DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182

## Jurnal Akuntansi dan Keuangan(JAK)

## P- ISSN:2301-4717 E-ISSN: 2716-022X
Homepage: https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/index
Pengaruh  Literasi  Pajak,  Modernisasi  Sistem  Administrasi,  Insentif  Pajak  dan  Moral  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Dwi Rahmawati Kusumadewi 1 , Dyarini 2* 12 Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta
* Coressponding Author: dyarinialam@gmail.com | Phone Number: 0812 9060 5516

## ARTICLEINFO
Received: 25-05-2022
Received inrevised: 26-06-2022
Accepted: 30-06-2022 Availableonline: 09-09-2022

## KEYWORDS

## ABSTR ACT
This  study  discusses  taxpayer  compliance,  one  of  which  is  in  a  sector  that  has considerable potential as part of tax revenue but is not yet at the expected level of tax compliance,  namely  MSME  taxpayers.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of tax literacy,  administrative  system  modernization,  tax  incentives,  and  tax  morale  on MSME  taxpayer  compliance.  The  research  method  used  is  a  quantitative  approach with  a  survey  method.  Respondents  in  this  study  were  MSME  taxpayers  in  South Tangerang  City,  with  a  total  sample  of  100  respondents.  The  data  analysis  method used is multiple linear regression, with a data processing tool in the form of SPSS. The results  partially  show  that  tax  literacy  has  no  effect  on  MSME  taxpayer  compliance, modernization  of  the  administrative  system  affects  MSME  taxpayer  compliance,  tax incentives  affect  MSME  taxpayer  compliance,  and  tax morale  affects  MSME  taxpayer compliance.  The  results  of  the  study  simultaneously  show  that  tax  literacy, administrative  system  modernization,  tax  incentives,  and  tax  morale  affect  MSME taxpayer compliance. The implications of this finding are expected to be involved as one of the considerations for the Directorate General of Taxes, by knowing the factors related to taxpayer compliance, especially in this case MSME taxpayers, so that they can contribute as a basis for decision making or making tax policies and regulations in an effort to increase tax revenue. with tax compliance in Indonesia.
tax literacy; administrative system modernization; tax incentives; tax morale; taxpayer compliance

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  terbesar  yang  diperuntukkan  guna  melakukan  pembiayaan  terhadap pengeluaran  dan  pembangunan  negara.  Selaras  dengan  fungsi  pajak  itu  sendiri  salah  satunya  sebagai budgeter ,  menjadi sumber  dana  yang  ditujukan  terhadap  pembiayaan  pengeluaran  negara,  dengan  pajak  termasuk  dalam  APBN  sebagai penerimaan  dari  dalam  negeri  (Mudiarti  dan  Mulyani,  2020).  Sebagai  sektor  utama  dalam  penerimaan  negara  tentunya pemerintah  akan  terus  berupaya  untuk  melakukan  optimalisasi  terhadap  penerimaan  pajak.  Akan  tetapi, isu  bahwa  tidak tercapainya target penerimaan pajak masih kerap kali terjadi, dapat terlihat melalui realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai target sepenuhnya yaitu 100% dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah grafik target serta realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2016-2020 :
Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rp) Sumber : Kementrian Keuangan
2016 2017 2018 2019 2020 Target 1.355,2 1.283,6 1.424 1.577,6 1.198,8 Realisasi 1.105,8 1.151 1.315,9 1.332,1 1.070 81,60% 89,67% 92,4%
84,4% 89,3%
Target
Realisasi
%
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 171-182
Salah satu sektor yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak terkait  kepatuhan pajak  karena belum berada pada  tingkat  kepatuhan  yang  diharapkan,  serta  belum  maksimal  dalam  menggali  potensial  pajaknya  adalah  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah.  Pertumbuhan  UMKM  di  Indonesia  setiap  tahunnya  terus  mengalami  peningkatan.  Besarnya  jumlah serta  perkembangan  UMKM  tentunya  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sumber  yang  potensial  untuk  penerimaan  pajak.  Akan tetapi, peningkatan jumlah UMKM di Indonesia nyatanya belum selaras dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak yang dapat dikatakan masih tergolong rendah. Salah satunya dapat terlihat pada penerimaan pajak dari UMKM yang apabila dibandingkan  dengan  total  realisasi  penerimaan  pajak  yang  didapatkan  setiap  tahunnya,  maka  jumlah  pajak  yang  berasal dari kontribusi UMKM masih sangat sedikit. Berikut adalah grafik penerimaan pajak UMKM untuk tahun 2015-2019 :
Gambar 2. Penerimaan Pajak UMKM (Triliun Rp)
Sumber : Data Kementrian Keuangan
Seperti yang dikutip melalui laman kontan.co.id, bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak dimana selama tahun  2019  banyaknya  wajib  pajak  UMKM  yang  patuh  melakukan  pembayaran  pajak  berjumlah  2,31  juta  wajib  pajak, jumlah tersebut termasuk dari 2,05 juta wajib pajak orang pribadi dan 257.000 wajib pajak  badan. Apabila dilihat jumlah wajib pajak UMKM yang telah terdaftar dan patuh membayar pajak tersebut masih sangat jauh dari total pelaku UMKM di Indonesia  yang  mencapai  hingga  kurang  lebih  64  juta  UMKM.  Terjadinya  ketidakselarasan  antara  jumlah  UMKM  dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak dapat memberikan indikasi bahwa dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM masih berada pada tingkat kepatuhan yang rendah. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apakah  literasi  pajak,  modernisasi  sistem  administrasi,  insentif  pajak,  dan  moral  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini.
Penelitian  ini  dijalankan  dengan  dasar Theory  of  Planned  Behaviour yang  menerangkan  mengenai  intensi  (niat) seseorang  dalam  melakukan  suatu  perilaku  atau  tindakan  tertentu,  serta  dilengkapi  dengan  teori  atribusi  untuk  melihat perilaku yang muncul disebabkan melalui internal atau eksternal seseorang, dalam hal ini terkait perilaku dalam kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah dibuat oleh peneliti di atas, dengan ini  peneliti  memiliki  ketertarikan  untuk  melakukan  penelitian  pada  topik  tersebut.  Sehingga  peneliti  memilih  melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak, dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.”
Pada penelitian ini digambarkan mengenai pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang dapat dilihat hubungannya secara parsial maupun simultan.
Tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh  literasi  pajak, modernisasi  sistem  administrasi,  insentif  pajak,  dan  moral  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Hasil  temuan diharapkan dapat bermanfaat dalam pemberian informasi bagi Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan kepatuhan pajak, khususnya  wajib  pajak  UMKM.  Serta  berkontribusi  dalam  upaya  pemberian  pemahaman  dan  pengetahuan  kepada  wajib pajak UMKM tentang perpajakan.

## TINJAUAN TEORI Theory of Planned Behavior
Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan lebih lanjut dari Theory of Reasoned Action . Dalam Theory of Reasoned Action diasumsikan bahwa perilaku individu berada di bawah kontrol individu sendiri untuk melakukan tindakan tersebut. Theory of Planned Behavior menambahkan konstruk yang bertujuan untuk mengatasi masalah  serta kekurangan dalam  TRA. Theory  of  Planned  Behavior juga  menjelaskan  bahwa  intensi  (niat)  seseorang  dalam  berperilaku  dapat memprediksi  terjadinya  perilaku  tersebut  (Dian  &  Rinaldi, 2020).  Berdasarkan  TPB,  Ajzen  (1991),  niat untuk  berperilaku terdapat  tiga  determinan  dasar  yaitu: Behavioral  belief, merupakan  keyakinan  akan  hasil  dari  perilaku  dan  evaluasi  atas hasil  tersebut. Normative  belief, yaitu  keyakinan  individu  terhadap  harapan  normatif  orang  lain  disekitarnya  (seperti keluarga, teman, petugas pajak, konsultan pajak) dan memotivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut. Control belief , yaitu  keyakinan  individu  tentang  keberadaan  hal-hal  yang  mendukung  atau  menghambat  perilakunya  dan  persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya (Saputra, 2019).

## Teori Atribusi
Teori  atribusi  pada  dasarnya  menerangkan  bahwa  jika  individu  melakukan  pengamatan  terhadap  perilaku seseorang,  ia  akan  mencoba  memastikan  apakah  perilaku  tersebut  muncul  oleh  sebab  internal  atau  eksternal.  Menurut
3,4 4,3 5,8 6,9 7,5 0 2 4 6 8 2015 2016 2017 2018
2019
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 171-182
model  Heider,  perilaku  seseorang  dapat  disebabkan  oleh  kekuatan-kekuatan  internal  (termasuk  disposisi).  Kekuatan- kekuatan lingkungan terdiri dari faktor situasi yang menekan, sehingga memunculkan perilaku tertentu. Kekuatan-kekuatan internal  (personal  forces)  dilihat  sebagai  hasil  dari  kemampuan  (ability),  power  dan  usaha  yang  ditunjukkan  seseorang (Samsuar, 2019).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Dewi  dkk.,  (2020)  mengartikan  kepatuhan  pajak  sebagai  sejauh  mana  wajib  pajak  dapat  mematuhi  aturan  pajak yang  telah  ditetapkan.  Kepatuhan  perpajakan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  kesadaran  diri  masing-masing  wajib  pajak sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UU  dan  peraturan  perpajakan.  Pelaksanaan  perpajakan  dengan self  assessment  system mengharuskan kontribusi dari wajib pajak pada aktivitas perpajakan, oleh karena itu pelaksanaan sistem ini membutuhkan kesadaran serta kemauan sendiri dari wajib pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yakni (1) Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  ini;  (2)  Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dalam Undang-Undang; (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang  bukan merupakan  anak perusahaan atau cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  usaha  kecil  atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dalam Undang-Undang.

## Literasi Pajak
Literasi pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan individu perihal membaca informasi mengenai pajak, melakukan pemahaman atas informasi tersebut dan menindaklanjutinya melalui pembuatan keputusan. Pengetahuan dapat berupa konsep dan ketentuan umum perpajakan, jenis pajak, hingga kemampuan melakukan perhitungan, mencatat dan melaporkan pajak (Sari, 2019). Implementasi literasi pajak pada dasarnya sejalan dengan kegiatan edukasi sadar pajak yang telah digagas oleh DJP. Dengan literasi pajak individu akan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan perpajakan yang dapat menimbulkan kesadaran terhadap pajak (Ibda, 2019).

## Modernisasi Sistem Administrasi
Administrasi  perpajakan  modern  menurut  (Septriliani  &  Ismatullah,  2021)  yaitu  salah  satu  hasil  dari  perubahan pajak  di  Indonesia  dilakukan  dengan  cara  berjenjang  dan  komprehensif  terhadap  pengawasan,  kebijakan  perpajakan  dan bidang hukum. Sistem administrasi pajak modern menerapkan Good Governance serta melayani masyarakat secara prima. Menurut Lubis & Hidayat (2019) bahwa salah satu yang menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak diantaranya pada pelaksanaan administrasi yang rumit. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang  modern  dapat  membuat  pelaksanakan  pemenuhan  kewajiban  pajak  menjadi  lebih  mudah  sehingga  akan  dapat berdampak pula pada kepatuhan wajib pajak.

