## PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK KARENA ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK TERDAFTAR

## Thio Aswin Oktavianus Sulis
Universitas Surabaya Jawa Timur aswin_oktavianus@yahoo.com
Abstract : The main aim of this scientific journal is as a partial fulfillment of the requirement for the Bachelor of Law degree at  the  Faculty  of  Law  of  the  University  of  Surabaya.  The  practical  objective  of  this  journal  is  to  be  used  as references on behalf of the Intellectual Property rights, especially in trademark law. The conclusions are drawn as followed:marks must be registered first to obtain legal protection although it is a well-known marks in accordance witharticle3 of Law No.20of 2016,registerd mark will get certification which means it is legally valid and does not violate  the  provisions  of  article  20  jo.  Article  21  of  Law  No.20  of  2016,  and  well-known  mark  cannot  undo registered mark in good faith and already got certified for more than 5 (five) years in accordance with article 77 of Law No.20 of 2016.
Keywords : marks, registered mark, well-known mark, Law No. 17 of 2016 on trademark and geographical indication.
Abstrak : Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini sebagai referensi di bidang  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual,  khususnya  mengenai  hukum  merek.  Juga  sebagai  masukan  bagi masyarakat  dan pelaku  bisnis  dalam upaya  memberikan  pengertian  mengenai  arti penting pendaftaran  merek. Diperoleh  kesimpulan  sebagai  berikut:  merek  harus  didaftarkan  terlebih  dahulu  untuk  mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali merek terkenal sekalipun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016, merek yang telah terdaftar akan mendapatkan sertifikat merek yang berarti sah secara hukum dan tidak melanggar  ketentuan  Pasal 20  jo. Pasal  21  UU Nomor  20  Tahun  2016,  dan  merek  terkenal  tidak  dapat membatalkan merek yang terdaftar dengan iktikad baik dan telah mendapatkan sertifikat merek yang lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek sesuai dengan Pasal 77 UU Nomor 20 Tahun 2016
Kata Kunci : Merek, pendaftaran merek, merek terkenal, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat di era globalisasi ini, ikut pula mendorong globalisasi  di  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Dalam  era  perdagangan  global  peranan  Hak  Kekayaan
Intelektual  menjadi  sangat  penting  terutama  dalam  menjaga  persaingan  usaha  yang  sehat,  berkeadilan, perlindungan  konsumen,  serta  perlindungan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dan  industri  dalam  negeri. Perkembangan  perdagangan  antar  negara  ini  ditandai  dengan  banyak  dan  mudahnya  sarana  transportasi sehingga  pemasaran  barang  dan  jasa  suatu  produk  bisa  melewati  batas-batas  negara.  Kekayaan  Intelektual merupakan  salah  satu  bagian  yang  sangat  strategis  untuk  suatu  negara  dalam  kehidupan  ekonomi  pada  era perdagangan bebas saat ini.  Sehubungan dengan itu maka perlu diberikannya suatu perlindungan yang efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual.
Pendaftaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  berlaku  secara  teritorial  dan  perlindungan  hukum  yang  lahir  dari pendaftaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  hanya  diberikan  terbatas  di  negara  di  mana  Hak  Kekayaan  Intelektual yang  bersangkutan  didaftarkan.  Indonesia  menganut  First  to  File  System  dalam  memberikan  hak  atas  merek. First  to  File  System  adalah  suatu  sistem  pemberian  merek  yang  menganut  mekanisme  bahwa  seseorang  yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang merek, jika semua persyaratannya dipenuhi. Berdasarkan  sistem  ini,  pemilik  merek  harus  mendaftarkan  mereknya  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual untuk memperoleh hak eksklusif dan perlindungan hukum atas merek tersebut tidak hanya dengan menunjukan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk mendapatkan hak atas merek. Tanpa didaftarkan maka tidak ada hak atas merek, juga tidak ada perlindungan  hukumya,  tetapi  sekali  telah  didaftarkan  dan  memperoleh  sertifikat  merek,  maka  ia  akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama, dengan perkataan hanya dianggap sebagai “hak khusus” atau “hak eksklusif”.
