberapa  orang  saksi  masing-masing  tertenggal  05  Juli  2019  yang  diterima langsung oleh kedua belah pihak yang mana di atas kuitansi tersebut terdapat tulisan tangan  yang  telah  disepakati  oleh  distributor  dan retailer terkait  merk handphone yang  dipesan,  yaitu  Iphone,  Samsung,  Oppo,  Vivo,  dan  Nokia.  Khusus  tentang perjanjian  distribusi  barang  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1319  KUH  Perdata, i perjanjian i kerjasama i ini  dikategorikan i dalam i perjanjian i tidak i bernama i ( innominaat ) (Moniung,  2015) . Ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang distributor, seperti dikeluarkannya Keputusan PERMENDAGRI No. 22/M- DAG/PER/3/2016  Tentang  Ketentuan  Umum  Distribusi  Barang  sebagaimana kemudian  diubah  dengan  dikeluarkannya  PERMENDAGRI  No. 66  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  PERMENDAGRI  No. 22/M-DAG/PER/3/2016  Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.
Selain  itu,  perjanjian  pembagian  barang  yang  dibuat  oleh  para  pihak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diadvokasi oleh Pasal 1338 KUH Perdata.  Berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak,  kedudukan  kedua  belah  pihak adalah  sama  dan  sederajat (Moniung,  2015) .  Distributor  menurut  Pasal  1  angka  8 PERMENDAGRI  No.  22/M-DAG/PER/3/2016  Tentang  Ketentuan  Umum Distribusi  Barang  adalah  pelaku  usaha  distribusi  yang  bertindak  atas  namanya sendiri  dan  atas  penunjukan  dari  produsen  atau supplier atau  importir  berdasarkan perjanjian  untuk  melakukan  kegiatan  pemasaran  barang.  Pasal  3  angka  1-2 PERMENDAGRI No.22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, menjelaskan:
1. Distribusi  barang  secara  tidak  langsung  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2, dilakukan  oleh  Pelaku  Usaha  Distribusi  dengan  menggunakan  rantai  distribusi yang bersifat umum, yaitu:
a. Distribusi dan jaringannya.
b. Agen dan jaringannya.
2. Pelaku  usaha  distribusi  yang  menggunakan  distributor  dan  jaringannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri dari:
a. Distributor.
b. Sub distributor.
c. Perkulakan.
d. Grosir.
e. Pengecer.
Pasal  1  angka  14  PERMENDAGRI  No.  22/M-DAG/PER/3/2016  Tentang Ketentuan  Umum  Distribusi  Barang  menyatakan  Pengecer  adalah  pelaku  usaha distribusi  yang  kegiatan  pokoknya  memasarkan  barang  secara  langsung  kepada konsumen.  Pada  dasarnya  distribusi  barang  secara  tidak  langsung  dilakukan  oleh pelaku usaha distribusi berdasarkan perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis. Apabila melihat pada Pasal tersebut di atas, hubungan hukum antara distributor  dengan retailer dalam  jual  beli smartphone tidak  hanya  berdasarkan perjanjian, namun juga lahir karena perikatan akibat ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut.
Perjanjian distribusi antara distributor dan retailer tidak diatur secara khusus dalam  KUH  Perdata,  sehingga  perjanjian  antara  distributor  dan retailer dapat digolongkan dalam perjanjian innominaat , sehingga keberadaannya mengikuti asas konsensualisme.  Berdasarkan  asas  konsensualisme,  maka  perjanjian  yang  akan dilakukan  oleh  distributor  dan retailer harus  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dengan demikian secara tidak langsung berlaku  Pasal  1338  KUH  Perdata:  Semua  perjanjian  dibuat  secara  sah,  kemudian diterapkan  sebagai  hukum  bagi  mereka  yang  menggunakan  persamaannya (Moniung,  2015) .  Hubungan  hukum  yang  timbul  antara  distributor  dan retailer , yaitu  berdasarkan  adanya  surat  perjanjian  kontrak  kerjasama Mobile  Trade  Centre (MTC) tertanggal 16 Juni 2019 yang ditanda tangani, dalam perjanjian tersebut lahir juga perikatan yang mana terdapat dua (2) lembar kuitansi pembayaran yang dibuat dan ditanda tangani oleh distributor dan retailer dan beberapa orang saksi masing- masing tertenggal 05 Juli 2019 yang diterima langsung oleh kedua belah pihak yang mana  di  atas  kuitansi  tersebut  terdapat  tulisan  tangan  yang  telah  disepakati  oleh distributor dan retailer terkait merk handphone yang dipesan.
Apabila  melihat  pada  isi  Pasal  6  angka  2  PERMENDAGRI  No.  66  Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMENDAG No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang yang telah disebutkan sebelumnya, maka bukti transaksi secara tertulis berupa dua (2) kuitansi tersebut yang mana terdapat tulisan tangan  yang  telah  disepakati  oleh  distributor  dan retailer terkait  merk handphone yang dipesan adalah sah dan mengikat kedua belah pihak.
B. Pertanggungjawaban  Distributor  Terhadap
Retailer Terkait  Penerimaan Produk Handphone yang Tidak Sesuai dengan Pemesanan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pelaksanaan  suatu  hak  dan  kewajiban  hukum  selalu  menuntut  adanya tanggung jawab hukum, pelaksanaan setiap kegiatan yang dibebankan dalam suatu perjanjian  selalu  menuntut  adanya  tanggung  jawab.  Menurut  Kelsen,  Seseorang
bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  perbuatan  tertentu  atau  bahwa  dia  memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya  bertentangan (Bachtiar  &  Sumarna,  2018) .  Bagi  Nasution,  tanggung jawab  hukum  itu  sendiri  dapat  bermakna  sebagai  pertanggungjawaban  yang didasarkan  atas the  rule  of  the  game  atau  the  rule  of  law .  Dengan  demikian, tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang didasarkan atas kehendak norma-norma hukum yang tentunya bersumber pada berbagai peraturan perundang- undangan,  termasuk  yang  bersumber  dari  adanya  suatu  perikatan  yang  telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian/kontrak (Bachtiar & Sumarna, 2018) . Tanggung  jawab  hukum  atas  dasar Wanprestasi didasari  adanya  hubungan perikatan,  hubungan  perikatan  tersebut  timbul  baik  karena  perjanjian  atau  karena undang-undang,  pada  kegiatan  distribusi  perikatan  timbul  baik  dari  perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 6 angka 1 huruf a dan Pasal 6 angka 2 PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2019 tentang Perubahan  Atas  PERMENDAG  No.  22/M-DAG/PER/3/2016  tentang  Ketentuan Umum  Distribusi  Barang.  Menurut  ajaran  hukum  perdata  apabila  salah  satu  pihak dalam  perjanjian  tidak  melaksanakan  prestasinya  maka  dikatakan Wanprestasi . Wanprestasi itu sendiri dalam berbagai literatur dimaknai sebagai tidak memenuhi kewajiban  sebagaimana  diterapkan  perikatan  atau  perjanjian,  tidak  dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun tidak disengaja dikarenakan kelalaian dan keadaan memaksa atau overmacht/force majure (Bachtiar & Sumarna, 2018) .
Sementara  Pasal  1243  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  merumuskan Wanprestasi sebagai:  “Penggantian  biaya,  rugi,  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya suatu  perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan,  apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan lalai  memenuhi  perikatannya,  tetap  melalaikannya,  atau  jika  produk  yang  harus diberikan atau dibuatnya, semata-mata bisa diberikan atau dibuat berdasarkan batas waktu  yang  telah  dilampaukannya”.  Pada  kegiatan  distribusi,  seperti  distribusi barang  berupa handphone kepada retailer apabila  distributor  melakukan Wanprestasi maka  pihak retailer dapat  megajukan  gugatan  perbuatan Wanprestasi ke pengadilan, sehingga dapat dimintai tanggung jawab secara keperdataan. Dalam konteks  keperdataan,  tanggung  jawab  tersebut  lahir  karena  adanya  perjanjian  dan karena undang-undang.
Tanggung jawab hukum perdata dapat diajukan atas dasar, yaitu (Bachtiar & Sumarna, 2018) :
a. Adanya  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1365 KUH Perdata yang pada dasarnya menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salah karena salahnya mengganti kerugian tersebut.
b. Adanya Wanprestasi ,  yaitu  sama  sekali  tidak  menerima  penampilan,  terlambat memberikan penampilan, melakukan penampilan tidak menurut ketentuan yang
telah  ditetapkan  dalam  perjanjian  yang  dilakukan  salah  satu  pihak  dalam perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal KUH Perdata.
Berdasarkan  hukum  perikatan,  tanggung  jawab  dapat  dibedakan,  yaitu (Sudjana, 2019) :
a. Tanggung  jawab  hukum  karena  perjanjian/hubungan  kontraktual  ( Privity  of Contract )  seperti  yang  tercantum  dalam  pasal  1338  dan  pasal  1317  KUH Perdataan.
b. Tanggung jawab karena undang-undang. Oleh  sebab  itu,  tanggung  jawab  distributor  merupakan  suatu  konsekuensi dari  berbagai  tindakan  yang  dilakukan  dalam  kerangka  menjalankan  fungsi-fungsi distributor yang menjadi lingkup kewenangannya namun memiliki batas-batas yang sudah ditentukan dalam perjanjian. Apabila distributor Wanprestasi yaitu dalam hal ini  distributor  memberi  barang  ( smartphone )  yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian yang  diterima retailer dalam  pemasaran,  maka  dengan  hal  ini  distributor  dapat dipertanggungjawabkan  karena  memiliki  hubungan  hukum  langsung  antara distributor dengan retailer .
Tindakan  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh retailer berdasarkan  akibat hukum  perbuatan Wanprestasi ,  oleh  karena  itu  sejak  saat  itu  debitur  berkewajiban mengganti kerugian yang timbul dan kreditur dapat meminta (Busro, 2011) :
a. Pengganti kerugian.
b. Benda  yang  dijadikan  obyek  perikatan  sejak  saat  tidak  dipenuhinya  kewajiban menjadi tanggungjawab dari debitur.
c. Bila  perikatan  timbul  perjanjian  timbal  balik,  kreditur  dapat  meminta pembatalan atau pemutusan perjanjian.
Sehingga pertanggungjawaban perdata dari distributor dapat secara langsung didasarkan pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
C. Analisa Hukum Pertimbangan dan Putusan Hakim Mengenai Pertanggungjawaban  Distributor  Terhadap Retailer pada  Putusan  Nomor 20/Pdt.G/2019/PN ADL
1. Analisa Hukum Pertimbangan Hakim
Gugatan  Penggugat  pada  pokoknya  ditujukan  agar  Pengadilan  Negeri Andoolo menyatakan sah, berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat atas 2  lembar  kuitansi  pembayaran  yang  dibuat  dan  ditanda  tangani  oleh  Tergugat dan beberapa orang saksi masing-masing tertanggal 5 Juli 2019 dengan nominal perlembar kuitansi masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah),  Penggugat  juga  memohon  agar  Majelis  Hakim  menyatakan  sah  dan berharga sita jaminan terhadap barang-barang/aset-aset milik Tergugat baik yang bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak.  Selain  itu  juga  Penggugat  dalam gugatannya  ditujukan  agar  Pengadilan  Negeri  Andoolo  menyatakan  Tergugat telah  terbukti Wanprestasi /ingkar  janji  dan  menghukum  Tergugat  untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Penggugat secara tunai, seketika,
dan  sekaligus  sebesar  Rp.  796.218.000,-  (Tujuh  Ratus  Sembilan  Puluh  Enam Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk  membayar  kerugian  Penggugat  secara  tunai,  seketika,  dan  sekaligus sebesar  Rp.  79.621.800,-/bulan  terhitung  sejak  Tergugat Wanprestasi hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan memohon untuk menghukum Tergugat  untuk  membayar  kerugian  yang  diderita  Penggugat  akibat mengeluarkan biaya untuk membayar jasa  honorarium  pengacara  Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).  Selanjutnya,  Penggugat  juga  memohon  kepada  Majelis  Hakim  agar menghukum  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  ( dwangsom )  sebesar  Rp. 5.000.000,-  (Lima  Juta  Rupiah)  setiap  hari  keterlambatan  mematuhi  putusan perkara  tersebut  dan  menghukum  Tergugat  membayar  seluruh  biaya  perkara tersebut.
Khusus  tentang  perjanjian  distribusi  barang  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  1319  KUH  Perdata,  perjanjian  kerjasama  ini  dapat  dikategorikan  dalam ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama ( innominaat ) (Moniung, 2015) .  Berdasarkan  Pasal  1320  KUH  Perdata,  suatu  perjanjian  adalah  sah apabila memenuhi elemen-elemen sebagai berikut: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan  diri;  2.  Kecakapan  para  pihak  untuk  membuat  suatu  perikatan;  3. Ada suatu sebab tertentu; 4. Suatu hal yang tidak terlarang. Apabila melihat pada isi  Pasal  6  angka  2  PERMENDAGRI  No.  66  Tahun  2019  Tentang  Perubahan Atas  PERMENDAG  No.  22/M-DAG/PER/3/2016  tentang  Ketentuan  Umum Distribusi  Barang  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  maka  bukti  transaksi secara tertulis berupa dua (2) kuitansi tersebut yang mana terdapat tulisan tangan yang telah disepakati oleh distributor dan retailer terkait merk handphone yang dipesan adalah sah dan mengikat kedua belah pihak.
Bertitik  tolak  dari  Pasal  1878  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,
kuitansi  merupakan  tanda  terima/tanda  bayar  atau  pembebasan  orang  yang namanya  tercantum  dalam  surat  itu  dan  kemudian  menguasainya  telah memenuhi  pembayaran  yang  diperintahkan  oleh  penandatangan,  dicantumkan tanggal jadinya dan ditandatangani. Kuitansi berdasarkan Putusan Negeri Kuala Kurun  Nomor  1/Pdt.G/2018/PN  KKN  adalah:  “Alat  bukti  di  bawah  tangan pernyataan sepihak yang pembuktiannya bersifat formil dan bersifat materiil, sah dan  memiliki  kekuatan  hukum  bila  syarat  formil  berbentuk  tertulis, mencantumkan  identitas  penandatangan  dan  pihak  kreditur,  menyebutkan dengan  jelas  kegunaan/tujuan  pemberian  uang  dan  tanggal/waktu  pembayaran, ditulis tangan oleh penandatangan, ditandatangani penulis akta yang tertera pada kuitansi,  diakui  secara  harafiah  langsung  oleh  para  pihak,  serta  syarat  materiil yaitu  pernyataan  pengakuan  sepihak  dari  penanda  tangan,  pengakuan  sepihak tanpa syarat, jumlah uang/barang yang dibayar disebutkan secara pasti”.
