## Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah

## Community Legal Awareness in Registration of Transfer of Land Rights

## Fitriana Trinengsi Taolin, Dian Aries Mujiburohman, Koes Widarbo
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia email: fitrytaolin93@gmail.com
Submitted: October 20, 2023  Accepted: December 13, 2023  Publish: January 5, 2024
Abstract: Transfers of land rights must be registered at the local land office. However, there are still people who have not registered the transfer of land rights due to low legal  awareness. This lack of awareness can have legal repercussions and hinder the objectives of land registration. This research aims to analyze the level of legal awareness of the community regarding the importance of registering the transfer of land rights and the potential impacts that could occur if the community does not carry out this registration in the Banyuraden District. The method used is an empirical legal method with a qualitative approach. Data collection techniques involve observation, interviews, and document study. The results of the analysis show that of the 37 respondents, only 14% have taken concrete action by registering the transfer of their land rights. Thus, it  can be concluded that public legal awareness in Banyuraden District is still low. The causes of low legal awareness regarding registration and transfer of land rights involve a number of factors, including lack of socialization, low level of education, lack of interest, limited information, and distrust of the relevant agencies. Meanwhile, potential impacts that may arise as a result of not registering the transfer of rights include legal uncertainty for new rights holders, limitations in carrying out other legal actions, land administration irregularities, and potential land disputes.
Keywords: Legal Awareness, Transfer of Land Rights, Land Registration
Abstrak : Peralihan hak atas tanah wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Namun, masih ada masyarakat yang belum mendaftarkan peralihan hak tanah karena rendahnya kesadaran hukum. Kurangnya kesadaran ini dapat menimbulkan dampak hukum dan menghambat tujuan pendaftaran tanah. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis  tingkat kesadaran hukum masyarakat  terhadap pentingnya  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  dan  potensi  dampak  yang  dapat  terjadi  jika masyarakat tidak melakukan pendaftaran tersebut di Kalurahan Banyuraden. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara,  dan studi  dokumen. Hasil  analisis  menunjukkan bahwa dari  37  responden, hanya 14%  yang telah mengambil tindakan konkret dengan mendaftarkan peralihan hak atas tanah mereka. Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran hukum  masyarakat  di  Kalurahan Banyuraden masih rendah. Penyebab rendahnya kesadaran hukum terkait pendaftaran peralihan hak atas  tanah  melibatkan  sejumlah  faktor,  antara  lain  kurangnya  sosialisasi,  rendahnya  tingkat pendidikan, kurangnya minat, keterbatasan informasi, dan ketidakpercayaan terhadap instansi yang terkait. Sementara itu, potensi dampak yang mungkin timbul akibat tidak mendaftarkan peralihan hak meliputi ketidakpastian hukum bagi pemegang hak baru, keterbatasan dalam melakukan perbuatan hukum lainnya, ketidakteraturan administrasi pertanahan, dan potensi sengketa tanah.
Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Peralihan Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah
Taolin at al, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah … 69

## Pendahuluan
Sistem  pendaftaran  tanah  digunakan  secara  luas  di  seluruh  dunia  untuk mendokumentasikan  dengan  cermat  informasi  tentang  kepemilikan  tanah,  hak-hak  yang terkait, serta berbagai jenis pembebanan  yang dikenakan pada tanah tersebut (Gościński & Kubacki,  2021).  Pendaftaran  tanah  merupakan  suatu  proses  yang  sangat  kompleks  yang melibatkan serangkaian aspek teknis, legal, dan organisatoris yang tidak hanya berdiri sendiri, melainkan juga saling berinteraksi satu sama lain secara rumit (Stoter & van Oosterom, 2006). Dalam proses  pendaftaran tanah,  elemen teknis  melibatkan pemetaan, pengukuran  tanah, dan  teknologi  geospasial, aspek legal mencakup  pemahaman  undang-undang  properti  dan tata  cara pendaftaran,  sementara  elemen  organisatoris  membutuhkan  koordinasi  antara lembaga  pemerintah,  pemilik  tanah,  dan  profesional  hukum  dan  teknik  untuk  mencapai pendaftaran tanah yang sah.
Pendaftaran tanah diakui secara luas sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah kepemilikan,  pemanfaatan,  dan  penggunaan  tanah  sebagai  jaminan  kepastian  dan perlindungan  hukum  kepemilikan  tanah.  Namun,  sistem  pendaftaran  tanah  tidak  akan berfungsi  dengan  baik  tanpa  adanya  kesadaran  hukum  masyarakat  untuk  partisipasi aktif dalam pendaftaran tanah. Kesadaran hukum masyarakat merujuk pada pemahaman individu dan kelompok dalam masyarakat tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam konteks  hukum  properti,  termasuk  pendaftaran  tanah.  Hal  ini  mencakup  pengetahuan tentang prosedur pendaftaran tanah, pemahaman akan pentingnya  kepemilikan tanah yang sah,  serta  kewaspadaan  terhadap  praktik-praktik  ilegal atau  penipuan  yang  berhubungan dengan tanah.
Hingga  saat  ini,  proses  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Indonesia  belum terselesaikan sepenuhnya,  fenomena ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan  tanah mereka. Meskipun  pemerintah telah  menetapkan  target  untuk mencapai  pendaftaran  tanah  secara  menyeluruh  melalui  Program  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijadwalkan akan terselesaikan pada tahun 2025  (Kurniawan et al., 2018; Nurcahyo et al., 2019; Prayogo et al., 2019). Disisi lain pekerjaan rutinitas Kantor Pertanahan juga banyak, terkait pemeliharaan data pertanahan (Mujiburohman, 2018).
Salah satu  pelayanan penting dalam pemeliharaan data pertanahan adalah peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah merupakan salah satu peristiwa dan/atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lainnya (Nurasa & Mujiburohman, 2020a). Peralihan hak ini merupakan langkah yang diambil sebagai upaya untuk  memberikan jaminan kepastian hukum  terhadap tanah, baik mengenai subjeknya (pemegang hak) maupun objeknya (tanah), beserta status haknya. Oleh karena itu, setiap peralihan hak atas tanah memerlukan tindak lanjut dengan mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan setempat.
Peralihan  hak  yang  tidak  didaftarkan  menimbulkan  dampak  signifikan,  antara  lain ketiadaan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, serta keterbatasan pemegang hak baru dalam melakukan perbuatan hukum lainnya. Selain itu, tidak didaftarkan peralihan
hak  atas  tanah  berpotensi  menciptakan  ketidakteraturan  administrasi,  membuka  celah terjadinya permasalahan di sektor pertanahan. Dalam konteks  ini, perspektif ini angka kasus sengketa  tanah  terus meningkat  tiap tahun.  Sengketa  pertanahan  sering dianggap sebagai permasalahan  yang  berkepanjangan  dan  cenderung  menyebabkan  konflik  sosial  yang berdampak luas, dengan sumber masalah yang beragam.
Beberapa kajian yang telah dilakukan menyoroti hubungan yang erat antara hukum dan kesadaran  hukum,  menjadi  aspek  penting  dalam  dinamika  sosial.  Sebagaimana  yang dikemukakan oleh Ramadhan et al. (2022) upaya pengembangan dan penanaman kesadaran hukum di kalangan masyarakat diakui memiliki relevansi yang signifikan untuk meningkatkan kepatuhan  terhadap norma hukum yang berlaku. Poin ini menunjukkan  bahwa pemahaman dan  kesadaran  terhadap  aturan  hukum  merupakan  elemen  krusial  dalam  menciptakan ketaatan hukum di tengah masyarakat.
Nora    (2023)  dan  Syamsarina  et  al.  (2022)  menjelaskan  bahwa  tingkat  kesadaran masyarakat Indonesia  masih menunjukkan  kecenderungan  yang relatif rendah. Temuan ini mencerminkan  adanya  tantangan  dalam  mengenalkan  dan  menyebarkan  pemahaman terhadap hukum di kalangan masyarakat. Kurangnya kesadaran ini dapat menjadi parameter utama dalam mengevaluasi efektivitas berbagai program pendidikan dan sosialisasi hukum yang telah diterapkan. Penelitian Ruslan & Ma’ruf, (2017) menemukan kurangnya kesadaran hukum  di masyarakat, terutama terkait peralihan hak atas  tanah, yang  menjadi hambatan dalam pendaftaran hak yang menunjukkan  rendahnya kesadaran hukum  masyarakat dalam pendaftaran peralihan hak.
Sejumlah  penelitian  telah  mendalami  peralihan  hak  akibat  jual  beli,  di  antaranya dilakukan  oleh  Larasati & Rafles (2020), Hayati (2016),  dan  Sri Murni (2018).  Penelitian ini membahas pengaturan  hukum  peralihan hak atas  tanah  melalui jual beli pada tanah  yang belum  terdaftar,  serta  membahas  konsekuensi  hukum  yang  mungkin  timbul  jika  tidak didaftarkan  di  Kantor  Pertanahan,  dengan  merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  tentang Pendaftaran  Tanah.  Selain  itu,  terdapat  penelitian-penelitian  terkait  peralihan  hak  akibat pewarisan, seperti yang dilakukan oleh Assagaff & Franciska (2021); Hasbullah Ali et al. (2022); Ndruru, 2021; Triani et al. (2021). Sementara itu, penelitian-penelitian terkait peralihan hak akibat  hibah  telah  diakukan  oleh  Cahyaning  Mustika  Sari  et  al.  (2018);  Hamidah,  2014; Hitaminah, (2019) yang membahas hibah dari beragam sudut pandang.
Penelitian sebelumnya  hanya  merinci secara umum mengenai kesadaran masyarakat terkait pendaftaran tanah dan peran akta PPAT dan  peralihan hak secara tersendiri. Belum ada  penelitian  yang  secara  khusus  mengkaji  kesadaran  hukum  masyarakat  dan  potensi dampaknya dalam konteks  pendaftaran peralihan hak. Perbedaan utama penelitian saat ini adalah  fokus  khususnya  pada  kesadaran  hukum  masyarakat  mengenai  pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah dan potensi dampak yang mungkin timbul jika peralihan hak  tidak  didaftarkan.  Dengan  merinci  dampak  konkret  yang  mungkin  terjadi  akibat rendahnya  kesadaran hukum,  penelitian  ini memberikan kontribusi  yang lebih terarah dan
Taolin at al, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah … 71
mendalam dalam memahami tantangan  spesifik yang dihadapi dalam konteks  pendaftaran peralihan hak atas tanah.

## Metode Penelitian
Metode  yang diterapkan dalam studi  ini adalah hukum  empiris dengan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  dilaksanakan  di  Kalurahan  Banyuraden,  Kapanewon  Gamping, Kabupaten  Sleman, Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan  responden  penelitian dilakukan  menggunakan  metode non-probability  sampling ,  dengan  jumlah  partisipan sebanyak  37  (tiga puluh  tujuh)  orang, sedangkan  informan terdiri dari 3  (tiga) orang yang mencakup  Lurah  Banyuraden  dan  2  (dua)  tokoh  masyarakat.  Proses  pengumpulan  data melibatkan observasi langsung untuk  memahami kondisi  lapangan dan menggali fakta yang terjadi, wawancara dengan responden  guna mendapatkan  informasi yang lebih mendalam, dan  interaksi  dengan  informan lain  yang memiliki relevansi  dengan  penelitian,  serta  studi dokumen untuk  melengkapi kerangka pemahaman.

## Hasil dan Pembahasan

## Profil Responden dan Profil Obyek Bidang Tanah
Pendaftaran  tanah melibatkan  peralihan hak  atas tanah,  yang merupakan  tindakan hukum mengubah kepemilikan tanah dari satu pihak ke pihak lain (Nurasa & Mujiburohman, 2020a). Terdapat dua metode peralihan hak atas tanah, yakni beralih dan dialihkan. Beralih mengindikasikan  perpindahan  hak  atas  tanah  tanpa  melibatkan  perbuatan  hukum  oleh pemiliknya, seperti dalam kasus pewarisan. Sementara dialihkan merujuk pada perpindahan hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, seperti hibah, jual beli, pembagian  hak  bersama,  tukar-menukar,  lelang,  pemasukan  dalam  perusahaan, penggabungan, atau peleburan Perseroan atau Koperasi.
Dari berbagai bentuk  peralihan hak atas tanah yang telah disebutkan,  penelitian  ini memfokuskan  pada  tiga  jenis  peralihan  hak  atas  tanah  yaitu  Peralihan  Hak  Karena Pewarisan, hibah dan jual beli. Dalam pewarisan, hak atas tanah dialihkan kepada ahli waris melalui perjanjian, dan kegagalan mendaftarkan peralihan ini dapat menghambat ahli waris dalam melakukan tindakan hukum lainnya (Setiyarini et al., 2014). Peralihan hak melalui jual beli  mengharuskan  terjadinya  kesepakatan  antara  penjual  dan  pembeli.  Sementara  itu, hibah,  yang  merupakan  perjanjian  pemberian  tanah  secara  cuma-cuma,  dapat  ditarik kembali dalam kondisi  tertentu  sesuai dengan  ketentuan  yang berlaku, khususnya  dalam Kerangka Hukum Perdata (Nurasa & Mujiburohman, 2020b).
Ketiga jenis peralihan hak atas tanah, yakni Peralihan Hak Karena Pewarisan, hibah, dan  jual  beli,  menjadi  fokus  utama  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  melibatkan  37 responden, yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan mereka. Selanjutnya,  objek  bidang  tanah  dianalisis  dengan  mempertimbangkan  status  hak kepemilikan tanah  dan proses perolehannya.  Hasil analisis profil responden  menunjukkan
bahwa  sebanyak  54%  dari  mereka  adalah  laki-laki,  sementara  46%  sisanya  adalah perempuan. Rinciannya dapat ditemukan pada Gambar 1, yang disajikan di bawah ini:
Gambar 1. Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Olah Data Peneliti, 2023.
Berdasarkan tingkat  pendidikan,  profil responden  mencakup  variasi yang signifikan, dengan 14% dari mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan formal, 5% memiliki latar belakang  pendidikan  Sekolah  Dasar,  15%  Sekolah  Menengah  Pertama,  55%  Sekolah Menengah  Atas,  3%  Diploma  I,  3%  Diploma III,  dan  5%  Sarjana.  Terlihat bahwa  tingkat pendidikan  tertinggi yang  dimiliki oleh  responden  adalah  Sekolah  Menengah  Atas,  yang mencapai 55% dari total responden.  Gambaran rinci tentang distribusi tingkat pendidikan dapat ditemukan dalam Gambar 2 berikut:
Gambar 2 Profil Responden berdasarkan Pendidikan
Sumber : Olah Data Peneliti, 2023.
Kemudian untuk  profil objek bidang tanah berdasarkan jenis hak, dari 37 (tiga puluh tujuh) orang responden  semuanya memiliki bidang tanah dengan jenis hak atas tanah yang sama yakni hak milik dengan persentase sebesar 100% sebagaimana disajikan pada Gambar 3 di bawah ini:
54% 46% Jenis  Kelamin Laki-laki Perempuan 14% 5% 11% 59% 3% 3% 5% Pendidikan Tidak Sekolah SD SMP
SMA DIPLOMA I DIPLOMA III SARJANA
Taolin at al, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah … 73
Gambar 3 Profil Responden berdasarkan Jenis Hak Tanah
Sumber : Olah Data Peneliti, 2023
Profil objek bidang tanah berdasarkan perolehan tanah terdiri dari perolehan dari jual beli sebanyak 19%, perolehan dari hibah sebanyak 8% dan perolehan dari warisan sebanyak 73%. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut:
Gambar 4 Profil Responden berdasarkan Perolehan Tanah
Sumber: Olah Data Peneliti, 2023
Dalam konteks  ini, kesadaran hukum  yang baik diartikan sebagai kepatuhan terhadap aturan  hukum  (Kenedi,  2015).  Apabila  masyarakat  tidak  memiliki kesadaran  hukum  yang memadai,  maka  kepatuhan  terhadap  peraturan  hukum  menjadi  terhambat,  sehingga menghambat pencapaian tujuan pendaftaran tanah. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus untuk  mengkaji "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Potensi Dampaknya dalam Pendaftaran Peralihan Hak di Kalurahan Banyuraden."

## Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
Kesadaran hukum  mencerminkan pengetahuan  dan  pemahaman yang  dimiliki setiap individu tanpa adanya pengaruh dorongan, paksaan, atau tekanan eksternal untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku (Munna & Prayogi, 2021). Terdapat korelasi yang erat antara hukum dan kesadaran hukum, di mana kesadaran hukum berfungsi sebagai penghubung yang menghubungkan perilaku hukum anggota masyarakat dengan norma-norma hukum (Silviana, 2012).  Oleh  karena  itu,  pengembangan  dan  penanaman  kesadaran  hukum  di  tengah
100% Jenis Hak Atas Tanah Hak Milik 19% 8% 73% Perolehan  Tanah Jual Beli Hibah Waris
masyarakat  menjadi  hal  yang  esensial  agar  tingkat  kepatuhan  terhadap  hukum  dapat ditingkatkan,  sesuai  dengan  penekanan.  Walaupun  demikian,  perlu  diakui  bahwa  tingkat kesadaran masyarakat Indonesia masih menunjukkan tingkat yang relatif rendah.
Kesadaran hukum  merupakan pemahaman dan kesadaran individu terhadap nilai-nilai hukum  yang  melekat  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  mencakup  pengakuan  atas keberadaan  aturan-aturan  hukum.  Soekanto,  seperti  yang  dikutip  oleh  (Rosana,  2016), menggambarkan bahwa kesadaran hukum sejatinya adalah pemahaman atau kesadaran nilai- nilai hukum yang dimiliki oleh individu. Masyarakat yang mematuhi aturan atau hukum tidak semata-mata karena tekanan eksternal atau ancaman hukuman atas pelanggaran, melainkan dapat  dikategorikan sebagai masyarakat yang memiliki kesadaran hukum.  Sedangkan  Ernis (2018) menyebutkan keberadaan kesadaran hukum di dalam masyarakat menciptakan suatu budaya  hukum,  di  mana  individu  taat  dan  patuh  terhadap  peraturan  dan  norma  hukum dengan tujuan untuk menjaga keadilan hukum.
Menurut  Sukanto  (1982)  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kesadaran  hukum melibatkan beberapa aspek, yaitu:
1. Pengetahuan  tentang  Kesadaran  Hukum:  Setelah  resmi  diundangkan,  peraturan hukum  secara otomatis tersebar dan dikenal oleh masyarakat. Namun, terkadang masih ditemukan kelompok masyarakat yang mengklaim tidak mengetahui aturan tersebut,  meskipun  peraturan tersebut  dianggap telah diketahui  oleh masyarakat umum.
2. Pengakuan  terhadap  Ketentuan  Hukum:  Pengakuan  masyarakat  terhadap ketentuan  hukum  menunjukkan  pemahaman  mereka  terhadap  isi  dan  tujuan hukum  tersebut.  Meskipun  pengakuan belum menjamin kepatuhan,  pemahaman terhadap  ketentuan  hukum  cenderung  meningkatkan kepatuhan  karena individu lebih memahami tujuan dari aturan tersebut.
3. Penghargaan  terhadap  Ketentuan  Hukum:  Penghargaan  terhadap  ketentuan hukum  mencerminkan  penerimaan  atau  penolakan  terhadap  tindakan  atau perilaku yang dilarang oleh  hukum.  Hal ini didasarkan pada struktur  norma atau nilai yang dianut dalam masyarakat.
4. Kepatuhan  Masyarakat terhadap  Ketentuan  Hukum:  Fungsi  utama hukum  adalah mengatur kebutuhan  dan kepentingan warga negara. Kepatuhan terhadap hukum bergantung  pada  sejauh  mana  regulasi  hukum  dapat  mencakup  kepentingan individu dalam bidang-bidang spesifik.
5. Ketaatan  Masyarakat  terhadap  Hukum:  Ketaatan  masyarakat  terhadap  hukum cenderung  tergantung pada  sejauh mana regulasi hukum  dapat  mengakomodasi kepentingan  individu  dalam bidang-bidang tertentu.  Adanya  rasa takut  terhadap sanksi  atau  hukuman,  perlindungan  kepentingan  pribadi,  mempertahankan hubungan  harmonis,  dan  kesesuaian  dengan  nilai-nilai yang  dipegang  menjadi faktor-faktor penyebab ketaatan terhadap hukum.
6. Indikator Kesadaran Hukum: Indikator-indikator  ini memberikan petunjuk  konkret mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat.
Lebih lanjut Sukanto  (1982) menyebutkan  beberapa indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.
1. Pengetahuan  Hukum: Menunjukkan  pemahaman individu  terhadap perilaku yang diatur  oleh  hukum,  seperti  pengetahuan  tentang  peraturan  terkait  pendaftaran peralihan hak atas tanah.
2. Pemahaman Hukum: Melibatkan informasi yang dimiliki individu mengenai aturan hukum,  termasuk isi, tujuan,  dan kegunaan dari peraturan tersebut.  Pemahaman hukum  yang  baik  dipengaruhi  oleh  niat  untuk  memperdalam  pengetahuan, kepentingan pribadi, dan tingkat pendidikan.
3. Sikap Hukum:  Merupakan kecenderungan individu untuk  menerima atau menolak hukum  berdasarkan penghargaan atau  kesadaran atas  nilai atau  manfaat  positif atau negatif dari hukum tersebut bagi kehidupan manusia.
4. Perilaku Hukum:  Merujuk pada kelayakan atau ketidaklayakan penerapan  aturan hukum  dalam masyarakat.  Jika individu  mengetahui,  memahami, dan  mengakui pentingnya suatu aturan hukum, mereka cenderung mematuhi peraturan tersebut dengan mendaftarkan peralihan hak atas tanah.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) indikator tersebut jika terpenuhi  maka kesadaran masyarakat akan hukum  semakin meningkat. Apabila tingkat kesadaran hukum  masyarakat meningkat maka berdampak masyarakat semakin mematuhi ketentuan hukum yang berlaku begitu pun sebaliknya. Analisis kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran  peralihan hak atas tanah dimaksudkan untuk  mengetahui sejauh  mana  pengetahuan,  pemahaman,  sikap  dan  perilaku  hukum  masyarakat  terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah.
Kesadaran  hukum  masyarakat  di  Kalurahan  Banyuraden  dapat  diperoleh  melalui penelitian  yang  melibatkan  wawancara  dengan  sebanyak  37  (tiga  puluh  tujuh)  orang responden.  Responden  ini  terbagi  menjadi  dua  kelompok,  yaitu  masyarakat  yang  telah memiliki sertipikat namun belum mendaftarkan peralihan hak atas tanah, serta masyarakat yang  belum  memperoleh  sertipikat.  Selanjutnya,  data  pendukung  diperoleh  melalui wawancara  dengan  tiga  orang  informan,  yang  terdiri  dari  Lurah  Banyuraden  dan  Tokoh Masyarakat.
Analisis hasil wawancara fokus pada aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, serta sikap dan perilaku hukum  dari setiap responden.  Rincian hasil analisis tersebut  dapat dijabarkan dalam Tabel 1 yang disajikan di bawah ini.

## Tabel 1. Indikator Kesadaran Hukum
Klasifikasi Pengetahuan Hukum Pemahaman  Hukum Sikap Hukum Perilaku Hukum Jumlah (orang) Persentase (%) Jumlah (orang) Persentase (%) Jumlah (orang) Persentase (%) Jumlah (orang) Persentase (%) Belum memiliki 20 54 23 62 28 76 32 86 Sudah memiliki 17 46 14 38 9 24 5 14 Jumlah 37 100 37 100 37 100 37 100
Sumber: Olah Data Peneliti, 2023
Berikut  ini  deskripsi  dari  jawaban  responden  berdasarkan  setiap  indikator  dari kesadaran hukum:
1) Pengetahuan Hukum
Pengetahuan hukum  merujuk pada pemahaman seseorang terhadap perilaku-perilaku tertentu  yang telah diatur  oleh  hukum,  termasuk  hukum  tertulis dan  tidak  tertulis.  Hal ini mencakup  perilaku  yang  dilarang  dan  diperbolehkan  oleh  hukum.  Pengetahuan  hukum berfungsi sebagai indikator dasar yang mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan pendaftaran tanah.
Melalui  indikator  ini,  dapat  diukur  sejauh  mana  masyarakat  memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, sebagaimana terungkap  melalui  jawaban  responden  dalam  proses  wawancara.  Data  hasil  wawancara menunjukkan  bahwa  sebanyak  20  orang  responden  masih  belum  memahami peraturan- peraturan  terkait peralihan  hak  atas tanah.  Sebagai ilustrasi,  responden  B menyampaikan dalam wawancara sebagai berikut:
"Aku  nggak tahu  mba, nggak pernah dengar informasi juga soalnya nggak sekolah jadi nggak tahu apa-apa. Tahunya cuman tanah ini punyaku dari orangtua nanti aku mati, ini buat anakku." (Wawancara tanggal 14 Mei 2023).
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh responden A:
“Saya nggak  tahu  mba,  dan  nggak pernah  kepikiran  mau  urus  juga, nggak  ngerti eh mba.” (Wawancara tanggal 20 Mei 2023).
Hal ini menggambarkan bahwa sebagian responden tidak mengetahui, bahkan ada yang tidak  pernah  mendengar  tentang  pendaftaran  peralihan  hak.  Pernyataan  serupa  juga disampaikan  oleh  18  responden  lainnya  yang  menyatakan  belum  mengetahui  terkait peraturan peralihan hak  atas  tanah.  Meskipun  secara hukum  dianggap bahwa  masyarakat mengetahui  isi  suatu  peraturan  ketika  peraturan  tersebut  diundangkan  atau  disahkan, realitas di  lapangan  menunjukkan  bahwa  masih  ada  yang  belum  mengetahui  atau  hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah.
Masyarakat bisa memperoleh informasi terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui berbagai media, seperti koran, majalah, televisi, dan media sosial. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden  yang diwawancarai tidak pernah mendapatkan atau mencari informasi terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah. Selain itu,
Taolin at al, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah … 77
informasi juga dapat diperoleh melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum,  yang merupakan proses untuk menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai aturan hukum yang berlaku.
Kegiatan  sosialisasi dan  penyuluhan  hukum  dianggap  memiliki peran  penting  dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum . Meskipun demikian, hasil wawancara dengan 37 responden  menunjukkan  bahwa  mereka tidak pernah  mengikuti sosialisasi atau penyuluhan  hukum tentang pendaftaran tanah. Sebagai contoh, responden  S menyatakan:
“Saya tidak pernah tahu, cuman dengar saja tentang turun waris dan tidak mencari tahu juga soalnya belum ada rencana mau urus. Tidak pernah ada penyuluhan,  paling yang dari STPN ukur- ukur untuk  belajar itu.” (Wawancara tanggal 16 Mei 2023).
Pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa  beberapa  responden  memiliki  pengetahuan terbatas  tentang  peralihan  hak  atas  tanah  dan  enggan  mencari  informasi  lebih  lanjut. Sosialisasi  atau  penyuluhan  hukum  yang  tidak  pernah  diikuti  oleh  responden  membuat pengetahuan mereka minim, sehingga tidak ada tindak lanjut untuk  mendaftarkan peralihan hak atas tanah.
Berdasarkan pernyataan  Lurah  Banyuraden  dalam  wawancara tanggal 11  Mei 2023, terungkap  bahwa  sosialisasi  atau  penyuluhan  hukum  terkait  pendaftaran  tanah  hanya dilakukan  sebanyak  dua  kali.  Pernyataan  tersebut  menggambarkan adanya  keterbatasan dalam upaya penyampaian  informasi kepada  masyarakat. Mayoritas responden  di wilayah tersebut  belum  memiliki pengetahuan  yang memadai terkait peralihan hak atas tanah  dan kewajiban untuk  melakukan pendaftaran. Kondisi  ini dipengaruhi oleh  kurangnya informasi terkait peraturan  peralihan hak  atas tanah,  yang disebabkan  oleh  frekuensi  rendah  dalam pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan  hukum secara berkala. Selain itu, tidak adanya niat atau  keinginan  dari  sebagian  responden  untuk  mencari informasi  lebih  lanjut  juga  turut memperparah kondisi tersebut.

## 2) Pemahaman Hukum
Pemahaman hukum  merupakan aspek penting dalam kehidupan  masyarakat, di mana individu  sebagai  warga  masyarakat  perlu  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang mendalam  terkait  aturan-aturan  yang  mengatur  kehidupan.  Penelitian  ini  fokus  pada pemahaman  masyarakat  tentang  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah,  yang  mencakup pengertian mereka terhadap isi dan tujuan peraturan tersebut, serta manfaatnya bagi pihak- pihak yang terlibat.
Dalam  hasil  wawancara,  ditemukan  bahwa  sebagian  14  responden  telah  memiliki pengetahuan  dan  pemahaman  yang  baik  mengenai  peralihan  hak  atas  tanah.  Salah  satu responden, yang disebut sebagai Responden A, menjelaskan bahwa ia menyadari pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah sebagai bagian dari warisan yang diatur dalam aturan Islam.  Namun,  meskipun  sudah  mengetahui,  masih  terdapat  kecemasan  dan  penundaan dalam  proses  pendaftaran,  yang  dihubungkan  dengan  tradisi  seribu  hari.  Pentingnya pemahaman terhadap aturan tersebut  tercermin pada inisiatif responden  A untuk  mencari informasi  lebih  lanjut,  termasuk  melalui  media  seperti  koran,  televisi  dan youtube
(Wawancara tanggal 12 Mei 2023). Temuan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa ketika  seseorang  menyadari  manfaat  suatu  aturan,  mereka  cenderung  berusaha  untuk memahaminya lebih dalam.
Meskipun  demikian,  temuan  lainnya menunjukkan  bahwa  tidak  semua individu  yang mengetahui  aturan  tersebut  akan  mencari informasi lebih  lanjut.  Responden  K,  meskipun mengetahui tentang peralihan hak atas tanah, mengakui bahwa ia tidak memiliki niat untuk mencari informasi lebih lanjut. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya pemahaman  yang  mendalam  terhadap  aturan  hukum  yang  memengaruhi  kehidupan masyarakat.  Faktor  informasi  juga  muncul  sebagai  pengaruh  yang  signifikan  dalam pemahaman  masyarakat.  Responden  M,  yang  pernah  bekerja  di  Kantor  Notaris  PPAT, memiliki pemahaman yang baik tentang  pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan pengalamannya.  Di  sisi  lain,  responden  lain  yang  tidak  memiliki  pengalaman  serupa cenderung memiliki pemahaman yang lebih rendah (Wawancara tanggal 21 Mei 2023).
Pemahaman  masyarakat tentang  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, informasi, dan pengalaman. Kurangnya informasi dan pemahaman dapat  menjadi  hambatan  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat, sementara tingkat  pendidikan  juga dapat  memainkan  peran  penting  dalam membentuk  pemahaman mereka.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  yaitu  23  responden  belum memahami secara mendalam peraturan terkait peralihan hak atas tanah. Meskipun mereka menyatakan  mengetahui  keberadaan  aturan  tersebut,  namun  ketika  ditanya  lebih  lanjut mengenai isi dan tujuannya, mereka tidak mampu memberikan jawaban yang memadai. Dari hasil  wawancara  dengan  Responden  M,  terungkap  bahwa  pemahamannya  tentang pendaftaran tanah terbatas pada pemahaman umum bahwa proses  "balik nama" dilakukan melalui notaris untuk keamanan dan kejelasan kepemilikan.
Selanjutnya, masyarakat masih memiliki asumsi yang keliru terkait dengan pemutihan hak atas tanah,  menganggapnya sebagai proses  yang dapat dilakukan  secara gratis. Hal ini mencerminkan  kurangnya  pemahaman  mereka  terhadap  tujuan  dan  dampak  hukum  dari pendaftaran  peralihan hak  atas  tanah.  Asumsi  semacam ini  dapat  merugikan  masyarakat karena  mengabaikan  pentingnya  proses  hukum  yang  sesuai  dan  dapat  menimbulkan ketidakjelasan kepemilikan.
Minimnya pemahaman masyarakat ini dapat  ditarik hubungannya  dengan  rendahnya tingkat  pendidikan,  yang  didominasi  oleh  responden  dengan  latar  belakang  pendidikan Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  sebanyak  55%.  Dalam  penelitian  ini,  tingkat  pendidikan menjadi  faktor  krusial yang  dapat  memengaruhi  kesadaran  hukum  masyarakat.  Meskipun tidak dapat diabaikan bahwa variabilitas dalam latar belakang pendidikan responden dapat menjadi tantangan  tersendiri dalam meningkatkan  kesadaran hukum  terkait peralihan hak atas  tanah.  Sejalan  dengan  penelitian  Gomang  et  al.  (2021)  menyatakan  bahwa  tingkat pendidikan  yang  lebih  tinggi dapat  berkontribusi  positif  terhadap  peningkatan  kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, upaya perbaikan dalam pendidikan hukum di masyarakat
Taolin at al, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah … 79
dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan pemahaman mereka terkait peraturan peralihan hak atas tanah serta mendorong kepatuhan terhadap proses hukum yang berlaku.

## 3) Sikap Hukum
Sikap hukum, sebagai kecenderungan seseorang untuk memberikan penilaian terhadap hukum,  menjadi indikator  penting  dalam mengevaluasi bagaimana masyarakat  merespons peraturan, khususnya  terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah. Dalam konteks ini, sikap masyarakat  terhadap  hukum  tersebut  cenderung  positif,  seiring  dengan  penghargaan terhadap  kebermanfaatan  dan  keuntungan  yang  diperoleh  melalui ketaatan  pada  aturan tersebut.
Hasil  wawancara  mengungkap  bahwa  9  responden,  seperti  Responden  S  dan Responden W, telah memperlihatkan sikap positif dengan mencari informasi terkait prosedur, syarat,  dan  biaya  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah.  Contohnya,  Responden  S  telah menyelidiki biaya  dan  syarat-syarat yang  diperlukan  sebelum  secara aktif memulai  proses pendaftaran, menunjukkan  pemahaman dan niat yang baik terhadap peraturan tersebut.
Namun,  temuan  juga menunjukkan  bahwa  sebagian besar  responden,  khususnya  28 orang  lainnya,  belum  menunjukkan  sikap  yang  sama.  Beberapa  responden,  seperti Responden  B, mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui prosedur, syarat, dan biaya pendaftaran peralihan hak atas tanah dan tidak memiliki niat untuk  mencari informasi lebih lanjut.  Faktor  ekonomi,  seperti  biaya  yang  dianggap  mahal,  juga  menjadi  kendala  dalam mengambil sikap terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah.
Dalam konteks ini, terlihat bahwa minimnya pengetahuan, pemahaman, dan niat untuk mencari informasi serta kendala ekonomi merupakan faktor-faktor yang memengaruhi sikap hukum  masyarakat terhadap peraturan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, upaya penyuluhan dan pendidikan hukum dapat menjadi solusi untuk meningkatkan sikap positif  masyarakat terhadap  peraturan  tersebut,  serta  untuk  mengatasi  kendala  ekonomi yang dihadapi.

## 4) Perilaku Hukum
Perilaku  hukum,  dalam  konteks  tindakan  atau  sikap  seseorang  yang  mematuhi peraturan  yang  berlaku,  menjadi  penentu  utama  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap peraturan  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah.  Perilaku  ini  mencerminkan kemantapan dalam pengambilan  keputusan  dan  merupakan  bukti  nyata  dari  sejauh  mana  masyarakat mematuhi aturan tersebut.
Hasil wawancara menunjukkan  bahwa sejumlah responden,  seperti Responden  N dan Responden W, telah mengambil tindakan konkret dengan memahami, mematuhi, dan bahkan mengurus  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah.  Tindakan  ini  menunjukkan  kesadaran hukum  yang  tinggi,  dengan  niat  baik  untuk  mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum  dan menghindari masalah di masa depan. Namun, ada juga responden, seperti Responden S, yang meskipun belum sepenuhnya  memahami peraturan, tetapi telah berperilaku hukum  dengan meminta  bantuan  teman  untuk  mengurus  pendaftaran.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa
tindakan  kepatuhan  terhadap  hukum  tidak  selalu  berkorelasi  langsung  dengan  tingkat pemahaman aturan tersebut (Wawancara tanggal 16 Mei 2023).
Penting untuk  dicatat bahwa ada juga beberapa responden,  seperti Responden R, yang berperilaku hukum  bukan karena pemahaman dan kepatuhan,  melainkan karena kewajiban atau paksaan, serta kepentingan pribadi seperti untuk  mendapatkan kredit di bank. Namun, secara keseluruhan,  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  32  responden lainnya yang belum berperilaku hukum,  belum mengambil tindakan  pendaftaran  peralihan hak atas tanah. Faktor utama penyebabnya  melibatkan tingkat pendidikan  yang rendah dan kendala ekonomi, termasuk pandangan negatif terhadap pengurusan tanah dan pengalaman trauma dari pengurusan sebelumnya (Wawancara tanggal 25 Mei 2023).
Meskipun  tidak  selalu berarti bahwa  individu  dengan  tingkat kesadaran  hukum  yang rendah  tidak  dapat  mematuhi  aturan, terdapat  situasi  di  mana  seseorang  patuh  terhadap hukum bukan karena pemahaman nilai atau kesadaran hukum, melainkan karena kewajiban atau  tuntutan  aturan  yang harus  diikuti.  Sebaliknya,  ada responden  yang, meskipun  telah mengetahui dan memahami peraturan dengan baik, menolak untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena adanya kepentingan pribadi.
Sebagai contoh,  Responden  R menyatakan bahwa dia sudah  mengetahui aturan balik nama, tetapi belum mengurusnya karena rencananya untuk menjual rumah tersebut. Hal ini menunjukkan  bahwa  adanya  kepentingan  pribadi  menjadi  faktor  penghambat,  walaupun pemahaman  terhadap  aturan  tersebut  sudah  cukup  baik.  Di sisi  lain,  meskipun  beberapa responden  sudah  mengetahui dan  memahami peraturan,  masih ada 32  orang yang belum berperilaku hukum  dengan  tidak  melakukan pendaftaran  peralihan hak  atas  tanah.  Faktor utama  penyebabnya  melibatkan  tingkat  pendidikan  yang  rendah  dan  kurangnya pengetahuan,  yang  menjadi  hambatan  utama  dalam  pemahaman  mereka  terhadap pentingnya peraturan tersebut.
Selain  itu,  faktor  ekonomi  juga menjadi  kendala,  terutama  bagi  masyarakat dengan pendapatan  rendah.  Beberapa  responden,  seperti  Responden  A  dan  Responden  B, menyatakan  bahwa  biaya yang  tinggi menjadi  alasan utama  mereka tidak  mau  mengurus pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah.  Pandangan  negatif  terhadap  pengurusan  tanah, pengalaman trauma  sebelumnya,  dan  persepsi  bahwa  proses  pengurusan  tanah  sulit  dan memakan  waktu  juga  menciptakan  ketidaknyamanan  dan  keengganan  dalam  masyarakat untuk  mengurus  peralihan  hak  atas  tanah.  Dalam wawancara,  responden  A  menyatakan bahwa:
“Saya sempat tanya di Kantor Pertanahan, biaya 6 juta terus saya infokan ke anak -anak, kata anak-anak tidak usah urus karena terlalu mahal, jadi anak siapa yang mau tinggal silahkan tinggal di sini. Biar atas nama bapak saja”. (Wawancara tanggal 25 Mei 202 3). Pandangan serupa juga diungkapkan oleh responden B yang menyatakan bahwa:
“Aku  udah sempat  berpikir mau urus,  sebenarnya ingin punya  atas nama sendiri biar tidak ada masalah tapi ya mau gimana lagi nggak ada biaya, urus tanah kan biasanya mahal”. (Wawancara tanggal 15 Mei 2023).
Taolin at al, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah … 81
Berdasarkan penjelasan di atas,  apabila keempat  indikator  tersebut  terpenuhi,  maka dapat  diantisipasi  bahwa  kesadaran  hukum  masyarakat  akan  semakin  meningkat. Peningkatan  tingkat  kesadaran  hukum  ini,  pada  gilirannya,  berpotensi  mendorong masyarakat untuk  lebih  patuh  terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Untuk  mengukur tingkat kesadaran hukum tersebut, dapat merujuk pada klasifikasi berikut:
1. Kesadaran hukum  masyarakat dikatakan tinggi apabila 75%  sampai dengan 100% sudah mendaftar peralihan hak atas tanah.
2. Kesadaran hukum  masyarakat dikatakan cukup  apabila 50%  sampai dengan  75% sudah mendaftar peralihan hak atas tanah.
3. Kesadaran hukum  masyarakat dikatakan  rendah apabila 0% sampai dengan  50% sudah mendaftar peralihan hak atas tanah.
Dengan  demikian,  berdasarkan  empat  indikator  yang  telah  diuraikan,  dapat disimpulkan  bahwa  kesadaran hukum  masyarakat di Kalurahan Banyuraden  masih rendah. Hanya  5  orang  atau  14%  yang  telah  mengambil  tindakan  konkret  dengan  melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Upaya perbaikan dan peningkatan kesadaran hukum perlu  dilakukan  melalui  penyuluhan,  edukasi  hukum,  serta  penyederhanaan  proses pendaftaran untuk memastikan bahwa masyarakat lebih cenderung mematuhi peraturan dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Pendaftaran peralihan hak atas tanah diatur secara tegas dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 32  ayat  (1),  dan  Pasal  38  ayat  (1)  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA).  Ketentuan- ketentuan  tersebut menegaskan bahwa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, baik  dalam  pemberian  maupun  peralihannya,  harus  didaftarkan  sesuai  dengan  yang diamanatkan  dalam Pasal  19  UUPA.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  "Untuk  menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah  di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan  yang diatur dengan Peraturan Pemerintah."
Peraturan Pemerintah yang diacu dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA adalah PP No. 24/1997, yang mengatur tentang pendaftaran tanah. Dari ketentuan-ketentuan  ini, dapat disimpulkan bahwa  kelahiran suatu  hak  atas  tanah  wajib  didaftarkan,  karena setelah  didaftarkan,  hak tersebut baru memperoleh kekuatan hukum. Peralihan, hapusnya, dan pembebanan hak-hak tersebut  juga wajib didaftarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan  Pasal 38  ayat (2) UUPA.  Secara garis besar,  pendaftaran tersebut  merupakan  alat bukti yang kuat mengenai hapusnya hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, serta sahnya peralihan dan pembebanan hak-hak tersebut,  kecuali hak yang hapus  karena jangka waktunya berakhir.
Apabila terjadi situasi di mana suatu pihak melakukan peralihan hak atas tanah tanpa mendaftarkan haknya di Kantor Pertanahan, dapat berakibat pada konsekuensi  hukum  dan potensi  masalah. Hal ini sesuai dengan tujuan  PP No. 24/1997, yaitu memberikan kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah,  satuan rumah susun,  dan hak-hak lainnya agar dapat dengan mudah membuktikan  dirinya sebagai pemegang hak yang sah.
Dengan melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan, terjadi pencoretan  nama pemegang hak  lama dan  pencantuman  nama pemegang hak  yang  baru dalam buku  tanah di Kantor  Pertanahan dan pada sertifikat hak atas tanah. Ini memberikan kepastian  hukum  dan  merupakan  alat bukti  yang kuat  kepada pemegang hak  baru  bahwa mereka adalah pemilik yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pendaftaran tanah (Bustomi, 2015). Namun, di Kalurahan Banyuraden, masih terdapat masyarakat yang melakukan peralihan hak atas tanah tanpa didaftarkan ke Kantor Pertanahan.
Dari hasil wawancara dengan 40 (empat puluh) responden, ditemukan bahwa sebagian besar, yaitu 23 (dua puluh  tiga) orang, tidak mengetahui potensi  dampak yang dapat timbul apabila  tidak  melakukan  pendaftaran  peralihan  hak,  dan  oleh  karena  itu,  hingga  saat  i ni mereka  belum  melakukan  pendaftaran.  Salah  satu  responden,  yaitu  responden  S, mengungkapkan  pandangannya  dengan  mengatakan  bahwa  menurutnya  tidak  akan  ada masalah, mengingat rumah mereka sudah  lama di tempat  tersebut  dan  setiap  anak  sudah memiliki bagian, sehingga dianggap aman-aman saja.
Pernyataan  serupa  juga disampaikan  oleh  responden  lain, seperti  responden  T yang mengakui tidak mengetahui dampaknya dan enggan melakukan pendaftaran karena khawatir akan kemungkinan dijual di kemudian  hari. Keberadaan masyarakat yang tidak mengetahui peraturan peralihan hak atas tanah dapat menimbulkan potensi dampak atau permasalahan, terutama  terkait  jaminan  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  ini  mencakup  pengetahuan tentang siapa pemegang hak atas tanah dan subjek hak, yang dapat menghambat pemegang hak baru dalam melakukan perbuatan hukum seperti jual beli, tukar-menukar, dan peralihan hak lainnya.
Pentingnya  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  menjadi  krusial  dalam  mencegah potensi  dampak  negatif.  Tanpa  kepastian  hukum  bagi  pemegang hak  baru,  kemungkinan terjadinya  kesulitan  dalam  mengakui  peralihan  hak  dan  memanfaatkan  sertifikat  untuk mendapatkan akses modal. Selain itu, fakta bahwa masih banyak sengketa tanah di Kalurahan Banyuraden  yang  berasal  dari  ketidakpastian  hukum  menunjukkan  urgensi  penciptaan kepastian hukum atas sebidang tanah.
Menurut  tokoh  masyarakat, Bapak Supriono,  sengketa tanah  sering kali bermula dari masa lalu, seperti pemberian nama tanah pada satu individu untuk  mengurangi pajak tanah pada masa kolonial. Masalah seperti ini, tanpa kejelasan kepemilikan dan kesepakatan  a hli waris, dapat menciptakan  sengketa yang sampai ke  Pengadilan. Permasalahan lain, seperti jual  beli  tanah  dari  tahun  1950-an  yang  belum  balik  nama  karena  kematian  penjual  dan pembeli, dapat memunculkan masalah antara ahli waris.
Berbagai permasalahan pertanahan ini menunjukkan  bahwa ketidakpedulian terhadap pentingnya  administrasi  pertanahan  dapat  membawa  dampak  serius.  Kesadaran  hukum masyarakat dalam mematuhi aturan pertanahan, khususnya  pendaftaran peralihan hak atas tanah, memiliki peran penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Kesadaran ini tidak hanya  memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi  juga mendukung  pemerintah
Taolin at al, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah … 83
dalam  menciptakan  catur  tertib  pertanahan  yang  melibatkan  aspek  hukum,  administrasi, penggunaan tanah, pemeliharaan, dan lingkungan hidup.

## Penutup
Kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  pendaftaran  peralihan  hak  di  Kalurahan Banyuraden,  dilihat  dari  hasil  analisis  setiap  indikator,  menunjukkan  bahwa  mayoritas responden  belum memiliki kesadaran hukum  yang memadai. Sebanyak  20 orang atau 54% tidak memiliki pengetahuan hukum, 23 orang atau 62% belum memiliki pemahaman hukum, 28  orang atau  76%  belum  memiliki sikap  hukum,  dan  32  orang atau  86%  belum  memiliki perilaku  hukum.  Faktor-faktor  penyebabnya  melibatkan  minimnya  sosialisasi,  rendahnya tingkat  pendidikan,  kurangnya  kepentingan,  minimnya  informasi,  dan  ketidakpercayaan terhadap instansi terkait.
Potensi  dampak  yang  dapat  ditimbulkan  apabila  masyarakat  belum  mendaftarkan peralihan hak atas tanah adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum  mencakup  pemahaman tentang  pemegang hak atas tanah,  dan tanpa  pendaftaran, pemegang hak baru tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya seperti jual beli, tukar menukar, dan peralihan hak  lainnya. Kesulitan  juga muncul dalam memanfaatkan sertifikat untuk  akses  modal karena ketidakpastian  identitas  pemegang hak.  Dampak lainnya adalah ketidakwujudan  tertib  administrasi  pertanahan,  yang  membuka  peluang  terjadinya  kasus pertanahan serta meningkatkan risiko kelemahan dan ancaman pada sektor ini.
Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah  di  Kalurahan  Banyuraden  masih  rendah,  dan  potensi  dampak  negatif  tersebut menunjukkan  urgensi  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  dan  melibatkan  masyarakat dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah guna mencapai kepastian hukum dan menjaga tertib administrasi pertanahan.

## Daftar  Pustaka
Assagaff, S.,  & Franciska,  W. (2021).  Perlindungan  Hukum  Bagi Ahli Waris Terhadap  Harta Warisan  Yang Beralih Tanpa  Persetujuan  Seluruh  Ahli  Waris. Jurnal  Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan , 1 (1), 279 – 290.
Sari, I. G. i A. P. O. C. M. ika, Wairocana, I. G. N., & Suyatna, I. N. (2018). Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat. Acta Comitas , 3 (1), 157 – 170. https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p12
Ernis,  Y.  (2018).  Implikasi  Penyuluhan  Hukum  Langsung  terhadap  Peningkatan  Kesadaran Hukum  Masyarakat. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 18 (4),  477 – 496. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496
Gomang, P. D., Patiung, M., & Uskono,  N. (2021). Pengaruh Pendidikan Terhadap Kesadaran Hukum  Masyarakat Dalam  Memelihara Keamanan  dan  Ketertiban  di  Desa  Banfanu
Kecamatan Noemuti  Kabupaten  Timor Tengah  Utara. JianE  (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) , 3 (2). https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.32938/jan.v3i2.2570 Gościński, J., & Kubacki, A. D. (2021). Land Registration Concepts in Translation. International Journal  for the  Semiotics of  Law , 34 (5), 1451 – 1482.  https://doi.org/10.1007/s11196- 020-09800-y
Hamidah, U. (2014). Pembaharuan Standar Prosedure  Operasi Pengaturan (SOP) Pelayanan Pendaftaran  Peralihan  Hak  Milik Atas  Tanah  Karena  Hibah  Wasiat  Berdasarkan Alat Bukti  Peralihan  Hak. FIAT  JUSTISIA:Jurnal Ilmu  Hukum , 6 (2),  342 – 353. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.79
Ali, H., Sumarwoto, & Armono, Y. W. (2022). Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Justicia Journal , 11 (1), 35 – 43. https://doi.org/10.32492/justicia.v11i1.706
Hayati, N. (2016).  Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas  Tanah (Suatu  Tinjauan  terhadap Perjanjian  Jual  Beli  dalam  Konsep  Hukum  Barat  dan  Hukum  Adat  dalam  Kerangka Hukum Tanah Nasional). Lex Jurnalica , 13 (3), 278 – 289.
Hitaminah, K. (2019). Proses  Peralihan Hak Atas Tanah  dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak di bawah Umur. Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya , 2 (1).
Kurniawan,  W.  A.,  Setiowati,  S.,  &  Supriyanti,  T.  (2018).  Ekspektasi  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  Terhadap Faktor  Sosial  dan  Ekonomi  Masyarakat. Tunas  Agraria ,
1 (1), 1 – 19. https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.1
Larasati, A., & Rafles, R. (2020). Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia. Zaaken , 1 (1).
Mujiburohman,  D. A. (2018). Potensi  Permasalahan Pendaftaran  Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal
Agraria
Dan Pertanahan , 4 (1), 88 – 101. https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217
Ndruru,  A.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Yang  Diperoleh  Melalui Pewarisan.
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , 2 (4), 568 – 576. https://doi.org/10.36418/jist.v2i4.138
Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum  dan Kepatuhan  Hukum  dalam Masyarakat. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , 3 (2), 62 – 70.
Nurasa, A., & Mujiburohman, D. A. (2020a). Buku Ajar Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. In STPN Press . STPN Press.
Nurasa, A., & Mujiburohman, D. A. (2020b). Tuntunan Pembuatan Akta Tanah . STPN Press.
Nurcahyo,  D.  J.,  Wahyono,  E.  B.,  &  Mujiburrohman,  D.  A.  (2019).  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  Berbasis Partisipasi  Masyarakat (PTSL+PM)  di  Kabupaten  Ngawi. Tunas Agraria , 2 (3), 139 – 161. https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.43
Prayogo, M. S., Riyadi, R., & Nurasa, A. (2019). Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Tanah Negara di Kabupaten  Muara Enim. Tunas Agraria , 2 (3), 162 – 177. https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.44
Ramadhan,  C., Khairuddin,  K.,  Hasanuddin,  H.,  & Fauza,  F.  (2022).  Kesadaran  Hukum  Dari Perspektif  Psikologi  Pada  Remaja  Kota  Medan. Jurnal  Diversita , 8 (2),  248 – 257. https://doi.org/10.31289/diversita.v8i2.8581
Rosana, E. (2016). Kepatuhan  Hukum sebagai Wujud  Kesadaran Hukum Masyarakat. Justicia Islamica , 4 (1), 61 – 84.
Ruslan,  R.  A.,  &  Ma’ruf,  U.  (2017).  Kesadaran  Hukum  Masyarakat Dalam Jual  Beli Tanah Dengan  Akta  Ppat  di  Kecamatan  Tinanggea  Kabupaten  Konawe  Selatan  Sulawesi Tenggara. Jurnal Akta , 4 (3), 61 – 84. https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1817
Setiyarini, E. P., Budiono, A. R., & Soekesi, T. S. (2014). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan yang Tidak di daftarkan Pada Kantor Pertanahan Menurut  Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah. Brawijaya Law Student Journal , 1 (1), 1 – 27.
Silviana,  A.  (2012).  Kajian  Tentang  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam  Melaksanakan
Pendaftaran Tanah. Pandecta , 7 (1), 112 – 122.
https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2371
Sri Murni, C. (2018). Peralihan Hak Atas  Tanah Tanpa Sertifikat. Lex Librum , 4 (2), 680 – 692. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v4i2.108
Stoter,  J.  E.,  &  van  Oosterom,  P.  (2006).  3D  Cadastre  in  an  International  Context:  Legal, Organizational, and Technological Aspects.  In 3D Cadastre in an International Context: Legal,  Organizational,  and  Technological  Aspects (1st  Edition).  CRC  Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1201/9781420005677
Sukanto,  S.  (1982). Kesadaran  hukum  &  kepatuhan  hukum :  suatu  percobaan  penerapan metode  yuridis-empiris  untuk  mengukur  kesadaran  hukum  dan  kepatuhan  hukum mahasiswa hukum terhadap peraturan lalu lintas . Rajawali.
Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan  Hukum:  Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi  Kesadaran  Hukum  dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. Jurnal Selat , 10 (1), 81 – 90. https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216
Triani, N.  K.  E.,  Sukadana,  I.  K.,  &  Suryani,  L.  P.  (2021).  Pewarisan  Hak  Atas  Tanah  Yang
Dibebankan Hak. Jurnal Analogi Hukum , 3 (1), 52 – 56.
https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.52-56
Tsania  Rif’atul Munna,  &  Arditya  Prayogi.  (2021).  Strategi Peningkatan  Kesadaran  Hukum Masyarakat  Kelurahan  Bligo  Kecamatan  Buaran  Kabupaten  Pekalongan. JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) , 2 (3), 404 – 422.
https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645
Zevenbergen, J. (2002). A Systems Approach to Land Registration and Cadastre. Zevenbergen ,
1 (1), 11 – 24.