Abstrak —Kota Batam merupakan salah satu wilayah KPBPB di  Indonesia  yang  memiliki  peran  penting  bagi  perekonomian Indonesia  terutama  dalam  bidang  investasi  karena  letaknya yang  strategis  yaitu  berada  di  jalur  perairan  internasional. Akan  tetapi  nilai  investasi  yang  masuk  ke  Kota  Batam  terus mengalami penurunan dan puncak penurunannya terjadi pada tahun 2017 di mana terdapat 36 perusahaan industri yang tutup serta nilai realisasi investasi yang juga menurun drastis. Hal ini disebabkan karena tiga faktor daya tarik investasi daerah yaitu faktor  ketenagakerjaan,  pelayanan  infrastruktur  serta  lahan yang  belum  bekerja  secara  optimal  di  Kota  Batam  dan menyebabkan  semakin  tidak  diminatinya  investasi  di  Kota Batam terutama dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Maka  dari  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui upaya-upaya  yang  diperlukan  dalam  rangka  meningkatkan investasi  di Kota Batam  berdasarkan faktor-faktor  daya tarik investasi  daerah  di  tinjau  dari  preferensi  investor/pengusaha. Pada  proses  perumusan  arahan  ini  terlebih  dahulu  dilakukan identifikasi  permasalahan/hambatan  dari masing-masing variabel  penelitian  menggunakan  analisis fishbone untuk mendapatkan  akar  permasalahan  masing-masing  variabel berdasarkan  kondisi  eksistingnya  yang  dapat  menghambat masunya  investasi  di  masa  depan  melalui in-depth  interview . Setelah  diketahui  akar  permasalahannya,  maka  dilanjutkan dengan  analisis  triangulasi  untuk  menentukan  arahan peningkatan  investasi  daerah.  Berdasarkan  hasil  analisis triangulasi  di peroleh 12 arahan  peningkatan investasi  daerah di Kota Batam.
Kata Kunci —Arahan Peningkatan, Investasi Daerah, Ketenagakerjaan, Lahan, Pelayanan Infrastruktur.

## I. PENDAHULUAN
NDONESIA  merupakan  salah  satu  negara  berkembang dengan  mayoritas  wilayahnya  merupakan  wilayah kepulauan. Letak Indonesia yang berada di antara dua benua yaitu  benua  Asia  dan  Australia  menjadikan  perairan Indonesia  sebagai  salah  satu  urat  nadi  perdagangan Internasional.  Harapannya  dengan  lokasi  Indonesia  yang strategis ini maka jumlah investor yang masuk ke Indonesia akan  kian  meningkat  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri. Investasi ini diperlukan dalam rangka membantu meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  dan  juga membantu pembiayaan pembangunan sehingga sumber dana yang digunakan tidak hanya berasal dari dana APBN maupun APBD yang sudah ada saja. Untuk mendukung potensi yang sudah  ada  ini,  pada  tahun  1970  dicanangkan  pembangunan salah  satu  kawasan  strategis  dibidang  perekonomian  yaitu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
yang berfungsi untuk membantu meningkatkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor.
Indonesia  memerlukan  banyak  investasi  terutama  dari investor asing untuk membantu meningkatkan perekonomian domestik  serta  menutupi  kebutuhan  akan  pembiayaan infrastruktur akibat masih rendahnya simpanan masyarakat di perbankan.  Hal  ini  selaras  dengan  pendapat  Friedman  dan Alonso  yang  menyatakan  bahwasannya  investasi  sebagai salah  satu  komponen  yang  mempengaruhi  pengembangan wilayah [1]. Investasi ialah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang [2]. Investasi merupakan “motor” suatu perekonomian di mana semakin tinggi nilai realisasi investasi di dalam suatu negara  maka  akan  menunjukkan  lajunya  pertumbuhan ekonomi  negara  tersebut,  sedangkan  minimnya  investasi yang  di  realisasikan  akan  menunjukkan  lambannya  laju pertumbuhan  negara  yang  bersangkutan  [3].  Selain  sebagai salah  satu  faktor  utama  penentu  keberhasilan  pembangunan ekonomi, semakin tingginya investasi yang masuk juga dapat menambah  jumlah  lapangan  pekerjaan  di  suatu  negara  atau daerah  [4].  Hal  inilah  yang  nantinya  dapat  memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi (PDB) dan penurunan angka kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
Selain  memiliki  peran  penting  dalam  pengembangan wilayah  melalui  peningkatan  pertumbuhan  ekonominya, investasi  juga  berperan  sebagai  indikator  penentu  tingkat daya  saing  daerah.  Daya  saing  daerah  merupakan kemampuan suatu daerah dalam memperoleh pendapatan dan kesempatan  kerja  yang  tinggi  dengan  tetap  membuka  diri pada  persaingan  baik  dari  dalam  maupun  internasional [5].Tingkat daya saing daerah menjadi salah satu ukuran yang menentukan apakah suatu daerah potensial bagi investasi atau tidak  di  mana  tingkat  daya  saing  ini  berlaku  secara global . Salah  satu  alasan  mengapa  daerah  maupun  negara  saling berkompetisi  agar  dapat  meningkatkan  investasi  melalui kemampuan  daerah  untuk  menarik  masuknya  modal  asing, swasta  dan  modal  publik.  Selain  itu,  dengan  semakin tingginya daya saing daerah juga akan berimplikasi terhadap peningkatan daya saing nasional suatu negara terutama dalam menghadapi tingginya persaingan daya saing global .
Kota  Batam  merupakan  kota  terbesar  di  Provinsi Kepulauan Riau dengan lokasinya yang sangat strategis yaitu berada  di  jalur  pelayaran  Internasional  di  mana  seluruh wilayahnya  dikelilingi  oleh  Selat  Singapura  dan  dan  Selat Malaka.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  bentuk  keuntungan geografis yang dimiliki Kota Batam. Berdasarkan PP No. 26

## Arahan Peningkatan Investasi Daerah di Kota Batam Berdasarkan Faktor Ketenagakerjaan, Pelayanan Infrastruktur dan Lahan
Nur Sa’dah dan Eko Budi Santoso
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, 60111
e-mail : eko_budi@urplan.its.ac.id
I
tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Kota Batam  memiliki fungsi  sebagai  Pusat  Kegiatan  Nasional  (PKN)  dan  Pusat Kegiatan  Strategis  Nasional  serta  sebagai  “titik  sentuh” Kawasan  Barat  Indonesia  ke  Asia-Pasifik.  Selain  itu,  Kota Batam  juga  menjadi  perwakilan  Indonesia  sebagai  bagian dari  wilayah  IMS-GT  (Indonesia  –  Malaysia  –  Singapura Growth Triangle ), yang menyebabkan kota ini menjadi kota dengan investasi terbesar di Indonesia. Kota Batam  sebagai daerah  tujuan  utama  investasi  asing  maupun  domestik  di Indonesia  juga  mengalami  pasang  surut  dalam  dunia investasi. Hal ini dapat dilihat dari total investasi asing dan domestik  di  Kota  Batam  yang  memiliki  rata-rata  10,31% pertahun pada tahun 1990-an. Akan tetapi, nilai investasi di Kota Batam mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata- rata hanya mencapai 7,68% pertahun pada tahun 2000-an [6].
Semakin  menurunnya  realisasi  investasi  di  Kota  Batam dapat  dilihat  berdasarkan  Laporan  Kegiatan  Penanaman Modal  (LKPM)  tahun  2013  hingga  tahun  2017  yang diterbitkan oleh BKPM RI (2017) di mana  ada tahun 2013, realisasi investasi PMA di Kota Batam mencapai 285,93 juta US$,  kemudian  sedikit  mengalami  penurunan  menjadi 285,18 juta US$ pada tahun 2014. Pada tahun 2015, jumlah investasi  di  Kota  Batam  kembali  meningkat  tajam  menjadi 474,06  juta  US$  akan  tetapi  hal  ini  tidak  mampu dipertahankan  pada  dua  tahun  berikutnya  yaitu  pada  tahun 2016 di mana realisasi investasi PMA di Kota Batam hanya mencapai  392,19  juta  US$  dan  semakin  menurun  tajam menjadi  230,14  juta  US$  pada  tahun  2017.  Selain  itu, berdasarkan  data  dari  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM) Pusat tahun 2015, Kota Batam berada di urutan ke- 20  sebagai  kota  dengan  Penanaman  Modal  Asing  (PMA) terbesar di Indonesia di mana Kota Batam tertinggal jauh dari wilayah  Jawa  dan  Kalimantan.  Hal  ini  memperlihatkan semakin  tidak  diminatinya  Kota  Batam  sebagai  lokasi investasi  oleh  investor  asing,  terlebih  mengingat  adanya kemudahan  berinventasi  yang  lebih  menjanjikan  di  negara lainnya  di  ASEAN  seperti  Thailand  dan  Malaysia  yang menyebabkan  Kota  Batam  semakin  jauh  dari  pilihan  lokasi berinvestasi para investor terutama investor asing.
Penurunan  investasi  di  Kota  Batam  ini  juga  semakin terlihat  dari  banyaknya  perusahaan  baik  perusahaan  asing maupun  perusahaan  lokal  yang  tutup  di  Kota  Batam. Berdasarkan  data  dari  Dinas  Ketenagakerjaan  pada  tahun 2017,  sebanyak  36  perusahaan  sudah  tutup  di  Kota  Batam. Hal  ini  menyebabkan  ±8.890  karyawan  mengalami  PHK. Adanya  penutupan  perusahaan  ini  menurut  Bapak  Cahya, Ketua APINDO Provinsi Kepulauan Riau (2018) disebabkan oleh  dua  faktor,  pertama  faktor global/eksternal yaitu terjadinya  ketidakstabilan  dan  penurunan  ekonomi  global sehingga minimnya pesanan dari luar serta adanya penurunan harga  minyak  dan  barang  tambang  yang  berimbas  kepada industri  pipa  dan  galangan  kapal  serta  terkait  tingkat  nilai UMK  Kota  Batam  yang  sangat  tinggi  jika  dibandingkan dengan  kondisi  perekonomian  di  Kota  Batam  yang  sedang lesu saat ini. Sementara itu, menurut pendapat BP Batam, ada beberapa  faktor  pendorong  lainnya  yang  menyebabkan pertumbuhan  investasi  di  Kota  Batam  semakin  terhambat yaitu  faktor  infrastruktur  yang  masih  kurang  memadai sehingga menimbulkan terjadinya peningkatan biaya logistik yang  harus  dibayarkan,  faktor  ketenagakerjaan  yaitu banyaknya aksi demo buruh serta ‘mogok’ kerja yang terjadi
dan  faktor  lahan  yaitu  sulitnya  investor  baru  mendapatkan kepastian pengalokasian lahan yang mereka ajukan sehingga berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas  dapat  diketahui bahwasannya  tiga  faktor  utama  yang  mempengaruhi menurunnya  kondisi  investasi  di  Kota  Batam  yang  menjadi bagian  dari  kewenangan  pemerintah  daerah  ialah  faktor ketenagakerjaan,  faktor  pelayanan  infrastruktur  serta  faktor lahan. Maka dari itu, perlu adanya arahan peningkatan iklim investasi  untuk  dapat  mengembalikan  Kota  Batam  kepada keadaan masa jayanya.

## II. METODE ANALISIS

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pada  penelitian  ini  jenis  pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  rasionalistik  di  mana  pendekatan  ini bersumber  dari  teori  dan  kebenaran  empirik  [7].  Sehingga dapat  dikatakan  bahwasannya  pendekatan  ini  bersifat komparansi  dan  juga  untuk  memverifikasi  kebenaran  teori dengan  data  faktual  yang  terjadi  di  lapangan  [8].Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif di mana  peneliti  mengumpulkan  datanya  dengan  cara berinteraksi  langsung  dengan  orang-orang  di  tempat penelitian [9].

## B. Variabel Penelitian
Variabel pada penelitian ini berjumlah 9 variabel di mana terdapat 3 variabel pada indikator ketenagakerjaan, 4 variabel pada  indikator  pelayanan  infrastruktur  serta  2  variabel penyusun indikator lahan seperti pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.
Indikator dan Variabel Daya Tarik Investasi Daerah
Indikator Variabel Ketenagakerjaan Kuantitas Tenaga Kerja Kualitas Tenaga Kerja UMK Pelayanan Infrastruktur
Sarana Transportasi
Jaringan Telekomunikasi Jaringan Listrik Jaringan Air Lahan Kemudahan Mendapatkan Akses Lahan Ketersediaan Lahan
Dasar pemilihan variabel daya tarik investasi daerah ini di dapatkan  dari  sintesa  pustaka  serta  beberapa  penelitian terdahulu  mengenai  investasi  di  daerah  di  mana  akan dilakukan  tabel checklist variabel  dari  10  sumber  yang berbeda.
Pada  indikator  ketenagakerjaan  akan  dibahas  mengenai kondisi  eksisting/faktual  dari  calon  tenaga  kerja  di  Kota Batam  di  mana  indikator  ini  disusun  oleh  3  variabel  yaitu kuantitas  tenaga  kerja  (ketersediaan  jumlah  penduduk  usia produktif  di  suatu  wilayah  yang  dapat  mendukung pengembangan industri), kualitas tenaga kerja (mutu tenaga kerja  yang  tersedia)  serta  UMK  (tingkat  standar  upah  yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha kepada pegawai/buruh).
Selanjutnya  indikator  pelayanan  infrastruktur  yang  akan membahas  mengenai  kondisi  pelayanan  berbagai  jenis infrastruktur  pendukung  industri.  Adapun  infrastruktur tersebut  antara  lain  sarana  transportasi  (kondisi  pelayanan semua sarana transportasi yang mendukung berjalannya suatu industri),  jaringan  telekomunikasi  (kondisi  pelayanan prasarana  jaringan  telekomunikasi  di  lokasi  industri), jaringan listrik (kondisi  pelayanan prasarana  jaringan listrik
di  lokasi  industri)  dan  juga  jaringan  air  (kondisi  pelayanan prasarana jaringan air bersih yang sudah dilayani oleh PDAM atau sejenisnya di lokasi industri).
Dan yang terakhir ialah indikator lahan di mana di dalam indikator  ini  terdapat  2  variabel  yang  menjadi  bahan pertimbangan terkait lahan untuk investasi yaitu kemudahan mendapatkan akses lahan (tingkat  kemudahan  mendapatkan lahan  untuk  usaha)  serta  terkait  ketersediaan  lahan (tersedianya lahan dengan lokasi yang strategis dan terbebas dari konflik untuk pembangunan industri).

## C. Metode Sampling
Metode  sampling  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah purposive  sampling di  mana  dalam  menentukan sampel  penelitian  akan  didasari  pada  suatu  kriteria  tertentu yang  dibutuhkan  dari  penelitian.  Adapun  jumlah  populasi yang  dijadikan  objek  pada  penelitian  ini  yaitu  seluruh investor/pengusaha  yang  ada  di  Kota  Batam  dan  seluruh institusi  pemerintah  daerah  di  Kota  Batam.  Berdasarkan kriteria  yang  sudah  ditetapkan  pada  awal  penelitian,  maka diperoleh  5  perusahaan  industri  dan  3  institusi  pemerintah daerah yang dapat dijadikan sampel penelitian.

## D. Teknik Analisis Data
Dalam  menyusun  arahan  peningkatan  investasi  di  Kota Batam,  terdapat  dua  sasaran  yang  harus  dilakukan.  Sasaran pertama ialah mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang  terdapat  pada  masing-masing  variabel  penelitian  yang dapat  menghambat  masuknya  investasi  ke  Kota  Batam  di masa  mendatang  dengan  menggunakan  teknik  analisis fishbone .  Teknik  analisis fishbone atau  analisa  tulang  ikan dipakai untuk mengkategorikan berbagai sebab potensial dari satu masalah atau pokok persoalan dengan cara yang mudah dimengerti, terperinci dan rapi [10]. Pada sasaran pertama ini, sampel  penelitian  yang  digunakan  berasal  dari  perusahaan industri  (pengusaha/investor)  selaku  objek  dalam  investasi. Input data yang diperlukan ialah indikator dan variabel daya tarik  investasi  daerah.  Adapun  tahapan  analisisnya  dengan melakukan in-depth  interview dengan  responden  di  mana akan  ditanyakan  terkait  permasalahan  apa  saja  yang  pernah ditemui/dirasa oleh para responden berkaitan dengan variabel penelitian  beserta  akar  permasalahannya. Output yang dihasilkan  dari  sasaran  pertama  ini  ialah  indikator  dan variabel  daya  tarik  investasi  daerah  apa  saja  yang  masih memiliki  masalah  dalam  pelaksanaannya  yang  dapat menghambat  masuknya  investasi  ke  Kota  Batam  di  masa mendatang serta apa saja penyebab dan akar permasalahannya.
Selanjutnya,  sasaran  kedua  atau  merupakan  sasaran terakhir  penelitian  ini  akan  menghasilkan output penelitian berupa  arahan  peningkatan  investasi  daerah  di  Kota  Batam yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam ataupun Badan  Pengusahaan  (BP)  Kawasan  Batam.  Input  data  yang digunakan  untuk  memperoleh  luaran  tersebut  ialah output dari  sasaran  pertama  yang  kemudian  akan  dibandingkan dengan  fakta  empiris  terkait  akar  permasalahan  tersebut berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden  penelitian dari pihak instansi pemerintah daerah serta kebijakan terkait akar  permasalahan  dari  variabel  penelitian.  Pada  sasaran kedua  ini,  metode  analisis  yang  digunakan  ialah  analisis triangulasi.  Analisis  triangulasi  ialah  suatu  pendekatan
analisis data yang mensitesa data dari berbagai sumber untuk menguji kredibiltas datanya [11].
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota  Batam  yang  menjadi  ruang  lingkup  wilayah  pada penelitian ini meliputi 12 kecamatan dan 64 kelurahan yang masuk  ke  dalam  wilayah  administratif  Kota  Batam berdasarkan  Peraturan  Daerah Kota Batam  Nomor 2 Tahun 2005  tentang  Pemekaran  Perubahan  dan  Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam. Luas wilayah  kota  ini  yaitu  1.595  km 2 dengan  total  jumlah penduduknya mencapai 1.236.399 jiwa.
Gambar 1.  Peta Administratif Kota Batam

## E. Identifikasi Permasalahan pada Variabel Penelitian yang Dapat Menghambat Masuknya Investasi ke Kota Batam
Akar  permasalahan  pada  sasaran  pertama  ini  akan dianalisis  menggunakan  teknik  analisis fishbone setelah melalui tahap in-depth interview dengan pengusaha/investor yang  menjadi  sampel  penelitian  di  mana  akan  ditanyakan kepada masing-masing responden apakah menurut responden kesembilan  variabel  penelitian  yang  digunakan  masih memiliki permasalahan yang menyebabkan adanya ketidaknyamanan  dalam  berinvestasi  di  Kota  Batam.  Pada tahap ini, digunakan wawancara terbuka di mana pertanyaan yang  diajukan  pada  setiap  responden  dapat  berbeda-beda tergantung  dengan  jawaban  yang  diberikan  responden tersebut sendiri.
Berdasarkan hasil wawancara kepada para responden, pada indikator pertama penelitian ini yaitu indikator ketenagakerjaan dari 3 variabel yang menyusunnya, terdapat 2  variabel  yang  masih  memiliki  masalah  dan  dapat menghambat  masuknya  investasi  yaitu  variabel  kualitas tenaga kerja serta variabel UMK. Sedangkan untuk variabel kuantitas tenaga kerja di rasa sudah dalam kondisi yang baik oleh para responden. Hal ini dikarenakan sudah melimpahnya jumlah  penduduk  usia  produktif  yang  ada  di  Kota  Batam. Melimpahnya  penduduk  usia  produktif  ini  dikarenakan banyaknya migrasi yang masuk ke Kota Batam dalam rangka mencari  pekerjaan.  Selain  itu,  dari  data  Kota Batam  Dalam Angka  Tahun  2018  yang  diterbitkan  oleh  BPS  Kota  Batam dapat  diketahui  pula  bahwasannya  jumlah  penduduk  usia angkatan  kerja  (15  tahun  –  59  tahun)  di  Kota  Batam  pada tahun  2017  mendominasi  jumlah  penduduk  Kota  Batam keseluruhan  yaitu  mencapai  67,43%  penduduk  Kota  Batam sehingga  sudah  dapat  disimpulkan  baik  berdasarkan  data
sekunder  maupun  primer  (hasil  wawancara  dengan responden), ketersediaan tenaga kerja usia produktif di Kota Batam sudah dapat mendukung masuknya investasi ke Kota Batam. Adapun di bawah ini merupakan diagram tulang ikan dari indikator ketenagakerjaan.

## Gambar 2.Diagram Tulang Ikan Indikator Ketenagakerjaan
Berdasarkan  diagram  di  atas  diketahui  bahwasannya variabel  UMK  dan  kualitas  tenaga  kerja  masih  memiliki masalah yang dapat menghambat masuknya investasi ke Kota Batam  di  masa  mendatang.  Pada  variabel  kualitas  tenaga kerja  ditemukan  dua  permasalahan  dengan  tiga  akar permasalahan  yang  harus  segera  diselesaikan  agar  investasi yang  masuk  ke  Kota  Batam  juga  dapat  meningkat.  Adapun permasalahan  terkait  variabel  kedua  dalam  indikator ketenagakerjaan  ini  yang  dapat  menghambat  masuknya investasi ke Kota Batam yaitu masih minimnya tenaga kerja terampil serta tenaga kerja terdidik yang tersedia. Minimnya tenaga  kerja  terampil  yang  ada  di  Kota  Batam  ini  menurut para responden disebabkan karena Balai Latihan Kerja (BLK) yang seharusnya berperan sebagai wadah kegiatan pelatihan tenaga kerja belum beroperasi secara optimal di Kota Batam. Untuk permasalahan yang kedua yaitu minimnya tenaga kerja terdidik  disebabkan  karena  kualifikasi  yang  dimiliki  oleh tenaga  kerja  masih  belum  memenuhi  kriteria.  Minimnya kualifikasi yang dimiliki ini terjadi karena masih kurangnya juga  tenaga  kerja  dan  tenaga  ahli  yang  tersedia  yang  sudah bersertifikasi.  Minimnya  sertifikasi  tenaga  kerja  ini disebabkan  oleh  dua  akar  permasalahan  utama  yaitu terbatasnya jumlah lembaga sertifikasi non pemerintah yang tersedia  serta  terbatasnya  jumlah  kuota  peserta  pelatihan sertifikasi  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah. Lembaga  sertifikasi  non  pemerintah  ini  diperlukan  oleh tenaga  kerja  agar  tenaga  kerja  yang  sebelumnya mendaftarkan  dirinya  pada  pelatihan  sertifikasi  yang  di adakan oleh Dinas Tenaga Kerja akan tetapi gagal tetap dapat mengikuti  pelatihan  sertifikasi  lainnya  untuk  meningkatkan kompetensinya tanpa harus menunggu pemerintah mengadakan  pelatihan  sertifikasi  tersebut  lagi  di  tahun berikutnya.  Adapun  penyebab  utama  seorang  tenaga  kerja gagal  mengikuti  pelatihan  sertifikasi  yang  diadakan pemerintah  ialah  dikarenakan  kuota  yang  tersedia  terbatas. Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  terdapat  tiga  akar permasalahan  di  dalam  variabel  kualitas  tenaga  kerja  yang menyebabkan masih kurangnya mutu calon tenaga kerja yang dapat memenuhi persyaratan pekerja di industri Kota Batam dan dapat menurunkan minat investor/pengusaha ke depan.
Variabel ketiga yaitu variabel UMK juga dianggap masih memiliki  masalah  yang  dapat  menghambat  masuknya pengusaha/investor  ke  Kota  Batam.  Adapun  permasalahan utama yang terjadi ialah tingginya tingkat UMK Kota Batam berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Riau No. 1186 Tahun 2018  tentang  Upah  Minimum  Provinsi  Kepulauan  Riau Tahun 2019 di mana nilai UMK Kota Batam sudah mencapai Rp  3.806.358,00 (mengalami  peningkatan  8,03%  dibanding tahun 2018). Angka ini dianggap pengusaha/investor terlalu tinggi  terlebih  jika  dibandingkan  dengan  upah  minimum Negara-negara ASEAN di sekitarnya seperti Malaysia  yang hanya  mencapai  ±  Rp  3.500.000,00  dan  Vietnam  ±  Rp 2.700.000,00. Tingginya tingkat UMK ini dapat menyebabkan Kota Batam menjadi tidak kompetitif lagi bagi pengusaha/investor. Tingkat UMK ini ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan serta hasil keputusan gubernur (yang  di  dasari  dari  data  kebutuhan  hidup  layak  (KHL), rekomendasi  bupati/wali  kota  serta  saran  pertimbangan dewan  pengupahan  provinsi)  sesuai  Pasal  44  ayat  1  dan  2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  tentang Pengupahan. Adapun di bawah ini merupakan tabel besaran UMK Kota Batam dari tahun 2015 – 2019.
Tabel 2.
Nilai UMK Kota Batam Tahun 2015 - 2019 Tahun Nilai UMK Kota Batam (Juta Rupiah) 2015 Rp 2.685.100,00 2016 Rp 2.994.111, 00 2017 Rp 3.241.126,00 2018 Rp 3.523.427,00 2019 Rp 3.806.358,00
Indikator  selanjutnya  pada  penelitian  ini  ialah  indikator pelayanan  infrastruktur  yang  disusun  oleh  empat  variabel yaitu  variabel  sarana  transportasi,  jaringan  telekomunikasi, jaringan  listrik  dan  jaringan  air.  Indikator  ini  membahas mengenai  bagaimana  tingkat  pelayanan  suatu  infrastruktur daerah  mendukung  keinginan  seorang  pengusaha/investor menanamkan  modalnya  di  suatu  daerah  dan  sejauh  apa peran/fungsi  dari  masing-masing  infrastruktur  tersebut.  Di antara  keempat  variabel  tersebut,  hanya  variabel  sarana transportasi  saja  yang  masih  memiliki  masalah  yang  dapat menghambat  masuknya  investasi  di  Kota  Batam  ke depannya. Sementara itu, untuk ketiga variabel lainnya yaitu variabel  jaringan  telekomunikasi,  jaringan  listrik  serta jaringan air menurut kelima responden, sudah tidak memiliki permasalahan yang dapat menghambat masuknya penanaman modal  baik  dari  PMDN  maupum  PMA  ke  Kota  Batam sebaliknya ketiga variabel ini dapat dijadikan sebagai faktor penarik Kota Batam dalam meningkatkan minat investor/pengusaha  untuk  menanamkan  modalnya  di  Kota Batam.  Di  bawah  ini  merupakan diagram  fishbone dari indikator pelayanan infrastruktur.
Menurut para responden layanan sarana transportasi yang di  Kota  Batam  saat  ini  masih  kurang  mendukung keberlangsungan  investasi.  Adapun  permasalahan  layanan sarana transportasi yang kurang mendukung yang dirasakan oleh para responden ini ialah terkait dengan waktu pelayanan kapal  kontainer  yang  masih  belum  optimal.  Hal  ini  terjadi karena  kapasitas  pelabuhan  kapal  kargo  di  Pelabuhan  Batu Ampar  Kota  Batam  masih  terbatas  di  mana  pelabuhan  ini hanya  mampu  menampung  sekitar  200.000  –  350.000 TEUs/tahun serta peralatan pendukung bongkar muat barang
di  Pelabuhan  Batu  Ampar  juga  masih  terbatas.  Hal  ini memberikan  kerugian  bagi  pemilik  industri  serta  bagi  Kota Batam  sendiri  dalam  menarik  investor  yang  masuk. Crane yang  digunakan  saat  ini  oleh  Pelabuhan  Batu  Ampar  juga tergolong belum canggih  sehingga  kapasitas angkutan  yang dapat  dilakukan  sangat  kecil  dan  memperlama  pengerjaan bongkar  muat  barang  yaitu  dalam  satu  jam  hanya  bisa mengangkut  5  TEUs  saja.  Karena  rendahnya  kemampuan crane ini,  banyak  kapal  pengangkut  barang  terpaksa menginap hingga dua hari saat mengangkut barang dari Kota Batam dan membuat alur pengiriman barang menjadi lambat. Sehingga  dapat  disimpulkan  akar  permasalahan  pada indikator pelayanan transportasi ini ialah kapasitas Pelabuhan Kapal Kargo Batu Ampar dan peralatan pendukungnya masih terbatas

## Gambar 3. Diagram Tulang Ikan Indikator Pelayanan Infrastruktur
Indikator terakhir pada penelitian ini ialah indikator lahan di  mana  indikator  ini  hanya  memiliki  dua  variabel  yang memengaruhi yaitu variabel kemudahan mendapatkan akses lahan  dan  variabel  ketersediaan  lahan.  Pada  indikator  lahan ini akan dilihat bagaimana tingkat kemudahan mendapatkan lahan dengan lokasi yang strategis di Kota Batam. Di antara kedua  variabel  tersebut,  variabel  ketersediaan  lahan  masih dirasa memiliki masalah yang dapat menghambat masuknya investasi  di  Kota  Batam  ke  depannya  menurut  para responden, sedangkan untuk variabel kemudahan mendapatkan akses lahan sudah tidak ada permasalahan yang ditemukan oleh responden berdasarkan kondisi eksistingnya di  Kota  Batam.  Hal  ini  dikarenakan  selama  ini  pemerintah sudah sangat kooperatif dalam membantu investor/pengusaha menemukan  lahan  yang  sesuai  peruntukan  jenis  industri investor  serta  dilengkapi  dengan  infrastruktur  pendukung yang  memadai.  Di  bawah  ini  merupakan diagram  fishbone dari indikator lahan.

## Gambar 4. Diagram Tulang Ikan Indikator Lahan
Berkebalikan  dengan  tingkat  kemudahan  mendapatkan akses  lahan  di  Kota  Batam  yang  sudah  baik,  tingkat ketersediaan  lahan  untuk  pengembangan  industri  di  Kota
Batam  masih  terbatas  dan  memiliki  beberapa  permasalahan yang  dapat  menghambat  masuknya  investasi  di  kota  ini menurut  para  responden.  Permasalahan  pertama  yang menghambat  masuknya  investor  yaitu  terkait  tidak  dapat dilakukannya perluasan lahan disebabkan karena lahan yang tersedia  di  sekitar  kawasan  industri  sudah  dimanfaatkan untuk  pembanguan  perumahan  dan  permukiman  di  sekitar Kawasan  Industri.  Selanjutnya  permasalahan  ketersediaan lahan  yang  juga  dirasa  oleh  responden  yaitu  terkait  lahan kosong  yang  tersedia  di  Kota  Batam  yang  sudah  semakin minim  untuk  dibangun  oleh  investor-investor  yang  baru masuk  ke  Kota  Batam.  Hal  ini  terjadi  karena  semakin maraknya lahan tidur di Kota Batam. Berdasarkan data dari hasil  pemantauan  dan  evaluasi  lahan  yang  sudah  dilakukan oleh BP Batam (2019), diketahui bahwa total luas lahan tidur di Kota Batam saat ini ialah 8.203,99 hektare (Ha). Adapun lahan  tidur  ini  tersebar  di  seluruh  daerah-daerah  di  Kota Batam  dengan  mayoritas  lahan  tidur  berada  di  wilayah mainland Kota Batam. Sejauh ini kegiatan  pemantauan dan evaluasi  sudah  dilakukan  oleh  BP  Batam  sebagai  bentuk kesungguhan  BP  Batam  dalam  mendukung  peningkatan investasi yang masuk ke Kota Batam karena lahan merupakan fasilitas utama untuk investasi.
Sehingga berdasarkan hasil analisis fishbone di atas, dapat diketahui  bahwasannya  dari  9  variabel  penelitian  yang digunakan  hanya  4  variabel  saja  yang  masih  memiliki permasalahan. Adapun akar permasalahan yang termasuk ke dalam kewenangan pemerintah daerah dan dapat menghambat  masuknya  investasi  ke  Kota  Batam  di  masa mendatang  berdasarkan  sudut  pandang  pengusaha/investor yaitu :
1. Tingkat UMK Kota Batam yang tergolong tinggi
2. Balai  Latihan  Kerja  di  Kota  Batam  belum  beroperasi secara maksimal
3. Lembaga sertifikasi non pemerintah yang tersedia masih terbatas jumlahnya
4. Adanya keterbatasan kuota peserta pelatihan sertifikasi yang diadakan oleh pemerintah daerah
5. Kapasitas  Pelabuhan  Kapal  Kargo  Batu  Ampar  dan peralatan pendukungnya masih terbatas
6. Semakin  maraknya  pembangunan  perumahan  dan permukiman di sekitar kawasan industri
7. Semakin maraknya lahan tidur di Kota Batam sehingga ketersediaan  lahan  kosong  di  Kota  Batam  semakin berkurang

## F. Perumusan Arahan Peningkatan Investasi di Kota Batam
Sasaran  terakhir  pada  penelitian  ini  ialah  merumuskan arahan peningkatan investasi daerah di Kota Batam di mana arahan  ini  diperoleh  dari  hasil  analisis  triangulasi  antara luaran  sasaran  pertama  yaitu  akar  permasalahan/hambatan minat  investasi  yang  masuk  ke  Kota  Batam  dari  masing- masing variabel menurut pengusaha/investor  yang kemudian akan  dibandingkan  dengan  kondisi  eksisting  dari  tiap  akar permasalahan  tersebut  menurut  pihak  pemerintah  daerah (sebagai  bentuk  verifikasi  data)  serta  kebijakan dan/atau strategi  dan/atau  program  dan/atau  kegiatan  terkait  yang menjadi  landasan  untuk  masing-masing  akar  permasalahan. Adapun contoh tabel analisis triangulasi yang digunakan pada sasaran kedua ini ialah sebagai berikut.
Tabel 3. Contoh Tabel Hasil Analisis Triangulasi No. Akar Permasalahan yang menjadi Hambatan Minat Investasi yang Masuk ke Kota Batam Kondisi Eksisting Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Pemerintah Daerah Kebijakan dan/atau Strategi dan/atau Program dan/atau Kegiatan Terkait Arahan Peningkatan Iklim Investasi Daerah di Kota Batam 1. Tingkat  UMK Kota Batam yang  Tergolong Tinggi Tingkat UMK Kota  Batam  yang sudah mencapai Rp  3.806.358,00 berdasarkan  hasil keputusan SK Gubernur Kepulauan  Riau No.  1186  Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan  Riau Tahun  2019  ini tergolong tinggi jika  dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Batam  saat  ini. Tingginya  UMK Kota Batam tersebut menyebabkan adanya  beberapa perusahaan  yang memilih pindah ke  Negara  lain  di ASEAN yang memiliki nilai UMK lebih rendah seperti Negara  Vietnam yang memiliki tingkat UMK lebih murah (± Rp 2.700.000,00) Berdasarkan Rencana Strategis  Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun  2016  - 2021, berikut adalah  arahan kebijakan dan/atau strategi dan/atau program dan/atau kegiatan  yang berkaitan dengan Upah Minimum  Kota (UMK) di Kota Batam : Melakukan penyusunan dan  perumusan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam Merumuskan tingkat UMK dengan mempertimban gkan tingkat pertumbuhan ekonomi,  daya beli  masyarakat serta tingkat KHL
Tabel  di  atas  merupakan  contoh  proses  tahapan  analisis triangulasi  yang  digunakan  pada  penelitian  ini.  Adapun instansi  pemerintah  daerah  yang  menjadi  responden penelitian  ialah  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Batam,  Dinas Perumahan  Rakyat,  Permukiman  dan  Pertamanan  Kota Batam serta Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Kota Batam di mana untuk mendapatkan data verifikasi kondisi eksisting ini dilakukan wawancara secara in-depth interview mengenai akar permasalahan masing-masing hambatan yang di rasakan oleh  investor/pengusaha  sebelumnya  apakah  benar  adanya dan  bagaimana  fakta  empiris  mengenai  permasalahan tersebut. Kemudian untuk kebijakan yang digunakan berasal dari  RPJMD Kota Batam Tahun 2016  – 2021 serta  Renstra (Rencana  Strategis)  SKPD  Instansi  Pemerintah  Daerah terkait  di  Kota  Batam  (Renstra  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Batam  Tahun  2016  –  2021,  Renstra  Dinas  Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Tahun 2016 – 2021 dan Renstra  Badan  Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam (BP-Batam) Tahun 2015 – 2019).
Berdasarkan  hasil  analisis  triangulasi  pada  penelitian  ini, diperoleh  12  arahan  peningkatan  investasi  daerah  di  Kota Batam di mana masing-masing terdapat 5 arahan untuk faktor
ketenagakerjaan, 3 arahan untuk faktor pelayanan infrastruktur dan 4 arahan untuk faktor lahan. Arahan-arahan tersebut antara lain :
1. Merumuskan tingkat UMK dengan mempertimbangkan tingkat  pertumbuhan  ekonomi,  daya  beli  masyarakat serta tingkat KHL
2. Melakukan  percepatan  pembangunan  Balai  Latihan Kerja dalam mendukung peningkatan kompetensi
3. Melakukan  kerjasama  dengan  Asosiasi  Lembaga Sertifikasi  Indonesia  (ALSI)  untuk  pembentukan lembaga sertifikasi sesuai kebutuhan industri
4. Melakukan  pengalokasian  sumber  dana  khusus  untuk pelaksanaan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal
5. Menyusun standar kompetensi pelatihan sertifikasi tiap bidang usaha industri
6. Melakukan percepatan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar  untuk  mendukung  peningkatan  kapasitas logistik disesuaikan dengan rencana ekspansi pelabuhan yang sudah disusun
7. Meningkatkan  layanan  angkutan  peti  kemas  nasional dan  internasional  Pelabuhan  Batu  Ampar  hingga 2.5000.000 TEUs/tahun dalam mendukung pengembangan  Pelabuhan  Batu  Ampar  menjadi pelabuhan hub internasional
8. Melakukan modernisasi Harbor  Mobile  Crane Pelabuhan Batu Ampar untuk mendukung peningkatan bongkar  muat  dan  masuk  barang  hingga  30  kotak kargo/jam
9. Melakukan  penyusunan  RDTRK  sebagai  bentuk pengawasan  dan  penindakan  penggunaan  lahan  pada kawasan yang cepat berkembang
10. Menyusun  peraturan  daerah  terkait  pengendalian pembangunan landed housing menjadi vertical housing 11. Mengoptimalkan  peran  BP  Batam  dalam  mengawasi dan mengevaluasi keberadaan lahan tidur
12. Melakukan  kerjasama  antara  BP  Batam,  Pemerintah Kota Batam serta Kantor Pertanahan dalam menertibkan lahan tidur .

## IV. KESIMPULAN
Dari  9  variabel  penelitian  yang  masuk  ke  ketiga  faktor investasi  tersebut,  hanya  lima  variabel  saja  dengan  7  akar permasalahan  yang  diperoleh  sebagai  hasil  analisis  dari analisis fishbone dengan jumlah akar permasalahan terbanyak terdapat  pada  faktor  ketenagakerjaan  dengan  4  akar permasalahan.
Untuk arahan peningkatan investasi di Kota Batam sendiri, diperoleh  12  arahan  peningkatan  investasi  yang  masuk  ke tingkat kewenangan pemerintah daerah dengan 5 arahan yang dirumuskan  untuk  faktor  ketenagakerjaan  yaitu  kualitas tenaga  kerja  dan  UMK,  3  arahan  untuk  faktor  pelayanan infrastruktur  yaitu  sarana  transportasi  serta  4  arahan  untuk faktor  lahan  yaitu  terkait  ketersediaan  lahan  untuk pembangunan industri di Kota Batam.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  sebesar-besarnya kepada  seluruh  pihak  yang  telah  membantu  khususnya
pengusaha/investor  di  Kota  Batam  yang  bertindak  sebagai responden pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] J. Friedman and W. Alonso, Regional Development and Planning : A Reader . Massachusetts: MIT Press, 1965.
[2] Mulyadi, Akutansi  Manajemen ,  Ke  Tiga.  Jakarta:  Salemba  Empat, 2001.
[3] R.  Suherman, Pengantar  Teori  Makro  Ekonomi .  Jakarta:  Raja Gravindo Persada, 1956.
[4] Suwarno, “Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing pada Industri Manufaktur di Jawa Timur,” J. Ris. Ekon. Bisnis , vol. 8, no. 1, 2008.
[5] S.  A.  Ritonga  and  P.  Hidayat,  “Analisis  Daya  Saing  Ekonomi Kabupaten Batu Baru,” J. Ekon. dan Keuang. , vol. 3, no. 5, pp. 323–
334, 2015.
[6] Tim  Batam  Outlook  PPDSI,  “Batam  Economic  Outlook,”  Batam, 2011.
[7] N.  Muhadjir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Telaah  Positivistik Rasionalistik,  Phenomenologik  Realisme  Metaphisik ,  Edisi  Ke  L.
Yogyakarta: Yogyakarta Rake Sarasin, 1990.
[8] R.  Supriharjo,  D.  Rahmawati,  and  K.  Pradinie, Diktat  Metodologi Penelitian . Surabaya: PWK ITS, 2013.
[9] J.  H.  McMillan  and  S.  Schumacher, Research  in  Education .  New Jersey: Pearson Education, 2003.
[10]  N.  Fauziah,  “Aplikasi  Fishbone  Analysis  dalam  Meningkatkan Kualitas Produksi Teh pada PT Rumpun Sari Kemuning, Kabupaten Karanganyar,” Universitas Sebelas Maret, 2009.
[11]  B.  S.  Bachri,  “Meyakinkan  Validitas  Data  Melalui  Triangulasi pada Penelitian Kualitatif,” J. Teknol. Pendidik. , vol. 10, no. 1, pp. 55–56, 2010.