Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## LANDREFORM DAN PASANG SURUT  PERKEMBANGANNYA DARI MASA KE MASA
Ahyuni Yunus Universitas Muslim Indonesia Email : ahyuniyunus@gmail.com

## ABSTRACT
The Landreform concept experiences variations in development over time in line with the function of land as a factor of production, a source of wealth, a symbol of status, and a source of social or political influence. The commitment to run the Landreform program  eventually  returned  to  the  state  administrators  to  make  it  happen. Landreform agenda cannot run without state participation, because Landreform is a state agenda. Implementing land reform without effective state participation will only be an idea. The history of our nation is enough to prove that the ebb and flow of the implementation  of  land  reform  is  strongly  influenced  by  the  ebb  and  flow  of participation of state administrators. However, it cannot be denied that land reform in  Indonesia  whose  aim  is  none  other  than  the  aim  of  the  LoGA  itself,  has  always been a reference for land  law in  our country including  reform efforts in  the field of land. The history of the Indonesian people, in line with or in line with the journey of land reform. Land reform in Indonesia has entered 3 (three) periods, namely: the Old Order,  New  Order  and  reformation  periods.  This  proves  that  the  land  reform program is a required program.

## Keyword: Landreform, Development

## A. PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  ditegaskan bahwa: ”Bumi dan air dan kekayaan alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat”. Ketentuan  konstitusi  dasar  negara  Indonesia  tersebut  menjadi  acuan  pokok  kita dalam  membangun  dan  mengisi  kemerdekaan  atau  untuk  mewujudkan  tujuan negara  Republik  Indonesia  yaitu:  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam Undang-
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lazim disebut dengan Undang-undang Pokok Agraria  (UUPA), apada hakekatnya merupakan program revolusi dalam bidang agrarian yang disebut dengan Agrarian Reform  Indonesia .  Agrarian  Reform  Indonesia  meliputi  5  program  (Panca Program), yaitu:
1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hokum
2. Penghapusan hak-hak asingdan konsesi-konsesi colonial atas tanah;
3. Mengakhiri penghisapan feudal secara beransur-ansur;
4. Perombakan  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  serta  hubungan-hubungan hukum  yang  bersangkutan    dengan  pengusahaan  tanah  dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan;
5. Perencenaan  persediaan  dan  peruntukan  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  serta  penggunaannya  secara  terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
Pembangunan  hukum  agraria  nasional  yang  menghendaki  adanya  unifikasi dalam hukum agraria.
a. Melaksanakan Landreform.
b. Mengadakan Land  Use  Planning ,  yaitu  perencanaan  tata  guna  tanah secara berencana di Indonesia.
Lahirnya    Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA),  sebagai  implementasi dari  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945,  maka  terciptalah  unifikasi dalam  bidang  hukum  agraria  di  Indonesia  dan  menghapuskan  dualisme  hukum yang  terdapat  pada  masa  kolonial.  UUPA  selain  merupakan  politik  hukum pertanahan    yang  baru  bagi  bangsa  Indonesia  juga  merupakan  suatu  titik  tolak perombakan  struktur  pertanahan    yang  disebut  Landreform.  UUPA  merupakan induk  Landreform  di  Indonesia.  Dalam  perjalanan  sejarah  negara  Republik Indonesia,  Landreform  pernah  berada  di  panggung  politik  negara  pada  masa kepemimpinan  Ir.  Soekarno  sebagai  Presiden  Republik  Indonesia  tahun  1945 sampai  dengan  tahun  1966.  Dengan  lahirnya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria,  yang  lebih  dikenal  dengan nama UUPA dan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
56  Tahun  1960  tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  yang  lebih  dikenal dengan  nama  Undang-Undang  Landreform.  Perundang-undangan  tersebut sesungguhnya  merupakan  produk  perundang-undangan  yang  hendak  difungsikan untuk mengubah karakter negara kolonial  menuju negara nasional  yang  merdeka, serta menghapuskan segala bentuk kolonialisme dan feodalisme yang menghambat kemajuan  rakyat.  Perundang-undangan  tersebut  bermaksud  membawa  rakyat  ke arah kemakmuran dan kemajuan melalui Landreform, namun strategi pelaksanaan Landreform  yang  mengandalkan  proses-proses  birokrasi  pemerintahan  sangat memerlukan pengawal implementasi yang kuat dan solid.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Landreform Sebagai Upaya Memperbaiki Struktur Agraria
Meskipun  kekuatan  politik  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Soekarno berkaitan  dengan  program  Landreform  tersebut,  telah  mencapai  konsensus dalam peraturan  perundang-undangan, namun kualitas pelaksana pemerintahan dan  para  aparat  penegak  hukumnya  tidak  memadai  dan  pelaksanaannya mengalami  hambatan  nyata.  Pelaksanaan  Landreform  yang  baru  dilaksanakan di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan sebagian Sumatera adalah mengalami sejumlah hambatan yaitu:
1. Adanya  administrasi  tanah  yang  tidak  sempurna,  mengakibatkan sulitnya mengetahui secara tepat luas tanah yang akan dibagikan dalam program  Landreform,  dan  kelemahan  tersebut  membuka  peluang terjadinya penyelewengan.
2. Masih  banyak  orang  yang  belum  menyadari  pentingnya  dan  perlunya Landreform  dan  sering  kali  merintangi  jalannya  Landreform  dengan berbagai dalil.
3. Panitia  bekerja  tidak  secara  optimal  melaksanakan  program Landreform  karena  kesibukan  tugas  dan  kepentingannya  sendiri, sehingga  menimbulkan  masalah  dalam  hal  penentuan  tanah  yang menjadi obyek Landreform.
4. Organisasi-organisasi  massa  petani  yang  diharapkan    memberi dukungan dan kontrol di sejumlah daerah belum diberi peranan dalam kepanitiaan Landreform.
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
5. Adanya tekanan-tekanan psikologis dan ekonomis dari tuan-tuan tanah kepada  para  petani  di  sejumlah  daerah,  sehingga  para  petani  belum menjadi kekuatan sosial untuk memperlancar pelaksanaan Landeform.
6. Dalam  penetapan  prioritas,  panitia  sering  menghadapi  kesulitan- kesulitan  karena  penggarapan  yang  tidak  tetap  atau  perubahan administrasi pemerintah sehingga tanah itu menjadi absentee (guntai).
Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1988 ditegaskan arah dan kebijakan pembangunan, antara lain sebagai berikut:
Dalam pelaksanaan pembangunan perlu lebih ditingkatkan dan diperlukan usaha-usaha  yang  telah  dilaksanakan  untuk  memperbaiki  penghasilan kelompok-kelompok  masyarakat  yang  mempunyai  mata  pencaharian dengan  penghasilan  yang  masih  rendah  ,  seperti  buruh  tani,  petani penggarap  yang tidak  memiliki tanah , petani pemilik tanah  yang sangat kecil,  nelayan,  pengrajin  dan  sebagainya  dalam  rangka  makin memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya. Demikian pula dilanjutkan  program-program  yang  memberi  kesempatan  lebih  banyak kepada pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk memperluas dan  meningkatkan  usahanya  antara  lain  dengan  jalan  memperkuat permodalan,  meningkatkan  keahlian    dan  kemampuan  serta  memperluas pemasaran.
Selanjutnya ditegaskan bahwa:
Pemanfaatan tanah harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan sosial.  Sehubungan  dengan  itu  perlu  dilanjutkan  dan  makin  ditingkatkan penataan  kembali  penggunaan,  penguasaan,  pemilikan  dan  pengalihan hak  atas  tanah.  Pembangunan  pertanian    harus  merupakan  usaha  yang terpadu  dengan  pembangunan  daerah  dan  pedesaan.  Khusus  mengenai masalah tanah  perlu dilanjutkan dan ditingkatkan langkah-langkah untuk mengendalikan  secara  efektif  masalah  penggunaan,  penguasaan, pemilikan  dan  pengalihan  hak  atas  tanah  sehingga  benar-benar  sesuai dengan  asas  adil  dan  merata.  Dalam  pengalihan  hak  atas  tanah  perlu dicegah  pemilikan  tanah  yang  melebihi  ketentuan  yang  berlaku.  Di samping  itu  pula  perlu  diusahakan  untuk  mencegah  pembagian  tanah yang sangat kecil, agar manfaat penggunaan tanah tidak makin berkurang.
Landreform  merupakan  suatu  keharusan  dalam  menata  hubungan manusia  dengan  tanah  dan  merupakan  suatu  kebutuhan  mutlak  bagi  bangsa Indonesia,  dimana  sistem  pertanahannya  berpengaruh  bagi  pembangunan
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
perekonomian  Indonesia,  yang  diharapkan  dengan  dijalankannya  program Landreform  akan  tercapai  pemerataan  bagi  rakyat  banyak.  Presiden  pertama Republik Indonesia Soekarno dalam amanatnya pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1960 menyatakan bahwa:
“Tanah  untuk  mereka  yang  betul-betul  menganggap  tanah!  Tanah  tidak untuk  mereka  yang  dengan  duduk  ongkang-ongkang  menjadi  gemuk gendut  karena  menghisap  keringatnya  orang-orang  diserahi  menggarap tanah  itu.  Jangan  mengira  Landreform  yang  kita  hendak  laksanakan adalah komunis! Hak milik atas tanah masih kita akui! Orang masih boleh punya  tanah  turun  temurun.  Hanya  luasnya  milik  itu  diatur  baik maksimumnya  maupun  minimumnya,  dan  hak  milik  atas  tanah  itu  kita nyatakan berfungsi  sosial, dan  negara dan kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  memiliki  kekuasaan  yang  lebih  tinggi  dari  pada  hak  milik perseorangan” 1
Landreform adalah program untuk menghadapi masalah-masalah struktur agraria  yang  timpang.  Indonesia  sebagai  negara  yang  pernah  di  bawah penguasaan  kolonialisme  dan  feodalisme,  juga  negara  yang  memperoleh kemerdekaannya dari perjuangan revolusi, maka kehendak untuk menghilangkan  kolonialisme  dan  feodalisme  juga  terekspresikan  dalam  upaya memperbarui struktur agraria, yakni konfigurasi siapa-siapa yang memiliki dan tidak memiliki tanah, siapa-siapa yang berhak memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari padanya serta hubungan di antara kelompok. Dalam semangat revolusioner,  Soekarno  menggunakan  apa  yang  disebut  dengan  “ defect  in agrarian structure ” untuk menunjuk warisan dari feodalisme dan kolonialisme itu.  Pada  masa  awal  sejarah  Republik  Indonesia,  Landreform  memang  dianut oleh elit penguasa politik negara sebagai strategi untuk menghilangkan sisa-sisa kolonialisme  dan  feodalisme  yang  dirumuskan  sebagai  penyebab  kehancuran kemakmuran  rakyat.  Struktur  agraria  dan  kondisi  sosial  yang  melingkupinya mempunyai  hubungan  yang  sangat  penting.  Struktur  sosial  feodalistik, kapitalistik,  atau  sosialistik  akan  membawa  kondisi  yang  berbeda  dalam  hal
1 Endang Suhendar dkk, Menuju Keadilan Agraria. Akatiga, Bandung. 2002. Hlm 229
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pemilikan  tanah.  Struktur  sosial    sangat  berpengaruh  dalam  kerangka terbentuknya  struktur  agraria.  Landreform  merupakan  upaya  untuk  menata kembali  struktur  agraria  yang  timpang  agar  tercapai  suatu  keseimbangan. Sedangkan kepemilikan tanah adalah menjadi ciri pokok struktur agraria.
Berangkat  dari  semangat  Landreform  yang  secara  luas  dapat  diartikan sebagai  suatu  upaya  untuk  memperbaiki  sturuktur  agraria,  yang  terdiri  dari sistem  penguasaan  tanah,  metode  penggarapan  tanah  dan  organisasi pengusahaannya, selain itu yang menjadi tujuan pokok dari Landreform adalah untuk  menghapus  feodalisme  seperti  penyingkiran  kelas  tuan  tanah  dan mengalihkan kekuasaannya kepada masyarakat, membebaskan para petani dari eksploitasi dan  membebaskan  mereka dari ketergantungan  kepada kaum  yang mengeksploitasi.  Sedangkan  program  Landreform  yang  dijalankan  oleh pemerintah mempunyai tujuan sosial, politik dan tujuan ekonomi dalam rangka membawa  rakyat  ke  arah  kemakmuran.  Dalam  penjelasan  UUPA  telah ditegaskan  bahwa:  “perundang-undangan  menjadi  alat  untuk  membawakan kemakmuran  ,  kebahagiaan  dan  keadilan  bagi  negara  dan  rakyat,  terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur”.
2. Kontroversi dan Sikap Pemerintah Orde Baru Terhadap Landreform
Apabila  dikaitkan  antara  tujuan-tujuan  mulia  di  atas  dengan  kenyataan- kenyataan    yang  terjadi  di  lapangan,  maka  dalam  pelaksanaan  Landreform seringkali  menimbulkan  ketidakpuasan,  terutama  bagi  mereka  yang  akan dikurangi  hak-haknya  dan  mereka  yang  akan  menerima  hak-hak  baru.  Dalam masyarakat  seringkali  terjadi    aksi-aksi  protes  dan  kerap  kali  merintangi pelaksanaan Landreform.
Sejarah  masa  lalu  menunjukkan  bahwa  implementasi  UUPA    sering mengalami hambatan nyata yang diakibatkan empat faktor:
1. Kelambanan pemerintah melaksanakan  hak menguasai negara;
2. Tuntutan organisasi petani dan Lembaga Swadfaya Masyarakat (LSM) yang  ingin  mendistribusi  tanah  dengan  cepat,  sehingga  menimbulkan aksi sepihak;
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
3. Adanya  unsur  masyarakat  yang  anti  Landreform    yang  melakukan mobilisasi kekuatan untuk menggagalkan Landreform;
4. Adanya kelompok pro Landreform berlawanan dengan kelompok yang anti  Landreform  mengakibatkan  terjadinya  konflik  pada  tingkat  elit negara.
Implementasi  UUPA  yang  diwarnai  dengan  kekerasan  politik  menjadi mimpi  buruk.  Puncak  pergolakan  politik  bermuara  pada  tumbangnya  rezim Orde  Lama  dengan  korban  manusia  yang  luar  biasa.  Kejadian  ini  menjadi alasan  pembenar  bagi  penguasa  politik  baru  yang  memanfaatkan  trauma tersebut  untuk  menghentikan  Landreform.  Trauma  tersebut  kemudian  dibesar- besarkan  demi  kepentingan  politik  Orde  Baru.  Hasilnya,  sepanjang  32  tahun Orde  Baru  berkuasa,  Landreform  terhenti  atau  tersingkir,  dibekukan  oleh pemerintah  dan  legislator,  serta  dijauhi  oleh  hampir  semua  orang  karena penguasa politik Orde Baru mengidentikkannya dengan ajaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pelaksanaan  Landreform  kandas  ketika  pemegang  kekuasaan  negara berubah  sama  sekali  dari  Presiden  Soekarno  ke  Presiden  Soeharto,  membawa akibat pokok pula pada politik agraria dari populisme menuju kapitalisme. Para pendukung  Orde  Baru  sejak  awal  terdapat  konsensus  tentang  perlunya stabilisasi,  rehabilitasi,  dan  pembangunan  ekonomi  model  kapitalis.  Para pendukung Orde Baru  menolak  sosialisme  ala Indonesia  yang akan  mengubah struktur sosial-ekonomi secara radikal 2 (Endang Suhendar dkk,2002:252).
Moctar Mas`oed menyatakan bahwa:
“strategi  seperti  itu  secara  politik  tidak  dapat  diterima  para  pendukung Orba,  khususnya  Angkatan  Darat,  pada  saat  mereka  harus  menghadapi tantangan  berat  dari  kekuatan-kekuatan  Orde  Lama.  Melaksanakan Landreform  dan  program-program  yang  bertujuan  meredistribusi kekayaan dan memaksakan tabungan, seperti perpajakan progresif, hanya akan  menjauhkan  para  pendukung  Orba  yang  menganggap  rezim  itu sebagai antitesa dari program yang diilhami komunis. Para pemilik tanah di pedesaan yang anti komunis, sekalipun sebagian besar menguasai tanah
2 Ibid. hlm 252
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sempit, adalah sekutu penting Tentara  yang  harus dipertahankan  karena mereka  masih  harus  menangani  para  pendukung  Orde  Lama.  Program seperti  ini  juga  dapat  memaksa  beberapa  pengusaha  dalam  negeri  yang memiliki  jaringan  kerja  internasional  untuk  melakukan  bisnis  di  luar Indonesia,  dan  ini  akan  lebih  memperburuk  masalah  pelarian  modal  ke luar  negeri.  Para  intelektual  yang  menekankan  efisiensi  dan  rasionalitas juga tidak akan bersedia membantu kalau pimpinan militer memilih cara radikal. Tanpa dukungan para sekutu tersebut, pimpinan Angkatan Darat tidak  bisa  berharap  memecahkan  masalah  besar  ekonomi  yang  diwarisi rezim  sebelumnya.  Lagi  pula  Angkatan  Darat  sendiri  menganggap program  Landeform  yang  disponsori  golongan  kiri  selama  awal  Tahun 1960 akan mengancam pengendaliannya atas beberapa perkebunan milik negara. Akhirnya, sekalipun misalnya pimpinan Angkatan Darat berhasil menerapkan  srategi  radikal  ,  mereka  tidak  bisa  berharap  bahwa  srtategi itu  akan  memberikan  hasil  dengan  cepat.  Kalau  perubahan  radikal  itu dilakukan, maka anggota koalisi dan rakyat pada umumnya harus banyak berkorban.  Pengorbanan  besar  ini  semakin  berat  karena  bisa  diduga ekonomi akan tumbuh sangat lamban dan mungkin masih disertai tingkat inflasi  yang  tinggi.  Ini  jelas  akan  sangat  mengecewakan  rakyat  yang sudah lama merindukan perbaikan kehidupan ekonomi”. 3
Perubahan rezim yang dramatis memberikan trauma mendalam, baik bagi penduduk  maupun  penguasa  baru.  Psikologi  politik  Orba  yang  berpokok  pada otoritarianisme  berakar  dari  trauma  anti  politik  dan  yang  menonjolkan mobilisasi atau  mengikutsertakan kekuatan  masyarakat, seperti tercermin pada program Landreform. Sedangkan otoritarianisme dijalankan dengan menghilangkan  kekuatan  politik  terorganisir  dari  masyarakat  dan  memusatkan kekuasaan  hanya  pada  pemerintah  berkuasa.  Walaupun  demikian,  UUPA sebagai  produk  hukum  masih  tetap  dipakai  sebagai  acuan.  Sepuluh  tahun pertama  setelah  Orde  Baru  berkuasa,  UUPA  masih  dianggap  sebagai  produk PKI  sehingga  dibuang,  dan  berkat  eksponen  penyokong  ideologi  populis  serta kalangan ahli hukum dan ahli sosial kemudian berhasil melepaskan  prasangka tersebut  dan  merehabilitasinya  diantaranya  melalui  penelitian.  Hasil  penelitian
3 Moctar  Mas`oed, “Pengantar”.  Dalam  Noer  Fauzi  (ed) Tanah  dan  Pembangunan. Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta. 1997. Hlm 60-61
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
menghasilkan  rekomendasi-rekomendasi  penting  yang  berjiwa  populis  dalam rangka  pembaharuan  susunan  penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah.  Namun, rekomendasi  program  populis  Landreform  tidak  pernah  mempunyai  tempat dalam  komitmen  dan  praktik  politik  Orba  sebagai  dasar  bagi  pembangunan, walaupun  dalam  sejumlah  GBHN,  dicantumkan  keharusan  penyelenggaraan penataan penguasaan tanah.
Badan-badan  pembangunan  dunia  yang  bergabung  dalam Inter- Govermental  Group  on  Indonesia  (IGGI) gencar  mempromosikan  gelombang “Revolusi  Hijau”  pada  sektor  pertanian.  Badan  ini  jelas-jelas  tidak menghendaki  perubahan  struktur  agraria  di  dunia  ketiga,  menekan  Indonesia supaya  mengintegrasikan  diri  dalam  sistem  kapitalisme  dunia,  sehingga terjadilah  ketimpangan  struktur  agraria.  Pada  bidang  hukum  agraria,  terjadi produksi  hukum-hukum  negara  yang  baru  tanpa  mengacu  pada  UUPA  Tahun 1960, tetapi  memakai  konsepsi  Hak  Menguasai  dari  Negara  sebagai  ligitimasi atas  kedudukan  pemerintah  yang  dominan,  seperti  dapat  dilihat  pada  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1967  tentang  Ketentuan  Pokok  Kehutanan,  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan  Pokok  Pertambangan, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
Politik  pertanahan  Orde  Baru  dikelola  dengan  pola  manajemen sentralisme sektoral. Wilayah yuridiksi kekuasaan pemerintah pusat dibagi-bagi sesuai  sektornya.  Untuk  urusan  sekitar  70%  wilayah  permukaan  daratan dikelola  oleh  Departemen  Kehutanan,  dan  di  wilayah  tersebut  UUPA  tidak berlaku.  Untuk  seluruh  wilayah  dalam  bumi  dikelola  oleh  Departemen Pertambangan.  UUPA  hanya  berlaku  untuk  urusan  30%  wilayah  permukaan daratan  saja.  Seluruh  wilayah  laut  diatur  oleh  Direktorat  Jenderal  Perikanan, dan untuk urusan produksi tanaman  makanan diurus oleh Direktorat Jendeeral Tanaman  Pangan,  keduanya  di  bawah  Departemen  Pertanian.  Sementara  itu, badan  yang  mengurus  soal  agraria  hanya  menjadi  suatu  Direktorat  Jenderal saja,  di  bawah  Departemen  Dalam  Negeri.  Dalam  posisi  demikianpun,  Dirjen
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Agraria  tetap  memanfaatkan  kedudukan  pemerintah  yang  dominan  untuk mengurus  urusan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  proyek  pemerintah maupun swasta. Kedudukan pemerintah yang dominan telah dimanfaatkan oleh penguasa  politik  Orde  Baru  dan  kroninya  untuk  mengejar  pertumbuhan ekonomi  dalam  bentuk  usaha-usaha  peningkatan  produktivitas.  Rakyat  tidak diberi  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  penguasaan,  peruntukan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya.
Ideologi pembangunan Orde Baru menjadi pemandu politik agraria yang dikelola  secara  sentralistik  sektoral  itu.  Pembangunan  berjalan  dengan  sistem kapitalisme,  yang  sesungguhnya  dahulu  telah  melahirkan  kolonialisme  di Indonesia.  Kapitalisme  pada  masa  lalu  bersumber  pada  kehendak  untuk menguasai  tanah  dan  sumber  daya  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  atau  di atas permukaan wilayah yang dikuasai masyarakat non-kapitalistik. Pemerintah Orde Baru yang pro kapitalis terus melakukan perluasan kapitalisme, akibatnya antara  lain  adalah pemisahan produsen dari alat-alat produksi  mereka.  Konsep alam  sebagai  kekayaan  yang  harus  dipelihara  untuk  keberlangsungan kemakmuran rakyat, seperti  yang dianut oleh  masyarakat agraris dilindas oleh pandangan  baru  yang  menempatkan  alam  sebagai  sumber  daya (natural resources) yang  harus  dieksploitasi  dan  diubah  agar  menjadi  modal  yang  bisa diakumulasikan.

## 3. Landreform Dalam Orde Reformasi
Landreform  kembali  memasuki  panggung  politik  negara,  sehubungan dengan  pengorganisasian  petani  dan  advokasi  yang  dijalankan  organisasi- organisai  non  pemerintah  dan  kelompok-kelompok  korban  kebijakan  dan praktek  pengadaan  tanah  untuk  badan  usaha  skala  besar  dan/atau  proyek pemerintah.  Setelah  tumbangnya  rezim  otoritarian  yang  dimulai  dengan mundurnya  presiden  Soeharto  pada  tahun  1998,  maka  ada  upaya  dari  para korban menguasai dan mengolah tanahnya secara langsung. Para reformis yang pro  Landreform  memasukkan  kembali  program  Landreform  ke  panggung
politik  negara  melalui  kegiatan  advokasi  yang  mantap.  Dalam  Pasal  5 Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor: IX/MPR/2001 menegaskan mengenai arah kebijakan pembaruan agraria adalah:
1. Melakukan  pengkajian  ulang  terhadap  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  agraria  dalam  rangka  sinkronisasi kebijakan  antar  sektor  demi  terwujudnya  peraturan  perundangan  yang didasarkan  pada  prinsip-prinsip  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 Ketetapan tersebut.
2. Melaksanakan  penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan, dan  pemanfaatan  tanah  (Landreform)  yang  berkeadilan  dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.
3. Menyelenggerakan  pendataan  pertanahan  melalui  inventarisasi  dan registrasi  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah secara  komprehensif  dan  sistematis  dalam  rangka  pelaksanaan Landreform.
4. Menyelesaikan  konflik-konflik  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya agraria yang timbul selama ini, sekaligus mengantisipasi potensi konflik di  masa  mendatang  guna  menjamin  terlaksananya  penegakan  hukum berdasarkan  prinsip-prinsip  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  4 Ketetapan ini.
5. Memperkuat  kelembagaan  dan  kewenangannya  dalam  rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik- konflik yang berkaitan dengan  sumber daya agraria yang terjadi.
6. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan  program  pembaruan  agraria  dan  menyelesaikan  konflik- konflik sumber daya agraria yang terjadi.
Masuknya  kembali  program  Landreform  dalam  agenda  nasional  juga terjadi  di  beberapa  negara  yang  baru  saja  lepas  dari  otoritarianisme  seperti Philipina, Afrika Selatan, Bolivia dan juga termasuk Indonesia. Hal ini sejalan dengan  bangkitnya  demokratisasi  ditandai  dengan  tumbangnya  rezim otoritarian  di  beberapa  negara.  Agenda-agenda  kelompok  yang  selama  rezim otoritarian  merasa  tertindas  ( underrepresented  agendas  of  oppressed  peoples ) termasuk  Landreform  kembali  masuk  menjadi  agenda,  yang  di  Indonesia menjadi agenda reformasi.
4. Landreform dan Demokrasi Ekonomi Dalam Pemerintahan Reformasi
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Setelah  memasuki era reformasi,  maka kebijakan  pembangunan  nasional khususnya  di  bidang  ekonomi  mengalami  perombakan  yang  asasi.  Melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor X/MPR/1998 tentang  Politik  Ekonomi  Dalam  Rangka  Demokrasi  Ekonomi,  menunjukkan perbedaan  asasi  dengan  kebijakan  pembangunan  ekonomi  Orde  Baru.  TAP MPR  tersebut  ditetapkan  dengan  dasar  pertimbangan,  bahwa  pelaksanaan Demokrasi  Ekonomi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33  Undang-undang Dasar  Tahun  1945  belum  terwujud.  Sejalan  dengan  kebutuhan  dan  tantangan pembangunan  nasional,  diperlukan  keberpihakan  politik  ekonomi,  yang  lebih memberi  kesempatan  dukungan  dan  pengembangan  rakyat.  Politik  ekonomi mencakup  kebijaksanaan,  strategi  dan  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi nasional  sebagai  perwujudan  dari  prinsip-prinsip  dasar  demokrasi  ekonomi, yang  mengutamakan  kepentingan  rakyat  banyak  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD 1945. Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional,  agar  terwujud  pengusaha  menengah  yang  kuat  dan  besar  jumlahnya, serta  terbentuk  keterkaitan  dan  kemitraan  yang  saling  menguntungkan  antar pelaku ekonomi.
Demokrasi  ekonomi,  harus  ditiadakan  terjadinya  penumpukan  aset  dan pemusatan  kekuatan  ekonomi  di  tangan  satu  orang,  sekelompok  orang  atau perusahaan. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya, harus  dilaksanakan  secara  adil  dengan  menghilangkan  segala  bentuk penguasaan  dan  kepemilikan  dalam  rangka  pengembangan  kemampuan ekonomi  usaha  kecil,  menengah  dan  koperasi  serta  masyarakat  luas.  Tanah sebagai  basis  usaha  pertanian  harus  diutamakan  penggunaannya  bagi pertumbuhan pertanian rakyat, yang mampu melibatkan serta memberi sebesar- besar  kemakmuran  rakyat  bagi  usaha  kecil,  menengah  dan  koperasi,  yang dalam hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam UUPA.
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Landreform  diletakkan  sebagai  sebuah  strategi  pembangunan,  maka pelaksanaannya  cenderung  diletakkan  dalam  kerangka  tugas  negara sepenuhnya.  Negara  berperan  sangat  dominan  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan  landreform,  bahkan  dalam  pembiayaannya.  Dominannya  peran negara  dalam  pelaksanaan  landreform  tidak  dapat  dilepaskan  dari perkembangan  teori-teori  pembangunan  pada  tahun  1960-an  yang  cenderung memandang  petani  atau  penduduk  pedesaan  di  negara-negara  berkembang sebagai  sebuah  kelompok  miskin,  lemah,  marginal,  dan  tidak  memiliki kapasitas untuk mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Sementara negara  dipandang  sebagai  sebuah  entitas  yang  memiliki  kapasitas  kekuatan memaksa.  Oleh  karena  itu  perlu  upaya  langsung  dari  negara  untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka.
Reformasi  di  bidang  hukum  pertanahan  yang  diperlukan,  bukan merupakan  kegiatan  perombakan  melainkan  penyempurnaan  lembaga  dan ketentuan-ketentuannya,  sehingga  dapat  memberikan  dukungan  legal  dan substansial  yang  lebih  mantap  bagi  terwujudnya  tujuan  yang  hendak  dicapai. Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  reformasi  pertanahan  tersebut,  selain perlunya  penyempurnaan  lembaga  dan  ketentuannya,  maka  perlu  pula penyesuaian  ketentuan-ketentuan  Landreform  dengan  perkembangan  keadaan dan kebutuhan pembangunan.

## C. PENUTUP
Landreform  di  Indonesia    mengalami  perkembangan  yang  pasang  surut  dari masa  ke  masa.  Untuk  menjalankan  program  Landreform  sangat  bergantung pada  penyelenggara  Negara.  Agenda  Landreform  tidak  bisa  berjalan  tanpa partisipasi  negara, karena Landreform adalah agenda  negara. Penyelenggaraan Landreform  tanpa  partisipasi  Negara,  maka  Landrefor  tidak  bisa  berjalan.
Landreform  di  Indonesia    yang  tujuannya  tidak  lain  adalah  tujuan  dari  pada
UUPA itu sendiri, yang senantiasa menjadi acuan hukum pertanahan di negara kita termasuk dalam upaya reformasi di bidang pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman, 1983. Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria. Alumni, Bandung.
Atang Ranoemiharjo, 1982. Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia . Tarsito, Bandung.
Boedi  Harsono,  1968. Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Sejarah  Penyusunan,  Isi dan Pelaksanaannya. Cetakan Kedua. Djambatan, Jakarta.
Brahmana Adhie Dkk, 2002. Reformasi Pertanahan. Mandar Maju, Bandung.
Dianto  Bachriadi  dkk,  1997. Reformasi  Agraria. Fakultas  Ekonomi,  Universitas Indonesia, Jakarta.
Eddy  Ruchiyat,  1986. Politik  Pertanahan  Sebelum  Dan  Sesudah  Berlakunya UUPA. Alumni Bandung.
Effendi  Perangin,  1994. Hukum  Agraria  di  Indonesia-Suatu  Telaah  Dari  Sudut Pandang Praktisi Hukum. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Endang Suhendar dkk, 2002. Menuju Keadilan Agraria. Akatiga, Bandung.
Erman  Rajagukguk,  1995. Hukum  Agraria  Pola  Penguasaan  Tanah  Dan Kebutuhan  Hidup. Ghalia Pratama, Jakarta.
Gunawan Wiradi, 2000. Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir. Insist Press, Yogyakarta.
Hasan  Basri  Durin,  1998. Rapat  Kerja  Kantor  Menteri  Negara  Agraria/Kepala BPN, Jakarta.
Hustiati,  1990. Agraria  Reform  di  Philipina  dan  Perbandingannya  dengan Landerform di Indonesia. Mandar Maju, Bandung.
I Wayan Suandra, 1994. Hukum Pertanahan Indonesia . Rineka Cipta, Jakarta.
Moctar  Mas`oed,    1997. “Pengantar”.  Dalam  Noer  Fauzi  (ed)  Tanah  dan Pembangunan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Mudjiono, 1997. Politik dan Hukum Agraria. Liberty. Yogyakarta.
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Notonagoro,  1984. Politik  Hukum  dan  Pembangunan  Agraria  di  Indonesia. PT. Bina Aksara, Jakarta.
Oka  Mahendra  dkk,  1997. Tanah  dan  Pembangunan,  Tinjauan  Dari  Segi  Yuridis dan Politis. Pustaka Manikgeni, Jakarta.
------------------, 1990. Landreform di Indonesia-Strategi Dan Sasarannya. Alumni, Bandung.