## ANALISIS PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BELANJA MODAL DPU KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019
*Muji Bagus Prastyo 1 , Antonius 2 , Abdul Rochim 3
1,2,3 Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang
*) muji_prastyo@yahoo.co.id 1) , Antonius@unissula.ac.id 2) , abdulrochim@unissula.ac.id 3)

## ABSTRACT
Presidential  Regulation  No.  54  of  2010  concerning  Government  Procurement  of  Goods/Services  which  is  relatively  more comprehensive is expected to be able to regulate order in the implementation of government procurement of goods and services. The government  provides  the  widest  opportunity  for  small  businesses,  micro-enterprises  and  cooperatives  to  take  part  in  tenders  for goods/services  procurement  work  packages.  The  purpose  of  this  study  is  divided  into  2  (two)  which  are  research  stages,  namely analyzing the effectiveness of the regional financial performance of the Semarang City Government, analyzing the efficiency of the regional financial performance of the Semarang City Government with variables. The type of research used in this research is research using quantitative methods with SWOT analysis and questionnaire methods, qualitative descriptive analysis by measuring the financial performance of the DPU Semarang City Government through the concepts of effectiveness and efficiency. Measurement is measured through a comparison of actual revenue with revenue budget. Based on the results of the analysis using SWOT analysis with IFAS and EFAS scores, it can be seen that the Planning and Budgeting of Capital Expenditures for the DPU for the City of Semarang for the 2019 Fiscal Year is located in Quadrant I. From the calculation of the effectiveness and efficiency of the DPU for the City of Semarang in 2019 it looks effective but not efficient, because it obtained the effectiveness value is 105.53% where the value indicates it is effective, and the efficiency value is 106.7% where the value indicates it is not efficient.

## Keywords: Presidential Regulation No.54 of 2010, SWOT Method, IFAS, EFAS

## ABSTRAK
Peraturan  Presiden  No.54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  relatif  lebih  komprehensif  diharapkan mampu untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pemerintah memberi peluang seluas- luasnya kepada usaha kecil, usaha mikrodan koperasi untuk mengikuti tender paket pekerjaan pengadaan barang/jasa. Tujuan dari penelitian  ini  terbagi  menjadi  2  (dua)  yang  merupakan  tahap  penelitian,  yaitu  menganalisis  efektivitas  kinerja  keuangan  daerah Pemerintah  Kota  Semarang,  menganalisis  efisiensi  kinerja  keuangan  daerah  Pemerintah  Kota  Semarang  dengan  variabel.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis SWOT dan metode kuosioner, analisis deskriptif kualitatif dengan mengukur kinerja keuangan DPU Pemerintah Kota Semarang lewat konsep efektivitas dan efisiensi. Pengukuran diukur melalui perbandingan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Berdasarkan hasil analisa yang menggunakan analisa SWOT dengan skor IFAS dan EFAS dapat diketahui Perencanaan dan Penganggaran Belanja Modal DPU Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 terletak pada Kuadran I. Dari perhitungan efektifitas dan efisiensi anggaran DPU Kota Semarang pada Tahun 2019 terlihat efektifif tapi tidak efisien, karena didapatkan nilai efektifitas 105,53% dimana nilai tersebut menunjukkan sudah efektif, dan nilai efisiensi sebesar 106,7% dimana nilai tersebut menunjukkan tidak efisien.
Kata Kunci : Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, Metode SWOT,IFAS, EFAS

## 1. PENDAHULUAN
Latar  belakang  dikeluarkannya  perubahan  kedua  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tersebut  dalam  rangka pelaksanaan  pembangunan  yang  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  perlu  didukung  oleh  percepatan  pelaksanaan belanja  Negara,  yang  dilaksanakan  melalui  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Namun,  evaluasi  yang  dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  Dengan demikian,  pengaturan  mengenai  tata cara  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dapat  dilaksanakan secara lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.
Strategi pemenang yang rumit ini umumnya dilacak dalam perolehan barang dan juga keuntungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau negara bagian provinsi (akuisisi pemerintah), BUMN, dan bisnis milik swasta. Oleh karena itu, Pasal 22 PP No. 5 Tahun 1999 tidak hanya mencakup pelaksanaan akuisisi yang dilakukan oleh Badan Umum, tetapi juga pelaksanaan  akuisisi  yang  dilakukan  oleh  badan  usaha  milik  negara  (BUMN/BUMD)  dan  badan  usaha  milik  swasta. Berdasarkan Klarifikasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999, yang halus adalah usulan untuk mengajukan biaya untuk membeli suatu tugas, untuk memperoleh produk atau untuk menawarkan jenis bantuan. Dalam hal ini tidak disebutkan jumlah penawar (oleh beberapa atau oleh satu pelaku bisnis karena pengaturan langsung / keputusan politik).
Pedoman  mengenai  metodologi  Perolehan  Produk/Administrasi  Pemerintah  dalam  Pedoman  Dinas  ini  diyakini  dapat lebih  mengembangkan  iklim  usaha  yang  kondusif,  kemampuan  belanja  negara,  dan  mempercepat  pelaksanaan APBN/APBD.  Demikian  pula  dengan  Perolehan  Barang  Dagangan/Administrasi  Pemerintah  yang  diarahkan  oleh Pedoman Dinas ini diarahkan untuk memperluas pengaturan dengan usaha industri publik dan swasta, serta mendorong usaha negara yang imajinatif, kreatif, dan mandiri dengan menitikberatkan pada pemanfaatan usaha-usaha vital dalam negeri. Selain itu, pengaturan Produk/Administrasi Perolehan Pemerintah dalam Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2010 dimaksudkan untuk memperluas tanggung jawab Pemerintah Daerah atas/pelakuan yang pelaksanaannya dilaksanakan melalui rencana pendampingan antara Pemerintah Pusat dan Negara Bagian Provinsi.

