## ANALISIS PERAN HUKUM KONTRAK DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI

## Irene Marcella
Universitas Pelita Harapan, 01051220018@student.uph.edu
Jaden Asher Marpaung Universitas Pelita Harapan, 01051220030@student.uph.edu
Irene Putri Sinaga
Universitas Pelita Harapan, irene.sinaga@uph.edu

## ABSTRAK
Dalam  industri  asuransi  di  Indonesia,  penyelesaian  klaim  merupakan  proses  penting  yang memengaruhi kepercayaan pemegang polis terhadap perusahaan asuransi. Implikasi hukum kontrak dalam penyelesaian klaim menjadi fokus utama penelitian ini, mengingat kompleksitas kerangka hukum yang  mengatur  industri  asuransi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  untuk menganalisis berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang- Undang  Nomor  40 Tahun  2014  tentang  Perasuransian,  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang (KUHD)  yang  relevan  dengan  penyelesaian  klaim  asuransi.  Dengan  menganalisis  kerangka  hukum yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi hukum kontrak dalam pembentukan perjanjian asuransi,  hak  dan  kewajiban pemegang polis  dan  perusahaan asuransi,  serta  mekanisme penyelesaian  klaim  yang  berlaku.  Analisis  menunjukkan  bahwa  hukum  kontrak,  seperti  yang  diatur dalam KUHPerdata, UU Perasuransian, dan KUHD, memiliki dampak langsung dalam penyelesaian klaim  asuransi.  Perjanjian  asuransi  dianggap  sah  sejak  diadakan,  bahkan  sebelum  polis ditandatangani, menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak sejak awal.

## Kata Kunci: Asuransi, Kontrak, KUHD

## PENDAHULUAN
Industri asuransi di Indonesia telah menjadi bagian integral dari struktur ekonomi negara ini selama beberapa dekade terakhir. Sejak zaman penjajahan Belanda, sistem hukum Indonesia telah  mengadopsi  prinsip-prinsip  hukum  perdata  yang  membentuk  landasan  bagi  peraturan- peraturan  hukum  terkait  asuransi.  Prinsip-prinsip  ini,  bersama  dengan  konsep  kebebasan berkontrak, merupakan fondasi dari regulasi hukum kontrak yang mengatur hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.
Pasal  1320  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  persetujuan  yang  sah  dalam  kontrak memerlukan empat syarat utama: kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang sah. Dalam konteks penyelesaian klaim asuransi, prinsip-prinsip ini memiliki implikasi yang penting. Pertama-tama, kesepakatan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi haruslah jelas dan tegas. Pihak-pihak yang terlibat harus sepakat mengenai ketentuan-ketentuan polis asuransi, termasuk cakupan perlindungan, premi yang harus dibayarkan, serta prosedur klaim. Kecakapan,  yang  menjadi  syarat  kedua  dalam  Pasal  1320,  menegaskan  bahwa  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  kontrak  harus  memiliki  kapasitas  hukum  yang  memadai  Hal  ini  berarti bahwa  pemegang  polis  harus  mampu  memahami  konsekuensi  dari  perjanjian  yang  mereka buat, sementara perusahaan asuransi harus memiliki kewenangan untuk menawarkan produk asuransi  dan  menyelesaikan  klaim.  Selanjutnya,  objek  yang  spesifik  mengacu  pada  subjek kontrak yang harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Dalam konteks klaim asuransi, objeknya adalah  risiko  tertentu  yang  dicakup  oleh  polis  asuransi.  Misalnya,  apakah  itu  klaim  untuk
kerusakan mobil akibat kecelakaan atau klaim untuk perawatan medis akibat sakit atau cedera. Sebab  yang  sah,  sebagai  syarat  terakhir, menunjukkan  bahwa  terdapat  alasan  yang  sah  atau legal untuk membuat kontrak tersebut.
Dalam asuransi, hal ini sering kali berhubungan dengan kejadian yang dijamin oleh polis, seperti kecelakaan atau kerugian yang dialami oleh pemegang polis. Pasal 1338 KUHPerdata, sementara itu, menegaskan asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kedua belah pihak kebebasan untuk menegosiasikan dan menetapkan ketentuan-ketentuan kontrak sesuai dengan kebutuhan  dan  kepentingan  mereka. 1 Dalam  konteks  klaim  asuransi,  ini  berarti  bahwa pemegang polis dan perusahaan asuransi dapat menyesuaikan ketentuan polis asuransi sesuai dengan  kebutuhan  individu  dan  risiko  yang  ingin  mereka  lindungi.  Misalnya,  mereka  dapat menetapkan jumlah premi, cakupan perlindungan, dan pembayaran klaim yang sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh pemegang polis.
Asuransi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, termasuk KUHPerdata, KUHD, undang-undang  tentang  perasuransian,  serta  peraturan  otoritas  jasa  keuangan  terkait  hukum asuransi.  KUHPerdata  mengatur  tentang  persetujuan  untung-untungan  dalam  Bab  IV, sedangkan KUHD mengatur berbagai jenis pertanggungan, seperti asuransi kebakaran, hasil pertanian, jiwa, serta pengangkutan. Meskipun Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi,  dalam  praktiknya  jumlah  jenis  asuransi  yang  tersedia  jauh  lebih  banyak.  Pasal tersebut  tidak  membatasi  munculnya  jenis-jenis  pertanggungan  lain  yang  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat,  sehingga  para  pihak  dapat  menyesuaikan  kontrak  asuransi  sesuai dengan kebutuhan mereka. 2
Dalam  praktiknya,  implementasi  hukum  kontrak  dalam  penyelesaian  klaim  asuransi sering  kali  menimbulkan  berbagai  tantangan.  Pertentangan  interpretasi,  perselisihan  antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, serta ketidakpastian hukum dapat memperpanjang proses penyelesaian klaim dan meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh semua pihak yang terlibat. Tinjauan atas perkembangan hukum asuransi di Indonesia menunjukkan bahwa sejak  diperkenalkannya  sistem  ini,  terjadi  evolusi  peraturan  yang  cukup  signifikan.  Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang diumumkan pada tanggal 30 April 1847, asuransi diatur dalam Pasal 247, yang menyebutkan beberapa jenis asuransi, termasuk asuransi kebakaran,  hasil  pertanian,  jiwa,  dan  pengangkutan.  Namun,  dalam  praktiknya,  jenis-jenis asuransi yang tersedia jauh lebih beragam dan mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi.
Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) telah lama menjadi pijakan yang  kokoh  bagi  pelaksanaan  kegiatan  asuransi  di  Indonesia.  Namun,  seiring  dengan perkembangan pesat dalam industri asuransi, terutama dengan munculnya berbagai inovasi dan evolusi  di  dalamnya,  tantangan  baru  pun  muncul  yang  membutuhkan  tinjauan  yang  lebih mendalam terkait peran hukum kontrak dalam menyelesaikan klaim asuransi. Pentingnya peran hukum kontrak dalam konteks asuransi tidak bisa diremehkan. Kontrak asuransi adalah dasar hukum  utama  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  antara  pihak-pihak  yang  terlibat,  yaitu pemegang  polis  dan  perusahaan  asuransi.  Dalam  kontrak  tersebut,  terdapat  klausul-klausul yang  mengatur  cakupan  perlindungan,  premi  yang  harus  dibayarkan,  serta  prosedur penyelesaian  klaim.  Namun,  dengan  berkembangnya  industri  asuransi,  kompleksitas  dalam
1 Sindy Lita. "Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Regional 1, no. 2 (September 2021): 112.
2 Ni Ketut Supasti Dharmawan and Wayan Wirawan. "Keberadaan Dan Implikasi Prinsip Mfn Dan Nt Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." Jurnal Magister Hukum Udayana 6, no. 2 (2014): 263.
penyelesaian klaim juga meningkat. Berbagai faktor seperti kemunculan produk asuransi baru, perubahan  dalam  pola  kerugian,  dan  teknologi  yang  semakin  canggih  memperumit  proses klaim.  Misalnya,  dalam  konteks  asuransi  kendaraan  bermotor,  munculnya  teknologi  baru seperti  kendaraan  otonom  dan  perangkat pengawasan  telematika  mengubah  dinamika  risiko dan klaim yang perlu dipertimbangkan.
Implementasi  hukum  kontrak  dalam  penyelesaian  klaim  asuransi  seringkali menimbulkan  pertentangan  interpretasi  antara  pemegang  polis  dan  perusahaan  asuransi, terutama terkait ketentuan-ketentuan kontrak yang mungkin menjadi subjek penafsiran yang berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan perselisihan yang memperlambat proses penyelesaian klaim, meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh para pihak, dan bahkan menimbulkan ketidakpastian  hukum. 3 Oleh  karena  itu,  penelitian  yang  mengkaji  peran  hukum  kontrak Indonesia dalam penyelesaian klaim asuransi menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum kontrak diterapkan dalam konteks asuransi, serta untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dan mencari solusi yang lebih baik untuk meningkatkan proses penyelesaian klaim asuransi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  pengembangan  sistem  hukum  asuransi yang lebih efisien, adil, dan terpercaya di Indonesia, sehingga dapat memberikan perlindungan finansial yang lebih baik bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi industri asuransi.
Terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yakni:
1. Bagaimana  hukum  kontrak  Indonesia  memengaruhi  peran  dan  tanggung  jawab masing-masing  pihak,  yakni  pemegang  polis  dan  perusahaan  asuransi,  dalam penyelesaian klaim asuransi?
2. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam mengaplikasikan hukum kontrak dalam penyelesaian klaim asuransi di Indonesia, dan bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi?

## PEMBAHASAN

## A. Implikasi Hukum Kontrak Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi
Dalam konteks penyelesaian klaim asuransi di Indonesia, hukum kontrak memegang peranan  sentral  dalam  menentukan  peran  dan  tanggung  jawab  masing-masing  pihak,  yakni pemegang  polis  dan  perusahaan  asuransi.  Pasal-pasal  yang  mengatur  persyaratan  sahnya perjanjian,  seperti  Pasal  1320  KUHPerdata,  serta  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menjadi landasan hukum yang penting  dalam  hal  ini.  Namun,  untuk  memahami  bagaimana  hukum  kontrak  Indonesia memengaruhi  penyelesaian  klaim  asuransi,  perlu  juga  dipahami  mekanisme  penyelesaian klaim asuransi dan tantangan-tantangan yang mungkin timbul dalam proses tersebut. 4
Proses  penyelesaian  klaim  asuransi  dimulai  ketika  pemegang  polis  mengajukan  klaim kepada perusahaan asuransi atas kerugian atau kerusakan yang terjadi sesuai dengan cakupan perlindungan yang tercantum dalam polis asuransi. Pada tahap ini, perusahaan asuransi akan mengevaluasi klaim tersebut untuk memastikan bahwa klaim tersebut memenuhi syarat-syarat
3 Tasya  Safiranita  Ramli,  et  al.  "Aspek  Hukum Platform  e-Commerce Dalam  Era  Transformasi  Digital." Jurnal  Studi Komunikasi dan Media 24, no. 2 (2020): 125.
4 David Herianto Sinaga. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis." Jurnal Kertha Semaya 8, no. 9 (2020):
yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi. Kesesuaian klaim dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian menjadi kunci utama dalam penentuan keputusan perusahaan asuransi terkait penyelesaian klaim.
Pasal  1320  KUHPerdata  memberikan  fondasi  yang  kuat  dalam  membentuk  landasan hukum  kontrak  di  Indonesia.  Persetujuan  yang  sah  dalam  sebuah  kontrak  harus  memenuhi empat syarat utama: kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang sah. 5 Dalam konteks  asuransi,  prinsip-prinsip  ini  menjadi  krusial  dalam  membentuk  perjanjian  antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Kesepakatan yang dibuat antara pemegang polis dan perusahaan  asuransi  terjadi  saat  mereka  menandatangani  polis  asuransi.  Polis  asuransi  ini adalah dokumen yang mengatur perjanjian antara kedua belah pihak. Di dalamnya tercantum dengan jelas cakupan perlindungan yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi, besarnya premi  yang  harus  dibayarkan  oleh  pemegang  polis,  serta  prosedur  yang  harus  diikuti  dalam mengajukan  klaim. 6 Dengan  demikian,  polis  asuransi  tidak  hanya  menjadi  bukti  dari kesepakatan yang terjadi, tetapi juga menjadi landasan operasional yang menentukan hubungan hukum antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Peran Pasal 1320 KUHPerdata menjadi sangat  penting  dalam  konteks  ini.  Pasal  tersebut  menjamin  bahwa  perjanjian  asuransi  yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat kesahihan kontrak, termasuk adanya kesepakatan yang jelas  dan  tegas  antara  kedua  belah  pihak.  Dengan  demikian,  Pasal  1320  KUHPerdata menegaskan  pentingnya  kejelasan  dan  kepastian  dalam  pembentukan  perjanjian  asuransi, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat ditetapkan dengan jelas. 7
Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga mengatur mengenai  perjanjian  asuransi.  Pasal  1  UU  Perasuransian  mendefinisikan  asuransi  sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi  oleh  perusahaan  asuransi  sebagai  imbalan  untuk  memberikan  penggantian  atau pembayaran  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  perjanjian.  Dengan  demikian,  peran hukum kontrak Indonesia dalam penyelesaian klaim asuransi mencakup aspek pembentukan perjanjian,  termasuk  ketentuan  mengenai  premi,  cakupan  perlindungan,  dan  prosedur penyelesaian klaim yang diatur dalam perjanjian tersebut.
Lebih mendalam, Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal- pasal  terkait  menjadi landasan  yang esensial  dalam  memahami  peran  hukum  kontrak  dalam penyelesaian  klaim  asuransi.  Pasal-pasal  ini  menetapkan  bahwa  sebuah  perjanjian pertanggungan  (asuransi)  dianggap  sah  sejak  diadakan,  bahkan  sebelum  polis  secara  fisik ditandatangani. 8 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hak  dan  kewajiban  dari  kedua  belah  pihak, termasuk  dalam  konteks  penyelesaian  klaim  asuransi,  mulai  berlaku  sejak  saat  kesepakatan tersebut  dibuat,  tidak  hanya  setelah  tandatangan  diletakkan  pada  polis.  Ketika  sebuah perjanjian  asuransi  diadakan,  baik  itu  melalui  kesepakatan  lisan  atau  tertulis,  hak  dan kewajiban  dari  pemegang  polis  dan  perusahaan  asuransi  secara  hukum  sudah  mengikat.  Ini menyiratkan  bahwa  kewajiban  perusahaan  asuransi  untuk  memberikan  penggantian  atau pembayaran  sesuai  dengan  ketentuan  perjanjian,  serta  kewajiban  pemegang  polis  untuk membayar  premi,  terbentuk  pada  saat  perjanjian  tersebut  dibuat.  Dengan  demikian,  prinsip-
5 Soraya  Hafidzah  Rambe  and  Paramitha  Sekarayu.  "Perlindungan  Hukum  Nasabah  atas  Gagal  Klaim  Asuransi  Akibat Ketidaktranspanan Informasi Polis Asuransi." USM Law Review 5, no. 1 (2022): 33.
6 Budi Untung. Kredit Perbankan di Indonesia . Yogyakarta: Andi, 2000, hlm. 14.
7 Deny Guntara. "Asuransi dan Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya." Jurnal Justisi Ilmu Hukum 1, no. 3 (2016): 29
8 Selvia Harvia Santri. "Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian." UIR Law Review 1, no. 1 (2017):
prinsip hukum kontrak seperti kesepakatan, keberlakuan, dan pemenuhan kewajiban berlaku sejak awal dalam konteks penyelesaian klaim asuransi.
Pasal  257  dan  258  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  menjadi  penting dalam  konteks  penyelesaian  klaim  asuransi  karena  keduanya  menegaskan  bahwa  perjanjian pertanggungan (asuransi) dianggap sah sejak diadakan, bahkan sebelum polis ditandatangani. Ini  menunjukkan  bahwa  aspek  hukum  kontrak  memiliki  dampak  langsung  terhadap  proses penyelesaian klaim asuransi di Indonesia. Kaitannya dengan aspek hukum kontrak sangatlah signifikan.  Pasal-pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  saat  perjanjian  asuransi  dibuat,  hak  dan kewajiban  kedua  belah  pihak  sudah  berlaku,  bahkan  sebelum  polis  ditandatangani.  Hal  ini mengandung implikasi yang substansial dalam konteks penyelesaian klaim asuransi. Misalnya, dalam situasi di mana terjadi kejadian yang memicu klaim, baik itu kerugian atau kerusakan yang  tercakup  dalam  perjanjian,  hak  pemegang  polis  untuk  memperoleh  penggantian  atau pembayaran  sudah  aktif  sejak  perjanjian  pertanggungan  dibuat. 9 Dalam  perspektif  hukum kontrak, hal ini menguatkan prinsip bahwa perjanjian asuransi adalah sebuah kesepakatan yang mengikat  antara  pemegang  polis  dan  perusahaan  asuransi.  Dengan  kata  lain,  perusahaan asuransi memiliki kewajiban hukum untuk memberikan penggantian atau pembayaran sesuai dengan  ketentuan  yang  telah  disepakati, begitu  juga  dengan  pemegang  polis  yang  memiliki kewajiban untuk membayar premi sesuai dengan yang disepakati.
Dengan  demikian,  hukum  kontrak  Indonesia  secara  langsung  memengaruhi  peran  dan tanggung  jawab  masing-masing  pihak  dalam  penyelesaian  klaim  asuransi.  Ketentuan- ketentuan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  UU  Perasuransian,  dan  KUHD  menjadi  landasan yang penting dalam menentukan hak dan kewajiban pemegang polis dan perusahaan asuransi dalam  proses  penyelesaian  klaim.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  yang  mendalam  terhadap ketentuan-ketentuan tersebut sangatlah penting bagi semua pihak yang terlibat dalam industri asuransi untuk memastikan bahwa penyelesaian klaim dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
.

## B. Tantangan Dan Solusi Penyelesaian Klaim Asuransi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Hukum Kontrak
Tantangan dalam penyelesaian klaim asuransi di Indonesia merupakan bagian integral dari  dinamika  industri  asuransi  yang  terus  berkembang.  Seiring  dengan  perubahan  dalam regulasi,  teknologi,  dan  kondisi  pasar,  industri  asuransi  umum  dihadapkan  pada  berbagai kompleksitas yang mempengaruhi proses klaim. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) telah mengidentifikasi sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh industri asuransi umum, termasuk  pemberlakuan  PSAK  (Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan)  74,  ketentuan permodalan, digitalisasi, persaingan usaha, hardening market, kapasitas reasuransi, dan biaya akuisisi yang tinggi.
Pemberlakuan  PSAK  74  menjadi  salah  satu  tantangan  utama  bagi  industri  asuransi. PSAK  74,  yang  merupakan  pedoman  pendekatan  akuntansi  kontrak  asuransi  yang  lebih terperinci  dan  konsisten,  memerlukan  penilaian  risiko,  estimasi  arus  kas  masa  depan,  dan pemisahan kontrak ke dalam komponen keuangan. Perusahaan asuransi harus mempersiapkan diri dengan baik untuk mengimplementasikan PSAK 74 agar dapat memenuhi persyaratan yang
9 Farida Ayu Kamdani. "Studi Kasus PT Asuransi Jiwa Bakrie Life ." Hakim 1, no. 3 (2023): 134
ditetapkan. Ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang peraturan baru dan kemungkinan dampaknya terhadap operasional dan keuangan perusahaan. 10
Selain  itu,  tantangan  dalam  hal  permodalan  juga  menjadi  fokus  utama.  Perusahaan asuransi  harus  bersiap  untuk  menambah  modal  secara  berkala  sesuai  dengan  regulasi  yang mengharuskannya. Hal ini dapat menimbulkan tekanan finansial bagi perusahaan asuransi dan mempengaruhi  keberlangsungan  bisnis  mereka.  Perusahaan  harus  mengembangkan  strategi yang  tepat  untuk  mengelola  kebutuhan  modal  mereka  dengan  efektif,  termasuk  melalui peningkatan pendapatan, restrukturisasi portofolio investasi, atau penawaran saham baru.
Tantangan digitalisasi juga perlu diperhatikan. Industri asuransi umum perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren digitalisasi yang terus berkembang. Penerapan teknologi digital  dalam  proses  klaim  asuransi  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  mempercepat penyelesaian  klaim,  namun  juga  memerlukan  investasi  yang  besar  dalam  pengembangan infrastruktur  dan  sistem  informasi.  Perusahaan  harus  mengambil  langkah-langkah  proaktif untuk  meningkatkan  kemampuan  teknologi  mereka  dan  memastikan  bahwa  sistem  mereka dapat berintegrasi dengan lancar dengan infrastruktur yang ada.
Selain itu, persaingan usaha yang ketat juga menjadi tantangan yang signifikan. Jumlah perusahaan asuransi umum yang cukup banyak meningkatkan tingkat persaingan di industri ini. Persaingan untuk memperoleh usaha baru menjadi lebih ketat, yang memerlukan strategi pemasaran yang inovatif dan efektif. Perusahaan harus terus meningkatkan nilai tambah produk dan layanan mereka serta mencari cara untuk membedakan diri mereka dari pesaing. 11
Hardening  market ,  yang  merupakan  kondisi  ketika  industri  asuransi  dan  reasuransi global  mencatatkan  kenaikan  klaim  yang  signifikan,  juga  menjadi  tantangan  serius.  Hal  ini dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan asuransi dan menyebabkan peningkatan premi asuransi  bagi  pemegang  polis.  Perusahaan  harus  mengadopsi  strategi  yang  tepat  untuk mengelola  risiko  yang  terkait  dengan  kondisi  pasar  yang  sulit  ini  dan  memastikan  bahwa mereka tetap dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan mereka.
Kapasitas  reasuransi  juga  menjadi  isu  penting  dalam  penyelesaian  klaim  asuransi. Dengan  meningkatnya  klaim  dan  risiko  yang  dihadapi  oleh  perusahaan  asuransi,  kapasitas reasuransi  yang  memadai  sangat  penting  untuk  melindungi  perusahaan  asuransi  dari  risiko yang  tidak  terduga.  Perusahaan  harus  memastikan  bahwa  mereka  memiliki  perjanjian reasuransi  yang  sesuai  dengan  risiko  yang  dihadapi  dan  memiliki  akses  ke  kapasitas  yang cukup untuk menanggapi klaim yang mungkin terjadi.
Di sisi lain, dalam konteks hukum kontrak, terdapat sejumlah tantangan yang juga perlu diperhatikan. Misalnya, dalam penyelesaian klaim asuransi jiwa, perjanjian asuransi jiwa diatur secara  spesifik  dalam  Pasal  302  hingga  Pasal  308  KUHD.  Pasal-pasal  tersebut  mengatur berbagai alasan yang dapat menggugurkan perjanjian asuransi jiwa, seperti berakhirnya jangka waktu  asuransi,  meninggalnya  tertanggung,  atau  bunuh  diri  tertanggung.  Perusahaan  harus memastikan bahwa mereka memahami dengan baik ketentuan hukum yang berlaku dan bahwa proses klaim mereka sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum.
Untuk  mengatasi  tantangan  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  klaim  asuransi  di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Salah satu solusi utama adalah  dengan  meningkatkan  penerapan teknologi  dalam  proses  klaim.  Dengan  mengadopsi sistem dan platform digital yang canggih, perusahaan asuransi dapat meningkatkan efisiensi
10 Sunarmi. "Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya." Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2013): 120
11 Ibid .
dan  transparansi  dalam  penyelesaian  klaim.  Misalnya,  penggunaan  aplikasi  seluler  yang memungkinkan  pemegang  polis  untuk  melaporkan  klaim  secara  langsung,  mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melacak status klaim mereka secara real-time dapat mempercepat proses klaim dan mengurangi biaya administrasi. 12
Selain itu, perusahaan asuransi juga dapat memanfaatkan teknologi seperti analitika data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan manajemen risiko dan deteksi penipuan. Dengan menganalisis data secara lebih mendalam, perusahaan dapat mengidentifikasi pola klaim yang mencurigakan  atau  risiko  potensial,  sehingga  dapat  mengambil  tindakan  pencegahan  yang tepat. Hal ini tidak hanya akan membantu mengurangi kerugian akibat klaim yang tidak sah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemegang polis terhadap perusahaan.
Selain teknologi, penguatan kerjasama antara perusahaan asuransi dan pihak terkait juga menjadi solusi yang penting. Kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga pengawas, dan lembaga penegak hukum dapat membantu memperkuat pengawasan terhadap industri asuransi dan  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  regulasi.  Selain  itu,  kerjasama  dengan  lembaga reasuransi internasional juga penting untuk memperoleh dukungan finansial dan mitigasi risiko yang diperlukan dalam menghadapi kondisi pasar yang sulit.
Penting  juga  untuk  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  kondusif  bagi  inovasi  dan pengembangan produk-produk asuransi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Perusahaan asuransi perlu terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengidentifikasi peluang baru  dan  tren  pasar  yang  berkembang. 13 Dengan  memahami  kebutuhan  dan  preferensi pemegang  polis,  perusahaan  dapat  mengembangkan  produk-produk  asuransi  yang  lebih fleksibel dan terjangkau, sehingga dapat meningkatkan penetrasi asuransi di masyarakat.
Selain  itu,  edukasi  kepada  pemegang  polis  juga  menjadi  kunci  dalam  meningkatkan pemahaman  mereka  tentang  produk-produk  asuransi  dan  proses  klaim.  Perusahaan  asuransi dapat  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  mudah  dimengerti  mengenai  cakupan perlindungan,  prosedur  klaim,  dan  hak  serta  kewajiban  pemegang  polis.  Dengan  demikian, pemegang  polis  akan  lebih  siap  dalam  menghadapi  situasi  klaim  dan  lebih  puas  dengan pelayanan  yang  diberikan  oleh  perusahaan  asuransi.  Dengan  mengimplementasikan  solusi- solusi  ini  secara  komprehensif,  diharapkan  dapat  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan kepercayaan dalam penyelesaian klaim asuransi di Indonesia. Ini akan memberikan manfaat yang  besar  bagi  semua  pihak  terkait,  termasuk  perusahaan  asuransi,  pemegang  polis,  dan masyarakat secara keseluruhan.
Dengan  menghadapi  tantangan-tantangan  ini  secara  proaktif  dan  mengambil  langkah- langkah yang tepat, diharapkan industri asuransi umum di Indonesia dapat terus berkembang dan  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat.  Ini  akan  memungkinkan industri  asuransi  untuk  memainkan  peran  yang  lebih  besar  dalam  membantu  masyarakat mengelola risiko dan melindungi kekayaan mereka dari ketidakpastian yang tidak terduga.

## PENUTUP
Hukum  kontrak  memiliki  dampak  yang  signifikan  dalam  menentukan  peran  dan tanggung  jawab  masing-masing  pihak,  yaitu  pemegang  polis  dan  perusahaan  asuransi.
12 I  Gede  Pinajeng  &  I  Ketut  Sudiarta.  "Kedudukan Underwriter dalam  Menilai  dan  Menyeleksi  Calon  Tertanggung  di perusahaan Asuransi PT Bumi Putera." Kertha Semaya 3, no. 3 (2015): 3
13 Patricia Ludya. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase." Lex Et Societatis VI, no. 2 (2018): 88
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bersama dengan Pasal 1320 KUHPerdata,  menjadi  landasan  hukum  yang  penting  dalam  hal  ini.  Perjanjian  asuransi, yang  mencakup  cakupan  perlindungan,  premi,  dan  prosedur  klaim,  dibentuk  oleh  kedua belah pihak saat mereka menandatangani polis asuransi. Polis tersebut bukan hanya sebagai bukti  kesepakatan,  tetapi  juga  sebagai  dasar  operasional  yang  menentukan  hubungan hukum antara kedua belah pihak. Selain itu, pasal-pasal dalam KUHD, seperti Pasal 255, 257, dan 258, menegaskan bahwa perjanjian asuransi dianggap sah sejak diadakan, bahkan sebelum  polis  ditandatangani,  menegaskan  kewajiban  dan  hak  kedua  belah  pihak  sejak awal.  Tantangan  dalam  penyelesaian  klaim  asuransi,  seperti  pemberlakuan  PSAK  74, ketentuan  permodalan,  digitalisasi,  persaingan  usaha,  hardening  market,  kapasitas reasuransi, dan biaya akuisisi tinggi, memerlukan solusi yang komprehensif. Solusi -solusi tersebut  termasuk  peningkatan  penerapan  teknologi,  kerjasama  antarpihak,  penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif, dan edukasi kepada pemegang polis. Dengan menghadapi tantangan tersebut secara proaktif dan mengambil langkah-langkah yang tepat, diharapkan industri  asuransi  di  Indonesia  dapat  terus  berkembang  dan  memberikan  pelayanan  yang lebih baik kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU:
Budi Untung, 2000. Kredit Perbankan di Indonesia , Yogyakarta: Andi.

## SUMBER LAIN:
David  Herianto  Sinaga.  "Keabsahan  Kontrak  Elektronik  Dalam  Perjanjian  Bisnis."  Jurnal  Kertha Semaya 8, no. 9 (2020): 1388
Deny Guntara. "Asuransi dan Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya." Jurnal Justisi Ilmu Hukum 1, no. 3 (2016): 29 Farida Ayu Kamdani. "Studi Kasus PT Asuransi Jiwa Bakrie Life." Hakim 1, no. 3 (2023): 134 I Gede Pinajeng & I Ketut Sudiarta. "Kedudukan Underwriter dalam Menilai dan Menyeleksi Calon Tertanggung di perusahaan Asuransi PT Bumi Putera." Kertha Semaya 3, no. 3 (2015): 3 Ni Ketut Supasti Dharmawan and Wayan Wirawan. "Keberadaan Dan Implikasi Prinsip Mfn Dan Nt Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." Jurnal Magister Hukum Udayana 6, no. 2 (2014): 263
Niru  Anita  Sinaga.  "Peranan  Asas  Keseimbangan  Dalam  Mewujudkan  Tujuan  Perjanjian."  Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 8, no. 1 (2017): 37
Patricia Ludya. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase." Lex Et Societatis VI, no. 2 (2018): 88
Selvia  Harvia  Santri.  "Prinsip  Utmost  Good  Faith  Dalam  Perjanjian  Asuransi  Kerugian."  UIR  Law Review 1, no. 1 (2017): 79
Sindy  Lita.  "Perkembangan  Ekonomi  Berbasis  Digital  di  Indonesia."  Jurnal  Ekonomi  dan  Ilmu Pengetahuan Regional 1, no. 2 (September 2021): 112
Soraya  Hafidzah  Rambe  and Paramitha  Sekarayu.  "Perlindungan  Hukum  Nasabah  atas  Gagal  Klaim Asuransi  Akibat  Ketidaktranspanan  Informasi  Polis  Asuransi."  USM  Law  Review  5,  no.  1 (2022): 33.
Sunarmi. "Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya." Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2013):
120
Tasya Safiranita Ramli, et al. "Aspek Hukum Platform e-Commerce Dalam Era Transformasi Digital." Jurnal Studi Komunikasi dan Media 24, no. 2 (2020): 125

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang