## THE DUTCH ISLAMIC POLICIES :
PERAN POLITIK CRISTIAN SNOUCK HURGRONJE DI WILAYAH

## HINDIA-BELANDA
Moh Khotimussalam
Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Khotim_history@yahoo.com

## Abstrak
Kecendrungan  penjajah  untuk  melanggengkan  kekuasaannya  mendorong Pemerintah  Belanda  untuk  menetapkan  beberapa  kebijakan-kebijakan  yang  terkait dengan  dengan  wilayah  kekuasaanya.  Menyadari  betul  bagaimana  Umat  Islam  di wilayah  Hindia-Belanda  sebagai  mayoritas,  maka  mau  tidak  mau  Belanda  harus memahami karakter sosial Umat Islam.
Sebelum kedatangan Cristian Snouck Hurgronje kebijakan Belanda terhadap warga muslim  pribumi  masih  abu-abu.  Hal  itu  karena  ketidak-tahuan  pihak  Belanda terhadap  ajaran  dan  masyarakat  Islam.  Setelah  melakukan  studi  ke-Islaman  di Makkah  selama  sekitar  dua  tahun,  Hurgronje  diminta  untuk  datang  ke  Indonesia dan  ditugaskan  untuk  meneliti  Aceh  kemudian  Jawa.  Setelah  itu  barulah  muncul kebijakan-kebijakan  khusus  pemerintah  Hindia-Belanda  berkaitan  dengan  Islam yang pertama kali digagas oleh Hurgronje. Ia akhirya dikenal sebagai peletak dasar sistem  ‘islam  politiek’  yang  tujuan  utamanya  untuk  melanggengkan  kekuasaan Belanda di daerah jajahannya.
Keywords : Cristian Snouck Hurgronje, Politik Islam, Hindia-Belanda.

## Moh Hotimussalam
_____________________________________

## Pendahuluan
Bicara  tentang  politik  Islam  Hindia-Belanda  maka  tidak  bisa  lepas  dari  sosok Cristian  Snouck  Hurgronje,  Karel  Frederik  Holle 1 dan  Godard  Arend  Hazeu. 2 Cristian Snouck  Hurgronje  adalah  seorang  sarjana  Belanda  yang  ‘dibayar’  oleh  Pemerintah Belanda  saat  itu  untuk  mempelajari  masalah  sosial-budaya  dan  karakter  Umat  Islam  di wilayah  jajahan  Belanda.  Perannya  dalam  melanggengkan  kekuasaan  kolonialisme  di wilayah  Hindia-Belanda  sangat  dominan,  terutama  dalam  hal  kebijakan-kebijakan  yang berkaitan dengan persoalan Agama Islam. 3
Meskipun  tidak  mengenyam  pendidikan  formal,  namun  Karrel  Frederik  Holle dikenal  sangat  cakap  berbagai  bahasa,  diantaranya  Bahasa  Melayu,  Sunda  dan  Jawa. Sehingga  kemahirannya  ini  bisa  menjadi  daya  tarik  untuk  membantu  Pemerintahan Belanda dalam menentukan kebijakan-kebijakannya.
Belanda  menyadari  betul  keberadaan  wilayah  jajahannya  dimana  sebagian  besar penduduknya  memeluk  Agama  Islam.  Kekhawatiran  pihak  Belanda  akan  munculnya gerakan-gerakan atas dasar Agama Islam muncul didasari atas beberapa perlawanan yang harus  dihadapi  Belanda,  antara  lain  Perang  Paderi  (1821-1827), 3 Perang  Dipenogoro (1825-1830),  Perang  Aceh  (1873-1903),  Perang  Tjirebon  (1802-06) 4 dan  perang-perang lainnya. 5 Puncaknya  tahun  1888,  pada  saat  pemberontakan  petani  di  Banten  yang dimobilisasi  oleh  gerakan  ulama,  pesantren  dan  tarekat. 6 Perlawanan  yang  digerakkan oleh  para  ulama  saat  itu  mengatas-namakan jihad  fi sabilillah atau  perang  suci sebagaimana dikenal dalam ajaran Islam. 7
1 Meskipun  tidak  mengenyam  pendidikan  formal,  namun  Karrel  Frederik  Holle  dikenal  sangat  cakap  berbagai  bahasa, diantaranya  Bahasa  Melayu,  Sunda  dan  Jawa.  Sehingga  kemahirannya  ini  bisa  menjadi  daya  tarik  untuk  membantu Pemerintahan Belanda dalam menentukan kebijakan-kebijakannya.
2 Jajat  Burhanudin,  Th e  Dutch  Colonial  Policy  On  Islam  Reading  the  Intellectual Journey  of  Snouck  Hurgronje, Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies, vol 52, jakarta : Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2014. H. 2.
3 Dalam  buku  Harry  J  Benda, The  Crescent  And  Rising  Sun, Newyork  :  Institut  Of  Pacific  Relations,  tertulis Perang Paderi atau Padri War berakhir sampai tahun 1838.
4 Harry J benda, The Crescent And Rising Sun , Newyork : Institut Of Pacific Relations, Tt, h. 18 .
5 Husnul Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda , cet 1, Jakarta : LP3ES, 1985,h. 9.
6 Jajat Burhanudin, op, cit , h. 3.
7 Harry J Benda, op, cit , h. 18 .
Menanggapi  hal  itu,  Belanda  dengan  segera  merespon  gejala  yang  dapat mengancam  keberadaannya  di  wilayah  Hindia-Belanda.  Namun  pada  saat  itu  (sebelum kedatangan  Cristian  Snouck  Hurgronje),  Belanda  tidak  memiliki  pengetahuan  yang mendalam  tentang  ajaran  Islam,  sehingga  yang  timbul  adalah  sebuah  kombinasi kontradiktif  antara  rasa  takut  dan  harapan  yang  terlalu  tinggi,  “di  satu  pihak  Belanda sangat  khawatir  terhadap  timbulnya  perlawanan  kelompok  Islam  fanatik,  namun  di  sisi lain Belanda sangat optimis keberhasilan kristenisasi akan menyelesaikan persoalan. 8
Disamping  itu,  Belanda  masih  merasa  takut  untuk  mencampuri  urusan  Agama Islam  karena,  selain  tidak  mengerti  tentang  ajaran  Islam  dan  Bahasa  Arab,  juga  karena Belanda  belum  memahami  sistem  sosial  Umat  Islam.  Keengganan  ini  bisa  dilihat  pada undang-undang  Hindia-Belanda  ayat  119  RR  yang  berbunyi, “setiap  warga  negara bebas  menganut  pendapat  agamanya,  tidak  kehilangan  perlindungan  masyarakat  dan anggotanya atas pelanggaran peraturan umum hukum agama”. Demikian pula Belanda tidak  mau  memeberikan  sumbangan  untuk pembangunan  masjid  hingga  tahun  1865, kecuali jika ada alasan yang istimewa. 9
Namun  di  sisi  lain,  Belanda  merasa  khawatir  dengan  banyaknya  muslim Indonesia  yang  berangkat  haji  ke  Makkah.  Orang-orang  yang  berangkat  haji  dicurigai sebagai orang yang fanatik dan suka memberontak. 10 Terbukti dengan adanya peraturan yang membatasi pelaksanaan ibadah haji pada tahun 1825-1859. 11
Di sini terlihat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda saat itu masih belum  konsisten.  Di  satu  sisi  membiarkan  kegiatan  keagamaan,  namun  disisi  lain mengekangnya.  Disamping  itu,  kebijakan-kebijakan  ini  harus  tunduk  pada  kepentingan rust en orde .
8 Harry J Benda, op, cit , h. 19. Husnul Aqib Suminto, op, cit , h. 9 9 Ibid , h. 10.
10 Harry J Benda, op, cit , h. 20.
11 Penamaan ‘Indonesia’ saat itu belum populer, yang lebih dikenal yaitu dengan istilah ‘Hindia- Belanda’.

## Moh Hotimussalam

## Cristian Snouck Hurgronje
Cristian  Snouck  Hurgronje  lahir  di  Oosterhout,  Belanda,  8  Februari  1857  dan meninggal  dunia  di  Leiden,  26  Juni  1936  pada  umur  79  tahun. 12 Ia  dinilai  sebagai penasihat pemerintahan Hindia-Belanda yang terbaik diantara penasihat lainnya. Ia juga dianggap  sebagai  peletak  dasar  politik  Islam  karena  mampu  meletakkan  dasar-dasar politik  islam  atau islam  politiek ,  yaitu  kebijakan-kebijakan  pemerintah  Hindia-Belanda dalam menangani masalah Islam di Indonesia. 13
Pengembaraannya  dimulai  setelah  ia  mempelajari  Bahasa  dan  Sastra  Arab  di Leiden.  Disamping  itu  ia  juga  belajar  tentang  Teologi.  Setelah  selesai  menamatkan  di Leiden, ia menuju ke Makkah 14 untuk menuntut ilmu dan mempelajari kehidupan Umat Islam dari pusatnya. 15
Setelah itu  ia  pulang  lagi ke  Belanda  kemudian  barulah  menuju  Indonesia pada tahun 1889 dan langsung ditugaskan oleh pemerintah untuk meneliti Aceh. Penelitiannya ini  ditujukan  agar  ia  dapat  memberikan  nasihat  untuk  menaklukkan  perlawanan  Aceh yang  sudah  banyak  memakan  biaya.  Hasil  penelitiannya  kemudian  ia  tuliskan  dalam buku berjudul ‘ De Atcjehers.
Secara garis besar, Cristian Snouck Hurgronje menggariskan beberapa hal pokok berkaitan  dengan  politik  Islam  Hindia-Belanda  yang  dijadikan  sebagai  acuan  dalam kajian akademis, 16 yaitu;
1.  Politik Asosiasi
Secara  garis  besar  politik  asosiasi  mencita-citakan  suatu masyarakat
12 Nico  Captein,  terj.  Teresia  Slamet, Delapan  Tokoh  Ilmuwan  Bagi  Pengkajian Islam  Indonesia , Jakarta : INIS, 1995, h. 14.
13 Husnul Aqib Suminto, op, cit , h. 12.
14 Beberapa  kabar  berita  mengatakan  ia  sempat  mengucapkan  kalimat  syahadat  dan  melakukan ajaran-ajaran  Agama  Islam  sebagaimana  umumnya.  Ia  melakukan  itu  selama  6  bulan  di  Makkah. Namun  banyak  yang  menuduh  bahwa  apa  yang  ia  lakukan  hanya  untuk  menutupi  jati  dirinya sebagai  orientalis.  Pada  saat  ia  masuk  Islam,  ia  berganti  nama  menjadi  Abd  Ghaffar.  Jajat Burhanudin, op, cit , h. 6. Lihat juga Karel Steenbrink, op, cit, h. 88.
15 Kevin  W.  FOGG, Seeking  Arabs  But  Looking  At  Indonesians:  SnouckHurgronje’s Arab Lens On The  Dutch  East  Indies ,  History  of  Islam  in  Southeast  Asia, Oxford  Centre  for  Islamic  Studies.  Baca juga P.  SJ. Van Konisngsveld, Snouck Hurgronje Dan Islam, Delapan Karangan Tentang Kehidupan Dan Karya Seorang Orientalis Zaman Kolonial, Jakarta ; PT Gramukti Pusaka. h. 57.

