## PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA ANTARA LESSEE DAN LESSOR

## Aprilianti
Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstrak
Perjanjian sewa  guna  usaha  (leasing)  yang  diadakan  oleh  Lessor  dan  Lesseen dilakukan  secara  tertulis  dalam  bentuk  perjanjian  standar.  Isi  perjanjian  tersebut ditentukan  oleh  jenis  dari  leasing  itu  sendiri  dan  hubungan  hukum  (hak  dan kewajiban)  timbal  balik  antara  Lessor  dan  Lessee.  Bagi  Lessor,  hak  dan kewajibannya  adalah  memperoleh  pembayaran  sebagai  imbalan  jasa  dan menyerahkan barang modal kepada Lessee. Sedangkan hak dan kewajiban Lessee adalah  meperoleh  kegunaan  dari  barang  modal  dan  membayar  sewa  secara berkala. Tidak dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak maka dapat disebut wanprestasi. Perjanjian akan berakhir jika hak dan kewajiban  Lessor dan Lessee telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.
Kata Kunci: Leasing, Lessor, Lessee, hak dan kewajiban.

## I. PENDAHULUAN
Kebutuhan  dalam  kehidupan memerlukan dana  yang tidak sedikit, semakin  tinggi  tingkat  kehidupan akan  mempengaruhi  meningkatnya kebutuhan akan dana. Dalam memenuhi  kebutuhan  dana  tersebut, pihak  swasta  banyak  menggunakan jasa lembaga perbankan. Akan tetapi ternyata  lembaga  perbankan  tidak dapat memenuhi banyaknya kebutuhan  dana  dalam  masyarakat. Hal  ini  mengingat  keterbatasan jangkauan  penyebaran  kredit  oleh lembaga  perbankan,  keterbatasan sumber dana dan keharusan memberlakukan prinsip-prinsip pemberian  kredit  yang  sangat  ketat. Masyarakat kemudian mencari bentuk-bentuk  penyandang  dana  lain yang  dapat  memenuhi  kebutuhan dana  mereka.  Salah  satunya  adalah dengan  adanya  lembaga  sewa  guna usaha  (untuk  selanjutnya  disebut leasing) yang  merupakan  lembaga yang lebih fleksibel dibanding
lembaga perbankan. Fleksibilitas lembaga  ini  dalam  hal  dokumen, jaminan,  struktur  kontrak,  besar  dan jangka  waktu  pembayaran  cicilan oleh  penyewa  guna  usaha    dan prosedur yang sederhana.
Sewa  guna  usaha  merupakan usaha  dan  lembaga  dalam  bentuk penyediaan barang modal baik secara finance  lease maupun operating lease untuk  digunakan  oleh lessee sebagai  pelaku  usaha  selama  jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Berdasarkan pengertian  di  atas dapat dilihat bahwa ada dua macam bentuk sewa guna usaha yaitu secara finance lease dengan hak opsi dan operating lease tanpa  hak  opsi.  Sewa  guna usaha  melibatkan  beberapa  pihak seperti  perusahaan  sewa  guna  usaha ( lessor) , penyewa guna usaha (lessee )  dan  penyedia  barang  objek sewa guna usaha ( supplier).
Lessor  memberikan  bantuan dalam hal  pembiayaan barang modal bagi masyarakat terutama bagi
pengusaha kecil yang ingin mengembangkan  usahanya  namun menemui kesulitan dalam hal pengadaan  barang  modal.  Hampir semua  bidang  bisnis  maupun  non bisnis  telah  dimasuki  oleh  bisnis sewa guna usaha, seperti pada bidang transportasi, industri, konstruksi, kesehatan  dan  lain-lainnya.  Sewa guna  usaha  merupakan  alternatif sumber pembiayaan untuk memperoleh  dana  dalam  pengadaan barang  modal.  Bidang  usaha  sewa guna usaha memberikan kemudahan- kemudahan  dibandingkan  dengan lembaga  pembiayaan  lain,  seperti kemudahan dalam prosedur memperoleh pembiayaan, efisien waktu,  pengaturan  yang  tidak  rumit dan jaminan yang tidak memberatkan. Kegiatan  sewa  guna  usaha dapat  terjadi  diawali  dengan  adanya kebutuhan  dari  pihak lessee akan barang modal dan adanya keterbatasan  dana  sehingga  muncul pihak lessor sebagai  penyandang dana  untuk  membiayai  pembelian barang  tersebut  lebih  dahulu  dari pihak supplier. Kemudian atas adanya  pembelian  barang  tersebut oleh  pihak lessor mengakibatkan pihak supplier harus  bertanggung jawab  menyerahkan  barang  tersebut kepada lessee  d alam  kondisi  baik. Sedangkan pihak lessee berkewajiban membayar uang angsuran secara berkala untuk penggantian pembelian barang modal sesuai  dengan  jumlah  yang  telah ditetapkan oleh lessor. Lessor dalam memberikan pembiayaan harus memiliki keyakinan  bahwa lessee sanggup membayar cicilan sebagaimana mestinya,  sehingga  pihak lessor
memerlukan  data  dan  penelitian terlebih  dahulu  atas  permohonan
pembiayaan  oleh lessee. Keyakinan lessor terhadap  kemampuan lessee menerapkan prinsip 5 C, yang terdiri dari  watak  ( Character ),  kemampuan ( Capasity ), kecukupan modal ( Capital ), kondisi ekonomi ( Condition of Economy) dan jaminan ( Collaterals).
Masyarakat    yang  membutuh- kan  pembiayaan  ini  harus  terlebih dahulu menghubungi perusahaan pembiayaan tersebut. Kemudian antara lessor dan  calon lesse e mengadakan suatu perjanjian pembiayaan sewa guna usaha.
Perjanjian  ini  membuat  para  pihak terikat  dan  menimbulkan  hak  dan kewajiban serta tanggung jawab bagi masing-masing  pihak.  Hak  dan kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang dimiliki  pihak-pihak  hanya  terbatas pada  apa  yang  sudah  diperjanjikan sebelumnya. Apabila para pihak atau salah  satu  pihak  melakukan  hal-hal yang  diluar  dari  apa  yang  telah diperjanjikan, maka terjadilah wanprestasi yang  mengakibatkan kerugian bagi pihak yang melakukannya.
Jika  tidak  terjadi  wanprestasi atau  perjanjian  tersebut  berjalan sesuai  dengan  yang  telah  disepakati para pihak, maka perjanjian berakhir sesuai dengan yang diharapkan. Pada masa  akhir  perjanjian  ini  juga diberikan hak  opsi kepada lessee, yaitu  hak  untuk  membeli  barang modal  dengan  melunasi  pembayaran nilai sisa dan hak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Berdasarkan  paparan  di  atas  maka penulis bermaksud mengadakan kajian lebih mendalam tentang perjanjian  sewa  guna  usaha  antara lessor dan lessee.

## II.  PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Sewa Guna Usaha
Sewa  guna  usaha  atau leasing berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu to
lease yang  artinya  “menyewakan”. Menurut  Surat  Keputusan  (SK) Bersama Menkeu, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor N.KEP- 122/MK/ IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, Nomor 30/Kpb/l/1974  Tentang  Perizinan Usaha  Leasing,  Pengertian  Leasing adalah  setiap  kegiatan  pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan  oleh  suatu  perusahaan untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu, berdasarkan pembayaran- pembayaran  secara  berkala  disertai dengan hak pilih (opsi) dari perusahaan  tersebut  untuk  membeli barang-barang modal yang bersangkutan  atau  memperpanjang jangka  waktu leasing berdasarkan
nilai  sisa  yang  telah  disepakati bersama.
Menurut  Kepmenkeu  RI  No. 1169/KMK.01/1991 Tentang
Kegiatan  Sewa  Guna  Usaha,  Pasal  1 huruf  a, leasing diartikan  sebagai suatu  kegiatan  pembiayaan  dalam bentuk  penyediaan  barang  modal baik  secara  sewa  guna  usaha  dengan hak  opsi (finance  lease) maupun sewa  guna  usaha  tanpa  hak  opsi (operating lease) untuk dipergunakan  oleh lessee selama jangka waktu berdasarkan pemabayan secara berkala. Pengertian  menurut Equipment
Leasing  Association, leasing adalah perjanjian  antara lessor dan lessee untuk  menyewa  suatu  jenis  barang modal  tertentu  yang  dipilih  oleh lessee. Hak  kepemilikan  atas  barang modal  tersebut  ada  pada lessor
sedangkan lessee
hanya menggunakan  barang  modal  tersebut berdasarkan  pembayaran  uang  sewa yang  telah  ditentukan  dalam  jangka waktu tertentu.
Berdasarkan beberapa
pengertian  di  atas  maka  terdapat beberapa  unsur  mengenai  sewa  guna usaha, yaitu: a. Adanya suatu perusahaan pembiayaan (lessor);
b. Adanya  calon  penyewa  guna usaha (lessee);
c. Penyediaan barang modal;
d. Keterbatasan jangka waktu;
e. Pembayaran secara berkala;
f. Hak opsi bagi lessee;
g. Ada nilai sisa (residu).

## 2.2.  Dasar  Hukum  Sewa  Guna Usaha
Sewa guna usaha memiliki dua dasar  hukum,  baik  yang  bersifat pokok maupun bersifat administrasi.
a. Dasar  Hukum  Pokok  Sewa
Guna Usaha. Pasal 1338 KUHPdt merupakan  dasar  hukum  pokok, karena  dalam  pasal  ini  diatur mengenai perikatan. Setiap perikatan yang  dibuat  pihak-pihak  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  para pihak  yang  membuatnya.  Pasal  ini merupakan cerminan dari asas “kebebasan  berkontrak”.  Asas  ini mempunyai  arti  bahwa  para  pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak,
sepanjang memenuhi ketentuan syarat  sahnya  perjanjian  (Pasal  1320
KUHPdt), tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan  yang  berlaku,dilaksanakan dengan itikad baik.
b. Dasar Hukum bersifat Administratif,
1. Keppres  RI  No.61  Tahun  1988
Tentang Lembaga Pembiayaan,
2. SKB  tiga  Menteri  yang  terdiri dari  Menteri  Keuangan,  Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan No.Kep- 22/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing. 3. Keputusan  Menteri  Keuangan  RI No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pelasanaan Lembaga Pembiayaan. 4. Keputusan  Menteri  Keuangan  RI No.634/KMK.013/1990  Tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas  Melalui  Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing).
5. Keputusan  Menteri  Keuangan  RI No.1169/KMK.01/1991  Tentang Kegiatan  Sewa  Guna  Usaha (Leasing).

## 2.3. Perjanjian Sewa Guna Usaha
Perjanjian  sewa  guna  usaha (lease  agreement) yang  dibuat  pada umumnya sudah dalam bentuk standar  yang  dibuat  oleh  pihak lessor ,  sedangkan lessee hanya menyetujuinya  saja.  Perjanjian  yang dibuat tersebut mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No1169/KMK.01/1991  Pasal  9,  isi perjanjian sewa guna usaha, sekurang-kurangnya memuat
beberapa hal, antara lain:
a. jenis transaksi sewa guna usaha;
b. Nama dan alamat masing-masing pihak;
c. Nama,  jenis,  tipe  dan  lokasi penggunaan barang modal;
d. Masa sewa guna usaha;
e. Opsi  bagi lessee dalam  hal
transaksi sewa guna usaha;
f. Tanggungjawab  para  pihak  atas barang  modal  yang  menjadi objek sewa guna usaha; g. Harga perolehan, nilai pembiayaan,  pembayaran  sewa guna  usaha,  angsuran  pokok pembiayaan,  imbalan  jasa  sewa guna  usaha,  nilai  sisa,  simpanan jaminan  dan  ketentuan  asuransi atas  barang  modal  yang  disewa guna usahakan;
h. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi  sewa  guna  usaha  yang dipercepat dan penetapan kerugian  yang  harus  ditanggung lessee dalam  hal  barang  modal dengan  hak  opsi  hilang,  rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun.
Berdasarkan  uraian  di  atas maka  perjanjian  sewa  guna  usaha mepunyai beberapa sifat, yaitu:
a. Konsensual yaitu perjanjian yang terjadi  apabila  para  pihak-pihak tercapai  kata  sepakat  dan  kata sepakat  itu  mengenai  barang- barang  modal  dan  harganya, maksudnya  perjanjian  sewa  guna usaha  itu  sudah  lahir  pada  detik tercapainya kata sepakat mengenai  jangka  waktu  kontrak dengan  masa  barang  modal secara  ekonomis  dan  harganya dibayar secara berkala;
b. Formal  yaitu  perjanjian  yang didapat  atas  dasar  persetujuan antara para pihak yang didasarkan  pada  kata  sepakat yang  dinyatakan  dengan  suatu akta tertulis, jadi dalam perjanjian sewa guna usaha selalu diikuti  dengan  surat  perjanjian sewa  guna  usaha  yang  dibuat oleh lessor ;
c. Kekuatan mengikat dari perjanjian sewa guna usaha, yaitu perjanjian  sewa  guna  usaha  yang dibuat  oleh lessor dan lesse e
secara sah berlaku seperti undang-undang  dan  mengikat mereka;
d. Asas  kepribadian  dari  perjanjian sewa  guna  usaha,  dalam  hal  ini mengandung  hak  dan  kewajiban lessee dan lessor . Lessor mempunyai kewajiban menyerahkan barang modal, sedankan lessee memperoleh hak untuk  memakai  barang  modal tersebut  setelah  ia  memenuhi kewajibannya  dalam  perjanjian sewa guna usaha. Jadi, perjanjian sewa guna usaha hanya mengikat lessor dan lessee.

## 2.4 Proses Terjadinya Perjanjian
Sewa Guna Usaha
a. Tahap Pra-kontraktual (sebelum terjadinya perjanjian) Pada  tahap  ini  terdiri  dari beberapa  rangkaian  kegiatan  yang meliputi: 1) Negosiasi (tawar menawar), merupakan  langkah  awal  yang terjadi antara calon lessee dengan supplier, dimana antara keduanya
terjadi proses saling tawar
menawar  mengenai  penentuan dan  penawaran  harga  dan  barang objek sewa guna usaha; 2) Konfirmasi (pemberitahuan), merupakan  langkah  lebih  lanjut setelah  pihak lessee dan supplier sepakat  mengenai  barang  objek sewa  guna  usaha  dan  harganya, kemudian calon lessee mengajukan  permohonan  kepada pihak lessor untuk  mendapatkan fasilitas  pembiayaan  sewa  guna
usaha. Pada tahap ini calon lessee diharuskan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh pihak lessor ; 3) Evaluasi kelayakan, tahap pemeriksaan formulir permohonan, kelengkapan persyaratan,  pengamatan  secara langsung  akan  usaha  dari  calon lessee tersebut;
4) Keputusan, merupakan tahap dimana pihak lessor memberikan penilaian  apakah  fasilitas  sewa guna  usaha  dapat  diberikan  atau tidak kepada calon lessee.

## b. Tahap Kontraktual (terjadinya perjanjian)
Pada  tahap  ini  merupakan rangkaian  kegiatan  penandatanganan perjanjian  oleh  pihak  calon lessee dengan pihak lessor. Penandatanganan perjanjian tersebut  merupakan  tanda  bahwa calon lessee telah  sepakat  mengenai isi  dari  perjanjian  standar  yang  telah dibuat  oleh  pihak lessor .  Pada  tahap ini  kedua  pihak  telah  sepakat  untuk menjalankan  hak  dan  kewajibannya masing-masing  sesuai  dengan  isi perjanjian.

## 2.5.  Hak  dan  Kewajiban  Para Pihak
Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPdt mengenai  perjanjian  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  pihak-pihak, berarti perjanjian tersebut mempunyai  kekuatan  mengikat  dan memaksa  serta  memberi  kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya.  Sehingga  pihak-pihak harus  mentaati  perjanjian  tersebut sama  dengan  mentaati  undang- undang  atau  dengan  kata  lain  para pihak  harus  melaksanakan  hak  dan
kewajiban  yang  terdapat  dalam perjanjian dengan baik.

## a. Hak dan Kewajiban Lessee
Hak pihak Lessee dalam perjanjian sewa guna usaha: 1)  Memperoleh fasilitas pembiayaan sewa  guna  usaha  dari  pihak lessor untuk membiayai pembelian  barang  yang  menjadi objek  perjanjian  sewa  guna usaha.  Terhadap  barang  tersebut kepemilikannya  secara  yuridis
(legal owner) tetap dipegang oleh pihak lessor sedangkan  pihak lessee hanya  menguasai  secara fisik (economic  owner). Lessee dapat memperoleh hak milik atas barang  tersebut  setelah  melunasi seluruh  pembayaran  sewa  guna usaha  dan  menggunakan  hak opsinya.
2)  Menerima  barang  yang  menjadi objek  perjanjian  dari supplier tepat  waktu  sesuai      dengan waktu  yang  tertera  dalam  order pembelian.
3)    Pada  akhir  masa  kontrak, lessee dapat menggunakan hak opsinya.
Kewajiban  pihak Lessee dalam perjanjian sewa guna usaha:
1)  Membayar  angsuran  uang  sewa guna  usaha  setiap  bulannya dengan jumlah yang telah ditetapkan  dan  pada  waktu  yang telah ditentukan;
2) Mengasuransikan objek sewa guna usaha,  baik lessee menunjuk sendiri  perusahaan  asuransinya atau  menyerahkan  pada  pihak lessor;
3)  Membayar  nilai  sisa  pada  saat menggunakan  hak  opsi  untuk membeli barang objek sewa guna usaha;
4)  Menyelenggarakan  pembukuan yang  telah  diaudit  oleh  akuntan
publik  dan  diserahkan    kepada lessor .
b. Hak dan Kewajiban Lessor
Hak bagi Lessor dalam perjanjian sewa guna usaha: 1) Menerima pembayaran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan  jumlah  dan  waktu  yang telah ditetapkan; 2) Memegang bukti-bukti
kepemilikan  atas  barang  objek sewa guna usaha;
3) Memerintahkan lessee untuk
membayar  seluruh  angsuran  , menuntut  pengembalian  barang objek  perjanjian  dari lessee, mengakhiri perjanjian secara sepihak,  jika  terjadi  hal  dalam kejadian tertentu, misalnya
karena  kelalaian  atas  merosotnya harga  barang,  bangkrutnya  usaha lessee , pihak lessee terlibat dalam perkara  perdata  atau  pidana, barang  ditelantarkan  oleh lessee sehingga  barang  tersebut  hilang atau rusak berat.
Kewajiban  bagi lessor dalam perjanjian sewa guna usaha:
1) Memberikan  pembiayaan  pada lessee , yaitu dengan cara menyediakan  dana  dalam  hal pembelian  barang  yang  menjadi objek perjanjian.
2) Menyerahkan barang tepat waktu dengan  menghubungi  terlebih dahulu  pihak supplier yang bersangkutan.
3) Menyerahkan  bukti  pemindahan kepemilikan barang objek perjanjian setelah lessee
menggunakan  hak  opsinya  untuk membeli.

## 2.6. Tanggung jawab Para Pihak
Tanggung  jawab  pihak  l essee , meliputi:
a. Pemakaian  barang, lessee harus bertanggung  jawab  atas  barang yang  menjadi  objek  perjanjian dan  mempergunakan    barang tersebut dengan baik;
b. Perawatan barang, lessee memiliki  tanggung  jawab  untuk mematuhi  setiap  anjuran  dari supplier perihal  penyimpanan dan perawatan barang;
c. Jika lessee mengetahui  terdapat
cacat yang terlihat atau tersembunyi  pada  barang  objek perjanjian  dan  ia  tidak  segera melaporkan (7 hari setelah penyerahan barang) pada supplier maka lessee tetap bertanggungjawab untuk memenuhi  kewajibannya sebagai pihak dalam perjanjian;
d. Lessee bertanggung  jawab  penuh atas risiko, kehilangan, kerusakan atau  musnahnya  barang  karena sebab apapun juga kecuali akibat keadaan memaksa.
Tanggung  jawab  pihak lessor, meliputi:
a. Bertanggung  jawab  penuh  atas pembayaran  pembelian  barang objek  perjanjian  kepada supplier setelah diterimanya surat penerimaan  barang  dan  perintah untuk membayar;
b. Lessor juga  bertanggung  jawab untuk  mengusahakan  agar  pihak supplier  menyerahkan  barang tepat waktu seperti yang tercantum dalam order pembelian.

## 2.7. Penyelesaian Wanprestasi
Wanprestasi  pada  prinsipnya merupakan  salah  satu  keadaan  dari tidak  dilakukan  atau  tidak  mampu melaksanakan  perjanjian,  disamping keadaan lain yaitu alpa atau lalai atau ingkar  janji  atau  juga  melanggar perjanjian,  bila  ia  melakukan  atau berbuat  sesuatu  yang  tidak  boleh dilakukannya. Dalam perjanjian sewa guna  usaha,  wanprestasi  dapat  saja terjadi jika:
a. Lessee lalai  membayar  sejumlah uang angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian; b. Lessee tidak melaksanakan
kewajiban  pembayaran  biaya- biaya  serta  ongkos-ongkos  lain atau  denda  keterlambatan  dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan;
c. Lessee telah  melakukan  sesuatu yang  dilarang  dalam  perjanjian,
misalnya  mengalihkan  hak  pada orang lain, menyewagunausahakan ulang, menggadaikan barang objek perjanjian.
Dalam  hal lessee melakukan wanprestasi  seperti  tersebut  di  atas, maka  tindakan  yang  dilakukan  oleh lessor adalah  dengan  mengirim somasi  (surat  pemberitahuan)  bahwa lessee harus  memenuhi  prestasi  atau kewajiban yang tertunda pada tanggal  yang  telah  ditetapkan  dalam surat somasi tersebut.
Jika  setelah  diberi  somasi,  pihak lessee tidak  juga  melaksanakan kewajibannya  atau  tetap  lalai  untuk memenuhi  prestasi,  maka  tindakan selanjutnya  adalah  menarik  kembali barang  modal  yang  menjadi  objek sewa guna usaha dengan membebankan biaya penarikan kepada lessee dan  dengan  cara
percepatan  pengakhiran  perjanjian sewa guna usaha yang mengakibatkan lessee harus memenuhi  semua  kewajiban  atas ongkos-ongkos  dan  biaya  lain  yang dikenakan  kepadanya.  Akibatnya lessee kehilangan hak untuk menggunakan barang modal tersebut, bahkan pihak lessor dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak dan  segala  biaya  yang  timbul  akibat dari  hal  tersebut  merupakan  beban pihak lessee. Bila terjadi perselisihan antara lessee dan lessor biasanya diselesaikan melalui jalur musyawarah dan jalur hukum. Tetapi jalur  hukum  jarang  digunakan  oleh pihak-pihak.

## 2.8.  Berakhirnya  Perjanjian  Sewa Guna Usaha
Pada  perjanjian  sewa  guna usaha  dapat  berakhir  karena  3  (tiga) hal, yaitu: a. Kesepakatan,  perjanjian  dapat diakhiri kapan saja apabila para pihak  telah  sepakat  Jika lessee
menggunakan hak opsinya yaitu  mengembalikan  barang modal kepada lessor atau lessee membeli barang modal tersebut; b. Telah terjadi wanprestasi
(breanch of contract) salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak;
c. Force  Majeure, timbul  suatu keadaan  diluar  kesalahan  para pihak, sehingga perjanjian berakhir.

## III. PENUTUP
Proses  terjadinya  perjanjian sewa  guna  usaha  antara lessee dan
lessor melalui proses tawar menawar (negosiasi),
pemberitahuan
(konfirmasi),  evaluasi  kelayakan  dan keputusan  pemberian  pembiayaan oleh  lessor.  Jika  semua  persyaratan telah lengkap maka dilakukan penandatanganan  naskah  perjanjian untuk  kemudian  dilaksanakan  oleh pihak-pihak,  pelaksanaan  tersebut harus dilakukan dengan itikad baik.
Perjanjian  sewa  guna  usaha pada umumnya mengacu pada perjanjian  standar,  dimana  formulir perjanjiannya  telah  disediakan  oleh pihak lessor, pihak lessee hanya tinggal menyetujuinya saja (take it or leave  it). Akibat  dari  perjanjian standar  tersebut  hak  dan  kewajiban serta tanggung jawab dalam perjanjian  lebih  banyak  dibebankan kepada pihak lessee. Dalam  pelaksanaannya  jika terjadi wanprestasi dan timbul perselisihan  maka  ada  2  (dua)  cara penyelesaiannya melalui musyawarah dan melalui jalur
hukum,  namun  jalan  musyawarah yang banyak dipilih oleh para pihak. Pada  akhir  perjanjian  pihak lessee diberi hak opsi
untuk mengembalikan  barang  modal  atau membeli barang modal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Andasasmita,  Komar.  1993. Leasing (Teori  dan  Praktek) .  Cetakan  I Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat  daerah  Jawa  Barat, Bandung. Anwari,  Achmad.  1887. Leasing  di Indonesia . Ghalia Indonesia,
Jakarta.
Bintang,  Sanusi  dan  Dahlan.  2000.
Pokok-Pokok  Hukum  Ekonomi dan  Bisnis. PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Eukadi,  Eddy.  P.  1990. Mekanisme
Leasing. Cetakan  kedua.  Ghalia
Indonesia, Jakarta.
Fuady, Munir. 1999. Hukum Pembiayaan  Dalam  Teori  dan Praktek . Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Herawaty,  Dian.  2002.  Tinauan Yuridis  Wanprestasi  oleh  Lessee
Dalam  Suatu  Perjanjian  Leasing. Skripsi. Universitas Lampung. Muhammad,  Abdulkadir  dan  Rilda Murniati. 2000. Lembaga Keuangan  dan  Pembiayaan. Citra
Aditya Bakti, Bandung. Simatupang.  Richard  Burton.  1996. Aspek  Hukum  Dalam  Bisnis. Ineka Cipta. Jakarta. Sunaryo.  2005. Hukum  Lembaga
Pembiayaan (Buku  Ajar).  FH Universitas Lampung. Tunggal,  Amin  Widjaya  dan  Arif Djohan  Tunggal.  1994. Aspek
Yuridis  Dalam  Leasing. Cetakan
I. Rineka Cipta, Jakarta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (Terjemahan  R.Subekti, 1996. Pradnya Paramita). Keputusan  Presiden  No.61  Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991  Tentang Sewa Guna Usaha.