https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 3, Issue 2, Januari 2022
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2022. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 3, Issue 2, Januari 2022

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Ade Kurniawan Dispensasi  Pengadilan  Berkaitan  Permohonan Perkawinan Dini 59-67 Rosa Mual Penyelenggaraan  Teknis  dan  Administrasi  Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua 68-77 Bruri Marwano Wutwensa Pelaksanaan  Penyaluran  Dana  Kampung, Sudahkah Efektif? 78-89 Halima Hamzah Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar 90-100 TINJAUAN LITERATUR Ramdlon Mahuraden Tuakia Wewenang  Hakim  Melakukan  Pembatalan  Pada Akta  Notaris  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam Persidangan 101-110 RESENSI BUKU Hidayatul Fajriyah International  Women’s  Rights  Law  and  Gender Equality  Making  the  Law  Work  for  Women  1st Edition, ISBN: 978-036-75494-1-1 111-112
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v3i2.154

## Wewenang Hakim Melakukan Pembatalan Pada Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan

## Ramdlon Mahuraden Tuakia
Universitas Diponegoro, Semarang

## Korespondensi
Ramdlon Mahuraden Tuakia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, E-mail: ramdlontuakia@gmail.com

## Review Article

## Abstract
The study is aimed at examining the purpose of the judge in canceling the  notarial  deed  at  the  trial  where  the  deed  becomes  evidence.  The external, formal and material power adheres to the deed as a proof. The strength of the deed under hand has no legal force. Interested parties can apply for cancellation if they do not want the deed from a notary through  filing  a  lawsuit.  Notaries  who  do  not  comply  and  commit violations in making the deed will be dealt with in accordance with the applicable code of ethics and may be subject to dismissal.
Keywords : Judge's Authority, Cancellation of Notary Deed, Court Evidence.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  ialah  mengkaji  tujuan  hakim  dalam  melakukan pembatalan akta  notaris di  persidangan dimana  akta  tersebut menjadi alat bukti. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian bersifat lahiriah, formal dan materiil. Akta dibawah tangan secara hukum tidak memiliki kekuatan  hukum.  Pihak  yang  berkepentingan  dapat  mengajukan pembatalan  apabila  tidak  mengehendaki  akta  yang  telah  dibuat  oleh notaris  melalui  pengajuan  gugatan.  Notaris  yang  tidak  patuh  dan melakukan  pelanggaran  dalam  pembuatan  akta  akan  ditindak  sesuai dengan kode etik yang berlaku dan dapat dijatuhi pemberhentian.
Kata  kunci : Wewenang  Hakim,  Pembatalan  Akta  Notaris,  Alat  Bukti Persidangan.

## 1. PENDAHULUAN
Semboyan  negara  hukum  dan  demokrasi  dalam  mengejawantahkan  sinergitas  kehidupan bermasyarakat  Indonesia  tak  dapat  dipisahkan  dari  aturan  dan  undang-undang  yang  telah diberlakukan. Mengacu pada Undang-Undang Dasar yang berbunyi:
“Negara Indonesia adalah neg ara hukum,yang mana negara wajib menjamin dan memastikan keadilan bagi setiap warga negaranya maupun badan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum serta ketertiban hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1 ”
1 Indonesia, “Undang -Undang Dasar, Pasal 1 Ayat 3 Tentang Hakikat Indon esia Sebagai Negara Hukum” (1945).
Melihat  kenyataan  ini  diperlukan  beragam  instrument  berkaitan  penegakan  hukum  guna mewujudkan hukum yang transparan, mandiri dan bersifat bebas interverensi. Dalam menentukan arah kebijakan aturan tentu melihat terhadap orang yang melakukan perumusan kebijakan tersebut. Sehingga dari kebijakan tersebut dapat diketahui layak dan tidaknya suatu aturan termasuk dalam hal ini ialah putusan yang ditelah dilakukan oleh hakim dalam menangani ragam perkara.
Putusan hakim merupakan penentu dalam segala arah dan permasalahan yang dihadapi oleh terdakwa. Sehingga dalam putusan yang terkandung di dalamnya akan mengikat setiap pihak dan wajib pelaksanaannya oleh pihak yang merasa dikalahkan melalui putusan. Garis besar kehakiman telah diatur pula dalam Undang-Undang Dasar bahwa:
“kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakan hukum dan keadilan. 2 ”
Selanjutnya  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  yang  menjelaskan kekuasaan kehakiman, khususnya terkait ruang lingkup tingkatan kehakiman bahwa:
“Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 3 ”
Menurut Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 119 menjelaskan tentang peranan hakim dalam mengawal kasus di pengadilan dari awal hingga akhir. Serta dalam Rechreglemet Buitengewesten (RBG) salah satu kewenangan hakim ialah memberikan petunjuk dalam gugatan yang diajukan penggugat agar gugatan tidak salah dan dapat dipahami seutuhnya.
Beragam kasus telah ada khususnya hukum perdata dalam hal ini memiliki kaitan terhadap akta notaris yang menjadi alat bukti di meja hijau “Pengadilan” dimana hakim berwenang untuk membatalkan akta tersebut dalam persidangan. Sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1866 HIR pasal 164 dan RBG Pasal 284 salah satu alat bukti yang tertera adalah bukti tulis dan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pembuktian berarti menyiapkan segala macam  alat bukti yang dianggap sah berdsarkan hukum oleh pihak yang berperkara dan diakui di depan majelis hakim dimana bertujuan dalam menguatkan argument dan menjadi dalil penguat sehingga dapat menguatkan alasan dan terhindat dari kesalahan. Dalam kaitannya dengan alat bukti salah satunya adalah akta dimana di dalamnya terdapat peristiwa hukum yang telah terjadi. Secara umum akta terbagi menjadi dua yakni otentik dan dibawah tangan. Akta otentik disebut dengan akta resmi dan akta dibawah tangan onderhands tentu keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda.
Dalam  pembuatan  akta  tersebut  tidak  terlepas  dengan  peran  notaris  sebagai  pejabat  yang diberikan kewenangan dalam pembuatan akta. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang No.  30/2004  membahas  Jabatan  Notaris  dan  mengalami  revisi  Undang-Undang  No.  2/2014 menjabarkan  Jabatan  Notaris.  Menilik  Pasal  1313  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  perjanjian merupakan tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mengikatakan dirinya dalam suatu peristiwa. Sehingga peristiwa yang di timbulkan tersebut akan menimbulkan hubungan yang terdapat  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak.  Lebih  lanjut  dalam  Hukum  Perdata menyinggung sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yakni adanya kesepakatan, cakap orang yang melakukan, terdapat objek yang jelas dan terdapat klausul hukum.
2 Indonesia, “Undang - Undang Dasar, Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (1945).
3 Indonesia, “Undang - Undang Nomor 4, Pasal 2 Tentang Ruang Lingkup Tingkatan Kehakiman” (2004).
Hukum perdata membahas kaitan hak dan kewajiban yang telah disepakati antara pihak yang telah mengikatkan dirinya. Termasuk hal ini adalah notaris yang mana tugas utaman notaris adalah membuat  akta,  perjanjian  juga  membuat  dokumen  yang  memiliki  kedudukan  hukum.  Telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 30/2004 dan telah mengalami perubahan Undang-Undang No. 2/2014 menjelaskan Jabatan Notaris tugas pokok seorang Notaris ialah membuat ragam akta otentik yang memiliki kewenangan yang telah dijelaskan dalam undang-undang. 4 Lebih terperinci serta jelas Notaris diberikan kewenangan dalam Undang-Undang Jabatan Notasi Pasal 15 yakni notaris  berperan  dalam  pembuatan  akta  autentik  berkaitan  segala  perbuatan,  perjanjian  serta penetapan yang dianggap penting dan dituangkan dalam akta kemudian berwenang memberikan grosse, kutipan serta Salinan. 5 Akta tersebut dapat disimpan dan dijadikan sebagai alat bukti di kemudian hari bilamana dibutuhkan berkaitan dengan hukum yang diperlukan. 6
