MEMINIMALISIR KONFLIK SOSIAL BERAGAMA DI INDONESIA
Akhmad Syarief Kurniawan Lakpesdam NU Lampung Tengah ask_270984@yahoo.com
Abstract
Indonesia  is  an  area  that  is  unstable  and  prone  to  conflict.  Confronted  in  a  variety  of social  problems  such  as  high  levels  of  poverty,  unemployment,  social  inequality,  social tension, and political instability, as well as the political institutions of democracy are not yet  effective,  the  areas  in  Indonesia  holds  the  potential  conflict  which  at  times  can  be sticking to the surface into a violent conflict open. The violent conflict in the past, such as occurred in Maluku, North Maluku, Poso, West Kalimantan, Aceh, Papua, bringing the impact of conflict with the social damage and casualties is not small. While, though most areas of conflict in Indonesia has now entered a post-conflict situation, the potential for conflicts (latent conflict) is still very high. Thus potential conflicts at times can turn into open violent conflict, when efforts prevention conflict and peace-building have not worked effectively. The high pluralism in Indonesia create potential conflicts of Indonesia is also high. Potential friction and misunderstandings  are  also high. Both conflicts  on a small scale or a large scale. In a small scale, the conflict is reflected in the communication not connected  or  not  running  as  it  should,  causing  a  sense  of  hurt,  angry,  frustrated, disappointed, irritated, confused, wondering, and others. Meanwhile, large-scale conflict embodied  in,  for  example,  social  unrest,  multi-cultural  chaos,  hostility  between  races, ethnicities and religions, and others. One of the factors that encourage the appearance of a conflict-prone  society  is  a  problem  related  to  the  elements  Tribe,  Religion,  Race,  and groups  (SARA).  Especially  religious  differences,  common  be  driving  the  emergence  of tensions in society, for example, issues related to the establishment of a means of worship, religious  activities  and  the  implementation  of  practical  political  problems. Keywords: Pluralism, Tribe, Religion

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  kawasan  yang  tidak  stabil  dan  rawan  konflik. Dihadapkan dalam pelbagai masalah sosial seperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran,  kesenjangan  sosial,  ketegangan  sosial,  dan  ketidakstabilan politik,  serta  institusi  politik  demokrasi  yang  belum  efektif,  daerah-daerah  di Indonesia  menyimpan  potensi  konflik  yang  sewaktu-waktu  bisa  mencuat  ke permukaan menjadi konflik kekerasan terbuka. 1
Konflik  kekerasan  dimasa  lalu,  seperti  terjadi  di  Maluku,  Maluku  Utara, Poso, Kalimantan Barat, Aceh, Papua, membawa dampak konflik dengan akibat kerusakan  sosial  dan  korban  jiwa  tidak  sedikit.  Sementara,  meskipun  sebagian besar  daerah  konflik  di  Indonesia  kini  memasuki  situasi  pasca-konflik,  potensi konflik  ( latent  conflict )  masih  sangat  tinggi.  Potensi  konflik  demikian  sewaktu- waktu  bisa  berubah  menjadi  konflik  kekerasan  terbuka,  ketika  upaya
1 Lambang  Trijono  ( Ed ), Masyarakat  Sipil  dan  Pencegahan  Konflik  Bersenjata  dari  Reaktif  ke Preventif , (Yogyakarta: CSPS Books, 2006), hal. 9.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
pencegahaan  konflik  dan  pembangunan  perdamaian  belum  bekerja  secara efektif.
Islam  dalam  arti  agama  yang  disampaikan  oleh  nabi  Muhammad  SAW lahir bersama dengan turunnya Al Quran lima belas abad yang lalu. Masyarakat Arab  jahiliyah  adalah  masyarakat  pertama  yang  bersentuhan  dengannya,  serta masyarakat pertama pula yang merubah pola pikir, sikap, dan tingkah lakunya, sebagaimana dikehendaki Islam. 2
Indonesia  dalam  peta  dunia  Islam  merupakan  fenomena  keislaman tersendiri  yang  berbeda  dengan  dunia  Islam  yang  lain.  Baik  pada  tata kenegaraan  maupun  kondisi  masyarakatnya. Karenanya,  para  pemerhati  dunia Islam merasa belum lengkap apabila tidak menyertakan Indonesi dalam proyek kajiannya. Ada banyak hal yang membuat Indonesia harus diperhitungkan, dan karenanya  layak,  sebagai  obyek  kajian  Islam  ditingkat  Internasional.  Selain karena berpenduduk muslim terbesar didunia, juga ditengah-tengah kehidupan mayoritas  muslim  ini,  segala  persoalan  kenegaraan,  kebangsaan,  dan kemasyarakatan  Indonesia  tidak  didasarkan  pada  suatu  paham  keagamaan (keislaman)  tertentu.  Justru  yang  dijadikan  pandangan  hidup  ( way  of  life )  dan ideologi  negara  adalah  Pancasila,  lima  dasar  yang  digali  dari  bumi  Indonesia sendiri,  yang  pada  tingkat  tertentu  menjadi  “titik  temu”  ( kalimatun  sawa’ )  dari pluralitas bangsa Indonesia. 3
Joachim  Wach  seorang  seorang  pakar  sosiologi  agama  dan  ahli perbandingan  agama  mengatakan  bahwa,  dalam  kehidupan  masyarakat  secara signifikan  selalu  terjadi  interaksi  sosial  yang  kental  antara  agama  dan masyarakat.  Bahwa  dari  interaksi  tersebut  dapat  membentuk    suatu  lembaga sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang mantap. 4
Akhir-akhir  ini  masyarakat  dihadapkan  dengan  masalah-masalah  sosial yang  semakin  krusial  yang  tidak  lepas  dari  kekuatan-kekuatan  sosial  yang bersumber    dari  persoalan  politik,  ekonomi  dan  juga  keagamaan.  Hal  ini seringkali menimbulkan gejolak yang menjurus kepada gerakan-gerakan negatif yang bersifat kritis dalam bentuk unjuk rasa, mimbar terbuka, demonstrasi, dan lain sebagainya.
Semua ini bersumber dari perbedaan persepsi dan kecemburuan sosial. Ini kadang-kadang,  jika  tidak  terkendalikan,  akan  menjurus  kepada  kebringasan massa.  Masalah-masalah  lain  adalah  keterbelakangan  pendidikan  dan pengajaran,  dari  persoalan  buta  huruf  sampai  masalah  kekurangan  guru  dan gedung  sekolah,  disamping  masih  terdapatnya  sekolah  –  sekolah  swasta  yang tidak memenuhi persyaratan mutu nasional, akibat dominasi kurikulum agama
2 Muhammad Quraish Shihab, Membumikan Al Quran , (Bandung: Mizan, 2006), hal. 245.
3 Marzuki  Wahid, Fiqih  Indonesia  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Counter  Legal  Draft  Kompilasi Hukum dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia , (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2014), hal. 3.
4 Tim  Penyusun, Sosiologi  Keagamaan  Suatu  Kajian  Empirik  dalam  Memantapkan  Nilai-Nilai Kerukunan Umat Beragama , (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2003), hal. 1.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
yang  umumnya  mengikuti  pola  pendidikan  tradisional  yang  menutup  anak didik dari nilai-nilai sekuler yang sudah menguasai masyarakat luas.

## Konflik Sosial Bertentangan Dengan Islam
Konflik  adalah  ketegangan  atau  pertentangan,  percekcokan,  perselisihan atau  pertentangan. 5 Konflik  sebagaimana  lazim  dikenal  para  sarjana  hukum  di Barat, berasal dari kontroversi pertanyaan mendasar mengenai hakekat hukum. Konflik  pada  dasarnya  merupakan  produk  dari  keragaman  filsafat  hidup  dan iedologi  politik  yang  populer  di  dalam  perdaban  Barat  dan  juga  keragaman pandangan tentang nilai-nilai akhir dan tujuan hidup manusia. 6
Secara  bebas,  konflik  bisa  diartikan  sebagai  situasi  tatkala  terjadi perbedaan, tumpang  tindih kepentingan, dan kehendak. Perbedaan  yang tejadi bisa  saja  sangat  bertolak  belakang  atau  berlawanan  sehingga  menimbulkan bentrokan, atau sekedar perbedaan arah yang membuat “tidak nyambung” dan kesalahpahaman.  Beberapa  dari  wujud  konflik  yang  dapat  dilihat  secara  kasat mata  antara  lain:  marah,  memaki-maki,  berkelahi,  pengaduan  ke  pengadilan, unjuk  rasa,  dan  lain-lian.  Tetapi  ada  juga  sikap  pembiaran  atau  apatisme, mendiamkan atau memboikot, dan lain-lain.
Hidup  dalam  kemajemukan  atau  pluralisme  membentuk  suatu keharmonisan  dalam  masyarakat.  Pluralisme  bernilai  positif,  sehingga  muncul kesadaran  hidup  untuk  memperjuangkan  dan  mempertahankan  idealisme. Pluralisme  merupakan  suatu  keharusan  yang  selalu  terkait  dan  bersentuhan dengan kehidupan manusia. Pluralisme adalah aturan Tuhan ( sunnatullah ) yang tidak akan berubah dan tidak mungkin dihindari. Masyarakat yang hidup secara pluralis  akan  menerima  kehadiran  orang  lain  secara  berdampingan  dalam kedamaian dan dapat bekerjasama untuk pengembangan kehidupan. 7
Menghadapi dunia yang makin plural, yang dibutuhkan bukan bagaimana menjauhkan  dirinya  dari  adanya  pluralitas,  melainkan  bagaimana  cara  atau mekanisme  untuk  menyikapi  pluralitas  itu. 8 Dalam  hal  ini,  Islam  mengajarkan pentingnya  kerukunan  dan  toleransi,  menolak  kekerasan  dan  diskriminasi.  Al Quran  mengakui  adanya  keberagaman  jenis  komponen  dalam  masyarakat, termasuk  soal  agama.    Sebagaimana  dijelaskan  di  dalam  Al  Quran,  Surat  Al Baqarah  (2)  ayat 148 yang artinya: “ dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana  saja  kamu  berada  pasti  Allah  akan  mengumpulkan  kamu  sekalian  (pada  hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ”. Selain itu, dijelaskan
5 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 587.
6 Akh  Minhaji  (Kata  Pengantar), Konflik  dalam  Yurisprudensi  Islam ,  (Yogyakarta:  Navilla, 2001), hal. 1.
7 Muhammad  Nashor, Komunikasi  Persuasif  Nabi  dalam  Pembangunan  Masyarakat  Madani , (Jakarta: Pustaka Mas, 2011), hal. 139.
8 Abdul  Moqsith  Ghozali, Argumen  Pluralisme  Beragama  Membangun  Toleransi  Berbasis  Al Quran , (Depok: KataKita, 2009), hal. 4.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
di  surat  Al  Hujurat  (49)  ayat  13  yang  artinya  “ Hai  manusia,  Sesungguhnya  Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa  -  bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal. Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang paling  taqwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha Mengenal ”.
Dengan  mengomparasikan  pemahaman  ayat  pertama  dan  dengan  makna substansial  ayat  kedua,  jelas  bahwa  umat  Islam  harus  menerima  adanya pluralitas.  Tuhan  menciptakan  manusia  secara  beragam,  dan  keragaman  itu tidak dimaksudkan  agar masing-masing saling menghancurkan  satu sama lain, akan  tetapi  agar  manusia  saling  mengenal  dan  menghargai  eksistensi  masing- masing ( li ta’arafu ). Tuhan menciptakan bumi bukan hanya bagi satu golongaan atau  umat  beragama  tertentu,  melainkan  bagi  seluruh  umat  manusia.  Dengan menurunkan  bermacam-macam  agama,  tidak  berarti  Tuhan  membenarkan diskriminasi satu umat atas umat lain, melainkan agar masing-masing berlomba berbuat kebaikan.
Tingginya  pluralisme  di  Indonesia  membuat  potensi  konflik  bangsa Indonesia juga tinggi. Potensi perpecahan dan kesalahpahaman  juga tinggi. Baik konflik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Dalam skala kecil, konflik tercermin  pada  komunikasi  tidak  sambung  atau  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya,  sehingga  menyebabkan  rasa  tersinggung,  marah,  frustasi,  kecewa, dongkol,  bingung,  bertanya-tanya,  dan  lain-lain.  Sementara  itu,  konflik  dalam skala  besar  mewujud  dalam,  misalnya,  kerusuhan  sosial,  kekacauan  multi budaya, perseteruan antar ras, etnis dan agama, dan lain-lain. 9
Salah  satu  faktor  rawan  yang  mendorong  munculnya  konflik  dalam masyarakat  adalah  masalah  yang  berkaitan  dengan  unsur  Suku,  Agama,  Ras, dan  antar  golongan  (SARA).  Khususnya  masalah  perbedaan  agama,  sering dijumpai  menjadi  pendorong  munculnya  ketegangan  dalam  masyarakat, misalnya  masalah  yang  berkaitan  dengan  pendirian  sarana  beribadah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan masalah politik praktis.

## Meminimalisir Konflik Sosial Agama
Konflik  keagamaan  adalah  realitas  sejarah,  melibatkan  semua  agama, konflik  lintas  agama  maupun  konflik  lintas  aliran  dalam  satu  agama,  padahal semua agama mengajarkan kebaikan dan mengajarkan kedamaiaan. Sejak zaman awal Islam pun konflik keagamaan sudah mengemuka. Sepanjang sejarah politik Islam,  sejak  Khulafaurrosyidin,  Daulah  Umayah,  Daulah  Abasiyah,  hingga  era global sekarang selalu saja ada konflik keagamaan dengan tingkat eskalasi yang berbeda-beda.
9 Tim  Penyusun, Riuh di  Beranda  Satu  Peta  Kerukunan  Umat  Beragama  di  Indonesia ,  (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Kemenag RI, 2003), hal. 3.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
Demikian juga Indonesia, meski dikenal sebagai bangsa yang ramah tetapi konflik  keagamaan  juga  tak  pernah  sepi.  Pertanyaannya,  apakah  konflik keagamaan  itu  berbasis  ajaran  agama  atau  sesungguhnya  ada  faktor  lain  yang menunggangi  kelompok  agama  sehingga  seakan-akan  konflik  itu  merupakan pembelaan terhadap keyakinan agama. 10
1. Peran Penyuluh Agama Membangun Toleransi Garda depan penanganan konflik sosial beragama adalah hadirnya peran penyuluh  agama.  Penyuluh  agama  atau  kepercayaan  memposisikan dirinya  sebagai  penyampai  ajaran  yang  berkewajiban  menyampaikan penerangan  agama  atau  kepercayaan  dan  mendidik  masyarakat  sebaik- baiknya  sesuai  dengan  tuntunan  kitab  suci  masing-masing  agama  atau kepercayaan. 11
Peran  penyuluh  agama  mampu  memerankan  dua  posisi  yaitu: konsultatif  dan  advokatif.  Sebagai  contoh,  dalam  Lokakarya  Nasional Penyuluhan  Agama  Forum  Komunikasi  Penyuluh  Lintas  Agama (FKPLA) di Bogor Juni 2006 peran-peran penyuluh dalam pemberdayaan kualitas umat beragama dirumuskan sebagai berikut:
a) Peran penyuluh dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Membentuk usaha  bersama  lintas  agama  dibidang  peternakan,  industri  kecil,
( home industry ), perikanan dan apotik hidup.
b) Peran  penyuluh  dalam  bidang  pendidikan  antara  lain;  membentuk arisan  bersama  lintas  agama  untuk  santunan  anak  kurang  mampu, memberikan  pendidikan  alternatif  seperti  kursus  komputer,  bahasa asing, tata boga, tata busana.
c) Peran  penyuluh  di  bidang  kesehatan  keluarga  antara  lain; penyuluhan  tentang  reproduksi,  gizi  keluarga,  lingkungan  hidup dari  pelbagai  agama,  penyuluhan  tentang  bahaya  narkoba  dan pergaulan bebas (HIV / AIDS) dari pelbagai agama.
d) Peran  penyuluh  dalam  bidang  sosial  (bakti  sosial  lintas  agama, perkawinan  massal  bagi  kaum  gelandangan,  arisan  rumah, pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan tenaga kerja wanita).
e) Peran penyuluh agama dalam memanfaatkan budaya sebagai media untuk  membangun  kerukunan  umat  beragama  sesuai  agama  dan budaya  masing-masing  (seperti;  wayang,  barongsai,  reog,  dan  naik dangau).
f) Peran penyuluh agama dalam meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan mental/spiritual.
10 Achmad Mubarok (Kata Pengantar), Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual , (Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014), hal. viii.
11 Alamsyah  M  Dja’far  dan  Ahmad  Nurkholish, Modul  Pendidikan  HAM,  Demokrasi  dan Konstitusi  Bagi  Penyuluh  Agama-Agama ,  (Jakarta  Pusat:  Indonesian  Conference  on  Religion  and Peace (ICRP), 2014), hal. 133.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
g) Peran  penyuluh  agama  dalam  menumbuhkan  dan  mewujudkan pemahaman gender.
h) Peran penyuluh dalam memerdayakan umat agar mampu menyerap kemajuan teknologi dan komunikasi.
i) Peran penyuluh agama terhadap bencana alam adalah para penyuluh lintas agama melakukan gerakan moral dan aksi-aksi sosial bersama- sama dalam menanggulangi bencana alam dan musibah lainnya.

## 2. Ruang Dialog dan  Memperkuat peran Civil Society
Belajar  dari  masalah  konflik  masa  lalu,  baik  konflik  sosial  atau konflik beragama perlunya  dibuka kembali ruang dialog. Dialog adalah sebagai  jalan  kehidupan  yang  sangat  membantu.  Dialog  sebagai  jalan kehidupan  berarti  dialog  membuat  kita  betah  dimanapun  berada  dan menyadarkan  kita  untuk  bersahabat  dengan  orang  lain,  karena  kita semua  berkumpul  sebagai  komunitas  orang  bebas.  Situasi  ini menunjukkan apa yang Socrates praktekkan sebagai disiplin dialog yang esensial:  pribadi  saling  berbagi  melalui  solidaritas  dalam  menjawab pertanyaan tentang hal yang baik dan benar dalam kehidupan manusia. 12 Dialog  adalah  cara  untuk  membangun  kembali  persahabatan ( rekonsiliasi ),  antara  dua  pihak  yang  berselisih  dengan  masing-masing mengakui  adanya  perbedaan  satu  sama  lain.  Dialog  bertujuan  untuk mencapai  tingkat  kebersamaan  yang  memberi  peluang  agar  hubungan kedua belah pihak berkembang kearah keberadaan bersama ( koeksistensi ) dan  keberadaan  untuk  sesama  ( proeksistensi )  sehingga  muwujudkan persahabatan  yang  sejati.  Dialog  hanya  bisa  dilakukan  apabila  masing- masing mempunyai kerelaan untuk saling memandang pihak lain bukan sebagai  lawan  melainkan  sebagai  pasangan  ( partner )  yang  sederajat  dan berusaha untuk memperbaiki keadaan meskipun betapa besar perbedaan dan perselisihan yang dialami antara keduanya.
Apabila  dialog  telah  diawali  dengan  kerelaan  menempatkan  pihak lain  sebagai  pasangan  yang  sederajat,  maka  memasuki  dialog  harus disertai  sikap  kejujuran dan  ketulusan  hati  untuk  menumbuhkan  saling mempercayai  satu  sama  lain.  Tanpa  adanya  saling  mempercayai,  maka dialog  tidak  akan  terjadi.  Meskipun  adanya  rasa  kecurigaan  yang  biasa dialami  sebagai  hambatan  untuk  menumbuhkan  sikap  saling mempercayai,  namun  yang  lebih  dominan haruslah  sikap  kewaspadaan dan  kearifan  dalam  meniti  setiap  tahap  dialog.  Adanya  sikap  saling mempercayai  yang berangkat dari  kejujuran dan ketulusan  berarti  telah dapat menyingkirkan separoh dari kesulitan yang menghambat. 13
12 Mega  Hidayati, Jurang  Diantara  Kita  Tentang  Keterbatasan  Manusia  dan  Problema  Dialog Dalam Masyarakat Multikultur , (Yogyakarta: Impulse Kanisius, 2008), hal. 53.
13 Zaini Muchtarom, dkk, 70 H.A.Mukti Ali Agama dan Masyarkat , (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hal. 482.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
Dalam konteks Indonesia diperlukan dialog antar budaya dan dialog antar agama. Sepanjang sejarah Indonesia, banyak  konflik budaya, etnis dan  agama  yang  terjadi.  Sentimen  berkaitan  dengan  budaya,  etnis  dan agama  meningkat,  melebar  dan  menyebar  di  Indonesia,  dan  bahwa sentimen  agama  yang  paling  dominan.  Selain  itu,  faktor  agama  dapat menjadi  sumber  kekerasan  dan  konflik.  Hal  ini  membuktikan  bahwa kefanatikan  ajaran  beragama  dengan  cepat  meningkatkan  keadaan konflik dan kekerasan. Banyak orang percaya bahwa dibelakang konflik agama, ada kepentingan politik. Sebagaimana diasumsikan secara luas, di Indonesia  sangat  sulit  memisahkan  agama  dan  politik,  karena  agama adalah salah satu faktor pendukung kepentingan politik.
Selain  dialog,  gerakan  untuk  mencegah  konflik  sosial  beragama adalah memperkuat ruang gerak peran civil society (masyarakat sipil).
Larry  Diamond  mendefinisikan  masyarakat  sipil  sebagai  lingkup kehidupan sosial teroganisir terbuka, sukarela, timbul dengan sendirinya ( self-generating ),  setidaknya  berswadaya  secara  parsial,  otonom  dari negara,  dan  terikat  oleh  suatu  tatanan  legal  atau  seperangkat  nilai-nilai bersama.  Ia  berbeda  dengan  “masyarakat”  secara  umum  dalam  hal  ia melibatkan warga  yang bertindak secara  kolektif  dalam  sebuah lingkup publik  untuk  mengekspresikan  kepentingan-kepentingan,  hasrat, preferensi,  dan  ide-ide  mereka,  untuk  bertukar  informasi,  untuk mencapai  sasaran  kolektif,  untuk  mengajukan  tuntutan  kepada  negara, dan untuk menuntut akuntabilitas negara. 14
Civil Society meliputi empat komponen, pertama , otonom dari negara. Artinya civil society adalah sebuah masyarakat yang terlepas sama sekali dari  pengaruh  negara.  Akan  tetapi  sifat  otonom  dari civil  society ini seringkali  dipahami  secara  keliru  bahwa civil  society merupakan  lawan dari negara. Padahal, otonom disini berarti bahwa civil society merupakan arena  bagi  masyarakat  untuk  mengekspresikan  kepentingan  dan aspirasinya  tanpa  ada  tekanan  dan  tidak  berada  dibawah  pengaruh negara. Kedua ,  akses  masyarakat  terhadap  lembaga  negara.  Setiap individu dapat dengan bebas menyalurkan aspirasi mereka, baik kepada pejabat  maupun  lembaga-lembaga  negara. Ketiga ,  tumbuhnya  arena publik yang bersifat otonom, sehingga pelbagai macam organisasi sosial dapat  berkembang  dan  mengatur  diri  mereka  sendiri.  Arena  publik  ini adalah  suatu  ruang    yang  tersedia  dimana  warga  negara  dapat mengembangkan  dirinya  secara  maksimal  dalam  pelbagai  aspek kehidupan. Keempat , tersedianya  arena publik yang terbuka bagi semua
14 Mevi Hermawanti dkk, Demokrasi dan Civil Society , (Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment Press, 2008), hal. 8
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
lapisan  masyarakat.  Arena  tersebut  harus  dapat  diakses  secara  terbuka, tidak eksklusif, dan tidak dijalankan secara rahasia. 15
Masyarakat  Sipil  mempunyai  peran  dan  tanggung  jawab  dalam pencegahan  konflik  dan  pembangunan  perdamaian.  Kesadaran  dan tanggung  jawab  ditunjukkan  dalam  pelbagai  bentuk  kegiatan pencegahan  konflik  dan  dan  pembagunan  perdamaian,baik  didorong oleh  desakan  kebutuhan  lapangan,  alasan  ideologis,  maupun  pragmatis untuk mengisi kekosongan peran negara dalam pencegahan konflik. 16 Keterlibatan  masyarakat  sipil  dalam  pencegahan  konflik  dan pembangunan  perdamaian  ada  dalam  pelbagai  sektor,  seperi  intervensi pembangunan,  negosiasi  dan  mediasi  dengan  kelompok  garis  keras, tanggap  dan  respon  dini,  hingga  pengembangan  seni,  budaya,  dan pendidikan untuk perdamaian.
3. Membumikan Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan Pendidikan  termasuk  didalamnya  sistem  pendidikan  persekolahan adalah  institusi  yang  penting  peranannya  dalam  hal  pengembangan bidang  intelektualitas  dan  moral.  Norma-norma  moral  merupakan standar-standar  tingkah  laku  yang  berfungsi  sebagai  kerangka  patokan interaksi  sosial.  Misalnya  patuh  pada  aturan  untuk  menghindarkan hukuman.  Menyesuaikan  diri  untuk  mendapatkan  ganjaran,  kebaikan dan  seterusnya.  Menyesuaikan  diri    untuk  menghindarkan ketidaksetujuan,  ketidaksenangan  orang  lain.  Menyesuaikan  diri  untuk menghindarkan penilaian oleh otoritas resmi dan rasa diri bersalah yang diakibatkannya. Menyesuaikaan diri untuk memelihara rasa hormat dari orang netral yang menilai dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat. Menyesuaikan diri untuk menghindari penghukuman atas diri sendiri.
Salah  satu  usaha  ( ikhtiar )  strategis  lain  untuk  meminimalisir  konflik sosial beragama adalah perlu pendidikan agama berwawasan kerukunan melalui pendidikan agama disekolah.
Alasan  yang  mendasar  perlunya  pendidikan  kerukunan  ini  adalah kenyataan  yang  menunjukkan  bahwa  pendidikan  agama  yang berlangsung  selama  ini  belum  mampu  memberikan  kontribusi  positif bagi  terciptanya  persaudaraan  sejati.  Dengan  pendidikan  agama berwawasan kerukunan dimaksudkan untuk mengembangkan sikap dan tindakan peserta didik yang dimotivasi oleh semangat kebaikan kolektif. Pendidikan  agama  berwawasan  kerukunan  mengacu  pada  kebaikan kolektif. 17
15 Ibid , hal. 9
16 Lambang Trijono ( Ed ), Masyarakat Sipil dan Pencegahan Konflik ........hal. 21.
17 Choirul  Fuad  Yusuf  ( Ed ), Pendidikan  Agama  Berwawasan  Kerukunan ,  (Jakarta:  Pena  Cita Satria, 2008), hal. 8
Visi pendidikan agama berwawasan kerukunan adalah “komunikasi keagamaan  antara  siswa  yang  seagama  maupun  yang  berlainan  agama mengenai  pengalaman  hidup  mereka”.  Bertolak  dari  visi  tersebut  maka pendidikan  agama  berwawasan  kerukunan  diselenggarakan  untuk mencapai  dua  hal,  yaitu: pertama ,  menumbuhkembangkan  sikap  siswa agar  mampu  melihat  kebaikan  pelbagai  agama,  sehingga  mereka memiliki kepedulian dalam hidup bermasyarakat. Kedua , menumbuhkembangkan  kerjasama  lintas  agama  berdasarkan  semangat persaudaraan  sejati.  Hal  ini  penting  karena  toleransi  saja  tidak  cukup, toleransi  hanya  sebatas  pengakuan  terhadap  orang  atau  kelompok  lain dalam  keberbedaannya.  Artinya  toleransi  terlalu  pasif  untuk  bisa menyelesaikan konflik keragaman dengan segala konsekuensinya. Meski sudah  merupakan  langkah  maju,  toleransi  hanya  dapat  menciptakaan iklim menahan diri, tetapi tidak untuk memahami.
Dalam  konteks  Indonesia  yang  majemuk  dari  segi  suku,  bangsa, agama,  budaya,  bahasa,  dan  kepentingan  politik,  pendidikan  agama seyogyanya berisi materi pendidikan yang bernuansa kerukunan hidup, yakni  materi  yang  memberikan  landasan  tentang  bagaimana  seorang individu hidup yang humanis, demokratis, dan pluralis. Dengan kata lain mereka masih taat menjalankan agamaa yang dipeluknya, pada saat yang sama  dapat  menghargai  agama  dan  pemeluk  agama  lainnya.  Mereka mampu hidup dengan damai, baik dalam internal kelompoknya maupun dalam  eksternal  kelompok  lain.  Pendidikan  agama  berwawasan kerukunan  menawarkan  alternatif  melalui  pendidikan  yang  berbasis pemanfaatan keragaman khususnya yang ada pada siswa.
Secara  teknis-aplikatif  pendidikan  agama  berwawasan  kerukunan mampu  diwujudkan  dalam  workshop,  lokakarya,  kemah  pelajar  antar agama,  dan live  in (hidup  bersama)  dirumah-rumah  ibadah,  komunitas umat beragama lain atau tokoh – tokoh agama, sehingga diharapkan para pelajar memiliki; pertama , memiliki pengetahuan, sikap dan prilaku yang agamis,  dan  menghormati  keragaman  dalam  pengamalan  ajaran  agama pada kehidupan sehari-hari. Kedua , memiliki rasa tanggung jawab sosial, saling menghargai, kesetaraan, kebersamaan, dan mampu menyelesaikan masalah secara bersama.

## Pengurangan Resiko Konflik
Tujuan  pengurangan  resiko  konflik  adalah  mengurangi  resiko  konflik dengan  cara  mengurangi  kerentanan  dan  meningkatkan  kapasitas  individu, rumah tangga, dan komunitas dalam menghadapi dampak merusaknya bencana.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
Upaya-upaya  yang  penting  untuk  dilakukan,  sebagai affirmative  program dari aksi-aksi pengurangan resiko konflik adalah: 18
1. Sosialisasi peraturan dan perundangan
Indonesia  telah  memiliki  beberapa  peraturan  dan  perundang-undangan yang  bisa  dikatakan    bagian  dari  kebijakan  untuk  mengatur  hubungan intern  dan  antar  umat  beragama,  antara  lain;  UU  Nomor  1/PNPS/1965, Peraturan  Bersama  Menteri  yaitu  terdiri  Menteri  Agama  dan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  8  dan  9  tahun  2006  dan  SKB  Tiga  Menteri  yang terdiri  Menteri  Agama,  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Jaksa  Agung  No  3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/AJ/6/2008 dan Nomor 1999 tahun 2008. 19
2. Pembentukan lembaga kerukunan dimasyarakat lintas agama Saat  ini  telah  ada  lembaga  lintas  agama  yang  telah  terbentuk  dihampir semua  Kabupaten/Kota  di  Indonesia,  yakni  Forum  Kerukunan  Umat Beragama  (FKUB).  FKUB  sebagai  lembaga  terdepan  dalam  memelihara kerukunan  juga  memiliki  tugas  bagaimana  mengelola  konflik;  mulai  dari deteksi  dini,  pemetaan  gangguan  kerukunan,  meredam,  mencari  solusi jangka  pendek  dan  jangka  panjang  gangguan  kerukunan  dan  identifikasi serta  revitalisasi  kearifan  lokal.  Disamping  itu,  FKUB  juga  harus  bisa berperan  sebagai  lembaga  rekonsiliasi  pasca  konflik.  Upaya  rekonsiliasi dibutuhkan  untuk  proses  komunikasi    antara  pihak  yang  berkonflik sehingga  bisa  terjadi  saling  memahami  posisi,  tuntutan  dan  keinginan masing-masing. 20
3. Pendidikan perdamaian
Pendidikan  perdamaian  ( peace  education )  merupakan  proses  pembelajaran ditingkat  komunitas  dalam  meningkatkan  keahlian-keahlian  pengelolaan konflik,  berupa  materi-materi,  seperti;  membongkar  budaya  perang (kekerasan), hidup dengan rasa keadilan dan kepedulian, mempromosikan selalu  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  tanggung  jawab,  hidup  harmoni dengan  lingkungan  alam  (bumi),  membangun  budaya  menghormati, rekonsiliasi dan solidaritas dan terus mengembangkan inner peace . 21
4. Kerjasama intern/antar umat beragama dalam kegiatan sosial Salah  satu  upaya  efektif  dalam  meningkatkan  toleransi  adalah  kerjasama antara umat beragama dalam kehidupan sosial. Dari pelbagai hasil dialog antar pemuka agama dipelbagai daerah yang dilakukan oleh Kementerian Agama,  terungkap  bahwa  salah  satu  potensi  yang  mampu  meningkatkan kerukunan  dan  harmoni  sosial  adalah  kerjasama  antar  umat  beragama dalam kehidupan sosial. 22
18 Abdul  Jamil  Wahab, Manajemen  Konflik  Keagamaan  Analisis  Latar  Belakang  Konflik Keagamaan Aktual , (Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014), hal. 200.
19 Ibid , hal. 201.
20 Ibid , hal. 204.
21 Ibid , hal. 206.
22 Ibid , hal. 218.
5. Revitalisasi kearifan lokal
Penekanan  pada  pola  resolusi  konflik  selama  ini,  masih  terbatas  pada penghentian konflik. Untuk itu perlu dikembangkan kearah pembangunan perdamaian  yang  melibatkan  kearifan  lokal  agar  bisa  efektif  dalam mempertahankan harmoni sosial. Kearifan lokal setidak-tidaknya memiliki fungsi,  sebagai  pendorong  atas  terbangunnya  kebersamaan,  apresiasi sekaligus  sebuah  mekanisme  bersama  menepis  pelbagai  kemungkinan yang  mengurangi,  bahkan  merusak  solidaritas  komunal,  yang  dipercaya berasal  dan  tumbuh  diatas  kesadaran  bersama,  dari  sebuah  komunitas terintegrasi. 23
6. Pembangunan masyarakat berkeadilan
Sebagian ahli berpendapat, konflik keagamaan bisa terjadi karena adanya sektarianisme  kelompok  agama  yang  memiliki  pandangan  keagamaan yang sempit, radikal dan transnasional, serta akibat adanya universalisasi (hegemoni)  suatu  peradaban  tertentu  (etnisitas  maupun  agama)  yang menyubordinasi  peradaban  lain.  Untuk  itu  pemerintah  perlu memperhatikan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  masyarakat  ( basic  human needs ).  Pemenuhan  kebutuhan  dasar  ini  bisa  dikatakan  sebagai  unsur fundamental dalam harmoni sosial. 24

## Penutup
Konflik  keagamaan  adalah  realitas  sejarah,  melibatkan  semua  agama, konflik  lintas  agama  maupun  konflik  lintas  aliran  dalam  satu  agama,  padahal semua agama mengajarkan kebaikan dan mengajarkan kedamaiaan. Sejak zaman awal Islam pun konflik keagamaan sudah mengemuka. Sepanjang sejarah politik Islam,  sejak  Khulafaurrosyidin,  Daulah  Umayah,  Daulah  Abasiyah,  hingga  era global sekarang selalu saja ada konflik keagamaan dengan tingkat eskalasi yang berbeda-beda.
Tingginya  pluralisme  di  Indonesia  membuat  potensi  konflik  bangsa Indonesia juga tinggi. Potensi perpecahan dan kesalahpahaman  juga tinggi. Baik konflik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Dalam skala kecil, konflik tercermin  pada  komunikasi  tidak  sambung  atau  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya,  sehingga  menyebabkan  rasa  tersinggung,  marah,  frustasi,  kecewa, dongkol,  bingung,  bertanya-tanya,  dan  lain-lain.  Sementara  itu,  konflik  dalam skala  besar  mewujud  dalam,  misalnya,  kerusuhan  sosial,  kekacauan  multi budaya, perseteruan antar ras, etnis dan agama, dan lain-lain.
Salah  satu  faktor  rawan  yang  mendorong  munculnya  konflik  dalam masyarakat  adalah  masalah  yang  berkaitan  dengan  unsur  Suku,  Agama,  Ras, dan  Antar  golongan  (SARA).  Khususnya  masalah  perbedaan  agama,  sering dijumpai  menjadi  pendorong  munculnya  ketegangan  dalam  masyarakat,
23 Ibid , hal. 220.
24 Ibid , hal. 222.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
misalnya  masalah  yang  berkaitan  dengan  pendirian  sarana  beribadah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan masalah politik praktis.

## Daftar Pustaka
Abdul  Moqsith  Ghozali, Argumen  Pluralisme  Beragama  Membangun  Toleransi Berbasis Al Quran , Depok: KataKita, 2009. Achmad Mubarok (Kata Pengantar), Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual , Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014. Akh  Minhaji  (Kata  Pengantar), Konflik  dalam  Yurisprudensi  Islam ,  Yogyakarta: Navilla, 2001.
Alamsyah M Dja’far dan Ahmad Nurkholish, Modul Pendidikan HAM, Demokrasi dan  Konstitusi  Bagi  Penyuluh  Agama-Agama ,  Jakarta  Pusat:  Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), 2014.
Choirul Fuad Yusuf ( Ed ), Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan , Jakarta: Pena Cita Satria, 2008.
Lambang  Trijono  ( Ed ), Masyarakat  Sipil  dan  Pencegahan  Konflik  Bersenjata  dari Reaktif ke Preventif , Yogyakarta: CSPS Books, 2006.
Marzuki  Wahid, Fiqih  Indonesia  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Counter  Legal  Draft Kompilasi  Hukum  dalam  Bingkai  Politik  Hukum  Indonesia ,  Cirebon:  Institut Studi Islam Fahmina, 2014.
Mega  Hidayati, Jurang  Diantara  Kita  Tentang  Keterbatasan  Manusia  dan  Problema Dialog Dalam Masyarakat Multikultur , Yogyakarta: Impulse Kanisius, 2008.
Mevi Hermawanti dkk, Demokrasi dan Civil Society , Yogyakarta: IRE Press, 2008. Muhammad  Nashor, Komunikasi  Persuasif  Nabi  dalam  Pembangunan  Masyarakat Madani , Jakarta: Pustaka Mas, 2011.
Muhammad Quraish Shihab, Membumikan Al Quran , Bandung: Mizan, 2006. Tim Penyusun, Sosiologi Keagamaan Suatu Kajian Empirik dalam Memantapkan Nilai- Nilai Kerukunan Umat Beragama , Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2003.
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Tim Penyusun, Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia , Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Kemenag RI, 2003.
Zaini  Muchtarom,  dkk, 70  H.A.Mukti  Ali  Agama  dan  Masyarakat ,  Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.