Volume 17, Nomor 2 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i2.44658
Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen informasi spasial untuk perencanaan pembangunan (studi kasus: Bappeda

## Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
Factors affecting spatial information management for development planning, (case study: Bappeda of Daerah Istimewa Yogyakarta Province)
M Y Faizal 1 , A Djunaedi 1
1 Magister  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  Departemen  Teknik  Arsitektur  dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Corresponding author ’s email : muhammad.yudha@mail.ugm.ac.id
Abstrak. Data  dan  informasi  spasial  merupakan  unsur  penting  dalam  setiap  proses perencanaan, termasuk perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.  Visualisasi  keruangan  yang  disajikan  oleh  data  dan  informasi  spasial memberikan  perspektif  baru  yang  menentukan  produk  dan  luaran  dari  sebuah rencana.  Hal  ini  melatarbelakangi  Bappeda  DIY  untuk  mendorong  penggunaan informasi  spasial  pada  kegiatan  penyusunan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah (RKPD)  pada  dua  tahun  terakhir.  Pada  pelaksanaannya,  Bappeda  DIY  telah  mampu untuk  mengintegrasikan  kegiatan  manajemen  informasi  spasial  dengan  kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi kegiatan manajemen informasi spasial yang dilakukan oleh Bappeda DIY. Dengan menggunakan desain studi kasus yang menonjolkan keunikan, pendekatan abduksi menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dari model yang telah berkembang. Kegiatan manajemen informasi spasial yang dijalankan oleh Bappeda DIY memiliki beberapa perbedaan dengan Model IMGC dan Model POSMAD. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh empat hal, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor kebijakan atau regulasi, faktor teknologi, dan faktor karakter informasi. Hasil temuan  ini  dapat  digunakan  sebagai  acuan  pemerintah  daerah  lain  untuk mengembangkan manajemen informasi spasial.
Kata  Kunci:  Manajemen  Informasi;  Manajemen  Informasi  Spasial;  Perencanaan Pembangunan; Perencanaan Spasial
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Abstract. Spatial data and information are important elements in planning process, including development planning carried out by local governments. Spatial visualization presented by spatial data and information provides a new perspective that determines the product and outcomes of a plan. Hence, Bappeda DIY encouraged the use of spatial information in the preparation of the Regional Development Work Plan (RKPD) in the last  couple  of  years.  In  practice,  Bappeda  DIY  has  been  able  to  integrate  spatial information management activities with regional development planning activities. This study  aims  to  identify  the  factors  affecting  the  spatial  information  management activities carried out by Bappeda DIY. By using a case study design that emphasizes uniqueness, the abduction approach shows that there are some differences from the general model. The spatial information management activities carried out by Bappeda DIY  have  several  differences  with  the  IMGC Model  and  the  POSMAD  Model.  These differences are affected by four factors, namely human resource, policy or regulatory, technology, and the character of information. These findings can be further used as a reference for other local governments to develop spatial information management .
Keywords:  Information  Management;  Spatial  Information  Management;  Planning Informatics; Development Planning; Spatial Planning

## 1. Pendahuluan
Manajemen informasi merupakan sebuah kegiatan manajemen yang ditujukan pada segala informasi dalam sebuah organisasi [1]. Saat ini, manajemen informasi sudah menjadi sebuah bidang  yang  sedang  berkembang  dan  semakin  dibutuhkan  untuk  keberlangsungan  sebuah organisasi.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  besarnya  manfaat  yang  dapat  dirasakan  oleh  sebuah organisasi  dari  keberadaan  manajemen  informasi.  Manfaat  langsung  yang  bisa  didapatkan adalah  semakin  rendahnya  biaya  pengembangan  dan  bertambahnya  nilai  tambah  bagi pelayanan [2]. Selain itu, sebuah organisasi yang menerapkan kegiatan manajemen informasi juga cenderung memiliki resiko ketidakpastian yang lebih rendah.
Pada konteks pembangunan daerah, manajemen informasi berkaitan erat dengan cabang ilmu planning  informatics atau urban  informatics .  Keilmuan  ini  membahas  fenomena  sebuah daerah melalui data science framework yang berasal dari berbagai sumber data, seperti urban sensing, data mining, data modelling, dan berbagai visualisasi lain [3]. Berbagai sumber data tersebut akan diolah secara spesifik menggunakan berbagai metode komputasi sebagai input untuk pengambilan kebijakan publik berdasarkan data dan informasi. Pada prakteknya urban informatics menghadapi tiga isu penting, yaitu (1) infrastruktur komputasi, (2) sumber daya manusia, dan (3) struktur kelembagaan.
Manajemen informasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah banyak berkembang di negara- negara maju. Salah satu yang terkenal adalah manajemen informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah  Negara  Bagian  Victoria,  Australia.  Di  sana  Pemerintah  Negara  Bagian  Victoria mengembangkan  sebuah  pedoman  kerangka  kerja  yang  dinamai Information  and Communication  Technology  Framework  (ICT  Framework) [4].  Pedoman  ini  yang  kemudian menjadi  dasar  oleh  pemerintah  daerah  di  bawahnya  untuk  mengelola  segala  data  dan
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
informasi  di  wilayahnya.  Selain  mengatur  mengenai  manajemen  informasi, ICT  Framework juga  menjadi  bagian  dari  sebuah  kerangka  kerja  perencanaan  yang  lebih  luas  yang  disebut sebagai Integrated  Planning  and  Reporting  Framework  (IPR  Framework). Hal  ini  bertujuan untuk menciptakan sebuah langkah perencanaan pembangunan yang didukung penuh oleh data dan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada  penelitian  ini,  fokus  dari  kegiatan  yang  menjadi  pembahasan  adalah  elemen  unsur Government and Policies dan Manajemen Aset Informasi. Pemilihan fokus ini tidak terlepas dari  tujuan  penelitian  ini  yang  dibatasi  pada  koridor  topik  manajemen  informasi  dan perencanaan pembangunan. Government and Policies dalam kegiatan manajemen informasi lebih  terfokus  pada  aspek  kelembagaan  dan  regulasi  yang  berlaku.  Sebagai  acuan  awal, terdapat  model  kelembagaan  yang  dikembangkan  oleh  Victoria  Information  Management Group  pada  tahun  2017  [5].  Model  tersebut  disebut  sebagai Information  Management Governance Committee (IMGC) Models . Kelembagaan yang tersusun dalam model tersebut juga  bisa  dibangun  sebuah  proposisi  dengan  menyandingkan  istilah-istilah  yang  digunakan dalam kebijakan Satu Data Indonesia dalam Perpres 39/2019 [6]. Hasil proposisi teori tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan manajemen informasi melibatkan aktor-aktor antara lain: (1) Pembina Data, (2) Walidata, (3) Produsen Data, dan (4) Masyarakat sebagai end-user . Hasil dari  proposisi  tersebut  apabila  dibentuk  dalam  sebuah  model  skema  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Lain halnya dengan Manajemen Aset Informasi, unsur ini lebih fokus pada kualitas informasi yang  dikelola  sebagai  sebuah  aset  yang  bernilai.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  sebuah serangkaian  langkah  yang  bertujuan  untuk  menjaga  kualitas  dari  informasi  yang  dikelola, sehingga  nilai  asetnya  akan  terus  terjaga  dan  berkembang.  Salah  satu  model  yang  bisa digunakan  untuk  menjaga  kualitas  informasi  dari  sebuah  kegiatan  manajemen  informasi adalah model POSMAD [7]. Pada konsep model POSMAD seperti pada Gambar 2, informasi dilihat dalam sebuah siklus hidup informasi dan aktivitas yang menyertainya. Rangkaian dalam model POSMAD terdiri dari enam tahapan antara lain: (1) Plan , (2) Obtain , (3) Store and Share , (4) Maintain , (5) Apply , dan (6) Dispose.
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 1. Proposisi teori aktor yang terlibat dalam manajemen informasi.
Gambar 2. Proposisi teori model POSMAD.
Di Indonesia, informasi yang dibutuhkan untuk proses perencanaan pembangunan terbagi ke dalam  dua  jenis,  yaitu  informasi  dalam  bentuk  statistik  dan  informasi  dalam  bentuk geospasial. Pembagian ini telah disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang  Satu  Data  Indonesia  [6].  Pada  penjabarannya,  data  dan  informasi  dalam  bentuk statistik dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) [8], sedangkan data dalam bentuk geospasial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) [9].
Penelitian ini berfokus pada manajemen informasi yang dilakukan terhadap informasi berjenis spasial. Secara umum data spasial merupakan data yang memiliki atribut lokasi yang tersemat di  dalamnya  [10].  Pengelolaan  data  dan  informasi  berjenis  spasial  ini  memiliki  beberapa keunikan dibandingkan dengan informasi dalam bentuk lain. Salah satunya disebabkan oleh standar  dan  spesifikasi  data  yang  digunakan.  Informasi  spasial  memiliki  kekhususan penanganan karena membutuhkan pendekatan teknis kartografi untuk dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Berdasarkan latar belakang ini, maka diperlukan sebuah penelitian secara
lebih lanjut mengenai manajemen informasi spasial, khususnya dalam kasus yang terjadi di Indonesia.
Salah satu pemerintah daerah yang berkomitmen dalam mendorong penggunaan informasi spasial  untuk  perencanaan  pembangunan  adalah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY). Pemerintah  DIY  melalui  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  DIY  (Bappeda  DIY) mendorong untuk adanya pengelolaan dan pembangunan berbasis spasial melalui penerapan sistem informasi geospasial (SIG) [11]. Penggunaan informasi spasial sudah diterapkan oleh Bappeda DIY dalam dua tahun terakhir pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penerapan ini memberikan perspektif baru bagi para perencana di Bappeda DIY dalam menentukan prioritas program kegiatan dalam RKPD.
Penggunaan  informasi  spasial  untuk  perencanaan  tentunya  tidak  terlepas  dari  kegiatan manajemen  informasi.  Untuk  melakukan  kegiatan  manajemen  informasi  tersebut  Bappeda DIY memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk khusus untuk melakukan pengelolaan data,  informasi,  dan  kajian  untuk  perencanaan.  Unit  tersebut  bernama  Balai  Penelitian, Pengembangan,  dan  Statistik  Daerah  (BPPSD)  yang  telah  disahkan  melalui  Peraturan Gubernur  Nomor  99  Tahun  2018  [12].  Keberadaan  unit  ini  membuat  kegiatan  manajemen informasi spasial dijalankan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
Selain memiliki unit khusus untuk melakukan manajemen informasi spasial, keunikan kasus yang  terjadi  DIY  juga  meliputi  proses  transisi  menuju  penggunaan  informasi  spasial  secara lebih masif. Hal ini menjadi menarik karena BPPSD selaku pelaksana mendapatkan tuntutan dari pihak perencana untuk memenuhi data dan informasi dalam bentuk spasial, sedangkan produsen  data  yang  dalam  hal  ini  adalah  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  masih  belum memiliki pemahaman yang baik mengenai data dan informasi dalam bentuk spasial. Proses transisi  dan  transformasi  data  yang  dilakukan  oleh  BPPSD  menjadi  hal  yang  penting  untuk dikaji lebih lanjut.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan  manajemen  informasi  spasial  yang  dilakukan  oleh  Bappeda  DIY.  Faktor-faktor tersebut nantinya akan didapatkan berdasarkan hasil pattern matching antara hasil temuan di  lapangan  dengan  konsep  Model  POSMAD  dan  Model  IMGC.  Hasil  dari  penelitian  ini diharapkan  mampu  untuk  menjadi  acuan  atau masukan  bagi  pihak pemerintah  daerah  lain yang  akan  melakukan  kegiatan  manajemen  informasi  spasial  bagi  kegiatan  perencanaan pembangunan di daerahnya.
Penelitian  mengenai  topik  manajemen  informasi  di  pemerintahan  masih  belum  banyak dilakukan  di  Indonesia.  Sebelumnya  penelitian  dengan  topik  dan  lokus  yang  sama,  yaitu manajemen  informasi  di  ranah  pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pernah  dilakukan. Penelitian  tersebut  berfokus  pada  perumusan model  framework dan  proses  manajemen informasi  terintegrasi  di  pemerintah  daerah  dengan  studi  kasus  di  Pemerintah  DIY  [13]. Berbeda  dengan  penelitian  tersebut,  lokus  dari  penelitian  ini  ada  pada  peran  Bappeda  DIY
sebagai  pelaku  kegiatan  manajemen  informasi.  Sedangkan,  perbedaan  fokus  ada  pada penggalian faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan manajemen informasi spasial.
Secara lebih teknis, terdapat juga penelitian yang membahas mengenai manajemen informasi berbasis  geospasial  web.  Penelitian  tersebut  memiliki  fokus  untuk  membuat  tampilan manajemen  informasi  spasial  dengan  basis  data  aset  tanah  [14].  Berbeda  dengan  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini,  fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  mendalami  kegiatan manajemen informasi spasial yang kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah.

## 2. Metode
Untuk mendapatkan deskripsi secara komprehensif mengenai kegiatan manajemen informasi spasial yang dilakukan oleh Bappeda DIY, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian primer  berjenis  kualitatif  dengan  desain  penelitian  studi  kasus.  Secara  teknis,  desain penelitian  yang  digunakan  berdasar  pada  metode  studi  kasus  yang  dikembangkan  oleh  Yin pada tahun 2009 [15]. Kemudian untuk merangkainya, penelitian ini menggunakan metode pendekatan  abduksi.  Tujuan  penggunaan  pendekatan  abduksi  adalah  untuk  memperkaya teori manajemen informasi yang sudah ada dengan berbagai teori empiris yang bisa dibangun dari kasus manajemen informasi spasial di Bappeda DIY. Berikut merupakan alur penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Alur penelitian.

## 2.1. Kisi-kisi pertanyaan
Dalam memulai wawancara mendalam dan penggalian informasi melalui observasi partisipan, kisi-kisi yang digunakan terbagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah kisi-kisi untuk mendapatkan  pemahaman  umum  dan  pengertian,  sedangkan  bagian  kedua  adalah  kisi-kisi untuk  mendapatkan  informasi  terkait  langkah  manajemen  informasi  dan  perencanaan pembangunan  daerah.  Setiap  kisi-kisi  ini  nantinya  akan  menghasilkan  berbagai  tambahan informasi di lapangan yang kemudian dielaborasikan untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan manajemen informasi spasial untuk perencanaan pembangunan di Bappeda DIY.
2.1.1. Kisi-kisi umum dan pengertian. Kisi-kisi pertanyaan pada bagian umum adalah sebagai berikut.
a) Seperti  apa  pengertian  yang  digunakan  oleh  Bappeda  DIY  tentang  data  dan  informasi spasial?
b) Bagaimana pengertian Bappeda DIY tentang langkah manajemen informasi?
c) Tahapan  apa  yang  saat  ini  sedang  dijalankan  dalam  melakukan  manajemen  informasi spasial di DIY ?
2.1.2.  Kisi-kisi  manajemen  informasi  dan  perencanaan  pembangunan  daerah. Kisi-kisi pertanyaan pada bagian ini adalah sebagai berikut.
a) Bagaimana Bappeda DIY menjalankan proses penyusunan RKPD?
b) Bagaimana Bappeda DIY melakukan manajemen informasi spasial?
c) Teknologi  seperti  apa  yang  saat  ini  digunakan  dalam  melakukan  manajemen  informasi spasial?
d) Bagaimana  Bappeda  DIY  menggunakan  data  spasial  untuk  mendukung  proses perencanaan?

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
Sesuai dengan alur penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya dalam bagian metode, maka hasil yang didapatkan dari penelitian ini akan disajikan sesuai dengan urutan alur penelitian. Pada  proses  yang  pertama  dan  mendasar,  perlu  dijabarkan  mengenai  posisi  Bappeda  DIY dalam lingkup manajemen informasi secara umum. Hal ini juga ditujukan untuk membatasi bahasan  agar tetap  dalam  koridor pengamatan kasus  yang  berada  di  Bappeda DIY.  Setelah didapatkan  posisinya, penelitian  diperdalam untuk  mengidentifikasi  dan memetakan  aktor- aktor  yang terlibat  dalam  kegiatan  manajemen informasi  spasial.  Kemudian untuk  semakin membatasi fokus dan memperdalam penelitian, maka dikerucutkan ke dalam tiga komponen, meliputi  tokoh  atau  aktor  yang  terlibat,  struktur  kelembagaannya,  dan  tahapan  kegiatan manajemen informasi yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan RKPD.

## 3.1. Posisi Bappeda DIY dalam manajemen informasi secara umum
Bappeda DIY selaku eksekutif di tingkat provinsi menjalankan fungsi koordinasi atas OPD yang berada  di  DIY,  di  saat  yang  bersamaan  Bappeda  DIY  juga  menjalankan  kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berasal dari tingkat pusat. Oleh karena itu, apabila diilustrasikan dalam sebuah  skema,  Bappeda  DIY  berada  dalam  posisi  sentral  antara  pelaksana  kebijakan  dari
pemerintah  pusat  dan  pembuat  kebijakan untuk  pemerintahan di  tingkat  daerah.  Hal  yang tidak jauh berbeda juga terbentuk di dalam konteks manajemen informasi.
Kegiatan manajemen informasi spasial yang dijalankan oleh Bappeda DIY tidak terlepas dari kegiatan  manajemen  informasi  secara  umum.  Berdasarkan  hasil  analisis  taksonomi  yang pertama mengenai posisi Bappeda DIY dalam sistem manajemen informasi, terbentuk skema seperti pada Gambar 4. Posisi Bappeda DIY sebagai sentral menunjukkan bahwa Bappeda DIY akan menerima informasi utama yang berasal dari OPD di DIY dan informasi sekunder yang berasal dari masyarakat. Selain menerima informasi dari tingkat di bawahnya, Bappeda DIY juga mendapatkan informasi yang berasal dari pemerintah pusat. Informasi dari tingkat pusat berasal dari lembaga-lembaga yang berperan untuk memproduksi data dan informasi dalam skala nasional, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan beberapa kementerian yang menjalankan fungsi teknis.
Posisi  Bappeda  DIY  dalam  perannya  sebagai  pemasok  data  untuk  kebijakan  Satu  Data Indonesia terlihat pada garis output-input antara Bappeda DIY dengan Pembina Data Nasional. Hal  ini  juga  telah  diatur  dalam  kebijakan  Satu  Data  Indonesia  melalui  Perpres  39/2019  [6]. Berbagai data dan informasi yang berhasil dikompilasi oleh Bappeda DIY dari berbagai OPD akan dilanjutkan ke dalam sistem manajemen informasi di tingkat nasional. Nantinya data dan informasi yang berasal dari portal data milik Bappeda DIY akan menjadi input dalam portal data nasional yang dikelola oleh Forum Satu Data Indonesia di tingkat pusat.
Gambar 4. Posisi Bappeda DIY dalam manajemen informasi spasial.

## 3.2. Stakeholder mapping dan skema aktor manajemen informasi spasial
Setelah  mengetahui  bagaimana  posisi  Bappeda  DIY  dalam  konteks  manajemen  informasi secara  umum,  maka  penelitian  ini  diperdalam  dengan  melihat  aktor-aktor  yang  terlibat  di dalam kegiatan manajemen informasi spasial. Setiap aktor yang terlibat akan diidentifikasi dan dipetakan  berdasarkan  kekuatan  dan  ketertarikannya.  Hasil  dari  pemetaan  aktor  tersebut divisualisasikan dalam matriks stakeholder mapping melalui program SPSS (lihat Gambar 5). Berdasarkan hasil pemetaan tersebut terlihat bahwa BPPSD selaku unit pelaksana teknis yang secara  khusus  menangani  data  dan  kajian  untuk  perencanaan  di  Bappeda  DIY  memegang peranan penting sebagai stakeholder utama. Aktor kedua yang berada di kuadran yang sama dengan BPPSD adalah Bidang Perencanaan Bappeda DIY. Kedua aktor ini perlu menjadi fokus utama  untuk  dibahas  secara  mendalam  untuk  mendapatkan  gambaran  lengkap  mengenai kegiatan manajemen informasi spasial di Bappeda DIY.
Aktor yang termasuk ke dalam kuadran berpengaruh terhadap kegiatan manajemen informasi spasial ini adalah OPD di DIY, BIG, dan Forum SDI Nasional. OPD di DIY menjadi pihak yang perlu  diperhatikan  dalam  pelaksanaan  manajemen  informasi  spasial  dikarenakan  aktor  ini yang nantinya akan menjadi produsen data. Kualitas dan kelengkapan sebuah data ataupun informasi akan sangat tergantung kepada bagaimana data atau informasi tersebut diproduksi. Selain  itu,  aktor  yang  berada  di  kuadran  berpengaruh  adalah  BIG  dan  Forum  SDI  Nasional. Kedua  aktor  ini  berpengaruh  karena  merupakan  pembuat  kebijakan  terkait  manajemen informasi di tingkat pusat atau nasional. Forum SDI Nasional mengatur mengenai manajemen informasi  secara  umum,  sedangkan  BIG  lebih  mengatur  pada  standar  teknis  dari  informasi spasial yang akan dikelola.
Pada kuadran yang memiliki ketertarikan tinggi namun tidak berpengaruh adalah keberadaan akademisi dan swasta. Akademisi memiliki ketertarikan yang cukup tinggi karena hingga saat ini, sebagian besar pengguna informasi spasial yang dimiliki oleh Bappeda DIY adalah pihak- pihak  yang  akan  memanfaatkan  informasi  tersebut  untuk  keperluan  akademik.  Pihak  yang cenderung  tidak  memiliki  pengaruh  adalah  masyarakat  dan  LSM,  kedua  aktor  ini  nantinya tidak perlu untuk diteliti secara lebih mendalam.
Aktor yang sudah teridentifikasi dan terpetakan tersebut kemudian disusun ke dalam sebuah skema keterkaitan. Skema ini disusun untuk mengetahui secara lebih detail bagaimana fungsi atau  peran  setiap  aktor  dalam  kegiatan  manajemen  informasi  spasial.  Proses  penyusunan skema  ini  merupakan  hasil  analisis  komponensial.  Berbagai  informasi  mengenai  aktor manajemen  informasi  spasial  yang  telah  dipetakan  ke  dalam  bentuk  matriks stakeholder mapping akan diperdalam, dikelompokkan, dan saling dihubungkan untuk membentuk sebuah skema keterkaitan seperti pada gambar Gambar 6.
Berdasarkan  skema  tersebut  terlihat  bahwa  kegiatan  manajemen  informasi  spasial  yang berada di Bappeda DIY melibatkan empat aktor internal, meliputi Kepala Bappeda DIY sebagai penanggung jawab utama secara kelembagaan dan Bidang Perencanaan Bappeda DIY sebagai pihak  yang  memberikan  tuntutan  kebutuhan  dalam  penyediaan  informasi  spasial  untuk perencanaan  pembangunan.  BPPSD  memegang  dua  peranan  penting  karena  memiliki  dua
aktor yang termasuk ke dalam aktor internal, yaitu sebagai BPPSD sendiri sebagai Pembina Data dan Bidang Data dan Statistik BPPSD sebagai Walidata. Sejalan dengan fungsi yang telah diatur dalam Perpres 39/2019 [6], Pembina Data berperan menjalankan fungsi pembinaan dan pembuat  kebijakan  terkait  manajemen  informasi,  sedangkan  Walidata  berperan  dalam melakukan pengelolaan data dan informasi.
Gambar 5. Stakeholder mapping manajemen informasi spasial.
Terdapat  empat  aktor  yang  termasuk  ke  dalam  aktor  eksternal,  yaitu  OPD  di  DIY  selaku produsen data, forum peta selaku tempat konsultasi pembina data, masyarakat, swasta, dan LSM selaku user , dan akademisi sebagai tim yang membantu kegiatan Walidata. OPD di DIY berperan  selaku  produsen  data  dan  juga  berperan  dalam  menyediakan  data  dan  informasi yang dibutuhkan oleh Pembina Data dan Walidata yang sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Aktor yang tergolong unik muncul di kasus manajemen informasi spasial di Bappeda DIY, yaitu adanya Forum Peta dan akademisi. Forum Peta berperan dalam membantu fungsi pembinaan  dan  pembuat  kebijakan  BPPSD  terkait  standar  data,  metadata,  hingga penyelesaian berbagai permasalahan terkait informasi spasial yang muncul selama kegiatan. Akademisi  juga  menjadi  salah  satu  aktor  unik  karena  di  dalam  kasus  ini  Walidata  menjalin kerjasama dengan akademisi, yang dijembatani dengan program KKN Vokasi bersama Sekolah Vokasi  Universitas  Gadjah  Mada.  Peran  akademisi  ini  lebih  ke  arah  penyelesaian  masalah teknis terkait pengadaan data dan informasi spasial yang dikelola oleh Walidata.
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 6. Skema stakeholder.

## 3.3. Proses kegiatan manajemen informasi spasial dengan penyusunan RKPD
Komponen ketiga dari proses analisis komponensial dari penelitian ini adalah proses kegiatan manajemen informasi spasial yang dijalankan oleh Bappeda DIY dan berkaitan dengan proses penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD).  Hasil  analisis  komponensial  pada komponen  ketiga  ini  menghasilkan  skema  seperti  pada  Gambar  7.  Berdasarkan  skema tersebut,  tahapan  kegiatan  manajemen  informasi  spasial  ini  melibatkan  dua  aktor,  yaitu Bidang Perencanaan Bappeda DIY dan BPPSD. Berdasarkan tahapannya, kegiatan manajemen informasi spasial sendiri memiliki lima tahapan, yaitu: (1) Penyusunan Kebutuhan Data dan Perencanaan,  (2)  Pengumpulan  Data  Awal,  (3)  Transformasi  dan  Pengecekan  Data,  (4) Penyimpanan  dan  Publikasi  Informasi  Spasial,  dan  (5)  Pengolahan  dan  Analisis  untuk Perencanaan.
Gambar 7. Tahapan proses manajemen informasi spasial di Bappeda DIY.
3.3.1. Penyusunan  kebutuhan  data  dan  perencanaan. Tahapan  ini  melibatkan  Bidang Perencanaan untuk menentukan kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi yang diberikan akan  menyesuaikan  pada  rancangan  awal  RKPD,  sehingga  pokok-pokok  program  prioritas yang  akan  diangkat  dalam  RKPD  tahun  tersebut  dapat  diutamakan  pemenuhan  informasi spasialnya.  Setelah  mendapatkan  tuntutan  kebutuhan  tersebut,  BPPSD  akan  menyusun kebutuhan data dan rencana untuk pemenuhannya.
3.3.2. Pengumpulan  data  awal. Tahapan  ini  melibatkan  pihak  Bappeda  dan  pihak  luar Bappeda,  yaitu  OPD  yang  berperan  sebagai  produsen  data.  BPPSD  akan  mengundang  OPD yang  memiliki  wewenang  dan  kewajiban  dalam  produksi  data  yang  termasuk  dalam  target kebutuhan.  Tahapan  ini  juga  melibatkan  Bidang  Perencanaan  untuk  melakukan pendampingan dalam proses pengumpulan data. Ketiga aktor ini akan diwadahi dalam sebuah kegiatan konsultasi atau desk yang diselenggarakan oleh BPPSD.
3.3.3. Transformasi  dan  pengecekan  data. Tahapan  ini  merupakan  salah  satu  tahapan  yang dilakukan  oleh  BPPSD  untuk  mewujudkan  sebuah  informasi  yang  bisa  divisualisasikan  ke dalam format spasial. Tahapan ini dilakukan karena sebagian besar data dan informasi yang diberikan  oleh  produsen  data  pada  tahap  pengumpulan  data  awal  masih  berbentuk  data tabulasi. Data tabulasi yang dikumpulkan ini baru memiliki alamat atau keterangan lokasi yang tersemat  di  dalam  tabelnya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  langkah  transformasi  agar  data tersebut mampu diwujudkan dalam bentuk visualisasi spasial.
3.3.4. Penyimpanan dan publikasi informasi. Tahapan ini merupakan tahapan yang diwadahi oleh  sebuah  aplikasi  sistem  informasi  spasial  bernama  Geoportal  DIY.  Berbagai  informasi spasial yang sudah dikumpulkan dan berhasil ditransformasikan disimpan ke dalam database yang terletak di server internal Bappeda DIY. Kemudian untuk mengakses database tersebut, aplikasi  Geoportal  DIY  dimanfaatkan  sebagai  portal  akses  dan  penyimpanan  berbagai informasi spasial yang sudah dimiliki oleh Bappeda DIY. Pada tahapan ini, data dan informasi spasial  sudah  siap  digunakan,  baik  oleh  masyarakat  dan  swasta,  ataupun  oleh  OPD  yang membutuhkannya  untuk  melengkapi  proses  penyusunan  Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah (RenjaPD).
3.3.5. Pengolahan dan analisis untuk perencanaan. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari  kegiatan  manajemen  informasi  untuk  perencanaan  sebelum  kembali  ke  tahapan  awal sesuai dengan siklus informasi. Pada tahapan ini BPPSD akan membantu Bidang Perencanaan untuk  mewujudkan  hasil  analisis  dari  data  dan  informasi  yang  berhasil  dikumpulkan sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  Bidang  Perencanaan  tidak  hanya  menerima  informasi  spasial mentah,  melainkan  sudah  dalam  bentuk  interpretasi  ataupun  analisis  sesuai  dengan kebutuhan perencanaan RKPD. Setelah itu, hasil rancangan RKPD yang sudah dilengkapi hasil analisis  spasial  tersebut  diangkat  ke  dalam  sebuah  forum  Musyawarah  Rencana Pembangunan (Musrenbang).

## 3.4. Pattern matching kegiatan manajemen informasi spasial di Bappeda DIY dengan Model IMGC dan Model POSMAD
Setelah mendapatkan komponen-komponen penting yang membentuk kegiatan Manajemen Informasi  Spasial  di  Bappeda  DIY,  langkah  berikutnya  adalah  melakukan  analisis pattern matching .  Analisis  ini  akan  membandingkan  pola  yang  dibentuk  oleh  kegiatan  Manajemen Informasi Spasial yang dilakukan oleh Bappeda DIY dengan pola yang telah menjadi acuan teori bagi kegiatan manajemen informasi. Acuan teori yang digunakan sebagai pembanding adalah Model POSMAD yang dikembangkan oleh McGilvray [7] dan Model IMGC yang dikembangkan oleh Pemerintah Australia [5]. Perbandingan pola tersebut terdapat pada Gambar 8.
Terdapat  beberapa  perbedaan  antara  kasus  manajemen  informasi  spasial  yang  terjadi  di Bappeda DIY dengan teori yang ada. Perbedaan tersebut antara lain:
a) Keterlibatan pihak perencana pembangunan di tahapan perencanaan.
b) Munculnya langkah transformasi dan pengecekan data.
c) Keterlibatan  pihak  eksternal  seperti  akademisi  dan  forum  peta  untuk  menangani permasalahan teknis manajemen informasi spasial.
d) Penggabungan langkah Store/Share dan Maintain .
e) Penambahan proses pengolahan dan analisis informasi spasial sebelum digunakan/diterapkan.
f) Belum adanya langkah Dispose.
Gambar 8. Pattern matching kegiatan di Bappeda DIY dengan model POSMAD dan model IMGC.

## 3.5. Penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan manajemen informasi spasial di Bappeda DIY
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan manajemen informasi spasial di  Bappeda  DIY,  maka  dilakukan  analisis  tema  kultural  pada  hasil pattern  matching yang sebelumnya  sudah  diidentifikasi.  Hasil  analisis  tema  kultural  tersebut  dapat  digambarkan dalam sebuah skema pada Gambar 9.
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 9. Faktor-faktor yang mempengaruhi.
3.5.1. Keterlibatan pihak perencana pembangunan di tahapan perencanaan. Tahap pertama dari proses manajemen informasi yang dijalankan oleh Bappeda DIY relatif sama dengan yang tertuang  dalam  Model  POSMAD.  Perbedaan  yang  terjadi  ada  pada  keterlibatan  pihak perencana di dalam tahap perencanaan, keterlibatan ini berbeda dengan konsep Model IMGC yang  seharusnya  hanya ditangani  oleh  BPPSD  sendiri.  Bidang  perencana Bappeda DIY  yang terlibat  berperan  dalam  memberikan  gambaran  awal  fokus  perencanaan  yang  akan dijalankan, untuk kemudian menghasilkan beberapa kebutuhan data dan informasi yang perlu dilengkapi oleh BPPSD.
Keterlibatan ini tidak terlepas dari tujuan awal dibentuknya BPPSD, yaitu sebagai unit yang menjalankan peran manajemen informasi untuk perencanaan yang dijalankan oleh Bappeda DIY. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2018 [12]. Selain itu  adanya  kebijakan  Satu  Data  Indonesia  yang  didorong  untuk  memenuhi  kebutuhan informasi  untuk  pembangunan  di  Indonesia  juga  memperkuat  posisi  BPPSD  sebagai  pelaku utama  manajemen  informasi  di  tingkat  DIY.  Tanggung  jawab  ini  juga  telah  disahkan  dalam bentuk  Peraturan  Gubernur  Nomor  3  Tahun  2020  mengenai  Satu  Data  Wilayah  DIY  [16]. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  munculnya keterlibatan pihak perencana pembangunan di tahapan perencanaan disebabkan oleh faktor kebijakan dan regulasi.
3.5.2. Munculnya  langkah  transformasi  dan  pengecekan  data. Langkah  transformasi  dan pengecekan  data  ini  muncul  setelah  proses  pengumpulan  data  dan  informasi  spasial  yang dijalankan oleh BPPSD dan Bidang Perencanaan melalui mekanisme desk . Langkah ini menjadi
langkah kunci dari berlangsungnya kegiatan manajemen informasi spasial di Bappeda DIY. Hal ini  dikarenakan  sebagian  besar  data  dan  informasi  yang  diterima  oleh  Bappeda  DIY  belum berupa  bentuk  geospasial,  melainkan  hanya  dalam  bentuk  tabulasi  atau list namun  sudah memiliki informasi lokasi di dalamnya. Data dan informasi yang diperoleh tersebut kemudian diolah oleh BPPSD, bekerjasama dengan Tim KKN Vokasi UGM untuk melakukan transformasi ke  dalam  bentuk  geospasial.  Data  dan  informasi  yang  sudah  dalam  bentuk  geospasial  juga perlu  untuk  dilakukan  pengecekan,  terkait  dengan  kesesuaian  terhadap  standar  kartografi yang dimiliki oleh BPPSD.
Langkah transformasi ini merupakan respon dari masih banyaknya data dan informasi yang berbentuk  tabular  ataupun list. Berbagai  OPD  yang  bertugas  sebagai  produsen  data  masih belum mampu untuk memenuhi secara mandiri data dan informasi yang sudah dalam bentuk geospasial.  Setelah  diperdalam  penyebabnya,  masih  banyaknya  OPD  yang  belum  mampu memahami data geospasial ini lebih dikarenakan oleh masih minimnya pemahaman sumber daya  manusia  (SDM)  yang  ada  untuk  melakukan  pengolahan  data  dan  informasi  secara geospasial.  Selain  itu,  pengecekan  data  juga  diperlukan  karena  informasi  spasial membutuhkan standar data atau standar kartografi yang harus diikuti agar mampu optimal dalam pengolahannya. Berdasarkan kedua latar belakang tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa  munculnya  langkah  transformasi  lebih  disebabkan  karena  faktor  sumber  daya manusia.  Sedangkan, langkah  pengecekan  data  lebih  disebabkan  karena karakter  informasi spasial itu sendiri yang memerlukan keahlian dan standar data yang wajib untuk dipenuhi.
3.5.3. Keterlibatan  pihak  eksternal  seperti  akademisi  dan  forum  peta  untuk  menangani permasalahan  teknis  manajemen  informasi  spasial. Pada  prosesnya,  kegiatan  manajemen informasi yang dijalankan oleh Bappeda DIY banyak melibatkan pihak eksternal. Pihak yang secara  khusus  terlibat  dalam  kegiatan  ini  adalah  Forum  Peta,  yang  meliputi  OPD,  lembaga pengguna  peta,  dan  akademisi  yang  mewakili  peran  BIG.  Forum  ini  masih  belum  dibentuk secara  resmi  dan  komunikasi  yang  dilakukan  masih  belum  formal  antar  lembaga.  Namun demikian, forum ini sudah diwadahi dalam Peraturan Gubernur 3/2020 yang menyebutkan bahwa perlu adanya forum peta dalam rangka pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di DIY  [16].  BPPSD  berkomunikasi  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  di  forum  peta  untuk berkonsultasi  mengenai  informasi  spasial  yang  baru  saja  diterima  atau  yang  akan dikembangkan. Konsultasi ini diperlukan agar berbagai informasi spasial yang dikelola tetap sesuai dengan standar kartografi yang sudah ditetapkan di DIY.
Selain melakukan konsultasi dengan forum peta, BPPSD juga dibantu secara teknis pengolahan informasi spasial oleh unsur akademisi. Secara khusus terjalin kerjasama dalam bentuk KKN Vokasi atau disebut juga sebagai magang kerja. Kerjasama ini terjalin antara BPPSD dengan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Peran tim KKN Vokasi ini dalam kegiatan manajemen informasi spasial ada pada pelaksanaan fungsi teknis dari pengolahan informasi spasial. Hal ini dirasa sangat membantu karena ketersediaan SDM di internal BPPSD yang mampu melakukan pengolahan teknis informasi spasial masih relatif sedikit.
Keterlibatan forum peta yang membantu dari segi pengendalian standar data menunjukkan bahwa informasi spasial memiliki karakter khusus sehingga membutuhkan cara penanganan berbeda  dari  informasi  dalam  bentuk  non-spasial.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan forum peta lebih disebabkan karena faktor karakter informasi.
Lain halnya dengan keterlibatan akademisi dalam bentuk KKN Vokasi. Keterlibatan akademisi ini dilatarbelakangi oleh ketersediaan SDM di internal BPPSD yang masih belum mencukupi untuk melakukan pengolahan informasi spasial yang ada.Berdasarkan latar belakang tersebut, menunjukkan  bahwa  keterlibatan  akademisi  lebih  disebabkan  karena  faktor  sumber  daya manusia.
3.5.4. Penggabungan  langkah  store/share  dan  maintain. Dibandingkan  dengan  Model POSMAD,  manajemen  informasi  spasial  yang  dijalankan  di  Bappeda  DIY  mampu menggabungkan langkah Store/Share dan Maintain dalam satu tahapan, yaitu penyimpanan dan publikasi data. Langkah penggabungan ini bisa dilakukan karena adanya aplikasi Geoportal DIY  yang  mampu  sebagai  wadah  sekaligus tools untuk  melakukan  manajemen  informasi spasial.  Aplikasi  ini  mampu  melakukan  penyimpanan  berbagai  informasi  spasial  baik  yang berasal  dari  hasil transformasi data  maupun  data  geospasial  yang  sudah dimiliki  oleh  OPD. Adanya  posisi  server  penyimpanan  yang  dikelola  secara  internal  di  Bappeda  DIY,  hal  ini memudahkan  BPPSD  untuk  melakukan  pengelolaan  penyimpanan  dengan  membagi kemampuan akses informasi ke dalam beberapa tingkatan.
Langkah maintain juga  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  umum  melalui  aplikasi  ini  dengan adanya fitur lapor dan kritik terhadap informasi spasial yang dipublikasikan. Masukan yang disampaikan oleh masyarakat ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh BPPSD. Selain itu, melalui aplikasi ini OPD yang memiliki atau sudah mengumpulkan data spasial akan dapat melakukan pemantauan  dan  pembaruan  informasi  secara  langsung.  Hal  ini  memungkinkan  karena aplikasi  ini  menggunakan  sistem user berjenjang  yang  mampu  memberikan  perbedaan kewenangan di masing-masing user.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  penggabungan langkah stop/share dan maintain menjadi  satu  tahapan  penyimpanan  dan  publikasi,  lebih disebabkan  karena  faktor  teknologi.  Hal  ini  ditandai  utamanya  karena  keberadaan pengembangan teknologi informasi di bidang aplikasi GIS dan database. Kedua hal ini menjadi kunci dalam terbangunnya sistem manajemen informasi spasial yang lebih matang.
3.5.5. Penambahan  proses  pengolahan  dan  analisis  informasi  spasial  sebelum digunakan/diterapkan. Pada  bagian  akhir  dari  proses  manajemen  informasi  spasial  yang dijalankan oleh  Bappeda  DIY,  BPPSD  melakukan langkah  pengolahan  dan  analisis  informasi spasial. Langkah ini merupakan sebuah jembatan yang penting untuk dapat menghubungkan antara kegiatan manajemen informasi spasial dengan kegiatan perencanaan. Adanya proses
pengolahan  dan  analisis  informasi,  maka  pihak  perencana  di  Bappeda  DIY  dapat  berfokus dalam  pengembangan  inovasi  dari  rencana-rencana  yang  nantinya  akan  disusun.  Segala kegiatan untuk membangun sebuah informasi dari data dan membangun sebuah knowledge dari rangkaian informasi akan dilakukan oleh BPPSD selaku pelaku utama kegiatan manajemen informasi spasial.
Munculnya langkah ini juga tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi dari UPT BPPSD. Tujuan didirikannya unit ini adalah untuk membantu fungsi Bappeda DIY dalam hal penyediaan data dan  berbagai  informasi yang  akan  digunakan  oleh perencana  dan  peneliti.  Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa munculnya kegiatan pengolahan dan analisis informasi spasial ini disebabkan oleh faktor kebijakan dan regulasi.
3.5.6. Belum  adanya  langkah  dispose. Langkah dispose menjadi  satu-satunya  langkah  yang masih belum dijalankan oleh Bappeda DIY, apabila dibandingkan dengan Model POSMAD. Hal ini terjadi karena pada saat ini, Bappeda DIY masih relatif baru dalam menggunakan informasi spasial  untuk  mendukung  perencanaan  pembangunan.  Hal  ini  menyebabkan  kegiatan manajemen informasi spasial masih difokuskan pada tahap pengumpulan dan transformasi data. BPPSD selaku pembina data juga belum memiliki kebijakan terkait dengan penghapusan informasi  spasial.  Oleh  karena  itu,  ketiadaan  langkah dispose dalam  kegiatan  manajemen informasi spasial di Bappeda DIY lebih disebabkan karena faktor kebijakan dan regulasi.
3.5.7.

## 4. Kesimpulan
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kegiatan  manajemen  informasi  spasial  yang dijalankan  di  Bappeda  DIY  dipengaruhi  oleh  empat  faktor  utama  yang  didapatkan  dari pendalaman hasil pattern matching antara kondisi di Bappeda DIY dengan Model IMGC dan Model  POSMAD.  Faktor-faktor  tersebut,  meliputi  faktor  sumber  daya  manusia,  faktor kebijakan dan regulasi, faktor teknologi, dan faktor karakteristik informasi. Keempat faktor ini tentunya  menjadi  perhatian  khusus  bagi  sebuah  organisasi  atau  lembaga  pemerintahan  di Indonesia  dalam  menjalankan  kegiatan  manajemen  informasi,  khususnya  manajemen informasi yang berkaitan dengan basis informasi spasial.
Selain dapat dimanfaatkan langsung oleh pemerintahan, faktor-faktor yang ditemukan ini juga membuka peluang kebutuhan penelitian secara lebih mendalam mengenai topik manajemen informasi untuk perencanaan. Secara lebih luas, hasil dari penelitian ini juga dapat disatukan dalam  konteks Urban  Informatics ataupun Planning  Informatics .  Bahasan  mengenai Urban Informatics ataupun Planning Informatics masih relatif minim di Indonesia. Oleh karena itu, pengayaan teori yang dihasilkan oleh penelitian ini sangat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan terkait.

## Referensi
[1] Middleton  M.  Information Management:  A  Consolidation  of  Operations,  Analysis and Strategy. Centre for Information Studies, Charles Sturt University,Wagga, NSW, 2002.
[2] Detlor  B.  Information  management.  Int  J  Inf  Manage  2010;30:103 – 8. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2009.12.001.
[3] Kontokosta CE. Urban Informatics in the Science and Practice of Planning. J Plan Educ Res 2021;41:382 – 95. https://doi.org/10.1177/0739456X18793716.
[4] Australian  Government.  Information  and  Communication  Technology  Strategic Framework 2013.
[5] Victoria  State  Government.  Information  Management  and  Governance  Guideline: Information  Management  Framework.  Victoria:  Information  Management  Group; 2017. https://doi.org/10.1007/978-1-137-31668-4_5.
[6] Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 2019.
[7] Danette M. Executing Data Quality: Ten Steps to Quality Data and Trusted Information. Morgan Kaufmann Publishers; 2008.
[8] Kominfo.  Ini  Yang  Dilakukan  BPS  Terkait  Program  Satu  Data  Indonesia.  KominfoGoId 2019.
[9] Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial 2011.
[10]  CIFOR-ICRAF. Pengelolaan Data Geospasial. WwwCiforOrg n.d.
[11]  Santoso ISB. Urgensi Penyelenggaraan Data Spasial. BappedaJogjaprovGoId 2015.
[12]  Pemda  DIY.  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  99  Tahun  2018 Tentang  Pembentukan,  Susunan,  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2018.
[13]  Harimurti  RMA.  Model  Framework  dan  Proses  Manajemen  Informasi  Terintegrasi  di Pemerintah  Daerah  Menggunakan  Soft  System  Methodology.  Universitas  Gadjah Mada, 2017.
[14]  Launardus  A.  Penerapan  Manajemen  Informasi  Berbasis  Geospatial  Web  untuk  Aset Tanah  dan  Bangunan  Milik  Pemerintah  Kabupaten  Pontianak.  Universitas  Gadjah Mada, 2014.
[15]  Yin RK. Case study research: Design and methods (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publication Ltd; 2009.
[16]  Pemda  DIY.  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  3  Tahun  2020 Tentang Satu Data Pembangunan Daerah DIY 2020.