## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 04 Issue I, January 2023; 176-185 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023

## Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu)
Isma 1* , Achmad Musyahid Idrus 2
1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 ismaammat@gmail.com, 2 achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id
*Corresponding Author
Submitted: 27 Agustus 2021 Revised: 27 Agustus 2021 Accepted: 15 December 2022

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis  tentang  perbandingan  hukum  pidana  islam  dan  hukum  positif terhadap  politik  uang  dalam  pemilihan  umum  (pemilu).  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  yang  baik  secara  ilmiah  dalam  studi  ilmu  hukum,  serta  secara  praktis maupun  akademis  yakni  dapat  dijadikan  sebagai  masukan  bagi  penulis,  pihak-pihak  yang memiliki  suatu  keinginan  untuk  mengetahui  bagaimana  praktek  pemungutan  liar  dalam  pemilu dan  seperti  apa  persamaan  dan  perbedaan  politik  uang  menurut  pandangan  hukum  islam  dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library research) yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma  hukum yang ada  dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, makalah-makalah. Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Anti Korupsi.
Kata kunci: Hukum Pidana Islam; Hukum Positif; Politik Uang; Pemilihan Umum

## Abstract
This study analyzes the comparison of Islamic criminal law and positive law on money politics in general elections (elections). This research is expected to provide benefits both scientifically in the study of legal science, as well as practically and academically, that is, it can be used as input for writers, those who have a desire to know how the practice of illegal voting in elections and what the similarities and differences in politics look like. money according to Islamic law and positive law.  The  research  method  used  in  this  study  is  a  library  research  method  that  is  juridical normative, namely research that refers to legal norms that exist in legislation, literature, expert opinions, papers. The laws used in this research are Law No. 10 of 2001 and the Anti-Corruption Law.
Keywords: Islamic Penal Law; Positive Law; Money Politics; Election

## 1. Pendahuluan
Demokrasi  merupakan  salah  satu  sistem  pemerintahan  suatu  negara  sebagai  upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan pemerintah. 1 Semua warga negara memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  setara  atau  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta
1 Sodikin, Hukum Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan (Bandung: Gramamtika, 2014). h. 21.
penghormatan  atas  hak dan  kebebasan  dalam pengambilan  keputusan  yang dapat  mengubah hidup mereka. Dengan runtuhnya rezim orde baru pada saat sueharto yang otoriter pada saat 21 Mei 1998, Indonesia bergerak menuju sistem politik yang demokratis yang dicirikan dengan pemilihan umum yang relatif adil, dan adanya ruang yang lebih terbuka bagi waga negara yang memilih  pandangan  politik  yang  berbeda. 2 Dalam  pelaksanaannya  demokrasi  dinodai  dengan cara yang sangat tidak baik yakni money politik kini tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat saja tapi kini sudah sampai dipelosok  daerah yang sudah sangat jauh dari pemerintahan.
Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa  suara  rakyat  didalam  lembaga  perwakilan. 3 Mereka  yang  dianggap  terpilih  sebagai orang  atau  kelompok  yang  mempunyai  kemampuan  atau  kewajiban  untuk  berbicara  dan bertindak  atas  nama  suatu  kelompok  yang  lebih  besar  melalui  partai  politik  (parpol). 4 Kajian tentang  partai  politik  senantiasa  dihadapkan  realita  kehidupan  organisasi  negara (pemerintahan)  karena  jalan  organisasi  negara  selalu  diwarnai  dengan  aktifitas  politik  untuk mengatur kehidupan negara, proses pencapaian tujuan negara dan melaksankan tujuan negara dengan sebaik-baiknya. 5 Sulit disangkal bahwa transisi menuju demokratisasi di Indonesia dapat terhambat  oleh  yang  mungkin  pada  awalnya  kurang  diperhitungkan,  seperti money  politic . Apabila  politik  uang  ini  tidak  dapat  dicegah,  akan  berpotensi  menempatkan  reformasi  pada posisi deadlock , bahkan setback.
Agama  Islam  diturunkan  oleh  Allah  SWT  melalui  Nabi  Muhammad  SAW,  tidak  hanya sebagai  suatu  sistem  kepercayaan  dan  peribadatan,  akan  tetapi  juga  sebagai  suatu  pedoman hidup  umat  manusia  yang  sumber-sumbernya  terdapat  dalam  Al- Qur’an  dan  As -Sunnah  yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau  juga  disebut  way  of  live  bagi  pemeluknya. 6 Hukum  Islam  datang  untuk  mengembalikan kekuasaan  Allah  SWT  yang  telah  dirampas  manusia,  menegakkan  undang-undangnya 2 Fuad Fachruddin, Agama Dan Pendidikan Demokrasi : Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama , Cet., I (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006). h. 54.
3 Amril  Maryolo  AR,  “Syariat  Dan  Perundang -Undangan;  Proses  Kebijakan  Dan  Konten  Peraturan  Daerah Keagamaan  Di  Bulukumba,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  1  (2019):  1 – 24, https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9378.
4 Sofyan Sofyan et al., “Islamic Law Legislation In An Effort To Reform Indonesia’s National Law,” Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 22, no. 1 (2022): 93 – 104, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.28369.
5 Sofyan et al.
6 Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Alauddin University Press, 2021).
Studi  Perbandingan  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Positif  Terhadap  Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Umum (Pemilu)
Isma, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
menggantikan  undang-undang  produk  manusia. 7 Pada  dasarnya  hukum  Islam  sangat  sosialis tidak  menekan  kepada  pemeluknya,  akan  tetapi  dalam  ajarannya  mencantumkan  batasan- batasan  yang  memang  bertujuan  demi  ketentraman  umat  manusia  itu  sendiri.  Secara  garis besar  hukum  Islam  sudah  mengatur  dan  berusaha  mewujudkan  kondisi  Islam  yang  maslahah. Sebagaimana Allah SWT dalam Qs. Al-Nisa/4:59.
Terjemahnya
“Hai orang -orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara  kamu.  kemudian  jika  kamu  berlainan  Pendapat  tentang  sesuatu,  Maka kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al-Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu  benar- benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 8
Dalam  pembentukan  pemerintahan  yang  baik,  diperlukan  penetapan  ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari’at Islam. 9 Dalam  hal  ini  perlu  adanya  penegasan  hukum  secara  mendetail.  Dalam  hukum  Islam  sendiri, money politic itu sangat dilarang danperbuatannya termasuk dalam katagori risywah. Risywah (Suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar.
Praktek  Pemungutan  liar  dalam  sejarah  Indonesia  diantaranya  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2001  dan  Undang-Undang  Anti  Korupsi  atau  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  misalnya  tindak  pidana  suap  adalah  bagian  dari  tindak pidana  korupsi.  Dalam  KUHP  Yaitu  pasal  149  ayat  (1)  dan  (2)  untuk  menjerat  pelaku  politik uang.  Ayat  (1)  berbunyi  “Barang  siapa  pada  waktu  diadakan  pemilihan  berdasarkan  aturan - aturan  umum  dengan  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  menyuap  seorang  supaya  tidak memakai  hak  pilihnya  atau  supaya  memakai  hak  itu  menurut  cara  tertentu  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau  pidana  denda  paling  besar  empat  ribu  lima ratus rupiah. Sedangkan ayat (2) berbunyi “Pidana yang sama diterapkan kep ada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji mau disuap”. 10
7 Hisbullah Hisbullah et al., “Harmonisasi Syari’at Dan Hakikat Dalam Penerapan Hukum Islam D i Indonesia: Kajian Falsafah  Tasyri,” Bilancia:  Jurnal  Studi  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum 16,  no.  2  (2022):  295 – 312, https://doi.org/10.24239/BLC.V16I2.1361.
8 Kementrian Agama Republik Indonesia , al- Qur’an dan Terjemahnya . h. 87.
9 Nanda Puji Istiqomah and M Noor Harisudin, “Praktik Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif,” Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember 2, no. 1 (2021): 83 – 97.
10 Muljatni, KUHP Dan KUHAP , Cet., XXVI (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). h. 52.
Penjelasan  diatas  nampak  bahwa  agama  dan  undang-undang  melarang  adanya money politic dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  yaitu  demi  kemaslahatan  umat  manusia, meskipun  implementasinya  terkadang  berbeda,  perbedaan  tersebut  karena  kondisi  sosial politik yang telah mempengaruhinya.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  Pustaka  ( library research) .  Adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  ialah  pendekatan  perundang- undangan.  Jenis  dan  Sumber  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Bahan  Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi  pustaka  ( Literature  Research ).  Teknik  pengolahan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan beberapa data yang didapat dari artikel, buku literatur dan perundang-undangan serta sumber- sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis sedang teliti.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Analisis Politik Uang dalam Pemilu Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang
Ada yang mengartikan money politic pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk  mempengaruhi  suara  pemilih  ( voters ). 11 Pemberi  uang  atau  harta  ( suap )  yaitu  orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. 12
Kepentingan-kepentingan  tersebut  bisa  karena  masalah  hukum,  untuk  pemenangan pemilu dan lain-lain. Istilah pemungutan liar atau dalam politik biasanya di sebut dengan money politik ialah  menggunakan  uang  untuk  memengaruhi  keputusan  tertentu,  dalam  hal  ini  uang dijadikan  alat  untuk  memengaruhi  seseorang  dalam  menentukan  keputusan.  Dengan  adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik
11 Ebin Danius. Politik Uang Dan Politik Rakyat. Universitas Helmehera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/.Diakses5 Januari 2017
12 Abdullah  Bin  Abdullah  Muhsin, Jarimatur-Rasyati  Fisy- Syarii’atil  Islamiyati (terj.  Muchotob  Hamza  dan  Subakir Saerozi) (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 11.
Studi  Perbandingan  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Positif  Terhadap  Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Umum (Pemilu)
Isma, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
tidaknya  keputusan  tersebut,  melainkan  semata-mata  didasarkan  oleh  kehendak  si  pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.
Adapun  yang  dimaksud dengan Pemilihan umum  adalah  salah  satu  ciri yang  harus  ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan  roda pemerintahan. 13 Secara hukum  praktek ini  jelas  dinyatakan  ilegal namun dalam  kenyataannya  modus  politik  uang  tetaplah  menjamur,  hal  ini  dikarenakan  seseorang atau  sekelompok  masyarakat  yang  sudah  menerima  uang  atau  barang  tidak  mungkin melaporkan  adanya  sebuah  upaya  atau  kegiatan  politik  uang.  Sebab  secara  moral  ia  telah berhutang budi pada si pemberi dan secara hukum ia pasti kena jeratan hukum juga. 14
Secara  ekonomi  keberadaan  money  politic  akan  menganggu  mekanisme  transmisi pendapatan  dan  kekayaan  sehingga  timbulnya  korupsi  akan  menyebabkan  timbulnya kesenjangan  pendapatan. 15 Setiap  pelaksana  kampanye  pemilu  yang  dengan  sengaja menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lain  untuk  memengaruhi  pilihan  atau mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya. 16 Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye pemilu. Apabila dilihat secara substantif, regulasi tentang politik uang ini memang sarat kelemahan baik dalam UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilpres dan UU Pemda ( Pilkada ).
Praktek  jual  beli  suara  (money  politic)  dalam  pemilukada  termasuk  dalam  kategori risywah. 17 Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta  negara  untuk  kepentingan  pribadi  atau  orang  lain. 18 Dalam  hukum  Islam,  ada  beberapa istilah  yang  terkait  dengan  mengambil  harta  tanpa  hak,  misalnya:  ghasb,  ikhtilas,  sariqoh, hirabah,  dan  ghulul.  Semuanya  mengandung  makna  yang  berbeda,  tetapi  semua  istilah  itu
13 Muammar  Bakry  et  al.,  “How  to  Attract  Millennials?  Indonesian  Sharia  Banking  Opportunities,” WSEAS Transactions on Business and Economics 18 (2021): 376 – 85, https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38.
14 Nursyahid HN, Undang-Undang RI Tentang Parpol Dan Pemuli , Cet., I (Jakarta: Panca Usaha, 1999). h. 20.
15 Shalah ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004). h. 57.
16 Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi Dan Integritas Nasional (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002). h. 77.
17 M Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyâsi,” Al- ’Adalah 12, no. 2 (2014): 249 – 64.
18 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua) (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), h. 965.
bermuara  pada  penggunaan  hak  dan  pengambilan  harta  dengan  cara  yang  tidak  benar.  Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan risywah.
Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 5 ayat (1) terdapat kemiripan antara korupsi  dan  risywah,  di  mana  korupsi  didefinisikan  dengan:  “Memberi  atau  menjanjikan sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara,  di  mana  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  tersebut  supaya  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”. 19
Dalam  Al- Qur’an,  risywah  digolongkan  dalam kata  umum  batil,  yaitu  meliputi  juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara  untuk  kepentingan  tertentu.  Di  negara  ini,  dari  segi  peraturan  perundang-undangan semua  perkataan  “memberi  dan  menerima  suapan”  adalah  bagian  dari  perbuatan  dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu.
