## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 3(2), September 2019, pp.166-170
Publisher by Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122, website: ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com DOI 10.33087/ekonomis.v3i2.77 ISSN 2597-8829 (Online)

## Dampak Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Provinsi Jambi)

## Arniwita, Agus Santoso, Endah Tri Kurniasih, Ahmad Soleh
Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jambi Correspondence email: mas.soleh@yahoo.com
Abstract . The regional budget is an important instrument in the administration of public services, so that it can provide benefits to the  welfare  of  the  community.  However,  in  its  implementation  there  are  still  many  that  have  not  been  fulfilled  as  a  result  of suboptimal absorption of the budget that impacts government performance. Therefore, the problem of delays in budget absorption and  low  levels  of  budget  absorption  must  be  addressed  immediately.  Based  on  this  problem,  this  research  was  conducted.  The purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  tendency  of  budget  absorption,  analyze  the  factors  that  influence  the  absorption  of  the SKPD expenditure budget in the Jambi Provincial Government, analyze the influence of SKPD expenditure absorption on agency performance and look for appropriate policy strategies in efforts to improve financial and service performance Jambi Provincial Government.  The  results  of  the  analysis  show  that  1)  when  viewed  from  the  total  expenditure,  all  SKPD  of  the  Provincial Government of Jambi tends to experience delays in budget absorption, and when viewed per type of expenditure, 82.61% SKPD tends  to  experience  a  delay  in  absorption  of  the  personnel  expenditure  budget,  all  SKPDs  tend  to  experience  delays  budget absorption  of  goods  and  services  expenditure,  and  43.90%  SKPD  tend  to  experience  delays  in  capital  expenditure  budget absorption; 2) budget planning and budget execution are factors that significantly influence the uptake of the budget while human resource  capacity  (HR)  has  no  significant  effect;  3)  budget  absorption  has  a  positive  and  significant  effect  on  agency performance.

## Keywords: Budget Absorption, Performance of Government Agencies

## PENDAHULUAN
Anggaran  belanja  daerah  merupakan  instrumen  penting  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik yang  penyelenggaraannya  diserahkan  pada  pemerintah  daerah.    Sehingga  dapat  memberikan  manfaat kesejahteraan    masyarakat    seperti  yang  telah  diamanatkan  dalam  PP  No.58  Tahun  2005.  Namun  dalam pelaksanaannya  masih  banyak  yang  belum  terpenuhi  sebagai  akibat  dari  penyerapan  anggaran  yang  belum optimal.  Berdasarkan  data  menunjukkan  bahwa  pada  Tahun  Anggaran  2015  seluruh  kabupaten/kota  di Indonesia diperkirakan rata-rata sebesar 15 persen anggaran belanja yang tidak terserap oleh masing masing SKPD. Sementara untuk pemerintah Kota Jambi besarnya dana yang tidak terserap sebesar 10,1 persen.
Permasalahan  yang  menjadi  penyebab  utama  rendahnya  penyerapan  diantaranya  adalah  lambatnya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat dari kompetensi sumberdaya, perencanaan dan kehati-hatian pengambil keputusan  (Aini,2016).  Sementara  menurut  Heriyanto  (2012)  menjadi  permasalahan  yang  terjadi  dalam pelaksanaan    anggaran  adalah mekanisme  pencairan  yang  panjang.  Tujuan  dari  penelitian ini  adalah  untuk menganalisis bagaimana kondisi perkemabgnan serapan anggaran belanja SKPD, faktor faktor apasaja yang mempengaruhi  serapan  anggaran  dan  pengaruh  serapan  anggaran  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah  di Provinsi Jambi serta strategi untuk mengatasinya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif dengan  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Dalam  pengumpulan  data  primer  penelitian  ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dokumentasi  dan  wawancara  sementara  metode  penarikan  sampel dengan  pendekatan purposive    sampling. Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  40  SKPD  yang  ada dilingkungan  pemerintahan  Provinsi  Jambi.  dengan  responden  para  kasubbag  perencanaan  dan  kasubbag keuangan.Untuk  menganalisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  kontribusi,  model  SEM ( Structural Equation Modelling ) dengan PLS ( Partial Least Square) menggunakan SmartPLS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi serapan anggaran SKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015
Hasil laporan realisasi anggaran  yang diperoleh dari SKPD di Provinsi Jambi pada tahun 2015 maka besarnya serapan anggaran pertriwulan pada pemerintah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Jambi
Triwulan Serapan Anggaran Kumulatif Serapan Anggaran per Triwulan Rp % Rp % I (Januari-Maret) 135.681.541.959 7,79 135.681.541.959 7,79 II (April-Juni) 515.550.159.798 29,60 379.868.617.839 21,81 III (Juli-September) 918.013.307.121 52,71 402.463.147.323 23,11 IV (Oktober-Desember) 1.663.360.224.945 91,13 745.346.917.824 40,83
Sumber : Data LRA SKPD 2015 diolah, 2019
Tabel  1  diatas  menunjukkan  serapan  anggaran  belanja  Pemerintah  Provinsi  Jambi  Tahun  Anggaran 2015  secara  kumulatif  cenderung  meningkat  dari  triwulan  ke  triwulan  berikutnya  namun  terlihat  tidak proporsional  dan  menciptakan  penumpukan realisasi anggaran di  triwulan  akhir.  Dalam  mengukur  serapan anggaran  peneliti  menggunakan  tiga  kategori  yaitu  jika  >25%  (keterlambatan  serapan  tinggi),  20-50% (Keterlabatan serapan sedang) dan 50-60% (keterlambatan serapan rendah). Hasil analisis serapan anggaran sampai  dengan  triwula  ke  III  menunjukkan  bahwa  lebih  dari  60  persen  dari  seluruh  SKPD  di  lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi menalami kerelambatan penyerapan anggaran. Seperti pada tabel dibawah ini:

## Tabel 2
Tingkat Keterlambatan Serapan Anggaran Belanja Triwulan III TA 2015 Tingkat Keterlambatan Jumlah SKPD % dari Jumlah SKPD Tinggi 1 2,17 Sedang 14 30,43 Rendah 31 67,39 Jumlah 46 100
Sumber : Data LRA SKPD 2015 diolah, 2019
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  hasil  analisis  laporan  realisasi  anggaran  per  SKPD  ternyata  46  SKPD (100 persen) cenderung mengalami keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2015 dengan  kategori  tingkat  keterlambatan  yang  berbeda-beda.  Jumlah  SKPD  yang  tingkat  keterlambatan penyerapannya  tinggi  hanya  ada  1  SKPD    yaitu  2,17  persen  dari  total  SKPD.  Kategori  tingkat keterlambatan  sedang sebanyak  14  SKPD  yaitu  30,43  persen  dan terdapat  31  SKPD (67,39  persen)  dalam kategori  rendah  dari  total  46  SKPD  yang  ada  di  pemerintah  Provinsi  Jambi  Tahun  Anggaran  2015.  Hasil analisis  kecenderungan  serapan  anggaran  belanja  menunjukkan  bahwa      secara      kumulatif      terjadi kecenderungan   rendahnya    tingkat   serapan anggaran belanja pada triwulan pertama dan kedua. Hal ini memicu  tingginya  tingkat  realisasi  di  akhir  tahun  anggaran,  ditunjukkan  dengan  tidak  meratanya  tingkat penyerapan di setiap triwulannya. Penyerapan anggaran belanja yang tidak merata disebabkan hanya belanja pegawai  yang  cenderung  lebih  konsisten  terjadi  penyerapan  di  setiap  triwulannya.  Sedangkan  penyerapan selain belanja pegawai kecenderungan  tidak  merata  dalam  setiap  triwulannya.
Faktor yang mempengaruhi serapan anggaran belanja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Hasil  pengolahan  dengan  menggunakan  model  PLS  maka  diperoleh  pengaruh  langsung  antar variabel sebagai berikut:
Tabel 3 Pengaruh langsung antar variabel yang mempengaruhi serapan anggaran. Hubungan antar variabel Loading T test P Value Kapasitas SDM Serapan Anggaran Belanja -0,111 0,867 0,386 Perencanaan Anggaran Serapan Anggaran Belanja 0,459 3,902 0,000 Pelaksanaan Anggaran Serapan Anggaran Belanja 0,324 2,734 0,006 Serapan Anggaran Belanja Kinerja Instansi 0,516 5,227 0,000 Sumber : data diolah
Adapun  faktor  yang  menjadi  Indikator  yang  dijadikan  rujukan  sebagai  permasalahan  yang mempengaruhi serapan anggaran belanja SKPD di lingkungan pemerintan Provinsi Jambi.

## a. Kapasitas SDM Aparatur
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kapasitas  SDM  berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap serapan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi Jambi. Penyebab pengaruh negatif dan tidak signifikan ini disebabkan  oleh  a)  pelatihan,  bimbingan  teknis,  seminar  atau  pendidikan  formal atau non formal  mengenai  pengelolaan  keuangan  tidak  diberikan  secara  merata  untuk  semua  pegawai  sehingga berulang  pada  orang  yang  sama,  b)  SDM  yang  dimiliki  oleh  SKPD  yang  ditunjuk  sebagai  panitia pengadaan  barang/jasa  telah  memahami     dengan      baik      tata      cara      dan      prosedur      teknis      terkait pengadaan  barang/jasa  karena  pegawai  yang  ditunjuk  setiap  tahunnya  rata-rata  tidak  mengalami perubahan,  c)  semakin  sering  mengikuti  bimbingan  teknis  dan pelatihan semakin tidak mau ditunjuk untuk menjadi pengelola keuangan mengingat akan resiko yang cukup tinggi, dan d) sistem administrasi pengelolaan  keuangan  yang tersistem  dengan jaringan aplikasi  komputer yang baik pada  SKPD  mampu mengurangi    pengaruh    buruknya    kualitas    SDM    seperti    penggunaan  aplikasi    Sistem    Informasi Manajemen  Daerah  (SIMDA)  dan  aplikasi  Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK).
b. Perencanaan anggaran
Hasil  pengujian  secara  parsial  menunjukkan  bahwa  perencanaan  anggaran  berpengaruh  positif terhadap  serapan  anggaran  belanja  SKPD,  dimana  nilai  koefisien  regresi  0,459.  Hasil  penelitian  ini mendukung  hipotesis  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  semakin  baik perencanaan anggaran  yang dilakukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi maka akan semakin  cepat      dan      tinggi      serapan      anggaran      belanja      SKPD.  Sebagaimana  hasil  laporan Direktorat    Jenderal    Perimbangan  Keuangan    (2014)  bahwa  besar  kecilnya  serapan  anggaran  belanja daerah dalam mendanai pelayanan publik  sangat  dipengaruhi  oleh  proses  perencanaan  anggaran  dan penetapan APBD.

## c. Pelaksanaan Anggaran
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  pelaksanaan anggaran  berpengaruh  positif terhadap  serapan  anggaran  belanja,  dimana  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,324  dan  nilai  t- statistic sebesar  2,734.  Nilai  t- statistic variabel  pelaksanaan  anggaran  ini  lebih  besar  dari  tingkat  signifikansi alpha  5%  yaitu  1,96  sehingga  penelitian  ini  mendukung  hipotesis  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya, dimana  semakin  baik  pelaksanaan    anggaran    yang  dilakukan  oleh  SKPD  di  lingkungan  Pemerintah Provinsi Jambi maka akan semakin cepat dan tinggi pula serapan anggaran belanja SKPD.

## Pengaruh serapan anggaran  belanja  SKPD terhadap kinerja instansi Pemerintah Provinsi Jambi
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  serapan  anggaran  belanja  berpengaruh    positif    terhadap kinerja  instansi,  dimana  nilai  koefisien   regresi sebesar 0,516 dan nilai t-statistic sebesar 5,227. Nilai t- statistic variabel  serapan  anggaran  belanja  ini  lebih  besar  dari  tingkat  signifikansi  alpha  5%  yaitu  1,96. Berdasarkan rumusan hipotesis maka hipotesis alternatif (Ha) diterima. sehingga penelitian ini mendukung hipotesis  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya,  dimana  semakin  baik  serapan  anggaran  belanja  yang dilakukan  oleh  SKPD  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jambi  maka  akan  semakin  baik  pula  kinerja instansi.
Strategi meningkatkan serapan anggaran dan kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dari hasil penelitian menunjukkan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran merupakan faktor yang  mempengaruhi  serapan  anggaran  belanja.  Artinya  pemerintah  daerah  harus  terus  melakukan pembenahan  dalam  perencanaan  anggaran  dan  pelaksanaan  anggaran  untuk  percepatan  serapan  anggaran belanja agar peningkatan kinerja instansi dapat tercapai. Kondisi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:
1. Menggunakan analisis standar biaya (ASB) dalam penyusunan anggaran agar anggaran bisa dialokasikan sesuai  dengan  kebutuhan  karena  saat  ini  SKPD  di  lingkungan  pemerintah  Provinsi  belum mengaplikasikannya
(Arniwita, et al)
2. Mengidentifikasi jenis-jenis belanja yang pengadaannya melalui proses lelang (tender), pengadaan/penunjukan  langsung,  atau  dengan  swakelola  sehingga  dapat  dirumuskan  pola  ideal penyerapan anggaran belanja sesuai dengan sifat masing-masing belanja
3. Menyusun   rencana   penyerapan   anggaran   yang   disertai   dengan   rencana pengadaan ( procurement plan )  yang  sistematis,  rencana  penyerapan  anggaran  tersebut  dibuat  untuk  satu  tahun  anggaran  dan dirinci untuk setiap bulan per jenis belanja sebagai alat untuk memantau pelaksanaan pencapaian kinerja satuan kerja (instansi)
4. Menetapkan target bulanan/triwulanan capaian output dan outcome (kinerja).

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan  berbagai  kondisi  yang  ada  maka  dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1 Hasil    analisis    kecenderungan    serapan    anggaran    belanja    SKPD  Pemerintah  Provinsi Jambi  Tahun Anggaran 2015 secara umum mengalami keterlambatan.
2 Perencanaan  anggaran  dan  pelaksanaan  anggaran  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  serapan anggaran  belanja  secara  signifikan  sedangkan  kapasitas  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh signifikan.
3 Serapan  anggaran  belanja  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  instansi  Pemerintah Provinsi Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini, R. N. 2016. Analisis Kecenderungan Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja (Studi  Kasus  pada Pemerintahan  Kabupaten  Bantul) .  Tesis.  Program  Studi  Magister    Akuntansi.  Universitas  Gajah Mada: Yogyakarta.
Fitriany,   N., Masdjojo, G.N   & Suwarti, T. 2015. Exploring The Factors that Impact The Accumulation of Budget Absorption in The End of The Fiscal Year 2013 : A Case Study in Pekalongan City of Central Java Indonesia . South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law. Vol.7, Issue 3 (Aug) ISSN 2289-1560.
Herriyanto,  H.  2012. Faktor-  faktor  yang  Mempengaruhi  Keterlambatan  Penyerapan  Anggaran  Belanja pada  Satuan  Kerja  Kementerian/Lembaga  di  Wilayah  Jakarta.  Tesis .  FE  Universitas  Indonesia  : Jakarta.
Kuswoyo,  I. D. 2012. Analisis Faktor-faktor  yang Menyebabkan Terkonsentrasinya   Penyerapan Belanja di  Akhir  Tahun  Anggaran  pada  Satuan  Kerja  di  Wilayah  KPPN  Kediri .  Tesis,  Pasca  Sarjana Universitas Gajah Mada : Yogyakarta.
Malahayati,    C.,    Islahuddin,    &  Basri,  H.  2015.  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  Perencanaan Anggaran  dan  Pelaksanaan  Anggaran  terhadap  Serapan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat    Daerah (SKPD)  pada  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Magister  Akuntansi .  Vo.4,  No.1,  pp.11-19, Februari 2015. Pasca Sarjana  Universitas  Syiah Kuala: Banda Aceh. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI : Yogyakarta.
Muchsin,  M.  &  Noor, A.S.  2011.  Fenomena  Penyerapan  Anggaran  :  Kenapa  Akselerasi  di  Akhir  Tahun?. Paris Review BPKP : Yogyakarta.
Rifai,  A.,  Inapty,  B.A  &  Pancawati  M.  2016.  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Keterlambatan Daya  Serap  Anggaran  (Studi  Empiris  pada  SKPD  Pemprov  NTB). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Bisnis. Vol.11, No.1 Januari  2016.  FEB  Universitas Mataram, NTB.
Ruwaida,  D.  &  Abdullah,  S.  2015.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Realisasi  Anggaran    Belanja Pendidikan di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Vol.4, No.4, November 2015, Pasca Sarjana Universitas  Syiah Kuala : Banda Aceh.
Siswanto  D.A  &  Rahayu  L.S.  2011.  Faktor-faktor  Penyebab  Rendahnya                          Penyerapan  Belanja Kementrian/Lembaga.
Soleh,  A.,  Putra,  I.  E.,  &  Rahayu,  Y.  2017.  ANALISIS  KINERJA  APARATUR  DAN  PELAYANAN PUBLIK  SEBAGAI  DASAR  MENUJU  REFORMASI  BIROKRASI  YANG  IDEAL. Jurnal Development , 5 (2), 110-124.
Yunarto,  I. 2011.  Memahami Proses Penganggaran Untuk Mendorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran. Paris Review BPKP : Yogyakarta.
Zarinah,  M.,  Darwanis,  &  Abdullah,  S.  2016.  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  dan  Perencanaan Anggaran terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Magister Akuntansi . Vol. 5, No.1, pp.11-19, Februari 2016. Pasca  Sarjana  Universitas Syiah Kuala : Banda Aceh.
Permen RI Nomor 58 Tahun 2005. Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.