## SANKSI ADAT SEBAGAI HUKUM ALTERNATIF TERHADAP BANDAR NARKOBA DI KECAMATAN LHOKSUKON, ACEH UTARA

## Muhammad Yunus Ahmad
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh, Indonesia
Email: muhammadyunusahmad08@gmail.com
Diterima tgl, 03-09-2017, disetujui 15-09-2017
Abstract: The  constitution  of  Indonesia  Republic  number  35,  2009  on  narcotic  has  given  drug traffickers from severe punishment including the death penalty. However, the drug traffickers are still  existed  and  feeling  no  remorse  and  guilt.  Given  that  “adat”  or  the  local  and  traditional  law might be forms of alternative punishment to prevent drug crime. The research aims to examine the effectiveness  of  traditional  law  as  an  alternative  law  against  drug  trafficker  in  Lhoksukon municipal, North Aceh region, Aceh province, Indonesia. The research concludes that giving adat sanctions or local law to drug traffickers in few cases are very effective as a punishment. Due to humiliation,  and  they  moved  away  from  society.  Yet,  there  are  also  the  other  cases  which  the traffickers  got  more  motivated  and  continue  to  commit  drug  crimes.  It  signifies  that  the  adat sanction  is  not  always  guaranteed  for  the  effectiveness  of  punishment  to  drug  traffickers. Nevertheless, the effect began to be felt in the community
Abstrak :  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  telah memberikan  hukum  yang  berat,  sampai  pada  hukuman  mati  bagi  pelaku  narkoba  .  Namun  itu belum  menimbulkan  efek  jera.  Pemberian  hukum  adat  menjadi  bentuk  sanksi  alternatif  kepada pelaku kajahatan benda haram tersebut. Penelitian yang bertujuan menguji keefektifan hukum adat sebagai  hukum  alternatif  terhadap  bandar  narkoba  mengambil  lokasi  di  Kecamatan  Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian sanksi adat terhadap bandar narkoba  dalam  beberapa  kasus  sangat  efektif  untuk  menghukum  mereka.  Mereka  menjadi  malu, dan kemudian menjauh dari masyarakat. Namun juga ada kasus yang lain, dimana dengan adanya sanksi  adat  tersebut  mereka  tambah  samangat  untuk  melakukan  kejatahan  narkoba  lagi.  Artinya pemberian  sanksi  adat  ini  juga  tidak  100%  efektif  menghukum  para  bandar  narkoba.  Tetapi efeknya mulai terasa dalam  masyarakat.
Keywords: Sanksi Adat, Bandar Narkoba, Hukum Islam, Adat Aceh

## Pendahuluan
Narkoba  merupakan  barang  terlarang  yang  sudah  menjadi  musuh  bagi  semua bangsa.  Diberbagai  media,  baik  itu  media  cetak  maupun  media  elektronik,  narkoba menjadi  isu  sentral.  Hampir  setiap  hari  diberitakan  dengan  berbagai  dimensinya. Penyalahgunaan  narkoba,  terutama  oleh  remaja,  berakibat  sangat  fatal.  Selain menimbulkan  kecanduan  atau  ketergantungan,  jika  penggunaannya  dalam  waktu  yang lama  atau  dosis  tinggi,  dapat  menimbulkan  berbagai  gejala  penyakit,  baik  fisik  maupun mental.
Narkoba  adalah  singkatan  dari  narkotika  dan  obat/bahan  berbahaya.  Istilah  lain yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Indonesia  untuk  “narkoba”,dalam  hal  ini  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA  yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika  dan  Zat  Adiktif.  Menurut  pakar  kesehatan,  narkoba  sebenarnya  adalah senyawa-senyawa  psikotropika  yang  biasa  dipakai  untuk  membius  pasien  saat  hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.
Oleh  World  Health  Organization(WHO)  memberikan  pengertian  definisi  narkoba ini adalah suatu zat  yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang  dimaksud  dengan  narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau bukan  tanaman,  baik  sintesis  maupun  semisintesis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi  sampai menghilangkan  rasa nyeri, dan  dapat  menimbulkan  ketergan-tungan,  yang  dibedakan  kedalam  golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. 1
Narkoba merupakan barang berbahaya  yang dahulunya hanya terdengar adanya di negara-negara  maju,  namun  sekarang  bukan  suatu  yang  asing  lagi  di  telinga  masyarakat Indonesia,  bahkan  Aceh.  Narkoba  telah  masuk  ke  berbagai  belahan  dunia,  sudah diperdagangkan  dengan  jumlah  yang  sangat  besar,    dipakai  oleh  berbagai  kalangan masyarakat,  mulai  dari  pejabat,  konglomerat,  pengusaha,  gelandangan,  termasuk  para remaja dan pelajar.
Di  Aceh  saat  ini,  narkoba  sudah  masuk  ke  pelosok-pelosok  desa  dengan  berbagai jenis  dan  bentuk.  Yang  paling  sering  didapati  adalah  jenis  ganja  dan  sabu-sabu.  Narkoba diminati oleh banyak orang bukan hanya karena kelezatan dan kenikmatannya saja, tetapi harganya  yang  relatif  mahal.  Sehingga  sangat  menggiurkan  bagi  pelaku  narkoba  untuk dijadikan  bisnis/perdagangan.  Jutaan  bahkan  milyaran  rupiah  uang  berputar  di  setiap tangan pebisnis narkoba.
Pembisnis narkoba sering disebut dengan pengedar atau pada tingkatan yang lebih tinggi  lagi  disebut  dengan  bandar  narkoba.  Di  banyak  tempat,  para  bandar  narkoba berlindung  di  dalam  masyarakat.  Pada  satu  sisi  masyarakat  membenci  para  pengedar  dan pengguna  narkoba  namun  di  sisi  lain  mereka  menjadi  bagian  penting  dalam  masyarakat. Bahkan  di  beberapa  tempat  bandar  narkoba  menjadi  donatur  tetap  pada  setiap  kegiatan masyarakat.
Para  pengedar  narkoba  mengunakan  trik  “sogok”  atau  “cari  muka”  dalam  bentuk menyumbang  kepada  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan  masyarakat.  Mereka membayari orang-orang, seperti membayar minum  orang-orang di warung kopi  kampung yang  disinggahinya.  Di  beberapa  wilayah  seakan  para  bandar  narkoba  menjadi  raja  dan disegani oleh sebahagian masyarakat dikarenakan mereka punya banyak uang dan royal.
Pada hakikatnya, para pengedar narkoba tersebut merupakan penyakit dalam tubuh masyarakat.  Oleh  karenanya,  di  beberapa  tempat  masyarakat  dan  tokoh-tokoh  kampung telah  melakukan  berbagai  gerakan  dan  kebijakan  untuk  menjauhkan  penyakit  ini  dari
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
kampungnya.  Masyarakat  mencoba  memberikan  sanksi  lain  selain  hukum  positif  kepada pengedar narkoba.
Banyak  di  antara  mereka  yang  sudah  di  tangkap  dan  dipenjara.  Sebahagian  dari mereka  setelah  habis  masa  hukuman  kembali  lagi  bekerja  sebagai  pengedar  narkoba. Mereka  seakan  tidak  jera  dengan  hukuman  yang  diberikan  oleh  negara.  Dengan  berbagai hukuman  yang  diberikan  sesuai  dengan  tingkat  kejahatan  yang  mereka  lakukan,  seakan terlihat tidak mengurangi jumlah pengedaran narkoba di Indonesia, termasuk Aceh.
Selain  sanksi  hukum  positif  negara  Republik  Indonesia,  di  Aceh  juga  berlaku hukuman  langsung  dari  masyarakat  kepada  bandar  narkoba  dalam  bentuk  hukum  adat. Masyarakat  secara  sadar  telah  melakukan  upaya-upaya  untuk  menyelamatkan  kampung dan  generasi  di  dalamnya  dari  pengaruh  narkoba  dan  ulah  pengedarnya.  Salah  bentuk hukuman yang diberikan oleh masyarakat, seperti yang terjadi di Lhoksukon, Aceh Utara, adalah dengan menolak apapun bantuan yang diberikan oleh bandar narkoba.
Berdasarkan  pengamatan  dan  informasi  dari  masyarakat  yang  penulis  dapatkan bahwa  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkoba  di  lingkungan  masyarakat  Aceh  sudah sangat  merajalela  khusunya  di  Aceh  Utara,  sehingga  menarik  bagi  penulis  untuk melakukan  penelitian  pada  salah  satu  wilayah  tersebut  yang  telah  mulai  memberikan sanksi adat atau sanksi moral kepada para bandar narkoba.
Di  Lhoksukon  saat  ini  terdapat  dua  lembaga  masyarakat  yang  bergerakah  dalam bidang  amar  makruf  dan  nahi  mungkar.  Yaitu  Tazkiratul  Ummah  dan  Aliansi  Santri, Pemuda dan Pelajar Anti Narkoba (ASPAN).
Kedua  lembaga  ini  beranggotakan  para  teungku-teungku  (ustazd),  santri,  pemuda dan para pelajar  yang berkomitmen untuk mencegah kemungkaran, khususnya di wilayah Lhoksukon,  terutama  terhadap  penyalahgunaan  narkoba.  Cara  yang  dilakukan  oleh lembaga Tazkiratul Ummah dan ASPAN adalah dengan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat  sekitar  tentang  bahaya  narkoba,  dan  menjauhi  para  pelakunya,  serta membentengi generasi muda dari jangkauan para bandar.
Salah satu bentuk sanksi yang dilakukanya adalah dengan menolak bantuan apapun dari  bandar  narkoba.  Sanksi  adat  semacam  ini  bertujuan  untuk  merubah  moral  para pengedar narkoba, supaya menjadi jera karena telah dikucilkan masyarakat.
Setiap masyarakat diberbagai daerah manapun mempunyai kearifan lokal tersendiri dalam  menjawab  berbagai  persoalan  yang  dihadapai  oleh  mereka.  Termasuk  dalam  hal menyelesaikan  kasus  konflik  yang  terjadi  antara  individu  masyarakat  dalam  kegiatan sehari-hari seperti  pengairan air di  sawah, pencurian, batasan-batasan tanah dan lain-lain. Begitu  juga  halnya  kasus  bandar  narkoba  yang  sudah  menjerat  banyak  generasi  muda  di desa,  tentunya  masyarakat  setempat  juga  mempunyai  kearifan  lokal  tersendiri  untuk menyelesaikan  kasus  tersebut  melaluai  perangkat  hukum  adat. 2 Apa  yang  dilakukan masyarakat Lhoksukon adalah bagian dari kearifan lokal tersebut.
2 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005, Hal. 11

## Studi Kepustakaan
Studi  tentang  adat  di  Aceh  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat  terutama paska  dua  peristwa  penting  di  Aceh,  yaitu  bencana  tsunami  yang  terjadi  pada  Desember 2004  dan  perjanjian  damai  2005.  Dua  peritiwa  tersebut  telah  membawa  perubahan  sosial dan  budaya  dalam  masyarakat  Aceh.  Perubahan  tersebut  salah  satunya  terjadi  karena proses akulturasi dan interaksi antara masyarakat Aceh dengan masyarakat luar Aceh.
Paskatsunami  dan  perjanjian  damai,  Aceh  juga  sudah  lebih  terbuka  dengan pendatang dan dunia luar. Akibat keterbukaan itu masyarakat Aceh menjadi lebih permisif terhadap  berbagai  budaya  yang  datang  dari  luar,  termasuk  budaya  yang  bersifat  merusak seperti  penggunaan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang.  Sementara  itu,  adat  dan  agama yang  diharapkan  menjadi  banteng  atau  penghalau  budaya  buruk  terkesan  tidak  dapat berbuat banyak.
Sejumlah  studi  tentang  adat  di  Aceh  dapat  dikatakan  beranjak  dari  situasi kontradiktif itu,  yaitu situasi  dimana  perubahan sosial dan keterbukaan melahirkan kultur baru  yang  dekstruktif,  sementara  agama  dalam  konteks  ini  Syariat  Islam  dinilai  terkesan tidak mampu mengimbangi perubahan sosial itu.
Di  antara  peneliti  dan  akademisi  yang  menyoroti  situasi  kontradiktif  itu  adalah Prof.  Rusjdi  Ali  Muhammad.  Dalam  penelitiannya,  Rusjdi  Ali  Muhammad  mendalami penyerapan  Syariat  Islam  dan  hukum  adat  Aceh.  Dalam  pandangan  Rusjdi,  keberadaan Syariat  Islam  dan  adat  dalam  satu  wilayah  merupakan  khazanah  kearifan  tradisional masyarakat  Aceh.  Dua  pendekatan  yang  berbeda,  tapi  memiliki  tujuan  yang  sama  tidak didapatkan  di  daerah  lain  di  luar  Aceh.  Karena  itu  menurut  Rusjdi,  seharusnya pembentukan masyarakat madani yang beradab lebih mudah dilakukan di Aceh karena dua instrument tersebut saling mengisi dan memiliki tujuan yang sama. 3
Sementara  itu,  Badruzzaman  Ismail  lebih  menyoroti  fungsi  meunasah  sebagai lembaga  (hukum)  adat.  Menurutnya  keberadaan  meunasah  harus  difungsikan  kembali sebagai bagian dari lembaga adat. Meunasah yang berasal dari kata madrasah dan memiliki makna lembaga pendidikan dalam sejarah masyarakat Aceh memiliki fungsi ganda sebagai lembaga agama, lembaga adat  sekaligus lembaga pendidikan.  Multi  fungsi  meunasah ini memberi manfaat dan sangat penting dalam rangka pembentukan karakter masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah ketika beberapa sultan Aceh menjadikan meunasah sebagai lembaga agama, adat dan pendidikan. Namun belakangan ini, terutama paska tsunami dan perjanjian  damai,  keberadaan  meunasah  semakin  diabaikan.  Meunasah  hanya  berfungsi sebagai  lembaga  agama  dan  tidak  lagi  berfungsi  sebagai  lembaga  adat  dan  pendidikan.
3 Rusjdi Ali Muhammad dan Dedi Sumardi, Kearifan Tradisional  Lokal: Penyerapan Syariat Islam dan Hukum Adat Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
Padahal  tiga  fungsi  yang  melekat  sekaligus  pada  meunasah  sangat  membantu  proses pembentukan masyarakat Aceh yang madani dan Islami. 4
Ada  juga  penelitian  yang  melihat  dari  sisi  pentingnya  keberadaan  lembaga  adat mukim.  Dalam  hal  ini  penelitiannya  dilakukan  oleh  Irine  H.  Gayanti.  Irine  mengkaji kelembagaan mukim pada era otonomi khusus Aceh. Penelitian ini sangat menarik karena keberadaan  lembaga  mukim  dalam  konteks  otonomi  khusus  ternyata  mengalami  banyak pergeseran  dan  perubahan.    Menurut  Irine,  selama  berada  dalam  era  otonomi  khusus, lembaga  mukim  justru  menjadi  semakin  melemah  dan  kehilangan  perannya  dalam masyarakat.  Kenyataan  ini  terjadi  karena  kewenangan  yang  dimiliki  mukim  sangat  kecil, disamping pengaruh tarik menarik kepentingan politik lokal. 5
Selain  itu  ada  juga  yang  meniliti  persoalan  peradilan  adat  Aceh  dalam  perpektif gender. Penilitian tersebut dilakukan oleh Juniarti. Ia melihat peran strategis peradilan adat di  Aceh  dalam  memberikan  keadilan  bagi  perempuan  dan  kaum  marjinal.  Penelitian  ini tidak  saja  menarik  tapi  juga  penting  karena  perempuan  seringkali  dinilai  dirugikan  oleh system peradilan hukum konvensional  yang bias laki-laki. Selain isu-isu tentang adat dan perempuan jarang sekali diangkat dan dibahas lebih dalam. Penelitian Juniarti paling tidak memberi  gambaran  bahwa  peradilan  adat  dapat  menjadi  alternative  dan  strategis dikembangkan dalam rangka memberikan keadilan bagi perempuan. 6
Terakhir penting juga disinggung hasil  kajian mendalam  Lembaga Prodeelat  yang telah  dibukukan.  Sebagai  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  fokus  pada  isu  adat, Prodeelat  melihat  ada  persoalan  serius  dalam  bidang  ekonomi  masyarakat  adat  dengan kehadiran  kelompok  kapitalisme  di  daerah  yang  memiliki  sumber  daya  alam  melimpah seperti  Aceh.  Kehadiran  kelompok  tersebut  yang  diberi  ruang  oleh  pihak  birokrat  telah menyebabkan  alam  di  Aceh  rusak,  ekonomi  masyarakat  terpuruk.  Menurut  Prodeelat afiliasi  antara  kelompok  kapitalis  dan  birokrat  dalam  menguras  sumber  daya  alam  Aceh hanya  dapat  dibendung  dengan  langkah  memperkuat  kembali  adat  menjadi  adat  yang berdaulat. 7
Tentu  saja,  sejumlah  literature  di  atas  dengan  tema  kajian  adat  sangat mengembirakan  karena  telah  memperkaya  khazanah  keilmuan  masyarakat  tentang  adat. Namun  kajian  dan  studi  tentang  adat  tidak  dapat  berhenti  di  situ  saja.  Perubahan  sosial yang  terus  terjadi  dan  tema-tema  kajian  baru  masih  banyak  yang  belum  tersentuh.  Salah
4 Badruzzaman  Ismail,  Fungsi  Meunasah  sebagai  Lembaga  (Hukum)  Adat  dan  Aktualisasinya  di Aceh, Cv Boebon Jaya, 2013
5 Irine  H.  Gayatri,  Dinamika  Kelembagaan  Mukim  Era  Otonomi  Khusus  Aceh,  Pusat  Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,  2008
6 Juniarti, Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan bagi Perempuan dan Kaum  Marjinal,  Conference  Proceedings  Annual  International  Conference  on  Islamic  Studies  (AICIS  XII), 2012
7 Affan  Ramli,  Adat  Berdaulat  Melawan  Serbuan  Kapitalisme  di  Aceh,  Kerjasama  Insist  Press, Prodeelat dan UNDEF, 2015
satunya adalah soal efektifitas sanksi adat dalam konteks kasus narkoba yang sekarang ini menjadi masalah baru dalam masyarakat.
Fenomena  narkoba  di  Aceh  merupakan  kegelisahan  baru  masyarakat  dan  juga penegak  hukum.  Karena  sanksi  pidana  sealma  ini  dinilai  tidak  memberi  efek  jera  bagi pemakai  dan  pengedar  norkoba.  Buktinya,  baik  pemakai  maupun  pengedar  dapat  keluar masuk penjara tanpa merasa bersalah atas perbuatannya. Oleh karena itu pendekatan adat sebagai  pendekatan  alternatif  perlu  dikaji  secara  mendalam  untuk  dikembangkan  sebagai pendekatan baru.
Praktek-praktek  peradilan  dan  sanksi  adat  terhadap  pengedar  narkoba  sebenarnya sudah  dilakukan  di  beberapa  tempat  di  Aceh.  Namun  kajian  terhadap  praktek  ini  masih sangat  terbatas.  Atas  dasar  itu,  penulis  tertarik  meneliti  tema  ini  sekaligus  turut  memberi kontribusi terhadap literature tentang adat dalam masyarakat Aceh.

## Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian  yang  dimaksudkan  sebagai  upaya  eksplorasi  mengenai  suatu  kenyataan  sosial. Jenis  penelitian  ini  adalah  studi  kasus  dengan  unit  kajiannya  dalam  bentuk  kelompok masyarakat adat. 8
Metode  kualitatif  bertujuan  mencari  pengertian  yang  mendalam  tentang  suatu gejala,  fakta  atau  realitas.  Fakta,  realita,  masalah,  gejala  serta  peristiwa  hanya  dapat dipahami  bila  peneliti  menelusurinya  secara  mendalam  dan  tidak  hanya  terbatas  pada pandangan  di  permukaan  saja.  Kedalam  ini  yang  menjadi  ciri  khas  metode  kualitatif, sekaligus  sebagai  factor  unggulan.  Seperti  gunung  es  di  mana  yang  tampak  dipermukaan hanya kecil, tetapi yang berada di bawahnya justra besar dan kuat. 9
Sebagaimana  karakter  penelitian  kualitatif,  peneliti  akan  mengumpulkan  data lapangan di lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti. Selain  itu,  peneliti  bertindak  sebagai  instrument  kunci.  Artinya  peneliti  mengumpulkan sendiri  data  melalui  dokumentasi,  observasi,  dan  wawancara  mendalam  dengan  para partisipan.
Data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  juga  berasal  dari  beragam  sumber yaitu;  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi,  baik  buku,  jurnal,  hasil  penelitian  dan kebijakan  tentang  sanksi  adat.  Analisa  data  akan  dilakukan  secara  induktif  dimana  para peneliti  membangun  pola-pola,  kategori-kategori  dan  tema-temanya  dari  bawah  ke  atas, dengan  mengolah  data  ke  dalam  unit-unit  informasi  yang  lebih  abstrak.  Pada  akhirnya,
8 Mely G. Tan, Masalah Perencanaan Penelitian, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  1991,  hal  87.  Lihat  juga  Sanapiah  Faisal,  Fortmat-Format Penelitian Sosial, Jakarta: Rajawali, 1989, hal. 18.
9 Conny R. Semiawan, MetodePenelitianKualitatif , Jakarta: Grasindo, 2012
penelitian ini akan menghasilkan sebuah gambaran yang komplek dari suatu masalah atau isu yang diteliti. 10

## Demografi Lhoksukon
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Pemilihan lokasi  dilakukan karena mempertimbangkan beberapa aspek berikut ini; pertama ,  pertimbangan  kasus.  Kecamatan  Lhoksukon,  Aceh  Utara  merupakan  salah  satu daerah  yang  memiliki  kasus  norkoba  tertinggi  di  Aceh. Kedua ,  alasan  penerapan  sanksi. Lhoksukon  merupakan  salah  satu  dearah  yang  telah  menerapkan  sanksi  adat  terhadap gembong  narkoba  Kota  Lhoksukon  adalah  Ibukota  Kecamatan  Lhoksukon,  sekaligus Ibukota Kabupaten Aceh Utara. Letaknya dipertengahan lintas pantai utara Provinsi Aceh, dengan jarak tempuh ke ibukota provinsi, Banda Aceh 330 Km.

## Hasil Penelitian
Aceh  Utara  merupakan  kabupaten  terbanyak  pondok  pesantren  dan  santri  di Aceh. 11 Lhoksukon salah satu daerah di Aceh Utara yang menjadi pusat pendidikan dayah dan  umum.  Di  mana  terdapat  18  dayah  tradisional  dan  1  dayah  modern.  Dayah  modern yang berada di Lhoksukon adalah yang terbesar di Aceh Utara.
Namun  banyaknya  lembaga  pendidikan  ini,  terutama  pendidikan  agama,  tidak manjamin generasi muda Lhoksukon akan bebas dari narkoba. Buktinya, pada tahun 2012 berdasarkan  data  dari  kepolisian  terdapat  56  kasus  narkoba.  Angka  ini  adalah  perilaku penyalahgunaan  narkoba  yang  sudah  diproses  secara  hukum  oleh  pihak  kepolisian. Sementara  kasus  lain  yang  telah  menjadi  penyakit  masyarakat  di  luar  penanganan  polisi masih sangat banyak. Di sinilah butuh peran lembaga adat untuk menetralisir kampungnya dari pengaruh agen-agen narkoba.

## Gerakan Masyarakat Antinarkoba di Lhoksukon
Melihat  serangan  dari  penjahat  narkoba  semakin  merajalela,  di  Kecamatan Lhoksukon sudah mulai menimbulkan reaksi dari masyarakat. Sudah bermuculan berbagai gerakan  rakyat  anti  benda  haram  tersebut.  Kondisi  peredaran  narkoba  di  Aceh  Utara, terutama Lhoksukan sudah sangat meperihatinkan. Target pemasarannya oleh para bandar sudah  menjangkau  anak-anak  usia  setingkat  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP).  Mereka tidak peduli dengan kehancuran generasi Aceh. Menjual bahan narkoba, seperti sabu-sabu adalah lahan bisnis bagi mereka.
Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Affan Ramli, bahwa bagi kaum kapitalis demi  mendapatkan  keuntungan  materi  tidak  peduli  dengan  kerusakan  nilai-nilai  budaya
10 John  W.  Creswell, Research  Design  Pendekatan  Kualitatif ,  Kuantitatf  dan  Mixed,  Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 261-263
11 Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Aceh Dalam Angka 2014, tahun 2014,  hal. 115.
dan adat-istiadat yang sudah dianut oleh masyarakat setempat. 12 Yang penting barang laku, itu prinsip yang dipegang para bandar narkoba.
Berbagai  macam  cara  dilakukan  untuk  mengikat  pelanggan.  Menurut  pengakuan mantan seorang bandar  yang berasal  dari Gampong Geulumpang Tujoh  – salah satu  desa dipinggiran  Kecamatan  Lhoksukon  -    strategi  yang  pertama  mereka  lakukan  dengan  cara memberinya  secara  gratis.  Satu  sampai  tiga  kali  masih  digratiskan.  Setelah  mereka mencoba  maka  akan  ketagihan. 13 Lalu  mereka  tanpa  perlu  dirayu  lagi  sudah  dengan  suka rela membeli barang haram  tersebut.  Bahkan  akan mencari di  manapun si bandar berada. Si korban ini sudah merasakan kecanduan pada narkoba.
Karena obat disintesis itu sendiri sangat adiktif, dan menyebabkan ketergantungan fisik  dan  psikologis  jika  digunakan  berulang.  Ketergantungan  pada  obat  terlarang  atau kecanduan narkoba itu dapat menyebabkan keinginan kuat untuk mengonsumsinya secara terus menerus. Selaku pecandu mungkin ia ingin berhenti, tetapi kebanyakan mereka tidak bisa  melakukannya  sendirian.  Bagi  banyak  orang  yang  menyalahgunakan  obat  terlarang, awalnya dimulai dari coba-coba dan akhirnya menyebabkan kecanduan.
Kecanduan  obat  dapat  menyebabkan  akibat  yang  serius  dan  konsekuensi  jangka panjang.  Bisa  terganggunya  kesehatan,  baik  fisik  maupun  mental,  dan  terganggunya hubungan dengan orang lain termasuk dengan orang tuanya sendiri, serta akan bermasalah dengan pekerjaan dan hukum.
Sadar  akan  bencana  dan  dampat  dari  narkoba  tersebut  muncullah  dua  gerakan masyarakat  di  Kecamatan  Lhoksukon  yang  anti  terhadap  narkoba,  penikmat  dan pengedarnya.  Kedua  gerakan  tersebut  adalah  Aliansi  Santri,  Pemuda  dan  Pelajar  Anti Narkoba (ASPAN) dan Tazkiratul Ummah.

## Aliansi Santri, Pemuda dan Pelajar Anti Narkoba (ASPAN)
Aliansi Santri, Pemuda dan Pelajar Anti Narkotika (ASPAN) merupakan organisasi santri, pemuda dan pelajar di Lhoksukon yang fokus pada gerakan antinorkoba. Organisasi ini baru saja dideklarasikan pada bulan Mei 2016 yang lalu. Kehadiran ASPAN merupakan pemanfaatan  kekuatan  yang  dimiliki  Kecamatan  Lhoksukon.  Di  mana,  di  Lhoksukon terdapat  19  dayah  (pondok  pesantren)  dengan  jumlah  santri  seluruhnya  5.480  jiwa. Ditambah  dengan  43  sekolah  umum  dari  tingkat  SD-SMA,  negeri  dan  swasta,  serta  7 sekolah agama dari tingkat ibtidaiyah – aliyah, negeri dan swasta. 14
Atas  kekuatan  ini  timbullah  inisiatif  untuk  membentuk  satu  asosiasi  santri  dan pelajar  yang  fokus  pada  melawan  serangan  narkoba.  Asosiasi  tersebut  bernama  ASPAN (Aliansi  Santri,  Pemuda dan Pelajar Anti  Narkoba). Organisai ini bersama elemen lain  di
12 Affan Ramli, Adat Berdaulat Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh , Kerjasama Insist Press, Prodeelat dan UNDEF, 2015
13 Wawancara dengan salah seorang mantan bandar narkoba yang berinisial Ir (tidak mau disebutkan namanya) pada tanggal 9 Oktober 2016 di Lhoksukon.
14 Badan Pusat Statistik Aceh Utara, Aceh Utara Dalam Angka 2016, hal. 180-184.
Lhoksukon  kemudian  aktif  dalam  mengkampanyekan  gerakan  anti  narkoba  dan menyerukan masyarakat untuk memberikan sanksi adat bagi para pelaku narkoba.
Untuk kegiatan zikir pertama kali dilaksanakan dalam bentuk zikir akbar di Gedung Olah  Raga  (GOR)  Kota  Lhoksukon.  Di  mana  tempat  ini  sebelumnya  digunakan  oleh pasanngan muda-madi di malam hari, terutama malam Minggu, untuk melakukan maksiat dan menjadi  tempat  pesta narkoba. Dari berbagai penjuru seputar  Lhoksukon muda-mudi datang  ke  tempat  ini.  Sehingga  di  sana  banyak  terjadi  perzinaan,  mabuk-mabukan  dan pesta narkoba. 15
Sehingga  diambillah  inisiatif  oleh  ASPAN  untuk  menghidupkan  zikir  rutin  setiap bulan  di  GOR  ini.  Dengan  diadakan  zikir  ini,  mereka  pelaku  maksiat  bubar  dari  lokasi GOR. Secara tidak langsung yang namanya pesta narkoba juga menghilang dari pusat kota Lhoksukon.

## Lembaga Tazkiratul Ummah
Sementara  Lembaga  Tazkiratul  Ummah  lebih  memfokuskan  kegiatannya  pada aspek amar makruf dan nahi mungkar. Lembaga ini beranggotakan para teungku-teungku (ustazd),  umumnya  para  pimpinan  dayah,  yang  berkomitmen  untuk  mencegah kemungkaran  khususnya  di  wilayah  Lhoksukon.  Ormas  Islam  ini  berupaya  melakukan syi’ar  Islam  dengan  mendatangi  secara  rutin  ke  desa-desa,  khususnya  yang  ada  di Lhoksukon  terkait  pendangkalan  aqidah,  syari’at  Islam  dan  narkoba. 16 Salah  satu  yang menjadi  motivasi  hadirnya  lembaga  ini  karena  dengan  hukuman  yang  ada  di  Indonesia belum bisa menghukum pelanggar syariat  Islam secara efektif. Demikian juga belum bisa membuat jera para bandar narkoba.
Lembaga  yang  dipimpin  Tgk.  H.  Nurdin  Usman  ini  berkomitmen  untuk memberikan  sanksi  adat  dan  sanksi  moral  kepada  para  bandar  narkoba.  Cara  yang dilakukannya  adalah  dengan  mensosialisasikan  kepada  seluruh  masyarakat  sekitar,  agar tidak  menerima  apapun  sumbangan  yang  diberikan  oleh  para  bandar  narkoba,  baik  untuk kegiatan pembangunan, kegiatan perayaan hari-hari besar  Islam maupun kepada individu. Sanksi  adat  ini  bertujuan  untuk  merubah  moral  para  pengedar  narkoba,  supaya  menjadi jera karena telah dikucilkan masyarakat.

## Efektifitas Saksi Adat bagi Bandar Narkoba di Lhoksukon
Tindakan  sanksi  adat  terhadap  bandar  narkoba  adalah  aspek  utama  penelitian  ini. Merupakan asas  yang perlu diperhatikan kerana tindakan hukum positif yang telah ada di Indonesia belum membuat bandar narkoba jera.
15 Wawancara dengan Drs. H. Azali Fuazi, Ketua Aliansi Santri, Pemuda dan Pelajar Anti Narkotika (ASPAN) Aceh Utara. Ia juga Imeum Mukim Kemukiman Lhoksukon Barat, pada tanggal 9 Oktober 2016.
16 Wawancara  dengan  Tgk.  Jamaluddin  bin  Ismail  (Walidy),  salah  satu  pendiri  dan  pengurus Tazkiratul Ummah, Imeum  Syik Masjid Baiturrahim Kota  Lhoksukon, dan juga Pimpinan Dayah Sa’adatul Huda, pada tanggal 8 Oktober 2016.
Setiap masyarakat diberbagai daerah manapun mempunyai kearifan lokal tersendiri dalam  menjawab  berbagai  persoalan  yang  dihadapai  oleh  mereka.  Termasuk  dalam  hal menyelesaikan  kasus  konflik  yang  terjadi  antara  individu  masyarakat  dalam  kegiatan sehari-hari seperti  pengairan air di  sawah, pencurian, batasan-batasan tanah dan lain-lain. Begitu  juga  halnya  kasus  bandar  narkoba  yang  sudah  menjerat  banyak  generasi  muda  di desa,  tentunya  masyarakat  setempat  juga  mempunyai  kearifan  lokal  tersendiri  untuk menyelesaikan  kasus  tersebut  melalui  perangkat  hukum  adat. 17 Biasanya  kearifan  lokal yang  terkait  dengan  sanksi  terformulasikan  dalam  bentuk  hukum  adat,  walaupun  tidak secara tertulis.
Bentuk  kearifan  lokal  tersebut  salah  satunya  telah  dipraktekkan  di  Kecamatan Lhoksukon,  Aceh  Utara.  Masyarakat  setempat,  pada  awalnya,  secara  tanpa  terkordinir telah  memberikan  sanksi  kepada  bandar  narkoba  dalam  bentuk  menolak  segala  jenis bantuan dari mereka dan mengucilnya dalam pergaulan masyakarat kampung.
Gerakan  ini  lama-kelamaan  menjadi  kesepahaman  bersama  antar  warga  dan kemudian menjadi kebijakan pemuka kampung atau pemangku adat. Walaupun kebijakan ini tidak terformalkan dalam bentuk Qanun Gampong (Peraturan Kampung).
Salah  satu  aksi  nyata  pernah  dilakukan  oleh  kelompok  masyarakat  di  Lhoksukon yang dikoordinir lembaga Tazkiratul Ummah. Mereka melakukan razia terhadap pelanggar syariat  Islam  di  kawasan  Lhoksukon.  Klimaksnya    lembaga  Tazkiratul  Ummah  pernah membakar  100  celana  panjang  ketat,  batu  domino,  dan  kartu  joker  di  halaman  Masjid Agung  Baiturrahim  Lhoksukon,  Aceh  Utara,  Selasa  (21/5/2013).  Celana  itu  merupakan hasil razia ulama bersama wilayatul hisbah (WH) setempat dalam setahun terakhir. 18
Tazkiratul  Ummah  juga  ikut  menyosialisasikan  bahaya  narkoba  kepada masyarakat.  Dengan  anggotanya  para  teungku-teungku  dayah  mereka  memasukkan  tema bahaya narkoba dalam materi pengajiannya.
Selain  Tazkiratul  Ummah,  sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya,  terdapat organisasi ASPAN yang juga aktif menyosialisasikan bahaya narkoba ke sekolah-sekolah, dayah dan pemahaman kepada orang tua. Mereka juga mendukung kepada pihak manapun yang memberikan sanksi adat kepada bandar narkoba yang berada di wilayah Lhoksukon.
Di  Lhoksukon  sendiri  selama  ini  sudah  banyak  kasus  pemberian  sanksi  adat terhadap bandar narkoba. Karena masyakarat melihat bahwa ancaman hukum positif belum membuat mereka jera. Berikut beberapa contoh kasus penerapan sanksi adat kepada bandar narkoba di Lhoksukon.

## Bandar Narkoba Dikucilkan dari Komunitas Masyarakat
Setiap bandar narkoba akan dikucilkan dari komunitas masyarakatnya, sehingga ia merasa  tidak  berharga  di  mata  mereka.  Cara  tersebuat  ditempuh  seperti  menolak  setiap
17 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hal. 11.
18 Lihat: http://pontianak.tribunnews.com/2013/05/25/domino-dan-celana-ketat-dimusnahkan- ulama-aceh (diakses pada tgl. 5 Oktber 2016).
pemberian/hibbah  materi  atau  barang  dari  para  bandar  narkoba  terhadap  pembangunan kampung.
Bagi  bandar  narkoba,  pemberian  ini  dianggap  sebagai  buang  sial  dan  diharapkan bisa  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  sehingga  keberadaanya  di  desa  menjadi pahlawan  yang  banyak  memberikan  jasa  dan  manfaat  terhadap  masyarakat.  Namun menurut  masyarakat  Lhoksukon  dengan  menolak  apapun  pemberian  dari  mereka merupakan  salah  satu  cara  untuk  memberikan  sanksi  adat  terhadap  bandar  tersebut, sehingga  ia  dikondisikan  oleh  masyarakat  menjadi  orang  yang  tidak  terhormat  dalam komunitas masyarakat. 19

## Bantuan Pasir Disuruh Angkat Kembali
Satu kisah diceritakan, suatu hari seorang bandar narkoba mengirim bantuan pasir ke dayah yang dipimpin oleh Waled Muzakir di Lapang. Ketika Waled mengetahui bahwa bantuan  pasir  tersebut  dari  agen  narkoba,  Beliau  minta  untuk  diangkat  kembali  pasir bantun tersebut.
Beliau  tidak  terima  bantuan  yang  dihasilkan  dengan  cara  tidak  dibenarkan  dalam agama.  Uang  dari  bandar  narkoba  tentunya  uang  yang  dihasilkan  dari  penjualan  barang haram  tersebut.  Sumbernya  haram,  tentu  hasil  daripadanya  juga  haram.  Makanya  oleh Waled tidak mau menerima bantuan pasir tersebut.

## Uang Bantuan Dikembali Setelah Disobek .
Masih kisah yang terjadi dengan Waled Lapang. Pada kesempatan yang lain, Waled mendapat kiriman bantuan uang dalam jumlah lumanyan besar. Lalu Beliau menanyakan, ini dari siapa? Begitu Ia tahu bahwa  itu dari salah seorang pengedar narkoba yang selama ini wara-wiri disekitaran Lhoksukon maka uang itu dikembalikannya.
Utusan  yang  mengantar  uang  bantuan  kepada  Waled  lalu  mengembalikan  uang tersebut  kepada  si  pemiliknya.  Melihat  uang  bantuannya  tidak  diterima  dengan  cara dikembalikan,  si  pemilik  uang  mengatakan:  “Kalau  Waled  tidak  terima  kamu  yang menyerahkan biar Saya sendiri yang serahkan.” Kemudian si bandar narkoba pemilik uang itu pergi ke dayah Waled untuk menjumpai Waled.
Pada  saat  uang  bantuan  itu  diserahkan  langsung  ke  Waled  dalam  jumlah  yang lumanyan besar, awalnya Waled tidak terima. Namun terus didesak, lalu Waled mengambil uang  tersebut  dan  disobeknya  menjadi  dua  bagian  (dipotong  dua).  Satu  bagian  diambil untuk Waled dan satu bagian lagi diserahkan kembali ke bandar penderma. Si bandar pun menerima potongan uang yang dikembalikan Waled sambil senyum-senyum tersipu malu. Setelah itu si bandar bersalaman dengan Waled dan pamit pulang. 20
Setelah  kejadian  ini,  si  bandar  narkoba  tidak  pernah  mucul  lagi.  Mungkin  karena malu  dengan  sikap  Waled  yang  begitu  tegas  menolak  rezeki  dari  dia  yang  ia  hasilkan
19 Wawancara dengan Basri, tokoh masyarakat di Lhoksukon pada tanggal 8 Oktober 2016.
20 Hasil  wawancara  dengan  Drs.  H.  Azali  Fuazi,  Imeum  Mukim  Lhoksukon,  yang  juga  Ketua Aliansi Santri, Pemuda dan Pelajar Anti Narkotika (ASPAN) Aceh Utara, pada tanggal 9 Oktober 2016.
dengan cara tidak benar.  Ini  menjadi  indikasi  bahwa ia merasa bersalah  dengan apa  yang dilakukannya.
Sikap Waled merupakan tamparan keras atau menjadi sanksi yang tak tertulis bagi bandar  narkoba.  Sikap  itu  dapat  dilihat  sangat  efektif.  Dengan  menolak  pemberian  dari orang  yang  melanggar  syari’at  Islam  atas  nama  adat  secara  tidak  langsung  juga  sudah menjalankan  Syari’at  Islam.  Karena  menurut  Prof.  Rusjdi,  keberadaan  Syariat  Islam  dan adat  dalam  satu  wilayah  merupakan  khazanah  kearifan  tradisional  masyarakat  Aceh. 21 Setiap  elemen  masyarakat  harus  ambil  peran  dalam  menjaga  kearifan  lokal.  Apalagi kearifan lokal tersebut sesuai dengan syariat Islam.

## Menolak Bantuan Untuk Masjid
Pada  kesempatan  yang  lain,  penulis  sempat  bertemu  dengan  mantan  bandar narkoba  yang  belakangan  ini  telah  melanglang  buana  di  pulau  Jawa  dan  Sumatera mengedar  barang  haram,  sabu-sabu.  Ia  sangat  sering  memberikan  bantuan  kepada masyarakat,  baik  di  kampungnya  sendiri  maupun  di  tempat-tempat  lain  yang disinggahinya.  Baik  bantuan  untuk  menasah,  masjid,  maupun  bantuan  langsung  ke personal penerima dari masyarakat.
Ada  yang  menerima,  dan  ada  juga  yang  menolak.  Pernah  satu  kali,  ia  hendak menyumbang satu masjid besar di Kota Lhokseumawe dalam jumlah yang besar (puluhan juta rupiah). Tetapi pihak panitia masjid menolak bantuan darinya. Karena panitia tahu ia adalah pengedar narkoba.
Dalam  tatanan  masyarakat  Aceh  masjid  dan  meunasah  adalah  simbol  syariat sekaligus  simbol  adat  bagi  masyarakat  tersebut.  Menurut  Badruzzaman  Ismail,  meunasah merupakan lembaga (hukum) adat. Menurutnya keberadaan meunasah difungsikan sebagai bagian  dari  lembaga  adat. 22 Maka  menolak  apapun  bantuan  untuk  meunasah  dan  masjid bagian dari menjadi kemurnian unit tersebut sebagai simbol adat dan agama.
Kebijakan  panitia  masjid  menolak  bantuan  bandar  narkoba  tersebut  sudah  tepat. Namun  reaksi  yang  mucul  pada  si  bandar  adalah  sikap  marah  dan  merencanakan  hal-hal lain  yang  lebih  merusak  masyarakat.  Bukannya  ia  sadar  dari  sikap  penolakan  tersebut, melainkan membuat tekat untuk lebih gencar lagi menyebar narkoba, supaya rusak semua generasi  Aceh.  Hal  demikian  bisa  muncul  dalam  pikirannya,  karena  pada  saat  ia mengonsumsi  narkoba  tidak  ada  lagi  akal  sehat  pada  dirinya. 23 Menolak  bantuan  adalah hinaan  yang  merupakan  tantangan  baginya  untuk  terus  menjadi  bandar  yang  lebih  hebat lagi.
21 Rusjdi Ali Muhammad dan Dedi Sumardi, Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dan Hukum Adat Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
22 Badruzzaman  Ismail,  Fungsi  Meunasah  sebagai  Lembaga  (Hukum)  Adat  dan  Aktualisasinya  di Aceh, CV Boebon Jaya, 2013
23 Wawancara dengan salah seorang mantan bandar narkoba, Ir (inisial), yang sekarang menetap di Dayah Sa’adatul Huda, pimpinan Tgk. Jamaluddin bin Ismail (Walidy) di Lhoksukon. (tidak mau disebutkan namanya).
Dari hasil wawancara dengan mantan bandar narkoba ini dapat dipahami bahwa ia sama  sekali  tidak  merasa  terhukum  dengan  sanksi  adat  yang  diberikan  oleh  pihak pengelola masjid. Malah kejatahatannya semakin menjadi-jadi. Dalam kasus ini sanksi adat tidak  efektif  mengurangi  kejahatan  narkobanya.  Mungkin  ini  terjadi  karena  pada  saat  dia mengantar bantuan kondisinya juga sebagai pemakai narkoba.

## Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan  pada  masyarakat  di  Kecamatan  Lhoksukon Aceh Utara, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Sudah  ada  beberapa  organisasi  soasil  kemasyarakatan  diluar  lembaga  adat  kampung yang  berperan  dalam  gerakan  antinarkoba.  Seperti  Ormas  Tazkiratul  Ummah  dan Asosiasi Santri dan Pelajar Anti Narkoba (ASPAN).
2. Di Lhoksukon juga sudah banyak terjadi gerakan masyarakat  yang memberikan sanksi adat terhadap bandar narkoba dengan cara menolak bantuan dari mereka dalam bentuk apapun.
3. Pemberian  sanksi  adat  terhadap  bandar  narkoba  dalam  beberapa  kasus  sangat  efektif dalam  menghukum  mereka.  Namun  juga  ada  kasus  yang  lain,  dimana  dengan  adanya sanksi adat tersebut mereka tambah samngat untuk melakukan kejatahan narkoba.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Affan  Ramli,  Adat  Berdaulat  Melawan  Serbuan  Kapitalisme  di  Aceh,  Kerjasama  Insist Press, Prodeelat dan UNDEF, 2015
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Aceh Dalam Angka 2014, tahun 2014.
Badruzzaman  Ismail,  Fungsi  Meunasah  sebagai  Lembaga  (Hukum)  Adat  dan Aktualisasinya di Aceh, Cv Boebon Jaya, 2013
Conny R. Semiawan, MetodePenelitianKualitatif , Jakarta: Grasindo, 2012
Irine  H.  Gayatri,  Dinamika  Kelembagaan  Mukim  Era  Otonomi  Khusus  Aceh,  Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,  2008
John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif , Kuantitatf dan Mixed, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Juniarti, Peran  Strategis  Peradilan  Adat  di  Aceh  dalam  Memberikan  Keadilan  bagi Perempuan  dan  Kaum  Marjinal, Conference  Proceedings  Annual  International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), 2012
Mely G. Tan, Masalah Perencanaan Penelitian, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
Rusjdi  Ali  Muhammad  dan  Dedi  Sumardi ,  Kearifan  Tradisional  Lokal:  Penyerapan Syariat Islam dan Hukum Adat Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
Sanapiah Faisal, Fortmat-Format Penelitian Sosial, Jakarta: Rajawali, 1989.
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.