## KOMPETENSI TIK DAN KEHUMASAN ASN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA, MALUKU, DAN PAPUA

## ICT AND PR COMPETENCIES OF FUNCTIONARIES OF SOUTH SULAWESI, SOUTH EAST SULAWESI, MALUKU, AND PAPUA PROVINCIAL GOVERNMENTS

## Darman Fauzan Dhahir
Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar email: darm007@kominfo.go.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memotret profil dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang Teknologi  informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dan  Kehumasan  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Sulawesi Tenggara,  Maluku,  dan  Papua.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey pada 280 responden, wawancara pada 50 informan dan Focus Group Discission (FGD) di empat provinsi pada Tahun 2018. Data dikumpulkan, disajikan, dan  dideskripsikan  dengan  teknik  analisis  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rata-rata ASN  bidang  TIK  dan  Kehumasan  pada  wilayah  yang  diteliti  memiliki  jenjang  pendidikan  S1  dan berusia relative muda. Mayoritas mereka adalah Pejabat Fungsional Umum, bukan Pejabat Fungsional Tertentu. Pengalaman kerja mereka dalam bidang masing-masing beragam, yakni: kurang dari 1 tahun hingga  lebih  dari  10  tahun.  ASN  Bidang  TIK  mengerjakan  pekerjaan  Perkantoran,  dengan menggunakan  aplikasi  pengolah  kata  dan  angka  dan  presentasi.  ASN  kehumasan  dominan menggunakan  aplikasi  pengolah  kata.  Lebih  dari  setengah  ASN  dalam  dua  bidang  tersebut  belum pernah  mengikuti  pelatihan  dalam  bidangnya,  sehingga  hanya  sedikit  yang  memiliki  sertifikat kompetensi. Kemampuan ASN yang diteliti berada rentang level ‘pemula’ hingga ‘mampu’. Upaya- upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi belum banyak, namun masing-masing ASN telah berusaha untuk dapat bekerja dengan baik dengan cara belajar secara otodidak. Pemerintah Provinsi yang  diteliti  mengaku  membutuhkan  dukungan  dari  pemerintah  pusat  dalam  rangka  meningkatkan kemampuan TIK dan Kehumasan ASN.
Kata Kunci: ASN, Kawasan Timur Indonesia, kompetensi, kehumasan, TIK.

## Abstract
This study aims to capture the profile and competence of functionaries in the fields of Information and Communication  Technology  (ICT)  and  Public  Relations  in  South  Sulawesi,  Southeast  Sulawesi, Maluku, and Papua Provinces. Current research uses quantitative and qualitative approaches. Data collection was carried out by survey methods on 280 respondents, interviews with 50 informants and FGD  in  four  provinces  in  2018.  Data  were  collected,  presented,  and  described  using  interactive analysis  techniques.  The  results  showed  that  on  average,  the  functionaries  studied  had  an undergraduate education level and were relatively young. The majority of them are General Functional Officials, not Specific Functional Officials. Their work experience in their respective fields varies from less than 1 year to more than 10 years. ICT functionaries do office work, using word, numbers, and presentation  processing  applications.  Public  relations  functionaries,  predominantly  use  word processing applications. More than half them have never attended training in their respective fields, so
only a few of them who have competency certificates. Their competencies have been measured in the range of 'beginner' to 'capable' levels. The efforts that have been made by the provincial government have not been many, but each the functionaries has tried to be able to work well by self-taught learning. The  Provincial  Governments’  person  in  charge  admitted  that  they  need  support  from  the  central government in order to improve the ICT and Public Relations competencies of the functionaries.
Keywords: Government officials, Eastern Indonesia, competence, public relations, ICT.

## PENDAHULUAN
Kehadiran TIK membawa perubahan pada  seluruh  aspek  kehidupan  manusia. Pesatnya perekembangan inovasi di bidang TIK  telah  menyebabkan  iklim  kehidupan semakin  kompetitif,  terbuka,  cepat,  tepat, efisien dan efektif melalui e-life seperti e- commerce,  e-government,  e-education,  e- learning,  e-library,  e-procurement,  e- journal,  e-medicine,  e-bodiversity,  e- budgeting,  e-planning,  e-musrenbang,  e- kinerja,  e-kemiskinan,  e-reporting,  e- spacial dan lainnya.
Teknologi Informasi dan Komunikasi berperan sebagai enabler technology dalam upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan masyarakat  yang  dilakukan  melalui e- government. Sachs  dalam  artikel Data  for Development menyatakan  bahwa  melalui GIS  ( Geographic  Information  System ), perkembangan  pemerintah  daerah  di wilayah pinggiran dan terpencil pun dapat dimonitor secara real time. Teknologi juga mampu meningkatkan kemampuan pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan yang prima dan memangkas birokrasi yang rumit  (Sachs,  2015).  Perkembangan  tata
kelola  elektronik  juga  diharapkan  dapat memberikan  energi  kepada  birokrat  agar bertindak  lebih  gesit,  lincah  dan  merubah pola pikir lama karena selama ini disinyalir birokrasi  yang  ada  bersifat  lambat  dan hanya  menjalankan business  as  usual semata (Lauranti et al., 2017).
E-government adalah  hal  mutlak yang  diperlukan  untuk  mencapai  sukses pemerintahan  terbuka.  Hal  ini  tercermin dari  upaya  pemerintah  melalui  peraturan: (a).  UU  No.  12  tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik, (b). UU no. 37  tahun  2008  tentang  Ombudsman Republik  Indonesia,  (c).  UU  Nomor  25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (d). Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  No. 35  tahun  2010  tentang  Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda serta (e). Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.
14 tahun 2008.
Inovasi  yang  dikembangkan  dalam praktik e-government seharusnya  dapat menyelesaikan  persoalan  khas  yang dimiliki oleh setiap daerah (Lauranti et al., 2017), tentunya hal ini disesuaikan dengan potensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara yang  ada  di  daerahnya  tersebut,  merujuk
pada  Undang-undang  Nomor  25  tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan  Nasional  (SPPN)  yaitu membentuk  tata  kelola  pemerintah  yang transparan, akuntabel, partisipatif, inovatif, serta  merujuk  pada  RPJMN  2015-2019 yang  mengamanatkan  dua  strategi  utama yaitu (1) membangun keterbukaan informasi  public  dan  (2)  mendorong masyarakat  untuk  dapat  mengakses informasi  public  dan  memanfaatkannya (Rencana  Aksi  Nasional  Keterbukaan Pemerintah 2016-2017, 2016).
Jika melihat pada capaian EGDI ( E- Government  Development  Index )  yaitu pemeringkatan  yang  dilakukan  oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam rangka penilaian  yang  mencakup  3  dimensi  yaitu online  service  index,  telecommunication infrastructure index serta the human capital index untuk  melihat  apakah  aktivitas lembaga publik sudah lebih efektif, efisien, transparan  dan  akuntabel  maka  Indonesia masih  memiliki  pekerjaan  rumah  yang banyak  karena  Indonesia  berada  pada peringkat  ke  106.  Bahkan  peringkat Indonesia masih tertinggal ketika diperbandingkan  dengan  Negara-negara tetangga  yang  berada  di  lingkup  Asia Tenggara  seperti  Malaysia  pada  peringkat ke 60, Filipina pada peringkat ke 71, Brunai Darussalam  pada  peringkat  ke  83  (Sisil, 2017).
Pencapaian  tujuan  strategis e- government dilaksanakan  melalui  enam strategi  yang  tertuang  dalam  Inpres  No.  3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  Pengembangan E-Government salah  satunya  yaitu  mengembangkan Kapasitas  SDM  baik  pemerintah  maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat (Widowati, 2017).
Pentingnya  pengembangan  kapsitas
SDM  baik  di  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah dalam rangka mendukung e-government sangat dibutuhkan  karena  manusia  adalah  kunci.
Terdapat urgensi untuk melakukan pemetaan  kompetensi  TIK  ASN  saat  ini dikarenakan  banyaknya  kendala  di  tataran praktek dalam mengembangkan program e- government.
Deputi Inovasi Lembaga
Administrasi  Negara  (LAN),  Dr  Tri Widodo  Utomo,  menyatakan  bahwa kalangan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) masih  minim  dalam  penguasaan  terhadap TIK,  selain  itu  Literasi  IT  di  kalangan birokrat  belum  merata.  ASN  yang  sudah berumur,  dan  terutama  berada  di  daerah pelosok,  masih  cukup  banyak  yang mengalami  gagap  teknologi  ( digital divided )  padahal  tingkat  literasi  TIK  pada ASN sangat
diperlukan dalam pengembangan  maupun  implementasi e-
Goverment di  masa  yang  akan  datang (Berita Satu, 2016).
Selain  itu,  kemampuan  TIK  ASN yang  berstatus  PNS  kurang  memadai (Haryati,  2017;  Suroto,  2017),  padahal tuntutan  terhadap  kemampuan  TIK. Demikian pula, ASN yang yang ditempatkan sebagai SDM TIK belum tentu berlatar  pendidikan  TIK,  sebab  sering terjadi  ketidakserasian  antara  penempatan ASN  dan  kompetensi  pendidikannya (Batita et al., 2017; Siswanto, 2020).
Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  data secara  nasional  yang  dapat  menunjukkan tingkat  literasi  TIK  di  kalangan  Aparatur
Sipil  Negara,  terutama  wilayah  timur Indonesia
yang lebih tertinggal dibandingkan  wilayah  barat  (Maryati, 2015; Prasetyo & Firdaus, 2009).
Di  samping  itu,  akhir-akhir  ini  kita dihadapkan  pada  banyaknya  sumber informasi  yang  tidak  kredibel  namun memberi  pengaruh  cukup  besar  terhadap persepsi  masyarakat.  Informasi-informasi yang bersifat hoax dari sumber yang tidak jelas  kerapkali  diakses  oleh  khalayak melalui  media  sosial  (Juditha,  2018). Informasi-informasi yang cenderung
negatif  bagi  pemerintah  atau  bahkan bertolak  belakang  dari  kenyataan  yang sebenarnya terlihat lebih dominan dibanding  informasi  positif  atas  kinerja pemerintah yang
sesungguhnya (Syahputra, 2017).
Presiden pernah mengeluarkan Inpres No.  9  tahun  2015  tentang  Pengelolaan Komunikasi  Publik,  yang  di  tandatangani pada tanggal 25 Juni 2015 yang bertujuan menyerap  aspirasi  dan  mempercepat penyampaian  informasi  tentang  kebijakan dan  program  pemerintah.  Akan  tetapi, dalam praktiknya, narasi tunggal pemerintah  kerap  berantakan  akibat  tidak bekerja  optimalnya  Pranata  Humas  atau Governement Public Relation yang dimiliki dan dioperasionalkan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (Heryanto, 2018).
Efektifitas  tata  kelola  komunikasi publik  pemerintah  masih  dipertanyakan oleh  beberapa  pihak  karena  banyak  hal yang tidak tersampaikan secara sistematis, komunikatif  dan  komprehensif  guna membangun  pemahaman  bersama  antara pemerintah dan khalayak luas (Kusumawati et  al.,  2019).  Hal  ini  tidak  lepas  dari lambatnya  humas  pemerintah  dalam koordinasi  dan  pengelolaan  suatu  isu (Mukhroman  et  al.,  2014).  Kenyataan  ini bisa  jadi  disebabkan  oleh  kompetensi humas  pemerintah  yang  memamg  belum memadai  untuk  menjawab  setiap  isu  yang muncul.
Oleh  karena  itu  juga  diperlukan pemetaan  kompetensi  SDM  Humas pemerintah  berserta  kendala-kendala  yang dihadapinya  dalam  rangka  perbaikan kinerja humas pemerintah.
Data  yang  di  hasilkan  dari penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai fondasi  dalam  membuat  kebijakan- kebijakan  yang  bersifat  afirmatif  untuk meningkatkan kemampuan ASN di bidang TIK  dan  Kehumasan.  Penelitian  ini  juga dapat menjadi acuan program pengembangan  dan  rekruitmen  ASN  di bidang TIK dan Kehumasan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan campuran  kualitatif  dan  kuantitatif  paralel konvergen,  yaitu  penelitian  kualitatif  dan kuantitatif yang dilakukan secara bersamaan untuk memperoleh analisis yang menyeluruh (Creswell, 2015).
Obyek  penelitian  pada  kajian  ini dikelompokkan atas ASN Bidang TIK dan ASN Bidang Kehumasan.
ASN  Bidang  TIK  adalah  ASN  yang bekerja  pada  SKPD  Provinsi  yang  sehari- hari diberi tanggungjawab dalam pengoperasian komputer, mendesain dan/atau  memelihara  web,  jaringan, multimedia,  keamanan  jaringan  dan  lain- lain  sejenisnya,  dengan  latar  belakang pendidikan TIK maupun bukan.
ASN  Bidang  Kehumasan  adalah  ASN yang  bekerja  pada  SKPD  Provinsi  yang sehari-hari  bertugas  sebagai  dalam  bidang kehumasan dengan latar belakang Pendidikan  terkait  kehumasan  maupun bukan
ASN yang dimaksud tidak terbatas pada
PNS  dengan  Jabatan  fungsional  Pranata Humas  ataupun  Pranata  Komputer,
melainkan jabatan apapun yang mengerjakan  pekerjaan  bidang  TIK  dan bidang  Kehumasan  dalam  instansi  yang diteliti.
ASN yan menjadi
responden/Informan  berasal  dari  9-10 Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD) Pemerintah Provinsi yang diteliti.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  4 provinsi,  yakni:  Maluku  (Zona  1),  Papua (Zona  2),  Sulawesi  Selatan  (Zona  3),  dan Sulawesi Tenggara (Zona 4).
Informasi yang dikumpulkan dari ASN bidang TIK, antara lain: tingkat kompetensi SDM  TIK  untuk  ASN  Provinsi  pada keahlian-keahlian khusus, seperti Jaringan, Web,  Pemrograman,  Desain  Grafis, Multimedia  dan  sebagainya.  Termasuk didalamnya  informasi  seberapa  besar kebutuhan  pemerintah  provinsi  akan keahlian-keahlian tersebut, kendala-
kendala  yang  dihadapi  oleh  ASN  bidang TIK dan harapan mereka akan pengembangan kemampuan TIK.
Informasi yang dikumpulkan dari ASN bidang  Kehumasan,  antara  lain:  tingkat kemampuan  SDM  kehumasan  dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarluaskan  informasi  yang  berasal dan  atau  melalui  media  cetak,  media elektronik, media sosial, media online dan media lainnya.
Informasi yang dikumpulkan dari pengelola pemerintah daerah berupa rencana strategis pemerintah provinsi dalam pengembangan TIK  dan  Kehumasan  ke  depan,  kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, dan harapan-harapan.
Data yang dikumpulkan merupakan data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari responden  baik  melalui  riset  kuantitatif maupun kualititatif. Data primer untuk riset kuantitatif  diperoleh  melalui  survei sedangkan  untuk  data  kualitatif  diperoleh melalui FGD dan wawancara mendalam
Wawancara  mendalam  dilakukan untuk  mendapatkan  informasi  mendalam untuk mencapai tujuan penelitian.
Wawancara yang dilakukan adalah
wawancara  semi  terstruktur  dengan menggunakan panduan wawancara, namun tidak tertutup kemungkinan pengembangan pertanyaan selama wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan secara tatap muka terhadap 50 informan yang juga merupakan bagian dari responden kuantitatif.  Mereka  yang  dipilih  menjadi informan dinilai memiliki pengetahuan dan kemauan untuk menberikan informasi lebih dalam terkait masalah penelitian.
FGD  dilakukan  dengan  maksud mendapatkan  informasi  mengenai  rencana strategis pemerintah daerah dalam pengembangan  ASN  bidang  TIK  dan Kehumasan, kendala-kendala yang dihadapi,  serta  harapan  mereka  terkait
masalah  penelitian.  Peserta  FGD  adalah Bappeda,
Diskominfo dan Badan Kepegawaian Daerah, Biro Humas
Sekretariat  Daerah  ditambah  5  (lima) perwakilan  SKPD  lainnya  yang  diperoleh secara  random. Sementara  itu,  data kuantitatif  diperoleh  melalui  survei terhadap 200 responden ASN TIK dan 80 responden Kehumasan.
Penentuan responden menggunakan multi  stage  stratified  random  sampling, yakni pengambilan  sampel  melalui  proses pembagian  populasi  ke  dalam  strata, memilih sampel acak sederhana dari setiap stratum, dan menggabungkannya ke dalam sebuah  sampel  untuk  menduga  parameter populasinya (Yamane, 1973).
Data  yang  diperoleh  kemudian dibersihkan  sebelum  dianalisis. Data cleaning dilakukan  untuk  mengantisipasi kesalahan yang masih terjadi dalam proses pengimputan data. Pendekatan analisis data yang  digunakan  adalah  analisis  data interaktif, dan analisis statistika deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  FGD,  terungkap bahwa  ASN  yang  bertugas  di  bidang  TIK dan  Kehumasan  tidak  terdata  dengan  baik oleh BKD di semua wilayah provinsi yang diteliti,  sebab  penugasan  ASN  tergantung perintah  dari  pimpinan  masing-masing SKPD. Perwakilan BKD Provinsi Maluku mengungkapkan  dalam  FGD:  “ ...  setiap
tahun,  kami  prioritaskan  CPNS  bidang TIK,  namun  masalahnya,  kebanyakan alumni  TIK  yang  direkrut  menjadi  PNS malah ditempatkan di bidang administrasi. Untuk  bidang  kehumasan,  saat  (kami)  ini tidak  bisa  memberikan  data  pasti.  Secara umum,  pelaksanakan  kehumasan  di  setiap OPD  sudah  berjalan,  hanya  saja  belum dapat kami petakan. "
ASN  sendiri  merasakan  minimnya jumlah  ASN  bidang  TIK  dan  kehumasan. Sebanyak  11  informan  yang  merupakan ASN  bidang  TIK  mengungkapkan  hal tersebut. Salah satu informan dari Porvinsi Maluku menyatakan bahwa 20 orang ASN bidang  TIK  dari  total  128  pegawai  yang bekerja pada instansinya, belum mencukupi kebutuhan  institusi.  Sebagian  lainnya, misalnya salah satu informan dari Provinsi Sulawesi  Tenggara,  berpendapat  bahwa jumlah ASN secara kuantitatif sudah relatif banyak,  namun  kompetensi  mereka  masih kurang.

## ASN Bidang TIK
Berdasarkan survey yang dilakukan pada  200  ASN  bidang  TIK  di  empat provinsi, ASN bidang TIK didominasi oleh ASN  yang  berlatar  pendidikan  S1,  yakni sebesar 129 orang (64,5%). Sisanya, yang berlatar  belakang  S2  berjumlah  37  orang (18,5%), SLTA berjumlah 20 orang (10%), Diploma  berjumlah  14  orang  (7%),  dan belum ada yang S3 (0%). Jika dilihat dari kondisi  ini,  ASN  yang  menangani  bidang
TIK seharusnya dapat kategorikan sebagai orang-orang  yang  kompeten,  sebab setidaknya  mereka  adalah  para  sarjana. Sayang,  banyak  dari  mereka  yang ditugaskan  pada  bidang  tersebut  yang bukan sarjana TIK. Dari 200 ASN bidang TIK  yang  menjadi  responden,  hanya  29 orang  (14,5%)  yang  berlatar  belakang pendidikan  TIK.  Hal  tersebut  juga terungkap dalam FGD dan wawancara yang dilaksanakan  di  seluruh  provinsi  yang menjadi  lokasi    penelitian.  Salah  satu narasumber  FGD  di  Sulawesi  Selatan mengakui bahwa dari 105 PNS di instansi tempat  ia  bekerja,  tidak  ada  satupun  yang berlatar belakang pendidikan TIK. Akibatnya, kemampuan TIK mereka sangat minim.  Menurutnya,  ASN  yang  memiliki kemampuan  TIK  yang  cukup  memadai kebanyakan  dari  unsur  PTT  atau  honorer. Informan  dari  Dinas  PUPR  Provinsi Maluku  beralasan  bahwa  latar  belakang pendidikan  TIK  tidak  terlalu  diperhatikan dalam sebuah penugasan/penempatan pekerjaan  TIK,  karena  kemampuan  teknis bidang  (sesuai  fungsi  institusi)  lebih diutamakan. Alasan tersebut semakin kuat dengan  pernyataan  Informan  dari  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Maluku: “ 100%  ASN  TIK  di  DKP  dapat mengoperasikan komputer, walaupun yang berlatar belakang pendidikan TIK hanya 1 orang, itupun masih berstatus honorer. ”
Berdasarkan usia, kebanyakan ASN bidang  TIK  berusia  muda.  Usia  pensiun mereka  relatif  masihlama.  Sebanyak  95 responden  (47,5%)  ASN  bidang  TIK berusia  31-40  tahun  dan  48  responden (24%)  berusia  dibawah  30  tahun,  berarti total  yang  berumur  40  tahun  ke  bawah adalah 71,5%. Sementara itu, yang berumur 41-50 tahun berjumlah 46 responden (23%) dan yang berumur 51 tahun ke atas hanya berjumlah 11 responden (5,5%).
Sebagian besar ASN yang ditugaskan  di  bidang  TIK  adalah
Fungsional  Umum,  yakni  sebanyak  123 responden (61,5%). Pejabat Struktural yang
diserahi  tanggungjawab  bidang  TIK berjumlah 65 responden (32,5%).
Sementara itu, Pejabat Fungsional Tertentu yang  bertindak  sebagai  tenaga  TIK berjumlah  11  responden  (5,5%).  Itupun, tidak ada saru Pejabat Fungsional Tertentu pun  yang  merupakan  fungsional  TIK, melainkan  Peneliti,  Perekayasa,  Arsiparis, dan  Penerjemah  yang  diserahi  tanggung jawab pekerjaan TIK.
Pengalaman para responden ditugaskan dalam bidang TIK beragam dan jumlahnya  relatif  merata.  Ada  yang bertugas  kurang  dari  satu  tahun,  ada  pula yang di atas 10 tahun. ASN yang memiliki pengalaman kerja di Bidang TIK 3-5 tahun adalah  yang  terbanyak  dengan  jumlah  55 responden  (27,5%).  Sementara  itu,  yang memiliki pengalaman 1-2 tahun berjumlah
47  responden  (23,5%),  yang  memiliki pengalaman  6-10  tahun  berjumlah  42 responden  (21%),  dan  yang  memiliki pengalaman di bawah 1 tahun berjumlah 21 responden (10,5%). Jumlah terkecil adalah ASN  bidang  TIK  yang  memiliki pengalaman  lebih  dari  10  tahun,  yakni  24 responden (12%).
Pekerjaan  yang  paling  sering dikerjakan  oleh  ASN  bidang  TIK  adalah yang pekerjaan yang berhubungan  dengan aplikasi  perkantoran  dengan  jumlah mencapai 147 responden (73,5%).
Pekerjaan bidang TIK lain hanya maksimal dilakukan  oleh  sekitar  20%  responden, yaitu  bidang  jaringan  komputer  sebanyak 44 responden (22%), bidang multimedia 39 (19,5%),  bidang  lainnya  35  responden
(17,5%), dan bidang software Development 13 responden (6,5%).
Sejalan  dengan  pekerjaan  yang paling sering dikerjakan oleh ASN bidang TIK berupa pekerjaan perkantoran, aplikasi yang  paling  sering  digunakan  pun  adalah aplikasi  pengolah  kata,  angka  dan presentasi. Sebesar 119 responden (59,5%) menggunakan  aplikasi  pengolah  kata,  100 responden  (50%)  menggunakan  aplikasi pengolah  angka,  dan  62  responden  (31%) menggunakan aplikasi pengolah presentasi. Sementara itu, pengguna aplikasi multimedia  hanya  40  responden  (20%), aplikasi  desain  sebanyak  32  responden (16%), aplikasi pemrograman sebanyak 30
responden  (15%),  dan  aplikasi  lainnya, seperti  sistem  informasi  kepegawaian, keuangan, perencanaan, pengadaan barang/jasa,  dan  pemetaan  sebanyak  24 responden (12%).
Undang-Undang ASN mengamanatkan  bahwa  setiap  pegawai memiliki  hak  dan  kesempatan  untuk mengembangkan kompetensi, yakni meliputi  kompetensi  teknis  yang  diukur dari  tingkat  dan  spesialisasi  pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman  bekerja  secara  teknis.  Akan tetapi,  berdasarkan  surbey,  lebih  dari separuh  ASN  bidang  TIK  pada  provinsi yang diteliti (65%) tidak pernah mengikuti pelatihan  bidang  TIK.  Hal  ini  diakibatkan oleh  berbagai  faktor.  Di  dalam  FGD  dan wawancara,  banyak  yang  mengemukakan bahwa kesempatan ASN untuk mendapatkan  pelatihan,  terutama  teknis bidang  TIK,  sangat  kecil,  sebab  jumlah pelatihan dan kuota yang jauh lebih sedikit daripada jumlah ASN yang memerlukannya. Bahkan, sebagian provinsi yang selama ini hanya mengharapkan  pemerintah  pusat  untuk menyelenggarakan pelatihan, sebagaimana diungkapkan  oleh  salah  satu  narasumber FGD:  “ diharapkan  (pada)  kementerian (Kominfo),  selain  memberikan  pelatihan, (sebaiknya) kami juga diberikan pendampingan,  misalnya  kami  diberi  tim ahli  untuk  beberapa  bulan  mendampingi
selama  proses  pembelajaran  TIK. ” Alasannya adalah terbatasnya anggaran dan tenaga  pendidik  lokal  bidang  TIK. Narasumber tersebut mngungkapkan:
“ Badan  Diklat  yang  ada  memang  belum menyentuh bidang TIK untuk (peningkatan) kemampuan  SDM  lokal,  itu  dikarenakan tenaga  pengajar  bidang  TIK  juga  masih sangat  sedikit  di  wilayah  ini,  sementara untuk  memanggil  (pengajar)  dari  luar (daerah),  kami  kekurangan  dana. ”  Hal tersebut  diperjelas  dengan  pernyataan narasumber lain yang mengatakan:
“ ...pelatihan  yang  ada,  biasanya  hanya diselenggaran  dari  (oleh)  kementerian, bukan  dari  (oleh)  pemda  setempat. ” Untung  saja,  para  ASN  tidak  kehilangan akal untuk mendukung terlaksananya tugas yang  mereka  emban.  Seluruh  informan menyatakan  bahwa  mereka  belajar  secara autodidak.  Di  samping  itu,  bagi  yang pernah  mengikuti  pelatihan  TIK,  belum tentu  memiliki  sertifikat  kompetensi. Berdasarkan survey, yang jumlah ASN TIK yang  memiliki  sertifikat  kompetensi  TIK hanya  37  orang  (18%),  padahal  yang pernah  mengikuti  pelatihan  sebesar  71 orang (35%).
Untuk  meningkatan  kompetensi ASN, kegiatan pelatihan sangat diharapkan, baik  oleh  Pemerintah  Provinsi,  maupun ASN yang diberi tugas bidang TIK. Hanya saja, karena beberapa kendala sebagaimana telah  diungkapkan  sebelumnya,  pengelola
ASN pada wilayah yang diteliti menyatakan  dalam  FGD  bahwa  belum sanggup  memenuhi  kebutuhan  Diklat. Pelatihan  yang  paling  banyak  diinginkan oleh  ASN  bidang  TIK  adalah  pelatihan System Administration , yakni 83 responden
(41,5%), diikuti dengan yang menginginkan  pelatihan Web  Design sebanyak  58  responden  (29%), Database Developer sebanyak  56  responden  (28%),
Network  Administration sebanyak  54 responden  (27%), Web  Programmer sebanyak  50  responden  (25%), Graphic Design sebanyak  48  responden  (24%),
Desktop  Programming sebanyak  42 responden  (21%), Video  Production sebanyak  28  responden  (14%),  dan pelatihan  lainnya  sebanyak  8  responden (4%).
Gambar 1. Kompetensi rata-rata ASN bidang TIK (sumber: hasil olah data).
