Integrasi Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Ekonomi 16
Integrasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas
Oleh: Kiromim Baroroh
Pendidikan Ekonnomi FISE UNY

## Abstrak
Persoalan  korupsi  merupakan  tanggung  jawab  semua  pihak,  terlebih lembaga pendidikan formal di SMA. Pembelajaran ekonomi memiliki peluang yang  berarti  dalam  membantu  menciptakan  budaya  anti-korupsi  dalam masyarakat. Pembelajaran  ekonomi diharapkan selain memberikan pengajaran kepada  siswa  agar  dapat  berlaku  ekonomis,  siswa  diharapkan  juga  mampu berperilaku  yang  memegang  etika  bisnis  mampu  memberikan  pembinaan kepada peserta didik untuk memiliki sikap kejujuran, mentaati peraturan, dapat menjaga amanah, baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan sosialnya.
Nilai-nilai  Anti  korupsi  dapat  diintegrasikan  dalam  pembelajaran ekonomi  di  kelas.  Integrasi  dapat  dilakukan  ketika  guru  membuat  silabus  dan RPP,  pelakasanaan  pembelajaran  sampai  tahap  evaluasi.  Pelaksanaan  dan penilaian  pembelajaran  yang  berorientasi  pada  pendidikan  anti  korupsi,  tidak hanya pada ranah kognitif, namun juga afektif dan psikomotorik.

## Kata kunci: Nilai, Korupsi, Pembelajaan EkonomiSMA

## A. Latar Belakang
Kondisi masyarakat  Indonesia dewasa ini tengah mengalami persoalan dilematis  yang  berhubungan  dengan  aspek  budaya  dan  aspek  moral.  Korupsi seakan-akan telah menjadi suatu hal wajar bahkan terstruktur padahal tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya, dan moralitas bangsa. Sebagai  upaya  menciptakan  budaya  anti-korupsi  dalam  masyarakat  harus dilakukan secara total dan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan seluruh aspek  kehidupan  manusia.  Tak  kalah  penting  adalah  dunia  pendidikan khususnya  pendidikan  formal.  Pembelajaran  ekonomi  memiliki  peluang  yang berarti  dalam  membantu  menciptakan  budaya  anti-korupsi  dalam  masyarakat. Pembelajaran    ekonomi  diharapkan  selain  memberikan  pengajaran  kepada siswa agar dapat berlaku ekonomis, siswa diharapkan juga mampu berperilaku yang  memegang  etika  bisnis,  mampu  memberikan  pembinaan  kepada  peserta didik  untuk  memiliki  sikap  kejujuran,  mentaati  peraturan,  dapat  menjaga amanah, baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan sosialnya.
Pada  dasarnya  korupsi  merupakan  tindakan  yang  bertentangan  dengan tujuan ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan ekonomi. Sebab salah satu tujuan dari pembelajaran ekonomi di SMA adalah membentuk
sikap bijak, rasional dan bertanggungjawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan  ilmu  ekonomi,  manajemen,  dan  akuntansi  yang  bermanfaat  bagi diri  sendiri,  rumah tangga, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, upaya- upaya  untuk  melakukan  penguatan  terhadap  pendidikan  ekonomi  menjadi substansial untuk membangun budaya anti-korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi yang telah membudaya di masyarakat kita.
Dalam  konteks  ini,  Sekolah  Menengah  Atas,  sebagai  lembaga pendidikan  formal  yang  mendidik  peserta  didik  bukan  semata-mata  memiliki kemampuan akademis, intelektual, dan spritiual yang baik, namun di kemudian hari  para  lulusan  SMA  di  harapkan  mampu  menjadi  pemimpin  bangsa  masa depan. Terkait dengan adanya korupsi yang merajalela, pendidikan tidak dapat disalahkan  begitu  saja,  sebab  banyak  aspek  yang  melatarbelakangi  individu atau  sekelompok  orang  melakukan  korupsi.  Namun,  pendidikan  ekonomi (terutama di sekolah) memiliki peranan yang besar dalam upaya pemberantasn korupsi.  Pembelajaran  ekonomi  merupakan  salah  satu  sarana  untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi.

## B. Pembahasan
Apa  yang  dimaksud  korupsi  ?  Menurut  perspektif  hukum,  definisi korupsi  secara  gamblang  dapat  dilihat  dalam  13  buah  pasal  dalam  UU  no  31 tahun  1999  jo.UU  no.20  th  2001.  Ada  30  bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. kerugian keuangan Negara
b. suap menyuap
c. penggelapan dalam jabatan
d. pemerasan
e. perbuatan curang
f. benturan kepentingan dalam pengadaan
g. gratifikasi (KPK, 2006:19-21)
Korupsi  didefinisikan  sebagai  sebuah  tingkah  laku  yang  menyimpang dari  tugas-tugas  resmi  sebuah  jabatan  negara  (penguasa)  karena  keuntungan status,  atau  uang  yang  menyangkut  pribadi  (perorangan,  keluarga,  kelompok sendiri),  atau  melanggar  aturan-aturan  pelaksanaan  beberapa  tingkah  laku pribadi  (Robert  Klitgard,  2003:    31).  Korupsi  yang  terjadi  di  masyarakat Indonesia  memang  seolah-olah  menjadi  suatu  tindakan  yang  dianggap  wajar.
Hal ini terjadi karena merebaknya kasus korupsi dalam setiap lini dan struktur masyarakat  yang  mapan.  Korupsi  adalah  hasil  transaksi  dua  pihak  yang  oleh Michael Foucault, filsuf Perancis abad lalu, disebut “ relasi kekuasaan ”. Relasi kekuasaan melibatkan aksi dua pihak, yang satu berupaya mempengaruhi atau mengontrol  yang  lain.  Keduanya  terlibat  transaksi  kepentingan  dan  salah
Integrasi Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Ekonomi 18
satunya  memainkan  peran  melawan (resisten) .  (Stephanus  Djunatan,  16  Mei 2005).
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  korupsi  adalah  “kegiatan menyalahgunakan  kekuasaan  dan  kepercayaan  untuk  kepentingan  pribadi” (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  ketiga,  2000:  205).  Korupsi  dapat  pula dilihat  sebagai  perilaku  tidak  mematuhi  prinsip  artinya,  dalam  pengambilan keputusan  di  bidang  kehidupan  (termasuk  ekonomi  atau  pendidikan),  apakah ini  dilakukan  oleh  perorangan  di  sektor  swasta  atau  oleh  pejabat  publik, hubungan pribadi atau keluarga  ( Jeremy Pope, 2003).
Menurut  Franz  Magnis  Suseno  (dalam  Faisal  Djabbar,  2011)  ada  tiga sikap  moral  fundamental  yang  dapat  menangkal  godaan  korupsi:  kejujuran, rasa  keadilan,  dan  rasa  tanggung  jawab.  Jujur  berarti  berani  menyatakan keyakinan  pribadi.  Menunjukkan  siapa  dirinya.  Kejujuran  adalah  modal  dasar dalam  kehidupan  bersama.  Ketidakjujuran  jelas  akan  menghancurkan komunitas  bersama.  Siswa  perlu  belajar  bahwa  berlaku  tidak  jujur  adalah sesuatu yang amat buruk. Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala  kewajiban  yang  mengikat  diri  sendiri.  Magnis  mengatakan,  bersikap baik  tetapi  melanggar  keadilan,  tidak  pernah  baik.  Keadilan  adalah  tiket menuju  kebaikan.  Tanggung  jawab  berarti  teguh  hingga  terlaksananya  tugas. Tekun  melaksanakan  kewajiban  sampai  tuntas.  Misalnya,  siswa  diberi tanggung  jawab  mengelola  dana  kegiatan  olahraga  di  sekolahnya.  Rasa tanggung  jawab  siswa  terlihat  ketika  dana  dipakai  seoptimal  mungkin  untuk menyukseskan  kegiatan  olahraga.  Menurut  Magnis,  pengembangan  rasa tanggung  jawab  adalah  bagian  terpenting  dalam  pendidikan  anak  menuju kedewasaan  serta    menjadi  orang  yang  bermutu  sebagai  manusia.( http://www.unindra.ac.id/?q=node/33 ).
Pendidikan anti korupsi  lebih banyak menekankan pada sembilan nilai yang  membentuk  perilaku  anti  korupsi  (jujur,  kerja  keras,  disiplin,  berani, tanggung
jawab, mandiri, sederhana, adil, peduli)
( http://iwansusanto.com/buku-pendidikan-anti-korupsi-penanaman-nilai-nilai- anti-korupsi-sejak-dini.htm ).  Akar-akar  korupsi,  kalau  boleh  dikatakan demikian,  salah  satunya  berawal  dari  sikap  ketidakjujuran.  Sikap  seperti  ini, tentu  bukanlah  sesuatu  yang  bersifat  otomatis,  melainkan  telah  menjadi (potensi)  karakteristik  seseorang.  Dengan  kata  lain,  ketidakjujuran  itu dilatarbelakangi oleh banyak faktor: mulai dari faktor individu, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat, dan bangsa.
Pertama, faktor  individu.  Seseorang  yang  terlibat  tindak  korupsi, biasanya  tidak  atau  kurang  memiliki  “kesadaran”  dalam  beragama.  Dengan kata lain, mungkin dia memang tidak memiliki pengertian dan pemahaman atas ajaran  agama.  Tetapi  mungkin  pula  dia  beragama,  dan  bahkan  memiliki pengertian  dan  pengetahuan  tentang  ajaran  dan  nilai-nilai  agama,  namun
kesemuanya  belum  menjadi  kesadaran  dalam  dirinya,  sehingga  antara pengetahuan  dan  kesadaran  mengalami  keterpecahan.  Pengertian  dan pengetahuannya tentang agama belum tentu sepadan dengan tingkat keimanan, dimana  dengan  hal  itu  ia  memiliki  rasa  tanggung  jawab  terhadap  Tuhan  dan terhadap  sesamanya.  Kesadaran,  dengan  demikian,  berkenaan  dengan  rasa tanggung jawab ini. Seseorang  yang beragama, namun mau melakukan tindak korupsi,  imannya  dapat  disebut  masih  lemah,  bahkan  dapat  dikatakan  tengah mengalami krisis keimanan.
Kedua, faktor  keluarga.  Seseorang  yang  terlibat  tindakan  korupsi, sangat  mungkin  dipengaruhi  oleh  lingkungan  dan  suasana  atau  kondisi keluarganya.  Seseorang  yang  tumbuh  di  dalam  keluarga,  dimana  di  dalamnya nilai-nilai kejujuran diremehkan atau diabaikan, pada akhirnya akan terbentuk mental-spiritual  seseorang  di  dalamnya  kurang  memiliki  rasa  dan  sikap kejujuran. Lantaran  yang kerap terjadi di dalam keluarganya adalah dusta dan kebohongan. Faktor lain berkenaan dengan keluarga, mungkin karena terdesak oleh  kebutuhan  atau  keinginan,  maka  dia  melakukan  tindak  korupsi.  Namun sekali  lagi,  apabila  hal  ini  terjadi,  berarti  ia  mengalami  kelemahan  dalam keimanan.
Ketiga, faktor  sekolahan.  Di  dalam  hal  ini,  faktor  yang  paling  penting diperlukan adalah keteladanan para guru serta suasana kehidupan sekolah yang agamis dan disiplin. Sekolah yang menekankan biaya tinggi dalam pelaksanaan kegiatan  belajar  mengajarnya,  namun  tanpa  disertai  oleh  mutu  pendidikan dalam  arti  yang  sebenarnya,  sangat  mudah  mendorong  terjadinya  perilaku konsumtif  dan  hedonis.  Perilaku  ini,  misalnya,  ditandai  oleh  persaingan duniawi, sehingga mendorong siswa atau orang tua lebih bersikap menonjolkan materi ketimbang kualitas pribadi.
Keempat, faktor  masyarakat.  Masyarakat  yang  dimaksud  tidak  lain adalah lingkungan pergaulan, baik oleh anak maupun orang tuanya.  Manakala lingkungan  masyarakat  tidak  kondusif  dalam  menumbuhkan  perilaku  yang santun,  rendah  hati,  sederhana,  penuh  dengan  suasana  yang  etis  dan  agamis, maka  memungkinkan  terjadinya  persaingan  dalam  materi,  lalu  melahirkan perilaku ketidakjujuran dan demonstration effect . Kelima, faktor  bangsa.  Sebuah  bangsa  yang  tengah  mengalami  krisis terutama  dalam  hal  etika  dan  moral,  pada  akhirnya  mudah  melahirkan  krisis ekonomi,  politik,  dan  bahkan  kebudayaan.  Etika  dan  moral  sebuah  bangsa, sebagaimana  banyak  diungkapkan  kaum  bijak,  sangat  menentukan  kualitas kebudayaan  dan  peradaban  sebuah  bangsa.  Manakala  bangsa  itu  mengalami krisis  etika  dan  moral,  maka  perilaku  menghalalkan  segala  cara  sangat mungkin menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh para pemimpinnya, dan pada akhirnya  masyarakat.(  Zaenal  Arifin,  (ed.),  2004).  Dalam  sebuah  organisasi publik,  bidang-bidang  yang  sering  menjadi  ajang  korupsi  antara  lain:
pengadaan barang dan jasa publik, penetapan batas-batas tanah, pengumpulan pemasukan,  pengangkatan  pegawai,  tata  pemerintahan  setempat.  Sementara cara-cara  yang  digunakan  biasanya  adalah:  a). Kronisme (perkoncoan), koneksi,  anggota  keluarga  dan  sanak  keluarga,  b).  Korupsi  politik  melalui sumbangan dana untuk kampanye politik, dan sebagainya, c). uang komisi bagi kontrak  pemerintah  (dan  subkontrak  jasa  konsultan),  dan  d).  Berbagai  ragam penggelapan.( Jeremy Pope, 2003).
Syarat  pertama  untuk  memberantas  korupsi  adalah  adanya  seorang pemimpin  pemerintahan  yang  punya  kemauan  keras  dan  memperoleh dukungan orang yang berwawasan dan jujur. Tanpa pemimpin dan pendukung seperti itu tidak akan ada program yang berhasil. Pendekatan programatis gagal karena  pimpinan  tertinggi  tidak  memberi  dukungan  penuh  dan  aktif  terhadap program ini. Dalam kaitan ini, di negara-negara berkembang dewasa ini, watak seorang  pemimpin  adalah  lebih  penting  dari  pada  sistem  dan  struktur masyarakat. Sistem dan struktur memang dua sasaran utama yang harus diubah bila  hendak  memberantas  korupsi.  Tetapi  perubahan  serupa  itu  hanya  dapat dilaksanakan  oleh  orang-orang  yang  menginginkan  perubahan.  Kalau  orang- orang seperti itu memang ada, barulah suatu rencana  yang programatis sangat diperlukan.  Maka  seorang  pemimpin  yang  berkemauan  niscaya  akan menyambut  gembira  rencana  seperti  itu  dan  menaruh  perhatian  terhadap penerapannya.( S.H. Alatas, 1987).
Jeremey  Pope  (2003)  menegaskan  bahwa  ada  tujuh  prinsip  yang berlaku  bagi  semua  aspek  siklus  kegiatan  yang  berurusan  dengan  masyarakat (sektor  publik),  antara  lain:  tidak    memikirkan  diri  sendiri,  integritas, obyektifitas, tanggung gugat, keterbukaan, kejujuran, kepemimpinan.
Setelah  dilakukan  kajian  pustaka,  penelitian  dan  kajian-kajian  yang secara  spesifik  membahas  peranan  pembelajaran  ekonomi  dalam  upaya pemberantasan  korupsi,  masih  sangat  langka.  Meskipun  demikian  dari  hasil telaah  pustaka  ada  beberapa  penelitian  dan  kajian  buku  yang  relevan,  antara lain:
1. Robert  Klitgard, Membasmi  Korupsi, Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2003.  Kajian  utama  penelitian  yang  berbentuk  buku  tersebut  dirancang untuk  menolong  para  pembaca  mengenali  tingkah  laku  korupsi  dan menentukan  apa  yang  harus  dilakukan.  Gagasan  utama  buku  ini;    korupsi adalah masalah yang besar di negara berkembang yang memberikan dampak atau pengaruh negatif bagi rakyat. Setelah peneliti melakukan telaah pustaka buku  ini,  paling  tidak  ditemukan  gambaran-gambaran  konseptual  dan pengalaman  empiris  sebuah  negara  dalam  melakukan  pemberantasan korupsi.
2. S.H.  Alatas, Korupsi;  Sifat,  Sebab  dan  Fungsi, Jakarta:  LP3ES,  1987.
Kajian  buku  ini  merupakan  hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh
pakarnya,  suatu  pengamatan  tehadap  korupsi  yang  berlangsung  lama  yang semula  timbul  ketika  perang  dunia  kedua  di  Jawa  di  bawah  pendudukan Jepang.  Buku  yang  kecil  tersebut  berisi  pemikiran  tentang  mengenalkan beberapa  perilaku-perilaku  korupsi  baik  di  jaman  kekaisaran  Romawi, korupsi  di  Cina  kuno,  korupsi  di  Asia.  Serta  menjelaskan  pengaruh- pengaruh korupsi bagi perjalanan kehidupan umat manusia.
3. Syed  Hussen  Alatas, Sosiologi  Korupsi penerjemah:  AlGhozi  Usman, Jakarta:  LP3ES,  1981.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan menggunakan  pendekatan  sosiologis,  meskipun  diakui  oleh  peneliti  kajian tersebut  tidak  membuahkan  sebuah  konstruksi  tentang  penanggulangan korupsi yang strategis. Namun karya tersebut berisi pemikiran pokok berupa konsep-konsep  korupsi,  mulai  dari  makna  korupsi,  fungsi  korupsi,  sebab- sebab korupsi, dan upaya-upaya pencegahan korupsi.
4. Penelitian    M.  Abdul  Karim, Teologi  Anti-Korupsi  (Studi  Atas Penanggulangan  Korupsi  dalam  Sejarah  Islam), dipresentasikan  di Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006. Penelitian yang dilakukan oleh Karim membahas tiga tokoh dalam sejarah Islam yang telah berhasil  dalam  menanggulangi  tindakan  korupsi  pada  masa  pemerintahan Islam.  Hasil  dari  penelitian  diatas  adalah  tiga  tokoh  pemberantas  korupsi tersebut  adalah:  Umar  bin  Abdul  Aziz  pada  masa  bani  Umayah,  Alaudin Kholji  pada  masa  dinasti  Mughol  di  India,  dan  Ilhan  dalam  masa  dinasti Ilhan  atau  Mongol  Islam.  Dalam  menanggulangi  praktek  korupsi  ketiga tokoh  tersebut  memiliki  langkah  strategis  dalam  menanggulangi  korupsi. Strategi  tersebut  adalah  dengan  membayar  gaji  yang  layak  kepada  para pegawai,  mensejahterakan  perekonomian  rakyat  dan  kondisi  sosial masyarakat, serta memberikan hukuman gantung bagi pelaku korupsi.
5. Jeremy  Pope, Strategi  Memberantas  Korupsi;  Elemen  Sistem  Integritas Nasional, penerjemah:  Erry  Riyana  Hardjapamengkas,  Jakarta,  Yayasan Obor  Indonesia,  2003.  Buku  ini  berisi  pemikiran  penting  dan  strategis berupa  tantangan-tantangan  dan  memaparkan  konsep  sistem  integritas nasional  yang  dapat  digunakan  sebagai  sebuah  kerangka  untuk  membahas berbagai pendekatan guna memahami berbagai isu yang menonjol, termasuk isu  korupsi.  Selain  itu  buku  ini  menjelaskan  tentang  pilar-pilar  dan  alat dalam  sebuah  kelembagaan  publik  yang  bebas  dari  tindakan  korupsi,  serta memberikan  pelajaran-pelajaran  berharga  dari  berbagai  negara,  terkait dengan  upaya  pemberantasan  korupsi,  baik  di  negara  berkembang  maupun negara maju.
6. Penelitian  yang  telah  dilakukan  Hudan  Mudaris  (2009)  ditemukan  hasil sebagai  berikut;    1). Pendidikan  anti-korupsi  tidak  dipelajari  dalam mata  pelajaran  tersendiri,  maka  model  pendidikan  anti -korupsi  di SMAN  7  Yogyakarta  dilaksankan  secara  kontekstual  dalam
pembelajaran  PAI,  dengan  tujuan  untuk  mensosialisasikan pendidikan  anti-korupsi  pemberian  pemahaman  kepada  siswa tentang  peran  penting  PAI  dalam  upaya  pemberantasan  tindakan korupsi,  melatih  siswa  belajar  untuk  menjunjung  tinggi  sikap disiplin,  jujur,  dan  penuh  tanggung  jawab,  sehingga  siswa  terlatih bersikap  tidak  koruptif  sejak   di  bangku  melalui  sekolah  dengan kegiatan  belajar  di  kelas  dan  di  luar  kelas,  -  materi-materi  PAI  di sekolah  dengan  tujuan  pembelajaran  PAI  dapat  memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah korupsi.
Dari kajian penelitian di atas, penulis belum menemukan yang spesifik berkaitan  dengan  pendidikan  ekonomi  dan  penanggulangan  korupsi.  Namun, kajian-kajian  di  atas  memberikan  pemahaman  dan  kerangka  konseptual  bagi penulis dalam mengkaji lebih dalam terkait dengan peran strategis pendidikan ekonomi dalam menanggulangi korupsi, khususnya dalam aspek pembelajaran pelajaran ekonomi di SMA.
Urgensi  pendidikan  anti -korupsi  dalam  upaya  pemberantasan korupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran ekonomi adalah :
1. Memberikan pembaharuan pembelajaran akan meningkatkan kesadaran dan kepedulian  siswa  terhadap  kondisi  riil  masyarakat  yang  telah  dililiti  oleh budaya korupsi. Sehingga siswa menyadari tentang dampak negatif korupsi yang  dimungkinkan  para  siswa  tidak  melakukan  tindakan  korupsi  dalam bentuk apapun, bahkan dapat mendukung gerakan pemberantasan korupsi.
2. Memberikan  pemahaman  yang  proporsional  kepada  guru,  bahwa  dalam konteks  zaman  sekarang  ini  inovasi  pembelajaran  ekonomi  sangat diperlukan,  agar  tujuan  mata  pelajaran  ekonomi  di  sekolah  dapat  berjalan seimbang, antara tujuan individual maupun sosial.
3. Dapat mengembangkan budaya anti-korupsi sejak di sekolah, khususnya di SMA.  Dengan  penanaman  kesadaran  dan  peningkatan  kepedulian  siswa terhadap  persoalan  korupsi  ia  dapat  membantu  dalam  pemberantasan korupsi yang telah melanda negeri ini.
4. Bagi  Guru  ekonomi  dan  siswa  terbiasa  dengan  persoalan-persoalan  yang terjadi  di  masyarakat,  sehingga  mereka  menyadari  bahwa  sebagai  bagian dari  bangsa  Indonesia  merasa  memiliki  tanggung  jawab  yang  tinggi  dalam menuntaskan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat kita
5. Mata  pelajaran  Ekonomi  SMA  bertujuan  agar  peserta  didik  memiliki kemampuan sebagai berikut:
a. Memahami  sejumlah  konsep  ekonomi  untuk  mengkaitkan  peristiwa  dan masalah  ekonomi  dengan  kehidupan  sehari-hari,  terutama  yang  terjadi dilingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara.
b. Menampilkan  sikap  ingin  tahu  terhadap  sejumlah  konsep  ekonomi  yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi.
c. Membentuk  sikap  bijak,  rasional  dan  bertanggungjawab  dengan  memiliki pengetahuan  dan  keterampilan  ilmu  ekonomi,  manajemen,  dan  akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan negara.
d. Membuat  keputusan  yang  bertanggungjawab  mengenai  nilai-nilai  sosial ekonomi  dalam  masyarakat  yang  majemuk,  baik  dalam  skala  nasional maupun internasional (Permen 22 tahun 2006).
Nilai-nilai  yang  dapat  ditanamkaru    dalam  pembelajaran  anti  korupsi dalam  pembelajaran  ekonomi  antara  lain:  (jujur,  kerja  keras,  disiplin,  berani, tanggung  jawab,  mandiri,  sederhana,  adil,  peduli).  Dengan  demikian  tujuan pembelajaran  ekonomi  di  SMA  yang  membentuk  sikap  bijak,  rasional  dan bertanggungjawab sejalan nilai-nilai anti korupsi
Nilai-nilai  ini  dapat  diintegrasikan  dalam  pembelajaran  ekonomi  di kelas.  Integrasi  dapat  diawali    ketika  guru  membuat  RPP  dan  silabus, pelaksanaan  sampai  tahap  evaluasi.  Dalam  menentukan  tujuan  pembelajaran guru  hendaknya  memasukkan  nilai-nilai  anti  korupsi  dalam  pembelajaran. Misalnya adanya hukuman bagi siswa yang melakukan tindakan curang ketika berlangsung  simulasi  pembelajaran.  Guru  memberikan  reward  bagi  yang berhasil dan tidak melakukan tindakan curang. Namun mereka yang melakukan kecurangan  agar  dapat  memperoleh  hadiah  simulasi,  guru  harus  tegas memberikan sangsi, sehingga siswa tidak akan mengulangi perbuatannya.
Contoh  pelaksanaan  metode  simulasi  dalam  Standar  Kompetensi Memahami  konsep  ekonomi  dalam  kaitannya  dengan  permintaan,  penawaran, harga  keseimbangan,  dan  pasar.  Pada  pembelajaran  dengan  metode  simulasi siswa  diminta  untuk  membentuk  dua  kelompok  yang  terdiri  dari  penjual  dan pembeli.  Masing-masing  penjual  akan  diberi  kartu  penjual  dan  pembeli  akan diberi kartu pembelian. Penjual harus menjual berangnya sesuai dengan harga yang  tertera  di  kartu  atau  lebih  tinggi,  demikian  pula  pembeli  wajib  membeli sesuai  harga  yang  tertera  di  dalam  kartu  atau  lebih  rendah.  Pemenangnya adalah  siswa  yang  memperoleh  keuntungan  paling  besar.  Siswa  tidak  boleh mengganti tulisan yang ada di dalam kartu. Apabila ada siswa yang mengganti, guru  akan  mengurangi  point  siswa.  Sebaliknya  siswa  yang  berlaku  jujur  dan mendapatkan  keuntungan  yang  lebih  besar  akan  mendapatkan  hadiah  berupa nilai  aktivitas  yang  tinggi. Contoh  lain  pada  saat  pembelajaran  kegiatan ekonomi berupa konsumsi, distribusi dan produksi dapat melalui simulasi, pada kegiatan simulasi ini ditentukan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh siswa,  apabila  ada  siswa  yang  melanggar,  akan  ada  sangsi,  dan  ini  dijalankan secara konsisten.
Sangsi dalam pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan dengan tegas. Bentuk  sangsi  dapat  ditawarkan  ke  siswa,  dan  merupakan  kesepakatan  kelas. Guru  dapat  menanamkan  sikap  anti  korupsi  dan  perilaku  korupsi  di  dalam
pembelajaran.  Penilaian  tidak  hanya  bersifat  kognitif,  namun  juga  afektif  dan psikomotorik.
Pendidikan  anti-korupsi  dapat  dilakukan  melalui  model pendidikan  anti-korupsi  dilaksanakan  secara  kontekstual  dalam pembelajaran  ekonomi,  dengan  tujuan  untuk  mensosialisasikan pendidikan  anti-korupsi,  pemberian  pemahaman  kepada  siswa tentang  peran penting ekonomi dalam upaya pemberantasan tind akan korupsi,  melatih  siswa  belajar  untuk  menjunjung  tinggi  sikap disiplin,  jujur,  dan  penuh  tanggung  jawab,  sehingga  siswa  terlatih bersikap  tidak  koruptif  sejak  di  bangku  sekolah  melalui  kegiatan belajar  di  kelas  dan  di  luar  kelas,  mengkontekstualisasika n  materi- materi  ekonomi  di  sekolah  dengan  tujuan  pembelajaran  ekonomi dapat memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah korupsi.

## C. Kesimpulan
Model  pendidikan  anti -korupsi  dapat  dilaksankan  secara kontekstual  dalam  pembelajaran  ekonomi,  dengan  tujuan  untuk mensosialisasikan  pendidikan  anti -korupsi  pemberian  pemahaman kepada  siswa  tentang  peran  penting  ekonomi  dalam  upaya pemberantasan  tindakan  korupsi,  melatih  siswa  belajar  untuk menjunjung  tinggi  sikap  disiplin,  jujur,  dan  penuh  tanggung  jawab, sehingga  siswa  terlatih  bersikap  tidak  koruptif  sejak  di  bangku melalui  sekolah  dengan  kegiatan  belajar  di  kelas  dan  di  luar  kelas, mengkontekstualisasikan  materi -materi  ekonomi  di  sekolah  dengan tujuan  pembelajaran  ekonomi  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap pemecahan  masalah  korupsi.  Nilai-nilai  anti  korupsi  dapat  diintegrasikan dalam pembelajaran ekonomi di kelas. Integrasi dapat diawali oleh guru ketika membuat  RPP  dan  silabus,  pelakasanaan  sampai  tahap  evaluasi.  Pelaksanaan pembelajaran  yang  berorientasi  pada  pendidikan  anti  korupsi.  Guru  dapat menanamkan  sikap  anti  korupsi  dan  perilaku  korupsi  di  dalam  pembelajaran. Penilaian tidak hanya bersifat kognitif, namun juga afektif dan psikomotorik.

## Daftar Pustaka
Hudan  Mudaris.  (2009).  Internalisasi  Nilai-nilai  Anti  Korupsi  Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Atas Pembelajaran Mata Pelajaran PAI Di SMA 7 Yogyakarta). Tesis . Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
Faisal Djabbar, 2011. Tentang Kurikulum Antikorupsi. ( http:// www .unindra. ac.id/?q= node/33 ). Diambil tanggal 20 Februari 2011
Jeremy  Pope  .  (2003) .Strategi  Memberantas  Korupsi;  Elemen  Sistem Integritas  Nasional, penerjemah:  Erry  Riyana  Hardjapamengkas, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia).
Jeremy  Pope  .  (2003) .Strategi  Memberantas  Korupsi;  Elemen  Sistem Integritas  Nasional, penerjemah:  Erry  Riyana  Hardjapamengkas, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia).
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga(2000), (Jakarta: Balai Pustaka,)
KPK, 2006: memahami untuk Membasmi : Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi. KPK: Jakarta
M.  Abdul  Karim    (2006) Teologi  Anti-Korupsi  (Studi  Atas  Penanggulangan Korupsi  dalam    Sejarah  Islam), (Yogyakarta:  Puslit  UIN  Sunan Kalijaga)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor (Permen 22 tahun 2006). Robert  Klitgard  (2003), Membasmi  Korupsi, (Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia)
S.H. Alatas. (1987), Korupsi; Sifat, Sebab dan Fungsi (Jakarta: LP3ES) Saiful  Amin  Ghofur:  Merancang  Kurikulum  Pendidikan  Anti  Korupsi. http://ejournal.sunanampel.ac.id/index.php/JPI/article/view/179/164 .Di ambil tanggal 20 Februari 2011
Stephanus Djunatan, Korupsi bak Jejaring ( Kompas, 16 Mei 2005). Syed Hussen Alatas(1981), Sosiologi Korupsi penerjemah: AlGhozi Usman (Jakarta: LP3ES)
Zaenal  Arifin,  (ed.)  2004), Korupsi  dalam  Perspektif  Agama-Agama (Yogyakarta: LP3 UMY&Partnership).
Biodata  Penulis:  Kiromim  Baroroh,  M.Pd.,  dosen  pada  Jurusan  Pendidikan Ekonomi sejak tahun 2005.  Pendidikan S1 pendidikan Ekonomi UNY (2003),  Penelitian  Evaluasi  Pendidikan  UNY  (2007).  Aktif  dalam Lembaga  Advokasi  Pendidikan  Yogyakarta  (LAPY)  dari  tahun  1999 sampai sekarang.