Jurnal Penelitian Transportasi Laut
pISSN 1411-0504 / eISSN 2548-4087
Journal Homepage: http://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnallaut
*  Corresponding author. Tel: +62 21 3483 2967 E-mail : buyung55@yahoo.com doi: http://dx.doi.org/10.25104/transla.v20i1.792 1411-0504 / 2548-4087 ©2017 Jurnal Penelitian Transportasi Laut. Diterbitkan oleh Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Balitbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan Artikel ini disebarluaskan di bawah lisensi CC BY-NC ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## Pemberdayaan Pelayaran Rakyat Dilihat Dari Karakteristiknya

## Empowering of People Shipping by its Characteristics

## Syafril K.A. *
Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Badan Litbang Perhubungan Jalan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat, 10110
Diterima 18 J 2018; Disetujui 14 Juni 2018; Diterbitkan 21 Juni 2018

## Abstrak
Pelayaran rakyat (Pelra) pernah memegang peran sangat penting dalam sejarah angkutan laut nasional.  Sampai awal tahun 2000-an armada Pelra berhasil mengangkut 35% muatan general cargo angkutan laut dalam negeri.  Seiring dengan perkembangan teknologi transportasi laut dan meningkatan terhadap penertiban illegal logging, armada pelra semakin terpuruk . Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan peran angkutan laut Pelra dalam sistem angkutan laut nasional, terutama untuk melayani daerah-daerah terpencil perbatasan, dan pedalaman.  Analisis yang digunakan secara  komprehensif,  dengan  pendekatan  deskriptif  baik  kuantitatif  maupun  kulitatif,  yang  ditunjang  oleh  data  primer  hasil  pengukuran, pengamatan, dan wawancara serta data sekunder berupa kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.  Hasil kajian menggambarkan bahwa Kendala  dalam  pengembangan  Pelra  antara  lain  adalah  dari  aspek  Muatan,  aspek  Peremajaan  Armada,  aspek  Permodalan/  Pembiayaan,  aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia.
Kata kunci:Pelayaran rakyat, pemberdayaan, daerah terpencil, deskriptif kualitatif.

## Abstract
People shipping (Pelra) has held a very important role in the history of national sea transportation. Until the early 2000s the Pelra fleet managed to transport 35% of the general cargo of domestic sea freight cargo. Along with the development of marine transportation technology and increasing the  curbing  of  illegal  logging,  pelra  fleets  are  getting  worse.  This  study  aims  to  improve  the  role  of  Pelra  sea  transport  in  the  national  sea transportation  system,  especially  to  serve  remote  border  areas,  and  inland.  The  analysis  is  used  comprehensively,  with  both  quantitative  and qualitative descriptive approaches, which are supported by primary data from measurement results, observations, and interviews and secondary data in the form of literature and legislation. The results of the study illustrate that Constraints in the development of Pelra are, among others are aspects of content, aspects of Fleet Rejuvenation, Capital / Financing aspects, Management aspects, and Human Resources.
Keywords: People shipping, empowering, remote area, descriptive qualitative.

## 1. Pendahuluan
Dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun2008, Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan diamanatkan, bahwa pembinaan angkutan laut pelayaran-rakyat dilaksanakan agar kehidupan usaha dan peranan penting angkutan laut Pelayaran-Rakyat tetap terpelihara sebagai bagian dari potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
Secara lebih rinci peraturan perundangan tersebut mengatakan, bahwa pengembangan angkutan laut Pelayaran- Rakyat  dilaksanakan  untuk:  (1)  meningkatkan  pelayanan  ke  daerah-daerah  pedalaman  dan/  atau  perairan  yang memiliki  alur  dengan  kedalaman  terbatas  termasuk  sungai  dan  danau;  (2)  meningkatkan  kemampuannya  sebagai lapangan usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja; dan (3) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kewiraswastaan dalam bidang usaha angkutan laut nasional.
Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap angkutan laut Pelayaran-Rakyat.  Pembinaan tersebut ditujukan agar eksistensi
Pelayaran-Rakyat tetap dipertahankan sebagai warisan budaya bangsa.  Selain itu keberadaan Pelayaran-Rakyat akan membantu sistem transportasi nasional, terutama untuk daerah pedalaman, terpencil, dan terisolir.
Sejarah  menunjukkan,  bahwa  angkutan  laut  Pelayaran-Rakyat  pernah  menguasai  pangsa  pasar  untuk  angkutan barang-barang  umum  (general  cargo)  domestik  sekitar  35 %  dari  total  muatan  general  cargo  melalui  laut  (Dephub- Lemhannas-1992).  Pelayaran-Rakyat mempunyai jaringan trayek dari Sabang-Merauke, kapal-kapal Pelayaran-Rakyat dapat masuk ke pelabuhan-pelabuhan yang tidak dapat dimasuki oleh kapal-kapal konvensional.
Namun kejayaan tersebut mulai pudar seiring dengan perkembangan teknologi transportasi khususnya transportasi laut,  semakin  baiknya  kondisi  prasarana  dan  sarana  dibidang  transportasi  laut,  serta  semakin  meningkatnya pemberantasan terhadap ilegal logging .
Meningkatnya pemberantasan terhadap ilegal logging , menambah parahnya kondisi Pelayaran-Rakyat,  padahal muatan  kayu,  selama  ini  merupakan  primadona  muatan  bagi  kapal-kapal  Pelayaran-Rakyat.    Kelangkaan  kayu  juga menjadi  penyebab  sulitnya  bagi  peremajaan  armada  Pelayaran-Rakyat.    Padahal,  kebutuhan  akan  peremajaan  kapal tradisional juga sangat diperlukan mengingat rata-rata usia kapal tradisional Pelayaran-Rakyat yang beroperasi saat ini banyak yang sudah tua (Alfarizi dan Achmadi,tanpa tahun )
Menurut berbagai penelitian, terdapat berbagai kendala dalam pengembangan Pelayaran-Rakyat.  Kendala tersebut antara lain adalah dari: (1) aspek Muatan; (2) aspek Peremajaan Armada; (3) aspek Permodalan/ Pembiayaan; (4) aspek Manajemen; dan (5) Sumber Daya Manusia (SDM).
Kajian ini, berupaya mengungkapkan pemberdayaan Pelayaran-Rakyat dengan studi kasus Pelabuhan Sampit di Kabupaten Kota Waringin Timur (Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), dengan  melihat kondisi eksisting/ keberadaan angkutan laut Pelayaran-Rakyat di daerah.
Tujuanya kajian adalah  untuk meningkatkan peran angkutan laut Pelayaran-Rakyat dalam sistem angkutan laut nasional, terutama untuk melayani daerah-daerah terpencil perbatasan, dan pedalaman.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka ruang lingkup kajian mencakup:
1. Inventarisasi dan identifikasi peraturan perundangan terkait dengan kebijakan Pelayaran-Rakyat;
2. Inventarisasi dan identifikasi wilayah sebaran angkutan laut Pelayaran-Rakyat yang masih eksis;
3. Inventarisasi    dan  identifikasi  jumlah  dan  kondisi  armada  Pelayaran-Rakyat  di  daerah  basis  Pelayaran- Rakyat (pelra), berdasarkan jenis dan ukuran;
4. Inventarisasi dan identifikasi muatan dominan armada Pelayaran-Rakyat;
5. Inventarisasi dan identifikasi tentang kebijakan terkait dengan pangsa muatan kapal Pelayaran-Rakyat
6. Analisis dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan angkutan laut Pelayaran-Rakyat

## 2. Landasan Teori

## 2.1. Landasan Hukum
Terdapat beberapa peraturan perundangan yang merupakan landasan kajian ini, antara lain:
1. Undangan-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan;
6. Instruksi  Presiden Republik  Indonesia. Nomor  5  Tahun  2005 .  Tentang  Pemberdayaan  Industri  Pelayaran Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan No.93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut yang terachir dirubah dengan KM.74 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan No.KM.65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standar) Berbendera Indonesia;

## 2.2. Pengertian dan Definisi
Dalam Peraturan Pemerintah RI. No.20 Tahun Tentang Angkutan di Perairan, dikatakan bahwa angkutan laut terdiri dari: angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut pelayaran rakyat.
Berdasarkan pengertian pada PP.20 Tahun 2010 tersebut, angkutan laut Pelayaran-Rakyat tidak termasuk dalam sub sistem angkutan laut dalam negeri, namun merupakan sub sistem tersendiri dalam sistem angkutan laut nasional.
Sesuai  Undang-Undang  RI.  No.17  Tahun  2008,  Tentang  Pelayaran,  terdapat  beberapa  definisi  yang  terkait  dengan pelayaran rakyat, yaitu:
1. Pelayaran  adalah  satu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  angkutan  di  perairan,  kepelabuhanan,  keselamatan  dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;
2. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal;
3. Angkutan  Laut  Pelayaran-Rakyat  adalah  usaha  rakyat  yang  bersifat  tradisional  dan  mempunyai  karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu;

## 2.3. Sejarah Panjang Pelayaran-Rakyat
Pelayaran-Rakyat mempunyai sejarah panjang dalam mempersatukan rakyat dan bangsa Indonesia.  Dengan adanya kapal/ armada, yang melayari laut, selat, dan teluk untuk menghubungkan pulau-pulau,  merupakan  urat nadi kehidupan sekaligus  pemersatu  bangsa  dan  negara  Indonesia.    Sejarah  kebesaran  Sriwijaya,  Majapahit,  dan  Demak  menjadi  bukti nyata, bahwa kejayaan suatu negara di Nusantara hanya bisa dicapai melalui keunggulan maritim.
Kapal kayu Pinisi, Lambo, Lete, dan Nade telah digunakan di Indonesia sejak beberapa abad yang lalu, diperkirakan kapal pinisi sudah ada sebelum tahun 1500-an.  Menurut naskah Lontarak I Babad La Lagaligo pada abad ke 14, Pinisi pertama sekali dibuat oleh Sawerigading, Putera Mahkota Kerajaan Luwu untuk berlayar menuju negeri Tiongkok hendak meminang Putri Tiongkok yang bernama We Cudai. Sawerigading berhasil ke negeri Tiongkok dan memperisteri Puteri We  Cudai.    Setelah  beberapa  lama  tinggal  di  negeri  Tiongkok,  Sawerigading  kembali  kekampung  halamannya  dengan menggunakan Pinisinya ke Luwu. Menjelang masuk perairan Luwu kapal diterjang gelombang besar dan Pinisi terbelah tiga yang terdampar di desa Ara, Tanah Beru dan Lemo-lemo. Masyarakat ketiga desa tersebut kemudian merakit pecahan kapal tersebut menjadi perahu yang kemudian dinamakan Pinisi.
Sejarah  telah  mencatat  peran  dan  kekuatan  armada  kapal  PELRA  di  Indonesia,  baik  sebagai  alat  transportasi  dan perdagangan maupun sebagai armada perang.
Sebagai alat transportasi (angkutan laut), pada awalnya Pelayaran-Rakyat berfungsi sebagai alat pengangkut barang- barang  para  saudagar  (pedagang)  dalam  berniaga  ke  seluruh  pelosok  Nusantara,  bahkan  sampai  ke  mancanegara. Perkembangan  selanjutnya  Pelra  sebagai  moda  transportasi  laut  penghubung  antar  pulau.    Masyarakat  dapat memanfaatkannya sebagai transportasi perorangan ataupun mengangkut barang.
Keberadaan  Pelra  terus  berkembang,  dan  puncak  perkembangannya  terjadi  pada  kurun  waktu  antara  1975  sampai dengan  akhir  tahun  80an,  dengan  adanya  program  motorisasi  armada  Pelayaran-Rakyat  pada  tahun  1974,  sebagai tindaklanjut Seminar Pelayaran-Rakyat di Makassar.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  kemajuan  teknologi  perkapalan,  konstruksi  pelabuhan,  dan  adanya  tuntutan pengguna jasa akan transportasi laut yang selamat, aman, nyaman, efektif dan efisien peran PELRA mulai memudar.
Melihat  semakin  lesunya  industri  pelayaran  nasional,  termasuk  angkutan  laut  Pelayaran-Rakyat,  pada  tahun  2005 Pemerintah  menerbitkan  Inpres  No.  5  Tahun  2005  Tentang.  Pemberdayaan  Industri  Pelayaran  Nasional.    Kapal-kapal pelayaran rakyat yang merupakan bagian dari industri pelayaran nasional juga termasuk untuk diberdayakan, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 5 Tahun 2005 tersebut dan juga terutama amanat Undang-Undang Pelayaran No.17 Tahun 2008.
Kebijakan tersebut  merupakan kewajaran, karena sejak dahulu rakyat dan bangsa Indonesia telah  mempunyai jiwa bahari, yang terkenal dengan pelautnya yang trampil dan cakap mengarungi laut dan samudera sampai ke Afrika Selatan. Artinya  sejak  dahulu  nenek  moyang  bangsa  Indonesia  sudah  memanfaatkan  laut  sebagai  mata  pencaharian  sekaligus prasarana transportasi.

## 2.4. Penelitian Terkait
1. M Khairan  Zakky  Alfarizi (1), Tri Achmadi (2), Analisis Pembiayaan  Armada Kapal Pelayaran Rakyat (Studi Kasus Kalimas Surabaya), Surabaya, Tanpa Tahun;
2. Sulfadly, Alham Djabbar, Andi Haris Muhammad, Ketersediaan Peralatan Keselamatan Transportasi Kapal Layar Motor Di Pelabuhan Paotere, Makassar
3. Trizkia Woro Astiti, Revitaslisasi Armada Pelayaran Rakyat Dengan Menggunakan Kapal Baja Lambung Pelat Datar, Depok, 2015
4. Departemen Perhubungan dan Lemhannas, Kajian Pengembangan Pelayaran Rakyat, Jakarta, 1992
5. Badan  Litbang  Perhubungan,  Studi  Peningkatan  Peran  Pelayaran  Rakyat    dalam  Memperoleh  Pangsa  Pasar, Jakarta, 2002

## 3. Metode

## 3.1. Kerangka Pemikiran
Dalam pemberdayaan angkutan laut Pelayaran-Rakyat dapat ditinjau dari aspek: Muatan, armada, kepelabuhanan, dan sumber daya manusia (SDM).
Dari  aspek  muatan,  dilihat  tentang  jenis  muatan  yang  diangkut,  kemitraan  terutama  dengan  pengguna  jasa,  dan kebijakkan pemerintah dalam mendukung eksistensi angkutan laut Pelayaran-Rakyat.
Dari aspek armada, dilihat tentang:
 Teknologi yang menyangkut kecepatan, peralatan, klasifikasi, dan dok/ galangan kapal;
 Bahan baku yang menyangkut: ketersediaan bahan, alternatif bahan, kemudahan memperoleh bahan;
 Keselamatan yang menyangkut: asuransi armada dan muatan, dan alat perlengkapan keselamatan di kapal;
 Permodalan  yang  menyangkut:  modal usaha, pengadaan/ peremajaan armada, pinjaman  bank/ lembaga pendanaan.
Dari aspek kepelabuhanan dilihat tentang: ketersediaan tambat dan labuh, serta tarif yang wajar.
Dari aspek SDM dilihat tentang: penghasilan, kompetensi, dan diklat.
Kesemua aspek tersebut dilihat dari berbagai peraturan perundangan yang berlaku, yang selanjut dianalisis dengan menggunakan metode ilmiah yang ada.
Untuk selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi dengan metode pendekatan kuantitatif dan kualitaf.  Tahap akhir adalah memberikan rekomendasi dan kebijakan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan angkutan laut  Pelayaran-Rakyat,  khususnya  di  Pelabuhan  Sampit.    Secara  diagram  kerangka  pikir  tersebut  terlihat  pada gambar 1.

## Armada
(Teknologi, Bahan Baku, Keselamatan (Asuransi),
Permodalan/ Pinjaman/ Pendanaan Muatan (Jenis, Kemitraan,
Kebijakan Pemerintah)
Pelabuhan (Tarif, Ketersediaan Dermaga, SDM (Penghasilan, Kompetensi,
Pelatihan) Peraturan Metode ANALISIS DAN EVALUASI REKOMENDASI Kebutuhan Pemberdayaan dan
Pengembangan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

## 3.2. Metode Dan Alat Analisis
Analisis  dan  evaluasi  dilakukan  secara  komprehensif,  dengan  pendekatan  deskriptif  baik  kuantitatif  maupun kulitatif, yang ditunjang oleh data primer hasil pengukuran, pengamatan, dan wawancara serta data sekunder berupa kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

## 3.3. Rancangan Penelitian Dan Kebutuhan Data
Rancangan kajian terdiri dari; kebutuhan data dan informasi, serta metode pengumpulan data.
1. Kebutuhan Data dan Informasi.
Kebutuhan  data  terdiri  dari  kebutuhan  data  sekunder  dan  primer.    Data  sekunder  adalah  data  atau informasi  yang diperoleh dari studi literatur, sumber-sumber atau instansi terkait.   Sedangkan data primer adalah data atau informasi yang akan diperoleh langsung dari hasil tinjauan di lapangan. Data primer berupa hasil wawancara atau pengisian kuesioner dari pihak-pihak yang terkait dengan kondisi ketersediaan jaringan yang ada.
2. Metode pengumpulan data.
Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei kepustakaan, meliputi dasar-dasar teori, referensi- referensi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan kajian.
Data sekunder juga diperoleh dari sumber instansi terkait, seperti: (a) Masyarakat Pelra seperti: Pemilik Kapal,  Nahkoda/  Juragan  Kapal,  ABK,  Agen/  Kepala  Cabang  Perusahaan  Pelayaran-Rakyat;  dan  (b) Pengguna jasa angkutan Pelayaran-Rakyat, seperti: Pemilik barang, EMKL,
Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei lapangan di lokasi, dengan melakukan wawancara, pengamatan  langsung/  observasi,  penyebaran  kuesioner  yang  telah  disusun  sebelumnya.    Kuisioner  juga digunakan sebagai panduan pada saat wawancara.
3. Sumber Data dan Informasi.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  data  dan  informasi  tersebut  disusun  seperangkat  kuisioner  sebagai  alat instrumen, yang akan disebarkan kepada instansi terkait dengan penelitian serta para operator dan penguna jasa transportasi jika dipandang perlu dilakukan pula wawancara dengan berbagai pihak terkait.
Untuk melengkapi data data informasi tersebut juga dilakukan Focus Group Discussion dengan pihak- pihak yang relevan dengan penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Peran Armada Pelayaran Rakyat Di Pelabuhan Sampit
Kabupaten  Kotawaringin  Timur  merupakan  salah  satu  dari  14  kabupaten/kota  yang  ada  di  wilayah  Provinsi Kalimantan  Tengah  dan  beribukota  di  Sampit.    Kabupaten  Kotawaringin  Timur  terletak  pada  posisi  112o7’29”  – 113o14’22”  Bujur  Timur  dan  1o11’50”  –  3o18’51”  Lintang  Selatan.    Pelabuhan  Sampit  merupakan  salah  satu pelabuhan yang merupakan sentra kegiatan Pelra.
1. Share Kunjungan Kapal Pelayaran Rakyat di Pelabuhan Sampit.
Pada tahun 2005 kapal-kapal dalam negeri berkunjung sebanyak 2.720 unit dan 70,22% merupakan armada Pelra.  Namun pada tahun 2016 kapal-kapal Pelra yang berkunjung di Pelabuhan Sampit hanya 13,86% dari total kunjungan kapal sebanyak 2.923 unit.
Berdasarkan  arus  kunjungan  kapal  di  Pelabuhan  Sampit  selama  kurun  waktu  2005-2016  dapat  ditarik kesimpulan bahwa:
a. Tahun  2005  kapal-kapal  Pelra  masih  mendominasi  kunjungan  kapal  di  Pelabuhan  Sampit  yang  mencapai sebesar 235,80% dibandingkan kapal-kapal nasional dalam negeri;
b. Tahun  2016  kapal-kapal  Pelra  yang  berkunjung  di  Pelabuhan  Sampit  menurun  sangat  drastis,  yaitu  hanya sekitar 16,08% dibandingkan kapal-kapal pelayaran nasional.
Gambaran lebih jelas tentang kunjungan kapal di pelabuhan Sampit dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 2.
Tabel 1 Kunjungan Kapal di Pelabuhan Sampit Berdasarkan Jenis Pelayaran Tahun 2005-2016 Tahun Jumlah Kunjungan Kapal Pelayaran Konvensional Pelra Ship Call Ship Call (Unit) (%) (Unit) (%) 2005 2.720 810 29,78 1.910 70,22 2006 1.610 874 54,29 736 45,71
2007 1.774 1.064 59,98 710 40,02 2008 1.769 1.237 69,93 532 30,07 2009 1.832 1.438 78,49 394 21,51 2010 2.659 1.823 68,56 836 31,44 2011 2.822 2.122 75,19 700 24,81 2012 2.898 2.255 77,81 643 22,19 2013 2.904 2.451 84,40 453 15,60 2014 3.296 2.939 89,17 357 10,83 2015 2.338 2.009 85,93 329 14,07 2016 2.923 2.518 86,14 405 13,86
Sumber : KSOP Sampit diolah
Gambar 2. Grafik Kunjungan Kapal DN dan Pelra di Pelabuhan Sampit Tahun 2005-2016
2. Pertumbuhan Muatan Kapal Pelayaran Rakyat di Pelabuhan Sampit.
Selama 12 tahun terakhir  yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 terjadi penurunan  muatan yang  diangkut  oleh  kapal-kapal  Pelra  dari  dan  ke  Pelabuhan  Sampit  yang  sangat  siginifikan,  yaitu  sebesar (78,59).
Pada tahun 2005 jumlah  muatan  yang diangkut  armada Pelra sebanyak  868.973 ton dengan komposisi bongkar  sebanyak  9.374  ton  (8,30%)  dan  muat  sebanyak  859.599  ton  (91,70%).    Angka  tersebut menggambarkan bahwa selama 12 tahun terakhir atau turun rata-rata sebesar (5,08%) per tahun
Pada tahun 2016 jumlah muatan yang diangkut armada Pelra turun menjadi 186.045 ton dengan komposisi bongkar sebanyak 156.548 ton (84,15%) dan muat sebanyak 29.497 ton (15,85%).
3. Share Muatan Kapal Pelayaran Rakyat di Pelabuhan Sampit.
Seiring dengan berjalannya waktu, berkembangnya teknologi perkapalan, dan semakin baiknya fasilitas alur pelayaran serta pelabuhan, pangsa ( share ) muatan yang diperoleh angkutan laut Pelra semakin berkurang.
Pada tahun 2005 jumlah  muatan  yang diangkut armada Pelra sebanyak  868.973 ton dengan komposisi bongkar sebanyak 9.374 ton (8,30%) dan muat sebanyak 859.599 ton (91,70%).
Pada saat itu jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang keluar-masuk Pelabuhan Sampit sebanyak 1.545.420 ton, dan angkutan laut Pelra memperoleh pangsa sebanyak 868.973 ton atau sebesar 56,23 %.
Unit Grafik Kunjungan Kapal DN dan Pelra di Pelabuhan Sampit
Tahun 2005-2016
DN Pelra
Pada tahun 2016 jumlah muatan angkutan laut di dalam negeri sebanyak 4.880.459 ton dengan komposisi bongkar sebanyak 1.240.172 ton dan muat sebanyak 3.640.287 ton.  Sedangkan kapal-kapal Pelra mengangkut sebanyak 186.045 ton dengan komposisi bongkar sebanyak 156.548 ton (84,15%) dan muat sebanyak 29.497 ton (15,85%).
Angka-angka tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2016, angkutan laut Pelra hanya mengangkut sebesar 3,67% dari total angkutan laut perdagangan dalam negeri sebanyak 5.066.504 ton.  Secara lebih jelas share perolehan muatan kapal pelayaran dapat dilihat pada tabel.2 dan gambar 3.
Tabel 2
Arus Barang di Pelabuhan Sampit Berdasarkan Jenis Pelayaran Tahun 2005-2016
Tahun Luar Negeri Dalam Negeri Pelra Impor Ekspor Bongkar Muat Jumlah Bongkar Muat Jumlah Pertum-buhan Muatan (%) Rasio Muat VS Bongkar (%) Share Pelra Terhadap Muatan DN (%) 2005 15.400 37.431 254.608 421.839 676.447 9.374 859.599 868.973 91,70 128,46 2006 49.125 65.433 374.287 441.203 815.490 16.151 147.698 163.849 (81,14) 9,14 20,09 2007 55.135 1.391.982 454.859 633.496 1.088.355 38.674 112.501 151.175 (7,74) 2,91 13,89 2008 40.231 2.614.478 580.005 833.163 1.413.168 68.859 91.180 160.039 5,86 1,32 11,32 2009 7.811 2.504.394 693.114 1.046.100 1.739.214 68.179 101.792 169.971 6,21 1,49 9,77 2010 8.638 925.029 864.187 1.272.038 2.136.225 157.534 63.267 220.801 29,91 0,40 10,34 2011 15.321 254.703 972.806 1.851.656 2.824.462 216.341 63.007 279.348 26,52 0,29 9,89 2012 26.798 886.013 1.162.225 2.398.322 3.560.547 226.827 51.841 278.668 (0,24) 0,23 7,83 2013 34.665 20.431.456 1.139.629 2.631.203 3.770.832 180.182 40.777 220.959 (20,71) 0,23 5,86 2014 33.817 1.398.274 1.434.478 3.297.893 4.732.371 159.253 24.598 183.851 (16,79) 0,15 3,88 2015 30.310 764.901 1.322.277 2.893.104 4.215.381 151.450 15.004 166.454 (9,46) 0,10 3,95 2016 29.197 923.554 1.240.172 3.640.287 4.880.459 156.548 29.497 186.045 11,77 0,19 3,81
Sumber: KSOP Sampit
Gambar 3. Grafik Kunjungan Kapal DN dan Pelra di Pelabuhan Sampit Tahun 2005-2016

## Grafik Arus Barang DN dan Pelra di Pelabuhan Sampit
Tahun 2005-2016
DN Pelra

## 4.2 Karakteristik Umum Pelayaran Rakyat
Menurut Pasal 1, UU Nomor 17 tahun 2008, Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan  mempunyai  karakteristik  tersendiri  untuk  melaksanakan  angkutan  di  perairan  dengan  menggunakan  kapal layar,  kapal  layar  bermotor,  dan/  atau  kapal  motor  sederhana  berbendera  Indonesia  dengan  ukuran  tertentu. Karakteristik tersebut antara lain adalah:

## 1. Aspek Jaringan/ Trayek Pelayaran Rakyat.
UU  No  17  Tahun  2008  pada  Pasal  16  ayat  (3)  mengatakan,  bahwa  armada  angkutan  laut  pelayaran- rakyat  dapat  dioperasikan  di  dalam  negeri  dan  lintas  batas,  baik  dengan  trayek  tetap  dan  teratur  ( reguler ) maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur ( tramper ).
Untuk jaringan trayek dalam  negeri, armada pelayaran berada di seluruh  wilayah perairan Nusantara, dengan  sentra/ home  base di  banyak  pelabuhan.    Pelabuhan  yang  menonjol  menjadi  sentra  armada  Pelra adalah:  Muaro  (Padang),  Jambi,  Palembang,  Sunda  Kelapa,  Gresik,  Pontianak,  Sambas,  Kumai,  Sampit, Bima, Larantuka, Makassar, Ambon, dan pelabuhan-pelabuhan di Papua.
Untuk  trayek  lintas  batas,  banyak  terdapat  di  Kepulauan  Riau,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Utara, Sulawesi Utara, NTT, dan Maluku Utara.
Rute Pelra sendiri mempunyai ciri khas yaitu biasanya kapal-kapal Pelra ini menyinggahi daerah-daerah yang tidak bisa di singgahi oleh kapal-kapal niaga lainnya, terlebih lagi untuk daerah Timur Indonesia yang harus melewati sungai.  Kapal tradisional ini masih sangat diandalkan.
Menurut Prasetyo (2017) Kapal Pelra biasanya berupa Kapal Layar Motor (KLM) dengan ukuran s.d. GT.500 atau Kapal Motor (KM) sekurang-kurangnya GT.7 s.d. GT.35, dengan draf t tertentu.  Oleh sebab itu, draft kapal Pelra, kecepatan dan ukuran kapal Pelra menjadi pertimbangan kriteria dalam penentuan daerah pelayaran (Lugito Prasetyo, 2017 ) .
Secara umum rute kapal Pelra dapat dilihat dalam gambar 4.
Gambar 4. Rute Pelayaran Rakyat secara umum
Dari  gambar  IV-3.  di  atas  terlihat,  bahwa  rute  Pelra  hampir  sama  dengan  pelayaran  nasional,  namun pelra lebih masuk ke daerah yang sulit atau bahkan tidak disinggahi kapal pelayaran nasional.   Kapal Pelra biasanya mengangkut hasil hutan dan hasil perkebunan dari daerah yang sulit dijangkau dengan jalur darat.
Dengan  masuknya  kapal-kapal  konvensional  (non  pelra)  pada  pelabuhan-pelabuhan  tersebut, mengakibatkan armada Pelra banyak yang hanya melayani trayek pendek dan dan daerah pedalaman.  Akibat lain, pelabuhan-pelabuhan yang awalnya merupakan sentra armada Pelra telah banyak pula disinggahi kapal- kapal konvensional, sehingga armada pelayaran-rakyat secara perlahan tapi pasti semakin tersisih, terutama pada  pelabuhan-pelabuhan  yang  diusahakan.    Pelabuhan-pelabuhan  tersebut,  seperti:  Jambi,  Palembang, Sunda Kelapa dan lain-lain.
2. Aspek Armada Pelayaran Rakyat.
Armada Pelra, yang umumnya terbuat dari kayu, misalnya jenis Phinisi, membentuk mekanisme industri transportasi laut yang unik. Dilihat dari sisi populasi, umumnya kapal-kapal Pelra berukuran kecil, sehingga sering disebut armada semut.  Kapal-kapal yang berukuran relatif kecil tersebut dapat masuk ke daerah-daerah pedalaman dan terpencil, dengan perairan yang dangkal dan fasilitas pelabuhan terbatas, atau daerah-daerah
yang tidak dapat diakses oleh kapal berukuran besar, baik karena alasan finansial (kurang menguntungkan) atau fisik (pelabuhan dangkal) seperti terlihat pada gambar 5.
Pada tahun 2008 diperkirakan sedikitnya terdapat sekitar 3.000 unit kapal, sedang yang terdaftar sebagai anggota  PELRA  hanya  sekitar  1.200-an  unit  kapal.    Armada  Pelra  tersebut  melayari  seluruh  pelosok Nusantara.  Kapal-kapal itu melayani pengangkutan barang hingga 10 juta ton per tahun (A.K Jaelani, 2008).
Gambar 5. Pelayaran Rakyat Sandar Di Tepian Sungai Barito
Menurut bentuk dan desainnya, kapal PELRA terdiri dari:
 Pinisi, yang dibangun dan dioperasikan oleh orang-orang Bugis dan Makasar;
 Lambo, dibangun dan dioperasikan oleh orang-orang Bugis, Buton, dan Nusa Tenggara;
 Lete, dibangun dan dioperasikan oleh orang-orang Madura;
 Nade, dibangun dan dioperasikan oleh orang-orang Riau.
Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembuatan kapal Pelra masih sangat terbatas, kapal Pelra dibuat secara tradisional.  Para pengrajin pembuat kapal tidak menggunakan gambar/ desain, melainkan hanya  berdasarkan  pengalaman  turun  temurun  sesuai  dengan  ciri  khas  daerah  masing-masing  serta menggunakan  bahan-bahan  setempat.    Walaupun  demikian,  ternyata  konstruksi  kapal  tradisional  tersebut cukup kuat digunakan.
Bentuk  teknologi    modern  yang  telah  digunakan  adalah  radio  komunikasi/GPS  ( global  positioning system ),  derek/ boom dan motorisasi.  Motor/ mesin tersebut dipasang disesuaikan dengan kemampuan teknis konstruksi kapal yang diatur dengan keputusan Dirjen Perhubungan Laut.
Menurut PP No. 20 Tahun 2010, Pasal 45 ayat (2) UU No.17 Tahun 2008 dikatakan, bahwa Penggunaan kapal angkutan laut pelayaran-rakyat berupa: (a) Kapal Layar (KL) tradisional yang digerakkan sepenuhnya oleh  tenaga  angin;  (b)  Kapal  Layar  Motor  (KLM)  berukuran  tertentu  dengan  tenaga  mesin  dan  luas  layar sesuai ketentuan; atau (c) Kapal Motor (KM) dengan ukuran tertentu.   Namun pada kenyataannya, banyak KLM  yang  sepenuhnya  menggunakan  mesin  sebagai  tenaga  penggerak  utama.  Hal  ini  tentu  akan mempengaruhi sambungan pada papan badan kapal yang diakibatkan oleh vibrasi (getaran) mesin kapal.
Dari aspek peremajaan, para pengusaha Pelayaran-Rakyat mengalami kesulitan antara lain disebabkan: (a) bahan baku (kayu); (b) dalam pembiayaan; (c) Mahalnya harga kapal; (d) kurangnya  modal; (e) Pihak asuransi pun enggan menerima kapal-kapal pelayaran rakyat, karena rentan terhadap keselamatan pelayaran dan tidak di klas-kan pada BKI; (f) Pihak perbankan masih enggan memberikan pinjaman modal, karena tidak adanya anggunan.  Biasanya bagi perusahaan pelayaran, anggunan adalah berupa kapal.
Dalam peraturan  perundangan, baik itu Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maupun Peraturan  Pemerintah  No.20  Tahun  2010  tentang  Angkutan  di  Perairan,  secara  implisit  tidak  disebutkan bahwa  kapal-kapal  pelayaran  rakyat  terbuat  dari  “ kayu ”,  bahasa  yang  acap  digunakan  adalah  “ pada umumnya terbuat dari kayu ”.  Jadi untuk meningkatkan daya saing dan keselamatan pelayaran nampaknya armada pelayaran rakyat menggunakan bahan lain (misalnya: besi) sebagai bahan baku pembuatan armada. Salah satu contoh misalnya “menggunakan kapal baja lambung pelat datar” ( Trizkia Woro Astiti ).
3. Pengusahaan/ Manajemen Pelayaran Rakyat.
Untuk memberikan adanya kepastian usaha, PELRA diarahkan dalam bentuk badan hukum, seperti: PT, CV, Firma, atau Koperasi.
Kepemilikan kapal/modal PELRA adalah sendiri/keluarga, artinya belum ada saham yang dimiliki oleh pihak lain.  Kewenangan dan tanggung jawab semuanya diatur oleh pemilik kapal.
Sistem pendapatan  yang diterapkan pada pengusahaan adalah bagi hasil,  yaitu antara pengusaha dan awak kapal.  Dalam sistem bagi hasil, ABK bukan buruh, tetapi mitra usaha bagi pengusaha PELRA.
Unsur  pembagi  sebelum  era  motorisasi  adalah  perahu  (50%)  dan  ABK  (50%),  sedangkan  pada  era motorisasi  ada  tambahan  unsur  pembagi,  yaitu  mesin.    Dengan  demikian,  untuk  kapal/perahu  yang mempunyai tenaga penggerak pembantu motor, unsur pembagi dalam sistem bagi hasil adalah  kapal/ perahu (33,33%), mesin (33,33%), dan ABK (33,33%).
Pada umumnya perusahaan PELRA masih mempunyai investasi yang relatif sederhana, baik untuk investasi pokok berupa armada, maupun investasi penunjang seperti kendaraan dan gedung perkantoran.
4. Aspek Permodalan/ Pembiayaan.
Dari  aspek  permodalan/  pembiayaan,  para  pengusaha  Pelayaran-Rakyat  sangat  kesulitan  dalam mengembangan usaha, dan peremajaan armada.
Zakky dan Ahmadi mengatakan, bahwa untuk meningkatkan peran serta Pelayaran-Rakyat kembali dalam kegiatan pelayaran di Indonesia, salah satu cara yaitu dalam bidang pembiayaan armada kapal tradisional.
Aspek  pembiayaan  ini  diperlukan,  karena  sangat  sedikit  sekali  atau  bahkan  belum  pernah  adan lembaga keuangan yang menyentuh sektor ini dan turut membantu para pelaku usaha Pelayaran-Rakyat dalam  pembiayaan  pengadaan/peremajaan  armada  kapal  tradisionalnya.  Pada  kondisi  saat  ini, pembiayaan pengadaan/ peremajaan armada kapal tradisional hanya berasal dari kantong para pelaku usaha Pelayaran-Rakyat itu sendiri, sehingga memakan waktu yang cukup panjang dalam pembangunan kapal kayu karena keterbatasan dana.

