Leonardy Julio Tanjaya, Gunawan Djajaputra (2023) Kedudukan Warga Negara Asing dalam Membuat Akta Wasiat di Indonesia, Syntax Literate, (8) 12, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 12, Desember 2023

## KEDUDUKAN WARGA NEGARA ASING DALAM MEMBUAT AKTA WASIAT DI INDONESIA

## Leonardy Julio Tanjaya, Gunawan Djajaputra
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: Leonardyjulio39@gmail.com, gunawandjayaputra@gmail.com

## Abstrak
Salah satu hak yang dimiliki oleh setiap manusia adalah untuk membuat akta wasiat mengenai harta yang dimilikinya, baik merupakan warga negara indonesia maupun warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan warga negara asing untuk membuat wasiat di Indonesia. Metode penelitian menggunakan deskriptif  analisis,  penelitian  hukum  normatif,  dan  penelitian  kepustakaan.  Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan dan sifat dari pembuatan akta wasiat itu sendiri menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akta wasiat dimana harta kekayaannya itu berada. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan warga negara asing merupakan sama dengan warga negara indonesia untuk dapat membuat akta wasiat di indonesia.
Kata kunci: Akta Wasiat, Warga Negara Asing, Harta Kekayaan

## Abstract
One of the rights that every human being has is to make a testament regarding the assets that they owned, whether they are indonesian citizens or foreign citizens. This research aims to determine the position of foreign citizens in making testament in Indonesia.  The  research  methods  in  this  research  are  descriptive  analysis,  legal research,  and  library  research.  The  results  of  this  research  state  that  by  the regulations and the nature of testament state that every person can make testament about  where  their  assets  located.  Conclusion  of  this  research  states  that  foreign citizens can make testament about their assets in Indonesia same like indonesian citizens.
Keywords: Testament, Foreigns Citizens, Wealth

## Pendahuluan
Dalam kehidupan manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, dimulai dari lahrinya manusia dengan terbitnya akta kelahiran hingga pada akhir hidup manusia yaitu dengan  terbitnya  akta  kematian.  Peristiwa  hukum  dari  meninggalnya  seseorang  tidak hanya  berupa  terbitnya  akta  kematian,  akan  tetapi  dengan  kematian  seseorang  yang
sebelumnya telah membuat akta wasiat, maka wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan akibat kematiannya (Afkarina, 2018).
Surat Wasiat atau Akta Wasiat merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang  olehnya  dapat  dicabut  kembali  olehnya  (Usman,  2018).  Selain  telah  dijelaskan dalam undang-undang, Akta Wasiat menurut beberapa ahli seperti R. Subekti menyatakan bahwa Suatu wasiat atau testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia (Subekti, 1978).
Oemar  Moechtar  mengatakan  bahwa  Surat  Wasiat  adalah  akta  testament,  yang merupakan  pemberian  seseorang  kepada  orang  lain  baik  berupa  barang,  piutang,  atau manfaat untuk dapat dimiliki oleh orang yang diberi wasiat ketika pemberi wasiat telah mati (Moechthar, 2017). Menurut Juswito Satrio akta testamen atau surat wasiat dibagi menjadi  dua  berdasarkan  dari  bentuknya,  akta  wasiat  merupakan  suatu  akta  yang memenuhi  syarat  undang-undang  itu  sendiri  (Satrio,  1992).  Sedangkan  berdasarkan isinya maka surat wasiat merupakan pernyataan kehendak yang baru dapat dilaksanakan atau berlaku ketika pembuat testamen meninggal dunia dan pernyataan disaat pembuat masih hidup dapat ditarik kembali secara sepihak.
Dalam peraturan perundang-undangan surat wasiat diatur dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  atau  Burgerlijk  Wetboek  yang  dimana  hukum  waris  sendiri diatur berdasarkan berbagai macam golongan yang diantaranya dibagi menjadi golongan Timur  Asing  Tionghoa,  golongan  Eropa,  dan  golongan  yang  mengikuti  sepenuhnya terhadap Burgerlijk Wetboek (Salamba, 2017).