Alat bukti dalam persidangan merupakan pertimbangan yang penting dalam putusan hakim. Hal ini akan dituangkan dalam putusan dan berdampak terhadap hasil putusan yang dibuat. Sebagai salah satu alat bukti tertulis tentu dalam pembuatannya memiliki makna tersendiri dan diperlakukan sebaik mungkin sebab terdapat kaidah hukum dan dasar hukum yang kuat dalam pembuatannya. Namun dalam tugasnya tentu akta yang dibuat seringkali tidak berjalan mulus. Seringkali ditemui berbagai permasalahan termasuk dalam masalah ini berkaitan dengan akta yang telah dibuat. Salah satunya  akta  yang  ditolak  dalam  persidangan  oleh  majelis  hakim  sebagaimana  terjadi  di  Biak Numfor. 7 Hal  ini  dilakukan  karena  timbulnya  suatu  perselisihan  yang  terjadi  antara  para  pihak sehingga mengajukan gugatan untuk membatalkan akta yang telah dibuat oleh notaris.
Dalih  diajukannya  gugatan  tersebut  ialah  berdasarkan  Pasal  1243  KUH  Perdata  dimana Notaris telah melakukan wanprestasi yang mana akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketetapan undang-undang,  Adapun  lebih  lanjut  ialah  berdasarkan  pasal  1365  KUH  Perdata  yakni  telah melakukan perbuatan hukum. Bilamana para pihak tidak bersedia untuk melakukan gugatan maka terdapat upaya yakni melakukan pembatalan terhadap akta yang telah dikeluarkan. Namun ini jelas tidak sama bilamana yang dituntut adalah akta relaas. Seringkali kedudukan notaris dalam hal ini dipersalahkan  karena  telah  membuat  akta  berkaitan.  Hal  tersebut  menuntut  notaris  untuk melakukan pertanggung jawaban untuk membatalkan akta tersebut. Melihat kedudukannya akta otentik merupakan akta yang kuat dapat dijadikan sebagai bukti sehingga tidak serta merta dapat dilakukan  pembatalan  dengan  mudah.  Dalam  melakukan  pembatalan  harus  melihat  terhadap kewenangan seseorang dalam membatalkan akta tersebut.
Penelitian terkait telah dilakukan oleh Arben & Utama 8 yang membahas tentang kedudukan akta  notaris  sebagai  akta  autentik.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  berdasarkan  Undang- Undang  No.  2/2014  sebagaimana  kewenangan  Notaris  adalah  membuat  ragam  akta  autentik sehingga kesimpulan yang diperoleh ialah akta yang dibuat oleh notaris dapat dikatakan sebagai
4 Jenifer Maria, “Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris,” Mandalanursa 4, no. 4 (2020): 408 – 15, https://doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1547.
5 Ady Hendra Lumban Tobing, Dayat Limbong, and Isnaini Isnaini, “Peran BPN Dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir,” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 4, no. 2 (2021): 1186 – 98, https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.876.
6 Wahyu Ramadhani, “Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat Oleh BPN Kota Langsa,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 1 (2020): 47 – 58, https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.132.
7 Marina Satya, “Legal Protection of Land Right Holders Against the Establishmentof the Rechtsverwerking Institution,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 2 (2021): 117 – 24, https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138.
8 Ali Arben and Andrew Shandy Utama, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik,” Recital Review 3, no. 1 (2021): 74 – 88, https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/9363.
akta autentik dan diakui oleh hukum. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Umbas 9 membahas akta dibawah tangan dalam kaitannya sebagai pembuktian di pengadilan. Fokus penelitian tersebut adalah akta dibawah tangan yang telah di leges serta bagaimana kedudukannya dalam pembuktian di pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa leges berfungsi guna menjamin tanda tangan dan  kepastian  tangga  para  pihak  yang  telah  dijelaskan  notaris.  Lalu  secara ex-officio hakim  tidak berwenang untuk membatalkan akta dibawah tangan yang mendapatkan leges bilamana para pihak tidak  meminta  pembatalan.  Yang  terakhir  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sukanty 10 dalam membahas akta notaris. Fokus kajian tersebut adalah membahas kedudukan akta notaris sebagai alat  bukti  dalam  perkara  pidana  dan  secara  khusus  pada  proses  pemeriksaan.  Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  akta  notaris  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  sebab  pemeriksaan  dalam perkara  pidana  memiliki  status  yang  sama  dengan  alat  bukti  lain  sebagaimana  surat.  Dalam pemeriksaan acara pidana status akta notaris tidak memiliki kekuatan yang sempurna. Oleh karena hakim dapat berasumsi isi dari akta tersebut adalah benar. Melihat latar belakang serta penelitian yang  selaras  telah  dilakukan,  maka  rumusan  masalah  dapat  disimpulkan  antara  lain  bagaimana wewenang hakim untuk membatalkan akta notaris dan pertanggung jawaban notaris Ketika akta yang dibuat dibatalkan? Adapun tujuan yakni memahami wewenang hakim untuk membatalkan akta notaris dan bentuk tanggung jawabnya sebagai pejabat pembuat akta.

## 2. PEMBAHASAN

## 2.1. Kewenangan Hakim dalam Membatalkan Akta Notaris
Seiring  kemajuan  yang  pesat  dalam  berbagai  hal  menuntut  fleksibelitas  serta  kecepatan  dalam mengurus segala keperluan termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan ragam surat menyurat dan pembuatan akta. Notaris menjadi alternatif dalam pengurusan surat dan akta yang dimaksud untuk menyelesaikan segala permasalahan. Selain itu, untuk mencegah timbulnya sengketa yang dihadapi kemudian hari berkaitan dengan dokumen yang diterbitkan. 11 Hal itu menuntut notaris untuk bertanggungjawab setiap kali membuat dokumen yang diperlukan. Sebab dalam mengurus persoalan akta tidak terlepas dari latar belakang pembuatan akta dimaksud.  Beban berat yang yang dihadapi  oleh  notaris  ialah  Ketika  timbulnya  sengketa  antara  para  pihak.  Bilamana  sengketa tersebut muncul maka diperlukan solusi yang sangat baik untuk menyelesaikannya. 12 Dalam hal tersebut menuntut sikap konsisten dan profesionalisme Notaris dalam menangani sengketa yang ditimbulkan  sehingga  hak tersebut  dapat menunjukkan  pertanggung  jawaban  Notaris  bertindak sebagai pejabat pembuatan akta.
Sepanjang mengemban wewenangnya notaris tetap berpegang teguh kepada kode etik yang berlaku. Hal ini untuk meningkatkan kehati-hatian notaris dalam menjalankan tugasnya agar tidak keluar dalam koridor yang sesuai. Meskipun tetap mengikut dengan kode etik, kesalahan senantiasa dilakukan oleh notaris diantaranya adalah membuat akta yang berdampak kepada cacatnya akta yang dibuat. Notaris senantiasa menaati kode etik yang diberlakukan dalam menjalankan tugasnya. Seringkali  notaris  lalai  dalam  menjalankan  tugasnya  sehingga  tidak  jarang  ditemui  keinsyafan
9 Sita Arini Umbas, “Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan,” Lex Crimen 6, no. 1 (2017): 79 – 87, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15089.
10 Tri Yanty Sukanty Arkiang, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” Jurnal Keadilan Progresif 2, no. 2 (2011): 196 – 208, http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/88.
11 Lidya Christina Wardhani, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan,” Lex Renaissance 2, no. 1 (2017): 49 – 63, https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art4.
12 Habib Adji, Merajut Pemikitan Dalam Dunia Notaris Dan PPAT (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
notaris. Salah satunya ialah dalam pembuatan akta dimana terdapat akta yang mengalami kecacatan dalam kandungannya sehingga berdampak kepada dalam sidang di pengadilan. Beberapa faktor penyebab akta dibatalkan di pengadilan antara lain tidak dibacakannya akta, penandatanganan yang dipaksakan, dan syarat formil yang tidak dipenuhi. 13

## Tidak Dibacakannya Akta
Selaku pejabat pembuat akta, notaris memiliki kewajiban untuk menerangkan akta yang dibuatnya baik  kandungan  dan  latar  belakang  akta  tersebut  dibuat.  Hal  ini  bertujuan  agar  pihak  yang berkepentingan  paham  dan  mengerti  terhadap  kandungan  di  dalamnya  dan  berdampak  kepada keputusan  para  pihak.  Penyampaian  tersebut  dilakukan  di  hadapan  pihak  yang  berkepentingan untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan. Hal ini dilakukan secara patut oleh notaris dalam menjalankan fungsinya membuat akta dan  surat. Kewajiban membaca akta dapat gugur apabila pihak  yang  berkepentingan  memahami  kandungan  di  dalamnya 14 sebagaimana  terdapat  dalam ketentuan undang-undang jabatan notaris bahwa:
“Pembacaan akta tidak wajib dilakukan j ika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris. 15 ”
Sebelum dilakukan tanda tangan atas akta, seyognya kandungan dalam akta tersebut dibaca hingga selesai kepada para pihak. Setelah itu akta ditandatangani sesuai dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Yakni:
“membacakan  akta  di  hadapan penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  dua  orang  saksi  dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. 16 ”
Sehingga notaris sangat berperan dan merupakan pejabat dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi warga yang hendak menggunakan jasanya. 17 Terdapat konsekuensi yang menimbulkan dampak terhadap akta yang telah dibuat bilamana tidak mengindahkan segala aturan yang telah tertulis  secara  jelas.  Dampak  yang  ditimbulkan  adalah  akta  yang  dibuat  akan  kehilangan keabsahannya sebab salah satu aturan tidak terpenuhi. Selain itu akta yang seharusnya otentik dan diakui  akan  menjadi  akta  dibawha  tangan  sesbab  tidak  memenuhi  segala  unsur  yang  telah ditetapkan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris bilamana satu diantara beberapa syarat tidak dipenuhi maka akta tersebut dianggap sebagai akta di bawah tangan.

## Penandatanganan Yang Dipaksakan
Kandungan  dalam  akta  sejatinya  ialah  keinginan  yang  diharapkan  oleh  pihak  berkepentingan. Sehingga  notaris  hanya  mengikuti  terhadap  keinginan  tersebut  dan  notaris  memiliki  kewajiban untuk menjelaskannya sesuai dengna hukum yang berlaku. Sehingga para pihak mendengarkan dan
13 Hoyrisina Mayra, “Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris?,” Jurnal Kertha Semaya 10, no. 1 (2021): 163 – 77, https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p14.
14 Budi Untung, Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan PPAT) (Yogyakarta: Andi Offset, 2015).
15 Indonesia, “Undang - Undang Nomor 30, Pasal 16 Ayat (7) Tentang Jabatan Notaris” (2004).
16 Indonesia, “Undang - Undang Nomor 30, Pasal 16 Ayat (1) Tentang Jabatan Notaris” (2004).
17 Haji Said Salim, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta) (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015).
mengikuti  segala  arahan  yang  diberikan  oleh  notaris  apakah  setuju  dan  tidak  terhadap  saran tersebut. Bila setuju maka hal itu termasuk dalam keinginan pihak bukan notaris. Akta yang telah dilakukan  tanda  tangan  merupakan  bentuk  persetujuan  dan  telah  mengikatkan  dirinya  secara mutlak  serta  terdapat  hak  dan  kewajiban  di  dalamnya.  Sejak  tanda  tangan  dilakukan  maka  akta dikatakan  berlaku  sejak  saat  itu  dan  telah diresmikan verlijden setiap  akta  wajib  untuk  dilakukan penandatanganan  sesuai  dalam  Pasal  44  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Ketika  akta dibacakan  akta  ditandatangani  oleh  semua  pihak  kecuali  ada  yang  tidak  bersedia  maka  dapat menyebut alasannya. 18
Fakta yang ada dalam penandatanganan ditemukan tidak dilakukan secara bersamaan dalam arti antara pihak, notaris dan saksi dalam satu waktu. Hal ini secara lumrah dapat dilakukan sebab waktu yang tidak memungkinkan untuk bertemu sehingga dilakukan secara bertahap. Namun hal yang utama ialah dilakukan secara satu waktu yakni bertemunya seluruh pihak dan saksi di tempat yang sama agart mendapat persitiwa hukum yang sah sehingga tidak terjadi kesalahapamahan dalam pembuatan dan pengesahan akta tersebut. Untuk waktu yang disediakan notaris tidak membatasi waktu  dalam  penandatangan.  Namun  dilakukan  secara  cepat  lebih  baik.  Akta  yang  telah ditandatangani merupakan akta yang bersifat otentik sehingga akta tersebut memiliki kedudukan yang diakui dihadapan hukum.
Namun dalam praktiknya terdapat pihak yang tidak puas dan tidak setuju dengan akta yang diterbitkan.  Bilamana  hal  itu  terjadi  maka  yang  wajib  membuktikan  keotentikannya  ialah dibebankan kepada para pihak. Akta otentik di muka persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dihadapan hakim. Namun hakim memiliki pertimbangan lain dalam membatalkan akta otentik  yang  telah  disepakati  oleh  pihak  yang  berkepentingan.  Kesepakatan  merupakan  hal terpenting  dalam  penerbitan  akta  notaris.  Kesepakatan  dapat  dimaknai  sebagai  cakap  dalam membuat suatu perjanjian dan orang tersebut dinyatakan kuasa dan sadar sebab suatu yang halal. Adapun kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan dan pernyataan secara tertulis dan bersifat mengikat.

## Syarat Formil Yang Tidak Dipenuhi
Para pihak dapat menentukan denda yang berlaku dalam suatu pengikatan seperti dalam pengikatan jual  beli.  Hal  ini  penting  dilakukan  sebab  sebagai  antisipasi  dan  pengawasan  bagi  pihak  yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian. Meskipun diberlakukan asas kebebasan berkontrak dalam suatu  perjanjian,  namun  hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  notaris  agar  senantiasa  hati-hati  dalam menentukan sikap jangan sampai kandungan akta yang dibuat bertentangan dengan norma social dan  undang-undang  yang  berlaku. 19 KUHPerdata  pasal  1266  lebih  lanjut  menyinggung  tentang pembatalan  akta  yang  dapat  dilakukan  oleh  para  pihak.  Setidaknya  terdapat  tiga  syarat  untuk dilakukannya  pembatalan  akta  yakni  salah  satu  pihak  bertindak  wanprestasi,  perjanjian  bersifat timbal balik serta pembatalan dilakukan di depan hakim. Adapun pembatalan yang dilakukan di hadapan hakim melalui du acara yaitu aktif dimana melalui tuntutan di pengadilan dan pembelaan dimana  tidak  menyetujui  atas  gugatan  itu.  dari  penjelasan  tersebut  dapat  dilakukan  kesimpulan yakni pembatalan akta notaris yang tidak dibenarkan, notaris yang hanya mencatat dan menulis
18 Brainer Livingstone, “Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” Lex Administratum 5, no. 1 (2017): 6 – 7, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15126.
19 Bagus Gede Ardiartha Prabawa, “Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang - Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris,” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 2, no. 1 (2017): 99 – 110, https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p09.
keinginan pihak berkepentingan, dan notaris tidak memiliki kewajiban untuk menelaah hal bersifat materil.
Sehingga  dapat  diambil  suatu  benang  merah  bahwa  akta  notaris  dapat  dibatalkan  apabila dilakukan gugatan dan melalui putusan pengadilan. Bilamana tidak ada gugatan maka akta notaris tidak dapat dilakukan pembatalan. Sehingga konsekuensi dari pembatalan akta ialah tidak mengakui keabsahan akta yang telah dibuat oleh notaris. Notaris dapat dilakukan Tindakan hukum secara tegas bilamana berkaitan dengan beberapa aspek formal antara lain: a) membuat dan atau memakai surat palsu/ dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP), 2) mlakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP), dan 3) keterangan yang tak selaras yang di akta notaris (Pasal 266 KUHP). 20 Akta yang dibatalkan oleh  pengadilan  notaris  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  bilamana  terbukti  melakukan Tindakan yang tidak berwenang seperti melakukan perbuata melawan hukum  antar lain adanya unsur pemaksaan, akta yang tidak dibacakan sebelumnya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta Notaris dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum adalah 1) Tidak cakap dan berwenang untuk bertindak, 2) Tidak berkuasa untuk berbuat, 3) Tindakannya tidak selaras dengan undang-undang, dan 4) Tidak selaras dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan.

## 2.2. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan
Pembatalan  akta  sama  halnya  dengan  kandungan  tersebut  dibatalkan  oleh  hukum  seluruh kandungan dari akta dianggap tak berlaku. Sehingga segala sesuatu perbuatan yang terkandung di dalam akta dianggap tidak berlaku lagi secara hukum. Batal demi hukum atas suatu akta berarti tidak  terpenuhi  syarat  objektif  dan  secara  esensi  tak  terpenuhi beberapa  syarat  formal  terdapat dalam  aturan. 21 Bilamana  notaris  enggan  memenuhi  segala  macam  Tindakan  yang  ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 84 bila notaris melakukan pelanggaran maka akta  yang  dibuat  tersebut  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  dibawah  tangan  dan  secara resmi akan batal demi hukum.
Maksud pembatalan bersifat aktif adalah perjanjian yang telah memenuhi segenap syarat yang dianggap  patut  oleh  undang-undang  tersebut  dilakukan  pembatalan  oleh  para  pihak  yang berkepentingan.  Mereka  beranggapan  bahwa  perjanjian  tersebut  tidak  sesuai  denga  napa  yang dibuat  dan  bertentangan.  Pembatalan  tersebut  baik  melalui  pengadilan  dengan  gugatan  atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila dalam perikatan tersebut melahirkan suatu peristiwa yang disebut dengan conditional clause. Sebagaimana terdapat dalam  Hukum  perdata  Pasal  1266  bilamana  suatu  syarat  pembatalan  terpenuhi,  maka  seluruh perikatan  akan  terhenti  dan  keadaan  akan  Kembali  seperti  sedua  kala  tidak  terjadi  perikatan sebelumnya.  Selanjutnya dalam KUHPerdata menjelaskan bahwa:
“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. 22 ”
20 Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya and Andi Prajitno, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuata n Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya.,” Perspektif 23, no. 2 (2018): 112 – 20, http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684.
21 Levin Romolo and Widodo Suryandono, “Tanggung Jawab Not aris/PPAT Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Yang Surat Kuasanya Palsu Dan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT YYK),” Notary Indonesia 1, no. 4 (2020): 1 – 21, http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/627.
22 Indonesia, “Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Pasal 1266 Ayat (1)” (1948).
Sebagai catatan dimana penggugat dalam hal ini mengajukan akta otentik sebagai alat bukti namun tergugat menyatakan bahwa isi dari akta itu tidak benar Adapun seluruh pembuktian dibebankan kepada tergugat dimana tergugat wajib untuk membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar. Pada pembuatan akta otentik Notaris bertanggung jawab sepenuhnya bilamana terdapat kesalahan dan pelanggaran  dalam  pembuatannya  bila  dilakukan  secara  sengaja  kesalahannya.  Namun  bila kesalahan datang dari pihak yang berkepentingan maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang berkepentingan. 23
Sebagaimana telah disebut diatas apabila para pihak  merasa ada yang dirugikan atas terbitnya akta notaris dimaksud maka para pihak dapat  mengajukan gugatan di pengadilan. Bilamana notaris yang  melanggar  aturan  dan  maasuk  dalam  perbuatan  pidana  maka  akan  diberikan  sanksi  yakni teguran dan pemberhentian secara tidak hormat. Sejauh ini dalam UU Jabatan Notaris perbuatan pidana  belum  mengatur  hal  tersebut.  Seseorang  dapat  dikatakan  melakukan  perbuatan  pidana apabila mengetahui hal tersebut dilarang meskipun dalam keadaan sadar atau tidak. Adapun unsur yang  harus  terpenuhi  adalah  yaitu  unsur  sengaja  dan  kehati- hatian.  Kesengajaan  atau  “opzet” adalah Tindakan yang seringkali terjadi dalam perbuatan pidana.

## 3. KESIMPULAN
Akta notaris memiliki sifat dan kekuataan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil. Secara hakikat akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Akta notaris yang dapat dibatalkan merupakan akta notaris yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Akta notaris yang dapat dibatalkan  adalah  akta  yang  awalnya  merupakan  akta  otentik  kemudian  berubah  menjadi  akta dibawah tangan sebab tidak terpenuhinya beberapa syarat. Beberapa pertanggungjawaban secara nyata yang dilakukan oleh notaris ialah dengan cara perdata sebab tidak terpenuhinya beberapa syarat. Selain itu notaris akan mendapatkan teguran yang bersifat pribadi dari ikatan notaris sebab telah melanggar beberapa ketentuan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Arben, Ali, and Andrew Shandy Utama. “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik.” Recital Review 3, no. 1 (2021): 74 – 88. https://online- journal.unja.ac.id/RR/article/view/9363.
Arkiang, Tri Yanty Sukanty. “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.” Jurnal Keadilan Progresif 2, no. 2 (2011): 196 – 208. http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/88.
Livingstone, Brainer. “Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.” Lex Administratum 5, no. 1 (2017): 6 – 7.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15126.
Lumban Tobing, Ady Hendra, Dayat Limbong, and Isnaini Isnaini. “Peran BPN Dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 4, no. 2 (2021): 1186 – 98.
23 Selly Masdalia Pertiwi, I Nyoman Sirtha, and I Made Pria Dharsana, “Tanggung Jawa b Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya,” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 2, no. 2 (2017):
247 – 257, https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p09.
https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.876.
Maria, Jenifer. “Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris.” Mandalanursa 4, no. 4 (2020): 408 – 15. https://doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1547.
Mayra, Hoyrisina. “Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadil an: Bagaimana Tanggungjawab Notaris?” Jurnal Kertha Semaya 10, no. 1 (2021): 163 – 77. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p14.
Pertiwi, Selly Masdalia, I Nyoman Sirtha, and I Made Pria Dharsana. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya.” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 2, no. 2 (2017): 247 – 257. https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p09.
Prabawa, Bagus Gede Ardiartha. “Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang- Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris.” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 2, no. 1 (2017): 99 – 110. https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p09.
Ramadhani, Wahyu. “Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masy arakat Oleh BPN Kota Langsa.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 1 (2020): 47 – 58. https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.132.
Romolo, Levin, and Widodo Suryandono. “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Yang Surat Kuasanya Palsu Dan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT YYK).” Notary Indonesia 1, no. 4 (2020): 1 – 21. http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/627.
Satya, Marina. “Legal Protection of Land Right Holders Against the Establishmentof the Rechtsverwerking Institution.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 2 (2021): 117 – 24. https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138.
Umbas, Sita Arini. “Kedudukan Akta Di Bawah Ta ngan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan.” Lex Crimen 6, no. 1 (2017): 79 – 87. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15089.
Wardhani, Lidya Christina. “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibata lkan Oleh Pengadilan.” Lex Renaissance 2, no. 1 (2017): 49 – 63. https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art4.
Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, and Andi Prajitno. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Pen ggantinya.” Perspektif 23, no. 2 (2018): 112 – 20. http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684.

## Buku
Adji, Habib. Merajut Pemikitan Dalam Dunia Notaris Dan PPAT . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
Salim, Haji Said. Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta) . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
Untung, Budi. Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan PPAT) . Yogyakarta: Andi Offset, 2015.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1266 Ayat (1) (1948).
——— . Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat 3 tentang hakikat Indonesia sebagai negara hukum (1945).
——— . Undang-Undang Dasar, Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman (1945).
——— . Undang-Undang Nomor 30, Pasal 16 Ayat (1) tentang Jabatan Notaris (2004).
——— . Undang-Undang Nomor 30, Pasal 16 Ayat (7) tentang Jabatan Notaris (2004).
——— . Undang-Undang Nomor 4, Pasal 2 tentang Ruang Lingkup Tingkatan Kehakiman (2004).