## PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN HUTAN MELALUI PROSES MEDIASI

## RISKA FITRIANI
Jalan  Durian  Sukajadi  Pekanbaru

## Abstrak
Penyelesian  sengketa  di  luar  pengadilan  disebut  juga Alternatve  Dispute  Resolution  (ADR). Salah  satu sengketa  yang  terjadi  adalah  antara  investor  dengan masyarakat  Kabupaten  Siak  di  Kecamatan  Kerinci Kanan.  Penyelesaian  dilakukan  dengan  upaya  ne- gosiasi,  yaitu  dengan  proses  perundingan  atau  ta- war  menawar  suatu  konsesi,  dalam  permasalahan yang  timbul  di  tengah  masyarakat.

## Abstract
Disputes  out  of  court  settlement  is  also  called  Alter- native  Dispute  Resolution  (ADR).  One  dispute  is between the investor and the community in the District of  Kerinci  Siak  Kanan.  Settlement  is  done  by  nego- tiation  efforts,  that  is  the  process  of  negotiating  or bargaining  a  concession,  on  the  problems  that  arise in  the  community.

## A.  Pendahuluan
Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia selalu berhadapan dengan konflik yang mewarnai kehidupan, berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap aktivitas  dalam  kehidupan  manusia.  Bervariasinya  permasalahan  yang  menimbulkan konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa. Namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan berbagai  cara  terbaik  untuk  tercapainya  solusi  yang  diinginkan,  sehingga  terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan manusia. Oleh Karena itu diharapkan bukan  hanya  adanya  pihak  yang  menang  atau  kalah  namun  lebih  diupayakan  dapat melahirkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut ( win-win solution ).
Tindak lanjut dari sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya ada upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu senfiri yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti halnya keluarga) sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum sebagai pedoman  dalam pelaksanaannya  dalam kehidupan  sehari-hari.  Seperti adanya  hakim perdamaian desa sudah sejak lama terbentuk dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang biasanya menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan tradisional tersebut. Pada peradilan desa, kepala rakyat, bahkan ada juga yang sekaligus merupakan tokoh adat dan agama. Dalam hubungan dengan tugas kepala sebagai hakim perdamaian, Soepomo menyatakan:
“Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat sehari- hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bahkan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan,
Kata kunci :  Mediasi,  sengketa,  ADR.
bukan  saja ia  memelihara keperluan-keperluan rumah tangga  persekutuan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melahirkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebaginya. Dengan pendek kata, tidak ada 1 (satu) lapangan pergaulan hidup di  dalam  badan  persekutuan  yang  tertutup  bagi  kepala  rakyat  untuk  ikut  campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamian, keseimbangan lahir dan batin untuk menegakkan hukum 1 .“
Penyelesaian sengketa dihadapkan pada proses yang dijalani oleh para pihak tanpa dibantu oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap berlanjutnya sengketa yang ada. Menurut teori dari Cochrane hadap yang mengatakan bahwa yang mengontrol hubungan-hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri, artinya bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang aktif  menemukan, memilih, dan menentukan hukum sendiri 2 . Namun adakalanya diselesaikan oleh pihak lain di luar sengketa secara damai, Jika tidak teratasi melalui proses di luar pengadilan, maka sengketa ini dilakukan melalui proses litigasi di dalam pengadilan atau sengketa ini dibawa ke “meja hijau”. Adapun mengenai penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan  biasanya  disebut  juga  dengan alternatve  dispute  Resolution  (ADR). Penyelesian sengketa di luar pengadilan ini pertama kali muncul dengan istilah alternatve dispute  Resolution  (ADR) ini  di  Amerika  Serikat.  Hal  ini  muncul  karena  masyarakat Amerika Serikat merasa penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (badan peradilan) tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan ketidakpuasan atas system peradilan ( dissatisfied with the judicial system ) bagi masyarakat yang menjadi para pihak yang bersengketa.
Adapun mengenai bentuk-bentuk alternatve dispute Resolution (ADR) yang digemari dan populer di Amerika Serikat 3 : 1. Arbitrase 2. Compulsory arbitrase system
3. Mediasi ( Mediation ) 4. Konsiliasi ( concilliation )
5. Summary jury trial
6. Settlement  conference
Perbedaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat berkembangnya konflik yang ada. Cara inipun terus berkembang di berbagai Negara belahan dunia yang akhirnya sampai di Indonesia juga berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang terus  merambat  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dengan  adanya  kemudahan  dan keuntungan yang dapat dirasakan para pihak yang bersengketa tentunya akan diminati oleh para pencari keadilan. Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1 R.Soepomo, Bab-Bab  Tentang  Hukum  Adat, Pradya  Paramita,  Jakarta,  1984,  hlm.65-66
2 Ade  Saptomo, Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  Sebuah  Kajian  Alternative  Dispute  Resolution, Fakultas  Hukum  kultas  Hukum  Universitas    Andalas,  Padang,  Sumbar,  2001,  hlm.  5.
3 Diringkas oleh M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa , P.T.Citra  Aditya  Bakti,  bandung,  1997,  hlm.  280-281
1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa “alternatif penye- lesaian  sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi, atau penilaian ahli”.
Secara umum pranata penyelesian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam 4 : 1. Mediasi
2. Konsiliasi
3. Arbitrase
Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah satu cara dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan  tanpa  adanya  pihak  yang  dirugikan,  melalui  pihak  penengah  yang  juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dangan mediator, dan dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) 5 .
Perkara yang ada di tengah masyarakat ini tidak hanya dalam hal masalah keluarga tetapi juga terjadi bagi pelaku usaha dan masyarakat bahkan bisa melibatkan pemerintah. Begitu  juga  halnya  di  Kabupaten  Siak  yang  merupakan  daerah  pengembangan  usaha melalui  investasi  dalam  berbagai  bidang.  Seperti  adanya  peluang  investasi  di  bidang pertambangan, pada area industri di Pelabuhan Tanjung Buton serta di bidang perkebunan yang berdampak positif dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Siak.  Salah satu daerah pengahasilan minyak yakni Kecamatan Minas dan Kecamatan Sungai Apit. Di bidang  perkebunan Kabupaten Siak sangat berpotensi dalam pengembangan komoditi perkebunan, yakni  kelapa sawit, karet, kelapa , sagu, pinang, dan kopi. Area perkebunan kelapa sawit pada tahun 2009 luasnya sebesar 418.300 Ha (Hektar), dan perkebunan karet  dengan  luas  14.766  Ha,  serta  perkebunan  kelapa  3.326  Ha,  sagu  6.182  Ha,  dan pinang 1.303 Ha, Kopi 370 Ha 6 .
Khusus di Kabupaten Siak, pada tahun 2008 perkembangan nilai investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 362,5 Milyar dan Penanaman Modal Asing (PMA) 25 juta US $ sedangkan untuk tahun 2009 perkembangan nilai investasi tidak ada dengan arti lain tidak ada yang terealisasi pada tahun 2009. Peningkatan jumlah investasi ini berbagai regulasi telah dibuat oleh pemerintah. Salah satu regulasi, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1970  tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang
4 Bandingankan  dengan  Gunawan  Widjaja, Alternatif    Penyelesaian  Sengketa, Rajawali  Pers,  Jakarta,  2002, hlm.  2-4
5 Penyelesaian  sengketa  biasanya  dapat  dilakukan    melalui  2  macam    proses,  yaitu  proses  penyelesaian sengketa  yang  tertua  melalui  proses  litigasi  di  dalam  pengadilan,  yang  selanjutnya  berkembang  pada proses  penyelelesaian  sengketa  melalui  kerja  sama  (kooperatif)  di  luar  pengadilan,  Rachmadi  Usman, Op.Cit .  hlm.  3
6 Penanaman  Modal  Kabupaten  Siak, Potensi  dan  Peluang  Investasi  Siak ,  Kabupaten  Siak,  2010,  hlm.  5
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal  Dalam  Negeri.  Perkembangannya,  kesemua  peraturan  perundang-undangan tersebut di atas telah digantikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Pekebunan  Kelapa  sawit  sebagai  salah  satu  investasi  yang  paling  besar  di  bidang perkebunan di Kabupaten Siak yang luasnya sekitar 418.300 Ha merupakan potensi untuk pengembangan industri hilir, dengan jumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Siak tercatat 11 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan penghasilan per bulannya sebanyak 257.850 ton Crude Palm Oil (CPO) 7 . Namun dalam pengembangan usaha perkebunan sawit ini menimbulkan  sengketa  lahan  antara  investor  selaku  pemegang  izin  HGU  (Hak  Guna Usaha) dengan masyarakat setempat. Investor dengan adanya HGU yang diberikan oleh pemerintah dengan adanya izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan, sehingga investor diberikan  mengelola  hutan  dengan  adanya  pelepasan  kawasan  huta  dari  Menteri Kehutanan 8 .  Pengelolaan  hutan  oleh  investor  ini  berhimpitan  dengan  masyarakat setempat,  seperti  yang  terjadinya  kasus  di  Kabupaten  Siak  antara  investor  dengan masyarakat  yaitu  PT  Maridan  Sejati  Surya  Plantation  (MSSP)  dengan  masyarakat  di Kecamatan  Kerinci  Kanan,  lahan  yang  menjadi  sengketa  seluas  2794  Ha  (Hektar). Masyarakat  mengklaim  bahwa  itu  merupakan  lahan  tersebut  adalah  lahan  mereka, sementara itu perusahan memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dalam penggunaan lahan tersebut 9 . Terjadinya sengketa lahan Hak Guna Usaha tersebut disebabkan masyarakat Kerinci  Kanan  merasa  dirugikan  dan  tidak  mendapatkan  ganti  rugi  atas  tanah  yang dimilikinya dari pihak perusahaan.
Kelanjutan kasus ini di upayakan penyelesaian agar pengembangan pemanfaatan alam serta adanya hubungan baik antara investor dengan masyarakat setempat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diupayakan agar  lancarnya aktifitas masyarakat setempat  dan  investor  sebagai  pengelola  hutan  disekitarnya  yang  merupakan  hak masyarakat setempat seharusnya. Perkara ini diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi  melalui  pertemuan  dengan  bantuan  mediatornya  pihak  Kantor  Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam hal pencapaian kesepakatan ( win-win solution ) 10 .
Penyelesaian kasus yang terjadi antara pihak PT Maridan Sejati Surya Plantation dan  masyarakat  diupayakan  penyelesaiannya  melalui  mediasi  ini  menimbulkan permasalahan bagi pengembangan usaha di Kabupaten Siak. Seperti apa permasalahan yang bekembang serta hasil dari penyelesaian sengketa secara mediasi dapat membawa pengaruh  baik  bagi  kedua  belah  pihak  dan  pemerintah  setempat  seperti  apa  yang diharapkan  para  pihak  saling  sepakat  ( win-win  solution). Adapun  Mediator  dalam sengketa  lahan  yang  terjadi  antara  pihak  PT.  Maridan  Sejati  Surya  Plantation  dan masyarakat  diawali  dengan  adanya  mediator  pemuka  masyarakat  adat  setempat  atau disebut juga dengan tokoh masyarakat, namun hasil kesepakatan juga belum tercapai
7 Ibid
8 KTSP  &  BPN,  2011
9 www.Siakjuguljaya.com
10 Bagian  Pertanahan  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Siak,  2011.
dan akhirnya dibantu oleh mediator lain dari perwakilan kantor Pertanahan Setda Siak, Zulkifli M, SH. Dalam kelanjutan sampai saat ini sengketa lahan ini pun sudah mereda, namun sampai saat ini masih saja terjadi gejolak dalam masyarakat.

## B.  Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  dalam  makalah  ini  adalah  bagaimana  Penyelesaian Sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di  Kabupaten Siak.
1. Bagaimanakah sengketa yang terjadi antara PT. Maridan Sejati Surya Plantation dan masyarakat  di Kabupaten Siak?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui mediasi antara PT Maridan Sejati Surya Plantation dan masyarakat di Kabupaten Siak?

## C.  Pembahasan
Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Riau, dan merupakan salah satu daerah yang sangat potensial. Kabupaten Siak ditetapkan menjadi kabupaten pada tanggal 12 oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, dan Keputusan Gubernur Riau No. 253/U/1999. Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis.
Salah satu hasil bumi Kabupaten Siak ini adalah merupakan daerah pengahasil minyak tepatnya di Kecamatan Minas dan Kecamatan Sungai Apit. Pada tanggal 8 Agustus 2002 pengelolaan  CPP  blok  resmi  dilakukan  oleh  konsorsium  PT.Bumi  Siak  Pusako  dan Pertamina Hulu dengan membentuk Badan Operasi Bersama (BOB), dengan adanya serah terima CPP Blok dari Pihak Caltex Pacific Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Siak, maka. Kapasitas terpasang produksi harian dari CPP blok saat ini berkisar antara 38-39 ribu bhp  (barel per-hari).  Perusahaan minyak  ini tentunya  telah membawa  pengaruh besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Riau khusunya Kabupaten Siak, salah satunya  bisa  mengembangkan  atau  peningkatan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat.  Di samping itu terdapat  peluang bagi investor dalam proyek  pendirian pembangkit listrik di kecamatan-kecamatan.
Kabupaten Siak ini memiliki perusahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada pengembangan kawasan industri yaitu PT. Kawasan Industri Tanjung Buton dan mendirikan PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera khusus menangani pengelolaan Pelabuhan Tanjung Buton. Adapun Peluang investasinya yaitu di dalam kawasan industri tanjung buton seperti membangun pabrik-pabrik dan diareal pelabuhan yaitu terbuka luas bagi investor yang akan menanamkan modalnya untuk membangun infrastruktur pendukung.  membangun pabrik-pabrik dan diareal pelabuhan yaitu terbuka luas bagi investor  yang  menanamkan  modalnya  untuk  membangun  infrastruktur  pendukung. Investasi di bidang perkebunan Kabupaten Siak sangat potensial untuk mengembangkan perkembangan komoditi perkebunan. Tanaman perkebunan yang dikembangkan antara lain kelapa sawit, karet, kelapa , sagu, pinang, dan kopi. luas areal perkebunan kelapa sawit pada tahun 2009 sebesar 413.000 Ha (Hektar), Kelapa 14.766 Ha, Kelapa 3.326 Ha, sagu 6.182 Ha, dan Pinang 1.303 Ha, Kopi 370 Ha.
Pengembangan  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  masih  memberi  peluang  besar  di kabupaten ini. Pola yang dilaksanakan dalam pengembangan komoditi perkebunan antara lain,  pola  perusahaan  swasta,  pola  kemitraan,  pola  swadaya  dan  pola  inti  plasma. Peningkatan nilai tambah diperlukan industri hilir Crude Palm Oil (CPO) sehingga dapat dihasilkan margarine, minyak goreng, sabun dan sebagainya. Kegiatan industri hilir Crude Palm Oil (CPO) dapat dikembangkan secara integral dalam kawasan industri Tanjung Buton. Sangat berpulang ditawarkan kepada para investor untuk membangun industri hilir.  Investasi  yang  terus  meningkat  di  Kabupaten  Siak  ini  dari  tahun  ke  tahun  bagi investor adalah di bidang perkebunan kelapa sawit, karena lahan yang mendukung dan letak daerah yang strategis, sehingga hampir setiap lahan yang kosong ataupun hutan digunakan untuk membangun perkebunan.
Perkembangan  investasi  bidang  perkembangan  investasi  bidang  perkebunan Sdiuraikan mulai tahun 2000-2010. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel.  1
Perkembangan investasi di Kabupaten Siak tahun 2000-2010
Sumber  Data: Kantor Penanaman  Modal Kabupaten Siak, 2011
Berdasarkan  tabel  di atas  menjelaskan bahwa  jumlah investasi bidang  perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak di tahun 2000 mencapai  Rp. 48 milyar dilakukan oleh PT. Sawit Bumi Minas. Pada tahun 2001 mengalami penurunan, dengan  nilai investasinya sebesar Rp.29 milyar yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Agro Resources & Tecnology Tbk.
Tahun 2002 mengalami kenaikan selanjutnya mengalami penurunan. Nilai investasi yang terbesar terhadap Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) terjadi pada tahun 2006
No Tahun Investasi
Jumlah Perusahaan Nilai Investasi 1. 2000 1 Rp. 48.000.000.000 2. 2001 1 Rp. 29.000.000.000 3 2002 - - 4. 2003 1 $ 3.385.333 5. 2004 1 Rp. 81. 156. 925.000 6. 2005 1 Rp. 95. 105. 995.516 7. 2006 1 Rp. 449. 160. 130. 296 8. 2007 1 Rp. 55.500.000.000 9. 2008 2 Rp. 188.000.000.000 $ 7.500.000 10. 2009 - - 11. Jumlah 11 Rp.1.065.423.050.812 $ 10.885.333
yaitu  sebesar  Rp.449.160.130.296 diinvestasikan  oleh  PT.Ivo  Mas Tunggal  dan  untuk Penanam Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi sebesar $ 7.500.000 yang dilakukan oleh PT Siak Prima Sakti. Dalam perkembangan investasi tersebut sampai tahun 2010 terdapat  sebelas  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  diKabupaten  Siak.  Pada  tahun berikutnya juga mengalami hal Kenaikan  dan penurunan. Upaya merealisasikan nilai investasinya tersebut perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit mengupayakan mendapatkan hak pemegang sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), hal ini agar perusahaan lebih dapat mengembangkan usahanya di lingkungan daerah Kabupaten Siak, namun tidak semua perusahaan yang mempunyai ada yang masih memegang HGU, hanya memiliki sertifikat izin lokasi, yang masa  berlaku  dan  harus  diperpanjang  sampai  pada  saat  perusahaan  mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha. Perkembagan izin pengelolaan usaha perusahaan perkebunan sawit di kabupaten Siak antara lain:
Tabel. 2

## Perusahaan sebagai investor dan izin yang diperoleh untuk pengelolaan usaha perkebunan di Kabupaten Siak
Sumber Data : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Siak, 2011
Tabel di atas menjelaskan izin yang telah dipegang oleh investor perusahaan per- kebunan  kelapa  sawit  dalam  melaksanakan  usaha  investasinya,  upaya  meningkatkan investasinya salah satu cara dengan memperluas lahan perkebunan sedikit demi sedikit, sehingga satu perusahaan dapat memiliki lebih dari satu izin lokasi ataupun Hak Guna Usaha.  Pemindahan  hak  dan  mengunakan  tanah  tersebut  sangat  diperlukan  untuk pengembangan  usaha. Sedangkan hak guna usaha adalah lanjutan dari izin lokasi yang lahannya telah dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan.
No Nama Perusahaan Jenis Izin 1 PT Siak Prima Nusa Lima Izin Lokasi 2. PT Berlian Inti Mekar Izin Lokasi 3. PT Duta Swakarya Indah Izin Lokasi 4. PT Siak Prima Sakti Izin Lokasi 5. PT Maridan Sejati Surya Plantation HGU 6. PT Ivo Mas Tunggal HGU 7. PT Aneka Inti Persada HGU 8. PT Era Sawit Perkasa Izin lokasi 9. PT Bina Pitri Jaya HGU 10. PT Smart. Tbk Izin lokasi 11. PT Sawit Bumi Minas HGU

## 1. Sengketa  yang  Terjadi  antara  PT.  Maridan  Sejati  Surya  Plantation  dan Masyarakat  di Kabupaten Siak
Perkembangan usaha yang dilakukan  oleh perusahaan di Kabupaten Siak terdapat sebelas perusahaan swasta yang mendirikan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit. Usaha tersebut dijalankan dengan memegang izin, perusahaan yang memegang izin lokasi adalah enam perusahaan dan lima perusahaan yang memegang Hak Guna Usaha. Untuk mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha dan jaminan yang diberikan kepada pemegang sertifikat  Hak  Guna  Usaha  dalam  mengembangkan  nilai  investasi  dilakukan  dengan berbagai prosedur atau tahap yang harus dilalui dan merupakan hal yang sulit jika dikaji dari aturan administrasinya. Hal ini tentunya agar dapar membatasi jumlah perusahaan yang mempunyai Hak Guna Usaha, dan ini sangat penting dibatasi untuk menjamin hak pengelolaan tanah bagi masyarakat sekitarnya agar tidak dirugikan oleh pihak investor.
Prosedur  Perizinan  Pada  Perusahaan  Kelapa  Sawit  Sebelum  pengimplementasi undang-undang penanaman modal mengenai kepastian hukum yang dijaminkan kepada investor terkait Hak Guna Usaha perkebunan. Namun dalam praktiknya sangat merugikan masyarakat  sekitar  karena  terganggu  dengan  aktifitas  perusahaan  dan  bahkan  ada perusahaan yang mengelola perkebunan di tanah masyarakat dan menggabaikan hak- hak masyarakat sekitar khususnya. Untuk mendapatkannya ada beberapa syarat-syarat yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  Kantor  Penanaman  Modal,  Kantor Pelayanan Terpadu Satu pintu, dan Badan Pertahanahan Provinsi. Satu pintu, dan Badan Pertahanahan Provinsi. Mengenai prosedur dan syarat-syarat mendapat sertifikat Hak Guna  Usaha  harus  melalui  beberapa  tahap.  Adapun  yang  menjadi  prosedur  atau langkahlangkah hingga pada mendapatkan hak guna usaha adalah sebagai berikut 11 :
1. Perusahaan–perusahaan yang memerlukan tanah untuk keperluan usahanya harus Mengajukan permohonan arahan lokasi kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada  kepala  kantor  Pertanahan,  Kepala  Dinas  Perkebunan  dan  Kepala  Dinas Kehutanan  Kabupaten/Kota  dengan  melampirkan  rekanan  akte  pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh menteri Kehakiman dan HAM.
2. Sebelum  mengurus  izin  prinsip  maka  penanam  modal  harus  mengurus  surat rekomendasi atau persetujuan dari kantor penanaman modal.
3. Surat Persetujuan itulah yang digunakan untuk mengurus Izin Prinsip akan dikeluarkan oleh  Bupati/walikota  untuk  jangka  waktu  selama  1  tahun.  Selamaperiode  tersebut, pengusaha harus melakukan kegiatan/penguasaan atas tanah dan mengajukan izin prinsip.
4. Permohonan izin lokasi di ajukan kepada Bupati/Walikota dengan lampiranstatus penguasaan tanah yang telah dilakukan. Izin lokasi biasanya berlaku 2 tahun.
5. Setelah  mendapatkan  izin  lokasi, Perusahaan  harus  melakukan  AMDAL  sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Setelah IUP diterbitkan, perusahaan  harus  mengajukan  Izin  pembukaan  lahan  (LC)  dan  dapat  segera beroperasi sejalan dengan permohonan HGU kepada BPN.
11 75  Pasal  1  Angka  1  Peratuan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  2  Tahun  1999 Tentang  Izin  Lokasi
Praktik pengembangan investasi di daerah ini mengalami kendala sehingga hal ini bisa menimbulkan tidak sinergisnya antara kebutuhan pengusaha untuk mengembangkan perusahaannya dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Adapun kendala pengembangan investasi ini antara lain pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dicatat, paling tidak ada dua  faktor yang menjadi  kendala investasi di  Indonesia yakni faktor  internal dan eksternal. Adapun kendala internal dalam pegembangan investasi  meliputi 12 : a. Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek b. Kesulitan memperoleh bahan baku
c. Kesulitan dana pembiyaan
d. Kesulitan pemasaran
e. Sengketa perselisihan diantara pemegang saham
Kendala eksternal meliputi:
a. Faktor lingkungan bisnis baik nasional, regional, dan global yang tidak mendukung serta menarik insentif atau fasilitas investasi yang diberikan oleh pemerintah
b. Masalah hukum
c. Keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia
d. Adanya  peraturan  daerah,  keputusan  menteri,  undang-undang  yang  turut mendistorsi kegiatan penanaman modal
e. Adanya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  yang  me- nimbulkan ketidakpastian dalam pemanfaatan areal hutan bagi industri pertambangan
Investor yang telah memegang izin lokasi  berarti investor telah bisa menjalankan usaha perkebunannya, izin lokasi tersebut memiliki masa berlaku yaitu 13 :
a. Izin lokasi pada lahan kurang dari 25 Ha (<25) masa belakunya 1 tahun b. Izin lokasi pada lahan 25-50 Ha masa berlakunya 2 tahun c. Izin lokasi pada lahan lebih dari 50 Ha (>50) masa berlakunya 3 tahun Izin lokasi hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 kali dengan syarat investor telah menguasai lahan perkebunan lebih dari 50% (lima puluh persen). Setelah ituinvestor harus segera mengurus berkas-berkas untuk mengajukan permohonan penerbitan Hak Guna Usaha. Untuk mendapatkan izin, banyak yang harus diurus oleh investor sesuai dengan prosedur dan menyiapkan berkas-berkas menurut langkah-langkah yang telah ditetapkan sehingga membutuhkan waktu yang lama.
Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal dinyatakan bahwa investor diberikan hak untuk menggunakan hak atas tanah diwilayah Indonesia.  Hak  atas  tanah  yang  dapat  diberikan  kepada  investor  untuk  kegiatan investasinya adalah:
a. Hak Guna Usaha (HGU)
b. Hak Guna Bangunan (HGB)
c. Hak Pakai
12 Salim  HS  dan  Budi  Sutrisno, Op.Cit ,  hlm.  4
13 Kantor  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Siak
Pasal 28 UUPA, yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah untuk menguasakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpajang paling lama 25 tahun. Hak guna usaha digunakan untuk perusahaan pertanian, peternakan dan perikanan. Tanah-tanah yang dapat diberikan izin HGU diatur didalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Adapun tanah yang diberikan izin dengan Hak Guna Usaha adalah tanah negara dan tanah hak milik.
Berdasarkan  Pasal  25  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  tahun  1996  dinyatakan mengenai luas minimum tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah lima hektar dan luas maksimum yang diberikan kepada badan usaha ditetapkan oleh Menteri dengan  memperhatikan  pertimbangan  dari  pejabat  yang  berwenang  dibidang  usaha bersangkutan. Di lokasi penelitian tanah-tanah yang digunakan untuk lahan Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit adalah tanah-tanah statusnya milik negara dan tanah milik masyarakat. Untuk tanah milik masyarakat oleh investor dibebaskan dari tangan masyarakat yang menguasainya dengan ganti rugi secara sporadis 14 .
Hak guna usaha tertera mengenai luas lahan yang dipergunakan serta batas-batas lahan yang dikuasai tersebut sehingga menjadi jelas mengenai pengguasaan lahan. Dengan demikian investor memiliki jaminan untuk melakukan usahanya/berinvestasi dengan kata lain dengan adanya hak guna usaha maka perusahaan merasa aman. perusahaan merasa aman. Pelaksanaanya mengenai hak investor masih ada yang tidak terpenuhi yaitu hak mendapat kepastian hukum yang dikaitkan dengan telah diterbitkannya hak guna usaha. Hak Guna Usaha ataupun izin yang telah dipegang investor kemudian digugat kembali atau diklaim dari pihak masyarakat yang ada disekitar perusahaan tersebut. Berikut adalah daftar permasalahan pertanahan antara investor dengan masyarakat di Kabupaten Siak. masyarakat di Kabupaten Siak.

## Tabel. 3
Daftar Permasalahan Pertanahan Masyarakat dengan Investor
Sumber : Kantor Pertahanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, 2011
14 Wawancara  dengan  Zulkifli,  Kasubag  Permasalahan  Lahan  Kantor  Pertanahan  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Siak.
No Pihak Yang bersengketa Lokasi 1 Masyarakat dengan PT Duta Swakarya Indah Kecamatan Mempura Kecamatan Dayun Kecamatan Koto Gasip 2 Masyarakat  dengan  PT  Maridan Sejati Surya Plantation (PT MSSP) Kecamatan Kerinci Kanan 3 Masyarakat  dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper Kecamatan Sungai Mandau 4 Masyarakat  dengan  PT  Aneka  Inti Persada Kecamatan Kerinci Kanan Kecamatan Tualang 5 Masyarakat  dengan  PT  Arara  Abadi Kecamatan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit
Berdasarkan  tabel  di  atas  ada  lima  kasus  sengketa  lahan  yang  terjadi  antara perusahaan/investor dengan masyarakat dan masih di usahakan penyelesaiannya oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan ini termasuk perusahaan yang nilai investasinya besar. Sengketa ini tidak hanya terjadi di satu tempat, seperti Kasus PT .Duta Swakarya Indah  (DSI)  yang  sengketa  lahannya  terdapat  di  tiga  kecamatan  sehingga  sulit  dan membutuhkan waktu lama untuk penyelesaiannya. Mengenai hak guna usaha, berdasar- kan daftar kasus diatas yang hak guna usahanya bermasalah adalah PT Maridan Sejati Surya Plantation.
Kasus PT Maridan Sejati Surya Plantation (PT MSSP), perusahaan ini merupakan penanaman modal yang dilakukan investor asing yang bergerak dibidang perkebunanan kelapa sawit dengan total luas lahan 9.328,050 Ha dan melaksanakan investasinya dengan memegang empat sertifikat hak guna usaha yaitu sebagai berikut: merupakan penanaman modal yang dilakukan investor asing yang bergerak dibidang perkebunanan kelapa sawit dengan total luas lahan 9.328,050 Ha dan melaksanakan investasinya dengan memegang empat sertifikat hak guna usaha yaitu sebagai berikut:
1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05.02.01.062.001 tanggal 18 Oktober 1993 seluas 4.416 Ha
2. Serifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05.05.12.09.2.00002 tanggal 18 Oktoberr 1993  Seluas  55  Ha  3.  Sertifikat  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  Nomor  05.02.01. 06.2.00006 tanggal 18 Oktober 1995 seluas 600 Ha
3. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05.02.01.16.2.00006 tanggal 24 Februari 1999 seluas 4.257,050 Ha 15 .
Total  lahan  yang  menjadi  sengketa  adalah  seluas  2.794  yang  terletak  sekitar kecamatan kerinci kanan kabupaten siak, adapun uraian sebagai berikut:
1. Tanah garapan kelompok tani tunas jaya seluas 212 Ha yang terkena hak guna usaha PT MSSP desa kerinci kanan
2. Tanah Perkampungan penduduk seluas 100 Ha berada dipinggiran sungai hitam, sungai gasip, sungai matang paup
3. Hutan kampung sialang seluas 1.582 Ha di kuasai oleh Datuk Batin Gasip yaitu Datuk layap sari dan Baharudin 16 .
Masyarakat melakukan klaim terhadap lahan tersebut karena lahan tersebut belum diganti rugi oleh pihak perusahaan yaitu PT Maridan Sejati Surya Plantation sehingga masyarakat  merasa  hal  itu  tidak  adil.  Kasus  yang  telah  diuraikan  jelas  investor  tidak mendapat jaminan kepastian hukum hak guna usaha yang dipegangnya sehingga investor merasa  tidak  aman  dan  terganggu.  Sedangkan  pihak  perusahaan  mengatakan  bahwa terjadinya sengketa lahan jelas banyak akibatnya terhadap perusahaan yaitu, menambah cost/uang  pengeluaran untuk  penyelesaian hukum  sengketa tersebut,  mempengaruhi
15 Kantor  Pertanahan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Siak
16 Wawancara  dengan  pihak  masyarakat  yang  diwakili  Sumaryo,  Kepala  Desa  Kerinci  Kanan.
nama baik perusahaan, dan berpengaruh pada penurunan laba perusahaan walaupun tidak terlalu signifikan.
Mengenai kewajiban investor atau penanam modal, berikut adalah uraiannya seba- gaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu:
a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab sosial perusahaannya,  yaitu  tanggung  jawab  yang  melekat  pada  setiap  perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma,dan budaya setempat.
c. Membuat  laporan  tentang  kegiatan  penanaman  modal  dan  menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana lapoan merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang disampaikan berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang penanaman modal
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, kewajiban dari investor yaitu tanggungjawab sosial perusahaan belum terlaksana. Di lokasi penelitian, terlihat akses jalan yang masih sulit  dilalui,  banyak  masyarakat  yang  kurang  mampu  dan  tidak  bersekolah  serta perkampungan yang belum merasakan penerangan, sehingga tidak tercipta hubungan yang serasi, seimbang dengan lingkungan masyarakat sekitar perusahaan.
Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini pihak investor telah yang  telah  menggunakan  atupun  berusaha  di  lingkungan  tempat  tinggal  masyarakat setempat sehingga masyarakat juga merasakan dari dampak-dampak yang berasal dari berjalannya  aktivitas  perusahaan  tersebut.  Oleh  karena  itulah  masyarakat  berhak mendapatkan perhatian dari pihak investor/perusahaan yang merupakan perwujudan tanggung jawab dari investor tersebut. Mengenai masyarakat yang bersengketa dengan investor,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sumaryo,  Kepala  Desa  Kerinci Kanan, masyarakat tidak mendapatkan keadilan selain tidak adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat disekitar perusahaan dan jelas lahan tersebut belum diganti rugi oleh pihak perusahaan namun hak guna usaha telah diterbitkan, begitu juga apabila dilaksanakan penyelesaian melalui jalur hukum, masyarakat pasti dikalahkan. Adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat disekitar perusahaan dan jelas lahan tersebut belum diganti rugi oleh pihak perusahaan namun hak guna usaha telah diterbitkan, begitu juga apabila dilaksanakan penyelesaian melalui jalur hukum, masyarakat pasti dikalahkan. Investasi perkebunan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai jaminan kepastian hukum hak guna usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada Investor, dan hal ini juga berkaitan dengan keadilan tehadap masyarakat yang ada disekitar perusahaan, masih mempunyai hak perdata di dalam lahan hak guna usaha tersebut.

## 2. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi antara PT Maridan Sejati Surya Plantation dan Masyarakat di Kabupaten Siak
Upaya  Penyelesaian  sengketa  sengketa  antara  masyarakat  dengan  perusahaan dilakukan dengan berbagai cara, serta ditempuh dengan bantuan pihak-pihak yang bisa menfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa. Begitu juga halnya  dengan  sengketa  yang  terjadi  antara  masyarakat  dengan      PT.  Maridan  Sejati Surya Plantation di kabupaten siak, dilakukan dengan upaya negosiaisi, yaitu dengan proses perundingan atau tawar menawar suatu konsesi,  dalam permasalahan yang timbul di tengah masyarakat di Kabupaten Siak dengan pihak perusahaan, yaitu tokoh masyarakat yang  diwakili  oleh  Kepala  Desa  di  kerinci  kanan  Bapak  Sumaryo,  dengan  perwakilan pengusaha Bapak Robi Susanto. Hasil dari negosiasi ini ternyata tidak membawa pengaruh pada kesepakatan yang diinginkan para pihak, sehingga sengketa lahan ini terus berlanjut bahkan sampai pada konflik dengan tindakan anarkhis, seperti pengrusakan lahan yang dikelola perusahaan tersebut.
Tahap selanjutnya diupayakan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, dengan bantuan mediator bapak  Bapak Zulkifli, yang merupakan Kasubag. Permasalahan Lahan Kantor  PertanahanSekretariat  Daerah  Kabupaten  Siak.  Adapun  teknik  mediasi  yang dilakukan dengan mengandung unsure-unsur:
a. Proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan para pihak menempuh mediasi ini
b. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penengah terlibat dan diterima oleh kedua belah pihak
c. Mediator  bertugas  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencari penyelesaian atas masalah–masalah sengketa.
d. Mediator  tidak  mempunyai  kewenangan  membuat  keputusan  selama  proses perdamaian berlangsung
e. Proses ini bertujuan agar sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Maridan Sejati Surya Plantation di kabupaten siak segera terselesaikan.
Adapun Peranan mediator yakni bapak Zulkifli.M antara lain:
a. Sebagai  katalisator  atau  pendorong  lahirnya  suasana  damai  dan  memberi pengertian dan solusi atas masalah yang ada.
b. Sebagai pendidik atau dengan memahami keinginan masing-masing pihak dan menyampaikan keinginan tersebut dengan cara penyampaian yang baik
c. Sebagai penterjemah usulan baik yang tersirat maupun tersurat.
Adapun tahap yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa lahan antara PT. Maridan Sejati Surya Plantation di kabupaten siak dengan masyarakat ini antara lain:
a. Adanya upaya menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa b. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi
c. Mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang sengketa
d. Menyusun rencana mediasi
e. Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak
f. Memulai sidang mediasi
g. Merumusan masalah dan menyusun agenda h. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak
i. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa
j. Proses tawar-menawar  akhir
k. Mencapai kesepakatan formal yang dituangkan nantinya dalam akta perdamaian Proses mediasi ini dilakukan dengan tahapan:
a. Pertemuan terpisah (separate sessions)
1) Pertemuan dengan pihak PT. Maridan Sejati Surya Plantation di Kabupaten Siak
2) Pertemuan dengan pihak perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat
b. Pertemuan bersama ( Join meeting )
1) Mediator melakuakn penilaian dengan cara terbaik untuk melanjutkan proses Persiapan untuk melakukan pertemuan bersama
2) Mengatur suasana PT. Maridan Sejati Surya Plantation di kabupaten siak dan mendengarkan issu
3) Mengembangkan kesepakatan.

## D.  Penutup
Tanah-tanah yang digunakan untuk lahan Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit adalah tanah-tanah  statusnya milik  negara dan tanah  milik masyarakat.  Untuk tanah milik masyarakat oleh investor dibebaskan dari tangan masyarakat yang menguasainya dengan  ganti rugi  secara  sporadis. Hak  guna  usaha tertera  mengenai  luas lahan  yang dipergunakan serta batas-batas lahan yang dikuasai tersebut sehingga menjadi jelas mengenai pengguasaan  lahan.  Dengan  demikian  investor  memiliki  jaminan  untuk  melakukan usahanya/berinvestasi dengan kata lain dengan adanya hak guna usaha maka perusahaan merasa aman. perusahaan merasa aman. Pelaksanaanya mengenai hak investor masih ada yang tidak terpenuhi yaitu hak mendapat kepastian hukum yang dikaitkan dengan telah diterbitkannya hak guna usaha. Hak Guna Usaha ataupun izin yang telah dipegang investor kemudian digugat kembali atau diklaim dari pihak masyarakat yang ada disekitar perusahaan  tersebut. Berikut  adalah  daftar  permasalahan pertanahan  antara  investor dengan masyarakat di Kabupaten Siak. masyarakat di Kabupaten Siak.
Upaya  penyelesaian  sengketa  sengketa  antara  masyarakat  dengan  perusahaan dilakukan dengan berbagai cara, serta ditempuh dengan bantuan pihak-pihak yang bisa menfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa. Begitu juga halnya dengan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Maridan Sejati Surya Plantation di kabupaten siak, dilakukan dengan upaya negosiasi, yaitu dengan proses perundingan atau tawar menawar suatu konsesi,  dalam permasalahan yang timbul di tengah masyarakat di Kabupaten Siak dengan pihak perusahaan, yaitu tokoh masyarakat yang  diwakili  oleh  Kepala  Desa  di  kerinci  kanan  Bapak  Sumaryo,  dengan  perwakilan pengusaha Bapak Robi Susanto. Hasil dari negosiasi ini ternyata tidak membawa pengaruh pada kesepakatan yang diinginkan para pihak, sehingga sengketa lahan ini terus berlanjut bahkan sampai pada konflik dengan tindakan anarkhis, seperti pengrusakan lahan yang dikelola perusahaan tersebut.