Sering terjadi suatu sengketa merek antara merek yang telah didaftarkan dengan merek dari luar negeri yang belum  terdaftar  di  Indonesia  .  Salah  satu  kasusnya  ialah  sengketa  merek  Caesars  Palace.  Pada  tanggal  30 Desember  2009  badan  hukum  Caesars  World  Inc  yang  berada  di  Las  Vegas,  Amerika  Serikat  ini  mengajukan permohonan  pendaftaran  merek  dengan  nama  Caesars  Palace  kelas  jasa  41  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual.  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  kemudian  menolak  permohonan  pendaftaran  merek Caesars Palace yang diajukan Caesar World Inc dengan alasan sudah ada pemilik merek tersebut. Pemilik merek Caesars Palace ini terdaftar atas nama Tjo Sumarno yang berada di Bandung.
Caesar World Inc kemudian menggugat Tjo Sumarno yang dalam gugatannya menyatakan merek Caesars Palace milik Tjo Sumarno ini mempunyai persamaan  pada pokoknya dengan merek yang dipunyai oleh Caesar World  Inc  dan  telah  mendaftarkan  mereknya  dengan  itikad  tidak  baik  yang  tujuannya  ialah  hendak  memakai ketenaran  merek  terkenal  Caesars  Palace  milik  Caesars  World  Inc  sehingga  sertifikat  merek  tersebut  harus dibatalkan  dan  menyatakan  Caesars  World  Inc  sebagai  pemilik  merek  Caesars  Palace.  Caesars  World  Inc mengklaim  bahwa  mereknya  merupakan  merek  terkenal  di  bidang  hotel  dan  kasino  di  Las  Vegas,  Amerika Serikat dan terdaftar pertama kali pada tanggal 20 Maret 1969 di Kanada dan telah terdaftar di 9 negara lainnya. Dengan  demikian  merek  Caesars  Palace  milik  Tjo  Sumarno  itu  dapat  menyesatkan  konsumen  dan  juga
diklasifikasikan sebagai penjiplakan.
Majelis Hakim kemudian mengabulkan gugatan Caesars World Inc untuk membatalkan pendaftaran merek Caesars  Palace  milik  Tjo  Sumarno  dengan  alasan  telah  didaftarkan  dengan  iktikad  yang  tidak  baik  yaitu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  dan  menyatakan  Caesar  World  Inc  sebagai  pemilik  merek  Caesars  Palace dalam putusannya dengan nomor register 43/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Putusan pengadilan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Menurut hakim, merek Caesar Palace milik Caesar World Inc ini merupakan merek terkenal dilihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh Caesar World Inc yaitu telah terdaftarnya merek tersebut di sepuluh  negara  serta  telah  melakukan  promosi/iklan  dalam  rangka  memperkenalkan  produknya  ke  seluruh dunia.  Bukti  yang  diajukan  oleh  pihak  Tjo  Sumarno  ialah  sertifikat  merek  sebagai  bukti  pendaftaran  merek Caesars  Palace  di  daftar  umum  merek.  Caesars  Palace  yang  terdaftar  atas  nama  Tjo  Sumarno  ini  sudah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan No.373554 sejak tanggal 22 Juni 1995. Izin  itu  kemudian  diperpanjang  lagi  karena  telah  habis  masa  perlindungannya  dengan  nomor  registrasi No.IDM000040133 tertanggal 25 Mei 2005 untuk kategori jasa kelas 41.

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut : a.    Tipe penelitian :
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  (yuridis  normatif),  merupakan  penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Metode ini digunakan untuk mengkaji bahan hukum guna menjawab permasalahan hukum yang terjadi.
b.  Pendekatan Masalah :
Adapun  tipe  pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  pendekatan  peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan secara konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan guna memperoleh dasar hukum secara jelas dan tepat yang mengatur mengenai  perlindungan  hukum  atas  merek  yang  ada  di  Indonesia,  sedangkan  pendekatan  secara  konseptual diketemukan pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar argumentasi untuk memberikan analisis terhadap isu hukum yang diajukan.
a. Bahan Hukum :
1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di  dalam  penulisan,    ini  yakni:  UU  No.20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dan  peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
2. Bahan  Hukum  Sekunder,  diartikan  sebagai  bahan  hukum  yang  tidak  mengikat  tetapi  menjelaskan
mengenai bahan hukum primer yang  merupakan hasil  olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari  suatu  bidang  tertentu  secara  khusus  yang  akan  memberikan  petunjuk  ke  mana  peneliti  akan mengarah, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.
