## EFESIENSI PENGAWASAN ATAS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JALUR HIJAU
I Wayan Winarsa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta - Denpasar email: winarsawayan@gmail.com
Abstrak- Penelitian ini dilatar belakangi oleh karena sudah lamanya Perda ini dan kala itu antara Kabupaten Badung dan Kota Denpasar masih satu, namun perda ini masih dipakai oleh Pemkab BadungTujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui berapa besar masih layaknya perda ini diterapkan  di  Pemkab  Badung. Hasil  penelitian  menunjukkan  perlu  adanya  perda  baru  dalam rangka pengawasan atas penegakan peraturan daerah kabupaten Badung sebagai pengganti perda no  3  tahun  1992  tentang  jalur  hijau,  karena  pesatnya  pemanfaatan  jalur  hijau  sebagai  daerah pemukiman.
Kata Kunci: Efisiensi, Pengawasan, Penegakan Perda, Jalur Hijau
Abstract- This  research  is  motivated  by  the  fact  that  this  Regional  Regulation  and  at  the  time between  the  Badung  Regency  and  the  City  of  Denpasar  were  still  one,  but  this  regulation  was still used by the Badung Regency  Government.  The purpose of this study  was to find out how much  this  local  regulation  was  applied  in  the  Badung  Regency.  The  results  of  the  study  show that  there  is  a  need  for  new  regulations  in  the  context  of  monitoring  the  enforcement  of  the Badung regency regulation in lieu of regulation No. 3 of 1992 concerning green lanes, due to the rapid utilization of green lanes as residential areas.

## Keywords: Efficiency, Monitoring, Enforcement of Regulations, Green Line

## I. Pendahuluan
Negara  Indonesia ini adalah  negara yang  berdasar atas  hukum  (rechtstaats) bukanlah atas  kekuasaan  (machststaat). Konsekuensi sebagai negara berdasarkan atas  hukum  adalah  segala  aparatur dari
negara  itu  dalam  menjalankan  tugasnya harus berdasarkan atas hukum.
Salah satu ciri sebagai negara hukum adalah  adanya  perlindungan  hukum  bagi rakyat.Dengan  begitu rakyat  mendapat jaminan  perlindungannya secara  yuridis, sebagai  warga  negara  yang  mempunyai
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
hak  dan  kewajiban,  dimana  pemerintah maupun  pemerintah  daerah  tidak  dapat melakukan  tindakan  sewenang-wenang terhadap  rakyat  sebaliknya  rakyat  tidak dapat  melakukan  kehendaknya  menurut kepentingan pribadinya.
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 beserta  Amandemen  ke- I  dan  II  UUD 1945 di dalam  Pasal  18  ayat  1, 2, dan  5 diatur  mengenai  Pemerintahan  Daerah, yaitu:
1. Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dibagi  atas  daerah-daerah Propinsi  dan daerah  Propinsi dibagi  atas  kabupaten dan  kota mempunyai  pemerintah  daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintahan daerah Propinsi,
Kabupaten,  dan  kota  mengatur  sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemda  menjalankan  otonomi  seluas- luasnya  kecuali  urusan  pemerintahan yang  oleh  Undang-Undang  ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Dari  ketentuan  diatas  dapat  disimak bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang manamenganut  asas  desentralisasi di
dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan, kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena  itu  pasal  18  Undang-Undang Dasar  1945  antara  lain,  menyatakan bahwa  pembagian  daerah  Indonesia  atas daerah  besar/kecil  dengan  bentuk  dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.
Di  dalam  penjelasan  pasal tersebut, antara  lain dikemukakan  bahwa  “oleh karena itu  suatu eenheisstaat,  maka Indonesia tidak akan mempunyai  daerah dalam  lingkungannya  yang  bersifat  staat juga. Daerah  Indonesia  akan  dibagi ke dalam  Daerah  Propinsi  dan  Daerah Propinsi  akan  dibagi  dalam  daerah  yang lebih  kecil. Di daerah-daerah  yang bersifat  otonom  (Streek  En  Locale rechtgemeenschsppen) atau bersifat administrasi  belaka,  semuanya  menurut aturan  yang  akan  ditetapkan  dengan Undang- undang”.
Dengan demikian adanya, UUD 1945 ini merupakan landasan  yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberi kewenangan  yang  luas,  nyata, dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah sebagaimana  tertuang  dalam  ketetapan MPR,  RI  Nomor XV/MPR/1998  tentang
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
penyelenggaraan Otonomi  Daerah; yang berkeadilan dan perimbangan  Keuangan Otonomi Daerah; berkeadilan serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka NKRI.
Sesuai  dengan  Ketetapan  MPR  RI Nomor XV/MPR/1998  tersebut  diatas, penyelenggaraan suatu otonomi  daerah dilaksanakan  dengan caramemberikan kewenangan  yang  luas,  nyata  dan juga bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional  yang  diwujudkan  kepada daerah  dengan  pengaturan,  pembagian dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional yang  berkeadilan,  serta  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah.  Disamping itu,  penyelenggaraan  otonomi daerah turut  pula dilaksanakan  dengan  prinsip- prinsip yang  berdemokrasi,  peran  serta kalangan masyarakat,  pemerataan  dan keadilan,beserta  memperhatikan  potensi dan keanekaragaman daerah.
Hal mendasar  dalam  Undang-undang ini  adalah  mendorong  memberdayakan masyarakat,  menumbuhkan  prakarsa  dan kreativitas, meningkatkan  peran  serta masyarakat,  mengembangkan  peran  dan fungsi  DPRD.Oleh  karena  itu,  Undang- undang  itu  menetapkan  Otonomi  Daerah secara  utuh  pada  Daerah  Kabupaten  dan Daerah.  Daerah  Kabupaten  dan  daerah
kota  tersebut  berkedudukan  sebagai Daerah  Otonomi memiliki kewenangan dan  keleluasaan  untuk  membentuk  dan melaksanakan  kebijakan  prakarsa  dan aspirasi masyarakat.
Sesuai dengan  UUD  1945  pasal  18 ayat  6  menyebutkan  bahwa: Pemda berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan  lain  untuk dapat melaksanakan otonomi  dan  tugas-tugas pembantuan.
Sesuai penjelasan  diatas,  Pemda Kabupaten  Badung  dalam  melaksanakan tugasnya dibidang  pemerintahan  dan pembangunan menetapkan berbagai Perda.  Dari  banyaknya  Perda  Kabupaten Badung,  satu  diantaranya  adalah  Perda Kabupaten  Badung  Nomor  3  Tahun 1992  tentang Larangan  Mendirikan Bangunan-bangunan  pada  jalur  sebelah kiri  dan  kanan  sepanjang  jalan  yang ditetapkan  sebagai  dasar  jalur  hijau dalam  Kabupaten  Badung.  Bilamana latar  belakang  penetapannya  adalah mengatur mengenai tata  ruang  untuk pembangunan, pengembangan pariwisata sehingga tercapai  kehidupan  masyarakat sehat dan tentram di Kabupaten Badung.
Akibat penetapan  Perda  tersebut, maka  kepada  masyarakat  yang  memiliki tanah  pada  daerah  yang  ditetapkan
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
sebagai  daerah  jalur  hijau  dilarang mendirikan  bangunan  permanen  maupun yang  tidak  permanen,  yang  tidak  sesuai dengan  fungsi  atau  kepentingan  tanah tersebut  (pasal  2  Perda  Kab.Badung  No. 3 Tahun 1992).Sedangkan untuk bangunan  yang  telah  dibangun  sebelum ditetapkan  Perda  itu,  dilarang  diperluas baik  ke  atas  maupun  kesamping  oleh pemiliknya.dengan  pelaksanaan  Perda
itu  saat  ini  maka,  beberapa  wilayah keberadaannya  mulai  diperbincangkan karena  pemilik  tanah  pada  daerah  yang telah ditetapkan  sebagai  jalur  hijau itu membuat bangunan untuk perumahan.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah diatas  maka  penulis  tertarik  untuk membahas  masalah  tentang  “Penegakan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung No. 3 Tahun 1992 Tentang Jalur Hijau.

## II. WEWENANG DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN PERDA

## 1.1.Pengertian dan Jenis Wewenang
Kamus  umum  Bahasa  Indonesia  yang disusun  oleh  W.J.S.  Poerwadarmita,  yang dimaksud  dengan  kewenangan  adalah  hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu).
Dalam  kaitannya  dengan  Pemerintah Daerah, kewenangan  Pemerintah  Daerah disini maksudnya adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan sesuatu.
Beberapa literatur ditemukan pendapat tentang kewenangan dan wewenang. Prajudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa:
“Kita perlu membedakan antara kewenangan (authority,  gezag)  dan juga wewenang (competence,  bevoegheid),  walaupun  dalam praktek  pembedaannya sendiri tidak  selalu
dirasakan  perlu.Kewenangan  adalah apa yang  disebut  kekuasaan  formal,  kekuasaan berawal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau berasal dari kekuasaan eksekutif/administratif. ”
Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap  segolongan  orang-orang  tertentu atau  terhadap  sesuatu  bidang  pemerintahan (atau  bidang  urusan)  tertentu  yang  bulat, sedangkan wewenang  hanya  mengenai sesuatu  onderdil  tertentu  saja.Wewenang adalah  kekuasaan  untuk  melakukan  suatu tindakan  hukum  privat  atau  hukum  pribadi (hukum perdata).
Menurut  Philipus  M.  Handjon,  istilah wewenang  atau  kewenangan itu digunakan sejajar  dengan  istilah beveoedgheid dalam konsep hukum publik. Dalam konsep hukum publik, wewenang atau kewenangan berkaitan dengan kekuasaan yaitu kekuasaan
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
hukum (rechtsmacht).Sebagai  unsur  suatu konsep hukum  publik  wewenang  atau kewenangan terdiri atas sekurang-kurangnya tiga buah komponen,  yaitu  pengaruh,  dasar hukum, dan konformitas hukum.
Komponen  pengaruh itu adalah bahwa penggunaan  wewenang  dimaksudkan  untuk mengendalikan perilaku ialah bahwa penggunaan  wewenang  dimaksudkan  untuk mengendalikan  perilaku  subyek  hukum. Komponen dasar  hukum,  artinya  wewenang selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.Komponen  konfirmitas  hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu  standard  umum  (semua jenis  wewenang)  dan juga standard  khusus (untuk jenis wewenang tertentu).
Bahwa  kekuasaan  seringkali bersumber pada  wewenang  formal (formal  authority), yang  memberi  wewenang  atau kekuasaan kepada  seseorang  atau  suatu  pihak  dalam suatu bidang  tertentu  (tanpa  tahun:4). Dengan  demikian,  kekuasaan  itu  bersumber kepada hukum, yaitu ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang.
Menyimak  berbagai  pandangan  di  atas dapatlah  dikatakan bahwa  kewenangan  atau wewenang berkaitan dengan kekuasaan yang formal/legal yaitu kekuasaan bersumber dari ketentuan  hukum serta kewenangan  selalu berkenaan dengan tindakan hukum publik.
Kewenangan  daerah sendiri mencakup kewenanganseluruh  bidang  pemerintahan, kecuali di dalam  bidang  politik  luar  negeri, pertahanan  keamanan,  peradilan  moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain disini meliputi kebijakan  tentang  perencanaan  nasional  dan pengendalian  pembangunan  nasional  secara makro,  dana perimbangan  keuangan,  sistem administrasi negara, dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan SDM, SDA, serta  teknologi tinggi yang bersifat strategis, konservasi dan standarisasi nasional.
Kewenangan pemerintahan  yang mana diserahkan  kepada  daerah  dalam  rangka desentralisasi  harus pula disertai  dengan penyerahan  dan  pengalihan  pembiayaan, sarana  dan  prasarana,  serta  sumber  daya manusia  sesuai  dengan  kewenangan  yang diserahkan  tersebut.Selain  itu,  kewenangan pemerintahan  yang  dilimpahkan  kepada gubernur  dalam  rangka  dekonsentrasi  harus disertai  dengan  pembiayaan  sesuai  dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.
Kewenangan  propinsi  sebagai  Daerah Otonom  mencakup  kewenangan di dalam bidang  pemerintahan  yang  bersifat  lintas Kabupaten  dan Kota,  serta  kewenangan sebagai  Daerah  Otonom  termasuk  juga kewenangan  yang  tidak  atau  belum  dapat
dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Kewenangan Propinsi sebagai wilayah Administrasi  mencakup  kewenangan dalam bidang pemerintahan  yang  dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.
Daerah  berwenang  mengelola  sumber daya  nasional yang  tersedia  di  wilayahnya dan bertanggung  jawab untuk memelihara kelestarian lingkungannya sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan  Daerah  menyangkut  pula di wilayah laut yang meliputi: 1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut.
2. Pengaturan kepentingan administratif.
3. Pengaturan tata ruang.
4. Penegakan hukum terhadap hukum yang telah dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenanganya oleh Pemerintah; dan
5. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
Kewenangan  daerah  kabupaten  dan daerah  kota  mencakup  semua  kewenangan pemerintahan.  Bidang  pemerintahan  yang wajib  dilaksanakan  oleh  daerah  kabupaten dan  daerah  kota  meliputi  pekerjaan  umum, kesehatan,  pendidikan  dan  kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup,  pertanahan, koperasi  dan  tenaga kerja.

## 1.2. Fungsi Peraturan Daerah Dalam

## Pelaksanaan Otonomi Daerah
Perda  mempunyai kedudukan strategis, karena  diberikan landasan  konstitusional yang  jelas  sebagaimana  diatur dalam  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.Perda memiliki beberapa  fungsi, pertama  sebagai suatu instrumen  kebijakan  untuk  melaksanakan otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan sebagaimana  amanat  UUD  RI  Tahun  1945 dan  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan Daerah.Kedua,Perda sebagai  penampung
kekhususan dan  keragaman  daerah,  serta penyalur  aspirasi  masyarakat  daerah.Namun pengaturannya, tetap  dalam  kerangka  NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD
1945.Ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan  daerah.Dan  keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Perda  memiliki  fungsi  yang  sama  dengan peraturan perundang-undangan.
Bagir  Manan  mengemukakan tentang fungsi  peraturan  perundang-undangan,  yang
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
dapat  dibagi  menjadi  dua  kelompok  utama, yaitu:
1. Fungsi Internal Fungsi Internal adalah fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap  sistem-sistem kaidah  hukum  pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan  menjalankan  fungsi penciptaan hukum,  fungsi  pembaharuan hukum,  fungsi  integrasi  pluralisme  hukum, fungsi  kepastian  hukum.Secara  internal, peraturan  perundang-undangan  menjalankan beberapa fungsi:
a. Fungsi penciptaan hukum b. Fungsi pembaharuan hukum c. Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum d. Fungsi kepastian hukum
2. Fungsi Eksternal Fungsi  eksternal adalah  keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan
tempat berlakunya.Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang di mana meliputi  fungsi  perubahan,  fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan.Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum  kebiasaan,  hukum  adat,  atau hukum yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosialakan  lebih  diperankan  oleh  peraturan perundang-undangan, karena lewat berbagai
pertimbangan yang  sudah  disebutkan  di muka. Fungsi sosial ini dapat dibedakan: a. Fungsi perubahan b. Fungsi stabilisasi c. Fungsi kemudahan
Lahirnya  sebuah  Perda ini merupakan upaya  pemerintah  daerah  dalam  mengelola otonomi daerah yang sesuai amanat Undang Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014.Hal  itu  tentunya  juga  dimaksudkan untuk menentukan fram atau koridor hukum yang membatasi ruang gerak dari masyarakat  agar  tidak  bersikap semaunya. Pembatasan yang dimaksud  bukan  untuk melakukan tindakan represif yang bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia, akan  tetapi  produk  hukum  daerah  tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya agar mereka merasa terayomi,  terlindungi,  dan  dipikirkan  akan keberadaannya.

## II. PENGAWASAN DAN SANKSI TERHADAP YANG MELANGGAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JALUR HIJAU
2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Badung No. 3 Tahun 1992 tentang Jalur Hijau
Pengertian jalur hijau dapat ditinjau dari
segi
harfiahnya/etimologi, dan
gramatikal.Secara  etimologi,  jalur  hijau terdiri dari gabungan dua kata yaitu jalur dan hijau.  Menurut  W.J.S.  Poerwadarminta di dalam  bukunya  kamus  Bahasa  Indonesia, jalur  hijau  berarti  ruang  antara  dua  deret tanaman  yang  menunjukkan  panorama menghijau.
Secara  gramatikal  diatur di dalam  buku Pedoman  Tentang  Perencanaan  Lingkungan Perumahan, jalur hijau yaitu jalur tanah yang akan  dipertahankan  dalam  keadaan  semula (biasanya  pertanian)  dan  hanya beberapa jenis bangunan  tertentu  yang  diperbolehkan ada di dalamnya, seperti rumah sakit, rumah pertanian.
Sedangkan  menurut  Peraturan  Daerah Kabupaten Badung tentang larangan mendirikan bangunan-bangunan pada daerah jalur  hijau  di  Kabupaten  Badung.Jalur  hijau adalah suatu garis hamparan tanah yang luas menghijau, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah  sebagai  daerah  yang  tidak boleh dibangun.
2.2 Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 3 Tahun 1992 Tentang Jalur Hijau
Guna  mengkaji  faktor-faktor  pendukung maupun  penghambat  pelaksanaan  Peraturan Daerah tentang Jalur Hijau, penulis mendasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi  keefektifan  suatu  peraturan sebagaimana  dikemukakan  oleh  Soerjono Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah,  adapun faktor-faktor yangikut menentukan keefektifan  suatu  peraturan  ini  sejalan dengan  faktor-faktor  yang berpengaruh dalam  penegakan  suatu  peraturan,  yaitu mencakup:
1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, artinya  apakah  peraturan  dimaksud dapat menciptakan suatu keamanan,  ketertiban, kepastian  hukum,  beserta perlindungan kepada masyarakat.
2. Petugas  yang  melaksanakan/menegakkan peraturan,  artinya  apa  petugas hukum  itu telah  mempunyai  sifat  serta sikap  yang bertanggung  jawab  terhadap  tugas  dan kewajiban.
3. Fasilitas  yang  mendukung  pelaksanaan atau menegakkan  peraturan  itu,  artinya apakah fasilitas  yang  diperlukan untuk
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
kelancaran  pelaksanaan dari  peraturan telah ada dan lengkap.
4. Adanya kesadaran serta kepatuhan masyarakat  untuk  melaksanakan secara konsekuen terhadap  peraturan-peraturan yang dibebankan kepadanya.
Bilamana  keempat  tolok  ukur  itu  kita hubungkan dengan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 1992 tentang jalur hijau itu, maka  keempat  faktor  itu  merupakan  faktor pendukungnya. Hal ini disebabkan karena:
1. Bahwa  pembuatan  dari  Peraturan  Daerah
Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 1992 tentang  jalur  hijau  telah  memenuhi syarat-syarat  pembuatannya  baik  syarat yuridis,  sosiologis,  maupun  filosofis, sehingga dapat memberikan perlindungan dan  kepastian  hukum,  serta keamanan terhadap masyarakat.
2. Ditinjau  dari  pelaksanaan/penegakkan peraturan  daerah, dalam  pelaksanaannya telah  dibentuk  Tim  Pengawasan  Izin Bangunan-Bangunan, Tim Pelaksana Izin Bangunan-Bangunan. Ketiga  tim  yang dibentuk itu merupakan  unsur  pembantu Kepala Daerah dalam tugasnya mencegah sekaligus  pula menanggulangiterjadinya pelanggaran  terhadap  Perda  Nomor  3 Tahun  1992.  Disamping  ketiga  tim  itu, Kepala Daerah juga dibantu oleh aparatur
bawahannya seperti Camat, Kepala Desa, maupun  oleh  petugas  penyidik  pada umumnya.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya semua aparat di atas sampai saat ini telah melakukan berbagai  tindakan  untuk bisa mencegah  serta menanggulangi  terhadap rumah-rumah yang melanggar.
3. Sehubungan  dengan  fasilitas  pendukung pelaksanaan  dari  Perda  Nomor  3 Tahun 1992,  selain  telah  tersedia perlengkapan administrasi  kantor  seperti  mesin  ketik, papan  pengumuman,  brosur-brosur,  juga telah ada kendar aan “Boldozer”. Palu, tali yang sewaktu-waktu  siap dioperasikan untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar.
4. Ditinjau  dari  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat  untuk dapat melaksanakan peraturan  daerah  Nomor  3  Tahun  1992, bahwasanya  sebagian  besar  tidak  merasa berkeberatan  diterapkannya  tanah-tanah yang mereka miliki sebagai kawasan jalur hijau, dan hanya sebagian kecil saja yang merasa  keberatan.  Alasan  bagi  mereka yang  tidak  berkeberatan  adalah  dengan penetapan  sebagai  kawasan  jalur  hijau, maka  mereka  akan  tetap  melaksanakan pekerjaannya  sebagai  petani  tanpa ada dipengaruhi  oleh  timbulnya  bangunan yang berpengaruh terhadap pengairannya. Alasan  berkeberatan  adalah  oleh  karena
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
penetapan itu mereka tidak dapat menjual tanahnya  dengan  harga  tinggi  ataupun
tanahnya  tidak  dapat  dibanguni  untuk tempat usaha.

## 2.3 Faktor-Faktor Penghambat
PelaksanaanPeraturan Daerah

## Kabupaten Badung Tentang Jalur Hijau
Dengan tetap berpijak terhadap keempat tolak  ukur  di  atas,  adapun  faktor-faktor penghambat  dalam  pelaksanaan  dari  Perda Nomor  3  Tahun 1992  tentang  jalur  hijau adalah:

## 1. Ditinjau dari segi peraturannya
Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan diperoleh informasi  bahwa  pembangunan rumah  pemukiman  oleh  beberapa  anggota masyarakat di  kawasan  jalur  hijau  itu disebabkan  karena  tanah  di  kawasan  itu satu-satunya  tanah  yang  mereka  miliki,  di lain  pihak  kemungkinan  untuk  hidup  dalam lingkungan  keluarga  yang makin  meningkat jumlahnya  sudah  tidak memungkinkan lagi. Sedangkan  bagi  mereka  yang  mendirikan bangunan  untuk  tempat  berusaha,  alasannya bahwa  mereka  mendirikan  bangunan  itu hanya  untuk  sementara  waktu  yang  bersifat bangunan darurat.
Berkenaan  dengan  hal  di  atas apabila dihubungkan  dengan  isi  dari  Perda  tentang jalur  hijau  tersebut,  maka  yang  menjadi dasar  kelemahan adalah  mengenai  wilayah
berlakunya  jalur  hijau  dan  kepastian  hukum mengenai  bangunan-bangunan  yang  telah didirikan  di  kawasan  jalur  hijau  tentu  perlu ditinjau  kembali  apakahpada saat  ini  masih pantas  dan  sesuai  dengan  tata  guna  tanah serta  kepentingan  masyarakat?  Sedangkan mengenai  kepastian  hukum  dari  rumusan “bangunan - bangunan”  yang  permanen  atau tidak permanen, serta bangunan  yang sesuai dengan  fungsi  atau  kepentingan  tanah  perlu mendapatkan penegasan  lebih  lanjut  untuk mencegah  penafsiran  yang  berbeda-beda. Dengan  kata  lain  ada  beberapa  materi  dari peraturan  daerah  itu  yang  disesuaikan  atau disempurnakan.

## 2. Ditinjau dari petugas yang melaksanakan peraturan
Pada  prinsipnya  aparat  pelaksana dari Perda, yakni  Kepala  Daerah beserta  aparat pembantunya telah  melaksanakan  tugas  dan kewajiban  mereka dengan  baik.  Hanya  saja upaya pencegahan pelanggaran peraturan itu perlu  lebih  ditingkatkan  sehingga  dapat dikurangi  penindakan terhadap  bangunan yang  telah  jadi  ataupun  setengah  jadi.  Dan wajib untuk  memasyarakatkan  Peraturan Daerah ini baik melalui penyuluhan maupun
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
penyebaran brosur-brosur perlu ditingkatkan lagi.
Semua  hal  di  atas diperlukan untuk mengingatkan bahwa  penindakan  bangunan yang melanggar yang dilakukan sampai saat ini  sebagian  besar  dilakukan  terhadap bangunan  yang sudah jadi ataupun setengah jadi  yang  sudah  tentu menghabiskan  biaya banyak. Dengan  peningkatan pencegahan maka itulah prosedur  serta  biaya  ataupun hubungan  harmonis  antara  aparat  pelaksana peraturan  masyarakat  dapat  terwujud sesuai dengan maksud peraturan daerah itu sendiri. 3. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan peraturan
Dalam rangka mewujudkan maksud di atas,  maka  pengawasan  terhadap  pelaksana perda  tersebut  perlu  ditingkatkan.  Untuk meningkatkan  pelaksanaan  pengawasannya, diperlukan  dukungan  dari  prasarana  seperti mobil  keliling,  ataupun  sistem  informasi yang  cepat  sehingga mampu dicegah  dan ditanggulangi  sedini  mungkin  pelanggaran yang akanterjadi.  Disamping  itu, sarana penginformasian  Perda  Nomor  3  Tahun 1992  pada  wilayah  jalur  hijau  seperti rehabilitasi  papan  pengumuman  tentang ditetapkannya suatu wilayah sebagai kawasan jalur hijau sangat diperlukan.
Beberapa hal  di  atas  perlu  ditingkatkan, karena  timbulnya  pelanggaran  atas  Perda
jalur hijau, ada yang mengemukakan karena sarana  untuk  melakukan  pengawasan  secara intensif  (seperti mobil  keliling), ataupun yang  berpendapat  bahwa  pada  saat  mereka membangun  di  wilayah  itu  tidak  dijumpai petunjuk papan pengumuman sebagai daerah jalur hijau.

## 4. Ditinjau dari kesadaran dan kepatuhan masyarakat
Secara  keseluruhan  dari  para  pemilik tanah  yang  ditetapkan  tanahnya  sebagai daerah  jalur  hijau  belumlah  memahami dengan  baik  isi  daripada Peraturan  Daerah Nomor 3 Tahun 1992. Hal ini karena masih terjadinya pelanggaran  pada  kawasan  jalur hijau.  Pada  umumnya  masyarakat  hanya mengetahui bahwa di wilayah-wilayah  yang ditetapkan sebagai kawasan jalur hijau tidak boleh  membangun.  Sedangkan, mengenai bangunan apa saja yang dilarang, bagaimana aturan hukum yang ditimbulkan terhadap pelanggaran  larangan  itu  belumlah  secara jelas diketahui masyarakat. Hal ini terutama terjadi  pada  para  petani  pedesaan  yang  jauh dari perkembangan kota.
Minimnyainformasi  yang  jelas  dan tegas  mengenai  perda  pada  sebagian warga masyarakat, membuat muncul pelanggaran- pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan itu. Hal ini mempengaruhi tingkat kepatuhan
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
masyarakat  terhadap  Perda  Nomor  3  Tahun

## 1992.

## III. Pelaksanaan dan Pengawasan
Terhadap Perda Kabupaten Badung No.

## 3 Tahun 1992 tentang Jalur hijau
Pelaksanaan serta pengawasan di dalam penegakan  Peraturan  Daerah  tentang  Jalur Hijau  di  Kabupaten  Badung  dilakukan  oleh Bupati  selaku  Kepala  Daerah, serta instansi terkait, seperti Dinas  Cipta  Karya  Camat, Kepala Desa,
Adapun bentuk-bentuk dari pengawasan pada  Perda  Nomor 3  Tahun  1992  tentang jalur  hijau  di  Kabupaten  Badung  adanya pengecekan  tim pengawas  izin  bangunan, yaitu  Dinas  Cipta  Karya  dan  dilakukannya pengecekan  keliling  oleh  Satpol  PP.  Pada kawasan  yang  ditetapkan  sebagai  kawasan jalur hijau.
Tindak  lanjut  pengawasan  dari  pihak pelanggar akan dikenakan  ketentuan  perda diancam  hukuman  pidana  dengan  hukuman kurungan  selama-lamanya  tiga  bulan  atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000,- (lima  puluh  ribu  rupiah)  dan  si  pelanggar bisa dibawa ke Pengadilan.
Pemda berwenang membuat Perda yang berisikan  norma-norma  atau  kaidah-kaidah bersifat mengikat masyarakat, serta berkewajiban  untuk  melaksanakan  sendiri
norma-norma tersebut.Dalam pelaksanaan norma-norma dari Perda, diberi kewenangan untuk  memaksakan  norma-norma  itu  agar ditaati  masyarakat.Adapun  bentuk  sanksi yang  diatur  oleh  Perda  Kabupaten  Badung, yaitu  berupa  sanksi  administrasi,  berupa teguran  lisan  atau  tertulis  bagi  si  pelanggar yang mendirikan bangunan di kawasan jalur hijau.Bilamana dalam  pengawasan  terhadap peraturan  diduga  akan  terjadi  pelanggaran sesuai pasal 4 ayat 2 Perda Nomor 3 Tahun 1992  maka  oleh  Bupati akan diadakan pengecekan  dan  memberikan  peringatan kepada yang bersangkutan. Dalam melakukan  pengecekan  Bupati  berwenang untuk  menunjuk  pejabat  penyidik  baik polisi,  jaksa,  maupun  kepala  dinas  PU Kabupaten Badung untuk melakukan penyelidikan. Bilamana dari hasil penyelidkan terbukti ada pelanggaran, maka oleh  pejabat  penyidik  dapat  dikeluarkan surat  peringatan  secara lisan kemudian disusul  dengan  secara  tertulis  kepada  pihak yang  melanggar.  Dan  surat  peringatan  itu ditembuskan Bupati Kepala Daerah. Selanjutnya Bupati memberikan juga peringatan  secara  tertulis  kepada  yang bersangkutan,  yang  intinya  memerintahkan dalam waktu  satu  minggu  sejak  surat
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
perintah  itu  diterima  agar  membongkar bangunannya  yang  terbukti  melanggar.  Jika surat  peringatan  baik  yang  pertama,  kedua dan ketiga dari Bupati serta surat peringatan lainnya  dari  instansi  terikat  seperti  :  camat, dan  kepala desa  tidak  diindahkan  maka  si pelanggar  atas  perintah  Bupati  diadakan pembongkaran bangun-bangunan yang melanggar  di  kawasan  jalur  hijau  di Kabupaten Badung.
Adapun  mekanisme  penjatuhan  sanksi hukum  terhadap  si  pelanggar  dari  hasil penelitian  yang  dilakukan  penulis  lakukan diperoleh  data  bahwa  aibat  hukum  yang diterapkan  kepada  pihak-pihak  pelanggar Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  1992  di daerah Kabupaten Badung adalah pemberian peringatan tertulis ataupun si pelanggar serta tindakan  pembongkaran  bangunan  yang melanggar  peraturan,  sedangkan  mengenai penerapan  sanksi  pidana  seperti  hukuman kurungan  selama-lamanya  tiga  bulan  atau denda  sebanyak-banyaknya  Rp.  50.000,- (lima  puluh  ribu  rupiah).  Sampai  saat  ini belum pernah diterapkan dan penerapan dari akibat  hukum  tersebut  terhadap  para pelanggar  maupun  bangun-bangunan  yang melanggar  sampai  saat  ini  berjalan  dengan baik dan belum ada hambatan yang dijumpai dalam  menerapkan  akibat  hukum  yang berupa  tindakan  pembongkaran  tersebut.
Dengan  kata  lain  terhadap  pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menegaskan peraturan daerah yang bersangkutan.
Sehubungan  dengan  pelaksanaan  dari peraturan daerah Kabupaten Badung Nomor 3  Tahun  1992  tentang  jalur  hijau,  adapun aparat pelaksanaannya adalah Kepala daerah. Kepala Daerah di dalam menjalankan  tugas  ini  dibantu  oleh  unsur stafnya serta oleh tim yang dibentuk khusus untuk  pelaksanaan  tugas  itu,  serta  oleh aparat  pemerintah  pusat  atau  Daerah  yang terkait.  Unsur  pemerintah  daerah  yang membantu  tugas  kepala  daerah  ini  seperti misalnya  Bapeda,  Dinas  Daerah,  Camat, Kepala Desa. Sedangkan mengenai tim yang dibentuk Kepala  Daerah Kabupaten  Badung dalam  melakukan  tugasnya  melakukan peraturan, pengawasan dan penertiban peraturan tentang jalur hijau adalah :
1. Tim pengawas izin bangun-bangunan
yaitu:
1) Memberikan  pertimbangan  kepada Bupati  Kepala  Daerah  Kabupaten Badung  dalam  pemeriksanaan  izin bangun-bangunan,  pengawasan  dan penertiban bangun-bangunan.
2) Mengdakan pengawasan terhadap pelaksana  perizinan bangun-bangunan di Kabupaten Badung.
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
2. Tim pelaksana izin bangun-bangunan yang bertugas untuk:
1) Memberi pertimbangan kepada Kepala
Dinas  PU  Kabupaten  Badung  dalam menangani  perizinan,  pengawasan, dan penertiban bangun-bangunan.
2) Memproses  data  hasil  penelitian atau pengecekan  yang  dilakukan  oleh  tim pelaksana  lapangan  izin  bangun- bangunan.
3) Mengadministrasikan permohonan izin bangun-bangunan.
4) Mengadakan pengecekan dan
pengawasan  terhadap  rencana  dan kegiatan  pembangunan  di  Daerah Kabupaten Badung, termasuk mengawasi  persyaratan  izin  bangun- bangunan.
5) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada  tim  pengawas  izin  bangun- bangunan.
3. Tim  pelaksana  pembongkaran  bangun- bangunan yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1) Melakukan atau melaksanakan
tindakan pembongkaran bangun-
bangunan setelah menerima pemberitahuan  dari  Kepala  Dinas  PU
Kabupaten Badung.
2) Melaporkan
hasil pelaksanaan
tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung.
Selanjutnya  aparat  pemerintah  lainnya yang  turut  serta  membantu  pelaksanaan Peraturan Daerah  ini  adalah  para  penyidik seperti  Polisi.  Jaksa  Tim  Penyidik  ini bersama-sama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Badung melakukan tugas penyidik terhadap bangunan  yang  diduga  melanggar  Perda Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jalur Hijau.
Aparat pembantu Bupati Kepala Daerah  Kabupaten  Badung  di  atas  dalam menjalankan tugas dan kewajibannya senantiasa  di  bawah  koordinasi  dari  Bupati Kepala  Daerah,  mengingat  tanggung  jawab pelaksanaan  dari  penegakan  peraturan  itu berada  sepenuhnya  pada  Kepala  Daerah sebagai  Pemimpin  Pemerintahan  Daerah. Dengan kata lain berwenang untuk mengambil tindakan pencegahan,
penyelidikan, maupun tindakan pembongkaran  terhadap  suatu  bangunan yang terbukti melakukan pelanggaran tentang  jalur  hijau  berada  pada  tangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung.
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
IV. Sanksi  Terhadap  Pelanggaran  Perda Kabupaten Badung No. 3 Tahun 1992 tentang Jalur Hijau
Sebelum  membahas  mengenai  sanksi terhadap  pelanggaran Perda  No.  3  tahun 1992  ada  beberapa  rteori  keadilan  yang diterapkan,  sesuai  dengan  teori  Keadilan untuk  menganalisa  pelaksanaan  didalam penegakkan Perda No. 3 tahun 1992.  Rawls adalah  tokoh  yang  meyakini  bahwa  prinsip- prinsip  etika  dapat  menjadi  dasar  yang  kuat dalam  membangun  masyarakat  yang  adil. Rawls mengembangkan pemikirannya tentang  masyarakat  yang  adil  dengan  teori keadilannya  yang  dikenal  pula  dengan  teori Posisi Asli. Dalam mengembangkan teorinya,  Rawls  banyak  terpengaruh  oleh aliran Utilitarianisme.
Mengenai  pemikiran  Rawls  ini  akan diuraikan  lebih  lanjut  pada  Bab  V,  tepatnya pada  saat  membahas  tentang  keadilan sebagai  salah  satu  masalah-masalah  filsafat hukum.
Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan  antara  kepentingan  pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan,  itulah  yang  disebut  dengan keadilan.  Keadilan  merupakan  nilai  yang tidak  dapat  ditawar-tawar  karena  hanya
dengan  keadilanlah  ada  jaminan  stabilitas hidup mannusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama  itu,  perlu  ada  aturan-aturan.  Di sinilah  diperlukan  hukum  sebagai  wasitnya. Pada  masyarakat  yang  telah  maju,  hukum baru  akan  ditaati  apabila  ia  mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.
Rawls  melihat,  dalam  kenyataannya, distribusi  beban  dan  keuntungan  sosial, seperti pekerjaan, kekayaan, sandang, pangan,  papan,  dan  hak-hak  asasi,  ternyata belum  dirasakan  seimbang.  Faktor-faktor seperti  agama,  ras,  keturunan,  kelas  sosial, dan  sebagainya,  menghalangi  tercapainya keadilan dalam distribusi itu. Rawls mengatakan,  hal  itu  tidak  lain  karena struktur dasar masyarakat yang belum sehat. Untuk  itu  Rawls  menganjurkan  agar dilakukan  reorganisasi  (call  for  redress) sebagai  syarat  mutlak  untuk  menuju  kepada suatu masyarakat ideal  yang baru (Hujibers, 1988 : 195).
Menurut  Rawls,  kebutuhan-kebutuhan pokok  meliputi  hak-hak  dasar,  kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan,  dan  kesejahteraan.  Jadi  dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (primary goods)  terutama  dapat  dipandang  sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
pemilihan  yang  kritis  serta  seksama  atas tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat,  prinsip-prinsip  keadilan  harus mengerjakan dua hal:
1. Prinsip  keadilan  harus  memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan
praktik-praktik institusional. 2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan- kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.
Ada  tiga  syarat  supaya  manusia  dapat sampai pada posisi aslinya, yakni:
1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi  tertentu  di  kemudian  hari.  Tidak diketahui  mana bakatnya,  intelegensinya, kesehatan,  kekayaan,  rencana  hidupnya, keadaan psikisnya.
2. Diandaikan  bahwa  prinsip dari keadilan dipilih  dengan  semangat  keadilan,  yakni dengan  keadilan  untuk  tetap  berpegang pada  prinsip-prinsip  yang  telah  dipilih. Sikap  ini  perlu  oleh  karena  sasaran- sasaran  individual  yang  dituju  harus dibagi rata antara banyak orang, dan pasti
tidak  semua  orang  akan  menerima  apa yang mereka inginkan. Sikap ini sebenarnya  bertepatan  dengan  sikap rasional  yang  dapat  diharapkan  dari seorang yang bijaksana.
3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang pertama-tama suka mengejar kepentingan individualnya dan baru kemudian kepentingan umum.
Rawls mengakui kecenderungan manusia  untuk  mementingkan  diri  sendiri merupakan  kendala  utama  dalam  mencari prinsip-prinsip  keadilan  itu.  Apabila  dapat menempatkan  diri  pada  posisi  asli  itu, manusia  akan  sampai  pada  dua  prinsip keadilan  yang  paling  mendasar  sebagai berikut
1. Prinsip  kebebasan  yang  sama  sebesar- besarnya  (principle  of  greatest  equal liberty).  Menurut  prinsip  ini  setiap  orang mempunyai  hak  yang  sama  atas  seluruh keuntungan  masyarakat.  Prinsip  ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan  pribadi  asalkan  kegiatan  itu tetap menguntungkan semua pihak.
2. Prinsip  ketidaksamaan,  yang  menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus  diberikan  aturan  sedemikian  rupa sehingga paling menguntungkan golongan  masyarakat  yang  paling  lemah
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
(paling  tidak  mendapat  peluang  untuk
mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas). Rumusan prinsip kedua ini sesungguhnya merupakan  gabungan  dari  dua  prinsip, yaitu prinsip perbedaan (different principle)  dan  prinsip  persamaan  yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity).
Secara  keseluruhan,  berarti  ada  tiga prinsip  keadilan  yang  dikemukakan  oleh Rawls,  yaitu  prinsip (1)  kebebasan  yang sama  yang  sebesar-besarnya,  (2)  perbedaan, dan (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Tentu saja, tidak semua prinsip- prinsip  keadilan  ini  dapat  diwujudkan bersama-sama  karena  dapat  terjadi  prinsip yang  satu  berbenturan  dengan  prinsip  yang lainnya.  Untuk  itu  Rawls  memberikan prioritas.
Keadilan diberikan kepada masyarakat sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  dalam Kamus  Bahasa  Indonesia  adalah  sebagai berikut: Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer  yang  dimaksudkan  dengan perlindungan  hukum  adalah:  “Suatu  upaya yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum untuk memperoleh perlindungan berdasarkan peraturan-peraturan atau undang- undang”.
Sedangkan  menurut  Kamus Hukum Perlindungan  Hukum  adalah:  “Suatu  upaya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan- peraturan  yang  dibuat  oleh  suatu  kekuasaan negara  dan  sebagainya  atau  dapat  yang berlaku  bagi  semua  orang  di  suatu masyarakat atau negara”.
Konsep  perlindungan  hukum  atas suatu  kepentingan  tertentu,  merupakan manifestasi  dari  prasyarat  untuk  masuk  ke dalam phase Negara kesejahteraan. Fenomena  Negara  kesejahteraan  (welfare state) merupakan fenomena penting di akhir abad  ke-19  dengan gagasan  bahwa  Negara didorong  untuk  semakin  meningkatkan perannya  dalam    mengatasi  berbagai masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat, termasuk  masalah-masalah  perekonomian yang  dalam  tradisi  liberalisme  sebelumnya cenderung dianggap sebagai urusan masyarakat sendiri.
Perlindungan  tidak  hanya  berdasar hukum  tertulis  tetapi  termasuk  juga  hukum tidak  tertulis  dengan  harapan  ada  jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Hadjon menyebutkan,  ada  2  macam  perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu:
1. Perlindungan  Hukum  Preventif:  Kepada rakyat diberikan kesempatan mengajukan
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
keberatan  atau  pendapatnya  sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkanbentuk yang definitive. Bertujuan mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan Hukum Represif : bertujuan menyelesaikan sengketa
Perlindungan  hukum  preventif  sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan  kebebasan bertindak  karena dengan  ada perlindungan  hukum  preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.Dengan pengertian demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat  oleh  peradilan  umum  di  Indonesia termasuk  kategori  perlindungan  hukum represif.
Dari  pengertian  perlindungan  hukum dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan acuan Perlindungan Hukum Represif.
Dalam  kaitannya  dengan  pelanggaran Perda  No.  3  tahun  1992  tentang  jalur  hijau. Pemerintah  Daerah  dalam  kedudukannya sebagai  pemegang  hak  eksekutif,  harus selalu mengusahakan agar Peraturan Daerah itu ditaati bukan saja oleh rakyat tetapi juga oleh  instansi-instansi  pemerintah,  dan  bila dianggap  perlu  Pemerintah  daerah  dapat memaksakan  penduduk  untuk  mentaati kaidah-kaidah  itu,  atau  dengan  kata  lain
Pemerintahan  Daerah  berwenang  untuk menegakkan  Peraturan  Daerah.  Paksaan yang  dilakukan  oleh  penguasa  eksekutif untuk  menegakkan  hukum  dalam  Undang- Undang  ini  disebut  “paksaan  penegakan hukum” atau “paksaan pemeliharaan hukum”.
Paksaan itu harus didahului oleh suatu perintah  tertulis  oleh  penguasa  eksekutif kepada  pelanggar.  Apabila  pelanggar  tidak memperdulikannya, barulah dijalankan suatu tindakan  yang  memaksa.  Paksaan  itu  harus langsung  tertuju  kepada  pemulihan  suatu keadaan  atau  pencegahan  terjadinya  suatu keadaan  yang  tidak  sah.  Pejabat  yang diserahi  tugas  untuk  menjalankan  paksaan penegakan  hukum  terhadap  pelanggar,  oleh karena  paksaan  penegakan  hukum  itu  pada umumnya dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan, maka paksaan penegakan hukum  itu  hendaknya  dilakukan  secara cermat dengan memperhatikan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
Penegakan  Peraturan  Daerah  pada umumnya dilakukan dengan:
1. Mengambil atau meniadakan sesuatu,  yang  bertentangan  dengan Peraturan daerah, dibuat atau ditiadakan;
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
2. Mencegah  segala  sesuatu,  yang bertentangan dengan Peraturan
Daerah akan atau sedang dijalankan;
3. Melakukan  segala  sesuatu,  yang bertentangan dengan Peraturan
Daerah yang telah dipakai;
4. Memperbaiki  segala  sesuatu  yang bertentangan dengan Peraturan
Daerah telah ditiadakan.
Sehubungan dengan pentingnya Peraturan  Daerah  dalam  penyelengaraan pemerintahan  di daerah,  maka  di  alam pembuatannya diperlukan persiapan- persiapan,  pengetahuan  dan  penguasaan sepenuhnya  materi  yang  akan  diatur  dalam Peraturan  Daerah  itu.  Sehingga  Peraturan Daerah  nantinya  benar-benar  dirasakan manfaatnya  oleh  masyarakat  atau  instansi yang  dikenakan  peraturan  itu.  Untik  itu hubungan  serasi  antara  Kepala  Daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangatlah mendukung dalam proses pembuatan Peraturan Daerah tersebut.
Bilamana pengawasan terhadap peraturan itu diduga akan terjadi pelanggaran, sesuai  dengan  pasal  4  ayat  2 Perda  Nomor  3  Tahun  1992  maka  oleh Bupati diadakan pengecekan dan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan. Dalam melakukan
pengecekan Bupati berwenang untuk Pejabat Penyidik  baik  Polisi,  Jaksa,  maupun  Kepala Dinas  PU  Kabupaten  Badung  melakukan penyidikannya. Bilamana dari hasil penyelidikan terbukti ada pelanggaran, maka oleh  Pejabat  Penyidik  dapat  dikeluarakan surat peringatan secara lisan yang kemudian disusul  secara  tertulis  kepada  pihak  yang melanggar, dan surat peringatan itu ditembuskan  kepada  Bupati  Kepala  Daerah. Selanjutnya Bupati memberikan juga peringatan  secara  tertulis  kepada  yang bersangkutan,  yang  isinya  memerintahkan agar  dalam  waktu  satu  minggu  sejak  surat perintah  itu  diterima  agar  membongkar bangunannya yang  terbukti  melanggar.  Jika surat  peringatan  baik  yang  pertama,  kedua, dan ketiga dari Bupati serta surat peringatan lainnya  dari  instansi  seperti  Camat,  Kepala Desa,  tidak  diindahkan  oleh  si  pelanggar, maka atas perintah Bupati diadakan pembongkaran  bangun-bangunan  Daerah Kabupaten  Badung.  Dan  pembongkaran yang  dilakukan  oleh  tim  ini  tidak  disertai pemberian ganti kerugian kepada si pelanggar  dan  bahkan  si  pelanggar  dapat dikenakan biaya pembongkaran tersebut. Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan, diperoleh  data  bahwa  akibat  hukum  yang diterapkan  kepada  pihak-pihak  pelanggar Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  1992  di
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
Daerah Kabupaten
Badung adalah pemberian  peringatan  tertulis  ataupun  lisan kepada si pelanggar, serta tindakan pembongkaran  bangunan  yang  melanggar peraturan.  Sedangkan  mengenai  penerapan sanksi  pidana  seperti  hukuman  kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya  Rp.    50.000,- sampai saat  ini  belum  pernah  diterapkan.  Dan
penerapan  dari  akibat  hukum  tersebut terhadpa  para  pelanggar  maupun  bangun- bangunan  yang  melanggar  sampai  saat  ini berjalan  dengan  baik  dan  belum  ada hambatan yang dijumpai dalam menerapkan akibat hukum yang berupa tindakan peringatan  maupun  tindakanpembongkaran tersebut.

## V. Kesimpulan
Dari  uraian  pembahasan  yang  telah disampaikan  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Kewenangan membuat peraturan perundang-undangan  adalah kekuasaan yang  melekat  secara  atributif  kepada badan legislatif sebagai perwakilan seluruh  rakyat  yang  berada  di  dalam lapangan  hukum  publik.  Salah  satu kewenangan organ Negara adalah kewenangan  DPRD  untuk  membuat Peraturan Daerah. Kewenangan ini bersifat  atributif,  karena  diberikan  oleh UUD  1945  untuk  DPR  dan  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  untuk  DPRD. Pembentukan Perda dalam rangka otonom  daerah,  harus  dilakukan  sesuai dengan mekanisme atau proses yang telah ditentukan  di  dalam  Undang  Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.  Di  samping  itu,  juga  harus mendasarkan pada asas-asas pembentukan  peraturan  daerah  yang berlaku,  mengingat  asas  merupakan  roh atau nyawa dari sebuah peroduk perundang-undangan
2. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Perda Kabupaten  Badung  No.  3  Tahun  1992 tentang  Jalur  Hijau  di  wilayah-wilayah yang  ditetapkan  sebagai  jalur  hijau berjalan cukup  efektif. Hal ini di dukung dengan  dibentuknya  tim  pengawas izin bangunan,  tim  pelaksana  bangunan  dan tim  pelaksana  pembongkaran  bangun- bangunan.  Selanjutnya  bilamana  terjadi pelanggaran  terhadap  Perda  Nomor  3 Tahun  1992  maka  akan  dilakukan pembinaan  terlebih  dahulu,  apabila  tidak diindahkan,  maka  diberikan  peringatan
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
tertulis  atau  lisan  kepada  si  pelanggar serta  tindakan  pembongkaran  bangunan yang melanggar peraturan.

## Saran - Saran
Berdasarkan  simpulan  di  atas  dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :
1. Untuk mencegah sedini mungkin timbulnya pelanggaran terhadap pelaksanaan  Perda  Nomor  3  Tahun  1992 tentang  Jalur  Hijau,  disarankan  agar pelaksanaan  pengawasannya  dilakukan secara  intensif.  Untuk  itu  kelengkapan
sarana  pendukungnya,  pengawasannya serta keterlibatan aparat pemerintah perlu lebih ditingkatkan.
2. Agar masyarakat dapat mengetahui Perda
Nomor  3  Tahun  1992  perlu  lebih ditingkatkan  baik  dengan  penyuluhan- penyuluhan, penyebaran brosur, rehabilitasi  papan-papan  pengumuman tentang  Jalur  Hijau  yang  telah rusak, sehingga  niat  untuk  berspekulasi  dengan larangan  pendirian  bangunan  itu  dapat dicegah.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Amrah Muslimin, 1960, Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah, Djambatan, Jakarta Andi Mustari Pide, 1999, Otonomi dan Kepala daerah Memasuki Abad XXI, Cet. Kedua, Gaya Media Pratama Ateng Syafrudin, 1973, Pemerintahan Daerah dan Pembangunan, Sumur ; Bandung Atmaja, 2003,  Ukum  Antar  Wewenang (Konsep  dan  Cara  Penyelesaian), Makalah  Lepas  (bahan  Kuliah  S2) FH-UNUD, Denpasar Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan ----------------- 1994, Dasar-Dasar  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia  Menurut UUD  1945,  Makalah  disampaikan kepada  Mahasiswa  Pasca  Sarjana, Unpad, , di Bandung
Bayu Suryaningrat, 1981, Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia,, Dewaruci Press, Jakarta Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, 1998, Kamus Hukum Djoko Prakoso, 1985, Proses Pembuatan Peraturan Daerah Dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya,Ghalia Indonesia, Yakarta
Hardjon  M.  Philippus,  1988. Perlindungan Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia,  Bina Ilmu Surabaya.
Irawan Soejito,1984, Hub. Pemerintah
Pusat dan Pemda, Bina Aksara,Yakarta
Jimly Asshiddiqie, 2000. Pergeseran- pergeseran  Kekuasaan  Legislatif  & Eksekutif,  Universitas  Indonesia, Jakarta
Joharat Jayadinata, 1986, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan: Pedesaan, Perkotaan dan wilayah,ITB, Bandung
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
Kansil, C,S,T, 1984, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Ghalia Indonesia Misdyanti dan Karta Sapoetra R.G.1993,
Fungsi Pemerintah Daerah Dalam : Pembuatan Peraturan Daerah  ,Bumi Aksara, Jakarta
Pamudji, 1983, Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia, Cetakan Ketiga,
Penerbit (Bina Aksara Jakarta Philipus  M.  Hadjon  dan  Tatiek  Sri
Djatmiati,2001,    Tata  Perijinan  Pada Era Otonomi Daerah, Makalah disampaikan pada symposium Nasional Sistem Kesehatan, di Surabaya, selanjutnya disebut
Philipus M. Hadjon III,
Philipus  M.  Hadjon,  ,  1991, Peradilan  Tata Usaha  Negara,  Tantangan  Awal  di Awal  Penerapan  UU  No.5  Tahun 1986,  Majalah  FH  Unair,  No.2-3 Tahun  VI,  Surabaya,  (selanjutnya disebut Philipus M.III
Philipus M. Hadjon, Dkk, 2002, Pengantar Hukum Aministrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative), Cet. Ke-8, Gajah Mada Univ. Press, Yogyakarta
Poerwardarminta, W.J:S. 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. V, (Jakarta, Balai Pustaka Ridwan,  HR.,2002, Hukum  Administrasi Negara, UII-Press, Yogyakarta Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta Scehino,1980, Perkembangan Pemerintahan Di Daerah,, Liberty, Yogyakarta Sjahran  Basah,  1986, Perlindungan  Hukum terhadap  Sikap  Tindak  Administrasi Negara, Orasi  ilmiah  pada  Dies Natalis  XXIX  Unpad,  Bandung,  24 September
Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah,1983, Sosiologi Hukum
Dalam Masyarakat, CV Rajawali, Yakarta Soesabdo Marmo Soedjono, 1984, Dkk, Mekanisme Pemerintahan di Daerah Beserta Peraturan Pelaksanaannya,PT. Twins Tatirk Sri Diatmiati, 2002, Prinsip Izin Industri di Indonesia, Disertasi, Unair, Surabaya The Liang Gie, 1968, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia,Jilid 3 Gunung Agung Jakarta.
Thomas Subroto, 2000, Tanya Jawab Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah, Dahara Prize Van  Wijk,  Dalam  Bagir  Manan,  1994,
Dasar-Dasar  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia  Menurut  UUD  1945, Makalah Ilmiah, Bandung Widiarta,2000, Kewenangan Administrasi Pajak Melakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,Lap. Peneiltian Unwar, Dnepasar
Kamus  Bahasa  Indonesia  Kontemporer, 1991, Balai Pustaka, Jakarta