## THE INFLUENCE OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WEAKNESSES, INCOMPLIANCE TOWARDS LAWS AND REGULATIONS, THE PREVIOUS YEAR’S AUDIT OPINION AND THE AGE OF THE
LOCAL GOVERNMENT AGAINST ACCEPTANCE OF AN AUDIT OPINION IN THE LOCAL GOVERMENT/RIAU PROVINCE IN  2011-2014
Mimelientesa Irman dan Suryati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia Jalan Jend. A. Yani No.78-88 No. Telp. (0761) 24418 Pekanbaru 28127 Email: teshairman@ymail.com dan suryatissn@gmail.com

## ABSTRACT
The objectives of this research are to prove empirically by explaining the direct effectof the independent variable weaknesses internal control system, compliance with laws and regulations, the previous year's audit opinion and the age of the local government against acceptance of an audit opinion on the financial statements of the local government.The data analysis was conducted using logistic regression. The population in this study is the Local Government  Finance  Report  in  Riau  Province  in  2011  -  2014  who  obtained  opinion  from  the  BPK  RI.  The sample  in  this  studyamounted  to  13  LKPD  throughout  Riau  Province.  Data  in  this  study  were  obtained  onthe website  www.http//bpk.go.id  publications.  www.wikipedia.org  and  www.kemendagri.go.id.  The  results  of research  shows  that  the  weakness  of  controlsystem  of  accounting  and  reporting  (SPI),  non-compliance  with statutoryprovisions that result in the case of loss of regional/corporate and administrativeirregularities effect on audit opinion acceptance. While the previous year'saudit opinion positive not effect on audit opinion acceptance.

## Keywords:   ICS, Constitution, Audit Opinion and Age of Goverment

## PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KETIDAKPATUHAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN, OPINI TAHUN SEBELUMNYA DAN UMUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP OPINI AUDIT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2014

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris dengan menjelaskan pengaruh langsung dari variabel independen  kelemahan  sistem  pengendalian  intern,  ketidakpatuhan  pada  peraturan  perundang-undangan,  opini audit tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap penerimaan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi logistik.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  seluruh  Provinsi  Riau tahun  2011-2014  yang  memperoleh  opini  dari  BPK  RI.  Sampel  dalam  penelitian  ini  berjumlah  13  LKPD  di seluruh  Provinsi  Riau.  Data  penelitian  diperoleh  hasil  publikasi  di  website www.http//bpk.go.id. www.wikipedia.org dan www.kemendagri.go.id ..Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kelemahan  sistem pengendalian internal (SI), Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan  yang  mengakibatkan kasus kerugian  daerah/perusahaan  dan  penyimpangan  administrasi  berpengaruh  terhadap  penerimaan  opini  audit. Sedangkan opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit.
Kata Kunci: SPI, UU, Opini Audit dan Umur Pemda
e-ISSN 2527-8215

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara  maka  Pemerintah Daerah  berkewajiban  menyampaikan  laporanpertanggungjawaban  keuangan  pemerintah.  Atas  laporan pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah  tersebut  akan  dinilai  kebenaran,  kecermatan,  kredibilitasdan keandalan  informasinya  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia(BPK  RI)  dengan  melakukan pemeriksaan  yang  hasilnya  dituangkan  dalam  bentuklaporan  hasil  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan pemerintah  yang  memuat  opinitentang  tingkat  kewajaran  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuanganpemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 pasal 16).
Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  kinerja,  transparansi,  dan  akuntabitas  keuangan Negara/Daerah adalah dengan menyusun tiga paket Undang-undang (UU) Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  UU  Nomor  01  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dan  UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan pasal  31  UU  Nomor  17  Tahun  2003,  tiap  pemerintah  daerah  wajib  membuat  laporan  pertanggung  jawaban pelaksanaan  APBD  berupa  laporan  keuangan  yang  telah  diperiksa  oleh  suatu  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK).Selanjutnya pada pasal 32 dinyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah  disajikan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  diterima  secara  umum.Selain  itu,  tiap kepala  daerah  juga  diwajibkan  untuk  memberikan  pernyataan  bahwa  pengelolaan  APBD  telah  diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai.
Pemerintah  daerah  diwajibkan  menyusun  laporan  keuangan  dengan  berdasarkan  Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP)  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  Tahun  2005  yang  dalam perkembangannya diperbaharui menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010. Selain mengacu pada SAP, dalam menyusun sistem  akuntansi  pada  pemerintah  daerah,  kepala  daerah  juga  mengacu  pada  peraturan  daerah  dan  ketentuan peraturan  perundangan  mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah  yaitu  PP  Nomor  58  Tahun  2005.Dalam mengelola  keuangan  daerah,  kepala  daerah  juga  memiliki  tugas  menyusun  kebijakan  umum  APBD  yang penyusunannya  mengacu  pada  pedoman  penyusunan  APBD  yang  ditetapkan  oleh  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  yang  diperbaharui  setiap  tahun.  Pemerintah  melalui  Presiden  juga  mengatur  dan  menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh sesuai pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun  2004,  yang  ditetapkan  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun  2008  tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
Pemeriksa  BPK  dalam  melaksanakan  tugasnya  membuat  suatu  laporan  hasil  pemeriksaan  keuangan berupa  opini  serta  serta  laporan  hasil  pemeriksaan  atas  SPI  di  lingkungan  entitas  pemeriksaan.Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada pemerintah  daerah.Hasil  pemeriksaan  BPK  dituangkan  dalam  LHP  dan  dinyatakan  dalam  sejumlah temuan.Setiap  temuan  dapat  terdiri  atas  satu  atau  lebih  permasalahan  kelemahan  SPI  dan/atau  ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.Efektivitas SPI merupakan salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam meneliti kewajaran informasi keuangan, sesuai dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2004, penjelasan pasal  16  ayat  (1).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  proses  pemahaman  SPI  memiliki  peran  penting  dalam penentuan  keputusan  pemeriksaan,  mulai  dari  penyusunan  rencana  pemeriksaan  hingga  keputusan  pemberian opini atau kesimpulan akhir pemeriksaan.
Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari  penelitian  Sunarsih  (2010),  dalam  penelitiannya  yang  berjudul faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  pemberian  opini  disclaimer  BPK  terhadap  keuangan  di  Lingkungan Departemen di Jakarta. Sunarsih (2010) menggunakan empat faktor yang dianggap sebagai variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat opini disclaimer BPK terhadap keuangan di Lingkungan Departemen di Jakarta, yakni  tingkat  materialitas,  pelanggaran  SAP,  kelemahan  SPI,  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  Hasil  analisis  yang  dilakukan  Sunarsih  (2010)  menemukan  bahwa  tingkat  materialitas,  pelanggaran SAP,  kelemahan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  pemberian  opini disclaimer.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  adalah  dalam  penelitian  ini  peneliti  hanya memakai dua variabel independen yaitu Tingkat SPI dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan. Sedangkan variabel  dependennya  dalam  penelitian  ini  adalah  opini  audit  pada  pemerintah  daerah  bukan  hanya  opini disclaimer saja.
Adanya pembahasan beberapa isu terkait SPI, temuan kepatuhan dan opini pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah tersebut masih sangat terbatas dan menimbulkan pertanyaan untuk memulai sebuah penelitian tentang seberapa besar pengaruh SPI dan level kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap opini audit wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah.
Sebanyak  5  daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Riau  ternyata  tahun  2011-  2012,  manajemen keungannya sangat tidak baik. Maka Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)  memberikan penilaian  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP)  kepada  daerah-daerah  tersebut.  Dari  5  daerah   Kabupaten/Kota yang  mendapatkan  WDP  dari  BPK  Perwakilan  Riau,  yaitu    kabupaten  Kampar,  kota  Pekanbaru,  kabupaten Rohul,  kota  Dumai  dan  kabupaten  Bengkalis.  Sedangkan  kabupaten  Rokan  Hilir,  kabupaten  Indragiri  Hilir, kabupaten  Meranti,  kabupaten  Indragiri  Hulu,  BPK-RI  belum  menyerahkan  berkas  tata  kelolah  keuangannya.
Hal  itu  disebabkan  4  daerah  itu  terlambat  saat  menyerahkannya,  sehingga  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP) telat dan dalam waktu dekat LHP daerah itu akan diserahkan .
Kabupaten  Kampar  tahun  2012  ada  41  SKPD  yang  tidak  melaporkan  hasil  Inventalisir  fisiknya  pada akhir  tahun.  Dan  bahkan  untuk  penyertaan  modal  kepada  PDAM  Tirta  Kampar  dan  PD  Aneka  Karya,  tidak didukung  dengan  rincian  dokumen  lengkap.  Termasuk  pernyataan  modal  10  BMT,  yang  tidak  dapat  ditelusuri keberadaannya dan kelangsungannya.
Kota  Pekanbaru,  asetnya  Tahun  2008  tertata  bagus,  namun  tahun  2009  sampai  2012  sekarang  banyak tidak beres mengenai aset di Pekanbaru. Termasuk Retribusi IMB di Kota Pekanbaru sangat tidak jelas. Karena orang  yang tidak jadi  membangun bisa terkena  hutang dan bahkan IMBnya  sudah keluar. Di kabupaten  Rokan Hulu,  terdapat  banyak  kejanggalan  mengenai  keuangan  daerah.  Mulai  dari  dana  begulir  yang  tidak  didukung dokumen yang memadai serta terdapat juga rekening SKPD yang belum dilaporkan BUD dan juga terdapat juga saldo rekening tabungan  yang belum jelas kepemilikannya.
Untuk WDP kota Dumai, BPK-RI menemukan pengolahan barang milik daerah belum tertib. Dan asset tetap  yang  disajikan  pada  neraca  31  Desember  2012  belum  sesuai   dengan  standar  akutansi.  Serta  kejanggalan lainya yakni penerimaan dari PT.Askes digunakan langsung untuk operasional kesehatan.
Sedangkan  di  kabupaten  Bengkalis.  Pertama,  terdapat  Saldo  belanja  modal  jalan,  irigasi  dan  jaringan. Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap 13 pekerjaan  ditemukan  kelebihan pembayaran volume pekerjaan. Kedua, saldo  Investasi   non  permanen  dari  Dana  Bergulir   dari  5  satuan  kerja  tidak  melaksanakan  pencatatan  yang memadai.  ''Dan  bahkan  pengolahan  asset  tetap  dan  penataan  pajak  hotel  serta  restoran  tidak  sesuai Perda,''ujarnya.
Perolehan  opini  audit  dilingkungan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau  dapat  dilihat  dari  tabel  dibawah ini:
Tabel 1. Data Opini Audit BPK Riau Tahun 2010-2014
No. Kabupaten/Kota Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 1 Kampar WDP WDP WDP WDP WDP 2 Pelalawan WDP WDP WTP DPP WTP DPP WTP DPP 3 Pekanbaru WDP WDP WDP WDP WDP 4 Siak WTP DPP WTP DPP WTP DPP WTP WTP 5 Rohul WDP WDP WDP WTP DPP WTP DPP 6 Rohil WDP WDP WDP WDP WDP 7 Meranti WDP WDP WTP DPP WTP DPP WTP 8 Bengkalis WDP DISCLAIMER WDP WTP DPP WTP DPP 9 INHU WDP WDP WDP WDP WDP 10 INHIL WDP WDP WDP WDP WDP 11 Dumai WDP WDP WDP WDP WDP 12 Kuantan WTP DPP WTP DPP WTP WTP WTP 13 Provinsi Riau WTP DPP WDP WTP DPP WTP DPP WTP DPP
Sumber: pekanbaru.bpk.go.id
Berdasarkan  data  hasil  pemeriksaan  BPK  RI  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas laporan  keuangan  adalah  (1)  penyajian  laporan  keuangan  sesuai  SAP;  (2)  Komitmen  untuk  memantau pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern terutama pengendalian untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan; (3) Tindak Lanjut atas pemeriksaaan keuangan oleh BPK RI terutama terkait dengan koreksi yang disampaikan oleh BPK RI agar LKPD disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan rekomendasi-rekomendasi untuk  memperbaiki  kelemahan  dalam  sistem  pengendalian  internal.  Perbaikan  Kualitas  LKPD  yang  tercermin dari  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  yang  baik,  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  baik oleh  pemerintah  dan  penyelesaian  atas  temuan  audit  diharapkan  akan  dapat  berpengaruh  terhadap  penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat meminimalkan praktek korupsi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Audit
Istilah  auditing  dikenal  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu  :  audire,  yang  artinya  mendengar.  Orang  yang melaksanakan  fungsi  auditing  dinamakan  pemeriksa  atau  auditor.  Pada  mulanya  seorang  auditor  bertindak sebagai  pendengar  yang  kritis  terhadap  pertanggungjawaban  yang  dibacakan  oleh  penanggung  jawab  suatu badan usaha. Fungsi ini secara perlahan – lahan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin maju. Audit  yang  dilakukan  baik  oleh  internal  auditor  maupun  external  auditor  sangat  berguna  untuk  menilai  dan mengawasi perkembangan perusahaan.
e-ISSN 2527-8215
Menurut  Mulyadi  (2010:9)  secara  umum auditing adalah  “suatu  proses  sistematik  untuk  memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan–pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan–pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah di tetapkan, serta penyampaian hasil–hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”
Agoes (2006:1) memberikan definisi dari auditing sebagai berikut, “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara  kritis  dan  sistematis,  oleh  pihak  yang  independent,  terhadap  laporan  keuangan  yang  disusun  oleh manajemen,  beserta  catatan-catatan  pembukuan  dan  bukti-bukti  pendukungnya,  dengan  tujuan  untuk  dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan merupakan sarana untuk  mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan  ( stakeholder )  terutama  di  luar  instansi  pemerintah  dengan  maksud  mempertanggungjawabkan kinerja,  pelaksanaan  tugas,  fungsi  program  dan  aktivitas  yang  telah  dilakukan  (Wahyundaru,  2001;  Cohen  dan Kaimenakis,  2008).SesuaiPernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)Nomor  1  tentang  penyajian laporan keuangan, bahwa “laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan”.Tujuan  umum  laporan  keuangan  adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Menurut  Mardiasmo  (2002:34),  secara  spesifik  tujuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  adalah  untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan  atas  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya,  dengan:Menyediakan  informasi  mengenai  posisi sumber  daya  ekonomi,  kewajiban,  dan  ekuitas  dana  pemerintah;Menyediakan  informasi  mengenai  perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi,  dan  penggunaan  sumber  daya  ekonomi;Menyediakan  informasi  mengenai  ketaatan  realisasi  terhadap anggarannya;
Menyediakan  informasi  mengenai  cara  entitas  pelaporan  mendanai  aktivitasnya  dan  memenuhi kebutuhan  kasnya;  Menyediakan  informasi  mengenai  potensi  pemerintah  untuk  membiayai  penyelenggaraan kegiatan  pemerintahan;  Menyediakan  informasi  yang  berguna  untuk  mengevaluasi  kemampuan  entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## Opini Audit
Opini  audit  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  laporan  audit.  Laporan  audit  merupakan  bagian terakhir dari keseluruhan proses audit. Opini audit diberikan oleh auditor setelah melalui beberapa tahap proses audit  sehingga  auditor  dapat  memberikan  kesimpulan  atas  laporan  keuangan auditee .  Opini  audit  merupakan kesimpulan  yang  diberikan  auditor  atas  rangkaian  tugas  audit  dengan  menitikberatkan  pada  kesesuaian  antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berterima umum.
Laporan  auditor  bentuk  baku  terdiri  dari  tiga  paragraf  menurut  (Mulyadi,  2012)  yakni:  (1)  Paragraf pengantar (introduction  paragraph) ,  paragraf  pengantar  dicantumkan  pada  paragraf  pertama  laporan  audit bentuk baku. Auditor  mengungkapkan tiga  fakta pada paragraf pengantar. Fakta pertama adalah pengungkapan tipe jasa yang diberikan auditor. Fakta kedua tentang objek yang diaudit. Selanjutnya, pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan  berdasarkan  hasil  auditnya.  (2)  Paragraf  lingkup  audit (scope  paragraph) ,  paragraf  lingkup  audit berisikan  pernyataan  ringkas  auditor  mengenai  lingkup  audit  yang  dilaksanakan  auditor.  Selain  itu,  paragraf lingkup audit juga  menjelaskan bahwa pelaksanaan audit telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing  yang ditetapkan  oleh  organisasi  profesi  akuntan  publik.  Pelaksanaan  audit  yang  dilaksanakan  berdasarkan  standar auditing  tersebut  memberikan  dasar  yang  memadai  bagi  auditor  untuk  memberikan  pendapat  atas  laporan keuangan  auditan.  (3)  Paragraf  pendapat (opinion  paragraph) ,  paragraf  ketiga  dalam  laporan  keuangan  bentuk baku  yakni paragraf pendapat yang digunakan auditor untuk  menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan auditan. Dalam paragraf pendapat, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

## Sistem Pengendalian Internal
Sistem  Pengendalian  Intern  di  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  yang  merupakan  adopsi  dari  COSO.  Dalam  peraturan  ini  disebutkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara  terus  menerus  oleh  pimpin  an  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  (SPIP)  adalah  sistem  pengendalian  intern  yang dilaksanakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuhartinya suka dan taat kepada perintah  atau  aturan,  dan  berdisiplin.Kepatuhan  berarti  sifat  patuh,  taat,  tunduk  pada  ajaran  atau peraturan.Kepatuhan  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan  keuangan  secara  jelas  telah  disebutkan dalam  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan  Keuangan,  bahwa  ketetapan  waktu  merupakan karakteristik  yang  harus  dipenuhi  agar  laporan  keuangan  yang  disajikan  relevan.  Semakin  cepat  informasi diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan (IAI, 2012).

## Opini Audit Tahun Sebelumnya
Opini audit sebelumnya adalah opini audit yang diterima auditee pada tahun sebelumnya atau satu tahun sebelum tahun  penelitian  (Solikah,  2007).  Opini  audit  tahun  sebelumnya  dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu auditee dengan opini going concern (GCAO) dan tanpa opini going concern (NGCAO).
Opini  audit  tahun  sebelumnya  ini  akan  menjadi  faktor  pertimbangan  penting  auditor  untuk mengeluarkan  kembali  opini  audit  pada  tahun  berikutnya.  Apabila  auditor  menerbitkan  opini  audit WTP tahun sebelumnya maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan menerima kembali opini audit WTP pada tahun berjalan.

## Umur Pemerintah Daerah
Umur pemerintahan daerah dapat menjadi karakteristik yang kemungkinan dapat mempengaruhi pengungkapan wajib.Secara legal, pembentukan suatu pemerintah daerah ditetapkan dalam suatu undang- undang.Semakin lama keberadaan  suatu  pemerintah  daerah,    maka  secara  pengalaman  lebih  unggul  daripada  pemerintah  daerah  yang masih baru. Begitu juga yang berkaitan dengan sistem administrasi, pemerintah daerah dengan umur yang lebih tua dengan berbagai pengalamannya akan memiliki proses administrasi dan pencatatan yang lebih baik.

## Pengembangan Hipotesis Penelitian

## Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah
Di  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan,  BPK  wajib  menguji  dan  menilai  SPI  pemerintah daerah. Seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 12, bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
Kawedar  (2010)  serta  Sipahutar  dan  Khairani  (2013)  dalam  penelitiannya  menghubungkan  tingkat kelemahan  SPI  dengan  perubahan  opini  audit  melalui  metode  kualitatif.  Dalam  hasil  penelitiannya,  kedua penelitian  tersebut  menghasilkan  kesimpulan  sejenis  yang  menyatakan  bahwa  perubahan  opini  audit  yang semakin menurun dipengaruhi oleh semakin lemahnya pengendalian internal entitas.

## Pengaruh Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah
Auditor mengeluarkan opini audit dengan mempertimbangkan empat kriteria yang salah satunya adalah temuan ketidakpatuhan  entitas  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Sipahutar  dan  Khairani  (2013)  dalam kesimpulan  penelitiannya  juga  mengungkapkan  adanya  pelanggaran  yang  material  atas  peraturan  perundang- undangan serta ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Peningkatan tingkat materialitas atas pelanggaran tersebut semakin melemahkan tingkatan opini audit dari WDP menjadi TW.

## Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah
Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima pada tahun sebelumnya atau satu tahun sebelum tahun penelitian. Menurut International Standard On Auditing (ISA) 710, opini audit tahun sebelumnya memiliki keterkaitan  dengan  opini  tahun  berikutnya  selama  masalah  yang  memunculkan  modifikasi  tersebut  belum terpecahkan dan angka yang sesuai belum disajikan kembali atau belum diungkapkan secara benar.
Hal  ini  dibuktikan  dari  penelitian  oleh  Malek  (2011),  Reno,  Imelda  dan  Elsa  (2012),  dan  Banimahd, Noorifard  and  Davoidabadi  (2013),  menunjukkan  bahwa  salah  satu  faktor  penentu  dalam  penerbitan  laporan audit  wajar  tanpa  pengecualian  adalah  opini  auditor  pada  tahun  sebelumnya.  Hasil  penelitian  menyimpulkan bahwa opini auditor pada tahun sebelumnya memiliki hubungan langsung dan positif dengan penerbitan laporan audit  wajar  tanpa  pengecualian  pada  tahun  berjalan . Selain  itu,  sulitnya  pemerintah  daerah  dalam  memperoleh opini  WTP  antara  lain  disebabkan  kendala  penyelesaian  rekomendasi  tahun-tahun  sebelumnya(Atyanta,  2011). Sehingga dimungkinkan bagi pemerintah daerah untuk menerima opini audit yang sama dengan opini audit tahun sebelumnya.
e-ISSN 2527-8215

## Umur Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah
Dalam hal pengelolaan keuangan, pemerintah daerah dengan umur yang lebih lama memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah dengan umur yang lebih baru. Menurut hasil penelitian Suhardjanto dan Lesmana (2010) dan Syafitri (2012), umur pemerintah daerah berpengaruh  terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang keberadaannya lebih lama akan lebih patuh dan lebih lengkap dalam mengungkapkan informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
Hal  ini  karena  pemerintah  daerah  yang  lebih  lama  memiliki  lebih  banyak  pengalaman  dan  informasi dari  pada  pemerintah  daerah  yang  lebih  muda.  Begitu  juga  berkaitan  dengan  sistem  administrasi,  pemerintah daerah  dengan  umur  yang  lebih  tua  dengan  berbagai  pengalamannya  akan  memiliki  proses  administrasi  dan pencatatan  yang  lebih  baik  sehingga  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  semakin  bagus  dan  akhirnya berimplikasi dalam meraih opini WTP.
Variabel Independen Variabel Dependen Gambar 1. Kerangka Pemikiran Hipotesis Penelitian
H 1 :  Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap opini audit pada Pemerintah Daerah . H 2 : Ketidakpatuhan  pada  perundang-undangan  berpengaruh  terhadap  opini  audit  pada  Pemerintah Daerah
H 3 : Opini  audit  tahun  sebelumnya  berpengaruh  terhadap  kemungkinan  penerimaan  opini  wajar  tanpa pengecualian pada laporan keuangan  pemerintah  daerah . H 4 : Umur  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  kemungkinan  penerimaan  opini  wajar  tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah .

## METODOLOGI PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian
Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah di Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan bulan  April 2017.

## Populasi
Populasi penelitian adalah semua pemerintah daerah di Provinsi Riau yang laporan keuangannya menjadi objek pemeriksaan oleh BPK RI pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014.Keempat tahun pemeriksaan ini dipilih karena merupakan tahun pemeriksaan terbaru yang datanya telah tersedia sehingga dapat diperoleh peneliti.

## Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi.Sampel teridiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.Metode sampel  yang  digunakan  adalah  metode  area  sampling  design  yang  merupakan  klaster  geografis  dalam  area Provinsi  Riau  (Sekaran,  2011).  Alasan  penggunaan  metode  sampling  ini  antara  lain  lebih  mudah  dalam  proses pengambilan data karena jumlah data menjadi lebih sedikit dan khusus pada kelompok area tertentu, pemerintah daerah dalam satu jenis area tersebut memiliki karakteristik yang sama, serta kecil kemungkinan mendapat opini TMP/disclaimer.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah  data  yang dikumpulkan  oleh  pihak  lain  dan  dapat  diakses  melalui  internet,  penelusuran  dokumen  dan  wadah  publikasi informasi  lainnya  oleh  perusahaan  terkait.  Penggunaan  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada berbagai  alasan,  antara  lain  mudah  didapat,  penggunaan  data  anggaran  yang  telah  diaudit  oleh  pemeriksa independen sehingga data terpercaya keabsahannya, serta biayanya yang lebih murah.
Kelamahan  SPI (X1)
Opini  Audit  pada  Pemerintah Daerah (Y)
Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan (X2 )
Umur Pemerintah Daerah (X4)
Opini  Audit  Tahun  Sebelumnya (X3)
Sumber  data  diperoleh  dari  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  atas  pemerintah  daerah  di  Provinsi Riau.Sumber  data  selanjutnya  adalah  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I  tahun  2011  sampai  dengan  2014 BPK RI.

## Teknik  Pengumpulan Data
Data  dikumpulkan  dengan  mempelajari  data-data  yang  dperoleh  dari  sumber  data  sekunder,  kemudian dilanjutkan  dengan  pencatatan  dan  penghitungan.Data-data  ini  dikumpulkan  melalui  website  resmi www.bpk.go.id.

## Definisi Operasional Variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
Kelemahan SPI sebagai salah satu variabel bebas dalam penelitian ini diukur dengan jumlah temuan di masing- masing tahun pemeriksaan terkait kelemahan SPI yang diperoleh dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 BPK RI.Jumlah temuan tersebut dipisahkan ke dalam tiga kategori yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanjadan kelemahan struktur pengendalian intern. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan SPI di dalam persamaan.

## Ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan
Variabel  bebas  lainnya  yaitu  temuan  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam  penelitian ini juga diperoleh dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester I BPK RI tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Variabel ini  diukur  dengan  menggunakan  jumlah  temuan  di  masing-masing  tahun  pemeriksaan  terkait  ketidakpatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  akan  dipisahkan  ke  dalam  tujuh  kategori  yaitu  temuan ketidakpatuhan  yang  menyebabkan  kerugian  daerah,  temuan  potensi  kerugian  daerah,  temuan  kekurangan penerimaan,  temuan  administrasi,  temuan  mengenai  ketidakhematan,  temuan  mengenai  ketidakefisienan,  serta temuan mengenai ketidakefektifan. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan KPT dalam persamaan.

## Opini Audit Tahun Sebelumnya
Opini  audit  tahun  sebelumnya  adalah  opini  audit  yang  diterima  auditee  pada  tahun  sebelumnyaatau  satu  tahun sebelum  penelitian.  Berdasarkan  penelitian  Ulya  (2012)  bahwa  opini  audit  tahun  sebelumnya  berpengaruh terhadap  penerimaan  opini  audit  tahun  berjalan.  Opini  audit  tahun  sebelumnya  dapat  menjadi  bahan pertimbangan  bagi  auditor  untuk  mengeluarkan  kembali  opini  audit  tahun  berjalan  pada  tahun  berikutnya. Variabel  ini  diukur  dengan  menggunakan  variabel  dummy  yaitu  nilai  1  untuk  entitas  yang  memperoleh  opini WTP pada tahun sebelumnya, dan 0 untuk entitas yang tidak memperoleh opini WTP pada tahun sebelumnya.

## Umur Pemerintah Daerah
Umur  suatu  organisasi  dapat  diartikan  seberapa  lama  organisasi  tersebut  berdiri  berdasarkan  undang-undang pembentukan  organisasi  tersebut.  Syafitri  (2012)  mengukur  umur  pemerintah  daerah  berdasarkan  sejak ditetapkannya  peraturanperundang-undangan  pembentukan  daerah  yang  bersangkutan  dengan  menggunakan satuan tahun. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Syafitri, maka umur administratif pemerintah daerah pada penelitian  ini  ditentukan  berdasarkan  umur  pemerintah  daerah  sejak  terbitnya  undang-undang  pembentukan daerah  tersebut  yang  kemudian  dinyatakan  dalam  satuan  tahun  (Umur  Administratif  =  Umur  Pemerintah Berdasarkan UU Pembentukan).

## Opini Audit
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah opini yang dikeluarkan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah  daerah.Dalam  penelitian  ini,  opini  WTP-DPP  (Wajar  Tanpa  Pengecualian–  Dengan  Paragraf Penjelas)  termasuk  dalam  kategori  opini  WTP.Seluruh  data  mengenai  opini  diperoleh  dari  Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan Semester I BPK tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel  dummy  yaitu  nilai  1  untuk  entitas  yang  memperoleh  opini  WTP,  dan  0  untuk  entitas  yang  tidak memperoleh opini WTP. Walaupun BPK mengeluarkan empat jenis opini dalam pemeriksaannya, penelitian ini hanya  membatasi  dua  jenis  opini  sebab  dari  sampel  yang  digunakan  hanya  sedikit  laporan  keuangan  yang memperoleh opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) serta tidak terdapat opini dengan jenis TW (Tidak Wajar).

## Metode Analisis Data Analisis Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  membantu  menggambarkan  keadaan  (fakta)  yang  sebenarnya  dari  suatu penelitian.Analisis ini berkaitan dengan metode-metode pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan sama
sekali tidak menarik kesimpulan apapun. Dengan statistik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas, rapi, serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada.

## Pengujian Normalitas Data
Distribusi  normal  merupakan  distribusi  teoretis  dari  variabel  random  yang  kontinyu.Alat  diagnostik  yang digunakan  unutk  memeriksa  data  yang  memiliki  distribusi  normal  adalah  plot  peluang  normal  ( normal probability  plot ).  Plot  peluang  normal  ( normal  probability  plot )  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai observasi  ( observed  normal )  dengan  nilai  yang  diharapkan  dari  distribusi  normal  ( expected  normal ).  Jika  data berdistribusi normal maka titik-titik akan berada disekitar garis diagonal (Gujarati, 1995).

## Pengujian Asumsi Klasik
Sebelum  model  regresi  di  atas  digunakan  dalam  pengujian  hipotesis,  terlebih  dahulu  model  tersebut  akan  diuji apakah  model  tersebut  memenuhi  asumsi  klasik  atau  tidak,  yang  mana  asumsi  ini  merupakan  asumsi  yang mendasari  analisis  regresi.  Pengujian  asumsi  klasik  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  model  yang diperoleh  benar-benar  memenuhi  asumsi  dasar  dalam  analisis  regresi  yang  meliputi  asumsi:  tidak  terjadi autokorelasi, tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Pengujian Autokorelasi
Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota dalam data run-tut waktu ( time series ) atau antara space untuk data cross  section .  Ke-beradaan  autokorelasi  yang  signifikan  maka  penaksir  dari ordinary  least  square (OLS) menjadi tidak konsisten, meskipun tak bias.

## Pengujian Heteroskedastisitas
Heterokedastisitas  diartikan  sebagai  tidak  samanya  varian  bagi  variabel  independent  yang  diuji  dalam  setting yang  berbeda.Pengujian  dilakukan  melihat  ada  tidaknya  pola  tertentu  pada  grafik scatterplot .Jika  membentuk pola tertentu  yang  teratur,  maka regresi terdapat heterokedastisitas. Jika diagram pencar tidak  membentuk pola atau acak, maka regresi tidak mengalami gangguan heterokedastisitas (Pratisto, 2004; 155).

## Pengujian Multikolinearitas
Multikolinearitas  merupakan  fenomena  adanya  korelasi  yang  sempurna  antara  satu  variabel  bebas  dengan variabel  bebas  yang  lain.  Konsekuensi  praktis  yang  timbul  sebagai  akibat  adanya  multikolinearitas  ini  adalah kesalahan  standar  penaksir  semakin  besar,  dan  probabilitas  untuk  menerima  hipotesis  yang  salah  menjadi semakin  besar.Pengujian  terhadap  ada  tidaknya  multikolinearitas  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  VIF ( Variance  Inflation  Factor ).Adapun  kriteria  yang  digunakan  dalam  pengujian  metode  VIF  ini  adalah  sebagai berikut (Gujarati, 2005: 339).
Analisis Regresi Logistik OPINI = α + β1 SPI+ β2 KPT+β3OTS + β4UPD + μi Dimana: OPINI
= Opini audit α = Konstanta SPI = Sistem Pengendalian Internal KPT = Kepatuhan terhadap Perundang-undangan OTS = Opini Tahun Sebelumnya UPD = Umur Pemerintah Daerah μ = Error

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  ini  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  secara  individu  berpengaruh  terhadap  variabel dependen. Jika p value (sig) < α (0,05), maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen, yang berarti H 0 berhasil ditolak.Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  dengan  menganggap  variabel  independen  lainnya  konstan (Ghozali,2009).
Pengujian koefisien regresi masing-masing variabel (Ghozali, 2009): H 0 :βi = 0 (tidak ada pengaruh variabel independen i pada variabel dependen) Ha :βi ≠ (ada pengaruh variabel independen i pada variabel dependen).

## Pengujian Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R 2 )  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besarnya  peruabahan  atau  variansi  variabel independen  dapat  menjelaskan  variabelitas  dependen.Nilai  koefisien  deteminasinya  dapat  adalah  nol  dan
satu.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat  terbatas.Sedangkan  nilai  yang  mendekati  satu  berarti  variabel-variabel  independen  memberikan  hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Andi Supangat 2006:350).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  merupakan  pengujian  untuk  mendapatkan  nilai  mean,  standar  deviasi,  nilai  minimum,  dan nilai maksimum dari semua variabel yang terdapat dalam penelitian ini.

## Tabel 2. Hasil Statistik Deskritif Descriptive Statistics
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation OPINI 13 .00 .75 .2692 .31394 SPI 13 2.50 6.00 3.9808 1.06781 KPT 13 3.00 7.00 4.3077 1.02649 UPD 13 8.00 232.00 49.3077 58.86338 OTS 13 .00 .75 .2115 .26705 Valid N (listwise)
13 Sumber : Hasil Olah Data SPSS 17
Dari hasil uji statistik deskriptif didapatkan hasil sebagai berikut; variabel Opini Audit mempunyai nilai mean 0,2692, nilai standart deviasi sebesar 0,31394, nilai maksimum 0,75  dan nilai minimum 0.
Variabel  Kelemahan  Sistem Pengendalian Internl  mempunyai nilai  mean 3,9808, nilai standart deviasi sebesar  1,06781,  nilai  maksimum  6  dan  nilai  minimum  2,50.  Variabel  Ketidakpatuhan  terhadap  peraturan perundang  undangan  mempunyai  nilai  mean  4,3077,  nilai standart  deviasi  sebesar  1,02649,  nilai  maksimum  7, dan nilai minimum 3. Variabel Umur Pemerintah Daerah mempunyai nilai mean 49,3077, nilai standart deviasi sebesar  58,86338,  nilai  maksimum  232  dan  nilai  minimum  8.  Variabel  Opini  Audit  Tahun  Sebelumnya mempunyai nilai mean 0,2115, nilai standart deviasi sebesar 0.2115, nilai maksimum 0,75 dan nilai minimum 0.

## Hasil Pengujian  Normalitas Data
Uji  normalitas  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  bantuan  alat  uji  statistik normal  probability  plot (normal P-P Plot) terhadap masing-masing variabel. Menurut Gujarati (1995) normal  P plot dilakukan dengan membandingkan  nilai  observasi  ( observed  normal )  dan  nilai  yang  diharapkan  dari  distribusi  normal  ( expected normal ).  Jika  sebaran  data  berada  disekitar  garis  diagonal  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  data  telah terdistribusi dengan normal.

## Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

## Gambar 2. Normal Probability Plot Sumber: Data Olahan SPSS 17
Gambar 2 diatas  menunjukkan sebaran data  yang  mendekati garis diagonal, dengan demikian variabel penelitian tersebut berdistribusi normal.Dengan demikian analisis regresi dapat dilanjutkan.

## Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Sebelum hasil analisis regresi tersebut digunakan untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu hasil analisis regresi tersebut  diuji  apakah  telah  memenuhi  asumsi  klasik  yang  mendasari  analisis  regresi.  Tiga  macam  uji  asumsi
e-ISSN 2527-8215
klasik  yang  digunakan  untuk  menguji  model  tersebut  yaitu:  uji  autokorelasi,  uji  multikolinearitas  dan  uji heteroskedastisitas.

## Hasil Pengujian Autokorelasi
Nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  untuk SPI sebesar  6,512, KPT sebesar  8,222, UPD sebesar  4,062,  dan OTS sebesar 2,740.Nilai VIF untuk seluruh variabel independen lebih kecil daripada 10 (VIF<10). Maka dapat disimpulkan  bahwa  ke  empat  variabel  independen  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi  multikolinearitas  dan memenuhi persyaratan asumsi tentang multikolinearitas.

## Hasil Pengujian Multikolinearitas
Nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk Tekanan Anggaran Waktu sebesar 1,116, Tekanan Ketaatan sebesar 1,097, Kompleksitas Tugas sebesar 1,077 Pengetahuan sebesar 1,107, dan Pengalaman sebesar 1,120. Nilai VIF untuk  seluruh  variabel  independen  lebih  kecil  daripada  10  (VIF<10).  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  ke  lima variabel  independen  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi  multikolinearitas  dan  memenuhi  persyaratan  asumsi tentang multikolinearitas.

## Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Dari hasil uji dibawah ini maka dapat dipastikan data yang akan diuji terhindar dari gangguan heterskedastisitas, dapat dilihat dari grafik diatas titik yang berada didalamnya menyebar.
Scaterplot Dependent Variable: OPINI
Gambar 3. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas (SPSS)
Hasil Regresi Berganda Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .184 .367 .501 .630 SPI .011 .125 .039 2.091 .030 KPT -.050 .146 -.164 3.344 .040 UPD .001 .002 .120 0.358 .729 OTS 1.064 .324 .905 2.285 .011
Sumber: Data Olahan SPSS 17
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda: OPINI =0,184 + 0,011 SPI - 0,050 KPT + 0,001 UPD + 1,064 OTS Adapun  arti  angka-angka  dalam  persamaan  regresi  diatas  adalah  sebagai  berikut.  Nilai  konstanta  (a) sebesar 0,184. Artinya adalah apabila SPI, KPT, UPD, dan OTS diasumsikan nol (0), maka OPINI bernilai 0,184. Nilai  koefisien  regresi  variabel  SPI  sebesar  0,011.  Artinya  adalah  bahwa  setiap  peningkatan  SPI  sebesar  1  % maka akan  menaikan OPINI sebesar 0,011% dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien regresi variabel KPT sebesar - 0,050. Artinya adalah bahwa setiap penurunan KPT sebesar 1 % maka akan menurunkan OPINI sebesar 0,050% dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien regresi  variabel UPD sebesar 0,001. Artinya adalah  bahwa  setiap  peningkatan  UPD  sebesar  1  %  maka  akanmeningkatkan  OPINIsebesar  0,001%  dengan asumsi  variabel  lain  tetap.  Nilai  koefisien  regresi  variabel  OTS  sebesar  1,064.  Artinya  adalah  bahwa  setiap peningkatan  OTS  sebesar  1  %  maka  akanmeningkatkanOPINI  sebesar  –  1,064%  dengan  asumsi  variabel  lain tetap.

## Hasil Uji f (Bersama)
Dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  besarnya  nilai  F  hitung  pada  model  penelitian  sebesar  7,017  dengan  taraf signifikansi  0,010(<  0,05).  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  secara  simultan  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberian Opini Audit Pemerintah Daerah.

## Hasil Pengujian Koefisiensi Determinasi
Nilai Adjust R Square sebesar 0,667, Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen (SPI, KPT, OTS dan UPD) terhadap variabel dependen (OPINI) adalah sebesar 66,7 %, sedangkan sisanya sebesar 43,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

## Pembahasan

## Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  yang  telah  dilakukan,  variabel  Kelemahan  Sistem  Pengendalian  Intern mempunyai  nilai  t tabel =1.7823;  t hitung =2.091;  α=0.930.  Jika  digunakan  tingkat  signifikansi  α=  5%  atau  0.05 ternyata  α(0.030)<α(0.05)  sehingga  H 1 diterima  dan  H 0 ditolak.  Kesimpulan  dari  hasil  pengujian  hipotesis pertama ini adalah, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap  Opini Audit pada Pemerintah Daerah.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern yang berpengaruh terhadap  penerimaan  opini  audit.  Kelemahan  SPI  dinilai  berpengaruh  negatifterhadap  penerimaan  opini  Audit, yang  berarti  semakin  besar  kelemahan  SPI  yang  ditemukan  maka  akan  semakin  kecil  kemungkinan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  untuk  menerima  opini  WTP.  Kelemahan  SPI  dimaksud  diantaranya  adalah pencatatan  tidak/belum  dilakukan  atau  tidak  akurat,  proses  penyusunan  laporan  tidak  sesuai  ketentuan,  entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
Di  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan,  BPK  wajib  menguji  dan  menilai  SPI pemerintah daerah. Seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 12, bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
Pengaruh Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  yang  telah  dilakukan,  variabel  Ukuran  Pemerintah  Daerah  mempunyai  nilai t tabel =1.7823;  t hitung =3.344;  α=0.040.  Jika  digunakan  tingkat  signifikansi  α=  5%  atau  0.05  ternyata α(0.0.040)>α(0.05)  sehingga  H 1 diterima  dan  H 0 di  tolak.  Hasil  pengujian  hipotesis  ini  membuktikan  bahwa Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan berpengaruh terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  kasus  Ketidakpatuhan  pada  Perundang-undangan berpengaruh  pada  penerimaan  opini  WTP.Kasus  Ketidakpatuhan  berpengaruh  terhadap  Perundang-undangan yang  dimaksud  adalah  jumlah  kasusbelanja  atau  pengadaan  fiktif  lainnya,  kekurangan  volume  pekerjaan dan/ataubarang,  belanja  tidak  sesuai  atau  melebihi  ketentuan  dan  lain-lain.  Sedangkankasus  penyimpangan administrasi  yang  dimaksud  diantaranya  adalah  jumlah  kasuspertanggungjawaban  perjalanan  dinas  tidak akuntabel,  pertanggung  jawaban  tidakakuntabel,  pekerjaan  dilaksanakan  mendahului  kontrak  atau  penetapan anggaran,proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugiannegara), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan dan sebagainya.

## Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Auditpada Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  yang  telah  dilakukan,  variabel  Opini  Audit  Tahun  Sebelumnya  mempunyai nilai  t tabel =1.7823;  t hitung =2.285;  α=0.011.  Jika  digunakan  tingkat  signifikansi  α=  5%  atau  0.05  ternyata α(0.011)<α(0.05)  sehingga  H 1 diterima  dan  H 0 ditolak.Hasil  pengujian  hipotesis  ini  membuktikan  bahwa  Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap Opini  Audit pada Pemerintah Daerah.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  opini  audit  tahun  sebelumnyaberpengaruh  positif  pada opini  WTP.  Hasil  tersebut  mendukung  hipotesis  ketigadalam  penelitian  ini.  Hasil  temuan  empiris  ini menunjukkan  bahwa  auditor  dalammenyiapkan  laporan  audit  setiap  tahun  mengacu  pada  laporan  audit tahunsebelumnya.  Karena  bagaimanapun  dalam  melakukan  pemeriksaan  auditor  harusmemiliki  pemahaman mengenai  entitas  yang  diperiksa,  mempertimbangkan  hasilpemeriksaan  sebelumnya  dan  tindak  lanjut  atas rekomendasi  yang  signifikan  danberkaitan  dengan  tujuan  pemeriksaan  yang  sedang  dilaksanakan.Sehingga bagilaporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  sebelumnya  mendapatkan  opini  WTPmemungkinkan  untuk mempertahankan  opini  WTP  karena  beban  perbaikan  ataslaporan  keuangan  pemerintah  daerah  tersebut cenderung tidak sebanyak laporankeuangan pemerintah daerah dengan opini non WTP.
e-ISSN 2527-8215

## Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  yang  telah  dilakukan,  variabel  Umur  Pemerintah  Daerah  mempunyai  nilai t tabel =1.7823;  t hitung =0.358;  α=0.729.  Jika  digunakan  tingkat  signifikansi  α=  5%  atau  0.05  ternyata α(0.729)>α(0.05) sehingga H 1 ditolak dan H 0 diterima.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Umur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Opini Auditpada Pemerintah Daerah.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah tidakberpengaruh pada opini WTP.Hasil tersebut tidak mendukung hipotesis keempat.Berarti auditor tidak mempertimbangkan lamanya suatu pemerintah daerahterbentuk  dalam  memberikan  opini  WTP  pada  tahun  berjalan.Hal  ini  dimungkinkankarena  daerah  yang baru  terbentuk  tidak  menjadi  penghalang  kemampuanpemerintah  daerah  tersebut  dalam  menghasilkan  laporan keuangan pemerintahdaerah sesuai ketentuan.Karena pemerintah daerah yang baru terbentukcenderung memiliki permasalahan  yang  lebih  sedikit  dan  anggaran  yang  lebih  kecildibandingkan  pemerintah  daerah  yang  lama terbentuk.Anggaran  pemerintahdaerah  yang  baru  terbentuk  sebagian  besar  dari  belanja  pegawai.  Hal  ini sendadengan  penjelasan  Kepala  Perwakilan  BPK  Provinsi  Bengkulu  bahwa  untukpemerintah  daerah  dengan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) yang lebih banyak untuk gaji PNS atau belanja pegawai, dengan sedikitkerja keras, sudah bisa WTP (BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, 2013).

## PENUTUP
Kelemahan  Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh  terhadap  Opini  Audit  pada  Pemerintah  Daerah. Ketidakpatuhan  pada  Perundang-undangan  berpengaruh  terhadap  Opini  Audit  pada  Pemerintah  Daerah.  Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah. Umur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  maka  ada  beberapa  saran  yang  dapat diberikan.  Bagi  Akademisi,  peneliti  selanjutnya  diharapkan  untuk  memperluas  dan  menambah  jumlah  sampel penelitian.Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menyertakan variabel lain yang mungkin mempengaruhi  Opini Audit  Pemerintah  Daerah,  seperti  kinerja  pemerintah  daerah  dan  faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi  Opini Audit Pemerintah Daerah. Penelitian ini hanya membatasi waktu pengamatan selama satu tahun, yaitu dari tahun 2014, apabila  waktunya lebih lama ataupun dengan  mengambil tahun pengamatan  yang  berbeda, kemungkinan hasil  yang  diperoleh  berbeda,  bahkan  mungkin  akan  lebih  baik.  Bagi  Pemerintah  Daerah,  diharapkan  mampu meningkatkan kualitas LKPD nya, dan diharapkan kedepannya LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mudah di akses oleh masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Arens, Alvin A; Randal J. Elder and Mark S. Beasley.2008 .  Auditing and Assurance Services, Twelfth Edition. Terjemahan Herman Wibowo. Jakarta.
Atyanta,  Ramya.  2011.Analisis  Opini  BPK  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  pada Kabupaten X di Jawa Timur). Jurnal Ilmiah . hal. 16. Banimahd, Bahman; Yadollah Noorifard and Ali Davoudabadi. 2013. Auditormanagement alignment and audit opinion:  Evidence  from  Iran.  Management  Science  Letters. Volume  3  Issue  4  pp.1217- 1222 . homepage:www.GrowingScience.com/msl. pp. 1222. BPK  RI.  2009. Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I  dan  II  Tahun  2009  -2012. International  Standard  On Auditing 710.
CPA Australia Ltd. 2012. A guide to understanding auditing and assurance: Listed Companies February 2013 . Australia. pp 8.
Defera,  Cris.  2013.  Pengaruh  Kelemahan  Sistem  Pengendalian  Intern  dan  Ketidakpatuhan  pada  Ketentuan Perundag-Undangan  terhadap  Penentuan  Opini  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia Tahun 2008 – 2011. Skripsi . Program Studi Akuntansi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. hal. 94-95.
Elmaleh,  Michael  Sack.  2006. The  Reliability  and  Accuracy  of  Financial  Statements. http://www.understand- accounting.net/TheReliability and Accuracy of financialstatements.html . Hall, James A and Singleton Tommie. 2007. Information Technology Auditing and Assurance. Terjemahan Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary. Jakarta.Penerbit Salemba Empat.
Hendarto,  Thomas  Gatot.  2006.  Analisis  penerapan  konsep  materialitas  dan  tindak  lanjut  audit  atas  suatu ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundangan  dalam  pedoman  audit  BPK  atas  laporan  keuangan daerah. Tesis . Johnstone,  Karla  M;  Audrey  A.  Gramling  and  Larry  E.  Rittenberg.  2014. Auditing  A  Risk-Based  Approach  To Conducting A Quality Audit . 9th Edition. South-Western.
Kawedar,  Warsito.  2009.  Opini  Audit  dan  Sistem  Pengendalian  Intern(Studi  Kasus  di  Kabupaten  PWJ  Yang
Mengalami Penurunan Opini Audit) .Jurnal Akuntansidan Auditing .http://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/issue/view/25.Vol 6, No 1. hal. 8.
Keputusan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  05/K/1-  III.2/5/2008  tanggal  30  Mei  2008 Petunjuk Teknis Penetapan BatasMaterialitas Pemeriksaan Keuangan . Kementerian Keuangan Republik Indonesia.2013. Deskripsi dan Analisis APBD 2013. Lasena,  Sirajudin . 2012.  Analisis  Faktor  Pada  Opini  Disclaimer  BPK  Atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2011 . Tesis . Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. hal. abstract.
Malek,Mazrah.  2011.  The  Relationships  between  Director-Auditor  Link  andAudit  Opinion .  Asian  Journal  of Finance  &  Accounting .  ISSN  1946-052X.  Vol.  3,  No.  1:  Jurnal  Akuntansi,  Vol.  3,  No.  1,  Oktober 2014  :  1  -  15  ISSN  2337-4314  E3.  http://www.academia.edu/1429969/The_  Relationships_  between_ Director Auditor_Link_and_Audit_Opinion.
Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2011. Akuntansi Sektor Publik . Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 Maret 2007.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.2 42. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008 Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah. 28 Agustus 2008. Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2010 Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014. 20Januari 2010. Jakarta.
Reno,  Imelda  dan  Elsa.  2012.  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerbitan  Unqualified  Opinion  With  Explanatory Paragraph  Going  Concern  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar  DI  BEI. Tesis. Faculty  of Economics and Business School of Accounting.Binus. Jakarta. hal. abstrak.
Sipahutar,  Hottua  dan  Siti  Khairani.  2013.  Analisis  Perubahan  Opini  LHP  BPK  RI  Atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang. eprints.mdp.ac.id/.../JURNAL_2009210104_HOTTUA% 20 SIPAHUTA . hal.8.
Siregar, Syofian. 2010. Statistika Deskriptif untuk Penelitian . Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Pers. Suhardjanto, Djoko  dan  Sigit  Indra  Lesmana.  2010.  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia .Jurnal Ilmiah. Prestasi Vol. 6 No. 2. ISSN 1411–1497. hal. 36. Sunarsih.  2013.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Opini Disclaimer BPK  Terhadap  Laporan  Keuangan  Di Lingkungan Departemen di Jakarta. Tesis . Program Pasca Sarjana. Universitas Gunadarma. Jakarta. hal. 5, 28.
Syafitri,Febriyani.  2012.  Analisis  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan Laporan  Keuangan .Skripsi. Fakultas  Ekonomi  Program  S1  Ekstensi  Akuntansi.  Universitas  Indonesia. Jakarta. hal. 35, 58.
The Center For Audit Quality. 2013. Guide to internal Control Over Financial Reporting. Washington, D.C. pp 1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004 Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara . 19 Juli 2004.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2006 Badan  Pemeriksa  Keuangan .  30  Oktober  2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85. Jakarta.