## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 1 / Maret 2022 e-ISSN : 2721-4109 DOI: 10.30812/rekan.v3i1.1747
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan  Pajak  Hotel terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Banggai

## Yusni Bulia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk buliayusni@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas  dan  efisiensi  penerimaan pajak  hotel  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  serta  pertumbuhan  pajak  hotel  di Kabupaten  Banggai    tahun    2016–2020.  Analisis    data    yang  digunakan  adalah analisis  kuantitatif  dengan  cara  menghitung  rasio  efektifitas,  rasio  efisiensi  dan tingkat  pertumbuhan  terhadap  penerimaan  pajak  hotel.  Hasil  penelitian menunjukan,  tingkat  efektifvitas  penerimaan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Banggai tahun  2016–2020  kurang  efektif.  Tingkat  efisiensi  penerimaan  pajak  hotel  di Kabupaten  Banggai  tahun  2016-2020  adalah  sangat  efisien,  dan  tingkat pertumbuhan  pajak  hotel  Kabupaten  Banggai  rentang  tahun  2016-2020 mengalami fluktuasi.
Kata Kunci : Efektifitas, Efisiensi, Pajak Hotel, PAD.

## Abstract
This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of hotel tax revenue on local revenue and hotel tax growth in Banggai Regency in 2016–2020. Analysis of the  data  used  is  quantitative  analysis  by  calculating  the  ratio  of  effectiveness, efficiency ratio and growth rate of hotel tax revenue. The results showed that the level of effectiveness of hotel tax receipts in Banggai Regency in 2016–2020 was less  effective.  The  efficiency  level  of  hotel  tax  revenue  in  Banggai  Regency  in 2016-2020 is very efficient, and the growth  rate of Banggai Regency hotel tax in the 2016-2020 range fluctuates.
Keywords: Effectiveness, Hotel Tax Efficiency, PAD.

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 1 / Maret 2022 e-ISSN : 2721-4109 DOI: 10.30812/rekan.v3i1.1747
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134

## Pendahuluan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  sumber  pendapatan  daerah yang  secara  bebas  dapat  digunakan  oleh  masing-masing  daerah  untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan  daerah. Oleh karenanya untuk mengurangi  ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  perlu berusaha  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  salah  satunya dengan penggalian potensi daerah.
Pemerintah daerah  Kabupaten Banggai  merupakan salah satu daerah yang diberikan hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan  berjalannya  otonomi  daerah,  diharapkan  pemerintah  daerah  mampu mengelola  dan  memaksimalkan  sumberdaya  yang  ada  di  daerah  untuk kelangsungan  dan  kemajuan  daerah  itu  sendiri.  Salah  satu  upaya  pemerintah Kabupaten  Banggai  dalam  meningkatkan  Penerimaan  Asli  Daerahnya  adalah melalui pajak daerah. Dimana salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Banggai yang berasal dari sektor pajak yaitu pajak hotel.
Pembangunan  hotel  yang  ada  di  Kabupaten  Banggai  mengalami perkembangan  yang  sangat  signifikan  hal  ini  menunjukkan  bahwa  sektor  hotel merupakan sektor potensial yang perlu dikembangkan dan digali lebih maksimal. Berdasarkan  data  tersebut  memberikan  informasi  bahwa  adanya  potensi  dan peluang  untung  meningkatkan  penerimaan  pajak  hotel  yang  ada  di  Kabupaten Banggai. Sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi  yang  diberikan  oleh  sektor  pajak  hotel  dapat  memicu  perkembangan ekonomi  di  Sulawesi  tengah  khususnya  Kabupaten  Banggai  dan  pada  akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai. Namun dengan situasi pandemi  ini pelayanan  jasa perhotelan  mengalami kendala dalam penerimaan  pendapatan  dengan  adanya  peraturan  dari  pemerintah  tentang pembatasan  kegiatan-kegiatan  yang  diadakan  di  hotel,  misalnya  pertemuan- pertemuan, perkawinan, seminar, dan wisudah yang membatasi jumlah undangan yang  berlaku  diseluruh  Indonesia  termasuk  hotel-hotel  di  Kabupaten  Banggai, hal ini berdampak pada pajak yang di bayarkan hotel kepada daerah.
Muhammad  Azmi  Akbar  (2017)  dalam  penelitiannya  mengenai  Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 1 / Maret 2022 e-ISSN : 2721-4109
DOI: 10.30812/rekan.v3i1.1747
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
Asli  Daerah  Kota  Yogyakarta  mengungkapkan  bahwa  efektivitas  penerimaan Pajak  Hotel  dan  efisiensi  biaya  pemungutan  Pajak  Hotel  mengalami  fluktuasi dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif.
Saputro, dkk (2020) dalam penelitiannya  mengkaji tentang efektifitas dan kontribusi  pajak  hotel  dan  restoran  terhadap  pendapatan  asli  daerah  kota Surakarta  menunjukan  bahwa  efektivitas  pajak  hotel  di  kota  Surakarta  pada 2012-2017 bervariasi. Tingkat efektivitas pajak hotel tertinggi pada tahun 2013, terendah pada tahun 2015. Sedangkan Basyarahil (2019) dan Thressa, dkk (2018) pada  penelitiannya  tentang  efektivitas,  dan  kontribusi  pajak  hotel  dan  restoran terhadap  pendapatan  asli  daerah  mengungkapkan  bahwa  tingkat  efektivitas penerimaan  pajak  hotel  berada  dalam  kategori  sangat  efektif  karena  persentase tingkat efektivitas setiap tahunnya di atas 100%.
Novelia  Vebta  Normaningtyas  (2017)  dalam  penelitiannya  mengenai Analisis  efektivitas  dan  kontribusi  penerimaan  pajak  hotel  terhadap  pendapatan asli  daerah  Kabupaten  Tulungagung  tahun  2013-2016,  mengungkapkan  bahwa efektivitas    penerimaan    pajak    hotel    di  Kabupaten    Tulungagung    dari    tahun 2013-2016  dikatakan  sangat  efektif,  karena melebihi  100%.
Panjaitan  (2018)  dalam  penelitiannya  mengenai  analisis  efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak hotel terhadap hasil pajak daerah di provinsi daerah istimewah  yokyakarta,  mengungkapkan  bahwa  tingkat  efektivitas  penerimaan pajak  hotel  sangat  efektif  dan  tingkat  efisiensi  penerimaan  pajak  hotel  sangat efisien.
Pada penelitian sebelum di atas rata-rata hasil penelilitiannya menyatakan bahwa kontribusi Pajak Hotel cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Di beberapa  daerah  malah  menunjukkan  Hasil  perhitungan  yang  ditunjukkan  dari perbandingan  antara  target  pajak  hotel  dan  realisasi  pajak  hotel  menunjukkan nilai  yang  melebihi  100%.  Hal  ini  ternyata  sangat  bertolak  belakang  dengan situasi  1  tahun  terakhir  ini,  tepatnya  pada  masa  Pandemi  Covid  19.  Pandemi virus Corona hanya sekedar bencana sektor kesehatan, Virus yang di kenal Covid 19  ini  telah  mengacaukan  sektor  ekonomi  juga  terkena  imbasnya  terutama  di sektor Perhotelan. Kebijakan Social distacing yang di pilih pemerintah Indonesia, telah  membuat  aktivitas  perhotelan  juga  terganggu. Penutupan  jalur transportasi

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 1 / Maret 2022 e-ISSN : 2721-4109
DOI: 10.30812/rekan.v3i1.1747
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
berdampak  pula  pada  kegiatan  pelayanan  terhadap  Jasa  perhotelan.  Peraturan pemerintah  tentang  pembatasan  kegiatan  yang  bisa  dilakukan  di  hotel  misalnya pertemuan-pertemuan  seminar,  wisuda  serta  kegiatan  lainnya.  Pembatasan jumlah  orang  atau  undangan  yang  hadir  di  hotel  sangat  berdampak  pada penerimaan  hotel  dan  tingkat  pendapatan  setiap  hotel.  Penurunnya  pendapatan hotel berdampak pula pada penerimaan pajak daerah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dipandang  penting  untuk  mengkaji efektivitas  dan  efisiensi  pajak  hotel  terhadap  pendapatan  Daerah  di  Kabupaten Banggai.  Maka  penulis  terdorong  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “Analisis  Efektifitas  dan  Efisiensi  Penerimaan  Pajak  Hotel  terhadap pendapatan Daerah di Kabupaten Banggai
Kerangkah Pemikiran
Kerangkah  pemikiran  yang  menggambarkan  hubungan  antar  variabel  dijelaskan pada gambar dibawah ini :

## Gambar. 1 Kerangka Pikir

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Banggai.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Adapun  metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu dokumentasi,  studi  kepustakaan  dan  observasi.  Metode  analisis  data  dalam penelitian  ini  yaitu  dengan  rumus  efektivitas  (Arsyad,  2015),  rumus  efisiensi (Mardiasmo, 2004) dan rumus pertumbuhan. Adapun rumus efektifitas yaitu :
Pajak Hotel
Pendapatan Daerah Efektivitas dan Efisiensi Biaya pemunggutan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Target Penerimaan Pajak Hotel

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 1 / Maret 2022 e-ISSN : 2721-4109
DOI: 10.30812/rekan.v3i1.1747
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
Rasio Efektivitas =   Realisasi Penerimaan Pajak Hotel       x  100 % Target Penerimaan Pajak Hotel
Dengan kategori (Beni Pakei, 2016) Sangat Efektif : > 100 % Efektif : 100 % Cukup Efektif : 90 % - 99 % Kurang Efektif : 75 % - 89 Tidak Efektif : < 75 %
Rumus Rasio Efisiensi  =  Biaya Pemunggutan Pajak Hotel x 100 % Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
Standar  efisiensi  menurut  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.690.900- 327  tahun  1996  tentang  kriteria  penilaian  dan  kinerja  keuangan  dapat  diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti tidak efisien
2. Hasil pebandingan antara 90%-100% berarti kurang efisien
3. Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efisien
4. Hasil perbandingan 60%-80% berarti efisien
5. Hasil perbandingan dibawah 60% berarti sangat efisien
Sedangkan untuk Pertumbuhan dengan Rumus realisasi tahun n dikurangi realisasi  tahun  n-1  kemudian  di  bandingkan  dengan  realisasi  pajak  hotel  tahun sebelumnya.  Tingkat  pertumbuhan  pajak  hotel  dinyatakan  dalam  bentuk persentase.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Penelitian
Untuk  melihat  besarnya  tingkat  efektivitas,  efisiensi  dan  pertumbuhan pajak  hotel  terhadap  PAD  Kabupaten  Banggai  tahun  2016  sampai  dengan  tahun 2020,    maka  peneliti  akan  menjabarkan  terlebih  dahulu  mengenai  data  realisasi penerimaan  dan  target  penerimaan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Banggai.  Realisasi
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 1 / Maret 2022 e-ISSN : 2721-4109 DOI: 10.30812/rekan.v3i1.1747
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
dan  target  penerimaan  pajak  hotel  dari  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2020 diperoleh dari dokumen Badan Pendapatan Kabupaten Banggai.

## Tabel 1
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel Kab. Banggai Tahun Target Penerimaan           Pajak Hotel (Rp) Realisasis Penerimaan Pajak Hotel (Rp) 2016 750.000.000.00 707.812.840.63 2017 1.250.000.000.00 1.392.925.349.46 2018 2.150.000.000.00 2.155.222.804.09 2019 3.000.000.000.00 2.126.304.012.87 2020 7.500.000.000.00 1.305.583.774.17 Jumlah 13,900,000,000.00 6,980,035,940.59
Sumber : Target dan Realisasi Pendapatan asli Daerah Kab. Banggai
Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Banggai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat ditabel berikut ini:
Tabel 2
Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Banggai Tahun 2016-2020
Tahun Realisasi (Rp) Target  (Rp) Rasio Efektifita s Keterangan (Beni Pekei, 2016) 2016 707.812.840.63 750.000.000.00 94.38 % Efektif 2017 1.392.925.349.46 1.250.000.000.00 111.43% Sangat efektif 2018 2.155.222.804.09 2.150.000.000.00 100.24% Sangat efektif 2019 2.126.304.012.87 3.000.000.000.00 70.88% Tidak efektif 2020 1.305.583.774.17 7.500.000.000.00 17.41% Tidak efektif Rata-rata 6,980,035,940.59 13,900,000,000.00 78.87% Kurang efektif
Sumber : Badan Pendapatan Kabupaten Banggai
Besarnya  efisiensi  biaya  pemungutan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Banggai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 1 / Maret 2022 e-ISSN : 2721-4109 DOI: 10.30812/rekan.v3i1.1747
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134 Tabel 3 Efisiensi Pajak Hotel Kabupaten Banggai tahun 2016-2020 Tahun Biaya Pemunggutan Pajak Hotel (Rp) Realisasi Pajak Hotel (Rp) Rasio Efisiensi Keterangan (Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900- 327 tahun 1996 2016 268.726.755.00 707.812.840.63 37.96 % Sangat Efisien 2017 314.863.500.00 1.392.925.349.46 22.60 % Sangat Efisien 2018 222.020.360.00 2.155.222.804.09 10.30 % Sangat Efisien 2019 218.700.000.00 2.126.304.012.87 10.29 % Sangat Efisien 2020 199.750.000.00 1.305.583.774.17 15.30 % Sangat Efisien Rata-Rata 19.23% Sangat Efisien Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai 2021
Hasil  penelitian  tentang  pertumbuhan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Banggai tahun 2016-2020.
Tabel 4 Tingkat pertumbuhan Pajak Hotel di Kabupaten Banggai Tahun 2016-2020 No. Tahun Tingkat Pertumbuhan Pajak Hotel 1. 2016 19.18 % 2. 2017 96.79 % 3. 2018 54.73 % 4. 2019 -1.34 % 5. 2020 -38.60 % Sumber : Badan Pendapatan Daerah kab. Banggai

## Pembahasan
Analisis  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Hotel  Terhadap  Pendapatan  Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2020
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  penerimaan Pajak  Hotel  tahun  2016-2020  di  Kabupaten  Banggai    menunjukkan  hasil  yang Kurang efektif. Pada tahun 2016  tingkat efektifitas adalah sebesar 94.38% dengan realisasi  Rp707.812.840.63  dan  target  Rp750.000.000,  dimana  mencerminkan penerimaan  yang  efektif  karena  realisasi  penerimaan    pajak    hotel    lebih    besar dari pada target  yang  telah  ditetapkan. Pada tahun 2017 efektivitas  penerimaan pajak  hotel  mengalami    peningkatan  menjadi  111.43%  dengan  realisasi Rp1.392.925.349.46,  dengan  target  Rp1.250.000.000,  hal  ini  mencerminkan penerimaan  yang  sangat  efektif  karena  realisasi  yang  diterima  melebihi  target

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 1 / Maret 2022 e-ISSN : 2721-4109 DOI: 10.30812/rekan.v3i1.1747
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
yang  sudah  ditetapkan.  Kemudian  di  tahun  2018  tingkat  efektivitasnya  turun menjadi 100.24% dengan realisasi Rp2.155.222.804.09, dan target Rp2.150.000.000,  namun  hal  ini  masih  mencerminkan  penerimaan  yang  sangat efektif karena realisasi penerimaan pajak hotel masih lebih besar dari  target yang ditetapkan.  Pada  tahun  2019  tingkat  efektivitas  kembali  mengalami  penurunan sebesar 70.88% dengan realisasi Rp2.126.304.012.87, dan target Rp.3.000.000.000,  hal  ini  mencerminkan  penerimaan  pajak  yang  tidak  efektif karena  realisasi  penerimaan  pajak  hotel  lebih  rendah  dibandingkan  target  yang telah  ditetapkan.  Dan  pada  tahun  2020  tingkat  efektivitasnya  mengalami penurunan  kembali  menjadi  117.41%  dengan  realisasi    Rp1.304.583.774.17,  dan Target  yang  ditetapkan  Rp7.500.000.000,  dimana  ini  mencerminkan  penerimaan yang tidak efektif karena realisasi pajak hotel  yang diterima  jauh  lebih kecil dari target yang ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  bahwa  tingkat  efektifitas  tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 111.43% dengan realisasi Rp.1.392.925.349.46, dan terendah  di  tahun  2020  dengan  tingkat  efektivitasnya  17.41%  dengan  realisasi penerimaan Rp.1.305.583.774.17. Secara keseluruhan pemungutan pajak  hotel di Kabupaten Banggai menunjukkan angka yang kurang efektif karena selalu berada dibawah  100%,  dengan  rata  rata  78.87%  sehingga  penerimaan  pajak  hotel  di Kabupaten  Banggai  periode  2016  s/d  2020  kurang  efektif,  Hasil  penelitian  ini sesuai dengan penelitian Yosi Friany Hutagaol (2020) yang mengungkapkan rata- rata  efektivitas  pajak  hotel  Kota  Medan  dalam  kurun  waktu  2004-2018  adalah sebesar 75,39% dengan kriteria kurang efektif.
Pemerintah  Kabupaten  Banggai  belum  berhasil  merealisasikan  target penerimaan  pajak  hotel  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  disebabkan  karena  Target yang  ditetapkan  begitu  besar  karena  melihat  banyaknya  hotel  yang  ada  di Kabupaten Banggai tetapi realisasi yang diterima masih kecil hal ini karena wajib pajak  yang  kurang  dapat  bekerja  sama  yaitu  terkait  kepatuhan  dan  kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 1 / Maret 2022 e-ISSN : 2721-4109 DOI: 10.30812/rekan.v3i1.1747
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
Analisis Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai tahun 2016-2020
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  menjelaskan  Tingkat  efisiensi penerimaan  pajak  hotel  Kabupaten  Banggai  tahun  2016-2020  menunjukan  hasil yang  sangat  efisien.  Dimana  tingkat  efisiensi  penerimaan  pajak  hotel  pada tahun 2016 sebesar 37.96% dengan biaya pemunggutan Rp.268.768.755.00 dan realisasi penerimaan  Rp707.812.840.63,  hal  ini  mencerminkan  penerimaan  yang  efisien karena  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  mendapatkan  pajak  hotel  lebih  kecil  dari realisasi  penerimaan.  Pada  tahun  2017  efisiensi  penerimaan  pajak  hotel mengalami peningkatan yaitu 22.60% dengan biaya pemunggutan 314.863.500.00 dan  realisasi  penerimaan  Rp  1.392.925.349.46,  dimana  hal  ini  mencerminkan penerimaan  yang  sangat  efisien  karena  biaya  pemunggutan  lebih  kecil  dari realisasi  yang  diterima.  Pada  tahun  2018  efisiensi  penerimaan  pajak  hotel mengalami peningkatan yaitu 10.30% dengan biaya pemunggutan Rp.222.020.360  dan  realisasi  penerimaannya  Rp.2.155.222.804.09,  hal  ini mencerminkan  penerimaan  yang  sangat  efisien  karena  biaya  pemunggutan  lebih kecil  dari  realisasi  pajak  hotel  yang  diterima.  Pada  tahun  2019  efisiensi penerimaan  pajak  hotel  mengalami  peningkatan  yaitu  10.29%  dengan  biaya pemunggutan Rp.218.700.000 dan realisasi penerimaan Rp 2.126.304.012.87, hal ini  mencerminkan  penerimaan  yang  sangat  efisien  karena  biaya  pemunggutan lebih  rendah  dibandingkan  dengan  realisasi  pajak  hotel  yang  diterima.  Di  tahun 2020  efisiensi  penerimaan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Banggai  sebesar  15.30% dengan  biaya  pemunggutan  Rp.199.750.000  dan  realisasi  Rp.  1.305.583.774.17, hal ini mencerminkan penerimaan pajak hotel yang sangat efisien karena realisasi penerimaan  lebih  besar dari pada biaya  yang dikeluarkan  untuk  memungut pajak hotel tersebut.
Secara  keseluruhan  dilihat  dari  penggolongan  tingkat  efisiensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banggai tahun 2016–2020 tergolong Sangat efisien  dengan  rata–rata  19.23%.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kinerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai sudah sangat baik karena biaya biaya  yang  dikeluarkan  untuk  mendapatkan  pajak  hotel  sudah  optimal  dimana

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 1 / Maret 2022 e-ISSN : 2721-4109
DOI: 10.30812/rekan.v3i1.1747
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
biaya  yang  dikeluarkan  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  realisasi  penerimaan pajak  hotel.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Panjaitan  (2018)  dimana penelitiannya  mengungkapkan  bahwa  efisiensi  pemunggutan  pajak  hotel  di provinsi Daerah Istimewah Yokyakarta sangat efisien.
Pertumbuhan Pajak Hotel di Kabupaten Banggai tahun 2016-2020.
Berdasarkan hasil penelitian diatas tingkat pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2016-2020 di Kabupaten Banggai mengalami fluktuasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Azmi Akbar (2017) yang menyatakan rasio pertumbuhan  pajak  hotel  di  Kota  Yokyakarta  tahun  2011-2015  tingkat pertumbuhaan pajak hotel terjadi fluktuasi.
Pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Banggai yaitu  sebesar  19.18%  dengan  realisasi  penerimaan  Rp707.812.840.63 dibandingkan  tahun  sebelumnya.  pada  tahun  2017  pertumbuhan  pajak  hotel mengalami  peningkatan  yaitu  sebesar  96.79%  dengan  realisasi  penerimaan sebesar  Rp  1.392.925.349.46,  dibandingkan  tahun  2016.  Pada  tahun  2018 mengalami  penurunan    pertumbuhan  yaitu  sebesar  54,73%  namun  mengalami peningkatan  dalam  realisasi  penerimaan  pajak  hotel  yaitu  sebesar  Rp 2.155.222.804.09  dibandingkan  tahun  2017.  Namun  di  tahun  2019  mengalami penurunan  pertumbuhan  yaitu  sebesar  -1.34%  dengan  realisasi  penerimaan sebesar  Rp.  2.126.304.012.87  dan  menunjukan  penurunan  di  banding  tahun sebelumnya.  Tahun  2020  pertumbuhan  pajak  hotel  mengalami  penurunan mencapai  -38.60%  dengan  realisasi  penerimaan  sebesar  Rp.1.305.5983.774.17 dan menunjukan penurunan di banding realisasi penerimaan tahun 2019.
Penurunan  Pertumbuhan  pajak  hotel  ini  disebabkan  karena  realisasi penerimaan  Pajak  hotel  yang  sering  mengalami  penurunan.  Hal  ini  disebabkan karena  terdapat  wajib  pajak  yang  tidak  sadar  pajak,  juga  dalam  hal  kepatuhan dapat  dikatakan  masih  rendah.  Ketidaksadaran  wajib  pajak  dalam  hal  membayar pajak dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tersebut tentang perpajakan itu sendiri. Jika saja wajib pajak memiliki pemahaman yang baik akan

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 1 / Maret 2022 e-ISSN : 2721-4109
DOI: 10.30812/rekan.v3i1.1747
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
peraturan  perpajakan  maka  hal  itu  juga  akan  sejalan  dengan  kesadaran  dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Ditambah lagi dengan akibat dampak negatif dari covid-19 di awal tahun 2020 yang menyebabkan berkurangnya orang yang menggunakan jasa penginapan dan jasa lainnya di hotel. Terjadi penurunan drastis orang yang menginap di hotel, kegiatan  pelatihan,  seminar  dan  pesta  perkawinan  di  Hotel.  sehingga menyebabkan  penurunan  pendapatan  hotel  sehingga  pajaknya  juga  pasti  turun sehingga realisasi penerimaan pajak hotel turun.

## Penutup

## Kesimpulan
1. Pertumbuhan  pajak  hotel  dikabupaten  Banggai  mencerminkan  pertumbuhan yang tidak baik sehingga berdampak pada pendapatan Asli Daerah yang ikut menurun di Kabupaten Banggai.
2. Tingkat  efektivitas  penerimaan  Pajak  Hotel  di  Kabupaten  Banggai  rata-rata mencerminkan  penerimaan  yang  kurang  efektif.  Pemerintah  Kabupaten Banggai  belum  berhasil  merealisasikan  target  penerimaan  pajak  hotel  yang telah ditetapkan.
3. Tingkat  efisiensi  penerimaan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Banggai  rata  rata mencerminkan  penerimaan  pajak  yang  sangat  efisien,  dimana  biaya pemunggutan  pajak  hotel  lebih  kecil  dibanding  dengan  realisasi  penerimaan pajak hotel.

## Saran
1. Untuk Badan Pendapatan Daerah sebagai  instansi  yang berwewenang dalam hal pengelolaan pajak daerah dapat melakukan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat  atau  wajib  pajak  agar  harapannya  dapat  meningkatkan pemahaman  dan  kesadaran  akan  peraturan  perpajakan  sehingga  masyarakat atau wajib pajak dapat mengerti apa yang menjadi kewajibannya.

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 1 / Maret 2022 e-ISSN : 2721-4109
DOI: 10.30812/rekan.v3i1.1747
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
2. Badan  Pendapatan  Daerah  melakukan  pendataan  pendaftaran  wajib  pajak baru,  Upaya  ini  dilakukan  dengan  mendata  atau  mencari  wajib  pajak  baru, dimana  bertujuan  juga  dalam  hal  memaksimalkan  atau  mengoptimalisasi penerimaan pajak.

## Daftar Pustaka
Arsyad,  Lincolin,  (2015). Pengantar  Perencanaan  Pembangunan  Ekonomi Daerah , BPFE –Yogyakarta Beni  Pekei.  (2016). Konsep  dan  Analisis  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah di Era Otonomi . Buku 1.Jakarta Pusat : Taushia Basyarahil, E.L, Ririn Irmadariyani (2019) Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan  Pajak  Restoran  terhadap  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD )  Kabupaten  Jember.  E-journal  Ekonomi  Bisnis  dan    Akunntansi. Universitas Jember Vol. 6 N0. 2 Sep 2019. ISSN 2685-3532
Kaho, J.R  (2018). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia .  PT. Raja Grafika Persada, Jakarta
Kuswandi, A. (2016). Manajemen Pemerintahan Daerah . Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam ‘45’ (UNISMA).
Kementerian  keuangan  Republik  Indonesia.  Pengantar  Nota  Keuangan  dan RAPBN 2012/2020.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  690.900-327  tahun  1996  tentang  kriteria penilaian dan kinerja keuangan.
Mardiasmo.(2017). Perpajakan . Yogyakarta: Andi Mardiasmo.(2016). Efisiensi dan Efektifitas . Jakarta: Andy. Mulyani, Sri.  (2017). Buku Pintar Dana Desa . Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta
Muhammad Azmi Akbar,  (2017). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Pajak Hotel  Dan  Restoran  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Yogyakarta ,  Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta
Novelia  Vebta  Normaningtyas  (2017). Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2016 .  Jurnal Simki-Economic Vol. I No. 9. Panjaitan,  Rossy  Lentha  Yullya  Br  (2018). Analisis  Efektifitas,  Efisiensi  dan Kontribusi  Pajak  Hotel  terhadap  Hasil  Pajak  Daerah  Provinsi  Daerah Istimewah  Yogyakarta .  Skripsi  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yokyakarta.
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai  No. 11  Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Permendagri  No.  13  Tahun  2006    tentang    Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Peraturan  Pemerintah  RI  No.  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  21  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 1 / Maret 2022 e-ISSN : 2721-4109 DOI: 10.30812/rekan.v3i1.1747
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
Siti  Kurnia  Rahayu,  (2017), Perpajakan  Konsep  dan  Aspek  Formal, Bandung: Rekayasa Sains.
Siti  Resmi,    (2017), Perpajakan  –  Teori  dan  Kasus ,  Edisi  10,  Buku  1,  Jakarta: Salemba Empat
Saputro,  E.A.B, Suhendro, Endang  Masitoh   (2020). Efektivitas  Dan  Kontribusi Pajak  Hotel  Dan  Restoran  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Surakarta .,   Jurnal KRISNA Vol 12 N0.1.
Thressa  Resita  Pangerapan,  Herman  Karamoy,  Stanly  W  Alexander  (2018)
Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Pajak  Hotel  Terhadap pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Halmahera  Utara .    Jurnal  Riset Akuntansi Going Concern 13 (3).
Tunggal, Hadi Setia. (2018). Tanya Jawab: Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah , penerbit Harvarind, Jakarta
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2003  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 1 / Maret 2022 e-ISSN : 2721-4109
DOI: 10.30812/rekan.v3i1.1747
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134