## JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik
Vol. 7 No. 1 Maret 2019, Hal. 69-79
Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu
Rahmad Hidayat 1 , M. Ulfatul Akbar Jafar 2 , Eni Astuti H. M. Nur 3
1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
2 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Riwayat Artikel:
Diterima: 12-02-2019 Disetujui: 15-02-2019 Abstrak : Berdasarkan UU No 6 tahun 2014  perangkat desa diangkat  oleh  kepala  desa  setelah  berkonsultasi  dengan  Camat  atas nama Bupati/Walikota. Dalam hal ini pengankatan dan pemberhentian  perangkat  desa  harus  sesuai  dengan  Undang-undang yang dan di atur oleh peraturan daerah setempat yang merujuk pada Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa dalam hal ini daerah Kabupaten Dompu dengan Perda No 2 Tahun 2015 tentang tata cara pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  desa.  Bertujuan  untuk mengetahui sejauh mana implementasi UU no 6 tentang desa dalam pengankatan  dan  pemberhentian  perangkat  desa  dan  untuk mengetahui  faktor  apa  saja  penghambat  pengangkatan  dan pemberhentian  perangkat  desa  di  Kecamatan  Manggelewa Kabupaten Dompu.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kualitatif  dengan  tehnik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  wawancara,  observasi  dan dokumentasi
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pengangkatan perangkat  desa  di  Kecamatan  Manggelewa  telah  sesuai  dengan aturan  baik  undang-undang  maupun  peraturan  yang  mengacu  pada undang-undang tersebut diantaranya permendagri No 67 tahun 2017 tentang  pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  desa.  Yang diakomodir dan dilaksanakan dengan perda kabupaten dompu No 2 tahun  2015  tentang  tatacara  pengangkatan  dan  pemberhentian perangkat  desa.  Yang  dimana  perda  kabupaten  dompu  ini  bentuk Implementasi  serta  memuat  semua  syarat  dan  ketentuan.  Dalam  hal pengangkatan,  baik  itu  syarat  secara  umum  maupun  syarat  secara administrasi  yang  dimana  syarat-syarat  tersebut  adalah  merupakan poin-poin syarat yang terkandung dalam undang-undang No 6 tahun 2014  tentang  Desa.  Dan  factor  pendukung  adalah  adanya  perda kabupaten  dompu  No  2  tahun  2015  tentang  tatacara  pengangkatan dan  pemberhentian  perangkat  desa.  Sedangkan  faktor  penghambat ialah  kurangnya  sumberdaya  yaitu  kemampuan  perangkat  desa dalam melaksanakan aturan.

## Abstract
Based on Law No. 6 of 2014, village officials are appointed by the village head after consulting with the Camat on behalf of the
Kata Kunci:
1. Implementasi
2. UU No 6 Tahun 2014
3. Dompu
4. Perangkat Desa

## 70 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 1, Bulan Maret Tahun 2019 hal 69-79
Keyword:
1. Implementation
2. Law No. 6 of 2014
3. Dompu 4. Village Devices Regent  /  Mayor.  In this  case  the  lifting  and  dismissal  of  the village apparatus  must  be  in  accordance  with  the  Law  and  regulated  by local  regulations  which  refer  to  Law  No.  6  of  2014  concerning villages  in  this  case  the  Dompu  Regency  with  Regional  Regulation No. 2 of 2015 concerning procedures for appointment and dismissal of  village  officials.  The  aim  is  to  determine  the  extent  of  the implementation of Law No. 6 concerning villages in upgrading and dismissing  village  officials  and  to  find  out  what  factors  are inhibiting  the  appointment  and  dismissal  of  village  officials  in Manggelewa Sub-District, Dompu District.
The  research  method  used  in  this  study  is  a  qualitative method  with  data  collection  techniques  used  in  this  study: interviews , observation and documentation The  results  of  this  study  indicate  that  the  process  of appointing  village  officials  in  Manggelewa  Subdistrict  is  in accordance with the rules of both the law and regulations that refer to  the  law  including  permendagri  No  67  of  2017  concerning  the appointment  and  dismissal  of  village  officials.  Which  is accommodated and implemented with the district regulation dompu No.  2  of  2015  concerning  procedures  for  the  appointment  and dismissal  of  village  officials.  Which  is  where  the  Dompu  district regulation  takes  the  form  of  implementation  and  includes  all  terms and  conditions.  In  terms  of  appointments,  both  general  terms  and administrative  conditions  where  these  conditions  are  the requirements  points  contained  in  Law  No.  6  of  2014  concerning Villages.  And  the  supporting  factor  is  the  existence  of  regency regulation  dompu  No.  2  of  2015  concerning  procedures  for  the appointment  and  dismissal  of  village  officials.  While  the  inhibiting factor  is  the  lack  of  resources,  namely  the  ability  of  the  village apparatus to implement the rules.

## ——————————  ——————————

## Latar Belakang
Indonesia  adalah  negara  yang  menganut sistim pemerintahan presidensial dan parlementer  dari  sejak  kemerdekaan  sampai sekarang  yang  ditunjukkan  dengan  adanya pemerintahan yang menjunjung tinggi Demokrasi dalam melaksanakan sistem pemerintahannya,  (Bastian,  2015).  Sebagai negara  yang  mengalami  perubahan  sistem pemerintahan  dari  sistem  pemerintahan  orde lama,  pemerintahan  orde  baru,  dan  orde reformasi,  pemerintah  negara  Indonesia  telah menentukan  berbagi  macam  kebijakan  yang bertujuan  untuk  membangun  Indonesia  sebagai bangsa  yang  memiliki  stabilitas  nasional  yang mantap  berdasarkan  Pancasila.  Oleh  karena  itu, dalam menjalankan fungsinya, sistem pemerintahan di Indonesia tidak dilakukan secara terpusat  melainkan  dilakukan  melalui  adanya
Otonomi  Daerah  dimana  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  membagi  peran  untuk menetapkan  dan  menjalankan  suatu  kebijakan sesuai  dengan  wewenangnya  masing-masing. Sudah barang tentu dalam menjalankan tugasnya, terdapat perbedaan wewenang diantara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  jika dilihat  dari  Undang-undang  No.  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintahan  pusat  adalah  penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,  yakni  Presiden  dengan  dibantu seorang  Wakil  Presiden  dan  oleh  Menteri- menteri  negara.  Dengan  kata  lain,  Pemerintahan Pusat  adalah  pemerintahan  secara  nasional  yang berkedudukan  di  ibu  kota  Negara  Republik Indonesia,  di  negara  ini  pemerintah  pusat memiliki  tugas  dan  wewenang  sebagaimana  di atur  dalam  Undang-undang  No  23  tahun  2014 diantanya adalah:
1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional dan
6. Agama.
Selain  wewenang  pemerintah  pusat,  dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 juga memberi wewenang  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengatur  derahnya  sesuai  Undang-undang,  ada beberapa wewenang pemerintah daerah diantaranya:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan
6. Sosial
7. Tenaga kerja
8. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
9. Pangan
10. Pertanahan
11. Lingkungan hidup
12. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
13. Pemberdayaan masyarakat dan desa
14. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
15. Perhubungan
16. Komunikasi dan informatika
17. Koperasi, usaha kecil, dan menengah Implementasi kebijakan desentralisasi disuatu negara akan melahirkan pemerintah lokal (local  goverment) dinegara  yang  bersangkutan, Supriyono dalam Suharto (2016). Istilah pemetintah  daerah  maupun  pemerintah  lokal berasal dari istilah inggris (local goverment) atau istilah belanda (locale bastuur) . Secara konseptual  dan  empirik  di  berbagai  negara,  kata local dalam  kaitanya  dengan local  goverment dan local outonomy tidak dicerna sebagai daerah, tetepi  merupakan  masyarakat  setempat,  Indradi dalam Suharto (2016).
Dalam  tatanan  pemerintahan  Republik Indonesia  selain  pemerintah  pusat  pemerintah daerah, juga ada pemerintah dilevel kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota  juga  pemerintah  Desa  yang diwewenangi  oleh  Kepala  Desa.  Kabupaten adalah salah satu pembagian wilayah Administratif di Indonesia setelah Provinsi, yang
dipimpin oleh seorang Bupati. Selain Kabupaten pembagian wilayah Administratif setelah Provinsi  adalah  kota  secara  umum  baik Kabupaten  atau  Kota  memiliki  wewenang  yang sama, yaitu Kabupaten maupun Kota merupakan daerah  otonom  yang  diberi  wewenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahnya sendiri.
Desa  adalah  suatu  susunan  pemerintahan yang  paling  rendah  dalam  negara.  Dalam pemerintahan Desa perlu adanya penyelenggaran pemerintah  desa,  penyelenggaraan  pemerintah desa  tidak  lepas  dan  terpisahkan  dari  otonomi daerah.  Menurut  Siagian  1989  (dalam  Suharto, 2016) desa diartikan sebagai daerah yang berada diluar  pusat  kegiatan  pemerintah  atau  daerah perkotaan.  Pemerintah  Desa  merupakan  unit terdepan dalam melayani masyarakat oleh karena itu peran perangkat desa sangatlah penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pemerintahan  Desa  memiliki  seluruh  tatanan pemerintahan  otonom  yang  mandiri  dalam menjalankan  segala  urusan  rumah  tangganya. Susunan organisasi Pemerintahan Desa tidak lagi sekedar  cermin  sejarah  pemerintahan  masa  lalu dengan  segala  keaslian  tradisional.  Salah  satu unsur  paling  penting  adalah  pembaharuan pemerintahan  tradisional  desa  agar  dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama  dengan  perkembangan  masyarakat sekelilingnya.
Sesuai  Undang-undang  No  6  tahun  2014 tentang  Desa  pada  pasal  25  bahwa  Pemerintah Desa  adalah  Kepela  Desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain.  Dan  yang  dibantu  oleh Perangkat  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut Staf. Staf profesional diartikan sebagai  pegawai  pembantu  pimpinan  yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab,  dan  berprilaku  profesional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya dalam pasal 26; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa,
melaksanakan  pembangunan  desa,  pembinaan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat  desa.  Dengan  demikian  bahwa  yang dinamakan  Perangkat  Desa  adalah  pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa,  membina  kemasyarakatan  desa  dan memberdayakan  masyarakat  Desa.  Hal  itu  juga telah  tercantum  dalam  pasal  49  menyebutkan bahwa perangkat desa bertugas membantu kepala

## 72 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 1, Bulan Maret Tahun 2019 hal 69-79
desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Berdasarkan  UU  No  6  tahun  2014 Perangkat  Desa  diangkat  oleh  Kepala  Desa setelah  berkonsultasi  dengan  Camat  atas  nama Bupati/Walikota.  Dalam  hal  ini  Pengangkatan dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa  harus  sesuai dengan  Undang-undang  yang  berlaku  (Undang- undang  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa)  dan  di atur  oleh  Peraturan  Daerah  setempat  yang merujuk pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang  Desa  dalam  hal  ini  daerah  Kabupaten Dompu  dengan  Perda  No  2  Tahun  2015 tentang Tata  Cara  Pengangkatan  dan  Pemberhentian Perangkat Desa. Pengangkatan dan Pemberhentian  Perangkat  Desa  menjadi  sangat penting  karena  akan  berpengaruh  terhadap profesionalitas  dalam  bekerja  dan  menertibkan administrasi  dari  Pemerintahan  Desa.  Selain  itu, desa  merupakan  instansi  pemerintah  paling bawah  dan  sangat  perlu  untuk  diperketat  dari aspek  validitas  data  masyarakat.  Justru  dengan adanya  perangkat  desa,  pemerintah  di  tingkat desa  nantinya  akan  lebih  baik  dari  pada sebelumnya.  Dengan  adanya  perangkat  desa paling  tidak  sebagai  sosial  kontrol  terhadap peraturan  dan  kebijakan  baik  dari  Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Melihat  begitu  pentingnya  Pemerintah Desa  dan  Perangkat  Desanya  sudah  semestinya diatur  sedemikian  rupa  sehingga  mendapatkan aparatur  desa  yang  kompeten  namun,  ada beberapa  kasus  yang  terjadi  dalam  hal  terkait Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Perangkat desa  seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten  Dompu, yaitu  belasan  Perangkat  desa  dari  4  Desa  yang dipecat  secara  sepihak  oleh  Kepala  Desa  tanpa ada  rekomendasi  dari  Camat  terkait  (inti rakyat.com  /02/07/2018)..  Oleh  karena  itu penulis tertarik meneliti tentang : “Implementasi Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang Desa Terhadap
Pengangkatan Dan
Pemberhentian  Perangkat  Desa  Di  Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu”.

## Tinjauan Pustaka
a. Administrasi Publik
Definisi  Administrasi  Publik  menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong, Harbani (2011:7),  mengatakan  bahwa  Administrasi Publik  adalah  proses  dimana  Sumber  Daya dan personel Publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola
( manage )
keputusan-keputusan dalam Kebijakan  Publik. Konsep Administrasi Publik  di  Indonesia  pada  dasarnya  bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi Publik  sudah  ada  sejak  dari  dulu,  hanya  para pakar  yang  mengganti  istilah  Administrasi Publik  menjadi  Administrasi  Negara.  Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul “Public  Adminitration”  diganti  menjadi Administrasi  Negara.  Jika  ada  para  pakar yang mengatakan bahwa Administrasi Negara perlu direformasi menjadi Administrasi Publik,  maka  itu  dapat  dikatakan  kesalahan berfikir,  karena  Administrasi  Publik  sudah ada sejak dari dulu. (Pasolong, 2012:55).
Chandler  &  Plano  dalam  Pasolong (2012:55),  menjelaskan  bahwa  Administrasi Publik  merupakan  Seni  dan  Ilmu  yang ditujukan  untuk  mengatur  “ Publik  Affairs ” dan  melaksanakan  berbagai  tugas  yang ditentukan.  Administrasi  Publik  sebagai disiplin  ilmu  bertujuan  untuk  memecahkan Masalah  Publik  melalui  perbaikan-perbaikan terutama  dibidang  organisasi,  sumberdaya manusia  dan  keuangan.  Menurut  Nicholas Hendry dalam Pasolong (2012:56) mendefinisikan  “Administrasi  Publik  adalah suatu  kombinasi  yang  kompleks  antara  teori dan  praktik,  dengan  tujuan  mempromosikan pemahaman  terhadap  pemerintah  dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah,  dan  juga  mendorong  kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.
George  J.  Gordo  dalam  Inu  Kencana,
(51:2015) Administrasi Publik dapat dirumuskan  sebagai  seluruh  proses  yang  baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan  atau  pelaksanaan  hukum  dan peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  badan legislatif, eksekutif serta peradilan. Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami  hubungan  pemerintah  dengan publik  serta  meningkatkan  responbilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan  juga  melembagakan  praktik-praktik manajerial  agar  terbiasa  melaksanakan  suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.
Beberapa  definisi  Administrasi  Publik yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat  dipahami  bahwa  Administrasi  Publik adalah  kerjasama  yang  dilakukan  oleh sekelompok  orang  atau  lembaga  dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam  memenuhi  kebutuhan  publik  secara efesien dan efektif.
b. Kebijakan Publik
Kebijakan Publik ( Public Policy ) adalah suatu  aturan  yang  mengatur  kehidupan bersama  yang  harus  ditaati  dan  berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran  yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan  didepan  masyarakat  oleh  lembaga yang  mempunyai  tugas  menjatuhkan  sanksi. Menurut Thomas Dye (1981 dalam Subarsono, 2005) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah  untuk  melakukan  atau  tidak dilakukan ( public policy is whatever goverments  choose  to  do  or  not  to  do ). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik  mencakup  suatu  yang  tidak  dilakukan oleh  pemerintah  disamping  yang  dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah mengetahui  ketika  ada  jalan  raya  yang  rusak dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya,  berarti  pemerintah  sudah mengambil kebijakan, (Subarsono, 2005).
Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut  masyarakat  umum.  Kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang  mengikat  pilihan  terbaik  dari  berbagai alternatif mengenai urusan-urusan kewenangan  pemerintah  (Surbakti,  1948 dalam Ali, 2016).
c. Implementasi Kebijakan Implementasi merupakan tindakan untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  digariskan dalam  keputusan  kebijakan, tindakan  tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah  ataupun  swasta.  Berdasarkan uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  merupakan  suatu  proses  yang dinamis,  dimana  pelaksana  kebijakan  atau peraturan  dalam  melakukan  aktivitas  atau kegiatan,  sehingga  pada  akhirnya  akan mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Implementasi kebijakan merupakan tahapan  pelaksanaan  keputusan  diantara pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal-pasal  sebuah  undang-undang  legislatif keluarnya  sebuah  peraturan  eksekutif,  dan keluarnya  putusan  pengadilan,  atau  standar peraturan  dan  konsekuensinya  dari  kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi
beberapa  aspek  kehidupanya,  dalam  Tahir (2015)
Secara garis besar kita dapat mengatakan  bahwa  fungsi  implementasi  itu ialah untuk membentuk suatu hubungan  yang kemungkinan  tujuan-tujuan  ataupun  sasaran- sasaran kebijakan diwujudkan sebagai “outcome” (hasil  akhir)  kegiatan-kegiatan pemerintah.  Sebab  itu  fungsi  implementasi mencakup  pula  penciptaan  yang  dalam  ilmu kebijakan  publik (policy  sciens) disebut “policy delivery system” (sistim penyampaian/penerusan  kebijakan  publik) yang  biasanya  terdiri  dari  cara-cara  atau sarana-saran  tertentu  yang  dirancang/didesain secara khusus atau diarahkan menuju tercapainya  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran yang dikehendaki, (Wahab, 2011).
d. Pemerintah Desa
Dalam  Undang-Undang  No  6  Tahun 2014  tentang  Desa  pasal  I  menyebutkan bahwa; Pemerintah
Desa adalah penyelenggara  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Pemerintah  Desa  adalah Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama lain  dibantu  Perangkat  Desa  sebagai  unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
Pemerintah  Desa  menurut  Saparin (2009:19)  menyatakan  bahwa:  “Pemerintah Desa  ialah  merupakan  simbol  formal  dari pada  kesatuan  masyarakat  desa.  Pemerintah desa  diselengarakan  di  bawah  pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya  (Perangkat  Desa),  mewakili masyarakat  desa  guna  hubungan  ke  luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.
Pemerintah Desa dibentuk untuk melayani  masyarakat,  sehingga  Pemerintah Desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya. Penyelenggaraan  pemerintah  desa  akan  lebih baik  dan  maju  apabila  dalam  pelaksanaannya tidak  hanya  didasarkan  pada  peraturan- peraturan  saja,  akan  tetapi  sangat  perlu  juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan  yang  benar,  hal  ini  diperlukan agar  dapat  memenuhi  tuntutan  masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam pemerintahan sangat diperlukan guna membawa  pemerintahan  kearah  kemajuan

## 74 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 1, Bulan Maret Tahun 2019 hal 69-79
yang  lebih  baik  dalam  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
e. Perangkat Desa
Perangkat  desa  adalah  salah  salah  satu organ  pemerintah  desa,  selain  Kepala  Desa. Dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakatnya, peran Perangkat Desa sangatlah  vital,  perangkat  desa  sebagai  ujung tombak  dalam  pelayanan  bagi  warga  pada pemerintahan di tingkat paling bawah. Sesuai rumusan pasal 49 ayat I Undang-Undang No 6 Tahun  2014  Desa,  kedudukan  perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Perangkat  Desa  adalah  bagian  dari unsur  pemerintah  desa  yang  terdiri  dari Sekertaris  Desa  (SEKDES)  dan  perangkat lainya  yang  merupakan  aparatur  pemerintah desa  yang  dibawah  naungan  Kepala  Desa (KADES).  Adapun  perangkat  desa  lainya biasanya  junlah  dan  sebutannya  disesuaikan dengan  kebutuhan  dan  kondisi  sosial  budaya masyarakat  setempat  yang  biasanya  dikenal dengan sebutan
Kepala
Urusan (KAUR)/Kepala  Seksi  (KASI)  dan  unsur Kewilayahan/Kepala  Dusun  (KADUS)  Yang ada  disetiap  pemerintah  desa.  Hal  ini  juga diatur  dalam  struktur  organisasi  tata  kerja pemerintahan  (SOTK).  Perangkat  desa  dalam UU  No  6  tahun  2014  tentang  desa  pasal  48 dan Permendagri No 67 tahun 2017.
f. Pengangkatan dan Pemberhentian

## Perangkat Desa
1) Pengangkatan
Pengangkatan  dalam  jabatan  adalah pengangkatan  kepada  pegawai  tetap  atau pegawai  negeri  sipil  pada  jabatan-jabatan yang  lebih  tinggi.  Pengangkatan  dalam dabatan  dalam  suatu  organisasi  harus  ada penilaian prestasi kerja pegawai dan mempunyai  prestasi  baik  dapat  diberikan penghargaan  dengan  mengedepankan  prinsip profesionalisme  sesuai  dengan  kompentensi, potensi  kerja,  dan  pangkat  yang  ditetapkan untuk jabatan itu. Pengangkatan adalah proses atau cara perbuatan mengangkat atau menetapkan  menjadi  pegawai,  (naik  pengkat atau sebagainya).
Dalam undang-undang No 6 tahun 2014 dalam  pasal  48  menyebutkan  perangkat  desa terdiri dari:
a) Sekretaris desa.
b) Pelaksana kewilayahan.
c) Pelaksana teknis.
Juga  dalam  pesal  49  menyebutkan bahwa  dalam  pengangkatan  Perangkat  Desa yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa,  setelah Kepala  Desa  berkonsultasi  terlebih  dahulu dengan  Camat/Pemimpin  Kecamatan,  selain itu Pasal 50 Undang-undang No 6 tahun 2014 juga menjelaskan persyaratan terkait pengangkatan  perangkat  desa.  Persyaratan pengangkatan sesuai
Undang-undang tersebuat antara lain:
a) Berpendidikan  paling  rendah  sekolah menengah umum atau yang sederajat.
b) Terdaftar  sebagai  penduduk  Desa  dan bertempat  tinggal  di  Desa  paling kurang  1  (satu)  tahun  sebelum pendaftaran.
2) Pemberhentian Perangkat Desa
Sesuai dalam undang-undang No 6 tahun  2014  tentang  desa  pasal  53 menyebutkan bahwa perangkat desa dapat diberhentikan karena:
a. Meninggal dunia
b. Permintaan sendiri atau
c. Diberhentikan. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud karena:
a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
b) Berhalangan tetap.
c) Tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai perangkat desa.
d) Melanggar  larangan  sebagai  perangkat desa.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Menurut (Arikunto,  2010:  134)  bahwa  kualitatif  adalah suatu metode penelitian menggunakan data yang berbentuk  kata,  kalimat,  skema  dan  gambar. Sedangkan  menurut  pendapat  Sugiyono  (2015) metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi  objek  yang  alamiah,  (sebagai  lawanya adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah sebagai  instrument  kunci,  pengambilan  sampel sumber  data  dilakukan  secara purposive  dan snowbal , tehnik pengumpulan dengan trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif/kualitatif  dan  hasil  penelitian  kualitatif
lebih  menekankan  pada  makna  dari  pada generalisasi.  Dilihat  dari  metode  penelitiannya, metode  penelitian  dibagi  menjadi  2,  yaitu: Metode  penelitian  kualitatif,  dan  Metode penelitian kuantitatif.
Sehubungan  dengan  penelitian  ini,  maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif, karena  objek  yang  akan  diteliti  adalah  alamiah, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada  saat  peneliti  memasuk  objek  dan  telah keluar dari objek relatif tidak berubah.

## 1. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan Desember  2018  sampai  selesai.  Lokasi penelitian  ini  dilakukan  di  Dua  (2)  Desa  di Kecamatan  Manggelewa  Kabupaten  Dompu diantaranya:
a. Desa Nanga Tumpu
b. Desa Kwangko
Alasan  peneliti  memilih  lokasi  ini karena  yang  pertama  desa  Nanga  Tumpu adalah  desa  yang  berkembang  dalam  bidang wisatanya  serta  desa  yang  memiliki  Fasilitas Desa  yang  memadai.  Dan  Desa  Kwangko adalah  desa  yang  sedang  mengembangkan ekowisata pantainya di Kecamatan Manggelewa  Kabupaten  Dompu.  Selain  itu alasan  lain  adalah  kerena  peneliti  ingin mengetahui  dan  memahami  sejauh  mana Implementasi  Undang-Undang  No  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  ini  terlaksana  dalam Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Perangkat Desa  di  Kecamatan  Manggelewa  Kabupaten Dompu.

## 2. Penentuan Informan
Dalam penelitian ini tehnik penentuan informan  yang  digunakan  adalah purposive sampling . Purposive  sampling adalah  tehnik pengambilan  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan tertentu.
Perkembangan
tertentu  ini  misalnya  orang  tersebut  yang dianggap  tahu  tentang  apa  yang  kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjajahi  obyek  atau  situasi  yang  diteliti. Atau  dengan  kata  lain  pengambilan  sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.
Adapun yang menjadi informan kunci (key  infoman) yang  tepat  dalam  memberikan informasi  dan  data  yang  tepat  dan  akurat
mengenai  Implementasi  Undang-Undang  No 6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Terhadap Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Perangkat Desa  di  Kecamatan  Manggelewa  Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut:
a. Camat Manggelewa Kabupaten Dompu
b. Kepala Desa terkait
c. Staf atau Perangkat Desa
3. Jenis dan Sumber Data

## a. Jenis Data
Adapun  jenis  data  yang  digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif,  karena  dalam  penelitian  ini  akan memperjelaskan dan mendiskripsikan informasi-informasi  yang  dikumpulkan  dari informan  yaitu  data  yang  berbentuk  kalimat, skema dan gambar pada objek.
b. Sumber Data :
a) Data  Primer  adalah  sumber  data  yang langsung memberikan data kepada pengumpul  data  (Sugiyono,  2015)  sumber data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah yang  diperoleh  dari  hasil  observasi  dan wawancara langsung dengan informan.
b) Data  Sekunder  adalah  sumber  data  yang tidak  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data  (Sugiyono,  2015).  Data sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  data yang  diperoleh  dengan  cara  pencatatan, pengumpulan-pengumpulan  data-data  atau dokumen dari objek yang akan diteliti. Jadi  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  data primer dan data sekunder sebagai pelengkap.

## 4. Metode Pengumpulan Data
Adapun  tehnik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
a. Wawancara (interview)
Wawancara adalah
merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi  dari  ide  melalui  tanya  jawab, sehingga  dapat  dikontruksikan  makna  dalam suatu topik tertentu.
Menurut  Esterberg  dalam  (Sugiyono, 2015)  mendefinisikan  wawancara  adalah digunakan  sebagai  tehnik  pengumpulan  data apabila  peeneliti  ingin  melakukan  studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan  yang  harus  diteliti,  tetapi  juga
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara adalah  sebagai  dialog  yang  dilakukan pewawancara  ( interview )  untuk  memperoleh informasi dari pewawancara atau narasumber.
Esterberg  (2002)  dalam  (Sugiyono, 2015)  mengemukakan  beberapa  macam wawancara,  yaitu  wawancara  terstruktur, wawancara  semi  terstruktur,  dan  wawancara tidak terstruktur.
1) Wawancara terstruktur ( structured interview ) Wawancara  terstruktur  digunakan sebagai  tehnik  pengumpulan  data,  apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui  dengan  pasti  tentang  informasi apa  yang  akan  diperoleh.  Oleh  karena  itu daalam  melakukan  wawancara,  pengumpul data  telah  menyiapkan  instrumen  penelitian berupa
pertanyaan-pertanyaan
tertulis alternatif  yang  jawabannya  pun  telah disiapkan.
2) Wawancara  semi  terstruktur  ( semistructure interview )
Jenis  wawancara  ini  sudah  termasuk dalam  kategori  in-depth  interview,  dimana dalam  pelaksanaannya  lebih  bebas  bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
3) Wawancara  tak  berstruktur  ( unstructured interview )
Wawanacara  tidak  berstruktur  adalah wawancara yang  bebas dimana peneliti tidak menggunakan  pedoman  wawancara  yang telah  tersusun  secara  sistematis  dan  lengkap untuk pengumpulan datanya.
Dari uraian tersebut pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  pedoman wawancara  semi terstruktur, yaitu wawancara secara mendalam kepada responden.
Maka dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancara antara lain:
1) Camat Manggelewa Kabupaten
Dompu
2) Kepala Desa terkait
3) Staf atau Perangkat Desa
b. Metode Observasi
Observasi adalah tehnik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi  peneliti  dapat  mengamati  objek penelitian  dengan  lebih  cermat  dan  detail, misalnya  peneliti  dapat  mengamati  kegiatan
objek  yang  diteliti.  Pengamatan  itu  dapat dituangkan kedalam bahasa verbal.
Tehnik  observasi  digunakan  untuk menggali  data  dari  sumber  data  yang  berupa peristiwa,  prilaku,  tempat  atau  lokasi  dan benda  serta  rekaman  gambar.  Observasi dapat  dilakukan  secara  langsung  maupun tidak langsung (Sutopo, 2006:75).
Penelitian  ini  menggunakan  tehnik observasi  yaitu  penulis  pengamati  langsung terhadap obyek yang diteliti yaitu Implementasi  Undang-undang  No  6  tahun 2014  tentang  Desa  terhadap  Pengangkatan dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa  di Kecamatan  Manggelewa  Kabupaten  Dompu yang  dapat  digunakan  sebagai  kelengkapan informasi  data  yang  belum  diperoleh sebelumnya.

## c. Metode Dokumentasi
Dokumentasi tertulis dan arsip merupakan sumberdata yang sering memiliki posisi  penting  dalam  penelitian  kuatitatif, terutama  bila  sasaran  kajian  mengara  pada latar  belakang  atau  peristiwa  yang  terjadi dimasa lampau atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo, 2006:80).

## 1. Tehnik Analisis Data
Menurut  Sugiyono  (2015)  analisis  data adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematika  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan  cara  mengorganisasikan  data  kedalam kategori,  menjabarkan  kedalam  unit-unit, melakukan  sintesa,  menyusun  kedalam  pola- pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari  dan  membuat  kesimpulan  sehingga mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri  maupun orang lain.
Bogdan  dan  Biklen  mengatakan  tehnik anaisis  data  adalah  upaya  yang  dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya,  mencari  dan  menemukan pola,  memutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007:248).
Menurut  Miles  dan  Huberman  dalam (Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung secara  terus  menerus  sampai  tuntas  sehingga
data  mencapai  kejenuhan.  Aktivitas  dalam analisis  data:  Reduksi  data,  penyajian  data, verification.
a. Reduksi data (data reduction) Reduksi data adalah merangkum, memilih  hala-hal  yang  pokok,  memfokuskan pada  hal-hal  yang  penting,  dicari  tema  dan polanya  dan  membuang  yang  tidak  perlu.  Data yang  diperoleh  dari  lapangan  jumlahnya  cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.
b. Penyajian data (data display)
Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk  uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar kategori,  dan  sejenisnya.  Miles  dan  Huberman dalam  (Sugiyono,  2015)  menyatakan  bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  dengan teks yang bersifat naratif.
c. Verification (conclusion drawing)
Data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian  ditarik  keismpulan.  Kesimpulan  awal yang  dikemukakan  masih  bersifat  sementara, dan  akan  berubah  bila  tidak  ditemukan  bukti- bukti  yang  kuat  yang  mendukung  pada  tahap pengumpulan data berikutnya.
2. Keabsahan Data
Pemeriksaan  pada  keabsahan  data  pada dasarnya  selain  digunakan  untuk  menyanggah balik yang dituduhkan pada penelitian kualitatif yang menggunakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan  dari  tubuh  pengetahuan  penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).
Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus  untuk  menguji  data  yang  diperoleh. Uji  keabsahan  data  dalam  penelitian  kualitatif meliputi uji, credibility, tranferabelity, depandability,  dan  confirmability (Sugiyono, 2007: 270)
Agar  data  dalam  penelitian  kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.  Adapun  uji  keabsahan  data  yang  dapat dilakukan adalah:
a. Credibility
Uji credibility (kredibilitas)  atau  uji kepercayaan  terhadap  hasil  penelitian  yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang
dilakukan  tidak  diragukan  sebagai  sebuah  karya ilmiah.
b. Transferability
Transferability merupakan validitas eksternal  dalam  penelitian  kualitatif.  Validitas eksternal  menunjukan  derajat  ketepatan  atau dapat  diterapkan  hasil  penelitian  ke  populasi dimana  sampel  tersebut  diambil  (Sugiyono, 2007:276).
Pernyataan  yang  berkaitan  dengan  nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai  dalam  situasi  lain.  Bagi peneliti  nilai  transfer  data  sangat  bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian data digunakan dalam konteks yang berbeda disetuasi yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.
c. Dependability
Reliabitas  atau  penelitian  yang  dapat dipercaya,  dengan  kata  lain  beberapa  percobaan yang  dilakukan  selalu  mendapatkan  hasil  yang sama.  Penelitian  yang dependability atau relibilitas  adalah  penelitian  apabila  penelitian yang  dilakukan  oeh  orang  lain  dengan  proses penelitian  yang  sama  akan  mendapatkan  hasil yang sama pula.
d. Confirmability
Objektivitas  pengujian  kualitatif  disebut juga dengan pengujian confirmability penelitian. Penelitian  dapat  dikatakan  objektifitas  apabilah hasil  penelitian  dipakai  oleh  banyak  orang. Penelitian  kualitatif  uji confirmability berarti menguji  hasil  penelitian  dengan  proses  yang telah  dilakukan  maka  penelitian  tersebut memenuhi standar confirmability .
Validitas  atau  keabsahan  data  adalah data  yang  tidak  berbeda  antara  data  yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya  pada  objek  penelitian  sehingga keabsahan  data  yang  telah  disajikan  dapat dipertanggungjawabkan.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi  UU  No  6  tahun  2014  tentang Desa, dalam
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
di
Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu
a. Komunikasi
Sebelum  melakukan  Pengangkatan  dan Pemberhentian  Perangkat  Desa,  Desa  Nanga Tumpu melakukan komunikasi terdahulu kepada warga  Desa  Nanga  Tumpu  dengan  mengadakan
musyawarah  Desa  guna  menginformasikan bahwa  akan  dilakukan  Pencalonan  Perangkat Desa,  bagi  masyarakat  dan  agar  masyarakat mengetahui  dan  memahami  syarat  dan  prosedur Pengangkatan  Perangkat  Desa  sesuai  dengan Undang-undang  No  6  tahun  2014  tentang  Desa. Begitupun  dengan  Desa  Kwangko  proses Pengkatan  Perangkat  Desa,  Desa  Kwangko mengadakan  musyawarah  dengan  masyarakat terkait  mensosialisasikan  calon  Perangkat  Desa dan  mengadakan  diskusi  perangkat  Desa  dalam rencana  penjaringan  dan  penyaringan  perangkat Desa  hal  ini  dibuktikan  dengan  dokumentasi berupa foto pada lampiran gambar 4 dan gambar 8  dan  Untuk  melakukan  amanat  dari  UU  No  6 tahun 2014 tentang Desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Nanga Tumpu dan kwangko Memberikan  pengumuman  tertulis,  sosialisai, dan  mengadakan mengadakan musyawarah  desa serta diskusi senagai bentuk komunikasi.
b. Sumberdaya
Pihak yang mensosialisasikan dan menginformasi  terkait  syarat  menjadi  calon perangkat  desa  yaitu  dari  Pemerintah  Desa  itu sendiri sebagai sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan  ,  baik  desa  Nanga  Tumpu  maupun Kwangko  sama-sama  berperan  aktif  dalam menginformasikan syarat-syarat menjadi perangkat desa sesuai dengan isi UU No 6 tahun 2014  tentang  Desa.  Kemudian  sumberdaya terkait  biaya  pengangkatan  perangkat  desa  di bebankan pada APBDesa masing-masing.
c. Disposisi
Sikap  dan  tanggapan  dari  Pemerintah Desa  dalam  melakukan  Pengangkatan  dan pemberhentian  perangkat  Desa  secara  tegas  dan transparat dan sikap tidak memilih-milih Kepala Desa terhadap Pengangkatan dalam mengimplementasikan  amanat  UU  No  6  tahun 2014  tentang  desa  yaitu  adanya  syarat  dan ketentuan  dalam  mencalonkan  diri  sebagai perangkat  Desa,  yaitu  harus  sesuai  dengan  isi undang-undang tersebut.
d. Struktur Birokrasi
Pemerintah  Desa,  dalam  hal  ini  baik Kepala Desa maupun perangkat Desa mempunyai  tugas  dan  fungsi  masing-masing dalam  menjalankannya.  serta  adanya  partisipasi Camat  dalam  memberikan  rekomendasi.  Seperti bukti  dokumentasi  berupa  foto  pada  lampiran Gambar  3.  Pedoman  susunan  Organisasi Kepemerintahan  dan  Uraian  tugas  Perangkat Desa.
Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi  Undang-Undang  No  6  Tahun 2014  tentang  Desa  terhadap  Pengangkatan Dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa  di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu a. Faktor  Pendukung  Iplementasi  Undang- Undang  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa terhadap  Pengangkatan  dan  Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Manggelewa.
Pada  setiap  peraturan  atau  kebijakan tentu  banyak  hal  yang  dapat  mendukung sehingga  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  faktor  yang utama  dalam  mendorong  Implementasi  UU  No 6  Tahun  2014  Tentang  Desa  terhadap pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat desa di kecamatan Manggelewa adalah komitmen dari seorang pemimpin serta ketegasan  dalam  menjalankan  tugas  sebagai penanggung jawab dalam pemerintahan.
b. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Undang-Undang  No  6  Tahun  2014  Tentang Desa Terhadap Pengangkatan
Dan Pemberhentian  Perangkat  Desa  Di  Kecamatan Manggelewa.
Dalam  proses  Implementasi  Undang- Undang  No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa Terhadap  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian Perangkat  Desa  masih  banyak  faktor-faktor penghambatnya ialah sumberdaya.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti dapat  disimpulkan  tekait  Implentasi  Undang- Undang  No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa terhadap  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian Perangkat  Desa  Di  Kecamatan  Manggelewa sebagai berikut:
a. Sesuai  dengan  teori  Edward  III  terkait  dengan indikator  keberhasilan  implementasi  kebijakan. dalam  hal  pengangkatan  perangkat  desa,  Desa Nanga  Tumpu  dan  Desa  Kwangko  melakukan komunikasi dengan pengumuman secara tertulis dan mengadakan musyawarah sebelum melakukan pengangkatan perangkat desa. Kemudian  sumberdaya,  desa  nanga  tumpu  dan Kwangko  adanya  panitia  penjaringan  dari perangkat  desa,  dan  biaya  pengangkatan dibebankan  pada  APBDesa  masing-masing. Disposisi, sikap yang ditunjukan oleh pemerintah  desa  dengan  selalu  transparan kepada  masyarakat  dan  tidak  memeilih-milih masyarakat  dalam  melakukan  pengangkatan
perangkat desa. Dan sturuktur birokrasinya ialah adanya  pembegian  tugas/fungsi  dari  dari pemerintah desa.
b. Proses  Pengangkatan  Perangkat  Desa  Di Kecamatan  Manggelewa  telah  sesuai  dengan aturan  baik  Undang-Undang  No  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  maupun  aturan  yang  mengacu pada  Undang-Undang  tersebut  diantaranya Permendagri  No  67  Tahun  2017  tentang pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat Desa,  yang  telah  diakomodir  dan  dilaksanakan dengan PERDA Kabupaten Dompu No 2 Tahun 2015  Tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Dan Pemberhentian  Perangkat  Desa.  Yang  dimana PERDA  ini  adalah  bentuk  Implementasi  serta memuat  semua  syarat  dan  ketentuan  terkait Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Perangkat Desa  yang  sesuai  dengan  Amanat  UU  No  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Hal  ini  terbukti  dari berbagai  syarat  dalam  hal  pengangkatan,  baik itu  syarat  secara  Umum  maupun  syarat  secara Administrasi yang dimana syarat-syarat tersebut adalah  merupakan  poin-poin  syarat  yang terkandung  dalam  undang-undang  No  6  tahun 2014  tentang  Desa.  Hanya  saja  dalam  hal Pemberhentian  Perangkat  Desa  tanpa  ada rekomendasi dari cama kaera memang kebanyakan perangkat desa berhenti oleh karena masa  SK  sudah  habis  sehingga  mengundurkan tanpa rekomendasi dari Camat.
c. Faktor pendukung dalam Implementasi Undang-
Undang  No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa Terhadap  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian Perangkat  Desa  di  Kecmatan  Manggelewa adalah  adanya  Peraturan  Daerah  Kabupaten Dompu tahun 2014 tentang Tatacara
Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Perangkat Desa.  Sedangkan  faktor  Penghambat  ialah kurangnya sumberdaya yaitu kemampuan Perangkat Desa dalam melaksanakan aturan.

## Saran
Sebagaimana  yang  telah  dipaparkan diatas  maka  dalam  kesempatan  ini  penulis memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:
a. Untuk  Pemerintah  Desa,  khususnya  yang berada  di  Kecematan  Manggelewa  agar selalu menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan  Undang-Undang  yang  dibuat  oleh Pemerintah Republik Indonesia, demi terbentuknya  Desa  yang  berkemajuan,  agar menuju Desa yang lebih baik lagi kedepannya,  harus  selalu  mengedepankan
rasa  amanah  dalam  memegang  tanggung jawab.
b. Dan  untuk  Masyarakah  harus  cerdas menyikapi setiap kebijakan dan aturan yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Desa,  agar dapat  mengontrol  atau  ikut  berpartisipasi khususya  dalam  hal  Pengangkatan  Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
.

## Daftar Pustaka
[1] Ali,  M,  2006. Kebijakan  Publik. Yogyakarta: Genta Pres.
[2] Arikunto,  S.  2010. Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta
[3] Bastian, R, 2015. Sistim Pemerintahan Sedunia . Yogyakarta: IRCiSoD.
[4] Hufron, Hadi, S. 2015. Ilmu Negara Kontemporer. Yogyakarta: LaksBang Grafika.
[5] Moleong,  L,  J.  2007. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
[6] Saparin,  S,  D.  1979. Tata  Pemerintahan  dan Administrasi  Pemerintahan  Desa, Jakarta: Ghalia Indonesia.
[7] Subarsono.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik. Konsep,  Teori  Dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[8] Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
[9] Suharto, G, D. 2016. Membangun Kemandirian Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[10] Sutopo  H,  B.  2006 Metodologi  Penelitian Kualitatif. Sukarta: Universitas Negeri. Sebelas Maret.
[11] Tahir,  A.  2015. Kebijakan  Publik  Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah . Bandung : Alfabeta.
[12] Wahab,  A,  S.  2011. Pengantar  Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Pres.
[13] Widjaja,  AW.  2003. Pemerintah  Desa/Marga . Jakarta: Raja Gafindo Persada
b. Artikel/Modul/Diktat
[1] Faturrahman, M , B, 2018 . Aktualisasi Nilai
Demokrasi Dalam Perekrutan Dan Penjaringan Perangkat Desa. Jurnal sospol 4(1). Di unduh melalui http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/artic le/download/5557/5328 (17 Oktober 2018 dari)
[2] Salman. A. 2016. Pengangkatan Perangkat
Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU No 6 Tentang Desa Studi Di Pekon Negriagung Kec.Talang Padang, Kab. Tanggamus. Skripsi Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di unduh melalui repository.radenintan.ac.id/2487/1/SKRIPSI_S ALMAN.pdf. ( 17 oktober 2018)
[3] Sinarita, F, Kushandajani, dan Supratiwi, 2013. Analisa Kebijakan Pengangkatan Sekertaris
Desa (SEKDES) Menjadi Pegawai Negeri Sipil PNS Di Kabupaten Demak . Jurnal Ilmu Pemerintahan. Di akses pada 17 oktober 2018 dari https://www.neliti.com/id/publications/1037 50/analisa-kebijakan-pengangkatan-sekretaris- desa-sekdes-menjadi-pegawai-negeri-sip
[4] Peraturan Daerah Kabupaten Dompu No 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pengangkatan Dan Pemerhentian Perangkat Desa.
[5] Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
[6] Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa