INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3471-3479 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tanggungjawab Hukum Pidana Pada Pemberian Resep Yang Berakibat Medication Error  Dalam Pelayanan Kesehatan
Yusuf Daeng 1 ✉ , Sunanda Naibaho 2 , Lilia Sarifatamin Damanik 3 ✉ , Sri Wahyuninta Tarigan 4 , Mega Orceka Depera Senja Belantara 5
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: drglilitamin@gmail.com 3 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tanggung  jawab  hukum  pidana  yang  terkait  dengan pemberian resep dalam praktik medis yang berujung pada kesalahan pengobatan ( medication error ) dalam konteks pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yang melibatkan analisis terhadap berbagai peraturan hukum, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta pandangan ahli terkait tanggung jawab pidana dalam kasus-kasus yang melibatkan medication error akibat  pemberian  resep  yang  tidak  tepat.  Studi  ini  menelaah  aspek  hukum  yang  berkaitan  dengan tindakan medis, fokus pada pemberian resep obat, dan konsekuensi hukumnya jika terjadi medication error  yang dapat membahayakan pasien. Tinjauan normatif ini mencakup kajian terhadap kode etik profesi  medis,  peraturan  hukum  yang  mengatur  praktik  medis,  serta  pertimbangan  hukum  yang berkaitan  dengan  kesalahan  dalam  pengobatan.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  dalam  konteks hukum  pidana,  terdapat  pertanggungjawaban  yang  mungkin  timbul  terhadap  praktisi  medis  dalam kasus medication error  yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pemberian resep. Hal ini memunculkan implikasi terhadap perlindungan hukum bagi pasien yang menjadi korban dari medication error  serta perlunya  peningkatan  kesadaran  dan  kepatuhan  terhadap  standar  praktik  medis  yang  dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pemberian resep obat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman  terhadap  aspek  hukum  yang  relevan  dalam  pelayanan  kesehatan,  khususnya  dalam konteks tanggung jawab pidana terkait medication error . Implikasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembaharuan kebijakan, peningkatan regulasi, dan kesadaran hukum bagi praktisi medis guna meminimalkan risiko kesalahan dalam praktik pemberian resep obat yang dapat mengakibatkan medication error .
Kata Kunci: Tanggungjawab Pidana, Medication Error , Pelayanan Kesehatan

## Abstract
This research aims to analyze criminal legal responsibility related to prescribing in medical practice which leads to medication error s in the context of health services. The research method used is a normative approach which involves analysis of various legal regulations, court decisions, legal doctrine, as well as expert views regarding criminal liability in cases involving medication error s resulting from inappropriate  prescriptions.  This  study  examines  the  legal  aspects  related  to  medical  procedures, focusing on prescribing medication, and the legal consequences if a  medication error  occurs that could harm the patient. This normative review includes a review of the medical profession's code of ethics, legal regulations governing medical practice, as well as legal considerations relating to errors in treatment. The results of the analysis show that in the context of criminal law, there is liability that may arise for medical practitioners in cases of medication error s resulting from errors in prescribing. This has implications for legal protection for patients who are victims of medication error s as well as the need to increase awareness and compliance with medical practice standards that can reduce the risk of errors in prescribing medications. This research contributes to the understanding of relevant legal aspects in health services, especially in the context of criminal liability related to medication error s.  The  implications  of  the  results  of  this  research  can  be  the  basis  for  policy  updates,  increased regulations, and legal awareness for medical practitioners in order to minimize the risk of errors in drug prescribing practices that can result in medication error s.
Keywords: Criminal Responsibility, Medication Error , Health Services

## PENDAHULUAN
Resep adalah permintaan tertulis oleh dokter kepada apoteker untuk menyiapkan dan menyerahkan  obat  kepada  pasien.  Terdapat  problematika  yang  telah  lama  terjadi  dan secara terus menerus berlangsung, berupa penulisan resep dokter yang sulit dibaca dan ketidaklengkapan administrasi resep sebagai  informasi  pengobatan pasien (legalitas). Ini merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  mengakibatkan medication  error    dari  sebuah pelayanan Kesehatan (Soekidjo Notoatmojo, 2007).
Penggunaan  obat  merupakan  tindakan  terapetik  yang  sangat  penting  dalam pengelolaan  penderita.  Terapi  dengan  obat  biasanya  dilakukan  dalam  bentuk  penulisan resep  sebagai  tindakan  terakhir  konsultasi  penderita  dengan  dokternya  setelah  seorang dokter melakukan anamnesis, diagnosis dan prognosis penderita. Oleh karena itu penulis resep  (prescriber)  maupun  pembaca  resep  (dispenser)  harus  memahami  titik-titik  rawan yang terdapat pada penulisan resep. Resep wajib ditulis dengan jelas dan lengkap guna menghindari adanya salah interpretasi antara prescriber dan dispenser dalam mengartikan sebuah resep. Beberapa tahun belakangan ini perhatian mengenai kesalahan pengobatan
( medication error ) semakin meningkat seiring dengan meningkatnya sikap kritis dari pasien, yang disebabkan oleh pemberian obat yang tidak tepat, dosis yang salah, kemiripan tulisan atau bunyi dari nama obat, kesalahan rute pemakaian dan kesalahan perhitungan dosis. Selain  itu  penyebab  terjadinya medication  error    disebabkan  oleh  karena  terjadinya kesalahan komunikasi dalam hal ini salah interpretasi antara prescriber dengan dispenser dalam “mengartikan resep” yang kemungkinannya disebabkan oleh beberapa hal : tulisan tangan prescriber yang tidak jelas terutama bila ada nama obat yang hampir sama serta keduanya mempunyai rute pemberian obat yang sama pula, penulisan angka desimal dalam resep,  penggunaan  singkatan  yang  tidak  baku  serta  penulisan  aturan  pakai  yang  tidak lengkap.  Selain  itu,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketidaklengkapan  resep  adalah terburu-burunya dokter saat menulis resep karena waktu yang terbatas, adanya kesibukan dokter  atau  banyaknya  beban  pekerjaan,  serta  human  error  yang  berupa  kelalaian melakukan pengecekan ulang karena kurang disiplin, malas, lupa, dan ceroboh.
Mengingat  pentingnya  semua  aspek  legal  kelengkapan  resep,  maka  dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah resep-resep yang dilayani di apotek telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, Kejadian yang merugikan pasien ( Medication error ) yang disebabkan oleh pemberian obat (resep) yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  1027/MENKES/SK/IX/2004  merugikan  masyarakat  dan merupakan perbuatan pidana sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 198 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tenta ng Kesehatan yang berbunyi; “Setiap orang yang tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk  melakukan  praktik  kefarmasian sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  108  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)”.  Yang dimaksud dalam Pasal 108 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu; “Praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian  obat,  pelayanan  obat  atas  resep  dokter,  pelayanan  informasi  obat  serta pengembangan  obat,  bahan  obat  dan  obat  tradicional  harus  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Robert Priharjo, 1995a).
Dari data jurnal di negara-negara maju, permasalahan penulisan resep dokter yang masih manual dan sulit dibaca merupakan masalah yang fatal akibatnya,  tulisan tak terbaca sampai  saat  itu  masih  merupakan  masalah  yang  signifikan  dalam  bidang  kesehatan. Diperkirakan  setiap  tahunnya,  tulisan  tidak  dapat  terbaca  menyebabkan  7000  kematian pertahun.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sanksi Pidana Dalam KUHP dan Undang Undang Kesehatan
Hukum pidana menganut asas “Tiada pidana Tanpa Kesalahan“, Selanjutnya dalam pasal  2  KUHP  disebutkan,  “Ketentuan  pidana  dalam  perundang  undangan  indonesia diterapkan bagi setiap orang yang mel akukan suatu delik di indonesia“,  perumusan pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum indonesia, dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya.
Berdasarkan  pada  ketentuan  ini,  profesi  dokter  tidak  terlepas  dari  ketentuan  pasal tersebut.  Apalagi  seorang  dokter  dalam  pekerjaannya  sehari  hari  selalu  berkecimpung dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP. Hubungan antara dokter dengan pasien yang lahir dari transaksi terapeutik, selain menyangkut aspek hukum perdata juga menyangkut juga menyangkut aspek hukum pidana, aspek pidana baru timbul apabila dari pelayanan kesehatan yang dilakukan, berakibat atau menyebabkan pasien mati atau menderita cacat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 359 KUHP. “ Baran g siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Demikian pula kejadian yang merugikan  pasien  ( medication error  )  yang disebabkan  oleh  pemberian  obat yang tidak sesuai  dengan  surat  keputusan  menteri  kesehatan  RI  nomor:  1027/MENKES/SK/IX/2004,
Merugikan masyarakat dan merupakan perbuatan pidana sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat pasal 198 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kes ehatan: “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  108  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

## Definisi Medication Error
Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 telah disebutkan  bahwa  apoteker  wajib  memahami  dan  menyadari  kemungkinan  terjadinya kesalahan pengobatan ( medication error ). Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004  menyebutkan  bahwa  pengertian medication  error    adalah kejadian yang merugikan pasien, akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan, yang sebetulnya dapat dicegah (J. Guwandi, 2012).
Medication  error    adalah  suatu  kesalahan  dalam  proses  pengobatan  yang  masih berada dalam pengawasan dan tanggung jawab 30 profesi kesehatan, yang terjadi pada pasien atau konsumen yang seharusnya dapat dicegah (Guwandi, 2009).

## Medication Error  dan Faktor Penyebabnya
Medication  error    dalah  kejadian  yang  merugikan  pasien  akibat  pemakaian  obat selama  dalam  penanganan  tenaga  kesehatan  yang,  sebetulnya  dapat  cegah.  kejadian Medication  error    dibagi  dalam  4  fase,  yaitu  fase  prescribing,  fase  transcribing,  fase dispensing dan fase administration oleh pasien. Medication error  yang terjadi pada fase apapun tentu merugikan pasien dan dapat menyebabkan kegagalan terapi, bahkan dapat timbul efek obat yang tidak diharapkan (Rahmawati an Oetari, 2002).
Medication error  pada fase prescribing adalah error yang terjadi pada fase penulisan resep. Fase ini meliputi: obat yang diresepkan tidak tepat indikasi, tidak tepat pasien atau kontraindikasi, tidak tepat obat atau ada obat yang tidak ada indikasinya, tidak tepat dosis dan aturan pakai.
Pada  fase  transcribing,  error  terjadi  pada  saat  pembacaan  resep  untuk  proses dispensing,  antara  lain  salah  membaca  resep  karena  tulisan  yang  tidak  jelas,  misalnya LosecR (omeprazole) dibaca LasixR (furosemide), aturan pakai 2 kali sehari 1 tablet terbaca 3 kali sehari 1 tablet. Salah menterjemahkan order pembuatan resep dan signature  juga dapat terjadi pada fase ini.
Error pada saat fase dispensing terjadi pada saat penyiapan hingga penyerahan resep oleh petugas apotek.  Salah satu penyebab terjadinya error adalah salah dalam mengambil obat dari rak penyimpanan karena kemasan atau nama obat yang mirip atau dapat pula
terjadi karena berdekatan letaknya. Selain itu, salah dalam menghitung jumlah tablet yang akan diracik, ataupun salah dalam pemberian informasi.
Sedangkan error  pada  fase  administration  adalah  error  yang  terjadi  pada  proses penggunaan obat. Fase ini dapat melibatkan petugas apotek dan pasien atau keluarganya. Error  yang  terjadi  misalnya  pasien  salah  menggunakan  suppositoria  yang  seharusnya melalui dubur tapi dimakan dengan bubur, salah waktu minum obatnya, yang seharusnya 1 jam sebelum makan tetapi diminum bersama makan (Robert Priharjo, 1995b).
Menurut  Cohen  dari  fase-fase medication  error,  dapat  dikemukakan  bahwa  faktor penyebabnya dapat berupa:
a. Komunikasi yang buruk, baik secara terulis (dalam resep) maupun secara lisan (antar pasien, dokter dan apoteker).
b. Sistem  distribusi  obat  yang  kurang  mendukung  (sistem  komputerisasi,  sistem penyimpanan obat, dan lain sebagainya).
c. Sumber daya manusia (kurang pengetahuan, pekerjaan yang berlebihan).
d. Edukasi kepada pasien kurang.
e. Peran pasien dan keluarganya kurang.

## Resep
Definisi  Resep  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  1027/MENKES/SK/IX/2004 menyebutkan bahwa resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada  apoteker  pengelola  apotek  untuk  menyediakan  dan  menyerahkan  obat  bagi penderita  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Anonim,  2004).  Resep bukanlah  sekedar  alat  bagi  pasien  untuk  mendapatkan  obat  di  apotek  melainkan merupakan perwujudan hubungan profesi antara dokter, apotek dan pasien yang berfungsi sebagai  alat  komunikasi  antara  profesi  dokter  dengan  mitra  sejajar  apoteker  dalam memberikan pelayanan kepada  penderita (Remington, 1995).  Menurut Undang-Undang yang diperbolehkan menulis resep adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan (Joenoes, 2007). Resep dalam arti sempit adalah suatu permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk membuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkannya kepada penderita.
Resep  merupakan  perwujudan  akhir  dari  kompetensi,  pengetahuan  dan  keahlian dokter dalam menerapkan pengetahuannya dalam bidang farmakologi dan terapi. Selain sifat-sifat obat yang diberikan dan dikaitkan dengan variabel dari penderita, maka dokter yang  menulis  resep  idealnya  perlu  pula  mengetahui  nasib  obat  dalam  tubuh  yaitu: penyerapan, distribusi, metabolisme dan ekskresi obat, toksikologi serta penentuan dosis
regimen  yang  rasional  bagi  setiap  penderita  secara  individual  (Joenoes,  2007).  Resep dituliskan diatas suatu kertas resep. Ukuran yang ideal ialah lebar 10-12 cm dan panjang 15- 18 cm. Untuk dokumentasi, pemberian obat kepada penderita memang seharusnya dengan resep,  permintaan  obat  melalui  telepon  hendaknya  dihindarkan.  Blangko  kertas  resep hendaknya oleh dokter disimpan di tempat yang aman untuk menghindarkan dicuri untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, antara lain dengan menuliskan resep  palsu meminta obat  bius.  Apabila  obat di  apotek telah  diserahkan kepada pasien maka  kertas  resep  harus  disimpan,  diatur  menurut  urutan  tanggal  dan  nomor  unit pembuatan, serta harus disimpan sekurang-kurangnya selama 3 tahun. Kegunaan hal ini ialah untuk memungkinkan penelusuran kembali bila setelah sekian waktu terjadi sesuatu akibat dari obat yang diberikan. Setelah lewat waktu 3 tahun, resep-resep di apotek harus dimusnahkan dengan membuat proses verbal (berita acara) pemusnahan.  Bagian-Bagian Resep Yang Lengkap Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap, supaya dapat memenuhi syarat  untuk  dibuatkan  obatnya  di  apotek.  Sesuai  dengan  Permenkes  Nomor,  1027 /Menkes/SK/IX/2004.
Aspek Legal Kelengkapan Resep Aspek legal dalam menangani resep dan obat yang diberikan  dalam  resep  tercantum  dalam  Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah. Penekanan  adalah  pada  menjalankan  praktek  profesi  bagi  para  dokter  maupun  para apoteker  dalam  melaksanakan  kesehatan  bagi  masyarakat  maupun  individu-individu. Khusus  menyangkut  Undang-Undang  serta  Peraturan  Pemerintah  mengenai  kesehatan, termasuk kefarmasian, obat dan peresepan obat dapat mengacu pada:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.
b. Peraturan Pemerintan No. 51 Th 2009, Tentang Tenaga Kefarmasian
c. Peraturan Menteri Kesehatan, No, 1010/MENKES/PER/XI/2008, tentang registrasi obat.
d. Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  919/MENKES/PER/X/1993,  tentang  kriteria  Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep.
e. Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.924/MENKES/PER/X/1993,  tentang  Daftar  Obat Wajib Apotek No. 2.
f. Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.925/MENKES/PER/X/1993,  tentang  Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1.
g. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1997,  tentang  Psikotropika, diundangkan di Jakarta tanggal 11 Maret 1997.
h. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1997,  tentang  Narkotika, diundangkan  di  Jakarta  tanggal  1  September  1997,  sebagai  pengganti  Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1976.
Sedangkan  menurut  Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 menyebutkan bahwa pada resep harus mencantumkan:
a. Nama dan alamat penulis resep, serta nomor ijin praktek.
b. Tanggal penulisan resep.
c. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep.
d. Dibelakang lambang R/ harus ditulis nama setiap obat atau komposisi obat.
e. Tanda tangan atau paraf penulis resep.
f. Jenis hewan, nama serta alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan.

## SIMPULAN
Tanggung jawab pidana disini timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosis atau kesalahan dalam cara- cara  pengobatan  atau  perawatan.  Dari  segi  hukum,  kesalahan/kelalaian  akan  selalu berkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu  bertanggungjawab  apabila  dapat  menginsafi  makna  yang  kenyataannya  dari perbuatannya, dan menginsafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat  dan  mampu  untuk  menentukan  niat/kehendaknya  dalam  melakukan perbuatan tersebut. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi seorang dokter yang  melakukan  perbuatan Medication  error  ,  diperlukan  pembuktian  adanya  unsur- unsur kesalahan, yang dalam hukum pidana dapat berbentuk kesengajaan dan kelalaian. Perbuatan Medication error  yang dilakukan dengan kesengajaan, tidaklah rumit untuk membuktikannya.
Sehubungan  dengan  kemampuan  bertanggung  jawab  ini,  dalam  menentukan bahwa  seseorang  itu  bersalah  atau  tidak  perbuatan  yang  dilakukan  itu  merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan adanya hubungan batin antara pelaku dengan  perbuatan  yang  dilakukan  yaitu  berupa  dolus  (kesenjangan)  atau  culpa (kelalaian/kelupaan)  serta  tidak  adanya  alasan  pemaaf.  Mengenai  kelalaian  (neglience) mencakup dua hal yaitu karena melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau karena  tidak  melakukan  sesuatu  yang  seharusnya  dilakukan.  Kesalahan  atau  kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam: 359, 360, 361, 386 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada perbedaan kepentingan antara tindak pidana biasa dengan “tindak pidana medis”. Pada tindak pidana yang terutama diperhatikan  adalah  “akibatnya”,  sedangkan  pada  tindak  pidana  medis  adalah “penyebabnya”.  Walaupun  berakibat  fatal,  tetapi  jika  tidak  ada  unsur  kelalaian  atau
kesalahan maka dokternya tidak dapat dipersalahkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Guwandi.  (2009).  Pengantar  Ilmu  Hukum  Medik  &  Bio-etika.  Balai  Penerbit  Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
J.  Guwandi.  (2012).  Dokter,  Pasien,  dan  Hukum.  Balai  Penerbit  Fakultas  Kedokteran Univesitas Indonesia.
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Robert Priharjo. (1995a). Teknik Dasar Pemberian Obat bagi Pasien.
Robert Priharjo. (1995b). Teknik Dasar Pemberian Obat bagi Pasien. Soekidjo Notoatmojo. (2007). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Rineka Cipta.