INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 625-634 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Program Disarmament, Demobilization and Reintgeration oleh Satuan Tugas MONUSCO di Kongo Tahun 2015-2018
Vito Savero 1 ✉ , Yoedhi Swastanto 2 , Fauzia Gustarina Cempaka Timur 3
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Email: Vitosavero81@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perjalanan konflik yang ada di Republik Demokratik Kongo tidak selalu berjalan baik, selama beberapa decade konflik-konflik telah terjadi dan mengakar di masayrakat sipil sehingga tetap menemukan cara untuk terus tumbuh dan berkembang. Merujuk kepada tahun 2015, konflik masih terjadi di Republik Demokratik  Kongo  dengan  permasalahan  utama  yaing  mempunyai  aktor  utama  mantan  Presiden Joseph Kabila melawan beberapa kelompok bersenjata yang mempunyai tujuan masing-masing dan telah tersebar di penjuru negeri. Semenjak konflik berlangsung, Perserikatan Bangsa-bangsa dengan Dewan  Keamanannya  yang  mempunyai  sub-organisasi  yang  bernama  UN  Peacekeeping  telah menerjunkan satuan tugasnya yang bernama Monusco. Satuan tugas ini mempunyai misi utama untuk membangun  perdamaian  di  Kongo  dengam  menjalankan  program  yang  dinamakan  DDR  yaitu Disarmament,  Demobilization and Reintegration  program. Melihat  sejarah pelaksanaan  program  ini, telah dilaksanakan program ini dalam DDR I dan DDR II yang telah dilaksanakan pada tahun 1998 dan 2004 guna menyelesaikan konflik yang ada, sehingga pada tahun 2015 Monusco dimandatkan untuk melaksanakan program DDR III kembali guna membantu pemerintah Kongo menyelesaikan perang sipil yang belum pernah tuntas ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisa serta mendeksripsikan peran – peran Monusco dalam pelaksanaan program DDR dengan berbagai temuan, data serta fakta yang ada di lapangan guna menyelesaikan masalah utamanya.
Kata Kunci: Democratic  Republic of the Congo, United Nations, Security Council, UN Peacekeeping,
Monusco, DDR

## Abstract
The conflict condition In Republic Democratic of The Congo not doing well. Over the couple decades, numerous conflict that has been rooted into the grassroot of the society still find its way to emerge. Looking into the year of 2015, the conflict still going in the Republic Democratic of The Congo with the main problem getting circulated into civil war between the supporters of Former President Joseph Kabila versus many armed groups that has been operating around the country with variants goal they want to achieve. Since the conflict began, United Nations that have Security Council inside of them with the sub- organization UN Peacekeeping decided to deploy their Peacekeeping troops around the country onf Republic Democratic Of The Congo, the name of the task force that has been given the mandate to operate around conflict areas are United Nations Organization Stabilization Mission In The Democratic Republic Of The Congo (MONUSCO). This task force primary objective are to establish peace in the Congo  with  peace  program  that  has  been  named  Disarmament,  Demobilization  and  Reintegration Programme. Looking into the history of this program, there has been DDR I, DDR II that have been launched in 1998 and 2004 to end the conflict, so in 2015 Monusco conduct another DDR III Programme to help this country ending the war that never been done before. This study aims to analyse the role of Monusco to establish peace and executed the DDR Programme with variants data and experienced on the field to finish the main problem.
Keywords: Republic  Democratic  of  the  Congo,  United  Nations,  Security  Council,  UN  Peacekeeping,
Monusco, DDR, Disarmament, Demobilization, Reintegration

## PENDAHULUAN
Konflik adalah sesuatu yang sulit dihindari dalam jalannya kehidupan sehari – hari baik oleh individu, organisasi, daerah bahkan negara. Dengan konflik yang ada, beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian dari konflik itu sendiri, menurut Webster (1966) didalam Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin ‘konflik’ dalam bahasa aslinya adalah mempunyai arti perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yang dimaknai sebagai konfrontasi fisik antar beberapa  pihak.  Dalam  pendapat  lainnya,  konflik  merupakan  berkembangnya ketidaksepakatan,  yang  tidak  memenuhi  prasyarat  dasar  dan  biasanya  melatarbelakangi adanya  sifat-  sifat  konflik,  hingga  pihak  yang  berkonflik  secara  aktif  berusaha  untuk mencelakakan pihak – pihak lainnya.
Dalam perkembangan konflik yang ada di Republik Demokratik Kongo,     Pertengahan tahun  2015  hingga  awal  2017  adalah  rentang  waktu  yang  penting  terhadap  berbagai peristiwa yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Beberapa aspek yang menyebabkan konflik seperti ditundanya pemilihan umum Presiden dan legislatif, tingkat kekerasan yang semakin  meningkat  di  Provinsi  Kasai,  pemimpin  oposisi  yang  telah  lama  menentang pemerintah terbunuh dan berbagai kekerasan terjadi di wilayah Timur Kongo yang terus
berlanjut  . Tetapi Pemantik utama dari perang sipil yang mulai berkecamuk tahun itu adalah Presiden Petahana Joseph Kabila yang mempunyai waktu jabatan hingga 27 November 2016 tetap tidak mau turun dari singgasana kepresidenannya. Selanjutnya, sang incumbent tetap berada dalam kekuasaan konstitusionalnya walaupun masa resminya sudah habis pada 19 Desember  2016  .  Segala  konflik  yang  terjadi  pada  tahun  2016  itu  pada  kesimpulannya berakar  daripada  ketidakmauan  Presiden  Joseph  Kabila  untuk  turun  dari  jabatan kepresidenannya yang telah dijabat sebanyak 2 periode yang akhirnya memicu berbagai kekerasan dan perang saudara di negara itu sehingga PBB merasa perlu untuk menurunkan Pasukan Perdamaiannya disana.
Dalam melihat sebaran konflik yang begitu luas dan rumit ini, ditemukan fakta bahwa hingga  saat  ini  ada  lebih  dari  100  kelompok  bersenjata  di  Kongo  yang  menguasai  dan mengontrol berbagai daerah di bagian Timur Republik Demokratik Kongo . Dibalik latar belakang  konflik  perang  sipil  yang  utamanya  dipicu  oleh  penolakan  Presiden  Petahana Joseph Kabila yang tidak mau turun dari jabatannya, sebab – sebab lain seperti lemahnya pemerintahan,  pembangunan  infrastruktur  yang  tidak  jalan  serta  melambatnya pertumbuhan  ekonomi,  konflik-konflik  sebelumnya  yang  belum  terselesaikan  semakin memperkeruh dan menguatkan akar konflik yang terjadi di Kongo hingga berlarut-larut . Melihat  akar  permasalahan  dan  sebaran  konflik  yang  begitu  luas  di  Kongo  telah menyebabkan  4,5  Juta  penduduk  keluar  dari  negaranya,  serta  13,1  Juta  penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan, bertambah 5,6 Juta penduduk semenjak 2017.
Dalam  kejadian  konflik  yang  berkepanjangan  hingga  banyak  memakan  korban kemanusiaan yang ditambah dengan kerugian harta benda, MONUSCO (United Nations Organization Stabiliziation Mission In The Democratic Republic Of The Congo) diberikan mandat pertama kali oleh Dewan Keamanan PBB untuk diterjunkan menyelesaikan konflik dan mengawal perdamaian disana pada 1 Juli 2010.  Pelaksanaan mandate ini tertuang pada Resolusi 1925 pada 28 Mei  yang berisi perintah kepada MONUSCO untuk menggunakan seluruh  kapasitas  yang  ada  guna  melaksanakan  mandat  yang  didalamnya  mencakup perlindungan kepada warga sipil, personel bantuan kemanusiaan, serta aktivis pembela Hak Asasi  Manusia  dari  segala  ancaman  bersifat  fisik  dan  mendukung  pemerintah  Republik Demokratik  Kongo  dalam  melaksanakan  stabilisasi  serta  usaha-usaha  dalam mengkonsolidasikan perdamaian.
Dalam  melihat  pelaksanaan  tugasnya,  MONUSCO  (United  Nations  Organization Stabilization Mission In The Democratic Republic Of The Congo) mendapat mandate operasi untuk mengawal program DDR III  yang diluncurkan oleh pemerintah Republik Demokratik
Kongo pada tahun 2015 . Program DDR III  ini bisa berjalan dikarenakan kekalahan kelompok pemberontak yang bernama Mouvement du 23 Mars (M23) dimana mereka telah diserang oleh  gabungan  pasukan  dari  MONUSCO’s  New  Force  Intervention  Brigade  (FIB),  DRC Nation al  Army  dan  Forces  armées  de  la  République  Démocratique  du  Congo  (FARDC) sehingga akhirnya kekalahan kelompok bersenjata ini memicu beberapa kelompok lainnya untuk  ikut  menyerah  serta  melucuti  senjatanya  masing-masing  guna  dapat  bergabung kedalam program DDR III ini.
Adapun mandate yang tertuang di poin ke empat di dalam Resolusi 1925  dimana berisi  perintah  wewenang  kepada  UN  MONUSCO  untuk  melaksanakan  kegiatan  DDR berbunyi: “Stressing  the  primary  responsibility  of  the  Government  of  the  Democratic Republic of the Congo for ensuring security in its territory and protecting its civilians with respect for the rule of law, human rights and international humanitarian law, stressing the urgency  of  implementing  comprehensive  security  sector  reform  and  of  achieving  as appropriate  the  disarmament,  demobilization,  reintegration  (DDR)  of  Congolese  armed groups, and the disarmament, demobilization, repatriation, resettlement and reintegration (DDRRR) of foreign armed groups for the long-term stabilization of the Democratic Republic of  the  Congo,  considering  the  need  to  create  the  security  conditions  for  ensuring sustainable economic development, and stressing the importance of the contribution made by international partners in these fields ”.
Dalam  menyelesaikan  konflik  perang  saudara  yang  sudah  lama  berlangsung  di negaranya,  pemerintah  Kongo  membutuhkan  adanya  kerjasama  dengan  aktor – aktor lainnya seperti negara-negara tetangga yang berbatasan langsung secara teritori dengan negaranya  maupun  dengan  organisasi  internasional,  kegiatan  ini  menunjukkan  bahwa adanya  keterlibatan  internasional  mengingat  bahwa  sejarah  konflik  yang  ada  di  Kongo sendiri  merupakan  konflik  lanjutan  yang  telah  berlarut-larut  permasalahannya  dari  dulu hingga kini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kongo adalah dengan meminta bantuan kepada Perserikatan Bangsa – bangsa (PBB) yang melalui Dewan Keamanan PBB memberi mandate secara khusus kepada United Nation Organization Stabiliziation Mission In The Democratic Republic Of The Congo (UN MONUSCO).
Berdasarkan  data  yang  telah  terhimpun,  dapat  diketahui  bahwa  beragam  aksi kekerasan yang mewarnai konflik saudara yang ada di Kongo memulai eskalasi di tahun 2016  dan  mencapai  puncak  kulminasi  tertinggi  di  2017.  Beragam  konflik  mulai  dari kerusuhan sipil, kontak senjata antar kelompok bersenjata, penculikan/penghilangan paksa, korban kegiatan politik serta penjagaan keamanan insani dengan presentase tertinggi pada
kegiatan kontak tembak antar kelompok bersenjata yang memakan korban hingga lebih dari 900 orang pada tahun itu.
Melihat data yang telah dijabarkan dalam table, terdapat penurunan singnifikan pada 3 aksi konflik kekerasan yang mempunyai presentase jumlah kegiatan serta korban paling tinggi  dari  tahun  2017  ke  tahun  2018  yaitu  yang  paling  signifikan  penurunannya  adalah kegiatan  serta  korban  dari  konflik  bersenjata  antar  kelompok  bersenjata,  disusul  oleh penurunan korban dan kegiatan dari gejolak politik dan yang terakhir adalah kegiatan serta korban  dari  penjagaan  keamanan  insani.  Dengan  demkini  dapat  dikatakan  bahwa  UN MONUSCO memberikan upaya yang  baik  dan bisa dikatakan  berhasil  dalam membantu Pemerintah Republik Demokratik Kongo dalam menangani berbagai aksi kekerasan serta kerusuhan  yang  ada  di  negaranya  sehingga  dapat  menciptakan  situasi  pemeliharaan perdamaian yang stabil dan memberikan dampak yang nyata terhadap warga negara dari Kongo itu sendiri.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam sebab ini penulis ingin mengetahui bagaiman  peran  yang  dilaksanakan  oleh  UN  MONUSCO  sebagai  sebuah  organisasi internasional yang telah turut andil dalam menciptkan perdamaian secara khusus meredam serta menekan potensi, kegiatan serta korban akibat konflik yang terjadi di Kongo. Penulis menggunakan  UN  MONUSCO  sebagai  organisasi  internasional  dalam  menangani  kasus konflik  kekerasan  di  Kongo  karena  penulis  ingin  melihat  peran  serta  dampak  organisasi internasional  dalam  bidang  pemeliharaan  perdamaian  yang  dilaksanakan  dalam  bentuk tindakan perlindungan (protection) dan pencegahan (prevention). Dimana tindakan yang dilakukan oleh UN MONUSCO tersebut merupakan tindakan – tindakan yang telah sejalan dan sesuai dengan tujuan awal pembentukan UN MONUSCO itu sendiri.

## Tinjauan Pustaka (Level 1)
DDR atau Disarmament, Demobilization and Integration  adalah merupakan kerangka kerja untuk pemeliharaan keamanan dan membangun perdamaian yang berfokus kepada individu yang terlibat konflik, pemeliharaan perdamaian jangka panjang guna kepentingan keamanan dan pembangunan.  Pada tahun 2016 -2018 proses DDR telah dilaksanakan oleh UN Peacekeeping Operations dalam beberapa wilayah satuan tugas di benua Afrika seperti MINUSCA di Republik Afrika Tengah,  UNAMID di Darfur, MINUSMA  di Mali, UNMISS di Sudan dan tentu saja telah dilakukan oleh satuan tugas MONUSCO yang mendapat wilayah operasi  di  Republik  Kongo.    DDR  dientaskan  pertama  kali  pada  tahun  1989  melalui organisasi United Nations Observer Group in Central America (ONUCA). Setelah dientaskan pada tahun itu, United Nations sendiri telah mengimplementasikan dan mendukung DDR
dalam cakupan wilayah operasi meliputi lebih 20 negara di seluruh dunia yang terdampak konflik, baik melalui operasi peacekeeping  atau tidak.
DDR  dalam  pengertian  yang  disampaikan  oleh  UN  adalah  sebuah  program  yang melahirkan  kontribusi  serta  menjaga  stabilitas  keamanan  negara – negara  pasca  konflik sehingga  suatu  negara  dapat  membangun  kembali  negaranya  yang  terdampak  konflik. Tujuan  umum  dari  DDR  ialah  guna  mengatasi  serta  meredam  isu-isu  keamanan  yang muncul  pada  situasi  setelah  konflik  dimana  biasanya  para  kombatan  tidak  memiliki penghasilan, perasaan terasing dan tidak mempunyai tempat di masyarakat selama proses penyelesaian konflik menuju terciptanya perdamaian.
Berdasarkan  United  Nations,  ada  tiga  kemungkinan  yang  dapat  diupayakan  dalam jalannya penyelesaian konflik yaitu Disarmament, Demobilization dan Reintegration . DDR merupakan hal untama dari integrasi proses tercapainya perdamaian setelah konflik yang membentuk  secara  jelas  tujuan  dari  operasi  perdamaian  itu  sendiri.  Program  ini  juga merupakan langkah penting dari proses stabilisasi lingkungan masyarakat yang dampaknya adalah  pembangunan  jangka  panjang  terhadap  negara  yang  dirudung  konflik.  Dalam pelaksanaannya,  program  ini  harus  dimasukkan  dalam  proses  perdamaian  secara menyeluruh yang ada dalam kegiatan pemeilharaan perdamaian. Dalam langkahnya, DDR juga harus dilaksanakan secara runtut sehingga tujuan-tujuan yang ada di dalamnya dapat dicapai secara prima.
Program  DDR  sendiri  atau  yang  biasa  disebut  Disarmanent,  Demobilization  dan Reintegration adalah kerangka kerja yang telah dirancang oleh UN yang diimpelemnatsiikan oleh UN Peacekeeping melalui satuan-satuan tugas yang ada di bawahnya sesuai daerah konflik yang ada dalam upaya dari masa perang menuju kepada masa damai. Program DDR itu sendiri menitik beratkan kegiatan pada bidang keamanan serta memelihara stabilitas setelah konflik yang nantinya akan berujung pada perbaikan lingkungan masyarakat dan pembangunan negara. Dalam pelaksanaan dari DDR itu sendiri, yang biasanya melibatkan mantan kombatan perang membutuhlan berbagai macam proses yang beragam dimana melibatkan pihak -  pihak militer, ekonomi,politik, keamanan dan sosial. Tujuan utama yang harus  dicapai  dari  DDR  adalah  membuat  mantan  kombatan  perang  dapat  kembali melaksanakan kehidupan mereka yang bersifat sipil di lingkungan masayrakat yang ada.
Kegiatan dari DDR sendiri adalah sebuah proses yang memerlukan waktu yang cukup lama dan memerlukan berbagai actor yang mempunyai konflik guna saling bekerja sama dan membangun  dalam  partisipasi kegiatan DDR dalam melahirkan perdamaian. Dalam program DDR sendiri terdapat dua tujuan utama yaitu:
a. Jangka Pendek: Menciptakan keamanan dan stabilisasi pada konflik dengan kegiatan Disarmament  dan pembebasan kombatan perang melalui kegiatan Demobilization.
b. Jangka  Panjang:  Kegiatan  Reintegration  yang  meliputi  aspek  sosial  dan  ekonomi mantan  kombatan  perang,  yang  bertumpu  pada  tujuan  terhadap  kombatan  dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan mempunyai manfaat yang berarti. Dalam pelaksanaan seutuhnya di lapangan, DDR mempunyai kegiatan masing yang meliputi:
a. Disarmament:  kegiatan  pengumpulan,  pengontrolan,  pemusnahan,  penyimpana senjata,  bahan  peledak,  amunisi  dari  para  kombatan  perang  kepada  pihak  yang berwajib.
b. Demobilization: kegiatan penghapusan status kombatan dari kombatan yang berasal dari angkatan bersenjata ataupun kelompok pemberontak.
c. Reintegration:  kegiatan  serah  terima  mantan  kombatan  yang  dikembalikan  pada tempatnya yaitu masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif.  Penelitian deskriptif berarti penelitian  bertujuan  untuk menerangkan atau menggambarkan kondisi dasar  dari  peristiwa  yang  disebutkan    dan  penjelasan  tersebut  akan  dipaparkan  dalam bentuk  laporan  penelitian.  Dalam  hal  ini  penulis  bertujuan  untuk  mendeksripsikan  dan memahami peran dari UN MONUSCO dalam pemeliharaan perdamaian di Kongo dalam periode 2017 – 2019.

## Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian  ini penulis memilih untuk focus  terhadap  peran dari aktor  dalam penangana masalah yang dibahas. Dalam hal ini berarti penulis focus terhadap peran dari UN MONUSCO sebagai organisasi internasional yang membantu dalam proses pemeliaraan perdamaian secara khusus dalam lingkup negara Kongo pada tahun 2017 -2019.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data-data yang terkait dengan penelitian in, penulis melakukan kajian  pustka.  Penulis  mekaukan  pengumpulan  data  dari  berbagai  literature  yang berhubungan  dengan  kasus  penelitian.  Literature  tersebut  dapat  berupa  buku,  jurnal, termasuk juga website di internet dari berbagai sumber terpercaya. Melalui teknik tersebut
maka data yang dihasilkan adalah data sekunder karena berasal dari berbagai literature atau referensi dan merupakan data hasil olahan dari referensi tersebut.

## Teknik Analisa Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  dikumpulkan  berdasarkan  kajian pustaka.  Setelah  penuliss  mengumpulkan  data-data  sekunder  tersebut  maka  penulis melakukan analisa untuk mencoba mengkorelasikan antara konsep yang digunakan dengan mondisi  fenomena  yang  terjadi.  Melalui  analisa  tersebut  maka  akan  mendapatkan kesimpulan  apakah  konsep  yang  digunakan  mampu  menjelaskan  dan  menggambrkan persamalasahan yang digunakan dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pelaksanaan program Disarmament, Demobilization & Reintergration III yang dilaksanakan oleh United Nations   Organization Stabilization Mission In  The Democratic Republik Of The Congo (MONUSCO), penulis berpendapat bahwa pelaksanaan kegiatan DDR III  bisa dilaksanakan dengan cukup baik oleh satuan tugas ini, Monusco dirasa sudah cukup mampu dalam memetakan permasalahan yang ada di lapangan dimana biasanya didominasi  oleh  konflik  pertempuran  perebutan  wilayah,  kerusuhan  lokal  dan  gerakan- gerakan  separatis  yang  pergerakannya  cepat  dan  taktis  dikarenakan  mengenal  medan operasi dengan sangat baik. Harapan besar yang dibawa oleh para pemegang kuasa guna pelaksanaan program ini adalah terciptanya situasi yang damai di wilayah konflik dengan mengedepankan  unsur-unsur  non-violence  dalam  pendekatannya  terhadap  pihak-pihak yang berkonflik, program DDR III senndiri juga dilaksanakan guna sebagai pembaharuan daripada program DDR I & II  yang banyak dianggap gagal oleh berbagai pihak dalam hal penyelenggaraan program dengan aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya.
Penulis juga berpendapat bahwasannya pelaksanaan program DDR III oleh Monusco dirasa  sudah  cukup  baik  tetapi  tetap  ada  beberaapa  hambatan  yang  membuat  jumlah varian konflik serta jumlah korban jiwa akibat konflik diantara rentang waktu tahun 2016 hingga 2018 menjadi sangat fluktuatif  mengikuti perkembangan  dinamika konflik-konflik langsung yang ada di lapangannya. Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi sulitnya pelaksanaan program – program seperti ini di lapangan adalah seperti sulitnya akses jalan menuju darah utama rawan konflik, kurangnya jumlah personel kontingen yang bertugas di lapangan, terbatasnya akses teknologi informasi yang disebabkan oleh kurang meratanya pembangunan dan yang utama kurangnya pendanaan terhadap program – program yang
ada membuat pelaksanaan DDR III ini dirasa belum terlalu maksimal guna mencapai target tujuan operasi yang ada.

## SIMPULAN
Sebagai sebuah penelitian kualitatif tentunya keseluruhan penelitian ini tidak lepas dari bias dan subjektifitas penulis. Studi kasus dan rumusan masalah dalam penelitian ini mengarahkan pada kerangka konseptual yang digunakan, yaitu program DDR. Dengan demikian,  bagaimana  metodologi  penelitian  ini  yang  dijelaskan  dalam  Bab  III,  dapat ditentukan.  Tentunya  setiap  bentuk  model  atau  metodologi  penelitian  memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing. Salah satu kelemahan dalam penelitian ini  adalah  subjektifitas  yang  menjadi  kesatuan  dengan  analisa  dan  interpretasi  yang dilakukan.  Sehingga  untuk  merujuk  berbagai  sumber  dan  penggunaan  referensi  yang kredibel menjadi hal yang penting dalam bentuk penelitian kualitatif. Selain itu, dalam perihal  pengumpulan  data,  penelitian  ini  hampir  secara  keseluruhan  menggunakan metode  studi  literatur.  Objek  penelitian  yang  tidak  terjangkau  penulis  secara  spasial, mendorong penggunaan literatur termasuk 79 litratur ilmiah maupun media yang dapat memberikan  deskripsi  yang  terstruktur  dalam  penelitian  ini.  Media  yang  digunakan penulis sebagai sumber referensi dan rujukan mengenai studi kasus maupun akumulasi data  lainnya,  tentunya  juga  memiliki  muatan  subjektifitas  dan  bias  sebagai  sebuah literatur. Dalam konteks media dan informasi, framing menjadi hal yang mutlak dalam sebuah pemberitaan pada sebuah isu.
Untuk mencapai kesempurnaan dalam penelitian ini, evaluasi kinerja pelaksanaan program berdasarkan data – data yang telah dijabarkan menjadi rencana utama yang cukup penting. Tentunya dalam setiap permasalahan konflik yang ada di suatu negara acapkalu  banyak  factor  penyebab  kegagalan  yang  menghambat  proses  terciptanya perdamaian  di  daerah  konflik,  dengan  membeberkan  data – data  terkait  pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan dengan memetakan hambatan – hambatan yang ada di lapangan dirasa mampu dilakukan guna mencapai hasil yang lebih maksimal dalam program ini. Dan juga ketika pihak – pihak yang mempunyai keinginan yang sama untuk mengakhiri berbagai konflik yang ada dengan melaksanakan ketetntuan program yang sudah dijabarkan oleh pihak terkait maka tercapainya suatu kestabilan keamanan yang bebas dari konflik merupakan hasil akhir dari semua usaha yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Armed Actors. 2013. Armed Groups and the Role of Organizational Control. Small Arms Survey. No. 1
Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR). 2004. Principles of Intervention and Management in Peacekeeping Operations.
Ian Douglas. 2004. Disarmament, Demobilization, and Reintegration A Practical Field and Classroom Guide. Germany: Druckerei Hassmuller Graphische Betriebe GmbH & Co
Michael Nicholson. Rationality and the Analysis of International Conflict. Cambridge University Press.
Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. (Bandung, Refika Aditama).
UN Department of PKO. 2010. Second Generation Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR) Practices in Peace Operations.
UNDDR. 2014. Operational Guide to the Integrated Disarmament, Demobilization, and Reintegration Standards (IDDRS).