Pada  perkara  No.  20/Pdt.G/2019/PN.  ADL,  Majelis  Hakim  menyatakan berlaku  serta  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  atas  dua  (2)  lembar  kuitansi pembayaran  tertanggal  5  Juli  2019  yang  telah  ditandatangani  oleh  Penggugat dan  Tergugat  dan  diketahui  oleh  empat  (4)  orang  saksi.  Dalam  persidangan, Penggugat berdasarkan bukti dua (2) kuitansi tersebut yang diajukan Penggugat ke persidangan mendukung dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi  syarat  sah  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  terdiri  dari  kesepakatan  para  pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, maka dua  (2)  lembar  kuitansi  tersebut  mengikat  para  pihak  dan  berlaku  sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.
Terkait  nominal  perlembar  kuitansi  masing-masing  sebesar  Rp. 500.000.000,-  (Lima  Ratus  Juta  Rupiah),  Pembuktian  hanya  dapat  ditegaskan berdasarkan  dukungan  fakta-fakta (Harahap,  2017) .  Sebagai  pedoman  atau aturan umum digariskan dalam Pasal 163 HIR yang menjelaskan:
“Barang  siapa  yang  mengemukakan  ia  memiliki  hak,  atau  ia mengucapkan suatu perilaku guna menguatkan haknya tersebut, atau membantah hak  orang  lain,  maka  orang  tersebut  harus  memberikan  bukti  akan  adanya  hak dan peristiwa yang telah terjadi berdasarkan fakta”.
Apa  yang  tercantum  dalam  Pasal  163  ini  adalah  yang  biasa  disebut pembagian beban pembuktian, yang maksudnya adalah setiap kedua belah pihak yang memiliki perkara harus memberikan bukti yang nyata dari hasil perbuatan dan  kejadian-kejadian  yang  dipersengketakan,  sebaliknya,  apabila  kedua  belah pihak  tersebut  tidak  memiliki  perkara  atau  tidak  menyangkal  maka  tidak  perlu membuktikan apapun.
Berdasarkan  keseluruhan  pembuktian  antara  Penggugat  dan  Tergugat, Majelis  Hakim  menyimpulkan  dana  yang  diterima  oleh  Tergugat  adalah sejumlah  Rp.  812.300.000,-  (Delapan  Ratus  Dua  Belas  Juta  Tiga  Ratus  Ribu Rupiah).  Dalam  perkara  No.  20/Pdt.G/2019/PN  ADL,  Majelis  Hakim  menolak permohonan  Penggugat  untuk  menyatakan  sah  dan  berharga  sita  jaminan terhadap  barang-barang/aset-aset  milik  Tergugat  baik  yang  bergerak  maupun yang tidak bergerak. Hakim berpendapat bahwa karena dalam persidangan, tidak ada  yang  mendukung  dalil  gugatan  Penggugat  yang  mencerminkan  adanya upaya  Tergugat  mengalihkan  aset/harta  benda  miliknya,  sehingga  Majelis Hakim  menyatakan  bahwa  Penggugat  tidak  berhasil  membuktikan  kebenaran dalil gugatannya. Hal tersebut dikarenakan pada saat permohonan sita diajukan Penggugat  harus  menjelaskan  dan  menunjukan  identitas  barang  yang  hendak disita, menjelaskan letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya (Harahap, 2017) .
2. Analisis  Putusan  Hakim  Mengenai  Pertanggungjawaban  Distributor Terhadap Retailer Pada Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN ADL Pada perkara Wanprestasi dengan perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN. ADL, telah  dilakukan  proses  pemeriksaan  perkara  di  persidangan  pada  Pengadilan Negeri Andoolo telah selesai karena telah melalui tahapan pemeriksaan gugatan Penggugat  dilanjutkan  dengan  tahapan  proses  pembuktian,  sehingga  dapat diputuskan amar putusan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri  Andoolo  pada  hari  Senin,  20  Juli  2020  dengan  perkara  No. 20/Pdt.G/2019/PN. ADL.
