## STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERMENT GOVERNANCE

## Mohammad Aryo Arifin *)

## ABSRACT
Salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  good  goverment  governence  dengan  implementasi  dari akuntansi  akrual  pada  pemerintah  daerah  di  Indonesia,  sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010.  Penggunaan  basis  akrual  adalah  satu  program  reformasi  karena  birokrasi  pemerintah tidak  akuntabel  dan  transparan  dalam  hal  pelaksanaan  manajemen  keuangan.  Karenanya,  basis akrual  dibutuhkan  untuk  memberikan  laporan  keuangan  yang  komprehensif  dan  dapat  dipercaya kepada  para  pemangku  kepentingan.  Dengan  demikian  SAP  merupakan  persyaratan  yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

## Kata Kunci : Standar Akuntansi, GCG

## A.  Pendahuluan
Pemerintah mengeluarkan peraturan  baru  PP  Nomor  71  Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan ini menggantikan Standar
Akuntansi Pemerintahan  berbasis  kas  menjadi berbasis  akrual  dalam  pengelolaan dan  pelaporan  keuangan  pemerintah., yang  akan  mulai  dilaksanakan    pada tahun 2015.
Basis  akrual  merupakan  basis akuntansi  yang  mengakui  pengaruh suatu  transaksi  pada  saat  terjadinya, tanpa  memperhatikan  saat  kas  atau setara  kas  diterima  atau  dibayar (Kawedar, et.  al., 2008:  86).  Standar akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual ini diadopsi dari keberhasilan pemerintah  negara-negara  maju  untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi  keuangan  pemerintah, seperti Selandia Baru, Australia,
Amerika  Serikat,  Inggris  dan  Swedia, serta  menjadi  kesatuan  reformasi dalam  bidang  pengelolaan  keuangan pemerintah.
Setiap
negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut Good
Goverment Governance . Good
Goverment  Governance merupakan upaya  pemerintah  untuk  memberikan pelayanan kepada masyarakat ditampilkan  dalam  pencapaian  kinerja sebagaimana  komitmen  yang  telah ditetapkan.  Melalui  perbaikan  kinerja, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan rakyatnya  dalam  rangka  mencari  titik temu  pemecahan  masalah-masalah yang terjadi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut,  pemerintah  harus  dapat mengolah  sumber  daya  yang  ada dinegaranya,  dan  salah  salah  satu yang  terpenting  adalah  bagaimana usaha  pemerintah  dalam  mengelola keuangan negara.
Mardiasmo  (2004)  mengatakan, instansi  pemerintah  wajib  melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan
pelaksanaan keuangannya sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya yang  didasarkan  pada  perencanaan strategis yang telah ditetapkan.
Penyusunan  laporan  keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi  pemerintah  sesungguhnya dalam  rangka  peningkatan  kualiats laporan  keuangan,  sehingga  laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan  kredibilitasnya  dalam mewujudkan transparansi dan
*) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UPGRI Palembang
akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah, sehingga, dapat tercapai good goverment governance
Sistem
Pemerintah Daerah
terdapat  2  subsistem,  yaitu  Satuan Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah (SKPKD)  dan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD).  Laporan  Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh  karena  itu  setiap  SKPD  harus menyusun  Laporan  Keuangan  sebaik mungkin. Laporan keuangan pemerintah  yang  dihasilkan  harus memenuhi  prinsip-prinsip  tepat  waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010.
Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat  penilaian  berupa  opini  dari Badan  Pengawas  Keuangan  (BPK). Terdapat  empat  opini  yang  diberikan pemeriksa  yaitu:  Opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP),  Opini  Wajar Dengan  Pengecualian  (WDP),  Opini Tidak  Wajar  (TP),  dan  Pernyataan Menolak  memberi  Opini  atau  Tidak Memberi  Pendapat  (TMP).  Menurut UU  Nomor  15  Tahun  2004  penjelasan pasal  16  ayat  1,  opini  merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
Agar pengelolaan keuangan daerah  dapat  memenuhi  asas  tertib, ekonomis,  efektif,  efisien,  akuntabel, transparan  dan  komprehensif  maka dikeluarkanlah Peraturan
Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis  Akrual  pada  Pemerintah Daerah sebagai pengganti
Permendagri  Nomor  59  Tahun  2007, dan  salah  satu  upaya  kongkrit  untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas  pengelolaan  keuangan adalah penyampaian pertanggungjawaban laporan
keuangan  yang  memenuhi  prinsip tepat  waktu  dan  disusun  dengan standar  akuntansi  pemerintahan  yang telah  diterima  secara  umum,  sehingga dapat  diperbandingkan,  dan  tidak menyesatkan.
Sebagai langkah awal yang bisa dilakukan  untuk  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ) adalah implementasi Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diharapkan lebih sistematis menuju pengelolaan keuangan  yang  lebih  baik  sebagai salah satu agenda reformasi keuangan di  Indonesia,  serta  tantangan  di  era globalisasi  sekarang  ini  yaitu  adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dengan adanya akuntansi pemerintahan.
Penerapan good  government governance ini  diharapkan  mampu membawa  negara  Indonesia  bangkit dari keterpurukannya, sehingga penegakkan good government governance menjadi  hal  yang  mutlak diperlukan.  Salah  satu  hal  yang mendesak  untuk  tercapainya good government  governance ini  adalah lewat  reformasi  bidang  keuangan berbasis Akrual yang trnasparansi dan akuntabilitas.

## B.  Permasalahan
Bagaimanakah  penerapan  SAP Berbasis  Akrual  pada  Pemerintah Daerah Lokal

## C.  Pembahasan
1.  Good Government Governance Pemerintah daerah yang menerapkan  SAP,  akan  tercermin pada  pengelolaan  keuangan  daerah yang lebih baik. Konsep good
government  governanc e  sudah  lama menjadi  perbincangan  di  atmosfer Indonesia.  Definisi good  governance sendiri  menurut  LAN  (2000)  adalah suatu  penyelenggaraan  pemerintahan negara  yang  solid  dan  bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga  kesinergian  interaksi  yang konstruktif  diantara  domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat ( state, private sector and society ). Oleh karena itu good government governance
meliputi penataan hubungan  antara  lembaga-lembaga tinggi negara, antar lembaga
pemerintah,
termasuk juga hubungannya dengan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kedaulatan dalam suatu negara demokrasi.
Governance dan
good governance banyak didefinisikan berbeda menurut para ahli, namun dari perbedaan  definisi  dan  pengertian tersebut  dapat  ditarik  benang  merah yang  dapat  mengakomodasi  semua pendapat para ahli tersebut.
Governance dapat  diartikan  sebagai
cara mengelola urusan – urusan publik (Mardiasmo, 2004:17). Sedangkan menurut  Osborne  and  Gaebler  (1992) governance memiliki arti sebagai proses dimana secara kolektif memecahkan  permasalahaan  dalam memenuhi kebetuhan masyarakat; dan government adalah  instrument  yang dipakai  untuk  itu.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa governance merupakan denyut nadi dari government  itu.  Good  government governance juga dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab ( accountable ) pada publiknya.
Organization for Economic
Cooperation and
Development
menyebutkan  4  (empat)  hal  pokok
yang  menjadi  prinsip  dasar good government  governance ,  diantaranya adalah:
a.  Keadilan ( fairness ). Melindungi segenap  kepentingan  masyarakat dan stakeholder lainnya dari rekayasa-rekayasa  dan  transaksi- transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. b.  Tranparansi ( transparency ). Meningkatkan
keterbukaan
( disclosure ) dari kinerja pemerintah daerah  secara  teratur  dan  tepat waktu  ( timely  basis )  serta  benar ( accurate ).
c. Dapat dikontrol/Tanggunggugat ( accountability ). Menciptakan sistem  pengawasan  yang  efektif didasarkan  atas  distribusi  dan keseimbangan kekuasaan ( distribution and balance of power) d.  Tanggungjawab ( responsibility ). Pemerintah
memiliki tanggungjawab  untuk  mematuhi hukum  dan  ketentuan  peraturan yang  berlaku  termasuk  tanggap terhadap kepentingan masyarakat.
Bagi  pemerintah  daerah  yang tidak  dijalankan  dengan  prinsip-prinsip good  government  governance ,  akan beranggapan bahwa dengan menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut justru  akan  merugikan  kepentingan mereka.  Namun  dengan  memahami secara
menyeluruh tentang
prinsipprinsip good government governance , maka sebenarnya pemerintahan  daerah  dapat  menarik manfaat  yang  bisa  dinikmati  oleh seluruh  pihak  yang  berkepentingan terhadap pemerintah.
Good  goverment  governance tidaklah  terbatas  pada  bagaimana pemerintah  menjalankan  wewenang dengan  baik  semata,  tetapi  lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat  dapat  berpartisipasi  dan mengontrol pemerintah untuk
menjalankan wewenang tersebut dengan baik (Accountable). Karenanya seringkali tata pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik.
Pengelolaan  urusan publik  yang  dapat diperankan  oleh  akuntansi  sektor publik  yaitu  penciptaan  transparansi dan akuntabilitas.

## 1.  Transparansi
Menurut Mardiasmo definisi transparansi (2004:30) adalah transparansi berarti
keterbukaan
(opennsess ) pemerintah dalam memberikan  informasi  yang  terkait dengan aktivitas pengelolaan
seumberdaya  publik  kepada  pihak – pihak  yang  membutuhkan  informasi. Pemerintah  berkewajiban  memberikan informasi  keuangan  dan  informasi lainya  yang  akan  digunakan  untuk pengambilan  keputusan  oleh  pihak – pihak yang berkepentingan.”
Bahwa pemerintah harus tebuka dalam  memberikan  informasi  yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan juga pemerintah  berkewajiban  terbukanya dalam memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yangakan
digunakan
untuk pengambilan  keputusan  oleh  pihak- pihak yang membutuhkan.
Definisi transparansi dalam Buku “Pedoman Penguatan Pengamanan  Program  Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002:18)  ”,  menerangakan  bahwa Transparansi  adalah:  “Transparansi adalah  prinsip  yang  menjamain  akses atau  kebebasan  bagi  setiap  orang untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan pemerintahan , yakni informasi  tentang  kebijakan  proses pembuatan  dan  pelaksanaanya  serta hasil- hasil yang dicapai.”
Sehingga transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi setiap orang untuk memperoleh informasi  yang  akan  diselenggarakan oleh pemerintah yaitu informasi tentang  kebikan  pemerintah,  proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan yang akan diselenggarakan
pemerintah  dan  juga  hasil-hasil  yang dicapai oleh pemerintah.
Menurut  Mardiasmo  (2003:77)
Anggaran  yang  disusun  oleh  pihak eksekutif  dikatakan  transparansi  jika memenuhi beberapa kriteria berikut:
a.  Terdapat  pengumuman  kebijakan anggaran,
b.  Tersedia  dokumen  anggaran  dan mudah diakses,
c.  Tersedia
laporan pertanggungjawaban  yang  tepat waktu,
d.  Terakomodasinya suara/usulan rakyat,
e.  Terdapat sistem pemberian informasi kepada pubik.

## 2.  Akuntabilitas
Akuntabilitas  berasal  dari  istilah dalam  bahasa  Inggris accountability yang  berarti  pertanggunganjawaban atau
keadaan untuk
dipertanggungjawabkan  atau  keadaan untuk diminta pertanggunganjawaban. Menurut  Mardiasmo  (2004:20)
menerangakan bahwa pengertian akuntabilitas  adalah:  “Akuntabilitas adalah  kewajiban  pihak  pemegang amanah  ( agent )  untuk  memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala  aktifitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggung  jawabnya  kepada pihak  pemberi  amanah  ( prinscipal ) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan untuk  meminta  pertanggung  jawaban tersebut. ”, sehingga akuntabilitas merupakan  prinsip  yang  menjamin bahwa  setiap  kegiatan  suatu  lembaga
atau perorangan dapat dipertangungjawabkan  secara  terbuka kepada masyarakat.
Dilihat dari berbagi sudut pandang  tersebut,  maka  akuntabilitas dapat  diartikan  sebagai  kewajiban untuk  menyajikan  dan  melaporkan segala  tindak  lanjut  dan  kegiatan seseorang  atau  lembaga  terutama bidang  administrasi  keuangan  kepada pihak  yang  lebih  tinggi.  Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai  arti  pertanggungjawaban yang  merupakan  salah  satu  ciri  dari terapan good  governance .  Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi  publik  merupakan  isu menuju clean goverment atau pemerintahan yang
bersih.
Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan. Akuntabilitas publik akan
tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. Untuk
menciptakan akuntabilitas kepada publik  diperlukan  partisipasi  pimpinan instansi  dan  warga  masyarakat  dalam penyusunan dan pengawasan keuangan  daerah  (APBD).  Sehingga akuntabilitas  publik  yang  tinggi  akan memperkuat  fungsi  pengawasan  yang dilakukan oleh dewan.
Prinsip akuntabilitas
mensyaratkan kepada pemerintah untuk  memberikan  jawaban  kepada warganya  atas  timbulnya  sumber pendapatan  dan  belanja.  Akuntabilitas pemerintah didasarkan
atas
kepercayaan  warganya  yang  memiliki hak  untuk  mengetahui,  hak  untuk memperoleh
fakta-fakta yang diumumkan  secara  terbuka,  yang memungkinkan  untuk  diperdebatkan oleh masyarakat atau para wakilnya.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan Salah  satu  upaya  konkrit  untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan negara  adalah  penyampaian  laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah  yang  memenuhi  prinsip tepat  waktu  dan  disusun  dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan  yang  telah  diterima secara  umum.  Standar  akuntansi pemerintahan merupakan prinsip- prinsip  akuntansi  yang  diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan laporan  keuangan  pemerintah.  Setiap entitas  pelaporan  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan  SAP  (Standar  Akuntansi Pemerintahan).  Peraturan  Pemerintah No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah dirubah  dengan  Peraturan  Pemerintah No.  71  tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari:
a.  Kerangka  konseptual  akuntansi pemerintah.
b.  PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
c.  PSAP  Nomor  02  tentang  Laporan Realisasi Anggaran;
d.  PSAP  Nomor  03  tentang  Laporan Arus Kas;
e.  PSAP  Nomor  04  tentang  Catatan atas Laporan Keuangan;
f.  PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
g.  PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
h.  PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
i. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
j. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
k.  PSAP  Nomor  10  tentang  Koreksi Kesalahan,  Perubahan  Kebijakan Akuntansi,  Perubahan  Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
l. PSAP  Nomor  11  tentang  Laporan Keuangan Konsolidasian;
m.  PSAP  Nomor  12  tentang  Laporan Operasional.
SAP  akan  digunakan  sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa: a.  Laporan Realisasi Anggaran
b.  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) c.  Neraca
d.  Laporan ArusKas
e.  Laporan Operasional
f. Laporan Perubahan Ekuitas
g.  Catatan atas Laporan Keuangan
Dengan  adanya  SAP,  maka laporan keuangan pemerintah
pusat/daerah  akan  lebih  berkualitas
(dapat  dipahami,  relevan,  andal  dan dapat diperbandingkan). Laporan tersebut  akan  diaudit  terlebih  dahulu oleh  BPK  untuk  diberikan  opini  dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan,  sebelum  disampaikan  kepada para stakeholder antara lain pemerintah, DPR/DPRD, investor, kreditor dan masyarakat  dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

## 4. Sistem  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis Akrual
Dalam rangka mengemban amanat  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2004  yang  menetapkan  basis akrual  diterapkan  selambat-lambatnya pada  tahun  anggaran  2008,  KSAP sejak  tahun  2006  telah  memulai mengkaji,  melakukan  penelitian  dan pembahasan  serta  menyiapkan  Draft SAP yang berbasis akrual berdasarkan kesepakatan  sementara  dari  KSAP. Penyusunan  Draft  SAP  yang  berbasis akrual  tersebut  dilakukan  secara  hati- hati dengan mempertimbangkan antara lain:
a.  SAP  berbasis  kas  menuju  akrual (PP  Nomor  24  Tahun  2005  - cash towards accrual ) baru saja diterbitkan  dan  belum  sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
b.  SAP  berbasis  akrual  yang  akan disusun  sesuai  Undang-undang Keuangan  Negara  mengharuskan perubahan/penyempurnaan  pada bidang perencanaan dan penganggaran, dimana KSAP tidak dalam posisi untuk membuat ketentuan/peraturan di bidang tersebut (misalnya keharusan untuk  menganggarkan  terhadap kewajiban-kewajiban  yang  harus dibayar pada akhir tahun buku).
Atas  2  (dua)  strategi  tersebut, KSAP  sepakat  menggunakan  strategi yang  ke-dua,  dengan  pertimbangan sebagai berikut:
a. SAP  berbasis  kas  menuju  akrual telah  disusun  dengan  mengacu pada  beberapa  referensi  bertaraf internasional  antara  lain  IPSAS, Governmental
Accounting Standards  Board (GASB),  dan Government Finance Statistics (GFS),  sehingga  diharapkan  SAP berbasis  kas  menuju  akrual  yang akan  disesuaikan  menjadi  akrual sudah dapat diterima umum.
b. Mengurangi  resistensi  dari  para pengguna  SAP  (PP  Nomor  24 Tahun  2005)  terhadap  perubahan basis  akuntansi.  Pengguna  PP Nomor 24 Tahun 2005 masih dalam tahap pembelajaran dan perlu waktu yang cukup lama untuk memahaminya  sehingga  apabila SAP  akrual  berbeda  jauh  dengan SAP  berbasis  kas  menuju  akrual akan menimbulkan resistensi.
c.  Penyusunan  SAP  berbasis  akrual relatif  menjadi  lebih  mudah  karena sebagian  dari  PSAP  berbasis  kas
menuju akrual (PSAP Nomor 01, 05, 06,  07,  dan  08  dalam  PP  24/2005) telah  berbasis  akrual  sehingga hanya  memerlukan  penyesuaian beberapa PSAP berbasis akrual.
d. Penerapan  SAP  berbasis  akrual yang  disusun  sesuai  pola  SAP berbasis  kas  menuju  akrual  lebih mudah  bagi  para pengguna  standar karena  sudah  disosialisasikan,  dan para pengguna telah memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap  SAP  berbasis  kas  menuju akrual.
SAP basis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran  mulai  tahun  2010,  akan tetapi  apabila  entitas  pelaporan  belum dapat  menerapkan  PSAP  ini,  entitas pelaporan  dapat  menerapkan  PSAP
Berbasis  Kas  Menuju  Akrual  paling lama  4  (empat)  tahun  setelah  Tahun Anggaran  2010  (Simanjuntak,  2010). Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan  secara  bertahap  dari penerapan  SAP  Berbasis  Kas  Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual.
Mengenai penerapan SAP
Berbasis  Akrual  secara  bertahap  pada pemerintah pusat diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan  untuk  pemerintah  daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  (pasal  7  PP  71  tahun 2010).Untuk pemerintah pusat, strategi penerapan basis akrual, sudah dilakukan  mulai  tahun  2009,  yaitu dengan  menyajikan  informasi  akrual untuk pendapatan dan belanja sebagai pelengkap LRA berbasis kas.

## Tabel 1

## Menyajikan perbedaan antara SAP Kas menuju Akrual dan SAP Akrual
No Perbedaan Kas Menuju Akrual Akrual 1 Peranan laporan keuangan Pelaporan diperlukan untuk kepentingan: a.  akuntabilitas b.  manajemen c.  transparasi d.  keseimbangan antar generasi Pelaporan diperlukan untuk kepentingan: a.  akuntabilitas b.  manajemen c.  transparasi d.  keseimbangan antar generasi e.  evaluasi kerja 2 Komponen laporan keuangan Laporan Keuangan Pokok: a. Laporan realisasi anggaran (LRA) b. Neraca c.  LAK d. CaLK Laporan yang bersifat optional: a.  Laporan kinerja keuangan b.  Laporan perubahan ekuitas Laporan Keuangan Pokok: a.  Laporan  realisasi  anggaran (LRA) b.  Laporan perubahan SAL
c.  Neraca d.  Laporan Operasional e.  Laporan arus kas f.  Laporan perubahan ekuitas g.  CaLK
3 Basis Akuntansi Basis kas untuk pengakuan pendapatan,  belanja  dan pembiayaan dalam LRA. Basis akrual untuk pengakuan  aset,  keajiban dan ekuitas dalam neraca Basis  akrual  untuk  pengakuan pendapatan-LO,  beban,  aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam  hal  anggaran  disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan  berdasarkan  basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. 4 Unsur Laporan Keuangan a) Laporan realisasi anggaran (LRA): 1.  Pendapatan 2.  Belanja 3.  Transfer 4.  Pembiayaan b) Neraca: 1.  Aset 2.  Kewajiban 3.  Ekuitas Dana (Ekuitas  dana  lancar, investasi  dan  dana cadangan c) LAK: 1.  Penerimaan Kas 2.  Pengeluaran Kas d) CaLK e) Laporan Kinerja Keuangan: Laporan realisasi pendapatan  (basis  akrual) &  belanja  (basis  akrual) – bersifat OPTIONAL f)  Laporan Perubahan Ekuitas Kenaikan  dan  penurunan ekuitas  tahun  pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya – bersifat OPTIONAL a)  Laporan Pelaksanaan Anggaran 1. LRA  Pendapatan-LRA
 Belanja
 Transfer
 Pembiayaan
2. Laporan Perubahan SAL Menyajikan  informasi  kenaikan atau  penurunan  saldo  anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya b) Laporan Finansial
1. Neraca
 Aset
 Kewajiban
 Ekuitas
2. Laporan Operasional (LO)
 Pendapatan-LO
 Beban
 Transfer
 Pos Luar Biasa
3.  Laporan  Perubahan  Ekuitas (LPE)
Kenaikan dan penurunan ekuitas tahun  pelaporan  dibandingkan tahun sebelumnya
4. Laporan Arus Kas  Penerimaan Kas  Pengeluaran Kas 5. CALK 5 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan a. Pengakuan Pendapatan:  Pendapatan menurut basis akrual diakui pada  saat  timbulnya hak  atas  pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi a) Pengakuan Pendapatan:
  Pendapatan-LO  diakui  pada saat timbulnya hak atas pendapatan  tersebut  atau  ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
  Pendapatan-LRA  diakui  pada
saat kas
 Pendapatan menurut basis  kas  diakui  pada saat kas diterima direkening  kas  umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan b. Pengakuan Belanja:  Belanja  menurut  basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban  atau  pada saat diperoleh manfaat.  Belanja  menurut  basis kas  diakui  pada  saat terjadinya  pengeluaran dari kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. diterima  di  rekening  kas  umum negara/daerah  atau  oleh  entitas pelaporan. b) Pengakuan Belanja dan Beban:
  Beban  diakui  pada  saat timbulnya  kewajiban,  terjadinya konsumsi  aset,  atau  terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  Belanja  diakui  berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Dengan adanya Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang telah  ditetapkan,  maka  diharapkan akan  memberikan  dampak  yang  baik terhadap  kualitas  (dapat  dipahami, relevan, andal
dan dapat diperbandingkan)  laporan  keuangan pemerintah  pusat  /  daerah.  Standar Akuntansi  Pemerintahan  terdapat  12 pernyataan standar yang harus dipahami  dan  diterapkan  oleh  para penyusun  laporan  keuangan  daerah. Kualitas laporan keuangan yang
dihasilkan  oleh  setiap  daerah  akan diperiksa oleh BPK
dengan menghasilkan  opiri  sesuai  dengan hasil yang dicapai oleh setiap pemerintah  daerah  dalam  rangka meningkatkan kredibilitas laporan sebelum  disampaikan  kepada  para stakeholder  antara  lain  pemerintah, DPR/DPRD,  investor,  kreditor  dan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Oleh karena itu, Kualitas laporan keuangan akan sangat tergantung  dari  pemahaman  penyaji atas  standar  akuntansi  yang  ada. Auditor akan menilai apakah penyajian
tersebut  sesuai  dengan  standar  atau tidak. Keseuaian dengan standar akan tercapai  jika  para  penyusun  laporan keuangan memahami dan menerapkannya dengan benar.

## 5. Kualitas Laporan Keuangan
Agar  laporan  keuangan  dapat memenuhi  kualitas  yang  dikehendaki, maka laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yaitu: 1. Relevan Informasi dalam laporan
keuangan yang dihasilkan harus memenuhi  unsur  relevan  terhadap pengaruh keputusan ekonomi pemakai laporan  dengan  membantu  merka mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu, masa  kini  atau  masa  depan,  atau mengoreksi  hasil  evaluasi  mereka dimasa  lalu  sehingga  informasi  yang relevan  dapat  memberikan  manfaat umpan  balik  dan  prediktif.  Selain  itu juga,  informasi  yang  relevan  juga harus  menyajikan  informasi  keuangan selengkap-lengkapnya  dan  disajikan dengan tepat waktu.
2. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi juga harus  andal.  Informasi  dalam  laporan keuangan  harus  memiliki  kualitas andal  jika  bebas  dari  pengertian  yang menyesatkan,  kesalahan material,  dan dapat  diandalkan  pemakainya  sebagai penyajian  yang  jujur  dari  yang  harus disajikan. Meskipun keuangan tersebut relevan,  tetapi  juka  penyajianya  tidak dapat  diandalkan,  maka  pengguna informasi  tersebut  secara  potensial dapat menyesatkan.
3. Dapat dibandingkan Pemakai  informasi  harus  dapat membandingakan  laporan  keuangan antar  periode  untuk  mengidentifikasi kecendrungan posisi dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, pengukuran  dan  penyajian  dampak keuangan  dari  transaksi  dan  peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten.
4. Dapat dipahami
Kualitas  penting  informasi  yang ditampung  dalam  laporan  keuangan adalah  kemudahanya  untuk  segera dapat dipahami oleh pemakai. Dengan asumsi  pengguna  laporan  keuangan memiliki  pengetahuan yang  memadahi tentang  akuntansi.  Dengan  demikian secara  teoritis  aktivitas  penerapan standar  akuntansi  pemerintahan  dapat mencapai  tujuan  atau  hasil  yang  ingin dicapai,  yaitu  dapat  mewujudkan  dan meningkatkan kualitas laporan keuangan  dengan  menerapkan  12 pernyataan  yang  terkandung  dalam standar akuntansi pemerintahan.
Salah  satu  kualitas  laporan keuangan  yang  harus  dicapai  adalah masalah relevansi. Kata relevan mengacu kepada dampak dari informasi  dan  pengaruhnya  kepada keputusan  ekonomi  pemakai  laporan dengan membantu merka mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu,
masa  kini  atau  masa  depan,  atau mengoreksi  hasil  evaluasi  mereka dimasa  lalu  sehingga  informasi  yang relevan  dapat  memberikan  manfaat umpan  balik  dan  prediktif.  Terkadang seringkali  terjadi  kesalahan  informasi yang  pada  akhirnya  mengakibatkan hasil kaporan yang tidak akurat.
Kualitas laporan keuangan haruslah  mengandung  unsur  andal, yaitu data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diandalkan  kebenarannya.  Terdapat banyak  kasus  yang  terjadi  terhadap minimnya kualitas penyusunan laporan keuangan, sehingga hal tersebut berpengaruh  terhadap  kualitas  dari laporan keuangan tersebut.
6.  Tantangan
Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Lokal Implementasi Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang SAP, dimana terdapat
perubahan  metode  pencatatan  yang semula  berbasis  kas  menuju  akrual ( cash toward accrual ) menjadi pencatatan  yang  berbasis  akrual, memanglah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penerapan akuntansi berbasis akrual harus dirancang secara hati-hati mengingat  SAP  berbasis  kas  menuju akrual  ( cash  towards  accrual )  baru saja diterbitkan dan belum diimplementasikan  sepenuhnya,  baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Khususnya  untuk  pemerintah lokal  pada  hari  rabu  (30/03/2016), bertempat  di  ruang  auditorium  kantor BPK  Perwakilan  Provinsi  Sumatera Selatan, menerima Laporan Keuangan Tahun  Anggaran  (TA)  2015 unaudited Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera selatan dan 15 Pemerintah
Kabupaten/Kota  se-Provinsi  Sumatera Selatan  sebagai  dasar  pelaksanaan pemeriksaan  laporan  keuangan  oleh
BPK  yang  akan  menghasilkan  opini atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015.
Kepala Perwakilan BPK
Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Selatan menyampaikan  kepada  pemerintah daerah  bahwa  LKPD  TA  2015  yang diserahkan  kepada  BPK  terdiri  dari  7 laporan berbeda dengan Tahun Anggaran  2014  hanya  4  laporan,  hal tersebut  menggunakan  Basis  Akrual ( Accrual  Basis )  secara  penuh  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
“Semoga  Pemerintah  Daerah yang  telah  meraih  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  pada  Tahun Anggaran  2014  bisa  mempertahankan opini tersebut, dan Pemerintah Daerah yang  meraih  opini  Wajar  Dengan Pengecualian  (WDP)  agar  meningkat menjadi  WTP”  (Kepala  Perwakilan BPK  Perwakilan  Provinsi  Sumatera Selatan I Gede Kastawa).
Kepala
Perwakilan
BPK Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Selatan menekankan  kepada  kepala  daerah bahwa  keberhasilan  pemeriksaan  atas Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah  Tahun  Anggaran  2015  yang segera dilaksanakan tidak hanya dipengaruhi  oleh  kualitas  pemeriksa dan kehandalan prosedur pemeriksaan namun  juga  peran  pemerintah  daerah dalam  hal  transparansi  (memberikan data  dan  informasi)  dan  akuntabilitas (sikap  kooperatif  dari  seluruh  unsur pengelola
anggaran
sangat mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan).

## 7.  Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi  dan  Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah  pusat  maupun  daerah
sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi  akuntansi  dan  administrasi sektor publik. Untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilakukan aparatur  pemerintah,  maka  fungsi transparansi,  akuntabilitas  dan  audit atas pelaporan keuangan sektor publik harus  berjalan  dengan  baik.  Seiring dengan  tuntutan  masyarakat  agar organisasi  sektor  publik  meningkatkan kualitas,  profesionalisme  transparan dan akuntabilitas publik dalam menjalankan  aktivitasnya  agar  dapat menghasilkan  laporan  keuangan  yang berkualitas.

## a.  Transparansi
Untuk mewujudkan laporan keuangan  yang  transparan,  haruslah disusun berlandaskan Standar Akuntansi Pemerintahan agar terlaksana  dengan  baik,  maka  perlu beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan. Pertama,  kondisi  masyarakat  yang apatis terhadap program-program pembangunan selama ini membutuhkan  adanya  upaya-upaya khusus untuk mendorong
keingintahuan mereka terhadap keterbukaan laporan keuangan pemerintah  daerah.  Kedua,  pemilihan media yang digunakan untuk menyebarluaskan  informasi  laporan keuangan dan substansi/materi informasi  laporan  keuangan  yang disebarluaskan  sangat    tergantung pada  segmen  sasaran  yang  dituju. Ketiga,  akuntansi  keuangan  daerah yang  disusn  berdasarkan  Standar Akuntansi Pemerintahan akan menyediakan informasi keuangan yang lengkap,  cermat, dan  akurat sehungga dapat  menyajikan  laporan  keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan,  dan  dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi  pelaksanaan  keuangan
masa  lalu  dalam  rangka  pengambilan keputusan  serta  perencanaan  untuk masa yang akan datang.

## b. Akuntabilitas
Salah  satu  indikator  kualitas akuntabilitas  keuangan  dilihat  dari Data opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian
laporan keuangan pemerintah,  yang  terdiri  dari  Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga  (LKKL),  dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah  (LKPD)  yang  komponennya meliputi:  Neraca,  Laporan  Realisasi Anggaran,  Laporan  Arus  Kas,  dan
Catatan atas Laporan Keuangan. Opini
BPK  secara  bertingkat  terdiri  dari: Tidak  Wajar  (TW),  Tidak  Memberikan
Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP).
Dampak  dari  diperolehnya  opini selain  WTP   atas  laporan  keuangan pemerintah antara lain:
1.  Kurangnya dukungan dan
partisipasi masyarakat dalam menunjang  keberhasilan  program kerja pemerintah.
2.  Timbulnya  konotasi  atau  persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.
Tabel 2

## Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
di Wilayah Provinsi  Sumatera Selatan LKPD 2011 2012 2013 2014 2015 Provinsi SumSel WDP WDP WDP WTP WTP Kota Palembang WTP WTP WTP WTP WTP Kota Pagar Alam WDP WDP WDP WTP WTP Kota Lubuk Linggau WTP WTP WTP WTP WTP Kota Prabumulih WDP WDP WTP WTP WTP Kabupaten Lahat WDP WDP WDP WTP WTP Kabupaten Muaraenim WDP WDP WTP WTP WTP Kabupaten Musi Rawas WDP WDP WDP WTP WTP Kabupaten Musi Banyuasin WDP WDP WTP WTP WTP Kabupaten OKU WDP WDP WDP WDP WTP Kabupaten OKI WTP WTP WTP WTP WTP Kabupaten OI WDP WDP WDP WTP WDP Kabupaten OKU Timur WDP WTP WTP WTP WTP Kabupaten OKU Selatan WDP WDP WDP WTP WTP Kabupaten Banyuasin WTP WTP WTP WTP WTP Kabupaten Empat Lawang WDP TMP WDP WDP WDP Kabupaten PAli - - - TMP WDP Kabupaten Musi Rawas Utara - - - TMP WDP

## Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK
Kepala Perwakilan BPK
Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Selatan dalam sambutannya Pada hari Selasa,
31  Mei  2016,  menyampaikan  BPK
dalam melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan
Keuangan  Negara  (SPKN),  suatu pemeriksaan  meliputi  pengujian  bukti-
bukti  yang  mendukung  jumlah-jumlah dan  pengungkapan  dalam  laporan keuangan.  Pemeriksaan  juga  meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi  yang  digunakan,  penilaian atas  kepatuhan  terhadap  ketentuan perundang-undangan,  penilaian  atas keandalan  sistem  pengendalian  intern yang  berdampak  material  terhadap laporan keuangan dan penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara kseluruhan.
Oleh karena itu, BPK mengapresiasi  kepada  12  (dua  belas) pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan  opini  WTP  meskipun ada perubahan sistem dari cah toward akrual  menjadi  akrual  basis,  namun demikian  masih  terdapat  4  (empat) pemerintah daerah yang mendapatkan opini WDP.
Belum  diperolehnya  opini  WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah  masih  belum  sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:
a. Adanya kelemahan system pengendalian intern;
b. Belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib;
c.  Tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku;
d. Penyajian  laporan  keuangan  yang belum sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP);
e. Kelemahan dalam sistem
penyusunan laporan keuangan;
f.  Kurang  memadainya  kompetensi SDM  pengelola  keuangan  pada pemerintah daerah.
Upaya yang telah dilakukan oleh BPKP  dalam  rangka  peningkatan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan  adalah  melakukan  asistensi atau pendampingan penyusunan
laporan  keuangan  dan  menempatkan 23 orang pegawai BPKP yang dipekerjakan pada 11 instansi pemerintah daerah di Sumatera Selatan.

## 8.  Kesimpulan
a.  Dalam pelaksanaannya, SAP berbasis  akrual  dilakukan  secara bertahap, yaitu dengan menerapkan  SAP  Berbasis  Kas Menuju  Akrual  hingga  kemudian menjadi  SAP  Berbasis  Akrual. Pengaruh  perlakuan  akrual  dalam akuntansi  berbasis  kas  menuju akrual  sudah  banyak  diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama  neraca  yang  disusun sesuai dengan Peraturan
Pemerintah  (PP)  Nomor  24  Tahun 2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP).  Keberadaan pos  piutang,  aset  tetap,  hutang merupakan  bukti  adanya  proses pembukuan  yang  dipengaruhi  oleh asas akrual.
b.  Dalam rangka peningkatan kualitas laporan  keuangan  pemda  telah disarankan kepada masing-masing kepala daerah serta perlu dilakukan langkah-langkah identifikasi penyebab,
menempatkan personal yang kompeten,  dan  menyusun action plan untuk  langkah  perbaikan kualitas laporan keuangan.
c.  Laporan keuangan Pemerintah daerah  (LKPD)  merupakan  bentuk pertanggungjawaban yang disusun berdasarkan  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan yang  dimaksud  untuk  memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang  lazim,  dengan  demikian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif merupakan alat memfasilitasi
terciptanya transparansi dan akuntabilitas.
Daftar Pustaka https://rizamarta.wordpress.com/2012/ 12/22/pokok-pokok-perbedaan- sap-basis-kas-menuju-akrual- dengan-basis-akrual/
Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri  Handayani.  2008. Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi  Keuangan  Daerah . Buku 2. Universitas Diponegoro. Semarang. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  (KSAP).  (2006). Memorandum pembahasan Penerapan  basis  akrual  dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia. Bahan bahasan untuk limited hearing. Jakarta. Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN) dan Badan Pemeriksa Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP).  (2000).  Akuntabilitas dan  Good  Governance.  Modul Sosialisasi  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta. Mardiasmo. (2002). Elaborasi reformasi akuntansi sektor publik:  telaah  kritis  terhadap upaya  aktualisasi  kebutuhan system akuntansi keuangan pemerintah daerah.
Jurnal Akunting  dan  Auditing,  Vol.  6, No. 1, pp. 63-82. Mardiasmo.  (2004).  Akuntansi  Sektor Publik, Andi offset, Yogyakarta. Osbourne,  D.  &  Gaebler,  T.  (1992).
Reinventing Government, Plume, New York. Osborne,  David  dan  Ted  Gaebler. 1992. Mewirausahakan Birokrasi. Terjemahan  Abdul Rosyid. 1996. Pustaka Binaman
Pressindo. Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  64  Tahun  2013  tentang Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual pada Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah  no.  24  tahun  2005. Standar Akuntansi Pemerintahan. _____________. Peraturan Pemerintah  no.  71  tahun  2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU  No.  15  tahun  2004  tentang Peemriksaan  Pengelolaan  dan
Tanggungjawab
Keuangan Negara
Simanjuntak,  B.  (2010).  Penerapan Akuntansi  berbasis  Akrual  di Sektor Pemerintahan Indonesia. Kongres  XI  Ikatan  Akuntansi Indonesia.