## Wajah Hukum
Konsolidasi Tanah terhadap Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
Miftahul Huda, I Gede Widhiana Suarda, Fendi Setyawan Fakultas Hukum Universitas Universitas Negeri Jember Correspondence: miftahulhuda9928@gmail.com, igedewidhiana.suarda@unej.ac.id, fendisetyawan.fh@unej.ac.id
Abstrak . Menjelang berakhirnya tahun 2021, Gunung Semeru yang terletak di daerah Kabupaten Malang serta Lumajang meletus, membawa serta awan panas dan guguran lahar yang menghancurkan rumah-rumah dan harta benda di sekitarnya, menghapus garis-garis pemisah tanah milik masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan  metodologi  penelitian  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  tesis  ini.  Pendekatan  sosio-hukum, pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual merupakan tiga ara yang dipakai pada penelitian tersebut. Ketiga  tersebut  menggunakan  data  empiris  berupa  observasi  dan  wawancara  terhadap  masyarakat  untuk melakukan  penelitian.  Implementasi  konsolidasi  lahan  untuk  relokasi  pasca  erupsi  Semeru,  kepastian  hukum mengenai  hak  kepemilikan  lahan  untuk  relokasi  pemukiman  korban  erupsi  Gunung  Semeru  tahun  2021,  dan gagasan  konsolidasi  lahan  untuk  relokasi  korban  erupsi  Semeru  menjadi  hal  yang  menjadi  perhatian  utama. penelitian ini. Konsep konsolidasi tanah sesuai dengan aturan Menteri Agraria  serta Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI NO 12 Tahun 2019 mengenai Konsolidasi lahan. Konsekuensi dari konsolidasi tanah, temuan penelitian ini akan menjamin hak atas tanah masyarakat yang terkenanya akibat letusan Gunung Semeru terjamin secara hukum.
Kata Kunci : Konsolidasi Tanah, Erupsi Gunung Sumeru, Hak Atas Tanah.
Abstract.  As  the  year  2021  came  to  a  close,  Mount  Semeru,  which  is  situated  in  the  Malang  and  Lumajang districts, erupted, bringing with it hot clouds and lava avalanches that destroyed nearby homes and property, erasing the lines separating the land owned by the locals. Normative-empirical legal research was the research methodology utilised to complete this thesis. The socio-legal approach, the statute approach, and the conceptual approach are the three methods used in this study. All three methods use empirical data from observations and interviews  with  people  to  do  research.  The  implementation  of  land  consolidation  for  relocation  following  the Semeru eruption, legal certainty regarding land ownership rights for the residential relocation of Mount Semeru eruption victims in 2021, and the idea of land consolidation for the relocation of Semeru eruption victims are the main areas of concern in this research. The concept of land consolidation is in accordance with the regulations of  the  Minister  of  Agrarian  Affairs  and  Spatial  Planning/head  of  the  national  land  agency  of  the  Republic  of Indonesia number 12 of 2019 regarding land consolidation. As a consequence of land consolidation, the findings of  this  study  will  guarantee  that  the  land  rights  of  those  affected  by  the  Mount  Semeru  eruption  are  legally guaranteed.
Keywords : Land Consolidation, Mount Sumeru Eruption, Land Rights.

## PENDAHULUAN
Bencana didefinisikan dalam peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana sebagai peristiwa yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, baik faktor alam maupun faktor buatan manusia, yang menimbulkan ancaman terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, menyebabkan kerugian harta bendanya, kerusakan area serta akibat psikis. Bencana alam yang melingkupi gempa, tsunami, letusan gunung, banjir, kemarau, badai serta longsor diartikan sebagai kejadian atau rangkaian peristiwa yang  diakibatkan  atas  alam 1 .  Letusan  gunung  bisa  memunculkan  bencana  yang  memakan  banyak korban  jiwa.  Gas,  abu,  pasir,  kerikil,  kerikil,  dan  kadang-kadang  bahkan  lava  dengan  kekuatan destruktif yang besar dilepaskan selama letusan gunung berapi.
Gunung Semeru Lumajang dan Malang pernah mengalami letusan pada akhir tahun 2021 yang mengakibatkan  guguran  lahar  serta  awan  panas  yang  menghancurkan  rumahnya  di  sekitar  dan sekelilingnya. Daerah pemukiman mengalami luapan aliran lahar yang menyebabkan kerusakan pada
1 Reza Nur Amrin dan Anan Haji Imantaka, Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana, Jurnal Tunas Agraria , Vol. 5, No. 1 (2022), halaman 66.

## Miftahul Huda et al., Konsolidasi Tanah terhadap Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
rumah  dan  harta  benda,  sehingga  menghapus  batas  antar  properti  individu.  Warga  sempat  bingung harus tinggal di mana pasca tragedi erupsi, oleh karena itu Dinas Sosial Pemkab Lumajang mendirikan tenda untuk mereka bertahan di lapangan.
Berdasarkan data BNPB, ada tiga zona yang ditetapkan sebagai tempat rawan erupsi Gunung Semeru yakni 2 : 1. Daerah Rawan Bencana (KRB) III merupakan wilayah yang sering mengalami aliran puing erupsi, awan  panas,  bongkahan  batu  yang  berjatuhan,  dan  aliran  lahar  (pijar).  Wilayah  ini  terdiri  atas kawasan  puncak,  sekitarnya,  dan  sejumlah  lembah  sungai  yang  mengalir  darinya,  antara  lain  K. Glidik, Besuk Sarat, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Semut, Lengkong, serta Besuk Sat. Radius 9–14 km di sekitar Besuk Bang, Besuk Kembar, serta Besuk Kobokan-Lengkong diduga merupakan wilayah yang berpotensi terkena dampak awan panas terjauh. Izin tinggal permanen dilarang di KRB III, begitu pula kegiatan lainnya.
2. KRB  II  diperbedakan  jadi dua  kategori,  yakni  area  yang  rentan  atas  alirannya massa  yang  dapat mengakibatkan bencana,  misalkan  awan  panas,  alirannya lahar, atau lahar  yang dapat menerjang sungai yang mengalir daripada puncak Gunung Semeru. Area berbahaya akibat terbakarnya pecahan batuan dan hujan abu dalam jumlah besar dalam radius 5 kilometer di sekitar kawah aktif Gunung Semeru, tanpa memperhatikan arah mata angin.
3. Wilayah yang rentan terhadap aliran massa, seperti aliran lahar atau banjir, serta wilayah yang dapat terkena dampak awan panas atau perluasan aliran lahar, merupakan dua kategori Kawasan Rawan Bencana  (KRB)  I  yang  dipisahkan.  Lingkaran  dengan  radius  8  km,  belum  termasuk  arah  angin, mengelilingi pusat letusan Gunung Semeru sehingga rentan terhadap jatuhnya puing-puing, seperti abu, dan berpotensi tertimpa batuan pijar.
Pihak  berwenang  kemudian  segera  menyatakan  bahwa  meskipun  bencana  ini  merupakan  hal yang wajar, negaralah yang patut disalahkan. Pemerintah pusat dan daerah turut serta dalam tanggap gawat bencana dilakukan BNPB. Penyelamatan dan penyediaan kebutuhan dasar merupakan contoh tindakan tanggap darurat. Membangun ruang tambahan untuk kawasan rawa adalah tujuan utama dari upaya kerja sama perbaikan dan rekonstruksi pemerintah pusat dan daerah setelah letusan.
Setelah  terjadinya  tragedi, perencanaan tata  ruang merupakan alat yang  sangat  berguna  untuk memandu pembangunan. Tujuan dari kegiatan ini, singkatnya, untuk menghentikan letusan serupa di masa  depan  agar  tidak  menimbulkan  kerugian  dan  korban  jiwa  bagi  masyarakat.  Komponen  utama dalam penataan ruang adalah pengendalian penggunaan lahan, salah satunya adalah lahan yang mampu menopang kehidupan masyarakat setempat.
Tanah mungkin hancur atau batas-batasnya diubah akibat bencana alam. Perihalnya terjadi sebab ada bencana alam misalkan gempa serta letusan gunung berapi, padahal lahan tersebut digunakan untuk tempat tinggal dan aktivitas yang bermanfaat. Selain kondisi fisik properti, dokumentasi kepemilikan tanah terkadang bisa hilang atau hancur akibat bencana alam jika tidak dilestarikan. Menurut UU NO 5 Tahun 1960 aturan Pokok-Pokok Agraria (berikutnya dikatakan UU PA), hak pada lahan berakhir apabila tanah tersebut musnah. Hal ini tercantum pada Pasal 27, 34, serta 40. Bencana perusakan lahan merupakan kejadian yang tidak dapat dihindari dan beradakan diluar control manusia. Dari sebabnya amat  krusial  akan  owner  lahan  yang  terkenanya  akibat  bencana  alam  guna  mendapatkan  jaminan hukum dan perlindungan atas hak milik mereka.
Aliran lahar letusan Gunung Semeru merusak lahan pertanian yang dikuasai pihak terdampak langsung, begitu pula rumah dan bangunan warga, hingga atap rumah. Akibat permasalahan tersebut dan  rawan  bencana,  Pemkab  Lumajang  terpaksa  melakukan  relokasi  warga.  Oleh  karena  itu,  untuk mencapai  ketertiban  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  eksploitasi,  diperlukan  penataan wewenang serta kepemilikan lahan secara maksimum lewat perkembangan produktivitas serta efisensi pemakaian serta pemafaatannya lahan konvensional. 3
Awal Januari lalu, Pemerintah Lumajang menerbitkan aturan Bupati Kabupaten Lumajang No 1 Tahun  2022  yang  mengatur  mengenai  penyediaan  tempat  tinggal  sementara  bagi  warga  terdampak erupsi  Gunung  Semeru.  Undang-undang  ini  menguraikan  prosedur  untuk  merelokasi  individu  dan
2 Brian  Bagus  Arianto, Studi  Penentuan  Jalur  Alira  Lava  Metode  Steepest  Slope  Dari  data  DEM InSar dan Peta Rupa Bumi Indonesia (Tesis: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015), halaman 51.
3 Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Umum, Jurnal Solusi , Vol. 18, No. 1 (2020), halaman 54.

## Miftahul Huda et al., Konsolidasi Tanah terhadap Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
membangun tempat penampungan sementara di daerah yang rentan terhadap bencana. Pemerintahan bisa  menentukan  Kawasan  rawannya  bencana  sebagau  tempat  yang  dilarang  untuk  bermukim  serta mencabut  ataupun  menghilangkan  separuh  ataupun  semua  hak  miliki  seseorang  pada  suatu  asset, selaras melalui UU NO 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, pasal 32 ayat 1 Ayat 2 UU No. Pasal 32 menegaskannya maka tiap individu yang hak milikinya diambil ataupun dibatasi, berhak mendapat ganti kerugian.
Pasal  9  Peraturan  Bupati  Lumajang  Nomor  1  Tahun  2022  menjelaskan,  rekomendasi instansi yang berwenang secara geologi menjadi pertimbangan Bupati Lumajang dalam memutuskan di mana akan membangun perumahan sementara. Lokasi yang dipilih Bupati Lumajang adalah kawasan hutan, artinya  semula  lahan  yang  direncanakan  untuk  digunakan  penduduk  setempat  sebagai  kawasan pertanian dan hutan akan diganti dengan fasilitas rumah korban letusan Semeru.
Pemerintah menganggap kepemilikan tanah merupakan hal yang sangat penting. Menurut Pasal 7  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  dilarang  memiliki  atau  menguasai  tanah  melebihi  batas  yang diperlukan  untuk  melindungi  kepentingan  umum.  Mengenai  luas  maksimum  dan  minimum kepemilikan tanah, Pasal 17 ayat (1) sampai dengan (4) memuat ketetapan Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria. Pada tulisan ini sudah ada kejelasan mengenai tanah yang akan dimiliki masyarakat.
Memberikan landasan hukum yang kuat pada hak kepemilikan tanah adalah salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria berkaitan dengan hubungan manusia dengan tanah. Hak punya, hak  untuk  bisnism  hak  untuk  bagunan,  hak  pemakaian,  hak  sewanya,  hak  pembukaan  lahan,  hak hasilnya hutan serta hak-hak lainnya yang tak tercakup pada pasal 16 uu pokok Agraria merupakan kategori-kategori hak pada lahan. Undang-Undang akan mengatur hak-haknya tersebut maupun hak- haknya sementara yang ditetapkan pada pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria.
Kajian  “Implementasi  Konsolidasi  Tanah  di  Daerah  Rawannya  Bencana  di  Desa  Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman” ditulis oleh Dasdo Vangi Doan Sipayung. Untuk lebih memahami  prosedur  sertifikasi  tanah  untuk  konsolidasinya  lahan  diDesa  Kepuharjo,  Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, dan menganalisis penerapannya di lokasi rawan bencana, penelitian ini  berfokus  pada  dua  aspek  utama.  Fokus  penelitian  ini  adalah  pada  sengketa  batas  lahan  yang memerlukan sertifikasi.
Berdasarkan uraian diatas melakukan penelitian berjudul “Konsolidasi Tanah Terhadap Relokasi Korban  setelah  Erupsi  Gunung  Semeru  2021  Dalam  Kerangka  ketetapan  hukum  Hak  Pada  Lahan” melalui menitik  fokuskan  guna  menemukan  kepastiannya  hukum  terhadap  haknya  kepemilikan  atas lahan  terhadap  relokasi  hunian  korbannya  erupsi  gunung  semeru  2021  serta  menemukan  apakah Konsep Konsolidasi Tanah terhadap relokasi erupsi semeru telah sesuai dengan aturan Menteri Agraria serta  Tata  Ruang  ataupun  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  RI  NO  12  Tahun  2019  mengenai Konsolidasi tanah.

## METODE
Penelitian  hukum  pada  dasarnya  adalah  upaya  ilmiah  yang  menggunakan  metodologi, sistematika, dan proses kognitif tertentu dengan tujuan untuk mengkaji satu atau lebih kejadian hukum tertentu. Analisis mendalam terhadap fakta-fakta hukum merupakan tugas lain dari penelitian hukum, setelah itu mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian tersebut.
Metodologi penelitian yang digunakan adalah cara penelitiannya hukum normatif-empiris, yang memadukan  pendekatan  hukum  normatif  melalui  sejumlah  komponen  empiris.  Pendekatan penelitiannya normatif-empiris ini juga melihat bagaimana ketetapan hukumnya normatif diterapkan pada  tiap  kejadian  hukum  unik  yang  terjadinya  pada  suatu  penduduk.  Literatur  dan  peraturan perundang-undangan ditinjau sebagai bagian dari pendekatan studi ini, dan data lapangan kemudian diperlukan untuk memvalidasi permasalahan tersebut. Pendekatan sosio-legal, pendekatan perundang- undangan, serta pendekatan koseptual ialah persoalan yang dipakai pada penelitian tersebut. 4

## HASIL
Pemberlakuan Konsolidasi Tanah Terhadap Relokasi Pasca Erupsi Semeru?
Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Semeru Awan  panas  yang  mengguyur  kawasan  Besuk  Kobokan,  Desa  Sapiturang,  Kecamatan
4 Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2012), halaman 42.

## Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
Pronojiwo,  Kabupaten  Lumajang,  Jawa  Timur,  pada  Sabtu,  12  April  2021  mulai  pukul  15.20  WIB menandakan Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Kronologis erupsi Gunung Semeru  Sabtu  4  Desember  2021  disampaikan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB). Kronologi  kejadian  yang  terlihat  dari  Pos  Pengamatan  Gunung  Sawur,  Dusun  Pocosumo,  Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, dipaparkan Abdul Muhari, Pj Kepala Pusat Data Informasi serta Komunikasi Bencana BNPB. Longsoran awan panas dan aliran lava melalui amplitudo maksimum 20 milimeter terjadi jam 14.47 WIB.
Pos Gunung Sawur kemudian memberitakan, pada pukul 15.10 WIB terlihat jelas gambar abu vulkanik yang muncul dari awan panas dan bergerak ke arah Besuk Kobokan. Aliran laharnya dibarengi letusan materialnya serta hujan abu vulkanik melandakan Kabupaten Lumajang, terutama di Kecamatan Pronojiwo  serta  Sumberwuluh.  Beberapa  lokasi  tertutup  abu  vulkanik  sehingga  menimbulkan kegelapan.  Aktivitas  Gunung  Semeru  terus  berfluktuasi  bahkan  empat  hari  setelah  letusan.  Terjadi enam kali gempa guguran, lima kali gempa embusan, satu kali gempa vulkanik dalam serta satu kali gempa tektonik jauh pada Rabu, 8 Desember 2021. 5
BPBD  Kabupaten  Lumajang  sudah  mengimbau  penduduk  serta  para  penambang  guna  tak melakukan aktivitas apa pun di dekat daerah aliran sungai sebagai reaksi atas terjadinya longsoran awan panas. Saat kejadian terjadi di sektor Candipuro dan Pronojiwo, bagian BPBD kabupaten lumajang dan team  gabungan  lainnya  langsung  turun  ke  tempat  guna  melaksanakan  pengawasan,  Analisa  cepat, pendataannya, pengevakuasian serta aksi darurat lainnya yang diperlukan.
Karena  aktivitas  Gunung  Semeru  sulit  diramalkan,  pemerintah  setempat  menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan apa pun di wilayah tenggara sepanjangnya Sungai Kobokan yang berjarak 13 km daripada puncak. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apa pun di sepanjang Sungai Kobokan dalam jaraknya 500 meter pada bantaran sungai (batas sungai), karena dapat terkena dampak penyebaran awan panas serta aliran laharnya yang memanjang sekitar 17 km daripada puncak. Kegiatan yang  dilakukan  atas  jarak  lima  kilometer  dari  kawah  atau  puncak  Gunung  Semeru  dilarang  karena berisiko terjadinya pelemparan batu (pijar). Longsoran yang terjadi di puncak Gunung Semeru dapat menghasilkan awan panas longsor, lahar, dan lahar; berhati-hatilah saat berada di dekat sungai pada khususnya. Kemungkinan adanya lahar di sungai-sungai kecil yang ialah anak Sungai Kobokan, serta sungai  Bang,  Sat,  Kembar,  dan  Kobokan. 6 Kecamatan  Pasrujambe,  Kecamatan  Candipuro,  serta separuh Kecamatan Senduro menjadi tiga kecamatan di Kabupaten Lumajang yang paling terdampak. Letusan yang terjadi atas pertengahannya Januari lalu tak cumq berdampak pada sektor sosialnya, tetapi pula sektor kesehatan serta perekonomian. Kesehatan pernafasan penduduk setempat dipengaruhi oleh hujan abu vulkanik yang tebal.
Jumlah orang yang meninggal akibat letusan tersebut telah meningkat menjadi 51 orang, menurut data yang dikumpulkan dari Kementerian Kesehatan. 10.395 jiwa terpaksa meninggalkan rumahnya, tersebar di 410 lokasi pengungsian. Tiga kecamatan Pasirian 17 titiknya melalui 1.746 jiwa, Candipuro 21  titiknya  melalui  4.645  jiwa,  serta  Pronojiwo  8  titiknya  melalui  1.077  jiwa  menjadi  mayoritas pengungsi. Penyebaran titiknya pengungsi pun tercatat diKabupaten Lumajang; diluar kabupaten ini, jumlah pengungsi adalah sebagai berikut: 9 titik atau 341 jiwa; Blitar, 1 poin, atau 3 orang; Jember, 3 poin, atau 13 orang; serta Probolinggo 1 poin atau 11 orang. Dampak letusan Semeru memaksa posko untuk terus memperbarui catatan pengungsi.
Dampak langsung dan tidak langsung dari letusan Gunung Semeru berdampak negatif bagi warga Kabupaten Lumajang. kerugian yang cukup besar dari segi prasarana dan sarana. Sekolah, tempat kerja, dan  rumah  ibadah,  misalnya,  tidak  bisa  digunakan  kembali.  Mengingat  mayoritas  masyarakat  di Kabupaten Semeru adalah petani, maka letusan Gunung Semeru sangat berdampak pada operasional masyarakat.  Munculnya  abu  vulkanik  dan  awan  panas  dari  kawah  Gunung  Semeru  menyebabkan kegagalan  pertanian  dan  hilangnya  ternak  masyarakat  sekitar  yang  merupakan  kerugian  signifikan lainnya.
UU  NO  24  Tahun  2007  mengenai  Penanggulangannya  Bencana  (selanjutnya  disebut  UUPB) mengutarakan pada penjelasan umumnya bahwasanya pengendalian bencana adalah serangkaian usaha yang dilaksanakan sebelu, ketika serta serta sesudah terlaksananya bencana. Hal ini merupakan salah
5 Ibid .
6 Anggiat  Purba,  dkk,  Analisis  Kapasitas  Masyarakat  Terdampak  Erupsi  Gunung  Semeru, Pendipa Journal Of Science Education , Vol. 6, No. 2 (2022), halaman 605-606.

## Miftahul Huda et al., Konsolidasi Tanah terhadap Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
satu aspek pembangunan nasional. Hingga saat ini, masih terdapat kekurangan yang dirasakan terkait dengan landasan hukum penanggulangan bencana serta pelaksanaannya. karena tidak ada UU khusus yang mengatasi bencana. 7
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lumajang  terus  melakukan  upaya  persiapan  relokasi  huntara penduduk  setempat  yang  terkena  dampak.  Kementerian  Lingkungan  Hidup  serta  Kehutanan  sudah memberi  izinnya  atas  area  lokasi  tersebut,  dan  Posko  akan  memberitahukan  kepada  instansi  terkait mengenai pembukaan lahan tersebut. Desa Sumbermujur masih dalam proses pembukaan lahan. Selain itu, Pemda Kabupaten Lumajang menggunakan mesin besar untuk pengaspalan dan pembesaran jalan. Hal ini akan memudahkan aktivitas warga di kemudian hari. Ketetapan NO 188.45/556/427.12/2021 mengenai penentuan perubahan Masa Tanggap Darurat ke Masa Transisi Darurat dikeluarkan Bupati Lumajang. Pemindahan perumahan sementara (huntara) secepat mungkin adalah salah satu prioritas utama fase ini.
Sumber  surat  keputusan  bernomor  188.45/27/427.12/2022  mengenai  tempat  Pembangunan rumah sementaa guna korban bencana alam erupsi gunung

## Pemberlakuan Konsolidasi Tanah Terhadap Relokasi Pasca Erupsi Semeru
Model pengembangan lahan yang dikenal dengan istilah “konsolidasi lahan” mengontrol lahan yang semula tidak beraturan menjadi teratur dalam hal luas, bentuk, atau pertukaran tata letak. Undang- undang ini juga mengatur perubahan yang disempurnakan melalui pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan, yang menghasilkan pola kontrol yang lebih baik, dan rencana pengelolaan penggunaan lahan yang melibatkan masyarakat secara aktif.
Konsolidasi  lahan  dimaknakan  jadi  kebijakan  penataannya  kembali  penguasaan,  kepemilikan, pemakaian serta pemanfaatannya lahan serta ruangan selaras dengan skema tata ruang beserta Upaya penyediaannya lahan guna keperluan Masyarakat umum atas rangka menumbuhkan mutu serta menjaga area hidup, SDA melalui mengikutsertakan penduduk. Hak ini sesuai dengan aturan mentri agaria serta tata ruang ataupun kepala badan pertanahan nasional NO 12 tahun 2019 mengenai konsolidasi lahan, berikutnya dikataka peraturan mentri konsolidasi lahan. Melalui kata lainnya, tujuan konsolidasi tanah adalah guna mengatur kembali kepemilikan serta bentuk lahan secara efisien serta efektif.
Konsolidasi  lahan  berupaya  memaksimalkan  penggunaan  lahan  dengan  meningkatkan produktivitas  dan  efisiensi  penggunaan  lahan.  Dengan  bantuan  pemilik  tanah  atau  penggarap  tanah, aktivitas  konsolidasi  lahan  melingkupi  pembenahan  ulang  bagian-bagian  lahan,  penggabungan  hak pada  lahan  ataupun  pemakaian  tanah,  dan  melengkapinya  melalui  fasilitas  lingkungan,  sisitem pengirigasian, jalan serta infrastruktur pendukung penting lainnya. Tujuan pemerintah dengan program konsolidasi tanah adalah dengan menggunakan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang untuk menertibkan wilayah-wilayah yang tidak terorganisir. Pemilik tanah melepaskan haknya melalui
7 I  Gede  Widhiana  Suarda,  Kriminalisasi  Dalam  UU  No.  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan Bencana, Jurnal Supremasi , Vol. 4, No. 4 (2012), halaman 45.

## Miftahul Huda et al., Konsolidasi Tanah terhadap Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
suatu mekanisme, dan Kepala Kantor daerah Badan Pertanahan Nasional Provinsi menerbitkan surat ketetapan pemberiannya hak tersebut. Jika ditindaklanjutinya atas pemilik tanah, maka surat keputusan tersebut disusul dengan penerbitan sertifikat hak pada lahan. 8
Maksud atas gagasan konsolidasi tanah yakni guna memberi ketetapan hukum hak pada lahan serta  ruang  diatas  serta  dibawah  lahan.  Pada  perencanaan  wilayah  pascabencana,  konsolidasi  tanah mungkin diperlukan. Yang kami maksud dengan bencana adalah peristiwa alam yang mengakibatkan perubahan batas bidang tanah atau kerusakan tanah sehingga memerlukan restrukturisasi atau relokasi.
Peraturan  dalam  bentuk  undang-undang  harus  mengatasi  setidaknya  tiga  (tiga)  permasalahan yang berkaitan dengan pembatasan konsolidasi tanah. Pertama, mencari tahu persetujuan minimal apa yang  diperlukan  sebelum  konsolidasi  tanah  dapat  dilakukan.  Persyaratan  persetujuan  minimal  yang biasanya diperlukan. Persyaratan ini dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi, jenis proyek, dan undang- undang yang berlaku.
Perizinan konstruksi, perlunya mendapatkan izin konstruksi dari pemerintah setempat. Izin ini memastikan bahwa bangunan dan instalasi yang akan dibangun sesuai dengan standar konstruksi yang berlaku. Izin lingkungan, perlu mendapatkan izin lingkungan dari otoritas lingkungan setempat. Proses ini  melibatkan  penilaian  dampak  lingkungan  dan  persetujuan  untuk  memastikan  bahwa  proyek konsolidasi tanah tidak akan merusak lingkungan sekitar. Penilaian Teknis: Proyek konsolidasi tanah mungkin memerlukan penilaian teknis yang melibatkan insinyur sipil, geoteknik, atau spesialis lainnya. Ini diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek dengan benar.
Kedua, solusi bagi pemilik tanah yang meskipun mendapat persetujuan mayoritas pemilik atau mereka  yang  menguasai/menggarap  tanah  di  lokasi  yang  ditentukan,  menolak  ikut  serta  dalam konsolidasi tanah di sana karena egoisme pribadi dan tanpa alasan apa pun. Menyelesaikan masalah pemilik tanah yang menolak konsolidasi tanah karena egoisme pribadi dan tanpa alasan yang kuat dapat menjadi upaya yang menantang. Proses penggabungan dan modernisasi perbatasan darat dengan tujuan meningkatkan penggunaan dan pengelolaan lahan dikenal dengan istilah konsolidasi tanah.
Untuk mengatasi situasi ini, dapat mencoba beberapa pendekatan berupa : 1. Dialog dan komunikasi yaitu ajak pemilik tanah untuk berbicara secara terbuka dan jujur tentang kepentingan  dan  manfaat  konsolidasi  tanah.  Jelaskan  secara  rinci  bagaimana  proses  ini  dapat meningkatkan  nilai  dan  manfaat  dari  tanah  mereka.  Dengarkan  juga  kekhawatiran  dan  alasan mereka menolak dengan penuh perhatian.
2. Edukasi  yaitu  sediakan  informasi  dan  bukti  konkret  tentang  manfaat  konsolidasi  tanah,  seperti peningkatan  nilai  properti,  efisiensi  penggunaan  lahan,  atau  kemungkinan  untuk  mendapatkan bantuan  atau  insentif  dari  pemerintah.  Pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  potensi  manfaat  bisa membantu mengubah pandangan pemilik tanah.
3. Hukum dan Peraturan yaitu jika semua upaya lain gagal maka dapat mempertimbangkan tindakan hukum, seperti proses ekspropriasi (pengambilan tanah dengan imbalan) jika ada dasar hukum yang jelas. Namun, ini harus menjadi pilihan terakhir karena mungkin melibatkan biaya dan waktu yang signifikan.  Penting  untuk  menjalani  proses  ini  dengan  kesabaran  dan  berusaha  mencapai kesepakatan yang adil untuk semua pihak. Terkadang, perubahan pandangan dan kerja sama bisa dicapai melalui pendekatan yang tepat
Ketiga, instansi yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan  konsolidasi  tanah  dengan  mengusahakan  dibangunnya  fasilitas  umum  seperti  jalan  dan prasarana  lainnya.  Badan-badan  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  yang  membidangi  permasalahan pekerjaan umum biasanya diserahi sejumlah tugas dan tanggung jawab setelah pelaksanaan konsolidasi tanah. Beberapa tugas terkait terdiri dari:
Perencanaan  dan  Koordinasi:  Pemerintah  daerah  perlu  merencanakan  dan  mengkoordinasikan proses konsolidasi tanah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemilik tanah, komunitas, dan badan terkait lainnya. Perizinan dan Regulasi: Instansi pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua perizinan dan regulasi terkait konsolidasi tanah telah dipatuhi. Hal ini dapat meliputi izin-izin tertentu yang diperlukan untuk menggabungkan atau menggabungkan lahan.
Pengawasan  dan  Pengendalian:  Instansi  Pemerintah  Daerah  juga  bertanggung  jawab  untuk mengawasi dan mengendalikan proses konsolidasi tanah. Hal ini mencakup menunjukkan maka cara
8 Oloan Sitorus, Konsolidasi Tanah, Tata Ruang Dan Ketahanan Nasional , (Sleman : STPN Press, 2015), halaman 3.

## Miftahul Huda et al., Konsolidasi Tanah terhadap Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
ini  berlangsung  sesuai  melalui  peraturan  serta  prosedur  yang  berlakunya.  Pemberian  Informasi  dan Konsultasi  Publik:  Pemerintah  daerah  harus  memberikan  informasi  kepada  pemilik  tanah  dan masyarakat  setempat  tentang  pelaksanaan  konsolidasi  tanah,  serta  melibatkan  mereka  atas  cara pengutipan ketetapan yang bertautan melalui perihalnya.
Pemantauan  dan  Evaluasi:  Pemerintah  Daerah  perlu  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi mengenai hasil konsolidasi lahan untuk menjamin tercapainya tujuan proses dan memberikan manfaat bagi  masyarakat  lokal.  Tergantungkan  dalam  UU  serta  aturan  yang  berlakunya  di  unit  pemerintah daerah  tertentu,  tugas-tugas  ini  dapat  berubah.  Namun,  untuk  menangani  konsolidasi  tanah  secara efisien  dan  adil,  keterbukaan,  keterlibatan  masyarakat,  dan  kepatuhan  terhadap  aturan  merupakan elemen penting dalam setiap situasi.
Untuk mendukung pemanfaatan ruang dan mencapai ketahanan nasional yang kuat, konsolidasi lahan  merupakan  komponen  penting  dalam  pengelolaan  lahan  secara  keseluruhan.  Dalam  rangka menjaga  sumber  daya  alam  dan  meningkatkan  kualitas  lingkungan,  konsolidasi  tanah  di  bidang pertanian dan perkotaan bertujuan untuk:
1. Menata ulang aspek hukum dan fisik penguasaan dan kepemilikan tanah dan 2. Pengadaan  lahan  untuk  proyek  infrastruktur  publik  seperti  jalan  dan  infrastruktur  lainnya. Konsolidasi tanah merupakan implementasi kebijakan pertanahan terpadu yang partisipatif. 9
Adanya 4 skema yang ditata guna melaksanakan kebijakannya konsolidasi tanah tersebut yakni : 10
Menyiapkan peraturan hukum sebagai strategi pertama yang meletakkan dasar bagi penetapan aturan  UU  yang  hendak  mencapai  konsolidasi  tanah.  melalui  menggunakan  aturan  UU (beleidsregel/discretionary Authority) yang sesuai sebagai landasan pendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, strategi ini berupaya untuk menyediakan berbagai peraturan perundang- undangan (regeling) sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Caranya antara lain dengan pembuatan peraturan pemerintah (PP), aturan perundang-undangan ditingkatan UU, aturan Menteri ATR/Kepala BPN,  serta  surat  menyurat  atau  surat  edaran  Menteri  ATR/Kepala  BPN,  serta  aturan  wilayah kabupaten/kota yang mengaturkan mengenai konsolidasi lahan di seluruh wilayah wilayahnya.
Prosedur alternatif yang digunakan apabila skenario penataan aturan UU tidak terealisasi ialah dengan  penataan  Peraturan  Presiden,  yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk  menumbuhkan  sinergi kelembagaan  pasca  pembangunan  fisik  fasilitas  umum,  seperti  jalan,  di  lokasi  lahan.  konsolidasi. Menanggapi Keputusan Presiden ini, selanjutnya disusun Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Pelaksanaan  Konsolidasi  Tanah,  dan  kemudian  dibuat  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  di  tingkat pemerintah  kabupaten/kota.  Selain  itu,  proses  yang  terlibat  mencakup  pembuatan  aturan  kebijakan melalui peraturan dan perundang-undangan, yang keduanya merupakan bentuk pembuatan peraturan yang dilakukan di tingkat DPR dan presiden.
Mengembangkan kesadaran ruang sipil melalui penjangkauan, pendidikan, dan distribusi adalah strategi  kedua.  Untuk  mendorong  pemanfaatan  ruang  secara  partisipatif,  metode  ini  berupaya meningkatkan  pemahaman  masyarakat  mengenai  manfaat  konsolidasi  lahan.  Mulai  dari  tahap penyusunan  tata  ruang  hingga  persiapan  pelaksanaan  konsolidasi  tanah,  fasilitas-fasilitas  tersebut dimanfaatkan  dalam  proses  persiapan  konsolidasi  tanah.  Di  antara  teknik  yang  digunakan  adalah brainstorming, penjangkauan, dan pendidikan.
Meningkatkan  kapasitas  melalui  pendidikan,  pelatihan,  lokakarya,  dan  sosialisasi  dengan memperkuat  sudut  pandang  spasial  di  jajaran  ATR/Otoritas  Pertanahan  (Strategi  tiga).  Agar  SDM ATR/BPN  dapat  memahami  setiap  bidang  tanah  sebagai  salah  satu  komponen  suatu  wilayah, diharapkan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya ruang dalam pengelolaan tanah  secara  umum.  Strateginya  antara  lain  penguatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  jajaran ATR/BPN. Merancang kegiatan terpadu melibatkan kombinasi teknik, seperti lokakarya, pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi secara simultan dengan kegiatan ATR/BPN.
Memperoleh sinergi kelembagaan dalam pelaksanaan dan pasca implementasi melalui kolaborasi dan koordinasi merupakan strategi keempat. Dengan dilakukannya konsolidasi tanah, cara ini berupaya untuk  menyelaraskan  pemangku  kepentingan.  Fasilitas  yang  dimanfaatkan  adalah  yang  digunakan sejak  pelaksanaan  konsolidasi  tanah  sampai  dengan  setelahnya.  Strategi  yang  digunakan  meliputi
9 Ibid , halaman 106. 10 Ibid , halaman 109-111.
kemitraan,  kerjasama,  diferensiasi,  koordinasi,  pemantauan,  dan  pengawasan—semua  strategi  yang dapat mencapai sinergisme.
Pasca bencana erupsi Semeru di Kabupaten Lumajang, dilakukan konsolidasi tanah dalam rangka melaksanakan rekomendasi Badan Geologi Kementerian ESDM (Nomor: T-501/GL.04.04/BGL/2021) tentang Lingkungan Geologi Pengelolaan serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan RI  (SK  NO:  1256/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021)  mengenai  perizinan  pemakaian  area  hutan guna  aktivitas  akomodasi  sementara  korbannya  bencana  alam,  bencana  alam  letusan  semeru  tanah bisnisnya atas nama pemerintahan kabupaten lumajang dalam area hutan pembuatan tetap dikabupaten lumajang  provinsi  jawa  timus  luasnya  ±  90,98  Ha  (Sembilan  Puluh  Sembilan  Puluh  Delapan Seperseratus
Penataan  ruang  dengan  konsolidasi  lahan  berbasis  mitigasi  bencana  yakni  bagian  usaha  yang dilaksanakan  pemerintahan  wilayah  guna  membangun  kembalinya  dan  memperbaiki  kawasan  yang terkena dampak. Lokasi baru, di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, dipilih untuk menampung warga  terdampak  letusan.  Surat  keputusan  No  1256/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021  yang dikeluarkan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  mengesahkan  lokasi  baru  tersebut. Menyusul  Keputusannya  Bupati  Lumajang  No:  188.45/27/427.12/2022  mengenai  tempat Pembangunan Perumahan Sementara Korban Bencana Alam Letusan Gunung Semeru di Kecamatan Candipuro. Luas lahan yang disisihkan untuk relokasi adalah 90,98 hektare.

## Kepastian Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Atas Lahan Terhadap Relokasi Hunian Korban Erupsi Gunung Semeru Tahun 2021

## Aturan Hukum atas lahan Hak Milik penduduk setelah Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru
Struktur  interaksi  antar  individu  dipengaruhi  oleh  penguasaan  lahan  juga.  Permasalahannya bukan terletak pada lahan itu sendiri, namun lebih pada terjadinya ketidaksetaraan penguasaan lahan, dimana sebagian masyarakat menguasai sangat sedikit lahan sedangkan sebagian lainnya menguasai jumlah  lahan  yang  sangat  luas.  Manusia  menghargai  tanah,  dan  karena  tanah  terikat  pada  berbagai aspek  ekonomi,  budaya,  politik,  dan  sosial  dan  karena  di  sinilah  nilai-nilai  tersebut  terbentuk  dan berkembang, variasi dalam waktu, lokasi, dan ruang akan menyebabkan variasi. dalam nilai tanah.
Hak punya, haknya komersial, bangunan, haknya pakai, sewa serta haknya terbuka merupakan haknya keperdataan atas lahan yang diberi ke subyek haknya, individu perseorangan ataupun badan hukum yang disamakan melalui manusia. Hak lainnya, hak peralihan, hak pada lahan serta hak pajak temuan hutannya, hak-hak sementara mencakup hak-hak yang berkaitan dengan hak gadainya, bisnis akan hasil hutan. Hak-hak sementara mencakup hak-hak yang berkaitan dengan hak gadai, usaha bagi hasil, menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. 11
Berkomunikasi  melalui  peraturan  hukum  sama  artinya  dengan  berkomunikasi  mengena kebijakannya hukum. Istilahnya “kebijakan” berawal  pada bahasa inggris dan diterjemahkan menjadi “Kebijakan”  dalam  bahasa  Belanda,  atau  Politiek.  Istilah-istilah  tersebut  umumnya  mengacu  pada pedoman umumnya yang berperan guna menuntun pejabat termasuknya apparat penegak hukum atas menangani,  mengatur  ataupun  menuntaskan  persoalan  umum,  persoalan  penduduk  ataupun  bagian penataan  dan  penegakkan  aturan  UU  dengan  tujuan  (umum)  untuk  mewujudkan  tujuan  Bersama. Kejahteraan  ataupun  kemakmurannya  penduduk.  UU  NO  5  tahun  mengenai  aturan  pokok  agrarian memuat  skor-skor  filosofisnya  mengenai  kepemilikan  dan  penguasaanya  lahan.  Hukum  agrarian nasional hendaknya mencerminkan asas-asas kenegaraan dan kerohanian negara serta penjelmaan skor- skor  ketuhanan,  kemanusiaan,  kebangsaan,  demokrasi  serta  keadilan  sosialnya.  Semua  kepentingan agraria berdasarkan undang-undang baru harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara, sejalan dengan  kepentingan  mereka,  dan  memungkinkan  teraihnya  peran  bumi,  air,  serta  ruang  angkasanya yang disebutkan tersebut.
Undang-undang  tersebut  sebenarnya  mengupayakan  masyarakat  yang  berkeadilan  sosial  atas perihal  kepunyaan  serta  penguasaanya  SDA  melalui  kewenangan  negara,  sesuai  dengan  nilai-nilai tersebut  di  atas.  Pengalaman  penjajah  yang  mengambil  tanah,  air,  dan  sumber  daya  alam  untuk keuntungan negara kolonial pada masa itu menjadi pendorong ambisi tersebut.
Baik  dalam  konteks  sipil,  publik,  maupun  dalam  konteks  hukum,  konsep  penguasaan  dan
11 Fendi Setyawan, dkk, Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar, Jurnal HUKMY , Vol. 3, No. 1 (2023), halaman 311.

## Miftahul Huda et al., Konsolidasi Tanah terhadap Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
penguasaan dapat diterapkan. Landasan penguasaan yuridis adalah hak-hak seseorang yang dilindungi secara hukum, yang biasanya memberikan ke pemilik haknya kemampuan guna menguasainya secara tubuh  atas  lahan  yang  dimilikinya.  Tetapi  adanya  jenis  penguasaan  yuridis  lainnya  yang  bahkan memberi  hak  guna  menguasainya  secara  fisik  atas  lahan  yang  dimiliki,  namun  penguasaanya  fisik tersebut  sebenarnya  dilaksanakan  atas  sisi  ketiga.  Contohnya  adalah  situasi  dimana  tanah  dikuasai secara fisik oleh penyewa atau sisi lainnya yang tidak memiliki haknya hukum pada lahan ini. 12
Pada  perihalnya  owner  lahan  berhak  meminta  agar  tanahnya  yang  disengketakan  itu dikembalikan  kepadanya  secara  langsung  berdasarkan  hak  penguasaan  yang  sah.  Tanah  hanyalah komoditas  yang  diolahnya  serta  digunakan  guna  keperluan  individunya,  itu  tak  dibeli  ataupun dijualkan.  Tetapi,  seiring  berkembangnya  jumlah  Masyarakat,  lahan  mulai  dijualbelikan.  Secara historis, kepemilikan hak atas tanah telah mengalami berbagai perubahan. 13
Peralihan  kepemilikan  tanah  dari  anggapan  tanah  sebagai  komoditas  menjadi  tanah  sebagai properti  disebabkan  adanya  hukum  permintaan  dan  penawaran.  Pada  mulanya,  hak  atas  tanah  tidak dapat diganggu gugat, memberikan kepada pemiliknya segala macam hak, termasuk kemampuan untuk mengolah dan menggunakan tanah, menikmati manfaatnya, termasuknya udara di atasnya, mengambil profit  pada  lahan,  memasarkan,  menghadiahkan  sertaa  mewariskannya  ke  individu  lainnya  serta membangunnya. 14
Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Semeru Kepastian hukum dapat ditelusuri kembali pada ajaran mazhab hukum kodrat atau teori hukum kodrat,  ajaran aliran  hukum  alam  berpendapat  bahwa  sumber  hukum adalah  Tuhan,  pencipta  segala sesuatu, dan keberadaan hukum dan moral saling terkait erat. Mereka yang menganut aliran pemikiran ini percaya bahwa hukum dan moral berfungsi sebagai cermin dan panduan bagi keberadaan manusia lahir dan batin yang mereka atur. 15
Perlindungan hukum menurut Sajipto Raharjo, adalah untuk memastikan adanya pengayoman terhadap HAM agar masyarakat bisa menikmati hak-haknya sebagai manusia yang layak. Mereka yang rentan secara emosional, ekonomi, atau politik membutuhkan perlindungan hukum sebab itu yakni satu- satunya  tekhnik  guna  menunjukkan  maka  mereka  diberikan  keadilan  sosial,  yang  pada  gilirannya memungkinkan pengembangan perlindungan yang tidak hanya dapat disesuaikan dan dapat ditempa tetapi juga dapat diprediksi dan antisipatif. 16
Menurut  sejarahnya  dari  barat  prinsip  perlindungan  hukum,  bermaksud  guna  menjaga  hak- haknya penduduk atas aksi pemerintah, mereka yang bertumpu dan dibangun di atas gagasan bahwa HAM diakui dan dilindungi secara universal. Gagasan ini muncul sebagai tanggapan atas seruan agar pemerintah  dan  masyarakat  berbuat  lebih  banyak  untuk  mengakui  serta  melindungi  hak-hak  rakyat, menetapkan batasan, dan menetapkan tanggung jawab. 17
Prinsip  dari  negara  hukum  terhadap  tindakan  pemerintah  juga  bertumpu  pada  gagasan  aturan hukum, hal ini berimplikasi langsung pada pengakuan dan pembelaan HAM. HAM sangat berkaitan terhadap perlindungan serta pengakuan, dan tujuannya dapat dikaitkan langsung dengan perlindungan dan pengakuan nilai-nilai tersebut. 18
Menurut Philipus M. Hadjon, Pancasila menjadi dasar perlindungan hukum warga:
1. Pancasila adalah sumber gagasan untuk menghormati dan menjaga martabat dan harga diri manusia yang hakiki. Pembatasan dan kewajiban terhadap masyarakat dan negara menjadi fokus pengertian perlindungan  hukum  akan  warga  atas  kegiatan  pemerintah,  yang  berakar  dalam  gagasan
12 Fitriani, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung, Jurnal Kajian Hukum , Vol. 2, No. 3 (2021), halaman 467.
13 Temaluru dan Lay, Peran Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Boneana, Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa , Vol. 1, No. 3 (2023), halaman 301. 14 Ibid ,
15 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), halaman 53.
16 Satjipto Raharjo, Op.Cit , halaman 54.
17 Yassir  Arafat,  Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hukum  Yang  Seimbang ,  Jurnal  Rechtens,  Vol.  I,  No. 2 (2015), halaman 34.
18 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah  Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya,  Penanganan  Oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  Dan  Pembentukan  Peradilan Administrasi Negara , (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), halaman 10.
pengakuannya serta perlindungannya HAM.
2. Prinsip kedua negara hukum adalah pembentukan perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal mendasar bagi negara hukum karena merupakan ekspresi dari gagasan perlindungan HAM. 19
Pancasila,  ideologi  dan  falsafah  resmi  Indonesia,  menjadi  dasar  perumusan  prinsip-prinsip perlindungan  hukum  negara.  Hal  ini  memperjelas  bahwa  perlindungan  hukum  adalah  upaya  untuk menjaga  hak-hak  semua  subjek  hukum  terhadap  penyalahgunaan  wewenang  oleh  mereka  yang mempunyai otoritas yang ingin memajukan agendanya di luar batas negara hukum.
Konsep kepastian hukum bukanlah satu-satunya konsep yang mengatur sistem hukum Indonesia. Hakim wajib menyelidiki skor-skor keadilan yang hidup di samping menjalankan isi undang-undang semenjak  berlakunya  UU  NO  14  Tahun  1970  mengenai  kekuasaan  kehakiman,  yang  selanjutnya digantikan dengan pasal 28 ayat (1) UU NO 4 Tahun 2004. mengenai kekuasaan kehakiman. di dalam komunitas.
Menurut UU NO 5 Tahun 1960 mengenai aturan pokok agreria, hak pada lahan yang dilindung atas kepastian hukum ada tiga aspek, yaitu: obyek, subyek, dan keadaan hak pada lahan. Secara khusus, tiap bagian lahan yang bersangkutan harus berbeda-beda agar tujuan hak atas tanah dapat dipastikan. Karena keunikannya, banyak permasalahan pertanahan yang timbul dari perselisihan mengenai batas dan lokasi persil dapat dihindari.
Oleh karena itu, kepastian benda tersebut harus dapat menunjukkan kepada semua pihak yang terlibat mengenai secara tepat letaknya, luasnya serta Batasan-batasan bagian lahan, yang diperebutkan. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk secara akurat mewakili bidang tanah di lapangan pada peta dan huruf ukur untuk mencapai keyakinan tersebut. Pentingnya memiliki kepastian hukum terkait dengan  sebuah  bidang  tanah  atau  properti.  Kepastian  mengenai  obyek  properti  ini  penting  untuk menghindari  konflik,  sengketa,  atau  ketidakjelasan  yang  dapat  timbul  dalam  kepemilikan  atau penggunaan tanah tersebut. 20
Penetapan  landasan  pemberian  kejelasan  hukum  mengenai  hak  pada  lahan  akan  masyarakat secara  keseluruhan  yakni  diantara  maksud  diundangkannya  UUPA.  Dengan  terciptanya  aturan perundang-undangan  yang  diamanatkan  UUPA  serta  isinya  tak  berlawanan  melalui  UUPA,  maka terjaminnya kepastian hukumnya. Selain itu, pendaftaran tanah digunakan untuk menyelesaikan proses disemua area NKRI.
Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  mengutarakan:  “guna  menjamin  kepastian  hukum,  pemerintahan melakukan  pendaftaran  lahan  disemua  NKRI  berdasarkan  ketetapan  yang  diaturkan  pada  Peraturan Pemerintah.” Perihalnya menjaminkan ketetapan hukum tentang hak pada lahan
Apakah  Konsep  Konsolidasi  Tanah  Terhadap  Relokasi  Korban  Erupsi  Semeru  Telah  Sesuai Dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah?
Dalam pembangunan, pemerintah pusat dan daerah perlu memperhatikan asas-asas pengurusan SDA. Tata guna lahan, pengelolaan lingkungan hidup, prinsip-prinsip pemanfaatan lahan, dan hukum agraria nasional semuanya memuat gagasan-gagasan tersebut. Menerapkan ide-ide ini akan membantu masyarakat  Indonesia  berkembang  sesuai  dengan  cita-cita  nasional  mereka  pembangunan  yang didasarkan  pada  keadilan  dan  kesejahteraan.  Setiap  hak  atas  tanah  yang  memiliki  tujuan  sosial mendapat  prioritas  di  bawah  UUPA.  “seluruh  hak  pada  lahan  memiliki  peran  social”  demikiannya pernyataan yang terdapat pada UUPA pasal 6 yang memuat gagasan tersebut. Menurut pasal ini, apabila seseorang mempergunakan tanahnya hanya untuk kepentingannya sendiri, maka tuntutannya terhadap tanah itu tidak  dapat  dibenarkan.  terutama  dalam  kasus  di  mana  penggunaan  lahan  akan merugikan masyarakat.
Selain nilai-nilai tersebut di atas, ayat-ayat Pasal 6, 7, 10 ayat (1), (11), serta (13), juga memuat ketentuan mengenai kemasyarakatan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Berdasarkan Pasal 6, setiap hak pada lahan memiliki tujuan sosialnya; berdasarkan pasal 7 dilarang melanggar keperluan umum; serta kepemilikan lahan yang berada di luar Batasan-batasan ini dilarang. Pasal 10 ayat 1 mewajibkan tiap individu  perseroangan  serta  badan  hukum  yang  mempunyai  ha  katas  lahan  guna  aktif  menggarap
19 Ibid , halaman 20.
20 Ibid .

## Miftahul Huda et al., Konsolidasi Tanah terhadap Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
ataupun mengembangkannya sendiri, sehingga melarang penggunaan pungutan liar. Menurut Pasal 13, pemerintah ingin melihat rakyat berhasil. Undang-undang harus mengatur perusahaan pemerintah yang bersifat monopoli.
Sasaran tersebut di atas antara lain mendorong terselenggaranya reforma agraria, mewujudkan penguasaan,  kepemilikan,  serta  pemanfaatannya  lahan  yang  bisa  menumbuhkan  kemakmuran  serta mutu  hidup  Masyarakat  secara  merata,  menciptakan  area  hidup  yang  positif  serta  sehat,  beserta meningkatkan  kesediaan  lahan.  peruntukan  lahan  untuk  berbagai  kebutuhan  kegiatan  pembangunan sesuai  dengan  Kebijakan  pelaksanaan  konsolidasi  tanah  diperlukan  mengingat  Rencana  Tata  Ruang Wilayah berpijak pada gagasan pembangunan berkelanjutan.
Dalam  rangka  mengatur  dan  mengurus  suatu  wilayah,  penataan  ruang  merupakan  komponen yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Asas-asas tata Kelola yang benar harus ditaati, termasuk mengalokasikan ruang untuk tujuan perlindungan dan tujuan pertanian. Otoritas. Penyusunan  skema  tata  ruangan  mengacukan  dalam  sekma  Pembangunan  jangka  Panjang  daerah. Skema  tata  ruang  area  nasional,  skema  tata  ruang  provinsi,  serta  pedoman  serta  skema  pelaksana dibagian penyusunan ruang. 21
Skema Pembangunan jangka Panjang wilayah, skema tata ruang daerah, Upaya keseimbangan Pembangunan  serta  perkembangan  perekonomian  kota,  penyelarasan  aspirasinya  Pembangunan perkotaan, daya dukungnya serta daya tamping area hidup, serta perkembangan permasalahan provinsi mesti  jadi  pertmbangan  atas  penataan  tata  ruang  perkotaan  rencana  perencanaan,  kota-kota  yang berdekatan serta perancangan tata ruang area kota penting.
Ketetapan mengenai penataan ruang kabupaten tersebut di atas juga berlaku bagi penataan ruang perkotaan, dengan tambahan rencana penyediaannya serta pemanfaatannya ruang terbuka non hijau, ruangan  terbuka  hijau  serta  prasarananya  serta  sarananya  jaringan  pejalan  kaki,  angkutan  umum, aktivitas bagian informal serta lain-lain, dan ruang evakuasi bencana. Perencanaan ini diperlukan guna memenuhi pera area kota jadi pusat layanan social perekonomian serta pusat pertumbuhan area.
Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  RI  NO  12  Tahun  2019  mengenai  Konsolidasi  Tanah, konsolidasi lahan merupakan suatu kebijakannya yang dapat mengatur kembali penguasaannya serta pemanfaatannya lahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka perbaikan area hidup serta  SDA  yang  sudah  tersedia  serta  kemampuan  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan.  Kemudian  dalam  Pasal  2  Permen Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Konsolidasi  Tanah, maksud dan tujuan adanya Permen Konsolidasi Tanah, yaitu:
1. Menciptakan pemakaian serta pemanfaatannya lahan secara maksimum lewat konsolidasi lahan;
2. Menumbuhkan efisensinya serta produktivitasnya pemakaian lahan serta ruangan;
3. Menumbuhkan mutu area;
4. Memberi ketetapan hukumnya hak pada lahan serta ruang diatas serta dibawah lahan.
Untuk  menyediakan  lingkungan  hidup  yang  layak  selaras  dengan  perencanaan  tata  ruang, tujuannya adalah untuk mengatur kepemilikan, pemakaian, serta penguasaan lahan lewat konsolidasi lahan. Selain itu, lahan akan disediakan guna keperluan umum melalui mengikutsertakan masyarakat secara  aktif.  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Konsolidasi  Tanah  ini  menguraikan  tentang  cakupan pelaksanaan konsolidasi tanah sebagai berikut: pertama, perencanaan konsolidasi tanah. Konsolidasi lahan  merupakan  langkah  kedua.  Ketiga,  pembangunan  yang  disebabkan  oleh  konsolidasi  tanah. Kelima, mengawasi penimbunan tanah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Konsolidasi Tanah, pengumpulan informasi faktual dan hukum serta evaluasi tujuan konsolidasi tanah merupakan langkah awal dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Menciptakan strategi aksi dan konsep konsolidasi tanah adalah prioritas kedua. Ketiga, penghapusan hak  pada  lahan  serta  pengukuhan  lahan  jadi  objek  konsolidasi  lahan.  Keempat,  menyusun  atau mempraktekkan  desain  konsolidasi  tanah.  Kelima,  hasil  konsolidasi  tanah  dialihkan  dan  diterbitkan sertifikat hak atas tanah.

## SIMPULAN
1. Mengurangi bahaya bencana bagi masyarakat di lokasi rawan bencana merupakan tujuan penataan ruang lewat konsolidasi lahan yang dilaksanakan guna menumbuhkan mutu lingkunan pemukiman
21 Ibid .

## Miftahul Huda et al., Konsolidasi Tanah terhadap Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
di Kecamatan Candipuro. Konsolidasi tanah dilaksanakan dan diselesaikan. Mempelajari kebijakan sektoral dan perencanaan tata ruang adalah prioritas utama. Selain itu, kajian pemetaan sosial dan calon wilayah penghidupan di lokasi yang asing memerlukan penyesuaian terhadap sosial ekonomi masyarakat.  Pemkab  Lumajang  melaksanakan  sketsa  desain  pertama  dan  ketiga.  4.  Menetapkan perjanjian bantuan perumahan antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang dituangkan dalam berita acara perjanjian. Kelima, Keputusannya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No  SK.1236/MENLHK/PLA.2/12/2021  mengenai  Persetujuan  Pengawasan  Kawasan Hutan  Dalam  Rangka  Penyediaan  Akomodasi  Sementara  Bagi  Korban  Bencana  Alam  Gunung Semeru  dan  lahan  usaha  mereka,  dijadikan  dasar  penentuan  lokasi  relokasi  letusan.  Pemerintah Kabupaten Lumajang menempati lahan seluas +/- 90,98 Ha dan terletak di Kawasan Hutan Produksi Tetap Provinsi Jawa Timur.
2. Menurut  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Lumajang,  Pemerintah  Kabupaten Lumajang masih mempunyai penguasaan atas tanah yang diperuntukkan bagi tempat tinggal tetap bagi  korban  letusan  Gunung  Semeru.  Perihalnya  memberi  ketetapan  hukum  mengenai  hak kepunyaan  lahan  mengenai  relokasi  tempat  tinggal  bagi  oknum  tersebut.  Terkait  penerbitan sertifikat  Hak  Milik  kepada  masyarakat,  Pemerintah  Kabupaten  Lumajang  mengeluarkan pernyataan. Mereka saat ini bekerja sama dengan BPN untuk memastikan bahwa pemerintah tetap memegang  kendali  atas  lahan  pemukiman  permanen  bagi  mereka  yang  terkena  dampak  letusan Semeru.
3. Konsolidasi  tanah  di  Desa  Sembermujur  berjalan  dengan  baik,  sepanjang  dilaksanakan  selaras melalui  aturan  UU  serta  aturan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Revitalisasi  dan  pengaktifan konsolidasi  tanah  korban  letusan  Semeru  di  Kabupaten  Lumajang  telah  berjalan  dengan  baik, padahal sudah ada aturan tentang konsolidasi lahan yaitu mentri agreria serta Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. RI NO 12 Tahun 2019 mengenai Konsolidasi Tanah, baru dilaksanakan sebagiannya.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Hadjon Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya,  Penanganan  Oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara , Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Sitorus, Oloan, Konsolidasi Tanah, Tata Ruang Dan Ketahanan Nasional , Sleman : STPN Press, 2015 Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Soekanto, Soerjono , Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 2012.

## Jurnal
Amrin, Reza Nur dan Anan Haji Imantaka, Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana,
Jurnal Tunas Agraria , Vol. 5, No. 1 (2022)
Arafat, Yassir, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang , Jurnal Rechtens, Vol. I, No. 2 (2015)
Arianto, Brian Bagus, Studi Penentuan Jalur Alira Lava Metode Steepest Slope Dari data DEM InSar dan Peta Rupa Bumi Indonesia (Tesis: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015)
Bustomi,  Abuyazid  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Umum, Jurnal Solusi , Vol. 18, No. 1 (2020)
Fitriani, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung, Jurnal Kajian Hukum , Vol. 2, No. 3 (2021)
Purba,  Anggiat,  dkk,  Analisis  Kapasitas  Masyarakat  Terdampak  Erupsi  Gunung  Semeru, Pendipa Journal Of Science Education , Vol. 6, No. 2 (2022)
Setyawan,  Fendi,  dkk,  Kewenangan  Badan  Pertanahan  Nasional  Dalam  Penertiban  Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar, Jurnal HUKMY , Vol. 3, No. 1 (2023)
Suarda,  I  Gede  Widhiana,  Kriminalisasi  Dalam  UU  No.  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan Bencana, Jurnal Supremasi , Vol. 4, No. 4 (2012)
Temaluru dan Lay, Peran Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Boneana, Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa , Vol. 1, No. 3 (2023)