## MENEBUS INDONESIA: DARI HUKUM PROGRESIF MENUJU HUKUM KONTRIBUTIF

## Achmad Yusuf
Magister Ilmu Hukum
Abstract
U pheaval globalization is increasingly indiscriminate kept forcing each country to improve and create creative breakthroughs that can give strength to adapt and to provide protection for the rights of its people. Progressive law that was born from the concept of law is responsive and has been well-thought in Indonesia should continue to be developed on an ongoing basis to be able to formulate products for the benefit of legal contributive country and its people. In this paper, the authors deliberately formulate a new legal concept peranakan progressive law which initiated legal discourse as a tool of the state to protect the rights of its people morally and materially, and as the law regulations that directly contributed to the welfare of its people. Wealthy country that keeps foreign squeezed, and the inhabitants transformed into workers and beggars it is appropriate to improve itself through its own laws. So that debts continue inherited from generation to generation is able to be redeemed through legal contributory mindset, not only responsive to the problems of law which float to the surface, or even curb the people. This brief article will describe the laying of the foundation law of contributory globally and solid meaning.
Keywords: progressive law, the law of contributory, welfare.
Abstrak P ergolakan arus globalisasi yang kian membabibuta terus memaksa setiap negara untuk berbenah dan menciptakan terobosan-terobosan kreatif yang mampu memberi kekuatan beradaptasi sekaligus memberi perlindungan terhadap hak- hak masyarakatnya. Hukum progresif yang terlahir dari konsep hukum responsif dan telah terkonsep dengan baik di Indonesia hendaknya secara berkelanjutan terus dikembangkan hingga mampu merumuskan produk-produk hukum yang kontributif bagi kemaslahatan negara dan rakyatnya. Dalam tulisan ini, penulis sengaja merumuskan satu konsep hukum baru peranakan hukum progresif yang mencanangkan wacana hukum sebagai alat negara untuk melindungi hak-hak rakyatnya secara moril maupun materiil dan menempatkan hukum sebagai peraturan yang memberikan kontribusi secara langsung untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Negeri kaya-raya yang terus diperas asing, dan penduduknya disulap menjadi kaum buruh dan pengemis ini sudah sepantasnya untuk berbenah diri melalui hukum-hukumnya sendiri. Sehingga hutang-hutang yang terus terwariskan dari generasi ke generasi mampu untuk ditebus melalui mindset hukum yang kontributif, bukan hanya responsif terhadap problematika hukum yang mengambang ke permukaan, atau bahkan mengekang rakyat jelatanya. Tulisan singkat ini akan memaparkan peletakan pondasi hukum kontributif secara global dan padat makna.
Kata kunci: hukum progresif, hukum kontributif, kesejahteraan.

## Pendahuluan
Dunia terus digerus oleh arus globalisasi yang kian menekan pergerakan kehidupan masyarakat kemanusiaan. Salah seorang pakar ekonomi Indonesia yang pada bulan Maret 2016 dinobatkan menjadi satu-satunya pakar manajemen guru internasional dari Indonesia, Rhenald Kasali, memaparkan bahwa kepemimpinan adalah suatu hal yang unik, tidak bersifat kuantitatif, namun mengandung keberagaman tipe dan model. Kepemimpinan seyogyanya bersifat responsif dengan terobosan-terobosan yang mampu mengakomodir berbagai perkembangan jaman. Visi dan misi yang terintegrasi secara seimbang dan terpadu harus mampu dikuasai oleh pemimpin masyarakat maupun komunitas. Bahwa jumlah pemimpin boleh saja banyak, namun yang membedakan kualitas setiap pemimpin adalah tipe dan model kepemimpinannya dalam menguasai perkembangan pola kehidupan. Kepemimpinan bisa saja maju dan berkembang seiring perkembangan jaman, namun bisa saja berjalan di tempat atau bahkan bisa saja mati jika tidak mampu memberikan terobosan-terobosan jitu dalam mengimbangi perkembangan pola sekaligus frame kehidupan. 1 Ketika menyoal tentang kepemimpinan, norma hukum dan aturan adalah satu hal yang tak bisa dipisahkan.
Dalam hal ekonomi, negara-negara berkembang seperti Indonesia terus dituntut untuk mampu bersaing dalam pembangunan ekonominya, supaya ketertinggalan yang dirasakan segera dilepas menuju persaingan global yang semakin kompetitif. Secara khusus, peranan hukum ekonomi pembangunan maupun hukum ekonomi sosial memiliki posisi yang sangat strategis dalam memajukan berbagai aspek kehidupan negara. Pemerintah dengan kebijakan hukumnya sangat berpengaruh dalam menentukan arah pembangunan global negara melalui asas-asas hukum ekonomi pembangunan negara. Selain itu dalam penerapannya, hukum ekonomi sosial juga harus lebih diperhatikan dalam upaya pemerataan ekonomi secara maksimal. 2
Ketika kita sudah sering menikmati berbagai berita tentang kebijakan hukum di negara- negara maju, seperti Jepang, Korea dan negara-negara Eropa contohnya, bahwa kebijakan hukum mereka yang sudah mampu mengahasilkan arahan-arahan kontributif bagi pembentukan karakter nasionalisme masyarakatnya, sudah seharusnya negara kita belajar menerapkan konsep kebijakan hukum yang mampu memberikan kontribusi bagi kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat melalui pembentukan karakter nasionalisme tersebut. Contohnya, di Jepang dan Korea, kebijakan pembelian barang-barang produksi dalam negeri akan dipermudah dan sangat dihimbau oleh pemerintah, yang pastinya hal tersebut akan memberikan motivasi perusahaan dalam negeri untuk berkembang dan maju. Bahkan, secara sosial, di Korea telah tertanam dalam benak masyarakatnya suatu image buruk bagi mereka yang membeli mobil atau barang-barang elektronik buatan luar negeri, buatan Jepang misalnya, meskipun secara kualitas produk Jepang lebih bagus dari produk mereka sendiri. Begitu pula Jepang yang terus berkembang sebagai negara raksasa dalam hal teknologi mesin, selalu menerapkan kebijakan- kebijakan yang kuat dalam menggiring mindset rakyatnya untuk mencintai produk-produk negaranya sebagai bentuk kontribusi mereka dalam mencintai dan berkorban untuk negara. Masih banyak contoh kebijakan-kebijakan hukum yang diterapkan oleh negara-negara maju dalam melindungi perekonomian dalam negeri mereka, namun Indonesia masih belum berani untuk melakukan hal yang sama. Impor barang luar yang terus membanjiri Indonesia dengan berbagai dampaknya adalah salah satu contoh potret hukum yang tidak kontributif. Seperti pembelian produk mobil dan motor dari Jepang yang terus dipermudah dan tak terkontrol sebenarnya sangat memberikan dampak buruk secara ekonomi maupun sosial yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Gadget yang terus menyerbu dan pula berbagai peralatan elektronik yang masuk ke Indonesia tanpa adanya kontrol hukum yang jelas, sebenarnya juga memberikan dampak psikis bagi masyarakat Indonesia sebagai masyarakat konsumtif.
1 Joko Rizkie Widokarti, Kepemimpinan Transformatif Menuju Masyarakat Madani, 2013, disarikan dari http//:sirod. blogspot.com/2006/11/artikel-manajemen-rhenald-kasali/html.
2 Jonker Sihombing, 2010, Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, hlm. 111.
Tulisan ini merupakan gagasan yang ingin mewujudkan suatu konsep hukum yang fleksibel dan menyeluruh untuk mengurai berbagai permasalahan negara, khususnya dalam hal ekonomi. Fenomena yang bangsa ini rasakan, yaitu Indonesia yang kaya-raya namun belum mampu memakmurkan rakyatnya, bahkan memiliki hutang yang sangat besar kepada negara-negara asing, sudah seyogyanya hal tersebut dianggap tabu dan aib besar bagi penduduknya. Sehingga seluruh lapisan masyarakat Indonesia mampu membulatkan tekad untuk menebus kembali kemerdekaan yang sebenar-benarnya negeri tercinta ini secara bersama-sama dengan penuh rasa nasionalisme yang tinggi.  Kontributif yang dimaksudkan oleh penulis memiliki makna yang luas, baik kontributif yang melekat dalam norma hukum itu sendiri, ataupun kontributif yang terlahir dari penerapan norma hukum tersebut. Cakupan jenisnya pun juga luas, yaitu kontributif secara materi dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan value materi ke dalam negeri untuk kemaslahatan masyarakat, dan pula kontributif secara maknawi dengan mencanangkan strategi-strategi hukum yang mampu membentuk karakter masyarakat yang kokoh serta cerdas dan memiliki gejolak nasionalisme yang tinggi. Sehingga dengan konsep hukum kontributif ini, pemerintah melalui hukum negara bisa merancang suatu sistem yang terprogram secara komprehensif dalam membentuk karakter kokoh masyarakat di berbagai aspek riil maupun non-riil negara.
Contoh penerapan hukum kontributif secara riil bisa diterapkan dalam program-program kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti dengan membuat program transfer pengetahuan ke seluruh masyarakat daerah, baik dalam hal hukum, sosial, politik, budaya dan ekonomi. Secara lebih jelas lagi, dari konsep hukum kontributif, kebijakan hukum yang tercipta juga mampu melindungi masyarakat-masyarakat lemah, seperti dalam hal koordinasi pasar modern dan pasar tradisional, dalam hal buruh dan  ketenagakerjaan, dalam hal investasi yang lebih menguntungkan negara, dan pula berani untuk memangkas berbagai kebijakan yang pada dasarnya mengkhianati kedaulatan negara. Selain itu, dengan konsep hukum kontributif ini, penulis juga mengharapkan agar Indonesia di masa persaingan global ini lebih berani dalam menciptakan terobosan hukum yang dibuat sendiri, yang lebih mementingkan kedaulatan negerinya dan mengganti anasir hukum-hukum lama yang berasal dari kepemerintahan asing yang pastinya sarat tendensi.
Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah terpaparkan diatas, tulisan ini mengerucutkan dua bahasan pokok sebagai rumusan masalahnya, yaitu:
1.  Bagaimanakah seharusnya hukum responsif yang tercermin dalam hukum progresif dikembangkan di Indonesia?
2.  Bagaimanakah model bentuk hukum kontributif yang mampu mendongkrak kembali hukum progresif di Indonesia?

## Pembahasan dan Hasil Analisa
1.  Pengembangan Hukum Responsif di Indonesia Melalui Hukum Progresif “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita”, begitulah kata Alm. Profesor Satjipto Rahardjo. Profesor Satjipto Rahardjo adalah seorang pencetus sekaligus pejuang pergerakan hukum progresif yang hingga kini terus dikembangkan oleh para akademisi ilmu hukum. Landasan pemikiran hukum progresif yang diusungnya adalah bagaimana hukum yang dimiliki oleh negara bukan hanya berupa peraturan- peraturan belaka, melainkan juga mampu untuk menjadi sebuah alat yang diarahkan bagi kemanfaatan masyarakatnya. 3
Hukum Indonesia yang bisa dikatakan sebagai tatanan aturan yang dipaksakan oleh pemerintahan Hindia-Belanda melalui bawuste rechtspolitiek (kebijakan sadar hukum kolonial), sejak awal sudah banyak bertentangan dengan budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. 4
3 Sudijono Sastroadmodjo, “Konfigurasi Hukum Progresif” dalam: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 2, September 2005.
4 Soetandyo Wignjosoebroto, 1994. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Perkem -
Satu permasalahan yang sering dibahas oleh Profesor Satjipto Rahardjo dalam tulisan- tulisannya yang kritis adalah tentang pembuatan rumusan hukum baru di Indonesia. Bahkan di dalam tulisannya ia pernah mendeskripsikan sisi kecacatan hukum Indonesia sejak lahir tersebut dengan reduksi satu partikel kecil makna kata “pencuri” yang dijelaskan oleh Jakob Sumardjo dapat diartikan ke dalam 15 jenis “maling” dalam bahasa Jawa menjadi satu arti “pencurian” dalam Pasal 362 KUHP. Hal tersebut menjelaskan betapa lemahnya kepakaran hukum di negeri ini, hingga masih begitu sulit menciptakan produk hukum yang prefentif dan kualitatif secara menyeluruh. Hukum di Indonesia masih berpangku pada kepentingan pemerintah yang berkuasa, dan belum mampu menjadi pengontrol pergerakan pemerintah tersebut. Kemudian, berpicu dari semakin berkembangnya modernitas yang kian melaju dengan cepatnya serta merubah berbagai paradigma kehidupan, baik politik, sosial dan yang lainnya, khazanah hukum yang merupakan norma pengatur, dipandang juga perlu melakukan penyesuaian paradigma. Pastinya dengan berbagai faktor-faktor dan latar belakang realita hukum Indonesia yang sedikit kita kupas sebelumnya. Hal ini senada dengan yang diistilahkan oleh Thomas Kuhn  yaitu  “loncatan  paradigmatik”  yang  mendefinisikan  perubahan  paradigma-paradigma kehidupan secara revolusioner. 5 Dari loncatan paradigmatik tersebut, hukum progresif ingin mengembalikan hukum pada falsafah asalnya untuk kemanfaatan manusia secara benar. Keadilan yang telah banyak dikebiri demi sebuah prostitusi nafsu penguasa dan para asing yang akhirnya justru menyengsarakan masyarakat yang lemah sudah barang tentu harus dicarikan pijakan akademis demi mengibarkan fungsi hukum yang sejati.

## 2.  Prostitusi Hukum dan Hukum Progresif
Prostitusi hukum di Indonesia yang sudah menjadi imbas dari berbagai kecacatan yang terlanjur sudah ada sejak lahirnya, mulai dari sulitnya menciptakan hukum, kurangnya keseriusan dalam mereduksi makna-makna sosial masyarakat yang diimplementasikan dalam teks perundang-undangan, minimnya pemahaman masyarakat terhadap norma hukum negaranya sendiri yang mengikat mereka dari keterpaksaan, serta buruknya penegakan hukum yang merupakan salah satu saka dari berhasilnya pembentukan suatu negara hukum, semua itu harus dilakukan suatu sikap progresif atasnya untuk mampu mengembalikan hukum pada porsinya dalam kehidupan sosial masyarakat.
Tulisan ini merupakan suatu perumusan opini sekaligus dukungan moril yang ingin penulis sampaikan untuk terus dikembangkannya hukum progresif yang memiliki visi dan misi menjadikan hukum negara menjadi alat bagi kemanfaatan masyarakat, bukan untuk mengekang masyarakat ataupun mengecam masyarakat. Karena selama ini sangat terlihat bagaimana hukum di Indonesia sangat murah untuk dibeli oleh para pemilik modal, dipermainkan orang-orang beruang, bahkan orang asing sekalipun, serta bagaimana pemerintah dengan mudahnya mempermainkan hukum demi kemaslahatan mereka atau koalisi partai mereka tanpa mempertimbangkan kemanfaatan yang kembali kepada masyarakat banyak. “The live of the law has not been logic. It has been experience” yang diuangkapkan oleh Oliver Wendell Holmes tersebut sangat sesuai dengan pijakan hukum progresif. Yaitu hukum tidak melulu berpicu pada logika aturan saja, namun juga harus mempertimbangkan aspek empiris masyarakat, sehingga mampu menginterpretasikan makna dan nilai dalam kehidupan sosial secara proporsional dan tidak kaku. Oleh karena itu, pada dasarnya, hukum progresif selalu berpihak kepada yang lemah demi terwujudnya keadilan yang seimbang dan terarah. 6
Ketika kita menilik sejarah, paham kolektivisme yang mengatakan bahwa negara merupakan alat penindas kelas yang lebih lemah dan menistakan kebebasan individu-individu
bangan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Grafindo Persada. Hlm. 19 dan 56.
5 Thomas Kuhn, 1989. “Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains (The Structure of Scientific Revolutions, diterjemahkan oleh: Tjun Surjaman)”, Bandung: Remadja Karya CV. Hlm. 57-83.
6 Op. Cit, hlm. 187.
yang tertindas telah lama tergeser oleh paham individualisme yang mengatakan bahwa negara adalah kesepakatan kontrak antara seluruh individu masyarakat. Paham individualisme inilah yang mewarnai revolusi-revolusi politik di Barat sejak lama. Keduanya masih sama-sama kaku terfokus pada hukum positif mereka. 7
Seiring perkembangan zaman, teori hukum baru telah terlahir dari proses dialektika antara tesis positivisme hukum dan antitesis aliran sejarah, yaitu sociological jurisprudence yang mencoba memaknai hukum melalui aspek sosial. Konsep utamanya adalah bahwa hukum harus sesuai dan mampu mengerti keadaan sosial masyarakat yang dinaunginya. Dari sinilah perkembangan hukum responsif dimulai. 8 Di negara-negara maju, penciptaan produk hukum telah mencapai standar responsif dalam artian prefentif maupun solutif bagi kehidupan sosial masyarakatnya. Seperti tentang produk hukum LGBT, produk hukum investasi, hukum yang berkaitan dengan SARA dll. Penciptaan hukum mereka sudah pada level prefentif dan bukan hanya solutif.
Secara lebih dekat, jika kita amati di Indonesia, dalam penerapan hukum progresif yang merupakan peranakan hukum responsif, terlihat masih hanya sekedar sebuah teori besar yang masih minim dalam prakteknya. Positivisme masih mengakar kuat dalam tubuh hukum di negeri ini yang selalu menjadi senjata rezim pemerintahannya yang berkuasa. Para pakar hukum terkesan kurang didukung pemerintah dalam menciptakan hukum-hukum yang prefentif dan solutif dalam berkontribusi memecahkan permasalahan negara ataupun memetakan arah karakter hukum negara. Hukum di Indonesia masih terkesan milik penguasa dan bukan untuk kemaslahatan masyarakat bersama.
Menurut pengamatan penulis, positivisme hukum di Indonesia masih kuat dikarenakan kurangnya perhatian sebagian besar masyarakat terhadap hukum itu sendiri yang disebabkan oleh kurangnya publikasi kebijakan-kebijakan hukum terhadap mereka. Oleh karena itu, jika para aktivis hukum progresif ingin mendongkrak kembali hukum progresif secara lebih matang dan efektif, mereka harus melakukan sosialisasi terhadap dasar-dasar hukum progresif kepada masyarakat luas untuk membentuk karakter kritis masyarakat yang melek terhadap hukum. Sehingga kekuatan pemerintah sudah mampu dilawan oleh sikap kritis masyarakat, baik di kota maupun di desa-desa. Hal inilah yang dicanangkan dalam pembentukan civil society di negara- negara berkembang maupun negara maju. Dan pastinya, yang ingin disampaikan penulis adalah perbaikan karakter memang seyogyanya dimulai dari fokus terhadap ranah hukum terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, sebagai penduduk negara hukum, masyarakat Indonesia berhak dan harus mendapatkan sosialisasi pendidikan hukum secara merata sebagai bekal mereka untuk memahami, mentaati dan mengkritisi hukum. Adapun pembangunan aspek moral reliji dan sosial bisa dijalankan secara beriringan dengan aspek hukum progresif yang digagaskan. Jika dalam mengusung konsep hukum progresif setiap pakar hukum telah menuangkan berbagai opini mereka dalam mendongkrak kemajuan hukum Indonesia, maka dalam gagasan ringan ini, penulis ingin menyampaikan satu konsep di bawah hukum progresif, yaitu hukum kontributif yang akan dibahas dalam analisa selanjutnya.
3.  Saran Para Ahli Hukum Progresif
Profesor Satjipto Raharjdo dalam mengusung konsep hukum progresif mengusulkan adanya perombakan mindset hukum secara nasional, bahwa hukum Indonesia tidak harus melulu disesuaikan dengan hukum internasional, namun Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu menciptakan hukum yang sesuai dengan karakter sosialnya sendiri sesuai Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, hukum bukan hanya alat kekuasaan bagi rezim yang berkuasa, namun sebagai perwujudan aspirasi rakyat yang mampu mewujudkan kesejahteraan kehidupan mereka.
7 Absori, 2013, Politik Hukum Menuju Hukum Progresif, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 103-104.
8 Ibid, hlm. 26.
Muladi menyatakan perlunya beberapa langkah antisipatif yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi globalisasi yang terus berkembang, antara lain adalah upaya struktural dengan mempersiapkan model struktur yang kokoh dalam huku, upaya substansial dengan melakukan harmonisasi hukum domestik dan internasional secara jelas, upaya kultural dengan memperhatikan kultur hukum yang dimiliki Indonesia, dan upaya profesionalitas sumber daya manusia yang harus terus disiapkan.
Absori menambahkan langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam membangun karakter hukumnya pada era globalisasi ini adalah antara lain; selektivitas dalam pengambilan atau adopsi hukum, harmonisasi hukum domestik dengan hukum Internasional harus mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional dan lebih menguntungkan rakyat, kejelasan Indonesia dalam keikutsertaannya perjanjian internasional secara publik, menjadikan hukum Indonesia sebagai hukum prefentif bukan hanya solutif, dan yang terakhir adalah perlu adanya peningkatan dalam penegakan hukum. 9
Menurut penulis, konsep hukum progresif yang terlahir dari teori hukum responsif sudahlah matang dan terarah dengan baik, namun perlu adanya pengembangan yang lebih serius dalam mendeskripsikan hukum sebagai alat untuk menuju kepada pewujudan kesejahteraan rakyat. Dengan makna hukum kontributif, pengembangan hukum progresif akan lebih tergambarkan di benak masyarakat secara praktis.

## 4.  Model Hukum Kontributif Peranakan Hukum Progresif
Kontribusi berarti sumbangan, 10 ataupun sumbangsih, baik berupa peran sikap dan tindakan ataupun suatu hal materi dalam mewujudkan suatu tujuan. Hukum kontributif dimaksudkan5 oleh penulis sebagai suatu konsep pemetaan hukum, yaitu bagaimana hukum mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat yang merupakan cita-cita tertinggi suatu negara hukum, bagaimana hukum mampu menciptakan norma yang membentuk karakter kebangsaan masyarakat yang kontributif terhadap pembangunan negerinya, bagaimana hukum mampu menciptakan norma yang menghasilkan materi untuk kepentingan rakyatnya serta menjunjung tinggi kepentingan negara, baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya.

## 5.  Hukum dan Kesejahteraan Rakyat: Sarana dan Tujuan
Secara sederhananya, kita petakan dua bagian penting dalam negara hukum, yaitu tujuan dan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan negara hukum adalah kesejahteraan rakyatnya, sedangkan sarananya adalah hukum yang dirumuskan untuk mencapai kesejahteraan bersama tersebut. Sesuai dengan konsep hukum progresif, hukum kontributif ingin mengembalikan peran hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kultur sosial masyarakat itu sendiri.
Satu hal yang selalu harus dikumandangkan di dalam tatanan hukum Indonesia saat ini adalah jika hukum masih ingin menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, maka hukum harus mampu merespon nilai-nilai keadilan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan tertinggi negara hukum. 11
Arti luasnya adalah hukum seharusnya mampu menciptakan suatu kontribusi yang relevan bagi satu tujuan utama dibentuknya negara hukum, yaitu kesejahteraan masyarakat. Hukum harus menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat, bukan sebagai bentuk obyek kekuasaan rezim penguasa. Satu tolok ukur dalam dirumuskannya suatu produk hukum adalah kesejahteraan masyarakat yang bernaung di bawah payung hukum tersebut, baik secara materi maupun secara maknawi. Oleh karena itu, dalam pemetaan hukum kontributif perlu dirincikan bentuk kontribusi yang terlahir dari hukum yang ada, yaitu unsur materi dan unsur maknawi.
9 Op. Cit., Absori, 2013, hlm. 62-66.
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi online) 2015, http://kbbi.co.id/cari?kata=kontribusi.
11 Yohanes Suhardin, Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum, Jurnal: Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, hlm. 345-346.
6.  Kontribusi Materi
Kontribusi hukum dalam unsur materi yang dimaksudkan penulis disini adalah bagaimana hukum mampu memberikan hasil yang lebih bagi kemakmuran rakyat Indonesia secara materi. Gambaran gamblangnya adalah seperti negara Turki di bawah kepemimpinan Recep Tayyep Erdogan, bagaimana Turki yang sebelumnya lemah dalam berbagai hal, ekonomi, pendidikan, politik, sosial, pertahanan dan lain sebagainya, mampu untuk bangkit dalam kurun waktu yang begitu  cepat.  Turki  mampu  menjadi  kekuatan  ekonomi  terbesar  di  Eropa,  menekan  inflasi keuangan, menjadi negara pengekspor dalam berbagai produk, menekan angka pengangguran dengan upah buruh yang naik berlipat-lipat, kembali mengembalikan fitrah Turki sebagai negara Muslim, infrastruktur yang semakin maju, pertahanan yang semakin kuat dengan memproduksi sendiri sarana pertahanan dan keamanan, menanggung biaya pendidikan masyarakatnya dengan memajukan program dan metode pendidikannya, dan masih banyak lagi. Seorang Recep Tayyep Erdogan hanyalah seorang pemimpin negara seperti halnya yang lainnya, namun dia mampu untuk membuat hukum di negaranya menjadi kontributif bagi masyarakat Turki secara unsur materi. Di belakangnya, para pakar hukum diberikan jalan yang lebar untuk menyiapkan mimpinya dalam menjadikan Turki sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Eropa dan Timur Tengah di tahun 2023. Para pakar dibiayai oleh pemerintahannya untuk turut berjuang melakukan berbagai penelitian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Turki secara menyeluruh.
Contoh lain adalah Korea dan Iran yang saat ini juga mampu bersaing dengan negara- negara maju karena menanamkan rasa nasionalisme ekonomi kepada masyarakatnya. Dengan mengandalkan produksi dalam negeri dan menanamkan kepercayaan besar terhadap produk- produk dalam negeri kepada masyarakatnya, Korea dan Iran mampu berkembang dengan baik dalam berbagai produk yang kompetitif dalam skala global. Nilai yang mampu kita baca adalah Korea dan Iran telah mampu menciptakan hukum yang kontributif bagi kesejahteraan rakyatnya secara materi.
Contoh lain lagi adalah Jepang dan Cina bagaimana kedua negara ini mampu memanfaatkan peluang secara aktif di dalam produktivitas ekonomi dunia. Keduanya mampu menciptakan hukum kontributif secara materi sesuai dengan karakter dan kultur hukum masing-masing. Jepang memiliki hukum yang kokoh, namun responsif terhadap kekuatan kultur negaranya dalam beraktivitas ekonomi. Sedangkan Cina memiliki hukum yang masih belum kokoh dalam hal ekonomi karena terkesan kaku dan berbenturan dengan kultur budayanya yang cenderung permisif dalam berbisnis, namun justru negara mampu memetakan hukum sebagai sarana penggenjot ekonomi negara, yaitu dengan menekan upah minimum buruh untuk menarik para investor asing untuk berinvestasi. Cina mampu menyerbu berbagai negara di belahan dunia dengan produk-produk murahnya yang beraneka-ragam. 12
Contoh lain lagi yang lebih praktis adalah di negara-negara Eropa, seperti Inggris dalam mengelola persaingan pasar tradisional dan pasar modern dengan memberikan patokan harga yang berbeda pada produk yang sama-sama dijual oleh pasar tradisional ataupun toko tradisional terhadap harga pada pasar dan toko modern. Tujuannya adalah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat lemah yang beraktivitas ekonomi di toko dan pasar tradisional. Dan masih banyak lagi contoh kebijakan hukum yang jika Indonesia berani merubah mindset dan paradigma hukumnya, Indonesia mampu untuk menciptakannya.
7.  Kontribusi Maknawi
Adapun kontribusi yang berupa unsur maknawi dari hukum bagi kesejahteraan masyarakat adalah berbagai hal yang mampu menjaga moralitas bangsa, kearifan lokal bangsa, kerukunan bangsa dan rasa nyaman, adil dan sejahtera yang mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada dibawah naungan payung hukum tersebut. Seharusnya hukum juga
12 Kevin Zheng Zhou dan Laura Poppo, Exchange Hazard, Relational Reliability & Contracts in China: The Contingent Role of Legal Enforceability, Journal of International Business Studies: Downloaded from 130.63.180.147 on Saturday 07 November 2015, JSTOR Terms & Conditions.
mampu menyiapkan kader masyarakat yang berkarakter cerdas, kritis dan berpikir maju dalam menghadapi problematika kenegaraan dan kemasyarakatan. Karena sebagai bangsa yang memiliki kemajemukan yang besar, Indonesia bukan hanya membutuhkan karakter yang kritis secara legal dan prosedural, namun juga secara moral dan sosial. Oleh karena itu, dengan konsep hukum kontributif, diharapkan munculnya produk-produk hukum yang memberikan kontribusi berupa pembentukan karakter bangsa yang kokoh, kritis dan memiliki responsivitas yang tinggi terhadap realita kehidupan berbangasa, bermasyarakat dan bernegara.
Contoh dari arti kontribusi unsur maknawi tersebut bisa dikembangkan melalui program- program strategis yang langsung didorong oleh hukum itu sendiri. Di negara-negara maju yang telah mampu mewujudkan civil society , masyarakat sipil ataupun masyarakat madani, pembentukan karakter masyarakat yang langsung dikendalikan oleh hukum sangat memiliki peran yang besar dalam menentukan kesejahteraan masyarakatnya. Malaysia contohnya, setelah menerapkan konsep Masyarakat Madani yang diartikan sebagai Civil  Society oleh Perdana Menterinya, Anwar Ibrahim, pada masa menjelang akhir tahun 1990-an, dengan tekad yang bulat menggaet suara rakyat Malaysia untuk melakukan perubahan karakter bernegara mereka, Malaysia terus melaju meninggalkan Indonesia yang masih terkungkung oleh kemajemukan yang masih sulit didudukkan sebagai asas nasionalisme. Memang menurut banyak pakar konsep masyarakat madani tidaklah sama dengan konsep civil society yang telah berkembang lama di Barat, namun yang kita bahas bukanlah hal teoritis tersebut, tapi bagaimana Malaysia mampu bangkit dengan konsep uniknya membawa kultur Islam dan modernitas hukum dalam membangun karakter bangsanya. 13
Meski begitu, sebenarnya Indonesia dalam hal gerakan revolusi memiliki gerakan yang tersistem dengan baik yaitu gerakan “Indonesia Mengajar”. Gerakan yang digagas oleh salah seorang tokoh pendidikan Indonesia, Anies Baswedan, merupakan gerakan terkonsep yang perlu dikembangkan oleh negara, yaitu dengan menjadikannya program yang berada dalam kebijakan hukum. Indonesia Mengajar dengan berbagai program yang sangat cocok untuk masyarakat Indonesia dengan menitikberatkan fokus pada output perubahan perilaku sosial. Indonesia Mengajar memiliki misi mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk memperhatikan pendidikan Indonesia dengan memanfaatkan realita sosial yang emnguntungkan dan yang kurang menguntungkan. Dengan gerakannya yang sistematis, Indonesia Mengajar mampu memberikan kontribusi besar bagi unsur karakter bangsa yang lebih kritis secara sosial. 14 Konsep Indonesia Mengajar yang telah mengundang banyak pihak untuk memberikan apresiasi terhadapnya, baik dari dalam maupun luar negeri, seyogyanya dijadikan konsep kebijakan-kebijakan hukum dalam membentuk karakter masyarakat secara bertahap oleh pemerintah yang berkuasa. Konsep Indonesia Mengajar yang terfokus pada lini pendidikan global bisa dijadikan konsep untuk mencerdaskan masyarakat dalam lini-lini khusus keilmuan lain, seperti dalam memahamkan hukum kepada masyarakat, memberikan pelatihan bisnis dan ekonomi konservatif kepada masyarakat sesuai corak wilayah, memahamkan agungnya kerukunan, memahamkan perlindungan terhadap lingkungan dan lain sebagainya, serta memberikan pendampingan terhadap praktek atas pelatihan yang disalurkan. Memang secara acak beberapa program kementrian seperti Kementrian Sosial sering melakukan gerakan serupa, namun konsep dan sosialisasi yang hanya mencakup wilayah-wilayah tertentu kurang menggugah semangat masyarakat Indonesia secara meluas untuk benar-benar menyatukan tekad membangun bersama karakter bangsa.
13 Mohammad Muslih, Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam dengan Problem Kebangsaan, Jurnal Tsaqafah, Vol. 6, No. I, April 2010.
14 Imron Wakhid Harits, Stefan Chudy & Jetka Plische, Empowering Social Capital through Indonesia Menga - jar  (Indonesia Teaching) Movement, Embracing The Remote Island Students, Journal: Global Journal for Research Analysis, Vol. 5, Issues 2, Februari 2016.
Penutup Indonesia merupakan negara hukum yang harus mampu membaca karakter dan kultur hukumnya sendiri. Oleh karena itu, setelah melihat fenomena kepemimpinan selama beberapa orde semenjak masa kemerdekaan dengan berbagai coraknya, masyarakat Indonesia hanya disuguhi realita bahwa Indonesia masih belum mampu menciptakan hukumnya sendiri yang mampu melindungi kepentingan rakyat untuk mewujudkan mimpi besar sebuah kesejahteraan. Indonesia masih belum seutuhnya milik rakyat Indonesia. Indonesia masih canggung menata dan memetakan karakter hukum dan pembangunan negaranya sendiri. Bukti sudah terlalu banyak untuk bisa memaparkan teori realitas tersebut. Freeport, kontrak produk kendaraan bermotor dari Jepang, tambang minyak dan batubara yang masih dikangkangi asing, kelapa sawit dan hasil-hasil bumi lain, bahkan perusahaan-perusahaan negara sudah tidak lagi murni untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Teori hukum responsif yang diwakili oleh hukum progresif di Indonesia sebenarnya merupakan gerbang besar Indonesia untuk bangkit membuat suatu revolusi hukum ke arah yang lebih baik dan relevan. Dengan menambahkan konsep hukum kontributif yang digagas oleh penulis ini, perombakan makna hukum yang sebelumnya hanya sebuah norma akan lebih mengarah pada sumbangsih hukum terhadap realisasi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara praktis. Sekali lagi, intinya adalah bahwa hukum harus memberikan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik secara materi maupun maknawi.
Saran yang menjadi titik penting dari tulisan ini adalah bahwa Indonesia membutuhkan gerakan para pakar untuk melakukan pembangunan karakter sesuai dengan keahlian masing- masing. Pertama kali yang perlu dibangun untuk bisa mewujudkan konsep hukum kontributif adalah gerakan pembangunan karakter yang terkonsep dengan baik seperti yang dilakukan oleh gerakan Indonesia Mengajar. Namun perlu diperluas cakupan lini kepakarannya yang bukan hanya tertitik pada pendidikan secara umum. Gerakan sosialisasi hukum, pengembangan kepakaran ekonomi dan bisnis, pengembangan moral dan nilai sosial dan semua aspek yang menyangkut pembangunan karakter bangsa harus ditransfer secara merata di tubuh kesatuan masyarakat. Sehingga, jika gerakan-gerakan tersebut sudah mampu membuka cakrawala masyarakat, hukum akan mudah untuk diarahkan menuju kepada hukum kontributif dengan mensistemkan program-program tersebut secara bertahap di bawah kendali hukum. Untuk selanjutnya, karakter masyarakat yang terbangun akan secara otomatis mampu mendampingi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang kontributif bagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik secara materi maupun maknawi.
Pastinya, hanya ruh nasionalisme yang tinggi yang mampu mewujudkan harapan utopis tersebut. Indonesia harus mampu menebus pembodohan hukum yang selama ini dibiarkan dan bangkit menuju pada pembangunan karakter mandiri, kritis dan kontributif yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan besarnya. Jika negara-negara lain mampu membangun karakter bangsanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, mengapa Indonesia tidak?

## Daftar Pustaka
Absori, 2013, Politik Hukum Menuju Hukum Progresif, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Harits, Imron Wakhid, Stefan Chudy & Jetka Plische, Empowering Social Capital through Indonesia Mengajar  (Indonesia Teaching) Movement, Embracing The Remote Island Students, Journal: Global Journal for Research Analysis, Vol. 5, Issues 2, Februari 2016.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi online) 2015, http://kbbi.co.id
Kuhn, Thomas, 1989. “Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains (The Structure of Scientific Revolutions, diterjemahkan oleh: Tjun Surjaman)”, Bandung: Remadja Karya CV.
Muslih, Mohammad, Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam dengan Problem Kebangsaan, Jurnal Tsaqafah, Vol. 6, No. I, April 2010.
Sastroadmodjo, Sudijono, “Konfigurasi Hukum Progresif” dalam: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 2, September 2005.
Sihombing, Jonker, 2010, Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
Suhardin, Yohanes, Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum, Jurnal: Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009.
Widokarti, Joko Rizkie, Kepemimpinan Transformatif Menuju Masyarakat Madani, 2013, disarikan dari http//:sirod.blogspot.com/2006/11/artikel-manajemen-rhenald-kasali/html.
Wignjosoebroto, Soetandyo, 1994. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
Zhou, Kevin Zheng dan Laura Poppo, Exchange Hazard, Relational Reliability & Contracts in China: The Contingent Role of Legal Enforceability, Journal of International Business Studies:  Downloaded  from  130.63.180.147  on  Saturday  07  November  2015,  JSTOR Terms & Conditions.