## Penerapan Sistem Anggaran Keuangan Negara Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan ekonomi
Arivatu Ni’mati Rahmatika 1

## Abstrak
Islam  sebagai  agama  sempurna  dan  paripurna,  menghasilkan berbagai  macam  gagasan  dasar dalam kehidupan manusia, kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bernegara, sejarah telah mengajarkan  penerapan  anggaran  Negara  yaitu  dikelola  oleh  baitulmaal  pada  masa  itu, selanjutnya,  islam  mengatur  pengelolaannya  dan  pendistribusiannya  sehingga  dapat  memiliki kemaslahatan  bersama  dan  Negara  pada  umumnya.  Melalui  zakat  dan  wakaf,  islam  mampu membuktikan  bahwasannya  ia  lebih  unggul  dibandingkan  dengan  konsep  buku  yang  mulai bermunculan  pasca  islam.  Dalam  tulisan  ini,  penulis mencoba  untuk  menganalisis  bagaimana pengaruh  anggaran  keungan  Negara  Islam  terhadap  perkembangan  perekonomian  dengan menggunakan  zakat  dan  wakaf  sebagai  instrumennya.  Penelitian  literature  ini  menghasilkan adanya  efek  zakat  dan  wakaf  jika  dikelola  dan  disalurkan  dengan  tujuan  peningkatan  dan perkembangan pereknomian.
Kata Kunci: Islam, Anggaran Negara, Perkembangan ekonomi

## Pendahuluan
Setiap  muslim,  islam  sebagai  agama  tauhid  adalah  kerangka  acuan  paripurna  dalam seluruh  kehidupannya  dan  merupakan  suatu bentuk  kasih  saying  tuhan  kepada  alam  semesta (rahmatan li alamin). Namun pandangan  muslim dalam hal itu menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok muslim  yang  bersifat skeptic terhadap kemampuan islam untuk menjadi jalan keluar yang sempurna bagi kehidupan manusia, sehingga islam dipandang sebagai suatu pelengkap bagi idiologi  tertentu  dan  bahkan  disuborganisikan  pada  suatu  idiologi  buatan  manusia. (wibisana:2016)
1 Mahasiswa pascasarjana Universitas Airlangga, Dosen prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
Islam  mengajarkan  umatnya  untuk  perduli  terhadap  sesama,  keperdulian  antar  sesama dapat  ditunjukkan  walau  dalam  perusahaan  yang  notabene  bertujuan  untuk  mendapatkan  profit sebanyak-banyaknya.  Islam  juga  mengajarkan  prinsip  kerjasama  yang  didalamnya  ditekankan pola saling suka dan saling ridho. Maka dari itu, terdapat beberapa cara untuk tetap menjalankan tujuan  dari  perusaahn  yaitu  profit  dan  juga  tetap  menjalankan  ajaran  islam  yang  berupa  kasih sayang.
                                                                                                
Orang-orang  beriman  itu Sesungguhnya  bersaudara.  sebab  itu  damaikanlah  (perbaikilah hubungan)  antara  kedua  saudaramu  itu  dan  takutlah  terhadap  Allah,  supaya  kamu  mendapat rahmat. (Al-Hujurat: 10)
Setiap  muslim,  islam  sebagai  agama  tauhid  adalah  kerangka  acuan  paripurna  dalam seluruh  kehidupannya  dan  merupakan  suatu  bentuk  kasih  saying  tuhan  kepada  alam  semesta (rahmatan li alamin). Namun pandangan  muslim dalam hal itu menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok muslim  yang  bersifat skeptic terhadap kemampuan islam untuk menjadi jalan keluar yang sempurna bagi kehidupan manusia, sehingga islam dipandang sebagai suatu pelengkap bagi idiologi  tertentu  dan  bahkan  disuborganisikan  pada  suatu  idiologi  buatan  manusia.  (Wibisana: 2016)
Islam  telah  memberi  aturan-aturan  secara  menyeluruh  dalam rangka  mengatur  kegiatan manusia  di  muka  bumi  ini.  Aturan-aturan  itu  dicantumkan  dalam  Al- Qur’an  dan  kemudian dijelaskan oleh Rosulullah Muhammad SAW dalam sunnahnya.
Islam  memiliki  prespektif  yang  luar  biasa  dibanding  dengan  agama  samawi  lainnya. Islam  memberikan  ruangan  yang  cukup  demikian  luas  dan  menganggap  penting  semua  kerja yang dianggap produktif. (Aditayangga: 2010)
Tidak ada satu sisipun dari kehidupan manusia yang lepas dari aturan Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah. Fiqh bidang muamalah merupakan unsure terpenting dalam segmen pemikiran hokum islam, karena ia langsung bersentuhan dengan pranata sosial.(Maksum: 2012) Salah satu masalah muamalah yang mendapat perhatian cukup besar dalam islam adalah masalah
ekonomi.  Begitu  banyak  firman  Allah  yang  diturunkan  untuk  mengatur  manusia  tentang bagaimana cara menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik yang diridhoi oleh Allah SWT.
Peran  efektif  Negara  sebagai  mitra  dan  fasilitator  tidak  dapat  dihindarkan  untuk mewujudkan  visi  dan  misi  ekonomi  islam termasuk  pengelolaan  keuangan  public.  Pengelolaan keuangan  public  merupakan  aktifitas  manusia  dalam  hal  ini  penguasa  yang  mengatur  sejumlah harta  Negara  untuk  kepentingan-kepentingan  public  atau  warga  Negara.  Sehingga  dengan demikian,  suksesnya  penelolaan keuangan  public  merupakan  gambaran  suksesnya  penguasa dalam mengatur sejumlah kekayaan Negara untuk kesejahteraan warga negaranya.(Noviyanti: tt)
Indonesia,  Negara di  Asia  Tenggara  ini  disebut  sebagai  tanah  dengan  populasi  Muslim tertinggi.  Persentase  Muslim  Indonesia  mencapai  hingga  12,7  persen  dari  populasi  dunia.  Dari 205 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1 persen beragama Islam.(Indrawan:2017)
Dalam  agam  islam  kita  kenal  zakat,  salah  satu  dari  rukun  islam  yang  lima.  Pada hakikatnya zakat  adalah  bagian  tertentu  yang  ada  pada  harta  seseorang  beragama  islam  yang wajib  dikeluarkan  atas  perintah  Allah  SWT  untuk  kepentingan  orang  lain  menurut  kadar  yang telah  ditentukam.  Zakat  dikeluarkan  dengan  tujuan  untuk  membersihkan  harta  si  pemilinya kemudian sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan.(Indrawan: 2017)
Peran  efektif  Negara  sebagai  mitra  dan  fasilitator  tidak  dapat  dihindarkan  untuk mewujudkan  visi  dan  misi  ekonomi  islam  termasuk  pengelolaan  keuangan  public.  Pengelolaan keuangan  public  merupakan  aktifitas  manusia  dalam  hal  ini  penguasa  yang  mengatur  sejumlah harta  Negara  untuk  kepentingan-kepentingan  public  atau  warga  Negara.  Sehingga  dengan demikian,  suksesnya  penelolaan  keuangan  public  merupakan  gambaran  suksesnya  penguasa dalam mengatur sejumlah kekayaan Negara untuk kesejahteraan warga negaranya.(Noviyanti:tt)
Kebijakan  fiscal  memiliki  peranan  penting  dalam  system  ekonomi  islam  bila dibandingkan  kebijakan  moneter.  Adanya  larangan  tentang  riba  serta  kewajiban  tentang pengeluaran  zakat  menyiratkan  tentang  pentingnya  kedudukan  kebijakan  fiscal  dibandingkan dengan kebijakan mineter. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun hijriyah keempat telah mengakibatkan system ekonomi islam dilaksanakan oleh nabi terutama bersandar pada kebijakan fiskalnya  saja.  Sementara  itu,  Negara  islam  yang  dibangun  oleh  nabi  tidak  mewarisi  harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu Negara. Oleh karena itu, kita akan mampu melihat
bagaimana kebijakan fiscal sangat memegang perananpenting dalam membangun  Negara islam tersebut.(Mustafa: 2004)
Sejarah  islam  mencatat  bagaimana  perkembangan  peran  kebijakan  fiscal  dalam  system ekonomi  islam  mulai  dari  zaman  awaql  munculnya  islam  sampai  pada  puncak  kejayaan  islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiscal islami tersebut sedikit demi  sedikit  mulai  ditinggalkan  dan  digantikan  dengan  kebijakan  fiscal  lainnya  dari  system ekonomi yang sekarang kita kenal dengan system ekonomi konvensional.(Mustafa:2004)
Umar’s  policies  were  a  reflection  of  his  own  mind.  They  sometimes  coincided  with  the policies  of  the  prophet  and  Abu  Bakar  while,  at  other  times,  they  deviated  from  those  policies quite notably. But the difference was a difference of opinion not a diversion principles. The spirit of islam as a religion and an economic system was always observed. Umar’s economic thingking can be explored as follows  ashker dan Rodney Wilson:1943)
1. The ownership of economic resources
2. Economic development
3. Wealth distribution
4. Tax structure
5. State expenditure
6. State administration
Di berbagai literature menyebutkan bahwasnnya, dalam pengelolaan baitul maal sebagai sumber  pengelola  keuangan  negara,  khalifah  umar  bin khattab  benar-benar  teliti,  dan  dengan strategi-strategi yang berdasarkan pada kecerdasan beliau.
Indonesia,  Negara di  Asia  Tenggara  ini  disebut  sebagai  tanah  dengan  populasi  Muslim tertinggi.  Persentase  Muslim  Indonesia  mencapai  hingga  12,7  persen  dari  populasi  dunia.  Dari 205 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1 persen beragama Islam.(Indrawan:2017)
Sumber: Kompasiana.com
Indonesia adalah Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan data dari association of Indonesian environmental observers, indonesiamenduduki peringkat ke-6 terbesar untuk Negara  yang kaya akan sumber daya tambang. Indonesia menempati posisi ke-6 sebagai  produsen  batubara  dengan  jumlah  produksi  mencapai  246  juta  ton  dan  peringkat  ke  2 terbesar  di  dunia  sebagai  eksportir  sejumlah  203  juta  ton.  Indonesia  menempati  peringkat  25 sebagai  Negara  dengan  potensi  minyak  terbesar  yaitu  4,3  milyar  barrel,  dan  peringkat  21 penghasil minyak mentah terbesardunia sebesar 1 juta barrel/hari.(yuliastuti:2017)
Berdasarkan  data  dari  Indonesian  mining  association,  sumberdaya  minyak  bumi Indonesia diperkirakan  mencapai 73 miliar barel. Cadangan emas  Indonesia berkisar 2,3% dari cadangan  emas  dunia  dan  menduduki  peringkat  ke-7  yang  memiliki  potensi  emas  terbesar  di dunia  Indonesia  menduduki  peringkat  ke-5  untuk  cadangan  timah  terbesar  di  dunia  dan menduduki  peringkat  ke-2  dari  sisi  produksi  sebesar  26%  dari  jumlah  produksi  dunia.  Tetapi sejak krisis ekonomi tahun 1998, APBN selalu mengalami deficit. Dalam Nota Keuangan APBN 2015,  dinyatakan  secara  jelas  penetapan  mekanisme  anggaran  dalam  APBN  Indonesia  sebagai anggran  deficit.  Seiring  dengan  peningkatan  jumlah  cicilan  hutang,  jumlah  deficit  APBN  pun semakin bertambah besar.(Yuliastuti:2017)
Di  berbagai  Negara  berkembang  di  Asia,  pertumbuhan  diproyeksikan  akan  tetap  kuat. Pertumbuhan di Indonesia diproyeksikan menjadi 5,1% pada 2017 dan 5,3% pada 2018 dengan kenaikan  jangka  pendek  dalam  pertumbuhan  didukung  secara  signifikan  oleh  permintaan domestic lebih kuat, kebijakan dan reformasi administrasi perpajakan, serta peningkatan bertahap dalam  belanja  sosial  dan  modal  dalam  jangka  menengah.  Proyeksi  ini  sedikit  menurun  dari proyeksi  WEO  pada  bulan  oktober  2016  yang    mana  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  semula diprediksi mencapai 5,3% di tahun 2017.(Lap.Perkembangan Perekonomian 2017)
Tesis,  yang  berjudul  analisis  factor-faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi Indonesia,  yang  ditulis  oleh  Yunan  pada  sekolah  Pasca  sarjana  Universitas  Sumatra  Utara mendapatkan  hasil  bahwasannya  kredit  perbankan,  pengeluaran  pemerintah  dan  jumlah  tenaga kerja berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kesejahteraan  merupakan  harapan  bagi  setiap  umat  manusia.  Bahkan  eksistensi  sebuah peradaban uman manusia diukur seberapa tinggi kesejahteraan umat tesebut. Dalam membentuk kesejahteraan,  manusia  selalu  mencari  cara  ideal  dan  tepat.  Cara  yang  terwujud  ditengah  umat manusia  biasanya  selalu  dipengaruhi  ideology,  terutama  ideology  agama.  Ideology  agama dianggap  cukup  berhasil  dalam  membangun  sebuah  peradaban  manusia  dengan  tingkat kesejahteraan  paling  brilian.  Pasalnya,  cara  mewujudkan  kesejahteraan  dalam  konsep  agama selalu bernuansa dogmatik.(Muhtar:2015)
Kondisi  perekonomian  merupakan  indicator  utama  dalam  mengukur  tingkat kesejahteraan  suatu  masyarakat.  Sebuah  Negara  akan  dipandang  sebagai  Negara  sejahtera manakala  memiliki  system  ekonomi  mapan  dan  memiliki  pendapatan  mencukupi.  Sebaliknya, kondisi perekonomian  yang carut marut, banyak warga  yang berada dibawah garis kemiskinan, jutaan  rakyat  mengaanggur,  maka  Negara  tersebut  tidak  dapat  dikatakan  Negara  sejahtera. Paradigm  inilah  yang  menjadikan  ilmu  ekonomi  sebagai  ilmu  yang  paling  penting  dalam kehidupan manusia. Berbagai teori dikemukakan oleh ahli dan para pemikir dari zaman  yunani hingga  saat  ini.  Semua  teori  dan  pandangan  tersebut  diperuntukkan  membangun  masyarakat yang lebih berkeadilan dan lebih sejahtera(El-Givhar:2017)
Agama islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Ajaran agama  islam  telah  memiliki  pengaruh  yang  kuat  dalam  kehidupan  penduduk  muslim  di
Indonesia.  Dalam  agama  Islam  terdapat  aturan  dasar,  yaitu  rukun  Islam,  yakni  mengakui keberadaan  Allah,  mendirikan  sholat,  menunaikan  puasa  Ramadhan,  membayar  zakat,  dan melakukan  perjalanan  haji  bila  memiliki  kemampuan.  Keenam  prinsip  dasar  ajaran  islam tersebut  telah  mempengaruhi  sebagaimana  seorang  muslim  berperilaku  sebagai  konsumen. Ajaran  tersebut  juga  telah  mempengaruhi  begaimana  sikap,  persepsi  dan  gaya  hidup  seorang muslim sebagai konsumen.(Surmawan:2014)
Perlindungan  atas  konsumen  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  islam,  bukan hanya sebagai hubungan keperdataan semata, tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan Allah.  Telaah  islam  mengenai  perlindungan konsumen  dalam  hal  produk  dan  jasa  perlu dilakukan, karena selain mayoritas manusia adalah beragama islam juga adanya kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Selanjutnya, Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka dianjurkan untuk melindungi konsumennya atau melindungi rakyatnya dalam mencapai kesejahteraan yang tentunya dengan merujuk kepada kepatuhan islam atau  yang  biasa  disebut Sharia  Compliance.  Seperti  yang  disebut  diatas,  bahwasannya kesejahteraan  dapat terwujud  dengan  pengelolaan  keuangan  Negara  yang  berimbas  kepada masyarakat atau rakyatnya.

## Pembahasan
Fiscal policy merupakan program perpajakan dan pengeluaran pemerintah yang dapat digunakan untuk menstimulasi  ekonomi.  Kebijaksanaan fiskal  adalah  suatu istilah  yang  berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, yang meliputi politik penerimaan (antara lain dari pajak)  dan  pengeluaran  (antara  lain belanja  rutin)  pemerintah.  Adapun  menurut  Mannan, kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk
membuat  perubahan-perubahan  dalam  sistem  perpajakan  atau  dalam  pembelanjaan,  yang bertujuan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  ekonomi  yang  dihadapi  negara.  Dari  berbagai definisi  di  atas  dapat  ditarik  benang merah,  bahwa  kebijakan  fiskal merupakan  kebijakan pemerintah terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran negara  untuk  mencapai  tujuantujuannya. Artinya,  kebijakan  fiskal  merupakan  suatu  gambaran  yang  bisa terjadi  dalam  berbagai  sistem ekonomi. Oleh karena instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran  negara, maka  kebijakan  fiskal  erat  kaitannya dengan  target  keuangan  negara  yang
ingin dicapai. Dengan kata lain, target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ingin dicapai oleh pemerintah.(Yuliastuti:2017)
Di dalam Ekonomi Islam, Bayt al-Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima  negara dan  mengalokasikannya  bagi  kaum muslim  yang  berhak  menerimanya. Setiap harta,  baik  berupa  tanah, bangunan,  barang  tambang,  uang, maupun  harta  benda  lainnya,  yang kaum muslim berhak memilikinya sesuai hukum Islam, maka harta tersebut adalah hak Bayt al- Mal.  Demikian  pula setiap  harta  yang  wajib  dikeluarkan untuk  orang-orang  yang  berhak menerimanya,  untuk maslahat kaum muslim  dan  pemeliharaan  urusan mereka,  merupakan kewajiban atas Bayt al-Mal. Bayt al-Mal dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga. Jadi, Bayt al-Mal adalah tempat penampungan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan negara.(Yuliastuti:2017)
A. Sumber pemasukan Negara dalam kebijakan keuangan public islam Dari kaum Muslimin
Dari Kaum Non Muslim Umum (primer dan sekunder) 1. Zakat 2. Ushr (5-10%) 3. Ushr (2,5%)
4. Zakat Fitrah
5. Wakaf
6. Amwal Fadhila
7. Nawaib 8. Sedekah Lain 9. Khums 1. Jizyah 2. Kharaj
3. Ushr (5%)
1. Ghanimah
2. Fai
3. Uang tebusan
4. Pinjaman  dari  kaum muslimin  atau  non muslim 5. Hadiah dari pemimpin atau pemerintah  Negara
lain
Tabel: Adiwarman Karim

## 1. Zakat
Salah  satu  dari  lima  prinsip  ajaran  islam  adalah  membayar  zakat,  zakat  adalah kewajiban  sekuruh  umat  islam  yang  mempunyai  penghasilan,  uang  dan  harta  dari berbagai  sumber,  untuk  mengeluarkan  atau  memberikan  sebagian  uang  atau  harta bendanya tersebut sesuai dengan aturan zakat yang berlaku. Membayar zakat dilakukan oleh  setiap  konsumen  muslim  yang  telah  memenuhi  persyaratan  tertentu.  Seorang
konsumen  memiliki  sejumlah  penghasilan  tertentu  (atau  disebut  mencapai  nisab) berkewajiban  membayar  zakat  sebesar  2,5% dari  penghasilan  yang  diperolehnya. Apabila  seorang  konsumen  memiliki  harta  benda  lainnya  sesuai  ketentuan,  maka  ia berkewajiban  membayar  zakat  dari  harta  benda  tersebut  yang  disebut  sebagai  zakat maal  atau  zakat  harta  benda  dab  penghasilan.  Zakat  ini  bersifat  wajib,  hukum-hukum zakat tertera dalam al- qur’an ataupun hadist. (Surmawan:2004)
Peraturan  prundang-undangan  tentang  pengelolaan  zakat,  yaitu  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini  merupakan  pengganti  undang-undang  Nomor  38  Tahun  1999.  Dalam  Bab  I  di ketentuan umum pasal 1 ada beberapa poin penting:
a. Pengelolaan zakat adalah kegiatab perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
c. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat
d. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat
e. Badan  Amil  Zakat  Nasional  yang  selanjutnya  disebut  BAZNAS  adalah  lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional
f. Lembaga  Amil  Zakat  yang  selanjutnya  disingkat  LAZ  adalah  lembaga  yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
Sebagaimana zakat sebagai salah satu sumber pendapatan public, di zaman Nabi, Pajak (Jizyah dan Kharaj) juga menjadi pendapatan public yang dikelola oleh khalifah (pemimpin) untuk kepentingan public, di zaman nabi, pajak (Jizyah dan Kharaj) juga menjadi pendapatan public yang dikelola oleh khalifah (pemimpin) untuk kepentingan public.  Makna  public  disini  tidak  hanya  dibatasi  kepada  public  muslim  seperti  pada konsep  zakat,  tapi  public  menngacu  kepada  makna  public  secara  umum  dengan mengesampingkan afiliasi keagamaan.(Afriyandi:tt)
Pembeda Zakat Pajak
Dasar Hukum AL- Qur’an dan Sunnah Perundang-Undangan Status Hukum Kewajiban terhadap Agama Kewajiban terhadap Negara Obyek Sasaran Khusus bagi penduduk beragama Islam Semua penduduk tanpa pandang agamanya Kriteria Prosentase penghasilan dan dizakati  adalah  2,5%-20% tergantung pada jenis usaha/pekerjaan/profesi Penghasilan yang terkena pajak di Indonesia  dewasa  ini sekitar  15%-25%  dan sudah  criteria wajib pajak  besarnya  tariff
pajak  bisa  berubah- rubah Pos Penggunaan Zakat  digunakan  untuk  8 ashnaf Pajak digunakan untuk  pos-pos  yang sangat luas Hikmah Zakat untuk membersihkan/menyucikan jiwa dan harta benda wajib zakat Untuk membiayai pembangunan nasional guna mewujudkan suatu masyarakat  adil  dan
makmur  berdasarkan pancasila.
Tabel: diolah

## 2. Wakaf
Wakaf  secara  esensial  bermakna  penyumbangan aset secara mengikat yang berpotensi menghasilkan  kemanfaatan  dengan tujuan  disalurkan  untuk  kemaslahatan. Kegiatan semacam ini sebenarnya telah dilakukan sebelum Islam lahir di Jazirah Arab, walaupun  tidak  dengan  istilah  wakaf.  Adapun  ucapan  Imam  al- Syafi‘i  yang
mengatakan  bahwa:  “Masyarakat  Jahiliyah  sepanjang  yang  saya  ketahui  tidak  pernah mempraktikan  penahanan  rumah,  tanah,  sebagai  bentuk  sukarelawan,  ini  hanya dilakukan  masyarakat  Islam”.  Konsep  wakaf  yang  sudah  mencapai  tahap  sistematis sempurna  sebagaimana  dalam  tatanan  syariat  Islam  dan  dimaksudkan qurbah lillah (pendekatan diri kepada Allah) dan birrun (kebaikan akhirat).(Muhtar:tt)
The  Quran  pronounces  that  there  should  not  be  perpetual  distribution  of  wealth among the  rich  in  the  society  (see  Chapter  59:  verse  7).  This  presupposes  the recognition and division of a community into rich and poor, the recognition of the ills of poverty, the need for its eradication, the strategy for its alleviation and enforcing it. Hence,  Islam  treats  the ill  of  poverty  through  the  proper  belief  system,  causing Muslims  to  be  responsible  for their  individual  economic  empowerment,  responsible partnership  between  individuals and  the  State,  responsible  private  ownership  and compassionate  management  of  public resources,  which  would  lead  to  the  modest transfer of wealth to the poor sometimes from the rich and other times from the State.( Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad:2015)
Sebelum  Rasulullah  SAW  melaksakan  hijrah  ke  Madinah,  Institusi  awal  yang diwakafkan oleh  Rasulullah  SAW  ialah  Masjid  Quba’ yang  diasaskan  sendiri  oleh baginda Rasulullah SAW saat tiba di Madinah  sekitar 622 M.  Ini diikuti pula dengan wakaf  Masjid Nabawi  enam  bulan  selepas  pembinaan Masjid  Quba’.  Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW membeli tanah untuk pembinaan masjid tersebut dari dua saudara yatim piatu, yaitu  Sahl dan Suhail  dengan harga 100 dirham.( Muhtar”tt)
Pada  periode  selanjutnya  para  sahabat lain  berbondong-bondong  melaksanakan kegiatan wakaf, seperti Abu Bakar, Utsman bin ‘Affan, Zubair, Mu‘adz bin Jabal, dan yang lainnya.  Kegemaran  kaum  muslimin  terhadap wakaf  ini  terus  berlanjut  setelah wafatnya Rasulullah  SAW.  Pada  periode  ini  kegiatan  wakaf  belum  terlihat  adanya pembidangan antara melakukan wakaf terhadap sanak familinya (waqf al-Dzurri/Ahli) atau  untuk  umum  (waqf  al-Khayri).  Baru  sekitar  akhir masa  sahabat  tepatnya  pasca pemerintahan Bani Umayah kegiatan wakaf cenderung bersifat wakaf ahli. Tujuannya demi menjaga keharmonisan dalam masalah waris.(Muhtar:tt)

## B. Tawaran Konsep Keuangan Publik Islam di Indonesia Mayoritas Muslim
Masyarakat muslim (mampu) Lembaga Keuangan Penghimpunan dana Perlindungan Konsumen muslim Aturan UU Indonesia Infaq Shodaqoh Wakaf
Bagan: Oleh Penulis
Pemasukan Negara Pengaplikasian
Alasan Zakat Negara mewajibkan seluruh  muslim  untuk membayar  zakat  fitrah dan  zakat  maal,  yang kedua hal tersebut dikelola oleh Negara melalui  BAZNAS.  Zakat fitrah dapat dibantu dengan  LAZ  di  daerah sekitar masyarakat, sedangkan  zakat  maal dapat diatur secara langsung  oleh  BAZNAS yang bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang mengatur adanya
Negara tidak diperbolehkan untuk mewajibkan  zakat  kepada  non muslim,  karena  kewajiban  zakat hanya dibebankan kepada muslim.  Dan  belajar  dari  sejarah, nabi  juga  para  sahabat  beliau selalu menggunakan zakat
sebagai sumber pendapatan
Negara.
pelaporan kekayaan secara berkala, dan secara otomatis  akan  dipotong kekayaaanya.  Dan  semua harus jelas dalam peraturan undang- undang. Selanjutnya hasil zakat  maal  tersebut  dapat digunakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang  dianggap  masuk pada  golongan  penerima zakat. Negara juga berhak  untuk  mengelola zakat maal tersebut untuk dijadikan  sebagai  salah
satu  sumber  pendapatan
Negara yang berguna untuk memajukan Negara baik  melalui  infrastruktur maupun  lainnya,  karena dalam  hal  ini  Negara
dapat  dianggap  sebagai amil zakat Wakaf Wakaf  yang  sebelumnya dianggap sebagai sodaqoh  dapat  dijadikan sebagai sumber pendapatan Negara karena  anjuran  seorang Masa rosul dsan sahabat mengaplikasikan wakaf
muslim untuh selalu bersodaqoh sebagai bentuk rasa syukur. Dalam praktiknya, Negara  harus  bersinergi dengan  lembaga  wakaf, yang  saat  ini  disebut dengan BWI. Negara harus tegas dalam menjalankan praktik wakaf ini, wakaf bukanlah suatu kewajiban muslim tetapi wakaf adalah anjuran bagi muslim.  Negara  dapat memberikan aturan melalui BWI dengan cara
jemput  bola  bagi  yang bersedia  untuk  berwakaf,
yang  selanjutnya  wakaf tersebut  dikelola  dengan pengelolaan yang produktif agar mendapatkan  hasil  yang bermanfaat  untuk  rakyat juga,  baik  manfaat  dalam ekonomi maupun pendidikan sehingga rakyat menjadi hidup sejahtera. Pajak Pajak  hanya  dibebankan Tidak  ada  pengaplikasian  pajak
pada yang mampu, perombakan konsep pajak yang sudah ada saat ini, pajak seharusnya dibebankan sesuai porsinya. Jika masyarakat muslim sudah diwajibkan oleh Negara untuk berzakat, maka pajak
dibebankan  kepada  non
muslim  yang  mampu.
Karena pajak tidak secara
tersurat  besarnya  dalam ajaran islam, maka sebaiklnya  pajak  yang dibebankan  kepada  non muslim yang kaya disamakan dengan besarnya perhitungan zakat  maal  jika  muslim. Selanjutnya  jika  Negara mengalami krisis, Negara diperbolehkan menarik pajak kepada muslim dan tambahan  pajak  kepada
non muslim.
mencekik dalam sejarah islam.
Tabel pemasukan negara: oleh penulis
Muslim Pe nghi m punan dana Zakat Fitrah Zakat Maal Sodaqoh Infaq Perlindungan konsumen
Bagan: Oleh Penulis
Pengeluaran
Negara Pengaplikasian Alasan Pendidikan Bebas  biaya  pendidikan  bagi rakyat,  tidak  ada  istilah pintar dan tidak pintar, Negara harus menjamin rakyatnya untuk mendapatkan pendidikan yang cukup untuk menghadapi tantangan. Selain itu Negara juga diharuskan untuk menciptakan paradigma untuk  rakyat  harus  selalu berusaha, dapat melalui pendidikan  karekter  yang sudah ada Jika Negara memberikan bebas biaya pendidikan hanya kepada  rakyat  yang  dianggap pandai,  maka  lambat  laun semangat  belajar  rakyat  akan menurun
Pembangunan Ekonomi Menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, meningkatkan  skill  rakyat dan  memberikan  bantuan kepada rakyat yang dianggap berhak menerima zakat melalui  pengelolaan  zakat yang sudah tersebut di dalam table diatas. Negara menjamin kesejahteraan rakyatnya Kesehatan Pelayanan  kesehatan  yang baik, kini sudah adiaplikasikan  BPJS,  namun sebagian  masyarakat  awam Indonesia menganggap bahwasannya pelayanan BPJS  kurang  memuaskan, hal  tersebut  dapat  dilihat dalam beritaberita yang selama ini berkembang. negara  menjamin  kesehatan rakyatnya dengan cara memberikan pelayanan kesehatan  yang  baik  dan biaya  yang  kesehatan  yang wajar  dan  dapat  dijangkau. Biaya tersebut dapat disupplay  dari  hasil  jemput bola pada wakaf Negara Harus menjamin kesehatan rakyatnya Pertahanan dan keamanan Negara Angkatan perang Negara
didanai dan difasilitasi sehingga  memiliki  loyalitas Belajar  pada  masa  usman yang benar-benar memperhatikan keamanan
yang tinggi terhadap Negara Negara.
Tabel pengeluaran Negara: oleh penulis Pemasukan Negara Pengeluaran Negara Zakat Fitrah Rakyat Miskin Zakat Maal 1. Pendidikan masyarakat miskin 2. Kesehatan masyarakat miskin 3. Pembangunan  ekonomi  melalui  pemberian bantuan masyarakat miskin Wakaf 1. Pertahanan Negara 2. Pembangunan  ekonomi  melalui fasilitas Negara  yang  salah  satu  tujuannya  adalah kemakmuran rakyat, diantaranya pembangunan  jalan  dan  peningkatan  sarana transportasi Pajak 1. Pertahanan Negara 2. Pembangunan Ekonomi saat kondisi Negara krisis 3. Pembangunan  ekonomi  melalui  fasilitas
Negara
Tabel alokasi pemasukan dan pengeluaran: oleh Penulis
C. Analisis  pengaruh  keuangan  publik  islam  terhadap  perkembangan  perekonomian (sudut pandang perlindungan konsumen)
Keuangan Publik Pengaruh Pertumbuhan Zakat Masyarakat  muslim  merasa aman karena sudah menjalankan kewajibannya,  dan  sudah  ada  sarana untuk menjalankan kewajibannya, selanjutnya  masyarakat  muslim  yang menjadi  mayoritas  di  Indonesia  akan semakin  berusaha  untuk  meningkatkan
kemampuan  ekonominya  agar  mampu untuk  memberikan  zakat  maal,  karena penyalurannya semakin mudah. Dengan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ketika masyarakat mayoritas tersebut berusaha untuk  meningkatkan  pendapatannya,
secara  otomatis  maka  pendapatan perkapita akan meningkat, ketika pendapatan  perkapita  meningkat,  maka daya  beli  juga  akan  bertambah  dan tingkat  investasi  juga  akan  meningkat pula. wakaf Dengan diadakannya jemput bola, maka masyarakat  mayoritas  muslim  secara otomatis dan tidak langsung jiwaberlomba-lomba  dalam  kebaikan akan  semakin  meningkat,  selanjutnya dengan meningkatkanya jiwa berlomba- lomba  kepada  kebaikan  meningkat, maka keinginan untuk berinvestasi akan semakin  besar.  Ketika  wakaf  dikelola pada  pasar  sekunder,  maka  pasar sekunder Negara akan meningkat pula.
Pajak Pajak  dibebankan  kepada  non  muslim yang  dianggap  mampu  atau  kepada muslim  jika  kondisi  Negara  sedang krisis.  Ketika  non  muslim  tidak  ditarik retribusi/pungutan  sama  sekali,  maka non muslim tidak ada keingingan untuk mendapatkan  penghasilan  yang  lebih,
non  muslim  akan  cenderung  mencari pendapatan  hanya  untuk  memenuhi kebutuhannya  saja.  Namun  jika  ada penarikan  pajak  kepada  non  muslim, maka  pendapatan  non  muslim  dapat teralokasi dengan kelola Negara.
Tabel: Oleh Penulis
Bagan: Oleh Penulis

## DAFTAR RUJUKAN
1. Wahyu Wibisana, Pendapat Ibnu Taymiyah tentang keuangan public, Jurnal pendidikan agama islam- ta’lim Vol.14 No.1 -2016,
2. Yuli Afriyandi, SInergitas Pajak dan Zakat dalam keuangan public islam (analisis historis dan kondisi kekinian), Resail, Vol.1 No. 2, 2014
3. Ririn  Noviyanti, Pengelolaan  keuangan  public  islam  prespektif  Historis, Iqtishodia  Jurnal ekonomi Syariah
4. Angga  Indrawan,  Inilah  10  negara  dengan  populasi  muslim  terbesar  di  dunia,
http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10- negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia
Mustahik Muslim membutuhkan Penyalura n sisi ibadah dan muamalah Dist rib usi M erat a Pendapatan per kapita naik
Negara maju
5. Rika  Yuliastuti, Kebijakan  Fiskal  Bayt  al  mal  sebagai  keuangan  Negara  berbasis  syariah
(studi  kritis  terhadap  pos  penerimaan  APBN  Indonesia), Media  Mahardika  Vol.14  No.1

## September 2015

## 6. Laporan Perkembangan Perekonomian bulan April 2017
7. Amin Muhtar, Potensi wakaf menjadi lembaga keuangan public (Kajian kritis terhadap konsep
dan praktik wakaf dalam hukum islam), Asy-Syariah Vol.17 No.1, April 2015
8. Ofan El-Givhar, Keseimbangan IS-LM
dalam perspektif
Islam,
http://djophan.blogspot.com/2009/04/bab-i-pendahuluan.html.
9. Prof.Dr.Ir.Ujang  Surmawan,  M.Sc, Perilaku  konsumen.  Teori  dan  penerapannya  dalam
pemasaran, Ghalia Indonesia, Februari 2014