p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## POKOK-POKOK PIKIRAN MENGENAI PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN

## Endro Tri Susdarwono
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Peradaban, Brebes saniscara99midas@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini membahas mengenai deskripsi pokok-pokok pikiran mengenai pembangunan  kemandirian  industri  pertahanan  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif,  tipe  penelitiannya  menggunakan  kajian  komprehensif analitis  dan  pendekatannya  normatif  analitis.  Undang-undang  industri  pertahanan mengatur  bahwa  industri  pertahanan  terdiri  atas  industri  alat  utama,  industri komponen  utama  dan  penunjang,  industri  komponen  dan  pendukung  (perbekalan), serta  industri  bahan  baku.  Dari  awal,  pemerintah  sudah  mengatur  bahwa  BUMN pertahanan  menjadi  industri  alat  utama  sekaligus  pemandu  utama  ( lead  integrator ) yang  menghasilkan  alat  utama  sistem  senjata  dan/atau  mengintegrasikan  semua komponen  utama,  komponen,  dan  bahan  baku  menjadi  alat  utama.  Pertahanan Indonesia memerlukan kebijakan yang lebih progresif untuk mengejar ketertinggalan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) bidang pertahanan, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan (Indhan).  Kemandirian industri  pertahanan  sangat  bergantung  pada  tiga  pilar  pelaku  iptek,  yaitu  perguruan tinggi dan Lembaga Litbang, industri, dan user (TNI sebagai pengguna). Oleh sebab itu, pemerintah  merumuskan kebijakan terpadu bidang iptek dan industri pertahanan yang diarahkan pada kebutuhan industri pertahanan. Pokok-pokok pikiran mengenai pembangunan kemandirian industri pertahanan Indonesia  meliputi: pembentukan dan penguatan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), pembinaan industri utama dan pendukung, pendanaan industri pertahanan, mandiri dalam membuat/memproduksi, peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan  lewat  sistem  nasional, Research  and  development (R  &  D),  kekuatan pertahanan minimum / Minimum Essential Force (MEF) dan Industri Pertahanan.
Kata kunci: industri pertahanan; alat utama sistem senjata ; pemadu utama
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## THOUGHTS ON THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENCE OF THE INDONESIAN DEFENSE INDUSTRY IN LAW NUMBER 16 OF 2012 CONCERNING THE DEFENSE INDUSTRY

## Endro Tri Susdarwono
Faculty of Social Science and Political Science of Peradaban University, Brebes saniscara99midas@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study discusses the description of the main ideas regarding the development  of  the independence  of Indonesia's defense  industry.  This  research  is a normative legal research, the type of research uses a comprehensive analytical study and  analytical  normative  approach.  The  defense  industry  law  stipulates  that  the defense  industry  consists  of  the  main  tool  industry,  the  main  and  supporting component  industry,  the  component  and  support  industry  (supplies),  and  the  raw material  industry.  From  the  beginning,  the  government  has  arranged  that  defense SOEs become the main tool industry as well as the lead guide (lead integrator) that produces the main weapons system tools and / or integrates all the main components, components, and raw materials into the main tools. Defense of Indonesia needs more progressive policies to catch up with the mastery of defense science and technology (science  and technology ),  and  in  order  to  realize  the  independence  of  the  Defense Industry (Indhan). The independence of the defense industry depends very much on the  three  pillars  of  science  and  technology  actors,  namely  universities  and  R&D institutions, industry, and users (TNI as users). Therefore, the government formulates integrated  policies  in  the fields  of  science  and  technology  and  the  defense  industry that are directed at the needs of the defense industry. The main ideas regarding the development  of  the  independence  of  the  Indonesian  defense  industry  include:  the establishment and strengthening of the KKIP (Defense Industry Policy Committee), fostering  key  and  supporting  industries,  funding  of  the  defense  industry,  being independent  in  making  /  producing,  increasing  the  capability  and  mastery  of  the defense industry technology through the national system, Research and development (R&D),  minimum  defense  force  /  Minimum  Essential  Force  (MEF)  and  Defense Industry
Keywords: defense industry; the main weapons system tools; lead integrator
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal  ( minimum  essential  force )  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  dapat diwujudkan.  Pembangunan  kekuatan  dan  kemampuan  pertahanan  negara  baru menghasilkan  postur  pertahanan  negara  dengan  kekuatan  terbatas  (di  bawah Standard  Deterence ). 1 Pengelolaan  industri  strategis  dan  pertahanan  di  beberapa negara  hampir  selalu  dihadapkan  dengan  tiga  isu  utama,  yaitu:  pertama, pengembangan teknologi pertahanan yang mengandalkan dua skema, memperkuat penelitian  dan  pengembangan  industri  pertahanan,  dan  melalui  skema  offset  dan transfer teknologi. 2
Industri  Pertahanan  (Indhan)  merupakan  salah  satu  komponen  vital  dari kemampuan pertahanan. Industri pertahanan yang kuat mempunyai dua efek utama, yakni  efek  langsung  terhadap  pembangunan  kemampuan  pertahanan,  dan  efek terhadap  pembangunan  ekonomi  dan  teknologi  nasional.  Dalam  bidang pembangunan  kemampuan  pertahanan,  indhan  yang  kuat  menjamin  pasokan kebutuhan  alutsista  dan  sarana  pertahanan  secara  berkelanjutan.  Ketersediaan pasokan alat utama sistem senjata (alutsista) secara berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak  bagi  keleluasaan  dan  kepastian  untuk  menyusun  rencana  pembangunan kemampuan  pertahanan  dalam  jangka  Panjang,  tanpa  adanya  kekhawatiran  akan faktor-faktor politik dan ekonomi, seperti embargo atau restriksi.
Indhan dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi dan industri nasional, yakni  ikut  menggairahkan  pertumbuhan  industri  nasional  yang  berskala internasional,  penyerapan  tenaga  kerja  dalam  jumlah  yang  cukup  signifikan, transfer teknologi yang dapat menggairahkan sektor penelitian, dan pengembangan
1 Ahmad  Jazuli,  “ Pembangunan  Pertahanan  dan  Keamanan  Demi  Penegakan  Hukum  di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara, ” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 16, No. 2 (Juni 2016): hal 188.
2 Muradi,  “Model  Pendanaan  Industri  Pertahanan  dan  Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia,” Jurnal Pertahanan 05, No. 2 (Agustus 2015): hal 213.
sekaligus  memenuhi  kebutuhan  sektor  pendidikan  nasional  di  bidang  sains  dan teknologi. 3 Semakin  majunya  industri  pertahanan  maka  secara  otomatis  akan membuka lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan industri lain karena memiliki  banyak  multiple  linkage  dari  hulu  hingga  hilir,  mendorong  percepatan kemajuan  teknologi,  hingga  menekan  besarnya  anggaran  yang  biasanya dikeluarkan  untuk  mengimpor  berbagai  alutista  dari  luar  negri. 4 Perlu  ada konsensus  nasional  yang  berpihak  kepada  pengembangan  kapasitas  industri pertahanan nasional agar dapat memiliki kompetensi inti yang kompetitif di level regional dan global. Konsensus ini diwujudkan dalam optimalisasi kerjasama antar lembaga  terkait  langsung  dengan  pengadaan  alutsista,  khususnya  Kementerian Pertahanan,  TNI,  dan  pihak-pihak  produsen  di  dalam  negeri  dalam  rangka membangun sarana pertahanan berbasis industri pertahanan dalam negeri. 5
Pembangunan  kembali  industri  pertahanan  diawali  dengan  pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010. Dalam perjalanannya, selama hampir dua setengah tahun, KKIP yang  bergerak  pada  tataran  kebijakan  industri  pertahanan  telah  banyak menghasilkan cetak biru atau rencana induk dan program nasional yang diperlukan bagi pengembangan industri pertahanan. Dengan mempertimbangkan pentingnya industri  pertahanan  bagi  pembangunan  kekuatan  pertahanan  dan  sebagai  industri yang  diharapkan  nantinya  mampu  mendukung  perekonomian  nasional,  maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
3 Agus  Hartanto, Kajian  Kebijakan  Alutsista  Pertahanan  dan  Keamanan  Republik  Indonesia (Jakarta: LIPI Press, 2013), hal. 22-23.
4 Pebri Tuwanto, “ Politik Pembangunan Industri Pertahanan Nasional di Era Global ,” Jurnal Gema Keadilan 02, No. 1 (September 2015): hal 2.
5 Ian Montratama, “ Strategi Optimalisasi Pengadaan Sarana Pertahanan Bagi Industri Pertahanan Indonesia,” Jurnal Pertahanan 04, No. 3 (Desember 2014): hal 79.
Pada  tahun  2012,  lahirlah  Undang-Undang  nomor  16  tentang  Industri Pertahanan  yang  mengatur  tentang  pemanfaatan  dan  maksimalisasi  industri pertahanan  dalam  negeri  demi  mencapai target  MEF  Tahap  I.  Tujuan  penguatan industri  pertahanan  ini  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  alutsista  TNI  guna tercapainya  MEF  pada  tahun  2024,  dan  tujuan  yang  kedua  adalah  tercapainya kemandirian dalam pengadaan alutsista TNI di tahun 2029. 6
Salah satu amanat Undang-Undang tersebut adalah pembentukan KKIP yang kemudian  dikukuhkan  dengan  Keppres  Nomor  59  Tahun  2013.  Dengan  adanya Undang-Undang Industri Pertahanan tersebut, maka keberadaan KKIP akan lebih jelas dalam mendukung pengembangan industri pertahanan Indonesia. Tugas KKIP sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 42 tahun 2010 yang diperbaharui dengan  Keppres  Nomor  59  Tahun  2013  adalah  menetapkan  kebijakan  industri pertahanan  nasional  pada  tataran  strategis,  mengoordinasikan  pengelolaan kebijakan industri pertahanan nasional, mengoordinasikan kerja sama internasional untuk  membangun  dan  mengembangkan  industri  pertahanan  nasional, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan kebijakan industri pertahanan, menyusun  dan  membentuk  rencana  induk  industri  pertahanan  jangka  panjang, menetapkan standar produk industri pertahanan, dan menetapkan kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan.
Kaitan dengan pembangunan kekuatan pokok pertahanan, tugas KKIP adalah melakukan sinkronisasi terhadap cetak biru industri pertahanan nasional, sehingga dapat  sejalan  dengan  cetak  biru  pembangunan  kekuatan  pokok  pertahanan  dan cetak biru penelitian dan pengembangan (RDT& E) alutsista di Indonesia. Dengan demikian,  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dan  Badan  Usaha  Milik  Swasta (BUMS)  yang  ada  dapat  mensinergikan  dirinya  agar  mampu  berperan  dalam mendukung pengadaan alutsista untuk kebutuhan TNI di masa mendatang. BUMN Industri Pertahanan (BUMNIP) terdiri dari lima perusahaan milik negara, yaitu PT
6 Lukman  Fahmi  Djarwono,  “ Pembangunan  Industri  Pertahanan  Indonesia:  Menuju Pemenuhan  Target  MEF    atau  Sekedar  Menuju  Arm  Candy, ”  Jurnal  Defendonesia  02,  No.  2  (Juni 2017): hal  27.
PINDAD, PT Dirgantara Indonesia, PT Penata Angkatan Laut (PAL), PT Dahana dan PT LEN BUMN tersebut di antaranya dapat bertindak sebagai lead integrator . Di samping itu, banyak juga BUMS yang bergerak dalam industri pertahanan untuk pembangunan  alutsista  di  matra  darat,  laut,  dan  udara.  Termasuk  industri pertahanan nonalutsista adalah perusahaan makanan kaleng untuk prajurit, tekstil untuk pakaian seragam, payung udara, dan peralatan perlengkapan prajurit. 7
Industri  dan  teknologi  pertahanan,  hingga  saat  ini  masih  memerlukan pengaturan untuk peningkatan pemberdayaan industri pertahanan, baik mengenai teknologi  yang  akan  digunakan  maupun  biaya  modal  dan  pembiayaan  secara umum,  produksi  dan  produktivitas  dari  perusahaan industri  pertahnannya  sendiri perlu  diperhatikan  secara  seksama  dan  secara  terus  menerus.  Biaya  modal  akan terkait  dengan  keuangan  dan  perbankan,  baik  nasional  maupun  internasional. Kehendak  pemerintah  untuk  benar-benar  mengembangkan  dnan  memajukan teknologi dan industri pertahanan harus diimplementasikan pada tingkat pragmatis, dan tidak hanya keinginan semata. Perlu adanya kebijakan dan political will yang dapat mempermudah kalangan industri pertahanan untuk maju. 8
Selain itu, unsur pemasaran produk diharapkan tidak hanya dipasarkan kepada sektor pertahanan saja, namun harus dapat menembus pasar dunia. Untuk itu perlu adanya  sinergitas  dari  berbagai  pemangku  kepentingan  untuk  meningkatkan teknologi dan industri strategi-pertahanan, sehingga dapat memberikan dukungan kepada  sektor  pertahanan  dalam  melaksanakan  tugasnya  mempertahankan eksistensi  dan  kedaulatan  negara  serta  keselamtan  bangsa,  selain  itu  dapat menjadikan perusahaan industri pertahanan menjadi penopang kemajuan ekonomi negara dan bangsa.
Penyelenggaraan  industri  pertahanan  sebagai  penjabaran  dan  strategi  raya ( grand strategy ) KKIP bertujuan untuk dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan
7 Purnomo  Yusgiantoro, Ekonomi  Pertahanan  :  Teori  dan  Praktik (Jakarta  :  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 253-254.
8 Makmur Supriyatno, Tentang  Ilmu Pertahanan (Jakarta :  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hal 103.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
peralatan pertahanan dan keamanan, meningkatkan kemampuan memproduksi dan jasa pemeliharan untuk membangun kekuaan prtahanan dan keamanan yang andal. Selain  itu,  strategi  raya  ditujukan  untuk  memperkokoh  industri  pertahanan  dan meningkatkan  kadar  teknologi  industri  pertahanan,  penyelenggaran  industri pertahanan juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan  melalui  efek  penggandaan,  baik  itu  dengan  mengembangkan bertumbuhnya  industri  hulu,  hilir,  maupun  dengan  membukan  kesempatan  bagi penyerapan tenaga kerja dan kegiatan ekonomi. 9

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  paparan  di  atas,  penelitian  ini  berusaha  untuk  mencari  jawaban  atas pertanyaan bagaimana p okok- p okok p ikiran m engenai p embangunan k emandirian i ndustri p ertahanan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 ?

## C. Metode Penelitian/Landasan Teoritis
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data  sekunder.  Tipe  penelitian  hukumnya  adalah  kajian  komprehensif  analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah. Metode pendekatan yang digunakan adaah metode pendekatan yuridis normatif. Karena penelitian ini termasuk  penelitian  hukum  normatif,  pendekatannya  menggunakan  pendekatan normatif  analitis,  melalui  pendekatan  ini,  artikel  ini  membahas  mengenai  aspek- aspek  hukum  yang  berkaitan  dengan  industri  pertahanan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Industri  Pertahanan  dengan  mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :
1)  mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;
2)  mengidentifikasi  pokok  bahasan  dan  subpokok  bahasan  yang  bersumber  dari rumusan masalah;
3)  mengidentifikasi  dan  menginventarisasi  ketentuan-ketentuan  normatif  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  berdasarkan  rincian  subpokok bahasan;
9 Yusgiantoro, op.cit. , hal 254-255.
4)  mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
5)  hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas,  dan  sistematis  dalam  bentuk  laporan  hasil  penelitian  atau  karya  tulis ilmiah.
Spesifikasi  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  analitis, yaitu  menguraikan  hasil-hasil  penelitian  sesuai  dengan  permasalahan  dan  tujuan yang  akan  dicapai  serta  menganalisanya  dari  segi  peraturan  perundangan  yang berlaku.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  :  studi  pustaka  ( bibliography study ), dokumen ( document study ), dan studi arsip ( file or record study ).
Analisis data ( analyzing ), yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) sehingga hasil  analisis  data  memudahkan  pengambilan  kesimpulan  secara  induktif.  Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan  pembahasan.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  kemudian  diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## II. PEMBAHASAN
Upaya  pengembangan  Industri  Pertahanan  merupakan  bagian  dari penyelenggaraan pertahanan secara utuh, serta bagian dari pembangunan nasional secara  menyeluruh.  Konsep  pengembangan  Indhan  melibatkan  pihak  pengguna (Kementerian  Pertahanan  (Kemhan)  dan  TNI),  pihak  yang  memproduksi, perancang,  penguji,  peneliti  yang  kompeten,  serta  perencana  yang  tepat  dalam kerangka konsep Tiga Pilar Pelaku Industri Pertahanan. Konsep tiga pilar pelaku Indan  memadukan  perguruan  tinggi  dan  komunitas  Litbang  yang  memiliki kemampuan  untuk  melakukan  pengkajian  dan  pengembangan  iptek  pertahanan, Industri  strategis  yang  mendayagunakan  iptek,  serta  Kemhan  dan  TNI  sebagai pengguna.  Kemhan  dan  TNI  selaku  pengguna  tidak  hanya  menerima  dan menggunakan  hasil  produksi  dari  industri  strategis,  tetapi  juga  terlibat  dalam pengembangan  desain  sampai  menghasilkan  prototipe  menurut  kebutuhan.  Peran
litbang  sebagai  jembatan  antara  pengguna  dan  industri  sangat  penting  dalam mewujudkan kemandirian Indhan teknologi. 10
Proses kemandirian ini tidak terlepas dari peran Indhan sebagai pelaku dalam pemanfaatan, penguasaan dan pengembangan teknologi  pertahanan yang terpilih. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan kekuatan nasional ( National Power ) dan  posisi  tawar  ( Bargaining  Position )  dalam  rangka  membangun  kekuatan pertahanan yang handal. Oleh sebab itu, program Revitalisasi Indhan sangat perlu dilakukan, khususnya komitmen, konsistensi dan kontinuitas dari semua pemangku kepentingan.  Revitalisasi  Indhan  memerlukan  sinergitas  dan  integritas  segenap pemangku kepentingan ( stake holders) , yakni pengguna, produsen dan pemerintah. Upaya  mewujudkan  Revitalisasi  Industri  Pertahanan  ini,  memerlukan  suatu penataan  dan  pengaturan  yang  dapat  lebih  menjembatani  keserasian  dalam memprioritaskan  kepentingan  pertahanan  dengan  kepentingan  nasional  lainnya melalui  perangkat  pengaturan  yang  sederhana,  tegas  dan  kenyal,  serta  wujud pembangunan  sistem  industri  yang  solid,  dapat  meningkatkan  efektifitas  dan efisiensi pemberdayaan segenap kemampuan industri nasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan Alutsista . 11
10 Hartanto, op.cit. , hal 30.
11 Rapat harmonisasi RUU Revitalisasi Indhan, 2010
POSTUR ALUTSISTA KEKUATAN POKOK POSTUR ALUTSISTA TRANSISI POSTUR ALUTSISTA IDEAL  REVITALISASI INDUSTRI PERTAHANAN
 PROGRAM JANGKA PANJANG
 PENYIAPAN UNDANG2 & REGULASI
 PENYIAPAN PROGRAM NASIONAL

##  MENDUKUNG POSTUR KEKUATAN POKOK  PENINGKATAN KEMAMPUAN
KERJASAMA PRODUKSI
 PENGEMBANGAN ALUTSISTA BARU
 MENDUKUNG POSTUR IDEAL
 PERTUMBUHAN INDUSTRI
 PENINGKATAN KERJASAMA
INTERNASIONAL

##  KEMANDIRIAN  INDUSTRI  PERTAHANAN YANG SIGNIFIKAN
 KEMAMPUAN  BERKOLABORASI  SECARA INTERNASIONAL
 PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN
 MEMENUHI PASAR DALAM NEGERI (JANGKA PENDEK)  BERSAING SECARA
INTERNASIONAL
 PERTUMBUHAN EKONOMI P E N C A P A I A N 2025 - 2029 2020 - 2024 2015 - 2019 2010 - 2014
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Gambar 1 . Cetak Biru Pembangunan Kekuatan Pertahanan dan Pembangunan Industri (Yusgiantoro, 2014)
Gambar  1  menunjukkan  cetak  biru  pembangunan  kekuatan  pertahanan  yang sejalan dengan pembangunan industri pertahanan Indonesia. Misi utamanya adalah dapat memenuhi pasar domestik kebutuhan alutsista pertahanan, mampu bersaing secara internasional dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam setiap tahapan pembangunan industri pertahanan nasional tercantum sasaran yang perlu dicapai dalam jangka waktu masing-masing lima tahun. Pada periode tahun 2010-2014,  praktis  seluruh  sasaran  dapat  dicapai,  yaitu  revitalisasi  industri pertahanan, dimana sebagian besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha  Milik  Swasta  (BUMS)  sudah  mulai  tumbuh;  cetak  biru  untuk  litbabng, Industri Pertahanan (Indhan) dan pembangunan kekuatan pertahanan (Bangkuathan);  UU  Industri  Pertahanan  yang  sudah  dapat  diselesaikan  dan penjabarannya  dalam  bentuk  peraturan  yang  lebih  rendah;  dan  program  nasional yang meliputi beberapa alutsista nasional, seperti kapal selam, perusak kawal rudal (PKR),  radar,  pesawat  tempur  KFX/IFX,  tank  kelas  menengah  ( medium  battle tank ). 12

## Pembentukan dan Penguatan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan)
Di  Indonesia,  Komite  Kebijakan  Industri  Pertahanan  yang  disingkat  dengan KKIP  dibentuk  berdasarkan  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2012 tentang  Industri  Pertahanan,  yang  memiliki  tugas  untuk  mengkoordinasikan kebijakan  nasional  dalam  perencanaan,  peumusan,  pelaksanaan,  pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan (Pasal 16 UU No. 16 Tahun 2012). Secara rinci,  Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2013  menjelaskan  tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariatan KKIP.
Keberadaan UU Nomor 16 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat KKIP arah kebijakan industri  pertahanan  RI  semakin  jelas  dan  terkontrol  karena  idealnya  telah  dibuat
12 Yusgiantoro, op.cit. , hal259.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
suatu  blue  print  bagaimana  sebenarnya  pengembangan  industri  pertahanan  ke depan  telah  dibuat,  tentunya  dengan  berbagai  pertimbangan  dan  analisis  yang mendalam, dengan membuat suatu kerangka kerja atau framework of analysis untuk menentukan visi dan arah dari industri pertahanan Indonesia.
Sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2013, KKIP mempunyai beberapa fungsi antara lain :
a. Merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis;
b. Menyusun dan membentuk rencana induk, jangka menengah, dan Panjang;
c. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional;
d. Menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan;
e. Mengoordinasikan  kerja  sama  luar  negeri  dalam  rangka  memajukan  dan mengembangkan industri pertahanan;
f. Melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan alat peralatan perthanan antara pengguna dan pihak industri;
g. Menetapkan standar industri pertahanan;
h. Merumuskan kebijakan pendanaan dan/atau pembiayaan;
i. Merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan hasil industri pertahanan dari luar ngeri;
j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala. Di Indonesia, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) terus mendorong upaya  dan  proses  menuju  transparansi  pengadaan  dan  kebutuhan  militer.  Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, salah satu  tugas  dan  wewenang  KKIP  adalah  melakukan  sinkronisasi  penetapan kebutuhan alpalhankam antara pengguna dan industri pertahanan (Pasal 21, UU No. 16  Tahun  2012).  Biasanya,  proses  yang  ditempuh  adalah  KKIP  mengundang Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dan  badan  usaha  milik  negara  (BUMN) pertahanan  untuk  duduk  bersama.  Dalam  pertemuan  itu  akan  dibahas  jenis alpalhankam yang dibutuhkan TNI dan bagaimana industri bisa memenuhinya.
Sejak  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2012  tentang  Industri Pertahanan,  Pemerintah  memutuskan  kebijakan  tegas  untuk  membatasi  impor produk pertahanan. Impor alpalhankam hanya dibolehkan jika peralatan atau sistem
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
senjata dimaksud belum dapat dibuat oleh industri pertahanan dalam negeri. Namun demikian, terdapat beberapa syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 43 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2012 :
1. Prosesnya langsung antar pemerintah atau kepada pabrikan.
2. Mengikutsertakan partisipasi industri pertahanan.
3. Wajib melakukan alih teknologi.
4. Harus disertai jaminan tidak ada potensi embargo, kondisionalitas politik, dan hambatan penggunaan alpalhankam dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara.
5. Ada imbal dagang, kandungan local dan/ atau offset paling rndah 35 persen, dengan peningkatan 10 persen setiap 5 tahun.
Gambar 2 . Kebijakan dan Strategi Industri Pertahanan (Yusgiantoro, 2014)
Adapun  kebijakan  kontrak  pengadaan  pemerintah  sudah  menunjukkan keberpihakan dengan penunjukan langsung yang disebut penugasan kepada BUMN produsen  alat  utama.  Dasarnya  adalah  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2012
KEBIJAKAN DAN STRATEGI INDUSTRI PERTAHANAN FAKTOR SUKSES SKALA PRIORITAS KONDISI SAAT INI PROYEKSI KEDEPAN  Pilar Industri Pertahanan
Nasional
 Pertumbuhan & Stabilitas
Ekonomi
 Dukungan semua stakeholder
 Meningkatkan Kapasitas Produksi Nasional
 Transfr of Technology
 Joint Production
 Ekspor Alutsista
 Tantangan kedepan (Lingkungan Strategis)
 Terwujudnya kemandirian Industri Pertahanan  Tahapan target Indhan
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
tentang  Industri  pertahanan  yang  telah  memberikan  kewenangan  kepada Pemerintah  untuk  menentukan  teknologi  dan  produk  alpalhankam  yang  akan dikuasai dan dikembangkan. Setelah ditentukan, KKIP yang mengoordinasi kerja sama  luar  negeri  serta  merumuskan  mekanisme  penjualan  dan  pembelian alpalhankam  ke  dan  dari  luar  negeri.  Biasanya  untuk  program  sinergi joint production atau joint development yang bertujuan menciptakan transfer teknologi sebagai bagian proses penyiapan produk masa depan.
Gambar 2 menjelaskan bagaimana kebijakan dan strategi industri pertahanan yang dikembangkan dalam rangka menuju kemandirian. Dalam mengembangkan formulasi kebijakan dan strategi industri pertahanan ini dipertimbangkan kondisi saat  ini,  faktor  sukses,  skala  prioritas,  dan  proyeksi  ke  depan.  Kondisi  saat  ini terutama dilihat dari perkembangan lingkungan strategis, fokus sektor pertahanan adalah pembangunan kekuatan pertahanan dalam jangka panjang. Hal itu tertuang dalam  rencana  pembangunan  jangka  panjang,  di  mana  pembangunan  kekuatan jangka  pendek  tiap tahun  dan  jangka  menengah  lima tahunan  sudah  termasuk  di dalamnya. Dalam rencana pembangunan jangka panjang diharapkan akan terbentuk kekuatan ideal dengan jembatan pembangunan kekuatn pokok sampai dengan tahun 2024.  Berdasarkan  pembangunan  kekuatan  pokok  sampai  dengan  tahun  2024 tersebt,  dikembangkan  kebijakan  dan  strategi  industri  pertahanan  yang  sejalan dengan  pembangunan  kekuatan  pertahanan.  Ini  dilakukan  karena  embangunan jangka  panjang  industri  pertahanan  secara  khusus  dirancang  untk  menopang pencaaian  kekuatan  ideal.  Di  samping  adanya  keinginan  untuk  memiliki industri pertahanan  yang  kuat,  kebijakan  industri  petahann  juga  dapat  memberikan kontribusi terhadap sektor pertahanan di kawasan regional dan internasional pada umumnya lewat ekspor alutsista. 13

## Pembinaan Industri Utama dan Pendukung
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012  tentang Industri Pertahanan mengatur bahwa industri pertahanan terdiri atas industri alat utama, industri komponen utama dan  penunjang,  industri  komponen  dan  pendukung  (perbekalan),  serta  industri
13 Yusgiantoro, op.cit. , hal 264-265.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
bahan  baku.  Dari  awal,  pemerintah  sudah  mengatur  bahwa  BUMN  pertahanan menjadi  industri  alat  utama  sekaligus  pemandu  utama  ( lead  integrator )  yang menghasilkan  alat  utama  sistem  senjata  dan/atau  mengintegrasikan  semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama. Pemerintah tidak lagi membuka kesempatan berinvestasi bagi sektor swasta pada industri alat utama. Oleh  karena,  berdasarkan  Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2012 menegaskan  bahwa  modal  atas  industri  alat  utama  seluruhnya  dimiliki  negara. Sedangkan  modal  atas  aindustri  komponen  utama/penunjang,  industri komponen/pendukung  (perbekalan),  dan  industri  bahan  baku,  yang  merupakan badan  usaha  milik  negara,  paling  rendah  51  (lima  puluh  satu)  persen  dimiliki negara.
Terdapat  beberapa  BUMN  yang  posisinya  harus  menjadi  pemandu  utama. BUMN yang sudah ada, seperti PT Dirgantara Indonesia (DI), dapat menjadi lead integrator untuk  pesawat  tempur,  pesawat  terbang,  atau  helikopter.  Dengan demikian, BUMN tersebut akan menjadi pemadu utama cluster indstri pertahanan sub-cluster pesawat terbang, baik fixed-wing maupun rotary , baik tempur maupun angkut. Sedangkan, PT Pindad akan menjadi pemadu utama untuk produk senjata dan  kendaraan  tempur.  Pindad  akan  menjadi lead  integrator  cluster industri pertahanan sub-cluster kendaraan  tempur  dan  senjata.  Adapun  PT  PAL  menjadi pemimpin  untuk  cluster  industri  pertahanan  kapal  kombatan,  sub-cluster  kapal perang atas air dan kapal selam. 14
Industri  komponen  utama/penunjang  boleh  BUMN,  tapi  boleh  Badan  Usaha Milik  Swasta  (BUMS).  Industri  komponen  utama/penunjang  memproduksi komponen utama tau mengintegrasikan komponen atau suku cadang dengan bahan baku menjadi komponen utama alat peralatan pertahanan keamanan (alpalhankam) atau  platform  sistem  alutsista.  Sedangkan  industri  komponen/pendukung (perbekalan)  memproduksi  suku  cadang  untuk  alat  utama  sistem  senjata,  suku cadang untuk komponen utama, dan/atau  yang menghasilkan produk perbekalan.
14 Silmy Karim, Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia (Jakarta : Kepustakaan Populer Utama, 2014), hal 235.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Adapun industri bahan baku memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri  alat  utama,  industri  komponen  utama/penunjang,  dan  industri komponen/pendukung (perbekalan). 15
Kondisi saat ini, BUMN yang lain belum diarahkan menjadi bagian dari cluster penunjang dan pendukung. PT Inka, yang memproduksi gerbong penumpang dan barang;  PT  Boma  Bisma  Indra,  yang  memproduksi  peralatan  pembangkit  tenaga listrik  dan  peralatan  pabrik;  serta  PT  Dok  Perkapalan  Koja  Bahari,  PT  Dok Perkapalan Surabaya, dan PT Industri Kapal Indonesia, yang memproduksi landing ship, kapal patrol, kapal kargo, kapal ikan, kapal tunda, dan repowering KRI, harus disinergikan  untuk  menciptakan  cluster  industri  alat  utama.  Melihat  keterbatasn BUMN  pertahanan,  upaya  menciptakan  cluster  industri  pertahanan  harus melibatkan BUMS. 16
Saat  ini ada  beberapa  BUMS  produsen  alpalhankam,  yakni  CV  Sari  Bahari, yang memproduksi bom udara latih, PT Daya Radar Utama (kapal angkut tank), PT Lundin  Invest  (wahana  kapal  cepat  rudal  trimaran  dan  catamaran),  PT  Palindo (wahana  kapal  cepat  rudal  40  meter  dan  kapal  patrol),  PT  Sentra  Surya  Ekajaya (rantis),  PT  Infoglobal  (avionics),  PT  CMI  (radar,  VSAT  untuk ground  segment satelit ), PT Langit Biru (payung udara orang), PT Saba Wijaya (helm antipeluru),
PT Maju Mapan (tenda lapangan), PT Sritex dan PT Famatex (pakaian dinas, kain pakaian dinas, kain), serta PT Jangkar (ransum/makanan). 17
Masalahnya,  kebanyakan  BUMS  ini  belum  diarahkan  menjadi  bagian  dari cluster industri pertahanan yang mampu memproduksi komponen penjunjang dan pendukung  atau  bahan  baku.  Seperti  BUMN  non-pemadu  utama,  kebanyakan BUMS  tidak  memproduksi  barang  yang  sesuai  untuk  menyusun  cluster  yang terpadu. Sebagian BUMS ini memproduksi barang jadi yang berada di luar cluster industri  yang  diharapkan  atau  memproduksi  alpalhankam  yang  mirip  atau overlapping dengan produk industri alat utama sebagai lead integrator .
15 Ibid .
16 Ibid ,  hal 236-237.
17 Ibid ,  hal 237-238.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## Pendanaan Industri Pertahanan
Sejauh  mana  komitmen  dan  peran  pemerintah  sebagai  pelanggan  industri pertahanan bisa dilihat pertama dan utama dari pendanaan. Keinginan pemerintah untuk  tetap  mempertahankan  kepemilikan  di  industri  pertahanan  tentu  harus diiringi  dengan  komitmen  pendanaan  yang  jelas.  Ada  beberapa  komitmen pendanaan pemerintah terhadap industri pertahanan seperti diatur menurut Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2012.  Kerangka  besarnya,  pemerintah  menetapkan keranga  pembiayaan  jangka  Panjang  untuk  industri  pertahanan  milik  negara melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  atau  instrument pembiayaan lain. 18
Pemerintah  juga  bisa  memberikan  insentif  fiskal,  termasuk  pembebasan  bea masuk  dan  pajak,  jaminan,  pendanaan,  dan/atau  pembiayaan  kepada  industri pertahanan atas pertimbangan KKIP (Pasal 41, UU No. 16 Tahun 2012). Bentuknya bisa bermacam-macam. Untuk penjualan produk industri pertahanan, pemerintah dapat  menyediakan  fasilitas  pinjaman  dalam  negeri  dan  memberikan  jaminan pinjaman  kepada  pihak  lain.  Jaminan  juga  bisa  diberikan  pemerintah  kepada perbankan dan lembga keuangan lain yang mendukung pembiayaan pengembangan dan pemanfaatan industri pertahanan. 19
Selain aspek penjualan, guna kepentingan pemasaran alat peralatan pertahanan keamanan (alpalhankam) ke luar negeri, Pemerintah dapat memberikan dukungan pembiayaan.  Kebijakan  ekspor  juga  bisa  menjadi  indikasi  seberapa  jauh  negara mendukung  industri  pertahanan.  Sebab,  ekspor  senjata  ke  negar  lain  bisa  ikut meningkatkan hubungan bilateral, memproyeksikan soft power negara pengekspor, dan  yang  tidak  kalah  penting  membantu  industri  pertahanan  memperoleh pendapatan  dari  ekspor.  Pemerintah  juga  bisa  memberikan  preferensi  harga terhadap biaya kemahalan atas produk yang dihasilkan industri pertahanan.
Hal yang penting adalah Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal untuk pembangunan dan peningktan kapasitas produksi industri pertahanan milik negara.
18 Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012.
19 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Pemerintah  sendiri  sudah  memberikan  dukungan  pendanaan  lewat  penyertaan modal  negara  (PMN)  kepada  tiga  BUMN  industri  pertahanan  yang  menjadi pemandu  utama.  PT  DI,  misalnya,  menerima  PMN  sebesar  Rp4,3  triliun  sampai 2012,  dengan  Rp2,9  triliun  di  antaranya  merupakan  penyertaan  non-tunai. Sedangkan, Pindad dan PAL menerima masing-masing Rp300 miliar dan Rp1,25 triliun (Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). 20
Pemerintah sendiri mengatur bahwa modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki oleh negara. Sedangkan modal atas industri komponen utama/penunjang, industri  komponen/pendukung  (perbekalan),  dan  industri  bahan  baku,  yang merupakan badan usaha milik negara, paling rendah 51 persen dimiliki negara. 21
Apabila  industri  pertahanan  memutuhkan  komonen  dan  peralatan  produksi yang  belum  dapat  dipenuhi  di  dalam  negeri,  Pemerintah  pun  dapat  memberikan insentif fiskal, termasuk pembebasan bea masuk dan pajak, terhadap komponen dan peraltan produksi yang diimpor. Permasalahannya adalah karena kebijakan tersebut tidak berada di bawah kontrol langsung dari pengambil kebijakan pertahanan dan melibatkan banyak pemangku kebijakan ( stakeholder ) lain. Sehingga, perlu upaya koordinasi  dan  sinkornisasi  untuk  menyamakan  persepsi  semua  pemangku kepentingan  terhadpa  kebijakan  pengembangan  industri  pertahanan.  Mekanisme untuk  menyelesaikan  kemungkinan  perbedaan  pandangan  dalam  pemberian fasilitas  pendanaan  bagi  industri  pertahanan  adalah  menyelesaikan  peraturan pelaksanaan  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Industri  Pertahanan,  agar mekanisme pemberian fasilitas memiliki regulasi yang jelas dan pasti bagi semua pihak. 22

## Mandiri dalam Membuat/Memproduksi
Mandiri dalam membuat merupakan bentuk kemandirian yang paling penting. Dari sisi politik, sebagai negara netral yang tidak memiliki konflik serius dengan
20 Paparan Menteri Pertahanan Selaku Ketua Harian KKIP pada Sidang Pertama KKIP”, materi presentasi (Surabaya, 12 Maret 2014)
21 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012.
22 Pasal 50 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
negara  lain  dan  tidak  mengalami  tekanan  internasional,  Indonesia  memunyai keleluasaan tersendiri untuk mewujudkan kemandirian dalam membuat peralatan pertahanan.  Di  luar  adanya  berbagai  barrier  seperti  minimnya  sumber  daya ( resources ), baik secara keuangan, infrastruktur, SDM, maupun teknologi, faktor keleluasaan tersebut harus terus dimanfaatkan dengan baik.
Sebenarnya kemandirian dalam membuat ini sudah lama ada dan dimanfaatkan Indonesia.  Berbagai  pelaku  industri  pertahanan  di  Indonesia  terus  memproduksi berbagai  produk  pertahanan  hingga  kini,  terutama  melalui  skema-skema  kerja sama,  seperti  kerja  sama  Airbus  dengan  PT  DI  dan  PT  Pindad  dengan  FNSS Turki. 23
Kemandirian  dalam  membuat  peralatan  pertahanan  harus  terus  dimanfaatkn dan dikembangkan. Dengan membuat sendiri alat-alat petahanan, Indonesia akan mendapat  berbagai  keuntungan,  dari  keuntungan  ekonomi  berupa  munculnya cluster-cluster industri pertahanan yang akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi,  menyediakan  banyak  lapangan  kerja,  dan  meningkatkan  kemampuan teknologi,  hingga  keuntungan  kekuatan  pertahanan  Indonesia  (kekuatannya menjadi lebih tidak mudah dibaca disbanding jika menggunakan berbagai alutsista dari negara lain.
Kemandirian dalam membuat alat-alat pertahanan sendiri adalah tujuan besar yang  hendak  dicapai  bangsa  Indonesia.  Meski  kemandirian  total  sulit  dicapai, langkah menuju kemandirian industri pertahanan kita tidak boleh surut. Pasal 50 ayat  1  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2012  tentang  Industri  Pertahanan menyatakan  bahwa  pembangunan  industri  pertahanan  mengutamakan  komponen dan  peralatan  produksi  dari  dalam  negeri.  Amanat  undang-undang  ini  harus dilaksanakan  dengan  baik  dan  penuh  komitmen.  Kemampun  membuat  peralatan pertahanan sendiri tidak hanya akan membuat Indonesia mendapatkan keuntungan- keuntungan seperti yang telah disebut di atas, tapi juga akan membawa Indonesia sebagai negara yang disegani dalam pergaulan internasional.
Peningkatan  Kemampuan  dan  Penguasaan  Teknologi  Industri  Pertahanan Lewat Sistem Nasional.
23 Karim, op.cit. , hal 83.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2012  tentang  Industri  Prtahanan mengamanatkan  peningkatan  kemampuan  dan  penguasaan  teknologi  industri pertahanan  yang  dilakukan  melalui  penelitian  dan  perekayasaan  lewat  sistem nasional. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012  yang menegaskan  bahwa  penguasaan  teknologi  memang  menjadi  salah  satu  kunci penting dalam industri pertahanan dan masalah pertahanan negara secara umum. Teknologi  adalah  aspek  yang  bisa  membedakan  kemampuan  pertahanan  suatu negara dengan negara lain. Apabila penguasaan teknologi dapat dilakukan oleh para pelaku  industri  pertahanan  di  Indonesia,  maka  hal  tersebut  akan  menjadi keuntungan besar bagi kekuatan pertahanan Indonesia.
Penguasaan teknologi  yang terus berkembang akan memberikan keuntungan jangka  panjang  dalam  bentuk  keunggulan  peralatan  pertahanan  dibandingkan dengan  negara  lain.  Hal  ini  telah  dibuktikan  oleh  negara-negara  maju,  yang memiliki  pelaku  industri  pertahanan  yang  juga  maju  dan  menguasai  teknologi canggih.  Penguasaan  teknologi  dalam  bentuk dual-use  technologies ,  yaitu pengembangan  teknologi  untuk  dua  tujuan,  yakni  tujuan  komersial  (damai)  dan tujuan  pertahanan  (militer  dan  keamanan),  akan  membuat  teknologi  dapat  terus berkembang. 24 Hal  ini  karena  pengembangan  teknologi  kemudian  tidak  hanya didukung oleh negara, tapi juga oleh sektor privat dan publik seperti mahasiswa dan peneliti.  Pengalaman  negara  seperti  Amerika  Serikat,  yang  mengembangkan teknologi  untuk  kepetingan  komresial  dan  pertahanan,  sejak  Perang  Dunia  II merupakan  bukti  paling  nyata  bahwa  teknologi  akan  merupakan  keuntungan penting dalam kemandirian industri pertahanan.
Penguasaan hierarki tertinggi dalam teknologi pertahanan, negara kuat seperti Amerika Serikat mampu menjadi negara yang paling kuat sistem pertahanannya. Saat ini, dengan kecenerungan penyebaran dan penguasan teknologi dari barat ke timur,  negara-negara  Asia  seperti  Indonesia  mempunyai  kesempatan  untuk  terus
24 Kathleen  A.  Walsh,  “ The  Role,  Promise,  and  Challenges  of  Dual-Use  Technologies  in Nasional Defense ”, dalam Richard A. Bitzinger (editor), The Modern Defense Industri , ABC-CLIO, LLC, California, 2009, hal. 123-145.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
mengembangkan  teknologi  pertahanannya.  Dengan  adanya  kemampuan  pelaku industri pertahanan dalam negeri dalam hal kepemilikian dan penguasaan teknologi sendiri,  kemampuan  pertahanan  Indonesia  juga  akan  meningkat.  Sebab,  dengan kemandirian teknologi, kekuatan pertahanan Indonesia akan menjadi tidak mudah terbaca oleh negara-negara lain. 25
Terkait dengan sumber daya manusia, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Industri  Pertahanan  Pasal  34  ayat  1  menyatakan bahwa pemerintah, pengguna dan industri pertahanan harus menyiapakan sumber daya  manusia  yang  diperlukan  untuk  menguasai  teknologi  pertahanan  dan keamanan yang sarat dengan teknologi tinggi dan ilmu terapan industri pertahanan. Gambar  3  menggambarkan  alutsista  yang  mampu  dibangun  industri  pertahanan Indonesia,  baik  sekarang,  maupun  yang  akan  datang,  berdasarkan  tingkat pengembangan  dan  tingkat  kesiapan  teknologi.  Pengembangan  alutsista  ini dilakukan dengan skema kerjasama riset dan kerja sama produksi, di mana beberapa alutsista  sudah  dapat  dikembangkan,  diproduksi  dan  bankan  tidak  hanya  dipakai untuk  kebutuhan  dalam  negeri,  tetapi  juga  dapat  diekspor.  Berbagai  alutsista berdasarkan  tingkat  pengembangan  dan  tingkat  kesiapan  teknologinya  seperti diringkas dalam gambar 3. 26
25 Karim, op.cit. , hal 92-93.
26 Yusgiantoro, op.cit. , hal 260..
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Gambar 3 . Tahapan Pengembangan Industri Pertahanan Berdasarkan Alutsista Tertentu (Yusgiantoro, 2014)
Salah  satu  persoalan  yang  kini  dihadapi  Indonesia  adalah  masih  lambatnya perkembangan industri pertahanan dalam negeri. Akibatnya, para pelaku industri pertahanan  di  dalam  negeri  belum  bisa menampung  SDM  berkualitas  yang  telah belajar  secara  formal  di  negara-negaa  maju.  Dalam  beberapa  kasus,seperti  yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia, ada SDM-SDM berkualitas asal Indonesia yang bahkan  diambil  oleh  perusahaan  alat  pertahanan  di  luar  negeri.  Beberapa  warga negara  Indonesia  yang  telah  menyelesaikan  Pendidikan  tinggi  di  bidang  industri pertahanan  terpaksa  juga  bekerja  di  perusahaan-erusahaan  kelas  dunia  seperti Boeing karena industri pertahanan di dalam negeri belum memberikan tempat yang layak. 27
L
E
V E L T E K N O L O G I LEVEL PENGEMBANGAN

## DESAIN KONSEP TEKNOLOGI (PENGEMBANGAN TEKNOLOGI)
KFX/IFX RUDAL RHAN 220/350/450 PABRIK PROPELAN UAV CMS MKB PKR, KCR, MBT KAPAL SELAM BIAYA PROTOTIPE PRODUKSI DAN PENGUJIAN (PENGEMBANGAN TEKNIK MANUFAKTUR) PRODUKSI PENGDAAN PRODUKSI MASSAL JR ALKOM RADAR JR JP RHAN 122 C705,CN295 JP SS-1,SS-2 LPD,ANOA CN 235 KETERANGAN
JP = JOINT PRODUCTION
JR = JOINT RISET
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan  Pemerintah juga  wajib  mendorong  kerja  sama  di antara  semua  unsur kelembagaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dalam  pengembangan  jaringan informasi,  ilmu  pengetahuan  pertahanan  dan  keamanan,  serta  teknologi  industri pertahanan..
Research and Development (R & D) .
Pertahanan adalah sektor yang sangat technology-intensive , peran pemerintah untuk membantu aktivitas dan pendanaan R&D buat pengembangan teknologi yang aplikatif  untuk  pertahanan  sangat  besar  dampaknya.  Wajar  saja,  karena  perang sejatinya adalah usaha untuk mengeksploitasi keunggulan disbanding musuh. Salah satunya adalah keunggulan teknologi. Karena itu, upaya R&D yang intensif adalah syart penting untuk memastikan keunggulah teknologi pertahanan.
Amerika  Serikat  (AS)  adalah  contoh  nyata  negara  yang  power-nya  terletak pada  keunggulah  R  &  D  untuk  militer.  Bahkan  seluruh  strategi  pertahanan, kebijakan  luar  negeri,  dan  prinsip  keamanan  nasional  AS  di  bangun  atas  basis ideologi untuk mempertahankan superioritas teknologi yang substansial teerhadap negara musuh dan sekutu. Paradigma ini lahir semasa Perang Dingin. Oleh karena jumlah  tentara  AS  jauh  lebih  sedikit  apabila  dibandingkan  dengan  Uni  Soviet. Maka,  AS  mengimbanginya  dengan  berusaha  unggul  dari  sisi  teknologi.  dan kebijakan ini tetap dianut sampai sekarang.
Manfaat dari pendanaan yang masih untuk R&D ini dirasakan sektor komersial berupa efek tumpah ( spillover effect ) dan spin-off produk komersial hasil turunan produk militer. Computer yang kita kenal sekarang, contohnya, sebenarnya berasal dari proyek Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) yang dirintis AS  sejak  1945.  Proyek Virtual  network yang  dikembangkan  DARPA  pada  1974 menjadi dasar bagi pengembangan internet yang kita nikmati sekarang. Produk lain seperti Global  Positioning  System (GPS),  semikonduktor,  mesin  jet,  pendingin, reactor  nuklir,  container  kapal,  satelit  cuaca,  dan  sistem  navigasi  sesungguhnya lahir dari R&D untuk kepentingan militer. 28
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Posisi  Indonesia  dalam  soal  pendanaan  R&D,  Pemerintah  sebenarnya menyadari  bahwa  pengembangan  industri  pertahanan  membutuhkan  aktivitas penelitian dan perekayasaan. Meski pemerintah membuka kemungkinan pendanaan dari  APBN  dan  sumber  pendanaan  lain,  pendanaan  untuk  aktivitas  ini  lebih diserahkan  ke  Industri  pertahanan,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2012 Pasal 43 menyatakan bahwa Industri pertahanan diminta menyediakan paling  rendah  5  persen  dari  laba  bersih  untuk  kepentingan  penelitian  dan pengembangan.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2012  tentang  Industri  Pertahanan  juga mengatur bahwa industri pertahanan diminta menyediakan paling rendah 5 persen dari  laba  bersih  untuk  kepentingan  penelitian  dan  pengembangan  di  bidang pertahanan.  Anggaran  R&D  ini  data  dibebankan  sebagai  komponen  biaya  oleh industri pertahanan. Tapi ini bukan berarti beban utama untuk menggenjot aktivitas R&D  terletak  di  pundak  industri  pertahanan.  Undang-Undang  juga  menegaskan, pelaksanaan  R&D  serta  perekayasaan  dilakukan  perguruan  tinggi,  institusi penelitian dan pengembangan, baik Lembaga pemerintah maupun swasta nasional, TNI/Polri serta Lembaga negara lainnya sebagai pengguna, dan industri pertahanan sendiri.  Untuk  itu,  diperlukan  langkah  menyinergikan  aktivitas  dan  pendanaan untuk Lembaga lainnya. 29
29 Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Gambar 4 . Cetak Biru Penelitian dan Pengembangan Alutsista (Yusgiantoro, 2014)
Gambar 4 menunjukkan hasil kerja sama antara KKIP, Kemristek dan Kemhan dan  TNI  dalam  membangun  cetak  biru  tahapan  yang  perlu  dilalui  untuk mengembangkan  alutsista  sampai  dengan  tahun  2024.  Cetak  biru  ini  merupakan perpaduan program antara KKIP, kemhan/TNI, dan Dewan Riset Nasional (DRN) yang  bergabung  secara  harmonis  dalam  rencana  pengembangan  alutsista.  KKIP sebagai  pengambil  kebijakan  dalam  industri  pertahanan,  Kemhan/TNI  sebagai pengguna  yang  memahami  rencana  pembangunan  kekuatan  pokok  dan  kekuatan ideal  TNI,  dan  Dewan  Riset  Nasional  (DRN)  berada  di  bawah  koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi yang membidangi penelitian dan pengembangan bersifat riset terapan. 30
KKIP
Tim Asistensi &Pokja Kemristek DRN Kemhan/ TNI Litbang Terapan R O A D M Phase 1 2010-2014 Penguasaan Desain Phase 2
2015 - 2019
Penguasaan Produksi Phase 3 2019 - 2024 Pengembangan Baru Phase 4
2025 - 2029
Kemandirian
1.  Kendaraan Tempur 2.  Kendaraan APC&AWC 3.  MKB 4.  Propelan 5.  Roket 6.  Kapal Perang Atas Air 7.  Kapal Selam 8.  CMS 9.  Pesawat Tempur
(IFX)
10.Pesawat Angkut 11.UAV/PTTA 12.Radar 13.Peluru Kendali 14.Bom Udara 15.Alkom 16.Torpedo Pokok Ideal
Instansi Litbang
Indhan
Kuathan
Kekuatan  Pertahanan  Minimum  /  Minimum  Essential  Force  (MEF)  dan Industri Pertahanan
Minimum Essential Force (MEF) menetapkan keperluan masing-masing matra di  pertahanan  nasional  :  TNI  Angkatan  Darat,  TNI  Angkatan  Laut,  dan  TNI Angkatan Udara. Ulasannya tidak hanya mencakup kondisi alat utama pertahanan dan keamanan yang dimiliki ketiga Angkatan tersebut, tapi juga mencakup rencana pengembangan  hingga  saran  atau  rekomendasi  yang  mesti  dilakukan  untuk mencukup kebutuhan MEF yang telah digariskan.
Jika  merunut  ke  belakang,  sebenarnya  pemerintah  telah  menempuh  upaya menjadi integrator antara kebutuhan atau tuntutan dari ketiga Angkatan perang dan kemampuan industri pertahanan dalam negeri.
Melalui  pembahasan  KKIP  dan  sejumlah stakeholder terkait,  dua  tahun kemudian  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2012  tentang  Industri Pertahanan.  Pada  dasarnya  peraturan  baru  ini  mengusung  spirit  untuk memberdayakan industri pertahanan dalam negeri. Dokumen KKIP mencatat tiga arahan  strategis  dari  Presiden  yang  melihat  adanya  pertautan  kepentingan  antara pemberdayaan  industri  pertahanan  dalam  negeri  dan  pemenuhan  kebutuhan minimum pertahanan negara, yaitu 31
Aspek pertama, mewajibkan pengguna dalam negeri memakai produksi dalam negeri  untuk  alutsista  dan  non-alutsista.  TNI  dan  Polri  serta  instansi  pemerintah lainnya diwajibkan memakai produksi dalam negeri manakala kebutuhan tersebut dapat diproduksi oleh kita sendiri. Aspek kedua, manakala harus membeli dari luar negeri,  persyaratannya  harus  dipastikan  bahwa  industri  di  dalam  negeri  belum mampu memproduksinya mengingat adanya kebutuhan teknologi tinggi.
Khusus untuk pembelian dari luar negeri harus ditambah persyaratan transfer teknologi dan offset dari negara pemasok kepada industri pertahanan dalam negeri. Aspek  penting  ketiga,  pembelian  dari  luar  negeri  tidak  boleh  mendikte  secara politik terhadap negara dalam membeli peralatan militer.
31 Dokumen KKIP dalam kuliah di Prodi Ekonomi Pertahanan Universitas Pertahanan, disampaikan 24 Maret 2014.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Kementerian Pertahanan sebagai Pembina industri pertahanan berkepentingan memberikan  peluang  kepada  industri  pertahanan  dalam  ngeri  untuk  memasok kebutuhan.  Bahkan,  Kementerian  Pertahanan  mendorong  industri  pertahanan dalam  negeri  untuk  bisa  mengekspor  produknya  ke  luar  negeri.  Kemampuan industri  dalam  negeri  kita  Sekarang  ini  sudah  pada  tingkat  teknologi  menengah. Artinya, industri pertahanan kita sudah dapat membuat dan sudah digunakan oleh TNI.
MEF lahir bukan dalam ruang dan waktu berbeda dengan industri pertahanan. Jika  ditilik  lebih  lanjut,  sejatinya  dengan  MEF  itulah  industri  pertahanan  dalam negeri dapat menjadikannya batu tumpu ( stepping stone ) dalam menyusun rencana kerja jangka pendek hingga jangka panjang. Di satu sisi, secara regulasi keberadaan BUMN industri pertahanan telah dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012;  di  sisi  lain,  pengelola  industri  pertahanan  dapat  menjadikan  arahan Kementerian  Pertahanan  atas  pemenuhan  tuntutan  MEF  sebgai  referensi  utama. Sisi  strategis  yang  harus  dikejar  tak  lain  adalah  sinkronisasi  antara  kebuthan pengguna dan kemammpuan industri pertahanan alias kesatuan yang ada di TNI. Di  sinilah  urgensi  dari  upaya  penyelarasan  kebutuhan  masing-masing  Angkatan dalam  TNI  (Angkatan  Darat,  Angkatan  Laut,  dan  Angkatan  Udara)  dengan kemampuan produksi dari industri pertahanan dalam negeri menjadi sangat kritikal.
Setidaknya ada delapan isu  yang menjadi titik kritis terkait dengan MEF, di antaranya mencakup : 32
a) Aspek penentuan ancaman;
b) Aspek perencanaan kebutuhan alutsista;
c) Aspek mekanisme penyelenggaraan pengadaan alutsista;
d) Aspek kebijakan anggaran dari pemerintah;
e) Aspek pengambilan keputusan dari masing-masing Angkatan dalam TNI;
f) Aspek  kemampuan  produksi,  mutu  dan  jaminan  pemeliharaan  oleh  industri pertahanan dalam negeri;
32 Bahan kuliah untuk mata kuliah Industri Pertahanan di Prodi Ekonomi Pertahanan Universitas Pertahanan, disampaikan 12 Maret 2014.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
g) Aspek personel pengguna alat utama sistem persenjataan;
h) Penyelarasan  pertumbuhan  organisasi,  modal,  teknologi,  dan  sumber  daya manusia dari industri pertahanan dalam negeri.
Menelisik delapan aspek kritis dalam sinkronisasi antara tuntutan kebutuhan sesuai dengan pokok-pokok pikiran dalam MEF dan kapasistas industri pertahanan dalam negeri, maka perlu keberpihakan atau affirmative policy dari penyelenggara negara. Kekuatan, determinasi, dan kreativitas dalam pengambilan keputusan inilah yang akan melahirkan respons positif bagi kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk menjadikan MEF sebagai batu tumpu pertumbuhan usahanya..

## III. PENUTUP
Pokok-pokok pikiran mengenai pembangunan kemandirian industri pertahanan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 meliputi Pembentukan dan penguatan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), Komite Kebijakan Industri Pertahanan  yang  disingkat  dengan  KKIP  dibentuk  berdasarkan  Pasal  18,  yang memiliki  tugas  untuk  mengkoordinasikan  kebijakan  nasional  dalam  perencanaan, pe r umusan,  pelaksanaan,  pengendalian,  sinkronisasi,  dan  evaluasi  Industri Pertahanan. Pembinaan  industri  utama  dan  pendukung dalam industri  pertahanan terdiri  atas  industri  alat  utama,  industri  komponen  utama  dan  penunjang,  industri komponen dan pendukung (perbekalan), serta industri bahan baku. Pemerintah sudah mengatur bahwa BUMN pertahanan menjadi industri alat utama sekaligus pemandu utama  ( lead  integrator )  yang  menghasilkan  alat  utama  sistem  senjata  dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.
Pendanaan  industri  pertahanan  diwujudkan  berupa  beberapa  komitmen pendanaan  pemerintah  terhadap  industri  pertahanan  seperti  diatur dengan  k erangka besarnya, pemerintah menetapkan keranga pembiayaan jangka panjang untuk industri pertahanan milik negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau  instrument  pembiayaan  lain  Mandiri  dalam  membuat/memproduksi  dengan menekankan bahwa kemandirian dalam membuat alat-alat pertahanan sendiri adalah tujuan  besar  yang  hendak  dicapai  bangsa  Indonesia.  Meski  kemandirian  total  sulit dicapai,  langkah  menuju  kemandirian  industri  pertahanan  kita  tidak  boleh  surut
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012. Kekuatan pertahanan minimum/Minimum Essential Force (MEF) dan Industri Pertahanan  diwuj u dkan  berupa  kekuatan,  determinasi,  dan  kreativitas  dalam pengambilan keputusan inilah yang akan melahirkan respons positif bagi kemampuan industri  pertahanan  dalam  negeri  untuk  menjadikan  MEF  sebagai  batu  tumpu pertumbuhan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hartanto,  Agus. Kajian  Kebijakan  Alutsista  Pertahanan  dan  Keamanan  Republik Indonesia . Jakarta : LIPI Press, 2013.
Karim,  Silmy. Membangun  Kemandirian  Industri  Pertahanan  Indonesia .  Jakarta  : Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
Supriyatno,  Makmur. Tentang  Ilmu  Pertahanan .  Jakarta  :  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2014.
Yusgiantoro, Purnomo. Ekonomi Pertahanan : Teori & Praktik . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

## Jurnal
Ahmad Jazuli, “ Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara ,” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 16,  No.  2(Juni2016),  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kemenkumham, 2016,
Jakarta.
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.187-199 . Faris  Al-Fadhat  dan  Naufal  Nur  Aziz  Effendi,  “ Kerjasama  Pertahanan  Indonesia- Korea  Selatan:  Kedaulatan  Maritim  dan  Transfer  Teknologi  dalam Pengadaan  Kapal  Selam DSME  209/1400,”  Jurnal  Ketahanan  Nasional 25, No.  3  (Agustus  2019),  Universitas  Gadjahmada,  2019.  Yogyakarta.  DOI: 10.22146/jkn.48822 .
Helmi  Tachejadi  Soerjono,  Muhamad  Nur  Affandi,  Soni  Akhmad  Nulhaqim , “Perkembangan  Alutsista  Satuan  Infanteri  Pada  Prioritas  Pembangunan Minimum Essential Force (Mef ),” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 01, No.
1 (September 2019). Universitas Padjadjaran, 2019, Bandung.
Ian Montratama, “ Strategi Optimalisasi Pengadaan Sarana Pertahanan Bagi Industri Pertahanan  Indonesia ,”  Jurnal  Pertahanan 04,  No.  3  (Desember  2014), Kementerian Pertahanan RI, 2014, Jakarta. DOI:
http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v4i3 J .342 .
Lukman  Fahmi  Djarwono,  “ Pembangunan  Industri  Pertahanan  Indonesia:  Menuju Pemenuhan  Target  MEF  atau  Sekedar  Menuju  Arm  Candy ,”  Jurnal
Defendonesia  02,  No.  2  (Juni  2017).  Lembaga  Kajian  Pertahanan  untuk Kedaulatan NKRI, 2015, Jakarta.
Muradi,  “ Model  Pendanaan  Industri  Pertahanan  dan  Peningkatan  Sumber  Daya Manusia ,”  Jurnal  Pertahanan 05,  No.  2  (Agustus  2015).  Kementerian Pertahanan RI, 2015, Jakarta. DOI : http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.365 .
Pebri Tuwanto, “ Politik Pembangunan Industri Pertahanan Nasional di Era Global ,” Jurnal Gema Keadilan 02, No. 1 (September 2015), Universitas  Diponegoro, 2015, Semarang DOI: 10.3592/2 .

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

## Artikel dan Lain Lain
Bahan Kuliah untuk mata kuliah Industri Pertahanan di Prodi Ekonomi Pertahanan Universitas Pertahanan, disampaikan 12 Maret 2014.
Bitzinger  (ed). The  Modern  Defense  Industri ,  dalam  (Silmy  Karim, Membangun Kemandirian  Industri  Pertahanan  Indonesia .  Jakarta:  Kepustakaan  Populer Gramedia, 2014.
Dokumen  KKIP  dalam  kuliah  di  Prodi  Ekonomi  Pertahanan  Universitas  Pertahanan, disampaikan 24 Maret 2014.
Kathleen A. Walsh, “The Role, Promise, and Challenges of Dual-Use Technologies in Nasional Defense”, dalam Richard A. Bitzinger (editor), The Modern Defense Industri , ABC-CLIO, LLC, California, 2009.
Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), “Paparan Menteri Pertahanan Selaku Ketua Harian KKIP pada Sidang Pertama KKIP”, materi presentasi (Surabaya, 12 Maret 2014).
Rapat Harmonisasi RUU Revitalisasi Indhan pada Rabu, 6 Oktober 2010 di Kem Huk &  HAM  dalam  Kuliah  Mata  Kuliah  Industri  Pertahanan  Prodi  Ekonomi Pertahanan Universitas Pertahanan 8 Maret 2014.