## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104

## Menakar Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Malang

## Mahathir Muhammad Iqbal Ahmad Syaiful Kurniawan
Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Raden Rahmat Malang Email. iqbalz_mm@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan umum atau sering dikenal luas dengan Pemilu merupakan salah satu  pilar  dan  poin  penting  dalam  sebuah  negara  yang  disebut  dengan  negara Demokrasi. Beberapa tokoh politik menyarankan memang bahwa sebuah negara yang  mengadopsi  sistem  politik  haruslah  melakukan  pemilihan  umum  secara langsung  untuk  memilih  pemimpin  mereka.  Di  dalam  negara  yang  demokratis

## ABSTRACT
Ahead  of  the  simultaneous  elections  on  April  17,  2019,  the  issue  of  women's political  participation  becomes  important  to  address.  The rule  about  the  30  percent quota  obligation  for female  candidates  is  one  of  the  important  achievements  in  the course of post-reform Indonesia's democracy. These rules are contained in a number of  laws,  namely  Law  No.  31  of  2002  concerning  Political  Parties,  Law  No.  12  of 2003  concerning  General  Elections,  Law  No.  2  of  2008  concerning  Political  Parties and Law No. 10 of 2008 concerning General Elections of DPR-DPRD Members which also  contain  rules  relating  to  the  2009  Election.  In  this  context,  this  research  was conducted.  By  using  a  qualitative  approach,  this  research  produces  a  major conclusion  that  women's  political  participation,  especially  in  the  context  of  Malang Regency,  has  a  positive  trend.  Thus,  referring  to  the  results  of  a  UN  study  which states  that  the  minimum  number  of  women's  involvement  in  politics  allows  for  a change and impacts on the quality of decisions taken in public institutions.
Keywords: Democracy, Election, Political Participation, Women

## ABSTRAK
Menjelang  pemilu  serentak  pada  17  April  2019,  isu  partisipasi  politik  perempuan menjadi  penting  untuk  diketengahkan.Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi  caleg  perempuan  adalah  salah  satu  capaian  penting  dalam  perjalanan demokrasi  Indonesia  pascareformasi.  Aturan  tersebut  tertuang  dalam  sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang  Pemilihan  Umum,  UU  No.  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  dan  UU No.  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR-DPRD  yang  di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009. Dalam konteks itulah penelitian  ini  dilakukan.Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  penelitian ini  menghasilkan  sebuah  kesimpulan  utama  bahwa  partisipasi  politik perempuan,  terutama  dalam  konteks  Kabupaten  Malang,  memiliki  tren positif.Dengan  begitu,  merujuk  pada  hasil  penelitian  PBB  yang  menyatakan bahwa  jumlah  minimum  keterlibatan  perempuan  dalam  politik  memungkinkan terjadinya  suatu  perubahan  dan  membawa  dampak  pada  kualitas  keputusan yang diambil dalam lembaga publik.
Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Partisipasi Politik, Perempuan
kedaulatan  tertinggi  berada  di  tangan  rakyat,  hal  ini  terlihat  jelas  melalui pengertian  dari  demokrasi  itu  sendiri  yang  berarti  pemerintahan  dari  rakyat, oleh  rakyat dan  untuk  rakyat.  Dalam  hal  ini  rakyat  memilih seorang pemimpin agar mampu melakukan dan melaksanakan perubahan bagi tempat dan daerah yang  ia  pimpin.  Hal  ini  sejalan  dengan  harapan  masyarakat  bahwa  mereka menginginkan pemimpin yang mampu menjalankan keinginan rakyat.
Ketika  suatu  negara  melakukan  pemilihan  umum  untuk  menentukan pemimpinnya, maka saat itu pula terjadi partisipasi dan keinginan rakyat untuk ikut  terlibat  dalam  pemilihan  umum  tersebut.  Dengan  ikut  serta  dalam melakukan  pemilu  maka  secara  tidak  langsung  kita  telah  berpartisipasi  dalam membangun bangsa dan negara ini. Dalam hal ini, keaktifan dan keikutsertaan masyarakat  menjadi  peran  penting  dalam  pemilu.  Bentuk  keikutsertaan, merupakan proses yang melibatkan seluruh warga negara baik itu yang berasal dari  kelompok  mayoritas  sampai  kelompok  minoritas  keikutsertaan  dalam aktivitas politik yang dapat mengakibatkan perilaku dalam memilih tidak hanya dilakukan  oleh  etnis  mayoritas,  seperti  halnya  keterkaitan  gender  laki-laki  dan perempuan.
Indonesia  sebagai  negara  ke  empat  dengan  jumlah  penduduk  terbesar  di dunia,  setiap  tahun  pertumbuhannya  selalu  meningkat.  Menurut  data  bank dunia, presentase  pertumbuhan penduduk di Indonesia berkisar 1,2%. Menurut Badan  Pusat  Statistik,  jumlah  penduduk  di  Indonesia  tahun  2010  adalah 237.641.326  jiwa.  Penghitungan  jumah  penduduk  dilakukan  setiap  10  tahun sekali,  artinya  Badan  Pusat  Statistik  akan  melakukan  sensus  penduduk  pada tahun  2020  mendatang.  Di  tahun  2017  ini,  jumlah  penduduk  di  Indonesia menurut  sumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  adalah  261.890.900  jiwa,  dengan jumlah  laki  –  laki  sebesar  131.579.200  jiwa  dan  perempuannya  sejumlah 130.311.700 jiwa. Dengan jumlah penduduk perempuan sebesar itu, maka bisa di  harapkan  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  maupun  Pemilihan Umum  di  Indonesia,  pemilih  perempuan  bisa  menggunakan  hak  pilihnya  dan partisipasi politiknya dengan baik.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  berusaha melaksanakan  pengkajian  data  deskriptif  yang  akan  dituangkan  dalam  bentuk laporan atau uraian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada kondsi  obyek  yang  alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016: 8).
Penulis  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  agar  peneliti  bisa mendapatkan  informasi  lebih  mendalam  dan  mendapatkan  data  yang  asli  atau alamiah  serta  bisa  di  pertanggungjawabkan.Sesuai  dengan  penjelasan  tersebut peneliti  ingin  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  tentang  Faktor  Pendukung dan Penghambat tingkat partisipasi politik perempuan di Kabupaten Malang.

## 3. PEMBAHASAN
Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerahserentak di seluruh Indonesia tahun  2018,  bisa  di  lihat  dalam  kancah  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
Gubernur  Jawa  Timur,  dimana  menghasilkan  dua  pasangan  calon  tetap Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Jawa  Timur  yang  mana  dari  kedua  psangan calon  tersebut  ada  keterwakilan  perempuannya  yakni  pasangan  calon  nomor urut satu Khofifah Indar Parawangsa dan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, dan pasangan  calon  nomor  urut  2  yakni  Drs.  H.  Saifullah  Yusuf  sebagai  calon petahana dan Puti Guntur Soekarno.
Dan  hasil  perolehan  suara  dari  kedua  pasangan  calon  dalam  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Jawa  Timur  tahun  2018  bisa  dilihat  dari  tabel berikut.
Tabel 1.Perolehan Suara Pilgub Jatim 2018 No. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 Peroleh Suara 1. Khofifah  Indar  Parawangsa  dan  Dr.  Emil Elestianto Dardak, M.Sc 10.465.218 2. Drs.  H.  Saifullah  Yusuf  dan  Puti  Guntur Soekarno 9.076.014

## Sumber : KPU Jawa Timur, 2018
Dari hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018, pasangan nomor urut satu Khofifah Indar Parawangsa dan  Dr.  Emil  Elestianto  Dardak,  M.Sc  mendapatkan  suara  lebih  banyak daripada  pasangan  calon  nomor  urut  2  yakni  Drs.  H.  Saifullah  Yusuf  dan  Puti Guntur Soekarno. KPU Jawa Timur menetapkan pasangan Gubernur Dan Wakil Gubernur  Jawa  Timur  terpilih  pada  Khofifah  Indar  Parawansa  dan  Dr.  Emil Elestianto Dardak, M.Sc dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih  Pilgub  Jatim  2018,  di  Hotel  Wyndhan,  Surabaya,  Jawa  Timur,  Selasa (24/7/2018)  malam.  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Provinsi  Jawa  Timur menetapkan  Pasangan  Khofifah  Indar  Parawangsa  dan  Emil  Elistianto  Dardak, M.Sc  resmi  memenangkan  kontestasi  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018 (Sindonews.com: 2018).
Namun,  hasil  perolehan  suara  di  Kabupaten  Malang  menunjukkan  hasil yang  berbeda  dari  kedua  pasangan  calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Jawa Timur  tahun  2018.Dimana  pasangan  nomor  urut  dua  Drs.  H.  Saifullah  Yusuf dan Puti Guntur Soekarno lebih unggul dari pasangan nomor urut satu Khofifah Indar  Parawangsa  dan  Dr.  Emil  Elistianto  Dardak,  M.Sc.  hsail  tersebut  bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.
Tabel 2.Perolehan Suara Pilgub Jatim 2018 di Kabupaten Malang No. Psangan Calon Gubernur dan Wakiul Gubernur Jatim 2018 Peroleh Suara 1. Khofifah Indar Parawangsa dan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc 588.727 2. Drs. H. Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno 621.650
Sumber : KPU Jawa Timur, 2018
Di Kabupaten Malang sendiri, dengan Jumlah Total Daftar Pemilih Tetap di kancah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018, bisa dilihat pada Tabel di bawah ini yang sudah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Malang pada bulan Mei 2018.
Tabel 3. Daftar Pemilih Tetap Pilgub Jawa Timur pada tahun 2018 di
Kabupaten Malang NO. KECAMATAN JUMLAH PEMILIH L P L+P 1. Ampelgading 23.243 23.267 46.510 2. Bantur 29.103 30.282 59.385 3. Bululawang 25.684 26.300 51.954 4. Dampit 48.601 49.337 97.938 5. Dau 24.330 24.281 48.611 NO. KECAMATAN JUMLAH PEMILIH L P L+P 6 Donomulyo 27.390 27.555 54.945 .7. Gedangan 22.106 22.308 44.414 8. Gondanglegi 31.360 32.366 63.726 9. Jabung 27.793 27.435 55.220 10. Kalipare 27.423 27.958 55.381 11. Karangploso 27.749 27.958 55.472 12. Kasembon 12.358 11.757 24.115 13. Kepanjen 39.276 40.952 80.228 14. Kromengan 15.775 16.127 31.902 15. Lawang 38.057 39.196 77.253 16. Ngajum 19.904 19.726 39.630 17. Ngantang 22.731 22.294 45.025 18. Pagak 19.649 20.383 40.032 19. Pagelaran 26.663 27.246 53.909 20. Pakis 50.091 50.709 100.800 21. Pakisaji 32.047 32.104 64.151 22. Poncokusumo 37.366 36.741 74.107 23. Pujon 25.668 24.290 49.958 24. Singosari 61.454 63.450 124.904 25. Sumbermanjing Wetan 37.725 38.119 75.844 26. Sumberpucung 22.137 22.969 45.106 27. Tajinan 20.787 20.837 41.624 28. Tirtoyudo 25.355 25.174 50.529 29. Tumpang 30.026 29.543 59.569 30. Turen 45.328 45.527 90.855 31. Wagir 31.347 30.473 61.820 NO. KECAMATAN JUMLAH PEMILIH L P L+P 32. Wajak 32.881 33.135 66.016 33. Wonoasari 17.710 17.692 35.402 JUMLAH 979.117 987.256 1.966.373 Sumber : KPU Kabupaten Malang, 2018

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
Bisa  dilihat  dalam  tabel  di  atas,  bahwa  total  daftar  pemilih  perempuan lebih banyak dari  pemilih  laki-laki di  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil Gubernur Jawa  Timur  pada  tahun  2018  di  Kabupaten  Malang.  Meski  tidak  signifikan perbandingan  antara  pemilih  perempuan  dan  laki  –  laki,akan  tetapi  pemilih perempuan  dalam  hal  partisipasinya  ini  sangatlah  penting  dalam  menjaring suara dari kalangan perempuan.
Dan dari jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018 dapat di ketahui dari tabel di bawah ini.
Tabel 4. Pengguna Hak Pilih Pilgub Jawa Timur pada tahun 2018 di Kabupaten Malang
NO. KECAMATAN JUMLAH PEMILIH L P L+P 1. Ampelgading 13.555 14.120 27.675 2. Bantur 15.486 16.720 32.206 3. Bululawang 15.117 17.711 32.828 4. Dampit 28.062 30.244 58.306 NO. KECAMATAN JUMLAH PEMILIH L P L+P 5. Dau 16.539 17.779 34.318 6 Donomulyo 15.225 16.128 31.353 .7. Gedangan 12.770 12.802 25.572 8. Gondanglegi 16.655 18.977 35.632 9. Jabung 18.071 20.110 38.181 10. Kalipare 14.933 16.427 31.360 11. Karangploso 18.253 20.134 38.387 12. Kasembon 7.772 8.442 16.214 13. Kepanjen 23.088 26.649 49.737 14. Kromengan 9.889 11.160 21.049 15. Lawang 24.781 28.212 52.993 16. Ngajum 12.414 13.699 26.113 17. Ngantang 14.484 15.860 30.344 18. Pagak 10.116 11.662 21.778 19. Pagelaran 14.991 16.719 31.710 20. Pakis 31.737 35.305 67.042 21. Pakisaji 20.474 23.375 43.849 22. Poncokusumo 22.535 24.685 47.220 23. Pujon 18.245 18.959 37.204 24. Singosari 37.021 42.167 79.188 25. Sumbermanjing Wetan 21.940 22.817 44.757 26. Sumberpucung 12.217 14.530 26.747 27. Tajinan 13.046 14.964 28.010 28. Tirtoyudo 16.709 16.744 33.453 29. Tumpang 18.862 20.425 39.287 30. Turen 25.858 29.276 55.134
NO. KECAMATAN JUMLAH PEMILIH L P L+P 31. Wagir 21.938 23.494 45.432 32. Wajak 18.626 20.981 39.607 33. Wonoasari 10.359 11.310 21.669 JUMLAH 591.768 652.587 1.244.355
Sumber : KPU Kabupaten Malang, 2018
Bila  diperhatikan  dalam  tabel  tersebut,  di  kancah  Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 memperlihatkanpartisipasi pemilih perempuan  lebih  besar  (66.10%)  dan  lebih  aktif  dalam  memberikan suaranyadaripada pemilih laki- laki (60.44%) di wilayah Kabupaten Malang.
Dengan  dominasi  pemilih  perempuan  terhadap  pemilih  laki  –  laki,  ini menjadi  daya  tarik  tersendiri  mengingat  kapasitas  perempuan  dalam kepemiluan dari tahun ke tahun yang bisa di katakan masih di bawah pengguna hak  pilih  laki  –  laki.  Maka,  seharusnya  tren  positif  partisipasi  dari  pemilih perempuan yang semakin meningkat ini bisa di pertahankan dan dilanjutkan di pesta demokrasi selanjutnya, baik di tingkat nasional maupun daerah – daerah. Dalam  konteks  partisipasi  politik  perempuan  di  kepemiluan  yang  mana menjadi  representasi  pesta  demokrasi  di  Indonesia,  perempuan  tidak  hanya  di tuntut  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  memilih  saja.Tetapi  juga,  ada  hal  yang sangat  penting  untuk  bisa  di  lakukan  oleh  perempuan  dalam  melakukan kegiatan  politiknya.Contohnya  adalah  menjadi  Penyelenggara  Pemilu  dan Peserta Pemilu.
Di  dalam  UU  Pemilu  Nomor  7  Tahun  2017  pasal  10  ayat  7  menyatakan bahwa  “Komposisi  keanggotaan  KPU,  keanggotaan  KPU  provinsi,  dan keanggotaan  KPU  Kabupaten/Kota  memperhatikan  keterwakilan  perempuan paling sedikit 3O% (tiga puluh persen)”. Hal ini menegaskan bahwa semangat dari sistem  yang  mewajibkan  peran  perempuan  keanggotaan  di  KPU  untuk memenuhi  kuota  30%  keterwakilan  perempuan  adalah  upaya  untuk meningkatkan peran perempuan sebagai penyelenggara Pemilu.  Senada dengan pernyataan di atas, di KPU Kabupaten Malang sendiri dalam Pemilu 2019 dari 5 Anggota  Komisioner  2  anggota  diantaranya  adalah  perempuan.  Untuk  lebih jelasnya bisa di lihat dari tabel di bawah ini.
Tabel 5. Komisioner KPUKabupaten Malang Pemilu 2019 NO. NAMA JENIS KELAMIN JABATAN 1. Santoko, S.PdI Laki-laki Ketua 2. Sofi Rahma Dewi, SH, MH Perempuan Anggota 3. Anis Suhartini, ST Perempuan Anggota 4. Abdul Holik, SH Laki-laki Anggota 5. Taufik, ST Laki-laki Anggota Sumber : KPU Kabupaten Malang, 2018
Keterwakilan  30%  Peran  perempuan  sebagai  bentuk  partisipasi  politik sebagai  penyelenggara  pemilu,  tidak  hanya  di  tingkat  kota/kabupaten  saja. Dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 52 ayat 3 dan pasal 55 ayat 3 juga di  sebutkan  pada  tingkatan  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK)  dan  Panitia

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
Pemungutan  Suara  (PPS)  di  desa.  Dari  33  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Malang,  setidaknya  dari  5  anggota  PPK  di  kecamatan  keterwakilan  perempuan belumlah  merata  karena  masih  ada  beberapa  kecamatan  yang  masih  belum terpenuhi kuota perempuannya. Untuk lebih jelasnya, penulis akan perlihatkan dari tabel di bawah ini.
Tabel 6.Jumlah Anggota PPK se Kabupaten Malang di Pemilu 2019
NO. KECAMATAN JUMLAH ANGGOTA L P 1. Ampelgading 4 1 2. Bantur 4 1 3. Bululawang 3 2 4. Dampit 3 2 5. Dau 4 1 6 Donomulyo 5 0 .7. Gedangan 4 1 8. Gondanglegi 3 2 9. Jabung 5 0 10. Kalipare 4 1 11. Karangploso 4 1 12. Kasembon 3 2 13. Kepanjen 4 1 14. Kromengan 4 1 15. Lawang 4 1 16. Ngajum 4 1 17. Ngantang 4 1 18. Pagak 5 0 19. Pagelaran 5 0 20. Pakis 5 0 21. Pakisaji 4 1 NO. KECAMATAN JUMLAH ANGGOTA L P 22. Poncokusumo 1 4 23. Pujon 4 1 24. Singosari 3 2 25. Sumbermanjing Wetan 4 1 26. Sumberpucung 5 0 27. Tajinan 3 2 28. Tirtoyudo 5 0 29. Tumpang 5 0 30. Turen 3 2 31. Wagir 3 2 32. Wajak 4 1 33. Wonoasari 4 1 JUMLAH 129 36 Sumber : KPU Kabupaten Malang, 2019
Dari  tabel  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  165  anggota  PPK  se Kabupaten  Malang  hanya  36  orang  perempuan  atau  hanya  sekitar  25%  yang menjadi  penyelenggara  pemilu  2019  di  tingkat  kecamatan  (PPK).  Dan  pastinya belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.
Partisipasi  politik  perempuan  juga  bisa  dilihat  dari  keikutsertaannya sebagai  peserta  pemilu  dalam  hal  ini  menjadi  calon  legislatif  melalui  partai politik di pemilu 2019. Menurut UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 Pasal 173 ayat 2,  keterwakilan  30%  hanya  berlaku  di  tingkat  pusat  tidak  di  tingkat kabupaten/kota, kemudian dalam kepengurusan partai politik di kabupaten/kota  hanya  berlaku  untuk  penyusunan    daftar  calon  legislatif sebagaimana Pasal 246 ayat 2.
Perlu diketahui, penerapan kebijakan afirmatif dalam tiga pemilu terakhir (2004,  2009,  2014)  menunjukkan  adanya  pencapaian  keterwakilan  perempuan di legislatif.Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama di Era Reformasi dan tanpa afirmasi, jumlah perempuan terpilih di DPR hanya 9% (46 dari 500). Saat kebijakan  afirmasi  perempuan  pertama  kali  diterapkan  pada  Pemilu  2004, terjadi peningkatan  jumlah  perempuan  terpilih  di DPR  yaitu 65 orang dari 550 anggota DPR (11,8%). Afirmasi plus (30% dan penempatan 1 dari 3) pada Pemilu 2009  memberikan  hasil  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Jumlah  perempuan terpilih  mencapai  persentase  tertinggi  yaitu  18%  (101  dari  560).  Namun,  pada Pemilu 2014 dengan aturan afirmasi plus yang sama, jumlah perempuan terpilih di DPR turun menjadi 97 orang (17,3%).
Pemenuhan  Keterwakilan  partisipasi  politik  perempuan  sebagai  bentuk pelaksanaan  demokrasi  dalam  Daftar  Calon  Tetap  (DCT)  Bakal  Calon  Anggota DPRD di Kabupaten Malang pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang mana melalui partai politik, bisa di lihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 7.Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Malang di Pemilu 2019 No. Urut Partai Politik Jumlah Bakal Calon Legislatif Jenis Kelamin % Keterwakilan Perempuan L P 1 Partai Kebangkitan Bangsa 50 26 24 48% 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 48 27 21 44% 3 Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan 50 29 21 42% 4 Partai Golongan Karya 50 29 21 42% No. Urut Partai Politik Jumlah Bakal Calon Legislatif Jenis Kelamin % Keterwakilan Perempuan L P 5 Partai Nasdem 50 29 21 42% 7 Partai Beringin Karya 41 22 19 46% 8 Partai Keadilan Sejahtera 50 29 21 42% 9 Partai Persatuan Indonesia 37 21 16 43% 10 Partai Persatuan Pembangunan 50 22 28 56%

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
11 Partai Solidaritas Indonesia 13 7 6 46% 12 Partai Amanat Nasional 49 23 26 53% 13 Partai Hati Nurani Rakyat 37 22 15 41% 14 Partai Demokrat 47 23 24 51% 19 Partai Bulan Bintang 25 14 11 44% 20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 15 8 7 47% Jumlah Keseluruhan 612 331  281  46%
Sumber : KPU Kabupaten Malang, 2018
Dari  data  dalam  tabel  tersebut,  bisa  dilihat  dimana  Pemenuhan Keterwakilan  perempuan dalam  Daftar  Calon  Tetap  (DCT)  Bakal  Calon  Anggota DPRD  yang  telah  di  tetapkan  oleh  KPU  Kabupaten  Malang  pada  tanggal  20 September 2018 untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2019 sudah melebihi ambang batas  30%  keterwakilan  perempuan  sesuai  UU  Pemilu  No.  7  tahun  2017  Pasal 246 ayat 2.

## 4. PENUTUP
Dari  pembahasan  yang  penulis  uraikan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Bentuk partisipasi politik perempuan paling tidak bisa dilihat dalam dua hal:  Pertama,  partisipasi  politik  perempuan  dalam  aspek  hak  politik “memilih  dan  dipilih”;  kedua,  partisipasi  politik  dalam  keterlibantanya secara aktif menjadi, misalnya, penyelenggara pemilu.
2. Keterwakilan  30%  peran  perempuan  sebagai  bentuk  partisipasi  politik sebagai  penyelenggara  pemilu,  tidak  hanya  di  tingkat  kota/kabupaten saja.  Dalam  UU Pemilu  Nomor  7  Tahun  2017 pasal  52  ayat  3  dan  pasal 55  ayat 3  juga di  sebutkan pada  tingkatan Panitia  Pemilihan  Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di de

## REFERENSI
Budiardjo,  Miriam.  1982.  Partisipasi  dan  Partai  Politik  Sebuah  Bunga  Rampai. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Budiardjo,  Miriam.  2008.  Dasar  –  dasar  Ilmu  Politik.  Edisi  Revisi.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Fuady, Munir. 2010. Konsep Negara Demokrasi. Bandung: PT Refika Aditama. Huntington,  Samuel  P.  dan  Nelson,  Joan.1994.  Partisipasi  Politik  di  Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
Isbandi,  Rukminto  Adi.  2007.  Perencanaan  Partisipatoris  Berbasis  Aset Komunitas  :  Dari  Pemikiran  Menuju  Penerapan.  Depok:    Fisip  UI  press. LP21 Press.
Masduki,  Ali.  25  Juli,  2018.KPU  Jatim  Tetapkan  Pasangan  Khofifah-Emil Sebagai Pemenang Pilgub Jatim 2018.Sindonews.
Prihatmoko, Joko. 2003. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang: Slamet,  M.  2003.  Membentuk  Pola  Perilaku  Manusia  Pembangunan.  Bogor:  IPB
Press.
Sugiyono.  2016.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta CV.
Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo
Suryono,  Agus.  2001.  Teori  dan  Isi  Pembangunan.  Malang:  Universitas  Negeri Malang. UM Press.
Yuwono,  Teguh.  2001.  Manajemen  Otonomi  Daerah:  Membangun  Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: Clyapps Diponegoro University. www.kpud-malangkab.go.id www.kpujatim.go.id