Alasan Calon Pengantin Tentang Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Ditinjau Dari Hukum Islam
Nahariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar, Indonesia
E-mail* nahariahtapeng61@gmail.com

## Abstract
Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyak terjadi perkawinan dibawah umur dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan  calon  suami  istri  tersebut  ingin  segera  melakukan  perkawinan.  Adapun rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  1)  Faktor  apa  sajakah  bagi  pasangan  calon pengantin  tentang  Dispensasi  Nikah  di  Bawah  Umur  di Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Tamalanrea? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  penelitian  kualitatif,  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan  bahwa  :  1)  Faktor  apa  sajakah  bagi  pasangan  calon  pengantin  tentang Dispensasi  Nikah di  Bawah  Umur  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Tamalanrea,  calon mempelai  pria  maupun  wanita  tidak  bisa  melangsungkan  perkawinan  karena  faktor  usia mereka  yang  belum  mencapai  batas  minimal  yang  telah  ditetapkan  dalam  Pasal  7  ayat  1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi nikah ini disebabkan oleh beberapa faktor. a) faktor ekonomi, b) hamil luar nikah,c) tertangkap zina (terkena hukum adat cuci kampung). 2) Dispensasi Nikah Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Tamalanrea  Kota  Makassar  menurut  Hukum  Islam  pada  dasarnya  adalah mubah (sah), namun hukumnya bisa menjadi makruh karena faktor ekonomi, bisa menjadi wajib karena faktor tertangkap zina, serta bisa menjadi haram karena faktor hamil di luar nikah jika laki- laki yang menikahi wanita tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya.
Kata Kunci: Dispensasi, Pernikahan, di  Bawah Umur
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan hal yang bukan main-main yang  harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, undang-undang benar- benar mengatur siapa saja orang yang berhak memasuki jenjang perkawinan. melalui Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan,  Hukum  membatasi  bolehnya  melaksanakan  perkawinan  bagi  calon suami istri yang sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
Hal  tersebut  berarti  bahwa  perkawinan  di  bawah  umur-umur  tersebut  dilarang kecuali ada penyimpangan yang sifatnya darurat.
Undang-undang  tersebut dimaksudkan  agar  tidak  terjadi  kerusakan  rumah  tangga akibat  umur para calon mempelai yang masih terlalu dini yang notabene masih berjiwa labil  dan juga  untuk  menjaga  kesehatan  reproduksi  mereka  (Ramulyo,1996).Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria yang berusia dibawah 19 tahun dengan  seorang  wanita  yang  berusia  dibawah  16  tahun  dan  bertentangan  dengan  UU Perkawinan pasal 7 ayat 1  : Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Apabila perkawinan dibawah umur harus  dilaksanakan  maka  calon  pengantin  harus  mengajukan  dispensasi  dariPengadilan Agama  setempat  sesuai  dengan  UUP  Nomor  1  tahun  1974  pasal  7 (2):  Dalam  hal penyimpangan  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  dapat  minta  dispensasi  kepada  Pengadilan  atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
Perkawinan  merupakan  impian  semua  orang  di  dunia.  Kehidupan  bersama  dan bahagia dalah harapan dalam perkawinan. Perkawinan menurut istilah Imu Fiqih dipakai perkataan “Nikah” dan perkataaan “Ziwaaj”. Nikalah menurut arti sebenarnya ialah “Dham” yang  berarti  menghimpit,  menindih atau  berkumpul,  sedang  arti  kiasnya  ialah  “wathaa” yang berarti setubuh atau “Akad” yang berarti mengadakan penjanjian pernikahan. Sejalan pendapat diatas  menurut  Sajuti  Thalib  perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  yang  kuat dan  kokoh  untuk  hidup  bersama  secara  sah  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan  membentuk  keluarga  yang  kekal,  santun-menyantuni,  kasih  mengasihi, tentram dan bahagia (Rofiq,1998)
Sementara  itu  dasar  manusia  adalah  mahluk  sosial,  artinya  manusia  selalu  hidup bersama  dengan  manusia  lainnya  dan  kemudian  masyarakat.  Hidup  bersama  dalam masyarakat  merupakan  suatu  gejala  yang  biasa  bagi  manusia.  Salah  satu  bentuk  hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini sendiri terjadi karena adanya proses perkawinan.  Seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  membentuk  rumah  tangga  atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai mahkluk  sosial  guna  melangsungkan  kehidupannya.Peristiwa  perkawinan  merupakan kodrat bagi manusia. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum, oleh karena itu  perkawinan  juga  mempunyai  akibat  hukum.  Adanya  akibat  hukum  ini  erat  sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan  itu  merupakan  anak yang tidak sah pula, sehingga  jika  terjadi suatu perceraian tidak memiliki kakuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun.oleh karena itu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan  agar  dianggap  sah  menurut  hukum  dan  agama  maka  harus  dilaksanakan menurut prosedur yang telah di tetapkan oleh peraturan yang berlaku (Muchtar,1974). Bagi  para  pemeluk  agama,  perkawinan  bersifat  sakral  yang  mengandung ajaran- ajaran  agama  bagi  para  pemeluknya.  Ritual  perkawinan  tidak  hanya  dipandang  sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbulkan ikatan perkawinan antara suami dan istri, ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis  dan penuh  rasa  cinta kasih.  Seorang  pria  dan  wanita  yang  semula  merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan  batin  sebagai  suami  dan  istri.  Ikatan  yang  ada  di  antara  mereka  merupakan  ikatan lahiriah, ruhaniah, spiritual dan kemanusiaan. ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri yang berupa hak dan kewajiban.
Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  untuk membentuk keluarga ( Rumah Tangga )  yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan  dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  perkawinan masingmasing  agama  dan  kepercayaan  serta  dicatat  oleh  lembaga  yang  berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh  kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal selamanya. Untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal  seperti  yang  dicita-citakan  itu,  masing-masing  pihak  yang  akan  melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu  untuk  bertanggung  jawab  atas  (Rafiq,1998).Dalam  kenyataannya  masih  banyak terjadi  perkawinan  di  bawah  umur  dalam  masyarakat.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh beberapa faktor dan alasan- alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin  segera  melakukan  perkawinan.  Jika  dalam  sebuah  masyarakat,  mayoritas penduduknya  melangsungkan  perkawinan  dibawah  umur  dan  seolah  dianggap  sebagai sesuatu yang wajar, rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang diatur. Kalau hampir keseluruhan dari setiap perkawinan yang dilakukan adalah  perkawinan  di  bawah  umur, maka  pola  perkawinan  seperti  ini  adalah  nyaris  menjadi  kebiasaan.  Oleh  karena  itu, dikuatirkan adanya langkah- langkah yang kurang dibenarkan. Kekuatiran tersebut sangat berkaitan  erat  dengan  efektifitas  pemberlakuan  Undang-Undang  Perkawinan  ini, khususnya  dalam  hal  regulasi  batasan  umur  perkawinan  di  tengah-tengah  masyarakat. Membicarakan hal ini, berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur dan  atau  memaksa  masyarakat  untuk  taat  terhadap  hukum  yang  ada.  Dalam  hal  ini, setidaknya  ada  empat  faktor  penting  yang  turut  mempengaruhi  penegakan  hukum  di tengah-tengah masyrakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, penegak hokum sarana  yang  digunakan  oleh  penegak  hukum,  dan  kesadaran  masyrakat  selaku  subyek hukum.  Sehingga  dengan  adanya  permasalahan  tersebut  KUA  memberikan  dispensasi pernikahan.
Adapun  pihak  yang  memiliki  peran  penting  untuk  menjawab  kekuatiran  akan efektivitas  regulasi  batas  umur  perkawinan  di  tengah-tengah  masyarakat  adalah  para penegak hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama ( KUA) dan tokoh masyarakat setempat.  Orang-orang  inilah  yang  memiliki  tanggung  jawab  dan  kebijaksanaan  dalam realisasi  semua  materi  hukum  yang  ada.  Memang  segalanya  dikembalikan  kepada kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum.  Akan  tetapi,  orang-orang  penting  tersebut memiliki  kewajiban  untuk  mensosialisasikan  dan  mengontrol  penegak  hukum  yang  ada, termasuk  dalam  hal  memberikan  kebijaksanaan  dan  suri  tauladan  yang  baik  manakala terhadap  kesenjangan  antar  norma,  seperti  dalam  hal  pembatasan  umur perkawinanyang  notabenya  tidak  diatur  oleh  hukum  Islam  sedangkan  Negara mengaturnya.
Dispensasi umur perkawinan yang diberikan kepada calon suami istri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada pengadilan agama.  Permohonan  dispensasi  umur  perkawinan  yang  tetah  didaftarkan  sebagai pemohonan,  oleh  hakim  akan  diterima  dan  diputus  dengan  membuat  penetapan  untuk mengabulkan  atau  menolak  permohonan  dispensasi  umur  perkawinan  tersebut.Seperti halnya  yang  terjadi  di  Kecamatan  Tamalanrea  Kota  Makassar,  bahwa  tidak  sedikit  yang berlangsung  pernikahan  di  bawah  umur,  padalah  dalam  undang-undang  dan  di  dalam Kantor Urusan Agama sudah diatur ketentuan batas umur bagi yang akan melangsungkan pernikahan.
Berdasarkan  hasil  observasi  awal  penulis,  diperoleh  informasi  bahwa  pasangan keluarga di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar adalah masih berada di bawah umur, penyebab  mereka  sudah  menikah  adalah  bermacam-macam,  ada  yang  dilatarbelakangi tidak  bersekolah  lagi,  sehingga  dari  pada  mengganggur  atau  tidak  bekerja  mereka  lebih memilih untuk menikah, ada pula yang memberikan alasan bahwa alasan ekonomi, ada pula karena tertangkap oleh warga karena melakukan zina atau mesum.Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak semerta-merta tanpa adanya alasan.
Banyak  faktor-faktor  yang  melatar  belakangi  ditetepkannya  dispensasi  umur perkawinan .  baik faktor dari pemohon maupun  daripertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang  dikemukakan,  seperti  untuk  menghindari  terjadinya  hal-hal  yang  biasa menjerumuskan  pada  perzinahan,  karena  kedua  calon  mempelai  sulit  untuk  dipisahkan, dan bahwa kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.Oleh karenanya  dengan  adanya  permasalahan  tersebut,  maka  perlu  penulis  melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Alasan Calon Pengantin tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea  Ditinjau dari Hukum Islam.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor (sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Moleong),  metode  kualitatif  adalah prosedur  penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu,  Kirk  dan  Miller  mendefinisikan  bahwa  penelitian kualitatif  adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong,2002). Analisis  data  merupakan  upaya  mencari  dan  menata  secara  sistematis  catatan  hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang  diteliti  dan menyajikannya  sebagai  temuan  bagi  orang  lain.  Sedangkan  untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna ( meaning ) (Muhadjir,1998).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor apa sajakah bagi calon pengantin tentang alasan mengajukan dispensasi di bawah  umur  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tamalanrea  Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur
Perkawinan  adalah  upacara  pengikatan  janji  nikah  yang  dirayakan  atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pembahasan tentang subyek hukum perkawinan, pada  dasarnya membicarakan  mengenai  siapa  yang  boleh  melangsungkan  perkawinan dengan  siapa.  Perkataan  siapa  mengandung  arti  bahwa  yang  dapat  melangsungkan perkawinan itu berarti subyek hukum yang dinamakan pribadi kodrati. Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi, suku bangsa, agama dan budaya maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang – kadang berkaitan dengan hukum agama tertentu pula. Pengesahan secara hukum bisa terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan perkawinan di tanda tangani. Upacara perkawinan sendiri biasanya acara yang dilangsungkan  untuk melakukan  upacara  berdasarkan  adat  istiadat  yang  berlaku  dan kesempatan untuk  merayakannya  bersama  teman  dan  keluarga.  Wanita  dan  pria  sedang melangsungkan perkawinan dinamakan  pengantin. Dan setelah ijab qabulnya selesai wanita dan pria dikatakan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah.
Pola  dan  keragaman  bentuk – bentuk  perkawinan  yang  kita  temui  pada  tiap – tiap daerah membuat kita kaya akan budaya, kita  ketahui bahwa perkawinan itu mengharapkan terciptanya  kebahagiaan  dan  menyatukan  dua  keluarga  yang  pada  akhirnya  melahirkan generasi  baru.  Sebagai  pihak  KUA  yang  merupakan  ujung  tombak  yang  berada  di  tengah masyarakat dalam melayani kebutuhan masyarakat yang kadang kala aturan-aturan yang ada belum mampu mereka ikuti secara baik dan benar mengingat taraf kehidupan ekonomi dari masyarakat  yang  berbeda-beda,  termasuk  dalam  pengetahuan  masalah  ini.  Negara menyiapkan aturan hukum lain untuk memenuhi kebutuhan itu dengan mengajukan suatu bentuk dispensasi ke Pengadilan Agama” (Arwan,2020).Toleransi adalah membiarkan orang lain untuk berpendapat, melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita, tanpa perlu kita
intimidasi  dan  ganggu.  Berusaha  menerima  dan  memahami  kebiasaan  pasangan  adalah bentuk dari toleransi kita sebagai sesama manusia (Mukhsin,2020).
Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Perkawinan  menurut  pasal  1  Undang-  Undang  Nomor  1  tahun  1974  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Arwan,2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  di  atas  dapat dipahami  bahwa perkawinan  bukan  hanya  mempersatukan  dua  pasangan  manusia,  yakni  laki-laki  dan perempuan,  melainkan  mengikatkan  tali  perjanjian  yang  suci  atas  nama  Allah.Adapaun mengenai dispensasi pernikahan di bawah umur cukup penting sekali untuk di bahas dan di telaah, sebagaimana dijelaskan oleh informan, masalah pembatasan umur ini penting sekali karena  bermaksud  untuk  mencegah  terjadinya  praktek  kawin  yang  terlalu  muda  atau perkawinan anak-anak, dimana hal ini dikarenakan kurangnya informasi, pergaulan bebas dan kurangnya penyuluhan yang diterima oleh masyarakat. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perkawinan yang masih dibawah usia minimum perkawinan. Salah satu bentuk permasalahan yang timbul dalam perkawinan adalah tentang penentuan batas umur untuk melangsungkan  perkawinan.  Pada  umumnya  perkara  dispensasi  nikah  diajukan  terkait dengan  masalah  sosial  pergaulan  remaja  yang  tidak  sehat.  Calon  mempelai  pria  maupun wanita  tidak  bisa  melangsungkan  perkawinan  karena  faktor  usia  mereka  yang  belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat  1  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai umur  16 (enam  belas)  tahun” (Arwan,2020).Pengajuan  dispensasi  nikah  ini  tidak  sedikit kedua  calon  mempelai  yang  belum  memenuhi  kriteria  umur  karena  suatu  desakan  yang dikarenakan  oleh  suatu  hal-hal  yang  dapat  memungkinkan  terjadinya  perkawinan  yang disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Beberapa  faktor  yang  mendorong  seseorang  untuk melakukan  dispensasi  nikah  karena  seseorang  tersebut  telah  merasa  siap  lahir  maupun batinnya  untuk  melakukan  perkawinan.  Kemantapan  jiwa  dan  mental  secara  keseluruhan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi  tersebut.

## 1. Faktor-faktor Terjadinya Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur
Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dilepaskan  dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum termasuk putusan hakim. Grustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat (1) tentang kewajiban hakim yaitu hakim wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.  Pertimbangan  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  harus  benar-benar memiliki kepastian hukum demi terwujudnya keadilan.
Masyarakat membutuhkan suatu keadilan  dari aturan hukum yang dibentuk dari suatu penetapan hakim tersebut. Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini untuk menjaga eksistensi  lembaga  peradilan  dan  hakim  itu  sendiri.Berkaitan  dengan  pemberian  izin dispensasi tersebut apa yang menjadi dasar hakim untuk menerima dan memberikan izin dispensasi  nikah  kepada  pemohon,  dari  keterangan  pemohon  dan  beberapa  saksi  hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a. Pasangan  dispensasi  pernikahan  di  bawah  umur  AR  (16)  dan  BT  (15)
Faktor-faktornya antara lain :
1) Adanya  kekhawatiran  terhadap  pemohon  dispensasi  bahwa  akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan
2) Pemohon  tidak  ada  larangan  untuk  melakukan  pernikahan  dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga.
b. Pasangan  dispensasi  pernikahan  di  bawah  umur  WB  (16)  dan  EK  (14) Faktor-faktornya antara lain :
1) Adanya  kekhawatiran  terhadap  pemohon  dispensasi  akan  terjadi perbuatan  yang  dilarang  oleh  ketentuan  agama  jika  tidak  segera dinikahkan.
2) Pemohon  tidak  ada  larangan  untuk  melakukan  pernikahan  dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga.
3) Calon istri pemohon sudah hamil oleh karena itu pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan.
c. Pasangan  dispensasi  pernikahan  di  bawah  umur  HS  (16)dan  SC  (15) Faktor-faktornya antara lain :
1) Adanya  kekhawatiran  terhadap  pemohon  dispensasi  akan  terjadi perbuatan  yang  dilarang  oleh  ketentuan  agama  jika  tidak  segera dinikahkan,
2) Pemohon  tidak  ada  larangan  untuk  melakukan  pernikahan  dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga
d. Pasangan  dispensasi  pernikahan  di  bawah  umur  HS  (16)dan  SC  (15)
Faktor-faktornya antara lain : 51
1) Adanya  kekhawatiran  terhadap  pasangan  dispensasi  akan menumbulkan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan.
2) Pasangan  tidak  ada  larangan  untuk  melakukan  pernikahan  dan Pasangan sudah siap untuk membina rumah tangga.
e. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur AA (17) dan AZ (15)
Faktor-faktornya antara lain :
1) Calon istri pemohon sudah hamil oleh karena itu pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan.
2) Pasangan  tidak  ada  larangan  untuk  melakukan  pernikahan  dan Pasangan sudah siap untuk membina rumah tangga.
f. Pasangan  dispensasi  pernikahan  di  bawah  umur  HS  (16)  dan  CP  (15)
Faktor-faktornya antara lain : 1) Adanya  kekhawatiran  terhadap  pemohon  dispensasi  bahwa  akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan
2) Pemohon  tidak  ada  larangan  untuk  melakukan  pernikahan  dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga
g. Pasangan  dispensasi  pernikahan  di  bawah  umur  SN  (17)  dan  TK  (16) Faktor-faktornya antara lain :
1) Adanya  kekhawatiran  terhadap  pasangan  dispensasi  akan menumbulkan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan.
2) Pasangan  tidak  ada  larangan  untuk  melakukan  pernikahan  dan Pasangan sudah siap untuk membina rumah tangga

## 2. Upaya KUA dalam Pernikahan di Bawah Umur
Pernikahan  dibawah  umur  ini  menegaskan  bahwa  calon  mempelai pria  dan  wanita terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur AA (17) dan AZ (15)  Pasangan dispensasi pernikahan di bawah   Mereka tidak  memperhatikan  kesiapan  fisik  maupun  psikis  yang  menjadi  modal  utama  dalam rumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan dibawah umur.  Untuk  meminimalisir  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  perkawinan  dibawah  umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan dibawah umur harus dicegah. Pencegahan ini  semata-mata  didasarkan  agar  kedua  mempelai  dapat  memenuhi  tujuan  luhur  dari perkawinan  yang  mereka  langsungkan.  Pencegahan  tersebut  dapat dilaksanakan  dengan beberapa  langkah,  misalnya  melakukan  sosialisasi  tentang  dampak  pelaksanaan pernikahan dini, menjelaskan pada masyarakat tentang hakikat pernikahan. Hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat.
Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) selain dalam penyelesaian sengketa kasus pernikahan dibawah umur. Dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur diantaranya dengan memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan penyuluhan melalui pengajian tentang pentingnya pernikahan dengan persiapan fisik dan mental.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Nurhamid  dalam  hal  ini  sebagai  upaya KUA untuk meminimalisir pernikahan dibawah umu antara lain:
a. Memberikan  nasehat  kepada  pasangan  calon  suami  dan  istri  yang melaksanakan pernikahan dibawah umur untuk  menunda melaksanakan pernikahan sebelum umurnya telah memenuhi sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
b. Melakukan  sosialisasi  atau  penyuluhan  terhadap  Undang-Undang Perkawinan baik melalui kegiatan formal maupun non formal seperti saat khutbah jum‟at, pengajian desa, serta peneyuluhan -penyuluhan dalam hal urusan agama.
Masalah  batas  usia  pernikahan  sudah  dinyatakan  dalam  UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Biasanya  yang  terjadi  di  KUA  Kecamatan  Masaran  calon  pasangan  yang  hendak melangsungkan  pernikahan  belum  mengetahui  batasan  usia  nikah,  maka  Pegawai Pencatat Nikah atau PPN akan memberikan penjelasan, nasehat dan pembinaan karena syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang  berlaku  telah  terpenuhi  kecuali  syarat  usia  kedua  calon  mempelai  yang  belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan usia 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
Maka  Pegawai  Pencatat  Nikah  akan  menyarankan  agar  kedua  calon  mempelai menunda pernikahannya apabila hal tersebut tidak mendesak untuk  dilakukan, jika pihak calon mempelai atau pihak keluarga tidak menerima maka Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan surat penolakan pernikahan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa :
1. Faktor apa sajakah bagi calon pengantin tentang alasan mengajukan dispensasi di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea?
Calon  mempelai  pria  maupun  wanita  tidak  bisa  melangsungkan perkawinan karena faktor usia mereka yang belum mencapai  batas minimal yang  telah  ditetapkan  dalam  Pasal  7  ayat 1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan yang  berbunyi  “Perkawinan hanya  diizinkan  jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Pengajuan dispensasi nikah ini karena belum memenuhi kriteria umur, karena suatu desakan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang mendorong diakukanya dispensasi nikah karena 1) faktor ekonomi, 2) hamil luar nikah, 3) tertangkap zina (terkena hukum adat cuci kampung).
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di KUA Kecamatan Tamalanrea Kabupaten Makassar
Usia  ideal  menikah  dalam  Islam  atau  perkawinan  tidak  diatur  secara  mutlak berdasarkan  hukum  Islam.  Dalam  agama,  tidak  ada  ketentuan khusus mengenai batas usia  minimal  dan  maksimal  untuk  melakukan  pernikahan.  Namun,  dalam  Al- qur‟an disyari‟atkan untuk seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan diharuskan orang yang telah mampu dan siap (Q.S. An-Nur ayat 32). Maksud dari yang layak kawin di sini yaitu  seseorang  yang  sudah  mampu  baik  secara  mental  maupun  spiritual  untuk membangun  bahtera  rumah  tangga.  Rasulullah  saw  juga  memberikan anjuran  kepada ummatnya  untuk  melaksanakan  pernikahan  dengan  kemampuan  sebagai  syaratnya. Apabila seseorang sudah memenuhi usia baligh, maka seseorang tersebut memungkinkan untuk  melangsungkan  pernikahan.  Karena  dalam  Islam,  usia  baligh  itu  identik  dengan kedewasaan seseorang. Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur mubah (sah) hukumnya, karema dalam persyaratannya tidak memberikan  batasan  umur  bagi  mempelai  pria  dan  wanita  yang  akan  melakukan pernikahan. Pernikahan dianggap sah ketika rukun dan syarat pernikahan sudah dipenuhi

## REFERENSI
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) Departemen Agama RI, Al- Qur‟an dan Terjemahnya, (Yogyakarta: Diponegoro, 2010) Dewi,  Gemala,  dkk. Hukum  perikatan  islam  Indonesia .  (Jakarta  :  kencana,  2005)  Djamil, Fathurahman. Filsafat  Hukum  Islam ,  cet  I ( Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu,1997)
Drajat, Zakiah. Ilmu Fiqih , (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)
Hosein, Ibrahim. Fiqih Perbandingan, cet. I, ( Jakarta: BBPI Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971)
Jawad,  Mughniyah,  Muhammad. Fiqih  Lima  Madzhab .  (Jakarta:  Lentera,  2006)  Margono,  S.
Metodologi  Penelitian  Pendidikan ,  (Jakarta:  Rineka  Cipta,  2004), cet.4 Moleong, Lexy  J. Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
Muchtar, Kamal. Asas-asa Hukum islam Tentang Perkawinan , (Bulan Bintang, Jakarta, 1974) Mughniyah, Muhammad, Jawad. Fiqih Lima Madzhab . (Jakarta: Lentera, 2006) Muhadjir,  Noeng. Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  (Yogyakarta:  Rake  Sarasin,
1998)
Rifa‟I, Muh. Fiqih Islam Lengkap . (Semarang: PT Karya Toha Putra) halm. 70 Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) Sabiq, Sayyid. Fiqh as-sunnah, alih bahasa Muhammad Talib,cet. I (Bandung: al- Ma‟arif, 1980) Saebani,  Beni  Ahmad  dan  Syamsul  Falah,
Hukum  Perdata Islam  di  Indonesia,
Bandung, Pustaka Setia, 2011 Sudarsono, Pokok-Pokok hukum Islam . (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), Syarifuddin, Yasin,  Fatihuddin Abul. Risalah Hukum Nikah , Surabaya, Terbit Terang, 2006
Copyright Holder : © ,Nhariah(2021)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana This article is under:
CC BY  SA