SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

## ANALISIS DHAMAN (GANTI RUGI) BAGI NASABAH WANPRESTASI DALAM PERBANKAN SYARIAH
(Study Pada Pembiayaan Murabahah )
Siti Hayati* *Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta e-mail: Shayati070@gmail.com
Abstrak : Sektor  perbankan  syariah  di  Indonesia  terus  menunjukkan  perkembangan  yang pesat. Hingga kini jenis pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh prinsip jual beli dengan  akad murabahah yang  diketahui  sangat  minim  resiko,  namun  tidak  menutup kemungkinan gagal bayar atau wanprestasi dapat dihindari. Salah satu bentuk perlindungan dalam  syariat  Islam  terhadap  wanprestasi  adalah  adanya  mekanisme dhaman (pemberian ganti  rugi)  kepada  pihak  yang  hak-haknya  dilanggar.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  sejarah  dengan  sumber  data  kepustakaan.  Hasil penelitian  ini  menyatakan  bahwa  bank  berhak  memberikan  sanksi  kepada  nasabah  yang terbukti  mampu  bayar  namun  melakukan  tunggakan  atas  pembayaran  angsuran  dan/atau wanprestasi  atas  setiap  ketentuan  yang  telah  disepakati  dalam  kontrak.  Sanksi  yang  dapat diterapkan  adalah  berupa  denda (ta’zir) dan/atau  ganti  rugi (dhaman) .  Bank  dapat menerapkan salah satu atau keduanya kepada nasabah wanprestasi, dan tidak langsung serta merta  diadakannya  penyitaan  atau  pelelangan  barang  angunan,  namun  sebelum  itu  pihak bank  syariah  terlebih  dahulu  menawarkan  restrukturisasi  kepada  nasabah.  Namun  kalau memang  nasabahnya  dengan  sengaja  memanfaatkan kondisi  seperti  ini,  maka  pihak  bank syariah  dapat  mengenakan  sanksi  berupa  ganti  rugi  kepada  nasabahnya.  Terkait  beberapa ketentuan  mengenai  ganti  rugi  ini  telah  ditatur  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi ( dhaman).
Kata kunci : Murabahah , Wanprestasi, Ganti Rugi, Perbankan Syariah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu
negara dengan penduduk Muslim terbesar  di  dunia.  Hal  ini  merupakan salah satu faktor
pendorong meningkatnya  kinerja  industri  syariah termasuk didalamnya  perbankan syariah. Secara  umum  jenis  pembiayaan  pada bank  syariah  terbagi  dalam  tiga  prinsip, yaitu  prinsip  bagi  hasil,  sewa-menyewa atau  jasa,  dan  prinsip  jual  beli  yang menggunakan  akad  seperti murabahah, salam, istishna .  Sampai  saat  ini  jenis pembiayaan  perbankan  syariah  masih didominasi  oleh  prinsip  jual  beli  dengan akad murabahah khususnya  hal  ini disebabkan oleh beberapa faktor, dari sisi penawaran  bank  syariah  pembiayaan murabahah dinilai lebih minim resikonya dibandingkan  dengan  jenis  pembiayaan bagi  hasil.  Selain  itu  pengembalian  yang telah  ditentukan  sejak  awal  juga memudahkan bank syariah dalam memprediksi  keuntungan  yang  akan diperoleh (Yaya et.al, 2014:160). Adanya  penyaluran  dana  dengan jumlah  besar,  tidak  dapat  dipungkiri  hal tersebut akan menimbulkan resiko terkait dengan  pengembalian  dana  modal  yang digunakan  oleh  entitas  tersebut.  Gagal bayar atau wanprestasi merupakan resiko yang  dialami  bank  syariah  dalam melakukan  pembiayaan,  yang  mana resiko  tersebut  harus  diminimalisir  demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Adapun  akibat  dari  wanprestasi  itu biasanya  dapat  dikenakan  sanksi  ganti, pembatalan  kontrak,  peralihan  resiko, maupun membayar biaya perkaranya.
Hal ini tentunya sangat kontradiktif  dengan  syariah  Islam  yang sangat  melindungi  kepentingan  semua pihak  yang  bertransaksi,  baik  untuk lembaga  keuangan  syariah  maupun nasabah,  sehingga  tidak  boleh  ada
satupun  pihak  yang  dirugikan  hak- haknya.
Istilah Dhaman merupakan bentuk ganti  rugi  atas  biaya-biaya  riil  yang  telah dikeluarkan  oleh  bank  syariah  karena terjadinya proses perpanjangan pembayaran  atau restrukturisas i yang diakibatkan karena cidera janji (wanprestasi)  yang  dilakukan  nasabah. Restrukturisasi  pembiayaan  hanya  boleh dikenakan  atas  kondisi  nasabah  yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran  kemudian  terdapat  sumber pembayaran  angsuran  yang  jelas  dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
Konsep dhaman berbeda  dengan ta’zir , walaupun prosesnya  terjadi karena adanya  kesamaan,  yaitu  sama-sama karena  kelalaian  dengan  menunda-nunda pembayaran.  Dalam ta‟zir (denda)  dana yang  dikumpulkan  tersebut  masuk  ke dalam  dana  sosial,  dan  biasanya  sudah ada  dalam  perjanjian  dan  besarnya  pun telah  ditentukan  bukan  karena  kasus force  majeur .  Sedangkan dhaman (ganti rugi) dananya masuk sebagai pendapatan bank  dan  besarannya  pun  ditentukan sesuai  dengan  kerugian  riilnya  serta bukan  karena  kehilangan  kesempatan atau time  value  of  money .    Adapun  fatwa yang mengatur kedua hal ini pun berbeda, untuk  ta’zir  diatur  dalam  fatwa  MUI nomor  17  tahun  2000  Tentang  Sanksi Ta’zir,  berdasarkan  fatwa  tersebut, nasabah  yang  lalai  bisa  dikenakan  denda atau ta‟zir .  Sedangkan  untuk  dhaman diatur dalam Fatwa No.43/DSNMUI/VIII/2004  Tentang  Ganti Rugi (Dhaman).
Dhaman atau  ganti  rugi ini memberikan pembelajaran kepada nasabah  pembiayaan  yang  nakal,  serta dapat  membantu  bank  syariah  untuk mendorong  nasabah  agar  melunasi kewajibannya  tepat  waktu.  Karena
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
apabila  perpanjangan  pembayaran  atau jatuh  tempo  terjadi,  hal  ini  akan berdampak kepada
penurunan kolektibilitas, sehingga pencadangan penghapusan  aktiva  produktif  akan meningkat. Melalui latar belakang di atas, penulis  tertarik  untuk  mengetahui  lebih jauh mengenai  proses dhaman dalam bank syariah, khususnya dalam pembiayaan murabahah .

## TINJAUAN PUSTAKA
Murabahah Murabahah adalah  akad  jual  beli barang  dengan  harga  jual  sebesar  biaya perolehan  ditambah  keuntungan  yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan  biaya  perolehan  barang tersebut  kepada  pembeli.  Definisi  ini menunjukkan
bahwa transaksi murabahah  tidak  harus  dalam  bentuk pembiayaan  tangguh  (kredit),  melainkan dapat  juga  dalam  bentuk  tunai  setelah menerima  barang,  ditangguhkan  dengan mencicil  setelah  menerima  barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus  dikemudian  hari  ((Yaya et.al, 2014:160).

## Wanprestasi
Wanprestasi  berasal  dari  bahasa Belanda,  yang  artinya  prestasi  buruk. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi  adalah  suatu  keadaaan  yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur  tidak  dapat  memenuhi  prestasi yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian dan  bukan  dalam  keadaan  memaksa (Salim, 2006:99).
Wanprestasi disebabkan oleh beberapa  faktor  antara  lain  dari  sisi debitur  yaitu  adanya  itikad  tidak  baik, menurunnya  usaha  debitur,  pengelolaan usaha yang kurang baik, dan penggunaan pembiayaan  yang  kurang  dengan  tujuan semula.
Ganti Rugi ( Dhaman ) Secara etimologis, dhaman memiliki  makna  yang  cukup  beragam, seperti    menanggung,  tanggung  jawab, dan  kewajiban.  Dalam  kamus Lisan  al- 'Arab, Ibnu  Manzur  menjelaskan  bahwa semua  makna dhaman terkonsentrasi pada  jaminan,  penanggungan  atau garansi.  Makna  yang  tak  jauh  berbeda juga  ditemukan  dalam  kamus al-Muhith yang  mengartikan dhaman dengan  ganti rugi (Mth, 2007:97-120).
Dalam  term  fiqh, dhaman juga dimaknai beragam, Imam Ghazali misalnya  memaknai dhaman dengan “ luzumu  rad  al-syayy'  awu  badaluhu  bil mitsli  awu  bil  qimati (keharusan mengganti  suatu  barang  dengan  barang yang  sama  atau  sepadan  dengan  nilai jualnya).   Al-Hamawy pensyarah Kitab Al- Asybah  wa  Al-Nazair karya  Ibn  Nujaim mengatakan  bahwa dhaman adalah ibâratun  an  raddi  misli  al-hâlik  awu qimatuhu (mengganti  barang  yang  rusak dengan  barang  yang  sama  atau  yang sepadan dengan nilai jualnya). Sedangkan as-Syaukani  mengatakan  bahwa dhaman adalah ibaratun  an  garamati  al-tâlif (mengganti barang yang rusak).
Fatwa Tentang Ganti Rugi ( Dhaman ) Penerapan  Fatwa  DSN-MUI  No. 43/DSN-MUI/VIII/2004  Tentang  Ganti Rugi,  dalam  hal  ini  terdapat  beberapa ketentuan  umum  mengenai dhaman antara lain sebagai berikut:
a. Ganti  rugi  ( dhaman )  hanya  boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja  atau  karena  kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang  dari  ketentuan  akad dan menimbulakan kerugian pada pihak lain.
b. Kerugian  yang  dapat  dikenakan dhaman sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  1  adalah  kerugian  riil
yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
c. Kerugian  riil  sebagaimana  yang dimaksud  ayat  2  adalah  biaya- biaya  riil  yang  dikeluarkan  dalam rangka  perhitungan  hak  yang seharusnya dibayarkan.
d. Besar  ganti  rugi  ( dhaman )  adalah sesuai  dengan  nilai  kerugian  riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan  akan  terjadi  karena adanya  peluang  yang  hilang ( opportunity  loss atau al-furshah al-dha-I’ah ).
e. Ganti  rugi  ( dhaman )  hanya  boleh dikenakan  pada  transaksi  (akad) yang  menimbulkan  utang  piutang ( dain ),  seperti Salam , Istishna , serta Murabahah dan Ijarah .
f. Dalam  akad Mudharabah dan Musyarakah ,  ganti  rugi  hanya boleh  dikenakan  oleh shahibul maal atau  salah  satu  pihak  dalam Musyarakah apabila bagian keuntungannya  sudah  jelas  tetapi tidak  dibayarkan  (Umam,  2016: 224-225).
Selanjutnya  beberapa  ketentuan khusus terkait dhaman antara lain:
a. Ganti  rugi  yang  diterima  dalam transaksi  di  lembaga  keuangan syariah  dapat  diakui  sebagai  hak (pendapatan)  bagi  pihak  yang menerimanya.
b. Jumlah  ganti  rugi  besarnya  harus tetap  sesuai  dengan  kerugian  riil dan  tata  cara  pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
c. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
d. Pihak yang cedera janji bertanggung  jawab  atas  biaya perkara  dan  biaya  lainnya  yang
timbul  akibat  proses  penyelesaian perkara.
Dalam Fatwa DSN-MUI No.43/DSN MUI/VIII/2004  Tentang  Ganti  Rugi ( dhaman )  menyebutkan  bahwa  besaran ganti  rugi    hanya  dapat  dikenakan  sesuai dengan nilai kerugian riil ( real loss ) yang pasti  dialami  dalam  transaksi  tersebut dan  bukan  kerugian  yang  diperkirakan akan  terjadi  ( potential  loss )  karena adanya  peluang  yang  hilang  ( opportunity loss atau alfurshah adh-dhai‟ah ).

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  -  kualitatif  dengan pendekatan  sejarah  dengan  sumber  data kepustakaan.  Kajian  ini  akan  mengkaji lebih  jauh  tentang  penerapan  dhaman yang  terdapat  didalam  pembiayaan murahabah pada perbankan syariah.

## PEMBAHASAN
Bank  dapat  memberikan  sanksi kepada  nasabah  yang  terbukti  mampu bayar  namun  melakukan  tunggakan  atas pembayaran  angsuran  dan  /  atau wanprestasi  atas  setiap  ketentuan  yang telah  disepakati  dalam  kontrak.  Sanksi yang  dapat  diterapkan  adalah  berupa denda (ta’zir) dan/atau  ganti  rugi (dhaman) dalam  hal  ini  bank  syariah dapat  menerapkan  salah  satu  atau keduanya.
Denda  atas  tunggakan (ta’zir) harus  diperuntukkan  sebagai  dana  sosial atau dana kebajikan, sementara ganti rugi (dhaman) dapat diakui sebagai pendapatan  dalam  pembukuan  bank syariah.  Denda  atas  tunggakan  (ta’zir) hanya  dikenakan  kepada  nasabah  jika nasabah  terbukti  lalai  atas  kewajiban pembayaran angsurannya. Kelalaian nasabah  didefinisikan  sebagai  kesalahan yang  dilakukan  oleh  nasabah  dalam  hal
keterlambatan pembayaran
atas pembiayaan yang diberikan. Kepada nasabah wanprestasi, pihak  bank  syariah  tidak  langsung  serta merta melakukan penyitaan atau pelelangan  barang  agunan.  Namun  pihak bank  syariah  terlebih  dahulu  memanggil nasabah  yang  melakukan  wanprestasi untuk  dimintai  keterangan  terkait  sebab nasabah  tidak  melakukan  pembayaran kewajiban.  Jika  dalam  hal  ini  nasabah masih mempunyai itikad baik, maka pihak bank syariah akan menawarkan kebijakan restrukturasi  atau  perpanjangan  jangka waktu  pembayaran  kepada  nasabah. Sehingga  dalam  hal  ini  pihak  nasabah masih  dapat  memenuhi  konsekuensi dalam memenuhi  kewajibannya terhadap bank syariah.
Dalam  kebijakan  restrukturisasi pada  pembiyaan murabahah ,  nasabah bank  syariah  tidak  boleh  dikenakan sanksi berupa late or default payment , hal ini karena transaksi murabahah merupakan  transaksi  syariah  yang berdasarkan pada jual beli, bukan berupa pinjaman  dengan imbalan  bunga.  Namun jikalau  memang  diketahui  nasabahnya dengan  sengaja  memanfaatkan kondisi seperti  ini,  maka  pihak  bank  syariah dapat  mengenakan  sanksi  berupa  ganti rugi terhadap nasabah tersebut.
Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 telah menetapkan beberapa standar ketentuan  terkait  pembebanan  ganti  rugi (dhaman) pada  produk murabahah kepada nasabah yaitu:
1. Ganti  rugi  dikenakan  kepada nasabah  yang  memang  sengaja atau  karena  lalai  melakukan sesuatu  yang  menyimpang  dari akad  dan  mengakibatkan  kerugian pada Bank.
2. Besarnya  ganti  rugi  yang  dapat diakui  sebagai  pendapatan  bank adalah  sesuai  dengan  kerugian  riil
(real  loss) dan  bukan  kerugian  yang diperkirakan  akan  terjadi (potential loss) .
3. Bank hanya dapat mengenakan ganti rugi  pada  keuntungan  bank  yang sudah  jelas  tidak  dibayarkan  oleh nasabah.
4. Klausul  ganti  rugi  harus  ditetapkan secara  jelas  dalam  akad  dan dipahami oleh nasabah.
5. Penetapan  ganti  rugi  atas  kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan  antara  bank  dan nasabah.
Dalam    penerapan dhaman pihak bank  syariah  menetapkan  kebijakan- kebijakan  yang  telah  sesuai  dengan syariat  Islam.  Akan  tetapi  dalam menetapan  ganti  rugi  perbankan  syariah menggunakan  kebijakan  yang  cenderung memberikan  kesulitan  kepada  nasabah, dimana  di  sisi  lain  biaya  ganti  rugi  yang dikenakan kepada nasabah dapat dikatakan  memberatkan  pihak  nasabah, karena  dalam  kasus  nasabah  yang mengalami force  majour seharusnya nasabah tidak boleh dikenakan ganti rugi melainkan  memberikan  kemudahan  bagi nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya.
Sesuai  dengan  firman  Allah  Swt dalam  Surah  Al-Baqarah  ayat  280  yang berbunyi:
ْاوُقَّدَصَت نَأ َو ٖٖۚة َرَسۡيَم  ٰىَلِإ ٌة َرِظَنَف  ٖة َر ۡسُع وُذ  َناَك نِإ َو َنوُمَلۡعَت  ۡمُتنُك نِإ  ۡمُكَّل  ٞرۡيَخ ٠٨٢ Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu)  dalam  kesukaran,  Maka  berilah tangguh  sampai  Dia  berkelapangan.  Dan menyedekahkan  (sebagian  atau  semua utang)  itu,  lebih  baik  bagimu,  jika  kamu mengetahui”.
Ayat  di  atas  memberikan  makna bahwa  jika  ada  pihak  yang  berhutang sedang  dalam  kesulitan,  maka  berilah  ia tempo  waktu  sampai  dia  sanggup membayar hutangnya, dan sebaliknya bila
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
yang berhutang dalam keadaan lapang, ia wajib segera membayar hutangnya.
Persoalan  yang  menimpa  nasabah mengharuskan  membayar  ganti  rugi adalah  menurunnya  kemampuan  bayar nasabah.  Hal  ini  tentunya  sangat kontradiktif  dengan  syariah  Islam  yang sangat  melindungi  kepentingan  semua pihak  yang  bertransaksi,  baik  lembaga keuangan  syariah  maupun  nasabah, sehingga  tidak  boleh  ada  satupun  pihak yang dirugikan hak-haknya.
Sehingga  dapat  diketahui  bahwa ganti  rugi  hanya  dapat  dibebankan kepada  debitur  yang  ingkar  janji  dan menimbulkan  kerugian  pada  kreditur. Oleh karena itu, adanya aturan hukum ini sangat  membantu  untuk  melindungi kepentingan  pihak  dimaksud  (kreditur) dengan  membebankan  tanggung  jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang memungkiri janjinya (debitur).

## SIMPULAN
Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa, wanprestasi  merupakan  kasus  yang umum  dijumpai  pada  pembiayaan  yang terdapat  di  perbankan  syariah.  Pada kasus seperti ini pihak bank syariah dapat memberikan sanksi kepada nasabah yang terbukti mampu bayar namun melakukan tunggakan  atas  pembayaran  angsuran dan  /  atau  wanprestasi  atas  setiap ketentuan  yang  telah  disepakati  dalam kontrak.  Sanksi  yang  dapat  diterapkan adalah  berupa  denda (ta’zir) dan/atau ganti  rugi (dhaman) .  Bank  dapat menerapkan  salah  satu  atau  keduanya. Untuk denda atas tunggakan (ta’zir) harus diperuntukkan  sebagai  dana  sosial  atau dana  kebajikansementara  ganti  rugi (dhaman)
dapat
diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan bank.
Kemudian  kepada  nasabah  yang  telah melakukan  wanprestasi  pihak  bank syariah  akan  melakukan  pemanggilan
kepada nasabah yang memiliki tunggakan untuk  mengetahui  alasan  apa  yang menyebabkan  nasabah  tersebut  tidak memenuhi  kewajibannya.  Selanjutnya pihak  bank  syariah  akan  memberikan alternatif  berupa  kebijakan  restrukturasi atau  perpanjangan  tempo  pinjaman kepada  nasabahnya  hingga  nasabah  yang mengalami  wanprestasi  dapat  melunasi kewajibannya.
Dalam hal restrukturisasi pembiayaan murabahah ,  nasabah  bank  syariah tidak boleh  dikenakan  sanksi late  or  default payment ,  karena  transaksi murabahah adalah  prinsip  syariah  berdasarkan  jual beli,  bukan  pinjaman  dengan imbalan bunga,  beberapa  ketentuan  mengenai ganti  rugi  ini  telah  ditatur  dalam  Fatwa Dewan  Syariah Nasional  MUI  Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004  tentang  Ganti Rugi ( Dhaman).

## DAFTAR RUJUKAN
Mth,  Asmuni.  (2007).  Teori  Ganti  Rugi (Dhaman)  Perspektif  Hukum  Islam. Millah Vol. 6  No. 2. Salim  H.S.  (2006). Hukum  Kontrak Teori dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
Umam,  Khotibul.  (2016). Perbankan
Syariah:
Dasar- dasar dan Dinamika Perkembangannya. Jakarta: Rajawali Pers. Yaya,  Rizal,  Aji  Erlangga  Martawireja, Ahim Abdurahim. (2014). Akuntansi Perbankan Syariah.
Jakarta Selatan: Salemba Empat.