## Dampak Kebijakan Penerimaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terhadap Lembaga Pendidikan Swasta
Irnie Victorynie 1 , Umdatul Mursiyah 2 , Siti Apipah Zachroh 3 1 Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia
Corresponding Author : victorynie@gmail.com , ABSTRACT

## ARTICLE INFO
Article history:
Received June 03, 2024 Revised June 30, 2024 Accepted July 09, 2024 In  order  to  improve  the  quality  of  education  and  SDM  (Human Resource) in Indonesia, the government is trying to take a policy in the hope  of  the  exhaustion  in  the  field  of  teaching  both  for  the  quality knowledge  and  skills  of students and  career development of teachers. As  for  the  policy  based  on the  Law  No.  5  of  2014  on  State  Civil Appliances,  there  are  only  two  types  of  ASN  officials:  Civil  State Officials  (PNS)  and  Government  Officers  with  employment agreements.  (PPPK).  But  on  the  other  hand,  this  policy  has  become a new  controversy  in  the  world  of  education,  especially  for  private institutions.  As  far  as  this  research  is  concerned,  it  uses  a  qualitative approach using case studies as well as interviews. Thematic analysis is used to analyze data; after that, data from the interview is copied into writing  and  keywords  are  identified  for  further  analysis.  The researchers  also  found  themes  for  further  exploration.  The  results  of this  study  show  that  this  policy,  rather  than  providing  solutions,
presents new polemics in the world of education.
Keywords : Teachers Employment Agreement, Educational Institutions page. Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Problematika pendidikan di Indonesia begitu beragam, maka sebagai sumber daya  manusia  yang  ada  di  dalamnya  diperlukan  sebuah  kesadaran  dan  upaya ekstra  untuk  terus  menemukan  solusi  terbaik  dalam  mengatasinya,  karena pendidikan menjadi salah satu parameter atau indeks pembangunan yang menilai seberapa  maju  sebuah  negara.  Kebijakan  pendidikan  yang  ada  di  negara-negara berkembang  sebagian besar  berasal  dari  hasil  warisan  kaum  kolonial.  Dikatakan demikian  karena  negara  Indonesia  yang  merupakan  negara  berkembang  belum sempat  membangun  sistem  pendidikan  mereka  sendiri  untuk  memenuhi kebutuhan  nyata  warganya  saat  mereka  baru  merdeka.  Kemerdekaan  di  bidang politik  tidak  selalu  berarti  kemerdekaan  di  bidang  lain,  terutama  pendidikan (Mohamad Arif Majid, 2023)
Dewasa  kini,  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  sangat  penting  untuk sebuah pembangunan. Menurut data dari berbagai negara, sumber daya manusia yang  baik  diperlukan  untuk  mengimbangi  sumber  daya  alam  yang  melimpah. Walau bagaimanapun,  daya  saing  Indonesia  di  antara  negara  lain  tampaknya kurang memuaskan selama beberapa dekade terakhir. Salah satunya dapat dilihat dari  perbandingan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Pendidikan  yang  baik

## Attractive : Innovative Education Journal
Vol. 6 No. 2, July 2024
adalah  satu-  satunya  cara  untuk  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas.  Akibatnya,  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia Indonesia, peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama. Proses meningkatkan  martabat  manusia  secara  menyeluruh  dikenal  sebagai  sebuah pendidikan (Mohamad Arif Majid, 2023).
Upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  salah  satunya yaitu  kebijakan  yang  bertujuan  sebagai  pemerataan  akan  kesejahteraan  guru, dimana  perannya  menjadi  salah  satu  elemen  penting  dan  garda  terdepan  dalam dunia  pendidikan.  Kesejahteraan  guru  bagian  yang  harus  diperhatikan, dikarenakan  hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  yang  memengaruhi  optimalisasi dalam menjalankan peran sebagai seorang guru. Kebijakan ini berupa Penerimaan Guru  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  atau  biasa  dikenal  dengan (PPPK) (Riani Anjarsari, 2022)
Informasi  terkait  pemerataan  kesejahteraan  seorang  guru  selalu  menjadi polemik yang menarik untuk dibahas, yang mana jika ditarik ke belakang sebelum adanya kebijakan guru PPPK, adanya kebijakan sertifikasi guru juga didasari oleh motif  peningkatan  kesejahteraan  guru,  oleh  karena  itu  banyak  studi  menyatakan bahwa  sertifikasi  guru  tidak  serta  merta  meningkatkan  kualitas  pembelajaran  di kelas  (Fahmi et  al.,  2011;  Syahril,  2016).  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  kualitas guru  tidak  selalu  berkorelasi dengan kesejahteraannya. Akan tetapi kesejahteraan guru  menjadi  masalah  penting  dalam  kaitannya  dengan  penghargaan  dan pemuliaan  martabat  guru.  Secara  teoritis,  posisi  guru  memainkan  peran  yang sangat penting dalam meningkatkan kehidupan bangsa.
Realitanya  kebijakan  pemerintah  terkait  guru  PPPK  tidak  memberi  banyak solusi, namun menimbulkan polemik baru terhadap sekolah swasta, salah satunya banyak  sekolah  swasta  yang  kehilangan  guru  karena  harus  dipindahkan  ke sekolah  negeri,  terlebih  mayoritas  yang  terpilih  adalah  guru  yang  memiliki kecakapan  pada  kompetensinya,  baik  secara  profesional,  sosial,  pedagogik,  dan juga  kepribadian.  Hal  ini  juga  mengundang  perhatian  Badan  Musyawarah Perguruan  Swasta  (BMPS)  untuk  ikut  menyuarakan  aspirasinya  kepada Kemendikbud ristek.
Adapun  aspirasinya  sebagai  berikut:  BMPS  sangat  mengapresiasi  yang menunjukkan  bagaimana  perhatian  pemerintah  yang  begitu  tinggi  kepada  guru- guru  honorer  dan  swasta,  dimana  pemerintah  memberikan  kesempatan  yang sangat luas sehingga para guru bisa lebih terjamin status pekerjaannya. BMPS merasa bangga  sebab  banyak  guru  swasta  yang  lulus  di  program  PPPK,  hal  ini menunjukkan bahwa para guru di sekolah swasta juga memiliki kualitas yang baik. Namun  sekolah  swasta  merasa  prihatin  dan  kecewa  karena  ternyata  guru  dari sekolah  swasta  yang  lulus  PPPK  ditarik dari  sekolahnya  dan  ditempatkan  ke sekolah  negeri.  Kebijakan  ini  dikhawatirkan  akan  memunculkan  keresahan ditengah-tengah  masyarakat,  khususnya  yayasan-yayasan  sebagai  penyelenggara sekolah  swasta.  Dari  beberapa  daerah  juga  melaporkan  ada  sekolah  sampai kehilangan belasan master terbaiknya yang mana selama ini telah dibina dengan baik oleh Yayasan (Yora, 2019).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. diawali  dengan  adanya  kegiatan  wawancara  dari  sumber  informan  yang terpercaya.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  dihasilkan  melalui  telaah  pustaka  yang sumber informasinya mengambil dari database dengan pencarian kata kunci yang relevan  di  berbagai  platform  seperti  Google  Scholar,  OpenRead  AI  dan  lain sebagainya,    yang  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  sumber  informasi  yang dipilih  memenuhi  standar,  kualitas  dan  relevansi,  kriteria  inklusi  dan  eksklusi
ditetapkan.  Bahan-bahan  yang  telah  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara deskriptif  kualitatif,  yakni  memberikan  gambaran-gambaran  (deskripsi)  dengan kata-kata  atas  apa  yang  telah  ditemukan.  Langkah  berikutnya  adalah mengevaluasi secara menyeluruh setiap sumber informasi  dengan mempertimbangkan tahun publikasi dan jenis sumber (wawancara, jurnal ilmiah, dll.). Untuk menguraikan permasalahan dampak dari kebijakan pemerintah yaitu PPPK  terhadap  sekolah-sekolah  swasta.  Hasil  penelitian  berdasarkan  pada  teori dan  situasi  serta  objek  yang  dibahas.  Oleh  karena  itu,  penulisan  artikel  ini  berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Pemerintah terhadap Guru PPPK
Program  pemerintah  Indonesia  yang  dikenal  sebagai  Pengangkatan  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) didirikan untuk memperbaiki kualitas dan jumlah  pegawai  di  sektor  publik.  Program  ini  diluncurkan  sebagai  upaya untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai yang tentu memberi dampak pada kualitasnya dalam  pelayanan  publik.  Sebelum  adanya  PPPK,  jalur  seleksi  CPNS (Calon Pegawai Negeri  Sipil)  menjadi  satu-satunya  alternatif  yang  digunakan  untuk merekrut  karyawan di sektor publik. Namun, jalur ini dianggap lambat dan tidak efektif  dalam  merekrut  karyawan  yang  berkualitas.  Jumlah  kursus  yang  tersedia untuk  CPNS  juga  terbatas.  Selain  itu,  dengan  adanya  PPPK,  pemerintah memberikan  kesempatan  kepada  mereka yang  tidak  lolos  seleksi  CPNS  untuk tetap  bekerja  di  sektor  publik.  Ini  karena  pengangkatan  CPNS  tidak mengakomodir  tenaga  honorer  yang  sudah  mengabdi  lama  sedangkan  usia mereka sudah melewati batas usia pelamar (Hidayatullah, 2024)
Adapun berdasarkan Undang-Undang Dasar  No  5  Tahun  2014,  Aparatur  Sipil Negara (ASN) disebut dengan dua istilah,  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  tahun 2014:  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja (PPPK). Istilah ini ditambahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Menurut  Pasal  1  angka  1  Pearaturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  tentang Aparatur  Sipil  Negara,  "Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disingkat  ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja  yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah."  Selanjutnya,  Pasal  1  ayat  4 Pearaturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  tentang  Aparatur  Sipil  Negara menyatakan,  "Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  yang  selanjutnya disingkat  PPPK  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu yang  diangkat  untuk  melaksanakan  tugas  pemerintah  melalui  perjanjian  kerja untuk jangka waktu tertentu.
Pada  tahun  2021  Kementrian  Pendidikan,  Kebudayaan  Riset,  dan  Teknologi (Kemendikbudristek)  mengambil  sebuah  kebijakan,  salah  satunya  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  guru,  dikarenakan  hanya  enam  puluh  persen  guru  PNS  yang tersedia  untuk  sekolah  negeri,  selain  daripada  itu  juga  terkait  pemerataan  pada kesejahteraan  guru  serta  kualitas  pengajaran  yang  didapat  oleh  siswa.  Kebijakan  ini disebut  sebagai  program  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  dan  biasa dikenal  dengan  program  guru  PPPK.  Pada  sektor  pendidikan  kebijakan  ini  menjadi angin  segar  bagi  pemenuhan  kebutuhan  guru  yang  sangat  banyak  serta  memberi ruang kepada guru honorer yang telah mengabdi selama lebih dari  35 tahun, karena dengan  kebijakan  ini  batasan  usia  tidak  menjadi  kendala.  Namun  kebijakan  ini  juga tidak terlepas dari pro kontra di dalamnya (Muhamad Darif, 2024)
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi kekurangan guru pada tahun  2022,  upaya  yang  dilakukan  antara  lain: Pertama, Perekrutan  dan pengangkatan jabatan guru PNS secara massif untuk mengisi kekurangan guru di beberapa  wilayah, Kedua, Peningkatan  kualitas  pendidikan:  Pemerintah  berusaha
meningkatkan  kualitas  pendidikan  agar  masyarakat  semakin  tertarik  untuk menjadi guru. Untuk mencapai tujuan ini, program sertifikasi guru dan pelatihan- pelatihan  telah  digunakan. Ketiga, Kolaborasi  dengan  universitas  dan  lembaga pendidikan.  Pemerintah  berusaha  meningkatkan  kualitas  pendidikan  agar masyarakat semakin tertarik untuk menjadi guru. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelatihan dan program sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas guru yang sudah ada (Muhamad Darif, 2024)

## Motivasi Guru dalam Mengikuti Program PPPK
Motivasi adalah komponen dalam diri seseorang yang memengaruhi perilaku dan dorongan mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien.  Selanjutnya  motivasi  kerja  guru  adalah  komponen  penting  yang  ada  di dalam diri guru untuk meningkatkan dan mencapai tujuan kerja. Motivasi dimulai dengan  kebutuhan,  yang  memicu  keinginan,  memicu  tindakan,  dan  membuat keputusan. Tanpa motivasi, kinerja guru tidak akan berhasil (Fathurrohman 2015). Motivasi, seperti bonus bulanan dan gaji, sangat membantu kerja guru (Kristiawan dan Rahmat, 2018).
Kesejahteraan  guru  adalah  salah  satu  faktor  yang  dapat  mendorong  guru untuk  meningkatkan  kinerja  mereka.  Kinerja  didefinisikan  sebagai  tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan mereka berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan  selama  periode  waktu  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  organisasi (Barnawi et al., 2012).
Selain  bertujuan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  dan  pemerataan  pada  sektor pendidikan,  terdapat  beragam  motivasi  guru  untuk  mengikuti  program  PPPK, seperti keinginan untuk mengembangkan karir, mencari pengalaman, sampai pada isu  yang  mengindikasikan  bahwa  banyak  guru  merasa  tidak  puas  dengan pekerjaannya,  terutama  dalam  hal  kompensasi,  seperti  yang  terlihat  pada ketidakpuasan  guru  honorer  terhadap  rendahnya  gaji    yang    diterima.    Padahal, guru  sebagai  manusia  biasa  juga  memiliki  tanggung  jawab  dalam    memenuhi kebutuhan  hidupnya (Widayati et al., 2020). Di sisi lain ada juga guru yang lebih memilih untuk menetap di sekolah lamanya dan berpendapat bahwa saat beralih menjadi guru PPPK tentu akan mendapat lebih banyak tugas dan tanggung jawab, selain  beban  kerja  yang  bertambah  juga  harus  beradaptasi  kembali  dengan lingkungan kerja.

## Kebijakan Sekolah Swasta terhadap Program PPPK
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  kebijakan  PPPK  justru  menimbulkan polemik  terhadap  lembaga  swasta,  diantaranya: Pertama ,  perihal  waktu perpindahan dan peralihan guru dari swasta ke negeri yang tidak dapat diprediksi dan  tidak  sesuai  dengan  mulainya  tahun  ajaran  baru  (Nuraini  Karim  Damanik, 2022). Hal ini tentu membuat pihak sekolah swasta kesulitan dalam mencari guru pengganti. Kedua, siswa dan orang tua harus beradaptasi kembali dengan guru yang baru Ketiga, sekolah  swasta  terkena  dampak  mengalami  kerugian  karena kehilangan guru-guru tersertifikasi, unggul, dan potensial yang mana telah dibina dengan  baik  oleh  yayasan. Keempat, kebijakan  pemerintah  pada  guru-guru  yang lulus  program  PPPK  belum  mendapatkan  kejelasan  terkait  pensiun  (Andina  & Arifa, 2021).
Dari  beberapa  polemik  yang  terjadi,  sekolah  swasta  menyampaikan  aspirasi dan  juga  keresahannya  kepada  Badan  Musyawarah  Perguruan  Swasta  (BMPS) yang  menaungi  sekolah-sekolah  swasta.  BMPS  sangat  mengapresiasi,  hal  ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah yang besar terhadap guru honorer dan swasta, banyak kesempatan untuk memberikan jaminan pekerjaan yang lebih baik. BMPS  bangga  karena  banyak  guru  swasta  lulus  pada  program  PPPK,  yang
menunjukkan bahwa guru pada sekolah swasta juga memiliki kualitas yang baik. Namun sekolah swasta sangat kecewa dan prihatin ketika mengetahui bahwa guru terbaik  yang  lulus  PPPK  ditarik  keluar  dari  institusi  mereka  dan  ditempatkan  di sekolah negeri. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini akan menimbulkan konflik di masyarakat, terutama di kalangan yayasan sebagai pemilik sekolah swasta. Selain itu,  dilaporkan  bahwa  sekolah-sekolah  di  beberapa  daerah  telah  kehilangan belasan guru terbaiknya, yang selama ini telah dibantu dengan baik oleh yayasan (Yora, 2019).
Mengenai  polemik  tersebut  sekolah  swasta  dapat  mengambil  kebijakan tersendiri  berupa  kesepakatan  antara  guru  dan  yayasan  sebelum  mengikuti program  PPPK  dan  mewajibkan  guru  yang  lulus  program  tersebut  untuk menyelesaikan  tanggung  jawabnya  sesuai  dengan  MOU  yang  sudah  disepakati sejak awal, dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## Dampak Kebijakan Guru PPPK terhadap Lembaga Swasta
Program PPPK bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pegawai di sektor  publik  dan  mengatasi  masalah  kekurangan  pegawai  yang  menyebabkan pelayanan  publik  yang  buruk.  Awalnya  seleksi  CPNS  (Calon  Pegawai  Negeri Sipil)  menjadi  satu-satunya  jalur  untuk  perekrutan  pada  program  perbaikan kualitas  dan  jumlah  pegawai  di  sektor  publik.  Namun  jalur  ini  sering  dianggap lambat  dan  tidak  efisien  dalam  merekrut  karyawan  berkualitas.  Pemerintah memberi  solusi  dengan  mengambil  kebijakan  berupa  program  PPPK  sebagai alternatifnya.  Kemudian  formasi  yang  tersedia  untuk  CPNS  juga  terbatas.  Selain itu, pengangkatan CPNS tidak menyertakan tenaga honorer yang sudah mengabdi lama  dikarenakan  usia  mereka  melewati  batas  maksimum  usia  pelamar.  Dengan adanya program PPPK, pemerintah memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak  lolos  seleksi  CPNS  untuk  tetap  bekerja  di  sektor  publik.  Selain  itu,  program PPPK  memberikan  kesempatan  bagi  tenaga  honorer  atau  kontrak  yang  sudah bekerja lama di sektor publik untuk mendapatkan pengakuan dan hak yang setara dengan  pegawai  negeri  sipil.  Program  PPPK  telah  ditetapakan  sejak  tahun  2019 dan  diharapkan  akan  berlanjut  hingga  tahun-tahun  mendatang.  Diharapkan program ini dapat membantu meningkatkan pelayanan publik dan kualitasnya di Indonesia (Encep Syaripudin, 2023).
Dampak  positif  dari  program  ini  dalam  sektor  pendidikan  adalah  sebagai berikut: Pertama, status guru akan diubah dari honorer ke ASN PPPK, yang akan memberikan  jaminan  kesejahteraan  bagi  guru,  termasuk  gaji  dan  tunjangan  profesi. Kedua, perubahan  status  akan  memberi  lebih  banyak  guru  kesempatan  untuk mengikuti  program  sertifikasi  dan  peningkatan  kompetensi.  Peningkatan keterampilan ini sangat penting untuk kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa Indonesia, serta jaminan keuangan dan karier jangka panjang guru. Ketiga, ada  pilihan  lain  untuk  merekrut  melalui  program  guru  ASN  PPPK"Berdasarkan Dapodik  (data  pokok  pendidikan)  tahun 2020,  sebanyak  59  persen  guru  honorer sekolah negeri berusia lebih dari 35 tahun, sehingga  tidak  dapat  mengikuti  ujian seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil)."
(Sekretariat GTK, 2021)
Adanya kebijakan PPPK, membantu guru honorer mendapatkan kesejahteraan yang  lebih  baik,  dikarenakan  para  guru  tidak  lagi  harus  mencari  pekerjaan sampingan  untuk  memenuhi  kebutuhanya.  Dengan  begitu  para  guru  lebih berkonsentrasi  pada  tanggung  jawabnya  sebagai  pendidik  sehingga  proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan masksimal (Sherin Dwi Utami dkk, 2023). Secara  ekonomi  kebijakan  ini  memberikan  stabilitas  pendapatan  dan  kesejahteraan bagi  peserta  seleksi.  (Linda  Zakiah  dkk,  2023).  Kemudian  dapat  meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam sektor publik, dengan memberikan tenaga kerja yang lebih terampil dan terlatih secara lebih fleksibel (Kuhlmann et al., 2017), serta
dapat menjadi solusi bagi sarjana muda ( fresh graduate ) yang belum bekerja dengan memberikan kesempatan untuk bekerja di sektor publik dengan status yang lebih terjamin (Nurhayati, 2020).
Dari  berbagai  pendapat  di  atas,  dapat  diambil  sebuah  kesimpulan  bahwa secara  garis  besar  program  PPPK  memiliki  dampak  positif  dalam  3  aspek,  yaitu: Pertama, terkait  dengan  pengembangan  karir  guru,  sehingga  dengan  adanya program sekolah dapat memperoleh guru-guru dengan kompetensi terbaik. Kedua, pemerataan  bagi  kesejahteraan  guru-guru. Ketiga, pemerataan  kualitas pembelajaran  juga  pengajaran  bagi  siswa  baik  pada  perbatasan  kota  maupun pedesaan.
Ditetapkannya  sebuah  kebijakan  tentu  tidak  terlepas  dari  pro  dan  kontra  di dalamnya. Sebagaimana telah disebutkan berbagai dampak positif dari kebijakan program  guru  PPPK,  maka  berikut  ini  adalah  dampak  negatif  yang  terjadi  di lapangan  khususnya  pada  sekolah  swasta  setelah  ditetapkannya  kebijakan tersebut.  Adapun  dampak  negatifnya  sebagai  berikut: Pertama, Kebijakan  PPPK merugikan  bagi  sekolah  swasta,  dikarekan  para  guru  yang  mendaftar  program PPPK  dipindahkan  ke  sekolah  lain  (Nuraini  Karim  Damanik  dkk,  2022). Kedua, Ketidakpastian  Ketenagakerjaan:  Kebijakan PPPK membuat  karir  pegawai negeri menjadi  tidak  pasti  karena  status  kerja yang  tidak  permanen  bila  dibandingkan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) (Iswahyudi, 2022). Ketiga, Peningkatan Biaya dan  Anggaran:  Dengan  diperluas  jumlah pegawai  yang  berstatus  PPPK  dapat meningkatkan  beban  biaya  dan  anggaran  karena  pembayaran  gaji  serta  tunjangan yang  harus  dikeluarkan  (Rafli,  2021). Keempat, Kualitas  Pelayanan  Publik:  Pegawai dengan  status  PPPK  dapat  memengaruhi  kualitas  pelayanan  publik  karena ketikpastian  pekerjaan  dalam  mengambil  kebijakan  yang  tidak  konsisten terkait dengan tenaga kerja (Iswahyudi, 2022).
Dari  berbagai  pendapat  di  atas,  dapat  diambil  sebuah  kesimpulan  bahwa secara  garis  besar  program  PPPK  memiliki  dampak  negatif  diantaranya  perihal: Ketidakpastian Ketenagakerjaan, terlebih dampaknya lebih banyak dirasakan oleh sekolah  swasta.  Karena  dengan  program  ini  sekolah  swasta  cukup  banyak kehilangan  guru-guru  berkualitas,  kemudian  mengalami  kesulitan  saat  mencari guru  pengganti,  yang  tentu  hal  ini  berimbas  juga  pada  proses  adaptasi  antar sekolah dengan guru, kemudian guru dengan siswa serta orang tua.

## KESIMPULAN
Upaya  pemerintah  dalam  memenuhi  kebutuhan  sekolah  pada  minimnya jumlah  guru  mengantarkannya  pada  pengambilan  kebijakan  terkait  Program Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK).  Selain  itu  kebijakan  PPPK memberi  ruang kepada  guru  honorer  yang  telah  mengabdi  selama  lebih  dari  35 tahun,  karena  dengan  kebijakan  ini  batasan  usia  tidak  menjadi  kendala.  Hal  ini juga  tentu  berkaitan  dengan  tujuan  pemerintah  yang  mengharapkan  pemerataan terhadap  kesejahteraan  guru  juga  kualitas  pembelajaran  dan  pengajaran  yang diperoleh siswa.
Dampak  positif  program  guru  PPPK  dalam  3  aspek,  yaitu  sebagai  berikut: Pertama,
terkait  dengan  pengembangan  karir  guru,  sehingga  dengan  adanya  program sekolah  dapat  memperoleh  guru-guru  dengan  kompetensi  terbaik. Kedua, pemerataan  bagi  kesejahteraan  guru-guru. Ketiga, pemerataan  kualitas pembelajaran  juga  pengajaran  bagi  siswa  baik  pada  perbatasan  kota  maupun pedesaan.  Adapun  dampak  negatif program  ini  diantaranya  perihal:  Ketidakpastian  Ketenagakerjaan,  terlebih dampaknya lebih banyak dirasakan oleh sekolah swasta. Karena dengan program ini sekolah  swasta  cukup  banyak  kehilangan  guru-guru  berkualitas,  kemudian
mengalami  kesulitan  saat  mencari  guru  pengganti,  yang  tentu  hal  ini  berimbas juga  pada  proses  adaptasi  antar sekolah  dengan  guru,  kemudian  guru  dengan siswa serta orang tua.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  ribuan  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  sudah terlibat dalam  penelitian  ini,  terutama  kepada  keluarga  besar  Yayasan  Unwanul Falah  Setu  Bekasi  yang  bersedia  menjadi  sasaran  penelitian.  Terima  kasih  kepada Universitas Islam 45 Bekasi, yang telah membantu memfasilitasi penelitian ini dari awal hingga tahap publikasi. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh  tim  editorial  Attractive:  Innovative  Education  Journal  yang  telah memberikan  rekomendasi  untuk  perbaikan  yang  diperlukan  selama  proses peninjauan, yang membuat artikel ini layak dipublikasi.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENELITI
Penelitian ini dilakukan sepenuhnya oleh Umdatul Mursiyah dan Siti Apipah Zachroh,  mulai  dari  observasi  pra  penelitian  hingga  hasilnya  bisa  disubmit. Setelahnya dilakukan  proses  review  dengan  memperbaiki  dan  merevisi  naskah artikel penelitian hingga dianggap layak untuk diterbitkan.

## REFERENSI
Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka.  Edumaspul: Jurnal  Pendidikan , V6(1), 974 – 980.
Ainiyah, N. (2018). Remaja Millenial dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi:  Pelatihan  Web  Programming  Sebagai  Upaya  Mengembangkan Kemampuan Literasi pada Generasi Z. Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, V6(3), 1109 – 1113.
Apriadi,  T.  (2013).  Literasi  Media:  Cerdas  Bermedia  Khalayak  Media  Massa. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal, 7 – 8.
Elfa M, W (2023). Pengaruh Literasi Digital pada Generasi Z Terhadap Pergaulan Sosial di  Era  Kemajuan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi.  Sostech: Jurnal Sosial dan Teknologi, V3(12), 2774-5155.
Fadlurrohim,  I.,  Husein,  A.,  Yulia,  L.,  Wibowo,  H.,  &  Raharjo,  S.  T.  (2019). Memahami Perkembangan Anak Generasi Alfa Di Era Industri 4.0. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial , V2(2), 178 – 186.
Firamadhina,  F.  I.  R.,  &  Krisnani,  H.  (2020).  Perilaku  Generasi  Z  Terhadap Penggunaan  Media  Sosial  Tiktok:  Tiktok  Sebagai  Media  Edukasi  dan Aktivisme. Share: Social Work Journal , V10(2), 199 – 208.
Fitri  Mulyani,  N.  H.  (2021).  Analisis  Perkembangan  Ilmu  Pengetahuan  Dan Teknologi  (Iptek)  Dalam  Pendidikan.  Jurnal  Pendidikan  Dan  Konseling. Jurnal Pendidikan dan Konseling (Jpdk), V3(1), 221 – 236.
Intaniasari,  Y.,  &  Utami,  R.  D.  (2022).  Menumbuhkan  Budaya  Membaca  Siswa Melalui Literasi Digital Dalam Pembelajaran dan Program Literasi Sekolah. Jurnal Basicedu , V6(3), 4987 – 4998
Rohmawati,  A.  (2018).  Pengaruh  Penggunaan  Media  Sosial  Terhadap  Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis di Kalangan Remaja Islam (Studi Kasus Pada Remaja  Se-  Tamantirto  Utara).  G-Couns: Jurnal  Bimbingan  dan  Konseling , V3(2),101 – 109.
Rosmalina,  A.,  &  Khaerunnisa,  T.  (2021).  Penggunaan  Media  Sosial  dalam Kesehatan  Mental  Remaja.  Prophetic: Professional,  Empathy,  Islamic  Counseling Journal , V4(1), 49 – 58.
Sri, L. (2023). Pengaruh Literasi Digital dan Minat Baca Terhadap Motivasi Belajar Generasi Z. Subakti, H., Oktaviani, S., & Anggraini, K. (2021). Implementasi Gerakan  Literasi  Sekolah  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu , V5(4), 2489 – 2495
Copyright Holder :
© Irnie Victorynie, et al., (2024).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: