## PEN INGKATAN PERANAN NEGARA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
H.L. Fathurrahman Dosen Universitas 45 Mataram E-mail : laluatung@gmail.com
Abstract, E conomic  system  in  the  world  can  be  grouped  into  three  namely  the  capitalist  economic system, socialist economic system and a mixed economic system. The capitalist economic system provides  sizeable  opportunity  and  freedom  to  individual  economic  actors  to  engage  in  best interests  of  the  individual,  including  factors  of  production  and  resources.  While  the  socialist economic system does not provide / restrict the freedom of individuals to production factors and resources;  and  a  system  of  remuneration  based  on  the  role  and  functioning  of  society  /  social. The development of the current economic system, each system is difficult to apply in a pure, it is happening  is  a  situation  where  the  influence  of  other  systems  can  not  be  avoided.  So  that  the capitalist  system  which  applied  a  country  there  are  various  ussur  socialist  and  the  socialist system  there  are  elements  kapitalis.Berdasarkan  these  differences,  the  Indonesian  economic system  known  as  a  mixed  system,  where  in  the  organization  of  the  economic  system  that  is applied  are  combined  elements  of  capitalist  and  socialist.  Indonesia  Economic  System  that  is known as Pancasila Economic Openness has been up and running with a variety of results that have been achieved. The system is extremely necessary to be improved in order to realize what dharapkan  nation  of  Indonesia  as  defined  in  the  preamble  of  the  Constitution  45,  described  in chapter-fasalnya  and  additional  amendments.  Indonesia's  economic  system  is  geared  to  the realization  of  a  just  and  prosperous  society  in  accordance  preamble  45  elaborated  on  the provisions  contained  in  the  articles,  namely  33,  23,  27,  and  34  Constitution  45. Keywords : economic system, the economic system of Pancasila

## A. PENDAHULUAN
Sistem ekonomi menurut Gregory Grosman a system is the notion that the various parts and components those are economic units and agents, institutions not only interconnect and interact but do  so with  a certain  degree of  mutual consistency  and coherence (sekumpulan komponen- komponen atau unsur-unsur terdiri dari unit-unit atau agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga (institusi)  ekonomi  yang  bukan  saja  saling  berhubungan  dan  berinteraksi  tetapi  juga  sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi dalam rangka mewujudkan tujuan ekonomi nasional suatu negara).
Unsur-unsur sistem ekonomi meliputi manusia sebagai subyek yaitu sebagai pemain dalam sistem,  barang  termasuk  faktor-faktor  produksi  sebagai  obyek,  perangkat  kelembagaan  sebagai yang  mengatur  /  saling  mempengaruhi  serta  memiliki  fungsi  koordinasi  dalam  proses pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  ekonomi.  Perangkat  kelembagaan meliputi  lembaga-lembaga  ekonomi,  cara  kerja,  mekanisme  hubungan,  hukum  dan  peraturan perekonomian,  serta  kaidah  dan  norma,  termasuk  juga  kebiasaan,  etika  dalam  pemenuhan kebutuhan  dan  pemanfaatan  sumber  daya.  Dumairy  mengatakan  bahwa  suatu  sistem  ekonomi tidaklah  berdiri  sendiri  tetapi  berkaitan  dengan  palsafah,  pandangan  hidup,  dan  pola  hidup masyarakat tempatnya berpijak.
Sistem  ekonomi  yang  umumnya  dikenal  adalah:  1.  Sistem  ekonomi  kapitalis;  2.  Sistem ekonomi  sosialis;  3.  Sistem  ekonomi  campuran.  Suatu  sistem  ekonomi  dibedakan  atas  dasar:  1. sistem  pemilikan  barang-barang  produksi;  2.  Kompetensi  masyarakat  untuk  memperoleh  balas jasa; dan 3. Turut campur pemerintan dalam mengatur perekonomian. Sistem ekonomi kapitalis memberikan  kesempatan  dan  kebebasan  cukup  besar  kepada  individu  pelaku  ekonomi  untuk melakukan  kegiatan  terbaik  bagi  kepentingan  individualnya  termasuk  memiliki  faktor  produksi dan sumber daya. Sistem kapitalis juga mengembangkan prinsip keadilan balas jasa berdasarkan prestasi kerja dan bebas dari turut campur pemerintah. Sehingga dalam sistem ekonomi kapitalis nampak ciri-ciri pengakuan hak-hak pribadi, perekonomian diatur menurut mekanisme pasar, dan perekonomian  digerakkan  oleh  motif  keuntungan  pribadi.  Sedangkan  sistem  sosialis  :  1.  Tidak
Jurnal
m emberikan/membatasi kebebasan individu terhadap faktor produksi dan sumber daya; 2. Sistem balas  jasa  berdasarkan  peranan  dan  fungsi  kemasyarakatan/  sosial;  3.  Adanya  turut  campur pemerintah  dalam  kegiatan  perekonomian.  Perkembangan  sistem  ekonomi  saat  ini,  masing- masing sistem  sulit diterapkan secara murni, justru yang terjadi adalah  situasi dimana pengaruh sistem  lain  tidak  dapat  dihindari.  Sehingga      sistem  kapitalis  yang  diterapkan  suatu  negara terdapat berbagai ussur sosialis dan pada sistem sosialis terdapat unsur-unsur kapitalis.Berdasarkan  perbedaan  ini  Sistem  Perekonomian  Indonesia  dikenal  dengan  sistem campuran,  dimana  dalam  pengorganisasian  sistem  ekonomi  yang  diterapkan  terdapat  gabungan unsur kapitalis dan sosialis.

## B. PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIN INDONESIA.
Dr.  Sri  Edi  Swasono  mengemukakan  perkembangan  pemikiran  Sistem  Perekonomian Indonesia  bermuara  pada  perwujudan  masyarakat  adil  dan  makmur  pembukaan  UUD  45  yang dijabarkan  pada  ketentuan  yang  termuat  dalam  fasal-fasal  yaitu  33,  23,  27,  dan  34  UUD  45 dimana  fasal  33  telah  dilakukan  amandemen  penambahan.  Fasal  33  ayat  1  mengatur  tentang penyusunan perekonomian Indonesia berdasarkan azaz kekeluargaan yang menurut Bp. Dr. Moh. Hatta  yang    sesuai  adalah  koperasi  meskipun  tidak  semua  usaha  dilakukan  secara  koperasi. Kemudian  ayat  2  tentang  penguasaan  negara  terhadap  produksi  vital,  dan  ayat  3  tentang peruntukan  kekayaan  Indonesia  untuk  kemakmuran  rakyat.  Selanjutnya  amandemen  UUD  45 menambahkan perekonomian nasional  diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta yang perlu menjadi perhatian adalah dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Fasal 23 ayat 1 mengatur tentang penetapan APBN, Fasal 27 ayat 2 mengatur tentang hak warga negara atas pekerjaan yang layak, dan fasal 34 mengatur tentang penanganan sosial fakir miskin dan anak terlantar.
Pengalaman Indonesia meunjukkan bahwa ketentuan perekonomian pada UUD 45 memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengakomodir berbagai pemikiran era yang berbeda. Pada masa Orde  Lama  terkenal  dengan  Ekonomi  Terpimpin  yang  cukup  kental  dengan  pemikiran  sistem ekonomi  sosialis,  dilanjutkan  Demokrasi  Ekonomi,  berkembang  menjadi  Ekonomi  Pasar Terkelola  yang  kental  dipengaruhi  mekanisme  pasar  kapitalisme,  dan  sekarang  diterapkan  yang dikenal  dengan  Sistem  Ekonomi  Pancasila  (SEP).  Perbedaan  pemikiran  tersebut  landasannya sama saja yaitu Undang-Undang Dasar 45.
Dengan  tetap  berlandaskan  pembukaan,  fasal-fasal  dan  amandemen  UUD  45  di  atas,  pada penerapan  Sistem  Ekonomi  Pancasila,  yang  menarik  perhatian  beberapa  pandangan  Prof.  Dr. Emil  Salim  antara  lain  yaitu  peranan  negara  dan  aparatur  adalah  penting,  Sistem  Ekonomi Pancasila  tidak  bebas  nilai,  dan  kemudian  diikuti  ketentuan  pada  tambahan/  amandemen  yaitu mengenai menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Perkembangan  perekonomian  Indonesia  saat  ini  dalam  masa  proses  perubahan perekonomian  yang  sangat  kuat.  Perubahan  yang  dihadapi  antara  lain  perubahan  struktur ekonomi  yang  cepat  dan    tajam,  kepincangan  keseimbangan  kemajuan  pertumbuhan  dan pemerataan ekonomi barat, tengah, dan timur, fenomena kemiskinan yang masih tinggi, tekanan nilai  tukar  mata  uang  yang  luar  biasa,  dan  arus  globalisasi  antara  lain  seperti  dorongan  keras penerapan  berbagai  pasar  bebas  dimana  produksi  dan  distribusi  tidak  dibatasi  wilayah  negara seperti  pasar  bebas  asean,  asia  pasifik,  maupun  pengelompokan  berbagai  negara  seperti  pasar bersama erofa, pasar amerika dan lain-lain.

## C. UPAYA PENGEMBANGAN SISTEM EKONOMI PANCASILA
1. Pelaku Ekonomi,
Pelaku  ekonomi  dalam  Sistem  Ekonomi  Pancasila  yang  dipandang  sebagai  ekonomi terbuka dirumuskan menurut struktur Y  = C + I + G ( X – M ), dimana Y merupakan hasil atau kegiatan ekonomi itu sendiri, X = Orang/ rumah tangga, I = Perusahaan swasta yang melakukan kegiatan Investasi,  G = Pemerintah dalam melakukan belanja atau konsumsi,    X = Export, dan M  =  import.  Sehingga  pelaku  ekonomi  adalah  orang  atau  rumah  tangga,  lembaga  /  perusahaan swasta  termasuk  koperasi,  pemerintah,    dan  luar  negeri.  Suatu  kegiatan  ekonomi  akan  berhasil dengan melibatkan unsur-unsur pelaku tersebut.
Jurnal
Vol. 13 No. 4, Oktober 2016 :  378 - 383
Rumah  tangga  mengkonsumsi  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan.  Fihak swasta  melakukan  kegitan  investasi  memproduksi  barang  dan  jasa  yang  akan  dikonsumsi  oleh rumah  tangga  dan  pemerintah.  Pemerintah  termasuk  juga  pemerintah  daerah  bila  melakukan produksi  investasi  melalui  BUMN/BUMD  yang  dimilikinya  termasuk  pada  kelompok  I  atau investasi  fihak  swasta.  Unsur  G  hanya  merupakan  kegiatan  pemerintah  yang  mengkonsusmsi barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  fihak  swasta.      Selanjutnya  fihak  luar  negeri  melakukan  dua kegiatan yaitu eksport dan import.
Dalam  Sistem  Ekonomi  Pancasila  para  pelaku  dapat  memiliki  barang-barang  produksi yang merupakan cerminan dari Sistem Ekonomi Pancasila. Batasan kepemiilikan mungkin hanya untuk  barang-barang  tertentu  saja  yaitu  tidak  diperkenankan  untuk  memiliki  tanah  bagi  orang asing. Sistem balas jasa terhadap para pelaku pada umumnya didasarkan kepada prinsip keadilan menurut prestasi kerja, Hanya untuk kegiatan koperasi balas jasa tidak berdasarkan prestasi yang berlandaskan pemilikan modal tetapi atas dasar  jasa dalam kegiatan koperasi. Kegiatan produksi menurut Sistem Ekonomi Pancasila dapat dilakukan dengan bebas atas dasar landasan ketentuan aturan  yang  dubuat  oleh  pemerintah  dan  lembaga  relevan  terkait.  Kebebasan  berusaha  hanya terjadi  pada  jenis  kegiatan  yang  diperkenankan  menurut  aturan  hukum  yang  ditetapkan  oleh pemerintah. Sehingga intinya pada Sistem Ekonomi Pancasila peranan pemerintah untuk terlibat mengatur perekonomian adalah kuat.
Pada  situasi  peranan  pemerintah  dan  aparatur  yang  kuat,  Siatem  Ekonomi  Pancasila menerima  sistem  ekonomi  terbuka  yang  memberikan  kesempatan  luas  kepada  fihak  luar  negeri untuk berperan sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi.
2. Barang Produksi.
Pada  dasarnya  semua  jenis  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  rumah tangga  termasuk  pemerintah  dan  luar  negeri  dapat  dihasilkan  oleh  fihak  perusahaan.  Fihak perusahaan dilandasi oleh ketentuan aturan dari berbagai lembaga ekonomi terutama pemerintah memiliki  kebebasan  yang  luas  untuk  menghasilkan  segala  jenis  barang  dan  jasa.  Fihak  swasta tidak dapat menghasilkan baik barang maupun jasa yang tidak diperkenankan.
Kebebasan  berproduksi  mendorong  terjadinya  perubahan  struktur  ekonomi  yang  luar biasa  yang  tadinya  dominan  hasil-hasil  sektor  pertanian  dalam  arti  luas  dan  sekarang  telah berkembang  menghasilkan  berbagai  macam  produk  industrialisasi.  Berbagap  jenis  barang produksi  manufacturing  telah  dihasilkan  yang  menjadi  tulang  punggung  dan  andalan perekonomian Pancasila. Sehingga Sistem Ekonomi Pancasila tidak hanya menghasilkan barang ekstraktif tetapi juga barang hasil pabrik.
3. Kelembagaan Ekonomi.
Kelembagaan  merupakan  persoalan  yang  rumit  dibanding  pelaku  dan  barang  dalam Sistem  Perekonomian  Pancasila.  Aspek  kelembagaan  maksudnya  bukan  lembaga-lembaga ekonomi  saja  tetapi  yang  lebih  penting  adalah  berbagai  macam  aturan  kebijakan  dan  kebiasaan yang  hidup  dan  berkembang  dalam  Perekonomian  Pancasila.  Sehingga  substansinya  menjadi sangat luas sekali.Tetapi untuk kepentingan ke depan, dari situasi yang ada sekarang yang perlu menjadi  perhatian  pada  keterlibatan  pemerintah  antara  lain    dapat  dikemukakan  beberapa  butir penting berikut ini.
3.1. Peningkatan Peranan Negara/ Pemerintah/ Pemerintah Daerah.
Ketentuan  pembukaan,  fasal-fasal,  dan  tambahan  Undang-Undang  Dasar  45  pada  sistem ekonomi  yang  diterapkan  di  Indonesia  mengaharuskan  pemerintah  terlibat  dalam  sistem perekonomian. Sementara ini keterlibatan pemerintah sejak Indonesia merdeka, Orde Lama, Orde Baru,  Reformasi  baik  dalam  bentuk  Repelita,  Trilogi  pembanguan,  paket-paket  kebijakan ekonomi  dan  berbagai  kegiatan  lainnya  sudah  berlangsung  dengan  baik.  Hasil  pertumbuhan ekonomi,  angka  kemiskinan,  kepincangan  UMP  antar  daerah,  dan  berbagai  indikator  lainnya memberikan  indikasi  bahwa  peranan  pemerintah  masih  perlu  ditingkatkan  lagi  agar  dapat mewujudkan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam rangka tercapainya keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat.    Peningkatan  keterlibatan  pemerintah  dapat  dilakukan melalui  berbagai kebijakan  ekonomi maupun non ekonomi tetapi berkaitan menunjang kegiatan ekonomi.
Jurnal
3.2. Penetapan Aturan/ Regulasi Keterlibatan Negara/ Pemerintah/ Pemerintah Daerah. Keterlibatan Negara/ Pemerintah/ Pemerintah Daerah  merupakan kewajiban perundangan- undangan, kewajiban sistem dan kewajiban substansi. Kewajiban perundangan-undangan karena berbagai ketentu mengharuskan pemerintah untk terlibat. Kewajiban sistem karena turut campur pemerintah  merupakan  salah  satu  kriteria  dari  sitem  ekonomi,  dan  kewajuban  substansi  karena pemerintah harus terlibat dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Agar keterlibtan pemerintah dapat berjalan secara terarah, terukur, obyektif, konkrit, menurut situasi yang terstandar, pasti, adil bagi semua fihak, masyarakat, dan daerah maka diperlukan adanya aturan tersendiri. Sebagai contoh, adanya  kebijakan  otonomi  khusus  bagi  Irian  Jaya  dan  Daerah  Istimewa  Aceh,  apakah  Maluku, Maluku  Utara,  NTB,  NTT,  dan  provinsi  lain  yang  setingkat  tidak  memerlukan?      Adanya Pembangunan  9  dam  atau  bendungan  di  NTT  tahun  2016  apakah  sesuai  yuridis  atau  tidak sementara Dam Mujur hanya mimpi dan arah air Dam Pandandure yang tadinya menuju Lombok Selatan  berubah  manjadi  ke  arah  Lombok  Tengah  adalah  berdasarkan  aturan?  Apakah pembanguan  rail  kereta  api  untuk  irian  Jaya  sudah  sesuai  kebutuhan?  Dan  berbagai  contoh kebijakan  ekonomi  yang  perlu  dilaksanakan  dalam  sistem  agar  keadilan  dan  keseimbangan kemajuan  dalam  kesatuan  ekonomi    nasional  dapat  terwujud,  perlu  diatur  secara  sistem,  agar dapat memberikan kepastian.
3.3. Deregulasi Atau Peninjauan Kembali Berbagai Peraturan PerUndang-Undangan Terkait.
Peninjauan kembali berbagai perundangan-undangan terkait terutama menyangkut kebijakan moneter  yaitu  suku  bunga  berkaitan  dengan  kebebasan  pemilikan  modal  dan  perkoperasian. Kebijakan  moneter  yang  menyangkut  suku  bunga  berkaitan  dengan  pemilikan  barang  produksi yang  mungkin  dapat  doperoleh  melalui  fasilitas  perbankan.    Secara  umum  yang  ingin disampaikan  kondisi  fasilitas  perbankan  saat  ini  masih  terasa  berat  dibandingkan  perbankan  di beberapa  negara  lain.  Negara-Negara  di  luar  umumnya  menerapkan  bunga  fasilitas  perbankan sekitar  6%  per  tahun.  Sedangkan  di  Indonesia,  bergerak  pada  kisaran  12%.  Suku  bunga  untuk pinjaman  KUR  sekitar  0,9%  per  bulan  atau  sama  dengan  sekitar  10  –  11%  per  tahun. Dibandingkan  dengan  suku  bunga  di  negara  lain  maka  suku  di  Indonesia  masih  agak  tinggi. Demikian  juga  halnya  dengan  kredit  pemilikan  fasilitas  lain  seperti  perumahan  maupun kendaraan yang mengharuskan adanya DP jumlah tertentu yang cukup besar. Kondisi kebijakan moneter  di  atas  masih  dapat  dinilai  kurang  mendukung  perkembangan  sistem  perekonomian berkaitan dengan pemilikan barang produksi.
Kondisi  yang  sama  juga  dengan  sistem  perkoperasian  terutama  berkaitan  dengan  sistem balas  jasa  yang  bukan  berdasarkan  pemilikan  modal  tetapi  atas  dasar  jasa  anggota  koperasi. Dalam  rangka  mendorong  percepatan  pertumbuhan  sistem  perekonomian  yang  ada  adakah kemungkinan  inovasi  di  bidang  perkoperasian  yang  memiliki  pengurus  berdasarkan  pemilikan modal  dan  kegitan  ekonomi  anggota  atas  dasar  motif  keuntungan.  Hal  ini  berkaitan  dengan pemilkan  barang  produksi  dan  sistem  keadilan  dalam  balas  jasa  dalam  kriteria  sistem perekonomian pada era sistem perekonomian saat ini..
Kebijakan moneter dan perkoperasian mungkin merupakan sebagian kecil dari berbagai hal yang  mungkin  perlu  untuk  dilakukan  peninjauan  kembali  guna  pengembangan  sistem perekonomian Indonesia.
3.4. Pertimbangan Sfesifikasi Keadaan Daerah Melalui Indeks Keberdayaan Daerah
Model  rata-rata  statistik  sering  dipegunakan  untuk  memberikan  ukuran  atau  penilaian terhadap tingkat sesuatu seperti Income perkapita yang banyak dipergunakan untuk menilai sama kemakmuran  suatu  negara  atau  suatu  daerah.  Meskipun  secara  nyata  keadaan  income  setiap orang  adalah  sangat  graduatif  turun  naik  yang  tinggi.  Pemanfaatan  nilai  rata-rata  dioergunakan antara  lain  untuk  penyederhanaan  proses  dan  inipun  sering  dipergunakan  untuk  pengambilan keputusan.  Model  pengambilan  keputusan  seperti  ini  sering  terasa  tidak  menguntungkan meskipun dapat dinilai rasional. Berbagai keputusan memandang sasaran seperti masyarakat atau daerah dalam kondisi yang sama meskipun secara nyata keadaannya berbeda.
Pertimbangan keadaan daerah yang berbeda sementara ini dipergunakan sebagai salah satu komponen dalam penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi dan kabupaten. Keadaan yang menjadi pertimbangan adalah Niilai Kemahalan Daerah yaitu sejenis indeks tentang harga– harga  di  suatu  daerah  dalam  perbandingan  dengan  harga-harga  barang  di  daerah  lain di  seluruh Indonesia untuk menetapkan jumlah DAU yang akan diperoleh suatu daerah.
Jurnal
Penulis menyebut dengan indeks keberdayaan daerah yang dapat saja oleh siapapun disebut dengan  nama  lain  yang  dapat  memberikan  gambaran  kemampuan  perekonomian  suatu  derah dengan  mebandingkan  sesuatu  hal  yang  memadai  mewakili  suatu  daerah  terhadap  daerah  lain yang  dapat  saja  income  perkapita  daerah,  Upah  Minimum  Regional  (UMR).  Indeks  dapat  saja disusun  sesuai  dengan  model-model  rasional  bisa  statistik,  matematik  ataupun  yang  lain  yang dapat dipetanggungjawabkan kebenarannya.
Pertimbangan kondisi daerah yang sudah diterapkan dengan dengan memanfaatkan indeks kemahalan daerah menunjukkan  kesadaran pengakuan perbedaan kemampuan atau kondisi  pada masing-masing  daerah.  Pertimbangan  ini  diharapkan  dapat  diperluas  dalam  rangka pengembangan ekonomi Indonesia melalui sistem perekonomian dengan memanfaatkan berbagai hal yang lebih luas seperti income perkapita, UMR,  pemasukan pajak, ataupun sumber lain yang dapat mencerminkan kondisi nyata kemampuan suatu daerah.
Pertimbanagn  kondisi  daerah  melalui  indeks  dapat  dimanfaatkan  perolehan  keuntungan ataupun  manfaat  dan  pembebanan  berbagai  kewajiaban    terhadap  daerah.  Untuk  kepentingan keuntungan  dapat  diterapkan  antara  lain  untuk  penetapan  jumlah  DAU  atau  hibah,  ataupun program  pembangunan    antara  daerah  yang  satu  maupun  yang  lain.  Sedangkan  untuk  yang menyangkut  kewajiban  dapat  terjadi  pada  pembebanan  pajak,  harga  minyak,  gas,  listrik  dan berbagai  komoditi  lain  yang  menyangkut  penjualan  oleh  negara  atau  monopoli  kepada  rakayat. Jadi  harga  bensin,  gas,  listrik  atauapun  komoditi  lain  yang  dihasilkan  atau  dijual  negara  adalah berbeda antara daerah yang satu maupun yang lain.
Adil, tidak selalu berarti sama rata, dapat terjadi adil apabila proporsional. Terasa tidak adil negara  menjual  bensin,  gas,  listrik  dengan  harga  yang  sama  kepada  masyarakat  Nusa  Tenggara Barat  yang  memiliki  UMR  sekitar  satu  juta  dibandingkan  dengan  mastarakat  Jakarta  atau  yang lain yang memiliki UMR diatas dua juta.  Akan terasa adil jika negara menjual komoditi sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat yang berbeda-beda. Adil ini adalah sesuai kewajiaban negara  menurut  fasal  33  Undang-Undang  Dasar  45  dan  amandemennya  yang  menyangkut  adil menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional.  Juga  dapat  dipandang  adil dilihat dari sistem perekonomian yang memungkinkan negara dapat turut campur dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga indeks keberdayaan daerah dapat menjadi satu butir penting guna pengembangan Sistem Perekonomian Indonesia.
3.5. Perlindungan Dan Pengembangan Produksi.
Perlindungan terhadap produksi dalam negeri terutama produksi daerah sangat mendesak untuk  dilakukan.  Produksi  daerah/lokal  umumnya  memiliki  kualitas  terbatas  dan  menghadapi kesulitan serius menghadapi persaingan terhadap barang import luar negeri ataupun luar daerah. Salah  satu  kasus  yang  dihadapi  di  Provinsi  NTB  adalah  produksi  Kompor  lokal  dari  kampung Monjok  Mataram  yang  tadinya  memenuhi  kebutuhan  pasar  lokal  dan  hampir  semua  rumah tangga  di  Kota  Mataram  dan  kabupaten  sekitarnya  memanfaatkan  kompor  produksi  Monjok tersebut.  Booming  produksi  lokal  ini  tidak  berlangsung  lama  dengan  masuknya  kompor  merk Hock yang informasinya merupakan produksi China. Dalam waktu yang relatif singkat produksi kompor lokal tutup tersaingi oleh barang import.  Kasus ini merupakan salah satu dari berbagai kasus sejenis yang  terjadi  di NTB  dan dapat juga terjadi di daerah lain. Untuk itu dalam sistem Perekonomian  Pancasila  harus  mampu  mengakomodir  langkah  dan  kebijakan  untuk mengupayankan  perlindungan  terhadap  produksi  sendiri  lebih-lebih  dalam  menghadapi  era persainagn  bebas  seperti  AFTA  yang  baru  saja  diterapkan.  Upaya  dapat  dilakukan  dengan  cara antara  lain  memperluas  Peraturan  Presiden  tentang  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  untuk memanfaatkan produksi dalam negeri atau dalam daerah. Cara lain yang dapat dipertimbangkan adalah  adalah  meningkatkan kualitas Sumber  Daya Manusia industri lokal  melalui pemagangan pada industri sejenis, peningkatan nilai pinjaman KUR yang lebih besar sehingga memungkinkan produksi  lokal  memiliki  pengetahuan,  ketrampilan  dan  kemampuan  untuk  bersaing  dan mengembangkan  produksi  sehingga  produltifitas  tetap  dapat  berrjalan  sesuai  harapan  dan berkembang  serta  bersaing  sehingga  mampu  berkontribusi  mengembangkan  perekonomian Pancasila.  Demikian  juga  halnya  peningkatan  jumlah  nilai  pinjaman  KUR  yang  dapat dikombinasi  dengan  peningkatan  SDM  tersebut  dan  kebijakan  penurunan  suku  bunga. Perlindungan produksi ini akan lebih efektif lagi bila dikaitkan dengan kebijakan penemuan pasar baru dan perbaikan pasar.
Jurnal

## 3.6. Penemuan Pasar Baru dan  perbaikan Pasar.
Pasar atau market merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses produksi. Bahkan dalam manajemen pasar merupakan salah satu dari unsur manajemen. Bila pasar tidak ada maka betapa hebatpun produksi yang dihasilkan akan menjadi sia-sia dan perusahaan akan mengalami shut down atua gulung tikar.
Kebijakan  menemukan  dan  memperbaiki  pasar  berkaitan  dengan    produksi  dalam  negeri yang  menhadapi  persaingan  global.  Bagaimana  suatu  produksi  dalam  negeri  dapat  bersaing dengan  produksi  negara  lain  baik  pada  negara  sensiri    maupun  negara  lain  ataupun  bersaing dengan produksi negara lain pada negara lain lagi. Sementara ini upaya untuk menemukan pasar baru,  memelihara  pasar  lama,  dan  perbaikan  pasar  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  dari perusahaan sendiri.
Pengalaman di Korena Selatan yang mampu mendorong kemajuan luar biasa  ekonomi idan industrinya  berbeda.  Upaya  untuk  menemukan  pasar  baru  dan  perbaikan  pasar  menjadi  urusan pemerintah.  Bila  pasar  baru  telah  terbuka  dan  berjalan  baik,    fihak  perusahaan  mengambil  alih kegiatan  perdagangan  dan    pemeliharaan  pasarnya.  Bila  pasar  mengalami  kerusakan  maka persoalan kembali ditangani pemerintah untuk diadakan perbaikan seperlunya.
Usaha pencaharian pasar baru dapat dilakukan dengan model kegiatan murni bisnis  melalui berbagai promosi yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Model ini sering juga diikuti dengan kegiatan  diplomatik  atau  kombinasi  anatara  keduanya  secara  bersamaan  yang  sering menghasilkan  kesepakatan  antar  negara  misalnya  perjanjian  imbal  beli  atau  model-model  lain yang sejenis. Bila kegiatan  ini dapat berjalan secara efektif akan sangat membantu berbagai jenis industri  terutama  yang  ada  di  daerah.  Sebagai  contoh  industri  lokal  NTB  yang  sedang berkembang tetapi masih memerlukan pasar baru unyuk eksport adalah industri gerabah. Industri lain  yang  pernah  berkembang  tetapi  mengalami  kesulitan  pasar  adalah  hasil  mebel  cukli  yang pernah  mengalami  booming  sehingga  pengusaha  industri  meningkat  hingga  mencapai  sekitar seratusan  lebih.  Saat  ini  karena  kesulitan  pasar  pengusaha  yang  masih  menggelutinya  sekitar belasan pengusaha saja. Turun tangan sistem perekonomian sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Oleh  karena  itu  penemuan  pasar  baru  dan  perbaikannya  perlu menjadi bagian yang efektif dari Sistem Perekonomian Indonesia.

## D. PENUTUP
Sistem  Ekonomi  Indonesia  yang  ada  dikenal  dengan  Sitem  Ekonomi  Pancasila  telah terbentuk  dan  berjalan  dengan  berbagai  hasil  yang  telah  dicapai.  Sistem  tersebut  sangat  perlu duntuk  ditingkatkan  agar  dapat  mewujudkan  apa  yang dharapkan  bangsa  dan  negara  Indonesia sebagaimana  dirumuskan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  45,  dijabarkan  dalam  fasal- fasalnya  dan  tambahan  amandemennya.    Langkah  perbaikan  yang  perlu  dikakukan  adalah penataan  kelembagaan  yang  meliputi  antara  lain:  1.peningkatan  peran  keikut  sertaan  negara/ pemerintah/  pemerintah  daerah    dalam  pengaturan  perekonomian;  2.  Penetapan  aturan/  regulasi keterlibatan  negara/  pemerintah/  pemerintah  daerah;  3.  Deregulasi  atau  peninjauan/  pengaturan kembali  berbagai  peraturan  perundang-undangan  terkait;  4.  Pertimbangan  spesifikasi  keadaan daerah  melalui  pemanfaatan  indeks  keberdayaan  daerah;  5.  perlindungan  dan  perkembangan produksi; 6,  penemuan dan perbaikan pasar. Kami percaya masih banyak lagi langkah-langkah kelembagaan yang perlu dikembangkan dalam rangka upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonnesia .
Dick,  Hpuben,  VJH,Linblad,  J.  Dan  Wie,  T.K.  2002. The  Emergency  Of  National  Economy , ASAA South Esat Asia Publication
Hill, Hall. 2000. Ekonomi Indonesia , Muray Kencana, Edisi ke II.
Tambunan,  Tulus,  T.H.    2001. Perekonomian  Indonesia;  Teori  Dan  Empiris ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta.