## Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Teri 1 , Yohanis Rura 2
1 FEB Universitas Fajar, Makassar, Sulawesi Selatan.
2 FEB Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. terry.unifa@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh antara pemeriksaan pajak dan penagihan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak.  Populasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pajak yang bekerja di Kantor Pajak  Pratama Makassar  Selatan.  Metode  pengambilan  sampel  adalah  sampel  jenuh  sehingga seluruh  sampel  yang  digunakan  adalah  seluruh  populasi.  Metode  analisis  yang digunakan  adalah  regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
Hal  sama  juga  ditemukan  pada  hasil  uji  antara  penagihan  pajak  dengan penerimaan pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik pemeriksaan dan proses  penagihan  pajak  yang  dilakukan,  maka  akan  semakin  besar  pula penerimaan pajak yang diperoleh.

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of tax audits and tax collection on tax revenues. The population  used  in  this  study  were  all  tax  officials  who  worked  at  the  South  Makassar Pratama Tax Office. The sampling method is a saturated sample so that all samples used are the entire population. The analytical method used is multiple linear regression. The results of the study show that tax audits have a positive and significant effect on tax revenues. The same thing is also found in the test results between tax collection and tax revenue. So that it can be said that the better the tax audit and collection process is carried out, the greater the tax revenue obtained.
Volume  8 Nomor 1 Halaman 19-31 Makassar, Juni 2023 p-ISSN 2528-3073 e-ISSN 24656-4505
Tanggal masuk 26 Desember 2022 Tanggal Revisi 18 Januari 2023 Tanggal diterima 8 Februari 2023
Kata kunci :
Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak
Keywords :
Tax Audits, Tax Collection, tax Revenue
Mengutip artikel ini sebagai : Teri dan Rura, Yohanis. 2023. Pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Tangible Jurnal, 8, No. 1, Juni 2023, Hal. 19-31. https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.312.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pajak  merupakan  sebuah  penopang  dan  sumber  dana  yang  diterima  oleh negara  dan  mempunyai  kecenderungan  nilai  yang  akan  terus  meningkat  setiap tahunnya. Peningkatan nilai pajak ini dikarenakan adanya peningkatan dan perubahan pula  pada  kebutuhan  dan  anggaran  belanja  negara  setiap  tahunnya,  dengan  begitu pajak  dijadikan  sebagai  sumber  utama  bagi  negara.  Pajak  merupakan  bentuk  dana yang  diterima  langsung  dan  akan  secara  langsung  pula  diproses  sehingga  dapat digunakan sebagai media pembiayaan bagi berbafai keperluan dan kebutuhan negara (Listyaningtyas, 2012).
Penerimaan  pajak  merupakan  sebuah  upaya  untuk  mengelola  pendapatan yang bersumber dari  rakyat yang diterima oleh pemerintah. Salah satu upaya untuk melakukan optimalisasi terhadap upaya penerimaan pajak adalah dengan melakukan
usaha  pemeriksaan  pajak.    Pemeriksaan  adalah  sebuah  kegiatan  untuk mengumpulkan, mengolah dan melakukan analisis sebuah data dan bukti yang terkait yang dalam proses pelaksanaanya dilaksanakan secara objektif serta professional dan didasarkan pada standar acuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak memiliki  tujuan    sarana  yang  berfungsi  untuk  menguji  tingkat  kepatuhan  dalam memenuhi  kewajiban  pajak  dan  berbagai  tujuan  lainnya.  Upaya  pemeriksaan  pajak yang  berfungsi  untuk  pengujian  kepatuhan  kewajiban  pajak  diharapkan  akan memberikan  dampak  positif  yang  mana  dampak  positif  ini  akan  diperoleh  secara langsung  maupun  tidak  langsung  sehingga  berdampak  pula  terhadap  tingkat penerimaan pajak.
Tidak  tercapainya  target  pajak  disebabkan  oleh  pemerintah  pusat  maupun daerah  tidak  disiplin  dalam  sosialisasi  tata  cara  perpajakan  dan  pemerintah  belum berhasil  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  negara.  Contohnya  masih  adanya kasus mafia pajak tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat transaksi dengan wajib pajak, atau korupsi terkait anggaran penerimaan pajak. Kasus- kasus  tersebut  turut  berkontribusi  sehingga  penerimaan  pajak  sulit  tercapai  sesuai target.  Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  untuk  melakukan  optimalisasi  terhadap penerimaan pajak selain kepemilikan NPWP dan proses pemeriksaan kepatuhan wajib pajak  adalah  dengan  melakukan  upaya  penagihan  pajak.  Pelaksanaan  upaya penagihan  ini  dikarenakan  masih  ditemukannya  pihak  yang  terdaftar  wajib  pajak namun  tercatat  belum  melunasi  hutang  pajaknya.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka diperlukan upaya penagihan pajak yang didasarkan pada Surat Paksa yang mengacu kepada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000  tentang  Penagihan  Pajak.  Ketetapan tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  landasan  bagi  pihak  terkait  untk  melakukan penagihan  pajak  sehingga  para  pihak  yang  tercatat  Wajib  Pajak  terpicu  untuk melakukan pembayaran pajak.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak telah  dijelaskan  bahwa  penagihan  pajak  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan dengan tujuan agar pihak wajib pajak dapat melunasi hutang dan kewajiban pajaknya yang  dilaksanakan  dengan  cara  melakukan  peneguran,  peringatan  dan  pelaksanaan penagihan  secara  langsung  dan  memberikan  Surat  Paksa  Penagihan.  Penagih  dapat pula  memberikan  usulan  pencegahan,  penyitaan  dan  pengambilan  paksa  ataupun melakukan  penyanderaan  serta  melakukan  penjualan  terhadap  barang  sitaan  dari pihak terhutang.
Hasil  dari  penelitian sebelumnya  oleh  Sujatmiko  (2011),  Sukirman (2011)  dan Fahrul  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  kedua  variable  yangmeliputi  upaya pemeriksaan dan penagihan pajak mampu memberikan dampak yang signifikan dan sukses terhadap proses penerimaan pajak.

## Pemeriksaan Pajak
Berdasarkan  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  PER  –  9/PJ/2010 Pasal  1  ayat  25  definisi  Pemeriksaan  sebagai  berikut:  “Pemeriksaan  merupakan kegiatan  untuk  mengumpulkan,  mengolah  dan  menganalisis  data  serta  bukti  yang dilaksanakan  secara  professional  serta  obyektif  dan  didasarkan  terhadap  prosedur ketetapan  pemeriksaan  yang  telah  disahkan  sebelumnya  dan  mempunyai  fungsi sebagai  media  untuk  pengujian  terhadap  tingkat  kepatuhan  dalam  pelaksanaan kewajiban  terkait  dengan  pajak  atau  digunakan  pula  untut  berbagai  kebutuhan lainnya  dalam  mengimplementasikan  ketetapan  peraturan  perundang-undangan terkait  pajak.”  Proses  pemeriksaan  pajak  memiliki  tujuan  pula  menurut  Peraturan Menteri  Keuangan  No.184/PMK.03/2015  sebagaimana  berikut:  “pemeriksaan  pajak mempunyai tujuan untuk menjadi sarana yang berperan untuk melakukan pengujian
terkait  kepatuhan  dalam  memenuhi  upaya  kewajiban  pajak  dan  berbagai  tujuan lainnnya dalam rangka menjalankan dan mengimplementasikan ketetapan peraturan undang-undang terkait pajak.”
Mardiasmo  (2016)  menegaskan  konsep  mengenai  pemeriksaan  adalah  suatu  upaya untuk  melakukan  pencarian,  pengumpulan  dan  upaya  pengelolaan  terhadap  suatu data  ataupun  bukti  dan  keterangan  lainnya  yang  digunakan  sebagai  media pelaksanaan  pengujian  terkait  sikap  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  pajak  dan berbagai  tujuan  lainnya  yang  diupayakan  dalam  mengimplementasikan  peraturan perundang-undangan  tentang  pajak.  Pemeriksaaan  pajak  mempunyai  tujuan  sebagai media untuk pelaksanaan pengujian terkait sikap patuh dalam memenuhi kewajiban pajak  dengan  harapan  dapat  memberikan  sebuah  asas  hukum  yang  pasti,  tercipta keadilan  dan  bentuk  pembinaan  terhadap  pihak  yang  tercatat  wajib  pajak. (Pandiangan, 2014).
Mardiasmo (2011) menjelaskan mengenai sasaran dari pemeriksaan pajak yang terdiri sebagai berikut:
a. Interpertasi undang-undang yang dilakukan dengan proses yang tidak benar
b. Adanya kelalaian dan kesalahan dalam perhitungan
c. Adanya  upaya  penggelapan  baik  yang  dilakukan  secara  khusus  dari  hasil pendapatan yang diperoleh
d. Adanya  pemotongan  dan  bentuk  pengurangan yang  berbeda  dengan  hasil  yang sesungguhnya  yang  dilakukan  oleh  salah  seorang  pihak  wajib  pajak  dalam pelaksanaan proses kewajiban perpajakannya tersebut.

## Penagihan Pajak
Berdasarkan  PMK  Nomor  85/PMK.03/2010  Pasal  1  yang  menjelaskan mengenai  konsep  penagiaj  pajak  telah  dinyatakan  bahwa  upaya  penagihan  pajak merupakan  serangkaian  upaya  dan  kegiatan  yang  dilakukan  agar  pihak  terhutang dapat  melakukan  transaksi  dan  pelunasan  terhadap  pajaknya  serta  serangkaian kegiatan  penagihan  pajak  yang  meliputi  peneguran,  peringatan  dan  pelaksanaan penagihan yang dilaksanakan secara langsung/ seketika, pemberian surat paksa pada pihak  terhutang  pajak,  pengusulan  untuk  tindakan  pencegahan  penagihan, pengambilan  dan  penyitaan,  penahanan  barang  dan  penjualan  dari  barang  sitaan pajak.  Penanggung  pajak  meruakan  seorang  individu  pribadi  yang  mempunyai  hak dan tanggung tawab untuk proses pembayaran pajak. Orang tersebut dapat meliputi wakil  dari  pihak  penanggung  pajak  yang  sedang  melaksanakan  hak  dan  kewajiban dari wajib pajak yang dalam pelaksanaannya berdasar pada peraturan dan ketetapan undang-undang  yang  berlaku  terkait  dengan  pajak.  Salah  satu  pihak  penting  yang dapat  melakukan  upaya  penagihan  pajak  adalah  pihak  dari  Direktur  Jenderal  Pajak. Pihak ini dapat terkait dengan adanya Surat Tagihan Pajak (STP),
Direktur  Jenderal  Pajak  dapat  melakukan  tindakan  penagihan  pajak,  apabila jumlah  pajak  yang  terutang  berdasarkan  Surat Tagihan  Pajak (STP),  Surat  Ketetapan Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB),  serta  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan (SKPKBT),  dan  Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan  Keberatan,  Putusan Banding,  serta  Putusan  Peninjauan  Kembali  yang  ditemukan  adanya  catatan  tidak dilakukan pembayaran oleh pihak yang menanggung biaya pajak sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan ketetapan perpajakan sesuai dengan rentang waktu yang ditetapkan.
Proses  penagihan  pajak diharapkan  dapat  dijalankan  dengan  tegas,  konsisten serta  konsekuen  sehingga  mampu  memberikan  sebuah  dampak  negative  terhadap sikap dari pihak wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan dan akan membayarakan kewajiban  pajaknya.  Selama  proses  penagihan  pajak  perlu  untuk  tetap  berpedoman
terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dan  masih  berlaku  sehingga dapat tercipta sebuah kuasa hukum yang kuat dan adil bagi setiap masyarakat wajib pajak  maupun  bagi  setiap  petugas/aparat  yang  menagani  pajak  tersebut.  Upaya penagihan pajak memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang  Penagihan  Pajak.  Melalui  landasan  hukum  tersebut  maka  dapat diberlakukannya  Surat  Paksa.  Undang-undang  terkait  penagihan  pajak  ini  telah dikeluarkan dan berlaku di Indonesia sejak tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian  dilakukan  amandemen  hingga  pada  akhirnya  diganti  dengan  Undang- Undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

## Penerimaan Pajak
Upaya peneriman pajak adalah besaran peran serta masyarakat yang dilakukan penarikan dan pemungutan berdasarkan ketetapan undang-undang. Penerimaan pajak ini  akan  diterima  dan  hingga  dikelola  oleh  negara  yang  nantinya  akan  digunakan dengan  tujuan  pembangunan  nasional  dan  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat. Penerimaan  pajak  merupakan  sumber  yang  menjadi  sarana  dalam  penerimaan pendapatan  yang  mampu  diperoleh  secara  kontinyu  dan  dilakukan  pengembangan dengan  optimal  sesuai  dengan  berbagai  kebutuhan  pemerintah  serta  menyesuikan pula dengan situasi dan kondisi masyarakat. Penerimaan pajak mampu pula menjadi sumber devisa dan anggaran dalam biaya negara yang digunakan pula untuk kegiatan belanja  negara  yang  dilakukan  secara  rutin  dalam  setiap  proses  pembangunan nasional.
Adanya angka peingkatan dalam proses penerimaan  pajak dapat mempunyai fungsi dan konstribusi penting dikarenakan mampu menciptakan sikap kemandirian dalam melakukan pembiayaan pemerintah. Implementasi penerapan perpajakan dapat dijelaskan secara umum sebagai rangkaian kegiatan ataupun aktifitas pekerjaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh orang yang dalam hidupnya mempunyai tugas dan  peran  yang berkaitan  dengan  system  perpajakan  yang  digunakan dalam  sebuah negara yang dihuninya serta dilaksanakan dengan peraturan dan proses yang cukup memadai  untuk  tetap  berlangsungnya  kegiatan  perpajakan.  Sektor  dalam  aktifitas perpajakan  seringkali  disebut  sebagai  kegiatan  untuk  menilai  kepatuhan  dalam pemeuhan  kewajiban  pajak  masyarakat,  baik  bentuk  kewajiban  yang  dilaksanakan secara individu maupun perlu melibatkan para ahli dibidang perpajakan dalam kurun waktu rutin setiap bulan dan tahun yang diharuskan pula untuk melakukan pengisian Surat  Pemberitahuan  Masa  atau  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  dalam  upaya perwujudan sistem self-assessment tersebut.

## Pengembangan Hipotesis
Pemeriksaan pajak merupakan sekumpulan usaha untuk mengumpulkan data dan  bukti  yang  dalam  proses  pelaksanannya  dijalankan  dengan  obyektif  serta berupaya untuk professional. Proses pelaksananaan pemeriksaan pajak turut mengacu pada  prosedur  pemeriksaan  yang  telah  disepakati  dengan  tujuan  untuk  melakukan pengujian  terhadap  sikap  patuh  untuk  memenuhi  kewajiban  dari  wajib  pajak  dan tidak  lain  bertujuan  pula  untuk  implementasi  ketetapan  terhadap  perpajakan  yang telah tercantum dalam undang-undang yang berlaku.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  sebelumnya  ilakukan  ole Surkirman (2011) yang menyatakan bahwa bentuk pemeriksaan pajak apabila ditinjau secara  nominal  telah  menunjukan  hasil  mampu  memberikan  peningkatan  terhadap upaya  penerimaan  pajak.  Didukung  pula  hasil  penelitian  dari  Heryanto  dan  Agus (2013)  yang  berjudul  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kegiatan  Sosialisasi Perpajakan  dan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  di  KPP
Pratama Surabaya Sawahan” telah memperlihatkan hasil bahwa variable pemeriksaan pajak dibuktikan telah mempunyai nilai signifan t sebesar 0,023. Hasil angka tersebut dinilai  lebih  kecil  dari  nilai  0,05.  Dengan  begitu  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pemeriksaan  pajak  mempunyai  memberikan  pengaruh  terhadap  penerimaan  pajak. Berdasarkan  pemahaman  tersebut  maka  dirumuskan  masalah  hipotesis  sebagai berikut:
H1: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
Melalui proses penagihan pajak yang dilakukan terhadap seorang yang tercatat wajib  pajak  yang  terbukti  tidak  mau  untuk  melakukan  proses  pembayaran  pajak, maka  dapat  dilakukan  tindak  pemaksaan  guna  membuat  wajib  pajak  tersebut  dapat dan  mau  untuk  melaksanakan  kewajiban  pajaknya  dan  melakukan  pelunasan pembayaran pajak, dengan begutu proses penerimaan pajak akan turut meningkat. Penagihan pajak dinilai memberikan  pengaruh kepada penerimaan pajak, hal ini  didukung  oleh  penelitan  dari  Trinanda  Simangunsong  (2013)  yang  menyatakan bajwa proses penagihan pajak yang dilakukan dapat menunjukan koefisien positif dan bersifa signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Semakin banyak penagihan pajak  maka  akan  sejalan  pula  dengan  peningkatan  penerimaan  pajak.      Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: Penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

## METODE PENELITIAN
Penetian ini akan menggunakan metode pendekatan kuantitatif, dimana akan ditekankan  terhadap  penilaian  dan  pengujian  teori  melalui  pengukuran  berbagai variable penelitian dengan angka dan melakukan proses analisis data melalui prosedur statistic.  Penelitian  ini  mempunyai  sifat non-eksperimental yang  mempunyai  tujuan guna  mengetahui  pengaruh/  dampak,  tingkatan  serta  hubungan  sebab  akibat  antar variable  bebas  dan  variable  terikat.  Variable  bebas  dalam  penelitian  ini  adalah Pemeriksaan  Pajak  (X 1 )  dan  Penagihan  Pajak  (X 2 )  sedangkan  variabel  terikat  adalah Penerimaan  Pajak  (Y).  Penelitian  ini  berlokasi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Makasar  Selatan  yang  beralamat  Jl.  Urip  Sumoharjo  Km  4.  dengan  rentang  waktu penelitian  yang  berjalan  selama  kurang  lebih  1  (satu)  bulan  selama  bulan  Februari 2021.
Populasi  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Selatan.  Penelitian  ini  menggunakan  pemilihan sampel jenuh dengan teknik penentuan sampel apabila seluruh anggota dari populasi dapat  dijadikan  sebagai  sampel  (Sugiyono,  2012).  Dalam  penelitian  ini  mengambil sampel  seluruh  populasi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama    Makassar  Selatan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berbentuk  nilai  atau  skor  yang  telah  diolah  sebelumnya  dari  jawaban-jawaban kuesioner  yang  telah  dibagikan  pada  pegawai  pajak  yang  bekerja  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Selatan.  Kuesioner    yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bersumber  dari  penelitian  terdahulu  dimana  variabel  independen menggunakan  kuesioner  Irma  (2013)  dan  variabel  dependen  variabel  pemeriksaan pajak  menggunakan  kuesioner  Ivan  (2011)  dan  variabel  penagihan  pajak menggunakan kuesioner Rizki (2015).
Tabel 1. Definisi OperasionaL;
Variabel Definisi Operasional Indikator Pemeriksaan  Pajak (X 1 ) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan Tujuan pemeriksaan pajak: Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
(Pasal  1  ayat  25 Undang-Undang Nomor  6  Tahun 1983 Tentang Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah  beberapa  kali diubah terakhir dengan Undang- Undang  No.  16 Tahun 2009) mengolah data, keterangan dan/atau bukti  yang  dilaksanakan secara objektif dan professional  berdasarkan suatu standar pemeriksaan. perpajakan dan/atau untuk tujuan lain Prosedur pemeriksaan pajak: Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan suratperintah pemeriksaan  pajak  (SP3)  dan memperlihatkan  kepada  wajib pajak yang diperiksa Penagihan Pajak (X2) Nana Adriana Erwis (2012) Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran  dan  Surat Paksa Terhadap Penerimaan  Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama  Makassar Selatan). Penagihan  Pajak  adalah serangkaian tindakan agar  penanggung  pajak melunasi utang pajak dan biaya  penagihan  pajak dengan  menegur  atau memperingatkan, melaksanakan  penagihan seketika  dan  sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan  penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual  barang  yang telah di sita. Tindakan penagihan pajak: Surat teguran 1. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan  Surat  Tagihan Pajak  (STP),  Surat  Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan  (SKPKBT),  surat keputusan  pembetulan,  dan surat  keputusan  keberatan yang  menyebabkan  pajak terutang menjadi lebih besar. 2. Fiskus mengirim surat tagihan  atau  surat  ketetapan pajak  tetap  diikuti  dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. 3. Surat  teguran  dilayangkan pada  Wajib  Pajak  sampai tanggal jatuh tempo 4. Surat  teguran  tidak  perlu diterbitkan  bila  Wajib  Pajak menyetujui pembayaran secara angsuran. Surat paksa 1. Penerbitan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang           pajak 2. Pemberitahuan  surat  paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran  atau  penundaan pembayaranPajak 3. Penagihan seketika dan sekaligus  penagihan  pajak dilakukan  tanpa  menunggu
tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh  utang  pajak  dan semua  jenis  pajak,  masa pajak,dan tahun pajak 4. Penyitaan barang milik Wajib Pajak sesuai dengan peraturan  penyitaan  yang  di terbitkan pejabat setempat 5. Penyitaan tambahan dikarenakan  barang  yang telah disitatidak cukup untuk melunasi  biaya  penagihan pajak dan utang pajak 6. Pencabutan  sita  dilaksanakan apabila  penanggung  pajak telah melunasi biaya penagihan  pajakdan  utang pajak. Penerimaan  Pajak (Y) (Pasal  1  Angka  3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan  Ketiga Atas Undang- Undang  Nomor  22 Tahun 2011 Tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012) Penerimaan  pajak  adalah semua penerimaan negara  yang  terdiri  atas pajak  dalam  negeri  dan pajak perdagangan internasional. 1. Perhitungan  jumlah  pajak terutang  dilakukan  dengan jujur danbenar sesuai dengan undang  -  undang  perpajakan yang berlaku.
2. Pembayaran  pajak  terutang oleh  wajib  pajak  dilakukan tepat pada waktunya.
3. Penundaan  pembayarandan pengurangan  pajak  dapat merugikan negara. 4. Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran  yang  dilakukan oleh wajib pajak akan dikenakan sanksi. 5. Pengawasan  yang  dilakukan oleh fiskus akan meningkatkan kepatuhan wajibpajak  dalam  membayar pajak.
Analisis data dalam penelitian ini menerapkan metode analisis statistic dengan bantuan  SPSS.  Model  yang  digunakan  selama  proses  analisis  data  adalah  model analisis  regresi  linier  berganda.  Model  ini  berfungsi  untuk  menjabarkan  pengaruh yang diberikan oleh variable bebas dan variable terikat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Data
Data pimer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Selatan.  Sampel  yang  dijadikan  objek penelitian  ini  adalah  pegawai  pajak  seksi  pelayanan,  seksi  pemeriksaan,  dan  seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
Tabel 2. Dekripsi Data

## Uji

## Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal dengan melihat normal probability plot  (P  Plot) (Sugiyono,  2013). Suatu  variabel  dikatakan  normal  jika  titik-titik  data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal.
Berdasarkan  grafik normal  P-Plot di  atas  menunjukkan  bahwa  pola  grafik normal  terlihat  dari  adanya  titik-titik  yang  menyebar  di  sekitar  garis  diagonal  dan penyebaran  titik-titik  mengikuti  arah  dari  garis  diagonalnya.  Adapun  beberapa  data yang  tidak  terlalu  normal  karena  titik  agak  jauh  dari  garis  diagonal  dikarenakan penyebaran datanya tidak bervariasi namun model ini masih layak digunakan dalam peneltian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

## Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Metode regresi yang baik seharusnya tidak terjadi  korelasi  diantara  variabel  independen.  Jika  variabel  independen  saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal yaitu variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011).
Coefficients a Model
Unstandardize d Coefficients Standardize
d Coefficients
t Sig.
Collinearity
Statistics B Std. Error Beta Toler ance VIF 1 (Constant ) 2.642 2.040 1.295 .200 X1 .221 .036 .613  6.073 .000 .565 1.769 X2 .138 .060 .230  2.280 .026 .565 1.769 a. Dependent Variable: Y No. Keterangan Jumlah Kuesioner 1 Kuesioner yang dikirim 119 2 Kuesioner yang kembali 70 3 Kuesioner yang tidak bisa kembali 49 4 Kuesioner yang dapat diolah 70
Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas  pada  variabel  independen  dalam  penelitian  ini  karena  tidak  ada variabel  independen  yang  memiliki  nilai  VIF  lebih  dari  10  ( VIF  sebesar  1.769 )  dan tidak  ada  juga  yang  memiliki  nilai tolerance di  bawah  0,10  ( tolerance  sebesar  0,565 ). Berdasarkan  data  diatas,  diperoleh  kesimpulan  bahwa  tidak  ada  masalah multikolinieritas pada regresi ini.

## Uji Heteroskedasitas
Uji  Heteroskedatisitas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi terjadi ketidakpastian varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  homokedastisitas  atau  tidak  terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).
Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas  pada  model  regresi  apabila  ada  pola  tertentu  maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas, tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik  menyebar  di  atas  dan  di  bawah  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi heteroskedastisitas
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada yang membentuk pola, titik-titiknya menyebar diatas angka 0 (nol) dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Oleh  karena  itu,  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  pada  model regresi ini.

## Uji Regresi Linear Berganda Uji Determinasi
Uji  Koefisien  Determinasi  (R2)  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen.  Nilai  koefisien determinasi  adaah  antara  nol  dan  satu.  Semakin  besar  nilai  koefisien  determinasi berarti  semakin  besar  kemampuan  variabel  independen  dalam  menjelaskan  variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti semakin kecil kemampuan  variabel  independen  dalam  menjelaskan  variabel  dependen  atau  sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjuster R2 dari model regresi karena R2 bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan kedalam model,  sedangkan  adjuster  R  2  dapat  naik  turun  jika  suatu  variabel  independen ditambahkan dalam model (Ghozali, 2011).

## Model Summary
b Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .784 a .614 .603 1.43295
a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Berdasarkan tabel diatas nilai R Square untuk variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak diperoleh sebesar 0,614. Hal ini berarti bahwa 61,4% dari penerimaan pajak  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen  dalam  model  tersebut,  sedangkan sisanya sebesar 38,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutkan dalam model regresi (Ghozali, 2011)

## Uji Simultan
Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria yang digunakan adalah apabila probabilitas > 0,05 maka Ho diterima sedangkan sebaliknya jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 219.125 2 109.563 53.358 .000 b Residual 137.575 67 2.053 Total 356.700 69
a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X2, X1
Berdasarkan  tabel  diatas  bahwa  nilai  signifikan sebesar  0.000  atau  lebih kecil  dari nilai probabilitas 0.05 (0.000 < 0.05), sehingga variabel independen yaitu pemeriksaan pajak  dan  penagihan  pajak  secara  simultan  mempunyai  pengaruh  terhadap penerimaan  pajak.  Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan  dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

## Uji Parsial
Uji Parsial ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.642 2.040 1.295 .200 X1 .221 .036 .613 6.073 .000 X2 .138 .060 .230 2.280 .026 a. Dependent Variable: Y
Berdasarkan uji statistic t diatas, variabel X1 Pemeriksaan Pajak menunjukkan nilai t hitung (6.073)  >  t tabel (1.670)  dengan  signifikan  0,000  lebih  kecil  dari  0,05.  Variabel  X2 Penagihan Pajak menunjukkan nilai t hitung (2.280) > t tabel (1.670) dengan signifikan 0,026 lebih  kecil  dari  0,05.  Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan,  masing-masing  variabe pemeriksaan  pajak  dan  penagihan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak  secara  parsial mempunyai pengaruh yang signifikan.
a. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak menunjukkan hasil yang signifikan  dan  bertanda  positif  sebagaimana  terlihat  pada  nilai  signifikansinya sebesar  0,000  yang  lebih  kecil  dari  α  =  0,05  (0,000<  0,05)  sehingga  hasil  ini menjelaskan bahwa hipotesis pertama (H 1 ) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak diterima.
b. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaanpajak Pengaruh  penagihan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak  menunjukkan  hasil signifikan  dan  bertanda  positif  sebagaimana  terlihat  pada  nilai  signifikansinya sebesar  0,026  yang  lebih  kecil  dari  α  =  0,05  (0,026  <  0,05)  sehingga  hasil  ini menjelaskan bahwa hipotesis kedua (H 2 ) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak diterima.
Berdasarkan hasil uji t maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dan kedua diterima dan pengaruhnya signifikan. Sementara untuk melihat variabel mana yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak dapat diketahui dengan melihat kolom Standardized Coefficients  Beta, dimana pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai  variabel  pemeriksaan  pajak  sebesar  0,613  sedangkan  penagihan  pajak  sebesar 0,230.  Variabel  yang  paling  kuat  adalah  pemeriksaan  pajak  karena  variabel  ini memiliki  nilai  beta  yang  paling  besar  diantara  variabel  penagihan  pajak.  Secara keseluruhan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini.
Tabel 4 Ikhtisar Hasil Pengujian Hipotesis Kode Hipotesis Hasil H 1 Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Diterima H 2 Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Diterima

## Pembahasan Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak.  Hal  ini dibuktikan dengan nilai dari t hitung variabel pemeriksaan pajak (X1) yang lebih besar dari t tabel dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari probabilitas signifikansi α= 0,05. Hal  ini  berarti  bahwa  secara  parsial  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  secara  positif terhadap penerimaan pajak.
Berdasarkan  (UU)  yang  berlaku  pemeriksaan  pajak  disebut  juga  dengan pemeriksaan.  Menurut  Pasal  1  angka  2  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 17/PMK.03/2013  Pemeriksaan  pajak  adalah  serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan mengolah  data,  keterangan  dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan  secara  objektif  dan profesional  berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  replikasi  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  Meiliawati  (2013)  dalam  penelitiannya  berjudul  “Pengaruh  Pemeriksaan dan  Penagihan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak”  yang  menyatakan  bahwa pemeriksaan  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak.    Adapun penelitian  yang  dilakukan  oleh  Monica  (2017)  dengan  judul  Pengaruh  Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan  Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan
Pajak.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  Pemeriksaan  Pajak  berpengaruh  signifikan terhadap Penerimaan Pajak
Namun berbeda dengan hasil penelitian Fahrul (2016) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak” yang mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara.

## Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak. Hal ini  dibuktikan  dengan  nilai  dari  t  hitung  variabel  penagihan  pajak  (X2)  yang  lebih besar dari t tabel yang berarti variabel penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan  pajak.  Pengaruh  positif  menunjukkan  bahwa  pengaruh  penagihan  pajak searah  dengan  penerimaan  pajak,  semakin  dilakukan  penagihan  pajak  maka penerimaan  pajak  semakin  meningkat.  Sementara  nilai  koefisien  regresi  ini  dapat dinyatakan signifikan dan hasil ini menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak (X2) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak.  Dengan  adanya penagihan  pajak,  wajib  pajak  yang  tidak  mau  membayar  pajaknya  dapat  dipaksa untuk  memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar  pajak,  sehingga  dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun serangkaian tindakan yang dilakukan oleh dirjen  pajak  agar  wajib  pajak  melunasi  hutang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajaknya, yaitu melalui tahapan-tahapan penagihan pajak.
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 (UU) No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  yang  telah  diubah  dengan  (UU)  No.  19  Tahun 2000. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan, melaksanakan  penagihan  seketika  dan  sekaligus  memberitahukan  Surat  Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah di sita.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Mohammad (2017) dan Rizki (2015) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan  antara  penagihan  pajak  dengan  penerimaan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Manado

## SIMPULAN
Penerimaan Pajak terbukti dipengaruhi ole dua faktor yakni pemeriksaan pajak dan  penagihan  pajak.  Pengaruh  yang  ditunjukkan  adalah  positif  dan  signifikan, artinya  semakin  baik  pemeriksaan  dan  penagihan  maka  akan  semakin  besar  juga tingkat  penerimaan  pajak  yang  diperoleh.  Hasil  ini  terbukti  baik  secara  parsial maupun  simultan.  Meski  terbukti  berpengaruh,  namun  Penelitian  ini  memiliki keterbatasan  yakni  hanya  menggunakan  2  variabel  independen  yang  memengaruhi penerimaan  pajak.  Sangat  diharapkan  peneliti  agar  penelitian  berikutnya  dapat menemukan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga hasil  penelitian akan lebih meluas dari penelitian sebelumnya. Penelitian selanjutnya perlu  menambahkan  metode  wawancara  langsung  pada  masing-masing  responden dalam  proses  mengumpullkan  data,  sehingga  dapat  menghindari  kemungkinan responden yang tidak menjawab pertanyataan-pertanyaan yang diajukan peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Arianto, Agus Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  (Studi  Kasus  pada
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Surabaya  Sawahan). Skripsi.  Surabaya.  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Petra
Fahrul,  Ahmad.  2016. Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  Pajak  Terhadap Peningkatan  Penerimaan  Pajak  (Studi  Kasus  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Makassar  Utara . Skripsi.  Makassar.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Hasanuddin.
Febriyanti,  Irma  2013. Kewajiban  Kepemilikan  NPWP  dan  Penagihan  Pajak  Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Selatan) Skripsi. Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Hidayatullah.
Ghozali, Imam, 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 , Edisi Ketiga:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Hernadi,  Irman.  2012. Pengaruh  Penagihan  Pajak  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  (Studi  Kasus  pada  Kantor  Pajak  Wilayah  Jabar  I). Skripsi. Bandung. Universitas Komputer Indonesia.
Indira Mohammad, David P.E Saerang, Sonny Pangerapan. 2007. Pengaruh Pemeriksaan dan  Penagihan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi Concern, 12: 938-949
Mardiasmo.  2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
Putra,  Ade.  2018. Pengaruh  Kewajiban  Kepemilikan  NPWP,  Pemeriksaan  Pajak,  dan Penagihan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  (Pada  KPP  Pratama  di  Wilayah  Kota Pekanbaru). Skripsi. Riau. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Resiana,  Monica.  2017. Pengaruh  Kewajiban  Kepemilikan  NPWP,  Pemeriksaan  Pajak,  dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada KPP Pratama Bandar Lampung). Skripsi. Lampung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
Rosyid, Aliva Nur. 2016. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Ponogoro). Skripsi.  Ponogoro.  Fakultas  Ekonomi  Universitas Muhammadiyah Ponogoro.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung:  Alfabeta.
Sukirman.  2011. Pengaruh  Manajemen  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak. Analisis Manajemen, Vol.5, No 1
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun  2009  Tentang Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun  2008  Tentang Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983  tentang Pajak Penghasilan.