Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 03  No. 2 Desember 2017
p-ISSN : 2442-7004 e-ISSN : 2460-609x
KOMPARASI UU NO. 1 TAHUN 2015 DENGAN UU NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH SATU PASANGAN CALON DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

## HARIATI NOVRINA DEWI SIREGAR

## IAIN Padangsidimpuan

## Abstract
Regional head  elections  are those  given  by  the  central  government to run the government in the region. The regional head in the context of Indonesia  is  the  governor  and  deputy  governor,  regent  and  deputy regent, and mayor and  deputy mayor. Since 2005, regional heads and deputy  regional  heads  have  been  elected  through  the  people  directly through  general  elections.  This  research  focused  to  reveal  how  the regulation and mechanism of regional head elections for one candidate pair.  This  research  uses  library  research through  qualitative approach that  is  research  that  intends  to  interpret  the  phenomenon  of  what  is experienced  by  the  subject  of  research.  The  data  were  obtained  from primary and secondary data, while the technique of data collection was done by collecting primary and secondary materials related to regional head elections with one candidate pair. The technique of analysis data was  done  by  using  normative  research  through  comparative  analysis or analysis of differences. The results of the research indicated that the comparison  between UU  No.  1  of  2015 with UU  No.  14  of  2015 concerning regional head elections has a side of equality. It can be seen from the process, implementation, voter, and the most votes. However, the  difference  between UU  No. 1  of 2015 existence  of  a  candidate  pair must be followed  by the conditions of two candidate pairs, but in UU No. 14 of 2015 is permitted the existence of one pair of candidates with certain  conditions.  If  viewed  from  the  fiqh  siyasah  for  the  election  of regional  heads,  one  pair  of  candidates,  in  siyasah  fiqh  is  allowed  and legitimate the existence of one candidate pair.
Keywoards: UU NO. 1 TAHUN 2015, NO. 14 TAHUN 2015, Regional Head, Fiqih Siyasah

## Abstrak
Pemilihan  kepala  daerah  adalah  orang  yang  diberikan  oleh pemerintaha  pusat  untuk  menjalankan  pemerintahan  di  daerah. Kepala  daerah  dalam  konteks  Indonesia  adalah  gubernur  dan  wakil gubernuir,  bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. Sejak  tahun  2005,  pasangan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah
196  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 03  No. 2 Desember 2017
dipilih  melalui  rakyat  secara  langsung  melalui  pemilihan  umum. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan bagaimana pengaturan dan  mekanisme  pemilihan  kepala  daerah  satu  pasangan  calon. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kepustakaan  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif yaitu  penelitian  yang  bermaksud untuk  memaknai  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian.  Sumber  data  penelitian  diperoleh  dari  data  primer  dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan  mengumpulkan  bahan-bahan  primer  maupun  sekunder yang  berkaitan  dengan  pemilihan  kepala  daerah  dengan  satu pasangan  calon.  Teknik  analisa  dilakukan  dengan  menggunakan penelitian normatif pada hakikatnya menggunakan analisi komparatif ataupun  analisis  perbedaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adalah komparasi antara UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 mengenai  pemilihan  kepala  daerah  memiliki  sisi  persamaan.  Dapat dilihat  dari  caraproses,  pelaksanaan,siapa  yang  memilih,  dan  suara terbanyak. Namun yang membedakannya dalam UU No. 1 Tahun 2015 adanya  pasangan  calon  harus  diikuti  dengan  syarat  dua  pasangan calon, namun dalam UU No. 14 Tahun 2015 diperbolehkannya adanya satu  pasangan  calon  dengan  kondisi  tertentu.  Jika  ditinjau  dari  fiqh siyasah terhadap pemilihan kepala daerah satu pasangan calon, dalam fiqh siyasah diperbolehkan dan sah adanya satu pasangan calon.
Kata  Kunci: UU  NO.  1  TAHUN  2015,  NO.  14  TAHUN  2015,  Kepala Daerah, Fiqih Siyasah

## PENDAHULUAN
Dalam konsep UU No. 1 Tahun 2015 yang terdapat didalam pasal 52 ayat 2 yang  menyatakan  bahwa  pilkada  dapat  dilaksanakan  atas  dua  syarat  yaitu diikuti oleh dua pasangan calon daerah dalam pencalonan pemilihan Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan  Walikota  dan  Wakil Walikota. Dalam isi pasal 52 ayat 2 yang persyaratannya hanya diikuti oleh dua pasangan calon namun dinyatakan bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya masa  pendaftaran,  pasangan  calon  hanya  terdapat  satu  pasangan  calon  atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar.
Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran, pasangan calon hanya terdapat  satu  pasangan  calon  atau  tidak  ada  pasangan  calon  yang  tidak mendaftar, maka memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon paling lama tiga  hari.  Namun  jika  tidak  ada  yang  mendaftar  sampai  perpanjangan  waktu selama tiga hari dalam masa pendaftaran,
Dalam konsep UU NO 1 Tahun 2015 dilihat dalam pasal 3 pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam memenuhi kondisi, apabila :
1. Setelah  dilakukan  penundaan,  dan  sampai  dengan  berakhirnya  masa perpajangan  pendaftaran,  hanya  terdapat  satu  pasangan  calon  yang mendaftar,  maka  berdasarkan  hasil  penelitian,  pasangan  calon  tersebut dinyatakan memenuhi syarat.
2. Terdapat  lebih  dari  satu  pasangan  calon  yang  mendaftar,  dan  berdasarkan hasil  penelitian  hanya  terdapat  satu  pasangan  calon  yang  dinyatakan memenuhi  syarat,  dan  setelah  dilakukan  penundaan  sampai  dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat pasangan calon  yang  mendaftar  berdasarkan  hasil  penelitian  dinyatakan  tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon.
3. Sejak  penetapan  calon  sampai  dengan  saat  dimulainya  masa  kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai  tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti,  atau calon/pasangan  calon  tidak  dapat  memenuhi  syarat  yang  mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon.
4. Sejak  dimulainya  masa  kampanye,  sampai  dengan  hari  pemungutan  suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai  politik  tidak  mengusulkan  calon/pasangan  calon  pengganti,  atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan terdapat satu pasangan calon.
5. Terdapat  pasangan  calon  yang  dikenakan  sanksi  pembatalan  sebagai  peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon.
Komparasi  diantara  kedua  undang-undang  perbandingan  diantara  UU
No. 1 Tahun 2015 dengan UU No 14 Tahun 2015. Perbedaan diantara keduanya dimana jika dilihat dari UU No .1 Tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 52 ayat 2  adanya  pemilihan  kepala  daerah  menetapkan  paling  sedikit  dua  calon pasangan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan Walikota dan Wakil Walikota. Masalah yang ada pada UU No. 1 Tahun 2015 jika hanya  ada  satu  pasangan  calon  yang  ada  maka  jadi  penghalang  menunggu waktu  untuk  datangnya  satu  pasangan  calon  lagi.  Dan  menunggu  waktu pasangan  calon  berikutnya  akan  mendaftar.  Dan  kelemahan  dari  UU  No.  1 Tahun 2015 yang terdapat didalam pasal 52 ayat 2 akan menunggu waktu selama
Vol. 03  No. 2 Desember 2017
2 tahun (2015-2017) untuk melaksanakan pemilihan serentak yang menghalangi hak rakyat untuk memilih dan dipilih.
Namun  jika  dilihat  dalam  UU  No.  14  Tahun  2015  yang  terdapat  dalam pasal  3  yang  dinyatakan  penundaan  sampai  dengan  akhir  pendaftaran  hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat, dan adanya perpanjangan masa  pendaftaran  namun  pasangan  calon  tidak  dapat  memenuhi  syarat  yang mengakibatkan  satu  pasangan  calon.  Dalam  proses  pemilihan  tersebut  dengan adanya  satu  pasangan  calon  akan  dihadapkan  melawan  kotak  kosong. Persamaan  dari  kedua  undang-undang  ini  yaitu  sama-sama  peraturan  yaitu peraturan  untuk  pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota.  Syarat  untuk mencalonkan  sebagai  kepala  daerah  tidak  ada  perbedaan  diantaranya,  semua harus melengkapi persyaratan apa yang telah ditentukan. Baik itu satu pasangan calon, dua, tiga, ataupun empat pasangan calon tetap harus meraih suara diatas 50% atau bisa dikatakan dengan separuh dari jumlah provinsi.
Dalam  kajian  Islam,  Untuk  pertama  kali  dalam  sejarah  Islam  dilakukan pemilihan umum yaitu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Mereka berkumpul  disuatu tempat  yang  dinamakan  dengan  Saqibah  Banu  Saidah.  Abu Bakar  adalah  khalifah  yang  pertama  setelah  wafatnya  Nabi  Muhammad  SAW yang  menjadi  pengganti  rasul.  Dan  Abu  Bakar  yang  pertama  kali  membentuk pemerintahan  modern  khilafah  dalam  sejarah  Islam.  Dalam  sejarah  Khulafa  ar Rasyidin Abu Bakar dipilih melalui musyawarah oleh para pemuka sahabat dan diikuti dengan baiat oleh kaum Islam. Dalam pidato setelah terpilihnya menjadi khalifah  dinyatakan,  bahwa  mereka  dipilih  dan  dipercaya  oleh  rakyat  untuk memangku jabatan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kepustakaan  dengan  menggunakan penelitian  kualitatif  yaitu  suatu  penelitian  yang  menganalisis  hukum  tertulis maupun  secara  tidak  tertulis.    Bahan  hukum  penelitian  diperoleh  dari  bahan hukum  primer  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  yang  diambil  dari sumber  data aslinya dan tidak ada perantaraan melalui lisan dan bahan hukum sekunder  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  bahan  pustaka  dengan  cara mengumpulkan data-data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku,  dan  jurnal  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang  akan diteliti. Sedangkan metode analisis data atau bahan hokum dipergunakan dalam
penelitian  normatif  pada  hakikatnya  menggunakan  analisis  komparatif  atau analisis perbedaan yaitu untuk mengetahui perbedaan antara yang satu dengan yang  lainnya  atau  perbedaan  antara  dua  kelompok  atau  lebih,  membedakan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Analisis normatif  dipergunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  sumber  data penelitian yang utama.

## HASIL PENELITIAN
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komparasi antara UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 yaitu :
1. Proses  penetapan  calon  tahun  2015  berlangsung  di  261  daerah  yang  dengan rinci 9 provinsi, 219 kabupaten dan 33 kota. Masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal  salah  satu  calon  dari  bakal  calon,  ada  pasangan  calon  yang  berhalangan tetap sampai dengan tujuh hari sebelum bakal calon ditetapkan sebagai calon kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah,  maka  partai  politik  atau  gabungan partai  politik  dapat  mengusungkan  bakal  pasangan  calon  pengganti.  Dalam penetapan,  KPU  menetapkan  dalam  sidang  pleno  tertutup  dan mengumumkan  nama  pasangan  calon  yang  telah  memenuhi  syarat  sebagai peserta  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah,  satu  hari  setelah  selesai vertifikasi.  Penetapan  nomor  urut  pasangan  calon  sebagaimana  yang dilaksanakan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh  pasangan  calon,  satu  hari  setelah  penetapan  dan  mengumumkan nama  pasangan  calon.  Setelah  ditetapkannya  sebagai  pasangan  calon,  maka pasangan calon memperkenalkan diri kepada masyarakat dan menyampaikan misi dan visi.
2. Pelaksanaan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon
Terkait  dengan  pelakasaan  pemilihan  kepala  daerah  dengan  satu pasangan  calon  ketua  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  RI  Juri  Ardiantoro mengatakan  tak  ada  perbedaan  yang  signifikan  terkait  dengan  pelaksanaan pemilihan  dengan  satu  pasangan  calon  dengan  dua  pasangan  calon  atau dengan  beberapa  pasangan  calon.  Pilkada  ini  sama-sama  dilakankan  sama seperti  daerah  yang  lain,  dan  pada  hari  yang  sama.  Adapun  yang membedakannya  dari  daerah  satu  pasangan  calon  ini  yaitu  terkait  dengan surat suara. Pada surat suara tersebut akan ada dua kolom yakni kolom yang
Vol. 03  No. 2 Desember 2017
memasang  foto  pasangan  satu  calon  dan  yang  satu  lagi  dengan  satu  kolom kosong. Masyarakat diberi dua pilihan memilih pasangan calon yang ada atau memilih dikotak kosong dalam surat suara.
3. Yang Memilih dalam Satu Pasangan Calon
Yang  memilih  dalam    manifestasi  yang  lebih  tepat  apabila  dengan meminta  rakyat  sebagai  pemilih  untuk  menetukan  pilihannya  dengan mekanisme  ‘setuju’  atau  ‘tidak  setuju’  dengan  satu  pasangan  calon  tersebut. Dan  apabila  suara  rakyat  lebih  banyak  memilih  ‘setuju’  maka  satu  pasangan calon tersebut ditetapkan sebagai pemenang menjadi kepala daerah dan wakil kepala  daerah.  Begitu  juga  sebaliknya,  apabila  suara  rakyat  lebih  banyak memilih ‘tidak setuju’ maka pemilihan kepala daerah ditunda sampai adanya pilkada serentak berikutnya.
4. Suara Terbanyak dalam Satu Pasangan Calon
Dalam  aturan  mainnya,  calon  satu  pasangan  dinyatakan  menang apabila  mendapatkan  suara  lebih  dari  50%  dari  suara  sah.  Namun,  apabila kurang dari 50% dari suara sah, maka yang menang adalah kolom kosong dan dilaksanakan pemilihan selanjutnya.
Analisis fiqh siyasah terhadap pemilihan kepala daerah satu pasangan calon
1. Pelaksanaan Pemilihan Satu Pasangan Calon dalam Islam
Dalam Islam, telah ada dasarnya yang menjelaskan tentang pentingnya musyawarah  untuk  mufakat  dalam  menyelesaikan  suatu  persoalan  yang menyangkut  orang  banyak  atau  kemasyarakatan.  Termasuk  bagaimana metode  dalam  memilih  seorang  pemimpin  diantara  mereka.  Telah  terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q. S As- Syurah ayat 38 :
ُقِفنُي ۡمُهَٰن
ۡ قَزَر اَِّمَِو ۡمُهَ نۡ يَ ب ٰىَروُش ۡمُهُرۡمَأَو َةٰوَلَّصلٱ ْاوُماَقَأَو ۡمِِّبَّرِل ْاوُباَجَتۡسٱ َنيِذَّلٱَو َنو ٣٨
Artinya : Dan (bagi) orang-orang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang (urusan) mereka diputuskan dengan musyawarah antara  mereka,  dan  mereka  menafkahkan  dari  sebagian  rezeki  yang  Kami berikan kepada mereka.
Sementara dalam Q.S Ali Imran ayat 159 :
ةَ ۡحَۡر اَمِبَف َنِّم
ۡمَُلَ  ۡرِفۡغَ ت ۡسٱَو  ۡمُه ۡ نَع  ُفۡعٱَف  َۡۖكِلۡوَح  ۡنِم ْاوُّضَفنٱَل  ِبۡلَقۡلٱ َظيِلَغ اِّظَف  َتنُك  ۡوَلَو  ۡۖۡمَُلَ  َتنِل َِّللَّٱ َيِلِّكَوَ تُم ۡلٱ ُّبُِيُ ََّللَّٱ َّنِإ َِِّۚللَّٱ ىَلَع ۡلَّكَوَ تَ ف َتۡمَزَع اَذِإَف ِۡۖرۡمَۡلۡٱ  ِفِ ۡمُهۡرِواَشَو ١٥٩ Artinya  :  Dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka  dengan  beberapa  urusan dan  bila  engkau  telah  mengambil  keputusan  yang  tetap  maka  percayakan
dirimu  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang mempercayai diri.
Dalam  pelaksanaan  pemilihan  khalifah ahl  a-hall  wa  al-aqd yang bertugas  mengangkat  dan  menetapkan  kepala  negara  sebagai  pemimpin pemerintahan.  Karena  merekalah  yang  berhak  memilih  khalifah  yang merupakan mewakili ummat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan  demi  tercapainya  kemaslahatan  hidup  ummat.  Sementara ulama  kufah  berpendapat  bahwa  pemilihan  kepala  negara  dinyatakan  sah apabila  dipilih  oleh  tiga  orang  anggota ahl  a-hall  wa  al-aqd .  Mereka menganalogikan dengan sah akad nikah dengan seorang wali dan dua orang saksi.  Sedangkan  pendapat  lain  mengatakan  bahwa  cukup  seorang ahl  a-hall wa  al-aqd saja  yang  melakukan  baiat  terhadap  kepala  negara.  Sebagaimana Abbas melakukan baiat terhadap Ali untuk menggantikan khalifah Ali Usman Bin Affan.
2. Yang Memilih Khalifah dalam Islam
Dalam memilih khalifah dalam Islam, u matlah yang diberi hak untuk menentukan  siapa  yang  menjadi  penguasa  yang  akan  menjalankan kedaulatan syara’ itu.Tentu saja, penguasa atau pemimpin yang dipilih harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan syara’.
Kepala negara tersebut harus memenuhi syarat sah ( syurûth al-in’iqâd ) harus  Muslim,  baligh,  berakal,  laki-laki,  merdeka,  adil,  dan  mampu menjalankan  tugas  kekhilafahan.  Sedangkan  kekuasaan  diberikan  kepada umat. Kekuasaan ditangan ummat dipahami dengan adanya bai’at. Pemimpin bisa  ditaati  dan  dipatuhi  hanya  bisa  setelah  di  bai’atkan.Dengan  bai’at khalifah bisa diangkat sebagai pemimpin.Kedaulatan berada ditangan syariah dan kekuasaan berada ditangan ummat.
3. Suara Terbanyak dalam Pemilihan Khalifah dalam Islam
Dalam  pemilihan  kepala  negara,  seperti  yang  telah  dilakukan  oleh Khulafa  Ar  Rasyidin  yaitu  Abu  Bakar  dalam  peninggalannya  yang mewasiatkan  kekhalifaan  kepada  Umar  bin  Khattab  yang  disetujui  dan diterima  oleh  ummat  sebagai  khalifah  kedua  setelah  Abu  Bakar  meninggal dunia.  Dari  sini  dapat  dilihat  bahwa  suara  terbanyak  dari  ummat  muslimin lebih  diutamakan  dengan  cara  musyawarah  untuk  mufakat.  Dengan  adanya suara  terbanyak  maka  itulah  yang  dijadikan  sebagai  kepala  negara  karena banyak  dipilih  oleh  ummat  muslim.  Namun  apabila  tidak  ada  lagi  jalan
202  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 03  No. 2 Desember 2017
mufakat  untuk  musyawarah,untuk  melaksanakan  sistem  suara  terbanyak. Dalam  demokrasi,  seluruh  keputusan  dan  kebijakan  diambil  dalam  suara terbanyak.  Maka  dapat  dilakukan  dengan  secara voting yaitu  dengan  satu orang satu suara.

## KESIMPULAN
Pemaparan  dari  uraian-uraian  sebelumnya  sampailah  dalam  tahap pembahasan  kesimpulan  guna  menjawab  rumusan  masalah  yang  menjadi  titik awal  penelitian  ini.  Adapun  kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah  sebagai berikut :
Dalam  UU  No.  14  Tahun  2015  diperbolehkannya  satu  pasangan  calon memenuhi  kondisi  apabila :  pertama :  apabila  sudah  dilakukan  penundaan  dan perpanjangan  waktu  selama  3  hari  namun  hanya  terdapat  satu  pasangan  yang mendaftar,  ini  yang  mengakibatkan  satu  pasangan  calon. Kedua :  apabila  lebih dari  satu  pasangan  calon  yang  mendaftar.  Namun  hanya  ada  satu  pasangan calon yang memenuhi syarat, akan mengakibatkan adanya satu pasangan calon. Ketiga :  sejak  penetapan  calon,  masa  kampanye,  sampai  dengan  pemungutan suara,  adanya  pasangan  calon  yang  berhalngan  tetap,  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  tidak  mengusulkan  calon  pemgganti,  yang  akan mengakibatkan  satu  pasangan  calon. Keemp at:  terdapat  pasangan  calon  yang dikenakan  sanksi  yang    pembatalan  peserta  dalam  pemilihan  maka  akan mengakibatkan satu pasangan calon tunggal.
Komparasi  terhadap  UU No. 1  Tahun 2015  dengan UU No.  14  Tahun 2015 mempunyai sisi  perbedaan dan persamaan. Persamaan diantara kedua undang- undang  ini  adalah  sama-sama  peraturan  mengenai  pemilihan  kepala  daerah. Cara  pemilihan  seperti  proses,  pelaksanaan,  siapa  yang  memilih,  dan  suara terbanyak  tidak  ada  perbedaan.  Kedua  undang-undang  tersebut  yang  memilih adalah  rakyat  dan  yang  mempunyai  suara terbanyak  yaitu  50%  dari  suara  sah. Perbedaan  antara  kedua  undang-undang  ini  adalah  apabila  dalam  UU  No.  1 Tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 52 ayat (2) yaitu pemilihan kepala daerah harus diikuti oleh dua pasangan calondan dihadapkan untuk melawan pasangan calon  yang  lain  sedangkan  UU  No.  14  Tahun  2015  yang  terdapat  pada  pasal  3 yang diperbolehkan satu pasangan calon apabila dengan kondisi pasangan calon yang  lain  tidak  memenuhi  syarat,  berhalangan    tetap  namun  partai  politik  dan gabungan politik tidak mengusulkan calon pengganti, adanya sanksi pidana dari
pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum,  inilah  yang  mengakibatkan terjadinya satu pasangan calon.
Pemilihan kepala daerah dalam Islam ( fiqh siyasah) diperbolehkan dan sah apabila terdapat hanya satu pasangan calon.
Vol. 03  No. 2 Desember 2017

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Hasan,  Iqbal. Analisis  Data  dengan  Penelitian  dengan  Statistik .  Jakarta:  PT  Bumi Aksara. 2004.
Iqbal,  Mohammad. Fiqh  Siyasah,  Kontekstualisasi,  Doktrin,  Politik  Islam .  Jakarta: Radar Jaya Pratama. 2001.
Kencana,  Ibnu  Syafiie .    Ilmu  Pemerintahan .  Jakarta:  PT  Bumi  Aksara  Jl.  Sawo Raya No. 18. 2013.
Pulungan,  Suyuthi. Fiqh  Siyasah  Ajaran  Sejarah,  dan  Pemikiran. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. 2002.

## Peraturan:
UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
UU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Satu Pasangan Calon.
Internet:
http://www.Kompas  .Nasional.Pelaksanaan  Pemilihan  dengan  Satu  Pasangan  Calon diakses pada tanggal 23 September 2018 Pukul 21:21.
https://adiabdullah.wordpress.com-Antara  Musyawarah  dan  Voting  diakses pada tanggal 23 September 2018 Pukul:23:21.