Surat  Wasiat  sendiri  dibagi  menjadi  beberapa  macam  diantaranya  merupakan surat wasiat umum, surat wasiat olografis, dan surat wasiat rahasia.  Surat wasiat umum merupakan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum yang dilakukan dihadapan notaris serta  dua  orang  saksi  lainnya  (Agustina,  2020).  Sedikit  berbeda  dengan  surat  wasiat umum,  Surat  wasiat  olografis  merupakan  surat  wasiat  yang  ditulis  tangan  dan  ditanda tangani oleh pewaris sendiri yang selanjutnya diberikan kepada notaris untuk dibuatnya akta  penitipan  wasiat  yang  pada  akhirnya  akan  ditandatangani  oleh  pewaris  serta  dua orang saksi.
Surat  wasiat  yang  terakhir  yaitu,  surat  wasiat  rahasia  adalah  surat  wasiat  yang ditulis dan ditandatangani dengan tertutup yang kemudian akan diberikan kepada notaris dengan empat orang saksi untuk disegel (Aisyah, 2019). Sesuai dengan penjelasan yang diatas  maka  dalam  pembuatan  surat  wasiat  diperlukannya  sosok  pejabat  umum  yaitu notaris untuk mengesahkan surat wasiat, baik dengan bentuk umum, bentuk olografis, dan bentuk rahasia.
Isi dalam surat wasiat sendiri merupakan pembagian harta peninggalan pewaris yang wajib dibagi dengan cara yang layak kepada para ahli waris, selain itu dalam surat wasiat juga memuat mengenai bagian mutlak (legitieme portie) dari para ahli waris yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sanjaya, 2018).
Tidak hanya di Indonesia, Warga Negara Indonesia dapat membuat surat wasiat di  luar  negeri  dengan  ketentuan  bahwa  hanya  berisi  mengenai  harta  kekayaan  yang
dimilikinya di luar negeri tersebut. Hal ini berlaku juga terhadap Warga Negara Asing yang  memiliki  harta  kekayaan  di  Indonesia  maka  dapat  membuat  surat  wasiat  di Indonesia, akan tetapi hanya ada satu macam surat wasiat yang dapat dibuat oleh Warga Negara  Asing  yaitu  merupakan  Surat  Wasuat  Umum  (Openbaar  Testament)  dengan prosedur dan tata cara yang sama seperti Warga Negara Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 3 Tahun 2004.
Berkaitan  dengan  itu,  adanya  kondisi  dimana  Warga  Negara  Indonesia  yang membuat  surat  wasiat  yang  kemudian  ahli  waris  merupakan  seorang  Warga  Negara Asing. Maka dari itu, penulis bertujuan untuk membuat kedudukan Warga Negara Asing dalam membuat akta wasiat di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian hukum menurut ahli hukum seperti Peter Mahmud merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum  untuk  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi  (Marzuki,  2013). Penelitian  ini berfokus pada pembahasan kedudukan hukum yang dimiliki Warga Negara Asing sebagai ahli  waris  objek  tanah  di  Indonesia.  Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif (legal research).
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang terbagi menjadi tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Dengan seluruh bahan hukum dan data yang  telah  dikumpulkan,  kemudian  akan  dirangkai  dan  dijadikan  pendukung  untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang akan dianalisis.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Kedudukan Hukum Pembuatan Akta Wasiat Warga Negara Asing di Indonesia
Notaris  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta  autentik  sesuai  dengan peraturan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan  Notaris  yang  menyatakan  bahwa  Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang berwenang untuk membuat akta autentik berdasarkan perundang-undangan di Indonesia (Sari, Murni, & Udiana, 2018). Pada pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan lebih dalam mengenai  apa  yang  dapat  disebut  sebagai  akta  autentik  yaitu  Akta  yang  dibuat  sesuai dengan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang di tempat akta akan dibuat.
Dari penjelasan tersebut akta dapat disebut sebagai akta autentik berdasarkan 3 (tiga)  hal,  yaitu  isi  akta  dibuat  berdasarkan  hukum  perundang-undangan  di  Indonesia, akta  dibuat  oleh/atau  dihadapan  seorang  pejabat  umum,  dan  pejabat  umum  yang membuat/atau  dibuat  dihadapannya  harus  berwenang  sesuai  dengan  tempat  dibuatnya akta  tersebut.  Maka  jika  ketiga  hal  tersebut  terpenuhi,  akta  tersebut  dapat  dikatakan autentik hingga adanya pembuktian secara formil bahwa akta tersebut merupakan akta palsu atau tidak asli (Yudara, 2006).
Kekuatan hukum yang dimiliki suatu akta autentik daiantaranya adalah kekuatan pembuktian lahir yaitu mengenai pembuktian bahwa dalam pembuatan akta tersebut telah sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  indonesia,    kekuatan  pembuktian formal dibuktikan dengan menyatakan  bahwa isi dalam akta autentik merupakan benar selama tidak adanya pembuktian bahwa isi dari akta merupakan tidak benar, dan terakhir pembuktian material yaitu memberikan kepastian hukum bahwa keterangan dalam akta autentik tersebut merupakan keterangan yang benar (Sukmawirawan, 2014).
Akta  Wasiat  atau  Testamen  merupakan  satu  diantara  banyaknya  akta  autentik yang dapat dibuat oleh seorang pejabat umum atau notaris. Hal ini didukung dengan Pasal 16  ayat  (1)  huruf  I  UUJN  yang  menyatakan  dalam  menjalankan  tugasnya,  Notaris diwajibkan untuk membuat daftar akta yang sesuai dengan wasiat menurut urutan dari pembuatan akta tersebut setiap bulannya. Akta Wasiat di Indonesia diatur dalam Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimulai dari ketentuan terbuatnya wasiat hingga pencabutan atau gugurnya surat wasiat.
Dalam akta wasiat terdapat dua pihak yaitu pemberi wasiat dan penerima wasiat. Sehingga  sebelum  dapat  membuat  akta,  ada  syarat  yang  harus  dipenuhi  baik  sebagai pemberi wasiat yaitu diatur dalam Pasal 895 KUHPerdata yang menyatakan bahwa untuk seseorang  agar  dapat  membuat  maupun  mencabut  surat  wasiat  diharuskan  memiliki kemampuan untuk bernalar atau berakal budi. Selain itu, pada pasal selanjutnya dikatakan bahwa  ketentuan  agar  dapat  membuat  akta  wasiat  yaitu  batas  umur  yaitu  diatas  18 (delapan  belas)  tahun  atau  sudah  menikah.  maka  apabila  pembuat  wasiat  belum memenuhi  syarat  baik  dalam  hal  kemampuan  bernalar  atau  telah  dewasa  maka  surat wasiat tidak dapat dibuat.
Sedangkan  mengenai  syarat  sebagai  penerima  wasiat  yaitu  harusnya  penerima wasiat telah ada disaat pemberi wasiat meninggal sesuai pada pasal 899 KUHPerdata, dan pada  pasal  912  KUHPerdata  dikatakan  bahwa  setiap  orang  yang  telah  membunuh pewaris,  memaksa  maupun  memusnahkan  surat  wasiat  maka  tidak  dapat  memperoleh atau menerima keuntungan dari akta wasiat tersebut.
Isi dari akta wasiat atau testament berisi mengenai dua hal yaitu surat wasiat dalam hal  pengangkatan  waris  “erfstelling”  dan  surat  wasiat  hibah  “legaat”.  Surat  wasiat pengangkatan waris sesuai dengan pasal 954 KUHPerdata berisi mengenai penunjukkan atas siapa yang akan menerima atau mendapatkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan dan  berapa  banyak  jumlahnya  yang  diberikan  oleh  pemberi  atau  pembuat  wasiat. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  surat  wasiat  pengangkatan  waris  merupakan penunjukkan  satu  atau  lebih  pihak  yang  akan  mendapatkan  waris  atau  dapat  disebut sebagai  ahli  waris  dan  menjelaskan  secara  rinci  berapa  banyak  waris  yang  akan didapatkan Akta Wasiat atau Testamen merupakan satu diantara banyaknya akta autentik yang dapat dibuat oleh seorang pejabat umum atau notaris. Hal ini didukung dengan Pasal 16  ayat  (1)  huruf  I  UUJN  yang  menyatakan  dalam  menjalankan  tugasnya,  Notaris diwajibkan untuk membuat daftar akta yang sesuai dengan wasiat menurut urutan dari pembuatan akta tersebut setiap bulannya. Akta Wasiat di Indonesia diatur dalam Bab XIII
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimulai dari ketentuan terbuatnya wasiat hingga pencabutan atau gugurnya surat wasiat.
Dalam akta wasiat terdapat dua pihak yaitu pemberi wasiat dan penerima wasiat. Sehingga  sebelum  dapat  membuat  akta,  ada  syarat  yang  harus  dipenuhi  baik  sebagai pemberi wasiat yaitu diatur dalam Pasal 895 KUHPerdata yang menyatakan bahwa untuk seseorang  agar  dapat  membuat  maupun  mencabut  surat  wasiat  diharuskan  memiliki kemampuan untuk bernalar atau berakal budi. Selain itu, pada pasal selanjutnya dikatakan bahwa  ketentuan  agar  dapat  membuat  akta  wasiat  yaitu  batas  umur  yaitu  diatas  18 (delapan  belas)  tahun  atau  sudah  menikah.  maka  apabila  pembuat  wasiat  belum memenuhi  syarat  baik  dalam  hal  kemampuan  bernalar  atau  telah  dewasa  maka  surat wasiat tidak dapat dibuat.
Sedangkan  mengenai  syarat  sebagai  penerima  wasiat  yaitu  harusnya  penerima wasiat telah ada disaat pemberi wasiat meninggal sesuai pada pasal 899 KUHPerdata, dan pada  pasal  912  KUHPerdata  dikatakan  bahwa  setiap  orang  yang  telah  membunuh pewaris,  memaksa  maupun  memusnahkan  surat  wasiat  maka  tidak  dapat  memperoleh atau menerima keuntungan dari akta wasiat tersebut.
Isi dari akta wasiat atau testament berisi mengenai dua hal yaitu surat wasiat dalam hal pengangkatan waris “erfstelling” dan surat wasiat hibah “legaat” (Hamdani, Mansar, &  Erwinsyahbana,  2022).  Surat  wasiat  pengangkatan  waris  sesuai  dengan  pasal  954 KUHPerdata  berisi  mengenai  penunjukkan  atas  siapa  yang  akan  menerima  atau mendapatkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan dan berapa banyak jumlahnya yang diberikan oleh pemberi atau pembuat wasiat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat wasiat  pengangkatan  waris  merupakan  penunjukkan  satu  atau  lebih  pihak  yang  akan mendapatkan waris atau dapat disebut sebagai ahli waris dan menjelaskan secara rinci berapa banyak waris yang akan didapatkan pasal 994 KUHPerdata, Cara kedua sesuai dengan pasal 996 KUHPerdata pencabutan secara diam-diam dapat terjadi apabila adanya barang yang tercantum dalam surat wasiat dihibahkan atau diperjual belikan kepada orang lain,  dan  cara  pencabutan  secara  diam-diam  terakhir  yaitu  sesuai  dengan  pasal  934 KUHPerdata  yaitu  dengan  pencabutan  testament  olografis  yang  berada  di  notaris  oleh pembuat wasiat.
Pembuatan wasiat sendiri didasarkan pada letak harta kekayaan itu berada sesuai dengan  Pasal  945  KUHPerdata  yang  mengatakan  Warga  Negara  Indonesia  yang mempunyai  aset  di  Luar  Negeri  maka  harus  membuat  wasiat  di  Notaris/Pejabat  yang berwenang di Negara tempat aset tersebut berada  dan sesuai dengan hukum yang berlaku ditempat tersebut (Badruddin, 2021). Sehingga dapat dikatakan apabila adanya Warga Negara Indonesia yang mnemiliki kekayaan di Singapura maka dari itu surat wasiat tidak dapat dibuat oleh Notaris Indonesia dan harus dilakukan dengan Notaris Singapura, dan sebaliknya  apabila  adanya  Warga  Negara  Asing  yang  memiliki  harta  kekayaan  di Indonesia,  maka  yang  berhak  membuat  testament  mengenai  hartanya  yang  berada  di Indonesia merupakan Notaris Indonesia.
Prosedur dan bentuk wasiat yang dapat dibuat oleh Warga Negara Asing telah diatur dalam Undang-Undang yaitu berdasarkan ex pasal 4 Staatsblad tahun 1924/559
bentuk  wasiat  yang  dapat  dibuat  oleh  Warga  Negara  Asing  di  Indonesia  hanya  boleh dalam  bentuk  Wasiat  Umum  sehingga  pada  waktu  pelaksana  wasiat  ditunjuk  akan mendapatkan salinan Akta Wasiat yang telah dibuat mengenai hartanya yang berada di Indonesia  dan  pada  tahap  ini  keputusan  untuk  melaksanakan  wasiat  atau  tidak dilaksanakannya merupakan keputusan executer testamentair.
Prosedur untuk Warga Negara Asing untuk mendaftarkan wasiatnya sama dengan prosedur  Warga  Negara  Indonesia  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  16  Undang-Undang Jabatan  Notaris  No.  30  Tahun  2004,  dalam  tahapannya  maka  pemberi  wasiat  atau kuasanya dapat hadir dihadapan Notaris untuk mmebuat surat wasiat, kemudian Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan pembuatan wasiat tersebut di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dengan didaftarkannya dalam Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka akan didaftarkan keada Departemen Perwakilan Wilayah.

## Kesimpulan
Kedudukan  Warga  Negara  Asing  untuk  membuat  akta  wasiat  di  Indonesia memiliki hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia yang ingin membuat testament diluar  negeri.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  hakikatnya,  pembuatan  wasiat  dilakukan ditempat harta kekayaan itu berada, sehingga apabila Warga Negara Asing memiliki harta kekayaan di Indonesia dapat diperbolehkan membuat wasiat di Indonesia sesuai dengan Pasal 945 KUHPerdata yang mengatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang memiliki aset diluar negeri maka harus membuat wasiat di pejabat/notaris dimana harta itu berada.
Akan tetapi Warga Negara Asing tidak dapat membuat surat wasiat dalam bentuk olografis dan rahasia, dikarenakan hanya diperbolehkan dalam bentuk surat wasiat umum yang telah diatur dalam ex pasal 4 Staatsblad tahun 1924/559, sehingga pelaksana wasiat yang telah ditunjuk akan mendapatkan salinan akta wasiat dan berhak untuk menentukan keputusannya  untuk  melaksanakan  wasiat  atau  tidak  setelah  pemberi  wasiat  telah meninggal dunia. Prosedur dalam mendaftarkan surat wasiat tidak memiliki perbedaan antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia karena telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004.

## BIBLIOGRAFI
Afkarina,  Izzah.  (2018). Kekuatan  Hukum  Akta  Wasiat  (Testamen  Acte)  sebagai  Akta Autentik  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia .  Universitas  Islam  Negeri  Kiai  Haji Achmad Siddiq Jember.
Agustina, M. SRIASTUTI. (2020). Tinjauan hukum surat wasiat dalam penyerahannya oleh orang lain ke notaris. Yustitiabelen , 6 (1), 48–68.
Aisyah,  Nur.  (2019).  Wasiat  dalam  pandangan  hukum  Islam  dan  BW. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah . Badruddin, Muhammad. (2021). Peran dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat Yang di Buat di Hadapannya Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi  Kasus  di  Notaris  Kabupaten  Kendal) .  Universitas  Islam  Sultan  Agung (Indonesia).
Hamdani, Hamdani, Mansar, Adi, & Erwinsyahbana, Tengku. (2022). Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat. Legalitas: Jurnal Hukum , 14 (1),
166–171.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2013).  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Kencana. Mertokusumo, Sudikno . Moechthar, Oemar. (2017). Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta . Airlangga University Press.
Salamba, Pratini. (2017). Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata. Lex Administratum , 5 (6).
Sanjaya, Umar Haris. (2018). Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. Jurnal Yuridis , 5 (1), 67–97.
Sari, Dewa Ayu Widya, Murni, R. A. Retno, & Udiana, I. Made. (2018). Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . Udayana University.
Satrio, J. (1992). Hukum waris, alumni . Bandung. Subekti, S. H. (1978). Pokok pokok hukum perdata. (No Title) . Sukmawirawan,  Cita  Astungkoro.  (2014). Kekuatan  Pembuktian  Legalisasi  Dan Waarmerrking Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris .
Usman, Muhammad Fhadel. (2018). Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. LEX PRIVATUM , 6 (5). Yudara, N. G. (2006). Pokok-pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut Sistim Hukum Indonesia. Renvoi, Nomor , 10 .
Copyright holder:
Leonardy Julio Tanjaya, Gunawan Djajaputra (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: