Volume 4 Issue 2, September 2020: pp. 239-250. Copyright © 2020 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Harmonisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Legal Culture di Indonesia: Penanganan Zina dan Permasalahannya
Harmonization of the Criminal Code and Legal Culture in Indonesia: The Handling of Adultery and Its Problems
Indung Wijayanto 1 , Cahya Wulandari 2
1. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. E-mail: indungwijayanto@mail.unnes.ac.id
2. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. E-mail: cahyawulandari@mail.unnes.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Adultery; Code Penal; Legal Culture This research aims to find the existence of legal culture of Indonesian society in tackling the adultery and solution of problems in the eradicate of adultery. The method used is a normative juridical approach with qualitative research types. Although there have been rules of positive criminal law governing the crime  of  adultery,  it  has not  yet  accommodated  the  adultery  that  occurred between a man and a woman who was not bound in marriage. In order to solve the adultery problem in the community, people use customary law and village regulations. If it does not have customary law and village regulations, the  perpetrator  is handed  to  the  police.  Thus,  a  renewal  in  criminal  law  is required to accommodate the conditions of adultery in a community that is not fulfilled by the current Penal Code of Indonesia.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: KUHP; Legal Culture; Zina Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  harmonisasi  antara  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan legal  culture dalam  penegakan  pasal zina beserta permasalahannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis  normatif  dengan  jenis  penelitian  kualitatif.  Meskipun  sudah  ada aturan  hukum  pidana  positif  yang  mengatur  terkait  tindak  pidana  zina, namun  belum  bisa  menampung  semua  permasalahan  yang  terjadi  di Indonesia  tentang  zina.  Aturan  terkait  zina  yang  belum  bisa  tertampung adalah  aturan  mengenai  zina  yang  terjadi  antara  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  yang  tidak  memiliki  ikatan  perkawinan  dengan  siapa pun.  Sehingga  guna  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  dalam masyarakat,  masyarakat  menggunakan  hukum  adat  yang  mereka  pegang teguh  sebagai  pedoman  dan  panduan  dalam  menjalankan  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Dengan  demikian,  diperlukan suatu pembaharuan dalam hukum pidana guna menampung permasalahan- permasalahan yang terjadi di masyarakat yang tidak dapat terpenuhi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini.

## 1. Pendahuluan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini adalah warisan dari Belanda. Produk hukum suatu negara mencerminkan ideologi atau nilai-nilai yang dianut oleh negara tersebut. Begitu pula KUHP, ia mencerminkan ideologi atau nilai- nilai  yang  ada  di  negara  Belanda  yang  berideologi  liberal.  Tentu  saja,  ada  beberapa peraturan di KUHP tidak sesuai dengan nilai-nilai negara Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu alasan untuk dilakukannya pembaharuan dalam KUHP, yaitu membentuk KUHP yang  mengandung  nilai-nilai  dan  norma-norma  di  dalam  masyarakat  yang  merupakan budaya Bangsa dan Negara Indonesia. Di mana nilai-nilai tersebut telah berakar, tumbuh dan  berkembang  di  masyarakat  Indonesia  serta  menjadi  dasar  pedoman  masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat  Indonesia  tersebut  adalah  nilai  ketuhanan,  nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Kelima nilai tersebut ada  dalam  Pancasila  yang  kebenarannya  diakui,  dan  menimbulkan  tekad  untuk dilaksanakan dalam Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diakui, dan menimbulkan tekad untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari 1 .
Salah satu norma yang hendak dilindungi di KUHP adalah norma kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis dan Buku III Bab VI Pelanggaran Kesusilaan dari Pasal 532 sampai dengan Pasal 547.  Norma  kesusilaan  memiliki  kaitan  dengan  nilai  yang  benar  dan  salah  dalam berperilaku  dan  bersikap  di  masyarakat 2 .  Norma  kesusilaan  di  Indonesia  bisa  saja berbeda dengan negara lain karena perilaku masyarakat dipengaruhi oleh ideologi yang dianut. Indonesia yang berideologi Pancasila, kehidupan warganya tidak dapat terlepas dari nilai ketuhanan. Hal ini berbeda dengan negara berideologi liberal yang memisahkan urusan agama dengan urusan pemerintahan. Begitu pula dengan zina, sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan, terdapat perbedaan antara ruang lingkup zina di KUHP dengan ruang lingkup zina yang ada di Indonesia.
Permasalahan yang ada dalam penelitian ini meliputi tentang bagaimanakah eksistensi antara KUHP dan legal culture di indonesia dalam tindak pidana zina, serta peran legal culture dalam  penanganan  perkara  zina  di  masyarakat.  Berdasarkan permasalahan tersebut  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  eksistensi  antara KUHP  dan Legal Culture (hukum materiil) di Indonesia dalam penegakan Pasal Zina di KUHP. Selain itu  untuk  mengetahui  Peran  Hukum  Materiil  dalam  Penanganan  Perkara  Zina  di Masyarakat.
1 Aminullah, “Inplementasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kehidupan,” PKPSM IKIP Mataram 3, no. 1 (2015):
620.
2 Asmara  &  Rasyid,  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Perempuan  Korban  Kejahatan  Kesusilaan  di Kota Lhokseumawe,” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2004): 205.

## 2. Metode
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. 3 Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai gambaran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 4
Peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dikarenakan  adanya  keinginan  untuk memahami  dan  mengungkap  harmonisasi  antara  KUHP  dan Legal  Culture di  Indonesia dalam  penegakan  pasal  zina  beserta  permasalahannya.  Data  yang  digunakan  terkait dengan penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder. Selain  data  sekunder, peneliti juga menggunakan data primer sebagai penunjang.
3. Eksistensi  antara  KUHP  dan Legal  Culture di  Indonesia  dalam  Tindak  Pidana Zina
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, yang merupakan peninggalan penjajah Belanda, mengatur mengenai perzinaan di Pasal 284 KUHP. Tindak pidana zina menurut Pasal 284 KUHP meliputi:
1. seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan hubungan badan dengan bukan pasangan sahnya,
2. seorang  wanita  yang  telah  kawin  yang  melakukan  hubungan  badan  dengan  bukan pasangan sahnya,
3. seorang laki-laki yang turut serta melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang telah kawin;
4. seorang wanita yang tidak kawin yang turut serta melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki yang telah kawin.
Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinaan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan di antara suami istri itu. Artinya jika ada persetujuan di antara suami dan istri, misal suami yang bekerja sebagai muncikari dan istrinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina 5 .
Tindak pidana zina berdasarkan Pasal 284 ayat (2) dan ayat (3) KUHP merupakan delik aduan absolut dimana penuntutan hanya dapat dilakukan dengan didahului pengaduan oleh  pihak  suami  atau  istri  yang  merasa  dirugikan.  Apabila  pasangan  tersebut  berlaku Pasal  27 Burgerlijk  Wetboek maka  dalam  tenggang  waktu  tiga  bulan  diikuti  dengan
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), 35.
4 Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 48.
5 Lamintang, Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan (Bandung: Mandar Maju, 1990).
permintaan  bercerai  atau  pisah-meja  dan  ranjang  karena  alasan  pasangannya  telah berzina.  Pengaduan  tersebut  tidak  diindahkan  selama  perkawinan  belum  diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
Berdasarkan  Pasal  284  KUHP  dapat  dilihat  bahwa  perzinaan  dalam  KUHP  berkaitan dengan Pasal 27 Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 27 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa  seorang  lelaki  hanya  boleh terikat  perkawinan  dengan  satu  orang  perempuan  saja,  dan  begitu  pula  sebaliknya, seorang perempuan hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang lelaki saja. Pasal 27  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menganut  asas  monogami  mutlak  dalam perkawinan, dimana seseorang hanya boleh memiliki satu pasangan saja. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Katolik yang menganut asas monogami mutlak dalam perkawinan. Agama  Katolik  adalah  agama  mayoritas  yang  dianut  di  negara  Belanda  sebagai  negara pembentuk KUHP Indonesia yang berlaku saat ini. Apabila kita berpandangan pada Pasal 284 KUHP, tanpa mengaitkannya dengan Pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memungkinkan kepada seorang suami untuk berpoligami, maka seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu bisa dikatakan telah melakukan zina meskipun istri yang kedua dinikahinya secara resmi.
Ruang lingkup tindak pidana zina dalam Pasal 285 KUHP tentu saja berbeda dengan apa yang dianggap sebagai zina bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai kasus di bawah ini:
1. Dua  mahasiswa  yang  diduga  kuat  mengenyam  pendidikan  di  Institut  Agama  Islam Negeri (IAIN) Salatiga itu ketahuan berbuat tidak senonoh di dalam Masjid At-Taqwa yang  terletak  di  Desa  Sraten,  Kecamatan  Tuntang,  Kabupaten  Semarang.  Keduanya kemudian  diserahkan  warga  ke  kepolisian  untuk  menjalani  pemeriksaan.  Kedua mahasiswa itu hanya dikembalikan ke orang tua dan hanya dikenai wajib lapor ke Mapolres dua kali dalam sepekan 6 .
2. Sepasang  kekasih  yang  masih  berumur  18  tahun  dan  15  tahun  tertangkap  basah melakukan  hubungan  suami  istri  di  dalam  sebuah  mobil  yang  terparkir  di  rumah Bupati  Kupang,  Jalan RA  Kartini  Kelurahan  Kelapa  Lima,  Kecamatan  Kelapa  Lima, Kota Kupang pada Rabu tanggal 17 Juli 2019. Pelaku lalu dibawa warga ke Mapolres Polres Kupang Kota 7 .
3. Sepasang kekasih tertangkap basah sedang berhubungan badan di sebuah wisma di Meulaboh, Aceh Barat. Mereka kemudian diserahkan kepada petugas, dan terancam hukuman cambuk 100 kali 8 .
6 Reza Gunadha, “Ketagihan, Mahasiswa IAIN Kembali Mesum di Dalam Masjid,” Suara , last modified April 2018,  diakses  Februari  14,  2020,  https://www.suara.com/news/2018/04/16/191500/ketagihan- mahasiswa-iain-kembali-mesum-di-dalam-masjid?page=all.
7 Hari Susmayanti, “Sepasang Kekasih di Kupang Tertangkap Berhubungan Badan di Dalam Mobil,” Pos Kupang (Yogyakarta, 2019).
8 Raja  Umar,  “Tepergok  Berhubungan  Seks  Sepasang  Kekasih  Terancam  Hukuman  Cambuk  100  Kali,” Kompas.com , last modified
Januari 2016, diakses Februari 15, 2020,
Dari beberapa kasus di atas dapat dilihat bahwa cakupan tindak pidana zina yang ada di masyarakat  meliputi  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  ada  di  luar perkawinan yang sah. Artinya, tindak  pidana zina  tersebut bisa dilakukan oleh mereka yang  belum  menikah  maupun  oleh  mereka  yang  sudah  terikat  perkawinan  yang  sah namun bersetubuh dengan bukan pasangan perkawinannya tersebut.
Perbedaan cakupan tindak pidana zina dalam hukum tidak tertulis di masyarakat dengan Pasal  284  KUHP  tersebut  dapat  dipahami  karena  adanya  perbedaan  pandangan  hidup, nilai  dan  norma  yang  dianut  antara  Indonesia  dengan  Belanda.  Pemerintah  Belanda sebagai  pembuat  KUHP,  menganut  ideologi  liberal  dan  asas  monogami  mutlak  dalam perkawinan. Dalam pandangan negara yang berideologi liberal, hak-hak dan kebebasan sangat  dijunjung  sangat  tinggi.  Mereka  memandang  hubungan  seksual  itu  bersifat individual, bebas, dan tanpa paksaan (suka sama suka). Hubungan seksual yang demikian dipandang wajar dan tidak tercela. Perzinaan dan lembaga perkawinan dipandang bersifat sangat pribadi. Sehingga wajar, jika perzinaan dipandang sebagai delik aduan di negara yang  berideologi  liberal 9 .  Meskipun  hubungan  seksual  di  luar  perkawinan  dianggap sebagai hal wajar, namun mereka terikat pada asas monogami mutlak.
Norma  kesusilaan  di  negara  berideologi  liberal  tentu  saja  berbeda  dengan  norma kesusilaan di Indonesia yang menganut ideologi Pancasila. Semua aspek kehidupan bangsa Indonesia  tidak  terlepas  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila,  yaitu  nilai ketuhanan,  nilai  kemanusiaan,  nilai  persatuan,  nilai  musyawarah,  dan  nilai  keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan panduan hidup dalam masyarakat yang terbingkai dalam hukum adat 10 .
Perbuatan zina bertentangan dengan nilai ketuhanan karena semua ajaran agama yang dianut di Indonesia melarang perbuatan zina, baik yang dilakukan oleh orang yang terikat perkawinan  maupun  belum  terikat  perkawinan.  Kitab  suci  agama  Hindu,  yaitu anawadharmasastra,  Sarasamuscaya ,  dan Parasaradharmasastra ,  menjelaskan  bahwa zina adalah dosa yang tidak terampuni selama keadaan cuntaka (keadaan seseorang dalam kondisi  tidak  suci)  belum  terhapus.  Zina  dalam  kitab  tersebut  meliputi  perbuatan  zina yang dilakukan oleh orang yang terikat perkawinan atau belum. Definisi zina dalam agama Katolik  meliputi  perbuatan  zina  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  terikat  perkawinan. Definisi  zina  tersebut  diatur  dalam  Katekismus  Gereja  Katolik  2380  dan  2381.  Ajaran Kristen melarang zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah maupun sedang terikat perkawinan. Dalam Korintus 7:9 disebutkan bahwa apabila tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, lebih baik kawin dari pada hangus karena hawa nafsu. Kitab Ibrani  13:4  menyatakan  supaya  semua  orang  menghormati  perkawinan  dan  jangan mencemari  tempat  tidur,  sebab  orang-orang  sundal  dan  perintah  akan  dihukum  Allah.
https://sains.kompas.com/read/2016/01/29/21210151/Tepergok.Berhubungan.Seks.Sepasang.Kekas ih.Terancam.Hukuman.Cambuk.100.Kali.
9 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
10 Kuswardani dkk, “Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Pidana,” Halu Oleo Law Review 3, no. 2 (2019):
220.
Ajaran Budha tidak menyinggung zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, namun  menyinggung  perbuatan  zina  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  masih  terikat perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kitab Suci Hukum Karma yang di uraikan oleh Buddha  Sakyamuni  yang  menyatakan  seseorang  tidak  punya  jodoh,  karena  di kehidupan yang lalu ia telah berzina dengan istri orang . Dalam Islam, perbuatan zina tidak hanya meliputi zina yang dilakukan orang yang terikat perkawinan namun juga zina yang dilakukan orang yang belum menikah. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan H.R. Muslim bahwa lelaki belum menikah yang berzina dengan wanita belum menikah, masing-masing dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan orang yang telah menikah melakukan zina, dicambuk seratus kali dan dirajam. Ensiklopedi  Hukum  Pidana  Islam  menyebutkan  pengertian  zina  menurut  beberapa mazhab  yang  maknanya  kurang  lebih  sama,  yaitu  persetubuhan  antara  laki-laki  dan perempuan yang dilakukan oleh mukalaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah 11 .
Pandangan masyarakat Indonesia mengenai zina tidak jauh berbeda dengan pandangan Sahetapy yang menyatakan perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau istri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  pria  dan  wanita  di  mana  keduanya  belum  menikah, kendatipun  sudah  bertunangan.  Sah  di  sini  harus  ditafsirkan  sah  dalam  ruang  lingkup lembaga  perkawinan.  Sehingga  zina  meliputi  pula fornication yaitu  persetubuhan  yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari sex yang  berlawanan  (yang  belum  menikah  juga).  Meskipun  persetubuhan  itu  bersifat volunter,  atas  dasar  suka  sama  suka,  namun  perbuatan  bersetubuh  itu  tetap  tidak  sah. Menurut  anggota  masyarakat,  persetubuhan  yang  sah  hanya  dilakukan  dalam  lembaga perkawinan.  Dengan  demikian  pengertian  berzina  mencakup  pengertian overspel , fornication dan prostitusi 12 .
KUHP yang berlaku saat ini adalah warisan Belanda sehingga pengaturan tindak pidana zina di KUHP jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia atau bertentangan  dengan  hukum  asli  Indonesia.  Hukum  asli  Indonesia  yang  dibuat  oleh masyarakat  Indonesia  secara  turun  temurun  berdasarkan value  consciousness mereka yang termanifestasi dalam cara hidup sehari-hari 13 . Kondisi demikian oleh kongres PBB dinyatakan sebagai faktor yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan (“ a contributing factor  to  the  increase  of  crime ”)  bahkan,  dinyatakan  bahwa  kebijakan  pembangun an (termasuk  bidang  hukum)  yang  mengabaikan  nilai-nilai  moral  dan  kultural  antara  lain dengan masih diberlakukannya hukum asing warisan zaman kolonial 14 . Karena Pasal 284 KUHP tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia, maka Pasal 284 KUHP tidak efektif untuk mengatasi permasalahan seks di luar nikah yang terjadi di Indonesia. KUHP
11 Syamsul Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana,” Jurnal Studia Islamika 12, no. 2 (2015): 381.
12 Sahetapy dan B. Mardjno Reksodiputro, Paradoks dalam Kriminologi (Jakarta: Rajawali, 1989).
13 Fransiskus  Saverius  Nurdin,  “Masyarakat  Hukum  Adat  Se bagai  Entitas  Dasar  Pembentuk  Peradaban Bangsa,” Law Review XIX, no. 2 (2019): 121.
14 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2002).
tidak mengatur atau memberi ancaman pidana bagi pria maupun wanita belum terikat perkawinan yang melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu maraknya perbuatan zina di luar perkawinan sulit untuk diberikan sanksi pidana apabila hal tersebut dilakukan atas dasar  suka  sama  suka  dan  tidak  adanya  unsur  paksaan  dari  salah  satu  pihak.  Sebagai konsekuensinya, kasus perzinaan di luar nikah yang dilakukan masih banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia pada tahun  2019  yang  menyatakan  bahwa  33  persen  remaja  Indonesia  telah  melakukan hubungan badan di luar pernikahan 15 . Ini juga menunjukkan pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat telah terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa bersalah 16 . Kasus seperti ini sekarang banyak terjadi  sebagai  akibat  dari  pergaulan  bebas  antara  laki-laki  dan  perempuan  atau  juga karena kisah cinta antara dua sejoli tidak direstui oleh orang tua sehingga keduanya nekat melakukan hubungan kelamin supaya nanti kalau sudah hamil mau tidak mau hubungan cinta mereka akan direstui juga oleh keluarga,  atau juga terjadi karena seorang wanita sudah  terlanjur  hamil  sebagai  akibat  dari  perkosaan  atau  juga  akibat  lelaki  yang menghamilinya kabur tanpa mau bertanggung jawab 17 .
Salah satu masalah yang belum diatur dalam Undang-Undang khususnya KUHP pada saat ini  tentang  bagaimana  pertanggungjawaban  hukum  terhadap  seorang  laki-laki  yang melakukan tipu daya kepada seorang perempuan agar mau melakukan hubungan badan di luar perkawinan. Kemudian, wanita tersebut hamil sedangkan laki-laki tersebut tidak mau bertanggungjawab. Wanita tersebut otomatis tidak bisa menuntut laki-laki yang telah mengajaknya berhubungan badan.
4. Peran Legal  Culture (Hukum  Materiil)  dalam  Penanganan  Perkara  Zina  di Masyarakat
Legal culture adalah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Beberapa masyarakat adat  di  Indonesia  memiliki  hukumnya  sendiri  dalam  menangani  pelaku  zina,  baik  zina antara  orang  yang  tidak  terikat  tali  perkawinan  maupun  yang  sudah  terikat  tali perkawinan namun berhubungan badan dengan bukan pasangannya yang sah. Berikut ini adalah legal culture yang mengatur mengenai larangan zina:
1. Jenis sanksi adat untuk pelaku zina di masyarakat Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung, Sumatera Barat:
15 Giovani  Dio  Prasasti,  “Riset: 33  Persen  Remaja  Indonesia  Lakukan  Hubungan  Seks  Pen etrasi Sebelum Nikah,”
Liputan6.com , last modified 2019, diakses Februari 21, 2020,
https://www.liputan6.com/health/read/4016841/riset-33-persen-remaja-indonesia-lakukan- hubungan-seks-penetrasi-sebelum-nikah#.
16 Neng  Djubaedah, Perzinaan  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Hukum islam , 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2010).
17 Saiful Millah, “Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam,” Misykat 02, no. 02 (2017): 52.
a. Dibuang dari daerah asal pelaku zina Dibuang dari daerah asal pelaku zina bentuknya bisa 1) pelaku zina diusir dari daerah  dan  dari  komunitasnya  sesuai  hukum  adat  sampai  batas  yang  telah ditentukan.  Apabila  pelaku  zina  tersebut  telah  berkelakuan  baik  menurut komunitas  atau  masyarakat  setempat  maka  pelaku  tersebut  dapat  kembali  ke daerahnya. 2) pelaku zina dibuang dari daerahnya sesuai hukum adat  bersama seluruh  anggota  keluarga  inti  atau  Seinduk,  karena  masyarakat  setempat menganggap bahwa anggota keluarga pelaku zina telah berusaha untuk menutup- nutupi  atau  melindungi  perbuatan  zina  si  pelaku.  3)  pelaku  zina  dibuang  dari daerahnya berdasarkan hukum adat karena pelaku telah berzina dengan orang yang  menganut  agama  berbeda  dari  dirinya.  4)  pelaku  zina  dibuang  dari daerahnya sesuai hukum adat bersama seluruh anggota keluarga besarnya atau keluarga Seandung atau satu keturunan atau satu kaum, karena masyarakat telah menganggap  bahwa  keluarga  besar  atau  kaum  pelaku  zina  tersebut  berusaha untuk  menutupi  perbuatan  zina  dari  pelaku.  5)  pelaku  zina  dibuang  dari daerahnya  sesuai  hukum  adat  apabila  pelaku  zina  tidak  mampu  membayar hukuman denda yang telah disepakati oleh masyarakat adat. 6) pelaku zina diusir dari  daerah  yang  bersangkutan  selama-lamanya,  sesuai  hukum  adat.  Hal  ini berarti pelaku zina tidak boleh kembali ke daerahnya.
b. Hukuman denda Denda yang dikenakan kepada pelaku zina dapat berupa sejumlah uang atau emas yang telah disepakati oleh masyarakat adat, atau memberi makan kaum pasukuan (beras  1  pikul,  1  ekor  jawi,  beserta  sirih  dan carano ).  Atau  pelaku  zina  harus menyerahkan 5 buah karung semen untuk keperluan pembangunan di daerahnya. Denda 5 buah karung semen dijatuhkan kepada pelaku zina jika perbuatannya masih dapat diterima oleh kaum masyarakat adat. 18
2. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara memberi hukuman adat kepada pelaku zina berupa Sappal Dila yaitu pelaku zina dihukum harus memotong seekor  kambing  atau  kerbau  atau  lembu  dan  harus  disertai  dengan  mengundang makan semua orang di masyarakat adat untuk melakukan permintaan maaf di muka Harajaon,  Hatobangon,  ulama  dan  masyarakat  adat Dalihan  na  Tolu . Di  samping hukuman Sappal Dila , laki-laki yang telah berzina diharuskan untuk menikahi wanita pasangan zinanya apabila  tidak ada  penghalang perkawinan bagi laki-laki tersebut untuk menikahinya. Dan apabila si pelaku zina tidak menaati hukuman adat yang telah dijatuhkan  kepadanya  maka  pelaku  zina  akan dibondarkon yaitu  dikucilkan  dari berbagai kegiatan yang diadakan oleh masyarakat adat. Dan sebaliknya apabila pelaku zina,  yang  tidak  menaati  hukuman  adat,  tersebut  mengadakan  suatu  kegiatan  di
18 Dkk  Bobi  Handoko,  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Adat  Terhadap  Pela ku  Zina  di  Wilayah  Kenagarian Garagahan  Kecamatan  Lubuk  Basung  Kabupaten  Agam,” Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Ilmu Hukum 2, no. 2 (2015): 7 – 8.
masyarakat maka ia  tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan tata cara adat setempat 19 .
Berkaitan  dengan  sanksi  adat  untuk  pelaku  zina,  Taufik  Siregar  menyatakan  bahwa penerapan hukuman terhadap para pelaku prostitusi, termasuk di dalamnya pelaku zina, sebenarnya jauh lebih efektif jika menyerahkan perkara zina tersebut kepada keluarga juga masyarakat adat dimana pelaku zina berdomisili. Hal ini karena penjatuhan hukuman melalui keluarga dan masyarakat adat jauh memiliki efek jera, jika dibandingkan dengan pemberian hukuman lewat pendekatan hukum formal atau hukum tertulis 20 .
Beberapa  desa  di  Indonesia,  yang  bukan  masyarakat  adat,  juga  membentuk  peraturan desa  yang  berkaitan  dengan  larangan  zina,  meskipun  ada  yang  masih  berbentuk rancangan. Beberapa peraturan desa tersebut adalah:
1. Rancangan  Peraturan  Desa  Pulau  Gadang  Kecamatan  XIII  Koto  Kampar  Kabupaten Kampar Nomor: 02 Tahun 2014 tentang Penyakit Masyarakat. Larangan berbuat zina diatur di dalam Pasal 7 sebagai berikut:
1) Setiap orang berlainan jenis kelamin dan atau bukan Muhrimnya dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
2) Setiap  orang  berlainan  jenis  kelamin  dan  atau  bukan  Muhrimnya  dilarang bepergian  secara  bersama  baik  dalam  desa  maupun  di  luar  desa  terkecuali didampingi oleh salah satu muhrimnya.
3) Setiap orang berlainan jenis kelamin dan atau bukan Muhrimnya dilarang tinggal dan atau menginap satu kamar di hotel dan sejenisnya terkecuali dalam acara- acara  keluarga  yang  bisa  dipertanggung  jawabkan  oleh  keluarganya  yang dimaksud.
2. Peraturan  Desa  Betoyoguci  Manyar  Gresik  Nomor  5  Tahun  2016  tentang Kemasyarakatan
Larangan perbuatan zina dalam Peraturan Desa tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang di desa Betoyoguci dilarang melakukan hal - hal  sebagai  berikut:  perzinaan  dan  pemerkosaan;  perjudian,  miras  dan  narkoba; pencurian dan kejahatan lainnya; membuka warung remang-remang dan sejenisnya; dan hal- hal lain yang meresahkan masyarakat”. Pasal 6 ayat (2) mengatur sanksi bagi para pelaku zina. Sanksinya adalah apabila pelakunya belum memiliki keluarga atau belum  menikah,  maka  wajib  menikah  dengan  pasangan  zinanya.  Selain  wajib menikah, laki-laki maupun wanita pelaku zina wajib membayar denda 3  truk pasir. Apabila  pelaku zina sudah ada  yang berkeluarga atau sudah menikah, maka  kedua pelaku zina wajib membayar denda berupa 5 truk pasir”.
19 dkk  Rahmat  Syaputra,  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Adat  Terhada p  Pelaku  Zina  Di  Wilayah  Kabupaten Padang Lawas Utara,” USU Law Journal 7, no. 3 (2019): 174 – 175.
Yang  jadi  permasalahan  dari  Peraturan-peraturan  Desa  tersebut  adalah,  berdasarkan Pasal  15  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  peraturan  desa  tidak  boleh  memuat  ketentuan  sanksi  pidana.  Karena berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 hanya Undang-Undang, Peraturan Daerah  Provinsi,  atau  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  yang  boleh  memuat  sanksi pidana.  Jadi  semua  peraturan  selain  Undang-Undang, Peraturan  Daerah  Provinsi,  atau Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota tidak boleh memuat sanksi pidana. Apabila ada peraturan desa yang memuat sanksi pidana maka bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011. Jadi aturan Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011 jelas menghambat desa dalam membuat peraturan  desa  yang  memberi  sanksi  denda  kepada  para  pelaku  zina.  Hal  tersebut dikarenakan sanksi denda termasuk salah satu jenis sanksi pidana. Sebuah peraturan desa yang melarang suatu perbuatan, termasuk perbuatan zina, tanpa disertai dengan sanksi jelas tidak akan memiliki arti. Sedangkan, jika desa tidak membuat sebuah peraturan desa yang  melarang  perbuatan  zina,  masyarakat  akan  menjadi  resah  karena  perbuatan  zina bisa menjadi semakin banyak di lingkungannya. Oleh karena itu, seharusnya UU No. 12 Tahun 2011 memberikan kelonggaran kepada desa untuk membuat peraturan desa yang memuat sanksi denda bagi pelaku yang melanggar perbuatan yang dilarang di desa.
Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  terakhir  dirilis  pada  bulan September 2019 (RUU KHUP 2019) berusaha mewadahi nilai-nilai masyarakat Indonesia mengenai larangan hubungan badan di luar pernikahan. RUU KHUP tersebut mengatur zina  di  Bagian  Keempat  Bab  XV  Buku  II  tentang  Perzinaan.  Pasal-pasal  yang  mengatur tentang perzinaan terdapat dalam Pasal 417 sampai dengan Pasal 419 RUU KHUP 2019. Pasal 417 ayat (1) menyatakan bahwa orang yang bersetubuh dengan orang yang bukan suami atau istrinya dianggap telah melakukan perbuatan zina. Penjelasan Pasal 417 ayat (1) menyatakan bahwa pengertian “bukan suami atau istrinya” meliputi : 1) laki-laki yang memiliki  ikatan  perkawinan  bersetubuh  dengan  perempuan  yang  bukan  istrinya;  2) perempuan  yang  memiliki  ikatan  perkawinan  bersetubuh  dengan  laki-laki  yang  bukan suaminya;  3)  laki-laki  yang  tidak  memiliki  ikatan  perkawinan  bersetubuh  dengan perempuan yang memiliki ikatan perkawinan; 4) perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan bersetubuh dengan laki-laki yang memiliki ikatan perkawinan; atau 5) laki- laki  dan  perempuan  yang  masing-masing  tidak  terikat  perkawinan  melakukan persetubuhan. Dari bunyi Pasal 417 ayat (1) dan penjelasannya terlihat bahwa pengertian zina dalam RUU KHUP 2019 sesuai dengan pengertian zina dalam konsep agama Islam. Dalam  pandangan  agama  Islam,  zina  tidak  hanya  hubungan  badan  antara  orang  yang terikat tali perkawinan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Namun juga bisa dilakukan oleh dua orang yang masing-masing belum terikat tali perkawinan yang sah. Pasal  417  ayat  (2)  mengatur  bahwa  pelaku  zina  hanya  bisa  dituntut  apabila  ada pengaduan dari istri, orang tua, atau anak. Pasal 418 ayat (1) mengatur tentang larangan orang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo). Pasal 419  mengatur  larangan  mengenai incest antara  anggota  keluarga  sedarah  dalam  garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga.
Pasal 417 dan 418 mengatur zina sebagai delik aduan, dimana pelaku tidak bisa dituntut kecuali  atas  pengaduan  dari  orang  tua,  suami,  istri  atau  anaknya.  Pasal  418  ayat  (3) menambahkan bahwa kepala desa (atau dengan nama lain) bisa mengadukan orang yang melanggar  Pasal  418  ayat  (1).  Namun  pengaduan  dari  kepala  desa  tersebut  dapat dilakukan sepanjang suami, istri, Orang Tua, atau anak dari pelaku zina tidak keberatan atas pengaduan tersebut. Apabila dikaitkan dengan beberapa contoh kasus zina di atas, maka zina sebagai delik aduan dalam RUU KHUP 2019 sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat.  Dalam  contoh  kasus  tersebut  terlihat  bahwa masyarakat berperan aktif dalam melaporkan pelaku zina ke kepolisian, meskipun tidak ada  pengaduan  dari  orang  tua,  suami,  istri  atau  anaknya.  Bahkan  dalam  masyarakat Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung, Sumatera Barat, keluarga dari pelaku zina juga bisa ikut dikenai sanksi apabila menutup-nutupi atau melindungi perbuatan si pelaku. Hal ini dikarenakan perbuatan zina menurut masyarakat merupakan pelanggaran yang sangat berat.

## 5. Kesimpulan
Peraturan zina dalam Pasal 284 KUHP tidak relevan dengan legal culture di masyarakat karena aturan zina dalam Pasal 284 KUHP hanya berlaku untuk orang yang dalam ikatan perkawinan kemudian berhubungan badan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Sedangkan di masyarakat, zina bisa juga dilakukan oleh orang yang masing-masing tidak ada ikatan perkawinan. Peran legal culture di masyarakat dalam menangani zina berupa pemberian sanksi adat untuk pelaku yang melakukan zina di masyarakat adat dan denda untuk pelaku yang melanggar Peraturan Desa. Sedangkan lingkungan masyarakat yang tidak memiliki hukum adat ataupun peraturan desa, warga menyerahkan para pelaku zina ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Namun, kepolisian tidak bisa menindaklanjuti laporan tersebut karena Pasal 284 KUHP tidak bisa untuk menindak pelaku zina yang tidak dalam ikatan  perkawinan.  Peraturan  desa  seharusnya  diperbolehkan  memuat  sanksi  denda untuk orang yang melanggar peraturan desa, khususnya dalam hal terjadi zina.

## Daftar Pustaka
Achmad,  Yulianto,  dan  Mukti  Fajar. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Aminullah. “ Inplementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan. ” PKPSM IKIP Mataram 3, no. 1 (2015): 620 – 628.
Asmara &  Rasyid. “ Perlindungan Hukum Terhadap  Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe. ” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2004): 205.
Bobi  Handoko,  Dkk. “ Penerapan  Sanksi  Pidana  Adat  Terhadap  Pelaku  Zina  di  Wilayah Kenagarian  Garagahan  Kecamatan  Lubuk  Basung  Kabupaten  Agam. ” Jurnal  Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum 2, no. 2 (2015): 7 – 8.
Djubaedah, Neng. Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum islam . 1 ed. Jakarta: Kencana, 2010.
Gunadha, Reza. “ Ketagihan, Mahasiswa IAIN Kembali Mesum di Dalam Masjid. ” Suara . Last modified April 2018. Diakses Februari 14, 2020.
https://www.suara.com/news/2018/04/16/191500/ketagihan-mahasiswa-iain- kembali-mesum-di-dalam-masjid?page=all.
Huda, Syamsul. “ Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ” Jurnal Studia Islamika 12, no. 2 (2015): 381.
Kuswardani dkk. “ Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Pidana. ” Halu Oleo Law Review 3, no. 2 (2019): 220.
Lamintang. Delik-delik  Khusus:  Tindak  Pidana-Tindak  Pidana  yang  Melanggar  Norma- norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan . Bandung: Mandar Maju, 1990.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2008.
Millah, Saiful. “ Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. ” Misykat 02, no. 02 (2017): 39 – 76.
Nawawi Arief, Barda. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
——— . Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2002.
Nurdin, Fransiskus Saverius. “ Masyarakat Hukum Adat Sebagai Entitas Dasar Pembentuk Peradaban Bangsa. ” Law Review XIX, no. 2 (2019): 121.
Prasasti,  Giovani  Dio. “ Riset:  33  Persen  Remaja  Indonesia  Lakukan  Hubungan  Seks Penetrasi Sebelum Nikah. ” Liputan6.com . Last modified 2019. Diakses Februari 21, 2020.  https://www.liputan6.com/health/read/4016841/riset-33-persen-remaja- indonesia-lakukan-hubungan-seks-penetrasi-sebelum-nikah#.
Rahmat Syaputra, dkk. “ Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara. ” USU Law Journal 7, no. 3 (2019): 174 – 175.
Reksodiputro, Sahetapy  dan B. Mardjno. Paradoks dalam Kriminologi .  Jakarta: Rajawali,
1989.
Susmayanti, Hari. “ Sepasang Kekasih di Kupang Tertangkap Berhubungan Badan di Dalam Mobil. ” Pos Kupang . Yogyakarta, 2019.
Umar, Raja. “ Tepergok Berhubungan Seks Sepasang Kekasih Terancam Hukuman Cambuk 100  Kali. ” Kompas.com .  Last  modified  Januari  2016.  Diakses  Februari  15,  2020. https://sains.kompas.com/read/2016/01/29/21210151/Tepergok.Berhubungan.S eks.Sepasang.Kekasih.Terancam.Hukuman.Cambuk.100.Kali.