## C ONSTITUTIONALE
Volume 1 Issue 1, January–June 2020: PP: 39-46 Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/constitutionale P-ISSN: 2723-2492 E-ISSN: 2745-9322

## Lembaga Constitusional Importance Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia

## Institutional Importance in the Indonesian Rigidity System
Madon Yanuar madon.yanuar1@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Lampung
Info Artikel Abstrak
Kata  Kunci: Lembaga  Negara;  Importance; Ketatanegaraan.
Keywords: State  Institutions;  Importance;  State Administration.
DOI: https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2013
Terbentuknya lembaga-lembaga khusus  yang  diatur  dengan  undang- undang ternyata kedudukannya memiliki  derajat  yang  sama  dengan lembaga yang diatur dalam konstitusi ( constitusional importance) .  Tujuan  penulisan  ini untuk mengetahui urgensi keberadaan  lembaga  negara  khusus yang memiliki constitusional importance dalam sistem ketatanegaran  Indonesia,  dalam  hal ini  lembaga  negara  tersebut  adalah Komnas  HAM  dan  KPK.  Metode penulisan  yang  digunakan  adalah menggunakan penelitian hukum normatif.  Hasil  dari  pembahasan menggambarkan  bahwa  munculnya lembaga  lembaga  negara  baru  yang diatur dengan undang-undang  yakni sebagai  lembaga  fungsional  yang menangani suatu permasalahan dalam ruang lingkup mereka masing-masing. Kesimpulannya
Submitted: Mar 11, 2020; Reviewed: Mar 31, 2020; Accepted: Apr 17, 2020
bahwa untuk mengatasi kompleksitas persoalan yang muncul dimasyarakat. Rekomendasi dalam  penulisan  ini  berupaya  agar lembaga-lembaga  yang  memiliki derajat  yang  sama  dengan  lembaga yang ada dikonstitusi agar dicantumkan  juga  dalam  konstitusi demi  memperkuat  kedudukan  dan kewenangannya.

## Abstract
The formation of special institutions regulated  by  law  has  the  same status as those regulated in constitution (constitutional importance).  The  purpose  of  this paper is to determine the urgency of the  existence  of  a  special  state institution  that  has  a  constitutional importance in  Indonesia's  strictness system,  in  this  case  the  state institutions are the National Human Rights  Commission  and  the  KPK. The  writing  method  used  is  to  use normative  legal  research.  The results  of  the  discussion  illustrate that  the  emergence  of  a  new  state institution  that  is  regulated  by  law, namely  as  a  functional  institution that  handles  a  problem  within  their respective  scope.  The  conclusion  is that  to  overcome  the  complexity  of problems  that  arise  in  society.  The recommendation  in  this  writing seeks  to  ensure  that  institutions which  have  the  same  degree  as existing  institutions  are  constituted to be included in the constitution in order  to  strengthen  their  position and authority.

## A. Pendahuluan
Hierarki  atau  kedudukan  suatu  lembaga  negara  terletak  pada  pengaturan  dari  lembaga negara  itu  sendiri  secara  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 1 Lembaga  negara  di Indonesia secara pengaturannya terbagi menjadi beberapa bentuk, yakni lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh undang-undang dasar adalah organ konstitusi, lembaga negara yang diatur  dan  dibentuk  oleh  undang-undang  adalah  organ  undang-undang,  sedangkan  lembaga negara  yang  dibentuk  berdasarkan  keputusan  Presiden  maka  derajat  perlakuan  hukum terhadap  pejabat  yang  duduk  di  dalamnya  begitu  juga  dengan  lembaga  yang  dibentuk  pada tingkatan  peraturan  daerah. 2 Lembaga  negara  yang  kedudukannya  pada  tingkat  konstitusi adalah  Presiden,  Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD),  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Mahkamah  Konstitusi  (MK), Mahkamah  Agung  (MA)  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK). 3 Kewenangan  lembaga negara di atas diatur langsung dalam konstitusi yakni undang-undang dasar dan dikhususkan lagi  dalam  undang-undang,  walaupun  pada  pengangkatan  anggotanya  ditetapkan  melalui keputusan presiden sebagai pejabat administrasi negara yang tertinggi. 4 Sedangkan lembaga- lembaga  negara  yang  memiliki  derajat  kepentingan  ( constutisional  inportance )  yang  sama dengan lembaga-lembaga negara yang dimaksudkan dalam konstitusi yakni Komisi Nasional Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM),  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK) dan  lain-lain. 5 Walaupun  lembaga  negara  tersebut  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  dalam Undang-Undang  Dasar  tahun  1945,  namun  lembaga-lembaga  negara  tersebut  memiliki constitusional  importance pada  sistem  konstitusional  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar tahun 1945. 6
Pasal  24  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 membuka  peluang  bagi  lembaga-lembaga  negara  lainnya  yang  fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan  kehakiman  yang  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  dalam  Undang-Undang  Dasar tahun  1945. 7 Pasal  24  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  “Badan-badan  lain  yang  fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Kekuasaan kehakiman disini  yang  dimaksudkan  seperti  Mahkamah  Agung  (MA),  Mahkamah  Konstitusi  (MK), Komisi  Yudisial  (KY)  dan  Kepolisian  Negara  yang  diatur  dengan  Undang-Undang  Dasar tahun 1945. 8 Ketentuan dari badan-badan lain artinya masih ada beberapa lagi lembaga negara yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu fungsi penyelidikan, penyidikan dan  penuntutan. 9 Sistem  ketatanegaraan  Indonesia  pada  saat  ini  mengenal  4  (empat) kekuasaan  yang  berkedudukan  setara  yakni  Eksekutif,  Legislatif,  Yudisial  dan  lembaga negara  khusus  seperti  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM),  Komisi
1 Manan Sailan, “Istilah  Negara  Hukum  Dalam Sistem  Ketatanegaraan Republik  Indonesia,” Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia 40, no. 2 (2011): 228–35, https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.228-235.
2 Idul Rishan, “Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen,” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 10, no. 1 (2018): 44–64, https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1031.
3 Efriza, “Relasi Kekuasaan Presiden Dan DPR Dalam Sistem Presidensial Power Relations President And Parliament In The Presidential System,” Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan , 2016.
4 Ibid , hlm. 44.
5 Rizki Ramadani, “Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 1 (2020): 169–92, https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9.
6 Retno Mawarini Sukmariningsih, “Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26, no. 2 (2014): 194–204, https://doi.org/10.22146/jmh.16039.
7 Indra  Rahmatullah  and  Rizza  Zia  Agusty,  “Memperkuat  Hubungan  Antar  Lembaga  Negara  Dalam  Bingkai  Negara Hukum,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 3, no. 2 (2016): 231–44, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7856.
8 HM.  Thalhah,  “Teori  Demokrasi  Dalam  Wacana  Ketatanegaraan  Perspektif  Pemikiran  Hans  Kelsen,” JURNAL  HUKUM IUS QUIA IUSTUM 16, no. 3 (2009): 413–22, https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6.
9 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 89.
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK)  yang  diatur  dengan  undang-undang  dan memiliki constitusional  importance .  Rumusan  masalah  dalam  penelitian yakni menggambarkan  salah  satu  lembaga constitusional  importance dalam  sistem  ketatanegaran Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative dengan pendeketan statue approach dan conseptual approach.

## B. Pembahasan

## 1. Lembaga Constitutional Importance
Lembaga constitusional importance merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang  memiliki  kedudukan atau  derajat  yang  sejajar  dengan  lembaga  negara  yang  ada  dalam Undang-Undang  Dasar  1945, 10 walaupun  lembaga-lembaga  negara  tersebut  hanya  dibentuk dengan produk legislasi atau sebatas undang-undang namun memiliki kedudukan yang sejajar demi terlaksana fungsi check and belances . 11
Lembaga-lembaga tersebut yakni: 12
a) Komisi Yudisial (KY);
b) Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral;
c) Tentara Nasional Indonesia (TNI);
d) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
e) Komisi Pemilihan Umum (KPU);
f) Kejaksaan  Agung  yang  kewenangannya  belum  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945  melainkan  hanya  dalam  undang-undang,  namun  tetap  memiliki constitusional importance yang sama dengan kepolisian;
g) Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  juga  dibentuk  berdasarkan  undang-undang namun  memiliki  sifat constitusional  importance berdasarkan  Pasal  24  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar tahun 1945;
h) Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  yang  sama  dibentuk  hanya berdasarkan undang-undang namun juga memiliki sifat constitusional importance .
Pertama,  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM).  Tujuan  dibentuknya Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  1999  ini  tidaklah  jauh  berbeda  dengan  tujuan  pembentukan  Komnas  HAM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yaitu:
a) Mengembangkan  kondisi  yang  kondusif  bagi  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; 13
b) Meningkatkan  perlindungan  dan  penegakan  hak  asasi  manusia  guna  berkembangnya pribadi  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  kemampuannya  berpartisipasi  dalam  berbagai bidang kehidupan.
Pengaruh  dari  luar  yakni  global  yang  meletakkan  isu  HAM  sebagai  isu  sentral  dalam hubungan  internasional  sangat  berpengaruh  terhadap  penegakan  hukum  pada  pelanggaran HAM  di  Indonesia.  Indonesia  berkomitmen  terhadap  berbagai  kesepakatan  atau  perjanjian
10 Rika Marlina, “Summary For Policymakers,” in Climate Change 2013 - The Physical Science Basis , ed. Intergovernmental Panel on Climate Change, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 1–30, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
11 Jailani,  “Sistem  Demokrasi  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Sudut  Hukum  Dan  Ketatanegaraan,” Sistem  Demokrasi,Sudutt Hukum,Ketatanegaraan 8, no. 1 (2015): 134–47.
12 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm. 24.
13 Maleha  Soemarsono,  “Negara  Hukum  Indonesia  Ditinjau  Dari  Sudut  Teori  Tujuan  Negara,” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 37, no. 2 (2017): 300–322, https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480.
internasional  tentang  HAM,  namun  hal  itu  pun  terlihat  dari  kebijakan  di  bidang  HAM. Komitmen  ini  menempatkan  Indonesia  pada  posisi  untuk  mengakomodasikan  berbagai macam kepentingan global artinya bahwa tidak mungkin  bila segala aturan hukum nasional, khususnya  yang  berkaitan  dengan  HAM  di  Indonesia  dibuat  semata-mata  berdasar kepentingan  negara  Indonesia  saja  tanpa  memikirkan  kepentingan  Internasional. 14 Hal  ini berarti  bahwa  norma-norma  dan  standar-standar  internasional  mengenai  HAM  menjadi rujukan  bagi  penyusunan  norma  dan  standar  HAM  di  Indonesia  dalam  hal  ini  dilaksanakan oleh  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM). 15 Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia  (Komnas  HAM)  memiliki constitusional  importance yang  sama  dengan  kejaksaan dan  kepolisian,  hal  tersebut  disebabkan  karena  disetiap  negara  konstitusional  jaminan  hak asasi  manusia  dalam  Undang-Undang  Dasar  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  mutlak  adanya. Jaminan konstitusional hak asasi manusia adalah ciri pokok negara hukum atau paham negara demokrasi konstitusional, 16 maka dari itu dibentuklah lembaga negara  Komisi Nasional Hak Asasi  Manusia  (KOMNAS  HAM)  yang  dibentuk  berdasarkan  undang-undang  yang pembentukan  untuk  memajukan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  dalam  Undang-Undang Dasar 1945.
Lembaga  negara  lainnya  yang  dibentuk  pada  era  reformasi  di  Indonesia  adalah  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Lembaga  ini  dibentuk  sebagai  salah  satu  bagian  agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan  di  Indonesia. 17 Kedudukan  lembaga  negara  dalam  sistem  ketatanegaraan  yang dianut  negara  Indonesia  masih  menarik  untuk  diperbincangkan.  Komisi  Pemberantasan Korupsi  merupakan  lembaga  bantu  negara  yang  dapat  disamakan  dengan  lembaga  negara yang tertuang dalam UUD 1945 karena sama-sama mempunyai struktur organisasi yang sama dengan lembaga negara mempunyai sekjen dan badan Litbang yang dimiliki lembaga negara yang  lain  sama  seperti  Komisi  Yudisial,  dapat  dikatakan  bahwa  kedudukannya  secara struktural  sederajat  dengan  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi.  Secara  fungsional peranannya  bersifat  penunjang  ( auxiliary )  terhadap  lembaga  kekuasaan  kehakiman.  Komisi Yudisial meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. 18
Sejatinya,  lembaga-lembaga  ekstra  itu  selalu  diidealkan  bersifat  independen  dan  sering kali  memiliki  fungsi  campuran  yang  semi  legislatif  dan  regulatif,  semi  administratif,  dan bahkan semi yudikatif. Oleh karena itulah muncul istilah badan badan independen dan berhak mengatur  dirinya  sendiri  ( independent  and  self-regulatory  bodies )  yang  berkembang  di berbagai negara. Gejala umum yang sering kali dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra itu adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur  ketatanegaraan,  pola  hubungan  kerjanya  dengan  kekuasaan  pemerintah,  kekuasaan membuat  undang-undang,  serta  kekuasaan  kehakiman.  Pendapat  yang  menyatakan  bahwa keberadaan  KPK  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  adalah  ekstra  konstitusional  karena lembaga ini tidak disebutkan dan diatur dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia adalah
14 Muhammad  Amin  Putra,  “Eksistensi  Lembaga  Negara  Dalam  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  Di  Indonesia,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 3 (April 19, 2016): 256–92, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600.
15 Ahmad  Yani, “Sistem Pemerintahan  Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek  Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 2 (2018): 119–35, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135.
16 Bustamin Bustamin and Rony Jaya, “Urgensi Checks And Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam,” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 18, no. 2 (2019): 221–32, https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740.
17 Muhammad  Habibi,  “Independensi  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Pasca  Perubahan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,” Cepalo 4,  no.  1  (2020):  38–47, https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962.
18 Fitria, Eksistensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Sebagai  Lembaga  Negara  Penunjang  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia , hlm. 5.
keliru.  Keberadaan  atau  terbentuknnya  KPK  walaupun  tidak  disebutkan  dalam  UUD  1945, namun keberadaannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Pendapat  tersebut  seharusnya  memperhatikan  bahwa  Indonesia  sebagai  negara  hukum mengakui keberadaan KPK sebagai salah satu lembaga negara yang sifatnya konstitusional. 19 Penjelasan di atas memberi arti bahwa KPK sebagai salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan  adalah  konstitusional  dan  dibentuk  karena  adanya  realita  yang  terjadi  bahwa saat  ini  masalah  korupsi  di  Indonesia  merupakan  masalah  yang  sangat  penting  untuk diberantas dan diprioritaskan penanganannya sehingga diperlukan suatu lembaga negara bantu seperti  KPK  menangani  dan  memberantas  masalah  korupsi. 20 KPK  sebagai  lembaga pemberantas  korupsi  yang  diberikan  kewenangan  yang  kuat  bukan  berada  di  luar  sistem ketatanegaraan,  namun  ditempatkan  secara  yuridis  di  dalam  sistem  ketatanegaraan  yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945. KPK juga tidak mengambil alih kewenangan lembaga lain, melainkan diberi atau mendapat kewenangan dari pembuat UU sebagai bagian dari  upaya  melaksanakan  perintah  UUD  1945  di  bidang  penegakan  hukum,  peradilan,  dan kekuasaan kehakiman.

## C. Kesimpulan
Munculnya  lembaga-lembaga  negara  yang  bersifat  independen  seperti  Komisi  Nasional Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  dan  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (KPK)  menggambarkan  bahwa  adanya  kebutuhan  untuk  mengatasi  persoalan-persoalan kemasyarakatan  yang  semakin  tidak  terbendung.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya perkembangan yang semakin kompleks, organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralistis, dan terkonsentrasi  yang  tidak  dapat  diunggulkan.  Munculnya  lembaga-lembaga  baru  yang memiliki  derajat  yang  sejajar  dengan  lembaga  yang  disebutkan  dalam  konstitusi ( Constitusional  Importance )  berguna  untuk  menjalankan  fungsi-fungsi  yang  bersifat campuran dan masing-masing bersifat independen ( Independent Bodies ) yang fokusnya pada bidangnya masing-masing. Misalnya lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)  yang  fungsinya  lebih  dekat  ke  fungsi  perjuangan  aspirasi  seperti  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  namun  sekaligus  dekat  dengan  fungsi  pengadilan.  Sedangkan  kewenangan KPK lebih difokuskan pada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
B. Jurnal Bustamin, Bustamin, and Rony Jaya. “Urgensi Checks  And Balances Ketatanegaraan  Indonesia Dan  Islam.” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 18, no. 2, 2019: 221–32. https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740.
19 Yopa Puspitasari, “Kedudukan  Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia Ditinjau Dari  Hukum  Islam,” AL  IMARAH :  JURNAL  PEMERINTAHAN  DAN  POLITIK  ISLAM 4,  no.  2  (2019):  163–76, https://doi.org/10.29300/imr.v4i2.2830.
20 Roy  Saphely, Keberadaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Dan  Implikasinya  Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Republik Indonesia , Bagian Hukum Dinas PUPR Kab. Bandung, hlm. 82.
Efriza.  “Relasi  Kekuasaan  Presiden  Dan  DPR  Dalam  Sistem  Presidensial  Power  Relations President And Parliament In The Presidential System.” Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan , 2016.
Habibi,  Muhammad.  “Independensi  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Pasca Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi.” Cepalo 4, no. 1, 2020: 38–47. https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962. Jailani.  “Sistem  Demokrasi  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Sudut  Hukum  Dan  Ketatanegaraan.”
Sistem Demokrasi,Sudutt Hukum,Ketatanegaraan 8, no. 1, 2015: 134–47. Jimly Asshiddiqie, 2003, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun  1945 ,  makalah  disampaikan  dalam  simposium  yang  diselenggarakan  oleh  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM.
Marlina,  Rika.  “Summary  For  Policymakers.”  In Climate  Change  2013  -  The  Physical  Science Basis ,  edited  by  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change,  1:1–30.  Cambridge: Cambridge University Press, 2018. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Mawarini  Sukmariningsih,  Retno.  “Penataan  Lembaga  Negara  Mandiri  Dalam  Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26, no. 2, 2014: 194–204. https://doi.org/10.22146/jmh.16039.
Puspitasari,  Yopa.  “Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (Kpk)  Dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam.” AL  IMARAH :  JURNAL
PEMERINTAHAN DAN POLITIK
ISLAM 4, no. 2, 2019: 163–76. https://doi.org/10.29300/imr.v4i2.2830.
Putra, Muhammad Amin. “Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum 9,  no.  3,  April  19,  2016:  256–92. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600.
Rahmatullah,  Indra,  and  Rizza  Zia  Agusty.  “Memperkuat  Hubungan  Antar  Lembaga  Negara Dalam Bingkai Negara Hukum.” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 3, no. 2, 2016: 231–44. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7856.
Ramadani,  Rizki.  “Lembaga  Negara  Independen  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Konsep Independent Regulatory Agencies.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 1, 2020: 169–92. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9.
Rishan, Idul. “Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen.” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 10, no. 1, 2018: 44–64. https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1031.
Sailan,  Manan.  “Istilah  Negara  Hukum  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia.”
Istilah  Negara  Hukum  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia 40,  no.  2,  2011: 228–35. https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.228-235.
Soemarsono,  Maleha.  “Negara  Hukum  Indonesia  Ditinjau  Dari  Sudut  Teori  Tujuan  Negara.”
Jurnal Hukum & Pembangunan 37, no. 2, 2017: 300–322.
https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480.
Thalhah,  HM.  “Teori  Demokrasi  Dalam  Wacana  Ketatanegaraan  Perspektif  Pemikiran  Hans Kelsen.” JURNAL  HUKUM  IUS  QUIA  IUSTUM 16,  no.  3,  2009:  413–22. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6.
Yani,  Ahmad.  “Sistem  Pemerintahan  Indonesia:  Pendekatan  Teori  Dan  Praktek  Konstitusi Undang-Undang  Dasar  1945.” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum 12,  no.  2,  2018:  119–35. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135.