3.2. Persamaan Politik Uang Pemilu dalam Hukum Islam dan Undang-Undang
Pada  Prinsipnya  Politik  Uang  dan Riisywah (suap-menyuap)  itu  memiliki  makna  yang sama.  Suap  atau  politik  uang  dalam  hokum  Islam  disebut risywah. 20 Macam-macam risywah atau Suap-Menyuap diantaranya adalah politik uang. 21 Oleh karena itu, praktik-praktik seperti ini  harus  mampu  dihindari  dalam  memilih  pemimpin  yang  amanah,  jujur  dan  membawa kemaslahatan  untuk  masyarakat.  Makna risywah atau  politik  uang  adalah  pemberian  yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu.
Persamaan  pertama  terletak  pada  asas  legalitas. 22 Dalam  undang-undang,  baik  dalam hukum  Islam  maupun  hukum  positif  sama-sama  menerapkan  asas  legalitas,  yaitu  asas  yang menyatakan  bahwa  tidak  ada  pelanggaran  dan  tidak  ada  hukuman  sebelum  ada  undang- undang yang mengaturnya. Di dalam hukum Islam asas legalitas tercantum dalam surat Al- Isra’ ayat  15,  Dari  penjelasan  ayat  tersebut  bahwa  Allah  tidak  akan  meng’azab  sebelum  mengutus seorang Rasul. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam menghendaki asas legalitas.
19 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika,2010). h.35.
20 Siti Malaiha Dewi, “Sikap Dan Pemaknaan Perempuan Marginal Terhadap Politik Uang: Studi Kasus Pemilu Tahun 2014 Di Kabupaten Kudus,” ADDIN STAIN Kudus 9, no. 1 (2015): 205 – 28.
21 Mashudi Umar, “Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama),” AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 2, no. 1 (2015).
22 Arif  Rahman,  Mulham  Jaki  Asti,  and  Sofyan,  “Hakim  Peradilan  Agama:  Refleksi  Sistem  Pengangkatan  Dan Pelaksana  Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia,” DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum 20,  no.  1  (2022):  79 – 98, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2780.
Studi  Perbandingan  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Positif  Terhadap  Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Umum (Pemilu)
Isma, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
Sedangkan  menurut  hukum  positif  asas  legalitas  in i  terdapat  pada  KUHP  pasal  1  “Tidak  suatu perbuatan  boleh  dihukum,  melainkan  atas  ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  yang  ada terdahulu  dari  pada  perbuatan  itu”.  Pasal  ini  menjelaskan  bahwa  hukum  pidana  harus ditetapkan  dalam  undang-undang  yang  sah,  yang  berarti  bahwa  laranganlarangan  menurut adat  tidak  berlaku  untuk  menghukum  orang.  Selanjutnya  menuntut  pula,  bahwa  ketentuan pidana  dalam  undang-undang  tidak  dapat  dikenakan  kepada  perbuatan  yang  telah  dilakukan sebelum  ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  itu  diadakan  yang  berarti  undang-undang tidak berlaku surut (mundur).
Terkait  ketentuan  hukum  dari  hukum  Islam  maupun  hukum  positif  (undang-undang) memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganggap money politic atau risywah dalam pemilu itu haram atau dilarang dan apabila ada yang melanggarnya akan diancam dengan hukuman dunia (ta’zir)  maupun  diakherat  (siksaan).  Jadi  dalam  pandangan  hukum  Islam  dan  h ukum  positif (undang-undang)  ketentuan  terhadap  perbuatan  money  politic  atau  risywah  itu  diharamkan atau  tidak  diperbolehkan.  Karena  merugikan  negara  dan  prekonomian  terhadap  masyarakat dan pelakunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman atas perbuatannya.
3.3. Persamaan Politik Uang Pemilu dalam Hukum Islam dan Undang-Undang
Secara definitif, money politic (politik uang) tampak lebih tepat disebut risywah. Sebab dalam  ajaran  Islam  risywah  adalah  sesuatu  yang  diberikan  untuk  membatalkan  sesuatu  yang haq  dan  membenarkan  sesuatu  yang  batil,  sehingga  kondisi  politik  yang  berkembang  di Indonesia  saat  ini,  dipandang  sebagian  besar  masyarakat  sangat  syarat  dengan  permainan politik uang.
Didalam  hukum  Islam  dan  hukum  positif  (undang-undang)  memiliki  kriteria  yang  sama tetapi  perbedaannya  terdapat  pada  pelaporan  penerima  money  politic,  dilaporkan  atau  tidak maka  akan  dianggap  sebagai  risywah.  Sedangkan  dalam  hukum  positif  (undang-undang)  jika seseorang  atau  pejabat  yang  melakukan  money  politic  jika  tidak  dilaporkan  maka  tidak  ada sanksi  baginya  dan  jika  dilaporkan  maka  pelaku  money  politic  akan  dikenakan  sanksi  sesuai ketentuannya didalam undang-undang  yang  mengaturnya.  Jadi dapat diambil  kesimpulan dari segi  pembuktian  dalam  hukum  pidana  Islam  dan  hukum  pidana  positif  (undang-undang) memiliki  perbedaan.  Dilaporkan  atau  tidak  dalam  hukum  Islam  penerima  atau  pemberi  tetap berstatus  sebagai  tersangka.  Tetapi  didalam  hukum  positif  (undang-undang)  hal  ini  jika
dilaporkan  pada  bawaslu,  panwaslu  dan  KPU  maka  penerimanya  tidak  dapat  dijadikan tersangka.
Didalam hukum Islam dan hukum postif (undang-undang) memiliki perbedaan dari segi objek  pelaksanaanya. 23 Didalam  hukum  Islam  money  politic  dikenal  dengan  risywah  (suap- menyuap),  dalam  praktek  atau  pelaksanaanya  suap-menyuap  sasarannya  tidak  hanya dikalangan masyarakat bahkan sampai kepada para pejabat negara atau penyelenggara negara baik  itu  berhubungan  dengan  jabatan,  partai  maupun  kepentingan  dirinya  sendiri.  Sedangkan menurut  hukum  positif  (undang-undang)  money  politic  (politik  uang)  dalam  praktek  atau pelaksanaanya  money  politic  hanya  sasarannya  kepada  masyarakat  saja  demi  memperlancar atau  mempermudah  dengan  tujuan  untuk  menarik  simpati  masyarakat  agar  mereka memberikan suaranya untuk partai atau seseorang yang bersangkutan dalam pemilu. 24
Perbedaan dari segi sanksi hukum adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman  yang  diberikan  oleh  Allah  SWT  ketika  sudah  diakhirat  nantinya,  juga  sanksi  moral yaitu  perbuatanya  akan  dikabarkan  kepada  masyarakat  agar  pelaku  tidak  menggulangi perbuatannya  karna  malu  atas  perbuatannya  tersebut. 25 Sedangkan  dalam  hukum  positif (undang-undang)  ketentuan  hukumnya  hanya  berupa  hukuman  dunia  yaitu  penjara  dan denda. 26

## 4. Kesimpulan
Politik Uang merupakan tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara  memberi  uang  kepada  simpatisian  ataupun  masyarakat  lainnya  agar  mereka  mengikuti keinginan  orang  yang  memiliki  kepentingan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  Persamaan  hokum  Islam dan Undang-Undang memandang politik uang yaitu sama-sama menganggap politik uang dalam pemilu itu haram atau dilarang. Sedangkan adapun perbedaannya yaitu didalam Islam maupun dalam  Undang- Undang  memandang  politik  uang  sebagai  tindakan  yang  dilarang  oleh  syari’at
23 Zulhasari Mustafa, “Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (June 20, 2020): 36 – 58, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282.
24 M  Husni  Mubarok,  “Tindak  Pidana  Politik  Uang  Di  Indonesia  Pada  Saat  Pemilu  Perspektif  Fiqh  Jinayah  Dan Hukum Positif,” Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember 2, no. 2 (2021): 223 – 33.
25 Mat  Supriansyah,  “Money  Politic  Dalam  Pemilu  Menurut  Pandangan  Hukum  Islam  Dan  Undang - Undang”  (UIN Raden Intan Lampung, 2017).
26 Mubarok, “Tindak Pidana Politik Uang Di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif.”
Studi  Perbandingan  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Positif  Terhadap  Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Umum (Pemilu)
Isma, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
dan  perbuatan  politik  uang  ini  termasuk  dalam  katregori risywah, sedangkan  dalam  hokum positif disini  dia  memandang politik  uang  itu  sebagai  suatu  tindakan  yang  melanggar undang- undang yang didalamnya mengatur tentang pemilihan umum (pemilu).

## Daftar Pustaka
Al-Mushlih, Shalah ash-Shawi dan Abdullah. Fikih Ekonomi Keuangan Islam . Jakarta: Darul Haq, 2004.
AR, Amril Maryolo. “Syariat Dan Perundang -Undangan; Proses Kebijakan Dan Konten Peraturan Daerah Keagamaan Di Bu lukumba.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 1 – 24. https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9378.
Bakry,  Muammar,  Rahman  Ambo  Masse,  Lukman  Arake,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  and Abdul  Syatar.  “How  to  Attract  Millennials?  Indonesian  Sharia  Banking  Opportunities.” WSEAS Transactions on Business and Economics 18 (2021): 376 – 85. https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38.
Fachruddin,  Fuad. Agama  Dan  Pendidikan  Demokrasi :  Pengalaman  Muhammadiyah  Dan Nahdlatul Ulama . Cet., I. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
Hisbullah, Hisbullah, Hanaping, Misbahuddin, Sabri Samin, Andi Moh. Rezki Darma, Mulham Jaki Asti,  and  Sofyan.  “Harmonisasi  Syari’at  Dan  Hakikat  Dalam  Penerapan  Hukum  Islam  Di Indonesia: Kajian Falsafah Tasyri.” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 16, no. 2 (2022): 295 – 312. https://doi.org/10.24239/BLC.V16I2.1361.
HN,  Nursyahid. Undang-Undang  RI  Tentang  Parpol  Dan  Pemuli .  Cet.,  I.  Jakarta:  Panca  Usaha, 1999.
Istiqomah,  Nanda  Puji,  and  M  Noor  Harisudin.  “Praktik  Money  Politic  Dalam  Pemilu  Di Indonesia  Perspektif  Fiqih  Siyasah  Dan  Hukum  Positif.” Rechtenstudent  Journal  UIN KHAS Jember 2, no. 1 (2021): 83 – 97.
Malaiha  Dewi,  Siti.  “Sikap  Dan  Pemaknaan  Perempuan  Marginal  Terhadap  Politik  Uang:  Studi Kasus  Pemilu  Tahun  2014  Di  Kabupaten  Kudus.” ADDIN  STAIN  Kudus 9,  no.  1  (2015):
205 – 28.
Mubarok, M Husni. “Tindak Pidana Politik Uang Di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh
Jinayah Dan Hukum Positif.” Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember 2, no. 2 (2021): 223 – 33.
Muljatni. KUHP Dan KUHAP . Cet., XXVI. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Mustafa,  Zulhasari.  “Problematika  Pemaknaan  Teks  Syariat  Dan  Dinamika  Maslahat
Kemanusiaan.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (June 20, 2020): 36 – 58. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282.
Pope,  Jeremy. Strategi  Memberantas  Korupsi  Dan  Integritas  Nasional .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2002.
Rahman,  Arif,  Mulham  Jaki  Asti,  and  Sofyan.  “Hakim  Peradilan  Agama:  Refleksi  Sistem Pengangkatan  Dan  Pelaksana  Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia.” DIKTUM:  Jurnal
Syariah Dan Hukum 20, no. 1 (2022): 79 – 98. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2780.
Sodikin. Hukum Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan . Bandung: Gramamtika, 2014.
Sofyan,  Sofyan,  Lomba  Sultan,  Achmad  Musyahid,  and  Mulham  Jaki  Asti.  “Islamic Law Legislation  In  An  Effort  To  Reform  Indonesia’s  National  Law.” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu
Syariah Dan Hukum 22, no. 1 (2022): 93 – 104. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.28369.
Supriansyah,  Mat.  “Money  Politic  Dalam  Pemilu  Menurut  Pandan gan  Hukum  Islam  Dan Undang- Undang.” UIN Raden Intan Lampung, 2017.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Alauddin University Press, 2021.
Umar, M Hasbi. “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyâsi.” Al- ’Adalah 12, no. 2 (2014): 249 – 64.
Umar, Mashudi. “Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). ” AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 2, no. 1 (2015).