Urgensi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Koruspsi di Perguruan Tinggi
Koko Adya Winata 1 , Sartono 2 , Uus Ruswandi 3 1,2,3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Corresponding Author :       adyawinata@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history:
Received July 01, 2023 Revised August 04, 2023
Accepted
August 06 2023

## ABSTRACT
The  practice  of  corruption  has  become  a  very  worrying  phenomenon  in the life of the nation and state considering that many political elites from the executive, legislative and judiciary have been caught up in corruption cases.  This  article  aims  to  examine  the  urgency  of  anti-corruption education  policies  in  tertiary  institutions.  The  method  used  in  this research is normative juridical. Researchers conducted a literature review of  laws  and  regulations  related  to  the  theme  studied.  Also  through searching  the  results  of  studies  and  other  references  such  as  tracing studies on scientific papers that have been published related to research. Researchers  also  made  observations  through  various  online  and  offline media that described elites who were caught up in corruption cases both at  the  central  government  and  down  to  the  regional  level.  The  analysis technique used is data triangulation through the stages of data reduction, data display and data verification. The data produced in this study are: 1) The  phenomenon  of  corruption  is  very  concerning,  2)  Corruption practices  occur  in  a  very  systemic  manner,  3)  Corruption  practices  must be  addressed  immediately  through  anti-corruption  education  policies  in tertiary institutions.
Keywords : Education  Policy,  Anti-Corruption  Education,  Implementation  of Education Policy Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan perilaku menyimpang yang harus diantisipasi agar tidak menjadi budaya bangsa. Praktek korupsi dapat terjadi manakala orang yang memiliki kekuasaan menggunakan kuasa dan jabatannya untuk kepentingan diri, keluarga dan kelompoknya.  Fenomena  korupsi  dipicu  oleh  keinginan  seseorang  yang  mempunyai kekuasan untuk membuat dirinya kaya dengan menggunakan jabatannya secara tidak benar.  Motivasi  ingin  menjadi  orang  kaya  melalui  praktek  korupsi  telah  menjadi fenomena  dari  sebagian  kalangan  ASN  (Aparatur  Sipil  Negara)  dan  militer.  Pada mulanya prilaku korupsi  sering diidentikkan dengan rezime orde baru dimana pada sat  itu    negara  berada  dalam  krisis  moneter.  Namun  pada  kenyataannya  di  zaman reformasi  pun  fenomena  korupsi  masih  tetap  berlangsung  bahkan  nyaris  menjadi budaya  dan  terkesan  berkelompok  dan  sistemik  sehingga  ada  istilah  korupsi berjamaah.  Banyak  para  elite  yang  terciduk  lembaga  KPK  dan  melibatkan  berbagai instansi  pemerintahan.  Artinya  korupsi  terjadi  telah  melibatkan  banyak  pihak sehingga  bisa  dikatakan  sudah  sangat  sistemik.  Keberlangsungan  perilaku  korupsi

## Attractive : Innovative Education Journal
tidak hanya menjadi identitas rezime orde baru melainkan sudah masif terjadi di era reformasi.
Masyarakat  mengira    bahwa    korupsi    sebagai    penyakit    kronis  orde    baru bakal  hilang  seiring  dengan  lengsernya  Soeharto  beserta kroni-kroninya.  Dugaan masyarakat    ternyata    meleset,    karena  penyakit    korupsi    tersebut    ternyata    telah bermutasi    menjadi  neo-korupsi    pada    masa    reformasi.    Bahkan    boleh    dibilang korupsi  makin    menjadi-jadi    pada    masa    reformasi.    Jika    pada    masa    orde  baru, orang    melakukan    korupsi    secara    sembunyi-sembunyi    atau    di  bawah    meja, sedangkan    pada    masa    reformasi,    korupsi    dilakukan  secara  terang-terangan  atau dilakukan  di  atas  meja  (Handoyo,  2013).  Fenomena  korupsi  sudah  sangat menghawatirkan  dan  dapat  menghancurkan  sendi-sendi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Dengan  sebab  korupsi,  pada  tingkat  internasional,  bangsa  Indonesia sebagai  bagian  dari  masyarakat  dunia  mempunyai  citra  buruk  terkait  korupsi. Berdasarkan  indeks  persepsi  korupsi  yang  dikeluarkan  oleh  Transparency Internasional,  Indonesia  pada  tahun  2017  memiliki  Indeks  sebesar  37  dari  100  dan menempati posisi 96 dari 180 negara yang disurvei (Nanang, dkk, 2018).
