## Jurnal Keislaman
p-ISSN : 2089-7413 and e-ISSN : 2722-7804
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

## Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Istri yang menolak Hubungan Intim
Sehan Rifky 1
Institut Agma Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 1 sehanrifky@gmail.com 1
Asep Saepullah 2
Institut Agma Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 2 seppullah@yahoo.com 2
Nadia Cahya Maolia 3
Institut Agma Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 3 nadiacahyamaolia06@gmail.com 3
DOI: https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.4004

## Abstract
In marriage, both husband and wife are required to carry out the rights and obligations, including the rights and obligations in intimate relationships. Islamic law and the Marriage Law regulate all aspects of married life.  The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the  provisions  of  wives  who  reject  intimate  relations  from  the perspective of Islamic law and marriage law. The methodology used in this research uses qualitative research with literature study research procedures and uses deductive data analysis methods. So the research results were obtained, namely the first analysis of Islamic law, wives are required to continue to have the obligation to serve/serve their husbands, wherever and whenever with all their body and soul and an open heart. If the wife refuses, then the wife will have no blessings in her life and will be disobedient to her husband, except when the wife has obstacles that are justified by the Shari'a, such as illness, menstruation and childbirth. The second analysis of the Marriage Law in article 31 number 1 of 1974 confirms that the position and rights of the wife are the same as the position and rights of the husband in married life and in interacting with each other and with society, including the position and rights in intimate relations, husband or wife. has the right to refuse invitations to have intimate relations, reinforced by article 33 which states that husband and wife are obliged to care for each other, love, have and respect each other, be loyal and provide physical and spiritual assistance to each other, so between Islamic law and the marriage law There is a common thread that can be taken away, namely  that  there  must  be  good  communication  between  husband  or  wife  in  the  context  of  intimate relationships  and  a  strong  sense  of  tolerance  must  be  fostered  so  that  a  sakinah  mawadah  warahmah household can be built.
Keywords: Intimate Relationships, Marriage Law, Islamic Law, Rights and Obligations of Husband and Wife, Rejection

## Abstrak
Dalam pernikahan diharuskan melaksanakan hak dan kewajiban oleh suami maupun istri termasuk hak dan  kewajiban  dalam  hubungan  intim,  hukum  Islam  dan  Undang  Undang  Perkawinan  telah  mengatur semua  aspek  kehidupan  dalam  berumah  tangga.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis ketentuan istri  yang menolak hubungan intim perspektif hukum islam dan undang undang pernikahan. Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  prosedur penelitian  studi literatur dan  memakai  metode  analisis  data  deduktif.  Maka  didapatkan  hasil  penelitian yaitu  pertama  analisis  hukum  Islam,  istri  diharuskan  tetap  memiliki  kewajiban  berkhidmat/melayani suami,  dimanapun  serta  kapanpun  dengan  sepenuh  jiwa  raga  dan  hati  yang  lapang.  Apabila  istri

## Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri yang Menolak Hubungan Intim – Sehan Rifky, Asep Saepullah, Nadia Cahya Maolia
menolaknya  maka  istri  tersebut  tidak  berkah  dalam  hidupnya  serta  durhaka  kepada  suaminya  kecuali ketika istri memiliki halangan yang dibenarkan oleh syariat seperti sakit, haid dan nifas.  Kedua analisis Undang Undang perkawinan dalam pasal 31 nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa kedudukan dan hak istri  adalah  sama  dengan  kedudukan  dan  hak  suami  dalam  kehidupan  berrumah  tangga  serta  dalam bergaul  dengan  sesama  maupun  dengan  masyarakat,  termasuk  didalamnya  kedudukan  dan  hak  dalam berhubungan intim, suami atau istri berhak menolak ajakan hubungan intim, diperkuat dengan pasal 33 yang  menyatakan  bahwa  suami  istri  wajib  saling  saling  menyayangi,  mencintai,  memiliki  serta  hormat menghormati,  setia  dan  memberi  bantuan  lahir    maupun  batin  yang  satu  kepada  yang  lain,  jadi  antara hukum Islam dan undang-undang perkawinan tersebut adanya benang merah yang dapat diambil yakni harus adanya komunikasi yang  baik antara  suami atau istri dalam konteks hubungan intim serta harus dipupuk rasa toleransi yang kuat agar terbina nya rumah tangga yang Sakinah mawadah warahmah.
Kata Kunci : Hubungan Intim, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Penolakan

## Pendahuluan
Pernikahan  dalam  Islam  pada  dasarnya  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari ideologi Islam secara filosofis. Hal ini karena pernikahan dianggap sebagai perintah kepada umat  muslim  yang  memiliki  kemampuan,  yakni  ketika  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan sepakat untuk membentuk ikatan suami-istri dalam bentuk pernikahan yang sah. Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga, yang merupakan komponen terkecil dalam masyarakat dan terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. 1
Islam  memberikan  tata  perlingdungan  hukum  dalam  ikatan  perkawinan.  serta  pada saat melaksanakan perkawinan haruslah mengandung nilai-nilai ibadah yang  diridho’i Allah SWT. 2 Seperti  yang  diamalkan  oleh  Umar  bin  Khattab,  salah  satu  khalifah  Rasyidin, menyiratkan  prinsip-prinsip  yang  tetap relevan  untuk  dipakai  pada  zaman  modern.  Salah satu pilar utamanya adalah keadilan sosial yang menjadi landasan bagi kebijakan distribusi kekayaan  dan  sumber  daya  yang  merata  termasuk  kebijakan  dalam  munakahat  serta kehidupan berumah tangga. 3
Dalam Islam, diharapkan  bahwa suami dan istri saling menghormati dan memenuhi kebutuhan satu sama lain, termasuk dalam hubungan intim, dengan penuh kasih sayang dan pengertian.  Namun,  dalam  prakteknya,  terkadang  terdapat  ketidakseimbangan  dalam hubungan tersebut, di mana salah satu pasangan mungkin merasa tidak nyaman atau tidak siap untuk melakukan hubungan intim, sementara pasangan lainnya merasa frustrasi atau merasa haknya terganggu.
Undang-undang perkawinan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak untuk menolak hubungan intim dalam situasi tertentu, seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau jika hubungan intim tersebut bertentangan dengan kehendak atau kesejahteraan istri. Namun, implementasi undang-undang ini seringkali tidak selalu berjalan
1 Rizal  Darwis, Nafkah  Batin  Dalam  Hukum  Perkawinan (Gorontalo:  Sultan  Amai  Press  IAIN  Sultan  Amai Gorontalo, 2015).
2 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992).
3 Sehan Rifky, Masduki Duryat, and Savitri Tungga Saddami, “Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab,” Jurnal Keislaman 6, no. 2 (2023): 311–25, https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3897.
dengan  mulus,  dan  kadang-kadang  istri  yang  menolak  hubungan  intim  mungkin  tidak mendapatkan  perlindungan  atau  dukungan  yang  memadai  dari  sistem  hukum  atau masyarakat.
Dalam  komunitas  yang  ideal,  masalah  seperti  ini  dapat  diselesaikan  melalui  dialog, pengertian,  dan  kompromi  antara  pasangan  suami  istri,  dengan  menghormati  hak-hak individu  masing-masing.  Namun,  faktor-faktor  seperti  stigma,  tekanan  sosial,  atau ketidakadilan  gender  dapat  menghambat  kemampuan  pasangan  untuk  menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang konstruktif, sehingga meningkatkan risiko konflik atau ketidakpuasan dalam hubungan.
Kesenjangan  antara  idealitas  dan  realitas  ini  menunjukkan  pentingnya  untuk  terus memperjuangkan  kesetaraan,  penghormatan,  dan  perlindungan  hak-hak  individu  dalam konteks hubungan suami istri, baik dari sudut pandang agama maupun hukum. 4 Hal ini juga menyoroti perlunya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya komunikasi yang  baik,  penghargaan  terhadap  kebutuhan  dan  keinginan  pasangan,  serta  penanganan yang sensitif terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul dalam hubungan intim. 5
Dalam  islam,  pendidikan  seksual  merupakan  hal  yang  penting  karena  memberikan pemahaman yang benar dan seimbang mengenai isu-isu seksual dalam konteks agama dan budaya.  Pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  memiliki  peran  besar  dalam membentuk  karakter  dan  moral  para  santrinya,  sehingga  pendidikan  seksual  yang diselenggarakan di pesantren dapat menjadi landasan yang kokoh untuk memahami nilai- nilai agama terkait dengan seksualitas. Dengan pendekatan yang sesuai, pendidikan seksual di pesantren juga dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang salah dan praktek- praktek berisiko yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain di tengah-tengah masyarakat yang sering kali masih tabu dalam membicarakan hal tersebut secara terbuka. 6 Pendidikan seksual oleh pendidik yang profesional sangat penting dalam menanggapi isu hukum Islam yang terlalu mengekang serta hanya memihak satu sisi saja. Dalam Islam, pendidikan seksual dianggap sebagai bagian penting dari pendidikan agama dan moral. Oleh karena  itu,  pendidik  yang  memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  hukum  Islam  dapat membantu  menyampaikan  informasi  yang  akurat  dan  relevan  tentang  seksualitas  kepada para  siswa.  Dengan  demikian,  pendidikan  seksual  yang  disampaikan  oleh  pendidik  yang profesional dapat membantu melindungi para siswa dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta membantu mereka memahami pentingnya menjaga kesucian dan kesehatan dalam konteks agama. 7
4 Asep Saepullah, “REVITALISASI PERAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA,” Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 2, no. 1 (June 11, 2017): 43–53, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1614.
5 Sehan  Rifky,  “Dampak  Penggunaan  Artificial  Intelligence  Bagi  Pendidikan  Tinggi,” Indonesian  Journal  of Multidisciplinary on Social and Technology 2, no. 1 (2024): 37–42, https://doi.org/10.31004/ijmst.v2i1.287.
6 Sehan  Rifky,  Ahmad  Yani,  and  Dewi  Cahyani,  “Implementasi  Manajemen  PTKIS  Berbasis  Pondok  Pesantren (Studi Di STISHK Kuningan),” Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi [JMP-DMT] 4, no. 4 (2023): 406 – 11, https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v4i4.16090.
7 Sehan Rifky et al., “PROFESSIONALISM OF EDUCATORS IN LEARNING DEVELOPMENT,” International Journal of Teaching Learning 2, no. 2 (2024): 579 – 88, https://injotel.org/index.php/12/article/view/93.

## Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri yang Menolak Hubungan Intim – Sehan Rifky, Asep Saepullah, Nadia Cahya Maolia
Mengenai penolakan hubungan intim oleh seorang istri dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan memunculkan kompleksitas dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai institusi sakral yang melibatkan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan di suatu negara mencerminkan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat, termasuk pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri.
Dalam  konteks  hukum  Islam,  pernikahan  disakralkan  sebagai  bentuk  ikatan  yang dilandasi  oleh  cinta,  kasih  sayang,  dan  saling  menghormati.  Serta  dalam  perkawinan  atau pernikahan harus ada tekad serta cita-cita yang konkrit dan jelas yang memberikan dampak baik dalam kehidupan pasangan di dalam rumah tangga maupun masyarakat sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Q.S Ar Rum Ayat 21:
َنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِا ا ْٖٓوُنُكْسَتِِّل اًجا َو ْزَا ْمُكِسُفْنَا  ْنِِّم ْمُكَل َقَلَخ  ْنَا ٖٓ  هِتٰيٰا  ْنِم َو َن ْو ُرَّكَفَتَّي  ٍم ْوَقِِّل ٍتٰيٰ َلَ  َكِلٰذ ْيِف َّنِاۗ ًةَمْح َر َّو ًةَّد َوَّم ْمُك
Yang artinya adalah: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
Dari keterangan diatas, Allah SWT menjelaskan bahwa pernikahan merupakan tanda kebesaran-Nya,  dan  di  dalamnya  terdapat  kasih  sayang  serta  rahmat.  Oleh  karena  itu, hubungan  suami-istri  diharapkan  berdasarkan  kerjasama  dan  penghormatan  antara keduanya  maka  dari  itu  sebuah  pernikahan  merupakan  sebuah  ikatan,  karena  pada hakikatnya pernikahan melibatkan dua insan dalam menyatukan sebuah kesepakatan agar dapat hidup bersama selamanya serta dapat membina keluarga sebagai pasangan yang sah. 8 Meskipun hukum Islam menganjurkan hubungan suami-istri yang harmonis, namun terdapat kasus-kasus di mana seorang istri menolak hubungan intim. Penolakan tersebut bisa bersumber  dari  berbagai  alasan,  termasuk  faktor  fisik,  psikologis,  atau  bahkan  keberatan moral. Dalam pandangan hukum Islam, penolakan hubungan intim oleh seorang istri dapat memicu keterlibatan pihak ketiga, seperti keluarga atau tokoh agama, untuk mencari solusi yang adil dan mendamaikan.
Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan  mencantumkan hak dan kewajiban suami  dan  istri.  Penolakan  hubungan  intim  oleh  istri  dapat  menimbulkan  pertanyaan mengenai  pemenuhan  hak  suami,  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersebut. Bagaimanapun, penghormatan terhadap hak-hak individu juga menjadi prinsip utama dalam sistem  hukum  modern,  dan  setiap  bentuk  paksaan  dalam  hubungan  suami-istri  dapat dianggap melanggar hak asasi manusia.
Sejatinya  hak  dan  kewajiban  dalam  konsep  kehidupan  adalah  sesuatu  yang  harus berimbang. Penuntutan hak tidak terlepas dari terjaganya kewajiban yang telah ditunaikan.
8 Muhammad  Hasbi,  Syarafuddin,  and  Imron  Rosyadi,  “STUDI  KOMPARATIF  ANTARA  HUKUM  ISLAM  DAN HUKUM  POSITIF  UNDANG-UNDANG  PERKAWINAN  NO  1  TAHUN  1974  TENTANG  BATAS  KETAATAN  ISTERI TERHADAP SUAMI” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/27534.
Artinya seseorang yang telah memberikan kewajibannya terhadap tugas-tugas dan tanggung jawabnya secara penuh maka hak-haknya secara otomatis akan terjaga dan dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. 9
Dengan  kompleksitas  perbedaan  pandangan  dan  norma  hukum,  pemahaman  yang mendalam  terhadap  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dan  ketentuan  Undang-Undang Perkawinan  menjadi  penting  untuk  mencari  solusi  yang  adil  dan  seimbang  dalam  kasus penolakan  hubungan  intim  oleh  seorang  istri.  Dengan  demikian,  diperlukan  pendekatan yang cermat untuk menyelesaikan konflik semacam ini, dengan tetap memperhatikan nilai- nilai keadilan, saling pengertian, dan rasa tanggung jawab dalam konteks pernikahan.
Pada  UU  Perkawinan  No.1  tahun  1974,  khidmahnya  seorang  istri  terhadap  suami dianggap sebagai prinsip yang masih general. Oleh karena itu, menjadi sebuah paham yang mendasar  terhadap  UU  tersebut  sangat  penting  agar  ketaatan  istri  terhadap  suami  dapat terlaksana  dengan  benar  tanpa  menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak.  Selain  itu, hubungan  antara  suami  dan  isteri  memerlukan  kedewasaan  berpikir  dan  tingkat  toleransi yang  tinggi agar  dapat  menentukan  prioritas dalam  menjalankan kewajiban isteri.  Penting bagi keduanya  untuk  saling  memahami hak  dan kewajiban  masing-masing dalam konteks keluarga, serta diharapkan mereka mampu mengarahkan potensi individu mereka dengan bijak. Meskipun ketaatan istri kepada sang suami pada hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan  No.1  tahun  1974  memiliki  kesamaan  dalam  hal  batasan  umum,  namun  perlu diperhatikan  bahwa  Undang-Undang  Perkawinan  lebih  bersifat  umum  dan  kurang  rinci dalam menjelaskan kewajiban isteri terhadap suami. Oleh karena itu, diperlukan kedewasaan berpikir  dan  kesadaran  tinggi  bagi isteri  dalam  memahami  perannya  sebagai  pendamping suami dan ibu rumah tangga. 10
Perkawinan  merupakan  sebuah  isu  yang  selalu  relevan  serta  menarik  untuk diperbincangkan, karena tidak hanya melibatkan sifat dan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga  berkaitan  dengan  sebuah  institusi  yang  dianggap  mulia  dan  pusat,  yaitu  keluarga. Kebermaknaan  keluarga  ini  tergambar  dari  perannya  sebagai  benteng  untuk  menjaga martabat manusia dan nilai-nilai moral yang tinggi. 11
Setiap  individu  dalam  interaksi  sehari-harinya  terikat  oleh  aturan-aturan  dan  norma hukum yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang teratur,  damai, dan aman, termasuk dalam konteks perkawinan. Melalui akad nikah yang sah, timbul hak dan kewajiban yang tak dapat dihindari bagi suami dan istri. Pasangan suami istri diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan baik, sehingga dalam dinamika
9 Hendra  Karunia  Agustine,  “PEMBAGIAN  HARTA  WARISAN  BAGI  AYAH  YANG  TIDAK  MENAFKAHI  ANAKNYA DALAM PANDANGAN HUKUM
ISLAM” (IAIN Syekh Nurjati
Cirebon, 2020),
http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/12286.
10 Muhammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
11 Darwis, Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan .

## Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri yang Menolak Hubungan Intim – Sehan Rifky, Asep Saepullah, Nadia Cahya Maolia
perkawinan,  tidak  terjadi  kelalaian  dalam  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  mereka  dalam lingkungan keluarga. 12
Walaupun  tujuan  perkawinan  dalam  Islam  sangat  diinginkan,  tidak  jarang  terjadi pertengkaran di antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari. Perselisihan ini mungkin muncul akibat pengabaian terhadap hak dan kewajiban suami-istri, terutama jika suami tidak memenuhi nafkah bathin bagi istri, yang dapat mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi istri  tersebut.  Kurangnya  pemenuhan  nafkah  batin ini  dapat  berdampak  negatif  pada kestabilan jiwa istri, menyebabkan berbagai masalah seperti frustasi, ketegangan batin, dan konflik  emosional.  Jika  kondisi  ini  berlangsung  terus-menerus,  maka  dapat  menciptakan kekacauan dalam hubungan tersebut. 13
Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan adanya hubungan perkawinan. Nafkah yang dimaksudkan bukan hanya nafkah lahiriyah,  tetapi  nafkah  batiniyah.  Nafkah  batiniyah ini  tidak  bersifat materi  tetapi  bersifat memuaskan hati, dapat mencakup memberikan kepuasan dalam hubungan seksual, menjaga perasaan istri, memberikan perlakuan yang baik, dan menciptakan rasa aman bagi istri. 14
Hak seksual merupakan bagian integral dari HAM dan sangat krusial, serta kebutuhan untuk  memastikan  pemenuhannya.  Setiap  individu,  tanpa  memandang  faktor  apa  pun seperti  identitas  diri,  identitas  gender,  atau  orientasi  seksual  lainnya,  memiliki  hak  untuk memperoleh pemenuhan hak seksual tanpa adanya diskriminasi. Dalam hal ini pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait memiliki kewajiban untuk mendukung pemenuhan hak seksual  ini,  serta  mempromosikan  prinsip-prinsip  non-diskriminasi,  non-kekerasan,  dan kesetaraan bagi semua individu. 15
Pemaksaan hubungan intim pada hakikatnya bertentangan dengan norma-norma, adat dan  tradisi  masyarakat  umum  dan  tidak  selaras  dengan  moralitas  manusia.  Tindakan  ini tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dan kesadaran batin manusia. Sebagai respons terhadap perilaku  buruk  terhadap  perempuan,  sudah  banyak  peraturan  yang  diberlakukan  untuk memberantasnya.  Salah  satu  upaya  nyata  dari  pemerintah  adalah  Undang-Undang  No  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT),  yang dirancang  untuk  memberantas  kekerasan  dalam  lingkungan  keluarga,  yang  sayangnya banyak  menimpa  perempuan  sebagai  korban  utamanya. 16 Dalam  konteks  Hukum  Islam, terdapat  hadis  yang  menyatakan  bahwa  seorang  istri  seharusnya  tidak  menolak  ketika suaminya menginginkan hubungan intim. Hadis tersebut berasal dari riwayat Abu Hurairah yaitu sebagai berikut:
12 Satria.  Zein.  Effendi, Hak  Nafkah  Batin  Isteri  Dan  Ganti  Rugi  Berupa  Materi.  Dalam  Mimbar  Hukum  Dan Aktualisasi Hukum Islam (Jakarta: Ditbinbapera dan Al-Hikmah, 1991).
13 Kartini and Kartono, Patologi Sosial 3: Gangguan-Gangguan Kejiwaan , 1st ed. (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
14 Effendi, Hak Nafkah Batin Isteri Dan Ganti Rugi Berupa Materi. Dalam Mimbar Hukum Dan Aktualisasi Hukum Islam .
15 Kiyai Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, and Kiyai Marzuki Wahid, Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas , ed. Maezur Zacky (Jakarta: PKBI, 2011).
16 Maria Milda, Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Yogyakarta: LKIS, 2000).
ةريره يبَأ نعو - هنع الله يضر - الله لوُس َر َلاَق :َلاَق - َناَبْضَغ  َتاَبَف ،ِهِتأَت مَلَف ِهِشا َرف ىَلِإ ُهَتأ َرما ُلُج َّرلا اَعَد اَذِإ :ملسو هيلع الله ىلص
َحبْصُت ىَّتَح ُةَكِئلاَملا اَهْتَنَعَل ،اَهْيَلَع
Yang artinya adalah: “Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istri  tidak  mendatanginya,  hingga  dia  (suaminya)  bermalam  dalam  keadaan  marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba.” (HR. Bukhari Muslim).
Hadits diatas menegaskan kewajiban seorang perempuan untuk memenuhi keinginan suaminya  dalam  hubungan  intim,  bahkan  jika  sang  istri  tengah  sibuk  dengan  pekerjaan rumah  yang  sedang  dilakukan.  Dalam  konteks  ini,  penting  bagi  istri  untuk  tidak meninggalkan  suaminya  atau  bersikap  masa  bodoh  terhadap  keinginan  suami  dalam  hal tersebut.
Syarifah Sabarudin, dalam penelitian yang dilakukannya di sebuah daerah pedalaman menyatakan  bahwa  kebanyakan  informan  berpendapat  istri  berkewajiban  melayani kebutuhan seks suami, bila istri melanggar, maka ia berdosa. Bahkan istri dijauhi malaikat sampai  subuh.  Atau  takut  kalau  sampai  suaminya  berzina  dan  menanggung  dosa  suami. Karena itu dalam kondisi apapun (haid, habis melahirkan, sedang hamil tua, sedang capek, sedang tidak ingin, tidak enak badan, sudah tua sehingga tidak semangat lagi seperti dulu) para  istri  tetap  melayani,  karena  takur  ditinggalkan  suami  mereka.  Hal  yang  seperti  ini, menjadikan  suami  sebagai  seorang  yang  memiliki  akses  seksual  yang  eksklusif  terhadap tubuh perempuan. 17
Hubungan intim merupakan bagian dari nafkah bathin yang seharusnya diberikan oleh seorang suami, karena itu tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga berfungsi sebagai  sarana  perlindungan  dan  pembagian  kebahagiaan  dalam  konteks  pernikahan.  Ini merupakan  bagian  dari  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  dalam  hubungan  suami-istri. Sebagai  makhluk  yang  memiliki  jenis  kelamin  berbeda,  manusia  secara  fitrahnya  saling membutuhkan satu sama lain, didorong oleh kekuatan hasrat dan naluri seksual atau libido. 18 Ketentuan  ini  terkait  dengan  tujuan  perkawinan,  hak-hak  suami,  dan  kewajiban- kewajiban  istri  dalam  Islam.  Salah  satu  tujuan  perkawinan  adalah  agar  suami  dapat menyalurkan  nafsu  syahwat  secara  sah  dan  memiliki  keturunan  melalui  istri  yang  sah dinikahinya.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  kewajiban  istri  adalah  merespon  nafsu  syahwat suami.  Dengan  memenuhi  kebutuhan  ini,  istri  tidak  hanya  membantu  suami  tetapi  juga mencari  keridhaannya.  Hal  ini  dipahami  karena  kesabaran  seorang  suami  dalam meninggalkan hubungan intim dianggap lebih rapuh dibandingkan kesabaran istri dalam hal tersebut. 19
Pemaksaan  terhadap  seorang  istri  untuk  melakukan  hubungan  seksual  tidak  hanya berdampak pada ketidakpuasan seksual semata, tetapi juga memberikan tekanan psikologis yang signifikan. Dari segi psikologis, istri mungkin merasa terbebani karena harus melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan. Jika tekanan-tekanan tersebut berlangsung dalam
17 Syarifah  Sabaruddin, Hak  -  Hak  Reproduksi  Perempuan  Yang  Terpasung (Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 1998).
18 Ali Akbar, Merawat Cinta Kasih (Jakarta: Pustaka Antara, 1999).
19 Yusuf Qardawi, Halal Dan Haram (Surabaya: Bina Ilmu, 2000).

## Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri yang Menolak Hubungan Intim – Sehan Rifky, Asep Saepullah, Nadia Cahya Maolia
jangka  waktu  yang  lama,  dapat  menyebabkan  retaknya  keharmonisan  rumah  tangga. Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Indiyah  pada  tahun  1999,  sekitar  80%  kasus perceraian disebabkan oleh ketidakpuasan dalam hubungan diranjang. Sebuah penelitian di Amerika  Serikat  juga  mengungkapkan  bahwa  80%  pasangan  yang  mencari  konseling pernikahan mengalami ketidakpuasan dalam aspek seksualitas. 20
Sejalan  dengan  penelitian  dalam  jurnal  ilmiah  yang  disusun  oleh  Umi  Khusnul Khatimah  yang  berjudul  Hubungan  Seksual  Suami-Istri  dalam  Perspektif  Gender  dan Hukum Islam disebutkan bahwa Dalam Islam, perspektif gender terkait dengan relasi seksual dijelaskan dengan jelas melalui ayat-ayat Alquran dan Hadis Rasul. Kesetaraan hak antara laki-laki  dan  perempuan  dalam  konteks  hubungan  seksual  mencerminkan  bahwa  Tuhan menempatkan  keduanya  dalam  posisi  yang  seimbang  dan  saling  melengkapi.  Beberapa asumsi yang mungkin berkembang, terutama yang didasarkan pada beberapa Hadis, perlu dikaji  ulang,  dan  literatur  fikih  menunjukkan  adanya  pengaruh  budaya  patriarki.  Uraian seimbang dalam Alquran menjadi pedoman utama dalam menempatkan relasi seksual laki- laki  dan  perempuan  pada  posisi  yang  tepat.  Interpretasi  terhadap  hubungan  ini  perlu diletakkan  dalam  paradigma  usul  fikih  yang  lebih  luas  dan  universal,  yaitu  menjaga kepentingan  dan  kemaslahatan  manusia  tanpa  memandang  jenis  kelamin.  Anggapan  dan praktik yang dianggap benar dalam masyarakat sering kali hanya merupakan produk budaya yang telah  berlangsung lama, kemudian  dijadikan legitimasi  hegemoni laki-laki. Kasus  ini menjadi  indikasi  utama  bahwa  hukum  Islam  menempatkan  perempuan  sebagai  entitas makhluk yang setara dengan laki-laki. 21
Dalam jurnal yang disusun oleh Muhammad Amin berjudul "Hadis tentang dilaknat perempuan  yang  menolak  panggilan  suaminya,"  dijelaskan  bahwa  tafsir  suami  yang mengajak  sang istri  ke ranjang  ( firasy )  sebenarnya  bersifat  kiasan.  Makna  sebenarnya  ialah mengajak  untuk  hubungan  intim  ( jima '),  karena  tempat  pelaksanaan  jima'  berada  di  atas ranjang  ( firasy ).  Oleh  karena  itu,  istri  diwajibkan  untuk  memenuhi  ajakan  suami  untuk melakukan hubungan intim. Arti istri menolak ajakan suami adalah tidak memenuhi ajakan untuk melakukan hubungan intim tanpa alasan syar'i, seperti dalam keadaan berpuasa fardu atau berihram. Menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan intim dianggap haram. Bahkan, pada keadaan menstruasi pun, jika suami mengajak bermanja-manja ( istimta '), istri tetap diwajibkan untuk memenuhinya, kecuali pada bagian kemaluan.
Menurut  jurnal  ini,  sangat  penting  untuk  menyahuti  ajakan  suami  dalam  hubungan intim, sehingga syariah mengharamkan istri untuk berpuasa sunnah ketika suami berada di rumah, kecuali jika istri telah meminta izin terlebih dahulu. Hak suami untuk memperoleh kenikmatan  dan  kesenangan  dalam  hubungan  intim  dianggap  sebagai  salah  satu  hak istimewa,  dan  jika  hak-hak  ini  tidak  dipenuhi  oleh  istri,  hal  ini  dapat  menyebabkan
20 Alimatul  Qibtiyah,  “Intervensi  Malaikat  Dalam  Hubungan  Seksual,”  in Perempuan  Tertindas?  Kajian  Hadis Hadis Misoginis , ed. Hamim Ilyas (Yogyakarta: eLSAQ Prerss, 2003).
21 Umi Khusnul Khatimah, “Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 2 (August 7, 2013): 235–46, https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.936.
kemarahan Allah. Marahnya suami atas ketidakpenuhan hak ini oleh istri menjadi pangkal munculnya laknat. Malaikat dalam konteks laknat dijelaskan sebagai mendoakan hal yang tidak  baik  bagi  istri,  seperti  mendapatkan  kecelakaan  selagi  berada  dalam  kemaksiyatan, dengan  tujuan  untuk  menakut-nakuti  agar  tidak  terjerumus  dalam  perbuatan  tersebut. Laknat  juga  bisa  diartikan  sebagai  menjauhkan  istri  dari  rahmat  Allah  atau  tidak mendapatkan kasih sayang dari-Nya. 22
Selanjutnya  dalam  jurnal  yang  berjudul  pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  istri dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (PKDRT),  yang  ditulis  oleh  Tri  Sulatama  Putra,  SH,  dijelaskan  bahwa  pemaksaan hubungan seksual terhadap istri menurut UU No. 23 tahun 2004 mencakup (1) situasi di mana istri tidak menginginkan hubungan seksual karena ketidaksiapan secara fisik dan psikis. (2) situasi  di  mana  istri  tidak  menginginkan  hubungan  seksual,  seperti  melakukan  hubungan intim dengan istri dalam kondisi mabuk atau saat istri sedang tidur. Istri juga tidak merasakan kepuasan  secara  batin  karena  dampak  perlakuan  suami  yang  tidak  nyaman  selama berhubungan  seksual.  Selain  itu,  pemaksaan  hubungan  seksual  terjadi  ketika  istri  sedang sakit atau sedang mengalami menstruasi. 23
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  perlu  adanya  kajian  serta  analisis  terhadap seorang  istri  yang  menolak  ajakan  suami  dalam  berhubungan  intim  menurut  perspektif hukum islam dan undang undang pernikahan.

## Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  alamiah,  di  mana peneliti  merupakan  instrumen  kunci. 24 Menurut  Moleong  penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. 25 Saryono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dipakai  untuk  menyelidiki,  menemukan,  menggambarkan,  dan  menjelaskan  kualitas  atau karakteristik  dari  dampak  sosial  yang  tidak  dapat  dijelaskan,  diukur,  atau  digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. 26 Maka dari itu jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif b. Prosedur
Prosedur  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kepustakaan.  Jenis  penelitian  yang  diterapkan  termasuk  dalam  kategori  penelitian dokumenter, karena data yang diambil berasal dari bahan pustaka sebagai sumber informasi
22 Muhammad Amin, “Hadis Tentang Dilaknat Perempuan Yang Menolak Panggilan Suaminya,” FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 5, no. 1 (January 27, 2020): 115–36, https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1810.
23 Tri  Sulatama  Putra,  “PEMAKSAAN  HUBUNGAN  SEKSUAL  TERHADAP  ISTRI  DALAM  UU  NO  23  TAHUN  2004 TENTANG  PENGHAPUSAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA  (PKDRT),” Journal  of  the  Marine  Biological Association of the United Kingdom , no. 84 (2017): 573–80, http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF.
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2013).
25 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).
26 Saryono, Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode (Jakarta: Grafindo Persada, 2007).

## Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri yang Menolak Hubungan Intim – Sehan Rifky, Asep Saepullah, Nadia Cahya Maolia
utama. Pendekatan ini melibatkan kajian dan analisis terhadap literatur-literatur yang relevan dengan judul penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan cara mendalam untuk  memahami  dan  mengeksplorasi  informasi  yang  terdapat  dalam  literatur-literatur terkait dengan topik penelitian. 27 Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitik, yang ditandai dengan pendekatan yang bersifat mendeskripsikan dan menganalisis. Tujuan utama penelitian  ini  adalah  untuk  memaparkan  dan  menelusuri  informasi,  kemudian menganalisisnya guna mendapatkan kesimpulan yang akurat mengenai suatu pendapat atau topik  tertentu.  Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  menggambarkan  dan memahami lebih dalam suatu fenomena atau topik yang diteliti, serta menganalisisnya secara kritis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang detail dan analisis yang mendalam terhadap suatu pendapat dengan didukung alasan yang tepat. 28 Dengan kombinasi metode studi pustaka dan pendekatan deskriptif analitik, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif serta analisis yang mendalam terhadap topik yang diteliti.

## c. Data dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data  yang  isinya  mengikat  karena  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dan  juga  dapat  diperoleh dengan cara wawancara. 29 Adapun yang menjadi data primer di dalam penelitian ini adalah Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Data sekunder  merujuk  pada  upaya  penggalian  informasi  melalui  bahan  tertulis,  dan  sumber sekunder dapat berasal dari berbagai dokumen seperti berkas lembaga terkait, berita media massa, hasil penelitian atau laporan sebelumnya, dan buku. Data sekunder juga memberikan penjelasan  terkait  sumber-sumber  primer. 30 Dalam  konteks  ini,  data  yang  relevan  dengan subjek penelitian akan diambil dari informan dan buku-buku yang mendukung penyusunan jurnal ini, seperti buku-buku yang membahas hak dan kewajiban suami istri dan hubungan intim  suami  istri.  Selain  itu,  juga  akan  menggunakan  karya  ilmiah  dan  literatur  lain  yang memiliki kaitan.

## d. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit,  melakukan  sintesa,  menyusun  ke  dalam  pola,  memilih  mana  yang  penting  dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 31 Metode deduktif digunakan dalam penelitian ini, di mana peneliti mengembangkan suatu hierarki serta memperoleh kesimpulan umum menuju pernyataan yang lebih khusus dengan menggunakan  nalar  dan  rasio.  Pendekatan  deduktif  memungkinkan  peneliti  untuk
27 Hadi Sutrisno, Metodologi Research Jilid 3 (Yogyakarta: Andi Offset, 1991).
28 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Dan Teknik (Bandung: Tarsito, 1985).
29 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
30 Ashshofa.
31 D. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan (Bandung: Alfabeta, 2013).
menganalisis suatu masalah dengan memulai dari pernyataan umum yang diterapkan pada kasus khusus. 32

## Hasil dan Pembahasan
Hukum  Islam  sudah  jelas  menerangkan bahwa  suami dan istri  mempunyai  hak dan kewajiban  nya  masing-masing  yang  sangat  penting  demi  keberlangsungan  rumah  tangga. Sama seperti yang tertuang didalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 31 disana dijelaskan  bahwasannya  hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan kedudukan  suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama  dalam masyarakat. Lalu di perkuat pada pasal 33 dikatakan bahwa suami-istri wajib saling saling cinta  mencintai,  hormat  menghormati,  setia  dan  memberi  bantuan  lahir  bathin  yang  satu kepada yang lain. Sehingga pada pelaksanaannya, hak dan kewajiban suami-istripun harus sesuai  dengan  prinsip  perkawinan  yang  telah  dijelaskan  dalam  UU  tersebut,  maka  secara otomatis  suami  memiliki  hak  untuk  meminta,  dilayani,  dan  menikmati  hubungan  seksual dengan isterinya, sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan, walaupun dalam pasal ini tidak secara  spesifik  menjelaskan  tentang  hubungan  biologis  suami  dan  istri  tapi  pasal  ini  bisa dijadikan acuan untuk suami maupun istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
Pandangan mengenai hubungan intim suami-istri dapat diintervensi oleh konsep dasar perkawinan  yang  dipegang.  Jika  perkawinan  diartikan  sebagai aqad  tamlik (kontrak pemilikan),  yang  menganggap  bahwa  perkawinan  sejatinya  adalah  kontrak  pembelian perangkat seks sebagai alat untuk melanjutkan keturunan, baik pada pihak suami maupun istri. Dalam konsep perkawinan semacam ini, pihak laki-laki dianggap sebagai pemilik dan penguasa perangkat seks yang dimiliki oleh pihak perempuan yang dinikahinya.
Dalam  perspektif  ini,  suami  memiliki  kendali  penuh  atas  waktu,  tempat,  serta bagaimana hubungan seksual dilakukan, dan istri dianggap sama sekali tak memiliki pilihan lain  kecuali  untuk  melayani  suami  dalam  hal  tersebut.  Pendekatan  ini  menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan suami-istri, di mana keputusan terkait hubungan seksual sepenuhnya  berada  di  tangan  suami,  dan  istri  dianggap  hanya  sebagai  pihak  yang  harus memenuhi keinginan suami tanpa memiliki otonomi atau hak untuk menentukan keputusan tersebut.
Pandangan kedua mendefinisikan perkawinan sebagai aqad ibadah : yakni kontrak yang melegalkan  sesuatu  yang  awlnya  dilarang).  Dalam  konsep  ini,  istri  harus  tetap  memiliki keewenangan terhadap perangkat seksnya, sehingga dalam hal seksualitas menjadi tanggung jawab bersama kedua pasangan. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan kapan dan bagaimana hubungan seksual dilakukan. Dalam konteks ini, seksualitas dipandang sebagai konstruksi  sosial  yang  dipengaruhi  oleh  norma-norma  masyarakat  serta  selalu  diarahkan pada  keinginan  tertentu.  Paham  ini  melahirkan  pendisiplinan  terhadap  seksualitas masyarakat,  yang  dapat  dilakukan  melalui  beragam  cara.  Salah  satunya  adalah  melalui sosialisasi seks edukasi dalam keluarga.
32 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Bandung: Sinar Baru, 1991).

## Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri yang Menolak Hubungan Intim – Sehan Rifky, Asep Saepullah, Nadia Cahya Maolia
Di Indonesia  sendiri, Undang  Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UUP) menjadi  sebuah  alat  konstruksi  serta  pendisiplinan  seksualitas  masyarakat. UUP  mewakili pemerintah  di  satu  sisi  dan  ideologi  Agama  dalam  hal  ini  agama  Islam  di  pihak  lainnya. Kedua  peraturan  ini  mencerminkan  hubungan,  intelektual,  dan  kekuasaan  yang  akan membentuk wacana seksualitas di masyarakat, yang kemudian diakui dan dilegalkan dalam UU tersebut. Namun, perlu diakui bahwa konstruksi ini juga dapat mereduksi variasi dan kompleksitas  seksualitas  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Dalam  pernikahan,  ada  hak  dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh setiap pasangan.  Dalam konteks hak, pria dan wanita seharusnya  setara  dan  seimbang  dengan  beban  kewajiban  yang  harus  dipikul  oleh  suami- istri. Tidak ada ketidaksetaraan dalam tingkat pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban di antara pasangan tersebut. Keseimbangan ini menjadi bahan dalam menyelaraskan motif ideal pernikahan dengan realitas kehidupan pernikahan yang dijalani oleh suami dan istri.
Dalam konteks perkawinan, terdapat ajaran-ajaran yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri. Baik suami maupun istri memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu  dalam  hubungan  mereka.  Sebagai  contoh,  suami  memiliki  kewajiban  membayar mahar dan memberikan nafkah kepada istrinya, yang sekaligus merupakan hak bagi istri.
Sebagai  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  suami,  seorang  istri  juga  memiliki kewajiban untuk hormat, taat, nurut dan berbakti kepada suami. Hak dan kewajiban suami- istri  juga  mencakup  aspek  seksualitas  atau  hubungan  intim.  Undang-undang  mengakui bahwa  suami  dan  istri  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  setara  dalam  hubungan  intim. Dengan  demikian,  setiap  pasangan  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  masing-masing dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
Penting untuk dicatat bahwa kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam hubungan intim merupakan aspek penting dalam dinamika perkawinan. Hal ini menunjukkan  bahwa  masing-masing  pihak  memiliki  peranan  yang  signifikan  dan berkontribusi  dalam  membangun  hubungan  yang  sehat  dan  harmonis  dalam  konteks pernikahan.
Pernyataan tersebut menunjukkan pandangan tertentu dalam kitab syarah Uqudulujain , yang  menyatakan  bahwa  jika  seorang  istri  menunda  atau  bahkan  menolak  ajakan  suami untuk  berhubungan intim,  maka  semua amal  baik  yang telah  dilakukan  oleh istri  tersebut dapat  terhapuskan.  Ancaman  siksaan  yang  amat  berat  juga  dikemukakan,  mengacu  pada hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas ra.
Hadis  tersebut  mengandung  kutukan  terhadap  seorang  istri  yang  menunda  ajakan suaminya  untuk  berhubungan  seksual,  meskipun  istri  tersebut  aktif  mengerjakan  shalat malam  dan  puasa  sunnah.  Dalam  hadis  tersebut,  Rasulullah  SAW  menyatakan  bahwa penundaan sejam saja dapat berakibat serius di hari akhir kelak, di mana istri tersebut akan mengalami  siksaan  berat,  seperti  diseret,  dirantai  serta  dikumpulkan  bersamaan  dengan setan-setan di dasar neraka yang paling menghinakan.
Perlu  diingat  bahwa  penafsiran  dan  interpretasi  terhadap  hadis-hadis  semacam  ini dapat beragam di kalangan ulama, yang cenderung bergantung pada konteks dan prinsip-
prinsip  tafsir  hadis.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  dan  interpretasi  mengenai  hadis-hadis tersebut  dapat  berbeda  di  antara  umat  Islam.  Sebagai  hasil  dari  uraian  tersebut,  sejumlah ulama mengambil kesimpulan bahwa dalam perspektif mereka, hubungan seksual di dalam perkawinan dilihat sebagai hak suami dan kewajiban istri. Oleh karena itu, dianggap bahwa istri  seharusnya  selalu  bersedia  memenuhi  ajakan  suami,  tanpa  memandang  waktu  dan tempat. Selain itu, jika istri menunda atau menolak ajakan suami, dianggap sebagai tindakan merugikan  dan membawa  celaka  bagi istri,  baik  dalam  kehidupan  dunia maupun  yaumul akhir. Di dunia, istri akan dilaknat oleh malaikat, dan di akhirat, ia diancam dengan dibawa ke neraka dan disandingkan dengan setan-setan laknat.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penolakan hubungan intim oleh istri, menurut Undang-Undang Perkawinan, bahwasannya itu semua sejalan dengan prinsip hak dan kewajiban antara suami dan istri pada umumnya. Prinsip ini menegaskan bahwa suami memiliki hak biologis, sementara istri memiliki hak mendapatkan nafkah lahiriyah dan batiniyah.  Oleh  karena  itu,  keterlibatan  suami  dan  istri  dalam  hubungan  intim  serta  hak biologisnya seharusnya diakui, dan istri memiliki hak untuk menolaknya selama tidak ada halangan syari.
Namun dalam Islam, istri diwajibkan melayani suami selama tidak ada kendala yang di  perbolehkan  aturan  agama,  dan  menolak  ajakan  suami  tidak  diperbolehkan.  Diskusi mengenai  seksualitas  dalam  rumah  tangga,  terutama  terkait  relasi  seksual  suami-istri, seharusnya  tidak  hanya  berhenti  pada  level  wacana.  Oleh  karena  itu,  aktualisasi  atau penerapan  dalam  kehidupan  sehari-hari  perlu  diperhatikan  agar  tidak  hanya  menjadi pembicaraan  yang  tidak  relevan  di  kemudian  hari.  Dalam  konteks  ini,  penyadaran  nilai dalam masyarakat dan regulasi perundang-undangan dapat menjadi solusi yang akomodatif. Selain  itu,  harus  adanya  arahan  atau  sosialisasi  dari  lembaga  terkait  seperti  KUA,  yang ditujukan  kepada  para  calon  pengantin,  diperlukan  untuk  memberikan  pemahaman mendalam  mengenai  rambu-rambu  kepatuhan  istri  kepada  suaminya  serta  hak  dan kewajibannya, sehingga dapat terwujud kehidupan yang damai tanpa konflik dan perceraian.
Jadi dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan, kedua sistem hukum tersebut  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  individu,  termasuk  dalam  konteks hubungan suami istri. Dalam Islam, konsep kesepakatan dan keadilan dalam hubungan intim ditekankan,  sementara  undang-undang  perkawinan  menyediakan  kerangka  hukum  yang mengatur hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan. Meskipun kedua sistem hukum ini menegaskan pentingnya komunikasi dan saling pengertian antara suami dan istri, namun penolakan istri terhadap hubungan intim memerlukan pendekatan yang bijaksana dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta sosial yang perlu dipertimbangkan dengan seksama. Oleh  karena  itu,  penting  bagi  masyarakat  dan  pemerintah  untuk  mempromosikan pendekatan  yang  menghormati  kedua  belah  pihak  dan  memperhatikan  prinsip-prinsip keadilan serta keberagaman nilai dalam menangani isu-isu tersebut.

## Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri yang Menolak Hubungan Intim – Sehan Rifky, Asep Saepullah, Nadia Cahya Maolia

## Daftar Pustaka
Abdurrahman,  H. Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia .  Jakarta:  CV.  Akademika  Pressindo, 1992.
Agustine, Hendra Karunia. “PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AYAH YANG TIDAK MENAFKAHI  ANAKNYA  DALAM  PANDANGAN  HUKUM  ISLAM.”  IAIN  Syekh Nurjati Cirebon, 2020. http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/12286.
Akbar, Ali. Merawat Cinta Kasih . Jakarta: Pustaka Antara, 1999.
Amin,  Muhammad.  “Hadis  Tentang  Dilaknat  Perempuan  Yang  Menolak  Panggilan Suaminya.” FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 5, no. 1 (January 27, 2020): 115–36. https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1810.
Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
Darwis,  Rizal. Nafkah  Batin  Dalam  Hukum  Perkawinan .  Gorontalo:  Sultan  Amai  Press  IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015.
Effendi,  Satria.  Zein. Hak  Nafkah  Batin  Isteri  Dan  Ganti  Rugi  Berupa  Materi.  Dalam  Mimbar Hukum Dan Aktualisasi Hukum Islam . Jakarta: Ditbinbapera dan Al-Hikmah, 1991.
Hasbi,  Muhammad,  Syarafuddin,  and  Imron  Rosyadi.  “STUDI  KOMPARATIF  ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN  1974  TENTANG  BATAS  KETAATAN  ISTERI  TERHADAP  SUAMI.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/27534.
J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
Kartini,  and  Kartono. Patologi  Sosial  3:  Gangguan-Gangguan  Kejiwaan .  1st  ed.  Jakarta:  CV. Rajawali, 1986.
Khatimah,  Umi  Khusnul.  “Hubungan  Seksual  Suami-Istri  Dalam  Perspektif  Gender  Dan Hukum  Islam.” AHKAM :  Jurnal  Ilmu  Syariah 13,  no.  2  (August  7,  2013):  235–46. https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.936.
Milda, Maria. Kekerasan Seksual Terhadap Istri . Yogyakarta: LKIS, 2000.
Muhammad, Kiyai Husein, Siti Musdah Mulia, and Kiyai Marzuki Wahid. Fiqh Seksualitas: Risalah  Islam  Untuk  Pemenuhan  Hak-Hak  Seksualitas .  Edited  by  Maezur  Zacky.  Jakarta: PKBI, 2011.
Putra, Tri Sulatama. “PEMAKSAAN  HUBUNGAN  SEKSUAL TERHADAP  ISTRI  DALAM UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT).” Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom , no. 84 (2017): 573–80. http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF.
Qardawi, Yusuf. Halal Dan Haram . Surabaya: Bina Ilmu, 2000.
Qibtiyah, Alimatul. “Intervensi Malaikat Dalam Hubungan Seksual.” In Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Hadis Misoginis , edited by Hamim Ilyas. Yogyakarta: eLSAQ Prerss, 2003.
Ramulyo,  Muhammad  Idris. Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  Dari  Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Rifky,  Sehan.  “Dampak  Penggunaan  Artificial  Intelligence  Bagi  Pendidikan  Tinggi.” Indonesian  Journal  of  Multidisciplinary  on  Social  and  Technology 2,  no.  1  (2024):  37–42. https://doi.org/10.31004/ijmst.v2i1.287.
Rifky,  Sehan,  Masduki  Duryat,  and  Savitri  Tungga  Saddami.  “Manajemen  Kepemimpinan Kebijakan  Politik  Umar  Bin  Khattab.” Jurnal  Keislaman 6,  no.  2  (2023):  311–25. https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3897.
Rifky, Sehan, Sepling Paling, Opan Arifudin, and Putu Satya  Narayanti.
“PROFESSIONALISM  OF  EDUCATORS  IN  LEARNING  DEVELOPMENT.” International Journal of Teaching Learning 2, no. 2 (2024): 579–88. https://injotel.org/index.php/12/article/view/93.
Rifky,  Sehan,  Ahmad  Yani, and  Dewi  Cahyani. “Implementasi  Manajemen  PTKIS  Berbasis Pondok  Pesantren  (Studi  Di  STISHK  Kuningan).” Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Dasar, Menengah  Dan  Tinggi  [JMP-DMT] 4,  no. 4  (2023): 406–11.  https://doi.org/10.30596/jmp- dmt.v4i4.16090.
Sabaruddin, Syarifah. Hak - Hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
Saepullah,  Asep.  “REVITALISASI  PERAN  LEMBAGA  PERADILAN  DI  INDONESIA.” Mahkamah :  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 2,  no.  1  (June  11,  2017):  43–53. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1614.
Saryono. Penelitian  Kualitatif  Ilmu  Ekonomi  Dari  Metodologi  Ke  Metode .  Jakarta:  Grafindo Persada, 2007.
Sudjana, Nana. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah . Bandung: Sinar Baru, 1991.
Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi . Bandung: Alfabeta, 2013.
Sugiyono, D. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan . Bandung: Alfabeta, 2013.
Surakhmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Dan Teknik . Bandung: Tarsito, 1985.
Sutrisno, Hadi. Metodologi Research Jilid 3 . Yogyakarta: Andi Offset, 1991.