https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 3, Issue 1, Juli 2021
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2021. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 3, Issue 1, Juli 2021

## DAFTAR ISI

## ARTIKEL RISET
Konstantina Renyaan Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie dalam Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  di  Kabupaten Biak Numfor 1-10 Perjaka Purba Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah 11-20 Emilia Kristine Oktavia Mniber Analisis  Yuridis  Tindak  Pidana  Persetubuhan Anak  Dibawah  Umur  Wilayah  Hukum  Biak Numfor 21-33 Inosentius Teturan Perjanjian  Terapeutik  Terhadap  Pasien  Sebelum Dilakukan Pembedahan: Studi Kasus RSUD Biak Numfor 34-44 TINJAUAN LITERATUR Fikri Latukau & Syah Awaluddin Uar Penerapan  Prinsip Strict  Liability dalam  Hukum Lingkungan  Internasional  dan  Nasional  Terkait Lingkungan Laut 45-54 RESENSI BUKU Yanuriansyah Arrasyid Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik Penulisan  Artikel  (Edisi  Revisi).  Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021. Pages: 455. ISBN: 978- 623-6571-80-4 55-58
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v3i1.145

## Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Antara  Bank  dan Nasabah

## Perjaka Purba
Universitas Pendidikan Ganesha

## Korespondensi
Perjaka Purba, Universitas Pendidikan Ganesha, Jl. Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81116.
E-mail: perjaka.purba@undiksha.ac.id

## Original Article

## Abstract
The  current  study  is  aimed  to  investigate  the  process  of  resolving disputes between banks and customers based on the legal provisions of (Bank  Rakyat Indonesia)  BRI  Bank  especially in Biak  Regency  and  to investigate  the  alternative  mediation process  during  dispute resolution between banks and customers. The research methodology is the library and the field research method based on the implementation occurred at Biak’s BRI Bank. In addition to reviewing the various needed domains in  the  study,  the  researcher  also  conducted  observations  and  direct interviews  with  informants.  The  results  of  the  study  indicate  that  the alternative  resolution  between  customers  and  the  bank  is  conducted through non-litigation as a very efficient and effective method. The non- litigation  mediation  is  simpler  and  relatively  cheaper.  The  mediator  is neutral and does not side with the parties. In addition, It is applied by Biak’s BRI  Bank  during  dispute  resolution  due  to  its  easiness  and economical  cost.  Customers  are  indeed  helpless  against  the Bank  and only  surrender  at  the  court.  To  protect  customer  rights,  banking mediation is established to resolve disputes. Mediation as the settlement benefits the parties because it is efficient in a relatively short time. Keywords : Mediation Procedure, Alternative Settlement, Dispute Between Bank and Customer.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini mengkaji proses penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah berdasarkan ketentuan hukum bank BRI Cabang Biak dan mengkaji  proses  mediasi  yang  merupakan  alternatif  penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah. Metode dalam penelitian ialah metode kepustakaan  dan  metode  penelitian  lapangan berdasarkan  pelaksanaan yang  terjadi  pada  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI)  Cabang  Biak.  Selain mengkaji berbagai dokumen yang diperlukan dalam penelitian, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  alternatif  penyelesaian  sengketa yang  tejadi  antara  nasabah dan Bank  BRI  Cabang  Biak  adalah  melalui jalur non-litigasi. Hal tersebut dianggap sangat efisien serta efektif. jalur non-litigasi berupa proses mediasi yang dipandang sebagai proses yang lebih sederhana dari segi prosedur dan relatif lebih murah. Sifat Mediator ialah netral dan tidak memihak para pihak. Selain itu, non-litigasi melalui
Mediasi merupakan pilihan yang diterapkan bila terjadi sengketa di BRI Cabang Biak, penerapan mediasi sangat memudahkan dan hemat biaya. perselisihan  antara  bank  dan  nasabah  merupakan  masalah  yang kompleks. nasabah tidak berdaya saat melawan pihak Bank di meja hijau dan hanya pasrah diri bila bersengketa dengan Bank. Untuk melindungi hak  nasabah,  terbentuklah  mediasi  perbankan  guna  menyelesaikan sengketa. Penyelesaian melalui mediasi menguntungkan para pihak sebab efisien dengan waktu yang relative singkat.
Kata Kunci : Prosedur Mediasi, Alternatif Penyelesaian, Sengketa Antara Bank dan Nasabah.

## 1. PENDAHULUAN
Globalisasi  telah  mempengaruhi  setiap  aspek  kehidupan  masyarakat,  tak  terkecuali  masyarakat Indonesia,  terutama  di  bidang  hukum  dan  ekonomi.  Tiap  saat  sector  hukum  dan  ekonomi  di Indonesia memaksa untuk mengenal secara mendalan nilai-nilai baru yang belum pernah diketahui. Terjadinya  nilai  peningkatan  perdagangan  dan  investasi,  tak  hanya  menimbulkan  dinamika peningkatan dalam system ekonomi, namun terjadi peningkatan intensitas konflik tiap masyarakat. 1 Ekonomi  negara  Indonesia  salah  satu  Pilar  pembangunannya  terletak  pada  sector  perbankan. Segala praktik perbankan harus berlandaskan sesuai dengan Ideologi Pancasila dan UUD 1945. keberadaan perbankan mulai mendapat pengakuan secara yuridis saat berlakunya UU No. 14/1967 Pokok-pokok  Perbankan  kemudian  mengalami  gubahan  melalui  UU  No.7/1992  tentang Perbankan selanjutnya diperbaharui melalui UU No.10/1998.
Perbankan dalam peranannya di sector ekonomi dapat terlihat pada bank sendiri yaitu instutisi yang  berfungsi  menyimpan  dana  masyarakat  serta  menyalurkan  kepada  masyarakat  berbentuk kredit  dan  bentuk  yang  lain  sebagai  wujud  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat.  Bank  merupakan institusi bergerak khusus bidang keuangan dan wadah bagi individu serta badan usaha (negeri atau swasta) guna menyimpan dana yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Pada kegiatan kredit, bank  serta  masyrakat  semua  berpartisipasi  dalam  hal  pembayaran  pada  sektor  ekonomi.  Pasca reformasi perkembangan perbankan di Indonesia cukup pesat dengan terlihatnya beberapa bank yang bermunculan. 2 Kantor cabang bank telah menyentuh wilayah pedesaan umumnya hal itu guna  mempermudah  dan  mendorong  masyarakat  untuk  melakukan  pembukaan  rekening meskipun dengan nominal kecil. Selain itu bank menawarkan promosi dan hadiah menarik bagi masyarakat  yang  hendak  menjadi  nasabahnya  dan  bersedia  menyimpan  uangnya  di  bank berangkutan.
Perspektif UU No 8/1999 berisi Perlindungan Konsumen, bersifat perjanjian simpan pinjam atau  perjanjian  kredit.  Perlindungan  hukum  bagi  nasabah  telah  dilakukan  melalui  tahapan  pra- perjanjian hingga pelaksanaan perjanjian. Bilamana telah tercipta simbiolisme hukum antara bank dan  nasabah  akan  memungkinkan  terjadinya  kemunculan  pihak  dan  akan  terjadi  sengketa.  Bila sengketa telrah terjadi maka dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Melihat fakta yang terjadi terdapat sistem peradilan yang dirasa belum mampu dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks dalam berbagai permasalahan. Hal ini terlihat
1 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
2 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
dalam  proses  di  Pengadilan  yang  dianggap  rumit  dan  menyusahkan  serta  membutuhkan  waktu yang lama. Hal itu menimbulkan indikasi sebagaimana dalam asas sederhana, cepat dan biaya ringan hanyalah slogan semata. 3
Namun hakikatnya penyelesaian sengketa yang terjadi pada institusi bank masih banyak yang tidak melalui proses non-litigasi. Perihal tersebut terlihat pada klausul perjanjian pada institusi bank di dalamnya yang mencantumkan mediasi sebagai salah satu alternatif dalam menempuh sengketa, arbitrase  sebagaimana  dalam  UU  No.30/1999  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa. Penyelesaian sengketa antar nasabah dan bank dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau non-litigasi berdasarkan duduk perkara dengan melihat sifat, konflik serta hak. Selain itu melihat perjanjian yang dibuat antara pihak apakah ingin membawa ke jalur litigasi atau non-litigasi. Para pihak harus melalui prosedur dalam menyelesaikan sengketa penghentian perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku.  Namun  dalam  penyelesaian  alternatif  bersifat  tidak  formal  hal  itu  disebabkan  karena bersifat kepentingan masing-masing pihak.
Sebagai  wujud  meningkatkan  pelayanan  yang  baik  guna  mengatasi  nasabah  yang  merasa kurang  puas,  Bank  Indonesia  mengesahkan  aturan  yang  menjadi  landasan  bagi  nasabah  guna menyatakan ketidakpuasannya. Nasabah memiliki kewenangan dalam hal pengajuan aduan kepada bank  tempat  nasabah  menyimpan  uangnya  hal  ini tertuang pada  Peraturan  No.  7/7/PBI/2005 menyinggung  Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah.  Dalam  aturan  tersebut  nasabah  diberi kesempatan  dalam  menyampaikan  segala  permasalahan  yang  ada  pada  bank  tempat  nasabah menyimpan uang. Kemudian karena dinilai kurang memuaskan nasabah. Selain itu wujud perhatian bank  kepada  nasabah  dengan  mengeluarkan  aturan  No.  8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi Perbankan.
Bank  Rakyat  Indonesia  merupakan  asset  Negara  yang  menjalankan  fungsi  perbankan sebagaimana layaknya Bank-Bank nasional dan swasta lainnya di Indonesia. Eksistensi Bank BRI di Kabupaten Biak Numfor tidak terlepas dari beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan proses perbankan itu sendiri. berbagai alternative yang menjadi payung hukum (landasan) di beri ruang oleh hukum dalam memberikan solusi terbaik antara para pihak yakni bank dan nasabah sampai menemukan keadilan bersifat win-win solution bagi yang bersengketa. Salah satu sengketa Bank yakni sebagaimana yang diungkapkan oleh Himawan Soebiantoro Ketua LAPSPI ialah terkait dengan kredit macet, yakni Ketika terdapat nasabah yang melakukan protes saat proses tersebut. Berdasarkan  ketentuan,  pihak  bank  berkuasa  untuk  menjual  kredit  sebagai  pelunasan.  tetapi, terdapat juga prosedur ketika nasabah telah membuat komitmen untuk membayar kreditnya, bank tidak dapat segera memutuskan eksekusi. Dalam kasus diatas, sengketa sering terjadi. “Begitu ada surat dari bank bahwa mereka ingin menjual agunan di lelang, mereka panik”. Mau menghubungi bank tidak bisa, langsung ke OJK atau LAPS.
Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang sering dipergunakan oleh para pihak untuk  menghemat  waktu  dan  biaya.  Dalam  hal  ini  mediasi  tidak  mengurangi  peran  penting pengadilan dalam menyelesaikan beragam persolan. Oleh karena itu sebagai wujud menerapkan asas cepat dan berbiaya ringan maka mediasi diterapkan dalam berbagai permasalahan. 4 Penelitian terdahulu  dilakukan  oleh  Muhammad  Audi  dalam  hal  mediasi.  Fokus  penelitian  ialah  terkait mediasi sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam dunia perbankan antara
3 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
4 Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan .
nasabah dan bank. Hasil yang diperoleh adalah mediasi merupakan jalur utama yang digunakan dalam upaya penyelesaian. 5
Penelitian  oleh  Suherman  membahas  tentang  mediasi  sebagai  salah  satu  upaya  dalam menyelesaikan sengketa perbankan. Fokus dalam penelitinan tersebut adalah mediasi sebagai upaya untuk  menyelesaikan  segala  permasalahan  yang  timbul  dalam  Lembaga  perbankan.  Hasil  yang diperoleh nasabah dapat mengajukan kepada bank terkait mediasi bilamana pelayanan bank tidak sesuai atas yang diharapkan. Selain itu terdapat kelemahan dan kekurangan yang diperoleh terkait mediasi. 6 Penelitian  oleh  Anak  Agung  Ayu  dalam  hal  mediasi  menyinggung  institusi  bank Indonesia yang berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank. Penelitian tersebut berfokus kepada peranan bank yang bertindak sebagai mediator atau penengah kepada pihak yang berperkara. 7
Penelitian oleh Nahdhah yang membahas terkait konsep keadilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang d timbulkan dalam dunia perbankan. Dalam hal ini mediasi dianggap sebagai  altenatif  melalui  non-litigasi  dan  mediator  bertindak  sebagai  mediator  dan  hanya mempertemukan para pihak berperkara. 8 Oleh sebab itu, penelitian empiris lanjutan terkait peran mediasi perlu dilakukan khususnya yang berlaku dalam ketentuan Lembaga Perbankan. Dalam hal ini,  penelitian  terkini  berupaya  mengkaji  implementasi  mediasi  sebagi alternative  dispute  resolution antara  pihak  bank  dan  nasabah.  Kajian  ini  dilaksanakan  di  Lembaga  perbankan  Bank  Rakyat Indonesia di Kabupaten Biak Numfor.
Melihat latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimana cara penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah menurut hukum perbankan pada Bank BRI Cabang  Biak? 2) Bagaimana  penerapan  mediasi  pada  penyelesaian  sengketa  antara  bank  dan nasabah pada Bank BRI Cabang Biak? Adapun tujuan penelitian disini ialah untuk mengetahui tata cara  penyelesaian  sengketa  antara  bank  dan  nasabah  menurut  hukum  perbankan  dan  untuk mengetahui penerapan mediasi pada penyelesaian sengketa antar nasabah dan bank.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif empiris dengan menalaah kaidah hukum yang telah ada das sollen dengan fakta hukum yang terjadi das sein . Penelitian dilakukan di wilayah hukum Biak Numfor pada kantor BRI cabang Biak dimana ditemukan sengketa yang terjadi antara nasabah dan Bank terkait administrasi perbankan. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pihak terkait dan observasi di  tempat  penelitian  serta  data  sekunder  diperoleh  melalui  prosedur  dokumentasi  berbagai dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. Setelah seluruh data telah diperoleh, maka akan dilakukan  analisis  dengan  melalui  tehnik  analisis  kualitatif  dan  kemudian  selanjutnya  disajikan secara deskriptif.
5 Muhammad Audi, “Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank,” Supremasi Jurnal Hukum 1, no. 2 (2019): 1 – 15, https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.114.
6 Suherman Suherman, “Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan,” Jurnal Yuridis 4, no. 2 (2017):
178 – 91, https://doi.org/10.35586/.v4i2.250.
7 Anak Agung Ayu Intan Puspadew i, “Bank Indonesia Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah Melalui Mediasi Perbankan,” Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 6 (2014): 1 – 5, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10646.
8 Nahdhah Nahdhah, “Konsep Keadilan Dalam Mediasi Pada Lembaga Alternatif P enyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI),” Al ’Adl Jurnal Hukum 13, no. 1 (2021): 49 – 69, https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3978.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Proses  Penyelesaian  Sengketa  Antara  Bank  dan  Nasabah  Menurut  Hukum Perbankan Pada BRI Cabang Biak
Segala sesuatu perbutatan tentunya memiliki dasar hukum masing-masing sehingga bilamana dalam bertindak harus berdasarkan hukum yang berlaku. Bekerjanya hukum ialah memberi sanksi tiap perbuatan orang yang melanggar dan atau hubungan antara orang dan masyarakat. Berdasarkan hal itu  hukum  menjelaskan  fungsinya  sesuai  kebutuhan.  Sehingga  hukum  berfungsi  sebagai menerbitkan aturan yang mengatur nilai-nilai masyarakat untuk menyelesaikan beragam masalah yang timbul. Kedudukan hukum dalam hal ini sebagai fungsi pengawasan dan sarana penyelesaian tiap  permasalahan  yang  muncul dispute settlement dan  perubahan  untuk  masyarakat a  tool  of  social engineering . 9
Sebagai  lembaga  yang  senantiasa  berhubungan  dengan  nasabah  terkait  masalah  keuangan tentunya Bank juga tidak dapat terlepas dari permasalahan hukum yang terjadi, baik permasalahan tersebut  dating  dari  bank  itu  sendiri  atau  dari  nasabah.  Berbagai  macam  permasalahan  yang ditimbulkan dari Bank ini ialah terkait dengan penyelesaian sengketa yang sering terajdi antara Bank dan juga nasabah.
Sebagaimana  dalam  hukum  terdapat  ragam  upaya  dalam  penyelesaian  sengketa  yakni  satu diantaranya adalah litigasi. Litigasi merupakan satu alternatif dalam upaya menyelesaikan sengketa lewat jalur pengadilan. Alternatif penyelesaian melalui litigasi harus mengikuti syarat dan beberapa prosedur sehingga dalam proses ini membutuhkan proses yang sangat lama. 10 Pada proses litigasi para pihak bersengketa dihadapkan dalam satu ruangan untuk mengemukakan permasalahan dan menguatkan argument masing-masing guna mendapatkan hasil yang diharapkan. Hasil akhir yang diperoleh pada proses litigasi berupa sebuah putusan yang dapat memenangkan salah satu pihak dan sebaliknya pihak yang lain kalah. 11
Kemudian  juga  terdapat  penyelesaian  dengan  cara  non-litigasi  disebut Alternative  Dispute Resolution (ADR)  dalam  penyelesaian  tersebut  berupa  penyelesaian  non-litigasi  atau  di  luar pengadilan  tertuang  dalam  UU  No.30/1999.  Beberapa  altenatif  dalam  menyelesaikan  sengketa perdata di negara Indonesia diantaranya Negosiasi, proses negosiasi dilakukan dengan cara pihak yang  berperkara  melakukan  musyawarah  atas  masalah  yang  dialami  serta  jaminan  kerahasiaan perkara  tentu  mendapatkan  jaminan.  Dalam  pihak  ketiga  tidak  ikut  campur,  sebab  pihak  yang berperkara  berupaya  untuk  menyelesaikan  sendiri  perselisihan  yang  terjadi.  Para  pihak  terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya. 12 Selain negosiasi terdapat mediasi sebagai alternatif melalui  jalur  non-litigasi  pada  penyelesaian  perkara.  Mediasi  sebagai  satu  diantara  alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Mediasi menempatkan pihak yang bersengketa dengan posisi yang sama dalam hal ini tiada pihak yang kalah dan menang (win-win solution).
Mediasi  adalah  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  melalui  kehadiran  pihak  ketiga. Pihak  ketiga  bermaksud  sebagai  penengah  dan  memberi  saran  kepada  para  pihak  gune menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut membedakan dengan arbitrase, dalam proses arbitrase keputusan  arbiter  sebagai  penentu  dalam  penyelesaian  sengketa  serta  bersifat  wajib  ditaati  para
9 Ishaq Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , ed. Yunasril Ali (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
10 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Jakarta: Visimedia, 2011).
11 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditijau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya (Jakarta: Kencana, 2008).
12 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
pihak yang bersengketa. Namun dalam mediasi saran mediator bukanlah kewajiban bersifat wajib dipenuhi oleh pihak berperkara. 13
Ketentuan  undang-undang  Indonesia terkait  sengketa  dijelaskan  UU  No.  30/1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai upaya dalam penyelesaian melalui jalur non- litigasi. Permasalahan perdata memberikan wewenang melalui jalur non-litigasi atas dasar itikad baik dan penyelesaian jalur litigasi dalam hal ini dikesampingkan sesuai kesepakatan bersama. Pasal tersebut secara jelas memberikan mediasi ruang seluas-luasnya dimana permasalahan perdata dapat ditempuh melalui media non-litigasi. 14 Selain itu terdapat konsilisasi. Konsilisasi satu cara dalam penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga secara langsung. Sifat dari putusan akhir tersebut adalah dengan memaksa para pihak untuk patuh dan menjalankan hasil akhir tersebut. 15 Perbankan  adalah  kegiatan  yang  tidak  dapat  terlepas  dengan  bank  dimana  mencakup kelembagaan, kegiatan usaha. Hukum perbankan ialah serangkaian aturan yang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan bank meliputi beragam aspek dengan melihat segi esensi dan eksistensi. Perbankan memegang fungsi utama yakni intermediasi sebagai penghimpun dana yang berasal  dari  masyarakat  dan  memutar  nya  melalui  sector  riil  sebagai  penggerak  stabilitas  dan perekonomian negara. Bank menghimpun dana masyarakat dengan asas kepercayaan masyarakat. Bank dapat disebut sebagai (financial intermediaries) maksudnya adalah bank sebagai institusi yang sangat  penting  sebagai  penunjang  kelancaran  ekonomi  bangsa  dan  negara.  Sebagai  Lembaga financial setidaknya usaha bank mencakup dua hal yakni 1) Institusi yang menghimpun dana dan 2) menyalurkan dana dari dan ke masyarakat bagi yang membutuhkan berbentuk pinjaman dan kredit.
Sebagai  Lembaga  keuangan  dan  menjalian  hubungan  yang  lebih  dengan  konsumen,  pihak bank selalu berusaha menarik konsumen untuk melakukan perjanjian seperti perjanjian kredit dan simpanan. Pada perjanjian yang dilakukan  akan menimbulkan hubungan hukum dan  timbulnya perikatan. Sehingga semenjak dilakukan perjanjian dimaksud akan terbuka kemungkinan terjadinya sengketa  antara  nasabah  dan  bank.  Oleh  karena  itu  pilihan  yang  dapat  ditempuh  ialah  melalui lingkup litigasi dan non-litigasi.
Berdasarkan penemuan yang ada penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah, jalur non- litigasi  merupakan  yang  sangat  praktis  dan  banyak  dilakukan.  Jalur  non-litigasi  dimaksud  ialah mediasi sebab dirasakan tidak rumit proses sangat sederhana serta lebih murah.
Mediasi memberikan ruang kepada para pihak untuk focus terhadap permasalhan dimaksud dan tidak membiarkan permasalahan yang ada untuk diketahui oleh pihak lain. mediator selaku pihak yang netral bersifat sebagai pembantu dalam penyelesaian permasalahan secara professional berdasarkan ketentuan yang tertera dan kode etik. Mediator memiliki sifat yang netral dan tidak mendapat interverensi oleh pihak apapun serta memperoleh hasil yang memuaskan.
Kekuasaan tertinggi berada pada pihak bersengketa dalam proses mediasi. Sehingga mengikuti peranan masing-masing pihak sengketa. Pihak ketiga yakni mediator yang berifat netral dan bersifat membantu  dan  memfasilitasi  proses  mediasi  berlangsung.  Proses  mediasi  akan  menghasilkan kesepakatan  antara  para  pihak.  Kesepakatan  yang  dihasilkan  bersifat  mengikat.  Artinya
13 Robert Reiner, Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials) (London: Butterworths, 2002).
14 Tengku Rahman and Andri Brawijaya, “Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Da lam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah,” Tawazun: Jurnal of Sharia Economic Law 4, no. 1 (2021): 14 – 31, https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996.
15 Rudy Haposan Siahaan, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Pasca Keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” Doktrina Journal of Law 1, no. 1 (2018): 16 – 30, https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1610.
kesepakatan hasil Bersama yang telah disepakati guna kepentingan Bersama. Berbeda dengan jalur litigasi dimana yang menentukan ialah hakim. Jalur non-litigasi dipandang sangat efektif karena bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak yang bersengketa. 16 Permasalahan perbankan tentu membutuhkan  solusi  yang  cepat  untuk  dalam  penyelesaiannya.  Sehingga  bilamana  diselesaikan melalui jalur litigasi tentu memerlukan kurun waktu yang cukup lama dan terkadang hasil yang diperoleh  belum  tentu  memuaskan.  Sehingga  jalur  non  litigasi  merupakan  pilihan  tepat  dalam penyelesaian masalah.

## 3.2. Penerapan  Mediasi  Sebagai  Alternative  Penyelesaian  Sengketa  Antara  Bank  dan Nasabah Pada BRI Cabang Biak Numfor
Bank  Indonesia  menjamin  keamanan  dan  kenyamanan  nasabahnya  dengan  ini  mengeluarkan aturan  yang  berlaku  umum.  Hal  itu  tertuang  dalam  aturan  No.7/7/PBI/2005  menjelaskan penyelesaian permasalahan. 17 Melalui aturan dimaksud, nasabah diberikan wewenang secara luas dalam menyampaikan ketidakpuasan terhadap segala macam transaksi yang telah dirasakan dan sekiranya terdapat transaksi yang merugikan. Sebagai dukungan peningkatan pelayanan nasabah, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan aturan No. 8/5/PBI/2006 Terkait Mediasi dalam dunia Perbankan.
Serangkaian proses sebagai upaya menyelesaikan permasalahan antara nasabah dan pihak bank serta terdapat mediator di dalamnya merupakan proses dari mediasi perbankan yang terjadi dalam proses penyelesaian perkara dan mencari solusi yang disepakati. Mediasi sangat membantu dalam perselisihan  antara  bank  dan  nasabah  terkait  kegagalan  transfer,  debit  tabungan  yang  tidak diketahui, kesalahan eksekusi hak tanggungan atau hak jaminan, dan kesalahan administrasi yang tidak diketahui.
Ketika  pihak  nasabah  maupun  pihak  bank  mengajukan  beberapa  penyelesaian  maka  harus memenuhi  beberapa  syarat  yakni  subjektif.  Syarat  subjektif  yakni  ialah nasabah  dan perwakilan nasabah.  Nasabah  merupakan  perseorangan  atau  kelompok  yang  menggunakan  fasilitas  bank terkait  setiap  transaksi  yang  dilakukan  tiap  waktu walk  in  customer .  Transaksi  tersebut  berkaitan langsung dengan keuangan perjanjian dan perkara yang lain. Selain itu terdapat syarat objektif yakni yang  berkaitan  dengan  objek  sengketa.  Bank  Indonesia  telah  memberikan  ketentuan  terkait sengketa  yang  dapat  diajukan  tuntutan  yakni  dengan  nominal  Rp.  500.000.000,00  hal  tersebut tertuang  dalam  aturan  No.8/5/PBI/2006  serta  munculnya  tuntutan  yang  ditimbulkan  sebab kerugian immaterial . 18 Nilai  maksimum  dari  tuntutan  finansial berupa  total  kumulatif  atas  segala kerugian langsung yang dirasakan nasabah bersangkutan.
Bilamana terjadi sengketa melihat pada Peraturan No.8/5/PBI/2006 permasalahan perdata yang timbul penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur mediasi. Hal ini tertera dalam Pasal 2 PBI No. 8/5/PBI/2006 yakni
16 Junia Adolfina Blegur Laumuri, “Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Pajak Pertambahan Nilai Dan Service Charge Di Restoran,” Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2014): 1 – 5, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8119.
17 Budi Hariyanto, “Mediasi Sengketa Perbankan Antara Bank Dan Nasabah Menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” IUS Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (2018): 92 – 105, https://doi.org/10.51747/ius.v6i2.659.
18 Muslih, “Peran Mediasi Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI),” Jurnal of Economy and Banking 2, no. 1 (2021): 56 – 66, http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/259.
“Sengketa antara Nasabah dengan Bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial Nasabah oleh Bank  dalam  penyelesaian  pengaduan  Nasabah  dapat  diupayakan  penyelesaiannya  melalui  Mediasi perbankan.”
Tuntutan finansial berdasarkan penjelasan Pasal 2 PBI No. 8/5/PBI/2006 bahwa:
“Yang dimaksud dengan tuntutan finansial adalah potensi kerugian finansial Nasabah yang didug a karena kesalahan atau kelalaian Bank sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.”
Beberapa  proses  mediasi  dalam  menyelesaikan  perkara  terdapat  dalam  Peraturan  No 8/5/PBI/2006  adanya  perjanjian  penandatanganan  melalui  mediasi  jika  muncul  permasalahan antara  kedua  belah  pihak  nasabah  dan  bank.  Mediasi  dilakukan  setelah  bank  dan  nasabah melaksanakan penandatanganan (agreement to mediate). Selain itu, pihak bank wajib untuk taat atas proses mediasi yang telah ditandantangani.
Berbeda hal bilamana terdapat hanya satu pihak berperkara maka unsur-unsur daripada pihak bersengketa tidak dapat terpenuhi. Hal itu termuat pada Peraturan No.8/5/PBI/2006 yang telah disahkan pada bulan januari:
“Sengketa  adalah  permasalahan yang  diajukan  oleh  Nasabah  atau  Perwakilan  Nasabah  kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.”
Berdasarkan rumusan diatas, membawa kesan terjadinya sengketa hanya dari pihak nasabah, selain itu membawa pemahaman bahwa bank sama sekali tidak memiliki permasalahan. Selain itu terdapat pemahaman yang tunduk atas penyelesaian secara mediasi ialah nasabah serta dalam hal ini bank bebas menempuh jalur apapun berkaitan penyelesaian perkara yang terjadi. Tetapi di lain waktu bilamana  bank  mengajukan  sengketa  dimaksud  kepada  penyelenggara  mediasi  perbankan, berkaitan  perihal  tersebut  tidak  akan  diteruskan  sebab  meningat  peraturan  yang  ada  No. 8/5/PBI/2006.
Prinsip utama setiap bank tidak dapat menolak tiap aduan yang telah diajukan oleh nasabah baik bersifat tertulis maupun tidak. Pada pengaduan lisan, wajib bagi bank dalam 2 hari kerja untuk menyelesaikannya. Sedangkan aduan tertulis bank BRI Biak wajib menuntaskannya dalam rentan masa  20  hari  kerja.  Penyelesaian  pengaduan  tidak  selalu  dapat  memuaskan  nasabah  selain  itu terdapat  beberapa  halangan  yang  sering  dialami  dalam  melakukan  penyelesaian.  Penyelesaian sengketa dalam waktu lama tidak segera diselesaikan sangat merugikan nasabah. Selain itu reputasi bank dapat jatuh. penyelesaian sengketa dalam dunia perbankan tetap menerapkan asas cepat dan biaya ringan. Guna mewujudkan hak tersebut maka dapat dilakukan dengan cara mediasi. Sehingga hal  itu  yang  melatarbelakangi  Bank  Indonesia  untuk  mengeluarkan  aturan  No.  8/5/PBI/2006 mengenai Mediasi Perbankan.

## 4. KESIMPULAN
Sengketa antara nasabah dan bank sering terjadi disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non- litigasi. Jalur non-litigasi sering dilakukan dalam penyelesaian sengketa karena dianggap efisien dan waktu relative singkat. Dalam mediasi mediator hanya bersifat mengarahkan dan menjadi pihak penengah. Mediasi sebagai alternatif yang di pillih untuk menyelesaikan sengketa antara bank dan nasabah  Bank  BRI  Biak  Numfor.  Mediasi  dipandang  sebagai  jalur  yang  sangat  efektif  dan
menghemat biaya. Adapun keputusan akhir bersifat tidak mengikat. Kekurangan dalam hal ini ialah diperlukan sosialisasi bank bagi nasabah terkait mediasi. Selain itu kepercayaan yang diberikan bank kepada nasabah harus ditingkatkan untuk menghindari terjadinya perselisihan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Audi, Muhammad. “Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank.” Supremasi Jurnal Hukum 1, no. 2 (2019): 1 – 15.
https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.114.
Hariyanto, Budi. “Mediasi Seng keta Perbankan Antara Bank Dan Nasabah Menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” IUS Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (2018): 92 – 105. https://doi.org/10.51747/ius.v6i2.659.
Laumuri, Junia Adolfina Blegur. “Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Pajak Pertamba han Nilai Dan Service Charge Di Restoran.” Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2014): 1 – 5. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8119.
Muslih. “Peran Mediasi Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAP SPI).” Jurnal of Economy and Banking 2, no. 1 (2021): 56 – 66. http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/259.
Nahdhah, Nahdhah. “Konsep Keadilan Dalam Mediasi Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia ( LAPSPI).” Al ’Adl Jurnal Hukum 13, no. 1 (2021): 49 – 69. https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3978.
Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan. “Bank Indonesia Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah Melalui Mediasi Perbankan.” Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 6 (2014): 1 – 5. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10646.
Rahman, Tengku, and Andri Brawijaya. “Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah.” Tawazun: Jurnal of Sharia Economic Law 4, no. 1 (2021): 14 – 31. https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996.
Siahaan, Rudy Haposan. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Pasca Keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 Te ntang Otoritas Jasa Keuangan.” Doktrina Journal of Law 1, no. 1 (2018): 16 – 30. https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1610.
Suherman, Suherman. “Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan.” Jurnal Yuridis 4, no. 2 (2017): 178 – 91. https://doi.org/10.35586/.v4i2.250.

## Buku
Amriani, Nurnaningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan Di Indonesia . Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
Fuady, Munir. Dinamika Teori Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Ishaq, Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Edited by Yunasril Ali. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Nugroho, Susanti Adi. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditijau Dari Hukum Acara Serta Kendala
Implementasinya . Jakarta: Kencana, 2008.
Reiner, Robert. Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials) . London: Butterworths, 2002.
Sembiring, Jimmy Joses. Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan . Jakarta: Visimedia, 2011.