Vol. 2, No. 1, Januari 2018 DOI: 10.22460/q.v2i1p21-30.642 p-ISSN: 2614-6223 e-ISSN: 2614-2198

## BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI PROFESI KHUSUS
Rima Irmayanti IKIP Siliwangi rima16o5 @gmail.com

## ABSTRAK
Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling idealnya dilaksanakan oleh seorang professional yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  bimbingan  dan  konseling.  Namun  kenyataan  di lapangan  tidaklah  demikian,  masih  tersebar  dibeberapa  sekolah  pada  khususnya,  guru bimbingan dan konseling berlatar belakang pendidikan non bimbingan dan konseling.  Hal  ini merupakan imbas dari kurangnya pasokan guru bimbingan dan konseling ke tiap-tiap jenjang pendidikan.  Pemahaman  akan  pentingnya  peran  guru  bimbingan  dan  konseling  di  sekolah dengan mengisi kekosongan posisi tersebut dengan guru matpel lain tentu akan menjadi kurang efektif dalam  pelaksanaan layanannya dan cenderung mengarah pada tugas yang seharusnya tidak  dilakukan  oleh  bimbingan  dan  konseling.  Untuk  memperoleh  pemahaman  secara menyeluruh  terkait  profesi  bimbingan  dan  konseling  maka  perlu  dilakukan  kajian  secara terstruktur  mengenai  sejarah  bimbingan  dan  konseling,  kode  etik  profesi,  dan  pendidikan profesi.
Kata Kunci: Bimbingan dan konseling, Kode Etik Profesi, dan Pendidikan Profesi

## ABSTRACT
Implementation of guidance and counseling services ideally implemented by a professional who has educational background BK. But the reality in the  field is not so, still scattered in some schools in particular, teachers guidance and counseling who not from guidance and counseling educational background. This is the impact of the lack of supply of guidance and counseling teachers to each level of education. Understanding the importance of the role of guidance and counseling teachers in schools by filling the vacancy of those positions with other teachers will certainly be less effective in the implementation of the service and tends to lead to tasks that should not be done by counseling and guidance. To gain a comprehensive understanding of the guidance  and  counseling  profession,  a  structured  study  of  guidance  and  counseling  history, professional codes of ethics and professional education is required.
Keywords: Guidance and counseling, Professional Code of Ethics, and Professional Education

## PENDAHULUAN
Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari  sistem pendidikan.  Sehingga posisi bimbingan dan konseling menjadi sangat penting untuk turut serta dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  itu  sendiri.  Tujuan  dari  sistem  pendidikan  nasional adalah untuk  memperoleh perkembangan peserta  didik yang optimal, hal  ini  dapat  diperoleh melalui  tiga  proses  utama  yang  terdiri  dari  bidang  manajemen  dan  kepemimpinan,  bidang pengajaran, dan pembinaan peserta didik (Nurihsan, 2007, hlm.1-3). Bimbingan dan konseling dalam hal ini berada pada bidang pembinaan peserta didik.

## Q UANTA Volume 2, No. 1, Januari 2018

## Gambar 1
Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal
Pendidikan  dapat  dikatakan  berkualitas  apabila  mampu  mensinergikan  tiga  bidang kegiatan  utamanya,  yaitu  bidang  administratif  dan  kepemimpinan,  bidang  instruksional  dan kurikuler,dan  bidang  pembinaan  siswa  (bimbingan  dan  konseling).  Pendidikan  yang  hanya melaksanakan  bidang  administratif  dan  pengajaran  dan  kurang  memperhatikan  bidang bimbingan  mungkin  hanya  akan  menghasilkan  individu  yang  pintar  secara  pengetahuan  saja dan terampil dalam aspek akademiknya, tetapi hal ini akan berimbas pada kurangnya individu dalam memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek psikososiospiritual.
Tugas  dan  fungsi  bimbingan  dan  konseling  dalam  bidang  pendidikan  khususnya  di sekolah, sampai saat ini masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh guru BK/K yang berasal dari latar belakang pendidikan BK melainkan oleh guru mata pelajaran yang merangkap sebagai guru BK. Walaupun sama-sama sebagai seorang pendidik tetapi konteks tugas dan ekspektasi kinerja sangat berbeda.  Jika guru berbasis pembelajaran sedangkan guru BK/Konselor berbasis memandirikan  peserta  didik  dalam  proses  pengambilan  keputusan  (ABKIN,  2008,  hlm.6). Direktorat  Jenderal  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  dan  Tenaga  Kependidikan  Departemen Pendidikan  Nasional  (2007,  hlm.  7),  merinci  keterkaitan  dan  kekhususan  pelayanan pembelajaran oleh guru dan pelayanan bimbingan dan konseling oleh guru BK/K pada tabel 1, sebagai berikut.
Tabel 1 Keunikan dan Keterkaitan Pelayanan Guru Mata Pelajaran dan Guru BK/Konselor No Dimensi Guru Mata Pelajaran Guru BK/Konselor 1 Wilayah Gerak Khususnya Sistem Pendidikan Fromal Khususnya Sistem Pendidikan Fromal 2 Tujuan umum Pencapaian tujuan pendidikan nasional Pencapaian tujuan pendidikan nasional
3 Konteks Tugas Pembeljaranan yang mendidik melalui mata pelajaran dengan skenario guru Pelayanan yang memandirikan dengan skenario konseli- konselor ➢ Fokus Kegiatan Pengembangan kemampuan penguasaan bidang studi dan masalah-masalahnya Pengembangan potensi diri bidang pribadi, social, belajar, karier, masalah-masalahnya ➢ Hubungan Kerja Alih tangan ( referral ) Alih tangan ( referral ) Target Intervensi ➢ Individual Minim Utama ➢ Kelompok Pilihan Strategis Pilihan strategis ➢ Klasikal Utama Minim Ekspektasi Kinerja ➢ Ukuran Keberhasilan ➢ Pencapaian standar kompetensi lulusan ➢ Lebih bersifat kuantitatif ➢ Kemandirian dalam kehidupan ➢ Lebih bersifat kualitatif yang unsur-unsurnya saling terkait (ipsatif)
➢ Pendekatan Umum  Pemanfaatan Instructional effects & Nurturant effects melalui pembelajran yang mendidik Pengenalan diri dan lingkungan oleh konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi, social, belajar, dan karir. Scenario tindakan merupakan hasil transaski yang merupakan keputusan konseli ➢ Perencanaan tindak intervensi Kebutuhan belajar yang ditetqapkan terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada pseserta didik Kebutuhan pengembangan diri ditetapkan dalam proses transaksional oleh konseli, difasilitasi oleh konselor ➢ Pelaksanaan tindak intervensi Penyesuaian proses berdasarkan respons ideosinkratik peserta didik yang lebih terstrukrut Penyesuaian proses berdasarkan respons ideosinkratik konseli dalam transaksi makna yang lebih lentur dan terbuka
Selain itu, dalam pelaksanaan layanannya bimbingan dan konseling memiliki tiga peran penting,  yaitu:  sebagai  pencegahan  ( preventif ),  penyembuhan  ( Kuratif ),  dan  pengembangan ( developmental ).  Pencegahan  ( preventif )  yakni  antisipasi  terhadap  suatu  permasalahan  yang mungkin  akan  timbul,  sehingga  dilakukan  upaya-upaya  pencegahan  yang  dapat  membuka pikiran  dan  hati  setiap  individu  agar  tidak  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  akan merugikan  dirinya  dan  orang  lain.  strategi  layanan  bimbingan  dan  konseling  yang  dapat digunakan  adalah  bimbingan  kelompok/klasikal,  ataupun  penggunaan  media  dalam penyampaian informasinya (papan bimbingan, leaflet, dll). Penyembuhan ( kuratif ) yakni proses bantuan  yang  diberikan  kepada  individu  yang  telah/sedang  mengalami  masalah-masalah tertentu,  misalnya  stress  akademik,  pertengkaran  dengan  teman  sebaya,  kurang  dapat mengontrol  emosi,  dan  permasalahan  lainnya.  Strategi  layanan  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan konseling.  Pengembangan ( developmental ), bukan hanya pada ranah penyembuhan dan pencegahan  saja  tapi  bimbingan  dan  konseling  juga  berperan  dalam  mengembangkan kompetensi individu, baik dari pencapaian kompetensi intelektualnya, fisik,  maupun

## Q UANTA Volume 2, No. 1, Januari 2018
interpersonalnya. Sehingga individu dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

## SEJARAH BIMBINGAN DAN KONSELING DI INDONESIA
Istilah  bimbingan  pertama  kali  muncul  saat  Frank  Parson  memperkenalkan  istilah bimbingan vocational untuk  membantu  para  kaum  muda  dalam  menyesuaikan  diri  dengan dunia  pekerjaan.  Peristiwa  penting  pada  masa  ini  yakni  dengan  dibentuknya  biro  bimbingan pekerjaan  di  Boston  yang  dikenal  dengan Boston  Vocational  Bureau pada  tahun  1900-an (Gladding, 2015, hlm.9). Parson dalam hal ini memiliki peran penting dalam pengembangan layanan  bimbingan  karir.  Selain  mengenal  bimbingan  karir  pada  masa  ini  pun  dikenal bimbingan  dalam  bidang  pendidikan  yang  dipelopori  oleh  Jesse  B.  Davis  yang  memandang bahwa perlu adanya bimbingan pengembangan karakter dan pencegahan masalah dalam sistem persekolahan.  Sedangkan  istilah  konseling  mulai  dikenal  saat  Cifford  Beers  membantu  para penderita  kesehatan  mental  memperjuangkan  hak  mereka  dalam  memperoleh  fasilitas,  dan mereformasi perlakuan yang lebih baik terhadap mereka. Sehingga banyak orang di kalangan psikiatri  dan  psikologi  klinis  yang  menyebut  hlm  ini  sebagai  konseling  (Gladding,  2015: hlm.10).
Sedangkan di Indonesia, cikal bakal kemunculan bimbingan dan konseling telah tercium semenjak  tahun  1922,  yakni  dengan  diterapkannya  sistem  pendidikan  perjuangan  yang merupakan  asas-asas  dari  Perguruan  Nasional  Taman  Siswa  dan  diusung  oleh  Ki  Hajar Dewantara. konsep dasar kependidikan yang dimaksud itu adalah :
(1) “Ing ngarso sing tulodo” yang berarti bahwa seorang pemimpin (pendidik) harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan bagi orang yang dipimpinnya (dididiknya);
(2) “ Ing  madya  mangun  karso” yang  berarti  bahwa  seorang  pemimpin  harus  mampu membangkitkan  semangat  untuk  bertindak  mandiri  dan  kreatif  pada  orang  yang dipimpinnya.
(3) “ Tut  wuri  handayani” yang  berarti  bahwa  seorang  pemimpin  harus  mampu  mendorong orang-orang  yang  dipimpinnya  agar  berani  berjalan  di  depan  dan  sanggup bertanggungjawab. (Rochman, 1987, hlm.18)
Disusul  dengan  pandangan  dari  Mohamad  Safii  yang  menandaskan  perlunya  inisiatif perseorangan dan rasa tanggung jawab serta kelayakan memberikan kesempatan pada peserta didik  untuk  mengembangkan  suatu  keterampilan  pekerjaan  yang  tepat  bagi  diri  mereka. Pandangan  ini  muncul  setelah  Mohamad  Safii  mendirikan  Sekolah  Kerja  pada  tahun  1926 (Winkel, 1991: hlm. 76).
Namun, kebutuhan akan bimbingan bukan sekedar pada ranah jabatan melainkan juga pada bidang pembelajaran atau bimbingan belajar. Penggagas dari perlunya bimbingan belajar dalam pendidikan adalah para staff dosen di fakultas-fakultas keguruan ilmu pendidikan dan para  pejabat  di  lingkungan  departemen  pendidikan  dan  kebudayaan.  Sehingga  muncul pemikiran  mengenai  cara-cara  yang  tepat  agar  bimbingan  dan  konseling  dapat  terintegrasi dalam struktur lembaga-lembaga pendidikan, persitiwa ini diawali dengan dibukanya jurusan bimbingan dan konseling pada di beberapa IKIP sekitar awal 1970-an.
Sejalan dengan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, terdapat empat periode  yang  menunjukkan  sejarah  bimbingan  dan  konseling,  diantaranya  yakni  :  Periode Prawacana  dan  Pengenalan  (1960-1970),  Periode  Pemasyarakatan  (1970-1990),  Periode konsolidasi, periode lepas landas (Yusuf & Nurihsan, 2014, hlm. 9).
Tabel 2 Periodesasi Pergerakan Bimbingan dan Konseling di Indonesia PERIODESASI PERISTIWA Periode I dan II: Prawacana dan Pengenalan (Sebelum 1960 sampai 1970-an) Dibukanya jurusan Bimbingan dan Penyuluhan tahun 1963 di IKIP Bandung (sekarang:UPI). Terdapat sejumlah sarjana BP yang diluluskan. Periode III: Permasyarakatan (1970 sampai 1990-an) Berlaku kurikulum 1975 untuk Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Terbentuk IPBI (Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia) Layanan BP fokus pada bimbingan karir pada kurikulum 1984. Terdapat kesalahan persepsi bahwa semua guru dapat diserahi tugas melaksanakan pelayanan BP. Periode IV: Konsolidasi (1990 – 2000) Perubahan istilah penyuluhan menjadi konseling Pelayanan BK diekolah hanya dilaksanakan oleh guru pembimbing Penyelenggaraan penataran bagi guru-guru pembimbing (nasional dan daerah) Pola pelayanan BK “17” Adanya pengawas bidang BK Pengmebangan panduan pelayanan BK di sekolah oleh IPBI Periode V Lepas Landas Perubahan IPBI menjadi ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling) Undang-undang  No.20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional Kerjasama antara ABKIN dengan DIKTI DEPDIKNAS tentang standardisasi profesi konseling Kerjasama  antara  ABKIN  dengan  PLP  dalam merumuskan kompetensi guru pembimbing
(konselor)
Tabel  2  memperlihatkan  bahwa  Bimbingan  dan  Konseling  di  Indonesia  memasuki beberapa  tahap  perkembangan,  dimulai  dari  bagaimana  BK  diperjuangkan  agar  muncul  di Indonesia  hingga  dibukanya  jurusan  BK  yang  dimulai  dengan  istilah  BP  (Bimbingan Penyuluhan)  kemudian  berdirinya  organisasi  profesi  yang  memperkuat  landasan  BK  di Indonesia,  berkembang  lagi  dengan  adanya  aturan-aturan  penyelenggaraan  BK  di  sekolah, munculnya  pola  pelayanan  BK  “17”,  dan  saat  ini  berubah  menjadi  BK  komprehensif  yang terdiri dari empat layanan utama yaitu, layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual,  dan  dukungan  sistem.  Pola  pelayanan  BK  “17”  ini  telah  terinternalisasi  dalam pelayanan BK komprehensif.

## KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING
Kode merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan tanda terhadap sesuatu hal yang dianggap perlu.  Kode dapat berupa simbol ataupun tulisan yang memiliki makna tertentu. Nurfuadi  (2012,  hlm.147),  mengungkapkan  bahwa  kode  memiliki  arti  tulisan  (berupa  kata- kata, tanda) dengan persetujuan mempunyai arti atau maksud tertentu. Sedangkan Etik

## Q UANTA Volume 2, No. 1, Januari 2018
diartikan  sebagai  nilai-nilai  atau  norma-norma  yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat  yang berada pada suatu lingkungan, sehingga baik buruk akan sesuatu hal dilihat dari norma-norma yang  berlaku  pada  masyarakat  tersebut.  Bixler  &  Seaman  (Suherman,  2007,  hlm.43), menyatakan  bahwa  “  etika  merupakan  prinsip-prinsip  dari  suatu  tindakan  yang  berdasarkan sistem nilai yang biasa berlaku di suatu tempat”.
Dengan demkian kode etik dapat diartikan sebagai pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan  atau  menjadi  pedoman  individu  dalam  berperilaku.  Jika  dikaitkan  dengan  profesi, maka kode etik merupakan aturan, atau tata cara seorang anggota profesi dalam menjalankan profesinya. Profesi sendiri berasal dari bahasa latin  “ professues” yang memiliki  pengertian “suatu kegiatan  atau pekerjaan  yang semula dihubungkan  dengan sumpah  dan janji bersifat religius” (Idi dan Safarina, 2016, hlm.98). Ketika seorang individu telah terikat dengan profesi maka dia sudah memiliki “Janji” yang harus dijalankan sesuai dengan profesi yang dijalaninya.
Van  Hoose  dan  Kottler  (Gladding,  2015,  hlm.68),  menyebutkan  bahwa  terdapat  tiga alasan mengenai pentingnya keberadaan kode etik, diantaranya :
a. Kode etik melindungi profesi dari pemerintah. Kode etik memperbolehkan profesi untuk mengatur diri mereka sendiri dan berfungsi sendiri alih-alih dikendalikan oleh undang-undang.
b. Kode  etik  membantu  mengontrol  ketidaksepakatan  internal  dan  pertengkaran, sehingga memelihara kestabilan dalam profesi.
c. Kode etik melindungi praktisi dari publik,  terutama untuk pengaduan mal-praktik. Jika konselor bertindak sesuai batas-batas etik, tingkah lakunya akan dinilai telah mematuhi standar umum.
Secara keilmuan suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai sebuah profesi jika pekerjaan tersebut  diperoleh  dari  adanya  usaha  untuk  menguasai  suatu  bidang  keilmuan  sehingga memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai  ilmu tersebut, pemerolehan pengetahuan ini didapatkan melalui proses pendidikan di mana program yang diambil telah diakui sebagai salah satu upaya menghasilkan lulusan yang professional di bidangnya, selain itu juga pekerjaan yang dijalankan haruslah memiliki  kode etik untuk  memperkuat  kepercayaan publik ( public trust) terhadap profesi yang dilakukan. Biggs & Blocher (Suherman, 2007, hlm.42), mengemukakan public  trust akan  melanggengkan  profesi  karena  dalam public  trust terkandung  keyakinan bahwa  profesi  dan  anggotanya  itu:  (1)  memiliki  kompetensi  dan  keahlian  yang  disiapkan melalui  pendidikan  dan  latihan  khusus,  (2)  ada  perangkat  aturan  untuk  mengatur  perilaku profesional  dan  melindungi  kesejahteraan  publik,  (3)  para  anggota  profesi  akan  bekerja  dan memberikan layanan dengan berpegang teguh kepada standar profesi.
Kode etik merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah profesi karena  memiliki fungsi sebagai aturan dasar atau pedoman perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota profesi.  Masyarakat  yang menggunakan jasa dari sebuah  profesi  akan merasa aman dan terlindungi karena pada kode etik yang dilindungi bukan hanya profesinya tetapi juga individu  yang  menerima  layanan  dari  profesi  tersebut.  Beberapa  ahli  mengemukakan pengertian  kode  etik,  di  antaranya:  Wibowo;  Woolfe,  Ray  &  Windy;  dan  organisasi  profesi ACA (Suherman, 2007, hlm.44)
Wibowo (Suherman, 2007, hlm.44), mengemukakan bahwa kode etik merupakan salah satu  syarat  penting  bagi  eksistensi  profesi  konseling  atau  sebagai  jati  diri  profesi  konseling. Oleh  karena  itu,  tuntutan  bagi  seorang  konselor  adalah  dengan  menunjukkan  sikap profesionalisme yang konsisten dengan nilai-nilai yang ada dan berlaku di masayarakat. Ahli lain, yaitu Woolfe, Ray & Windy  (Suherman, 2007, hlm.44), mengemukakan bahwa Kode etik profesi yaitu serangkaian peraturan profesional yang harus dipergunakan para anggota suatu

## Irmayanti, Rima, Bimbingan dan Konseling sebagai Profesi Khusus
profesi  dalam  pelaksanaan  praktek  profesionalnya.  Aturan-aturan  itu  dapat  diterima  dan dipertanggungjawabkan  oleh  semua  anggota  profesi  dalam  pemberian  layanannya.  Dengan demikian semua anggota profesi harus tunduk pada aturan-aturan standar itu sebab bagi yang melanggar akan diberikan sanksi atau hukuman oleh masyarakat organisasi.
Kode  etik  suatu  organisasi  profesi  secara  spesifik  harus  menjelaskan  kepada  para anggotanya  mengenai  prinsip-prinsip  yang  membatasi  tingkah  laku  anggota-anggotanya  dan menjadi dasar bagi pengaduan-pengaduan etis yang dihadapi para angotanya. Karena itu kode etik biasanya memuat  hubungan layanan, kerahasiaan, tangung jawab profesional, hubungan dengan profesi lain, evaluasi dan interpretasi, pendidikan dan latihan, penelitian, publikasi dan penetapan  atau  memecahan  isu  etik  ( America  Counseling  Asosiations:  Code  of  Ethic  and Standards of Practice , 1996).
Bimbingan dan konseling di  Indonesia sendiri,  memiliki kode etik profesi  yang telah disusun  oleh  organisasi  profesi  ABKIN  (Asosiasi  Bimbingan  dan  Konseling  Indonesia). Walaupun  lebih  dikenal  sebagai  bidang  keilmuan  yang  bergerak  dalam  bidang  pendidikan formal  namun,  bimbingan  dan  konseling  dapat  bergerak  pula  dalam  pendidikan  non  formal. Dengan  adanya  kode  etik,  ranah  kinerja  bimbingan  dan  konseling  pada  bidang  pendidikan formal  maupun  non  formal  tetap  berpedoman  pada  aturan  etik  atau  kode  etik  yang  sama. Menurut  ABKIN  (2010:  hlm  2-3),  kode  etik  profesi  bimbingan  dan  konseling  indonesia memiliki lima tujuan, yaitu :
a. Memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota organisasi dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling.
b. Membantu anggota organisasi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional.
c. Mendukung misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)
d. Menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang datang dari dan mengenal diri anggota profesi.
e. Melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan atau konseli.
Pelanggaran  terhadap  kode  etik  BK  yang  dilakukan  oleh  anggota  profesi  tentu  akan memperoleh sangsi sesuai dengan ketetapan ABKIN. Maka dari itu, untuk menghindari adanya pelanggaran  tersebut,  seyogianya  konselor/  guru  BK  wajib  mengkaji  secara  sadar  mengenai tingkah laku dan perbuatannya untuk senantiasa patuh dan taat terhadap kode etik profesi BK.

## PENDIDIKAN PROFESI
Pengakuan sebagai tenaga professional bimbingan dan konseling dapat diperoleh jika telah  mengikuti  serangkaian  pendidikan  bimbingan  dan  konseling  pada  LPTK  (Lembaga Penyelenggara Tenaga Kependidikan) yang telah  memiliki kewenangan untuk  menghasilkan para lulusan bimbingan dan konseling sehingga dapat memperoleh ijazah S1 BK, sedangkan untuk memperoleh gelar Kons. (Konselor), maka siapapun yang memiliki ijazah S1 Bimbingan dan  Konseling  dapat  mengikuti  pendidikan  profesi  konselor  (Permendikbud  No  111  tahun 2014), yang dilaksanakan selama dua semester atau satu tahun.
Pengakuan  atas  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  melaksanakan  praktik  profesi dapat ditunjukkan dengan kepemilikian sertifikat profesi yang menunjukkan akan kemampuan tersebut.  Cara  untuk  memperoleh  sertifikat  profesi  adalah  dengan  mengikuti  serangkaian pendidikan profesi yang berfungsi untuk mengasah dan menilai kemampuan dari profesi yang

## Q UANTA Volume 2, No. 1, Januari 2018
ditekuni  sehingga  tidak  ada  keraguan  dalam  pelaksanaan  praktisnya.  Pendidikan  profesi memiliki keragaman dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan dari profesi itu sendiri.
Bimbingan  dan  konseling  yang  notabenenya  adalah  seorang  tenaga  pendidik  dapat memperoleh kemampuan professional sebagai seorang konselor dan memiliki gelar Kons. Jika telah mengikuti Pendidikan Profesi Konselor (PPK). Pendidikan profesi ini ditempuh selama dua  semester  atau  satu  tahun,  dan  keduanya  hanya  dapat  diikuti  oleh  lulusan  S1  BK (Permendikbud  No.  27  tahun  2008).  Hal  ini  diawali  dengan  diterbitkannya  buku  Dasar Standardisasi  Profesi  Konseling  (DSPK)  pada  tahun  2003  oleh  Direktorat  P2TKKPT (Sekarang: Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti) yang merupakan dasar dari penyelenggaraan Pendidikan Profesi Konselor di UNP (Universitas Negeri Padang). PPK sebelumnya diformat untuk menyiapkan dosen-dosen di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) selain UNP dan sebagai persyaratan bagi dibukanya PPK di LPTK lain.  Namun ABKIN sebagai organisasi profesi  BK  memandang  bahwa  hal  tersebut  tidak  proporsional,  karena  tidak  sesuai  dengan filosofi dasar PPK yaitu, menyiapkan konselor professional bukan menyiapkan dosen, karena dosen disiapkan melalui program S2 (ABKIN, 2008, hlm. 1-2).
Penyelenggaraan  PPK  yang  berada  di  bawah  naungan  DSPK  hanya  menghasilkan Konselor Profesional  bagi  jalur Pendidikan Formal yang berlatar pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling, namun peserta PPK bukan hanya dari S-1 saja ada pula yang berasal dari S-2, S-3, bahkan sudah ada yang memangku jabatan guru besar yang ijazah S-2 dan S-3 nya di luar Bimbingan dan Konseling tetapi memiliki ijazah S-1 Bimbingan dan Konseling tetap berhak dianugerahi gelar profesi Konselor, disingkat Kons. Namun jika terdapat lulusan S2-nya di luar Bimbingan dan Konseling dan kemudian bertugas sebagai dosen di program studi Bibingan dan Konseling  tentu  memiliki  persoalan  terhadap  kelayakan  dalam  mengampu  dan  memelihara mutu S1 sebagai program pendidikan akademik, karena program PPK tidak dapat dipisahkan dari  program  akademik  (ABKIN,  200,  hlm.2-3).  Saat  ini  LPTK  penyelenggara  Pendidikan Profesi Konselor (PPK) bukan hanya UNP (Universitas Negeri Padang), tetapi terdapat 3 LPTK lainnya yaitu, UNNES (Universitas Negeri Semarang), UM (Universitas Negeri Malang), dan UPI  (Universitas  Pendidikan  Indonesia)  yang  berlokasi  di  Bandung  Jawa  Barat.  Aturan  dari pendidikan  profesi  konselor  menjadi  jelas,  bahwa  selain  dari  lulusan  S-1  BK  tidak  dapat memperoleh gelar Kons.
Pendidikan Profesi Konselor di Universitas Pendidikan Indonesia lebih dikenal dengan Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling (PPG BK/K). Kurikulum yang diterapkan untuk pendidikan profesi terdiri dari: Semester I, berjumlah 18 (delapan belas) SKS, yang terdiri atas  mata  kuliah:  (a)  Asesmen  dan  Pemahaman  Perilaku  (6  SKS),  (b)  Pengembangan  dan Evaluasi  Program  Bimbingan  dan  Konseling  (6  SKS),  (c)  Pengembangan  Media  Bimbingan dan  Konseling  (4  SKS),  serta  (d)  Penelitian  Tindakan  Bimbingan  dan  Konseling  (2  SKS); Semester  II,  berjumlah  20  (dua  puluh)  SKS,  yang  terdiri  atas  mata  kuliah:  (a)  Konseling Individual  (8  SKS),  (b)  Bimbingan  dan  Konseling  Kelompok  (6  SKS),  serta  (c)  Bimbingan Klasikal (6 SKS) (PPB, online)
Penggunaan istilah PPG BK/K ataupun PPK sama-sama merupakan sebuah pendidikan profesi  konselor  yang  akan  menghasilkan  para  lulusan  yang  memiliki  keterampilan  dan pengetahuan  dalam  memberikan  layanan  konseling,  sehingga  berhak  menyandang  profesi Konselor atau Kons.

## SIMPULAN
Kemunculan  bimbingan  dan  konseling  di  Indonesia  merupakan  buah  pemikiran  dari para tokoh pendidikan yang memandang bahwa perlunya bimbingan pendidikan yang ditujukan kepada para peserta didik agar memperoleh perkembangan yang optimal.  Peran bimbingan dan
konseling  dalam  dunia  pendidikan  sangat  penting  untuk  turut  serta  meningkatkan  mutu pendidikan. Dalam pelaksanaan layanannya, seorang personel bimbingan dan konseling tentu memerlukan  tenaga  professional  yang  dipercaya  untuk  memberikan  layanan  bimbingan  dan konseling. Sehingga memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai.
Munculnya  profesi  dalam  bimbingan  dan  konseling  diakibatkan  adanya  timbal  balik antara kinerja guru BK/ Konselor dengan kepercayaan masyarakat.  Seingga dalam penggunaan layanan  BK  masyarakat  tidak  lagi  merasa  khawatir,  karena  telah  ada  aturan  jelas  tentang pelaksanaan  BK  yang  dijalankan  oleh  guru  BK/Konselor  yaitu  berupa  kode  etik  profesi konselor.
Pendidikan  profesi  yang  dikenal  dalam  bimbingan  dan  konseling  adalah  pendidikan profesi  konselor  (PPK)  atau  pendidikan  profesi  guru  bimbingan  dan  konseling/  Konselor (PPGBK/K).  Lulusan  yang  dihasilkan  adalah  para  guru  BK  yang  telah  sebelumnya  telah menempuh pendidikan strata satu bimbingan dan konseling dan setelah mengikuti pendidikan profesi  akan  memperoleh  pengakuan  profesi  dengan  gelar  Kons.  atau  Konselor.  Pendidikan yang dilakukan yaitu sebanyak dua semester atau satu tahun.
Dalam  pelaksanaan  layanannya,  bimbingan  dan  konseling  mengacu  pada  unsur psikologis dalam suasana paedagogis, sehingga pelayanannya berada pada setting pendidikan, baik itu pendidikan formal, non formal, maupun informal. Sehingga jelas, bahwa seyogianya profesi bimbingan dan konseling tentu sangat berbeda dengan profesi lainnya, walaupun identik dengan bidang pendidikan namun proses yang dilakukan mengandung unsur-unsur psikologis. Sehingga  lebih  dikenal  dengan  istilah  psikopaedagogis  yakni  pemberian  layanan  psikologis yang dilaksanakan dalam suasana paedagogi.

## REFERENSI
ABKIN.  (2005). Kode  Etik  Bimbingan  dan  Konseling  Indonesia.. Bandung:  Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
. (2008). Penegasan Profesi Bimbingan dan Konseling: Alur Pikir Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
. (2010). Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Semarang: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
Ahman.  (2007). Pengembangan  Profesionalisme  Konselor  di  Indonesia. Pidato  pengukuhan jabatan  guru  besar  tetap  dalam  bidang  psikologi  pendidikan  dan  konseling.  Tidak diterbitkan. Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung.
Gladding,  S,  T.(2015). Konseling  :Profesi  yang  Menyeluruh,  edisi  ke  enam  (Counseling:  a Comprehensive  Profession,  sixth  edition) .  Pengalih  bahasa:  Winarno  dan  Lilian Yuwono. Jakarta: PT INDEKS.
Direktorat  Jenderal  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  dan  Tenaga  Kependidikan  Departemen PendidikanNasional.  (2007). Rambu-rambu  Penyelenggaraan  Bimbingan  dan Konseling dalam jalur Pendidikan Formal. PMPTK: Jakarta. Idi,  A.  dan  Safarina.  (2015). Etika  Pendidikan:  Keluarga,  Sekolah,dan  Masyarakat .  Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Natawidjaja,  R.  (1987). Pendekatan-Pendekatan  Penyuluhan  Kelompok. Bandung: Diponegoro.
Nurfuadi. (2012). Profesionalisme Guru . Purwokerto: STAIN Press Nurihsan, A, J. (2007). Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling. Bandung: Refika Aditama.

## Q UANTA Volume 2, No. 1, Januari 2018
Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2008 Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor. 11 Juni 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Jakarta.
Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 .
PPB. (2018). Pendidikan Profesi Guru BK (PPG-BK)/Pendidikan Profesi Konselor  (PPK).
Tersedia [online] http://ppb.upi.edu/akademik/struktur-kurikulum/ppg-bkppk/ Suherman, U. (2007). Kompetensi dan Aspek Etik Profesional Konselor Masa Depan. Dalam Jurnal Educationist. Vol. 1 No.1. ISSN : 1907 – 8838.
Winkel, W.S. (1991). Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan . Jakarta: PT Grasindo. Wibowo, M. E. (2005). Konseling Kelompok Perkembangan. Semarang: UNY Press. Yusuf, S dan Nurihsan, A. J. (2011). Landasan Bimbingan dan Konseling. Bandung: Rosda.