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  diperlukan  upaya  kerja  keras  yang  sitematis agar  perilaku  korupsi  yang  telah  bermutasi  menajdi  neo-korupsi  dapat  diantisipasi secara  optimal.    Penegakkan  hukum  melalui  penguatan  lembaga  KPK  dan  lembaga penegak  hukum  lainnya  merupakan  langkah  yang  sangat  penting  dilakukan  agar penyalahgunaan  wewenang  dan  jabatan  yang  menimbulkan  terjadinya  praktek koruptif dapat diminimalisir. Namun upaya yang paling fundamental dalam mengikis habis  perilaku  korupsi  melalui  pendidikan  anti  korupsi.  Penegakan  hukum  yang dilakukan  selama  ini  belum  menyentuh  kepada  akar  masalah  yakni  mencegah aparatur  negara  untuk  tidak  bertindak  korupsi.  Penegakan  hukum  tidak  dapat menjadi  satu-satunya  cara  yang  dapat  diandalkan  untuk  mengubah  prilaku  koruptif menjadi anti koruptif.
Perilaku  koruptif  sangat  terkait  dengan  mental  dan  kepribadian  seseorang, sehingga  di  samping  penegakan  hukum  upaya  yang  harus  dilakukan  melalui pendidikan  anti  korupsi.    Mental  koruptif  tidak  bisa  dihentikan  dengan  penegakan hukum melainkan dengan pendidikan yang bersifat komprehensif melalui penanaman nilai-nilai  integritas.    Melalui  Pendidikan  anti  korupsi,  mahasiswa  sebagai  pewaris bangsa  yang  akan  menempati  berbagai  kedukan  di  lembaga  pemerintahan  atau  pun lembaga  lainnya  memiliki  pengetahuan  tentang  korupsi,  dampak  dan  bahanya  bagi kelangsungan  berbangsa  dan  bernegara.    Untuk  memberikan  pemahaman  terhadap mahasiswa  terkait  dengan  korupsi  diperlukan  sebuah  kebijakan  pendidikan  yakni kebijakan  pendidikan  anti  korupsi.  Perguruan  tinggi  sebagai  jenjang  lembaga pendidikan  terakhir  harus  mampu  menlahirkan  mahsiswa  yang  anti  korupsi.  Untuk itu  diperlukan  suatu  kebijakan  Pendidikan  anti  korupsi  yang  mengajarkan  kepada seluruh mahasiswa tentang dampak dan bahaya  korupsi. Kebijakan pendidikan anti korupsi  diharapkan  dapat  menjadikan  mahasiswa  memiliki  pengetahuan,  sikap  dan budaya integritas, jujur dan anti korupsi.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dimana  peneliti  melakukan  penelusuran  terhadap  peraturan  perundang-undangan terkait  kebijakan  anti  korupsi.  Juga  melakukan  kajian  pustaka  dan  referensi  lainnya melalui  karya  tulis  ilmiah  yang  dimuat  diberbagai  lembaga  jurnal.  Studi  literatur merupakan  upaya  peneliti  untuk  mengumpulkan  bahan  penelitian  yang  dapat
dijadikan  data  terkait  penelitian  ini.  Di  samping  itu,  peneliti  juga  melakukan  studi dokumentasi terkait fenomena korupsi yang marak terjadi melalui data dan fakta yang dimuat  media  massa  baik  yang  bersifat  digital  maupun  meda  cetak.  Data-data  yang didapat  peneliti  dikumpulkan  dan  kemudian  dianalisa  melalui  Teknik  analisa  yakni triangulasi  data.  Tahapan  yang  dilakukan  peneliti  dalam  melakukan  Analisa  data yaitu;  reduksi  data,  display  data,  dan  verifikasi  data.  Dalam  tahapan  reduksi  data peneliti  melakukan  pemilahan  terhadap  data-data  yang  diperoleh  terkait  penelitian agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyajian data.  Setelah pemilhan data kemudian dilakukan klasifikasi data dan selanjutnya  melakukan penyajian data. Untuk menjaga keabsahan dan validitas data, terlebih dahulu dilakuka cross check data dan verifikasi data terkait penelitian urgensi kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktek Korupsi yang Sistemik
Masalah  korupsi  harus  menjadi  perhatian  serius  berbagai  pihak  termasuk kalangan perguruan tinggi karena menyangkut keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.  Apabila  negara  dikelola  dengan  cara  koruptif  dipastikan  kemajuan  dan kesejahteraan warganya sangat tidak mungkin tercapai. Korupsi merupakan kejahatan serius  yang  dapat  mengancam  terwujudnya  tujuan  nasional.  Korupsi  dalam Ensiklopedia  Indonesia berasal  dari Bahasa latin yaitu corruption artinya penyuapan atau corruptore yang artinya merusak. Korupsi dimaknai sebagai prilaku para pejabat atau badan negara yang menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya (Hartanti, 2010).
Berdasarkan  Pasal  2  UU    No.  31    Tahun  1999  jo.    UU  No.  20  Tahun  2001, korupsi  adalah  setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri    sendiri  atau  orang  lain    atau    suatu    korporasi    yang  dapat merugikan    keuangan  negara    atau  perekonomian  negara.  Fenomena  korupsi  yang terjadi  di  Indonesia  tidak  lagi  bersifat  personal  namun  sudah  mengarah  kepada praktek  sistemik.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari  banyaknya  pejabat  yang  terjerat  kasus korupsi  dan  cenderung  melibatkan  berbagai  elite  politik  lintas  badan  negara (eksekutif,  legislative  dan  yudikatif).  Korupsi  tidak  dilakukan  sendirian  namun melibatkan  hampir  seluruh  komponen  elit  kekuasaan.  Korupsi  tidak  lagi  disebut sebagai  tindak  pidana  biasa  melainkan  kejahatan  luar  biasa  (extra  ordinary  crimes). Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan  negara,  tetapi  juga  telah  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas,  sehingga  tindak  pidana  korupsi  perlu digolongkan  sebagai  kejahatan  yang  pemberantasannya  harus  dilakukan  secara  luar biasa (UU No 20 Tahun 2001).
Berdasarkan  hasil  penelitian  Lembaga  ICW  (Indonesia  Corruption  Watch), Indonesia termasuk negara yang sangat subur dengan praktek korupsi.  Pada semester I  tahun  2020  ICW menemukan ada sebanyak  169 kasus korupsi  yang ditangani  oleh penegak  hukum.  Aktor yang ditetapkan  sebagai  tersangka  oleh  penegak  hukum sebanyak  372 orang  dari  berbagai  latar  belakang  profesi.  Jumlah  kerugian  negara yang  berhasil  dihitung  sebesar Rp18,1  triliun.  Sementara  itu,  jumlah  nilai  suap yang  berhasil  diungkap  oleh  penegak  hukum sebesar Rp20,2  miliar,  dan  jumlah pungutan  liar  sebesar  Rp44,6  miliar (Alamsyah, 2020). Hasil penelitian ICW tersebut mengindikasikan  bahwa  fenomena  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  sudah  menjadi penyakit yang kronis dan sulit  disembuhkan. Praktek korupsi sudah sangat sistemik karena melibtakan banyak profesi dan dipandang seperti perilaku yang lumrah.
Korupsi telah bersifat sistemik karena sudah menjadi budaya kekuasaan yang masuk ke  sistem  pemerintahan  yang  menyatu  dengan  penyelenggaraan  negara.  Bahkan korupsi  dipahami  sebagai  bumbu  pemerintahan  yang  akan  hancur  apabila  korupsi diberantas. Struktur pemerintahan yang dibangun dengan latar belakang korupsi akan menjadi  struktur  yang  koruptif  dan  akan  hancur  manakala  korupsi  tersebut dihilangkan.  Korupsi  dipahami  sudah  sangat  sistemik  manakala  memiliki  ciri-ciri sebagai berikut:
1. Praktek  korupsi  melibatkan  berbagai  profesi  baik  itu  elite  partai,  lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif serta pihak swasta sehingga muncul istilah korupsi berjamaah.
2. Korupsi  sudah  menjadi  budaya  kekuasan  sehingga  praktek  korupsi  itu dipandang biasa dan wajar.
3. Penyelenggara  negara  atau  birokrat  yang  seharusnya  sebagai  pelayan  publik telah  beralih  tugas  menjadi  penyedia  jasa  publik  yang  siap  bekerja  sama  dan menawarkan kemudahan dengan syarat suap dan gratifikasi.
4. Transparansi publik dan good governance hanya sebatas selogan dan spanduk di kantor-kantor  pemerintahan.
5. Praktek  korupsi  terjadi  dengan  sangat  terang-terangan  dan  aspek  penegakan hukum tidak membuat indeks korupsi berkurang.
6. Motivasi  korupsi  para  elite  dilatarbelakangi  oleh  gaya  hidup  hedonisme  dan rakus terhadap kekayaan.
7. Mental  birokrat  yang  korup  telah  sangat  memprihatinkan  karena  tidak memiliki rasa malu kepada rakyat.

## Definisi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kebijakan  adalah  rangkaian  konsep dan  asas  yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  suatu pekerjaan  dalam  mencapai  tujuan  atau  sasaran.  Menurut James  E  Anderson  (Islamy, 2009)  mengungkapkan  bahwa  kebijakan  adalah  “A  purposive  course  of  action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”. (Serangkaian  tindakan  yang  mempunyai  tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan dilaksanakan  oleh  seorang  pelaku  atau  sekelompok  pelaku  guna  memecahkan  suatu masalah  tertentu).  Untuk  mengantisipasi  budaya  korupsi  yang  semakin  massif  dan sistemik  diperlukan  kebijakan  Pendidikan  anti  korupsi.  Kebijakan  berasal  dari  kata yunani  yaitu  polis  yang  berati  kota.  Kebijakan  berhubungan  dengan  ide  mengenai pengelolaan  organisasi  (Kiwang  et  al,  2014).  Kebijakan  merupakan  suatu  aktivitas formal  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  (pemerintah)  dengan  maksud  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk  masyarakat  dan  berlaku  umum (Nasarudin, 2016).
Kebijakan  pendidikan  anti  korupsi  sangat  diperlukan  sebagai  pedoman  bagi lembaga pendidikan untuk menerapkan proses pembelajaran yang muatan materinya mengenai  anti  korupsi.  Lembaga  pendidikan  mempunyai  tanggung  jawab  besar terhadap  fenomena  korupsi  yang  terus  menerus  menjadi  perilaku  para  elite kekuasaan.  Lembaga  pendidikan  terutama  perguruan  tinggi  harus  memikirkan  agar mampu melahirkan calon pemimpin negara yang memiliki kepribadian anti korupsi. Untuk  itu  diperlukan  kebijakan  pendidikan  yang  menerapkan  proses  pembelajaran yang memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang anti korupsi.
Melalui  kebijakan  pendidikan  anti  korupsi,  perguruan  tinggi  mempunyai  tanggung jawab untuk merencanakan dan mengimplemntasikan materi kuliah yang muatannya
menjelaskan anti korupsi, mulai dari konsep, tujuan dan dampaknya. Praktek korupsi tidak bisa ditolelir untuk menjadi sesuatu yang biasa dan lumrah dalam pengelolaan pemerintahan. Mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa harus dibekali ilmu tentang bahaya  korupsi,  dampak  dan  akibat  yang  akan  terjadi  bagi  kelangsungan  berbangsa dan bernegara.
Urgensi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Kebijakan  anti  korupsi  sudah  ditetapkan  pemerintah  dengan  mengeluarkan berbagai peranturan perundang-undangan sebagai manifestasi keseriusan pemerintah dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi.      Undang-Undang    Nomor    20    Tahun 2001  sebagai  perubahan dari  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  dan  juga merupakan  kelanjutan    dari    Undang-Undang    Nomor    3    Tahun    1971    dalam konsideransnya  menyatakan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  yang selama  ini  terjadi secara  meluas,  tidak  hanya  merugikan  keuangan negara,  tetapi  juga  merupakan pelanggaran  terhadap  hak-hak sosial  dan  ekonomi masyarakat secara luas,  sehingga tindak  pidana  korupsi    digolongkan    sebagai    kejahatan    yang    pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (Handoyo, 2013).
Praktek  korupsi  sudah  sangat  sistemik  sehingga  pemerintah  dan  masyarakat harus  bekerja  sama  agar  Indonesia  terbebas  dari  budaya  korupsi.  Kesungguhan pemerintah    dalam  menangani  tindak  korupsi  tidak  cukup  hanya  di  bidang penindakan.  Penyiapan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  anti  korupsi  sangat penting  dilakukan  melalui  kebijakan  Pendidikan  anti  korupsi  di  perguruan  tinggi. Perguruan  tinggi  harus  menyediakan  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  yang  kredibel, kompeten dan berintegritas (anti koruptif, kolutif dan nepotisme).   Fungsi, tanggung jawab, dan tujuan pendidikan, maka perguruan tinggi (PT) sebagai bagian dari sistem pendidikan  nasional  merupakan  salah  satu  instrumen  nasional  yang  pada  lembaga pendidikan  ini  melekat  fungsi  tri  darma  perguruan  tinggi.  Dalam  konteks  ini, perguruan  tinggi  dapat  mengambil  peran  sebagai  salah  satu  ujung  tombak pengembangan  karakter  generasi  muda  melalui  penanaman  nilai  luhur  bangsa, integritas  dan  kejujuran  kepada  mahasiswa  (Abdi,  2016).  Tujuan  Pendidikan  anti korupsi di perguruan tinggi adalah:
a. Memberikan  pemahaman  kepada  mahasiswa  tentang  dampak  dan  bahaya perilaku koruptif.
b. Membangun  karakter  mahasiswa  yang  berintegritas  (anti  korupsi)  dalam setiapkehidupannya.
c. Memberikan pemahaman dan penghayatan terhadap budaya anti korupsi.
d. Mampu  menerapkan  nilai-nilai  integritas  (anti  korupsi)  dalam  kehidupan sehari-hari.
e. Mensosialisasikan budaya anti korupsi kepada lingkungannya.
Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi
Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah  dan  swasta  baik  secara  individu  maupun  secara  kelompok  yang dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  (Akib,  2010).  Implementasi  kebijakan pendidikan anti korupsi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah  ditetapkan  dalam  suatu  keputusan.  Tujuan  dari  kebijakan  anti  korupsi  adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bahaya korupsi dan membentuk mental  mahasiswa  menjadi  anti  korupsi.  Mahasiswa  diberi  pemahaman  terkait korupsi, kejahatan korupsi dan dampak  yang ditimbulkannya. Pemahaman terhadap dampak korupsi diharapkan dapat membentuk sikap mahasiswa menjadi anti korupsi.
Kebijakan  pendidikan  anti  korupsi  di  perguruan  tinggi  dapat  dilakukan  melalui kebijakan akademik dan non-akademik.
1. Kebijakan Akademik Anti Korupsi
Kebijakan    akademik  anti  korupsi  adalah    arahan    strategis    yang    berfungsi sebagai    pedoman  pengelolaan    dan    pengembangan    akademik  di  perguruan  tinggi yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait korupsi, kejahatan, dampak yang  ditimbulkannya  melalui  proses  pembelajaran.      Kebijakan    akademik memberikan    pedoman    terhadap  semua    kegiatan    pendidikan,    penelitian,    dan pengabdian  kepada masyarakat  yang  harus  dilakukan  untuk mencapai masyarakat Indonesia yang bebas korupsi. Keterlibatan  mahasiswa  dalam  upaya  pemberantasan korupsi    tentu    tidak    pada  upaya    penindakan    yang    merupakan    kewenangan institusi    penegak    hukum.    Peran  aktif  mahasiswa    diharapkan    lebih    difokuskan pada  upaya  pencegahan  korupsi  dengan  ikut membangun  budaya  anti  korupsi  di masyarakat.  Mahasiswa  diharapkan  dapat  berperan sebagai  agen  perubahan  dan motor  penggerak  anti  korupsi  di  masyarakat (Suryani, 2015).
Untuk menyiapkan generasi yang anti korupsi diperlukan suatu kebijakan akademik yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  melangsungkan  proses  pembelajaran  di perguruan tinggi.  Kebijakan akademik anti korupsi diharapkan dapat menjadi acuan bagi civitas akademik yang di dalamnya berisikan:
a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Anti Korupsi
RPS  dimaksudkan  untuk  membuktikan  adanya  pembelajaran  yang  menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL) melalui mata kuliah anti korupsi. RPS sangat  diperlukan  untuk  menjadi  panduan  dosen  yang  memangku  mata  kuliah tersebut baik dalam melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan melaporkan hasil capian proses pembelajaran anti korupsi.
b. Modul Anti Korupsi
Pembuatan modul anti korupsi untuk dijadikan pedoman dalam mengajarkan materi anti  korupsi  kepada  mahasiswa.  Tujuan  dibuatnya  modul  anti  korupsi  di  samping sebagai  pedoman  dalam  proses  pembelajaran  juga  sebagai  alat  ukur  untuk mengevaluasi  terhadap  pemahaman  mahasiswa  berkenaan  dengan  korupsi  dan variabelnya. Modul anti korupsi dapat menjadi acuan dalam pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi Modul anti korupsi dapat memuat beberapa hal: (Dwiyanto, dkk,. 2015).
1) Memahami pengertian korupsi.
Mahasiswa  dapat  menjelaskan  dan  mengidentifikasi  terkait  dengan  korupsi  baik secara  definisi,  bentuk  dan  sifatnya.  Pemahaman  yang  baik  dan  benar  terhadap korupsi diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki budaya antikorupsi.
2) Menjelaskan  berbagai  dampak  dari  perilaku  dan  tindak pidana korupsi.
Mahasiswa diberi pemahaman tentang dampak yang diakibatkan dari praktek korupsi baik yang dilakukan secara individual ataupun secara komunal.
3) Menjelaskan terkait cara untuk menghindar dari perilaku korupsi.
Adanya  kesadaran  mahasiswa  untuk  menghindari  prilaku  koruptif  melalui  kinerja yang jujur, tanggung jawab dan program clean government.
4) Mengenali  delik-delik  tindak  pidana  korupsi  yang  berlaku  di Indonesia.
5) Memiliki  niat,  semangat  dan  komitmen  melakukan pemberantasan korupsi.
6) Sadar  anti  korupsi.,  yaitu  sebuah  sikap  yang  dimiliki  mahasiswa untuk  tidak berbuat korupsi dimanapun dan kapanpun. Kesadaran anti korupsi merupakan hasil dari proses pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan secara efektif.
7) Membuat  impian  Indonesia  yang  bebas  dari  korupsi,  yaitu  adanya  keinginan bersama  dari  seluruh  komponen  bangsa  termasuk  mahasiswa  agar  tata  kelola pemerintahan dan bernegara bebas dari paraktek korupsi.
c. Integrasi Materi Anti Korupsi
Integrasi  berasal  dari  Bahasa  Inggris  integration  yang  berarti  keseluruhan.  Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi adalah suatu kesatuan yang utuh,  bulat  dan  tidak  terpecah  belah  (Trianto,  2011).  Integrasi  materi  anti  korupsi adalah memadukan materi anti korupsi dengan mata kulaih lainnya. Integrasi materi dimaksudkan  bahwa  materi  anti  korupsi  dapat  disisipkan  kepada  mata  kuliah  yang diajarkan  di  perguruan  tinggi,  seperti  kepada    mata  kuliah  Pendidikan  Pancasila, Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama.
Integrasi  materi  anti  korupsi  kepada  mata  kuliah  lain  diharapkan  dapat  lebih mengefektifkan proses pembelajaran anti korupsi kepada mahasiswa. Konsep integrasi dapat mempercepat pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya anti korupsi karena setiap mata kulaih memberikan penjelasan tentang korupsi  dan dampaknya. Melalui pengintegrasian  dalam  proses  pembelajaran,  mahasiswa  dapat  memahami  kejahatan korupsi dan dampak yang ditimbulkannya sehingga sadar anti korupsi menjadi sikap dan perilakunya.
2. Kebijakan Non Akademik Anti Korupsi
Kebijakan  non  akademik  anti  korupsi  merupakan  kebijakan  yang  dilakukan untuk  membentuk  sikap  dan  mental  mahasiswa  agar  memiliki  budaya  anti  korupsi yang  tidak  terkait  langsung  dengan  proses  pembelajaran  di  kelas.  Pada  prinsipnya kebijakan non akademik anti korupsi dapat dilakukan melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa (UKM). Kebijakan non akademik anti  korupsi  lebih mendorong terhadap pengembangan  potensi  mahasiswa  melalui  praktek  langsung  pada  kegiatan  UKM yang  terkait  dengan  anti  korupsi.  Kebijakan  non-akademik  anti  korupsi  diharapkan dapat menjadi proses pembiasaan anti korupsi terhadap mahasiswa.
Mahasiswa diarahkan agar dapat mempraktekan budaya anti korupsi melalui praktek pembiasaan  di  kampus.  Mahasiswa  tidak  hanya  mengetahui  tentang  materi  anti korupsi  namun  dipraktekan  dalam  sebuah  proses  pembiasaan.  Pembiasaan merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  berulang-ulang  agar  sesuatu tersebut dapat    menjadi    kebiasaan.    Pembiasaan    adalah    segala    sesuatu    yang  dilakukan secara  berulang  untuk  membiasakan  individu  dalam  bersikap, berperilaku,  dan berpikir    dengan    benar.    Dalam    proses    pembiasaan    berintikan  pengalaman, sedangkan  yang  dibiasakan adalah sesuatu  yang  diamalkan. (Ibnatul,  dkk.,2013). Kebijakan non akademik anti korupsi  dalam penerapannya dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya:
a. Kegiatan seminar atau webinar anti korupsi
Kegiatan seminar atau webinar diharapkan dapat mengembangkan potensi mahasiswa dalam  hal  organisasi.  Melalui  keterlibatan  langsung  dalam  kepanitiaan  seminar  atau webinr  anti  korupsi,  dapat  menciptakan  gerakan  anti  korupsi  di  kampus.  Kegiatan seminar  anti  korupsi  dapat  memberikan  pemahaman  terhadap  mahasiswa  mengenai dampak korupsi melalui kajian ilmiah yang dipresentasikan oleh para pakar atau ahli dibidangnya. Dengan kegiatan ini, pemahaman mahasiswa terhadap dampak korupsi menjadi  sangat  komprehensif  dan  diharapkan  dapat  membentuk  sikap    dan  budaya anti korupsi.
b. Kantin kejujuran
Kantin  kejujuran  atau  istilah  lainnya  warung  kejujuran  adalah transaksi  berjalan dengan    swalayan    dan    kesadaran    membayar    berapa    harga  barang    yang    dibeli. Tanpa  ada  yang  mengawasi,  semua  barang  ditempeli label  harga  dan  pembeli membayar  dengan  sadar  kesebuah  kotak  berisi uang.  Jika  uang  yang  dimasukkan ke  kotak  perlu  kembalian,  si  pembeli mengambil  kembaliannya  sendiri.  Semua transaksi  berjalan  tanpa  adanya pengawasan,  hanya  berbekal  kejujuran (Nurdin, 2014).  Dengan  adanya  kantin  kejujuran,  mahasiswa  langsung  belajar  mengasah kesadarannya untuk bertindak anti korupsi. Kantin kejujuran yang tidak diawasi dan dijaga    dapat  membentuk  sikap  mahasiswa  agar  tetap  jujur  untuk  membayar  sesuai dengan transaksi yang dilakukannya.
Kejujuran merupakan nilai yang sangat penting dan  menjadi dasar terciptanya sikap anti  korupsi.  Nilai  kejujuran berbanding lurus dengan sikap anti  korupsi.  Kesadaran anti korupsi dapat diawali dengan pembiasaan budaya jujur. Proses pembiasaan anti korupsi  melalui  kantin  kejujuran  dipandang  efektif  untuk  menciptakan  budaya  anti korupsi sejak dari kampus. Orang yang jujur pasti sadar anti korupsi sebaliknya orang yang tidak jujur dapat berbuat korupsi melalui kesempatan dan peluang yang ada atau diadakan
c. Mading anti korupsi
Majalah dinding atau yang biasa diakronimkan menjadi mading merupakan satu jenis media komunikasi massa tulis yang paling sederhana. Disebut majalah dinding karena prinsip  majalah  terasa  dominan  di  dalamnya,  sementara  itu  penyajiannya  biasanya dipampang  pada  dinding  atau  yang  sejenisnya  (Santoso,  2011).  Mading  (majalah dinding)  anti  korupsi  merupakan  tempat  untuk  menyalurkan  aspirasi  mahasiswa terkait anti korupsi melalui tulisan yang ditempel di dinding. Majalah dinding sebagai media  untuk  meningkatkan  kemampuan  budaya  tulis    dan  baca  mahasiswa  terkait korupsi, dampak dan akibat yang ditimbulkannya. .
d. Pentas seni anti korupsi
Kegiatan mahasiswa yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap anti korupsi  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan  pentas  seni  anti  korupsi.  Kegiatan  ini memadukan  antara  pertunjukan  seni  dan  sosialisasi  anti  korupsi.  Pertunjukan  seni merupakan  upaya  untuk  menarik  seluruh  mahasiswa  agar  dapat  terlibat  dan  hadir diacar tersebut. Kegiatan pentas seni diyakini dapat menarik simpati mahasiswa untuk hadir  dan  kemudian  dijadikan  sebagai  tempat  untuk  mensosialisasikan  budaya  anti koruspsi.
e. Jalan sehat anti korupsi
Implementasi kebijakan non-akademik anti korupsi dapat dilakukan melalui kegiatan jalan  sehat  anti  korupsi.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  melibatkan  seluruh mahasiswa,  dosen,  tenaga  kependidikan  dan  karyawan  lainnya  yang  mempunya semangat bersama untuk memberantas korupsi. Jalan sehat anti korupsi dimaksudkan sebagai publikasi gerakan anti korupsi yang dilakukan mahasiswa dengan melibatkan masyarakat  di  sekitar  kampus.  Kegiatan  jalan  sehat  anti  koruspsi  dapat  dipandang sangat efektif karena gerakan budaya anti  korupsi  tidak hanya terjadi di lingkungan kampus  namun  sudah melibatkan  masyarakat atau  mengajak  masyarakat  untuk anti korupsi.

## KESIMPULAN
Korupsi  merupakan perilaku menyimpang yang harus diantisipasi agar tidak menjadi budaya bangsa. Praktek korupsi dapat terjadi manakala orang yang memiliki kekuasaan menggunakan kuasa dan jabatannya untuk kepentingan diri, keluarga dan kelompoknya.  Fenomena  korupsi  dipicu  oleh  keinginan  seseorang  yang  mempunyai kekuasan untuk membuat dirinya kaya dengan menggunakan jabatannya secara tidak benar.  Penegakan  hukum  tidak  dapat  menjadi  satu-satunya  cara  yang  dapat diandalkan untuk mengubah prilaku koruptif menjadi anti koruptif. Perilaku koruptif sangat  terkait  dengan  mental  dan  kepribadian  seseorang,  sehingga  di  samping penegakan  hukum  upaya  yang  harus  dilakukan  melalui  pendidikan  anti  korupsi. Mental  koruptif  tidak  bisa  dihentikan  dengan  penegakan  hukum  melainkan  dengan pendidikan  yang  bersifat  komprehensif  melalui  penanaman  nilai-nilai  integritas. Untuk  memberikan  pemahaman  terhadap  mahasiswa  terkait  dengan  korupsi diperlukan  sebuah  kebijakan  pendidikan  yakni  kebijakan  pendidikan  anti  korupsi. implementasi  kebijakan  anti  korupsi  dapat  bersifat  akademik  dan  non- akademik.Kebijakan akademik anti korupsi dilakukan melalui kebijakan dalam proses pembelajaran,  sedangkan  kebijakan  non-akademik  melalui  pelaksanaan  kegiatan mahasiswa seperti, seminar atau webinar anti korupsi, kantin kejujuran, mading anti korupsi, pentas seni anti korupsi dan jalan sehat anti korupsi

## REFERENSI
Abdi,  a.w.,  (2016),  peran  perguruan  tinggi  dalam  membangun  Karakter  generasi muda,  Jurnal Pendidikan Geosfer vol i nomor 2, 35-44.
Akib, haedar., (2010), implementasi kebijakan : apa, mengapa, dan bagaimana., jurnal Administrasi publik, volume 1 no. 1, 2010.
Alamsyah, w., (2020). Laporan pemantauan tren penindakan  kasus  korupsi semester i 2020. Jakarta:  indonesia corruption watch.
Dwiyanto, a., kusumaatmaja, s., kristiadi, jb., effendi, s., idris,m., (2015), anti korupsi, Jakarta: lembaga admisnitrasi negara,
Handoyo, e., (2013). Pendidikan anti korupsi. Yogyakarta: ombak Hartanti, e., (2010).  Tindak  pidana korupsi,  jakarta:  sinar  grafika, Junaid, h. (2016). Sumber, azas dan landasan pendidikan (kajian fungsionalisasi secara Makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional). Sulesana: jurnal wawasan keislaman, 7(2), 84-102.
Kiwang, a. S., pandie, d. B., & gana, f. (2014). Kebijakan publik dan efektivitas Organisasi. Jurnal kebijakan publik, 5(3), 31-36. Nanang, (2018). Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Jakarta: kemenristek dan Pendidikan tinggi
Nasarudin,  t.  M.  (2016).  Asas  dan  norma  hukum  administrasi  negara  dalam pembuatan
Instrumen pemerintahan. Jurnal hukum novelty, 7(2), 139-154. Nurdin, m., (2014), pendidikan anti korupsi, yogyakarta:  ar-ruzz Santoso, h., (2011), majalah dinding sebagai media untuk  Meningkatkan kemampuan menulis dan budaya baca siswa,
Makalah tidak dipublikasikan dan didokumentasikan di upt perpustakaan universitas negeri malang.
Suryani, i., (2015), penanaman nilai-nilai anti korupsi di lembaga Pendidikan  perguruan  tinggi  sebagai  upaya  preventif    pencegahan  korupsi,    jurnal visi komunikasi, volume  14,  no.  02 november   2015:  285-301
Triaanto, (2011), model pembelajaran terpadu dalam teori dan praktik, jakarta: prestasi Pustaka publisher..
Copyright Holder : © Koko Adywa Winata, et al., (2023).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: