Jurnal Hukum POSITUM Vol.5, No.2, Des 2020, Hal.66-78 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## Tanggung Jawab PPAT Secara Pribadi Terhadap Batalnya Akta Jual Beli Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum

## Ahmad Arizal Mukti, Oci Senjaya
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Korespondensi: ahmadarizalmukti@gmail.com , ocisenjaya90@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  mengenai  Notaris/PPAT  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengeluarkan/menerbitkan  akta  otentik,  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna. Namun  dalam  perkara  yang  penulis  bahas  ini  adalah  penyalahgunaan  wewenang  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  PPAT.  PPPAT  dalam  menjalankan  tugasnya  berupa  pembuatan akta  otentik  harus  dilakukan  secara  cermat  dan  teliti.  Adapun  Tanggung  jawab    PPAT  dapat digolongkan menjadi dua yaitu, Tanggung jawab etik, (berkaitan dengan etika profesi PPAT); dan Tanggung  jawab  hukum  (tanggung  jawab  administratif,  perdata,  dan  atau  pidana).  Tanggung jawab  PPAT  terhadap  batalnya  akta  jual  beli  akibat  perbuatan  melawan  hukum  Putusan Perkara Nomor  16/Pdt.G/2015/PN.Krg.,  di  dalam  putusan  dijelaskan  bahwa  PPAT  tersebut  telah melanggar  hukum  akibat  tidak  terpenuhinya  syarat  sahnya  perjanjian  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  analisis  kualitatif  yaitu  data yang telah terkumpul dari kepustakaan dan mengutip buku dan peraturan perundangang-undangan yang berhubungan masalah dalam penulisan penelitian ini.
Kata-kata Kunci: Notaris/PPAT; Tanggung Jawab; Akta Otentik.

## ABSTRACT
This  paper  discusses  the  Notary/PPAT  who  has  the  authority  to  issue/issue  an  authentic  deed, which has perfect evidentiary power. However, in the case that the author discusses, it is the abuse of  authority  in  carrying  out  its  duties  as  PPAT.  PPPAT  in  carrying  out its  duties  in  the form  of making authentic deeds must be carried out carefully and thoroughly. The PPAT's responsibilities can be classified into two, namely, ethical responsibilities, (related to PPAT's professional ethics); and  Legal  liability  (administrative,  civil  and/or  criminal  liability).  PPAT's  responsibility  for  the cancellation  of  the  sale  and  purchase  deed  due  to  an  unlawful  act  in  Case  Decision  Number 16/Pdt.G/2015/PN.Krg., in the decision it is explained that the PPAT has violated the law due to non-fulfillment of the conditions for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. The method used in this paper is qualitative analysis, namely data that has been collected from the literature  and  citing  books  and  laws  and  regulations  related  to  the  problems  in  writing  this research.
Key words: Notary/PPAT; Responsible; Authentic deed.

## A. PENDAHULUAN
Peranan  Notaris  dan  PPAT  saat  kini  kian  banyak  diperbincangkan  karna berkaitan  dengan  kebutuhan  masyrakat  mengenai  pembuatan  akta  otentik  guna memberikan  kepastian  hukum  agar  jelas  menentukan  hak  dan  kewajiban  hal  ini menghindari  dari  munculnya  suatu  sengketa/perselisihan.  Ketidak  sesuaian  para pihak  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  PPAT  membuat  masyarakat  berpikir kembali  dalam  mengambil  keputusan,  ini  disebabkan  oleh  ulah  para  pihak  yang memikirkan kepentingan pribadinya sendiri, sehingga adanya akta otentik yang dapat membuktikan secara tertulis yang akurat guna bertujuan untuk menghindari dan dapat cepat seleasi jika terjadi perselisihan.
Notaris/PPAT  telah  diberikan  wewenang  dalam  hal  perkerjaannya  dengan menerbitkan  akta  otentik  dengan  disertai  kekuatan  hukum  sehingga  dalam pembuatannya rentan dengan penyelewengan demi kepentingan salah satu pihak atau sendiri maka dari itu tertuang pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  untuk  selanjutnya  (disingkat  UUJN)  disamping  itu  notaris  sebagai profesi terdapat kode etik yang melekat adapun terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dalam  hal  ini  seharusnya dapat  mengimplementasikan  dengan  baik  guna  menghindari  terjadinya  malpraktek oleh oknum notaris maka dari itu sejumlah instrumen hukum telah memberikan saksi tegas adapun dalam menjalankan tugasnya masyarakat masih banyak melakukan jual beli tanah dibawah tangan dengan didasari hukum adat yang dikenal dan diakui maka dari itu notari  harus  mampu  memberikan  penjabaran lebih terhadap  pembuatan akta jual  beli  dikarenakan  dalam  pemindahan  haknya  diperlukan  pencatatan  oleh  BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk penerbitan sertifikat.
Didasari dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 1 angka 1 diuraikan bahwa PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenagan tertenti guna membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah  susun dan  akta  pemberian  kuasa  yang dibebankan hak tanggungan dalam hal
ini  pejabat  umum  merupakan  seseorang  yang  diangkat  oleh  instansi  berwenang dengan diberikan tugas guna melayani masyarakat ujar Bapak Budi H. 1
Akibat  hukum  dari  pembuatan  akta  oleh  Notaris  menjadikan  bukti  otentik kepemilikan  yang terjaminnya kepastian hukum apabila timbulnya sengketa. Adapun dalam  melindungi  perlindungan  hukum  untuk  pemiliknya  pada  peristiwa  jual  beli masyarakat  sudah  cukup  sadar  akan  pentingnya  legalitas  dalam  sebuah  bentuk dokumen. Maka dari itu pentingnya pembuatan akta otentik ini guna menjelaskan hak dan  kewajiban  terhadap  objek  hukum  serta  menghindari  dari  perselisihan  hukum yang bisa merugikan subjek hukum. 2
Akan  tetapi  dalam  realitanya  masih  banyak  peristiwa  jual  beli  tanah  yang dihadapan  lurah/kepala  desa.  Maka  dari  itu  data  yang  diperloleh  oleh  negara  tidak menjamin kebenarannya, yang  mengakibatkan  timbulnya kesulitan  PPAT dalam hal ini  “ Partner ”  serta  Badan  Pertanahan  Nasional/Kantor  Pertanahan  dalam  meneliti dokumen-dokumen tanah pada proses pembuatan akta jual beli tanah.
PPAT  merupakan pejabat umum  yang  diberikan kewenangan  membuat  akta- akta  otentik  dalam  hal  hubungan  hukum  tertentu  yang  dilapisi  dengan  hak  dan kewajiban  mengenai  hak  atas  tanah  hak  milik  dsb. 3 Dalam  melakukan  tugasnya PPAT  mendata  pendaftaran  tanah  yang  diserahkan  kepada  kantor  pertanahan  guna data  secara yuridis dengan jangka  waktu  7  (tujuh)  hari kerja sejak penandatanganan akta.  Menurut  Subekti,  akta  berbeda  dengan  surat,  yaitu  suatu  tulisan  yang  degan sengaja  dibuat  guna  bukti  mengenai  peristiwa  hukum  serta  dibubuhi  tanda  tangan pada  pihak.  Berdasarkan  pendapat  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  yang dimaksud akta, adalah: 4
1. Perbuatan atau ( handling ) atau perbuatan hukum ( rechtshandling );
2. Suatu  tulisan  yang  dibuat  untuk  dipakai/digunakan  sebagai  bukti  perbuatan hukum  tersebut,  yaitu  berupa  tulisan  yang  diajukan  untuk  melakukan  suatu pembuktian.
1 Boedi Harsono. Hukum Agrarian Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agrarian, Isi dan Pelaksanaanya . (Jakarta Djambatan, 2003), 72.
2 Pengurus INI, Anke Dwi Saputro (ed). 100 Tahun INI, Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), 15.
3 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah , PP No. 37 Tahun 1998, LN No. 52 Tahun 1998, TLN No. 3746, Pasal 1 angka 1.
4 Subekti. Hukum Pembuktian . (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 25.
Akta  otentik  adalah  akta  yang  dibuat  dan  dipersiapkan  oleh  notaris  guna berkepentingan  para  pihak  dalam  perjanjian  yang  telah  dibuat  secara  yuridis  telah diuraikan bahwasannya ada beberapa jenis untuk dibuatkan akta notaris maupun akta dibawah tangan.
PPAT  adalah  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta- akta  mengenai  tanah,  tentunya  pejabat  tersebut  harus  memiliki  kemampuan  dan kecakapan  khusus  di  bidang  pertanahan  agar  akta-akta  yang  dibuatnya  tidak menimbulkan  pemasalahan  dikemudian  hari  mengingat  akta-akta  yang  dibuatnya adalah akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.
Jika  merujuk  pada  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  (a)  UUJN,  notaris  dalam menjalankan  tugas  nya  wajib  menghormati  nilai  kejujuran  dalam  mengambil keputusan  dan  prinsip  kemandirian  dalam  melaksanakan  wewenangnya  wajib menjaga  kepentingan  para  pihak  dalam  melakukan  hubungan  hukum.  Dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris terdapat kode etik yang mengatur sikap dan tindakan hal tersebut  termaktub pada pasal  4  UUJN, merujuk pada  tanggung jawab Notaris  harus  bersifat  independent  tidak  membeda-beda  antara  para  pihak  yang beralasan karena alasan sosial ekonomi dsb dengan tetap memberikan jasa pelayanan penerbitan akta otentik. 5
Namun  dalam  perkara  yang  penulis  bahas  ini  adalah  penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai PPAT, karena PPAT tersebut tidak membacakan  akta  jual  beli  tersebut  dihadapan  para  pihak,  padahal  akta  jual  beli tersebut harus dibacakan kepada dan/atau di hadapan para pihak, karena apabila akta jual beli tidak dibacakan di hadapan para pihak dikhawatirkan akan timbulnya suatu sengketa  seperti  yang  terjadi  pada  perkara  yang  penulis  bahas  ini,  akibat  ketidak tahuan  pihak  penjual  mengenai  pemindahan  hak  atas  tanah  miliknya  yang  dijual kepada pihak pembeli, dan hal ini sangat merugikan pihak penjual atau  pemilik hak atas tanah tersebut karena dirinya tidak mengetahui bahwa telah terjadi pemindahan hak  atas  tanah  miliknya  tersebut  kepada  pembeli  sebagaimana  telah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga akta jual beli tersebut batal demi hukum.
5 Sjaifurrachman dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta . (Bandung: Mandar Maju, 2011), 65.

## POSITUM, Vol.5, No.2, Desember 2020
Adapun  rumusan  masalah  mengenai  Bagaimana  tanggung  jawab  PPAT  dalam menerbitkan  akta  jual  beli  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku? Dan Bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap batalnya akta jual beli akibat adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara No.16/Pdt.G/2015/ PN.Krg?

## B. METODE PENELITIAN
Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini  yaitu  deskriptif analisis.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah penelitian  normatif  yang  didukung  oleh  data  empiris,  yaitu  melakukan  penelusuran data  kepustakaan  dengan  menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti  peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli.
Metode yang digunakan analisis kualitatif yaitu data yang telah terkumpul dari kepustakaan  dan  peraturan  perundangang-undangan  yang  berhubungan  masalah dalam penulisan penelitian ini.
Terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  secara  yuridis  untuk menjelaskan dan menguraikan semua permasalahan yang ada.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Tugas  dan  jabatan  PPAT  sudah  diamanatkan  di  dalam  peraturan  perundang- undangan,  apabila  PPAT  dalam  menjalankan  tugasnya  melakukan  penyelewengan  dan atau  pelanggran  dapat  dikenai  atau  dikenakan  sanksi  diantaranya  berupa  sanksi administratif. Berdasarkan hal tersebut  sangsi perdata dan sangsi pidana terhadap PPAT belum  secara  spesifik diatur, penjatuhan  sangsi berupa sangsi  perdata dan  sangsi pidana dapat  terjadi  jika  adanya  pelanggaran  terhadap  PPAT  yang  memenuhi  delik  atau perbuatan  yang  melanggar  undang-undang  baik  pedata  maupun  pidana,  sebagaimana termuat di dalam KUHPerdata dan KUHP.
PPPAT  dalam  menjalankan  tugasnya  berupa  pembuatan  akta  otentik  harus dilakukan  secara  cermat  dan  teliti.  Adapun  Tanggung  jawab    PPAT  dapat  digolongkan menjadi dua:
1. Tanggung jawab etik, merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan etika profesi PPAT; dan
2. Tanggung  jawab  hukum,  dapat  berupa  tanggung  jawab  administratif,  perdata,  dan atau pidana.  dapat di uraikan sebagai berikut ;
a. Tanggung jawab secara administratif
Tanggung  jawab  ini  berkaitan  dengan  ditemukannya  penyimpangan  yang berkaitan dengan akta otentik yakni berupa cacat yuridis yang menyangkut syarat materil  (berkaitan  dengan  subjek  dan  objeknya)  dan  syarat  formil  (berkaitan dengan  prosedur  dan  persyaratan).  Penyimpangan  tersebut  dapat  berupa kekhilafan atau kekeliruan.
Kehilafan  atau  kekeliruan  administratif  yang  dilakukan  oleh  PPAT  dalam membuat akta ini biasa disebut dengan mal administrasi. Terhadap penyimpangan tersebut PPAT dapat dimintai pertanggung jawabannya secara Administratif. 6
Pertanggung jawaban secara administratif juga di tentukan pada pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997, yaitu:
“PPAT yang dalam melakukan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan se¬bagaimana  dimaksud  dalam  pasal  38,  pasal  39  dan  pasal  40  srta ketentuan  dan  petunjuk  yang  diberikan  oleh  Mentri  atau  Pejabat  yang  di tunjuk  dikenakan  sanksi  administratif  berupa  teguran  ter¬tulis  sampai pemberhentian dari jabatan¬nya sebagai PPAT (Pasal 10 PJPPAT), juga di tetapkan dalam pasal 6 ayat (1) Kode Etik IPPAT, yakni bagi anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi berupa:
a. Teguran;
b. peringatan;
c. schorsing (pemberhentiaan sementara) dari keanggotaan
IPPAT;
d. Onzetting (pemberhentian) dari ke¬naggotaan IPPAT;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan
IPPAT.”
Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut disesuaikan dengan bagaimana pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut (pasal 6 ayat (2) kode etik IPPAT). 7
b. Tanggung jawab secara perdata
Tanggung  jawab  ini  berkaitan  dengan  ditemukannya  penyimpangan  yang berkaitan dengan akta otentik yakni berupa cacat yuridis yang menyangkut syarat
6 Kadek Cahaya SusilaWibawa, Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) dalam Persfektif Bestuurs Bevoegdheid, Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01, Juli 2019.
7 I Gusti Bagus Yoga Prawira. Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah, (Kajian Hukum dan Keadilan IUS, April 2016) 65.
materil  (berkaitan  dengan  subjek  dan  objeknya)  dan  syarat  formil  (berkaitan dengan prosedur dan persyaratan). Penyimpangan tersebut dapat berkaitan dengan kesalahan, kelalaian,  atau bahkan kesengajaan  yang  merugikan  salah  satu pihak. Tidak  hanya  dimintai  pertanggung  jawaban  secara  administrtif  saja, penyimpangan  tersebut  dapat  pula  dimintai  ganti  rudi  oleh  pihak-pihak  yang dirugikan.
Adapun  penyimpangan  tersebut  berupa  perbuatan  melawan  hukum. perbuatan  tersebut tidak diawali  dengan  perjanjian  maka penyimpangan  tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Karena pada dasarnya diantara klien dan PPAT tidak pernah ditemui adanya suatu perjanjian.
Dalam  menentukan  suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  perbuatan  tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, tersapat 4(empat) syarat:
1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3) Bertentangan dengan kesusilaan;
4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. 8
Jika  keempat  dari  syarat  di  atas  terpenuhi  atau  hanya  salah  satu  unsur  dari keempat syarat diatas terpenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan  melawan  hukum,  yakni  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:
“tiap  perbuatan yang  melanggar hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Ganti  rugi di dalam hukum perdata  terbagi  menjadi 2(dua) yakni ganti  rugi umum dan ganti rugi khusus, lebih jelasannya sebagai berikut:
1) Ganti rugi umum, tertuang di dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdata,ganti rugi  ini  berlaku  untuk  semua  kasus  yang  karena  perbuatan  melawan hukum menimbulkan kerugian berupa materi.
2) Ganti rugi hkusus, terjadi karena adanya perikatan-perikatan tertentu.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa  ketelitian,  kecermatan  dan  kehati- hatian  yang  dimiliki  oleh  PPAT  sangat  penting  adanya  agartidak  menimbulkan
8 Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Universitas Indonesia: Pasca Sarjana Fakultas Hukum, 2003), 117.
kesalahan  dan  kelalaian  baik  yang  disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja. Apabila PPAT dalam pembuatan akta otentik karena kesalahan atau kelalaiannya mengganggu pelaksanaan subjektif seseorang dan menimbulkan kerugian berupa materi.  Maka  PPAT  yang  bersangkutan  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian yang dialami oleh para pihak dalam bentuk penggantian berupa biaya (materi).
c. Tanggung jawab secara pidana
Menurut  Habib  Adjie, adapun perkara  pidana  yang berkaitan dengan  aspek formal akta Notaris/PPAT dalam pembuatan akta otentik adalah sebagai berikut :
1) Membuat  surat  palsu/  yang  dipalsukan  dan  menggunakan  surat palsu/yang di¬palsukan (Pasal 263 ayat(1) dan (2) KUHP)
2) Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP)
3) Menyuruh  mencantumkan  keterangan  palsu  dalam  akta  otentik  (Pasal
266 KUHP)
4) Melakukan  menyuruh  melakukan  ,tu¬rut  serta  melakukan  (Pasal  55  Jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pas¬al 266 KUHP)
5) Membantu membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 266 KUHP). 9
Didalam  hukum  pidana  terdapat  unsur  kesengajaan  ( dolus )  yang  dengan sadar  dilakukan  oleh  pelaku  pelanggaran  hukum  pidana  dan  klalaian  ( culpa ) merupakan  keadaan  yang  tanpa  disadari  oleh  pelaku  mengakibatkan  tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa kesengajaan adalah penting sekali di  dalam  pidana  karena  sebagian  besar  tindak  pidana  mempunyai  unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa . Ini layak,karena biasanya yang pantas mendapat  hukuman  pidana  itu  adalah  orang  yang  melakukan  sesuatu  dengan sengaja. 10
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas  seorang  notaris/PPAT  tidak  dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya atas akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT tersebut  apabila  ia  telah  menjalakan  tugasnya  dengan  baik  sesuai  atau
9 Habib Adjie. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejbat Publik. (Bandung: Refika Aditama, 2009) 127.
10 Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. (Bandung: Refika Aditama,2003).  65-66.
berdasarkan dengan prosedur yang telah tertuang di dalam peraturan perundang- undangan terkait. Hal ini dilegitimasi dalam Pasal 266 KUHP.
Tanggung  jawab PPAT  terhadap  batalnya  akta  jual  beli akibat adanya  perbuatan melawan hukum dalam perkara No.16/Pdt.G/2015/ PN.Krg.
Pada setiap tindakan terus melekat tanggung jawab baik sebagai profesi ataupun nama  pribadi.  Hal  ini  timbul  karena  adanya  hubungan  kausalitas  dengan  kesesuaianya memiliki  kewenangan  serta  mendapatkan  amanah  guna  menjalankan  sesuai  dengan tugasnya  sebagai profesi  kepada para pihak adapun dalam  menjalankan  tugasnya  sesuai dengan  alur  dan  jalurnya  sebagai  notaris  maka  akan  menimbulkan  hal  baik  sedangkan jika melakukan tidak sesuai dengan koridor hukum maka akibatnya memunculkan resiko ketidakpastian hukum dan akhirnya berpotensi timbul nya sengketa/perselisihan.
Permasalahan yang terjadi
dalam Putusan Perkara Nomor
16/Pdt.G/2015/PN.Krg., ini adalah mengenai batalnya akta jual beli akibat kelalaian dari PPAT  yang  menerbitkan  akta  jual  beli  tersebut  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku  sehingga  menjadi  suatu  perbuatan  melawan  hukum,  dan  ada  dua  hal  yang mengakibatkan batalnya akta jual beli dalam perkara ini, yaitu :
1. Tidak dibacakannya akta di hadapan para pihak, dan
2. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian
Pada  sub  pertama  yang  penulis  sebutkan  di  atas  menjelaskan  mengenai  tidak dibacakannya akta jual beli di hadapan para pihak, dimana seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh notaris/PPAT yang bersangkutan dalam perkara ini, karena ada peraturan yang  mengatur mengenai  syarat  dalam  menjalankan  suatu  perbuatan hukum atau  dalam proses  pembuatan  akta  jual  beli  tanah,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Jabatan  Notaris  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m,  menguraikan  notaris  harus membacakan akta didepan penghadap minimal 2 orang saksi serta dibubuhi tanda tangan pada waktu itu juga oleh pengahdap, saksi dan notaris jika tidak dijalankan maka dari itu pembuktiannya hanya sebagai akta bawah tangan.
Dalam  pemeriksaan  perkara  ini  jika  terbukti  para  pihak  dan  saksi  tidak menghadap  PPAT  secara  bersamaan,  maka  tanggung  jawab  nya  hanya  sebagai  pribadi saja melihat pada pasal Pasal 55 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  dalam  hal  ini  diatur  PPAT bertanggungjawab sebagi pribadi atas tugas dan jabatan sebagai pembuat akta.
Pasal  1365  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  pada  setiap  perbuatan  yang menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  maka  orang  yang  menjadi  salahnya  terbitkan mengganti kerugian tersebut.  Pasal 16  ayat  (12)  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwasannya hal tersebut di atas dapat menjadi alasan bagi  pihak  yang  menderita  kerugian  untuk  menuntut  penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan bunga kepada notaris.
Sedangkan dalam sub kedua yang penulis sebutkan di atas menjelaskan mengenai tidak  terpenuhinya  syarat  sahnya  perjanjian,  dalam  Pasal  1320  tentang  syarat  sahnya perjanjian itu ada 4 point, yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal. 11
Di  dalam  Putusan  Perkara  Nomor  16/Pdt.G/2015/PN.Krg.,  dijelaskan  bahwa point  pertama  di  atas,  yaitu  mengenai  sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya  tidak terpenuhi.  Seharusnya  dalam  jual  beli  tanah  harus  sepakat  mengenai  obyeknya  dan harganya harus jelas, sedangkan harga jual beli tanah dalam perkara ini tidak jelas berapa harganya. Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan bahwa harga tanah obyek sengketa  tersebut sebesar Rp.  600.000.000,-  sedangkan  dalam  akta jual beli  sebesar  Rp. 50.000.000,- dan sedangkan pengggugat menyatakan bukan jual beli tapi hutang piutang dimana  hutang  Penggugat  di  BPD  Jateng  sebesar  Rp.  473.275.100,-  telah  dilunasi  oleh Tergugat. Dari apa yang sudah penulis jelaskan di atas maka sudah diketahui bahwa point pertama dalam syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan tidak terpenuhi.
Sedangkan  dalam  point  kedua, yaitu mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan  terpenuhi,  karena  dalam  hal  ini  perjanjian  yang  terdapat  pada  undang-undang harusnya orang  yang cakap hukum, yakni  Pihak  Penggugat  maupun  Tergugat  I  seorang yang  sudah  berusia  dewasa  dan  tidak  ditaruh  di  bawah  pengampuan  dan  Tergugat  II bertindak  selaku ibu  yang  mewakili anaknya yang masih di bawah umur yaitu  Tergugat III.  Maka  point  kedua  dalam  syarat  sahnya  perjanjian  tersebut  terpenuhi,  karena  para pihak dalam perkara ini cakap secara  hukum, berusia dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.
Sedangkan dalam point ketiga, yaitu mengenai suatu hal tertentu juga terpenuhi, karena objek sengketanya/tanah itu jelas adanya dan dibenarkan oleh hukum, Pasal 1332 KUHPerdata  menetapkan  bahwa  hanya  barang-barang  yang  dapat  diperjualbelikan  saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
Dan point keempat, yaitu mengenai suatu sebab yang halal juga terpenuhi, karena objek  sengketa/tanah  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan  dalam  Pasal  1335 KUHPerdata  menentukan  bahwa  suatu  perjanjian  yang  dibuat  tanpa  sebab  atau  karena sebab  yang  palsu  atau  terlarang  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Sedangkan  dalam perkara  ini  tidak  ada  pihak  manapun  yang  mempunyai  niat  untuk  membuat  perjanjian tanpa sebab atau sebab yang palsu.
Berdasarkan  keempat  poin  diatas,  bahwa  PPAT  harus  bertanggung  jawab sepenuhnya  terhadap  batalnya  akta  jual  beli  akibat  adanya  perbuatan  melawan  hukum. Secara  perdata  PPAT  dianggap  telah  merugikan  klienya  sebagai  pengguna  jasanya, sehingga PPAT tersebut dijerat Pasal 1365 KUHPerdata, berarti PPAT wajib bertanggung jawab  dengan  cara  memberikan  ganti  rugi  sesuai  dengan  kerugian  yang  diperoleh  oleh klienya  tersebut.  Ganti  rugi  itu  timbul  karena  ada  kesalahan,  bukan  karena  adanya perjanjian.

## D. PENUTUP
Tanggung  jawab  notaris/PPAT  dalam  menerbitkan  akta  jual  beli  terbagi  menjadi dua diantaranya tanggung jawab Tanggung jawab etik, merupakan tanggung jawab yang berkaitan  dengan  etika  profesi  PPAT;  dan  Tanggung  jawab  hukum,  dapat  berupa tanggung jawab administratif, perdata, dan atau pidana. Diatur dalam KUHPerdata, bagi PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab sepenuhnya. Adapun sanksi secara perdata dapat diberikan kepada PPAT sesuai hukum yaitu diantara lain  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian,  dan  terpenuhi  dengan  perbuatannya  yang melanggar  j  Pasal  1365  KUHPerdata  yaitu  “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang membawa  kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Tanggung jawab PPAT terhadap batalnya akta jual beli akibat perbuatan melawan hukum  Putusan  Perkara  Nomor  16/Pdt.G/2015/PN.Krg.,  di  dalam  putusan  dijelaskan bahwa  PPAT  tersebut  telah  melanggar  hukum  akibat  tidak  terpenuhinya  syarat  sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 yaitu, kata sepakat. Dimana kata sepakat itu termasuk dalam syarat  subjektif  dan  apabila  salah  satu  pihak  dirugikan  maka  perjanjian  tersebut  dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan, dan PPAT yang bersangkutan terjerat Pasal
1365  KUHPerdata,  PPAT  harus  bertanggung  jawab  penuh  atas  batalnya  akta  jual  beli akibat perbuatan melawan hukum yang ia lakukan dan harus mengganti semua kerugian yang diderita oleh para pihak baik itu pihak Penggugat  maupun Tergugat. Ganti rugi itu timbul karena ada kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.
Untuk  PPAT,  seharusnya  mengerti  dengan  kewenangan  yang  ia  miliki  dalam mengambil  sebuah  keputusan  dan  menurut  penulis  PPAT  seharusnya  tetap  mengikuti peraturan  yang  berlaku  dan  tidak  boleh  keluar  dari  rambu-rambu  mengenai  PPAT, maksudnya  jangan  sampai  melakukan  hal  yang  dilarang  oleh  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun 2016 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor 37  Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah maupun Kode Etik PPAT.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Boedi Harsono. Hukum Agrarian Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi dan Pelaksanaanya . Jakarta : Djambatan, 2003. Habib  Adjie. Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejbat Publik . Bandung : Refika Aditama, 2009. Pengurus  INI,  Anke  Dwi Saputro  (ed). 100  Tahun  INI,  Jati  Diri Notaris  Indonesia: Dulu,  Sekarang  dan  di  Masa  Mendatang .  Jakarta  :  Gramedia  Pustaka,
2009.
Rosa  Agustina. Perbuatan  Melawan  Hukum ,  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2003.
Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie. Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam Pembuatan Akta . Bandung : Mandar Maju, 2011. Subekti. Hukum Pembuktian. Jakarta : Pradnya Paramita, 2005.
Wirjono  Prodjodikoro. Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia. Bandung  :  Refika Aditama, 2003.
2. Makalah, Artikel, dan Lain-Lain
I  Gusti  Bagus  Yoga  Prawira, Tanggung  Jawab  PPAT  Terhadap  Akta  Jual  Beli Tanah , Kajian Hukum dan Keadilan IUS, April 2016.
Kadek Cahaya Susila Wibawa, Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat  AktaTanah  (PPAT)  dalam  Persfektif  Bestuurs  Bevoegdheid ,
Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01, Juli 2019.
3. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-undang  Nomor  02  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2006  tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah