Vol. 15, No. 1, Juni 2023

## Mudharabah Contracts at KJKS BMT UGT Sidogiri: Implementation and Analysis of the Compilation of Sharia Economic Laws

## Akad Mudharabah di KJKS BMT UGT Sidogiri: Implementasi dan Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## Hafid
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: hafidfid30@gmail.com

## Diky Faqih Maulana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: dikyfm@uin-suka.ac.id
Abstract: The research is motivated by the practice of Mudharabah contracts at KJKS BMT UGT  Sidogiri  Branch  Sidodadi  Surabaya,  where  the  implementation  of  the  offer  and acceptance  (ijab  qabul)  terms  in  Mudharabah  contracts  for  opening  Shariah  Savings Accounts does not align with the guidelines set by the central KJKS BMT UGT Sidogiri. The purpose of this research is to examine the implementation of Mudharabah contracts in Shariah Savings Accounts at KJKS BMT UGT Sidogiri Branch Sidodadi Surabaya and to understand the implementation of Mudharabah contracts in Shariah Savings Accounts at KJKS  BMT  UGT  Sidogiri  Branch  Sidodadi  Surabaya  from  the  perspective  of  Islamic Economic  Jurisprudence  (KHES).  The  research  method  used  in  this  study  is  qualitative research.  This  research  falls  under  the  category  of  field  research.  Data  collection  was conducted  through  observation  techniques,  interviews,  documentation,  and  purposive sampling to address the issues in the field. Data analysis was performed using qualitative descriptive analysis techniques. The findings of this research reveal several key points. Firstly, the procedure for opening Shariah Savings Accounts at KJKS BMT UGT Sidogiri Branch Sidodadi  complies  with  the  regulations  of  KJKS  BMT  UGT  Sidogiri  Central.  However, during  the  implementation  of  the  Akad  Shigat,  it  is  expressed  with  the  terms  of  a  trust (wadi'ah) contract, which is not in accordance with the procedure for Mudharabah contracts. Secondly, the officials still use the terms of a trust (wadi'ah) contract during the Akad Shigat, while the instructions from KJKS BMT UGT Sidogiri Central state that all savings products should use the terms of a Mudharabah contract. According to KHES, as stipulated in Article 49, Paragraphs 1 and 2, there is no allowance for alternative interpretations in the contract interpretation
Keywords: mudharabah, general saving of shariah, KHES
Abstrak: Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya praktek akad mudharabah di KJKS BMT UGT  Sidogiri  Cabang  Sidodadi  Surabaya  dimana  pelaksanaan  shighat  ijab  qabul  akad
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
mudharabah  pada  pembukaan  Tabungan  Umum  Syariah  menggunakan  akad  titipan  yang tidak sesuai dengan juknis dari KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi akad Mudharabah pada Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dan mengetahui implementasi akad Mudharabah pada  Tabungan  Umum  Syariah  di  KJKS  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Sidodadi  Surabaya dalam  perspektif  KHES.    Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian kualitatif.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan  (field  research). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, Interview/ wawancara, dokumentasi dan  purposive  sampling  guna  menjawab  permasalahan  yang  ada  di  lapangan.  Sedangkan analisa  data  menggunakan  teknik  analisa  deskriptif  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini menghasilkan  beberapa  temuan.  Pertama,  prosedur  pembukaan  buku  Tabungan  Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi sesuai dengan ketentuan KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat. Namun, ketika pelaksanaan Shigat Akad, diucapkan dengan sighat akad titipan (wadi’ah) tidak sesuai dengan prosedur akad mudharabah. Kedua, pelaksanaan sighat akad  petugas  masih  menggunakan  sighat  ak ad  titipan  (wadi’ah),  sedangkan  instruksi  dari KJKS  BMT  UGT  Sidogiri  Pusat,  seluruh  produk  tabungan  menggunakan  sighat  akad mudharabah. Berdasarkan KHES pada pasal 49 Ayat 1 dan 2 tersebut tidak diperbolehkan adanya interpretasi lain dalam penafsiran akad.
Kata Kunci: Mudharabah, Tabungan Umum Syariah, KHES.

## Pendahuluan
Dapat dipahami secara global bahwa Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (rab al-mal) sehingga mempercayakan modal  atau  uang  kepada  pihak  kedua  atau  sering  disebut  pengusaha/  skill  man (mudharib) untuk  menjalankan  suatu  kegiatan  usaha. Mudharib menyumbangkan tenaga,  keterampilan  dan  waktu  serta  yang  mengelola  manajemen  kegiatan  usaha sesuai  dengan  syarat-syarat  kontrak.  Ciri  dari  salah  satu  kontrak  yaitu  utamanya adalah keuntungan (profit) jika ada, maka akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan porsi proporsional yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung sendiri oleh investor.
