JurnalEkonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 911-915 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.343

## Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam
Dwi Novita Sari 1 , Kavita Sapna Previdayana 2 , Mohamad Djasuli 3
1,2 Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jln. Prof. Muh. Yamin No. 77, Jabon, Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang Jawa Timur 61471 e-mail: 1 dwin06766@gmail.com , 2 kavitasapna4@gmail.com
3 Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162 e-mail: 3 mdjasuli@gmail.com

## Abstract
Proper  corporate  governance  is  a  common  principle  throughout  the  world  which  is  to  maintain organizational  integrity.  The  problem  of  developing  good  corporate  governance  has  grown  with  the financial problems of several large corporations, including Enron and WorldCom. Indonesia, the majority of which are Muslim citizens, need to understand the principles of Islamic good corporate governance in conducting business. The development of sharia entities requires operational employees to implement GCG in accordance with sharia principles. The purpose of this study is to find out how the application of the principle of openness in relation to the verses of the Qur'an is in accordance with Islamic principles. This research is a literature study using descriptive analysis.
Keywords: Transparency Principle, Islamic Principles .

## Abstrak
Tata  kelola  perusahaan  yang  tepat  adalah  prinsip  umum  di  seluruh  dunia  yang  menjaga  integritas organisasi. Masalah pengembangan tata kelola perusahaan yang baik tumbuh bersamaan dengan masalah keuangan  beberapa  perusahaan  besar,  termasuk  Enron  dan  WorldCom.  Mayoritas  masyarakat  di Indonesia adalah warga negara Muslim dan perlu memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik  secara  Islami  dalam  menjalankan  bisnis.  Perkembangan  entitas  syariah  menuntut  pegawai operasional  untuk  menerapkan  GCG  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  prinsip  keterbukaan  dalam  kaitannya  dengan  ayat-ayat  Al- Qur'an  yang  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Penelitian  ini  merupakan  studi  literatur  dengan menggunakan analisis deskriptif.
Kata kunci : Prinsip Transparansi, Kaidah Islam
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik  atau  dikenal  dengan  Good  Corporate Governance (GCG) merupakan berita hangat di Indonesia. Ini telah menjadi topik utama diskusi publik dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama  krisis  ekonomi  1997.  Menjadi  berita yang  sangat  penting  bahwa  perusahaan  dan organisasi  bisnis  perlu  menerapkan  prinsip- prinsip  GCG.  Penerapan  GCG  juga  membuat pembagian tugas, tanggung jawab dan pengawasan  manajemen  perusahaan  menjadi lebih  jelas.  Penerapan  prinsip-prinsip  GCG secara konsisten juga terbukti dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Buruknya  penerapan  prinsip-prinsip  Good
Corporate  Governance  (GCG)  disebabkan karena  pelaku  bisnis  biasanya  melakukan aktivitas bisnis dengan tujuan utama memaksimalkan  keuntungan  materi.  Untuk mencapai  tujuan  ini,  banyak  cara  yang  akan dihadapi,  naik  turun,  dan  akhirnya  digunakan oleh pelaku bisnis.
Pentingnya  tata  kelola  perusahaan terletak pada tata kelola perusahaan yang selalu berlandaskan  pada  etika  agar  bisnis  berjalan dengan lancar, aman dan nyaman sesuai dengan norma  dan  aturan  yang  berlaku.  Dengan demikian,  manfaat  yang  menjadi  tujuan komersial  juga  akan  mudah  diwujudkan,  baik manfaat  ekonomi  maupun  manfaat  non  materi yaitu  nilai  yang  dihasilkan  oleh  etika  bisnis. Dari  perspektif  Islam,  kegiatan  perdagangan
JurnalEkonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 911-915 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.343
(commercial)  memiliki  posisi  yang  strategis dalam  kegiatan  manusia  mencari  penghidupan dan  penghidupan.  Islam  selalu  memberikan tuntunan dalam ajaran etika bisnis Islam untuk menjalankan bisnis berdasarkan etika konseptual. Kunci etika bisnis yang sebenarnya terletak pada pelakunya  (pengusaha),  sehingga salah  satu  tugas  yang  diutus  Nabi  Muhammad ke  dunia  adalah  memperbaiki  akhlak  manusia yang  buruk.Seperti  yang  dicontohkan  oleh Nabi,  setiap  pebisnis  khususnya  pengusaha muslim harus meneladani bisnis Nabi Muhammad  SAW  yang  selalu  berpegang pada etika  bisnis  Islami,  termasuk  hunul  khuluq. Dalam Islam diajarkan untuk menyeimbangkan antara  tujuan  menjalankan  roda  niaga,  tujuan dunia  (materi)  dan  tujuan  akhirat  (ibadah). Kedua  tujuan  inilah  yang  membedakan  bisnis Islam  dengan  bisnis  modern  pada  umumnya.
Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang  baik  menurut  Islam  mengacu  pada  Al- Qur'an  dan  Hadits.  Secara  umum,  prinsip  tata kelola perusahaan yang baik adalah transparansi,  akuntabilitas,  tanggung  jawab, independensi,  dan  kewajaran.  Sementara  itu, dari  sudut  pandang  Islam,  prinsip  tata  kelola perusahaan yang baik adalah bahwa Allah SWT adalah satu kesatuan.
Prinsip-prinsip  GCG  Islam  adalah bahwa  unsur-unsur  seperti  tauhid,  taqwa  dan ridha,  keseimbangan  dan  kepentingan  harus dipenuhi.  khususnya  terkait  dengan  prinsip transparansi, penerapan transparansi yang tepat dalam  hukum  syariah  sangatlah  penting. Transparansi  adalah  salah  satu  bentuk  etika Islam  dan  ekspresi  ketidakberpihakan  dan kejujuran oleh semua pihak membuat pengungkapan yang akurat, adil dan transparan dalam semua kegiatan bisnis mereka.
Melihat  latar  belakang  di  atas,  maka pertanyaan  utama  dari  penelitian  ini  adalah bagaimana  mengimplementasikan  salah  satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu prinsip transparansi dalam prinsip Islam.

## LANDASAN TEORI
a. Good Corporate Governance Tata  kelola  perusahaan  yang  baik sangat  penting  bagi  perusahaan,  pemilik perusahaan,  manajer,  konsultan  dan  semua pemangku  kepentingan  untuk  mencapai  tujuan perusahaan. Oleh karena itu, seluruh elemen di dalam  perusahaan  harus  secara  bersama-sama berperan  aktif  dan  terus  menerapkan  prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam
pekerjaan sehari-hari. Istilah corporate governance  (CG)  pertama  kali  diperkenalkan oleh  Cadbury  Commission  pada  tahun  1992 dalam  laporannya  yang  dikenal  dengan Cadbury Report (Tjager et al., 2003). Menurut Cadbury  Commission  (1992),  tata  kelola perusahaan yang baik adalah prinsip mengarahkan  dan  mengendalikan  korporasi untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan  otoritas  perusahaan,  khususnya  untuk memberikan  akuntabilitas  kepada  pemegang saham  dan  pemangku  kepentingan  publik. Menurut  OECD  (Organization  for  Economic Co-operation  and  Development)  dan  FCGI (Indonesian  Corporate  Governance  Forum) (2001), aturan tata kelola perusahaan yang baik menentukan hubungan antara pemegang saham, manajemen,  kreditur,  eksekutif,  karyawan  dan perusahaan.  pemilik  manfaat.  Jelaskan  kepada orang  lain  hak  dan  tanggung  jawab  mereka. Atau dengan kata lain, sistem untuk menampilkan  dan  mengelola  bisnis.  nomor menteri  sesuai  peraturan  BUMN.  117/M- MBU/2002,  Tata  kelola  perusahaan  adalah proses  dan  struktur  badan  usaha  milik  negara untuk  meningkatkan  keberhasilan  komersial dan tanggung jawab perusahaan untuk mencapai  nilai  pemegang  saham  jangka panjang dengan mempertimbangkan pemangku kepentingan  lainnya  berdasarkan  nilai-nilai hukum dan etika. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan  yang  baik  adalah  suatu  sistem pengaturan hubungan antara perusahaan dengan pemangku  kepentingannya  dengan  tujuan mencapai  kinerja  perusahaan  yang  optimal dengan  cara  yang  tidak  merugikan  pemangku kepentingan. perusahaan dan masyarakat sekitar.
b. Transparansi Transparansi atau
keterbukaan (Mardiasmo  2011)  mengacu  pada  keterbukaan (transparency)  dimana  negara  memberikan informasi  terkait  pengelolaan  sumber  daya publik kepada lembaga yang membutuhkannya. Asosiasi wajib memberikan informasi dan data lainnya  dan  Stakeholder  gunakan  untuk membuat  keputusan.  Transparansi  berarti membuka  semua  informasi  yang  relevan, seperti berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan organisasi, kepada semua pihak terkait  dengan  biaya  yang  serendah  mungkin. Informasi  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang andal  dan  teratur  (seringkali  melalui  filter media yang bertanggung jawab) harus diberikan
JurnalEkonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 911-915 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.343
kepada  publik.  Keterbukaan  Informasi  Publik Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2008, keterbukaan informasi publik merupakan perintah yang didasarkan pada hak publik untuk memperoleh  informasi.  Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri terpenting yang harus dimiliki  oleh  negara  demokrasi.  Undang- undang  transfer  data  (KIP)  juga  merupakan salah satu syarat untuk optimalisasi pengawasan publik terhadap administrasi publik. Pengetahuan  didefinisikan  sebagai  pernyataan, ide,  simbol,  dan  pesan,  fakta,  atau  penjelasan yang  dapat  dilihat,  dibaca,  dan  mengandung nilai yang bermakna. dan hadir dalam berbagai bentuk. Informasi yang diberikan mengacu pada pesan  yang  dikirim  atau  diterbitkan  oleh administrasi  publik  untuk  memperhitungkan aktivitas  mereka.  Penyelenggara  lembaga publik  harus  secara  teratur  mengirimkan informasi  yang  diperlukan.  Informasi  ini diberikan  setidaknya  setiap  enam  bulan  sekali. Informasi  tentang  hajat  hidup  orang  dan ketertiban  umum  harus  disampaikan  kepada masyarakat.  Menurut  UU  No.  1  Tahun  2008, ada  aturan  tentang  keterbukaan  dan  informasi apa  saja  yang  wajib  dan  dilarang.  Jenis  dan prosedur  yang  disajikan  meliputi  AD/ART, struktur organisasi, pelaporan penggunaan dana dari pihak lain, dan pelaksanaan program.
Prinsip  dasar  transparansi  adalah bahwa perusahaan harus memberikan informasi yang  penting  dan  relevan  kepada  pemangku kepentingan dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang mudah diakses dan dipahami.  Selain  itu,  perusahaan  harus  secara sukarela mengungkapkan tidak hanya apa yang diwajibkan  oleh  hukum,  tetapi  pula  terkait dengan  keputusan  pemegang  saham,  kreditur, serta  pemangku  kepentingan  lainnya.  Prinsip keterbukaan
berarti dalam petunjuk pelaksanaannya Perusahaan wajib menyediakan  isu  secara  tepat  waktu,  cukup, kentara,  seksama  serta  bisa  diperbandingkan, dan
simpel diakses sang pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
c. Transparansi pada Akidah Islam Transparansi secara harfiah berarti kentara serta bisa  dilihat  secara  keseluruhan.  Transparansi adalah  galat  satu  persyaratan  buat  menciptakan good  governance.  menurut  pemahaman  Islam, transparansi  termasuk  pada  Q.S.  Al  –  Baqarah ayat 282 : “Hai orang-orang yang beriman, Jika engkau    tidak  berakibat  muamalah  secara  tunai untuk  jangka  saat  tertentu,  hendaklah  engkau menuliskannya  (catatan)”.  Kejujuran  akan
menyelamatkan  Anda,  bahkan  Bila  Anda  takut; dan    kebohongan  merugikanmu  padahal  kamu tenang karena itu (Ali bin Abi Thalib, Ghurar al- Hikam).
Apa  itu  shidiq  atau  hakikat  kejujuran? Al-Qur'an Mufradat al-Alfazhi karya Al-Raghib al-Isfahani  menjelaskan  pengertian  shidiq. Shidiq serta kazib terutama terkait menggunakan apa  yang  dikatakan,  apakah  itu  mengacu  pada masa lalu atau masa depan, apakah itu mengacu pada  janji  atau  tidak;  dan    hanya  dalam  apa  yg dikatakan  dalam  menyampaikan  gosip:  tak jarang  terjadi  dalam  bentuk  permintaan  lain, mirip  meminta,  memerintah  dan    mengemis; ketika  seorang  berkata  Jika  Zaid  terdapat  di tempat  tinggal  ,  dia  mengungkapkan  bahwa  dia tidak  tahu  pada  mana  Zaid  berada;  atau  ketika orang berkata beri aku  bagian aku , atau jadikan bagian aku  sama menggunakan bagian Anda, itu berarti  permintaan  bagian;  serta  saat  orang mengatakan  jangan  sakiti  saya,  itu  berarti  ada orang  lain  yang  menyakiti  mereka.  dari  Ihya 'Ulum  al-Dini  Al-Ghazal,  shidiq  atau  kejujuran mencakup  enam  makna  yaitu  menjadi  berikut  : kejujuran  pada  ucapan,  kejujuran  pada  tujuan dan    kehendak,  kejujuran  dalam  perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran  pada  melakukan  tindakan,  kejujuran pada  memenuhi  seluruh  perintah  kepercayaan .Bila  seseorang  mempunyai  semua  kualitas  ini, dia diklaim shidiq, adjektiva intensif (mubalaghah)  dengan  arti  shidiq.  Singkatnya, shidiq  pada  bahasa  sekarang  mempunyai  arti kejujuran  dalam  mendapatkan,  mengolah,  serta menyampaikan  informasi.  Kebalikan  berasal shidiq  merupakan  kidzab,  dusta  .  Nabi Muhammad bersabda: "Hindari dari berbohong, karena  berbohong  akan  membawamu  di kesalahan  dan    kemaksiatan  akan  membawamu ke Neraka”.
Transparansi  aturan  ialah  galat  satu bentuk shidiq. Apalagi menyembunyikan anggaran  merupakan  bentuk  kebohongan  yg paling  terlihat.  Kaidah  ushul-fiqih  menekankan bahwa  mala  yatimmul  harus  illa  bih  fahuwa artinya  harus,  Bila  kewajiban  itu  tidak  bisa dipenuhi  kecuali  dengan  sesuatu  maka  sesuatu itu  menjadi  harus.  Shidiq  artinya  kewajiban. dengan  pengelolaan  anggaran  yg  jujur,  hal  ini hanya  dapat  dicapai  melalui  transparansi anggaran. sesuai hukum ini, aplikasi transparansi anggaran  bersifat  harus.  ialah,  dalam  Islam, menghindari transparansi fiskal ialah pelanggaran yg bisa menghapus seluruh manfaat beribadah  pada  Allah.  Shidiq  mengacu  pada
JurnalEkonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 911-915 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.343
jujur.  Ali  bin  Abi  Thalib  mengatakan:  saat amanah bertenaga, shidiq berkembang. sementara  shidiq  mengacu  di  proses  gosip aturan, mengacu di loyalitas pada mengalokasikan  dan    mendistribusikan  aturan kepada orang-orang yang sah dalam kata Islam, transfer  otoritas  kepada  para  ahli.  dibutuhkan sistem  pengawasan  buat  mengelola  shidiq  dan jujur.  dengan  menggunakan  kata  pakar  ushul fiqih lagi, dapat disimpulkan bahwa supervisi itu wajib    sebab  shidiq  dan   amanah  tidak  berjalan tanpa itu. Tanpa transparansi anggaran, pengendalian tidak bisa dilaksanakan menggunakan baik. Asal sudut pandang Islam, memastikan
transparansi anggaran ialah kewajiban kepercayaan    yang  mulia.  beliau  tidak  hanya menuntun  orang  ke  aneka  macam  kebajikan, namun  juga  menuntun  mereka  ke  nirwana  yg dijanjikan.  Transparansi  aturan  sekuler,  dari Imam  Ali,  artinya  upaya  memerangi  musuh negara,  mempertinggi  kesejahteraan  penduduk dan    menyejahterakan  negara.  (Jalaluddin Rkhmat, kiai serta pakar komunikasi).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  ialah  studi  kepustakaan. Penelitian  kepustakaan  artinya  penelitian  yang dilakukan menggunakan memakai literatur, baik berupa  kitab    ,  catatan,  jurnal,  artikel,  juga berbagai  artikel    yg  berkaitan  menggunakan penelitian tersebut. pada penelitian ini dipergunakan  analisis  naratif  yaitu  dengan penyebaran  isu  yg  diperoleh  secara  teratur, sesudah itu diberikan pengertian serta penjelasan, sehingga pembaca bisa memahaminya  menggunakan  baik.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang bertujuan buat memahami kenyataan yg dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis penerapan prinsip transparansi pada    perusahaan  Indonesia  artinya  bagian integral berasal GCG menjadi landasan semangat serta    moral  buat  mencapai  visi  dan    misi perusahaan,  yang  diwujudkan  melalui  dedikasi dan  ketaatan pada Allah SWT. Semangat inilah yang  mendasari  pengelolaan  usaha,  aktivitas usaha pada perusahaan. Perusahaan menggunakan  komitmen  tinggi  selalu  berusaha untuk  terus  menaikkan  penerapan  prinsip transparansi.
Kebijakan    perusahaan  diformalkan secara  tertulis  serta  dikomunikasikan  pada pemangku  kepentingan  yg  berhak  mengakses info  tersebut.  Transparansi  bukan  hanya pengungkapan informasi saja yg diwajibkan oleh peraturan  perundang-undangan,  namun  juga berita  utama  krusial  dalam    pengambilan keputusan  sinkron  hukum  syariah.Kebijakan penilaian  diri  yaitu  buat  mengevaluasi  kinerja dewan  yg   diungkapkan dalam  laporan  tahunan perusahaan saham gabungan. Penerbitan kebijakan  evaluasi  diri  terhadap  pekerjaan komisaris  dilakukan  tak  hanya  buat  memenuhi transparansi  sebagai  bentuk  tanggung  jawab pada  aplikasi  tugasnya,  namun  juga  buat menaikkan  agama  pemegang  saham  atau investor terkait menggunakan pekerjaan komisaris.  para  komisaris.  upaya  apa  yg  harus dilakukan  untuk  menaikkan  kinerja  dewan. dengan adanya keterbukaan ini pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balances atas tindakan komisaris. Pengungkapan prinsip  self  assessment  atas  tindakan  direksi, yang  berperan  menjadi  prosedur  checks  and balances  atas  tindakan  komisaris  direksi  suatu keuntungan bagi pemegang saham atau investor.
Analisis penerapan prinsip transparansi
dalam prinsip Islam pada kaitannya menggunakan  ayat-ayat  Alquran.  Penerapan prinsip  transparansi  dalam  usaha  sesuai  dengan ajaran  Alquran,  yaitu    ayat  Al-Baqarah  282. Setiap ayat berkata “bila tidak muamalat dengan uang  tunai,  tulislah”  mudah  setiap  kebijakan muamalat  bank    tertulis,    diperlukan  setiap perbuatan akan diperhitungkan.

## SIMPULAN
Sesuai  hasil  penelitian,  penerapan prinsip keterbukaan secara awam cukup baik dan sejalan  dengan  syariat  Islam  waktu  ini. Transparansi sudah dilaksanakan dengan membentuk  kebijakan  yg  diimplementasikan dalam  hukum  Islam  tertulis,  hal  itu  tertulis dalam  Q.S.  Al  –  Baqarah  ayat  282.  Prinsip keterbukaan dilaksanakan sinkron dengan ajaran Islam.  Profesional  pada  penerapannya  sesuai Hadits  Abu  Ya'la  dan    ditegaskan  oleh  Alban. Keadilan serta kesetaraan dalam aplikasi prinsip keterbukaan berpedoman pada Q.S. sebuah ayat An-Nahl.

## DAFTAR PUSTAKA
Bapepam. 2006. Pedoman umum good corporate governance di Indonesia. (www.ecgi.org diakses 4 September 2015).
JurnalEkonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 911-915 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.343
Ghani, M. A. (2005). The Spirituality in Business. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
Ghoniyah, N., & Hartono, S. (2014). Islamic Corporate Governance Sebuah Kajian dari Aspek Social Entrepreneurship dan Kesejahteraan. Semarang: EF Press Digitalmedia.
Lastanti. (2005). Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar.
Manossoh, H. (2016). Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Bandung: PT Norlive Kharisma Indonesia. Merdeka.com. (n.d.). Retrieved November 8, 2021, from https://www.merdeka.com/quran/annahl/ayat-90 Merdeka.com. (n.d.). Retrieved November 8, 2021, from https://www.merdeka.com/quran/azzumar/ayat-9 Merdeka.com. (n.d.). Retrieved
November 8, 2021, from https://www.merdeka.com/quran/almuddassir/ay at-38
Moleong, L. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nalim S.Si., M. (n.d.). Good Corporate Governance dalam Perspektif
Islam. Prabowo, M. S. (2018). Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol 11 No 2 . Rahmatika, A. N. (2017). Islammic Good Corporate Governance (Tinjauan Dalil dan Teori). MARGIN ECO, Vol
2. Salmaa. (2021, Juli 1). Deepublish. Retrieved November 7, 2021, from https://penerbitdeepublish.com/: https://penerbitdeepublish.com/metode- penelitiankualitatif/
Tjager dkk. (2003). Corporate Governance : Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI).
Wahyuningsih, S. E., & Isfandayani. (2020). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Umum Syariat. Maslahah, Vol 11 No 2 (2020). Wulandari, A. (2010). Menyingkap Nilai Keadilan (Dalam Perspektif Syari'ah Islam) yang Terkandung di Dalam Good Corporate Governance. Jurnal Investasi , Vol 6 No 2. Wulandari, A. (n.d.). Menggagas Konsep Good Corporate Governance dalam Konstruksi Syariat . Jurnal Pamator, Vol 3 No.1.