## ANALISIS PERBANDINGAN MODEL KONTRAK APBN DAN APBD TERHADAP MODEL KONTRAK FIDIC
oleh : Ediyanto Arief Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Email : ediyanto91@gmail.com

## Sarwono Hardjomuljadi
Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Email : sarwonohm2@gmail.com
Abstrak : Pemerintah Indonesia menginvestasikan ratusan triliun rupiah setiap tahun dalam membangun infrastruktur. Kontrak konstruksi adalah salah satu jaminan untuk memastikan keberhasilan proyek, oleh karena itu klausula-klausulanya harus efisien, adil dan berimbang. Makalah ini terdiri dari perbandingan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) APBN dan APBD terhadap model kontrak FIDIC General Conditions of  Contract (GCC)  1999. Selain  itu  bertujuan untuk menganalisis  sepuluh penyebab utama  klaim yang sering terjadi pada proyek konstruksi di Provinsi Banten. Kemudian mencocokkan penyebab klaim pada SSUK  APBN  dan  APBD,  yang  kemudian  dibandingkan  dengan  FIDIC  GCC.  Metodologi  yang  digunakan untuk menentukan penyebab klaim tertinggi adalah Relative Important Index (RII). Analisis perbandingan menggunakan  Metodologi  Multistep.  Berdasarkan  hasil  analisis  faktor,  ditemukan  sepuluh  faktor dominan  yang  menyebabkan  klaim  di  Provinsi  Banten,  dengan  tiga  tertinggi  :  1)  ketersediaan  dan kepemilikan lahan kerja, 2) ambigu dalam memaknai klausula kontrak, 3) perubahan desain. Hasil analisis menunjukkan  bahwa  FIDIC  GCC  adalah  kontrak  yang  paling  efisien,  adil,  dan  seimbang  terhadap manajemen  klaim.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  disarankan  untuk  mengadopsi  model  kontrak  FIDIC karena memiliki keuntungan pada sebagian besar aspek sebagai model kontrak konstruksi Indonesia.
Kata Kunci :   Kontrak Konstruksi, FIDIC General Conditions of Contract , RII, Analisis Perbandingan, Model Kontrak
Abstract : The Indonesian government is investing billions of dollars every year in new facilities to improve the infrastructure of the country. Construction contracts as the first guarantee to ensure the success on going of the project, therefore have the duty to be formed properly.  The paper consists of a General Conditions comparison between the Indonesian Budget and Regional Government Budget Model contracts to the Fidic (Fe´de´ration Internationale des Inge´nieurs-Conseils) 1999 suite of contracts. This paper aims to analyze the top ten causes of the most common claims on construction projects in the Province of Banten. Then match the  causes  of  the  claims  on  general  conditions  of  contracts  the  Indonesian  Budget  and  and  Regional Government Budget Model contracts  , which are then compared with the FIDIC GCC. The methodology used to find the causes of the highest claim is Relative Important Index (RII). Then for comparison analysis a Multistep Methodology was utilized. Based on the results of the factor analysis, ten dominant factors causing claims in Province Banten, the three highest were found Namely: 1) Possession of Site and Availability, 2) Ambiguisties In Contract Document, 3) Changes in Design. The result of the analysis showed that FIDIC GCC is the most efficient,  fair, and balanced contract regarding the claims management. Based on the result, it’s suggested to adopt the FIDIC contracts as it has large advantages in most of the aspects of which Indonesian contracts is shorting.
Keywords : Construction  Contracts,  FIDIC  General  Conditions  of  Contract,  RII,  Comparison  Analysis, Contract Model

## Pendahuluan
Pelaksanaan industri konstruksi di
Indonesia, yang menggunakan dana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  dilakukan  melalui proses  pelelangan  barang  dan  jasa  oleh pemerintah sebagai pengguna jasa. Proyek- proyek  konstruksi  dengan  biaya  dari pemerintah (APBN dan APBD)
menggunakan  standar  kontrak  yang mengacu  ke  Undang-Undang  Republik Indonesia  No  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa
Konstruksi dan Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  serta  Peraturan  Menteri  yang terkait.
Menurut  Sarwono  Hardjomuljadi  (2014:2) penggunaan  standar  persyaratan  umum kontrak  akan  menghemat  biaya  dan  waktu yang  signifikan.  Standar general  conditions of  contract yang  adil  dan  berimbang  akan sangat  mendukung  perkembangan  dunia jasa konstruksi terutama sebagai salah satu sarana pembinaan kontraktor dalam negeri. Penggunaan  standar general  conditions  of contract dalam  hal  ini  FIDIC Conditions  of Contract bagi  semua  kontrak  konstruksi sektor  publik  di  Indonesia  tidak  hanya berdampak positif bagi pengguna jasa tetapi juga bagi penyedia jasa karena penyedia jasa juga  tidak  perlu  setiap  kali  membaca  dan mempelajari  kembali general  conditions  of contract untuk  setiap  proyek  dengan pengguna  jasa  yang  berbeda  mengingat semuanya  menggunakan  standar general conditions of contract yang sama. Selain itu, kompetensi  dan  ketersediaan  tenaga  ahli yang relatif rendah, aspek resiko yang belum diperhitungkan,  ditambah  peran  konsultan perencana yang belum optimal. Di lapangan jumlah  tenaga  pengawas  masih  terbatas, pembagian  peran  dan  tanggung  jawab
pengawas  pun  tidak  optimal,  di  tambah remunerasi  tenaga  kerja  konstruksi  yang belum  sesuai,  peralatan  dan  material  yang tidak  sesuai  dengan  spesifikasi  dan  sistem operasional  prosedur  belum  dijalankan sesuai aturan.

## Rumusan Masalah
1. Apakah  penyebab  klaim  konstruksi yang  paling  sering  terjadi  pada  proyek APBN dan APBD?
2. Apakah pasal-pasal pada model kontrak APBN  dan  APBD  yang  terkait  dengan klausula-klausula  FIDIC Conditions  of Contract ?

## Tujuan Penelitian
Mengidentifikasi penyebab klaim konstruksi tertinggi di Provinsi Banten, lalu mencocokkan  sepuluh  (10)  tertinggi penyebab  klaim  tersebut  dengan  klausula- klausula pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)  APBN  dan  APBD.  Selanjutnya dibandingkan  terhadap  klausula-klausula FIDIC general conditions of contract . Analisa perbandingan ini menghasilkan kesimpulan bahwa  model  kontrak  mana  yang  dinilai lebih adil, berimbang, dan efektif yang sesuai dengan  tujuan  penyelenggaraan  proyek konstruksi.  Selain  itu  menganalisa  apakah Model kontrak FIDIC dapat dipakai sebagai model kontrak untuk kegiatan yang dibiayai oleh APBN dan APBD.
Kontrak Konstruksi ( Construction Contract )
Menurut  Sarwono  (2017)  “Pelaksanaan pekerjaan  konstruksi  besar  milik  institusi pemerintah, diantaranya Kementerian maupun  BUMN  dikerjakan  oleh  pihak  lain yang  ditunjuk  sebagai  penyedia  jasa kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi,  yang  dalam  pelaksanaannya
hampir  semua  konstruksi  mengacu  pada FIDIC Conditions  Of  Contract sebagai  suatu " model  law ",  oleh  karena  itu  pemahaman tentang  kontrak  konstruksi,  manajemen klaim dan penyelesaian sengketa konstruksi pada  umumnya  dan  model  kontrak konstruksi yang diterbitkan oleh Federation International Des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) yang berkedudukan di Geneva-Switzerland, merupakan  syarat  mutlak  keberhasilan pekerjaan konstruksi.
Aspek legal kontrak konstruksi di Indonesia bersumber  pada  hukum  kontrak  yang berlaku  di  Indonesia.  Hukum  perihal perjanjian ini tertuang dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata) Buku III tentang perikatan. Selain itu hukum kontrak  konstruksi  secara  spesifik  diatur dalam  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi (UUJK), yaitu UU no 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang berlaku untuk seluruh proyek konstruksi di Indonesia.
Persyaratan Umum Kontrak FIDIC ( FIDIC General Conditions of Contract )
FIDIC adalah suatu organisasi yang dikenal diseluruh  dunia  karena  telah  menerbitkan standar persyaratan umum kontrak ( conditions of contract ) yang dikenal sebagai suatu conditions  of  contract yang fair  and balance .  Hingga  saat  ini  bahkan  orang menyebut Conditions  of  Contract  for Construction (1999),  yang  merupakan pengembangan  dari  FIDIC Conditions  of Contract  for  Works  of  Civil  Engineering Construction (1987),  yang  juga  merupakan conditions  of  contract yang  tertua  dari keluarga  standar  persyaratan  umum kontrak yang dibuat oleh FIDIC, sebagai”FIDIC” saja.
Me nurut  Miroslaw  dan  A.J  Clark,” Ketika Ketentuan  Kontrak  yang  baru  ini  disusun, FIDIC mencoba menghadirkan yang terbaik sehingga  “Persyaratan”  dapat  diterapkan
tidak hanya pada sistem Common Law (yaitu Sistem  Hukum  Anglo-Amerika),  tetapi  juga dapat  digunakan  pada  sistem Civil  Law . Untuk  mencapai  hal  ini,  kelompok  kerja kontrak meninjau kembali klausa, sehingga mereka  dapat  diterapkan  berdasarkan  dua undang-undang  yang  disebutkan  di  atas. Edisi  baru  ini  juga  menunjukkan  lebih banyak  fleksibilitas  dan  kemampuan beradaptasi.  Misalnya,  dalam  edisi  lama, jaminan kinerja bersyarat diperlukan, yang berbeda dari Bank Dunia. Sementara dalam edisi baru, formulir jaminan ditetapkan oleh “Persyaratan Khusus” yang dapat diterapkan  agar  pemberi  kerja  lebih fleksibel.
Persyaratan  Umum  Kontrak  Konstruksi di Indonesia
Persyaratan umum kontrak bidang konstruksi di Indonesia untuk sektor publik maupun  swasta  masih  dibuat  secara tailor made dan  belum  distandarisasi,  sehingga bahkan untuk suatu kontrak yang dikatakan berdasarkan  FIDIC Condtions  of  Contract , pada  kenyataannya  adalah  suatu  FIDIC Condtions of Contract yang sudah dimutilasi ( mutilated ), yang tentunya sudah tidak lagi ber”jiwa”  FIDIC Condtions  of  Contract yang adil  dan  berimbang.  Suatu  kegiatan pelaksanaan  proyek  yang  didasari  kontrak konstruksi,  sangat  dinamis  dan  tak  tentu ( uncertain ) bahkan risiko pada suatu proyek konstruksi sangatlah kompleks. Pada suatu proyek  infrastruktur  berskala  besar,  risiko dan  kewajiban  secara  teoritis  harus  dibagi secara adil di antara para pihak pengaturan secara kontraktual yang biasanya menggunakan  FIDIC Condtions  of  Contract . Walaupun  demikian,  untuk  menghindari risiko  yang  tidak  diperkirakan  sebelumnya dan  menghindari  terjadinya  sengketa selama  pelaksanaan,  kontraktor  baik nasional  maupun  internasional  harus
menaruh perhatian pada karakterisitik lokal dan  praktek-praktek  kontrak  setempat. (Sarwono, 2014 : 19).
Penggunaan  SSUK  konstruksi  di  sektor publik,  yang  masih  merupakan  suatu  cita- cita  stakeholder  bidang  jasa  konstruksi, secara  legal  sebenarnya  dimungkinkan, seperti  dinyatakan  dalam  Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 8 yang manyatakan  :  “Kontrak  Kerja  Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa  dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi”.
Faktor-faktor Penyebab

## Klaim Konstruksi di Indonesia
Klaim  dianggap  sebagai  salah  satu  item terpenting  yang  dapat  menyebabkan  efek berbahaya  bagi  organisasi  dan  industri konstruksi.  Pengajuan  klaim  telah  menjadi praktik  umum  dan  fitur  penting  dalam banyak  proyek  konstruksi.  Klaim  dapat sering  terjadi  di  proyek  besar  dan  dapat menyebabkan  kesulitan  anggaran  bagi Owner . Mereka dapat menyebabkan kesulitan  keuangan,  pembatasan  arus  kas, dan hilangnya likuiditas kepada kontraktor. Memahami  penyebab  klaim  sangat  penting untuk  menghindari  atau  mengurangi  klaim dalam industri konstruksi.
Klaim konstruksi menurut Sarwono (2011) terjadi  karena  adanya  dua  hal,  yaitu keinginan ( desire ) dan kesempatan ( chance ). Penelitian  oleh  Sarwono  (2014),  pada proyek-proyek  jalan  dan  jembatan  di lingkungan  Kementrian  Pekerjaan  Umum, didapat  hasil  bahwa  penyebab  klaim tertinggi  adalah changes  in  design diikuti oleh inefficiency  and  disruption berada  di peringkat  atas.  Disamping  itu  masuknya changing  in  laws and  regulations menjadi salah satu penyebab dominan. Di luar faktor-
faktor  di  atas,  terdapat  suatu  faktor  baru, yaitu slow  decision  making  of  the  employer , yang  ternyata  tidak  disebabkan  oleh  tidak kompetennya  petugas  proyek,  tetapi  lebih disebabkan  oleh  kekhawatiran  adanya langkah “kriminalisasi”.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  yang  pertama  kali dilakukan  mengenai  analisis  perbandingan model  kontrak  APBN  dan  APBD  terhadap model  kontrak  FIDIC  dengan focus pada infrastuktur small  scale dan  menggunakan dasar hukum UU no 2 Tahun 2017  tentang Jasa Konstruksi. Metode penelitian menggunakan  metode  kualitatif  dan kuantitatif, yang membandingkan penyebab klaim  tertinggi  dengan  klausula-klausula terkait dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak terhadap  FIDIC General  Conditions  of Contract.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan  hasil  survey  pendahuluan ternyata  terdapat  25  variabel  yang didapatkan  melalui  validitas content .
Menurut Kerlinger (1990) validitas content adalah  validitas  yang  diperhitungkan melalui  pengujian  terhadap  isi  alat  ukur dengan  analisis  rasional.  Pertanyaan  yang dicari adalah “sejauh mana item -item dalam suatu  alat  ukur  mencakup  keseluruhan  isi objek  yang  hendak  diukur  oleh  alat  ukur yang  bersangkutan,  atau  berhubungan dengan  representasi  dari  keseluruhan lingkungan sekitar.

## Tabel 1. Variabel Penelitian Berdasarkan Survey Pendahuluan
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan Relative Importance  Index (RII) dan Multistep Interdependent  Desktop . RII menurut (Johnson, 2001) adalah merupakan metode peramalan penting dalam regresi berganda dan mengevaluasi langkah-langkah alternatif  yang  dinilai  relatif  penting. Analisis dominasi dan bobot relatif menjadi
langkah yang paling sukses dari kepentingan relatif yang tersedia.
Persamaan  1.  Analisis  Data  Menggunakan Relative Importance Index (RII)
𝑅𝐼𝐼 = ∑ 𝑃𝑗𝑈𝑗
𝑁(𝑛) Dimana : RII : Relative Importance Index Pj : Rating Responden penyebab faktor klaim
Uj : jumlah responden menempatkan identik bobot / rating pada penyebab faktor klaim N : Ukuran Sampel n : skor tertinggi yang dicapai pada penyebab faktor klaim
Analisis  perbandingan  klausula-klausula SSUK    terhadap  FIDIC  GCC  menggunakan Metode Multistep Interdependent Desktop .

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di daerah Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak,  Kabupaten  Tangerang  di Provinsi Banten.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dan  sampel  pada  tahap  penelitian ini  adalah  para  pengelola  lima  (5)  proyek APBN  tahun  anggaran  2019  di  lingkungan Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Ciujung- Cidanau-Cidurian  (BBWSC3)  Prov.Banten, Balai  Prasarana  Permukiman  Wilayah Banten  dan  lima  (5)  proyek  APBD  Tahun Anggaran  2019  di  lingkungan  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang (PUPR)  Provinsi  Banten,  Dinas  Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten. Dengan jumlah responden sebanyak 37 orang.

## Jenis Data
Data  yang  diperlukan  adalah  data  primer dan data sekunder.
1. Data primer Data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden,  selain  itu  melakukan wawancara langsung
terhadap stakeholder .
2. Data sekunder
Data  yang  didapat  dari  sepuluh  (10) kontrak  APBN  dan  APBD,  serta literatur-literatur yang berkaitan
dengan penelitian ini.

## Analisis dan Pembahasan
Dalam  tahap  ini  uji  RII  dilakukan  untuk mengetahui  berapa  besar  pengaruh  faktor- faktor  yang  telah  di  peroleh  dan  diuji kevalidan  serta  reliabilitasnya.  Uji  RII  ini juga mempermudah peneliti untuk mengetahui  faktor-faktor  penyebab  klaim konstruksi  yang  mempunyai  nilai  tertinggi sampai  terendah.  Berikut  ini  salah  satu contoh perhitungan nilai RII untuk variabel (A1) :
Diketahui : Σ PiUi : Jumlah/total jawaban 37 responden untuk variabel A1 = 176 N  : Jumlah responden = 37 N  :  Skor  tertinggi  yang  dapat  dicapai  pada penyebab Ketersediaan lahan kerja =5 Sehingga diperoleh :
Σ PiUi/  N  x  n  =176/(37x5)  =  0,9514  = 95,14%
Uji  RII  yang  diterapkan  terhadap  37  (tiga puluh  tujuh)  responden  dengan  25  (dua puluh  lima)  variabel  diproses  dengan menggunakan  aplikasi Microsoft Excel . Untuk penghitungan secara menyeluruh dan terperinci dapat dilihat secara lengkap pada tabel 2.
Tabel 2. RII Dari sisi Pengguna Jasa Untuk Faktor-Faktor Penyebab Klaim di

## Provinsi Banten
Tabel 3. Sepuluh (10) tertinggi penyebab klaim konstruksi di Provinsi Banten
Dari  hasil  analisis  data  kuesioner  dengan menggunakan metode RII ( Relative Important  Index ),  didapat  sepuluh  (10) tertinggi  penyebab  klaim  konstruksi  di Provinsi Banten, seperti tertera pada tabel 2 diatas.
Analisis Perbandingan

## Klausula- Klausula SSUK Terhadap FIDIC GCC
Ketersediaan dan Kepemilikan Lahan Kerja ( Possession  of  site  and  availabilit y)  didapat hasil analisis sebagai berikut.
1) Pada  SSUK,  penyerahan  lokasi  kerja yang gagal dipenuhi oleh pengguna jasa pada  Sub-Klausul  19.5  berdampak peristiwa kompensasi pada Sub-Klausul 64.1d,  yang  sebelumnya  harus  ada peringatan  sesegera  mungkin  dari penyedia  jasa  kepada  pengawas pekerjaan  (Sub-Klausul  30.1).  Pada SSUK  tidak  disebutkan  jangka  waktu kontraktor  menyampaikan  peringatan dini,  sedangkan  pada  FIDIC  GCC disebutkan tidak lebih dari 28 hari. Pada SSUK  tidak  disebutkan  jangka  waktu konsultan  harus  menjawab  klaim  dari kontraktor, sedangkan pada FIDIC GCC disebutkan  maksimal  42  hari  setelah menerima suatu klaim maka konsultan harus  memberikan  tanggapan  apakah menyetujui  atau  menolak  dengan memberikan keterangan/penjelasan secara detil.
2) Pada SSUK, Peristiwa Kompensasi Sub- Klausul  64.1d  menjadi  tanggung  jawab penuh  PPK,  yang  disebabkan  tidak jelasnya peran konsultan pada Peringatan  Dini  Sub-Klausul  30.1, dimana  pada  sub-klausul  ini  tidak disebutkan  pengawasan  pekerjaan untuk  menindaklanjuti peringatan  dari kontraktor. Sedangkan pada FIDIC GCC, pada Sub_Klausul 20.1 peran pengguna j asa sudah di “bentengi” oleh konsultan
yang menindaklanjuti dengan menyetujui  atau  menolak  klaim  yang diajukan  kontraktor  dalam  jangka waktu  maksimal  42  hari  setelah menerima klaim.
3) Pada  SSUK,  pengguna  jasa/pejabat pembuat komitmen mempunyai kewajiban  memberikan  lokasi  kerja sesuai  dengan  keperluan  kontraktor yang  tertera  dalam  rencana  pekerjaan yang  disetujui  oleh  kedua  pihak  dalam rapat  awal  sebelum  penandatangan kontrak. ( Rencana kerja yang diberikan kontraktor  kemungkinan  besar  bisa berubah,  tidak  sesuai  dengan  yang dibuat pada saat melakukan penawaran ) Sedangkan pada FIDIG GCC owner harus  memberikan  kepada penyedia jasa hak untuk memasuki dan menguasai  lokasi  kerja  dalam  waktu yang sesuai dengan Lampiran Penawaran .  ( Rencana  kerja  sesuai dengan penawaran ).
Ambigu  dalam  memaknai  klausula  kontrak ( Ambiguisties in contract document ) didapat hasil analisis sebagai berikut.
1) Pada SSUK Klausula 30 Peringatan Dini, Sub-Klausula  30.1  ada  beberapa  kata dan frasa yang ambigu dan hal ini dapat menimbulkan  perselisihan  sendiri.
Seperti frasa “sedini mungkin”, frasa ini tidak mempunyai time frame yang jelas. Sedangkan  pada  pada  FIDIC  GCC time frame itu  lebih  jelas,  bahwa  ada  batas waktu  penyampaian  klaim  yaitu  tidak lebih dari 28 hari.
2) Pada SSUK Klausula 30 Peringatan Dini, Sub-Klausula  30.1  ini  tidak  dijelaskan tugas  konsultan  secara  detil  setelah mendapatkan peringatan dari kontraktor  sehingga  menjadi  kabur makna  dari  Sub-Klausula  30.1  ini. Sedangkan  pada  pada  FIDIC  GCC  Sub- Klausula 20.1 dijelaskan bahwa
konsultan  harus  menetapkan  dan menyetujui  atau  menolak  klaim  yang dilakukan  kontraktor  paling  lama  42 hari  setelah  menerima  klaim  dari kontraktor,  hal  ini  bermakna  ada kepastian bagi kontraktor atas
klaimnya. 3) Pada SSUK Klausula 30 Peringatan Dini,
Sub-Klausula 30.1 kalimat ini, “Pengawas pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis...”, bermakna bahwa penyedia jasa/kontraktor boleh saja
menyampaikan  klaim  secara  lisan, apabila  hal  ini  terjadi  tentu  akan menimbulkan  perselisihan  lain  di kemudian  hari.  Sedangkan  pada  FIDIC GCC Sub-Klausula 20.1 tegas dikatakan bahwa  semua  klaim  yang  diajukan kontraktor  harus  berbentuk  catatan tertulis yang terdokumentasikan dengan  baik,  yang  setiap  saat  bisa diperiksa oleh konsultan.
Perubahan  desain  ( Changes  in  design ), Perubahan  cakupan  pekerjaan  ( Changes  in scope  of  work ),    Perintah  perubahan ( Variations  order )  didapat  hasil  analisis sebagai berikut.
1) Pada  SSUK  Klausula  sub-klausul  35.1 perintah  perubahan  berasal  dari PPK/pengguna  jasa.  Pada  FIDIC  GCC sub-klausul  13.1  perintah  perubahan berasal dari konsultan.
2) Pada  SSUK  Klausula  sub-klausul  35.1 perubahan  pekerjaan  terkait  desain dilaksanakan kontraktor bersama-sama penyedia  jasa.  Pada  FIDIC  GCC  sub- klausul  13.1  perubahan  pekerjaan terkait  desain  dilaksanakan  oleh kontraktor,  apabila  kontraktor  tidak mampu melakukan hal ini disampaikan kepada  konsultan  didukung  dengan bukti-bukti,  maka  konsultan  dapat
membatalkan, menetapkan atau mengubah instruksi.
3) Pada SSUK sub-klausul 35.5 perubahan pekerjaan  yang  mengakibatkan  biaya kontrak  bertambah,  dibatasi  maksimal 10%  (sepuluh  persen)  dari  harga kontrak  awal  dan  tergantung  dari ketersediaan  anggaran.  Pada  FIDIC Conditions  of  Contract apabila  ada penyesuaian harga kontrak dikarenakan  adanya  variasi,  maka ditentukan  melalui  rumus.  Rumus  ini ada  pada  sub-klausul  13.8,  sebagai berikut :  "Pn"=a+b  Ln/Lo "+" c Ec/Eo+d Mn/Mo.
Keterlambatan  dikarenakan  kontraktor ( Delayed  caused  by  the  contractor ), Kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan  ( Contractor  late  completion ) didapat hasil analisis sebagai berikut.
1) Pada  SSUK  sub-klausul  44.1  apabila penyedia  terlambat  melaksanakan pekerjaan, maka PPK harus mengeluarkan peringatan secara tertulis  atau  memberlakukan  kontrak kritis.  Pada  FIDIC  GCC  sub-klausul  8.6, apabila  kontraktor  terlambat  maka konsultan  dapat  menginstruksikan kepada  kontraktor  untuk  melakukan revisi rencana kerja dan apabila metoda yang  di              revisi  tersebut mengakibatkan pengguna jasa mengeluarkan tambahan biaya, kontraktor  berdasarkan  sub-klausula 2.5  [klaim  oleh  pengguna  jasa]  harus membayar  biaya  tersebut  kepada pengguna jasa.
2) Pada  SSUK  sub-klausul  44.2,  apabila kontraktor  terlambat  dan  dinyatakan oleh  PPK  kontrak  kritis,  kontraktor diberikan  kesempatan  untuk  mengejar ketertinggalan  jadwal  penyelesaian pekerjaan  dengan  melalui  3  (tiga)  kali tahapan rapat pembuktian ( show cause
meeting ),  seperti  termuat  dalam  sub- klausul  44.3,  dan  apabila  kontraktor gagal  menyelesaikan  pekerjaan  sampai masa pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai kontraktor mampu menyelesaikan  pekerjaan  (Klausul  45. Pemberian  Kesempatan),  maka  PPK dapat memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sanksi denda keterlambatan.  Pada  FIDIC  GCC  sub- klausul  8.7,  apabila  kontraktor  gagal memenuhi  sub-klausul  8.2  [waktu penyelesaian],  kontraktor  berdasarkan sub-klausul  2.5  [klaim  oleh  pengguna jasa] harus membayar denda keterlambatan atas kegagalan tersebut.
3) Pada SSUK sub-klausul 44.3, PPK dapat memutus  kontrak  secara  sepihak apabila  penyedia  gagal  pada  rapat pembuktian  ke  3  setelah  kontrak dinyatakan kritis. Pada FIDIC GCC sub- klausul  15.2  apabila  kontraktor  tanpa alasan  yang  jelas  gagal  melanjutkan pekerjaan  sesuai  dengan  klausula  8
[tanggal mulai pekerjaan, keterlambatan dan penghentian sementara]  atau  gagal  memenuhi pemberitahuan  yang  dikeluarkan  sub- klasul 7.5 [penolakan] atau sub-klausul
7.6 [perbaikan pekerjaan], dalam jangka waktu  28  hari  setelah  menerima pemberitahuan itu, maka pengguna jasa dapat melakukan pemutusan kontrak. Penghentian  pekerjaan  ( Suspension  of  the works ) didapat hasil analisis sebagai berikut.
1) Pada SSUK Klausul 28 penundaan dapat dilakukan  oleh  pengawas  pekerjaan dengan  laporan  ditembuskan  kepada PPK. Pada Model Kontrak FIDIC General
Condition  of  Contract sub-klausul  8.8 konsultan dapat
setiap saat
menginstruksikan  kontraktor  untuk menghentikan  kemajuan  suatu  bagian
dari  pekerjaan  atau  seluruh  pekerjaan,
dengan menyampaikan alasan penghentian pekerjaan. 2) Pada SSUK tidak ada klausul mengenai konsekuensi dari penghentian
pekerjaan.    Pada  FIDIC General Condition  of  Contract dijelaskan  secara detil mengenai konsekuensi penghentian  pekerjaan  ini  seperti tercantum pada sub-klausul 8.9
[konsekuensi  penghentian],    sub- klausul  8.10  [pembayaran  untuk instalasi  mesin  dan  bahan-bahan  pada saat Penghentian], dan sub-klausul 8.11 [penghentian yang berkepanjangan].
3) Pada  sub-klausul  38.7  SSUK  Model Kontrak  APBN  dan  APBD,  kontrak pekerjaan  dapat  dihentikan  sementara karena  keadaan  kahar  dan  dapat dihentikan  secara  permanen  apabila karena  kahar  pekerjaan  tidak  dapat dilanjutkan/diselesaikan.  Pada  Model Kontrak  FIDIC General  Condition  of Contract keadaan  kahar  dijabarkan pada Klausul 19 [keadaan kahar], selain itu  pada  FIDIC  GCC  dijelaskan  secara khusus  untuk  subkontraktor  yang terkena  dampak  akibat  keadaan  kahar yakni  pada  sub-klausul  19.5  [keadaan kahar yang mempengaruhi subkontraktor].
Kondisi fisik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya ( Unforeseeable physical condition ) didapat  hasil  analisis  sebagai berikut.
1) Kondisi  fisik  yang  tidak  dapat diperkirakan sebelumnya ini pada SSUK Model Kontrak APBN dan APBD  diatur pada  Klausul  35  Sub- Klausula  35.1,” Dalam  hal  terdapat  perbedaan  antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan  gambar  dan/atau  spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak,  PPK  bersama  penyedia  dapat
melakukan perubahan pekerjaan”. Pada FIDIC GCC, kondisi fisik yang tidak dapat diperkirakan  sebelumnya  ini  diatur dalam  sub-klasul  khusus  dengan  nama yang  sama  yaitu  Sub-Klausul  4.12 (kondisi  fisik  yang  tidak  dapat diperkirakan sebelumnya).
2) Pada  SSUK,  apabila  karena  hal  kondisi fisik  yang  tidak  dapat  diperkirakan sebelumnya  ini,  PPK  memerintahkan untuk  mengatasi  kondisi  tertentu  yang tidak  dapat  diduga  sebelumnya  yang disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK, maka  kontraktor  berhak  mendapat kompensasi  seperti  diatur  dalam peristiwa kompensasi, Klausula 64. Sub- Klausul 64.1. Sedangkan pada FIDIC GCC Sub-Klausul  4.12  [kondisi  fisik  yang tidak  dapat  diperkirakan  sebelumnya] apabila  kondisi  fisik  yang  tidak  dapat diperkirakan
sebelumnya ini menimbulkan  variasi  pekerjaan,  maka konsultan  akan  menetapkan  untuk menyetujui atau menetapkan pengurangan  biaya  yang  belaku  untuk kondisi ini. Konsultan harus mempertimbangkan seluruh  bukti kondisi fisik yang diperkirakan sebelumnya  oleh  kontraktor  ketika memasukkan penawaran, data tersebut dapat disediakan oleh kontraktor, tetapi tidak terikat pada bukti-bukti tersebut.
Rekapitulasi analisis perbandingan klausula-klausula SSUK terhadap FIDIC GCC terkait  sepuluh  (10)  tertinggi  penyebab klaim  konstruksi  di  Provinsi  Banten  pada tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4. Rekapitulasi Perbandingan Klausula-Klausula SSUK Terhadap FIDIC

## GCC

## Kesimpulan
1. Dari  hasil  analisis  data  kuesioner dengan  menggunakan  metode  RII ( Relative  Important  Index )  didapat sepuluh  (10)  tertinggi  penyebab  klaim konstruksi di Provinsi Banten, yaitu : 1) ketersediaan  dan  kepemilikan  lahan kerja ( possession of site and availability ),
2)  ambigu  dalam  memaknai  klausula kontrak  ( ambiguities  in  contract documents ),  3)  perubahan  desain ( changes  in  design ),  4)  perubahan cakupan pekerjaan ( changes in scope of work ),  5)  keterlambatan  dikarenakan kontraktor  ( delayed  caused  by  the contractor ),  6)  kontraktor  terlambat menyelesaikan  pekerjaan  ( c ontractor’s late completion ), 7) perbedaan
interpretasi dokumen kontrak ( different interpretation of contract document ), 8) perintah  perubahan  ( variations  order ),
9)  penghentian  sementara  pekerjaan ( suspension  of  the  works ),  10)  kondisi fisik  yang  tidak  dapat  diperkirakan sebelumnya  ( unforeseeable  physical condition ).
2. Analisis  perbandingan  antara  Syarat-
Syarat  Umum  Kontrak  (SSUK)  model Kontrak  APBN  dan  APBD  terhadap model kontrak FIDIC General Conditions of  Contract (GCC)  terkait  sepuluh  (10) tertinggi penyebab klaim konstruksi di Provinsi Banten, yaitu : 1) ketersediaan dan kepemilikan lahan kerja ( possession of  site  and  availability ),  pada  SSUK Klausul.19  berbanding  FIDIC  GCC  Sub- Klausul 2.1, 2) ambigu dalam memaknai klausula  kontrak  ( ambiguities  in contract documents ), perbedaan interpretasi dokumen kontrak ( different interpretation  of  contract  document ), pada  SSUK  Klausul  30.  berbanding FIDIC  GCC  Sub-Klausul  20.1,  3) perubahan  desain  ( changes  in  design ), perubahan cakupan pekerjaan ( changes in  scope  of  work ),  dan    perintah perubahan ( variations order ) pada SSUK Klausul 35. berbanding FIDIC GCC Sub-
Klausul 13.1, 13.2, 13.3, 4)
keterlambatan  dikarenakan  kontraktor ( delayed  caused  by  the  contractor ), kontraktor  terlambat  menyelesaikan pekerjaan ( c ontractor’s late completion ) pada SSUK Klausul 44.  dan Klausul 45. berbanding FIDIC GCC  Sub-Klausul 8.6, 8.7,  15.1,  15.2,  5)  penghentian sementara pekerjaan ( suspension of the works )  pada  SSUK  Klausul  28.  Dan Klausul 38. berbanding FIDIC GCC Sub- Klausul  8.8,  8.9,  8.11,  19.4,  6)  Kondisi fisik  yang  tidak  dapat  diperkirakan sebelumnya  ( unforeseeable  physical
condition ) pada SSUK Sub-Klausul 35.1 dan Sub-Klausul 64.1 berbanding FIDIC GCC Sub-Klausul 4.12.
3. Hasil analisis perbandingan
menunjukkan  bahwa  model  kontrak FIDIC General  Conditions  of  Contract dapat  dipergunakan  sebagai  Model kontrak untuk kegiatan konstruksi yang didanai oleh APBN dan APBD.
4. Klausula-klausula  pada  model  kontrak FIDIC General  Conditions  of  Contract lebih  komprehensif  ( comprehensive ), adil  ( fair )  dan  berimbang  ( balance ) dalam  mengantisipasi  kemungkinan terjadinya  klaim  konstruksi  baik  dari pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa.

## Daftar Pustaka
Abdul-Malak,  M.  A.  U.,  Hanano,  H.  F.,  & Turman,  H.  M.  (2019). Administration Impairments Resulting from Imbalanced Contract  Conditions:  Owner  Payment Default . Journal  of  Legal  Affairs  and Dispute  Resolution  in  Engineering  and Construction , 11 (4), 05019003.
Aktuğ,  F.  P.  (2012). Comparison  of  FIDIC conditions  of  contract  (1999)  and UNCITAL  legal  guide  from  prospective disputes
and claims perspectives (Master's thesis).
Albahar,  I.  A.  (2018). Comparison  Grounds for  Construction  Contracts  Termination under  UAE  Law  and  FIDIC  Standard Contracts (Doctoral  dissertation,  The British University in Dubai (BUiD)).
Andriaanse,  Jhon  (2010). Construction Contract Law : The Essentials , Palgrave, McMilan London, UK.
Besaiso, H., Fenn, P., Emsley, M., & Wright, D.
(2018 ). A comparison of the suitability of FIDIC and NEC conditions of contract in Palestine. Engineering, Construction and Architectural Management .
El-Adaway,  I.  H.,  Abotaleb,  I.  S.,  Eid,  M.  S., May, S., Netherton, L., & Vest, J. (2018). Contract  administration  guidelines  for public  infrastructure  projects  in  the United  States  and  Saudi  Arabia: Comparative  analysis  approach . Journal of construction engineering and management , 144 (6), 04018031.
Ezeldin,  A.  S.,  &  Abu  Helw,  A.  (2018).
Proposed  Force  Majeure  Clause  for Construction  Contracts  under  Civil  and Common  Laws . Journal  of  Legal  Affairs and  Dispute  Resolution  in  Engineering and Construction , 10 (3), 04518005.
Fawzy,  S.  A.,  El-Adaway,  I.  H.,  Perreau- Saussine,  L.,  Abdel  Wahab,  M.  S.,  &
Hamed, T. H. (2019). Civil law context for understanding  employer’s  payment obligations under common law FIDIC . Journal  of  Legal  Affairs  and Dispute  Resolution  in  Engineering  and Construction , 11 (1), 06518006.
Hamid, K. A., Soegiarso, R., Hardjomuljadi, S.,
Setiawan,  M.  I.,  Abdullah,  D.,  &
Napitupulu, D. (2018, November). Model of  Organizational  Effectiveness  Project Management
on Infrastructure
Development in Ministry of Public Works and  Housing  Republic  of  Indonesia.
In Journal  of  Physics:  Conference Series (Vol. 1114, No. 1, p. 012129). IOP Publishing.
Hardjomuljadi, Sarwono, Abdulkadir, Ariono dan  Takei,  Masaru  (2006).  Strategi Klaim  Konstruksi  Berdasarkan  FIDI C Conditions  of  Contract ,  Polagrade,
Jakarta. Hardjomuljadi, Sarwono (2014), Permasalahan  Klaim  Konstruksi  Di Proyek Institusi Pemerintah, di presentasikan  pada  Seminar  Nasional 2014 Manajemen Klaim
Proyek
Konstruksi, Jakarta, 6 November 2014.
Hardjomuljadi,  Sarwono  (2014).  Pengantar Kontrak Konstruksi (FIDIC Conditions of Contract ),  Kementerian  Ristek  Dikti, Kementerian  PUPR,  Universitas  Mercu Buana dan Logoz Publishing. Bandung. Hardjomuljadi, Sarwono (2015). Manajemen Klaim  Konstruksi  (FIDIC Conditions  of Contract ),  Kementerian  Ristek  Dikti,
Kementerian  PUPR,  Universitas  Mercu Buana dan Logoz Publishing. Bandung.
Hardjomuljadi,  Sarwono  (2016).  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Konstruksi  di Indonesia,  Kementerian  Ristek  Dikti, Kementerian  PUPR,  Universitas  Mercu Buana dan Logoz Publishing . Bandung. Johnson,  J.,  &  Hardjomuljadi,  S.  (2019).
Analisis Red  Flag  Clauses Pada FIDIC Rainbow  2017 . Konstruksia , 10 (2),  67-
88.
Li,  S.  (2018), Adaptation  of  Standard Contract Documents (FIDIC, AIA, EJCDC, Consensus Docs) in Chinese Construction , PM  World  Journal  Vol.  VII,  Issue  II – February 2018 .
Rasslan,  N.  D.,  &  Nassar,  A.  H .  Comparing Suitability of NEC and FIDIC Contracts in Managing Construction Project in Egypt . Sanaky, A. T., Dundu, A. K., & Lumeno, S. S.
(2019).  Model  Strategi  Perjanjian Kontrak  Fidic  Dan  Kontrak  Nasional Pada  Kontraktor  Ijo  Dalam  Proyek Infrastruktur  Jalan  Tol  Manado- Bitung. JURNAL SIPIL STATIK , 7 (4). Shafik,  N.,  Qodsi,  S.,  Serag,  E.,  &  Helmi,  M. (2016). Application  of  FIDIC  contracts under the Egyptian civil code . Journal of Legal  Affairs  and  Dispute  Resolution  in Engineering  and  Construction , 8 (3),
04516004.
Shobana,  K.,  Kumar,  D.  P.,  &  Kumar,  J.  S.
(2014). Managing  The  Risks  In Construction  Project  By  Comparing MOSPI And FIDIC .
Wibisono,  A.,  &  Hardjomuljadi,  S.  (2018).

## Analisis Pemilihan Model Kontrak FIDIC
Rainbow  Contract 2017  Pekerjaan
Pembangunan  Dermaga  (Kajian  Dari
Sudut Pandang Pengguna
Jasa). Konstruksia , 9 (2), 15-24.