Secara teknis Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan dari  pihak  kedua (mudharib) menjadi  pengelola.  Apabila  terjadi  keuntungan  usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan/ diucapkan pada awal  kontrak,  sedangkan  apabila  terjadi  kerugian  maka  ditanggung  oleh  pemilik modal selama kerugian tersebut diakibatkan bukan dari kelalaian pengelola (mudharib) . Dalam  pelaksanaan  kegiatan  operasional  lembaga  keuangan  syariah  bank maupun  non  bank  tidak  semua  aktivitas  usahanya  telah  sesuai  dengan  ketentuan Syari’ah , mungkin dalam penerapan di lapangan atau implementasi realita prosedur dari akad Mudharabah tersebut tidak terlaksana secara baik. Seperti contoh prosedur pelaksanaan  ijab  qabul  pada  pembukaan  Tabungan  Umum  Syariah  yang notabene menggunakan akad Mudharabah , namun pada pengambilan sighat akad di lapangan
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
kepada  anggota  nasabah  masih  menggunakan  kata  titipan ( Wadi’ah ) .  Dari  hal-hal penyimpangan  tersebut  bisa  saja  terjadi  dilakukan  oleh  pihak  perbankan  ataupun lembaga  keuangan  mikro  yang  menganut  Syariah  hanya  mengedepankan  label daripada Syari’ah secara sistem yang diterapkan, baik itu menyimpang dari ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Dewan Pengawas Syariah, ataupun ketentuan- ketentuan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syari’ah (KHES).  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)  merupakan  positifisasi  dari  undang-undang  ekonomi Syari’ah yang berasal dari pemikiran ulama’ empat madzhab sehingga sebagian besar para  hakim  yang  memutuskan  perkara  ekonomi Syari’ah di  Pengadilan  Agama membutuhkannya.
Dengan lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi Syari’ah di  Indonesia.  Seandainya  KHES  tidak  disusun  maka  hakim Pengadilan  Agama  memutus  perkara  ekonomi Syari’ah dengan  merujuk  kepada kitab-kitab  fiqh  yang  tersebar  dalam  berbagai  mazhab,  karena  tidak  ada  rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim  yang  lain.  Benar-benar  berlaku  ungkapan different  judge  different  sentence ,  lain hakim lain pendapat dan putusannya.
Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syari’ah diterbitkan  dalam  bentuk  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah .  KHES  ini  sudah  mengalami  penyesuaian-penyesuaian  ketentuan Syari’ah yang sudah ada, semisal fatwa DSN (Dewan Syariah  Nasional). Dengan demikian kontribusi  KHES  di  Indonesia  melengkapi  Pilar  Peradilan  Agama  dan  sebagai Pedoman Bisnis Syari’ah di Indonesia.
Hal  ini  layak  dan  penting  untuk  diangkat  kepada  pembahasan  yang  lebih lanjut  serta  mendalam,  tentunya  dengan  melibatkan  pihak-pihak  yang  pernah melakukan transaksi di KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi Surabaya, sehingga diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang timbul terkait dengan implementasi  akad Mudharabah pada  produk  Tabungan  Umum  Syariah  perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  masih  belum  menemukan  hasil  penelitian tentang implementasi akad Mudharabah pada Tabungan Umum Syari’ah perspektif KHES  (Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syari’ah )  melainkan  banyak  penelitian  yang mengkaji  tentang  pelaksanaan  pembiayaan Mudharabah dan  tabungan  perspektif hukum  Islam,  berikut  beberapa  hasil  penelitian  jurnal  dan  penelitian  tentang Mudharabah .
Jurnal Erni Susana dan Annisa Prasetyanti “Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan  Al-  Mudharabah  Pada  Bank Syari’ah”. 1 Jurnal  ini  membahas  mengenai
1 Erni  Susana  dan  Annisa  Prasetyanti, Pelaksanaan  Dan  Sistem  Bagi  Hasil  Pembiayaan  Al- Mudharabah Pada Bank Syariah , (Jurnal, Universitas Merdeka Malang, 2011) hlm. 466-478
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
pelaksanaan secara konsep dan teknik bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah pada bank Syari’ah yang  berpijak  pada  undang-undang  Perbankan  no.  7  tahun  1992, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang hukum implementasi akad Mudharabah pada Tabungan Umum Syari’ah yang diterapkan pada KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’a h.
Penelitian Retno Catur K usuma Dewi “ Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan  Mudharabah  Di  Bank Syari’ah Bila  Terjadi  Wanprestasi  (Studi  di  PT  Bank Syari’ah Muamalat  TBK  Malang”). 2 Penelitian  ini  meneliti  mengenai  masalah implementasi penggunaan jaminan pada pembiayaan Mudharabah di bank Syari’ah bila terjadi  wanprestasi,  dalam  penekanan  penelitian  ini  lebih  kepada  pencantuman klausula  jaminan  pada  akad  pembiayaan Mudharabah serta  mengenai  penggunaan jaminan apabila mudharib melakukan wanprestasi, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang hukum implementasi akad Mudharabah pada Tabungan  Umum Syari’ah yang  diterapkan  pada  KJKS  BMT  UGT  SIDOGIRI Cabang Sidodadi dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah .
Penelitian  Teddy  Suryadi “Analisis  Terhadap  Produk  Tabungan  Prama  Dalam Hukum Islam (Studi di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Syari’ah)”. 3 Dalam penelitian ini membahas mengenai konsep tabungan prama yang dikeluarkan oleh Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan  Timur Syari’ah yang  di  analisis  sesuai dengan  hukum  islam,  sedangkan  dalam  penelitian  yang  akan  penulis  lakukan membahas tentang hukum implementasi akad Mudharabah pada Tabungan Umum Syari’ah yang diterapkan pada KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah .
Penelitian  Anggoro  Pridityo “Analisa  Strategi  Pemasaran  Member  Get  Member Tabungan  Mudharabah  Dalam  Perspektif Syari’ah Pada  Perusahaan  Daerah  (PD)  BPR Syariah  Kota Bekasi”. 4 Dalam penelitian ini membahas mengenai pemasaran MGM Tabungan Mudharabah PD  BPRS  Kota  Bekasi  dalam  perspektif Syari’ah ,  yang mencakup pendapat para ulama tentang ji’alah , analisa pola kerja, analisa bonus serta analisa metode promosi pada strategi pemasaran MGM Tabungan Mudharabah PD BPRS  Kota  Bekasi,  sedangkan  dalam  penelitian  yang  akan  penulis  lakukan membahas tentang hukum implementasi akad Mudharabah pada Tabungan Umum Syari’ah yang diterapkan pada KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah .
2 Retno Catur Kusuma Dewi, Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah  Bila Terjadi Wanprestasi , (Penelitian, Universitas Brawijaya Malang , 2007) 3 Teddy Suryadi, Analisis Terhadap Produk Tabungan Prama Dalam Hukum Islam , (Penelitian,
Universitas Mulawarman, 2013)
4 Anggoro Pridityo, Analisis Strategi Pemasaran Member Get Member Tabungan Mudharabah Dalam Perspektif Syariah  Pada Perusahaan Daerah (PD) BPR Syariah Kota Bekasi , (Penelitian, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008)
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15, No. 1, Juni 2023
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena sumber data yang diteliti langsung berupa tata situasi alami dan peneliti adalah instrument kunci untuk menganalisis data yang bersifat induktif, yaitu mengungkap data khusus, detail , untuk menemukan  kategori,  dimensi,  hubungan  dengan  pertanyaan  terbuka.  Sehingga dalam  pendekatan  deskriptif  yang  menjadi  tujuannya  adalah  untuk  membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sitematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 5
Penelitian  ini  berusaha  mendapatkan  informasi  dari  informan  yang  lengkap dan  akurat  mungkin  mengenai  Implementasi  Akad Mudharabah Pada  Produk Tabungan Umum Syari’ah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) (Studi Kasus di KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi Surabaya).
Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi Jl. Bolodewo No. 80 Surabaya.
Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara  atau  langkah  paling urgent dalam melaksanakan penelitian, karena dari tujuan utama penelitian yaitu memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 6
Nasution  menyatakan  bahwa  observasi  adalah  dasar  semua  ilmu pengetahuan.  Para  ilmuwan  hanya  dapat  bekerja  berdasarkan  data,  yaitu  fakta mengenai  dunia  kenyataan  yang  diperoleh  melalui  observasi.  Menurut  Marshall bahwa “through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior” . Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. 7
Sedangkan observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi secara terus terang  dan  secara  samar,  dalam  hal  ini  peneliti  melakukan  pengumpulan  data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengamati bagaimana penerapan akad Mudharabah pada Tabungan Umum Syari’ah pada KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang. Sidodadi Surabaya, berawal dari tahap proses pembukaan rekening buku Tabungan Umum Syari’ah hingga  pengucapan  akad  yang  diucapkan  secara  lisan.  Lalu disesuaikan  dengan teori dan ketentuan hukum yang ada pada Kompilasi  Hukum Ekonomi Syari’ah .
Metode interview adalah  metode  pengumpulan  data  dengan  cara  mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari beberapa responden dengan bercakap-cakap  dan  tatap  muka  dengan  orang  tersebut  untuk  menggali  data. 8
5 Moh. Nazir, Metodologi Penelitian , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54.
6 Prof. Dr. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 62.
7 Ibid, hlm. 64.
8 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda karya, 2002), hlm, 34.
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
Menurut  Nasution,  wawancara  adalah  suatu  bentuk  komunikasi  atau  percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dalam keadaan saling berhadapan atau melalui telepon. Pada penelitian ini yang diwawancarai adalah pegawai dan anggota nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.
Sedangkan  metode  yang  digunakan  dalam  wawancara  tersebut  adalah wawancara  tak  terstruktur.  Wawancara  tak  terstruktur  atau  terbuka,  adalah wawancara  yang  bebas  dimana  peneliti  tidak  menggunakan  pedoman  wawancara yang  telah  tersusun  secara  sistematis  dan  lengkap  untuk  pengumpulan  datanya. 9 Sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti, sehingga penelitian ini bisa mendapatkan data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti.
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang  berbentuk  tulisan  misalnya  catatan  harian,  sejarah  kehidupan  ( life  histories ), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya  seni,  yang  dapat  berupa  gambar,  patung,  film  dan  lain-lain.  Studi  dokumen merupakan  pelengkap  dari  penggunaan  metode  observasi  dan  wawancara  dalam penelitian kualitatif. 10
Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal- hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. 11 Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dokumentasi  dalam penelitian  ini  digunakan  untuk  mengumpulkan  data-data  terdahulu,  baik  berupa tulisan atau gambar. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen yang berupa tulisan atau catatan-catatan diagram lainnya yang ada kaitannya dengan data yang dibutuhkan.
Demikian  juga  autobiografi  yang  ditulis  untuk  dirinya  sendiri,  sering subyektif. 12 Dalam  hal  metode  dokumentasi  peneliti  mengambil  dari  laman websitenya  KJKS  BMT  UGT  SIDOGIRI  yaitu  bmtugtsidogiri.co.id,  guna  untuk mendapatkan  data-data seperti sejarah perpustakaan, struktur organisasi, prosedur pendaftaran  anggota.  Maka  dengan  metode  ini  peneliti  akan  memperoleh  data
9 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitaitif , (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 74.
10 Ibid. , hlm. 82.
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), hlm. 206.
12 Ibid., hlm. 83.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
tentang gambaran umum objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.
Teknik  sampling  adalah  merupakan  teknik  pengambilan  sampel.  Dalam menentukan  jumlah  sampel  yang  akan  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan metode purposive sampling, adalah teknik pengambilan sampel sumber data  dengan  pertimbangan  tertentu.  Pertimbangan  tertentu  ini  misalnya  orang tersebut  yang  dianggap  paling  tahu  tentang  apa  yang  diharapkan  peneliti, 13 atau mungkin dia sebagai ketua sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti, seperti kepala KJKS BMT UGT “SIDOGIRI” Cabang Sidodadi dan  wakil  kepala  KJKS  BMT  UGT  “SIDOGIRI”  Cabang  Sidodadi,  Kasir  KJKS BMT  UGT  “SIDOGIRI”  Cabang  Sidodadi,  Account  Officer  KJKS  BMT  UGT “SIDOGIRI” Cabang Sidodadi. Sampel yang dipilih oleh peneliti disini berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Jadi dengan  adanya  sampel  dalam  penelitian  ini  memudahkan  peneliti  untuk mengkerucutkan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.
Setelah  peneliti  melalui  beberapa  tahapan  dalam  penelitian  yang  telah  di uraikan tersebut maka tahap yang selanjutnya dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan. Analisis data menurut Bogdan menyatakan  bahwa  analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan pada  orang  lain.  Analisis  data  dilakukan  dengan  mengorganisasikan  data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih  penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan  yang  dapat diceritakan pada orang lain. 14
Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri  maupun  orang  lain. 15 Tujuan  dari  analisa  data  adalah  menyempitkan  dan membatasi  penemuan-penemuan  hingga  menjadi  suatu  data  yang  teratur,  serta tersusun dan lebih berarti.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menganalisa  data  yang  diperoleh  dari  lapangan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan dengan kata-kata  atau  kalimat,  kemudian  dipisah-pisahkan  menurut  kategori  untuk
13 Prof. Dr. Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G, (Bandung : CV.
Alfabeta, 2012), hlm. 217-219
14 Ibid., hlm, 244. 15 Ibid., hlm. 335.
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
memperoleh  kesimpulan.  Dengan  berfikir  secara deduktif, yaitu  pola  berfikir menganalisis  data  dari  suatu  norma  atau  kaidah  yang  bersifat  umum  selanjutnya dikemukakan dengan kanyataan yang bersifat khusus. Dengan demikian data yang diperoleh  dari  lapangan,  baik  yang  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi,  atau metode  dokumentasi  digambarkan  dan  disajikan  dalam  bentuk  kalimat  atau  kata- kata,  serta  dipisah-pisahkan  dan  dikategorikan  sesuai  dengan  rumusan  masalah. Kemudian langkah terakhir dalam analisis data ini adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban.
Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengangkat dan menjelaskan persoalan- persoalan  berikut:  (1)  Bagaimana  Implementasi  akad Mudharabah pada  Tabungan Umum Syari’ah di  KJKS  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Sidodadi  Surabaya?  (2) Bagaimana Implementasi akad Mudharabah pada Tabungan Umum Syari’ah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dalam perspektif KHES?

## Hasil dan Pembahasan

## Mudharabah dalam Literatur
Secara etimologi Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. 16 Mudharabah berasal dari perkataan برضلا  يف  ضرالاا yaitu pergi untuk urusan dagang. 17 Secara shara’ , pengertian Mudharabah ini ialah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang satu pihak menyediakan uang atau barangnya untuk diperdagangkan oleh pihak yang lain sedangkan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. 18 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti Mudharabah sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang  kepada  orang  lain  sebagai  modal  usaha.  Namun,  keuntungan  yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal. 19
Secara  terminologi,  merujuk  Fatwa  DSN  No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah ( Qiradh ), Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha  antara  dua  pihak  dimana  pihak  pertama  ( malik , sha>hibul al ma>l ,  bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘ amil , mudharib , nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang  dituangkan  dalam  kontrak. Mudharabah atau qiradh termasuk  dalam  kategori
16 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syaria>h, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 25. 17 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syaria>h di Indonesia , (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012), hlm. 184.
18 Ibid ., hlm. 185.
19 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syaria>h Wacana Ulama dan Cendekiawan , Cet. 1, (Jakarta:
Tazkia Institute, 1999), hlm. 171.
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15, No. 1, Juni 2023
syirkah . Di dalam Al-Quran, kata Mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah Mudharabah . Al-Quran hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata dharaba yang terdapat sebanyak 58 kali.
Beberapa  ulama  memberikan  pengertian Mudharabah atau qiradh sebagai berikut:
Menurut para fuqaha, Mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung,  salah  satu  pihak  menyerahkan  hartanya  kepada  pihak  lain  untuk diperdagangkan  dengan  bagian  yang  telah  ditentukan  dari  keuntungan,  seperti setengah  atau  sepertiga  dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan.  Menurut Hanafiyah, Mudharabah adalah “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak  lain  pemilik  jasa” . Malikiyah  berpendapat  bahwa Mudharabah adalah:  ”Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan  dengan  pembayaran  yang  ditentukan  (emas  dan  perak)”. Ulama Syafi’iyah  berpendapat  bahwa Mudharabah adalah:  ”  Akad  yang  menentukan seseora ng menyerahakan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan”. 20

## Konsep Umum Tabungan
Menabung  adalah  tindakan  yang  dianjurkan  oleh  Islam,  karena  dengan menabung  berarti  seorang  muslim  mempersiapkan  diri  untuk  pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. 21 Definisi  tabungan  menurut  Kasmir  adalah  tabungan  merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung. 22 semenjak dari kanak-kanak  kita  sudah  mengenal  yang  namanya  tabungan  karena  berdasarkan pepatah  bahwa  menabung  pangkal  kaya.  Menabung  sendiri  sejak  dulu  telah diperkenalkan oleh orang tua kita sebelum adanya lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank.
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 9,  tabungan  adalah  simpanan  yang  penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 23
Menurut  prinsip Syari’ah tabungan  diatur  dalam  Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Tabungan ada dua jenis:
20 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Bandung : PT Raja Grafindo, 1997), hlm 137.
21 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum , (Jakarta: Tazkia Institute,
2000), hlm. 205.
22 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 83.
23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
a. Tabungan  yang  tidak  dibenarkan  secara Syari’ah ,  yaitu  tabungan  yang berdasarkan perhitungan bunga.
b. Tabungan  yang  dibenarkan,  yaitu  tabungan  yang  berdasarkan  prinsip Mudharabah dan Wadi’ah .
Dalam  Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional  No.  02/DSN-MUI/IV/2000 tentang  tabungan,  menjelaskan  bahwa  jenis  tabungan  hanya  ada  dua  yang berdasarkan  prinsip Syari’ah ,  selain  dari  kedua  prinsip  tabungan  tersebut  tidak dibenarkan secara Syari’ah . Adapun tabungan yang dimaksud dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional adalah tabungan yang berdasarkan prinsip akad Mudharabah (bagi hasil) dan tabungan wadi’ah (titipan).
Dewan Syari’ah Nasional  telah  mengeluarkan  fatwa  yang  menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadi’ah dan Mudharabah .
a. Tabungan Wadi’ah
Tabungan Wadi’ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad Wadi’ah , yakni  titipan  murni  yang  harus  dijaga  dan  dikembalikan setiap saat  sesuai  dengan  kehendak  pemiliknya.  Berkaitan  dengan  produk tabungan wadi’ah, Bank Syari’ah menggunakan  akad wadi’ah  yad  adh - dhamanah .
b. Tabungan Mudharabah
Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad Mudharabah .  Bentuk Mudharabah sendiri  mempunyai  dua  bentuk,  yaitu  : Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah  Muqayyadah .  Dalam  hal  ini  bank Syari’ah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemiliki dana). 24
c. Tabungan  Berjangka,  yaitu  tabungan  yang  dimaksudkan  untuk  tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
d. Tabungan  Deposito,  yaitu  dana  yang  dititipkan/  ditabungkan  nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. 25

## Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.  9  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  telah  membawa  perubahan  besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Setelah Peradilan Agama  diperluas  kewenangannya  untuk  menyelesaikan  perkara  ekonomi Syari’ah
24 Adiwarman  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 271-273.
25 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum , (Jakarta: Tazkia Institute,
2000), hlm. 137-138.
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
diprediksi akan banyak terjadi dikemudian hari sengketa Bisnis Syari’ah . Oleh karena itu Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan kewenangan baru Peradilan Agama tersebut  telah  menetapkan  beberapa  kebijakan  antara  lain  pertama  :  memperbaiki sarana dan prasarana lembaga Peradilan Agama baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung  maupun  hal-hal  yang  menyangkut  peralatan,  kedua  :  meningkatkan kemampuan  teknis  sumber  daya  manusia  (SDM)  Peradilan  Agama  dengan mengadakan  kerjasama  dengan  beberapa  perguruan  tinggi  untuk  mendidik  para aparat  Peradilan  Agama,  terutama  para  Hakim  dalam  bidang  Ekonomi Syari’ah , ketiga : membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi Syari’ah , keempat : memenuhi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi Syari’ah dapat  dilaksanakan  secara  sederhana,  mudah  dan  biaya  ringan, keempat kebijakan mahkamah Agung di atas merupakan pilar soko guru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 UUD 1945 jo. UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) melengkapi pilar Peradilan Agama. KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi Syari’ah di  Indonesia.  Seandainya  KHES  tidak  disusun  maka  hakim Pengadilan  Agama  memutus  perkara  ekonomi Syari’ah dengan  merujuk  kepada kitab-kitab  fiqh  yang  tersebar  dalam  berbagai  mazhab,  karena  tidak  ada  rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim  yang  lain.  Benar-benar  berlaku  ungkapan different  judge  different  sentence ,  lain hakim lain pendapat dengan putusannya.
KHES diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah . KHES ini sudah mengalami  penyesuaian-penyesuaian  ketentuan Syari’ah yang  sudah  ada,  semisal fatwa DSN (Dewan Syari’ah Nasional). 26 Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah . Materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah meliputi, Sebagai berikut :
Sistematika KHES terdiri dari 4 buku yang terdiri dari 796 pasal, yaitu : Buku I : Tentang Subyek Hukum dan Harta (amwal) yang terdiri 3 bab dengan 19 pasal; Buku II : Tentang Akad, yang terdiri 29 bab dengan 655 pasal; Buku III : Tentang Zakat dan Hibah, yang terdiri 4 bab dengan 60 pasal; Buku IV : Tentang Akuntansi Syari’ah , yang terdiri 7 bab dengan 62 pasal. 27
Pada  umumnya  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syari’ah membahas  dan mencakup  tentang  keseluruhan  dari  ketentuan-ketentuan mua>malah ,  pada
26 http://drmardani.blogspot.com/ Diakses tanggal 5 April 2015
27 http://drmardani.blogspot.com/ Diakses tanggal 5 April 2015
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
khususnya adalah ketentuan Akad Mudharabah . Mudharabah dalam perspektif KHES dijelaskan bahwa syarat Mudharabah dalam Pasal 187 ayat (1) Pemilik modal wajib menyerahkan  dana  dan  atau  barang  yang  berharga  kepada  pihak  lain  untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
Dalam Pasal 188 menjelaskan mengenai rukun kerjasama modal dan usaha pada akad Mudharabah, yaitu :
a. Shahib al - mal /pemilik modal;
b. Mudharib /pelaku usaha; dan
c. Akad.
Pasal 189 Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan  dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad /terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan  waktu  tertentu.  Pasal  190  Pihak  yang  melakukan  usaha  dalam Syirkah  al- Mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Pasal 191 (1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga. (2)  Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/ mudharib . (3)  Jumlah modal dalam suatu akad Mudharabah harus dinyatakan dengan pasti. Pasal 192 Pembagian keuntungan hasil usaha antara  shahib al-mal  dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti. Pasal 193 Akad Mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal. Ketentuan Mudharabah dalam Pasal 194 (1)  Status benda yang berada di tangan    mudharib  yang  diterima  dari shahibul  mal ,  adalah  modal.  (2) Mudharib berkedudukan  sebagai  wakil shahibul  mal dalam  menggunakan  modal  yang diterimanya.  (3)  Keuntungan  yang  dihasilkan  dalam Mudharabah ,  menjadi  milik bersama. Pasal 195 (1) Mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
Implementasi  Akad Mudharabah  Pada  Produk  Tabungan  Umum Syari’ah

## KJKS BMT UGT Sidogiri
KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya merupakan lembaga keuangan Syari’ah non bank atau lembaga keuangan Syari’ah mikro yang melakukan kegiatan  pengembangan usaha-usaha  produktif  dan  investasi  dalam  meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan funding (penghimpunan)  kegiatan  menabung  dan  memberikan  fasilitas  yang menunjang seperti pembiayaan kegiatan usaha ekonomi. Selain dari itu BMT sendiri juga  menerima  titipan  zakat,  infak,  shadaqah serta  menyalurkannya  sesuai  dengan peraturan amanah yang diberikannya.
Maka  dari  itu,  KJKS  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Sidodadi  Surabaya menerapkan  prinsip-prinsip Syari’ah dan  muamalah  dalam  kehidupan  nyata, keterpaduan  ( kaffah )  dimana  nilai-nilai  spiritual  berfungsi  sebagai  pengatur, mengarahkan, dan menggerakkan etika moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan  berakhlak  mulia,  serta  menjaga  kepercayaan  ( shiddiq )  yang  telah  diberikan
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15, No. 1, Juni 2023
masyarakat, bersifat kekeluargaan (kooperatif), kebersamaan, kemandirian, istiqamah (konsisten , berkelanjutan), serta tanpa mengenyampingkan sikap profesionalisme.
Penerapan Shighat  Akad  Mudharabah  Dalam  Produk  Tabungan  Umum Syari’ah di KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi Surabaya
Dalam muamalah setiap akad terdapat sighat . Sighat Akad Mudharabah adalah Ijab  dan  qabul.  Ijab  dan  qabul  merupakan  representasi  dari  sighat  dimana  ia merupakan  ungkapan  yang  dikeluarkan  oleh  kedua  pihak  yang  bertransaksi untuk mengungkapkan  keinginan  masing-masing  guna  mewujudkan  atau  membangun sebuah kesepakatan/ kontrak. Hal itu bisa dilakukan secara verbal dengan kata-kata, dengan tindakan-tindakan tertentu, dengan isyarat, lewat surat, e-mail, fax, ataupun via  telepon.  Sighat  akad  yang  disampaikan  harus  jelas  dan  tidak  memiliki  makna ganda/ memiliki
tafsiran  yang  berbeda.  Penerapan  sighat  akad Mudharabah pada  pembukaan Tabungan  Umum Syari’ah di  KJKS  BMT  UGT  SIDOGIRI  Cabang  Sidodadi Surabaya dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu kasir selaku mudharib dan anggota nasabah selaku shahibul mal .
Bapak Habil pendidikan terakhir MTs PPS SIDOGIRI, selaku Kepala Cabang Sidodadi  KJKS  BMT  UGT  SIDOGIRI,  menegaskan  bahwa  seluruh  produk tabungan  menggunakan  akad Mudharabah dimulainya  kebijakan  ini,  tahun  2015 mengikuti  instruksi  yang  diberikan  langsung  oleh  KJKS  BMT  UGT  SIDOGIRI Pusat yang berkantor di Pasuruan, Jawa Timur. 28
Fathul Ulum pendidikan terakhir MTs PPS SIDOGIRI, selaku Wakil Cabang Sidodadi  KJKS  BMT  UGT  SIDOGIRI,  menurutnya  penerapan  akad Mudharabah pada Tabungan Umum Syari’ah tidak sesuai karena Tabungan Umum Syari’ah sendiri menggunakan akad Wadi’ah atau dalam bahasa akad yang biasa dipraktekkan kepada anggota  nasabah  yaitu  menggunakan  kata-kata  titipan  (mengikuti  kebiasaan  dan menanggulangi masyarakat yang minim pengetahuan muamalah). Jadi menurutnya tidak ada bagi hasil dalam produk Tabungan Umum Syari’ah yang ada hanya hadiah/ hibah,  dalam  artian  pemberiannya  tidak  diketahui  ketentuan  besar  nominalnya namun  menyesuaikan  dengan  profit  yang  diperoleh  oleh  KJKS  BMT  UGT SIDOGIRI cabang Sidodadi Surabaya. 29
Implementasi  Akad Mudharabah  pada  Tabungan  Umum Syari’ah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)
Setelah  peneliti  mengumpulkan  data  dari  lapangan  melalui  wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan, yaitu di KJKS BMT UGT “SIDOGIRI”
28 Wawancara Bapak Habil, Surabaya 09 April 2022
29 Wawancara dengan Bapak Fathul Ulum, Surabaya 09 April 2022
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
Cabang Sidodadi Surabaya, maka peneliti akan menganalisis praktek Implementasi akad Mudharabah pada  Tabungan  Umum Syari’ah di  KJKS  BMT  UGT  Sidogiri Cabang  Sidodadi  Surabaya,  dan  bagaimana  dalam  perspektif  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syari’ah
(KHES)  terhadap  penerapan  akad Mudharabah yang  dilakukan  pada  produk Tabungan Umum Syari’ah tersebut.
Dalam  penerapan  sighat  akad  pada  pembukaan  buku  Tabungan  Umum Syari’ah tidak  menggunakan  akad Mudharabah ,  melainkan  mengkiyaskannya  akad Mudharabah ke dalam kata ”titipan” dengan maksud tujuan dari pegawai KJKS BMT UGT  Sidogiri  Cabang  Sidodadi  Surabaya  agar  mempermudah  pemahaman masyarakat  awam  dan  mempersingkat  penjelasan  dalam  durasi  waktunya.  Seiring dengan statement pegawai KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya sesuai dengan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syari’ah pada  bagian  kedelapan  tentang penafsiran  akad  dalam  pasal  48  berbunyi:  pelaksanaan  akad  atau  hasil  akhir  akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.
Pasal  49  ayat  (1)  Pada  prinsipnya  akad  harus  diartikan  dengan  pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya. (2) Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran. 30 Dari beberapa pasal tersebut di atas bahwa shigat akad harus menginterpretasikan akad sesuai dengan pengertian asli tanpa perlu lagi memberikan pengertian kiasan, khususnya teks shigat akad sudah jelas. Sebagaimana yang  diinstruksikan  oleh  KJKS  BMT  UGT  Sidogiri  Pusat  bahwa  seluruh  produk tabungan menggunakan akad Mudharabah .
Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang  disepakati  dalam  perjanjian,  tidak  mengandung  unsur ghalath atau  khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Akad yang disepakati harus memuat ketentuan-ketentuan kesepakatan mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan terhadap suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal menurut syariat Islam. Maka dari itu, implementasi akad Mudharabah dalam kerjasama usaha yang dipraktekkan oleh pihak KJKS BMT UGT SDOGIRI Cabang  Sidodadi  Surabaya  terjadi  praktek  penyimpangan  dalam sighat akad Mudharabah sehingga hal itu tidak boleh dilakukan dan menyebabkan batal karena tidak  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  ada  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syari’ah (KHES).

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  dari  bab  I  sampai  dengan  bab  IV  peneliti  akan menjawab permasalahan ada, dengan menarik kesimpulan dari pokok permasalahan tersebut diantara permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu implementasi akad Mudharabah pada produk Tabungan Umum Syari’ah di KJKS BMT UGT Sidogiri
30 Ibid ., hlm. 29.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
Cabang  Sidodadi  Surabaya  secara  umum  sesuai  dengan  ketentuan  prosedur pembukaan Tabungan Umum Syari’ah yang ada pada ketentuan KJKS BMT UGT Sidogiri  Pusat.  Namun  ketika  pelaksanaan sighat akad  berbeda  dengan sighat akad Mudharabah yaitu menggunakan sighat akad titipan ( wadi’ah ). Implementasi akad Mudharabah pada produk Tabungan Umum Syari’ah di KJKS  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Sidodadi  Surabaya  dalam  perspektif  KHES menyimpang, karena petugas/ kasir yang mengambil sighat akad pada calon anggota nasabah masih menggunakan sighat akad titipan ( wadi’ah) , sedangkan sesuai dengan instruksi  dari  KJKS  BMT  UGT  Sidogiri  Pusat,  seluruh  produk  tabungan menggunakan sighat akad Mudharabah pernyataan  tersebut  diperkuat  oleh  Kepala Cabang KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya. Menurut KHES Pasal 49 Ayat 1 dan 2  tidak diperbolehkan adanya interpretasi lain dalam penafsiran akad.

## Referensi
‘Awwad, Bassyar Ma’ruf, Al- Jami’u Al -Kabir, Jilid 3, Beirut: Daarul Gharab Al-Islami,
1998.
Abdullah, Abi Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah , Juz 2, Kairo: Darul Hadits, 2005.
Ali, Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah , Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Al-Kasani, Alauddin, Bada’i As - Syana’i fi Tartib Asy - Syara’i, Juz VI, Tanpa Tempat: Tanpa Tahun.
Al- Qur’an dan terjemahnya Departemen Agama RI,  Jakarta : Yayasan Iman Jama,
2002.
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah  Wacana Ulama dan Cendekiawan , Cet. 1,
Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
Antonio, Muhammad Syafi’ie, Bank Syariah  suatu Pengenalan Umum , Jakarta: Tazkia Institute, 2001.
Arikunto,  Suharsimi Prosedur  Penelitian  :  Suatu  Pendekatan  Praktik, Jakarta:  Rineka Cipta, 2002.
Dewi,  Retno  Catur  Kusuma, Implementasi  Penggunaan  Jaminan  Pada  Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah  Bila Terjadi Wanprestasi , Penelitian, Universitas Brawijaya Malang , 2007.
Djamil,  Fathurrahman, Penerapan  Hukum  Perjanjian  dalam  Transaksi  di  Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Hamid, Abdul Hakim, Mabadi’ Awalliyah , Jakarta : Sa’adiyah Putra, 1927.
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 15, No. 1, Juni 2023
http://drmardani.blogspot.com diakses tanggal 5 April 2022 http://ratnadewi101204261.blogspot.com diakses pada tanggal 5 April 2022.
Iska, Syukri, Sistem Perbankan Syariah  di Indonesia , Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012.
J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah  Berbasis PSAK Syariah , Padang : Akademia Permata, 2012.
Moleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosda karya, 2002.
Nazir, Moh, Metodologi Penelitian , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
Pridityo, Anggoro, Analisis Strategi Pemasaran Member Get Member Tabungan Mudharabah Dalam Perspektif Syariah  Pada Perusahaan Daerah (PD) BPR Syariah  Kota Bekasi , Penelitian, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.
Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , Edisi Revisi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
Soemitra, Andri, Bank & Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta : Kencana, 2009.
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2014.
Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G, Bandung : CV. Alfabeta, 2012.
Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, Bandung : PT Raja Grafindo, 1997.
Suryabrata, Sunardi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Suryadi,  Teddy, Analisis  Terhadap  Produk  Tabungan  Prama  Dalam  Hukum  Islam , Penelitian, Universitas Mulawarman, 2013.
Susana, Erni dan Annisa Prasetyanti, Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Mudharabah Pada Bank Syariah , Jurnal, Universitas Merdeka Malang, 2011.
Syafei, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
Syaodih, Nana Sukmadinata, Metode Penelitian , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998.