Berikut amar putusan dalam putusan Pengadilan Negeri Andoolo dengan No. 20/Pdt.G/2019/PN. ADL:
a. Dalam Provisi
1) Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk Seluruhnya Pada  perkara  register  Nomor  20/Pdt.G/2019/PN  ADL,  Penggugat memohon  gugatan  provisi  dengan  tuntutan  meletakkan  sita  jaminan ( conservatoir  beslaag )  terhadap  harta  benda,  barang-barang/aset-aset  milik Tergugat  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak.  Sita  jaminan  diatur dalam Pasal 227 angka 1 HIR, Pasal 261 angka 1 RBg atau Pasal 720 Rv:
a) Menyita  barang  debitur  selama  belum  dijatuhkan  putusan  dalam  perkara tersebut.
b) Tujuannya agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan Tergugat selama proses  persidangan  berlangsung,  sehingga  pada  saat  putusan  dilaksanakan, pelunasan  pembayaran  utang  yang  dituntut  Penggugat  dapat  terpenuhi dengan jalan menjual barang sitaan itu.
Pada  saat  permohonan  sita  diajukan  Penggugat  harus  menjelaskan  dan menunjukan  identitas  barang  yang  hendak  disita,  menjelaskan  letak,  jenis, ukuran,  dan  batas-batasnya (Harahap,  2017) .  Pada  dalil  Penggugat,  Penggugat mengajukan permohonan terhadap permintaan sita jaminan agar perkara tersebut tidak  sia-sia,  nihil,  dan  hampa  ( illusoir )  dan  agar  kerugian  yang  diderita Penggugat  dapat  kembali  dan  tidak  semakin  besar,  serta  menghindari  upaya Tergugat mengalihkan aset/harta benda milik Tergugat. Namun Majelis Hakim menolak  permohonan  Penggugat  dikarenakan  Penggugat  tidak  dapat membuktikan  terkait  upaya  Tergugat  mengalihkan  aset/harta  benda  milik Tergugat.
b. Dalam Eksepsi
1) Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
Exceptie (Belanda), exception (Inggris)  secara  umum  berarti pengecualian,  akan  tetapi  dalam  konteks  hukum  acara  bermakna  tangkisan atau  bantahan  ( objection ) (Harahap,  2017) .  Menurut (Mertokusumo,  2013) eksepsi  adalah  suatu  sanggahan  atau  bantahan  dari  pihak  tergugat  terhadap
gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.
Adanya  gugatan  yang  diajukan  oleh  Penggugat  maka  Tergugat  di dalam  eksepsinya  tentang  pokok  perkara  membantah  dalil-dalil  gugatan Penggugat.  Tergugat  menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  memuat  secara jelas  tentang  objek  sengketa  baik  yang  terkait  dengan  keberadaan  Surat Kontrak Kerjasama MTC, tanggal 16 Juni 2019, sehingga Tergugat merasa gugatan Penggugat menjadi kabur ( obscuur libel ) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard ).
Majelis  Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Andoolo  Nomor
20/Pdt.G/2019/PN  ADL  telah  menilai  melalui  dalil  gugatan  Penggugat  dan Tergugat,  sehingga  Majelis  Hakim  memutuskan  menyatakan  sah,  berlaku serta  memiliki  kekuatan  hukum  perjanjian  yang  melahirkan  perikatan  pada objek sengketa dua (2) buah kuitansi pembayaran tertanggal 5 Juli 2019.

## c. Dalam Pokok Perkara
1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebahagian
Pasal 178 angka 2 HIR, Pasal 189 angka 2 Rbg, putusan harus secara total  dan  menyeluruh  memeriksa  dan  mengadili  setiap  segi  gugatan  yang diajukan. Sesuai dengan asas kebebasan kehakiman ( judicial independency ) yang dimiliki Hakim dalam mengadili perkara sepenuhnya berwenang untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan tergantung atas penilaian fakta atau pembuktian yang ditemukan dalam persidangan. Apabila alat bukti yang diajukan  berhasil  membuktikan  seluruh  dalil  gugatan  dan  dalilnya  juga mempunyai  dasar  hukum  yang  kuat  serta  pengabulannyatidak  bertentangan dengan  kepatutan  dan  prinsip  keadilan  umum  maka  cukup  alasan  untuk mengabulkan seluruh gugatan (Harahap, 2017) .
Sebaliknya  apabila  yang  terbukti  maupun  yang  patut  dikabulkan berdasarkan  prinsip  umum  keadilan  hanya  sebagian,  sepenuhnya  terserah kepada pertimbangan hakim. Bentuk putusan akhir dari Putusan Pengadilan Negeri  Andoolo  Nomor  20/Pdt.G/2019/PN  ADL  adalah  bentuk  putusan akhir yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak selebihnya,  hal  ini  dikarenakan  meskipun  terpenuhi  kriteria  gugatan mempunyai  dasar  hukum  yang  jelas  antara  posita  dan  petitum  sejalan  dan saling  mendukung  akan  tetapi  dalil  gugatan  yang  terbukti  hanya  sebagian saja sedang yang sebagian lagi tidak terbukti.
2) Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji ( Wanprestasi )
Berlangsungnya  kegiatan  program  pemeriksaan  perkara  di pengadilan  dilakukan  oleh  Penemuan  Hukum  dengan  Hakim.  Oleh  karena itu  agar  bisa  mengetahui  prosedur  penemuan  hukum  dapat  diikuti  tahapan pemeriksaan perkara perdata yang pada dasarnya memiliki 2 (dua) hal yang
penting  bagi  Hakim,  yaitu  peristiwa  yang  disengketakan  dan  hukumnya (Butarbutar, 2010) .
Salah  satu  yang  harus  dikemukakan  oleh  para  pihak  dalam  proses berperkara  ialah  peristiwa  yang  terjadi.  Peristiwa  yang  disengketakan diperoleh  dari  proses  jawab  menjawab  karena  jawab  menjawab  ini bermaksud  untuk  memberikan  pengetahuan  bagi  Hakim  tentang  kasus manakah yang sekiranya menjadi sengketa atau agar hakim bisa menentukan pokok  perkara (Butarbutar,  2010) .  Setelah  itu  harus  dibuktikan  melewati proses pembuktian untuk memperoleh kepastian perihal kasus atau peristiwa konkrit yang telah terjadi. Setelah Hakim berhasil mendapatkan pengakuan tentang kasus yang telah terjadi maka Hakim harus menerapkan hukumnya terhadap peristiwa konkrit tersebut. Penerapan hukum ini dilakukan dengan cara  menghubungkan  peristiwa  konkrit  dengan  peraturan  hukum  yang menguasai peristiwa konkrit tersebut (Butarbutar, 2010) .
Jika dianalisis, dalam agenda sidang pembuktian atas register perkara
No.  20/Pdt.G/2019/PN  ADL,  pada  bukti  T.1  tanggal  16  Juni  2019  dibuat perjanjian  kontrak  kerjasama  distribusi handphone antara  Penggugat  dan Tergugat yang mana salah satu dalam poin perjanjiannya menyatakan bahwa Penggugat  mempercayakan  Tergugat  untuk  mengorder Handphone  All
Brand lalu  dikatikan  dengan  bukti  P.1  dan  P.2,  yaitu  pada  tanggal  5  Juli
2019  dilakukan  pembayaran  melalui  dua  (2)  lembar  kuitansi  yang  mana  di atas  kuitansi  tersebut  terdapat  tulisan  tangan  yang  telah  disepakati  oleh kedua  belah  pihak  terkait type handphone yang  di  pesan,  yaitu  Iphone,
Samsung, Oppo, Vivo, dan Nokia.
Bagi Majelis Hakim ketiga alat bukti tersebut berlaku serta memiliki kekuatan  hukum  mengikat  atas  dua  (2)  lembar  kuitansi  pembayaran tertanggal  5  Juli  2019  yang  telah  ditandatangani  oleh  Penggugat  dan Tergugat  dan  diketahui  oleh  empat  (4)  orang  saksi  serta  perjanjian  kontrak kerjasama  tertanggal  16  Juni  2019  yang  ditandatangani  kedua  belah  pihak secara  sadar,  sehingga  terdapat  hubungan  hukum  antara  Penggugat  dan Tergugat.  Maka  dengan  demikian,  melalui  perjanjian  tersebut  terbitlah perikatan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat diminta untuk memberikan sesuatu dengan objek perikatannya ialah Handphone All Brand (Iphone,  Samsung,  Oppo,  Vivo,  dan  Nokia),  namun Handphone  All  Brand yang  diterima  Penggugat  adalah evercoss, luna,  X-COM, maxtron ,  advan, strawberry ,  GenPro,  dan  Aldo.  Hingga  Penggugat  melayangkan  somasi kepada  Tergugat  untuk  dapat  memenuhi  segala  prestasinya,  namun  sampai perkara ini di putus upaya somasi yang dilakukan Penggugat tidak mendapat tanggapan.  Untuk  itu,  Majelis  Hakim  menegaskan  dalam  amar  Putusan Pengadilan  Negeri  Andoolo  Nomor  20/Pdt.G/2019/PN  ADL  menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji ( Wanprestasi ).
Pada  Pasal  1238  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  sebagai landasan  memaknai  ketentuan Wanprestasi yang  menyatakan  “debitur dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang  ditentukan”.  Hal  ini  sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang mengemukakan Wanprestasi adalah  tidak  memenuhi  kewajiban  yang  telah  ditetapkan  dalam  perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang (Ulya, atus Sholikah, & Santika, 2015) .
Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  didalam  hukum  perjanjian menyatakan terdapat empat (4) macam Wanprestasi , yaitu:
a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
b) Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan
d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim pada perkara ini menetapkan kedudukan  Tergugat  telah  terbukti  melakukan  ingkar  janji  ( Wanprestasi ) atas  permasalahan  yang  telah  disengketakan.  Menghukum  Tergugat  untuk membayar  sisa  uang  yang  telah  dibayar  Penggugat  kepada  Tergugat  dalam hal  perdagangan handphone sebesar  Rp.  524.193.000.-  (Lima  Ratus  Dua Puluh  Empat  Juta  Seratus  Sembilan  Puluh  Tiga  Ribu  Rupiah)  kepada Penggugat  dengan  seketika  dan  sekaligus  Pada  salah  satu  gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat  untuk  membayar  sisa  uang  yang  telah  dibayar  Penggugat  kepada Tergugat  dalam  hal  perdagangan handphone sebesar  Rp.  796.218.000,- (Tujuh  Ratus  Sembilan  Puluh  Enam  Juta  Dua  Ratus  Delapan  Belas  Ribu Rupiah)  kepada  Penggugat  dengan  seketika  dan  sekaligus,  dikarenakan menurut  Penggugat  total  uang  yang  diterima  Tergugat  sejumlah  Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
Namun,  berdasarkan  beban  pembuktian  yang  diberikan  oleh Tergugat, total keseluruhan uang yang diterima Tergugat ialah sejumlah Rp. 812.300.000,-  (Delapan  Ratus  Dua  Belas  Juta  Tiga  Ratus  Ribu  Rupiah), sehingga  Majelis  Hakim  mengkalkulasikan  nilai  uang  berdasarkan  fakta yang  telah  terbukti  adanya  dan  mendapatkan  total  sisa  uang  yang  harus dibayar  Tergugat  kepada  Penggugat  ialah  Rp.  524.193.000,-  (Lima  Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Hal itu pun  sesuai  dengan  penegasan  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  140K/Sip/1971  yang  mana  keputusan judex  facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yang berbentuk ex aequo et bono , yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan hingga karenanya merasa  tidak  terikat  kepada  rumusan  petitum  primair,  dapat  dibenarkan karena  dengan  demikian  lebih  diperoleh  suatu  keputusan  yang  lebih mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair.

## 3) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
Pada  saat  menyetujui  gugatan,  Hakim  tidak  diwajibkan  untuk mengabulkan seluruh gugatan melainkan Hakim bisa mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, atau mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat  diterima  sebagian  yang  lain,  atau  dapat  juga  mengabulkan  sebagian dan  menolak  sebagian  serta  menyatakan  tidak  dapat  diterima  sebagian lainnya.  Pada  dasarnya  setiap  Hakim  mrmiliki  pertimbangan  yang  berbeda dalam memeriksa perkara yang sedang dihaadapinya.
Pada  putusan  akhir  register  perkara  No.  20/Pdt.G/2019/PN  ADL, Majelis  Hakim  memutuskan  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk sebahagian  dan  menolak  gugatan  Penggugat  selain  dan  selebihnya,  amar yang berisi penegasan menolak sebagian gugatan ditujukan kepada petitum yang  dalil  gugatannya  tidak  terbukti,  maksudnya  dari  sekian  banyak  dalil yang  diajukan  sebagian  terbukti  maka  terhadapnya  amar  putusan menegaskan mengabulkan gugatan tersebut, sedang terhadap dalil yang tidak terbukti amar putusan menegaskan menolak gugatan (Muhammad, 2000) .
4) Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 756.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
“Barang  siapa,  yang  dikalahkan  dengan  keputusan  akan  dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara: laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus,  saudara  laki-lakidan  saudara  perempuan  atau  keluarga  semenda,  lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal.”, isi dari Pasal 181 angka 1 HIR.
Jika Hakim menghadapi kasus yang menempatkan para pihak berada dalam  posisi  tidak  ada  yang  kalah  mutlak  maka  Hakim  berwenang memikulkan  biaya  perkara  kepada  para  pihak  secara  berimbang.  Pada perkara tersebut Majelis Hakim, menempatkan Tergugat sebagai pihak yang kalah  dan  memutuskan  untuk  mengabulkan  gugatan  Penggugat  dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 756.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

## Kesimpulan
Pengaturan  hubungan  hukum  antara  distributor  dengan  retailer  dalam penyaluran/pendistribusian smartphone ,  sesuai  dengan  Pasal  1338  KUHP  yang menganut asas kebebasan berkontrak dan Pasal 6 angka 1 huruf a dan Pasal 6 angka 2 PERMENDAGRI  Nomor  66  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  22/M-DAG/PER/3/2016  tentang  Ketentuan  Umum  Distribusi Barang, pada kegiatan distribusi perikatan timbul baik dari perjanjian, penunjukan, dan bukti transaksi secara tertulis, maka perjanjian kontrak kerjasama Mobile Trade Centre (MTC)  yang  dibuat  secara  sadar  pada  tanggal  16  Juni  2019  dan  ditanda  tangani  oleh
para  pihak  dan  dua  (2)  lembar  kuitansi  pembayaran  dengan  menambahkan  beberapa type  handphone  yang  tertulis  yang  dibuat  dan  ditanda  tangani  oleh  distributor  dan retailer  dan  diketahui  empat  (4)  orang  saksi  masing-masing  tanggal  05  Juli  2019 tersebut  adalah  sah  dan  mengakibatkan  terjadinya  hubungan  hukum  antara  distributor dan  retailer.  Pada  pihak  pertama  adalah  perusahaan  distributor smartphone yang bergerak  dibidang  produsen smartphone dan  pihak  kedua  adalah  perusahaan  yang bergerak  di  bidang  perdagangan  dalam  hal  ini  retailer  yang  keduanya  telah  setuju melakukan kontrak kerjasama yang saling menguntungkan.
Pertanggungjawaban  distributor  terhadap  retailer  terkait  penerimaan  produk handphone  yang  tidak  sesuai  dengan  pemesanan,  maka  pertanggungjawaban  perdata dari distributor dapat secara langsung didasarkan pada Pasal 1243 KUHP yaitu akibat hukum  perbuatan Wanprestasi ,  oleh  karena  itu  sejak  saat  itu  distributor  berkewajiban mengganti kerugian yang timbul dan retailer dapat meminta: Pengganti kerugian, Benda yang  dijadikan  obyek  perikatan  sejak  saat  tidak  dipenuhinya  kewajiban  menjadi tanggungjawab dari debitur, dan Bila perikatan timbul perjanjian timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan atau pemutusan perjanjian.

## Bibliografi
Asikin,  Zainal.  (2018).  Amiruddin.(2012). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .
Google Scholar
Bachtiar,  Bachtiar,  &  Sumarna,  Tono.  (2018).  Pembebanan  tanggung  jawab  perdata kepada kepala daerah akibat Wanprestasi oleh kepala dinas. Jurnal Yudisial , 11 (2),
209–225. Google Scholar
Busro,  Achmad.  (2011).  Hukum  Perikatan  Berdasar  Buku  III  KUH  Perdata. Pohon Cahaya, Yogyakarta . Google Scholar
Butarbutar,  Elisabeth  Nurhaini.  (2010).  Arti  Pentingnya  Pembuktian  dalam  Proses Penemuan  Hukum  di  Peradilan  Perdata. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada , 22 (2), 347–359. Google Scholar
Chun, Yoon Young, Matsumoto, Mitsutaka, Chinen, Kenichiro, Endo, Hideki, Gan, Shu San,  &  Tahara,  Kiyotaka.  (2022).  What  will  lead  Asian  consumers  into  circular consumption? An empirical study of purchasing refurbished smartphones in Japan and Indonesia. Sustainable Production and Consumption . Google Scholar
Harahap,  M.  Yahya.  (2017). Hukum  acara  perdata:  tentang  gugatan,  persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan . Sinar Grafika. Google Scholar
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2016).  Penelitian  Hukum,  Edisi  Revisi,  Cetakan  Ke-12. Jakarta: Kencana . Google Scholar
Mertokusumo, Sudikno. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta . Google Scholar
Moniung,  Ezra  Ridel.  (2015).  Perjanjian  Keagenan  dan  Distributor  dalam  Perspektif Hukum Perdata. Lex Privatum , 3 (1). Google Scholar
Muhammad, Abdulkadir. (2000). Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti . Google Scholar
Ramli,  Abdul  Haeba.  (2019).  Person-Organization  Fit  dalam  Rantai  Distribusi Pemasaran. Jurnal  Manajemen  Dan  Pemasaran  Jasa , 12 (1),  77–92. Google Scholar
Riduan, Syahrani. (2010). Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Edisi Ke-Empat. Cetakan Ke-Satu. Bandung: Alumni . Google Scholar
Soekanto,  Soerjono,  &  Mamudji,  Sri.  (2014).  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, cet. 16. Rajawali Pers, Jakarta . Google Scholar
Sudjana, Sudjana. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang. Veritas et Justitia , 5 (2), 374–398. Google Scholar
Sugiyono,  Prof.  (2015).  Metode  penelitian  kombinasi  (mixed  methods). Bandung: Alfabeta , 28 , 1–12. Google Scholar
Ulya,  Rifqathin,  atus  Sholikah,  Zhahrul  Marâ,  &  Santika,  Ines  Age.  (2015). Penyelesaian  Sengketa  dan  Akibat  Hukum Wanprestasi pada  Kasus  antara  PT Metro  Batavia  dengan  PT  Garuda  Maintenance  Facility  (Gmf)  Aero  Asia. Privat Law , (7), 26596. Google Scholar

## Copyright holder:
Tranis Bella H, Dedi Harianto, Syarifah Lisa Andriati (2022)
First publication right:
Syntax Idea
This article is licensed under: