JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
59

## PENCEGAHAN MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM MELALUI PENGUATAN KEBIJAKAN NON PENAL
Leni Anggraeni
Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia Email : l_anggraeni@upi.edu
Hilal Ramdhani
Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia Email: hilal.ramdhani18@gmail.com

## ABSTRAK
Money  politic merupakan  tindakan  melanggar  hukum,  serta  akan  berdampak negatif bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Saat ini penegakan hukum money  politic sangat  rendah,  dikarenakan  pengawasan  yang  kurang,  perilaku masyarakat yang mendukung serta sistem pemilihan umum proporsional terbuka membuat tindakan money politic semakin berkembang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  hukum-normatif  yang  bertujuan  mengetahui  pada aspek  sejarah  serta  konsep  tindakan money  politic .  Hasil  yang  diperoleh menunjukan  bahwa  dengan  semakin  berkembangnya  tindakan money  politic membuat  kondisi  demokrasi  tidak  sesuai  dengan  tujuan  idealnya,  sehingga  perlu adanya  pendekatan  non  penal  yang  bersifat  pencegahan  dalam  menghilangkan tindakan money politic.
Kata kunci : Money Politic, Pemilihan Umum, Kebijakan Non Penal.

## ABSTRACT
Money politic is an act against law and it will be disadvantage in democracy in Indonesia. For this time, law enforcement against money politic is very low, because of less in controlling, and also because of social behavior that supports proportional open  election  system  that  make  money  politic  in  Indonesia  develops  more.  This research uses normative law approach that has purpose to know about money politic act’s  concept  and  its  historical  aspect.  The  result  from  this  research  shows  that increasing of money politic can make democratic condition will be not suitable with ideal  purpose,  so  it  needs  non-penal  approaches  that  for  preventing  in  eliminating money politic act.
Keywords : Money Politic, Electoral Vote, Non Penal Policy
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA
ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT) 60

## Pendahuluan
Pemilihan  umum  merupakan suatu  cara  untuk  dapat  memilih pemimpin baik pada ranah legislatif maupun  eksekutif  di  Indonesia, selain itu pemilihan umum merupakan  pembatasan  kekuasaan pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya, sehingga pemilihan umum merupakan  kegiatan  yang  sangat penting bagi pembangunan nasional. Konstelasi politik selalu memunculkan  dinamika,  terutama pada  saat  kampanye  pemilihan umum  (Harry,  2013).  Dinamika politik  dapat  bersifat  positif maupun  negatif,  salah  satu  aspek negatif  yaitu  adanya money  politic yang saat ini sudah menjadi rahasia umum  di  masyarakat.  Hal  tersebut dikarenakan uang sangat mempesona bagi masyarakat terkait dengan perebutan kekuasaan. Aura uang sangat hebat untuk  menarik  simpati  masyarakat yang  secara  politik  memiliki keterbatasan  dalam  memahami hakekat  politik  jangka  panjang (Salam dalam Fatkhurohman, (2010;32). Pada  tataran  hukum  formil  di Indonesia, money politic merupakan  suatu  tindakan  yang melawan hukum. Hal itu dibuktikan dalam  Pasal  73  ayat  (4)  Undang-
Undang  Republik Indonesia  Nomor 3 tahun 1999 tentang Partai Politik yang  berbunyi  barang  siapa  waktu diselenggarakannya pemilu menurut undang-undang ini dengan  pemberian  atau  janji, menyuap  seseorang,  baik  supaya itu  tidak  menjalankan  haknya untuk  memilih  maupun  supaya  ia menjalankan  haknya  dengan  cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun. Pidana  itu  dikenakan  juga  kepada pemilih  yang  menerima  suap berupa  pemberian  atau  janji berbuat sesuatu (Azwar, 2016;234).  Aturan  hukum  tersebut menandakan  bahwa  perlu  adanya penindakan  dari  aparatur  penegak hukum untuk memberikan hukuman  terhadap  pelaku money politic.
Pada tataran penerapan aturan hukum  mengenai  tindakan money politic selalu mendapatkan rintangan  dalam  penegakannya, dikarenakan  masyarakat  sudah menganggap tindakan money politic adalah tindakan yang wajar dilakukan  dalam  pemilihan  umum, selain  pengawasan  yang  lemah terhadap  tindakan money  politic membuat  tindakan  tersebut  selalu terjadi  dalam  setiap  pemilihan umum.
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
61
Permasalahan penegakan hukum  terhadap  tindakan money politic menandakan adanya kekurangan dari penegakan hukum pidana,  sehingga  perlu  adanya pendekatan  hukum  yang  bersifat preventif  yang  bertujuan  untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial budaya  tertentu,  namun  secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan  (Firmansyah,  2012;389). Hal  tersebut  menandakan  bahwa untuk  menghilangkan  tindakan
money politic seharusnya kebijakan non  penal  lebih  diutamakan daripada  kebijakan  penal  yang bersifat represif.
Metode Penelitian Penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  dalam  bidang hukum, yaitu menggunakan metode yuridis-normatif.  Dalam  penelitian hukum  yang  bersifat  yuridis- normatif, bahan pustaka merupakan  sumber  bahan  hukum utama  dan  dasar  yang  dalam penelitian hukum termasuk kedalam  data  sekunder,  sehingga jenis  data  yang  dicari  adalah  data sekunder. Karena sifat dari kegiatan  penelitian  ilmiah  yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, maka metode kepustakaanlah  yang  paling  sesuai dengan  sifat  penelitian  hukum  ini (Ramdhani, 2017;25). Jenis pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan sejarah,  dan  pendekatan  konsep (Putera, 2017;35). Kedua pendekatan  itu  dilakukan  untuk mengetahui money  politic pada aspek  sejarah  yang  mengakibatkan persepsi masyarakat terhadap money politic sebagai tindakan yang lumrah , serta  mengetahui  konsep yang  menjelaskan  kebijakan  non penal  dalam  mencegah money politic.
Pembahasan
Realitas Money  Politic dalam
Pemilihan Umum Pemilihan  umum  di  Indonesia merupakan  bagian  yang  sangat penting  dalam  menguatkan  prinsip demokrasi.  Akan  tetapi,  dalam penerapan pemilihan umum muncul  tindakan-tindakan  yang tidak  sesuai  dengan  etika  politik dan  hukum  formil,  salah  satunya yaitu money  politic. Praktek money politics merupakan penguatan melanggar hukum karena termasuk dalam  perbuatan  tindak  pidana, tetapi masyarakat tidak memperdulikan  bahkan  bersedia menerima  segala  macam  materi yang  diberikan  oleh  pihak  yang mencalonkan  diri  (Ratnasari  dan
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA
ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT) 62 Adi,  2016;1867).  Realita  tersebut berakibat  negatif  bagi  penegakan hukum  di  Indonesia,  karena  secara fisolofis hukum merupakan penjelmaan  dari  kehendak  rakyat, akan  tetapi  jika  kehendak  rakyat bertentangan  dengan  moral  dan etika  hukum,  maka  terjadi  suatu dilema dalam kehidupan bernegara. Tindakan money  politic banyak terjadi  dipedesaan,  hal  tersebut dikarenakan  pengawasan  yang kurang  dari  aparatur  penegak hukum,  keasadaran  politik  yang kurang  serta  tingkat  ekonomi  yang rendah  membuat  masyarakat  desa sangat mudah menjadi sasaran dari tindakan money  politic. Bentuk praktik  politik  uang  yang  terjadi didaerah pedesaan berupa pemberian  sembako,  pembagian uang  dalam  forum  pengajian,  serta dana  bantuan  desa.  Praktik  ini dilakukan  untuk  memengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu  pada  hari  pencoblosan (Fatkhurohman,  2010;33).  Hal  ini menandakan  bahwa  penegakan hukum  tindakan money  politic dipedesaan sangat rendah. Tindakan money  politic yang terjadi  saat  ini,  bukan  hanya dipedesaan  bahkan  terjadi  pula  di perkotaan,  walau  secara  kuantitas tidak  lebih  banyak  terjadi  di pedesaan. Hal tersebut dikarenakan
manusia  modern  yang  berada diperkotaan telah menjadikan uang sebagai  tujuan  utama,  padahal sebetulnya  uang  hanya  merupakan sarana  (Rahmatiah,  2015;377). Orientasi  tersebut  mengakibatkan money  politic menjadi  sarana  yang digunakan  untuk  dapat  menarik dukungan dari masyarakat perkotaan. Realitas money politics membuat keresahan bagi kemajuan berbangsa  dan  bernegara  di Indonesia,  karena  adanya money politics yang mempengaruhi perilaku memilih, mencederai terwujudnya pemilu yang demokratis  (Solihah,  2016;107). Ketika  tindakan  ini  semakin berkembang dalam kehidupan bernegara  di  Indonesia,  maka  akan memunculkan  tindakan-tindakan korupsi  yang  dilakukan  oleh pemimpin negara. Bila politik uang ikut dikelompokkan  dalam  bentuk  yang tidak  riil,  maka  keseluruhan pemilih  yang  menginginkan  politik uang  menjadi  sebanyak  39,6 persen.  Jumlah  itu  merupakan gabungan dengan 10,6 persen yang menginginkan pembagian sembako, 8,8 persen yang meminta perbaikan jalan,  dan  5,3  persen  untuk memberi  modal  usaha  (Sumarto dalam  Fatkhurohman,  2010;31).
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
63
Realitas masyarakat yang membutuhkan  politik  uang  juga menjadi  suatu  hal  yang  sangat membahayakan bagi keberlangsungan  demokrasi  yang jujur di Indonesia. Karakteristik Money Politic Money politic harus mengandung  unsur-unsur  berikut. Pertama,  harus  sengaja  memberi uang  atau  materi  lainnya  kepada pemilih. Kedua, sengaja menjanjikan  uang  atau  materi lainnya  kepada  pemilih.  Kedua unsur  tersebut  dilakukan  dengan tujuan  agar  penerima  uang  atau meteri  lainnya  itu  untuk  memilih calon  tertentu.  Atau  menggunakan hak  pilihnya  dengan  cara  tertentu sehingga  surat  suaranya  menjadi tidak  sah  (Hadi  dalam  Azwar, 2016;234). Hal tersebut menandakan  bahwa  adanya  unsur kesengajaan dalam tindakan politik uang yang ditujukan untuk memilih calon tertentu atau bahkan ditujukan  agar  masyarakat  tidak memilih dalam pemilihan umum. Dalam hukum pidana Indonesia membuktikan  suatu  kesengajaan perlu adanya bukti yang meyakinkan  terhadap  tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok  orang,  akan  tetapi dalam  tindakan money  politic
sangat  sulit  mencari  bukti  adanya kesengajaan  politik  uang,  karena masyarakat  mendukung  bahkan membutuhkan  uang  atau  materi lainnya yang diberikan oleh seseorang  atau  sekelompok  orang dalam pemilihan umum. Money  politic erat  kaitannya dengan politik, jabatan, dan kekuasaan  (Azwar,  2016;247). Ketiga  unsur  tersebut  sangat berperan  penting  dalam  pemilihan umum,  sehingga  mengakibatkan money  politic merupakan  suatu keniscayaan,  padahal  kehidupan politik  sejatinya  adalah  untuk mewujudkan idealisme bagi masyarakat  dan  negara  (Azwar, 2016;240). Politik uang juga sangat rentan pada  saat  penyelenggaraan  pemilu termasuk  pada  pemilu  legislatif (Rahmatiah,  2015;375).  Secara wilayah  pemilu  legislatif  terjadi diseluruh  wilayah  Indonesia,  maka kecenderungan  politik  uang  sangat banyak disetiap daerah diIndonesia. Hal tersebut menandakan  bahwa  sulit  untuk memberikan kategori sesuai karakteristik money  politic dalam setiap  pemilihan  umum,  karena pengawasan  terhadap  kegiatan kampanye politik didaerah pedalaman sangat kurang.
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA
ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT) 64 Memahami  Makna  Kebijakan Non Penal Kebijakan dalam menanggulangi  setiap  kejahatan yang terdapat dimasyarakat termasuk dalam kebijakan kriminal.  Muhammad  (2009;234) kebijakan  kriminal  yaitu  upaya penanggulangan  kejahatan  dengan pendekatan:
a. Ada  keterpaduan  (integralitas) antara  politik  kriminal  dan politik sosial.
b. Ada  keterpaduan  (integralitas) antara  upaya  penanggulangan kejahatan  dengan  jalur  "penal"
dan "non-penal".
Pentingnya keterpaduan antara politik  kriminal  dan  politik  sosial menjadi unsur yang sangat penting untuk  menghilangkan  politik  uang di  Indonesia,  selain  itu  adanya keterpaduan  antara  kebijakan  non penal  maupun  kebijakan  penal dalam  menaggulangi  kejahatan merupakan  aspek  yang  sangat penting  untuk  mengoptimalkan pencegahan politik uang. Pendekatan dalam menghilangkan  suatu  kejahatan termasuk money  politic terbagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum  pidana)  dan  lewat  jalur non  penal  (bukan/diluar  hukum pidana). Upaya penyelesaian melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan),  sedangkan  jalur non  penal  kebijakan  ini  lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan penangkalan) (Arif dalam Muhammad, 2009;234-235). Kedua jalur tersebut mempunyai perbedaan yang sangat kontras dan mempunyai  tujuan  yang  berbeda. Dalam upaya menghilangkan kejahatan  sebenarnya  tidak  bisa hanya  mengandalkan  salah  satu jalur  (penal/nonpenal)  akan  tetapi kedua  jalur  tersebut  harus  saling bersinergi.
Aspek  pemberian  hukuman antara  kebijakan  penal  dan  non penal  sangat  berbeda.  Anjari (2015;107)  sarana penal dilakukan dengan  menjatuhkan  pidana  yang bersifat  pembalasan,  dan  tindakan yang bersifat pembimbingan ( treatment ) serta pemulihan
( restore ).  Sedangkan  sarana  non penal dilakukan dengan mengedepankan  pendekatan  sosial kemasyarakatan  sebagai  upaya preventif  mencegah  terjadinya tindak pidana. Hal tersebut menandakan  bahwa  pendekatan penal  dilakukan  ketika  seseorang atau  sekelompok  orang  sudah terbukti secara sah lewat pengadilan  melakukan  perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA
ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT) 65
pendekatan  non  penal  dilakukan diluar  jalur  hukum,  sehingga penerapannya melalui kemasyarakatan dan bersifat preventif. Praktik  penegakan  hukum  di Indonesia tidak selamanya mengandalkan  pendekatan  penal, karena  tidak  semua  permasalahan yang  terjadi  dimasyarakat  dapat diselesaikan  melalui  jalur  hukum, bahkan  beberapa  tindakan  yang secara hukum dianggap melanggar, justru  masyarakat  menganggapnya tindakan yang wajar, seperti money politic.
Penerapan  Kebijakan  Non  Penal pada tindakan Money Politic Money poilitic adalah salah satu dari  sekian  banyak  permasalahan yang  muncul  terkait  pemilihan umum.  Lemahnya  pengawasan  dan ketegasan  hukum  menyebabkan money  politic sangat  mudah  terjadi (Azwar,  2016;233).  Hal  tersebut menandakan  bahwa  salah  satu permasalahan  adanya  tindakan money  politic adalah  pengawasan yang  kurang  dan  ketegasan  dari aparatur  penegak  hukum.  Ketika tindakan  tersebut  kurang  diawasi, maka sulit untuk membawa tindakan  tersebut  ke  pengadilan untuk  diselesaikan  melalui  jalur penal.
Pada unsur lain, yaitu masyarakat  sebagai  unsur  yang sangat  penting  dalam  mengontrol kehidupan  sosial  justru  ikut  dalam tindakan money  politic. Solihah (2016;105) pada proses demokrasi di  Indonesia,  praktek money  politic tumbuh  subur,  karena  dianggap sebagai suatu kewajaran masyarakat  tidak  peka  terhadap bahayanya.  Perilaku  masyarakat yang tidak mencerminkan dukungan  terhadap  penindakan hukum  menjadi  hambatan  yang besar  untuk  membuat  demokrasi yang ideal. Pada  aspek  sistem  demokrasi di Indonesia juga kurang mendukung  dalam  pencegahan money politic, sebab sistem proporsional  terbuka  mendorong, mau  tidak  mau, money  politic (politik  uang)  dan  kecurangan- kecurangan  dalam  bentuk  lainnya (Halim, 2014;2). Sistem proporsional  ini  mendorong  setiap calon  untuk  melakukan  kampanye, bahkan  melawan  kader  dari partainya sendiri, sehingga tindakan-tindakan yang tidak sesuai  dengan  hukum  formil  di Indonesia sangat rentan terjadi. Permasalahan  yang  terjad  saat ini  yang  diakibatkan  oleh money politik yaitu  membuat  politik menjadi bias, penyalahgunaan
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA
ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT) 66
uang, pemilu sulit menampakan ciri kejujuran, keadilan serta persaingan  yang  adil.  Pemilu seperti  ini  akhirnya  menciptakan pemerintah yang tidak memikirkan nasib  dan  kesejahteraan  rakyat (Suprianto,  Arsyad  dan  Tawulo, 2016;3). Sehingga masyarakat yang akan  menjadi  korban,  karena kepentingan  dalam  jangka  panjang dikorbankan  dalam  praktik money politic yang  hanya  berorientasi pada materi jangka pendek.
Permasalahan mengenai money politic yang  terjadi  saat  ini menandakan perlu adanya pendekatan  yang  bertujuan  untuk menghilangkan  tindakan money politic melalui  jalur  non  penal.  Hal tersebut dikarenakan, keterbatasan upaya  penal  yang  kurang  efektif dalam  aspek  pencegahan,  maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal,  akan  tetapi  juga  dapat menggunakan  sarana-sarana  atau kebijakan  yang  bersifat  non  penal (Firmansyah, 2011;389).
Secara  praktik  maka  perlu adanya pendekatan non penal yang dilakukan  oleh  elemen-elemen  di masyarakat,  terutama  pentingnya unsur kesadaran masyarakat. Dalam  penelitian  ini  perlu  adanya beberapa  tindakan  yang  harus dilakukan  oleh  partai  politik,
masyarakat dan lembaga pendidikan dalam mencegah tindakan money politik.
Gambar  1.  Pendekatan  Non  Penal dalam Tindakan Money Politic Gambar  tersebut  menjelaskan bahwa  dalam  mengoptimalkan pendekatan non penal perlu adanya dukungan dari lembaga pendidikan baik  formal,  informal  dan  non formal, karena dengan cara tersebut  masyarakat  Indonesia akan  mengetahui  tindakan  yang melanggar  hukum  atau  sesuai dengan  hukum.  Selain  itu  perlu adanya  dukungan  yang  masih  dari masyarakat untuk senantiasa fokus pada  jangka  panjang,  bukan  pada jangka pendek, sehingga masyarakat  akan  sadar  betapa pentingnya  pemilihan  umum  bagi keberlangsungan bernegara.
Aspek  yang  sangat  mendukung juga  dari  partai  politik  Kholmi (2013;364). Partai politik berfungsi
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA
ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT) 67
sebagai  suatu  organisasi  yang berkompetisi membentuk pemerintahan Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa pentingnya  partai  politik  dalam membentuk  pemerintahan,  maka perlu  adanya  kegiatan  dari  partai politik  untuk  dapat  memberikan pendidikan  politik  kepada  kader partai.
Simpulan Pemilihan umum erat kaitannya  dengan  tindakan money politic yang  dakibatkan  pengawas yang  lemah  dari  penegak  hukum, keadaan masyarakat yang menganggap bahwa tindakan money politic adalah suatu hal yang wajar,  serta  sistem  pemilihan umum  yang  proporsional  terbuka membuat  tindakan money  politic semakin  berkembang  di  Indonesia. Dalam  menanggulangi  tindakan money  politic tidak  bisa  hanya mengandalkan  pendekatan  penal yang bersifat represif, perlu adanya penguatan  terhadap  pendekatan non  penal  yang  bersifat  preventif, sehingga  masyarakat  akan  sadar dan  peduli  mengenai  pentingnya hidup  berdemokrasi  tanpa  adanya tindakan money  politic yang melanggar hukum formil di Indonesia. Daftar Pustaka Azwar,  A.  (2016).  Kiai,  Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun  2013. Jurnal  Agama dan  Hak  Azazi  Manusia ,  5(2), hlm. 226-255. Anjari,  W.  (2015).  Penjatuhan Pidana  Mati  di  Indonesia dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia. E-Journal  WIDYA Yustisia , 1(2), hlm. 107-115. Fatkhurohman. (2010). Pilkada dan Masa Depan Penguatan Demokrasi  di  Daerah. Jurnal Konstitusi , 3(2), hlm. 29-50. Firmansyah,  H.  (2011).  Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Jurnal    Mimbar Hukum , 23(2), hlm. 376-393. Halim,  A.  (2014).  Dampak  Sistem Proporsional Terbuka terhadap  Perilaku  Politik (Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura Dalam Pemilihan  Legislatif  2014). Jurnal Humanity , 9(2), hlm. 1- 11. Harry  S,  E.  (2013).  Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan  Umum. LP3  Fikom Unpad , 1 , 163–172.
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
68
https://doi.org/10.24198/jkk. vol1n2.6 Kholmi, M. (2013). Persepsi Pengurus  Partai  terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan , 3(1), hlm. 363- 371 Muhammad. (2009). Aspek Perlindungan  Anak  dalam Tindak  Kekerasan  (Bullying) terhadap Siswa Korban Kekerasan  di  Sekolah  (Studi Kasus  di  SMK  Kabupaten Banyumas). Jurnal  Dinamika Hukum , 9(3), hlm. 230-236. Putera,  H.P.  (2017).  Pelarangan Import Drama Republik Korea oleh Republik Rakyat Tiongkok  dalam  Perspektif National Interrest dan Hubungan Internasional. Jurnal  Komunikasi  Hukum , 3(2), hlm. 33-39. Rahmatiah.  (2015).  Sikap  dan Pengetahuan Mayarakat terhadap Money  Politic dalam
Pemilu  Legislatif  Tahun  2014 di Kabupaten Gowa. Jurnal Al- Daulah , 4(2), hlm. 375-390.
Ramdhani,  H.  (2017).  Pencegahan
White  Collar  Crime melalui Kebijakan  Non  Penal. Jurnal Somasi , 1(1),hlm. 19-31. Ratnasari,  D  dan  Adi,  A.S.  (2016).
Hubungan Penerimaan Money Politic Dengan Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilihan  Kepala  Desa  di Desa  Munung  Kecamatan Jatikalen  Kabupaten  Nganjuk. Jurnal  Kajian  Moral  dan Kewarganegaraan,  3(4),  hlm. 1855-1869 Solihah, R. (2016). Politik Transaksional  dalam  Pilkada Serentak  dan  Implikasinya bagi  Pemerintahan  Daerah  di
Indonesia. Jurnal  The  Politics , 2(1), hlm. 97-109.
Suprianto,  L.O.,  Arsyad,  M  dan
Tawulo, M.A. (2016). Persepsi Masyarakat  terhadap  Politik Uang  pada  Pilkada  Serentak (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara). Jurnal  Neo  Societal ,  2(1),  hlm. 1-10. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  3  tahun 1999 tentang Partai Politik