Iqtishadia, Vol. 8, No. 2, September  2015
305

## ANAlISIS PeNyeleSAIAN PembIAyAAN dI KJKS bmT FASTAbIq PATI

## Ahmad Nur qodin
Advokad Syari’ah Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. & Partners, Kudus Email: nurqodinachmad@yahoo.co.id

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  faktor-faktor  yang  menyebabkan pembiayaan  macet di KJKS BMT Fastabiq Pati serta bagaimana cara menyelesaikannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer  dan  sekunder,  teknik  pengumpulan  data  menggunakan dokumentasi,  observasi  dan  wawancara.  Dari  hasil  penelitian didapatkan, bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan macet di  KJKS  BMT  Fastabiq  Pati  adalah  Karakter  anggota  yang sengaja  macet,  usaha  bangkrut  dan  musibah.  Sedangkan  cara penyelesaian perselisihan pembiayaan macet yang dilakukan oleh KJKS BMT Fastabiq Pati adalah dengan cara tindakan preventif, represif dan perekrutan Marketing Remedial Kata Kunci: Pembiayaan, Pemasaran, Perjanjian

## Abstract
ANALYSIS OF FINANCIAL DISPUTE SOLUTION IN KJKS BMT FASTABIQ PATI. This article analyses factors of financial dispute in KJKS BMT Syariah and their solutions. This is a field research using qualitative approach. Primary and secondary data are  collected  through  observation,  interview  and  documentation. Result  shows  that  financial  dispute  in  KJKS  BMT  Fastabiq  is caused by seeral factors: character of members, collaps, and disaster. Dispute  solution  taken  by  KJKS  BMT  Fastabiq  is  conducted  in preventif, represif and Marketing Remedial recruitment.
Keywords : Dispute, marketing, agreement

## Ahmad Nur Qodin

## Pendahuluan A.
Perekonomian  masyarakat  semakin  lama  semakin meningkat, maka akan berpengaruh terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ada masyarakat dari sisi ekonomi kekurangan dan ada juga masyarakat dari sisi ekonomi kelebihan.  Oleh  karena  itu,  logis  jika  dikatakan  masyarakat yang  kekurangan  pasti  membutuhkan  dana  dan  yang  kelebihan akan  menyalurkan  dana  tersebut  menjadi  lebih  baik  lagi.  Hal ini  keduanya  akan  bertemu  antara  kreditur  dan  debitur  tentang penyaluran dana yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.
Penyaluran  dana  yang  dilakukan  oleh  kreditur  kepada debitur  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, yaitu  sebagaimana  dalam  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank  Umum  wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis yang  mendalam  atas  itikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.
KJKS  BMT  Fastabiq  merupakan  BMT  yang  berbadan hukum  yang  berbentuk  Koperasi  dengan  prinsip  syari’ah, istilahnya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS). KJKS BMT  Fastabiq  mempunyai  23  cabang  yang  tersebar  di  pantura.. BMT  Fastabiq  berpusat  di  Jl.  Raya  Pati-Tayu  Km.3  Tambaharjo Pati. Kegiatan usaha KJKS BMT Fastabiq dapat dikelompokkan menjadi  kegiatan  penghimpunan  dana  dari  masyarakat  dan kegiatan  penyaluran  dana  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu, untuk  memperlancar  kegiatan  usaha,  biasanya  masyarakat  akan memanfaatkan  penyaluran  dana  dari  pada  penghimpunan  dana. Kegiataan  penyaluran  dana  tersebut  mengingat  kebutuhan masyarakat akan suatu barang sekarang ini mengalami peningkatan secara  significan.  Kondisi  semacam  ini  ada  sebagian  masyarakat yang  masih  mampu  bertahan  dan  sebagian  yang  tidak  mampu bertahan. Artinya masyarakat yang tidak mampu bertahan, mereka harus berurusan dengan KJKS BMT Fastabiq untuk pinjam uang
(utang-piutang) dengan tujuan agar segala kebutuhannya tercukupi. Karena  KJKS  BMT  Fastabiq  dapat  memberikan  pelayanan  bagi anggota  berupa  pinjaman.  Dengan  syarat  tertentu  yang  sudah ditetapkan  oleh  KJKS  BMT  Fastabiq  Pati  tersebut,  anggota sudah  bisa  meminjam  uang  yang  sistem  pembayarannya  dapat dilakukan dengan cara angsuran mingguan atau bulanan dan lain lain. menurut perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Namun kenyataan berbalik arah, mereka tidak mampu membayar dengan baik karena dengan berbagai alasan. Sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan lembaga keuangan tersebut yakni  KJKS  BMT  Fastabiq  Pati.  Dan  ini  membuat  pihak  KJKS BMT Fastabiq Pati banyak mengalami kerugian.Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak KJKS BMT Fastabiq Pati untuk meminimalisir  kerugian  yang  didapat  akibat  pembiayaan  macet yang telah dilakukan oleh para anggotanya. Adapun data anggota yang mengalami pembiayaan macet adalah sebagai berikut:
No. Cabang BMT Fastabiq Jumlah anggota yang kredit macet 1 Tambaharjo 23 2 Wedari Jaksa 21 3 Gabus 25 4 Kayen 10 5 Batangan 46 6 Puri 30 7 Mayong 44 8 Kudus 7 9 Tambak Romo 13 10 Trangkil 23 11 Juwana 20 12  Winong 11 13 Ngablak 31 14 Sleko 15 15 Sukolilo 15

## Ahmad Nur Qodin
16 Tayu 41 17 Mlonggo 4 18 Kelet 11 19 Tlogowungu 17 20 Margoyoso 29 21 Demak 2 Jumlah 437

## Sumber: Data BMT Fastabiq Tahun 2014
Data  tersebut,  menunjukkan  banyak  anggota  yang  cidera janji (wanprestasi) sehingga banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan  oleh  KJKS  BMT  Fastabiq  dalam  mengatasi  resiko pembiayaan agar aset-aset KJKS BMT Fastabiq kembali.
Penelitian  ini  merupakan  studi  lapangan  ( field  research ) yaitu  penelitian  secara  langsung  di  KJKS  BMT  Fastabiq  Pati, Penelitian  ini  juga  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan  bersifat  normatif  dan  empiris  (yuridis  dan  sosiologis). Pemggunaan  dengan  pendekatan  ini  dimaksudkan  untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum dengan realitas empirik di dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, karakteristik khusus dari analisis-analisis dalam sosiologi hukum mencoba untuk menghubungkan antara hukum dan perilaku sosial, sebab pada dasarnya hukum tidak hanya dilihat sebagai bagian riil dan  sistem  sosial  yang  berkaitan  dengan    variabel  sosial  lainnya (Soemitro, 1998).
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2001). Sumber data primer ini berbentuk wawancara dengan pihak KJKS  BMT  Fastabiq  Pati  mengenai  faktor  pembiayaan  macet dan  cara  penyelesaiannya.  Data  sekunder  bersumber  dari  hasil penelitian terdahulu, buku-buku, literatur, majalah koran, brosur dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi (Azwar, 2001).
Adapun  pada  penelitian  ini  pengumpulan  datanya menggunakan  metode  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Yang  di  wawancarai  pada  penelitian  ini  adalah  pihak  KJKS BMT Fastabiq Pati. Observasi Yaitu suatu kegiatan mengadakan pengamatan  secara  teliti  dan  seksama  serta  mencatat  fenomena- fenomena yang dilihat dalam hubungan sebab akibat (Nasution, 1993).  Pengamatan  ini  dilakukan  pada  perilaku  penyelesaian perselisihan  pembiayaan  macet  pada  KJKS  BMT  Fastabiq  Pati.. Metode Dokumentasi, metode ini digunakan untuk meneliti data gambaran umum atau profil KJKS BMT Fastabiq Pati.
Pembahasan b.
Hukum Perjanjian 1.
Pengertian Perjanjian (kontrak) a.
Subekti  mengartikan  perjanjian  (kontrak)  dengan suatu  peristiwa  dimana  seorang  berjanji  kepada  orang  lain  atau dimana  dua  orang  itu  salinh  berjanji  untuk  melaksanakan  suatu hal  (Subekti, 1984).  Menurut    Setiawan  perjanjian  diartikan dengan  suatu  perbuatan  hukum,  di  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  atau  saling  mengikatkan  dirinya  terhadap satu orang atau lebih (Setiawan, 1979). Jadi perjanjian (kontrak) adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbintenis).
Dengan  adanya  perjanjian  dapat  menimbulkan  hak  dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah (Saliman, 2004).
Syarat-Syarat Perjanjian b.
Menurut pasal 1320 KUHPerdata kontrak adalah sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
Syarat subyektif, meliputi: 1.
Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan a. tidak sakit ingatan)
Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
b.
2.  Syarat obyektif, meliputi : Suatu hal (obyek) tertentu
a. Sesuatu sebab yang halal (kuasa).
b.

## Wanprestasi
c.
Ketika  para  pihak  melaksanakan  apa  yang  ada  dalam perjanjian maka itu dinamakan prestasi, yang disebut prestasi dalam KUHPerdata  pasal  1234  adalah  seseorang  yang  menyerahkan sesuatu,  melakukan  sesuatu  dan  dan  tidak  melakukan  sesuatu yang  diperjanjikan.  Dalam  perjanjian  (kontrak)  terkadang  ada perselisihan-perselisihan,  perselisihan  ini  dikarenakan  ada  salah satu  pihak  yang  tidak  melaksanakan  apa  yang  diatur  dalam perjanjian  (kontrak),  dan  ini  dinamakan  wanprestasi.  Bentuk- bentuk wanprestasi :
Tidak melakukan apa yang disanggupi akan
1. dilakukannya Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidal
2. sebagaimana dijanjikan Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
3.
Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian (kontrak)
4. tidak boleh dilakukannya.
Perselisihan Dan Penyelesaian Sengketa Perjanjan 2.
Perselisihan dalam Perjanjian a.
Perselisihan  atau  sengketa  dalam  dunia  bisnis/bisnis syariah atau ekonomi/ekonomi syariah biasanya diakibatkan oleh salah  satu  pihak  melanggar  isi  perjanjian  yang  telah  disepakati. Secara istilah konflik atau sengketa tidaklah berbeda. Kedua istilah tersebut dapat diartikan sebagai situasi dan kondisi dimana orang- orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan-perselisihan  yang  ada  pada  persepsi  mereka  (para pihak) saja (Rahmadi, 2011).
Perselisihan atau sengketa tersebut tentu akan menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, maka untuk meminimalisir atau meminta ganti rugi, perselisihan atau sengketa tersebut harus diselesaikan.  Untuk  menyelesaikan  perselisihan  atau  sengketa dalam  bisnis/bisnis  syariah  atau  ekonomi/ekonomi  syariah secara umum dapat diselesaikan melalui jalur litigasi/pengadilan dan bisa diselesaikan secara non litigasi/musyawarah.
Jalur Litigasi/Pengadilan
b. Apabila  terjadi  sengketa  dari  sebuah  kontrak  ( breach  of contract ),  tentu  akan  diselesaikan  secara  perdata.  Penyelesaian kasus ini tentunya harus didahului dengan adanya surat gugatan ke pengadilan di wilayah hukum tergugat berada.
Proses di pengadilan ini pada umumnya akan diselesaikan melalui  usaha  perdamaian  oleh  hakim  pengadilan  perdata. Perdamaian  bisa  dilakukan  di  luar  pengadilan.  Jika  hal  ini  bisa dicapai,  maka  akibatnya  gugatan  akan  dicabut  oleh  penggugat dengan  atau  tanpa  persetujuan  tergugat.  Tetapi  perdamaian pun  dapat  diselesaiakan  di  muka  pengadilan,  kemungkinan  ini diadakan  atas  anjuran  hakim.  Jika  perdamaian  telah  disepakati para  pihak,  maka  sewaktu  siding  berjalan  akan  dibuatkan  akta perdamaian,  dalam  hal  ini  kedua  belah  pihak  dihukum  untuk mentaati persetujuan yang dibuat. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu vonis hakim.
Apabila  jalan  perdamaian  tidak  dapat  diselesaikan  oleh para  pihak,  proses  penyelesaian  selanjutnya  akan  memakan waktu  yang  panjang,  lama  dan  memakan  banyak  biaya.  Apabila perselisihan atau sengketa yang terjadi pada bisnis atau ekonomi konvensional,  maka  di  selesaikan  lewat  Pengadilan  Niaga  yang ada di Pengadilan Negeri. Apabila Perselisihan atau sengketa yang terjadi pada bisnis syariah/ekonomi syariah harus di selesaikan di Pengadilan Agama. Namun, penyelesaian lewat jalur litigasi/ pengadilan itu bisa dilakukan tetap melalui prosrs  musyawarah dulu yakni melalui perdamaian dan mediasi. Upaya perdamaian ini dilakukan oleh hakim, ketiaka kedua belah pihak datang dalam persidangan.  Karena  asas  dalam  penyelesaian  perdata  harus

## Ahmad Nur Qodin
diupayakan perdamaian, maka hakim dalam perkara perdata wajib melakukan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa.
Ketentuan  atau  dasar  hukum  yang  dipakai  hakim  dalam upaya mendamaikan diatur dalam pasal 154RBG/130 HIR, pasal tersebut berbunyi :
Ketika  siding  pertama,  para  pihak  datang  maka  hakim
1. wajib mengupayakan perdamaian Jika terjadi kesepakatan, maka dibuatkan akta perdamaian
2. yang  harus  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  karena dianggap sebagai sebuah keputusan
Dengan  adanya  perdamaian,  maka  proses  hukum  di pengadilan  berhenti.  Apabila  upaya  perdamaian,  gagal,  maka hakim  tetap  mengupayakan  penyelesaian  lewat  mediasi berdasrkan  PERMA  no  1  tahun  2008.  Mediasi  ini  dilakukan oleh mediator yang netral dan tidak memihak salah satu pihak. Yang  dimaksud  dengan  mediasi  menurut  PERMA  Nomor  1 tahun  2008  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan menurut Umam, mediasi adalah proses  negosiasi  pemecahan  masalah,  di  mana  para  pihak  yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya  membantu  para  pihak  untuk  menyelesaiakan  persoalan- persoalan  yang  dikuasakan  kepadanya  (Umam,  2010  ).  Untuk sengketa bisnis syariah/ekonomi syariah dilakukan di pengadilan agama.  Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  :perkawinan,  waris, wasiat, hibah, wakaf,  zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.
Dalam  Penjelasan  Pasal  49  Undang  Undang  Peradilan Agama  dinyatakan:  Yang  dimaksud  dengan  antara  orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang  dengan  sendirinya  menundukkan  diri  dengan  sukarela
Analisis Penyelesaian Pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati
kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai  ketentuan pasal ini.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syariah  sesuai dengan  penjelasan  Undang-undang  tersebut  adalah  kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi :bank  syariah,  lembaga  keuangan  mikro  syariah,  asuransi syariah,  reasuransi  syariah,  reksa  dana  syariah,  obligasi  syariah, surat  berharga  berjangka  menengah  syariah,  sekuritas  syariah, pembiayaan  syariah,  pengadaian  syariah,  dana  pensiun  lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.
Apabila mediasi juga gagal, maka siding di Peradilan Agama akan dilaksanakan sesuai hukum acara perdata yang berlaku.
Jalur Non Litigasi/Arbitrase c. Jalur non litigasi merupakan penyelesaian di luar pengadilan.
Pada  prinsipnya  penyelesaian  non  lotigasi  ini  bertujuan  untuk mencapai mufakat dengan mencari win win solution , mencari jalan terbaik tanpa proses hukum. Dengan penyelesaian model ini, akan berjalan cepat, sederhana, tidak mahal.
Dasar  hukum  arbritase  adalah  bahwa  menurut  hukum dianggap wajar apabila dua orang atau pihak yang terlibat dalam suatu  sengketa  mengadakan  persetujuan  dan  mereka  menunjuk seorang  pihak  ketiga  yang  mereka  berikan  wewenang  untuk memutus  sengketa.  Mereka  pun  berjanji  untuk  tunduk  kepada keputusan  yang  akan  diberikan  oleh  pihak  ketiga  tersebut. (Simatupang, 1996).
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa,  putusan arbitarse mengikat para pihak dan bersifat final.
Perjanjian  arbitrase  adalah  suatu  kesepakatan  berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang  dibuat  para  pihak  sebelum  terjadi  sengketa  ,  atau  suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa. Arbiter yang dimaksud disini adalah seorang atau lebih

## Ahmad Nur Qodin
yang  dipilaih  para  pihak  yang  berselisih  dari  daftar  arbiter  yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan keputusan mengenai perselisihan.  Arbiter  adalah  seorang  atau  lebih  yang  dipilih  oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri  atau  lembaga  arbitrase,  untuk  memberikan  putusan mengenai  sengketa  tertentu  yang  diserahkan  penyelesaiannya melalui arbitrase.
Syarat untuk ditetapkan menjadi arbiter: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 1. cakap melakukan tindakan hukum
2. warga Negara Indonesia
3. berumur sekurang-kurangnya 45 tahun
4. berpendidikan sekurang-kurangnya SI
5. berbadan sehat menurut keterangan dokter
6. mengetahui  peraturan  perundang-undangan  ketenaga-
7. kerjaan  yang  dibuktikan  dengan  sertifikat  atau  bukti kelulusan talah mengikuti ujian arbitrase memiliki  pengalaman  dibidang  hubungan  industrial
8. sekurang-kurangnya 5 tahun.
Penyelesaian  perselisihan  perjanjian  (kontrak)  bisnis melalui  arbiter  dilakukan  atas    dasar  kesepakatan  para  pihak yang  berselisih.  Kesepakatan  tersebut  dibuat  dalam  bentuk surat  perjanjian  arbitrase,  ranglap  3  dan  masing-masing  pihak mendapatkan satu yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Adapun    surat  perjanjian  arbitrase  sekurang-kurangnya memuat : nama  lenglap  dan  alamat  atau  tempat  kedudukan  para
1. pihak yang berselisih pokok-pokok  persoalan  yang  menjadi  perselisihan  dan 2. yang diserahkan arbitrase untuk diselesaikan dan diambil putusan jumlah arbiter yang disepakati
3. pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan
4. menjalankan keputusan arbitrase
tanggal  dan  tempat  pembuatan  surat  perjanjian,  dan 5. tanda tangan para pihak yang berselisih.
Penyelesaian  perselisihan  perjanjian  (kontrak)  melalui
6. arbitrase,  arbiter  harus  mengupayakan  perdamaian kedua belah pihak yang berselisih. Apabila perdamaian terjadi,  maka  arbiter  wajib  membuat  Akta  Perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majlis arbiter.
Akta Perdamaian tersebut didaftarkan di Pengadilan Niagal pada  Pengadilan  Negeri  dimana  wilayah  arbiter  mengadakan perdamaian  untik  mendapatkan  Akta  bukti  Pendaftaran,  yang dapat digunakan srbagai dasar permohonan eksekusi.
Putusan Arbitrase memuat : kepala  putusan  yang  berbunyi  “  Demi  Keadilan  Yang
1. Berdasar Pada Ketuhanan Yang Maha Esa nama lengkap dan alamat arbiter/majlis arbiter
2. nama lengkap dan alamat para pihak
3. hal-hal  yang  termuat  dalam  suatu  perjanjian  yang
4. diajukan oleh para pihak yang berselisih ikhtisar  dari  tuntutan,  jawaban  dan  penjelasan  lebih
5. lanjut dari para pihak yang berselisih pertimbangan yang menjadi dasar putusan
6. pokok putusan
7. tempat dan tanggal putusan
8. mulai berlakunya putusan
9. tanda tangan arbiter/majlis arbiter.
10.
Putusan Arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak dan berdifat final serta dapat dilaksanakan selambat-lambatnya  30  hari  sejak  diputuskan.  Putusan  Arbitrase dapat dimintakan pembatalan kepada Mahkamah Agung, apabila mengandung unsur sebagai berikut :
ditemukan dokumen yang bersifat palsu
1. ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menemukan  dan
2. disembunyikan oleh pihak lain

## Ahmad Nur Qodin
ada  tipu  muslihat  yang  dilaukan  oleh  salah  satu  pihak 3. dalam pemeriksaan perselisihan putusan melampaui kewenangan arbitrase
4. putusan  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- 5. undangan
Untuk  sengketa  dalam  bisnis  syariah/ekonomi  syariah, maka diselesaikan melalui BASYARNAS.
Dalam  Undang-Undang  No.  30  tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  dijelaskan  bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Sedangkan dalam perspektif hukum Islam didalam bukunya Abdullah  Amin  mengatakan,  arbitrase  adalah  berasal  dari  kata tahkim dan  kata  kerjanya  adalah hakkama ,  yang  secara  harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa (Amrin,  2006). Sedangkan istilah arbitrase menurut Syakir Sula menyamakan  dengan tahkim  dan disamakan  dengan ash-shulhu yang  mempunyai  arti  memutus  pertengkaran  atau  perselisihan, yakni  suatu  akad/perjanjian  untuk  mengakhiri  perlawanan (sengketa) antara dua orang yang bersengketa (Sula,  2004).
Kemudian  dalam  konteks  Negara  Indonesia  lembaga Tahkim/As-shulhu  itu  bernama  BASYARNAS  (Badan  Arbitrase Syariah),  yang  sebelumnya  bernama  BAMUI  (Badan  Arbitrase Muamalat Indonesia).
BASYARNAS merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan, untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat ( binding ). Adapun  prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui BASYARNAS sama seperti penyelesaian sengketa lewat arbitrase pada  umumnya.  Penyelesaian  sengketa  lewat  BASYARNAS harus  sudah  diperjanjikan  dalam  perjanjian  bisnisnya.  Putusan
BASYARNAS mengikat kedua belah pihak dan bisa didafyarkan di pengadilan agama untuk dimintakan eksekusi..
Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Macet

## 3.
di KJKS BMT Fastabiq Pati
KJKS BMT Fastabiq Pati berkantor pusat di Jl. Raya Pati- Tayu KM. 3 Tambaharjo Pati, yang memiliki 23 cabang. Jumlah keseluruhan  anggota  sebanyak  10.011  anggota.  Jumlah  anggota yang  macet  tahun  2014  sebanyak  1.026  anggota  yang  sudah tertangani sebanyak 644 anggota dengan rincian tertangani lawyer: 470  anggota,  marketing  174  anggota.  Pada  tahun  2015,  jumlah anggota yang macet 586 anggota, yang sudah tertangani sebanyak 586  anggota  dengan  rincian  tertangani  lawyer  499  anggota, marketing 86 anggota.
Adapun faktor-fsktor penyebab pembiayaan macet di KJKS BMT Fastabiq Pati adalah ;
Karakter anggota yang memang sengaja macet a.
Banyak  sekali  anggota  KJKS  BMT  Fastabiq  Pati  yang mengalami  macet  dalam  pembayaran  kreditnya,  kemacetan  ini dikarenakan anggota mempunyai karakter yang tidak baik, sifat dan sikap yang tidak jujur, mereka dengan sengaja tidak mau membayar pembiayaan yang sudah di cairkan oleh Fastabiq Pati. Anggota yang mempunyai karakter yang buruk ini, tidak pernah datang ke kantor untuk  membayar  apalagi  melunasi  hutangnya.  Apabila  ditagih selalu berusaha untuk menghindar dengan berbagai alasan (Hasil wawancara dengan Bapak Anar Cito, SE. jabtan: Divisi Remedial pada tanggal 16 September 2014).
Usaha bangkrut b.
Di  antara  anggoya  KJKS  BMT  Fastabiq  Pati  ada  yang mengalami  pembiayaan  macet  yang  di  sebabkan  oleh  usahanya yang mengalami kebangkrutan, karena usahanya yang bangkrut itu anggota tidak bisa membayar atas pembiayaan yang telah diberikan oleh KJKS BMT Fastabiq Pati, tentu dengan kondisi ini tidak ada yang  bisa  disalahkan.  Kebangkrutan  ini  bisa  disebabkan  karena persaingan  yang  ketat  dalam  usaha.  (Hasil  wawancara  dengan

## Ahmad Nur Qodin
Bapak  Anar  Cito,  SE.  jabtan:  Divisi  Remedial  pada  tanggal  16 September 2014).
Musibah c. yaitu kebakaran dari anggota yang mengalami pembiayaant macet  yang  bergerak  dibidang  perdagangan  di  Pasar  Tayu  pada Januari  2015,  banjir  yang  terjadi  bulan  Januari  2014  bergerak dibidang  pertanian,  kekeringan  bergerak  dibidang  pertanian. Tentu  dengan  kondisi  ini  sangatlah  sulit  untuk  melaksanakan kewajibannya  membayar  pembiayaan  yang  sudah  didapatkan  di KJKS BMT Fastabiq Pati (Hasil wawancara dengan Bapak Anar Cito,  SE.  jabatan:  Divisi  Remedial  pada  tanggal  16  September 2014).
Cara Penyelesaian Pembiayaan Macet di KJKS BMT Fastabiq

## 4. Pati
Dengan  adanya  pembiayaan  macet  pada  KJKS  BMT Fastabiq  Pati,  tentu  menyebabkan  kerugian,  untuk  itu  KJKS BMT Fastabiq Pati berusaha untuk meminimalisir kerugian yang diterima,  Maka  ada  beberapa  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh KJKS  BMT  Fastabiq  Pati  dalam  menyelesaikan  pembiayaan yang  macet.
Upaya penyelesaiannya adalah :
Preventif
a.
Cara ini dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan, selain itu juga  memberikan Surat Peringatan I, II dan III. Selain itu,  dalam  upaya  preventif  (tindakan  pencegahan),  KJKS  BMT Fastabiq  Pati  dalam  pemberian  fasilitas  pembiayaan  dilegal- formalkan  dengan  melakukan  pendaftaran  fidusia  jika  agunan BPKB Sepeda motor atau mobil, dan jika agunan Sertifikat Hak Milik, dengan melakukan penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT). Dalam penerbitan fidusia dan SHT tersebut, KJKS BMT Fastabiq Pati bekerja sama dengan Notaris & PPAT Hj. Sania Sri Marsini, SH, M.Kn. yang berkantor di Jl. Kapten Ali Mahmudi No. 492 Telp./Fax. (0291) 438587 Kudus – 59325 (Hasil wawancara
Analisis Penyelesaian Pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati
dengan Bapak Anar Cito, SE. jabtan: Divisi Remedial pada tanggal 16 September 2014).
Represif b.
Cara  ini  dilakukan  terhadap  anggota  yang  macet  dimana sudah  dilakukan  musyawarah  tetapi  tidak  berhasil,  sehingga dilakukan  upaya  pemberian  Somasi  (Surat  Peringatan)  yang terdiri  Somasi  (Surat  Peringatan)  I,  II,  III  oleh  Kantor  Advokat Syari’ah Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. & Partners, jika belum berhasil  dilanjutkan  dengan  proses  lelang  jika  agunan  berupa SHM.  Tetapi  jika  agunan  berupa  BPKB  sepeda  motor/mobil yang  sudah  difidusiakan,  KJKS  BMT  Fastabiq  belum  pernah melakukan penarikan terhadap obyek dikarenakan anggota belum ada yang macet secara penuh. Hal ini dikarenakan, setiap anggota yang macet dan disomasi oleh Kantor Advokat Syari’ah Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. & Partners mayoritas telah menunjukkan respon yang baik (Hasil wawancara dengan Bapak Anar Cito, SE. jabtan: Divisi Remedial pada tanggal 16 September 2014).

## Perekrutan Marketing Remedial
c.
Cara  ini  dilakukan  dalam  upaya  penanganan  pembiayaan yang macet, sebelum tahun 2014 KJKS BMT Fastabiq Pati belum ada karyawan yang menduduki sebagai Marketing Remedial, tetapi pada saat tahun 2014, KJKS BMT Fastabiq Pati sudah merekrut Marketing Remedial yang bertugas selain berkoordinasi terhadap Kantor  Advokat  Syari’ah  Achmad  Nur  Qodin,  S.HI.,  M.H.  & Partners  juga  melakukan  penarikan  pembiayaan  macet  pada anggota  (Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Anar  Cito,  SE.  jabtan: Divisi  Remedial  pada  tanggal  16  September  2014).  Sedangkan faktor penyebab anggota yang belum respon atas upaya penanganan yang  dilakukan  oleh  KJKS  BMT  Fastabiq  Pati  melalui  Kantor Advokat Syari’ah Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. & Partners dan marketing adalah :
Tidak menggunakan agunan
1. Anggotanya pergi entah kemana
2. Orangnya meninggal dunia
3. Karakter
4.

## Ahmad Nur Qodin
Agunan belum legal formal padahal kondisi anggota sudah bermasalah/macet.  Sedangkan  mulai  legal  formal  pada  tahun 2011.(Hasil wawancara dengan Bapak Anar Cito, SE. jabtan: Divisi Remedial pada tanggal 16 September 2014).
Analisis

## 5. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit

## Macet di KJKS BMT Fastabiq Pati
Melihat hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa faktor yang  menyebabkan  anggota  tidak  membayar  atau  wanprestasi sehingga menyebabkan kredit mengalami kemacetan adalah :
Karakter anggota yang memang sengaja macet. a. Usaha bangkrut
b. Musibah, yaitu: kebakaran bergerak dibidang perdagangan c. di Pasar Tayu pada Januari 2014, banjir yang terjadi bulan Januari  2014  bergerak  dibidang  pertanian,  kekeringan bergerak dibidang pertanian.
Sebenarnya faktor di atas bisa disederhanakan menjadi dua faktor saja, yakni faktor kesengajaan dan faktor ketidak sengajaan. Untuk  faktor  kesengajaan  meliputi  karakter  anggota  yang  tidak mau  membayar  dan  memang  sengaja  wanprestasi.  Sedangkan faktor  ketidaksengajaan  meliputi  karena  usahanya  mengalami kebangkrutan dan adanya musibah kebakaran, kebanjiran maupun gagal panen.
Namun,  secara  hukum,  faktor-faktor  di  atas  tetap  dalam kerangka  melakukan  pelanggaran  dalam  perjanjian  pembiayaan. Pelanggaran  tersebut  adalah  wanprestasi  atau  ingkar  janji. Sedangkan kategori wanprestasi adalah :
Tidak melakukan isi perjanjian
1. Melakukan isi perjanjian tapi terlambat
2. Melakukan isi perjanjian tapi tidak sesuai
3. Melakukan yang dilarang dalam perjanjian
4.
Untuk  pembiayaan  macet  yang  dilakukan  oleh  anggota KJKS BMT Fastabiq Pati karena unsur kesengajaan yang meliputi karakter  anggota  yang  tidak  mau  membayar  masuk  kategori wanprestasi  tidak  melakukan  isi  perjanjian,  dimana  di  dalam  isi
perjanjian  pembiayaan,  anggota  yang  menerima  pembiayaan seharusnya membayar hutangnya namun pada kenyataannya tidak melakukan isi perjanjian dengan tidak membayar.
Untuk  anggota  yang  tidak  membayar  karena  ketidak sengajaan yang meliputi adanya usaha yang bangkrut dan musibah alam juga dikategorikan sebagai wanpresyasi juga, wanprestasinya masuk pada tidak melakukan isi perjanjian dengan tidak membayar angsuran yang telah disepakati.
Akibat dari wanprestasi yang di sebabkan oleh pembiayaan macet atas pembiayaan yang dilakukan oleh anggotanya tentu akan menimbulkan kerugian dari pihak KJKS BMT Fastabiq Pati. Maka pihak  KJKS  BMT  Fastabiq  Pati  akan  meyelesaikan  persoalan tersebut.
Cara Penyelesaian Kredit Macet di KJKS BMT Fastabiq Pati 6.
KJKS  BMT  Fastabiq  Pati  dalam  menyelesaikan  kredit macet anggotanya dengan pendekatan :
Preventif (pencegahan) a. Upaya preventif ini dilakukan melalui mekanisme : Pemberian Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga 1. bagi anggota yang tidak membayar  atas pembiayaan yang telah diperolehnya.
Melegal formalkan barang agunan milik anggota dengan
2. jaminan fidusia bagi benda bergerak, dan hak tanggungan bagi benda tidak bergerak.

## Represif (eksekusi)
b. Upaya represif atau eksekusi ini dilakukan apabila tindakan preventif ini gagal dilakukan. Upaya represif ini di lakukan dengan melelang benda jaminan yang berupa hak atas tanah yang dibuat hak  tanggungan,  sedangkan  untuk  jaminan  fidusia  pihak  KJKS BMT Fastabiq Pati belum pernah melakukan. Kalau melihat upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh KJKS BMT Fastabiq Pati, sebenarnya sudah melakukan tahapan-tahapan yang benar, yakni dengan  jalur  non  litigasi  (musyawarah)  maupun  litigasi  yakni dengan cara mengeksekusi benda yang dijaminkan.

## Ahmad Nur Qodin
Secara  teori,  penyelesaian  kredit  macet  di  lembaga keuangan syariah bisa melalui jalur non litigasi  maupun litigasi. Jalur  non  litigasi  dilakukan  melalui  arbitrase  (BASYARNAS/ Badan Arbitrase Syariah Nasional). Sedangkan penyelesaian lewat litigasi (Pengadilan Agama) tentu lewat mekanisme perdamaian dan  mrdiasi  dulu.  BASYARNAS  merupakan  lembaga  arbitrase yang  berperan  menyelesaikan  sengketa  antara  pihak-pihak  yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan, untuk  mencapai  penyelesaian  terbaik  ketika  upaya  musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Penyelesaian melalui BASYARNAS adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan agama yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa,  putusan arbitarse mengikat para pihak dan bersifat final.
Ketika  penyelesaian  pembiayaan  macet  dalam  dunia keuangan syariah melalui BASYARNAS, upaya penyelesaian ini harus  dituangkan  dalam  perjanjian  pembiayaan  dan  disepakati oleh  kedua  belah  pihak..  Ketika  tidak  dituangkan  dalam perjanjian cara penyelesaian lewat BASYARNAS, maka tidak bisa diselesaikan di BASYARNAS, tetapi lewat jalur litigasi atau jalur Pengadilan Agama.
Yang  dimaksud  dengan  perjanjian  arbitrase  adalah  suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa, atau  suatu  perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  dibuat  para  pihak setelah terjadi sengketa.
Dalam  penyelesaian  melalui  BASYARNAS,  pihak arbiter  dalam  menyelesaikan  sengketa  dengan  mengupayakan perdamaian,  bila  terjadi  kesepakatan  perdamaian,  maka  arbiter wajib membuat akta perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majlis arbiter.
Dengan adanya lembaga BASYARNAS ini, penyelesaian sengketa  untuk  mencari win-win  solution, musyawarah  untuk mufakat , biaya  murah,  cepat  dan  tidak  bertele-tele,  bahkan
Analisis Penyelesaian Pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati putusan  sudah  final  dan  mengikat  kedua  belah  pihak  dan  bisa dilaksanakan.
Apabila  di  dalam  perjanjian  pembiayaan  tidak  memuat klausul  penyelesaian  di  lembaga  penyelesaian  alternatif (BASYARNAS),  maka  penyelesaian  pembiayaan  macet dilakukan  di  Peradilan  Agama.  Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah, ekonomi syari’ah.
Dalam  Penjelasan  Pasal  49  Undang  Undang  Peradilan Agama  dinyatakan  :  Yang  dimaksud  dengan  antara  orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang  dengan  sendirinya  menundukkan  diri  dengan  sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai  ketentuan pasal ini.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syariah  sesuai dengan  penjelasan  Undang-Undang  tersebut  adalah  kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi :bank  syariah,  lembaga  keuangan  mikro  syariah,  asuransi syariah,  reasuransi  syariah,  reksa  dana  syariah,  obligasi  syariah, surat  berharga  berjangka  menengah  syariah,  sekuritas  syariah, pembiayaan  syariah,  pengadaian  syariah,  dana  pensiun  lembaga keuangan  syariah  dan  bisnis  syariah.  Jadi,  sudah  jelas  ketika  ada perselisihan-perselisihan  yang  menyangkut  ekonomi  syariah diselesaikan lewat Pengadilan Agama.
KJKS  BMT  Fastabiq  Pati  adalah  termasuk  lembaga keuangan syariah mikro serta melakukan pembiayaan-pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah,  maka  seharusnya  ketika  melakukan penyelesaian  sengketanya  tentu  melalui  Pengadilan  Agama. Namun, upaya penyelesaian [erselisihan pembiayaan macet belum pernah di selesaikan lewat jalur hukum yakni melalui Pengadilan Agama. Namun yang perlu di cermati, ketika penyelesaian melalui jalur  Peradilan  Agama,  hakim  atau  pihak  KJKS  BMT  Fastabiq Pati  harus  melihat  perjanjian  pembiayaan  dulu,  kalau  di  dalam

## Ahmad Nur Qodin
perjanjian  memuat  klausul  penyelesaian  melalui  jalur  alternatif (BASYARNAS), maka hakim Pengadilan Agama harus menolak perkara yang diajukan dan pihak KJKS BMT Fastabiq Pati jangan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
Bila  kita  mencermati  kondisi  anggota  yang  mengalami pembiayaan macet di tinjau besar kecilnya pembiayaan yang telah di berikan naka ada dua jenis anggota, yang satu mendapatkan pembiayaan  kecil  dan  yang  satunya  mendapatkan  pembiayaan yang besar dan banyak tergantung kondisi anggotanya.
Ketika  anggota  yang  mendapatkan  pembiayaan  kecil dan mengalami kemacetan, tentu peyelesaian dilakukan melalui musyawarah  secara  kekeluargaan  antara  anggota  dengan  KJKS BMT  Fastabiq  Pati  secara  internal  tanpa  harus  melalui  proses arbitrase apalagi melalui peradilan. Akan tetapi, jika anggota yang mendapatkan  pembiayaan  yang  banyak  dan  besar,  sebaiknya diikat  dengan  perjanjian  penyelesaian  secara  arbitrase,  karena pada  dasarnya  penyelesaian  pembiayaan  macet  diupayaakan musyawarah untuk mufakat, baru ketika tidak terselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan lewat Pengadilan Agama.
Melihat  faktor  yang  menyebabkan  pembiayaan  macet adalah  karena  kesengajaan  anggota  yang  dibuktikan  karakter anggota  yang  tidak  mau  bayar,  maka  langkah  eksekusi  jaminan fidusia  maupun  hak  tanggungan  harus  dilakukan  oleh  pihak KJKS  BMT  Fastabiq  Pati.  Ini  dilakukan  untuk  meminimalisir kerugian.  Namun  dalam  pelaksanaan  eksekusi  tersebut  harus memperhatikan beberapa hal :
Ketika  eksekusi  jaminan  fidusia  dan  hak  tanggungan 1. dilakukan, harus diperhatikan untung rugi, baik buruk, keamanan. Jangan sampai biaya eksekusi lebih mahal dari obyek yang di eksekusi
Ketika  ada  perlawanan  dari  pihak  anggota  yang 2. tereksekusi, maka minta bantuan pada kepolisian.
Akibat  dari  wanprestasi  atau  kredit  macet  ini  biasanya dikenakan  sanksi-sanksi  :membayar  ganti  rugi,  pembatalan perjanjian (kontrak), peralihan resiko, membayar biaya perkara.
Namun sanksi tersebut di atas tidak berlaku, apabila:
Ada keadaan yang memaksa
1. Pihak  yang  melakukan  wanprestasi  (pembiayaan  macet) bisa  tidak  mendapat  sanlsi  apabila  bisa  menunjukkan bukti-bukti bahwa tidak terlaksananya isi dalam prjanjian atau  tidak  membayarnya  anggota  KJKS  BMT  Fastabiq Pati  disebabkan  oleh  hal-hal  yang  sama  sekali  tidak dapat  diduga  dan  dimana  dia  tidak  dapat  berbuat  apa- apa  terhadap  keadaan  atau  peristiwa  yang  timbul  di  luar dugaan.  Keadaan  memaksa  adalah  suatu  kejadian  di  luar dugaan atau yang tak terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan sebagainya yang disebabkan oleh alam. Kelalaian salah satu pihak
2. Sanksi bisa tidak terlaksana apabila pihak lainpun melakukan kelalaian. Karena ada ungkapan “jangan menganggap saya lalai,  kalau  kau  juga  sendiri  melalaikan  kewajibanmu”. Misalnya kelalaian dari KJKS BMT Fastabiq Pati.
Salah  satu  pihak  melepaskan  haknya  untuk  minta  ganti
3. rugi.
Pihak  yang  dirugikan  tidak  meminta  ganti  rugi,  akibat
4. wanprestasi dengan yang  telah dilakukan.
Untuk  dikatakan  sebagai  keadaan  memaksa  bila keadaan  itu:
Di luar kekuasaannya
1. Memaksa
2. Tidak dapat diketahui sebelumnya.
3.
Keadaan memaksa ada dua macam, yang pertama keadaan memaksa yang absolute atau yang bersifat mutlak (seperti bencana alam), yang kedua keadaan memaksa yang tidak mutlak misalnya berupa  suatu  keadaan  dimana  perjanjian  (kontrak)  masih  dapat

## Ahmad Nur Qodin
dilaksanakan, tetapi dengan adanya keadaan yang memaksa dengan biaya yang lebih tinggi di karenakan krisis moneter. Ini, seharusnya pihak KJKS BMT Fasrabiq Pati tidak mengeksekusi harta benda yang dijaminkan baik secara fidusia maupun hak tanggungan oleh anggota  yang  mengalami  musibah  kebanjiran  dan    kebakaran. Untuk  menghindari  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  keadaan mamaksa yang timbul akibat bencana alam, seharusnya perjanjian pembiayaan  antara  KJKS  BMT  Fastabiq  Pati  dan  anggotanya melibatkan pihak ketiga, yakni asuransi.
Dengan adanya keadaan memaksa berupa kebanjiran dan kebakaran, kerugian yang dialami oleh KJKS BMT Fastabiq Pati bisa  di  tanggung  oleh  perusahaan  asuransi  tanpa  membebankan pada  anggotanya.Dan  dari  hasil  penelitian,  bahwa  KJKS  BMT Fastabiq  Pati  telah  menjalin  kerja  sama  dengan  pihak  asuransi, sehingga  untuk  persoalan  keadaan  memaksa  berupa  kebanjiran dan  kebakaran  telah  menjadi    tanggungjawab  pihak  asuransi karena yang membayar premi asuransi adalah anggota KJKS BMT Fastabiq Pati.

## C. Simpulan
Dari hasil penelitian, maka dapat di simpulkan bahwa faktor pembiayaan macet yang terjadi di KJKS BMT Fastabiq Pati terdiri dari  karakter  anggota  yang  sengaja  macet;  usaha  bangkrut  dan musibah.  Penyelesaian  perselisihan  kredit  macet  yang  dilakukan KJKS  BMT  Fastabiq  Pati  dengan  cara:  preventif,  represif  dan perekrutan Marketing Remedial

## dAFTAr PuSTAka
Amrin,  Abdullah.  (2006). Asuransi  Syariah  keberadaannya  dan Kelebihannya  di  Tengah  Asuransi Konvensional.  Jakarta  : PT.Elex Media Komputindo. Azwar, Syaifuddin. (2001). Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Nasution, Farik. (1993). Penelitian Praktis .Medan :Pustaka Widya Sarana. Perundang-undangan.
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.
Rahmadi,  Takdir.  (2011). Mediasi:  Penyelesaian  Sengketa  melalui Pendekatan Mufakat : Rajawali Pers. Rosyadi, Rahmat. (2002). Arbitrase dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum positif. Bandung: PT. Citra  Aditya Bakti. Saliman,  Abdul  R.  ,  Ahmad  Julis,  Hermansyah.  (2004). Esensi Hukum Bisnis Indonesia . Jakarta: Prenada Media. Saliman, Abdul R. , Ahmad Julis, Hermansyah. (2004). Esensi Hukum Bisnis Indonesia . Jakarta: Prenada Media.
Setiawan,  R.    (1979). Pokok  Pokok  Hukum  Perikatan .Bandung  : Bina Cipta.
Simatupang, Richard Burton. (2007). Aspek Aspek Hukum Dalam Bisnis .Jakarta: Rineka Cipta.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  (1998). Metodologi  Penelitian  Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Subekti. (1984). Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa. Sula,  Muhammad  Syakir.  (2004). Asuransi  Syariah  (Life  and General)  Konsep  dan  Sistem  Operasional. Jakarta:  Gema Insani.
Umam, Khotibul. (2010). P enyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

## Ahmad Nur Qodin
Undang Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Undang Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.