## NEGARA PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

## M. Syuib, MH
Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email: mosyumid@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  Palestina  sudah  memenuhi  kriteria sebagai  sebuah  negara  berdaulat  dalam  perspektif  hukum  internasional  atau  belum.  Untuk menjawab  pertanyaan  tersebut  penulis  menggunakan  dua  teori  yang  berkaitan  dengan pembentukan negara berdaulat, yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif sebagai landasan normatifnya.  Teori  konstitutif  menekankan  bahwa  negara-negara  atau  pemerintah  dapat menjadi  subyek  hukum  Internasional  jika  negara  lain  mengakui  mereka  terlebih  dahulu. Sedangkan  teori  deklaratif  lebih  menekankan  bahwa  sebuah  negara,  baru  dapat diklasifikasikan  sebagai  sebuah  negara  baru  berdaulat  jika  negara-negara  ini  dapat memenuhi  persyaratan  normatif  sebagaimana  disebutkan  dalam  konvensi  Montevideo, yaitu;adanya penduduk  yang tetap  (permanent population),  wilayah  (defined territory),dan pemerintah(government). Dalam analisisnya, ditemukan bahwa Palestina sebenarnya sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagai sebuah negara berdaulat berdasarkan kedua teori  di  atas.  Palestina  sudah  memiliki  penduduk  yang  tetap,  wilayah  yang  jelas,  dan pemerintah  yang  effektif.  Begitu  juga,  Palestina  sudah  diakui  oleh  136  negara  dari  193 negara yang ada di dunia ini. Hanya saja faktor politik membuat negara superpower seperti Amerika Serikat belum memberi pengakuan kepada Palestina. Karena itu negara superpower maka  sedikit  banyak  mempengaruhi  sepak  terjang  Palestina  dalam  mendapatkan  pengaruh dari negara lain. Namun begitu, Palestina adalah sebuah negara berdaulat dalam perspektif hukum internasional. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan primernya seperti jurnal, buku, dokumen Perserikatan Bangsa- bangsa, dan beberapa bahan sekunder lainnya lalu dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan.
Kata kunci: Palestina, Berdaulat, Perspektif, Hukum Internasional

## Pendahuluan
Perdebatan  mengenai  apakah  Palestina  telah  menjadi  sebuah  negara  berdaulat  atau  tidak masih terus terjadi hingga hari ini. Bagi mereka yang mendukung, berpendapat bahwa saat ini Palestina  sudah  menjadi  sebuah  negara  berdaulat  dikarenakan  Palestina  sudah  memiliki pemerintah,  wilayah,  bendera  dan  juga  populasi  yang  tetap.  Sebaliknya,  bagi  mereka  yang tidak setuju berpendapat bahwa meskipun Palestina telah memiliki kriteria-kriteria tadi, tetapi mereka  masih  tidak  memiliki  kontrol  penuh  terhadap  wilayahnya.  Beberapa  bagian  dari
wilayah  Palestina  masih  berada  di  bawah  kendali  Israel.  Oleh  karena  itu,  kelompok  ini menganggap bahwa Palestina tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah negara yang berdaulat karena mereka belum memiliki kontrol yang penuh terhadap wilayahnya.
Namun, lahirnya resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun yang lalu tentang  Negara-negara  Pemantau Non-Anggota (Non-Member  Observer  States) yang berkonsekuensi dibolehkannya pengibaran bendera negara-negara non-anggota ini, termasuk bendera Palestina, di depan markas besar PBB di New York
1 , dapat  mengindikasikan bahwa Palestina telah diakui sebagai sebuah  negara yang  berdaulat. Alasannya,  resolusi  tersebut telah  ditanda  tangani oleh organisasi Internasional (PBB) yang terdiri dari  193  negara  di  seluruh dunia.  Untuk  itu, setidaknya berdasarkan teori deklaratif, Palestina sudah dapat disebut sebagai sebuah negara berdaulat. Atau mungkin saja belum karena beberapa negara kuat seperti Amerika Serikat dan  China  belum mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Untuk itu tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut tentang apakah Palestina adalah sebuah  negara  berdaulat  atau bukan  dengan  menggunakan pendekatan teori syarat  berdirinya sebuah negara berdasarkan perspektif hukum internasional.

## Pembahasan
Secara  umum,  ada  dua  teori  yang  berkaitan  dengan  pembentukan  negara  baru  yang  berdaulat. Yang  pertama  adalah  teori konstitutif  dan  yang  kedua  adalah  teori  deklaratif 2 .  Teori  konstitutif menekankan  bahwa  negara-negara  atau  pemerintah  dapat  menjadi  subyek  hukum  Internasional jika  negara  lain  mengakui  mereka  terlebih  dahulu.  Ini  berarti  bahwa  jika  negara  baru  ini  tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain maka mereka tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah negara meskipun mereka telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara-negara seperti sudah adanya  pendudukyang  tetap,  wilayah  dan  pemerintah 3 .  Dengan  demikian,  adanya  pengakuan menjadi  sangat  penting  menurut  teori  konstitutif  ini.  Sementara  itu,  teori  deklaratif  lebih menekankan  bahwa  sebuah  negara,  baru  dapat  diklasifikasikan  sebagai  sebuah  negara  baru berdaulat  jika  negara-negara  ini  dapat  memenuhi  persyaratan  normatif  sebagaimana  disebutkan dalam konvensi Montevideo 4 .

## a. Kriteria Sebuah Negara Berdasarkan Konvensi Montevideo (Teori Deklaratif)
Konvensi  Montevideo  tentang Hak dan Kewajiban  Negara  dirumuskan dalam  konferensi Internasional ketujuh negara-negara  yang  berada  di  benua  Amerika pada tanggal  26  Desember tahun  1933  di  Uruguay. Konvensi ini mendorong agar teori deklaratif dapat diterima sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (international costumary law). Konvensi ini ditanda tangani oleh sembilan  belas negara dan telah menjadi referensi utama dalam upaya menerjemahkan arti dan ciri sebuah negara 5 .
Pasal  1  Konvensi  ini  menyebutkan  bahwa  ada  empat  kriteria  yang  harus  dipenuhi  oleh  sebuah calon  negara  baru  untuk  menjadi  sebuah  negara  berdaulat,  yaitu;  adanya  populasi  yang  tetap
1 http://www.un.org/press/en/2015/ga11676.doc.htm
2 Fanny Thornton, ‘Subject of International Law - States’ (Lecture delivered in Unit 8063 International Law PG, University of Canberra, Lecture 5, Week 5) <https://echo360admin.canberra.edu.au/ess/echo/presentation/02a5df90-57a1-4974-a83b-1e1ad4e69fdf?ec=true>.
3 Ioannidis Cristhoforos, ‘Are the Conditions of Sta tehood Sufficient? An Argument in Favour of Popular Sovereignty as an Additional Condition of Statehood’ (2014) 21(4) Jurisprudencija.
4 Ibid, 975-6.
5 Grant Thomas D, ‘Defining Statehood: The Montevideo Convention and its Discontents’
(1999) Columbia Journal of Transnational Law 37(2)403, 414.
(permanent  population),  adanya  wilayah  yang  jelas  dan  tetap (defined  territory), adanya pemerintah (government)dan  adanya  kapasitas  (negara)  untuk  melakukan  tindakan  atau hubungan  hukum  dengan  negara  lain 6 .  Sekarang  mari  kita analisis  satu  persatu  dari  kriteria- kriteria  tersebut.  Kita  awali  dengan  kriteria  yang  pertama,  yaitu  adanya  populasi  yang  tetap (permanent  population).  Dalam  kamus  Oxford,  populasi  didefinisikan  sebagai  penduduk  yang menghuni suatu tempat atau daerah tertentu secara terus menerus 7 tanpa berpindah ke tempat lain yang  kemudian  menjadi  penduduk  tetap  di  daerah  baru  tersebut 8 .  Namun  begitu,  tidak  ada penjelasan lebih lanjut mengenai berapa lama (periode minimum) orang-orang ini harus hidup di satu daerah sehingga mereka dikategorikan sebagai penduduk yang tetap atau permanen. Tetapi kata  kuncinya  disini  adalah  populasi  ini  telah  menghuni  daerah  itu  untuk  jangka  waktu  yang lama  atau  sudah  beranak  pinak.  Barangkali  inilah  standar  yang  paling  tepat  digunakan  untuk menggambarkan maksud dari penduduk yang tetap atau permanent population.
Kriteria  ini  menjadi  salah  satu  kriteria  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  bernegara. Logikanya,  bagaimana  sebuah  negara  bisa  mengklaim  diri  sebagai  negara  berdaulat  jika  tidak ada orang yang tinggal di sana atau tanpa penduduk. Oleh karena itu, kriteria adanya pendudukan yang  tetap (permanent  population) menjelaskan  bahwa  ketika  ada  negara  dan  disana  juga  ada penduduk maka mereka perlu diatur. Jadi, sebuah pemerintah baru  bisa eksis jika ada orang atau penduduk  yang tinggal di daerah tertentu. Meskipun demikian, tidak ada ketentuan lebih lanjut juga  mengenai  jumlah  minimum  penduduk  permanen  yang  harus  dipenuhi  oleh  sebuah  negara. Tetapi,  berdasarkan  beberapa  contoh  yang  ada  menjelaskan  bahwa  terkait  jumlah,  hal  itu  lebih fleksibel.  Negara  Nauru  misalnya,  pada  tahun  1973  hanya  memiliki  6.500  orang  jumlah penduduk  permanennya,  pastinya  untuk  sebuah  negara  angka  ini  terlalu  kecil,  tetapi  mereka diakui  sebagai  negara  yang  berdaulat 9 .  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  walaupun disyaratkan adanya penduduk yang tetap bagi negara baru, tetapi tidak ada batasan berapa jumlah minimal yang harus dipenenuhi.
Bagi  Palestina,  kriteria  ini  tidak  menjadi  masalah  sama  sekali  karena  jauh  sebelum  deklarasi negara Palestina dilakukan, disana sudah ada manusia yang mendiami wilayah tersebut, bahkan semenjak  penjajahInggris  masuk  ke  wilayah  itu.  Namun  akibat  perang  Arab-Israel  yang  terjadi pada  tahun  1948,  sebagian  besar  penduduk  Palestina  terpaksa meninggalkan  tanah  mereka sendiri  walau  kembali  lagi  ketika  perang  berakhir 10 .  Dengan  demikian,  mengenai  kriteria pertama  ini,  Palestina  memenuhinya  karena  mereka  sudah  memiliki  populasi  permanen  sejak negara  itu  dideklarasikan  atau  didirikan.  Saat  ini  jumlah  penduduk  Palestina  sekitar  4,5  juta
6 Yale Law School, Convention on Rights and Duties of States (inter-American); December 26, 1933 (1969) <http://avalon.law.yale.edu/20th_century/intam03.asp#art1>
7 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/population
8 James Crawford, The Criteria for Statehood in International Law(1976) <file://studentfiles.win.canberra.edu.au/Homes$/u3115850/Downloads/jams%20Crawford- THE%20CRITERIA%20FOR%20STATEHOOD%20IN%20INTERNATIONAL%20LAW.pdf%20(1).pdf>.
9 Ibid, 114.
10 UsamaHalabi, ‘The Legal Status of Palestinians in Jerusalem’ (1997) 4 (1)Palestine-Israel Journal, <http://www.pij.org/details.php?id=505>
orang yang tinggal di wilayah Palestina dan sekitar 6 juta yang tinggal di luar negeri (diaspora) 11 . Hal ini menjelaskan bahwa Palestina jauh-jauh hari telah siap dan dapat disebut sebagai negara berdaulat.
Kriteria  yang  kedua  adalah  memiliki  wilayah  yang  jelas  (definded  territory).  Sebuah  negara sudah pasti terdiri dari sebuah wilayah, tanpa wilayah maka tidak dapat disebut sebagai sebuah negara.  Sudah  barang  tentu  dengan  adanya  wilayah,  maka  negara  tersebut  dapat  melakukan aktivitasnya. Itulah alasan mengapa memiliki wilayah  yang tetap sangat penting, tanpa wilayah tidak mungkin negara dapat melakukan aktivitasnya. Selain itu, adanya wilayah mencerminkan kedaulatan  sebuah  negara,  tanpa  kedaulatan  tidak  ada  negara.  Namun  begitu,  meskipun diperlukan  adanya  wilayah,  tidak  ada  ketentuan  khusus  seberapa  besar  wilayah  tersebut  harus dimiliki  oleh  sebuah  negara.  Walaupunsebuah  negara  memiliki  wilayah  yang  sangat  kecil, asalkan  mereka  memiliki  kontrol  penuh  terhadap  wilayah  tersebut  maka  dapat  lah    disebut sebagai  sebuah  negara.  Monaco  dan  Nauru  misalnya,  yang  hanya  memiliki  wilayah  seluas1,5 dan 21 kilometer persegi, namun memiliki kontrol penuh terhadap wilayah itu, maka berdasarkan teori ini mereka diakui sebagai negara yang memiliki wilayah yang tetap 12 . Jean Bodin, seorang ahli  teori  kedaulatan  menyatakan  bahwa  kedaulatan  adalah  aspek  utama  sebuah  negara.  Pada akhirnya,  makna  kedaulatan  didefinisikan  ketika  sebuah  negara  bisa  memenuhi  ciri-ciri  adanya wilayah,  penduduk,  pemerintah  dan  yang  lebih  penting  adalah  ciri-ciri  ini  dipraktekkan  secara efektif dilapangan 13 .
Akan tetapi, bagi Palestina, mungkin agak sulit untuk menentukan mengenai wilayah yang jelas dan tetap ini karena perselisihan dengan Israel masih terus terjadi sampai sekarang. Seperti kita ketahui  wilayah  Palestina  saat  ini  terbagi  ke  dalam  tiga  wilayah  utama,  yaitu;  Jalur  Gaza, Yerusalem  Timur  dan  Tepi  Barat 14 .  Daerah-daerah  ini  terpisah  satu  sama  lain.  Jalur  Gaza  dan Tepi  Barat  misalnya  dipisahkan  oleh  wilayah Israel.  Selain  itu,  wilayah  seperti  Tepi  Barat  dan Jalur Gaza masih di bawah kontrol Israel 15 . Oleh karena itu disini memunculkan pertanyaan lain yaitu  apakah  karena  wilayah-wilayah  Palestina  dipisahkan  oleh  wilayah  negara  lain  (Israel) lantas  dapat  melemahkan  arti  dari  kriteria  wilayah (defined  territory)?  Karena  hal  ini  juga menjelaskan  jika  Palestina  dengan  demikian  memiliki  kontrol  yang  tidak  penuh  terhadap wilayah-wilayah mereka.
Jika kita mengacu pada penjelasan di atas, maka jawabannya bisa saja iya, karena ketentuan di atas menyebutkan bahwa kreteria wilayah diperlukan kontrol yang penuh akan wilayah tersebut.
11 Palestinian Central Bureau Statistics, Population (2014) <http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx#Population>.
12 Above 8, 111-114.
13 Edward Andrew, ‘Jean Bodin on Sovereignty’ (2011) 2 (2) Republics of Letters 75-84,
<http://arcade.stanford.edu/rofl/jean-bodin-sovereignty>.
14 British Broadcasting Corporation (BBC), Palestinian territories profile – Overview(8 July 2015) <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14630174>.
15 Aljazeera America, Maps: The occupation of the West Bank (4 July 2014) <http://america.aljazeera.com/multimedia/2014/7/west-bank-security.html>.
Tetapi,  PBB  telah  menjawab  pertanyaan  ini  dengan  menyatakan  bahwa  integritas  wilayah Palestina telah diakui dan ditetapkan keberadaannya oleh Pengadilan Internasional (International Court  Justice) dan  dalam  Resolusi  Majelis  Umum  Dewan  Keamanan  Nasional  PBB 16 .  Jadi, dalam  kasus  Palestina,  keterbatasan  kontrol  terhadap  wilayahnya  tidak  mengaburkan  makna tetap  atau  berintegritas  sebagaimana  disyaratkan  oleh  kriteria Defined  Territorykarena  hal  itu terjadi akibat adanyapendudukan negara asing (Israel). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan  Palestina  sebagai  sebuah  negara  yang  terpisah  dari  wilayah-wilayahnya  dan  juga memiliki kontrol  yang terbatas  yang berkonsekuensi tidak dapat disebut sebagai sebuah negara merupakan kriteria yang tidak relevan untuk kasus Palestina.
Kriteria  ketiga  adalah  memiliki  pemerintah  atau  pemerintahan.  Penetapan  kriteria  adanya pemerintah  ini  telah  menjadi  salah  satu  syarat  penting  juga  dalam  mendirikan  sebuah  negara baru. Jika wilayah dan populasi telah ada, lalu bagaimana kita menyebut itu sebuah negara jika populasi dan wilayahnya tidak diatur oleh sebuah pemerintah yang efektif. Oleh karena itu, jelas bahwa adanya  pemerintah  atau  pemerintah  yangefektif  telah  menjadi  faktor  lain  yang  amat penting  bagi  pendirian  sebuah  negara  baru.  Hukum  internasional  itu  sendiri  mendefinisikan wilayah  dengan  mengacu  kepada  seberapa  jauh  wilayah  tersebut  dapatdikontrol  oleh pemerintahnya.
Sebenarnya bagi Palestinaketentuan tersebut belum begitu jelas apakah pemerintah saat ini bisa disebut  pemerintah  yang  efektif  sebagaimana  dimaksud  dalam  kriteria  ini  atau  tidak  karena sejujurnya  mereka  tidak  memiliki  kontrol  yang  penuh  atas  wilayah-wilayahnya  tersebut. Beberapa bagian dari wilayah Palestina masih dikendalikan oleh pemerintah Israel, seperti Tepi Barat. Hal serupa juga terjadi di Jalur Gaza di mana setelah penarikan militer Israel pada tahun 2005, pemerintah Israel masih mengambil kendali di daerah ini 17 . Ini berarti bahwa, pemerintah Palestina  belum  memiliki  kontrol  penuh  terhadap  wilayahnya  sendiri.  Memang,  Palestina memiliki  pemerintah,  tetapi  tampaknya  mereka  tidak  memiliki  'pemerintah  yang  efektif'.  Oleh karena  itu,  terkait syarat  adanya  pemerintah  masih  ada  perdebatan  apakah  pemerintah  yang dimaksud mestipemerintah yang efektif dan mampu mengendalikan wilayahnya secara total atau selama negara itu memiliki pemerintah (normatif) maka syarat ini terpenuhi dan dapat diterima.
Bagi  mereka  yang  mendukung  Palestina  sebagai  sebuah  negara  berdaulat  menyatakan  bahwa dalam  Konvensi  Montevideo  istilah  dari  adanya  “pemerintah”  tidak  berarti  harus pemerintahyang  “effektif”.  Sebaliknya,  hal  itu  hanya  mengacu  kepada  praktek  negara -negara baru  di  mana  wilayahnya  dapat  diakui  sebagai  wilayah  negara  yang  bersangkutan  meskipun mereka  tidak  bisa  mengeksekusi  kewenangan  penuh  saat  pengakuan  diberikan,  tetapi  selama mereka  masihmemiliki  hak  atas  wilayah  itu  serta  dapat  menentukan  sendiri  atau self- determinationatas  wilayahnya  itu  maka  mereka  dapat  diakui  sebagai  sebuah  negara.  Inilah
16 United Nations General Assembly, General As sembly Votes Overwhelmingly to Accord Palestine ‘Non - Member Observer State’ Status in United Nations, GA/11317, UN GA, 44 th -45 th mtg, <http://www.un.org/press/en/2012/ga11317.doc.htm>.
17 British Broadcasting Corporation (BBC),Israel completes Gaza withdrawal (12 September 2005)<http://news.bbc.co.uk/2/hi/4235768.stm>.
sebabnya  mengapa  pemerintah  Palestina  diakui  oleh  PBB  memiliki  pemerintah  yang  efektif karena  mereka  dapat  menentukan  sendiri (self-determination) atas  wilayah-wilayahnya  itu walaupun tidak dalam kontrol yang penuh.
Deskripsi  serupa  tetapi  berbeda  hasilnya  terjadi  pada  negara  Bosnia,  Herzegovina  dan  Timor Leste di masa lalu. Pada saat itu, dunia internasional menolak untuk mengakui wilayah mereka meskipun  mereka  memiliki  pemerintah  karena  menurut  pihak  internasional  tersebut,  negara- negara  ini  kurangmemiliki  kewenangan  dalam  penentuan  nasib  sendiri  (self-determination)  di wilayah-wilayahnya.  Hak  penentuan  nasib  sendiri (self-determination)menjadi  penting  ketika sebuah negara  memiliki  tingkatan  terbatas  dari  “pemerintah  yang  efektif”  seperti  yang  dialami oleh  Palestina.  Ketentuan  mengenai  menentukan  nasib  sendiri  (self-determination)  inidiatur dalam Pasal 1 ayat 2 Piagam PBB dan berlaku kepada semua orang tanpa ada perbedaan. Hak ini diberikan  PBB  untuk  Palestina  dan  oleh  karena  itu  pemerintah  Palestina  dianggap  memiliki pemerintahan yang efektif meskipun wilayahnya dipisahkan.
Kriteria  keempat  adalah  kemampuan  untuk  melakukanperbuatan  hukum  atau  hubungan  dengan negara-negara  lain.  Kriteria  ini  sulit  untuk  didefinisikan.  Berdasarkan  Dapo  Akande,  ia menyatakan bahwa kriteria ini mungkin dipahami sebagai adanya kemerdekaan saja dari sebuah negara. Dengan status kemerdekaan ini, dengan sendirinya dapat memberikan kapasitas kepada sebuah  negara  untukmelakukan  perbuatan  hukum  atau  hubungan  hukum  dengan  negara-negara lain.  Tetapi,  pertanyaannya  adalah  apa  itu  kemerdekaan  dan  bagaimana  diperoleh.  Untuk menjawab  pertanyaan  ini,  harus  dilihat  berdasarkan  dua  aspek.  Yang  pertama  adalah  aspek faktual  dan  yang  kedua  adalah  aspek  hukum.  Aspek  faktual  berarti  tentang  kemampuan  fisik sebuah  negara  untuk  memerintah  wilayahnya  tanpa  diarahkan  oleh  negara  lain.  Sementara  dari aspek  hukum  berarti  bahwa  tidak  ada  negara  lain  yang  mengklaim  wilayah  itu  sebagai wilayahnya  seperti  yang  telah  diklaim  oleh  negara  sebelumnya.  Jika  kedua  aspek  ini  ada  maka akan  lebih  mudah  untuk  mendapatkan  status  negara  berdaulat  karena  ia  dipandang  punya kapasitas untuk melakukan perbuatan atau hubungan hukum dengan negara lain 18 .
Adanya  kriteria  ini  telah  memunculkan  sejumlah  pendapat  yang  mempertanyakan  apakah Palestina memenuhi syarat ini atau tidak. Disatu sisi, barangkali dapat dianggap bahwa Palestina memiliki  kapasitas  seperti  di  atas,  tetapi  jika  merujuk  pada  penjelasan  Dapo  Akande,Palestina masih memiliki masalah dengan aspek hukumnya karena sengketa wilayah dengan Israel masih terjadi hingga kini. Tetapi, disisi lain, Palestina telah menandatangani dan meratifikasi beberapa perjanjian internasional, misalnya Piagam Budaya dan Warisan UNESCO(the UNESCO Cultural
18 DapoAkande, ‘ The Importance of Legal Criteria for Statehood: A Response to Jure Vidmar ’ on EJIL: Talk, Blog of European Journal of International Law(7 August 2013) <http://www.ejiltalk.org/the-importance-of- legal-criteria-for-statehood-a-response-to-jure-vidmar/>.
and Heritage Charter) 19 , Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia(the Arab Charter on Human Rights) 20 .
Selain itu, mereka juga telah ikut serta terlibat dengan banyak negara untuk membuat perjanjian, seperti  dengan  Indonesia 21 .  Di  sisi  lain,  dalam  perjanjian  Oslo (the  Oslo  Accord)tidak memasukkan fungsi-fungsi dasar tertentu dari sebuah negara bagi Palestina untuk dilaksanakan, misalnya pembukaan misiatau kantor diplomatik Palestina di luar negeri atau pembukaan kantor diplomatik Internasional atau konsulat di Jalur Gaza dan Tepi Barat 22 . Tetapi, mengingat mereka telah  terlibat  dalam  beberapa  perjanjian  internasional  dengan  negara-negara  berdaulat  lainnya, hal  itu  dapat  disebut  bahwa  Palestina  memiliki  kapasitas  untuk  melakukan  perbuatan  atau hubungan hukum dengan negara-negara lain.
Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, Palestina jelas memiliki populasi yang  tetap  atau permanen,  wilayah yang  tetap  dan  jelas dan  juga  pemerintah  yang  mengatur negara tersebut. Kedua, Palestina telah mampu untuk terlibat dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara  lain  dan  organisasi  internasional.  Ketiga,  Palestina  jelas  memiliki  pemerintahan yang  efektif  sendiri  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa Palestina  memenuhi kententuan  yang  diatur  dalam Pasal  1  Konvensi  Montevideo  dan alhasil dapat diterima dan memenuhi syarat sebagai sebuah negara.

## b. Kriteria Negara Menurut Teori Konstitutif
Seperti  telah  disebutkan  di  awal tulisan  ini  bahwa  teori  konstitutif  menekankan  adanya pengakuan  dari  negara  lain  untuk  dinyatakan  sebagai  sebuah  negara  baru.  Ini  berarti  bahwa ketika suatu negara telah memiliki wilayah, penduduk dan juga pemerintah menurut teori ini hal itu  tidak  otomatis  menjadikan  negara  tersebut  sebagai  sebuah  negara  baru  yang  berdaulat. Berdasarkan teori ini, perlu adanya pengakuan yang cukup dari negara-negara berdaulat lainnya. Bahkan dalam prakteknya teori ini lebih banyak digunakan daripada teori deklaratif di atas.  Ini berarti  bahwa,  meskipun  sebuah  calon  negara  baru  telah  memenuhi  persyaratan  berdasarkan kententuan Pasal 1 Konvensi Montevideo, maka itu menjadi sia-sia jika pengakuan dari negara- negara lain tidak dapat diperoleh. Adanya pengakuan menurut teori ini prasyarat untuk diterima sebagai sebuah negara 23 .
19 Brett D. Schaefer, What Palestinian Membership Means for UNESCO and the Rest of the United Nations (13 December 2011) The Heritage Foundation < http://www.heritage.org/research/reports/2011/12/what-palestine- membership-means-for-unesco-and-the-rest-of-the-united-nations>.
20 The International Centre for Not-for-Profit Law (ICNL), NGO Law Monitor: League of Arab States (10 August 2015) < http://www.icnl.org/research/monitor/las.html>.
21 Fardah, ‘ Indonesia, Palestine Agree to Intensify Economic Cooperation, People-to- People Contact’, Antara News.com (online), 1 March 2014,http://www.antaranews.com/en/news/92938/indonesia-palestine-agree-to- intensify-economic-cooperation-people-to-people-contact>.
22 British Broadcasting Corporation (BBC), Text: 1993 Declaration of Principles (29 November 2001) < http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/middle_east/israel_and_the_palestinians/key_documents/1682727.stm>.
23 Above 3.
Jika begini ketentuannya bagaimana dengan Palestina, apakah memenuhi teori ini sehingga bisa disebut  sebagai  sebuah  negara  berdaulat  atau  tidak?  Fakta  menunjukkan  bahwa  Palestina  telah diakui  oleh  sekitar  136  dari  193  negara  yang  ada  di  dunia 24 .  Jumlah  ini  berpotensi  meningkat. Jadi,  menurut  penulis,  jumlah  tersebut  sudah  cukup  untuk  sebuah  pengakuan.  Selain  itu, Palestina  telah  memiliki  kantor  diplomatik  di  beberapa  negara.  Indonesia,  misalnya,  Palestina memiliki  kedutaan  sejak  tahun  90-an.  Bahkan,  baru-baru  ini  Indonesia  telah  membuka  kantor konsulat  nya  di  Palestina.  Kondisi  serupa  juga  terjadi  di  beberapa  negara  lain 25 .  Menariknya, hadirnya  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  tentang  Negara-negara  Pemantau  Non-Anggota  yang membolehkan  berkibarnya  bendera  Palestina  di  depan  markas  PBB  telah  memperkuat  jika Palestina  juga  telah  memenuhi  ketentuan  berdasarkan  teori  konstitutif  ini 26 . Tentunya,  resolusi ini dapat memperkuat daya tawar-menawar Palestina untuk memperoleh pengakuan dari negara- negara kuat lain juga, seperti Amerika Serikat.

## Kesimpulan
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa idealnya berdasarkan kriteria dalam konvensi Montevideo  dan  juga  teori  konstitutif,  maka  Palestina  jelas  dapat  dianggap  sebagai  sebuah negara  yang  berdaulat  karena  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  di  dalamnya.  Tetapi,  ini adalah  bagian  dari  aspek  normatifnya  saja  yang  telah  dipenuhi.  Untuk  itu,  Palestina  tidak  bisa hanya mengandalkan dari sudut pandang teori ini, karena hal itu tidak bisa mendorong negara- negara lain untuk memberikan pengakuan.
Meskipun  secara  normatif,  semua  persyaratan  telah  dipenuhi,  tetapi  sekali  lagi  pondasi  dasar untuk disebut sebuah negara adalah ketika sebuah negara tersebut diperlakukan seperti negara itu sendiri  atau  organisasi  internasional  lainnya.  Jika  negara-negara  tersebut  merasa  sudah diperlakukan  seperti  negara  berdaulat  maka  pada  saat  itu  sudah  dapat  disebut  sebagai  sebuah negara.  Palestina  menurut  pendapat  penulis,  berdasarkan  fakta-fakta  di  atas  mereka  sudah  bisa disebut  sebagai  sebuah  negara  berdaulat  karena  mereka  telah  diperlakukan  seperti  layaknya sebuah  negara  oleh  negara-negara  lain  dan  organisasi  internasional.  Selain  itu,  mereka  telah terlibat dalam banyak perjanjian internasional dan juga menjadi negara pengamat non-anggota di forum  PBB.  Jadi,  berdasarkan  fakta-fakta  ini  Palestina  dapat  dianggap  sebagai  sebuah  negara berdaulat untuk tujuan-tujuan hukum publik internasional.
Barangkali satu-satunya  masalah  bagi  pengakuan  Palestina  sebagai sebuah negara  berdaulat hanyalah  terkait  dengan  aspek  politik  dari  masing-masing  negara.  Misalnya,  mengapa  sampai
24 Wikipedia, International recognition of the State of Palestine (3 November 2015) the Free Encyclopedia<https://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_the_State_of_Palestine>.
25 Wikipedia, List of diplomatic missions of Palestine(19 August 2015) the Free Encyclopedia< https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_diplomatic_missions_of_Palestine>.
26 Above 15 .
sekarang  Amerika  Serikat  belum mengakui  Palestina sebagai  sebuah  negara  berdaulat,  hal  itu terkait dengan kepentingan politik mereka dengan Israel. Contoh lain adalah Kosovo yang telah memproklamirkan kemerdekaannya, namun hingga kini masih belum diakui sebagai negara oleh China  dan  Rusia.  Demikian juga  dengan Palestina  meskipun sudah ada  sekitar  136  dari  193 negara  di  seluruh  dunia  yang  telah mengakui sebagai  sebuah  negara,  tetapi pengakuan  tersebut nampaknya belum cukup kuat karena pengakuan dari negara-negara superpower belum lengkap. Jadi, hal ini  bukan lagi  terkait  dengan kriteria  normatif,  tetapi  cenderung kepada aspek  politik. Untuk  itu,  dalam  konteks  ini  Palestina  juga  harus  melakukan  pendekatan-pendekatan  politik untuk mendapat pengakuan dari negara superpower lainnya.

## Bibliography

## Books/Articles/Reports
Andrew Edward, ‘Jean Bodin on Sovereignty’ (2011) 2(2) Republics of Letters 75-84
Christoforos Ioannidis, ‘Are the Conditions of Statehood Sufficient? An Argument in Favour of Popular Sovereignty as an Additional Condition of Statehood’ (2014) 21(4) Jurisprudencija
Clarke Ben, and Jackson Nyamuya Maogoto, International Law(Thomson Reuters, 2009)
Crawford  James,  ‘The  Criteria  for  Statehood  in  International  Law’  (1976) 48 (1)Oxford Journals93-182
Halabi  Usama,  ‘The  Legal  Status  of  Palestinians  in  Jerusalem’  (1997)  4(1) Palestine-Israel Journal
Malcolm D Evans, International Law (Oxford University Press, 2014)

## Website
http://www.un.org https://echo360admin.canberra.edu.au http://avalon.law.yale.edu http://www.oxforddictionaries.com http://www.pcbs.gov.ps http://www.bbc.com http://america.aljazeera.com
http://www.icnl.org https://en.wikipedia.org

## Others
Palestinian Central Bureau Statistics