## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENGATURAN  SISTEM  ELEKTRONIK  DALAM  PENGAMBILAN KEPUTUSAN  RAPAT  UMUM  PEMEGANG  SAHAM  (RUPS) PERSEROAN TERBATAS YANG BERKEPASTIAN

## Komang Febrinayanti Dantes
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022 Keywords: Electronic  System,  RUPS, PT . Law This study aims to determine and analyze the rules in the  event  of  the  General  Meeting  of  Shareholders conducted  electronically.  Events  in  the  General Meeting of Shareholders which are conducted using an electronic system where the shareholders cannot meet  face-to-face  directly,  but  face-to-face  with  the media  provided  by  the  institution  providing  the electronic  GMS.  This  incident  created  a  gap  for shareholders to deny the results of the decision of the General  Meeting  of  Shareholders  electronically, because  the  electronic  GMS  was  included  in  the category  of  a  mere  fact  (circumstances)  which was temporary. So it is very necessary to have strict rules regarding its implementation. The Financial Services Authority  then  issued  the  Financial  Services Authority regulations POJK 15 and POJK 16 which can bridge  and  make  the  implementation  of  the  GMS electronically  based  on  law  and  are  not  easy  to  be denied  as  a  legal  act  from  the  shareholders  on  the statement  of  their  will.  The  shareholders  in  the electronic  implementation  of  the  GMS  make  a separate  statement,  fingerprint,  and  electronic signature  which  have  been  clearly  regulated  in  the Information and Electronic Transaction Law Number 16 of 2019 on the amendments to Law Number 11 of 2008 and also refer to in Article 77 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## Abstrak
Kata kunci:
Sistem Elektronik, RUPS, UU PT Corresponding Author: Komang Febrinayanti Dantes Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisa  aturan  dalam peristiwa  Rapat  Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara elektronik. Peristiwa  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham yang  dilakukan  dengan  sistem  elektronik  dimana para  pemegang  sahamnya  tidak  dapat  melakukan tatap muka secara langsung melainkan tatap muka dilakukan  dengan  media  yang  disediakan  oleh lembaga  penyedia  RUPS  elektronik.  Peristiwa  ini memunculkan  celah  bagi  para  pemegang  saham untuk  mengingkari  hasil  dari  keputusan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  secara  elektronik, dikarena  RUPS  elektronik  masuk  pada  katagori suatu  kenyataan  belaka  (keadaan)  yang  sifatnya sementara.  Sehingga  sangat  diperlukan  aturan tegas  terkait  pelaksanaannya.  Otoritas  Jasa Keuangan  kemudian  menerbitkan  peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK 15 dan POJK 16 yang dapat menjembatani dan menterjadikan pelaksanaan RUPS secara elektronik itu berdasarkan  hukum  dan  tidak  mudah  untuk diingkari sebagai suatu perbuatan hukum dari para pemegang  saham  atas  pernyataan  kehendaknya. Para  pemegang  saham  dalam  pelaksanaan  RUPS secara  elektronik  ini  membuat  suatu  pernyataan terpisah,  sidik  jari,  dan  tanda  tangan  elektronik yang telah diatur secara jelas pada Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Nomor  16
Tahun  2019  atas  perubahan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  serta  merujuk  juga  pada Pasal  77  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Pada masa ini kita berada dalam era revolusi industri 4.0 dimana banyak teknologi  baru  ditemukan,  teknologi  hadir  dan  berkembang  demikian  pesatnya sehingga  masayarakat  diharuskan  dapat  melakukan  penyesuaian  dengan  cepat pula. Pemerintah dan perusahaan swasta juga dituntut untuk menerapkan teknologi untuk  efisiensi  dan  kecepatan  informasi  kepada  masyarakat  melalui  digitalisasi administrasi publik dan bisnis. Inovasi teknologi lain juga sudah mulai diterapkan dalam  penyusunan  kebijakan  dan  regulasi  pemerintah  dan  demokrasi.  Ditengah perkembangan teknologi yang masif seperti cloud computing, social media, mobile
technology, memberikan  peluang  bagi  pemerintah  dalam  melayani  publik  serta meningkatkan  partisipasi  dan  kolaborasi  publik  dalam  menghasilkan  layanan publik. Hal ini mutlak harus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya moderenisasi pelayanan  publik  melalui  adopsi  teknologi  digital  dan  mengintegrasikannya  di dalam sektor publik atau yang disebut dengan digital government . 1
Menurut Mochtar Kusumaatmadja 2 , hukum mempunyai kekuasaan untuk melindungi  dan  mengayomi  seluruh  lapisan  masyarakat  sehingga  tujuan  hukum dapat  tercapai  dalam  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia dan  sekaligus  berfungsi  sebagai  sarana  penunjang  perkembangan  pembangunan secara  menyeluruh.  Teknologi  Informasi  seharusnya  memberikan  manfaat  dan kesejahteraan  untuk  menunjang  aktifitas  sehari-hari,  maka  dengan  konsepsi tersebut pemanfaatan teknologi informasi harus berdasarkan pada asas-asas yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  yang  selanjutnya  disingkat  dengan  (UU  ITE)  yaitu: Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dilaksanakan berdsarkan  asas  kepastian  hukum,  manfaat,  kehati-hatian,  itikad  baik,  dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
Selanjutnya pada Pasal 15 menyatakan 3 :
(1) Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  harus  menyelenggarakan  Sistem Elektronik  secara  andal  dan  aman  serta  bertanggung  jawab  terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
(2) Penyelenggara  Sistem  Elektronik  bertanggung  jawab  terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) tidak berlaku dalam hal dapat  dibuktikan  terjadinya  keadaan  memaksa,  kesalahan,  dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan (RUPS) menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas merupakan  Organ  Perseroan  yang  mempunyai  wewenang  yang  tidak  diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang  ini  dan/atau  anggaran  dasar.  Salah  satu  kewenangan  RUPS    diantaranya adalah  merubah  anggaran  dasar  perseroan,  penentuan  penggunaan  laba  bersih perseroan, dan yang lainnya. RUPS sendiri terdiri dari para pemegang saham secara sah  dari  perseroan  dimana  segala  hasil  keputusan  dalam  RUPS  merupakan  hasil keputusan  seluruh  pemegang  saham  atau  minimal  pemegang  saham  mayoritas tergantung  pada  jumlah  lembar  saham  yang  dimilikinya.  Bagi  setiap  Perseroan Terbatas (PT) wajib untuk menyelenggaran RUPS tahunan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak tahun buku terakhir. Pada dasarnya RUPS menurut Pasal 76 juncto Pasal 77 UU PT dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media
1 Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Pengembangan Digital Government, Jakarta,2018. http://www.wantiknas.go.id/wantiknas- storage/file/img/kajian/POLICY%20PAPER%203%20-%20Digital%20Government.pdf
2 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers: Jakarta, 2013, hlm. 99.
3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 25 November 2016, LN.2016/NO.251,TLN NO.5952, LL Setneg : 13 hlm.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
elektronik  yang  penting  semua  peserta  RUPS  dapat  melihat,  mendengar,  dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. Apabila menggunakan media elektronik maka harus dibuat risalah rapat yang kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh  semua  peserta  dalam  RUPS.  Tidak  beberapa  lama  yang  lalu  Otoritas  Jasa Keuangan  telah  menerbitkan  Peraturan  Otorita  Jasa  Keuangan  Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka  Secara  Elektronik.  Peraturan  ini  sebagai bentuk pedoman penyelenggaraan RUPS secara elektronik bagi Perseroan Terbatas Terbuka  (Tbk.)  Kedua  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini  diterbitkan  sebagai bentuk tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Pandemi covid-19 yang saat ini masih menghalangi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah.
Rapat  Umum  Pemegang  Saham  secara  elektronik  (e-RUPS)  untuk  PT terbuka menurut POJK 16/2020 memiliki definisi yang sama seperti e-RUPS pada PT  dalam  UU  PT  yakni  “RUPS  secara  elektronik  adalah  pelaksanaan  RUPS  oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau  sarana  media  elektronik  lainnya.”  Pada  Pasal  4  POJK  16/ 2020  juga  telah dijelaskan  bahwa  penyelenggaran  e-RUPS  oleh  PT  terbuka  dapat  dilaksanakan melalui  e-RUPS  yang  disediakan  oleh  penyedia  e-RUPS  (OJK  atau  pihak  yang ditugaskan oleh OJK) atau sistem yang disediakan oleh PT terbuka tersebut. Perlu diketahui  bahwa  e-RUPS  atau  sistem  yang  disediakan  oleh  PT  terbuka  menurut Pasal 10 ayat 1 POJK 16/2020 setidaknya harus memiliki fitur sebagai berikut:
(1) untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
(2) yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
(3) untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
(4) untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
(5) untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
(6) Pemberian kuasa secara elektronik.
Pasal  8  POJK  16/2020  menentukan  bahwa  tetap  diharuskan  untuk  menjalankan RUPS secara fisik yang dihadiri paling sedikit oleh pimpinan RUPS, 1 orang anggota Direksi dan/atau 1 orang anggota Dewan Komisaris, namun terdapat pengecualian dimana pada kondisi tertentu RUPS fisik tidak dapat diadakan dengan ditetapkan oleh  Pemerintah  atau  dengan  persetujuan  OJK.  Risalah  dari  e-RUPS  wajib  dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terwp-signup.php pada OJK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Esensi  Pengembangan  Sistem  Elektronik  Dalam  Rapat  Umum  Pemegang Saham Perseroan Terbatas
Rapat Umum Pemegang Saham memiliki definisi sebagai posisi tertinggi di dalam sebuah perusahaan (Perseroan Terbatas). Hal ini merujuk pada definisinya melalui  UU  NO.  40  Tahun  2007,  yang  diartikan  sebagai  organ  atau  bagian  dari sebuah  perusahaan  (perseroan)  yang  memiliki  kewenangan  khusus  yang  tidak dimiliki  oleh  direksi  maupun  dewan  komisaris.  Pada  kegiatan  rapat  tersebut nantinya  akan  diketahui  apakah  sebuah  perusahaan  dalam  kondisi  pailit  atau sebaliknya.  Penyelenggaraanya  bergantung  pada  jenisnya,  karena  dibagi  menjadi dua yakni Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Jenis tahunan dilaksanakan paling tidak setahun sekali sedangkan jenis lainnya bisa dilakukan kapan saja. Ketika pandemi merebak di Indonesia maka oleh  OJK  dibuatkan  peraturan  untuk  menyelenggarakan  e-RUPS.  Sehingga penyelenggaraannya  tidak  dilakukan  secara  langsung  melainkan  secara  online untuk  meminimalkan  kegiatan  yang  berpotensi  menularkan  Covid-19.  Peraturan tersebut  adalah  POJK  No.  16  Tahun  2020  atau  Nomor  16/POJK.04//2020  tahun 2020.  Penyelenggaraan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  bisa  dilakukan menggunakan  e-RUPS  yang  disediakan  oleh  penyedia  dari  e-RUPS  tersebut.  Bisa pula menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh perusahaan terbuka. Adapun yang dimaksud dengan penyedia e-RUPS adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau pihak lain yang sudah disetujui oleh OJK. 4
Dengan  menggelar  RUPS  menggunakan  system  elektronik  pada  masa pandemi ini sangat bijak untuk dilakukan, sehingga perusahaan-perusahaan yang wajib melaksanakan RUPS dapat memperkecil penyebaran virus covid-19 dengan tetap  menjalankan  operasional  yang  seharusnya.  RUPS  sendiri  merupakan  organ yang  terpenting  dalam  sebuah  perusahaan  yang  memiliki  kewenangan  eksklusif dimana kewenangan yang dimiliki anggota RUPS tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan  Komisaris.    Dalam  pelaksanaan  RUPS  melalui  sistem  elektronik  ini  telah diatur  di  dalam  Undang-Undang  terhadap  penyelenggaraan,  pemberitahuan, pemanggilan  dan  lain  sebagainya.  Dalam  kehidupan  sehari-hari  dirasakan kebutuhan  akan  adanya  suatu  alat  bukti  tentang  hal-hal  yang  penting,  misalnya tentang  terjadinya  suatu  peristiwa/Tindakan,  kesepakatan  atau  perjanjian. Awalnya alat bukti itu hanyalah berdasarkan pada saksi, dalam perkembangannya alat    ukti  ituselalu  mengalami  perubahan,  yang  dengan  sendirinya  keyakinan terhadap  alat  bukti  juga  mengalami  perubahan.  Namun  demikian  ketika  itu  alat yang paling wajar adalah saksi, yang dimana saksi itu adalah orang yang pada waktu perbuatan/Tindakan hukum itu berlangsung, saksi yang bersangkutan ikut hadir, orang  itu  dihadapkan  untuk  memberikan  kesaksisan  tentang  apa  yang  mereka alami, dengar dan/atau lihat. 5
Sesuai perkembangan masyarakat yang semakin kompleks diperlukan alat bukti  tertulis.  Profesi  Notaris  dalam  masyarakat  timbul  karena  kebutuhan  akan kehendak  adanya  alat    bukti  hukum  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Alat  bukti
4 https://www.hanindo.co.id/post/apa-itu-rups-digital-bagaimana -penyelengaraannya, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020, pukul 12.59
5 Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S.,2015, Etika Profesi Hukum: Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim, LaksBang Justitia, Surabaya, hal. 134.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
tertulis  diperlukan  sebagai  alat  pembuktian  apabila  terjadi  permasalahn  dan sengketa  dikemudian  hari,  sehingga  diperlukannya  akta  otentik  yang  dibuat  oleh Notaris. Menurut Izenic, dalam Etika Profesi Hukum: Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis  Kode  Etik  Notaris,  Advokat,  Polisi,  Jaksa  dan  Hakim,  LaksBang  Justitia, 6 bentuk Lembaga notariat dapat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok utama :
1. Notariat functional, dalam  mana  wewenang-wewenang  pemerintah didelegasikan ( gedelegeerd ) dengan demikian mempunyai kebenaran yang isinya  mempunyai  kekeuatan  bukti  formal  dan  mempunyai  daya  atau kekuatan  eksekusi.  Di  negara-negara  yang  menganut  fungsional  ini, terdapat  pemisahan  tegas  antara wetteleijkke (pekerjaan-pekerjaan  yang berdasarkan  hukum  atau  undang-undang)  dan niet  wetteleijke werkzaamheden (pekerjaan-pekerjaan  yang  tidak/bukan  berdasarkan hukum) dalam notariat. Dianut oleh kelompok civil law system.
2. Notariat professional, dalam  kelompok  ini  walau  pemerintah  mengatur tentang  organisasinya,  namun  akta  notaris  itu  tidak  mempunyai  akibat- akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.
Perseroan  Terbatas  merupakan  salah  satu  badan  usaha  yang  berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor  40 Tahun 2007. Perseroan Terbatas memiliki karakter khusus yang dapat diketahui dari ketentuan pada Pasal 3 Ayat (1) UUPT yang berbunyi :
(1).  Pemegang  saham  Perseroan  tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan, dan
(2).  Tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  Perseroan  melebihi  saham  yang dimiliki.
Namun  demikian  legalitas  terhadap  Perseroan  Terbatas  sebagai  badan usaha yang berbadan hukum tidak berlaku apabila dalam akta pendirian maupun perubahan  tidak memenuhi  segala  persyaratan  sebagai  badan  hukum.  Perseroan Terbatas  sebagai  salah  satu  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  yang  diatur berdasarkan Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  dikategorikan  sebagai  suatu  badan hukum dengan karakteristik sebagai berikut :
1. Mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri/pengurus ;
2. Merupakan pendukung hak dan kewajiban yang bersifat mandiri dan melekat kepada badan hukum itu sendiri serta tidak tergantung kepada pendiri/pengurus;
3. Mempunyai Akta Pendirian/Anggaran Dasar yang didaftarkan pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang ;
4. Mempunyai Anggaran Dasar yang mencantumkan maksud dan tujuan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;
6 Abintoro Prakoso, Op..,cit., hal. 135
5. Mempunyai struktur organisasi pendiri/pengurus dan penanggung jawab yang jelas;
6. Mempunyai Akta Pendirian/Anggaran Dasar yang dibuat secara notariil.
Merujuk  kepada  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  1  Undang-undang Nomor  :  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (“UUPT”)  diketahui keberadaan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  merupakan  organ  perseroan dengan  kekuasaan  tertinggi  yang  tidak  diberikan  kepada  Direksi  dan  Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang dan/atau Anggaran Dasar perseroan PT, dan setidaknya dikenal 3 (tiga) jenis keputusan yang mengikat para Pemegang  Saham,  yaitu  :  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Tahunan,  diatur  dalam Pasal 78 Ayat (2) Jo. Pasal 66 Ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yaitu RUPS Luar Biasa yang diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) Jo. Pasal 78 Ayat (4) . 7
Pengaturan Pengembangan Sistem Elektronik Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Memberikan Perlindungan Hukum Pengaturan  substansi  dalam  system  elektronik  pada  Rapat  Umum Pemegang  Saham  harus  berpodaman  pada  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas. Otoritas Jasa Keuang memberikan relaksasi bagi para emiten dan pelaku industri pasar modal untuk dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS melalui mekanisme pemberian kuasa secara  elektronik ( e-proxy ) dengan menggunakan system elektronik pada e- RUPS. Dasar hukum yang dapat  digunakan  dalam  RUPS  dengan  sistem  elektronik  ini  yaitu  Surat  Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 tentang  Relaksasi  atas  Kewajiban  Penyampaian  Laporan  dan  Pelaksanaan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  dan  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham  Perusahaan  Terbuka  Secara  Elektronik.  Merujuk  Pasal  77  UUPT  dalam penyelenggaraan  RUPS  dapat  juga  dilakukan  melalui  media  telekonferensi,  video konferensi  dan  sarana  media  elektronik  lainnya  yang  memungkinkan  semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar. Selanjutnya pada Pasal 154 UUPT juga menyebutkan  Perusahaan  Terbuka  dapat  diatur  selain  perundang-undangan  di bidang pasar modal;
(1).  Bagi  Perseroan  Terbuka  berlaku  ketentuan  undang-undang  ini  jika  tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
(2). Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan undang-undang ini tidak boleh bertentangan denganasas hukum Perseroan dalam undang-undang ini.
Dengan  diterbitkannya  POJK  15  dan  POJK  16  Otoritas  Jasa  Keuangan mengambil inisiatif agar pergerakan bisnis tidak terhenti sehingga usaha perseroan tetap  berjalan,  dalam  rangka  melindungi  kepentingan  publik.  Apalagi  pada  masa
7 https://media notaris.com/rups_elektronik_dalam_perseroan _terbatas_berita658.html.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
merebaknya pandemic covid-19 yang mengakibatkan para pemegang saham tidak dapat berkumpul dan melakukan tatap muka, sehingga RUPS-RUPS Tahunan untuk menyetujui buku 31 Desember tiap tahunnya  dapat diterbitkan. Dengan POJK 16 Perusahaan Terbuka yang ingin melakukan e- RUPS harus tercatat sebagai rekanan yang  disetujui  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Para  lembaga  penyedia  RUPS  sistem elektronik  hanya  menerima  mandat  saja  dari  direksi,  bertiundak  dan  atas  nama direksi untuk menyelenggarakan RUPS.
Transformasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik kini dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai sarana yang dapat membantu meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS. Penggunaan dan pemanfaatan kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dalam melakukan hubungan langsung pada waktu yang  bersamaan  dengan  pola  interaksi  jarak  jauh  mampu  menyampaikan  pesan dan/atau  maksud  kehendak  para  pihak  terkait  yang  terhubung  secara  langsung melalui  jaringan  internet  meskipun  tidak  bertemu  yang  dapat  dilakukan  secara sepihak  dan/atau  dengan  melibatkan  banyak  pihak  telah  mampu  dan mengakomodir para pihak  dan mengatasi berbagai persoalan. 8
Peraturan KSEI Nomor XI-B Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Melalui Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) : 4.2.2. Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik.,
4.2.2.1.1. : Dalam melaksanakan RUPS Secara Elektronik, Penerbit Efek wajib menggunakan layanan audio visual sebagaimana disediakan oleh penyedia eASY.KSEI, yang memfasilitasi peserta rapat untuk melihat dan mendengar secara  langsung  serta  berpartisipasi  dalam  RUPS,  termasuk  untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pernyataan dalam RUPS.
4.2.2.1.2.  :  Dalam  menyampaikan  bahan  mata  acara  rapat  melalui  layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1., Penerbit fek wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.2.2.1.3. : Penerbit Efek wajib mempunyai tata tertib mengenai mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pernyataan oleh pemegang saham dan penerima kuasa melalui layanan yang disediakan oleh penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1.
4.2.2.1.4.  :  Tata  tertib  sebagaimana  dimaksud  dalam  butir  4.2.2.1.3.  wajib disampaikan kepada peserta RUPS melalui eASY.KSEI paling lambat sebelum RUPS dimulai.
4.2.2.1.5.  :  Penerbit  Efek  bertanggung  jawab  atas  penggunaan  layanan sebagaimana  dimaksud  dalam  butir  4.2.2.1.1.  serta  berhak  memutuskan untuk  tidak  memasukkan  pertanyaan  dan/atau  pernyataan  yang disampaikan  oleh  pemegang  saham  dan  Penerima  Kuasa  sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1. ke dalam dokumen yang akan menjadi acuan pembuatan  risalah  RUPS,  sepanjang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
8 https://domainhukum.com/2021/09/16/karakter-normatif-penyelenggaraan -e-rups-bagi-perusahaan- terbuka/diakses tanggal 1 Agustus 2022 , pukul 13.26

## Simpulan
Rapat  Umum  Pemegang  Saham  merupakan  organ  perseroan  yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh seluruh anggota dari kelompok tertentu untuk merencanakan proyek terbaru atau memecahkan suatu masalah, kesepakatan untuk menjalin suatu Kerjasama proyek  atau  kontrak  dengan  perusahaan  lain.  Peristiwa  ini  merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh emiten/ perusahaan dimana setiap anggota  direksi  dan  komisaris  berkewajiban  memberikan  laporan  kepada para pemegang saham, sama halnya kegiatan ini berlaku pada Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara elektronik. Namun dalam e- RUPS dilakukan oleh Penyedia e- RUPS yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain seperti eASY.KSEI atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan  ini  diatur  dalam  Peraturan  OJK  Nomor  15/POJK.04/2020  dan Peraturan  OJK  Nomor  16/POJK.04/2020  Pasal  1  Angka  3  tentang Pelaksanaan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka  Secara Elektronik, dan tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 Ayat (1) , Pasal 154.

## Saran
Dikarenakan  organ  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  sangat penting  maka  semua  hal  yang  terkait  dengan  tempat  pelaksanaan  RUPS, pemanggilan,  kuorum,  dan  penyelenggaraan  RUPS  harus  terpenuhi.  RUPS dapat  beresiko  cacat  hukum  yang  berakibat  pada  keputusan  yang dikeluarkan  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  menjadi  tidak  sah. Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 telah mengatur perlaksanaan RUPS dan juga pelaksanaan dan tata cara e- RUPS telah diatur secara  terpisah  dalam  Peraturan  KSEI  Nomor  XI-B  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Melalui Electronic General Meeting System .
Daftar Rujukan Abintoro Prakoso, S.H.,M.S.,Prof. Dr.,Drs., 2015, Etika Profesi Hukum: Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi,
Jaksa dan Hakim, LaksBang Justitia, Surabaya.
Budi  Suhariyanto,  2013, Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime): Urgensi        Pengaturan  dan  Celah  Hukumnya, Rajawali  Pers:
Jakarta. Internet Dewan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  Nasional,  Pengembangan Digital Government, Jakarta,2018. http://www.wantiknas.go.id/wantiknas- storage/file/img/kajian/POLICY%20PAPER%203%20-
%20Digital%20Government.pdf
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
https://domainhukum.com/2021/09/16/karakter-normatif- penyelenggaraan  -e-rups-bagi-perusahaan-terbuka/diakses tanggal 1 Agustus 2022 , pukul 13.26 https://medianotaris.com/rups_elektronik_dalam_perseroan _terbatas_berita658.html https://www.hanindo.co.id/post/apa-itu-rups-digital-bagaimana - penyelengaraannya,  diakses  pada  tanggal  1  Agustus  2020, pukul 12.59 Perundang-Undangan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  15/POJK.04/2020  tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan  Terbuka,  LN.2020/NO.103,  TLN  NO.6490, ojk.go.id : 40 hlm. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  16/POJK.04/2020  tentang Pelaksanaan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan Terbuka Secara Elektronik , LN.2020/NO.104,  TLN NO.6491, ojk.go.id : 15 hlm. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  LN.2016/NO.251,  TLN  NO.5952,  LL SETNEG : 13 HLM.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,
LN.2007/NO.106, TLN NO. 4756, LL SETNEG : 82 HLM.