Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 959 - 968

## Pengelolaan Data Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara
Voter Data Management for the 2020 Governor and Deputy Governor Elections at the General Election Commission of Southeast Minahasa Regency
Yuliana Christine Handayani (1) , Daud M. Liando (2) , Johny Peter Lengkong (2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Staff Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: yulianaranti111@student.unsrat.ac.id
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Kamis, 29 September 2022
Disetujui diterbitkan : Rabu, 28 September 2022

## ABSTRACT
This study aims to analyze voter data management in the 2020 Governor and Deputy Governor elections at the General Election Commission of Southeast Minahasa Regency. The research method used in this research is a descriptive  qualitative  method  with  a  research  focus  focused  on  the  dimensions  of  planning,  organization  and supervision of voter data management. Sources of research data consist of primary data and secondary data with data  collection  techniques  using  interview  techniques,  observation  and  documentation.  The  data  obtained  were analyzed  by  means  of  data  reduction,  data  presentation  and  drawing  conclusions.  The  results  showed  that  the planning  process  in  the  form  of  updating  voter  data  had  been  carried  out  based  on  GEC  regulations.  The  GEC together with the ad hoc body that handles voter data, both at the village and sub-district levels, manages the data obtained  by  juxtaposing  the  dukcapil  data,  which  in  fact  contains  voter  data  that  does  not  match,  starting  from gender  errors,  even  the  voter's  domicile.  In  the  supervision  process,  the  GEC  is  running  well,  which  can  be  seen from the discovery of duplicate data that does not match the identity card and dukcapil data, so improvements are made. The management of voter data for the 2020 Governor and  Deputy Governor elections has been carried out well even though there were problems that arose both before and after the election.
Keywords : management; voter data; election

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengelolaan data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  Tahun  2020  di  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Minahasa  Tenggara.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  yakni  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  fokus  penelitian  difokuskan  pada  dimensi perencanaan, organisasi dan pengawasan terhadap pengelolaan data pemilih. Sumber data penelitian terdiri dari data primer  dan  data  sekuder  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  cara  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan berupa langkah-langkah pemutakhiran data pemilih telah dilaksanakan  didasarkan  pada  peraturan  KPU.  KPU  bersama  badan ad  hoc yang  menangani  data  pemilih,  baik  di tingkat  desa  maupun  kecamatan  mengelola  data  yang  diperoleh  dengan  menyandingkan  data  dukcapil  yang  pada kenyataannya terdapat data pemilih yang tidak sesuai mulai dari kesalahan jenis kelamin, bahkan domisili pemilih. Dalam  proses  pengawasan,  KPU  menjalankan  dengan  baik  yang  dapat  dilihat  dari  ditemukannya  data-data  yang terduplikasi  dan  tidak  sesuai  dengan  kartu  tanda  penduduk  dan  data  dukcapil  sehingga  dilakukan  perbaikan. Pengelolaan  data  pemilih  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Tahun  2020  telah  dijalankan  dengan  baik meskipun terdapat permasalahan yang muncul baik sebelum maupun sesudah dilakukannya pemilihan.
Kata kunci : pengelolaan; data pemilih; pemilihan
Pengelolaan Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur………….....…(Yuliana Handayani, Daud Liando, Johny Lengkong)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pemilihan  umum  atau  disingkat  dengan pemilu  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan rakyat  yang  diselenggarakan  secara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Membuka  sejarah  kepemiluan  di  Indonesia  tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan terbangunnya proses demokrasi di tanah air. Data menunjukkan  bahwa  semenjak  kemerdekaan Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Indonesia  telah berhasil  menyelenggarakan  pemilu  sebanyak  12 (dua  belas)  kali,  dengan  beragam  konstelasi  dan dinamika  politik  penuh  warna,  yang  menyertai penyelenggaran pemilu tersebut.
Dalam  Pasal  22  E  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sesuai  tingkatannya  dalam  penyelenggaraan pemilu. Pasal 5 Ayat 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun  2011  tentang  Pemilihan  Umum  tertuang bahwa  dalam  melaksanakan  tugas,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal,  KPU  provinsi  dan  KPU  kabupaten/kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.
Selain  pemilihan  umum,  pemilihan  kepala daerah  juga  diatur  dalam  undang-undang  yang dilaksanakan  oleh  KPU  yaitu  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara Pemilihan  Umum,  pada  Pasal  8  Ayat  3  Huruf  b tertuang  tugas  dan  wewenang  KPU  yaitu mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan, Pasal 9 Ayat 3 Huruf B tertuang tugas dan wewenang KPU provinsi dalam
penyelenggaraan pemilihan gubernur yaitu menyusun  dan  menetapkan  tata  kerja  KPU provinsi,  KPU  kaupaten/kota,  PPK,  PPS  dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman KPU. Sedangkan Huruf E menyatakan menerima daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur,  hal  ini  juga  termuat  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang  dalam Pasal  11,  dimana  data  pemilih  merupakan kumpulan  atau  catatan  warga  Negara  Indonesia yang  telah  memenuhi  persyaratan  sesuai  aturan yang berlaku untuk bisa memberi hak suara dalam suatu  pemilihan  umum  dan  pemilihan  kepala daerah.  Dalam  Pasal  13  tugas  dan  wewenang KPU kabupaten/kota salah satunya terdapat dalam Huruf  H  berbunyi  memutakhirkan  data  pemilih berdasarkan  data  kependudukan  yang  disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan  data  terakhir.  Data  pemilih memuat  elemen  data  berupa  nama,  tanggal  lahir, Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK),  Nomor Kartu  Keluarga  (NKK),  tempat  lahir,  tanggal lahir,  status  kawin,  jenis  kelamin  dan  alamat tempat tinggal.
Sebagai  lembaga  pemerintah  yang  mandiri, KPU  memiliki  tugas  dan  fungsi  sebagaimana diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan Umum.  Peraturan  ini  merupakan  peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007  tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum yang  sejatinya  mengalami  penyempurnaan  dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian  penyelenggara  pemilihan  umum. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas  bahwa  KPU  merupakan  lembaga negara  yang  sangat  penting  secara  konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan  yang  bersifat  nasional,  tetap  dan mandiri  dalam  menyelenggarakan  pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan  adil.  Sifat  sebagai  lembaga  yang  “tetap” secara  hirarki  diatur  sampai  ke  tingkat  KPU Kabupaten/Kota,  termasuk  didalamnya  KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.
Salah  satu  syarat  mutlak  yang  harus dipenuhi  dalam  pemilihan  kepala  daerah  adalah mengelola  daftar  pemilih  yang  akurat,  lengkap, dan up-to-date ,  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh KPU  Kabupaten  Minahasa  Tenggara,  yakni kepemilikan  memegang  peranan  yang  sangat besar  hal  ini  juga  berlaku  dalam  pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia  termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Pemilihan kepala daerah yaitu gubernur dan wakil  gubernur  tentunya  harus  dilakukan  sesuai dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 959 - 968
(PKPU) Republik Indonesia (RI) Nomor 5 Tahun 2020  tentang  perubahan  ketiga  atas  PKPU  15 Tahun  2019  Tahapan,  Program  dan  Jadwal Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dan/atau Walikota  dan  Wakil  Walikota  Tahun  2020  dan sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditentukan tanpa terkecuali kelengkapan data dari pada daftar pemilih  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  PKPU  No  2 Tahun  2017  tentang  Pemutakhiran  Data  dan Penyusunan  Daftar  Pemilih  dalam  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota Pasal  10.  KPU  Kabupaten  Minahasa  Tenggara berupaya  untuk  mempersiapkan  data  pemilih masyarakat  yang  berada  di  Kabupaten  Minahasa Tenggara  secara  akurat  untuk  memperlancar proses  pelaksanaan  pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
Kenyataannya  terdapat  permasalahan  yang menyebabkan  data  pemilih  tidak  sesuai  dengan kenyataan  yang  ada.  Hal  ini  ditunjukkan  melalui data  pemilih  pada  pemilihan  gubernur  dan  wakil gubernur tahun 2020 masih memuat pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) pada pemilihan sebelumnya,  hal  ini  dapat  berdampak  pada kepercayaan  masyarakat  terhadap  KPU,  adapun pegawai  daerah  yang  dipekerjakan  di  KPU Kabupaten Minahasa Tenggara ditarik kembali ke pemerintah asal yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada saat tahapan pemilihan  akan  berlangsung  dan  tentunya  sangat berpengaruh  pada  kinerja.  Terbatasnya  anggaran memberi  pengaruh  dalam  pelaksannan  tahapan. Budaya kedekatan dengan penyelenggara di KPU dalam  perekrutan  badan ad  hoc, masih  ada kepentingan dibanding kualitas kerja dan kemampuan, kurangnya payung hukum menindak pegawai  yang  tiba-tiba  berhenti  saat  tahapan berlangsung  mengakibatkan  proses  administrasi dan  teknis  terhambat.  Beban  pekerjaan  tidak sebanding dengan jumlah Pegawai  Aparatur Sipil Negara  (ASN)  yang  seharusnya  berjumlah  17 orang  sesuai  SE  No.  5  Tahun  2016  tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabuapaten/Kota yang mana pekerjaan teknis seharusnya tidak bisa dikerjakan oleh Tenaga Pendukung.
Terdapat  juga  permasalahan  yakni  data masyarakat  pemilih  tidak  sama  dengan  data  dari Dinas Kependudukan Kabupaten Minahasa Tenggara  yang  menyebabkan  terjadi  pengelolaan data yang keliru. Misalnya pada data tentang jenis kelamin  dari  masyarakat  yang  akan  dimasukkan oleh  KPU  ternyata  berbeda  dengan  data  jenis kelamin yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil,  hal  itu  tentunya  memberikan pengaruh  terhadap  data  statistik  tentang  jenis kelamin  pemilik  yang  akan  dilaporkan;  terdapat perbedaan  lokasi  pemilihan  dimana  data  NKK daftar  pemilih  yang  semestinya  berada  di  desa tempat  tinggal  sesuai  dengan  NKK,  namun  pada saat  pemilihan  data  pemilih  muncul  di  desa lainnya  untuk  melakukan  pemilihan  yang  bukan merupakan  data  desa  tempat  tinggal  menurut NKK.
Dalam  internal  KPU  Kabupaten  Minahasa Tenggara  juga  terdapat  permasalahan  yang menyebabkan  proses  pengolahan  data  pemilih mengalami  gangguan  yakni,  petugas  yang  berada di  KPU  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  tidak serta-merta  hanya  berasal  dari  KPU,  namun  ada juga petugas yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten  Minahasa  Tenggara.  Permasalahan yang terjadi seperti pada operator atau admin dari Sidalih  (sistem  data  pemilih),  dimana  yang bertugas  untuk  memeriksa  kembali  data-data pemilih yang masuk di KPU Kabupaten Minahasa Tenggara  saat  sedang  melaksanakan  tugas  tiba- tiba  ditarik  ke  pemerintah  daerah,  maka  secara otomatis proses pemeriksaan data  akan dilakukan oleh  petugas  lain  yang  artinya  harus  dilakukan dari  awal  kembali.  Selain  itu  sumber  daya manusia  yang  berada  di  KPU  Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki jumlah yang sangat sedikit  dibandingkan  dengan  jumlah  pekerjaan yang  harus  diselesaikan,  menyebabkan  proses pengelolaan  data  pemilih  khususnya  untuk pemilihan  kepala  daerah  gubernur  dan  wakil gubernur mengalami keterlambatan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah disampaikan,  maka  ditarik  rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara?
Pengelolaan Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur………….....…(Yuliana Handayani, Daud Liando, Johny Lengkong)

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan rumusan  masalah  yang  telah  diuraikan,  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa pengelolaan data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di komisi pemilihan umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

## Manfaat Penelitian
Manfaat  penelitian  dibagi  dalam  manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:
1. Manfaat Teoritis Penelitian  ini  secara  akademis  diharapkan dapat  menambah  khasana  ilmu  pengetahuan terutama  dalam  bidang  pengelolaan  sumber daya pembangunan.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat  melalui  analisa  pengelolaan  data pemilih  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Tahun  2020  di  komisi  pemilihan umum  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  bagi pihak  yang  mengelola  data  pemilih  terutama bagi  komisi  pemilihan  umum  dimana  dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terdjadi  pada  proses  pendataan  yang  sering kali  terjadi  pada  saat  pengambilan  dan penyesuai  data  terutama  data  pemilih  pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  Kabupaten  Minahasa Tenggara  yang  berada  di  Ratahan.  Penelitian dilaksanakan  selama 5  (lima)  bulan yang dimulai dari  proses  penyusunan  proposal,  pembimbingan dan penyajian dalam bentuk tesis.

## Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian  deskriptif  dengan  rancangan  kualitatif untuk  memberikan  gambaran  tentang  kenyataan sosial  yang  terjadi  terutama  dalam  proses pengelolaan data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. Pengelolaan  data  pemilih  terbaru  menjadi  sangat penting  karena  warga  negara  yang  mengikuti
pemilu  tunduk  pada  sejumlah  regulasi.  Tanpa pengelolaan  data  yang  mutakhir,  maka  akan menghadapi ancaman hilangnya hak konstitusional warga negara, yang justru merusak demokrasi (Suaibu, 2010).
Penelitian  dengan  rancangan  kualitatif bertujuan  untuk  mendapatkan  informasi  yang diperoleh  secara  utuh  dimana  penelitian  ini berkaitan  erat  dengan  persepsi,  pendapat  serta kepercayaan  terhadap  individu  yang  diteliti  yang tidak  dapat  diukur  menggunakan  angka  (Basuki, 2006).
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  atau  naturalistik  karena  dilakukan  pada kondisi yang alamiah. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek yang  alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada generalisasi.  Obyek  alamiah  yang  dimaksud  oleh Sugiyono  (2013)  adalah  obyek  yang  apa  adanya, tidak  dimanipulasi  oleh  peneliti  sehingga  kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di  obyek  dan  setelah  keluar  dari  obyek  relatif tidak berubah.
Fokus Penelitian Fokus penelitian didasarkan pada
pengelolaan data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  dengan tahapan:
1. Perencanaan  adalah  proses  atau  langkah- langkah yang diambil sebagai hasil pemikiran
secara matang dengan mengidentifikasi kegiatan yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Organisasi  adalah  kelompok  yang  bertugas untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsi  secara keseluruhan  yang  bertujuan  untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pengawasan  adalah  proses  pengamatan  yang dilakukan  oleh  KPU  dalam  pelaksanaan pengelolaan  data  pemilih  yang  mewajibkan pelaksanaan  pekerjaan  dilaksanakan  sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 959 - 968

## Informan Penelitian
Informan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  dianggap  mengetahui  secara  pasti  tentang obyek  penelitian  yang  sedang  diteliti,  dimana penentuan informan menggunakan teknik purposive  sampling berdasarkan  tujuan  tertentu dan  memiliki  kriteria  berdasarkan  pertimbangan peneliti  (Sugiyono,  2011).  Informan  yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. KPU  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  2  (dua) orang;
2. Bawaslu  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  1 (satu) orang;
3. Panitia Pemilihan 4 (empat) orang;
4. Admin  Sidalih  KPU  Kabupaten  Minahasa Tenggara 1 (satu) orang;
5. Operator  SIAK  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara 1 (satu) orang;
6. Masyarakat 2 (dua) orang.

## Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh langsung  dari  informan,  termasuk  transkip hasil wawancara,
pengaruh sistem
penyimpanan  arsip  koran  suara  merdeka terhadap  kemudahan  proses  temu  kembali informasinya,  dan  hasil  temuan-temuan  saat proses pelaksanaan penelitian.
2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik  pengumpulan  data  yang  menunjang data  primer,  bersumber  dari  buku,  jurnal, laporan  tahunan,  literature  dan  dokumen  lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian terdiri observasi, wawancara dan dokumentasi: 1.  Observasi,  adalah  metode  atau  cara-cara menganalisis  dan  mengadakan  pencatatan secara  sistematis  mengenai  tingkah  laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok  secara  langsung.  Observasi  yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi  partisipan  yaitu  peneliti  melakukan pengamatan secara langsung dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
dilakukan  pada  pengelolaan  data  pemilih pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Tahun  2020  di  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
1. Wawancara,  dalam  penelitian  ini  teknik wawancara  mendalam  digunakan  sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam adalah proses perolehan keterangan  untuk  mendapatkan  informasi dengan  cara  tanya  jawab  sambil  bertatap muka  antar  peneliti  dengan  informan. Penelitian  ini  menggunakan  wawancara terstuktur agar fokus pada pokok permasalahan
penelitian.
Wawancara
dilakukan  kepada  para  informan  dengan menggunakaan  alat  perekam  atas  seizin informan, guna  memperoleh hasil wawancara yang  akurat  dan  tidak  kehilanga  informasi. Sebelum  mengajukan  pertanyaan,  dijelaskan terlebih  dahulu  mengenai  permasalahan penelitan  dan  pedoman  yang  dilakukan selama  kegiatan  wawancara  berlangsung. Jawaban  dari  informan  selalu  diulang  dan ditegaskan kembali untuk meyesuaikan jawaban  dengan  pertanyaan  yang  diajukan tentang  pengelolaan  data  pemilih  pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Dokumentasi,  dalam  penelitian  ini  studi dokumen  dilakukan  untuk  mendapatkan  data yang  lengkap,  seperti  dokumen  tentang  latar belakang  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan berhubungan dengan pengelolaan data pemilih  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur    Tahun  2020  di  Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan  metode  ini,  informasi  dari  sumber tertulis  suatu  dokumen  yang  ada  pada informan  atau  institusi  yang  akan  dijadikan sebagai  sumber  pendukung  untuk  melihat bagaimana  minat  kunjung  pemustaka  dalam memanfaatkan  perpustakaan  sebagai  fungsi rekreatif. Data hasil dokumentasi adalah valid dan tidak diragukan kebenarannya.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisa  data  dalam  penelitian  ini terdari  tahap  reduksi  data,  penyajian  data  dan kesimpulan  atau  verifikasi  menurut  Miles  dan Huberman (1992), yaitu:
Pengelolaan Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur………….....…(Yuliana Handayani, Daud Liando, Johny Lengkong)
1. Reduksi  Data,  adalah  bentuk  analisis  yang menajamkan,  menggolongkan,  mengarahkan,
membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga  kesimpulan  akhir  dapat  diambil. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup  banyak,  sehingga  perlu  dicatat  secara teliti  dan  rinci.  Seperti  telah  dikemukakan sebelumnya,  semakin  lama  peneliti  ke lapangan,  maka  jumlah  data  yang  diperoleh akan  semakin  banyak,  kompleks,  dan  rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui  reduksi  data,  artinya  merangkum, memilih  hal-hal  pokok,  memfokuskan  pada hal-hal penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan  demikian  data  yang  telah  direduksi akan memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas, mempermudah  melakukan  pengumpulan  data selanjutnya, dan mencari apabila diperlukan.
2. Penyajian  data,  adalah  kegiatan  ketika sekumpulan  informasi  disusun,  sehingga memberi  kemungkinan  adanya  penarikan kesimpulan.  Bentuk  penyajian  data  kualitatif berupa  teks  naratif  (berbentuk  catatan lapangan),  matriks,  grafik,  jaringan  dan bagan.  Tetapi  paling  sering  digunakan menyajikan  data  penelitian  kualitatif  adalah dengan teks naratif. Dengan adanya penyajian data  akan  memudahkan  memahami  yang terjadi,  dan  merencanakan  kerja  selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut.
3. Penarikan  kesimpulan/verifikasi,  adalah  hasil analisis  yang  digunakan  untuk  mengambil tindakan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan  akan  mengalami  perubahan  apabila  tidak ditemukan  bukti-bukti  kuat  yang  mendukung pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada  tahap  awal  didukung  oleh  bukti-bukti yang  valid  dan  konsisten  saat  penelitian kembali  ke  lapangan,  maka  kesimpulan  yang dikemukakan  merupakan  kesimpulan  yang kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengelolaan Data Pemilih
Salah  satu  syarat  mutlak  yang  harus dipenuhi  dalam  pemilihan  kepala  daerah  adalah mengelola  daftar  pemilih  yang  akurat,  lengkap,
dan up-to-date ,  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh KPU  Kabupaten  Minahasa  Tenggara,  yakni kepemilikan  memegang  peranan  yang  sangat besar  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum Indonesia  yaitu  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur Tahun 2020.
Dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  yang selanjutnya diubah menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 di mana undang-undang ini juga dilakukan perubahan kedua dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016  yaitu  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur  Bupati  dan  Walikota Menjadi  Undang-undang  dimana  dalam  undang- undang tersebut memberikan tugas dan wewenang kepada  KPU  dalam  penyelenggaraan  pemilihan kepala  daerah  untuk  menyusun  dan  menetapkan peraturan  KPU  dan  pedoman  teknis  untuk  setiap tahapan  pemilihan  setelah  berkonsultasi  dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum  rapat  dengar  pendapat  yang  keputusannya bersifat mengikat; mengkoordinasi dan memantau tahapan pemilihan; melakukan evaluasi penyelenggaraan  pemilu;  menerima  laporan  hasil pemilihan dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota;  memfasilitasi  pelaksanaan  tugas  KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melanjutkan  tahapan  pelaksanaan  pemilihan apabila  provinsi,  kabupaten  dan  kota  tidak  dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Pencocokan dan penelitian yang selanjutnya disebut  Coklit  adalah  kegiatan  PPDP  untuk memperbaharui data pemilih dengan cara bertemu langsung  dengan  pemilih  dan  berdasarkan RT/RW  atau  nama  lain  dan  koreksi  pemilih lainnya.  PPS  dibentuk  sesuai  dengan  keputusan tersebut, yang merupakan perubahan atas Keputusan KPU No. 72-83/PP.04.2-
Kpt/7107/Kab/VI/2020  tentang  Keputusan  KPU No. 33-44/PP Minahasa Tenggara. Hasil  dari  pemilihan  meskipun  di  tengah bencana non alam, Minahasa Tenggara mendapatkan  apresiasi  oleh  Ketua  KPU  Provinsi Sulawesi  Utara  karena  masyarakat  Minahasa Tenggara  menggunakan  hak  konsitusional  dalam
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 959 - 968
Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Tahun 2020 dengan partisipasi pemilih 85.18%.
Dalam  proses  pengelolaan  data  pemilih pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Tahun 2020  di  KPU  Kabupaten  Minahasa  Tenggara terdapat  kendala  sebelum  pelaksanaan  pemilihan dan  setelah  pemilihan  terdapat  ketidaksesuai antara  jumlah  data  pemilih  yang  tercatat  dengan jumlah pemilih yang mengikuti pemilihan.
Sebelum dilaksanakannya pemilihan, kendala  yang  dapat  dihadapi  yaitu  struktur pendataan  yang  belum  terstandarisasi  tetapi  di KPU  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  sudah terstandarisasi dikarenakan struktur pendataannya berasal  dari  KPU  pusat  dalam  hal  ini  KPU-RI. Apabila  struktur  pendataan  belum  terstandarisasi, maka  dapat  menyebabkan  terjadinya  perbedaan data  yang  satu  dengan  data  yang  lain  bahkan dapat  juga  terjadi  duplikasi  data,  meskipun struktur  pendataan  terstandarisasi  masih  terjadi duplikasi data, dimana data pemilih tercatat di dua bahkan lebih lokasi pemilihan baik yang berada di Kabupaten  Minahasa  Tenggara,  serta  terdapat pemilih yang tercatat di dua kabupaten/kota yang berbeda  dalam  satu  provinsi  dalam  hal  ini Provinsi Sulawesi Utara.
Selain  struktur  data  yang  terstandarisasi, kendala  yang  dihadapi  yaitu  luas  wilayah  dan jumlah  penduduk  dalam  suatu  daerah.  Kabupaten Minahasa  Tenggara  terdiri  dari  12  kecamatan,  9 kelurahan  dan  135  desa.  Tentunya  hal  ini  dapat menyebabkan  resiko  perbedaan  data  yang  masuk dari  desa  ke  kecamatan  dan  KPUD  Kabupaten Minahasa  Tenggara  yang  berdampak  pada operasional  pendataan.  Data  pemilih  yang  besar harus  dicocokkan  terlebih  dahulu,  dan  pada kenyataannya,  data  pemilih  yang  diperoleh  tidak sesuai  dengan  data  yang  diperoleh  dari  desa terlebih  pada  saat  dicocokkan  dengan  data  di Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini disebakan pada  saat  dilakukan  pendataan  di  desa,  terdapat pemilih  yang  setelah di  data,  berpindah  lokasi  ke desa  lain  yang  selanjutnya  dicatat  juga  di  data desa tersebut, penyebab paling banyak terjadi  hal tersebut  diakibat  perselisihan  dalam  keluarga. Seperti  pada  kasus  “berpisah”  antara  suami  dan istri  yang  menyebabkan  salah  sau  pihak  kembali ke desa asal yang tentunya dikarenakan belum ada putusan  cerai sehingga  data  kartu keluarga masih
data  utuh  yang  belum  dipisah  dan  tercatat  sama- sama namun pada kenyataannya sudah berbeda.
Permasalahan lain yang sering muncul yaitu proses entry data  yang  tidak  konsisten,  hal  ini dapat  terjadi  jika  belum  dilakukan  otomatisasi saat  pendataan  terlebih  lagi  apabila  proses input masih manual dan menggunakan tenaga manusia. Proses entry data  di  KPU  Kabupaten  Minahasa Tenggara dilakukan oleh admin sidalih. Permasalahan  yang  sering  terjadi  yakni  jumlah admin yang mengelola tidak sesuai dengan jumlah data  yang  harus  di entry. Pada  KPU  Kabupaten Minahasa  tenggara  terdapat  pegawai  organik  dan non  organik,  yaitu  pegawai  yang  berasal  dari pemerintah  daerah  dan  KPU  sendiri,  yang  pada saat proses penginputan data, pegawai dari pemda ditarik  dari  KPU  sehingga  secara  otomatis menyebabkan proses penginputan terhalang.
Setelah  dilaksanakan  pemilihan  kepala daerah, jumlah data pemilih yang ada di data KPU tidak sesuai dengan data pemilih yang melaksanakan  atau  mengikuti  pemilihan.  Selain disebabkan  oleh  pemilih  yang  secara  sadar  tidak datang  ke  lokasi  pemilihan  atau  terlambat  datang ke  lokasi  pemilihan  dikarenakan  adanya  batas waktu  pemilihan,  terdapat  juga  pemilih  yang lokasi  pemilihan  berbeda  dengan  lokasi  yang seharusnya menjadi lokasi pemilihannya. Permasalahan-permasalahan  yang  muncul  ini dapat memberikan dampak pada proses pengelolaan data pemilih.
Secara keseluruhan proses pengelolaan data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun  2020  di  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten  Minahasa  Tenggara  perlu  untuk ditingkatkan  dan  dimaksimalkan  agar  dalam pelaksanaan  pengelolaan  data  pada  pemilihan- pemilihan  terutama  kepala  daerah  dapat  berjalan dengan  lebih  baik,  tentunya  bertujuan  untuk meminimalisir ketidaksesuaian data yang diperoleh pada saat proses pengelolaan data.

## Perencanaan
Proses  perencanaan  yang  berfungsi  dalam aktivitas  pengelolaan  data  pemilih,  dimana perencanaan  daftar  pemilih  tercantum  dalam peraturan  KPU  Nomor  19  Tahun  2019  tentang perubahan  atas  peraturan  KPU  Nomor  2  Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Wakil
Pengelolaan Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur………….....…(Yuliana Handayani, Daud Liando, Johny Lengkong)
Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dan  atau Walikota dan Wakil Wali Kota.
Hasil  pengamatan  yang  diperoleh  bahwa elemen  data  pemilih  yang  berada  di  Kabupaten Minahasa  Tenggara  terdapat  ketidaksesuaian elemen  yang  secara  otomatis  mempengaruhi proses  pengelolaan  data  pemilu,  untuk  mengatasi sebelum  tiba  waktu  pemilihan  maka  disusun rencana  tahapan  untuk  meminimalisir  kesalahan elemen  dengan  berkoordinasi  bersama  Dukcapil Kabupaten Minahasa Tenggara.
Perencanaan  KPU  Kabupaten  Minahasa Tenggara  tertuang  juga  dalam  rencana  strategis tahun 2020 – 2024 yang dijadikan sebagai sasaran strategis  KPU  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Didasarkan pada tujuan KPU Kabupaten Minahasa  Tenggara  yaitu  mewujudkan  visi  dan melaksanakan  misi  KPU,  maka  tujuan  yang ditetapkan  KPU  adalah  mewujudkan  KPU  yang mandiri, professional dan berintegritas; menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis,  tepat  waktu,  efisien  dan  efektif;  dan mewujudkan  Pemilu  Serentak  yang  Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

## Organisasi
KPU bertujuan untuk mewujudkan demokrasi  politik  yang  sehat  yang  membutuhkan partisipasi  masyarakat  yang  tentunya  harus diawali  dengan  organisasi  penyelenggara,  dalam hal  ini  kelembagaan  KPU  selaku  institusi  yang berwenang  harus  dapat  melibatkan  instansi  lain dalam  artian  kerjasama  yang  bertujuan  agar penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan dengan baik  tentunya  dengan  data  dan  daftar  pemilih yang terbaru atau terupdate dengan kata lain data dan daftar pemilih yang berkelanjutan (Moento et al., 2019).

## Pengawasan
Pengawasan  KPU  Kabupaten  Minahasa Tenggara  yang  tidak  menjaga  masyarakat  dapat menyebabkan terjadi kesalahan atau mengganggu pengelolaan  data  yang  pada  umumnya  akan ditemui pasca selesainya pemilihan yang dilaksanakan.
Pada  Pasal  3  Perbawaslu  Nomor  24  Tahun 2018  menjelaskan  bahwa  pengawasan  tahapan pemutakhiran  data  dan  daftar  penyusunan  daftar pemilih dilakukan terhadap penyusunan pemutakhiran  daftar  pemilih  sementara,  DPS
perbaikan,  penetapan  daftar  pemilih  tetap  hasil perbaikan.
Perencanaan pengawasan terdiri dari beberapa  kegiatan  perencanaan  pengawasan  yang disiapkan  oleh  badan  pengawas  pemilu.  Kegiatan perencanaan tersebut terdiri dari proses melakukan  koordinasi  dengan  panwas  kecamatan dalam  rangka  membangun  kerjasama  dan  dapat memaksimalkan  kinerja  pengawasan.  Selain  itu melakukan  bimbingan  teknis  pencermatan  data pemilih serta melakukan bedah peraturan perundang-undangan  dan  memberi  pemahaman kepada panwas yang berada di kecamatan.