## 2. METODE PENELITIAN

## Lokasi penelitian
Lokasi penelitian pada penelitian yaitu di Kota Semarang, Adapun peta lokasi terdapat pada Gambar 1 berikut:

## Gambar 1. Lokasi Penelitian

## Sumber data
Dalam  penelitian  yang  dipimpin  oleh  analis  memanfaatkan  informasi  penting.  Informasi  esensial  itu  sendiri  adalah semakin lugasnya obyek pemeriksaan melalui catatan, keterangan tambahan dan penyidikan yang berhubungan dengan kelangsungan dan efektifitas penyajian Pemerintah Daerah Semarang. Sedangkan responden yang berasal dari populasi besar  pegawai  DPU  di  kota  Semarang  yang  nantinya  akan  dirinci  menggunakan  pemeriksaan  SWOT  dengan  teknik survey.

## Metode analisis data
Strategi  eksplorasi  yang  digunakan  adalah  teknik  pemeriksaan  subyektif  yang  merencanakan  untuk  mengkuantifikasi penyajian keuangan DPU Pemda Semarang menurut sudut pandang kelayakan dan kemampuan.

## 1. Renungan eksekusi
Presentasi ujian ini digunakan untuk mengukur kinerja administrasi keuangan provinsi, dalam hal ini Pemda Semarang. Proporsi ditentukan dengan membandingkan pengeluaran asli dan pembayaran yang direncanakan. Sebagaimana tercatat di bawah ini (Mahmudi, 2013: 86):
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛) 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛) 𝑥 100%
Keterangan: Outcome  = Realisasi Pendapatan Output      = Anggaran Pendapatan
Untuk mengukur kelayakan penilaian yang sebenarnya, standar harus ditata sebagai patokan atau pola untuk memutuskan apakah penilaian dapat diatur dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Mahmudi (2013: 111) pada Tabel 1.
Tabel 1. Rasio Efektifitas
Rasio Efektifitas (%) Kriteria
≥ Efektif 85-99 Cukup Efektif 65-84 Kurang Efektif ≥65 Tidak Efektif
Pada tabel 1 di atas dijelaskan klasifikasi rasio efektifitas dari yang efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif.
2. Konsep Efisiensi
Analisis kinerja digunakan untuk mengetahui apakah suatu produk dikatakan efisien dengan mencapai output yang tinggi dengan input yang rendah. Dilihat dengan membandingkan pelaksanaan pengeluaran dan pelaksanaan pendapatan dalam kerangka Mahmudi (2013:85) yaitu:
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎) 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛) 𝑥 100%
Keterangan:
Output = Realisasi Belanja Input = Realisasi Pendapatan
Untuk  menentukan  derajat  ketelitian  pemeriksaan  diharapkan  dapat  diterapkan  norma-norma  sebagai  standar  mutu. Dikatakan menarik jika memenuhi standar yang ditetapkan oleh Mahmudi (2013: 111) pada Tabel 2.
Tabel 2 . Rasio Efisiensi Rasio Efisiensi (%)  Kriteria <90 Sangat Efisien 90-90 Efisien 100 Cukup Efisien >100 Tidak Efisien
Sumber: Mahmudi, 2013
Pada tabel 2 di atas dijelaskan klasifikasi rasio efisiensi dari yang sangat efisien, efisien, cukup efisien, dan tidak efisien.

## Diagram Alur Penelitian
Tahapan penjajakan efektivitas penyusunan RKAP Rangka Perolehan Tugas 2019/2020 dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini:

