## INDUSTRIAL RELATIONS STRATEGIES IN PREVENTING VIOLATION OF JOINT WORK AGREEMENT (PKB) (CASE STUDY ON BANK ‘X’ IN BANDUNG)
Deni Suherman

## ABSTRACK
Joint Working Agreement (PKB), which is a commitment of engagement between  workers  represented  by  the  Workers  'Association  and  employers represented  by  employers'  associations  in  order  to  respect,  regulate  the harmonization of the rights and obligations of both parties within the framework of industrial relations can not guarantee the absence of violations.
The  violation  of  the  Joint  Working  Agreement  (PKB)  raises  the  idea  of the  need  for  an  appropriate  Industrial  Relations  strategy  from  both  parties involved,  knowing  how  much  the  relationship  between  the  industrial  relations strategy  and  the  prevention  of  collective  labor  agreements  (PKB)  requires research.
The  result  of  the  research  concludes  that  there  is  a  strong  correlation between  industrial  relations  strategy  with  prevention  of  collision  of  collective work  agreement  (PKB)  with  value  r  =  0,679  and  result  of  hypothesis  test concluding rejection of Ho and acceptance of Ha
Keywords : Industrial Relations Strategy, Collective Labour Agreement (PKB),
Collective LAbour Agreement

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pada  masa  lalu,  pembahasan  hubungan  industrial  kurang  mendapat  perhatian,baik  dari kalangan  manajer  puncak  maupun  manajer  sumber  daya  manusia  sendiri.  Namun  dalam beberapa  tahun  terakhir  ini,  hubungan  industrial  menuntut  perhatian  yang  lebih  besar.  Hal  ini disebabkan hubungan pekerja dan pengusaha semakin kompleks.
Hubungan Industrial sebagai suatu subjek studi yang membahas sikap dan perilaku orang dalam organisasi kerja dimana mereka hidup. Hubungan industrial menjelaskan pola kerjasama, konflik  dan  penyelesaian  konflik  antara  pekerja  dan  pengusaha    dan  antara  kedua  kelompok tersebut.
Hubungan  industrial  antara  pekerja/buruh  dan  pengusaha  tidak  selamanya  terjalin harmonis  dan  dinamis,  tidak  tertutup  kemungkinan  setiap  saat  hubungan  itu  diwarnai perselisihan  atau  pelanggaran  oleh  masing-masing  pihak.  Pelanggaran  terjadi  ketika  salah  satu

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 4 NO 1
JANUARI 2018
Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com
pihak  baik  pekerja  maupun  pengusaha  tidak  mentaati  peraturan  atau  kesepakatan  yang  telah dibuat bersama dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Hasil  pengamatan  pada  kondisi  di  Bank  ‘X’,  pelanggaran  sering  terjadi  dan  dilakukan oleh  pekerja  dan  pimpinan  perusahaan,  jenis  pelanggaran  ;  pelanggaran  tata  tertib  kerja,    lalai melaksanakan  kewajiban  dan  Larangan,  pelanggaran  prosedur  atau  kelalaian  melaksanakan prosedur,  kelalaian  melaksanakan  supervise,  pelanggaran  wewenang,  pencurian,  penipuan, pemalsuan,  penggelapan,  menerima  suap,  penyalahgunaan  uang  nasabah/perusahaan, penyalahgunaan  wewenang,  praktek-praktek  perbankan  yang  tidak  sehat  dan  menajalankan usaha atau kegiatan yang memiliki pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan usaha bank  serta  melakukan  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan  alasan  mendesak,  yaitu  perbuatan yang dapat dikenakan sanksi diberhentikan.
Berbagai  jenis  pelanggaran  yang  terjadi  tentu  mengharuskan  perusahaan  mengambil langkah jelas dan tegas terkait sanksi terhadap mereka yang melaksanakan pelanggaran tersebut. Dengan  pertimbangan  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  dan  juga  hubungan  industrial  semua perlu diselesaikan dengan tidak merugikan kedua pihak.

## Identifikasi Masalah
1. Bagaimana  strategi  hubungan  industrial  yang  diterapkan  Bank  ‘X’  dalam  mencegah terjadinya pelanggaran Perjanjian Kerja Barsama (PKB)  di Bank ‘X’.
2. Bagaimana perjanjian kerja bersama (PKB) yang dibuat pihak pekerja dan pengusaha di Bank ‘X’
3. Bagaiman  hubungan  antara  strategi  hubungan  industrial  dalam  mencegah  pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Bank ‘X’.

## LANDASAN TEORI

## Hubungan Industrial
Menurut  UU  No.  13/2003  tentang  ketenagakerjaan  pasal  1  angka  16,  Hubungan Industrial    adalah  suatu  sistem  hubungan  yang  terbentuk  antara  para  pelaku  dalam  proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang  didasarkan  pada  nilai  nilai  Pancasila  dan  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Jadi  hubungan  industrial  adalah  hubungan  antara  semua  pihak  yang  terkait  atau berkepentingan  atas  proses  produksi  atau  pelayanan  jasa  di  suatu  perusahaan.  Hubungan industrial  tersebut  harus  dicipatkan  sedemikian  rupa  agar  aman,  harmonis,  serasi  dan  sejalan, agar  perusahaan  dapat  terus  meningkatkan  produktivitasnya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan semua pihak yang terkait atau berkepentingan terhadap perusahaan tersebut.

## Perselisihan Hubungan Industrial
Perselisihan  hubungan  industrial  adalah  perbedaan  pendapat  yang  mengakibatkan pertentangan  antara  Pengusaha  atau  gabungan  Pengusaha  dengan  Pekerja/Buruh  atau  Serikat Pekerja/Serikat  Buruh  karena  adanya  perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan  kepentingan, perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  dan  perselisihan  antar  serikat  pekerja/serikat  Buruh dalam satu perusahaan  (pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial)
Perselisihan  hubungan  industrial  diharapkan  dapat  diselesaikan  melalui  perundingan bipartit, Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

## Bentuk Bentuk Sarana Hubungan Industrial
Pengertian hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,  pekerja/buruh  dan  pemerintah  yang  berdasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 103 UU Ketenagakerjaan mengatur bentuk-bentuk sarana hubungan industrial adalah:
1.  Serikat pekerja/serikat buruh
Serikat  pekerja/serikat  buruh  adalah  organisasi  yang  dibentuk  dari,  oleh  dan  untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan,  yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,  demokratis  dan  bertanggung  jawab  guna  memperjuangkan,  membela  serta melindungi  hak  dan  kepentingan  pekerja/buruh  serta  meningkatkan  kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2.  Organisasi pengusaha
Sama  halnya  dengan  pekerja,  para  pengusaha  juga  mempunyai  hak  dan  kebebasan  untuk membentuk  atau  menjadi  anggota  organisasi  atau  asosiasi  pengusaha.  Asosiasi  pengusaha sebagai  organisasi  atau  perhimpunan  wakil  pimpinan  perusahaan-perusahaan  merupakan mitra  kerja  serikat  pekerja  dan  Pemerintah  dalam  penanganan  masalah-masalah ketenagakerjaan  dan  hubungan  industrial.  Asosiasi  pengusaha  dapat  dibentuk  menurut sektor  industri  atau  jenis  usaha,  mulai  dari  tingkat  lokal  sampai  ke  tingkat  kabupaten, propinsi hingga tingkat pusat atau tingkat nasional.
3.   Lembaga kerja sama bipartit Lembaga  kerja  sama  bipartit  adalah  forum  komunikasi  dan  konsultasi  mengenai  hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat  pekerja/serikat  buruh  yang sudah tercatat  instansi  yang bertanggung jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  atau  unsur  pekerja/buruh.  Setiap  perusahaan  yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.
4.   Lembaga kerja sama tripartit Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah  ketenagakerjaan  yang  anggotanya  terdiri  dari  unsur  organisasi  pengusaha,  serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah. Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari:
1.  Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi dan Kabupataen/Kota; dan
2.  Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
3.  Peraturan perusahaan
Peraturan  perusahaan  adalah  peraturan  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  pengusaha  yang memuat  syarat-syarat  kerja  dan  tata  tertib  perusahaan.  Pengusaha  yang  mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
5.   Perjanjian kerja bersama
Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  dengan  pengusaha,  atau  beberapa pengusaha  atau  perkumpulan  pengusaha  yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  hak  dan kewajiban kedua belah pihak.
6.   Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Peraturan-perundangan  ketenagakerjaan  pada  dasarnya  mencakup  ketentuan  sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah bekerja. Peraturan selama bekerja mencakup ketentuan jam kerja dan istirahat,  pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan industrial  dan lain-lain.
7.   Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, Dalam  hal  perundingan  bipartit  gagal,  maka  penyelesaian  dilakukan  melalui  mekanisme mediasi  atau  konsiliasi.  Bila  mediasi  dan  konsiliasi  gagal,  maka  perselisihan  hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

## Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Perjanjian  Kerja  Bersama  atau  disingkat  PKB  merupakan  pijakan  karyawan  dalam menorehkan  prestasi  yang  pada  gilirannya  akan  berujung  kepada  kinerja  korporat  dan kesejahteraan  karyawan.  Hubungan  kerja  senantiasa  terjadi  di  masyarakat,  baik  secara  formal maupun informal, dan semakin intensif di dalam masyarakat modern. Di dalam hubungan kerja memiliki  potensi  timbulnya  perbedaan  pendapat  atau  bahkan  konflik.  Untuk  mencegah timbulnya akibat yang lebih buruk, maka perlu adanya pengaturan di dalam hubungan kerja  ini dalam  bentuk  PKB.  Dalam  praktiknya,  persyaratan  kerja  diatur  dalam  bentuk  perjanjian  kerja yang sifatnya perorangan.
Perjanjian  kerja  Bersama  ini  dibuat  atas  persetujuan  pemberi  kerja  dan  Karyawan  yang bersifat  individual.  Pengaturan  persyaratan  kerja  yang  bersifat  kolektif  dapat  dalam  bentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Perjanjian Kerja Bersama atau PKB  sebelumnya  dikenal  juga  dengan  istilah  KKB  (Kesepakatan  Kerja  Bersama)  /  CLA (Collective Labour Agreement) adalah merupakan perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang merupakan hasil perundingan antara Pengusaha, dalam hal ini diwakili oleh Managemen Perusahaan dan Karyawan  yang dalam hal ini diwakili oleh  Serikat  Karyawan,  serta  tercatat  pada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang ketenagakerjaan. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 1 UU No.13 tahun 2003 Point 21.PKB dibuat dengan melalui perundingan antara managemen dan serikat karyawan.

## Strategi Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis dan Saling Menguntungkan
Membangun  hubungan  industrial  yang  harmonis  sangat  diperlukan  dalam  peningkatan kondisi kerja, produktivitas, daya saing, dan kualitas kerja. Hubungan industrial dalam arti yang lebih  luas  berarti  adanya  hubungan  antara  semua  pihak  yang  terkait  ataupun  memiliki kepentingan atas  suatu  proses  produksi  di  suatu  perusahaan sehingga hubungan industrial  yang perlu  dibangun  tidak  hanya  antara  pengusaha  dengan  karyawan  tetapi  juga  mencakup hubungannya  dengan  pemerintah  serta  masyarakat  yang  dalam  hal  ini  bisa  supplier,  vendor, pembeli ataupun pelanggan.
Dalam  membangun  dan  membesarkan  suatu  perusahaan  hendaknya  pengusaha  bisa menjalin  suatu  hubungan  industrial  yang  harmonis  dengan  karyawan  sehingga  tidak  akan  ada pihak  yang  merasa  dirugikan  atas  apa  yang  dilakukan  pihak  lainnya.  Hal  ini  juga  bisa meminimalisir  terjadinya  tindakan  pemogokan,  demo,  ataupun  hal  lain  yang  bisa  membuat banyak pihak mendapatkan kerugian.
Untuk bisa memadukan tiap-tiap prinsip dan tujuan tersebut perlu adanya niat baik serta berusaha selalu mengedepankan adanya komunikasi dan dialog  yang baik untuk menyelesaikan berbagai  persoalan  yang  muncul  dengan  damai  sehingga  bisa  dicapai  suatu  solusi  terbaik  yang tidak  merugikan  pihak  manapun  dengan  tetap  menjaga  kondisi  dan  suasana  secara  kondusif untuk melaksanakan hubungan industrial yang baik.
Hal ini tentu sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik antara pengusaha dengan pekerja  untuk  meminimalisir  adanya  banyak  aktivitas  demonstrasi  buruh  dan  pekerja  yang menuntut keadilan atas apa yang mereka terima. Padahal, dalam meningkatkan produktivitas ada kontribusi  besar  dari  karyawan  dan  pekerja  yang  tentunya  juga  memiliki  hak-hak  yang hendaknya  juga  bisa  terpenuhi  dari  perusahaan.  Supaya  semua  kepentingan  dan  tujuan  dari masing-masing pihak bisa tercapai tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan sangat diperlukan adanya hubungan industrial yang harmonis.
Dengan adanya hubungan industrial yang dinamis serta harmonis, pengusaha dan pekerja bisa  bersama-sama  membangun  kemitraan  dalam  bekerja,  meningkatkan  kualitas  dan  loyalitas terhadap  pelanggan,  mempertahankan  daya  saing  perusahaan  pada  pasar  global  yang  semakin ketat,  serta  mengoptimalkan  nilai  tambah.  Tentu  saja,  dalam  membangun  hubungan  yang harmonis  bukanlah  hal  yang  mudah  dilakukan  karena  adanya  kompleksitas  permasalahan  yang muncul  di  antara  pekerja  dan  pengusaha.  Hubungan  ini  juga  sangat  diperlukan  untuk  menjaga komunikasi  dengan pemerintah ataupun masyarakat  yang berkepentingan agar tidak  ada pihak- pihak yang merasa tidak puas.
Ada  beberapa  langkah  dan  kiat  yang  bisa  dilakukan  guna  membangun  hubungan industrial yang baik dan harmonis sebagaimana berikut ini:
• Lebih Memahami Perilaku Karyawan
Setiap  karyawan  yang  bekerja  di  perusahaan  tentu  memiliki  perilaku  dan  tujuan  ataupun kepentingan masing-masing. Adanya perbedaan persepsi dari pihak manajemen perusahaan, karyawan, dan serikat pekerja seringkali memicu adanya permasalahan yang berujung pada kerusuhan, pemogokan, ataupun lainnya.
Untuk  bisa  menjalin  hubungan  yang  baik  perlu  dibangun  suatu  komunikasi  yang  bisa menjadi  jembatan  yang  menghubungkan  masing-masing  pihak  agar  tercipta  suasana  damai yang nantinya bisa lebih memahami kepentingan dan keinginan dari masing-masing pihak. Hal ini akan sangat berguna untuk bisa menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang baik sehingga kualitas dan produktivitas pun akan semakin meningkat.
• Memberikan Keterbukaan dan Hubungan Baik dengan Bawahan Meskipun  pengusaha  memiliki  kedudukan  dan  peran  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  para pekerja,  namun,  menjaga  hubungan  baik  sangat  perlu  untuk  dilakukan.  Dengan menyediakan  sarana  dan  wadah  yang  bisa  membantu  para  bawahan  dalam  menyampaikan aspirasi, pemikiran, ekspresi, dan kebebasan akan membuat keterbukaan dan hubungan baik dengan bawahan bisa terjalin. Ada berbagai masalah yang timbul dalam hubungan industrial akibat  kurang  harmonisnya  antara  atasan  dan  bawahan  sehingga  menimbulkan  ketegangan yang berujung pada konflik besar.

## • Menyediakan Fasilitas Terbaik Kepada Karyawan
Banyak permasalahan ataupun konflik di perusahaan timbul akibat adanya rasa kurang puas dari pekerja atas fasilitas yang diberikan perusahaan. Para pekerja merasa bekerja di bawah tekanan  namun  gaji  ataupun  fasilitas  yang  diberikan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  mereka lakukan.  Untuk  bisa  mengembangkan  dan  membesarkan  perusahaan,  menyediakan  dan memberikan  fasilitas  terbaik  bisa  menjadi  salah  satu  langkah  untuk  bisa  membangun hubungan industrial yang harmonis di antara pengusaha dan pekerja.
• Perusahaan hendaknya bisa memenuhi  gaji karyawan sesuai dengan ketentuan dan kualitas serta kinerjanya.
• Perusahaan hendaknya juga bisa lebih transparan terhadap berbagai hal yang telah dilakukan atasan kepada bawahan.
Dengan  menjalankan  beberapa  kiat  dan  langkah-langkah  tersebut,  perusahaan  akan  bisa membangun  hubungan  industrial  yang  baik  sehingga  diharapkan  produksi  dan  produktivitas kerja  bisa  semakin  ditingkatkan.  Hal  ini  akan  menjembatani  semua  kepentingan  baik  pihak perusahaan, pekerja, pemerintah, ataupun masyarakat. Perusahaan akan tumbuh dan berkembang semakin maju tanpa melupakan kesejahteraan dari pekerja yang juga semakin meningkat.
Dengan membangun hubungan industrial  yang harmonis, semua pihak  yang terlibat dan berkepentingan  akan  lebih  menyadari  peran  dan  tanggung  jawabnya  sehingga  kemitraan  dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama akan bisa terbentuk.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah  penelitian  kuantitatif,  kategori  ini sejalan dengan pendapat Subana-Sidrajat (2012 : 25) yang menyebutkan :
“Dari  segi  tujuan,  penelitian  kuantitatif  dipakai  untuk  menguji  suatu  teori,  untuk  menyajikan suatu  fakta  atau  mendeskripsikan  statistik,  untuk  menunjukkan  suatu  hubungan  antar  variabel, dan  ada  pula  yang  bersifat  mengembangkan  konsep,  mengembangkan  pemahaman,  atau mendeskripsikan banyak hal”.

## Operasionalisasi Variabel
Penelitan  menjelaskan  tentang  variabel  penelitian  yang  menjadi  fokus  perhatian, pengertian  variabel,  indikator  masing-masing  variabel  serta  skala  pengukuran.  Langkah  ini sesuai  dengan  pendapat  Yakin  (2017  :  87)  sebagai  berikut  :  “Proses  penentuan  ukuran  suatu variabel  tersebut  dikenal  dengan  nama  operasionalisasi  variabel”,  selengkapnya  dapat diperhatikan tabel 1 di bawah ini :

## Tabel 1 Operasionalisasi Variabel
No. Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Item Q Skala 1. Hubungan Industrial “HubunganIndustrial  adalah suatu sistem hubungan  yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang  dan/atau  jasa  yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah  yang  didasarkan pada  nilai  nilai  Pancasila dan  Undang-  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945”(UU No.3 Tahun 2003) Strategi 1. Sosialisasi PKB 2. Observasi hubungan kerja 3. Sharing kasus 4. Pembinaan SDM
5. Pertemuan formal 6. Pendekatan informal 1, 2 3, 4 5 6,7, 8 9 10 Ordinal 2. Perjanjian Kerja Bersama “Perjanjian  Kerja  Bersama atau disingkat PKB merupakan pijakan karyawan dalam menorehkan  prestasi  yang pada gilirannya akan berujung kepada kinerja korporat  dan  kesejahteraan karyawan” (UU No.3 Tahun 2003) Pencegahan pelanggaran 1. Metode 2. Peraturan
3. Material
(manual kerja) 4. Manusia 1, 2 3 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 Ordinal

## PEMBAHASAN

## Startegi Hubungan Industrial Bank ‘X’
Strategi  hubungan  industrial  yang  diterapkan  di  Bank  ‘X’  mendasarkan  perhatian  dan pertimbangan terhadap aspek-aspek berikut :
1.  Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) kepada semua level pekerja.
2.  Observasi kondisi hubungan kerja dan hubungan industrial di Lapangan
3.  Sharing kasus-kasus yang sering terjadi, supaya tidak berulang
4.  Pembinaan staf SDM di cabang
5.  Pertemuan formal dengan mitra pengusaha yaitu Serikat Pekerja
6.  Pendekatan  informal  dengan  para  pengurus  Serikat,  dalam  menyelesaiakan  kasus  yang terjadi
Berdasarkan  rekap  tanggapan  responden  dengan  skore  679,311strategi  yang  diterapkan Bank ‘X’ secara interval range dapat dijelaskan sebagai berikut :

## Pencegahan Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Bank’X’ Bandung
Dasar pertimbangan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Bank ‘X’ Bandung adalah ;
Berdasarkan  rekap  tanggapan  responden  dengan  skore  906,767pencegahan  pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama di Bank ‘X’ secara interval range dapat dijelaskan sebagai berikut :
906,77
Hal ini didukung dengan data sekuder Bank ‘X’ sebagai berikut :
Jenis pelanggaran dapat dikatergorikan juga kedalam :
1. Pelanggaran Ringan Seperti : Peringatan Lisan,Surat Teguran,Surat peringatan
2. Pelanggaran Berat
Seperti : Demosi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK )
STB TB KB B SB 350 700 1050 1400 1750 STB TB KB B SB 350 700 1050 1400 1750
Strategi Hubungan Industrial Dalam Pencegahan Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama di Bank ‘X’ Bandung
Dari hasil pengolahan data terkait koefisien korelasi dengan pendekatan Pearson Product Moment, diperoleh nilai sebagai berikut :

## Tabel 2 Correlations
Hub.Ind PKB Hubungan Industrial Pearson Correlation 1 ,679 ** Sig. (1-tailed) ,000 N 35 35 PKB Pearson Correlation ,679 ** 1 Sig. (1-tailed) ,000 N 35 35
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
Nilai  koefisien  korelasi  ini  mempunyai  arti  terdapat  hubungan  yang  positif  antara  variable hubungan industrial (dimensi starategi) dengan variable perjanjian kerja bersama (PKB) dimensi pencegahan  pelanggaran,  yaitu  0,679  yang  menurut  Champion  dalam  Bambang  (2005  :  86) mengenai kriteria keeratan asosiasi adalah cukup kuat sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini,
r (Koefisien Korelasi) Keterangan 0,00 – 0,25 Hubungan sangat lemah 0,26  - 0,50 Hubungan Cukup Lemah 0,51  - 0,75 Hubungan Cukup Kuat 0,76  - 1,00 Hubungan Sangat Kuat
Adapun  hipotesis  :  “Diduga  ada  hubungan  strategi  hubungan  industrial  dalam  pencegahan pelanggaran  perjanjian  kerja  bersama  (PKB)  di  Bank  ‘X’  Bandung”.  Diuji  dengan  Uji  t,  pada tingkat signifikansi 0,05, df = n – 2 : t table ≥ t hitung, maka Ho diterima dan Ha ditolak t table ≤ t hitung, maka Ho ditolak dan Ha diterima t  table  menunjukkan  nilai  3,595  sementara  t  hitung  berdasarkan  perhitungan  t  hitung  adalah 5,314,  Jadit table  ≤  t hitung, maka Ho ditolak  dan Ha diterima, artinya lebih jelasnya Hipotesis yang penulis tetapkan dapat diterima.

## KESIMPULAN
1. Strategi hubungan industrial yang diterapkan Bank ‘X’ Bandung dalam mencegah terjadinya pelanggaran  Perjanjian  Kerja  Barsama  (PKB)  berdasarkan  tanggapan  responden    masih belum baik.
2. Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  yang  dibuat  pihak  pekerja  dan  pengusaha  di  Bank  ‘X’ Bandung berdasarkan tanggapan responden  dapat dikatakan cukup  baik.
3. Bagaiman  hubungan  antara  strategi  hubungan  industrial  dalam  mencegah  pelanggaran Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  di  Bank  ‘X’  Bandung  berdasarkan  keeratan  hubungan cukup kuat dan hal ini didukung dengan penerimaan Ha dan penolakan Ho karena t hitung > t table.

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Abdul  Khakim,  2009,  Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia,  Penerbit  PT  Citra
Aditya Bakti Bandung Alsha Alexandra Kartika, 2012, Perjanjian Kerja Bersama, Hukum Tenaga Kerja.www.hkumtenagakerja.com, 27 Juli 2012.
Maria Amanda, 2012, Bentuk Bentuk Sarana Hubungan Industrial, Artikel, HUKUM TENAGA KERJA.
Payaman  J.  Simanjuntak,  Manajemen  Hubungan  Industrial,  Penerbit  Jala  Permata  Aksara, Jakarta
Soedibjo,  Bambang  S,    2013,  Pengantar  Metode  Penelitian,  Edisi  II,  Universitas  Nasional PASIM, Bandung.
Subana  –  Sudrajat,  2012,  Dasar-Dasar  Penelitian  Ilmiah,  Cetakan  Ketiga,  Pustaka  Setia  ,
Bandung.
Sofie  Widyana,  2012,  Pengetahuan  Hukum  Kerja  di  Indonesia,  Hubungan  Industrial  Burih- Karyawan, Artikel, HUKUM TENAGA KERJA.
Sugiono,  2014.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R  &  D,  Cetakan  ke-16, ALFABETA. Bandung.
Yakin,  Ipa  Hafsiah,  2017,  Metodologi  Penelitian,  Edisi  Pertama,  Cetakan  Pertama,  karima, Bandung.