Dalam menjalankan amanah undang- undang,  sejak  tahun  2020  KPU  dan  jajaran  KPU di  daerah  melaksanakan  pemutakhiran  data pemilih  seperti  yang  tertuang  dalam  Undang- undang  Pasal  14,  17  dan  20,  Undang-undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  pemilihan  umum. Dalam proses pengelolaan data dan daftar pemilih berkaitan  erat  juga  dengan  kinerja  petugas  yang mengelola  data  dan  daftar  pemilih.  Kesalahan dalam  penginputan  menjadi  permasalahan  yang dapat disebabkan oleh petugas pemutakhiran data pemilih  tidak  melakukan  pencocokan  dan penelitian  atau  dilaksanakan  oleh  oknum  lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU kabupaten/kota  (Runturambi  M,  Lumolos  J  dan Liando D. 2021).
Data  pemilih  merupakan  momok  yang selalu  berantakan  dan  membingungkan  dalam setiap  pemilihan  umum karena cenderung  kurang efektif, kurang up-to-date , pemilih harus terdaftar namun  banyak  yang  tidak  terdaftar,  data  pemilih banyak atau  lebih dari  satu  kali  tercatat,  dan/atau yang  meninggal  dapat  dipulihkan  dalam  data pemilih.  Data  pemilih  menjadi  database  dalam menentukan  jumlah  pemilu  atau  logistik  pemilu. Data pemilih merupakan jembatan bagi masyarakat  untuk  menggunakan  hak  pilihnya, karena  sudah  ada  pemilih  yang  terdaftar  dalam daftar  pemilih,  pemilih  dapat  menggunakan  hak pilihnya  dan  tidak  perlu  lagi  menggunakan  hak pilihnya, membawa e-KTP atau kartu keluarga.
Pentingnya data pemilih menjadi focal point dan sorotan dalam setiap pemilu, data pemilih ini juga  dapat  dimanipulasi  dan  dimobilisasi  oleh individu-individu tertentu untuk keuntungan nyata yang  dimenangkan  dengan  menghalalkan  segala cara.  Oleh  sebab  itu  pengelolaan  data  pemilih harus dijalankan dengan baik dan memaksimalkan
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 959 - 968
hasil  perencanaan,  organisasi  dan  pengawasan. Asas  kehati-hatian  juga  dapat  diartikan  pada prinsipnya  sebagai  upaya  untuk  mencapai kedaulatan  rakyat.  Rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan  lebih  berpeluang  untuk  memperoleh hak  pilih  dan  tidak  dirugikan  dengan  daftar pemilih yang tidak sah, karena pemutakhiran data yang  terus  menerus  dimonopoli  oleh  KPU  dan tidak dapat terpantau dengan baik oleh Bawaslu.
KPU  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  harus menciptakan  kerjasama  antar  lembaga  negara, lebih  dekat  dengan  pemilih,  terintegrasi,  inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, terinformasi, transparan,  aman,  pribadi, efektif,  dapat diterima, akuntabel,  menarik,  dan  berkelanjutan  (Subkhi, 2020).  Dalam  rangka  pemutakhiran  data-data tersebut secara terus menerus dapat dilihat bahwa KPU  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  telah menjalin  kerjasama  antar  lembaga  negara,  lebih dekat  dengan  pemilih  dan  lebih  mudah  diakses. Secara  keseluruhan  KPU  pusat  dan  KPU  di daerah  yang  berada  di  wilayah  Indonesia,  dalam pengelolaan data dan daftar pemilih terutama pada pilkada  bertujuan  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  diuraikan,  dapat  ditarik kesimpulan:
1. Pengelolaan data pemilih pemilihan Gubernur dan  Wakil  Gubernur  Tahun  2020  di  Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara  berjalan  dengan  baik  meskipun terdapat  kendala  yang  dihadapi  pada  proses pengelolaan  sebelum  dan  sesudah  dilakukan pemilihan.
2. Perencanaan  pengelolaan  data  pemilih  telah dijalankan  dengan  baik  namun  permasalahan yang  muncul  berupa  ketidaksesuaian  data yang  diberikan  serta  kurangnya  sumber  daya manusia  terutama  pada  admin  menyebabkan perencanaan  yang  sudah  disusun  mengenai pengelolaan  data  memiliki  halangan  yang menyebabkan  proses  pengelolaan  terhambat terutama pada proses entry data.
3. KPU  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  telah menjalankan  proses  pengelolaan  secara  baik,
terlebih  menggunakan  struktur  pendataan yang telah terstandarisasi namun masih terjadi perbedaan  data  dan  terjadi  proses  duplikasi data.
4. Pengawasan yang  dilakukan  oleh  KPU  sudah dijalankan dengan baik yang dapat dilihat dari ditemukannya data-data yang terduplikasi dan tidak  sesuai  dengan  KTP  dan  data  dukcapil sehingga dilakukan perbaikan.

## Saran
Upaya  meningkatkan  proses  pengelolaan data  pemilih  terutama  di  KPU  Kabupaten Minahasa Teggara, terdapat beberapa saran:
1. Data  pemilih  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  tahun  2020  masih  memuat  pemilih yang  sudah  di  TMS  kan  di  pemilihan sebelumnya tetapi masih muncul di pemilihan ini  berpengaruh  pada  dampak  kepercayaan masyarakat terhadap KPU. Hal ini dikarenakan  amanat  Undan-undang  Nomor  8 Tahun  2015  tentang  perubahan  atas  undang- undang  nomor  1  tahun  2015  tentang penetapan  peraturan  pemerintah  pengganti Undang-undang  nomor  1  tahun  2014  tentang Pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  walikota menjadi  undang-undang  pada  Pasal  13  Tugas dan  wewenang  KPU  Kabupaten/Kota  dalam Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta Walikota  dan  Wakil  Walikota  meliputi  huruf h  berbunyi  memutakhirkan  data  Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan  dan  diserahkan  oleh  Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
a. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan
Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah;
b. Pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil Presiden; dan
c. Pemilihan,  serta  menetapkannya  sebagai daftar Pemilih;
Saran  sebaiknya  undang-undang  tersebut diubah  dan  KPU  memakai  data  pemilihan terakhir  dalam  pemilihan  selanjutnya  dengan tidak berdasarkan data kependudukan di awal pemutakhiran  data,  agar  tidak  timbul  lagi pertanyaan  masyarakat  terkait  kinerja  KPU yang memunculkan  pemilih  sudah meninggal dan  pemilih  yang  sudah  dinyatakan  pindah tetapi  muncul  kembali  di  pemutakhiran  data
Pengelolaan Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur………….....…(Yuliana Handayani, Daud Liando, Johny Lengkong)
pemilih  saat  proses  pemilihan  berlangsung dari tahun ke tahun.
2. Surat  edaran  Menteri  dalam  negeri  Republik Indonesia Nomor 273/487/SJ tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  serentak tahun  2020  pada  angka  romawi  IV  terkait dukungan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  pada KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota  dan Sekretariat Bawaslu Provinsi serta Sekretariat Bawaslu  Kabupaten/Kota  pada  point  4 menegaskan  selanjutnya  untuk  mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun  2020,  diminta  kepada  Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak menarik PNS yang telah  ditugaskan  tersebut  sampai  dengan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 selesai. Hal  ini  perlu  adanya  ketegasan  dan  hukum disiplin terhadap kepala daerah yang melanggar aturan tersebut. 3. Terbatasnya anggaran berdampak pada pelaksanaan  tahapan.  Sesuai  dengan  Surat edaran  Menteri  dalam  negeri  Republik Indonesia Nomor 273/487/SJ tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  serentak tahun  2020  pada  poit  II  terkait  dukungan pemerintah daerah pada point 1 huruf b angka 1  berbunyi  mendukung  pendanaan  pilkada serentak  sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  RI  Nomor  54  Tahun  2019  tentang pendanaan  kegiatan  pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah. Sebaiknya  anggaran  pemilihan  selanjutnya dibebankan  dalam  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  bukan  APBD
(Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah) dikarenakan minimnya pendapatan daerah.
4. Budaya kedekatan calon badan adhoc dengan penyelenggara  KPU  Kabupaten  Minahasa Tenggara  dalam  perekrutan  badan  adhoc diduga  nepotisme  dibanding  kualitas  kerja dan  kemampuan  dalam  perekrutan.  Hal  ini perlu menjadi perhatian serius dalam perekrutan mengutamakan integritas dan tidak nepotisme  agar  kejadian  dikeluarkan  dari group whatsapp tidak terulang lagi bagi KPU
Kabupaten  Minahasa  Tenggara  hanya  karena data  pemilih  yang  terlambat  dilaporkan  oleh PPK dalam hal ini di Kecamatan Ratatotok.
5. Proses pengelolaan data pemilih baik pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah khususnya  di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara perlu untuk dimaksimalkan.
6. Perlu  ditambah  sumber  daya  manusia  yang mumpuni  dalam  proses  pengelolaan  data terutama  pada  proses  penginputan  dan verifikasi data pemilih.
7. Organisasi  yang  berada  di  KPU,  sebaiknya mengoreksi  kembali  data  sebelum diserahkan ke KPU untuk meminimalisir bahkan meniadakan terjadinya kesalahan
penginputan.

## DAFTAR PUSTAKA
Basuki,  Sulistyo.  2006.  Metode  Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Miles,  M.  B.  &  Huberman,  M.  1992.  Analisis Data  Kualitatif. Jakarta:  Penerbit.  Universitas Indonesia.
Moento, P.A., F. Fitriani, & A.Y. Maturan. 2019. Strategi  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pemilihan  Umum.  Societas: Jurnal  Ilmu Administrasi dan Sosial , 8(2), 109-121.
Runturambi,  M.,  J.  Lumolos,  &  D.M.  Liando, 2021.  Kinerja  Petugas  Pemutakhiran  Data Pemilih  Dalam  Tahapan  Pemilihan  Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. GOVERNANCE , 1(2).
Subkhi, M.I. 2020. Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik , 16(2), 137-154.
Sugiyono.  2011.  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sugiyono.  2013.  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.