Analisis Potensi Dan Efektivitas Pajak Rumah Kos (Akhmad Djody Firdausyah, Dianita Meirini)

## Analisis Potensi Dan Efektivitas Pajak Rumah Kos Di Kabupaten Tulungagung
Akhmad Djody Firdausyah 1 , Dianita Meirini 2
1 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, akhmaddjody13@gmail.com 2 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dmeirini@gmail.com

## ABSTRAK
Pajak  rumah  kos  merupakan  salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten Tulungagung yang memiliki potensi yang besar untuk dimaksimalkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi serta efektivitas penerimaan pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung dari  tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2021.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder sebagai sumber data utama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwsa selama tahun 2018-2022 target maupun realisasi penerimaan pajak rumah kos di  Kabupaten  Tulungagung  mengalami  naik  turun,  tetapi  belum  pernah  mencapai  potensi  yang sesungguhnya.  Namun  dari  sisi  efektivitas  berdasarkan  target,  penerimaan  pajak  rumah kos  selama tahun 2018-2021 berada di tingkat sangat efektif karena mencapai angka lebih dari 100%.
KataKunci : Pajak Rumah Kos,Potensi, Efektivitas

## ABSTRACT
The  boarding  house  tax  is  one  of  the  sources  of  Regional  Original  Income  (PAD)  in  Tulungagung Regency  which  has  great  potential  to  be  maximized.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the potential  and  effectiveness  of  boarding  house  tax  revenue  in  Tulungagung  Regency  from  2018  to 2021.  The  research method  used  in  this study  is  descriptive  quantitative with  secondary  data  as the main data source. The results of this study indicate that during 2018-2022 the target and realization of boarding  house  tax  revenues  in  Tulungagung  Regency  experienced  ups  and  downs,  but  had  never reached  their  true  potential.  However,  in terms  of  effectiveness  based  on the target,  boarding  house tax  revenue  during  2018-2021  is  at  a  very  effective  level  because  it  reaches  a  figure  of  more  than 100%.
Keywords : Boarding House Tax, Potential,Effectiveness

## A. PENDAHULUAN
Proses  pembangunan  negara  yang  efektif  dapat  dimulai  dari  pembangunan  di tiap-tiap  daerah  di  Indonesia.  Merujuk  kepada  pemberlakuannya  otonomi  daerah, diminta pemerintah daerah mencari sumber keuangannya secara mandiri agar dapat membiayai  pembangunan  di  daerahnya,  misalnya  yaitu  dari  penerimaan  pajak daerah  (Suparman  et  al.,  2019).  Berdasar  UU  No  28  Tahun  2009  mengenai  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah, “pajak  daerah  ialah  kontribusi  wajib  kepada  daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan sifat memaksa sesuai Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat ”.  Pajak  daerah  ini meliputi  pajak  hiburan,  pajak  restoran,  pajak  hotel  serta  lainnya  (Sihombing  & Alestriana, 2020).
Pemberlakuan  otonomi  daerah  berdasar  UU  No  32  Tahun  2004  Terkait Pemerintahan  Daerah,  membuat  pemerintah  bisa  menetapkan  serta  mengatur besaran  tarif  pajak  daerah  yang  akan  daerahnya  masing-masing  pungut. Pemungutan  pajak  tersebut  tercantum  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  PAD sendiri  ialah  pendapatan  yang  didapatkan  dari  hasil  pemungutan  yang  dilakukan
palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
berdasar  peraturan  daerah  yang  telah  disesuaikan  dengan  UU  yang  berlaku.  Maka dari  itu  besaran  PAD  yang  diterima  di  setiap  daerah  sudah  pasti  akan  berbeda karena peraturan yang berlaku di setiap daerahnya juga berbeda-beda (Suparman et al., 2019).
Selain  pendapatan  dari  pajak  daerah,  ada  beberapa  sumber  pendapatan  lain yang  masuk  ke  dalam  PAD,  diantaranya  adalah  retribusi  pajak,  pengelolaan kekayaan  yang  dipisahkan,  serta lainnya pendapatan  asli  daerah  yang  sah.  Namun jika  dibandingkan  dengan  sumber  lainnya,  pendapatan  pajak  daerah  merupakan penyumbang nilai yang lebih besar di dalam PAD. Maka dari itu, pemungutan pajak guna  peningkatan  jumlah  pendapatan  asli  di  daerah  tersebut  dimaksimalkan  oleh pemerintah daerah. Jika  pendapatan daerah dapat ditingkatkan dengan baik, maka pembangunan  yang  dapat  dilakukan  di  daerah  tersebut  semakin  meningkat  dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun dapat meningkat (Ilanoputri, 2020).
Sektor pajak yang salah satunya bisa digali yakni pajak rumah kos. Pemerintah Kabupaten  Tulungagung  dalam  hal  ini  berdasar  Peraturan  Daerah  Kabupaten Tulungagung No 7 Tahun 2019 Terkait Pajak Daerah menerapkan pengenaan pajak kepada para pemilik usaha rumah kos, pajak rumah kos sendiri tercantum di dalam peraturan  pajak  hotel.  Pajak  yang  manapelayanannya  disediakan  hotel  ialah  pajak hotel.  Fasilitas  penyedia  jasa  peristirahatan  atau  penginapan  termasuk  jasa  terkait lain  dengan  dipungut  bayaran  meliputi  rumah  penginapan  serta  sejenisnya,  serta jumlah  kamar  rumah  kos  lebih  dari  10  ialah hotel.  Jadi,  rumah  kos  yang  dikenakan pajak adalah rumah kos dengan kamar lebih dari sepuluh.
Jumlah  Penduduk  di  Kabupaten  Tulungagung  mengalami  pertumbuhan sebesar  9,14%  selama  kurun  waktu  satu  dasawarsa  terakhir  (2010-2020).  Dari sensus  yang  BPS  lakukan,  pada  tahun  2010  sebanyak  990.158  jiwa  jumlah penduduk,  meningkat  menjadi  1.089.775  jiwa  pada  sensus  penduduk  tahun  2020 yang  terbagi  atas  545.254  laki-laki  dan  544.521  perempuan.  Dengan  luasan 1.055,56  kilometer  persegi,  tingkat  kepadatan  penduduk  rata-rata  1.032  jiwa  per kilometer persegi.
Terkonsentrasi  kepadatan  penduduk  di  Kabupaten  Tulungagung  di  tiga kecamatan yakni Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Boyolangu  serta Kecamatan Tulungagung  (Susanto  et  al.,  2017).  Banyak  Lembaga  Pendidikan  yang  sedang tumbuh  dan  berkembang  pada  ketiga  kecamatan  tersebut,  baik  sekolah  formal maupun  nonformal.  Selain  itu,  banyaknya  usaha  dan  pertokoan  di  daerah  tersebut yang  dibangun  mengakibatkan  pendatang  yakni  pekerja,  mahasiswa  serta  pelajar dari  luar  kota,  luar  daerah  serta  luar  kecamatan  yang  memilih  tinggal  didaerah tersebut. Hal tersebut menjadikan sebagian penduduk mendirikan usaha rumah kos yang dinilai berpotensi serta mempunyai keuntungan yang cukup menjanjikan.
Berkaca  dari  uraian  diatas  sehingga  bisa  dikatakan  bahwasanya  penerimaan pajak  daerah  dari  sektor  pajak  rumah  kos  berpotensi  cukup  menjanjikan.Peneliti ingin  menggali  seberapa  besar  potensi  penerimaan  pajak  rumah  kos  di  Kabupaten Tulungagung  selama  kurun  waktu  tertentu,  tepatnya  selama  tahun  2018  hingga tahun  2021.  Selain  itu,  peneliti  berkeinginan  mengetahui  seberapa  efektif penerimaan pajak rumah kos yang telah dilakukan selama ini.

## B. KAJIANTEORI

## 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasar  UU  N  32  Tahun  2004  terkait  Pemerintah  Daerah, “Pendapatan  Asli Daerah  ialah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  sesuai  peraturan
daerah  berdasar  peraturan  perundang  undangan ”.  Menurut  UU  No  32  Tahun  2004 Pasal 31 sumber-sumber keuangan daerah meliputi:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1)  Pendapatan Lain-lain yang sah
2)  Laba Perusahaan Lain
3)  Retribusi
4)  Pajak Daerah
b. Perimbangan
1)  Dana Alokasi Khusus (DAK)
2)  Dana Alokasi Umum (DAU)
3)  Bagian dari pendapatan sumber daya alam
4)  Bagian dari BPHTB
5)  Bagian dari PBB
c. Pinjaman Daerah
d. Pendapatan Lain-lain

## 2. Pajak Daerah
Berdasar  UU  No  28  Tahun  2009, “pajak  daerah  ialah  kontribusi  yang  wajib dibayarkan  oleh  warga  di  suatu  daerah  tertentu  yang  nantinya  dana  kontribusi tersebut akan dipergunakan pemerintah di daerah guna membiayai keperluan rumah tangganya  untuk  mendukung  kemakmuran  warga  yang  ada  di  daerah  tersebut ” (Pangemanan  et  al.,  2012).  Pajak  daerah  yang  dipungut  pemerintah  daerah jenisnyameliputi:
a. Pajak Parkir
b. Pajak Reklame
c. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dana Perkotaan
e. Pajak Sarang Burung Walet
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Penerangan Jalan
h. Pajak Hiburan
i. Pajak Restoran
j. Pajak Air Tanah
k. Pajak Hotel

## 3. Fungsi Pajak
Fungsi pajak diantaranya fungsi anggaran (budgetair) yang mana menjadi salah satu  sumber  pendanaan  bagi  pemerintah  guna  pembiayaan  pengeluaran  negara serta  fungsi  mengatur  (regulered)  menjadi  alat  dalam  pelaksanaan  kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonimi serta sosial (Mardiasmo, 2018).

## 4. Pajak Rumah Kos
UU  RI  N  28  Tahun  2009  ayat  1  poin  d  mengenai  Pajak  dan  Retribusi  Daerah memberi  ketetapan  bahwasanya“pemungutan  pajak  baru  yang  satu  diantaranya yakni  pajak  rumah  kos.  Harapannya  pendapatan  dari  pajak  rumah  kos  berpotensi berpeluang  pada  pemerintah  daerah  gunapeningkatan  sumber  daya  keuangan daerah.
Sesuai  KBBI,  indekos  ialah  tinggal  di  rumah  orang  lain  dengan  makan (membayar tiap bulan) atau tidak, sementara mengindekoskan ialah menumpangkan individu  makan  serta  tinggal  dengan  membayar.  Sesuai  penjabaran  tersebut kesimpulannya  rumah  kos  ialah  tempat  tinggal  yang  disewakan  oleh  orang  pribadi
atau badan sebagai pemilik rumah kos kepada pihak lain yang membutuhkan tempat tinggal  dengan  membayar  sewa  sebagai  bentuk  imbalan  sesuai  dengan  ketentuan yang telah disetujui antara pemilik dan penyewa.
Pajak rumah kos sendiri ialah kategori yang salah satunya Pajak Hotel, dimana rumah  kos  dengan  kamar  berjumlah lebih dari 10  akan  terkena  pajak.  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 7 Pasal 31 Tahun 2019 terkait Subjek Pajak  Hotel,  dijelaskan  bahwasanya  yang  menjadi  subjek  pajak  rumah  kos  ialah orang  pribadi  atau  Badan  yang  membayar  pada  orang  pribadi  atau  Badan  yang mengusahakan  Hotel  (termasuk  rumah  kos  di  dalamnya).  Sedangkan  tarif  pajak hotel  senilai  5%  untuk  tarif  pajak  hotel  jenis  rumah  kos  dan  10%  untuk  tarif  pajak hotel selain rumah kos.

## C. METODEPENELITIAN
Penelitian  deskriptif  ialah  jenis  dari  penelitian  ini  yang  mana  nantinya  pada penelitian  ini  akan  menggambarkan  terkait  apa  adanya  tentang  suatu  fenomena serta karakteristik data yang sedang berlangsung atau dalam waktu tertentu (Putri & Rozak,  2019).  Peneliti  mempergunakan  data  sekunder  untuk  sumber  utama  guna memperoleh  data  yang  dibutuhkan.  Data  sekunder  ialah  data  yang  dikumpulkan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan data yang sudah ada, biasanya data sekunder  diperoleh  melalui  dokumen  yang  sudah  ada  (Sugiyono,  2011).  Asal  data yang diperoleh penelitian ini dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung  serta  beberapa  dokumen  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  baik  di Kabupaten  Tulungagung  ataupun  Provinsi  Jawa  Timur  yang  dibutuhkan  untuk penelitian ini.

## 1. Perhitungan Potensi
Potensi  disini  ialah  target  jumlah  pajak  rumah  kos  yang  akan  dipungut  oleh pemerintah  daerah  dari  para  pengusaha  rumah  kos  di  Kabupaten  Tulungagung. Kegunaandari  analisis  perhitungan  potensi  guna  menggali  potensi  pada  suatu daerah,  maka  dapat  dipakai  dalam  perencanaan  penerimaan  masa  mendatang. Guna  perhitungan  potensi  pajak  rumah  kos  menggunakan  rumus  sebagai  berikut (Rahayu & Purwanti, 2012) : PPH = A x B x C x D
Dimana : PPH: Potensi Pajak Kos A : Jumlah kamar kos B : Tarif kamar rata-rata
C : Jumlah bulan dalam 1 tahun
D : Tarif pajak kos

## 2. Analisis Efektivitas
Efektivitas  ialah  hubungan  antara  target  yang  mana  ketetapannya  dengan realisasi  yang  sudah  dicapai.  Realisasi  yang  makinbesar,  maka  efektivitas  proses pemungutannya  juga  makin  besar.  Rasio  yang  dipergunakan  dalam  analisis efektivitas  pajak  kos  di  Kabupaten Tulungagung  yakni  rasio  efektivitas.  Perhitungan efektivitas yakni :
Efektivitas = Realisasi Penerimaan Pajak Kos x 100%

## Target Penerimaan Pajak Kos
Kegunaan ukuran kriteria efektivitas guna interpretasi nilai efektifitas yakni:

## TABEL INTERPRETASI NILAI EFEKTIVITAS
Persentase (%) Kriteria >100% Sangat Efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup Efektif 60-80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Pangemanan et al., 2012)

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai penelitian yang telah dilaksanakan, data-data terkait perkembangan dan kontribusi pajak rumah kos terhadap pajak daerah dan PAD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021 didapatkan.

## TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018-2021
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 2018 411.955.754.691,77 453.153.465.280,26 2019 446.692.297.984,88 486.358.101.284,37 2020 432.455.039.428,34 510.549.330.895,05 2021 578.186.643.534,36 949.079.575.983,55
Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung
Sesuai  tabel  diatas,  menandakan  bahwasanya  penerimaan  PAD  Kabupaten Tulungagung  selama  empat  tahun  terjadi  kenaikan  baik  dari  segi  target  ataupun realisasinya.  Pada  tahun  2018  realisasinya  senilaiRp.  453.153.465.280,26,  tahun 2019  senilai  Rp.  486.358.101.284,37,  pada  tahun  2020  diperoleh  sebesar  Rp. 510.549.330.895,05, dan tahun 2021 sebesar Rp. 949.079.575.983,55.  Jumlah PAD tersebut  termasuk  penggabungan  pendapatan  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah, pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  PAD  lain-lain  yang  telah disahkan.

## TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK RUMAH KOS KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018-2021
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 2018 95.743.200 143.191.700 2019 145.000.000 193.912.750 2020 200.000.000 96.741.226 2021 60.000.000 64.618.000 Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung
Sesuai tabel diatas bisa menunjukkan bahwasannya target yang ditetapkan dari tahun  2018  hingga  2020  mengalami  kenaikan,  namun  mengalami  penurunan  yang drastis  pada  tahun  2021.  Sedangkan  dari  sisi  realisasi,  pendapatan  yang  diterima dari  tahun  2018  ke  2019  mengalami  peningkatan,  namun  setelahnya  yaitu  pada tahun  2020  dan  2021  turun  cukup  signifikan.  Bahkan  pada  tahun  2020  penerimaan pajak  rumah  kos  hanya  sebesar  Rp.  96.741.226  dari  target  yang  telah  ditentukan senilai Rp. 200.000.000, angka ini tentunya cukup jauh kurang dari target.

## KONTRIBUSI PAJAK RUMAH KOS TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018-2021
Tahun Realisasi Pajak Rumah Kos (Rp) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp) Tingkat Kontribusi Terhadap PAD 2018 143.191.700 453.153.465.280,26 0,032% 2019 193.912.750 486.358.101.284,37 0,040% 2020 96.741.226 510.549.330.895,05 0,019% 2021 64.618.000 949.079.575.983,55 0,007%

## Sumber : Data Diolah, 2022
Sesuai  tabel  tersebut,  terlihat  bahwasanya  kontribusi  pajak  rumah  kos  dari tahun  2018  hingga  2021  awalnya  sedikit  mengalami  peningkatan  lalu  mengalami penurunan yang drastis di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2018 senilai 0,032%, pada  tahun  2019  mengalami  sedikit  peningkatan  menjadi  0,040%,  lalu  menurun drastis  pada  tahun  2020  menjadi  senilai  0,019%,  serta  kembali  mengalami penurunan  pada  tahun  2021  menjadi  senilai  0,007%  saja.  Tingkat  kontribusi  disini merupakan seberapa besar peran pajak rumah kos terhadap keseluruhan PAD yang dihasilkan.
Klasifikasi  kriteria  kontribusi  Pajak  Rumah  Kos  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah dapat diasumsikan seperti berikut ini (Bawazier, 1999):
1)  Persentase >4% : Sangat Berkontribusi 2)  Persentase 3% - 3,9% : Berkontribusi
3)  Persentase 2% - 2,9% : Cukup Berkontribusi 4)  Persentase 1% - 1,9% : Kurang Berkontribusi
5)  Persentase 0% - 0,9% : Tidak Berkontribusi
Dari klasifikasi diatas, maka dapat diasumsikan bahwa tingkat kontribusi pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2021 tidak berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Tulungagung. Peranan penting pajak rumah kos menjadi salah satu sumber  PAD  tentunya  sangat  perlu  diperhatikan  dalam  pemungutannya  agar pendapatan dari sektor ini dapat dioptimalkan dengan baik.

## KONTRIBUSI PAJAK RUMAH KOS TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNGTAHUN 2018-2021
Tahun Realisasi Pajak Rumah Kos (Rp) Realisasi Pajak Daerah (Rp) Tingkat Kontribusi Terhadap Pajak Daerah 2018 143.191.700 95.755.873.390,28 0,15% 2019 193.912.750 102.597.232.045 0,19% 2020 96.741.226 93.357.599.038 0,10% 2021 64.618.000 112.058.312.343 0,06%
Sumber : Data Diolah, 2022
Dari data diatas sehingga kesimpulan bahwasanya kontribusi pajak rumah kos terhadap  pajak  daerah  Kabupaten  Tulungagung  dari  tahun  2018-2021  termasuk dalam kategori tidak berkontribusi karena persentase kontribusinya berada di angka 0%-0,9%.  Yaitu  tahun  2018  senilai  0,15%,  tahun  2019  senilai  0,19%,  tahun  2020 senilai 0,10%, serta tahun 2021 hanya senilai 0,06%. Angka persentase kontribusi ini bahkan  cenderung  menurun  sejak  tahun  2019.  Dengan  begitu  maka  sektor  pajak rumah  kos  ini  perlu  adanya  peningkatan  dalam  pemungutannya  agar  lebih  optimal, mengingat  pajak  rumah  kos  ialah  sumber  pendapatan  pajak  daerah,  sangat disayangkan apabila dari sektor ini hanya sedikit berkontribusi.

## Analisis Potensi
Potensi pendapatan dari sektor pajak rumah kos itu sendiri dapat digali dengan mempergunakan  analisis  perhitungan  potensi  pajak  rumah  kos,  maka  bisa  dipakai dalam  merancang  rencana  penerimaan  di  masa  mendatang.  Potensi  pajak  rumah kos  dapat  dihitung  dengan  cara  mengalikan  jumlah  kamar  kos,  tarif  kos  per  bulan, jumlah bulan dalam satu tahun, dan tarif pajak rumah kos yang telah ditetapkan oleh pemerintah  daerah.  Data-data  tersebut  bias  didapatkan  dari  Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
Jumlah kamar kos diperoleh dengan mengalikan total rumah kos yang terdaftar dengan  jumlah  kamar  kos.  Untuk  angka  jumlah  kamar  kos  dapat  diambil  angka  10 (sepuluh)  karena  berdasarkan  peraturan  daerah  yang  telah  ditetapkan,  rumah  kos yang dikenakan pajak setidaknya memiliki 10 kamar.  Untuk rata-rata tarif kamar kos tiap  bulan  dari  tahun  2018-2021  dipatok  dengan  harga  yang  sama  yaitu  sebesar Rp.375.000.  Jumlah  bulan  dalam  satu  tahun  berjumlah  12  bulan.  Dan  untuk  tarif pajak  rumah  kos  pada  awal  tahun  2020  mengalami  perubahan  yang  sebelumnya sebesar  10%  menjadi  5%.  Dengan  begitu,  tarif  pajak  rumah  kos  tahun  2018-2019 adalah sebesar 10%, sedangkan untuk 2020-2021 menjadi sebesar 5%.

## PERHITUNGAN POTENSI PAJAK RUMAH KOS
KABUPATEN TULUNGAGUNGTAHUN 2018-202 1 Tahun Jumlah rumah kos Jumlah kamar Tarif kamar perbulan (Rp) Jumlah bulan Tarif pajak Potensi pajak rumah kos (Rp) 2018 39 10 375.000 12 10% 175.500.000 2019 57 10 375.000 12 10% 256.500.000 2020 61 10 375.000 12 5% 137.250.000 2021 62 10 375.000 12 5% 139.500.000 Sumber : Data diolah, 2022

## TARGET, REALISASI, DAN POTENSI PAJAK RUMAH KOS KABUPATEN TULUNGAGUNGTAHUN 2018-2021
Tahun Target Pajak Rumah Kos (Rp) Realisasi Pajak Rumah Kos (Rp) Potensi Pajak Rumah Kos (Rp) 2018 95.743.200 143.191.700 175.500.000 2019 145.000.000 193.912.750 256.500.000 2020 200.000.000 96.741.226 137.250.000 2021 60.000.000 64.618.000 139.500.000
Sumber : Data diolah, 2022
Jika  target  pajak  rumah  kos  yang  pemerintah  daerah  tetapkan  dibandingkan potensi riil penerimaan pajak rumah kos  yang diteliti, adacukup besar  selisih, hal itu dapat  dilihat  dari  tabel  diatas.  Selain  tahun  2020,  target  yang  ditetapkan  di  tahun- tahun lainnya  cenderung lebih rendah dari potensi yangharusnya bisa dioptimalkan. Seperti pada tahun 2018, target yang dipasang sebesar Rp. 95.743.200 dari potensi yang bisa digali yakni senilai Rp. 175.500.000, begitu pula pada tahun 2019 dimana target  yang  ditetapkan  yakni  senilai  Rp.  145.000.000  dari  potensi  yang  bisa  dicapai yaitu  senilai  Rp.  256.500.000.  Pada  tahun  2020  target  yang  ditentukan  senilai Rp.200.000.000,  dimana  target  ini  terlampau  terlalu  besar  dari  potensi  riil  sebesar Rp.  137.250.000.  Lalu  pada  tahun  2021  target  yang  ditetapkan  hanya  sebesar  Rp. 60.000.000 dari potensi yang bisa diperoleh  yaitu sebesar Rp. 139.500.000.  Sesuai tabel  diatas  terlihat  bahwasanya  dari  tahun 2018  hingga  2021,  baik  dari  sisi  target,
realisasi,  maupun  potensi  penerimaan  pajak  rumah  kos  di  Kabupaten  Tulungagung mengalami naik turun yang cukup signifikan atau bisa dikatakan tidak stabil.

## Analisis Efektivitas Pajak Rumah Kos
Efektivitas ialah suatu tolak ukur berhasil tidaknya pencapaian suatu organisasi dalam  meraih  tujuan.  Jika  tujuan  yang  sudah  ditetapkan  telah  organisasi  capai menandakan  telah  berjalan  dengan  efektif  organisasi  itu.  Efektivitas  akan  dipakai guna  pengukuran  hubungan  hasil  pungutan  pajak  dan  potensi  pajak  yang  suatu daerah miliki (Mardiasmo, 2018).
Efektivitas  penerimaan  pajak  rumah  kos  yang  diteliti  dalam  perhitungan analisisnya mempergunakan rumus:

## Efektivitas = Realisasi Penerimaan Pajak Kos x 100% Target Penerimaan Pajak Kos
1.  Tahun 2018
Sesuai  target  penerimaan  pajak  rumah  kos  di  Kabupaten  Tulungagung  senilai Rp.  95.743.200  dan  realisasi  penerimaan  sebesar  Rp.  143.191.700,  maka efektivitas penerimaan pajak rumah kos pada tahun 2018 yakni:
Efektivitas = 143.191.700 x 100% = 149,56% 95.743.200
Sesuai perhitungan tersebut didaptkan tingkat efektivitas penerimaan pajak rumah kos tahun 2018 senilai 149,56%
2.  Tahun 2019
Sesuai  target  penerimaan  pajak  rumah  kos  di  Kabupaten  Tulungagung  senilai Rp.  145.000.000  serta  realisasi  penerimaan  senilaiRp.  193.912.750,  maka efektivitas penerimaan pajak rumah kos pada tahun 2019 yakni :
Efektivitas = 193.912.750 x 100% = 133,73% 145.000.000
Sesuai  perhitungan  tersebut  didapatkan  tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak rumah kos tahun 2019 senilai 133,73%
3.  Tahun 2020
Sesuai  target  penerimaan  pajak  rumah  kos  di  Kabupaten  Tulungagung senilaiRp.  200.000.000  dan  realisasi  penerimaan  senilai  Rp.  96.741.226,  maka efektivitas penerimaan pajak rumah kos pada tahun 2020yakni :
Efektivitas = 96.741.226 x 100% = 48,37% 200.000.000
Sesuai  perhitungan  didapatkan  tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak  rumah  kos tahun 2020 senilai 48.37%
4.  Tahun 2021
Sesuai  target  penerimaan  pajak  rumah  kos  di  Kabupaten  Tulungagung  senilai Rp.  60.000.000  dan  realisasi  penerimaannya  sebesar  Rp.  64.618.000,  maka efektivitas penerimaan pajak rumah kos pada tahun 2021 yakni:
Efektivitas = 64.618.000 x 100% = 107,7% 60.000.000
Sesuai  perhitungan  diatas  di  tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak  rumah  kos tahun 2021 senilai 107,7%
Sesuai perhitungan diatas,  terlihat bahwasanya tingkat efektivitas pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, tersaji pada tabel berikut :

## EFEKTIVITAS REALISASI PAJAK RUMAH KOS KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP TARGET PENERIMAAN PAJAK RUMAH KOS TAHUN 2018-2021
Tahun Target Pajak Rumah Kos (Rp) Realisasi Pajak Rumah Kos (Rp) Tingkat Efektivitas Kriteria 2018 95.743.200 143.191.700 149,56% Sangat Efektif 2019 145.000.000 193.912.750 133,73% Sangat Efektif 2020 200.000.000 96.741.226 48,37% Tidak Efektif 2021 60.000.000 64.618.000 107,7% Sangat Efektif ratarata 125.185.800 124.615.919 109,84% Sangat Efektif
Sumber : Data Diolah, 2022
Dari  data  diatas  terlihat  bahwasanya  tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak rumah  kos  terhadap  target  pajak  rumah  kos Kabupaten  Tulungagung  selama  tahun 2018  hingga  2021  selalu  berada  di  kriteria  sangat  efektif,  kecuali  pada  tahun  2020 dimana  tingkat  efektivitas  berada  di  angka  48,37%  sehingga  dikategorikan  Tidak Efektif. Kendati demikian, rata rata tingkat efektivitas dari tahun 2018-2021 berada di angka  109,84%  sehingga  realisasi  penerimaan  pajak  rumah  kos  terhadap  target dapat  dikategorikan  sangat  efektif  karena  berada  di  angka  lebih  dari  100%. Walaupun  berada  di  tingkat  yang  sangat  efektif,  namun  dalam  pemungutan  pajak rumah  kos  masih  banyak  kekurangan  karena  belum  mencapai  potensi  penerimaan riilnyarealisasi  penerimaan  pajak  rumah  kos  yang  diteliti.  Untuk  itu,  peneliti  juga menyertakan  tingkat  efektifitas  realisasi  pajak  rumah  kos  terhadap  potensi penerimaan pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2021.

## EFEKTIVITAS REALISASI PAJAK RUMAH KOS KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP TARGET PENERIMAAN PAJAK RUMAH KOS TAHUN 2018-2021
Tahun Potensi Pajak Rumah Kos (Rp) Realisasi Pajak Rumah Kos (Rp) Tingkat Efektivitas Kriteria 2018 175.500.000 143.191.700 81,59% Cukup Efektif 2019 256.500.000 193.912.750 75,60% Kurang Efektif 2020 137.250.000 96.741.226 70,48% Kurang Efektif 2021 139.500.000 64.618.000 46,32% Tidak Efektif ratarata 177.187.500 124.615.919 68,50% Kurang Efektif
Sumber : Data diolah, 2022
Tabel  diatas  menjabarkan  bahwasanya  perhitungan  efektivitas  mempergunakan perbandingan  antara  realisasi  penerimaan  pajak  rumah  kos  terhadap  potensi  pajak rumah kos di tahun 2018-2021. Perhitungan tersebut menghasilkan rata-rata senilai 68,50%,  hal  tersebut  menandakan  bahwasanya  tingkat  efektivitas  pajak  rumah  kos selama  tahun  2018-2021  berada  di  tingkat  kurang  efektifsebab  penerimaan  pajak rumah  kos  lebih  kecil  dibandingkan  potensi  pajak  rumah  kos  di  Kabupaten Tulungagung.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Selama  tahun  2018  hingga  2021  masih  sangat  kurang  kontribusi  pajak  rumah
kos  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  maupun  Pajak  Daerah  di  Kabupaten Tulungagung.  hal  itu  dibuktikan  dari  tingkat  kontribusinya  yang  berada  di  rentang angka 0%-0,9% sehingga dikategorikan tidak berkontribusi.
Selama  periode  tahun  2018  hingga  2021,  target,  realisasi,  maupun  potensi pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung mengalami naik turun setiap tahunnya, namun  selama  dalam  periode  tersebut,  target  dan  realisasi  pajak  belum  pernah sekalipun  melewati  potensi  riil  penerimaan  pajak  rumah  kos.  Hal  tersebut mengindikasikan  bahwa  peluang  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tulungagung guna peningkatan penerimaan pajak rumah kos masih sangat terbuka lebar.
Tingkat penerimaan pajak rumah kos efektivitasnya sesuai target serta realisasi dari tahun 2018 hingga 2021 rata-rata berhasil lebihdari target yang telah ditetapkan. Dalam  periode  tersebut,  efektivitas  melebihi  angka  100%  sehingga  dikategorikan sangat  efektif.  Sementara  tingkat  efektivitas  dengan  menggunakan  perbandingan realisasi  serta  potensi  pajak  rumah  kos  selama  tahun  2018-2021  memperlihatkan tingkatan  kurang  efektif  yang  mana  rata-rata dibawah  100%  yakni  sebesar  68,50%, ini  dikarenakan  realisasi  penerimaan  pajak  rumah  kos  lebih  kecil  dibandingkan potensi  pajak  rumahdi  Kabupaten  Tulungagung.  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu inovasi  maupun  strategi  guna  pemaksimalan  pendapatan  dari  sektor  pajak  rumah kos tersebut.

## 2. Saran
Sesuai  penjabaran  diatas,  dan  juga  menjadi  bahan  pertimbangan  supaya potensi  serta  tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak  rumah  kos  di  Kabupaten Tulungagung dapat lebih dioptimalkan, peneliti menjabarkan saran meliputi :
a.  Pemerintah  Kabupaten  Tulungagung  terkhusus  lembaga  terkait  harus  mengkaji lebih  dalam  terkait  penetapan  target  penerimaan  pajak  rumah  kos  sehingga dapat sesuai dengan potensi riil yang dapat digali.
b.  Jika  dilihat  dari  potensi  serta  efektivitas  penerimaan  pajak  rumah  kos  di Kabupaten Tulungagung, dapat disimpulkan bahwa pajak rumah kos  berpotensi penerimaan  yang  cukup  tinggi  serta  tingkat  efektivitas  yang  tinggi  pula.  Maka dari  itu  perlu  adanya  peran  pemerintah  daerah  untuk  menggali  lebih  dalam potensi yang ada pada pajak rumah kos sehingga penerimaan dari sektor pajak rumah  kos  dapat  bertambah  dan  kontribusinya  dapat  meningkat  baik  terhadap pajak daerah maupun terhadap PAD di Kabupaten Tulungagung.
c.  Dalam  rangka  peningkatan  penerimaan  pajak  rumah  kos  di  Kabupaten Tulungagung  perlu  adanya  sosialisasi  yang  dilakukan  kepada  masyarakat  luas terutama  wajib  pajak  dan  objek  pajak  terkait  pentingnya  membayar  pajak gunamelakukan pembangunan khususnya di daerah terkait.
d.  Untuk  peneliti  selanjutnya  bisa  memperluas  objek  penelitian  tidak  hanya  pajak rumah  kos,  tetapi  juga  bisa  pajak  hotel  ataupun  jenis  pajak  daerah  yang  lain dalam  jangka  waktu  yang  lebih  lama  makapotensi,  tingkat  efektivitas,  serta kontribusi  terhadap  PAD  dapat  diketahui.  Selain  itu  memperluas  bidang penelitian.

## DAFTARPUSTAKA
Bawazier, F. (1999). Peran dan Strategi Keuangan di Daerah . Jakarta: Gramedia.
Ilanoputri, S. A. (2020). Pelayananyang Diterimaoleh Masyarakat Sebagai Pembayar
Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerahyang Diatur Dalam Undang- Undang Pajakdan Retribusi Daerah . Cepalo, 4 (2), 109.
Mardiasmo. (2018). PERPAJAKAN (XIX). Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
Pangemanan,  H.  R.,  Elim,  I.,  &  Walandouw,  S.  K.  (2012). Analisis  Efektivitas  dan Kontribusi  Pajak  BPHTB  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  Kota  Manado . Jurnal Riset Akuntansi Going Concern FEB UNSRAT, 37 –47.
Putri,  A.  R.,  &  Rozak,  N.  (2019). Analisis  Potensi  Penerimaan  Pajak  Hoteldi Kabupaten Klaten . Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, 38 –49.
Rahayu, B., &Purwanti, E. Y. (2012). Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan  Pajak  Hoteldi  Kabupaten  Gunungkidul .  Media  Ekonomidan Manajemen, 26(2), 42 –54.
Sihombing, S., & Alestriana, S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In Widina (Vol. 44).
Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  B .  Bandung: Alfabeta.
Suparman,  N.,  Engkus,  E.,  Syamsir,  S.,  Fadjar,  F.,  &  Mubarok,  M.  (2019). Implementasi  Kebijakan  Pemungutan  Pajak  Hotel  Atas  Rumah  Kos  Di  Kota Bandung . Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 5(3), 304–318.
Susanto,  G.  A.  R.  I.,  Hariyanto,  D.  B.,  &  Pd,  M.  (2017). Analisis  Arahdan  Tingkat Perkembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung . Swara Bhumi, 5 (03), 67 –73.