## Keamanan Pangan untuk Semua

## Food Safety for All
Adhi S Lukman 1 dan Feri Kusnandar 2,3
1 Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) 2 Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor 3 Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Center,

## Institut Pertanian Bogor
Abstract . . Food safety requirement must be fulfilled by food producers in all food chain in order to ensure the product safety when arrives to consumers. The government is responsible for protecting public by setting rules and oversight in whole food supply chain. Enforcement of food safety regulations and intensive oversight by government in the production and distribution of food needs to be applied in an integrated manner without any discrimination, either food types or business scale of food producers. Continuous efforts should be made to raise public awareness of the importance of food safety as well as strengthen the national food safety management system.

## Keywords: Food safety, foodborne disease, food safety management system
Abstrak. Persyaratan keamanan pangan harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan di sepanjang rantai pasok pangan agar masyarakat terjamin keamanannya saat mengonsumsi pangan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dengan cara menetapkan peraturan dan  melakukan pengawasan di seluruh rantai pasok pangan, sejak pangan tersebut diproduksi di on-farm , didistribusikan hingga sampai ke tangan konsumen. Pemberlakuan peraturan dan pengawasan oleh pemerintah yang terkait keamanan pangan di dalam kegiatan produksi dan peredaran pangan perlu dilakukan secara terpadu dengan tidak membeda-bedakan jenis pangan dan skala usaha produsen pangan. Upaya berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan, di samping juga perlu memperkuat sistem manajemen keamanan pangan nasional.
Kata kunci : Keamanan pangan, KLB keracunan pangan, sistem manajemen keamanan pangan

## PENDAHULUAN 1
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang pemenuhannya merupakan hak asasi manusia. Dengan demikian, setiap orang berhak untuk memperoleh pangan yang aman, bermutu, bergizi dan menyehatkan. Pangan yang dikonsumsi tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan, pemeliharaan, peningkatan derajat kesehatan dan  kecerdasan masya- rakat. The World Food Summit tahun 1996 menegaskan bahwa semua manusia di setiap waktu berhak untuk dapat mengakses pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk mempertahankan kehidupan yang sehat dan aktif. Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa ketersediaan pangan harus sampai pada tingkat perseorangan. Pangan harus bermutu, aman, beragam, bergizi, terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, agar setiap orang dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Keamanan pangan merupakan persyaratan mutlak, yaitu pangan yang dikonsumsi masyarakat harus aman, dalam arti terbebas dari cemaran kimia, mikrobiologi dan fisik. WHO (2015) pada Hari Kesehatan Dunia
Korespondensi: adhi_s_lukman@yahoo.com.sg
menggarisbawahi pentingnya keamanan pangan dengan mengeluarkan slogan “How safe is your food? From farm to plate, make food safe” . Pernyataan tersebut mengingatkan masyarakat agar hanya mengonsumsi pangan yang aman bagi tubuhnya, serta prinsip kea- manan pangan harus dipenuhi sejak diproduksi di on- farm hingga disajikan di meja makan.
Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sangat besar dan tidak mengenal batas negara, maka produksi pangan dilakukan pada skala besar oleh industri pangan, serta perdagangan dan distribusi pangan bersifat global. Oleh karena itu, pangan melewati rantai pasok yang panjang sebelum sampai ke konsumen, sehingga berpo- tensi untuk terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, cemaran kimia atau fisik. Dengan demikian, keamanan pangan di seluruh rantai pasok merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kerjasama dari semua pihak yang berkepentingan. Setiap negara sangat berke- pentingan untuk menjamin keamanan pangan dengan cara memberlakukan peraturan terhadap pemasukan dan peredaran pangan di negaranya.
Global Food Safety Initiative (GFSI) Conference yang diselenggarakan di Amerika Serikat pada bulan Februari 2014 membahas perubahan paradigma selama 14 tahun terakhir tentang keamanan pangan dalam rantai pasok pangan di pasar global. Dewasa ini, pengecer,
manufaktur, dan organisasi global telah bertransformasi dalam mengelola keamanan pangan di setiap fasilitas- nya, memperbaiki sistem seleksi pemasok serta standar- nya, dan menetapkan kriteria kinerja di seluruh rantai pasok. Dalam konferensi tersebut ditetapkan pilar kea- manan pangan di abad ke-21, yaitu harmonisasi sebagai katalis perubahan, konsistensi auditor, kalibrasi dan proses penilaian serta transparansi.
Karena keamanan pangan merupakan persyaratan mutlak, maka setiap orang apapun kelas sosial ekono- minya berhak untuk mengakses pangan yang aman. Akses terhadap pangan yang aman bukan hanya hak masyarakat yang mampu secara ekonomi, tetapi juga menjadi hak masyarakat golongan bawah. Hal ini meng- isyaratkan bahwa peraturan pangan yang terkait keamanan pangan yang diberlakukan pemerintah tidak boleh bersifat diskriminatif, yaitu harus berlaku kepada setiap pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok, baik skala besar, menengah atau kecil, serta yang dipro- duksi di dalam negeri atau yang dimpor. Dengan demi- kian, masyarakat dapat terlindungi dalam mengonsumsi pangan, darimana pun pangan tersebut berasal. Peraturan pangan yang non-diskriminatif dapat sukses diterapkan bila didukung oleh kesadaran masyarakat, kesiapan pemerintah dan dunia usaha.

## KLB KERACUNAN PANGAN
Masyarakat mungkin memperoleh pangan yang tidak aman dan tidak layak dikonsumsi dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah keterbatasan penge- tahuan masyarakat terhadap kriteria pangan yang aman serta kondisi ekonomi masyarakat  yang berpenghasilan rendah yang hanya mampu membeli pangan murah yang mungkin tidak memenuhi kriteria keamanan pangan. Alasan lainnya dapat disebabkan oleh ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan. Hal tersebut mengakibatkan kasus-kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan masih menjadi masalah. Kasus KLB keracunan pangan dikhawatirkan dalam jangka menengah dan panjang berpengaruh terhadap biaya dan kondisi kesehatan masyarakat.
KLB keracunan pangan merupakan suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan dan berdasarkan analisis epide- miologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber penu- laran.  Pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya KLB keracunan pangan. Namun karena keter- batasan sarana dan sumberdaya manusia yang dimiliki pemerintah dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh di sepanjang rantai pasok, maka pada kenyataannya masih banyak ditemukan pangan yang tidak layak dikonsumsi yang beredar di masyarakat, sehingga KLB keracunan pangan masih sering terjadi.
Dalam World Health Day di Geneva pada bulan April 2015, WHO melaporkan dalam Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group (FERG) bahwa telah terjadi beban global akibat keracunan pangan. Data sementara FERG menyatakan sejak tahun
2010 terjadi keracunan akibat kontaminasi virus, bakteri dan protozoa dalam makanan, yaitu sebanyak 582 juta kasus dari 22 jenis foodborne enteric diseases yang berbeda dan 351.000 orang meninggal akibat kasus tersebut. Penyebab kematian utama disebabkan oleh Salmonella typhi (52.000 orang), enteropathogenic E. coli (37.000 orang) and norovirus (35.000 orang). Wilayah yang paling banyak mengalami kasus KLB keracunan pangan adalah negara di Afrika dan di Asia Tenggara (WHO, 2016).
KLB keracunan pangan masih menjadi masalah di banyak negara berkembang. Bahkan di negara maju, diperkirakan satu dari tiga orang penduduknya menga- lami KLB keracunan pangan setiap tahunnya (Jenie dan Rahayu, 2002). Sebagai contoh, Amerika Serikat yang menetapkan standar keamanan pangan yang tinggi masih mengalami KLB keracunan pangan. CDC (2015) mela- porkan kasus keracunan pangan di Amerika Serikat pada tahun 2013 yang disebabkan oleh bakteri, kimia dan racun, parasit dan virus yang mencapai 818 kasus. Kasus keracunan pangan tersebut menelan 13.360 orang korban dan 1.062 orang di antaranya dirawat di rumah sakit. Laporan lain menyebutkan keracunan pangan di Eropa merupakan penyebab kematian kedua terbesar setelah Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) (Clark et al ., 2000).
Kasus KLB keracunan pangan juga terjadi di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan KLB keracunan pangan selama periode 2010 hingga 2014 secara berturut turut mencapai 163, 128, 84, 48, dan 34 kejadian. Sebagai gambaran, penye- bab KLB keracunan pangan di Indonesia tahun 2013 berasal dari masakan rumah tangga (27,38%), pangan jasa boga (16,67%), pangan olahan (14,38%), pangan jajanan (16,67%) dan yang tidak diketahui sumber penyebabnya (4,17%) (BPOM, 2013). Kasus KLB kera- cunan pangan yang dilaporkan tersebut banyak berasal dari pengelolaan pangan di rumah tangga dan diikuti dengan kegiatan masyarakat seperti di acara pesta atau hajatan rumah tangga. Dari data tersebut, seolah-olah kasus keracunan pangan di Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Pada kenyataannya, data jumlah keracunan pangan di Indonesia masih lebih tinggi dari yang dilaporkan (Hariyadi dan Dewanti, 2011).
Data KLB keracunan pangan sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah dalam melakukan peng- awasan, keterbukaan, kepedulian dan kesadaran masya- rakat, serta peraturan penunjangnya. Data KLB kera- cunan pangan di Indonesia belum menunjukkan data sebenarnya, karena tidak semua kasus dilaporkan. Peme- rintah sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang KLB Kera- cunan Pangan, yang mengatur mekanisme untuk mewas- padai KLB, penetapan KLB dan penanggulangannya, termasuk di dalamnya telah ditetapkan instansi peme- rintah yang bertanggung jawab dalam menangani secara cepat bila terjadi masalah KLB keracunan pangan. Agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat menge-
nai mekanisme pelaporan KLB, memperkuat koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab dalam mena- ngani KLB, menyediakan dana dan sumberdaya manusia yang mencukupi, serta memperkuat sarana laboratorium pengujian untuk menganalisis sampel pangan yang diduga penyebab keracunan.

## PERATURAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Risiko keracunan pangan tidak dapat dihindari, namun bisa diupayakan untuk diminimalkan. Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan risiko keracunan pangan adalah dengan menangani pangan secara baik dan benar di sepanjang rantai pangan sejak diproduksi (on-farm) hingga sampai ke konsumen. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin penyediaan pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi masyarakat dengan cara mengatur penyediaan dan distribusi pangan agar mencukupi, menyusun dan menerapkan peraturan pangan yang dibutuhkan, melakukan pengawasan pre- market selama diproduksi dan post-market setelah pangan beredar, dan memberikan sanksi kepada setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan pangan yang tidak aman sebagai tindakan penegakan hukum (law enforcement) .
Pemerintah telah mempunyai payung hukum yang memadai dan sesuai dengan deklarasi The World Food Summit 1996 dalam menerapkan keamanan pangan yang non-diskriminatif dan dapat menjangkau sampai tingkat individu, yaitu Undang-ndang Pangan Nomor 18 tahun 2012. Dengan payung hukum tersebut, peme- rintah bertanggung jawab dan berwenang untuk menye- diakan, mengendalikan, mengawasi dan melakukan penegakan hukum terkait keamanan pangan. Dalam pasal 68 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan kea- manan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu.
Pangan yang diproduksi dan yang diedarkan sangat banyak jenisnya, mulai dari pangan segar, pangan olahan, hingga pangan siap saji. Dalam prakteknya, penanganan produksi dan pengawasan peredaran pangan oleh pemerintah dilakukan berdasarkan jenis pangan. Hal ini mengakibatkan pengawasan pangan di Indonesia pun dilakukan oleh banyak kementerian/ lembaga. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang mengatur pembagian tugas pengawasan pangan. Sebagai contoh, tugas pengawasan pangan segar asal tanaman dan hewan dilakukan oleh Kementerian Pertanian, pangan segar dan olahan asal ikan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan, pangan olahan dan pangan olahan tertentu oleh BPOM, pangan industri rumah tangga dan pangan siap saji oleh pemerintah daerah.
Dalam pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 ditegaskan bahwa untuk menjamin keamanan pangan, pemerintah menetapkan standar keamanan pangan dan mutu pangan. Standar keamanan pangan yang dimaksud adalah dipenuhinya persyaratan keamanan pangan oleh pelaku usaha di seluruh rantai pasok pangan, mulai dari on-farm hingga sampai ke konsumen. Persyaratan keamanan pangan yang  harus dipenuhi oleh pelaku usaha mencakup sanitasi pangan, bahan tambahan pangan (terutama untuk pangan olahan), kemasan pangan, pangan yang dihasilkan dari hasil rekayasa genetik, pangan yang diiradiasi, serta status kehalalan pangan bagi yang dipersyaratkan (pasal 69). Persyaratan keamanan pangan yang lain adalah pangan harus terbebas dari cemaran, baik cemaran kimia, biologi maupun benda lain (fisik) (pasal 67). Mengingat prinsip keamanan pangan adalah dari farm to table, maka persyaratan keamanan pangan tersebut harus dipenuhi di seluruh rantai pasok pangan. Sebagai contoh, persyaratan sanitasi dipenuhi oleh pelaku usaha dengan menerapkan pedoman cara yang baik (good practices), mulai dari kegiatan budidaya, penangkapan, pemanenan, pengolahan, distribusi, transportasi, retail, dst. hingga pangan sampai di konsumen.
Selanjutnya pasal 91 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Hanya sayang- nya, dalam ayat 2 disebutkan bahwa kewajiban memi- liki izin edar dikecualikan untuk pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan (IRTP). Hal tersebut menunjukkan masih adanya diskri- minasi peraturan, yaitu IRTP lebih longgar dalam menerapkan standar keamanan pangan dibandingkan industri menengah atau besar. Seharusnya, penilaian risiko keamanan pangan harus menjamin keamanan bagi semua konsumen, apapun produknya dan siapapun yang memproduksinya. Dengan demikian, pembedaan status produsen, apakah usaha kecil, menengah atau besar, tidak boleh mendistorsi prinsip keamanan pangan.
Dalam prakteknya, pemberian izin edar pangan olahan dibedakan untuk IRTP dan industri menengah dan besar. IRTP dapat mengajukan perizinan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan memperoleh sertifikat PIRT sebagai izin edar. Sesuai dengan Pera- turan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012, produk pangan yang dapat memperoleh sertifikat PIRT adalah kelompok pangan berisiko rendah. Sesuai Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011, semua produk pangan yang diedarkan di Indonesia harus mendapatkan izin edar MD/ML dari BPOM, kecuali produk industri rumah tangga (IRTP) atau produk yang mempunyai masa simpan di suhu ruang kurang dari 7 hari.
Dalam prakteknya, masih banyak produk pangan berisiko sedang atau tinggi atau yang ditetapkan sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib yang beredar yang diproduksi oleh PIRT. Berdasarkan peraturan yang berlaku, produk pangan berisiko sedang atau tinggi seharusnya hanya boleh diproduksi oleh industri mene- ngah atau besar, dan harus memiliki izin edar MD atau ML dari BPOM. Hal tersebut dapat terjadi karena kekurangtahuan produsen atau petugas di daerah (Dinas Kesehatan) terhadap jenis pangan olahan  yang boleh diberikan izin PIRT.
Peraturan pangan yang membedakan jenis pelaku usaha sebagaimana dicontohkan di atas seharusnya tidak menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi dalam pengawasannya. Namun, bila dikaji dalam Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pengawasan keamanan pangan masih dibeda-bedakan berdasarkan jenis pangan. Pasal 108 ayat (1) menye- butkan bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan keamanan pangan, pemerintah berwenang untuk mela- kukan pengawasan. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, dalam hal ini BPOM (ayat 3b), sementara untuk pangan segar dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan (ayat 3c). Kedua ayat ini dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dan melemahkan sistem pengawasan keamanan pangan,
karena mengelompokkan fungsi pengawasan berdasar- kan jenis pangan.
Dengan kemajuan teknologi proses, kemasan, logis- tik dan modernisasi retail, maka semakin sulit untuk membedakan pangan olahan dan pangan segar sebagai- mana dimaksud dalam Undang-undang Pangan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam mengantisi- pasi terjadinya kasus-kasus terkait keamanan pangan. Beredarnya isu beras plastik menjadi salah satu contoh. Beras tersebut dikemas dalam kemasan eceran namun tidak jelas apakah beras tersebut dikelompokkan sebagai pangan olahan atau pangan segar. Akibatnya, instansi mana yang harus bertanggung jawab untuk menanganinya tidak jelas, sehingga kasus tersebut lambat ditangani dan meresahkan masyarakat. Contoh lainnya adalah banyak ikan atau daging beku kemasan eceran yang beredar di modern retail, namun tidak jelas instansi mana yang bertanggung jawab dalam menga- wasi dan memberikan izin edarnya.
Untuk menyelenggarakan jaminan keamanan pangan, pemerintah telah banyak mengeluarkan pera- turan teknis untuk pangan olahan (Tabel 1). Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan mengenai tatacara pendaftaran dan pengawasan pangan olahan (Tabel 2). Peraturan yang telah dikeluarkan tersebut merupakan modal dasar dalam melaksanakan pengawasan kea- manan pangan. Dalam penerapannya, BPOM juga telah menerapkan program unggulan dalam Sistem Kea- manan Pangan Terpadu (SKPT) berdasarkan Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 23 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN). Indonesia Rapid

## Tabel 1. Beberapa Peraturan teknis yang tekait dengan keamanan pangan oleh No  Peraturan Pangan
1. Peraturan Pemerintah RI Nompor 28 Tahun 2004 Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan 2. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan 4. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPOM no 43 tahun 2013, Nomor 2 Tahun 2013 Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan Tabel 2. Beberapa peraturan tatacara pendaftaran dan pengawasan pangan olahan No  Peraturan Pangan 1. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.06.52.0100 Tahun 2008 Pengawasan Pangan Olahan Organik 2. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.23.1455 Tahun 2008 Pengawasan Pemasukan Pangan Olahan 3. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Pendaftaran Pangan Olahan 4. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan 5. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 6. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2206. Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga 7. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 8. Peraturan Kepala BPOM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2014 Pengawasan Kemasan Pangan
Alert System for Food and Feed (INRASFF) merupakan program pemerintah lainnya untuk merespon secara cepat dalam pengawasan keamanan pangan. INRASFF diharapkan dapat melindungi masyarakat dari produk pangan atau bahan kontak pangan yang berisiko terha- dap kesehatan manusia, sebagai entry point untuk per- lindungan produk pangan Indonesia, dan meningkatkan daya saing produk pangan Indonesia. Kunci sukses program ini adalah keterlibatan, kepedulian dan kesa- daran semua pihak mulai dari masyarakat, pelaku usaha serta aparat pemerintah sendiri.

## PENUTUP
Berdasarkan paparan di atas maka disimpulkan bahwa kondisi dan sistem keamanan pangan di Indonesia masih belum terpadu dan masih membeda-bedakan berdasarkan jenis pangan. Hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan kerugian besar dalam jangka panjang, seperti meningkatnya biaya kesehatan, menurunnya produktivitas, serta kurang berdaya saingnya produk pangan Indonesia di pasar global. Melihat kondisi yang ada, maka perlu adanya penyempurnaan kebijakan keamanan pangan nasional yang lebih terpadu sebagai berikut:
1. Melakukan revisi peraturan pangan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012. Peraturan pengawasan keamanan pangan seharusnya tidak diskriminatif dan harus berdasarkan pada analisis resiko untuk menjamin semua pangan bere- dar di masyarakat adalah aman. Dalam hal ini, perlu dipertegas lembaga pemerintah yang diberi kewe- nangan penuh untuk melakukan pengawasan kea- manan pangan untuk seluruh jenis pangan yang beredar, baik pangan segar maupun pangan olahan, termasuk pangan segar yang diolah secara  terbatas (pangan olahan primer), seperti pangan yang diproses dengan pengeringan, pendinginan, dan/atau pembe- kuan.
2. Pemerintah perlu menetapkan skala prioritas dalam pengawasan pangan, menerapkan peraturan yang sudah ada atau merevisi bila tidak sesuai lagi, dan dalam jangka pendek menahan keluarnya peratutan baru agar semua peraturan dapat lebih fokus dalam menjamin keamanan pangan. Pemerintah juga perlu memperkuat petugas pengawas pangan di tingkat pusat dan daerah, baik dari jumlah maupun kom- petensinya.
3. Pemerintah perlu menyusun “Peta Jalan” keamanan pangan di Indonesia untuk jangka menengah dan panjang.
4. Pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan pangan kepada selu- ruh pemangku kepentingan, baik di pemerintahan, pelaku usaha maupun masyarakat. Dalam hal ini, peran JKPN dapat dioptimalkan dalam upaya terse- but. Penerapan aturan yang konsisten dan transparan yang melibatkan masyarakat serta penegakan hukum yang berkelanjutan menjadi kunci sukses untuk meningkatkan kesadaran keamanan pangan. Pendi-
dikan konsumen yang berkelanjutan perlu diprioritas- kan untuk membangun kesadaran keamanan pangan. Hal tersebut juga untuk menangkal beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan, serta dapat meringankan tugas pengawasan oleh pemerintah. Masyarakat yang sudah sadar, peduli dan akhirnya memiliki “Budaya Keamanan Pangan” akan menjadi dasar membangun keamanan pangan yang permanen.
Dengan beberapa upaya yang direkomendasikan di atas, maka diharapkan Indonesia menjadi  lebih hebat dengan masyarakatnya yang semakin sehat dan produktif karena didukung oleh budaya keamanan pangan untuk mengkonsumsi pangan yang aman, bermutu, bergizi dan menyehatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2011. Laporan  Tahunan 2011 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Jakarta.
[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2012. Laporan Tahunan 2012 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Jakarta.
[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2013. Laporan Tahunan 2013 Badan Pengawas Obat  dan Makanan RI. Jakarta.
[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2014. Laporan Tahunan 2014 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Jakarta.
[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2011 Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.5.12.11.09955 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
[CDC] Center for Desease Control and Prevention. 2015. [Internet]. [diunduh September 2015]; Tersedia pada: https://www.cdc.gov.
Clark J, Sharp M, Reill WJ. 2000. Surveillance of foodborne disease. Di dalam The Microbiological Safety and Quality of Food , hal. 975–1010. Lund BM, Baird-Parker TC, Gould GW (eds). Gaithersburg, MD: Aspen Publishers, Inc.
Hariyadi P, Dewanti R. 2011. Memproduksi Pangan yang Aman. PT Dian Rakyat. Jakarta.
[Menkokesra] Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2011 No. 23 Tahun 2011 tentang  Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
[WHO] World Health Organization. 2016. WHO’s first ever global estimates of foodborne diseases find children under 5 account for almost one third of deaths. [Internet]. [diunduh September 2015]; Tersedia pada: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/ foodborne-disease-estimates/en/.
JMP-08-15-001 Naskah diterima untuk ditelaah pada 7 Agustus 2015. Revisi makalah disetujui untuk dipublikasi pada 5 September 2015. Versi Online: http://journal.ipb.ac.id/index.php/jmp