## Efektivitas Ancaman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Sudut Padang Hukum, Ham, dan Psikologi
Rosa Pijar Cahya Devi, Yanhizbar Rotanza Universitas Gadjah Mada rosa.pijar.c@mail.ugm.ac.id yanhizbar.r@mail.ugm.ac.id
Published: 07/01/2023
How to Cite: Cahya Dewi, R.P. & Rotanza, Y. (2023) Efektivitas Ancaman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Sudut Padang Hukum, Ham, dan Psikologi KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (2), Pp 147-155. https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.147-155

## Abstract
Indonesia occupies the position of a country with a high corruption rate. This is shown by the increase in the corruption perspective index which will increase in 2022 to 43 points. In order to reduce the number of corruptions, policy makers provide a serious threat  to corruption cases in Law  Number 31 of  1999 on Corruption Crimes. Among the criminal threats imposed, the death penalty is one of the considerations as an appropriate method of punishment for massive corruption cases. The death  penalty is expected to reduce the number of  corruption crimes in  Indonesia. Normative juridical  research  methods  are  used  in  this  research  to  review  legislation,  research  journals,  and  news  relating  to corruption  and  the  death  penalty.  The  research  results  obtained  are  that  the  death  penalty  is  not solutive  threat  to reduce corruption in Indonesia.
Keywords: Death penalty, corrupt, effectiveness

## Abstrak
Indonesia menduduki posisi negara dengan angka korupsi yang tinggi. Hal itu ditunjukan dengan meningkatnya angka indeks perspektif korupsi yang meningkat pada tahun 2022 menjadi 43 poin. Guna menekan angka korupsi, pembuat kebijakan  memberiakan ancaman  yang berat bagi kasus-kasus korup dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Di  antara  ancaman  pidana  yang  diberlakukan,  hukuman  mati  menjadi  salah  satu pertimbangan sebagai metode hukuman yang layak bagi kasus korupsi yang masif. Ancaman pidana mati diharapkan dapat menekan angka tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelian ini  untuk  mengkaji  perundang-undangan,  jurnal  penelitian,  dan  berita  yang  berkaitan  dengan  korupsi  dan  hukuman mati.  Hasil  penelitian  yang  didapatkan  adalah  ancaman  hukuman  pidana  mati  bukan  ancaman  yang  solutif  untuk menekan angka korupsi di Indonesia.
Kata Kunci : Hukuman mati, korupsi, efektivitas.

## I. PENDAHULUAN
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian yang besar. Berdasarkan data dari Pusat Edukasi Antikorupsi, tindak pidana korupsi memiliki dampak menurunkan investasi, memperlambat pertumbuhan  ekonomi  negara,  memperbesar ketimpangan  pendapatan,  bahkan  mengurangi tingkat  kebahagiaan  di  suatu  negara Pusat  Studi Anti  Korupsi  KPK,  (2022) .  Oleh  karena
dampaknya yang begitu meluas, korupsi kemudian dijuluki sebagai extraordinary crime.
Besarnya  kerugian  yang  dialami  oleh  negara apabila terjadi tindak pidana korupsi menyebabkan beberapa  negara  kemudian  menerapkan  ancaman pidana yang berat bagi para koruptor. Pidana mati sebagai  tingkat  hukuman  tertinggi  diterapkan  di beberapa  negara  untuk  menekan  angka  kasus korupsi. Negara-negara  seperti Cina, Korea  Utara, Singapura,  dan  Iran  mensejajarkan  tindak  pidana

## E-ISSN: 2621-3737
Efektivitas Ancaman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Sudut Padang Hukum, Ham, dan Psikologi
korupsi dengan kejahatan berat lain yang dianggap layak untuk mendapatkan hukuman mati Khairifah,  (2020) .    Singapura  misalnya,  sebagai salah  satu  negara  dengan  tingkat  korupsi  yang rendah,  memberlakukan  pidana  mati  bagi  pelaku tindak  pidana  korupsi,  di  samping  kas¬us pembunuhan dan penyelundupan narkoba Hariadi, (2013)
Di  Indonesia,  sendiri,  sebagai  negara  yang menempati posisi kelima negara terkorup di Asia pada tahun 2022 berdasarkan data yang dirilis oleh lembaga  Transparency  International,  juga  turut menerapkan pidana mati Annur,(2023) . Ancaman pidana  mati  tersebut  diancamkan  terhadap  kasus korupsi  yang  dianggap  massif.  Pada  Pasal  2  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Tindak  Pidana  Korupsi,  disebutkan  jika tindak  pidana  korupsi  dilakukan  pada  kondisi tertentu,  maka  bisa  dijatuhkan  pidana  mati. Keadaan  tertentu  yang  dimaksud  adalah  apabila korupsi  dilakukan  pada  saat  negara  mengalami bahaya, bencana alam nasional, atau sedang dalam kondisi krisis ekonomi moneter.
Akan  tetapi,  dalam  praktiknya,  belum  ada satupun  koruptor  yang  dijatuhi  pidana  mati, meskipun  memenuhi  kualifikasi  yang  disebutkan pada  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Tindak Pidana  Korupsi.  Vonis  terberat  yang  pernah dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi adalah  pidana  penjara  seumur  hidup.  Pidana penjara  seumur  hidup  tersebut  dijatuhkan  kepada Adrian  Waworuntu,  Akil  Mochtar,  dan  Brigjen Teddy Hernayadi Saputra, (2019) .
Masih hangat diingatan, kasus korupsi bantuan sosial  pandemi  Covid-19  yang  dilakukan  oleh Juliari  Batubara.    Pada  saat  itu,  Juliari  mencuri uang  sebesar  Rp8,2  miliar  dan  Rp8,8  miliar  dari program  bantuan  sembako  yang  diadakan  oleh Kementerian  Sosial Muhid,  (2022) .  Bila  ditilik pada  ketentuan  keadaan  tertentu,  kasus  korupsi yang dilakukan Juliari Batubara sudah memenuhi unsur  Pasal  2  ayat  (2),  yaitu  melakukan  korupsi dalam  keadaan  bencana  nasional.  Masyarakat beranggapan  bahwa  Juliari  Batubara  haruslah dihukum  mati  atas  tindakannya  mencuri  dana bantuan  sosial  pada  saat  pandemi  Covid-19. Namun,  hakim  yang  memutus  perkara  Juliari justru menjatuhkan vonis pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah Muhid,  (2022) .  Keringanan  tersebut  diberikan karena  Juliari  sudah  mendapatkan  vonis  dari
masyarakat berupa hujatan dan telah melunasi uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar Muhid, (2022) . Putusan  hakim  yang  menitikberatkan  pada pengembalian  uang  kepada  negara  itu  sejalan dengan  ketentuan  hukum  yang  ada  di  Jerman. Negara itu tidak menerapkan pidana mati terhadap pelaku korupsi Khairifah, (2020) . Jerman mewajibkan  pelaku  untuk  mengembalikan  uang yang  dikorupsi  dengan  jumlah  yang  sama  persis kepada  negara  ditambah  dengan  pidana  penjara selama lima tahun Khairifah, (2020) . Tidak adanya ancaman  pidana  mati  terhadap  pelaku  korupsi  di Jerman  nyatanya  tidak  berpengaruh  terhadap indeks perspektif korupsi. Jerman malah menempati posisi kesembilan dengan poin 80 yang berarti  hampir  bersih  dari  tindak  korupsi Pahlevi, (2021).
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penjatuhan pidana mati hingga saat ini masih  dititikberatkan  pada  berat  ringannya  suatu tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  penulis  ingin mengetahui efektivitas penerapan ancaman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi jika dilihat dari perspektif  hukum,  HAM,  dan  psikologi.  Apakah benar  baik  secara  hukum,  HAM,  dan  psikologi, ancaman  pidana  pada  tindak  pidana  korupsi  dapat menjadi  solusi  untuk  menekan  angka  korupsi  di Indonesia.

## II. METODE
Penelitian  berjudul  “Efektivitas  Ancaman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Hukum, HAM, dan Psikologi” bersifat yuridis-normatif atau penelitian literature  review.  Penelitian  literature  review  ini ditujukan  untuk  melengkapi  penelitian-penelitian terkait  hukuman  yang  efektif  bagi  koruptor  yang belum  banyak  dipelajari  di  Indonesia.  Literature review  ini  menggunakan  berbagai  sumber,  seperti jurnal  penelitian,  buku,  dan  artikel  berita  dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Data statistik dari  lembaga  yang  bersangkutan  dan  Undang- Undang juga dijadikan rujukan dalam artikel jurnal ini.  Penelitian  literature  review  dilakukan  di Perpustakaan  Pusat  Universitas  Gadjah  Mada, Perpusatakaan  Fakultas  Hukum  dan  Fakultas Psikologi  Universitas  Gadjah  Mada,  serta  secara daring melalui situs jurnal, situs kelembagaan, situs e-book, dan laman berita elektronik.
Setelah data-data yang didapatkan dari pelbagai sumber  sudah  terkumpul,  tahap  berikutnya  adalah
analisis  data.  Analisis  data  merupakan  proses pengorganisasian  dan  pengurutan  data  yang diperoleh  ke  dalam  pola,  sehingga  dapat dirumuskan  hipotesis  kerja  sesuai  dengan  yang disarankan  data Moleong,  (1991) .  Analisis  data yang  diperoleh  akan  dilakukan  dengan  metode kualitatif.  Metode  kualitatif  digunakan  untuk mengeksplorasi  dan  memahami  suatu  gejala sentral Semiawan,  (2010) .  Analisis  secara kualitatif  dilakukan  secara  bertahap,  yaitu pengumpulan  data-data,  kemudian  melakukan reduksi  data  untuk  dikelompokkan  sesuai  dengan topik  yang  dikaji  dan  membuang  yang  tidak diperlukan.  Setelah  itu  dilakukan  penyajian  data secara deskriptif dengan cara menggambarkan dan menjelaskan hasil pengkajian penerapan peraturan perundang-undangan  terkait  permasalahan  yang diteliti  dengan  teori-teori  yang  ada.  Langkah berikutnya data diverifikasi, lalu ditarik kesimpulan  guna  menjawab  permasalahan  yang diteliti.  Penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan logika  deduktif  dan  logika  induktif.  Logika deduktif,  yaitu  menarik  dari  hal-hal  yang  ada secara  umum  ke  hal  khusus.  Logika  deduktif digunakan  untuk  menjabarkan  bahan-bahan  yang ditemukan  secara  terperinci.  Sementara  logika induktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal khusus  ke  hal  umum.  Logika  induktif  digunakan untuk  membahas  kasus  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Pidana mati dari sudut pandang hukum Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan  kepada  seorang  pelaku  kejahatan. Dalam  bahasa  Perancis  dikenal  kalimat  Mors dicitur ultimum supplicium yang berarti hukuman mati  adalah  hukuman  terberat Hiariej,  (2016) . Menurut  Lamrosso  dan  Garopalo,  hukuman  mati merupakan hukuman yang harus ada di masyarakat untuk melenyapkan individu yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi Muhammadiah, (2019) .
Terdapat dua argumentasi yang melandasi adanya pelaksanaan pidana mati. Pertama adalah retribusi atau  pembalasan Hiariej,  (2016) .  Kedua  adalah penjeraan. Dua argumentasi utama yang mendasari adanya  pidana  mati  selaras  dengan  aliran  klasik hukum pidana. Aliran klasik menitikberatkan pada kepastian  hukum  dan  tersusunnya  hukum  pidana secara  sistematis Hiariej,  (2016) .  Hal  itu  sebagai reaksi  terhadap  banyaknya  ketidakpastian  hukum
yang  terjadi  di  Perancis  pada  abad  ke-18  akibat ancient regime yang abritair Hiariej, (2016) . Aliran klasik  memiliki  tujuan  hukum  pidana  ada  untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang- wenangan  penguasa Hiariej,  (2016) .  Soedarto mengatakan,  aliran  klasik  hukum  pidana  memiliki dua  sifat,  yaitu  retributif  dan  represif  terhadap tindak pidana Hiariej, (2016) . Aliran ini memfokuskan  pada  perbuatan  pelaku  kejahatan bukan  pada  pelakunya  (daad-strafrecht) Hiariej,
(2016) .
Aliran klasik dalam hukum pidana berpegang pada tiga  asas  yang  salah  satu  asasnya  adalah  asas pembalasan Hiariej,  (2016) .  Hukum  pidana  hadir tidak untuk mencapai kemanfaatan, tetapi menitikberatkan  pada  berat  atau  ringannya perbuatan  pidana  yang  dilakukan  dan  adanya pembalasan  yang  setimpal  terhadap  perbuatan tersebut Hiariej,  (2016) .  Oleh  karena  itu,  pidana mati  dikenakan  untuk  perbuatan-perbuatan  pidana berat  yang  pantas  untuk  mendapatkan  hukuman terberat. Le crime fait la honte et non pas l'échafaud, yang  artinya  perbuatan  kejahatan  lah  yang memalukan,  bukan  hukuman  matinya Hiariej,
(2016) .
Menurut Eddy O.S. Hiariej, terdapat lima hal terkait penerapan  pidana  mati.  Pertama,  hukuman  mati masih dianggap memberikan efek jera dan tidak ada satupun  ajaran  agama  yang  melarang  penerapan hukuman  mati Hiariej,  (2016) .  Argumentasi tersebut  juga  berangkat  dari  anggapan  crimina morte  extinguuntur  yang  artinya  kejahatan  dapat musnah  dengan  hukuman  mati  dan  mors  omnia solvit  yang  artinya  hukuman  mati  menyelesaikan perkara Hiariej,  (2016) .  Kedua,  hukuman  mati hanya  diterapkan  pada  kejahatan-kejahatan  yang dilakukan secara terencana dan sadis di luar batas- batas  kemanusiaan  atau  terhadap  kejahatan- kejahatan  luar  biasa Hiariej,  (2016) .  Kejahatan- kejahatan  luar  biasa  itu  di  antaranya  adalah narkotika,  terorisme,  korupsi,  serta  pelanggaran- pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia Hiariej, (2016).
Dalam perkembangannya, pelaksanaan pidana mati terus menuai pro dan kontra. Ernest van den Haag pernah melakukan review terkait pidana mati dalam artikelnya yang berjudul “On Deterrence And The Death Penalty” Hiariej, (2016) . Ernest mengungkapkan  ada  lima  kontroversi  mengenai pidana mati Hiariej, (2016) . Pertama, ada tuntutan penghapusan hukuman mati karena tidak
memberikan  efek  jera Hiariej,  (2016) .  Kedua, pidana  mati  dapat  memberikan  efek  jera  untuk beberapa  kejahatan  tertentu  dan  keadaan  yang menyertainya Hiariej, (2016) . Ketiga, pidana mati untuk  kejahatan  pembunuhan  belum  ada  data statistik yang signifikan apakah memberikan efek jera atau tidak Hiariej, (2016) . Keempat, pemilihan pidana  mati  daripada  pidana  penjara  dilakukan karena  dianggap  lebih  memberikan  efek  jera Hiariej, (2016) . Kelima, pidana mati memberikan keseimbangan terhadap korban, sehingga dianggap penting Hiariej,  (2016) .  Kendati  demikian, pelaksanaan  pidana  mati  belum  bisa  sepenuhnya dihilangkan.
Pidana mati memiliki kekhususan, hingga saat ini belum  dapat  digantikan  oleh  pidana  yang  lain Jacob, (2017) . Itulah sebabnya, pidana mati masih dilaksanakan  di  sejumlah  negara,  termasuk Indonesia.  Uji  materiil  mengenai  pelaksanaan pidana  mati  pernah  diajukan  ke  Mahkamah Konstitusi  karena  dianggap  melanggar  hak  asasi manusia Hiariej,  (2016) .  Akan  tetapi,  Mahkamah Konstitusi  menolak  permohonan  tersebut  dengan mengeluarkan  Putusan  No.  2-3/PUU-V/2007 Hiariej,  (2016) .  Melalui  putusan  Mahkamah Konstitusi itu, pidana mati masih diterapkan dalam hukum  positif  di  Indonesia  untuk  kejahatan- kejahatan di luar batas kemanusiaan dan kejahatan- kejahatan luar biasa.
Pada  kasus  korupsi,  sebagian  besar  masyarakat beranggapan  penjatuhan  pidana  mati  bagi  pelaku tindak pidana korupsi  akan memberikan efek jera Azanella,  (2019) .  Anggapan  tersebut  berangkat dari pemikiran bahwa pidana mati adalah hukuman terberat Azanella,  (2019) .  Di  samping  itu, penjatuhan  pidana  mati  kerap  dianggap  sebagai senjata  pamungkas  untuk  memberikan  efek  rasa takut  terhadap  masyarakat  agar  tidak  melakukan tindak  pidana  serupa.  Jika  masyarakat  takut, harapannya angka kejahatan yang diancam pidana mati bisa ditekan, termasuk tindak pidana korupsi. Akan  tetapi,  tidak  sedikit  pula  yang  menentang penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Penjatuhan  pidana  mati  untuk  tindak  pidana korupsi  dinilai  oleh  beberapa  pihak  bukanlah langkah yang efektif. Anggara Suwahju memberikan  contoh  negara  Cina  dan  Iran  yang menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi Azanella, (2019) . Pada tahun 2015 hingga tahun  2018,  Cina  memiliki  skor  indeks  persepsi
korupsi  di  kisaran  antara  37  sampai  41 Azanella, (2019) .  Di  tahun  2019,  Cina  justru  turun  10 peringkat,  menempati  posisi  87  pada  indeks persepsi  korupsi  dunia  yang  dikeluarkan  oleh Transparency  International  (TI) Hasan,  (2019). Angka  tersebut  tidak  jauh  berbeda  dengan Indonesia yang memiliki skor sekitar 36 hingga 38 pada  tahun  2015  hingga  tahun  2018 Azanella, (2019) . Sebaliknya, negara yang menempati urutan pertama indeks persepsi korupsi tahun 2020 dengan nilai  88,  yaitu  Denmark  dan  Selandia  Baru,  tidak menerapkan pidana mati bagi koruptor Transparency  International,  (2020) .  Hal  tersebut menunjukkan tidak ada pengaruh penerapan pidana mati  terhadap  penekanan  kasus  korupsi  di  suatu negara.  Pidana  mati  yang  merupakan  hukuman terberat  dan  dianggap  dapat  memberikan  efek  jera faktanya tidak mampu mengurangi dorongan orang- orang untuk melakukan korupsi.
Anggara  Suwahju  juga  berpendapat  penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan menghasilkan kontraproduktif Farisa, (2019) . Terkhusus  pada  metode  ekstradisi  pelaku  tindak pidana  korupsi  yang  berada  di  luar  negeri Farisa, (2019) .  Negara-negara  seperti  Australia  dan Argentina  tidak  akan  mengabulkan  permohonan ekstradisi  apabila  orang  yang  akan  diekstradisi berpotensi  diancam  pidana  mati  atau  tidak  ada jaminan  tidak  akan  dijatuhi  pidana  mati Farisa, (2019) .  Hal  itu  akan  berdampak  tidak  berjalannya program  Mutual  Legal  Assistance  (MLA)  antara Indonesia dengan negara-negara lain Farisa, (2019) . Penerapan  pidana  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana korupsi  dinilai  tidak  akan  membawa  kemanfaatan hukum. Penerapan pidana mati dalam hukum positif di  Indonesia,  dinilai  oleh  beberapa  pihak  justru membawa kemunduran Arief, (2019) . Sebab pidana mati  hanya  bersifat  pembalasan  dan  malah memperpanjang  rantai  kekerasan Arief,  (2019) . Menurut  Cesare  Beccaira  dalam Crimes  And Punishments (1974) , pidana mati merusak masyarakat  karena  kebiadaban  yang  dicontohkan Arief,  (2019) .  Perang  yang  mengajarkan  untuk mengucurkan  darah  sesama  manusia  sesama, seharusnya  tidak  diterapkan  lagi  di  dalam  hukum Arief, (2019) . Hukum dimaksudkan untuk memperbaiki  keganasan  manusia,  tidak  justru menambah contoh kebiadaban Arief, (2019) .
Efek  jera  untuk  menekan  tindak  pidana  korupsi tidak termanifestasi dalam penjatuhan pidana mati. Anggara Suwahju berpendapat daripada
menerapkan hukuman keras, pemerintah Indonesia didorong  untuk  lebih  melakukan  pencegahan Azanella,  (2019) .  Perbaikan  sistem  pemerintahan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi Azanella, (2019) . Ditambah pula, konsistensi  penegakan  hukum  dinilai  dapat menjadi  langkah  efektif  untuk  mencegah  kasus korupsi Azanella,  (2019) .  Di  samping  itu, pemberian  sanksi  yang  lebih  tegas  juga  perlu diterapkan  untuk  memberikan  efek  jera.  Menurut Jentera Bivitri Susanti, Indonesia perlu menerapkan  perampasan  harta  kekayaan  bagi pelaku  tindak  pidana  korupsi Azanella,  (2019). Perampasan  harta  kekayaan  dimaksudkan  agar pelaku  tindak  pidana  korupsi  setelah  keluar  dari tahanan  tidak  lagi  dapat  menikmati  hasil korupsinya.  Oleh  karena  itu,  RUU  Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai upaya tambahan untuk mencegah  tindak  pidana  korupsi  harus  segera disahkan.  Pengesahan  RUU  Perampasan  sudah dicanangkan  sejak  tahun  2012,  namun  hingga tahun 2021 RUU ini belum masuk agenda Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 Guritno, (2021) . Selain  cara-cara  di  atas,  langkah  efektif  untuk menekan  angka  korupsi  adalah  dengan  memulai intervensi  di  tahap  preventif,  seperti  dengan memberi  dukungan  kepada  investigator  untuk melakukan  monitor  rutin.  Konsistensi  pemberian hukuman dan sosialisasi tegas terhadap konsekuensi  berkorupsi  juga  harus  dilakukan untuk  mengimbangi  pemberitaan  soal  lemahnya hukum  di  Indonesia,  mengingat  pemberitaan tentang  lemahnya  konsekuensi  berkorupsi  justru mengundang perilaku tersebut.

## 2.  Pidana  mati  dari  sudut  pandang  hak  asasi manusia
Pasal  3  Universal  Declaration  of  Human  Rights (1948) mengatakan, “Everyone has the right to life, liberty and security of person.” Dari pasal tersebut, jelas  dikatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas kehidupan,  kebebasan,  dan  keamanan  pribadi. Tidak seorang pun berhak untuk mencabut nyawa orang  lain  dengan  alasan  apa  pun.  Hak  asasi manusia  pada  dasarnya  lahir  untuk  melindungi posisi  masyarakat  dari  kesewenang-wenangan negara Arief,  (2019) .  Antara  negara  dengan masyarakat  memiliki  posisi  yang  tidak  seimbang, maka  dari  itu  diperlukan  instrumen  berupa  hak asasi manusia untuk melindungi hak-hak masyarakat Arief,  (2019) .    Negara  memiliki
kewenangan  membentuk  hukum  yang  berguna untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat.  Melalui hukum,  negara  memiliki  kewenangan  untuk menjatuhkan sanksi terhadap masyarakat yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan.  Akan  tetapi  dalam  perspektif  HAM, negara ditentang untuk menjatuhkan hukuman yang kejam apalagi sampai mengambil nyawa seseorang. Universal Declaration of Human Rights menentang penerapan  pidana  mati.  Dikatakan  pada  Pasal  5, “No  one  shall  be  subjected  to  torture  or  to  cruel, inhuman  or  degrading  treatment  or  punishment.” Artinya,  tidak  seorang  pun  dapat  disiksa  atau diperlakukan  atau  dihukum  yang  kejam,  tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
Lebih  lanjut,  Pasal  6  International  Covenant  on Civil and Political Right dikatakan:
a.  Setiap  manusia  memiliki  hak  yang  melekat untuk  hidup.  Hak  ini  harus  dilindungi  undang- undang.  Tidak  ada  yang  akan  dirampas  hidupnya secara sewenang-wenang.
b.  Di  negara-negara  yang  belum  menghapus hukuman  mati,  hukuman  mati  hanya  dapat dijatuhkan  untuk  kejahatan  yang  paling  serius sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  pada  saat kejahatan dilakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan  Kovenan  ini  dan  Konvensi  tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.  Hukuman  ini  hanya  dapat  dilakukan berdasarkan  putusan  akhir  yang  diberikan  oleh pengadilan yang kompeten.
c.  Apabila perampasan nyawa merupakan kejahatan  genosida,  maka  dipahami  bahwa  tidak ada  ketentuan  dalam  pasal  ini  yang  akan memberikan  kewenangan  kepada  Negara  Pihak pada  Kovenan  ini  untuk  mengurangi  dengan  cara apapun  dari  kewajiban  apapun  yang  diasumsikan berdasarkan  ketentuan  Konvensi  Pencegahan  dan Penghukuman. Kejahatan Genosida.
d.  Siapa  pun  yang  dijatuhi  hukuman  mati  berhak untuk  meminta  pengampunan  atau  peringanan hukuman. Amnesti, pengampunan atau peringanan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus. e.  Hukuman  mati  tidak  akan  dijatuhkan  atas kejahatan yang dilakukan oleh orang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak akan dilakukan pada wanita hamil.
f.  Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan  hukuman  mati  oleh  Negara  Pihak pada Kovenan ini.
Efektivitas Ancaman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Sudut Padang Hukum, Ham, dan Psikologi
Oleh karena adanya hak setiap orang untuk hidup, Pasal  6  International  Covenant  on  Civil  and Political Right membatasi penjatuhan pidana mati terhadap seseorang. Pidana mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan paling serius. Adanya pidana mati itu pun tetap ditentang pada Pasal 7 yang berbunyi, “No  one  shall  be  subjected  to  torture  or  to  cruel, inhuman  or  degrading  treatment  or  punishment.” Artinya,  tidak  seorang  pun  dapat  disiksa  atau diperlakukan  atau  dihukum  yang  kejam,  tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
Indonesia  merupakan  negara  yang  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia.  Konstitusi  Indonesia secara  tegas  pada  UUD  1945  Pasal  28A mengatakan,  “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia ditunjukkan pula dengan  Indonesia meratifikasi  Universal  Declaration  of  Human Rights  (1948)  melalui  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dikatakan pada Pasal 9  ayat  1  UU  No.  39  Tahun  1999,  “Setiap  orang berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan meningkatkan taraf kehidupannya.”
Hak setiap orang untuk hidup harus dihormati oleh orang  lain  dan  dilindungi  oleh  pemerintah.  Pasal 28J ayat 1 UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan  bernegara.”  Kemudian  dipertegas  pada  Pasal 69 UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi: a.  Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi manusia  orang  lain,  moral,  etika,  dan  tata  tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b.  Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan  kewajiban  dasar  dan  tanggung jawab  untuk  menghormati  hak  asasi  orang  lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.
Apabila  mengacu  pada  hak  untuk  hidup  yang tertuang  pada  peraturan  perundang-undangan, Indonesia  seharusnya  sudah  menghapus  pidana mati  dari  pidana  pokok  karena  melanggar  hak seseorang untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya. Akan tetapi, pada Pasal 28J ayat 2 UUD  1945  dikatakan  setiap  hak  asasi  manusia dapat  dibatasi  sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang  dan  merupakan  wujud  dari  kehendak rakyat.  Dengan  kata  lain  selama  dikehendaki  dan
dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, pidana mati masih bisa dilaksanakan.

## 3.  Pidana mati dari sudut pandang psikologi
Ketidakefektivan hukuman mati, atau hukuman apa pun  dalam  mengurangi  angka  korupsi  juga  perlu ditilik  dari  proses  belajar  vicarious  (vicarious learning).  Proses  belajar  ini  menjelaskan  bahwa seseorang  melakukan—atau  tidak  melakukan sesuatu—karena  mengenali  konsekuensi  yang diperoleh orang lain yang melakukan Feist, (2013) . Untuk menekan angka korupsi, media perlu dengan tegas  mempromosikan  konsekuensi  dari  perilaku tersebut  pada  masyarakat.  Sayangnya,  berita televisi  sudah  wajar  menggencarkan  berita  soal lembeknya  hukum  di  Indonesia  dan  bagaimana pelaku  masih  mendapatkan  fasilitas  mewah  serta liburan.  Pada  satu  sisi,  tujuan  dari  pemberitaan tersebut  adalah  meningkatkan  kesadaran  akan kebutuhan  perbaikan  konstitusi  dan  perangkat hukum  di  Indonesia.  Namun,  fungsi  tersebut berbalik  seperti dua  sisi mata pisau. Menampilkan sel bintang lima yang dihuni Setya Novanto justru dapat  menanamkan  kesan  pada  pemirsa,  atau pejabat yang potensial berkorupsi, bahwa hukuman bagi koruptor bukanlah hal yang serius. Hal tersebut justru  dapat  mengukuhkan  perilaku  berkorupsi. Namun,  dengan  banyak  pertimbangan,  vicarious learning  bukanlah  faktor  yang  lantas  mendukung pelaksanaan  hukuman  terberat.  Hukuman  mati  di beberapa  negara  juga  tidak  menurunkan  kasus korupsi.
Penerapan  hukuman  mati  bagi  pelaku  korupsi didasarkan pada prinsip bahwa hukuman yang berat akan  efektif  mengurangi  peluang  terjadinya perilaku.  Sayangnya,  beratnya  hukuman  tidak menjadi satu-satunya faktor suatu hukuman berhasil diterapkan.  Faktor  lain,  seperti  jarak  waktu  dari perilaku  ke  hukuman  dan  konsistensi  hukuman dijatuhkan berdasarkan beban perilaku, perlu turut dipertimbangkan Abramowitz dkk, (1990) . Perkara korupsi  sering  kali  menghabiskan  banyak  waktu dalam proses pengusutan. Bahkan, acapkali skandal yang  dilakukan  baru  diketahui  beberapa  tahun setelah  kejadian  sehingga  konsekuensi  tidak  lagi terasa  signifikan.  Hal  inilah  yang  menjadikan hukuman  tidak  efektif  untuk  menimbulkan ketakutan bagi individu atau kelompok. Selain itu, wujud  hukuman  acapkali  tidak  konsisten  dengan besaran kasus tiap pelakunya. Menunda pemberian hukuman  hanya  efektif  menekan  perilaku  dan
menimbulkan  rasa  takut  jika  hukuman  sudah memiliki satuan tertentu yang jelas dan dijalankan dengan tegas Abramowitz dkk, (1990) .
Jiangnan Zhu melakukan studi di Cina Pendekatan Game-Theory juga mengungkapkan bahwa keyakinan menerapkan hukuman terparah mampu menurunkan suatu perilaku adalah keliru. Pencegahan  korupsi  adalah  perilaku  interaktif antara  investigator  dengan  pejabat.  Intervensi seharusnya  dilakukan  dalam  hubungan  tersebut Zhu,  (2012 ).  Melalui  eksperimen  simulasinya dengan  partisipan  para  investigator  korupsi, ditemukan  bahwa  meningkatnya  hukuman  hanya menurunkan  keinginan  para  penyidik  melakukan pemeriksaan rutin kepada pejabat di posisi bawah. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa pejabat posisi  bawah  berpotensi  minimal  melakukan korupsi  jika  hukuman  menjadi  lebih  berat.  Selain itu,  keterbatasan  anggaran  untuk  melakukan penyidikan juga mengharuskan investigator mengalkulasi untung-rugi sebab ketika penyidikan sudah  dilakukan  dan  tidak  ditemukan  bukti korupsi,  anggaran  dianggap  terbuang  sia-sia Zhu, (2012) .  Oleh  karena  itu,  wujud  intervensi  yang dapat  dilakukan  untuk  mereduksi  korupsi  bukan lagi  terletak  di  ranah  hukuman  bagi  pelaku, melainkan  transparansi  dan  pemantauan  rutin Kiser  &  Tong,  (1992) .  Hukuman  mati  hanyalah upaya  kuratif,  sedangkah  pengawasan  merupakan upaya  preventif.  Tindakan  yang  dapat  dilakukan adalah  memberikan  dukungan  penuh  bagi investigator  (KPK),  dapat  berupa  peningkatan anggaran  maupun  insentif Michael  &  Kasemets, (2007).
Faktor  kognitif  individu  juga  menjustifikasi transparansi  dan  pemantauan  rutin  sebagai intervensi  yang  tepat.  Ada  beberapa  faktor  risiko yang  membuat  individu  lebih  rentan  berkorupsi. Pelaku korupsi kebanyakan adalah seseorang yang justru  memiliki  kualitas  positif,  antara  lain, terbiasa  mengambil  risiko,  berorientasi  pada penghargaan dan memiliki kepercayaan diri tinggi Dupuy dkk, (2018) . Pekerjaan yang membiasakan individu untuk mengambil risiko mengondisikannya  untuk  menjadikan  perilaku korupsi  sebagai  salah  satu  aktivitas  pengambilan risiko  yang  dianggap  menguntungkan Dupuy, (2018). Itulah sebabnya, banyak koruptor sebenarnya tidak tampak sebagai kriminal. Dengan melakukan  kontrol  rutin  oleh  pihak  yang berwenang,  risiko  berkorupsi  dapat  dikurangi.
Tindakan  bahkan  dapat  dilakukan  sejak  pertama individu menjabat dengan edukasi.
Intervensi  korupsi  individual,  sayangnya,  tidak berlaku  di  level  kelompok.  Korupsi  berjamaah membutuhkan  kajian  dan  tindakan  yang  berbeda. Korupsi dalam institusi yang bersifat turun-temurun menandakan  bahwa  perilaku  tersebut  sudah dianggap sebagai etika sehingga melakukan korupsi dianggap sebagai perilaku etis  yang dinormalisasi. Fenomena  ini  menimbulkan  konformitas,  yakni keadaan di mana pegawai-pegawai baru akan turut melakukan  sesuatu,  benar  atau  pun  salah,  hanya untuk  merasa  diterima  sebagai  bagian  kelompok Darley, (2004) .

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data yang telah dijabarkan dalam  sub-bab  di  atas,  penulis  menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak efektif. Ancaman pidana mati dianggap  sebagai  salah  satu  penanganan  khusus yang dipilih  di sejumlah negara untuk memangkas kasus-kasus  korupsi.  Tujuan  pemberian  ancaman pidana  mati  dalam  tindak  pidana  korupsi  adalah memberikan  efek  jera  serta  rasa  takut  di  dalam masyarakat  agar  tidak  melakukan  kejahatan serupa.  Akan  tetapi  data-data  yang  ditemukan penulis  menunjukkan  sebaliknya,  pidana  mati yang dijatuhkan pada tindak pidana korupsi tidak serta-merta  membantu  untuk  menurunkan  kasus korupsi.  Lebih  lagi,  penjatuhan  pidana  mati  dari sudut  pandang  hukum,  hak  asasi  manusia,  dan psikologi  sudah  tidak  relevan  untuk  terus diberlakukan  karena  efektivitas  hukuman  bukan hanya  dipengaruhi  oleh  beban  hukuman  saja, melainkan juga waktu dan konsistensi. Pemberlakuan pidana mati sebenarnya sudah tidak sesuai  dengan  perkembangan  zaman  lagi.  Pidana mati tidak membawa kemanfaatan hukum karena justru  hanya  menampilkan  rantai  kekerasan  dan sebagai  bentuk  upaya  pembalasan  semata.  Lebih lagi,  pemberlakuan  pidana  mati  melanggar  hak setiap  orang  untuk  hidup  dan  mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, penjatuhan pidana mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia tidak perlu diterapkan

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Feist,  Gregory  J.  The  scientific  personality.  Springer Publishing Company, 2013.
Efektivitas Ancaman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Sudut Padang Hukum, Ham, dan Psikologi
Hiariej,  Eddy  O.S.  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016. Jurnal Online:
Arief,  Amelia.  “Problematika  Penjatuhan  Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan  Hukum  Pidana.”    JURNAL  KOSMIK HUKUM  Vol.  19,  No.  1  (2019):  91-108. http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMI K/article/view/4086
Hariadi,  Tunjung  Mahardika  dan  Hergia  Lukman Wicaksono.  “Perbandingan  Penanganan  Tindak Pidana  Korupsi  di  Negara  Singapuran  dan Indonesia”.  Recidive:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Penanggulangan  Kejahatan  Vol.  2  No.  3  (2013): 265-278. https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32712/ 21642
Jacob,  Efryan  R.T.  “Pelaksanaan  Pidana  Mati  Menurut Undang-undang Nomor  2/PNPS/1964.”  Lex Crimen  Vol.  VI,  No.  1  (2017):  98-105. https://media.neliti.com/media/publications/15176 3-ID-pelaksanaan-pidana-mati-menurut-undang- u.pdf https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kerta wicaksana/article/view/1549
Muhammadiah. “Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” Komunike, Volume
XI, No. 1 (2019): 164-182. https://media.neliti.com/media/publications/32822
4-pidana-mati-menurut-hukum-islam-dan-huku- 37879134.pdf
Muwahid.  "Penerapan  Sistem  Pembuktian  Terbalik Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  (Sebuah  Upaya Progresif  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi)." Yustisia Jurnal Hukum 1, No. 2 (2012): 1-27. https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10618 Risva  F.  Batubara."Kebijakan  Formulasi  Pidana  Mati Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia." LAW REFORM 10, No. 1 (2014): 74- 83. https://media.neliti.com/media/publications/11021 9-ID-kebijakan-formulasi-pidana-mati- terhadap.pdf
Jurnal Ilmiah:
Britt, Chester L. "Race, religion, and support for the death penalty: A research note." Justice Quarterly 15, no. 1 (1998): 175-191.
Darley, John M. "The cognitive and social psychology of contagious  organizational  corruption."  Brook.  L.
Rev. 70 (2004): 1177. http://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewconte nt.cgi?article=1415&context=blr
Dupuy,  Kendra,  and  Siri  Neset.  "The  cognitive psychology of corruption." Micro-level
Explanations  for  Unethical  Behavior,  U4  2018
(2018): 2. https://www.u4.no/publications/the- cognitive-psychology-of-corruption.pdf
Kiser, E., & Tong, X. (1992). Determinants of the amount and type of corruption in state fiscal bureaucracies: An  analysis  of  late  imperial  China.  Comparative Political Studies, 25(3), 300-331. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0010 414092025003002
Michael, B., & Kasemets, A. (2007). The role of incentive design in parliamentarian anti-corruption programmes.  The  Journal  of  Legislative  Studies,
13(2), 280-300.
https://econwpa.ub.uni- muenchen.de/econ- wp/mic/papers/0511/0511009.pdf Abramowitz, Ann J., and Susan G. O'Leary. "Effectiveness of  delayed  punishment  in  an  applied  setting." Behavior  Therapy  21,  no.  2  (1990):  238. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/p ii/S0005789405802795
Zhu,  Jiangnan.  "Do  severe  penalties  deter  corruption?  A game-theoretic analysis of the Chinese case." China
Review (2012): 1-32.
https://www.researchgate.net/profile/Jiangnan_Zhu/ publication/269040288_Do_Severe_Penalties_Dete r_Corruption_A_Game_Theoretic_Analysis_of_the _Chinese_Case/links/59f499f1a6fdcc075ec4b3fd/D o-Severe-Penalties-Deter-Corruption-A-Game- Theoretic-Analysis-of-the-Chinese-Case.pdf
Situs web:
Adyatama, Egi. “Menakar Hukuman Mati  bagi  Koruptor dalam UU Pemberantasan
Korupsi.” https://fokus.tempo.co/read/1412285/menakar- hukuman-mati-bagi-koruptor-dalam-uu- pemberantasan-korupsi (diakses 29 April 2022). Alamsyah, Wana. “Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020.”
Azanella,  Luthfia  Ayu.  “Pro  Kontra  Wacana  Hukuman
Mati bagi Koruptor.”
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/10/205
500765/pro-kontra-wacana-hukuman-mati-bagi- koruptor-?page=all (diakses 25 April 2022).
Farisa,  Chusna  Fitria.  “Hukuman  Mati  untuk  Koruptor
Dinilai Tak Bakal Efektif.” https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/1101 1681/hukuman-mati-untuk-koruptor-dinilai-tak- bakal-efektif?page=all (diakses 2 Mei 2022). Guritno,  Tatang.  “RUU  Perampasan  Aset:  Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan.”
https://nasional.kompas.com/read/2021/04/15/1015 2721/ruu-perampasan-aset-dibutuhkan-tetapi-tak- kunjung-disahkan?page=all (diakses 10 Mei 2022).
Khairifah,  Vera.  “8  Hukuman  Koruptor  di  Berbagai Negara,  Ada  yang  Sampai  Dieksekusi  Mati!.” https://www.cekaja.com/info/hukuman-koruptor-di- berbagai-negara (diakses 10 Mei 2022).
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  “TPK  Berdasarkan
Wilayah.” https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk- berdasarkan-wilayah (diakses 9 Mei 2022).
Margianto, Heru. “Diponegoro Tampar Patih Yogya dan
Korupsi Pejabat Kita.”
https://nasional.kompas.com/read/2016/09/19/073 20231/diponegoro.tampar.patih.yogya.dan.korupsi. pejabat.kita?page=all (diakses 24 April 2021). jadi-37-peringkat-102-di (diakses 23 Aprili 2022). Muhid,  Hendrik  Khoirul.  “Kronologi  Korupsi  Bansos Juliari  Batubara,  Nomor  6  Vonis  Diringankan karena
Dihujat.” https://nasional.tempo.co/read/1619783/kronologi- korupsi-bansos-juliari-batubara-nomor-6-vonis- diringankan-karena-dihujat  (diakses  pada  3  April 2023)
Pahlevi, Reza. “Indeks Persepsi Korupsi Negara-Negara G20,  Indonesia  Masuk  Negara  Terkorup.” https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/1 2/08/indeks-persepsi-korupsi-negara-negara-g20- indonesia-masuk-negara-terkorup  (diakses  pada  3 April 2023).
Pusat  Edukasi  Anti  Korupsi.  “Kerugian  Negara  Akibat
Korupsi di Indonesia.” https://aclc.kpk.go.id/materi- pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian- negara-akibat-korupsi-di-indonesia (diakses pada 3 April 2023).
Saputra,  Andi.  “Belum  Ada  yang  Dihukum  Mati,  Ini  3 Koruptor  dengan  Hukuman  Terberat  di  RI.” https://news.detik.com/berita/d-4816793/belum- ada-yang-dihukum-mati-ini-3-koruptor-dengan- hukuman-terberat-di-ri/3 (diakses 25 April 2022). Transparency  International.  “Korupsi  dan  Covid-19: Memperburuk Kemunduran Demokrasi.” https://ti.or.id/wp- content/uploads/2021/01/CPI2020INDOTII- web.pdf (diakses 2 Mei 2022).
Utama, Abraham. “Pro-kontra ancaman vonis mati untuk terduga  pelaku  korupsi  anggaran  pandemi,  bisakah pelaku dijerat
hukuman
mati?.” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 55219687 (diakses 2 Mei 2022).
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Amandemen IV.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3874).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).