## PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

## Faizah Putri, Musyfikah Ilyas, Muhammad Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: faizaputri46@gmail.com

## Abstrak
Cryptocurrency terdiri  dari  dua  kata  yaitu crypto yang  berarti  rahasia  dan currency yang  berarti  uang.  Secara  sederhana,  kita  dapat  mendefinisikan cryptocurrency sebagai  teknologi  mata  uang virtual yang  menggunakan  sistem kriptografi  untuk  mengamankan  transaksi  dan  tidak  dapat  dipalsukan.  Berbeda dengan  mata  uang  yang  kita  gunakan  sehari-hari, cryptocurrency tidak  memiliki bentuk  fisik  karena  ada  di  dunia  maya  dan  berbentuk  digital.  Pokok  masalah penelitian ini adalah Bagaimana Perbandingan Hukum Terhadap Cryptocurrency Sebagai  Sarana  Investasi  Di  Indonesia.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  pendekatan  Yuridis  Normatif  serta  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  jenis  penelitian  kepustakaan/ library  research. Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan investasi cryptocurrency dalam hukum islam ialah  haram  sesuai  dengan  Fatwa  MUI  ke  VII.  Adapun  bentuk  Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency Dikaji dari Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( crypto asset) di  Bursa  Berjangka  yaitu  apabila  terdapat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh marketplace cryptocurrency , maka bisa diberikan sanksi pembatalan persetujuan. Dengan  batalnya  persetujuan  tersebut,  maka marketplace asset  crypto  wajib mengembalikan  dana  ataupun  menyerahkan  asset crypto milik  konsumen  asset crypto yang  dikelolanya,  dan  dilarang  menerima  konsumen  asset crypto yang baru.
Kata Kunci : Cryptocurrency, Investasi, Hukum Islam, Perlindungan Hukum.

## Abstract
Cryptocurrency  consists  of  two  words,  namely  crypto  which  means  secret  and currency which means money. In simple terms, we can define cryptocurrency as a virtual  currency  technology  that  uses  a  cryptographic  system  to  secure transactions and cannot be counterfeited. Unlike the currencies we use everyday, cryptocurrencies  do  not  have  a  physical  form  because  they  exist  in  cyberspace and  are  digital.  The  main  problem  of  this  research  is  how  to  compare  the  law against  cryptocurrencies  as  a  means  of  investment  in  Indonesia.  The  approach used in this study is a normative juridical approach and the type of research used is  library  research.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  position  of cryptocurrency  investment  in  Islamic  law  is  haram  in  accordance  with  the  VII MUI  Fatwa.  The  form  of  Legal  Protection  Against  Cryptocurrency  Investors  is reviewed from CoFTRA Regulation Number 9 of 2019 concerning Amendments to
CoFTRA  Regulation  Number  5  of  2019  concerning  Technical  Provisions  for  the Implementation  of  the  Physical  Market  of  Crypto  Assets  (crypto  assets)  on  the Futures Exchange, namely if there is a violation committed by the cryptocurrency marketplace, then sanction of cancellation of approval may be imposed. With the cancellation of the agreement, the crypto asset marketplace is required to return funds  or  hand  over  crypto  assets  belonging  to  the  crypto  asset  consumers  it manages, and are prohibited from accepting new crypto asset consumers. Keywords: Cryptocurrency, Islamic law, Investment, Legal Protection.

## A. PENDAHULUAN
Awal  mula  diperkenalkannya  uang  adalah  akibat  dari  kesulitan  masyarakat dalam  melakukan  pertukaran  di  masa  lalu.  Permasalahannya  adalah  sulitnya memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan. Kendala ini terjadi ketika perekonomian di suatu daerah masih menggunakan sistem barter untuk memperoleh barang dan jasa. Namun sistem ini mulai  ditinggalkan  karena  banyaknya  kendala  dalam  setiap  pertukaran  dan pengenalan  alat  tukar  lain  yang  lebih  efisien  dan  efektif.  Untuk  mengatasi beberapa  kendala  yang  disebabkan  oleh  penggunaan  sistem  barter,  para  ahli memikirkan  sesuatu  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  tukar  yang  lebih  efisien dan efektif. Akhirnya, uang dibuat seperti yang kita kenal sekarang. 1
Seiring  perkembangan  zaman  investasi  melalui  mata  uang  digital  atau cryptocurrency perlahan tapi pasti sudah mulai marak di Indonesia sehingga para pebisnis digital mulai milirik uang diginal ini. Uang digital menempati posisi yang strategis  terutama  bagi  pengguna  transaksi  online  yang  tidak  menggunakan  jasa bank,  walaupun  mereka  masih  sedikit  dan  terbatas.  Alasan  utama  memilih  uang digital  tidak  lain  karena  kepraktisan,  tanpa  harus  terikat  dengan  bank,  meskipun nilainya  sangat  fluktuatif,  bebas  pajak  selama  masih  berupa  uang  digital,  hanya dikenakan  administrasi  biaya  jika  dicairkan  ke  dalam  mata  uang,  baik  rupiah maupun mata uang asing.
Menurut  data  dari  dukcapil  kementrian  dalam  negeri,  jumlah  penduduk  di Indonesia  mencapai  272,23  juta  jiwa  per  Juni  2021.  Sebanyak  86,88%  persen penduduk  Indonesia  memeluk  agama  Islam.  Presentase  tersebut  setara  dengan 236,53 juta jiwa yang artinya mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim 2 sehingga  kejelasan  hukum  penggunaan  investasi cryptocurrency berdasarkan hukum  Islam  sangat  penting  untuk  kita  ketahui.  Sebelumnya  Islam  sangat mendukung  investasi.  Investasi  yang  diperbolehkan  di  dalam  Islam  hendaklah tidak  menggandung gharar,  riba,  maysir, unsur  haram dan syubhat .  Sehingga investasi cryptocurrency ini  sudah  sesuai  atau  tidakkah  dengan  kriteria  Investasi yang diperbolehkan dalam Islam.
Investor  yang  menginvestasikan  asetnya  dalam cryptocurrency sangat mungkin  untuk  kehilangan  dana  dalam  waktu  singkat  dan  tidak  memiliki perlindungan  apa  pun  jika  hal  ini  terjadi.  Berbeda  dengan  perdagangan  saham
1 Hery, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (Cet. I; Jakarta: PT Grasindo, 2019), h. 3.
2 Berita  Update, Wilayah  di  Indonesia  yang  Presentase  Pemeluk  Agama  Islamnya  Lebih Kecil https://m.kumparan.com/amp/berita-update/wilayah-di-indonesia-yang-persentase-pemeluk- agama-Islamnya-lebih-kecil-1wloRJjbYyg (Diakses 12 Maret 2022).
yang  diawasi  oleh  regulator , cryptocurrency tidak  diatur  oleh  pihak  manapun, sehingga  sehari  suatu  produk cryptocurrency dapat  meningkat  lebih  dari  100% atau menyusut hingga puluhan persen. 3 Pengguna investasi ini sangat dianjurkan untuk  memiliki  perlindungan  hukum  sebagaimana  dalam  Pasal  28  D  ayat  1 Undang-Undang  Dasar  1945  yang  mengandung  makna  bahwa  Indonesia  adalah negara hukum yang dimana setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan/ library  research dengan pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif. Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  Bahan  Hukum  Primer  yaitu  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Peraturan  Badan Pengawasan  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang Penetapan  Daftar  Aset  Kripto  Yang  Dapat  Diperdagangkan  Di  Pasar  Fisik  Aset Kripto, Pengaturan dan Perlindungan Hukum ditinjau dari Undang-Undang RI No 7  tahun  2014  tentang  Perdagangan,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investasi Cryptocurrency Dikaji  dari  Peraturan  Bappebti  Nomor  9  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Bappebti  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Ketentuan Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  ( crypto  asset )  di  Bursa Berjangka  dan  Peraturan-peraturan  terkait  lainnya.  Kedua  Bahan  Hukum Sekunder seperti Al-Quran, al- Sunnah, DSN MUI, Beragam buku yang berkaitan, konsep serta opini dari ahli hukum dan Berbagai bentuk media massa yang dapat dijadikan  acuan  untuk  menemukan  data  dan  mampu  memberikan  referensi terhadap penulisan ini seperti: internet, buku-buku, jurnal dan lain-lain.

## C. HASIL PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Hukum  Islam  Terhadap  Investasi  Cryptocurrency  Di Indonesia
Investasi ialah metode pengelolaan dana, atau menanamkan dana atau modal dimasa  sekarang  dengan  maksud  menerima  sejumlah  aliran  pembayaran  yang menguntungkan  di  hari  yang  akan  datang. 4 Sedangkan  menurut  pendapat  lain, investasi  diartikan  sebagai  komitmen  terhadap  sejumlah  dana  atau  sumber  daya lain  yang  dilakukan  pada  saat  ini,  dengan  tujuan  memperoleh  sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. 5
Islam  mengajarkan  setiap  muslim  untuk  berusaha  mendapatkan  kehidupan yang  lebih  baik  di  dunia  dan  akhirat  yang  dapat  menjamin  tercapainya kesejahteraan  jasmani  dan  rohani  ( falab ). 6 Investasi  merupakan  salah  satu  cara
3 Dimas  Ankaa  Wijaya, Mengenal  Bitcoin  dan  Cryptocurrency (Medan:  Puspantara, 2018), h. 17.
4 Nila Firdausi & Ferina Nurlaily, Manajemen Investasi (Cet. I; Malang: UB Press, 2020), h. 6.
5 Nurul  Huda  dan  Mustafa  Edwin  Nasution, Investasi  Pada  Pasar  Modal  Syariah ( Jakarta: Prenada Media Group, 2008),  h. 3.
6 Abdul Azis, Manajemen Investasi Syariah (Bandung: Alfabrta, 2010), h. 14.
untuk  mencapai  kemakmuran.  Islam  merupakan  agama  yang  mendukung investasi,  karena  di  dalam  keyakinan  sumber  daya  (harta)  yang  ada, tidak  hanya disimpan  tetapi  harus  di  produktifkan,  sehingga  dapat  memberikan  manfaat kepada umat. 7 Hal ini di dasarkan pada Q.S al-Hasyr/59:7.
ْمُكْنِم ِءۤاَيِنْغَ ْلَا َنْيَب ۢ ًةَل ْوُد َن ْوُكَي  َلَ ْيَك Terjemahnya:
“Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian . ” 8
Lantaran hal tersebut dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi ada dalam al-Qur’an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi melahirkan bagian  dari  aktivitas  ekonomi  ( muamalah  maliyah ),  sehingga  dalam  Islam muamalah  memiliki  prinsip  diantaranyya  hukum  muamalah  ialah  mubah.  Pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 9
MUI  memberi  penjelasan  mengenai Bitcoin dalam  sebelas  poin  yang diantaranya mengatakan bahwa bitcoin pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan  alat  tukar  resmi  karena  tidak  merensentasikan  nilai  aset.  Transaksi bitcoin mirip  Forex,  maka  tradingnya  kental  rasa  spekulatif. Bitcoin salah  satu  jenis cryptocurrency sebagai  investasi  lebih  dekat  pada gharar (spekulatif  merugikan orang lain).
Sebab  keberadaannya  tak  ada  aset  pendukungnya,  harga  tak  bisa  dikontrol dan  keberadaanya  tidak  ada  yang  dapat  menjamin  secara  resmi  sehingga kemungkinan  besar  banyak  spekulatif  ialah  haram. Cryptocurrency atau bitcoin hukumnya  adalah  mubah  sebagai  alat  tukar  bagi  yang  berkenaan  untuk menggunakannya  dan  mengakuinya.  Namun bitcoin sebagai  investasi  hukumnya adalah  haram  karena  hanya  alat  spekulasi  bukan  untuk  investasi,  hanya  alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan. 10
a) Pandagan Tiga Organisasi Agama Islam di Indonesia
1) Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah Pada  selasa  18  Januari  2022,  fatwa  terbaru  dikeluarkan  oleh  Majelis  Tarjih dan  Tajdid  Pengurus  Pusat  Muhammadiyah  terkait  penggunaan cryptocurrency. Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Pengurus  Pusat  Muhammadiyah  memandang  polemik mata  uang  kripto  ini  dapat  dipandang  dari  dua  sisi  yaitu  sebagai  instrumen investasi dan alat tukar.
Sebagai alat investasi, mata uang kripto ini memiliki banyak kekurangan jika dilihat sari syariat Islam, seperti adanya sifat spekulatif yang sangat kentara. Nilai bitcoin sebagai  salah  satu  jenis cryptocurrency ini  sangat  fluktuatif  dengan
7 Elif  Pardiansyah,    “Investasi  dalam  presfektif  ekonomi  Islam:  pendekatan  teoritis  dan empiris”. Jurnal Ekonomi Islam , vol. 8 no. 2 (2017), h. 343.
8 Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Jakarta:  Dharma  Art,  2015),  h. 546.
9 Elif  Pardiansyah, Investasi  dalam  presfektif  ekonomi  Islam:  pendekatan  teoritis  dan empiris , h. 344. 10 Andi Siti Nur Azizah,”Fenomena cryptocurrency dalam presfektif hukum islam” jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, vol. 1, no. 1 (Januari 2020), h.73-74.
kenaikan  atau  keturunan  yang  tidak  wajar.  Adapun  kripto  juga  disebut mengandung gharar atau  ketidakjelasan. Bitcoin hanyalah  angka-angka  tanpa adanya underlying asset,  aset  yang  menjamin bitcoin ,  seperti  emas  dan  barang berharga lain. Sifat spekulatif dan gharar ini diharamkan oleh syariat sebagaimana Firman Allah dan hadis Nabi Saw serta tidak memenuhi nilai dan tolak ukur etika bisnis  menurut  Muhammadiyah,  khususnya  dua  poin  ini,  yaitu:  tidak  boleh  ada gharar (HR. Muslim) dan tidak boleh ada maysir (Q.S al-Maidah: 90).
Majelis  Tarjih  menilai  standar  mata  uang  yang  dijadikan  sebagai  alat  tukar seharusnya  memenuhi  dua  syarat,  yaitu  diterimah  oleh  masyarakat  dan  disahkan oleh negara yang dalam hal ini dapat diwakili otoritas resmi seperti bank sentral.
2) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang cryptocurrency Majelis Ulama Indonesia juga lebih dulu mengeluarkan fatwa cryptocurrency haram. Dilansir dari situs resmi MUI, dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama  Indonesia  ke-7  yang  digelar  pada November  lalu  di  Jakarta, menyepakati 17 poin bahasan dan salah-satunya adalah hukum Cryptocurrency.
Keterangan  lengkap  hasil  pembahasan  tentang  hukum cryptocurrency adalah sebagai berikut: Ketentuan Hukum:
1) Penggunaan cryptocurrency sebagai  mata  uang  hukumnya  haram,  karena mengandung ghara,  dharar dab  bertentangan  dengan  Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2) Cryptocurrency sebagai  komoditi/  aset  digital  tidak  sah  diperjual  belikan karena  mengandung gharar,  dharar,  qimar dan  tidak  memenuhi  dyaray sil’ah scara  syar’i  yaitu:  ada  wujud  fisik,  memiliki  nilai,  diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik nilai, diketahui jumlahnya  secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3) Cryptocurrency sebagai  komoditi/aset  yang  memenuhi  syarat  sebagai sil’ah  dan  memiliki underlying serta  memiliki  manfaat  yang  jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.
3) Nahdlatul Ulama (NU) tentang cryptocurrency Sekretaris  Lembaga  Bahtsul  Masail  NU  (LBMNU)  Jatim,  KH  Muhammad
Anas  mengungkapkan,  hasil  sidang  bahtsul  masail  PWNU  Jawa  Timur  (Jatim) memutuskan  bahwa cryptocurrency haram.  Dalam  sidang  bahtsul  masail, cryptocurrency dikaji dengan sudut pandang sil’ah atau mabi’ dalam hukum Islam atau fikih. Sil’ah secara bahasa sama dengan mabi’, yaitu barang atau komoditas yang  bisa  diakad  kan  dengan  akad  jual  beli.  Karena  itu,  barang  atau  komoditas dimaksud  bisa  diniagakan,  tuturnya  di  kantor  PWNU  Jatim,  ditulis  Jumat  21 Januari 2022. Kiai Anas menjelaskan, dalam kitab Mu’jam Lughati al-Fuqaha, Juz 2,  Halaman  401:  al-mabi’:  as-sil’atu  allatii  jaraa’alaihaa  ‘aqdu  al-bai’i,  mabi’ adalah komoditas yang bisa menerima berlakunya akad jual beli. Ada tujuh syarat barang atau komoditas boleh diperjual belikan.
Syarat  pertama,  lanjut  Kiai  Anas,  barang  tersebut  harus  suci.  Kedua,  bisa dimanfaatkan  oleh  pembeli  secara  syara’  dengan  pemanfaatan  yang  sebanding dengan  status  hartawinya  secara  adat.  Ketiga,  barang  tersebut  bisa  diserah terimakan  secara  hissy  dan  syar’i.  Keempat,  pihak  yang  berakad  menguasai pelaksanaan akadnya. Kelima, mengetahui baik secara fisik dengan jalan melihat
atau  secara  karakteristik  dari  barang.  Keenam,  selamat  dari  akad riba ,  dan ketujuh,  aman  dari  kerusakan  sampai  barang  tersebut  sampai  ditangan pembelinya.  Artinya,  Sil’ah  wajib  terdiri  dari  barang  yang  bisa  dijamin penunaiannya. Di cryptocurrency itu tidak ada, Tegasnya. 11
2. Perlindungan Hukum Investor Cryptocurrency Di Indonesia
Investasi virtual  currency model bitcoin yang  diklarifikasikan  sebagai komoditas  layaknya  emas,  undang-undang  No  10  Tahun  2011  tentang perdagangan berjangka komoditi dapat juga memberi perlindungan hukum kepada investor.  Perlindungan  perdagangan  berjangka  komoditi  dilakukan  dengan pengawasan  langsung  oleh  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi (BAPPEBTI) Pada Pasal 4 ayat (1) 12 dan dijelaskan pula pada Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 86/ Mpp/ Kep/ 3/ 2001 Tentang Struktur Organisasi  Departemen  Perindustrian  Dan  Perdagangan  pasal  1112  yakni BAPPEBTI  mempunyai  tugas  melaksanakan  pembinaan,  pengaturan,  dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi.
Dalam  pasal  1113  BAPPEBTI  menyelenggarakan  fungsi:  (1)  perumusan kebijakan  teknis  di  bidang  pembinaan,  pengaturan  dan  pengawasan  perdagangan berjangka  komoditi  dan  pembinaan  pasar  fisik;  (2)  pelaksanaan  kebijakan  teknis di  bidang  pembinaan,  pengaturan  dan  pengawasan  perdagangan  berjangka komoditi  dan  pembinaan  pasr  fisik;  (3)  perumusan  standar,  norma,  pedoman, kriteria  dan  prosedur  di  bidang  pembinaan,  pengaturan,  dan  pengawasan perdagangan  berjangka  komoditi  dan  pembinaan  pasar  fisik;  (4)  pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan  berjangka  komoditi  dan  pembinaan  pasar  fisik;  (5)  pengamanan pelaksanaan  kebijakan teknis  di  bidang  pembinaan,  pengaturan,  dan  pengawasan kegiatan  perdagangan  berjangka;  (6)  pelaksanaan  pembinaan  dan  pengembangan pasar fisik; (7) pelaksanaan administrasi Badan. Dengan adanya Badan Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (BAPPEBTI)  diharapkan  investor  yang melakukan investasi virtual currency model bitcoin ini dapat memberikan jaminan keamanan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  terkait  penggunaan Virtual currency model bitcoin di Indonesia.
a) Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investasi  Cryptocurrency  Dikaji  dari Peraturan Bappebti di Bursa Berjangka.
Terdahulu, pengaturan mengenai alat pembayar yang sah di Indonesia diatur berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang Mata Uang). Seiring dengan perkembanganyya,  Indonesia  kemudian  mengatur  mengenai cryptocurrency
11 Gagas  Yoga  Pratomo, Alasan MUI  hinggah  Muhammadiyah  Keluarkan  Fatwa  Haram Kripto, https://m.liputan6.com/crypto/read/4865856/alasan-mui-hingga-muhammadiyah- keluarkan-fatwa-haram-kripto? (Diakses 6 Maret 2022).
12 Ni Luh Putu Ayu Merry Candrawati, R.A. Retno Murni, dan Marwanto, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Di Pt. Millenium Penata Futures” Jurnal Kertha Semaya Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana vol. 4, no, 5. (Oktober 2016).
sebagai  komoditi  atau  jual  beli  aset  kripto. 13 Pemerintah  Indonesia  kemudian menyusun beberapa aturan-aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto  aset  sebagai  suatu  pedoman  dan  kejelasan  bagi  masyarakat  terkait pengakuan  pemerintah  terhadap  kehadiran bitcoin dan virtual  currancy ini  yaitu melalui  kebijakan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun 2018  tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa "Aset Kripto ( crypto asset ) ditetapkan sebagai  Komoditi  yang  dapat  dijadikan  Subjek  Kontrak  Berjangka  yang diperdagangkan  di  Bursa  Berjangka",  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1. Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  dalam  aturan  Bappebti  Nomor  3  Tahun  2019  dan  Bappebti  Nomor  9 Tahun 2019. 14
Dikaji dari aturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (Crypto  Asset)  Di  Bursa  Berjangka untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency , maka  dalam  peraturan  Bappebti  wujud  dari  perlindungan  hukum  untuk  investor cryptocurrency semua  pusat  komersial  uang  kriptografi  harus  memenuhi  setiap keadaan  atau  syarat  yang  ditentukan  dalam  peraturan  Bappebti  dengan mengumpulkan  setiap  catatan  yang  disebutkan,  seperti  mengutamakan  hak anggota  bursa  berjangka  untuk  memperoleh  nilai  yang  terbuka  dan  menjamin konsumen  tetap  terlindungi  untuk  mencegah  adanya  penghindaran  pajak  dan pembiayaan perang psikologis serta perbanyakan senjata pemusnah massal. 15
Adapun besar biaya capital minimum yang harus dimiliki oleh pedagang asset crypto  harus  mempunyai  modal  yang  harus  diberikan  minimal  Rp 1.500.000.000.000,00  (satu  triliun  lima  ratus  miliar  rupiah)  dengan  saldo  yang harus dipertahankan sebagai modal akhir minimal Rp 1.200.000.000.000,00 (satu triliun  dua  ratus  miliar  rupiah)  dan  Mempunyai  minimal  3  (tiga)  staff  yang bersetifikasi centified information systems security professional (CISSP). Bappebti  tidak  hanya  mengatur  mengenai marketplace yang  ingin  menjadi platform cryptocurrency di Indonesia tetapi juga mengatur mengenai para investor yang ingin melakukan transaksi jual beli cryptocurrency dimana syarat yang harus dipenuhi yaitu investor didahulukan menempati uang yang akan digunakan untuk kegiatan  transaksi  dengan  rekening  yang  terpisah  atas  nama  marketplace  yang dituju  untuk  kepentingan  Lembaga  Kliring  Berjangka.  Investor cryptocurrency hanya  dapat  menjual  asset  kripto  apabila  investor  memiliki  saldo marketplace crypto.
Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh marketplace cryptocurrency ,  maka  bisa  diberikan  sanksi  pembatalan  persetujuan.  Dengan batalnya  persetujuan  tersebut,  maka marketplace Asset  crypto  wajib
13 Shabrina  Puspasari,  “Perlindungan  Hukum  bagi  Investor  pada  Transaksr  Aset  Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi ”: Jurist-Diction, vol. 3, no. 1, h. 303-330 (2020) 14 Priska  Watung,  “Kajian  Yuridis  Mengenai  Keberadaan Bitcoin Dalam  Lingkup Transaksi  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari  UU  No.  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang: Lex  Et Societatis, vol. 7, no. 10 (Oktober 2019)
15 Galih  Faishal,  “Legalitas Bitcoin Menurut  Hukum  Investasi  Di  Indonesia” : Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan (19 Februari 2019).
mengembalikan  dana ataupun  menyerahkan  Asset  crypto  milik  Konsumen  Asset crypto  yang  dikelolanya,  dan  dilarang  menerima  konsumen  Asset  crypto  yang baru.  Sebagaimana  dijelaskan  pada  BAB  III  sanksi  pasal  20  dan  21  ayat  1-6, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency , maka  dalam  peraturan  Bappebti  ini  setiap  pihak  yang  melakukan  pelanggaran (pedagang  fisik  aset  crypto)  akan  dikenai  sanksi  pembatalan  persetujuan.  Yang dimana  pedagang  fisik  aset  kripto  yang  dibatalkan  persetujuannya  wajib: mengalihkan  pelanggan  aset  kripto,  dana,  dan  aset  kripto  milik  pelanggan  aset kripto  kepada  pedagang  aset  kripto  lain  yang  telah  memperoleh  persetujuan sebagai  pedagang  fisik  aset  kripto,  atau  mengembalikan  dana  atau  menyerahan aset  kripto  milik  pelanggan  aset  kripto  yang  dikelolanya  dan  dilarang  menerima pelanggan aset kripto yang baru. Bahkan segala kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan persetujuan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pedagang fisik asek kripto.
b) Pengaturan  dan  Perlindungan  Hukum  ditinjau  dari  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Memperhatikan  pasal  65  UU  perdagangan  menegaskan  bahwa  kegiatan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE) yang dilakukan oleh para  pelaku  usaha  menegaskan  bahwa  memperdagangkan  Barang  yang  dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan dan/atau dan data informasi secara lengkap dan benar, dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Penegasan tersebut merupakan amanat undang-undang  dan  wajib  di  taati,  jelas  pula  di  dalam  tegaskan  ketentuan  pasal tersebut bahwa manakala terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem  elektronik,  maka  orang  atau  badan  usaha  yang mengalami  menyelesaikan melalui  pengadilan  atau  melalui  mekanisme  penyelesaian  sengketa  lainnya,  ini mengandung arti jika di bahwa ke ranah hukum privat dapat di selesaikan melalui pengadilan  terkait  atau  melalui  mekanisme  penyelesaian  lain  seperti  konsultasi, negosiasi,  konsiliasi,  mediasi,  arbitrase  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Investor  atau  pengguna  dalam  bisnis virtual  currency model bitcoin apabila mengalami  kerugian  secara  materil  ingin  membawa  ke  ranah  hukum  pidana dengan  memperhatikan  ketentuan  pasal  65  UU  perdagangan  maka  yang  pihak yang  dirugikan  dapat  mengadu  dan/atau  melapor  kepihak  yang  berwenang (penyidik  polri  atau  PPNS),  yang  kemudian  pihak  berwenang  seyogyanya menindak lanjuti sebagaimana hukum acara yang guna terpenuhinya rasa keadilan dan mendapat kepastian hukum. 16

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian yang telah dikaji dalam setiap sub  bab  bahasan,  maka  peneliti  dalam  hal  ini  memberikan  kesimpulan  sebagai berikut:
16 Ekka Sakti Koeswanto dan Muhammad Taufik, “Perlindungan hukum terhadap investor yang  melakukan  investasi virtual  currency ”: Jurnal  Living  Law, vol.  9,  no.  1  (Januari  2017),  h. 211.
1. Kedudukan Cryptocurrency berdasarkan  hukum  Islam  ialah  haram  sesuai dengan fatwa MUI ke VII pada 11 November 2020.
2. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Investor Cryptocurrency Terhadap  Invetasi Cryptocurrency Dikaji  dari  Peraturan  Bappebti  Nomor  9  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bappebti  Nomor  5  tahun  2019  Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( crypto asset) di Bursa  Berjangka  yaitu  apabila  terdapat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh marketplace  cryptocurrency ,  maka  bisa  diberikan  sanksi  pembatalan persetujuan. Dengan batalnya persetujuan tersebut, maka marketplace asset crypto wajib mengembalikan dana ataupun menyerahkan asset crypto milik konsumen asset crypto yang dikelolanya, dan dilarang menerima konsumen asset crypto yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Azis, Abdul. Manajemen Investasi Syariah . Bandung: Alfabrta, 2010.
Firdausi,  Nila  dan  Ferina  Nurlaily. Manajemen  Investasi. Cet.  I;  Malang:  UB Press. 2020.
Hery. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Cet. I; Jakarta: PT Grasindo, 2019.
Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. Investasi Pada Pasar Modal Syariah . Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
Wijaya,  Dimas  Ankaa. Mengenal  Bitcoin  dan  Cryptocurrency. Medan: Puspantara, 2018.

## Jurnal:
Azizah,  Andi  Siti  Nur.  “Fenomena  Cryptocurrency  Dalam  Presfektif  Hukum Islam”. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 1 (Januari 2020).
Brahmi,  Made  Santrupti.  “Legalitas  Bitcoin  Sebagai  Alat  Pembayaran  Di Indonesia”. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 12 (2018). Candrawati, Ni Luh Putu Ayu Merry, dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Di Pt. Millenium Penata Futures”. Jurnal Kertha  Semaya  Program  Kekhususan  Hukum  Bisnis  Fakultas  Hukum Universitas Udayana Vol. 4 No, 5 . (Oktober 2016).
Koeswanto, Ekka Sakti dan Muhammad Taufik.  “Perlindungan Hukum Terhadap Investor  Yang  Melakukan  Investasi  Virtual  Currency” :  Jurnal  Living  Law, vol. 9, no. 1 (Januari 2017).
Pardiansyah,  Elif.  “Investasi  Dalam  Presfektif  Ekonomi  Islam:  Pendekatan Teoritis Dan Empiris” . Jurnal Ekonomi Islam , Vol. 8 No. 2 (2017). Puspasari,  Shabrina.  “Perlindungan  Hukum  bagi  Investor  pada  Transaksr  Aset Kripto  dalam  Bursa  Berjangka  Komoditi”. Jurist-Diction, Vol.  3,  No.  1, (2020).
Watung,  Priska.  “Kajian  Yuridis  Mengenai  Keberadaan  Bitcoin  Dalam  Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang .” Lex Et Societatis, Vol. 7, No. 10 (Oktober 2019).
Artikel Website: Berita  Update, Wilayah  di  Indonesia yang  Presentase  Pemeluk  Agama  Islamnya Lebih  Kecil https://m.kumparan.com/amp/berita-update/wilayah-di-indone sia-yang-persentase-pemeluk-agama-Islamnya-lebih-kecil-1wloRJjbYyg. (Diakses 12 Maret 2022).
Gagas  Yoga  Pratomo, Alasan  MUI  hinggah  Muhammadiyah  Keluarkan  Fatwa Haram Kripto, https://m.liputan6.com/crypto/read/4865856/alasan-mui- hingga-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-kripto?  (Diakses  06  Maret 2022).