Equilibrium Volume 12. No. 1. Tahun 2023                                                             eISSN 2684-9313 Hal 1-11

## TINGKAT PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, & TINGKAT PENGANGGURAN TEBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Khindya Alifah 1 , Niniek Imaningsih 2 , Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia alifahkhindya@gmail.com

## Abstrak
Pembangunan ekonomi secara merata adalah usaha yang selalu dimaksimalkan oleh tiap negara berkembang, namun adanya kemiskinan menjadi masalah yang pasti selalu dimiliki oleh setiap Negara ini. Tujuan penelitian ini ialah untuk nengetahui pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan  di  provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  tahun  2010-2021.  Data  dalam  penelitian  ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari BPS Daerah Istimewa Yogyakarta berupa data time series. Metode yang digunkan ini menggunakan metode kuantitatif yang diolah dengan analisis liner berganda dengan model  Ordinary  Least  Square  (OLS)  dan  dengan  menggunakan  SPSS  23.0  for  windows.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan secara simultan variabel tingkat pendidikan, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan secara parsial upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat pendidikan  serta  tingkat  pengangguran  terbuka  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Kata kunci: Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka

## Abstract
Equitable  economic  development  is  an  effort  that  is  always  maximized  by  each  developing  country,  but  the existence of poverty is a problem that every country must always have. The purpose of this study is to find out the effect of education level, minimum wage, and education level on poverty level in the province of the Special Region of Yogyakarta in 2010-2021. The data in this study used secondary data obtained from BPS Yogyakarta Special Region in the form of time series data. Method used of this study used a quantitative method that was processed by multiple linear analysis with the Ordinary Least Square (OLS) model and by using SPSS 23.0 for windows.  The  results  of  this  study  show  that  the  variables  of  education  level,  minimum  wage,  and  open unemployment rate have an effect on the poverty rate in the province of the Special Region of Yogyakarta. And partially the minimum wage has a positive and significant effect on the poverty level of the Special Region of Yogyakarta,  the  level  of  education  and  the  open unemployment  rate  has  no  effect  on  the  poverty  level  in  the Special Region of Yogyakarta.
Keywords: Poverty, Education Level, Minimum Wage, Open Unemployment Rate

## PENDAHULUAN
Setiap negara berkembang melakukan upaya terbesar untuk memastikan kesetaraan pembangunan,  namun  kemiskinan  adalah  masalah yang  harus  dihadapi  semua  negara.  Pada kenyataannya,  negara  mendorong  pertumbuhan untuk  mewujudkan  kekayaan  lingkungan  dan meningkatkan  sistem  ekonomi.  Meningkatkan  dan mempercepat  pertumbuhan  ekonomi,  menurunkan disparitas pendapatan, dan menghilangkan kemiskinan merupakan bagian dari proses pembangunan  yang  mencakup  beberapa  aspek kehidupan.(Pdrb  et  al.,  2018)  Namun,  negara  ini memiliki  masalah  dengan  pembangunan  ekonomi,
termasuk jumlah penduduk yang besar, kesenjangan pendapatan, pengangguran, dan kemiskinan.
Kemiskinan  masih  menjadi  masalah  di semua  negara  maju  dan  berkembang.  kemiskinan ditandai  dengan  kesulitan  memenuhi  kebutuhan dasar.  Kemiskinan  diartikan  sebagai  keterbatasan ekonomi  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berbeda. Kemiskinan  berkaitan  erat  dengan  standar  hidup layak  minimum  kelompok  tertentu,  sedangkan ketimpangan  pendapatan  menyebabkan  standar hidup  yang  berbeda  tergantung  pada  perspektif seseorang.  Situasi  dimana  individu  tidak  dapat
Equilibrium Volume 12. No. 1. Tahun 2023                                                             eISSN 2684-9313 Hal 1-11
pISSN 2088-7485
memenuhi kebutuhannya adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan begitu kompleks sehingga membutuhkan lebih banyak pekerjaan.
Kemiskinan  merupakan  masalah  yang kompleks  dan  multidimensi  di  berbagai  negara berkembang  termasuk  Indonesia.  Dari  sisi  Badan Pusat Statistik, kemiskinan diukur dengan menggunakan garis kemiskinan, yang merepresentasikan  ketidakmampuan  memenuhi kebutuhan  ekonomi  (BPS,  2021:13).  Kemiskinan merupakan salah satu data fundamental yang dicatat oleh pemerintah di setiap negara pada pertengahan tahun.  Kemiskinan  adalah  gambaran  kehidupan  di banyak  negara  berkembang,  termasuk  lebih  dari satu  miliar  orang  di  seluruh  dunia.  Kemiskinan merupakan  masalah  yang  disebabkan  oleh  situasi nasional negara dan situasi global. Globalisasi dan pertumbuhan  ekonomi  (Ihsan  et  al.,  2018).  Selain menimbulkan  risiko  dan  ketidakpastian  bagi  masa depan  ekonomi  global,  saling  ketergantungan antarnegara  juga  menimbulkan  kesulitan  dan membatasi  kemampuan  suatu  negara  untuk membangun  perekonomiannya.  Setiap  negara berkembang,  termasuk  Indonesia,  bagaimanapun juga  mengalami  kemiskinan  sebagai  realitas masyarakat. Indonesia merupakan negara berkembang dengan masalah kemiskinan.
Kemiskinan  adalah  masalah  yang  memiliki banyak  wajah  dan  biasanya  kompleks  dan multidimensi. Ini akan terus menjadi masalah dari waktu  ke  waktu.  Sejumlah  faktor  yang  saling terkait,  seperti  tingkat  pendapatan,  pendidikan, akses sumber daya, lokasi geografis, jenis kelamin, dan  keadaan  lingkungan,  semuanya  berdampak pada kemiskinan (Renggapratiwi, 2019).
Persentase penduduk yang miskin dan tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  disebut angka  kemiskinan.  Kemiskinan  telah  membatasi kemampuan  komunitas  untuk  menjalankan  hak asasinya  dan  mendapatkan  akses  ke  kebutuhan dasar. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dengan  banyak  aspek,  termasuk  sosial  dan ekonomi.  Sementara  dimensi  ekonomi  berkaitan dengan  pendapatan  setiap  individu  dan  keadaan ekonomi  bangsa,  dimensi  sosial  mengacu  pada stratifikasi sosial atau pembagian antara si kaya dan si miskin.
Banyak faktor, seperti kurangnya kesempatan kerja yang mengakibatkan pengangguran, hasil pendidikan dan kesehatan yang buruk,  terkait  dan  berdampak  pada  masalah kemiskinan.  Pemerintah  pusat  dan  provinsi  di Indonesia bekerja sama untuk menerapkan strategi yang  telah  ditetapkan  yang  bertujuan  untuk mengentaskan  masalah  kemiskinan,  tetapi  masih ada  ketidaksesuaian  antara  kebijakan  yang dimaksudkan  dengan  situasi  aktual.  Seperti  yang dapat  diamati  dari  sekolah,  yang  akan  berdampak pada  peningkatan  produksi,  penekanan  juga  harus ditujukan  pada  pengembangan  sumber  daya
manusia terbaik untuk mengatasi masalah kemiskinan.  Ketersediaan  fasilitas  pendidikan  dan peningkatan  standar  pendidikan  warga  dapat menjadi  indikator  keberhasilan  pembangunan (Giovanni, 2018: 25).
Proses industri sangat membutuhkan pengetahuan sumber daya manusia karena dampaknya  terhadap  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  daerah  dan  penciptaan  keterampilan sumber  daya  manusia.  Tingkat  kemiskinan  dapat disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat  pendidikan tenaga  kerja  sehingga  mengakibatkan  rendahnya produktivitas  yang  pada  akhirnya  bermuara  pada pendapatan  yang  rendah.  Salah  satu  Sustainable Development Goals (SDGs), No Poverty, membahas  isu  kemiskinan  (No  Poverty).  Seluruh dunia,  termasuk  Indonesia,  setuju  dan  berdedikasi untuk  mengakhiri  kemiskinan.  Secara  khusus,  isu ketimpangan  yang  merembes  berkontribusi  pada persistensi  kemiskinan  di  Indonesia.  Indonesia berdedikasi  untuk  mengejar  pembangunan  yang konsisten  dengan  SDGs  sebagai  anggota  PBB (Ishartono dan Santoso, 2016: 160).
Kemiskinan  masih  sering  dipahami  dengan sebagai  kondisi  serba  kekurangan uang  dan  bahan pokok untuk menjamin kelangsungan hidup(Mahsunah,  2013).  Menurut  teori  lingkaran setan kemiskinan, ketika suatu negara berkembang mengalami  kemiskinan  sebagai  akibat  rendahnya produktivitas kegiatan yang mengakibatkan rendahnya  pendapatan  masyarakat  dan  tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  pangan  minimal, maka modal masyarakat berkurang karena masyarakat tidak dapat simpan (Nurkse pada tahun 2004).  (Kuncoro,  2004).  Manning  dan  Junankar (1998) menyatakan bahwa pada zaman pembangunan,  orang  miskin  yang  tidak  mampu menyesuaikan  diri  dengan  keadaannya  disebut sebagai pengangguran. Banyak penduduk usia kerja yang menganggur, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya  pendidikan  yang  berujung  pada kemiskinan  (Seran,  2017).  Menurut  Dariwardani (2014),  pendidikan  tidak  diragukan  lagi  terkait dengan  fenomena  kemiskinan;  Secara  umum, fenomena  kemiskinan  menurun  seiring  dengan meningkatnya  tingkat  pendidikan  masyarakat. Namun,  tingginya  jumlah  pengangguran  lulusan perguruan  tinggi  menghadirkan  masalah  yang signifikan  bagi  bangsa  (Lim,  2011).  Lulusan perguruan  tinggi  yang  mengalami  pengangguran menyalahgunakan  sumber  daya  manusianya.  Isu- isu  tersebut  harus  diselesaikan  oleh  pemerintah (Meidani, 2011).
Hal ini disebabkan oleh pengamatan bahwa sistem pendidikan tidak sesuai dengan pengetahuan dan  pelatihan  yang  dibutuhkan  di  industri (Mahmood & et al., 2014). Peningkatan produktivitas  dapat  memicu  ekspansi  ekonomi. Sumitro  Djojohadikusumo  berkata  bahwa,  pola kemiskinan  ada  empat  jenis  yaitu, Persistent
Equilibrium Volume 12. No. 1. Tahun 2023                                                             eISSN 2684-9313
Hal 1-11 pISSN 2088-7485
Poverty , Cyclical  Poverty , Seasonal  Poverty ,  dan Accidental  Poverty .  Secara  ekonomi,  kemiskinan dapat  juga  diliat  dari  keadaan  kekurangan  sumber daya  atau  kebutuhan  yang  digunakan  dalam kelangsungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok
orang- orang.(van/indrawiguna,
2013)
Dengan meningkatkan  standar  pendidikan,  perekonomian secara  keseluruhan  menjadi  lebih  produktif,  yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keunggulan Edukasi Publik
mengedepankan  konsep-konsep  inovatif  yang mendukung kreativitas kewirausahaan, yang ditunjukkan dengan munculnya UMKM segar yang terus  berkembang.  UMKM  memiliki  kapasitas untuk  mengambil  pekerjaan  dalam  jumlah  yang signifikan  (Yuta,  Ropika,  &  Suhartini,  2014). Peningkatan  UMKM  akan  meningkatkan  prospek dan  penyerapan  tenaga  kerja.  Kenaikan  gaji  akan berdampak  dari  waktu  ke  waktu.  Gaji  seseorang meningkat  seiring  dengan  lamanya  sekolah (Tisnawati & Shabrina, 2014). Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan akan terbantu oleh fenomena ini. Oleh karena  itu,  pekerjaan  untuk  orang  miskin  harus diperhitungkan  untuk  mempertahankan  daya  beli, karena  hal  ini  akan  membuat  pendapatan  yang diperoleh  lebih  bermanfaat  untuk  memenuhi kebutuhan dasar atau meningkatkan kualitas hidup (Sri Budhi, 2013).
Akibatnya, inisiatif pengentasan kemiskinan harus memperhatikan kualitas pendidikan. Masalah upah  adalah  salah  satu  dari  banyak  yang berkontribusi  terhadap  kemiskinan.  Rendahnya pendapatan yang diperoleh masyarakat berkontribusi  terhadap  rendahnya  pendapatan mereka  dengan  cara  yang  mencegah  mereka menggunakannya  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  mereka.  hidup.  Perbedaan  kualitas  sumber daya  manusia  dapat  menjadi  penyebab  rendahnya gaji.  Tingkat  produksi  masyarakat  langsung dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia yang  berkualitas.  Standar  yang  tinggi  dari masyarakat  sering  digunakan  untuk  mengukur kualitas sumber daya manusia.
Jika  pemerintah  mengabaikan  variabel- variabel  tersebut,  maka  masyarakat  miskin  akan terkurung  dalam  lingkaran  kemiskinan  yang berlangsung secara turun-temurun. Pendidikan dan pelatihan merupakan aspek krusial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kemudian  dapat  mempengaruhi  penentuan  tingkat pendapatan  yang  diterima  masyarakat.  2019:11 Soerya
Tingkat  upah  minimum  negara  bagian digunakan  sebagai  titik  awal  untuk  menetapkan upah  minimum  di  kota  dan  kabupaten  yang  tidak dapat mengidentifikasi wilayah geografisnya. Sejak 2008,  upah  minimum  di  provinsi  DIY  telah meningkat setiap tahun untuk mencerminkan biaya
mempertahankan standar hidup yang layak (KHL). Meskipun naik setiap tahun, tetapi biaya hidup naik, banyak  orang  masih  perlu  mendapatkan  lebih  dari upah  minimum,  jadi  meskipun  itu  adalah  jumlah yang adil, kenaikan upah tetap tidak perlu. Tingkat Ketercapaian  Minimum  (KHL)  masih  lebih  tinggi dari upah minimum.
Harapan  hidup  relatif  rendah,  prospek pekerjaan  sedikit,  dan  kematian  anak  tinggi. Tingkat  pengangguran  di  sektor  do-it-yourself cenderung  menurun.  Meski  sudah  menurun, pengangguran perlu ditanggulangi oleh pemerintah sebelum menjadi serius dan menimbulkan kemiskinan yang lebih banyak.

## Tabel Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035
Provinsi 2010  2015  2020  2025   2030  2035 Jawa Bar 65,7  72,9  78,7  83,1  86,6  89,3 Jawa Ten 45,7  48,4  51,3  54,3  57,5  60,8 DI Yogy 66,4  70,5  74,6  78,0  81,3  84,1 Jawa Tim 47,6  51,1  54,7  58,6  62,6  66,7
Berdasarkan  table  diatas  tingkat  urbanisasi Daerah  Istimewa  Yoyakarta  pada  tahun  2010 sebesar 66,4% dan pada tahun 2015 sebesar 70,5% pada  tahun 2020  sebesar  74,6%,  menurut  BPS  nilai urbanisasi  ini  akan  terus  meningkat  sampai  tahun 2035 yang artinya banyaknya perpindahan penduduk dari  desa/kota  ke  kota  lainnya(Setya  Ningrum, 2017).  Ada  banyak  factor  yang  menyebabkan terjadinya  tingginya  tingkat  urbanisasi  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta  salah  satunya  penduduk desa yang  menganggap  bahwa  di  kota  memiliki  banyak pekerjaan  dan  mudah  mendapatkan  penghasilan serta  memiliki  upah  yang  lebih  tinggi.  Penyebab tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  DIY  ini  meningkat diantaranya ialah banyaknya penduduk asli DIY yang berpindah  ke kota  atau  provinsi  lain,  walaupun terdapat  banyaknya  tempat  wisata  akan  tetapi para pekerjanya rata rata  dari luar  darah  DIY  sedangkan para  penduduk  asli  DIY  berpindah  tempat  dan mencari pekerjaan di luar DIY itu sendiri, lalu factor lain  yang  mempengaruhi  tingkatkemiskinan  itu tinggi  karena  tidak  ada  sawah  dan  perairan  yang menjadi sumber kehidupan penduduk disekitar DIY, serta yang belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam  mengatasi  masalah  kemiskinan,  padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian.
Komponen investasi mendukung sisi permintaan  dari  pertumbuhan  ekonomi  DIY. Kemajuan proyek jangka panjang, seperti pembangunan  jembatan  JJLS  dan  jalan  tol  yang menghubungkan Jogja dan Solo, serta meningkatnya investasi  nonbangunan  pada  kuartal  tersebut, membuat  kinerja  investasi  mulai  menunjukkan keuntungan.  Ulasan.  Selain  itu,  komponen  utama PDB  DIY,  pengeluaran  rumah  tangga,  terus
Equilibrium Volume 12. No. 1. Tahun 2023                                                             eISSN 2684-9313 Hal 1-11
meningkat  sepanjang  kuartal  seiring  dengan meningkatnya  mobilitas  sosial  dan  peningkatan pendapatan  yang  disebabkan  oleh  kenaikan  upah minimum.(Febrianica, 2015).

## TINJAUAN PUSTAKA
Persentase  jumlah  (jumlah)  masyarakat miskin  yang  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan dasarnya  dianggap  berada  di  bawah  garis kemiskinan.  Karena  mereka  tidak  memiliki kapasitas untuk memiliki input produksi atau karena kualitas  input  tersebut  tidak  mencukupi,  anggota masyarakat yang memilih untuk tidak terlibat dalam proses perubahan tidak dapat memetik manfaat dari hasil  proses  pembangunan(Susanto  &  Pangesti, 2019).  Karena  rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM)  produsen  itu  sendiri,  masalah kemiskinan  telah  menyebar  seperti  api  ke  negara- negara berkembang, khususnya Indonesia.
Kurangnya  kebutuhan  dasar  seperti  air  untuk minum,  makanan  untuk  makan,  pakaian  untuk dipakai,  dan  tempat  tinggal  dikenal  sebagai kemiskinan. ada Dua jenis pengukuran kemiskinan adalah  kemiskinan  absolut  dan  kemiskinan  relatif: Kemiskinan  absolut,  yaitu  ukuran  kemiskinan berdasarkan  tingkat  kebutuhan  dan  pendapatan. Seseorang  dikatakan  miskin  jika  pendapatannya berada  di  bawah  garis  kemiskinan.  Karena dipengaruhi oleh iklim dan elemen ekonomi lainnya selain  budaya,  mengidentifikasi  komposisi  dan tuntutan minimal adalah di mana konsep pengukuran  kemiskinan  absolut  menghadirkan tantangan  terbesar.  Sedangkan  Kemiskinan  Relatif Menurut  beberapa  ahli,  kemiskinan  adalah  akibat dari distribusi pendapatan yang tidak merata karena bahkan  ketika  pendapatan  seseorang  mencapai tingkat yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kenyataannya pendapatannya masih  lebih  rendah  daripada  pendapatan  di sekitarnya.  faktor  lingkungan  yang  menempatkan orang tersebut dalam kelompok miskin.
Badan Pusat Statistik (2020:12) menyebutkan  beberapa  ukuran  yang  digunakan untuk  mengukur  kemiskinan,  seperti  Head  Count Index (HCI-P0) mengukur proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan (GK), Kesenjangan antara rata-rata  pengeluaran  setiap  penduduk  miskin dengan  garis  kemiskinan  diukur  dengan  Proverty Gap Index (PI). Semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk  dari  garis  kemiskinan,  semakin  tinggi skor  indeksnya dan  Indeks  Keparahan  Kemiskinan (Poverty  Severity  Index  P2),  yang  merinci  berapa banyak pengeluaran untuk makanan dan kebutuhan lainnya oleh masyarakat miskin. Kesenjangan antara kaya dan miskin dalam hal pengeluaran meningkat dengan skor indeks.

## Pengertian Pengangguran Terbuka
Seseorang  yang  termasuk  dalam  kategori angkatan  kerja  yang  menganggur  dan  tidak  aktif mencari pekerjaan. Orang yang tidak bekerja sama
sekali  atau  bekerja  kurang  dari  dua  hari  dalam seminggu  menjelang  sensus  dianggap  menganggur menurut  sensus  2020  (BPS,  2020:  8).  Seseorang yang  tidak  bekerja  secara  permanen  atau  tidak bekerja  tetapi  sedang  mencari  pekerjaan  umumnya dianggap  menganggur.  Karena  tidak  semua  orang yang  mencari  pekerjaan  mendapatkannya,  maka posisi masyarakat semakin terpuruk seiring dengan meningkatnya  angka  pengangguran.(Putri,  2021) Tingkat  pengangguran  adalah  rasio  dari  jumlah penduduk  yang  bekerja,  termasuk  orang  yang bekerja  dan  pencari  kerja,  dengan  tingkat pengangguran  terbuka  (TPT)  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Pengangguran  ialah  salah  satu  contoh masalah yang sering kali kita  dihadapi oleh negara berkembang seperti di Negara Indonesia(Windra et al., 2016).Pengangguran yang tinggi dan kemiskinan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Dari sudut  pandang  masyarakat  umum,  orang  yang  tidak memiliki pekerjaan tetap adalah kelompok masyarakat yang sangat miskin. Orang-orang yang bekerja  sebagai  pegawai  negeri  sipil atau  di  sektor publik  dan  swasta  termasuk  masyarakat  kelas menengah ke atas(Made Ariasih & Yuliarmi, 2021). Dengan kata lain, mereka yang tidak bekerja adalah orang miskin dan mereka yang bekerja adalah orang kaya.  Tingginya  pengangguran  dapat  berdampak terhadap  perekonomian  suatu  Negara  atau  daerah sebab  seseorang  yang  menganggur  atau  tidak bekerja maka  orang tersebut tidak dapat menghasilkan  barang  dan  jasa  dan  membuat produktifitas  menurun,  sehingga  menyebabkan turunnya pendapatan perkapita(Azis et al., 2021).
Jika  daya  beli  masyarakat  berkurang  maka permintaan akan barang dan jasa juga ikut menurun, dan  akan  menyebabkan perekonomian  turun karena para  investor  tidak  dapat melakukan  ekpansi  pada usahanya (Sari, 2021). Artinya dengan meningkatnya  pengangguran  maka  PDRB  ataupun PDB juga akan menurun 20 sehingga kesejahteraan semakin  menurun  dengan  dibarengi  naiknya kemiskinan  juga.  Seseorang  yang  tidak  bekerja secara tetap atau tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan umumnya dianggap menganggur. Karena tidak  semua  orang  yang  mencari  pekerjaan mendapatkannya, posisi masyarakat semakin terpuruk  seiring  dengan  meningkatnya  angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran juga menunjukkan  bahwa  penduduk  hanya  berfungsi sebagai  konsumen  dan  bukan  sebagai  kontributor aktif  untuk  menghasilkan  output.  Peluang  orang untuk  jatuh  miskin  karena  kurangnya  pendapatan hampir akan tumbuh jika kekayaan mereka menurun akibat pengangguran.
Ada  dua  kategori  pengangguran,  yaitu
Pengangguran  terbuka,  menurut  definisi  Badan Pusat  Statistik  adalah  penduduk  yang  telah memasuki angkatan kerja tetapi belum mempunyai pekerjaan,  sedang  mencari  pekerjaan  untuk
Equilibrium Volume 12. No. 1. Tahun 2023                                                             eISSN 2684-9313 Hal 1-11
mempersiapkan  suatu  usaha,  atau  mempunyai pekerjaan  tetapi  belum  mulai  bekerja.  Dengan membagi  jumlah  pengangguran  dengan  jumlah orang yang dipekerjakan, persentase yang mewakili pengangguran  terbuka  di  suatu  wilayah  dapat dihitung. Pengangguran di antara pekerja sementara atau warga negara.

## Jenis Pengangguran
Meurut  Sumarsono  (2019:10)  Di  pasar tenaga kerja, pengangguran dihasilkan dari ketidaksesuaian  antara  penawaran  dan  permintaan. Berikut  adalah  beberapa  jenis  pengangguran  yakni

## Pengangguran reguler atau abrasif
Pengangguran  yang  dianggap  normal  atau  gesekan terjadi ketika sulit untuk mencocokkan pencari kerja dengan posisi terbuka.
Pengangguran musiman Pengangguran musiman hanyalah—musiman. Siklus  musim  berdampak  pada  kegiatan  ekonomi komune.  Ada  musim  puncak  ketika  tenaga  kerja sangat  dibutuhkan  dan  musim  lambat  ketika aktivitas  berada  pada  titik  terendah.  Saat  Anda berganti-ganti  antara  aktif  dan  kendur,  Anda  akan mengalami  pengangguran,  yang  akan  segera diperbaiki setelah Anda kembali aktif.

## Pengangguran berkala
Pengangguran siklis terjadi ketika bisnis mengalami kehilangan kepercayaan terhadap prospek mereka di masa depan. Sedemikian rupa sehingga efek negatif dari pandangan yang suram memberikan kemungkinan pekerjaan, yang meningkatkan tingkat pengangguran.

## Pengangguran struktural
Ketika  komposisi  atau  struktur  ekonomi  berubah, terjadi pengangguran struktural. Kemampuan tenaga kerja  yang  dibutuhkan  harus  berubah  karena perubahan  struktural,  namun  pencari  kerja  tidak dapat mempelajari keterampilan baru.

## Pengangguran Teknologi
Pengangguran yang disebabkan oleh teknologi dan penggunaan  mesin  disebut  sebagai  pengangguran teknologi.  Ini  hasil  dari  kondisi  manusia  yang digantikan oleh mesin dan bahan kimia. Modifikasi ini dapat menyebabkan penggantian personel bisnis.

## Pengertian Tingkat Pendidikan
Dalam  bahasa  Inggris  berarti  “education” berasal  dari  bahasa  latin  educare  yang  artinya menggali  atau  mengembangkan  potensi  anak  atau siswa.  Pendidikan  adalah  proses  mengubah  sikap dan  tingkah  laku  seseorang  atau  kelompok  dalam rangka mengembangkan manusia melalui pengajaran  dan  pelatihan,  menurut  redaksi  Kamus Pusat  Bahasa  Indonesia  (2018:326).  Pendidikan, sebagaimana  didefinisikan  oleh  dewan  redaksi Longman Advanced American Dictionary (2017:509), adalah proses mendorong pertumbuhan intelektual  melalui  studi  akademis  di  sekolah menengah atau perguruan tinggi. Sumber daya yang fundamental  untuk  mengembangkan  sumber  daya
manusia adalah pendidikan (SDM).
Indeks  Pendidikan  merupakan  salah  satu indeks terpenting yang digunakan untuk menentukan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM). Sumber daya yang fundamental untuk mengembangkan  sumber  daya  manusia  adalah pendidikan  (SDM).  Indeks  Pendidikan  merupakan salah  satu  indeks  terpenting  yang  digunakan  untuk menentukan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM). Ada  hubungan  yang  kuat  antara  kemiskinan  dan pendidikan.  Pendidikan  berdampak  pada  angka kemiskinan karena kurangnya pendidikan merupakan salah satu penyebab kemiskinan (Parwa, I.,  G.,  N.,  J.,  L.  &  Yasa,  I.,  W.,  2019).  Dengan meningkatkan produksi dan meningkatkan kesempatan  kerja  untuk  mendapatkan  penghasilan yang  lebih  tinggi,  pendidikan  dapat  membantu memerangi ketidaksetaraan dan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang dengan tingkat pendidikan rendah tidak memiliki kemampuan yang diperlukan  untuk  bekerja  di  dunia  bisnis  (Itang, 2017).  Mencapai  proyeksi  pertumbuhan  nasional akan  mudah  dengan  pendidikan  yang  tepat. Pendidikan diharapkan mampu menjawab persoalan kemiskinan, rendahnya produktivitas, dan lambannya pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan  di  daerah  khas  Yogyakarta  menjadi sumber data penelitian ini. Untuk tahun 2010 sampai dengan  2021,  variabel  ini  dinyatakan  dalam persentase (%).

## METODE PENELITIAN
Ini adalah strategi kuantitatif yang diterapkan dalam  penelitian  ini.  Salah  satu  metode  penelitian yang  ditetapkan  secara  cermat,  terencana,  dan terstruktur  dengan  jelas  sejak  awal  hingga konstruksi  desain  penelitian,  mengenai  tujuan penelitian, latar belakang penelitian, objek penelitian,  sampel  data,  sumber  data,  dan metodologi  adalah  kuantitatif.  pendekatan  (dari pengumpulan data ke untuk analisis data). Mencari informasi  tentang  hal-hal  yang  perlu  diketahui dilakukan  melalui  teknik  yang  disebut  penelitian kuantitatif, yang mengumpulkan data dalam bentuk statistik. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kajian  utama  penelitian  ini  adalah  pada  hubungan antara  tingkat  pendidikan,  gaji  minimum,  dan tingkat pengangguran terbuka (Made et al., 2013). Akibat  dari  variabel  bebas,  maka  variabel terikat adalah hasil atau variabel yang dipengaruhi. Hal ini sering disebut sebagai variabel terikat dalam bahasa Indonesia (Sugiyono, 2019:4). Variabel yang digunakan adalah variabel terikat yaitu kemiskinan, yaitu  keadaan  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan yang paling mendasar sekalipun, seperti kebutuhan pangan  dan  non  pangan.  Variabel  dependen  ini dilambangkan dengan huruf Y. Selanjutnya variabel dependen (terkait) diubah oleh variabel independen, yaitu faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan tersebut. Dengan memperhatikan tingkat
Equilibrium Volume 12. No. 1. Tahun 2023                                                             eISSN 2684-9313 Hal 1-11
pISSN 2088-7485
pengangguran  terbuka  (X3),  upah  minimum  (X2), dan tingkat pendidikan (X1) (Sugiyono, 2018:4).
Data  deret  waktu  merupakan  data  sekunder yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data  yang dikumpulkan menurut time series dalam waktu atau periode  yang  telah  ditentukan  dikenal  dengan  data time series (Sugiyono, 2018:11). Data runtun waktu penelitian  ini  bersifat  kuantitatif  untuk  sepuluh tahun  terakhir,  yaitu  H  2010  hingga  2021,  dengan mempertimbangkan  data  tahunan.  Website  resmi BPS  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menyediakan informasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Untuk mengumpulkan data dan informasi lain yang sesuai dengan penelitian yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, dokumentasi, dan penelitian internet.
Persamaan  regresi  linier  berganda  Menurut (Sugiyono, 2018) secara umum dirumuskan sebagai berikut :
Y = a + bX Sehingga  dalam  penelitian  ini  persamaan  regresi linier berganda yakni:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e Keterangan : Y = Tingkat Kemiskinan ɑ = Konstanta X1 = Tingkat Pendidikan X2 = Upah Minimum X3 = Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) β3 = Koefisien Regresi e = standart error (variabel penganggu)
Analisis  regresi  linier  berganda  adalah metode  yang  digunakan  dalam  analisis  data penelitian ini untuk memahami bagaimana faktor- faktor  tingkat  pendidikan,  gaji  minimum,  dan tingkat  pengangguran  terbuka  mempengaruhi kemiskinan  di  lokasi  unik  Yogyakarta.  Untuk Windows,  23.  Gunakan  praduga  BIRU  (Best Linear  Unbiased  Estimate)  untuk  menentukan koefisien  pada  persamaan  linear  (tidak  bias). Sejauh  mana  variabel  tingkat  pengangguran terbuka,  upah  minimum,  dan  tingkat  pendidikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah unik Yogyakarta  ditentukan  dengan  menggunakan asumsi ini. Uji autokorelasi digunakan sebagai uji penerimaan dalam penelitian ini.
Uji  Heteroskedastisitas  dan  Multikorelasi (Ghozali,  2017:10).  Untuk  mencegah  bias  dalam uji-F dan uji-t, uji regresi harus independen dari uji BIRU (Sugiyono, 2018:21).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  studi  ini,  kemiskinan  di  provinsi unik  Yogyakarta  dikaji  dalam  kaitannya  dengan tingkat  pendidikan,  gaji  minimum,  dan  tingkat pengangguran  terbuka.  Badan  Pusat  Statistik Yogyakarta menyediakan data runtun waktu yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kategori data yang  disusun  secara  kronologis  selama  periode
yang  telah  ditentukan.  Data  time  series  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif dan  mencakup  tahun  2010  sampai  dengan  tahun 2021 dengan menggunakan data tahunan.
Masalah  kemiskinan  yang  sulit  hadir  di seluruh Indonesia, terutama di Yogyakarta, sebuah wilayah  yang  unik.  Penanggulangan  kemiskinan menjadi  perhatian  utama  Pemerintah  Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta,
yang menganggapnya sangat serius. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tingkat keparahan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tabel 1 Data Jumlah Kemiskinan Provinsi Daerah                                                    Istimewa Yogyakarta Tahun Jumlah Kemiskinan (Persen) 2010 16.83 2011 16.08 2012 15.88 2013 15.03 2014 14.55 2015 13.16 2016 13.10 2017 12.36 2018 11.81 2019 11.44 2020 12.80 2021 11.91
(Sumber:  BPS  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (diolah)

## Tingkat Pendidikan
Pengetahuan  akan  ilmu  dan  keterampilan yang  dimiliki  adalah  hasil  dari  pendidikan  yang diperoleh,  karena  itu  pendidikan  menjadi  penting bagi  setiap  individu.  Dalam  penelitian  ini pendidikan di proksi kan dengan menggunakan rata- rata  lama  sekolah  dimana  indikator  ini  adalah indikator  paling  dasar  yang  sering  digunakan  BPS dalam  melihat  tingkat  pendidikan  pada  daerah- daerah di Indonesia. Pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Data Tingkat Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Rata Lama Sekolah (Tahun) 2010 8,51 2011 8,53 2012 8,63 2013 8,72 2014 8,84 2015 9,00 2016 9,12 2017 9,19 2018 9,32
Equilibrium Volume 12. No. 1. Tahun 2023                                                             eISSN 2684-9313
Hal 1-11 pISSN 2088-7485 2019 9,38 2020 9,55 2021 9,64 (Sumber: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta (diolah)
Dapat dilihat bahwa sampai tahun 2021 rata- rata  lama  sekolah  mengalami  kenaikan  walaupun belum signifikan.  Dengan  adanya  kondisi  tersebut akan  dapat  meningkatkan  perluang  pendidikan yang  diperoleh  masyarakat.  Upaya  peningkatan pembangunan  pendidikan  ini  tercermin  juga  dari perkembangan  pembangunan  sarana  pendidikan, bahwa  fokus  pembagunan  pendidikan  di  Darah Istimewa  Yogyakarta  sudah  mulai  bergeser  dari penyediaan  pendidikan  dasar  ke  pendidikan menengah.

## Upah Minimum
Data  kemiskinan  di  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  dari  tahun  2010  hingga 2021  tidak  lepas  dari  dampak  rendahnya  upah pemerintah kota. Rendahnya pendapatan penduduk  setempat  dipengaruhi  oleh  upah minimum, sehingga mereka tidak dapat memenuhi  kebutuhan  pokok  mereka.  Kualitas sumber  daya  manusia  yang  bervariasi  di  lokasi unik  Yogyakarta  mungkin  menjadi  penyebab rendahnya upah.
Tabel 3. Data Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Upah Minimum (Rupiah) Perkembangan (Persen) 2010 745.694 - 2011 808.000 8,35 2012 892.660 10,4 2013 947.114 6,1 2014 988.500 4,37 2015 988.500 0 2016 1.182.510 19,6 2017 1.337.645 13,1 2018 1.454.154 8,7 2019 1.570.923 8,0 2020 1.704.608 8,5 2021 1.765.000 3,5 (Sumber: BPS Daerah  Istimewaa  Yogyakarta
(diolah)

## Tingkat Pengangguran Terbuka
Selain  upah  minimum,  daerah  khas Yogyakarta  juga  dilanda  kemiskinan  akibat tingginya angka pengangguran. Skenario di mana angkatan  kerja  menginginkan  pekerjaan  tetapi belum  menemukan  pekerjaan  digunakan  untuk mengukur  pengangguran.  Tabel  Data  Tingkat Pengangguran  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Tahun 2010 sd 2021, Dilakukan BPS:
Tabel 4. Data Tingkan Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Perkembangan (Persen) 2010 5,69 2011 4,32 2012 3.86 2013 3.24 2014 3.33 2015 4.07 2016 5.61 2017 3.02 2018 3.35 2019 3.14 2020 4.57 2021 4.56 (Sumber:  BPS  Daerah  Istimewa  Yogyakarta
(diolah)
Pada  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  cukup berfluktuatif,  dimana  pada  tahun  2011  Tingkat Pengangguran Terbuka  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  sebesar  24%  kemudian  mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 46,1%, setelah itu menurun  di  tahun  2018  sebesar  510,9%,  dan meningkat kembali pada tahun 2020 sebesar 45,5% disebabkan pandemic  covid  yang  mengakibatkan banyaknya pengangguran ditahun 2020.

## Hasil Pengujian Uji Asumsi Klasik
Autokorelasi
Tabel 5, Uji Autokorelasi Model Summary R Square Change F Change Df 1  Df2 Sig. F Chang e Durb in- Wats on 0,820 30,850 8 0,000 1,270
Dari  hasil  analisis  untuk  uji  autokorelasi pada  penelitian ini diperoleh nilai DW test sebesar 1,270.  Untuk  mengetahui  ada  tidaknya  gejala autokorelasi dalam  model  penelitian  maka  dapat dibuktikan dengan kurva DW . Dalam persamaan ini jumlah variabel bebas (k) adalah 3 dan banyaknya data  (n) adalah  10  sehingga  diperoleh  nilai DW tabel adalah sebesar dL = 0,6577 dan dU = 1,8640. Berdasarkan  hasil  analisis,  maka  dalam  model regresi  ini  tidakt  adanya  gejala  autokorelasi dikarenakan  nilai  hasil  DW test yang  didapatkan adalah  sebesar  1,270  yaitu  dengan  posisi  berada pada  daerah  antara  dL  dan  juga  dU  yang  berarti berada  dalam  daerah  keragu-  raguan  atau ketidakpastian.  Sehingga  dapat  digunakan  untuk melakukan pengujian selanjutnya.

## Multikolinearitas
Tabel 6. Uji Multikolinearitas Variabel VIF Ketentuan Keterangan X1 1.33 ≤10 Tidak Terjadi Multikolinier
Equilibrium Volume 12. No. 1. Tahun 2023                                                             eISSN 2684-9313 Hal 1-11
pISSN 2088-7485 X2 1.50 ≤10 Tidak Terjadi Multikolinier X3 1.29 ≤10 Tidak Terjadi Multikolinier
Maka  hasil  akhir  yang  didapatkan  setelah melakukan  pengujian  analisis  regresi  linier berganda  dapat  diketahui    bahwa  dari  ketiga variabel bebas dengan VIF untuk X1 sebesar 1,334; VIF untuk X2 sebesar 1,508; VIF untuk X3 sebesar 1,298 yang berarti dari kedua variabel bebas lebih kecil  dari  10  sehingga  ini  tidak  terjadinya  gejala multikolinearitas.

## Heterokedastisitas
Tabel 7. Tes Heterokedastisitas dengan KorelasiRank Spearman Variabel Taile d (X1) Taile d (X2) Tailed (X3) Keten t uan Keter ang an Kemiskinan 0,444 0,966 0,985 ≥ 0,05 Tidak terjadi heterok ed astisita s
Berdasarkan  tabel  di  atas,  tidak  terdapat hubungan  yang  signifikan  antara  variabel  penjelas dan  residual  karena  variabel  bebas  X1  memiliki koefisien korelasi rank Spearman sebesar 0,444, X2 sebesar 0,966, dan X3 sebesar 0,985 dengan residual lebih dari 0,05 (tidak signifikan). Ini mengarah pada kesimpulan bahwa persamaan tersebut homoskedastis. Tidak ada satupun model penelitian yang  bertentangan  dengan  asumsi  klasik,  sesuai dengan hasil uji asumsi klasik tersebut di atas, maka dapat dilakukan analisis tambahan.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Uji F Tabel 8. Analisis Varian (ANOVA) Model Sum of Square s D F Mean Squar e F Sig 1 Regressio n Residual Total 30.998 6.823 37.821 3 8 11 10.333 0.853 12.11 5 .002 b
F hitung = 12,115 > F tabel = 4,07. Maka Ha diterima dan H0 ditolak. Yang artinya bahwa secara simultan  variabel  bebas  yaitu  Variabel  Tingkat pendidikan  (X1),  Variabel  Upah  Minimum  (X2),  dan Variabel TPT (X3) berpengaruh positif dan signifikan secara si  multan  terhadap  variabel  terikatnya  yaitu variabel tingkat kemiskinan.
Uji t
Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis secara Parsial dari Variabel Model t Hitung Sig. t Tabel X1 = Tingkat Pendidikan -2,691 0,027 2,201 X2 = Upah Minimum 0,030 0,001 2,201 X2 = Tingkat Pengangg uran -4,688 0,488 2,201
Berdasarkan  perhitungan  diperoleh  t hitung sebesar – 2,691 <  t-tabel  senilai  2,446  maka  Ha diterima dan H0 ditolak dan.  Maka  artinya  bahwa secara  parsial  variabe  l Tingkat  Pendidikan  (X1) berpengaruh terhadap Variabel Tingkat
Kemiskinan.  Hal  ini  juga  didukung  dengan nilaii signifikan  dari  Upah Minimum  (X2)  sebesar 0,027yang lebih kecil dari 0,05.
Dari  hasil  perhitungan  dapat  diperoleh  T hitung  sebesar  -5,331  maka  Ha  diterima  dan  H0 ditolak  dimana  T  hitung  <  T  tabel  2,306,  artinya variabel  upah  minimum  (X2)  secara  parsial berpengaruh  negative signifikan  terhadap  variabel Y  tingkat  kemiskinan  didukung  taraf  sig  sebesar 0.0001.
Berdasarkan  perhitungan  diatas  diperoleh T hitung sebesar 0,727 H0 diterima dan Ha ditolak dimana  T  hitung  <  T tabel  (2,306),  dengannilai signifikan yang diperoleh sebesar 0.488 atau dalam hal ini nilai signifikan t > 0,05 maka secara parsial variabel tingkat pengangguran terbuka (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y)
Pembahasan Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap

## Tingkat Kemiskinan
Hasil  uji  analisis  diatas  menunjukkan bahwa  variabel  Tingkat  Pendidikan  berpengaruh negative terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istiewa Yogyakarta. Hasil dari perhitungan tersebut sudah sesuai dengan teori & kerangkapikir yang dikembangkan dalam penelitian ini. Apabila semakin  meningkat  tingkat  pendidikan  yang dimiliki semua masyarakat maka kompetensi yang dimiliki  oleh  masyarakat  tersebut  akan  semakin tinggi  juga. Hal  tersebut  akan  berpengaruh  pada tingkat  pendapatan  masyarakat. Apabila  tingkat pendapatan  yang  tinggi  maka  masyarakat  dapat terbebas dari  kemiskinan.  Maka  semakin  banyak masyarakat  yang  mempunyai  tingkat  pendidikan tinggi  maka  akan  semakin  berkurang  jumlah masyarakat miskin di suatu wilayah.
Dapat  dikatakan  bahwa  kemiskinan  akan terus meningkat selama 12 tahun apabila penduduk Daerah  Istimewa  Yogyakarta  masih  menerima upah  di  bawah  standar  sesuai  dengan  tingkat pendidikan yang di selesaikan, lalu sifat pasrah dan bahagia  yang  dirasakan  penduduk  Daerah Istimewa  Yogyakarta  meskipun  mereka  hidup
Equilibrium Volume 12. No. 1. Tahun 2023                                                             eISSN 2684-9313 Hal 1-11
pISSN 2088-7485
dalam  garis  kemiskinan  sudah  menjadi  karakter yang melekat di diri mereka.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  ketika  tingkat pendidikan  turun.maka  tingkat  kemiskinan  akan terus  meningkat. meskipun  tingkat  pendidikan  di provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  ini semakin meningkat  di  setiap  tahun  nya  akan  tetapi kemiskinan  nya  juga  tetap  tinggi  hal  ini  di sebabkan  oleh penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta  masih  menerima  upah  di  bawah standar sesuai dengan tingkat pendidikan yang di selesaikan.
Dibalik  itu  Pemerintah  provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mendukung sertamemfasilitasi berbagai program pendidikan di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  guna meningkatkan kualitas SDM nya. Seperti beberapa program yakni mengadakan  pendidikan  bagi  masyarakat  yang belum  duduk  di  sekolah  formal  berupa  sekolah kejar  paket,  Mengadakan  training  dari  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  dan  pelatihan keterampilan.

## Pengaruh  Upah  Minimum  Terhadap  Tingkat Kemiskinan
Hasil uji analisis diatas menunjukkan bahwa variabel  Upah  Minimum  berpengaruh  negative terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari uji analisis tersebut sudah sesuai dengaan teori hipotesis  dan kerangka pikir  yang  telah  ada  sebelumnya.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  upah  minimum  memiliki pengaruh negative terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hasil uji analisis ini tidak sesuai dengan teori hipotess  peneliti  yang  hasilnya  dinyatakan  adanya pengaruh  positive  dan  signifikan  upah  minimum terhadap tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Semakin  tinggi  tingkat  upah minimum maka akan mengalami kenaikan juga pada pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan juga menaik  dan  sehinggaterbebas  dari  kemiskinan (Kaufman  2020  dalam  jurnal  Analisis  Faktor  - Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kemiskinan, 2020: 49). Serta terdapat data pendukung lain berupa artikel  dari  Soejoto  dan  Kharisma  dapat  dikatakan bahwa kemiskinan akan terus meningkat selama 12 tahun apabila penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta  tidak  menetapkan besarnya  upah  yang harus  dibayarkan  perusahaan  pada  pekerjanya  agar dapat mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan  tingkat  kemiskinan  yang  terus  meningkat,  lalu sifat  pasrah  dan  bahagia  yang  dirasakan  penduduk Daerah  Istimewa  Yogyakarta  meskipun  mereka hidup  dalam  garis  kemiskinan  sudah  menjadi karakter yang melekat di diri mereka.

## Pengaruh  Tingkat  Pengangguran  Terbuka
Terhadap Tingkat Kemiskinan
Hasil pengujian dari analisis ini menujukkan bahwa variabel TPT tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan,
sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  sesuai dengan  hipotesis  dan  teori  yang  ada  .Ini  karena salah  satu  dengan  system  pemerintahan  daerah keraton    atau  kerajaan  adalah  D.I.Yogyakarta. warisan  budaya  daerah  masyarakat  ini  sudah melekat  dan  turun  temurun  di  Yogyakarta (Prasetyoningrum  &  Sukmawati,  2018).  Karakter sebagai  abdi  dalem  yang  selalu  siap,  patuh,  dan tunduk  kepada  Sultan  atau  raja  sudah  mendarah daging  bagi  masyarakat  Yogyakarta  secara  turun menurun. Apalagi peraturan dari kerajaan (Sultan) bahwa  harus  menjaga  dengan  ketat  pengaruh budaya barat yag masuk ke DI.Yogyakarta, dengan alasan  untuk  menjaga  kelestarian  budaya  hal  ini berdampak  juga  bagi  perkembangan  pola  pikir masyarakat  dan  akhirnya  berdampak bagi kemajuan ekonomi daerah.
Faktor  sifat  atau  karakter  masyarakat pasrah  atau nerimo  ing  pandum .  Dari  sekian banyak  suku  etnis  di  Indonesia,  Suku  Jawa khususnya di D.I Yogyakarta paling santai/nyaman  berkomunikasi.  Sifat  mereka terkenal  dengan  santun  dan  bisa  menghargai sesama.  Terkadang  ketika  terjadi  suatu  hal  yang tidak  sesuai,  mereka  masih  bisa  tersenyum.  Jadi susah menyelami pikiran orang dari masyarakatnya.  Dan  juga  khas  gaya  hidupnya terjaga baik. Walau dari proses perjalan waktu ada begitu  banyak  wilayah  yang  berkembang  dan besar.
Peraturan kerajaan sangat selektif terhadap pengaruh  budaya  barat dengan  alasan  menjaga kelestarian  budaya.  Karena  kebanyakan  budaya barat menyebabkan adanya penyimpangan. Penyimpangan itu  berupa hilangnya nilai kesederhanaan,  merosotnya  etos  perjuangan, merebaknya  budaya  instan,  bahkan  menjadikan hedonisme sebagai  budaya  baru  di  tengah masyarakat D I Yogyakarta.
Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah DI.Yogyakarta  hanya  bisa  berpangku  tangan terhadap peraturan sultan dan ini yang menyebabkan  kemiskinan  terus  meningkat  tiap tahunnya. Hasil uji analisis ini juga didukung oleh penelitian  Wirawan  dan  Arka  2017  yang dimana dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengangguran  dengan  ciri  tingkat  pengangguran terbuka  tidak  berpengaruh  terhadap  kemiskinan. Hal  ini  sesuai  dengan  teori ketika  semakin  tinggi tingkat pengangguran terbuka maka akan meningkatkan  kemiskinan  di  Kawasan  Daerah Istimewa Yogyakarta.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut : a) Hasil dari penelitian diatas  menunjukkan  bahwa    X1  (Tingkat Pendidikan) berpengaruh positif signifikan terhadap  variabel  Y  Tingkat  Kemiskinan  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Pendidikan  yang dimiliki
Equilibrium Volume 12. No. 1. Tahun 2023                                                             eISSN 2684-9313 Hal 1-11
seseorang dapat membuat kualitas masing – masing sumber daya manusia semakin meningkat. (Bintang &  Woyanti,  2018)  menyatakan  jika  akses pendidikan  bagi  masyarakat  itu  mudah  akan membuat  naiknya  kesejahteraan  bagi  masyarakat itu  sendiri.  b)  Hasil  dari  pengujian  menunjukan bahwa  variable  X2  (upah minimum)  berpengaruh positive  signifikan  terhadap  variabel  Y  (tingkat kemiskinan) di Darah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dijelaskan  jika  adanya  ketentuaan  nilai  upah minimum  ini  jumlahnya  harus  diatas  kebutuhan hidup  layak  masyarakat  untuk  kelangsungan hidupnya yang artinya bahwa adanya kenaikan upah tidak akan berarti jika angka kebutuhan hidup layak (KHL) masih berkisar di atas jumlah upah minimum (Tumangkeng, 2019). c) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable X3 (tingkat pengangguran terbuka)tingkat pengangguran terbuka  tidak  berpengaruh  terhadap  varibel  Y (tingkat  kemiskinan)  Faktor  utama  kenaikan  TPT ini  adalah  karena  pada  saat  itu  pemerintah  lebih berfokus  pada  pengembangan  infrastrukur  untuk dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sehingg  mereka  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar mereka,  selain  itu  juga  ada  faktor  lain  yakni pendemi covid-19 yang membuat banyak perusahaan  tutup  dan  masyarakat  kehilangan pekerjaan  mereka(Kristinawati  et  al.,  2018).  d) Variabel X dalam Penelitian ini terdiri dari (Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan tingkat pengangguran terbuka) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap tingkat pengangguran  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta

## DAFTAR PUSTAKA
Adhitya,  B.,  Prabawa,  A.,  &  Kencana,  H.  (2022).
Analisis  Pengaruh  Pendidikan,  Kesehatan, Sanitasi  dan  Rata-Rata  Jumlah  Anggota Keluarga  Per  Rumah  Tangga  terhadap Kemiskinan di Indonesia. Ekonomis: Journal of  Economics  and  Business , 6 (1),  288. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.501
Azis,  M.,  Yulmardi,  Y.,  &  Nurhayani,  N.  (2021). Analisis  pengaruh  inflasi,  pendidikan  dan pertumbuhan  ekonomi  terhadap  tingkat pengangguran  terbuka  dan  kemiskinan  di Provinsi Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan  Pembangunan  Daerah , 10 (2),  75–82. https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i2.14214
Febrianica,  D.  N.  (2015).  Analisis  Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah .
Ihsan,  khairil, Aceh, B., & Aceh, B. (2018). Khairil Islam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) , 3 (3), 408–419.
Iksan, M., & Arka, S. (2017). Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia
Kemiskinan  adalah  permasalahan  yang selalu di hadapi oleh semua negara di dunia dengan  berbagai  macam  latar  belakang  dan juga  penyebab  .  Dibeberapa  negara  bahkan kemiskinan  menunjukan  geja. E-Jurnal  EP Unud , 11 (1), 147–175.
Islami,  N.,  &  Anis,  A.  (2019).  Pengaruh  Upah
Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan Pembangunan , 1 (3), 939. https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7721
Kristinawati, A., Sarfiah, S. N., & Destiningsih, R.
(2018).  Analisis  Pengaruh  Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pengeluaran  Subsidi  Terhadap  Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1998-2018. Directory Journal of Economic (DINAMIC) ,
2 (4), 985–1004.
Made  Ariasih,  N.  L.,  &  Yuliarmi,  N.  N.  (2021). Pengaruh  Tingkat  Pendidikan,  Tingkat Kesehatan  dan  Pengangguran  Terbuka Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Provinsi Bali. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia , 1 (7),
802–839. https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i7.131
Made, I., Wirawan, T., & Arka, S. (2013). E-Jurnal EP Unud, 4 [5] :546-560 . 1999 , 546–560.
Mahsunah,  D.  (2013).  Analisis  Pengaruh  Jumlah Penduduk,  Pendidikan  Dan  Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) , 1 (3), 1–17.
Pdrb,  A.  P.,  Terhadap,  P.,  &  Jawa,  P.  (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau  Jawa  Tahun  2009-2016. Economics Development Analysis Journal , 7 (1), 23–31. https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21922
Prasetyoningrum,  A.  K.,  &  Sukmawati,  U.  S.
(2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan  Manusia  Tenaga  Kerja  dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Equilibrium , 6 (2),  217–240. http://eprints.ums.ac.id/80956/
Putri,  E.  M.  &  D.  Z.  P.  (2021).  Pengaruh  Upah Minimum,  Tingkat  Pengangguran  Terbuka, Pendidikan  Dan  Pengeluaran  Pemerintah Terhadap  Kemiskinan  Di  Indonesia. Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi , 10 (2), 106–114.
Setya  Ningrum,  S.  (2017).  Analisis  Pengaruh Tingkat  Pengangguran  Terbuka,  Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  Di Indonesia Tahun 2011-2015. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 15 (2), 184–192.
Equilibrium Volume 12. No. 1. Tahun 2023                                                             eISSN 2684-9313
Hal 1-11
pISSN 2088-7485
Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat
Pendidikan  terhadap  Kemiskinan  di  DKI
Jakarta. JABE  (Journal  of  Applied  Business and Economic) , 5 (4), 340.
https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4183
Tumangkeng,  R.  Y.  S.  D.  C.  R.  S.  Y.  L.  (2019). Pengaruh  Upah  Minimum  Dan  Investasi Terhadap  Kemiskinan  Di  Provinsi  Sulawesi Utara. Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi , 19 (01), 88–98.
van/indrawiguna.  (2013).  Dampak  Pengangguran
Terhadap Kemiskinan. Jurnal Online Universitas Jambi .
Windra,  Marwoto,  P.  B.,  &  Rafani,  Y.  (2016).
Analisis Pengaruh Inflasi,Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran terhadap  Kemiskinan  Di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis (JIPMB) , 14 (2), 19–27. www.stie-ibek.ac.id