TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 04  No. 2 Desember 2018
p-ISSN : 2442-7004 e-ISSN : 2460-609x

## PELAKSANAAN PENANGGULANGAN JUDI ONLINE OLEH KEPOLISIAN DI PADANGSIDIMPUAN

## Nurhotia Harahap
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan email: nurhotiaharahap1@gmail.com

## Abstract
Online gambling games are one of the types of cybercrime actions.  This research is purposed on finding the trackling of online gambling by the police in Padangsidimpuan and the obstacle for Police in tackling online gambling  in  Padangsidimpuan.  The  type  of  research  is  qualitative research  in  the  form  of  social  (field  research)  that  is  research  whose objects  are  about  the  symptoms  or events  that occur in  the community and combined with literature. Based on the description described above it  can  be  seen  that  the  tackling  online  gambling  by  the  police  in Padangsidimpuan  has  not  been  implemented  well.  There  are  several factors that make it is not implemented yet, such as functionalization of criminal law against  gambling  crime  not  only  lies in  the efficiency  and effectiveness  of  the  performance  of  each  subsystem  in  criminal  justice but  also  depends  on  social  and  institutional  support  in  order  to  form public  opinion  about  the  crime  of  gambling  and  legal  socialization nationally wide. Finally, the police must make the trackling of the online gambling  maximally  in  order  to  make  Padangsidimpuan  clear  from gambling.
Keywords : Online Gambling, Police, and the Obstacles .

## Abstrak
Permainan  judi online merupakan  salah  satu  dari  jenis  tindakan cybercrime .  Tujuan  penelitian  ini  dalam  rangka  mencari  informasi tentang  pelaksanaan  penanggulangan  perjuadian online oleh  pihak kepolisian  di  Padangsidimpuan  dan  juga  untuk  mencari  tahu  menjadi hambatan  bagi  Polisi  dalam  menanggulangi  perjudian online tersebut. Adapun Jenis Penelitian adalah penelitian kualitatif dalam bentuk sosial ( field  research )  yaitu  penelitian  yang  obyeknya  mengenai  gejala-gejala atau  peristiwa  yang  terjadi  pada  masyarakat  dan  dipadukan  dengan kepustakaan. Dari hasil analisis data diketahui bahwa penanggulangan terhadap  judi online oleh  pihak  kepolisian  di  kota  Padangsidimpuan belum  terlaksana  dengan  baik  disebabkan  beberapa  faktor  dan fungsionalisasi  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  perjudian  tidak hanya  terletak  pada  efesiensi  dan  efektivitas  kinerja  masing-masing subsistem  dalam  peradilan  pidana  melainkan  juga  tergantung  pada
282  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 2 Desember  2018
dukungan  sosial  maupun  kelembagaan  dalam  rangka  pembentukan opini  masyarakat  tentang  tindak  pidana  perjudian  dan  sosialisasi hukum nasional secara luas.
Kata Kunci : police, judi online, dan penanganan.

## PENDAHULUAN
Judi  merupakan  salah  satu  akar  budaya  yang  sangat  kental  walaupun sifatnya  laten  karena  secara  hukum  masih  bersifat  ilegal  sebagaimana  tertuang dalam  UU  No  7/1974  Pasal  303  KUHP  yang  menyatakan  semua  tindak  pidana perjudian  sebagai  kejahatan.  Permainan  judi online merupakan  salah  satu  dari jenis tindakan cybercrime sebagaimana tertuang dalam UU ITE No 11/2008 Pasal 27  yang  berbunyi  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan,  mentransmisikan  atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  perjudian  dapat  dikenakan sanksi  pidana.  Hal  inilah  yang  menarik  penulis  untuk  meneliti  mengenai pelaksanaan  kepolisian  dalam  menanggulangi  judi online di  Padangsidimpuan.
Dengan  adanya  koordinasi  dan  kerja  sama  yang  baik  antra  masyarakat  dan aparat  penegak  hukum  akan  mempermudah  kepolisian  dalam  membongkar perjudian online tersebut.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui tentang    pelaksanaan  penanggunglangan  perjudian online oleh  kepolisian  di Padangsidimpuan  dan  hambatan  bagi  Polisi  dalam  menanggulangi  perjudian online di Padangsidimpuan.
Dalam penelitian ini ada dua teori yang digunakan yaitu Teori kebijakan kriminal  yaitu  keseluruhan  asas  dan  metode  yang  menjadi  dasar  dari  reaksi terhadap  pelanggaran  hukum  yang  berupa  pidana.  Kemudian  teori  Interaksi yaitu  bentuk umum dari proses sosial, karena interaksi merupakan syarat utama terjadinya  aktivitas-aktivitas  sosial.  Interaksi  sosial  merupakan  hubungan- hubungan  sosial  yang  dinamis  yang  menyangkut  hubungan  antara  orang perorang  dengan  kelompok  manusia.  Adapun  alasan  menggunakan  teori  ini karena melihat kondisi yang ada di Padangsidimpuan.
Menurut  penulis  teori  tersebut  tepat  jika  digunakan  dalam  menganalisa “Pelaksanaan
Kepolisian dalam penanggulangan Judi Online di Padangsidimpuan . Peneliti  mengatakan  bahwa  kontrol  sosial  yang  lemah, memudarnya nilai nilai religius yang ada sudah tidak berfungsi lagi. Kejadian ini terjadi secara sembunyi sembunyi, dilakukan pada waktu tertentu. Misalnya jika
Pelaksanaan Penanggulangan Judu Online ..... Nurhotia Harahap  283
ada sekolompok orang berkumpul di suatu tempat, mungkin transaksi jual beli online bisa  terjadi  bahkan  tidak  terjadi  sama  sekali,  hanya  kumpul  kumpul sambil  canda  tawa  saja.  Transaksi  yang  di  lakukan  orang  orang  ini  bisa dilakukan  melalui  jual  beli  barang,  ada  acara  nikahan,  di  area  persawahan. Sudah  tentu  kontrol  sosial  terbatas  dalam  mengawasi  dan  menindak  lanjuti transaksi haram tersebut.

## Kajian Teori

## Teori Kebijakan Hukum
Dalam  hukum  pidana  dikenal  dengan  Teori  kebijakan  kriminal  yaitu keseluruhan  asas  dan  metode  yang  menjadi  dasar  dari  reaksi  terhadap pelanggaran  hukum  yang  berupa  pidana.  Kebijakan  kriminal  atau  upaya penanggulangan  kejahatan  atau  tindak  pidana  pada  hakekatnya  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  upaya  mencapai  kesejahteraan  masyarakat. Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  tujuan  utama  dari  politik  kriminal  ialah perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat. 1 Kebijakan untuk  memberikan  perlindungan  sosial  salah  satunya  dengan  upaya-upaya pencegahan  dan  penanggulangan  tindak  pidana  atau  kejahatan  yang  aktual maupun  potensial  terjadi.  Segala  upaya  untuk  mencegah  dan  menanggulangi tindak pidana atau kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal. 2
Sedangkan  dalam  sosiologi  hukum  dikenal  dengan  teori  Interaksi  yaitu bentuk  umum  dari  proses  sosial,  karena  interaksi  merupakan  syarat  utama terjadinya  aktivitas-aktivitas  sosial.  Interaksi  sosial  merupakan  hubungan- hubungan  sosial  yang  dinamis  yang  menyangkut  hubungan  antara  orang perorang  dengan  kelompok  manusia.  Interaksi  sosial  juga  dapat  dikatakan sebagai  sebuah  bentuk  hubungan  yang  dibangun  antara  individu  dengan individu,  individu  dengan  kelompok,  maupun  kelompok  dengan  kelompok dalam kehidupan masyarakat di mana interaksi juga merupakan sebuah proses sosial yang secara sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan sosial. 3
1 Barda  Nawawi  Arif,  ( Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  baru) (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.4
2 Barda Nawawi Arif, ( Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan ) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), hlm 77
3 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ( Jakarta: Raja Grafindo Persada.2006) hlm.15
284  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 2 Desember  2018
Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam  kriminologi.  Pertama,  adanya  reaksi  terhadap  orientasi  labeling  dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kedua, munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh  terhadap  ktingkah  laku  kriminal.  Kedua,  munculnya  studi  tentang criminal  justice sebagai  suatu  ilmu  baru  telah  membawa  pengaruh  terhadap kriminologi  menjadi  lebih  pragmatis  dan  berorientasi  pada  sistem.  Ketiga,  teori kontrol  sosial  telah  dikaitkan  dengan  suatu  teknik  riset  baru  khususnya  bagi tingkah laku anak/remaja, yakni self report survey . 4
Soejono Soekanto mengatakan bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila  menurutanggapan  sebagaian  besar  masyarakat  minimal  disuatu kelompok  atau  komunitastertentu  perilaku  atau  tindakan  tersebut  diluar kebiasaan,  adat  istiadat,  aturan,nilai-nilai,  atau  norma  sosial  yang berlaku.Tindakan  atau  perilaku  menyimpang  yang  dilakukan  oleh  seseorang tidak  selalu  tindak  kejahatan  besar  seperti  merampok,  korupsi,  menganiaya, ataumembunuh.  Melainkan  juga  dapat  hanya  berupa  tindakan  pelanggaran kecilkecilanseperti  berkelahi,  suka  meludah  sembarangan,  berpacaran  hingga larutmalam,  makan  dengan  tangan  kiri,  serta  berjudi 5 Perilaku  menyimpang tidak  juga  selalu  merupakan  sebuah  tindak  kejahatan  ketika  tidak  terdapat sebuah  peraturah  hukum  yang  mengatur  tindakan  tersebut.  Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang biasanya dilakukan karena terdapat sesuatu  yang  membuatnya  tertarik  serta  mereka  beranggapan  bahwa  lebih menguntungkan  melakukan  sebuah  penyimpangan  dari  pada  tidak,  selain karena  tidak  adanya  penegakan  hukum  dan  sanksi  yang  jelas  dalam  mengatur tindakan atau perilaku tersebut.
Berdasarkan  teori  tersebut  sangat  mendukung  sama  fakta  yang  terjadi dilapangan bahwa Judi Online dikenal bukan hanya di kota besar saja tapi sudah menyebar  di  kota-kota  kecil.  Seperti  Padangsidimpuan  perjudian Online merupakan  hal  yang  tidak  asing  lagi.  Perjudian online merambah  dari masyarakat kalangan atas hingga kalangan bawah. Seperti yang diberitakan oleh AKP Andi Siregar senin 04 Desember 2017 bahwa perjudian jenis togel marak di
4 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi ( Jakarta : Rineka Cipta2011) Hlm 42
5 J.  Dwi  Narwoko  dan  Bagong  Suyanto. Sosiologi  Teks  Pengantar  Dan  Terapan (Jakarta: Kencana. 2010)hlm 14
Pelaksanaan Penanggulangan Judu Online ..... Nurhotia Harahap  285
sejumlah  wilayah  Padangsidimpuan,  sayangnya hingga  saat  ini  polisi  kesulitan untuk  menanggulangi  penyakit  masyarakat  ini  karena  sekarang  modus  operasi yang digunakan online banyak situs perjudian  yang bebas diakses, siapa saja bisa jadi  bandar. 6 Informasi  yang  sama  seperti  diatas  diperoleh  dari  harian TABAGSEL selasa 05 Desember 2017 yaitu bahwa perjudian jenis togel mampu meraup omzet hingga Rp 1,5 juta setiap harinya. 7
Dengan menggunakan layanan pesan singkat, memudahkan para pengecer untuk  melakukan  praktik  yang  terselubung  dan  terhindar  dari  kejaran  polisi. Menurut salah satu warga kecamatan padangsidimpuan tenggara mamat (nama samaran)  belum  lama  ini  ada  pertemuan  di  daerah  bukit  simarsayang  untuk perekrutan calon pengecer togel. Disamping syarat mengumpulkan kartu tanda penduduk  (KTP),  para  calon  itu  juga  harus  setia  menjaga  kerahasiaan jaringannya  dan  tidak  boleh  buka  mulut  untuk  menyeret  rekan  seporofesi.  Jika tertangkap  polisi  kalau  dipenjara  jatah  untuk  keluarga  yang  ditinggalkan  Rp 50.000  tiap  hari.  Dia  mengaku  sudah  meninggalkan  pekerjaannya  sebagai pengecer laki-laki berumur 35 tahun itu masih mengenal seluk-beluk bisnis togel. Togel  pakai  kupon  sudah  tidak  jalan  terakhir  2013.  Sekarang  modus  operandi yang digunakan online , pesan cukuplewat short message service (sms) kepengecer meski tidak mengenal bandar yang dulu menjadi atasannya, Memet menjelaskan bisnis togel dapat merebak karena adanya dukungan dari sejumlah aparat nakal. Dari  total  pemasukan  bisa  60  persen  yang  dihabiskan  untuk  membayar  pajak keamanan. 8 .  Dalam  hal  perjudian  online  pemerintah  berupaya  memberantas kegiatan  judi online sehingga  tak  menimbulkan  kesan  bahwa  judi online tidak terpantau oleh hukum.
Hukum  di  Indonesia  telah  mengatur  tentang  perjudian  yaitu  Undang Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang  Penertiban  Perjudian,  Kitab  Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang NO II Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE).  Tugas  pokok  Kepolisian  Indonesia adalah  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  masyarakat sebagaimana  dalam  pasal  13  Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian  Republik  Indonesia.  Kepolisian  terutama  salah  satu  pihak  terdepan
6 Andi siregar Wawancara 04 Desember 2017
7 Tabaksel  05 Desember 2017
8 Mamat Wawancara 05 Desember  2017
286  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 2 Desember  2018
yang menegakkan keamanan dan keadilan hukum yang paling berperan penting dalam kasus perjudian online yang sedang marak terjadi. Untuk itu perlu kerja keras yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak  kejahatan  perjudian online. Dapat  disimpulkan  bahwa  pada  hakekatnya judi  yang  dilakukan  secara  offline  maupun  secara online adalah  perbatan  yang bertentangan  dengan  norma  agama,  moral,  kesusilaan  maupun  norma  hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai gambaran yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat,  tertuma  terhadap  generasi  muda  dan  juga  apakah  ada  upaya pemberian suatu bentuk sanksi yang lebih tegas dan lebih memberikan efek jera terhadap  para  pelaku  perjudian online di  Indonesia.Hal  inilah  yang  menarik penulis  untuk  meneliti  mengenai  penegakan  hukum  terhadap  perjudian  online beserta bentuk sanksinya. Dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antra  masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum  akan  mempermudah  kepolisian dalam membongkar perjudian online tersebut.

## Pengertian Perjudian
Perjudian  merupakan  salah  satu  permainan  tertua  di  dunia  hamper semua  negara  mengenalnya  sebagai  permainan  untung  –  untungan.  Judi  juga merupakan sebuah permasalahan social dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat  negative  bagi  kepentingan  nasional  terutama  bagi  generasi  muda  karena menyebabkan pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir didalam  permainan  ini  cukup  besar  sehingga  dana  yang  semula  dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan  dengan  agama,  moral  dan  kesusilaan.  Permainan  judi  dapat  juga menimbulkan  ketergantungan  dan  menimbulkan  kerugian  dalam  segi  materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi uga keluarga mereka. 9
Judi  atau  permainan  “judi”  atau  “perjudian”  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  adalah  “Permainan  dengan  memakai  uang  sebagai  taruhan”. Berjudi  adalah  “Mempertaruhkan  seumlah  uang  atau  harta  dalam  permainan
9 Josua  Sitompul,  Cyberspoce  Cyberlaw: Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana ,  PT.  Tatanusa, Jakarta
Pelaksanaan Penanggulangan Judu Online ..... Nurhotia Harahap  287
tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. 10 Dalam bahasa inggris  judi  ataupun  perjudian  dalam  arti  sempit  artinya  gamble  yang  artinya “ play  cards  or  other  games  for  money;  to  risk  money  on  a  future  event  or  possible happening, dan terlibat dalam permainan disebut a gamester atau a gambler yaitu one who plays cards or other games for money”. 11
Dalam  hukum  positif,  perjudian  merupakan  salah  satu  tindak pidana. Kata  "tindak  pidana"  merupakan  terjemahan  dari  istilah  bahasa Belanda “ straafbaarfeif” namun  pembentuk  Undang-undang  di  Indonesia tidak   menjelaskan  secara  rinci  mengenai  “ straafbaarfeit”. Perkataan  “ feit” itu sendiri  di  dalam  bahasa  Belanda  berarti  "sebagian  dari  suatu  kenyataan" atau "een gedeelte van de werkelijkheid” sedang “ strafbaar” berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "strafbaar feit" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak  tepat,  oleh  karena  kelak  akan  diketahui  bahwa yang  dapat  dihukum  itu sebenarnya  adalah  manusia  sebagai  pribadi  dan  bukan kenyataan,  perbuatan ataupun  tindakan.  Seperti  yang  telah  dikatakan  di  atas,  bahwa  pembentuk  UU tidak memberikan  sesuatu  penjelasan  mengenai  apa  sebenarnya  yang  ia maksud dengan  perkataan  “ strafbaar  feit", maka  timbullah  di  dalam  doktrin berbagai pendapat  tentang  apa  sebenarnya  yang  dimaksud  dengan  “ strafbaar feit” tersebut,  misalnya  perbuatan  pidana,  peristiwa  pidana,  perbuatan- perbuatan yang  dapat  dihukum,  hal-hal  yang  diancam  dengan  hukum  dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.
Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah "delict" yang  telah  lazim  dipakai.  R.  Tresna menggunakan  istilah "peristiwa pidana". Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana", demikian pula Wirjono Projodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang  pelakunya  dapat  dikenakan hukuman  pidana.   Akan  tetapi  Moeljatno menggunakan  istilah  "perbuatan pidana"  yaitu  perbuatan  yang  dilarang  oleh suatu  aturan  hukum,  larangan mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:
10 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.419.
11 Ibid, hlm.419
288  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan perbuatan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.
Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat  formil  dan  syarat  materiil.  Syarat  formil  dari  perbuatan  pidana adalah adanya  asas  legalitas  yang  tersimpul  pada  pasal  1  KUHP,  sedangkan syarat materiil  adalah  perbuatan  tersebut  harus  betul-betul  dirasakan  oleh masyarakat sebagai  perbuatan  yang  tidak  boleh  atau  tidak  patut  dilakukan karena bertentangan  dengan  atau  menghambat  akan  terciptanya  tata  dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat. 12
Adapun  dalam  konteksnya  dengan  tindak  pidana  perjudian, bahwa terdapat beberapa rumusan sebagai berikut:
1. Menurut  Kartini  Kartono,”perjudian  adalah  pertaruhan  dengan  sengaja, yaitu  mempertaruhkan  satu  nilai  atau  sesuatu  yang  dianggap  bernilai, dengan  menyadari  adanya  risiko  dan  harapan-harapan  tertentu  pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadiankejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.
2. Menurut  Dali  Mutiara  sebagaimana  dikutip  Kartini  Kartono  menyatakan; ”permainan  judi  ini  harus  diartikan  dengan  arti  yang  luas,  juga  termasuk segala  pertaruhan  tentang  kalah  menangnya  suatu  pacuan  kuda  atau  lain- lain  pertandingan,  atau  segala  pertaruhan  dalam  perlombaan-perlombaan yang dilakukan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan- perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.
3. Tindak  pidana  dengan  sengaja  melakukan  sebagai  suatu  usaha,  perbuatan- perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau turut  serta  dalam  usaha  seperti  itu,  oleh  pembentuk  Undang-undang  telah diatur  dalam  pasal  303  ayat  3  KUHP  yang  berbunyi:  “Yang  disebut permainan  judi  adalah  tiap-tiap  permainan,  di  mana  pada  umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan  tentang  keputusan  perlombaan  atau  permainan  lain-lainnya
12 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 63
Pelaksanaan Penanggulangan Judu Online ..... Nurhotia Harahap  289
yang  tidak  diadakan  antara  mereka  yang  turut  berlomba  atau  bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya" 13

## Perjudian Melalui Sarana Teknologi Informasi
Perjudian  melalui  sarana  teknologi  informasi  terutama  judi  online melalui internet saat ini sedang masrak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut judi online atau judi memalui internet ( internet gambling ) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Online game  yang  sesungguhnya  seluruh  proses  baik  itu  taruhannya,  permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online . Hal ini berarti  harus  melakukan  transfer  sejumlah  uang  kepada  admin  website  judi sebagai  deposit  awal.  Setelah  petaru  mengirim  uang  maka  akan  mendpatkan sejuamlah koin untuk permainan judi. Ika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim melalui transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang. 14
Mengetahui  adanya  tindak  pidana  perjudian  melalui  via  internet,  dan untuk  memperkuat  bukti  adanya  permainan  judi  tersebut,  dengan  melakukan registrasi  member  ke  admin  website  tersebut  untuk  mendapatkan  username dalam  mengikuti  permainan  yang  dimaksud.  Bila  sudah  memiliki  username, admin  akan  memberikan  instruksi  –  instruksi  dalam  mengikuti  permainan  dan berkomunikasi  tentang  prosedur  permainan.  Karena  itu  untuk  bertransaksi antara  pemain/petaruh  dengan  pengelola  judi,  mereka  uga  menggunakan  jasa transaksi bank dengan media internet. Disamping menggunakan internet dalam berkomunikasi  dengan  member,  admin  website  menggunakan  handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

## Unsur – Unsur Tindak Pidana Perjudian
Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hokum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada  tindakan.  Menurut  beliau  “Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang dilarang  oleh  suatu  aturan  hokum  larangan  mana  disertai  ancaman  sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. 15 Unsur atau elemen perbuatan pidan menurut Moeljatno adalah:
13 Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 43
15 Moejatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 63
290  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 2 Desember  2018
1.      Kelakuan dan akibat (perbuatan.
2.      Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbutan.
3.      Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4.      Unsur melawan hukum yang obyektif.
5.      Unsur melawan hukum yang subyektif.
Lebih  lanjut  dalam  penjelasan  mengenai  perbuatan  pidana  terdapat syarat  formil  dan  syarat  materiil.  Syarat  formil  dari  perbuatan  pidana  adalah adanya  asa  legalitas  yang  tersimpul  dalam  Pasal  1  KUHP,  sedangkan  syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul – betul dirasakan oleh masyarakat sebagai  perbuatan  yang  tidak  boleh  atau  tidak  patut  dilakukan  karena bertentangan  dengan  atau  menghambat  akan  terciptanya  tata  dalam  pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh masyarakat.
Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut  disertai  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa melanggar larangan tersebut.

## Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian
Penegakan  hukum  pada  hakekatnya  merupakan  bagian  dari  politik criminal  yang  pada  hakikatnya  menadi  bagian  integral  dari  kebijakan  social, kemudian  kebijakan  ini  dimplementasikan  kedalam  sistem  peradilan  pidana, sistem  peradilan  pidan  mempunyai  dimensi  fungsional  ganda.  Di  satu  pihak berfungsi  sebagai  saranamasyarakat  untuk  menahan  dan  mengendalikan kejahatan  dalam  tinkatan  tertentu,  di  lain  pihak  perdilan  juga  berfungsi  untuk pencegah sekunder yaitu mencoba mengurangi kriminalitas  dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan  melalui  proses  deteksi,  pemidanaan  dan  pelaksanaan  pidana. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efisiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepda factor – factor berikut :
1.      Faktor Perundang – undangan
2.      Faktor Penegak Hukum
3.      Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana dan Prasarana
4.      Faktor Budaya Hukum Masyarakat
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  diatas  dapat  dilihat  bahwa sfektivitas fungsionalisme hukum pidana terhadap tindak pidan perjudian tidak
Pelaksanaan Penanggulangan Judu Online ..... Nurhotia Harahap  291
hanya  terletak  pada efisiensi  dan  sfektivitas  kinerja  masing  –  masing  subsistem dalam  peradilan  pidan  melainkan  juga  tergantung  pada  dukungan  social maupun  kelembagaan  dalan  rangka  pembentukan  opini  masyarakat  tetang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

## Teori Pemberian Sanksi
Menurut Ngalim Purwanto membagi sanksi menjadi dua macam yaitu :
1. Sanksi  prefentif,  yaitu  sanksi  yang  dilakukan  dengan  maksud  atau  supaya tidak  terjadi  pelanggaran.  Sanksi  ini  bermaksud  untuk  mencegah  agar  tidak terjadi  pelanggaran,  sehingga  hal  ini  dilakukannya  sebelum  terjadi pelanggaran  dilakukan.  Contoh  :  perintah,  larangan,  pengawasan,  perjanjian dan ancaman.
2. Sanksi represif yaitu sanksi yang dilakukan, oleh karena adanya pelanggaran, oleh  adanya  dosa  yang  telah  diperbuat.  Jadi  sanksi  itu  terjadi  setelah  terjadi kesalahan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dalam  bentuk  sosial  ( field research )  yaitu  penelitian  yang  obyeknya  mengenai  gejala-gejala  atau  peristiwa yang  terjadi  pada  masyarakat  dan  dipadukan  dengan  kepustakaan.  Dalam  hal ini  mengenai  pelaksanaan  kepolisian  dalam  menanggulangi  perjudian online di Padangsidimpuan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: Data Primer yakni data  yang  diperoleh  langsung  dari  kepolisian  Padangsidimpuan  dengan mengunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai  sumber  informasi  yang  dicari 16 ;  dan  Data  Sekunder  yang  merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.
Dalam  metode  pengumpulan  data  ini,  penulis  akan  menggunakan metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian sosial, yaitu: 1)  Observasi  non  partisipant,  yakni    apabila  observasi  (orang  yang  melakukan observasi)  tidak  ikut  ambil  bagian  atau  berada  di  luar  keadaan  obyek  yang diobservasi  (disebut  observees) 17 ,  2)  Wawancara  yang  merupakan  suatu
16 Syaifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet.1, ed.I., 1998, h. 91
17 Syaifudin Azwar, Metode Penelitian , h, 72
292  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 2 Desember  2018
percakapan  dan  tanya  jawab  lisan  antara  pengumpul  data  (pewawancara) dengan  sumber  data  (responden),  baik  dua  orang  atau  lebih  yang  duduk berhadapan  secara  fisik  dan  diarahkan  kepada  suatu  masalah  tertentu.  Dalam hal ini yang menjadi responden adalah kepolisian di Kota Padangsidimpuan.
Dalam  menganalisis  data  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan analisis data dengan cara  deskripsi tenang subjek penelitian dan hasil, reduksi, dan deskripsi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perjudian Melalui Sarana Teknologi Informasi
Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi online melalui internet  saat  ini  sedang  masrak,  menurut  Onno  W.  Purbo,  yang  disebut  judi online  atau  judi  memalui  internet  ( internet  gambling )  biasanya  terjadi  karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Online game  yang  sesungguhnya  seluruh  proses  baik  itu  taruhannya,  permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online . Hal ini berarti  harus  melakukan  transfer  sejumlah  uang  kepada  admin  website  judi sebagai  deposit  awal.  Setelah  petaru  mengirim  uang  maka  akan  mendpatkan sejuamlah koin untuk permainan judi. Ika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim melalui transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang. 18
Mengetahui  adanya  tindak  pidana  perjudian  melalui  via  internet,  dan untuk  memperkuat  bukti  adanya  permainan  judi  tersebut,  dengan  melakukan registrasi  member  ke  admin  website  tersebut  untuk  mendapatkan  username dalam  mengikuti  permainan  yang  dimaksud.  Bila  sudah  memiliki  username, admin  akan  memberikan  instruksi  –  instruksi  dalam  mengikuti  permainan  dan berkomunikasi  tentang  prosedur  permainan.  Karena  itu  untuk  bertransaksi antara  pemain/petaruh  dengan  pengelola  judi,  mereka  uga  menggunakan  jasa transaksi bank dengan media internet. Disamping menggunakan internet dalam berkomunikasi  dengan  member,  admin  website  menggunakan  handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.
Pelaksanaan Penanggulangan Judu Online ..... Nurhotia Harahap  293

## Unsur – Unsur Tindak Pidana Perjudian
Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hokum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada  tindakan.  Menurut  beliau  “Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang dilarang  oleh  suatu  aturan  hokum  larangan  mana  disertai  ancaman  sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.19
Unsur atau elemen perbuatan pidan menurut Moeljatno adalah:
1.      Kelakuan dan akibat (perbuatan.
2.      Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbutan.
3.      Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4.      Unsur melawan hukum yang obyektif.

## Unsur melawan hukum yang subyektif.
Lebih  lanjut  dalam  penjelasan  mengenai  perbuatan  pidana  terdapat syarat  formil  dan  syarat  materiil.  Syarat  formil  dari  perbuatan  pidana  adalah adanya  asa  legalitas  yang  tersimpul  dalam  Pasal  1  KUHP,  sedangkan  syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul – betul dirasakan oleh masyarakat sebagai  perbuatan  yang  tidak  boleh  atau  tidak  patut  dilakukan  karena bertentangan  dengan  atau  menghambat  akan  terciptanya  tata  dalam  pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh masyarakat.
Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut  disertai  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa melanggar larangan tersebut.

## Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian
Penegakan  hukum  pada  hakekatnya  merupakan  bagian  dari  politik criminal  yang  pada  hakikatnya  menadi  bagian  integral  dari  kebijakan  social, kemudian  kebijakan  ini  dimplementasikan  kedalam  sistem  peradilan  pidana, sistem  peradilan  pidan  mempunyai  dimensi  fungsional  ganda.  Di  satu  pihak berfungsi  sebagai  saranamasyarakat  untuk  menahan  dan  mengendalikan kejahatan  dalam  tinkatan  tertentu,  di  lain  pihak  perdilan  juga  berfungsi  untuk pencegah sekunder yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka
19 Moejatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 63.
294  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 2 Desember  2018
yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan  melalui  proses  deteksi,  pemidanaan  dan  pelaksanaan  pidana. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efisiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepda faktor – faktor berikut:
1.      Faktor Perundang – undangan
2.      Faktor Penegak Hukum
3.      Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana dan Prasarana
4.      Faktor Budaya Hukum Masyarakat
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  diatas  dapat  dilihat  bahwa sfektivitas fungsionalisme hukum pidana terhadap tindak pidan perjudian tidak hanya  terletak  pada efisiensi  dan  sfektivitas  kinerja  masing  –  masing  subsistem dalam  peradilan  pidan  melainkan  juga  tergantung  pada  dukungan  social maupun  kelembagaan  dalan  rangka  pembentukan  opini  masyarakat  tetang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

## PENUTUP
Pada  tahap  aplikatif  hakim  tidak  bebas  untuk  menentukan  jenis  –  jenis sanksi  pidana  yang  akan  Perjudian  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan dengan  norma  agama,  moral,  kesusilaan  maupun  hukum  yang  berlaku  di Indonesia,  serta  membahayakan  bagi  penghidupan  dan  kehidupan  masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat.
Hukum  tentang  kejahatan  di  dunia  maya  masih  sedikit  dalam pengaturannya,  apalagi  menggenai  transaksi  elektronik.  Negara  Indonesia  juga masih lemah dalam penegakan hukum, sebab jika mengadili pelaku cybercrime judi online masih teradi kebingungan dasar hukum mana yang akan digunakan.
Sehingga  yang  terjadi  di  berbagai  tempat  sekarang  ini  banyak  dibuka  agen  – agen judi yang menggunakan internet. Pengaturan  tentang  tindak  pidana perjudian  telah  diatur  dalam  hukum  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  sesuai  dengan  perubahan  oleh  Undang  –  Undang  No.  7  Tahun  1974 tentang Penertiban Perjudian. Namun kebijakan formulasi peraturan perundang –  undangan  mempunyai  beberapa  kelemahandikenakan  terahdap  pembuat tindak pidan perjudian.
Pelaksanaan Penanggulangan Judu Online ..... Nurhotia Harahap  295
Hal  ini  disebabkan  sistem  minimum  umum  dan  sistem  maksimum umum  yang  dianut  oleh  KUHP,  sehingga  apapun  jenis  sanksi  pidan  yang tertuang  dalam  undang  –  undang  harus  diterapkan  oleh  hakim.  Kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di masa yang akan dating tetap harus dilakukan. Kebijakan formulasi hukum pidana harus lebih optimal dan mampu untuk  menjangkau  perkembangan  tindak  pidan  perudian  dengan  sarana teknologi canggih. Dan juga agar formulasi hukum pidana terahadap perjudian online  ini  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  para  pelaku  perjudian  online  di Indonesia dengan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelakunya.
Memperhatikan masalah diatas ini jika dikaitkan dengan penegak hukum terhadap  tindak  pidana  perjudian,  maka  aktivitas  atau  kegiatan  yang  dapat dilakukan  sebagai  upaya  menghadapi  masalah-masalah  yang  timbul  dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang- undang  atau  penyempurnaan  ketentuan  yang  sudah  ada.  Tersedianya  aparat penegak  hukum  yang  memadai  baik  secara  kuantitas,  kwalitas  maupun  secara perorangan maupun kelompok.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa efektivitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian tidak hanya  terletak  pada  efesiensi  dan  efektivitas  kinerja  masing-masing  subsistem dalam  peradilan  pidana  melainkan  juga  tergantung  pada  dukungan  sosial maupun  kelembagaan  dalam  rangka  pembentukan  opini  masyarakat  tentang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.
296  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 2 Desember  2018

## DAFTAR PUSTAKA
Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet, ( yogyakarta; UII Press, 2003
www. Kemeninfo 2013 version online
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Labib, Kejahatan  Mayantara  (  Cyber Crime), (Jakarta: PT Refika Aditama.2005
Barda  Nawawi  Arif,  ( Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  baru) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
Barda  Nawawi  Arif,  ( Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan ) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu  Pengantar  ( Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada. 2006)
Romli  Atmasasmita, Teori  dan  Kapita  Selekta  Kriminologi  ( Jakarta  :  Rineka  Cipta, 2011)
J.  Dwi  Narwoko  dan  Bagong  Suyanto. Sosiologi  Teks  Pengantar  Dan  Terapan
(Jakarta: Kencana. 2010)
Soerjono  Soekanto.  ( Sosiologi  Suatu  Pengantar )  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada. 2006
Angga  Dwi  Satria, Skripsi Kajian  Yuridis  Pembuktian  Pejrudian  Online  Melalui Internet  Menurut  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia
( Putusan Nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP.), Jember, 2013
Wisnu  Murti, Skripsi  Upaya  Polisi  Resort  (POLRES)  Sleman  Dalam  Mencegah  Dan Menanggulangi Praktik Judi Sepak Bola Online( Yogyakarta, 2014)
Syaifudin  Azwar, Metode  Penelitian, (Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar,  Cet.1,  ed.I., 1998
Suharsini  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Cet.  Ke-12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002
Cholid  Narbuko  dan  Abu  Achmadi, Metodologi  Penelitian, (Jakarta  :  PT.  Bumi Aksara, Cet. 5, 2003
Kartini  Kartono, Pengantar  Metodologi  Research  Sosial ,  Bandung:  Mandar  Maju, 1990
Pelaksanaan Penanggulangan Judu Online ..... Nurhotia Harahap  297
Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2004
Hadari, Nawawi Dan Mimi Kartini, Penelitian Terapan , (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996
Abu Husain Ahmad, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012
Berl Kutchinsky, Kesadaran Hukum dalam Masyarakat perkotaan, (Jakarta: Cempaka, 2010)
Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008
Josua  Sitompul,  Cyberspoce  Cyberlaw: Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana ,  PT. Tatanusa, Jakarta
Poerwadarminta, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi  Kedua,  Balai  Pustaka, Jakarta, 1995
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990
Leden  Marpaung,  Kejahatan  terhadap  Kesusilaan  dan  Masalah  Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika, 1996
Moejatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
Onno  W  Purbo,  Kebangkitan  Nasional  Ke-2  Berbasis  Teknologi  Informasi,
Cmputer  Network  Research  Group,  ITB,  2007.  Lihat  dalam yc1dav@garuda.drn.go.id . Diakses tanggal 17 Mei 2015
298  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 2 Desember  2018

## The Analysis of Teachers’ Strategies in Teaching Reading Comprehension at SMAN 2 Padang Bolak
Siti Nurhamidah, Syahid Muammar Pulungan, & Eka Sustri Harida IAIN Padangsidimpuan email: haridaekasustri75@gmail.com