Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## KEBERADAAN PIDANA ADAT  DALAM MAZHAB SEJARAH DIHUBUNGKAN DENGAN POSITIVISME HUKUM

## ABSTRAK
Ateng Sudibyo 1
E-mail : atengsudibyo099@gmail.com
Hukum  pidana  adat  berikut  sanksi-sanksi  adat  diupayakan  untuk  dihapus dari  sistem  hukum  di  Indonesia  dan  diganti  oleh  peraturan  perundang-undangan sehingga prosedur penyelesaian perkara-perkara pidana pada umumnya disalurkan melalui  peradilan  umum.  Akan  tetapi,  kenyataannya  sampai  sekarang  masih terdapat  hakim-hakim  yang  mendasarkan  putusannya  pada  hukum  adat  atau setidak-tidaknya  pada  hukum  yang  dianggap  sebagai  hukum  adat  dengan penafsirannya  atas  dasar  Pasal  5  ayat  3  UU  No.  1/Drt/1951  tentang  Tindakan- Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat  deskriptif  analisis,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan data  primer  dan  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tertier sebagai  data  utama.  Setelah  data  sekunder  dan  primer  terkumpul,  kemudian diadakan analisis secara kualitatif
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  disimpulkan  bahwa  Aksiologi  hukum pidana  adat    merupakan  bahan  hukum  asli  Indonesia  yang  sudah  sepatutnya dijadikan sumber hukum positif. Namun, hingga saat ini hukum Indonesia masih menerapkan  hukum  Hindia  Belanda.  Eksistensi  hukum  pidana  adat  Indonesia berada  pada  tataran  dogmatik  hukum,  teori  hukum  dan  filsafat  hukum.  Oleh karena  itu  hukum  pidana  adat  secara  holistik  menjiwai  seluruh  lapisan  ilmu hukum  yang  pada  hakikatnya  hukum  pidana  adat  tidak  diragukan  kapabilitasnya sebagai  karakteristik  praktek  hukum  di  Indonesia.  Dengan  demikian  eksistensi hukum  pidana  adat  di  masa  yang  akan  datang,  harus  tetap  mempunyai  peranan yang penting, terutama dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang.
Kata Kunci:  Pidana Adat , Mazhab Sejarah, Positivisme
1 Guru SMPN Satap Cengal Maja Majalengka.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## A. Latar Belakang
Perkembangan  manusia  dan  interaksinya  dalam  memenuhi  salah  satu kebutuhan  hidupnya  terkadang  menciptakan  berbagai  macam  kejahatan  dan pelanggaran,  akan  tetapi  kejahatan  dan  pelanggaran  tidak  semuanya  diatur dalam  ketentuan  hukum  positif.  Ketentuan  hukum  seringkali  sudah  banyak tertinggal dengan kemajuan-kemajuan masyarakat. Hal ini bukan berarti terjadi kekosongan  hukum,  namun  hukum  yang  ada  harus  diisi  dan  ditemukan  lebih lanjut  melalui  penemuan  hukum.  Sejalan  dengan  itu,  dalam  masa pembangunan  ini,  sebenarnya  hukum  tidak  hanya  diharapkan  akan  mampu berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, tetapi harus tampil di depan memberi arah pada pembentukan suatu masyarakat yang  dicita-citakan.  Oleh  karena  itu,  yang  perlu  dilakukan  adalah  menata sistem  hukum  yang  menyeluruh  dan  terpadu  dengan  mengakui  dan menghormati hukum agama dan hukum adat termasuk hukum pidana adat. Keberadaan  Hukum  Pidana  Adat  pada  masyarakat  merupakan pencerminan  kehidupan  masyarakat  tersebut  dan  pada  masing-masing  daerah yang  memiliki  Hukum  Pidana  Adat  yang  berbeda  sesuai  dengan  adat  istiadat yang  ada  di  daerah  tersebut,  dengan  ciri  khas  tidak  tertulis  ataupun terkodifikasikan. Sedangkan s umber  hukum  pidana  Indonesia  adalah  hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Sumber hukum pidana tertulis adalah  KUHP  yang  berasal  dari Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlandsch Indie ,  yang  mulai  berlaku  1  Januari  1918.  Sebelum  1  Januari  1918  di  Hindia Belanda  berlaku  2  WvS,  ialah  WvS  untuk  golongan  Eropa  berdasarkan  K.B 1866  No.55  dan  WvS  untuk  orang  Bumiputra  dan  yang  dipersamakan berdasarkan  Ordinantie  6  Mei  1872.  Dengan  demikian,  secara  formal  hukum pidana  adat  saat  itu  tidak  diberlakukan  oleh  pemerintah  penjajah  Belanda  di Hindia  Belanda,  walaupun  secara  materiil  tetap  berlaku  dan  tetap  diterapkan dalam  praktek  peradilan.  Namun    dalam  era  kemerdekaan  pemberlakuan hukum  pidana  adat,  mendapat  landasan  hukum  dengan  dikeluarkannya  UU No. 1 Drt 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan  Kekuasaan  Dan  Acara  Pengadilan- Pengadilan Sipil , khususnya Pasal 5 ayat (3) sub b, yang pada intinya memuat tiga hal 2 :
1. Tindak  pidana  adat  yang  tidak  ada  bandingnya/padanannya  dalam  KUHP yang sifatnya tidak berat atau yang dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman  pidananya  adalah  pidana  penjara  paling  lama  tiga  bulan  dan/atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), sedangkan untuk tindak  pidana  adat  yang  berat  ancaman  pidananya  paling  lama  10  tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terhukum.
2. Tindak  pidana  adat  yang  ada  bandingannya  dalam  KUHP,  maka  ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP. Misalnya : Tindak  Pidana  Adat  Drati  Kerama  di  Bali  yang  sebanding  dengan  zinah menurut Pasal 284 KUHP.
2 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Hukum  (Sanksi)  Pidana  Adat  Dalam  Pembaharuan Hukum Pidana Nasional , Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016, hlm.125
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
3. Sanksi adat menurut UU Darurat No.1 Tahun 1951 di atas, dapat dijadikan pidana  pokok  atau  pidana  utama  oleh  hakim  dalam  memeriksa  dan mengadili  perbuatan  yang  menurut  hukum  yang  hidup  dianggap  sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, sedang yang ada bandingannya harus dikenai sanski sesuai dengan KUHP.
Otje  Salman  Soemadiningrat  sebagaimana  dikutip  Lilik  Mulyadi mengemukakan  bahwa  hukum  pidana  adat  berikut  sanksi-sanksi  adat diupayakan  untuk  dihapus  dari  sistem  hukum  di  Indonesia  dan  diganti  oleh peraturan  perundang-undangan  sehingga  prosedur  penyelesaian  perkara- perkara  pidana  pada  umumnya  disalurkan  melalui  peradilan  umum.  Akan tetapi,  kenyataannya  sampai  sekarang  masih  terdapat  hakim-hakim  yang mendasarkan  putusannya  pada  hukum  adat  atau  setidak-tidaknya  pada  hukum yang  dianggap  sebagai  hukum  adat  dengan  penafsirannya  atas  dasar  Pasal  5 ayat  3  UU  No.  1/Drt/1951 3 .  Pengakuan  atau  pemberian  tempat  bagi  hukum yang  hidup  atau  hukum  tidak  tertulis  sebagai  sumber  hukum  itu,  bahkan ditegaskan pula dalam aturan yang bersifat umum, yaitu dalam :
1. Pasal  18  B  (2)  UUD  1945  (amandemen  ke-2).  Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam undang-undang
2. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
a. Pasal  5  ayat  (1)  :  Hakim  dan  Hakim  konstitusi  wajib  menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup dalam masyarakat.
b. Pasal  50  ayat  (1)  :  Putusan  pengadilan  selain  harus  memuat  alasan  dan dasar  putusan,  juga  memuat  pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang dijadikan dasar untuk mengadili.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
a. Putusan  Nomor  1644K/Pid/1988  tanggal  15  Mei  1991,  antara  lain menentukan :
“Seseorang  yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang  melanggar  hukum  adat,  yaitu  “ delict adat”.  Kepala  dan  para pemuka  adat  memberikan  reaksi  adat  (sanksi  adat)  terhadap  si  pelaku tersebut.  Sanksi  adat  itu  telah  dilaksanakan  oleh  terhukum.  Terhadap  si terhukum  yang  sudah  dijatuhi  “reaksi  adat”  oleh  Kepala  Adat  tersebut, maka ia tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan  yang  sama,  melanggar  hukum  adat  dan  dijatuhi  hukuman penjara menurut KUHP (Pasal 5 ayat (3) b Undang-undang Nomor 1 Drt
3 Lilik  Mulyadi,  “ Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  Di  Indonesia  :  Pengkajian  Asas, Norma,  Teori,  Praktik  dan  Prosedurnya ”,  Jurnal  Hukum  dan  Peradilan,  Vol.  2,  No.  2,  Juli 2013, hlm. 232
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
1951).  Dalam  keadaan  yang  demikian  itu,  maka  pelimpahan  berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri, harus dinyatakan “tidak dapat diterima” ( Niet Ontvakelijk Verklaard )”. 4
b. Putusan  Nomor  984  K/Pid/1996  tanggal  30  Januari  1996,  antara  lain berpendirian :
“Perbuatan  perselingkuhan  suami  isteri  dengan  pihak  lain  yang  selama ini dikenal dengan kualiﬁkasi delik perzinahan ex Pasal 284 KUHP, dan kasus ini ternyata bahwa bilamana si pelaku ( dader ) telah dijatuhi sanksi adat  atau  mendapat  reaksi  adat  oleh  para  pemangku  desa  adat,  dimana hukum  adat masih  dihormati  dan  hidup  subur  di  dalam  masyarakat  adat yang bersangkutan, maka penuntutan jaksa terhadap para pelaku ( dader ) ex  Pasal  284  KUHP  secara  yuridis  harus  dinyatakan  tidak  dapat diterima” 5 .
Dengan  demikian    Mahkamah  Agung  mengakui  eksistensi  hukum pidana  adat  beserta  reaksi  adatnya  yang  masih  hidup  dalam  masyarakat Indonesia.
Diakuinya,  hukum  pidana  adat  sesuai  dengan  ajaran  sifat  melawan hukum  materiil  baik  dalam  fungsinya  yang  negatif  maupun  yang  positif. Ajaran sifat melawan hukum formil menentukan suatu perbuatan itu melawan hukum  apabila  bertentangan  dengan  hukum  tertulis  atau  undang-undang. Ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  menentukan  suatu  perbuatan  melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis/ undang-undang tetapi juga  bertentangan  dengan  asas-asas  hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat. Hukum  pidana  adat  termasuk  hukum  yang  hidup  atau the  living  law dapat menjadi : Sumber hukum positif; dan, Sumber hukum yang negatif dalam arti ketentuan-ketentuan  hukum  pidana  adat/ the  living  law dapat  menjadi  alasan pembenar, memperingan atau alasan memperberat pidana. 6
Bertitik  tolak  dari  paparan  di  atas,  pertumbuhan  hukum  pada  dasarnya adalah  proses  yang  tidak  disadari  dan  organis.  Oleh  karena  itu,  Peraturan perundang-undangan  di  mata  mazhab  hukum  sejarah  adalah  kurang  penting dibandingkan  dengan  adat-kebiasaan.  Pandangan  yang  demikian,  bisa dipahami  mengapa  mazhab  sejarah  kurang  menyukai  kodifikasi.  Kodifikasi hukum  selalu  membawa  efek,  yakni  menghambat  perkembangan  hukum, Sejarah  berkembang  terus,  tetapi  hukum  sudah  ditetapkan,  maka  sama  saja menghentikan sejarah hukum pada suatu masa tertentu.
Von  Savigny  menegaskan  inti  ajarannya,  bahwa  hukum  itu  tidak  di buat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Savigny menyatakan bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa memiliki suatu „ volksgeist ‟ jiwa rakyat. Jiwa ini berbeda, baik menurut waktu maupun tempat, pencerminannya nampak pada kebudayaan masing-masing yang berbeda-beda, hukum  yang  bersumber  dari  jiwa  rakyat  ini,  oleh  karena  itu  hukum  itu  akan berbeda  pada  setiap  tempat  dan  waktu,  tidaklah  masuk  akal  terdapat  hukum
4 Mahkamah Agung, Varia Peradilan, Tahun ke VI, No. 72, September 1991
5 Mahkamah Agung, Varia Peradilan, Tahun ke XII, No. 151, April 1998
6 Nyoman Serikat Putra Jaya, hukum … Op.Cit , hlm 126
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
yang  universal  dan  abadi.  Selanjutnya  Von  Savigny  menyatakan  bahwa  apa yang  menjadi  isi  hukum  itu  di  tentukan  oleh  pergaulan  hidup  manusia  dari masa-kemasa,  hukum  berkembang  dari  suatu  masyarakat  sederhana  yang tercermin pada setiap tingkah laku individu-individu kepada suatu masyarakat yang  kompleks  dimana  kesadaran  hukum  masyarakat  nampak  pada  ucapan- ucapan  para  ahli  hukumnya.  Namun  dalam  ajaran  positifistik  sumber  hukum merupakan norma hasil kesepakatan dari pemegang kekuasaan, diluar itu tidak dianggap  sebagai  hukum,  sementara  Von  Savigny  menyatakan  hukum kebiasaan atau hukum adat-lah yang merupakan sumber hukum formal. Hukum tidak  dibuat  melainkan  tumbuh  dan  berkembang  bersama-sama  dengan masyarakat. Dalam paham positivisitk baru dikatakan sebagai hukum manakala mendapat  sifat  deklaratif  dari  hukum  negara,  sementara  menurut  mazhab postivisitk,  tanpa  di  legalisasi  oleh  negara  sekalipun  hukum  itu  tatap  berlaku dan sah bagi masyarakat pendukungnya. Theo Hujaiber menyatakan: “Menurut F. von Savigny hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu  bangsa,  seperti  bahasa,  adat,  moral,  tatanegara.  Oleh  karena  itu  hukum adalah  sesuatu  yang  bersidat  supra-indiidual,  suatu  gejala  masyarakat.  Tetapi suatu  masyarakat  lahir  dalam  sejarah.  Nyatalah  hukum  yang  termasuk masyarakat  itu  serta  dalam  perkembangan  organis  itu.  Lepas  dari  masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali”. 7
Apabila  dicermati,  perbedaan  tajam  antara  mazhab  sejarah  hukum terhadap  positivisme  hukum  terletak  pada  sumber  dan  bentuk  hukum.  Jika positivisme  hukum  lebih  menekankan  hukum  pada  bentuk  formalnya,  maka mazhab  hukum  sejarah  berpendapat  sebaliknya,  tidak  hanya  penguasa,  rakyat yang  terdiri  dari  kompleksitas  unsur  individu  dan  kelompok  juga  mempunyai kekuatan  melahirkan  hukum.  Hukum,  menurut  mazhab  hukum  sejarah,  bukan diciptakan melainkan ditemukan.
Berdasarkan  dari  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut  yang  akan  dituangkan  dalam  bentuk penelitian dengan judul “ Keberadaan Pidana Adat  Dalam Mazhab Sejarah Dihubungkan Dengan Positivisme Hukum”.

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah aksiologi pidana adat  dalam positivisme hukum
2. Bagaimanakah  konsep  eksistensi  hukum  pidana  adat  dimasa  yang  akan datang

## C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui Aksiologi pidana adat  dalam Positivisme Hukum
2. Untuk  merumuskan  konsep  Esksistensi  Hukum  pidana  Adat  dimasa  yang
7 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Kanisius, Yogyakarta,1982, hlm. 118
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## akan datang

## D. Kerangka Pemikiran
Fungsi  kerangka  pemikiran  (berpikir)  dalam  suatu  penelitian  adalah sebagai  tempat  yang  berisikan  pertimbangan-pertimbangan  ilmiah  terhadap penelitian yang dilaksanakan. Kerangka pemikiran dalam penelitian merupakan tulang punggung penelitian, karena di sini diuraikan landasan-landasan ilmiah atau teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian. 8
Kerangka  teori  dalam  penelitian  hukum  sangat  diperlukan  untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya  yang  tertinggi. 9 Teori  hukum  sendiri  boleh  disebut  sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. 10
Sebagai  kerangka  teori  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini  salah satunya  mengenai  teori  positivisme  hukum.  Secara  singkat  positivisme menurut  Herbert  Lionel  Adolphus  Hart,  membedakan  lima  arti  dari “positivisme” seperti yang disebut dalam ilmu hukum kontemporer,” yaitu 11 :
1. anggapan  bahwa  undang-undang  adalah  perintah-perintah  dari  manusia ( command of human being );
2. anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan hukum yang seharusnya ada;
3. anggapan bahwa analisa (studi tentang arti) dari konsepsi-konspesi hukum :
a) layak dilanjutkan,
b) harus  dibedakan  dari  penelitian-penelitian  histories  mengenai  sesbab sebab  atau  asal-usul  undang-undang  dari  penelitian  sosiologis  mengenai hubungan  hukum  dengan  gejala  sosial  lainnya,  dan  kritik  atau penghargaan  hukum  apakah  dalam  arti  moral,  tuntutan  sosial, fungsifungsinya, atau sebaliknya;
4. anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu “sistem logis tertutup” dimana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral,
5. anggapan  bahwa  penilaian-penilaian  moral  tidak  dapat  diberikan  atau dipertahankan.  Misalnya,  Pernyataan  tentang  fakta,  dengan  alasan  yang rasional, petunjuk, atau bukti. (non-cognitivisme dalam etika).
Berdasarkan  pemikiran-pemikiran  para  eksponen  positivisme  tersebut, pada hakekatnya; dilihat dari bentuknya, teori positivisme hukum memandang
8 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D ,  Cetakan Kesembilan, Alfabeta,Bandung, 2010, hlm. 60. Lihat juga Uma Sekaran, Research Methods for Business,  A  Skill-Building  Approach, Illionis:  Southern  Illionis  University  at  Carbondale (SIUC), 1984, p. 80.
9 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254.
10 Ibid, hlm. 253
11 W.  Friedman., Teori  dan  Filsafat  Hukum,  Telaah  Kritis  atasTeori-teori  Hukum (susunan I ), diterjemahkan dari buku aslinya ”Legal Theory” oleh Mohamad Arifin., Rajawali,
Jakarta., 1990., hal 147.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
bahwa  hukum  adalah  Undang-undang,  dilihat  dari  isinya,  hukum  adalah perintah  dari  penguasa;  maka  terdapat  otoritas  penguasa  yang  membentuk undang-undang.  Dalam  teori  ini,  keadilan  bukanlah  unsur  dalam  hukum. Keadilan dipandang sebagai unsur regulative, bukan unsur konstitutif. Hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan tetap disebut hukum, walaupun merupakan hukum yang buruk.
Di  era  Negara  Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  dan dengan  ditetapkannya  UUD‟45  sebagai  Undang-Undang  Dasar  atau  hukum dasar  tertulis  (constitusi)  pada  tanggal  18  Agustus  1945,  warna  positivisme hukum  tetap  melekat.  Pasal  I  Aturan  Peralihan  UUD‟45  (amandemen  ke-4), yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap  berlaku  selama  belum  diadakan  yang  baru  menurut  Undang-Undang Dasar ini.
Seluruh  peraturan  hukum  produk  Hindia  Belanda  masih  tetap  berlaku, hal ini bertujuan agar selama masa transisi, jangan sampai terjadi kekosongan hukum, namun akibat negatifnya, selain berlangsung masa transisi tanpa batas, maka  juga  secara  tidak  sadar  melanggengkan  paradigma  Hukum  Barat  yang positivistis.  Menurut  Ahmad  Ali 12 ,  seyogyanya  ketika  berlangsung amandemen  UUD‟45,  dicantumkan  pembatasan  masa  berlakunya  Aturan Peralihan,  misalnya  paling  lama  10  tahun  sejak  UUD‟45  diamandemen terakhir.
Selain teori positivisme hukum akan digunakan pula aliran atau Madzab Sejarah. Inti  ajaran  Madzab  Sejarah  yang  didirikan  oleh  Savigny  ini  terdapat dalam bukunya „von  Beruf  Ungerer  Zeit  fur  Gesetzgebung  und Rechtswissenschaft (Tentang  Tugas  Zaman  Kita  Bagi  Pembentuk  Undang- undang  dan  Ilmu  Hukum).  antara  lain  dikatakan 13 : „Das  Recht  wird  nicht gemacht. est ist und wird mit dem volke (Hukum itu tidak dibuat. tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat).
Ajaran Savigny tersebut dilatarbelakangi oleh suatu pandangannya yang mengatakan  bahwa  didunia  ini  terdapat  banyak  bangsa  dan  pada  tiap  bangsa mempunyai Volkgeist /jiwa  rakyat.  Perbedaan  ini  juga  sudah  barang  tentu berdampak pada perbedaan hukum yang disesuaikan dengan tempat dan waktu. Hukum  sangat  bergantung  atau  bersumber  pada  jiwa  rakyat  dan isi  hukum  itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa.
Hukum  menurut  pendapat  Savigny  berkembang  dari  suatu  masyarakat yang  sederhana  yang  pencerminannya  tampak  dalam  tingkah  laku  semua individu  kepada  masyarakat  yang  modern  dan  kompleks  dimana  kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya. 14
12 Achmad  Ali., Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence) ., Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009. Hlm. 6
13 Lili  Rasjidi, Dasar-dasar  Filsafat  Hukum, cet.  VII,  Citra  Aditya  Bakti,  1996, Bandung, hlm. 69.
14 Ibid , hlm 65
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Pokok-pokok  ajaran  madzab  historis  yang  diuraikan  Savigny  dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut 15 :
1. Hukum  ditemukan  tidak  dibuat 16 .  Pertumbuhan  hukum  pada  dasarnya adalah  proses  yang  tidak  disadari  dan  organis;oleh  karena  itu  perundang- undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan.
2. Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban  modern  kesadaran  umum  tidak  dapat  lebih  lama  lagi menonjolkan  dirinya  secara  langsung,  tetapi  disajikan  oleh  para  ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum  tetap  merupakan  suatu  organ  dari  kesadaran  umum  terikat  pada tugas  untuk  memberi  bentuk  pada  apa  yang  ia  temukan  sebagai  bahan mentah  (Kesadaran  umum  ini  tampaknya  oleh  Scholten  disebut  sebagai kesadaran  hukum).  Perundang-undangan  menyusul  pada  tingkat  akhir; oleh  karena  ahli  hukum  sebagai  pembuat  undang-undang  relatif  lebih penting daripada pembuat undang-undang.
3. Undang-undang  tidak  dapat  berlaku  atau  diterapkan  secara  universal. Setiap  masyarakat  mengembangkan  kebiasaannya  sendiri  karena mempunyai  bahasa  adat-istiadat  dan  konstitusi  yang  khas.  Savigny menekankan  bahwa  bahasa  dan  hukum  adalah  sejajar  juga  tidak  dapat diterapkan  pada  masyarakat  lain  dan  daerah-daerah  lain. Volkgeist dapat dilihat  dalam  hukumnya  oleh  karena  itu  sangat  penting  untuk  mengikuti evolusi volkgeist melalui penelitian hukum sepanjang sejarah.
Di  Indonesia  pengaruh  ajaran  madzab  sejarah  sangat  dirasakan,  yakni dengan  lahirnya  cabang  ilmu  hukum  baru  yang  dikenal  sebagai  hukum  adat, yang  dipelopori  oleh  Van  Vollenhoven,  Ter  Haar  serta  tokoh-tokoh  hukum adat  lainnya.  Demikian  juga  bagi  para  ahli  sosiologi,  saran  Savigny memperteguh keyakinan mereka bahwa antara sistem hukum dan sistem sosial lainnya terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Keyakinan semacam itu akan menghasilkan suatu produk hukum yang akan memiliki daya berlaku sosiologis.
Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa bagi Indonesia, pemikiran dan sikap madzab ini terhadap hukum telah memainkan peranan yang penting dalam  mempertahankan  (” preservation ”)  hukum  adat  sebagai  pencerminan dari  nilai-nilai  kebudayaan  (asli)  penduduk  pribumi  dan  mencegah  terjadinya “pembaratan”  ( westernisasi )  yang  terlalu  cepat,  kalau  tidak  hendak  dikatakan
15 W.  Friedmann, Legal  Teori , alih  bahsa  Mohammad  Arifin , Teori  dan  Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan , cet. I (Jakarta, CV. Rajawali, 1990), hlm. 61
16 Implikasi  dari  ajaran  Savigni  ini  adalah  penolakannya  terhadap  pengagungan  akal seseorang. Cara pandang ini yang membedakan kaum realis dengan aliran historis. Kaum realis lebih  mengedepankan  prediksi  waktu  yang  akan  datang  sedangkan  aliran  historis  dianggap telah  melakukan  kesalahan  karena  terlalu  mengagung-agungkan  masa  lampau.  Ketidak percayaan  terhadap  pembuatan  undang-undang  terutama  yang  terkodifikasi  menunjukkan adanya  pandangan  yang  skeptis  terhadap  kemauan  manusia  dan  meragukan  keberhasilan manusia  untuk  menguasai  dunianya  Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1991, hlm. 277. bandingkan dengan Teo Huijbers, Op.Cit ., hlm 279
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
berhasil  mencegahnya  sama  sekali,  kecuali  bagi  sebagian  kecil  golongan pribumi 17 .
Dalam  konteks  kekinian,  lahirnya  gerakan  pemikiran  hukum  yang mengarah  pada  pengoptimalisasian  fungsi  lembaga  mediasi  yang  ada  dilevel masyarakat grass root secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai pengaruh tidak  langsung  mazhab  sejarah  bagi  pemikiran  hukum  di  Indonesia.  Di  Nusa Tenggara  Barat  gerakan  ini  mulai  diawali  di  desa  Lebah  Sempaga  dan  Desa Bagu  yang  telah  membuat  Balai  Mediasi  Desa  yang  sudah  mengarah  kepada penggalian budaya dan kebiasaan masyarakat.

## E. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif  yang  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, sistematika  hukum,  sinkronisasi  hukum  dan  sejarah  hukum. Penelitian  yuridis normatif  diambil  sebagai  pendekatan  utama  dalam  penelitian  ini  karena  yang menjadi  fokus  utama  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang keberadaan pidana adat  dalam mazhab sejarah dan pengaturan hukum pidana adat dalam positivisme hukum.
Penelitian  yuridis  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal. 18 Dimana  hukum  dikonsepsikan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan  ( law  in  books )  atau  hukum  yang  dikonsepsikan  sebagai kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berprilaku  masyarakat  terhadap apa yang dianggap pantas.
Berdasarkan  tipe  penelitian  yuridis  normatif  tersebut  di  atas,  maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan  ( normative  approach ),  pendekatan  sejarah  ( historial  approach ), pendekatan konseptua ( conceptual aproach ) 19
Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  meneliti  formulasi ketentuan  yang  mengatur  tentang  hukum  pidana  adat  di  dalam  perundang- undangan  Indonesia  baik  berupa  hukum  positif,  maupun  masih  berbentuk rancangan. Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah politik yang berkaitan dengan hukum pidana adat Indonesia dari berbagai literatur yang ada. Pendekatan konsptual adalah dengan meneliti dan memasukkan konsep-konsep mengenai politik hukum yang berkaitan dengan hukum pidana adat.
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  sistem  kartu  (card system) melalui berbagai sumber, yang terdiri dari:
1. Bahan  hukum  primer,  diantaranya  meliputi  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  UndangUndang
17 Zulkarnain , Kritik Terhadap Pemikiran Hukum Madzab Sejarah , Digitized by USU digital library, 2003, hlm 7
18 Jonaedi  Efendi,  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 124.
19 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia Publishing, Cet. IV,  Malang, 2008, hlm. 302.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi rancangan undang-undang, yurisprudensi, buku-buku  literatur  yang  berhubungan  dengan  hukum  adat,  hasil  seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti.
3. Bahan  hukum  tertier,  meliputi  kasus  hukum,  ensiklopedia  dan  tulisan  non hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Guna  lebih  mempermudah  pembahasan,  maka  informasi  yang  didapat dan  diperoleh  selanjutnya  dihimpun  melalui  proses  yang  bertahap.  Berawal dari  sumber-sumber  yang  tertulis  yang  berasal  dari  peraturan  perundang- undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan inti permasalahan. Selanjutnya  bahan-bahan  hukum  yang  sudah  berhasil  dikumpulkan  diolah sesuai  dengan  keperluan  untuk  dijadikan  bahan  pembahasan  dengan  jalan menghimpun  dan  mengklasifikasikannya  dalam  masing-masing  bab  dan  sub bab  yang  telah  disusun  berurutan  menurut  pokok  permasalahan  untuk kemudian dianalisis.
Bahan-bahan  hukum  yang  sudah  dikumpulkan  tersebut  dianalisis dengan  berpedoman  pada  metode  kualitatif,  yaitu  suatu  cara  penelitian  yang menghasilkan  informasi  deskriptif  analitis,  dan  terkumpul  untuk  kemudian menguraikan  fakta  yang  telah  ada  dalam  jurnal  ini  kemudian  ditarik  suatu kesimpulan  dan  saran  dengan  memanfaatkan  cara  berpikir  deduktif  yaitu menarik  kesimpulan  yang  berangkat  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum  menuju hal-hal yang bersifat khusus.

## F . Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Aksiologi Pidana Adat  Dalam Positivisme Hukum
Aksiologi  mempelajari  nilai  yang  hendak  dituju  dari  suatu  ilmu. Dengan  kata  lain,  pertanyaan  mendasar  mengenai  aspek  aksiologis  suatu ilmu  adalah  untuk  apa  ilmu  pengetahuan  itu  dibangun  dan  dikembangkan? Dalam konteks hukum, aksiologi terkait tujuan atau nilai-nilai tertentu yang hendak  dituju  dari  suatu  hukum,  seperti  tujuan  hukum  adalah  untuk mencapai keadilan hukum, kemanfaatan hukum atau kepastian hukum 20 . Positivisme  merupakan  aliran  pemikiran  yang  mendasar  pada pengalaman  empirik  bukan  pada  keyakinan,  dan  segala  gejala  dapat dikatakan  benar  apabila  telah  dilakukan  verifikasi  secara  berulang  dan
20 Mahrus  Ali, Fondasi  Ilmu  Hukum    Berketuhanan:  Analisis  Filosofis  terhadap Ontologi, Epistemologi, dan Aksiolog i,  https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ pandecta/ article/ view/7844. Dikases pada tanggal 25/02/2020
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
hasilnya  sama 21 .  Adji  Samekto  dalam  bukunya  menyimpulkan  bahwa  inti dari ajaran filsafat positivisme adalah: 22
a. Positivisme  bertolak  dari  pandangan  bahwa  filsafat  positivisme  hanya mendasarkan pada kenyataan (realita, fakta) dan bukti terlebih dahulu;
b. Positivisme tidak akan bersifat metafisik, dan tidak menjelaskan tentang esensi;
c. Positivisme  tidak  lagi  menjelaskan  gejala-gejala  alam  sebagai  ide abstrak.  Gejala  alam  diterangkan  berbasis  hubungan  sebab-akibat  dan dari  itu  kemudian  didapatkan  dalil-dalil  atau  hukum-hukum  yang  tidak tergantung dari ruang dan waktu;
d. Positivisme  menempatkan  fenomena  yang  dikaji  sebagai  objek  yang dapat digeneralisasi sehingga ke depan dapat diramalkan (diprediksi);
e. Positivisme  meyakini  bahwa  relaitas  (gejala)  dapat  direduksi  menjadi unsur-unsur yang saling terkait membentuk sistem yang dapat diamati.
Dalam  perkembangannya,  muncul  aliran  pemikiran  hukum  yang bersumber  dari  filsafat  positivisme  biasa  disebut  dengan legal  positivism . Legal  positivism mengkonsepsikan  hukum  sebagai  ketentuan-ketentuan yang berlaku mengikat masyarakat karena dikeluarkan oleh kekuasaan yang paling tinggi, mengandung perintah dan sanksi 23
Aksiologi  positivisme  telah  melahirkan  hukum  dalam  skesta matematika, menyelesaikan hukum yang terjadi dalam masyarakat berdasar apa yang tertulis dalam teks undang-undang, mengkristal di posisi binernya suatu  teks  lalu  pembaca  harus  memahami  di  keadaan  itu  dan  tidak dibolehkan  untuk  berpikir  lain.  Sementara  para  hakim  memutus  perkara dengan  teks  tersebut  atas  persoalan  hukum  yang  dihadapi.  Seperti  halnya yang  terjadi  di  Indonesia,  hakim  memutus  perkara  mengutamakan  hukum tertulis  sebagai  sumber  utamanya.  Kelompok-kelompok  hakim  yang berpikir  demikian  dapat  digolongkan  sebagai  suatu  aliran konservatif . 24
Produk  hukum  sendiri  akan  melahirkan  formalistik  semata  di  mana kepastian  hukum  menjadi  ikon  kebenaran.  Keadilan  adalah  keadilan  yang terdefinisi atas apa yang tertulis dan menutup diri atas keadilan yang selama ini  tidak  termaktub  dalam  suatu  teks  perundang-undangan.  Teori  ini mengidentikkan  hukum  dengan  undang-undang.  Tidak  ada  hukum  di  luar undang-undang dan satu-satunya hukum adalah undang-undang. 25
21 Odie Faiz Guslan, dominasi positivisme hukum dan eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnalonline/edit%20 Naskah% 20 JRV%20Online%20DOMINASI%20POSITIVISME%20HUKUM%20DAN%20EKSISTE NSI%20HUKUM%20ADAT%20DALAM%20SISTEM%20HUKUM%20NASIONAL.pd f. . Dikases pada tanggal 25/02/2020
22 Ibid 23 Ibid 24 Lintong  O.  Siahaan,  " Peran  Hakim  Dalam  Pembaharuan  Hukum  di  Indonesia ", Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan,  Tahun  ke  36    N0.1  Januari    2006,  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia,  Jakarta, 2006 hlm. 35
25 Rusli  Muhammad,  " Kajian  Kritis  Terhadap  Teori  Hukum  Positif  (Positivisme )", Jurnal  Hukum  Respublica,  Vol.  5,  No.  2,  Tahun  2006,  Fakultas  Hukum  Universitas  Lancang Kuning (Unilak), Pekanbaru, 2006, hlm. 222-223
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Aliran  positivisme  hukum  di  Indonesia  tumbuh  dengan  subur sebagai  implikasi  dari  negara  Indonesia  merupakan  jajahan  dari  negara Belanda  yang  menganut  tradisi civil  law  system .  Dalam tradisi  civil  law memiliki ciri khas yang begitu menonjol, yaitu dalam hal kepastian hukum ( legal  certainity ).  Untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum  maka  dalam civil  law  system sangat  mengandalkan  dilakukannya  kodifikasi  atau himpunan  peraturan  hukum  yang  dilakukan  secara  tertulis (lex  scripta ).
Adanya  peraturan  hukum  yang  telah  dituangakan  secara  tertulis  tersebut, dipergunakan  untuk  memastikan  dan  menjamin  prediktabilitas,  supaya orang  tidak  melakukan  perbuatan  di  luar  apa  yang  telah  ditentukan  oleh pembentuk peraturan.
Tradisi civil law yang kental akan nuansa positivisme menyebabkan para  penegak  hukum,  para  pembentuk  undang-undang  dan  para  sarjana hukum  terutama  di  Indonesia  dewasa  ini  dalam  melaksanakan  tugas- tugasnya  terkesan  sangat  kaku  karena  hanya  mengandalkan rule  and  logic dan memarginalkan aspek behaviour, value and the truth 26 . Mereka sangat mengedepankan kepastian hukum namun disisi lain seringkali mereka lupa, bahwa  dalam  tataran  implementasi  yang  diterapkan  tidak  hanya  kepastian hukum saja, namun juga “kepastian hukum yang adil”. Tidak hanya sebagai corong undang-undang saja, namun para penegak hukum dan sarjana hukum juga  dituntut  untuk  dapat  melihat  bagaimana  realitas  di  lapangan  jadi keadilan  yang  diterapkan  tidak  hanya  keadilan  formal  saja  namun  juga keadilan  secara  substantif.  Disamping  adanya  pewarisan  tradisi civil  law yang  ditinggalkan  bangsa  Belanda,  Indonesia  juga  mewarisi  nilai-nilai hukum lain yang berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena pada dasarnya  negara  Indonesia  termasuk  ke  dalam  golongan traditional and religious law system.
Indonesia termasuk kedalam golongan traditional and religious law system , dikarenakan negara Indonesia dikenal sebagai negara yang bercorak multikulutral, agama, ras, dan terdiri dari banyak golongan dan dimana tiap- tiap  daerah  memiliki  masyarakat  dan  budaya  hukum  yang  berbeda-beda.
Sesuai  dengan  dasar  negara  kita  Pancasila  dengan  semboyannya,  yaitu bhinneka  tunggal  ika  yang  berarti  Indonesia  adalah  negara  dengan  segala kemajemukannya namun tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, selain terdapat peraturan hukum  yang tertulis, di  Indonesia  terdapat  juga  peraturan  hukum  yang  tidak  tertulis  sesuai dengan  corak,  kultur masyarakat. Hal  ini  biasa  disebut  dengan  hukum  adat (hukum  pidana  adat)  atau  hukum  yang  bersumber  dari  suatu  kebiasaan masyarakat ( adatrecht, the living law, the unwritten law, customary law ). Pidana adat yang ada di Indonesia memiliki tujuan/nilai-nilai tertentu yang  hendak  dicapai  yang  berbeda  dengan  tujuan/nilai-nilai  dalam  aliran- aliran  filsafat  hukum  yang  lahir  di  dunia  barat  dan  untuk  mengetahui  dan menemukan  nilai-nilai  aksiologis  pidana  adat adalah  dengan  memahami dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat setempat, namun
26 Odie Faiz Guslan, dominasi…Op.Cit, hlm 36
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
dalam positivisme hukum, pidana adat  yang tidak tertulis atau hukum yang hidup  dalam  masyarakat  sama  sekali  tidak  mempunyai  tempat  sebagai sumber hukum yang positif. Hal ini diungkapkan pula dalam bagian pidato pengukuhan  guru  besarnya  Barda  Nawawi  Arief  berpendapat  bahwa  : "Terlebih  dengan  adanya  perumusan  asas  legalitas  yang  formal  di  dalam Pasal  1  KUHP,  hukum  tidak  tertulis  atau  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  sama  sekali  tidak  mempunyai  tempat  sebagai  sumber  hukum yang  positif.  Dengan  perkataan  lain,  dengan  adanya  Pasal  1  KUHP  itu seolah-oleh  hukum  pidana  adat  tidak  tertulis  yang  hidup  atau  yang  pernah ada di masyarakat, sengaja ditidurkan atau dimatikan".
Dominasi  KUHP  sebagai  representasi  Hukum  Barat  yang  dibawa Belanda,  seiring  dengan  lamanya  waktu  penjajahan  Belanda  terhadap Indonesia,  telah  terjadi  transformasi  sistem  hukum  dan  nilai  sosial masyarakat,  yang  secara  langsung  telah  meminggirkan  keberadaan  hukum pidana  adat.  Dominasi  Hukum  Barat  menguasai  pengaturan  kehidupan masyarakat,  baik  dibidang  publik  maupun  privat.  Secara  mutatis  mutandis pemberlakuan  Hukum  Barat  tersebut  telah  terjadi  pemaksaan  sistem  nilai Barat  terhadap  sistem  nilai  masyarakat  Indonesia,  yang  antara  keduanya merupakan  sistem  nilai  yang  berlainan.  Namun  meskipun  KUHP  dan undang-undang pidana di luar KUHP telah mendominasi dan secara formal merupakan  hukum  positif  yang  berlaku  dalam  menyelesaiakan  segala perkara  pidana,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  hukum  pidana  adat  sebagai hukum  yang  tidak  tertulis,  juga  mendapat  tempat  dalam  arti  dipraktekkan dan  dipakai  penyelesian  dalam  menangani  pelanggaran  tindak  pidana  adat, meskipun tidak berkembang.
Hukum Pidana Adat sebagai hukum yang hidup ( living law ), adalah realitas  yang  tidak  dapat  dihilangkan  atau  dimatikan.  Hukum  Pidana  Adat menyangkut  cita  sosial  dan  keadilan  masyarakat,  ia  menjadi  darah  dan daging  dalam  kehidupan  masyarakat,    Hukum  Pidana  Adat  merupakan hukum asli yang berasal dan berkembang dari Bangsa Indonesia yang sudah ada  sejak  lama.  Hukum  Pidana  Adat  berkembang  dengan  cara  turun temurun  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya  dalam  masyarakat  adat yang  mendapat  pengaruh  dari  adanya  berbagai  agama  maupun perkembangan zaman. Demikian mengenai adanya hukum yang berasal dari masyarakat juga dibenarkan oleh Van Vollenhoven   seperti yang dijelaskan oleh R.Otje Salman Soemadiningrat 27 , adalah sebagai berikut:
“Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa  masyarakatmasyarakat  asli  yang  hidup  di  Indonesia,  sejak  ratusan tahun sebelum kedatangan Bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan Hukum Adat”.
27 Galuh Faradhilah Yuni Astuti, Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum  Pidana  di  Indonesia  https://  journal.  unnes.ac.  id/nju/index.php/  pandecta/  article/ download/ 4953/ 4102, diakses pada tanggal 25/02/2020
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Mengenai  hukum  Adat  sampai  dewasa  ini  masih  sangat  kuat pengaruhnya  terhadap  praktik  hukum  dan  kenegaraan  kita 28 .  Hal  ini  dapat dilihat  pada  bagaimana  praktik-praktik  hukum  di  dalam  administrasi  dan pengadilan-pengadilan.  Di  dalam  lingkungan  kenegaraan  pun  sangat  terasa pengaruh  dan  bekerjanya  Hukum  Adat.  Misalnya  dalam  menerapkan ketentuan-ketentuan  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  dalam  soal musyawarah, mufakat dan sebagainya . Untuk mengangkat, mengembangkan dan  menggali  aksiologi  nilai-nilai  hukum  pidana  adat  sebagai  intrumen pelembagaan  hukum  pidana  adat,  dalam  kehidupan  hukum  di  Indonesia, dapat di inventarisir melalui  3 (tiga) pintu atau jalur.  Ketiga jalur tersebut adalah melalui jalur peradilan, jalur legisiasi dan jalur akademik.
Pelembagaan  hukum  pidana  adat  melalui  jalur  peradilan, menggunakan  "pintu"  masuk  melalui  Undang-Undang  No.  1  Drt/1951 tentang  tindakan  sementara  untuk    Menyelenggarakan  Kesatuan  Sususnan Kekuasaan  dan  Acara  Pengadilan-pengadilan  Sipil,  khususnya  ketentuan Pasal  5  ayat  (3)  sub  b.  Dari  ketentuan  Pasal  (asas  legalitas  formal.)  tidak mengurangi  berlakunya  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang menentukan  bahwa  seorang  patut  dipidana  walaupun  perbuatan  tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan." Sedangkan Pasal 1 ayat (4)  berbunyi  "berlakunya  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  sepanjang  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila  dan/atau  prinsip-prinsip  hukum  umum  yang  diakui  oleh masyarakat  bangsa-bangsa."  Ketentuan  tersebut  menunjukkan  adanya perluasan asas legalitas, yaitu disamping  asas legalitas formil (Pasal 1 ayat (1)  konsep)  diakui  juga  asas  legalitas  materiil,  yang  bersumber  dari ketentuan  hukum  yang  hidup  ( the  living  law) sebagai  landasan  hukum.
Diakuinya  hukum  pidana  adat  tersebut  sesuai  dengan  ajaran  sifat  melawan hukum materiil, baik dalam fungsinya  yang positif maupun negatif. Dalam fungsinya yang positif, suatu perbuatan dianggap tetap menjadi suatu tindak pidana  meskipun  tidak  nyata  diancam  dengan  pidana  oleh  undang-undang, asalkan menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana. Dalam hal  ini  aksiologi  hukum  pidana  adat  menjadi  sumber  hukum  yang  positif. Sebaliknya  dalam  fungsinya  yang  negatif,  hukum  pidana  adat  menjadi sumber  hukum  yang  negatif  dalam  arti  ketentuan-ketentuan  hukum  pidana adat bisa menjadi alasan pembenar, alasan meringankan pidana atau alasan memperberat  pidana.  Disamping  secara  tegas  hukum  pidana  adat  diberi ruang sebagai salah satu sumber hukum, dalam penyusunan Konsep KUHP Nasional yang tercermin dalam rumusan tindak pidana, tujuan pemidanaan, ketentuan  sanksi  dan  penentuan  kebijakan  hukum  pidana  lainnya  juga menyerap dan mengadaptasi asas-asas dan sistem nilai yang bersumber dari ketentuan hukum yang hidup (hukum pidana adat).
Pelembagaan  hukum  pidana  adat  dalam  kasanah  kehidupan  hukum pidana nasional juga muncul dari kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah dan
28 Hadikusuma, Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia .  Mandar  Maju,  Bandung, 2003.hlm 31
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
akademis  (keilmuan),  mulai  dari  kegiatan  seminar,  symposium  dan lokakarya  nasional  tentang  hukum  pidana,  maupun  pengajaran  secara terstruktur  matakuliah  Hukum  Pidana  Adat  diperguruan  tinggi,  khususnya fakultas hukum.
2. Konsep Eksistensi Hukum Pidana Adat Di masa Yang Akan Datang
Eksistensi hukum pidana adat tersebut dapat dikatakan antara “ada” dan  “tiada”.    Ada  2  (dua)  argumentasi  yang  patut  dikemukakan  dalam konteks  ini  mengapa  kajian  terhadap  hukum  pidana  adat  diasumsikan eksistensinya antara ada dan tiada 29 .
Pertama,  dikaji  dari  dimensi  asas  legalitas  formal  (selanjutnya  disebut sebagai asas legalitas) dan asas  legalitas materiil. Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut dengan terminologi “ principle of legality”, “legaliteitbeginsel”, “non-retroaktif”,  “de  la  legalite”  atau  “ex  post  facto  laws ”.  Ketentuan  asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1)  KUHP  Indonesia  yang berbunyi:  Tiada suatu  peristiwa  dapat  dipidana  selain  dari  kekuatan  ketentuan  undang-undang pidana  yang  mendahuluinya.  ( Geen  feit  is  strafbaar  dan  uit  kracht  van  een daaran voorafgegane wetteljke strafbepaling ). Dikaji dari perspektif sejarah terbentuknya asas legalitas dalam KUHP Indonesia  berasal  dari Wetboek  van  Strafrecht  Nederland (WvS.  Ned), sebagaimana  berasal  dari  ketentuan  Pasal  8 Declaration  des  Droits  De L‟Homme  Et  Du  Citoyen tahun  1789  yang  berbunyi,  tidak  ada  orang  yang dapat  dipidana  selain  atas  kekuatan  undang-undang  yang  sudah  ada sebelumnya    dan  merupakan  pandangan  Lafayette  dari  Amerika  ke  Perancis dan bersumber dari Bill of Rights Virgina tahun 177.
Dari  dimensi  konteks  di  atas,  nyatalah  bahwa  asas  legalitas  lahir, tumbuh  dan  berkembang  dalam  alam liberalisme .  Akan  tetapi  pada  dimensi kekinian  ternyata  alam liberalisme tersebut  relatif  kurang  cocok  diterapkan dalam  kondisi  masyarakat  Indonesia  yang  bersifat pluralistis sehingga konsekuensi  logisnya  perlu  dicari  suatu  formula  berupa  adanya  keinginan untuk  menerapkan  keseimbangan  monodualistik  antara  asas  legalitas  formal dan  asas  legalitas  materiil. 30 Eksistensi  asas  legalitas  materiil  sebagaimana dikaji dari perspektif ius constituendum diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) RUU  KUHP  Tahun  2012  yang  berbunyi  sebagai  berikut:  Ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  tidak  mengurangi  berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan.
Apabila dipadankan asas legalitas formal dan materiil hendaknya diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  diimplementasikan  secara  integral. Pada asas legalitas dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Kemudian asas legalitas materiel  menentukan  bahwa  dasar  patut  dipidana  suatu  perbuatan  adalah
29 Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana …Op.Cit , hlm 235
30 Ibid , hlm 236
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yaitu  hukum  tidak  tertulis  atau  hukum adat.  Barda  Nawawi  Arief  menyebutkan  dengan  adanya  perumusan  asas legalitas yang formal di dalam Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber  hukum  yang  positif.  Dengan  perkata  lain,  adanya  Pasal  1  KUHP  itu seolah-olah  hukum  pidana  tidak  tertulis  yang  hidup  atau  pernah  ada  di masyarakat,  sering  ditidurkan  atau  dimatikan.  Semasa  zaman  penjajahan, ditidurkannya  hukum  pidana  tidak  tertulis  itu  masih  dapat  dimaklumi  karena memang  sesuai  dengan  politik  hukum  Belanda  pada  saat  itu.  Namun,  akan dirasakan  lain  apabila  kebijakan  itu  juga  diteruskan  seusai  kemerdekaan. Dengan  adanya  Pasal  1  KUHP,  hukum  tidak  tertulis  /  hukum  yang  hidup  itu tidak pernah tergali dan terungkap secara utuh kepermukaan, khususnya dalam praktek  peradilan  pidana  maupun  dalam kajian  akademik  di  perguruan  tinggi. Selanjutnya, berarti tidak pernah berkembang dengan baik tradisi yurisprudensi maupun    tradisi  akademik  /  keilmuan    mengenai  hukum  pidana  tidak  tertulis itu.  Kalau  toh  ada,  hanya  dalam  ruang  yang  sangat  terbatas  dan  (sekali  lagi) tidak utuh atau tidak lengkap. 31
Konklusi  dasar  dari  apa  yang  diterangkan  di  atas  menyebutkan  asas legalitas sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHP memang merupakan salah satu asas  fundamental  yang  harus  tetap  dipertahankan,  namun  penggunaan  harus dengan bijaksana dan hati-hati, karena kalau kurang bijaksana dan kurang hati- hati, justru dapat menjadi bumerang. Sungguh sangat tragis dan menyayat hati apabila  dengan  dalih  Pasal  1  KUHP,  nilai-nilai  hukum  yang  ada  dan  hidup dalam  masyarakat  tidak  dapat  tersalur  dengan  baik  atau  bahkan  ditolak  sama sekali.  Dikatakan  tragis  dan  menyayat  hati  karena  berarti  nilai-nilai  hukum adat/hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  telah  dibunuh/dimatikan  oleh bangsanya  sendiri  lewat  senjata/peluru/pisau  yang  diperoleh  dari  bekas penjajah (yaitu lewat Pasal 1 KUHP/WvS). 32
Kedua,  dikaji  dari  perspektif  UU  Nomor  1  dart  Tahun  1951  dimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b masih dikenal eksistensinya Pengadilan Adat. Akan tetapi, setelah dikodefikasikan Undang-Undang tentang Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  (Pasal  10  UU  Nomor  14  Tahun 1970), yang kemudian dirubah dengan UU Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 35 Tahun 1999,  UU Nomor 4 Tahun 2004, UU Nomor 48 Tahun 2009) tidak dikenal  lagi  eksitensi  Pengadilan  Adat  dalam  tataran  kebijakan  legislasi walaupun untuk daerah Aceh Nangroe Darussalam sebagaimana UU Nomor 11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  eksistensi  Pengadilan  Adat  masih diterapkan  dan  dikenal  dengan  istilah  Peradilan  Gampong  atau  Peradilan Damai.  Akan  tetapi  walaupun  kebijakan  formulatif  sejak  UU  14  Tahun  1970 (berikut UU Nomor 35 Tahun 1999, UU Nomor 4 Tahun 2004, UU Nomor 48 Tahun 2009) yang tidak mengakui eksistensi peradilan adat fakta aktual dalam
31 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Pidana (Menyongsong  Generasi  Baru  Hukum  Pidana  Indonesia) ,  Pidana  Pengukuhan  Guru  Besar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 25
32 Surojo  Wignjodipuro, Pengantar  dan  Azas-Azas  Hukum  Adat ,  Alumni,  Bandung, 1979, hlm. 298
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
kebijakan aplikatif  baik dikaji dari praktik di yudex facti (Pengadilan Negeri) dan yudex yuris (Mahkamah Agung) melalui yurisprudensi eksistensi peradilan adat  tetap  mengakuinya 33 .  Misalnya,  sebagai  salah  satu  contohnya  pada Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1644  K/Pid/1988  tanggal  15  Mei  1991 dimana  dalam ratio  decidendi putusan  disebutkan  bahwa  apabila  seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka  Adat memberikan reaksi  adat  (sanksi  adat)  maka  yang  bersangkutan  tidak  dapat  diajukan  lagi (untuk  kedua  kalinya)  sebagai  terdakwa  dalam  persidangan  Badan  Peradilan Negara  (Pengadilan  Negeri)  dengan  dakwaan  yang  sama  melanggar  hukum adat  dan  dijatuhkan  pidana  penjara  menurut  ketentuan  KUH  Pidana  (Pasal  5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan  berkas  perkara  serta  tuntutan  Kejaksaan  di  Pengadilan  Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk Verklaard ).
Konklusi  dasar  dari  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  tersebut menentukan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia  tetap  menghormati  putusan  Kepala  Adat  (Pemuka  Adat)  yang memberikan  sanksi  adat  terhadap  para  pelanggar  norma  hukum  adat.  Badan Peradilan  Umum  tidak  dapat  dibenarkan  mengadili  untuk  kedua  kalinya pelanggar  hukum  adat  tersebut  dengan  cara  memberikan  pidana  penjara  (ex Pasal  5  ayat  (3)  sub  b  UU  dart  Nomor  1  tahun  1951  jo  pasal-pasal  KUH Pidana).  Oleh  karena  itu,  konsekuensi  logisnya  dapat  dikatakan  bahwa  bila Kepala  Adat tidak pernah memberikan sanksi adat terhadap pelanggar hukum adat,  maka  hakim  badan  peradilan  negara  berwenang  penuh  mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU dart Nomor 1 tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana.
Hukum  adat  sebagai  hukum  asli  Indonesia  merupakan  hukum  yang senantiasa mengikuti jiwa dari bangsa masyarakat Indonesia, karena senantiasa tumbuh dan hidup dari kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku dan  hukum  adat  merupakan  salah  satu  penjelmaan  dari  kepribadian,  jiwa  dan struktur  masyarakat/bangsa.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Von  Savigny, yang menyatakan bahwa isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat dan isi hukum ditentukan oleh  mazhab sejarah atau sejarah masyarakat dimana hukum itu berlaku. 34
Apabila  di  masyarakat  ada  sebagian  yang  berpendapat  bahwa  hukum adat  sudah  mengalami  perlunakan  berlakunya  pada  era  modern  seperti  ini, memang  pendapat  tersebut  ada  benarnya.  Fakta  ini  didukung  oleh  kenyataan bahwa  sistem  hukum  yang  dipakai  di  negara  kita  adalah  sistem  Eropa Kontinental.  Pada  sistem  Eropa  Kontinental,  hukum  tertulis  (peraturan
33 Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum..Op.Cit, hlm 237
34 Von  Savigny  mengajarkan  bahwa  hukum  mengikuti volksgeist (jiwa/semangat rakyat)  dari  masyarakat  tempat  hukum  itu  berlaku.  Karena  volksgeist  masing-masing masyarakat berbeda, maka hukum masyarakat juga berbeda. Ajaran hukum ini lebih mengakui eksistensi dari hukum yang timbul dari masyarakat, jika dibandingkan dengan hukum tertulis. Alasan  utama  yang  mendasarinya  hal  tersebut,  karena  hukum  tertulis  tidak  selalu mencerminkan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat.  Ajaran  Von  Savigny  ini  merupakan pencerminan berlakunya hukum adat di Indonesia.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
perundang-undangan)  lebih  mempunyai  fungsi  yang  lebih  besar  di  dalam penyelenggaraan  negara  maupun  pengaturan  masyarakat,  jika  dibandingkan dengan hukum  yang tidak tertulis. Dengan sistem Eropa Kontinental tersebut, hukum yang lebih dominan adalah yang tertulis, dan hukum yang tidak tertulis (termasuk  di  dalamnya  hukum  pidana  adat)  disebut  sebagai  pelengkap  saja. Akibatnya  selama  suatu  masalah  telah  diatur  di  dalam  perundang-undangan dan  ternyata  isinya  bertentangan/berbeda  dengan  hukum  adat,  maka  secara yuridis formal, yang berlaku adalah hukum tertulis. Namun yang perlu diingat bahwa dalam praktik di masyarakat terkadang hukum tertulis tidak selamanya sejalan  dengan  perkembangan  di  masyarakat,  sehingga  aturan  yang  tertulis tidak  dapat  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  ada  dan  terkadang  tidak mencerminkan  rasa  keadilan  di  dalam  masyarakat.  Jika  hal  ini  terjadi,  maka berarti terjadi kesenjangan antara hukum tertulis dengan hukum  yang hidup di masyarakat. 35
Pada  kasus  demikian,  maka  hukum  tidak  tertulislah  (hukum  adat) nantinya  yang  akan  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Hal  ini  nampak  dari amanat UU No. 48 Tahun 2009  tentang Kekuasaan Kehakiman. di atas, yang memberikan  keleluasaan  kepada  hakim  untuk  memahami,  menggali  dan mengikuti  nilai-nilai  hukum  yang  ada  di  masyarakat.  Dengan  demikian eksistensi  hukum  pidana  adat  di  masa  yang  akan  datang,  harus  tetap mempunyai  peranan  yang  penting,  terutama  dalam  pembentukan  hukum nasional  yang  akan  datang.  Hukum  pidana  adat  dapat  menjadi  salah  satu sumber  utama  dalam  pembentukan  hukum  tertulis,  sehingga  aturan  tertulis tersebut  otomatis  merupakan  pencerminan  dari  hukum  masyarakat  dan  tentu saja dengan harapan ketika hukum tertulis tersebut sudah diberlakukan, dalam praktik di masyarakat tidak terjadi lagi kesenjangan dengan law in action -nya.

## G. Kesimpulan
1. Aksiologi hukum pidana adat  merupakan bahan hukum asli Indonesia yang sudah  sepatutnya  dijadikan  sumber  hukum  positif.  Namun,  hingga  saat  ini hukum  Indonesia  masih  menerapkan  hukum  Hindia  Belanda,  misalnya dalam  lapangan  hukum  pidana,  hukum  kodifikasi  Hindia  Belanda  masih diterapkan  di  Indonesia.  Seperti  halnya  yang  terjadi  di  Indonesia,  hakim memutus perkara mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber utamanya. Sehingga  Aksiologi  Produk  hukum  sendiri  akan  melahirkan  formalistik semata di mana kepastian hukum menjadi ikon kebenaran. Keadilan adalah keadilan  yang  terdefinisi  atas  apa  yang  tertulis  dan  menutup  diri  atas keadilan  yang  selama  ini  tidak  termaktub  dalam  suatu  teks  perundang- undangan.  Teori  ini  mengidentikkan  hukum  dengan  undang-undang.  Tidak ada hukum di luar undang-undang dan satu-satunya hukum adalah undang- undang.
35 Eka  Susylawati,  EKSISTENSI  HUKUM  ADAT  DALAM  SISTEM  HUKUM  DI INDONESIA,  http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/download/  267/ 258,diakses pada tanggal 25/02/2020
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
2. Eksistensi  hukum  pidana  adat  di  masa  yang  akan  datang,  harus  tetap mempunyai  peranan  yang  penting,  terutama  dalam  pembentukan  hukum nasional yang akan datang dan hukum pidana  adat merupakan hukum yang hidup  dan  akan  terus  hidup,  selama  ada manusia  dan  budaya  ia  tidak  akan dihapus  dengan  Perundang-undangan,  andaikata  diadakan  Perundang- undangan  yang  akan  menghapuskannya  akan  percuma  saja,  justru  hukum pidana  Perundang-undangan  akan  kehilangan  sumber  kekayaannya  oleh karena hukum pidana adat lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi  dari  pada  hukum  Perundang-undangan.  Begitu  pula  dalam  kajian hukum  pidana  maka  eksistensi  hukum  pidana  adat  Indonesia  berada  pada tataran  dogmatik  hukum,  teori  hukum  dan  filsafat  hukum.  Oleh  karena  itu hukum  pidana  adat  secara  holistik  menjiwai  seluruh  lapisan  ilmu  hukum yang  pada  hakikatnya  hukum  pidana  adat  tidak  diragukan  kapabilitasnya sebagai  karakteristik  praktek  hukum  di  Indonesia.  Dengan  demikian eksistensi  hukum  pidana  adat  di  masa  yang  akan  datang,  harus  tetap mempunyai  peranan  yang  penting,  terutama  dalam  pembentukan  hukum nasional yang akan datang.

## H. Saran
1. Pola  berpikir  positivisme  hukum  dalam  menegakan  hukum hanya terbatas kepada  menegakkan  bunyi  undang-undang  saja  dan  tidak  berkehendak menegakan  keadilan  dengan  substansi  hukum  itu  sendiri. Pola  berpikir positivisme perlu  diubah  ke  dalam  doktrin  keadilan  dan  kemanfaatan, sehingga  keadilan  substantive  dan  keadilan  sosial  dapat  tercapai.  Hakim harus  kreatif  dan  tidak  terbelenggu  dengan  rumusan  norma  dalam undang- undang,  dengan  mendasarkan  pada  nilai-nilai  yang  hidup  dan  berkembang dalam masyarakat.
2. Pemerintah  dan  lembaga  eksekutif  perlu  merevisi  undang-undang  dengan tetap  memberikan  pengakuan  terhadap  peradilan  adat  dan  hukum-hukum adat.  Tidak  hanya  menginternalisasi  nilai-nilai  adat  ke  dalam  peradilan negara tetapi juga memberikan ruang pengakuan terhadap praktik peradilan adat  di  luar  sistem  peradilan  pidana  terutama  pada  wilayah-wilayah  yang hukum adatnya masih kuat.
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku :
Achmad  Ali., Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence) , Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009.
Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Pidana (Menyongsong  Generasi  Baru  Hukum  Pidana  Indonesia) ,  Pidana Pengukuhan  Guru  Besar,  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro, Semarang, 1994.
Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . Mandar Maju, Bandung,
2003.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia Publishing, Cet. IV,  Malang, 2008.
Jonaedi  Efendi,  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
Lili  Rasjidi, Dasar-dasar  Filsafat  Hukum, cet.  VII,  Citra  Aditya  Bakti,  1996, Bandung.
Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D ,  Cetakan Kesembilan, Alfabeta,Bandung, 2010.
Surojo  Wignjodipuro, Pengantar  dan  Azas-Azas  Hukum  Adat ,  Alumni, Bandung, 1979.
Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum  Dalam  Lintasan  Sejarah ,  Kanisius, Yogyakarta,1982.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Uma  Sekaran, Research  Methods  for  Business,  A  Skill-Building  Approach, Illionis: Southern Illionis University at Carbondale (SIUC), 1984.
W.  Friedman., Teori  dan  Filsafat  Hukum,  Telaah  Kritis  atas  Teori-teori Hukum  (susunan  I ),  diterjemahkan  dari  buku  aslinya  ” Legal  Theory ” oleh Mohamad Arifin., Rajawali, Jakarta., 1990.
----------------, Legal  Teori , alih  bahsa  Mohammad  Arifin , Teori  dan  Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan , cet. I (Jakarta, CV. Rajawali, 1990.
Zulkarnain , Kritik  Terhadap  Pemikiran  Hukum  Madzab  Sejarah , Digitized  by USU digital library, 2003

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU No. 1/Drt/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan  Kekuasaan  Dan  Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

## C. Sumber Lain:

## 1. Jurnal dan Makalah
Lilik  Mulyadi, Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  Di  Indonesia  : Pengkajian Asas,  Norma,  Teori,  Praktik  dan  Prosedurnya,  Jurnal  Hukum  dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.
Lintong  O.  Siahaan,  " Peran  Hakim  Dalam  Pembaharuan  Hukum  di Indonesia ",  Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan,  Tahun  ke  36    No.1 Januari  2006, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  Jakarta. 2006
Mahkamah Agung, Varia Peradilan, Tahun ke VI, No. 72, September 1991 Mahkamah Agung, Varia Peradilan, Tahun ke XII, No. 151, April 1998 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Hukum  (Sanksi)  Pidana  Adat  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional , Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016.
Rusli  Muhammad,  " Kajian  Kritis  Terhadap  Teori  Hukum  Positif (Positivisme )",  Jurnal  Hukum  Respublica,  Vol.  5,  No.  2,  Tahun 2006,  Fakultas  Hukum  Universitas  Lancang  Kuning  (Unilak), Pekanbaru 2006
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## 2. Internet
Eka  Susylawati,  EKSISTENSI  HUKUM  ADAT  DALAM  SISTEM HUKUM  DI  INDONESIA,  http://ejournal.  stainpamekasan.ac.id/ index. php/ alihkam/article/download/ 267/ 258,diakses pada tanggal 25/02/2020
Galuh  Faradhilah  Yuni  Astuti,  Relevansi  Hukum  Pidana  Adat  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia  https:// journal. unnes.ac. id/nju/index.php/  pandecta/  article/  download/  4953/  4102,  diakses pada tanggal 25/02/2020
Mahrus  Ali, Fondasi  Ilmu  Hukum    Berketuhanan:  Analisis  Filosofis terhadap  Ontologi,  Epistemologi,  dan  Aksiolog i,  https://journal. unnes.ac.id/nju/index.php/  pandecta/  article/  view/7844.  Dikases pada tanggal 25/02/2020
Odie  Faiz  Guslan, dominasi  positivisme  hukum  dan  eksistensi  hukum  adat dalam  sistem  hukum  nasional https://  rechtsvinding.  bphn.go.id/ jurnalonline/edit%20 Naskah% 20 JRV%20Online%20DOMINASI% 20 POSITIVISME%20HUKUM%20DAN%20EKSISTENSI% 20 HUKUM%20ADAT%20DALAM%20SISTEM%20HUKUM%20N ASIONAL.pdf. . Dikases pada tanggal 25/02/2020