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Wilayah adminintrasi
Wilayah dan luas Kota Semarang memiliki luas 373,70 km2. Secara otoritatif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 daerah dan 177 daerah. Diantara 16 kecamatan yang ada, terdapat 2 lokal dengan wilayah terbesar yaitu wilayah Mijen dengan luas 57,55 km2 dan wilayah Gunungpati dengan luas 54,11 km2. Kedua kawasan ini terletak di bagian selatan dataran tinggi  yang  masih  memiliki  banyak  potensi  hortikultura  dan  pengembangan.  Saat  ini  daerah  dengan  wilayah  terkecil adalah Peraturan Semarang Selatan dengan luas 5,93 Km2 dan Pusat Kota Semarang dengan luas 6,14 Km2.
Batas Kota Semarang ke arah barat adalah Rezim Kendal, ke arah timur bersatu dengan Aturan Demak, ke arah selatan bersengketa  dengan  Aturan  Semarang  dan  ke  arah  utara  beralih  sepenuhnya  ke  Samudera  Jawa  yang  berpantai  13,6 kilometer. Letak Wilayah dan Topografi Kota Semarang secara geologis terletak antara 6050'  - 7o10' Lingkup Selatan dan 109035' - 110050' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada di balai keuangan Pulau Jawa dan merupakan jalur perbaikan Jawa Tengah dengan empat pintu masuk, yaitu Jalur Pantai Utara; Balai Selatan untuk kota-kota penting, misalnya Rezim Magelang Surakarta dikenal sebagai Lintasan Merapi-Merbabu, Balai Timur untuk  Pemerintahan  Demak/Grobogan;  juga,  Aturan  Kendal  yang  menuju  ke  barat.  Dalam  perkembangan  dan perkembangan Jawa Tengah, Semarang menjadi bagian penting, terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi (kereta  api  dan  jalan  raya)  dan  pesawat  yang  dapat  digunakan  untuk  transportasi  di  Jawa  Tengah.  kota.  Jawa  fokus. Kondisi lain yang kurang signifikan adalah daerah-daerah kekuatan bagi mereka yang berada di luar Jawa, khususnya sebagai titik fokus negara.

## Data penelitian
Tabel 3. Alokasi Anggaran Program Tahun 2019 DPU Kota Semarang No Program Anggaran Presentase 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 13.930.757.000,00 4,00 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Rp 5.212.498.486,00 1,50 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Rp 108.490.000,00 0,03 4 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Rp 22.036.934.500,00 6,33 5 Program Pengendalian Banjir Rp 22.996.400.000,00 6,61 6 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Rp 38.750.000.000,00 11,14 7 Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Rp 42.484.323.275,00 12,21 8 Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana SDA Rp 901.680.000,00 0,26 9 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp 160.384.491.539,00 46,10 10 Program Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Rp 11.006.748.200,00 3,16 11 Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah Rp 30.118.000.000,00 8,66 Jumlah Rp 347.930.323.000 100,00
Pada Tabel 3 alokasi anggaran program pada tahun 2019 DPU Kota Semarang yaitu sebesar Rp 347.930.323.000,00 yang meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Pengendalian Banjir, Program Pengembangan Wilayah Strategis  Dan  Cepat  Tumbuh,  Program  Pembangunan  Dan  Pemeliharaan  Sumber  Daya  Air,  Program  Pengadaan  Dan Peningkatan  Sarana  Dan  Prasarana  SDA,  Program  Pembangunan  dan  Pemeliharaan  Jalan  dan  Jembatan,  Program Perencanaan  dan  Pengembangan  Infrastruktur,  Program  Perencanaan  dan  Pengembangan  Infrastruktur,  Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah.

## Faktor-Faktor SWOT dalam Perencanaan dan Penganggaran Belanja Modal
Berdasarkan  penelaahan  terhadap  pengaturan keuangan  DPU  Semarang  dan  rencana  pengeluaran  yang  diuraikan  oleh pemeriksa di atas, maka pemeriksaan lebih lanjut oleh pemeriksa dapat diperoleh faktor-faktor ke dalam dan ke luar yang dapat mempengaruhi pengaturan pengeluaran kas. Ini dapat dilacak di berbagai buku dan eksplorasi. Benda-benda itu mengerut menjadi dua kelompok, yaitu orang-orang yang akan menguatkan atau yang berkali-kali disebut kekuatan dan orang-orang yang akan menjadi tidak berdaya, tepatnya orang-orang yang akan disebut lemah. Variabel-variabel tersebut akan  dipisahkan  menjadi  dua  kelompok  yang  menggabungkan  unsur-unsur  yang  akan  menjadi  pintu  terbuka  atau panggilan (potentially open doors) dan unsur-unsur lain yang akan menimbulkan risiko terhadap rencana keuangan dan rencana keuangan yang akan diperoleh dari kantor DPU kota Semarang, bernama (bahaya).
Faktor-faktor dalam yang terdiri dari kekuatan (Strength), diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Variabel Kepuasan SDM sebagai penghibur dalam pelaksanaan kemerdekaan wilayah;
2) unsur moneter sebagai alasan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah;
3) unsur yayasan dan dinas untuk membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah; Lebih-lebih lagi,
4) Unsur konstruksi hirarki dan pelaksana sebagai cara untuk melaksanakan administrasi.
Faktor Internal yang dapat memberikan kelemahan atau masuk dalam daftar kelemahan yaitu ( weakness ), diantaranya yaitu sebagai berikut:
1)
Pelaksana SDM kurang berbakat
2) Kewajiban ekstra sebagai pengganti akuisisi perangkat keras
3) Pihak berwenang enggan mendapatkannya karena laporan penangkapan yang benar atas tuduhan penghinaan
4) Keraguan  untuk  menjadi  pejabat  perolehan  karena  adanya  ketimpangan  antara  kesempatan  kerja  dan ketidakmerataan yang didapat
5) Ketentuan tentang pengaturan latihan bebas belum diatur.
Faktor Eksternal yang merupakan Peluang ( Opportunity ), diantaranya:
1)
Strategi moneter dan pedoman terdekat
2) Perkembangan moneter, biaya pinjaman dan tingkat perdagangan uang 3)
Laju perkembangan penduduk, keadaan ekologi sosial
4)
Variabel inovatif yang dapat mempengaruhi perancangan
5) Variabel ekologi yang mungkin mempengaruhi latihan atau rencana
6) Variabel sah yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan pedoman
Faktor berikutnya yaitu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi ancaman ( threa t), antara lain yaitu:
1) Redesain dalam pembentukan nilai-nilai yang dinilai sendiri (HPS)
2) Perjanjian tersebut belum disahkan karena berbagai masalah
3) Adanya penyesuaian perjanjian
4) Otoritas administrasi keuangan sering mengalami lockout.
Akhirnya, penundaan dalam mengubah stockpile cash (GUP) dapat menimbulkan kemunduran untuk pelaksanaan sistem berikutnya.  Untuk  membedah  elemen-elemen  yang  telah  dipahami  dan  tergambarkan  tersebut,  akan  dipilih  beberapa responden  dan  diketahui  siapa  yang  dapat  menangani  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  pengaturan  dan perencanaan penggunaan modal.
Tabel 4. Hasil Penilaian Responden terhadap Faktor Internal yang menjadi Kekuatan (Strenght)
No Faktor Internal Ya Tidak 1 unsur kualitas SDM sebagai penghibur dalam pelaksanaan kemandirian daerah; 9 1 2 Variabel moneter sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah; 10 0 3 Faktor  kantor  dan yayasan  sebagai  penunjang  pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintahan  lingkungan; lebih-lebih lagi, 10 0 4 Hirarki dan faktor eksekutif sebagai cara untuk melakukan administrasi. 7 3
Dari Tabel 4 hasil penilaian responden terhadap faktor internal yang menjadi kekuatan didapatkan data dari 10 responden yang paling banyak pada poin ke 3 dan ke 4.
Tabel 5. Hasil Analisa terhadap Faktor Internal yang akan menjadi Kekuatan (Strenght)
No Faktor Internal Ya Bobot 1 unsur kualitas SDM sebagai penghibur dalam pelaksanaan kemandirian daerah; 9 0,25 2 Variabel moneter sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah; 10 0,28 3 Faktor kantor dan yayasan sebagai penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan lingkungan; lebih-lebih lagi, 10 0,28 4 Hirarki dan faktor eksekutif sebagai cara untuk melakukan administrasi. 7 0,19 Total 36 1,00
Dari Tabel 5 hasil penilaian responden terhadap faktor internal yang menjadi kekuatan didapatkan data dari 10 responden yang memiliki bobot terbanyak yaitu sebesar 0,28 pada poin ke 3 dan ke 4.
Tabel 6. Hasil Penilaian Responden terhadap Faktor Internal yang menjadi Kekuatan (Strenght)
No Faktor Internal Nilai Rata-Rata 1 2 3 4 5 1 unsur kualitas SDM sebagai penghibur dalam pelaksanaan kemandirian daerah;
0 1 0 4 5 4,3 2 Variabel moneter sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah; 0 0 0 4 6 4,6 3 Faktor kantor dan yayasan sebagai penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan lingkungan; lebih-lebih lagi, 0 0 1 5 4 4,3 4 Hirarki dan faktor eksekutif sebagai cara untuk melakukan administrasi. 1 2 1 4 2 3,4 Total 36 1,00
Dari  Tabel  6  hasil  penilaian  responden  terhadap  faktor  internal  yang  menjadi  kekuatan  mendapatkan  nilai  rata-rata tertinggi yaitu pada poin ke 2 dengan nilai rata-rata 4,6.
Tabel 7. Hasil Analisa terhadap Faktor Internal yang menjadi Kekuatan (Strenght)
No Faktor Internal Bobot Rating Total 1 unsur kualitas SDM sebagai penghibur dalam pelaksanaan kemandirian daerah; 0,25 4,3 1,08 2 Variabel moneter sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah; 0,28 4,6 1,29 3 Faktor  kantor  dan  yayasan  sebagai  penunjang  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan lingkungan; lebih-lebih lagi, 0,28 4,3 1,20 4 Hirarki dan faktor eksekutif sebagai cara untuk melakukan administrasi. 0,19 3,4 0,65 Total 1,00 36 4,22
Data dari kuesioner tersebut diproses dan dipresentasikan dalam format tabel untuk setiap faktor yang akan  dianalisis dalam analisis SWOT. Data kuesioner berdasarkan penilaian responden terhadap faktor kekuatan (strength) ditampilkan dalam Tabel 4.7 sampai Tabel 4.10 di bawah ini.
Tabel 8. Hasil Penilaian responden terhadap Faktor Internal yang akan menjadi Kelemahan pada faktor penelitian ( Weakness ) No Faktor Eksternal Ya Tidak 1 Kurang terampil dalam mengeksekusi SDM 3 7 2 Kewajiban simultan di tempat memperoleh juru masak 8 2 3 Pihak berwenang enggan mendapatkannya karena laporan penangkapan sebenarnya atas tuduhan pencemaran nama baik 6 4 4 Keraguan untuk menjadi perolehan resmi mengingat ketidaksesuaian antara risiko pekerjaan dan hadiah 5 5 5 Deklarasi tentang pengaturan pelaksanaan administrasi mandiri belum ditetapkan. 8 2
Hasil  Penilaian  responden  terhadap  Faktor  Internal  yang  akan  menjadi  Kelemahan  pada  faktor  penelitian  ( Weakness ) terdapat 5 poin pertanyaan dengan 8 suara terbanyak yaitu pada poin ke 2 dan ke 5 dari 10 suara.
Tabel 9. Hasil Analisa terhadap Faktor Internal yang akan menjadi Kelemahan dalam faktor penelitian ( Weakness )
No Faktor Eksternal Ya Bobot 1 Kurang terampil dalam mengeksekusi SDM 3 0,1 2 Kewajiban simultan di tempat memperoleh juru masak 8 0,27 3 Pihak  berwenang  enggan  mendapatkannya  karena  laporan  penangkapan  sebenarnya  atas  tuduhan pencemaran nama baik 6 0,2 4 Keraguan untuk menjadi perolehan resmi mengingat ketidaksesuaian antara risiko pekerjaan dan hadiah 5 0,17 5 Deklarasi tentang pengaturan pelaksanaan administrasi mandiri belum ditetapkan. 8 0,27 Total 30 1,00
Hasil  Penilaian  responden  terhadap  Faktor  Internal  yang  akan  menjadi  Kelemahan  pada  faktor  penelitian  ( Weakness ) terdapat 5 poin pertanyaan dengan bobot tertinggi yaitu senilai 0,27.
Tabel 10. Hasil Penilaian Responden yang sudah didapatkan terhadap Faktor Internal yang menjadi Kelemahan
No Faktor Internal Nilai Rata-Rata 1 2 3 4 5 1 Kurang terampil dalam mengeksekusi SDM 4 3 2 1 0 2 2 Kewajiban simultan di tempat memperoleh juru masak 0 2 1 4 3 3,8 3 Pihak berwenang enggan mendapatkannya karena laporan penangkapan sebenarnya atas tuduhan pencemaran nama baik 2 2 1 3 2 3,1 4 Keraguan untuk menjadi perolehan resmi mengingat ketidaksesuaian antara risiko pekerjaan dan hadiah 3 2 0 3 2 2,9 5 Deklarasi  tentang  pengaturan  pelaksanaan  administrasi  mandiri  belum ditetapkan. 0 2 2 4 2 3,6
Hasil  Penilaian  responden  terhadap  Faktor  Internal  yang  akan  menjadi  Kelemahan  pada  faktor  penelitian  ( Weakness ) dengan rata-rata tertinggi yaitu sebedar 3,8 pada poin 2 variabel kewajiban simultan ditempat memperoleh juru masak.
Tabel 11. Hasil Analisa terhadap Faktor Internal yang menjadi Kelemahan ( Weakness ) No Kurang terampil dalam mengeksekusi SDM Bobot Rating Total 1 Kewajiban simultan di tempat memperoleh juru masak 0,1 2 0,20 2 Pihak  berwenang  enggan  mendapatkannya  karena  laporan  penangkapan  sebenarnya  atas tuduhan pencemaran nama baik 0,27 3,8 1,03 3 Keraguan  untuk  menjadi  perolehan  resmi  mengingat  ketidaksesuaian  antara  risiko  pekerjaan dan hadiah 0,2 3,1 0,62 4 Deklarasi tentang pengaturan pelaksanaan administrasi mandiri belum ditetapkan. 0,16 2,9 0,46 5 Kurang terampil dalam mengeksekusi SDM 0,27 3,6 0,97 Total 1,00 3,28
Output dari kuesioner yang tercantum pada tabel-tabel di atas akan dianalisis menggunakan metode SWOT untuk setiap faktor yang relevan. Selanjutnya, hasil kuesioner yang akan diperoleh berdasarkan penilaian yang telah diberikan oleh responden terhadap faktor peluang atau kesempatan akan ditampilkan pada Tabel 4.15 berikut ini.
Tabel 12. Hasil Penilaian Responden terhadap Faktor Internal yang menjadi Peluang ( Opportunity ) No Faktor Internal Ya Tidak 1 Strategi rencana pengeluaran dan pedoman lingkungan 10 0 2 Perkembangan keuangan, biaya pinjaman dan tingkat perdagangan tunai 9 1 3 Laju perkembangan penduduk, keadaan alam sosial 10 0 4 Elemen mekanik yang dapat mempengaruhi konservasi penataan 9 1 5 Faktor alam yang mungkin mempengaruhi gerakan atau rencana 9 1 6 Unsur-unsur hukum yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan pedoman 7 3
Dari  tabel 12  hasil  penilaian responden  terhadap  faktor  internal  yang  menjadi  peluang  ( opportunity )  didapatkan  suara terbanyak yaitu pada poin ke 2 laju perkembangan penduduk, keadaan alam sosial sebanyak 10 responden menyatakan setuju dan poin ke 1.
Tabel 13. Hasil Analisa terhadap Faktor Internal yang menjadi Peluang ( Opportunity ) No Faktor Internal Ya Bobot 1 Strategi rencana pengeluaran dan pedoman lingkungan 10 0,19 2 Perkembangan keuangan, biaya pinjaman dan tingkat perdagangan tunai 9 0,17 3 Laju perkembangan penduduk, keadaan alam sosial 10 0,19 4 Elemen mekanik yang dapat mempengaruhi konservasi penataan 9 0,17 5 Faktor alam yang mungkin mempengaruhi gerakan atau rencana 9 0,17 6 Unsur-unsur hukum yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan pedoman 7 0,13 TOTAL 54 1,00
Dari  tabel 13  hasil  penilaian responden  terhadap  faktor  internal  yang  menjadi  peluang  ( opportunity )  didapatkan  suara terbanyak yaitu pada poin ke 2 laju perkembangan penduduk, keadaan alam sosial sebanyak 10 responden menyatakan setuju dan poin ke 1dengan bobot sebesar 0,19.
Tabel 14. Hasil Penelitian Responden terhadap Faktor Internal yang menjadi Peluang ( Opportunity ) No Faktor Internal Nilai Rata-Rata 1 2 3 4 5 1 Strategi rencana pengeluaran dan pedoman lingkungan 0 0 0 7 3 4,3 2 Perkembangan keuangan, biaya pinjaman dan tingkat perdagangan tunai 0 1 0 6 3 4,1 3 Laju perkembangan penduduk, keadaan alam sosial 0 0 1 5 4 4,3 4 Elemen mekanik yang dapat mempengaruhi konservasi penataan 0 1 2 3 4 4 5 Faktor alam yang mungkin mempengaruhi gerakan atau rencana 0 1 1 6 2 3,9 6 Unsur-unsur  hukum  yang  dapat  mempengaruhi  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan pedoman 1 2 0 5 2 3,5
Dari  tabel 14  hasil  penilaian responden  terhadap  faktor  internal  yang  menjadi  peluang  ( opportunity )  didapatkan  suara terbanyak yaitu pada poin ke 2 dan ke 1 dengan nilai rata-rata 4,3.
Tabel 15. Hasil Analisa terhadap Faktor Internal yang menjadi Peluang ( Opportunity ) No Faktor Internal Bobot Rating Total 1 Strategi rencana pengeluaran dan pedoman lingkungan 0,19 4,3 0,82 2 Perkembangan keuangan, biaya pinjaman dan tingkat perdagangan tunai 0,17 4,1 0,70 3 Laju perkembangan penduduk, keadaan alam sosial 0,19 4,3 0,82 4 Elemen mekanik yang dapat mempengaruhi konservasi penataan 0,17 4 0,68 5 Faktor alam yang mungkin mempengaruhi gerakan atau rencana 0,17 3,9 0,66 6 Unsur-unsur  hukum  yang  dapat  mempengaruhi  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan pedoman 0,13 3,5 0,46 TOTAL 1,00 4,13
Hasil dari pengolahan kuisioner yang telah  diolah dalam Tabel 4.18 di atas untuk setiap faktor yang dianalisis dengan metode  SWOT.  Selanjutnya,  hasil  kuisioner  berdasarkan  penilaian  responden  terhadap  semua  faktor  eksternal  yang merupakan  ancaman  (threat)  akan  ditampilkan  dalam  Tabel  4.19  di  bawah  ini  sebagai  penilaian  responden  terhadap faktor-faktor tersebut.
Tabel 16. Hasil Penilaian dari Responden terhadap Faktor Internal yang dapat menjadi Ancaman ( Threat )
No Faktor Internal Ya Tidak 1 desain dalam evaluasi yang dinilai sendiri (HPS) 5 5 2 Perjanjian tersebut belum disahkan karena masalah yang berbeda 4 6 3 Ada addendum perjanjian 2 8 4 Otoritas administrasi moneter sering mengalami perubahan. Kesimpulannya, Ubah Uang Tunai 8 2
Dari tabel 16 di atas Hasil Penilaian dari Responden terhadap Faktor Internal yang dapat menjadi Ancaman ( Threat ) 8 responden menyatakan tidak pada poin ke 3 dan 8 responden mengatakan ya pada poin ke 4.
Tabel 17. Hasil Analisa terhadap Faktor Eksternal yang menjadi Ancaman ( threat )
No Faktor Internal Ya Bobot 1 desain dalam evaluasi yang dinilai sendiri (HPS) 5 0,26 2 Perjanjian tersebut belum disahkan karena masalah yang berbeda 4 0,21 3 Ada addendum perjanjian 2 0,11 4 Otoritas administrasi moneter sering mengalami perubahan. Kesimpulannya, Ubah Uang Tunai 8 0,42 TOTAL 19 1,00
Hasil analisa terhadap faktor eksternal yang menjadi ancaman  yang mendapat nilai tertinggi yaitu poin ke 4 sebesar 8 orang dengan bobot 0,42.
Tabel 18. Hasil Penilaian Responden terhadap Faktor Eksternal yang menjadi Ancaman ( Threat ) No Faktor Internal Nilai Rata-Rata 1 2 3 4 5 1 desain dalam evaluasi yang dinilai sendiri (HPS) 2 3 1 2 2 2,9 2 Perjanjian tersebut belum disahkan karena masalah yang berbeda 2 4 1 2 1 2,6 3 Ada addendum perjanjian 4 4 1 1 0 1,9 4 Otoritas  administrasi  moneter  sering  mengalami  perubahan.  Kesimpulannya, Ubah Uang Tunai 0 0 2 4 4 4,2
Hasil analisa terhadap faktor eksternal yang menjadi ancaman yang mendapat nilai tertinggi yaitu poin ke 4 sebesar 8 orang dengan nilai rata-rata 4,2.
Tabel 19. Hasil Analisa terhadap Faktor Eksternal yang menjadi Ancaman ( Threat )
Hasil  penilaian  perspektif  dalam  dan  luar  yang  kemudian  akan  disurvei  digunakan  untuk  menunjukkan  area  strategi penilaian SWOT dalam Penilaian Siklus Penyusunan dan Perencanaan Spekulasi Kota Semarang Tahun Anggaran 2019, yang kuadran harus terlihat. Sejak saat itu, efek setelah evaluasi akan ditunjukkan pada Tabel 4.22 di bawah ini.
Tabel 20. SKOR IFAS dan EFAS Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran Belanja Modal Kota Semarang
Tahun Anggaran 2019 IFAS EFAS Kategori Total Skor Kategori Total Skor Kekuatan (S) 4,22 Peluang (O) 4,13 Kelemahan (W) 3,28 Ancaman (T) 3,27 Total (S-W) 0,94 Total (O-T) 0,86
Dari tabel 20 di atas didapatan nilai IFAS dan EFAS dengan total skor selisihnya yaitu IFAS 0,94 sedangkan EFAS 0,86.

## Hasil Matrik SWOT
Berdasarkan hasil penilaian Tabel 4.23 dengan menggunakan penilaian SWOT dengan skor IFAS dan EFAS, maka dapat dilihat  bahwa  Penyusunan  dan  Perencanaan  Pemanfaatan  Modal  Kota  Semarang  Tahun  Anggaran  2019  terletak  pada Kuadran I. Maka , pada saat itu, arah dapat ditentukan, khususnya:
Koordinat Analisa Internal : (S-W)/2 : (4,22-3,28)/2 : 0,47
Koordinat Analisa Eksternal: (O-T)/2 : (4,13-3,27) : (0,43)
Efek samping dari Penilaian SWOT kemudian dapat ditampilkan di Kotak SWOT yang dapat dilihat dari konsekuensi penilaian IFAS dan EFAS pada Tabel 4.24 di bawah ini. Teknik-teknik berdasarkan situasi di Kuadran I dapat dibedakan.
No Faktor Internal Bobot Rating Total 1 desain dalam evaluasi yang dinilai sendiri (HPS) 0,26 2,9 0,75 2 Perjanjian tersebut belum disahkan karena masalah yang berbeda 0,21 2,6 0,55 3 Ada addendum perjanjian 0,11 1,9 0,21 4 Otoritas administrasi moneter sering mengalami perubahan. Kesimpulannya, Ubah Uang Tunai 0,42 4,2 1,76 TOTAL 1,00 3,27

## Gambar 4.1 Hasil Matrik SWOT
Teknik yang harus dihasilkan untuk Penataan dan Perencanaan Konsumsi Modal Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 adalah bidang kekuatan yang serius untuk yang kritis. Saran strategi yang diberikan adalah Sedang, artinya Penyusunan dan Perencanaan Penggunaan Modal Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 dalam persiapan yang sah. Sehingga sangat memungkinkan  untuk  terus  menyelesaikan  perpanjangan,  mempercepat  persiapan  yang  ada  dan  tepat  seperti  yang diharapkan.

## Tabel 21. Matriks Strategi SWOT
STRENGTH 1. Faktor  kua1litas  SDM  sebagai pelaku dalam penyelenggaraan otonomi daerah; 2. Faktor  keuangan  sebagai  tulang punggung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah; 3. Faktor sarana dan prasarana sebagai pendukung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah;dan 4. Faktor  organisasi  dan  manajemen sebagai  sarana  untuk  melakukan penyelenggaraan pemerintah.
WEAKNESS 1. SDM pelaksana kurang kompeten 2. Rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan 3. Ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan  akibat  pemberitaan  penangkapan pejabat atas tuduhan korupsi
4. Keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena  tidak  seimbangnya  resiko  pekerjaan dengan imbalaan yang diterima
5. SK  penunjukan  kegiatan  swakelola  belum ditetapkan.
OPPORTUNITIES
1. Kebijakan  anggaran  dan peraturan daerah
2. Pertumbuhan ekonomi, suku  bunga  dan  nilai  tukar mata uang 3. Tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial 4. Faktor teknologi yang dapat mempengaruhi kelangsungan perencanaan
5. Faktor  lingkungan  yang dapat mempengaruhi aktivittas atau rencana 6. Faktor  hukum  yang  dapat mempengaruhi segala sesuatu  yang  berhubungan dengan aturan THREATS 1. Kesulitan dalam menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) 2. Kontrak belum ditanda tangani  karena  berbagai permasalahan
3. Adanya addendum kontrak
4. Pejabat pengelola keuangan sering mengalami mutasi.
STRATEGI (STRENGHT- OPPORTUNITIES )
1. Faktor kualitas SDM sebagai pelaku dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
2. Faktor keuangan sebagai tulang punggung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah;
3. Faktor  sarana  dan  prasarana  sebagai  pendukung  terselenggaranya  aktivitas  pemerintah daerah;
4. Faktor  organisasi  dan  manajemen  sebagai  sarana  untuk  melakukan  penyelenggaraan pemerintah.
5. Kebijakan anggaran dan peraturan daerah
6. Pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan nilai tukar mata uang
7. Tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial
8. Faktor teknologi yang dapat mempengaruhi kelangsungan perencanaan
9. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi aktivittas atau rencana
10. Faktor hukum yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan

## 4. KESIMPULAN
Melalui konsekuensi eksplorasi, cenderung disimpulkan bahwa:
External Factors Internal Factors
1. Agar pelaksanaan keuangan Pemerintah Daerah Semarang dapat mengikuti tingkat kecukupan dan kemampuannya dalam  RAPBN  periode  berikutnya,  dengan  membuat  perencanaan  pelaksanaan  keuangan  Pemerintah  Daerah Semarang yang kuat dan efektif pada tahun-tahun berikutnya. .
2. Terkait dengan isu penurunan dan perluasan (bimbang) tingkat kecukupan dan kemampuan pelaksanaan keuangan DPU  Pemda  Semarang,  perlu  difokuskan  pada  leading  assessment  atau  re-control  dari  DPRD  terhadap proyek/kegiatan  yang  akan  dilaksanakan.  dilakukan,  agar  target  pengakuan  akurat  dan  memberdayakan  penyajian keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Semarang  dalam  waktu  dekat  dapat  terus  terprediksi  dalam  hal  kelayakan  dan efektivitas.
3. Agar analis di masa mendatang dapat mendukung pemeriksaan ini dengan menggunakan teknik wawasan serupa atau penyelidikan yang lebih baik (tepat) terkait dengan pelaksanaan keuangan teritorial.

## Saran
1.  Agar pelaksanaan keuangan Pemerintah Daerah Semarang dapat mengikuti tingkat kecukupan dan kemampuannya dalam  RAPBN  periode  berikutnya,  dengan  membuat  perencanaan  pelaksanaan  keuangan  Pemerintah  Daerah Semarang yang kuat dan efektif pada tahun-tahun berikutnya.
2.  Mengenai  masalah  pengurangan  dan  perluasan  (varians)  dalam  tingkat  kelangsungan hidup  dan kemampuan  DPU daerah  Pemda  Semarang,  penting  untuk  fokus  pada  penilaian  terkemuka  atau  mendapatkan  kembali dari  Pemprov proyek/latihan yang akan diselesaikan , sehingga target pengakuan yang akurat dan pemberdayaan kinerja keuangan Pemda Semarang dalam waktu dekat dapat terus terprediksi kecukupan dan produktivitasnya.
3.  Untuk  analis  masa  depan  untuk  memiliki  pilihan  untuk  mendorong  eksplorasi  ini  menggunakan  strategi  wawasan serupa atau penelitian yang lebih baik (tepat) terkait dengan eksekusi moneter lokal

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. N.D. Peraturan Presiden Republik Indonesia.
[2] Permen Pu Nomor 45 Tahun 2008. N.D. “Permenpupr22-2018.”
[3] Perpres No. 70 Tahun 2012. N.D. Peraturan Presiden Republik Indonesia.
[4] Pustaka Amstrong, Daftar, M. Dan Taylor, S. Kogan Page, M. J. Avedon, G. Scholes, K. Dan Backhaus,
[5] S. Sarraf, M. And Bruneau, M. (1998). “Ductile sismic retrofit of steel deck-truss bridges, II: Design applications.”. J. Struct. Engrg ., ASCE, 124(11), 1263-1271
[6] Tikoo,  D.  Boshard,  And  A.  Dan  Louw.  2014.  The  Handbook  Of  Best  Practices  On  Talent  Management: Mengidentifikasi,  Mengembangkan  Dan  Mempromosikan  Orang  Terbaik  Untuk  Menciptakan  Keunggulan Organisasi. Jakarta: Ppm. (Original Work Diterbitkan Tahun. Vol. 20. Harvard Business School Press.
[7] Mardiasmo (2009) Dalam Sahala Purba 2021. N.D. “88-Article Text-225-1-10-20210227.
[8] Sandri Dalam Gaghauna, Richard D. E., David P. E. Saerang, And Jessy D. L. Warongan. N.D. Analisis Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
[9] Soekanto 2019. N.D. Soerjono Soekanto.
[10] Sunaryo  (2006).  N.D.  “Pengaruh  Variabel-Variabel  Karakteristik  Anggaran  Terhadap  Efektifitas  Pelaksanaan Anggaran  Pada  Pt.  (Persero)  Pelabuhan  Indonesia  Iii  Drs.  Agus  Sunaryo,  Mm  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya.”
[11] Tandiontong  (2016)  Dalam  Gaghauna,  Richard  D.  E.,  David  P.  E.  Saerang,  And  Jessy  D.  L.  Warongan.  N.D. Analisis Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
[12] UU  No.5  Tahun  1999.  199ad.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Menimbang.
[13] UU No.32 Tahun 2004. N.D. “Uu No.32 Tahun 2004.”