Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i12
Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)
Tassha Saskia 1) ; Nurul Hak 2) ; Herlina Yustati 3)
1,2,3) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Email: 1) tasshaasaskia24@gmail.com ; 2) nurulhak@iainbengkulu.ac.id ; 3) herlinayustati@iainbengkulu.ac.id
How to Cite :
Saskia, T., Hak, N., Yustati, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  (Studi Kasus  pada  Anggota  Koperasi  LKMS  Ukhuwah  Bintang  Ihsani  Kota  Bengkulu). EKOMBIS  REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 10(2) . doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2

## ARTICLE HISTORY
Received [09 Juni 2022] Revised [23  Juni 2022] Accepted [28 Juli 2022]

## ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pada  anggota  Koperasi  LKMS  Bintang  Ihsani, Bengkulu  Pendekatan  penelitian  yaitu  pendekatan  kuantitatif  dimana peneliti turun langsung kelapangan Jenis data yang digunakan data primer dengan  cara  mengisi  kuesioner  yang  diberikan  Hasil  penelitian  menjukkan nilai sig sebesar 0.022 < 0.05 artinya penerapan e-filing terhadap kepatuhan pajak terdapat pengaruh.

## ABSTRACT
The purpose of the study was to find out the effect of the implementation of e- filing  on  taxpayer  compliance  with  members  of  the  Bintang  Ihsani  LKMS Cooperative Bengkulu The research approach is a quantitative approach where researchers  go  directly  to  the  field  The  type  of  data  u.sed  is  pri.mary  data    by filling out the questionnaire given. The res.ults showed that the sig va.lue of 0.022
< 0.05 means that the iplementation of e-filling on tax compliance has an effect.
KEYWORDS
E-Filing, Taxpayer

## Compliance
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pajak  menjadi  sumber  pemasukan  negara  untuk  membiayai  pembangunan  nasional.  Pajak bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan  rakyat.  (Siswanti,  2021) Kemajuan bangsa dapat didorong dengan ketaatan rakyat dalam membayar pajak tepat waktu, oleh karena  itu  rakyat  Indonesia  sudah  selayaknya  membayar  dan  melaporkan  Surat  Pemberitahuan (SPT)  karena  pajak  ialah  kewajiban  masyarakat.  Dengan  pajak  masyarakat  telah  membantu  serta berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara.
Di  Indonesia  sistem  pajak  diberikan  keyakinan  untuk  menghitung  besaran  pajak  yang terutang  dan  wajib  membayarnya  dengan  melapor  ke  kantor  pajak,  sistem  ini  dinamakan  Sistem Wajib Pajak (Self Assesment System ). (Sari, 2013) Dalam hal ini fiskus tidak ikut campur sedangkan WP yang  aktif  dalam  untuk  menentukan  besaran  pajak  terutang  oleh  seseorang,  WP  yang  sudah melanggar ketentuan yang ditetapkan maka mendapat pengecualian. (Imron Rizki A., 2018)

## Tabel 1. Tabel Perkembangan SPT Tahunan 2021. (Data update 8 Maret 2021)

## Sumber: setkab.go.id
Tabel  1  menampilkan  tabel  perkembangan  SPT  Tahunan  2021.  Tabel  diatas  menunjukkan jumlah SPT masuk senilai 5.152.006, melalui e-filling sebesar 96%. Sementara pada tahun 2020 yang lalu SPT  yang masuk sebesar 5.987.221, hal ini berarti tingkat pelaporan SPT mengalami penurunan pada  tahun  2021.  Minat  masyarakat  untuk  membayar  kewajiban  pajak  masih  sangat  rendah, dimasa  covid-19  Ibu  Sri  Mulyani  selaku  menteri  keuangan  mengajak  masyarakat  melaporkan  SPT secara online/Elektronik guna memutus rantai penyebaran covid-19. (Humas, Menkeu, 2021) .
Ditjen  Pajak  terus  mengupayakan  kemudahan  dalam  pelayanan  agar  bisa  meningkatkan kepatuhan  masyarakat  terhadap  pajak.  DJP  merilis  sistem  baru  berbasis  web  pada  tahun  2009, salah satunya adalah kearsipan elektronik. Dengan sistem ini, bisa dilakukan secara online sehingga tanpa perlu datang ke kantor pajak, sehingga memberikan kemudahan. (Syafruddin, Binar Dwiyanto Pamungkas, 2020)
LKMS  Ukhuwah  Bintang  Ihsani  merupakan  koperasi  yang  menawarkan  berbagai  produk kepada  masyarakat.  Berdasarkan  survei  awal  yang  dilakukan  peneliti,  anggota  yang  bekerja  dan menjadi wajib pajak orang pribadi di LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani adalah pegawai negeri sipil dan pegawai biasa. LKMS Koperasi Ukhuwah Bintang Ihsani telah disahkan berdasarkan Undang-undang No. 16 tanggal 28 Desember 2016 dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 003058/B.H/  M.KUKM.2/I/20.17  tanggal  16  Januari  2017  atas  persetujuan  akta  pendirian  Koperasi Layanan  LKM  Syariah  Ukhuwah  Bintang  Ihsani.  (Koperasi  LKM  Syariah  Ukhuwah  Bintang  Ihsani Profil, 2021).
Penelitian  terdahulu  oleh  Sarunan  pada  tahun  2013  mengenai  pengaruh  dari  modernisasi system administrasi perpajakan terhadap kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system administrasi modern ditandai munculnya pembayaran online, e-filling, pendaftaran elektronik, dan e-SPT  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  WP  (wajib  pajak)  di  KPP  Manado.  (Sarunan, 2015) Namun, Penelitian Kartika dan Sihar menyatakan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. (Handayani. & Tambun, 2016)
Selanjutnya  penelitian  Tamuli  pada  tahun  2016  menunjukkan  terdapat  peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan ke fiskus Manado dengan diterapkannya Electronic  Filling.  Sementara,  studi  oleh  Abdurohman  et  al.  Menyatakan  bahwa  peningkatan kepatuhan WP belum optimal melalui penerapan electronic filing.(Abdurrohman et al., 2015)
Penelitian  oleh  Melli pada  tahun  2012  menunjukkan  bahwa  Penerapan  SPT  di  KPP Pratama Palembang Ilir timur belum efektif berdasarkan bukti empiris.  Sementara penelitian Jumaidi Ismail, dkk  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  positif  kepatuhan  wajib  pajak berdasarkan  bukti  empiris  yang  didapat  dari  penelitiannya  di  KPP  Pratama  Kupang.  (Ismail  et  al., 2018).

## LANDASAN TEORI
Pajak
Peraturan dan Tata Cara Perpajakan Umum UU No.28 Tahun 2007, pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa pajak merupakan iuran wajib untuk negara yang dilakukan baik perorangan atau badan yang diwajibkan  oleh  undang-undang  untuk  tujuan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  (Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1, 2018)
Pengetian  Pajak  Menurut  Prof.  Adriani  ialah  Iuran  wajib  untuk  negara  yang  bisa  dikenakan dan  secara  hukum  wajib  dibayar  oleh  orang  tanpa  pengembalian,  yang    bisa  terkena  dampak langsung  yang  tujuannya  untuk  membiayai  pembangunan  nasional.  Beberapa  karakteristik  yang terkait dengan pajak, khususnya. (Puworno, 2010):
a. Sumbangan atau kewajiban rakyat untuk negara.
b. Dipungut oleh pemerintah berdas.arkan undang-undang sehingga bersifat memaksa
c. Tidak ada layanan lang.sung yang dapat disebutkan
d. Digunakan untuk mendanai pengeluaran umum pemerintah
e. Kontribusi  pajak  pengguna  adalah  untuk  kesejahteraan  rakyat  yang  lebih  besar  (distribusi manfaat yang adil).

## Wajib Pajak
Menurut  UU  No.6  tahun  1983  pasal  1,  angka  2  tentang  peraturan  dan  tata  cara  pajak menyebutkan  bahwa  wajib  pajak  merupakan  perseorangan  atau  badan  yang  bertanggung  jawab terhadap  kewajiban  pajak,  pemotongan  dan  Pemungutan  yang  memiliki hak  dan  kewajiban  pajak menurut undang-undang.
Wajib Pajak dibedakan menjadi 2 yaitu:
1. Wajib Pajak perorangan, pengusaha dan bukan seorang pengusaha memiliki pendapatan lebih dari  PTKP  (penghasilan  tidak  kena  pajak)  sesuai  dengan  batasan  PTKP  menurut  peraturan perundang-undangan.
2. Wajib  pajak  badan  atau  lembaga  merupakan  sekelompok  orang  atau  kumpulan  modal  yang menjadi satu kesatuan dalam usaha maupun tidak, contohnya PT (perseroan terbatas), BUMN (badan usaha milik negara), Koperasi dan lembaga lainnya. (Direktorat Jenderal Pajak, 2013)

## Kepatuhan Wajib Pajak.
Dampak  dari  kesadaran  akan  kewajiban  perpajakan  akan  berakibat  nyata  pada  ketaatan dalam  membayar  pajak  sesuai  waktu  atau  tidak  ketaatan  WP  bisa  dilihat  melalui  pemahaman mengenai  peraturan  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku  dan  bagaimana  wajib  pajak  dapat melengkapi SPT dengan baik. (Nurkhin et al, 2018)
Ketaatan  pajak  adalah  segala  kewajiban  Yang  Dipenuhi  oleh  Wajib  Pajak  yang  dilakukan secara sukarela dalam melaksanakan hak perpajakannya.  (Nurmantu, 2005) ketaatan dalam pajak dengan  sukarela  merupakan  komponen  sistem  pajak  di  Indonesia.    Dimana  WP  diberikan kepercayaan  dalam  menghitung,  membayar  dan  melaporkannya  secara  tepat  waktu  dan  akurat. (Gunanto, 2016) .Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NO: 74/P.M.K.03/2012., bahwa Kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:
1. penyampaian SPT tepat waktu.
2. Tidak menunggak dalam Pajak, kecuali penangguhan atau angsuran.
3. Pendapatan tidak wajar dalam jangka waktu tiga tahun berturut yang sudah diaudit oleh akuntan publik.
4. Belum  pernah  dihukum  atas  tindak  pidana  perpajakan  menurut  keputusan  pengadilan  yang memiliki  kekuatan  hokum  tetap  dalam  5  tahun terakhir.  (Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor: 74/PMK.03/2012, 2012)
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketaatan/ Kepatuhan Wajib Pajak Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

## 1. Pemahaman terhadap sistem Self-Assessment
Self-Assessment System adalah wajib pajak yang menghitung sendiri jumlah pungutan kewajiban pajak. System yang diterapkan di Indonesia memberikan kepercayaan yang penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan SPT ke kantor pajak sehingga system ini dapat membentuk karakter wajib pajak yang jujur, disiplin, dan memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajiban pajaknya. (Rustiyaningsih, 2013)
2. Kualitas pelayanan Fiskus dituntut agar memiliki sikap yang ramah, tegas, dan adil terhadap wajib pajak. Terdapat lima  indicator  dalam  menilai  kualitas  pelayanan  yakni  empati,  jaminan,  kehandalan, ketanggapan,  dan  wujud  fisik  sehingga  kualitas  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  ketaatan para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.
3. Sanksi perpajakan dari sisi pandangan wajib pajak Sanksi  diberikan  supaya  memiliki  rasa  patuh  dan  sadar  akan  kewajiban  pajaknya.  Undang- undang  perpajakan  memiliki  dua  macam  sanksi  yakni  sanksi  pidana  dan  sanksi  administrasi. Sanksi  pidana  berupa  penjara,  sedangkan  sanksi  administrasi  berbentuk  denda  atau  bunga. Sehingga  adanya  sanksi  dapat  menumbuhkan  ketaatan  masyarakat  terhadap  kewajiban pajaknya.
4. Pendapat terhadap keefektifan perpajakan
Pendapat  atas  efektifitas  system  perpajakan  yaitu  proses  para  wajib pajak  dalam memahami, menafsirkan  dan  menilai  tentang  efektifitas  system  pajak  yang  dijalankan  memudahkan  atau mempersulit  para  wajib  pajak.  Penilaian  efektifitas  perpajakan  dinilai  melalui  diantaranya  e- NPWP, e-SPT, e-filing dan lain sebagainya.
5. Tingkat pemahaman
Mengetahui  dan  memahami  peraturan  perpajakan  menjadi  suatu  kewajiban  agar  bisa menerapkan pengetahuan itu dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak yang mana dapat memahami hak dan kewajiban selaku wajib pajak.
6. Kesadaran perpajakan
Kesadaran  adalah  kondisi  tahu,  mengerti,  dan  merasakan.  Kesadaran  dalam  pajak  berarti kondisi  seorang  wajib  pajak  yang  tahun  mengerti  dan  memahami  pelaksanaan  perpajakan dengan sukarela, tepat waktu, dan benar. (Arviana & Djeni, 2021)

## E-filing.
Dalam  proses  modernisasi  perpajakan,  DJP  membuat  terobosan  baru  dengan  meluncurkan sistem  Deklarasi  elektronik  yang  disebut e-filing digunakan  untuk  membuat  dan  menyatakan  SPT dengan Departemen Umum Pajak. DJP Online bertujuan agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi oleh wajib pajak dan terjadi peningkatan. (Indah & Setiawan, 2020) Website layanan e-filing ini sudah terintegrasi dengan layanan DJP online dan dapat diakses melalui www.pajak.go.id (Solichah et al., 2019) Sistem e-filing adalah teknologi dalam menyampaikan SPT tahunan atau SPT secara berkala ke DJP  secara  online  melalui  laman  DJP  yaitu www.pajak.go.id .  atau  bisa  diakses  juga  melalui  ASP (penyedia jasa aplikasi). (Sentanu & Budiartha, 2019) Pelayanan pajak menggunakan system e-filling bertujuan untuk:
a.  Pelaporan SPT tahunan oleh para wajib pajak menjadi lebih cepat, tepat hemat waktu dan benar. (Coolidge, 2013)
b.  kemudahan  dan  kecepatan  system  ini  diharapkan  wajib  pajak  mengalami  peningkatan kepatuhan  kewajiban  pajaknya.  Selain itu mempermudah  kantor pajak menerima  laporan  SPT, pendataan, distribusi dan arsip laporan SPT.(Rizki Fitri Amalia, 2016)
Dasar Hukum E-filing.
Dalam  SPT  elektronik  dengan  tanda  tangan  digital  yaitu  proses  dimana  pengirim  informasi merupakan subyek hukum yang benar dalam menyisipkan keterangan suatu badan hukum dalam suatu  informasi.  Dengan  adanya  sistem  pengarsipan  ini  para  wajib  pajak  memiliki  perlindungan hukum. Kerahasiaan serta keasliannya dapat dijamin oleh pihak DJP.
Dasar yang menjadi hukum pengajuan elektronik ini meliputi:
a. Peraturan DJP No.PER – 26/ pj/ 2012 mengenai tata dan cara penerimaan dan pengelolaan SPT (surat pemberitahuan tahunan)
b. Peraturan  DJP  No.PER-  1/  pj/  2014  mengenai  tata  dan  cara  dalam  menyampaikan  SPT  (surat pemberitahuan tahunan) oleh WP (wajib pajak) perorangan melalui formulir 1770S atau 1770SS melalui e-filling di situs DJP yaitu www.pajak.go.id (Mortigor Afrizal Purba, n.d.)

## Hipotesis Penelitian
Hipotesis  ialah  dugaan  sementara  pada  penelitian  yang  dilaksanakan  untuk  diuji kebenarannya,  nantinya  akan  di  dapatkan  hasil  diterima  atau  ditolak.  Penulis  memiliki  hipotesis sebagai berikut:
H 0 : Tidak ada pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.
H 1 : Ada pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kerangka Berfikir

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  pendekatan  kuantitatif  untuk  mendapatkan  pengaruh  penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani.

## Populasi dan Sampel
Populasinya yaitu seluruh anggota dari Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang  Ihsani sebanyak 31 orang. Karena yang menjadi sampel adalah seluruh populasi maka teknik sampling jenuh dijadikan teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini.
Teknik  dalam  pengambilan  sampel  menggunakan  Teknik  sampling  jenuh  karena  semua populasi menjadi sampel.

## Waktu Dan Tempat Penelitian
Tempat  penelitian  ini  di  Koperasi  LKMS  Ukhuwah  Bintang  Ihsani,  Kota  bengkulu.  Waktu penelitian sejak bulan Desember 2021 hingga bulan Januari 2022.

## Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan yaitu  data primer yang didapat dari kuesioner yang diberikan kepada responden.  Skala  pengukuran  penelitian  yaitu  skala  likert  1-4  Sebelum  kuesioner  dibagikan, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu.
Analisis Data
Analisis data menggunakan uji regresi sederhana melalui aplikasi SPSS 23.
PENERAPAN SISTEM E- FILING
KEPATUHAN WP (WAJIB PAJAK)
Kolmogorov-Smirnov a
Shapiro-Wilk
df Sig. df Sig. Penerapan E -filing 31 .200 * 31 .204 Kepatuhan Wajib Pajak 31 .020 31 .157 df
F Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Penerapan E -filing Between Groups (Combined) 13 .745 .701 Linearity 1 4.475 .049 Deviation from Linearity 12 .434 .927 Within Groups 17 Total
30

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Sumber Data : diolah melalui SPSS23.

## Uji Linearitas
Berdasarkan  pada  tabel  diatas,  dapat  diketahui  nilai  signifikansi  variabel  penerapan  e-filing sebesar 0,204 dan variabel kepatuhan wajib pajak. sebesar 0,157 yang berarti lebih besar dari 0,05 dan dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.
Tabel 2. Uji Linearitas
Sumber: data diolah melalui SPSS23.
Dari tabel diatas diketahui nilai Deviation from linearity Sig yaitu 0.927> 0.05. Bisa disimpulkan antara  variabel  penerapan  e-filling  (x)  dan  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  (y)  memiliki  hubungan linear.
Uji Hipotesis
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Sederhana
Sumber: data diolah melalui SPSS 23
Dari  tabel  koefesien  yang  diperoleh  dari  analisis  regresi.  Maka  dapat  disusun  persamaan  regresi linear sederhana sebagai berikut:
Y= 19.487 + 0,184X
Persamaan  diatas didapat  nilai  konstanta yaitu  19.487.  jika  variabel  x  dinyatakan  nol,  maka variabel  kepatuahan  wajib  wajak  yaitu  19.487.  nilai  koefisien  regresi  x  sebesar  0.184  menyatakan jika  terjadi  kenaikan  penerapan  e-filling  sebanyak  1  satuan maka  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak sebanyak 0.184 satuan.
Hasil demikian menyatakan bahwa nilai positif yang didapat dari arah model regresi tersebut. Nilai sig pada tabel diatas sebesar 0.022<0.05, ditarik kesimpulan hipotesis H0 yang menyatakan jika
penerapan e-filing tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Sementara Ha diterima, sehingga ada pengaruh pada penerapan e-filing (x) terhadap kepatuhan wajib pajak (y).
Pembahasan Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dari pengujian yang sudah dilakukan menunjukkan hasil bahwa pada variabel Penerapan e- filing (x)  memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  WP  (wajib  pajak). Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan didapatkan nilai konstanta 19.487 dan nilai sig 0.022< 0.05. sehingga penerapan e-filing memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP (wajib  pajak).  Kepatuhan  WP  bisa  semakin  baik  seiring  dengan  baiknya  penerapan e-filing bisa menjadi lebih baik.
Sistem ini dapat mempermudah  dan mempercepat waktu dalam perekaman data SPT pada basis data DJP karena dilakukan secara online, penerapan sistem ini kedepan ketaatan wajib pajak dalam  mengalami  peningkatan.  Hasil  diatas  didukung  juga  penelitian  yang  sudah  dilakukan  oleh Sarunan  tahun  2013,  Tamuli,  dkk  tahun  2016,  Jumaidi  Ismail  tahun  2018  dan  Della  Fadhilatunisa tahun 2021 dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa adanya pengaruh positif dari penerapan e-filing terhadap kepatuhan WP (wajib pajak) sehingga mematahkan penelitian yang sudah dilakukan Kartika dan Sihar tahun 2016, Abdurrohman, dkk tahun 2015, Dewi Diana tahun 2020 dan maman Suherman, dkk. Tahun 2015 bahwa hasil penelitian nya mengatakan tidak ada pengaruh penerapan e-filling  terhadap  kepatuhan  WP  (wajib  pajak).  Ada  beberapa  hal  yang  masih  menjadi  kendala dengan adanya sistem e-filing ini karena masih WP (wajib pajak) yang tidak memiliki kesadaran akan kewajiban  pajaknya  dikarenakan  mereka  tidak  mengikuti  sosialisasi  tentang  sistem e-filing yang mengakibatkan kurang efektifnya penggunaan sistem e-filing.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan  uji  statistik  yang  dilakukan  ditarik  kesimpulan  bahwa  ada  pengaruh  yang signifikan dengan diterakannya sistem e-filing ini terhadap kepatuhan WP (wajib pa.ak) , dibuktikan dengan pengujian regresi linear sederhana dimana nilai sig 0.022<0.05.
Saran 1. Ditjen  pajak  harus  lebih  giat  lagi  dalam  menyosialisasikan  sistem e-filing kepada  masyarakat agar kepatuhan wajib pajak terus mengalami peningkatan, karena penelitian ini dan penelitian lain  sudah  banyak  menyatakan  adanya  pengaruh  signifikansi  positif  terhadap  kepatuhan  WP (wajib pajak).
2. Adanya kemudahan akses informasi di internet diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam mengetahui peraturan tentang perpajakan dan penggunaan sistem e-filing.
3. Bagi  peneliti  selanjutnya  agar  menggunakan  variabel  yang  lainnya  dan  menggunakan  sampel yang lebih banyak sehingga penelitian dapat digeneralisasikan secara baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrohman, S., Domai, T., & Shobaruddin, M. (2015). Implementasi Program E-Filling Dalam Upaya Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik , 3 (5), 807–811.
Arviana, N., & Djeni, I. W. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 10 (2), 1–23. Coolidge, J. (2013). Can E-Filing Reduce Tax Compliance Costs in Developing Countries ? October . Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Lebih Dekat Dengan Pajak .
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku  lebih  dekat  dengan  pajak  full  upload

## mobile.pdf
Gunanto,  R.  (2016). Pengaruh  Penerapan  Sistem  E-filling  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Bengkulu . UNIB. Handayani,  K.  R.,  &  Tambun,  S.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  E-Filing  Dan  Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. Journal UTA45JAKARTA , 1 (2), 59–73. Humas.  (2021). Menkeu  Imbau  Wajib  Pajak  Lapor  SPT  Lewat  E-FILING .  Sekretariat  Kabinet  Republik Indonesia. https://setkab.go.id/menkeu-imbau-wajib-pajak-lapor-spt-lewat-e-filing/
Imron Rizki A. (2018). Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia. Jurnal AL- ’Adl , 11 (2), 81–88.
Indah,  N.  P.  I.  P.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2020).  The  Effect  of  Tax  Awareness,  Taxation  Sanctions,  and Application  of  E-Filing  Systems  In  Compliance  With  Personal Taxpayer  Obligations. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) , 4 (3), 440–446.
Ismail,  J.,  Gasim,  &  Amalo,  F.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  E  –  Filing  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dengan  Sosialisasi  Sebagai  Variabel  Moderasi  (  Studi  Kasus  Pada  Kpp  Pratama Kupang ). Jurnal Akuntansi (JA) , 5 (3), 11–22. Koperasi LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Profil . (2021). https://lkmsukhuwah.com/p?page=Profil Mortigor Afrizal Purba. (n.d.). Pengaruh Sanksi Perpajakan Penerapan E-Filing Dan Sistem Self Assesment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Sagulung Kota Batam . 111–134. Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness  and  Tax  Amnesty  toward  Taxpayer  Compliance. Jurnal  Keuangan  Dan  Perbankan , 22 (2), 240–255. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678 Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan (3rd ed.). Granit 2005. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, (2012). Puworno,  H.  (2010). Dasar-Dasar  Perpajakan  &  Akuntansi  Pajak (S.  Saat  (Ed.)).  PT.  Gelora  Aksara Pratama.
Rizki  Fitri Amalia.  (2016). Pengaruh  Penerapan  e-filing Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Penyampaian  SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang . 15 , 65–77.
Rustiyaningsih,  S.  (2013).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak , 01 , 140–151.
Sari, D. (2013). Konsep Dasar Perpajakan . PT. Refika Aditama.
Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Wajib  Pajak  Badan  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Manado The Effect of Modernization on Tax Administration System To Obedience of Individual Taxpayer. Jurnal EMBA , 3 (4), 518–526.
Sentanu,  I.  N.  W.,  &  Budiartha,  K.  (2019).  Effect  of  taxation  modernization  on  tax  compliance.
International  Research  Journal  of  Management,  IT  and  Social  Sciences , 6 (4),  207–213. https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n4.683
Siswanti, T. (2021). Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-filing ( Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Timur ) Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya . 6 (1), 1–14.
Solichah,  N.  N.,  Isnalita,  &  Soewarno,  N.  (2019). The  Effect  of  E-Filing  Implementation,  Level  of  Tax Comprehension,  and  Tax  Sanction  on  Formal  Compliance  of  Individual  Taxpayer . 101 (Iconies 2018), 293–296. https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.58
Syafruddin,  Binar  Dwiyanto  Pamungkas,  H.  (2020).  Studi  Perbandingan  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam  Pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  Sebelum  Dan  Sesudah  Penerapan Mtode E-filing (Studi Pada KPP Pratama Sumbawa Besar). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 17 (1), 29– 37.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1, (2018).