## PENGATURAN DAN SISTEM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF
Herman Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Handayani Email: herman_ph@yahoo.co.id

## Abstract
Positive  legal  arrangements  on  service  users  have  not  been  effective  in ensnaring  and  tackling  online  prostitution,  as  it  does  not  in  any  way  govern  the users  of  services  in  an  online  prostitution  crime.  The  system  of  settlement  of criminal  acts  of  online  prostitution  services  pursuant  to  Number  11  of  2008  on Information  and  Electronic  Transactions  and  Law  Number  44  Year  2008 regarding  Pornography  does  not  specify  the  provisions  on  the  users  of  online prostitution  services  specifically,  so  that  these  two  laws  can  not  entrap  service users in the practice of online prostitution.

## Keywords: Online prostitution, service users

## Abstrak
Pengaturan  hukum  positif  terhadap  pengguna  jasa  belum  berlaku  efektif dalam  menjerat  dan  menanggulangi  prostitusi online, karena  sama  sekali  tidak mengatur  mengenai  pengguna  jasa  dalam  tindak  pidana  prostitusi online .  Sistem penyelesaian tindak pidana pengguna jasa prostitusi online berdasarkan Nomor 11
Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menyebutkan ketentuan mengenai pengguna  jasa  prostitusi online secara  khusus,  sehingga  kedua  undang-undang inipun tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi online .
Kata kunci : Prostitusi Online, pengguna jasa

## PENDAHULUAN
asyarakat  biasanya  mengetahui  prostitusi  ini  dilakukan  di  sebuah daerah  atau  tempat,  baik  itu  di  pinggir  jalan,  pinggir  rel,  lokalisasi ataupun  tempat  lainnya  dengan  cara  pelaku  menjajakan  dirinya  dan menunggu  pelanggan  pengguna  jasanya  datang.  Dengan  adanya  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang  dilakukan  dalam  bertransaksi  sudah  bermacam-macam,  tidak  lagi  dengan saling bertemu di tempat-tempat yang biasa menjajakan diri. Menggunakan media internet adalah salah satunya.
Prostitusi  merupakan  masalah  yang  tidak  hanya  melibatkan  pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang  seperti  germo,  para  calo,  serta  pengguna  jasa  yang  sebagian  besar pelakunya  merupakan  laki-laki  yang  sering  luput  dari  perhatian  aparat  penegak hukum.  Dalam  ketentuan  hukum  positif  yang  ada  di  Indonesia  hanya  melarang mereka  yang  membantu  dan  menyediakan  pelayanan  seks  secara  illegal,  artinya larangan  hanya  diberikan  untuk  mucikari  atau  germo,  para  calo,  dan  pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya.
Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan  menertibkan  dan  menangkap  perempuan  pelacur  yang  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum,  sedangkan  laki-laki  para  pelanggan  atau  pengguna  jasa seks  komersialnya  jarang  dan  bahkan  tidak  pernah  ditangkap  atau  luput  dari perhatian aparat penegak hukum. Cara penertiban seperti ini menunjukkan adanya ketidakadilan  gender,  karena  terdapat  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Adanya ketidakadilan  gender  dapat  menyebabkan  sulitnya  penanggulangan  prostitusi, karena  pelacur  merupakan  paradigma  interaksi  antara  perempuan  dan  laki-laki diluar perkawinan. Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai pihak yang disewa, sedangkan laki-laki (pengguna jasa) sebagai pihak penyewa.
Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  akhir-akhir  ini  sedang  marak  dan mengkhawatirkan orang banyak adalah prostitusi online. Dimana dalam prostitusi online tersebut  melibatkan  beberapa  pihak  antara  lain  penyedia  jasa,  pengguna jasa dan pekerja seks komersial (PSK). Meskipun pada dasarnya bentuk kejahatan ini telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan traksaksi  elektronik,  namun  hal  itu  kurang  maksimal  disebabkan  karena mudahnya  akses  internet  serta  penegakan  hukum  yang  kurang  efektif  karena dengan  gampangnya  akses  menuju  dunia  teknologi  informatika  maka  kejahatan cybercrime tentu  dengan  mudahnya  dilakukan,  salah  satunya  adalah  prostitusi online .
M
Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis bermaksud meninjau permasalahan  mengenai  pengaturan  dan  sistem  penyelesaian  tindak  pidana prostitusi online menurut hukum positif.

## PEMBAHASAN
A. Pengaturan Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online
Hukum  positif  yang  mengatur  mengenai  prostitusi online yaitu  KUHP, Undang-undang  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik dan  Undang-undang  No.  44  tahun  2008  tentang  Pornografi.  Pemidanaan  yang diatur  dalam  Undang-undang  tersebut  diatas  menjelaskan  mengenai  pemidanaan terhadap  penyedia  layanan  saja.  Undang-undang  tersebut  tidak  mengatur ketentuan pemidanaan bagi pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online . Melihat dari berbagai penjelasan pasal dalam KUHP, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan No. 44 tahun 2008 tentang  Pornografi  belum  berlaku  efektif  dalam  menjerat  dan  menanggulangi bisnis  prostitusi online ,  sama  sekali  tidak  mengatur  mengenai  pengguna  jasa dalam  prostitusi online ,  sehingga  pengguna  jasa  prostitusi  itu  sendiri tidak  dapat dijerat  berdasarkan  Hukum  Positif  yang  ada  di  Indonesia.  Seharusnya  secara khusus dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  dan  No.  44  tahun  2008  tentang  Pornografi  dapat  menjerat  subyek prostitusi itu secara keseluruhan.
B . Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online
1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Melihat  pasal-pasal  yang  ada  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum
Pidana, tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa seks  komersial  maupun  pekerja  seks  komersial  itu  sendiri.  Apabila  kita lihat  pasal  296  dan  pasal  506  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  tidak ditujukan  kepada  pengguna  jasa  seks  komersial  maupun  pekerja  seks komersial,  akan  tetapi  ditujukan  kepada  germo  dan  calo  seks  komersial saja.  Pasal  281  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  sangat  sulit  untuk diterapkan  kepada  pengguna  jasa  seks  komersial,  karena  dalam kenyataanya  pengguna  jasa  seks  komersial  melakukan  hubungan  kelamin dengan  secara  tertutup.  Pasal  284  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana masih  bersifat  diskriminatif,  karena  ancaman  dapat  diberlakukan  kepada perempuan  yang  melakukan  perbuatan  zina  baik  yang  bersuami  ataupun
yang  tidak  bersuami  dapat  dipidanakan,  sementara  ketentuan  untuk  laki- laki yang belum beristri tidak dapat dikenakan pidana.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  sekarang  ini  memang  sudah layaknya  direvisi,  karena  dengan  merevisi  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana berarti memperkuat dan memperjelas segala tindakan yang bersifat kesusilaan.
2. Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan
Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  tidak  menyebutkan  kata  prostitusi  dalam semua pasalnya. Kecuali dalam pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan- perbuatan  yang  dilarang,  menyebutkan  kata  kesusilaan  yang  menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi.
Pasal  27  ayat  (1)  mengenai  prostitusi online diancam  dengan  pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Dalam Undang-undang  ini  tidak  dijelaskan  mengenai  sanksi  pidana  bagi  para pengguna  jasa  dalam  tindak  pidana  prostitusi online .  Undang-undang inipun  tidak  dapat  menjerat  pelaku  pengguna  jasa  layanan  seks  komersial prostitusi online, sehingga Undang-undang inipun tidaklah tepat digunakan untuk  menanggulangi  permasalahan  prostitusi  yang  kompleks.  Seharusnya Undang-undang  ini  mengatur  sanksi  pidana  untuk  seluruh  subyek  dalam tindak  pidana  prostitusi online ,  karena  pengguna  jasa  layanan  seks komersial  prostitusi online adalah  bagian  dari  subyek  tindak  pidana prostitusi  dan  pengguna  jasa  layanan  seks  komersial  prostitusi online melibatkan transaksi elektronik dalam melakukan kegiatan prostitusinya.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  yang diharapkan  mampu  membatasi  materi  seksualitas  dalam  tindak  pidana prostitusi online tidak  dapat  menjerat  pengguna  jasa  prostitusi online, undang-undang  ini  hanya  membatasi  pihak-pihak  yang  dapat  dikenakan sanksi  yaitu  Sanksi  bagi  pelaku  penyedia  jasa  terdapat  dalam  pasal  30, sanksi bagi pemilik server terdapat dalam pasal 33, sanksi bagi pekerja seks komersial terdapat dalam pasal 34, dan sanksi bagi mucikari terdapat dalam pasal 35.
Setelah  melihat  penjelasan  Undang-undang  Nomor  44  tahun  2008 tentang Pornografi sama sekali tidak menjelaskan mengenai pengguna jasa prostitusi online secara  khusus,  sehingga  dalam  hal  ini  Undang-undang tersebut tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi online .
Hal  itu  dikarenakan  pembuat  kebijakan  sepertinya  tidak  duduk  bersama para  ahli  yang  benar-benar  mengerti  tentang  pembahasan  undang-undang tersebut.  Seharusnya  diharapkan  Undang-undang  tersebut  dapat  menjerat subyek  dalam  prostitusi online secara  keseluruhan,  agar  terciptanya  suatu keadilan dan kepastian hukum.
4. Menurut Hukum Islam
Prostitusi  telah  membuat  kerusakan  di  muka  bumi  dan  membuat kerusakan  bagi  orang  lain,  jelas  dilarang  dalam  Al-Quran  dan  Hadist, pengutamaan  dihindarinya  mafsadat  daripada  menarik  keuntungan  yang sesuai  dengan maqasid  as-syari‘ah .  Jika  manusia  melanggar  perintah ataupun larangan Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap  telah  melakukan  tindakan  kriminal,  sehingga  harus  dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya. Sebab, tanpa pemberlakuan hukuman  bagi  para  pelanggar,  hukum  tidak  akan  memiliki  arti  apa-apa.
Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa jika tak ada balasan (hukuman) bagi  pelanggar  yang  mengabaikan  perintah  tersebut.  Maka  sudah seharusnyalah  pelaku  atau  pemilik  website  hal  lainnya  yang  menyangkut prostitusi online tersebut dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kalau tindak pidana zina yang menjadi ujung kegiatan prostitusi ini Islam mengaturnya dalam firman-firman Allah SWT dengan sangat jelas.
5. Menurut  Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2007  Tentang Ketertiban Umum
Muatan  yang  terdapat  pada  Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta  Nomor  8
Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) yaitu :
“Setiap  orang  dilarang  :  a.  menjadi  penjaja  seks  komersial;  b. menyuruh,  memfasilitasi,  membujuk,  memaksa  orang  lain  untuk menjadi  penjaja  seks  komersial;  c.  memakai  jasa  penjaja  seks komersial”.
Dalam  hal  pengguna  jasa  prostitusi online sebenarnya  akan  dapat mengungkap dan menjerat siapa saja yang menjadi pengguna jasa prostitusi online ,  dengan  ketentuan  jika  transaksi  antara  pengguna  jasa  dengan penyedia  jasa  layanan  prostitusi online itu  dilakukan  dengan  cara mentransfer  sejumlah  uang  kerekening  pihak  yang  menyediakan  jasa prostitusi online. Mengingat  prostitusi  adalah  suatu  tindak  pidana  yang masalahnya  begitu  kompleks  perlu  ada  kerjasama  yang  sinergi  antar wilayah yang menjadi pengirim serta wilayah penerima/penyalur, sehingga bisa  dilakukan  upaya  pencegahan  atau  pemulihan/penanggulangan.
Memang tidak penting mencari siapa yang salah atau yang benar dalam hal ini.  Yang  terpenting  dalam  penanggulangan  prostitusi  adalah  bagaimana pemerintah  menggunakan  cara  berfikir  yang  lebih  adil  dan  tidak  hanya merugikan salah satu pihak.
Sampai  saat  ini  memang  belum  ada  undang-undang  yang  pas  dan ampuh  untuk  menyelesaikan  masalah  prostitusi  secara  utuh  dan  tegas. Namun jika dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia secara  umum,  tentunya  Perda  DKI  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2007  tentang Ketertiban  Umum  ini  merupakan  peraturan  yang  paling  tepat  dalam menjerat  pengguna  jasa  prostitusi online. Karena  peraturan  ini  hanya mengatur secara khusus ( lex spesialis) terhadap daerah tertentu yang tidak bisa  dterapkan  didaerah  lain  masih  memberikan  celah  kepada  pengguna jasa  prostitusi online diluar  Propinsi  DKI  Jakarta  dalam  melakukan kegiatannya.

## PENUTUP
Pengaturan  tindak  pidana  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi online menurut  hukum  positif  di  Indonesia belum  berlaku  efektif  dalam  menjerat  dan menanggulangi  bisnis  prostitusi online, karena  sama  sekali  tidak  mengatur mengenai  pengguna  jasa  dalam  prostitusi online, sehingga  pengguna  jasa prostitusi  itu  sendiri  tidak  dapat  dijerat  berdasarkan  hukum  positif  yang  ada  di Indonesia.
Adapun saran penulis yaitu seharusnya pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online juga diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia, mengatur seluruh subyek yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online merevisi atau membentuk undang-undang baru mengenai prostitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir,  Muhammad,  2004, Hukum  dan  Penelitian  Hukum, Bandung  :  PT Citra Adiya Bakti.
Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, Kejahaan Mayantara ( cyber crime ), Bandung: Refika Aditama.
Adam,  AS, 1969, Tinjaun tentang zinah dalam rangka delik susila pada KUHP, Jakarta : Swada.
Agus  Raharjo,  2002 ,  Cyber  Crime:  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan Kejahatan Berteknologi , PT citra Aditya Bakti, Bandung.
Ahmad, Muslich Wardi, 2005, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Sholehuddin,  2002, Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana ,  Kota  besar:  Raja Grafindo Persada.
Tanjung,  Armaidi,  dan  Delfita,  Elfi,  2001, Mengapa  Zina  dilarang, Solo:  CV Pustaka Mantiq,.
Widodo, 2009, Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime, Laksbang Mediatama. Wiryono  Prodjodikoro,  1986, Tindakan-Tindakan  pidana  Tertentu  di  Indonesia, Bandung: Erosco.
Zahrah, Muhammad Abu, 2003, Ushul Fiqih , alih bahasa Saefullah Ma’sum dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus.
Zein, Satria Efendi M., 2005, Ushul Fiqh , Jakarta: Kencana.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum