Penyelesaian Kerugian Investor Dari Praktik Insider Trading di Pasar Modal di Indonesia
Reyhan Rivelino, Lastuti Abubakar, Sudaryat Sudaryat e-ISSN : 2621-4105

## Penyelesaian Kerugian Investor Dari Praktik Insider Trading Di Pasar Modal di Indonesia
Reyhan Rivelino, Lastuti Abubakar, Sudaryat Sudaryat
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia reyhan19004@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji  kejahatan  perdagangan  orang  dalam (insider  trading) merupakan kejahatan yang banyak terjadi di Pasar Modal dan sangat sulit dibuktikan dalam proses penanganannya dan penyelesaiannya sehingga dalam hal ini investor lah yang selalu mendapatkan titik kerugian terbesar. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UU  Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Penguatan  dan  Pengembangan  Sektor  Keuangan  menjelaskan terkait batasan-batasan dan perlindungan hukum investor terkait praktik insider trading, namun hal ini  dirasa  belum  cukup  untuk  dapat  melindungi  investor  secara  optimal.  Penelitian  ini  ditulis dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  kualitatif  yaitu  mendeskripsikan  data  dengan teori-teori  untuk  menjawab  pertanyaan  disertai  dengan  penafsiran  hukum  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan.  Hasil  penelitian  terhadap  penyelesaian  dan  tindakan  yang  dilakukan  OJK  dalam insider trading merupakan hal yang penting untuk dilakukan OJK dan terkait dengan tindakannya dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan penyidikan pembuktian hingga penjatuhan sanksi, terkait dengan bentuk perlindungannya bisa dilakukan dengan langkah represif berupa penjatuhan sanksi setelah terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran di pasar modal.
Kata kunci : Insider Trading ; Penyelesaian; Kerugian; Perlindungan Hukum Investor

## Abstract
The purpose of this research is to examine trading crimes insider are crimes that occur a lot in the Capital Market and are very difficult to prove in the process of handling and solving them so that in this case investors always get the biggest loss point. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Strengthening and Development of the  Financial  Sector  explains  the  limitations  and  legal  protection  of  investors  related  to  Insider Trading practices, but this is considered insufficient to be able to protect investors optimally. This research  is  written  using  qualitative  juridical  writing  techniques,  namely  describing  data  with theories  to  answer  questions  accompanied  by  legal  interpretations  so  that  conclusions  can  be drawn. The purpose of this study is to discuss how OJK as a supervisory institution in the capital market to  handle and resolve Insider Trading practices and how repressive steps are taken after Insider Trading crimes occur so that the protection that investors should get will be realized. Keywords: Loss; Insider Trading; Investor Legal Protection; Settlement

## 1. PENDAHULUAN
Perdagangan  orang  dalam  atau  biasa  disebut  dengan insider  trading merupakan sebuah bentuk tindak pidana  pelanggaran dalam pasar modal  dimana dalam  transaksi insider  trading bentuknya  menggunakan  koneksi  informasi  dari orang  dalam  dalam  perusahaan  untuk  kepentingan  pribadinya  sendiri.  Sehingga atas  perbuatan  tersebut  merupakan  tindakan  kejahatan  yang  seharusnya  tidak dilakukan karena melanggar Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Pasar Modal karena orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek.
UU  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  modal  (  UU  Pasar  modal) sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  4  Tahun  2023  tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  Pasal  1  angka  13  menjelaskan bahwa, eksistensi dari pasar modal akan memiliki beberapa manfaat yang penting, diantaranya: 1 1)  Sebagai  tempat  sumber  pembiyaan  (jangka  pendek,  menegah, panjang)  bagi  dunia  usaha;  2)  Sarana  diversifikasi  dana  investasi  bagi  Investor; 3)Sarana membuka lapangan pekerjaan baru 4) Sarana penambahan deviden bagi negara;  5)  Sarana  untuk  membuat  masyarakat  menjadi  investor  (pemilik  dari perusahaan);  6)  Sarana  penggerak  perekonomian  nasional.  Setelah  melihat manfaat  dari  pentingnya  pasar  modal  perlu  dipahami  terkait  prinsip  utama  yang dianut pada seluruh pasar modal yang ada di dunia. Prinsip yang dimaksud ialah prinsip keterbukaan/ disclosure of principle. 2
Konteks  “keterbukaan”  atau  “transparansi”  ini  merupakan  kewajiban  bagi para stakeholders (pemangku  kepentingan),  khususnya  oleh  emiten  (perusahaan publik)  untuk  menginformasikan  segala  informasi  material  kepada  masyarakat umum/investor terkait usahanya yang dapat berpengaruh terhadap harga dari efek emiten. Demikian, penegakan prinsip ini sangat diperlukan oleh para investor agar dapat menentukan arah investasinya di dalam pasar modal. 3 Dengan hal tersebut, peran  dan  kerja  sama  yang  baik  antara  para stakeholders dalam  pasar  modal merupakan hal yang penting dan wajib dijalankan.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  adalah  salah  satu stakeholders dan  lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK mempunyai  tugas  dan  fungsi  utama  untuk  melindungi  konsumen/investor  yang berada di pasar modal Indonesia.  Pasal 4 UU OJK, dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan:  1)  Terselenggara  secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil;  Mampu  melindungi  kepentingan Konsumen  dan  masyarakat.  OJK  membuat  peraturan  tentang  perlindungan konsumen jasa keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
1 Eti Kumala Putri, “Pelindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Dari Praktik Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)” (Universitas Hasanuddin, Makasar, 2021).
2 Eduardus Tandein, Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio (Yogyakarta: BPFE, 2001).
3 Irsan Nasaruddin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. OJK selaku lembaga pengawas dan pelindung konsumen wajib untuk melindungi  konsumen  dari  berbagai  ancaman  salah  satunya  berupa  kejahatan- kejahatan yang ada di Pasar Modal Indonesia. 4
Salah satu kejahatan dalam pasar modal yang cukup menarik untuk dibahas ialah  kejahatan  perdagangan  orang  dalam (insider  trading). Securities  Exchange Commissions  (SEC) mendefinisikan  kejahatan  perdagangan  orang  dalam  atau insider  trading merupakan  sebuah  kejahatan  yang  dilakukan  ketika  seseorang melakukan praktik perdagangan efek pada suatu sekuritas dengan dasar informasi material nonpublik atas suatu emiten. Pada dasarnya kejahatan perdagangan orang dalam (insider  trading) ini    terbagi  kedalam  dua  teori  besar.  Teori  pertama merupakan  teori  klasikal/teori fiduciary  duty dan  teori  kedua  merupakan  teori penyalahgunaan  atau  juga  dikenal  dengan  teori misappropriation. Perbedaan  di antara  kedua  teori  ini  ialah  apabila  teori  klasik  menitikberatkan  kepada pelanggaran  yang  dilakukan  dari  individu  dalam  perusahaan/orang  dalam perusahaan dengan menggunakan informasi  material  non publik yang melanggar fiduciary duty dari kewajiban dalam perusahaan, sedangkan teori penyalahgunaan atau missapropriation menitikberatkan  terhadap  tanggung  jawab  kesalahan  lebih jauh  daripada  teori  klasik.  Individu  yang  sama  sekali  tidak  ada  kaitan  dengan suatu  emiten,  namun  menggunakan  informasi  material  non  publik  untuk  meraih keuntungan  maka  tetap  akan  dikenakan  tanggung  jawab  dan  sanksi.  Terdapat beberapa  contoh  kasus  yang  pernah  terjadi  seperti  dugaan insider  trading saham Semen  Gresik  pada  Juni  tahun  1998, insider  trading saham  Bank  Danamon (BDMN) Serta bank muamalat yang terjadi pada tahun 2017-2019. 5
UU  Pasar  Modal  Indonesia  sebenarnya  tidak  menjelaskan  definisi  secara detail mengenai apa itu insider trading , namun UUPM pada pasal 95 memberikan batasan-batasan  terhadap  transaksi  yang  dilarang,  yaitu  orang  dalam  dari  emiten yang mempunyai informasi. Dalam hal ini orang dalam dilarang memberlakukan transaksi  penjualan  atau  pembelian  atas  efek  emiten  atau  perusahaan  lain  yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. 6 UU  Pasar  Modal  tidak  memberikan  pengertian  dari insider  trading secara eksplisit, namun definisi tersebut dapat dilihat secara implisit pada pasal 95 yang memiliki makna bahwa kejahatan insider trading ini setidaknya memiliki 3 unsur, yaitu  adanya ”trading” , “insider” ,  dan  adanya  sebuah “insight  information”.
Ketiga  unsur  Pasal  95  UUPM  harus terpenuhi secara  akumulatif . Artinya,  jika
4 Citra  Hafshah  Maharani,  “Perlindungan  Hukum  Oleh  Otoritas  Jas  Keuangan  (OJK)  Terhadap Pemegang Polis Yang Berkedudukan Sebagai Konsumen Asuransi,” Privat Law 9, no. 2 (2021).
5 Fira  Nurul  Jannati,  “Insider  Trading  di  dalam  Pasar  Modal”, Sembilan  Bintang,  2022, https://www.sembilanbintang.co.id/insider-trading-di-dalam-pasar-modal.
6 Najib A Gisymar, Insider Trading Dalam Praktik (Badung: Citra Aditya Bakti, 1999).
salah  satu  unsur  tidak  terpenuhi,  maka  pelaku  tindak  kejahatan  ini  tidak  dapat dianggap melakukan kejahatan insider trading. 7
Penelitian  artikel  ini  didasari  oleh  penelitian  terdahulu  mengenai insider trading oleh Muhammad (2021) mengenai problematika kejahatan insider trading dan  solusi  dalam  mewujudkan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  investor yang  mana  artikel  ini  memandang  insider  trading  merupakan  perdagangan  yang dilarang  dalam  transaksi  efek  di  pasar  modal. 8 Pada  penelitian  ini,  menjelaskan bahwa insider  trading dikhawatirkan  akan  menimbulkan  dampak  negatif  bagi investor  lainnya,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa insider  trading dalam sanksinya  telah  diatur  dalam  UUPM  dan insider  trading memiliki  keterkaitan dengan keberadaan misappropiation  theory dan fiduciary duty theory .
Artikel  kedua  oleh  Faiz  (2019)  yang  membahas  menganai  kasus insider trading yang  terjadi  ialah  kasus  PT  Bank  Danamon  Indonesia.  terjadi  dilakukan oleh  Rajiv  Louis  yang  pada  saat  itu  menjabat  sebagai  kepala  dari  PT  UBS Indonesia. Rajiv mengetahui akan ada aksi korporasi berupa akuisisi saham Bank Danamon  oleh  DBS  Group  Holdings.  Rajiv  selaku  orang  dalam  emiten  dan memiliki privilege atas  informasi  tersebut,  memanfaatkan  kesempatan  itu  untuk menguntungkan  dirinya  dan  dapat  memperoleh  keuntungan  170  ribu Singapore Dollar . 9
Terakhir, penelitian Pamungkas (2021) menyebutkan permassalahan insider trading berfokus  pada  titik  berat  dari  kerugian  yang  terletak  terhadap  korban karena berdasarkan kasus yang telah ada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku bukanlah  sanksi  untuk  memberikan  ganti  kerugian  terhadap  korban. 10 Meninjau penelitian  terdahulu,  permasalahan  Dengan  hal  tersebut,  peran  penting  dari  OJK sangat  dibutuhkan  untuk  melindungi  korban  sehingga  kepercayaan  investor  di pasar modal Indonesia akan selalu terjaga. Pada penelitian ini tindakan yang OJK lakukan  untuk  mengatasi  adanya  praktik  perdagangan  orang  dalam  ( insider trading) di  dalam  pasar  modal  Indonesia  serta  terhadap  sistem  perlindungan hukum terhadap investor yang dirugikan akibat adanya praktik insider trading di dalam  pasar  modal  Indonesia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji kejahatan  perdagangan  orang  dalam (insider  trading) merupakan  kejahatan  yang banyak  terjadi  di  pasar  modal  dan  sangat  sulit  dibuktikan  dalam  proses penanganannya dan penyelesaiannya sehingga dalam  hal  ini investor  yang selalu mendapatkan titik kerugian terbesar.
7 Anisa  Rahmawati;  et.al,  “Insider  Trading  Dalam  Kegiatan  Pasar  Modal  Dikaitkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal,” Souvereignty:  Jurnal  Demokrasi  Dan  Ketahanan Nasional 1, no. 1 (2022).
8 Raden  Muhammad;  et.al,  “Problematika  Kejahatan  Insider  Trading  Dan  Solusi  Dalam Mewujudkan  Perlindungan  Dan  Kepastian  Hukum  Bagi  Para  Investor,” Jurnal  Legislatif 4,  no.  2  (2021): 203–14.
9 Giras  Pasopati,  “Kasus  Insider  Trading  Saham  Danamon,  BEI  Temui  UBS  Indonesia,”  CNN Indonesia, 2015.
10 Fajar Tri Pamungkas dan Ahmad Arif, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Adanya Fraud Dalam Bisnis Investasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 2, no. 1 (2021).
Penyelesaian Kerugian Investor Dari Praktik Insider Trading di Pasar Modal di Indonesia
Reyhan Rivelino, Lastuti Abubakar, Sudaryat Sudaryat e-ISSN : 2621-4105

## 2. METODE
Metode  analisis  data  yang  penelitian  ini  gunakan  adalah  analisis  yuridis kualitatif.  Penelitian  ini  melakukan  analisis  terhadap  data  yang  telah  didapatkan untuk  menggambarkan  dan  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  berdasarkan  teori yang  ada  dan  dilakukan  dengan  mendeskripsikan  data  yang  telah  terkumpul tersebut dengan diinterpretasikan berupa penafsiran hukum sehingga dapat ditarik suatu    kesimpulan. 11 Penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  ( library research). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan ialah dengan  peraturan  perundang-undangan. 12 Bahan  hukum  sekunder  adalah  berupa buku, karya ilmiah para sarjana hukum, dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier berupa  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), Black’s law dictionary, biografi hukum, 13 direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, dan lain-lain.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Mekanisme Penyelesaian Insider Trading
Penanganan  dan  penyelesaian  dari  praktik insider  trading merupakan sebuah  hal  yang  wajib  dilakukan  dan  ditegakkan  oleh  seluruh stakeholders yang dalam  hal  ini  adalah  OJK  adalah  sebuah  lembaga  pengawasan  jasa  keuangan seperti  industri  perbankan,  pasar  modal,    reksadana,    perusahaan    pembiayaan, dana  pensiun  dan  asuransi. yang berada dalam bidang pasar modal sebagai suatu bentuk  perlindungan  konsumen.  Hukum  positif  Indonesia  mengatur  bahwa  OJK selaku stakeholders dan  lembaga  pengawas  pasar  modal  saat  ini  mewajibkan untuk  membantu  dan  menyelesaikan  kasus insider  tading yang  terjadi  di  pasar modal  Indonesia.  Bila  merujuk  kepada  konsep  penanganan  dan  penyelesaian insider  trading ,  hal  ini  merupakan  sebuah  langkah  represif  yang  dilakukan  oleh OJK,  serta  dapat  dibantu  oleh  penegak  hukum  lainnya  (Kepolisian,  Kejaksaan, Penyidik,  dsb)  di  Republik  Indonesia  untuk  mengarahkan  dan  melakukan tindakan-tindakan  yang  dapat  membuat  jera  pelaku  kejahatan  serta  menegakkan hukum  yang  berlaku.  Penegakan  hukum  yang  dimaksud  merupakan  suatu  usaha untuk  mewujudkan  ide-ide  tentang  kepastian  hukum,  kemanfaatan  sosial,  dan keadilan menjadi kenyataan. 14
Pelaksanaan  penanganan  dan  penyelesaian  serta  bentuk  perlindungan konsumen dari kejahatan yang berada di ranah pasar modal Indonesia yang salah satunya  ialah insider  trading ,  OJK  mempunyai  beberapa  kewenangan  dan tindakan  yang  dapat  dilakukan,  diantaranya  yaitu  melalui  pemeriksaan,
11 M. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: Grafindo Persada, 2007).
12 Soekanto. S dan Mamudji. S, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum (Jakarta: Raja Grafindo, 2017).
13 Firman Habib Patrianto, “Aspek Hukum Praktik Insider Trading Terhadap Investor Dalam Pasar Modal Di Indonesia,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 6, no. 2 (2021): 200–213.
14 Moh Heriyanto; et. al, “Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar ‘G’ Jenis Trihexyphenidil,” Media Iuris 3, no. 1 (2020).
penyidikan,  pembuktian,  penyelesaian  perselisihan, internal  dispute  resolution (IDR) dan external dispute resolution (EDR) yang penjelasannya sebagai berikut: Pemeriksaan yaitu  Pasal  5  (c)  angka  2  UU  Nomor  8  Tahun  1995 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  4  Tahun  2023  tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  menjelaskan  bahwa  dalam melaksanakan  tugasnya,  otoritas  jasa  keuangan  mempunyai  kewenangan pengawasan  untuk  mengadakan  pemeriksaan  dan  penyidikan  terhadap  setiap pihak  dalam  hal  terjadi  peristiwa  yang  diduga  merupakan  pelanggaran  terhadap undang-undang  ini  dan  atau  peraturan  pelaksanaannya. 15 Definisi  dari pemeriksaan  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  2  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal,  yaitu  serangkaian  kegiatan  mencari,  mengumpulkan,  dan  mengolah  data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Tujuan pemeriksaan dijelaskan dalam Pasal 2, yaitu “Tujuan pemeriksaan adalah membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.”
Beberapa  bentuk  pemeriksaan  yang  otoritas  jasa  keuangan  dapat  lakukan untuk menangani kejahatan pasar modal, antara lain: 16 a) Meminta segala bentuk keterangan  atau  konfirmasi  dari  pihak  yang  diguga  melakukan  tindakan pelanggaran  pasar  modal  b)  Mewajibkan  pihak  yang  diduga  melakukan  atau terlibat  dalam  pelanggaran  terhadap  undang-undang  ini  dan  atau  peraturan pelaksanaannya  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  kegiatan  tertentu; Memeriksa  dan  atau  membuat  salinan  terhadap  catatan,  pembukuan,  dan  atau dokumen  lain,  baik  milik  pihak  yang  diduga  melakukan  atau  terlibat  dalam pelanggaran  c)  Menetapkan  syarat  dan  atau  mengizinkan  pihak  yang  diduga melakukan atau terlibat  dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan  pelaksanaannya  untuk  melakukan  tindakan  tertentu  yang  diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
Penyidikan  atas  tindak  pidana  di  bidang  pasar  modal  dapat  dilakukan  oleh OJK  yang  dapat  dibantu  oleh  aparat  penegak  hukum  lainnya,  seperti  Kepolisian Republik  Indonesia,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  Departemen  Kehakiman,  dan Kejaksaan Agung. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1, dinyatakan  bahwa  yang  menjadi  penyidik  adalah  Pejabat  Polisi  Negara  RI  dan Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  diberi  kewenangan  khusus  oleh undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan. 17 Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  101 ayat  6  yang  menyatakan  bahwa  kedudukan  Polri  hanya  sebagai  pembantu penyidik  OJK  dalam  hal  terjadi  tindak  pidana  di  lingkungan  pasar  modal.  OJK
15 “Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  Tentang  Pengembangan  Dan  Penguatan  Sektor Keuangan” (n.d.).
16 “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal” (n.d.). Pasal 100
17 Jusuf Anwar, Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia (Badung: PT Alumni, 2008).
dalam  menetapkan  dan  melakukan  penilaian  untuk  melakukan  penyidikan  atau tidak  ialah  dengan  mempertimbangkan:  Nilai  transaksi  dari  pelanggaran  atau dampak  pelanggaran.  Ada  atau  tidak  adanya  penyelesaian  atas  kerugian  yang timbul  akibat  tindak  pidana.  Akibat  tindak  pidana  terhadap  kegiatan  penawaran dan/atau perdagangan efek secara keseluruhan. Dampak kerugian terhadap sistem pasar  modal  atau  kepentingan  pemodal  atau  investor  dan/atau  masyarakat.  OJK dapat  memilih  untuk  tidak  melanjutkan  ke  tahap  penyidikan  dan  langsung berwenang  untuk  menetapkan  tindakan  administratif  berupa  sanksi  administratif dan/atau perintah tertulis terhadap pihak yang melakukan tindak pidana.
Namun,  bila  OJK  memilih  untuk  melanjutkan  kepada  tahap  penyidikan, maka OJK memiliki beberapa kewenangan penyidikan, antara lain: 18 a) Menerima laporan,  pemberitahuan,  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya  tindak pidana  di  bidang  pasar  modal;  b)  Melakukan  penelitian  atas  kebenaran  laporan atau  keterangan  berkenaan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  pasar  modal;
c)Melakukan  penelitian  terhadap  pihak  yang  diduga  melakukan  atau  terlibat dalam  tindak  pidana  di  bidang  pasar  modal;  c)  Memanggil,  memeriksa,  dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal d) Meminta kepada instansi  yang  berwenang  untuk  melakukan  penangkalan  terhadap  orang  asing yang diduga akan mengganggu keamanan dan ketertiban umum melalui kegiatan di  pasar  modal  e)  Melakukan  pemeriksaan  pembukuan/catatan  yang  berkenaan dengan dugaaan pelanggaran f)  Melakukan penggeledahan di  setiap tempat  yang diduga  ada  barang  barang  terkait  dugaan  pelanggaran;  g)  Memblokir  rekening bank  dari  pihak  yang  diduga  melakukan  pelanggaran;  h)  Meminta  data, dokumen,barang  bukti  baik  cetak  maupun  elektronik  kepada  jasa  penyelenggara telekomunikasi  dari  pihak  yang  diduga  melakukan  pelanggaran;  i)  Meminta bantuan  ahli  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  penyidikan  tindak  pidana  pasar modal; j) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
Pembuktian  yang  merupakan  salah  satu  tahapan  dalam  beracara  di pengadilan  akibat  adanya  sebuah  pelanggaran  dan  kejahatan  yang  terjadi,  salah satunya  dari  gugatan  akibat  praktik insider  trading .  Namun,  dalam  faktanya, proses pembuktian di pengadilan terkait praktik insider trading terkesan terhambat karena  minimnya  dan  sulitnya  bukti  yang  konkret  untuk  membuktikan  bahwa seseorang telah melakukan praktik insider trading atau tidak.
Teori yang sah dan didukung oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu teori sistem pembuktian secara negatif sebagaimana yang ditekankan dalam pasal  183  KUHAP,  bahwa:  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seseorang  kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya”.  Dengan  hal  itu,  maka  proses
18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pasal 101.
mekanisme pembuktian terhadap kejahatan pidana alat bukti merupakan hal yang esensial bagi hakim untuk menghukum para pelaku kejahatan.
Merujuk  terhadap  alat  bukti  sebagaimana  pada  Pasal  184  KUHAP  telah dijelaskan  bahwa  alat  bukti  yang  sah  dan  dapat  digunakan  dalam  hukum  acara pidana  ialah,  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan terdakwa. 19 Terdapat perluasan alat bukti  yang mengacu kepada UU  ITE Pasal 5 yang  mengatur:    1)  Informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah;  2)Informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Adanya perluasan dari alat bukti ini menjadikan dasar hukum untuk mencari alat bukti yang dilakukan oleh pelaku insider trading dalam perdagangan  efek  di  pasar  modal  sudah  menggunakan scripless (tanpa  warkat), dimana  OJK  dan  penyidik  dapat  lebih  proaktif  dalam  proses  pembuktian  akibat praktik insider  trading ini.  Namun,  hal  ini  selalu  mendapatkan  kendala  saat melakukan  pengumpulan  alat  bukti  karena  sangat  minimnya  bukti  fisik,  bahkan bukti digital untuk membuktikan seseorang diduga melakukan insider trading .
Penyelesaian  perselisihan di  antara  konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akibat dari kejahatan pasar modal, salah  satunya kejahatan insider trading, maka langkah awal yang harus ditempuh apabila terjadi perselisihan ialah wajib menyelesaikannya di LJK terkait terlebih dahulu. Apabila penyelesaian  sengketa  di  LJK  tidak  mencapai  kesepakatan,  konsumen  dapat melakukan  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  dan/atau  di  luar  pengadilan. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dapat  dilakukan  melalui  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS). 20 Internal  Dispute  Resolution  (IDR) merupakan  sebuah  mekanisme  penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dengan lembaga  jasa  keuangan/pelaku  usaha  jasa  keuangan  dengan  cara  mendengarkan pengaduan dari konsumen yang dirugikan dan menyelesaikannya terlebih dahulu secara  musyawarah. Internal  Dispute  Resolution adalah  penyelesaian  masalah berupa  pengaduan  yang  dialami  oleh  konsumen,  sebelum  menjadi  sengketa  dan penyelesaiannya  dilakukan  berdasarkan  asas  musyawarah  untuk  mencapai mufakat yang diselenggarakan oleh lembaga jasa keuangan itu sendiri sendiri. 21 Selanjutnya ,  External  Dispute  Resolution (EDR) merupakan  tata  cara lanjutan yang dilakukan apabila tidak tercapainya kesepakatan di Internal Dispute Resolution. Penyelesaian  ini  dapat  dilakukan  di  litigasi  maupun  di  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS).  Apabila  investor  memilih  untuk menyelesaikan  sengketa  di  litigasi/pengadilan,  maka  yang  akan  ditempuh  adalah tata  cara  ber-acara  di  pengadilan  pada  umumnya.  Namun,  untuk  layanan
19 Ronaldo  Naftali  dan  Aji  Lukman  Ibrahim,  “Proses  Pembuktian  Perkara  Pidana  Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online,” Jurnal Esensi Hukum 3, no. 2 (2021).
20 Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa,” OJK, n.d.
21 Khairulianti  Nur  Rizkha,  “Mekanisme  Internal  Dalam  Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah  Bank Syariah (Internal Dispute Resolution)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2021).
penyelesaian  sengketa  di  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS), diantaranya mediasi, ajudikasi, arbitrase.
Sehingga  investor  yang  dirugikan  akibat  praktik insider  trading di  pasar modal Indonesia akan mendapatkan perlindungan yang sebagaimana telah dijamin oleh  hukum  positif  di  Indonesia.  Menurut  CST  Kansil,  “Perlindungan  hukum adalah  segala  upaya  hukum  harus  diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  demi memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 22
3.2 Perlindungan  hukum  Investor  terhadap  Praktik  kerugian  Insider

## Trading
Dalam  pasar  modal  Indonesia,  perlindungan  terhadap  investor  menjadi kewenangan  dan  kewajiban  dari  OJK.  OJK  pada  umumnya  dapat  melakukan perlindungan  bersifat  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  oleh  lembaga OJK yang bersifat preventif, seperti memberikan informasi dan edukasi, meminta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut  berpotensi  merugikan  masyarakat,  dan  membuat  mekanisme  pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.
Tindakan  represif  oleh  OJK  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  tindakan yang  dimulai  dari  penyelidikan  hingga  menjatuhkan  sanksi  kepada  pihak  yang melakukan  tindak  kejahatan.  Sebuah  bentuk  perlindungan  lanjutan,  yaitu  dengan bentuk  penjatuhan sanksi.  Pada dasarnya UUPM telah meletakkan landasan bagi penegakkan hukum sebagai suatu bentuk perlindungan investor atas segala bentuk pelanggaran  maupun  kejahatan  yang  terjadinya  di  pasar  modal.  Beberapa  sanksi yang  dikenakan  bagi  para  pelaku  kejahatan  pasar  modal,  diantaranya:  1)  Sanksi yang  bersifat  administratif  (Pasal  102  UUPM)  menyebutkan  sebagaimana  dalam Pasal  100C  UU  No  4  Tahun  2023  tentang  Penguatan  dan  Pengembangan  Sektor Keuangan,  menjelaskan  bahwa  otoritas  jasa  keuangan  dapat  mengenakan  sanksi administratif  berupa  denda  dengan  disertai  perintah  tertulis.  Beberapa  bentuk sanksi administratif yang  dapat  diberikan oleh OJK terhadap pelaku pelanggaran atau  kejahatan  di  bidang  pasar  modal,  diantaranya: 23 a)  Peringatan  tertulis;  b) Denda  (kewajiban  untuk  membayar  sejumlah  uang  tertentu);  c)  Pembatasan kegiatan  usaha;  d)  Pembekuan  kegiatan  usaha  e)  Pencabutan  izin  usaha  f) Pembatalan persetujuan g) Pembatalan pendaftaran. Dalam hal penjatuhan sanksi administratif  pada  umumnya,  OJK  menjatuhkan  sanksi  berupa  denda  dengan ketentuan  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  36/POJK.02/2020 tentang Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.
22 C.S.T  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia (Jakarta:  Penerbit  Balai Pustaka, 1989).
23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Pasal 102
Sanksi yang bersifat pidana (Pasal 103-110 UUPM) yang menyebutkan OJK diberikan  wewenang  untuk  mempertimbangkan  konsekuensi  dari  pelanggaran yang  terjadi  dan  wewenang  untuk  meneruskannya  ke  tahap  penyidikan berdasarkan pertimbangan. Pertimbangan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan atau  tidak  didasarkan  pada  penerapan  prinsip una  via. Kewenangan  untuk menangani  permasalahan  yang  terjadi  di  pasar  modal  memiliki  opsi  untuk  tidak melanjutkan ke tahap penyidikan  atau  dimulainya tindakan penyidikan terhadap dugaan  terjadinya  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini. Dalam  menentukan  opsi  tersebut,  OJK  dapat  melakukan  beberapa  pertimbangan yang  dilakukan  di  tahap  penyidikan  sebagaimana  yang  dijelaskan  di  Pasal  100 a (2) UU Pasar modal: 24
Ketika  OJK  telah  membuktikan  adanya  kejahatan  tindak  pidana  pasar modal, maka sanksi pidana yang OJK dapat berikan sebagaimana yang dijelaskan Pasal  1O6C  UU  Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Penguatan  dan  Pengembangan Sektor Keuangan, bahwa Terhadap kejahatan di bidang pasar modal, pelaku dapat dikenakan  pidana  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  104    UU  Nomor  4 Tahun  2023,  menyatakan  bahwa:  “Setiap  pihak  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  90,  Pasal  91,  Pasal  92,  Pasal  93,  Pasal  95, Pasal 96, Pasal 97, atau Pasal 98 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000.0000 (seratus lima puluh miliar rupiah)”.
Sanksi  perdata/tuntutan  ganti  kerugian  (Pasal  111  UUPM)  Sanksi  perdata atau  bentuk  ganti  kerugian  yang  dapat  diusahakan  bagi  para  investor  terhadap kejahatan  pasar  modal  dari  kejahatan insider  trading yaitu  dengan  mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap pelaku. Hal ini sesuai dengan  pernyataan  yang  dimuat  dalam  Pasal  111  UU  Nomor  8  Tahun  1995 tentang  Pasar  Modal,  yang  menjelaskan:  “Setiap  pihak  yang  menderita  kerugian sebagai  akibat  dari  pelanggaran  atas  undang-undang  ini  dan  atau  peraturan pelaksanaannya dapat  menuntut ganti rugi, baik  sendiri maupun bersama dengan pihak  lain  yang  memiliki  tuntutan  yang  serupa,  terhadap  pihak-pihak  yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”
Pengembalian keuntungan tidak sah/ disgorgement fund dalam pengaturannya  sendiri  terkait disgorgement  fund diatur  dalam  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  65  Tahun  2020  tentang  Pengembalian  Keuntungan  Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal atau dikenal dengan POJK Disgorgement. 25 Pasal 1 angka 2 POJK Disgorgement menjelaskan pengembalian keuntungan tidak sah adalah perintah otoritas jasa keuangan untuk
24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Pasal 100 huruf 1 ayat (2).
25 Komang  Ngurah  Wirya  Jaya,  “Disgorgement  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  Dalam Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  Dan  Dana  Kompensasi  Kerugian  Bagi  Investor  Di  Bidang  Pasar Modal” (Universitas Warmadewa, Bali, 2022).
mengembalikan  keuntungan  yang  diperoleh  atau  kerugian  yang  dihindari  secara tidak  sah  oleh  pihak  yang  melakukan  dan/atau  pihak  yang  menyebabkan terjadinya  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pasar modal.
OJK  dapat  melakukan  bentuk  pengambalian  dana  masyarakat  dengan membentuk  dana  kompensasi  kerugian  investor (disgorgement  fund) yang dikembalikan kepada investor yang dirugikan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat  mengumumkan  pengenaan  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  kepada masyarakat  melalui  situs website otoritas  jasa  keuangan  dan/atau  media  massa. 26 Dengan adanya alternatif yang OJK berikan berupa disgorgement fund , memiliki beberapa  manfaat  yang  diantaranya:  a)  Untuk  meningkatkan  efektivitas  dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang pasar modal; b) Untuk membuat jera pihak yang melakukan pelanggaran agar tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya  secara  tidak  sah;  c)  Untuk  dapat  meningkatkan  perlindungan  dan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal; d) Untuk meminimalisasi biaya  bagi  investor  untuk  membayar lawyer dengan  berperkara  di  pengadilan perdata.
4. PENUTUP
Tindakan yang OJK lakukan dalam hal penanganan dan penyelesaian tindak kejahatan perdagangan orang dalam ( insider trading ) merupakan hal yang sangat penting  dan  wajib  dilakukan  oleh  OJK,  selaku  lembaga  pengawas  pasar  modal Indonesia.  OJK  telah  berupaya  untuk  melakukan  pengawasan  untuk mengantisipasi  praktik insider  trading di  pasar  modal  Indonesia.  Upaya  tersebut meliputi pemeriksaan, penyidikan, pembuktian, penyelesaian perselisihan, hingga penjatuhan sanksi. Bentuk perlindungan hukum lanjutan yang OJK dapat lakukan ialah  dengan  langkah  represif,  berupa  penjatuhan  sanksi  setelah  terjadinya  suatu kejahatan  dan  pelanggaran  di  pasar  modal.  Sanksi  yang  diakomodasi  dalam hukum  positif  Indonesia  berdasarkan  UU  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar modal,  diantaranya  sanksi  yang  bersifat  administratif  (Pasal  102  UUPM),  sanksi yang  bersifat  pidana  (Pasal  103-110  UUPM),  dan  sanksi  perdata/tuntutan  ganti kerugian  (Pasal 111 UUPM). Sanksi tersebut masih hanya berbentuk penjatuhan dan  penghukuman  bagi  para  pelaku  saja,  serta  tidak  banyaknya  investor  yang mendapatkan uangnya kembali di tahun 2020, OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor  65  Tahun  2020  tentang  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  dan  Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar modal atau dikenal dengan POJK Disgorgement .  Perihal  OJK  melakukan  tindakan  penanganan  dan  penyelesaian praktik insider  trading perlu  dibentuk  suatu  unit  khusus  berupa  gabungan  dari beberapa  instansi  demi  mempermudah  dan  mempercepat  proses  penanganannya. Sehingga,  perlu  ditingkatkannya  pemahaman  dan  edukasi  lebih  lanjut  terkait POJK Disgorgement di Indonesia, agar investor dapat memahami karena sebagian
26 “POJK Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal” (n.d.). Pasal 2.
besar  investor  belum  memahaminya,  serta  mengenai  dana  yang  hilang  akibat kejahatan insider trading tidak dikembalikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anisa Rahmawati; et.al. “Insider Trading Dalam Kegiatan Pasar Modal Dikaitkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal.”
Souvereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional 1, no. 1 (2022). Anwar,  Jusuf. Penegakan  Hukum  Dan  Pengawasan  Pasar  Modal  Indonesia . Badung: PT Alumni, 2008.
C.S.T  Kansil. Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989.
Eduardus  Tandein. Analisis  Investasi  Dan  Manajemen  Portofolio .  Yogyakarta: BPFE, 2001.
Fajar  Tri  Pamungkas  dan  Ahmad  Arif.  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) Dalam Mengawasi Adanya Fraud Dalam Bisnis Investasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 2, no. 1 (2021).
Firman  Habib  Patrianto.  “Aspek  Hukum  Praktik  Insider  Trading  Terhadap Investor Dalam Pasar Modal Di Indonesia.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 6, no. 2 (2021): 200–213.
Jaya,  Komang  Ngurah  Wirya.  “Disgorgement  Sebagai  Upaya  Perlindungan Hukum  Dalam  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  Dan  Dana Kompensasi  Kerugian  Bagi  Investor  Di  Bidang  Pasar  Modal.”  Universitas Warmadewa, Bali, 2022.
M.  Syamsuddin. Operasionalisasi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Grafindo  Persada, 2007.
Maharani,  Citra  Hafshah.  “Perlindungan  Hukum  Oleh  Otoritas  Jas  Keuangan (OJK)  Terhadap  Pemegang  Polis  Yang  Berkedudukan  Sebagai  Konsumen Asuransi.” Privat Law 9, no. 2 (2021).
Moh  Heriyanto;  et.  al.  “Konsep  Kriminalisasi  Penegakan  Hukum  Terhadap Pembeli  Aktif  Ilegal  Obat  Keras  Daftar  ‘G’  Jenis  Trihexyphenidil.” Media Iuris 3, no. 1 (2020).
Najib  A  Gisymar. Insider  Trading  Dalam  Praktik .  Badung:  Citra  Aditya  Bakti, 1999.
Nasaruddin,  Irsan. Aspek  Hukum  Pasar  Modal  Indonesia .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2006.
Otoritas Jasa Keuangan. “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.” OJK, n.d. Pasopati,  Giras.  “Kasus  Insider  Trading  Saham  Danamon,  BEI  Temui  UBS Indonesia.” CNN Indonesia, 2015.
POJK  Nomor  65  Tahun  2020  tentang  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar modal (n.d.).
Putri,  Eti  Kumala.  “Pelindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Pasar  Modal  Dari Praktik  Perdagangan  Orang  Dalam  (Insider  Trading).”  Universitas Hasanuddin, Makasar, 2021.
Raden  Muhammad;  et.al.  “Problematika  Kejahatan  Insider  Trading  Dan  Solusi Dalam  Mewujudkan  Perlindungan  Dan  Kepastian  Hukum  Bagi  Para Investor.” Jurnal Legislatif 4, no. 2 (2021): 203–14.
Rizkha,  Khairulianti  Nur.  “Mekanisme  Internal  Dalam  Penyelesaian  Pengaduan
Penyelesaian Kerugian Investor Dari Praktik Insider Trading di Pasar Modal di Indonesia
Reyhan Rivelino, Lastuti Abubakar, Sudaryat Sudaryat e-ISSN : 2621-4105
Nasabah  Bank  Syariah  (Internal  Dispute  Resolution).”  UIN  Syarif Hidayatullah, 2021.
Ronaldo  Naftali  dan  Aji  Lukman  Ibrahim.  “Proses  Pembuktian  Perkara  Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online.” Jurnal Esensi Hukum 3, no. 2 (2021).
Soekanto. S dan Mamudji. S. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum . Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  Tentang  Pengembangan  dan  Penguatan Sektor Keuangan (n.d.).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (n.d.).