Membangun  Hubungan  Ideal  Mahkamah  Agung  Dan  Komisi  Yudisial  dengan Pendekatan Budaya: Sipakatau, Sipakalebbi, Dan Sipakainge’
Awaluddin a , Soleman Rory b , Andi Dewi Primayanti c , Belona Dadunru Salurante d a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, E-mail: awaluddinmanggasali41@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, E-mail: soleman.rory@yahoo.com c Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, E-mail: andidewi103@yahoo.com
d Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, E-mail: belonaintan@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 02-11-2021
Revised     : 17-05-2022 Accepted : 29-05-2022 Published  : 31-05-2022

## Keywords:
Inter-institutional Relations Judicial Commissions
Supreme Courts
The  existence  of  a  culture  of  mutual  trust  and  mutual  appreciation  of the main tasks and functions of each institution is the embodiment of the meaning of sipakalebbi because, in essence, the supervision carried out by  the  Judicial  Commission  cannot  be  interpreted  in  a  narrow  sense, that  the  Supreme  Court  immediately  takes  over  the  supervisory authority  that  has  been  attached  to  the  Supreme  Court.  Judicial Commission.  Supervision  from  administrative  aspects  related  to  the judicial  process  remains  with  the  Supreme  Court,  including  functional supervision  by  the  Honorary  Council  of  Supreme  Court  Justices.  The supervisory function of the Supreme Court is internal, while the Judicial Commission carries out external supervision to confirm the position of judges as the last bastion of upholding the rule of law in Indonesia. The Supreme  Court  is  very  interested  in  proper  and  effective  external supervision  by  the  Judicial  Commission.  If  the  supervision  carried  out by the Judicial Commission can be carried out properly and achieve its objectives,  monitoring  the  behavior  of  judges  by  the  Supreme  Court  is also  achieved.  Mutual  trust,  mutual  respect,  and  appreciation  for  the achievements  of  each  task  that  the  two  institutions  have  initiated  is  an important  task  in  the  future  that  needs  to  be  done  to  strengthen  each other  as  part  of  the  implementation  of  the  sipakalebbi  culture,  the principle of noble tasks in the context of building judges' behavior that is clean, authoritative, and independent can be carried out properly. .
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 02-11-2021
Direvisi      : 17-05-2022 Disetujui : 29-05-2022 Diterbitkan : 31-05-2022

## Kata Kunci:
Hubungan Antar Lembaga
Komisi Yudisial Mmahkamah Agung
Adanya budaya saling percaya dan saling menghargai tugas pokok dan fungsi  masing-masing  lembaga  merupakan  perwujudan  dari  makna sipakalebbi  karena  pada  hakikatnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Komisi  Yudisial  tidak  dapat  diartikan  dalam  arti  sempit,  yaitu Mahkamah  Agung  segera  mengambil  alih  kewenangan  pengawasan yang  telah  melekat  pada  Mahkamah  Agung.  Komisi  Yudisial. Pengawasan  dari  aspek  administrasi  terkait  proses  peradilan  tetap berada  di  Mahkamah  Agung,  termasuk  pengawasan  fungsional  oleh Majelis  Kehormatan  Hakim  Agung.  Fungsi  pengawasan  Mahkamah Agung  bersifat  internal,  sedangkan  Komisi  Yudisial  melakukan pengawasan  eksternal  untuk  mengukuhkan  kedudukan  hakim  sebagai benteng  terakhir  tegaknya  supremasi  hukum  di  Indonesia.  Mahkamah Agung sangat berkepentingan dengan pengawasan eksternal yang tepat
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
dan  efektif  oleh  Komisi  Yudisial.  Apabila  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Komisi  Yudisial  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  mencapai tujuannya,  maka pengawasan  terhadap perilaku  hakim oleh Mahkamah Agung  juga  tercapai.  Saling  percaya,  saling  menghormati,  dan menghargai  capaian  setiap  tugas  yang  telah  digagas  kedua  lembaga merupakan  tugas  penting  ke  depan  yang  perlu  dilakukan  untuk  saling menguatkan  sebagai  bagian  dari  implementasi  budaya  sipakalebbi, prinsip  luhur.  tugas  dalam  rangka  membangun  perilaku  hakim  yang bersih, berwibawa, dan mandiri dapat dilaksanakan dengan baik.

## PENDAHULUAN
Dalam  konteks  pentingnya  konstitusi  sebagai  pemberi  batas  kekuasaan  tersebut, dalam  kepustakaan      fungsi  konstitusi  dibagi    menjadi  tiga  komponen,  yaitu:  a.)  Membagi kekuasaan dalam negara, b). Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara, c).  Deskripsi  masalah  hak  asasi  manusia.  Prinsip-prinsip  negara  hukum  senantiasa berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat.  Terdapat  dua  issue  utama  yang senantiasa  menjadi  inspirasi  perkembangan  prinsip-prinsip  negara  hukum  di  dunia  ini  yaitu, pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia.
Gagasan    bahwa  kekuasaan  pemerintah  perlu  dibatasi  pernah  dirumuskan  oleh  ahli sejarah  Inggris  yang  bernama Lord  Acton ,  dengan  memberikan  pernyataan  bahwa pemerintahan  selalu  diselenggarakan  oleh  manusia  ,dan  bahwa  pada  manusia  itu  terdapat banyak kelemahan dan ini bisa berlaku pada siapapun tanpa kecuali . Dalilnya yang kemudian menjadi  terkenal  dalam  sebuah  slogan  yang  berbunyi  ; power  tends  corrupt,  but  absolute power  corrupts  absolutely (manusia  yang  mempunyai  kekuasaan  cenderung  untuk menyalahgunakan  kekuasaan  itu,  tetapi  menusia  yang  mempunyai  kekuasaan  tak  terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula). 1
Amandemen ketiga undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)  menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  yang  diderivasi  dari  Pasal  24  UUD  NRI  Tahun  1945 menyatakan  bahwa,  “Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), 8.
dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  ,demi  terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.
Eksistensi Komisi Yudisial sejak tahun 1997 yang berhembus kencang melalui krisi ekonomi,dan  puncaknya  adalah  mundurnya  Presiden  Soeharto  pada  Mei  1998.  Semenjak itulah satu demi satu tatanan kelembagaan negara mulai muncul seiring kuatnya harapan dan tuntutan  masyarakat  meminta  terwujudnya  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Komisi Yudisial terlahir sebagai konsekuensi adanya penyatuan atap ( one roof justice system ) ditubuh Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung  sabagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman,karena tidak  hanya  membawahi  4  (empat)  lingkungan  peradilan  tetapi  juga  manajemen  di  bidang administrasi,  personil,  dan  finansial  serta  sarana  dan  prasarana.  Kebijakan  “ one  roof ” memberikan tanggungjawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung,karena dituntut untuk bisa menunjukan  kemampuan  dalam  mewujudkan  organisasi  yang  profesional,  efektif,  efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan apa yang telah dimanahkan dalam Undang-Undang Nomor  35  Tahun  1999  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  no.14  Tahun  1970  tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  telah  direvisi  menjadi  Undang- Undang No.4 Tahun 2004, serta seperti apa  yang termaktub pada hasil revisi terakhir dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman.
Konsekuensi  dari  adanya  penyatuan  atap  di  Mahkamah  Agung  akan  memberikan kewenangan yang begitu besar bagi MA. Sehingga timbul adanya kekhawatiran akan adanya monopoli  kekuasan  kehakiman  oleh  MA.  Oleh  karena  itu,  sebagai  wujud  dari  pnerapan prinsip  negara  hukum  yang  mensyaratkan  adanya  pembatasan  kekuasan,  maka  dibentuklah lembaga  Dewan  kehormatan  Hakim  (DKH),  yang  berwenang  mengawasi  perilaku hakim,memberikan  rekomendasi  rekruitmen  hakim,  promosi  dan  mutasi  hakim  serta menyusun  kode  etik  bagi  hakim.  Lembaga  DKH  inilah  dinilai  sebagai  cikal  bakal  lahirnya Komisi Yudisial. 2
Tulisan  sederhana  ini  akan  mencoba  memotret  proses  perjalanan  kedua  lembaga negara yakni, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam sistem ketetanegaraan Republik Indonesia,  tanpa  harus  memperentangkan  akan  posisi  dan  kedudukan  lembaga  tersebut,
2 Wahyu  Wiriadinata, “ Komisi  Yudisial  Dan  Pengawasan  Hakim  Di  Indonesia” ,  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan 4,  No. 4 (2014) : 559- 574, http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.35.
apakah  lembaga  negara  utama  (main  organ)  atau  lembaga  negara  bantu  ( auxiliary  organ ), siapa yang paling berwenang dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.akan tetapi tulisan ini akan mencoba memotret pasang surut hubungan kedua lembaga tersebut,kemudian bagaimana membangun sinergitas dalam mewujudkan wibawa peradilan yang ideal yang diharapkan oleh masyarakat.  Membangun  hubungan  komunikasi  dua  arah  yang  baik,  saling  menghormati, saling  percaya,  tidak  saling  mempermalukan  dengan  mencari-cari  kesalahan,  yang  pada akhirnya  masing-masing  saling  mengerti  akan  tugas  dan  fungsinya  untuk  saling  menopang dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  perilaku hakim. 3
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun1945 tidak memberikan demarkasi atau batasan-batasan  yang jelas dan  tegas  mengenai  bagamana  sebenarnya  hubungan  yang  terjalin  antara  Mahkamah  Agung (MA)  dengan  Komisi  Yudisial  (KY).  Hubungan  antara  kedua  lembaga  tersebut  tersirat  dari ketentuan  Pasal  24B  ayat  (1)  yang  berbunyi,  Komisi  Yudisial  bersifat  mandiri  yang berwenang  mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan  mempunyai  wewenang  lain  dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan , keluhuran martabat , serta perilaku hakim.
Berkaitan  dengan  tugas  pengawasan  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan kehormatan,keluhuran  martabat  ,  serta  perilaku  hakim,  maka  hakim  dituntut  untuk menjunjung  tinggi  kehormatan  ,keluhuran  martabat,  serta  perilaku  dalam  melaksanakan wewenang  dan  tugasnya  sebagai  penyelenggara  kekusaan  kehakiman.  Selain  tidak  menodai kehormatan dah keluhuran martabatnya, seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti  luhur.  Perilaku  dapat  diartikan  sebagai  tanggapan  atau  reaksi  individu  terhadap rangsangan  atau  pengaruh  dilingkungan  dimana  dia  berada.  Perilaku  hakim  dapat menimbulkan  kepercayaan,  tetapi  juga  menyebabkan  ketidakpercayaan  masyarakat  kepada putusan  pengadilan. 4
Ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  putusan  pengadilan  sebagian  disebabkan  oleh kenyataan bahwa putusan hakim sering dianggap tidak adil, kontroversial, bahkan tidak dapat dieksekusi  secara  hukum.Keadaan  ini    menuntut  hakim  harus  sungguh-sungguh  memiliki integritas  dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil dan  profesional dalam rangka membangun
3 Muntaha, “Problematika Lembaga Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia” , Jurnal   Hukum Dan Pembangunan 49, No. 3 (2019) : 547- 558, http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2187.
4 Kusnu  Goesniadhie  S,  “Prinsip  Pengawasan  Independensi  Hakim”, Jurnal  Hukum  Ius    Quia  Iustum 14  No.3 (Juli 2007) : 436-447.
dan  menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat.  Tugas  pengawasan  dalam  rangka  menjaga  dan menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat  dan  perilaku  hakim,  merupakan  wewenang Komisi Yudisial yang konstitusional yang bersifat mandiri.
Demikian  halnya  terdapatnya  wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan menegakkan  kehormatan  ,  keluhuran  martabat  serta  perilaku  hakim  dalam  prakteknya  telah dipahami  bahwa  eksistensi  KY  dalam  sistem  ketatanegaraan  meupakan  lembaga  yang bertugas  mengawasi  perilaku  hakim,  karena  jika  perilaku  hakim  dapat  diawasi,  dampak positif  yang    diinginkan  agar  hakim  berperilaku  yang  mencerminkan  keluhuran  dan martabatnya sebagai pengadil. 5
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  permasalahnya,  pertama,  sejauh  mana hubungan  Komisi  Yudisial  dengan  Mahkamah  Agung  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  RI. Kedua ,  apakah  terjadi  tumpang  tindih  antara  Komisi  Yudisial  dan  Mahkamah  Agung  dalam hal  pengawasan  hakim.  Dan ketiga ,  apakah  terjadi  perbedaan  kewenangan  antara  Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam hal pengawasan Hakim.

## KEDUDUKAN  KOMISI  YUDISIAL  DAN  MAHKAMAH  AGUNG  DALAM  SISTEM KETATANEGARAAN RI
Sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  mengawasi  perilaku  hakim,  maka sesuatu  yang  lumrah  jika  sementara  orang  berpendapat  bahwa  KY  mempunyai    kedudkan yang    lebih  tinggi  dan  atau  utama  dari  lembaga  yang  diawasi,  dalam  hal  ini  para  hakim sebagai  representasi MA sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Dengan melihat bahwa  kedudukan    KY    secara    struktural    adalah  sederajat  dengan  MA  dan  MK..Apalagi berada dalam satu Bab pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni pada Bab IX tentang Kekuasaan  Kehakiman    dimana  MA  diatur  dalam  Pasal  24A,  KY  Diatur  dalam  Pasal  24B, dan pengaturan mengenai MK dalam Pasal 24C. Perbedaan penafsiran ini bukan hanya terjadi dikalangan  masyarakat,  tetapi  juga  terjadi  dikalangan  ahli  hukum  itu  sendiri.  Pendapat- pendapat itu secara singkat penulis akan mengurainya satu demisatu.
1. Moh. Mahfud, MD.
“dari perspektif teori tertentu misalnya, bisa benar ketika MK mengatakan bahwa KY adalah auxiliary agent, karena ia bukan sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan
5 Restu  Permadi, " Tinjauan  Hukum  Kemandirian  Dan  Independensi  Mahkamah  Agung  Didalam  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia ,"  Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 2, no.  3 (Agustus  2020)  :  339-  415, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.399-415.
kehakiman  tetapi  memilki  tugas  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  dan karenanya  KY  tidak  bisa  djadikan  bandul  checks  and  balances  dengan  MK  maupun MA.Tetapi  dari  segi  lain  bisa  ditegaskan  bahwa  tak  ada  satupun  ketentuan  dalam UUD  kita  maupun  dalam  sejarah  pembahasan  ketika  membentuk  KY  bahwa disebutkan  KY  adalah  lembaga  penunjang.  Itu  hanya  pendapat  MK  berdasar  teori yang dipilihnya sendiri untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan vonis. Menurut UUD dan berdasarkan latar belakang pembahasannya di  PAH  I MPR tak pernah ada gagasan KY dijadikan sebagai lembaga penunjang. Dengan demikian jika dilihat dari perspektif  lain  maka  KY  bukanlah  lembaga  penunjang  lembaga  lain.  Ia  merupakan lembaga negara  yang otonom sebagai lembaga pengawas eksternal. Sebagai lembaga pengawas  eksternal    KY  bukan  penunjang  tetapi  bidang  tugasnya  memang  berkaitan dengan kekuasaan lembaga negara yang lain yakni kekuasaan kehakiman. 6
2. Bismar Nasution
Menurut Prof. Bismar, ada dua sistem hukum  yang populer  yang dianut oleh negara- negara  yang  ada  di  dunia  ini,  yakni  sistem common  law dan civil  law .  Sedangkan sistem  hukum  yang  dianut  oleh  Indonesia  adalah  sistem civil  law .  kalau  pada  sistem civil law , hakim itu adalah bagian dari pemerintah,seperti dahulu ketika ada di bawah Departemen  Kehakiman.Pada  sistem  commont  law  ,  hakim  itu  adalah  independent, namun  disana  ada  juri.  Terkait  dengan  kewenangan  KY  dalam  bidang  pengawasan, memang  lembaga  ini  harus  memiliki  kewenangan  yang  kuat  dalam  pengawasan.Dan apabila  tidak  memiliki  kewenangan  yang  kuat  dalam  mengawasi  hakim  dan  hakim juga  seolah-olah  tidak  mau  dikontrololeh  KY  ,  maka  kita  harus  kembali  pada  sistem yang lama, yakni hakim kembali dibawah kontrol pemerintah. 7
KEWENANGAN  KOMISI  YUDISIAL  DAN  MAHKAMAH  AGUNG  DENGAN PENDEKATAN  BUDAYA SIPAKATAU , SIPAKALEBBI , DAN SIPAKAINGE’
Hubungan antara MA dan KY secara normatif atau substansi hukumnya sudah sangat memberikan  batasan  dan  garis  tegas.  Namun,  tidak  demikian  halnya  dengan  struktur  dan kultur  kepemimpinan  yang  ada  dikedua  lembaga  tersebut  yang  harus  membuang  jauh-jauh
6 Muzayyin Mahbub dan Saiful Rachman, Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan , (Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia,  2007).
7 Komisi  Yudisial  RI, Buletin  Komisi  Yudisial,  Volume  II  No.  II-  Agustus  2007 (Jakarta  : Komisi  Yudisial  RI, 2007), 56
perasaan dan egoisme bahwa salah satu  merasa lebih superior dari  yang lain.  Adapun solusi atau  langkah  yang  perlu  dilakukan  untuk  membangun  hubungan  yang  ideal  antara  Komisi Yudisial  dan  Mahkamah  Agung    menurut  hemat  penulis  adalah  dengan  pendekatan  budaya yang  digali  dari  kearifan  lokal  masyarakat  Sulawesi  Selatan,  yakni Sipakatau , Sipakainge , dan Sipakalebbi.
Nilai-nilai sipakatau menunjukkan bahwa budaya bugis salah satu suku yang ada di  sulawesi  Selatan  memposisikan  manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  mulia  dan oleh  karenanya  harus  dihargai  dan  diperlakukan  secara  baik.  Semangat  ini  mendorong tumbuhnya skap dan tindakan yang tentunya harus diimplementasikan dan diinternalisasikan dalam  menjalin  pola  hubungan  sosial  dalam  bermasyarakat  sehingga  tercipta  suasana  yang harmonis  yang  ditandai  oleh  adanya  hubungan  intersubyektifitas  dan  saling  menghargai sebagai  sesama  manusia.  Penghargaan  terhadap  sesama  manusia    menjadi  landasan  utama dalam  membangun  hubungan  yang  harmonis  antar  sesama  manusia  serta  rasa  saling menghormati terhadap keberadaan dan jati diri bagi setiapanggota kelompk masyarakat.
Sipakatau  atau  saling  menghormati  ketika  kita  bawah  kerana  membangun hubungan antara MA dan KY yang ideal  adalah bagaimana mengupayakan adanya kesediaan dan itikad yang baik bagi kedua lembaga untuk menunggalkan sikap egoime atau panatisme kelembagaan,  dan  sikap  menganggapdiri  paling  berwenangdari  yang  lain.Hal  ini  dilakukan dalam  upaya  mewujudkan  tujuan  bersama,  untuk  menjadi  lembaga  pengawas  peradilan, sesuai  dengan  cita-cita  reformasi  menjadikan  peradilan  yang  bersih  dan  bermartabat  yang terhindar dari praktek-praktek judicial corruption .
Adapun  mengenai  pendekatan  nilai  atau  budaya    sipakalebbi  dimaknai  adanya apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok, karena nilai ini menganggap    bahwa  sejatinya  manusia  senang  dipuji  disini  diartikan  dalam  makna  yang sesungguhnya    tidak  melebih-lebihkan  dan  menyampaikan  apa  adanya,  sehingga  ketikaitu terlaksana maka seseorang individu akan merasa istimewa dengan semua kelebihan-kelebihan yang  yang  dimiliki,  sehingga  timbulkepercayaan  diri  dalam  menjalani  kehidupan.  Saling memuji  akan  menciptakan  suasana  yang  menyenangkan  bagi  siapapun  yang  beradadalam kondisi  tesebut.  Penerapan  budaya  sipakalebbi  dalam    bekerja  dapat  menciptakan  hubungan yang  harmonis  antara  MA  dan  KY  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dalam  upaya mewujudkan wibawa peradilan.
Adanya budaya saling percaya dan saling mengapresiasi tupoksi masing-masing lembaga  adalah  perwujudan  makna  sipakalebbi,  karena  pada  hakekatnya  pengawasan  yang dilakukan oleh KY tidak bisa diartikan secara sempit, bahwa kewenangan pengawasan  yang selama  inimelekat  pada  MA,  serta  merta  diambil  alih  oleh  KY.  Padahal,  pengawasan  dari aspek  administratif  yang  betkaitan  dengan  proses  peradilan  tetap  ada  pada  MA,  termasuk pengawasan  fungsionaloleh  Dewan  Kehormatan  Hakim  Agung.  Fungsi  pengawasan  MA bersifat  internal,  sedangkan  KY  melakukan  pengawasn  eksternal  untuk  meneguhkan  posisi hakim sebagai benteng terakhir penegakan supremasi hukum di Indonesia. Mahkamah Agung sangat  berkepentingan  terhadap  pengawasan  eksternal  tepat  dan  efektif  oleh  Komisi Yudisial.Apabila  pengawasan  yang  yang  dilaksanakan  oleh  KY  dapat  dilaksanakan  dengan baik  dan  mencapai  tujuannya,  maka  tujuan  pengawasan  perilaku  hakim  oleh  MA  juga tercapai.  Saling  mempercayai,  saling  menghargai  dan  saling  mengapresiasi  atas  capaian masing-masing tugas yang telah diinisiasi oleh kedua lembaga, adalah tugas penting kedepan yang  perlu  dilakukan  untuk  saling  menguatkan  sebagai  bagian  implementasidari  budaya sipakalebbi, agas  tugas-tugas  mulia dalam rangka terbangunnya perilaku hakim  yang bersih, berwibawah , dan merdeka dapat terlaksana dengan baik. 8
Adapun  pendekatan  yang  selanjutnya  yang  perlu  dilakukan  agar  hubungan antara  MA  dan  KY  dapat  berjalan  dengan  ideal  adalah  dengan  cara  pendekatan  nilai  atau budaya Sipakainge’. Nilai Sipakainge’ merupakan nilai  yang memberikan penegasan bahwa pada hakekatnya manusia adalah makhluk fana yang jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan  yang disengaja maupun tidak disengaja. Sipakainge’  yang  dimaknai sebagai saling  mengingatkan  merupakan  salah  satu  upaya  pencegahan  agar  manusia  terhindar  dari perbuatan yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan.
Implementasi  nilai  sipakainge’  tidak  bisadiartikan  bahwa  setiap  orang  dengan mudahnya  mengumbar  aib  seseorang,  namun  lebih  berarti  kepada  saling  menasehati  untuk memperbaiki  ketika  ada  kelakuan  atau  kekhilafan  yang  terjadi  dilingkunagan  sekitarkita, ketika  hal  ini  dikaitkan  dengan  bagaimana  mmbangun  hubungan  antara  KY  dan  MA  yang ideal  ,  KY  sebgai  lembagayang  bertugas  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran martabat,  serta  perilaku  hakim,  sedapat  mungkin  tetap  mengedepankan asas  praduga  tak bersalah dalam melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang terindikasi melanggar KEPPH,
8 Arhjayanti  Rahim ,  “ Internalisasi  Nilai Sipakatau,  Sipakalebbi ,  dan Sipakainge’ Dalam  Upaya  Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Al-Himayah 3, Nomor I, (Maret, 2019), https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/881.
demikian  halnya  KY  diharapkan  dapat  lebih  meningkatkan  perannya  dalam  upaya meminimalisasi jumlah hakim yang melakukan pelanggaran melaluiupaya preventif , berupa peningkatan kapasitas hakim baik melalui sosialisasi, pelatihan yang dilakukan baik di dalam maupun  diluar  negeri.  Upaya  ini  bisa  dilakukan  secara  bersama-samaantara  KY  dan  MA. Begitu  pula    sangat  diharapkan  peran  MA  dalam  meningkatkan    pengawasanya  terutama dengan  cara  lebih  membuka  diri  dalam  merespon  kritik,  harapan  dan  saran  dari  berbagai pihak, pada prinsipnya penanaman nilai sipakainge’ diantara kedua lembaga diharapkan akan mampu  meredakan  konflik  yang  kontraproduktif  terhadap  kewajiban  dalam  mewujudkan peradilan yang bebas yang merupakan prasyarat bagi tegaknya rule of law . 9
Peralihan  kepemimpinan  KY  dari  Busyro  Muqoddas  ke  Erman  Suparman  ternyata tidak  menjadikan  hubungan  KY  dengan  MA  semakin  membaik,  seperti  banyak  diberitakan bahwa  KY  telah  menuntaskan  proses  eksaminasi  persidangan  perkara  Antasari  di  tingkat pengadilan  pertama  atas  permintaan  kuasa  hukum  Antasari,  bahwa  ada  dugaan  pelanggaran kode  etik  yang  dilakukan  oleh  tigahakim  PN  Jakarta  Selatan  yang  menyidangkan  perkara mantan  ketua  KPK  tersebut.  Ketiga  hakim  itu  yakni  ketua  majelis  Herry  Swantoro,  Ibnu Prasetyo  dan  Nugroho  Setiadji.  Dalam  rekomendasinya  KY  meminta  MA  untuk memberhentikan  sementara  atau  hakim  non  palu  selama  6  bulan  terhadap  hakim  yang menyidangkan  kasus  tersebut.,  dan  dibentuknya  Majelis  Kehormatan  Hakim  ,  Namun rekomendasi  yang  disampaikan    oleh  KY  tersebut  dengan  tegas  ditolak  oleh  MA.  Bahkan ketua  MA  Harifin  Tumpa  seperti  dikutip  dalam  kantor  berita  Antara  12  agustus  2011 mengungkapkan  pihaknya  pasti  menolak  rekomendasi  KY  jika  hal  itu memang  menyangkut putusan  hakim.Karena  pada  diri  hakim  itu  melekat  yang  namanya  judicial  imunity  yang berlaku secara universal, yang diputuskan oleh hakim adalah keyakinan hakim, kecuali kalau dalam memutuskan itu malakukan hal-hal yang dilarang, seperti misalnya menerima suap dan mendapat pengaruh-pengaruh lain. 10
MA  berkeyakinan  wilayah  teknis  yudisial  adalah  wilayah  hakim  yang  tidak  boleh diganggu  gugat  oleh  siapapun.  Sebenarnya  masih  ada  beberapa  kasus  yang  bisa  dianggap sebagai keretakan hubungan antara MA dengan KY ,diantaranya kasus Hakim Agung Timur Manurung, kasus Sarpin Rizaldi, dan kasus terakhir yang menimpa komisioner KY yang juga
9 Ridarson  Galingging,  “Peran  Komisi  Yudisial  Dalam  Membangun  Peradilan  Yang  Bersih  Dan  Berwibawa” , Adil Jurnal Hukum 7 , No1 (2016) : 1-17, https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.329.
10 Titik  Triwulan  Tutik, Eksistensi,  Kedudukan  Dan  Wewenang  Komisi  Yudisial  sebagai  Lembaga  Negara Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945( Jakarta : Prestasi  Pustaka, 2007), 197-207.
sebagai juru bicara KY Farid Wajdi dalam kasus pencemaran nama baikyang dilaporkan oleh ketua  pengadilan  tinggi  Medan  Cicut  Sutiarso  dan  ketua  umum  Persatuan  Tenis  Warga Peradilan Syamsul Maarif ke kepolisian. 11
Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan  bahwa  “Komisi    Yudisial  dapat  menganalisis  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”’ Selain daripada itu ,UU Kekuasaan Kehakiman ini , juga memberikan wewenang dan tugas  kepada  KY  untuk  mengawasi  perilaku  hakim  berdasarkan  Kode  Etik  dan  Pedoman Perilaku  Hakim  (KEPPH)  yang  ditetapkan  bersama  oleh  MA  dan  KY.  Kode  Etik  dan Pedoman Perlaku Hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009  dan  02/SKB/P.KY/IV/2009.  pedoman  tetsebut  mengatur  10 (sepuluh) butir aturan perilaku sebagai berikut: (1).berperilaku adil, (2). Berperilaku jujur, (3). Berperilaku  arif  dan  bijaksana,(4).  Bersikap  mandiri,  (5).  Berintegritas  tinggi,  (6). Bertanggung  jawab,  (7).  Menjujung  tinggi  harga  diri,  (8).  Berdisiplin  tinggi,  (9).berperilaku rendah  hati,  (10).  Bersikap  profesional.  Adanya  surat  keputusan  bersama  ini  sebenarnya menandakan  telah  terciptanya  hubungan  yang  baik  antara  KY  dan  MA,  sekalipun  dalam proses  pembuatan  SKB  ini  masih  terjadinya  perbedaan  pandangan  mengenai  teknis  judisial. Masih  terdapat  area  abu-abu  antara  pelanggaran  etik  murni  dengan  teknis  yudisial.  Namun, pada  tahun  2012  pada  masa  penyusunan  Peraturan  Bersama,  hubungan  antara  KY  dan  Ma semakin membaik dan harmonis dikarenakan adanya jalinan komunikasi yang terarah diantara kedua lembaga tersebut.
Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan  hakim  sehingga  tidak  keluar  dari  jalur  yang  ditentukan  “off  side”,  sebenarnya telah  mengeluarkan  Peraturan  Komisi  Yudisial  No.3  Tahun  2011  Tentang  Pengawasan Hakim, dimana dalam Pasal 2 disebutkan dengan tegas bahwa:
1. pengawasan  hakim  tidak  boleh  mengurangi  kebebasan  hakim  dalam  memeriksa  dan memutus perkara.
2. dalam melaksanakan pengawasan hakim, Komisi Yudisial wajib:
a. menjaga  kemandiriannya serta mentaati norma dan peraturan perundang-undangan.
11 Juanda,  &  Ogiandhafiz  Juanda,  “Membangun  Hubungan  Komisi  Yudisial  dengan  Mahkamah  Agung  yang Ideal”, Jurnal Hukum Sasana7 ,  No. 2 (2021) : 345–356,  https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.870.
b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota Komisi Yudisial. 12

## HUBUNGAN KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG
Dalam  upaya  menciptakan  harmonisasi  diantara  kedua  lembaga  yakni  Ky  dan  MA dalam  upaya  menjaga  marwah  peradilan  agar  tercipra  rasa  keadilan  di  masyarakat.,  perlu kiranya  kita  mengapresiasi  apa  yang  dilakukan  oleh  DPR  dan  Pemerintah  .  Bahwa  dalam menastikan  penyelenggaran  kekuasaan  kehakiman  yang  jujur,  bersih,  transparan,  dan profesional.  Komisi  Yudisial  memerlukan  penguatan  kewenangan.  Karena  itulah,  beberapa kewenangan  yang  sebelumnya  tidak  terdapat  dalam    Undang-Undang  No  22  Tahun  2004, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang baru ada beberapa penguatan  kewenangan    yang  semakin  mempertegas  bagaimana  sebenarnya  wewenang  KY dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  perilaku hakim.  Demikian  halnya,  hubungan  kelembagaan  antara  KY  dan  MA  menurut  pendapat penulis akan semakin jelas dan teraarah dalam membangun kerjasama  yang harmonis dalam menjalankan  tugasmulia  melakukan  pengawasan  terhadap  hakim.  Pendapat  ini  tentu menimbulkan  banyak  pertanyaan,  bukankah  dengan  semakin  kuatnya  kewenangan  KY  akan semakin  memperlemah  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  MA,  demikian  halnya  dalam halpengawasan,  lahirnya  UU  KY  yang  baru  ini  bukannkah  akan  semakin  membuat  ruang gerak  dari  para  hakim  terbatas  dan  dibatasi  ruang  geraknya.  Petanyaan-pertanyaan  itu memang  sangat  wajar  adanya,  bukankah  sudah  menjadi  fitrah  bagi  manusia  merasa  tidak senang jika diawasi.Kemudian, terkait dengan fungsi pengawasan yang dilaksnakan oleh KY, halini  tidak  bisa  dilepaskan  dari  sejarah  kelahiran  dari  KY,  diakibatkan  oleh  adanya ketidakpuasan  beberapa  kalangan,  terutama  dari  Mahkamah  Agung  itu  sendiri  dalam rekruitmen calon Hakim Agung serta pengawasan yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya,  fakta  sejarah  ini  bisa  kita  lihat  dalam  Naskah  Akademik  (NA)  yang  dikeluarkan oleh  Mahkamah  Agung  Tahun  2003.  Disamping  itu  adanya  prinsip  hukum  alam  ( natural justice )  yang  menjadi  prinsip  yangmendasari  adanya  lembaga  negara  independen  yang
12 Muhammad  Fauzan,  “Pasang  Surut  Hubungan  Antara  Mahkamah  Agung  Dengan  Komisi  Yudisial  dalam Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia”, Jurnal  Dinamika  Hukum.1, No.1  (  Januari  2012)  :  121  –  134, http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.110.
menyebutkan Nemo  judex  in  parte  sua, yang  berarti  tidak  ada  satuorang  pun  yang  berhak mengadili dirinya sendiri. 13
Adapun  beberapa  penguatan  terhadap  kewenangan  Komisi  Yudisial  terkait  dengan pengawasan  perilaku  hakim  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2011  adalah  sebagai berikut:

## 1. Pengawasan Etika dan Perilaku Hakim
Dalam  pasal  20  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun    2011  secara  akumulatif disebutkan  bahwa  tugas  Komisi  Yudisial  dlam  rangka  menjaga  dan  menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, adalah sebagai berikut:
a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadapperilaku hakim.
b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
c. Melakukan verifikasi ,klarifikasi , dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
d. Memutus  benar  tidaknya  laporan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
e. Mengambil  langkah  hukum  dan/atau  langkah  lain  terhadaporang perseorangan,  kelompok  orang  atau  badan  hukum  yang  merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 14

## 2. Penyadapan
Kewenangan  penyadapan  ini  dalam  undang-undang  Komisi  Yudisial  hasil  revisi dimaksudkan untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan yang bersifat  represif  sebagaimana  apa  yang  termaktub  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  hurup  (d) sampai huruf (e), dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang KY ini disebutkan , bahwa dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan  ,  keluhuran  martabat,  serta perilaku  hakim  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hurup  a  disebutkan  bahwa Komisi  Yudisial    dapat    meminta  bantuan  aparat  penegak  hukum  untuk  melakukan penyadapan  dan  merekam  pembicaraan  dalam  hal  adanya  dugaan  pelanggaran  kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
13 Idul Rishan, Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan , (Yogyakarta: Genta, 2013),17.
14 Kevin  Angkouw,  “Fungsi  Mahkamah  Agung  Sebagai  Pengawas  Internal  Tugas  Hakim  Dalam  Proses Peradilan” ,Jurnal Lex Adminstratum 2, I No 2 (April 2014) : 131-140, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4746.
3. Rekomendasi Sanksi
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ,khususnya dalam memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Pelaksanaan sanksi  yang sering menjadi  kontroversi diakibatkan oleh  seringnya  rekomendasi    oleh  KY  diabaikan  atau  tidak  dilaksanakan  oleh    MA  , sekarang  ini  dalam  Undang-Undang  No.18  Tahun  2011  ditegaskan  bahwa,  jika putusan Komisi Yudisial di diamkan  saja dalam kurung waktu 60 hari , hal itu secara otomatis  berlaku  dan  wajib  dilaksanakan  oleh  MA.  Apabila  Mahkamah  Agung  dan Komisi Yudisial belum mencapai kata sepakat maka usulan Komsi Yudisial sepanjang lebih  dari  jangka  waktu  60  hari  dan  memenuhi  ketentuan  pelanggaran  dalam  ranah etika  dan  perilaku  hakim  maka  rekomendasi  tersebut  dapat  berlaku  secara  otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya ketentuan ini , tentu saja membuat Mahkamah Agung tidak dapat lagi menolak secara sepihak rekomendasi dari  Komisi  Yudisial  ,  dampak  dari  adanya  ketentuan  ini  sedikit  tidaknya  bisa “mendinginkan”  suasana  yang  agak  panas  antara  Mahkamah  Agung  dan  Komisi Yudisial dalam menegakkan etika dan perilaku hakim. 15

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  diuraikan,  dapat  disimpulkan  bahwa  bekerjanya hukum  tidak  saja  ditentukan  substansi  hukumnya  melainkan  akan  sangat  ditentukan    oleh birokrasi pada level struktur maupun budaya yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Hubungan antara  Mahkamah  Agung  dan  Komisi  Yudisial  yang  selama  ini  tidak  berjalan  dengan harmonis  lebih  disebbkan  oleh  adanya  faktor  karakter  kepemimpinan  dilevel  struktur  kedua lembaga  tersebut  yang  terlalu  mengedepankan  rasa  egoisme  yang  merasa  paling  berwenang dan  lebih  superior  dari  yang  lain.  Faktor  kedua  adalah  semakin  menipisnya  budaya  saling menghormati, saling menghargai dan saling mengingatkan akan eksistensi masing-masing.
Hubungan  yang  ideal  yang  harus  dibangun  antara  Mahkamah  Agung  dan  Komisi Yudisial  kedepan  adalah  melalui  pendekatan  nilai  budaya  yang  digali  dari  kearifan  lokal masyarakat Sulawesi Selatan adalah budaya Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge’. Dengan demikian  sesungguhnya  sistem  budaya  dapat  diartikan  sebagai  sikap  dan  nilai  yang
15 Zaitun  Shintia  Djafar,  “Politik  Hukum  Menciptakan  Lembaga  Peradilan  yang  Independen,Wibawa  dan Akuntabel”, Jurnal Lex Privatum 4,
No 5 (2016) : 44-52, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12640.
memberikan pengaruh positif kepada tingkah laku yang bertalian dengan hukum dan pranata- pranata hukum.

## ACKNOWLEDGEMENT
Terima  kasih  kami  ucapkan  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  pada Masyarakat  Universitas  Tadulako  dan  pihak  yang  telah  membantu  hingga  tulisan  ini  dapat terselesaikan. Secara khusus, kami ucapkan kepada Chief Editor, Reviewers dan Editor Riau Law  Journal  Universitas  Riau,  atas  kesempatan  dan  kerjasamanya  karena  telah  memberikan ruang untuk kami dapat menyelesaikan tulisan ini dan dapat dipublikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Angkouw,  Kevin.  “Fungsi  Mahkamah  Agung  Sebagai  Pengawas  Internal  Tugas  Hakim Dalam Proses Peradilan”. Jurnal Lex Adminstratum  2 , I No 2 (April 2014) : 131-140. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4746.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Djafar,  Zaitun  Shintia.  “Politik  Hukum  Menciptakan  Lembaga  Peradilan  yang Independen,Wibawa  dan  Akuntabel”, Jurnal  Lex  Privatum  4 ,    No  5  (2016)  :  44-52. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12640.
Fauzan,  Muhammad.  “Pasang  Surut  Hubungan  Antara  Mahkamah  Agung  Dengan  Komisi Yudisial  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia”, Jurnal  Dinamika  Hukum 1 ,  No.1 ( Januari 2012) : 121 – 134. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.110.
Galingging,  Ridarson.  “Peran  Komisi  Yudisial  Dalam  Membangun  Peradilan  Yang  Bersih Dan Berwibawa”. Adil Jurnal Hukum 7, No1 (2016) : 1-17,. https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.329.
Juanda, & Ogiandhafiz Juanda. “Membangun Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung  yang  Ideal”. Jurnal  Hukum  Sasana7 ,    No.  2  (2021)  :  345–356. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.870.
Mahbub,  Muzayyin  dan  Saiful  Rachman. Bunga  Rampai  Komisi  Yudisial  dan  Reformasi Peradilan . Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia,  2007.
Muntaha,  “Problematika  Lembaga  Mahkamah  Agung  Dalam  Penegakan  Hukum  Di Indonesia”. Jurnal      Hukum  Dan  Pembangunan    49 ,  No.  3  (2019)  :  547-  558, http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2187.
Komisi  Yudisial  RI,  Buletin  Komisi  Yudisial,  Volume  II  No.  II-  Agustus  2007  (Jakarta  : Komisi Yudisial RI, 2007), 56.
Permadi,  Restu."Tinjauan  Hukum  Kemandirian  Dan  Independensi  Mahkamah  Agung  Di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (Agustus 2020) : 339- 415, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.399-415.
Rahim, Arhjayanti “Internalisasi Nilai Sipakatau , Sipakalebbi , dan Sipakainge’ Dalam Upaya Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi”. Jurnal  Al-Himayah 3,  Nomor  I,  (Maret,  2019). https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/881.
Rishan,  Idul. Komisi  Yudisial  Suatu  Upaya  Mewujudkan  Wibawa  Peradilan .  Yogyakarta: Genta, 2013.
S, Kusnu Goesniadhie. “Prinsip Pengawasan Independensi Hakim”, Jurnal Hukum Ius  Quia Iustum 14 No.3 (Juli 2007) : 436-447.
Tutik,  Titik  Triwulan. Eksistensi,  Kedudukan  Dan  Wewenang  Komisi  Yudisial  sebagai Lembaga  Negara  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia  Pasca Amandemen UUD 1945 . Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007.
Wiriadinata,  Wahyu.  “Komisi  Yudisial  Dan  Pengawasan  Hakim  di  Indonesia”. Jurnal Hukum dan Pembangunan
4 , No. 4 (2014) : 559- 574,
http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.35.