This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Perlindungan  Hukum  Bagi    Korban  Dugaan Kelalaian   Dokter Di Rumah  Sakit
Siska Ayu Ningsih  & Rika Aryati
Stikes Bhakti Husada Bengkulu Akpar Paramitha Bukittinggi
Email: Siskaayuningsih99@gmail.com & aryatirika86@gmail.com
Abstract
Legal protection for victims of alleged negligence of doctors in hospitals is carried out in various ways, namely by protection through the provision of civil, criminal and administrative sanctions that are responsible for the doctor concerned. In Indonesia, the issue of criminal legal liability of a doctor  in  the  Criminal  Code,  which  includes  legal  liability  arising  from  intentionality  or negligence, is regulated in Articles 267, 299, 304, 322, 344, 346, 347, 348, 349 of the Criminal Code covers offences based on intentionality. Meanwhile, the basis for forgetfulness / negligence of Article 267 of the Criminal Code. More specifically, the criminal sanctions that can be imposed on doctors who are proven to have committed medical malpractice are regulated in Articles 75, 76, 77,  78  and  79  of  the  Medical  Practice  Law and  Article  190  of Law  No.  36  of  2009  concerning health. It can be seen that the government's efforts in providing protection to victims of medical negligence have been quite large by giving birth to various rules that can be considered for every doctor  before  acting,  the  factors  that  cause  the  alleged  negligence  of  doctors  in  the  hospital  are caused by the standards of the medical profession which consist of authority, average ability, and general accuracy. then the second factor is the Standard Operating Procedure (SOP), which is a set of instructions/steps that are standardized to complete a certain routine work process. The last factor is negligence In this case, what is meant by negligence if the action has a loss impact.
Keywords: Criminal acts, Negligence, medical personnel

## Abstrak
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  dugaaan  kelalaian  dokter  di  Rumah  Sakit dilakukan  dengan  berbagai  cara  yaitu  dengan  perlindungan  melalui  pemberian  sanksi dari segi perdata, pidana maupun administrasi yang dipertanggung jawabkan terhadap dokter  yang  bersangkutan.  Di  Indonesia  masalah  pertanggungjawaban  hukum  pidana seorang  dokter  dalam  KUH  Pidana  yang  mencakup  tanggung  jawab  hukum  yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian, diatur dalam Pasal 267, 299, 304,  322,  344,  346,  347,  348,  349  KUH  Pidana  mencakup  kesalahan  yang  didasarkan pada kesengajaan.  Sedangkan  dasar  kealpaan / kelalaian Pasal 267 KUH Pidana.  Lebih khusus  sanksi  pidana  yang  dapat  dikenakan  bagi  dokter  yang  terbukti  melakukan malpraktik medik diatur dalam Pasal 75, 76, 77, 78 dan 79 UU Praktek Kedokteran dan
Pasal    190  UU  No.  36  Tahun  2009    tentang    kesehatan.  Dapat  dilihat  bahwa  upaya pemerintah  dalam  memberikan  perlidungan  terhadap  korban  kelalaian  medik  sudah cukup besar dengan melahirkan berbagai aturan yang dapat menjadi pertimbangan bagi setiap  dokter  sebelum  bertindak,Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  dugaaan  kelalaian dokter di Rumah Sakit yaitu disebabkan karena standar profesi kedokteraan yang terdiri atas  kewenangan,  kemampuan  rata-rata,  dan  ketelitian  yang  umum.  kemudian  faktor kedua  yaitu  Standar  Prosedur  Operasional  (SOP)  yaitu  suatu  perangkat  instruksi/ langkah- langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Adapun  faktor  terakhir  yaitu  kelalaian  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan  kelalaian apabila tindakan tersebut berdampak kerugian.

## Kata Kunci: Tindak pidana,Kelalaian,Tenaga medis

## A. PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh  masyarakat  melalui  penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan  yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hukum  kesehatan  bertujuan  untuk  meningkatkan kesadaran  setiap  orang  agar  terwujud  derajat  kesehatan  yang  optimal,  baik  dan manusiawi,  serta  melindungi  kebebasan  dan  kepentingan  masyarakat  terhadap kesewenang  wenangan  sehingga  pemberian  pelayanan  kesehatan  dapat  terlaksana dengan baik.
Menggambarkan mengenai malpraktik secara umum dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban  pidana)  (tugas  Negara  untuk  mewujudkan  pelayanan kesehatan yang bebas dari kesalahan dokter yang tanpa pertanggungjawaban kepada korban, serta upaya penanggulangannya.
Rumah sakit adalah suatu organisasi yang sifatnya memang sudah kompleks, kini  dengan  perkembangan  zarnan  dan  teknologi  makin  lama  makin  bertambah kompleks  pula  bertambah  padat  modal,  padat  tenaga,  padat  teknologi,  dan  padat persoalan dalam berbagai bidang antara lain: hukum, ekonomi, etik, HAM, teknologi, dan lain-lain. Jika dahulu dalam manajemen Rumah Sakit yang dipentingkan adalah terutama disiplin kedokteran, kini ditambah pula dengan disiplin hukum, ekonomi, sosial dan manajemen. Karena masing-masing disiplin mempunyai prinsip dan sudut pandang  yang  berlainan,  maka  seringkali  berbenturan  satu  sama  lain.  Spencer pernah  mengutip  ucapan  salah  seorang  manajer  dari  St  Thomas's  Hospital  yang mengatakan bahwa : "Running a big business is a piece of cake compared with running a hospital. A hospital is about the most comlex institution there is" 1
Profesi  dokter  merupakan  profesi  yang  begitu  mulia,  karena  dokter merupakan  salah  satu  tempat  bagi  pasien  menggantungkan  harapan  untuk  dapat sembuh  dari  penyakit  yang  dideritanya.  Harapan  yang  digantungkan  oleh  seorang pasien  meliputi  pula  kepercayaan  sepenuhnya  bahwa  dokter  akan  mengusahakan yang  terbaik  untuk  kesembuhannya.  Suatu  tugas  yang  cukup  berat  dan  sekaligus mulia  yang  diemban  dokter  menuntut  kehati-hatian  dalam  menjalankan  profesi tersebut.  Tindak  pidana  yang  ditujukan  kepada  dokter  sebagai  akibat  tindakan kelalaian  yang  dilakukannya,  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (dan untuk selanjutnya disingkat KUHP) maupun di dalam ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Mengacu pada KUHP, jenis
1 J. Guwandi, Hospital Law , Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, Hlm. 4.
tindak pidana yang dapat didakwakan kepada dokter yang melakukan mal praktek dalam  menjalankan  profesinya,  diantaranya  adalah  tindak  pidana  kelalaian  yang mengakibatkan  luka  atau  luka  berat  (Pasal  360  KUHP)  ataupun  mengakibatkan kematian  (Pasal  359  KUHP),  yang  dikualifikasikan  dengan  pemberatan  ancaman pidananya bila dilakukan dalam rangka melakukan pekerjaannya (Pasal 361 KUHP). Sedangkan pidana lain yang bukan kelalaian yang mungkin didakwakan diantaranya adalah  pembuatan  keterangan  palsu (Pasal  267-268  KUHP),  aborsi illegal (Pasal  349 KUHP jo Pasal 347 dan 348 KUHP), penipuan (Pasal 382 bis), serta euthanasia (Pasal 344 KUHP).
Sementara itu,  ketentuan  pidana  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  luar  KUHP,  diantaranya  dapat  ditemukan  dalam  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  maupun  Undang-Undang  No. 29  Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Ditinjau  dari  aspek  hukum  pidana,  apabila  terjadi  dugaan  kelalaian  dalam hubungan  antara  dokter  dan  pasien  seorang  dokter  dapat  dipidana  berdasarkan aturan dalam hukum pidana, hal ini membuktikan bahwa dokter juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan”

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum  yang  dikonseptualisasikan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam masyarakat  dan  menjadi  model  perilaku  setiap  orang.  Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  studi kepustakaan,  dengan  cara  mempelajari  berbagai  buku,  KUHP  dan Undang-undang KUH  Pidana  yang  mencakup  tanggung  jawab  hukum  yang  ditimbulkan  oleh
kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian, diatur dalam Pasal 267, 299, 304, 322, 344, 346,  347,  348,  349  KUH  Pidana  mencakup  kesalahan  yang  didasarkan  pada kesengajaan.  Sedangkan  dasar  kealpaan  /  kelalaian  Pasal  267  KUH  Pidana.  Lebih khusus  sanksi  pidana  yang  dapat  dikenakan  bagi  dokter  yang  terbukti  melakukan malpraktik medik diatur dalam Pasal 75, 76, 77, 78 dan 79 UU Praktek Kedokteran dan Pasal  190 UU No. 36 Tahun 2009  tentang  kesehatan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Bagi Korban Dugaaan Kelalaian Dokter di Rumah Sakit
Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  Malpraktek  Kedokteran.  Apabila  dalam perlakuan  medis  terdapat  kesalahan  dengan  menimbulkan  akibat  kerugian  maka pasien  berhak  menuntut  adanya  penggantian  kerugian  berdasarkan  perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) 2
Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum seperti dirumuskan Pasal 1365  BW  maka  ada  empat  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  kerugian  adanya perbuatan melawan hukum. Tentu saja termasuk malpraktik kedokteran yang masuk kualifikasi perbuatan melawan hukum, syarat tersebut adalah sebagai berikut: a. Adanya perbuatan ( daad ) yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum.
b. Adanya kesalahan ( doleus maupun coelpoos ) si pembuat.
c. Adanya akibat kerugian ( schade ) 3
Maraknya  malpraktek  di  Indonesia  membuat  masyarakat  tidak  percaya  lagi pada  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia.  Ironisnya  lagi,  pihak  kesehatan  pun khawatir  kalau  para  tenaga  medis  Indonesia  tidak  berani  lagi  melakukan  tindakan medis karena takut berhadapan dengan hukum. Lagi-lagi hal ini disebabkan karena
2 Adam Chazawi, Malpraktik Dokter , Bayu Media, Malang, Hlm.53
3 Ibid . Hlm.61
kurangnya  komunikasi  yang  baik  antara  tenaga  medis  dan  pasien.  Tidak  jarang seorang tenaga medis tidak memberitahukan sebab dan   tindakan medis. Pasien pun enggan berkomunikasi dengan tenaga medis mengenai penyakitnya. Oleh karena itu, Departemen  Kesehatan  perlu  mengadakan  penyuluhan  atau  sosialisasi  kepada masyarakat tentang bagaimana kinerja seorang tenaga medis.
Salah satu dampak adanya malpraktek pada zaman sekarang ini (globalisasi) Saat  ini  kita  hidup  di  jaman  globalisasi,  jaman  yang  penuh  tantangan,  jaman  yang penuh  persaingan  dimana  terbukanya  pintu  bagi  produk-produk  asing  maupun tenaga kerja asing ke Indonesia. Kalau kita kaitkan   dunia medis, ada manfaat yang didapat, tetapi banyak pula kerugian yang ditimbulkan. Manfaatnya adalah seiring masuknya  jaman  globalisasi,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  akan  kehadiran peralatan pelayanan kesehatan yang canggih.
Hal  ini  memberikan  peluang  keberhasilan  yang  lebih  besar  dalam kesembuhan pasien. Akan tetapi, banyak juga kerugian yang ditimbulkan. Masuknya peralatan  canggih  tersebut  memerlukan  sumber  daya  manusia  yang  dapat mengoperasikannya  serta  memperbaikinya  kalau  rusak.  dengan  masuknya peralatan-peralatan  canggih  tersebut,  maka  mutu  pelayanan  kesehatan  harus ditingkatkan,  yang  terjadi  saat  ini  adalah  banyak  tenaga  medis  yang  melakukan kesalahan  dalam  pengoperasian  peralatan  canggih  tersebut  sehingga  menimbulkan malpraktek. Jelas sekali bahwa ketergantungan pada peralatan pelayanan kesehatan ini  dapat  menghambat  pelayanan  kesehatan.  Untuk  menindak  lanjuti  masalah  ini, agar  tidak  sampai  terjadi  malpraktek,  perlu  adanya  penyuluhan  kepada  tenaga pelayanan kesehatan mengenai masalah ini. Satu hal yang lebih penting lagi adalah
perlu adanya kesadaran bagi para tenaga medis untuk terus belajar dan belajar agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam penggunaan peralatan canggih ini demi mencegah  terjadinya  mal  praktek.  Selain  pembahasan  dari  sisi  peralatan  tadi,  juga perlu dipikirkan masalah eksistensi dokter Indonesia dalam menghadapi globalisasi.
Seperti  yang  disebutkan  sebelumnya,  di  jaman  globalisasi  ini  memberikan pintu  terbuka  bagi  tenaga  kesehatan  asing  untuk  masuk  ke  Indonesia,  begitu  pula tenaga  kesehatan  Indonesia  dapat  bekerja  diluar  negeri  dengan  mudah.  Namun, apabila  tidak  ada  tindakan  untuk  mempersiapkan  hal  ini,  dapat  menimbulkan kerugian  bagi  tenaga  kesehatan  kita.  Bayangkan  saja,  tidak  menutup  kemungkinan apabila seorang tenaga medis yang kurang mempersiapkan dirinya untuk berkiprah di negeri orang, dikarenakan ilmunya yang masih minim serta perbedaan kurikulum di negeri yang ia tempati, terjadilah malpraktek.
Hal  ini  tidak  saja  mencoreng  nama  baik  tenaga  medis  tersebut  tetapi masyarakat sangat berharap akan peran dari Pemerintah pada umumnya dan peran dari  Departemen  Kesehatan  pada  khususnya  untuk  mempersiapkan  tenaga kesehatan Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman.
Seorang  dokter  yang  tidak  melakukan  pekerjaannya  sesuai  dengan  standar operasional  kedokteran  dan  standar  prosedur  tindakan  medis  berarti  telah melakukan  kesalahan  atau  kelalaian,  yang  selain  dapat  dituntut  secara  hukum pidana,  juga  dapat  digugat  ganti  rugi  secara  perdata  dalam  hal  pasien  menderita kerugian.  Penuntutan  pertanggung  jawaban  pidana  hanya  dapat  dilakukan  jika pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia, sedangkan gugatan secara
perdata dapat dilakukan asal pasien menderita kerugian meskipun terjadi kesalahan kecil.
Untuk  menentukan  pertanggung  jawaban  pidana  bagi  seorang  dokter  yang melakukan  perbuatan  mal  praktek  medis,  diperlukan  pembuktian  adanya  unsur- unsur  kesalahan,  yang  dalam  hukum  pidana  dapat  berbentuk  kesengajaan  dan kelalaian.  Perbuatan  mal  praktek  medis  yang  dilakukan  dengan  kesengajaan, tidaklah rumit untuk membuktikannya.
Kalau  penulis  cermati  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Pasal  29 tersebut  di  atas  mengenai  kelalaian  tentu  merupakan  kebijakan  formulasi  hukum kesehatan  yang  baik  sebagai  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana malpraktik  kedokteran.  Pasal  mengenai  kelalaian  ini  juga  terdapat  di  Pasal  54 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan  ( 1 ) Terhadap tenaga keehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.
Perlindungan  terhadap   pasien  bias  dilihat    dalam  Pasal  56  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan dijelaskan bahwa :
(1)  Setiap  orang  berhak  menerima  atau  menolak  sebagian  atau  seluruh tindakan  pertolongan  yang  akan  diberikan  kepadanya  setelah  menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
(2)  Hak  menerima  atau  menolak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berlaku pada:
a.  penderita  penyakit  yang  penyakitnya  dapat  secara  cepat  menular  ke dalam masyarakat yang lebih luas;
b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
c. gangguan mental berat.
(3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  diatur  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan    hasil    penelitian    penulis  yang  dilakukan  dengan  kalangan para dokter, ada sebagian dari mereka seringkali mengatakan bahwa tidak pernah ada  Kelalaian  atau  malpraktek  dalam  dunia  kedokteran,  alasannya  dokter  tidak pernah  berniat  untuk  mencelakakan  seorang  pasien,  selain  itu,  istilah  itu  hanya untuk kalangan diluar profesi dokter misalnya malpraktek pengacara, malpraktek akuntan  dan  malpraktek  bangunan  dan  lain-lain,  tentunya  peryataan  seperti  itu berasal dari dokter yang baik dan bijaksana. Padahal bisa saja ada dokter memang berniat  mecelakakan  pasien,  misalnya  reyakasa  operasi  caesar  tanpa  indikasi medis demi kepentingan materi meskipun ada persetujuan medis, membuat visum et repertum yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya dan lain-lain.
Namun  demikian  malpraktik  terjadi  bukan  saja  karena  adanya  faktor  niat dari  dokter  tapi  juga  karena  adanya  faktor  lalai  dari  dokter  dalam  menangani pasien.  Dalam  dunia  hukum  disamping  niat  atau  sengaja,  lalai  juga  termasuk unsur  kesalahan,  bahkan  suatu  perbuatan  yang  dianggap  tidak  patut  dilakukan dalam pergaulan masyarakat.
Kelalaian  dan  perbuatan  tidak  patut  itu  bisa  saja  menjelma  menjadi pelanggaran  hukum  baik  perdata,  administrasi  bahkan  pidana  atau  kriminal apabila memenuhi rumusan delik dalam undang-undang pidana. Kelalaian dokter
sekecil apapun dapat menjadi fatal terhadap kesehatan dan tubuh pasien, misalnya kain kasa yang tertinggal dalam tubuh pasien setelah operasi dan salah amputasi organ  tubuh.  Hal  ini  tidak  berbeda  dengan  kelalaian  pengendara  mobil  yang melanggar lampu lalu-lintas sehingga terjadi kecelakaan.
Disamping itu pula, hampir semua dokter sering mengatakan bahwa tidak pernah  ada malpraktik  sepanjang  mereka telah menjalankan  prosedur dan  setiap kali  penulis  tanyakan  apa  yang  mereka  maksudkan  dengan  prosedur,  selalu dijawab  bahwa  yang  dimaksud  dengan  prosedur  adalah  tahapan  dalam melakukan  tindakan  medis  atau  protap  (prosedur  tetap)  medis.  Memang  alasan tersebut  tidak  sepenuhnya  salah  tetapi  hanya  belum  sempurna  karena  menurut hemat penulis dokter dikatakan tidak malpraktik, meskipun ada kerugian di pihak pasien,  apabila  dokter  telah  menghormati  hak-hak  pasien  dan  menjalankan profesinya  sesuai  dengan  standar  profesi  medis  dan  standar  pelayanan  medik (yang dimaksud para dokter tersebut tadi)
Harapan  masyarakat  terhadap  pelayanan  dokter  semakin  meningkat sebagai  akibat  kondisi  sosial  ekonomi  yang  semakin  membaik,  termasuk  tingkat pendidikan yang semakin tinggi yang berdampak pada tuntutan pelayanan dokter yang  semakin  bermutu,  terutama  tuntutan  terhadap  pertanggungjawaban  moral dan hukum dari penyelenggaraan praktek kedokteran.
Hubungan  dokter  pasien  adalah  hubungan  kepercayaan.  Pasien mempercayakan  penyakitnya  kepada  dokter  dan  dokter  berusaha  dengan sungguh-sungguh  mengobati  penyakit  pasien  sesuai  dengan  keterampilan  dan ilmu pengetahuan yang ada padanya.
Bagaimanapun,  terlepas  dari  kemungkinan  diatas,  yang  jelas,  apabila seseorang  telah  dirugikan,  maka  tentunya  harus  ada  pihak  lain  yang  dapat dipertanggungjawabkan  sehingga  dalam  konteks  dokter  pasien,  apabila  pasien dirugikan  maka  dokter  dapat  dipertanggungjawabkan.  Setiap  penyimpangan tindakan  medik  yang  dilakukan  oleh  dokter  mengakibatkan  konsekuensi  dalam bentuk sanksi hukum baik sanksi perdata, pidana dan sanksi administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  sanksi  pidana,  perdata  dan administrasi  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  dokter  sebagai  bentuk perlindungan hukum terhadap pasien korban kelalaian atau malpraktik.
Sesuai  dengan  hasil  penelitian  adalah  Malpraktek  masuk  dalam  kategori kelalaian, jika seorang dokter dalam menangani pasiennya diluar kewenangannya atau  bertindak  diluar  prosedur.  Sedangkan  dalam  pertanggungjawabannya, seorang  dokter  jika  terbukti  melakukan  malpraktek  maka  bentuk-  bentuk  sanksi yang  diberikan  berupa  pelepasan  ijin  profesi  oleh  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran  Indonesia.  Namun  ketika  adanya  laporan  dari  korban  ke  pihak kepolisian  dan  telah  terbukti  maka  dapat  dikenakan  sanksi  perdata,  pidana  dan administrasi.
Banyaknya kasus-kasus kelalaian yang menggambarkan sikap kurang hati- hati,  kurang teliti,  kesembronoan, dan  kecerobohan  dari tenaga medis,  baik  yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis rumah sakit, yang seringkali dikenal dengan istilah malpraktek medis.
Menurut  dokter  yang  dimintai  keterangan  membenarkan  adanya  dugaan
kasus  tersebut,  kasus  tersebut  terjadi  pada  tahun  2012  lalu  yang    mencuat  ke Media. Menurut  beliau pihak RS Tiara   Sella telah memberikan  pelayanan  sesuai dengan  Standar  Prosedur  Operasional  (SOP)  dan  itu  telah  dibuktikan  dengan adanya  Rekam  Medik  dan  kasus  tersebut  juga  telah  diselesaikan  dengan  melalui mediasi.  Hal  tersebut  sudah  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Pasal  29  UU No.36 Tahun2009 : Dalam Hal tenaga kesehatan diduga melalukan kelalaian dalam menjalankan  profesinya,  kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu melalui mediasi.
Dalam  sengketa  medik pihak rumah  sakit atau  dokter  atau pasien merasa diri  benar  dan  yang  lain  harus  bertanggung  jawab.  Posisi  demikian  tidak menguntungkan  semua  pihak  karena  akan  memancing  pihak  luar  terlibat  dalam sengketa  tersebut.  Maka  bijaksana  jika  setiap  sengketa  diselesaikan  dengan  baik. Adapun  alternatif  penyelesaian  sengketa  medik  di  luar  jalur  pengadilan  dapat ditempuh antara pihak pasien dengan tenaga medis sebagai berikut : 4
1. Lumping it, yaitu membiarkan sengketa tidak perlu diperpanjang.
2. Avoidance , memilih tidak berkontak lagi dengan pihak yang merugikan.
3. Coercion, salah satu pihak memaksa pihak lain melalui orang ketiga.
4. Negotiation , para pihak berunding untuk mengambil keputusan.
5. Mediation ,  para  pihak  berunding  dengan  memakai  jasa  orang  ketiga sebagai edukator, resource person, catalisator, translator.
6. Arbiration ,  para  pihak  yang  bersengketa  menyerahkan  kepada  pihak ketiga/arbitrator untuk mengambil keputusan.
7. Adjudication, melibatkan  pihak  ketiga  yaitu  pengadilan  yang  memiliki wewenang memberikan vonis dan exsekusi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dokter sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga profesi dokter yang mulia itu harus dilindungi dari oknum
4 Ari Yunanto, Hukum Pidana Malpraktik Medik, Penerbit Andi, Yogyakarta 2010, Hlm.87
dokter  yang  tidak  bertanggungjawab.  Lagipula  masyarakat  (termasuk  para dokter) tidak ingin melihat korban berjatuhan di pihak pasien akibat ulah oknum dokter.  Apabila  hal  ini  tetap  berlanjut,  tentunya  disamping  sangat  merugikan masyarakat (pasien), juga pada akhirnya dapat merusak citra profesi dokter yang sangat mulia itu.
Para ahli hukum pidana mengemukakan untuk adanya kesalahan dalam pengertian pidana itu adalah apabila suatu perbuatan itu menjelaskan bahwa : 5
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
3. Mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan  yang  berupa  kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa)
4. Tidak adanya alasan pemaaf
Mengenai kealpaan dikenal 2 (dua) bentuk yaitu kealpaan yang disadar dan kealpaan  yang  tidak  disadari.  Jika  kesengajaan  dan  kealpaan  kedua-duanya disebut  kesalahan,  maka  kita  akan  melihat  jatuh  bentuk-bentuk  kesalahan  yang dimulai dari kesengajaan sebagai maksud sampai kealpaan yang tidak disadari.
Akan tetapi ada suatu tindakan yang diangkat dari Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  dan  tidak  selalu  harus  dapat  dihukum,  umpamanya  pada larangan  untuk  melukai  seseorang  dengan  sebuah  pisau.  Padahal  dalam  klinik bedah  hal  tersebut  terjadi  sehari-hari  (secara  materil  tidak  bertentangan  dengan hukum).
5 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm.164
Pasal  tersebut  berkaitan  erat  dengan  Pasal  349  KUH  Pidana:  apabila seorang dokter, bidan, atau peramu obat-obatan membantu melakukan kejahatan berdasarkan  Pasal  346  KUH  Pidana  atau  pun  melakukan  atau  membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348 KUH Pidana, maka ancaman pidana dapat ditambah sepertiga, serta izin praktek dapat dicabut.
Pada  kenyataannya  seorang  dokter  dianggap  berbuat  alpa  yang  dapat mengakibatkan  mati  atau  menimbulkan  luka  berat  terhadap  seorang  pasien apabila  doketr  tersebut  melakukan  kesalahan  profesi  apabila  ia  tidak  memenuhi persyaratan  dalam  menentukan  diagnosa  ataupun  melakukan  terapi  sebagai seorang  dokter  yang  baik,  yang  sedang  (rata-rata),  tidak  memenuhi  standar profesi  dalam  keadaan  yang  sama  dan  dengan  menempuh  jalan  proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai.
Maka  apabila  persyaratan  tersebut  di  atas  telah  dipenuhi  oleh  seorang med/'cus.misalnya diagnosa, terapi adalah benar, ia melakukan tugasnya sebagai dokter yang baik, yang sedang (rata- rata), kemudian tidak ada culpa lata padanya dan  sebagainya,  maka  tidak  dapat  dikatakan  bahwa  medicus  tersebut  berbuat alpa, ia tidak salah menurut Pasal 359, 360 KUHP.
Disamping ketiadaan dari pada sifat melawan hukum secara materil masih ada dasar pembenaran yuridis yang lain yaitu: 6
1. Keadaan  memaksa  dalam  arti  keadaan  darurat  ( overmacht  in  de  zin  van noodtoestand )
6 Ari Yunanto, Op Cit , Hlm.39
2. Keadaan  memaksa  yang  berkaitan  dengan  kejiwaan  ( de  psychische overmacht )
3. Perkecualian medis ( medische exceptie )
Yang  dimaksud  dengan  pengertian  keadan  memaksa  dalam  arti  keadaan darurat  ialah  keadaan  dimana  seseorang  harus  memilih  antara  suatu  ketentuan undang-undang/  larangan  dan  kewajiban  melayani  kepentingan  di  atas  segala kepentingan  yang  dilindungi  oleh  suatu  ketentuan  hukum,  misalnya:  seorang dokter ahli  jiwa tidak  menaati  kewajiban  merahasiakan dimana  keadaan pribadi dari  pasien  harus  dilindungi,  karena  untuk  menjaga  adanya  bahaya  yang mengancam jiwa.
Sedang  yang dimaksud dengan  keadaan  memaksa  yang  berkaitan dengan kewajiban  yaitu  suatu  keadaan  memaksa  yang  timbul  dari  dalam  hati  pada  diri manusia,  pelaku  secara  pribadi/  perseorangan  tidak  atau  hampir  tidak  dapat membedakan  sehingga  ia  tidak  dapat  dihukum,  termasuk  dalam  pengertian psychische overmach adalah dorongan kata hati yang tertutup (tertekan).
Perkecualian  medis  adalah  suatau  alasan  pembenar  hukum  yang  tidak tertulis dan merupakan hal  khusus, yang  bertalian dengan tindakan medis  yang dilakukan  dengan  segala  keterampilan  profesional  termasuk  adanya  persetujuan yang diperlakuakn sehingga tidak dapat dihukum.
Apabila  seorang  dokter  telah  terbukti  dan  dinyatakan  telah  melakukan tindakan malpraktik maka dia akan dikenai sanksi hukum Pasal 79 ayat (1)  UU No.  29  Tahun  2004  :  Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  yang  dengan  sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah). Sehubungan  dengan  hasil  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Pasal  tersebut  telah mengalami revisi, dimana salah satu keputusan dari Mahkamah Konstitusi adalah ketentuan ancaman pidana penjara kurungan badan yang tercantum dalam Pasal 75, 76, 79, huruf a dan c dihapuskan. Namun mengenai sanksi pidana denda tetap diberlakukan.
Ayat  (2)  UU  No.  29  Tahun  2004    tentang    praktik    kedokteran  dijelaskan bahwa  : Setiap dokter  atau dokter  gigi warga negara  asing  yang dengan  sengaja melakukan  praktik  kedokteran  tanpa  memiliki  surat  tanda  registrasi  sementara sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  31 ayat  (1) dipidana dengan  pidana  penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  Surat  tanda  registrasi  sementara  dapat  diberikan  kepada  dokter  dan dokter  gigi  warga  negara  asing  yang  melakukan  kegiatan  dalam  rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.
Ayat (3) : "Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja.  Surat  tanda  registrasi  yang  dimaksud  adalah  melakukan  praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”
Selain  Pasal  75,  masih  ada  beberapa  Pasal  yang  akan  menjerat  dokter apabila melakukan kesalahan yaitu diantaranya Pasal 76, 77, 78, dan 79 UU No.29
Tahun 2004 tentang  praktek  kedokteran, juga dalam  Pasal  190 UU No. 36 Tahun 2009  tentang  kesehatan dijelaskan bahwa :
(1)  Pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan/atau  tenaga  kesehatan  yang melakukan  praktik  atau  pekerjaan  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau  Pasal  85  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2)  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan terjadinya  kecacatan  atau  kematian,  pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan/atau  tenaga  kesehatan  tersebut  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
Ada  perbedaan  kepentingan  antara  tindak  pidana  biasa  dengan  “tindak pidana  medis”.  Pada  tindak  pidana  yang  terutama  diperhatikan  adalah “akibatnya”,  sedangkan  pada  tindak  pidana  medis  adalah  “penyebabnya”. Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya tidak dapat dipersalahkan.
Beberapa  contoh  dari criminal  malpractice yang  berupa  kesenjangan  adalah melakukan  aborsi  tanpa  indikasi  medis,  membocorkan  rahasia  kedokteran,  tidak melakukan  pertolongan  seseorang  yang  dalam  keadaan emergency ,  melakukan euthanasia, menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar, membuat visum
et  repertum yang  tidak  benar  dan  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  di sidang pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli.
Sebagai  contoh  dalam  menganalisis  apakah  perbuatan  dokter  itu mengandung  tanggung  jawab  pidana  apa  tidak,  adalah  dalam  hal  melakukan pembedahan.  Persoalan  pokok  yang  perlu  dikemukakan  adalah  pembedahan dengan  indikasi  medis.  Apakah  hal  itu  dilakukan  dokter  terhadap  pasien,  maka perbuatan  dokter  tersebut  dapat  dibenarkan.  Sedangkan  jika  pembedahan dilakukan  tanpa  melalui  indikasi  medis,  maka  perbuatan  dokter  tersebut dipidanakan.

## C. PENUTUP
Perlindungan hukum terhadap korban dugaaan kelalaian dokter di Rumah Sakit dilakukan dengan  berbagai cara  yaitu dengan perlindungan  melalui  pemberian sanksi  dari  segi  perdata,  pidana  maupun  administrasi  yang  dipertanggung jawabkan  terhadap  dokter  yang  bersangkutan.  Di  Indonesia  masalah pertanggungjawaban  hukum  pidana  seorang  dokter  dalam  KUH  Pidana  yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian, diatur dalam Pasal 267, 299, 304, 322, 344, 346, 347, 348, 349 KUH  Pidana  mencakup  kesalahan  yang  didasarkan  pada  kesengajaan. Sedangkan  dasar  kealpaan  /  kelalaian  Pasal  267  KUH  Pidana.  Lebih  khusus sanksi  pidana  yang  dapat  dikenakan  bagi  dokter  yang  terbukti  melakukan malpraktik  medik  diatur  dalam  Pasal  75,  76,  77,  78  dan  79  UU  Praktek Kedokteran  dan  Pasal    190  UU  No.  36  Tahun  2009    tentang    kesehatan.  Dapat dilihat  bahwa  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  perlidungan  terhadap
korban kelalaian medik sudah cukup besar dengan melahirkan berbagai aturan yang dapat menjadi pertimbangan bagi setiap dokter sebelum bertindak.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

## A. Buku-Buku
Andi Hamzah, Perlindungan Hak - Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung 1986.
Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
Alexandra  Indriyanti  Dewi, Etika   dan    Hukum    Kesehatan ,  Pustaka    Book Publisher, Yogyakarta, 2008.
Amrullah, Arief. Kejahatan Korporasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
Ari  Yunanto dan Helmi, Hukum Pidana Malpraktik Medik , Andi, Yogyakarta, 2010.
Agus  Budianto.  Et.al ,  Aspek    Jasa  Pelayanan  Kesehatan  dalam  Perspektif      Perlindungan Pasien , Karya Putra Darwati, bandung, 2010.
Arif  Mansur, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan, Akademika  Pessindo,  Jakarta, 2007.
Adam Chazawi, Malpraktik Dokter , Bayu Media, Malang.
J. Guwandi, Hukum Medik (Medical Law), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. 2004.
----------Hukum Medik (Medical Law), Jakarta, Balai Penerbit FKUI, 2005.
----------, Dokter, Pasien dan Hukum , Balai  penerbit FKUI, Jakarta, 2007
----------, Dokter, Pasien dan Hukum, FK UI, Jakarta, 1996.
JE.  Sahetapy, Karya  Ilmiah  Para  Pakar  Hukum, Bunga  Rampai  Viktimasi,  Bandung, 1995.
Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Husamedia & Nuansa, Bandung, 2006.
Max  Boli  Sabon, Hak Asasi  Manusia ;Bahan  Pendidikan Tinggi , Universitas  Atma Jaya, Yogyakarta, 2014.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
Ninik  Maryati, Malpraktek  Kedokteran  dari  Segi  Hukum  Pidana  dan  Perdata, PT.  Bina Aksara, Jakarta, 1998.
Nurul Qomar, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Negara Hukum  Demokrasi , Sinar  Grafika, Jakarta, 2013.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodelogi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakarta,  Ghalia Indonesia,1990
Rio  Christiawan, Aspek  Hukum  Kesehatan  dalam  Upaya  Medis  Transplantasi  Organ Tubuh, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
Rismalinda, Eetika Profesi dan Hukum Kesehatan , trans info media, Jakarta, 2011
Syahrul Machmud, Penegakan  hukum dan  perlindungan  hukum  bagi  dokter  yang  diduga Melakukan Malpraktek , Mandar Maju, Bandung,  2008. Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar , Universitas  Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.
Siti  Megadianty  dan  Takdir  Rahmadi,  “ Sengketa  dan  Penyelesaiannya ”, Buletin Musyawarah No. 1 Tahun I, Indonesian Center For Environmental Law, Jakarta.

## B. Peraturan  Perundang-Undangan
Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  dan  Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor.  159b/Men-Kes  PER/II/1988  jo  Keputusan Menteri Kesehatan 157/Menkes/SK/III/1999 tentang Rumah Sakit .
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/ Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran