## Pengulangan Tindak Pidana oleh Narapidana Pasca Asimilasi dan Integrasi pada Masa Pandemi Covid-19

## Wardah Qurni Nabilah
nabillahsyafi@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
With the stipulation of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a national disaster through Presidential Decree (Keppres) of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disaster for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a National Disaster, Minister of Law and Rights Human Rights conducts one of the efforts to prevent the transmission of covid-19 in prisons, detention centers and special guidance institutions for children by ratifying policies related to assimilation and integration for prisoners and children, this policy is then added to a system of guidance and guidance as well as supervision by the Correctional Center through Supervisors Community services carried out online with the aim that the prisoner does not commit a criminal act again, but this provision is not accompanied by stricter sanctions against inmates who commit repeated crimes, this is evidenced by the increase in criminality which then causes asked in the community regarding the effectiveness of the program. Keywords: Assimilation and Integration; Covid-19; Repetition of Criminal Acts.

## Abstrak
Dengan ditetapkannya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana  nasional  melalui  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Republik Indonesia  Nomor  12 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non-
Alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  melakukan  salah  satu  upaya pencegahan penularan covid-19 di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan  lembaga pembinaan khusus anak dengan mengesahkan kebijakan  terkait  asimilasi  dan  integrasi  bagi  narapidana  dan  anak, kebijakan tersebut kemudian ditambah dengan sistem pembinaan dan pembimbingan serta pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang dilakukan secara daring dengan tujuan  agar  narapidana  tidak  melakukan  perbuatan  tindak  pidana lagi  ,namun  ketentuan  tersebut  tidak  dibarengi  dengan  sanksi  yang lebih tegas terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  meningkatnya  kriminalitas yang kemudian menimbulkan tanya di masyarakat terkait keefektifan program tersebut. Kata Kunci: Asimilasi dan Integrasi; Covid-19; Pengulangan Tindak Pidana.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 3, Mei 2021
How to cite: Wardah Qurni Nabilah ‘Pengulangan Tindak Pidana oleh Narapidana Pasca Asimilasi dan Integrasi pada Masa Pandemi Covid-19’ (2021) Vol. 4 No. 3 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 15 Maret 2021; Diterima 20 April 2021; Diterbitkan 1 Mei 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i3.26993 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 1204 Wardah Qurni: Pengulangan Tindak Pidana...

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, suatu negara hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya perkembangan hak asasi manusia karena salah satu indikasi  suatu  negara  hukum  adalah  menitikberatkan  kepada  perlindungan  dan penegakan hak asasi manusia, Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999) adalah    “Seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara  hukum,  pemerintah  dan setiap orang demi kehormatan serta perlingdungan harkat dan martabat manusia” Negara wajib memberikan perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia dalam artian bahwa negara tidak dapat serta merta atau sewenang-wenang membatasi hak dan kebebasan warga negara,bentuk penegakan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pemidanaan, Tujuan pemidanaan menurut Van Bemellen  adalah  “Pidana  bertujuan  membalas  dan  mengamankan  masyarakat, jadi Tindakan  pemidanaan  bertujuan  untuk  mempersiapkan  dan  mengembalikan terpidana dalam kehidupan bermasyarakat. 1
Di Indonesia jenis pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) terbagi atas 2 jenis Pidana:
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
a.  Jenis pidana pokok meliputi:
1.  Pidana mati;
2.  Pidana penjara;
3.  Pidana kurungan;
4.  Pidana denda;
5.  Pidana tutupan.
b.  Jenis pidana tambahan meliputi:
1.  Pencabutan hak-hak tertentu;
2.  Perampasan barang-barang tertentu;
3.  Pengumuman putusan hakim. 2
1 Mohammad Ekaputra, Abul Khair. Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru (USU Press 2010).[13].
2 Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pidana penjara ini dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga dia tidak bebas dalam melakukan aktifitasnya dimasyarakat seperti sedia kala, dalam proses peradilan pidana pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi  vonis  oleh  hakim  berupa  pidana  penjara  akan  dilimpahkan  ke  lembaga permasyarakatan. 3
Berdasarkan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  (Selanjutnya  disebut  UU  12/1995), “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Konsep Lembaga Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dengan pendekatan  yang  berpusat  pada  potensi-potensi  yang  baik  itu  ada  pada  individu yang bersangkutan maupun ditengah tengah masyarakat. 4
Dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tentu saja tidak asing dengan istilah pemberian asimilasi dan integrasi, asimilasi dan integrasi diberikan oleh  negara  sebagai  penghormatan  terhadap  hak  asasi  yang  dimiliki  oleh  setiap manusia, Asimilasi juga dapat dilakukan atas kewenangan pemerintah, contoh saja pada fenomena yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Indonesia telah menetapkan Corona Virus Disease 2019 atau dikenal dengan istilah  Covid-19  sebagai  bencana  nasional  melalui  Keputusan  Presiden  (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
Untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19,  Pemerintah  Indonesia  terus melakukan perlindungan dan memberikan jaminan kesehatan bagi semua kalangan dengan  beberapa  upaya,  salah  satunya  adalah  mengesahkan  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian
3 Syahreza Arriatama, ‘Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Way Hui Bandar Lampung)’ (2019) Skripsi pada program Sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung.[4].
4 R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, Sistem Permasyarakatan di Indonesia (Pembinaan Cipta 1979).[19].

## 1206 Wardah Qurni: Pengulangan Tindak Pidana...
Asimilasi dan hak integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  pada  30  Maret  2020. Kebijakan tersebut juga dibuat dengan didasarkan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang kelebihan kapasitas (overcrowded).
Kebijakan yang dibuat oleh kemenkumham tersebut kemudian menimbulkan kontra  bagi  masyarakat,  mengingat  kondisi  perekonomian  yang  tidak  stabil dalam  masa  pandemi  Covid-19,  jumlah  pengangguran  makin  meningkat,  serta masalah penyesuaian era new normal , keresehan masyarakat semakin diperparah dengan adanya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh para narapidana yang telah mendapatkan  asimilasi  dan  hak  integrasi.  Hal  tersebut  membuat  masyarakat bertanya bagaimana keefektifan program asimilasi dan integrasi terhadap keamanan dan kenyamanan warga karena pada praktiknya, program asimilasi dan integrasi tersebut tidak dibarengi dengan sanksi yang lebih tegas bagi para narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana.

## Pemberian Asimilasi dan Integrasi Sebagai Bagian Dari Pembinaan Pada Masa Pandemi Covid-19
Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan melalui sistem  pemasyarakatan  selain  untuk  melindungi  masyarakat  dan  mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana juga dilakukan untuk mengintegrasikan warga binaan  pemasyarakatan  dalam  kehidupan  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

## Covid-19 Sebagai Dasar Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana
Dengan  merebaknya  covid-19  di  berbagai  wilayah  dunia,  World  Health Organization  (WHO)  meminta  kepada  Pemerintah  Indonesia  untuk  menetapkan
covid-19 sebagai kondisi daurat bencana non-alam nasional. Untuk menanggapi permintaaan WHO, Presiden Indonesia menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Sebagai  Bencana  Nasional, dengan  adanya  keputusan  tersebut  maka  berdasarkan  pada  pasal  22  ayat  (1) UUD  NRI  1945,  Presiden  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan  perundang- undangan yang sesuai untuk mengatasi adanya status keadaan darurat, salah satu kebijakan yang dibuat melalui permenkumham untuk menekan jumlah penyebaran dan penularan covid-19 di lembaga pemasyarakatan adalah dengan disahkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
Kebijakan  yang  dibuat  oleh  permenkumham  tidak  diberlakukan  terhadap semua warga binaan pemasyarakatan, kebijakan tersebut hanya diberikan kepada warga binaan yang melakukan tindak pidana umum, dan tidak diperuntukkan kepada Narapidana tindak pidana korupsi dan narapidana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni narapidana narkoba dan terorisme.
Kebijakan tersebut tentu saja memberikan angin segar terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana umum dan sudah menjalani masa pidana di Lembaga pemasyarakatan, namun disisi lain kebijakan tersebut menuai konflik di masyarakat mengingat bahwa seharusnya sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam Lembaga pemasyarakatan kebijakan tersebut juga menimbulkan tanya di masyarakat apakah covid-19 dapat dijadikan dasar dari pemberian asimilasi dan integrasi.
Pemberian  asimilasi  dan  integrasi  pada  umumnya  diberikan  sebagai penghormatan tehadap hak asasi manusia namun dalam keadaan tertentu juga dapat diberikan sesuai dengan kewenangan pemerintah, Untuk menjawab permasalahan tersebut  maka  dapat  dilihat  dari  tugas,fungsi,  wewenang  Menkumham  dalam

## 1208 Wardah Qurni: Pengulangan Tindak Pidana...
pembuatan peraturan, dan kedudukan Peraturan Menteri, serta dapat dilihat dari ada tidaknya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
Pengesahan  permenkumham  10/2020  merupakan  wewenang  yang  menjadi pelaksanaan fungsi Menkumham sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, bersifat mengikat dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang lebih lanjut dilihat dari kesesuaian permenkumham tersebut dengan peraturan yang telah ada sebelumnya yakni Undang-Undang Pemasyarakatan dan Permenkumham 3/2018 dan  diperjelas  dalam  konsideran  Permenkumham  10/2020  bahwa  covid-19  yang ditetapkan sebagai bencana nasional menjadi dasar upaya penyelamatan tahanan dan warga binaan yang berada di Lembaga pemasyarakatan, LPKA, dan rutan, dengan melakukan pengeluaran dan pembebasan  melalui asimilasi dan integrasi.

## Konsep Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan
Istilah pembinaan berdasarkan pada pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut PP 31/1999) tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah “kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.
Sistem  pemasyarakatan  yang  dikenal  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan saat ini menganut pola Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners yakni  dengan  melakukan  pembinaan  dan pembimbingan  terhadap  narapidana  dan  anak  yang  dilakukan  dengan  proses integrasi ditengah kehidupan masyarakat, Sistem Pemasyarakatan juga merupakan suatu  proses  “ Therapoutie ”  yang  dilaksanakan  berdasarkan  asas  kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani. 5
5 Bambang  Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Liberty 1985).[125].
Dalam praktiknya, proses pembinaan dilakukan melalui 3 tahap sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan yang kemudian diperjelas lagi dalam pasal-pasal berikutnya, yakni:
1.  Tahap  awal  dimulai  sejak  yang  bersangkutan  berstatus  sebagai  Narapidana sampai  dengan  1/3  (satu  per  tiga)  dari  masa  pidana  dengan  kegiatan  yang meliputi:
a.  Masa  pengamatan,  pengenalan  dan  penelitian  lingkungan  paling  lama  1 (satu) bulan;
a.  Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
b.  Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan c.  Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2.  Tahap lanjutan, tahap ini dibagi menjadi dua yakni tahap lanjutan pertama yang dimulai  sejak  berakhirnya  pembinaan  tahap  awal  dan  tahap  lanjutan  kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana dengan kegiatan yang meliputi:
a.  Perencanaan program pembinaan lanjutan;
b.  Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
c.  Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
d.  Perencanaan  dan  pelaksanaan  program  asimilasi  (pembinaan  diperluas dengan  memperbolehkan  narapidana  yang  bersangkutan  mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan).
Pada tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS.
3.  Tahap akhir dimulai sejak berakhirnya tapap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan dengan kegiatan yang meliputi:
a.  Perencanaan program integrasi
b.  Pelaksanaan program integrasi;
c.  Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
Untuk tahap akhir dilaksanakan diluar LAPAS oleh BAPAS.