## Moh Hotimussalam
_____________________________________
Indonesia dimana dua golongan, yaitu Eropa dan pribumi dapat hidup berdampingan di dalam  masyarakat  itu. Meminjam  bahasa  Kees  Van  Dijk,  politik  asosiasi  adalah  politik inkorporasi  spiritual ,  yakni  terpisah  secara  geografis  namun  terhubung  dekat  secara batin.  Dengan  kata  lain  untuk  mem-‘barat’-kan  penduduk  pribumi.  Menurut  penuturan Marwati  Djoened  Poesponegoro,  kebijakan  asosiasi  ini  didorong  oleh  adanya kesenjangan  yang  sangat  besar  dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  politik  dan  pendidikan antara  kelompok  Eropa  dan  Kaum  Pribumi.  Sehingga  hal  itu  memunculkan  banyak tekanan,  baik  dari  Bangsa  Belanda  sendiri  maupun  dari  warga  Pribumi  untuk  lebih memperhatikan  nasib  warga  jajahannya,  terutama  dalam  bidang  pendidikan. Sehingga pada  akhir  abad  ke-19  terjadi  perkembangan  yang  sangat  pesat  dalam  hal  pengajaran untuk warga pribumi.
Terkait  dengan  hal  itu,  prinsip  dasar  yang  diterapkan  oleh  Snouck  Hurgronje untuk  menaklukkan  Umat  Islam  adalah  dengan  menggalakkan  agar  warga  pribumi  bisa menyesuaikan dengan budaya barat, sehingga lambat laun budaya Islam semakin luntur dan  digantikan  dengan  budaya  Barat. kecendrungan  warga  pribumi  terhadap  budaya Eropa  inilah  yang  menurut  sebagian  besar  sumber  disebut  dengan  ‘ politik  asosiasi’ .
Snouck Hurgronje menerapkan politik asosiasi melalui beberapa bidang, diantaranya;
Pertama ,  Asosiasi  pemanfaatan  adat,  yaitu  melalui  bidang  pendidikan dimana warga  pribumi  diberi  kesempatan  untuk  mengenyam  pendidikan  di  Belanda,  sehingga dengan  demikian  mudah  menerima  budaya  Barat.  Disamping  itu,  adanya  peluang  untuk menerima  doktrin  Kristen  sebagai  agama  dan  menolak  gerakan Pan-Islamisme yang  saat itu sedang dikampanyekan oleh seorang tokoh terkemuka Mesir, Jamaluddin al-Afghani. 17
Dalam penerapannya tidak banyak warga pribumi yang bisa disekolahkan. Hanya beberapa saja  yang  kemudian  berhasil  sampai  mendapat  gelar  doktor  di  Leiden,  seperti  pangeran Aria  Djajadiningrat,  yang  kemudian  namanya  dirubah  menjadi  Willem  Van  Banten. 18 Di akhir studinya di Leiden ia memperoleh gelar doktor dengan predikat cum laude . Dengan keberhasilan inilah, kemudian pemerintahan Belanda mencanangkan secara resmi program tersebut dan dibiayai oleh pemerintah Hindia-Belanda hingga tahun 1931.
17 Ibid , h. 40.
18 Ibid
Dalam  menghadapi  hukum  adat  yang  berlaku,  Belanda  mendahulukan  hukum adat  daripada  hukum  Islam.  Sebagaimana  diketahui,  Islam  mengajarkan  persamaan derajat  antara  semua  umat  manusia,  sementara  adat  Jawa  yang  berlaku  saat  itu  adanya kelas-kelas sosial yang berlaku, sehingga Belanda menjadikan hal ini sebagai alat untuk mendekati warga pribumi agar mereka bisa menjauh dari ajaran Islam. 19 Dalam bukunya,
The Achehnese , Hurgronje mencatat;
Islam has never even at the zenith of her power and glory succeeded in subjecting to the control of her law in the government, the administration of justice and the trade  relations  of  her  adherents  or  in  causing  this  law  to  keep  pace  in  its development  with  the  requirements  of  every  day  life.  As  the  time  went  on,  it became more and more clear that the teaching of Islam could in fact only hold its own in the sphere of dogma and ritual, of domestic life and of the relation of the followers  of  the  Prophet  with  those  of  other  creeds;  all  other  matters  were emancipated  from  its  control  without  the  slightest  influence  or  pressure  from without . 20
Kedua ,  dengan  menerapakan  politik  asosiasi  dalam  bidang  pendidikan.
Sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Hurgronje  kepada  pemerintahan  Hindia-Belanda dimana  menurutnya  posisi  pemerintah  bagi  warga  pribumi  adalah  sebagaimana wali yang  berkewjaiban  mengurus  warga  pribumi  termasuk  dalam  bidang  pendidikan, 21 32
maka pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan. Namun dalam perjalanannya, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sangat banyak
19 Karel Steenbrink, op, cit , h. 89. Lihat juga Husnul Aqib Suminto, op, cit , h. 44-45 dan Jajat Burhanudin, op, cit , h. 14.
20 Hurgronje mengingatkan penguasa Hindia-Belanda agar tidak lengah terhadap kekuatan Islam sebagai dimensi politik. Keberadaan Ajaran Islam sebenarnya tidak pernah melemah kecuali jika pemerintahan Hindia-Belanda mewaspadai dengan menggunakan
21 Husnul Aqib Suminto, op, cit , h.
untuk  membiayai  pendidikan  tersebut,  sehingga  pada  awal  30-an  Pemerintah  Belanda meninjau  kembali  kebijakan  tersebut  agar  bisa  dibatasi. 22 Disamping  itu,  faktor  politis yang  melatar  belakangi  pembatasan  hak  pendidikan  tersebut  dikarenakan  munculnya kekhawatiran  dari  pihak  Belanda  akan  adanya  kemungkinan  warga  pribumi  yang  bisa menyaingi mereka dalam hal pendidikan.
Sekolah elit saat itu (HIS, Hollandsch Inlandsche School ) hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan pribumi. Sehingga pada sekitar tahun 1930 jumlah warga pribumi yang buta huruf mencapai 93 persen dari 60 juta penduduk. Dan hanya 200 orang yang berhasil menamatkan sekolah menengah atas per-tahunnya. Kemudian pada tahun 1940 hanya  sekitar  40  persen  anak  usia  6  dan  8  tahun  yang  memperoleh  pendidikan  dasar. Keengganan ini jelas karena pihak Belanda masih ingin tetap melestarikan kekuasaan di wilayah jajahannya.
Di  sisi  lain,  Pemerintah  Belanda  rupanya  lengah  dengan  munculnya  beberapa lembaga  pendidikan  Islam,  baik  formal  maupun  non-formal  yang  berada  diluar pengawasan  mereka  seperti  sekolah  Mambaul  ‘Ulum  yang  merupakan  sekolah  modern didirikan  Juli  1905,  setahun  sebelum  kepulangan  Hurgronje  ke  Belanda. Sehingga Belanda perlu mengadakan pengawasan secara ketat terhadap lembaga pendidikan ‘liar’ tersebut.
Kemudian barulah diterapkan beberapa kebijakan politik yang berkaitan dengan keberadaan  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  non-formal,  diantaranya dengan  berlakunya  ordonansi  guru-guru  madrasah.  Ordonansi  guru  ini  pertama  kali diberlakukan  pada  tahun  1905,  yaitu  dengan  mewajibkan  setiap  guru  madrasah  atau pesantren agar memperoleh izin dari pemerintah Belanda.
Sedangkan  ordonansi  kedua  pada  tahun  1925  hanya  mewajibkan  mereka  melaporkan data kepada pihak Belanda.
Kemudian  setelah  meletus  perlawanan  petani  Banten,  pengawasan  kegiatan madrasah semakin diperketat. Hal ini karena Pemerintah Belanda menduga perlawanan itu dimotori oleh para kyai pesantren, ulama dan gerakan tarekat.
Sejalan dengan hal di atas, pemerintah Hindia-Belanda juga mewajibkan setiap lembaga  pendidikan  Islam  agar  mendaftarkan  secara  resmi  kepada  pemerintah. Sebenarnya  hal  ini  dipicu  karena  gairah  Umat  Islam  saat  itu  yang  sangat  besar  dalam menuntut  ilmu,  sehingga  banyak  bermunculan  sekolah  baru  yang  didirikan  oleh  warga pribumi  sendiri,  untuk  ‘menertibkannya’  maka  diwajibkanlah  apa  yang  dikenal  dengan istilah ordonansi sekolah liar.
Selain  itu,  faktor  yang  mendorong  diadakannya  ordonansi  sekolah  lair  karena saat  itu  Belanda  sedang  menghadapi  krisis  ekoomi,  sementara  kebutuhan  untuk  biaya pendidikan  semakin  tinggi.  Ditambah  lagi  keinginan  warga  muslim  pribumi  untuk menuntut ilmu agama semakin tinggi memunculkan banyaknya madrasah-madrasah baru yang tidak memiliki izin.
Pengawasan  madrasah  melalui  ordonansi  sekolah  liar  1923  ini  dengan  cara mewajibkan  setiap  penyelenggara  lembaga  pendidikan  untuk  melapor  ke  pemerintah Belanda.  Kemudian  pada  17  oktober  1929,  Schrieke  diperintahkan  untuk  menindak kembali  dengan  tegas  keberadaan  sekolah  liar,  namun  Schrieke  saat  itu  mengusulkan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan yang menekan keberadaan sekolah liar.
Baru  kemudian  pada  tahun  1932  keluar  keputusan Toezicht-Ordonantie Particulier Onderwijs dan mulai berlaku pada 1 oktober 1932 yang mengatur mengenai keberadaan sekolah liar lebih tegas lagi. Diantaranya berisi;
1. Aturan  sekolah  liar  yang  belum  terdaftar  di  pemerintahan  maka  tidak  berhak mendapat  pembiayaan  dan  tidak  berhak  memulai  aktifitasnya  dalam  kegiatan belajar.
2. Hanya lulusan sekolah pemerintah dan sekolah bersubsidi saja yang dinilai baik oleh pemerintah, dan ia berhak mengajar di sekolah tersebut.
3. Ordonansi ini tidak berlaku untuk sekolah agama.
Pada  tanggal  26-27  desember  1932  Konferensi  Dewan  Pendidikan  Indonesia (Permi) menolak ordonansi ini karena dinilai bertentangan dengan semangat ke-Islaman. Maka  pada  1933  ordonansi  sekolah  liar  ini  resmi  dicabut.  Salah  satu  ormas  yang merespon  keras  terhadap  ordonansi  ini  adalah  Muhammadiyyah  pada  tanggal  18-19
November  1932.  Sejak  saat  ini  barulah  keberadaan  sekolah  liar  yang  sebelumnya dianggap ilegal beralih nama menjadi ‘ Sekolah Swasta Tak Bersubsidi ’. 23

## Ordonansi Haji
VOC  sejak  awal  sudah  bersikap  sentimen  kepada  pribumi  yang  hendak berangkat  haji  ke  Makkah.  Meskipun  awalnya  belum  ada  kebijakan  resmi  dari  VOC, namun pada akhirnya kebijakan tersebut ditetapkan dengan melihat nilai keuntungannya secara  politik 24 dan  ekonomi. 25 Setelah  kekuasaan  wilayah  Hindia-Belanda  beralih  ke kerajaan belanda kebijakan yang berkaitan dengan ibadah haji berubah.
Secara umum sikap VOC dan Belanda 26 dalam menyikapi Umat Islam berkaitan dengan  ibadah  haji  sama  saja,  keduanya  sama-sama  ingin  membatasinya  dan  bahkan cenderung ingin mempersulit. 27
Kebijakan  berkaitan  dengan  ibadah  haji  pertama  yang  ditetapkan  oleh  Belanda yaitu  adanya  pembatasan  jumlah  kuota  ibadah  haji,  18  Oktober  1825  No.  9,  dan mewajibkan calon jamaah haji membayar denda 110 Gulden. 28 .
kebijakan ini tidak berjalan efektif karena banyak calon jamaah haji yang berangkat melalui Sumatera maupun Madura. 29
23 Husnul Aqib Suminto, op, cit , h. 61-62.
24 Pada  saat  itu  wilayah  Jawa  dikuasai  oleh  Sultan  Mataram  Sultan  Agung  Adi  Prabu Hanyakrakusuma.
25 Salah  satu  kebijakan  yang  pernah  diterapkan  adalah  tidak  diijinkannya  tiga  orang  Bugis  yang pulang dari Mekkah untuk mendarat di Batavia dan memutuskan agar mereka di buang ke Tanjung Harapan. Lihat Jacob Vredenbergt, Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya Di Indonesia , dan Dick Douwes  dan  Nico  Kaptein, Indonesia  dan  Haji ,  Terj. Soedarso  Soekarno  dan  Theresia  Slamet, Jakarta: INIS, 1997, h. 5. Lihat juga Karel Steenbrink, op, cit, h. 72. 26 Termasuk  sikap  Pemerintah  Inggris  pada  saat  berkuasa  di  bawah  pimpinan  Gubernur  Jendral Raffles.  Dalam  bukunya The  History  Of  Java ,  Raffles  menulis,  “ every Arab from  Mecca,  as  well  as every Javanese who had returned from pilgrimage thither, assumed on Java the caracter of a saint, .... ”. ini mengindikasikan kewaspadaan yang dilakukan oleh Inggris kepada para haji di Jawa sudah ada sejak itu. Karel A Steenbrink, op, cit , h. 235.
27 C. Snouck Hurgronje, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IX , Terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994, h. 169.
28 Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia, Yogyakarta: Lkis, 2007, h. 126.
29 Husnul Aqib Suminto, op, cit , h. 95-98
Pada kelanjutannya beberapa ordonansi berkaitan dengan haji ditetapkan oleh Belanda secara berturut-urut;
1. Tahun  1859,  diantaranya  berisi  kewajiban  memiliki  pas  jalan  (vaspor), kewajiban  melaporkan  kepada  Belanda  jika  sudah  kembali  ke  Indonesia  untuk dilakukan ‘ujian haji’. Jika lulus maka ia berhak mendapat sertifikat haji. Namun jika tidak lulus maka dikenakan denda 100 Gulden. 30
2. Tahun 1872 Pemerintah Belanda membentuk badan konsulat Belanda di Jeddah. Badan ini bertugas untuk mengawas warga Indonesia yang sedang bermukim di Makkah. 31
3. Tahun 1915 Pemerintah Belanda tidak menyediakan (melarang)
penyelenggaraan  ibadah  haji  karena  faktor  keamanan  saat  itu  sedang memanasnya Perang Dunia I.
4. Tahun 1922 ordonansi haji semakin disempurnakan, yaitu dengan memperbaiki fasilitas  kesehatan,  angkutan,  keamanan  dll.  Ordonansi  ini  lalu  disempurnakan kembali pada tahun 1923, 1925, 1927, 1932 dan 1937. 32
Gerakan-gerakan tersebut semakin diwaspadai oleh Belanda pada akhir abad ke- 19  sejak  munculnya  pemberontakan-pemberontakan  yang  dimotori  oleh  para  ‘haji’. Namun pada akhirnya, Hurgronje berpandangan bahwa tidak semua orang yang ber-haji memiliki pandangan visioner, hanya orang yang muqim lama saja yang harus diwaspadai oleh  belanda. Politik  pendekatan  yang  dilakukan  Hurgronje  yaitu  dengan  mengalirkan semangat  pribumi  ke  arah  lain.  Ia  memegang  prinsip  “setiap  pribumi  melangkah  ke kebudayaan kita, itu berarti menjauhkannya dari keinginan ibadah haji”.

## Kebijakan Tentang Zakat
Secara  spesifik  Pemerintah  Hindia-Belanda  tidak  mengatur  persoalan  zakat  ini dengan ketat. Tidak seperti kebijakan sebelumnya yang terkesan membatasi atau bahkan
30 Ibid
31 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1945 , Cet VII, Jakarta: LP3ES4, h. 32.
32 M Dien Majid, Berhaji Di Masa Kolonial , Tk: CV. Sejahtera, 2008, h. 105.
melarang  ajaran-ajaran  Islam.  Hal  ini  karena  secara  politik  kekuasaan,  zakat  tidak memiliki dampak bagi keberlangsungan Belanda di wilayah jajahannya. 33
Aturan  yang  diberlakukan  yaitu  dengan  menteapkan  seorang  petugas  resmi ( penghulu , naib atau lebe’ )  untuk  menarik  dan  membagikan  zakat  kepada  yang  berhak.
Karena  sebelumnya  banyak  sekali  penyelewangan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kolonial yang  terkait  dengan  penarikan  dan  penyaluran  zakat. 34 Zakat  yang  terkumpul  salah satunya diperuntukkan sebagai uang kas masjid dimana pengelolaannya dialkukan secara ketat oleh pemerintah. 35
Hurgronje  dalam  hal ini  mengamanatkan  agar  petugas  penarikan  da penyaluran zakat harus diawasi dan diangkat dari pejabat daerah di wilayahnya masing-masing, dan tidak diserahkan kepada pejabat kolonial Belanda. 36

## Ordonansi Perkawinan
Di  bidang  peraturan  tentang  pekawinan,  belanda  bersikap ambivalen terhadap urusan  keagamaan.  Namun  sejak  kedatangan  Hurgronje,  Holle  dan  Van  Den  Berg kebijakan ini berubah. Pada tahun 1895 diterbitkan ordonansi khusu mengenai kas masjid dan  perkawinan. 37 Sebelumnya  sudah  ditetapkan  peraturan  lokal  mengenai  perkawinan, seperti peraturan Rembang 1843 tentang tarif perkawinan dan perkara peradilan agama, peraturan Banten dll.
Beberapa akibat dari aturan 1895 ini antara lain;
33 Yang  jadi  pokok  bahasan  dalam  kasus  zakat  ini,  penduduk  pribumi  lebih  memilih  untuk menyerahkan  zakatnya  kepada  tokoh  masyarakat  seperti kyai atau  guru  ngaji  daripada  kepada petugas  yang  ditetapkan  oleh  Belanda.  Hal  ini  karena  kekurang-percayaan  penduduk  kepada petugas resmi zakat. Lihat Karel A Steenbrink, Beberapa Aspek Tetang Islam Di Indonesia Abad Ke- 19, Jakarta : PT Bulang Bintang, 1984, h. 230.
34 Arskal  Salim, The  Influential  Legacy  Of  Dutch  Islamic  Policy  On  The  Formation Of  Zakat  (Alms) Law In Modern Indonesia, Vol 15 no 3, Tk: Pacific Rim Law & Policy Journal Association, 2006. H. 7- 8. 35 Husnul Aqib Suminto, op, cit , h. 164.
36 Arskal Salim, op, cit , h. 9.
37 Karel A Steenbrink, op, cit, h. 229.
1. Banyak pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan yang sah karena melonjaknya biaya perkawinan dan terbatasnya petugas.
2. Di daerah Batavia terdapat ‘petugas gelap’ perkawinan yang meminta tarif lebih rendah  dari  tarif  resmi.  Pada  tahun  1880  pengadilan  Makassar  membatalkan gugatan terhadap petugas gelap perkawinan tersebut, sehingga dalam prakteknya semakin pesat lagi.

## Hubungan Antara C. Snouck Hurgronje dan Haji Hasan Mustafa (Informan)
Penulis  merasa  perlu  untuk  menampilkan  siapa  sosok  informan  yang  telah banyak  memberikan  data  terkait  wilayah  Hindia-Belanda,  karena  sejatinya  apa  yang dilakukan  oleh  C.  Snouck  Hurgronje  atas  dasar  masukan  dari  informan  ‘jawa’  tersebut. Diantara informan yang berhasil penulis rangkum antara lain Dokter Abdul Ghaffar ibn ‘Abdurrahman Al-Baghdadi yang banyak membantunya selama di Mekkah, Raden Aboe Bakar  Djajadiningrat  (1854-1914)  yang  banyak  membantunya  selama  di  Mekkah,  Haji Hasan Mustapa (1852-1930) yang menyertainya berkeliling tatar Sunda dan Jawa, Teuku Muhamad  Nurdin  yang  menjadi  sekretaris  pribadinya  selama  di  Aceh,  hingga  Sayyid ‘Uthman  (1822-1913),  mufti  Betawi  keturunan  Arab  yang  cenderung  akomodasionis terhadap kekuasaan pemerintah Belanda. 38
Dibanding  kekaguman  pada  Snouck,  peran informan  lokal  cenderung  diabaikan dan dipandang secara negatif karena dianggap sebagai kolaborator kolonial. Padahal para informan  inilah  yang  sebetulnya  ikut  berperan  di  belakang  layar  dalam  memudahkan Snouck  untuk  mendapatkan  pengetahuan  lokal  tentang  Islam  di  Indonesia. Karenanya, mereka  diyakini  turut  berkontribusi  dalam  membentuk  pengetahuan  Snouck  tentang masyarakat  jajahan  dan  pada  gilirannya  menjadi  bahan  nasihat  Snouck  kepada  pihak pemerintah Belanda. 39
Salah  satu  informan  sekaligus  sahabat  dekat  bagi  Snouck  adalah  Haji  Hasan Mustapa  (1852-1930).  Ia  merupakan  sastrawan  Sunda  terbesar  dengan  puluhan  karya
38 Jajang A. Rohmana, Persahabatan Penjajah dan Bangsa Jajahan di Hindia Belanda: C. Snouck Hurgronje dan Haji Hasan Mustapa, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010, h. 148
39 Ibid , h. 116

## Moh Hotimussalam
_____________________________________
prosa  dan  belasan  ribu  bait  puisi dangding Sunda. Mustapa  pernah  menetap  di  Mekah selama  belasan  tahun  (1860-1862,  1869-1873,  1880-1885).  Di  Mekah  pulalah  awal pertemuannya dengan Snouck terjadi pada 1885 dan menyimpan kesan mendalam  hingga  berlanjut  pada  ikatan  persahabatan  lebih  dari  40  tahun  sampai  akhir hayatnya pada 1930.
Haji Hasan Mustapa berada dalam lingkaran kehidupan Snouck tersebut selama karirnya di Hindia Belanda. Sejak bertemu dengan Snouck di Mekkah sekitar tahun 1885 dan  berlanjut  ketika  di  Hindia  Belanda  (1889-1906),  Mustapa  terus-menerus  menjalin kontak  dengan  Snouck  melalui  surat  berbahasa  Arab.  Keduanya  diyakini mengembangkan  kemampuan  bahasa  Arab  selama  di  Mekah.  Kedekatan  keduanya selama di Mekah mulai terbangun tidak saja didasarkan pada keyakinan sebagai saudara sesama  Muslim,  tetapi  juga  kerja  keras  Snouck  dalam  melakukan  studi  antropologis komunitas  Jawi  di  Mekah  secara  mendalam,  tempat  di  mana  Mustapa  tergabung  di dalamnya. 40
Hubungan awal persahabatan tersebut menyimpan kesan mendalam bagi Snouck untuk  kemudian  membuat  janji  agar  bisa  bertemu  di  Hindia  Belanda.  Empat  tahun kemudian  tepatnya  tahun  1889,  Snouck  tiba  di  Hindia  Belanda.  Ia  kemudian  bertemu kembali dengan Mustapa. Van Koningsveld menegaskan bahwa tak lama setelah tiba di Hindia  Belanda,  Snouck  menikah  dengan  gadis  Sunda  bernama  Sangkana  (w.  1896)  di Ciamis.  Dari  Sangkana,  Snouck  dikaruniai  empat  anak:  Salmah  Emah,  Umar,  Aminah dan  Ibrahim.  Setelah  Sangkana  meninggal  dunia  pada  tahun  1896,  Snouck  kemudian menikahi Siti Sadijah (1885-1974) pada tahun 1898. 41
Ia  merupakan  putri  R.H.  Muhamad  Su’eb  yang  terkenal  dengan  Kalipah  Apo, wakil Penghulu Bandung Haji Hasan Mustapa. Darinya Snouck dikaruniai seorang anak yaitu  R.  Jusuf.  Dilihat  dari  kedekatannya  dengan  Mustapa  selama  di  Priangan  dan Batavia  ditambah  jabatan  Mustapa  sebagai  Hoofd  Penghulu  Bandung  sejak  1896,  bisa
40 Arskal Salim, op, cit , h. 32.
41 Kees  van  Dijk,  The  Elitist  Premises  of  Snouck  Hurgronje’s  Association  Fantasy, Studia  Islamika,
Vol. 17, No. 3, 407-40, 1995, h. 55
dipastikan  Mustapa  hadir  dan  memiliki  peran  besar  dalam  pernikahan  Snouck  dengan kedua gadis Sunda tersebut. 42
Kedekatan  Snouck  dan  Mustapa  selanjutnya  tergambar  dalam  perjalanannya berkeliling daerah Sunda dan Jawa selama dua kali. Dalam sejumlah puisinya, Mustapa menceritakan bahwa dirinya diajak oleh nouck untuk berkeliling Jawa. Perjalanannya ke Jawa  menurut  keterangan  van  Ronkel  terjadi  tahun  1889-1891.  Keduanya  berkeliling Jawa dua kali dalam dua tahun, dari pertengahan Juli 1889 sampai awal Februari 1891. 43
Ia mengunjungi banyak tempat di Ponorogo, Madiun, Surakarta, Yogyakarta, Magelang, termasuk  sejumlah  pesantren.  Mustapa  kemudian  menceritakan  bahwa  selepas perjalanannya ke Jawa, ia banyak menyalin berbagai primbon,  kitab,  pusaka  dari  Jawa  yang  kemudian  diserahkan  kepada  Snouck.  Ketika mendengar  laporan  tentang  buku-buku  tasawuf  yang  digunakan  di  Kendal  pada  1886, Mustapa menyatakan karya-karya tersebut dimaksudkan untuk memelihara perilaku lahir dan batin yang baik bagi pembacanya. 44
Selama  bekerja  pada  Snouck,  Mustapa  dibayar f 50  perbulan.  Ia  mengumpulkan daftar  karya  berbahasa  Arab  di  Priangan  kepada  pemerintah  pada  Nopember  1889. Banyak  diantara  yang  dikumpulkannya  merupakan  teks  Shattariyah.  Di  sini  tampak bahwa Mustapa mengetahui banyak tentang ajaran Shattariyah dan martabat tujuh, tidak saja dari sejumlah guru yang ditemuinya terutama di Mekah, tetapi juga melalui sejumlah naskah yang ditemukannya. Sepulangnya dari Jawa, hubungan keduanya berlanjut ketika Snouck  pergi  ke  Aceh  (Juli  1891-Februari  1892)  lalu  mengusulkan  pengangkatan Mustapa kepada Gubernur Aceh tertanggal 26 Oktober 1892 untuk menjadi penghulu di Kutaraja Aceh setelah menyisihkan calon penghulu asal Pontianak. Snouck tidak pernah
42 Karel Steenbrink, op, cit , h. 44.
43 Kees van Dijk, op, cit , h. 26.
44 P.Sj.    van    Koningsveld, Pengantar  :  Nasihat-nasihat    Snouck    sebagai    Sumber Sejarah  Zaman Penjajahan, dalam  E.  Gobee  dan  C.  Adriaanse, Nasihat-nasihat  C.  Snouck  Hurgronje  Semasa Kepegawaiannya  kepada  Pemerintahan  Hindia  Belanda  1889-1936, Seri Khusus  INIS  Jilid  1,  terj. Sukarsi, Jakarta: INIS, 1990, h. 97.
bertemu  selama  Mustapa  menjadi  penghulu  di  Aceh  sekitar  dua  tahun  sembilan  bulan pada Maret 1893-Januari 1896.
Ia  menjalin  komunikasi  dengan  Mustapa  melalui  surat.  Hampir  setiap  pekan Mustapa  berkirim  surat  kepada  Snouck  di  Batavia.  Ketika  Mustapa  pindah  menjadi penghulu  di  Bandung  pada  1896,  Snouck  juga  tetap  menjaga  komunikasi  dengan Mustapa, boleh jadi Mustapa dan Snouck saling berkunjung antara Bandung dan Batavia. Mustapa  menjadi  penghulu  Bandung  tahun  1896-1917.  Snouck  akhirnya  kembali  ke Belanda  tahun  1906.  Mustapa  tetap  menjalin  komunikasi  dengan  Snouck  di  Belanda yang  bertempat  tinggal  di  Witte  Singel,  Leiden.  Korespondensi  pun  terus  berlangsung sampai Mustapa pensiun sebagai penghulu Bandung tahun 1917 bahkan hingga beberapa tahun sebelum Mustapa meninggal.
Berikut  data  dan  peristiwa  yang  dialami  Snouck  dan  Mustapa  yang mencerminkan hubungan erat di antara keduanya diolah dari sejumlah sumber kedekatan Mustapa  dengan  Snouck  tidak  dapat  diabaikan,  karena  sangat  berpengaruh  terhadap perjalanan hidup Mustapa sebagai seorang elite pribumi dengan jabatan Hoofd Penghulu Aceh dan Bandung yang pada gilirannya berpengaruh pula terhadap kedekatan keduanya seperti tergambar dalam surat-surat dan karya-karyanya. Otoritas yang dimiliki Mustapa sebagai penghulu dalam birokrasi administrasi kolonial memungkinkannya bisa mengakses banyak informasi dari berbagai sumber.
Bagi Snouck, ia menjadi salah satu tokoh kunci yang membuka informasi untuk memperoleh pengetahuan tentang Islam lokal termasuk dunia tarekat. Kontak pribadinya sekali  lagi  membuka  mata  Snouck  tentang  para  pelaku  tarekat  dan  memberinya  alasan untuk  berpikir  ulang,  atau  paling  tidak  untuk  memperlembut  dugaan  dia  sebelumnya tentang ‘bahaya’ tarekat di masyarakat terutama pasca peristiwa Cilegon 1888 atau yang dikenal sebagai pemberontakan ‘Petani Banten’.
Snouck  sendiri  akhirnya  mengaku  pernah  dibaiat  dalam  tarekat.  Karyanya De Atjehers (1893) seakan mengembalikan jejak silsilah tarekat Shattariyah yang ditemuinya di  Jawa  Barat  sampai  kepada  ‘Abdurrauf.  Keintiman  Mustapa  dan  Snouck  merupakan
kelanjutan dari kedekatan sosok K.F. Holle (1829-1896), penasihat Belanda sebelumnya dengan Raden Moehamad Moesa (1822-1886), penghulu Limbangan.
Dengan  latar  belakang ménak dan  santri,  Mustapa  diusulkan  Snouck  untuk menjadi  elite  penghulu  Aceh  dan  Priangan  sekaligus  masuk  ke  dalam  lingkaran  kaum ménak dan  ada  gilirannya  lingkaran  kolonial.  Mustapa  menjadi  Hoofd  Penghulu  di Kutaraja,  Aceh  atas  desakan  Snouck  kepada  Gubernur  Militer  dan  Sipil  Acéh,  Jenderal Deykerhoff. Menurut Snouck dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal  8  Maret  1896,  tidaklah  mudah  dia  membujuk  Mustapa  supaya  mau  menduduki jabatan tersebut. Ia menjadi Hoofd Penghulu Kutaraja selama sekitar dua tahun sembilan bulan (1893-1895).
Mustapa menerima karena menghargai persahabatannya dengan Snouck. Namun karena  ketidakcocokkan  dengan  para  pejabat  Belanda  di  Aceh,  Mustapa  akhirnya memilih pindah menjadi Hoofd Penghulu Bandung. Hubungan Mustapa dan Snouck pada dasarnya  mencerminkan  visi  masa  depan  kolonial  di  wilayah  jajahan  seperti  tampak dalam  fatwa  Mustapa  tentang  pemerintah  kolonial  di Aceh. Bahkan  mungkin  lebih  dari itu, Mustapa tidak saja berperan banyak dalam pembentukan pemahaman Snouck tentang kondisi  aktual  sosial-politik  dan  budaya  lokal  pada  masanya,  termasuk  menyediakan banyak salinan naskah lokal yang dibawa Snouck atau dikirim melalui jasa pos. Bahkan Mustapa boleh jadi paling banyak mengetahui kehidupan pribadi dan keluarga Snouck di Hindia Belanda.
Sesuatu  yang  sejak  lama  disembunyikannya  dan  sempat  memicu  kontroversi  di kalangan  para sarjana.  Semua  informasi  dan  kontak  Mustapa  dengan  Snouck  umumnya disampaikan  Mustapa  melalui  kiriman  karangan  dan  surat-surat  pribadi  kepada  Snouck. Sejumlah  karya  Mustapa  seperti Adji  Wiwitan  Istilah dan  beberapa dangding juga  di beberapa bagian memuat komentar dan ungkapan Mustapa tentang sosok Snouck. Selain itu,  sejumlah  surat-surat  Mustapa  yang  disimpan  di  UB  Leiden  dengan  kode  Or.  8952 dan Or. 18.097 juga memuat berbagai ungkapan Mustapa tentang pribadi Snouck.

## Penutup
Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan peran C. Snouck  Hurgronje  dalam  penentuan  kebijakan  pemerintah  Hindia-belanda  berkaitan dengan  Politik  Islam  sangat  dominan.  Ia  dikenal  sebagai  bapak  Politik  Islam  Hindia- Belanda.  Politik  islam  ini diterapkan  dengan  tujuan agar  kekuasaan  Belanda  di wilayah Indonesia tetap langgeng dan tidak diaganggu oleh kelompok-kelompok Islam, terutama Islam fanatik.
Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain berkaitan dengan adat (politik asosiasi) melalui  bidang  pendidikan  dan  pelunturan  budaya  Islam.  Disamping  itu  juga  dilakukan ordonansi-ordoanansi,  seperti  ordonansi  guru  ngaji,  sekolah  liar  dan  ordonansi  ibadah haji.  Tujuan  utamanya  untuk  membendung  Umat  Islam  agar  tidak  tergerak  melakukan perlawanan  terhadap  Belanda,  baik  dengan  semangat  Pan  Islamisme  atau  semangat  ke- agamaan Jihad Fi Sabilillah .

## Moh Hotimussalam
_____________________________________

## Daftar Pustaka
Azyumardi  Azra, Jaringan  Ulama  Timur  Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara Abad XVII dan XVIII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. _____________, Renaisans Islam Asia Tenggara : Sejarah, Wacana Dan
Kekuasaan, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999.
C.  Snouck Hurgronje, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje  IX , Terj.
Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994.
Cristian Snouck Hurgronje, De Atjehers , diterjemah oleh AWS O Sullivan, cet,
Jakarta : Yayasan Soko Guru.
Deliar Noer, Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1945 , Cet VII, Jakarta:
LP3ES, 1994.
Dick  Douwes  dan  Nico  Kaptein, Indonesia  dan  Haji ,  Terj.  Soedarso  Soekarno dan Theresia Slamet, Jakarta: INIS, 1997.
Harry  J  benda, The  Crescent  And  Rising  Sun ,  Newyork  :  Institut  Of  Pacific Relations, Tt.
Husnul Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda , cet 1, Jakarta : LP3ES,
1985.
Karel Steenbrink, Dutch Colonialism And Indonesian Islam : Contanct And
Conflict 1596-1950 . Netherlands : Editions Rodopi B.V, 2006.
____________, Beberapa Aspek Tetang Islam Di Indonesia Abad Ke-19, Jakarta
: PT Bulang Bintang, 1984.
____________, Kawan  dalam  Pertikaian:  Kaum  Kolonial  Belanda  dan Islam di Indonesia 1596-1942, terj. Suryan A Jamrah, Bandung: Mizan, 1995.
Kevin  W.  FOGG, Seeking  Arabs  But  Looking  At  Indonesians:  Snouck Hurgronje’s  Arab  Lens  On  The  Dutch  East  Indies ,  History  of  Islam  in  Southeast Asia,
Oxford Centre for Islamic Studies.
M Dien Majid, Berhaji Di Masa Kolonial , Tk: CV. Sejahtera, 2008. Marwati
Djoened Poesponegoro Dan Nugroho Notosusanto, Sejarah

## Moh Hotimussalam
_____________________________________
Nasional V , cet ke V, Jakarta : Balai Pustaka. 2010.
Nico  Captein,  terj.  Teresia  Slamet, Delapan  Tokoh  Ilmuwan  Bagi Pengkajian Islam Indonesia , Jakarta : INIS, 1995.
P.  SJ.  Van  Konisngsveld, Snouck  Hurgronje  Dan  Islam,  Delapan  Karangan Tentang  Kehidupan  Dan  Karya  Seorang  Orientalis  Zaman  Kolonial, Jakarta  ;  PT Gramukti Pusaka. Tt.
___________________, Pengantar  :  Nasihat-nasihat  Snouck  sebagai Sumber Sejarah  Zaman  Penjajahan, dalam  E.  Gobee  dan  C.  Adriaanse, Nasihat-nasihat  C.
Snouck  Hurgronje  Semasa  Kepegawaiannya  kepada  Pemerintahan  Hindia  Belanda 1889-1936, Seri Khusus INIS Jilid 1, terj. Sukarsi, Jakarta: INIS, 1990.
Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia, Yogyakarta: Lkis, 2007.
Zamaksyari Dzofier, Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup
Kyai , Jakarta: LP3ES, 1994.

## Sumber Jurnal
Arskal Salim, The Influential Legacy Of Dutch Islamic Policy On The Formation Of Zakat (Alms) Law In Modern Indonesia, Vol 15 no 3, Tk: Pacific Rim Law & Policy Journal Association, 2006.
Jajang  A  Rohmana,  Pembacaan  Danding  Haji  Hasan  Mustofa  Terhadap  Sastra Sufistik  Sunda  Di  Era  Budaya  Popular,  Bandung  :  UIN  Sunan  Gunung  Jati  Bandung, 2010
Jajang  A.  Rohmana,  Persahabatan  Penjajah  dan  Bangsa  Jajahan  di  Hindia Belanda: C. Snouck Hurgronje dan Haji Hasan Mustapa, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010.
Jajat Burhanudin, Th e Dutch Colonial Policy On Islam Reading the Intellectual Journey  of  Snouck  Hurgronje, Al-Jāmi‘ah:  Journal  of  Islamic  Studies, vol  52,  Jakarta  :
Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2014.
Kees Van Dijk, The Elitist Premises Of Snouck Hurgronje’s Association Fantasy,
Al-Jāmi‘ah:  Journal  of  Islamic  Studies,  Jakarta  :  Syarif  Hidayatullah  State Islamic University, 2010.