Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 316 - 325 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1831

## Analisis Persepsi Karyawan Pada Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmoni Sasi Peraturan Perpajakan
(Studi Persepsi Karyawan WNJ.ID Tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP))
Delita Dayanti a , Fauzi Arafat b
Program Studi Manajemen, Universitas Teknologi Digital Delita0106@gmail.com , Fauziarafat@digitechuniversity.ac.id

## Abstrak
Pajak yang diartikan sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan melalui undang-undang, memiliki dua fungsi  yaitu  fungsi  budgetair  dan  fungsi  reguler.  Sebagai  fungsi  budgetair,  pajak  berperan  sebagai  sumber penerimaan negara, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan negara. Oleh karena itu, besar kecilnya  pajak  yang  bisa  dikumpulkan,  memiliki  implikasi  yang  sangat  penting  terhadap  jumlah  dan  kualitas kegiatan yang bisa diselenggarakan oleh negara. Rasio pajak di Indonesia rendah disebabkan oleh warga negara Indonesia  kurang  sadar  untuk  mendaftar  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  dan  memperoleh  Nomor  Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga banyak kegiatan ekonomi yang seharusnya merupakan objek pajak namun sulit atau  tidak  dapat  dideteksi  oleh  otoritas  pajak.  Kegiatan  shadow  economy  yang  semakin  berkembang  dapat menyebabkan kerugian negara, karena pelaku shadow economy umumnya terlepas dari otoritas pajak sehingga menghilangkan  kewajiban  membayar  pajak.Sistem  perpajakan  di  Indonesia  yang  bersifat  self  assesement mendorong  wajib  pajak  memiliki  kesadaran  diri  untuk  melaporkan  dan  membayar  kewajiban  perpajakannya dalam  peran  serta  menunjang  pendapatan  negara  demi  tercapainya  kesejahteraan  rakyat  bersama,  untuk pelaporan  dan  pembayaran  kewajiban  perpajakan  wajib  pajak  harus  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP) sebagai identitas perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya,  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau  identitas  wajib  pajak,setiap  wajib  pajak  hanya  diberikan  satu  nomor  pokok  wajib  pajak.  Nomor  pokok wajib  pajak  juga  dipergunakan  untuk  menjaga  ketertiban  dalam  pembayaran  pajak  dan  dalam  pengawasan administrasi  perpajakan,  dengan  demikian  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  wajib  pajak  memperoleh beberapa  manfaat  langsung  lainnya,  seperti  sebagai  pembayaran  pajak  di  muka  (angsuran\kredit  pajak)  atas fiskal  luar  negeri  yang  dibayar  sewaktu  wajib  pajak  ke  luar  negeri,  sebagai  persyaratan  ketika  melakukan pengurusan  surat  izin  usaha  perdagangan  (SIUP),  dan  sebagai  salah  satu  syarat  pembuatan  rekening  Koran  di bank-bank,  terhadap  wajib  pajak  yang  tidak  mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  nomor  pokok  wajib  pajak dikenakan saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil survei menunjukkan bahwa  responden  memiliki  persepsi  yang  positif  terkait  manfaat  kebijakan  integrasi  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK)  menjadi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan kemudahan dalam pengurusan dokumen pajak, verifikasi identitas, jumlah dokumen yang perlu disiapkan, serta akses ke layanan pajak online.
Kata Kunci: Persepsi Kaaryawan NIK menjadi NPWP

## Abstract
Tax, which is defined as a contribution to the state that can be enforced through law, has two functions, namely the budgetary function and the regular function. As a budgetary function, taxes act as a source of state revenue, which can then be used to finance state activities. Therefore, the size of the tax that can be collected has very important implications for the number and quality of activities that can be carried out by the state. The tax ratio in Indonesia is low because Indonesian citizens are less aware of registering with the Tax Service Office (KPP) and  obtaining  a  Taxpayer  Identification  Number  (NPWP),  so  that  there  are  many  economic  activities  that should  be  tax  objects  but  are  difficult  or  cannot  be  detected  by  the  tax  authorities.  The  growing  shadow economy activities can cause state losses, because shadow economy actors are generally separated from the tax authorities,  thus  eliminating  the  obligation  to  pay  taxes.  The  taxation  system  in  Indonesia  which  is  self- assessment  in  nature  encourages  taxpayers  to  have  self-awareness  to  report  and  pay  their  tax  obligations  in their role and support state revenues in order to achieve the common welfare of the people. To report and pay tax obligations, taxpayers must have a Taxpayer Identification Number (NPWP) as tax identity.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 316 - 325 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1831
Taxpayer Identification Number (NPWP) is a number given to taxpayers as a means in tax administration which is used as personal identification or Taxpayer identity in carrying out their tax rights and obligations, Taxpayer Identification  Number  (NPWP)  is  a  means  in  tax  administration  which  used  as  personal  identification  or taxpayer  identity,  each  taxpayer  is  only  given  one  taxpayer  identification  number.  Taxpayer  identification numbers  are  also  used  to  maintain  order  in  tax  payments  and  in  supervising  tax  administration,  so  that taxpayers' Taxpayer Identification Numbers (NPWP) obtain several other direct benefits, such as paying taxes in advance (installments\tax credits) on external taxes. paid when the taxpayer goes abroad, as a requirement when processing a trading business permit (SIUP), and as one of the conditions for creating a checking account at banks, taxpayers who do not register to obtain a taxpayer identification number are subject to witnesses in accordance with the provisions of tax laws and regulations.
The  survey  results  show  that  respondents  have  a  positive  perception  regarding  the  benefits  of  the  policy  of integrating  Population  Identification  Numbers  (NIK)  into  Taxpayer  Identification  Numbers  (NPWP)  in increasing  efficiency  and  ease  in  processing  tax  documents,  verifying  identity,  the  number  of  documents  that need to be prepared, and access to services. online tax. Keywords: Employee Perception NIK becomes NPWP
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Pajak  yang  diartikan  sebagai  iuran  kepada  negara  yang  dapat  dipaksakan  melalui  undang-undang, memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi reguler. Sebagai fungsi budgetair , pajak berperan sebagai sumber  penerimaan  negara,  yang  selanjutnya  dapat  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  negara.  Oleh  karena itu, besar kecilnya pajak yang bisa dikumpulkan, memiliki implikasi yang sangat penting terhadap jumlah dan kualitas  kegiatan  yang  bisa  diselenggarakan  oleh  negara.  Sedangkan  sebagai  fungsi  reguler,  pajak  diperankan sebagai  instrumen  untuk  mengatur  kehidupan  negara  sesuai  dengan  kehendak  negara,  seperti  menciptakan stabilitas ekonomi.
Pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang diwajibkan negara terhadap orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  yang sesuai dengan Undang-Undang di  mana pajak akan digunakan  untuk  keperluan negara untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pembayaran  pajak  membantu  terciptanya  kesejahteraan masyarakat.  Objek  dan  subjek  pajak  tertentu  dapat  menyumbang  pajak  lebih  besar  dari  yang  lain.  Hasil pungutan  pajak  tersebut  kemudian  digunakan  untuk  menyediakan  fasilitas  bagi  rakyat  miskin  sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontra prestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.
Kesadaran  pajak  di  kalangan  masyarakat  Indonesia  mengalami  peningkatan  setiap  tahun,  terbukti dengan  adanya  peningkatan  20  kali  lipat  jumlah  wajib  pajak  terdaftar  selama  20  tahun  terakhir,  namun  hal tersebut  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  perekonomian  Indonesia  pada  tahun  2021  yang  mencapai  2.750 triliun  rupiah  (Kemenkeu,  2021).  Menurut  survei  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  jumlah  penduduk  bekerja  di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 131,06 juta jiwa.
Pajak  mempunyai  dua  fungsi  penting  dalam  perekonomian  suatu  negara.  Pertama  pajak  merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Kedua  pajak  berfungsi  sebagai  alat  yang  mengatur  kebijakan-kebijakan  pemerintah  di  bidang  sosial ekonomi.
Rasio pajak di Indonesia rendah disebabkan oleh warga negara Indonesia kurang sadar untuk mendaftar ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  dan  memperoleh  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  sehingga  banyak kegiatan ekonomi yang seharusnya merupakan objek pajak namun sulit atau tidak dapat dideteksi oleh otoritas pajak.  Kegiatan shadow  economy yang  semakin  berkembang  dapat  menyebabkan  kerugian  negara,  karena pelaku shadow  economy umumnya  terlepas  dari  otoritas  pajak  sehingga  menghilangkan  kewajiban  membayar pajak. Kondisi tersebut perlu untuk dideteksi oleh otoritas pajak sehingga mereka dapat diawasi dan melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundangan perpajakan yang berlaku.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  pasal  12,  NIK  adalah  nomor  identitas penduduk  yang  bersifat  unik,  tunggal,  dan  melekat  pada  warga  negara  Indonesia  (Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan (JDIH BPK RI), 2013), pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  adalah  nomor  yang  diberikan  kepada  WP  sebagai  tanda  pengenal  diri  yang digunakan  WP  sebagai  sarana  pelaksanaan  administrasi  perpajakan  untuk  memenuhi  hak  dan  kewajiban perpajakannya  (Direktur  Jenderal  Pajak,  2019),  jika  lebih  dicermati  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki beberapa kesamaan yaitu diberikan satu kali dengan nomor yang
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 316 - 325 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1831
unik  dan  berlaku  seumur  hidup.  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  dapat  dikatakan  sama  dengan Single Identity  Number (SIN)  karena  memiliki  kesamaan  seperti Single  Identity  Number (SIN)  di  negara  lain. Kehadiran Single  Identity  Number (SIN)  akan  lebih  memudahkan  pemerintah  untuk  menelusuri  transaksi perpajakan dan pelaporannya, serta bermakna bagi bidang perpajakan sebagai sarana administrasi.
Penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah nominal maupun persentase  terhadap  jumlah  keseluruhan  pendapatan  negara.  Persentase  Wajib  Pajak  masih  sangat  kecil  jika dibandingkan  dengan  jumlah  seluruh  penduduk  di  Indonesia,  hal  ini  menunjukan  kesadaran  masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah.
Pemahaman  masyarakat  mengenai  peraturan  perpajakan  sangatlah  penting,  hal  tersebut  akan mendorong  kesadaran  masyarakat  terutama  Wajib  Pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Pajak mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara,  khususnya  di  dalam  pelaksanaan pembangunan  karena  pajak  merupakan  sumber  pendapatan  negara  untuk  membiayai  semua  pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
Penerapan Sistem Single Identity Number (SIN) pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan sebuah perubahan besar di Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat bahwa  jumlah  Wajib  Pajak  yang  terdaftar  di  Indonesia  sampai  dengan  tahun  2022  berkisar  70,15  juta,  hal  ini tentunya  menjadi  sebuah  pekerjaan  berat  bagi  pemerintah  untuk  mewujudkan  integrasi  Nomor  Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), oleh karena itu penerapan Sistem Single Identity Number (SIN) pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perlu ditinjau berdasarkan  prinsip  kemanfaatan,  jangan  sampai  sebuah  perubahan  besar  yang  mencakup  data  rakyat  banyak menjadi hal yang sia-sia.
Pada hari pajak tahun 2022 ini, Menteri Keuangan akhirnya mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan yang  mengatur tentang pembaruan  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya 15 digit  menjadi 16 digit. Perubahan yang signifikan terdapat dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi dimana  wajib  pajak  orang  pribadi  akan  menggunakan  Nomor  Induk  Kependudukan  Nomor  Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas perpajakan.
Peraturan  ini  disusun  untuk  mendukung  kebijakan  satu  data  Indonesia  yang  sedang  dicanangkan pemerintah,  dengan  adanya  peraturan  ini  wajib  pajak  tidak  perlu  memiliki  berbagai  nomor  identitas  yang berbeda  untuk  keperluan  yang  berbeda,  selain  itu  adanya  satu  identitas  akan  memudahkan  pemerintah  dalam melayani masyarakat, tidak hanya pelayanan perpajakan, pelayanan kependudukan sampai pelayanan kesehatan pun  akan  lebih  mudah  dengan  adanya  kebijakan  ini,  bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  pun,  banyak keuntungan  yang  akan  didapatkan,  misalnya  kebijakan  ini  akan  memudahkan  DJP  dalam  mengoptimalkan penerimaan pajak.
Kebijakan  satu  data  yang  terintegrasi,  semua  transaksi  yang  dilakukan  menggunakan  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK)  akan  terdata  oleh  pemerintah  dan  pada  akhirnya,  wajib  akan  sulit  untuk  mengelak  dari kewajiban perpajakannya. Akhirnya, peraturan ini akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Indonesia yang lebih baik lagi.
Tabel 1 Hasil Survey Kepatuhan Wajib Pajak Tahun Jumlah Wajib Pajak Melapor Pertumbuhan (%) Keterangan 2021 12,24 juta - Pertumbuhan dari tahun sebelumnya 2022 12,99 juta 6,12 Pertumbuhan dari tahun sebelumnya 2023 13,36 juta 2,84 Pertumbuhan melambat dibanding tahun sebelumnya
(Sumber: https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18513)
Terobosan  baru  dari  pemerintah  terkait  pemadanan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  menjadi Nomor  Induk  Kependudukan  (NPWP)  diresmikan  pada  tanggal  19  Juli  2022  dan  proses  transisi  akan berlangsung secara bertahap hingga akhir tahun 2023 dan akan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 1 Januari  2024.  Penggunaan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  sebagai  Nomor  Induk  Kependudukan  (NPWP)
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 316 - 325 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1831
adalah inovasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat, bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bagi penerimaan negara  secara  umum,  dan  potensinya  bagi  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  di  kemudian  hari, dengan  penetapan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  menjadi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP), memungkinkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 18 tahun dan telah memiliki penghasilan di atas  PTKP  dapat  melaporkan  dan  membayar  pajak  ke  negara.  Pemadanan/Integrasi  Nomor  Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diharapkan oleh pemerintah bisa bermanfaat bagi  masyarakat  agar  masyarakat  tidak  perlu  menggunakan  banyak  kartu  seperti  kartu  Nomor  Induk Kependudukan (NIK), kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan berbagai kartu lainnya dalam melakukan registrasi untuk keperluan administrasi. Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan tercipta Single Identification Number (SIN) sehingga untuk keperluan administrasi, masyarakat  cukup  membawa  1  kartu  saja  yaitu  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP).  Pemerintah  berharap  melalui terobosan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
Latar  belakang  yang  telah  dikemukakan,  peneliti  mengusulkan  penelitian  selanjutnya  dengan  judul  “Analisis Persepsi  Karyawan  Pada  Penerapan  Undang  -  Undang  Nomor  7  Tahun2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan (Studi Persepsi Karyawan WNJ.ID tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP))”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini,  menggunakan  staregi  kuantitatif  yang  dipadukan  dengan  Teknik  deskriptif.  Penelitian  ini menggunakan  meteologi kuantitatif deskriptif.  Tujuan penelitian ini  memiliki  metodologi  yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif, sementara tujuan utamanya adalah memberikan deskripsi yang rinci tentang  fenomena  yang  diteliti.  Metodologi  ini  dapat  mencakup  desain  survei,  eksperimen,  atau  penggunaan data  sekunder  yang  dianalisis  secara  deskriptif.  dengan  menggabungkan  pendekatan  kuantitatif  dengan  teknik deskriptif,  penelitian  ini  berusaha  untuk  menyajikan  gambaran  yang  jelas  dan  mendalam  tentang  variabel- variabel yang terlibat dalam penelitian.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan menyebarkar kuesioner kepada  responden  penelitian,  sesuai  dengan  kriteria  tertentu  pada  variable  yang  telah  dikembangkan  menjadi pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner diberikan kepada karyawan WNJ.ID.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL
Hasil  data  karyawan  WNJ.ID  Distribusi  dan  Produksi  dari  pengumpulan  data  kuesioner  berdasarkan sumber.
Tabel 2 Data karyawan WNJ.ID No Bagian Populasi Sample 1 Distribusi 28 47 2 Produksi 19 47
Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer Kuesioner, 2024
Tabel  data  karyawan  WNJ.ID  di  bagi  dua  bagian  kerja,  yaitu  Distribusi  dan  Produksi,  memberikan  informasi mengenai  populasi  dan  ukuran  sampel  memberikan  indikasi  tentang  seberapa  besar  sampel  terhadap  seluruh populasi dalam masing-masing bagian kerja, sebagai contoh: pada bagian Distribusi, dari 28 karyawan, diambil sampel  sebanyak  47  orang  untuk  mewakili  karakteristik  atau  informasi  yang  diinginkan  dalam  analisis  atau penelitian  tertentu.  Menganalisis  menggunakan  ukuran  sampel  yang  diambil  untuk  membuat  generalisasi  atau inferensi terhadap keseluruhan populasi dalam masing-masing bagian kerja, dengan asumsi bahwa sampel yang diambil merupakan representasi yang baik.
Data  hasil  Analisis  Persepsi  Karyawan  WNJ.ID  tentang  Penggunaan  (NIK)  sebagai  (NPWP)  dari jawaban  responden  dapat  digunakan  untuk  memperkaya  pembahasan,  dengan  meninjau  data  tanggapan responden  maka  dapat  diketahui  bagaimana  kondisi  dari  masing-masing  variabel  yang  diteliti,  untuk memudahkan dalam variabel-variabel yang diteliti, maka jawaban responden diklasifikasikan menurut rata-rata nilai jawaban responden.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 316 - 325 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1831

## PEMBAHASAN
Pemahaman Kebijakan (Tingkat Pengetahuan) Tabel 3
Hasil Analisis Persepsi Karyawan WNJ.ID tentang Penggunaan (NIK) sebagai (NPWP) pada Pemahaman Kebijakan (Tingkat Pengetahuan)
Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer Kuesioner, 2024
Dilihat  dati  tabel  3  pada  pertanyaan  1  (Saya  mengerti  alasan  di  balik  integrasi  NIK  menjadi  NPWP) mayoritas jawaban responden yaitu setuju sebanyak 51,1% (Skor 4) dan cenderung sangat setuju sebanyak 2,1% (Skor  5).  Responden  berkecenderungan  bahwa  mereka  memahami  alasan  di  balik  integrasi  Nomor  Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun masih terdapat jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2,1% (Skor 2) dan cenderung sangat tidak setuju sebanyak 6,4% (Skor 1), dengan  mean  skor  3,47.  Pertanyaan  2  (Saya  telah  menerima  informasi  yang  cukup  tentang  bagaimana menggunakan  NIK  sebagai  NPWP),  mayoritas  jawaban  responden  yaitu  netral  sebanyak  38,3%  (Skor  3)  dan berkecenderungan  setuju  sebanyak  29,8%  (Skor  4)  dan  cenderung  sangat  setuju  sebanyak  17,0%  (Skor  5) Responden berkecenderungan bahwa mereka memahami alasan di balik integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun masih terdapat jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 12,8% (Skor 2) dan cenderung sangat tidak setuju sebanyak 2,1% (Skor 1), dengan mean skor 3,85, pada Pertanyaan 3 (Saya dapat menjelaskan kebijakan NIK sebagai NPWP kepada rekan kerja saya dengan tepat.), mayoritas jawaban responden yaitu netral sebanyak 38,3% (Skor 3) dan berkecenderungan setuju sebanyak 36,2% (Skor 4) dan cenderung sangat setuju sebanyak 10,6% (Skor 5) Responden berkecenderungan bahwa mereka memahami alasan di balik integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun masih terdapat jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 12,8% (Skor 2) dan cenderung sangat tidak setuju sebanyak 2,1% (Skor 1), dengan mean skor 3,79.
Pertanyaan  4  (Saya  tahu  perbedaan  antara  penggunaan  NIK  dan  NPWP  sebelumnya  dan  setelah kebijakan  baru.),  mayoritas  jawaban  responden  yaitu  netral  sebanyak  40,4%  (Skor  3)  dan  berkecenderungan setuju  sebanyak  38,3%29,8%  (Skor  4)  dan  cenderung  sangat  setuju  sebanyak  10,6%  (Skor  5)  Responden berkecenderungan  bahwa  mereka  memahami  alasan  di  balik  integrasi  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun  masih terdapat jawaban responden yang  menjawab tidak setuju  sebanyak 6,4% (Skor 2) dan cenderung  sangat tidak  setuju  sebanyak 4,3% (Skor 1), dengan  mean skor 3,64.
Hasil  mean  skor  tentang  Pemahaman  Kebijakan  (Tingkat  Pengetahuan)  yang  terdiri  dari  4  (empat) pertanyaan dapat diketahui bahwa mean skor yang paling rendah yaitu pertanyaan 1 (satu) memiliki mean skor paling  rendah  yaitu  3,47  pada  pertanyaan  Saya  mengerti  alasan  di  balik  integrasi  NIK  menjadi  NPWP, menunjukkan  tingkat  pemahaman  yang  paling  rendah,  pada  integrasi  NIK  menjadi  NPWP,  sedangkan  mean skor yang paling tinggi yaitu 3,85 pada pertanyaan 2 (dua) Saya telah menerima informasi yang cukup tentang bagaimana menggunakan NIK sebagai NPWP, menunjukan tingkat pemahaman paling tinggi pada penggunaan NIK sebagai NPWP.
No. Pernyataan Pemahaman Kebijakan (Tingkat Pengetahuan) Pilihan Jawaban Total Mean Skor 1 (STS) 2 (TS) 3 (N) 4 (S) 5 (SS) 1 Saya mengerti alasan di balik integrasi NIK menjadi NPWP. 6,4% 2,1% 38,3% 51,1% 2,1% 100% 3,47 2 Saya telah menerima informasi yang cukup tentang bagaimana menggunakan NIK sebagai NPWP. 2,1% 12,8% 38,3% 29,8% 17,0% 100% 3,85 3 Saya dapat menjelaskan kebijakan NIK sebagai NPWP kepada rekan kerja saya dengan tepat. 2,1% 12,8% 38,3% 36,2% 10,6% 100% 3,79 4 Saya tahu perbedaan antara penggunaan NIK dan NPWP sebelumnya dan setelah kebijakan baru. 4,3% 6,4% 40,4% 38,3% 10,6% 100% 3,64
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 316 - 325 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1831
Pemahaman Kebijakan (Kesadaran Dampak)
Tabel 4
Hasil Analisis Persepsi Karyawan WNJ.ID tentang Penggunaan (NIK) sebagai (NPWP) pada Pemahaman Kebijakan (Kesadaran Dampak)
Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer Kuesioner, 2024
Dilihat  dari  tabel  4  pada  pertanyaan  1  (Saya  sadar  bahwa  kebijakan  baru  NIK  sebagai  NPWP  akan mengubah cara saya melaporkan pajak) mayoritas jawaban responden yaitu setuju sebanyak 51,1% (Skor 4) dan cenderung  sangat  setuju  sebanyak  2,1%  (Skor  5).  Responden  berkecenderungan  bahwa  mereka  memahami alasan  di  balik  integrasi  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  menjadi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP), namun masih terdapat jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2,1% (Skor 2) dan cenderung sangat  tidak  setuju  sebanyak  6,4%  (Skor  1),  dengan  mean  skor  3,47.  Pertanyaan  2  (Saya  menyadari  manfaat kebijakan NIK sebagai NPWP terhadap efisiensi kerja saya) mayoritas jawaban responden yaitu setuju sebanyak 51,5%  (Skor  4)  dan  cenderung  sangat  setuju  sebanyak  4,3%  (Skor  5).  Responden  berkecenderungan  bahwa mereka  memahami alasan di balik integrasi Nomor Induk  Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun masih terdapat jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2,1% (Skor 2) dan  cenderung  sangat  tidak  setuju  sebanyak  0,0%  (Skor  1),  dengan  mean  skor  3,64,  pada  pertanyaan  3  (Saya paham  dampak  kebijakan  NIK  sebagai  NPWP  terhadap  tanggung  jawab  perpajakan  saya.)  mayoritas  jawaban responden  yaitu  setuju  sebanyak  57,4%  (Skor  4)  dan  cenderung  sangat  setuju  sebanyak  10,6%  (Skor  5). Responden berkecenderungan bahwa mereka memahami alasan di balik integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun masih terdapat jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2,1% (Skor 2) dan cenderung sangat tidak setuju sebanyak 0,0% (Skor 1), dengan mean skor  3,83.  Pertanyaan  4  (Saya  mengakui  bahwa  kebijakan  NIK  sebagai  NPWP  mempengaruhi  prosedur administrasi  di  tempat  kerja)  saya  mayoritas  jawaban  responden  yaitu  setuju  sebanyak  53,2%  (Skor  4)  dan cenderung  sangat  setuju  sebanyak  12,8%  (Skor  5).  Responden  berkecenderungan  bahwa  mereka  memahami alasan  di  balik  integrasi  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  menjadi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP), namun masih terdapat jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 8,5% (Skor 2) dan cenderung sangat tidak setuju sebanyak 0,0% (Skor 1), dengan mean skor 3,96.
Hasil  mean  skor  tentang  Pemahaman  Kebijakan  (Kesadaran  Dampak)  yang  terdiri  dari  4  (empat) pertanyaan dapat diketahui bahwa mean skor yang paling  rendah yaitu pertanyaan 2 (dua) memiliki mean skor paling  rendah  yaitu  3,64  pada  pertanyaan  Saya  menyadari  manfaat  kebijakan  NIK  sebagai  NPWP  terhadap efisiensi  kerja  saya,  menunjukkan  tingkat  pemahaman  yang  paling  rendah  pada  kesadaran  manfaat  kebijakan NIK  sebagai  NPWP,  sedangkan  mean  skor  yang  paling  tinggi  yaitu  3,96  pada  pertanyaan    4  (empat)  Saya mengakui  bahwa  kebijakan  NIK  sebagai  NPWP  mempengaruhi  prosedur  administrasi  di  tempat  kerja  saya, menunjukan tingkat pemahaman paling tinggi pada prosedur administrasi di tempat kerja.
No. Pernyataan Pemahaman Kebijakan (Kesadaran Dampak) Pilihan Jawaban Total Mean Skor 1 (STS) 2 (TS) 3 (N) 4 (S) 5 (SS) 1 Saya sadar bahwa kebijakan baru NIK sebagai NPWP akan mengubah cara saya melaporkan pajak. 2,1% 2,1% 23,4% 59,6% 12,8% 100% 3,85 2 Saya menyadari manfaat kebijakan NIK sebagai NPWP terhadap efisiensi kerja saya. 0,0% 2,1% 42,6% 51,5% 4,3% 100% 3,64 3 Saya paham dampak kebijakan NIK sebagai NPWP terhadap tanggung jawab perpajakan saya. 0,0% 2,1% 29,8% 57,4% 10,6% 100% 3,83 4 Saya mengakui bahwa kebijakan NIK sebagai NPWP mempengaruhi prosedur administrasi di tempat kerja saya. 0,0% 8,5% 25,5% 53,2% 12,8% 100% 3,96
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 316 - 325 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1831
Persepsi Manfaat (Pengaruh pada Kepatuhan Pajak) Tabel 5
Hasil Analisis Persepsi Karyawan WNJ.ID tentang Penggunaan (NIK) sebagai (NPWP) pada Persepsi Manfaat (Pengaruh pada Kepatuhan Pajak)
Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer Kuesioner, 2024
Dilihat  dari  tabel  5  pada  pertanyaan  1  (Menurut  saya,  NIK  sebagai  NPWP  akan  mempermudah  saya untuk  mematuhi  peraturan  pajak),  mayoritas  jawaban  responden  yaitu  netral  sebanyak  27,7%  (Skor  3)  dan berkecenderungan  setuju  sebanyak  51,1%  (Skor  4)  dan  cenderung  sangat  setuju  sebanyak  14,9%  (Skor  5) Responden berkecenderungan bahwa mereka memahami alasan di balik integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun masih terdapat jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2,1% (Skor 2) dan cenderung sangat  tidak setuju sebanyak 4,3% (Skor 1), dengan mean skor  3,77.  Pertanyaan  2  (Saya  yakin  bahwa  penggunaan  NIK  sebagai  NPWP  akan  meminimalisir  kesalahan dalam  pelaporan  pajak  saya)  saya  mayoritas  jawaban  responden  yaitu  setuju  sebanyak  53,2%  (Skor  4)  dan cenderung  sangat  setuju  sebanyak  12,8%  (Skor  5).  Responden  berkecenderungan  bahwa  mereka  memahami alasan  di  balik  integrasi  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  menjadi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP), namun masih terdapat jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2,1% (Skor 2) dan cenderung sangat  tidak  setuju  sebanyak  0,0%  (Skor  1), dengan  mean  skor  3,83,  pada  pertanyaan  3  (Saya  percaya  bahwa NIK  sebagai  NPWP  akan  membantu  saya  menghindari  denda  pajak  karena  keterlambatan  atau  kelalaian), mayoritas  jawaban  responden  yaitu  netral  sebanyak  27,7%  (Skor  3)  dan  berkecenderungan  setuju  sebanyak 48,9%  (Skor  4)  dan  cenderung  sangat  setuju  sebanyak  19,1%  (Skor  5)  Responden  berkecenderungan  bahwa mereka  memahami alasan di balik integrasi Nomor Induk  Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun masih terdapat jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 4,3% (Skor 2) dan cenderung sangat tidak setuju sebanyak 0,0% (Skor 1), dengan mean skor 3,96. Pertanyaan 4 (Saya merasa bahwa  NIK  sebagai  NPWP  akan  meningkatkan  transparansi  dalam  proses  pajak  saya)  mayoritas  jawaban responden  yaitu  netral  sebanyak  27,7%  (Skor  3)  dan  berkecenderungan  setuju  sebanyak  53,2%  (Skor  4)  dan cenderung  sangat  setuju  sebanyak  14.9%  (Skor  5)  Responden  berkecenderungan  bahwa  mereka  memahami alasan  di  balik  integrasi  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  menjadi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP), namun masih terdapat jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 0,0% (Skor 2) dan cenderung sangat tidak setuju sebanyak 4,3% (Skor 1), dengan mean skor 3,74.
Hasil mean skor tentang Persepsi Manfaat (Pengaruh pada Kepatuhan Pajak)yang terdiri dari 4 (empat) pertanyaan  dapat  diketahui  bahwa  mean  skor  yang  paling  rendah  yaitu  pertanyaan  4  (empat)  memiliki  mean skor  paling  rendah  yaitu  3,74  pada  pertanyaan  Saya  merasa  bahwa  NIK  sebagai  NPWP  akan  meningkatkan transparansi  dalam  proses  pajak  saya,  menunjukkan  tingkat  pemahaman  yang  paling  rendah  pada  peningkatan transparansi dalam proses pajak, sedangkan  mean skor  yang paling tinggi  yaitu 3,96 pada pertanyaan  3 (tiga) Saya percaya bahwa NIK sebagai NPWP akan membantu saya menghindari denda pajak karena keterlambatan atau  kelalaian,  menunjukan  tingkat  pemahaman  paling  tinggi  pada  menghindari  denda  pajak  karena keterlambatan atau kelalaian.
No. Pernyataan Persepsi Manfaat (Pengaruh pada Kepatuhan Pajak) Pilihan Jawaban Total Mean Skor 1 (STS) 2 (TS) 3 (N) 4 (S) 5 (SS) 1 Menurut saya, NIK sebagai NPWP akan mempermudah saya untuk mematuhi peraturan pajak. 4,3% 2,1% 27,7% 51,1% 14,9% 100% 3,77 2 Saya yakin bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP akan meminimalisir kesalahan dalam pelaporan pajak saya. 0,0% 2,1% 31,9% 53,2% 12,8% 100% 3,83 3 Saya percaya bahwa NIK sebagai NPWP akan membantu saya menghindari denda pajak karena keterlambatan atau kelalaian. 0,0% 4,3% 27,7% 48,9% 19,1% 100% 3,96 4 Saya merasa bahwa NIK sebagai NPWP akan meningkatkan transparansi dalam proses pajak saya. 4,3% 0,0% 27,7% 53,2% 14.9% 100% 3,74
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 316 - 325 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1831
Persepsi Manfaat (Efisiensi dan Kemudahan) Tabel 6
Hasil Analisis Persepsi Karyawan WNJ.ID tentang Penggunaan (NIK) sebagai (NPWP) pada Persepsi Manfaat (Efisiensi dan Kemudahan)
Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer Kuesioner, 2024
Dilihat dari tabel 6 pada pertanyaan 1 (Kebijakan baru ini akan membuat pengurusan  dokumen pajak lebih  cepat  dari  sebelumnya),  mayoritas  jawaban  responden  yaitu  netral  sebanyak  27,7%  (Skor  3)  dan berkecenderungan  setuju  sebanyak  42,6%  (Skor  4)  dan  cenderung  sangat  setuju  sebanyak  25,5%  (Skor  5) Responden berkecenderungan bahwa mereka memahami alasan di balik integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun masih terdapat jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2,1% (Skor 2) dan cenderung sangat tidak setuju sebanyak 2,1% (Skor 1), dengan mean skor  3,94.  Pertanyaan  2  (Saya  berpikir  bahwa  dengan  NIK  sebagai  NPWP,  proses  verifikasi  identitas  untuk urusan pajak akan lebih singkat) saya mayoritas jawaban responden yaitu setuju sebanyak 53,2% (Skor 4) dan cenderung  sangat  setuju  sebanyak  10,6%  (Skor  5).  Responden  berkecenderungan  bahwa  mereka  memahami alasan  di  balik  integrasi  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  menjadi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP), namun masih terdapat jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2,1% (Skor 2) dan cenderung sangat  tidak  setuju  sebanyak  0,0%  (Skor  1),  dengan  mean  skor  3,79,  pada  pertanyaan  3  (Saya  merasa  bahwa penggunaan  NIK  sebagai  NPWP  akan  mengurangi  jumlah  dokumen  yang  perlu  saya  siapkan  untuk  pajak), mayoritas  jawaban  responden  yaitu  netral  sebanyak  27,7%  (Skor  3)  dan  berkecenderungan  setuju  sebanyak 55,3%  (Skor  4)  dan  cenderung  sangat  setuju  sebanyak  8,5%  (Skor  5)  Responden  berkecenderungan  bahwa mereka  memahami alasan di balik integrasi Nomor Induk  Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun masih terdapat jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 4,3% (Skor 2) dan cenderung sangat tidak setuju sebanyak 4,3% (Skor 1), dengan mean skor 3,72. Pertanyaan 4 (Saya percaya bahwa  integrasi  NIK  dan  NPWP  akan  mempermudah  akses  ke  layanan  pajak  online)  mayoritas  jawaban responden  yaitu  netral  sebanyak  27,7%  (Skor  3)  dan  berkecenderungan  setuju  sebanyak  57,4%  (Skor  4)  dan cenderung  sangat  setuju  sebanyak  12,8%  (Skor  5)  Responden  berkecenderungan  bahwa  mereka  memahami alasan  di  balik  integrasi  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  menjadi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP), namun masih terdapat jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2,1% (Skor 2) dan cenderung sangat tidak setuju sebanyak 0,0% (Skor 1), dengan mean skor 3,78.
Hasil  mean  skor  tentang  Persepsi  Manfaat  (Efisiensi  dan  Kemudahan)  yang  terdiri  dari  4  (empat) pertanyaan dapat diketahui bahwa mean skor yang paling rendah yaitu pertanyaan 3 (tiga) memiliki mean skor paling  rendah  yaitu  3,72  pada  pertanyaan  Saya  merasa  bahwa  penggunaan  NIK  sebagai  NPWP  akan mengurangi  jumlah  dokumen  yang  perlu  saya  siapkan  untuk  pajak,  menunjukkan  tingkat  pemahaman  yang paling rendah pada peningkatan transparansi dalam proses pajak, sedangkan mean skor yang paling tinggi yaitu 3,94  pada  pertanyaan    1  (satu)  Kebijakan  baru  ini  akan  membuat  pengurusan  dokumen  pajak  lebih  cepat  dari sebelumnya, menunjukan tingkat pemahaman paling tinggi pada menghindari denda pajak karena keterlambatan atau kelalaian.
No. Pernyataan Persepsi Manfaat (Efisiensi dan Kemudahan) Plihan Jawaban Total Mean Skor 1 (STS) 2 (TS) 3 (N) 4 (S) 5 (SS) 1 Kebijakan baru ini akan membuat pengurusan dokumen pajak lebih cepat dari sebelumnya. 2,1% 2,1% 27,7% 42,6% 25,5% 100% 3,94 2 Saya berpikir bahwa dengan NIK sebagai NPWP, proses verifikasi identitas untuk urusan pajak akan lebih singkat. 0,0% 2,1% 34,0% 53,2% 10,6% 100% 3,79 3 Saya merasa bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP akan mengurangi jumlah dokumen yang perlu saya siapkan untuk pajak. 4,3% 4,3% 27,7% 55,3% 8,5% 100% 3,72 4 Saya percaya bahwa integrasi NIK dan NPWP akan mempermudah akses ke layanan pajak online. 0,0% 2,1% 27,7% 57,4% 12,8% 100% 3,87
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 316 - 325 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1831

## KESIMPULAN
Pemahaman  yang  mendalam  tentang  bagaimana  karyawan  WNJ.ID  mempersepsikan  kebijakan perubahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dilakukan dengan memahami  persepsi  karyawan,  sehingga  dapat  di  identifikasi  potensi  hambatan,  keuntungan,  dan  dampak implementasi kebijakan ini. Kesimpulan yang dapat ditarik mengenai tingkat pemahaman dan persepsi manfaat integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dapat disimpulkan bahwa:  Tingkat  kesadaran  karyawan  WNJ.ID  terkait  peraturan  pemerintah  yang  menetapkan  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK)  sebagai  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  diperoleh  rata-rata  skor  untuk  setiap  sub variabel  yang  menggambarkan  tingkat  pemahaman,  kesadaran  dampak,  persepsi  manfaat,  efisiensi,  dan kemudahan  terkait  kebijakan  baru  NIK  sebagai  NPWP.  Secara  keseluruhan,  rata-rata  skor  keseluruhan  adalah 3,83,  menunjukkan  tingkat  pemahaman  dan  persepsi  yang  cukup  positif  terhadap  kebijakan  ini.  Pengetahuan karyawan  WNJ.ID  tentang  prosedur  perubahan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  menjadi  Nomor  Pokok Wajib Pajak (NPWP) rata-rata skor adalah 3,82, menunjukkan bahwa karyawan memiliki pemahaman yang baik tentang proses ini.
Faktor-faktor  yang  mungkin  menjadi  hambatan  dalam  implementasi  perubahan  Nomor  Induk  Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di lingkungan WNJ.ID dari rata-rata skor yang relatif tinggi dalam  sub  variabel  yang  berkaitan  dengan  pemahaman,  kesadaran  dampak,  dan  persepsi  manfaat,  dapat disimpulkan bahwa karyawan WNJ.ID cenderung memiliki sikap positif terhadap kebijakan baru ini.

## SARAN
Saran yang mungkin diberikan adalah untuk lebih fokus pada meningkatkan pemahaman tentang kebijakan ini, serta untuk  mengidentifikasi  dan  mengatasi hambatan  yang  mungkin  timbul  selama implementasi, agar proses ini dapat berjalan lebih lancar dan efisien, yaitu:
1. Meningkatkan Pemahaman Kebijakan dalam Tingkat Pengetahuan tentang Mengerti alasan integrasi NIK jadi NPWP  dan  Menyadari  perbedaan  NIK  dan  NPWP  sebelum  dan  sesudah  kebijakan  baru,  dapat  dilakukan pelatihan  dan  workshop  yang  fokus  pada  menjelaskan  alasan  di  balik  integrasi  NIK  menjadi  NPWP  dan menggali  perbedaan  antara  NIK  dan  NPWP  sebelum  dan  sesudah  kebijakan  baru.  Materi  pelatihan  dapat disusun dengan jelas dan disertai contoh kasus untuk memperjelas konsep.
2. Meningkatkan Pemahaman Kebijakan dalam Kesadaran Dampak tentang Menyadari manfaat kebijakan NIK sebagai  NPWP  terhadap  efisiensi  kerja,  dapat  dilakukan  melalui  pengenalan  dan  sosialisasi  terkait  manfaat konkrit dari kebijakan NIK sebagai NPWP,  mencakup presentasi yang menyoroti bagaimana penggunaan NIK sebagai NPWP dapat menghemat waktu dan sumber daya, serta membantu dalam peningkatan efisiensi proses kerja sehari-hari.
3. Meningkatkan Persepsi Mamfaat dalam Pengaruh pada Kepatuhan Pajak tentang  NIK sebagai NPWP akan mempermudah  mematuhi  peraturan  pajak  dan  NIK  sebagai  NPWP  akan  meningkatkan  transparansi  dalam proses pajak, dapat dilakukan melalui kampanye komunikasi yang menekankan betapa pentingnya NIK sebagai NPWP  dalam  memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  pajak,  bisa  melalui  penggunaan  materi  promosi  yang menyoroti  kemudahan  dalam  mematuhi  peraturan  pajak  dengan  menggunakan  NIK  sebagai  NPWP,  serta bagaimana hal ini dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam proses pajak.
4.  Meningkatkan  Persepsi  Mamfaat  dalam  Efisiensi  dan  Kemudahan  tentang  verifikasi  identitas  untuk  pajak akan  lebih  cepat  Dengan  NIK  sebagai  NPWP, dan  Penggunaan  NIK  sebagai  NPWP  akan  mengurangi  jumlah dokumen  yang  harus  disiapkan  untuk  pajak,  dapat  dilakukan  melalui  penyediaan  sumber  daya  dan  dukungan yang memudahkan proses verifikasi identitas untuk pajak dengan menggunakan NIK sebagai NPWP. Perlu ada upaya  untuk  mengedukasi  karyawan  tentang  bagaimana  penggunaan  NIK  sebagai  NPWP  dapat  mengurangi beban administrasi terkait persiapan dokumen pajak.
5.  Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  terkait  dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  persepsi karyawan pada penerapan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmoni sasi peraturan perpajakan serta dapaknya terhadap kesadaran pembayaran pajak terutama terkait dengan penggunaan NIK sebagai NPWP.

## DAFTAR PUSTAKA
Chelsya,  dan  Verawati,  2023. Persepsi  Mahasiswa  terhadap  Peraturan  Pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  dan  Dampaknya  terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak . Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. Vol. IX No. 1, hal. 102-117. Palalangan, Citra Alfa Esi, Omega Avriella, Cindi Septiani, Sherlina Mike, dan Carolus Askikarno, 2023. Penerapan Sistem Single Identity Number  setelah  Pemberlakuan  Peraturan  NIK  menjadi  NPWP .  Jurnal  Akuntansi,  Keuangan  dan  Auditing.  Vol.  4  No.  1,  hal. 171-182.
Kusmono Even Gio Lumban Tobing, 2022. Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK menjadi NPWP . Jurnal Pajak Indonesia. Vol. 6, No. 2, hal. 183-193.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 316 - 325 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1831
Agustianto, Fachrul Rozy Ramadhan Bachmid, dan Jiwa Pribadi, 2023. Analisis Ekstensifikasi Pajak atas Kebijakan NIK menjadi NPWP dalam  Rangka  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bekasi  Barat  Tahun  2022 .  Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol. 3, No. 6, hal. 709-717.
Faizin, Firdaus, Achmad Fahruddin, Totok  Adhi Prasetyo, Zanwar  Anwari,  dan Moch. Khoirul, 2023. Sosialisasi Pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). MAYARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 1, No. 2, hal. 61-70.
Suyarti,  Imelda  Sinaga,  Andy  Fitriyadi  Dharma  Tilaar,  dan    Sri,  2023. Pendampingan  Pengisian  dan  Pelaporan  SPT  Tahunan  Orang Pribadi dan Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP pada PMKM Prima Indonesia . NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 2, No. 2, hal. 138-143. Fajriana, Indriyani dan Icha, 2023. Analisis Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Administrasi dan E-registration terhadap Persepsi Wajib Pajak . Jurnal Multi Data Palembang (MDP) Student Conference (MSC) 2023 . Vol. 2, No. 2, hal. 250-256. Suryaputra,  Jenniver  dan  Verawati,  2023. Analisis  Persepsi  Masyarakat  Kota  Bandung  terkait  Prinsip  Kesederhanaan  dan  Kemanfaatan Pengintegrasian NIK dan NPWP dalam Mewujudkan Single Identity Number di Indonesia . Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 7, No. 3, hal. 21507-21516.
Wiratna, Tjandra Wasesa, Heri Toni Hendro Pranoto, Diana Zuhroh, Sutini Sutini dan Wiratna, 2023. Pentingnya Pemadanan NIK – NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi serta Tata Cara Validasinya . Jurnal Ilmiah Akutansi. Vol. 4, No. 2, hal. 102-116.
Hapsari,  Mei  Rani  Amalia,  Sri  Murdiati,  Tri  Sulistyani,  Yuniarti  Herwinarni,  Amirah,  Agnes  Dwita  Susilawati,  Agustina  Handayani  dan Briliani  Dwi,  2023. Edukasi  Modernisasi  Administrasi  Pajak  NIK  menjadi  NPWP . Communnity  Development  Journal .  Vol.  4 No. 4, hal. 8455-8461. Panjaitan  Muan  Ridhani,  2022. Fungsional  Penyuluh  Pajak  Ahli  Muda,  Kantor  Wilayah  DJP  Sumatera  Utara  I .  Juremi:  Jurnal  Riset Ekonomi. Vol. 2 No. 3, hal. 259-264.
Setiawan,  Septa  Dwi  Guna  dan  Hendra,  2022. Analisis  Framing  pada  Pemberitaan  NPWP  diganti  NIK  dalam  Media  Massa  Online republika.co.id dan merdeka.com . Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 6, No. 1, hal. 3917-3925. Widodo, Titin Fachriah Nur dan Arie, 2022. Challenges of Using NIK as a Tax Payer Identity . Journal Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) . Vol. 83, No 6, hal. 1-7. Tjahjadi,  Tony  Sudirgo,  Gilbertus  Brian,  dan  Lydia  Suryani,  2023. Pengenalan  Perubahan  NPWP  menjadi  NIK  bagi  Siswa-Siswi  SMA . Jurnal Serina Abdimas. Vol. 1, No. 3, hal. 1190-1997.
Sinaga,  Victoria  Ari  Palma  Akadiati,  Agnes  Susana  Merry  Purwati  dan  Imelda,  2022. Pendampingan  dan  Edukasi  Penyampaian  SPT Tahunan Secara Elektronik pada SMP Xaverius 3 Bandar Lampung . Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat.  Vol. 1, No. 4, hal. 609-615.

## Buku
Suripto, Jemmy J. Pietersz, Benjamin Carel Picauly, Widaryanti, Andi Yusuf Katili, Mersy Yoslin Ririhena, Made Dwi Ferayani, Mertyani Sari  Dewi,  Moh.  Faisol,  Nia  Kurniati,  Amelia  Sandra,  Galih  Wicaksono,  Hilda  Salman  Said  dan  Gandy  Wahyu  Maulana Zulma. 2021. Perpajakan Teori dan Praktik . Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama). Syarifudin Akhmad. 2018. Buku Ajar Perpajakan . Kebumen: STIE Putra Bangsa. Wijayani,  Nita  Andriyani  Budiman,  Sri  Mulyani  dan  Dianing  Ratna.  2019. Perpajakan .  Jawa  Tengah: Badan  Penerbit  Universitas  Muria Kudus.
Kristanto Septian Bayu. 2019. Perencanaan dan Pemeriksaan Pajak . Jakarta: Ukrida Press. Ulum, Maria Lapriska Dian Ela Repita, Aprilia Puspasari, Dede Mustomi dan Khoirul. 2022. Perpajakan . Yogyakarta: Expert . Haeruddin dan Agus Salim, HR. 2019. Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia) . Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi.
Dara,  Abdul  Halim,  Icuk  Rangga  Bawono  dan  Amin.  2020. Perpajakan:  Konsep,  Aplikasi,  Contoh,  dan  Studi  Kasus .  Jakarta:  Salemba Empat. Direktorat P2Humas DJP. 2021. Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Edisi Perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 . Jakarta: DJP. Sibagariang, Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani. 2020. Perpajakan (Teori dan Aplikasi) . Cetakan Pertama. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. Sumarsan Thomas. 2022. Hukum Pajak . Jakarta: CV. Campustaka.