Gambar  1  menunjukkan  bahwa tidak  terdapat  perbedaan  signifikan
kemampuan  rata-rata  ASN  Bidang  TIK dalam  mengerjakan  jenis-jenis  pekerjaan TIK.  Rata-rata  skor  kemampuan  mereka berkisar  antara  1,4  –  2,6.  Hal  tesebut menunjukkan  bahwa  secara  rata-rata, mereka berada pada level pemula (level 1), hingga  sedikit  di  atas  level  mampu  (level
2).  Mereka  memiliki  skor  kemampuan sekitar  2,5  dalam  jenis  keahlian  operasi komputer  dan  aplikasi  perkantoran. Sebaliknya,  mereka  paling  lemah  dalam jenis  pekerjaan software  development dan multimedia dengan memiliki skor dibawah 2,0. Secara rinci, sebenarnya ada beberapa ASN yang memiliki kemampuan level ahli (level  4)  maupun  master  (level  5)  dalam jenis  kompetensi  TIK,  namun  sayang, jarang dari mereka yang berkenan membagi pengetahuan,  sebagaimana  diungkap  oleh salah satu narasumber FGD: “ Orang sudah terlatih tidak bersedia meng-share ilmunya ke  rekan-rekan  yang  lain. ”  Hal  lain  yang
mempengaruhi  adalah  pelatihan  yang belum  memenuhi  harapan,  sepeti  yang diungkapkan oleh salah seorang narasumber FGD: “ Sudah banyak mengikuti    pelatihan,  akan  tetapi  belum bisa diaplikasikan, karena model pelatihan yang diikuti, dari segi waktu sangat singkat dan sifatnya masih pengenalan. ”
Dalam  hal  penguasaan  aplikasi perkantoran,  sebanyak  79  responden (39,5%)  ASN  Bidang  TIK  menyatakan
2,46252,564 1,9475 2,121 1,4625 2,031 Ap lik asi Pe rka nto ran Op era si K on pu ter Mu ltim ed ia Jar ing an Ko mp ute r So ftw are De ve lop me nt Sis ten m Ma na jem en Da ta
berada  pada  level  mampu,  sementara  54 responden  (27%)  mengaku  masih  pemula. Responden  yang  cakap  mengerjakan  jenis pekerjaan tersebut mencapai 46 responden (23%),  sementara  yang  ahli  hanya  15 responden (7,5%) dan yang master hanya 6 responden  (3%).  Sebenarnya,  kebanyakan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka, dan aplikasi yang mereka gunakan sehari- hari  adalah  bidang/aplikasi  perkantoran. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  memampuan mereka  yang  tidak  berkembang,  namun mereka  sudah  cukup  puas  dengan  hasil pekerjaan  yang  selama  ini  dikerjakan. Sebagian  mereka  beranggapan,  yang dibutuhkan  oleh  instansi  mereka  saat  ini, adalah  kompetensi  pada  level  tersebut. Salah  satu  informan  menyatakan:  “ Untuk penempatan,  itu  telah  sesuai  dan memperhatikan kemampuan TIK, sedangkan  untuk  promosi  (saya)  belum tahu,  namun  sejauh  ini  memang  (telah) dianggap cukup sesuai. ”
Jika  dirinci  berdasarkan  zona sebagaimana  disajikan  dalam  Gambar  2, jumlah ASN yang berada dalam klasifikasi level  tertentu  dikali  dengan  bobot  sesuai levelnya  (1-5),  maka  kemampuan  aplikasi perkantoran  ASN  bidang  TIK  yang tertinggi ada di pada Zona 3 dengan bobot 120, dengan rincian 1 (2%) master, 8 (16%) ahli, 10 (20%) cakap, 22 (44%) mampu dan 9 (18%) pemula.
Gambar 2. Kompetensi Aplikasi Perkantoran ASN bidang TIK (sumber: hasil olah data).
Zona 1 menyusul dengan bobot 118. Zona  1  memiliki  1  (2%)  master,  3  (6%) ahli, 19 (38%) cakap, 17 (34%) mampu dan 10  (20%)  pemula.  ASN  pada  Zona  4 memiliki  bobot  kemampuan  aplikasi perkantoran 108. Zona 4 memiliki 4 (8%) master,  3  (6%)  ahli,  6  (12%)  cakap,  21 (43%) mampu dan 16 (32%) pemula. Bobot kemampuan  aplikasi  perkantoran    yang paling  rendah  adalah  zona  2  yang  hanya mencapai  94,  tanpa  seorang  pun  master (0%),  1  (2%)  ahli,  11  (22%)  cakap,  dan masing-masing  19  (38%)  mampu  dan pemula.
Berdasatkan kompetensi pengoperasian  komputer,  masing-masing sebanyak  65  responden  (32,5%)  ASN Bidang TIK menyatakan berada pada level mampu  dan  pemula  dalam  mengerjakan jenis  pekerjaan  pengoperasian  komputer. Responden  yang  cakap  mengerjakan  jenis
1 0 1 4 3 1 8 3 19 11 10 6 17 19 22 21 10 19 9 16 0 5 10 15 20 25 Zona 1 Zona 2 Zona 3
Zona 4 Master Ahli Cakap Mampu Pemula
pekerjaan tersebut mencapai 43 responden
(21,5%),  sementara  yang  ahli  hanya  19 responden (9,5%) dan yang master hanya 8 responden (4%).
Jika  dirinci  berdasarkan  zona sebagaimana  disajikan  dalam  Gambar  3, kemampuan  mengoperasikan  komputer ASN bidang TIK tertinggi ada di pada Zona 1 dengan bobot 118, dengan rincian 2 (4%) master,  8  (16%)  ahli,  9  (18%)  cakap,  18 (36%) mampu dan 13 (26%) pemula. Zona 3  menyusul  dengan  bobot  114.  Zona  3 memiliki  3  (6%)  master,  5  (10%)  ahli,  12
(24%)  cakap,  13  (26%)  mampu  dan  17
(34%) pemula. ASN pada Zona 2 memiliki bobot kemampuan pengoperasian komputer  108.  Zona  2  memiliki  3  (6%) master,  2  (4%)  ahli,  13  (26%)  cakap,  12 (24%) mampu dan 20 (40%) pemula. Bobot kemampuan pengoperasian komputer yang paling  rendah  adalah  zona  4  yang  hanya mencapai  102,  tanpa  seorang  pun  yang master  (0%),  4  (8%)  yang  ahli,  9  (18%) yang cakap, dan 22 (44%) yang mampu dan 15  (30%) yang pemula.
Berdasatkan kompetensi multimedia,  sebanyak  114  responden (57%)  ASN    Bidang  TIK  menyatakan masih  berada  pada  level  pemula  dalam mengerjakan jenis pekerjaan pengoperasian komputer.
Gambar 3. Kompetensi pengoperasian komputer ASN bidang TIK (sumber: hasil olah data).
Responden yang mampu mengerjakan  jenis  pekerjaan  tersebut sebanyak 49 responden (24,5%), sementara yang cakap sebanyak 30 responden (15%), yang ahli hanya 6 responden (3%) dan yang master hanya 1 responden (0,5%).
Jika  dirinci  berdasarkan  zona sebagaimana  disajikan  dalam  Gambar  4, kemampuan  multimedia  ASN  bidang  TIK yang tertinggi ada di pada Zona 1 dengan bobot  88,  dengan  tanpa  master  (0%),  12 (24%) ahli, 3 (6%) cakap, 11 (22%) mampu dan  29  (58%)  pemula.  Zona  2  menyusul dengan  bobot  84.  Zona  2  tidak  memiliki master (0%), 2 (4%) ahli, 7 (14%) cakap, 14 (28%) mampu dan 27 (54%) pemula. ASN pada  Zona  3  memiliki  bobot  kemampuan multimedia  82.  Zona  3  memiliki  1  (2%) master,  1  (2%)  ahli,  5  (10%)  cakap,  15 (30%) mampu dan 28 (56%) pemula. Bobot kemampuan  multimedia  yang  paling rendah adalah zona 4 yang hanya mencapai
2 3 3 0 8 2 5 4 9 13 12 9 18 12 13 22 13 20 17 15 0 5 10 15 20 25 Zona 1 Zona 2 Zona 3
Zona 4 Master Ahli Cakap Mampu Pemula
77,  tanpa  seorang  pun  master  dan  ahli,  7 (14%)  cakap,  13  (26%)  mampu,  serta  30 (60%) pemula.
Gambar 4. Kompetensi Multimedia ASN bidang TIK (sumber: hasil olah data).
Dalam  hal  kompetensi  jaringan computer,  sebanyak  101  responden (50,5%)  ASN    Bidang  TIK  menyatakan masih  berada  pada  level  pemula  dalam mengerjakan jenis pekerjaan pengoperasian komputer.  Responden  yang  mampu mengerjakan  jenis  pekerjaan  tersebut sebanyak  52  responden  (26%),  sementara yang  cakap  berjumlah  31  responden (15,5%),  yang  ahli  hanya  11  responden (5,5%) dan yang master hanya 5 responden (2,5%).  Jika  dirinci  berdasarkan  zona sebagaimana  disajikan  dalam  Gambar  5, kemampuan  jaringan  komputer  ASN bidang TIK yang tertinggi ada di pada Zona 1 dengan bobot 96, tanpa memiliki master
(0%),  7  (14%)  ahli,  7  (14%)  cakap,  11 (22%) mampu dan 25 (50%) pemula.
Gambar 5. Kompetensi Multimedia ASN bidang TIK (sumber: hasil olah data).
Zona 2 menyusul dengan bobot 95. Dalam Zona 2 ada 3 master (6%), 1 (2%) ahli, 8 (16%)  cakap,  14  (28%)  mampu  dan  24 (48%) pemula. ASN pada Zona 4 memiliki bobot kemampuan multimedia 89. Zona 4 memiliki  1  (2%)  master,  1  (2%)  ahli,  8 (16%)  cakap,  16  (32%)  mampu  dan  24 (48%) pemula. Bobot kemampuan multimedia yang paling rendah adalah zona 3 yang berjumlah 87, dengan seorang (2%) master,  2  ahli  (4%),  8  (16%)  cakap,  11 (22%) mampu, serta 28 (56%) pemula.
Sesuai  pengukuran  kompetensi Software Development, sebanyak  150  responden (75%)  ASN    Bidang  TIK  menyatakan masih  berada  pada  level  pemula. Responden yang mampu mengerjakan jenis
0 0 1 0 3 2 1 0 11 7 5 7 7 14 15 13 29 27 28 30 0 5 10 15 20 25 30 35 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
Master Ahli Cakap Mampu Pemula
0 3 1 1 7 1 2 1 7 8 8 8 11 14 11 16 25 24 28 24 0 5 10 15 20 25 30 Zona 1 Zona 2 Zona 3
Zona 4 Master Ahli Cakap Mampu Pemula
pekerjaan tersebut sebanyak 40 responden (20%),  sementara  yang  cakap  hanya berjumlah  10  responden  (5%),  dan  tidak ada yang ahli maupun yang master (0%).
Jika  dirinci  berdasarkan  zona sebagaimana  disajikan  dalam  Gambar  6, kemampuan  jaringan  komputer  ASN bidang TIK pemerintah provinsi di wilayah kerja  BBPSDMP  Kominfo  Makassar, adalah bobot 66 pada Zona 1 dan Zona 2, serta  bobot  64  pada  Zona  3  dan  Zona  4. Pada Zona 1, tidak ada master maupun ahli dalam  kompetensi Software  Development , namun  ada  5  yang  cakap  (10%),  6  yang mampu (12%) dan 39 yang pemula (78%). Demikian pula pada Zona 2, tidak ada yang master maupun yang ahli, yang ada hanya 2 (4%) yang  cakap, 12 (24%) yang mampu dan  36  (72%)  pemula.  Tidak  terdapat master dan ahli pada Zona 3, melainkan 1 (2%) yang  cakap, 12 (24%) yang mampu dan  37  (74%)  pemula.  Sama  dengan  zona lain, pada Zona 3 juga tidak terdapat ASN bidang  TIK  yang  master  dan  ahli  dalam software  development ,  melainkan  2  (4%) yang  cakap, 10 (20%) yang mampu dan 38 (76%) pemula.
Sesuai  pengukuran  kompetensi system  manajemen  data,  sebanyak  97 responden  (48,5%)  ASN    bidang  TIK menyatakan  masih  berada  pada  level pemula dalam mengerjakan jenis pekerjaan sistem  manajemen  data.  Responden  yang mampu  mengerjakan  jenis  pekerjaan
tersebut  sebanyak  68  responden  (34%), sementara yang cakap hanya berjumlah 22 responden  (1%),  yang    ahli  hanya  8 responden  (4%),  dan  hanya  5  responden (2,5%) yang master.
Gambar 6. Kompetensi Software Development ASN bidang TIK (sumber: hasil olah data) .
Jika  dirinci  berdasarkan  zona sebagaimana  disajikan  dalam  Gambar  7, kemampuan  sistem  manajemen  data  ASN bidang TIK yang tertinggi ada di pada Zona 1 dengan bobot 92, dengan rincian 1 (2%) master,  2  (4%)  ahli,  8  (16%)  cakap,  16 (32%) mampu dan 23 (46%) pemula. Zona
0 0 0
0 0 0 0 0 5 2 1 2 6 12 12 10 39 36 37 38 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Zona 1 Zona 2 Zona 3
Zona 4 Master Ahli Cakap Mampu Pemula
2  menyusul  dengan  bobot  90.  Zona  2 memiliki  2  (4%)  master,  1  (2%)  ahli,  7 (14%)  cakap,  15  (30%)  mampu  dan  25 (5034%)  pemula.  ASN  pada  Zona  3 memiliki bobot kemampuan pengoperasian komputer  88.  Zona  3  memiliki  1  (2%) master, 3 (6%) ahli, 3 (6%) cakap, 19 (38%) mampu  dan  24  (48%)  pemula.  Bobot kemampuan  sistem  manajemen  data  yang paling  rendah  adalah  zona  4  yang  hanya mencapai 86, dengan seorang master (2%), 2  (4%)  ahli,  4  (8%)  cakap,  dan  18  (36%) mampu dan 25  (50%) pemula.

## Gambar 7. Kompetensi Sistem Manajemen
Data ASN Bidang TIK (sumber: hasil olah data).

## ASN Bidang Kehumasan
Berdasarkan survey yang dilakukan pada  sampel,  yakni  80  ASN  bidang kehumasan  di  empat  provinsi,  diketahui bahwa  SDM  bidang  kehumasan  berlatar pendidikan  S1  sebesar  35  orang  (43,8%),
S2  berjumlah  27  orang  (33,8%),  SLTA berjumlah  17  orang  (21,3%),  Diploma  1 orang (1,3%), dan belum ada yang S3 (0%).
Jika  diurutkan  berdasarkan  usia, ASN  Bidang  Kehumasan  yang  terbanyak adalah  ASN  yang  berusia  31-40  tahun, yakni sebanyak 28 responden (35%). Yang terbanyak kedua adalah yang berusia 41-50 tahun,  yakni  24  responden  (30%).  Yang senior, yakni yang berusia 51 tahun ke atas dengan  jumlah  18  responden  (22,5%) adalah  jumlah  urutan  ketiga.  ASN  bidang kehumasan yang paling  sedikit jumlahnya adalah  yang  berusia  30  tahun  ke  bawah, yakni hanya  10 responden (12,5%).
Berdasarkan survey, diketahui pula bahwa  sebagian  besar  ASN  yang ditugaskan  untuk  mengerjakan  pekerjaan kehumasan  adalah  Fungsional  Umum, yakni  sebanyak  49  responden  (61,25%). Pejabat Struktural yang diberi tugas/fungsi di  bidang  kehumasan  berjumlah  29 responden  (36,25%).  Sementara  itu,
Pejabat Fungsional Tertentu yang bertindak sebagai tenaga Kehumasan hanya
berjumlah 2 responden (2,5%).
Pengalaman para responden ditugaskan  dalam  bidang  kehumasan beragam.  Ada  yang  bertugas  kurang  dari satu  tahun,  hingga  yang  di  atas  10  tahun. ASN  yang  memiliki  pengalaman  kerja  di bidang  kehumasan  1-2  tahun  adalah  yang terbanyak  dengan  jumlah  25  responden (31,25%).  Sementara  itu,  yang  memiliki
1 2 1 1 2 1 3 2 8 7 3 4 16 15 19 18 23 25 24 25 0 5 10 15 20 25 30 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
Master Ahli Cakap Mampu Pemula
pengalaman  3-5  tahun  berjumlah  21 responden  (26,25%),  yang  memiliki pengalaman di bawah 1 tahun berjumlah 14
responden (17,5%), lebih banyak jumlahnya daripada yang telah berpengalaman  6-10  tahun,  yaitu  12 responden (15%) dan yang berpengalaman lebih  dari  10  tahun,  yakni  8  responden (10%).
Berdasarkan  survey,  46  responden (57,5%)  menggunakan  aplikasi  pengolah kata,  24  responden  (30%)  menggunakan aplikasi pengolah angka dan 18 responden (22,5%)  menggunakan  aplikasi  pengolah presentasi.  Sementara  itu,  pengguna aplikasi  desain  hanya  10  responden (12,5%),  aplikasi  multimedia  sebanyak  8 responden  (10%),  aplikasi  pemrograman sebanyak 6 responden (7,5%), dan aplikasi lainnya, seperti sistem informasi kepegawaian,  dan  lain-lain  sebanyak  9 responden (11,25%).
UU  ASN  mengamanatkan  bahwa setiap  pegawai  memiliki  hak  dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi,  yakni  meliputi  kompetensi teknis  yang  diukur  dari  tingkat  dan spesialisasi  pendidikan,  pelatihan  teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.  Berdasarkan  survey,  dua  per  tiga ASN  bidang  Kehumasan  pada  pemerintah daerah provinsi yang diteliti (66,83%) tidak pernah mengikuti pelatihan bidang kehumasan.  Hal  ini  sejalan  dengan
kepemilikan  sertifikat  kompetensi  bidang kehumasan yang baru mencapai 12,15%.
Berdasarkan  hasil  FGD,  para pengelola  ASN  pronvisi  di  wilayah penelitian  menyatakan  belum  sanggup memenuhi  kebutuhan  Diklat.  Berdasarkan Survey,  pelatihan  yang  paling  banyak diinginkan  oleh  ASN  bidang  kehumasan adalah  pelatihan Communications  skill. Sebanyak 36 (45%) responden menyampaikan keinginannya untuk mendapat pelatihan tersebut. Selain itu, 28 responden (35%) responden ingin mendapat  pelatihan public  relation, 27 responden  (33,75%)  ingin  mendapat pelatihan public speaking dan 22 responden (27,5%) ingin mendapat pelatihan protokoler. Peminat pelatihan menulis dan media  relation ada,  tetapi  tidak  terlalu banyak, hanya 17 (21,25%) dan 14 (17,5%) responden.  Yang  berminat  mengikuti pelatihan jurnalistik berjumlah 12 responden (15%), dan 9 responden (11,25) berharap  bisa  mengikuti  pelatihan  Bahasa Inggris. Sementara itu, 7 responden (8,75) menginginkan  pelatihan  lain,  seperti: graphic  desing,  computer  programming, kearsipan, dan administrasi.
Gambar 8. Kompetensi rata-rata ASN Kehumasan (sumber: hasil olah data) .
Melalui  Gambar  8,  dapat  dilihat
bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan kemampuan rata-rata ASN
Bidang
Kehumasan dalam mengerjakan jenis-jenis pekerjaan  kehumasan,  kecuali  Bahasa Inggris. Skor kemampuan mereka berkisar antara 1,3 – 2,4. Hal tesebut menunjukkan bahwa secara rata-rata, mereka berada pada level pemula (level 1), hingga sedikit di atas level mampu (level 2).
Mereka memiliki skor kemampuan 2,42  dalam  jenis  keahlian  operasi komputer. Untuk keahlian dokumentasi dan koordinasi  mereka  memiliki  kemampuan rata-rata dengan skor 2,22 dan 2,21. Dalam hal  presentasi,  skor  mereka  belum memasuki  level  mampu,  karena  baru mencapai  skor  1,91.  Demikian  pula kemampuan    rata-rata  mereka  dalam pengelolaan  isu,  baru  1,85.  Mereka mengakui lemah dalam Bahasa Inggris dan menilai diri mereka sendiri secara rata-rata dengan skor 1,31.
Berdasarkan  survey,  sebanyak  29
responden (36,25%) ASN Bidang
Kehumasan menyatakan berada pada level mampu  mengerjakan  jenis  pekerjaan operasi komputer, sementara 26 responden (32,5%)  masih  pemula.  Responden  yang memandang  dirinya  cakap  mengerjakan jenis  pekerjaan  tersebut  mencapai  18 responden  (22,5%),  sementara  yang  ahli hanya  4  responden  (5%)  dan  yang  master hanya 3 responden (3,75%).
Gambar 9. Kompetensi pengoperasian Komputer ASN Kehumasan (sumber: hasil olah data) .
Jika  dirinci  berdasarkan  zona sebagaimana  disajikan  dalam  Gambar  9, kemampuan  mengoperasikan  komputer ASN bidang kehumasan yang tertinggi ada di  pada  Zona  4  dengan  bobot  45,  dengan rincian  2  (10%)  master,  1  (5%)  ahli,  3 (15%) cakap, 8 (40%) mampu dan 6 (30%) pemula.
2,42 2,21 2,22 1,91 1,85 1,31 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Op era si K om pu ter Ko or din as i Do ku me nta si Pre se nt asi Pe ng elo laa n i su Ba ha sa In gg ris 1 0 0 2 1 1 1 1 5 8 2 3 7 3 11 8 6 8 6 6 0 2 4 6 8 10 12 Zona 1 Zona 2 Zona 3
Zona 4 Master Ahli Cakap Mampu Pemula
Zona 1 menyusul dengan bobot 44. Zona  1  memiliki  1  (5%)  master,  1  (5%) ahli, 5 (25%) cakap, 7 (35%) mampu dan 6 (30%) pemula. ASN pada Zona 2 memiliki bobot kemampuan aplikasi perkantoran 42. Zona 2 tidak memiliki master (0%), 1 (5%) ahli, 8 (40%) cakap, 3 (15%) mampu dan 8 (40%) pemula. Bobot kemampuan operasi komputer  ASN  Bidang  Kehumasan    yang paling  rendah  adalah  zona  3  yang  hanya mencapai  38,  tanpa  seorang  pun  master (0%),  1  (5%)  ahli,  2  (10%)  cakap,  dan masing-masing  11  (55%)  mampu  dan  6 (30%) pemula.
Berdasarkan  hasil  pengukuran kompetensi  koordinasi,  sebanyak  34 responden (42,5%) ASN bidang kehumasan  menyatakan  berada  pada  level mampu, sementara 31 responden (38,75%) masih
pemula.
Responden
yang memandang  dirinya  cakap  mengerjakan jenis  pekerjaan  tersebut  mencapai  10 responden  (12,5%),  sementara  yang  ahli hanya  4  responden  (5%)  dan  yang  master hanya 1 responden (1,25%).
Jika  dirinci  berdasarkan  zona sebagaimana  disajikan  dalam  Gambar  10, kemampuan  koordinasi  ASN  bidang kehumasan yang tertinggi ada di pada Zona 4 dengan bobot 41, dengan rincian 1 (5%) master,  1  (5%)  ahli,  2  (10%)  cakap,  10 (50%) mampu dan 6 (30%) pemula. Zona 2 menyusul  dengan  bobot  40.  Zona  2  tidak memiliki seorang pun master (0%), 1 (5%)
ahli, 6 (30%) cakap, 5 (25%) mampu dan 8 (40%) pemula. ASN pada Zona 3 memiliki bobot kemampuan aplikasi perkantoran 38. Zona  3  tidak  memiliki  master  (0%), terdapat  1  (5%)  ahli,  3  (15%)  cakap,  9 (45%) mampu dan 7 (35%) pemula. Bobot kemampuan  koordinasi  ASN  Bidang Kehumasan    yang  paling  rendah  adalah zona  1  yang  hanya  mencapai  36,  tanpa seorang pun master (0%), memiliki 1 (5%) ahli, 4 (20%) cakap, dan masing-masing 5 (25%) mampu dan 10 (50%) pemula.

## Gambar 10. Kompetensi Koordinasi ASN
Kehumasan (sumber: hasil olah data) .
Berdasarkan  survey,  sebanyak  32 responden (40%) ASN Bidang Kehumasan menyatakan  berada  pada  level  mampu melakukan pekerjaan dokumentasi, sementara  29  responden  (36,25%)  masih pemula.  Responden  yang  memandang dirinya cakap mengerjakan jenis pekerjaan tersebut  mencapai  14  responden  (17,5%),
0 0 0 1 1 1 1 1 4 6 3 2 5 5 9 10 10 8 7 6 0 2 4 6 8 10 12 Zona 1 Zona 2 Zona 3
Zona 4 Master Ahli Cakap Mampu Pemula
sementara  yang  ahli  hanya  5  responden (6,25%)  dan  tidak  ada  yang  mengaku master (0%). Jika dirinci berdasarkan zona sebagaimana  disajikan  dalam  Gambar  11, kemampuan  dokumentasi  ASN  bidang Kehumasan yang tertinggi ada di pada Zona 2  dengan  bobot  42.  Tidak  ada  master dokumentasi  dalam  zona  ini,  namun terdapat  3  (15%)  ahli,  4  (20%)  cakap,  5 (25%) mampu dan 8 (40%) pemula.

## Gambar 11. Kompetensi Dokumentasi ASN
Kehumasan (sumber: hasil olah data).
Zona 4 menyusul dengan bobot 41. Zona  4  juga  tidak  memiliki  seorang  pun master  (0%),  namun  ada  2  (10%)  ahli,  3 (15%) cakap, 9 (45%) mampu dan 6 (30%) pemula. ASN pada Zona 1 memiliki bobot kemampuan dokumentasi 39. Zona 1 tidak memiliki master dan ahli (0%), namun ada 7 (35%) yang cakap, 5 (25%) yang mampu dan  8  (40%)  yang  pemula.  Bobot kemampuan  dokumentasi  ASN  Bidang
Kehumasan    yang  paling  rendah  adalah Zona  3  yang  hanya  mencapai  36,  tanpa seorang pun master dan ahli (0%), memiliki 3 (15%) yang cakap, dan masing-masing 10 (50%)  yang  mampu  dan  7  (35%)  yang pemula.
Sebanyak 44 responden (55%) ASN Bidang  kehumasan  menyatakan  masih pemula  dalam  melakukan  pekerjaan presentasi,  sementara  responden  yang memandang  dirinya  mampu  mengerjakan jenis  pekerjaan  tersebut  mencapai  25 responden (31,25%), sementara yang cakap mencapai 9 responden (11,25%), dan yang ahli  hanya  2  responden  (2,5%)  dan  tidak ada yang mengaku master (0%).
Jika  dirinci  berdasarkan  zona sebagaimana  disajikan  dalam  Gambar  12, kemampuan  presentasi/publikasi  ASN bidang  Kehumasan  yang  tertinggi  ada  di pada  Zona  4  dengan  bobot  34.  Tidak  ada master presentasi/publikasi dalam zona ini, namun terdapat 1 (5%) ahli, 2 (10%) cakap,
7  (35%)  mampu  dan  10  (50%)  pemula. Zona 2 dan 3 menyusul dengan bobot 33. Zona  2  juga  tidak  memiliki  seorang  pun master  (0%),  bahkan  tidak  ada  yang  ahli, namun ada 4 (20%) cakap, 5 (25%) mampu dan  11  (55%)  pemula.  Zona  3  tidak memiliki  master  (0%),  namun  ada  1  yang ahli  (5%),  2  (10%)  yang  cakap,  6  (30%) yang mampu dan 11 (55%) yang pemula.
Bobot kemampuan presentasi/publikasi ASN Bidang 0 0 0 0 0 3 0 2 7 4 3 3 5 5 10 9 8 8 7 6 0 2 4 6 8 10 12 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
Kehumasan    yang  paling  rendah  adalah Zona  1  yang  hanya  mencapai  29,  tanpa seorang  pun  master  dan  ahli  (0%),  ada  1 (5%)  yang  cakap,  7  (35%)  yang menyatakan  mampu,  dan  12  (60%)  yang pemula.
Sebanyak 44 responden (55%) ASN Bidang  Kehumasan  menyatakan  masih pemula  dalam  melakukan  pekerjaan pengelolaan isu, sementara responden yang memandang  dirinya  mampu  mengerjakan jenis  pekerjaan  tersebut  mencapai  23 responden (28,75%), yang cakap mencapai 11  responden  (13,75%),  dan  yang    ahli hanya  2  responden  (2,5%)  dan  tidak  ada yang mengaku master (0%).

## Gambar 12. Kompetensi Presentasi ASN
Kehumasan (sumber: hasil olah data) .
Jika  dirinci  berdasarkan  zona sebagaimana  disajikan  dalam  Gambar  13, kemampuan  pengelolaan  isu  ASN  bidang Kehumasan yang tertinggi ada di pada Zona
4  dengan  bobot  35.  Tidak  ada  master pengelolaan  isu  dalam  zona  ini,  namun terdapat  1  (5%)  ahli,  2  (10%)  cakap,  8 (40%) mampu dan 9 (45%) pemula. Zona 2 menyusul  dengan  bobot  33.  Zona  2  juga tidak memiliki seorang pun master dan ahli (0%),  namun  ada  5  (25%)  yang  cakap,  3
(15%) yang mampu dan 12 (60%) pemula. Selanjutnya,  ASN  pada  Zona  3  memiliki bobot kemampuan pengelolaan isu 32.
Gambar 13. Kompetensi Pengelolaan Isu ASN Kehumasan (sumber: hasil olah data) .
Zona  3  tidak  memiliki  master  dan ahli (0%), namun ada 3 (15%) yang cakap, 6 (30%) yang mampu dan 11 (55%) yang pemula. Bobot kemampuan pengelolaan isu ASN  Bidang  Kehumasan    yang  paling rendah adalah Zona 1 yang hanya mencapai 31,  tanpa  seorang  pun  master  (0%), memiliki    1  (5%)  yang  ahli,  1  (5%)  yang cakap, 6 (30%) yang mampu dan 12 (60%) yang pemula.
0 0 0 0 0 3 0 2 7 4 3 3 5 5 10 9 8 8 7 6 0 2 4 6 8 10 12 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 3 2 6 3 6 8 12 12 11 9 0 2 4 6 8 10 12 14 Zona 1 Zona 2 Zona 3
Zona 4
Sebanyak  64  orang  (80%)  ASN
Bidang  kehumasan  menyatakan  masih pemula  dalam  melakukan  Bahasa  Inggris, sementara  responden  yang  memandang dirinya mampu mengerjakan jenis pekerjaan  tersebut  hanya  13  responden (16,25%),  yang  cakap  hanya  3  responden (3,75%).  Tidak  ada  satu  pun  ASN  bidang Kehumasan  yang  mengaku  sebagai  ahli maupun master (0%) dalam Bahasa Inggris.
Berdasarkan  zona,  sebagaimana disajikan  dalam  Gambar  14,  kemampuan Bahasa  Inggris  ASN  bidang  Kehumasan yang tertinggi ada di pada Zona 3 dengan bobot  28.  Tidak  ada  yang  menilai  dirinya sebagai master maupun ahli Bahasa Inggris dalam  zona  ini,  namun  terdapat  2  (10%) yang cakap, 4 (20%) yang mampu dan 14 (70%)  pemula.  Zona  4  menyusul  dengan bobot  26.  Zona  4  juga  tidak  memiliki seorang  pun  master  maupun  ahli  (0%), namun  ada  1  (5%)  yang  cakap,  4  (20%) yang mampu dan 15 (75%) pemula.
Gambar 14 Kompetensi Bahasa Inggris ASN  Kehumasan (sumber: hasil olah data) .
Selanjutnya,  ASN  pada  Zona  2 memiliki bobot kemampuan Bahasa Inggris 23. Zona 2 juga tidak memiliki master, ahli dan yang cakap (0%), namun ada 3 (15%) yang  mampu  dan  17  (85%)  yang  pemula. Bobot  kemampuan  Bahasa  Inggris  ASN Bidang  Kehumasan    yang  paling  rendah adalah pada Zona 1 yang hanya mencapai 22, tanpa seorang pun master, ahli dan yang cakap (0%), memiliki  2 responden (10%) yang mampu dan 18 (80%) yang pemula.

## Upaya Pengembangan Kompetensi ASN
Rencana pengembangan kompetensi  ASN  bidang  TIK  dan
Kehumasan tidak termasuk dalam rencana pemerintah  provinsi  yang  diteliti.  Hal tersebut  terungkap  dalam  seluruh  FGD yang dilakukan. Ketika diajukan pertanyaan  mengenai  keberadaan  rencana strategis pemerintah daerah dalam pembangunan  TIK  dan  Kehumasan,  para narasumber  FGD  serempak  mengatakan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 4 4 18 17 14 15 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
belum  ada.  Ada  dari  kalangan  pengelola ASN di provinsi yang lebih mengharapkan pegawai  baru  atau  mutasi  pegawai  yang mumpuni  dibandingkan  meningkatkan kapasitas  pegawai  yang  sudah  ada, narasumber  tersebut  mengatakan:  “ Perlu menyiapkan  SDM  melalui  perekrutan pegawai  yang  memiliki  kompetensi khusus. ” Narasumber lainnya mengatakan:
“ Belum  ada  rencana  strategis  terkait pengembangan  SDM  TIK.  Berdasarkan informasi,  (Ada  Dinas  yang)  sudah meminta  penambahan  SDM  yang  punya kemampuan  di  bidang  TIK  ke  BKD setempat,  namun  belum  ada  juga.  BKN menyampaikan  bahwa  SDM  TIK  yang berstatus  ASN/PNS  tersebar  tidak  merata di beberapa OPD/Satker. Ada kendala saat ingin  memindahkan  seseorang  ke  satker lainnya,  yaitu  keengganan  PNS  dan kendala lainnya. Sementara untuk penambahan  (pegawai),  memang  masih menunggu  kabar  terkait  kuota  yang  di berikan. Diharapkan, OPD segera mengusulkan  kebutuhan  SDM  nya  agar bisa  terakomodir  secepatnya  untuk perekrutan pegawai di tahun 2019. ”
Meskipun  demikian,  sebenarnya sudah  sedikit  rencana  upaya  untuk merangsang  kinerja  baik  ASN,  seperti forum, apresiasi , dan diklat, s ebagaimanan diungkapkan  oleh  Narasumber  FGD  di Sulawesi  Selatan:” Telah  diadakan  rapat koordinasi para petugas humas yang telah
dibentuk  dalam  forum  humas  ekspo. Sebagai langkah awal, diadakan perlombaan humas terbaik melalui humas ekspo  bagi  OPD  propinsi  maupun kabupaten kota. Rencananya akan dilakukan  diklat  kehumasan  dalam  waktu dekat. ”  Sayang,  hampir  semua  informan merasa  tidak  pernah  diberi  apresiasi terhadap kinerja mereka. Ketika ditanyakan tentang reward, ada  informan  yang mengatakan:  “ big  no! ”  Di  sisi  lain,  salah satu  ASN  dari  Papua  yang  pernah menerima sertifikat sudah merasa kinerjanya telah diapresiasi oleh pemerintah. Informan lain mengaku bahwa diberi tugas perjalanan dinas juga termasuk apresiasi  kinerja.  Ada  pula  yang  merasa semangat karena diberikan ucapan selamat.
Rangsangan agar pegawai semangat, juga merupakan salah satu cara meningkatkan  kompetensi  ASN,  sebab dengan semangat yang dimiliki, walaupun dengan fasilitas yang minim, ASN berusaha belajar  mandiri  untuk  dapat  mengerjakan tugas dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan  pengakuan  para  informan  yang banyak  belajar  secara  otodidak  untuk menyelesaikan
pekerjaan yang ditanggungjawabkan pada mereka.

## Kebutuhan  Peningkatan  Kompetensi ASN
Pemerintah  provinsi  memerlukan peta ASN yang telah mengikuti pelatihan,
sebab  telah  terungkap  dalam  FGD  di Provinsi  Papua,  salah  satu  narasumber menyatakan:  “ Belum  ada  data  yang  jelas pegawai  yang  sudah  mengikuti  pelatihan TIK. ”  Narasumber  yang  sama  juga mengungkapkan  bahwa  ia  menemukan ASN  yang  sudah  terlatih  tidak  bersedia membagi  ilmunya  ke  rekan-rekan  yang lain,  oleh  karena  itu  mungkin  pemerintah provinsi memerlukan tenaga-tenaga pembimbing  bidang  TIK  dan  Kehumasan untuk seluruh ASN bidang tersebut. Selain itu,  dalam  FGD  di  Papua  juga  terungkap bahwa  sudah  banyak  ASN  mengikuti pelatihan, tetapi belum bisa mengaplikasikan hasil pelatihannya, sebab model pelatihan yang diikuti sangat singkat dan  sifatnya  masih  pengenalan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  provinsi memerlukan perencanan serta pelaksanaan pendidikan  dan  latihan  yang  bertahap  dan berkelanjutan.  Selain  itu,  permasalahan anggaran sangat sering menjadi  alasan bagi pemerintah  provinsi  atas  permasalahan rendahnya  kompetensi  ASN.  Menurut beberapa  narasumber  FGD,  Pemerintah Pusat  sangat  diharapkan  untuk  membantu menyelesaikan  permasalahan  tersebut, misalnya  dengan  menambah  frekuensi Diklat dan Bimtek di daerah-daerah dengan biaya  Pemerintah  Pusat,  memberikan beasiswa  kepada  ASN  daerah,  atau menyediakan tenaga-tenaga pendamping/perwakilan  di  daerah  yang
dapat  dijadikan  rujukan  bagi  ASN  di provinsi masing-masing.

## KESIMPULAN
Kebanyakan  ASN  bidang  TIK  dan Kehumasan Provinsi yang diteliti memiliki jenjang  pendidikan  S1.  Sayang,  jurusan kesarjanaan  mereka  banyak  yang  tidak sejalan  dengan  tugas  bidang  TIK  dan kehumasan.  ASN  bidang  TIK  didominasi yang  berusia  muda,  yakni  di  bawah  40 tahun,  sementara  sebararan  usia  ASN kehumasan  relatif  merata  dari  yang berumur  31  hingga  50  tahun  atas. Mayoritas,  ASN  yang  bertugas  di  bidang TIK maupun kehumasan adalah Fungsional Umum.  Jumlah  ASN  TIK  yang  memiliki pengalaman 1-2 tahun, 3-5 tahun dan 6-10 tahun adalah mayoritas dengan porsi yang relatif  merata,  sementara  jumlah  ASN Kehumasan  yang  mayoritas  adalah  yang memiliki  pengalaman  1-2  tahun  dan  3-5 tahun. Kebanyakan ASN TIK mengerjakan pekerjaan Perkantoran, dengan menggunakan  aplikasi  pengolah  kata  dan angka dan presentasi. Sementara itu, ASN yang  mengerjakan  pekerjaan  kehumasan dominan  menggunakan  aplikasi  pengolah kata. Lebih dari setengah ASN dalam dua bidang  tersebut  belum  pernah  mengikuti pelatihan  dalam  bidang  masing-masing, sehingga minim dari mereka yang memiliki sertifikat kompetensi.
Kemampuan  TIK  dan  kehumasan  ASN Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Sulawesi Tenggara,  Maluku  dan  Papua  cukup merata,  yakni  rata-rata  berada  di  level pemula hingga sedikit di atas level mampu. Meskipun  demikian,  jika  dirinci,  ada  juga puluhan  yang  mengaku  master,  ahli,  dan cakap  dalam  suatu  jenis  keahlian.  Jumlah yang  terbanyak  adalah  yang  pemula, kemudian yang mampu, yang cakap, yang ahli,  dan  yang  tersedikit  adalah  yang master. Upaya-upaya peningkatan kompetensi  ASN  bidang  TIK  dan kehumasan telah dilakukan oleh pengelola ASN  pemerintah  provinsi  yang  diteliti dalam  bentuk  perlombaan  bidang  Humas, dan beberapa pelatihan, namun jumlah dan cakupannya  masih  minim.  ASN  bidang TIK dan humas telah berusaha untuk dapat bekerja  dengan  baik.  Mereka  bahkan belajar secara otodidak untuk hal-hal yang belum  dikuasai  sebelumnya.  Pemerintah Provinsi yang diteliti mengaku membutuhkan  dukungan  dari  pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kemampuan  TIK  dan  Kehumasan  ASN. Pemerintah  pusat  dapat  mendukung  dari segi pengelolaan, maupun anggaran.
ASN  yang  mayoritas  adalah  para sarjana, namun tidak sejalan dengan tugas
TIK maupun
Kehumasan perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan TIK  dan  kehumasannya  untuk  menjawab tantangan  jaman  yang  menuntut  kinerja
serba  cepat  dan  tepat.  Usia  ASN  yang relatif  masih  muda  menyimpan  potensi- potensi  untuk  menjawab  tantangan  jaman, maka  ASN  tersebut  perlu  dibina,  tidak hanya  kompetensi,  namun  juga  semangat kerjanya. Pemerintah Pusat dapat membantu meningkatkan kompetensi ASN provinsi  bidang  TIK  dan  Kehumasan dengan cara memberikan diklat dan bimtek dengan biaya pemerintah pusat, menyediakan  pendamping/ trainer sebagai rujukan  ASN  di  daerah,  membantu perencanaan  dan  realisasi  diklat,  dan kegiatan  peningkatan  kompetensi  lain. ASN juga dapat didorong agar melakukan pengembangan diri dan tidak sunkan untuk berbagi  pengetahuan  agar  kinerja  institusi masing-masing semakin baik.

## REFERENSI
Rencana  Aksi  Nasional  Keterbukaan Pemerintah 2016-2017,
(2016). http://www.opengovpartnership.org/sit es/default/files/31102016_Renaksi OGI 2016-2017.pdf
Batita,  A.,  Nayoan,  H.,  &  Tompodung,  J. (2017).  Peranan  Badan  Kepegawaian Daerah  dalam  Penempatan  Jabatan Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera  Barat.  Jurnal  Eksekutif, 2(2), 1–9. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/j urnaleksekutif/article/view/17407 Creswell,  J.  W.  (2015).  A  Concise Introduction to Mixed Methods
Research (V. Knight (ed.)). Sage.
Haryati,  H.  (2017).  Studi  Literasi  Informasi
pada  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) Tenaga  Pendidik.  Jurnal  Penelitian Komunikasi, 14(2), 111–126. https://doi.org/10.20422/jpk.v14i2.172 Heryanto, G. G. (2018). Tambahan Armada
Komunikasi  Istana.  Media  Indonesia. http://m.mediaindonesia.com/read/detai l/162923-tambahan-armada- komunikasi-istana
Juditha,  C.  (2018).  Hoax  Communication Interactivity  in  Social  Media  and Anticipation  (Interaksi  Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya).  Journal  Pekommas, 3(1), 31–44. https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.20 30104 Kusumawati, A., Dawud, J., & Gedeona, H.
T.  (2019).  Pemodelan  Data  Center untuk  Efektivitas  Pelayanan  Publik Berbasis  TIK  di  Pemerintah  Kota Bandung.  Konferensi  Nasional  Ilmu Administrasi, 1–8. http://180.250.247.102/conference/inde x.php/knia/index
Lauranti,  M.,  Afrina,  E.,  Mawesti,  D., Cahyanto, A., Handoko, A. S., Huda, A. S., Nurrahmah, B., Ariadi, E., Surianto, F., Maulana, M., Vonika, N., Maarif, S., & Zulkifli. (2017). Open Government : Mengkaji  Penggunaan  e-Government Pemerintah  Daerah  di  Indonesia (Sebuah  Laporan  untuk  Advokasi Kebijakan Implementasi e-Government ). http://theprakarsa.org/new/in/reports/de tail/17/Open-Government-Mengkaji- Penggunaan-e-Government- Pemerintah-Daerah-di-Indonesia
Maryati, S. (2015). Dinamika Pengangguran Terdidik:  Tantangan  Menuju  Bonus Demografi  di  Indonesia.  Economica, 3(2),
124–136. https://doi.org/10.22202/economica.20 15.v3.i2.249
Mukhroman, I., Gumelar, R. G., & Ahmad, I.
(2014).  Permasalahan,  Solusi  dan Model  Komunikasi  Humas  dalam Pengembangan  Kawasan  Ekonomi Khusus  Pariwisata  Tanjung  Lesung. Pekommas, 17(3), 169–180. https://doi.org/2502-1907 Prasetyo,  R.  B.,  &  Firdaus,  M.  (2009). Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan  Ekonomi  Wilayah  di Indonesia.  Jurnal  Ekonomi  Dan
Kebijakan  Pembangunan,  2(2),  222– 236.
Sachs,  J.  D.  (2015,  May).  Data  for development.  Project  Syndicate :  The World’s Opinion Page, May. https://www.project- syndicate.org/commentary/sustainable- development-data-by-jeffrey-d-sachs- 2015-05?barrier=accesspaylog
Sisil.  (2017).  Peringkat  E-Government Berdasarkan  Survey  PBB.  Sistem Informasi  IT  Telkom  Purwokerto. http://si.st3telkom.ac.id/2017/06/06/per ingkat-e-government-berdasarkan- survey-pbb/
Siswanto,  E.  (2020).  Persepsi  Kesesuaian Penempatan Pegawai Dalam Menunjang Peningkatan Kinerja BBPK Ciloto  Tahun  2020.  JARTIKA  Jurnal Riset Teknologi Dan Inovasi Pendidikan, 3(2), 312–321. https://doi.org/10.36765/jartika.v3i2.26 9 Suroto,  H.  (2017).  Menumbuhkembangkan Budaya  Literasi  Kalangan  Pegawai Negeri Sipil di Papua. Jurnal Jarlitbang Pendidikan, 3(2), 319–327. http://www.journal.kelitbanganwonogir i.org/index.php/jjp/article/view/79 Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual dan perang Siber di Media Sosial: perspektif Netizen  Indonesia.  Jurnal  ASPIKOM,
3(3),
457–475. https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.
Widowati,  D.  P.  D.  (2017).  Urgensi Pengembangan SDM Bidang TIK untuk
ASN  di  Seluruh  Indonesia.  BPPTIK. https://bpptik.kominfo.go.id/2017/04/0
3/3044/urgensi-pengembangan-sdm-
bidang-tik-untuk-asn-di-seluruh-
indonesia/
Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory  analysis.  Third  edition Harper International edition. New York