## Insentif Pajak
Secara umum insentif pajak merupakan ketentuan khusus dalam aturan undang-undang di bidang perpajakan yang dapat berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara (Kartiko, 2020). Salah satu insentif pajak ditujukan kepada wajib pajak UMKM berupa PPh Final sesuai PP No 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah (PPh Final UMKM DTP). Adanya kebijakan insentif pajak selain untuk membantu meringankan beban pajak, juga diharapkan mampu menarik wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Latief dkk., (2020) mengemukakan bahwa insentif pajak  yang  ditetapkan  pemerintah  dapat  memberikan  suatu  motivasi  serta  kesadaran  bernegara  kepada  wajib  pajak terhadap kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

## Moral Pajak
Moral  wajib  pajak  dipandang  sebagai  motivasi  instrinsik  untuk  membayar  pajak  (Astuti  dan  Panjaitan,  2018). Menurut  Nugroho  (2021)  moral  pajak  merupakan  motivasi  yang  timbul  dari  dalam  diri  individu  untuk  menunaikan kewajiban perpajakannya. Penekanan pada aspek perilaku dari wajib pajak selain pada aspek ekonomi (seperti denda dan bunga)  dalam  hal  kepatuhan  perpajakan  dirasa  perlu  untuk  meningkatkan  kejujuran  wajib  pajak.  Sehingga  wajib  pajak dalam menjalankan pemenuhan kewajiban pajak dapat melakukannya dengan sukarela.

## Pengembangan Hipotesis
Yuliati  &  Fauzi  (2020)  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  literasi  pajak,  kualitas  pelayanan,  dan  sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  sektor  perdagangan  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Praya,  hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dimana dalam  penelitiannya  karakteristik  responden  sebagian  besar  memiliki  tingkat  pendidikan  rendah  yang  paham  dan  tahu tentang  bidang  perpajakan  namun  selama  ini  mereka  enggan  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan  atau mengaplikasikannya dikarenakan para pengelola UMKM merasa masih terbebani.
Fathani & Apollo (2020) melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 171-182
Jakarta – Palmerah, didukung dengan Theory of Planned Behavior dan Compliance Theory , menghasilkan kesimpulan bahwa modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  berjalan  dengan  baik  sehingga  pemahaman  wajib  pajak  tentang  modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  meningkat  dan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajbannya  meningkat  juga. Dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Saputro & Meivira (2020) melakukan penelitian terkait pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi, dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM, dimana penelitian dilakukan kepada 82 UMKM di Kecamatan Batang Jawa Tengah, dengan hasil menunjukkan bahwa persepsi atas insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  pajak  UMKM.  Pada  penelitiannya  disimpulkan  bahwa  insentif  pajak  baik  yang  diberikan  sebelum pandemi tahun 2020 maupun pada saat pandemi tersebut dinilai sangat membantu UMKM untuk dapat terus bertahan.
Rachmawati  &  Ramayanti  (2016)  meneliti  mengenai  manfaat  pemberian  insentif  pajak  penghasilan  dalam kepatuhan wajib pajak UMKM, penelitian tersebut dilakukan terhadap wajib pajak UMKM di kawasan Jakarta Selatan dengan total 49 kuesioner. Dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh terutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Astuti & Panjaitan (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dengan  sanksi  perpajakan  sebagai  pemoderasi.  Penelitian  dilakukan  kepada  360 bidang  UMKM  di  Jakarta  Utara.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  moral  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Hal  ini  terjadi  karena  wajib  pajak  memiliki  moral  yang  positif  dalam  membayar kewajiban perpajakannya.
Sriniyati  (2020)  meneliti  pengaruh  moral  pajak,  sanksi  pajak,  dan  kebijakan  pengampunan  pajak  terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi, yang dilakukan kepada 106 wajib pajak orang pribadi. Dikembangkan dengan teori  atribusi,  teori  kontrak  pajak  psikologis,  dan  teori  keadilan,  dimana  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  moral  pajak berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  moral  pajak  seseorang dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak.

## Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Yuliati & Fauzi (2020) mengemukakan bahwa melalui literasi pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan dan  pemahaman  terhadap  peraturan  perpajakan.  Dengan  pengetahuan  serta  pemahaman  yang  dimiliki  akan  dapat memunculkan  suatu  kesadaran  untuk  menjalankan  kewajiban  perpajakan,  sehingga  hal  tesebut  dapat  berdampak  pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Theory of Planned Behavior , dimana dijelaskan bahwa sebelum individu memutuskan  untuk  melakukan  suatu  hal,  maka  ia  akan  memiliki  keyakinan  mengenai  hasil  yang  akan  diperoleh  dari perilakunya ( behavioral beliefs) . Dalam hal ini, wajib pajak dimana memiliki literasi pajak yang baik tentu mengetahui serta memiliki  keyakinan  bahwa  pajak  yang  dibayarkannya  sangatlah  penting  bagi  pembiayaan  dan  pembangunan  negara. Didukung  oleh  penelitian  Sari  (2019)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  literasi  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Serta  beberapa  penelitian  serupa  oleh  (Andayani,  2018;  Indrawan  &  Binekas,  2018; Zahrani & Mildawati, 2019) dengan hasil pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Pengetahuan  serta  pemahaman  terkait  pajak  yang  dimiliki  dapat  mempermudah  wajib  pajak  dalam  menjalankan pemenuhan  perpajakan.  Literasi  pajak  yang  baik  oleh  wajib  pajak  serta  didukung  dengan  implementasinya  maka  akan berdampak terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, dengan ini hipotesis dibentuk sebagai berikut :

## H1: Literasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wjib Pajak UMKM
Lubis & Hidayat (2019) mengemukakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan kurangnya kepatuhan dari wajib pajak adalah pada pelaksanaan administrasi yang sulit, kurang efektif serta efisien. Dimana hal tersebut dapat menyebabkan biaya kepatuhan menjadi lebih besar. Dengan dilakukannya modernisasi pada sistem perpajakan akan menghadirkan suatu kemudahan pada pelaksanaan administrasi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan Theory of Planned Behavior , dimana  dijelaskan  terkait  adanya  faktor  yang  dapat  menjadi  pendorong  suatu  perilaku  yang  akan  timbul.  Dalam  hal  ini, modernisasi sistem administrasi sebagai faktor eksternal yang dapat menjadi pendorong wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak. Di dukung oleh penelitian (Astana  & Merkusiwati, 2017; Zuhdi dkk., 2019; Lubis  & Hidayat, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak semua wajib pajak memahami proses administrasi perpajakan, sehingga kemudahan dalam pelaksanaan administrasi pajak sangat  diperlukan  agar  wajib  pajak  tidak  merasa  kesulitan  dan  terbebani  dalam  menjalankan  pemenuhan  perpajakannya. Berdasarkan penjabaran diatas, dengan ini hipotesis dibentuk sebagai berikut :

## H2: Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Khairiyah  &  Akhmadi  (2019)  mengemukakan  bahwa  tujuan  dari  insentif  pajak  adalah  untuk  meningkatkan kesadaran  pajak,  dimana  dalam  hal  ini  khususnya  terhadap  UMKM.  Pemberian  insentif  pajak  yang  diberikan  berupa  PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah (DTP), kepada wajib pajak UMKM sebagai tanggapan atas  dampak  pandemi covid-19 untuk  menjaga  kelangsungan  UMKM  dengan  memberikan  keringanan  kepada  wajib  pajak dalam  hal  perpajakan.  Berdasarkan Theory  of  Planned  Behavior ,  dijelaskan  bahwa  apabila  seseorang  berniat  untuk
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 171-182
melakukan  suatu  hal  maka  seseorang  tersebut  akan  memiliki  keyakinan  mengenai  harapan normative dari  individu  lain serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Latief dkk., (2020) mengemukakan bahwa insentif pajak yang ditetapkan pemerintah  dapat  memberikan  wajib  pajak  suatu  motivasi  serta  kesadaran  terkait  kepatuhannya  dalam  melaksanakan pemenuhan  kewajiban  pajak.  Pernyataan  tersebut  di  dukung  oleh  penelitian  (Sartika  dkk.,  2021;  Alfina  &  Diana,  2021; Saputro  &  Meivira,  2020)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  insentif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Kebijakan insentif pajak yang diberikan sangat diperlukan terlebih lagi disaat adanya pandemi yang mempengaruhi perekonomian, dimana insentif pajak tersebut juga dapat mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, dengan ini maka hipotesis dibentuk sebagai berikut :

## H3: Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Waji Pajak UMKM
Artha  &  Setiawan  (2016)  mengemukakan  apabila  semakin  baik  kewajiban  moral  dari  wajib  pajak  akan  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dengan moral pajak yang tinggi serta pemikiran yang positif pada saat menjalankan kewajiban perpajakannya, akan dapat memunculkan suatu kesadaran bahwa  membayar  pajak  merupakan  hal  yang  harus  dilakukan  wajib  pajak,  sehingga  nantinya  wajib  pajak  dapat melaksanakan  kewajiban  pajaknya  dengan  rasa  kesukarelaan.  Berdasarkan  pada  teori  atribusi,  dimana  dijelaskan  bahwa suatu  perilaku  dapat  ditimbulkan  oleh  sebab  internal  atau  eksternal.  Perilaku  yang  timbul  secara  internal  berada  pada kendali seseorang itu sendiri. Dalam hal ini, moral pajak sebagai faktor internal dari wajib pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam hal pelaksanaan kewajiban  perpajakan. Di dukung oleh penelitian (Aruan  dkk., 2017; Ruky dkk., 2018; Asih & Adi, 2020) yang menunjukkan hasil  bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor dari dalam  diri  wajib  pajak  sendiri  juga  diperlukan  untuk  menjawab  persoalan  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak.  Adanya kemauan  serta  kesadaran  dari  wajib  pajak  untuk  menjalankan  kewajiban  perpajakan  tentunya  akan  berpengaruh  pada meningkatnya kepatuhan pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, dengan ini hipotesis dibentuk sebagai berikut :

## H4: Moral Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pengaruh  Literasi  Pajak,  Modernisasi  Sistem  Administrasi,  Insentif  Pajak,  dan  Moral  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan  penjabaran  pada  setiap  variabel  sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  kemudian  didukung  oleh  teori serta  penelitian  terdahulu  dari  masing-masing  variabel  penelitian.  Maka  peneliti  melakukan  pengujian  atas  variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, dengan hipotesis dibentuk sebagai berikut :
H5:  Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak, dan Moral Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## METODE Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk pembuktian suatu fenomena (hipotesis), dengan menggunakan data berupa angka-angka hasil perhitungan dan pengukuran, yang diolah dan dianalisis dengan kriteria-kriteria statistik tertentu (Hermawan, 2018). Objek penelitian  adalah wajib pajak UMKM di Kota  Tangerang  Selatan,  dilaksanakan  pada  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Tangerang  Selatan.  Kota  Tangerang  Selatan merupakan  salah  satu  kota  yang  cukup  berkembang  pesat,  begitu  pula  dengan  kemajuan  UMKM-nya  yang  aktif  serta berhasil  menembus  pasar  internasional.  Tangerang  Selatan  juga  menerima  penghargaan  sebagai  kota  terbaik untuk  iklim ekonomi  UMKM  pada  tahun  2017.  Sehingga  penelitian  dilakukan  dilokasi  tersebut  untuk  mengetahui  UMKM  dari  sisi kewajiban perpajakannya.
Objek  yang  menjadi  sampel  penelitian  memiliki  kriteria  tertentu,  yakni  memiliki  NPWP  serta  omzet  pertahun kurang  dari  Rp  4,8  miliar,  yang  merupakan  wajib  pajak  UMKM  sesuai  PP  No.  23  Tahun  2018.  Perhitungan  sampel menggunakan rumus slovin (Riduwan, 2013: 120) sebagai berikut :
n
n =  100

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  berupa  metode  survei,  dengan  menggunakan  kuesioner  sebagai instrumen  penelitian.  Pendistribusian  kuesioner  sebagian  besar  dilakukan  menggunakan Google  Form karena  pandemi Covid-19 dan secara langsung kepada beberapa responden yang bersedia. Pengukuran atas pendapat responden dilakukan menggunakan skala likert , pada  skala lima angka  sebagai  berikut : Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Netral (N), Angka 4 = Setuju (S), Angka 5 = Sangat Setuju (SS). Adapun skala 1-5 sebab penggunaan skala  tersebut  dirasa  lebih  mudah  untuk  dipahami  oleh  responden,  apabila  dibandingkan  dengan  penggunaan  skala  yang
lebih banyak akan memungkinkan responden lebih sulit untuk membedakan dan menentukan poin masing-masing skala.
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel No. Variabel Indikator 1. Literasi Pajak (X 1 )
(Fauziah&Kusmuriyanto, 2016)
1. Pengetahuan dan pemahaman mengenai NPWP
2. Wajib pajak mengetahui fungsi membayar pajak
3. Mengetahui peraturan pajak terbaru
4. Mengetahui sanksi perpajakan
5. Kemampuan menghitung pajak terutang
6. Mengetahui waktu membayar dan melaporkan pajak
2. Modernisasi  Sistem  Administrasi (X 2 )
(Astana dan Merkusiwati, 2017) 1. Sistem pelayanan
2. Fungsi dan pelayanan Account Representatif
3. Pemanfaatan teknologi informasi modern
4. Efisien dan kemudahan pelaksanaan administrasi 5. Tingkat kepercayaan wajib pajak
3. Insentif Pajak (X 3 )
(Latief dkk, 2020)
1. Memahami serta mengetahui terkait insentif pajak
2. Keadilan dalam pemberian insentif pajak
3. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak
4. Keringanan beban pajak terutang
4. Moral Pajak (X 4 )
(Astuti dan Panjaitan, 2018)
1. Memiliki kemauan membayar pajak secara sukarela
2. Melanggar etika
3. Perasaan bersalah
4. Prinsip hidup 5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Rahayu, 2017) 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan 3. Melakukan perhitungan, pembayaran pajak dengan benar
4. Menyampaikan SPT tepat waktu 5. Tidak memiliki tunggakan pajak
6. Tidak pernah terjerat hukum tindak pidana perpajakan Sumber : data diolah peneliti, 2021
Metode Analisis Analisis data pada penelitian ini menggunakan alat olah data berupa SPSS Versi 22. Metode analisis data dilakukan pengujian berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Uji kualitas data digunakan untuk mengetahui  validitas  dan  reabilitas  masing-masing  item  pernyataan.  Uji  asumsi  klasik  meliputi  uji  normalitas,  uji heteroskedastisitas,  dan  uji  multikolinearitas.  Pengujian  hipotesis  secara  parsial  dengan  Uji  t,  sehingga:  (1)  Apabila  nilai signifikansi t < 0,05 dan t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima; (2) Apabila nilai signifikansi t > 0,05 dan t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Pengujian hipotesis secara simultan dilakukan dengan Uji f, sehingga: (1) Apabila fhitung > ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima; (2) Apabila fhitung < ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak (Ghozali, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden
Pendistribusian  kuesioner  kepada  responden menghasilkan  jumlah  kuesioner  yang  dapat  diolah dalam  penelitian ini  sebanyak  100  kuesioner.  Dengan  karakteristik  responden  berdasarkan  usia  21-30  sebanyak  37  responden  (37%), kemudian pada usia 31-40 sebanyak 40 responden  4 %   dan pada usia ≥ 4  sebanyak    responden    %   Berdasarkan jenjang pendidikan terakhir SLTA sebanyak 51 responden (51%), Diploma sebanyak 9 responden (9%), dan untuk Sarjana sebanyak 40 responden (40%). Selanjutnya berdasarkan oleh bentuk usaha perorangan sebanyak 96 responden (96%), dan badan  sebanyak  4  responden  (4%).  Berdasarkan  penghasilan  dibawah  4,8  milyar  pertahun  sebanyak  100  responden (100%).  Selain  itu,  karakteristik  responden  berdasarkan  lama  usaha  kurang  dari  5  tahun  sebanyak  58  responden  (58%), kemudian  lama  usaha  5-7  tahun  sebanyak  29  responden  (29%),  dan  untuk  lama  usaha  lebih  dari  7  tahun  sebanyak  13 responden (13%).

## Uji Kualitas Data
Uji validitas digunakan untuk mengukur kelayakan dari kuesioner sebagai instrumen penelitian. Dasar pengukuran dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel. Dalam penelitian ini df = (n-2), n adalah jumlah responden sehingga 100-2 = 98 dan didapat r tabel sebesar = 0,1966. Seluruh pernyataan kuesioner pada masing-masing variabel dalam penelitian ini  memiliki  nilai  r  hitung  diatas  0,1966,  sehingga  dapat  dikatakan  valid.  Uji  reabilitas  pada  penelitian  dapat  dilihat  pada tabel dibawah ini, dimana suatu instrument dianggap reliabel apabila koefisien alpha diatas 0,7.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 171-182
Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Literasi Pajak 0,869 Reliabel Modernisasi Sistem Administrasi 0,911 Reliabel Insentif Pajak 0,904 Reliabel Moral Pajak 0,920 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 0,931 Reliabel Sumber : Output SPSS 22, 2021

## Uji Asumsi Klasik
Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov . Nilai  signifikansi yang diperoleh sebesar 0,200 dimana nilai tersebut telah melebihi 0,05 yang menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan grafik scatterplot , hasil menunjukkan bahwa dalam model  regresi  penelitian  tidak  ditemukan  adanya  gejala  heteroskedastisitas.  Berdasarkan  hasil  uji  multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear antara seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan model regresinya.
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel VIF Tolerance Keterangan Literasi Pajak 1,032 0,969 Tidak Multikolinearitas Modernisasi Sistem Administrasi 1,192 0,839 Tidak Multikolinearitas Insentif Pajak 1,186 0,843 Tidak Multikolinearitas Moral Pajak 1,313 0,761 Tidak Multikolinearitas Sumber : Output SPSS 22, 2021 Analisis Regresi Berganda Tabel 4. Hasil Regresi Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1  (Constant) 9,664 6,055 Literasi Pajak -,073 ,107 -,054 Modernisasi Sistem Administrasi ,349 ,136 ,215 Insentif Pajak ,237 ,078 ,255 Moral Pajak ,321 ,069 ,410 Sumber : Output SPSS 22 (2021)
Dari hasil analisis seperti pada tabel diatas, didapat persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 9,664 - 0,073X 1 + 0,349X 2 + 0,237X 3 + 0,321X 4 + Ɛ
Konstanta sebesar 9,664 memiliki arti jika nilai X (literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak) = 0 (nol), maka nilai Y (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM) sebesar 9,664. Nilai koefisien regresi variabel literasi pajak  sebesar  -0,073,  menunjukkan  bahwa  koefisien  regresi  memiliki  arah  regresi  yang  negatif.  Nilai  koefisien  regresi variabel modernisasi sistem administrasi sebesar 0,349, menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki arah regresi positif. Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  insentif  pajak  sebesar  0,237,  menunjukkan  bahwa  koefisien  regresi  memiliki  arah regresi  positif.  Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  moral  pajak  sebesar  0,321,  menunjukkan  bahwa  koefisien  regresi memiliki arah regresi positif.
Uji Statistik t (Parsial)
Tabel 5. Hasil Uji Statistik t Variabel Signifikansi α = 0,05 t hitung t tabel Literasi Pajak 0,494 0,05 -,687 1,985 Modernisasi Sistem Administrasi 0,012 0,05 2,571 1,985 Insentif Pajak 0,003 0,05 3,054 1,985 Moral Pajak 0,000 0,05 4,666 1,985 Sumber : Output SPSS 22, 2021
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 171-182

## Uji Statistik F (Simultan)
Tabel 6. Hasil Uji Statistik F Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 686,444 4 171,611 18,798 ,000 b Residual 867,266 95 9,129 Total 1553,710 99 Sumber : Output SPSS 22, 2021

## Pembahasan
Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji t variabel literasi pajak memiliki nilai t hitung < t tabel (-0,687 < 1,985) dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,494  lebih  besar  dari  0,05.  Dengan  ini  maka  hipotesis  pertama  ditolak,  artinya  literasi pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Literasi  pajak  berkaitan  pada  pengetahuan  serta pemahaman mengenai perpajakan, termasuk fungsi serta manfaat pajak. Merujuk kepada Theory of Planned Behavior yakni behavioral beliefs , dijelaskan bahwa sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan suatu hal, seseorang tersebut akan memiliki  keyakinan  tentang  hasil  dari  perilakunya.  Wajib  pajak  dengan  literasi  pajak  yang  baik  tentu  mengetahui  serta memiliki keyakinan bahwa pajak yang dibayarkannya sangatlah penting bagi pembiayaan dan pembangunan negara. Akan tetapi,  hasil  dari  penelitian  ini  tidak  dapat  mendukung  teori  tersebut.  Tinggi  rendahnya  literasi  pajak  yang  dimiliki  tidak berarti  menjadikan  wajib  pajak  berperilaku  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakan,  selama  pengetahuan  dan  pemahaman yang dimiliki tidak diimplementasikan. Yuliati & Fauzi (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pelaku UMKM masih memiliki rasa keberatan dan enggan untuk mengeluarkan biaya-biaya lain diluar biaya produksi mereka. Kemudian, literasi pajak yang dimiliki saja tidak cukup apabila tidak dibarengi oleh kesadaran dari wajib pajak untuk menjalankannya, sebab melihat  pada  sistem  pemungutan  pajak  yang  mengharuskan  wajib  pajak  melakukan  sendiri  pemenuhan  pajaknya.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuliati & Fauzi (2020) yang menunjukkan literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian Sari (2019) dengan hasil bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji t variabel modernisasi sistem administrasi memiliki nilai t hitung > t tabel (2,571  >  1,985)  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,012  lebih  kecil  dari  0,05.  Dengan  ini  maka  hipotesis  kedua  diterima, modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilakukannya modernisasi sistem  administrasi  dapat  membuat  pelaksanaan  administrasi  perpajakan  menjadi  semakin  sederhana  dan  efisien,  hal tersebut  dapat  mendorong  wajib  pajak  agar  lebih  patuh  dalam  melaksanakan  pemenuhan  kewajiban  pajaknya.  Merujuk kepada Theory of Planned Behavior yakni pada control beliefs , dimana dijelaskan terkait adanya faktor yang dapat menjadi pendorong  ataupun  penghambat  suatu  perilaku  yang  akan  timbul.  Pelaksanaan  administrasi  pajak  yang  sulit  dapat menyebabkan  biaya  kepatuhan  menjadi  lebih  besar.  Dalam  hal  ini,  pelaksanaan  modernisasi  sistem  administrasi  yang dilakukan salah satunya melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi modern, dengan menerapkan penggunaan e-system seperti e-SPT, e-Payment, dan e-Filling . Sehingga dengan adanya kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dapat berdampak pula pada meningkatnya kepatuhan dari wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lubis  &  Hidayat  (2019) yang  menunjukkan  modernisasi  sistem  administrasi  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Kemudian  penelitian  Fathani  &  Apollo  (2020)  dimana  hasil  menunjukkan modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Arfah & Aditama (2020) dimana modernisasi sistem adminitrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji t variabel insentif pajak memiliki nilai t hitung > t tabel (3,054 > 1,985) dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,003  lebih  kecil  dari  0,05.  Dengan  ini  maka  hipotesis  ketiga  diterima,  insentif  pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Insentif  pajak  yang  diberikan  pemerintah  kepada  wajib pajak  dapat  mendorong  peningkatan  kepatuhan  pajak.  Merujuk  kepada Theory  of  Planned  Behavior dimana  niat  untuk berperilaku salah satunya dipengaruhi oleh faktor normative beliefs , yang menjelaskan terkait adanya keyakinan berkenaan dengan harapan normatif orang lain serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dalam hal ini, insentif pajak sebagai faktor  eksternal  dapat  memberikan  motivasi  terhadap  wajib  pajak  untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Pemanfaatan insentif pajak dapat memberikan keringanan beban pajak, yang dapat sekaligus dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaksanaan perpajakan. Manfaat yang diperoleh sebab adanya insentif pajak cenderung akan dapat  menimbulkan  rasa  kesadaran  pada  wajib  pajak  akan  kewajiban  perpajakan,  sehingga  dapat  berdampak  pada peningkatan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sartika dkk., (2021) yang menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Alfina & Diana (2021) juga menunjukkan hasil  insentif  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun  bertolak  belakang  dengan  penelitian Dewi dkk., (2020) dengan hasil bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  pada  uji  t  variabel  moral  pajak  memiliki  nilai  t hitung >  t tabel (4,666  >  1,985) dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  0,05.  Dengan  ini  maka  hipotesis  keempat  diterima,  moral  pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Wajib  pajak  dengan  moral  pajak  yang  baik  akan  dapat menjalankan kewajiban pajaknya dengan sukarela, hal tersebut dapat berdampak terhadap meningkatnya kepatuhan pajak. Merujuk  kepada  teori  atribusi,  yang  menjelaskan  bahwa  suatu  perilaku  dapat  ditimbulkan  oleh  sebab  internal  atau eksternal.  Perilaku  yang  timbul  dari  faktor  internal  merupakan  perilaku  yang  dikendalikan  oleh  seseorang  itu  sendiri. Dimana  moral  pajak  dapat  dikatakan  sebagai  motivasi  instrinsik  dalam  melaksanakan  kewajiban  pajak,  yang  timbul  dari dalam  diri  seseorang  misalnya  seperti  perasaan  gelisah  apabila  tidak  melakukan  pembayaran  pajak  serta  rasa  takut terhadap sanksi pajak. Moral pajak selaku faktor internal sangat diperlukan untuk dapat menciptakan suatu kesadaran akan kewajiban  perpajakan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Asih  &  Adi  (2020)  yang  menunjukkan  bahwa  moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian Sriniyati (2020) dengan hasil bahwa moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh  Literasi  Pajak,  Modernisasi  Sistem  Administrasi,  Insentif  Pajak,  dan  Moral  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis pada uji f diketahui bahwa nilai f hitung > f tabel (18,798 > 2,47) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya bahwa literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Literasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Literasi  pajak,  modernisasi  sistem  administrasi,  insentif  pajak,  dan  moral  pajak  secara  simultan  berpengaruh  positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Implikasi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bagaimana  pengaruh  dari  literasi  pajak,  modernisasi  sistem  administrasi,  insentif pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dimana hasil dari temuan ini dapat memberikan gambaran serta  terlibat  sebagai  salah  satu  bahan  pertimbangan  bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak,  dengan  mengetahui  terkait  hal  atau faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  wajib  pajak  untuk  menjalankan  kewajiban  perpajakannya,  khususnya  terkait dengan  wajib  pajak  UMKM.  Sehingga  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  sebagai  salah  satu  dasar  dalam pengambilan  keputusan  mengenai  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  DJP  untuk  memperbaiki  kembali  aturan-aturan pajak  yang  perlu  dibenahi,  maupun  juga  pembuatan  kebijakan-kebijakan  kearah  yang  mendukung  wajib  pajak  dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya terhadap wajib pajak UMKM, dalam rangka upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak beserta penerimaan pajak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi menjadi bagian dari sebuah  upaya  dalam  memberikan  pemahaman  serta  motivasi  kepada  para  pelaku  UMKM  terkait  perpajakan  sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## Keterbatasan
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dapat  dikatakan  jauh  dari  kesempurnaan.  Beberapa  keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya pada proses  pelaksanaan penyebaran  kuesioner yang sedikit mengalami hambatan salah satunya sebab pandemi Covid-19 , dimana terdapat batasan aktivitas pada beberapa lokasi penelitian, sehingga peneliti tidak dapat  menemui  langsung  keseluruhan  dari  responden  yang  kemungkinan  besar  terdapat  beberapa  responden  yang memerlukan  bimbingan  dalam  pengisian  kuesioner.  Kemudian,  pengambilan  sampel  untuk  kecamatan  Setu  dirasa  belum cukup mewakili. Hal ini disebabkan karena berdasarkan data yang diberikan untuk kecamatan Setu cukup banyak yang tidak lengkap, seperti tidak adanya nomor telepon dan alamat responden, sehingga peneliti mengalami keterbatasan untuk dapat melakukan penyebaran kuesioner lebih banyak pada wilayah tersebut. Selanjutnya, penelitian ini hanya dilaksanakan pada wilayah Kota Tangerang Selatan saja, sehingga penelitian pun hanya mencakup hasil serta kesimpulan terhadap responden yang berada pada wilayah tersebut.

## Saran
Berdasarkan  keterbatasan  yang  terdapat  dalam  penelitian  maka  peneliti  memberikan  beberapa  saran  guna memperbaiki  hasil  penelitian  diantaranya,  pada  penelitian  selanjutnya  dapat  melakukan  penambahan  variabel  seperti sosialiasi perpajakan dan sebagainya. Dimana akan lebih baik apabila menggunakan tambahan variabel intervening ataupun variabel  moderasi,  dengan  tujuan  agar  penelitian  dapat  lebih  beragam  serta  mem    perkuat  hasil.  Kemudian,  peneliti selanjutnya  sebaiknya  melakukan  perluasan  wilayah  untuk  populasi  sehingga  hasil  dari  penelitian  dapat  lebih menggambarkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  secara  keseluruhan  dan  lebih  luas  lagi.  Dengan  penggunaan  metode wawancara langsung terhadap responden dapat dipergunakan dalam penelitian selanjutnya agar informasi yang didapatkan

## lebih jelas dan lengkap.

## REFERENSI
Alfina, Z., & Diana, N. 2021. Pengaruh Insentif Perpajakan Akibar Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. E-JRA . 10 (4): 47-57.
Andayani, E. 2018. Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat). Jurnal Transparansi. 1 (1): 12-28.
Arfah,  A.,  &  Aditama,  M.  2020.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Center of Economic Student Journal . 3 (3): 301-310.
Artha,  K.,  &  Setiawan,  P.  2016.  Pengaruh  Kewajiban  Moral,  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib Pajak di KPP Badung Utara. E-Jurnal Akuntansi . 17 (2): 913-937
Aruan, R., Sujana, E., & Sulindawati, N. 2017. Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak dan Kemauan Untuk Membayar Pajak  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Priba  di  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Gianyar. E-journal Universitas Pendidikan Ganesha . 8 (2).
Asih, K., & Adi, I. K. 2020. Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Utara. Jurnal Research of Accounting . 1 (2): 181-189.
Astana, I. W., & Merkuisiwati, N. I. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi . 18 (1): 818-846.
Astuti, T., &  Panjaitan,  I. 2018. Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. Media Akuntansi Perpajakan . 3 (1): 58-73.
Dewi, S., Widyasari., & Nataherwin. 2020. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi dan Manajemen , 9 (2): 108-124.
Dian, N., & Rinaldi. 2020. Pengaruh Teori Perilaku Terencana Terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus.
Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi) . 11 (2): 150-167.
Fathani, F., & Apollo. 2020. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. JEMSI Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi . 1 (3): 229-237.
Fauziah,  N.,  &  Kusmuriyanto.  2016.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Accounting Analysis Journal . 5 (2): 11-20.
Ghozali,  Imam.  2016. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS  23  Edidi  ke-8. Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro. Semarang.
Hermawan, H. 2018. Metode Kuantitatif Untuk Riset Bidang Kepariwisataan . Open Sciene Framework.
Ibda,  H      9   Penguatan  Lierasi  Perpajakan  Melalui  Strategi  ‘GEBUK’   Gerakan  Membuat  Kartu  NPWP  Pada  Mahasiswa . Jurnal Ekonomi Pendidikan & Kewirausahaan . 7 (2): 83-98
Indrawan,  R.,  &  Binekas,  B.  2018 . Pengaruh  pemahaman  Pajak  dan  Pengetahuan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan . 6 (3): 419-428.
Kartiko,  N.  2020.  Insentif  Pajak  Dalam  Merespons  Dampak  Pandemi  Covid-19  Pada  Sektor  Pariwisata. Jurnal  Pajak  dan Keuangan Negara . 2 (1): 124-137.
Khairiyah, Y., & Akhmadi, M. 2019. Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara . Jurnal Manajemen Keuangan Publik . 3 (2): 36-45.
Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. 2020. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Center Of Economic Student Journal . 3 (3): 271-289.
Lubis,  H.,  &  Hidayat,  M.  (2019) :  Pengaruh  Modernisasi  Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Dalam  Pelaporan  SPT  (Studi  Empiris  Pada  KPP  Pratama  Medan  Petisah)  : Prosiding  (ISSN  :  2656-6362) Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi 2019 . Hal. 65-73.
Mudiarti, H., & Mulyani, U. 2020. Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19. Accounting Global Journal . 4 (2): 167- 182.
Nugroho, W. 2021. Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. E-Jurnal Akuntansi . 31 (11): 2882- 2894
Rachmawati, N., & Ramayanti, R. Manfaat Pemberian Isentif Pajak Penghasilan Ddalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis. 4 (2): 176-185.
Rahayu, S. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal) . Rekayasa Sains. Bandung.
Riduwan. 2013. Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Untuk Mahasiswa S-1, S-2, dan S-3) . Alfabeta. Bandung.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 171-182
Ruky, N., Putra, W., & Mansur, F. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan  Publik  dan  Kewajiban  Moral  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  pada  Kantor  Bersama SAMSAT Kota Jambi). Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan . 6 (3): 405-418.
Samsuar. 2019. ATRIBUSI. Jurnal Network Media . 2 (1): 65-69.
Saputra,  H.  2019.  Analisa  Kepatuhan  Pajak  Dengan  Pendekatan  Teori  Perlaku  Terencana  (Terhadap  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta). Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis. 3 (1): 47-58.
Saputro,  R.,  &  Meivira,  F.  2020.  Pengaruh Tingkat  Pendidikan  Pemilik,  Praktik  Akuntansi  dan  Persepsi  Atas  Insentif  Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Jurnal EMBA . 8 (4): 1059-1068.
Sari, V. 2019. Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. Universitas Negeri Semarang.
Sartika,  E.,  Afifah,  N.,  &  Sari,  S.  2021.  Pengaruh  Insentif  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Selama  Pandemi  Covid-19  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor di  Sulawesi  Selatan. Jurnal  Analisa  Akuntansi  dan  Perpajakan .  5  (2): 144-159.
Septriliani,  L.,  &  Ismatullah,  I.  2021.  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi. Jurnal Akuntani dan Ekonomi . 6 (1): 92-102.
Sriniyati. 2020. Pengaruh Moral Pajak, Sanksi  Pajak, dan Kebijakan  Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis . 8 (1): 14-23.
Yuliati,  N.,  &  Fauzi,  A.  2020.  Literasi  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM .
Akuntansi Bisnis dan Manajemen . 27 (2): 26-44. Yusuf, I. 2020. Pertumbuhan wajib pajak UMKM yang membayar pajak melandai. https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/pertumbuhan-wajib-pajak-umkm-yang-membayar- pajak-melandai. Diakses tanggal 19 November 2020.
Zahrani,  N.,  &  Mildawati,  T.  2019.  Pengaruh  Pemahaman  Pajak,  Pengetahuan  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Pajak  dan  Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . 8 (4): 2-19.
Zuhdi,  M.,  Suryadi,  D.,  &  Yuniati.  2019.  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung. Jurnal Ilmiah MEA . 3 (1): 116-135.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 171-182