Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.3579

## PERAN KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA TANAH ABANG SELATAN
Umi Purwanti 1 , Suandi 2
Universitas Sjakhyakirti 1,2
suandi@unisti.ac.id 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  peran  dana  Desa  dalam  pemberdayaan masyarakat  dan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Desa  dalam  meningkatkan  pemberdayaan masyarakat.  Metode  penelitian  menggunakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  metode pengumpulan  data  wawancara  bebas  terpimpin,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  Desa  Tanah  Abang  Selatan  sebelum  adanya dana Desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Namun setelah adanya dana Desa, mulai dirasakan dampak positif oleh masyarakat. Pemerintah Desa juga telah mengupayakan  agar  pemberdayaan  masyarakat  bisa  meningkat.  Partisipasi  masyarakat meningkat  setelah  adanya  program  dana  Desa  dalam  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat.  Simpulan  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  pemerintah  Desa  dalam meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  sudah  baik  dan  berdampak  positif  melalui  dana  Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
Kata Kunci: Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Peran

## ABSTRACT
This study aims to determine how the role of village funds in community empowerment and the efforts  made  by  the  village  government  in  improving  community  empowerment.  The  research method uses descriptive qualitative research with data collection methods free guided interviews, observation  and  documentation.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  empowerment  of  the people of Tanah Abang Selatan Village before the existence of village funds has not been able to be felt  by the community as  a whole. However, after the  Village fund,  the community began to feel  a  positive  impact.  The  village  government  has  also  made  efforts  to  increase  community empowerment. Community participation increased after the Village fund program in community development  and  empowerment.  The  conclusion  of  the  study  shows  that  the  role  of  the  village government  in  improving  community  empowerment  is  good  and  has  a  positive  impact  through village funds in community empowerment.
Keywords: Community Empowerment, Role, Village Fund.

## PENDAHULUAN
Salah satu agenda Pemerintah
Indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan  dan  pengentasan  kemiskinan adalah  membangun  Indonesia  dari  daerah pinggiran dan pedesaan  (Naldi et  al., 2015). Pembangunan Desa merupakan bagian yang sangat  penting  dan  strategis  dalam  rangka mewujudkan  pembangunan  nasional  dan pembangunan  daerah  berdasarkan  visi  dan misi  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan  masyarakat  yang  bermukim  di pedesaan dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan  masyarakat  Desa  (Hulu  et  al., 2018).  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Desa memiliki  kewenangan,  tugas  dan  kewajiban untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  Desa  yang  bersangkutan.  Untuk mendukung  hal  tersebut,  maka  pemerintah Indonesia  mengeluarkan  UU  No.  6  Tahun 2014 tentang Desa. yang bertujuan menciptakan  Desa  yang  mandiri  dan memberdayakan  masyarakat  Desa  secara optimal menurut potensi Desa yang bersangkutan.
Sebagai  konsekuensi  dari  terbitnya UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  maka pemerintah  mengeluarkan  Kebijakan  Dana Desa. Kebijakan ini mulai dicanangkan pada tahun  2015  dengan  jumlah  total  Rp268 triliun  (USD19,14  miliar)  untuk  2015–2019 (Arham, 2020; Hulu et al., 2018). Dana Desa merupakan  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  untuk  Desa  dan  Desa  Adat  yang disalurkan  melalui  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Kabupaten  /  Kota  dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat, serta
kemasyarakatan (Kemenkeu,  2017;  Peraturan  Pemerintah
Nomor  60  Tahun  2014,  2014;  Supriyadi, 2021).
Tujuan  pemberian  dana  Desa  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 205/ PMK.07/2019
Tentang
Pengelolaan  Dana  Desa  Pasal  32.  Oleh karena  itu  dapat  diartikan  bahwa  dana  Desa yang  berasal  dari  pusat  tidak  hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur Desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah  upaya  mengembangkan  kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui  penetapan  kebijakan,  program, kegiatan,  dan  pendampingan  yang  sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan  masyarakat  Desa  (UU  No.  60 tahun 2014, 2014). Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan  kekuasaan  dari  pemerintah kepada  pihak  yang  tak  berdaya  (masyarakat miskin),  supaya  dapat  memiliki  kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan  untuk  membangun  (Bormasa,
2021). Dalam pelaksanaannya,
sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar  dari  masyarakat  dan  pemerintah  baik dengan  menggunakan  sumber  daya  yang bersumber  dari  Desa,  bantuan  pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi/ lembaga  domestik  maupun  internasional untuk  menciptakan  perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kita tahu, pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat  Desa  sangatlah minim.  Pemberdayaan  sebagai  salah  satu penyelenggaraan pembangunan, dalam pelaksanaannya  pembangunan  di  Indonesia
masih terjadi ketidakmerataan dan ketimpangan,  terutama  pembangunan  di daerah pedesaan. (Mujianto, 2019)
Pembangunan  selama  ini  dilakukan menempatkan  masyarakat  sebagai  obyek pembangunan yang menerima semua program  dari  pemerintah.  Paradigma  lama menempatkan pembangunan difokuskan pada pembangunan fisik yang lebih berorientasi  pada  Negara  dan  modal,  yang kemudian  berubah  menjadi  paradigma  baru yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan institusi local yang dibangun secara  partisipatif.  Masyarakat  menempati posisi  utama  yang  memulai,  mengelola  dan menikmati  pembangunan.  Negara  adalah fasilitator  dan  membuka  ruang  yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal.
Pihak pemerintah Desa Tanah Abang Selatan  telah  mencairkan  dana  Desa  sejak tahun  2015.  Pencairan  ini  dibarengi  dengan program rencana pembangunan Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa  masyarakat,  mereka  menuturkan bahwa  pemerintah  Desa  telah  melakukan program  pembangunan  infrastruktur  di daerahnya. Pelaksanaan program pembangunan tersebut  merupakan hasil dari musyawarah  antar  dusun,  yang  kemudian diajukan  kepada  pemerintah  Desa  sebagai rencana pembangunan pedesaan.
Pembangunan  tersebut  merupakan  murni swasembada  dari  pemerintah  Desa,  dan dengan  adanya  kegiatan  pembangunan infrastruktur  ini  mereka  menuturkan  bahwa masyarakat  tersebut  merasa  senang  dan merasa  terbantu  dengan  adanya  kegiatan pembangunan.
Selain  itu,  melalui  program  dana Desa  ini,  pemerintah  Desa  Tanah  Abang Selatan melalui bidang pemberdayaan masyarakat mengadakan kegiatan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  Desa, yakni  melalui  pembangunan  dan  penataan pasar  karet  dan  jalan-jalan  menuju  kebun
karet  serta  pembangunan,  Pembinaan  dan Pengelolaan  PAUD.  Hal  ini  dimaksudkan agar  dengan  adanya  pembangunan  dan penataan pasar dan jalan menuju kebun karet serta
PAUD, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Masyarakat berharap program pembangunan ataupun  program  lainnya  yang  dirasa  dapat bermanfaat,  akan  terus  dilaksanakan  dan terus hadir bagi masyarakat.
Akan  tetapi  pada  tahun  2014, sebelum  pemerintah  Desa  Tanah  Abang Selatan  menerima  aliran  Dana  Desa  (DD) secara  keseluruhan  program  pemerintahan Desa  belum  dapat  berjalan  dengan  baik karena  keterbatasan  dana  yang  dimiliki, sehingga  program  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  Desa  belum  dapat  memberikan hasil  yang  maksimal  kepada  masyarakat dalam  hal  pemberdayaan  yang  tepat  guna. Dari  data  sementara  yang  penulis  peroleh dari  Laporan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanah Abang Selatan bahwa dari sumber data APBD Desa Tanah  Abang  Selatan  Tahun  2017-2019, Dana  Desa  yang  diterima  periode  2015- 2017, yaitu: Tahun 2017 sejumlah 970.415.157; Tahun 2018 sejumlah 1.106.524.000; Tahun 2019 sejumlah 1.584.995.000. Arah pemberdayaan masyarakat Desa  yang  paling  efektif  dan  lebih  cepat untuk  mencapai  tujuan  adalah  dengan melibatkan  masyarakat  (masyarakat  umum, masyarakat  kurang  mampu)  dan  unsur pemerintahan  yang  memang  menggunakan kebijakan  pembangunan  yang  lebih  reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat Desa dalam alokasi anggaran. Pembangunan Desa  dengan  pemberdayaan  masyarakat langsung  memiliki  hasil  yang  lebih  efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan  Desa  dengan  menggunakan tenaga  proyek  ataupun  pekerja  dari  Desa lain.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya kebijakan dana Desa harus dijadikan sebagai
sebuah  momentum  dalam  melaksanakan pengembangan  serta  pemberdayaan  Desa dan  masyarakat.  Maka  dari  itu,  dana  Desa yang  sudah  dialirkan  ke  setiap  Desa termasuk  Desa  Tanah  Abang  Selatan diharapkan
dapat meningkatkan pemberdayaan  ataupun  pembangunan  ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan, peningkatan dalam memberdayakan masyarakat  akan  berjalan  dengan  baik apabila  struktur  dan  sistem  yang  digunakan berjalan dengan baik serta koordinasi antara pihak  yang  bersangkutan  berjalan  sesuai dengan kesepakatan bersama, demi tercapainya  tujuan  yang  diinginkan  antara masyarakat dan pemerintah.

## METODELOGI PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.  Data  yang  digunakan  yaitu  data primer  dan  sekunder.  Data  Primer  berupa hasil wawancara dengan masyarakat, pegawai  dan  juga  pimpinan.  Sedangkan Data  Sekunder  berupa  buku,  catatan,  bukti yang  telah  ada,  atau  arsip  dan  informasi lainnya  maupun  kepustakaan.  Penelitian menggunakan  teknik  pengumpulan  data yaitu  wawancara,  observasi,  dan  studi dokumentasi. Yang akan dijadikan informan pada  penelitian  ini  adalah  Kepala  Desa,
Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Urusan (Kaur) dan masyarakat. HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Pemberdayaan  Masyarakat  Sebelum  dan Sesudah Adanya Dana Desa
Tujuan dari dana Desa pada dasarnya adalah  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi yang  inklusif  dengan  lebih  memeratakan pendapatan.  Dari  hasil  wawancara  yang dilakukan dapat diketahui bahwa pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Tanah Abang Selatan selama ini belumlah berjalan
secara  maksimal,  terutama  sebelum  adanya kucuran  dana  yang  cukup  besar  dari pemerintah. Tidak hanya itu, proses pembangunan  infrastruktur  di  Desa  Tanah Abang  Selatan  pun  kerap  kali  berbenturan dengan terbatasnya dana yang tersedia.
Pemberdayaan masyarakat Desa Tanah  Abang  Selatan  sebelum  adanya  dana Desa  terlihat  cukup  kurang,  atau  walaupun ada  belum  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat secara  keseluruhan.  Tidak  hanya  itu, keadaan infrastruktur pun masih belum baik, seperti  jalan,  jembatan  dan  yang  lainnya yang berada di Desa.
Pada tahun 2015 Pemerintah semakin memperhatikan perkembangan pedesaan,  dengan  mengeluarkan  kebijakan Dana Desa. Melalui kebijakan ini, pemerintah  mengucurkan  dana  yang  cukup besar  dialirkan  ke  setiap  Desa  di  Indonesia. Harapannya,  dengan  adanya  dana  ini  Desa mampu  berkembang  dan  tidak  semakin tertinggal  dengan  kemajuan-kemajuan  yang telah dirasakan di wilayah perkotaan, Begitu juga  halnya  Desa  Tanah  Abang  Selatan. Secara  perlahan  pemerintah  Desa  Tanah Abang  Selatan  mengupayakan  perbaikan  di segala  lini,  mulai  dari  pembangunan infrastruktur  yang  tercermin  dari  adanya pembangunan  atau  perbaikan  jalan  setapak di  perkampungan  menuju  kebun  karet  dan pembangunan pasar karet, serta pembangunan,  Pembinaan  dan  Pengelolaan PAUD Pemerintah Desa mampu
memanfaatkan  dan  Desa  dengan  sebaik- baiknya  untuk  mengupayakan  perbaikan Desa  Tanah  Abang  Selatan.  Pembangunan dalam  aspek  fisik atau  infrastruktur. pemberdayaan  masyarakat  dalam  segala aspek  perlulah  ditingkatkan.  Dengan  dana yang  terbilang  besar  bagi  Desa,  dalam rangka  meningkatkan  kualitas  Desa,  dan kualitas  masyarakat  agar  lebih  maju  dan lebih baik lagi.
Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah  Desa  Tanah  Abang  Selatan dalam Meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Melalui  Kebijakan Dana Desa
Dalam  hal  ini,  tentunya  dibutuhkan peran pemerintah Desa. Berbicara mengenai peran  dari  suatu  kinerja  tentunya  juga  tidak akan  terlepas  dari  kualitas.  Kualitas  disini maksudnya  adalah  sejauh  mana  pemerintah Desa  mampu  menyelenggarakan  aktifitas- aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat.
Aktifitas
pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat  ini  diharapkan  dapat  membantu masyarakat  dalam  kehidupan  perekonomian serta kepentingan rakyat Desa secara umum. Selain  itu,  segala  aktifitas  yang  dilakukan oleh  pihak  pemerintah  Desa  diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi kehidupan  masyarakat  secara  signifikan  di segala segi kehidupannya.
Dalam bidang pemberdayaan, tentunya tidak terlepas  dari tahapan-tahapan bagaimana  pemerintah  Desa  melaksanakan suatu program melalui dana Desa. Berdasarkan  hasil  wawancara,  tahapan  atau proses  pemberdayaan  masyarakat  melalui program dana Desa adalah melalui program- program  kerja  Desa,  yang  mekanismenya dimulai dengan pemerintah
Desa
mengadakan musyawarah kedusunan (MUSDUS)  di  setiap  kedusunan  dan dihadiri  oleh  setiap  elemen  masyarakat  di kedusunan,  yang  tujuannya  adalah  untuk menampung  aspirasi  masyarakat,  program apa  saja  yang  diinginkan  oleh  masyarakat, serta yang harus direalisasikan oleh pemerintah Desa dalam satu tahun anggaran atau  satu  periode  pemerintahan.  (Welan, 2019)
Dalam  kegiatan  MUSDUS  tersebut masyarakat mengajukan beberapa aspirasinya,  yakni  pembangunan  jalan  dan pengadaan  pasar  karet  bagi  petani  di kampung  tersebut,  serta  pembangunan,
Pembinaan dan Pengelolaan PAUD. Setelah semua  hasil  MUSDUS  tertampung,  serta semua aspirasi di setiap kedusunan tertampung, maka dilanjutkan dengan
MUSDES (Musyawarah Desa) atau MUSRENBANG.  Pelaksanaan  MUSDES ini  dimaksudkan  untuk  menindak  lanjuti segala aspirasi yang diajukan oleh setiap RT ataupun kedusunan, serta untuk menentukan, menyusun  skala  prioritas  program  usulan, yang  akan  dilaksanakan  ataupun  didanai menjadi  program  Desa.  Prioritas  program yang  telah  ditentukan,  selanjutnya  akan dituangkan  ataupun  akan  masuk  dalam RPJMDes  (Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa)  dan  RKPDes  (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Setidaknya dua hal tersebut  yang  menjadi  tahapan  sebelum pelaksanaan  program  dilakukan  kepada masyarakat.  Begitu  juga  dengan  kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Dana Desa digunakan oleh Pemerintah  Desa  Tanah  Abang  Selatan untuk  memberdayakan  masyarakat  Desa, lebih  diarahkan  pada  perbaikan  atau pembangunan  sarana  dan  prasarana  fisik Desa, yang meliputi perbaikan atau pembangunan  sarana  publik  dalam  skala kecil seperti jalan Desa, dan perbaikan jalan ke  kebun  karet,  pembangunan  pasar  karet, serta pembangunan, Pembinaan dan Pengelolaan  PAUD.  Pembangunan  yang dilaksanakan  ini,  pastinya  berdasarkan  apa yang menjadi usulan dari setiap masyarakat, hal  ini  dimaksud  agar  pembangunan  atau pemberdayaan  yang  dilakukan  benar-benar dapat terasa manfaatnya.

## SIMPULAN
Pemberdayaan  masyarakat  Desa  Tanah Abang  sebelum  adanya  dana  Desa  memang belum  mampu  dirasakan  oleh  masyarakat secara  keseluruhan.  Setelah  adanya  dana Desa,  masyarakat  mulai  merasakan  adanya dampak  yang  positif  terlihat  dari  adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam
peningkatan pembangunan sarana dan prasarana  Desa  seperti  pembangunan  jalan, jembatan,  gorong-gorong  perbaikan  fasilitas Desa  dan  kegiatan  pemberdayaan.  Upaya yang  dilakukan  Pemerintah  Desa  Tanah Abang Selatan dalam meningkatkan pemberdayaan  masyarakat  setelah  adanya dana  Desa  telah  cukup  baik,  perubahan- perubahan serta perbaikan dilakukan. Sejauh ini,  yang  menjadi  fokus  utama  dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa Tanah  Abang  Selatan  yakni  pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan,  Pembinaan  dan  Pengelolaan PAUD.

## DAFTAR PUSTAKA
Arham,  M.  A.,  &  Hatu,  R.  (2020).  Does Village  Fund  Transfer  Address  The Issue  Of  Inequality  and  Poverty?  A Lesson  from  Indonesia*. Journal  Of Asian Finance, Economics and Business . 7 (10). 433–442. Https://Doi.Org/10.13106/Jafeb.2020.V ol7.No10.433 Bormasa,  M.  F.  (2021).  Pengaruh  Peran Pemerintah Desa Terhadap
Pemberdayaan  Masyarakat. Cerdika:
Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 1 (3),  255– 266.
Https://Doi.Org/10.36418/Cerdika.V1i
3.48
Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018).  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jupiis:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu Sosial . 10 (1). 146. Https://Doi.Org/10.24114/Jupiis.V10i1.
9974 Kemenkeu. (2017). Buku Pintar Dana Desa :
Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Keuangan Republik  Indonesia .  Jakarta.  Diakses
dari https://djpk.kemenkeu.go.id/?attachmen
t_id=5564
Mujianto,  A.  P.  (2019).  Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan
Masyarakat , I (2), 1–20.
Naldi,  L.,  Nilsson,  P.,  Westlund,  H.,  & Wixe,  S.  (2015).  What  Is  Smart  Rural Development? Journal of Rural Studies . 40 . Https://Doi.Org/10.1016/J.Jrurstud.201 5.06.006 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana  Desa  Yang  Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja  Negara.  2,  1–25.  Diakses  dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detail s/5501
Supriyadi,  E.  I.,  &  Asih,  D.  B.  (2021).
Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Pada Desa  Rahayu  Kecamatan  Margaasih Kabupaten  Bandung). Jurnal  Rasi ,
1 (2). Https://Doi.Org/10.52496/Rasi.V1i2.38
Welan,  V.  P.  R.,  Kawung,  G.  M.  V.,  &
Tumangkeng,  S.  Y.  L.  (2019).  Peran Dana  Desa  dalam  Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko  Kecamatan  Tombariri. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 19 (04).
Diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/j bie/article/view/26567