http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Coffee Shop Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Menurut Perspektif Ekonomi Islam
1 Thariq Bin Ziyad Sitanggang, 2 Muhammad Ikhsan Harahap, 3 Muhammad Lathief Ilhamy Nasution
123 Universitas Islam Negeri Sumatra Utara hydedecade@gmail.com, muhammadikhsanharahap@uinsu.ac.id , muhammadlathiefilhamy@uinsu.ac.id

## Abstrak
Latar belakang penelitian ini adalah Retribusi Daerah dan Pajak Restoran periode 2019-2022 yang terdata dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Medan serentak  mengalami  penurunan  pada  tahun  2020.  Lalu  mengalami  kenaikan kembali secara perlahan pada tahun 2021. Begitu juga dengan Retribusi Daerah dan Pajak Restoran yang mengalami kenaikan pendapatan secara signifikan di tahun  2022.  Namun  hal  ini  tidak  diikuti  dengan  Retribusi  daerah  yang  justru mengalami  penurunan  kembali  pada  tahun  2022.  Penelitian  bertujuan menyelidiki  poin  untuk  dianalisis  dan  ditemukan  dampak  pungutan  dan permintaan  kedai  kopi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Medan dari  sudut  pandang  keuangan  Islam.  Pertanyaan  tentang  strategi  ini  bersifat kuantitatif  grafis.  Informasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan informasi tambahan yang diperoleh dari Badan Pusat Pengukuran (BPS) Kota Medan selama lima tahun, mulai dari tahun 2019 – 2023. Informasi data dalam pertanyaan  ini  dikumpulkan  menggunakan  program  eviews  10.  Hasil penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Pertama,  Retribusi  Wilayah  pada  Kedai Kopi mempunyai pengaruh positif dan kritis terhadap Pendapatan Asli Daerah di  Kota  Medan.  Kedua,  Tuntutan  teritorial  terhadap  kedai  kopi  mempunyai dampak  positif  dan  penting  terhadap  upah  unik  lingkungan  di  kota  Medan. Ketiga, Retribusi Teritorial dan Tuntutan Teritorial pada Kedai Kopi sekaligus mempunyai dampak positif dan kritis terhadap PAD di Kota Medan. Terakhir, Dalam  masalah  Keuangan  Islam,  penerimaan  tuntutan  dan  tuntutan  wilayah merupakan salah satu arah yang menarik komitmen dari individu, alasan dan tuntutan untuk kesejahteraan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT.
Kata  Kunci  : Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Coffee  Shop,  Pendapatan  Asli Daerah

## PENDAHULUAN
Penggunaan  Undang-undang  No.32  Tahun  2000  tentang  tuntutan wilayah  dan  tuntutan  wilayah  serta  Undang-undang.  Angka  34  tentang pemerintahan wilayah menjadi dasar perubahan hubungan antara pemerintah pusat  dan  pemerintahan  wilayah,  dengan  kata  lain  sering  disebut  dengan kemerdekaan  wilayah.  Selanjutnya,  pemajuan  wilayah  didasarkan  pada kemandirian wilayah yang mengacu pada kondisi kewilayahan dimana mereka mampu menyelidiki aset anggaran klaimnya dan bergantung sekecil mungkin pada  pemerintah  pusat.  (Aisyah,  Rani  Puspitaningrum,  2023).  Dalam pembentukan  dana  teritorial,  biaya  kuliner  dan  pembagian  pastinya  juga menjadi  acuan  dalam  perluasan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Salah  satu perspektif  kemenangan  suatu  wilayah  adalah  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD). PAD adalah gaji terhadap daerah yang dihimpun dari aset yang diawasi otoritas lingkungan sekitar tak terkecuali pungutan. Nilai dapat berupa biaya  yang  diambil  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  dipungut oleh warga negara dan harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan  tanpa  mendapat  potongan,  yang  langsung  dipertanggungjawabkan dan  dimanfaatkan  untuk  membiayai  segala  kebutuhan  masyarakat  yang berkaitan dengan hal tersebut untuk melaksanakan latihan kenegaraan (Hapid & Hadrah, 2016)
Dalam  sudut  pandang  Islam  ata u  menurut  Syari’at  Islam, pajak merupakan  suatu  hal  yang  vital  bagi  setiap  negara  karena  merupakan  gaji terbesar bagi negara yang tentunya berdampak besar terhadap kas negara dan juga gaji di bidang lain. Selain berdampak pada pendapatan negara, tentu saja retribusi  juga  turut  berperan  dalam  mewujudkan  perbaikan  (Daim,  2022). Dalam  kehidupan  bernegara  bagi  seorang  muslim,  kepatuhan  terhadap komitmen membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah sama dengan komitmen membayar zakat sebagaimana diminta oleh agama, padahal pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan pada penduduk Muslim,  sedangkan  tuntutan  dikenakan  pada  penduduk  non-Muslim.  Tidak ada  satupun  penduduk  yang  tunduk  pada  kewajiban  ganda  yaitu  zakat  dan pajak (Turmudi, 2015).
Dalam  memutuskan  hukum  terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  dengan masyarakat,  seperti  tuntutan,  dalam  hukum  Islam  salah  satunya  didasarkan
pada  keuntungan  terbuka.  Salah  satu  kaidah  ushul  fiqh  menyatakan  bahwa kemaslahatan  umum  lebih  mengutamakan  kebutuhan  daripada  kemaslahatan tertentu.  Premis  ini  dapat  dijadikan  rujukan  pemungutan  pungutan sebagaimana tertuang dalam fatwa tokoh Mazhab Maliki (Hilal, 2015)
Perekonomian Kota Medan menurut besaran Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB)  tahun  2022  mencapai  Rp.  280,16  Triliun,  yakni  mengalami pertumbuhan sebesar 4,71% dari tahun 2021. Hal ini mengacu bagaimana masif nya  pendapatan  dari  kota  tersebut.  Sektor – sektor  yang  menyokong pertumbuhan  ekonomi  kian  marak.  Termasuk  dibantu  dengan  pemasukan pajak.
Menurut  Nina  Rosalina  (2014)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten  dan  Kota  di  Indonesia ”  bahwa Pajak  daerah  dan retribusi  daerah  merupakan  komponen  penting  dalam  penerimaan  PAD. Sumatera  Utara  khususnya  Kota  Medan  sedang  membangun  sektor perekonomiannya  termasuk  di  bidang  kuliner  dan  restauran.  Saat  ini  sudah menjamur  berbagai  toko/gerai  Kopi  yang  seiring  jalannya  waktu  semakin bertambah  banyak  dan  bernuansa  modern.  Menurut  data  yang  diambil  dari Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA),  pada  tahun  2022  saja  sudah  ada setidaknya  353  gerai  Coffee  Shop  yang  terkena  Wajib  Pajak.  Angka  ini mengalami kenaikan dari 3 tahun belakang. Sebagaimana hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti fenomena tersebut.
Dari sumber data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan, didapati  jumlah  PAD,  Pajak  Restauran,  Pajak  Coffee  Shop,  Retribusi  Daerah serta  Jumlah  wajib  pajak  pada  Coffee  Shop  pada  periode  2019-2022  sebagai berikut :

## Tabel 1.1
Data  Pendapatan  Asli  Daerah,  Retribusi  Daerah  dan Pajak  Restoran  Tahun 2019-2022
TAHUN  PENDAPATAN ASLI DAERAH RETRIBUSI DAERAH PAJAK RESTORAN 2019 1.655.407.608.083,96 90.431.692.016,04 209.883.937.066,00 2020 1.420.890.121.388,24 89.669.151.517,15 138.477.531.250,00 2021 1.918.781.908.251,24 123.663.556.072,00 192.958.068.386,00 2022 2.286.732.475.603,38 113.129.524.273,00 295.840.716.557,00

## Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
Pada data di atas menunjukkan bahwa PAD, Retribusi Daerah dan Pajak Restoran  periode  2019-2022  yang  terdata  dalam  Badan  Pendapatan  Daerah Kota Medan serentak mengalami penurunan pada tahun 2020. Lalu mengalami kenaikan  kembali  secara  perlahan  pada  tahun  2021.  Begitu  juga  dengan Retribusi  Daerah  dan  Pajak  Restoran  yang  mengalami  kenaikan  pendapatan secara signifikan di tahun 2022. Namun hal ini tidak diikuti dengan Retribusi daerah yang justru mengalami penurunan kembali pada tahun 2022.
Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak dan Pendapatan Pajak Coffee Shop di Medan 2019-2022
TAHUN  JUMLAH WAJIB PAJAK JUMLAH PAJAK 2019 100 12.473.212.760,00 2020 148 9.382.061.010,00 2021 240 18.271.523.346,00 2022 353 29.755.057.111,00
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
Pada  data  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  jumlah  wajib  pajak  coffee shop dari tahun 2019-2022 yang terdata di mengalami kenaikan. Kenaikan yang sangat  signifikat  terlihat  pada  tahun  2021  dan  2022  yakni  sekitar  100%  per tahun nya.
Sedangkan  untuk  jumlah  pajak  yang  terdata  berdasarkan  jumlah  wajib pajaknya menurut periode tahun 2019-2022 mengalami penurunan penerimaan pajak  di  tahun  2019.  Lalu  naik  kembali  sebesar  kurang  lebih  100%  di  tahun 2021, begitu juga di tahun 2022.
Literature Review Pajak
Dalam  bahasa  Arab,  penilaian  disebut  kharaj  yang  bermakna mengeluarkan.  Kharaj  pada  dasarnya  dapat  diartikan  sebagai  penilaian  tiba. Penilaian kedatangan ini dipaksakan pada kedatangan non-Muslim dan dalam kasus  tertentu  juga  dapat  dipaksakan  pada  Muslim.  Rochmat  Somitro menyatakan ,  pengertian  pajak  adalah  “kontribusi  masyarakat  kepada  kas
negara berdasarkan hukum. (berlaku) tanpa layanan sebuah lead (penghitung kinerja)  yang  dapat  langsung  dilihat  dan  digunakan  untuk  melakukan pembayaran biaya pengeluaran umum” .
Dalam  Al-Qur'an  ada  ayat  tentang  kharaj  bagi  orang  kafir  yang dikaitkan  dengan  tunjangan  hak  menjadi  warga  negara.  Apalagi  ayat  seputar Dzulkarnain  menyinggung  tentang  Al-Kharaj  yang  lebih  khusus  hampir muatan-muatan persamaannya.

## Retribusi Daerah
Menurut Kaho  (2005;  151),  “definisi  umum  retribusi  adalah  pembayaran negara  diatur  oleh  mereka  yang  menggunakannya  sebagai  layanan  atau kontribusi.  Administrasi  wajib  dan  layanan  pengembalian  langsung  mungkin ditentukan. Menurut Sihan (2010:5), “Pajak merupakan p embayaran wajib yang dilakukan  penduduk  kepada  pemerintah.  Untuk  pelayanan  tertentu  yang diberikan  oleh  suatu  pemerintah  kepada  penduduknya.  Sebagaimana dikatakan  Indira  Bastian  (2007:156):  “Imbalan  adalah  pajak  yang  dibayarkan. Untuk pelayanan pemerintah  daerah  melalui  sarana & prasarana dari mereka Pemerintahan  wilayah  demi  pelayanan  individu  (masyarakat)  berdasarkan otonomi wilayah.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Daerah  (PAD)  adalah  sumber  pendapatan  daerah  dikelola dan  digunakan  secara  luas  berdasarkan  wilayah.  Pendapatan  lokal  sumber pendapatan  daerah  digali  di  lokasi  terkena  dampak  termasuk  pajak  hasil regional,  regional,  komersial  konsekuensi  kepemilikan  tanah  dan  pengelolaan wilayah  sumber  regional  juga  bervariasi  pendapatan  dari  bidang  hukum lainnya.  Oleh  karena  itu  perkembangannya  terkait  erat dengan  urusan  upaya fiscal  (fiscal  effort)  dari  otoritas  lokal  dalam  penelitian  dan  pengembangan potensi  pendapatan  daerah  lain. Sependapat  dengan  Halim  (2007:67)  “ PAD adalah  semua  pendapatan  teritorial  yang  bersumber  dari  sumber  keuangan daerah ”. Sementara itu (Mardiasmo, 2007) “ PAD adalah pendapatan teritorial yang  berasal  dari  bagian  pungutan  teritorial,  tuntutan  teritorial,  lanjutan  dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara teritorial, berasal dari pengelolaan sumber  daya  teritorial  terpencil,  dan  upah  unik  teritorial  lainnya.” desentralisasi, dekonsentrasi dan bantuan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif,  yaitu  informasi spesifik  yang  diukur  dalam  skala  numerik,  berdasarkan  informasi  susunan waktu  yang  berkaitan  dengan  Pajak,  Retribusi  dan  Retribusi  Wilayah, khususnya  Retribusi  Kedai  Kopi  yang  bersumber  dari  Badan  Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan. Rentang waktu data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  periode  2019 – 2023.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan adalah studi dokumen untuk mendapatkan informasi tambahan.
Data  yang  didapat  kemudian  dianalisis  menggunakan  beberapa  direct relapse menggunakan aplikasi Eviews 10. Informasi tes yang digunakan adalah tes  anggapan  klasik  dan  tes  teori.  Uji  kecurigaan  klasik  digunakan  untuk menguji apakah informasi yang digunakan bersifat langsung atau wajar. Uji ini terdiri  dari  uji  ordinaritas,  multikolinearitas,  dan  autokorelasi.  Sementara  itu, pengujian  teori  dilakukan  untuk  menguji  kebenaran  spekulasi  berdasarkan informasi. Pengujian ini terdiri dari Uji T (setengah jalan) dan Uji F (sinkron). Data yang diperoleh dalam bingkai tabel periode tahunan 2019 - 2023 sehingga harus  dilakukan  metode  interpolasi  untuk  mengetahui  nilai  N  (informasi  per bulan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Asumsi Klasik
Tahap  ini  dilakukan  karena  dalam  model  regresi  harus  diperhatikan terdapat kekeliruan dari anggapan klasik, dikarenakan anggapan klasik belum  terpenuhi  maka  faktor  informasi  akan  sia-sia.  Pengujian  dugaan klasik  pada  tulisan  ini  terdapat  uji  keterbiasaan,  multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedisitas.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  guna  mencari  pada  regresi,  faktor-faktor  yang membingungkan atau yang tersisa mempunyai sebaran yang biasa.

## Sumber : Lampiran, Data Diolah 2024

## Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas
Dari  data  di  atas  didapati  angka  kemungkinan  senilai  0.376471, namun  angka α sebanyak  0.05,  sehingga  angka  kemungkinan (0.482693) > angka α (0.05), sehingga bias dikatakan  informasi  yang dipakai telah berdistribusi sewajarnya.

## Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas  artinya  terdapat  hubungan  linear  yang  sempurna atau  pasti  antara  beberapa  atau  semua  variabel  yang  menjelaskan model regresi.
Tabel 4.1 Hasil Uji Multikoleniaritas
Variable Coefficient Uncentered Centered Variance  VIF VIF C 3.11E+10 6.728121 NA X1 0.037283 2.774821 1.200411 X2 0.703183 6.932111 1. 200411 Sumber : Data Diolah, 2024
Berdasarkan kolom tersebut  terlihat yakni angka Centered VIF  rata- rata  variabel  bebas  <  10.  Hal  ini  berarti  tidak  terlihat  unsur multikolinearitas dalam bentuk regresi.

## Uji Autokorelasi
Uji  Autokorelasi  guna  menguji  pada  regresi  lurus  menunjukkan adanya  hubungan  antara  sisa  blunder  dalam  periode  t  dengan kekeliruan dalam periode t-1 (yang lalu).
Tabel 4.2 Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 442.0821 Prob. F(2,51) 0.0000 Obs*R-squared  29.01231 Prob. Chi-Square(2)  0.0000

## Sumber : Data Diolah, 2024
Menurut  hasil  kolom  tersebut  terlihat  hasil  uji  autokorelasi  dengan menggunakan strategi LM diperoleh nilai Likelihood Obs*S-squared sebesar 0.0000 <   (0.05). Hal ini berarti bahwa model regresi menunjukkan adanya autokorelasi..

## Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas  adalah  kondisi  dimana  semua  pengaruh keresahan  yang  muncul  dalam  regresi  populasi  tidak  mengalami perubahan  yang  sama.  Pengujian  anggapan  tersebut  dilakukan dengan menggunakan uji White.
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: BLUE F-statistic 22.64721 Prob. F(2,51) 0.0112 Obs*R-squared 21.00382 Prob. Chi-Square(2)  0.0591 Scaled  explained SS 24.35261 Prob. Chi-Square(2)  0.0931 Sumber : Data Diolah, 2024
Dari  tabel  di  atas  terlihat  hasil  uji  heteroskedetikitas  muncul  nilai Obs*- Square Likelihood = 0.0591 > α (0.05), maka H0 diakui, dengan
kata  lain  model  regresi  menunjukkan  terbebas  dari  permasalahan heteroskedetikitas..

## Uji Hipotesis
Uji T (Parsial)
Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  faktor  bebas  terhadap  faktor subordinat. Tes tersebut ingin mengkoparasikan p- value dengan α. Apabila p- value < α maka H 0 tidak diterima.
Nilai  kelayakan  saat  ini  adalah  0,05.  Derajat  fleksibilitas dikalkulasikan dengan persamaan n-k, yakni n adalah total persepsi dan k yaitu  total  faktor.  Persepsi  dalam  penulisan  ini  sebanyak  48  buah  serta banyaknya  faktornya  sebanyak  tiga  buah,  sehingga  angka  peluang  yang digunakan  adalah  67  buah.  Nilai  t  tabel  didapat  sebesar  1.996008. Kondisinya yakni. t- hitung > t- tabel = H 0 ditolak
t- hitung <t tabel = H 0 diterima
Pengujian  spekulasi  pada  penyelidikan  tersebut  menunjukkan estimasi bentuk Random Effect . Jumlah pengujian estimasi yaitu:
Tabel 4.4 Uji t
Variable  Coefficient  t-Statistic  Prob. t.tabel  Prob.  Kesimpulan
C 1.849201 2.012211 0.0093 LOG(PD)  0.781122 4.102841 1.673145 0.0000  Signifikan LOG(RET)  0.6738106 5.960311 1.673145 0.0000  Signifikan

## Sumber : Data Diolah, 2024
Dari pengujian tersebut, maka didapati bahwa.
1) Dampak pendapatan pungutan teritorial terhadap Bantal Uji t terlihat dalam kolom tersebut terlihat yakni angka t hitung  sebesar  4,102841  dan  angka  t  tabel  sebanyak 1,673145. Intinya disimpulkan bahwa t hitung dominan menonjol  dibandingkan  dengan  t  tabel  atau  4,102841  > 1,673145. Artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Akhirnya
gaji teritorial mempunyai dampak pada PAD.
2) Dampak tuntutan teritorial pada PAD
Nilai  t  hitung  yang  didapat  dari  pengujian  yang diselesaikan  adalah  5.960311.  Nilai  t  hitung  yang diperoleh lebih besar dibandingkan nilai t tabel sebesar 1,673145.  Berdasarkan  uji  tersebut  H0  ditolak  dan  Ha diterima.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tuntutan teritorial mempunyai dampak terhadap PAD.
Pendapatan pungutan teritorial sebagian besar berpengaruh besar terhadap PAD dengan nilai sebesar 0.432675, hal ini menunjukkan jika pendapatan  pungutan  teritorial  meningkat  sebesar  1%,  lantas  PAD meningkat  sebanyak  0.43%  dengan  harapan  faktor-faktor  seterusnya dinyatakan stabil.

## Uji F
Uji  F  digunakan  untuk  melihat  besarnya  pengaruh  faktor  bebas terhadap  variabel  bawahan.  Tes  ini  akan  membandingkan p-value dengan α. Jika p-value < α lantas H 0 tidak diterima.
Kepastian  teori  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  F  hitung dengan  F  tabel.  Sentralitas  yang  digunakan  adalah  0,05.  Derajat kelenturan  pada  pembilang  (dk1)  menggunakan  persamaan  k-1, sedangkan  untuk  melihat  derajat  peluang  pada  penyebutnya menggunakan  persamaan  n-k.  K  adalah  jumlah  faktor  sedangkan  n adalah  jumlah  persepsi.  Kepastian  spekulasi  dilakukan  dengan membandingkan  nilai  F  hitung  dengan  F  tabel.  Signifikansi  yang digunakan  adalah  0,05.  Derajat  kelenturan  pada  pembilang  (dk1) menggunakan  persamaan  k-1,  sedangkan  untuk  melihat  derajat kelenturan  pada  penyebutnya  menggunakan  persamaan  n-k.  K adalah jumlah faktor sedangkan n adalah jumlah persepsi..
Banyaknya  faktor  dalam  pemikiran  ini  adalah  3  dan  jumlah  persepsinya adalah 48, jadi dk1 adalah 2, dan dk2 adalah 67. Nilai F tabel yang didapat adalah 3,133762. Kondisi yang digunakan adalah sebagai berikut.
F- hitung > F- tabel = H 0 ditolak F- hitung < F- tabel = H 0 diterima.
Tabel 4.5 Uji F F-statistic 415.8634 Durbin-Watson stat 1.473917 Prob(F-statistic)  3.133762

## Sumber : Data Diolah, 2024
Dari tabel di atas, diperoleh angka f hitung sebanyak 415,8634. Jumlah ini < f  tabel  3.133762,  maka  H 0 ditolak  dan  H ₐ diterima.  Bisa  diambil kesimpulan  bahwasanya  penerimaan  pajak  dan  retribusi  berpengaruh pada PAD.

## Uji Model Regresi
Uji  ini  digunakan  untuk  mengantisipasi  harga  suatu  variabel  bawahan berdasarkan  dua  atau  lebih  faktor  bebas.  Perkiraan  yang  diperoleh dengan  menggunakan  tampilan  regresi  linier  berganda  dapat  dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.6 Hasil Regresi Dependent Variable: LOG(PAD) Method: Multiple Linear Regression Periods included: 4 Cross-sections included: 6 Total observations: 48 Variable Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob. C 1.573811 1.431860 0.965466 0.3501 LOG(PD) 0.478431 0.066541 7.659856 0.0000 LOG(RET ) 0.510076 0.071009 7.482195 0.0000 R- squared 0.945440 Mean dependent var 22.98650 Adjusted R-squared 0.919007 S.D. dependent var 0.466511
S.E. of regression 0.175247 Akaike info criterion -0.576486 Sum square d resid 1.197755 Schwarz criterion -0.452367 Log likelihoo d 15.10621 Hannan-Quinn criter. -0.530992 F-statistic 125.5520 Durbin-Watson stat 1.016800 Prob(F- statistic) 3.133762
Kolom  di  atas  dicapai  dengan  tindakan  regresi  linier  berganda  dengan kondisi yakni:
LogPAD  =  β 0 +  β 1 LogPajak it +  β 2 LogRetibusi it +e  dari  hasil  tersebut didapati persamaan yaitu:
PAD = 1.573811+ 0.478431Pajak it + 0.510076 Retribusi it +e
Penjelasan:
a. Stabilnya  adalah  1.573811,  bahwasannya  pendapatan  pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) mempunyai nilai 0, lantas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) mempunyai nilai 1.573811.
b. Koefisien  pendapatan  retribusi  wilayah  sebesar  0,478431 memperlihatkan  jika  pendapatan  retribusi  wilayah  meningkat sebesar 1%, maka PAD akan meningkat sebesar 0,47% dengan asumsi  variabel  lain  dianggap  stabil.  Koefisiennya  bernilai positif,  artinya  ada  hubungan  positif  diantara  pendapatan pungutan teritorial dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
c. Koefisien  eksak  teritorial  adalah  0,510076,  yang  menunjukkan bahwa jika kebutuhan meningkat sebesar 1 persen, PAD akan meningkat  sebanyak  0,51%,  dengan  asumsi  faktor-faktor lainnya  dikategorikan  stabil.  Koefisien  positif  berarti
kesesuaian antara tuntutan teritorial dan PAD.
d. Koefisien  penilaian  pendapatan  teritorial  dan  tuntutan teritorial  bersama-sama  berdampak  pada  PAD.  Nilai  f  hitung sebanyak  415.8634.  Jumlah  tersebut  <  dibandingkan  f  tabel 3.133762.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Pada  Coffee  Shop  Daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah
Hasil regresi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) muncul dengan nilai  0,478431.  Artinya  pendapatan  pungutan  teritorial  mempunyai dampak  positif  terhadap  PAD.  Dimana  jika  terjadi  kenaikan pendapatan daerah sebesar 1%, lantas PAD cenderung naik sebesar
0,47% dengan asumsi variable faktor diluar dinyatakan stabil.
Jawaban  perhitungan  ini  dalam  sentralitas  0,05  adalah 1,673145.  Dari  perhitungan  demikian,  disimpulkan  bahwasannya  t hitung  lebih  besar  dibandingkan  dengan  t  tabel  atau  4,102841  > 1,673145.  Jadi  bias  dinyatakan  pungutan  teritorial  berdampak  pada PAD.  Dalam  penelitian  ini  tarif  teritorial  bersifat  searah,  yakni semakin naik tarif pajak daerah maka semakin besar pula kenaikan pendapatan asli di kota Medan.
Penilaian teritorial terhadap pendapatan mempunyai dampak terhadap  PAD,  seperti  pada  K.  Anggar  meneliti  dengan  judul “Investigasi  Dampak  Penilaian  Wilayah  terhadap  Pendapatan  dan Permintaan Teritorial terhadap Perluasan Bantal di Kabupaten/Kota di  Wilayah  Bali”. Studi  yang  muncul  menggambarkan  pendapatan wilayah  memberikan  kontribusi  lebih  besar  terhadap  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  Bali  yaitu  sebanyak  84,9%,  tetapi pendapatan  wilayah  justru  memberikan  kontribusi  sebesar  16,6% terhadap  pendapatan  asli  seluruh  daerah  di  Bali.  Apabila  terjadi kenaikan  pendapatan  retribusi  daerah,  maka  hal  ini  juga  disertai juga kenaikan PAD.
Pengaruh Retribusi Daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Jumlah  hitung  regresi  PAD  muncul  dengan  angka  0,510076. Artinya  terdapat  hubungan  positif  antara  tuntutan  teritorial  dan PAD.  Dimana  jika  permintaan  naik  sebanyak  1%,  lantas  PAD  akan naik sebanyak 0,51%, dengan asumsi nilai faktor lainnya dinyatakan stabil.
Jumlah  hitung  uji  t  dalam  kepentingan  0,05  sebanyak 5,960311. Nilai t hitung yang didapat > dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1.673145, sehingga dapat disimpulkan bahwa tuntutan teritorial berdampak pada PAD.
Diterimanya  tuntutan  wilayah  berdampak  pada  Cushion, seperti  dalam  penelusuran  yang  dilakukan  oleh  Susi  Susanti “Komitmen Pungutan  Teritorial  dan  Tuntutan  PAD  Pemerintahan Sorong”.  Berdasarkan  penelusuran  yang  dilakukan,  terlihat  bahwa komitmen  tuntutan  teritorial  pada  PAD  pada  tahun  2000-2009 sebanyak 62,29%.
Jika  tuntutan  wilayah  naik,  hal  ini  juga  berdampak  pada kenaikan  PAD.  Sebagaimana  paparan  di  atas,  tuntutan  teritorial adalah  irisan  PAD,  maka  kesimpulannya  adalah  tuntutan  teritorial secara  tegas  berkaitan  dengan  PAD.  Semakin  banyak  pemasukan pasti  teritorialnya,  lantas  pendapatan  daerahnya  mengalami kenaikan.
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Dari perhitungan regresi yang terjadi pada kolom 4.6 didapati kondisi:
PAD  =  1,573811+  0,478431  Pajak it +  0.510076  Retribusi it +e. Pendapatan  retribusi  teritorial  agak  mempunyai  pengaruh  yang besar  pada  PAD  sejumlah  0.478431,  membuktikan  jika  pendapatan retribusi  teritorial  meningkat  sebesar  1%,  maka  PAD  pasti  naik sebanyak  0.47%  menggunakan  asumsi  faktor  lainnya  dianggap stabil.  Kekambuhan  terjadi  ketika  penilaian  teritorial  terhadap pendapatan  dan  permintaan  berdampak  positif  pada  PAD.  Secara
teritorial  menilai  pendapatan  yang  meningkat  sebesar  1%  maka menaikkan PAD sebesar 0,47 persen. Selain itu, permintaan teritorial, jika  meningkat  sebesar  1%,  maka  akan  menaikkan  PAD  sebanyak 0,51%.
Koefisien pendapatan pungutan teritorial & tuntutan teritorial bersama-sama pada dasarnya berdampak pada  PAD. Nilai f hitung sebanyak 415.8634. Angka ini < f tabel 3.133762.
Munculnya  penyelidikan  tersebut  diatkan  oleh  tulisan  J. Gomies Victor “Pemeriksaan terhadap Komitmen Retribusi Teritorial dan  Tuntutan  Teritorial  terhadap  Upah  Teritorial  Unik  dalam Pemerintahan  Maluku  Tenggara.  tuntutan  teritorial  dapat meningkatkan  PAD  rata-rata  sebnayak  0,249%  dan  0,584%. Sebaliknya,  R²  (koefisien  jaminan)  muncul  nilai  0,817  yang menunjukkan  adanya  efe  pada  faktor  X  pada  faktor  Y  sebanyak 81,7%.
Munculnya  tulisan  ini  dikuatkan  dengan  hipotesis  seputar PAD Suparmoko, bahwa PAD terdiri atas terusan teritorial, terusan teritorial,  terjadilah  administrasi  kekayaan  teritorial  terpencil  dan bantal biru sejati lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pungutan teritorial  dan  tuntutan  teritorial  mempunyai  hubungan  yang  tegas, karena pungutan teritorial dan tuntutan teritorial berasal dari PAD.
Dalil tentang pemungutan {18;94}:
“Mereka  berkata,  “Wahai  Zulkarnain!  Sungguh,  Yakjuj  dan Makjuj  itu  (makhluk  yang)  berbuat  kerusakan  di  bumi,  maka bolehkah  kami  membayarmu  imbalan  (kharaj)  agar  engkau membuatkan  dinding  penghalang  antara  kami  dan  mereka?”  (Q.S Al- Kahfi: 94).”
Makna dari ayat tersebut, dapat dilihat bahwa konsep muatan terkandung, terlihat dari kata kharaj dan diwajibkan dalam pelajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan jizyah pada ayat tersebut.
Illah  atau  sebab  hukum  jizyah  sebagaimana  dijelaskan  dalam terjemahan  ayat  ini  juga  mendorong  membentengi  kebutuhan negara  akan  dukungan  masyarakat  dalam  pemeliharaan  dan perbaikan,  baik  dengan  harta  benda  maupun  khususnya  dengan dirinya sendiri.
Sebagai  warga  negara  yang  baik,  hendaknya  kita  mematuhi arahan dari pemerintah, diantara arahannya yaitu pajak dan retibusi. Pemasukan  pungutan  dan  retribusi  wilayah  adalah  bagian  dari arahan  yang  mengikat  komitmen  dari  individu  masyarakat,  sebab pungutan  dan  tuntutan  itu  ialah  demi  keberhasilan  dan kemaslahatan bersama.
Pendapatan  pajak teritorial dan retribusi teritorial  sering kali terdapat  peningkatan  &  pengurangan,  biasanya  disebabkan partisipasi  warga  pada  retribusi.  Untuk  itu,  pemerintah  wajib membuat  pentargetan,  penjadwalan  pemeriksaan  dan  pengawasan untuk menjaga jarak strategis dari  sesuatu yang bersifat penurunan nilai, tumpahan pendapatan, dan tuntutan teritorial.
Pemerintahan  wilayah  semestinya  memastikan  seluruh pendapatan  sudah  dikumpulkan  diinput  dalam  tabungan pemerintahan  wilayah.  Pimpinan  wilayah  memiliki  peran  terhadap penanganan  kerangka  penilaian  itu.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam {18;94} di atas, pemerintah yakni pemangku kebijakan,
Pemimpin  wilayah  dan  masyarakat  diharuskan  imajinatif dalam menyelidiki  kesempatan keuangan  & aset terkait  pendanaan untuk  menanggulangi  perbaikan  &  organisasi  pemerintah  sambil membuat  kemajuan  dalam  pemerintahan  terbuka  yang  berkualitas, konservatif,  sukses  dan  produktif.  Biasanya  sangat  masuk  akal mengingat  daerah  diberikan  hak  untuk  mendapatkan  aset  terkait uang,  bukan  seolah-olah  mendapat  subsidi  dari  pemerintah  pusat yang menyetujui isu-isu pemerintah yang diajukan. Tetapi sebaiknya untuk  diberikan  kebijakan  untuk  memaksimalkan  daya  pendanaan miliki seseorang yang dikumpulkan berdasarkan aturan dan kontrol
terkait.  Hak  untuk  mengawasi  kekayaan  wilayah,  memperoleh sumber gaji dan sumber pembiayaan lain yang sah.
Pemerintah  sebagai  daerah  yang  mandiri  harus  mengkaji potensi  keuangan  masing-masing  daerah,  guna  memperluas  klaim aset  moneter  daerah.  Masing-masing  wilayah  mempunyai  sumber daya yang tidak sama, agar pemimpin wilayah mempertimbangkan sumber  daya  milikinya.  Berikutnya,  pempimpin  sebaiknya menngajarkan  secara  terbuka  dalam  rangka  menampilkan  potensi daerah.  Biasanya  dilakukan  untuk  menarik  minat  terbuka  dalam memberikan  kontribusi  atau  kontribusi.  Spekulasi  ini  diharapkan dapat menggairahkan pertumbuhan ekonomi juga dapat menaikkan pendapatan wilayah & kebutuhan wilayah.
Partisipasi individu dirasa penting, sehingga terjadi kerjasama individu  dan  pemimpin  wilayah.  Pemimpin  wilayah  harus melakukan sosialisasi mengenai optimalisasi pungutan dan retribusi menggunakan  keterikatan  untuk  menjalin  pemerintah  &  individu. Ini  adalah  salah  satu  bentuk  upaya  memperluas  keterbukaan individu dalam membayar kewajiban dan tuntutan wilayah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian diatas dengan asumsi apakah adanya pengaruh penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  coffee  shop  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Medan  Menurut  Perspektif  Ekonomi Islam,  maka  disimpulkan  yaitu  Pertama,  Pajak  Daerah  Pada  Coffee  Shop berdampak positif dan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Kedua,  Retribusi  Daerah  Pada  Coffee  Shop  berdampak  positif  dan  signifikan pada  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Medan.  Ketiga,  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  Pada  Coffee  Shop  secara  simultan  berdampak  positif  dan signifikan  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Medan.  Keempat,  Dalam masalah  Keuangan  Islam,  penerimaan  tuntutan  dan tuntutan  teritorial  adalah salah satu kontrol yang menarik komitmen dari individu, alasan tuntutan dan tuntutan  ini  adalah  untuk  kemajuan  dan  kesejahteraan  masyarakat  dan  agar mereka dapat memenuhi tuntutan dan diridhoi Allah SWT.
DAFTAR PUSTAKA :
Aisyah,  Rani  Puspitaningrum,  N.  H.  (2023). The  contribution  of  some  Islamic financial instruments from Islamic capital markets and Islamic non-bank financial institutions  to  inclusive  economic  development  in  Indonesia . Jurnal  El  Dinar : Perbankan Dan Keuangan , 11 (1), 11.
Alda  Amelia  Siregar  (2022).  Pengaruh  Pajak  Parkir  Dan  Pajak  Restoran Terhadap  Pendapatan    Asli  Daerah  Kota  Medan.  Jurnal  Akuntansi Syariah, vol 6, no 1
Daim,  R.  H.  (2022).  The  effect  of  occupational  health  and  safety  to  employee performance  in  the  sawmills  industries  in  Langkat,  North  Sumatra, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 912 (1), 11.
Fauzi. Arif. Lubis. (2023). Implementation Of Sharia Insurance Principle At PT. Prudential Sharia In Malaysia. Point of View Research Economic Developmen , 4 (1), 11.
Gazali (2015) Pajak Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 7, no. 1
Hapid,  H.,  &  Hadrah,  H.  (2016).  Pengaruh  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Palopo. Equilibrium :  Jurnal  Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi , 4 (1), 57 – 68. https://doi.org/10.35906/je001.v4i1.4
Hilal, F. (2015). Fikih Siyasah. In Syria Studies (Vol. 7, Issue 1).
Hoy,  C.,  &  Mager,  F.  (2018).  Can  Information  about  Inequality  and  Social Mobility  Change  preferences  for  Redistribution?  Evidence  from Randomized  controlled  trials  in  11  High  and  Middle-Income  Countries. SSRN Electronic Journal.
I Putu Agus Sudarmana (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap  Pendapatan    Asli  Daerah  Di  Dinas  Pendapatan  Daerah.  E- Jurnal Manajemen, vol 9, no 4.
J. Suyuthi (2015) Fiqh Siyasah. Syria Studies, vol 7.
Kuziemko,  I.,  Norton,  M.  I.,  Saez,  E.,  &  Stantcheva,  S.  (2019). How  Elastic  are preferences for redistribution? Evidence from Randomized Survey experiments.
American Economic Review , 105(4), 1478 – 1508.
https://doi.org/10.1257/aer.20130360 .
Khenfer, J., Shepherd, S., & Trendel, O. (2020). Customer Empowerment in the Face  of  Perceived  incompetence:  Effect  on  Preference  for Anthropomorphized  brands.  Journal  of  Business  Research,  118,  1 – 11. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.010 .
Mardiasmo (2011) Perpajakan Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta
M. Turmudi (2015) Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Pemanfaatan Pajak dan Zakat). Jurnal Al- ‘Adl, Vol 8, no. 1.
Nair,  G.  (2018).  Misperceptions  of  relative  affluence  and  support  for International  Redistribution.  The  Journal  of  Politics,  80(3),  815 – 830. https://doi.org/10.1086/696991 .
Puja  Rizky  (2019).  Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Restribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli Daerah Kota Di Sumatera Utara. Jurnal akuntansi dan bisnis, vol 5, no 1.
Saez, E., & Zucman, G. (2016). Wealth inequality in the United States since 1913: Evidence  from  capitalized  income  tax  data*.  The  Quarterly  Journal  of Economics, 131(2), 519 – 578. https://doi.org/10.1093/qje/qjw004
Sofyan, A. S., Abror, A., Putra, T. W., Muslihati, M., Sofyan, S., Sirajuddin, S., ... &  Darussalam,  A.  Z.  (2022).  Crisis  and  disaster  management  for  halal tourism: a systematic review. Tourism Review , 77 (1), 129-145.
Stantcheva,  S.  (2021).  Understanding  Tax  Policy:  How  do  people  reason?  The
Quarterly Journal of Economics, 136(4), 2309 – 2369.
https://doi.org/10.1093/qje/qjab033 .
Siska  Wily  (2020).  Pengaruh  Pajak  Hotel  Dan  Pajak  Restoran  Terhadap Pendapatan    Asli  Daerah  Kota  (PAD).  Jurnal  riset  akuntansi  dan perbankan, volume 14, no 2.
Turmudi,  M.  (2015).  Pajak  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam(Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat). Jurnal Al- ’Adl , 8 (1), 128 – 142.
Thaha,  F.,  Parakkasi,  I.,  Sirajuddin,  S.,  &  Fathurrahman,  R.  A.  (2022).  Value- Chain  in  Beach  Tourism:  The  Consideration  of  Maslahah  in  Strategic Formulation. Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi , 9 (2), 309-320.
Weigel,  J.  L.  (2020).  The  participation  dividend  of  Taxation:  How  citizens  in Congo  Engage  more  with  the  State  when  it  tries  to  Tax  them.  The Quarterly Journal of Economics, 135(4), 1849 – 1903. https://doi.org/10.1093/qje/qjaa019 .
Waltl,  S.  R.  (2022).  Wealth  inequality:  A  hybrid  approach  toward multidimensional  distributional  national  accounts  in  Europe.
International  Journal  Review  of  Income  and  Wealth,  68(1),  74 – 108. https://doi.org/10.1111/roiw.12519
Yun  Fitriano  (2020).  Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Pajak  Restoran  Dan Pajak  Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bengkulu.  Jurnal ekonmbis Review.
Yusmalina  (2020).  Analisis  Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap  PAD  Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Karimun Periode Tahun 2016-2018. Jurnal Cafetaria, vol 1, no 1.
Yusrizal,  M.  I.  H.  (2023).  Analisis  Peran  Good  Corporate  Governance  (GCG) Dalam  Peningkatan  Company  Business  Progress  dan  Risk  Management Pada  Perbankan  Syariah  (Studi  Kasus  Pada  Bank  Sumut  Syariah). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4 (2), 11.