## Konsep Asimilasi dan Integrasi Sebelum Covid-19 dan Saat Pandemi Covid-19
Asimilasi berdasarkan pada pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

## 1210 Wardah Qurni: Pengulangan Tindak Pidana...
Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat,  diartikan  sebagai  proses  pembinaan Narapidana  dan  Anak  yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan  Narapidana  dan Anak dalam kehidupan masyarakat.
Integrasi  dalam  Permenkumham  Nomor  03  Tahun  2018  tentang  Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat diartikan sebagai “ pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkotika dan prekurson narkotika psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan  kejahatan  hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing”.
Ketentuan  terkait  program  asimilasi  dan  integrasi  telah  ada  sebelum  masa pandemi Covid-19, namun dengan adanya penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional  terdapat  beberapa  ketentuan  yang  ditambahkan  didalam  peraturan  atau dibuatnya peraturan yang lebih relevan untuk kondisi tersebut.

## Asimilasi dan Integrasi Sebelum Covid-19
Asimilasi dapat dilakukan oleh narapidana dalam beberapa cara, yakni: Pasal 62 ayat (1) Permenkumham 3/2018:
(1)  Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk: a.  Kegiatan pendidikan;
b.  Latihan keterampilan;
c.  Kegiatan kerja sosial; dan
d.  Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.
Ketentuan  asimilasi  tersebut  dilakukan  di  lapas  terbuka  dengan  tanggung jawab  penuh  dari  Kepala  Lapas/  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  yang selanjutnya  disingkat  LPKA,  kegiatan  ataupun  pembinaan  dilaksanakan  dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan dan tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan yakni:
Pasal 44 ayat (2) Permenkumham 3/2018:
a.  Berkelakuan  baik  dibuktikan  dengan  tidak  sedang  menjalani  hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
b.  Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
c.  Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
Kemudian  untuk  ketentuan  integrasi  berdasarkan  pada  pasal  1  angka  6 Permenkumham  3/2018  dilakukan  dengan  program  pembinaan  pemasyarakatan berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Program  Pembebasan  Bersyarat  dapat  dilakukan  jika  telah  memenuhi persyaratan dalam pasal 82 permenkumham 3/2018:
a.  Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
b.  Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c.  Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan d.  Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
Program  Cuti  Menjelang  Bebas  dapat  diberikan  kepada  narapidana  jika  telah memenuhi persyaratan dalam pasal 102 ayat (1) permenkumham 3/2018:
a.  Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
b.  Berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa  pidana  paling  sedikit  9  (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
Program Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana jika telah memenuhi persyaratan dalam pasal 114 ayat (1) Permenkumham 3/2018:
a.  Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
b.  Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
c.  Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

## Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19
Program asimilasi dan integrasi dilakukan dirumah dengan pembimbingan dan pengawasan penuh dari Balai Pemasyarakatan melalui daring atau online yang

## 1212 Wardah Qurni: Pengulangan Tindak Pidana...
pelaksanaannya kemudian harus dilaporkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala LPKA, Kepala Rumah tahanan dan Kepala Balai Pemasyarakatan kepada Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  melalui  Kepala  Kantor Wilayah  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Program  asimilasi  dan  integrasi  pada  masa pandemic covid-19 dapat dilakukan sesuai dengan Keputusan Menkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, yakni:
a.  Pengeluaran  bagi  Narapidana  dan  Anak  melalui  asimilasi  dilakukan  dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Narapidana  yang  2/3  masa  pidananya  jatuh  sampai  dengan  tanggal  31 Desember 2020;
2.  Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3.  Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
4.  Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
5.  Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.
b.  Pembebasan bagi Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana;
2.  Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana;
3.  Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
4.  Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan;
5.  Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Lebih lanjut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  10 Tahun  2020  tentang  Syarat Pemberian  Asimilasi  dan  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  COVID-19  (Selanjutnya  disebut Permenkumham  Nomor  10/2020)  asimilasi  tersebut  dilakukan  dirumah  dengan pembimbingan dan pengawasan dari BAPAS dan narapidana yang mendapatkan asimilasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Permenkumham 10/2020, yakni:
Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a.  Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
b.  Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
c.  Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.
Selanjutnya,  Integrasi  dilakukan  dengan  pemberian  pembebasan  bersyarat,  cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain  tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika, korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan  kejahatan  hak  asasi  manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing.
Program  Pembebasan  bersyarat  dan  cuti  menjelang  bebas  dapat  diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan dalam pasal 9 Permenkumham 10/2020. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
a.  Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
b.  Berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa  pidana  paling  singkat  9  (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c.  Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan d.  Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
Dan  untuk  Pemberian  Cuti  Bersyarat  dapat  diberikan  kepada  Narapidana yang telah memenuhi syarat:
a.  Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan;
b.  Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c.  Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan d.  Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

## Pembimbingan dan Pengawasan Terhadap Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (Selanjutnya  disebut  PP  31/99) Pembimbingan  didefinisikan  sebagai  “Pemberian  tuntutan  untuk  meningkatkan

## 1214 Wardah Qurni: Pengulangan Tindak Pidana...
kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan”.
Pengawasan  dalam  Pasal  1  angka  5  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  M.2.PK.04-10  Tahun  2007  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan  Cuti  Bersyarat yakni  suatu  langkah  atau  kegiatan  yang  berfungsi  untuk  mencegah  terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan

## Pembimbingan Tehadap Narapidana Sebelum Covid-19
Bentuk  pembimbingan  yang  dilakukan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan berdasarkan  pada  Petunjuk  Pelaksanaan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor    E-39 PR.05.03  Tahun  1987  tentang  Bimbingan  Klien  Pemasyarakatan  “Bimbingan- bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan masa mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana klien bertempat tinggal”.
Wujud  bimbingan  tersebut  berupa  pilihan  salah  satu  jenis  bimbingan  atau memadukan beberapa pilihan sesuai dengan kebutuhan yang meliputi:
a.  Pendidikan agama;
b.  Pendidikan budi pekerti;
c.  Bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok;
d.  Pendidikan formal;
e.  Kepramukaan;
f.  Pendidikan keterampilan kerja;
g.  Pendidikan kesejahteraan keluarga;
h.  Psikoterapi;
i.  Kepustakaan;
j.  Psikiatri terapi. 6
Metode bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan meliputi: 1.  Metode Pokok
6 Febri  Putri  Rusmita, Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Klien Kemasyarakatan Anak Di Balai Pemasyarakatan Klas Ii A Bengkulu (2014) Skripsi Pada Program S1 Universitas Bengkulu.[14].
a.  Bimbingan Perseorangan ( Case Work );
b.  Bimbingan Kelompok ( Group Work );
c. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat ( Community Organization ).
2.  Metode Bantu
a.  Administrasi Klien Pemasyarakatan;
b.  Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;
c.  Pelaksanaan pelayanan. 7
Selain  itu  terdapat  beberapa  tehnik  yang  juga  digunakan  dalam  melakukan bimbingan:
1.  Tehnik wawancara;
2.  Pemanggilan atau laporan;
3.  Tehnik kunjungan kerumah;
4.  Tehnik quisioner;
5.  Tehnik dokumentasi;
6.  Tehnik komunikasi;
7.  Tehnik observasi. 8
Dalam  praktinya,  pelaksaanaan  program  pembimbingan  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan  dalam  pasal  2  ayat  (3)  PP  31/99  yang  menyatakan  bahwa Pembinaan  dan  pembimbingan  kepribadian  dan  kemandirian  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:
a.  Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.  Kesadaran berbangsa dan bernegara;
c.  Intelektual;
d.  Sikap dan perilaku;
e.  Kesehatan jasmani dan rohani;
f.  Kesadaran hukum;
g.  Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
h.  Keterampilan kerja; dan
i.  Latihan kerja dan produksi.
Program  pembimbingan  terhadap  warga  binaan  atau  juga  disebut  klien kemasyarakatan  yang  dilakukan  di  lembaga  pemasyarakatan  dilaksanakan  oleh
7 Tim  Penyusun, Buku Pedoman Pelayanan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan,Departemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat (2009).[14].
8 CM. Marianti Soewandi , Bimbingan dan Penyuluhan Klien, Departmen Hukum dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan (2003).[60].

## 1216 Wardah Qurni: Pengulangan Tindak Pidana...
BAPAS  melalui  pembimbing  kemasyarakatan  yang  dilakukan  dengan  beberapa tahapan sesuai dengan pasal 33 PP 31/99 yang kemudian diperjelas dalam pasal- pasal berikutnya, yaitu:
1.  Tahap awal, Tahap awal   dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sebagai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan, kegiatan yang dilakukan meliputi:
a.  Penerimaan dan pendaftaran Klien;
b.  Pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
c.  Penyusunan program pembimbingan;
d.  Pelaksanaan program pembimbingan; dan e.  Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
2.  Tahap lanjutan, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan  3/4  (tiga  per  empat)  masa  pembimbingan,  kegiatan  yang  dilakukan meliputi:
a.  Penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
b.  Pelaksanaan program pembimbingan; dan
c.  Pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan.
3.  Tahap  akhir,  dilaksanakan  sejak  berakhirnya  tahap  pembimbingan  lanjutan sampai  dengan  berakhirnya  masa  pembimbingan,  kegiatan  yang  dilakukan meliputi:
a.  Penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
b.  Pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
c.  Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan
d.  Penyiapan klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan
e.  Pengakhiran tahap pembimbingan klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh kepala bapas.
Program  pembimbingan  tersebut  dilakukan  secara  langsung  oleh pihak  Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  apabila  tidak  dapat  menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh warga binaan maka dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait sesuai dengan tahapan yang telah disebutkan diatas.

## Pembimbingan Terhadap Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19
Berdasarkan pada  Surat  Edaran  Nomor  PAS-516.PK.01.04.06 Tahun  2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19,  untuk  mencegah  penyebaran  covid  maka  program  pembimbingan dilakukan melalui daring sesuai dengan bagian isi surat edaran huruf b angka 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:
Memerintahkan Kepala Bapas untuk melaksanakan mekanisme pembimbingan dan pengawasan narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi sebagai berikut:
1) Melakukan penerimaan narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi secara daring;
2) Melakukan  registrasi  dan  pencatatan  identitas  narapidana  dan  anak  yang menjalani  asimilasi  dengan  menggunakan  Buku  Register  Pembimbingan Asimilasi  Narapidana  (Buku  Reg  IX.B)  dan  Buku  Register  Pembimbingan Asimilasi Anak (Buku Reg IV.I) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS - 636.PK.O1.01.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Selanjutnya  dalam  angka  5  ditambahkan  bahwa  Pembimbing  Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan harus dengan tahapan:
a.  Menyusun jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk asimilasi dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi;
b.  Menghubungi  klien  menggunakan  media  telpon  /  sms  /  whatsapp  /  videocall sesuai  jadwal  untuk  menyampaikan  materi  bimbingan  sekaligus  melakukan pengawasan;
c.  Mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien.
Dari  penjabaran  diatas,  proses  pembimbingan  yang  dilakukan  pada  masa pandemi covid-19 mengalami sedikit perubahan pada tehnik pembimbingan yang semula dilakukan beberapa teknik maka sekarang hanya dilakukan melalui daring

## 1218 Wardah Qurni: Pengulangan Tindak Pidana...
(virtual/dalam  jaringan).  Program  pembimbingan  kemudian  dianggap  sebagai upaya dalam membantu dan menuntun narapidana/warga binaan dalam menghadapi permasalahan hidup dan kehidupannya seoptimal mungkin agar dapat berkontribusi di masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

## Pengawasan Terhadap Narapidana Sebelum Pandemi Covid-19
Terdapat  beberapa  peraturan  yang  mengatur  terkait  pengawasan  dalam Lembaga pemasyarakatan:
1) Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  tahun  1995  tentang Pemasyarakatan Pengawasan dilakukan oleh BAPAS, dengan fungsi yang belum diatur secara khusus. Dalam undang-undang ini fungsi pengawasan oleh BAPAS dilakukan terbatas pada anak; 9
2) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Pengawasan  dilakukan  oleh  BAPAS  melalui Pembimbing Kemasyarakatan sesuai fungsi dan tugas dalam Undang-Undang ini:  “  Pembimbing  Kemasyarakatan  bertugas  melakukan  pendampingan, pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap Anak  yang  memperoleh  asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat”;
3) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan.    Pengawasan  diakukan  oleh  BAPAS  melalui pembimbing  kemasyarakatan  terhadap  narapidana  dan  anak  yang  menjalani program  integrasi.  Pengawasan  terhadap  narapidana  yang  mendapatkan  cuti bersyarat ditambah dengan pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan setempat.;
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah  dilakukan  perubahan  kedua  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan pada pasal 42, 45 dan 50 peraturan ini, pembimbingan ataupun pengawasan dilakukan terhadap narapidana yang menjalani program asimilasi dan integrasi oleh pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS baik perorangan maupun kelompok secara berkala dan berkesinambungan;
5) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  peraturan  ini  selain melaksanakan  tugas  pembimbingan  juga  melaksanakan  beberapa  tugas meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pengawasan terhadap klien pemasyarakatan;
6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 tahun 2018 dan perubahannya
9 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Nomor 18 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Assimilasi, Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersayarat,  Cuti  Menjelang  Bebas dan  Cuti  Bersyarat.  “Pembimbing  Kemasyarakatan  adalah  pejabat  fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan,  dan  pendampingan  terhadap Anak  di  dalam  dan  di  luar  proses peradilan pidana”;
7) Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
8) Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  PAS-208.  PK.01.05.10 Tahun  2016  tentang  Pedoman  Umum  Pengawasan  Klien  Pemasyarakatan Pengawasan  dapat  dilakukan  setelah  adanya  rekomendasi  Litmas,  Program Bimbingan atau Penetapan Pengadilan/Putusan Hakim. 10
Pengawasan  sesuai  penjabaran  diatas  dilaksanakan  dengan  dua  cara  yaitu dengan  mekanisme  wajib  lapor,  dan  kunjungan  ke  rumah  klien/penjamin  klien ( home visit ).  Hasil  pengawasan  berupa  pemberian  teguran,  baik  lisan  maupun tulisan,  kepada  klien  dalam  bentuk  surat  peringatan  pencabutan  pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas, surat panggilan wajib lapor, dan surat panggilan penjamin klien yang sekaligus digunakan sebagai evaluasi terhadap program pembimbingan..
Prosedur  dan  mekanisme  pengawasan  klien  melalui  wajib  lapor  adalah sebagai berikut.
1) Klien datang dan mengisi buku piket di meja petugas piket;
2) Klien menemui petugas Pembimbing Kemasyarakatan;
3) Klien  melaksanakan  kegiatan  bimbingan  konseling  dengan  Pembimbing Kemasyarakatan;
4) Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan.
Prosedur dan mekanisme pengawasan klien melalui kunjungan rumah (home visit ) adalah sebagai berikut:
1) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa dan menyiapkan berkas klien;
2) Petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  dengan  surat  tugas  dari  kepala  bapas melakukan kunjungan ke rumah klien/penjamin/pemerintah setempat;
3) Pembimbing Kemasyarakatan memberikan bimbingan konseling kepada klien di rumahnya;
4) Pembimbing Kemasyarakatan menemui pemerintah setempat untuk mengetahui
10 Enny Umronah, ‘Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak  Ketika  Pandemi  Covid-19  (Studi  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Malang , (2020)  4 Widya Yuridika.[6].

## 1220 Wardah Qurni: Pengulangan Tindak Pidana...
perkembangan perilaku klien di masyarakat;
5) Pembimbing  Kemasyarakatan  menemui  perwakilan  warga  setempat  untuk mengetahui perilaku dan perkembangan klien sehari-hari. 11
Sebagai  tindak  lanjut  dari  hasil  pegawasan,  Pembimbing  Kemasyarakatan membuat laporan yang tercakup dalam laporan perkembangan bimbingan setiap bulan.

## Pengawasan Terhadap Narapidana Pada Saat Pandemi Covid-19
Terdapat beberapa peraturan terkait pengawasan yang dibuat untuk pencegahan penyebaran virus covid-19:
1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  2020 Tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi  Bagi Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19; Dalam peraturan ini kepala BAPAS bertanggungjawab terhadap  pembimbingan  dan  pengawasan  narapidana  yang  mendapatkan asimilasi dan integrasi yang dilaksanakan dirumah;
2) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020  Tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid19.  Dalam  peraturan  ini  pengawasan dilaksanakan oleh BAPAS, pengawasan dilakukan melalui tahapan yang sama namun dilakukan secara daring;
3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.497.PK.01.04.04 Tahun  2020  tanggal  31  Maret  2020  tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19; Peraturan ini memberikan tanggung jawab  kepada  BAPAS  untuk  melakukan  pembimbingan  serta  pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi yang dilaksanan dirumah;
4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-516. PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan Dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19.  Baik  pembimbingan  maupun pengawasan  dilakukan  oleh  BAPAS  melalui  pembimbing  kemasyarakatan dengan beberapa tahapan, seperti: Menyusun jadwal pembimbingan sekaligus pengawasan, kemudian menghubungi klien kemasyarakatan via telpon/sms/wa atau videocall dan terakhir mengisi catatan serta daftar hadir klien sebagai upaya pengawasan;
11 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia, Modul Prosedur dan Mekanisme.[33-34].
5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran COVID-10 pada UPT Pemasyarakatan. Pengawasan dilakukan oleh BAPAS dengan berbasis teknologi  informasi  (video  call),  pengawasan  dilakukan  dengan  koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan melalui media teleconference;
6) Pedoman Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Penelitian  Kemasyarakatan  dan  Pendampingan  secara Daring  serta  Pembimbingan  dan  Pengawasan  Klien  Asimilasi  dan  Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Dari  beberapa  peraturan  diatas  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  terkait pelaksanaan pengawasan yang semula dilakukan secara langsung kini dilakukan secara daring.
Dalam pengawasan terdapat beberapa pihak yang juga terlibat:
1) Keluarga klien;
2) Petugas Lapas/LPKA/Rutan; 3) Masyarakat;
4) Aparat Penegak Hukum terkait.
Untuk  mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan  selama  pandemi  covid-19 diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19 oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang kemudian dikutip oleh Enny Umronah dalam jurnal yang menyatakan bahwa:
1.  Kegiatan pengawasan yang pertama kali dilakukan adalah membuat Perencanaan pengawasan meliputi:
a.  Mempelajari rencana bimbingan yang ditelah disetujui oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas;
b.  Membuat program pengawasan yang disesuaikan dengan program bimbingan yang telah ditetapkan;
c.  Menetapkan strategi dan metode yang tepat dalam melaksanakan pengawasan;
d.  Membuat perencanaan waktu pengawasan;
e.  Menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam program pengawasan klien;
f.  Menetapkan target pengawasan.
2.  Melakukan pengawasan terhadap klien secara daring yang meliputi:
a.  Melaksanakan pengawasan terhadap klien secara daring;
b.  Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  terkait

## 1222 Wardah Qurni: Pengulangan Tindak Pidana...
disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat.;
c.  Pembimbing  Kemasyarakatan  memberikan  laporan  pengawasan  yang disampaikan kepada Kepala Bapas. 12
Baik untuk pembimbingan dan pengawasan dilakukan oleh BAPAS.

## Pengulangan Tindak Pidana Oleh Narapidana Pasca Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19
Dalam rangka pemberian asimilasi dan integrasi pada masa Covid-19 saat ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan baru di masyarakat:
1) Ketiaaan support ekonomi;
2) Kurangnya  dukungan  sosial  dari  masyarakat  atau  bahkan  dalam  lingkungan keluarga (mengingat masa pidana tidak berakhir di LAPAS akan tetapi berakhir di tengah-tengah masyarakat);
3) Pembinaan dalam lapas yang dinilai kurang efektif;
4) Sulitnya penyesuaian era new normal;
5) Potensi revisidisme.
Tingkat  residivisme  saat  ini  dapat  dianggap  sebagai  tolak  ukur  dalam keberhasilan program pembinaan, pembimbingan serta pengawasan yang dilakukan dalam bentuk asimilasi dan integrasi.
Dari beberapa faktor tersebut, kemudian dibuktikan dengan adanya beberapa peningkatan  kriminalitas  yang  terjadi  di  berbagai  daerah  dan  dilakukan  oleh narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi:
1) Pada  Sabtu  25  April  2020,  seorang  berinisial  RB  yang  merupakan  warga Kabupaten  Bantul  ditangkap  oleh  kepolisian  di  rumahnya  karena  terbukti melakukan  pencurian  motor  pada  tanggal  18  April  2020,  setelah  dilakukan penyelidikan  pelaku  merupakan  seorang  residivis  yang  baru  mendapatkan asimilasi dari Lapas Kelas II A Wirogunan pada 2 April 2020; 13
2) Di  daerah  Bali,  Tim  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  (BNNP)  Bali  telah mengamankan dua orang kurir ganja yang bernama Bayu (24) dan Ikhlas (29), Untuk pelaku yang bernama Ikhlas, setelah dilakukan penyidikan ternyata baru saja bebas dari penjara karena mendapat program asimilasi dari pemerintah;
12 Enny Umronah.[8-9].
13 Wijaya  Kusuma,  ‘Bebas  karena  Asimilasi,  Residivis  Kembali  Ditangkap  karena  Curi Motor’, (kompas, 2020), < https://yogyakarta.kompas.com/read/2020/04/28/09034571/bebas-kare- na-asimilasi-residivis-kembali-ditangkap-karena-curi-motor?page=all > ,  accessed  9  September 2020.
3) Pada hari Sabtu 11 April 2020 pukul 11:00 WIB, Di daerah Lubuklinggau, Polisi menangkap  Romli  Iskandar  alias  Romli  (20)  seorang  warga  Jalan  Patimura Kelurahan  Muara  Enim,  Kecamatan  Lubuklinggau  Barat  karena  berusaha mencuri  sepeda  motor,  Romli  diketahui  baru  dilepas  dari  LP  dalam  program asimilasi;
4) Pada hari Kamis, 9 Agustus di Makasar, polisi kembali mengamankan Faisal (39)  karena  mencuri  uang  sebesar  Rp  150.000  dan  empat  bungkus  rokok  di sebuah warung makan di Jalan Nikel, Kecamatan Panakkukang, Makassar. F baru dibebaskan dalam program asimilasi. 14
Berdasarkan contoh tersebut maka menkumham dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-516. PK.01.04.06 Tahun 2020 menyatakan bahwa  apabila  narapidana  yang  telah  mendapatkan  asimilasi  dan  integrasi melakukan pelanggaran, maka:
a)  Terhadap  pelanggaran  syarat  umum  dan/atau  syarat  khusus  asimilasi,  Kepala Bapas  melakukan  pencabutan  sementara  asimilasi,  untuk  selanjutnya mengusulkan  kepada  Kepala  Lapas/Kepala  LPKA/Kepala  Rutan  untuk melakukan pencabutan difinitive terhadap asimilasi yang telah diberikan;
b) Bagi  narapidana  dan  Anak  yang  telah  dicabut  asimilasinya,  masa  selama asimilasi tidak dihitung sebagai menjalani pidana dan proses usulan integrasinya dibatalkan;
c)  Terhadap pelanggaran syarat umum dan / atau syarat khusus integrasi, Kepala Bapas  melakukan  pencabutan  sementara,  untuk  selanjutnya  mengusulkan pencabutan  definitive  ke  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  masa  selama integrasi tidak dihitung sebagai menjalani pidana;
Ketentuan  tersebut  merupakan  penegasan  dari  pasal  136  ayat  (2)
Permenkumham 3/2018 yakni:  (2) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, jika Narapidana dan Anak:
a.  Melakukan  pelanggaran  tata  tertib  di  dalam  Lapas  dan  dicatat  dalam  buku register F;
b.  Tidak melaksanakan program Asimilasi sebagaimana mestinya;
c.  Melakukan pelanggaran hukum;
14 Titik  Valentine,  ‘Ini  Data  Narapidana  Asimilasi  Yang  Berulah  Lagi,  (jernih, 2020),<http://jernih.co/crispy/ini-data-kasus-kasus-yang-melibatkan-narapidana-setelah-dapat- asimilasi/>,accessed 23 Desember 2020.

## 1224 Wardah Qurni: Pengulangan Tindak Pidana...
d.  Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana;
e.  Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
f.  Pulang ke rumah atau tempat lain yang merupakan tempat tinggal Keluarga atau saudara;
g.  Bepergian ke tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Asimilasi; dan/atau
h.  Menerima kunjungan Keluarga di tempat menjalankan Asimilasi.
Selain itu dikutip dari beberapa pernyataan, terdapat beberapa penambahan sanksi yang diberikan agar menimbulkan efek jera kepada narapidana yaitu dengan ditempatkannya  narapidana  dalam  sel  pengasingan,  senada  dengan  pernyataan Nugroho selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada Jumat, 10 April 2020 dalam penyataan tertulisnya. “Apabila mereka melanggar semua aturan disiplin, maka mereka harus kembali ke dalam lembaga, menjalankan sisa pidana ditambah pidana yang baru, setelah putusan hakim dan kemudian akan dimasukan kedalam sel pengasingan, dan tidak akan mendapatkan remisi sampai jangka waktu tertentu”  Yang kemudian ditegaskan lebih lanjut oleh Menkumham pada Senin 12 April 2020 di Jakarta “Jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan  ke  straft  cell  (sel  pengasingan),  saat  selesai  masa  pidananya, diserahkan  ke  polisi  untuk  diproses  tindak  pidana  yang  baru”  hal  tersebut dilakukan  guna  mengoptimalkan  pembinaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan melalui koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan.
Pada umumnya, sel pengasingan merupakan tindakan disiplin yang dijatuhkan kepada  narapidana  yang  dilakukan  dalam  jangka  waktu  enam  hari  berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, namun berdasarkan pada  pernyataan  menkumham  tersebut  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai jangka waktu untuk penempatan dalam sel pengasingan dan tidak tercantum dalam kebijakan yang telah disahkan.
Oleh  karenanya,  untuk  pengulangan tindak pidana yang  apabila dilakukan oleh  narapidana  yang  mendapat  program  asimilasi  dan  integrasi  pada  masa covid-19  maka  sanksi  yang  dijatuhkan    adalah  pencabutan  status  asimilasi  dan pembatalan  pengusulan  integrasi  dan  kemudian  harus  kembali  menjalakan  sisa
pidananya serta ditambahkan dengan pidana baru yang juga dapat diperberat sesuai dengan ketentuan yang ada dan menjadi kewenangan Porli serta pihak kejaksaan atau dengan kalimat lain ditentukan oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan dikarenakan pemberian pernyataan tersebut masih berupa himbauan.

## Kesimpulan
Covid-19 dapat dijadikan dasar pemberian asimilasi dan integrasi karena telah jelas diatur dalam konsideran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  sebelumnya  yakni  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyaratan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas  dan  Cuti  Bersyarat,  lebih  lanjut  pembuatan  peraturan  tersebut  dalam pembentukannya telah sesuai karena dibentuk oleh Lembaga yang berwenang yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dengan ruang lingkup keberlakuan peraturan yang tepat yaitu Lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan  lembaga pembinaan khusus anak.
Kebijakan  asimilasi  dan  integrasi  pada  masa  pandemi  covid-19  disertai dengan  program  pembimbingan  dan  pengawasan  oleh  Balai  pemasyarakatan melalui  pembimbing  kemasyarakatan  yang  dilakukan  secara  virtual,  program pembimbingan  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan  yaitu  melakukan  registrasi dan pencatatan identitas narapidana ,kemudian penyusunan jadwal dan dilanjutkan penyampaian materi bimbingan melalui media telpon / sms / whatsapp / videocall, dan terakhir mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien

## 1226 Wardah Qurni: Pengulangan Tindak Pidana...
yang  digunakan  juga  sebagai  pengawasan,  untuk  pengawasan  pasca  asimilasi dan integrasi dilakukan dengan beberapa tahapan, tahap pertama yaitu membuat Perencanaan  pengawasan  yang  meliputi  pembuatan  strategi  pengawasan  yang disesuaikan dengan pembimbingan, kemudian menentukan pihak terkait, waktu dan target pengawasan, pembimbingan dan pengawasan tersebut dilakukan agar tidak terjadi  pengulangan  tindak  pidana,bagi  narapidana  yang  mendapatkan  program asimilasi dan integrasi yang kemudian melakukan pengulangan tindak pidana maka akan  diberikan  pencabutan  status  asimilasi  dan  pembatalan  pengajuan  integrasi yang  kemudian  harus  kembali  menjalani  sisa  pidananya  dan  ditambah  dengan pidana baru.

## Daftar Bacaan Buku
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia, Modul Prosedur dan Mekanisme .
Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan , (Liberty 1985).
CM.  Marianti  Soewandi , Bimbingan dan Penyuluhan Klien, Departmen Hukum dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan (2003).
Mohammad  Ekaputra,  Abul  Khair. Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru (USU Press 2010). R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, Sistem Permasyarakatan di Indonesia (Pembinaan Cipta 1979).
Tim  Penyusun, Buku Pedoman Pelayanan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan,Departemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat , (2009).

## Jurnal, Karya Tulis, Laporan Akhir Penelitian
Syahreza Arriatama,  ‘Analisis  Pelaksanaan  Hak  Asimilasi  Narapidana  Wanita (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Way Hui Bandar Lampung)’  (2019)  Skripsi  pada  program  Sarjana  Universitas  Lampung,
Bandar Lampung.
Febri Putri Rusmita, Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Klien Kemasyarakatan Anak Di Balai Pemasyarakatan Klas Ii A Bengkulu , (2014) Skripsi Pada Program S1 Universitas Bengkulu.
Enny  Umronah,  ‘Analisis  Yuridis  Pengawasan  Asimilasi  Dan  Integrasi Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Ketika  Pandemi  Covid-19  (Studi  di  Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang) , (2020) 4 Widya Yuridika.

## Laman
Wijaya  Kusuma,  ‘Bebas  karena  Asimilasi,  Residivis  Kembali  Ditangkap karena  Curi  Motor’,  (kompas,  2020),  <https://yogyakarta.kompas.com/ read/2020/04/28/09034571/bebas-karena-asimilasi-residivis-kembali- ditangkap-karena-curi-motor?page=all> , accessed 9 September 2020.
Titik  Valentine,  ‘Ini  Data  Narapidana  Asimilasi  Yang  Berulah  Lagi,  (jernih, 2020),<http://jernih.co/crispy/ini-data-kasus-kasus-yang-melibatkan- narapidana-setelah-dapat-asimilasi/>, accessed 23 Desember 2020.

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

## Wardah Qurni: Pengulangan Tindak Pidana...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--