## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA DAERAH KEPULAUAN KECAMATAN LAONTI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.978-994 Syaifudin Suhri Kasim DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA DAERAH KEPULAUAN KECAMATAN LAONTI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Syaifudin Suhri Kasim 1
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Correspondence Author: syaifudinsuhrikasim@gmail.com

## Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This study aims to determine and analyze the implementation of local government policies in education development in island areas. This type of research uses case studies. The design of this case study by placing Laonti Subdistrict as the setting (place), object (actor), and event (activity) implementation of these policies. An informant is a subject who is considered capable of providing information on the problem under study. This research data collection technique is through observation, document studies, and interviews. Data analysis in this study was carried out during the data collection lasting until the moment of drawing conclusions. The results showed that there are five local government policies as a form of intervention against the problem of low quality of education and uneven distribution of services, namely: (1) construction of new school units in the form of opening one-stop elementary-junior high schools, (2) increasing teacher professionalism, (3) curriculum design & local content, (4) increasing community participation through school and community-based management, as well as (5) empowering the UPTD Office of the Laonti Sub-district Education Office. The implementation of government policies, in general, has not been running optimally. Because in dealing with education in island areas with the complexity of the problems in it, a special approach or special policy is needed by paying more attention to geographical factors.

## Keywords: Development; Education; Implementation; Islands; Policy

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan pada daerah kepulauan. Jenis penelitian ini menggunalan studi kasus ( case study ). Kecamatan Laonti sebagai daerah kepulauan merupakan tempat, obyek, dan peristiwa yang dikaji dalam penelitian ini. Informan adalah subyek yang dianggap mampu memberikan informasi terhadap masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui pengamatan, studi dokumen, dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama pengumpulan data berlangsung sampai saat dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima kebijakan Pemerintah Daerah sebagai bentuk intervensi terhadap masalah rendahnya mutu pendidikan dan penyebaran layanan yang tidak merata, yakni : (1) pembangunan unit sekolah baru dalam bentuk pembukaan sekolah SD-SMP Satu Atap, (2) peningkatan profesionalisme guru, (3) desain kurikulum & muatan lokal, (4) peningkatan peran serta masyarakat melalui manajemen berbasis sekolah dan masyarakat, serta (5) pemberdayaan Kantor UPTD Diknas Pendidikan Kecamatan Laonti. Implementasi kebijakan pemerintah, secara umum belum berjalan maksimal. Sebab dalam menangani pendidikan pada daerah pulau dengan kompleksitas permasalahan di dalamnya sangat diperlukan pendekatan khusus atau kebijakan khusus dengan lebih memperhatikan faktor geografis.

## Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Pembangunan; Pendidikan; Kepulauan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 4 (Novembert - January 2022) pp.978-994 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44

## PENDAHULUAN
Bagi bangsa Indonesia, gambaran tentang kualitas manusia yang akan dipersiapkan melalui pendidikan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003. Sebab secara eksplisit Depdiknas menetapakan tiga kebijakan, yaitu (1) Kebijakan dalam Pemerataan dan Peluasaan Akses, (2) Kebijakan dalam Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing, (3) Kebijakan dalam Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik. Ketiga kebijakan ini sebagai pedoman dan landasan pemerintah yakni Kemendikbud dalam menyelenggarakan pendidikan secara nasional. Demikian halnya, implementasi kebijakan tersebut bagi pemerintah di daerah (Kabupaten/Kota) dalam merespon dan menindaklanjuti setiap permasalahan pendidikan di daerahnya.
Pemerataan dan perluasaan akses pendidikan pada prinsipnya diarahkan untuk memberikan kesempatan yang sama pada semua warga masyarakat tanpa ada pembedaan baik secara social, ekonomi, gender, tempat tinggal mau[pun kemampuan secara intelektual. Terutama dalam menghadapi daya saing global dan peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia (Arifin, 2003). Oleh karenaya tantangan eksternal dari sistem pendidikan seharusnya merupakan sumber aspirasi yang paling utama dalam melakukan perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan secara internal (Suroto, 2014)
Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (stakeholders), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. (Mansur , 2021); (Dunn, 2000).
Diberlakukannya otonomi daerah maka berbagai aspek penyelenggaraan pembangunan termasuk pendidikan juga mengalami perubahan. Undang-undang otonomi daerah telah meletakan kewenangan sebagian besar pemerintahan di bidang pendidikan selama ini berada pada pemeritah pusat kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Pergeseran struktur kewenangan sistem administrasi pendidikan ini merupakan momentum untuk mereformasi pengelolaan pendidikan melalui kebijakan pemerintah daerah (Nugroho, 2023)
Demikian halnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah ini. Kodisi Kabupaten Konawe Selatan sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Konawe pada kenyataannya menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang dibangun selama ini masih belum menyentuh permasalahan yang sebenarnya, termasuk peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Hal ini diperkirakan, salah satu

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA DAERAH KEPULAUAN KECAMATAN LAONTI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.978-994 Syaifudin Suhri Kasim DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
penyebabnya karena masih kurangnya sarana dan prasarana sekolah, utamanya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Pertama (SMP), terutama pada daerah-daerah terpencil, sehingga atas dasar ini, pemerintah kemudian membangun SD-SMP Satu Atap (SD-SMP Satap), termasuk di Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan.
Sejalan dengan hal di atas, hasil penelitian Masruddin (2005: 81) menemukan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan sebelum Wajar 9 tahun anak usia sekolah yang tidak bersekolah sangat besar dibanding setelah pelaksanaan Wajar 9 tahun, telah mampu menyerap anak usia sekolah. Hal ini dapat dilihat dari penambahan jumlah siswa dan tamatan setiap tahunnya. Dengan demikian, untuk mengatasi hal itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, penambahan jumlah guru, dan unit gedung baru khususnya di wilayah yang terisolir dan terpencil.
Salah satu daerah terisolir dan terpencil di Kabupaten Konawe Selatan adalah Kecamatan Laonti, yakni secara geografis sulit dijangkau dengan akses transpotrasi darat. Oleh karena itu, kecamatan ini dapat dikatakan sebagai daerah kepulauan dimana untuk sampai di daerah ini hanya dapat dijangkau dengan trasportasi laut. Kondisi demikian, menyebabkan daerah ini menjadi semakin terbelakang sehingga membutuhkan pendekatan baru melalui kebijakan pemerintah daerah untuk menangani masalah atau memerlukan penanganan khusus ( special effort ). Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan di daerah kepulauan, tentunya diperlukan kajian lapangan.
Menurut Putra ( 2007: 32) tidak berlebihan dikatakan implementasi adalah merupakan aspek penting dari keseluruhan proses lahirnya kebijakan. Bahkan Udoji dalam Wahab (2002: 7) mengatakan bahwa implementasi jauh lebih penting dari proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilalui di antaranya yaitu strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Hal ini tidak lain demi mewujudkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan.(Yuliah, 2020)
Islamy (2002:12) mengemukakan bahwa sifat kebijakan negara pada dasarnya harus bias dilaksanakan oleh berbagai pihak dan memberikan dampak sesuai dengan harapan. Bahkan menurut Salusu (2002: 4508) bahwa dalam kasus-kasus tertentu, pelaksanaan implementasi itu dapat dilaksanakan seketika dengan persiapan yang matang. Oleh karena itu suksesnya perumusan kebijakan tidaklah serta merta secara otomatis memberi jaminan implementasi dan strategi tersebut berhasil.
Lineberry dalam Putra (2003: 39) memberikan pernyataan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan diarahkan pada pencapaia sasaran dan tujuan yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 4 (Novembert - January 2022) pp.978-994 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44
dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pendapat kebijakan dan dampak aktualnya.
Rakasasataya dalam Islamy (1002: 18) bahwa kebijakan merupakan taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan paling tidak memuat empat elemen penting, yaitu: (1) identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai, (2) Taktik dan strategi dari langkah untuk mencapai tujuan, (3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan, (4) Secara nyata dari taktik dan strategi.
Isu-isu pendidikan secara internal meliputi sistem pendidikan berikut komponen- komponennya yang integral, seperti isu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, isu peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta isu penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraaan publik (Rokim, 2019). Oleh karena itu dalam kaitan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan di daerah kepulauan sebagai upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan hasil penelitian sebagaimana yang diharapkan, maka jenis penelitian ini menggunalan studi kasus ( case study ), yakni menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pendidikan di Daerah Kepulauan dengan mengambil lokasi Kecamatan Laonti Kabupaten Konsel. Rancangan studi kasus ini dengan menempatkan Kecamatan Laonti sebagai latar ( tempat ), obyek ( aktor ), dan peristiwa ( aktivitas ) implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Oleh karena itu, studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kajian secara mendalam tentang Pembangunan Pendidikan di Daerah Kepulauan dengan menganalisis kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Kecamatan Laonti sebagai daerah kepulauan merupakan tempat, obyek, peristiwa yang dikaji dalam penelitian ini. Informan adalah subyek yang dianggap mampu memberikan informasi terhadap masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2005: 53) bahwa penentuan subyek sampel atau informan dilakukan menggunakan sampel bertujuan ( purposive sampling ) yakni penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dengan pertimbangan tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah melalui pengamatan, studi dokumen, dan wawancara. Selama pengumpulan data ketiga teknik ini berjalan simultan dan saling melengkapi untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan masalah yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi pemerintah daerah yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan implementasi program-program pemerintah daerah tersebut dalam pembangunan pendidikan di kecamatan Laonti. Analisis data dalam

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA DAERAH KEPULAUAN KECAMATAN LAONTI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.978-994 Syaifudin Suhri Kasim DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
penelitian ini dilakukan selama pengumpulan data berlangsung sampai saat dilakukan penarikan kesimpulan. Pada teknik analisis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022) dalam kutipan berikut:
The data analysis technique used refers to the interactive analysis model from Miles, Huberman & Saldaña (Milles et al., 2014), which was quoted from the journal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022), namely The data is analyzed using several steps, namely analyzing the data with three steps: data condensation, presenting data (data display), and drawing conclusions or verification (conclusion drawing and verification). Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming data .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Pendidikan
Grindle (1980) yang dilkutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15) dijelaskan bahwa mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan. (dalam Elwan.L.O.M, 2011:22). Lebih lanjut, menurut argumen Grindle (dalam Elwan.L.O.M, 2011: 22) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu diterapkan atau implementabilitas (implementability) dari kebijakan tersebut. Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (content of policy)
dan aspek konteks implementasi kebijakan (contexs of
policy implementation). (Supriadin et al., 2020) .
Selanjutnya, agar kebijakan dapat terpacai tujuan yang sudah disusun maka harus memperhatikan dari isi kebijakan dan implementasi kebijakan sesuai dengan program yang akan direncanakan. Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dilkutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15). “public policy is whatever governments choose to do or not to do” kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin et al., 2020). Demikian halnya menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 4 (Novembert - January 2022) pp.978-994 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44
Implementasi Kebijakan pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan dalam pembangunan pendidikan salah satunya dilakukan melalui program pengembangan SD- SMP Satap di Kecamatan Laonti telah dilaksanakan dengan berdasarkan pada kebijakan daerah. Berbagai langkah dan strategi dasar telah disiapkan untuk terus berupaya membangun sektor pendidikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai dokumen daerah yang memuat berbagai kebijakan dan strategi untuk memacu perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan.
Dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan ( 20015-2020) telah digambarkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah paling tidak sampai lima tahun ke depan. Berbagai permasalahan yang dimaksud terkait dengan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan.
Hal ini terlihat bahwa, ada beberapa permasalahan serius yang sedang menghadang laju pembangunan pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan, antara lain program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, profesionalisme dan kesejahteraan guru yang relatif rendah, serta terbatasnya peralatan pendukung pendidikan. Sebagaimana kemukakan oleh Ketua Bappelitbangda, yang menyatakan bahwa, persoalan peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan adalah merupakan dua agenda utama yang terus kita benahi untuk membangun sektor pendidikan. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk yang tersebar di berbagai pulau-pulau kecil, tentu saja akses pemberian layanan pendidikan terhadap masyarakat menjadi lebih bervariasi dan beragam. Apalagi dukungan dan tingkat kesadaran masyarakat betapa pentingnya pendidikan masih sangat rendah.
Hal ini diakui pula oleh Kepala Dinas Pendidikan, yang menyatakan bahwa terdapat dua persoalan pokok yang dihadapi oleh Dinas pendidikan saat ini dalam rangka terus membenahi tatanan dunia pendidikan kita di Konawe Selatan. Persoalan pertama adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia kita khususnya para guru yang merupakan tulang punggung keberhasilan kita di bidang pendidikan. Akibatnya mutu luaran/ alumni kita masih belum sesuai dengan harapan. Persoalan pokok kedua adalah sulitnya menjangkau daerah-daerah terpencil sebagai akibat kondisi geografis kita dan tidak ditunjang oleh sarana transportasi yang memadai. Sehingga program pemerataan pendidikan masih merupakan masalah prioritas untuk dicarikan jalan keluarnya.
Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan ini, maka pemerintah telah menetapkan langkah-langkah khusus. Adapun arah kebijakan yang dimaksud adalah seperti dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan antara lain : (1) Peningkatan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA DAERAH KEPULAUAN KECAMATAN LAONTI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.978-994 Syaifudin Suhri Kasim DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
pelatihan bagi seruruh lapisan masyarakat. (2) Pengembangan kualitas pendidikan yang mampu memperluas wawasan, meningkatkan pola pikir dan merangsang semangat kewirausahaan. (3) Meningkatkan daya tampung murid/siswa dan peningkatan mutu pendidikan, melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, utamanya SLTP yang dibangun berdasarkan pendekatan wilayah. (4) Pengembangan kurikulum secara dinamis sesuai dengan tuntutan dunia kerja, ciri kekhasan dan kepentingan daerah, melalui penerapan kurikulum yang bermuatan lokal. (5) Peningkatan dan pengembangan sekolah – sekolah kejuruan, keterampilan dan latihan kerja terus ditingkatkan. Untuk menyediakan tenaga kerja terampil siap pakai untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi daerah. Hal ini sesuai dengan pandangan Sidi (2001 :12) yang menyatakan bahwa sebagaimana kita maklumi, pembangunan nasional yang kita lakukan adalah dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional tidak semata-mata mengejar kemajuan fisik yang kasat mata, tetapi juga kemajuan mental-spiritual yang dilakukan secara selaras, serasi, dan seimbang antara keduanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang bersifat ganda namun satu kesatuan ini, maka pembangunan pendidikan mempunyai peran yang amat penting dan strategis. Demikian pula pandangan Tirtaraharja dan La Sulo (1996:54) bahwa, pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan.
Kemudian dalam Program Pembangunan Daerah ditetapkan pula dua strategi utama untuk membangun sektor pendidikan ini, yaitu: (l ) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar berbagai lembaga, bahkan antar lembaga pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat, maupun antar masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan keserasian dan keterpaduan antar berbagai kebijaksanaan dan program yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. (2) Memfasilitasi dan memberikan dukungan penuh pada pengembangan kelembagaan pendidikan dengan mendorong masyarakat, baik individu, kelompok, badan usaha, maupun organisasi dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk berperan serta dalam peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan.

## Realisasi Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Pengembangan Pendidikan di Kepulauan
Kebijakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah ini, menunjukkan bahwa ada beberapa langkah khusus yang telah ditetapkan untuk menjadi arah kebijakan dalam membangun sektor pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu : (a) pengembangan sarana dan prasarana pendidikan; (b) Rekruitmen pendidik dan tenaga kependidikan; (c)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 4 (Novembert - January 2022) pp.978-994 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44
Perluasan akses pendidikan Wajar Jalur non formal; dan (d) perluasan sekolah Wajar Layanan Khusus/ Penduduk jarang dan terpencar.
Berbagai langkah dan strategi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di atas, nampaknya sejalan pula dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan secara nasional. Adapun rumusan dari kebijakan pembangunan pendidikan kita secara nasional, yaitu ; pertama mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta jaminan kesejahteraan tenaga pendidikan. Ketiga, melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan. Keempat, memberdayakan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat. Kelima, mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara terarah, terpadu, dan menyeluruh.
Terlihat bahwa Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaannya begitu menyadari akan pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia yang handal melalui pembangunan sektor pendidikan. Oleh karena itu sudah saatnyalah di era otonomi ini, masyarakat sebagai stakeholders pendidikan ditingkatkan perannya dalam rangka mendukung kemajuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Tilaar (dalam Soewartoyo, 2003 : 24) mengemukakan bahwa untuk mencapai kemandirian daerah dalam otonomi pendidikan, maka diperlukan pemberdayaan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Salah satu ciri penyelenggaraan pendidikan yang ideal adalah penyelenggaraan yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen atau stakeholder pendidikan, yaitu pemerintah daerah, sekolah (kepala sekolah dan guru), masyarakat termasuk orangtua murid dan dunia usaha/industri. Hanya saja patut disayangkan, karena secara finansial pemerintah belum menunjukkan dukungan yang cukup serius terhadap pembangunan sektor pendidikan. Anggaran APBD, yang seharusnya diprioritaskan 20% ke sektor pendidikan, pemerintah baru bisa memenuhi kurang lebih 7% – 10% % setiap tahunnya. Hasil wawancara rnengungkapkan bahwa yang menjadi kendalanya selama ini adalah kondisi keuangan di daerah yang belum memungkinkan untuk memenuhi alokasi sebesar 20 % menganggap bahwa masih banyak sektor lain di luar pendidikan yang membutuhkan anggaran besar. Melalui wawancara diperoleh data bahwa sebagian besar dana dari APBD lebih banyak diprioritaskan untuk mendukung terwujudnya Konawe Selatan sebagai Kabupaten Pertanian dan Maritim di Sulawesi Tenggara, sehingga alokasi anggaran lebih banyak dialokasikan untuk membangun sektor pertanian dan perikanan dan kelautan.
Minimnya dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan telah berimplikasi kuat terhadap pelaksanaan program-program pembangunan oleh Dinas Pendidikan. Meskipun

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA DAERAH KEPULAUAN KECAMATAN LAONTI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.978-994 Syaifudin Suhri Kasim DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
semua kebijakan/program yang telah direncanakan dapat berjalan, namun dalam setiap pelaksanaannya tidak bisa secara maksimal akibat keterbatasan dana yang menyertainya. Padahal salah satu faktor penentu keberhasilan setiap implementasi program pembangunan adalah harus mendapat dukungan dana memadai dalam pelaksanaannya.
Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendidikan merumuskan visi organisasinya,yang dinyatakan sebagai berikut : Pendidikan Berkualitas dan Mandiri yang Agamis di Konawe Selatan". Makna yang terkandung dalam visi ini adalah : pendidikan berkualitas dan mandiri merupakan tujuan yang ingin diwujudkan dari pelaksana dan pelaku pendidikan dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menguasai IPTEK demi kemajuan bangsa di masa datang. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mencapai pendidikan berkualitas dan mandiri, dilakukan secara bertahap melalui pengembangan kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan tenaga kependidikan, serta peran serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Suyanto dan Abbas, (2001: 65) yang menyatakan bahwa, kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. Sebagai sebuah kerjasama, maka masyarakat adalah menjadi mitra dari pemerintah, yang tidak hanya diposisikan sebagai penerima program pembangunan, tetapi mereka mempunyai aspirasi, nilai budaya, yang perlu diakomodasi dalam mengambil strategi kebijakan Pembangunan.
Salah satu persoalan rumit yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten saat ini seperti yang banyak disinggung pada bagian depan adalah menjangkau daerah-daerah kepulauan yang merupakan wilayah terpencil dan terpisah jauh dari Konawe Selatan. Penduduk yang tinggal di wilayah ini, tidak hanya terpisah jauh dari segi jarak dan jangkauan, tetapi dari segi informasi pun mereka sangat ketinggalan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan daerah kepulauan menjadi semakin terisolasi dari luar terutama dalam hal pengembangan pendidikan masyarakatnya. Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dinyatakan bahwa kendala terbesar dalam membangun pendidikan bermutu di Konawe Selatan adalah karena faktor geografis.
Ada beberapa hal yang menjadi isu strategis berkaitan dengan permasalahan pendidikan pada daerah kepulauan. Adapun isu-isu yang dimaksudkan antara lain : (1) Rendahnya angka partisipasi sekolah sebagai akibat persebaran sarana pendidikan yang tidak merata. (2) Profesionalisme tenaga pendidikan dan kesejahteraan guru yang rendah. (3) Relevansi pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kepulauan. (4) Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. (5) Koordinasi yang tidak berjalan efektif. Hal ini menjadi permalasalahn utama yang terjadi selama ini sebagaimana dikemukakan oleh Tirtaraharja dan La Sulo, (1996 :16) bahwa , masalah

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 4 (Novembert - January 2022) pp.978-994 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44
pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Di samping itu, terjadinya ketimpangan pemerataan pendidikan antarwilayah geografis, serta antar tingkat pendapatan penduduk.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa meskipun upaya penyelesaian pembenahan pendidikan di daerah kepulauan ini tidak diselesaikan tersendiri, namun pada dasarnya berbagai kebijakan Pemerintah telah banyak diarahkan ke wilayah ini. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dan observasi penelitian memang menunjukkan beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah yang diarahkan diprioritaskan kepada wilayah terpencil dan kepulauan dalam implementasinya. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah pengembangan SD-SMP Satu Atap.
Kebijakan inilah yang diharapkan dapat mengatasi dan menyelesaikan isu-isu strategis yang terkait dengan penanganan pendidikan di Kecamatan Laonti. Program dari kebijakan ini akan diarahkan pada pencapaian sasaran kebijakan, yaitu peningkatan kualitas, pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan, termasuk peningkatan relevansi, dan perbaikan sistem manajemen pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan isu dan kebijakan ini dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pendidikan di Kecamatan Laonti. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung berhasilnya sebuah proses implementasi kebijakan adalah ketepatan kebijakan itu sendiri, sejauh mana memberikan solusi yang tepat terhadap masalah yang tepat pula. Berdasarkan hasil kajian dan temuan penelitian dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam membangun pendidikan di daerah kepulauan diarahkan pada program pemerataan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kualitas pendidikan.
Hasil wawancara dengan pihak Kepala Sekolah SD-SMP Satap se Kecamatan Laonti diperoleh informasi bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai dirasakan sangat penting dalam pengembangan program tersebut. Apalagi jika dilihat dari segi kualitas, keadaan gedung sekolah dan bilik-bilik ruang belajar secara umum masih sangat memprihatinkan. Kebutuhan lain yang dirasakan sangat mendesak oleh guru, adalah penyediaan sarana perumahan karena pada umumnya hampir semua guru yang ditugaskan di wilayah ini adalah orang-orang dari daratan Pulau Konawe Selatan yang membutuhkan tempat tinggal baru di lingkungan yang didatangi. Sementara untuk mendukung proses belajar mengajar, keluhan guru-guru tertuju pada minimnya penyediaan buku-buku pelajaran dan tidak tersedianya alat-alat peraga pada mata pelajaran-mata pelajaran tertentu.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA DAERAH KEPULAUAN KECAMATAN LAONTI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.978-994 Syaifudin Suhri Kasim DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Bahkan hasil pengamatan lapangan ditemukan bahwa untuk tingkat SD-SMP Satap, masalah yang dihadapi pada umumnya tidak terletak pada jumlah sekolah, tetapi kondisi gedung serta sarana/prasarana lainnya yang sudah sangat memprihatinkan. Oleh karena itu pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah pengembagan program dan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah- sekolah tersebut.
Dari hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Laonti seperti yang banyak dikeluhkan, mengalami kerusakan secara bersamaan, ataupun dianggap tertinggal dengan fasilitas yang ada di Kecamatan lain di daratan; seperti : Sebagian besar bangunan sekolah dibangun melalui dana inpres dalam waktu yang bersamaan, sehingga dalam waktu tertentu, tingkat kerusakannya serempak hampir bersamaan pula; kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan mutu yang baik; rehabilitasi dengan biaya yang sangat tidak memadai sehingga dalam pelaksanaannya banyak bangunan yang tidak tuntas diperbaiki; akibat kondisi alam yang kurang mendukung dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan semua lapisan masyarakat, pemerintah daerah terus mengupayakan pelaksanaan pembangunan pendidikan dengan prinsip pemerataan dan keadilan.
Kebijakan pembangunan unit sekolah baru adalah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat yang belum tertampung dan akibat masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi sekolah pada tingkat sekolah lanjutan pertama disebabkan karena daya tampung sekolah lanjutan pertama masih belum mampu memenuhi angka belajar yang tamat Sekolah Dasar setiap tahunnya dan juga sarana dan prasarana pendidikan yang belum cukup memadai. Di samping itu, karena letak sekolah yang berlokasi di ibu kota Kecamatan, menjadikan masyarakat merasa berat untuk mengirim anak-anaknya untuk sekolah di SLTP akibat kendala geografis yang pada umumnya tidak berada satu pulau dengan letak sekolah.
Pengembangan Program SD-SMP Satap dimaksudkan untuk menampung anak wajib belajar mulai SD sampai SMP dalam satu lingkungan sekolah secara teintegrasi . Program ini diharapkan mampu menampung para siswa usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan akibat kendala geografis dan kesulitan menjangkau sekolah induk.
Program kelas jauh ini mulai dibuka pada tahun 2006 dengan menetapkan beberapa SD-SMP Satap, di beberap di wilayah daratan dan empat untuk daerah pulau. Mengenai pengadaan tenaga guru yang bertugas, maka pada tahap pertama ditempatkan beberapa guru dari masing-masing sekolah induk dan sebagian lainnya berasal dari

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 4 (Novembert - January 2022) pp.978-994 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44
pemutasian sekolah-sekolah di wilayah daratan. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa program pembukaan SD-SMP Satap ini telah mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah lanjutan pada daerah-daerah kepulauan dan terpencil, termasuk di Kecamatan Laonti yang diteliti.
Dengan terbukanya SD-SMP Satap maka orang tua mulai ramai-ramai menyekolahkan anaknya. Kalau selama ini pada umumnya orang tua enggan untuk menyekolahkan anaknya karena letak sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka yang memakan waktu enam sampai sembilan jam dengan melewati lautan. Dengan hadirnya sekolah di tengah-tengah mereka, mereka tidak perlu lagi berpikir jarak dan besarnya beban ekonomi mengirim anaknya sekolah di SLTP induk atau bahkan di beberapa di daratan Konawe Selatan.
Melihat hasil yang cukup menggembirakan dengan program pembukaan kelas jauh ini, maka pemerintah Daerah sejak tahun 2007 berencana merubah status sekolah- sekolah tersebut menjadi sekolah negeri yang berdiri sendiri, termasuk di dalamnya SD-SMP Satap di Kecamatan Laonti yang rencananya berganti nama menjadi SD-SLTP Negeri 2 Laonti. Data yang diperoreh menunjukkan bahwa adanya peralihan status sekolah ini disebabkan karena animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya setelah hadirnya sekolah ini menjadi semakin besar sehingga akan diperlukan penyediaan sarana dan prasarana yang lebih besar pula. Kemudian dengan adanya perubahan status, maka sekolah akan lebih mudah untuk mendapatkan anggaran untuk pembangunan sekolah, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Kabupaten sendiri, ataupun dari sumber-sumber lain.
Program lain yang dilakukan pemerintah untuk terus membenahi sarana dan prasarana penunjang KBM (kegiatan belajar mengajar) ini adalah pengadaan buku-buku pelajaran dan alat-alat peraga, khususnya pada sekolah-sekolah SD-SMP Satap yang telah ada. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah berusaha terus membenahinya walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas akibat minimnya anggaran setiap tahunnya. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa hampir semua sekolah di daerah kepulauan kekurangan buku-buku pelajaran termasuk alat-alat peraga baik itu di tingkat Sekolah Dasar maupun pada Sekolah Lanjutan tingkat Pertama.
Selain itu pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan dengan melakukan rekrutimen guru kontrak. Sebab kegiatan pendidikan di sekolah memang tidak akan terlepas dari keberadaan guru, apapun metode, teknik, dan pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, untuk membangun kualitas pendidikan di sekolah maka satu hal yang pasti, peran guru harus dimaksimalkan, baik dari segi jumlah maupun kualitas mereka. Untuk mengatasi permasalahan guru ini khususnya pada daerah kepulauan, maka berikut ini akan

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA DAERAH KEPULAUAN KECAMATAN LAONTI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.978-994 Syaifudin Suhri Kasim DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
dibahas tiga program dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berkaitan dengan guru. Apalagi salah satu kendala pemerataan pendidikan di Konawe Selatan adalah masih kurangnya jumlah tenaga guru pada semua tingkatan sekolah. Sekolah yang paling merasakan masalah kekurangan guru ini adalah pada daerah pulau di mana rasio perbandingan antara sekolah dengan jumlah guru yang tersedia tidak berimbang. Hal ini menggambarkan bagaimana besarnya kepincangan tingkat rasio perbandingan guru antara sekolah yang ada di daratan dengan yang ada pada wilayah pulau maupun antara rasio sekolah dengan guru yang dimiliki. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi manajemen sekolah sebagaimana dikemukakan Thresia dan Pongluturan (dalam Soewartoyo, 2003) bahwa, dalam mewujudkan konsep pemberdayaan dan pelibatan partisipasi secara aktif masyarakat di daerah, maka menurut dapat ditempuh melalui beberapa strategi, yakni; mereorganisasi pembangunan pendidikan melalui, manajemen berbasis sekolah dan melaksanakan pendidikan berbasis masyarakat. Konsep inilah yang kemudian diperkenalkan oleh pemerintah dengan istilah manajemen peningkatan mutu berbagis sekolah (MPMBS) dan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat (MBS/MBM). Sebagaimana dijelaskan oleh Muljani A. Nurhadi (dalam Soewartoyo, 2003) bahwa dengan pemberian kewenangan yang utuh kepada daerah melalui manajemen berbasis sekolah dan masyarakat, maka terdapat setidaknya tiga tujuan yang hendak dicapai; (1)untuk mendorong melakukan pemberdayaan masyarakat,(2) menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, dan (3) peningkatan peran serta masyarakat.
Hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanan Teknis Kecamatan Laonti menjelaskan bahwa di Kecamatan Laonti salah satu penyebab rendahnya kualitas luaran sekolah-sekolah di daerah ini adalah karena kurangnya tenaga pengajar yang dimiliki oleh setiap sekolah.
Gambaran dari keadaan tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah yang dibutuhkan oleh setiap sekolah. Sekolah Dasar misalnya, jika digunakan rasio perbandingan minimal yakni satu sekolah harus memiliki delapan guru, maka di Kecamatan Laonti pada tahun 2008 masih sekitar 20 guru umum, 5 guru Pendidikan Jasmani, dan 5 guru Agama dari 3 SD yang tersedia. Sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan jumlah guru di wilayah kepuluan ini, pemerintah tidak mungkin kalau hanya mengandalkan pengangkatan guru tetap/PNS yang jumlahnya sangat terbatas, oleh karena Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan mengupayakan pengadaannya melalui program guru kontrak. Model rekrutmen guru dengan sistem kontrak dianggap sebagai solusi terbaik di tengah terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan pemerintah tidak mengangkat guru yang lebih banyak.
Selain pengadaan guru melalui program kontrak, beberapa sekolah di pulau juga merekrut tenaga guru tidak tetap/tenaga honorer untuk membantu sekolah mengurangi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 4 (Novembert - January 2022) pp.978-994 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44
beban kerja akibat kekurangan tenaga pengajar Guru Kecamatan PNS/CPNS tetap yang diangkat oleh sekolah-sekolah berdasarkan persetujuan Cabang Dinas setempat digaji berdasarkan kemampuan setiap sekolah yang didasarkan pada jumlah jam mengajar mereka setiap harinya. Hasil wawancara dengan para kepala sekolah SMP di Kecamatan Laonti didapatkan informasi bahwa umumnya sekolah-sekolah memprioritaskan uang kornite sekolah untuk guru tidak tetap ini. Hanya saja karena guru-guru honorer ini tidak ada perjanjian mengikat seperti guru kontrak ataupun PNS maka kinerja mereka tunjukkan juga tidak sama.
Oleh karena itu, program kedua yang diambil Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka meningkatkan motivasi profesionalisme mengajar guru-guru yang bertugas pada daerah pulau pemberian insentif khusus dalam bentuk tunjangan daerah terpencil. Insentif yang dikhususkan pengalokasiannya bagi guru-guru yang bertugas di wilayah terpencil dan sangat terpencil dimaksudkan sebagai perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan motivasi dan semangat pengabdian para guru di wilayah yang memiliki tantangan geografis yang sangat berat ini.
Program lain yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka membenahi jumlah dan persebaran guru di daerah pulau adalah mengadakan sistem rolling tugas dengan guru-guru yang ada di wilayah daratan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi keseimbangan jumlah dan rasio antara guru yang ada pada wilayah pulau dengan guru yang ada pada daerah daratan Konawe Selatan.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah pada daerah kepulauan disamping karena penyebaran sarana pendidikan yang belum merata, juga disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sebagian orangtua, masih berpikir bahwa pendidikan yang didapatkan anak mereka dari bangku sekolah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profesi yang ditekuninya sehari-hari seperti nelayan dan bertani oleh karena itu, untuk membangun pendidikan bermutu di Kabupaten Konawe Selatan khususnya pada daerah kepulauan, maka segala kebijakan yang diambil harus diiringi dengan program penyadaran terus-menerus kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak mereka.
Oleh karena itu penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat dianggap akan menjadi solusi dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan pendidikan di sekolah kepulauan. Dengan MBS/MBM ini, dipandang akan mampu menciptakan kondisi di mana sekolah akan mampu menyediakan program-programnya yang lebih baik karena semua potensi dan sumber daya sekolah dapat diolah secara

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA DAERAH KEPULAUAN KECAMATAN LAONTI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.978-994 Syaifudin Suhri Kasim DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
langsung sesuai kebutuhan murid dengan melibatkan warga masyarakat di pulau. Hal ini sejalan dengan pandangan Satori (1999 : 32) menyebutkan bahwa dalam MBS sekolah dituntut memiliki accuntability (pertanggungjawaban) baik kepada masyarakat ataupun pemerintah. MBS yang ditandai dengan otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat yang tinggi tanpa mengabaikan kebijaksanaan nasional tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu dapat diperoleh melalui partisipasi orang tua murid terhadap sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif .
Meskipun mendapat reaksi yang beragam dari berbagai pihak, tetapi pihak Dinas Pendidikan meyakini bahwa ide MBS ini hanya memerlukan waktu untuk bisa dijalankan secara baik. Khusus untuk penanganan pendidikan pada daerah pulau, maka konsep ini dianggap sangat tepat untuk membangun partisipasi masyarakat secara aktif. Dengan pola pelibatan orang tua siswa/murid dan warga masyarakat lainnya, diharapkan mampu mendorong partisipasi warga pulau yang selama ini terkesan kurang peduli terhadap pendidikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat kami kemukakan dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah: (1) ada lima kebijakan Pemerintah Daerah sebagai bentuk intervensi terhadap masalah rendahnya mutu pendidikan dan penyebaran layanan yang tidak merata, yakni pembangunan unit sekolah baru dalam bentuk pembukaan sekolah SD-SMP Satu Atap, peningkatan profesionalisme guru, desain kurikulum, muatan lokal, peningkatan peran serta masyarakat melalui manajemen berbasis sekolah dan masyarakat, serta pemberdayaan Kantor UPTD Diknas Pendidikan Kecamatan Laonti. (2) ada lima kebijakan Pemerintah Daerah sebagai bentuk intervensi terhadap masalah rendahnya mutu pendidikan dan penyebaran layanan yang tidak merata, yakni : (1) pembangunan unit sekolah baru dalam bentuk pembukaan sekolah SD-SMP Satu Atap, (2) peningkatan profesionalisme guru, (3) desain kurikulum & muatan lokal, (4) peningkatan peran serta masyarakat melalui manajemen berbasis sekolah dan masyarakat, serta (5) pemberdayaan Kantor UPTD Diknas Pendidikan Kecamatan Laonti. Implementasi kebijakan pemerintah, secara umum belum berjalan maksimal. Sebab dalam menangani pendidikan pada daerah pulau dengan kompleksitas permasalahan di dalamnya sangat diperlukan pendekatan khusus atau kebijakan khusus dengan lebih memperhatikan faktor geografis. Meskipun demikian khusus kebijakan pemerintah dalam membuka sekolah-sekolah kelas jauh telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 4 (Novembert - January 2022) pp.978-994 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44

## REFERENSI
Arifin, Anwar (2003). Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang- Undang SISDIKNAS . POKSI Vl DPR RI, Jakarta.
Dunn, William. N (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Penerjemah: Samodra Wibawa, dkk. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Islamy, M. Irfan (2007). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Cet. 4. Bumi Aksara. Jakarta.
La Ode Muhammad Elwan, S. (2011). Implementasi Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010 (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626–642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Mansur, J., (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK . VI (IIi), 324–334.
Masruddin (2005). Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Konawe Selatan , Tesis. Universitas Hasanuddin, Makassar.
Moleong, Lexy. J (2002). Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya. Bandung.
Nugroho D, Riant (2003). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi . PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
Putra, Fadillah (2007). Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam , 14 (2), 60–69.
Salusu, J. (2002). Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi dan Non Profit . Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Sidi, Indra Jati. (200l). Menuju Masyarakat Belajar : Menggagas Paradigma Baru Pendidikan . Paramadina dan Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
Soewartoyo (2003). Persepsi, Masyarakat Terhadap Desentralisasi Pendidikan: Studi Kasus Kota Manado . Sinar Harapan, Jakarta.
Sugiyono (2002). Metode Penelitian Administrasi . Alfabeta, Bandung.
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Suroto. (2014). Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Indonesia dan Kendala Yang Dihadapi Sebagai Upaya Perbaikan Dalam Rangka Mempersiapkan Warga

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA DAERAH KEPULAUAN KECAMATAN LAONTI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.978-994 Syaifudin Suhri Kasim DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Negara Muda Yang Baik dan Cerdas . 4 , 495–499.
Suyanto dan Abbas (2001). Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa . Adi Cita, Yogyakarta.
Suyanto., dan Hisyam (2000). Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III . Adi Cita, Yogyakarta. Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan , 30 (2), 129–153.
Tilaar, H.A.R. (2003). Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan , Remaja Rosdakarya, Bandung.
Tirtaraharja, Umar, dan La Sulo, S.L. (1996). Pengantar Pendidikan . Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP, Ujung Pandang.
Wahab Abdul, Solichin (2002). Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Bumi Aksara, Jakarta.
Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan , 30 (2), 129–153.