## Abstrak
Gangguan mental kepribadian antisosial merupakan pola pengalaman dan perilaku tidak wajar yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, hubungan pribadi, dan pengendalian dorongan keinginan. Individu yang mengalami gangguan kepribadian antisosial disebut juga dengan sosiopat. Mereka tidak memiliki rasa bersalah dan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan termasuk bila perbuatan tersebut merugikan orang lain, sebab mereka ini kurang memiliki pertimbangan akal. Sementara itu suatu tindak pidana bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang pelakunya termasuk di sini mereka yang mengalami gangguan kepribadian antisosial. Artikel ini bermaksud melihat aspek pertanggungjawaban, penerapan sanksi dan atau peniadaan sanksi bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial yang melakukan tindak pidana, dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam.
Kata Kunci : Gangguan Mental, Kepribadian antisosial, Pertanggungjawaban, hukum Positif, hukum Islam.

## STATUS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA BAGI PENDERITA GANGGUAN MENTAL KATEGORI KEPRIBADIAN ANTISOSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Nurdhin Baroroh * nurdhinbaroroh@yahoo.com.au
Nike Rosdiyanti **
nikerosdiyanti@gmail.com
∗ Dosen Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
**  Alumni Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## A. Pendahuluan
Kemampuan akal yang dimiliki manusia sesungguhnya adalah penunjang agar manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Melalui kemampuan akal tersebut, manusia dapat melakukan pekerjaan, bersosialisasi dengan lingkungan hingga mengetahui perbuatan yang seharusnya dikerjakan dan perbuatan yang dihindari. Akal manusia memiliki peranan yang penting, karena dengan adanya akal, manusia bisa dibedakan dengan makhluk lainnya termasuk dengan sesama manusia itu sendiri.
Kata akal sendiri berasal dari bahasa Arab al ‘Aql yang berarti memahami dan mengerti akan sesuatu. 1 Akal dalam pengertian Islam bukanlah otak, tetapi merupakan daya berfikir yang terdapat dalam jiwa manusia. 2 Allah SWT berfirman:
Dewasa ini, berbagai macam tindak kejahatan kerap terjadi utamanya di kota-kota besar, yang bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang siapa pelakunya termasuk kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan mental. seperti kasus seorang polisi yang membunuh kedua anaknya sendiri dengan mutilasi. 3 Adapula kasus seorang kakak yang tega membunuh adik kandungnya sendiri yang terjadi pada tahun 2015. 4 Kemudian kasus yang hangat menjadi pembicaraan di kalangan para penggeliat HAM yaitu kasus terpidana mati narkoba warga Negara asing yang divonis menderita gangguan
1 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap , (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 19.
2 Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam , cet.ke-2, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hlm. 5.
3 Rachmadin Ismail, “2 Anak Jadi Korban, gangguan Mental Anggota Polisi Jangan Terabaikan. http://m.detik.com/news/berita/3152377/2-anak-jadi-korban- gangguan-mental-anggota-polisi-jangan-terabaikan, akses pada 4 November 2016.
4 Johan Fatzry,” Rizky Pembunuh Adik Kandung di Ciledug Idap Gangguan Jiwa” http://news.liputan6.com/read/2271371/rizky-pembunuh-adik-kandung- di-ciledug-idap-gangguan-jiwa, lihat pula pada http://news.metrotvnews.com/ metro/yNLAw89b-kakak-pembunuh-adik-kandung-dinyatakan-gila, akses pada 29 Januari 2017.
mental Rodrigo Gularte. 5 Dan masih banyak kasus kejahatan lainnya. Manusia pada umumnya sebelum melakukan suatu tindakan biasanya akan berpikir terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Hal itu karena akan berpengaruh bagi dirinya sendiri untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan termasuk apabila ia melakukan kejahatan pidana. Karena pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau biasa dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. 6 Sedangkan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam merupakan suatu pembebanan terhadap seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya atas kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud serta akibat dari perbuatannya. 7

## B.  Gangguan Mental dan Kepribadian Antisosial

## 1.  Pengertian Gangguan Mental
Istilah gangguan mental atau gangguan jiwa merupakan istilah resmi yang digunakan dalam Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ). Di Indonesia upaya untuk menyeragamkan diagnosis (penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti gejala-gejalanya) sebagai acuan dalam pelaksanaan terapi menggunakan buku panduan PPDGJ, yang mulai dibuat hingga sekarang memiliki tiga versi yaitu PPDGJ I, II, dan III. 8 Dalam PPDGJ II menjelaskan bahwa gangguan jiwa atau
5 Rinaldy Sofwan Fakhrana,” Terpidana mati asal Brazil mengalami gangguan jiwa” http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150217165020-12-32844/terpidana- mati-asal-brazil-mengalami-gangguan-jiwa/, akses pada 4 November 2016.
6 Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 2012) , hlm. 178.
7 Ahmad Wardi Muslich, dikutip dari A.Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 12. 8 Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) merupakan buku acuan diagnosis gangguan jiwa yang berlaku dan digunakan di Indonesia. PPDGJ diterbitkan oleh Direktorat Kesehatan Jiwa, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dalam penghimpunannya, PPDGJ mengacu pada dua kitab/ buku panduan diagnosis internasional lainnya. yaitu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association (APA) yang mengalami beberapa revisi dan International Classification of Diseases (ICD) diterbitkan oleh World Health Organization (WHO). Dan dalam perkembangannya, PPDGJ memiliki beragam versi. PPDGJ-I diterbitkan pada
gangguan mental ialah sindrom atau pola perilaku, atau psikologik seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan ( distress ) atau hendaya (ketidakberdayaan atau ketidakmampuan) yang dalam bahasa inggris dinamakan impairment /disability terjadi dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Sebagai tambahan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dari segi perilaku, psikologik, biologik, dan gangguan itu tidak semata-mata terletak dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat.
Adapun beberapa jenis kategori orang yang menderita gangguan mental atau gangguan jiwa dan masing-masing jenis serta cirinya berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya dari yang paling berat sampai ringan, seperti Skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan Involusi, gangguan delusional, gangguan-gangguan pola kepribadian seperti gangguan Paranoid, Skizoid, Skizotipal, perbatasan ( border-line personality disorder ), gangguan waham/delusi, gangguan sifat kepribadian seperti gangguan pasif-Agresif, Obsesif-Kompulsif, gangguan identitas dissosiatif (kepribadian ganda), gangguan kepribadian antisosial dan masih banyak lagi. 9 Dan yang akan menjadi fokus dalam artikel ini adalah gangguan metal dengan kategori kepribadian antisosial.

## 2.  Pengertian gangguan kepribadian antisosial
Gangguan kepribadian didefinisikan sebagai pola pengalaman dan perilaku tidak wajar yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, hubungan pribadi, dan pengendalian dorongan keinginan. Karakter- karakter seseorang diperlihatkan oleh kepribadiannya melalui pola pikir,
tahun 1973 di dalamnya masih mencantumkan homoseksualitas sebagai salah satu penyakit dan gangguan kejiwaan, diagnosisnya mengacu pada ICD 8 (di sahkan oleh WHO pada 1965) dan masih menggunakan sistem numerik. Kemudian PPDGJ-II diterbitkan pada tahun 1983, di dalamnya mencantumkan konsep klasifikasi dengan kelas diagnosis memakai kriteria DSM-III, dan dengan diagnosis monoaksial serta mengacu pada ICD 9. Terakhir PPDGJ-III yang diterbitkan pada tahun 1993 merupakan revisi terakhir yang masih menjadi panduan diagnosis gangguan jiwa yang valid bagi psikolog dan psikiatri di Indonesia, merujuk pada standard dan sistem pengkodean dari International Classification of Disease (ICD-10) dan sistem multiaksis dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV).
9 Yustinus Semiun, Kesehatan Mental , cet.ke-1, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), III: 17-29. Untuk detail definisi masing-masing gangguan tersebut silahkan lihat dan baca bukunya secara langsung.
perasaan, dan perilaku kebiasaan yang dimilikinya. Bila orang itu tidak dapat menyesuaikan diri dengan orang lain dan cenderung antisosial maka dia dapat didiagnosis menderita gangguan kepribadian. 10
Individu yang mengalami gangguan kepribadian antisosial biasanya disebut sebagai sosiopat. 11 Orang yang mengalami ganggguan kepribadian ini adalah orang yang tidak memiliki kematangan emosi, kurang memiliki pertimbangan dan rasa tanggung jawab, tidak mampu untuk menilai akibat-akibat dari tingkah lakunya sendiri, juga selalu berselisih dengan masyarakat dan mereka selalu berada dalam kesulitan. 12 Sosiopat bisa timbul akibat faktor cacat otak bawaan layaknya psikopat. Namun, pengaruh pola asuh orang tua mungkin memiliki peran lebih dalam perkembangan gangguan mental ini. Antara psikopat dan sosiopat keduanya merupakan bagian dari gangguan mental kepribadian antisosial, sehingga keduanya memiliki persamaan sikap. Hanya saja bagi individu yang sosiopat dia masih memiliki rasa takut dan masih memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk tapi dia tidak memperdulikan hal tersebut. Sehingga perilaku sosiopat ini cenderung terlihat sembrono dibandingkan dengan psikopat. 13 Menurut Millon dan Davis terdapat lima variasi kepribadian antisosial yaitu; 14
a.  Antisosial pencemburu dengan ciri varian umum seperti selalu menyangkal dan merasa kekurangan, iri hati dan pencemburu.
b.  Antisosial penjaga reputasi dengan ciri narsistik yaitu tidak mau dianggap cacat, rapuh, tidak mau diremehkan. Dan hal-hal yang sifatnya melemahkan diri.
10 A.J. Mahari dkk, Kiat Mengatasi Gangguan Kepribadian , cet.ke-5, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2005), hlm. 17.
11 Sosiopat adalah orang yang menampilkan perilaku antisosial yang ditandai dengan kurangnya empati terhadap orang lain, digabungkan dengan tampilan perilaku moral abnormal dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat. Sosiopat sering tidak dapat mengendalikan perilaku dan ekspresi kejengkelan mereka, lekas marah dan mengancam ketika menghadapi situasi tidak menarik bagi mereka dan cenderung untuk menggunakan ancaman, agresi dan kekerasan verbal.
12 Yustinus Semiun, Kesehatan Mental, cet.ke-1, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), II: 28.
13 Ajeng Quamita, “Psikopat dan Sosiopat Apa Bedanya” http://hellosehat. com/beda-psikopat-dan sosiopat/ , akses pada 2 April 2017.
14 Millon dan Davis, The Antisocial Personality in Personality Disorder in Modern Life , (New York, 2000), hlm. 102.
c.  Antisosial pengambil resiko dengan ciri histrionik, suka tantangan dan petualangan, impulsif dan tidak peduli bahaya/resiko.
d.  Antisosial nomadis dengan ciri skizoid yaitu dianggap tidak penting, tidak diinginkan, gelandangan, impulsif namun tidak berbahaya.
e.  Antisosial pendengki dengan ciri sadistik, paranoid. Seperti suka berkelahi, penuh dendam, kejam, brutal, tidak berperasaan dan tidak merasa bersalah.

## C.  Pertanggungjawaban Perspektif Hukum Positif
Pada dasarnya untuk melakukan suatu tindakan hukum, seseorang harus dewasa dan cakap untuk bertindak hukum. 15 Sehingga ketika orang tersebut melakukan suatu tindakan hukum kepadanya akan pula dapat dikenai pertanggungjawaban. Dalam hukum Islam seseorang yang dikenai pembebanan hukuman dinamakan mukallaf. Sebagai subjek hukum, mukallaf memiliki persyaratan tertentu yang menjadi dasar bagi adanya pembebanan hukum. Secara umum dasar taklif adalah akal dan pemahaman. 16 Dengan kemampuan akal yang sempurna seseorang akan dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum, dan dalam hal ini syara’ mengaitkan kemampuan akal yang sempurna bagi seseorang dengan kebalighannya.
Setiap tindakan hukum yang dilakukan seseorang memiliki konsekuensi baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Begitupun ketika dia melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran maka sudah seharusnya dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagai cerminan bahwa dirinya merupakan subjek hukum. Namun, tidak semua tindakan hukum yang dilakukan oleh setiap orang dapat dimintai pertangggungjawaban karena tidak semua orang yang memiliki kecakapan hukum dapat menggunakan kecakapannya secara utuh dan sempurna. Untuk itulah dalam hukum pidana dikenal beberapa alasan yang dapat menghapus hukuman. Menurut Moeljatno, dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:
15 Budi Ruhiatudin, Pengantar Ilmu Hukum , cet. ke-3, (Yogyakarta: Cakrawala media, 2013), hlm.79.
16 Ali  Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia , (Yogyakarta: Beranda Publishing , 2013), hlm. 141.
1.  Alasan pembenar: alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku pidana perbuatannya dibenarkan.
2.  Alasan pemaaf: alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku. Perbuatan yang dilakukannya tetap bersifat melawan hukum tetapi kepada si pelaku tidak dijatuhi hukuman karena tiada kesalahan.
3.  Alasan penghapusan penuntutan: alasan yang didasarkan kepada kepentingan umum. Di mana pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatan yang dilakukan si pelaku kepada masyarakat maka penuntutannya ditiadakan.
Adanya pembagian alasan pengahapus pidana itu sendiri tidak terlepas dari ragam factor. Salah satunya adalah kemampuan akal yang dimiliki seperti orang yang tidak sehat pikirannya (gila), sakit, belum dewasa atau masih anak kecil. Jadi, tidak semua manusia yang melakukan tindak pidana memiliki keadaan jiwa yang normal dalam artian sehat akal dan pikiran, meskipun tidak dipungkiri bahwa merekapun melakukan berbagai macam tindak pidana. Untuk itu, dalam hukum pidana positif yang ada di Indonesia peraturan mengenai pelaku pidana yang mengidap gangguan kejiwaaan atau mental diatur pada Bab III mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1):
Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 17

## Selanjutnya pada ayat (2):
Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. 18
Berdasarkan pasal tersebut, peraturan mengenai gangguan mental kategori kepribadian antisosial dalam perundangan-undangan yang dalam hal ini KUHP secara eksplisit belum diatur, yang ada hanyalah pengaturan
17 Pasal 44 Ayat (1).
18 Pasal 44 Ayat (2).
mengenai kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggungjawab disebabkan karena adanya dua keadaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP tersebut. Juga peraturan mengenai apabila memang terbuki kepada orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maka dalam hal ini hakim memberikan perintah agar orang tersebut ditempatkan di rumah sakit jiwa selama satu satu tahun sebagai waktu percobaan. Artinya belum ada peraturan secara tertulis yang menyatakan secara tegas jika gangguan kepribadian antisosial ini merupakan jenis gangguan mental yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau tidak padahal dalam klasifikasi gangguan mental kepribadian ini termasuk ke dalam jenis gangguan kepribadian. 19
Berfokus pada kekuatan hukum dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak terletak pada pikiran si pelaku ketika melakukan tindak pidana, maka pembahasan sebelumnya telah penulis sebutkan bahwasanya orang yang mengalami gangguan kepribadian antisosial ini adalah mereka yang sebenarnya masih bisa menggunakan kemampuan akalnya dalam hal ini berarti masih bisa menggunakan pemikirannya untuk dapat melakukan beberapa hal dalam hidup, hanya saja mereka ini tidak mempunyai rasa bertanggungjawab dan bersalah ketika melakukan perbuatan yang sifatnya merugikan orang lain.
Mereka hidup dengan pola pikir yang mereka menganggapnya benar dan realistis dalam pikiran mereka sendiri yang secara fisik/tampilan mereka terlihat sama dengan kebanyakan orang pada umumnya tetapi, dalam hal psikis berbeda dengan orang gila pada umumnya karena orang yang gila akalnya memang terganggu atau dapat dikatakan tidak mempunyai, tetapi orang yang menderita gangguan mental kepribadian antisosial ini dia masih mempunyai akal. Oleh karenanya status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial menurut hukum positif adalah bahwa pelakunya dapat dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
19 Sebab itu di Indonesia, apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan mental atau kejiwaan dalam menentukan status hukumnya apakah dapat bertanggungjawab atau tidak akan ditelusuri atau diteliti per-kasusnya.

## D. Pertanggungjawaban Perspektif Hukum Islam
Syariat Islam memandang bahwa sebagai seorang mukallaf yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila dia memiliki kemampuan berpikir dan memilih ( idrak dan ikhtiar ). 20 Kemampuan berpikir seseorang itu dapat hilang karena beberapa faktor salah satunya karena faktor bawaan sejak lahir atau karena adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Yang dalam kehidupan sehari-hari umumnya kita dengar dengan istilah gila. 21 Berdasarkan pemaparan tersebut, maka orang yang gila tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena dia tidak memiliki akal yang sehat.
Oleh karenanya, berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami keadaan batin yang kurang normal dalam hukum Islam orang tersebut tidak dapat dipidana atau dalam artian tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya terganggu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para Imam mazhab yang menyatakan bahwa hukuman tidak boleh diterapkan kepada anak kecil dan orang gila berdasarkan pada sabda Rasulullah saw :
Sejatinya hukum yang datang pertama pada manusia adalah hukum taklifi, yaitu tuntutan Allah berupa perintah untuk berbuat atau tidak berbuat atau dapat memilih di antara keduanya. 22 Namun manusianya di sini masih belum memiliki kejelasan, dalam arti manusia yang seperti apa yang dapat diperintahkan atau dibebani untuk melakukan perintah tersebut. Oleh karenanya, dalam melakukan atau menjalankan tuntutan yang ditentukan oleh syara’ tersebut didukung dengan ketentuan- ketentuan hukum lain yaitu hukum wadh‘i karena, hukum taklifi merupakan tuntutan langsung kepada mukallaf sedangkan hukum wadh‘i merupakaan keadaan yang berhubungan dengan kondisi mukallaf untuk dapat dilaksanakannya hukum taklifi tersebut.
20 Abdul Qa > dir Audah, At-Tasyri > al-Jina > i al- Isla > mi, (Mesir: Maktabah Da > r- at- Tura > s \ , 2005), I hlm. 501.
21 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah . cet.ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 127.
22 Ali  Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia , cet.ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 130.
Oleh karena itu, untuk menentukan apakah seseorang yang menderita gangguan mental kepribadian antisosial dapat dikenai pembebanan (taklif) atau tidak penyusun akan mencoba menguraikannya melalui hukum wadh‘i yang oleh para ulama dibagi menjadi lima yaitu: Sebab, Syarat, Mani’, Syah dan batal, Azimah dan Rukhsah . Sebab, merupakan sifat yang dijelaskan oleh nash bahwa keberadaannya menjadi petunjuk berlakunya hukum syara’. Dalam hal ini berarti seseorang dinamakan mukallaf maka dia dikenai hak dan kewajiban. Sebab mukallaf merupakan seseorang yang sudah mampu untuk memahami dalil-dalil penetapan hukum dengan akal sebagai acuannya. Syarat, ialah sesuatu yang berada di luar hukum syara’ tetapi keberadaan hukum tergantung padanya. Syarat tidak ada maka hukum tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum. Bila diterapkan dalam lapangan jarimah , maka syarat untuk dapat dipidananya pelaku yang melakukan tindak pidana adalah apabila telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yaitu adanya ketentuan nash yang mengatur dan menetapkan jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan terlarang, perbuatannya sudah benar-benar dilakukan meskipun baru percobaan dan pelakunya haruslah seseorang yang telah cakap (mukallaf) yang berarti telah baligh dan berakal. Mani’ adalah sifat nyata yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum. Bila seseorang yang melakukan tindak pidana mengalami gangguan mental atau kejiwaan maka pelakunya ini tidak dapat dihukum karena kondisinya. Seseorang yang memiliki kecakapan secara sempurna dalam Hukum Islam disebut sebagai orang yang memiliki Ahliyyatul A > da yaitu orang yang dapat melakukan apa yang diperintahkan syara’ sekaligus dapat mempertanggungjawabkannya. Acuannya terletak pada akal, baligh, dan cerdas. Maka, orang yang memilki gangguan jiwa adalah orang yang tidak memiliki Ahliyyatul A > da tetapi dia masih bisa memiliki hak untuk menerima. Sah dan Batal, sah adalah hukum yang sesuai dengan tuntutan syara’, sedangkan batal adalah terlepasnya hukum syara’ dari ketentuan yang ditetapkan. Sah dan batal merupakan penilaian terhadap pelaksanaan hukum taklifi, apakah didukung oleh keberadaan hukum wadh‘i atau tidak. Dengan demikian seseorang yang melakukan tindak pidana bila pelakunya mengalami gangguan kejiwaan maka batal untuk dikenai sanksi, karena adanya penghalang (mani’) meskipun sabab dan syaratnya terpenuhi. Az } i > mah dan Rukhsah merupakan kategori hukum yang berlaku menurut kondisi yang dialami mukallaf. Az } i > mah merupakan
hukum yang sejak semula telah ditetapkan oleh syara’ diberlakukan secara umum untuk semua mukallaf. Hukum atau aturan bagi orang yang gila pada dasarnya merupakan hukum yang sejak awal telah ditetapkan syara’ melalui hadis. Maka sejatinya tiada hukuman bagi orang yang gila dan terlepas padanya tuntutan sekaligus pertanggungjawabannya dikarenakan kondisinya itu. Sementara Rukhsah merupakan hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil karena adanya uzur. Menurut asy-Syatibi rukhsah itu sesuatu yang mubah. Azimah bisa bersanding dengan rukhsah apabila dia tergolong ke dalam kewajiban yang dapat dipilih. Oleh karenanya seorang mukallaf dapat memilih salah satunya. Tetapi, jika rukhsah disandangkan dengan kebolehan itu adalah hal yang tidak benar sebab, mengangkat/ mengerjakan sesuatu yang salah bukanlah pilihan. 23
Dapat dipahami bahwasanya seseorang yang gila adalah mereka yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya penghalang ( mani’ ), sehingga apabila dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengandung unsur hukum di dalamnya seperti shalat, jual beli atau bahkan melakukan jarimah maka apa yang dilakukannya tersebut menjadi batal dan tidak sah karena keadaannya yang seperti itu. Hanya saja di sini bila orang tersebut perbuataannya menimbulkan kerugian pada harta benda milik orang lain maka dia tetap dikenai untuk menggantinya dengan membayar kerugian tersebut. Sehingga dia memiliki kecakapan ( Ahliyyah ) yang tidak sempurna atau dinamakan dengan Ahliyyatul Wuju > b Na > qisah yang merupakan salah satu pembagian dari Ahliyyatul Wujub yaitu kecakapan seseorang untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya (menerima) dan untuk mendukung hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya. Tetapi untuk mendukung hak-hak ini dia belum cakap secara sempurna untuk dibebani kewajiban guna terpenuhinya hak- hak orang lain. Yang menjadi patokan dari Ahliyyatul Wuju > b ini adalah sifat kemanusiannya. 24
23 Abu > Isha > q asy-Sya > tibi > , al-Muwa > faqa > t fi Us{u > li asy- Syari > ’ah , (Kairo: Da > r-Ibn Qayyim, 2006), I : 539.
24 Sebaliknya, seseorang yang dapat melaksanakan perintah syara’ sekaligus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah orang yang memiliki kecakapan sempurna yakni Ahliyyatul ‘A > da di mana yang menjadi dasar atau patokannya adalah kemampuan akal yang dimiliki oleh mukallaf. Adapun mengenai status hukum yang dapat diberikan padanya ini adalah bahwa sejak semula ketentuan hukum terhadap orang yang gila sudah ditetapkan syara’ ( az } i > mah ) yakni dengan hadis yang menyatakan jika orang gila terbebas dari hukuman sampai dia sembuh.
Tetapi pada bab sebelumnya, penyusun memaparkan jika gangguan mental kepribadian antisosial memiliki kemiripan dengan jenis gila lemahnya berpikir yang mana tetap dihukumi untuk dapat bertanggungjawab. Karena keadaan kelemahan berpikirnya ini tindak lantas meniadakan hukum padanya sebab bila dicermati pelakunya masih memiliki kemampuan berpikir (akal). Namun mengenai hukuman yang diberikan padanya ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagian fuqaha berpendapat perlunya diperingan hukumannya karena pembuat tersebut mempunyai alasan dalam melakukan perbuatannya. Tetapi sebagian yang lain mengatakan jika perlu hukumannya diperberat karena hanya dengan hukuman beratlah dapat menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan jarimah . Sedangkan dalam hukum Islam sendiri hanya memperbolehkan peringanan hukuman pada jarimah ta’zir sedangkan untuk jarimah hudud dan qisas tidak ada peringanan. 25
Oleh sebab itu seseorang yang melakukan tindak pidana yang mengalami gangguan mental kepribadian antisosial dalam Hukum Islam pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban karena masih memiliki kemampuan berpikir sebab disamakan dengan jenis gila lemahnya berpikir.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kepribadian antisosial baik menurut hukum Positif maupun hukum Islam adalah keduanya sepakat jika pelakunya tetap bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun memang, dalam kedua hukum ini tidak disebutkan secara spesifik mengenai gangguan mental kepribadian antisosial namun antara hukum Positif dan hukum Islam sama-sama mengakui adanya asas legalitas sebagai dasar untuk menentukan sebuah hukum. Jika perbuatan yang dilakukan memang tergolong perbuatan pidana dan tercantum dalam peraturan perundang- undangan atau nash maka, sudah barang tentu pelakunya akan dikenai sanksi begitupula sebaliknya.
Selain itu antara hukum positif dan hukum Islam juga sama-sama
25 Abdul Qa > dir Audah, At-Tasyri > al-Jina > i al- Isla > mi , (Mesir: Maktabah Da > r- at- Tura > s \ , 2005), I: 505.
mempunyai persyaratan dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum positif syarat untuk dapat dipertanggungjawabkannya pelaku salah satunya adalah bila pelaku dapat menginsyafi jika perbuatannya tidak dipandang baik dalam masyarakat serta mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan. Sedangkan dalam hukum Islam syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya pelaku bergantung kepada apakah pelaku memiliki kemampuan idrak dan ikhtiar yakni kemampuan berpikir dan memilih. Tetapi, kedua hukum berbeda pandangan dalam hal status hukumnya. Pada hukum positif pelaku yang menderita gangguan mental kepribadian antisosial, secara tidak langsung disamakan dengan pelaku- pelaku tindak pidana lainnya yang tidak mengalami gangguan tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam, mengenai status hukumannya sendiri terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Kemudian hal mendasar yang menjadikan kedua hukum ini berbeda juga terdapat pada penentuan jenis-jenis gila/macam kejiwaan. Seperti apa yang dipaparkan sebelumnya, bahwa meskipun di antara kedua hukum sama-sama tidak tercantum atau dalam arti tidak ada detail yang jelas mengenai gangguan mental kepribadian antisosial, hanya saja dalam hukum Islam penetapan atau penjabaran jenis-jenis kegilaan dipaparkan di lain keterangan (tidak terdapat dalam nash ). Sehingga menjadikannya suatu kejelasan dan kepastian untuk kemudian dicocokan apabila terjadi kasus seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dan menjadi terang pula apakah gangguannya ini tergolong yang bisa menghilangkan sebagian akal apa seluruhnya. Sementara dalam hukum Positif belum ada penjelasan di luar ketentuan perundang-undangan.

## Daftar Pustaka
Audah, Abdul Qa > dir, At-Tasyri > al-Jina > i al- Isla > mi, Mesir: Maktabah Da > r- at-Tura > s \ , 2005.
Asy-Sya > tibi > , Abu > Isha > q, al-Muwa > faqa > t fi Us{u > li asy- Syari > ’ah , Kairo: Da > r- Ibn Qayyim, 2006.
Dkk, A.J. Mahari, Kiat Mengatasi Gangguan Kepribadian , Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2005.
Davis, Millon, The Antisocial Personality in Personality Disorder in Modern Life , New York, 2000.
Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap , Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
Muslich, Ahmad Wardi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , Jakarta: Bulan
Bintang, 1967.
Nasution, Harun, Akal dan Wahyu dalam Islam , cet.ke-2, Jakarta:
Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
Ruhiatudin, Budi, Pengantar Ilmu Hukum , cet. ke-3, (Yogyakarta:
Cakrawala media, 2013.
Wiyanto, Roni, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia , Bandung: Mandar
Maju, 2012.
Semiun, Yustinus, Kesehatan Mental , cet.ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
Sodiqin, Ali, Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia , Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.
Rachmadi, Ismail, “2 Anak Jadi Korban, gangguan Mental Anggota Polisi Jangan Terabaikan. http://m.detik.com/news/berita/3152377/2- anak-jadi-korban-gangguan-mental-anggota-polisi-jangan- terabaikan, akses pada 4 November 2016
Johan Fatzry,” Rizky Pembunuh Adik Kandung di Ciledug Idap Gangguan Jiwa” http://news.liputan6.com/read/2271371/rizky-pembunuh- adik-kandung-di-ciledug-idap-gangguan-jiwa, lihat pula pada http:// news.metrotvnews.com/metro/yNLAw89b-kakak-pembunuh-adik- kandung-dinyatakan-gila, akses pada 29 Januari 2017.
Rinaldy Sofwan Fakhrana,” Terpidana mati asal Brazil mengalami gangguan jiwa” http://m.cnnindonesia.com/ nasional/20150217165020-12-32844/terpidana-mati-asal-brazil- mengalami-gangguan-jiwa/, akses pada 4 November 2016.
Ajeng Quamita, “Psikopat dan Sosiopat Apa Bedanya” http://hellosehat. com/beda-psikopat-dan sosiopat/ , akses pada 2 April 2017.