IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG
Putu Diana Prisilia Eka Trisna, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani
Jurusan Ilmu Hukum Univeritas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {dianaprisilia400@yahoo.co.id , ratnawindari@undiksha.ac.id , niktsariadnyani@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  implementasi  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 dalam  penerbitan  akta  kelahiran  anak  luar  kawin  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Buleleng,  (2)  mengetahui  faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam  proses  penerbitan  akta kelahiran  anak  luar  kawin  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng.  Jenis penelitian  ini  adalah  Penelitian  Yuridis  Empiris  yang  mempergunakan  data  primer  dam  data sekunder.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  mempergunakan  studi  kepustakaan,  obeservasi  dan wawancara.  Sehingga  data  dari  penelitian  ini  diolah  secara  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian, maka  didapatkan  hasil  penelitian  yaitu  (1)  Terdapat  tiga  Pasal  yang  diuraikan  dalam  implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013  yaitu Pasal 32, Pasal 102 dan Pasal 49. Tetapi dalam hasil penelitian  pada  Pasal  49  terdapat  perbedaan  antara  peraturan  perundang-undangan  dengan peraturan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bueleleng  yaitu  Peraturan  dan prosedur  dari  Disdukcapil  dalam  pengakuan  dan  pengesahan  anak  yang  dilakukan  Warga  Negara Asing (WNA) atau perkawinan campuran ini harus mendapat penetapan dari pengadilan, tetapi untuk pengakuan  dan  pengesahan  anak  yang  dilakukan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  cukup menyertakan  bukti  perkawinan  untuk  mendapatkan  Kutipan  Akta  Kelahiran.  (2)  Dalam  melayani permohonan  pembuatan  akta  kelahiran  anak  luar  kawin,  terdapat  beberapa  hambatan  yang  sering muncul  sebagai  kendala  yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  antara  lain  sarana dan  fasilitas,  dan  Sumber  Daya  Manusia,  Faktor  Eksternal  antara  lain  kurangnya  syarat-syarat pemohon  yang  harus  dilengkapi,  dan  Masyarakat  yang  kurang  mengerti  terkait  dengan  prosedur regulasi dokumen kependudukan.
Kata Kunci: Implementasi Undang-Undang, Penerbitan Akta Kelahiran, Anak Luar Kawin

## ABSTRACT
This research aims to determine (1) the implementation of Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 in the issuance of birth certificate of children outside marriage in Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Buleleng,  (2)  to  know  the  factors  that  become  obstacles  in  the  issuance  process  of birth certificate  of  married  child  in  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng.  The type  of  this  research  is  Juridical  Empirical  Research  which  uses  primary  data  and  secondary  data. The data collection techniques used literature study, observation and interview. So the data from this research  is  processed  qualitatively.  Based  on  the  results  of  research,  the  results  obtained  research that  is  (1) There  are  three  of  Pasal  described  in  the  implementation  of  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2013  there  are  Pasal  32,  Pasal  102  and  Pasal  49.  But in  the  results  of research  in  Pasal  49 there  is  a  difference  between  the  legislation  with  the  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Buleleng  that  is  Regulation  and  the  procedure  of  Disdukcapil  in  the  recognition  and endorsement of a child by  a Foreign Citizen  or this mixed  marriage must be stipulated by the court,
but for the recognition and ratification of a child by an Indonesian Citizen (WNI) is sufficient to include proof of marriage to obtain the Birth Certificate Citation. (2) In serving the application for making birth certificates  for  extramarital  children,  there  are  several  obstacles  that  often  arise  as  obstacles,  there are  internal  factors  and  external  factors.  Internal  factors,  among  others  facilities  and  facilities,  and Human Resources,  External Factors, among others, the lack of applicant requirements that must be completed,  and  people  who  understand  less  related  to  the  procedure  of  regulation  of  population documents.
Keywords : Implementation of Constitution, Issuance of Birth Certificate, Overseas Child

## PENDAHULUAN
Dengan  adanya  perkawinan  yang sah  akan  memberikan  kejelasan  status dan  kedudukan  anak  yang  dilahirkan. Sebagai  generasi  penerus,  anak-anak memiliki  hak-hak  tertentu  yang  harus dipenuhi  negara,  salah  satunya  adalah memiliki  identitas  diri  atau  akta  kelahiran yang  sangat  mempengaruhi  pengakuan kewarganegaraannya.  Jadi  asal  usul kelahiran  dari  seseorang  tentunya  sangat menentukan  kehidupannya  kelak,  seperti halnya  dengan  status  apakah  dia  terlahir sebagai  anak  sah  atau  anak  diluar  kawin (Kurnianingrum, 2017:5).
Jenis-jenis  anak  menurut  KUHPer yaitu  Anak  Sah  adalah  anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  yang  sah antara  ayah  dan  ibunya.  Adapun  menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  yang  mengatur  tentangperkawinan menyatakan  bahwa,  anak  sah  adalah anak  yang  dilahirkan  di  dalam  atau sebagai  akibat  dari  perkawinan  yang  sah. Anak  Luar  Kawin  adalah  anak  yang dilahirkan  sebagai  akibat  hubungan  pria dan  wanita  di  luar  perkawinan  yang  sah, dimana  diantara  mereka  tidak  terkena larangan  kawin  atau  tidak  sedang  terikat perkawinan  dengan  orang  lain.  Anak Sumbang  adalah  anak  yang  dilahirkan sebagai  akibat  hubungan  pria  dan  wanita di  luar  perkawinan  yang  sah,  dimana  di antara mereka dilarang untuk melangsungkan  perkawinan.  Anak  Zina adalah  anak  yang  dilahirkan  sebagai akibat  hubungan  pria  dan  wanita  di  luar perkawinan  yang  sah  di  mana  salah  satu atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan pihak lain (Simanjuntak, 2015:149).
Dari  perbedaan  status  tersebut maka akan dijelaskan mengenai perbedaan hak dan kedudukan
antaraanak  sah  dan  anak  luar  kawin. Status  seorang  anak  sebagai  anak  luar kawin  merupakan  suatu  masalah  bagi anak  tersebut  kelak,  karena  mereka tidakbisa
mendapatkan
hakdan kedudukan
sebagai anak pada umumnyaseperti anak sah, karena menurut Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar  kawin  tidak  akan  memperoleh  hak yang  menjadi  kewajiban  ayahnya,  karena ketidakabsahan  pada  anak  luar  kawin tersebut.Konsekuensinyaadalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidakmemiliki  kewajiban  memberikan  hak kepada  anak  tidak  sah.  Sebaliknya  anak itu  pun  tidak  dapat  menuntut  ayahnya untuk  memenuhi  kewajibannya  yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak tidak sah (Syahuri, 2013:60).
Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting dalam registrasi dan administrasi  kependudukan  yang  selama ini  masalah  tersebut  kurang  mendapat perhatian di masyarakat, ini terjadi karena kurangnya  pemahaman  masyarakat  akan pentingnya  mempunyai  akta  kelahiran, akta  kelahiran  ini  menjadi  syarat  awal seseorang  untuk  memiliki  beberapa  surat penting  seperti  Kartu  Tanda  Penduduk dan Kartu Keluarga. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam prosedur pembuatan  akta  kelahiran  anak  di  luar kawin  dan  anak  yang  lahir  dalam perkawinan  yang  sah,  keduanya  sama- sama bisa mengurus akta kelahiran.(Dewi, 2011:25)  Akta  kelahiran  memuat  secara lengkap  dan  cermat  tentang  berbagai  hal yang  harus  ditulis  dalam  akta  tersebut, bila  tidak  memuat  secara  lengkap  dan benar  maka  akta kelahiran  itu  tidak  dapat
dibenarkan dan harus dibetulkan.
Mengenai  pembetulan  ini  harus  dilakukan oleh  Pegawai  Dinas  Kependudukan  Dan Catatan Sipil, tidak boleh kita sendiri yang melakukannya.  Dengan  demikian  akan dapat  diketahui  dalam  akta  kelahiran apakah  anak  itu  sah  atau  anak  diluar kawin.
Jika  asal  usul  seorang  anak  tidak dilindungi  oleh  hukum  atau  dengan  kata lain  anak  tersebut  tidak  memiliki  akta kelahiran,  misalnya  jika  kelak  anak tersebut ingin melakukan perbuatan hukum tertentu, contohnya menuntut harta warisan orang tuanya maka anak tersebut akan  mengalami  kesulitan  karena  secara hukum tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari orang tua yang meninggalkan  harta  warisan.  Akan  tetapi lain  halnya  dengan  anak  yang  memiliki akta kelahiran, maka ia akan lebih mudah membuktikan tentang asal usul kelahirannya.  Sehingga  setiap  kelahiran itu  perlu  memiliki  bukti  tertulis  dan  otentik untuk  membuktikan  identitas  seseorang yang  pasti  dan  mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurnadapat kita lihat dari akta kelahirannya
yang dikeluarkanoleh suatu lembaga pencatatan  sipil  yang  berwenang  untuk mencatat  register  Akta  Kelahiran  dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Angkat, Kaadir, & Isniani, 2017:35).
Masalah  kependudukan  khususnya masalah  penerbitan  Akta  kelahiran  anak diluar  kawin  masih  banyak  terjadi  di kabupaten Buleleng. Berdasarkan laporan  wajib  bulanan  data  administrasi kependudukan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng mencatat  adanya  data  tentang  kelahiran anak  di  luar  kawin  yang  belum  memiliki akta  pada  tahun  2017  yaitu  tercatat sebanyak 18.304 dan jumlah Akta kelahiran  anak  yang  sudah  diterbitkan yaitu  sebanyak  232.479  dari  jumlah  total kelahiran  anak  di  kabupaten  Buleleng yaitu sebanyak 258.325. Jika data tersebut ditambahkan dengan data registrasi  jumlah  akta  kelahiran  yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng sejak tahun 2012-2016 sebanyak 194.625 akta  kelahiran.  Dengan  jumlah  penduduk
Kabupaten  Buleleng  pada  tahun  2016 sebanyak  811.923  orang,  jadi  jumlah penduduk Kabupaten Buleleng yang telah memiliki  akta  kelahiran  baru  mencapai angka  23,98%.  Jumlah  tersebut  tentunya merupakan  presentase  yang  masih  kecil mengingat  akta  kelahiran  wajib  dimiliki oleh  setiap  penduduk  Warga  Negara Indonesia. Hal ini mengindikasikan jumlah anak  yang  belum  memiliki  akta  kelahiran masih  banyak  di  wilayah  Buleleng  karena kurangnya  kesadaran  masyarkat  untuk mencatatkan  kelahiran  seorang  anak (Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, 2017:35).
Berkaitan dengan berbagai masalah kependudukan  yang  terjadi,  pemerintah berusaha memperoleh data tentang peristiwa kelahiran yang terjadi di tengah- tengah masyarakat  maka  setiap kelahiran perlu  didaftarkan  di  Kantor  Catatan  Sipil guna mendapatkan  akta  kelahiran.  Hal  ini agar  kedudukan  hukum  dan  status seseorang itu dapat dilihat sewaktu-waktu dengan  memiliki  alat  bukti  yang  otentik. Penerbitan  akta  kelahiran  dikeluarkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  jenis  penelitian  dengan  metode pendekatan  yuridis  empiris,  penelitian efektivitas  hukum  tertulis  maupun  hukum kebiasaan  yang  tercatat  yang  merupakan kesenjangan  antara  norma  ( das  sollen ) dengan realitas hukum ( das sein )
(Waluyo, 2002:15).
Penelitian ini menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris dengan rasionalitas untuk mengkajiimplementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin. Sifat  penelitian  yang  digunakan adalah deskriptif dimana menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau  gejala-gejala  yang  ada  dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  tentang  implementasi Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang Administrasi Kependudukan
dalam penerbitan akta kelahiran anak luar
kawin.Data dan sumber data yang digunakan ada dua jenis data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi  dan  data  sekunder,  data sekunder ini berupa bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum  tersier,  penulis  menggunakan  tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen,  teknik  wawancara,  dan  teknik observasi  atau  pengamatan.Teknik  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik non  probability  sampling yang memberikan  peran  yang  sangat  besar dalam penelitian untuk penentuan pengambilan sampel.
Pengolahan  data  yang  dilakukan dengan  model  analisis  kualitatif  dengan mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari hasil wawancara dengan  para  informan  maupun  dari  data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan analisis dalam bentuk deskriptif.Alur pengolahan  data  kualitatif  diawali  dengan adanya  pengumpulan  data,  setelah  data terkumpul maka data akan direduksiselanjutnya  adalah,  setelah  data terkumpul  dan  direduksi  maka  data  akan disajikan  langkah  terakhir  adalahpeneliti menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan  yang  peneliti  cantumkan (Ali, 2009: 22).

## PEMBAHASAN
Implementasi  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2013  tentang  Administrasi Kependudukan  dalam  Penerbitan  Akta Kelahiran  Anak  Luar  Kawin  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Buleleng
Implementasi  secara  umum  adalah suatu  tindakan  atau  pelaksana  rencana yang  telah  disusun  secara  cermat  dan rinci.  Kata  implementasi  sendiri  berasal dari Bahasa Inggris “ to implement ” artinya mengimplementasikan. Hal itu tidak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yaang direncanakan  serta  dilaksanakan  dengan serius  juga  mengacu  pada  norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.Keseluruhan proses
implementasi  kebijakan  dapat  dievaluasi dengan cara mengukur atau
membandingkan  antara  hasil  akhir  dari program-program tersebut  dengan tujuan- tujuan  kebijakan.  Jadi  secara  sederhana implementasi  merupakan  penerapan  atau pelaksanaan. Penerapan atau pelaksanaan yang dimaksud adalah suatu proses  yang  dinamis,  dimana  pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan,  sehingga  pada  akhirnya  akan mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai dengan  tujuan  atau  sasaran  kebijakan  itu sendiri (Solichin, 2008:24).
Sementara, jika teori yang dijelaskan  diatas  dikaitkan  dengan  hasil penelitian di lapangan mengenai
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan  dalam  Penerbitan  Akta
Kelahiran  Anak  Luar  Kawin  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Buleleng sudah berjalan sesuai dengan teori yang disebutkan yaitu penerapan atau pelaksanaan yang dimaksud  berupa  proses  yang  dinamis, dimana  pelaksana  kebijakan  melakukan aktivitas atau kegiatan, yang pada akhirnya  mendapatkan  suatu  hasil  yang sesuai  dengan  tujuan  atau  sasaran kebijakan  itu  sendiri.    Hal  itu  dapat  dilihat dari  hasil  penelitian  dilapangan  dalam  hal kepemilikan  akta  kelahiran  di  Kabupaten Buleleng    mencapai  92,91%  pada  Tahun 2017.  Persentase  itu  tertinggi  di  Bali  dan mampu melampaui target nasional
sebesar 85%. Jumlah penduduk Kabupaten  Buleleng  pada  semester  II tahun  2017  sebanyak  816.654  jiwa.  Dari jumlah  tersebut,  sampai  dengan  bulan Desember  2017  terdapat  258.325  jiwa anak-anak  berumur  0-18  tahun.  Dengan persentase jumlah kepemilikan akta kelahiran sebesar 92,91%, berarti sebanyak 240.021 anak umur 0-18 Tahun di Kabupaten Buleleng telah memiliki akta kelahiran  baik  akta  kelahiran  untuk  anak sah maupun anak luar kawin.
Hasil penelitian dilapangan menjelaskan bahwa implementasi undang-undang yang dimaksud mempunyai  tujuan  untuk  meningkatkan efektivitas pelayanan
administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan  Nomor  Induk  Kependudukan
(NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.  Hal  ini  sesuai  dengan pengertian  Implementasi  menurut  Budi Winarno  yang  mengartikan  implementasi adalah  tindakan-tindakan  yang  harus dilakukan  oleh  sekelompok  individu  yang telah  ditunjuk  untuk  menyelesaikan  suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2013  Ketentuan  ayat  (1)  dan  ayat (3)  Pasal  32  diubah  danayat  (2)  dihapus, sehingga
Pasal 32 berbunyi sebagaiberikut : 1)  Pelaporan  kelahiran  sebagaimana dimaksuddalam  Pasal  27  ayat  (1) yang melampaui bataswaktu 60
(enam puluh) hari sejak tanggalkelahiran, pencatatan dan penerbitan AktaKelahiran dilaksanakan setelah mendapatkankeputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat. 2)  Dihapus.
3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai persyaratan  dantata  cara  pencatatan kelahiran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam PeraturanPresiden.
Apabila isi  Pasal  32  tersebut dikaitkan  dengan  hasil  penelitian  maka dapat  dijelaskan  bahwa  penerapan  dari peraturan  perundang-undangan  diatas sudah  dilaksanakan  apabila  dilihat  dari pengamatan  langsung  dilapangan  yaitu penduduk  wajib  melaporkan  kelahiran kepada  pemerintah  selambat-lambatnya 60 hari sejak kelahirannya. Jika melebihi 1 tahun  maka  penerbitan  akta  kelahiran harus  melalui  penetapan  pengadilan. Penetapan pengadilan inilah yang kemudian menjadi masalah karena warganegara  harus  mengeluarkan  biaya, prosesnya  rumit  dan  butuh  waktu  lama, sehingga banyak orang yang tidak mampu dan  tidak  punya  waktu  akhirnya  tidak mengurus  akta  kelahiran.  Penetapan pengadilan  inilah  yang  membuka  peluang adanya  pungutan  liar  yang  dilakukan oknum pihak Pengadilan Negeri. Maka hal ini  dapat  menjadi  faktor    penghambat penerbitan akta kelahiran anak luar kawin.
Akta kelahiran menjadi syarat utama untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya.  Sebagai  generasi  penerus,  anak-
anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi  negara.  Salah  satunya  adalah memiliki  identitas  diri  atau  akta  kelahiran yang  sangat  mempengaruhi  pengakuan kewarganegaraannya.  Penting  juga  untuk diketahui  mengenai  tempat  tinggal  atau domisili  pemohon.  Setelah  diubahnya Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang adminitrasi kependudukan menjadi  Undang-Undang  No.24  Tahun 2013,  maka  tempat  kepengurusan  akta kelahiran bukan lagi berdasarkan peristiwa  namun  diganti  berdasarkan domisili  (sesuai  dengan  domisili  yang tertera  pada  KTP).  Hal  ini  sesuai  dengan hasil penelitian dilapangan yang menyebutkan  bahwa  dalam  penerbitan akta pencatatan sipil sebelumnya dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa  kelahiran  tersebut  kemudian sekarang  diubah  menjadi  penerbitan  akta dilakukan  di  tempat  domisili  penduduk mengikuti  aturan  dari  UU  No.  24  Tahun 2013, Pasal 102 Huruf B yaitu :
“semua  kalimat  “wajib  dilaporkan oleh  Penduduk  kepada  Instansi Pelaksana  di  tempat  terjadinya peristiwa”  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib  dilaporkan  oleh  Penduduk  di
Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili” Oleh karena
itu, setelah mendaftarkan diri di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  maka  selanjutnya petugas  akan  melakukan  hal-hal  berikut ini:
1.  Meneliti  kelengkapan  berkas  dan memasukkan data-data kelengkapan  pemohon  pengajuan penerbitan  akta  kelahiran  kedalam database
2.  Pengecekan data yang selanjutnya ditandatangani oleh Pemeriksa Data 3.  Penandatanganan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.  Akta  akan  di  stempel,  kemudian Akta  Kelahiran  siap  diserahkan kepada pemohon

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1  No. 2 Tahun 2018)
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan pada  Disdukcapil  Kab.Buleleng  mendapat penjelasan mengenai hal yang membedakan  dalam  penerbitan  akta kelahiran  anak  luar  kawin  dengan  akta kelahiran  anak  atas  perkawinan  yang  sah yaitu  terdapat  beberapa  keadaan  yang mengakibatkan  seorang  anak  berstatus sebagai  anak  luar  kawin.  Bisa  karena anak  tersebut  lahir  dalam  perkawinan yang  tidak  dicatatkan  tetapi  perkawinan tersebut  sah  secara  agama  (misalnya perkawinan  siri)  atau  anak  yang  lahir  di mana  antara  bapak  dan  ibunya  tidak pernah  ada  perkawinan  (ibu  hamil  di  luar perkawinan  dan  tidak  menikah  dengan ayah biologis si anak).  Jadi, status untuk anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Serta dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai  hubungan  darah,  termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Jadi  untuk  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan tentu tidak dapat menyertakan kutipan  akta  nikah/akta  perkawinan  orang tua. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan di atas,  pencatatan  kelahiran  tetap  dapat dilaksanakan.  Yang  berarti  tata  cara memperoleh  (kutipan)  akta  kelahiran untuk  anak  luar  kawin  pada  dasarnya sama  saja  dengan  tata  cara  memperoleh akta  kelahiran  pada  umumnya.Didalam penulisan identitas didalam akta kelahiran anak  sah  dan  anak  luar  kawin  berbeda. Bagi  anak  sah  didalam  akta  kelahirannya akan  tercantum  “anak  laki-laki  atau  anak perempuan  dari  suami  istri  (nama  suami istri)”,  sedangkan  bagi  anak  luar  kawin atau  anak  ibu  didalam  akta  kelahirannya akan  tercantum  “anak  laki-laki  atau  anak perempuan  yang  dilahirkan  oleh  (nama ibu)” tanpa nama suami maka pengucapan  identitas  seorang  anak  luar kawin  didalam  akta  kelahirannya  tidak menyebutkan anak tersebut sebagai “anak yang  lahir  d iluar  perkawinan”  melainkan menjadi “anak yang dilahirkan oleh (nama ibu)”  .  Dengan  pengucapan  yang  lebih halus  mengenai  identitas  anak  luar  kawin
didalam  akta  kelahirannya,  sebab  jika kelak anak luar kawintersebut mengetahui dari  akta  kelahirannya  bahwa  dia  adalah anak  luar  kawin  hal  tersebut  akan berdampak pada psikologis anak.
Pada  dasarnya  anak  luar  kawin tetap mendapatkan perlindungan dan hak- hak  yang  sama  dengan  yang  diberikan kepada anak sah. Tetapi yang membedakan  adalah  pada  anak  yang dilahirkan diluar kawin, dia hanya mendapatkan  perlindungan  dan  hak- haknya  sebagai  anak  yang  didapat  dari ibu  dan  keluarganya  ibunya  saja.  Kecuali terjadi  pengakuan  oleh  bapaknya  maka anak  luar  kawin  dapat  menerima  haknya sebagai  sebagai  anak  dari  kedua  orang tuanya  baik  dari  bapak  maupun  dari ibunya.  Sedangkan  pada  anak  sah  dia bisa sepenuhnya mendapatkan perlindungan  dan  hak-haknya  sebagai anak  dari  kedua  orang  tuanya,  baik  dari ibu maupun bapaknya.
Dalam  pengakuan  dan  pengesahan anak  dijelaskan  bahwa  anak  luar  kawin dapat  memperoleh  hubungan  perdata dengan  bapaknya,  yaitu  dengan  cara memberi  pengakuan  terhadap  anak  luar kawin. Dalam Kitab Undang-undang Hukum  Perdata  mengatur  cara  mengakui anak  luar  kawin  yang  pertama  dengan sukarela  dan  dengan  cara  paksaan. Pengakuan  Anak  adalah  anak  luar  kawin yang  diaku  oleh  ayah  dan  ibunya  dengan menandatangani Register Pengakuan Anak,  maka  sejak  saat  ini  anak  tersebut telah mempunyai hubungan hukum dengan ayah ibunya. Sedangkan
Pengesahan Anak adalah Anak luar kawin yang  kedua  orang  tuanya  melaksanakan perkawinan  maka  anak  tersebut  dapat disahkan bersama-sama dengan perkawinan orang tuanya, sehingga hubungan  hukum  tidak  hanya  dengan kedua  orang  tuanya  saja  tetapi  juga dengan keluarga kedua orang tuanya.
Yang membedakan antara anak sah dan  anak  luar  kawin  adalah  apa  yang disebut  dalam  Pasal  280  KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:
“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap  seorang  anak  luar  kawin, timbullah  hubungan  perdata  antara anak dan bapak atau ibunya”

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1  No. 2 Tahun 2018)
Hal  ini  berarti  bahwa  antara  anak luar kawin dan
bapak (biologis)maupunibunya  pada  asasnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan itu baru ada kalau ayah dan ibunya memberi pengakuan  bahwa  anak  itu  adalah anaknya. Dengan demikian tanpa pengakuan  dari  ayah  dan  atau  ibunya pada asasnya anak itu bukan siapa-siapa, ia  tidak  mempunyai  hubungan  dengan siapapun.  Hubungan  hukum  antara  orang tua  dan  anaknya  yang  sah  didasarkan adanya hubungan darah antara keduanya. Akan  tetapi  kalau  kita  hubungkan  dengan anak  luar  kawin  hubungan  hukum  antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya  didasarkan  atas  hubungan darah  melalui  suatu  pengakuan  (Tan, 2011:56).
Penerbitan  akta  kelahiran  anak  luar kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi  Kependudukan  pada  Pasal 49 yaitu :
1)  Pengakuan  anak  wajib  dilaporkan oleh  orang  tua  pada  Instansi Pelaksana  paling  lambat  30  (tiga puluh)  hari  sejak  tanggal  surat pengakuan  anak  oleh  ayah  dan disetujui  oleh  ibu  dari  anak  yang bersangkutan.
2)  Pengakuan  anak  hanya  berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut  hukum  agama,  tetapi belum sah menurut hukum negara.
3)  Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Pejabat Pencatatan  Sipil  mencatat  pada register  akta  pengakuan  anak  dan menerbitkan
kutipan akta pengakuan anak. Dari  hasil  penelitian  di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Buleleng dalam mengimplementasikan Undang-Undang
Nomor  24  Tahun  2013  pada  Pasal  49 diatas bahwa masyarakat sudah melakukan  pengakuan  dan  pengesahan anak  sesuai  dengan  isi  pasal  tersebut. Adapun  salah  satu  contoh  yang  penulis lihat  data  nya  yaitu  tentang  penerbitan
akta  pengakuan  anak  atas  nama  Putu
Emanuela Asta Mortato dimanapermohonan pengakuan anak
tersebut  diproses  sesuai  prosedur  yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yaitu dilkukan  permohonan  melalui  Pengadilan Negeri  Singarajadan  sudah  mendapatkan penetapan  pengadilan  dengan  Putusan Perkara  Perdata  No.15//Pdt.P/2016/PN Sgr yang telah tercatat di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Buleleng  pada  tanggal  21 Maret  2016    apabila  sudah  dicatatkan maka  akan  diterbitkan  Kutipan  Akta Pengakuan  Anak  dan  Kutipan  Akta Kelahiran  setelah  dilengkapi  syarat-syarat yang ditentukan oleh Disdukcapil., adapun peraturan  dan  prosedur  dari  Disdukcapil dalam  pengakuan  dan  pengesahan  anak yang  dilakukan  Warga  Negara  Asing (WNA)atau  perkawinan  campuran  ini harus mendapat penetapan dari pengadilan,  tetapi  untuk  pengakuan  dan pengesahan  anak  yang  dilakukan  Warga Negara Indonesia (WNI)
cukup menyertakan bukti perkawinan dan menyerahkan  pada  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Dilihat  dari  penjelasan  tersebut  terdapat perbedaan peraturan perundang- undangan dengan peraturan Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Bueleleng.    Berdasarkan  hasil penelitian  menyebutkan  bahwa  dalam pengakuan  dan  pengesahan  anak  yang selama  ini  hanya  dengan  catatan  pinggir sekarang diubah menjadi Akta Pengakuan Anak.  Hal  tersebut  dilatarbelakangi  oleh pengakuan dan pengesahan anak dibatasi hanya  untuk  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  yang  telah  sah  menurut hukum  agama  tetapi  belum  sah  menurut hukum Negara.
Faktor  Yang  Menjadi  Hambatan  Dalam Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar  Kawin  di  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
Efektivitas hukum merupakan proses  yang  bertujuan  agar  supaya hukum  berlaku  efektif.  Keadaan  tersebut dapat  ditinjau  atas  dasar  beberapa  tolak
ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima,
yaitu:
1. Faktor Hukum
Hukum  berfungsi  untuk  keadilan, kepastian  dan  kemanfaatan.Dalam praktik  penyelenggaraan  hukum  di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
2. Faktor Penegak Hukum Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak
hukum memainkan
peranan  penting,  kalau  peraturan sudah  baik,  tetapi  kualitas  petugas kurang  baik,  ada  masalah.  Selama ini  ada  kecenderungan  yang  kuat  di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya  hukum  diidentikkan  dengan tingkah  laku  nyata  petugas  atau penegak hukum.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Sarana  atau  fasilitas  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  di dalam  penegakan  hukum.  Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan  yang  seharusnya  dengan peranan yang actual.
4. Faktor Masyarakat
Masyarakat  dalam  hal  ini  menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat  tidak  sadar  hukum  dan atau  tidak  patuh  hukum  maka  tidak ada  keefektifan. Kesadaran  hukum merupakan konsepsi
abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian  antara  ketertiban  dan ketentraman  yang  dikehendaki  atau sepantasnya.
5. Faktor Kebudayaan Kebudayaanmempunyai fungsi yang sangat  besar  bagi  manusia  dan masyarakat,  yaitu  mengatur  agar manusia  dapat  mengerti  bagaimana seharusnya  bertindak,  berbuat,  dan menentukan  sikapnya  kalau  mereka berhubungan  dengan  orang  lain.
Dengan demikian, kebudayaan adalah  suatu  garis  pokok  tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan,  dan  apa  yang  dilarang (Soekanto, 2006 :37).
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan kewenangan Otonomi
Daerah dibidang penyelenggaraan administrasi  kependudukan  dan  catatan sipil.    Menurut  Tim  Fokus  Media  (2012: 25),  untuk  melaksanakan  tugas  pokok tersebut diatas  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan
kebijakan teknis dibidang administrasi kependudukan dan  pencatatan  sipil,  berdasarkan kebijaksanaan  yang  ditetapkan  oleh
Bupati.
2. Pembinaan Umum dan Teknis berdasarkan kebijakan Bupati. 3. Penyelenggaraan  pelayanan  umum dibidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Pendaftaran  dan  penertiban  Kartu Keluarga,  Kartu  Tanda  Penduduk, Pemberian Nomor Induk Kependudukan dan Pencatatan mutasi penduduk.
5. Pencatatan  dan  penertiban  kutipan Akta  Kelahiran,  Akta  Perkawinan, Akta  Perceraian  bagi  yang  bukan beragama  Islam,  Akta  Kematian, Akta  Pengakuan  dan  Pengesahan anak yang telah memperoleh putusan  Pengadilan  Negeri  yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Pelaksanaan penyuluhan, penyiapan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian serta pengelolaan  data  penduduk  dan pencatatan sipil. 7. Pembinaan terhadap unit
pelaksanaan teknis dinas.
8. Pengelolaan Tata Usaha Dinas Jika  teori  efektivitas  hukum  dari Soerjono  Soekanto  yang  menyebutkan faktor penegak hukum tersebut mempengaruhi  efektivitas  hukum  yang
dijelaskan  diatas  dikaitkan  dengan  hasil penelitian  di  Disdukcapil  Kab.Buleleng dalam  melayani  permohonan  pembuatan akta  kelahiran  anak  luar  kawin  dari masyarakat,terdapat beberapa faktor Internal  yang  sering  muncul  sebagai kendala  dalam  penerbitan  akta  kelahiran anak  luar  kawin  di  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng yaitu  kurang  memadainya  sarana  dan fasilitas  yang  ada  misalnya  jaringan internet  yang  kerap  mengalami  gangguan (koneksi  buruk).  Ada  pula  beberapa petugas  yang  belum  kompeten  sesuai dengan tupoksinya dan  sebagian petugas masih  mengharapkan  pungli(pungutan liar)  agar  kepengurusan  di  Disdukcapil mempermudah  segala  urusan,  kemudian terdapat  teori  lain  yaitu  mengenai  faktor kebudayaan  yang  menyebutkan  bahwa kebudayaan  mempunyai  fungsi  untuk mengatur  agar  manusia  dapat  mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat,  dan  menentukan  sikapnya  kalau mereka  berhubungan  dengan  orang  lain. Dengan  demikian,  kebudayaan  adalah suatu  garis  pokok  tentang  perikelakuan yang  menetapkan  peraturan  mengenai apa  yang  harus  dilakukan,  dan  apa  yang dilarang, dalam hasil penelitian dilapangan sering  di  dapat  bahwa  teori  yang disebutkan  diatas  bertentangan  dengan sikap  individu  petugas  yang  kadang  tidak bersikap  ramah  dan  sopan  kepada masyarakat.  Hal  itu  karena  petugas  tidak memperhatikan teori dari faktor kebudayaan  yang  mengajarkan  untuk menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain.
Teori efektivitas hukum dari Soerjono  Soekanto  yang  menyebutkan faktor  masyarakat merupakan faktor yang cukup  mempengaruhidalam  efektivitas hukum  yaitu  karena  masyarakat  yang tidak  sadar  hukum  dan  atau  tidak  patuh hukum  maka  tidak  akan  ada  keefektifan dalam  hukum  tersebut. Apabila  dikaitkan dengan  hasil  penelitian  di  Disdukcapil Kab.Buleleng dalam melayani permohonan  pembuatan  akta  kelahiran anak luar kawin dari masyarakat Disdukcapil  Kab.Buleleng  tidak  berjalan dengan  semestinya  yang  diharapkan. Terdapat  faktor  eksternal  yang  sering
muncul sebagai kendala Penerbitan aktakelahiran, akta pengakuan dan pengesahan  anak  di  Disdukcapil  adalah kurangnya  syarat-syarat  pemohon  yang harus  dilengkapi  sesuai  dengan  prosedur yang sudah ditentukan, sebagian masyarakat  yang  masih  beranggapan pembuatan  akta  kelahiranmenggunakan biaya  yang  sangat  mahal  dan  birokrasi yang rumit, apabila Persyaratannya kurang  lengkap  maka  berkas  tersebut akan  dikembalikan  kepada  pemohon untuk segera melengkapi sehingga proses penerbitan  akta  kelahiran  akan  lebih mudah dan cepat dalam pembuatannya.

## PENUTUP
Adapun  hal-hal  yang  dapat  penulis simpulkan adalah sebagai berikut :
1.  Terdapat  tiga  Pasal  yang  diuraikan dalam  implementasi  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu Pasal 32, Pasal 102 dan Pasal 49. Tetapi dalam hasil  penelitian  pada  Pasal  49 terdapat  perbedaan  antara  peraturan perundang-undangan dengan peraturan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bueleleng yaitu Peraturan dan prosedur  dari  Disdukcapil  dalam pengakuan  dan  pengesahan  anak yang  dilakukan  Warga  Negara  Asing (WNA) atau perkawinan campuran ini harus  mendapat penetapan dari pengadilan,  tetapi  untuk  pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan Warga Negara Indonesia (WNI) cukup menyertakan  bukti  perkawinan  untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
2.  Dalam melayani permohonan pembuatan  akta  kelahiran  anak  luar kawin,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng belum  sepenuhnya  berjalan  secara maksimal.  Terdapat  beberapa  faktor Internal  yang  sering  muncul  sebagai kendala dalam penerbitan akta kelahiran  anak  luar  kawin  yaitu sarana  dan  fasilitas,  dan  Sumber Daya  Manusia,  Faktor  Eksternal antara  lain  kurangnya  syarat-syarat pemohon  yang  harus  dilengkapi,  dan Masyarakat  yang  kurang  mengerti
terkait  dengan  prosedur  regulasi dokumen kependudukan.
Saran-saran  yang  dapat  diberikan untuk permasalahan diatas adalah sebagai berikut: 1.  Bagi  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebaiknya memperhatikan  beberapa  petugas yang belum kompeten agar bekerja  secara  maksimal  sesuai dengan tupoksi nya masing- masing. Kemudian mengawasi kinerja pegawai agar tidak ada lagi yang mengharapkan adanya pungli (pungutan liar). Selain itu Disdukcapil  kabupaten  Buleleng diharapkan  secara  berskala  perlu mengadakan  penyuluhan  untuk meningkatan kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya akta kelahiran. 2.  Bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan sebaiknya lebih memperhatikan kelengkapan syarat-syarat yang dibutuhkan agar  proses  pembuatan  dokumen kependudukan  berjalan  dengan mudah. Kemudian masyarakat diharapkan  untuk  meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melaporkan setiap peristiwa penting, dan masyarakat diharapkan untuk mengetahui pentingnya kepemilikan serta kegunaan akta kelahiran.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Ali,  Zainuddin.  2009. Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika
Dewi,  Irra  Chrisyanti.  2011. Pengantar Ilmu  Administrasi .  Jakarta:  PT.
Prestasi Pustakarya
Simanjuntak,  P.  H.  2015. Hukum  Perdata Indonesia . Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
Soekanto,  Soerjono.  2006. Pokok-Pokok
Sosiologi  Hukum .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Syahuri,  T.  2013. Legislasi  Hukum Perawinan  di  Indonesia .  Jakarta: Kaki Langit Kencana.
Tan Kamello., dkk. 2011. Hukum Perdata :  Hukum  Orang  dan  Keluarga . Medan: USU Press.
Tim  Fokus  Media.  2012. Administrasi Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (Edisi  2011) ,  Jakarta  :  PT  Fokus Media.
Solichin,  Abdul  Wahab.  2008. Pengantar Analisis  Kebijakan  Publik .  Malang:
Universitas  Muhammadiyah  Malang
Press. Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian
Hukum  Dalam  Praktek .  Jakarta: Sinar Grafika

## Jurnal:
Angkat, K. M., Kadir. A., dan Isnaini. 2017.
Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Dairi.Jurnal  Administrasi
Publik .  7(1):  33-48.  Tersedia  pada http://ojs.uma.ac.id .
Kurnianingrum,  T.  P.  2017. Implikasi Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.
18/PUU-XI/2013
Terhadap
Penerbitan Akta Kelahiran .

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013 tentang Administrasi
Kependudukan .  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2013 Nomor  232,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5475.