## IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PAN-RB NOMOR 11 TAHUN 2024  DAN PENGGUNAAN PLATFORM DIGITAL ONLINE UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PADA SDM PROTOKOL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1 Silvano Armada Alam, 2 Eddy Hermawan Hasudungan, 3 Suhardi 1,2,3 Universitas Mitra Bangsa, Indonesia
Email: 79pandis@gmail.com, eddypanjaitan997@gmail.com, suhardiuninus26@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Implementasi, Uraian Tugas,  Platform  Digital Online  dan  Peningkatan Kinerja Penelitian  ini  merupakan  penelitian  ex  post  facto    untuk  mengetahui  pengaruh penerapan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024  dan penggunaan Platform  Digital  Online  (PDO)  pada  sumber  daya  manusia  protokol  di Kementerian  Perindustrian  dalam  meningkatkan  kinerjanya.  Metode  yang digunakan adalah Metode Kualitatif.  Penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu: 1) Penentuan uraian tugas protokol yang divalidasi dengan menggunakan Real Time Delphi untuk memperoleh konsensus para expert , dimana media yang dipergunakan  adalah  kuesioner  dan  wawancara  yang  ditujukan  kepada  para expert . Dari tahap ini diperoleh uraian tugas protokol Kementerian Perindustrian berdasarkan  konsensus  para  expert  ,  dan  rekomendasi  uraian  tugas  yang  dapat menggunakan PDO dalam upaya meningkatkan kinerja protokol. 2) Penggunaan PDO  yaitu  Survei  Kepuasan  Stakeholder    terhadap  kinerja  SDM  Protokol Kementerian Perindustrian untuk memperoleh nilai indeks kepuasan stakeholder atas  kinerja  protokol  dalam  memfasilitasi  kegiatan  yang  diselenggarakan.  Dari hasil  penelitian  ini,  diperoleh  uraian  tugas  dan  fungsi  protokol  Kementerian Perindustrian lebih detail dan jelas yang sesuai dengan Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 , untuk Penata Keprotokolan dan Pengelola Keprotokolan. Selain  itu,  dari  penelitian  ini  diperoleh  peningkatan  nilai  indeks  kepuasaan stakeholder  dari penggunaan PDO yaitu Survei Kepuasan Stakeholder  terhadap kinerja  SDM  Protokol  Kementerian  Perindustrian,  dimana  nilai  indeks  89,90 pada  bulan  Januari-April  2024,  nilai  ini  lebih  besar  daripada  nilai  indeks  di triwulan  ke-4  tahun  2023  yaitu  87,45.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa bahwa implementasi  keputusan Menteri PAN-RB dan penggunaan PDO secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja SDM  protokol  Kementerian  Perindustrian.  Survei  Kepuasan  Stakeholder    ini dapat  dijadikan  bahan  monitoring  dan  evaluasi  bagi  kinerja  keprotokolan. Dengan memahami manajemen SDM yang di  dalamnya terdapat daftar uraian tugas  pada  Keputusan  Menteri  PAN-RB  Nomor  11  Tahun  2024    yang  akan dipedomani dalam pelaksanaan tugas sehari-hari SDM protokol yang  didukung dengan  penggunaan  platform  digital  online  adalah  upaya  efektif  dalam meningkatkan kinerja SDM keprotokolan Kemenperin. ABSTRACT Keywords: Implementation, Job Description, Online Digital Platform, Performance Improvement This  study  is  an  ex  post  facto  research  aimed  to  understand  the  impact  of  the implementation  of  the  Minister  of  State  Apparatus  Empowerment  and Bureaucratic Reform (MenPAN-RB) Decree Number 11 in 2024 and the use of Online  Digital  Platform  (ODP)  on  the  human  resources  in  protocol  at  the Ministry of Industry to improve their performance. The methodology used was a qualitative method. The research was divided into two phases: 1) Determination of the protocol job description, validated using Real Time Delphi to obtain expert

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian
consensus,  where  the  medium  used  were  a  questionnaire  and  interviews addressed to expert s. From this phase, protocol task descriptions for the Ministry of Industry were obtained based on expert  consensus and recommendations for task descriptions that could use ODP to improve protocol performance. 2) The use  of  the  ODP,  which  involved  the  conduction  of  a  stakeholder    satisfaction survey on the performance of the Ministry of Industry's Protocol staff to obtain a stakeholder    satisfaction  index  on  the  Protocol's  performance  in  facilitating organized activities. The results of this  research obtained a more detailed and clear  job  description  and  function  of  the  Ministry  of  Industry  Protocol,  which follows  MenPAN-RB  Decree  Number  11  in  2024,  for  Protocol  Organiser  and Protocol Manager. In addition, from this research, an increase in the index value of  stakeholder    satisfaction  index  value  from  the  use  of  ODP,  namely  the Stakeholder  Satisfaction Survey on the Performance of the Ministry of Industry Protocol Human Resource (HR), which is 89.90 in January-April 2024, this value is  greater  than  the  index  value  of  the  4th  quarter  of  2023,  which  was  87.45. Therefore,  it  can  be  concluded  that  the  implementation  of  the  decision  of  the Minister  of  PAN-RB  and  the  use  of  the  ODP  together  have  a  very  significant impact on the performance of the HR protocol of the Ministry of Industry. This stakeholder  satisfaction survey can be used as a monitoring and evaluation tool for protocol performance. By understanding HR management in which there is a list of job descriptions in the MenPAN-RB Decree Number 11 in 2024, which will be useful to guide in carrying out the daily tasks of Protocol HR supported by the use of online digital platforms,  and an effective effort to improve the performance of the Protocol HR of the Ministry of Industry .

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dari  waktu  ke  waktu  memberi  perubahan  pada  berbagai  lini kehidupan, tidak terkecuali pada kegiatan perkantoran, dimana modernisasi dalam setiap kegiatan atau digitalisasi muncul agar sumber daya manusia lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, diperoleh output yang maksimal pada target pekerjaan.
Biro  Umum  merupakan  salah  satu  Unit  Pelaksana  di  bawah  Sekretariat  Jenderal, Kementerian Perindustrian. Salah satu fungsi Biro Umum antara lain adalah pelaksanaan urusan tata usaha dan keprotokolan pimpinan. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh keprotokolan harus mampu memenuhi kebutuhan dan mendukung kinerja para stakeholder .  Biro Umum telah menetapkan sasaran, strategi dan program,  baik  jangka pendek maupun jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024 (Kemenperin RI, 2023a).  Biro Umum menetapkan  tujuan  yang  akan  dicapai  sampai  tahun  2024,  yaitu  “Mewujudkan  pelayanan stakeholder  s  yang  berkualitas  dengan  peningkatan  pemanfaatan  teknologi”,  dengan  indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Umum” dengan target 3,1.
Sub  Bagian  Protokol  merupakan  Sub  Bagian  di  bawah  Tata  Usaha  Pimpinan  di  Biro Umum, Kementerian Perindustrian. Kegiatan keprotokolan sangat berkaitan erat dengan kegiatan pimpinan dan stakeholder . Dalam hal ini, protokol juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mencapai  tujuan  Biro  Umum  dalam  rangka  mewujudkan  pelayanan  kepada  stakeholder    yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi.

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian
Berdasarkan  Permenperin  No.  3  Tahun  2020  tentang  Jabatan  dan  Kelas  Jabatan  di Lingkungan  Kementerian  Perindustrian,  petugas  protokol  termasuk  ke  dalam  kelas  jabatan  4 (Kemenperin RI, 2020). Di dalam Permenperin tersebut disebutkan bahwa Kelas Jabatan adalah penggolongan  jabatan  berdasarkan  sifat,  jenis,  dan  beban  pekerjaan  serta  besaran  tunjangan kinerja.  Peraturan  tersebut  belum  menyajikan  uraian  tugas  protokol  secara  detail  dan  juga menggolongkan kelas jabatan petugas protokol tidak lebih tinggi dari petugas lain dengan beban kerja  dan  resiko  pekerjaan  yang  sama  atau  bahkan  lebih  ringan  dibandingkan  dengan  protokol. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keprotokolan, pengawalan dan pendampingan, serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar nasional (Kemenperin RI, 2023b).
Penggolongan kelas jabatan protokol pada Permenperin No. 3 Tahun 2020 belum relevan dengan beban kerja dan resiko pekerjaan sehari-hari yang dihadapi oleh petugas protokol saat ini. Di dalam menjalankan tugasnya, Sub Bagian Protokol mulai berperan aktif dalam menghidupkan aktivitas di website protokol yang sudah terintegrasi dengan website Kementerian Perindustrian, untuk mendapatkan umpan balik berupa penilaian stakeholder , dan juga melibatkan secara aktif protokol dalam berbagai aktivitas di website untuk jangka panjang (Kemenperin RI, 2020).
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, keprotokolan selalu berkoordinasi secara internal dengan Tata Usaha Menteri, Tata Usaha Sekretaris Jenderal, dan Tata Usaha Staf Ahli Menteri. Selain itu, juga melakukan koordinasi eksternal dengan Unit atau K/L terkait, Pelaku Industri dan Stakeholder  lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang protokol dituntut untuk  memiliki berbagai kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan pimpinan.  Kemampuan tersebut antara lain perencanaan konsep acara, kemampuan public speaking¸ menganalisa suatu kegiatan pimpinan, pembuatan  keputusan,  dan  penulisan  evaluasi  laporan.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  seorang protokol juga berinteraksi dengan berbagai stakeholder  yang terlibat di setiap kegiatan pimpinan, dengan demikian protokol harus memiliki budaya pelayanan. Suatu pelayanan dapat dikategorikan baik  apabila terdapat  kepuasan dari stakeholder  yang dilayani,  yaitu pimpinan dan stakeholder terkait.
Namun, disisi lain tugas-tugas protokol tersebut dijelaskan dalam Keputusan MenPAN-RB Nomor  656  Tahun  2023  dan  Nomor  11  Tahun  2024    untuk  kelas  jabatan  pada  posisi  6  dan  7, dengan  instansi  teknis  penilai  adalah  Kementerian  Sekretariat  Negara  (Kemensetneg).  Uraian tugas  protokol  dalam  Keputusan  MenPAN-RB  Nomor  656  Tahun  2023  (KemenPAN-RB  RI, 2023) adalah sebagai berikut:
1. Kelas Jabatan 6 adalah Pengelola Keprotokolan, dimana tugas jabatannya melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah. Pendidikan minimal adalah D3 (diploma tiga)
2. Kelas  Jabatan  7  adalah  Penata  Keprotokolan  yang  bertugas  melaksanakan  kegiatan  tata kelola keprotokolan di  lingkungan instansi  pemerintah, mencakup kegiatan pengawalan,

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian
pengecekan  jadwal,  persiapan  dan  pendampingan  kegiatan  pimpinan,  pengaturan  teknis pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan (ceremony). Pendidikan minimal adalah S1 (strata satu)/D4 (diploma empat).
3. Protokol Kenegaraan bertugas melakukan kegiatan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden. Pendidikan minimal adalah S1 (strata satu)/D4 (diploma empat) di bidang yang relevan dengan tugas jabatan.
Uraian tugas protokol dalam Keputusan MenPAN-RB  Nomor 11 Tahun 2024  ini lebih relevan  dengan  kegiatan  sehari-hari  protokol  Kemenperin  saat  ini.  Keputusan  MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024  ini dapat menjadi acuan bagi protokol Kemenperin dalam melaksanakan tugasnya.  Sebagai  wujud  implementasi  di  keprotokolan  Kementerian  Perindustrian  maka  perlu diciptakan  suatu standar pekerjaan protokol Kementerian Perindustrian yang disesuaikan dengan Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024  tersebut.
Dalam penelitian ini, penulis berpandangan bahwa selama ini kinerja protokol Kemenperin belum dapat diukur dikarenakan belum terdapat uraian tugas yang sesuai. Kondisi saat ini belum mencerminkan  beban  kerja  protokol  yang  sebenarnya.  Hal  tersebut  berdampak  terhadap implementasi tugas-tugas protokol, yaitu protokol belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara  maksimal.  Penilaian  kinerja  SDM  protokol  saat  ini  masih  dilihat  secara  general  dalam penilaian Indeks Kepuasan Layanan Umum di Biro Umum.
Sementara  itu,  petugas  protokol  terus  melakukan  perubahan  pola  kerja  sesuai  dengan kebutuhan  dan  capaian  yang  diharapkan.  Protokol  Kementerian  Perindustrian  saat  ini  telah membuat website protokol yang terintegrasi dengan website Kementerian Perindustrian. Website ini dibuat agar dapat dimanfaatkan untuk mempermudah aktivitas protokol, diseminasi informasi dan juga dokumentasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh protokol dalam hal pelaksanaan tugas  dan  fungsi.  Website  ini  selain  berisi  menu  untuk  publikasi  terkait  dengan  informasi keprotokolan dan publikasi kegiatan protokol, juga memiliki menu Survei Kepuasan Kinerja SDM Protokol Kementerian Perindustrian. Survei ini berguna untuk mengetahui penilaian stakeholder yang mengikuti kegiatan yang difasilitasi oleh protokol Kementerian Perindustrian, sehingga dari hasil survei tersebut dapat diketahui indeks kepuasan stakeholder  terhadap kinerja SDM Protokol Kemenperin.  Selanjutnya,  indeks  kepuasan  stakeholder    tersebut  diharapkan  dapat  dijadikan sebagai bahan rekomendasi pimpinan atau unit terkait dalam menilai kinerja protokol Kementerian Perindustrian.
Pada penelitian ini akan dilakukan analisa terkait implementasi Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024  dikaitkan dengan uraian tugas protokol serta penggunaan platform digital online,  untuk  melihat  pengaruhnya  terhadap  peningkatan  kinerja  SDM  protokol  Kementerian Perindustrian. Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Protokol  Kementerian  Perindustrian  saat  ini adalah  tidak  adanya  dasar  hukum  yang  kuat  terkait  tugas  dan  fungsi  protokol  di  Kementerian Perindustrian  serta  adanya  ketidaksesuaian  antara  beban  kerja  dan  kelas  jabatannya.  Hal  ini disebabkan  oleh  kinerja  protokol  yang  tidak  terukur  dan  kegiatan  protokol  yang  tidak

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian
terdokumentasi dengan baik, yang disebabkan oleh tidak adanya alat ukur untuk menilai kinerja protokol  selama  ini  dan  pelaksanaan  tugas  keprotokolan  masih  dilakukan  dengan  cara konvensional.  Untuk  itu,  penulis  mencoba  untuk  menganalisis  kinerja  protokol  Kemenperin dengan implementasi Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 . Dengan memperhatikan kondisi saat ini, yaitu kelas jabatan menggunakan dasar hukum Permenperin Nomor 3 tahun 2020 yang belum menjelaskan secara detail tentang uraian tugas dan fungsi protokol (Petugas Protokol dengan kelas jabatan 4), peneliti  akan menggunakan Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024  yaitu Pengelola Keprotokolan (kelas jabatan 6) dan Penata Keprotokolan (kelas jabatan 7).
Dalam penelitian ini, penulis juga akan menganalisa pengaruh penggunaan platform digital online terhadap kinerja protokol. Penggunaan platform digital online dilakukan sebagai alat ukur kinerja  protokol  yang  bermuara  pada  dampak  mengingkat  atau  tidaknya  kinerja  SDM  Protokol Kemenperin sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya, dimana sebelumnya pengukuran kinerja SDM Protokol Kemenperin tidak spesifik dan bergabung dengan nilai Indeks Kepuasan Layanan Umum pada Biro Umum Kemenperin

## METODE
Jenis Penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Jenis Penelitian Kualitatif. Teknik analisis data  pada  studi  kualitatif  menjelaskan  tentang  cara  atau  langkah-langkah  peneliti  dalam menganalisis  data.  Peneliti  kualitatif  diberi  kebebasan  untuk  memilih  teknik  analisis  data  yang sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Jika  penelitian  merupakan  penelitian  kualitatif,  maka  pada dasarnya tidak ada design baku yang harus dipedomani karena bersifat umum (tidak spesifik), dan dapat berubah-ubah/ berkembang sesuai dengan situasi lapangan (Rangkuti, dkk, 2018).
Tahap  awal  penelitian  ini  adalah  menentukan  unsur-unsur  penilaian  kinerja  SDM  protokol berdasarkan  penjabaran  tugas  dan  fungsinya  dalam  Keputusan  MenPAN-RB  Nomor  11  Tahun 2024  pada kelas jabatan 6 dan 7. Breakdown unsur penilaian ini dielaborasi dengan menelusuri teori-teori  dan  definisi  masing-masing  pekerjaan  yang  diperoleh  penulis  dari  berbagai  sumber seperti buku atau jurnal terkait. Selanjutnya, unsur-unsur penilaian kinerja yang telah dikumpulkan oleh penulis, dilakukan verifikasi konstruktif ke para ahli di bidang keprotokolan. Jumlah para ahli yang melakukan verifikasi adalah minimal 3 (tiga) orang yang memang ahli dengan lingkup isu yang diteliti yaitu keprotokolan. Para ahli diminta pendapatnya tentang unsur yang telah disusun, apakah  unsur  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  pengukuran  kinerja  tanpa  perbaikan,  dengan perbaikan, atau perbaikan total. Pada penelitian ini, para ahli juga diminta pendapatnya tentang kemungkinan  pengukuran  kinerja  melalui  unsur  tersebut  yang  mungkin  dilakukan  dengan menggunakan platform digital online.
Setelah  diperoleh  konsensus  dari  para  ahli  terkait  dengan  unsur-unsur  penilaian  kinerja SDM  protokol  untuk  kelas  jabatan  6  dan  7,    dilakukan  pemilihan  unsur  yang  dapat  digunakan untuk mengukur kinerja SDM protokol Kemenperin menggunakan platform digital online.

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian
Selain itu, pada tahap pengukuran kinerja SDM protokol dengan menggunakan Survei Kepuasan Stakeholder    terhadap  Kinerja  SDM  Protokol  Kemenperin  dari  setiap  kegiatan  yang  difasilitasi oleh SDM Protokol, yang kemudian menjadi bahan untuk mengukur Indeks Kepuasan Stakeholder SDM Protokol Kemenperin.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  merujuk  pada  kompetensi,  sifat  karakteristik  stakeholder    Protokol Kementerian  Perindustrian  dan  keprotokolan  Kementerian  Perindustrian  yang  akan  dijadikan sumber informasi penelitian. Dengan demikian, dari lokasi penelitian tersebut, diharapkan akan memberikan  informasi  sebanyak  yang  diinginkan  bagi  peneliti.  Selain  itu,  lokasi  penelitian merupakan tempat penulis bertugas, sehingga penulis dapat memperoleh berbagai informasi lebih cepat dan mendalam dan segala permasalahan diharapkan dapat segera mendapatkan jawaban yang lebih akurat.
Lokasi dan waktu penelitian “Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024  dan Penggunaan Platform digital online untuk Meningkatkan Kinerja pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian”
1. Lokasi: Kementerian Perindustrian, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52-53, Jakarta Selatan
2. Waktu Penelitian: Tahun 2023-2024:

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi  Keputusan  MenPAN-RB  No.  11  Tahun  2024  pada  Protokol  Kementerian Perindustrian
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 mengatur pelaksanaan keprotokolan oleh  Subbagian  Protokol  yaitu  melakukan  pengelolaan  urusan  keprotokolan,  pengawalan  dan pendampingan,  serta  pengelolaan  dan  pengaturan  acara  kunjungan  dan  peringatan  hari  besar nasional  (Kemenperin  RI,  2023b).  Penjelasan  mengenai  nama  jabatan  protokol  bagi  petugas protokol  mengacu  pada  Keputusan  MenPAN-RB  Nomor  11  Tahun  2024.  Nomenklatur  nama jabatan protokol dalam Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 terbagi menjadi 2 yaitu Penata Keprotokolan dan Pengelola Keprotokolan (KemenPAN-RB RI, 2024), dengan tugas Penata Keprotokolan yaitu melakukan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah dengan  kelas  jabatan  7.  Selain  itu,  Pengelola  Keprotokolan  bertugas  melaksanakan  kegiatan pengelolaan  keprotokolan  di  lingkungan  instansi  pemerintah  dengan  kelas  jabatan  6.  Penjelasan tugas  protokol  pada  Keputusan  MenPAN-RB  No.  656  tahun  2023  tentang  nomenklatur  Jabatan Pelaksana  Pegawai  Negeri  Sipil    di  lingkungan  Instansi  Pemerintah    (KeMenPAN-RB,  2023) adalah sebagai berikut:
1. Penata  Keprotokolan:  Melaksanakan  kegiatan  tata  kelola  keprotokolan  di  lingkungan instansi pemerintah:
a. Kegiatan Pengawalan

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian
b. Pengecekan Jadwal
c. Persiapan dan Pendampingan Kegiatan Pimpinan
d. Pengaturan Teknis Pelaksanaan Kegiatan/Acara Kedinasan (Ceremony)
2. Pengelola Keprotokolan: Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah:
a.  Melaksanakan Kegiatan Pengawalan
b.  Melaksanakan Pengecekan Jadwal
c.  Melaksanakan Persiapan dan Pendampingan Kegiatan Pimpinan
d.  Melaksanakan Pengaturan Teknis Pelaksanaan Kegiatan/Acara Kedinasan (Ceremony) Untuk  mengidentifikasi  uraian  tugas  protokol  sebagai  rincian  dari  tugas  protokol  yang didefinisikan  dalam  KeMenPAN-RB  (2023),  maka  dilakukan  penelusuran  dari  sumber-sumber terkait yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 Uraian Tugas Penata Keprotokolan dan Tabel 5.2. Uraian Tugas Pengelola Keprotokolan.
Tabel 1. Uraian Tugas Penata Keprotokolan
Kegiatan Utama (KepMenPAN -RB No.656 tahun 2023) Sub Kegiatan (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023) Uraian Tugas (Variabel Manifest) Kode Uraian Tugas Referensi (contoh kasus) Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di  lingkungan instansi pemerintah Kegiatan Pengawalan Mempelajari, menganalisa dan menelaah hasil inventarisasi  data  yang akan  digunakan  untuk menyusun  rekomendasi bidang  protokol  sesuai ketentuan untuk kelancaran  pelaksanaan tugas. A.1.a Daftar  Uraian  Tugas  Penata Keprotokolan  (Pemkab  OI, 2023a) Mengidentifikasi dan mengkonsultasikan kendala  dalam  menjalani aktivitas keprotokolan sesuai dengan hasil analisis  dan  menyusun konsep penyelesaian A.1.b Daftar  Uraian  Tugas  Penata Keprotokolan  (Pemkab  OI, 2023a)

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

## Kegiatan
Utama (KepMenPAN -RB No.656 tahun 2023) Sub Kegiatan (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023) Uraian Tugas (Variabel Manifest) Kode Uraian Tugas Referensi (contoh kasus) kendala  terkait  kegiatan keprotokoleran. Pengecekan Jadwal • Membuat dan update jadwal kegiatan pimpinan setiap harinya berdasarkan  hasil koordinasi dan komunikasi dengan para stakeholder s . A.2.a Daftar  Uraian  Tugas  Penata Keprotokolan (PemkabOI, 2023a) • Menyusun rundown seluruh pelaksanaan kegiatan pimpinan  sesuai dengan  ketentuan yang berlaku A.2.b Daftar Uraian Tugas Pengelola Keprotokolan (Pemkab OI, 2023b) • Menjalin hubungan komunikasi dan koordinasi dengan para stakeholder s yang berkaitan dengan  aktivitas kerja keprotokolan  dan Komunikasi dengan  Pimpinan dalam  melakukan penjadwalan A.2.c Daftar  Uraian  Tugas  Penata Keprotokolan  (Pemkab  OI, 2023a)

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

## Kegiatan
Utama (KepMenPAN -RB No.656 tahun 2023) Sub Kegiatan (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023) Uraian Tugas (Variabel Manifest) Kode Uraian Tugas Referensi (contoh kasus) kegiatan pimpinan. Persiapan dan Pendampingan Kegiatan Pimpinan Mengatur pelaksanaan pengolahan data dan mempersiapkan bahan informasi  terkait  acara/ kegiatan pimpinan. A.3.a Daftar  Uraian  Tugas  Penata Keprotokolan  (Pemkab  OI, 2023a) Pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan ( ceremony ) • Mengatur  seluruh rangkaian aktivitas keprotokoleran sesuai dengan tata keprotokoleran  di lingkungan pemerintahan sesuai dengan agenda kerja pimpinan (pendampingan tamu, MC, pengelolaan  tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, penyelenggaraan acara  dan  seluruh kegiatan tata protokoler). A.4.a Daftar  Uraian  Tugas  Penata Keprotokolan  (Pemkab  OI, 2023a) • Melaporan  hasil pelaksanaan tugas yang telah berlangsung    dan A.4.b Daftar  Uraian  Tugas  Penata Keprotokolan  (Pemkab  OI, 2023a)
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 574
Sumber: KemenPAN-RB, 2024 dimodifikasi
Tabel 2. Uraian Tugas Pengelola Keprotokolan
Kegiatan Utama (KepMenPAN-RB
No.656 tahun 2023)
Sub Kegiatan  (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023) Uraian Tugas (Variabel Manifest) Kode Uraian Tugas Referensi (contoh kasus) Melaksanakan kegiatan  pengelolaan keprotokolan di • Melaksanakan Kegiatan Pengawalan • Membawa bahan kerja, kartu nama, dan ATK untuk B.1.a Ari Yusmahendra, 2021 Kegiatan Utama (KepMenPAN -RB No.656 tahun 2023) Sub Kegiatan (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023) Uraian Tugas (Variabel Manifest) Kode Uraian Tugas Referensi (contoh kasus) evaluasinya kepada atasan. • Menjalin hubungan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak/ stakeholder s terkait pelaksanaan kegiatan pimpinan  sesuai fungsi keprotokolan. A.4.c Daftar  Uraian  Tugas  Penata Keprotokolan  (Pemkab  OI, 2023a) • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan A.4.d Daftar  Uraian  Tugas  Penata Keprotokolan  (Pemkab  OI, 2023a)

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

## Kegiatan Utama
(KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)
Sub Kegiatan  (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023) Uraian Tugas (Variabel Manifest) Kode Uraian Tugas Referensi (contoh kasus) lingkungan  instansi pemerintah keperluan pimpinan • Melakukan koordinasi dengan  panitia kegiatan B.1.b Ari Yusmahendra, 2021 • Melakukan asistensi  dalam
penyusunan program  kerja kegiatan  pada keprotokolan sesuai  dengan peraturan dalam melaksanakan tugas. B.1.c Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (PemkabOI, 2023a) • Melaksanakan Pengecekan Jadwal • Memeriksa susunan  acara kegiatan B.2.a Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (PemkabOI, 2023a)
• Menyusun rencana penyusunan rekomendasi kegiatan bidang protokol  sesuai ketentuan B.2.b Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (Pemkab OI, 2023a)

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

## Kegiatan Utama
(KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)
Sub Kegiatan  (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023) Uraian Tugas (Variabel Manifest) Kode Uraian Tugas Referensi (contoh kasus)
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. • Menyusun rundown seluruh
pelaksanaan kegiatan pimpinan sesuai  dengan ketentuan  yang berlaku. B.2.c Daftar Uraian Tugas Penata Keprotokolan (Pemkab OI, 2023a) Melaksanakan  Persiapan dan Pendampingan Kegiatan Pimpinan Menghimpun, mengolah dan mempersiapkan  bahan informasi terkait acara/ kegiatan dan kebutuhan pimpinan. B.3.a Daftar Uraian Tugas  Pengelola Keprotokolan (Pemkab OI, 2023b) • Melaksanakan Pengaturan Teknis Pelaksanaan Kegiatan/Acar a Kedinasan ( Ceremony ) • Mengatur pelaksanaan pengumpulan data  di  bidang protokol
sebagai  bahan penyusunan rekomendasi sesuai B.4.a SOP Protokol Kementerian Sekretariat Negara

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

## Kegiatan Utama
(KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)
Sub Kegiatan  (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023) Uraian Tugas (Variabel Manifest) Kode Uraian Tugas Referensi (contoh kasus) ketentuan untuk kelancaran operasional.
• Menjalin
hubungan komunikasi dan  koordinasi dengan para stakeholder s yang  berkaitan dengan aktivitas  kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam melakukan penjadwalan kegiatan pimpinan. B.4.b Daftar Uraian Tugas  Pengelola Keprotokolan (Pemkab OI, 2023b) • Melaksana kan  seluruh rangkaian aktivitas keprotokol eran  sesuai dengan  tata keprotokol eran di lingkungan B.4.c Daftar Uraian Tugas  Pengelola Keprotokolan (Pemkab OI, 2023b)

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

## Kegiatan Utama
(KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)
Sub Kegiatan  (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023) Uraian Tugas (Variabel Manifest) Kode Uraian Tugas Referensi (contoh kasus) Kementeria n sesuai dengan agenda kerja pimpinan (pendampi ngan  tamu, MC, pengelolaa n tata tempat,  tata upacara, tata penghorma tan, penyelengg araan  acara
dan  seluruh kegiatan tata protokoler). • Melaporka n hasil pelaksanaa n tugas kepada atasan. B.4.d Daftar Uraian Tugas  Pengelola Keprotokolan (Pemkab OI, 2023b) • Melaksana kan tugas kedinasan lain yang B.4.f Daftar Uraian Tugas  Pengelola Keprotokolan

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian

## Kegiatan Utama
(KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023)
Sub Kegiatan  (Variabel Laten) (KepMenPAN-RB No.656 tahun 2023) Uraian Tugas (Variabel Manifest) Kode Uraian Tugas Referensi (contoh kasus) diberikan pimpinan baik  lisan maupun tertulis. (Pemkab OI, 2023b)

## Hasil Justifikasi Expert  terhadap Uraian Tugas Protokol
Daftar responden expert  yang melakukan justifikasi uraian tugas protokol terdapat dalam Tabel  5.3.  Justifikasi  expert    dilakukan  dengan  menggunakan  media  kuesioner  dengan  metode yang digunakan adalah Metode Delphi. Kuesioner dibuat dengan menggunakan google form pada tautan:    https://forms.gle/YJ8vGXYkxP8KdySEA    dimana  rangkuman  hasil  respon  expert terhadap kuesioner dapat dilihat oleh peneliti secara realtime.
Tabel 3. Data Responden Expert  dalam Justifikasi Uraian Tugas Protokol
Kode Expert Nama Expert / Narasumber Tingkat Pendidikan Pengalaman Jabatan Terkait Keprotokolan Pengalaman Kerja  Terkait Keprotokolan Tahun Mulai Bekerja E1 Dwi Hesti Handayani S1 Kepala  Bagian Keprotokolan Kementerian Perindustrian 15 Tahun 1985 E2 Andika Amri S2 Kepala  Bagian Organisasi  dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 7  Tahun  s.d Sekarang 2009 E3 Saiful Muhammad S2 Kepala  Bagian Upacara Protokol Istana, Kementerian 13  Tahun  s.d Sekarang 2004

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian
Kode Expert Nama Expert / Narasumber Tingkat Pendidikan Pengalaman Jabatan Terkait Keprotokolan Pengalaman Kerja  Terkait Keprotokolan Tahun Mulai Bekerja Sekretariat Negara E4 Syahroni Ahmad S2 Kepala Biro Umum Kementerian Perindustrian 3 Tahun 2002 E5 Bowo Susetyo S1 Penata Keprotokolan Kementerian Perindustrian 10  Tahun  s.d Sekarang 1990 E6 Sutrisno S1 Kepala Sub Bagian Keprotokolan Kementerian Perdagangan 7  Tahun  s.d Sekarang 2005 E7 Tri Setiadi S2 Pejabat  Analis Sumber  Daya Manusia Aparatur  pada Kementerian Perindustrian 7  Tahun  s.d Sekarang 2009 E8 Mardlo Zulkarnain S2 Pejabat  Analis Sumber  Daya Manusia Aparatur  pada Kementerian Perindustrian 7  Tahun  s.d Sekarang 2009 E9 Devid Muhammad S2 Kepala  Bagian Keprotokolan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi 5    Tahun  s.d Sekarang 2002
Sumber: Silvano Armada, 2024 dimodifikasi
Protokol Kementerian Perindustrian saat ini telah dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat,  seiring  dengan  perkembangan  zaman  dimana  tuntutan  stakeholder  internal  dan  eksternal semakin hari menuntut para protokol Kementerian Perindustrian dapat bekerja efisien, cepat, tepat dan  profesional dalam melaksanakan tugas, sehingga tercapai peningkatan kinerja Protokol yang sudah  ditargetkan  dari  para  Pimpinan  Protokol  Kementerian  Perindustrian.  Untuk  mengetahui sejauh mana peningkatan kinerja protokol Kementerian Perindustrian setelah mengimplementasikan  daftar  uraian  tugas  dari  hasil  konsensus  para  expert,    maka  dilakukan wawancara  lanjutan  dengan  para  expert    yang  juga  merupakan  stakeholder    yang  sering berinteraksi  dan  difasilitasi  oleh  protokol,  sehingga  langsung  dapat  merasakan  dan  menilai perubahan  kinerja  protokol.  Rekapitulasi  hasil  wawancara  lanjutan  peneliti  dengan  para  expert terkait dengan perubahan kinerja protokol setelah mengimplementasikan uraian tugas berdasarkan Keputusan Menpan-RB Nomor 11 tahun 2024.
Sehubungan  dengan  Implementasi  Keputusan  Menpan-RB  Nomor  11  tahun  2024  di keprotokolan  Kementerian  Perindustrian  untuk  perumusan  standar  pekerjaan  Protokol Kementerian Perindustrian, para expert  menyatakan bahwa di protokol Kementerian Perindustrian sebagian sudah dibuat daftar uraian tugasnya dan sudah di implementasikan pada keprotokolan. Hasil  penelitian  ini  sangat  membantu  dalam  penyusunan  Daftar  uraian  tugas  keprotokolan Kementerian Perindustrian dimana diharapkan ada pembaruan pembaruan dari tugas dan fungsi dari  Protokol  Kemenperin  yang  akan  meningkatkan  kinerja  protokol  sehingga  secara  tidak langsung dapat memperbaiki tunjangan kinerja  atau reward untuk tim protokol tersebut. Expert menyatakan bahwa uraian tugas dapat dirinci secara detail dengan dibuatnya Standar Operasional Prosedur  sehingga  dapat  menjadikan  individu  protokol  lebih  profesional.  Pengimplementasian Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 ini berjalan dengan baik dan sangat membantu dalam membuat daftar uraian tugas bagi Protokol Kemenperin, dimana dalam perkembangannya saat ini seorang protokol harus dapat mengikuti perkembangan dan keinginan dari para stakeholder yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugas sehari hari keprotokolan. Expert berpendapat bahwa saat ini Protokol Kemenperin sudah berkinerja baik dan profesional, dimana dengan pengimplementasian Kep MenPAN-RB Nomor 11 juga  dengan dibuatnya analisa Beban Kerja  dan  Daftar  Uraian  Tugas  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dari  stakeholder    Protokol Kemenperin, dapat menjadikan Protokol Kemenperin dapat bekerja lebih efisien.
Kegiatan Protokol di Kementerian Perindustrian ketika mengimplementasikan Keputusan MenAN-RB  Nomor  11  tahun  2024,  expert    memperhatikan  pada  awalnya  terdapat  kesulitan dikarenakan selama ini protokol kementerian perindustrian bekerja berdasarkan pengalaman  tanpa standar tugas  atau daftar uraian tugas. Pengimplementasian keputusan MenPAN-RB ini yang juga menggunalan Platform  Digital  Online akan dapat  memjadikan protokol  lebih fokus dan terarah dalam bertugas dan menjadi lebih baik dan professional.

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian
Menurut Insani dan Setiyariski (2020), tugas dan tanggung jawab memerlukan kerja tim (team  work)  yang  lebih  baik  serta    membangun  komunikasi  yang  lebih  baik  antara  sesama  tim maupun  dengan  departemen  yang  lainnya  agar  tetap  terjaga  kekompakan  dalam    bekerja    dan melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Protokol Kementerian Perindustrian merupakan mitra kerja  para  expert    dan  protokol  Kementerian  Lembaga  lainnya,  dimana  setelah  beberapa  kali protokol  Kemenperin  bekerja  sama  dalam  satu  kegiatan  dengan  Protokol  Istana,  terlihat  bahwa Protokol Kemenperin menjadi lebih taktis, efisien dan profesional.
Terkait  dengan  pengimplementasian  Keputusan  MenPAN-RB  yang  bermuara  pada pemanfaatan  Website  Keprotokolan  Kemenperin,  dimana  didalamnya  terdapat  tautan  kuesioner kepuasan  stakeholder    yang  difokuskan  pada  peningkatan  kinerja  Protokol  Kemenperin,  expert menilai tim Protokol banyak mengalami perubahan dalam menjalankan tugas keprotokolan jauh menjadi lebih efisien, karena pemanfaatan teknologi informasi berupa website dan kuesioner untuk mengukur indeks kepuasaan stakeholder  menjadikan protokol dalam bertugas lebih bersinergi dan mendapatkan informasi dua arah dengan stakeholder. Menurut Van Koll and Rietz (2016), website menyediakan interface yang lebih interaktif, sehingga pengguna berpeluang dalam memberikan umpan balik dengan lebih intuitif dan mendalam, selain itu  website memungkinkan untuk mudah terintegrasi  dengan  berbagai  sistem  lain,  seperti  basis  data,  sistem  manajemen  konten,  maupun aplikasi lain yang dapat memudahkan proses analisis serta tindak lanjut.
Penggunaan website yang memiliki link aplikasi seperti kuesioner kepuasan stakeholder dapat  memfasilitasi  komunikasi  serta  memperluas  pintu  interaksi  dalam  dengan  pihak  di  luar Kementerian Perindustrian. Expert  dari protokol Menko Bidang Ekonomi yang sering beririsan bertugas  dengan  protokol  Kemenperin,  menilai  bahwa  terlihat  peningkatan  kinerja  protokol Kemenperin menjadi profesional dimana pemanfaatan website Keprotokolan adalah sarana utama yang diandalkan Protokol Kemenperin.

## KESIMPULAN
Analisis terhadap implementasi Keputusan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan penggunaan platform digital online (PDO) di Keprotokolan Kementerian Perindustrian menunjukkan beberapa temuan  penting  yang  berdampak  signifikan  pada  peningkatan  kinerja  protokol  di  kementerian tersebut.
Pertama,  implementasi  Keputusan  MenPAN-RB  Nomor  11  Tahun  2024  terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kinerja protokol Kementerian Perindustrian. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan perumusan uraian tugas yang telah divalidasi oleh para ahli untuk jabatan penata  protokol  dan  pengelola  protokol,  dengan  hasil  persetujuan  100%.  Uraian  tugas  ini  tidak hanya memberikan kejelasan bagi para petugas dalam menjalankan tugas sehari-hari, tetapi juga memastikan  bahwa  setiap  kegiatan  protokol  dilakukan  dengan  standar  yang  tinggi  dan  sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dengan adanya uraian tugas yang jelas, petugas protokol
dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  lebih  terarah  dan  efisien,  sehingga  mampu  meningkatkan profesionalisme dan kinerja secara keseluruhan.
Selain itu, penggunaan platform digital online (PDO) juga menunjukkan dampak positif terhadap  kinerja  protokol  Kementerian  Perindustrian.  Melalui  survei  kepuasan  stakeholder terhadap kinerja SDM protokol yang dilakukan dari bulan Januari hingga April 2024, ditemukan bahwa  nilai  indeks  kepuasan  mencapai  89,90.  Angka  ini  menunjukkan  peningkatan  yang signifikan dibandingkan dengan nilai indeks pada triwulan ke-4 tahun 2023 yang hanya sebesar 87,45.  Hasil  survei  ini  menunjukkan  bahwa  penggunaan  teknologi  digital  dalam  proses keprotokolan  mampu  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  layanan,  serta  meningkatkan kepuasan stakeholder terhadap kinerja protokol. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan  bahwa  teknologi  digital,  termasuk  kecerdasan  buatan  dan  otomatisasi,  dapat mengubah  cara  kerja  perusahaan  dan  meningkatkan  kinerja  secara  keseluruhan.  Priatna  et  al. (2022),  Pertiwi,  W.,  dan  Nurhikmah  (2018),  serta  McAfee  dan  Brynjolfsson  (2014)  dalam Anandita et al. (2024) menyatakan bahwa penerapan teknologi digital dapat memberikan dampak positif dalam dunia bisnis dan operasional perusahaan.
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, implementasi Keputusan Menteri  PAN-RB  Nomor  11  Tahun  2024  tentang  jabatan  pelaksana  aparatur  sipil  negara  di lingkungan  instansi  pemerintah,  serta  penggunaan  platform  digital  online  di  keprotokolan Kementerian  Perindustrian  menunjukkan  bahwa  keberhasilan  implementasi  keputusan  tersebut sangat bergantung pada dukungan peraturan internal atau petunjuk teknis yang jelas. Peraturan ini harus  memuat  uraian  tugas  keprotokolan  yang  disusun  oleh  Kementerian/Lembaga  guna memastikan  bahwa  setiap  kegiatan  protokol  dilaksanakan  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan dan mampu meningkatkan kinerja protokol secara keseluruhan.
Pemanfaatan  platform  digital  online  juga  bermanfaat  dalam  mengukur  tingkat  kepuasan stakeholder terhadap kinerja Protokol Kementerian Perindustrian. Dengan adanya survei kepuasan stakeholder  yang  teratur,  Kementerian  Perindustrian  dapat  terus  memantau  dan  mengevaluasi kinerja  protokol,  serta  melakukan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  kualitas layanan. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:
Penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  atau  pedoman  dalam  setiap  kegiatan yang dilaksanakan oleh Protokol Kementerian Perindustrian sangat penting. SOP ini akan menjadi acuan bagi petugas protokol dalam melaksanakan kegiatan, menentukan penanggung jawab, dan menetapkan  standar  waktu  pelaksanaan,  sehingga  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas kinerja protokol.
Selain  itu,  perlu  disusun  Peraturan  Menteri  Perindustrian  yang  mencakup  uraian  tugas jabatan protokol, baik penata protokol maupun pengelola protokol. Dengan adanya peraturan ini, penggolongan kelas jabatan protokol akan lebih relevan dengan beban kerja dan risiko pekerjaan sehari-hari yang dihadapi oleh petugas protokol. Peraturan ini juga akan memastikan bahwa setiap
tugas  dan  tanggung  jawab  protokol  didefinisikan  dengan  jelas,  sehingga  mampu  meningkatkan kinerja dan profesionalisme petugas protokol.
Pengembangan  aplikasi  keprotokolan  atau  website  keprotokolan  yang  sudah  ada  juga sangat  diperlukan.  Saat  ini,  Kementerian  Perindustrian  telah  memiliki  website  keprotokolan, namun perlu terus dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempermudah aktivitas protokol, diseminasi informasi, dan dokumentasi kegiatan. Website ini selain berfungsi sebagai media publikasi terkait informasi keprotokolan dan kegiatan protokol, juga memiliki fitur Survei  Kepuasan  Kinerja  SDM  Protokol  Kementerian  Perindustrian.  Namun,  beberapa  fitur tambahan  perlu  ditambahkan  untuk  meningkatkan  kinerja  protokol,  seperti  informasi  terkait penjadwalan agenda pimpinan yang bersifat umum, dan SOP tentang keprotokolan.
Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Keputusan MenPAN- RB Nomor 11 Tahun 2024 dan pemanfaatan platform digital online dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kinerja Protokol Kementerian Perindustrian. Dukungan peraturan internal, SOP yang jelas, dan pengembangan teknologi digital akan memastikan bahwa setiap  tugas  protokol  dilaksanakan  dengan  standar  tinggi,  efisien,  dan  efektif,  sehingga  mampu meningkatkan kepuasan stakeholder dan kinerja keseluruhan Kementerian Perindustrian..

## DAFTAR PUSTAKA
Adinda, T. N., Firdaus, M. A., & Agung, S. (2023). Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 1(3), 134–143.
Anandita,  S.  L.,  Wolor,  C.  W.,  &  Marsofiyati.  (2024).  Pengaruh  Perubahan  Digitalisasi, Kesenjangan Digital dan Transformasi terhadap Efektivitas Perusahaan. Mahasiswa Kreatif, 2(1), 50–59.
Asri  Choirinisa,  A.,  &  Ikhwan,  K.  (2022).  Pengaruh  Penggunaan  Aplikasi  Digital  terhadap Efektivitas  Kerja  Pegawai.  Transekonomika:  Akuntansi,  Bisnis  Dan  Keuangan,  2(5). https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika
Asriany, Idris, M., & Kitta, S. (2023). Pengaruh Kelas Jabatan (Job Grade), Disiplin dan Motivasi terhadap  Kinerja  Pegawai  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Takalar.  Magister  Manajemen Nobel Indonesia, 4(5), 839–851.
Aziza, F. N., Putra, R. S., Khusnah, H., & Utami, T. (2021). Pengaruh Konflik Peran Ganda (Work Family Conflict) Ambiguitas Peran dan Stress kerja terhadap Kinerja Staf Karyawati (Studi pada  Universitas  Nahdlatul  Ulama  Surabaya).  Accounting  and  Management  Journal,  5(2), 67–75. https://doi.org/10.33086/amj.v5i2.2500
BKN. (2020). Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 tahun 2020. Badan Kepegawaian Negara.
Effendi, T. (2006). Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance. Fahrani,  N.  S.  (2011).  Penetapan  Job  Grading  dalam  Pemberian  Remunerasi  Kepada  PNS.
Kebijakan Dan Manajemen PNS, 5(1).
Fauzi,  A.,  &  Nugroho,  R.  H.  (2020).  Manajemen  Kinerja.  Airlangga  University  Press. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian
Handika, R. (2017). Kinerja Pegawai Sebelum dan Sesudah Berbasis e-Government (Studi pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Tanggamus).  Universitas Lampung.
Insani, Y. D., & Setiyariski, R. (2020). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Front Office Department Melalui  Tugas  Dan  Tanggung  Jawab  Concierge  Pada  Hotel  Savoy  Homann.  Kajian Pariwisata, 2(1), 13–28. http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/JIIP/article/view/297
Joni, R. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Uraian Tugas terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Jurnal Ilmu Manajemen Saburai (JIMS), 6(1), 29–36. https://doi.org/10.24967/jmb.v6i1.714
Kemenaker RI. (2022). Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 103 tahun 2022. Kementerian Tenaga Kerja RI.
Kemenkes  RI.  (2022).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  41  Tahun  2022  tentang  Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
KemenPAN-RB RI. (2023). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  656  Tahun  2023.  KemenPAN-RB  RI. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27148/tde-08102007- 211215/publico/Hiperterrorismo_e_midia_na_comunicacao_politica.pdf
KemenPAN-RB RI. (2024). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024. KemenPAN-RB RI.
Kemenperin RI. (2020). Permenperin RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kemenperin. Kementerian Perindustrian RI.
Kemenperin  RI.  (2023a).  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  2023  Biro  Umum Kementerian  Perindustrian.  https://e-renggar.kemkes.go.id/file_performance/1-466080-05- 4tahunan-974.pdf
Kemenperin RI. (2023b). Permenperin RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenperin. Kementerian Perindustrian RI.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  29  Tahun  2017  tentang  Kelas  Jabatan  di  Lingkungan  Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
Lobo, R. E. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi, dan Masa Depan Kerja terhadap Kompetensi dan  Kualitas  Pelayanan  Administrasi  dan  Kualitas  Pelayanan  Administrasi  Universitas Hasanuddin. In Universitas Hasanuddin.
Mangkunegara, A. P. (2005). Perilaku dan Budaya Organisasi (1st ed.). Remaja Rosda Karya. Panjaitan,  E.  H.  H.,  &  Listiorini,  D.  (2017).  Perencanaan  SDM.  http://repo.iain- tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf
Panjaitan, E. H. H., Rupianti, R., Sukomardojo, T., Astuti, A. R. T., & Sutardjo, A. (2023). The Role  of  Human  Resource  Management  in  Improving  Employee  Performance  in  Private Companies. Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen, 4(1), 225–233.
https://doi.org/10.15575/jim.v4i1.23958
PemkabOI.  (2023a).  Informasi  Jabatan  Penata  Keprotokolan  Kabupaten  Ogan  Ilir.  Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
PemkabOI. (2023b). Informasi Jabatan Pengelola Keprotokolan Kabupaten Ogan Ilir. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Pertiwi, W., & Nurhikmah, F. (2018). Pengaruh Perubahan Sistem Digitalisasi terhadap Kinerja

## Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penggunaan Platform Digital Online Untuk Meningkatkan Kinerja Pada SDM Protokol Kementerian Perindustrian
Karyawan. Seminar Nasional Multidisiplin 2018, 1(September), 187–191. http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/snami/article/view/288/244
Presiden  RI.  (2010).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2010  tentang Keprotokolan.
Presiden RI.
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handl e.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps:// doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12
Priatna, D., Syabani, A., Ridho Permana, D., Nahdiatu Solihin, M., Wangsih, N., & Novianti, R. (2022).  Pengaruh  Efektivitas  Platform  Digital  terhadap  Kinerja  Pegawai  Dinas  Arsip  dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang. Journal of Regional Public Administration (JRPA), 7.
Sauri,  S.,  Sulastini,  R.,  Kurniawan,  E.,  Purnama,  W.,  &  Rahayu,  I.  G.  (2023).  Analisis Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional, Beban Kerja dan Kinerja Widyaiswara. Jurnal Educatio FKIP UNMA, 9(3), 1316–1326. https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.5483
Sekaran, U. (2003). Research Method for Business. John Wiley ans Sons.
Setiawan,  I.,  Sururama,  R.,  &  Nurdin,  I.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Penyederhanaan Organisasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2(1), 12–25. https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2380
Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. CV. Alfabeta.
Sumarna,  A.,  &  Warman,  H.  (2022).  Analisis  Penerapan  Kebijakan  Penyetaraan  Jabatan  di Sekretariat  Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit.  Jurnal Kewarganegaraan, 6(1),
2222–2228.
http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2957
Syafei,  M.,  Fahmi,  I.,  &  Hubeis,  A.  V.  S.  (2016).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Kinerja Karyawan PT PUL Logistics Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen, 2(3), 217– 229. https://doi.org/10.17358/jabm.2.3.217
Van  Koll,  S.,  &  Rietz,  C.  (2016).  Effects  of  Web-Based  Feedback  on  Students’  Learning. International  Journal  of  Teaching  and  Learning  in  Higher  Education,  28(3),  385–394. http://www.isetl.org/ijtlhe/
Wahongan, E. P. T., Dotulong, L. O. H., &  Saerang, R. (2021). Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP), Fasilitas, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai di RSUD Noongan. Jurnal EMBA (Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi), 9(3), 41–51.

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License