Vol. 2 No. 5 (2022) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1218

## Legal Basic Analysis of Unlicensed Futures Options Trading (Online Broker Case Study)
Rizka * & Rikko Aprianto
Faculty of Law, Muhammadiyah University Surakarta, Jl. Ahmad Yani, Mendungan, Kartasura, Sukoharjo, 57169, Indonesia

## Abstract
The purpose of this study is as follows to determine the mechanism for licensing and regulatory agreements of the parties related to futures  options  trading  and  to  find  out  the  legal  review  of  futures  options  trading  based  on  positive  law  and  Islamic  law.  The approach method used in this study is the normative method, because in this research what will be examined are legal rules, legal principles regarding the legal basis of unlicensed futures options trading (case studies of online brokers). The type of research used is descriptive, namely to describe clearly the legal basis for trading futures options without a permit (online broker case study). The results of the study explain that the provisions regarding the licensing mechanism and the regulation of the agreement of the parties related  to  futures  option  trading  are  explained  in  Regulation  Number  83/BAPPEBTI/Per/06/2010  concerning  Procedures  for  the Implementation of Promotional Activities or Advertising, Training, and Meetings in the Field of Commodity Futures Trading. Any party  who  violates this provision  will be subject to sanctions in accordance  with the applicable provisions. For domestic futures companies,  their  business  licenses  will  be  revoked.  As  for  foreign  companies,  CoFTRA  has  the  right  to  ask  the  police  to investigate  these  companies.  In  fiqh,  this  futures  contract  is  referred  to  as  a  qad  salam  with  "salam  object"  (al-muslam  fih),  is called bai'ul benefit (benefit sale and purchase). Determination of margins, in accordance with Surah an-Nisa' Verse 197.
Keywords: futures contract, implementation mechanism, legal basis

## 1. Pendahuluan *
Era modern saat ini sejalan dengan perkembangan teknologi sehingga menghadirkan berbagai macam alternatif bisnis untuk  masyarakat.  Perkembangan  teknologi  terdiri  dari  aspek  finansial  yang  memberikan  kemudahan  untuk masyarakat  melakukan  akses  produk  keuangan,  memudahkan  transaksi  dan  meningkatkan  sisi  literasi  keuangan termasuk  diantaranya  investasi  (Ginantra,  2020).  Investasi  merupakan  hal  yang  umum  dilakukan  baik  kalangan remaja  hingga  kalangan  orang  dewasa.  Hadirnya peer  to  peer  lending sebagai  bisnis  baru  dalam  investasi  terkait dengan  Reksadana  maupun  saham  memberikan  dampak  pada  perluasan  pasar  investasi.  Investasi  menjadi  sebuah momok  bagi  masyarakat  untuk  menghasilkan  ataupun  menggerakkan  uang  menggunakan  aksesibilitas  teknologi meningkat secara signifikan.
Menurut  “Undang-undang  Nomor  10  tahun  2011  tentang  Pasal  1  Perdagangan  Futures  1  Nomor  1  menjelaskan bagaimana  memahami  perdagangan  berjangka,  dengan  mengatakan  bahwa  perdagangan  berjangka  komoditas  atau apa yang disebut perdagangan berjangka adalah segala yang terkait dengan membeli dan menjual komoditas dengan menarik margin dan dengan penyelesaian kemudian berbasis Pada kontrak berjangka, kontrak derivatif Syariah, atau kontrak  derivatif  lainnya”.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  kesimpulannya  adalah  bahwa  perdagangan berjangka adalah  jual-beli komoditi berupa barang, Layanan, hak, kepentingan  lain, dan turunan komoditas apa pun yang dapat dijual untuk mengubahnya menjadi kontrak berjangka. Untuk memastikan pelaksanaan transaksi kontrak berjangka,  derivatif  Syariah,  atau  kontrak  derivatif  lainnya,  konsumen  menaruh  sejumlah  uang  atau  aset  dengan pialang berjangka, cangkir waktu pada anggota kliring  berjangka, atau anggota kliring berjangka di  lembaga kliring berjangka.
Dari  perspektif  investasi,  transaksi  derivatif  dapat  dipahami  dari  sifatnya  sebagai  cara  untuk  melindungi  nilai  dari risiko seperti inflasi, kenaikan suku bunga, risiko pasar, dan lainnya yang menghasilkan penurunan nilai atau harga di
* Corresponding author.
E-mail address : rizka@ums.ac.id
dunia  transaksi  ekonomi.  Nilai  -nilai  ini  termasuk  suku  bunga,  nilai  tukar,  saham,  obligasi,  indeks,  dan  komoditas. Menurut  Frank  J.  Fafozzi  (Gunarsa,  2019), transaksi  turunan  berfungsi  sebagai  lindung  nilai,  indikator  harga,  peran spekulatif, dan model investasi.
Di Indonesia saat ini terdapat perdagangan dengan nama Binary Option Trading yang mulai menjadi pusat perhatian tahun 2018. Awal mulanya Binary Option Trading tahun 1973 saat itu Chicago Board Of Option Mortgage (CBOE) resmi diluncurkan. Tahun 2008 terjadi Subprime Mortgage Crisis di Amerika Serikat sehingga memberikan dampak pada  krisis  keuangan  yang  terburuk  dalam  sejarah.Kondisi  saat  krisis  membuat  para  investor  melakukan  terobosan bisnis berupa opsi investasi baru dan menciptakan opsi perdagangan biner. Di tahun yang sama Securities Exchange Commission (SEC) memberikan izin atau persetujuan terhadap Binary Option.
Kementerian Perdagangan (Kementerian Perdagangan) bertindak kuat karena peningkatan  investasi yang  melanggar hukum. Pada tahun 2021, Kementerian Perdagangan, melalui Bappebti, telah menutup 1.222 situs web yang terlibat dalam kegiatan perdagangan dan perjudian komoditas yang melanggar hukum yang menyamar sebagai perdagangan setelah  melakukan  pengawasan  dan  mendapatkan  keluhan  publik.  Badan  Pengawas  Perdagangan  Futures Kementerian Perdagangan (Bappebti) didedikasikan untuk memantau semua tindakan menggunakan opsi biner dalam perdagangan  berjangka  komoditas  ( opsi  biner ).  Bappebti  dan  Kominfo  daftar  hitam  1.222  domain  yang  digunakan untuk berjudi dengan dalih situs web perdagangan dan komoditas berjangka selama tahun 2021.
Dari ribuan website tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti “ Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex serta platform lain sejenisnya. Bappebti juga memblokir 336 robot trading seperti Net89/SmartX, Auto Trade Gold,  Viral  Blast,  Raibot  Look,  DNA  Pro,  EA  50,  Sparta,  Fin888,  Fsp  Akademi  Pro serta  perusahaan  lain  yang sejenis”.  Opsi  Perjanjian  Binaru  dapat  dianggap  sesuai  dengan  Pasal  1320  Khuperdata,  yang  mencakup  klausa berikut: a) menyetujui mereka yang mengikat diri sendiri; b) kekuatan untuk menetapkan kontrak; c) objek tertentu; dan d) alasan halal. Jika perjanjian tersebut mematuhi semua 4 (empat) Sayarat, seperti:
a. Adanya Kesepakatan.
b. Kecakapan Bertindak.
c. Adanya Objek Perjanjian.
d. Adanya Causa Halal (Ruslan, 2021).
Kedua pihak yang menandatangani perjanjian itu pasti berarti cocok untuk kehendak atau disepakati, disepakati, atau sebagai  jangka  waktu  perjanjian  utama.  Kedua  pihak  dalam  perjanjian  harus  memenuhi  standar  hukum  untuk kapasitas.  Secara  umum,  undang  -undang  menganggap  setiap  orang  yang  dewasa  atau  memiliki  pikiran  yang  sehat untuk  menjadi  kompeten.  Menurut  Pasal  1330  KUHP,  orang  -orang  yang  tidak  mampu  membentuk  perjanjian meliputi: 1) anak di bawah umur yang belum mencapai usia dewasa; 2) mereka yang diampuni; dan  3) wanita yang sudah  menikah  yang  secara  hukum  dinyatakan  tidak  mampu  menandatangani  komitmen  tertentu.  Kondisi  ketiga adalah  item  tertentu,  yang  menunjukkan  bahwa  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  dalam  hal  perselisihan  telah disepakati. Menurut kriteria keempat, persyaratan hukum dari suatu perjanjian adalah alasan resmi (Rahim, 2022).
Kerugian  di  masa  depan  bagi  investor  dapat  terjadi  akibat  aktivitas  ilegal  yang  dilakukan  oleh  aplikasi  investasi kontrak  berjangka.  Ini  dapat  dihindari  oleh  Bappebti  sebagai  badan  pengatur  untuk  perdagangan  berjangka komoditas,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  6  Hukum  Nomor  10  tahun  2011  yang  mengatur  perdagangan  berjangka komoditas.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Pengertian Kontrak Berjangka
Yang  dimaksud  dengan  "bursa  berjangka"  adalah  badan  usaha  yang  menyelenggarakan  dan  menyediakan  sistem dan/atau  fasilitas  kegiatan  jual  beli  komoditas  berdasarkan  kontrak  berjangka,  kontrak  derivatif  syariah,  dan/atau kontrak  dalam  Pasal  1  Ayat  4  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011  tentang  perdagangan  berjangka  komoditi. berbagai turunan.
Bursa  berjangka  adalah  perusahaan  yang  mengoordinasikan  aktivitas  perdagangan  berjangka.  Untuk  memenuhi persyaratan  yang  relevan,  bursa  berjangka  adalah  entitas  yang  menawarkan  fasilitas  serta  mengatur  dan  memantau operasi transaksi di pasar berjangka. Bursa berjangka memiliki kekuatan untuk menetapkan aturan internalnya sendiri untuk melakukan bisnis, termasuk yang harus dipatuhi oleh anggotanya dan peserta lain dalam transaksi.
Regulasi yang mengatur fleksibilitas dalam penciptaan produk, penetapan harga pasar, perdagangan yang kompetitif, dan efektivitas barang  yang diperdagangkan  merupakan dasar dari perdagangan berjangka komoditas. Agar investor dapat  memperdagangkan  semua  jenis  barang  dan  kontrak  yang  berbeda  di  Bursa  Berjangka,  dapat  dibandingkan dengan supermarket untuk investasi. Investor tidak harus memilih bursa yang berbeda atau jenis produk yang berbeda untuk  melakukan  investasi  atau  pembelian  mereka.  Investasi  di  komoditas  berjangka  disebut  sebagai  "one  stop shopping" karena beberapa kontrak komoditas dipertukarkan (Sinaga, 2019).

## 2.2. Mekanisme Perjanjian Kontrak Berjangka
Jual  beli  komoditas  dengan  penarikan  margin  dan  pembayaran  kemudian  berdasarkan  kontrak  berjangka,  kontrak derivatif  syariah,  dan/atau  kontrak  derivatif  lainnya  disebut  sebagai  perdagangan  berjangka  komoditas,  menurut Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011.  Perdagangan  berjangka  komoditas  (PBK).  memberikan  keuntungan  bagi perekonomian karena dapat digunakan untuk penemuan harga, lindung nilai, dan penetapan harga. Hal ini juga dapat digunakan  untuk  menghasilkan  harga  referensi  yang  transparan  yang  akan  menjadi  tolok  ukur  harga  komoditas global.  Selain  itu,  pelaku  korporasi  dapat  terlindung  dari  risiko  perubahan  pasar  harga  komoditas  dengan menggunakan perdagangan berjangka (Litoama, 2018).
Para pemain yang terlibat dalam perdagangan berjangka dapat dikategorikan ke dalam dua kategori utama: a) Pelaku lindung nilai, yang memiliki kepentingan dalam aset referensi dan mencari strategi untuk melindungi aset mereka dari risiko  volatilitas  harga.  b)  Spekulan  yang  mencari  keuntungan;  spekulan  ini  termotivasi  untuk  memperoleh keuntungan yang signifikan dengan meramalkan perubahan harga komoditas, membeli pada harga yang lebih rendah, dan kemudian menjual kembali pada harga yang lebih tinggi.

## 2.3. Dasar Hukum Kontrak Berjangka
Kontrak trading future atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi atau perdagangan berjangka komoditi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian komoditas dengan tanggal  pengiriman  kemudian  berdasarkan  kontrak  berjangka  dan  opsi  pada  kontrak  berjangka  disebut  sebagai perdagangan berjangka komoditas (pasal 1 angka 1).
Opsi  atau  kontrak  berjangka  termasuk  dalam  definisi  kontrak  berjangka  karena  merupakan  bentuk  kontrak konvensional  untuk  membeli  atau  menjual  suatu  komoditas  dalam  jumlah,  kualitas,  jenis,  lokasi,  dan  waktu penyerahan di masa depan yang telah ditetapkan (pasal 1 angka 4).
Kontrak  yang  memberi  pembeli  hak  untuk  membeli  atau  menjual  kontrak  berjangka  atas  komoditas  tertentu  pada harga,  jumlah,  dan  waktu  tertentu  dengan  imbalan  premium  disebut  sebagai  opsi  atau  kontrak  berjangka  (Pasal  1 angka  5).  Keputusan  Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi (Bappebti)  No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif mengatur tentang Kontrak Berjangka Indeks selain Kontrak  Berjangka  Komoditi.  39  jo.  Keputusan  Kepala  Bappebti  Nomor  58/BAPPEBTI/Per/I/2006  Tentang Perubahan Atas Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Tata Niaga Alternatif.
Dalam keputusan tersebut, indeks dan Forex, atau mata uang asing, dipertukarkan. Perjanjian  yang  dibuat oleh para pihak masih berlaku dan berlaku jika berhubungan dengan hukum kontrak kita, yang didasarkan pada pasal 1338 ayat (1)  KUHPerdata,  yang  menyatakan  bahwa  “semua  perjanjian  adalah  sah  secara  hukum  bagi  mereka  yang membuatnya. ," selama ada produk/barang yang diperdagangkan. Jual beli didefinisikan sebagai "perjanjian di mana satu  pihak  berjanji  untuk  menyerahkan  suatu  barang  dan  pihak  lain  membayar  harga  yang  ditentukan"  berdasarkan Pasal  1457  KUH  Perdata.  Dalam  perdagangan  komoditas  berjangka,  terdapat  penyelesaian  dan  pengiriman  produk. Karena syarat pembayaran dan penyerahan produk masih dipatuhi,  maka hukum kontrak jual  beli tetap berlaku dan legal untuk kontrak perdagangan berjangka komoditi.
Aturan  terbaru  untuk  menerapkan  perdagangan  pasar  fisik  aset  kripto  telah  diterbitkan  oleh  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti).  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  No.  8 Tahun  2021  yang  mengatur  tentang  pedoman  pelaksanaan  perdagangan  pasar  fisik  di  bursa  berjangka,  memiliki klausul  ini.  Dalam  aturan  ini,  Bappebti  menetapkan  bahwa  saat  menangani  aset  kripto  di  pasar  fisik,  faktor-faktor tertentu harus dipertimbangkan. Memprioritaskan kepentingan anggota bursa berjangka, perdagangan aset kripto yang sebenarnya,  dan  melibatkan  pengguna  aset  kripto  untuk  mendapatkan  harga  yang  transparan  dan  adil  adalah  tiga prinsip pertama dari tata kelola perusahaan yang kuat.

## 2.4. Penyelesaian Hukum Sengketa Perjanjian
Litigasi  atau  resolusi  konflik  berbasis  pengadilan  adalah  metode  utama  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan perselisihan  bisnis.  Pengajuan  suatu  kasus  ke  pengadilan  negeri  merupakan  langkah  pertama  menuju  penyelesaian konflik,  yang  diikuti  dengan  putusan  hakim.  Namun,  ada  metode  lain  untuk  menyelesaikan  masalah  di  luar  proses litigasi,  seperti  non-litigasi.  Penyelesaian  non-litigasi  adalah  apa?  Penyelesaian  secara  non-litigasi  adalah  proses penyelesaian sengketa tanpa menggunakan sistem peradilan atau jalur tradisional  lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, ada dua opsi penyelesaian sengketa non-litigasi yang tersedia di Indonesia (UU AAPS).
Dari  segi  bahasa,  arbitrase  berasal  dari  istilah  latin  arbitrare,  yang  menunjukkan  kapasitas  untuk  memutuskan sengketa  atas  dasar  pengetahuan.  Arbitrase  individu  atau  sementara  (ad  hoc)  adalah  penyerahan  sengketa  secara sukarela  kepada  pihak  ketiga  yang  netral.  Arbitrase  menurut  Abdul  Kadir  adalah  penyerahan  secara  sukarela  suatu ketidaksetujuan kepada orang yang berwenang dengan pengertian bahwa putusan arbiter bersifat final dan mengikat. Sementara  itu,  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  menyebutkan  bahwa  arbitrase  adalah  suatu  mekanisme  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  perdata  untuk menyelesaikannya di luar sistem pengadilan biasa berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis.
Kreditur telah mengeluarkan surat panggilan sekurang-kurangnya tiga kali. Kreditur berhak mengajukan gugatan jika somasi itu diabaikan. Dan apakah debitur wanprestasi atau tidak akan diputuskan oleh pengadilan. Panggilan adalah permintaan  yang  dibuat  kepada  debitur  (debitur)  oleh  kreditur  (debitur)  untuk  melakukan  tindakan  sesuai  dengan persyaratan perjanjian  yang telah disepakati kedua belah pihak. Pasal 1238 dan 1243  KUHPerdata  mengatur aturan yang mengatur panggilan ini.

## 3. Metode dan Bahan Penelitian
Teknik  pendekatan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  normatif  karena  standar  dan  prinsip  -prinsip hukum  yang  mengatur landasan hukum opsi perdagangan tanpa otorisasi akan dipelajari. (studi kasus broker online ) (Ibrahim, 2016). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai dasar hukum perdagangan opsi  berjangka tanpa  izin (studi kasus  broker online )  (Djulaeka dan  Rahayu, 2020).  Data yang  telah  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Maksud  dari  deskriptif  kualitatif  adalah penganalisian  data  hasil  penelitian  bahan  hukum  dipilah  dan  diolah  untuk  kemudian  disusun  secara  sistematis  dan diuraikan  untuk  memperoleh  gambaran  jelas  dan  juga  lengkap  mengenai  obyek  dalam  penelitian  ini  yaitu  dasar hukum perdagangan opsi berjangka tanpa izin (studi kasus broker online ). Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan diatas  maka  peneliti  akan  melakukan  analisis  dengan  bahan  penilitian  sebagai  berikut:  1.  Bagaimana  mekanisme perizinan  dan  regulasi  perjanjian  para  pihak  terkait  perdagangan  opsi  berjangka?  2.  Bagaimana  tinjauan  hukum perdagangan opsi berjangka berdasarkan hokum positif?

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Mekanisme Perizinan dan Regulasi Perjanjian Para Pihak Terkait Perdagangan Opsi Berjangka
Pedagang  berjangka dapat  memilih pendirian pembeli (posisi panjang) atau penjual (posisi pendek) (posisi pendek). Pembeli menghasilkan uang jika harganya naik karena dia membeli aset dengan  diskon. Penjual menghasilkan uang ketika harga aset turun karena dia menjualnya untuk lebih banyak uang. Untuk memulai perdagangan berjangka, akun perdagangan  harus  dibuka  dengan  broker  berjangka  berlisensi.  Pialang  dengan  lisensi  untuk  menangani  saham  dan sekuritas  lainnya  mungkin  juga  memiliki  satu  untuk  perdagangan  berjangka.  Pialang  berjangka  yang  berbeda menyediakan sumber daya dan tingkat bantuan pengajaran yang berbeda.
Pialang  online  dapat  menciptakan  lingkungan  perdagangan  praktik  sehingga  Anda  bisa  merasa  nyaman  sebelum terlibat  dalam  perdagangan  langsung.  Saat  mengevaluasi  broker,  penting  untuk  menilai  biaya  dan  komisi  mereka, jenis  kontrak  berjangka  yang  mereka  berikan,  kualitas  pendidikan  dan  dukungan  yang  mereka  berikan,  platform perdagangan online, setoran  minimum  yang diperlukan untuk  membuat akun, dan  batasan  margin.  Mayoritas orang dewasa  berusia  di  atas  18  tahun  diizinkan  untuk  berdagang  di  pasar  berjangka,  meskipun  investor  pemula  harus menghindarinya. Sebelum berpartisipasi dalam kontrak berjangka, peserta baru harus melakukan studi yang luas atau mendaftar dalam kursus.
Volume iklan ilegal untuk barang -barang yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditas yang dilakukan oleh partai  -partai  asing  telah  meningkatkan  kesadaran  akan  Otoritas  Pengatur  Perdagangan  Futures  Komoditas (Bappebti).  Mengingat  hal  ini,  kepala  Bappebti  yang  diterbitkan  nomor  peraturan  83/bappebti/per/06/2010  yang berkaitan dengan cara -cara melakukan promosi atau iklan, pelatihan, dan kegiatan pertemuan di bidang perdagangan berjangka komoditas.
Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menghentikan kemunculan partai asing yang beriklan di Indonesia melalui berbagai  acara  termasuk  seminar,  lokakarya,  simposium,  dan  kesempatan  terkait  di  bidang  perdagangan  komoditas dengan  masa  depan.  Aturan  ini  menyerukan  pengiriman  materi  promosi  atau  iklan,  materi  pelatihan,  dan  materi pertemuan  ke  Bappebti  oleh  pialang  berjangka,  penasihat  berjangka,  atau  manajemen  Pusat  Dana  Berjangka. Bappebti harus memberikan persetujuannya untuk tindakan ini (Litoama, 2018).
Pedagang  berjangka dapat  memilih pendirian pembeli (posisi panjang) atau penjual (posisi pendek) (posisi pendek). Pembeli menghasilkan uang jika harganya naik karena dia membeli aset dengan diskon. Penjual menghasilkan uang ketika harga aset turun karena dia menjualnya untuk lebih banyak uang.
Untuk memulai perdagangan berjangka, akun perdagangan harus dibuka dengan broker berjangka berlisensi. Pialang dengan  lisensi  untuk  menangani  saham  dan  sekuritas  lainnya  mungkin  juga  memiliki  satu  untuk  perdagangan berjangka. Pialang berjangka yang berbeda menyediakan sumber daya dan tingkat bantuan pengajaran yang berbeda. Pialang  online  dapat  menciptakan  lingkungan  perdagangan  praktik  sehingga  Anda  bisa  merasa  nyaman  sebelum terlibat  dalam  perdagangan  langsung.  Saat  mengevaluasi  broker,  penting  untuk  menilai  biaya  dan  komisi  mereka, jenis  kontrak  berjangka  yang  mereka  berikan,  kualitas  pendidikan  dan  dukungan  yang  mereka  berikan,  platform perdagangan online, setoran  minimum  yang diperlukan untuk  membuat akun, dan  batasan  margin.  Mayoritas orang dewasa  berusia  di  atas  18  tahun  diizinkan  untuk  berdagang  di  pasar  berjangka,  meskipun  investor  pemula  harus menghindarinya. Sebelum berpartisipasi dalam kontrak berjangka, peserta baru harus melakukan studi yang luas atau mendaftar dalam kursus.
Volume iklan ilegal untuk barang -barang yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditas yang dilakukan oleh partai  -partai  asing  telah  meningkatkan  kesadaran  akan  Otoritas  Pengatur  Perdagangan  Futures  Komoditas (Bappebti).  Mengingat  hal  ini,  kepala  Bappebti  yang  diterbitkan  nomor  “peraturan  83/bappebti/per/06/2010  yang berkaitan dengan cara -cara melakukan promosi atau iklan, pelatihan, dan kegiatan pertemuan di bidang perdagangan berjangka komoditas”.
Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menghentikan kemunculan partai asing yang beriklan di Indonesia melalui berbagai  acara  termasuk  seminar,  lokakarya,  simposium,  dan  kesempatan  terkait  di  bidang  perdagangan  komoditas dengan  masa  depan.  Aturan  ini  menyerukan  pengiriman  materi  promosi  atau  iklan,  materi  pelatihan,  dan  materi pertemuan  ke  Bappebti  oleh  pialang  berjangka,  penasihat  berjangka,  atau  manajemen  Pusat  Dana  Berjangka. Bappebti harus memberikan persetujuannya untuk tindakan ini.
Pasal 1320 KUHP, yang harus memenuhi persyaratan sah dari perjanjian yang terdiri dari: a) menyetujui mereka yang mengikat  diri  sendiri;  b)  kekuatan  untuk  menetapkan  kontrak;  c) objek  tertentu;  dan  d)  alasan  halal,  tidak  dipenuhi oleh  kontrak  berjangka  Binomo.  Jika  suatu  perjanjian  memenuhi  semua  4  (empat)  Sayarat,  itu  dianggap  sah.  Ini termasuk:  menyetujui  mereka  yang  mengikat  diri.  Kamus  Indonesia  Besar  mendefinisikan  kesepakatan  sebagai kesepakatan  atas  apa  pun.  Disiratkan  oleh  frasa  "Setuju  mereka  yang  mengikat  diri  mereka  sendiri"  bahwa  para peserta  perjanjian  telah  melakukannya  secara  sukarela  dan  tanpa  paksaan,  kesalahan,  atau  penipuan.  Kebutuhan mutlak akan keberadaan kontrak adalah persetujuan para pihak (Syahrani, 1989).
Dalam  UU  No.  1  tahun  1974  tentang  pernikahan,  yang  mengatur  pernikahan,  kapasitas  untuk  bertindak  untuk menciptakan  kesepakatan,  kekuatan  untuk  bertindak  atau  kemampuan  hukum,  yang  berarti  kemampuan  untuk melakukan  kegiatan  hukum,  telah  dikendalikan.  Tindakan  yang  sah  adalah  tindakan  yang  akan  memiliki  dampak hukum.  Secara  umum,  seseorang  dianggap  kompeten  untuk  mengambil  tindakan  hukum  ketika  dia  adalah  orang dewasa, yang didefinisikan telah berusia 21 atau telah menikah bahkan jika mereka belum berusia 21 tahun .
Prasyarat  kedua  adalah  keberadaan  objek  atau  item  tertentu,  kriteria  ketiga  untuk  legalitas  perjanjian,  yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut harus tentang topik atau benda tertentu, atau objeknya. “Menurut Pasal 1332 KUHP, Hanya hal -hal yang dapat ditukar dapat menjadi subjek perjanjian, produk yang merupakan objek perjanjian harus menjadi hal -hal yang dapat diperdagangkan. Perjanjian harus mencakup topik item kecil yang telah diputuskan, menurut  Pasal  1333  KUHP.  Selain  itu,  selama  kuantitas  dapat  dihitung  atau  ditentukan  setelahnya,  fakta  bahwa jumlah Baang tidak diketahui atau pasti bukan penghalang”.
Penyebab  halal  (Causa),  yang  memiliki  asal  -usul  Latin,  adalah  prasyarat  ketiga.  Karena  itu  adalah  sesuatu  yang memengaruhi  orang  lain  untuk  mencapai  konsensus.  Perjanjian  tersebut  tidak  valid  karena  melanggar  hukum perjanjian  karena  mengandung  faktor  non-halal.  Karena  tidak  pernah  ada  kesepakatan  untuk  memulai,  tidak  ada pembenaran untuk meminta agar hakim menegakkan perjanjian wajahnya. Dengan cara yang sama, kesepakatan yang terbentuk tanpa sebab dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah terjadi.
Kriteria  keempat  adalah  bahwa  suatu  penyebab  dilarang  jika  melanggar  hukum,  moralitas,  atau  ketertiban  umum. “Menurut Pasal 1335 KUHP, perjanjian tanpa alasan atau satu yang telah ditetapkan untuk sesuatu yang  fiktif atau melanggar hukum adalah lemah. Tidak ada yang lebih dari ketentuan perjanjian yang dimaksud dengan ini. Isi aktual perjanjian adalah apa yang dimaksud ketika sesuatu adalah alasan atau penyebab perjanjian”.
Hanya  broker komersial dan broker berjangka  yang  membayar  biaya keanggotaan  yang dapat bertransaksi  langsung di pasar saham. Namun, investor skala kecil dapat berdagang berjangka dengan mendaftar untuk akun dengan broker berjangka  berlisensi.  Anda  hanya  perlu  menyetor  sebagian  (juga  dikenal  sebagai  margin  awal)  dari  seluruh  nilai kontrak  ke  akun  berjangka  Anda  yang  rusak  untuk  membuka  posisi  pada  kontrak  berjangka.  Pertukaran  berjangka menentukan margin awal, yang mungkin antara 4% dan 15% dari seluruh nilai kontrak.
Pertukaran  Futures  membandingkan  harga  kontrak  berjangka  dengan  harga  pasar  terbaru  dari  aset  dasar  (Mark-to- Market / dinilai sesuai dengan harga pasar) pada akhir hari perdagangan (Hari Perdagangan). Bergantung pada apakah pedagang  menang  atau  kalah,  broker  akan  menambah  atau  mengurangi  uang  dari  akun  klien.  Menurut  hukum, Binomo  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  kerusakan  dalam  bentuk  "Kosten,  Schaden  en  Interressen,  yang diuraikan  dalam  Pasal  1243  KUHP,  antara  lain.  Kerugian  yang  dapat  dicari  sebagai  kompensasi  tidak  hanya mencakup  biaya  yang  benar  -benar  dikeluarkan  ( costain )  atau  kerugian  yang  benar  -benar  diderita  oleh  debitur ( scaden ),  tetapi  juga  hilangnya  laba  (bunga),  yaitu  keuntungan  yang  disadari  jika  Siberbat  adalah  tidak  lalai ( winstdenser )”.
Kerugian  yang  perlu  diganti  termasuk  yang  dapat  diperkirakan  dan  terkait  langsung  dengan  default,  yaitu,  ada hubungan  antara  default  dan  kerugian  yang  berkelanjutan.  78  Tiga  elemen  kerugian  berikut  (yang  harus  diganti) ditentukan dalam KUHP: Biaya adalah biaya atau kemarahan yang sebelumnya diizinkan oleh suatu pihak (Kosten). b).  Kerugian  (Schaden)  adalah  kerugian  karena  kerusakan  pada  barang  -barang  kreditor  yang  disebabkan  oleh kelalaian  debitur.  c).  Bunga  (bunga)  adalah  kerugian  yang  diperkirakan  atau  dipersepsikan  oleh  kreditor  sebagai kerugian laba.
4.2. Tinjauan Hukum Perdagangan Opsi Berjangka Berdasarkan Hukum Positif.
Perdagangan  berjangka  komoditas,  sering  dikenal  sebagai  perdagangan  berjangka,  didefinisikan  oleh  hukum  nomor 10 tahun 2011 karena setiap kegiatan yang melibatkan pembelian dan penjualan komoditas menggunakan margin dan penyelesaian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mendelegasikan pengembangan, arah, peraturan, dan tanggung jawab pengawasan  terhadap  Badan  Pengawas  Perdagangan  Futures  Komoditas  sesuai  dengan  “Pasal  114  Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang pelaksanaan perdagangan berjangka komoditas”. (Bappebti), dengan tujuan untuk:
a. Mewujudkan  aktivitas  perdagangan  berjangka  yang  konsisten,  adil,  efektif,  dan  transparan  sambil mempertahankan lingkungan yang kompetitif:
b. Menjaga kepentingan perdagangan berjangka dari semua peserta:
c. Mewujudkan perdagangan berjangka sebagai lindung nilai terhadap volatilitas harga, alat manajemen risiko, dan metode formulasi harga transparan.
Kontrak  Futures  Indeks,  yang  merupakan  tambahan  dari  kontrak  berjangka  komoditas,  dijelaskan  dalam  “Kepala Keputusan Komoditas Futures Trading Inwasticory Agency (BAPPEBTI) No. 55/Bappebti/KP/I/2005 tentang sistem perdagangan alternatif. Jo. SK Amandemen terhadap Kepala Kepala Bappebti No. 55/Bappebti/KP/I/2005 Mengenai Sistem  Perdagangan  Alternatif,  Kepala  Bappebti  No.  58/Bappebti/Per/I/2006.  Indeks  dan  forex,  atau  valuta  asing, dipertukarkan  dalam  keputusan  tersebut.  Perjanjian  yang  ditetapkan  oleh  para  pihak  masih  sah  dan  berlaku berdasarkan undang  -undang kontrak kami,  yang  didasarkan pada Pasal 1338, paragraf 1, KUHP,  yang  menyatakan
Rizka et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2022, 2(5): 632–639
bahwa semua perjanjian yang dibentuk secara sah berlaku sebagai undang -undang bagi mereka yang membuatnya”. (55/BAPPEBTI/KP/I/2005, 2005)
Aturan  terbaru  mengenai  implementasi  transaksi  pasar  fisik  aset  crypto  secara  resmi  dirilis  oleh  Badan  Pengawas Perdagangan  Futures  Komoditas  (Bappebti).  Badan  Pengawas  Perdagangan  Waktu  untuk  Komoditas  Nomor  8  dari 2021 Peraturan tentang Pedoman untuk Implementasi Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Futures memiliki klausul ini. Menurut  undang  -undang  ini,  Bappebti  mengatakan  bahwa  perdagangan  aset  crypto  di  pasar  fisik  membutuhkan perhatian pada sejumlah faktor. Kepentingan anggota pertukaran berjangka, perdagangan fisik aset crypto, termasuk pelanggan aset crypto untuk memperoleh harga yang transparan dan wajar,  diprioritaskan sebagai bagian dari konsep tata  kelola  perusahaan  yang  sehat.  Kemudian,  fokuslah  pada  tujuan  menciptakan  pasar  fisik  untuk  aset  crypto sehingga  harga  dapat  dibentuk  secara  transparan,  fasilitas  serah  terima  fisik  dapat  disediakan,  dan  pasar  ini  dapat berfungsi sebagai referensi harga di pertukaran berjangka.
Hanya  orang  yang  memiliki  izin/bisnis  dari  Bappebti  yang  dapat  memperdagangkan  kontrak  berjangka  di  pasar saham, dan  mereka  harus  melakukannya sesuai dengan  semua undang  -undang dan  aturan pertukaran  yang relevan. Mereka tidak dapat terlibat dalam kontrak istilah secara  langsung di bursa; Sebaliknya,  mereka  harus  menggunakan pialang berjangka yang merupakan anggota pertukaran. Ini dapat berinvestasi dalam perdagangan berjangka melalui pialang  berjangka  selain  dana  berjangka,  yang  merupakan  peserta.  Manajer  Pusat  Dana,  yang  bertugas  mengawasi portofolio investasi pusat dana, mengawasi pusat dana.
Penjualan  dan  pembelian  kontrak  berjangka  menciptakan  pasar  berjangka.  Kontrak  berjangka  adalah  perjanjian pembelian  untuk  barang  (komoditas)  yang  telah  dipesan,  yang  harga  telah  disepakati  sebelumnya,  dan  yang  akan dikirimkan nanti. Kontrak berjangka ini dikenal sebagai salam AQAD di FIQH, dan "objek salam" ( Al-Muslam Fih ) disebut  sebagai  komoditas  seperti  makanan,  emas,  dan  mata  uang  asing  yang  sering  mengalami  perubahan  (harga naik dan turun). Nilai tukar rupiah versus dolar atau sebaliknya dapat berfluktuasi karena bencana, peristiwa politik, dan faktor -faktor lain, seperti yang dikenal dengan harga dan down komoditas. Istilah "lingkungan bisnis" mengacu pada keadaan ini.
Perlu diketahui bahwa undang -undang pendirian perdagangan berjangka ini dilarang karena dua alasan: (Kennedy & Sinaga, 2019)
1) Karena  transaksi  hibrida,  juga  dikenal  sebagai  judul  al-UQ  Murakkabah,  melibatkan  dua  transaksi  dalam  satu AQAD: penjualan hal-hal yang belum diterima dan penjualan selanjutnya dari barang-barang yang sama seperti sekuritas atau catatan kontrak.
2) Perdagangan  dalam  kontrak  berjangka  setara  dengan  perdagangan  di  Bai'ul  Ma'dum,  yang  memerlukan pembelian dan penjualan produk yang belum diterima oleh penjual tetapi yang masih diwakili oleh nilai kontrak AQAD dan kemudian dijual ke pembeli lain.
Meskipun  hukum  asal  jual  beli  produk  alternatif  kontrak  berjangka  ini  adalah  haram,  namun  kalangan  fuqaha ‘ashriyah menyatakan boleh karena memperhatikan beberapa alasan ( ‘illah hukum ) sebagai berikut:
1) Sejarah Negara menggunakan kontrak berjangka sebagai tindakan lindung nilai.
2) Pemerintah  memiliki  kewajiban  hukum  untuk  memastikan  bahwa  harga  kontrak  jangka  ditetapkan  pada  saat AQAD dan pada saat barang -barang dikirimkan. Bappeti melakukan tugas ini, yang digunakan untuk membuat tas jabari. Landasan untuk mengizinkan  izin dipertukarkan adalah sifat dari  harga  ini. Penjualan dan pembelian barang dianggap melanggar hukum karena adanya gharar jika harganya ad hoc, dapat berubah, dan tidak sesuai dengan nilai kontrak di muka.
3) Negara dan Perusahaan harus mempertimbangkan Hajyah Maslahah.

## 5. Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:
a. Mekanisme Perizinan Dan Regulasi Perjanjian Para Pihak Terkait Perdagangan Opsi Berjangka
Akun perdagangan harus dibuka dengan broker berjangka berlisensi. Pialang dengan lisensi untuk menangani saham dan  sekuritas  lainnya  mungkin  juga  memiliki  satu  untuk  perdagangan  berjangka.  Menilai  biaya  dan  komisi,  jenis kontrak  berjangka  yang  mereka  berikan,  kualitas  pendidikan  dan  dukungan  yang  mereka  berikan,  platform perdagangan online, setoran minimum yang diperlukan untuk membuat akun, dan batasan margin.  Peraturan Nomor
83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
b. Ketentuan Hukum Perdagangan Opsi Berjangka Berdasarkan Hukum Positif
Ketentuan  hukum  perdagangan  opsi  berjangkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang pelaksanaan perdagangan berjangka komoditas”, Keputusan Komoditas Futures Trading Inwasticory  Agency  (BAPPEBTI)  No.  55/Bappebti/KP/I/2005  tentang  sistem  perdagangan  alternatif.  Jo.  SK Amandemen terhadap Kepala Kepala Bappebti No. 55/Bappebti/KP/I/2005 Mengenai Sistem Perdagangan Alternatif, Kepala Bappebti No. 58/Bappebti/Per/I/2006, Pasal 1338 KUHPerdata.

## References
Bappebti. (2005). Sistem Perdagangan Alternatif . 55/BAPPEBTI/KP/I/2005
Djulaeka & Devi Rahayu. (2020). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum . Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
Ginantra,  N.  L.  W.  S.  R.  et.  al.  (2020). Teknologi  Finansial  Sistem  Finansial  Berbasis  Teknologi  di  Era  Digital .
Medan: Yayasan Kita Menulis.
Gunarsa,  S.  M.  (2019).  Kontrak  Berjangka  Komoditas  Emas  Sebagai  Instrumen  Transaksi  Derivatif  dalam  Kajian Hukum Ekonomi Syariah. Undang: Jurnal Hukum , 2 (1), 95–117. https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.95-117
Ibrahim, J. E. dan J. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Jakarta: Prenadamedia Group.
Kennedy,  P.  S.  J.,  &  Sinaga,  M.  G.  P.  S. (2019).  Pengaruh  Spot  Rates  dan  Forward  Rates  Terhadap  Futures  Rates Pada Harga Komoditas Olein di BBJ 2015-2017 Posma. Jurnal Ilmiah FE-UMM , 13 (1).
Litoama,  F.  (2018).  Kepastian  Hukum  Investasi  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Berdasarkan  Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka  Komoditi. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 9 (1). https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1176
Rahim, A. (2022). Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik . Makassar: Humaities Genius.
Ruslan, M. T. (2021). Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Katalois , 4 (10).
Sinaga, P. S. J. K. dan M. G. P. (2019). Pengaruh Spot Rates Dan Forward Rates Terhadap Futures Rates Pada Harga
Komoditas Olein Di BBJ 2015-2017. Jurnal Ilmiah FE-UMM , 13 (1).
Syahrani, R. (1989). Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata . Bandung: Citra Aditya Bakti.