## Analisis Kontribusi Pajak Hiburan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang

## Rendi Wijaya
Akuntansi, STIE ABDI NUSA Palembang rendiwijaya50@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi  Pajak Hiburan terhadap  Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang, naik turunnya Penerimaan Pajak Hiburan serta efektivitas Pajak hiburan di Kota Palembang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.Jenis pada Penelitian ini adalah Studi Kasus. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi,  untuk  menjawab  permasalahan  digunakan  analisis  kontribusi  yaitu  dengan  cara membandingkan  Pajak  Hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dikalikan  100%  dan membandingkan  Pajak  Hiburan  terhadap  Pajak  Daerah  dikalikan  100%.  Sedangkan  untuk mengetahui  efektivitas  Pajak  Hiburan  yaitu  dengan  cara  membandingkan  realisasi  Pajak  Hiburan dengan target Pajak Hiburan dikalikan 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  di  Kota  Palembang  menunjukkan  masih kurangnya  kontribusi  Pajak  Hiburan  terhadap  Pajak  Daerah  maupun  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) walaupun efektivitas Pajak Hiburan Selalu Melebihi dari terget yang ditetapkan.
Kata Kunci : Pajak Hiburan, Pajak Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  No.33  Tahun
2004  tentang  perimbangan  keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  pasal  1  ayat  18 menyebutkan  bahwa,  PAD  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah.  Sumber  PAD  terdiri  dari  pajak daerah,  restribusi  daerah,  laba  dari Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD), dan  pendapatan  asli  daerah  lainnya yang sah. Pajak daerah yang merupakan  salah  satu  sumber  PAD memiliki peranan cukup besar.
Pendapatan  pajak  daerah  yang  tinggi sangat  membantu  daerah  otonom untuk  merealisasikan  pembangunan daerah.  Pajak  daerah  diatur  dalam Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali  atas  Undang-Undang No.34  Tahun  2000  dan  Undang- Undang  No.18  Tahun  1997.  Pajak daerah memiliki berbagai potensi untuk
menjadi  sumber  penerimaan  daerah, salah  satu  potensi  tersebut  adalah pajak hiburan.
Dalam  Undang-Undang  No  28 Tahun  2009  terdapat  berbagai  jenis pajak  daerah,  dan  salah  satunya adalah  pajak  hiburan.  Palembang termasuk dalam daerah otonom. Program  pembangunan  daerah  yang dirancangkan  pemerintah  memerlukan tersedianya dana yang besar. Dana ini disamping  diperoleh  dari  bantuan pemerintah  pusat,  sebagian  diperoleh dari  usaha  pemerintah  daerah  sendiri. Palembang  juga  tergantung  pada sektor pariwisata. Salah satu penunjang  pariwisata  kota  Palembang adalah  tersedianya  berbagai  fasilitas hiburan yang memadai, seperti bioskop,  diskotik,  klab  malam,  bar, karaoke,  billiard,  panti  pijat,  refleksi, dan wisata air. Tersedianya bermacam-macam fasilitas hiburan semakin  memanjakan  para  wisatawan yang  datang  berkunjung  menikmati indahnya  kota  Palembango,  bahkan
masyarakat  Palembang  pun  turut mengambil bagian dalam mempergunakan fasilitas hiburan yang ada.  Semakin  tinggi  minat  konsumen terhadap fasilitas hiburan maka, semakin tinggi pula pajak yang dipungut  atas  penggunaan  hiburan tersebut. Hal ini sangat menguntungkan  bagi  pemerintah  kota Palembang, karena pajak yang
dipungut  dapat  meningkatkan  PAD guna membantu pemerintah
melaksanakan program pembangunan, mensejahterakan daerah, serta pembiayaan program kerja pemerintah daerah lainnya.
Pajak  daerah  memiliki  berbagai potensi untuk menjadi sumber penerimaan daerah, salah satu potensi tersebut  adalah pajak hiburan.  Potensi pajak  hiburan  merupakan  salah  satu sumber  dari  penerimaan  pajak  daerah di  Kota  Palembang.  Pajak  hiburan memiliki  peran  yang  cukup  besar terhadap  pendapatan  asli  daerah. Secara  umum,  jika  potensi  pajak hiburan semakin banyak
maka
pendapatan daerah yang diterima akan meningkat dan kontribusi pajak terhadap  pendapatan  asli  daerah berpengaruh  signifikan.  Pajak  hiburan di  Kota  Palembang  memiliki  realisasi penerimaan  yang  setiap  tahunnya meningkat  dan  target  penerimaan pajak hiburan tidak terpenuhi. Pertumbuhan pajak hiburan diharapkan dapat ditingkatkan
sehingga  kontribusi  pajak  hiburan dapat mendapatkan hasil yang optimal. Potensi  yang  ada  di  Kota  Palembang khususnya sektor pajak hiburan agar di manfaatkan secara optimal. Bagi Badan  Pengelolaan  Pajak  Daerah (BPPD)  Kota  Palembang  diupayakan agar  selalu  melakukan  pendekatan kepada wajib pajak.
Karena pentingnya pajak bagi suatu pemerintah  daerah,  pajak  menjadi
faktor  krusial  bagi  suatu  daerah  untuk membangun daerahnya sendiri.
Berdasarkan Latar Belakang tersebut  diatas,  maka  judul  penelitian ini  adalah  “Analisis  Kontribusi  Pajak Hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Kota Palembang ”.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Pajak Soemitro dalam Gunawan (2011) menyatakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan  Undang  -  undang  (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat  jasa  timbal (kontra  prestasi) yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran  umum.  Smeets  dalam Pakakhid (2011) mengemukakan pengertian pajak, yaitu prestasi kepada pemerintah  yang  terutang  melalui norma-norma  umum,  dan  yang  dapat di paksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi  yang  dapat  ditujukan dalam hal yang individual.

## Fungsi Pajak
Pajak  memiliki  fungsi  yang  sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan  suatu  negara.  Fungsi pajak diantaranta adalah fungsi anggaran  (budgetair),  fungsi  mengatur (regulerend),  fungsi  stabilitas,  fungsi redistribusi pendapatan.

## Jenis - Jenis Pajak
Jenis-jenis  pajak  dapat  dikelompokkan sebagai berikut.
1.  Pengelompokkan  pajak  menurut golongannya,  yaitu  pajak  langsung dan pajak tidak langsung.
2.  Pengelompokan pajak menurut sifatnya,  yaitu  pajak  subyektif  dan pajak obyektif
3.  Pengelompokan pajak menurut lembaga  pemungutnya,  yaitu  pajak pusat  (pajak  negara)  dan  pajak daerah.

## Pajak Daerah
Marsyahrul  dalam  Dewangga  (2012) menyatakan,  pajak  daerah  adalah pajak  yang  di  kelolah  oleh  pemerintah daerah  (baik  pemerintah  daerah  TK.I maupun  pemerintah  daerah  TK.II)  dan hasil  di  pergunakan  untuk  membiayai pengeluaran  rutin  dan  pembangunan daerah (APBD).

## Jenis-jenis Pajak Daerah
1.  Jenis  pajak  provinsi  terdiri  atas, pajak  kendaraan  bermotor,  bea balik  nama  kendaraan  bermotor, pajak  bahan  bakar  kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
2.  Jenis  pajak  kabupaten/kota  terdiri atas,  pajak  hotel,  pajak  restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan  jalan,  pajak  parkir, pajak  mineral  bukan  logam  dan batuan,  pajak  air  tanah,  pajak sarang burung wallet, PBB
pedesaan  dan  perkotaan,  dan  bea perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan.

## Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  Indonesia  dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan  Indonesia  adalah  self assessment.  Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia  tahun  1983.  Penetapan system  self  assessment  juga  dianut dalam  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  1997  dan  Undang-undang Nomor  34  Tahun  2000.  Karena karakteristik  setiap  jenis  pajak  daerah tidak  sama,  sistem  ini  tidak  dapat diberlakukan  untuk  semua  jenis  pajak daerah.  Pemungutan  pajak  daerah saat  ini  menggunakan  tiga  sistem pemungutan pajak, yaitu:
1. dibayar  sendiri  oleh  wajib  pajak.
Sistem ini merupakan
perwujudan dari sistem self assessment. 2. Ditetapkan  oleh  kepala  daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem official 3. Dipungut  oleh  pemungut  pajak. Sistem ini merupakan
perwujudan  dari  sistem  with holding.
Secara  umum,  sistem  yang  digunakan dalam  pemunguan  pajak  daerah,  baik sistem  self  assessment  dan  official assessment.  Tergantung  pada  jenis pajak.

## Pajak Hiburan
Sesuai dengan
Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  Pasal  1  angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan hiburan  adalah  semua  jenis  tontonan, pertunjukan,  permainan,  dan  atau keramaian  yang  dinikmati  dengan dipungut bayaran.

## Dasar  Hukum  Pemungutan  Pajak Hiburan
Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan  pada  suatu  kabupaten  atau kota  adalah,  Undang-Undang  Nomor 28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No.  34  Tahun  2000,  yang  merupakan perubahan  atas  Undang-  Undang  No. 18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan
Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2001 tentang Pajak Daerah, Peraturan daerah kabupaten / kota yang mengatur  tentang  Pajak  Hiburan,  dan Keputusan  bupati  /  walikota  yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai  aturan  pelaksana  peraturan daerah  tentang  Pajak  Hiburan  pada kabupaten / kota dimaksud.

## Subjek dan Objek Pajak Hiburan
Undang-Undang  No  28  tahun  2009 tentang  pajak  daerah  dan  retribusi
daerah  Pasal  43,  menyebutkan  subjek pajak hiburan yaitu sebagai berikut : 1. Subjek  pajak  hiburan  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  menikmati hiburan.
2. Wajib  pajak  hiburan  adalah  orang pribadi atau badan
yang menyelenggarakan hiburan.
Undang-Undang  No  28  tahun  2009 tentang  pajak  dan  retribusi  daerah Pasal 4,2 disebutkan sebagai berikut :
1. Objek  pajak  hiburan  adalah  jasa penyelenggaraan  hiburan  dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan tersebut sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah, tontonan  filmpagelaran  kesenian, musik,  tari,  dan/atau  busanakontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnyapamerandiskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnyasirkus, akrobat, dan sulappermainan  bilyar,  golf,  dan bolingpacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasanpanti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran  (fitness  center);  dan pertandingan olahraga 3. Penyelenggaraan hiburan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(2) dapat dikecualikan dengan peraturan daerah
Masa  Pajak,  Tahun  Pajak,  saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak hiburan.
Pada  pajak  hiburan,  masa  pajak merupakan jangka waktu yang lamanya  sama  dengan  satu  bulan takwim  atau  jangka  waktu  lain  yang dditetapkan dengan
keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa  pajak  bagian  dari  bulan  dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim,  kecuali  apabila  wajib  pajak menggunakan  tahun  buku  yang  tidak sama dengan tahun takwim. Penetapan  jangka  waktu  lain  selain satu  bulan  takwim  sebagai  masa pajak.
Pajak  yang  terutang  merupakan pajak  hiburan yang harus dibayar oleh wajib  pajak  pada  suatu  saat,  dalam masa  pajak,  atau  dalam  tahun  pajak menurut  ketentuan  peraturan  daerah tentang  pajak  hiburan  yang  ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota  setempat.  Saat  pajak terutang  dalam  masa  pajak  terjadi pada  saat  penyelenggaraan  hiburan. Jika
pembayaran diterima
penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan, pajak hiburan  terutang  dalam  masa  pajak terjadi pada saat pembayaran.
Pajak  hiburan  yang  terutang dipungut  di  wilayah  kabupaten/kota tempat  hiburan  diselenggarakan.  Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya  terbatas  atas  setiap  tempat hiburan  yang  berlokasi  dan  terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Tabel 1. Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Persentase Kontribusi Kriteria 0 – 10% Sangat Kurang 10,10% - 20 % Kurang 20,10% - 30 % Cukup 30,10% - 40 % Sedang 40,10% - 50 % Baik > 50% Sangat Baik
Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam Yulia Anggara Sari, 2011)
Untuk  menjawab  seberapa  besar kontribusi  Pajak  hiburan  terhadap
Pajak  Daerah  di  Kota  Palembang tahun 2016 – 2018 dengan menggunakan rumus : Tabel 2. Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Persentase Kontribusi Kriteria 0 – 10% Sangat Kurang 10,10% - 20 % Kurang 20,10% - 30 % Cukup 30,10% - 40 % Sedang 40,10% - 50 % Baik > 50% Sangat Baik
Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam Yulia Anggara Sari, 2011)
Untuk  menjawab  seberapa  besar kontribusi  Pajak  hiburan  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota
Palembang tahun 2016 – 2018 dengan menggunakan rumus : x 100% Tabel 3. Kriteria Efektivitas Pajak Hiburan Persentase Kontribusi Kriteria Diatas 100% Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif
Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam Yulia Anggara Sari, 2011)
Untuk  menjawab  seberapa  besar Efektivitas  Pajak  hiburan  di  Kota Palembang  tahun      2016 –  2018 dengan menggunakan rumus :
x 100%

## C. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  studi kasis  pada  Badan  Pengelolaan  Pajak Daerah  (BPPD)  Kota  Palembang. Studi  kasus  adalah  penelitian  yang dilakukan  terhadap  objek  tertentu dengan  mengumpulkan  data  yang berkaitan  dan  hasil  penelitian  serta kesimpulan  hanya  berlaku  pada  objek tertentu (Adi, 2012:26)

## Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan data sekunder. Menurut Sunyoto (2003)  data  primer  adalah  data  asli yang  dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.
Umumnya  data  primer  ini  sebelumnya belum  tersedia,  sehingga  seorang peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri data ini berdasarkan kebutuhannya seperti wawancara mendalam  dengan  pihak-pihak  yang terkait.  sedangkan  data  sekunder merupakan sumber data yang diperoleh  secara  tidak  langsung  atau melalui media perantara. Data sekunder  dapat  berupa  bukti,  catatan
atau  laporan  historis  dalam  arsip (Indriantoro, 2002)

## D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Untuk memperoleh data penelitian, ada beberapa metode pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini,  yaitu  sebagai berikut :
1.  Wawancara Wawancara adalah komunikasi dua arah  untuk  mendapatkan  data  dari responden (Hartono, 2013). Metode ini  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi  berupa  data-data  atau laporan realisasi yang berhubungan dengan pajak hiburan, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Palembang.
2.  Dokumentasi Dokumentasi adalah teknik
pengumpulan  data  dengan  cara mencatat  data  dari  laporan  yang dimiliki.  Metode  ini  dilakukan  untuk memperoleh  data  laporan  realisasi pajak  hiburan,  Pajak  Daerah,  dan Pendapatan  ASli  Daerah  Kota Palembang.

## E. TEKNIK ANALISIS DATA
Metode  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif kuantitatif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasi,  menganalisis,  serta menginterprestasikan  data  sehingga memberikan  keterangan  yang  lengkap bagi pemecahan masalah dalam penelitian.

## F. HASIL PENELITIAN
Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan tahun 2016-2018 Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan 2016 16.940.474.310 2017 22.228.414.984 2018 29.632.767.012 Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Tabel 5. Target Penerimaan Pajak Hiburan tahun 2016-2018 Tahun Target Penerimaan Pajak Hiburan 2016 15.815.739.168 2017 18.521.245.000 2018 24.000.000.000 Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Tabel 6. Penerimaan Pajak Daerah tahun 2016-2018 Tahun Penerimaan Pajak Daerah 2016 526.867.498.665 2017 602.012.516.072 2018 703.685.000.000 Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Tabel 7. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016-2018 Tahun Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016 533.200.000.000 2017 666.800.000.000 2018 748.680.000.000
Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

## G. PEMBAHASAN
1.  Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah :
Tabel 8. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah tahun 2016-2018 Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Penerimaan Pajak Daerah Kontribusi (%) 2016 16.940.474.310 526.867.498.665 3,21 2017 22.228.414.984 602.012.516.072 3,69 2018 29.632.767.012 703.685.000.000 4,21
Dari hasil tabel 8 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan  terhadap  Pajak  Daerah  tahun 2016  sampai  dengan  tahun  2018 berkisar  antara  3,21%  -  4,21%.  Dari tahun  2016  kontribusi  pajak  hiburan selalu  mengalami  peningkatan  baik  di tahun  2017  maupun  di  tahun  2018. Pada tahun 2017, kontribusi meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,48% yaitu  dari  3,21%  menjadi  3,69%. Sedangkan pada tahun 2018 kontribusi meningkat  sebesar  0,52%  yaitu  dari 3,69% menjadi 4,21%. Rata-rata
kontribusi yang diberikan pajak hiburan
terhadap  pajak  daerah  selama  tahun 2016  sampai  dengan  tahun  2018 adalah  3,70%.  Sedangkan  kontribusi Pajak  hiburan  terhadap  Pajak  Daerah terbesar  terjadi  pada  tahun  2018 dengan kontribusi 4,21% dan kontribusi  terkecil  terjadi  pada  tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 3,21%.  Rata-rata  kontribusi  Pajak hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Palembang  sebesar  3,70%.  Ini  berarti Kontribusinya  terhadap  Pajak  Daerah sangat  kurang  karena  berada  di persentase 0-10%.

## 2.  Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD
x 100% Tabel 9. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD tahun 2016-2018 Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Penerimaan PAD Kontribusi (%) 2016 16.940.474.310 533.200.000.000 3,17 2017 22.228.414.984 666.800.000.000 3,33 2018 29.632.767.012 748.680.000.000 3,95
Dari hasil tabel 9 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan  terhadap  PAD  tahun  2016 sampai  dengan  tahun  2018  berkisar antara 3,17% - 3,95%. Dari tahun 2016 kontribusi pajak hiburan selalu mengalami  peningkatan  baik  di  tahun 2017  maupun  di  tahun  2018.  Pada tahun  2017,  kontribusi  meningkat  dari
tahun  sebelumnya  sebesar  0,16% yaitu  dari  3,17%  menjadi  3,33%.
Sedangkan pada tahun 2018 kontribusi meningkat  sebesar  0,62%  yaitu  dari 3,33% menjadi 3,95%. Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap  PAD  selama  tahun  2016 sampai  dengan  tahun  2018  adalah 3,48%.  Sedangkan  kontribusi  Pajak
hiburan  terhadap  PAD  terbesar  terjadi pada  tahun  2018  dengan  kontribusi 3,95%  dan  kontribusi  terkecil  terjadi pada  tahun  2016  dengan  kontribusi sebesar  3,17%.  Rata-rata  kontribusi
Pajak  hiburan  terhadap  Pajak  Daerah di Kota Palembang sebesar 3,48%. Ini berarti  Kontribusinya  terhadap  Pajak Daerah  sangat  kurang  karena  berada di persentase 0-10%.
3.  Efektivitas Pajak Hiburan
x 100% Tabel 10. Efektivitas Pajak Hiburan Kota Palembang tahun 2016-2018 Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Target Penerimaan Pajak Hiburan Efektivitas (%) 2016 16.940.474.310 15.815.739.168 107,11 2017 22.228.414.984 18.521.245.000 120,01 2018 29.632.767.012 24.000.000.000 123,46
Dari  hasil  tabel  10  dapat diketahui  bahwa  Efektivitas  Pajak Hiburan  tahun  2016  sampai  dengan tahun  2018  berkisar  antara  107,11%  - 123,46%.  Dari  tahun  2016  Efektvitas pajak hiburan selalu mengalami peningkatan  baik  di  tahun  2017 maupun  di  tahun  2018.  Pada  tahun 2017,  Efektivitas  meningkat  dari  tahun sebelumnya  sebesar  12,9%  yaitu  dari 107,11%
menjadi
120,01%.
Sedangkan pada tahun 2018
Efektivitas  meningkat  sebesar  3,45% yaitu  dari  120,01%  menjadi  123,46%. Rata-rata  Efektivitas  pajak  hiburan selama  tahun  2016  sampai  dengan tahun 2018 adalah 116,86%. Sedangkan  Efektivitas  Pajak  hiburan terbesar  terjadi  pada  tahun  2018 sebesar 123,46% dan kontribusi terkecil  terjadi  pada  tahun  2016 sebesar 107,11%. Rata-rata Efektivitas Pajak  hiburan  sebesar  116,86%.  Ini menunjukkan
bahwa rata-rata pendapatan  pajak  hiburan  pada  tahun 2016 –  2018  sudah  sangat  efektif karena  ditiap  tahunnya  Pajak  Hiburan selalu melampaui target yang ditetapkan.  Akan  tetapi,  walaupun Pajak  Hiburan  sudah  sangat  efektif tetapi  masih  sangat  kurang  dalam
kontribusinya  terhadap  Pajak  Daerah dan Pendapatan Aset Daerah (PAD).

## H. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1)
Kesimpulan Penerimaan Pajak Hiburan Selama  tiga  tahun  mulai  dari  tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus menerus mengalami peningkatan disetiap  tahunnya.  Dari  tabel  4  dan  5 dapat  diketahui  bahwa  penerimaan Pajak  hiburan  terhadap  Pajak  Daerah dan  Pendapatan  Aset  Daerah  (PAD) tidak  begitu  besar  karena  kontribusi yang diberikan sangat kurang. Menurut keefektifannya,  Pajak  hiburan  di  Kota Palembang sudah Sangat Efektif karena  realisasi  Pajak  Hiburan  Selalu melebihi target yang sudah ditetapkan.
2) Saran Pembebanan  tarif  pajak  hiburan harus lebih diperhatikan dan diperhitungkan  dengan  baik,  agar masyarakat  yang  merupakan  wajib pajak  hiburan  tidak  merasa  terbebani, diharapkan kesadaran membayar pajak juga akan meningkat. Pemberian sanksi harus tepat, agar dapat memberikan  efek  jera  kepada  wajib
pajak  yang  melanggar  atau  bertindak curang dalam pembayaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Suryo  Andreas.  2012. Analisis Potensi  Pajak  dan  Retribusi
Daerah. Skripsi. Yogyakarta: Sanata Dharma.
Dewangga, Jhohan. 2012 . Pajak Daerah. Wordpress.com.
Gunawan, Eva, Oktavia. 2011. Definisi pajak  menurut  beberapa  ahli.
Wordpress.com.
Hartono,  Jogiyanto,  2013. Metodologi Penelitian  Bisnis  Salah  Kaprah dan Pengalaman-pengalaman.
Edisi 5. BPFE-Yogyakarta
Indriantoro,  Nur,  Bambang  Supomo.
2002.  Metode  Penelitian  Bisnis:
Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta
Mardiasmo.  2011. Perpajakan (Edisi Revisi  Tahun  2011).  Penerbit  CV Andi Offset, Yogyakarta.
Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009,
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali  atas Undang-Undang  No.34  Tahun 2000  dan  Undang-Undang  No.18 Tahun 1997. Jakarta.
Undang-Undang  No.33  Tahun  2004, Tentang Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah . Jakarta.
Sari,  Yulia  Anggara.  2011. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  terhadap  Pendapatan Daerah di Kota Bandung . Skripsi.
Universitas Pendidikan Indonesia.
Utari,  Tri,  Utin.  2013. Analisis  Sistem dan  prosedur  Pemungutan  Pajak Hiburan  pada  Dinas  Pendapatan Daerah  Kota  Pontianak .  Jurnal vol.2 No.1 Universitas Tanjungpura. Pontianak.