## 5. Aspek Muatan.
Kapal  PELRA  (PLM/KLM)  dapat  mengangkut  muatan  seperti:  barang  umum  ( general  cargo ), barang  kebutuhan  pokok,  barang  curah  kering/dan  atau  curah  air,  barang-barang  yang  sejenis  dalam jumlah tertentu sesuai dengan kondisi kapal.
Pasal  49  Peraturan  Pemerintah    No  20  Tahun  2010  mengatakan,  bahwa  Perusahaan  pelayaran- rakyat dalam melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur dapat mengangkut muatan  (a)  Barang  umum  (general  cargo);  (b)  Barang  curah  kering  dan/atau  curah  cair;  dan/atau  (c) Barang yang sejenis, dalam jumlah tertentu, sesuai dengan kondisi kapal pelayaran-rakyat.
Pada  zaman  kejayaannya,  armada  pelayaran-rakyat  mengangkut  barang-barang  BULOG  untuk didistribusikan  ke  daerah-daerah  pedalaman  dan  terisolir,  dan/  atau  daerah  yang  tidak  dimasuki  oleh kapal-kapal konvensional, baik karena alasan ekonomi (kurang menguntungkan) maupun alasan teknis (perairan dangkal).  Artinya, pada saat itu kapal-kapal pelayaran-rakyat tidak kekurangan muatan.
Saat  ini,  armada  pelayaran-rakyat  sangat  sulit  untuk  memperoleh  muatan,  karena  para  pemilik barang lebih memilih menggunakan kapal-kapal Ro-ro dan kapal-kapal modern lainnya.  Untuk mencari muatan,  kapal-kapal  Pelayaran-Rakyat  sering  harus  berlabuh  dalam  waktu  yang  lama  dan  menunggu barang yang akan diangkut.
Untuk meningkatkan muatan pemerintah hendaknya mendorong para pengusaha untuk melakukan:
a. Kemitraan dan para pemilik barang, baik dengan kemitraan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;
b. Mendorong barang-barang pemerintah dan BUMN untuk dikapalkan dengan armada Pelra;
c. Diversifikasi usaha, misalnya untuk angkutan wisata
6. Sumber Daya Manusia (SDM).
Peningkatan SDM tertuang pula dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, pada Pasal 16 ayat (2) butir.c. yang mengatakan bahwa  pengembangan pelayaran rakyat ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kewiraswastaan dalam bidang usaha angkutan laut nasional.  Peningkatan SDM dipertegas dalam PP No,20 Tahun 2010 sebagaimana tercantum pada pada Pasal 47 ayat (3) butir.a. yang mengatakan, bahwa peningkatan keterampilan sumber daya manusia bagi pengusaha  dan  awak  kapal  di  bidang  nautis,  teknis,  radio,  serta  pengetahuan  kepelautan  melalui pendidikan/pelatihan kepelautan yang diselenggarakan termasuk di pelabuhan sentra pelayaran-rakyat.
Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan peningkatan ketrampilan SDM pelayaran-rakyat melalui pendidikan dan pelatihan terhadap:
a. Pengusaha atau manajemen angkutan laut pelayaran rakyat; dan
b. Awak kapal di bidang nautis, teknis, radio, serta pengetahuan kepelautan.
7. Asuransi Kapal dan Muatan Pelayaran Rakyat.
Perusahaan  Pelra  tidak  mengasuransikan  kapal  dan  muatannya,  karena  belum  ada  perusahaan asuransi  yang  mau  menjamin.  Perusahaan  asuransi  masih  menganggap  kapal  Pelra  memiliki  resiko tinggi karena terbuat dari kayu.

## 4.2 Upaya Peningkatan Peran Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Di Sampit
Dalam  upaya  untuk  meningkatkan  peran  angkutan  laut  Pelayaran  Rakyat  di  wilayah  sampit,  beberapa  usulan langkah-langkah perlu dilakukan, dapat terlihat pada tabel 3 dan lebih lanjut antara lain:
1. Fasilitas Kolam pelabuhan dan Dermaga
a. Dermaga  yang  dimiliki  PT.  Pelindo  sudah  kurang  mampu  menampung  aktivitas  kapal-kapal  Pelra, karena itu perlu perluasan dermaga milik PT. Pelindo  dan disediakanya tempat khusus untuk kapal pelra;
b. Sebagai  akibat  kurangnya  dermaga  yang  dimiliki  PT.  Pelindo  dan  tingginya  biaya  sandar  yang dikenakan, kapal-kapal Pelra pada umumnya sandar pada dermaga milik rakyat yang dibangun di dalam DLKr/ DLKp Pelabuhan Sampit.  Kebanyakan dermaga rakyat tersebut berada di lingkungan pemukiman penduduk.
c. Untuk itu maka harus dilakukan:
1. Penambahan fasilitas dermaga agar dapat mengurangi antrian;
2. Untuk  itu  agar  pihak  pemerintah  mengevaluasi  aturan  tentang  Tersus  dan  TUKS  sehingga keberadaan pelabuhan rakyat ada dasar hukumnya
3. Pelabuhan harus jauh dari pemukiman penduduk;
2. Peralatan bongkar muat di pelabuhan
Kegiatan bongkar muat dilakukan secara manual yang dilakukan oleh ABK atau kuli panggul dengan dipanggul dari kapal ke truk atau sebaliknya.  Ada pula kapal dilengkapi dengan kran kapal sederhana.
Untuk  mempercepat  proses  bongkar  muat,  hendaknya  pengelola  pelabuhan  menyediakan  peralatan bongkar/  muat  sehingga  pelayanan  lebih  cepat  dan  efisien  dan  kapal  juga  tidak  terlalu  lama  sandar,  yang berarti juga mengurangi biaya operasional kapal.
3. Gudang,  lapangan penumpukan di pelabuhan
Para  pemilik  barang  yang  diangkut  oleh  kapal-kapal  Pelra  umumnya  pedagang  kecil  dan  menengah, yang rata-rata tidak memiliki gudang.  Barang-barang mereka dari kapal langsung dibawa ke toko.
Untuk mempercepat proses bongkar muat, hendaknya pihak pengelola pelabuhan menyediakan gudang, sehingga kegiatan bongkat muat dapat dilakukan dalam 24 jam.
4. Produktivitas bongkar muat barang.
Saat  ini  produktivitas  bongkar  kapal-kapal  Pelra  relatif  masih  sangat  rendah.    Hal  ini  sebagai  akibat kegiatan bongkat muat masih dilakukan secara manual, yang relatif kurang dibantu oleh peralatan bongkar muat.  Akibatnya kapal harus lama sandar, yang berarti biaya operasional kapal menjadi tinggi.
Untuk itu maka perlu dilakukan:
1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan B/M agar waktu yang diperlukan dalam kegiatan dapat berjalan lancar;
2. Tersedianya alat bongkar/muat yang memadai;
3. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat.
5. Informasi kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan Informasi  kedatangan  dan  keberangkatan  kapal  sebenarnya  cukup  baik,  namun  faktor  cuaca  sering menjadikan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal sering berubah.
Untuk  itu  maka  perlu  ditingkatkan  Komunikasi  antara  nahkoda  dengan  petugas  pelabuhan  dan  juga pemilik barang.
6. Tingkat Koordinasi antar Instansi terkait
Kordinasi antar instansi yang perlu ditingkatkan adalah antara KSOP. PT. Pelindo, Dinas Perhubungan, Kementerian/ Dinas Kehutanan, Kementerian/ Dinas Perdagangan, BULOG dan Kepolisian Negara
7. Tingkat kecukupan kapal untuk melayani barang dan  masyarakat pengguna jasa Transportasi Laut Secara umum kecukupan kapal untuk melayani barang dan  masyarakat pengguna jasa Transportasi Laut di  Sampit  sudah  sangat  memadai.    Kapal-kapal  tersebut  terutama  menghubungkan  Jakarta,  Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin.  Hal ini mengakibatkan kapal-kapal Pelra kalah bersaing.
Untuk meningkatkan daya sainng kapal-kapal Pelra, perlu dilakukan peningkatan teknologi perkapalan, terutama kecepatan dan keselamatan.
8. Transportasi lanjutan dari/ ke daerah menuju pelabuhan.
Angkutan lanjutan dari dan ke pelabuhan Sampit cukup memadai, namun pada banyak dermaga rakyat kondisi  jalan  sangat  buruk,  sehingga  menghambat  arus  barang  dari  dan  ke  pelabuhan.  Untuk  itu  perlu dilakukan:
a. Agar dilakukan peningkatan daya beban jalan untuk mendukung kecepatan B/M barang;
b. Agar dipasang rambu rambu petunjuk atau rambu rambu larangan di sekitar pelabuhan Pelra.
Tabel 3.
Kondisi, Harapan, Masalah, Rekomendasi dan Institusi Terkait dalam Pengembangan Pelayaran Rakyat
No. Uraian Substansi Kondisi Harapan Masalah Rekomendasi Institusi Yg Terlibat 1 Muatan  Bahan kebutuhan pokok  Bahan bangunan Umumnya komoditi  dengan  nilai rendah; Meningkatnya jumlah muatan yang diangkut  Turunnya jumlah muatan  Kapal Sering menunggu muatan; Diversifikasi  usaha,  misalnya  untuk angkutan wisata  Kementerian Perdagangan  Bulog 2 Jaringan/ Trayek  Reguler

Tramper  Angkutan  barang umumnya  tramper, dan
angkutan penumpang reguler
 Jaringan  umumnya hanya menghubungkan  2 titik simpul;  Dapat menghubungkan seluruh titik simpul di Indonesia,  terutama daerah pedalaman,
terpencil dan terisolir
 Tersedianya  fasilitas sandar  pada  setiap pelabuhan Banyak telah disinggahi  oleh  kapal- kapal konvensional, terutama  jenis  kapal Ro-ro dan LST. Diarahkan  mengisi  jaringan  daerah terpencil dan pedalaman. Kemenhub
3.
Armada  Jumlah  Kapasitas  Tipe  Jenis  Kecepatan

Teknologi

Bahan Baku  Asuransi  Klasifikasi  1.300 unit  .. GT  Phinisi  Lambo  Nade  PL
 KLM  KM < 35 GT  4 sd 6 knots  Tenaga penggerak uatama  layar,  mesin sebagai tenaga bantu  Gambar dibuat setelah kapal jadi  Galangan  berpindah-
pindah
 Kayu  Alat keselamatan sering terabaikan  Tidak ada  Tidak ada  Meningkatnya jumlah  armada  dan kapasitas angkut
 Kecepatan  mencapai 8 sd 12 knots
 Alternatif bahan baku
 Asuransi  untuk  kapal dg premi yg memadai
 Adanya klasifikasi oleh BKI  Tingginya tingkat keselamatan  Jumlah dan kapasitas selalu menurun;  Tingkat keselamatan rendah;  Asuransi enggan masuk;  Belum
bisa diklasifikasi;  Kayu semakin sulit;
 Layar hanya sebagai kamuflase;  Sering terjadi musibah.  Adanya  pengawasan  yang  ketat oleh syahbandar:
 Ukuran kapal;
 Alat-alat keselamatan;
 Redifinisi tradisional
 Dispensasi penggunaan kayu untuk pembuatan armada;
 Kayu-kayu hasil sitaan ilegal logging dijadikan bahan baku kapal; Kemenhub
BKI BPPT
Perindustrian Kehutanan
Asuransi Manajemen Pengelolaan Pemasaran  Turun temurun;  Kekeluargaan dan bagi Hasil;
 Pemasaran dari mulut
ke mulut;
 Segmen pasar tersendiri; 5 SDM Pengusahaan Awak kapal  ABK dapat melakukan  kegiatan bongkar muat;  Diklat manajemen  Diklat keterampilan
 Diklat keselamatan
 Kemenhub  Lembaga
Manajemen/
Perguruan Tinggi
6.
Modal/ Pendanaan  Pengembangan armada  Modal usaha  Modal keluarga, perorangan Pinjaman  ringan oleh lembaga keuangan Kredit dengan anggunan kapal  Kekurang modal terutama
pada pengembangan armada
 Sulit memperoleh pinjaman
 Kapal  tidak  bisa dijadikan anggunan Campur tangan pemerintah Kemenhub Perbankan Lembaga Pendanaan
Sumber :  Diolah dari kuisioner

## 5. Kesimpulan
Dari analisis dan evaluasi pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Terjadi penurunan kunjungan kapal-kapal Pelra yang sangat drastis di Pelabuhan Sampit.  Pada tahun 2005 jumlah  kunjungan kapal-kapal Pelra sekitar 14,51% dari total kunjungan kapal di Pelabuhan Sampit.  Pada tahun 2016 hanya sekitar 1,66 dari total kunjungan kapal di Pelabuhan Sampit.;
2. Pada  tahun  2005  kegiatan  bongkar  muat  barang  di  Pelabuhan  Sampit  didominasi  oleh  angkutan  laut  Pelra, yang  mencapai 128,46% lebih banyak dari angkutan laut pelayaran  nasional dan pada tahun 2016 kegiatan bongkat muat angkutan laut Pelra hanyak sekitar 3,81% dibandingkan angkutan laut nasional;
3. Berdasarkan  hasil  penilaian  yang  dilakukan  oleh  responden  terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi  penyebab menurunnya kegiatan angkutan laut pelayaran di Pelabuhan Sampit, antara lain:
a. Tingkat  keselamatan  kapal-kapal  Pelra  yang  rendah,  yang  berakibat  pihak  asuransi  tidak  mau  untuk menerima asuransi baik kapal maupun barang;
b. Tingkat kecepatan dan kepastian kedatangan kapal.
4. Pada sisi lain para pengusaha Pelra merasa kesulitan dalam pengembangan usahanya, yang disebabkan:
a. Sulitnya memperoleh pendanaan dalam pengadaan armada dan dalam pengelolaan usaha;
b. Sulitnya dan mahalnya harga kayu sebagai bahan utama dalam pembuatan kapal;
c. Rendahnya tingkat keterampilan SDM baik pelaut maupun manajemen.
5. Jaringan trayek kapal-kapal Pelra yang singgah di pelabuhan Sampit relatif hanya tujuan Gresik/ Surabaya, Sunda Kelapa, dan Kalimas Semarang.  Untuk jaringan tersebut seringkali berhimpit dengan jaringan/ trayek perintis dan kapal Ro-ro.
6. Ada  pelabuhan  khusus  Pelra  (Sunda  Kelapa  dan  Gresik)  digunakan  untuk  bertambatnya  kapal-kapal  lain. seringkali terjadi ketika armada Pelra sedang tambat, tiba-tiba ada kapal jenis lain yang datang, maka kapal Pelra harus pindah terlebih dahulu, sehingga menghambat kegiatan bongkar muat armada Pelra.
7. Sifat  manajemen Pelra  walaupun sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), pada umumnya  sangat tertutup dan  dilaksanakan  tanpa  suatu  perencanaan  dan  metode  kerja  yang  rasional  terutama  untuk  pengembangan usaha jangka panjang.  Pemegang saham perusahaan  umumnya terdiri dari lingkungan  keluarga atau sanak famili si pemilik usaha awal.

## Saran
1. Untuk meningkatkan dan pengembangan angkutan laut Pelra perlu dilakukan beberapa hal, antara lain:
a. Armada,  melakukan  modernisasi  kapal  terutama  dari  konstruksi,  sehingga  diperoleh  kecepatan.    Untuk  itu perlu dipikirkan untuk mencari bahan alternatif, baik untuk keseluruhan maupun hanya sebagian konstruksi seperti lambung dengan menggunakan plat baja;
b. Melakukan redefinisi terhadap Pelra, sehingga tidak terpaku pada terminologi “terbuat dari kayu”;
c. Mengembalikan  fungsi  pelabuhan-pelabuhan  Pelra  atau  membangun  pelabuhan/  terminal  baru  yang dikhususkan untuk melayani kapal-kapal Pelra, dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi kapal Pelra;
d. Melakukan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  masyarakat  Pelra,  terutama  ABK  dan  manajemen  perusahaan angkutan laut Pelra;
2. Perlu dilakukan suatu kajian yang lebih menyeluruh dan mendalam dengan lingkup nasional.

## Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis, sehingga kajian ini dapat diselesaikan dengan baik.

## Daftar Pustaka
Badan Litbang Perhubungan, Studi Peningkatan Peran Pelayaran Rakyat  dalam Memperoleh Pangsa Pasar, Jakarta, 2002;
Departemen Perhubungan dan Lemhannas, Kajian Pengembangan Pelayaran Rakyat, Jakarta, 1992;
Lugito Prasetyo, Analisis Mitigasi Risiko Pengoperasian Kapal Tradisional: Studi Kasus Pelayaran Rakyat,  Departemen Teknik Transportasi Laut Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2017
M Khairan Zakky Alfarizi dan Tri Achmadi, Analisis Pembiayaan Armada Kapal Tradisional Pelayaran-Rakyat (Studi Kasus Kalimas Surabaya), Surabaya, Tanpa Tahun
Sulfadly, Alham Djabbar, Andi Haris Muhammad, Ketersediaan Peralatan Keselamatan Transportasi Kapal Layar Motor Di Pelabuhan Paotere, Makassar
Trizkia  Woro  Astiti,  Revitaslisasi  Aramada  Pelayaran  Rakyat  dengan  Menggunakan  Kapal  Baja  Lambung  Pelat  Datar,  Program  Studi  Teknik Perkapalan, Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok, 2015
UU RI No.17 Tahun 2008, Pasal 16, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan;
Instruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 2005 . Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional;
Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.93  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Dan  Pengusahaan  Angkutan  Laut  yang  terachir  dirubah  dengan KM.74 Tahun 2016;
Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.KM.65  Tahun  2009  Tentang  Standar  Kapal  Non  Konvensi  ( Non  Convention  Vessel  Standar )  Berbendera Indonesia;
Keputusan Dirjen Perhubungan laut No. PY 66/1/2-02 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan GT. 500.