Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ

## PERAN KEPALA SUBBAG PEMBINAAN OPERASI
SATRESKRIM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Role of Sub Section For The Development of Criminal Investigation Bureau’s Head of Operation In The Criminal Action Process
According to the Law of Regulation

## Agung Joko Haryono
Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
Agungjoko45@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  to  analyze  the  effectiveness  and  efficiency  of  the  investigation  oversight process  carried  out  by  Criminal  Investigation  Bureau’s  Head  and  the  efforts  that  made  by  the  National Police leadership in order to increase the effectiveness of criminal Investigation. This type of research in writing  this  thesis  is  analytical  descriptive  research  in  which  the  primary  data  collection  method  is through interviews. The results showed that the effectiveness and efficiency of the criminal investigation investigation process carried out by Criminal Investigation Bureau’s Head Gresik Polresik, which is still not  optimal,  because  in  the  supervision  process  found  deficiencies,  namely  at  the  examination  stage  of the  administrative  investigation  investigation  and  the  submits  SP2HP  which  is  not  all  cases  are  given Notification of Progress of Investigation.
Keywords: Criminal, Investigation,Law,National Police, Role.

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi proses pengawasan penyidikan yang dilakukan  oleh  KBO  Satreskrim  Polres  Gresik  serta  menganalisis  upaya  yang  harus  dilakukan  oleh pimpinan Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas peran KBO Satreskrim pada proses pengawasan penyidikan tindak pidana. Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat penelitian deskriptif analisis dimana  metode  pengumpulan  data  primer  melalui  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa efektifitas  dan  efisiensi  proses  pengawasan  penyidikan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  KBO Satreskrim  Polres  Gresik,  yaitu  masih  kurang  maksimal,  karena  dalam  proses  pengawasan  ditemukan kekurangan  yakni  Pada  tahap  pemeriksaan  tata  naskah  administrasi  penyidikan  ahapan  tersebut  belum dilaksanakan  secara  maksimal  karena  masih  kurang  teliti  sehingga  berakibat  tidak  sesuai  dengan prosedur  dalam  proses  penyidikan.  tahap  kedua  menyampaikan  SP2HP  (Surat  Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), kenyataannya tahap ini tidak semua perkara diberikan SP2HP kepada para  pihak.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  Polri  dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  peran KBO Satreskrim pada proses pengawasan penyidikan tindak pidana, yaitu meningkatkan integritas aparat penegak  hukum,  mengoptimalkan  pemahaman  anggota  mengenai  peraturan  perundang-undangan, menambah  personil  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  penyidikan,  memberikan  sanksi  terhadap penyidik serta sanksi yang lebih keras.
Kata kunci: Hukum, Kejahatan, Peranan, Penyidikan,Polri.
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ

## PENDAHULUAN
Korps kepolisian sampai saat ini tidak pernah  lepas dari kritik berbagai kalangan, karena citra  positif  yang  dibangun  sebagai  komitmen  profesionalisme  polisi  sering  'tercemar'  oleh tindakan polisi yang tidak bertanggung jawab. Masalah ini tampaknya tetap merupakan siklus abadi  dalam  Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI),  jika  komitmen  profesionalisme, transparansi  dan  akuntabilitas  tidak  termanifestasi  dalam  sikap  dan  tindakan  polisi  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya setiap hari (Suparmin, 2015).
Citra negatif polisi tidak hanya disampaikan oleh orang luar, akan tetapi juga oleh pejabat tinggi di Kepolisian itu sendiri. Ketika polisi masih berada di bawah ABRI, mantan Panglima TNI  Feisal  Tanjung  telah  memperingatkan  bahwa  profesionalisme  polisi  -  baik  dalam pengembangan sumber daya manusia (personel) dan sumber data - masih perlu ditingkatkan. Demikian  pula,  mantan  Kapolri  Jenderal  (Pol)  Banurusman  juga  dengan  jujur  mengakui bahwa  profesionalisme  polisi  belum  optimal,  akan  tetapi  jika  dibandingkan  dengan  waktu sebelumnya kualitasnya telah meningkat. Secara lebih transparan Jenderal (Pol) Drs. Hugeng Imam Santoso - yang merupakan mantan Kapolri - mengatakan bahwa polisi sekarang payah, mudah  disuap,  banyak  terlibat  dengan  cukong-cukong  dan  kurang  membantu  masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan bantuan keamanan (Suparmin, 2015).
Pada  praktiknya,  institusi  kepolisian  akan  melahirkan  situasi  yang  kerap  disebut  sebagai the  paradox  of  institutional  position. Aparat  polisi  bisa  memiliki  ruang  yang  besar  untuk menjaga  keamanan  ( human  rights  protector), namun  sifat  dari  keistimewaan  ini  kerap membuat  unsur  kewenangan  dan  kekuasaan  dimonopoli  dan  disalahgunakan,  sehingga menghasilkan  pelanggaran  HAM.  Polisi  dalam  skenario  kedua  dapat  menjadi human  rights violator (Kontras, 2017) .
Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersebut hendak  dicapai.  Ternyata  pekerjaan  kepolisian  tersebut  hanya  boleh  dijalankan  dengan mengikuti  dan  mematuhi  berbagai  pembatasan  tertentu.  Salah  satu  dari  pembatasan- pembatasan  tersebut  adalah  hukum.  Polisi  ditugasi  untuk  menciptakan  dan  memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku (Rahardjo, 2009).
Pada  catatan  Kontras  yang  dikeluarkan  bertepatan  dengan  Hari  Bhayangkara  Polri  ke-71 tahun, kami telah menghimpun data bahwa sepanjang tahun 2016-2017 tercatat tidak kurang
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
ada  790  peristiwa,  di  mana  1096  orang  terluka,  268  orang  meninggal  dunia,  2255  orang ditahan  sewenang-wenang  dan  95  orang  lainnya  mengalami  kekerasan  lainnya.  Angka fantastis  ini  masih  dapat  diturunkan  jika  digunakan  indikator  praktik  penyiksaan  yang dilakukan oleh unsur kepolisian. Polisi masih menjadi aktor pelaku penyiksaan dan tindakan tidak  manusiawi.  Terdapat  setidaknya  115  tindak  perlakuan  penyiksaan  dan  tindakan  keji lainnya  yang  dilakukan  oleh  kepolisian.  Angka  ini  khusus  dari  tindakan  yang  dilakukan kepolisian,  di  luar  angka  total  yakni  163  peristiwa  kasus  penyiksaan  selama  setahun  yang tercatat  oleh  Kontras.  Tindakan  penyiksaan  yang  dilakukan  kepolisian  didominasi  terjadi  di tingkat Polres (Kontras, 2017).
Apabila dilihat dari laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat (dumas) Polres Gresik tentang  pelayanan  yang  telah  diberikan  oleh  Polri  terlihat  terjadi  peningkatan.  Pada  tahun 2017 terdapat 35, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 38  kasus dan terakhir pada tahun 2019 sebanyak  40  kasus  dumas.  Peningkatan  kasus  dumas  tersebut  menjelaskan  bahwa  masih banyaknya anggota Polri yang kurang profesional dalam tugasnya.
Pada  era  reformasi  membawa  Polri  pada  suatu  keadaan  di  mana  Polri  semakin  dituntut oleh  masyarakat  Indonesia  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, pengayom dan  pelayanan  masyarakat  secara  profesional,  transparan,  responsif  dan  akuntabel.  Untuk memenuhi  ekspektasi  masyarakat,  Polri  telah  melakukan  berbagai  upaya  pembenahan- pembenahan,  penataan-penataan,  penguatan-penguatan,  perubahan-perubahan  ( reform ) menuju  Polri  yang  professional  dan  dipercaya  masyarakat,  diantaranya  menetapkan  sasaran dalam  pelaksanaan  penataan  dan  perubahan,  yaitu  untuk  tahun  2005-2009,  Polri  berusaha membangun  kepercayaan  publik  ( trust  building ),  pada  tahun  2010-2014,  Polri  membangun kemitraan  ( partnership  building ),  dan  pada  tahun  2015-2025,  Polri  ditargetkan  mencapai keunggulan ( strive for exelence ) (Nasution, 2016).
Di antara tugas pokok Polri  yang akhirnya memberikan kewenangan kepada Polri adalah penyidikan  proses  pidana  seperti  yang  diatur  dalam  pasal  16  UU  No  2  Tahun  2002,  dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara  pidana  dan  peraturan  Perundang–Undangan  lainnya.  Penyelidikan  dan  penyidikan dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  diatur  dalam  Pasal  4  sampai dengan  Pasal  11.  Proses  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  oleh  Polri  melibatkan beberapa  elemen  utama  di  Polri  dan  unsur  utama  di  Polri  adalah  Satuan  Reserse  Kriminal
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
Polri  (Reskrim).  Perkap  No.  6  tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana,  sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri.
Apabila  para  Penyidik/Penyidik  Pembantu  dalam  melaksanakan  proses  penyidikan  tidak mengacu  kepada  Peraturan  Kapolri  nomor  6  tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana yang  dijelaskan  pada  Pasal  42,  atau  para  Penyidik  melakukan  pelanggaran  akan  dilakukan pemeriksaan  pendahuluan  oleh  atasan  penyidik,  pengawas  penyidikan  atau  pejabat  atasan pengawas  penyidikan  dan  apabila  hasil  pemeriksaan  pendahuluan  telah  ditemukan  petunjuk diduga  telah  terjadi  pelanggaran  disiplin  atau  pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam dan apabila terjadi tindak pidana yang  dilakukan  oleh  Penyidik/Penyidik  Pembantu  dalam  proses  penyidikan  maka  proses penyidikannya diserahan kepada fungsi Reskrim.
Oleh  karena  itu  Kaur  Bin  Ops  (KBO)  Satreskrim  mempunyai  tugas  pengawasan  untuk menciptakan proses penyidikan secara transparan dan akuntabel. Pada kenyataannnya banyak proses  penyidikan  yang  tidak  dilakukan  dengan  transparan  dan  akuntabel  yang  ditunjukkan dengan banyak pelanggaran terhadap aturan penyidikan dan juga banyaknya penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi selama proses penyidikan.

## METODE

## Tempat dan waktu penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Polres  Gresik,  pada  Sub  bag  pembinaan  operasional satuan  resort  kriminal  (satreskrim).  Waktu  penelitian  dilakukan  selama  4  bulan,  yaitu dilaksanakan dari bulan Desember 2019-Maret 2020.

## Metode
Tipe  penelitian  dalam  penulisan  tesis  ini  bersifat  penelitian  deskriptif  analisis  yaitu menganalisa  data  yang  dipergunakan  baik  data  primer  dan  data  sekunder,  meliputi  isi  dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum  yang  dijadikan  rujukan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  menjadi objek  kajian  (Asikin,  2004).  Penelitian  deskriptif  analisis  yaitu  penelitian  yang  bertujuan mendiskripsikan  (menggambarkan)  secara  sistematis  dan  faktual  untuk  mendapatkan  saran- saran  apa  yang  seharusnya  dilakukan  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi.  Dalam penelitian ini, hal  yang dikaji  adalah peran KBO Satreskrim  dalam menjamin terlaksananya
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
proses penyidikan tindak pidana. Permasalahan  yang telah dirumuskan di  atas akan dijawab atau  dipecahkan  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Sumber  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  serta  juga  dilakukan penelitian  lapangan  melalui  wawancara.  Adapun  informan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  KBO Reskrim  Polres  Gresik,  Kasubag  Humas  Polres  Gresik,  Kasat  Reskrim  Polres  Gresik  dan Anggota yang Melakukan Pelanggaran Penyidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Efektifitas  dan  Efisiensi  proses  pengawasan  penyidikan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh KBO Satreskrim Polres Gresik
A. Tahapan Proses Pengawasan Penyidikan oleh KBO Satreskrim
Sat  Reskrim  di  pimpin  oleh  Kasat  Reskrim  yang  bertanggungjawab  kapada  Kapolres dan  dalam  pelaksanaan  tugas  sehari-hari  berada  di  bawah  kendali  Waka  Polres.  Kasat Reskrim di bantu oleh Kaur Bin Ops disingkat KBO yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.  Kepala  Sub  Bagian  Pembinaan  Operasi  Satreskrim  (KBO  Reskrim)  sendiri memiliki tugas pokok fungsi, yaitu:
a. Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Indentifikasi.
b. Membantu kasat V Reskrim dalm menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim.
c. Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir- formulir, register-register penyidikan.
d. Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Urmidik, Urmin, Ur Tahti, Ur Indentifikasi dalam Pulahjianta.
e. Membantu kasat reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.
Pengawasan penyidikan di internal di Kepolisian, harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku  yang  pelaksanaanya  di  mulai  sejak  adanya  laporan  masyarakat  terkait  adanya dugaan  tindak  pidana  kemudian  proses  pengawasan  selanjutnya  dilakukan  dengan memastikan  setiap  tahapan  penyidikan  berjalan  sesuai  ketentuan,  melalui  upaya  sebagai berikut:
a. Tahap persiapan:
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
1) Meneliti kelengkapan administrasi penyidikan dan rencana penyidikan;dan
2) Memberikan petunjuk tentang proses penyidikan yang akan dilaksanakan;
b. Tahap pelaksanaan:
1) Menjamin  proses  penyidikan  terlaksana  secara  transparan  dan  akuntabel  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Melakukan kegiatan pengawasan penyidikan melalui:
a. Pemeriksaan tata naskah administrasi penyidikan;
b. SP2HP;
c. Pemeriksaan laporan kemajuan penyidikan;
d. Pengelolaan tahanan dan barang bukti;
e. supervisi; dan
f. pelaksanaan gelar perkara;
3) tahap pengakhiran:
1. meneliti  kelengkapan  Berkas  Perkara  sebelum  diajukan  ke  JPU  untuk menghindari terjadinya bolak-balik berkas perkara;
2. memberikan petunjuk kepada penyidik/penyidik pembantu ketika Berkas Perkara dikembalikan oleh JPU;
3. mengikuti  perkembangan  penyerahan  Berkas  Perkara,  Tersangka  dan  barang bukti kepada JPU; dan/atau
4. meneliti secara cermat pertimbangan hukum dasar penetapan SP3.
Tahapan  kegiatan  pengawasan  penyidikan  di  Polres  Gresik  harus  sesuai  ketentuan mulai  dari  tahap  pertama  yakni  tahap  pertama  yakni  melakukan  pemeriksaan  tata  naskah administrasi  penyidikan,  namun  tahapan  tersebut  belum  dilaksanakan  secara  maksimal karena  masih  kurang  teliti  sehingga  berakibat  tidak  sesuai  dengan  prosedur  dalam  proses penyidikan.  Hal  tersebut  di  ketahui  karena  masih  adanya  penyidik  yang  di  laporkan  ke Profesi  dan  Pengamanan  (Propam)  karena  melakukan  tindakan  tidak  sesuai  dengan prosedur.
Selanjutnya, tahap kedua menyampaikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil  Penyidikan),  kenyataannya  tahap  ini  tidak  semua  perkara  diberikan  SP2HP  kepada para  pihak,  namun  hanya  kasus  atau  perkara  yang  menjadi  atensi  dan  menjadi  perhatian publik  yang  diberikan  SP2HP  kepada  kepada  Pelapor/korban/Keluarga  tersangka  dengan alasan  kesibukan  dan  banyaknya  perkara  yang  di  tangani  penyidik/  pemeriksa.  Dalam  hal
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
menjamin  akuntabilitas  dan  transparansi  penyelidikan  /penyidikan,  penyidik  wajib memberikan SP2HP kepada  pihak  pelapor  baik  diminta  atau  tidak  diminta  secara  berkala. Akan  tetapi,  hanya  kasus  atau  perkara  yang  menjadi  atensi  dan  menjadi  perhatian  publik yang  diberikan  SP2HP  kepada  kepada  Pelapor/korban/Keluarga  tersangka  dengan  alasan kesibukan dan banyaknya perkara yang di tangani penyidik/ pemeriksa. Sehingga, menjadi tindakan tidak profesional dari anggota Polres Gresik.

## B. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Proses  Pengawasan  Penyidikan  oleh  KBO Satreskrim
1. Faktor minimnya Pejabat Pengawas Penyidikan di Polres Gresik
Jumlah  penyidik  dan  penyidik  pembantu  yang  ada  di  Polres  Gresik  sebanyak  45 anggota/ personel yang terbagi dalam 5 unit antara lain; 1) Unit Reserse Umum (Resum), 2) Unit Reserse Ekonomi (Resek), 3) Unit Reserse Tindak Pidana Tertentu (Tipeter), 4) Unit  Reserse  Harta  dan  Benda  (Harda),  5)  Unit  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor).  Ke- lima unit tersebut masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit) berpangkat perwira yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim selaku pimpinan dan pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan.
Penyidik  dan  penyidik  pembantu  dalam  kegaiatannya  melakukan  proses penyidikan  diawasi  oleh  pejabat  pengawas  penyidik.  Maka  dengan  jumlah  pejabat pengawas  penyidik  sebanyak  3  orang,  rasio  antara  subjek  pengawasan  dengan  yang diawasi  dengan  angka  perbandingan  3:45  atau  1  berbanding  15,  artinya  1  orang  subjek pengawas  penyidik  mengawasi  15  penyidik/  penyidik  pembantu,  yang  masing-masing penyidik/  penyidik  pembantu  menangani  3  sampai  5  perkara,  hal  ini  dapat  dikatakan tidak berimbang antara jumlah subjek pengawas penyidikan dengan objek yang diawasi. Sehingga dengan minim-nya pejabat pengemban fungsi pengawasan, pengawasan dalam proses penyidikan menjadi tidak optimal.

## 2. Faktor  Penerapan  Sanksi  terhadap  Penyidikan  yang  Terbukti  Melanggar Kurang Menimbulkan Efek Jera
Penerapan  sanksi  hukuman  terhadap  oknum  anggota/  penyidik  Polri  yang melakukan pelanggaran atau penyimpan dalam proses penyidikan dapat di proses melalui pemeriksaan  pelanggaran  disiplin  atau  pemeriksaan  pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
dan jika telah terjadi tindak pidana oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam proses penyidikan, proses penyidikannya diserahkan kepada fungsi Reskrim.  Selama ini proses terhadap  pelanggaran  atau  penyimpangan  dalam  penyidikan  di  proses  melalui  acara Disiplin  dan  tidak  ada  yang  di  proses  melalui  acara  kode  etik  Profesi  Polri  ataupun melaui acara pidana, sementara menurut amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian  Negara  republik  Indonesia  Pasal  29  Ayat  (1)  yang  menegaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum,  sehingga  jika  ada  delik  peraturan  perundang-undangan  yang  di  langgar  oleh anggota  Kepolisian  dapat  di  proses  melalui  acara  peradilan  umum  dan  jika  terbukti bersalah dapat di jatuhi sanksi yang ada dalam pidana umum.
Pelanggaran/  penyimpangan  dalam  proses  penyidikan  semuanya  diproses  melalui sidang disiplin. Kemudian tidak ada yang di proses melalui kode etik profesi Polri. Jika dilihat dari keterangan di atas, diketahui bahwa tidak adanya pelanggaran oleh penyidik yang  diproses  melalui  kode  etik  profesi  Polri,  sehingga  tidak  ada  penjatuhan  hukuman kode  etik  profesi  Polri  di  jatuhkan  kepada  pelanggar/  pelaku  maladministrasi  dalam proses  penyidikan.  Sanksi/  hukuman  disiplin  dianggap  kurang  memberikan  efek  jera kepada penyidik yang melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan.

## 3. Faktor Kurangnya Independensi Penyidikan Polres Gresik
Pengertian  independensi  atau  arti  independensi  dapat  dijelaskan  secara  singkat seperti  berikut.Independensi  adalah  suatu  keadaan  atau  posisi  dimana  tidak  terikat dengan pihak manapun.Artinya keberadaan  yang mandiri tidak mengusung kepentingan pihak  tertentu  atau  organisasi  tertentu.Contoh  independensi  dapat  kita  lihat  pada organisasi-organisasi  tertentu  dimana  keberadaannya  adalah  merdeka  tanpa  diboncengi kepentingan tertentu.Dalam konteks lain, independensi juga merupakan hak kita sebagai manusia, yang memiliki hak bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh orang lain.
Tentu  saja  dalam  pelaksanaannya  yang  disebut  independen  juga  ada batasanbatasannya.  Karena  suatu  lembaga  atau  organisasi  juga  tidak  dapat  eksis  tanpa adanya  dukungan  dari  pihak  lain.  Penyidik  Polri  seharusnya  bersifat  independen  tanpa adanya tekanan dari pihak manapun termasuk atasan/pimpinan, sehingga penyidik dapat menjalankan  tugasnya  sebagai  penegak  hukum  yang  professional,  bersih  dan mandiri.Penyidik  polri  merupakan  penegak  hukum  yang  terikat  dalam  organisasi  Polri,
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
sehingga  didalam  menjalankan  tugasnya  masih  atau  harus  mengikuti  perintah atasan/pimpinannya  yang  mengakibatkan  sulitnya  menciptakan  penyidik  Polri  yang independen,  dikarenakan  masih  adanya  intervensi  atasan/pimpinan  dan  organisasi  yang mengakibatkan penyidik Polri tidak independen.

## 4. Faktor masih ada Pungutan Liar yang dilakukan Penyidik Polres Gresik
Kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  Polri  menjadi salah  satu  instrumen penting      dalam      mengukur      kualitas  layanan      kepolisian.      Personel      Polri      yang profesional    dan    kepuasan    masyarakat    terhadap    layanan    kepolisian    merupakan pondasi    kepercayaan    masyarakat    terhadap    kinerja    Polri.  Personel    Polri    yang profesional    diindikasikan    dengan    kompetensi    dan    perilaku    etik    yang    diharapkan, diinginkan      dan      dibutuhkan      masyarakat.      Diharapkan  Polri      memiliki  perilaku persuasif,  partisipatif,  inklusif,  proaktif  dan  memiliki  kompetensi  pemecah  masalah. Akan tetapi, sayangnya dalam hal ini masih terjadi pungutan liar oleh penyidik di Polres Gresik.
4.2 Upaya  apakah  yang  harus  dilakukan  oleh  pimpinan  Polri  dalam  rangka meningkatkan  efektivitas  peran  KBO  Satreskrim  pada  proses  pengawasan penyidikan tindak pidana
1. Meningkatan integritas Aparat Penegak Hukum
Meningkatkan integritas aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri di Polres  Gresik  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  dimiliki  setiap  orang  khususnya aparat  penegak  hukum,  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  diri.  Jika  seseorang memiliki kualitas mental baik maka dengan mudah orang tersebut akan menerima apa yang dimiliki dan mampu mengoptimalkannya.

## 2. Mengoptimalkan  pemahaman  Anggota  Mengenai  Peraturan  Perundang- Undangan
Masih  adanya  permasalahan  dari  produk  peraturan  perundang-undangan  yang salah satunya masih ada peraturan perundang-undangan yang substansinya kurang jelas sehingga  memunculkan  multi  tafsir,  dalam  hal  produk  hukum  tentang  pengawasan
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
dalam  penyidikan  di  Polres  Gresik  substansi  yang  kurang  jelas  terdapat  pada  subjek pengawas  penyidik,  untuk  itu  perlu  dilakukan  upaya  berupa  kerjasama  dengan perguruan  tinggi  dalam  membentuk  peraturan  yang  berkaitan  dengan  Internal  Polri, selain  itu  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  penyidik  dan  pejabat pengemban  fungsi  pengawasan  penyidik  secara  periodik  guna  meningkatkan pengetahuan  aparat  penyidik  dan  pejabat  pengemban  fungsi  pengawasan  penyidik terkait pelaksanaan tugas.
Untuk itu peningkatkan kualitas dan pemahaman produk hukum dan perundang- undangan  serta  aturan  pelaksanaannya  perlu  dilakukan,  demi  terwujudnya  aparat penegak  hukum  yang  professional,  untuk  mewujudkannya  dapat  dilakukan  dengan upaya-upaya sebagai berikut :
a. Memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum untuk mengikuti pendidikan dan kejuruan;
b. Menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  aparat  penyidik  dalam  kasus-kasus tertentu agar diperoleh persamaan persepsi dalam penanganan kasus pidana;
c. Kerjasama  dengan  perguruan  tinggi  untuk  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan guna meningkatkan pengetahuan aparat penyidik terkait pelaksanaan tugas;
d. Mengembangkan  sistem  manajemen  sumber  daya  manusia  yang  transparan  dan professional;
e. Menetapkan pedoman dan prosedur pembinaan anggota;
f. Pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum secara fair
3. Menambah Personil yang Berwenang Melakukan Pengawasan Penyidikan
Penambahan  personil  yang  bertugas  secara  khusus  untuk  melakukan pengawasan  dalam  proses  penyidikan  di  Polres  Gresik  harus  segera  dilakukan, pimpinan Polres  Gresik  dalam hal  ini Kapolresta dapat  mengajukan ke kesatuan lebih tinggi  melalui  Fungsi  Bagian  Perencanaan,  dengan  pertimbangan  pengawasan penyidikan  harus  dilakuakn  oleh  pejabat  pengawas  penyidik  yang  terampil  dan menguasai  teknis  dan  taktis  proses  penyidikan  sehingga  dapat  memberikan  solusi kepada penyidik apabila ada hambatan.
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
Agar  dalam  proses  penyidikan  tidak  menyimpang  dan  rasa  keadilan  dapat terwujud  maka  diperlukan  pengawasan  yang  optimal  baik  dari  kualitas  pelaksana pengawasan  maupun  dari  segi  kuantitas  yakni  ratio  ketersediaan  aparat  yang  bertugas melakukan  pengawasan  dalam  proses  penyidikan,  sehingga  ketersediaan  subyek pengawas  dengan  jumlah  penyidik  dan  jumlah  perkara  yang  ditangani  oleh  penyidik untuk  dilakukan  pengawasan  dapat  seimbang,  dengan  demikian  penyidik  Kepolisian diharapkan  dapat  menjadi  aparat  penegak  hukum  yang  profesional,  transparan,  dan akuntabel  terhadap  setiap  perkara  pidana  guna  terwujudnya  supremasi  hukum  yang mencerminkan rasa keadilan.

## 4. Memberikan Sanksi Terhadap Penyidikan serta Sanksi yang Lebih Keras
Salah  satu  langkah  yang  seharusnya  ditempuh  dalam  menanggulangi  adanya pelanggaran/  penyimpangan  dalam  proses  penyidikan  oleh  penyidik  anggota  Polri, yakni  dengan  memberikan  sanksi  yang  berat  dan  tegas  tidak  hanya  diberikan  sanksi/ hukuman Disiplin namun dapat  di  proses dan di jatuhkan hukuman Kode Etik  Profesi Polri  (KEPP)  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  21  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  tahun 2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri  yang  mengatur  tentang  Sanksi  Pelanggaran KEPP. Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
a) perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b) kewajiban  Pelanggar  untuk  meminta  maaf  secara  lisan  dihadapan  Sidang  KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
c) kewajiban  Pelanggar  untuk  mengikuti  pembinaan  mental  kepribadian,  kejiwaan, keagamaan  dan  pengetahuan  profesi,  sekurang-kurangnya  1  (satu)  minggu  dan paling lama 1 (satu) bulan;
d) dipindahtugaskan ke jabatan berbeda  yang bersifat  Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
e) dipindahtugaskan  ke  fungsi  berbeda  yang  bersifat  Demosi  sekurang-kurangnya  1 (satu) tahun;
f) dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
g) PTDH sebagai anggota Polri.
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
h) Pasal  9  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri secara khusus menekankan bahwa: Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan  hukum  sebagai  penyelidik,  penyidik  pembantu,  dan  penyidik  wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan  serta  melaporkan  hasil  pelaksanaan tugasnya  kepada  atasan  penyidik.  Sehingga  jika  penyidik  dengan  sengaja  tidak menyelesaikan laporan dari masyarakat atau menelantarkan perkara dapat di Proses dan  dijatuhi  hukuman  sesuai  aturan  dan  sanksi  yang  terdapat  dalam  Kode  Etik Profesi Polri,
i) Sanksi terberat yang terdapat dalam Pasal 21 huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri  yakni  tentang  Pemberhentian  Tidak Dengan  Hormat  (PTDH)  sebagai  anggota  Polri.  Apabila  sanksi  tersebut  dapat  di terapkan  kepada  penyidik  yang  telah  nyata  dan  terbukti  melakukan  pelanggaran/ penyimpangan  dalam  menangani  perkara  seperti  memanipulasi  perkara,  pada akhirnya dapat menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan daya cegah  bagi  penyidik  anggota  Polri  yang  lainnya  untuk  tidak  melakukan pelanggaran  sehingga  dapat  terwujud  proses  penyidikan  yang  profesional, transparan,  dan  akuntabel  yang  dapat  memberikan  rasa  keadilan  kepada masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil telaah dan analisis maka dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Efektifitas  dan  efisiensi  proses  pengawasan  penyidikan  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  KBO  Satreskrim  Polres  Gresik,  yaitu  masih  kurang  maksimal,  karena  dalam proses  pengawasan  ditemukan  kekurangan  yakni  Pada  tahap  pemeriksaan  tata  naskah administrasi  penyidikan  tahapan  tersebut  belum  dilaksanakan  secara  maksimal  karena masih  kurang  teliti  sehingga  berakibat  tidak  sesuai  dengan  prosedur  dalam  proses penyidikan. Tahap kedua menyampaikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil  Penyidikan),  kenyataannya  tahap  ini  tidak  semua  perkara  diberikan  SP2HP kepada para pihak.
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
2. Upaya  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  Polri  dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas peran  KBO  Satreskrim  pada  proses  pengawasan  penyidikan  tindak  pidana,  yaitu meningkatkan integritas aparat penegak hukum,  mengoptimalkan pemahaman anggota mengenai  peraturan  perundang-undangan,  menambah  personil  yang  berwenang melakukan pengawasan penyidikan, memberikan sanksi terhadap penyidik serta sanksi yang lebih keras.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  peneliti  sampaikan  kepada  informan  KBO  Reskrim  Polres Gresik,  Kasubag  Humas  Polres  Gresik,  Kasat  Reskrim  Polres  Gresik,  sehingga  penelitian dapat dilakukan secara baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, B. N (2002) Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung. Asikin,  A.  Z  (2004) Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Asma,  N  (2016)  Efektivitas  Revitalisasi  Pasar  Tradisional  Pa'baeng-Baeng  di  Kota Makassar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 9, Nomor 2, Juli , 103-110.
Budi,  L  (2012)  Teori  Organisasi  Suatu  Tinjauan  Perspektif  Sejarah. Jurnal Universitas Pandanaran , 1-15. Faturahman, B M (2018) Kepemimpinan dalam Budaya Organisasi. MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 10, No. 1 , 1-11. Georgopolous, & Tannenbaum (1985) Efektivitas Organisasi. Erlangga, Jakarta. Handayaningrat,  S  (1994) Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen. Haji Masagung, Jakarta.
Kontras  (2017) Bad  Cop  vs.  Good  Cop,  Membaca  Kembali  Arah  Polri  Menjadi Institusi Profesional dan Demokratis. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan.
Mulyosudarmo,  S  (1990) Kekuasaan  dan  Tanggung  Jawab  Presiden  Republik Indonesia: Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan. Universitas Airlangga, Surabaya. Musfialdy  (2012)  Organisasi  dan  Komunikasi  Organisasi. Jurnal  Dakwah  dan  Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau , 84-92. Nasution,  R.  Z  (2016)  Reformasi  Birokrasi  Polri  dalam  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan  Publik  (Studi  Kasus  pada  Kepolisian  Daerah  Jawa  Barat). Jurnal Pelayanan Publik, Mei .
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Rahardjo,  Satjipto  (2009) Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis. Genta Publishing, Yogyakarta.
Streers (1985) Efektifitas Organisasi. Erlangga, Jakarta.
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
Suparmin  (2015)  Strategi  Polri  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  dengan Profesional, Transparan dan Akuntabel. Jurnal Ilmu Hukum Qistie, Vol. 8, No.
2, November , 105-115.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Wijaya,  C.,  &  Rifa'i,  M  (2016) Dasar-Dasar  Manajemen:  Mengoptimalkan Pengelolaan  Orgainsasi  Secara  Efektif  dan  Efisien. Perdana  Publishing, Medan.