## KAJIAN YURIDIS PASAL 8 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT
I Putu Yogi Indra Permana
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email: yogiindra.ws@gmail.com

## Abstrak
Pasal  8  ayat  (3)  UUD  1945  mengatur,  jika  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mangkat, berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat  melakukan  kewajibannya  dalam  masa jabatannya  secara  bersamaan,  pelaksanaan  tugas  Kepresidenan  adalah  Menteri  Luar Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Pertahanan  secara  bersama-sama  ,  dan dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  MPR  harus  melaksanakan  sidang  untuk  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru menggantikan yang lama. Permasalahan muncul jika  ditinjau  dari  perspektif  kedaulatan  rakyat  yang  dimana  ada  nilai  demokrasi didalamnya  yang  tercederai  oleh  Pasal  8  ayat  (3)  tersebut  karena  MPR  yang  memilih Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  baru.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  relevan untuk  diangkat  menjadi  tulisan  dengan  metode  penelitian  hukum  normatif  kemudian dikaji  melalui  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep.  Tujuan Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  di  Indonesia  berdasarkan  UUD  1945  dan  untuk  mengetahui  Pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  baru  yang  dilakukan  oleh  MPR  dalam  perspektif Kedaulatan  Rakyat.  Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  di  Indonesia berdasarkan UUD 1945 yaitu diatur Pasal 7A kemudian dilanjutkan pada Pasal 7B UUD 1945. Dan Terkait dengan kewenangan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dalam hal  adanya  pemberhentian  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  bersamaan  yang  secara atribusi  dipegang  oleh  lembaga  Negara  MPR,  tidaklah  sesuai  dengan  nilai-nilai kedaulatan  rakyat.  Sesuai  dengan  teori  Kedaulatan  Rakyat,  dalam  hal  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru dalam hal terjadi kekosongan secara bersamaan, harus lah kembali kepada rakyat secara langsung dengan mekanisme pemilihan umum, bukanya  melalui  sidang  MPR  seperti  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  8  ayat  (3)  UUD 1945.

## Kata kunci:   Pemberhentian  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Kedaulatan  Rakyat, Pemilihan Umum

## Abstract
Article  8  paragraph  (3)  of  the  1945  Constitution  regulates,  if  the  President  and  Vice President are to leave, stop, be dismissed, or unable to carry out their obligations in the same term, the duties of the President are the Minister of Foreign Affairs, the Minister of  Home Affairs and the Minister of Defense together , and within  30 (thirty) days the MPR must conduct a hearing for the election of the new President and Vice President to replace  the  old  one.  Problems  arise  when  viewed  from  the  perspective  of  popular sovereignty  in  which  there  is  a  democratic  value  which  is  damaged  by  Article  8 paragraph  (3)  because  the  MPR  elects  a  new  President  and  Vice  President.  Based  on this background, it is relevant to be appointed as writing with normative legal research methods  and  then  reviewed  through  a  legislative  approach  and  conceptual  approach. The purpose of this research is to find out  the dismissal  of  the President and / or Vice
President  in  Indonesia  based  on  the  1945  Constitution  and  to  find  out  the  new presidential and vice presidential elections conducted by the MPR in the perspective of the people's sovereignty. Dismissal of the President and / or Vice President in Indonesia based  on  the  1945  Constitution  which  is  regulated  in  Article  7A  then  continued  in Article  7B  of  the  1945  Constitution.  And  related  to  the  authority  to  replace  the President  and  Vice  President  in  the  event  of  a  dismissal  of  the  President  and  Vice President  simultaneously  which  are  attributed  to  the  State  institution  MPR,  is  not  in accordance  with  the  values  of  popular  sovereignty.  In  accordance  with  the  theory  of People's Sovereignty, in the case of the election of a new President and Vice President in  the  event  of  a  vacancy  at  the  same  time,  it  must  be  returned  to  the  people  directly with the mechanism of the general election, not through the MPR session as stipulated in Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution.
Keywords: Dismissal  of  President  and  Vice  President,  People's  Sovereignty,

## General Election

## A.    PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Pancasila      sebagai      falsafah      Negara      Indonesia      sebagaimana      tercantum dalam   Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (yang selanjutnya    disebut    dengan  UUD  1945).  Pada   Alinea    Keempat    Pembukaan    UUD 1945    ditegaskan  secara    tekstual, “ maka    disusunlah    Kemerdekaan    Kebangsaan Indonesia    itu   dalam    suatu   UUD  1945,  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  yang  berdasarkan  kepada  Ketuhanan.” Mengacu    ketentuan    sebagaimana    pada    pembukaan    UUD  1945    diatas mengisyaratkan    bahwa    dalam    setiap    penyelenggaraan    pemerintahan  harus berdasarkan  UUD  1945  sebagai  hukum  tertinggi,  sekaligus  memberikan kekuasaan tertinggi pada rakyat. 1
Sejak  dulu  selalu  dikatakan  bahwa  UUD  1945  menganut  sistem  presidensial, sekurang-kurangnya  sistem  demikian  itulah  yang  semula  dibayangkan  ideal  oleh kalangan  perancang  UUD  1945. 2 Sistem  presidensial  sebelum  amandemen  merupakan sistem  presidensial  tidak  murni  karena  Presiden  dalam  menjalankan  fungsi pemerintahan  harus  mempertanggungjawabkan  kepada  Majelis  Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR).
1 I.  Rois  dan  R.  Herawati,  “Urgensi  Pembentukan  Peradilan  Khusus  Pemilu  dalam  rangka Mewujudkan  Integritas  Pemilu,” Udayana  Master  Law  Journal ,  Vol.  7  No.  2  2018,  Bali:  Magister Hukum Udayana, hlm. 267.
2 Jimmly  Asshiddiqie, Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar Demokrasi ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2011,  hlm.97.
UUD 1945 sebagai  Konstitusi Negara Indonesia merupakan The Supreme Law of The  Land. 3 Pasca  Amandemen  UUD  1945  yang  merubah  Pasal  1  Ayat  (2)    yang sebelumnya  yang  menyatakan  kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat  dan  dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat  (selanjutnya disebut MPR) menjadi kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar. Perubahan ini mengindikasikan pemberian penegasan  terhadap  Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945,  yaitu  penegasan  dianutnya  sistem  pemerintahan  presidensial.  Dengan mempertegas kedudukan Presiden sebagai kepala  negara dan sekaligus  menjadi kepala pemerintahan  tidak  dapat  dipisahkan  dan  dipilih  langsung  oleh  rakyat,  sehingga Presiden  memiliki  kewenangan  sebagai the  sovereign  executive untuk  menjalankan independent power dan inherent power . 4 Perubahan  ini  menyebabkan  pergeseran pengorganisasian kedaulatan yang cukup signifikan.
Seorang  Presiden  dibantu  oleh  satu  orang  Wakil  Presiden  dalam  menjalankan kewajibannya  dalam  menjalankan  fungsi  pemerintahan.  Presiden  dan  Wakil  Presiden dipilih  secara  langsung,  ini  sesuai  dengan  Pasal  6A  UUD  1945  bahwa  Presiden  dan Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat.  Pemilihan secara  langsung  pasangan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  ini  merupakan  bentuk kedaulatan rakyat dan demokrasi yang sesungguhnya. Ini juga sejalan dengan penerapan sistem  presidensial  murni  yang  dimana  bentuk  pertanggungjawabanya  tidak  kepada Lembaga  Negara  lainya,  melainkan  langsung  rakyat  setelah  masa  jabatanya  selesai. Dengan kata lain jika Presiden dan Wakil Presiden itu terpilih lagi untuk periode kedua, maka  pertanggungjawaban  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tersebut  diterima  oleh  rakya, begitu juga sebaliknya.
Presiden  walaupun  menjadi  Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan  yang dimana  dibantu  oleh  Wakil  Presiden,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  bukanya  kebal hukum,  namun  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dapat  dijatuhkan  dari  kursi kepemimpinanya atau diberhentikan.
Pemberhentian  diatur  pada  Pasal  7A  yang  menyatakan  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  dapat  diberhentikan  dalam  masa  jabatanya  oleh  MPR  atas  usul  DPR,  baik apabila  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  penghianatan  terhadap  Negara,
3 Moh.  Mahfud  MD, Konstitusi  dan    Hukum  dalam  Kontroversi  Isu, Jakarta : Rajawali  Pers, 2009, hlm.258.
4 Jimmly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 226.
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya, atau perbuatan tercela maupunn apabila terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden, sedangkan  Pasal  7B  UUD  1945  yang  pada  intinya  mengatur  tentang  cara  atau mekanisme  dalam  memberhentikan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam  masa jabatanya.
Pasal  8  UUD  1945  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  mengatur  tentang  penggantian  jabatan apabila  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden,  yang  salah  satu  memenuhi  syarat  untuk diberhentikan sebagaimana Pasal 7A UUD 1945, sedangkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang  pada  intinya  mengatur,  jika  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mangkat,  berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,  pelaksanaan  tugas  Kepresidenan  adalah  Menteri  Luar  Negeri,  Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara  bersama-sama dan dalam waktu 30 (tiga puluh)  hari  MPR  harus  melaksanakan  sidang  untuk  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden yang baru menggantikan yang lama.
Permasalahan muncul jika ditinjau dari perspektif kedaulatan rakyat yang dimana ada  nilai  demokrasi  di  dalamnya  yang  tercederai  oleh  Pasal  8  ayat  (3) tersebut  karena MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Pasal 1 ayat (2)  dan Pasal 6A  telah  konsisten  menyebutkan  bahwa  kedaulatan  tertinggi  berada  ditangan  rakyat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sehingga relevan untuk ditulis sebuah jurnal  dengan  judul,  “Kajian  Yuridis  Pasal  8  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat”.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  sudah  dijabarkan  di  atas  terdapat  dua permasalahan, yaitu: bagaimanakah pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia  berdasarkan  UUD  1945  dan  bagaimanakah  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden baru yang dilakukan oleh MPR dalam perspektif kedaulatan rakyat.

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  normatif  yang  dimana dalam  penelitian  hukum  normatif  dapat  dipahami  bahwa  penelitian  dilakukan  dengan
meletakkan  hukum  sebagai  sistem  norma. 5 Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan,  putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. 6
Pendekatan    yang    digunakan    adalah    pendekatan    undang-undang (the    statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan  undang-undang, pengkajiannya  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan.  Pendekatan  ini  perlu dipahami hierarki dan asas-asas dari peraturan perundang-undangan yang dipakai. 7

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia  berdasarkan UUD 1945
Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  merupakan  ciri  sistem pemerintahan presidensial seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan. Pemberhentian ini  tidak  boleh  secara  sewenang-wenang,  namun  harus  sesuai  dengan  aturan  yang  ada dan berlaku di Indonesia. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia diatur didalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu UUD 1945.
Konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar  dalam  suatu  negara  merupakan  suatu keharusan,  karena  hal  tersebut  merupakan  dokumen  yang  dijadikan  pedoman  yang mengatur  lembaga-lembaga  negara  dalam  menjalankan  pemerintahan,  serta  memuat pula  pengaturan  tentang  hak  asasi  manusia  (HAM).    Konstitusi  atau  Undang-Undang Dasar dalam suatu negara mengandung makna politis, sosiologis, dan yuridis dari suatu negara yang tampak dari klasifikasi konstitusi menurut Herman Heller yaitu:
1. Konstitusi  mencerminkan  kehidupan  politik  di  dalam  masyarakat  sebagai  suatu kenyataan;
2. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah hidup dalam masyarakat; dan
3. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi dalam suatu negara.
5 Sugiarto  S,  “Penjatuhan  Pidana  oleh  Hakim  Terhadap  Prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia sebagai  Pelaku  Penyalahguna  Narkotika,” Udayana  Master  Law  Journal ,  Bali:  Magister  Hukum Udayana, Vol. 7 No. 2 2018, hlm. 169-170.
6 Ibid.
7 I. K. R. Setiabudhi, I. G. Artha & I. P. R. A. Putra, “Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat  Persatuan  dan  Kesatuan  Bangsa,” Udayana  Master  Law  Journal ,  Bali:  Magister  Hukum Udayana. Vol. 7 No. 2 2018, hlm. 253.
UUD  1945  hasil  amandemen  menunjukkan  perubahan  yang  amat  jelas  berkaitan dengan  mekanisme  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  di  Indonesia dalam  masa  jabatannya  dibandingkan  UUD  1945  sebelum  amandemen.  Hal  ini  karena dalam  UUD  1945  telah  diatur  secara  rinci  mengenai  alasan  dan  mekanisme pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam  masa  jabatannya  yaitu  dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam  masa  jabatannya  yang  sebelum  amandemen  diatur  dalam  Tap.  MPR  Nomor  III Tahun  1978,  pasca  amandemen  dirubah  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7A  UUD  1945 yang  menyatakan  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diberhentikan  dalam masa  jabatannya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  Dewan  Perwakilan Rakyat,  baik  apabila  terbukti  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Berdasarkan rumusan Pasal 7A UUD 1945 tersebut, maka dapat diketahui bahwa alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti:
a. Melakukan  pelanggaran  hukum,  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela    lainnya,  yang merupakan aspek pidana.
b. Tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  sebagai aspek tata negara dan administratif.
Ketentuan  Pasal  7A  yang  mengatur  tentang  alasan  pemberhentian,  kemudian dilanjutkan  pada  Pasal  7B  UUD  1945  yang  mengatur  mekanisme  pemberhentian Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam  masa  jabatannya,  yang  dimana  usul pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam  masa  jabatannya  atas  dugaan Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  dan/atau  tidak lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  yang  diusulkan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) terlebih dahulu  harus  dibuktikan
dengan cara mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan DPR. 8
MK  memutuskan  dugaan  DPR  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  bahwa telah  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  dan/atau  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden,  maka  DPR  dapat  mengajukan  usul pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tersebut  kepada  MPR.  Usulan  DPR tersebut  kemudian  ditanggapi  MPR  dengan  menyelenggarakan  sidang  paripurna berkaitan  dengan  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam  masa jabatannya.  Dalam  sidang  tersebut  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan terlebih dahulu, selanjutnya barulah MPR mengambil  keputusan  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam  masa jabatannya.
Beberapa kondisi  mungkin terjadi dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden,  kondisi  yang  mungkin  terjadi  yaitu  Presiden  atau  Wakil  Presiden  berhenti salah  satunya  atau  Presiden  dan  Wakil  Presiden  berhenti  bersama.  Kondisi-kondisi tersebut  menyebabkan  adanya  kekosongan  jabatan,  perlu  adanya  pemilihan  dan  atau pengangkatan pejabat yang baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Pasal 8 UUD 1945 mengatur tentang penggantian Presiden dan/atau Wakil Presiden .
Pasal  8  ayat  (1)  UUD  1945  mengatur  jika  terjadi  kekosongan  kursi  Presiden karena mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibanya dalam masa jabatanya, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 Presiden akan digantikan oleh  Wakil  Presiden  sampai  habis  masa  jabatanya.  Ini  berarti  masa  jabatan  Wakil Presiden  akan  menggantikan  Presiden  hanya  untuk  sisa  masa  jabatanya  saja.  Jika kekosongan terjadi pada kursi Wakil Presiden, maka MPR lah yang memilih satu Wakil Presiden  dari  dua  calon  yang  diajukan  atau  diusulkan  oleh  Presiden,  ini  sesuai  dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) mengatur penggantian Presiden atau Wakil Presiden jika  salah  satu  terjadi  pemberhentian,  sedangkan  Pasal  8  ayat  (3)  mengatur  tentang pergantian apabila Presiden dan  Wakil Presiden terjadi pemberhentian  secara  bersama. Merujuk  pada  Pasal  8  ayat  (3)  UUD  1945  dijelaskan  bahwa  Jika  Presiden  dan  Wakil Presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat  melakukan  kewajibannya
8 M.  Laica  Marzuki,  “Pemakzulan  Presiden/Wakil  Presiden  Menurut  Undang-Undang  Dasar 1945,” Jurnal Konstitusi , Vol. 7 No. 1 2010, hlm. 19.
dalam  masa  jabatannya  secara  bersamaan,  pelaksanaan  tugas  Kepresidenan  adalah Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Pertahanan  secara  bersama- sama.  Selambat-lambatnya  tiga  puluh  hari  setelah  itu,  MPR  menyelenggarakan  sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon  Presiden  dan  Wakil  Presidennya  meraih  suara  terbanyak  pertama  dan  kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Dalam  hal  kursi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  kosong  secara  bersamaan  maka sesuai    Pasal  8  ayat  (3)  UUD  1945  posisi  Presiden  dan  Wakil  Presiden    diisi  oleh Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Luar  Negeri  dan  Menteri  Pertahanan  lah  yang  secara atribusi  diberi  wewenang  sebagai  pelaksana  tugas  sementara,  Menteri  Dalam  Negeri, Menteri  Luar  Negeri  dan  Menteri  Pertahanan  menjadi  pelaksana  tugas  Kepresidenan setidak tidaknya  selama 30 hari, yang pada akhirnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru berada ditangan lembaga Negara MPR.

## 2. Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  baru  yang  dilakukan  oleh  MPR dalam perspektif Kedaulatan Rakyat
Konsep  Negara  Indonesia  diidealkan  untuk  mewujudkan  negara  hukum  yang demokratis. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 UUD 1945, yaitu kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat yang dilakukan oleh UUD, serta Negara Indonesia adalah Negara  hukum.  Konsekuensinya,  segala  tindakan  kekuasaan  negara  harus  senantiasa berpegang  pada  hukum,  dalam  mewujudkan  demokrasi  yang  berdasarkan  atas  hukum (constitutional  democracy), atau  negara  hukum  yang  demokratis (democratische rechtstaat). 9
Presiden dan Wakil Presiden dalam hal terjadinya pemberhentian secara bersama sesuai  dengan  apa  yang  diatur  pada  Pasal  7A  UUD  1945,  maka  dalam  mengisi kekosongan  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden tersebut  diatur  pada  Pasal  8  ayat  (3) UUD  1945  yang  selanjutnya  posisi  Presiden  dan  Wakil  Presiden    diisi  oleh  Menteri Dalam  Negeri,  Menteri  Luar  Negeri  dan  Menteri  Pertahanan  lah  yang  secara  atribusi diberi  wewenang  sebagai  pelaksana  tugas  sementara,  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri
9 M.  Bahrul  Ulum,  “Mekanisme  Pemakzulan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Menurut  UUD 1945  (Antara  Realitas  Politik  dan  Penegakan  Konstitusi),”. Jurnal  Konstitusi , Vol. 7 No.  4  2010, hlm.139.
Luar  Negeri  dan  Menteri  Pertahanan  menjadi  pelaksana  tugas  Kepresidenan  setidak tidaknya    selama  30  hari,  yang  pada  akhirnya  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden yang baru berada ditangan lembaga Negara MPR.
Permasalahan terjadi pada UUD 1945 terutama pada Pasal 8 ayat (3), Pasal 1 ayat (2)  dan  Pasal    6A  telah  konsisten  menyebutkan  bahwa  kedaulatan  tertinggi  berada ditangan  rakyat.  Namun  pada  Pasal  8  ayat  (3)  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  baru  dalam  hal  adanya  pemberhentian  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebelumnya berada  ditangan  lembara  Negara  MPR,  terjadi  inkonsistensi  didalam  hal  kedaulatan rakyat.
Seperti  dikemukakan  Moh.  Kusnardi  dan  Harmailly  Ibrahim  dalam  teori kedaulatan  rakyat (democracy), rakyatlah  yang  dianggap  sebagai  pemilik  atau pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  negara. 10 Dalam  kedaulatan  rakyat  dengan sistem  perwakilan  atau  demokrasi  biasa  juga  disebut  sebagai  sistem  demokrasi perwakilan (representative  democracy) atau  demokrasi  tidak  langsung (indirect democracy). Di  dalam  demokrasi  perwakilan  ini  yang  menjalankan  kedaulatan  rakyat adalah  para  wakil-wakil  rakyat  yang  duduk  di  dalam  lembaga  perwakilan  rakyat  atau biasa  juga  disebut  parlemen.  Para  wakil-wakil  rakyat  tersebut  bertindak  atas  nama rakyat  dan  merekalah  yang  kemudian  menentukan  corak  dan  jalannya  pemerintahan suatu  negara,  serta  tujuan  apa  yang  hendak  dicapai  baik  dalam  jangka  waktu  yang pendek  maupun  dalam  waktu  yang  panjang.  Hal  seperti  yang  dikatakan  Rousseau sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui kehendak hukum (volunte generale), hal itu  tidak  hanya  untuk  wakil  rakyat  di  llembaga  perwakilan  rakyat  namu  juga  untuk Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  dimana  memiliki  fungsi  sebagai  penyelenggara pemerintahan.
Untuk  menerapkan  kedaulatan  secara  langsung (direct  democracy) dilakukan melalui  pemilihan  umum  yang  termasuk  didalamnya  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden.  Ini  berfungsi  agar  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dapat  bertindak  atas  nama Rakyat  maka  rakyat  harus  berpartisipasi  langsung  dalam  memilih  Presiden  dan  Wakil Presidenya, pemilihan itu  melalui suatu mekanisme  yang dinamakan  pemilihan umum
10 Jimly  Asshiddiqie,  “Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi  Dan  Pelaksanaannya  Di Indonesia:Pergeseran  Keseimbangan  Antara  Individualisme  Dan  Kolektivisme  Dalam  Kebijakan Demokrasi  Politik  Dan  Demokrasi  Ekonomi  Selama  Tiga  Masa  Demokrasi,1945-1980-an,”  Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993, hlm. 61.
itu  sendiri  yang  merupakan  pelaksanaan  kehendak  seluruh  rakyat  secara  politik.  Jadi pemilihan  umum  merupakan  cara    untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara demokratis.  Oleh  karena  Indonesia  yang  mengaku  sebagai  Negara  yang  demokratis, pemilihan  umum  yang  demokratis  merupakan  ciri  penting  dan  harus  dilaksanakan.  Ini sejalan  dengan  pemikiran  Jimly  Asshiddiqie  kemudian  menegaskan  bahwa,  pemilihan umum dapat dikatakan sebagai syarat  yang  mutlak bagi  negara demokrasi,  yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. 11 Hal ini dikarenakan melalui pemilihan umum ini lah rakyat  dapat terlibat    dalam  penentuan  dan  pengambilan  keputusan  mengenai  jalannya roda pemerintahan pasca pamilihan umum. Hal ini juga sejalan dengan pengakuan hak- hak politik warga Negara Indonesia yang telah dijamin pada UUD 1945.
Terkait dengan kewenangan penggantian Presiden dan  Wakil Presiden dalam  hal adanya  pemberhentian  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  bersamaan  yang  secara atribusi  dipegang  oleh  lembaga  Negara  MPR,  tidaklah  sesuai  dengan  nilai-nilai kedaulatan rakyat. Sesuai dengan teori kedaulatan rakyat, dalam hal pemilihan Presiden dan  Wakil  Presiden  yang  baru  dalam  hal  terjadi  kekosongan  secara  bersamaan,  harus lah  kembali  kepada  rakyat  secara  langsung  dengan  mekanisme  pemilihan  umum, bukanya  melalui  sidang  MPR  seperti  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  8  ayat  (3)  UUD 1945.
Penggantian  Presiden  dan  Wakil  Presiden  melalui  mekanisme  sidang  di  MPR dalam hal  kekosongan kursi Presiden dan Wakil Presiden karena pemberhentian secara bersama,  akan  berakibat  pada  tidak  terjaminya  apa  yang  dikehendaki  rakyat  kepada Presiden  dan  Wakil  Presiden  pilihan  MPR,  tentu  saja  nilai  kedaulatan  dan  hak  politik warga  Negara  Indonesia  tidak  diperhatikan,  ini  bertentangan  dengan  rumusan  Negara Hukum Pancasila sesuai dengan unsu-runsur umum Negara Hukum yakni perlindungan hak  asasi  manusia. 12 Walaupun  MPR  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat,  namun  lebih daripada konsistensi bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, bukan ditangan MPR lagi, Karena warga Negara merupakan unsur konstitutif dari suatu Negara. 13 Oleh
11 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,  Jakarta:  Sekertariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 417.
12 I.  K.  C  Putra,  “Relevansi  Konsep  Negara  Hukum  Pancasila  Dengan  Welfare  State  Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia,” Udayana Master Law Journal , Vol. 6 No. 1, hlm. 5.
13 Saldi  Isra,  Demokrasi  Konstitusional  (  Praktik  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan UUD 1945), Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012,  hlm.190.
karena  itu,  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  seyogyanya  harus  melalui mekanisme Pemilihan Umum.

## C. SIMPULAN
Mengenai  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  di  Indonesia berdasarkan  UUD  1945  yaitu  diatur  Pasal  7A  yang  dimana  mengatur  tentang  alasan pemberhentian,  kemudian  dilanjutkan  pada  Pasal  7B  UUD  1945  yang  mengatur mekanisme  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam  masa  jabatannya, yang  dimana  usul  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam  masa jabatannya atas dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum  dan/atau  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden yang  diusulkan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (selanjutnya  disebut  DPR)  terlebih dahulu  harus  dibuktikan  dengan  cara  mengajukan  permintaan  kepada  Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan DPR.
Terkait dengan kewenangan penggantian Presiden dan  Wakil Presiden dalam  hal adanya  pemberhentian  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  bersamaan  yang  secara atribusi  dipegang  oleh  lembaga  Negara  MPR,  tidaklah  sesuai  dengan  nilai-nilai kedaulatan  rakyat.  Sesuai  dengan  teori  Kedaulatan  Rakyat,  dalam  hal  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru dalam hal terjadi kekosongan secara bersamaan, harus lah kembali kepada rakyat secara langsung dengan mekanisme pemilihan umum, bukanya  melalui  sidang  MPR  seperti  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  8  ayat  (3)  UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asshiddiqie,  Jimly.  2006. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
_______________. 2008. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Press
_______________.  2011. Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar Demokrasi .  Jakarta: Sinar Grafika
MD,  Moh.  Mahfud.  2009. Konstitusi  dan    Hukum  dalam  Kontroversi  Isu .  Jakarta: Rajawali Pers
Isra, Saldi. 2012. Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945) . Jakarta: Konstitusi Press (Konpress)

## Jurnal Ilmiah:
Marzuki,  M.  L.  “Pemakzulan  Presiden/Wakil  Presiden  Menurut  Undang  -  Undang Dasar  1945,” Jurnal  Konstitusi , Vol. 7 No.  1  2010,    Jakarta:  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Putra,  I.  K.  C,  “Relevansi  Konsep  Negara  Hukum  Pancasila  Dengan  Welfare  State Dalam  Implementasinya  Dengan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia,” Udayana Master Law Journal , Vol. 6 No. 1 2018, Bali: Magister Hukum Udayana
Rois, I dan Herawati, R, “Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan  Integritas  Pemilu,” Udayana  Master  Law  Journal ,  Vol.  7  No.  2 2018, Bali: Magister Hukum Udayana
Setiabudhi,  I.  K.  R.,  Artha,  I.  G.  dan  Putra,  I.  P.  R.  A,  “Urgensi  Kewaspadaan  Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa,” Udayana Master Law Journal , Vol. 7 No. 2 2018, Bali: Magister Hukum Udayana
Sugiarto,  S,  “Penjatuhan  Pidana  oleh  Hakim  Terhadap  Prajurit  Tentara  Nasional Indonesia  sebagai  Pelaku  Penyalahguna  Narkotika,” Udayana  Master  Law Journal , Vol. 7 No. 2 2018, Bali: Magister Hukum Udayana
Ulum, M. B, “Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945  (Antara  Realitas  Politik  dan  Penegakan  Konstitusi),” Jurnal Konstitusi , Vol. 7 No. 4 2010, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Disertasi
Asshiddiqie,  Jimly,  “ Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi  Dan Pelaksanaannya Di Indonesia:Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama  Tiga  Masa  Demokrasi,1945-1980-an ,”  Disertasi  Pada  Fakultas  Pasca Sarjana  Universitas  Indonesia,  Jakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, 1993