3. Bahan  Hukum  Tersier,  adalah  bahan  hukum  yang  mendukung  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder  dengan  memberikan  pemahaman  dan  pengertian  atas  bahan  hukum  lainnya.    Bahan  hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
b. Langkah Penulisan :
1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menetapkan isu hukum;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan;
4. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum.

## PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  sistem  pendaftaran  merek  di  Indonesia  yang  menganut  sistem  konstitutif  berarti pendaftar  pertamalah  (first  to  file  system)  yang  mempunyai  hak  atas  merek  tersebut  sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 yang menentukan bahwa “Hak atas Merek diperoleh setelah  Merek  tersebut  terdaftar”.  Dari  kasus  walaupun  telah  dipublikasikan  pada  tahun  1965  tetapi merek tersebut belum terdaftar di Indonesia sehingga secara hukum merek tersebut belum mempunyai perlindungan  hukum  di  wilayah  hukum  Indonesia.  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  salah  satunya Merek pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan yang berarti perlindungan hukum yang lahir dari pendaftaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  hanya  berlaku  di  negara  tempat  Hak  Kekayaan  Intelektual tersebut didaftarkan.
Tjo  Sumarno  sebagai  pemilik  merek  Caesars  Palace  di  Indonesia  telah  mengajukan  permohonan pendaftaran  merek  Caesars  Palace  untuk  kelas  jasa  41  dengan  jenis  jasa  "Disco  Nite  Club"  kepada Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  pada  tanggal  22  Juni  1995.  Direktur  Jenderal  Kekayaan Intelektual  kemudian  mengabulkan  permohonan  pendaftaran  yang  diajukan  oleh  Tjo  Sumarno  pada tanggal 15 November 1996 dan menerbitkan sertifikat merek nomor 373554 untuk kelas jasa 41 dengan jenis  jasa  "Disco  Nite  Club"  tertanggal  22  Juni  1995.  Dengan  adanya  sertifikat  tersebut  maka  merek Caesars Palace yang dipunyai oleh Tjo Sumarno adalah sah secara hukum dan sepatutnya mendapatkan perlindungan  hukum  selama  jangka  waktu  10  (sepuluh)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  22  Juni  1995. Pada  tahun  2005,  sebelum  jangka  waktu  perlindungan  merek  berakhir,  Tjo  Sumarno  kemudian mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan. Permohonan tersebut dikabulkan
dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan Sertifikat Merek No. IDM000040133 pada tanggal 25 Mei 2005.
Dalam mendapatkan sertifikat merek  tentu terdapat  syarat dan tata  cara  permohonan pengajuan merek yang diatur  dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 dan  secara lebih khusus diatur dalam Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  67  Tahun  2016  tentang Pendaftaran Merek. Syarat dan tata cara permohonan pengajuan merek adalah sebagai berikut:
1) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.
2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek.
3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan dan diumumkan oleh Menteri dalam Berita Resmi Merek dan berlangsung selama 2 (dua) bulan.
4) Keberatan  dan  sanggahan.  Dalam  jangka  waktu  pengumuman,  setiap  pihak  dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan.
5) Pemeriksaan  substantif  merek.  Dalam  melakukan  pemeriksaan  substantif  setiap  keberatan dan/atau sanggahan menjadi pertimbangan.
6) Setelah  pemeriksa  memutuskan  permohonan  dapat  didaftar  maka  menteri  mendaftarkan merek tersebut, menerbitkan  sertifikat merek  dan mengumumkan pendaftaran merek tersebut  dalam Berita Resmi Merek.
Pada  butir  ke  4  (empat)  dalam  jangka  waktu  pengumuman  setiap  pihak  dapat  mengajukan keberatan atas permohonan merek tetapi setelah selesai waktu pengumuman tidak ada satupun pihak yang  mengajukan  keberatan  terhadap  pengumuman  permohonan  pendaftaran  merek  Caesars  Palace kepada  Menteri.    Menurut  Rahmi  Jened  pendaftaran  merek  Caesars  Palace  milik  Tjo  Sumarno  di Indonesia  memberikan  kemampuan  perlindungan  sebagai  merek  yang  digunakan  untuk  perdagangan barang dan/atau jasa karena bersifat komersial. Merek pada dasarnya lebih melindungi aktivitas bisnis daripada  sekadar  perlindungan  aset  suatu  perusahaan.      Berkaitan  dengan  pendapat  tersebut  maka dengan  pembatalan  merek  milik  Tjo  Sumarno  ini  tentunya  berdampak  pada  bisnis  yang  sudah dijalankan  oleh  Tjo  Sumarno  sejak  tahun  1995  hingga  2009  karena  Tjo  Sumarno  harus  memulai  dari awal lagi dengan merek yang baru yang berarti biaya yang sudah dikeluarkan untuk menjalankan bisnis ini  menjadi  sia-sia.  Apalagi  usaha  ini  telah  berjalan  sekitar  14  tahun  yang  berarti  tidak  sedikit  biaya yang  dikeluarkan  untuk  mengenalkan  merek  ini  pada  masyarakat  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu seharusnya hakim mempertimbangkan kepentingan bisnis Tjo Sumarno yang telah sekian lama berjalan secara  nyata,  tidak  hanya  melihat  merek  milik  Caesar  World  Inc  yang  masih  berupa  permohonan pendaftaran saja.
Berdasarkan  Pasal  21  ayat  (1)  UU  Nomor  20  Tahun  2016  seharusnya  jika  merek  Caesars  Palace yang  didaftarkan  oleh  Tjo  Sumarno  melanggar  ketentuan  undang-undang  tentunya  menteri  akan menolak permohonan merek tersebut dan tidak akan memberikan perpanjangan waktu perlindungan merek.  Dengan  adanya  gugatan  pembatalan  merek  yang  telah  terdaftar  dan  diperpanjang  sama  saja dengan  meragukan  kredibilitas  pejabat  fungsional  yang  bertugas  untuk  melakukan  pemeriksaan substantif  atau  dengan  kata  lain  pejabat  fungsional  yang  diangkat  menteri  adalah  tidak  kompeten. Ketika persyaratan formil dan persyaratan substantif telah terpenuhi maka akan diterbitkan sertifikat merek oleh negara. Sertifikat merek adalah bukti keabsahan kepemilikan merek. Berkaitan dengan itu, Tjo  Sumarno  yang  telah  mengajukan  permohonan  merek  sesuai  dengan  prosedur  pendaftaran  merek sampai  diterbitkannya  sertifikat  merek  berarti  Tjo  Sumarno  dalam  mendaftarkan  merek  tersebut adalah dengan iktikad baik dan juga merek tersebut telah lebih dari 10 tahun terdaftar di Indonesia.
Mengenai  persamaan  pada  pokoknya  walaupun  terdapat  kesamaan  bunyi  antara  merek  yang dimiliki Tjo Sumarno dengan merek yang di miliki Caesar World Inc namun di Indonesia merek yang dimiliki  Tjo  Sumarno  telah  melewati  prosedur  permohonan  pendaftaran  merek  yang  salah  satunya akan menolak  permohonan jika terdapat  persamaan  pada pokoknya dengan merek pihak lain. Bahwa pada  saat  melakukan  pendaftaran  merek  atas  merek  tersebut,  merek  tersebut  tidak  pernah  terdaftar dan  dikenal,  sehingga  pada  dasarnya  pendaftaran  tersebut  dapat  diterima.  Dengan  telah  terbitnya sertifikat  merek  milik  Tjo  Sumarno  maka  merek  tersebut  tidak  dapat  dikatakan  terdapat  persamaan pada  pokoknya  dengan  merek  pihak  lain  dikarenakan  pada  saat  didaftarkan  merek  tersebut  di Indonesia  tidak  ada  merek  pihak  lain  yang  sama  dengan  merek  milik  Tjo  Sumarno,  oleh  karena  itu merek milik Tjo Sumarno wajib untuk dilindungi oleh hukum di Indonesia.
