Banyaknya kasus yang terjadi mengenai penyitaan barang dengan jaminan fidusia masih menjadi perbincangan yang panjang. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah sebagaimana diberitakan dalam DETIK.Com pada bulan April 2012. Sekelompok masa mendatangi ADIRA Finance karena beberapa
dari mereka mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dari lembaga pembiayaan tersebut. Salah satu sebab munculnya fenomena seperti diatas adalah pencantuman klausula baku pada perjanjian kredit yang memuat adanya “penyerahan hak milik secara Fidusia”. Di dalam klausula baku tersebut juga dinyatakan

## IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PENYITAAN JAMINAN FIDUSIA

## Iffaty Nasyi’ah dan Asna Jazillatul Chusna
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: iffaty.nasyiah@gmail.com

## Abstrak
This research aims at  comparing the foreclosure process of fiduciary collateral between Fiduciary regulation  (Law N. 42 of 1999) and the principles of Shariah and the compatibility of  the foreclosure process  with the  the principles of Shariah  as well as consumer protection principles. This is a literary research (Bibliography Research), which uses the written data sources such as al-Quran and al-Hadith, relevant legislation.  The research reveals that the foreclosure process of fiduciary collateral is based  on Fiduciary Law, some procedures are in accordance with Islamic principles except in the case of delay of  payment provided by the creditor to the debitor and the consent of the competent institutions in foreclosure cases to be performed . However, Adage „the privity of contract“ under consumer protection laws are not accommodated in the foreclosure process by Fiduciary Law. Creditors still use the standard contract that led to the dominance of the creditor against the debtor.
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan proses penyitaan jaminan fidusia antara UU Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 tahun 1999) dan prinsip-prinsip Syariah dan kesesuain proses  penyitaan  jaminan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Bibliography Research), yang menggunakan sumber data tertulis seperti ; al-Qur’an dan al-Hadis dan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada proses penyitaan jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia, beberapa prosedur telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kecuali dalam hal adanya penundaan pembayaran yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur serta adanya ijin dari lembaga yang berwenang untuk dilakukan  penyitaan.  Adagium  the    privity  of  contract“  dalam  hukum perlindungan konsumen masih belum diakomodir secara menyeluruh dalam proses penyitaan menurut UU Jaminan Fidusia. Kreditur masih menggunakan perjanjian baku yang mengarah pada adanya  dominasi  pihak  kreditur  terhadap  debitur.  Penggunaan  prinsip-prinsip  syariah dalam proses penyitaan telah  mengakomodir prinsip-prinsip penyitaan dalam UU Jaminan Fidusia sekaligus menurut UU Perlindungan Konsumen.
Kata kunci: fidusia, penyitaan, perlindungan konsumen
148    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 147-159
bahwa konsumen memberikan kuasa kepada lembaga pembiayaan untuk melakukan segala tindakan terkait obyek jaminan fidusia.
Pencantuman  klausula  baku  tersebut dilarang oleh Undang–Undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat (1) poin d yang menyatakan “pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”
Penyitaan yang dilakukan oleh debt collector atas persetujuan kreditur dika re nakan debitur telah  menandatangani  per janjian  kredit yang mencantumkan adanya kla usula baku sebagaimana diatas. Klausula baku yang dicantumkan oleh pihak kreditur tersebut disandarkan pada pasal 15 ayat 3 undang–undang Jaminan fidusia selanjutnya disingkat UUJF No. 42 tahun 1999 yang ber bunyi: “ Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas ke ku asaannya sendiri”.
Sebenarnya penyitaan atau eksekusi jaminan fidusia telah diatur dalam UUJF pasal 29 sampai dengan pasal 34, akan tetapi ketentuan ini masih banyak terdapat penyimpangan di lapangan. Salah satunya adalah bahwa jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan pertimbangan biaya yang akan ditanggung oleh pihak kreditur. Pasal 15 UUJF memberikan pengertian secara a contrario bahwa barang jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak boleh disita secara sepihak atau secara langsung (parate executie) melainkan harus dengan persetujuan debitur dengan melalui surat peringatan terlebih dahulu.
Jika dalam hukum positif permasalahan di atas dimasukkan dalam pembahasan mengenai fidusia, maka dalam hukum Islam jaminan fidusia dikategorikan dalam Rahn Tasjily. Esensi Rahn Tasjily sendiri identik dengan jaminan fidusia, karena definisi dari Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut ( marhun ) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin
dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. 1
Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 telah mengatur mengenai Rahn Tasjily berikut ketentuan penyitaannya yang ber bunyi “penyimpangan barang jaminan da lam bentuk bukti yang sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, marhun dapat dijual paksa atau dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.”
Pelaku usaha dan konsumen yang ber agama Islam, menjadikan hukum eko nomi Islam sebagai landasan dalam me nyelesaikan sebuah perkara yang berdasarkan asas per sonalitas ke-Islaman, seharusnya disele saikan di Pe nga dilan Agama termasuk per kara mengenai fidusia atau Rahn Tasjily ini, meskipun peraturan mengenai Islam masih belum dalam taraf Undang-Undang, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dan fatwa-fatwa dari DSN-MUI.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian ke- pus takaan (Bibliography Research), yang meng - gunakan sumber data tertulis se per ti, al-Qur’an dan al-Hadis, peraturan pe run dang–undangan terkait, dan buku–bu ku yang mendukung penelitian. Dalam pe ne litian ini akan dicari data–data tertulis me ngenai jaminan fidusia, penyitaan jaminan fidusia, UU jaminan fidusia, peraturan ter ka it mengenai jaminan fidusia, fatwa DSN-MUI yang relevan dengan jaminan fidusia, serta hukum Islam yang membahas tentang jaminan fidusia. Kemudian pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif–nor matif dengan menggunakan kajian–kajian pus taka sebagai sumber data yang akan dianalisis. Hasil akhir dari penelitian yang tidak hanya sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kualitatif, melainkan juga menghasilkan in formasi–informasi yang representatif dengan penelitian.
1 Fatwa DSN-MUI 6 Maret 2008
Iffaty Nasyi’ah dan Asna Jazillatul Chusna, Implementasi Prinsip Syariah... |    149

## Hasil dan Pembahasan
Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut Fiduciary Transfer of Ownership. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan de ngan hutang-piutang antara debitur dan kre ditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan fidusia ini memberikan ke dudukan yang diutamakan privilege ke pa da penerima fidusia terhadap kreditur la innya.
Proses terjadinya jaminan fidusia dilak - sanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pem bebanan dan tahap pendaftaran jami nan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dila- kukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan “Akta Jaminan Fidu sia”. Akta Jaminan Fidusia ini harus me me nuhi syarat- syarat sebagai berikut: per tama harus berupa akta notaris, kedua harus dibuat dalam bahasa Indonesia, ketiga ha rus berisikan sekurang- kurangnya hal-hal sebagai berikut : a. identitas para pihak, b. harus dicantumkan hari, tanggal, dan me ngenai waktu (jam) pembuatan ak ta fidusia, c. data perjanjian pokok yang di ja min de ngan fidusia, d. uraian mengenai ben da yang menjadi objek jaminan fidusia yakni tentang identifikasi benda tersebut dan su rat bukti kepemilikannya. Jika bendanya se lalu berubah-ubah, seperti benda dalam per sediaan ( inventory ) haruslah disebutkan tentang jenis, merk dan kualitas dari benda ter sebut, e. berapa
nilai dari penjaminan, f. berapa nilai benda yang menjadi objek ja minan fidusia.
Selain beberapa syarat yang wajib ada dalam suatu akta notaris tentang jaminan fidusia, perlu diberikan penegasan tentang hutang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia. Menurut Pasal 7 UUJF, hutang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa: 1. hutang yang telah ada, 2. hutang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, 3. hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menim bulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
Untuk mendapatkan sertifikat jaminan fi- dusia, terlebih dahulu harus melalui notaris untuk mendapatkan akta jaminan fidusia. Akta notaris tersebut bersifat Partij Akte yaitu Akta yang dibuat “di hadapan” ( ten overstaan ) Notaris antara kreditor dan debitor. Artinya bahwa dalam memperoleh akta ja minan fidusia secara notariil harus dihadiri kedua pihak yaitu pihak kreditur (penerima fi dusia) dan pihak debitur (pemberi fidusia). Hal ini diatur dalam PP No. 86 Tahun 2000 ten tang Tata cara Pendaftaran fidusia dan Biaya Pendaftaran fidusia.
Menurut UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa didalam proses pembuatan satu akta harus “dihadiri oleh para penghadap, dihadiri oleh paling sedikit dua saksi, dibacakan saat itu juga oleh notaris di depan para penghadap dan saksi, di tanda tangani saat itu juga oleh notaris dan kedua penghadap serta kedua saksi tersebut, dan masing-masing pihak diberikan salinan akta tersebut”.
Dalam Undang-undang Jaminan fidusia, secara implisit ditentukan bahwa benda/ba- rang yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran ben da yang dibebani dengan jaminan fidusia dilak sa na- kan di tempat kedudukan pemberi fi dusia, pendaftaran ini mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Ne gara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan
150    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 147-159
kepastian terhadap kreditur lainnya. Tempat pendaftaran atau lembaga pendaftaran ja minan fidusia adalah Kantor Pendaftaran Fi dusia (KPF) yang berada dalam lingkup De partemen Kehakiman (Pasal 12 undang-undang jaminan fidusia). 2 Setelah adanya permohonan pendaftaran, KPF mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daf tar Fidusia pada tanggal yang sama de ngan tanggal penerimaan permohonan pen daftaran jaminan fidusia, ketentuan ini di maksudkan agar KPF tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dican tum kan dalam pernyataan pendaftaran jami nan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data. 3
Setelah pendaftaran jaminan fidusia di la- kukan, KPF menerbitkan dan menye rah kan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama de ngan tanggal penerimaan permohonan pen daftaran jaminan fidusia. Sebagai bukti bah wa penerima fidusia memiliki hak fidusia ter sebut, maka kepadanya diserahkan doku menyang disebut dengan “Sertifikat Jaminan Fidusia”.

## Eksekusi Jaminan Fidusia
Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut Executie atau Uitvoering , dalam kamus hu- kum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Menurut Pasal 29 UUJF, eksekusi adalah Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
Menurut R. Subekti, eksekusi adalah Upaya dari pihak yang dimenangkan da lam putusan guna mendapatkan yang men jadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengadung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut
2 Munir Fuady, Jaminan Fidusia , (Bandung. PT. Citra aditya, 2000), h. 175
3 Purwahid  Patrik  dan  Kashadi, Hukum  Jaminan Edisi  Revisi  Dengan  UUHT,  (Semarang.  Universitas Diponegoro, 2008), h. 43
secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipak sakan padanya dengan bantuan kekuatan hu kum. Dengan kekuatan hukum ini dimak- sud kan pada polisi, kalau perlu polisi militer (Angkatan bersenjata) 4
Sedangkan yang dimaksud perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang-pihutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke KPF. Setelah itu kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah- irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat tersebut memiliki kekuatan ekse kutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia ( parate ekse kusi ), sesuai UUJF. Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikkan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti yang sah, misalnya di pengadilan.
Apabila debitur mengalihkan benda ob jek fidusia yang dilakukan dibawah tangan ke- pada pihak lain, tidak dapat dijerat de ngan UUJF karena tidak sah atau legalnya per janjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitur yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia dilaporkan atas tuduhan penggelapan jika pengalihan tersebut atas pengalihan kepemilikan sebagaimana tercan tum dalam Pasal 372 KUHPidana
Jika debitur wanprestasi, maka me nu rut Pasal 29 UUJF, obyek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi dengan cara : a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh Penerima Fidusia; b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Pene rima Fidusia sendiri melalui
4 Subekti, Hukum Acara Perdata , (Bandung : PT. Bina Cipta 1989), h. 130.
Iffaty Nasyi’ah dan Asna Jazillatul Chusna, Implementasi Prinsip Syariah... |    151
pelelangan umum serta mengambil pelunasan pihutang nya dari hasil penjualan; c. Penjualan di ba wah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh har ga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Kemudian pada butir berikutnya dijelas- kan bagaimana mekanisme interpretasi da ri penjualan bawah tangan pada butir 2 se bagai berikut : “Pelaksanaan penjualan se bagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pem beri dan penerima fidusia kepada pihak-pi hak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”.
Setelah syarat diatas dipenuhi, maka da lam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, de bitur wajib menyerahkan benda yang men jadi obyek jaminan fidusia. Apabila debitur tidak menyerahkan jamian fidusia, kreditur ber hak mengambil benda yang menjadi obyek jamian fidusia tersebut dengan me minta bantuan pihak yang berwenang. Ban tuan pihak yang berwenang ini menjadi wajib setelah dikeluarkannya Peraturan Kepa la Kepolisian Indonesia nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (Perkap RI Nomor 8 tahun 2011).
Pasal 6 Perkap RI nomor 8 tahun 2011 tersebut menyatakan: “Pengamanan ter h adap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan de ngan persyaratan : a. ada permintaan dari pemohon; b. memiliki akta jaminan fidusia; c. jaminan fidusia terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia; d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan e. jaminan fidusia ber ada di wilayah negara Indonesia.
Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam pasal 7 Perkap RI No. 8 tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan
surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia.
Untuk pengajuan permohonan eksekusi, sebagaimana tercantum pada pasal 8, pihak pe mohon eksekusi harus melampirkan: 1. Salinan akta jaminan fidusia; 2. Sa li nan sertifikat jaminan fidusia; 3. Surat pe ringatan kepada Debitur untuk memenuhi ke wajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitur sebanyak 2 kali dibuktikan de ngan tanda terima; 4. Identitas pelaksana eksekusi; 5. Surat tugas pelaksanaan ek sekusi.
Pada butir berikutnya dijelaskan bah wa: “Surat peringatan kepada Debitur se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima”. Da lam hal hasil eksekusi melebihi nilai se luruh sisa hutang debitur, kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum dibayar.

## Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Penyitaan Fidusia
Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu consumer yang artinya setiap orang yang menggunakan barang atau ja sa. Seringkali konsumen berada dalam po sisi yang lemah karena adanya faktor “mem butuhkan” sehingga perlindungan hu kum terhadap konsumen sangat diha rap kan sebagai penyeimbang posisi dalam hubungannya dengan pelaku usaha, meng- ingat salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perkembangan perlindungan terhadap konsumen mengenal tiga adagium yaitu : 5 Pertama , Caveat emptor, yaitu istilah Latin untuk let the buyer aware (konsumen harus berhati-hati). Hal ini berarti bahwa sebelum konsumen membeli sesuatu, maka ia harus waspada terhadap kemungkinan adanya cacat pada barang; yang kedua Caveat Venditor, caveat venditor (let the producer awa re) yang berarti bahwa produsen harus berhati-
5 Subekti, Hukum Acara Perdata , h.100
152    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 147-159
hati. Doktrin ini menghendaki agar produsen, dalam memproduksi dan me ma sarkan pro- duknya, berhati-hati dan mem perhatikan kepentingan masyarakat lu as; yang ketiga, The privity of contract yang mempunyai arti pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak- pihak yang membuat perjanjian saja.
Ketiga adagium diatas dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijabarkan ke dalam beberapa asas yaitu: 1. Asas manfaat, 2. Asas keadilan, 3. Asas keseimbangan, 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan 5. Asas ke pastian hukum.
Penulis menggunakan adagium ketiga untuk menyelesaikan permasalahan antara kreditur dan debitur dalam hal penyitaan ja minan fidusia yang nantinya dijabarkan dalam prinsip perlindungan konsumen me- nurut UUPK. Hubungan antara kreditur dan de bitur diawali dengan adanya perjanjian, dengan demikian berlakulah prinsip-prinsip hukum perjanjian mengenai hal ini seperti, bahwa perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam posisi yang seimbang (dalam UUPK diakomodir dengan prinsip keseimbangan). Pemakaian klausula baku yang hanya menempatkan kreditur sebagai pihak yang mau tidak mau harus membubuhkan tanda-tangan mengandung arti bahwa kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi tidak seimbang.
Prinsip hukum perjanjian yang berikutnya adalah bahwa sebuah perjanjian berlaku se- perti undang-undang bagi para pembuatnya (pasal 1338 BW). Prinsip ini mengandung pengertian secara impisit bahwa para pihak dalam hal perjanjian adalah menjadi seorang
pembuat undang-undang dimana wilayah berlakunya terbatas bagi pembuatnya saja. Para pihak bebas menentukan klausul yang akan dijadikan undang-undang asalkan di taati bersama. Dengan demikian, maka se harusnya perjanjian itu harus dibuat oleh para pihak yang layaknya para pihak ter sebut adalah dua orang pembuat undang-un dang ( legal drafter) dan jika tidak, maka pi hak yang satu tidak wajib untuk mentaati un dang-undang (perjanjian) tersebut.

## Fidusia Dalam Hukum Islam
Jaminan dalam Islam biasanya diatur dalam bab rahn , rahn yang secara etimologi me miliki arti tetap atau kontinyu ini me miliki banyak definisi yang lainnya. Rahn ju ga memiliki arti lain yaitu tertahan, seperti ter dapat dalam al-Qur’an surat Muddatstsir ayat 38 yang berbunyi :
ٌةَنيِهَر  ْتَبَسَك اَِب  ٍسْفَن� ُّلُك Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.”(Q.S. Al-Muddatstsir:38)
Kata rahinah disini diartikan tertahan, 6 sebagaimana kita ketahui barang jaminan gadai biasanya dikuasai oleh debitur. Se dangkan dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah mengartikan rahn adalah penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.
Rahn atau lebih dikenal dengan gadai me- miliki definisi dalam terminologi fiqh se cara umum yaitu menahan suatu barang de ngan suatu hak yang memungkinkan dapat di penuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak. 7
Sedangkan syarat–syarat rahn para ulama fiqh menyusunnya sesuai dengan rukun rahn
6 Prof.  Dr.  Abdullah  bin  Muhammad  ath-Thayar, Prof.  Dr.  Abdullah  bin  Muhammad  al-Muthliq,  dan Dr.  Muhammad  bin  Ibrahim  Alu  Musa,  Al-Fiqh  Al- Muyassarah ,  Qismul  Mu‘amalah,  (cetakan  pertama, tahun  1425  H,  Madar  al-Wathani  lin  Nasyr,  Riyadh, KSA), h. 115.
7 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Mu’amalat Al-Maliyyah Al- Mu’ashirah Buhuts Wa Fatawa Wa Hulul, (Beirut: Dar Al- Mu’ashirah, 2002), h. 82.
Iffaty Nasyi’ah dan Asna Jazillatul Chusna, Implementasi Prinsip Syariah... |    153
itu sendiri. Dengan demikian syarat–syarat rahn adalah seperti disebutkan di bawah ini : 8
1. Syarat yang terkait dengan orang berakad ( rahin dan murtahin ) adalah cakap ber tindak hukum. Kecakapan bertindak hu kum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan me nurut ulama Hanafiyah kedua belah pi hak yang berakad tidak disyaratkan baligh , tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn asal mendapat persetujuan dari walinya;
2. Syarat yang terkait dengan shighat , ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya rahn , pihak pemberi hutang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi; 3. Syarat yang terkait dengan hutang ( marhun bih ) : a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang, b. Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan, c. Hutang tersebut jelas dan tertentu; 4. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan ( marhun ), menurut ulama fiqh syarat–sya ratnya adalah sebagai berikut: 1. Barang jaminan itu boleh dijual dengan nilainya se imbang dengan hutang, 2. Berharga dan bo leh dimanfaatkan, 3. Jelas dan tertentu, 4. Milik sah orang yang berhutang, 5. Tidak terkait dengan hak orang lain, 6. Merupakan harta utuh, 7. Boleh diserahkan materinya maupun manfaatnya.
Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ar-Rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di rahn -kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Syarat yang terakhir (ke sempurnaan ar- rahn ) oleh para ulama dise but sebagai qabdh al-marhun (barang jaminan dikuasai secara hukum). Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283 9 menyatakan “fa rihanun
8 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh  Muamalah ,  (Jakarta:  kencana  prenada media group, 2010), h. 267-268
9 Al-quran dan terjemahnya wakaf dari pelayan dua tanah suci raja Abdullah bin abdul aziz ali sa’ud surat al-baqarah, h. 71
magbudhah ” yang memiliki makna barang jaminan itu dikuasai secara hukum.
Rahn Tasjily mempunyai arti jaminan dalam bentuk barang atau hutang tetapi barang jaminan tersebut ( marhun ) tetap be- rada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan ke pada murtahin . 10 Untuk Rahn Tasjily barang yang digunakan untuk jaminan lebih di khu suskan kepada barang bergerak.
Latar belakang yang paling utama dalam pembuatan fatwa ini adalah agar cara dalam menjalankan transaksi Rahn Tasjily sesuai dengan prinsip–prinsip syariah, maka di bu at lah fatwa tentang Rahn Tasjily No : 68/DSN-MUI/III 2008. Dan prinsip–prinsip sya riah itu sendiri antara lain adalah tidak me ngandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Riba, b. Gharar atau ketidak jelasan, c. Dha rar atau merugikan/menzalimi pihak lain, d. Ja hala atau tidak transparan 11 . Pijakan untuk me netapkan fatwa tentang Rahn Tasjily an tara lain adalah : 12
ٌة َضْوُنبْقَم ٌناَهِرَف اًبِتاَك اْوُدَِت َْلَو ٍرَفَس ىَلَع ْمُتْنُك ْنِاَو Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (QS. Al- Baqarah : 283)
Hadis nabi Muhammad SAW sebagai berikut :
Hadis dari Aisyah r.a.
ْنِم ًاماَعَط ىَرَنتْشا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّل َص ِللها َلْوُسَر َّنَا ٍدْيِدَح ْنِم اًعْرِد ُهَنَهَرَو ٍلَجَأ  َلِا  ٍّيِدْوُهَني Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya (HR al-Bukhari dan Muslim)
Hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:
ِهْيَلَعَو ُهُمْنُغ ُهَل ُهَنْهَر  ْيِذَّلا ِهِبِحا َص ْنِم ُنْهَّرلا ُقَلْعَني َلا ُهُمْرُغ
10 Fatwa DSN-MUI 6 Maret 2008
11 Gemala  Dewi  dkk. Hukum  Perikatan  Islam  di Indonesia ,  cetakan  ke-2.  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2006), h. 186
12 Fatwa DSN-MUI
154    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 147-159
Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya (HR. Nabi riwayat Syafi’i, al Daraquthni dan Ibnu Majah)
Hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda
ُبَرْشُي ِّرَّدلا َُبَلَو اً�ْوُهْرَم َناَك اَذِإ ِهِتَقَفَننِب  ُبَكْرُني ُرْهَّظلا ُبَك ْرَني  ْيِذَّلاىَلَعَو اً�ْوُهْرَم َناَك اَذِإ ِهِتَقَفَننِب وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ
Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan . (HR Jamaah, kecuali Muslim dan Nasa’i)
Ijma’ Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn 13 , berdasarkan kaidah fiqh:
ىَلَع ٌلْيِلَد َّلُدَي ْنَأ َّلاِإ ِةَحاَبِْلا  ِتَلاَماَعُمْلا  ِف ُل ْصَْلاا اَهِْيِرَْت Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya.
ِةَرْوُر َّضلا َةَلِزْنَم ُلِزْنَنتْدَق ُةَجاَْلا Keperluan dapat menduduki posisi da- rurat
ِعْرَّشلاِب  ِتِباَّثلاَك  ِفْرُعْلاِب  ُتِباَّثلا Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang ber laku berdasarkan syara’ ( selama tidak ber ten tangan dengan syari’at).
Setelah menimbang melalui dasar hukum Islam yang telah ada, fatwa DSN-MUI akhir nya memutuskan untuk membolehkan Rahn Tasjily dengan ketentuan sebagai berikut : 14 a. Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin ; b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti yang sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin . Dan apabila 13 al-Zuhaili, al Fiqh al Islami wa adillatuhu, 1985,V: 181 14 Fatwa DSN-MUI
terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, mar hun dapat dijual paksa atau dieksekusi lang sung baik melalui lelang atau dijual ke pi hak lain sesuai prinsip syariah; c. Rahin mem berikan wewenang kepada murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hu tangnya; d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran se- su ai dengan kesepakatan; e. Murtahin da pat mengenakan biaya pemeliharaan dan pe- nyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin ; f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang di- berikan; g. Besaran biaya sebagaimana di maksud huruf e tersebut didasarkan pada pe ngeluaran yang riil dan beban lainnya ber dasarkan akad ijarah; h. Biaya asuransi pem biayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh rahin .
Untuk ketentuan yang pertama setelah rahin hanya menyerahkan bukti kepemilikan barang sebagai marhun kepada murtahin , ka rena marhun disini berupa barang ber gerak atau jaminan fidusia. Setelah bukti ke pemilikan tersebut diserah-terimakan bu kan berarti serta–merta memindahkan ke pemilikan marhun tersebut kepada murtahin , me lainkan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, marhun dapat dijual paksa atau dieksekusi langsung melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip sayriah da lam lelang adalah sesuai dengan yang di a jar kan oleh Rasulullah SAW.

## Penyitaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Prinsip–Prinsip Syariah
Dalam transaksi seperti rahn tasjily yang menggunakan  barang  bergerak  sebagai ba rang jaminan adalah merupakan suatu pe  nanggulangan resiko kerugian apabila ter  jadi wanprestasi. Namun tidak boleh me- ngesampingkan prinsip–prinsip syariah yang ada dalam pelaksanaan penyitaan apa bila telah terjadi wanprestasi.
Iffaty Nasyi’ah dan Asna Jazillatul Chusna, Implementasi Prinsip Syariah... |    155
Wanprestasi yang biasa terjadi adalah ketidakmampuan rahin untuk melunasi hu- tangnya kepada murtahin . Terkadang mur tahin hanya memikirkan nasibnya sendiri tan pa meninjau lebih lanjut penyebab rahin tidak dapat melunasi hutangnya dengan me lakukan penyitaan sepihak.
Sebagaimana yang telah diketahui, prin- sip–prinsip syariah dalam transaksi secara umum adalah tidak mengandung riba, ti dak gharar (unsur ketidakjelasan), tidak dha rar atau merugikan pihak lain, dan ha rus transparan. 15
Prinsip–prinsip dalam pe nyi taan memiliki spesifikasi tersendiri.
Penyitaan yang dilakukan biasanya tidak mempedulikan hak–hak dari rahin . Pihak lembaga keuangan di lapangan banyak meng gunakan jasa debt colector yang secara sepihak langsung mengambil barang yang dijaminkan dan tidak sedikitpun meng gu nakan prinsip–prinsip Islam dalam penyitaan yang dilakukan. Padahal yang melakukan transaksi dan penyitaan kebanyakan ada lah pemeluk agama Islam. Hal ini dapat men ja dikan perkembangan perluasan ke we na ngan Peradilan Agama menjadi stag nan, ka rena Pengadilan Agama secara se sung guh nya mempunyai kewenangan absolut da lam mengadili sengketa ekonomi syariah, ter masuk rahn tasjily.
Penyitaan dalam Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, pada saat itu Rasulullah menyita harta Muadz, kemudian menjualnya dan digunakan untuk melunasi hutang Muadz, seperti dalam hadis berikut ini 16 :
َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ للها ىَّلَص َِّبَّنلا َّنَأ  ٍكِلاَم ِنْبا  ِبْعَك ْنَع هاور{ ِهْيَلَع َناَك ٍنْي َد  ِف ُهَعاَب َو ُهَلاَم ٍذاَعُم ىَلَع َرَجَح }نىطقلارادلا
Artinya” : Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya ”. (HR. ad-Daar al-Quthni)
15 Gemala  Dewi  dkk, Hukum  perikatan  Islam  Di Indonesia ,  (Jakarta,  Kencana  Prenada  Media  Group, 2006), h: 186
16 Muhammad  bin  Ali  bin  Muhammad  Asy- Syaukani, Nailul Authar Juz V, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, t.th.), h. 275
Dengan adanya hadis diatas dapat di- ketahui bahwa penyitaan dalam Islam itu diperbolehkan, karena Rasulullah SAW sen- diri pernah melakukannya. Namun pe nyi taan seperti apa yang diperbolehkan da lam Islam, pastilah penyitaan yang tidak bertentangan dengan aturan–aturan dalam syariah atau hukum Islam.
Di dalam hukum Islam, apabila seseorang akan mengadakan jual-beli, sewa- menyewa dan hutang-piutang atau transaksi bisnis lainnya yang tidak secara tunai, maka hen daklah ditulis. Sebagimana firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam QS. al-Baqarah ayat 282 17 : ًىّمَسُم ٍلَجَا َلِا ٍنْيَدِب ْمُتْنَنياَدَت اَذِا اْوُننَمآ َنْيِذَّلا اَهُّنيَأَي }٢٨٢: ةرقبلا{…ُهْوُنبُتْكاَف Artinya” : Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan maka hendaklah kamu menuliskanya… ”
Telah jelas kiranya bila dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam, maka me nu liskan transaksi yang dilakukan adalah se bagai pijakan hukum yang digunakan apabila di kemudian hari terjadi hal–hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian wanprestasi oleh salah satu pihak. Selain itu apabila dalam me ngadakan akad jual beli atau hutang-pi utang sedangkan sudah ditentukan akad pem ba yaranya maka hendaklah punya jaminan se bagai kekuatan hukum untuk menjamin hutangnya. Di dalam hukum Islam juga di jelaskan melalui makna tersirat dari ayat ini, bahwa apabila terjadi perjanjian hutang-pi utang dalam jangka waktu tertentu maka wa jiblah janji itu dipenuhi dan pihak yang be r hutang perlu membayar hutang itu menurut perjanjian.
Dalam penyitaan jaminan pada Rahn Tasjily pun juga demikian, penyitaan yang dilakukan harus dengan prosedur syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) dijelaskan pada pasal 364 pasal 1 tentang penjualan harta rahn disebutkan bah wa murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya apa bila telah jatuh tempo. Apabila
17 Al-Quran  dan  terjemahnya  wakaf  dari  pelayan dua tanah suci, h : 70
156    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 147-159
belum ada peringatan dari murtahin untuk melunasi hu tang dari rahin , maka penyitaan belum bisa dilakukan.
Setelah prosedur diatas dipenuhi dan telah sampai pada waktu yang ditetapkan maka pihak berhutang wajib untuk menyelesaikan hutangnya,  jika  ia  mengalami  kesulitan dalam melunasi hutangnya hendaklah diberi kelonggaran dan hal ini di jelaskan oleh Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 280 18 :
ٌرْنيَخ اْوُنقَّد َصَت ْنَاَو ٍةَرَسْيَم َلِا ٌةَرِظَنَنف ٍةَرْسُع ْوُذ َناَك ْنِاَو }٢٨٠: ةرقبلا{ َنْوُمَلْعَنت ْمُتْنُك ْنِا ْمُكَّل Artinya” : Dan jika ( orang berhutang ) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia kelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau semuanya hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. ”
Sebelum penyitaan dilakukan hendaknya diberikan kelonggaran atau kesempatan un tuk melunasi kredit yang masih macet, da lam Islam penyitaan tidak boleh serta-mer ta dilakukan tanpa melalui proses pem   berian jangka waktu tertentu untuk me ngatasi kredit macet yang terjadi. Setelah pem berian kelonggaran atau jangka waktu untuk pelunasan tersebut telah dilakukan, se dangkan pihak debitur tetap tidak dapat me lunasinya, maka murtahin dapat meminta ganti rugi kepada rahin . Dalam konsep ekonomi Islam menjadi sebuah anjuran kepada murtahin untuk memberikan penangguhan hutang terhadap rahin yang tidak mampu melunasi hutangnya, bahkan bagi murtahin yang mengikhlaskan untuk membebaskan hutang dijanjikan oleh Allah SWT pahala untuknya. Sebagaimana terdapat dalam ayat al-Quran surat al-Baqarah 19 di bawah ini :
ٌرْنيَخ اْوُنقَّد َصَت ْنَاَو ٍةَرَسْيَم َلِا ٌةَرِظَنَنف ٍةَرْسُع ْوُذ َناَك ْنِاَو }٢٨٠: ةرقبلا{ َنْوُمَلْعَنت ْمُتْنُك ْنِا ْمُكَّل Artinya : “ Dan jika (orang berhutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia kelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau
18 Al-quran  dan  terjemahnya  wakaf  dari  pelayan dua tanah suci, h : 70
19 Al-quran  dan  terjemahnya  wakaf  dari  pelayan dua tanah suci, h : 70
semuanya hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. ” Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. 20 Terdapat alasan logis dalam Islam yang menyarankan bagi murtahin untuk mem bebaskan hutang bagi rahin . Alasan tersebut adalah seseorang yang dalam kon disi terjerat hutang sedangkan dia tidak mempunyai harta untuk melunasi hutangnya tersebut dikhawatirkan akan terjerumus dalam lem bah kejahatan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan melunasi hu tang nya.
Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa apabila ada seseorang yang membebaskan hutang bagi orang la in, maka akan dijanjikan perlindungan oleh Allah SWT. Hal ini dikarenakan orang yang memberi pembebasan hutang telah me lindungi orang lain yang berhutang kepa dan nya dari kelemahan iman dan tindakan yang melanggar hukum Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut 21 :
ْوَأ اًرِسْعُم َرَظْ�َأ ْنَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع للها ىَّل َص ِللها َلوُسَر َلاَق }ملسم هاور{ ِهِّلِظ  ِف ُللها ُهَّلَظَأ ُهْنَع َع َضَو Artinya” : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; Barangsiapa yang me nang guh- kan pembayaran hutang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan di lindungi Allah. ”
Setelah tahap diatas telah dilalui, ke mudian dilakukan tahapan berikutnya yaitu penyitaan. Penyitaan adalah salah satu bentuk solusi bagi murtahin untuk mendapatkan haknya. Rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya dapat disita harta jaminannya. Penyitaan ini dapat dilakukan oleh murtahin sendiri sesuai dengan kesepakatan dan akad diawal ataupun
20 M.  Quraish  Shihab,  Tafsir  sl-Misbah  Jilid  1  ( Jakarta, Lentera Hati, 2002), h : 569
21 Imam  Muslim, Sohih  Muslim ,  Juz  II,  (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 600
Iffaty Nasyi’ah dan Asna Jazillatul Chusna, Implementasi Prinsip Syariah... |    157
melalui pengadilan. Seperti hadis Rasulullah di bawah ini : 22
ُهَلاَم َكَرْدَأ ْنَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع مهَّللا ىَّل َص ِللها ُلوُسَر َلاَق ُّقَحَأ َوُهَنف  َسَلْنفَأ ْدَق ٍناَسْ�ِإ ْوَأ  َسَلْنفَأ ْدَق ٍلُجَر َدْنِع ِهِنْيَعِب }لسم هاور{  ِهِْيَغ ْنِم ِهِب Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; Barangsiapa yang mendapatkan hartanya ditangan orang yang telah pailit, maka ia lebih berhak untuk mengambil harta itu dari pada diambil oleh orang lain. ”
Makna yang terkandung pada hadis di atas adalah murtahin lebih berhak melakukan penyitaan, dengan demikian penyitaan secara langsung oleh murtahin dianggap sah dan diperbolehkan dalam Islam. Selain hadis diatas terdapat pula hadis lain yang diriwayatkan ad-Daar al-Quthni seperti berikut : 23
َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ للها ىَّلَص َِّبَّنلا َّنَأ  ٍكِلاَم ِنْبا  ِبْعَك ْنَع هاور{ ِهْيَلَع َناَك ٍنْي َد  ِف ُهَعاَب َو ُهَلاَم ٍذاَعُم ىَلَع َرَجَح {نىطقلارادلا Artinya : “ Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya ”. (HR. ad-Daar al-Quthni)
Hadis diatas lebih menjelaskan adanya penyitaan yang dilakukan melalui penga dilan, hal ini mengingat bahwa kedudukan Rasullullah SAW pada masa itu selain sebagai Pemimpin Pemerintahan beliau ada lah sebagai seorang hakim. Kedua hadis di atas memiliki korelasi bahwa penyitaan me mang dibenarkan dalam Islam baik pe nyitaan yang dilakukan secara langsung oleh murtahin ataupun penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan. Apabila telah jatuh tempo dan murtahin telah mengingatkan rahin untuk melunasi hu tangnya, sedangkan rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dapat di jual secara paksa atau dieksekusi melalui le lang sesuai dengan syariah. 24 Dari hasil pen jualan marhun tersebut digunakan untuk melunasi hutang rahin terhadap murtahin , serta biaya
22 Imam Muslim, Sohih Muslim , Juz II, h. 681
23 Muhammad  bin  Ali  bin  Muhammad  Asy- Syaukani, Nailul Authar Juz V, h. 275
penyimpanan dan penjualan apa bi la ada yang belum dibayarkan.
Lelang secara syariah yang dimaksud di sini adalah pelelangan harus berdasarkan ke relaan antar rahin dan murtahin . Selain itu dalam proses lelang harus terhindar da ri riba, keharaman, gharar, maysir, serta mengembalikan sisa hasil penjualan barang ( marhun ). Lelang di dalam Islam lebih dikenal dengan kata muzayadah. 25 Penjualan dengan cara lelang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat tirmidzi di bawah ini :
َلاَق اًحَدَقَو اًسْلِح م ص ُِّبَّنلا َعاَب َلاَق ضر  ٍسَ�َأ ْنَع اَمُهُنتْذَخَأ ٌلُجَر َلاَقَنف َحَدَقْلاَو  َسْلِْلاا َذَه  ْىَِتْشَي ْنَم اَمُهَعاَبَنف ِْيََهْرِد ٌلُجَر ُهاَطْعَأَف ُدْيِزَي ْنَم ُِّبَّنلا َلاَقَنف ٍمَهْرِدِب )ذمتلا هاور( ُهْنِم artinya : dari Anas r.a, ia berkata, Rasulullah SAW menjual sebuah pelana dan sebuah mang kok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini ? seorang laki–laki me nyahut: aku bersedia membelinya dengan satu dirham. Lalu nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki–laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki–laki tadi (Riwayat Tirmidzi) Setelah pembayaran hutang dari hasil penjualan marhun tersebut terlaksana, ke le- bihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin . 26 De ngan demikian apabila terdapat kelebihan dalam hasil penjualan harus dikembalikan kepada rahin, dan apabila masih kurang da ri hasil penjualan marhun maka menjadi ke wajiban rahin untuk membayarnya sampai lu nas.
Murtahin sebagai pihak yang melakukan sita tidak secara otomatis memiliki harta jaminan yang disita, kecuali harta jaminan memiliki nilai yang sama dengan hutang rahin . Karena di dalam Islam terdapat kon sep pemindahan kepemilikan tersendiri. Hal ini adalah salah satu cara Islam dalam me lin dungi konsumen.
Terdapat beberapa cara pemindahan ke- pe milikan menurut hukum Islam. Dalam ka itannya dengan rahn tasjily diatas, marhun 25 Hendi  suhendi,  fiqh  muamalah  (Jakarta,  Raja grafindo persada, 2010), h. 86
26 Kompilasi hukum ekonomi Islam, h : 94
158    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 147-159
ha nya dapat dipindahkan kepemilikannya apa bila dalam akad telah disepakati apabila ter jadi wanprestasi, atau ketidakmampuan na sabah untuk membayar, maka jaminan fi- du sia dapat dipindahtangankan dengan cara sita. Apabila penyitaan telah dilakukan, ma ka hak kepemilikan benda yang dija min kan oleh rahin sepenuhnya menjadi milik mur tahin .

## Kesimpulan
Proses penyitaan jaminan fidusia me ngenai barang bergerak telah diatur dalam UUJF. Mulai dari diwajibkannya memperoleh akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh notaris sampai pada tahap mendaftarkan obyek jaminan fidusia ke KPF hingga men dapatkan sertifikat jaminan fidusia.
Banyak terjadi penyimpangan di lapangan dengan tidak didaftarkannya obyek jaminan sampai penggunaan debt collector untuk me- ngambil barang jaminan secara paksa. Re alita ini mendapatkan respon dari aparat kepolisian dengan dikeluarkannya Perkap RI nomor 8 tahun 2011 mengenai pengamanan eksekusi jaminan fidusia.
Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat adagium the privity of contract yang
menempatkan sebuah perjanjian menjadi hal pokok yang harus ditaati dan perjanjian tersebut harus dibuat dengan kedudukan yang seimbang antara kreditur dan debitur sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam UUPK. Hal demikian ma sih belum dilaksakan dikarenakan kreditur masih menggunakan perjanjian baku yang dalam pasal 18 UUPK dilarang.
Pada dasarnya proses penyitaan menurut UUPF sama dengan rahn tasjily . Perbedaannya hanya pada adanya penundaan pembayaran dalam prinsip syariah.

## Saran
Berdasarkan asas personalitas keislaman, maka umat Islam wajib menyelesaikan seng- keta di Pengadilan Agama, yang sekarang telah diperluas termasuk bidang ekonomi Is lam seperti rahn tasjily ini. Diharapkan pi- hak kreditur agar menambahkan beberapa op si dalam perjanjian baku agar lebih fleksibel se hingga debitur tidak terdominasi dengan ada nya perjanjian baku tersebut tetapi masih mem punyai kesempatan untuk memilih. Biaya pen daftaran obyek jaminan fidusia hendaknya ditentukan di awal proses perjanjian dan ditanggung sama rata antara kreditur dan debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur Buku
Akbar Silondae, Arus. Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis. Jakarta : Mitra Wacana Media. tt
Al-Quran dan Terjemahnya wakaf dari pe layan dua tanah suci raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa’ud.
Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Mu’amalat Al-Ma liyyah Al-Mu’ashirah Buhuts Wa Fatawa Wa Hulul. Beirut : Dar Al-Mu’ashirah. 2002.
Asy-Syaukani,  Muhammad  bin  Ali  bin Muhammad. Tt. Nailul Authar Juz V. Me sir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Mu thafa al-Halaby wa Auladuhu.
Bin Muhammad ath-Thayar, Abdullah; Mu- hammad al-Muthliq, Abdullah; bin IbrahimAlu Musa, Muhammad. 1425 H cetakan pertama. Al-Fiqh Al-Mu yassarah,
Qismul Mu’amalah. Riyadh, Madar al- Wathani lin Nasyr.
Dewi, Gemala dkk. Hukum Perikatan Islam di
Indonesia , cetakan ke-2. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2006.
Fuadi, Munir. Jaminan Fidusia . Bandung, PT Citra Aditya Bakti. 2003 . Ghazaly, Abdul rahman. Ihsan, Ghufron. Shi- diq, Sapiudin. Fiqh Muamalah . Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2010.
Konsumentenrecht , Hondius, dalam : Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Ter hadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku . Bandung, Binacipta. 1976,
Masjchun Sofwan, Sri Soedewi. Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan . Yog ya- kar ta, Liberty. 1982.
Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, Hukum
Iffaty Nasyi’ah dan Asna Jazillatul Chusna, Implementasi Prinsip Syariah... |    159
Perlindungan Konsumen , Jakarta,PT Ra- djaGrafindo Persada, 2007 Muflih, Muhammad, M.A., Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam , PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
Muslim, Imam. Sohih Muslim , Juz II. Bandung,
Dahlan. tt.
Patrik, Purwahid dan Kashadi, Hukum Ja minan Edisi Revisi Dengan UUHT, Se ma rang, Universitas Diponegoro, 2008 Prajitno, Andi, Dr.A.A, Drs., S.H., M.Kn, Hu kum Fidusia, Problematika Yuridis pemberlakuan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999, Malang, Bayu Media Pu blishing, 2011 Rusyd, Ibn. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid . jilid II, tt.
Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah Jilid 1. Ja karta, Lentera Hati. 2002.
Subekti, Hukum Acara Perdata , Bandung,PT.
Bina Cipta, 1989
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pen de- katan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D). Bandung : Alfabeta. 2009.
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah . Jakarta, PT RajaGrafindo Persada Press. 2010.
Syawali, Husni. Hukum Perlindungan Kon sumen . Bandung, Mandar Maju. 2000.
Literatur Perundang-undangan
UU  No  42  tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia
UU No. 8 tahun Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Ekonomi Islam
Peraturan Kepala Kepolisian Republik In- donesia nomor 8 tahun 2011 Tentang Pengamanan  Eksekusi  Jaminan  Fi- dusia  1999  tentang  Perlindungan Kon sumen