Minimalisasi Ruang Intervensi Kekuatan Bisnis Retail Indomaret terhadap Pembangunan Desa Arjowilangun, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Minimization of Intervention Space of Indomaret Retail Business Force towards the Development of Arjowilangun Village, Malang Regency, East Java
Ira Permata Sari 1*
1 Research Centre of Politics and Government (PolGov), Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustici Bulaksumur,
Lantai 4 Gedung B, Yogyakarta 55281, Indonesia;
* Penulis Korespondensi. e-mail : iraa.permata92@yahoo.co.id (Diterima: 29 Maret 2018; Disetujui: 23 Agustus 2018)

## ABSTRACT
Intervention of market forces, such as Indomaret retail business, becomes a mainstream and given space as a major force by the government in development in Indonesia. In practice, various government  policies  places  intervention  of  market  forces  as  driving  actors  for  the  political, economic,  social,  and  cultural  transformation.  Using  the  case  of  Indomaret's  rejection  in Arjowilangun  Village,  Malang  Regency  in  2015  and  using  qualitative  research  study,  this  paper explains how villagers do not give space for market in the village development process. From this study,  intervention  of  market  forces  that  had  been  the  mainstream  of  government  policy  in development  is  not  placed  by  villagers  as  the  only  force  able  to  carry  out  development  in  the village. This situation is due to the collision between market forces that come from outside with the economic  power  of  the  villagers  that  not  only  change  the  economy,  society,  and  culture  of  the village,  but  also  influence  the  political  transformation  of  the  village.  Thus,  when  market  forces tried  to  intervene  village  development,  they  have  to  face  the  major  force  of  the  village  that  have been built slowly since the village experienced economic slump in the 1970s.
Keywords: Arjowilangun village, identity discourse, market intervention, neoliberalism

## ABSTRAK
Intervensi  kekuatan  pasar,  seperti  bisnis  retail  Indomaret,  menjadi  arus  utama  yang diketengahkan untuk diberi ruang sebagai kekuatan mayor oleh pemerintah dalam pembangunan di Indonesia. Dalam praktek, berbagai kebijakan pemerintah menempatkan intervensi kekuatan pasar sebagai aktor penggerak transformasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan menggunakan kasus  penolakan  Indomaret  di  Desa  Arjowilangun,  Kabupaten  Malang,  tahun  2015  dan menggunakan  studi  penelitian  kualitatif,  tulisan  ini  menjelaskan  bagaimana  warga  desa  tidak memberikan ruang untuk pasar dalam proses pembangunan desa. Dari studi ini, intervensi kekuatan pasar  yang  selama  ini  menjadi  arus  utama  kebijakan  pemerintah  dalam  pembangunan  tidak ditempatkan oleh warga desa sebagai kekuatan yang satu-satunya bisa melakukan pembangunan di desa. Situasi ini disebabkan terbenturnya kekuatan pasar yang bersifat pendatang dengan kekuatan ekonomi  warga  desa  yang  tidak  hanya  merubah  perekonomian,  sosial,  dan  budaya  desa  tetapi sampai  memberikan  pengaruh  pada  transformasi  politik  di  desa.  Sehingga,  ketika  kekuatan  pasar mencoba mengintervensi pembangunan desa, ia harus berhadapan dengan kekuatan mayor di desa
tersebut  yang  telah  terbangun  lama  secara  perlahan  sejak  Desa  Arjowilangun  mengalami keterpurukan ekonomi di tahun 1970-an.
Kata kunci: Desa Arjowilangun, intervensi pasar, neoliberalisme, wacana identitas

## PENDAHULUAN
Ketertarikan
pemerintah terhadap kekuatan  ekonomi  lain  (aktor  pasar)  untuk menyegerakan  pembangunan  di  perdesaan begitu  menggema.  Studi  Loekman  Soetrisno tahun  1995  misalnya  memotret  kecenderungan tersebut.  Menurutnya,  pemerintah  berusaha untuk memasukkan usaha industrialisasi melalui  kekuatan  ekonomi  lain  di  perdesaan- perdesaan  untuk  mendirikan  sesuatu  industri secara fisik pada kehidupan warga. Industrialisasi  menjadi  tujuan  akhir  dari  proses pembangunan  perdesaan  di  Indonesia  termasuk negara berkembang lainnya (Soetrisno, 1995).
Beberapa kajian mengonfirmasikan adanya  praktik  intervensi  kekuatan  pasar sebagai  wujud  penerapan  model  pembangunan neoliberalisme di Indonesia (Musyaddad, 2003; Winarno,  2013;  Soedjais,  2003).  Perlawanan para  penggiat  usaha  Stasiun  Pos  Duri  sebagai salah  satu  contoh  empiris  kuatnya  intervensi pasar terhadap pemerintah. Pada kasus tersebut, PT.  KAI  melakukan  penggusuran  terhadap usaha-usaha yang ada di Pos Duri, kecuali ritel seperti  Alfamart  dan  Indomaret.  Padahal  lokasi berdirinya  bisnis  ritel  Indomaret  dan  Alfamart berdampingan  dengan  tempat  bisnis  para penggiat  usaha  Stasiun  Pos  Duri  (Ananta, 2014). Kecenderungan kuatnya intervensi pasar terhadap  pemerintah  misalnya  tercermin  dari semakin  bertambahnya  jumlah  bisnis  ritel Indomaret ataupun Alfamart sebagai aktualisasi aktor  pasar.  Berdasarkan  data  dari  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan,  Kabupaten Malang, misalnya menunjukkan kecenderungan kuatnya intervensi pasar.
Tabel 1 Perkembangan jumlah bisnis ritel modern di Kabupaten Malang Tahun Alfamart Indomaret 2011 37 54 2014 65 78 Sumber:  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Kabupaten Malang (disperindag. malangkab.go.id)
Posisi negara dalam pembangunan ekonomi  dari  perspektif  neoliberalisme,  negara ditempatkan  hanya  sebagai  peluang  politik untuk memastikan proses-proses ekonomi  yang diciptakan,  berjalan  sesuai  dengan  tujuan. Paham  neoliberalisme  melihat  proses  ekonomi sudah  terlampau  jauh  diintervensi  oleh  politik (baca:  negara).  Baginya,  justru  peran  negara yang  terlalu  kuat  akan  merusak  proses-proses ekonomi dan merugikan warga (Winanti, 2011). Praktik  neoliberalisme,  salah  satunya  terpotret dari studi Loekman Soetrisno, dimana pemerintah Indonesia bersemangat untuk menaruh  kekuatan  ekonomi  lain  (aktor  pasar) untuk menyegerakan pembangunan di perdesaan  dan  memberikan  keuntungan  kepada warga.
Neoliberalisme  mengandaikan  proses ekonomi  hanya  memerlukan  campur  tangan sedikit  dari  politik,  yakni  sebagai  penjamin iklim  untuk  perusahaan,  dan  bisnis  bekerja. Dalam  definisi  David  Harvey  perusahaan  dan bisnis adalah kelompok pasar (Harvey, 2005).
Cara kerja pasar dalam konsep neoliberalisme tidak hanya berkolaborasi dengan  negara,  tetapi  juga  memiliki  kekuasaan untuk  ikut  masuk  dalam  ranah  politik  seperti menuliskan  peraturan,  menentukan  kebijakan, mengatur  kerangka  peraturan  “terutama  yang menguntungkan  mereka  sendiri”  (Harvey, 2005).
Sehingga,  saat  terjadi  intervensi  pasar  dalam proses  perekonomian  sebuah  wilayah  tidak terlepas  pula  dari  aktivitas  pasar  dalam  ranah politik.  Kajian  Sofyan  S.  Harahap  dan  Fahru Nofrian  dalam  Fadjar  (2010)  memotret  adanya kedekatan  pasar  dan  politik  dalam  kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
Pasar  yang  menjadi  aktor  solutif  model pembangunan  ekonomi  Indonesia  menegaskan bahwa pasar telah menghegemoni proses-proses politik  khususnya  dalam  hal  ini  kaitannya dengan  kebijakan  politik  di  bidang  ekonomi. Intervensi pasar menjadi wacana yang menghegemoni.
Menurut  Gramsci  yang  diacu  dalam Methmann  (2010),  hegemoni  itu  sendiri  adalah bentuk  moral  dan  kepemimpinan  intelektual yang  mendukung  hubungan  yang  ada  dominasi dalam  dunia  politik.  Sedangkan,  wacana  yang mengakar  dan  menjadi  dominan  adalah  hasil dari  proses  mempertahankan  eksistensi  wacana (Methmann,  2010).  Untuk  menjadi  dominan dalam  proses-proses  politik  jalan  yang  perlu dilalui  adalah  pertarungan-pertarungan  wacana. Mengutip  dari  Savirani  (2017),  wacana  itu sendiri diartikan dengan artikulasi atau berargumen. Artikulasi adalah “kegiatan/praktik apa  pun  yang  membangun  relasi  di  antara elemen,  termasuk  identitas,  yang  merupakan hasil  dari  modifikasi  kegiatan  berwacana/ berartikulasi”  ( any  practices  establishing  a relation  among  elements  such  as  their  identity, which is modified as a result of the articulatory practices ).
Tulisan ini bertujuan menanyakan tentang discourse intervensi  kekuatan  pasar untuk transformasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya  di  sebuah  wilayah.  Pasar  seolah  telah menghegemoni  negara  dalam  mengeluarkan kebijakan. Penolakan pasar (bisnis ritel Indomaret)  menjadi  titik  masuk  mencari jawaban  tersebut.  Penolakan  pasar  yang  terjadi di  Desa  Arjowilangun  dalam  tulisan  ini  dibaca dengan menggunakan perspektif neoliberalisme dan teori wacana ( discourse theory ). Tulisan ini mendalami  bagaimana  intervensi  kekuatan pasar dalam proses-proses pembangunan ekonomi  sebuah  wilayah  perdesaan  bertemu
dengan  kekuatan-kekuatan  mayor  yang  sudah sejak lama terbangun di Desa Arjowilangun.

## METODOLOGI
Sebagai  upaya  untuk  mencari  jawaban pertanyaan  studi  ini  menggunakan  metode dengan  corak  penelitian  kualitatif  dengan metode  studi  kasus  ( case  study ).  Penelitian studi  kasus  menurut  Creswell  (2007)  yakni sebuah  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif yang menginvestigasi dan menggali sebuah atau beberapa  kasus  secara  utuh  ( bounded )  dengan rentang  waktu  yang  khusus  atau  spesifik, dilakukan  secara  detail,  penggalian  data  secara mendalam  dari  berbagai  sumber  informasi (observasi,  wawancara,  rekaman  suara  dan gambar, dokumen, dan laporan yang mendeskripsikan  atau  menginformasikan  topik tertentu yang dipilih dalam studi ini). Penelitian kualitatif  dalam  studi  ini  secara  khusus menggunakan  metode  studi  kasus  intrinsik ( instrinsic  case  study ).  Pilihan  menggunakan metode  tersebut  disesuaikan  dengan  kebutuhan untuk  mendapatkan  kedalaman  temuan  dan keunikan  dari  kasus  intervensi  kekuatan  bisnis retail Indomaret di Desa Arjowilangun.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa
Arjowilangun,  Indonesia  dengan  momentum kasus penolakan  Indomaret  yang pernah terjadi di  pertengahan  tahun  2015.  Alasan  memilih
Arjowilangun sebagai lokasi penelitian dikarenakan  studi  ini  merupakan  studi  yang ingin  melihat  perkembangan  rantai  intervensi kekuatan  pasar  yang  selama  ini  di  Indonesia dijadikan  prioritas  sebagai  kekuatan  mayor untuk dihadirkan sebagai aktor solutif pembangunan  yang  mana  diuji  coba  pada wilayah  yang  sudah  kuat  secara  ekonomi. Arjowilangun  memenuhi  kriteria  wilayah  yang penulis butuhkan, dan secara makro Kabupaten Malang  sebagai  ibu  dari  Desa  Arjowilangun memiliki  kemauan  politik  yang  keras  untuk membawa  intervensi  kekuatan  pasar  dalam pembangunan  di  wilayah  Kabupaten  Malang,
dari  kota  sampai  desa  (Lukito,  2016;  Anjar, 2016).

## Teknik Pengumpulan Data
Dengan  kerangka  pendekatan  dan metode  penelitian  tersebut,  penelitian  ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Desk - study
Desk  study dilakukan  untuk  melacak dan  memetakan  hasil  penelitian  terdahulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan  kajian  terhadap  fokus  yang penulis  ambil.  Pemetaan  ini  berupa  buku, jurnal,  dokumen  resmi  pemerintah,  laporan penelitian,  berita-berita  koran  lokal  maupun nasional ataupun tulisan-tulisan lepas.
2. Observasi
Teknik ini digunakan untuk menumbuhkan sense  of  condition penulis.
Selain  itu  teknik  ini  dimanfaatkan  untuk menemukan  narasumber  selanjutnya  kepada narasumber  yang  sedang  diwawancarai ( snowball sampling ).
3. In - depth interview
Untuk field  study dilakukan  dengan wawancara  mendalam  ( in-depth  interview ) pada  aktor  kunci  yang  terlibat  dalam perlawanan yaitu pelaku ekonomi desa yang memiliki toko ritel, pemerintah desa.

## Alur Aktivitas Penelitian
Tahap 1: Pra Penelitian
Sebelum  turun  melakukan  penelitian lapangan  di  Desa  Arjowilangun,  Kabupaten Malang,  Jawa  Timur,  penulis  mengumpulkan data awal tentang kasus penolakan toko modern di  Kabupaten  Malang  sebagai  representasi intervensi  kekuatan  pasar.  Selain  itu,  penulis melakukan literature  review tentang  kajian- kajian  penolakan  terhadap  intervensi  pasar khususnya  spesifik  kasus  penolakan  toko modern. Di samping melakukan desk study dan melakukan  pengumpulan  data  pendukung, penulis  mempersiapkan  instrumen  penelitian yang  berisi guiding  information untuk  panduan penelitian lapangan.
Tahap 2: Penelitian Lapangan
Penelitian  lapangan  yang  dilakukan dengan  metode  observasi  dan  wawancara mendalam  dengan  narasumber  kunci  dengan teknik snowball  sampling ini  dilaksanakan September sampai dengan pertengahan Oktober 2016.  Penelitian  lapangan  ini  dipandu  dengan data  yang  sudah  didapatkan  dari pre-field research .
Tahap 3: Aktivitas Paska Penelitian Lapangan
Penelitian  yang  sudah  dilakukan  pada penelitian  lapangan  ( field  research )  dicatat  dan setelah  itu  dilakukan  trankrip  atas  hasil field research .  Untuk  memperdalam  hasil  temuan lapangan,  penulis  mengikuti  seminar  yang berkaitan  dengan  kasus  yang  penulis  gunakan. Selanjutnya  dalam  penulisan  draf  laporan dilakukan kegiatan brainstorming dengan dosen pembimbing tesis.

## HASIL DAN DISKUSI

## Bussines Oriented: Peralihan Napas Perekonomian Arjowilangun
Selama  ini  warga  di  perdesaan  sering dikenal  dengan  identitas  yang  aktivitas  sehari- harinya  tergantung  dari  sumber  daya  alam (Nuryanto,  2011).  Cukup  berbeda  halnya  yang terjadi  di  Desa  Arjowilangun.  Desa  ini  justru sebagian besar hampir meninggalkan ketergantungannya  dengan  sumber  daya  alam, seperti  hasil  pertanian  dan  beralih  ke  bidang perdagangan  dan  industri-industri  rumahan. Peralihan  ini  tidak  lain  karena  traumatis terhadap pengolahan sawah di desa tersebut.
Pengalaman Arjowilangun dalam mengolah  lahan  sawah,  hasil  yang  diperoleh dinilai  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan  hidup warganya.  Tidak  optimalnya  hasil  pertanian disebabkan  lahan  di  Arjowilangun  hanya menggunakan  metode  pengairan  tadah  hujan, yang  pada  akhirnya  membuat  perekonomian desa terpuruk tahun 1970-an 1 .
1 Malang-Post, edisi 25 Mei 2015; Intisari-online, edisi 21 Oktober 2013; news.detik.com, edisi 24 juni 2011.
Aktivitas  perekonomian  desa  mulai menggeliat  naik  sejak  warga  desa  tahun  1998 memilih  bekerja  menjadi  buruh  migran,  dan sekembalinya dari negara rantauan, membangun  usaha-usaha  pertokoan  ritel  mulai dari pakaian, kebutuhan sehari-hari, handphone , bengkel,  peralatan  rumah  tangga,  membuka counter pulsa  dan  sebagainya.  Usaha  toko  ritel bukan  menjadi  pilihan  berwirausaha  mantan buruh  migran  saja,  melainkan  sudah  menjadi pilihan  sebagian  warga  Desa  Arjowilangun sejak  terjadi  keterpurukan  ekonomi  desa  akibat menggantungkan dengan hasil pertanian. Dengan banyaknya usaha-usaha yang berkembang di desa, desa ini selama lima tahun menjadi  laboratorium  Kementerian  Dalam Negeri  dalam  bidang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  dan  perangkat  desa. Dampaknya  desa  ini  sering  dikunjungi  oleh pemerintah dari luar Jawa, sehingga bukan lagi sebuah desa yang lusuh dan sepi tamu.
Kegiatan  bersih  desa  yang  dilakukan setahun  sekali,  dikonsep  megah,  menggunakan dana  yang  fantastis  mengundang  banyak pedagang  musiman  berjualan.  Warga  desa sangat  terbuka  dengan  kehadiran  warga  luar desa,  sepanjang  seperti    pelaku  usaha  diluar warga  Desa  Arjowilangun  tidak  menetap mendirikan  usaha  di  desa 2 .  Identitas  sosial menjadi  syarat  mutlak  untuk  ikut  dalam  proses perekonomian desa.
Warga  Desa  Arjowilangun  dikenal  loyal dengan  kegiatan-kegiatan  desa,  membangun jalan  desa,  menyediakan  fasilitas  ronda, membangun  rumah  warga.  Tidak  hanya  itu  di desa  ini  juga  dikenal  adanya  istilah  “tanah  cari uang” (Toyamah, 2010). Warga desa ini dikenal memiliki  kemampuan  ekonomi  yang  tinggi terutama  dalam  beli  tanah,  harga  jual  tanah  di desa  ini  sangat  tinggi.  Selain  istilah  tanah  cari uang  warga  desa  ini  dikenal  sebagai  orang “magak”.  Magak  adalah  istilah  Jawa.  Orang magak  berarti  jika  ditempatkan  di  kota,  bisa beradaptasi, jika di tempatkan di desa memiliki keinginan  bergaya  hidup  kota  ( Magak  maksute
2 Keterangan Wasis, pemilik Toko Anggara, 2016
diseleh  kutho  kenek,  diseleh  desa  kudu  neng kuto ngunu ).
Tidak  hanya  mampu  dalam  urusan membeli  tanah,  tetapi  juga  dalam  memenuhi gaya  hidup.  Pasar  (Indomaret)  yang  ada  di Kecamatan  Pucung,  bahkan  diakui  oleh  para pembeli dipenuhi dari warga Desa
Arjowilangun. Budaya  konsumtif ini juga  tidak bisa  dilepaskan  dari  kemampuan  ekonomi  dan kebiasaan  mereka  bersinggungan  dengan  dunia global, yang serba modern.

## Penjajakan oleh Pasar dan Respon Warga
Tahun 2015 pasar (bisnis ritel Indomaret) mulai  tertarik  untuk  mengembangkan  sayap bisnisnya  di  Arjowilangun.  Upaya  melengkapi berkas  sebagaimana  yang  disyaratkan  oleh Pemerintah Kabupaten Malang (Dinas Perizinan) mulai dipersiapkan oleh pasar. Pasar memilih  menggunakan  pola franchise untuk mengembangkan bisnisnya di desa ini.
Bertepatan  pula,  pemerintah  Kabupaten Malang,  dalam  pasal  11  Peraturan  Daerah Nomor  3  Tahun  2012  tentang  menyaratkan prioritas  pemegang  investasi  adalah  pelaku usaha  yang  berdomisili  di  wilayah  yang  dipilih oleh  pasar.  Di  tengah  banyaknya  penolakan terhadap  pasar,  pasal  ini  menjadi  pintu penolong  bagi  pasar  agar  mudah  beradaptasi sehingga diterima di  warga.  Tujuan pemerintah sendiri,  melalui  pasal  ini  adalah  menempatkan warga  tetap  bisa  menjadi  tuan  rumah  di wilayahnya  sendiri  (Busilan,  2016).  Selain  itu menurut  Lukito,  2016,  pasal  tersebut  dapat mengurangi kecemburuan sosial toko-toko kecil di  wilayah  pasar  yang  akan  didirikan. Meskipun,  secara  operasional  pasar  yang mengambil  alih  aktivitas  perekonomian,  akan tetapi minimal warga masih menjadi bagian dari bisnis  tersebut,  meskipun  dalam  porsi  yang sangat  kecil.  Sebagaimana  yang  dibayangkan pemerintah  dari  hadirnya  pasar  dalam  proses perekonomian  desa,  dapat  merangsang  dan memunculkan  aktivitas-aktivitas  ekonomi  baru, dan  juga  sebagai  media  tempat  warga  desa memasarkan  produk  UMKM-nya  “menitipkan produk  di  pasar”  (Lukito,  2016;  Widianti,
2016).  Meskipun,  menurut  Bidang  UMKM Dinas  Koperasi  dan  UMKM,  para  pelaku UMKM    lebih  memilih  memasarkan  hasil produk  nya  sendiri  melalui  pameran  atau pemasaran  langsung,  daripada  menitipkan  ke toko modern (Widianti, 2016).
Bagi  warga  yang  memiliki  kemampuan secara  ekonomi,  tentu  ini  menjadi  peluang untuk menambah kekayaan mereka, tanpa harus mengeluarkan  keringat.  Cukup  duduk  diam menunggu  uang  sewa  dari  pasar.  Dari  sinilah perpaduan kerja sama pasar dan warga dimulai.
Warga  Arjowilangun  yang  bersedia  di sewa oleh pasar adalah seorang usahawan yang memiliki  usaha  rumah  makan  dan  mebel  di Cirebon yang kebetulan memiliki tanah di desa yang  dinilai  tidak  produktif.  Di  atas  tanah seluas  20x60  meter  ini  berdiri  sebuah  rumah lama  yang  masih  dihuni  oleh  bibi  pengusaha yang  usianya  sudah  lebih  dari  60  tahun.  Di samping  kiri  dan  kanan  berdiri  dan  berjejer toko-toko ritel milik warga Desa Arjowilangun, salah  satu  nya  berdiri  toko  ritel  yang  tergolong modern  milik  mantan  TKI,  yaitu  Toko  Alfahri. Sebelum  pasar  akhirnya  bekerjasama  dengan usahawan yang dulunya bagian dari warga Desa Arjowilangun, pasar melakukan lobbying kepada  pemilik  Alfahri  untuk joint  bussines , pasar  sebagai  pengelola  toko  ritel  Alfahri, dengan  perjanjian  bagi  hasil  dan  sebagainya. Namun, lobbying tidak  membuahkan  hasil. Pemilik  Toko  Alfahri  tidak  bersedia  di- stir (dikendalikan) oleh pasar.
Gagalnya lobbying membawa  pasar pada  salah  satu  anggota  keluarga  kaya  di  desa tersebut.  Proses  melengkapi  syarat  perizinan mulai  berjalan,  pasar  dan  warga  melakukan tugas  masing-masing.  Karena  Jiyono  tidak domisili  di  Arjowilangun,  sehingga  proses pengurusan  izin  dilimpahkan  kepada  adiknya yaitu Bapak Puji. Bapak Puji bersama ketua RT 14  berusaha  untuk  mendatangi  rumah  setiap rumah  di  sekitar  tanah  itu  berdiri  untuk mendapatkan  tanda  tangan  persetujuan  warga. Pengumpulan tanda  tangan  ini dilakukan selain untuk  memenuhi  syarat  perijianan  Dinas Perizinan  dan  untuk  penguat  posisi,  karena  di tengah  memenuhi  kelengkapan  berkas,  di  sisi
lain  warga desa yang mengatasnamakan pelaku usaha toko kelontong menolak rencana kehadiran pasar. Pasar dinilai akan mengganggu 3 proses perekonomian Desa Arjowilangun,  karena  strategi  bisnis  pasar seperti promo produk, discount , akan mematikan  usaha  warga  Desa  Arjwoilangun yang  selama  ini  menggantungkan  hidupnya  di aktivitas  pertokoan  ritel  mereka.  Ditambah tertanam  di  pikiran  warga  pada  umumnya, orang  akan  bangga  dan  menjadi  terhormat ketika  keluar  membawa  kantong  belanjaan bertuliskan  “Indomaret”,  meskipun  produk yang  dibeli  juga  tersedia  di  toko  ritel  milik warga desa. Image “wah” telah terbangun.
Warga  yang  merasa  terancam  bisnisnya mulai  menambah  keanggotaan,  mulai  dari sesama pelaku usaha ritel desa, sampai mencari dukungan  ke  tokoh-tokoh  desa,  dan  kepala desa.  Kesadaran  ancaman  dimulai  dari  anak laki-laki  pemilik  Toko  Bu  Klumpuk.  Martono menilai  pasar  yang  dilengkapi  dengan discount produk dan berbagai fasilitas toko yang lengkap seperti  tersedianya  ATM  Bank,  dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC), akan membuat warga  Arjowilangun  yang  biasanya  berbelanja di toko ritel milik  warga desa akan lari ke toko ritel  milik  pasar.  Kegelisahan  pribadi  ini  pada akhirnya  menjadi  isu  publik  di  desa  tersebut. Martono  berusaha  melakukan lobbying kepada Kepala  Desa  agar  berpihak  kepada  warga  yang dipimpin.  Setelah  memperoleh  dukungan  dari kepala  desa,  Martono  bersama  teman-teman pemuda mulai bergerilya mengumpulkan dukungan  warga  lain  yang  terwujud  pada goresan  tinta  tanda  tangan  di  atas  lembar serkiler 4 . Singkat cerita, warga berhasil menggagalkan pasar masuk ke desa
3 Hasil kajian I Wayan Adnyana menunjukkan minimarket sebagai  aktor    pasar  berdampak  pada  marginalisasi  retail kecil.  Marginalisasi  berlangsung  pada  sisi  ekonomi, jaringan  bisnis,  teknologi,  manajemen,  dan  sosial-politik. Lebih detail lihat pada I Wayan Adnyana, Marginalization of  Small  Retailers  As  A  Consequence  Of  The  Growth  of Minimarket  in  Denpasar  City,  2013 ,  diakses  dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/ecs/article/view/6330.
4 Di  Desa  Arjowilangun  Serkiler  dimaknai  sebagai lembaran kertas yang diperuntukkan untuk mengumpulkan tanda tangan. Namun beberapa sumber di internet, serkiler berarti secara spontan dan sukarela.
Arjowilangun.  Keberhasilan  ini  juga  tidak terlepas  dari  peran  kepala  desa  yang  secara sembunyi-sembunyi  melalui  telepon  seluler memberikan  arahan  stategi  penolakan  kepada teman-teman  pemuda  Dusun  Barisan.  Peran kepala  desa  berlangsung  secara  sembunyi- sembunyi dengan tujuan untuk tidak menimbulkan perpecahan di antara  warga Desa Arjowilangun.  Meskipun  demikian,  bukan berarti  semua  warga  desa  pemilik  toko  ritel menolak  kehadiran  pasar,  ada  justru  yang menerimanya.  Mereka  yang  menerima  pasar beranggapan  kehadiran  pasar  akan  membawa Desa Arjowilangun menjadi desa yang semakin “rejo”, maju 5 . Bahkan penilaian sinis dari warga juga muncul dengan  ungkapan “ Lo atune wong Barisan  iku  goblok,  wong  desa  rejo  kok  gak oleh, kapan majune desa yen gak oleh” 6 .
Warga  pemilik  toko  ritel  di  Desa Arjowilangun  memiliki  latar  belakang  yang cukup menarik. Ada sebagian pemilik toko ritel sebelum  memutuskan  untuk  berwirausaha  di desa,  pernah  melancong  ke  negara  tetangga menjadi  buruh  migran.  Sebagaimana  sudah disebut  dalam  di  atas,  mereka  memanfaatkan modal  ekonomi  yang  diperoleh  untuk  memulai usaha  pertokoan  ritel,  dan  berbagai  jenis  usaha yang  lainnya,  mulai  dari  ternak  kuda,  ternak ayam  petelur,  mebel,  dan  sebagainya.  Warga lokal  pemilik  toko  ritel  dari  latar  belakang  ini tidak  mempermasalahkan  kehadiran  pasar. Pengalaman  bersentuhan  dengan  dunia  global, mengarahkan  pada  sikap  memahami  kehadiran pasar sebagai sebuah kompetisi bisnis, mendorong  mereka  lebih  kompetitif  dalam menjalankan usahanya.
Namun,  atas  nama  solidaritas  sesama pelaku  usaha  ritel  kecil  di  desa,  penolakan terhadap  pasar  menjadi  sesuatu  yang  harus diperjuangkan  bersama.  Strategi  ini  diperkuat dengan  membangun  opini  publik  dengan mendengungkan  wacana:  “identitas  sosial
5 Wawancara  dengan  Saring,  Ketua  RT  14  RW  2  Dusun
Barisan,  tanggal  8 Oktober  2016;  Wawancara  dengan Wonten,  istri  ketua  RT  14  RW  2  Dusun  Barisan,  tanggal 08 Oktober 2016
6 Wawancara  dengan  Saring,  Ketua  RT  14  RW  2  Dusun Barisan, tanggal 8 Oktober 2016
sebagai  syarat  membangun  ekonomi  desa”. Karena  di  pihak  pasar  berupaya  beradaptasi dengan lingkungan melalui pemberian berbagai tawaran  menarik,  guna  menarik  simpati  warga, salah  satunya  pola franchise .  Sebagaimana dikhawatirkan  oleh  Marcuse,  kapitalisme  telah mencapai  langkah  yang  paling  bahaya  atas nasib  warga,  yaitu  lebih  lanjut  menurut Marcuse  langkah  itu  adalah  perkembangan kapitalisme  terakhir  yang  menginvansi  memori dan visi individu (Situmorang, 2013).
Kegaduhan  di  masyarakat  mendorong pemerintah  desa  melalui  arahan  kepala  dusun melakukan  survei  terhadap warga  Desa Arjowilangun,  khususnya  di  Dusun  Barisan. Dari  survei  yang  dilakukan  80%  menolak kehadiran  pasar.  Kepala  Dusun  bersama  ketua tokoh  pemuda  Karang  Taruna  Mertawijaya yang  dalam  kasus  ini  mengklaim  bahwa melepas  jaket  karang  taruna,  bersama-sama mengawal  klaim  penolakan  terhadap  pasar. Sedangkan,
ada anggota Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  berada  pada posisi  mendukung  kehadiran  pasar,  karena sebelumnya Pujiono
bersama pasar bersilaturahmi  ke  salah  satu  rumah  anggota
DPD.  Tiga  bulan  setelah  rencana  pasar  masuk, mereka masih intensif menghubungi BPD untuk mengetahui perkembangan di elit desa, terutama kepala desa.
Pada  waktu  yang  hampir  bersamaan, pasar bersama warga yang tanahnya disewa dan ketua  RT,  mencoba  mencari  dukungan  dari warga  sekitar  dengan  memberikan  imbalan  Rp 100.000,00  per  orang.  Sedangkan  total  uang yang dibagikan sekitar Rp 2.000.000,00. Proses suap  juga  dilakukan  oleh  pasar  kepada  warga yang  dicurigai  dan  dinamai  sebagai  provokator penolakan  pasar.  Akan  tetapi,  suap  gagal dilakukan 7 .  Meskipun  demikian,  pemerintah kabupaten  tidak  pernah  masuk  laporan  ke kepolisian ataupun ke anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten
7 Wawancara  dengan  Puji,  Pemilik  toko  ritel  di  desa  dan saudara  kandung  pemilik  tanah  yang  akan  disewa Indomaret,  tanggal  20  Oktober  2016;  Wawancara  dengan Purwanto  Korin,  Pemilik  Toko  Sembako,  tanggal  20 Oktober 2016
Malang terkait  pemalsuan  tanda  tangan dukungan  Indomaret  dan  sejenisnya 8 .  Warga seakan  bungkam  dengan  praktik  suap  yang terjadi  di  dalam  tubuh  warga,  justru  warga menikmatinya.
Di  sisi  lain,  sikap  pemerintah  acuh terhadap  cara  yang  dipilih  pengusaha  untuk ngeneng-ngeneng 9 warga  supaya  mau  tanda tangan.  Apakah  mau  memakai  uang  atau kekerasan,  itu  urusan  pengusaha,  pemerintah tidak  mau  ambil  tahu.  Sepanjang  dilakukan survei  di  lapangan  tidak  ada  pemalsuan  tanda tangan, maka izin bisa diproses 10 .
Intervensi  pasar  terlihat  mengungkung dan  membentuk  cara  berpikir  pemerintah.  Di Kabupaten  Malang  pernah  ada  desakan    untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan izin pendirian  ritel  Indomaret  maupun  Alfamart  di
Kabupaten
Malang.
Namun demikian,
Pemerintah  Kabupaten  Malang  bersikap  tidak bisa  mengeluarkan  kebijakan  pembatasan. Untuk meredam gejolak penolakan di masyarakat,  Pemerintah  Kabupaten  Malang menyiasatinya dengan pengaturan jarak melalui peraturan  daerah,  karena  pemerintah  daerah merasa posisinya akan terancam jika menghalangi  bisnis.  Tuduhan,  menghambat iklim  investasi  akan  dibebankan  kepada pemerintah  daerah  apabila  melakukan  upaya paksa  yakni  membatasi  izin  pasar  semi modern 11 . Padahal, yang diminta oleh pedagang tradisional adalah kebijakan moratorium 12 .
8 Wawancara dengan Lukito, Komisi B DPRD Kabupaten Malang, tanggal 8 Oktober 2016
9 Ngeneng-ngeneng adalah  istilah  bahasa  Jawa  yang berarti  upaya  yang  dilakukan  seseorang  atau  kelompok untuk  membujuk  seseorang  dengan  tujuan  agar  seseorang atau  kelompok  tersebut  bersedia  mengikuti  kemauannya. Dari  hasil  penelitian,  upaya  membujuk  dilakukan  dengan menghalalkan  segala  macam  cara,  termasuk  kekerasan atau pemberian uang suap.
10 Wawancara  dengan  Ibu  Anjar  Bagian  Ekonomi  Badan Pelayanan  Terpadu  Kabupaten  Malang,  tanggal  29 September 2016
11 Kutipan  Wawancara  Wakil  Ketua  Komisi  A  DPRD Kabupaten  Malang,  Susianto,  dalam  Jabal  Tarik  Ibrahim dan  Hutri  Agustino,  Konsep  Penataan  Kawasan  Usaha Ritel di Tengah Pemukiman Masyarakat Pedesaan, Jurnal AGRISE, Volume XI No. 3 Bulan Agustus 2011, hlm. 186
12 Pedagang  Tradisional  Minta  Moratorium  Pendirian Toko  Modern,  dalam  https://m.tempo.co/read/news/2011 /03/25/090322791/pedagang-tradisional-minta-
Terkungkungnya  pemerintah  juga  dibaca oleh  Asyari  Usman  mantan  wartawan  senior BBC London dalam tulisan opininya yang terbit di  Harian  Analisa  Daily  tanggal  07  Januari 2015 dengan judul Peritel Besar Ancam “Kedai Sampah”.  Menurutnya,  kehadiran  peritel  besar dengan  modal  yang  juga  besar,  modal  raksasa begitu  dibutuhkan  oleh  pemerintah  daerah. Mereka  dianggap  akan  menjadi  stimulus perekonomian  lokal  menjadi  semarak.  Oleh karenanya,  regulasi  pembatasan  gerak  mereka tidak  hadir  dalam  kebijakan  pemerintah  daerah absen.  Asyari  Usman  juga  mempertanyakan mengapa pemerintah dan/atau DPR tidak begitu peduli  terhadap  aspek  negatif  dari  perluasan jaringan ritel modern yang saat ini diwakili oleh Indomaret dan Alfamart 13 . Intervensi pasar diandaikan oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Malang,  akan terjadi  proses  perpindahan  surplus  ekonomi nasional  ke  lokal.  Cara  pandang  pemerintah Kabupaten  Malang  tidak  jauh  beda  dengan perjalanan  pembangunan  Indonesia  di  tahun- tahun  sebelumnya,  Rex  Mortimer,  pada  tahun 1970  sebagaimana  dikutip  Vedi  Hadis  dalam bukunya, Dinamika Kekuasaan Ekonomi
Politik  Indonesia  Pasca  Soeharto  mendalami dalam pembangunan ekonomi, Negara Indonesia  selalu  berperan  sebagai  komprador, yakni    berperan  menjadi  bagian  subordinasi bagi kepentingan-kepentingan modal internasional, dengan menjalankan peran utama menciptakan  syarat-syarat  bagi  pemindahan surplus ekonomi ke
negeri-negeri metropolitan 14 .
moratorium-pendirian-toko-modern,  edisi  Jum'at,  25 Maret 2011 | 11:16 WIB
13 Lebih detail lihat
pada http://harian.analisadaily.com/opini/news/peritel-besar- ancam-kedai-sampah2/96258/2015/01/07
14 Vedi  R.  Hadiz,  (ed)  Rahadi  T  Wiratama,  Dinamika Kekuasaan  Ekonomi  Politik  Indonesia  Pasca  Soeharto, Jakarta: LP3ES Indonesia, 2005,  hlm. 175

## Menggaungkan Wacana Berbasis Identitas: Langkah Minimalisasi Ruang Intervensi Pasar
Selama  ini,  intervensi  pasar  sangat dinantikan untuk mempercepat pembangunan di sebuah  wilayah  tertinggal.  Namun  cerita  Desa Arjowilangun  menjelaskan  lain.  Intervensi pasar  dinilai  sebagai  sesuatu  yang  justru  akan mengganggu.  Hal  ini  terlihat  dari  munculnya penolakan  terhadap  pasar  tersebut.  Kondisi- kondisi  yang  mempengaruhi  sikap  warga  desa di  Desa  Arjowilangun  menutup  diri  dari intervensi  pasar  seperti  kemampuan  modal ekonomi yang  kuat  yang paling banyak berasal dari  pundi-pundi  ekonomi  dari  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  membuat  warga  semakin percaya  diri  untuk  membangun    perekonomian dengan  cara  dan  kekuatannya  sendiri.  Mereka mampu  memutar  modal  dari  luar  negeri menjadi  usaha-usaha  yang  mampu  membuka lapangan  pekerjaan.  Ditambah  dengan  adanya Koperasi  Senang  Hati  (didirikan  oleh  TKI) mampu  memberikan  pinjaman  kepada  warga Desa  Arjowilangun  yang  hendak  membuka usaha.  Bunga  yang  dibebankan  kepada  warga sangat kecil. Dalam perkembangannya koperasi ini  tidak  hanya  memberikan  pinjaman  kepada anggota  dengan  pekerjaan  TKI  tetapi  telah dibuka  untuk  warga  Desa  Arjowilangun  secara umum.
Kemampuan  ekonomi  warga  desa  yang dirasa  sudah  kuat  dan  pengalaman  traumatis atas  pengalaman  atas  keterpurukan  ekonomi yang pernah melanda Arjowilangun mendorong mereka  bersepakat  (kesepakatan  secara  tidak tertulis)  untuk  tidak  memberikan  izin  menetap aktivitas  usaha  diluar  yang  dimiliki  oleh  warga Arjowilangun.  Entah  sejak  kapan  hal  ini tertanam,  tetapi  dengan  kemunculan  Indomaret yang berniat untuk melakukan investasi di Desa Arjowilangun  mendapatkan  penolakan  keras dan  menggaungkan  kembali  kesepakatan  ini sebagai  wacana.  Wacana  ini  ditujukan  untuk mempengaruhi  sikap  politik  pemerintah  desa sebagai  pemilik  kekuasaan  formal  untuk  tidak memberikan  izin  pendirian  Indomaret  di Arjowilangun.
Warga  mengajukan  wacana/artikulasi berupa  wacana  identitas  tentang  warga  yang akan  melakukan  kerja  sama  usaha  dengan Indomaret  bukan  warga  yang  memiliki  KTP Desa  Arjowilangun.  Meskipun  secara  historis, ia  adalah  putra  asli  kelahiran  Arjowilangun, memiliki  tanah  di  Arjowilangun,  yang  karena menikah  sehingga  sekarang  pindah  secara administratif ke Cirebon.
Pemerintah  desa  dilema  dengan  wacana tentang  intervensi  pasar  yang  sudah  menjadi arus  utama  dalam  kebijakan  politik  dari nasional  hingga  daerah  dan  wacana  identitas warga.  Tidak  menutup  mata  keberhasilan wacana  identitas  yang  digaungkan  tidak terlepas  dari  konteks  sejarah  perekonomian Desa Arjowilangun tahun 1970-an dan pengaruh  kebaikan-kebaikan  sosial-ekonomi yang  telah  ditanam  warga  desa  yang  bekerja menjadi TKI, yakni berupa pemberian sumbangan-sumbangan  pembangunan  untuk desa  seperti  penyemiran  jalan,  pemeliharaan poskamling, pemberian bus sekolah, menghidupkan    budaya  di  Arjowilangun  dan lapangan pekerjaan 15 .

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pengalaman  bersentuhan  dengan  dunia global  yang  membawa  transfer  modal  ekonomi dan  ide  telah  memberikan  modal  yang  kuat untuk  warga  desa  percaya  diri  membangun perekonomian Desa Arjowilangun secara mandiri. Kemandirian itu diekspresikan dengan meminimalisasi  ruang  keterlibatan  kekuatan ekonomi  pasar  di  Desa  Arjowilangun.  Selain karena  pengalaman  bersentuhan  dengan  dunia global,  kemandirian  warga  Desa  Arjowilangun juga tidak terlepas dengan pengalaman traumatis keterpurukan ekonomi desa.
15 Wawancara dengan Kuswianto Kepala Desa Arjowilangun,  tanggal  22  Juli  2016;  Wawancara  dengan Winadi,  BPD  Arjowilangun,tanggal  20  Oktober  2016; Wawancara  dengan  Yono  Kaur  Desa  Arjowilangun, tanggal 08 Oktober 2016
Sebagaimana  pasar  sebagai  arus  utama wacana  pembangunan  yang  menghegemoni pemerintah,  warga  juga  memandang  perlu untuk menggaungkan wacana tandingan. Alhasil, wacana identitas menjadi senjata utama untuk membentuk ulang sikap pemerintah desa. Wacana  identitas  ini  menguat  juga  karena pondasi  yang  telah  warga  desa  bangun sebelumnya    kepada  pemerintah  desa  yakni menanam  kebaikan-kebaikan  sosial-ekonomi dalam pembangunan desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima  kasih  untuk pembimbing  dan  pihak-pihak  yang  telah berkontribusi  dalam  penelitian  ini,  yang  tidak dapat disebutkan satu persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
--.  (2009). Pemantauan  Dampak  Sosial-
Ekonomi Krisis Keuangan Global Dampak terhadap Penghidupan Masyarakat yang bertumpu pada Tenaga Kerja Migran . Jakarta: Lembaga
Penelitian SMERU Research Institute.
--.  (2011). News.detik.com ,  24  Juni  2011. Arwjowilangun Desa Termodern Sebagai Kantong TKI. Diakses dari http://news.detik.com/jawatimur/166790 5/arjowilangun-desa-termodern-sebagai-
kantong-tki
-- .  (2015). Malangpost.net ,  25  Mei  2015. Mengunjungi  “Desa  TKI”  di  Kalipare.
Diakses dari http://malangpost.net/lapsus/mengunjung i-desa-tki-di-kalipare
http://disperindag.malangkab.go.id Adnyana,  I.  W.  (2013).  Marginalization  of Small  Retailers  as  a  Consequence  of  the Growth of Minimarket in Denpasar City.
E-journal of Cultural Studies, 6 (2), 1-5. Agustino,  J.  T.  (2011).  Konsep  Penataan
Kawasan Usaha Ritel di Tengah Pemukiman Masyarakat Pedesaan. Jurnal AGRISE, XI (3).
Ananta,  D.  D.  (2014). Indoprogress, 21
Februari  2014.  Merebut  Hak  Atas  Kota:
Catatan Perlawanan Pegiat Usaha Stasiun Pos Duri . Diakses dari https://indoprogress.com/2014/02/merebu t-hak-atas-kota/
Asyhad,  M.  H.  (2013).  Menengok  Kampung TKI  di  Malang. Intisari-online.com ,  21
Oktober 2013. Diakses dari http://intisari- online.com/Travelling/Travel/Menengok- Kampung-Tki-Di-Malang
Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research  Design  Choosing  Among  Five Approach (Second  Edition).  London: Sage Publications.
Fadjar,  N.  M.  (2009).  Neoliberalisme  dan Kualitas  Pertumbuhan  Ekonomi. Jurnal Transisi , 5. Hadiz,  V.  R.  (2005). Dinamika  Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto. R.  T.  Wiratama,  Ed.  Jakarta:
LP3ES Indonesia. Harvey,  D.  (2005). A  Brief  History  of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press. Methmann,  C.  P.  (2010).  ‘Climate  Protection’ as Empty Signifier: A Discourse Theoretical  Perspective  on  Climate Mainstreaming in World Politics.
Millennium , 39 (2), 345–372.
Musyaddad,  A.  (2003).  Kapitalisme  Indonesia:
Langkah-langkah  Tanpa  Peta. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7 (1).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Malang  Nomor  3
Tahun  2012  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Pasar  Tradisional  serta
Penataan dan Pengendalian Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern
Purnomo, A. (2011). Tempo.co , 25 Maret 2011. Pedagang  Tradisional  Minta  Moratorium Pendirian  Toko  Modern.  Diakses  dari https://m.tempo.co/read/news/2011/03/25 /090322791/pedagang-tradisional-minta- moratorium-pendirian-toko-modern
Satria,  A.,  Rustiadi,  E,  &  Purnomo,  A.  M. (2011).  Menuju  Desa  2030.  Bogor: Crestpent Press.
Savirani,  A.  (2017).  Pertempuran  Makna "Publik" dalam Wacana Proyek
Reklamasi Teluk Jakarta. Prisma, 36 (1), 112-126.
Situmorang,  A.  W.  (2013). Gerakan  Sosial:
Teori  &  Praktik. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Soedjais,  Z.  (2003).  Good  Governance,  Daya Saing  dan  Investasi  Global. Jurnal  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6 (3), 311. Soetrisno,  L.  (1995). Menuju  Masyarakat
Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius. Usman,  A.  (2015). Harian  Analisa  Daily ,  7 Januari  2015.  Peritel  Besar  Ancam “Kedai  Sampah”  (2).  Diakses  dari http://harian.analisadaily.com/opini/news /peritel-besar-ancam-kedai- sampah2/96258/2015/01/07 Winanti,  P.  S.  (2011). Melacak  Asal-Usul
Neoliberalisme . Diakses dari http://poppysw.staff.ugm.ac.id/posts/artic
les/melacak-asalusul-neoliberalisme Winarno,  B.  (2013). Etika  Pembangunan. Jakarta: Caps Publishing.