## Journal of Scientech Research and Development
Volume 6, Issue 1, June 2024
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR
GRAND  DESIGN TRANSFORMASI  DIGITAL  PELAYANAN  BAPENDA BERORIENTASI  INDUSTRI  4.0  SEBAGAI  AKSELERATOR  IMPLEMENTATIF PENINGKATAN  PENDAPATAN  DAN  REFORMASI  BIROKRASI  DI  JAWA BARAT

## GRAND  DESIGN  DIGITAL  TRANSFORMATION  OF  INDUSTRY  4.0  ORIENTED BAPENDA  SERVICES  AS  AN  IMPLEMENTATIVE  ACCELERATOR  FOR INCREASING INCOME AND BUREAUCRATIC REFORM IN WEST JAVA
Irvan Niko Firmansyah 1 , Febby Suryatrisna 2 , Dermawan Supriatna 3 1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi
Email: irvanniko84@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Layanan Publik, Transformasi  Digital, Digitalisasi. Peningkatan pola kualitas pelayanan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan proses peningkatan pendapatan  dan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat. Penilaian  tidak  hanya  terfokus  pada  hasil  akhirnya  saja, tetapi juga dari cara atau metode serta proses yang dijalankan pada pelayanan tersebut. K ajian ini bertujuan untuk mencari pola  pelayanan  digitalisasi  yang  efektif. Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Pengumpulan  data  dilaksanakan  melalui wawancara dan focus group discussion kepada informan yaitu pengambil  kebijakan  dan  pelaksana  pelayanan  publik  di kantor  BAPENDA  Jabar  pada  tahun  2021.  Data  yang diperoleh,  dianalisis  melalui  tahapan  reduksi  data,  display dan  kesimpulan/verifikasi.  BAPENDA  Jabar  telah  memiliki
LAPOR  BOS  sebagai  bentuk  layanan  digital  di  Samsat  sejak tahun  2021,  Aplikasi  SAMBARA  berisi  layanan  self-service pajak kendaraan, home service dan delivery service , Penggantian kartu  SKKP  (notice  pajak  digital).  Beberapa  faktor  yang mempengaruhi  antara  lain  faktor  lingkungan  pandemi, belum  efektifnya  sosialisasi  dan  edukasi  perpajakan,  belum optimalnya  kolaborasi  4.0  dalam  pelayanan,  belum optimalnya  GNNT,  belum  optimalnya  integrasi  database dengan  NIK.  Digitalisasi  pada  pelayanan  publik  secara komprehensif  dan  berkesinambungan  di  segala  aspek, diperlukan  sebagai  upaya  perubahan  signifikan  dan sistematis  guna  mewujudkan  pemerintahan  yang  juara, efektif,  efisien,  bersih  dan  akuntabel  serta  mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Copyright © 2024 JSR. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Public  Services,  Digital Transformation, Digitalization. Improving  service  quality  patterns  is  an  inseparable  part  of  the implementation  of  the  process  of  increasing  income  and  public services to the community. Assessment does not only  focus on the final  results,  but  also  on  the  methods  or  methods  and  processes carried  out  in  the  service.  This  study  aims  to  find  patterns  of effective digitalization services. This research is qualitative research with a descriptive approach. Data collection was carried out through interviews  and  focus  group  discussions  with  informants,  namely policy  makers  and  public  service  implementers  at  the  West  Java BAPENDA office in 2021. The data obtained was analyzed through the  stages  of  data  reduction,  display  and  conclusion/verification. West  Java  BAPENDA  has  had  LAPOR  BOS  as  a  form  of  digital service at Samsat since 2021. The SAMBARA application contains vehicle  tax  self-service,  home  service  and  delivery  service,  SKKP card  replacement  (digital  tax  notification).  Several  influencing factors  include  pandemic  environmental  factors,  ineffective  tax socialization  and  education,  not  yet  optimal  collaboration  4.0  in services,  not  yet  optimal  GNNT,  not  yet  optimal  database integration  with  NIK.  Digitization  of  public  services comprehensively  and  continuously  in  all  aspects  is  needed  as  a significant and systematic change effort to create a government that is champion, effective, efficient, clean and accountable and capable of providing quality public services.
Copyright © 2024 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat harus ditopang oleh  penerimaan  PAD  yang  sehat,  sehingga  berbagai  akselerasi,  inovasi  dan kolaborasi dalam upaya meningkatkan pendapatan merupakan sebuah keniscayaan yang  harus  terus  dikembangkan.  Oleh  karena  itulah  Jabar  pada  tahun  2018-2023 mempunyai  visi  yaitu “ Terwujudnya  Jawa  Barat  Juara  Lahir  Batin  dengan  Inovasi dan  Kolaboras i”. Visi  ini  mensiratkan  bahwa  Jawa  Barat  bertekad  menjadi  yang terbaik dalam segala hal, termasuk didalamnya pola pelayanan berorientasi industri 4.0 yang menjadi positioning penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Tugas  ini  salah  satunya  diemban  oleh  BAPENDA  Jabar,  dimana  target  PAD  tahun 2022  diharapkan  bisa  Kembali  normal  yaitu  mencapai  sebesar  21,3  triliun,  serta terjadi penurunan KTMDU dan KBMDU setidaknya menjadi 19%.  Pada tahun 2023 pun target PAD rencana akan ditetapkan sebesar 22,8 Triliun. Penetapan target yang terus  meningkat  sebagaimana  dimaksud  memacu  kami  untuk  terus  bergerak mencapai pendapatan seoptimal mungkin.
Namun  demikian, dilihat dari  tren capaian  pendapatan tahun 2020 memperlihatkan perkembangan yang kurang menggembirakan selain faktor pandemic yang melanda selama hampir 1/2 tahun, program dan kegiatan yang sudah ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021 banyak yang tidak berjalan dikarenakan adanya refocusing anggaran, sehingga  dengan  demikian  berdasarkan  laporan  penerimaan  realisasi  pendapatan
(khususnya  sector  PAD)  di  tahun  2020  hanya  sebesar  di  84,84  %  dari  target  yang sudah ditetapkan.
Oleh karenanya perlu ditelisik lebih jauh, penyebab tidak tercapainya pendapatan ini yang seharusnya menjadi bahan bakar utama sehatnya APBD Jawa Barat. Selain itu, urgensi peningkatan pola layanan berbasis 4.0  dan customers Experince juga perlu terus di gelorakan,  serta harus dipandang sebagai upaya perubahan signifikan dan sistematis  guna  mewujudkan  pemerintahan  yang  juara,  efektif,  efisien,  bersih  dan akuntabel serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  terhambatnya  peningkatan  akselerasi pendapatan dimaksud, mulai  dari  faktor lingkungan pandemic yang  saat ini  masih belum berakhir, belum efektifnya sosialisasi  dan edukasi  perpajakan, kolaborasi  4.0 dalam pelayanan yang masih belum berjalan dengan baik, belum optimalnya GNNT, database masih banyak yang belum update dengan NIK  sehingga potensi  progresif masih belum optimal.
Peningkatan  pola  kualitas  pelayanan  merupakan  bagian  yang  tidak  bisa  dipisahkan dalam  pelaksanaan  proses  peningkatan  pendapatan  dan  pelayanan  publik  kepada masyarakat,  oleh  karenanya  kondisi  ini  harus  terus-menerus  dilakukan  perbaikan- perbaikan  dari  semua  lini  pelayanan,  sehingga  dengan  demikian,  untuk  tetap terjaminnya  kualitas  pelayanan  dimaksud  terdapat  10  dimensi  yang  harus diperhatikan  sebagaimana  apa  yang  dikemukakan  Zeithaml  et  al.  (1990:20)  yang mengatakan: “ We  identified  ten  general  criteria  or  dimensions  and  labeled  them  tangibles, reliability, responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, access, communication, and understanding the customer ” .
Jika kesepuluh dimensi diatas dapat kita implementasikan, bukan tidak mungkin pola pelayanan samsat akan semakin membaik dan hal ini pun juga secara otomatis dapat mendongkrak Raihan pendapatan secara lebih optimal.
Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah:
1. Semakin  membaiknya  layanan  samsat  berbasis  Industry  digital  4.0  yang transparan dan akuntabel;
2. Perubahan  pola  pikir  dan  budaya  kerja  ASN  samsat  yang  semakin  meningkat, khususnya  dalam  merespon  perkembangan  zaman  serta  meningkatkan  etika pelayanan publik yang baik;
3. Menurunnya resistensi terhadap perubahan;
4. Kemitraan  dan  kolaborasi  khususnya  dengan  mitra  Polisi  diharapkan  semakin optimal dan win-win Solution;
5. Terciptanya pola pelayanan baru pembayaran PKB bagi masyarakat yang efektif efisien dan professional
6. Meningkatnya PAD dan Menurunnya data KTMDU/KBMDU di masyarakat Hasil  evaluasi  terhadap  implementasi  layanan  samsat  di  Jawa  Barat  menunjukkan terdapat  persoalan  yang  perlu  diselesaikan  khususnya  pada  aspek  Pola  Pelayanan berbasis Digital 4.0 yang meliputi:
1. Samsat  belum  memiliki  mekanisme  terpadu  Layanan  Informasi  Pengaduan, Keluhan,  Saran  dan  Penyampaian  Keterangan  Status  Pajak  KBM  yang terintegrasi, 24 jam dan one stop service action;
2. Perubahan  mindset  dan  culture  set  SDM  pelayanan  belum  dilakukan  secara sistematis, masif, dan berkelanjutan;
3. Belum optimalnya Kolaborasi dengan Start up, bjb, Mitra polisi dan pihak ketiga potensial lainnya dalam suksesi Layanan one stop service action;
4. Pembayaran  Online  masih  belum  berjalan  secara one  stop  service  action; sehingga masih banyaknya Wajib Pajak yang dating ke samsat;
5. Loket pelayanan yang masih belum sederhana dan tidak menerapkan prinsip One in One out ban/berkas berjalan;
6. Langkah Transformasi Digitalisasi Bapenda masih belum optimal;
7. Pemantauan  dan evaluasi  pelaksanaan  pola  pelayanan Samsat belum sistematis dan belum bermind set Customers Experience
Kondisi  tersebut  sebenarnya  telah  direspon  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa Barat dengan mengeluarkan beberapa kebijakan pelayanan, diantaranya:
1. Kegiatan intensifikasi Pemungutan PKB melalui pelaksanaan Operasi Gabungan setiap triwulan melibatkan mitra polisi, TNI, POM, JR, BJB dan Dishub;
2. Kegiatan pendataan PAD melalui sosialisasi masid baik cetak/elektronik sampai desa/kelurahan pada rapat minggon;
3. Penelusuran KTMDU oleh pegawai P3D petugas penelusur,
desa/kelurahan/BUMDES/Karang  Taruna  bermasis  aplikasi  ATOS  PAMOR (aplikasi Telusur Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor);
4. Inovasi  Layanan  Juara  Melalui  beberapa  alternatif  Pembayaran  Pajak  sperti,  e samsat,  T  samsat,  Samsat  keliling,  Samsat  J  bret,  Samsat  Outlet,  Drive  thrue, Samsat gendong, Samsat Katapel dan samades;
5. Inovasi  kepatuhan  pajak  dengan  program  Zonita  Pamor  ASN  dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
6. Memberikan  Stimulus  Kebijakan  melalui  Program  Pembebasan  BBN  II  dan Denda;
7. Penagihan Door to Door khusus KBM yang nilai PKB nya besar.
Namun  demikian,  rangkaian  kebijakan  tersebut  belum  mampu berpengaruh secara signifikan  untuk  mengakselerasi  Capaian  peningkatan  Pendapatan  dan  perbaikan Kualitas  Layanan  yang  signifikan  terlebih  lagi  untuk  mencapai  target  yang ditetapkan  baik  untuk  PAD  ataupun  angka  penurunan  KTMDU  serta  perbaikan kualitas IKM Bapenda.
Setelah  diobservasi  lebih  lanjut  dapat  diketahui  ternyata  akselerasi  peningkatan pendapatan  salah  satunya  dapat  dipengaruhi  oleh  seberapa  inovatifnya  kita menyuguhkan kreatifitas dalam layanan dan kemudahan kemudahan lainnya yang bisa dilakukan bapenda/samsat. selain itupun juga beberapa dimensi dari Zeitaml etl all pun belum terpenuhi, mulai dari sarpras, sdm, reliability, responsiveness, competence, courtesy,  credibility,  security,  access,  communication, dan understanding  the  customer.
Mengacu  pada  pentingnya  kualitas  pelayanan,    bahwa  ukuran  keberhasilan penyelenggaraan  pelayanan  ditentukan  oleh  tingkat  kepuasan  penerima  layanan. Kepuasan  penerima  layanan  dicapai  apabila  penerima  layanan  memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.
Penilaian  terhadap  pelayanan  publik  tentu  saja  bukan  hanya  terfokus  pada  hasil akhirnya  saja,  tetapi  juga  dari  cara  atau  metode  serta  proses  yang  dijalankan  pada pelayanan  tersebut.  Karena  dari  metode  serta  proses  pelayanan  itulah,  dimulainya kegiatan  pelayanan  yang  berkualitas  hingga  hasil  akhir  dari  kegiatan  pelayanan dapat  diketahui  dan  dideteksi  setiap  ketidakberesan  dan  kekurangan  dalam pelaksanaanya.  Sehingga  dapat  diketahui  fungsi-fungsi  manajemen  yang  telah diterapkan secara benar dan mana-mana yang belum dijalankan dengan benar.
Oleh  karenanya,  perlu  dicari  bentuk  Pola  pelayanan  yang  efektif  sesuai  tuntutan jaman Industry 4.0 sehingga Bapenda dapat bertransformasi kearah digitalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Best Practice Pembaharuan Pola Layanan Publik Berbasis Industry 4.0
Samsat  Jatim  menjadi  yang  pertama  melakukan  Pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor melalui sistem online dan cetak bukti bayar sendiri dan sah di Kepolisian. Pemilik  kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  di  Jawa  Timur  dapat  membayar  pajak kendaraan  bermotor  dan  pengesahan  STNK  tahunan  secara  online  di  lebih  16.000 Indomaret di seluruh Indonesia.
Para wajib pajak pun tidak perlu balik ke Samsat lagi untuk mencetak Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran.Setelah membayar secara online, para wajib pajak akan  mendapatkan  e-TBPKP  yang  bisa  disimpan  di  ponsel  dan  kemudian  dicetak sendiri  serta  sah  di  Kepolisian.  Alhamdulilah  saat  ini  telah  meluncur  aplikasi SIGNAL  (Samsat  Digital  Nasional)  yang  mengakomodir  bahwa  pembayaran  PKB cukup full online dilakukan dirumah mulai pembayaran sampai dengan pengesahan STNK.

## Rekomendasi Strategi Implementatif Pola Pengembangan Layanan Berbasis 4.0
1. Optimalisasi  Layanan  Informasi  Pengaduan,  Keluhan  dan  Saran  serta Penyampaian  Keterangan  Status  Pajak  Kendaraan  bermotor  Samsat  (LAPOR PAK BOS)/TAX CENTER yang sudah di gagas tahun 2021
Konsep  ini  merupakan  2.0  nya  Hallo  Bapenda  eksisting  dan  dapat  menambahkan layanan Call Center Hot Line tertentu dimana manfaat yang bisa didapat antara lain:
a. Laporan dan Permohonan Proteksi KBM secara Online
b. Waktu  Pelayanan  24  Jam  Online:  Pelayanan  Eksekusi  status  KBM  dapat dilakukan secara Mandiri Oleh Wp 24 Jam
c. Akselerasi Pemilahan data pasif: Secara Real Time apat langsung memflaging dan  memisahkan data pasif sehingga dapat membantu menurunkan jumlah KTMDU
d. Updating data Status KBM menuju tertib administrasi.
Sebelum (Hallo Bapenda)
a. Hanya menjawab Pengaduan, Keluhan dan Saran berupa informasi.
b. Pelayanan masih terbatas di hari dan jam kerja
c. Belum  adanya  sarana  eksekusi  langsung  atas  pelaporan  status  kendaraan bermotor (Hilang, ditarik leasing, pindahtangan dan rusak berat)
d. Belum terhubung dengan database KBM
e. Belum terintegrasi ke cabang se jabar
f. Pengaduan dan Pelaporan terpisah eksekusi
Estimasi Sesudah (Lapor Pak Bos/Tax Center)
a. One stop service secara digital by WA yang dimulai dari penagihan sampai dengan pembayaran
b. Pemisahan Jenis Layanan Pembayaran dan pengaduan/pelaporanterintegrasi (Mind Set Strategi Komunikasi)
c. Selain  penyampaian  Pengaduan,  keluhan  dan  Saran  juga  Laporan  Status KBM dapat dilakukan secara online
d. Pelayanan Pelaporan terpadu, komunikatif dan eksekusi Laporan Status KBM 24 Jam
e. Menjadi sarana eksekusi langsung atas pelaporan status KBM (Hilang, ditarik leasing, pindahtangan dan rusak berat)
f. Mendukung Tertib Administrasi Kepemilikan KBM
g. Laporan  WP  terintegrasi  online  ke  Cabang  se  jabar  dan  1  nomor  dan  1 aplikasi Pelaporan dan pengaduan
h. Penggabungan fitur Proteksi sambara dan Hallo Bapenda terkoneksi cabang
i. Optimalisasi teknologi berbasis Pola IVR dan Robotic Call

## 2. Loket Layanan Self Service
Loket  layanan  ini  merupakan  loket  transisi  pembayaran  pajak  tahunan  online, kedepan  pembayaran  pajak  tahunan  sudah  tidak  datang  lagi  kesamsat  untuk mencetak  notice  pajak  kendaraaan  bermotor,  pembayaran  dilakukan  secara  full online melalui aplikasi SAMBARA yang terkoneksi SIGNAL dan SKPP/Notice Pajak dimaksud  dapat  dicetak  di  mana-mana  dan  dengan  kertas  apa  saja  dengan  kunci keamanan berbarcode.
Loket  layanan self-service ini  membuka  segmentasi  pembayaran  millennial  melalui barcode  (Link  aja,  Go  Pay,  Shopee  pay,  e  wallet,  Dana,  I  Saku  dll)  secara  bertahap loket ini hadir guna mengedukasi wajib pajak sehingga kedepan pembayaran pajak tahunan sudah tidak datang lagi ke samsat baik bayar maupun pencetakan.
Manfaatnya adalah sebagai berikut:
a. Bapenda tidak perlu mencetak notice pajak, dana pencetakan bisa  dialihkan pada penyediaan loket transisi
b. Semua  transaksi  diarahkan  online,  target  2  juta  transaksi  non  tunai  akan tercapai
c. Mendukung GNNT (gerakan nasional non tunai)
d. Mengurangi WP datang ke samsat dan kedepan pajak tahunan tidak datang kesamsat
Customers  Experience adalah Sebuah  upaya  untuk  memberikan  pelayanan  publik yang  didasarkan  pada  sudut  pandang  pelanggan  baik  sebagai  masyarakat  atau kalangan dunia usaha.
Moenir  (1992:71)  mengemukakan  bahwa:  Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  dengan  landasan  faktor  material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.
Selanjutnya,  Menurut  Moenir  (2010:98)  pelayanan  publik  yang  profesional,  artinya pelayanan  publik  yang dicirikan  oleh  adanya  akuntabilitas  dan  responsibilitas  dari pemberi layanan (aparatur pemerintah), dengan ciri sebagai berikut: Kesederhanaan; Kejelasan  dan  kepastian;  Keamanan;  Keterbukaan;  Efisiensi;  Ekonomis;  Keadilan yang merata dan Ketepatan waktu.
Dengan demikian dapat diartikan, bahwa salah satu faktor efisiensi loket pelayanan harus  melalui  sistem,  prosedur  dan  metode  sederhana  yang  dapat  membuat Wajib Pajak  atau  Masyarakat  bergerak  seminimal  mungkin  dari  satu  proses  ke  proses lainnya konsep ban/berkas berjalan. bukan sebaliknya eksisting adalah WP berjalan ke satu loket ke loket lainnya.
Hal yang perlu mendapat perhatian dan relevan dalam mendukung ciri dan prinsip kesederhanaan pelayanan publik adalah:
a. Kapasitas loket dan petugas pelayanan yang cukup sederhana, artinya dalam penyelenggaraan  pelayanan  perlu  memperhatikan  apakah  jumlah  loket dengan  beban/volume permintaan  pelayanan  sudah  memadai,  atau  apakah berlebih sehingga tidak menerapkan prinsip one in one out Procedur ?
b. Mekanisme  kerja  atau  tata  urutan  pelayanan,  artinya  jumlah  meja  yang dilewati  dalam  proses  prosedur  pelayanan  harus  sederhana  dan  berurutan dari  satu  loket  ke  loket  lainnya.  Artinya  bahwa  loket  harus  disusun  dalam rangkaian  prosedur  yang  hanya  mengkaitkan  atau  melewati  simpul,  meja pejabat  dan  atau  petugas  yang  mempunyai  ikatan  fungsi  dalam  proses pelayanannya.
Jenis Pelayanan Eksisting Samsat adalah sebagai berikut:
a. Pelayanan Pembayaran Pajak 1 Tahunan utk segala Jenis KBM
b. Pelayanan Pembayaran Pajak 5 tahunan untuk segala Jenis KBM
c. Pelayanan Pembayaran BBN KB 1
d. Pelayanan Pembayaran BBN KB 2
e. Pelayanan Rubentina Kendaraan Bermotor
f. Pelayanan Mutasi Masuk
g. Pelayanan Mutasi Keluar
h. Pelayanan Duplikat STNK
i. Pelayanan Duplikat BPKB
j. Pelayanan Permohonan Proteksi Kendaraan di Jual
k. Pelayanan Permohonan Proteksi khusus Kendaraan hilang
l. Penukaran e samsat
m. Pengesahan STNK e samsat
Dampak positif  setelah Loket Pelayanan disederhanakan:
a. Efektifitas  dan efisiensi proses alur pelayanan samsat layaknya ban berjalan one  in  one  out (berkas  yang  berjalan  dari  satu  loket  ke  loket  lainnya  dengan berjejer  tanpa  melewati  loket-loket  lainnya)  sehingga  dapat  meminimalisir WP yang berjalan;
b. Loket  yang  terlalu  banyak  membuat  bingung  masyarakat  dan menggambarkan  seolah  prosedur  berbelit  dan  banyak  pintu.  Hal  ini  tidak sesuai  dengan  roh  Satu  Atap  berdasarkan  amanat  PP  No  96  tahun  2012 tentang Juklak Pelayanan Publik, Perpres 5 tahun 2015 tentang SAMSAT dan Perda No 3 tahun 2017 tentang Pelayanan terpadu satu pintu;
c. Menjadikan  masyarakat  dapat  mudah  memahami  alur/prosedur  pelayanan kesamsatan secara sederhana efektif dan efisien;
d. Dapat  mengefisiensikan  ruangan  yang  terbatas,  sehingga  memberikan keleluasaan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak;
e. Bisa hadir Ruang Korporasi;
f. Ruang Tunggu akan semakin Luas, proses semakin mudah dan WP menjadi nyaman.
3. Rasionalisasi Pegawai ASN dengan Tenaga Kontrak Profesional Pelayanan
Momentum  rasionalisasi  ASN  saat  ini  merupakan  waktu  yang  tepat  untuk merevolusi  tenaga  Fresh  Graduate  untuk  bisa  masuk  menjadi  pelayan  terdepan pelayanan  Samsat.  Proses  metoda  dan  rekrutmen  SDM  tenaga  Kontrak  bisa bekerjasama dengan bjb guna mentransfer ilmu pelayanan Publik. Tahap pelatihan kedua bisa dilaksanakan Bersama ASN yang ahli di bidang penetapan pajak daerah, secara  teknisnya  pun  dapat  diperkenalkan  secara  langsung  beberapa  aplikasi pendukung  kesamsatan.  Membuat  usulan  Pergub  terkait  dengan  Standar  unsur dinas/Bidang yang melakukan pelayanan semua SDM nya dilakukan melalui tenaga kontrak  professional  berjangka.  Kondisi  ini  juga  dapat  mengurangi  beban  ASN dilapangan  juga  ASN  berganti  menjadi  Admin  dan  relokasi  ke  OPD  lainnya  yang bisa menampung.
4. Penggantian Kartu SKKP (Notice Pajak dari Kertas menjadi Kartu atau Digital)
Program  ini  merupakan  salah  satu  gerbang  awal  digitalisasi  pendapatan,  dimana masyarakat memperoleh kartu SKKP seumur hidup, artinya SKKP ini tidak dicetak satu tahun sekali. Hanya tinggal top up dan membayar pajak saja secara rutin maka otomatis kartu itu sudah mempunyai catatan otomatis  apakah sudah di bayar atau
belum.  Dengan  bisa  melihat  by  Barcode  tertentu.  Kedepan  kartu  ini  pun  juga  bisa linkage  dengan  program  lainnya  seperti  e  money,  T  samsat,    bapenda  pay  atau pembayaran  elektronik  lainnya.  Notice  Pajak  pun  juga  bisa  di  print  sendiri  karena pola SKPP digital sudah terimplementasi.
5. Ngabret  Pajak  berkolaborasi  dengan  unicorn  (GO  TAX/Grab  TAX)  dan Perluasan  Chaneling  pembayaran  dengan  penajaman  Kolaborasi  (PT.POS,  Rital Modern dll)
Pelayanan  ini  merupakan  proses  pembayaran  pajak  tahunan  bekerjasama  dengan unicorn  dimana  aplikasi  sambara  bisa  terkonekting  dengan  unicorn  dimaksud sehingga  diharapkan  WP  sudah  selesai  pembayaran  PKB  nya  dengan  fasilitasi unicorn dimaksud.
Melaksanakan  MOU  dengan  grab  dan  gojek  terkait  dengan  munculnya  aplikasi tambahan  pengingat  bayar  pajak  kendaraan  yang  dipakainya  dan  setelah  sebulan tidak  juga  membayar  maka  aplikasi  grab  dan  gojek  tidak  bisa  digunakan. meningkatkan  tertib  bayar  pajak  bagi  mitra  gojek  dan  grab  untuk  memberikan kenyamanan diperjalanan bagi konsumennya.
Penajaman  kolaborasi  dengan  perluasan  chaneling  pembayaran  dengan  berbagai stakeholder terkait lainnya seperti (Pt.Pos, Ritel Modern, Kemitraan lainnya)
6. Program SAREURI (Samsat Priority and Delivery )
Adanya  pandemi  COVID-19  yang  membatasi  adanya  kerumunan  dan  mobilitas wajib  pajak.  Sebagai  bentuk  peningkatan  pelayanan  kepada  Wajib  Pajak.  Sesuai dengan ultimate  condition (indikator  keberhasilan)  dari  pelayanan  digital service di New  Zealand:  "membuat  orang  tersenyum ” .  Jadi  filosofis  layanan  publik  itu mempermudah,  tersenyum  adalah  salah  satu  indikator  keberhasilan  paling  utama karena langsung dari hati nurani customers/citizen
Semua layanan kesamsatan di lakukan di rumah masing-masing baik PKB, Mutasi, PKB 5 tahunan (ganti STNK), sampai dengan proses BBN dan proses-proses lainnya.
Program SAREURI (Samsat Priority and Delivery ) adalah:
a. Pengembangan aplikasi Sambara dengan mekanisme pelayanan Home Service dan Delivery
b. Merupakan layanan priority bagi wajib pajak
c. Sareuri  ini  sebagai  penyempurnaan  konsep  samsat  kabumi  yang  pernah digulirkan
d. Pelayanan  ini  bermitra  dengan  biro  jasa yang  sudah  diverifikasi  dan dilakukan kerjasama dengan bapenda se-Jabar
e. Perlu penambahan petugas cek fisik dari mitra polri atau pendelegasian Cek Fisik ke Dealer resmi yang telah diverifikasi Kepolisian
f. Sistem Online waiting list berdasarkan urutan
g. Muara akhir dari  layanan samsat ini  adalah bahwa  masyarakat sudah tidak perlu datang ke samsat untuk melakukan pembayaran apapun semua online dan dilaksanakan serta di antar ke/di rumah.
7. Perluasan  Cek  Fisik  dengan  Kolaborasi  Bengkel  Resmi  se-Jawa  Barat  dan Digitalisasi Arsip Kepolisian
Proses Cek Fisik Eksisting dilakukan d kantor samsat, kedepan jika pihak kepolisian mengijinkan  ada  pendelegasian  kewenangan  untuk  cek  fisik  dapat  dilakukan Bersama mitra terverifikasi misalnya dapat dilakukan di seluruh bengkel kendaraan resmi  di  jawa  barat  yang  untuk  kemudian  proses  input  hasil  cek  fisik  dilakukan secara digital dan terkoneksi dengan samsat.
Proses  mutasi  masuk  dan  keluar  provinsi  bagi  kendaraan  bermotor  dilakukan dengan  cara  digital  dimana  arsip  polri  yang  eksisting  bisa  beralih  media  menjadi arsip secara elektronik.
8. Visi Zero KTMDU dan ZERO WP (Wajib Pajak)
Upaya  Jangka  Panjang  yang  dilakukan  pada  kendaraan  bermotor  terkini  melalui injeksi  pin/simcard  tertentu  kedalam  remote  kontrol  stater  kendaraan  bermotor dimana  peringatan  jangka  habis  jatuh  tempo  pajak  PKB  akan  terdeteksi  melalui kunci dimaksud (bisa mengeluarkan alarm peringatan sampai dengan mati mesin).
Cara  yang  dapat  dilakukan  melalui  pentahapan  riset  terlebih  dahulu  dengan memanfaatkan keberadaan dewan riset daerah yang kemudian berkolaborasi dengan pihak  produksi  pabrikan  KBM  dalam  proses  injeksi  dimaksud.  Pemasangan teknologi tersebut dilakukan saat keluar BBNKB 1.
Selanjutnya  juga  kita  bisa  berupaya  secara  massif  bekerjasama  dengan  pertamina dengan  mengeluarkan  Fuel  Card  dimana  kartu itu  sebagai  control  wajib  pajak  jika sudah jatuh tempo maka kendaraan dimaksud tidak bisa isi BBM.
Cara  ini  bisa  kita  lakukan  dengan  membuat  kebijakan  terkait  dengan  penanganan bagi wajib pajak yang mempunyai old vehicle dengan 3 cara:
a. Diskresi  kebijakan  terhadap  penanganan  dan  kemudahan  pembayaran  juga kemudahan atas lisensi STNK dan BPKB Bagi Wajib Pajak yang mempunyai Kendaraan Old yang tetap dimanfaatkan
b. Diskresi kebijakan bagi wajib pajak yang ingin kendaraaannya hanya sebagai koleksi pribadi (artinya tidak dimanfaatkan sebagai sarana transportasi)
c. Diskresi  bagi  kendaraan  yang  sudah  kadaluarsa  (artinya  kendaraan  yang sudah tidak akan digunakan lagi oleh wajib pajak)

## KESIMPULAN
BAPENDA  Jabar  telah  memiliki  LAPOR  BOS  sebagai  bentuk  layanan  digital  di Samsat  sejak  tahun  2021,  Aplikasi  SAMBARA  berisi  layanan  self-service  pajak kendaraan, home  service dan delivery  service ,  Penggantian  kartu  SKKP  (notice  pajak digital).  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  antara  lain  faktor  lingkungan pandemi,  belum  efektifnya  sosialisasi  dan  edukasi  perpajakan,  belum  optimalnya kolaborasi  4.0  dalam  pelayanan,  belum  optimalnya  GNNT,  belum  optimalnya integrasi  database  dengan  NIK.  Digitalisasi  pada  pelayanan  publik  secara komprehensif  dan  berkesinambungan  di  segala  aspek,  diperlukan  sebagai  upaya perubahan  signifikan  dan  sistematis  guna  mewujudkan  pemerintahan  yang  juara,
efektif, efisien, bersih dan  akuntabel serta  mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Aghina,  W.,  Ahlback,  K.,  De  Smet,  A.,  Lackey,  G.,  Lurie,  M.,  Murarka,  M.,  & Handscomb, C. (2018). The five trademarks of agile organizations. McKinsey & Company Report, January , 22 .
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2019).  P rogram  Reformasi  Birokrasi  dan Kelembagaan Kementerian Keuangan . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Moenir,  H.  A.  S.  (2002). Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  89  Tahun  2019  tentang  Roadmap Reformasi Birokrasi 2019-2023.
Peraturan  Kapolri  Nomor  5  tahun  2012  tentang  Registrasi  dan  Identifikasi Kendaraan Bermotor.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.
Robertson, B. J. (2006). Holacracy: A Complete System for Agile Organization Governance and Steering . Cutter Consorsium.
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Zeithaml,  V.  A.  (1990). Delivering  Quality  Service:  Balancing  Customer  perceptions  and Expectations . The Free Press: Advision of Macmillan. Inc.