Selanjutnya,  Majelis  Hakim  memutuskan  bahwa  merek  Caesar  Palace  yang  dimiliki  oleh  Caesar World Inc merupakan merek terkenal. Tolak ukur keterkenalan suatu merek seharusnya bukan diukur dari keterkenalan pada saat ini atau pada saat gugatan perkara ini didaftarkan, melainkan keterkenalan merek Caesars Palace pada saat didaftarkannya merek tersebut di Indonesia dan pada saat itu apakah merek Caesars Palace tersebut sudah merupakan merek terkenal. Jika melihat pada waktu pertama kali Tjo Sumarno mengajukan permohonan pendaftaran merek pada tahun 1995, merek Caesar Palace yang dimiliki  Caesar  World  Inc  hanya  terdaftar  di  5  negara  Eropa  saja.  Promosi  besar-besaran  yang dilakukan  oleh  Caesar  World  Inc  tidak  pernah  dilakukan  di  Indonesia.  Hal  tersebut  membuktikan bahwa  pada  tahun  1995  walaupun  merek  Caesars  Palace  milik  Caesar  World  Inc  telah  terdaftar  di beberapa  negara,  namun  merek  tersebut  tidak  dapat  dikualifikasikan  sebagai  merek  terkenal  karena belum dilakukannya promosi secara besar-besaran. Dengan demikian permohonan pendaftaran merek yang  dilakukan  oleh  Tjo  Sumarno  pada  tahun  1995  serta  perpanjangan  jangka  waktu  perlindungan merek pada tahun 2005 bukan merupakan iktikad tidak baik dikarenakan merek Caesars Palace yang
dimiliki  oleh  Caesar  World  Inc  pada  saat  didaftarkannya  merek  tersebut  bukan  merupakan  merek terkenal. Setelah merek Caesars Palace milik Caesar World Inc terdaftar tidak ada aktivitas bisnis yang dijalankan  di  Indonesia  yang  berarti  merek  tersebut  hanya  didaftar  saja  tanpa  ada  kegiatan komersialnya.
Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa merek Caesars Palace yang dimiliki oleh Tjo  Sumarno  sah  secara  hukum  dan  terdaftar  dengan  iktikad  baik  karena  merek  tersebut  belum terdaftar di Indonesia dan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan telah mengikuti prosedur  pendaftaran  merek  serta  perpanjangan  perlindungan  jangka  waktu  merek  sesuai  dengan ketentuan Pasal 6 sampai Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
a. Merek  harus  didaftarkan  terlebih  dahulu  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  tanpa terkecuali merek terkenal sekalipun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016,
b. Merek  yang  telah  terdaftar  akan  mendapatkan  sertifikat  merek  yang  berarti  sah  secara hukum dan tidak melanggar ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016,
c. Merek  terkenal  tidak  dapat  membatalkan  merek  yang  terdaftar  dengan  iktikad  baik  dan telah  mendapatkan  sertifikat  merek  yang  lebih  dari  5  (lima)  tahun  sejak  tanggal  pendaftaran  merek sesuai dengan Pasal 77 UU Nomor 20 Tahun 2016,
d. Merek  milik  Tjo  Sumarno  yang  terdaftar  dengan  iktikad  baik  selama  jangka  waktu perlindungan  10  (sepuluh)  tahun  dan  telah  mendapatkan  sertifikat  perpanjangan  merek  tidak  dapat dilakukan pembatalan merek.

## 2. Saran
a.  Hendaknya  hakim  dalam  memutuskan  pembatalan  merek  juga  mempertimbangkan  merek  yang  telah terdaftar  lebih  dari  10  (sepuluh)  tahun  jangka  waktu  perlindungan  merek  dan  telah  melakukan  perpanjangan jangka waktu perlindungan merek sebagai suatu bukti kuat tanda kepemilikan suatu merek,
b.  Perlunya suatu patokan atau pusat data yang diakui secara internasional dalam menentukan merek terkenal,
c.  Pengertian  unsur  iktikad  tidak  baik perlu  diberikan  batasan yang jelas  atau  kriteria  yang lebih rinci dalam Undang-Undang  agar  dengan  terbitnya  suatu  sertifikat  merek  memberikan  suatu  kepastian  hukum  bahwa seseorang atau badan hukum mendaftarkan suatu merek dengan iktikad baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Djumahana, Muhammad dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual . (Bandung: PT Citra Aditya Bakti) Firmansyah, Muhamad, Tata Cara Mengurus HaKI (Jakarta: Visimedia)
Hariyani, Iswi, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
Isnaini, Yusran, Buku Pintar HAKI (Bogor: Ghalia Indonesia)
Jened, Rahmi, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi (Jakarta: Kharisma Putra Utama)
Kusumawati, Lanny, Pemahaman Rahasia Dagang (Surabaya: Srikandi)
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana)
Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
Rizaldi, Julius, Perlindungan KemasanProduk Merek Terkenal (Bandung: P.T. Alumni)
Saidin, H. OK., Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada