PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat                                                   Vol 02 No 02 Edisi Agustus 2021 Pp122-135 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN PENGAWET MAKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Roida Nababan 1 , Jinner Sidauruk 2 , Besty Habeahan 3 , Lesson Sihotang 4 , Dakka Hutagaol 5
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan roida.nababan@uhn.ac.id 1 , Jinner.Sidauruk@uhn.ac.id 2 , bestyhabeahan@gmail.com 3 , lesson.sihotang@uhn.ac.id4, dakkahtgl@gmail.com 5

## Abstrak
Penggunaan  bahan  berbahaya  digunakan  sebagai  bahan  tambahan  pangan  yang dilarang pemerintah menjadi pokok permasalahan perkembangan industri barang dan jasa,  para  pelaku  usaha  akan  mencari  keuntungan  yang  setinggi-tingginya  tanpa memberikan  jaminan  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang berlaku. Penggantian kerugian yang dimaksud dapat berupa perawatan kesehatan dan pemberian  santunan  kepada  konsumen  yang  dirugikan  atau  ahli  warisnya  atau kesepakatan  dari  para  pihak  itu  sendiri.  Setiap  pelanggaran  atas  norma-norma  dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang  sehat  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Oleh karena  itu  pada  pelaku  usaha  akan  dikenai  sanksi  hukum  baik  berupa  sanksi administratif,  perdata  maupun  sanksi  pidana.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  19 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Sanksi  hukum  terhadap  pelaku  usaha  makanan  yang  terbukti  melakukan pelanggaran dengan menggunakan bahan berbahaya dalam proses produksi dilakukan dalam  bentuk  penarikan  produk  makanan,  pemberhentian  produksi  untuk  sementara waktu  sampai  masalah  terkait  diatasi  dan  penarikan  nomor  pangan  industri  rumah tangga, pemusnahan makanan maupun minuman tersebut jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.

## Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan Berbahaya

## Abstract
The use of hazardous materials used as food additives that are prohibited by the government is the main problem in the development of the goods and services industry, business actors will seek the highest profit without providing guarantees for the quality of goods and / or services produced and / or traded based on the provisions of goods quality standards and / or applicable services. The compensation in question can be in the form of health care and the provision of compensation to consumers who have been injured or their heirs or an agreement from the parties themselves. In carrying out every activity, the business actor is responsible for what it produces. Every violation of norms and several actions that are contrary to the aim of creating a healthy business climate can be categorized as illegal actions. Therefore, business actors will be subject to legal sanctions in the form of administrative, civil and criminal sanctions. This is regulated in Article 19 of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Legal sanctions against food business actors who are proven to have committed an offense by using hazardous substances in the production process are carried out in the form of withdrawing food products, temporarily stopping production until the related problem is resolved and withdrawing food numbers from the household industry, destroying the food or drink if it is proven to endanger health. and human souls, and revocation of production permits or business permits.
Kata Kunci: Consumer Protection, Danger Foods
PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat                                                   Vol 02 No 02 Edisi Agustus 2021 Pp122-135 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Makanan  merupakan  kebutuhan  pokok  manusia,  selain  sandang  dan  papan yang diperlukan guna melangsungkan kehidupan. Pemenuhan  makanan cepat saji dan tahan  lama  saat  ini  dapat  dihasilkan  dengan  mudah  dengan  menggunakan    bahan tambahan  makanan  yang  berbahaya  tanpa  memperhatikan  kualitas  dan  dampak kesehatan    bagi  manusia.  Karena,  dari  makanan  manusia  mendapatkan  berbagai  zat yang  diperlukan  oleh  tubuh  untuk  dapat  bekerja  dengan  optimal.    Makanan  yang dimakan tidak harus mempunyai bentuk yang menarik, namun memenuhi nilai gizi dan aman  dalam  arti  tidak  mengandung  bahan-bahan  kimia  yang  membahayakan kesehatan  tubuh.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  pengamanan  di  bidang  pangan  agar masyarakat  terhindar  dari  mengonsumsi  makanan  yang  berbahaya  bagi  kesehatan. Pangan  adalah  segala  sesuatu  yang  berasal  dari  sumber  hayati  produk  pertanian, perkebunan,  kehutanan,  perikanan,  peternakan,  perairan,  dan  air,  baik  yang  diolah maupun  tidak  diolah  yang  diperuntukkan  sebagai  makanan  atau  minuman  bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya  yang  digunakan  dalam  proses  penyiapan,  pengolahan,  dan/atau  pembuatan makanan atau minuman.
Perkembangan  teknologi  pangan  pada  saat  ini  telah  sampai  pada  kondisi  di mana  begitu  banyak  bahan  baku  dan  bahan  tambahan  yang  digunakan  untuk memproduksi   suatu   produk   olahan.   Apalagi   di masasekarang ini banyak sekali beredar  makanan  dan  minuman  berbahaya  yang  diperjual-belikan,  karena  sering ditemukan produk makanan yang telah tercampur dengan bahan yang membahayakan kesehatan seperti terdapat dalam tahu, mie basah, dan lain-lainnya.
Hal  tersebut  juga  di  perparah  dengan  berbagai  jenis  bahan  tambahan makanan yang bersumber dari produk-produk senyawa kimia dan turunannya seperti formalin,  boraks,  pewarna  tekstil  dan  lain-lain  tanpa  memperhatikan  takaran  atau ambang  batas  serta  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  bahan  kimia  tersebut  kepada konsumen.  Padahal penggunaan bahan kimia dalam makanan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/ Menkes/Per/IX/1988 dan SNI 01-354-1994 tentang bahan  tambahan  makanan.  Penggunaan  dalam  aneka  produk  makanan  sudah ditentukan batasannya oleh pemerintah, yaitu maksimal 1.000 mg/kg.
PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat                                                   Vol 02 No 02 Edisi Agustus 2021 Pp122-135 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
Maka  perlunya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang bahan  tambahan  makanan,  dengan  tujuan  sebagai  pengatur  penggunaan  bahan tambahan  makanan.  Dalam      proses      produksinya,    para    pelaku    usaha    ataupun produsen sering kali tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk makanan  yang membahayakan kesehatan merupakan faktor utama penyebab produsen  menggunakan bahan-bahan  kimia  berbahaya  sebagai  campuran  makanan.  Penyebab  produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan, yaitu :
1. Konsumen  pada  umumnya  belum  mempunyai  kesadaran  tentang  keamanan yang  dikonsumsinya,  sehingga  belum  banyak  menuntut  produsen  untuk menghasilkan produk makanan yang aman.
2. Konsumen  juga  memiliki  kemampuan  yang  terbatas  dalam  mengumpulkan dan  mengolah  informasi  tentang  makanan  yang  dikonsumsinya,  sehingga konsumen  mempunyai  keterbatasan  dalam  menilai  makanan  dan  sulit  untuk menghindari  resiko  dan  produk-produk  makanan  yang  bermutu  dan  tidak aman kesehatan.
Dalam Undang-undang perlindungan konsumen No.8 tahun 1999. Pengertian perlindungan konsumen: Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat  untuk  menjadi  pelindung  hak  konsumen.  Perintis  terdapatnya  hukum perlindungan  konsumen  di  Indonesia  yaitu  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia yang berdiri pada 11 Mei 1973.
Bersama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. membentuk Rancangan Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen di  tahun  1990.  Rancangan  itu  juga didukung  oleh  Departemen  Perdagangan  atas  desakan  Lembaga  Keuangan Internasional/ International  Monetary  Fund menjadikan  lahir  Undang-undamg  No.  8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang berlaku sejak 20 April 2000.
Menurut  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun  1999 mengenai Perlindungan Konsumen Republik Indonesia pasal 4, hak konsumen antara lain yaitu:
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa
b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa dan juga memperoleh barang dan atau jasa itu dengan nilai tukar dan keadaaan serta jaminan yang dijanjikan.
125
c. Hak  untuk  mendapat  perlakuan  atau  dilayani  dengan  benar  dan  jujur  serta tidak diskriminatif
d. Hak  untuk  memperoleh  kompensasi,  ganti  rugi  atau  penggantian,  apabila barang  dan  atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya.
Perlindungan  konsumen  di  Indonesia  yaitu  Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia    yang  berdiri  pada  11  Mei  1973.  Pengertian  tentang  konsumen  secara yuridis  telah  diletakan  dalam  pelbagai  peraturan  perundang-undangan,  seperti Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Undang undang Perlindungan Konsumen pasal 1 merumuskan sebagai  berikut: “Konsumen adalah set iap orang pemakai barang dan  /  atau  jasa  yang  tersedia    dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri, keluarga, orang lain, maupun  makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Pengertian  konsumen  secara  hukum  tidak  hanya  terbatas  kepada  pembeli,  bahkan kalau  disimak  secara  cermat  pengertian  konsumen  sebagaimana  terdapat  di  dalam Pasal  1  butir  2  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen,  di  situ  tidak  ada  disebut kata  pembeli,  pengertian  pemakai  dalam  definisi  tersebut  di  atas  menunjukan  bahwa barang  atau  jasa  dalam  rumusan  pengertian  konsumen  tidak  harus sebagai  hasil  dan transaksi  jual  beli.  Pengertian  konsumen  secara  otentik  telah  dirumuskan  di  dalam Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  Pasal  1  angka  2  undang-undang  No.  8 Tahun 1999.
Dalam  undang-undang  ini  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberikan perlindungan  kepada  konsumen,  jelaslah  bahwa  adanya  undang-undang  ini  untuk melindungi kita sebagai konsumen karena selama ini konsumen amat lemah posisinya. Lemahnya  posisi  konsumen  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas kecendrungan pelaku usaha, juga di sebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen  belum  bisa  memberikan  rasa  aman  atau  kurang  memadai  untuk  secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Begitupula, penegakan hukum ( law and forcemant )  untuk  pelaku  usaha  yang  hanya  semata-mata  masih  bersifat profit  oriented dalam  konteks  jangka  pendek  anpa  memperhatikan  keselamatan  konsumen  yang merupakan  bagian  dari  jaminan  keberlangsungan  usaha  sang  pelaku  usaha  dalam konteks jangka panjang.

## METODE PELAKSANAAN
Adapun penulisan ini metode yang menggunakan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan bertempat di Deli Serdang. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  berkaitan  dengan  tindakan yang  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen,  pendekatam  secara  perundang- undangan dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang paut dengan bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Penggunaan  Bahan  Pengawet  Makanan Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen
Perkembangan  perekonomian  yang  pesat,  telah  menghasilkan  beragam  jenis dan  variasi  barang  dan/atau  jasa.  Dengan  dukungan  teknologi  dan  informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas- batas wilayah Negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Konsidi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan  konsumen  Karena  kebutuhan  terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang diinginkan dapat terpenuhi dengan berbagai  pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut  menempatkan  kedudukan  konsumen  terhadap  produsen  menjadi  tidak seimbang,  dimana  konsumen  berada  pada  posisi  yang  lemah.  Karena  konsumen menjadi  objek  aktifitas  bisnis  untuk  meraup  keuntungan  yang  besarnya  melalui  kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.
Sehingga sesuai dengan apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya dimana dibahas mengenai perlindungan bahan pengawet makanan yang diatur dalam undang- undang nomor 8 tahun 1999 Dimana dikatakan dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1),  Pasal  27,  dan  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945.  Menurut  pasal  5  ayat  (1) sebagai mana pihak pengguna mempunyai  kewajiban sebagai berikut :
a. membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
127
d. mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut dengan demikian para penggunanya.
Dikarenakan  efek  globalisasi  ekonomi,  membawa  konsekuensi  bahwa  semua barang dan/atau jasa berasal dari negara lain masuk ke Indonesia dan terdapat banyak adanya  penggunaan  bahan  kimia  dalam  produk  makanan  atau  minuman  seperti pengawet makanan, pemanis buatan, bahan pewarna, formalin dan  bahan-bahan kimia lainnya  masih  digunakan  dengan  kadar  melebihi  ketentuan  sehingga  tanpa  disadari oleh  masyarakat  merupakan  produk  pangan  yang  dikomsumsi  setiap  hari  oleh masyarakat.
Produk-produk  pangan  yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat  tersebut, merupakan produk pangan yang telah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang dapat  menimbulkan  berbagai  penyakit.  Banyak  pelaku  usaha  yang  tidak  transparan dalam  mencantumkan  komposisi  bahan  tambahan  pangan,  dan  adanya  penggunaan bahan-bahan  kimia  yang  lain  dalam  pembuatan  produk,  dapat  menimbulkan  masalah kesehatan  bagi  konsumen  yang  mengkomsumsi  produk-produk  tersebut.  Akibat konsumsi  produk  makanan  dan  minuman  yang  mengandung  bahan  pengawet berbahaya  dalam  jangka wakktu tertentu akan  menimbulkan dampak berbahaya  bagi kesehatan  seperti  sakit  perut,  kanker,  jantung,  gangguan  pencernaan  dan  dampak buruk lainnya.
Dikarenakan  awamnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  bahan  tambahan pangan  berupa  pengawet  makanan  didalam  makanan  sehingga  dibutuhkan perlindungan bagi konsumen dari tindakan pelaku penyedia  barang dan jasa,  berikut bentuk-bentuk perlidungan konsumen:
1. Perlindungan Preventif
Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan  membeli  atau  menggunakan  atau  memanfaatkan  suatu  barang  dan  atau  jasa tertentu,  mulai  melakukan  proses  pemilihan  serangkaian  atau  sejumlah  barang  dan atau  jasa  tersebut  dan  selanjutnya  memutuskan  untuk  membeli  atau  menggunakan atau  memanfaatkan  barang  dan  jasa  dengan  spesifikasi  tertentu  dan  merek  tertentu tersebut.
2. Perlindungan Kuratif
Perlindungan  yang  diberikan  kepada  konsumen  sebagai  akibat  dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini
PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat                                                   Vol 02 No 02 Edisi Agustus 2021 Pp122-135 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
128
perlu  diperhatikan  bahwa  konsumen  belum  tentu  dan  tidak  perlu,  serta  tidak  boleh dipersamakan  dengan  pembeli  barang  dan  atau  jasa,  meskipun  pada  umumnya konsumen  adalah  mereka  yang  membeli  suatu  barang  atau  jasa.  Dalam  hal  ini seseorang  dikatakan  konsumen,  cukup  jika  orang  tersebut  adalah  pengguna  atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.
Dengan  demikian  perlu  ada  perlindungan  hukum  yang  tegas  dan  memadai bagi konsumen khususnya yang mengkonsumsi makanan dan minuman hasil produksi pelaku usaha yang mengandung bahwan pengawet berbahaya. Dalam Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  ditegaskan  bahwa  konsumen  berhak  atas  keamanan, kenyamanan  dan  kesehatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan  atau  jasa,  memilih barang, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, dan lainnya. Dalam ketentuan Pasal 8 sampai 18 UUPK, salah satunya adalah larangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan atau perdagangan barang dan atau jasa dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUPK.
 Pasal  (1)  Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan barang  dan/atau  jasa  yang  :  a.  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan; b. tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto,  dan  jumlah  dalam hitungan  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  label  atau  etiket  barang tersebut; c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan  menurut  ukuran  yang  sebenarnya;  d.  tidak  sesuai  dengan  kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau  keterangan  barang dan/atau  jasa  tersebut;  f.  tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam label,  etiket,  keterangan,  iklan  atau  promosi  penjualan  barang  dan/atau  jasa tersebut;  g.  tidak  mencantumkan  tanggal  kadaluwarsa  atau  jangka  waktu penggunaan/pemanfaatan  yang  paling  baik  atas  barang  tertentu;  h.  tidak mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana  pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; i. tidak memasang label atau membuat penjelasan  barang  yang  memuat  nama  barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau
129
netto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal  pembuatan,  akibat  sampingan,  nama dan  alamat  pelaku  usaha  serta  keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau  bekas,  dan  tercemar  tanpa  memberikan  informasi  secara  lengkap  dan benar atas barang dimaksud.
- Pasal  (3)  Pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan  sediaan  farmasi  dan pangan  yang  rusak,  cacat  atau  bekas  dan  tercemar,  dengan  atau  tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
Perlindungan  ini  disebutkan  juga  dalam  ketentuan  Undang  Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang melarang pelaku usaha menambahkan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang  Pangan  yang  memberikan  peraturan  tentang  pembatasan  terhadap  bahan pengawat  makanan.  Pada  dasarnya  untuk  standarisasi  dan  pengawasan  produk makanan  dan  minuman  yang  beredar  di  masyarakat  merupakan  wewenang  Badan POM.  Badan  POM  yang  mempunyai  lembaga  di  bawah  koordinasinya  yaitu  Badan Standardisasi  Produk  Pangan  yang  memberikan  standart  dan  pengawasan  terhadap produk makanan di masyarakat agar sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk aspek keamanan pangan dan Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan.  Di  sana  diatur  aspek  keamanan mutu  dan  gizi  pangan,  juga  mendorong  perdagangan  yang  jujur  dan  bertanggung jawab  serta  terwujudnya  tingkat  kecukupan  pangan  yang  terjangkau  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen  untuk  melindungi  diri  dari  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  barang  dan jasa,  termasuk  pangan.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  apabila  terjadi  kerugian terhadap produk makanan yang dipasarkan bagi konsumen adalah bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan karena mengkonsumsi produk makanan maupun minuman yang  beracun  atau  berbahaya.  Sanksi  hukum  terhadap  pelaku  usaha  makanan  dan minuman  berskala  industri  rumah  tangga  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran dengan  menggunakan  zat-zat  berbahaya  dalam  proses  produksi  dilakukan  dalam
PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat                                                   Vol 02 No 02 Edisi Agustus 2021 Pp122-135 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
130
bentuk penarikan produk makanan maupun minuman, pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah terkait diatasi dan penarikan nomor pangan industri rumah  tangga,  pemusnahan  makanan  maupun  minuman  tersebut  jika  terbukti membahayakan  kesehatan  dan  jiwa  manusia,  dan  pencabutan  izin  produksi  atau  izin usaha  Saran  yang  dapat  diberikan  bahwa,  Hendaknya  kepada  pelaku  usaha  harus senantiasa  menjaga  dan  berupaya  meningkatkan  produk  yang  dihasilkannya  untuk memberikan  yang  terbaik  bagi  konsumen,  agar  konsumen  puas  dengan  produk tersebut  sehingga  dapat  menekan  sengketa  konsumen  yang  terjadi  dalam  rangka mewujudkan  perlindungan  konsumen  yang  baik  dan  seimbang  khususnya  terhadap masalah  pemberian  produk  pengawet  pada  makanan  dan  minuman.  Pemerintah memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  penerapan  penyelenggaraan Perlindungan  Konsumen,  adapun  salah  satu  carayang  ditempuh  guna  tegaknya perlindungan konsumen tersebut adalah melalui Pengawasan.
Pengawasan  adalah  salah  satu  faktor  yang  memberi  perlindungan  kepada konsumen  atas  peredaran  barang  dan/atau  jasa  di  pasaran.  Pemerintah  juga  perlu memberikan  standar  yang  jelas  dan  lengkap  terhadap  penggunaan  bahan  pengawet dalam produk makanan dan minuman. Masyarakat hendaknya lebih selektif, teliti dan cermat dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya yaitu dengan memilih produk makanan  dan  minuman  yang  aman  dan  tidak  mengandung  bahan  berbahaya  dengan adanya bahan  pengawet yang membahayakan kesehatan.  Dengan adanya  kecermatan dan  kejelian  konsumen  tersebut,  diharapkan  tidak  terjadi  kasus  kerugian  konsumen atas  makanan  dan  minuman  dengan  bahan  berbahaya.  Pengawasan  yang  dilakukan dapat berupa beberapa hal berikut:
1. Sanitasi pangan;
2. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
3. pengaturan produk terhadap pangan produk rekayasa genetik;
4. pengaturan terhadap iradiasi pangan;
5. penetapan standar kemasan pangan;
6. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
7. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.
Di Indonesia, tanggung jawab pelaku usaha untuk produk yang menyebabkan sakit,  cidera,  atau  matinya  konsumen  pemakai  produk  tersebut,  dapat  diterapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan:
PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat                                                   Vol 02 No 02 Edisi Agustus 2021 Pp122-135 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
131
“Seseorang  tidak  saja  bertanggunjawab  untuk  kerugian  yang  disebabkan karena  perbuatannya  sendiri,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena perbuatan  orang-orang  yang  menjadi  tanggungjawabnya,  atau  disebabkan  oleh barang-barang  yang  berada  di  bawah  pengawasannya.”  Aspek  hukum  Perdata  yang cukup  menonjol  pada  perlindungan  konsumen  adalah  hak  konsumen  untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari pemakaian barang-barang  konsumsi.  Ganti  rugi  atas  kerugian  yang  diderita  konsumen  sebagai akibat  dari  pemakaian  barang-barang  konsumsi  merupakan  salah  satu  hak  pokok konsumen  dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen.  Hak  atas  ganti  rugi  ini  bersifat universal  di  samping  hak-hak  pokok  lainnya.  Ganti  rugi  atas  kerugian  yang  diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai :
a. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar,
b. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dideritanya, c. Pemulihan pada keadaan semula.
Besarnya  ganti  kerugian  dan  wujud  penggantian  kerugiannya  terdapat  pada Pasal 19 dan seterusnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  tidak  menentukan  besarnya  ganti  rugi  sehubungan  dengan  sengketa konsumen.  Hal  ini  logis  karena  jumlah  kerugiantentu  berbeda-beda  menurut peristiwanya.  Pasal  19  dan  20  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen hanya memberi petunjuk atau pedoman sebagai berikut:
- Pasal 19 ayat (1)
“  Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,
pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”
- Pasal 20
“ Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.”
Dalam  kaitan  ini,  pedoman-pedoman  menentukan  besarnya  ganti  kerugian dalam  pasal  1246-1250  KUH  Perdata  sehubungan  dengan  wanprestasi  perbuatan melawan hukum dapat dipedomani. Dalam hal gugatan kerugian akibat dari peristiwa wanprestasi, jumlah atau besarnya ganti kerugian adalah:
a. Sebesar  kerugian  yang  nyata  dialami  oleh  penggugat,yaitu  berupa  yang benar- benar dialami oleh konsumen - penggugat
132
b. Sebesar kerugian yang dapat diduga, yaitu kerugian yang dapat diduga akan dialami konsumen-penggugat jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya
c. Sebesar kerugian yang berupa akibat langsung dari wanprestasi pelaku usaha
d. Sebesar ganti rugi,yakni sebesar yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan.  Dalam  pasal  60  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  sanksi  administrasi berupa  penetapan  ganti  kerugian  yang  ditetapkan  oleh  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebanyak –banyaknya Rp200.000.00,00
e. Sebesar isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak (yang dapat dalam transaksi konsumen).
Pasal  19  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan unsur-unsur kerugian yang menjadi tanggung jawab  produsen-pelaku  usaha  terdiri  dari  kerugian  atas  kerusakan,  kerugian  atas pencemaran, dan kerugian konsumen. Bentuk atau wujud ganti rugi konsumen adalah:
a. Pengembalian uang
Yang  dimaksud  dengan  pengembalian  uang  sebagai  wujud  penggantian kerugian  adalah  mengenbalikan  uang  yang  telah  dibayarkan  oleh  konsumen pada waktu transaksi terjadi, misalnya, uang pembelian, uang jasa, uang sewa, dan sebagainya.
b. Pengembalian barang dan/atau jasa penggantian barang dan/atau jsa  maksudnya menyerahkan  barang dan/atau jasa sejenis atau dengan barang dan/atau jasa lainnyasebagai pengganti dari barang jenis dan/atau jasa yang telah diterima konsumen, tetapi tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.
c. Perawatan kesehatan
Dengan perawatan kesehatan artinya produsen-pelaku usaha mengganti biaya perawatan  yang  ditanggung  atau  harus  ditanggung  konsumen  karena menderita penyakit akibat dari memakai atau mengonsumsi barang/dan jasa yang diberikan oleh produsen-pelaku usaha.
d. Pemberian santunan
Pemberian  santunan  maksudnya  memberikan  sejumlah  uang  kepada konsumen atau
PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat                                                   Vol 02 No 02 Edisi Agustus 2021 Pp122-135 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
133
ahli  warisnya  apabila  konsumen  cacat  atau  meninggal  sebagai  akibat  dari memakai  atau  mengonsumsi  barang  dan  jasa  yang  diberikan  oleh  produsen- pelaku usaha.
Masyarakat  pada  dasarnya  sangat  menginginkan  adanya  keamanan  pangan yang  bergizi  dan  tidak  mengakibatkan  pada  terganggunya  kesehatan  seseorang. Berdasarkan  hal  ini  maka  pelaku  usaha  diharapkan  dapat  bertanggung  jawab  apabila terjadi  kelalaian  baik  yang  disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja,  yang  dapat merugikan  konsumen  bahkan  menyebabkan  kematian.  Karena  keamanan  pangan  di Indonesia masih jauh dari kata aman, kita sering melihat peristiwa keracunan makanan yang  banyak  terjadi  saat  ini,  maka  perlu  adanya  aturan  yang  dapat  menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak.Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  harus  di  tegaskan,  terutama  hak konsumen Pasal 4 huruf a dan h yaitu hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas  dan  kualitas  yang  baik  serta  aman.  Kemudian  hak  untuk  mendapat  ganti kerugian  jika  barang  yang  dibelinya  dirasakan  rusak  atau  cacat.  Perbuatan  pelaku usaha yang hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memberikan keamanan terhadap produk yang dijual dapat merugikan konsumen.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penulisan  ini  dapat  disimpulakan,  sebagai  berikut:  Perlindungan konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen  dalam  undang-undang  perlindungan konsumen No.8 1999 bab  1  ayat (1) dimana  di  dalam  tanggung  jawab  pelaku usaha makanan  yang  mengandung  bahan  berbahaya  belum  dilaksanakan  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  konsumen.  Pelaku usaha  tidak  bersedia  bertanggungjawab  apabila  konsumen  meminta  kerugian  atas kesehatan yang dialami konsumen. Pelaku usaha hanya berkenan melakukan ganti rugi jika makanan yang dibeli konsumen cacat dan akan memberikan makanan yang baru. Dalam hal ini, pelaku usaha melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:
a. Pasal  4  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  hak  atas  kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
134
b. Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau jasa yang diperdagangkan.

## Saran
Mengingat  semakin  banyaknya  bahan  pengawet  makanan  yamg  diperjual belikan,  maka  alangkah  baiknya  jika  sebelum  membeli  barang/makanan  atau menggunakan  bahan  pengawet  itu  dilihat  terlebih  dahulu  bagaimana  asal-usul produksi dari barang tersebut , sebab biasanya sudah ada semacam pengumuman atau pemberitahuan  yang  sudah  ditentukan  oleh  pihak  penerima  produksi,  yang  biasanya berusaha  membatasi  tanggung  jawabnya  seminimal  mungkin,  perlunya  peningkatan pengetahuan  bagi  para  konsumen  untuk  dapat  membedakan  dan  mengetahui  ciri-ciri makanan  yang  mengandung  bahan  berbahaya  sehingga  jika  konsumen  menemukan makanan yang mengandung bahan  berbahaya  dapat melaporkan ke  Badan Pengawas Obat  dan  Makanan  agar  ditindak  lanjut  dan  tidak  memamakan  korban.  Konsumen seharusnya  lebih  memperjuangkan  hak-haknya  sebagai  konsumen  jika  haknya dilanggar oleh pelaku usaha.  Peningkatan kesadaran Pelaku usaha tehadap makanan yang  mengandung  bahan  berbahaya.  Seperti  melakukan  beritikad  baik  dalam melakukan  usahanya,  tidak  hanya  memikirkan  keuntungan  untuk  diri  sendiri,  tanpa memikirkan  dampak  yang  akan  ditimbulkan  dari  makanan  yang  diproduksinya  jika menggunakan bahan berbahaya yang dilarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Lailia,  Sevi  (2007)., Penggunaan  Bahan  Tambahan  Pangan(Pengawet)  Dalam  Makanan Ditinjau Dariperspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. ,Other Thesis, University Of Muhammadiyah Malang.
Afrianti Leni,(2010)., Pengawet Makanan Alami dan Sintesis, Bandung: Alfabeta.
Sudaryatmo.(1995)., Masalah Perlindungan di Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bhakti Sidabalok    Janus  (2006), Hukum    Perlindungan    Konsumen    Indonesia ,    Bandung:    PT Aditya Bhakti.
Sofie  dan  Yusuf  (2006), Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-instrumen  Hukumnya, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat                                                   Vol 02 No 02 Edisi Agustus 2021 Pp122-135 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
135
Siahaan  N.H.T,  2005, Hukum  Konsumen  Perlindungan  Konsumen  Dan  Tanggung  Jawab Produk , Jakarta: Panta Rei.
Hamid, Abd Haris, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Jakarta: Gramedia, hlm. 2.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  2000, Hukum  tentang  Perlindungan  Konsumen , Jakarta: Gramedia, hlm. 12.
Basrowi,2005, Pengantar Sosiologi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 170.
Adrian  Sutedi,  2008, Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen ,
Ghalia Indonesia: Ciawi-Bogor, hlm 32,

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

## Undang-Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  722/  Menkes/Per/IX/1988  dan  SNI  01-354- 1994
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jurnal:
Dharu  Triasih,  B.  Rini  Heryanti,  Doddy  Kridasaksana,  2017, Kajian  Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap  Produk Makanan Bersertifikat Halal,
Vol 18, No 2, Desember 2016, hal, 1-12.
Sri  Lestari  Poernomo,  2020 ,  Analisis  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Produk  Makanan Kemasan Yang Beredar Di Kota Makassar, Vol 3 No. 1, April, hal 41-58.
V.Vinola,  N.Syahruddin,  Y.Ahyuni,  2021, Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa ,Vol 2 No. 2 Februari, hal. 569-582.
Imam  Taufiq,  2017, Analisis  Yuridis  Perlindungan  Konsumen  Terhadap
Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo , hal 1-15