DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v3i6 Received: 20 Mei 2022, Revised: 15 Juni 2022, Publish: 5 Juli 2022

## LITERATURE REVIEW: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENGANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Cris Kuntadi 1 , Kalis Endah Wahyuni 2 , Christine Maisye Mansawan 3
1) Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id
2) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, kalis.ananthakuanantha@gmail.com
3) Komnas HAM Republik Indonesia, christine_mansawan@yahoo.com
* Korespondensi Penulis : Cris Kuntadi 1
Abstrak: Artikel  ini  menyajikan  reviu  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja penganggaran  pada  pemerintah  daerah  (Y)  sebagai  variabel  dependent  terhadap:  tekanan eksternal  (x1),  komitmen  organisasi  (x2),  dan  pemahaman  sistem  dan  prosedur  pengelolaan keuangan  (x3)  sebagai  variabel  independen.  Artikel  ini  memiliki  tujuan  sebagai  hipotesis yang  membangun  pengaruh  antar  variabel  agar  dapat  digunakan  pada  riset  selanjutnya. Artikel  ini  merupakan literature  review yang  menunjukan  bahwa  adanya  pengaruh  variabel tekanan eksternal (X1) terhadap variabel kinerja penganggaran pada pemerintah daerah (Y), adanya pengaruh variabel komitmen organisasi (X2) terhadap variabel kinerja penganggaran pada pemerintah daerah (Y), dan adanya pengaruh variabel pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan (X3) terhadap variabel kinerja penganggaran pada pemerintah daerah (Y).
Kata  Kunci :    Tekanan  Eksternal,  Komitmen  Organisasi,  Pemahaman  Sistem  dan  Prosedur Pengelolaan Keuangan, Kinerja Penganggaran Pada Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN
Penelitian ini mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi kinerja penganggaran pada sektor  pemerintahan  di  Indonesia.  Kinerja  Anggaran  Mengacu  Pada  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 214/ PMK.02/2017 yang disebutkan bahwa prestasi kerja berupa keluaran dari  kegiatan  atau  program,  dan  hasil  dari  program  dengan  kuantitas  dan  kualitas  yang terukur,  Kinerja  Anggaran  adalah  capaian  Kinerja  atas  penggunaan  anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.
Pemerintah  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  dan  33  Tahun  2004, serta  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  telah  menetapkan penggunaan  pendekatan  penganggaran  berbasis  prestasi  kerja  atau  kinerja  dalam  proses penyusunan  anggaran.  Penganggaran  berbasis  kinerja  ( Performance  Budgetting ) merupakan suatu  pendekatan  dalam  penyusunan  anggaran  yang  didasarkan  pada  kinerja  atau  prestasi kerja  yang  ingin  dicapai.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  adalah  daftar yang  memuat  rincian  penerimaan  negara  dan  pengeluaran  atau  belanja  negara  selama  satu tahun,  mulai  dari  tanggal  1  Januari  sampai  tanggal  31  Desember  (disebut  tahun  fiskal).
Anggaran pendapatan dan belanja negara terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan  pembiayaan.  Secara  sederhana,  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  struktur  dapat ditunjukkan sebagai penerimaan dalam negeri. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan alat  pengendalian,  alat  penilaian  kinerja,  alat  pemotivasi,  alat  untuk  menciptakan  ruang publik (Mahsun et al, 2011: 80 dalam sunarti).
Realisasi  Pendapatan  Negara  dan  Hibah  pada  Tahun  Anggaran  (TA)  2020  sebesar Rp1.647.783.342.188.986  atau  mencapai  96,93  persen  dari  target  APBN  TA  2020  sebesar Rp1.699.948.459.678.000.  Realisasi  Pendapatan  Negara  dan  Hibah  berasal  dari  Penerimaan Perpajakan  sebesar  Rp1.285.136.317.135.799,  PNBP  sebesar  Rp343.814.209.832.563,  dan Penerimaan  Hibah  sebesar  Rp18.832.815.220.624.  Dalam  realisasi  Penerimaan  Perpajakan tersebut termasuk PPh dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp17.092.509.187.614.  Pendapatan  Negara  dan  Hibah  TA  2020  mengalami  penurunan Rp312.850.241.397.003  atau  lebih  rendah  15,96  persen  jika  dibandingkan  dengan  TA  2019 sebesar Rp1.960.633.583.585.989
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  sehingga  didapatkan  rumusan  masalah yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini,  apakah  tekanan  eksternal  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  anggaran,  apakah  komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  anggaran,  apakah  pemahaman  sistem  dan  prosedur  pengelolaan keuangan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  anggaran.  Sejalan  dengan pokok  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pengaruh  positif  dan  signifikan  tekanan  eksternal  terhadap  kinerja  anggaran,  untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja anggaran, untuk  mengetahui  pengaruh  positif  dan  signifikan  pemahaman  sistem  dan  prosedur pengelolaan keuangan terhadap kinerja anggaran.
Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk selanjutnya, yaitu:
1) Apakah Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap Kinerja Penganggaran Pada Pemerintah Daerah?
2) Apakah  Komitmen  Organisasi  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Penganggaran  Pada Pemerintah Daerah?
3) Apakah  Pemahaman  Sistem  dan  Prosedur  Pengelolaan  Keuangan  berpengaruh  terhadap Kinerja Penganggaran Pada Pemerintah Daerah?
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  disampaikan  di  atas,  maka  tujuan  penelitian antara lain sebagai berikut:
1) Untuk  mengetahui  pengaruh  Tekanan  Eksternal  berpengaruh  terhadap  Kinerja Penganggaran Pada pemerintah daerah.
2) Untuk  mengetahui  pengaruh  Komitmen  Organisasi  berpengaruh  terhadap  Kinerja Penganggaran Pada pemerintah daerah.
3) Untuk  mengetahui  pengaruh  Pemahaman  Sistem  dan  Prosedur  Pengelolaan  Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Penganggaran Pada pemerintah daerah.

## KAJIAN PUSTAKA
Teori  Kelembagaan  (Institutional  Theory)  Kelembagaan  merupakan  struktur  sosial yang  telah  mencapai  ketahanan  tertinggi  dan  terdiri  dari  budaya  kognitif,  normatif,  dan regulatif yang sarat dengan perubahan. Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi  dengan  lingkungannya,  tentang  bagaimana  dan  mengapa  organisasi  menjalankan sebuah  struktur  dan  proses  serta  bagaimana  konsekuensi  dari  proses  kelembagaan  yang dijalankan  tersebut  (Hessels  dan  Terjesen,  2008).  Teori  kelembagaan  digunakan  untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi bahwa struktur, proses dan peran  organisasi  seringkali  dipengaruhi  oleh  keyakinan  dan  aturan  yang  dianut  oleh
lingkungan  organisasi.  Misalnya  organisasi  yang  berorientasi  pada  layanan  publik,  dalam pengambilan  keputusan  sudah  tentuh  dipengaruhi  oleh  keyakinan  dan  aturan  yang  berlaku dipemerintah pusat, pemerintah daerah dan lingkungan masyarakat.

## Tekanan Eksternal (Variabel X1)
Tekanan eksternal adalah suatu daya dari luar organisasi yang membatasi ruang gerak organisasi dalam melaksanakan tugas (Frumkin and Galaskiewicz, 2004). Tekanan eksternal dalam  teori  institusional  yang  lebih  dikenal  sebagai  bentuk  isomorfisme  koersif  merupakan hasil  dari  tekanan  formal  dan  informal  yang  diberikan  pada  organisasi  oleh  organisasi  lain dimana  organisasi  tergantung  dengan  harapan  budaya  masyarakat  dimana  organisasi menjalankan  fungsinya.  Kekuatan  koersif  adalah  tekanan  eksternal  yang  diberikan  oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain (Ashworth et al, 2009).

## Komitmen Organisasi (Variabel X2)
Komitmen  adalah  tingkatan  dimana  seseorang  mengidentifikasikan  diri  dengan organisasi dan tujuan tujuannya dan berkeinginan untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi  (Robbins,  2001).  Komitmen  organisasi  didefinisikan  sebagai  kuatnya  keinginan untuk  tetap  sebagai  anggota  organisasi,  bekerja  keras  sesuai  sasaran  organisasi,  serta menerima  nilai  dan  tujuan  organisasi  (Luthans,  2005).  Komitmen  organisasi  dibangun  atas dasar  kepercayaan  pekerja  atas  nilai-nilai  organisasi,  kerelaan  pekerja  membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi.

## Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Variabel X3)
Peraturan  pemerintah  nomor  71  tahun  2010  tentang  standar  akuntansi  pemerintahan pasal  1  menyebutkan  bahwa  akuntansi  adalah  proses  identifikasi,  pencatatan,  pengukuran, pengklasifikasian,  pengiktisaran  transaksi  dan  kejadian  keuangan,  penyajian  laporan,  serta penginterpretasian  atas  hasilnya.  Standar  akuntansi  pemerintah  adalah  prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah. Sistem  akuntansi  pemerintah  adalah  rangkaian  sistematik  dari  prosedur,  penyelenggaraan, peralatan,  dan  elemen  lain  untuk  mewujudkan  fungsi  akuntansi  sejak  analisis  transaksi sampai  dengan  pelaporan  keuangan  di  lingkungan  organisasi  pemerintah  (Shalikhah,  2014: 18-19).  Paham  mempunyai  pengertian  pandai  dan  mengerti  benar  sedangkan  pemahaman adalah  proses,  cara,  perbuatan  memahami  atau  memahamkan  (Poerwadarminta,  2006).  Ini berarti  bahwa  orang  yang  memiliki  pemahaman  sistem  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan adalah  orang  yang  mengerti  dan  dapat  melakukan  perencanaan,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban keuangan untuk menyusun laporan keuangan berpedoman pada prinsip dan  standar  yang  berlaku  serta  paham  adanya  unsur  pengendalian  intern  (Shalikhah,  2014: 19).

## Kinerja Anggaran (Variabel Y)
Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/Program/Kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Bastian,  2006:274).  Mardiasmo  (2009:  61)  menyebutkan  bahwa  “anggaran  merupakan estimasi  kinerja  yang  hendak  dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam ukuran finansial”, sedangkan penganggaran (budgeting) merupakan aktifitas mengalokasikan sumber  daya  keuangan  yang  terbatas  untuk  pembiayaan  belanja  organisasi  yang  cenderung tidak terbatas. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa anggaran adalah alat  akuntabilitas,  manajemen,  dan  kebijakan  ekonomi.  Sebagai  instrumen  kebijakan ekonomi,  anggaran  berfungsi  untuk  mewujudkan  pertumbuhan  dan  stabilitas  perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Asikin, 2014: 10-11).

## Conceptual Framework
Kerangka  konseptual  menggambarkan  hubungan  antara  variabel  independen  dengan variabel  dependen.  Artikel  ini  menguraikan  pengaruh  antara  tekanan  eksternal,  komitmen organisasi,  dan  pemahaman  sistem  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan  terhadap  Kinerja Penganggaran  Pada pemerintah  daerah.  Berdasarkan  rumusan  masalah,  pembahasan pengaruh  antar  variabel  yang  diperoleh  dari  literatur  jurnal  dan  penelitian  terdahulu  yang relevan terkait variabel yang dianalisis, maka diperoleh kerangka berpikir artikel ini sebagai berikut:
H1 H2 H3

## Gambar 1 : Kerangka Konseptual
Berdasarkan  kerangka  konseptual  di  atas,  maka  dibuat  hipotesis  dalam  penelitian sebagai berikut:
H1:  Tekanan  eksternal  berpengaruh  positif  terhadap Kinerja  Penganggaran  Pada pemerintah daerah H1:  Komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  terhadap Kinerja  Penganggaran  Pada pemerintah daerah
H3:  Pemahaman  sistem  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap Kinerja Penganggaran Pada pemerintah daerah.

## Penelitian Terdahulu
T abel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan No Penulis (Tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan Dengan Artikel Ini Perbedaan Dengan Artikel Ini 1 Curristine (2005) Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor publik adalah 'managing' untuk hasil' dalam anggaran 2 Qi dan Mensah (2012) penerapan Performance Based Budgetting di sektor publik khususnya di  pemerintahan  sangat  dipengaruhi oleh kebijakan yang bersifat politis. 3 Marc dan Jim (2005) penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi dan produktivitas belanja pemerintah. 4 VanLandingham, dkk. (2005) Salah satu tujuan dari performance based penganggaran adalah: Mengevaluasi kinerja, dan penggunaan kinerja informasi dalam pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran 5 Sunarti Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan eksternal, pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Persamaan dengan jurnal ini adalah keduanya Penelitian ini tidak melalukan pengujian Komitmen Organisasi
Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Tekanan Eksternal
Kinerja Penganggaran
Pada pemerintah
daerah
secara simultan tidak berpengaruh
positif terhadap kinerja anggaran.
Tetapi variabel komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran. meneliti 3 variabel Yaitu Tekanan Ekternal, Komitmen Organisasi,dan pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

## METODE PENELITIAN
Dalam penulisan ini, metode yang digunakan aalah tinjauan pustaka ( literature review ) melalui  indentifikasi  beberapa  literatur  yang  relevan  yang  diklasifikasikan  berdasarkan relevansi  dan  kualitas  dari  literatur  yang  ditemukan  (Stewart  et  al.,  2010).  Dari  berbagai literatur yang relevan tersebut, dianalisis menggunakna pola narasi, dengan tujuan;
1) Memperdalam  pengetahuan  akan  kinerja  anggaran,  serta  membantu  para  pembaca  untuk memahami Bersama tentang faktor yang mempengaruhi kinerja penganggaran pada sektor pemerintahan di Indonesia.
2) Dalam  studi  ini,  menawarkan  penjelasan  tentang  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja penganggaran dalam konteks pemerintahan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penganggaran Berbasis Kinerja
Curristine  (2005)  menyatakan  bahwa  kebutuhan  untuk  meningkatkan  kinerja  sektor publik  menjadi  pusat  perhatian  ketika  pemerintah  menghadapi  banyak  tuntutan  publiK pengeluaran,  dimana  tuntutan  merupakan  tuntutan  untuk  dapat  memberikan  pelayanan  yang berkualitas,  tetapi  pada.  Disisi  lain  wajib  pajak  tidak  mau  membayar  pajak  lagi. Penganggaran  berbasis  kinerja  dan  manajemen  berbasis  kinerja  mencoba  mencari  tahu bagaimana  mengubah  fokus  anggaran,  manajemen,  dan  akuntabilitas  di  mana  sistem sebelumnya memfokuskan anggaran, manajemen, dan akuntabilitas hanya pada input.
Dalam  hal  ini,  pemerintah  diminta  efisien  dan  efektif.  Ini  berarti  ada  yang  harus ditekankan  pada  pengendalian  strategis  pengeluaran  agregat  dan  penetapan  prioritas;  dan fasilitasi  efisiensi  dan  efektivitas  yang  lebih  besar  melalui  pendelegasian  wewenang manajemen dengan akuntabilitas untuk hasil. Untuk mencapai itu, para pengambil keputusan di semua tingkatan disektor publik membutuhkan informasi yang lebih baik dan bermanfaat. Ini,  pada  gilirannya,  membutuhkan  dari  pemerintah  untuk  melakukan  perubahan  radikal dalam sistem administrasi publik. Contohnya reformasi adalah (1) Perubahan manajemen; (2) Perubahan akuntansi; dan dan (3) Perubahan anggaran (Ouda, 2003). Salah satu pendekatan yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  kinerja  sektor  publik  adalah  'managing'  untuk hasil' dalam anggaran.
Berdasarkan  itu  semua,  pendekatan  ini  adalah  gagasan  untuk  mengalihkan  tanggung jawab  sambil  menuntut  pertanggungjawaban  atas  hasil.  Elemen  dasar  lainnya  dalam mengelola  hasil  adalah:  Perencanaan  strategis  mengidentifikasi  misi  inti  dan  tujuan pemerintah;  dan  Kinerja  informas  menggunakan  langkah-langkah  pemerintah  untuk mengelola  dan  meningkatkan  kinerja.  (Bank  Dunia,  2003).  Perencanaan  strategis  harus menjadi  bagian  pertama  dari  pengelolaan  hasil,  mengidentifikasi  apa  yang  penting  untuk mengukur  dan  melegitimasi  tindakan  yang  dipilih.  Dalam  mengelola  hasil,  nyatakan pemerintah  telah  mengidentifikasi  tiga  kegunaan  utama  untuk  informasi  kinerja:  (1) Meningkatkan  akuntabilitas  publik;  (2)  Mengelola  untuk  kinerja  yang  lebih  baik;  dan  (3) Meningkatkan sumber daya alokasi. (Bank Dunia, 2003).
Qi dan Mensah (2012) menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja dimaksudkan untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  dan  produk  kepada warganya lebih secara efisien dan efektif. Dengan berfokus pada hasil yang diharapkan relatif terhadap  jumlah  uang  yang  dikeluarkan,  dan  kemudian  membandingkan  hasil  yang sebenarnya  dengan  hasil  yang  diharapkan.  Selanjutnya  Qi  dan  Mesach  (2012)  menyatakan bahwa penerapan Performance Based Budgetting di sektor publik khususnya di pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang bersifat politis.
Marc  dan  Jim  (2005)  menyatakan  bahwa  penganggaran  berbasis  kinerja  adalah prosedur  atau  mekanisme  memperkuat  keterkaitan  antara  dana  yang  diberikan  kepada instansi/lembaga  pemerintah  dengan  hasil  (dampak)  dan/atau  keluaran,  melalui  alokasi anggaran berdasarkan 'formal' informasi tentang kinerja. Informasi 'formal' kinerja: informasi tentang ukuran kinerja (performance measure), besaran fee untuk setiap kelompok output dan hasil,  dan  penilaian  efektivitas  dan  efisiensi  belanja  melalui  berbagai  alat  analisis.  Lebih lanjut, Marc & Jim (2005) menjelaskan bahwa penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi dan produktivitas belanja pemerintah.
Sedangkan  VanLandingham,  dkk.  (2005)  menjelaskan  bahwa tujuan  dari  performance based penganggaran adalah: (1) Meningkatkan akuntabilitas dengan memfasilitasi penetapan misi  dan  tujuan  organisasi;  (2)  Mengevaluasi  kinerja,  dan  penggunaan  kinerja  informasi dalam pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran; (3) Meningkatkan fleksibilitas dari  anggaran,  dengan  fokus  pada  proses  daripada  hasil,  bukan  input;  (4)  Meningkatkan koordinasi,  menghilangkan  duplikasi  program,  dan  memberikan  informasi  yang  lebih  baik kepada  pengambil  keputusan;  Melibatkan  warga  negara  lebih  banyak  dalam  proses pemerintahan- dengan asumsi bahwa warga negara adalah lebih tertarik pada hasil daripada proses; dan (5) Mengembangkan insentif agar unit menjadi lebih efisien dan efektif.

## Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Penganggaran  Pada  Pemerintah  Daerah  Di Indonesia
Untuk  menjawab  permsalahan  penelitian,  maka  penulis  memakai  rumus  yang  sudah banyak  dipakai  peneliti-peneliti  dalam  menganalisis  anggaran  berbasis  kinerja  digunakan model  regresi  berganda,  Ordinary  least  square  (OLS),  yaitu  ketergantungan  satu  variable (Variabel  dependen)  pada  satu  atau  lebih  variabel  (variable  indenpenden),  sehingga  sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai (Gujarati & Porter, 2003).
Adapun  bentuk  fungsi  model  dalam  penelitian  ini  seperti  dikutip  dari  Soekartawi Hartono, & Ansjarullah (1999) adalah:
Y=a   2  3  4  5  e Dimana:
Y = anggaran berbasis kinerja A = konstanta
 1,  2,  3 = koefisien parameter yang diukur X1,X2,X3 = variable independent
Dimana: X1 : Tekanan eksternal X2 : Komitmen organisasi X3 : Pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan E : kesalahan penggangu (error).
Faktor yang dinilai paling tinggi adalah merupakan factor prioritas yang dapat direkomendasikan guna menangani permasalahan dalam melihat Anggaran berbasis Kinerja pada Pemerintahan Indonesia.
Variabel  (X1)  Tekanan  Eksternal,  seperti  Program  dana  kegiatan  untuk memberhasilkan  visi  dan  misi  serta  tujuan  dan  sasaran  SKPD  telah  direvisi  sesuai perkembangan  tahunan,  Keberhasilan  organisasi  SKPD,  efisiensi  dan  optimalisasi  sumber daya,  evaluasi  dan  pelaporan  kinerja  selama  ini  diukur  dengan  capaian  realisasi  anggaran. Personil /sumber daya manusia pada SKPD sebaiknya setiap ada kesempatan diikutsertakan dalam  pembelajaran  /pelatihan  tentang  anggaran  berbasis  kinerja,  Guna  meningkatkan kualitas  kinerja  SKPD,  personil  yang  menangani  penyusunan  anggaran  diberi  kesempatan prioritas untuk mendalami anggaran berbasis kinerja.
Untuk  meningkatkan  kinerja  SKPD,  penyusunan  anggaran  program  dan  kegiatan agar mengacu  kepada  penganggaran  berbasis  kinerja..  Agar  lebih  selektif  dalam  mengalokasikan anggaran  suatu  program  kegiatan,  menentukkan  dasar  alokasi  anggarannya  harus mempertimbangkan karakteristik indikator input setiap program/ kegiatan.
Variabel  (X2)  komitmen  organisasi  dalam  sebuah  instansi  pemerintahan  perlu diperhatikan  dengan  melihat  Pimpinan  dan  seluruh  komponen  SKPD  telah  mampu menjabarkan tugas pokok dan fungsi instansinya, Satuan kerja perangkat daerah/SKPD telah memiliki  dokumen  perencanaan  strategik  (Renstra)  instansinya  yang  lebih  operasional, Penyusunan  program  dan  kegiatan  selama  ini  sudah  mengakomodir tugas  pokok  dan  fungsi SKPD, Pimpinan dan seluruh komponen SKPD telah melibatkan seluruh bawahannya untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi instansinya.
Dalam  penyusunan  anggaran  program  dan  kegiatan  pimpinan  dan  seluruh  komponen SKPD  telah  memahami  anggaran  berbasis  kinerja  sebagai  acuan,  Pimpinan  dan  seluruh komponen  SKPD  telah  mengimplementasikan  swecara  konsekuen  silkus  manajemen (perencanaan,  penganggaran,  pengendalian  atau  monitoring  dan  evaluasi),  Dalam penyusunan  anggaran,  komponen  organisasi  pada  SKPD  telah  berdasarkan  Program  atau kegiatan  tahunan,  namun  belum  melakukan  evaluasi  capaian  organisasi  sehingga  hampir tidak ada hal yang baru setiap penyusunan anggaran.
Variabel (X3) yaitu Penyempurnaan sistem, merupakan hal yang cukup penting untuk diperhatikan  dalam  pengimplementasian  anggaran  berbasis  kinerja.  Dalam  Dokumen perencanaan  Daerah  (Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah)  Rencana  Strategik,  Rencana Kinerja,  (Renstra/  Renja  SKPD)  pada  umunya  hanya  berada  pada  pimpinan  SKPD  dan beberapa Staf penyusunan anggaran kegiatan.
Dokumen perencanaan Daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Rencana Strategik, Rencana Kinerja, (Renstra/ Renja SKPD) tersebut telah dilengkapi dengan ukuran pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemudianInstrumen pengukuran kinerja seperti analisis standar belanja, standard pelayanan minimal, dan standar harga satuan telah dimiliki SKPD. Standard analisis  belanja  dan  standard  harga  yang  spesifik  pada  masing-masing  SKPD  sudah dimutakhirkan/  revisi  setiap  tahun.  Agar  pencapaian  kinerja  satuan  kerja  perangkat  daerah bermanfaat dan pengukuran yang kuantitatif dan terukur secara berkala disempurnakan.

## Riset Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia
Wydiantoro, (2009) meneliti penerapan performance based budgeting pada Universitas Diponegoro, Semarang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, idealisme penganggaran  berbasis  kinerja  belum  tercapai,  meskipun  ada  pemahaman  tentang  arti penganggaran  kinerja  oleh  staf  dan  manajer.  Ada  banyak  kesalahan  dalam  urutan  proses penganggaran  termasuk  perencanaan,  pelaksanaan,  kinerja  pengukuran  dan  evaluasi,  dan pelaporan.  Komunikasi  yang  kurang  komprehensif,  integrasi  sistem  aplikasi  komputerisasi, sistem penghargaan dan hukuman, dan etika kerja menjadi penyebab masalah. Cipta (2011) mencoba menganalisis penerapan performance based budgeting di Tanah wilayah Datar. Dia menemukan  bahwa  persyaratan  mendasar  dalam  penerapan  bentuk  sederhana  dari
penganggaran  berbasis  kinerja  belum  terpenuhi  dalam  penganggaran  Tanah  Datar  tahun anggaran 2009 dan 2010.
Hermawan  (2010)  menganalisis  sistem  penganggaran  berbasis  kinerja  pelaksanaannya di  Lingkungan  Kepresidenan  Sekretariat  Rumah  Tangga  Republik  Indonesia.  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  penganggaran  berbasis  kinerja  di  lingkungan  Rumah  Tangga Kepresidenan,  dalam  perumusan  rencana  strategis,  rencana  kinerja,  program  dan  kegiatan masih  belum  sesuai  dengan  teori  penganggaran  berbasis  kinerja.  Aplikasi  ini  tidak menunjukkan  akuntabilitas  kinerja  organisasi  Rumah  Tangga  Presiden  yang  nyata  kinerja, dan menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja hanya untuk memenuhi dengan yang ada.
Madjid  (2013)  menganalisis  implementasi  anggaran  berbasis  kinerja  di  bidang Pendidikan  dan  Badan  Pembiayaan  Pelatihan.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  dapat disimpulkan bahwa: instansi memiliki memenuhi dokumen anggaran berbasis kinerja, tetapi strategi  lembaga  dalam  rencana  jangka  panjang  dapat  tidak  langsung  diimplementasikan dalam  kegiatan  lembaga.  Institusi  telah  menerapkan  elemen  penganggaran  berbasis  kinerja tetapi  masih  ada  perbedaan  antara  indikator  kinerja  dalam  dokumen  perencanaan  dengan indikator  kinerja  pada  rencana  kerja  dan  rencana aksi.  Fraksi  keluaran  muatan  standar  baru dapat  diterapkan  di institusi,  dan  evaluasi  kinerja  belum  dapat  dilaksanakan  secara  optimal. Implementasi  yang  sukses  dari  penganggaran  berbasis  kinerja  dalam  organisasi  dipengaruhi oleh  kelengkapan  aturan,  pemahaman,  konsistensi  dan  evaluasi.  Ada  perbedaan  persepsi terkait  dengan  keberhasilan  penerapan  performance  based  budgeting  dalam  organisasi  antar aktor/  pelaksana  perencanaan  dan  penganggaran  yang  menyimpulkan  bahwa  instansi  telah berhasil  menerapkan  penganggaran  berbasis  kinerja,  sedangkan  menurut  para  ahli perencanaan  dan  penganggaran  dan  lembaga  penerima  layanan  belum  sepenuhnya  berhasil melaksanakan penganggaran berbasis kinerja.
Rahmayati  (2009)  mengevaluasi  pelaksanaan  anggaran  berbasis  kinerja  di  daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Timur. Ia menyimpulkan bahwa Jawa Timur pemerintah telah melakukan penyusunan anggaran berbasis kinerja namun belum sempurna.  Di  sana  masih  kurangnya  pemahaman  dari  semua  pihak  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  masih  lemahnya  membuat  komitmen  untuk melaksanakan implementasi anggaran berbasis kinerja belum berjalan dengan baik. Peraturan perundang-undangan  yang  baru  dilaksanakan  hanya  memenuhi  aspek  formal  dan  hukum masih jauh dari yang esensinya diharapkan dari penerapan anggaran berbasis kinerja.
Isti’anah  (2010)  meneliti  tentang  penerapan  performance  budgeting  di  Bendahara Direktorat  Transformasi  Kementerian  Keuangan.  Dia  menemukan  bahwa  proses penganggaran  di  Instansi  pemerintah  masih  berkesan  menjalankan  sistem  tradisional,  yang sarat  dengan  praktik  yang  tidak  efisien.  Dalam  praktiknya,  ada  juga  kelemahan  karena perencanaan  kinerja,  proses  penyusunan,  dan  pembahasan  anggaran  hingga  penugasan  di negara format dokumen.
Kurrohman  (2012),  menyatakan  bahwa  menurut  analisis  yang  dilakukan  dengan menggunakan ringkasan realisasi APBD dan rangkuman anggaran di 25 kabupaten dan 6 kota adalah masing-masing pada tahun 2004-2006 dan 2008 2010 terdaftar di www.djpk.depkeu.go.id  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  (1)  Hasil  pengujian  hipotesis menggunakan  uji  beda  statistik  non  uji  peringkat  bertanda  Wilcoxon  parametrik menunjukkan  bahwa  perbedaan  sebelum  dan  sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja pada  rasio  ekonomi  dan  rasio  efisiensi;  dan  (2)  tidak  ada  perbedaan  sebelum  dan  sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja di rasio efektif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pemerintah  Indonesia  sejak  tahun  2003  telah  mereformasi  pengelolaan  keuangan pemerintah.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan  menerapkan  penganggaran  berbasis  kinerja, baik  oleh  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat.  Reformasi  pengelolaan  keuangan pemerintah di Indonesia dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang- undang  yang  mengatur  tentang  Pelaksanaan  Anggaran  Terintegrasi,  Penganggaran  Berbasis Kinerja,  dan  Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah.  Itu  pelaksanaan  anggaran  berbasis kinerja  di  Indonesia  dibagi  menjadi  tiga  tahap.  Itu  tahap  pertama  adalah  tahap  pengenalan yang  dilakukan  dalam  kurun  waktu  2005  sampai  dengan  2009.  Tahap  kedua  adalah  tahap pemantapan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Sedangkan tahap ketiga adalah tahap pemantapan. tahap penyelesaian yang akan dilakukan setelah tahun 2015.  Berdasarkan  tinjauan  pustaka  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Indonesia  telah merancang  dengan  konsep  penganggaran  berbasis  kinerja  yang  telah  sesuai  dengan  konsep penganggaran berbasis kinerja dalam literatur.
Penganggaran  berbasis  kinerja  desain  besar  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa pendekatan ini telah  diintegrasikan  ke  dalam  perencanaan  jangka  pendek,  menengah  jangka panjang  dan  jangka  panjang.  Namun  ternyata,  berbagai  penelitian  telah  dilakukan  di Indonesia  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  penganggaran  berbasis  kinerja  masih  bersifat 'secukupnya', yakni hanya untuk memenuhi hukum formal. Secara substansial tidak ada studi yang  menunjukkan  bahwa  penganggaran  berbasis  kinerja  memiliki  dilaksanakan  sesuai dengan konsep dasar yang telah dirancang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'kegagalan' ini  terutama  disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman  dasar  konsep  penganggaran  berbasis kinerja  oleh  penyusun  anggaran  dan  pengguna  anggaran.  Masalah  sumber  daya  manusia  di sektor  pemerintahan  di  Indonesia  masih  tetap  menjadi  masalah  utama,  khususnya  di pemerintah daerah.

## Saran
Terlepas  dari  implikasi  positifnya,  kajian  ini  memiliki  banyak  keterbatasan  karena hanya berdasarkan narasi kajian literatur yang tidak sistematis. Maka pembaca harus berhati- hati dalam menarik kesimpulan dari hasil kajian ini, terutama untuk tujuan generalisasi. Atas dasar tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lapangan dengan melibatkan perguruan tinggi secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran dan hasil yang lebih berkualitas.

## DAFTAR RUJUKAN
Arikunto, S. (2002). Metodologi penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta. BPKP. (2015). Akuntabilitas dan Good Governance - Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta.
Lorensius  et  al.,  2021. Kajian  Literatur:  Implementasi  Performance-Based  Budgeting  Pada Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia . 09(1), 118-131). Suryanti,Abdul.  2014. The  Implementation  Of  Performance  Based  Budgeting  In  Public Sector (Indonesia Case: A Literature Review. Developing and Emerging Economies. 05(2 ), 52-67.
Ulyani,  Adi.  2016. Analisis  Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Anggaran  Pada Pemerintahan Kabupaten Lebak. Akuntansi dan Bisnis. 02(1),1-6.