INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1219-1227 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi Terhadap Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26
Arif Munajat 1 ✉ , Nasrullah 2 , Edwin Jonathan Panjaitan 3
Universitas Pertiwi
Email: arif.munajat@pertiwi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Subjek PPh pasal 26 adalah Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Wajib Pajak Luar Negeri tersebut dapat berupa Wajib Pajak Badan Luar Negeri maupun Wajib Pajak Orang pribadi luar negeri. Objek PPh pasal 26 adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri  selain Badan Usaha Tetap ( BUT) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang bersumber dari Indonesia. Seperi Dividen, Bunga (Interest), Royalty, Hadiah, Penghargaan serta pension  dan  pembayaran  berkala  lainnya.  Secara  khusus  peneliti  melakukan  penelitian  pada  PT. Kyoraku Blowmolding Indonesia karena perusahaan tersebut menjadi pemotong pajak PPh pasal 26 untuk Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia seperti Kyoraku Co., Ltd yang bertempat di Tokyo Jepang atas Royalty, Support Fee dan Interest. Pada praktiknya jenis jenis transaksi tersebut ada yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perjanjian dalam pembayaran secara berkala sehingga pada perjanjian tersebut terdapat jadwal kapan pembayaran harus dilakukan dan tentunya akan berpengaruh pada besarnya pajak  yang harus di bayarkan oleh perusahaan selaku pihak/badan  yang  melakukan  pemotongan  PPh  yang  dikenakan  pada  WPLN  selain  bentuk  usaha tetap di Indonesia tersebut (Pihak ketiga). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi dengan Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 dapat diterima yang  a rtinya  semakin  baik  Nilai  Tukar  Rupiah  dan  semakin  tinggi  Inflasi  akan  diikuti  oleh tingginya Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26. Sementara itu, koefisien determinasi ganda  0,383  menunjukkan  bahwa  38,3%  variasi  Besarnya  Pembayaran  Pajak  Penghasilan  Pasal  26 dapat dijelaskan oleh variasi Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi, sisanya sebanyak 61,7% ditentukan oleh faktor lain diluar Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi.
Kata Kunci: : Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Pembayaran Pajak Penghasilan, Pasal 26

## Abstract
The subject of PPh article 26 is foreign taxpayers other than permanent establishments in Indonesia. These foreign taxpayers can be foreign corporate taxpayers or foreign individual taxpayers. The object of PPh article 26 is all income received or obtained  by Overseas Taxpayers other than Permanent Business Entities ( BUT)  with any name and in whatever form originating from Indonesia. Such as dividends,  interest,  royalties,  prizes,  awards  as  well  as  pensions  and  other  periodic  payments. Specifically,  researchers  conducted  research  at  PT.  Kyoraku  Blowmolding  Indonesia  because  the company is a tax deductor for PPh article 26 for foreign taxpayers other than permanent business establishments in Indonesia such as Kyoraku Co., Ltd which is located in Tokyo, Japan  for Royalty, Support Fee and Interest. In practice, these types of transactions are carried out by first making an agreement for periodic payments so that in the agreement there is a schedule for when payments must be made and of course this will affect the amount of tax that must be paid by the company as the  party/entity  that  makes  the  PPh  deductions.  imposed  on  WPLN  other  than  the  permanent establishment  in  Indonesia  (third  party).  The  results  of  this  research  indicate  that  the  relationship between the Rupiah Exchange Rate and Inflation and the Amount of Income Tax Payments Article 26 is acceptable, meaning that the better the Rupiah Exchange Rate and the higher the Inflation will be followed by a higher Amount of Income Tax Payments Article 26. Meanwhile, the double determination coefficient is 0.383 shows that 38.3% of the variation in the amount of Article 26 Income Tax Payments can be explained by variations in the Rupiah Exchange Rate and Inflation,  the remaining 61.7% is determined by other factors outside the Rupiah Exchange Rate and Inflation.
Keywords: Rupiah Exchange Rate, Inflation, Income Tax Payments, Article 26

## PENDAHULUAN
PT. Kyoraku Blowmolding Indonesia merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing yang  berasal  dari  negara  Jepang  yang  bergerak  di  bidang  Industri  Manufaktur,  yang memproduksi komponen komponen dan suku cadang kendaraan roda empat dan alat music yang terbuat dari bahan plastic. Perusahaan tersebut memproduksi berbagai komponen suku cadang  seperting Ducting, Blower  AC, Cover Engine, Spoile.,dsb. Produk nantinya akan  di gunakan  untuk  mobil  Daihatsu,  Toyota,  Mitsubishi,  Suzuki,  Isuzu,  Hino  dan  Honda  untuk customer Automotive dan untuk Non Automotif nya perusahaan ini mengirimkan produk nya ke  Yamaha  dan  Paramount  Bed  Indonesia  .  PT.  Kyoraku  Blowmolding  bertempat  di  Jalan Maligi III Kawasan Industri KIIC Karawang.
Berdasarkan  dari keberadaannya di Indonesia tersebut, tentunya semua aturan yang ada dinegara Indonesia harus di penuhi, termasuk dalam membayar pajak. Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan Pasal 26, yang merupakan PPh yang di potong atas penghasilan yang diterima / diperoleh Subjek Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap dari Indonesia. Pihak yang di tunjuk sebagai pemotong Pph Pasal 26 adalah pihak
yang membayarkan penghasilan keluar negeri yang terdiri atas : a)Badan Pemerintah, subjek pajak badan pemerintah yang dimaksud disini adalah setiap unit tertentu dari pemerintah baik pusat maupun  daerah BUMN / BUMD. b) Subjek pajak dalam negeri (  Badan dalam negeri maupun orang pribadi dalam negeri), yang dimaksud badan adalah sekumpulan orang dan/atau  modal  yang  merupakan  kesatuan  baik  yang  melakukan  usaha  maupun  tidak melakukan usaha, termasuk perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya. BUMN/BUMD,  koperasi  dan  lain  sebagainya.  c)  Penyelenggara  kegiatan.  d)  Bentuk  usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, berdasarkan pasal 2 ayat(2) UU PPh, status Badan Usaha Tetap ( BUT) adalah Wajib Pajak Luar Negeri tetapi pemenuhan kewajiban perpajakannya  dipersamakan  Wajib  Pajak  Badan  Dalam  Negeri.  Untuk  itu,  apabila  BUT membayarkan  penghasilan  kepada  pihak  lain  yang  merupakan  objek  pajak  PPh  Pasal  26, maka wajib melakukan pemotongan PPh pasal 26.
Subjek  PPh  pasal  26  adalah  Wajib  Pajak  Luar  Negeri  selain  bentuk  usaha  tetap  di Indonesia. Wajib Pajak Luar Negeri tersebut dapat berupa Wajib Pajak Badan Luar Negeri maupun Wajib Pajak Orang pribadi luar negeri. Objek PPh pasal 26 adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri  selain Badan Usaha Tetap (BUT) dengan nama dan  dalam bentuk apapun yang bersumber dari Indonesia. Seperi Dividen, Bunga  ( Interest),  Royalty,  Hadiah,  Penghargaan  serta  pension  dan  pembayaran  berkala lainnya.Secara khusus peneliti melakukan penelitian pada PT. Kyorkau Blowmolding Indonesia karena perusahaan tersebut menjadi pemotong pajak PPh pasal 26 untuk Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia seperti Kyoraku Co., Ltd yang bertempat di Tokyo Jepang atas Royalty, Support Fee dan Interest. Pada praktiknya jenis jenis transaksi tersebut ada yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perjanjian dalam pembayaran secara berkala sehingga pada perjanjian tersebut terdapat jadwal kapan pembayaran harus dilakukan dan tentunya akan berpengaruh pada besarnya pajak yang harus di bayarkan oleh perusahaan  selaku  pihak/badan  yang  melakukan  pemotongan  PPh  yang  dikenakan  pada WPLN  selain  bentuk  usaha  tetap  di  Indonesia  tersebut  (Pihak  ketiga).  Disamping  jadwal pembayaran dari tagihan/Invoice, ada beberapa hal yang membuat besaean pajak yang di bayarkan perusahaan selaku pihak ketiga menjadi Flaktuatf dalam hal ini bersarnya tidak sama yaitu factor Kurs atau nilai tukar. Karena mata uang yang di  pakai dalam transaksi dengan Kyoraku Co., Ltd tersebut menggunakan mata uang US Dollar dan Japan Yen. Dari uraian di atas..  dapat  kita  ketahui  betapa  pentingnya  perusahaan  itu  membayar  pajak,  sehingga keberadaanya di Indonesia juga membantu dalam hal mensejahterakan rakyat sesuai dengan fungsi pajak tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah dan inflasi terhadap besarnya pembayaran pajak penghasilan pasal 26 pada pt. kyoraku blowmolding Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kausalitas,  karena  tujuan  penelitian  ini  adalah meneliti hubungan sebab akibat antara  dua variable, yaitu variable independen ( .Nilai tukar dan inflasi ) terhadap variable dependen ( pembayaran PPh ). Penelitian ini di lakukan di PT. Kyoraku Blowmolding Indonesia. Data yang di gunakan adalah data bulanan dengan periode amatan dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2022.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data inflasi diperoleh dari  Bank  Indonesia  melalui  www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx  .  data  nilai tukar rupiah yang di keluarkan oleh Menteri Keuangan diperoleh dari Bank Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisa regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi  program SPSS. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :
Y = α + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 3 + e
Keterangan :
Y= Variable Dependen ( Pembayaran Pph )
α = Konstranta
β = Koefisien
X1= Variable Independen ( Nilai tukar )
X2= Variable Independen ( Inflasi ) X3= Variable Dependen ( Pembayaran PPh ) e   = Error
Hasil
Tabel 1. Deskriptif Nilai Tukar Rupiah
Statistics
Nilai Tukar Rupiah
N Valid 27 Missin g 0 Mean 9.5837 Median 9.5700 Mode 9.56 Std. Deviation  .03712 Variance .001 Range .16 Minimum 9.54 Maximum 9.70 Sum 258.76
Skor  variable  Nilai  Tukar  Rupiah  berdasarkan    hasil    data    yang    diperoleh    dari lapangan terhadap 27 data  diperoleh  nilai  tertinggi 9,54 dan  nilai  terendah  9,70 dengan rentang 0,16 dan standar deviasi 0,04 dan varians 0,001. Mean 9,58;  median  9,57  dan  modus tidak ada data yang dominan tersering muncul.
Tabel 2. Deskriptif Inflasi
Statistics INFLASI N Valid 27
Missin g 0 Mean 3.6896 Median 3.6200 Mode 3.36 a Std. Deviation  .44813 Variance .201 Range 1.51 Minimum 2.82 Maximum 4.33 Sum 99.62
a. Multiple modes exist.
The smallest value is

## shown
Skor variable inflasi berdasarkan  hasil  data  yang  diperoleh  dari  lapangan terhadap 27 data  diperoleh  nilai  tertinggi 4,33 dan  nilai  terendah 2,82 dengan rentang 1,51 dan standar deviasi 0,45 dan varians 0,20. Mean 3,69;  median  3,62  dan  modus  4,25.
Tabel 3. Deskriptif Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26
Statistics
Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal
26
N Valid 27 Missin g 0 Mean 17.434 8 Median 17.560 0 Mode 14.87 a Std. Deviation 1.4505 0 Variance 2.104 Range 4.61 Minimum 14.87 Maximum 19.48 Sum 470.74 a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Skor  variable  Besarnya  Pembayaran  Pajak  Penghasilan  Pasal  26  berdasarkan    hasil analisis  data  yang  diperoleh  dari  data Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 terhadap 27 data  diperoleh  nilai  tertinggi 19,48 dan terendah 14,87 dengan rentang 4,61
dan Standar deviasi 1,45 serta varians 2,11. Mean 17,43;  median 17,56  dan  modus tidak ada yang mendominasi angka tersering muncul.
Tabel 4. Korelasi Nilai Tukar Rupiah dengan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 26
N Koefisien t hitung t tabel
 = 0,05 r
R=r 2 27 0,302 0,091 1,586* 2,000
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  ditunjukkan  seperti  pada  tabel  4  diperoleh koefisien korelasi sebesar r = 0,302 dan koefisien determinasi sebesar R = r 2 = 0,091. Pengujian signifikasi terhadap korelasi diperoleh t hitung (1,586) < t tabel (2,000) pada  = 0,05, menunjukkan bahwa  koefisien  korelasi  tidak  signifikan.  Dengan  demikian,  hipotesis  penelitian  yang menyatakan  terdapat  hubungan  antara  Nilai  Tukar  Rupiah  dengan  Besarnya  Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 belum dapat diterima. Artinya semakin baik Nilai Tukar Rupiah belum tentu akan diikuti oleh tingginya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26. Sementara itu, koefisien determinasi 0,091 menunjukkan bahwa 9,1% variasi Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 dapat dijelaskan oleh variasi Nilai Tukar Rupiah, sisanya sebanyak 90,9% ditentukan oleh faktor lain diluar Nilai Tukar Rupiah.
Tabel 5. Korelasi Inflasi dengan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 26
N Koefisien t hitung t tabel
 = 0,05 r
R=r 2 27 0,126 0,016 0,635* 2,000
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  ditunjukkan  seperti  pada  tabel  5  diperoleh koefisien korelasi sebesar r = 0,126 dan koefisien determinasi sebesar R = r 2 = 0,016. Pengujian signifikasi terhadap korelasi diperoleh t hitung (0,635) < t tabel (2,000) pada  = 0,05, menunjukkan bahwa koefisien korelasi tidak tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan  terdapat  hubungan  antara  Inflasi  dengan  Besarnya  Pembayaran  Pajak Penghasilan Pasal 26 belum dapat diterima. Artinya semakin tinggi Inflasi tidak akan diikuti oleh tingginya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26. Sementara itu, koefisien determinasi 0,016  menunjukkan  bahwa  1,6%  variasi  Besarnya  Pembayaran  Pajak  Penghasilan  Pasal  26 dapat dijelaskan oleh variasi Inflasi, sisanya sebanyak 98,4% ditentukan oleh faktor lain diluar Inflasi.
Tabel 6. Korelasi Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi dengan Besarnya Pembayaran Pajak
Penghasilan Pasal 26 N Koefisien F hitung F tabel
r R=r 2  = 0,05 27 0,147 0,383 2,32* 1,84
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  ditunjukkan  seperti  pada  tabel  6  diperoleh koefisien korelasi ganda sebesar r = 0,147 dan koefisien determinasi ganda sebesar R = r 2 = 0,383. Pengujian signifikasi terhadap korelasi ganda diperoleh F hitung (2,32) > F tabel (1,84) pada  = 0,05, menunjukkan bahwa koefisien korelasi ganda signifikan. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan terdapat hubungan antara Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi dengan Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 dapat diterima. Artinya semakin baik Nilai Tukar Rupiah  dan  semakin tinggi Inflasi akan diikuti oleh tingginya  Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26. Sementara itu, koefisien determinasi ganda 0,383 menunjukkan bahwa 38,3% variasi Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 dapat dijelaskan oleh variasi Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi, sisanya sebanyak 61,7% ditentukan oleh faktor lain diluar Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  serta  pembahasan  yang  dikemukakan  sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Nilai Tukar Rupiah dengan Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 belum dapat diterima. Artinya semakin baik Nilai Tukar Rupiah belum tentu akan diikuti oleh tingginya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26, hubungan antara Inflasi dengan Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 belum dapat diterima. Artinya semakin tinggi Inflasi tidak akan diikuti oleh tingginya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26, hubungan antara Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi dengan Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 dapat diterima. Artinya semakin baik Nilai Tukar Rupiah dan semakin tinggi Inflasi akan diikuti oleh tingginya Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, Kurniawan. 2005 . Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Ed. Revisi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rinek Cipta
Azwar,  Saifuddin.  2010. Metode  Penelitian.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  Boediono.  2001. Ekonomi Makro. Edisi keempat. Yogyakarta: BPFE.
Case, Karl E dan fair, Ray C. 2007. Prinsip-prinsip Ekonomi Makro. Jakarta: Erlangga
Diana, Anatasi dan Lilis Setiawati. 2009. Perpajakan Indonesia (Konsep, aplikasi dan penuntun praktis). Yogyakarta: CV Andi Offset
Djuanda, Gustian dan Lubis, Irwansyah. 2006. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah. Jakarta: Gramedia
Edalmen.  2000. Fluktuasi  Nilai  Tukar  Rupiah:  Faktor  Penyebab  Dampak  dan  Upaya Pengendaliannya. Jurnal ekonomi Fakultas Ekonomi Untar. Vol. 01
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Yogyakarta: Badan Penerbit BPFE.
Gustian, Djuanda dan Lubis, Irwansyah. 2011. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok  Materi: Metode  Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Hutagaol,  John.  2007.  Perpajakan  Isu-isu  Kontemporer.  Jakarta:  Graha  Ilmu.  Ikhsan  dan Salomo. 2002. Keuangan Daerah di Indonesia. Jakarta: STIE-LAN
Indriantoro,  Nur  dan  Supomono,  Bambang.  2002.  Metodologi  Penelitian  Bisnis:  Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE
Judisseno, Rimsky K. 2005. Pajakdan Strategi Bisnis : Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Komara, Ahmad. 2012. Cara Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Cetakan Pertama. Jakarta: Bee Media Indonesia.
Laily, Dwi Yulianingsih. 2018. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak. Malang. Universitas Brawijaya. Press
Ugi, Sugiarti. 2015. Pengaruh Kurs terhadap pembayaran pph pasal 26. Karawang. STIE Pertiwi