Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 3 Maret 2018

## PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA
Munandar Nugraha Saputra Universitas Nasional Jakarta Email: munandar.nugraha@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini mendeskripsikan pelayanan publik oleh penyelenggara pemilu sejak dilaksanakannya  pemilu  pertama  di  negeri  ini,  dengan  mempelajari  berbagai dokumen  terkait  sebagai  dasar  hukum  penyelenggaraan  pemilu.  Oleh  karena  itu, penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi dokumen. Dinamika dan perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi publik memberikan  perhatian  khusus  terhadap  kajian  pelayanan  publik,  terutama,  yang menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  dan  lembaga  negara.  Pada  tahun  1990-an, muncul  konsep  paradigma  New  Publik  Service  (NPS),  dimana  masyarakat diposisikan  sebagai  pemilik  pemerintahan  (owners  of  government).  Masyarakat sebagai warga negara, bukan sekedar “pelanggan”, dalam istilah paradigma New Publik  Management  (NPM)  yang  muncul  ditahun  1980-an.  Jauh  sebelumnya,  ada paradigma  Old  Publik  Administration  (OPA)  sejak  tahun  1850an,  dimana pelayanan  publik  berjalan  sangat  birokratis,  hierarkis,  tertutup  dan  partisipasi masyarakat sangat terbatas. Diluar perkembangan paradigma tersebut, pelayanan publik  dalam  pelaksanaan  pemilu  oleh  Lembaga  Penyelenggara  Pemilu,  justru sudah  mengadopsi  konsep  NPS  sejak  awal  pemilu  dilaksanakan  di  negeri  ini, pemilu  tahun  1955.  Partisipasi  rakyat  dalam  pemilu  adalah  bagian  penting  untuk melegitimasi hasil  pemilu.  Penyelenggara pemilu memandang, rakyat tidak hanya sebagai  pemilik  pemerintahan,  tetapi  sebagai  pemegang  kedaulatan.  Dalam dinamika dan perkembangan konsep paradigma ilmu administrasi di atas, tentu hal ini  merupakan  lompatan  yang  luar  biasa,  jauh  melampaui  kajian  keilmuan  dari zamannya. Pelayanan  publik  dalam  pelaksanaan  pemilu  merupakan  pelayanan yang  sangat  mendasar  bagi  keberlangsungan  sistem  demokrasi  di  negeri  ini. Setidaknya  ada  dua  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  penyelenggara  pemilu. Pertama,  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  umum  yang  terbagi  dua,  yaitu menjamin  hak  memilih  dan  dipilih  (hak  konstitusional).  Penyelenggara  pemilu wajib  melayani  setiap  masyarakat  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  dapat menggunakan hak pilih-nya, dan hak dipilih-nya (sebagai anggota legislatif, kepala daerah  dan  Presiden/wakil  presiden)  dalam  pemilu.  Kedua,  pelayanan  kepada partai  politik,  pelayanan  ini  diberikan  sejak  awal  tahapan  pelaksanan  pemilu, mulai  dari  pendaftaran  partai  politik,  verifikasi  partai,  masa  kampanye, pemungutan  suara  hingga  rekapitulasi  suara  dari  masing-masing  partai  yang hasilnya  dikonversi  menjadi  kursi  di  DPRD,  DPD  RI,  DPR  RI  dan  terpilihnya Presiden/wakil presiden. Penelitian ini akan fokus membahas pelayanan hak pilih rakyat dalam pemilihan umum oleh penyelenggara pemilu.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pemilu

## Pendahuluan
Paradigma  administrasi  publik  terus  berkembang  sesuai  dengan  tantangan zamannya.  Berawal  dari  Benua  Eropa  dan  Amerika,  kemudian  menjadi  “trend  dunia” dan diadopsi banyak negara-negara baru, yang baru memerdekakan diri dari penjajahan atau pun dimerdekakan sebagai negara persemakmuran.
Berawal dari daratan Eropa (Wina), L. Van Stein (1855) sebagai penggagas Ilmu Administrasi,  mengembangkan  ilmu  Administrasi  yang  menekankan  pada  pendekatan hukum.  Kemudian  di  Amerika,  ada  Thomas  W.  Wilson  (1856–1924)  sebagai pengembang ilmu administrasi, yang menekankan pada pendekatan manajemen. Wilson dalam  Bukunya “The  Study  Of  Administration” menjelaskan  empat  hal  konsep. Pertama,  Dikotomi  Politik-Administrasi.  Kedua,  Prinsip-prinsip  Administrasi.  Ketiga, Analisis perbandingan organisasi politik dan privat melalui skema politik. Dan keempat, Capaian  manajemen  melalui  pemberian  pelatihan-pelatihan  pada  karyawan  negeri  dan kemudian  mengevaluasinya.  Tulisan  Wilson  tersebut,  dikenal  sebagai  tonggak  awal ilmu Administrasi dikenal sebagai era Old Public Administration (OPA).
Pada  tahun  1980-an,  berkembang  konsep New  Public  Management (NPM) khususnya di New Zealand, Australia, Inggris dan Amerika. Krisis kesejahteraan adalah pemicunya.  Kemudian,  karena  promosi  dari  Bank  Dunia,  IMF,  Sekretariat  Negara Persemakmuran  (lembaga-lembaga  internasional)  dan  para  konsultan  manajemen, konsep  ini  menjadi  populer  di  tahun  1990-an.  NPM  mengoptimalkan  pelayanan pemerintah terhadap masyarakat menjadi lebih efisiensi, ekonomis dan efektif. Konsep ini  mendorong  pemisahan  antara  pembuat  kebijakan  dan  yang  mengimplementasikan kebijakan,  membuka  partisipasi  swasta  dengan  kontrak  kerja,  pasar  internal,  sub- kontrak  dan  metode  lainnya.  NPM  membantu  meningkatkan  kinerja  organisasi  pada sektor publik dengan strategi yang digunakan sektor privat.
Pelajaran  penting  dari  NPM  adalah,  pengembangan  manajemen  birokrasi  perlu dilandaskan  pada  kebutuhan  dan  mekanisme  pasar.  Pemerintah  harus  melayani masyarakat selayaknya  pelanggan, yang  berorientasi  pada  kepuasan  pelanggan.  Disini, NPM ingin menciptakan budaya organisasi yang kreatif, inovatif dan fleksibel. Dengan demikian  aspek  proses  lebih  diutamakan  dari  pada  input  atau  hasil (Rosenbloom  & Kravchuck, 2005).
Kemudian, pada tahun 1990-an, muncul konsep New Publik Service (NPS). NPS menjadi  babak  baru  dari  reformasi  administrasi  publik,  terutama  di  Selandia  Baru, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Di Inggris, reformasi ini dijalankan sejak masa Perdana Menteri Margaret Thatcher yang didukung dengan karya intelektual Emmanuel Savas, “Privatization” dan Normann Flynn, “Public Sector Management” . Di Amerika Serikat,  Gerakan  tersebut  didukung  oleh  David  Osborne  dan  Ted  Gaebler,  dalam karyanya “Reinventing  Government” .  Kedua  gerakan  tersebut  menjadi  inspirasi diberbagai  negara  dalam  mereformasi  administrasi  publiknya.  Dalam  konsep  NPS, pemerintah  merupakan  representasi  dari  warga  negara.  Karena  itu  dalam  konsepnya, warga negara adalah pemilik pemerintahan ( owners of government ).
Dari catatan di atas, perkembangan paradigma administrasi publik terbagi dalam tiga  fase.  Pertama,  Paradigma Old  Public  Administration (1885-1980).  Kedua, Paradigma New  Public  Management (1980-1990)  dan  Ketiga,  Paradigma New  Public Service (1990  -  sekarang).  Sebagai  disiplin  ilmu  yang  berkembang  dari  dialektika intelektual  dan  pergulatan  aktualisasi  pelayanan  publik  yang  menuntut  perubahan- perubahan  sesuai  dengan  perkembangan  zamannya,  tentu  masing-masing  dari pembabakan tersebut telah dilaksanakan sejak konsep itu dipublikasikan.
Paradigma-paradigma  yang berorientasi pada  pelayanan publik  tersebut dengan sendirinya  mendorong  muculnya  konsep-konsep  penunjang  yang  kemudian  menjadi teori  baru  pelayanan  publik.  Diantaranya  adalah,  menurut  Lenvine  (1990:188)  bagi negara  demokratis,  konsep  pelayanan  publik  setidaknya  memiliki  tiga  indikator  yaitu: Responsivitas,  Responsibilitas,  dan  Akuntabilitas.  Hardiyansyah  (2011),  menekankan bahwa  terdapat  3  unsur  penting  dalam  pelayanan  publik.  Pertama,  organisasi  pemberi pelayanan  yaitu  Pemerintah/lembaga  negara.  Kedua,  masyarakat  yang  memerlukan pelayanan. Ketiga, kepuasan pelanggan.
Dalam  konteks  tulisan  ini,  referensi  dari  teori  dan  konsep  tersebut  akan diarahkan  pada  UU  tentang  pelayanan  publik.  Definisi  dalam  UU  No  25  tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik,  Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Hal  ini  penjadi  penting,  mengingat  lembaga  penyelenggara  pemilu  adalah lembaga  negara  yang  tentunya  kait  mengait  dengan  peraturan  dan  standar  pelayanan publik  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Fokus  pelayanan  publik  oleh lembaga  penyelenggara  pemilu  untuk  menegakkan  demokrasi  di  negeri  ini,  tentunya sangat relevan dengan paradigma NPS. Menurut J.V. Denhardt & R.B. Denhardt dalam bukunya  yang  berjudul “The New Public Service: Serving, not Steering” ,  menyatakan bahwa New Public Service lebih diarahkan pada democracy, pride and citizenship , dari pada market, competition, dan customers seperti sektor privat.

## Metodologi Penelitian
Sesuai  dengan  tujuannya,  penulis  menggunakan  metode penelitian  kualitatif dengan pendekatan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari UU pemilu dari waktu ke waktu  yang  berpengaruh  terhadap  kelembagaan  penyelenggara  pemilu.  Ada  beberapa keuntungan  dari  studi  dokumen  dalam  penelitian  kualitatif,  seperti  yang  dikemukakan Nasution (2003; 85), yaitu:
1. Bahan dokumenter itu telah ada, telah tersedia, dan siap pakai.
2. Penggunaan  bahan  ini  tidak  meminta  biaya,  hanya  memerlukan  waktu  untuk mempelajarinya.
3. Banyak yang dapat ditimba pengetahuan dari bahan itu bila dianalisis dengan cermat, yang berguna bagi penelitian yang dijalankan.
4. Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian.
5. Dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data.
6. Merupakan bahan utama dalam penelitian historis.

## Hasil dan Pembahasan
Demokrasi  dan  pemilu  adalah  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak  dapat  dipisahkan dan  saling  melegitimasi.  Tidak  ada  demokrasi  tanpa  partai  politik,  dan  tidak  akan terselenggara demokrasi tanpa penyelenggara pemilu. Pertanyaannya, pelayanan publik yang seperti apa yang diberikan oleh penyelenggara pemilu terhadap rakyat? Bagaimana urgensi pelayanan publik dalam proses demokrasi oleh penyelenggara pemilu? Sebelum menjawab  pertanyaan-pertanyaan  di  atas,  penting  kita  pahami  bagaimana  sejarah  dan dinamika  perkembangan  lembaga  penyelenggara  pemilu  yang  terus  mengalami transformasi  dan  perubahan-perubahan  karena  dinamika  politik  di  eranya  masing- masing.  Tentu  hal  itu  berdampak  pada  struktur  organisasi  dan  pelayanan  publik  oleh penyelenggara pemilu.

## Sejarah Penyelenggara Pemilu

## 1. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (Pemilu 1955)
Secara  konstitusional,  penyelenggaraan  pemilu  pada  tahun  1955  berdasarkan UU NO 7 TAHUN 1953  tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota DPR. Mengapa  ada  Pemilihan  Anggota  Konstituante?  Setelah  proklamasi  17  Agustus  1945, Belanda  melakukan  agresi  militer  untuk  kembali  menjajah  dan  tidak  mengakui kemerdekaan  Indonesia,  hingga  puncaknya  dalam  perjanjian  Konfrensi  Meja  Bundar 1949, Belanda mengakui Indonesia merdeka dengan bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Dasar hukum RIS adalah UUD Sementara 1950, menggantikan UUD 1945 yang menjadi  awal  dasar  negara  Indonesia  merdeka.  Pemilihan  Anggota  Konstituante  pada pemilu  1955,  dimaksudkan  untuk  membentuk  UUD  baru.  Hingga  kemudian  sejarah mencatat lahir dekrit Presiden 1959, dan konstitusi Indonesia kembali pada UUD 1945.
Pada  UU  NO  7  TAHUN  1953  ini,  struktur  nasional  lembaga  penyelenggara pemilu bernama Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), PPI diangkat dan diperhentikan oleh Presiden untuk masa empat tahun. Di provinsi, ada Panitia Pemilihan (PP), diangkat dan diberhentikan  oleh  Menteri  Kehakiman  untuk  masa  empat  tahun.  Dan  di  Kab/Kota, Panitia  Pemilihan  Kab/Kota  (PPK),  Bupati/Walikota,  karena  jabatannya  menjadi anggota  merangkap  Ketua  PPK.  Anggota  yang  lain,  diangkat  dan  diperhentikan  atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) oleh Gubernur.
Pada  tingkat  Kecamatan,  ada  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS),  Camat  karena jabatannya  menjadi  anggota  merangkap  Ketua  PPS.  Anggota  yang  lain,  diangkat  dan diperhentikan  atas  nama  Mendagri  oleh  PPK.  Dan  di  Kelurahan/Desa,  ada  Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Lurah/Kepala desa karena jabatannya, menjadi anggota merangkap  Ketua  Pantarlih.  Anggota  yang  lain,  diangkat  dan  diperhentikan  atas  nama Mendagri  oleh  Camat.  Pengangkatan  PPK,  PPS  dan  Pantarlih  itu  berlaku  untuk  waktu yang  ditentukan  oleh  Mendagri.  Untuk  pemungutan  suara  di  luar  negeri,  Kepala Perwakilan  Republik  Indonesia  membentuk  sebuah  panitia  di  tempat  kedudukan perwakilannya  yang  disebut  Panitia  Pemilihan  Luar  Negeri  dengan  tugas menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan administrasi pemilihan.
Aspek  pelayanan  publik  pada  pemilu  1955  ini  dilaksanakan  oleh  Pantarlih, dengan ketentuan pemilih dalam pemilu adalah WNI yang berumur genap 18 tahun atau yang  sudah  kawin.  Seorang  tidak  diperkenankan  menjalankan  hak  pilih,  apabila  tidak
terdaftar  dalam  daftar  pemilih,  dengan  putusan  pengadilan  sedang  dalam  keadaan dipecat dari hak pilih, dan nyata-nyata terganggu ingatannya.
Bahkan, karena fundamentalnya hak pilih rakyat, UU ini juga menjamin khusus untuk angkatan perang dengan ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan  khusus  untuk  memungkinkan  pelaksanaan  hak  pilih  bagi  anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang ketika pemungutan suara sedang dalam menjalankan tugas di luar tempat kedudukannya dengan pemungutan suara susulan. (2) Pemungutan suara  susulan  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Pada  pasal  6,  Pendaftaran  pemilih yang  berada  di  luar  negeri,  dilakukan  pada  Kantor  Perwakilan  Republik  Indonesia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
UU  ini  membagi  waktu  penetapan  Daftar  Pemilih  menjadi  dua  tahap,  yaitu Daftar  Pemilih  Sementara  (DPS)  dan  Daftar  Pemilih  Tambahan  (DPT).  Pada  waktu yang ditentukan, DPS diumumkan selama 30 hari. Dalam jangka waktu yang tersebut, dapat  diajukan  usul-usul  perubahan,  baik  mengenai  diri  pengusul  sendiri  maupun  diri orang  lain.  Setelah  waktu  tersebut  berakhir,  Pantarlih  menyusun  daftar  pemilih “perubahan” kepada PPS untuk disahkan. Sesudah daftar pemilih disahkan, sampai 30 hari  sebelum  hari  permulaan  pencalonan,  disusun  daftar  pemilih  tambahan  yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dengan  ketentuan  yang  ada,  pemilu  1955  memiliki  tingkat  partisipasi  warga yang  cukup  tinggi.  Suara  sah  saat  pemilu  mencapai  88  persen  dari  43  juta  pemilih. Sedangkan  pemilih  yang  suaranya  tidak  sah  atau  tidak  datang  (golput)  hanya  sebesar 12,34 persen.

## 2. Masa Pemerintahan Presiden Soeharto (ORDE BARU)

## a. Pemilu Tahun 1971 dan 1977
Pemilu  1971  dan  pemilu  1977  berdasarkan  pada  UU  NO  15  Tahun  1969 Tentang  Pemilu  Anggota-Anggota  Badan  Permusyawaratan/Perwakilan  Rakyat.  Pada UU  ini,  tidak  lagi  memilih  anggota  Konstituante.  Secara  tingkatan,  struktur  organisasi penyelenggara pemilu 1971 dan pemilu 1977 tidak berbeda dengan pemilu sebelumnya, akan  tetapi  terdapat  perubahan  dalam  penyebutan  nama  dari  beberapa  struktur  dan perubahan  pejabat  yang  berwenang  mengangkat  dan  memberhentikan  penyelenggara pemilu tersebut.
PPI diketuai oleh Mendagri, anggota-anggota PPI dipilih dan diberhentikan oleh Presiden atas usul dari Mendagri. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPDT I) diketuai oleh  Gubernur,  anggota-anggota  PPDT  I  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Mendagri, atas  usul  Gubernur.  Panitia  Pemilihan  Daerah  tingkat  II  (PPDT  II)  diketuai  oleh Bupati/Walikota, anggota-anggota PPDT II diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri, atas  usul  Gubernur.  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS)  diketuai  oleh  Camat,  anggota- anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul camat. Panitia Pendaftaran  Pemilih  (Pantarlih)  diketuai  oleh  Lurah/Kepala  Desa,  anggota-anggota Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul camat.
Pada  UU  tersebut,  pendaftaran  pemilih  masih  dilakukan  oleh  Pantarlih  yang berada  di  tingkat  desa/kelurahan.  Akan  tetapi,  karena  ada  perubahan  UU,  maka  ada beberapa perubahan terkait dengan syarat dan ketentuan-ketentuan pemilih. Diantaranya adalah:
1) Mantan  anggota  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI),  atau  apapun  yang  termasuk dengan  organisasi  partai  tersebut  dan  terlibat  secara  langsung  maupun  tidak  dari tragedi G.330S/PKI, tidak diberikan hak memilih dan dipilih.
2) Pemilih  yang  berada  diluar  negeri  dapat  mendaftar  dan  melakukan  pemilihan ditempat kedudukan Kepala Perwakilan RI yang bersangkutan.
3) Pantarlih  mengumumkan  daftar  nama-nama  pemilih,  untuk  kemungkinan  usul penyempurnaannya dari penduduk dalam daerah pendaftaran tersebut.
4) Anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih.
5) Untuk  dapat  menggunakan  hak  memilih,  harus  terdaftar  dalam  daftar  pemilih. Dengan syarat, bukan bekas anggota PKI atau organisasi terlarang lainnya; berumur 17  tahun  atau  sudah  kawin;  nyata-nyata  tidak  sedang  terganggu  jiwa/ingatannya; tidak  sedang  menjalani  pidana  penjara  yang  dikenakan  ancaman  pidana  sekurang- kurangnya  lima  tahun;  dan  tidak  sedang  dicabut  hak  pilihnya  berdasarkan keputusan Pengadilan yang tetap.
6) Pemerintah memberitahukan kepada Lembaga Pemilihan Umum nama-nama orang bekas  anggota  organisasi  terlarang  PKI,  termasuk  organisasi  massanya  atau  yang terlibat  langsung  ataupun  tak  langsung  dalam  "Gerakan  Kontra  Revolusi G.30.S./PKI" atau organisasi terlarang lainnya.
7) Menteri  Kehakiman  memberitahukan  kepada  lembaga  Pemilihan  Umum  tiap-tiap keputusan Pengadilan yang mengakibatkan seseorang dicabut hak pilihnya.
Poin  penting  dari  kerja-kerja  Pantarlih  dalam  mendata  warga  yang  berhak menjadi pemilih adalah, mensosialisasikan dan mendorong pemilih yang sudah terdaftar untuk  berpartisipasi  dalam  pemilu,  karena  partisipasi  pemilih  dalam  pemilu  akan berdampak  pada  sejauh  mana  legitimasi  hasil  pemilu  itu.  Sehingga  “golput”  menjadi perhatian  khusus  bagi  penyelenggara  pemilu.  Partisipasi  pemilih  pada  Pemilu  tahun 1971 berjumlah 58.558.776 dari total penduduk Indonesia adalah berjumlah 77.654.492. Sedangkan  pada  pemilu  tahun  1977,  dari  70.378.750  daftar  pemilih,  suara  yang  syah sebanyak 63.998.344 atau 90,93% pemilih yang berpartisipasi.

## b. Pemilu 1982 – Pemilu 1997
Jelang  pemilu  1982,  ditetapkannya  UU  NO  2  Tahun  1980.  Poin  penting  dari perubahan UU ini adalah masuknya unsur partai politik dalam struktur PPI dan adanya unsur  Panitia  Pengawas  Pelaksanaan  Pemilu  (Panwaslak  Pemilu).  Dengan  struktur, Panwaslak  Pemilu  Pusat,  Panwaslak  Pemilu  Daerah  Tingkat  I,  Panwaslak  Pemilu Daerah  Tingkat  II  dan  Panwaslak  Pemilu  Kecamatan,  masing-masing  berturut-turut mulai  dari  Ketua  dan  Wakil  Ketua  yang  merangkap  sebagai  Anggota  diisi  oleh  pihak Pemerintah serta beberapa orang Anggota dari unsur Pemerintah, PPP, PDI, Golkar dan ABRI. UU ini berlaku hingga pemilu 1997.
Dalam  pelaksanaan  UU  ini,  terkait  dengan  pendaftaran  pemilih  oleh  pantarlih, tidak  ada  perubahan  dasar  hukum.  akan  tetapi,  dalam  fase  ini  juga  cukup  dinamis fluktuasi  jumlah  golput  dalam  setiap  pemilu.  Berikut  data  partisipasi  pemilih  dalam pemilu 1982 – 1997:
1) Pada  Pemilu  tahun  1982,  partisipasi  politik  sampai  96,5  persen  dan  jumlah  golput mencapai 3,5 persen. Sementara untuk suara yang sah dalam perhitungan tahun 1982 mencapai 75 Juta lebih.
2) Pemungutan  suara  Pemilu  1987  diselenggarakan  tanggal  23  April  1987  secara serentak  di  seluruh  tanah  air.  Dari  93.737.633  pemilih,  suara  yang  sah  mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen.
3) Pada  Pemilu  1992  tingkat  partisipasi  politik  pemilih  mencapai  95,1  persen  dan jumlah  golput  mencapai  4,9  persen.  Sementara  untuk  suara  yang  sah  tahun  1992 mencapai 97 Juta lebih suara, dari total pemilih terdaftar 105.565.697 orang.
4) Untuk  Pemilu  1997  tingkat  partisipasi  politik  pemilih  mencapai  93,6  persen  dan jumlah golput mulai meningkat hingga 6,4 persen. di tahun ini jumlah suara yang sah hampir 113 Juta suara.

## 3. Masa Reformasi
Secara  konstitusional,  di  fase  reformasi  posisi  penyelenggara  pemilu  menjadi lebih  “kuat”  karena  keberadaannya  diatur  dalan  UUD  1945  hasil  amandemen,  BAB VIIB  tentang  Pemilihan  Umum,  Pasal  22E  ayat  (5)  Pemilihan  umum  diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dan ayat (6)  Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  pemilihan  umum  diatur  dengan  UU.  Pada  era reformasi terjadi perubahan yang luar biasa pada keorganisasian penyelenggara pemilu karena terjadi perubahan UU dari pemilu ke pemilu. Sangat dinamis.

## a. Pemilu 1999
Pemilu  tahun  1999  berdasarkan  pada  UU  NO  3  Tahun  1999.  Penyelenggaraan Pemilu  dilakukan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  yang  terdiri  dari  unsur  partai peserta  pemilu  maupun  Pemerintah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  KPU, menyusun  rencana  dan  strategi  pelaksanaan  Pemilu,  sehingga  pelaksaannya  sesuai dengan UU. KPU juga berwenang menetapkan Partai Politik yang akan menjadi peserta Pemilu. Dalam UU ini, PPI dan perangkat dibawahnya menjadi Pelaksanaan teknis.
Pada  UU  ini  terjadi  perubahan  yang  cukup  signifikan  dalam  struktur penyelenggara  pemilu,  khususnya  ditingkat  kelurahan/desa.  Yang  awalnya  bernama Pantarlih, berubah  menjadi  Panitia Pemungutan Suara (PPS). PPS  bertugas melakukan pendaftaran  pemilih,  akan  tetapi  tugas  itu  didistribusikan  pada  struktur  yang  dibentuk PPS, yaitu panitia pendaftaran pemilih.
Selanjutnya, pada BAB VI tentang PENDAFTARAN PEMILIH Pasal 32 diatur bahwa,  Pemberian  suara  merupakan  hak  warga  negara  yang  berhak  memilih. Pendaftaran  pemilih  di  tempat  yang  ditentukan,  dilakukan  secara  aktif  oleh  pemilih dengan  menunjukkan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  atau  bukti  diri  lainnya  yang  sah. Untuk Desa/Kelurahan/UPT yang secara geografis sulit dijangkau oleh pemilih dan atau kondisi  masyarakatnya  masih  sulit  berprakarsa  untuk  mendaftarkan  diri,  PPS berkewajiban  aktif  melakukan  pendaftaran  pemilih  yang  bersangkutan.  Penentuan jadwal waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran pemilih ditentukan oleh KPU.
Dari penjelasan di atas, pelayanan pendaftaran pemilih terbagi menjadi dua pola. Pertama partisipasi aktif dari pemilih dan kedua kewajiban pantarlih untuk “menjemput bola”. Pemilu 1999 adalah pemilu pertama pada era reformasi. Pada periode ini tingkat partisipasi  pemilihan  umum  sebanyak  92,6  %.  Jumlah  suara  sah  ketika  itu  adalah 105.786.661 suara.

## b. Pemilu 2004
Struktur penyelenggara Pemilu 2004 berdasarkan pada UU NO 12 Tahun 2003 Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD.  Susunan  personalia kelembagaan, calon anggota KPU diusulkan oleh Presiden untuk mendapat persetujuan DPR dan ditetapkan sebagai anggota KPU. Calon anggota KPU Provinsi diusulkan oleh gubernur  untuk  mendapat  persetujuan  KPU.  Calon  anggota  KPU  Kab/Kota  diusulkan oleh  bupati/walikota  untuk  mendapat  persetujuan  KPU  Provinsi.  Calon  anggota  yang diusulkan  tersebut,  sebanyak  2  (dua)  kali  jumlah  anggota  yang  diperlukan.  Masa keanggotaan  5  (lima)  tahun  sejak  pengucapan  sumpah/janji.  Pada  struktur  yang  setara dengan PPS dibentuk PPLN dan di KPPS dibentuk KPPSLN untuk melayani hak pilih WNI yang tinggal di luar negeri.
Untuk  mengawasi  pelaksanaan  pemilu,  KPU  membentuk  Pengawas  Pemilu, struktur  panitia  pengawas  hanya  sampai  di  tingkat  kecamatan  dan  bersifat  ad  hoc. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) membentuk Panwaslu Provinsi, Panwaslu Provinsi membentuk  Panwaslu  Kab/Kota,  Panwaslu  Kab/Kota  membentuk  Panwaslu Kecamatan.
Pada UU ini, pendaftaran pemilih masih menjadi tugas dari PPS dan penekanan pada  PPLN  dengan  kewenangan  mengangkat  petugas  pencatat  dan  pendaftar  pemilih. Secara teknis pelayanan, petugas pencatat dan pendaftar dituntut untuk lebih aktif dalam mendata pemilih. Hal itu diatur dalam BAB VI PENDAFTARAN PEMILIH Pasal 53, bahwa  Pendaftaran  pemilih  dilakukan  oleh  petugas  dengan  mendatangi  kediaman pemilih  dan/atau  dapat  dilakukan  secara  aktif  oleh  pemilih.  Pendaftaran  pemilih  bagi WNI  di  luar  negeri,  dilakukan  secara  aktif  oleh  pemilih  dengan  mendaftarkan  diri  ke PPLN  setempat  dan/atau  dapat  dilakukan  oleh  petugas  pendaftar  pemilih.  Pendaftaran pemilih  selesai  dilaksanakan  paling  lambat  6  (enam)  bulan  sebelum  hari  pemungutan suara. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPU.
Sayangnya,  peningkatan  kualitas  pelayanan  pendataan  pemilih  ternyata  tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2004 ini. Pemilu 2004 adalah  pemilu  kedua  dalam  era  reformasi  dan  pemilu  pertama  yang  memilih  presiden dan  wakil  presiden  secara  langsung.  Karena  presiden  terpilih  sedikitnya  harus mendapatkan  suara  50%  plus  1,  maka  terjadi  dua  putaran  dalam  pemilihan  presiden. Sehingga dalam pemilu 2004, terjadi tiga kali pemungutan suara. Yang pertama untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD (pemilihan legislatif - pileg).
Angka  partisipasi  memilih  pada  pemilu  2004  sangat  memprihatinkan  dalam sejarah  pemilu  kita,  yakni  pada  pileg  turun  hingga  84,1  persen  dan  jumlah  golput meningkat  hingga  15,9 persen.  Pada  Pilpres  putaran  pertama  tingkat  partisipasi  politik pemilih  mencapai 78,2 persen dan jumlah Golput 21,8 persen, sedangkan pada Pilpres putaran  kedua  tingkat  partisipasi  politik  pemilih  mencapai  76,6  persen  dan  jumlah golput 23,4 persen.

## c. Pemilu 2009
Pemilu  tahun  2009  terdapat  UU  NO  22  Tahun  2007  Tentang  Penyelenggara Pemilihan  Umum.  Dalam  UU  ini  struktur  organisasi  KPU  tidak  berubah.  Akan  tetapi, struktur pengawas pemilu, pada tingkat pusat berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  Bawaslu  memiliki  struktur  hingga  tingkat  kelurahan/desa  dengan  sebutan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan terdapat Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN).
Kemudian,  ada  mekanisme  Badan  Kehormatan  KPU  dan  Badan  Kehormatan Bawaslu  yang  bertugas  menangani  pelanggaran  kode  etik  Penyelenggara  Pemilu, sebagai  mekanisme  penegakan  etik  jika  terdapat  pengaduan  dan/atau  laporan  adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU atau Bawaslu. Pada UU ini juga diatur, dalam hal membentuk KPU dan Bawaslu, harus memperhatikan kuota perempuan 30%.
UU  ini  mengatur,  untuk  mengangkat  dan  memberhentikan  KPU,  Presiden membentuk  Tim  Seleksi  (Timsel).  Timsel  mengajukan  21  nama  calon  kepada  DPR. DPR menetapkan 7 peringkat teratas sebagai anggota KPU terpilih, untuk disahkan oleh Presiden.  Selanjutnya,  untuk  membentuk  KPU  Provinsi,  KPU  membentuk  Timsel. Untuk  membentuk  KPU  Kab/Kota,  KPU  Provinsi  membentuk  Timsel  dan  melakukan uji kelayakan. Kemudian menetapkan 5 anggota terpilih.
Sekalipun  Bawaslu  sudah  bersifat  permanen  di  tingkat  pusat  dan  memiliki perangkat  hingga  di  kelurahan/desa,  secara  keorganisasian,  Bawaslu  masih  dibawah bayang-bayang  KPU.  Karena  untuk  pengangkatannya,  KPU  yang  membentuk  timsel dan  diajukan  kepada  DPR.  DPR  menetapkan  5  nama  peringkat  teratas  untuk  disahkan Presiden.  Untuk  membentuk  Panwaslu  Provinsi,  calon  diusulkan  oleh  KPU  Provinsi, selanjutnya  ditetapkan  dengan  keputusan  Bawaslu.  Untuk  membentuk  Panwaslu Kab/Kota,  calon  anggota  diusulkan  oleh  KPU  Kab/Kota  kepada  Panwaslu  Provinsi untuk  kemudian  ditetapkan.  Untuk  menyusun  Panwaslu  Kecamatan,  calon  anggota diusulkan  oleh  KPU  Kab/Kota  dan  ditetapkan  dengan  keputusan  Panwaslu  Kab/Kota. Hanya  pada  level  Kelurahan/Desa,  anggota  PPL  dipilih  dan  ditetapkan  dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.
Pada  UU  ini,  pelayanan  publik  terhadap  pemilih  masih  dilaksanakan  oleh PPS/PPLN  dengan  membentuk  petugas  pendata.  Jika  sebelumnya  bernama  pantarlih, kini  berubah  menjadi  Petugas  Pemuktahiran  Data  Pemilih  (PPDP).  UU  ini  juga mensistematisir langkah-langkah PPS dalam menetapkan data pemilih. Mengumumkan daftar  pemilih  sementara,  melakukan  perbaikan  data  pemilih  atas  dasar  masukan  dari masyarakat,  mengumumkan  daftar  pemilih  hasil  perbaikan,  serta  menetapkan  daftar pemilih tetap dan menyampaikan daftar pemilih kepada PPK/KPU.
Data  partisipasi  memilih  pada  pemilu  2009  ini  terjadi  kebalikan  dari  pemilu 2004,  jika  sebelumnya  menurun  dari  tiga  tahapan  yang  ada,  pada  pemilu  2009 meningkat dari dua tahapan. Pada saat pileg tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 70,9  persen  dan  jumlah  golput  semakin  meningkat  yaitu  29,1  persen.  Sedangkan  pada Pilpres  2009  tingkat  partisipasi  politik  pemilih  meningkat  menjadi  71,7  persen  dan jumlah  golput  mencapai  28,3  persen.  Pilpres  2009  hanya  satu  putaran  dan  terpilih presiden dengan suara 50% plus satu, karena kandidat presiden/wakil presden yang ada dua pasang calon.

## d. Pemilu 2014
Di  pemilu  2014,  lahir  UU  NO  15  Tahun  2011  Tentang  Penyelenggara  Pemilu. Pada  UU  ini,  struktur  Bawaslu,  bersifat  permanen  pada  tingkat  pusat  dan  Provinsi, sedangkan  untuk  kab/kota  masih  bersifat  ad  hoc  dengan  sebutan  panwaslu.  Jika  pada UU  sebelumnya  ada  “mekanisme  –  ad  hoc”  Badan  Kehormatan  KPU  dan  Badan
Kehormatan  Bawaslu,  pada  UU  ini  “mekanisme”  tersebut  dilembagakan  menjadi Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP).  DKPP  adalah  lembaga  yang bertugas  menangani  pelanggaran  kode  etik  Penyelenggara  Pemilu  dan  merupakan  satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
Terkait  dengan  pembentukan  KPU  dan  Bawaslu,  di  UU  ini  sudah  memiliki mekanisme  sendiri,  melalui  skema  timsel.  Presiden  membentuk  Tim  Seleksi  (Timsel), untuk  menyeleksi  bakal  calon  (balon)  anggota  KPU  dan  Bawaslu  secara  bersamaan, Kemudian  hasilnya  disampaikan  kepada  DPR.  DPR  memilih  7  nama  anggota  KPU terpilih dan 5 nama anggota Bawaslu terpilih untuk ditetapkan oleh Presiden.
Untuk  membentuk  KPU  dan  Bawaslu  Provinsi,  KPU  dan  Bawaslu  membentuk timsel.  Untuk  membentuk  KPU  dan  Panwaslu  Kab/kota,  KPU  Provinsi  dan  Bawaslu Provinsi  membentuk  timsel.  Begitu  juga  untuk  membentuk  PPK  dan  Panwaslu Kecamatan,  KPU  Kab/kota  dan  Panwaslu  Kab/kota  membentuk  timsel  dan mengesahkan. Bedanya ditingkat kelurahan/desa, untuk membentuk PPS dibentuk oleh KPU kab/kota,  untuk  membentuk  PPL, dilakukan  oleh  Panwaslu  Kecamatan. Anggota Pengawas  Pemilu  Luar  Negeri  (PPLN)  dibentuk  dan  ditetapkan  dengan  keputusan Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.
DKPP  bersifat  tetap  dan  berkedudukan  di  ibu  kota  negara.  DKPP  dibentuk paling  lama  2  (dua)  bulan  sejak  anggota  KPU  dan  anggota  Bawaslu  mengucapkan sumpah/janji.  DKPP  menyusun  dan  menetapkan  satu  kode  etik  untuk  menjaga kemandirian,  integritas,  dan  kredibilitas  anggota  KPU  dan  anggota  Bawaslu  yang bersifat  mengikat  serta  wajib  dipatuhi.  Kode  etik  ditetapkan  dengan  peraturan  DKPP. DKPP  bersidang  untuk  melakukan  pemeriksaan  dugaan  adanya  pelanggaran  kode  etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu.
Pada  UU  ini,  pelayanan  publik  terhadap  pemilih  masih  dilaksanakan  oleh PPS/PPLN  dengan  ketentuan  yang sama, tidak berubah. Pada pemilu 2014 ini, jumlah pemilih untuk Pileg sebanyak 189.227.784. Sedangkan pemilih yang hadir ke TPS dan menggunakan  suaranya  sebanyak  136.801.359.  Jika  diprosentase  pemilih  yang menggunakan hak suaranya sebanyak 72 persen.
Pada  pileg  tercatat  ada  124.972.491  suara  sah.  Adapun  daftar  pemilih  tetap (DPT)  untuk  Pemilu  Legislatif  2014  mencatatkan  185.826.024.  KPU  menyatakan, partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11 persen. Dengan angka partisipasi itu, 24,89 persen pemilih tak menggunakan hak pilihnya.
Pada pilpres, capres Prabowo Subianto memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen, sedangkan pasangan nomor urut 2 capres Joko Widodo memperoleh 70.997.833 suara  atau  53,15  persen  dari  total  suara  sah  133.574.277.  Adapun  total  pemilih  yang tercatat  dalam  DPT  pilpres  sebanyak  190.307.134  orang.  Jumlah  ini  meningkat 2.454.142 orang dari DPT pileg.  Penurunan tingkat  partisipasi di  pilpres terjadi secara persentase, meski terjadi peningkatan dari sisi jumlah suara.

## e. Pemilu 2019
Pada  pemilu  tahun  2019  nanti,  kita  akan  menggunakan  UU  terbaru,  yaitu  UU NO  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu.  Menariknya,  jika  pada  pemilu  2009  dan  pemilu 2014 terdapat UU tentang penyelenggara pemilu, dimana hanya Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang bersifat permanen, dalam UU ini sekalipun tidak diatur tersendiri dalam UU  tentang  penyelenggara  pemilu,  tetapi  struktur  Bawaslu  kab/kota  sudah  permanen. Posisi  Bawaslu  secara  kelembagaan  sudah  sama  dengan  KPU.  Bawaslu  juga  punya pengawas TPS sebagai mitra KPPS.
KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk  memilih  anggota  DPR,  anggota  DPD,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
Penyusunan  personil  dengan  mekanisme  timsel  masih  sama  dengan  UU sebelumnya. Bedanya, Untuk Pengangkatan dan Pemberhentian KPU Provinsi dan KPU Kab/kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/kota, dilakukan secara terpusat oleh KPU dan  Bawaslu.  Jika  kita  pahami  perubahan  struktur  lembaga  penyelenggara  pemilu  dan komposisi personalianya dari waktu ke waktu, maka kita akan masuk pada kesimpulan bahwa bangsa ini telah berupaya meningkatkan kompetensi dan independensi lembaga penyelenggara  pemilu  dari  waktu  ke  waktu  untuk  mendorong  terciptanya  demokrasi yang substantif.
Terkait dengan pelayanan publik kepada pemilih, pada UU ini, pelayanan publik terhadap  pemilih  masih  dilaksanakan  oleh  PPS/PPLN  dengan  membentuk  Petugas
Pemuktahiran  Data  Pemilih  dengan  menggunakan  istilah  yang  terdahulu,  yaitu Pantarlih.  UU  ini  juga  mensistematisir  langkah-langkah  PPS  dalam  menetapkan  data pemilih.  Mengumumkan  daftar  pemilih  sementara,  melakukan  perbaikan  data  pemilih atas  dasar  masukan  dari  masyarakat,  mengumumkan  daftar  pemilih  hasil  perbaikan, serta  menetapkan  daftar  pemilih  tetap  dan  menyampaikan  daftar  pemilih  kepada PPK/KPU.  Pantarlih  memberikan  kepada  pemilih  tanda  bukti  telah  terdaftar  sebagai pemilih.
UU  ini  menegaskan  tentang  unsur  pantarlih,  yaitu  perangkat  desa/kelurahan/ RW/RT/warga masyarakat. Tentu hal ini untuk memastikan tugas-tugas pantarlih dapat berjalan efektif.
Seperti  apa  gambaran  partisipasi  pemilih  pada  pemilu  2019  mendatang? Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU. Ada 196,5 juta orang yang dipastikan memiliki hak memilih  dalam  Pemilu  2019.  Data  pemilih  2019  tersebut  terdiri  atas  pemilih  laki-laki 98.657.761  orang  dan  perempuan  97.887.875  orang.  Sementara  itu,  daerah  dengan pemilih  terbanyak  antara  lain  Jawa  Barat  dengan  33.138.630  pemilih.  Disusul  Jawa Timur  dengan  31.312.285  pemilih,  Jawa  tengah  27.555.487  pemilih,  Sumatera  Utara 10.763.893 pemilih, dan DKI Jakarta dengan 7.925.279 pemilih.
Direktur  Jenderal  (Dirjen)  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dukcapil) Kemendagri  Zudan  Arif  Falkrulloh  mengatakan,  ada  penambahan  data  pemilih sebanyak 7 juta dari data yang sekarang ada, di mana data pemilih saat ini 189 juta jiwa. Kalau yang pemilih kita DP4-nya ada 196.545.636. Berarti sampai ke 2019 bertambah 7 juta  pemilih  baru,  yang  belum  terekam  datanya  dalam  e-KTP.  Dengan  tambahan  ini, artinya masih ada 13 juta penduduk yang memiliki hak pilih namun belum melakukan perekaman.  Karena  sebelumnya  ada  6  juta  sekian  yang  juga  belum  melakukan perekaman.

## Kesimpulan
Pelayanan  publik  oleh  penyelenggara  pemilu  adalah  pelayanan  yang  sangat fundamental  bagi  keberlangsungan  demokrasi  dan  pemerintahan  di  negeri  ini,  karena pelayanan  yang  diberikan  tidak  hanya  terkait  dengan  hak  konstitusional  warga  negara (untuk memilih atau dipilih sebagai anggota legislatif, kepala daerah dan Presiden/wakil presiden),  tetapi  juga  terkait  dengan  penyelenggaraan  sistem  demokrasi  dan keberlangsungan pemerintahan.
Dari sejarah dan perkembangan lembaga penyelenggara pemilu tersebut di atas, terjadi transformasi pada lima poin. Pertama, kelembagaan. Tidak hanya KPU, Bawaslu dan  DKPP  (kini),  bersifat  permanen.  Kedua,  komposisi  keanggotaan.  Semula  dari parpol  dan  pemerintah  serta  melibatkan  MA  dalam  pengawasan,  kini  diisi  oleh  unsur masyarakat  profesional.  Ketiga,  skema  rekruitmen.  Semula  rekomendasi  dari Pemerintah  dan  Pemda  untuk  KPU,  serta  rekomendasi  dari  KPU  untuk  Bawaslu,  kini ada  skema  timsel  tersendiri  dan  mandiri.  Keempat,  kewenangan.  Bawaslu,  semula hanya mengawasi dan merekomendasi, kini dapat "meng-eksekusi" pelanggaran pemilu. DKPP,  semula  hanya  "mekanisme",  kini  lembaga.  Kelima,  struktur  kerja  Bawaslu, semula hanya ditingkat kecamatan, kini hingga di TPS.
Pastinya,  pendataan  pemilih  oleh  pantarlih  semakin  baik  dengan  memastikan petugasnya  terdiri  dari  unsur  masyarakat  setempat  dan  pemberian  kartu  pemilih  dari pemilih yang terdaftar. Dari proses transformasi tersebut, secara sadar bangsa ini terus meningkatkan  kompetensi  dan  independensi  lembaga  penyelenggara  pemilu  untuk mendorong  terciptanya  demokrasi  yang  substantif.  Keberadaan  penyelenggara  pemilu menjadi  kunci  terpilihnya  Pemerintah  dan  DPR  yang  sah.  Proses  yang  dilakukannya mendorong  terbentuknya  negara   yang  stabil,  efektif  dan  efisien.  Sekalipun  ada kekecewaan dari kontestan yang kalah, hal itu dapat terkondisikan secara alami.
Bahkan  pelayanan  publik  penyelenggara  pemilu  dapat  mendorong  terciptanya akuntabilitas  publik  pemerintah  dan  DPR.  Rakyat  dapat  menghukum  peserta pemilu (tidak dipilih kembali), jika dianggap ingkar janji politik. Hasil pemilu kita juga dapat  menjamin  keterwakilan  setiap  kelompok  di  parlemen.  Hal  yang  paling  utama, pelayanan publik oleh penyelenggara pemilu  dapat menjembatani hak konstitusi setiap warga negara.
Dinamika  dan  perkembangan  paradigma  dalam  ilmu  administrasi  publik memberikan perhatian khusus terhadap kajian pelayanan publik, terutama, yang menjadi tanggung  jawab  pemerintah  dan  lembaga  negara.  Pada  tahun  1990-an,  muncul  konsep paradigma New  Publik  Service (NPS).  Dalam  NPS,  masyarakat  diposisikan  sebagai pemilik  pemerintahan  ( owners  of  government ).  Perspektif  ini  mengedepankan  posisi masyarakat  sebagai  warga  negara.  Bukan  sekedar  pelanggan  dari  pelayanan  publik, (meminjam  istilah  paradigma New  Publik  Management -  NPM)  yang  muncul  ditahun 1980-an.  Jauh  sebelumnya,  ada  paradigma Old  Publik  Administration (OPA)  sejak 1850an,  dimana  pelayanan  publik  berjalan  sangat  birokratis,  hierarkis,  tertutup  dan partisipasi masyarakat sangat terbatas.
Diluar  perkembangan  paradigma  tersebut,  pelayanan  publik  dalam  pelaksanaan pemilu  oleh  Lembaga  Penyelenggara  Pemilu,  justru  sudah  mengadopsi  konsep  NPS sejak  awal  pemilu  dilaksanakan  di  negeri  ini,  pemilu  tahun  1955.  Partisipasi  rakyat dalam  pemilu  adalah  bagian  penting  untuk  melegitimasi  hasil  pemilu.  Penyelenggara pemilu  memandang,  rakyat  tidak  hanya  sebagai  pemilik  pemerintahan,  tetapi  sebagai pemegang  kedaulatan.  Dalam  dinamika  dan  perkembangan  konsep  paradigma  ilmu administrasi di atas, tentu hal ini merupakan lompatan yang luar biasa, jauh melampaui kajian keilmuan dari zamannya. Harus kita syukuri, bahwa keberlangsungan demokrasi di negeri ini adalah juga sumbangsih besar dari rakyat yang ikut mensukseskan pemilu, dengan  partisipasinya.  Dan  partisipasinya  dapat  tersalurkan  justru  dengan  kehadiran lembaga  penyelenggara  pemilu  yang  memberikan  pelayanan  publik  dalam penyelenggaraan pemilu.

## BIBLIOGRAFI
Agus, E. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik . Yogjakarta; Gadjah Mada University Press.
Basuki, Sulistyo. 2010. Metode Penelitian . Jakarta: Penaku. Dewi, Citra.
Gerald  E.  Caiden.  1982. Public  Administration  (Second  Edition) .  California:  Pacific Palisasdes, Palisades.
Hardiyansyah.  2011. Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya . Yogyakarta:  Gava Media.
Henry,  Nicholas.  1995. Public  administration  and  public  affairs  (Sixth  Edition) . Englewood Cliffs, New Jersey
J.V. Denhardt & R.B. Denhardt (2007). The New Public Service: Serving, not Steering, New York
Pasalong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik , Bandung: Alfabeta.
Purwanto,  Agus  Erwan.  2005. Pelayanan  Publik  Partisipatif ,  mewujudkan  good governance melalui pelayanan publik, Gadjah mada university press, Yogyakarta.
Ketetapan  MPR  RI  Nomor:  III/MPR/1998  tahun  1998  tentang  Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto Selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Risalah  Sidang  BPUPKI  –  PPKI  28  Mei  1945-  22  Agustus  1945.  Jakarta:  Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Undang-undang  Nomor  7  tahun  1953  tentang  Pemilihan  Anggota  Konstituante  Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Undang-undang  Nomor  15  tahun  1969  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
Undang-undang  Nomor  4  tahun  1975    tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
Undang-undang Nomor 2 tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15  Tahun  1969  Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota-Anggota  Badan Permusyawaratan/Perwakilan  Rakyat  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
Undang-undang  Nomor  12  tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,    Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.
Undang-undang  Nomor  23  tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden.
Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
Undang-undang  Nomor  10  tahun  2008  tentang    Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.
Undang-undang  Nomor  42  tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  Dan  Wakil Presiden.
UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
https://wiwiksunaryatipujilestari.wordpress.com/2015/03/26/teknik-pengumpulan-data/ http://www.diskusilepas.com/2014/05/paradigma-pelayanan-publik.html https://www.kaskus.co.id/thread/537df80f8c07e789328b457e/kenali-sejarah-bangsamu- pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-1955-2014/
http://kepustakaan- residen.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=20&from_box=list &hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=
http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2017/10/PEMILU-1977-1997/MzQz https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955- 2014.html
https://www.rumahpemilu.com/public/doc/2013_02_25_11_42_48_Hasil%20Pemilu%2 0Tahun%201999.pdf
http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Partisipasi_Pemilih_pada_Pemilu_2014_Studi_Pe njajakan.pdf
https://nasional.kompas.com/read/2014/07/23/16270771/Ternyata.Tingkat.Partisipasi.da lam.Pilpres.Menurun.Dibandingkan.Pileg.
https://nasional.sindonews.com/read/1266242/12/jumlah-pemilih-pemilu-2019- mencapai-1965-juta-orang-1513405202