Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016

## ANALISIS HUKUM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(Studi  Penetapan  No. 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.RAP)
Oleh:

## ABDUL HAKIM
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.  Jenis  penelitian  tesis  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  bertujuan  mengkaji pengaturan hukum terkait diversi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam  pelaksanaan  Diversi  di  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat,  secara  internal  juga mengalami  hambatan  yaitu  pemahaman  yang  belum  mendalam  terhadap  isi  dari  Perma  Nomor  4 Tahun 2014, sehingga hal tersebut akan menjadi kesulitan. hambatan secara eksternal salah satunya adalah kerjasama instansi lain terkait penerapan Diversi.
Pelaksanaan diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Sanksi Penal, pada Penetapan No. 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.RAP,  menetapkan anak  dikembalikan  kepada orang tua, sesuai dengan kesepakatan Diversi. Sanski Non Penal, terjadi kesepakatan diversi yaitu para pihak melakukan perdamaian, bahwa anak beserta orang tua telah memberikan uang tunai kepada korban.
Kata Kunci : Analisis, Diversi, Anak Pelaku.

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG
Komitmen Negara terhadap perlindungan  anak  sesungguhnya  telah ada  sejak  berdirinya  Negara  ini.  Hal  itu bias  dilihat  dalam  konstitusi  dasar  kita. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya  Negara  ini  antara  lain untuk  memajukan  kesejahteraan  umum dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Secara  implisit,  kata  kesejahteraan umum  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa didominasi konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya,  dilakukan  melalui  proses
pendidikan,  dimana  ruang-ruang  belajar pada  umumnya  berisi  anak-anak  dari segala  usia.  Anak  secara  eksplisit disebutkan  dalam  Pasal  34  pada  bagian batang  tubuh  yang  berbunyi:  “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.” 1
Implementasi  komitmen  Negara tersebut  tampak  direalisasikan  secara lebih  konsisten  ketika  tahun  1979 Pemerintah Indonesia
mengintroduksikan
Undang-Undang tentang  Kesejahteraan  Anak,  bersamaan
1 Hadi  Supeno,  Kriminalisasi  Anak  Tawaran Gagasan  Radikal  Peradilan  Anak  Tanpa  Pemidanaan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hal. 42.
dengan  penetapan  tahun  1979  sebagai “Tahun Anak Internasional.”
Ketika  Konvensi  Hak  Anak
(KHA) dideklarasikan, Indonesia termasuk  Negara yang  ikut  aktif membahas  dan  menyetujuinya.  Tidak sampai  satu  tahun  sejak  ditetapkannya KHA, Pemerintah Indonesia meratifikasi melalui  Kepres  Nomor  36  tanggal  25 Agustus  1990.  Meratifikasi,  berarti Negara  secara  hukum  Internasional terikat  untuk  melaksanakan  isi  ratifikasi tersebut,  yang  tercermin  dalam  regulasi yang  disusun  serta  implementasinya. Oleh  karena  itu,  sejak  tahun  1990 Indonesia  terikat  secara  hukum  untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Hak Anak. 2
Penjatuhan  hukuman  oleh  hakim bukanlah  merupakan  hal  yang  salah, akan tetapi sebaiknya hakim menimbang kembali  apakah  putusan  hukuman  yang dijatuhkan telah memberikan perlindungan terhadap anak, dan memberikan  manfaat.  Pertanyaan  ini muncul  karena  setelah  anak  selesai menjalani  hukumannya,  dapatkah  anak tersebut  menjadi  orang  yang  baik  dan tidak melakukan tindakan kriminal lagi?
Mengingat pembinaan yang telah
2 Muhammad  Joni,  dkk.,  Tim  Litigasi  untuk Penghapusan Kriminalisasi Anak, (Jakarta: KPAI, 2009), Hal. 33
diterimanya di lembaga
pemasyarakatan. 3
Konsep diversi merupakan konsep  yang baru di  Indonesia, awalnya konsep diversi ini muncul dalam sebuah wacana-wacana  seminar  yang  sering diadakan.  Berawal  dari  pengertian  dan pemahaman  dari  wacana  seminar  yang diadakan tentang konsep diversi menumbuhkan  semangat  dan  keinginan untuk  mengkaji  dan  memahami  konsep diversi tersebut. 4
Konsep  diversi  adalah  konsep untuk  mengalihkan  suatu  kasus  dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan  untuk  memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik  dengan  hukum.  Selanjutnya secara  intern  kelembagaan  masing- masing  membicarakan  kembali  tentang konsep  diversi dalam  memberikan perlindungan  terhadap  anak  pelaku tindak  pidana.  Dari  diskusi-diskusi intern  yang  dilakukan  masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan  konsep  diversi  secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan  pidana terhadap anak.
Anak  bukanlah  untuk  dihukum melainkan  harus  diberikan  bimbingan dan  pembinaan,  sehingga  bisa  tumbuh
3 Marlina,  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia: Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009), Hal. 12.
4 Ibid, Hal. 168.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
dan  berkembang  sebagai  anak  normal yang  sehat  dan  cerdas  sutuhnya.  Anak adalah  anugerah  Tuhan  sebagai  calon generasi  penerus  bangsa  yang  masih dalam  masa  perkembangan  fisik  dan mental.  Terkadang  anak  mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan  tindakan  yang  melanggar hukum.  Walaupun  demikian,  anak  yang melanggar  hukum  tidaklah  layak  untuk dihukum  apalagi  kemudian  dimasukkan dalam penjara. 5
Dalam  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 butir (2) yaitu diatur  mengenai  batas  usia  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  adalah  anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang  diduga  melakukan  tindak  pidana. Hal  tersebut  berbeda  dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak  sebagaimana  diatur  di dalam  Pasal  1  butir  (1)  yaitu  Anak adalah  orang  yang  dalam  perkara  Anak Nakal  telah  mencapai  umur  8  (delapan) tahun  tetapi  belum  mencapai  umur  18 (delapan  belas)  tahun  dan  belum  pernah kawin.
Oleh  karena  itu  tidak  semua perkara  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  harus  diselesaikan  melalui  jalur
5 M.  Nasir  Djamil,  Anak  Bukan  Untuk  Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 1
peradilan  formal,  dan  memberikan alternatif  bagi  penyelesaian  dengan pendekatan  keadilan  restoratif  maka, atas  perkara  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  dapat  dilakukan  diversi demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak dengan  mempertimbangkan  keadilan korban.
Proses  diversi  dilakukan  melalui musyawarah  dengan  melibatkan  anak dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan  restoratif. 6 Selain  itu  juga, dalam  hal  diperlukan,  musyawarah tersebut  juga  dapat  melibatkan  Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. 7 Proses diversi sendiri wajib memperhatikan: 8
a) Kepentingan korban;
b) Kesejahteraan  dan  tanggung  jawab anak;
c) Penghindaran stigma negatif;
d) Penghindaran pembalasan;
e) Keharmonisan masyarakat; dan
f) Kepatutan, kesusilaan, dan
ketertiban umum.
Menyikapi fenomena diversi terhadap  anak  seperti  uraian  diatas,
6 Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Sistem Peradilan Anak.
7 Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang  Sistem Peradilan Anak.
8 Pasal  8  ayat  (3)  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
Mahkamah  Agung  pada  akhirnya  juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung  (Perma)  Nomor  4  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Maka  setelah  Perma  ini  diterbitkan sudah  seharunya  seluruh  Pengadilan  di Indonesia  wajib  menerapkan  diversi terhadap anak.
Melihat uraian diatas dapat dikaji bagaimana  peran  analisis  penerapan diversi  terhadap  anak  yang  melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Pengadilan Negeri Rantauprapat.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pengaturan hukum terkait diversi dalam Perma Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana hambatan dalam
pelaksanaan  diversi  yang  dilakukan di  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat, dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut?
3. Bagaimana  kebijakan  hukum  diversi pelaku anak pencurian sepeda motor studi  kasus  di  Pengadilan  Negeri
Rantauprapat?
1.3 Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  tesis ini adalah penelitian hukum normatif
dan  empiris. 9 Penelitian  hukum normatif, meliputi penelitian
terhadap : a. asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian  terhadap  asas  hukum ini meliputi :
1) Asas  hukum  Regulatif  (yang sejajar  dengan  pembedaan menjadi  asas  hukum  umum dan asas hukum khusus)
2) Asas hukum Konstitutif.
b. Penelitian  terhadap  sistematik hukum  yaitu  dilakukan  dengan menelaah  pengertian  dasar  dari hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan. c. Penelitian  terhadap  sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan mengungkapkan
kenyataan  sampai  sejauh  mana suatu perundang-undangan
tertentu serasi secara vertikal dan horizontal,  apabila  perundang- undangan tersebut adalah sederajat  dan  termasuk  bidang yang sama.
d. Penelitian  perbandingan  hukum yaitu  merupakan  penelitian  yang menemukan  dan  mencari  adanya
9 Soerjono  Soekanto,  Penelitian  Hukum  Normatif, suatu  tinjauan  singkat,  PT.  Raja  Grapindo  Persada, Jakarta,  halaman  12-13,  dikutip  dari  Ediwarman, Metodologi Penelitian, Hal 24
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
perbedaan-perbedaan  yang  ada berbagai sistem hukum.
e. Penelitian  sejarah  hukum  yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi  terhadap  tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum  yang  dapat  dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan yang  penting  adalah  kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan. Jadi penelitian yang
digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  terhadap  asas-asas hukum  seperti  misalnya  penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat.
Penelitian  terhadap  asas  hukum  ini meliputi  Asas  hukum  Regulatif (yang  sejajar  dengan  pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum  khusus)  dan  Asas  hukum Konstitutif.
2. Metode Pendekatan
Berdasarkan  pada  masalah
yang  telah  diutarakan  sebelumnya diatas,  maka  metode  pendekatan yang  digunakan  dalam  tulisan  ini adalah metode yuridis normatif yang didukung  oleh  yuridis  empiris  untuk mendapatkan data primer.
Dimulai
dengan cara menganalisa peraturan-peraturan tentang  perlindungan  anak  dalam hubungannya dengan analisis penerapan  diversi  terhadap  anak pelaku  tindak  pidana  pencurian sepeda  motor  untuk  memperoleh data  sekunder.  Dimulai  dengan  cara menganalisa peraturan-peraturan tentang perlindungan anak.
3. Lokasi,  Populasi  dan  Sampel Penelitian
a. Lokasi Penelitian
Pemilihan lokasi
penelitian ini dilakukan di Pengadilan  Negeri  Rantauprapat, didasarkan pada bahwasanya Pengadilan  Negeri  Rantauprapat merupakan salah satu Pengadilan terbesar  di  Sumatera  Utara  dan banyak menangani perkara anak.
b. Populasi
Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek  dengan  ciri  yang  sama 10 . Populasi  dapat  berupa  himpunan orang,  benda  (hidup  atau  mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang  sama.  Adapun  populasi adalah  keseluruhan  perkara  anak dalam penerapan diversi terhadap  anak  pelaku  tindak
10 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Hrafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal. 121
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
pidana  pencurian  sepeda  motor di Pengadilan Negeri
Rantauprapat  yaitu  berjumlah  3 (tiga).
c. Sampel Penelitian
Penentuan  dalam  sampel ini  adalah  40  (empat  puluh) informan  yang  diambil  dari wilayah hukum Pengadilan
Negeri Rantauprapat.
4. Alat pengumpulan data
Adapun  alat  pengumpul  data dalam  penelitian  hukum  normatif merupakan  penelitian  kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder: 11
a. Bahan-bahan hukum primeir
1. UUD 1945
2. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.
b. Bahan-bahan  hukum  sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan
hukum primeir dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum
primeir.
c. Bahan hukum tertier yaitu bahan- bahan yang memberikan
informasi  tentang  bahan  primer dan sekunder. 5. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data
11 Ediwarman, Op.Cit, Hal. 111
Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan, meliputi :
Pertama,  Tahap  Persiapan. Pada  tahap  ini  penulisan  memulai mengumpulkan  data  sekunder  yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan  dan  pengajuan  usulan penelitian. Setelah itu, untuk selanjutnya  dikonsultasikan  untuk penyempurnaan, serta menyusun alat penelitian  dan  pengurusan izin penelitian.
Kedua, Tahap Penelitian. Tahap  selanjutnya,  dibagi  tahapan ini  menjadi  2  (dua)  lagi  yang bertujuan  untuk  memfokuskan  dan menceritakan hal-hal  yang penulisan teliti, tahapan ini meliputi :
(1) Tahapan  penelitian  lapangan, sebagai  langkah  awal  dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer.
Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara  yang  telah  disusun dan disiapkan sebelumnya.
Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada  pada  lembaga  hukum  yang berkaitan dengan penelitian ini.
(2) Tahapan  penelitian  kepustakaan, penelitian  ini  dilakukan  untuk memperoleh  data  sekunder  yang
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
meliputi  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier.  Data  yang diperoleh digunakan sebagai dasar  teori  untuk  menganalisis data  primer  yang  diperoleh  dari penelitian lapangan.

## Ketiga,  Tahap  penyelesaian.
Pada  tahapan  ini,  dianalisis  data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan data sekunder yang
diperoleh
dari penelitian
kepustakaan.  Selanjutnya,  penulis membuat  laporan  awal.  Setelah selesai,  disusun  laporan  akhir  dan dikonsultasikan kepada pembimbing.
6. Analisis Data
Analisis data dilakukan
dengan  model  analisis  kualitatif.
Sebagaimana dikemukakan
Widoyoko  bahwa  metode  kualitatif berangkat dari paradigma post positivism,  dimana  setiap  aspek dalam  realitas  sosial  dilihat  secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah  yang  perlu  diinterpretasi secara  mendalam,  terlebih  realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk 12 .
Metode  penelitian  kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif,  yaitu  metode  yang  lebih
12 M. Edy Sentosa JK, Metode-Metode Penelitian, http//theglobalgenerations.blogspot.com/,  diakses  pada tanggal 10 April 2015
menekankan  pada  aspek  pencarian makna dibalik emprisitas dari realitas  sosial  sehingga  pemahaman mendalam  akan  realitas  sosial  akan sangat  diperhatikan,  dan  metode  ini akan  menghasilkan  data  berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif  mengenai  subjek  yang diteliti 13 .

## II. PENGATURAN HUKUM TERKAIT
DIVERSI  DALAM  PERMA  NOMOR  4 TAHUN  2014  TENTANG  PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. 2.1 Peraturan Mahkamah Agung
Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Adapun  dalam  konsiderannya, Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  lahir berdasarkan  Pasal  5  sampai  Pasal  14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
Peradilan Pidana Anak wajib mengupayakan  Diversi  pada  tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan
13 Milles dan Hubberman. Analisis Data Kualitatif :  Buku  tentang  Sumber  Data-Data  Baru,  Universitas Indonesia Press, 1992, Hal. 15-20.
dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoraif. Undang-undang Nomor 11
Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  belum  mengatur  secara jelas  tentang  tata  cara  belum  mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi. Berdasarkan pertimbangan  pada  huruf  a  dan  b  maka perlu  menetapkan  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Adapun  di  dalam  Perma  ini diatur  kewajiban  diversi,  sebagaimana diuraikan  didalam  Pasal  2  dan  Pasal  3 yaitu:
Pasal 2:
Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun meskipun  pernah  kawin  tetapi  belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun,  yang diduga melakukan tindak pidana.
Pasal 3:
Hakim anak wajib mengupayakan
Diversi  dalam  hal  anak  didakwa melakukan  tindak  pidana  yang  diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun  atau  lebih  dalam  bentuk  surat dakwaan subsidiaritas, alternative, kumulatif maupun
kombinasi (gabungan).
Pasal diatas menunjukkan bahwa diversi  adalah  wajib  bagi  anak  dibawah umur  dan  hakim  wajib  mengupayakan Diversi  dengan  pidana  penjara  dibawah 7 (tujuh) tahun sebagaimana diterangkan didalam  Pasal  2  dan  Pasal  3,  maka Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  secara tegas  diversi  wajib  dilakukan  sehingga menjadi pedoman bagi peradilan anak di bawah lingkup Mahkamah Agung.
Perma  ini  juga  mengatur  tentang pelaksanaan  diversi  di  Pengadilan, dimulai dari persiapan diversi, sebagaimana diuraikan  di dalam Pasal 4 :
(1) Setelah  menerima  Penetapan  Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang  wajib  diupayakan  Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan
Hari Musyawarah Diversi.
(2) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  memuat perintah  kepada  penuntut  umum yang  melimpahkan  perkara  untuk menghadirkan :
a. Anak  dan  orang  tua/Wali  atau Pendampingnya;
b. Korban dan/atau orang tua/Walinya;
c. Pembimbing Kemasyarakatan;
d. Pekerja Sosial Profesional;
e. Perwakilan masyarakat; dan
f. Pihak-pihak  terkait  lainnya  yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
(3) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  (2) mencantumkan  hari,  tanggal,  dan waktu  serta  tempat  dilaksanakannya Musyawarah Diversi.
Uraian Pasal diatas menerangkan tentang  bagaiamana  persiapan  diversi  di Pengadilan,  adapun  tahapan  tersebut juga mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan mulai dari anak, Pekerja Sosial  Profesional  hingga  perwakilan masyarakat,  sehingga  proses  diversi dapat menghasilakn keputusan yang baik bagi kepentingan anak. Kemudian diuraikan  tahapan  musyawarah  Diversi sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  5 yaitu:
(1) Musyawarah  Diversi  dibuka  oleh
Fasilitator Diversi
dengan perkenalan  para  pihak  yang  hadir, menyampaikan  maksud  dan  tujuan musyawarah  diversi,  serta  tata  tertib musyawarah  untuk  disepakati  oleh para pihak yang hadir.
(2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
(3) Fasilitator Diversi menjelaskan
ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi  tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. (4) Fasilitator Diversi wajib
memberikan kesempatan kepada:
a. Anak  untuk  didengar  keterangan perihal dakwaan.
b. Orang tua/Wali untuk
menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak  dan  bentuk  penyelesaian yang diharapkan.
c. Korban/Anak  Korban/Orangtua/ Wali  untuk  memberi  tanggapan dan  bentuk  penyelesaian  yang diharapkan.
(5) Pekerja Sosial Profesional
memberikan informasi tentang keadaan  sosial  Anak  Korban  serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
(6) Bila  dipandang  perlu,  Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
(7) Bila  dipandang  perlu,  Fasilitator Diversi  dapat  melakukan  pertamuan terpisah  (Kaukus) dengan  para pihak.
(8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah  ke  dalam  kesepakatan Diversi.
(9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi
memperhatikan  dan  mengarahkan agar  kesepakatan  tidak  bertentangan dengan  hukum,  agama,  kepatutan masyarakat  setempat,  kesusilaan; atau  memuat  hal-hal  yang  tidak
dapat  dilaksanakan Anak;  atau
memuat itikad baik.
Kemudian  diatur  pula  tentang kesepakatan Diversi, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 6 yaitu :
(1) Musyawarah  Diversi  dicatat  dalam
Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/ Panitera Pengganti.
(2) Kesepakatan  diversi  ditandatangai oleh  para  pihak  dan  dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi.
(3) Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan  kesepakatan  Diversi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2).
(4) Ketua Pengadilan dapat
mengembalikan Kesepakatan Diversi untuk  diperbaiki  oleh  Fasilitator Diversi  apabila  tidak  memenuhi syarat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.
(5) Setalah  menerima  penetapan  dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  Hakim menerbitkan  penetapan  penghentian pemeriksaan perkara.
Pasal 7:
(1) Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  para
pihak
berdasarkan
Balai
Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan  perkara  sesuai  dengan hukum acara peradilan pidana Anak. (2) Dalam  menjatuhkan  putusan,  Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan  sebagian  Kesepakatan Diversi  sebagaimana  tersebut  dalam ayat (1).
Pasal 8 :
Fasilitator  Diversi  tidak  dapat  dikenai pertanggungjawaban  pidana  maupun perdata atas isi Kesepakatan Diversi.
Lahirnya  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam Sistema  Peradilan  Pidana  Anak  adalah untuk  menghasilkan  upaya  terbaik  bagi kepentingan anak melalui Diversi. Perma ini apabila dianalisis dengan teori sistem  hukum  (legal  system)  yang dikemukakan  oleh  Lawrence  Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum (legal system) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan  dan peraturan.  Padahal  menurut  Friedman sistem  hukum  membedakan  antara aturan  dan  peraturan,  struktur,  serta lembaga  dan  proses  yang  ada  dalam sistem  itu.  Bekerjanya  hukum  dalam suatu  sistem  ditentukan  oleh  tiga  unsur, yaitu  struktur  hukum  (legal  structure),
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
substansi  hukum  (legal  substance),  dan budaya hukum (legal culture). 14
Struktur  hukum  (legal  structure) merupakan  kerangka  berpikir  yang memberikan  defenisi  dan  bentuk  bagi bekerjanya  sistem  yang  ada  dengan batasan  yang  telah  ditentukan.  Jadi struktur  hukum  dapat  dikatakan  sebagai institusi  yang  menjalankan  penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya.  Dalam  sistem  peradilan pidana (criminal  justice system) struktur hukum (legal structure) yang menjalankan  proses  peradilan  pidana adalah kepolisian, kejaksaan,
kehakiman, dan lembaga
pemasyarakatan.  Jadi  bila  dihubungkan dengan Perma ini maka dapat disimpulan secara struktur hukum dalam hal  ini  Mahkamah  Agung  ikut  berperan dalam  upaya  terbaik  bagi  kepentingan anak melalui diversi.
Substansi hukum (legal substance)  merupakan  aturan,  norma dan  pola  perilaku  manusia  yang  berada di  dalam  sistem  hukum.  Substansi hukum  (legal  substance)  berarti  produk yang  dihasilkan  oleh  orang  yang  berada di  dalam  sistem  hukum  itu,  baik  berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (legal substance) tidak hanya  pada  hukum  yang  tertulis  (law  in
14 Marlina, Op.Cit, Hal. 14.
the  book),  tetapi  juga  mencakup  hukum yang  hidup  di  masyarakat  (the  living law).  Bila  dihubungkan  dengan  Perma ini maka Perma ini telah mengakomodir kepentingan  terbaik  anak,  sehingga Perma ini dapat dijadikan pedoman oleh Hakim di Pengadilan seluruh Indonesia.
Budaya  hukum  (legal  culture) merupakan  sikap  manusia  terhadap hukum  dan  sistem  hukum.  Sikap masyarakat  ini  meliputi  kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat  terhadap  hukum  dan  sistem hukum.  Budaya  hukum  juga  merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (legal culture) mempunyai  peranan  yang  besar  dalam sistem  hukum,  tanpa  budaya  hukum (legal  culture)  maka  sistem  hukum (legal system) akan kehilangan kekuatannnya,  seperti  ikan  mati  yang terdampar  di  keranjangnya,  bukan  ikan hidup  yang  berenang  di  lautan  (without legal culture, the legal system is meet-as dead  fish  lying  in  a  basket,  not  a  living fish  swimming  in  its  sea).  Bila dihubungkan  dengan  Perma  ini  maka Perma  ini  juga  ikut  membentuk  dan memberikan  pemahaman  yang  sama didalam masyarakat tentang kepentingan Diversi  bagi  anak  sebagai  upaya  terbaik bagi anak.
2.2 Pengaturan  Hukum  Terkait  Diversi Dalam    Undang-Undang    Nomor    11
Tahun    2012    Tentang    Sistem Peradilan  Pidana  Anak.
Undang-undang ini dalam konsiderannya  dikarenakan  bahwa  anak merupakan  amanah  dan  karunia  Tuhan Yang  Maha  Esa  yang  memiliki  harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.  Untuk  menjaga  harkat  dan martabatnya,  anak  berhak  mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem
peradilan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak  sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan dan  kebutuhan hukum masyarakat karena  belum  secara  komprehensif memberikan  pelindungan  kepada  anak yang berhadapan dengan hukum sehingga  perlu  diganti  dengan  undang- undang baru;
Berikut  ini  hal  yang  penting dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai asas dalam undang-undang ini sebagaimana  diatur  didalam  Pasal  2 yaitu:
Sistem  peradilan  pidana  anak yang dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Perlindungan;
b. Keadilan
c. Nondiskriminasi
d. Kepentingan terbaik bagi anak
e. Penghargaan terhadap pendapat anak
f. Kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang anak;
g. Pembinaan dan pembimbingan anak
h. Proprosional
i. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan  sebagai  upaya  terakhir; dan
j. Penghindaran pembalasan.
Berikutnya mengenai sistem peradilan pidana anak yang mengedapankan keadilan restoratif sebagaimana  diterangkan  dalam  Pasal  5 yaitu:
(1) Sistem Peradilan Anak Wajib
mengutamakan  pendekatan  Keadilan Restoratif (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penyidikan dan penuntutan pidana  Anak  yang  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan, kecuali  ditentukan  lain  dalam
Undang-Undang ini;
b. Persidangan Anak yang dilakukan  oleh  pengadilan  di lingkungan peradilan umum; dan
c. Pembinaan, pembimbingan,
pengawasan,
dan/atau
pendampingan  selama  proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan  setelah  menjalani  pidana atau tindakan.
(3) Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (2)  huruf  a  dan  huruf  b  wajib diupayakan Diversi.
Berikut ini diuraikan pasal mengenai  Diversi  dalam  UU  RI  Nomor 11  tahun  2012  sebagaimana  diatur  di dalam Pasal 6, pasal 7 dan Pasal 8 yaitu: Pasal 6:
Diversi bertujuan:
a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan  rasa  tanggugng  jawab kepada Anak.
Pasal 7:
(1) Proses tingkat penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak  di  pengadilan  negeri  wajib diupayakan Diversi;
(2) Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal tindak pidana yang dilakukan:
a. Diancam  dengan  pidana  penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. Bukan  merupakan  pengulangan tindak pidana.
Pasal 8:
(1) Proses  Diversi  dilakukan  melalui musyawarah dengan melibatkan
Anak  dan  orang  tua/walinya,  korban dan/atau orang tua/walinya,
Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan Pekerja Sosial Profesional
berdasarkan  pendekatan  Keaadilan Restoratif;
(2) Dalam  hal  diperlukan,  musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. (3) Proses Diversi wajib
memperhatikan:
a. Kepentingan korban;
b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c. Penghindaran stigma negatif;
d. Penghindaran pembalasan;
e. Keharmonisan masyarakat; dan
f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Berikut  ini  diuraikan  Pasal  yang penting  dalam  Undang-Undang  ini terkait Diversi adalah Pasal 11 yaitu: Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain;
a. Perdamaian  dengan  atau  tanpa  ganti kerugian;
b. Penyerahan  kembali  kepada  orang tua/Wali;
c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS  paling  lama  3  (tiga)  bulan;
dan
d. Pelayanan masyarakat.
Uraian pasal diatas menerangkan bahwa  hasil  dari  Diversi  dimulai  dari
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
perdamaian  sampai  dengan  pelayanan masyarakat,  sehingga  ruh  dari  undang- undang ini yaitu mengedepankan kepentingan  dan  Perlindungan  hukum bagi  anak  yang  terlibat  dalam  perkara pidana  dapat  terwujud  secara  maksimal dan  anak  tersebut  dapat  kembali  ke masyarakat  secara  normal  tanpa  adanya cap/stigma  selaku  pelaku  kejahatan, yang  mana  hal  tersebut  sejalan  dengan pasal  19  UU  RI  Nomor  11  tahun  2012 yang  berbunyi:  ayat  (1)  Identitas  Anak, Anak  Korban,  dan  /  atau  Anak  Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Ayat (2) Identitas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  meliputi  nama  Anak,  nama Anak  Korban,  nama  Anak  Saksi,  nama orang  tua,  alamat,  wajah,  dan  hal  lain yang  dapat  mengungkapkan  jati  diri Anak,  Anak  Korban,  dan  /  atau  Anak Saksi.

## III. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI YANG DILAKUKAN DI
PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT, DAN UPAYA YANG
DILAKUKAN  DALAM  MENGATASI HAMBATAN
3.1 Hambatan Internal
Dalam  pelaksanaan  diversi  di Pengadilan  Negeri  Rantauprapat,  secara internal juga mengalami hambatan  yaitu pemahaman  yang  belum  mendalam terhadap  isi  dari  Perma  Nomor  4  Tahun
2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  sehingga  hal  tersebut  akan menjadi kesulitan. 15
Uraian  tersebut  bila  dianalisis dengan  teori  sistem  hukum  yaitu  pada budaya hukum (legal culture) merupakan  sikap  manusia  terhadap hukum  dan  sistem  hukum.  Sikap masyarakat  ini  meliputi  kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat  terhadap  hukum  dan  sistem hukum.  Budaya  hukum  juga  merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (legal culture) mempunyai  peranan  yang  besar  dalam sistem  hukum,  tanpa  budaya  hukum (legal  culture)  maka  sistem  hukum (legal system) akan kehilangan kekuatannnya,  seperti  ikan  mati  yang terdampar  di  keranjangnya,  bukan  ikan hidup  yang  berenang  di  lautan  (without legal culture, the legal system is meet-as dead  fish  lying  in  a  basket,  not  a  living fish  swimming  in  its  sea).  Maka  dapat dikatakan  bahwa  pemahaman  masih menjadi  kendala,  maka  dari  itu  lahirlah Perma  ini  sehingga  menjadi  acuan  bagi para  hakim  atau  fasilitator  Diversi  di Pengadilan seluruh Indonesia.
3.2 Hambatan Eksternal
15 Wawancara  dengan  Jhonson  F.E.  Sirait,  selaku Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat,  pada  tanggal 20 Agustus 2015.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
Dalam  pelaksanaan  diversi  di Pengadilan  Negeri  Rantauprapat,  secara eksternal  juga  mengalami  hambatan yaitu : 16
a. Pemahaman  masyarakat  dan  aparat penegak  hukum  lainnya  terhadap Diversi masihlah kurang.
b. Peran  masyarakat  masih  minim terutama  dari  masyarakat  yang menjadi korban.
c. Kerjasama instansi lain terkait penerapan  Diversi  belum  berjalan dengan baik.
IV. Upaya  Mnegatasi  Hambatan  Dalam Pelaksanaan Diversi di Pengadilan
Negeri  Rantauprapat.
4.1 Upaya  Internal
Upaya  yang  dilakukan  terkait pemahaman  yang  belum  mendalam  di Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  adalah pihak  Pengadilan  melakukan  sosialisasi kepada  para  Hakim  tentang  Diversi  dan Perma  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 17 4.2 Upaya  Eksternal Upaya yang dilakukan
Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  terkait pemahaman  dan  peran  serta  masyarakat yang  masih  minim  dan  kerjasama
16 Wawancara  dengan  Jhonson  F.E.  Sirait,  selaku Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat,  pada  tanggal 20 Agustus 2015.
17 Wawancara  dengan  Jhonson  F.E.  Sirait,  selaku Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat,  pada  tanggal 20 Agustus 2015.
instansi lain yang belum berjalan dengan baik  adalah  upaya  sosialisasi  secara berkesinambungan, bahkan pihak Penyidik  saat  ini  juga  sering  melakukan koordinasi  dengan  pihak  Pengadilan terkait Diversi terhadap anak. 18

## 4.3 Peran    Diversi    dalam    Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  merupakan bagian  sangat  penting  dibicarakan  bila ingin menjawab bagaimana diversi dapat memberikan  jaminan  penegakan  hukum bagi masyarakat baik korban, pelaku dan masyarakat.  Penegakan  hukum  yang dalam  bahasa  Inggris  adalah  law enforcement  dan  dalam  bahasa  Belanda rechstoepassing, rechtshandhaving merupakan  kewajiban  dari  seluruh masyarakat  untuk  mentaati  hukum  yang diberlakukan. 19
Tujuan  dari  penegakan  hukum adalah  untuk  membangun  kepercayaan masyarakat  umum  terhadap  hukum dengan  menunjukkan  bahwa  hukum secara  luas  rnemperdulikan  harapan masyarakat,  dan  bujukan  serta  ajakan untuk  mematuhinya.  Menurut  Wesley Cragg  penggunaan  kekuasaan  hukum yang  minimum  merupakan  sebuah prinsip yang penting dalam mengarahkan  usaha  penegakan  hukum dan  mengurangi  usaha  penggunaan
18 Wawancara  dengan  Jhonson  F.E.  Sirait,  selaku Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat,  pada  tanggal 20 Agustus 2015
19 Ibid, Hal. 17.
kekuatan  hukum  merupakan  hal  yang penting karena kekerasan sering menggeser sifat asli dari moral
seseorang yang menerimanya. Pemaksaan (coercion) dapat
mengacaukan  moral  dan  jiwa  seseorang dan  merangsangnya  untuk  kehilangan sikap  kerelaan  menerima  aturan  hukum yang ada. 20
Pelaksanaan  diversi  berupaya mengurangi penggunaan kekuatan hukum dan berusaha menyelesaikan dan mengakhiri  pertikaian  atau  konflik. Penggunaan jalan penghukuman sebagai usaha  paling  akhir  penyelesaian  konflik oleh  pemerintah  dalam  memastikan ketaatan kepada hukum.
Jadi memperbaiki  kepercayaan  masyarakat
terhadap hukum dan aturannya merupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri.
Pelaksanaan  diversi  melibatkan semua  aparat  penegak  hukum  dari  lini manapun.  Diversi  dilaksanakan  pada semua  tingkat  proses  peradilan  pidana. Prosesnya  dimulai  dari  permohonan suatu  instansi  atau  lembaga  pertama yang  melaporkan  tindak  pidana  atau korban sendiri yang memberikan
pertimbangan untuk dilakukannya diversi.  Adanya  perbedaan  pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari  sudut  pandang
20 Marlina, Op.Cit, Hal. 18.
petugas  dalam  menentukan  keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversi yaitu mengalihkan anak dari  proses formal ke informal.
Diversi  merupakan  jalan  orang untuk  dikeluarkan  dari  sistem  peradilan pidana  tapi  diskresi  dapat  melakukan dua  hal  yaitu  tindakan  memasukan  atau mengeluarkan  seseorang  dari  sistim peradilan  pidana.  Kita  harus  dapat membedakan  antara  diskresi  dengan diskriminasi  dan  pembedaan.  Sistem peradilan  dengan  diskriminasi  ditujukan untuk  hal  yang  positif  begitu  juga dengan  petugas  yang  melakukannya dalam  hal  yang  positif  juga.  Untuk menjadikannya bersifat adil maka hukum  dan  kebijakan  yang  dibuat  harus pasti namun fleksibel.
Diskriminasi yang bersifat negatif  akan  terjadi  bila  tidak  adanya aturan  yang  mengikat  dan  seragam. Aturan yang mengikat dan keseragamannya  untuk  tujuan  yang positif.  Dua  hal  yang  sulit  untuk disatukan yaitu disatu sisi diskresi harus seragam  namun  dilain  pihak  berusaha untuk  menggunakan  kebijakan  secara individu pada setiap kasus.
Diversi  membedakan  dengan menitik  beratkan  sifat  konsisten  pada kasusnya  berbeda  dengan  diskriminasi yang  tidak  berdasarkan  hukum  dan menuniukan. Penggunaan kriteria pembedaan  yang  tidak  sah.Kedua  hal
tersebut dapat dibedakan dengan keahlian petugas dalam pengalaman dan latihan  pelaksanaan  diskresi.  Pelatihan tentang  diskresi  dapat  berjalan  dalam sebuah  cara  negatif  yang  mengawali pembedaan  yang  tidak  dibenarkan  yaitu berupa  diskriminasi.  Pada  saat  yang sama  diskresi  dapat  juga  dikatakan sebagai perangsang rasa keadilan. Tindakan  terhadap  pelanggar  mungkin dirasakan  tidak  sama  pada  saat  yang lain, karena alasan yang diambil petugas (subjektifitas) dalam membuat kebijakan belum tentu sama.
Konsep untuk membuat kebijakan  diversi  merupakan  sebuah proses  yang  melibatkan  faktor-faktor internal  dan  external  dari  penentu kebijakan  itu  sendiri.  Dalam  sebuah kutipan  putusan  pengadilan  dinyatakan bahwa seseorang dapat diberikan hukuman adalah karena untuk memastikan  penyebab  kejahatan  pada dirinya  dapat  hilang  sama  sekali. Apabila  dianggap  penyebab  tersebut sulit  untuk  dihilangkan  maka  boleh  jadi seseorang itu harus mendapatkan hukuman yang lama atau bahkan seumur hidup. 21

## V. KEBIJAKAN    HUKUM    DIVERSI PELAKU ANAK PENCURIAN SEPEDA
MOTOR STUDI KASUS DI 21 Ibid, Hal. 20.

## PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT

## 5.1 Sanksi Penal
Istilah  kebijakan  berasal  dari bahasa  Inggris  “policy”  atau  bahasa Belanda  “politiek”.  Istilah  ini  dalam bahasa  Indonesia  sering  diterjemahkan dengan  kata  “politik”,  oleh  karena  itu kebijakan  hukum  pidana  biasa  disebut juga  politik  hukum  pidana.  Menurut Soedarto,  politik  hukum  adalah  usaha untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan yang  baik  dengan  situasi  dan  kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga  bahwa  politik  hukum  merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya  yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan  yang di kehendaki  dan  di  perkirakan  dapat digunakan  untuk  mengekspresikan  apa yang  terkandung  dalam  masyarakat dalam rangka mencapai apa yang di cita- cita kan. 22
Kebijakan kriminal, menurut Sudarto, 23 yang  mengunakan  istilah politik kriminal, adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi  kejahatan.  Definisi  ini, menurut Barda Nawawi Arief, 24 diambil
22 Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal dalam Penanggulangan  Kejahatan  Kekerasan,  Pustaka  Bangsa Press, Medan, 2008, Hal. 66.
23 Sudarto,  Hukum  dan  Hukumm  Pidana,  Alumni, Bandung, 1977, halaman 38.
24 Barda  Nawawi  Arief,  1996,  Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, Hal. 2.
dari definisi Marc Ancel yang merumuskan  criminal  policy  sebagai “the rational organization of the control of crime by society”.
Pada  kesempatan  lain  Sudarto 25 pernah  mengemukakan  tiga  pengertian tentang  kebijakan  kriminal,  yaitu:  (1) dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan  metode  yang  menjadi  dasar  reaksi terhadap  pe-langgaran  hukum  yang berupa pidana; (2) dalam arti luas,  yaitu keseluruhan fungsi dari aparatur penegak  hukum,  termasuk  di  dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; (3) dalam arti paling luas, yaitu keseluruhan ke-bijakan,  yang  dilakukan  melalui perundang-undangan  dan  badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan  norma-norma  sentral  dari masyarakat.
Sebagai  usaha  penanggulangan kejahatan,  kebijakan  kriminal  dapat mengejawantah  dalam  berbagai  bentuk. Pertama,  yakni  bersifat  represif  yang menggunakan  sarana  penal,  yang  sering disebut  sebagai  sistem  peradilan  pidana (criminal  justice  sistem.  Dalam  hal  ini secara  luas  sebenarnya  mencakup  pula proses  kriminalisasi.  Kedua,  yakni berupa  usaha-usaha  prevention  withaout punishment  (tanpa  menggunakan  sarana penal), dan yang ketiga, adalah pendayagunaan
usaha-usaha
25 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, 1981, Bandung, Hal. 113.
pembentukan  opini  masyarakat  tentang kejahatan dan sosialisasi hukum  melalui mass media secara luas. 26
Hukum pidana merupakan aturan hukum  yang  mengikatkan  kepada  suatu perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai  dua  hal  pokok yaitu perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat tertentu dan pidana. 27
Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat  tertentu  adalah  perbuatan yang dilakukan orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana.  Perbuatan  demikian  disebut perbuatan  yang  dapat  dipidana.  Sedang pidana  adalah  penderitaan  yang  sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan  perbuatan  yang  memenuhi syarat-syarat  tertentu.  Sanksi  pidana dalam  KUHP  diatur  dalam  Pasal  10 yang  terdiri  dari  pidana  pokok  meliputi pidana  mati,  penjara,  kurungan  dan denda.  Disamping  pidana  pokok  ada pidana  tambahan  yang  boleh  dijatuhkan bersama  dengan  pidana  pokok.  Pidana tambahan  meliputi  pencabutan  hak-hak tertentu, parampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.
26 Ibid,  hal.  56.  Lihat  juga  Muladi  dan  Barda Nawawi  Arief,  Bunga  RampaiHukum  Pidana,  Alumni, Bandung, 1992, Hal. 48.
27 Sudarto,  Hukum  Pidana  I  A,  FH  UNDIP, Semarang, 1975, Hal. 7.
Hukum  menetapkan  apa  yang harus  dilakukan  dan  apa  yang  boleh dilakukan.  Hukum  menarik  garis  antara apa  yang  sesuai  dengan  hukum  dan  apa yang  bersifat  melawan  hukum.  Hukum tidak membiarkan perbuatan yang bersifat  melawan  hukum,  hukum  akan menggarap  secara  intensif  perbuatan yang  bersifat  melawan  hukum,  baik perbuatan yang bersifat melawan hukum yang  sungguh-sungguh  terjadi  (onrecht in  actu),  maupun  perbuatan  melawan hukum  yang  mungkin  akan  terjadi (onrecht in potentie). 28
Terjadinya berbagai tindak pidana dalam masyarakat mencerminkan bahwa  korban  demi  korban  terus berjatuhan  dengan  berbagai  bentuk kerugian yang tidak terelakkan.
Kerugian  yang  timbul  akibat  kejahatan tersebut  dapat  diderita  oleh  korban  itu sendiri  secara  langsung,  maupun  oleh orang  lain  secara  tidak  langsung, misalnya  sanak  saudara  ataupun  orang- orang lain yang menggantungkan hidupnya kepada korban.
Fungsi umum dan khusus hukum pidana tersebut dapat  dilaksanakan atau diwujudkan  dengan  membuat  suatu kebijakan hukum pidana yang
memungkinkan peraturan hukum  pidana positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman, baik kepada
28 Sudarto,  Hukum  Dan  Hukum  Pidana,  Alumni, Bandung, 1981, Hal. 187.
pembuat undang-undang, kepada pengadilan  sebagai  penerap  undang- undang serta kepada para penyelenggara atau  pelaksana  putusan  pengadilan. Kebijakan  hukum  pidana  memerlukan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis faktual berupa pendekatan sosiologis,  historis  dan  komparatif  serta pendekatan  yang  bersifat  komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya.
Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah sebagai berikut : 29
1. Usaha untuk mewujudkan peraturan- peraturan  yang  baik  yang  sesuai dengan  keadaan  dan  situasi  pada suatu  saat.  Politik  atau  kebijakan hukum  pidana  berarti  melakukan pemilihan untuk menghasilkan perundang-undangan  pidana  yang adil  dan  berdaya  guna  di  masa  kini maupun dimasa yang akan datang. 2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan  yang  berwenang  untuk menetapkan peraturan-peraturan yang  dikehendaki  yang  diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang
terkandung  dalam  masyarakat  dan untuk  mencapai  apa  yang  dicita- citakan.
Dengan perundang-undangan pidana  yang  berkeadilan  dan  berdaya
29 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum  Pidana, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  1996,  Hal. 27.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
guna  diharapkan  dapat  memberikan perlindungan  pada  masyarakat  yang pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan  masyarakat  seperti  yang dicita-citakan  bangsa  Indonesia  yang tertuang  dalam  pembukaan  Undang- Undang Dasar 1945.
Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Rantauprapat
mengacu  pada  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Adapun pelaksanaan  Diversi  di  Pengadilan Negeri  Rantauprapat  sesuai  dengan Pasal 4 yaitu: 30
(1) Setelah  menerima  Penetapan  Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang  wajib  diupayakan  Diversi
Hakim mengeluarkan Penetapan
Hari Musyawarah Diversi.
(2) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  memuat perintah  kepada  penuntut  umum yang  melimpahkan  perkara  untuk menghadirkan :
a. Anak  dan  orang  tua/Wali  atau Pendampingnya;
b. Korban dan/atau orang tua/Walinya;
c. Pembimbing Kemasyarakatan;
d. Pekerja Sosial Profesional;
30 Wawancara  dengan  Jhonson  F.E.  Sirait,  selaku Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat,  pada  tanggal 20 Agustus 2015.
e. Perwakilan masyarakat; dan
f. Pihak-pihak  terkait  lainnya  yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.
(3) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  (2) mencantumkan  hari,  tanggal,  dan waktu  serta  tempat  dilaksanakannya Musyawarah Diversi.
Kemudian diuraikan tahapan musyawarah Diversi sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 yaitu:
(1) Musyawarah  Diversi  dibuka  oleh Fasilitator
Diversi dengan perkenalan  para  pihak  yang  hadir, menyampaikan  maksud  dan  tujuan musyawarah  diversi,  serta  tata  tertib musyawarah  untuk  disepakati  oleh para pihak yang hadir.
(2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
(3) Fasilitator Diversi menjelaskan
ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi  tentang perilaku dan keadaan social anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. (4) Fasilitator Diversi wajib
memberikan kesempatan kepada:
a. Anak  untuk  didengar  keterangan perihal dakwaan.
b. Orang tua/Wali untuk
menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan
Anak  dan  bentuk  penyelesaian yang diharapkan.
c. Korban/Anak  Korban/Orangtua/ Wali  untuk  member  tanggapan dan  bentuk  penyelesaian  yang diharapkan.
(5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan  sosial  Anak  Korban  serta memberikan saran
untuk memperoleh penyelesaian.
(6) Bila  dipandang  perlu,  Fasilitator
Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
(7) Bila  dipandang  perlu,  Fasilitator Diversi  dapat  melakukan  pertamuan terpisah  (Kaukus) dengan  para pihak.
(8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah  ke  dalam  Kesepakata Diversi.
(9) Dalam menyusun kesepakatan
diversi, Fasilitator Diversi
memperhatikan  dan  mengarahkan agar  kesepakatan  tidak  bertentangan dengan  hukum,  agama,  kepatutan masyarakat  setempat,  kesusilaan; atau  memuat  hal-hal  yang  tidak dapat  dilaksanakan Anak;  atau memuat itikad baik.
Penunjukkan Hakim sebagai
Fasilitator  Diversi  di  Pnegadilan  Negeri Rantauprapat  adalah  kewenangan  dari
Ketua Pengadilan Negeri Rantauparapat. jumlah  perkara  anak  dan  perkara  yang dilakukan  dengan  upaya  Diversi  di Pengadilan
Negeri Rantauprapat
adalah: 31 Tabel 1 Jumlah Perkara Anak di Pengadilan Negeri Rantauparapat Tahun 2015 No Tahun Perkara Anak Keseluruhan Perkara dengan Diversi 1 2015 11 3
Sumber  :  Pengadilan  Negeri  Rantauparapat 2015.
Dalam penelitian ini juga akan dianalisis perkara  anak  yang  dilakukan  upaya Diversi,  sebagaimana  diuraikan  dalam
Penetapan Nomor :
03/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Rap.
5.2 Kronologis Perkara
Anak  sebagai  tersangka  dalam perkara ini adalah FAS, UMUR 15 (lima belas) tahun dan pendidikan terakhis SD Kelas V (tidak tamat). Dalam kronologis perkaranya FAS bersama-sama Jeremiah Sianturi  pada  hari  rabu  tanggal  4 Februari  2015  sekira  pukul  02.00  WIB atau  setidak-tidaknya  pada  waktu  lain dalam  bulan  Februari  Tahun  2015, bertempat  di  Simpang  Rumah  Saksi Korban Jalan Padat Karya Gang Sepakat Lingkungan Aek Tapa Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu,
31 Wawancara  dengan  Jhonson  F.E.  Sirait,  selaku Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat,  pada  tanggal 20 Agustus 2015.
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan orang  lain,  dengan  maksud  untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam  dalam  sebuah  rumah  atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,  yang  dilakukan  oleh  orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki  oleh  orang  yang  berhak yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau lebih dengan bersekutu.
Saksi  Korban  Gontar  Rojali Pulungan  hendak  tidur  dan  sebelum tidur  saksi  korban  memeriksa  becak motor saksi korban yang berada disebelah  rumah  saksi  korban,  dan sekitar  pukul  02.30  WIB  saksi  korban terbangun dan melihat becak motor saksi korban sudah tidak ada ditempat.
5.3 Penetapan
Pengadilan Negeri Rantauprapat
Pada  perkara  ini  Pengadilan
Negeri  Rantauprapat  menetapkan  anak dikembalikan kepada orang tua/walinya, sesuai dengan kesepakatan Diversi.
5.4 Sanksi Non Penal
Pendekatan  non  penal  menurut
Hoefnagels adalah pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan (prevention  without  punshment),  yaitu antara  lain  perencanaan  sarana  mental masyarakat (community planning mental health),  kesehatan  mental  masyarakat secara nasional (national mental health),
social worker and child welfare (kesejahteraan  anak  dan  pekerja  sosial), serta  penggunaan  hukum  civil  dan hukum  administrasi  (administrative  & civil law). 32

## Kesepakatan Diversi
Pada  hari  Rabu  Tanggal  25 Februari  2015  bertempat  di  ruang mediasi Pengadilan Negeri Rantauprapat di  hadapan  Fasilitator  Diversi  Jhonson F.E. Sirait dan pihak-pihak terkait dalam proses  diversi  perkara  Anak,  telah dicapai kesepakatan diversi yang intinya adalah para pihak melakukan perdamaian,  bahwa  anak  beserta  orang tua telah memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada korban  guna  untuk  mengganti  seksi/ body becak motor dan sisa kerugian Rp. 500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  akan dicicil  orang  tua  anak  sesuai  dengan kemampuan.
Proses  diversi  dilakukan  dalam upaya  melakukan  kesempatan  untuk mengeluarkan  atau  mengalihkan  suatu kasus  tergantung  landasan  hukum  atau kriteria  yang  ada  dalam  prakteknya.  Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal  yang  tidak  meletakan  kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan  untuk  tidak  melanjutkan penyidikan,  berpikir  untuk  berdamai).
32 G.  Peter  Hoefnagels,  The  Other  Side  of Criminology,  An  Inversion  of  The  Concept  of  Crime, Kluwer, Deventer, Holland, 1972, Hal. 56-57
Keadaan  ini  merupakan  satu  tindakan
untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku.
Secara konteks variabel seperti pengorganisasian,  kedudukan  dan  faktor situasi  juga  relevan  dalam  pelaksanaan diversi.  Isu  kunci  kemampuan  sebuah organisasi  dapat  mengontrol  perilaku anggotanya  dengan  mengawasi  jalannya aturan  dan  praktek  pelaksanaannya  agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau  sebagian  dari  masyarakat  dengan prioritas atau standar kemampuan
VI. PENUTUP
6.1 Kesimpulan
1. Pengaturan  hukum  terkait  diversi dalam  PERMA  Nomor  4  Tahun 2014.
a. Undang-undang Nomor 11
Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  belum mengatur  secara  jelas  tentang tata  cara  belum  mengatur  secara jelas  tentang  tata  cara  dan tahapan  proses  diversi.  Hadirnya PERMA  ini  diharapkan  dapat membantu  khususnya  Hakim sebagai  fasilitator  Diversi  dalam upaya terbaik kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.
b. Peraturan Mahkamah Agung
Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, dalam  konsiderannya,  Peraturan Mahkamah  Agung  ini  lahir berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 14,  Pasal  29,  Pasal  42  dan  Pasal 52  ayat  (2)  sampai  dengan  ayat (6)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  wajib mengupayakan Diversi pada tingkat  penyidikan,  penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan dengan
mengutamakan pendekatan
Keadilan Restoratif
2. Hambatan dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat,  serta  upaya  yang dilakukan.
a. Dalam  pelaksanaan  Diversi  di Pengadilan  Negeri  Rantauprapat, secara  internal  juga  mengalami hambatan yaitu pemahaman yang belum  mendalam  terhadap  isi dari Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak, sehingga hal tersebut  akan  menjadi  kesulitan. hambatan  secara  eksternal  salah satunya adalah kerjasama instansi  lain  terkait  penerapan Diversi  belum  berjalan  dengan baik.
b. Upaya  yang  dilakukan  terkait pemahaman yang belum
mendalam  di  Pengadilan  Negeri Rantauprapat adalah pihak
Pengadilan melakukan sosialisasi kepada para Hakim tentan Diversi  dan  Perma  Nomor  4 Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Pelaksanaan  diversi  yang  dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat.
a. Sanksi  Penal,  pada  Penetapan
Nomor. 03/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Rap,  menetapkan anak dikembalikan kepada orang tua/walinya, sesuai dengan kesepakatan Diversi.
b. Sanski Non Penal, terjadi kesepakatan  diversi  yaitu  Pada hari  Rabu  Tanggal  25  Februari 2015 bertempat di ruang mediasi Pengadilan  Negeri  Rantauprapat di  hadapan  Fasilitator  Diversi Jhonson  F.E.  Sirait  dan  pihak- pihak terkait dalam proses diversi  perkara  Anak,  telah dicapai  kesepakatan  diversi  yang intinya adalah para pihak melakukan  perdamaian,  bahwa anak  beserta  orang  tua  telah memberikan  uang  tunai  sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada korban guna untuk mengganti  seksi/  body  becak
motor  dan  sisa  kerugian  Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan  dicicil  orang  tua  anak sesuai dengan kemampuan.

## 6.2 Saran
1. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor
4  Tahun  2014  tentang  Pedoman
Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak perlu dilakukan  sosialisasi  baik  secara internal maupun eksternal Mahkamah
Agung, sehingga masyarakat  dapat  berperan  aktif untuk  mendukung  Diversi  sebagai upaya  terbaik  demi  kepentingan anak.
2. Mahkamah Agung, Kejaksaan
Agung dan Kepolisian perlu melakukan  MOU  terkait  Diversi terhadap anak, sehingga penanganan  anak  dapat  ditangani secara komprehensif.
3. Pengadilan  Negeri  Rantauprapat perlu  memperbanyak  Hakim  yang memahami permasalahan Anak sehingga  Hakim  yang  menjadi Fasilitator  Diversi  dapat  berhasil melakukan Diversi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadi  Supeno,  Kriminalisasi  Anak  Tawaran Gagasan  Radikal  Peradilan  Anak Tanpa  Pemidanaan,  (Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)
Muhammad  Joni,  dkk.,  Tim  Litigasi  untuk Penghapusan  Kriminalisasi  Anak, (Jakarta: KPAI, 2009)
Marlina,  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia: Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009),
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan  Pembahasan  UU  Sistem
Peradilan  Pidana  Anak  (UU-SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif,  suatu  tinjauan  singkat,  PT.
Raja Grapindo Persada, Jakarta,
Ediwarman, Metodologi Penelitian,
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT.  Raja  Hrafindo  Persada,  Jakarta,
1997,
M. Edy Sentosa JK, Metode-Metode Penelitian, http//theglobalgenerations.blogspot.c om/,  diakses  pada  tanggal  10  April
2015
Milles dan Hubberman. Analisis Data Kualitatif
:  Buku  tentang  Sumber  Data-Data
Baru,  Universitas  Indonesia  Press,
1992, Wawancara  dengan  Jhonson  F.E.  Sirait,  selaku Hakim di Pengadilan Negeri
Rantauprapat, pada tanggal 20
Agustus 2015.
Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral  Penal  Policy  dan  Non-Penal dalam  Penanggulangan  Kejahatan Kekerasan,  Pustaka  Bangsa  Press,
Medan, 2008.
Barda  Nawawi  Arief,  1996,  Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana,  Bandung: Citra Aditya Bakti,
Sudarto,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, Alumni, 1981, Bandung.
G.  Peter  Hoefnagels,  The  Other  Side  of
Criminology,  An  Inversion  of  The Concept of Crime, Kluwer, Deventer,
Holland, 1972,
UU No 11 tahun 2012 tentang sistem  peradilan anak
Perma  No  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan    Diversi  dalam  sistem peradilan pidana anak.