PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEMBIARAN ORANG DENGAN STATUS “STATELESS” DI INDONESIA (STUDI KASUS: DANKO NIZAR ZLAVIC)
Mochammad Ryanindityo Dosen Tetap pada Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jl. Raya Gandul Nomor 4, Gandul-Cinere, Kota Depok, Jawa Barat Telepon 081285747246, e-mail: ryanindityo@gmail.com
Agung Sulistyo Purnomo Dosen Tetap pada Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jl. Raya Gandul Nomor 4, Gandul-Cinere, Kota Depok, Jawa Barat Telepon 08157071700, e-mail: theagungpurnomofitsystem@gmail.com

## Abstrak
Negara  Indonesia  bukan  merupakan  negara  yang meratifikasi  Konvensi  PBB  Tahun  1954 mengenai  Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan maupun Konvensi PBB Tahun 1961 tentang Upaya untuk Mengurangi Jumlah  Orang-orang  Tanpa  Kewarganegaraan  sehingga  tidak  mengenali  istilah  orang-orang  tanpa kewarganegaraan  atau  lazim  dikenal  dengan  istilah “stateless” .  Oleh  karena  itu,  penanganan  orang-orang tanpa kewarganegaraan dilaksanakan oleh jajaran Imigrasi Indonesia sebagaimana penanganan imigran ilegal lainnya. Salah satu contoh kasus orang tanpa kewarganegaraan ini adalah Danko Nizar Zlavic, yang dikenakan Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa  detensi  selama  sekitar  lima  belas  tahun  dengan  alasan  tidak memiliki  dokumen  perjalanan  maupun  Izin  Tinggal  yang  sah  dan  masih  berlaku  di  Indonesia  karena  tidak adanya pengakuan kewarganegaraan oleh perwakilan negaranya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab perwakilan negara Zlavic tidak mengakui kewarganegaraannya dan mengetahui sejauh mana kasus yang menimpa Zlavic tersebut jika dipandang dari sudut pandang Hak Asasi Manusia. Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan, Keimigrasian

## Abstract
The Republic of Indonesia is not a country that ratifies the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons nor the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, therefore Indonesia does not recognize the term “stateless persons”. As a result, the treatment of stateless persons are carried out by the Indonesian Immigration as like any other illegal immigrants. One example of this stateless persons case is the case of Danko Nizar Zlavic, who was detained for more than fifteen years on the grounds of not having a valid travel document and/ or stay permit in Indonesia due to the absence of citizenship recognition or verification by his foreign representative  in Indonesia. This research aims to determine the cause of the foreign representative not acknowledging or recognizing Zlavic as its citizen and to view the case of Zlavic from a human rights perspective.
Keywords : Human Rights, Stateless, Immigration.

## PENDAHULUAN
Setiap orang asing yang masuk dan berada di Indonesia  tidak  selalu  melalui  jalur  resmi. Perkembangan migrasi manusia saat ini ditambah dengan  adanya  pengetatan  terhadap  pola legal migration telah  berdampak  pada  meningkatnya jumlah  imigran  ilegal  yang  masuk  ke  Indonesia. Ada  beragam  faktor  yang  memicu  migrasi  ilegal atau  “ illegal  migration” tersebut,  antara  lain
1 Mary Crock and Ben Saul, Future Seekers-Refugees and The Law in Australia (NSW-Australia: The Federation Press, 2002).
pertumbuhan  pesat  penduduk  dunia,  kesenjangan ekonomi  yang  semakin  lebar,  bertambahnya pengangguran,  konflik  atau  perang,  kemiskinan, bencana alam dan lainnya. 1
Diantara para imigran ilegal yang masuk ke Indonesia adalah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan  atau  yang  selanjutnya  disebut dengan istilah “stateless” . Orang-orang “stateless” ini  dianggap  sebagai  imigran  ilegal
karena  masuk  dan  berada  di  wilayah  Indonesia tanpa memiliki dokumen kependudukan, dokumen perjalanan,  maupun  dokumen  keimigrasian  yang sah dan masih berlaku.
Di dalam artikel 1, Konvensi PBB mengenai Status  Orang-Orang  Tanpa  Kewarganegaraan Tahun  1954,  ditegaskan  bahwa  seseorang  yang tidak  memiliki  kewarganegaraan  atau  selanjutnya dikenal dengan istilah “ stateless” adalah seseorang yang  tidak  dianggap  warganegara  oleh  negara manapun di dalam hukum nasionalnya.
Namun negara Indonesia bukan merupakan negara  yang  meratifikasi  Konvensi  PBB  Tahun 1954 tersebut maupun Konvensi PBB Tahun 1961 tentang  Upaya  untuk  Mengurangi  Jumlah  Orang- Orang Tanpa Kewarganegaraan, sehingga pemerintah  negara  Indonesia  tidak  mengenali istilah  orang-orang “stateless” dan  tidak  terikat oleh  kewajiban-kewajiban  sebagaimana  yang tertuang dalam konvensi tersebut untuk menanganinya . Dalam pada itu, maka penanganan orang-orang  tanpa kewarganegaraan di  Indonesia dilaksanakan  oleh  jajaran  Imigrasi  Indonesia sebagaimana  penanganan imigran ilegal lainnya.
Mekanisme  hukum  bagi  orang-orang  tanpa kewarganegaraan  yakni  orang  asing  yang  tidak memiliki  dokumen  perjalanan  dan  atau  Izin Tinggal  di  Indonesia  tersebut  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  adalah  bahwa  mereka  ditempatkan dalam  pendetensian  sementara  menunggu  proses verifikasi oleh perwakilan negaranya di Indonesia guna pengambilan tindakan lebih lanjut.
Verifikasi atau pengakuan kewarganegaraan ini  penting  bagi  orang  tersebut  guna  memperoleh hak-hak  dan  segala  bentuk  bantuan  yang diperlukan  baginya  yang  dapat  diberikan  oleh negaranya.  Namun  pada  kenyataannya,  tidak semua  orang  asing  yang  di  detensi  tersebut  pada akhirnya di verifikasi atau diakui kewarganegaraannya  oleh  perwakilan  negaranya. Sehingga  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  85 ayat  (2),  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011, Tentang  Keimigrasian  maka  detensi  dapat dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  karena  deportasi  tidak  dapat dilakukan mengingat orang tersebut tidak memiliki dokumen  perjalanan  yang  sah.  Selanjutnya, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  85  ayat  (3), Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian,  bahwa  apabila  jangka  waktu  10 (sepuluh)  tahun  tersebut  terlampaui,  maka  deteni tersebut diberikan izin untuk berada di luar Rumah Detensi  Imigrasi  dengan  menetapkan  kewajiban melapor secara periodik.
Tidak  adanya  pengakuan  kewarganegaraan orang  asing  tersebut  akan  berdampak  pada ketidakjelasan  dan  ketidakpastian  hukum  terkait keberadaan orang tersebut di Indonesia, karena di satu sisi orang tersebut bukan merupakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhak untuk tinggal  di  Indonesia,  sementara  di  sisi  lain  orang tersebut  juga  bukan  merupakan  seorang  Warga Negara Asing (WNA) yang dapat dipulangkan atau dideportasi kembali ke negara asalnya.
Salah  satu  contoh  kasus  ini  adalah  Danko Nizar  Zlavic,  yang  di  detensi  di  Rumah  Detensi Imigrasi  Jakarta  sejak  tahun  2002  karena  tidak memiliki  dokumen  perjalanan  maupun  Izin Tinggal yang sah dan masih berlaku di Indonesia. Hingga Danko Nizar Zlavic meninggal dunia pada tahun  2017 masih  berstatuskan  sebagai  seorang deteni  karena status  kewarganegaraannya  belum diketahui secara pasti.
Kasus  Danko  Nizar  Zlavic  menjadi  titik tolak  pembahasan  dalam  tulisan  ini.  Karena sebagai seorang manusia, Zlavic memiliki hak-hak yang  selanjutnya  dimanifestasikan  sebagai  hak asasi manusia, dan sebagai salah satu hak sipilnya (civil  rights) Zlavic  berhak  untuk  memperoleh kebangsaan  atau  kewarganegaraan (rights  to nationality) . Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan  yang  hendak  dibahas  dalam  tulisan ini  adalah:  Mengapa  perwakilan  negara  Zlavic tidak  mengakui  status  kewarganegaraannya? Bagaimana  pandangan  Hak  Asasi  Manusia terhadap  kasus  yang  menimpa  Zlavic?  Adapun tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui mengapa perwakilan negara Zlavic tidak mengakui kewarganegaraannya dan mengetahui sejauh mana kasus  yang  menimpa  Zlavic  tersebut  jika dipandang dari sudut pandang Hak Asasi Manusia.

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian  kualitatif  yaitu  dengan  memberikan gambaran, menjelaskan, memberikan pemahaman mendalam, dan kemudian menganalisis permasalahan yang diteliti.
2. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan adalah dengan mengidentifikasi, dan mengumpulkan data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian (yakni melalui studi kepustakaan) yang dapat memberikan penjelasan  serta  menjawab  permasalahan penelitian.
3. Teknik Analisa Data
Data yang telah diidentifikasi dan dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  akan diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif  dan dijelaskan secara deskriptif, melalui penjelasan maupun uraian tentang keadaan yang sebenarnya terjadi.

## PEMBAHASAN

## 1. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum
Secara konseptual, Hak Asasi Manusia atau selanjutnya  disingkat  “HAM”  merupakan  suatu hak  yang  secara  alami  telah  dimiliki  oleh  setiap manusia  sejak  berada  dalam  kandungan,  praktis dikatakan karena dirinya adalah seorang manusia. Qamar  menjelaskan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia merupakan  hak  yang  secara  kodrati  dimiliki  oleh manusia  sebagai  pemberian  oleh  Tuhan  Yang Maha Esa untuk hidup, mempertahankan hidup dan perikehidupannya di dunia. 2 Berdasarkan sumbernya, hak manusia dapat dibedakan  menjadi  dua  yaitu:  (i)  HAM (mensen rechten) yang  merupakan  hak  yang  diperoleh setiap  manusia  sebagai  seorang  manusia  yang bersumber  dari  Tuhan,  dan  (ii)  hak  dasar (grond rechten) yang  merupakan  hak  yang  diperoleh setiap manusia karena ia merupakan warga negara dari suatu negara yang bersumber dari negara atau pemerintah. 3 Jadi,  ada  hak  yang  secara  alami diperoleh sebagai akibat seseorang adalah manusia dari  Tuhan  dan  ada  juga  hak  yang  diperoleh seseorang  yang  diberikan  sebagai  akibat  dirinya merupakan warga negara dari suatu negara.
Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan dua aspek yang saling berkaitan satu sama lain dan keduanya  saling  melengkapi.  Adanya  hukum  di dalam suatu negara adalah untuk menjamin setiap orang  memperoleh  apa  yang  menjadi  haknya dengan perimbangan setiap orang juga taat dalam melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya  sebagai  seorang  warga  negara. Dapat  dikatakan  bahwa  hukum  yang  baik  akan menjamin penghormatan dan penghargaan terhadap HAM, dan sebaliknya adanya penghormatan  dan  penghargaan  terhadap  HAM tersebut  mengindikasikan  bahwa  hukum  telah berjalan  dengan  baik.  Di  dalam  suatu  negara, hukum  memiliki  kedudukan  tertinggi  untuk
2 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights in Democratiche Rechstaat , ed. Ihsan, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 United Nations, “United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948,” Office of the High Comissioner for
dipatuhi (rechtssouvereigniteit) dan  menjadikan hukum  tersebut  sebagai  alat  untuk  mewujudkan ide,  cita-cita,  dan  harapan  perwujudan  nilai-nilai keadilan  kemanusiaan  yang  hanya  akan  ada  jika HAM dihormati. 4
Oleh  karena  setiap  manusia  dilahirkan dengan  hak-hak  yang  bersifat  bebas  dan  asasi, maka  terbentuknya  negara  dan  penyelenggaraan negara  tidak  boleh  mengurangi  arti  atau  makna hak-hak manusia yang asasi tersebut. 5 Dalam pada itu, maka penghormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah pilar yang sangat penting bagi setiap negara hukum. 6
Dinamika HAM berkembang seiring dengan perkembangan hukum internasional dan hubungan internasional  dan  pertama  kali  hak  asasi  manusia secara  resmi  dilindungi  secara  universal  dalam bentuk “ Universal Declaration of Human Rights” atau  disingkat  UDHR (Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia  atau  disingkat  DUHAM)  yang memuat hak dan kebebasan fundamental manusia.
Di dalam pembukaan UDHR telah tertuang aspirasi seluruh masyarakat dunia untuk menikmati kebebasan  berbicara  atau  menyatakan  pendapat, kepercayaan, bebas dari rasa takut, dan bebas untuk menyatakan keinginan serta dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia itu sendiri adalah penghormatan terhadap martabat manusia. 7 UDHR merupakan pengejawantahan seluruh umat manusia  di  dunia  untuk  menyuarakan  kebebasan HAM.
UDHR  berbentuk  deklarasi (declaration) dan  bukan  perjanjian  internasional (international treaty) dengan  maksud  agar  UDHR  digunakan sebagai  pedoman  prinsip-prinsip  HAM  dan berdasarkan  piagam  PBB  maka  setiap  negara terikat  secara  moral  untuk  mendukung  dan menghormati UDHR. 8
UDHR terdiri dari pembukaan dan beberapa pasal, yang didalamnya diatur dua kategori HAM yaitu  hak-hak  sipil  dan  politik  serta  hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. 9 Hak-hak yang diatur dan  dilindungi  dalam  UDHR  sesungguhnya  telah mencakup “broad spectrum” kehidupan manusia, artinya  adalah  bahwa  hak-hak  yang  dijamin perlindungannya  dalam  UDHR  tersebut  secara garis  besar  telah  mencakupi  hampir  seluruh dimensi  kehidupan  manusia.  Hak-hak  sipil  dan
Human Rights (1948): 11, http://www.unic.org.in/items/Other_UniversalDeclarationOf HumanRights.pdf%5Cnhttp://www.ohchr.org/.
8 LG Saraswati et al., Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus , ed. Rocky Gerung, 1st ed. (Depok: Filsafat UI Press, 2006).
9 Ibid.
politik yang diatur dalam UDHR, antara lain adalah hak  untuk  hidup,  hak  untuk  merdeka,  hak  untuk mencari suaka, hak untuk memiliki kewarganegaraan,  sampai  dengan  hak  politik berupa  ikut  serta  dalam  kegiatan  pemerintah negara. 10 Sedangkan  untuk  hak-hak  ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam UDHR antara lain adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan tanpa didasari oleh bentuk diskriminasi apapun, hak untuk memperoleh pendidikan, hingga hak untuk bermasyarakat. 11
Pengakuan dan penghormatan terhadap hak- hak sebagaimana yang dijabarkan di dalam UDHR tersebut hanya akan terwujud bila ada peran aktif dari setiap individu dan pemerintah negara. Martin Rex  menjelaskan  dalam  artikelnya “Human Rights:  Constitutional  and  International” bahwa UDHR  dapat  menjadi  HAM  yang  aktif  bila memenuhi syarat: 12
(1) Merupakan cara bertindak atau diperlakukan  yang  dibenarkan  bagi  semua orang  dengan  ukuran  menguntungkan  bagi setiap  orang  dan  bagi  semua  dan  mungkin dibenarkan  oleh  ukuran  moral  lain;  (2) sebagai  cara  bertindak  dan  diperlakukan yang  dapat  dibenarkan,  ia  mempunyai pengakuan  institusional  yang  otoritatif (sesuai  hukum  atau  diatur  oleh  lembaga sosial  dan  ekonomi);  dan  (3)  Dipelihara dengan  perilaku  yang  menyesuaikan  dan ditunjang oleh pemerintah.
2.  PBB  dan  Peranannya  terhadap  Orang dengan Status Tanpa Kewarganegaraan Perkembangan hukum internasional (khususnya  hak  asasi  manusia)  telah  membawa pengaruh terhadap kedaulatan negara, yakni dalam masalah  kewarganegaraan  dan  perlindungan terhadap mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan. 13
UNHCR didirikan oleh PBB pada tanggal 14 Desember 1950 yang pada awalnya bertugas untuk memberikan  perlindungan  internasional  dan bantuan kemanusiaan. Namun seiring berjalannya waktu,  tugas  UNHCR  tersebut  berkembang  yang meliputi  penanganan  pengungsi  yang  kembali  ke negara  asalnya  dan  juga  menangani  orang  tanpa kewarganegaraan (stateless). 14
Hak atas kewarganegaraan telah dinyatakan secara  tegas  di  dalam  pasal  15  UDHR,  dan  telah
10 Ibid.
11 Ibid.
12 David A. Reidy and Mortimer N.S. Sellers, eds., Universal Human Rights: Moral Order in a Divided World (Rowman & Littlefield Publishers, 2005).
13 Tang Lay Lee, Statelessness, Human Rights and Gender:
Irregular Migrant Workers from Burma in Thailand
terdapat  2  (dua)  buah  hukum  internasional    yang mengatur mengenai orang-orang tanpa kewarganegaraan,  yakni:  Konvensi  Tahun  1954 tentang Status Orang tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi  Tahun  1961  tentang  Upaya  untuk Mengurangi Jumlah Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan.    Dalam  pada  itu,  maka  telah tersedia instrument legal yang menjamin hak setiap individu atas suatu status kewarganegaraan. Selain itu,  telah  menjadi  kewajiban  setiap  negara (khususnya negara pihak) untuk mentaati ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  di  dalam instrument-instrumen hukum internasional tersebut khususnya  untuk  melindungi  orang-orang  tanpa kewarganegaraan dan untuk melakukan naturalisasi dan asimilasi terhadap mereka secepat mungkin. 15

## 3. Sekilas Kasus Danko Nizar Zlavic
Kasus  Danko  Nizar  Zlavic  bermula  dari Zlavic  yang  dikenakan  Tindakan  Keimigrasian berupa  karantina  (istilah  untuk  “detensi”  saat  itu) di  Bali  karena  tidak  dapat  memperlihatkan dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasiannya  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  39,  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1992 tentang  Keimigrasian  (sebelum  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian) saat itu. Selanjutnya pada tanggal 29 November  2002,  Zlavic  dipindahkan  ke  Rumah Detensi  Imigrasi  Jakarta  dan  ditempatkan  di  sana hingga Zlavic meninggal dunia pada tahun 2017.
Penempatan Zlavic sebagai deteni di dalam Rumah Detensi Imigrasi pada tahun 2002 telah sah secara  hukum  karena  Zlavic  berada  di  wilayah Indonesia  tanpa  memiliki  dokumen  perjalanan maupun  dokumen  keimigrasian  yang  sah  dan masih berlaku di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian:
Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia  dapat  ditempatkan  di  Karantina Imigrasi:
a.  Apabila  berada  di  Wilayah  Indonesia tanpa  memiliki  izin  keimigrasian  yang sah; atau
b.  Dalam rangka menunggu proses pengusiran  atau  deportasi  ke  luar wilayah Indonesia.
(Refugees and Human Rights) , Volume 9. (Boston: Brill Academic Pub, 2005).
14 Agita Chici Rosdiana and Bagas Jaya Putra, Kajian Stateless Person Terhadap Hak Asasi Manusia , 2017.
15 Ibid.
Saat  di  detensi,  pihak  Rumah  Detensi Imigrasi  Jakarta  telah  melaksanakan  tugasnya dengan memberitahukan kepada pihak perwakilan negara  di  Indonesia  dan  mengupayakan  untuk memverifikasi  kewarganegaraan  Zlavic.  Dugaan awal  saat  itu  adalah  bahwa  Zlavic  merupakan seorang  warga  negara  Kroasia  karena  didasarkan atas pengakuannya sendiri. Namun pihak perwakilan negara Kroasia tidak mengakui Zlavic sebagai  salah  seorang  warga  negaranya  karena tidak  adanya  data  dukung  ataupun  bukti  tertulis yang  menyatakan  bahwa  Zlavic  adalah  seorang Warga Negara Kroasia.
Selanjutnya, pihak Rumah Detensi Imigrasi  Jakarta  berupaya  untuk  memverifikasi kewarganegaraan  Zlavic  ke  perwakilan  negara Bosnia  dan  Herzegovina,  namun  tetap  tidak menemui  hasil.  Selain  itu,  pihak  Rumah  Detensi Imigrasi  Jakarta  juga  telah  berupaya  untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR)  mengenai  status  Zlavic,  namun  upaya tersebut juga tidak menemui hasil.
Setelah  mendekam  di  dalam  Rumah Detensi  Imigrasi  Jakarta  selama  lebih  dari  10 (sepuluh)  tahun  tanpa  adanya  kepastian  status kewarganegaraan  berakibat  kepada  Zlavic  yang belum  dapat  dideportasi  ke  negara  asalnya. Sehingga  Zlavic  dapat  dikeluarkan  dari  Rumah Detensi  Imigrasi  dan  memberikannya  izin  untuk berada  di  luar  Rumah  Detensi  Imigrasi  dengan ketetapan  kewajiban  melapor  secara  periodik. Ketentuan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:
Menteri  atau  Pejabat  Imigrasi  yang ditunjuk  dapat  mengeluarkan  Deteni  dari Rumah  Detensi  Imigrasi  apabila  jangka waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  terlampaui  dan  memberikan  izin kepada Deteni untuk berada di luar Rumah Detensi  Imigrasi  dengan  menetapkan kewajiban melapor secara periodik.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  221  Ayat  (1), Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 31  Tahun  2013  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa:
Deteni  yang  mendapatkan  izin  berada  di luar  Rumah  Detensi  Imigrasi  wajib melaporkan:
a. keberadaannya secara periodik setiap 1 (satu)bulan; dan b. setiap perubahan mengenai:
1. status sipil;
2. pekerjaan; atau;
3. perubahan alamat.
Pemberian  izin  bagi  deteni  dengan  status kewarganegaraan yang belum jelas sehingga belum dapat  dipulangkan  atau  dideportasi  ke  negara asalnya  untuk  berada  di  luar  Rumah  Detensi Imigrasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan baginya menjalani kehidupan sebagaimana  hak  dasar  manusia  dengan  tetap melakukan pengawasan melalui kewajiban melapor secara periodik.
Selama  kurun  waktu  tersebut,  pihak Rumah  Detensi  Imigrasi  tetap  mengupayakan proses verifikasi kewarganegaraan Zlavic dan agar Zlavic dapat di deportasi ke negara asalnya.
Untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin  dapat  timbul  sebagai  akibat  deteni  yang diberikan  izin  di  luar  Rumah  Detensi  Imigrasi tersebut,  maka  diperlukan  penjaminan  baginya. Namun  dalam  kasus  yang  dialami  oleh  Zlavic, tidak  ada  pihak  yang  mau  bertanggung  jawab terhadap  keberadaan  maupun  kegiatan  Zlavic diluar  Rumah  Detensi  Imigrasi  Jakarta.  Sehingga sebagai tindakan pengamanan, Zlavic ditempatkan kembali  di  Rumah  Detensi  Imigrasi  Jakarta  dan selama kurun waktu tersebut, pihak Rumah Detensi Imigrasi Jakarta terus berkoordinasi dengan pihak perwakilan  negara  dan  UNHCR  guna  penentuan status kewarganegaraan Zlavic.
Namun pada tahun 2017 Zlavic menderita sakit  dan  meninggal  dunia  saat  menjalani  rawat inap  akibat  sakit  yang  dideritanya  dengan  masih berstatuskan  sebagai  seorang  deteni  dan  status kewarganegaraan yang masih belum diketahui.

## 4. Kasus Danko Nizar Zlavic dalam Pandangan Hak Asasi Manusia
Dalam  kasus  Zlavic,  pihak  Imigrasi  telah berupaya  untuk  memverifikasi  kewarganegaraan Zlavic  melalui  perwakilan-perwakilan  negara  di Indonesia  dan  berkoordinasi  dengan  pihak UNHCR  agar  Zlavic  dapat  diidentifikasi  dan dicarikan  solusi  bagi  status  kewarganegaraannya. Namun  hal  tersebut  tidak  menemui  hasil  karena pihak  perwakilan  negara  Kroasia  dan  Bosnia  dan Herzegovina  tidak  mengakui  Zlavic  sebagai warganegaranya  dengan  alasan  tidak  adanya  data dukung  ataupun  bukti  tertulis  yang  menguatkan. Pihak  UNHCR  juga  tidak  dapat  berbuat  banyak dan  belum  dapat  melakukan  proses resettlement baginya.
Yang  ingin  disoroti  dalam  tulisan  ini adalah  bukan  kepada  lamanya  jangka  waktu pendetensian Zlavic, namun lebih kepada mencari akar  permasalahan  yang  menyebabkan  Zlavic didetensi dalam waktu yang cukup lama tersebut.
Tidak  adanya  pihak  yang  memverifikasi dan mengakui status kewarganegaraan Zlavic serta pembiaran Zlavic dengan status tanpa kewarganegaraan atau stateless yang menyebabkan  Zlavic  mendekam  selama  sekitar lima  belas  tahun  sebagai  seorang  deteni  hingga Zlavic  meninggal  dunia  tersebut  yang  memiliki implikasi mendalam terhadap Hak Asasi Manusia.
Kondisi stateless akan  menyebabkan kesulitan  karena  kewarganegaraan  merupakan syarat  praktis  seseorang  dalam  proses  politik, yudisial  dan  juga  untuk  memperoleh  hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. 16
Tanpa adanya status kewarganegaraan atau dokumen  kependudukan  apapun  maka  seseorang tidak  dapat  memperoleh  pelayanan  kesehatan, pendidikan,  pekerjaan,  maupun  untuk  bepergian. Orang  dengan  status stateless sangat  rentan terhadap  pendetensian  dalam  jangka  waktu  yang tidak  terbatas  jika  memasuki  suatu  negara  secara tidak sah dan tidak ada negara yang mau menerima mereka bila dipulangkan. 17 Pentingnya  status  kewarganegaraan  bagi seseorang  merupakan  salah  satu  hak  yang  diatur dalam Pasal 15 UDHR yang berbunyi:
(1) Everyone has the right to nationality; (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his/ her nationality.
Jadi,  setiap  orang,  tanpa  terkecuali memiliki  hak  atas  sebuah  kewarganegaraan  dan tidak  ada  yang  boleh  dengan  sewenang-wenang mencabut  kewarganegaraan  seseorang  ataupun menolak hak seseorang untuk mengganti kewarganegaraannya.
Hak  untuk  menjadi  bagian  dari  sebuah komunitas merupakan “rights to have rights” yaitu hak  untuk  memperoleh  hak-hak. 18 Dengan memberikan  seseorang  (dalam  hal  ini  Zlavic) kewarganegaraannya, maka hak-hak dasar sebagai seorang  warga  negara  secara  langsung  akan diperoleh  dari  negaranya  dan  Zlavic  akan  dapat memperoleh segala bentuk bantuan yang diperlukan  baginya  dari  negara  tersebut.  Dengan kata  lain,  dengan  adanya  kewarganegaraan  akan terdapat kepastian hukum dan akan menimbulkan hubungan  timbal  balik  yang  jelas  antara  Zlavic dengan negaranya.
Di  Indonesia  sendiri,  pentingnya hak atas kewarganegaraan  selain  telah  diatur  dalam konstitusi negara, yakni dalam Pasal 28D, ayat 4,
16 David Weissbrodt, The Human Rights of Non-Citizens , 1st ed. (Oxford University Press, 2008).
17 Christopher Richter, “Statelessness in Australian Refugee Law: The (Renewed) Case for Complementary Protection,” The University of Queensland Law Journal (2005).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, juga diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ketentuan mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia itu sendiri telah di elaborasi di dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 Tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia. Namun Zlavic tidak termasuk ke dalam subjek atau kategori  yang  dapat  menjadi  Warga  Negara sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut.
Pihak  terkait  lainnya  dalam  kasus  Zlavic, yaitu UNHCR seharusnya memiliki peran penting untuk  membantu  Zlavic,  karena  salah  satu  tugas UNHCR adalah untuk menangani “ statelessness”. Upaya yang ditempuh UNHCR dalam menangani permasalahan orang-orang tanpa kewarganegaraan dibagi  dalam empat kategori : 19 (i)  Identifikasi (yakni penyusunan strategi dengan mengidentifikasi penyebab
statelessness, karakteristik penduduk dan masalah yang dihadapi);  (ii)  Pencegahan  (dengan  memberikan nasihat  hukum  kepada  pemerintah  negara  agar hukum  domestiknya  selaras  dengan  standar internasional);  (iii)  Pengurangan  Jumlah  (dengan memberikan  solusi  yakni  mengakuisisi  sebuah kewarganegaraan,  yang  umumnya  merupakan negara  dimana  seseorang  yang  stateless  memiliki hubungan  atau  keterikatan  yang  paling  kuat dengannya); (iv) perlindungan (yaitu memberikan jaminan atas perlindungan HAM seseorang hingga orang tersebut memperoleh kewarganegaraan).
Dengan adanya tugas dan tanggung jawab UNHCR tersebut, maka seharusnya UNHCR yang nantinya  akan  mengidentifikasi  Zlavic  dan kemudian  mendesak  pihak  perwakilan  negara dimana Zlavic memiliki ikatan atau hubungan yang paling erat untuk diverifikasi kewarganegaraannya atau  setidaknya  dapat  dibantu  dicarikan  solusi kewarganegaraannya melalui sebuah proses resettlement .

## KESIMPULAN
Pihak  Imigrasi  (dalam  hal  ini  Rumah Detensi Imigrasi Jakarta) telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Walaupun  Indonesia  bukan  merupakan negara  yang  meratifikasi  Konvensi  PBB  Tahun 1954  tentang Status  of  Stateless  Persons maupun Konvensi  PBB  Tahun  1961  tentang  Upaya  untuk
18 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism , 2nd ed. (New York: Meridian Books, 1958).
19 UNHCR, “How UNHCR Helps Stateless People,” https://www.unhcr.org/stateless-people.html.
Mengurangi Jumlah Orang-Orang
Tanpa Kewarganegaraan,  pemerintah  Indonesia  melalui Rumah  Detensi  Imigrasi  telah  berupaya  untuk memenuhi  hak  asasi  manusia  Zlavic  antara  lain adalah  dengan  berupaya  untuk  memverifikasi status kewarganegaraannya.
Selain  itu,  pihak  Rumah  Detensi  Imigrasi Jakarta telah berkoordinasi dengan pihak perwakilan negara dan UNHCR di Indonesia agar Zlavic  dapat  dicarikan  solusi  bagi  status kewarganegaraannya.  Namun  pihak  perwakilan negara Kroasia dan Bosnia dan Herzegovina tidak mengakui  kewarganegaraan  Zlavic  dengan  alasan tidak  adanya  data  dukung  atau  bukti  yang menguatkan. Lamanya jangka waktu pendetensian Zlavic  di  Rumah  Detensi  Imigrasi  Jakarta disebabkan karena tidak ada pihak yang mengakui kewarganegaraan Zlavic. Pembiaran Zlavic dengan status  tanpa  kewarganegaraan  atau stateless tersebut  yang  berimplikasi  terhadap  Hak  Asasi Manusia-nya, karena hak atas sebuah kewarganegaraan  merupakan  salah  satu  hak  dan kebebasan  yang  fundamental  bagi  manusia  yang diatur  secara  universal  dalam  UDHR  sehingga secara  moral  negara-negara  pihak  terikat  untuk menegakkan dan menghormatinya.

## SARAN
Agar  pihak  perwakilan  negara  asing  di Indonesia  dapat  membangun  sebuah  metode  atau skema untuk dapat menidentifikasi dan mengkonfirmasi  warga  negaranya.  Selain  itu disarankan  agar  pihak  UNHCR  dapat  lebih  pro- aktif  dalam  menangani  orang-orang  yang  tidak memiliki  kewarganegaraan  atau stateless karena merupakan salah satu tugasnya dan agar dibangun sebuah skema yang dapat membantu orang-orang dengan  status stateless tersebut  untuk  dapat direlokasi  ke  negara  yang  mau  menerimanya  dan akhirnya  memperoleh  kewarganegaraan  melalui proses resettlement dalam waktu yang tidak terlalu lama dan prosedur yang tidak terlalu sulit.
Negara  Indonesia  menjamin  hak  atas kewarganegaraan sebagai salah satu hak konstitusional  yang  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945.  Di  dalam  Pasal  28  D, Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:
Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Permasalahan orang
tanpa status
kewarganegaraan bukan merupakan suatu hal yang baru dihadapi  oleh Pemerintah Indonesia.
20 Dewi Anggrayni, “KJRI Davao Selesaikan Persoalan Status Kewarganegaraan Keturunan WNI Di Mindanao Selatan,” last modified 2019, accessed August 15, 2019,
Permasalahan orang tanpa status kewarganegaraan ini  umumnya  dijumpai  di  daerah  perbatasan negara.  Contohnya  adalah  permasalahan  orang tanpa status kewarganegaraan di daerah perbatasan negara antara Indonesia dengan Filipina,  yakni di daerah provinsi Sulawesi Utara (Indonesia) dengan provinsi Saranggani dan Balut (Filipina). Permasalahan orang tanpa status kewarganegaraan di  daerah  tersebut  telah  muncul  sejak  sekitar  dua abad  yang  lalu,  namun  dengan  upaya  Pemerintah Indonesia  maka  perlahan  masalah  tersebut  data teratasi.  Langkah  yang  ditempuh  oleh  pihak perwakilan  negara  Indonesia  (yakni  melalui Konsulat  Jenderal  Indonesia)  di  Davao,Filipina adalah dengan melakukan registrasi dan konfirmasi  kewarganegaraan  bagi  warga  yang memiliki  keturunan  Indonesia  atau  lazim  dikenal dengan  istilah “Persons  of  Indonesia  Descent” atau  disingkat  PIDs  disana.  Penentuan  status kewarganegaraan  Indonesia  disana  dilaksanakan melalui  assessment  oleh  tim  khusus  dan selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan  pemberian suatu surat yang menegaskan status kewarganegaraan Republik Indonesia. 20
Selanjutnya  berdasarkan  surat  tersebut,  mereka yang  terkonfirmasi  dapat  diberikan  Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk dapat pulang kembali ke tanah air bagi yang ingin kembali atau dokumen  perjalanan  tersebut  dapat  digunakan sebagai dasar untuk memperoleh Izin Tinggal dari Pemerintah  Filipina  bagi  mereka  yang  memilih untuk tetap tinggal di Filipina.
Jadi  dari  upaya  yang  dilakukan  pemerintah Indonesia  tersebut  dapat  dijadikan  contoh  acuan skema yang dapat diadopsi oleh pihak perwakilan negara  asing  di  Indonesia  untuk  menangani permasalahan orang tanpa status kewarganegaraan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Buku:
Arendt,  Hannah. The  Origins  of  Totalitarianism . 2nd ed. New York: Meridian Books, 1958.
Crock,  Mary,  and  Ben  Saul. Future  Seekers- Refugees  and  The  Law  in  Australia .  NSW- Australia: The Federation Press, 2002.
Lee,  Tang  Lay. Statelessness,  Human  Rights  and Gender:  Irregular  Migrant  Workers  from Burma  in  Thailand  (Refugees  and  Human Rights) .  Volume  9.  Boston:  Brill  Academic Pub, 2005.
Qamar, Nurul. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum  Demokrasi:  Human  Rights  in
https://indonesiantoday.id/2019/06/25/kjri-davao-selesaikan- persoalan-status-kewarganegaraan-keturunan-wni-di- mindanao-selatan/.
Democratiche Rechstaat . Edited by Ihsan. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Reidy, David A., and Mortimer N.S. Sellers, eds.
Universal  Human  Rights: Moral  Order in  a Divided  World .  Rowman  &  Littlefield Publishers, 2005. Richter,  Christopher.  “Statelessness  in  Australian Refugee  Law:  The  (Renewed)  Case  for Complementary  Protection.” The  University of Queensland Law Journal (2005).
Rosdiana,  Agita  Chici,  and  Bagas  Jaya  Putra.
Kajian Stateless Person Terhadap Hak Asasi Manusia , 2017.
Saraswati,  LG,  Taufik  Basari,  Donny  Gahral Adian,  Singkop  Boas  Boangmanalu,  Eko Wijayanto,  Haryatmoko,  Gadis  Arivia, Irianto Wijaya, and Rocky (ed.) Gerung. Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus . Edited by Rocky Gerung. 1st ed. Depok: Filsafat UI Press, 2006. Weissbrodt,  David. The  Human  Rights  of  Non- Citizens .  1st  ed.  Oxford  University  Press, 2008
Sumber lain:
Anggrayni,  Dewi.  “KJRI  Davao  Selesaikan
Persoalan Status Kewarganegaraan
Keturunan WNI Di Mindanao Selatan.” Last modified  2019.  Accessed  August  15,  2019. https://indonesiantoday.id/2019/06/25/kjri- davao-selesaikan-persoalan-status- kewarganegaraan-keturunan-wni-di- mindanao-selatan/. UNHCR. “How UNHCR Helps Stateless People.” https://www.unhcr.org/stateless-people.html. United  Nations.  “United  Nations  Universal Declaration of Human Rights 1948.” Office of the  High  Comissioner  for  Human  Rights
(1948): 11. http://www.unic.org.in/items/Other_Univers alDeclarationOfHumanRights.pdf%5Cnhttp: //www.ohchr.org/.