Volume 6 Nomor 2 (2024)   1394 – 1404   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6503
Aspek Gender Equality (Keadilan Gender ) Bagi Korban dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual
Zainur Ratna Savitri, Riza Nisriinaa, Dominikus Rato, Fendi Setyawan Fakultas Hukum Universitas Jember zainratnas@gmail.com, rizanisriinaa@gmail.com, dominikusrato@gmail.com, fendisetyawan.fh@unej.ac.id

## ABSTRACT
Victims  of  sexual  harassment  are  often  associated  with  vulnerable  groups,  namely women, children, people with disabilities and elderly people, even though groups that are not vulnerable are men who have relatively stronger physical strength than women, have better self- defense abilities, turns out to also be a victim, it means that anyone can become a victim of sexual violence. However, it turns out that there is no certainty and legal protection for all forms of gender justice for victims of sexual violence. Therefore, it is important to have and at the same time  strive  for  legal  protection  in  abstractor  in  a  regulation  that  specifically  accommodates gender  justice  for  victims  of  sexual  violence.  Has  the  enactment  of  Law  Number  12  of  2022 concerning Crimes of Sexual Violence accommodated aspects of gender justice in providing legal protection for victims of sexual violence and how is the punishment in Law Number 12 of 2022 concerning  Crimes  of  Sexual  Violence  to  realize  gender  justice  for  victims  of  sexual  violence, considering Imposing criminal sanctions on perpetrators is a form of legal protection in concerto for victims, so that they have the same access to justice as humans without any gender bias in the implementation of law enforcement.
Keywords: Sexual Harassment, Gender Equality.

## ABSTRAK
Korban kekerasan seksual sering kali diasosiasikan sebagai kelompok rentan yaitu perempuan,  anak,  penyandang  disabilitas  dan  manusia  usia  lanjut  (manula),  padahal kelompok tidak rentan yaitu laki – laki yang mempunyai kekuatan fisik yang relatif lebih kuat dibanding  perempuan,  memiliki  kemampuan  membela  diri  yang  lebih  baik,  ternyata  juga menjadi korban, artinya siapa pun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Namun demikian, ternyata  tidak  ada  kepastian  dan  perlindungan  hukum  terhadap  segala  bentuk  keadilan gender bagi korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki dan sekaligus mengupayakan perlindungan hukum in abstracto dalam suatu aturan yang secara spesifik mengakomodir keadilan gender bagi korban kekerasan seksual. Apakah dengan lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengakomodir aspek keadilan gender dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan  bagaimana  pemidanaan  dalam  UU  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  untuk  mewujudkan  keadilan  gender  bagi  korban  kekerasan  seksual, mengingat penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku adalah salah satu bentuk perlindungan hukum in  concreto bagi  korban,  supaya  memiliki acces  to  justice (kesempatan  untuk mendapatkan keadilan) yang sama sebagai manusia tanpa ada bias gender dalam pelaksanaan penegakan hukumnya.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Gender Equality ( Keadilan Berbasis Gender).

## PENDAHULUAN
Tujuan  bernegara  dalam  Pembukaan  Undang  –  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  adalah “...melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia...” .  Tujuan  tersebut  harus dimaknai dan diupayakan perwujudannya secara komprehensif  untuk melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Hal tersebut dikarenakan seluruh warga negara memiliki  hak  konstitusional  yang  telah  diatur  dan  dijamin  pemenuhannya  oleh konstitusi,  termasuk  diantaranya  hak  hidup  dan  mempertahankan  kehidupan,  hak untuk  bebas  dari  segala  bentuk  ancaman  dari  pihak  mana  pun,  diskriminasi  dan kekerasan.  Hak  –  hak  tersebut  sangat  penting  untuk  diupayakan  pemenuhannya, karena berhubungan erat dengan kehidupan dalam masyarakat, sehingga terdapat korelasi dalam pemenuhannya dengan hak konstitusional yang lain, yaitu hak untuk dilindungi serta memperoleh keadilan khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Seiring berjalannya waktu, karakter masyarakat kita terus berubah, sehingga bentuk kekerasan seksual ikut berubah pula. Kekerasan seksual sering terjadi pada golongan masyarakat yang rentan dan lemah, diantaranya adalah perempuan, anak dan  manusia  usia  lanjut  (manula).  Namun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan bahwa  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  adalah  laki-laki.  Oleh  sebab  itu, kekerasan  seksual  adalah    permasalahan  yang  harus  dihadapi  dan  diupayakan perlindungannya bagi manusia secara menyeluruh, untuk menghindari bias gender dalam penegakan hukumnya.
Banyaknya  kelompok  rentan  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  yang justru  dianggap  sebagai  pihak  yang  menjadi  alasan  terjadinya  kekerasan  seksual. Masyarakat  kita  cenderung  mereviktimisasi  kelompok  rentan,  terlebih  lagi  masih masyarakat masih menganut budaya menyalahkan korban (victim balmming culture), mereka beranggapan bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan korban dalam berperilaku, berpakaian, menggunakan riasan atau kesalahan dalam memilih teman.  Hal  tersebut  menunjukkan  saat  ini,  masyarakat  masih  belum  memiliki kesadaran  terhadap  permasalahan  kekerasan  seksual. 1 Padahal  korban  tetaplah korban, yaitu pihak yang menderita kerugian yang disebabkan oleh pihak lain. 2
Dampak  kekerasan  seksual  bagi  korban  sangatlah  serius,  tidak  hanya menimbulkan kerugian bagi perseorangan, namun turut berdampak kepada keluarga, masyarakat dan negara. Hal tersebut diperparah dengan adanya viktimisasi berulang (reviktimisasi) 3 yang  terjadi  karena  proses  penegakan  hukum  pidana  yang mengesampingkan simpati dan empati pada korban, bahkan aparat penegak hukum sering kali justru ikut memberi justifikasi buruk terhadap korban melalui narasi  – narasi, pertanyaan – pertanyaan dari aparat penegak hukum yang sering kali justru menghakimi korban atau membuat korban merasa malu dan seolah olah peristiwa kekerasan seksual tersebut adalah konsekuensi logis dari perilaku korban. Sehingga
1 KOMNAS Perempuan dan Anak, Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan (Jakarta:Komnas Perempuan,2020)  hlm. 7.
2 Mahrus  Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2015) hlm.17.
3 Ratna B.M, Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan , ( Jakarta: PSKWUI,2008) hlm 11.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1394 – 1404   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6503
yang semula korban menderita kerugian atas perilaku seseorang, kini juga menderita kerugian  atas  perilaku  penegak  hukum  yang  tidak  dapat  memperlakukan  korban dengan baik. Adanya reviktimisasi tersebut membuat korban tidak bersedia untuk melaporkan  kekerasan  yang  terjadi  pada  korban,  sehingga  bentuk  perlindungan korban kekerasan seksual semakin sulit untuk diupayakan.
Hal tersebut juga berdampak pada kasus kekerasan seksual yang diabaikan atau  tidak  mendapat  penanganan  dengan  baik  dan  tepat  secara  hukum 4 ,  padahal terjadinya  peristiwa  kekerasan  seksual  dapat  menghancurkan  integritas  dan stabilitas  hidup  korban,  bahkan  membuka  kemungkinan  bahwa  seseorang  yang sebelumnya  menjadi  korban  kekerasan  seksual  saat  ini,  dapat  menjadi  pelaku kekerasan  seksual  bagi  orang  lain  dikemudian  hari.  Oleh  sebab  itu,  harus  disadari bahwa  kekerasan  seksual  betul  –  betul  mengancam  keberlangsungan  hidup berbangsa  dan  bernegara,  keamanan  dalam  masyarakat,  stabilitas  sosial  serta kualitas generasi yang akan datang.
Lembaga  penegak  hukum  yang  secara  konstitusional  bertanggungjawab untuk  mengakomodir  dan  sekaligus  memberikan  perlindungan  yang  konkret terhadap korban kekerasan seksual. Hal tersebut diinisiasi dengan membentuk unit – unit dan mekanisme khusus yang berkomitmen untuk menangani kasus kekerasan seksual  yang  sudah  diatur  menurut  hukum,  termasuk  diantaranya  perkosaan, kekerasan verbal dan non-verbal yang terdapat unsur seksual, serta kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Namun adanya unit dan mekanisme khusus tersebut belum tersedia  di  semua  sektor  lembaga  penegak  hukum,  bahkan  belum  terdapat  sarana yang mendukung untuk mengakomodir perlindungan hukum terhadap korban. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  negara  ternyata  belum  optimal  dalam menyelenggarakan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) menempatkan  kekerasan  seksual  sebagai  pelanggaran  terhadap  norma  kesusilaan, dengan menitikberatkan korban dari kekerasan seksual adalah perempuan. Adanya pengkategorian tersebut, bukan hanya mengurangi derajat tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga menyebabkan timbulnya paradigma dalam masyarakat, bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan moralitas pada kelompok lemah khususnya perempuan dan anak. Padahal apabila dikaji lebih lanjut, kekerasan seksual bukan hanya persoalan moral, melainkan persoalan kejahatan serius terhadap harkat dan martabat  kemanusiaan,  yang  mana  korban  dari  kekerasan  tersebut  tidak  berlaku limitatif bagi perempuan saja, melainkan juga laki-laki.
Tidak  adanya  kepastian  dan  perlindungan  hukum  terhadap  segala  bentuk kesetaraan gender terhadap korban kekerasan seksual, membuat korban mengalami hambatan  berupa  substansi,  struktur  dan  budaya  hukum  dalam  memperjuangkan haknya sebagai korban tindak pidana 5 . Oleh sebab itu, penting untuk memiliki dan sekaligus mengupayakan perlindungan hukum in abstracto yang mengintegrasikan
4 Kunthi  T., Mewujudkan  Perlindungan  Hak-hak  Perempuan  Korban  dalam  Kebijakan , (Jakarta:Komnas Perempuan,2015) hlm 37.
5 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective ,(New York: Russell Sage Foundation,1975):17.
aspek  substansi,  struktur  dan  budaya  hukum  dalam  suatu  produk  legislasi  yang secara spesifik mengakomodir keadilan gender bagi korban kekerasan seksual, serta untuk menanggulangi segala bentuk akibat dari penanganan yang tidak berperspektif korban terhadap perkara kekerasan seksual dan mengesampingkan keadilan gender. Hadirnya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  (selanjutnya  disebut  sebagai  UU  TPKS)  diharapkan  dapat  membawa kepastian, kemanfaatan dan sekaligus perlindungan hukum  bagi manusia, baik laki - laki  maupun  perempuan  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual, mengingat pemidanaan terhadap pelaku merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum in concreto terhadap korban, supaya memiliki access to justice (kesempatan untuk  mendapatkan  keadilan)  yang  sama  sebagai  manusia  tanpa  ada  bias  gender dalam pelaksanaan penegakan hukumnya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif.  Dimana  penelitian  menggunakan  studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat daripada ahli hukum 6 . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statue  approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Menggunakan bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum utama dalam Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan juga  mengkaji pada bahan hukum sekunder seperti buku,  jurnal  dan  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berkaitan  dengan  bahan hukum  primer,  sehingga  dapat  membantu  untuk  memahami  dan  menganalisis permasalahan yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aspek  Keadilan  Gender  Dalam  UU  TPKS  Untuk  Memberikan  Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual.
Keadilan  gender  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  proses  dan  perilaku  yang berkeadilan terhadap laki – laki dan perempuan, untuk menghilangkan relasi kuasa yang  merugikan  salah  satu  pihak  dan    kekerasan  berbasis  gender  baik  terhadap perempuan  maupun  laki-laki 7 .  Adapun  pengertian  keadilan  gender  berdasarkan interpretasi futuristik yang terdapat dalam Rancangan Undang - Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender menjelaskan keadilan gender adalah “..kondisi relasi perempuan dan  laki-laki  sebagai  mitra  sejajar  agar  mendapat  perlakuan  yang  adil..” 8 .  Kedua
6 Muhaimin. Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press,2020) h. 7.
7 Faizah,  A.  “ Pelindungan  Hukum  terhadap  Korban  Revenge  Porn  sebagai  Bentuk  Kekerasan Berbasis Gender Online” , Vol – 3, No 1 (2022):11 8 DPR RI, “Rencana Undang – Undang (RUU) Kesetaraan dan Keadilan Gender,”koalisiperempuan,9 Desember  2019, www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/04/DRAF-RUU-KKG- Panja-9-desember-2013-ke-Baleg.pdf
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1394 – 1404   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6503
pengertian tersebut memberikan  legitimasi pada aksesibilitas yang sama  bagi laki – laki  ataupun  perempuan,  yang  meliputi  berbagai  aspek  kehidupan,  baik  dalam  hal bermasyarakat, berbangsa, bernegara maupun kedudukan di hadapan hukum.
Setiap  orang  memiliki  kemungkinan  untuk  melakukan  tindak  pidana,  pun demikian  setiap  orang  berpeluang  untuk  menjadi  korban  suatu  tindak  pidana. Dinamika  masyarakat  saat  ini,  turut  membawa  perubahan  pada  bentuk  –  bentuk kekerasan dan kualifikasi korban kekerasan seksual, yang semula korbannya adalah kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan manusia usia lanjut (manula), saat ini laki – laki sebagai kelompok tidak rentan yang mempunyai kekuatan  fisik  yang  relatif  lebih  kuat  dibanding  perempuan,  memiliki  kemampuan membela  diri  yang  lebih  baik,  ternyata  juga  menjadi  korban  kekerasan  seksual. Sehingga, kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa pun, tanpa terkecuali.
Selama ini, paradigma masyarakat meyakini bahwa adanya ketidakseimbangan relasi kuasa  laki – laki dan perempuan serta praktik – praktik budaya  atau  kehidupan  sosial  yang  bersifat  patriarki  dan  diskriminatif  terhadap perempuan,  menyebabkan  perempuan  sering  kali    menjadi  pihak  yang  menjadi korban. Padahal, banyak kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah laki –laki. Berdasarkan  data  statistik  Komnas  Perempuan  dan  Anak,  jumlah  laki  –  laki  yang mengalami kekerasan seksual, kemudian dilaporkan dan dicatatkan pada tahun 2020 adalah  sebanyak  4.396  korban,  tahun  2021  sebanyak  5.376  korban,  tahun  2022 sebanyak  4.631  korban,  dan  pada  September  2023  sebanyak  3.783  korban 9 .  Data tersebut  menunjukkan  bahwa  secara de  facto kekerasan  seksual  juga  terjadi  pada laki-laki, bahkan jumlah tersebut belum tentu sesuai dengan realita kasus kekerasan seksual yang dialami oleh laki – laki dalam masyarakat.
Budaya toxic  masculinity atau  maskulinitas  yang  tidak  sehat,  didefinisikan sebagai “a  set  of attitudes and  ways  of behaving stereotypically  associated  with  or expected  of  men,  regarded  as  having  a  negative  impact  on  men  and  on  society” 10 . Maskulinitas  yang  tidak  sehat  merupakan  ekspektasi  sosial  atau  standard  yang menentukan tentang seperti apa seharusnya menjadi seorang laki laki. Hal tersebut didukung dengan sistem patriarki yang menempatkan dominasi laki – laki terhadap perempuan. Adanya stereotip dan standard sosial yang demikian membuat laki – laki yang  menjadi  korban  tidak  berani  mengakui  peristiwa  kekerasan  yang  ia  alami karena  dituntut  untuk  menjadi  sosok  yang  kuat,  tidak  lemah  dan  berani  oleh masyarakat.
Bab  XIV  KUHP  tentang  Kejahatan  terhadap  Kesusilaan,  mengkualifikasikan kejahatan  terhadap  kesusilaan  dalam  4  (empat)  bentuk  kejahatan,  antara  lain  :  1. Melanggar  kesusilaan  (diatur  dalam  Pasal  281  KUHP);  2.  Menyiarkan  tulisan, gambaran  atau  benda  yang  melanggar  kesusilaan  (Pasal  282  KUHP);  3.  Perkosaan (Pasal  285  KUHP  –  288  KUHP);  dan  4.  Pencabulan  (Pasal  289  KUHP).  Namun demikian, kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP belum mampu mengakomodir
9 Kemenppa,  “Data  Statistik  Laki  –  Laki  sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual,”kemenppa,  2023, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
10 Andrea W, “Problematising ‘Toxic’ and ‘Healthy’ Masculinity for Addressing Gender Inequalities Australian Feminist Studies ” 34- 101 (2019): 3.
dan  merepresentasikan  nilai-nilai  yang  ada  dan  hidup  dalam  masyarakat.  Masih banyak  bentuk  kejahatan  yang  belum  diakomodir  oleh  ketentuan  pasal  tersebut, termasuk diantaranya perkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh sesama jenis, baik sesama orang dewasa, anak kepada anak, kekerasan seksual berbasis elektronik, serta perilaku seksual yang menyimpang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 285 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman  kekerasan  memaksa  perempuan  yang  bukan  isterinya  bersetubuh  dengan dia...” 11 , ketentuan Pasal tersebut mendefinisikan bahwa kejahatan perkosaan hanya dapat dilakukan oleh orang laki – laki terhadap orang perempuan 12 . Selain itu, pasal tersebut  juga  memberikan  definisi  perkosaan  secara  sempit  dan  limitatif  dengan memberikan batasan terhadap pelaku perkosaan hanyalah laki-laki. Namun faktanya saat  ini  bentuk  kejahatan  seksual  terus  berkembang,  sehingga  tindak  pidana perkosaan tidak hanya dilakukan oleh laki – laki terhadap perempuan semata, namun juga  dilakukan  oleh  laki-laki  terhadap  laki-laki,  perempuan  terhadap  perempuan, serta perempuan terhadap laki-laki.
Fenomena  tidak  diakomodirnya  laki-laki  sebagai  korban  dalam  pasal  285 KUHP merupakan konsekuensi logis dari nilai kolonial Belanda yang seolah – olah menormalisasi tindakan perkosaan terhadap laki – laki, dan sekaligus memandang kekerasan seksual yang dialami oleh laki – laki tidak mengakibatkan dampak buruk atau kerugian. Nilai tersebut tentu sangat kontradiktif dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia saat ini, karena bagaimanapun kekerasan seksual menimbulkan dampak buruk  bagi  korbannya,  termasuk  diantaranya  kerugian  materiil  dan  kerugian  non materiil.
Oleh karena kekerasan seksual adalah peristiwa traumatis, maka korban bisa saja  mengalami  depresi  atau  gangguan  mental  tertentu,  yang  membuat  korban melakukan bunuh diri. Bahkan, pada kasus tertentu, seseorang yang semula adalah korban  kekerasan  seksual,  bisa  menjadi  pelaku  kekerasan  seksual  bagi  orang  lain, yang mana kekerasan seksual yang ia lakukan sering kali lebih keji dari kekerasan seksual yang pernah dialami oleh korban sebelumnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU TPKS memberikan definisi korban sebagai “...orang  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  kerugian  ekonomi,  atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual” pasal tersebut memberi  perluasan  makna  atau  definisi  korban  kekerasan  seksual  yang  tidak terbatas  pada  gender  atau  jenis  kelamin  tertentu,  artinya  setiap  orang  yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana kekerasan seksual, maka dapat diupayakan perlindungannya berdasarkan UU TPKS. Ketentuan tersebut melaksanakan amanah konstitusi dalam mengakomodir hak setiap orang, melalui UU TPKS  yang  berorientasi  pada  pemenuhan  hak-hak  korban,  tanpa  mendikotomikan gender atau korban dengan jenis kelamin tertentu, artinya UU TPKS berkomitmen untuk mengupayakan perlindungan kepada korban berbasis keadilan gender.
11 UURI  Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Jakarta : Pustaka Mahardika) hlm 89.
12 Y.A.Triana Ohoiwutun, Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran), (Yogyakarta:Pohon Cahaya,2016)hlm,61. JURNAL RECHTENS, Vol. ..., No. ...,  ..... 2024 JURNAL RECHTENS, Vol. ..., No. ...,  ..... 2024
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1394 – 1404   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6503
Selanjutnya,  aspek keadilan gender yang terdapat dalam substansi UU TPKS, ditunjukkan  dalam  ketentuan  Pasal  3  UU  TPKS  yang  pada  pokoknya  mengatur tentang  upaya  preventif    terhadap  terjadinya  kekerasan  seksual,  kemudian  upaya untuk  menangani  dan  membantu  pemulihan  korban,  memberikan  sanksi  hukum, mewujudkan  lingkungan  yang  aman  dan  kondusif  tanpa  kekerasan  seksual  serta memberikan jaminan bahwa kekerasan seksual tidak akan terulang kembali. Adanya ketentuan  tersebut,  adalah  implementasi  dari  asas  penghargaan  atas  harkat  dan martabat manusia, mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. 13
Adanya implementasi dari asas – asas tersebut adalah sebagai upaya untuk melindungi  manusia  dari  segala  bentuk  kekerasan  seksual,  serta  bertujuan  untuk mewujudkan  lingkungan  dan  generasi  penerus  bangsa  tanpa  ada  bayang-bayang untuk  menjadi  korban  dari  kekerasan  seksual.  Adapun  Tindakan  pencegahan terjadinya  kekerasan  seksual  yang  berkeadilan  gender  melalui  UU  TPKS  meliputi banyak  bidang,  termasuk  diantaranya  pendidikan,  pelayanan  publik,  dan infrastruktur.  Selanjutnya  bentuk  konkret  keadilan  gender  juga  diakomodir  dalam hak hak korban sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 16 UU TPKS yaitu “...setiap  korban  memiliki  hak  atas  penanganan,  perlindungan  dan  pemulihan  yang dapat dinikmati oleh korban”. Ketentuan tersebut tidak menunjukkan adanya bias gender,  atau  kecenderungan  terhadap  korban  dengan  jenis  kelamin  tertentu, sehingga  UU  TPKS  dalam  rangka  melakukan  upaya  pencegahan  dan  pemulihan korban kekerasan seksual telah mengakomodir keadilan gender.

## Sistem Pemidanaan Dalam UU TPKS Untuk Mewujudkan Keadilan Gender Bagi Korban.
Sistem  pemidanaan  menimbulkan  makna  implisit  untuk  memuat  kebijakan yang mengakomodir dan memberikan batasan terhadap hak dan wewenang aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana. Oleh sebab itu, selain memberikan sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana,  pemidanaan  juga  bertujuan  untuk memberikan perlindungan hukum in concreto bagi masyarakat.
Penjatuhan sanski pidana dalam UU TPKS diberikan berdasarkan kualifikasi perbuatan  pidana.  Pasal  4  UU  TPKS  mengkualifikasikan  9  (sembilan)  jenis  tindak pidana  kekerasan  seksual    antara  lain “a.  pelecehan  seksual  non  fisik;  b.  pelecehan seksual  fisik;  c.  pemaksaan  kontrasepsi;  d.  pemaksaan  sterilisasi’  e.  pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual, dan i. kekerasan  seksual  berbasis  elektronik”. Adapun  ancaman  pidana  terhadap  masing- masing  pasal  tersebut  ditetapkan  secara straf  maxima, yaitu  sanksi  pidana  paling tinggi  yang  ditentukan  secara  tegas  dalam  pasal  yang  bersangkutan 14 .  Penjatuhan sanksi  pidana  diatur  dalam  Pasal  5  s.d  Pasal  19  UU  TPKS  yang  bertujuan  untuk memberikan  perlindungan;  jaminan  dan  kepastian  hukum  bagi  korban  sehingga pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  diberikan  sanksi  pidana,  denda  maupun sanksi tindakan.
13 Probilla, Syuha M., Andi N., dan Aga A., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksua”l Vol – 2, No. 1 (2021):7.
14 Widowati dan Y.A Triana Ohoiwutun,” Kepastian Hukum Putusan Yang Melanggar Special Straf Maxima,” Vol –14(2021):5.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1394 – 1404   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6503
Mekanisme pemidanaan dalam UU TPKS telah diatur secara lex certa dan lex scripta dalam ketentuan Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Sebelumnya, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHAP) belum berorientasi kepada korban kekerasan seksual, bahkan aturan dalam KUHAP cenderung membatasi dan menyulitkan korban kekerasan  seksual  untuk  mengungkapkan  peristiwa  yang  korban  alami,  serta memperjuangkan haknya sebagai korban.
Korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  sering  kali  kesulitan  memenuhi kriteria alat bukti sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, hal tersebut tentu menjadi  alasan  yang  restriktif  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  seksual. Konsekuensi  logisnya,  laporan  korban  sering  kali  ditolak  oleh  kepolisian,  atau penyelidikan dan penyidikan kasusnya dihentikan oleh kepolisian dikarenakan tidak cukup  bukti.  Bahkan  pada  praktiknya,  penegak  hukum  dalam  memeriksa  korban hanya  berorientasi  pada  upaya  pemenuhan  alat  bukti,  tanpa  mempertimbangkan aspek  pemenuhan  hak  korban,  baik  hak  untuk  mendapat  perlindungan,  hak  untuk diperiksa  tanpa  tekanan  dan  intimidasi  dalam  bentuk  apa  pun,  hak  untuk mendapatkan  pendampingan  psikolog,  serta  hak  untuk  tidak  dijustifikasi kesalahannya.
Fenomena  tersebut,  membuat  perancang  undang  –  undang  memperluas bentuk  alat  bukti  dalam  UU  TPKS  yang  dituangkan  dalam  ketentuan  Pasal  24  UU TPKS.  Alat  bukti  yang  dimaksud  dalam  UU  TPKS  ialah  alat  bukti  dalam  KUHAP, ditambah  dengan  bukti  informasi  elektronik,  alat  bukti  lain  yang  meliputi  barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, hasil tindak pidana, atau alat bukti lain yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Selain itu, UU TPKS juga menyadari bahwa kekerasan seksual sering kali dilakukan di tempat sepi dan tertutup, sehingga minim saksi karena tidak ada orang yang mengetahui peristiwa tersebut, sehingga UU TPKS mengakui keabsahan keterangan saksi, meskipun keterangan tersebut hanya disampaikan oleh 1 (satu) orang saksi yaitu korban kekerasan seksual.
Komitmen pemerintah dalam UU TPKS untuk melindungi korban kekerasan seksual, tidak hanya diwujudkan dengan cara memperjelas jenis kekerasan seksual, melainkan  juga    memperluas  kualifikasi  perbuatan  pidana  yang  tergolong  dalam kekerasan seksual, mempertegas aturan sanksi pidana dan mekanisme pemidanaan, memperbaiki  hukum  acara  peradilan  pidana.  Korban  kejahatan  kekerasan  seksual berhak  untuk  memperoleh  restitusi. 15 mengakomodir  hak-hak  korban  dan melibatkan  peran  aktif  masyarakat  untuk  mencegah  dan  menangani  peristiwa kekerasan seksual di masyarakat.
Apabila  dikaji  lebih  lanjut,  pemidanaan  terhadap  pelaku  dalam  UU  TPKS berdasarkan  pada  konsep  individualisasi  hukum  pidana.  Individualisasi  hukum pidana  yaitu  memperhatikan  sifat-sifat  dan  keadaan-keadaan  si  pelaku,  sebelum menjatuhkan  sanksi  pidana 16 .  Konsep  individualisasi  hukum  pidana  dituangkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU TPKS yaitu “... Pelaku tindak pidana kekerasan
15 Mastur, Syamsuddin P, dan Abdul A., “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”, Vol – 1, No. 2 (2020):12.
16 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum,( Jakarta : Kencana,2010)hlm,31.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1394 – 1404   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6503
seksual  dapat  dikenakan  tindakan  berupa  rehabilitasi”. Artinya,  selain  dikenakan sanksi pidana, pelaku juga dapat diberi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi  sosial.  Hal  tersebut  dikarenakan  kejahatan  kesusilaan  saat  ini  bersifat sebagai kegagalan berperilaku yang sopan dan keberadaban. 17
Ketentuan Pasal dalam UU TPKS merepresentasikan upaya reformulasi atau perubahan  hukum,  dalam  aspek  perlindungan  korban  dan  pemidanaan  pelaku kekerasan seksual, yaitu melalui perubahan aturan dalam hukum pidana khusus 18 , adanya  reformulasi  dalam  aturan  yang  terdapat  pada  hukum  pidana  khusus disebabkan  karena  adanya  dinamika  kehidupan  masyarakat,  perubahan  faktor ekonomi,  sosial  dan  budaya,  dan  bentuk  kejahatan  yang  terus  berkembang, sedangkan  hukum  pidana  umum  tidak  mampu  atau  tidak  cukup  untuk  digunakan dalam menangani adanya kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, terhadap lahirnya UU TPKS sebagai hukum pidana khusus, berlaku asas lex specialis derogate legi generali yaitu keberadaan hukum khusus menyimpang hukum yang berlaku umum. 19
Ketentuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  UU  TPKS  berkomitmen  untuk memberikan  sanksi  pidana  yang  tidak  hanya  berkeadilan  gender,  tetapi  juga memberikan  keseimbangan  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  dan  korban kekerasan seksual. UU TPKS tidak membedakan kualifikasi sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual, baik yang dilakukan perempuan maupun laki – laki. Hal tersebut merupakan  bentuk  penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  dalam setiap hubungan dalam bermasyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan untuk memperbaiki  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  tingkah  laku  manusia,  dapat terpenuhi. 20

## KESIMPULAN
Paradigma  sosial  menganggap  laki  –  laki  sebagai  kelompok  tindak  rentan, sehingga  tidak  layak  untuk  diasosiasikan  sebagai  korban.  Padahal  faktanya, paradigma  tersebut  mengakibatkan  bias  gender  yang  bertentangan  dengan  asas setiap  orang  memiliki  hak  dan  kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum.  Aspek keadilan  gender  yang  terdapat  dalam  substansi  UU  TPKS,  ditunjukkan  dalam perluasan  definisi  korban,  yang  tidak  berlaku  limitatif  terhadap  perempuan  saja, melainkan juga laki – laki. Bentuk konkret implementasi keadilan gender dalam  UU TPKS  berupa  mengakomodir  upaya  mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual, memberikan  penanganan  dan  pemulihan  korban,  penegakan  hukum  bagi  korban, aktualisasi  lingkungan  aman  tanpa  kekerasan  seksual,  serta  menjamin  tidak terjadinya  pengulangan  kekerasan  seksual,  tanpa  mendikotomikan  apakah  korban
17 Dwi  Y.R,  Heni  S.,  “ Tinjauan  Sosiologis  Terhadap  Pelaku  Kekerasan  Seksual Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Vol – 06, No 02(2022):7.
18 Angkasa,  “ Efektivitas  Rancangan  Undang-undang  Pengahpusan  Kekerasan  Seksual  Sebagai Hukum Positif Dalam Prespektif Viktimologi”Vol. 4 No. 1 (2021):13.
19 Purwanti, A. “ Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual TerhadapPerempuan dan Anak” Vol-2 No 14 (2018):8 . 20 Nurisman, E. “ Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” , Vol – 4, No 2, (2022):9.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1394 – 1404   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6503
berjenis kelamin laki – laki atau perempuan, melainkan berlaku secara umum bagi setiap  orang  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual.  Sehingga  aturan  dalam  UU TPKS telah berkeadilan gender.
Sistem pemidanaan dalam UU TPKS mengakomodir mekanisme pemidanaan terhadap pelaku dari tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian hingga tahap pemeriksaan  di  persidangan.  Terdapat  perluasan  alat  bukti  dan  hak-hak  korban diatur secara spesifik. Ancaman sanksi pidana berupa pemidanaan, denda, restitusi dan  rehabilitasi.  Penjatuhan  sanksi  pidana  tersebut  mengacu  pada  konsep individualisasi hukum pidana, yaitu dalam memperhatikan sifat dan keadaan pelaku sebelum  menjatuhkan  sanksi  pidana.  Sehingga,  selain  dikenakan  sanksi  pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga dapat dikenakan sanksi tindakan berupa restitusi, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ali,  Mahrus, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Korporasi, ,  Jakarta:  PT  Rajagrafindo  Persada,
2015.
Arif,  Barda  Nawawi, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta : Kencana, 2010.
Friedman,  Lawrence  M., The  Legal  System:  A  Social  Science  Perspective ,  New  York: Russell Sage Foundation,1975.
Munti, Ratna Batara, Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan , Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.
Ohoiwutun, Y.A. Triana. Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran), Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2016.
Tridewiyanti, Kunthi, Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010- 2013 , Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

## Jurnal
A. Faizah F., & Hariri, M. R,2022, “Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai  Bentuk  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  Ditinjau  dari  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jurnal Hukum Lex Generalis , Volume– 3, No 1.
A.  Purwanti,  dan    Hardiyanti,  M.  2018,  “Strategi  Penyelesaian  Tindak  Kekerasan Seksual  TerhadapPerempuan  dan  Anak  Melalui  RUU  Kekerasan  Seksual” , Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Volume 2 No 14.
Angkasa, dkk,2021, “Efektivitas Rancangan Undang-undang Pengahpusan Kekerasan Seksual  Sebagai  Hukum  Positif  Dalam  Prespektif  Viktimologi”, Jurnal  USM Law Review , Volume 4 No. 1.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1394 – 1404   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6503
E. Nurisman, 2022, “ Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual  Pasca  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Volume – 4, No 2
Mastur, Syamsuddin Pasamai, dan Abdul Agis, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” ,Journal of Lex Philosophy (JLP) Volume – 1, No. 2
Probilla, Syuha Maisytho, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi.2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, PAMPAS: Journal of Criminal Law Volume – 2, No. 1.
Rafli,  Dwi  Yusuf,  dan    Heni  Susanti,  2022,  “Tinjauan  Sosiologis  Terhadap  Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmu Humaniora , Volume – 06, No 02.
Waling,  Andrea,  2019,  “Problematising  ‘Toxic’  and  ‘Healthy’  Masculinity  for Addressing Gender Inequalities” Australian Feminist Studies 34, No. 101. Widowati  dan  Y.A  Triana  Ohoiwutun,  2021.  “Kepastian  Hukum  Putusan  yang Melanggar Special Straf Maxima Kajian Putusan No: 306/Pid.B/2017/PN.Smd”, Jurnal Yudisial , Volume – 14, No 1.

## Undang – Undang
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 9 Mei 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Peraturan Hukum Pidana (KUHP). 8 Agustus 1946. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73. Jakarta : Pustaka Mahardika.

## Sumber Lainnya
Data  Statistik  Laki  –  Laki  sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual  yang  dihimpun  oleh Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak    pada  laman  web https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan diakses pada tanggal 7 April 2024. Naskah  Rencana Undang – Undang (RUU) Kesetaraan dan Keadilan Gender,  pada laman web : www.koalisiperempuan.or.id/wp- content/uploads/2014/04/DRAF-RUU-KKG-Panja-9-desember-2013-ke-
Baleg.pdf  diakses pada tanggal 7 April 2024.