## KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS MENTERI DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN TINDAKAN YANG BERSIFAT STRATEGIS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Sigit Egi Dwitama Masena Benhard Advocates Lawfirm and Partners, Jakarta Email : sigitegidwitama94@yahoo.com

## ABSTRACT
One  form  of  decree  that  is  included  in  the  scope  of  state  administration  is  a  Ministerial Decree, which is a decision determined and issued by a minister who is always concrete- individual  in  the  form  of  administrative  stipulations  (beschikking).  However,  not  all departments and/or government officials such as the Minister have the authority to form these decisions, because in forming decisions can be seen from the status of government officials as an example of the Ad Interim Minister who does not have the authority to issue strategic decisions. But different problems arise when there is Ad Interim of Energy and Mineral Resources Minister Luhut Binsar Pandjaitan issued Decree Number 6752 K / 70 / MEM  /  2016  concerning  Dissolution  of  Ad  Hoc  Organizational  Units  in  the  Ministry  of Energy and Mineral Resources, which basically was a strategic decision.
This  study  is  a  legal  research  using  a  normative  juridical  approach  and  descriptive analytical  research  specifications.  The  data  used  in  this  study  are  secondary  data consisting  of  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  Data  obtained  through library studies and field research in the form of legislation, books, journals, and electronic media.
The  results  of  this  study  consist  of  2  (two)  analyzes,  namely  First,  the  position  of  the Acting  Decree  of  the  Minister  of  ESDM  does  not  have  legal  validity  because  there  is  a disability when viewed from the aspect of authority, formation process, and the purpose of its establishment with legislation and AUPB and Second, towards legal validity which is not  possessed  by  the  Minister's  decree  executor,  the  decree  becomes  invalid  and  a mechanism is needed to cancel the decree.
Keywords: Authority of the Minister, Ad Interim Minister, Decree.

## I. PENDAHULUAN
Menteri  memiliki  kedudukan  sebagai  pejabat  administrasi  negara  yang  bergerak dibidangnya  masing-masing,  selain  itu  Menteri  juga  memiliki  kedudukan  sebagai pemimpin  tertinggi  yang  mengepalai  suatu  kementerian.  Keberadaan  jabatan-jabatan Menteri  dalam  lingkup  eksekutif  merupakan  selaku  pelaksana  teknis  pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia,  jabatan  Menteri  merupakan  jabatan  yang  bersifat  politis.  Dengan  kata  lain, Menteri  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  sesuai  dengan  kebijakan  politik
Presiden.  Sebagai  bagian  dari  kekuasaan  eksekutif,  menteri  memiliki  kewenangan  untuk membentuk  peraturan  perundang-undangan  maupun  peraturan  kebijakan,  termasuk  juga untuk mengeluarkan surat keputusan tata usaha negara (KTUN).
Surat  keputusan  KTUN  tersendiri  sangatlah  beragam  bentuknya.  Selain  dalam bentuk surat keputusan (SK), terapat pula keputusan dalam bentuk lain, seperti Izin Usaha Industri,  Surat  Keterangan  Kelakuan  Baik,  Akte  Kelahiran,  Sertifikat  Hak  atas  Tanah,
Surat Izin Mengemudi, dan lain sebagainya.
Salah satu bentuk surat keputusan yang termasuk kedalam ruang lingkup tata usaha negara  adalah  Surat  Keputusan  Menteri.  Surat  Keputusan  Menteri  pada  dasarnya  adalah keputusan  yang  ditetapkan  dan  diterbitkan  oleh  menteri  yang  selalu  bersifat  konkret- individual  berupa  penetapan  administratif (beschikking) .  Adapula  yang  bersifat mengatur (regeling) abstrak-umum.
Surat keputusan  yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan juga mempunyai landasan yang jelas ataupun kewenangan yang sah dalam setiap pembentukan keputusan,  akan  tetapi  tidak  semua  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  mempunyai kewenangan  untuk  membentuk  keputusan.  Kewenangan  pejabat  pemerintahan  dalam membentuk  keputusan  dapat  dilihat  dari  status  pejabat  pemerintahan  tersebut,  karena terdapat  pengecualian  apabila  pejabat  pemerintahan  tersebut  merupakan  pejabat pemerintahan  non  definitif  (pelaksana  tugas  rutin).  Pasal  14  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :
“2)  Pejabat  yang  melaksanakan  tugas  rutin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf b terdiri atas :
a. Pelaksana  harian yang melaksanakan tugas rutin dari   pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
b. Pelaksana  tugas  yang  melaksanakan  tugas  rutin  dari  pejabat  definitif yang berhalangan tetap.”
Sejalan  dengan  penjelasan  tersebut,  terdapat  suatu  permasalahan  terhadap pengambilan  keputusan  menteri  yang  dilakukan  oleh    Pelaksana  Tugas  Menteri  ESDM Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk oleh Presiden menggantikan Menteri ESDM yang sebelumnya,  yaitu  dimana  semasa  menjabat  Luhut  Pandjaitan  telah  mengeluarkan  Surat Keputusan  Nomor  6752  K/70/MEM/2016  Tentang  Pembubaran  Unit  Organisasi Ad  Hoc di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapaun unit-unit ad hoc yang  dibubarkann  Nasional  (UP3KN),  Komite  Eksplorasi  Nasional  dan  Tim  Percepatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (P2EBT), dan lainnya.
Pada  dasarnya  PLT  Menteri  ESDM  menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  haruslah  dinilai  sebagai  pejabat  pemerintahan non definitif (pelaksana tugas harian) yang melakukan tugas rutin karena pejabat definitif Menteri  ESDM  berhalangan  tetap.    Pejabat non  definitif (pelaksana  tugas  rutin)  tidak berwenang  mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  bersifat  strategis  yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
Dalam  kasus  ini  sebenarnya  pembatasan  wewenang  yang  dimiliki  seorang  PLT jelas  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  yang  tidak  dapat  disimpangi  atau  ditafsirkan  lain  dengan  peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.  Adanya perbedaan antara ketentuan dan kenyataan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  kewenangan  pelaksana  tugas  menteri  dalam mengambil  keputusan  dan  tindakan  yang  bersifat  strategis,  dalam  hal  ini  penulis bermaksud  untuk  menganalisis  kembali  permasalahan  mengenai  kewenangan  pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengambil keputusan dan tindakan yang bersifat strategis ini.
Dari  berbagai  pemasalahan  tersebut  dapatlah  diidetifikasi  persoalan-persoalan sebagai berikut :
1. Bagaimana  kedudukan  Surat  Keputusan  Nomor  6752  K/70/MEM/2016  yang dikeluarkan  oleh  Pelaksana  Tugas  Menteri  ESDM  dihubungkan  dengan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Surat Keputusan Nomor 6752 K/70/MEM/2016 yang  dikeluarkan  oleh  Pelaksana  Tugas  Menteri  ESDM  dihubungkan  dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ?

## II. METODE
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  dengan  pendekatan  Yuridis Normatif , yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang bersumberdayi bahan- bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun tersier.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan   yakni untuk memperoleh bahan-bahan  hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. 3 Bahan hukum primer  adalah  bahan-bahan  yang  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan,  antara  lain UUD  1945,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan.
Bahan-bahan  hukum  sekunder  berkaitan  dengan  bahan-bahan  hukum  yang  menjelaskan peraturan  perundang-undangan,  yakni  RUU  Industri  Pertahanan,  Doktrin,  dan  lain-lain. Sedangkan bahan hukum tersier berupa tulisan-tulisan dari jurnal, majalah, media social, dan  lain-lain.  Teknis  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif analisis  normatif ,  yakni  pemaparan  dan  penggambaran  peraturan  perundang-undangan disertai analisis yang bersifat preskriptif.

## III. PEMBAHASAN
3.1. Kedudukan Surat Keputusan Nomor 6572K/70/MEM/2016 yang Dikeluarkan oleh  Pelaksana  Tugas  Menteri  ESDM  Dihubungkan  dengan  Undang  -

## Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Kedudukan  serta  Keputusan  Menteri  Pelaksana  Tugas  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral menyangkut tentang Pembubaran Unit-Unit Ad Hoc di  Lingkungan Kementerian ESDM.  Pertama-tama  akan  diuraikan  terlebih  dahulu  batas-batas  Kewenangan  Menteri Pelaksana  Tugas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  dalam  membentuk  surat  keputusan secara  umum,  yang  kemudian  akan  dibahas  mengenai  kedududukan  surat  keputusan menteri secara umum.
Adapun kewenangan pelaksana tugas menteri ESDM dalam menjalankan tugasnya pada  dasarnya  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  kewenangan menteri  pelaksana  tugas  dalam  menjalankan  tugasnya  tidak  sama  dengan  kewenangan menteri  definitif.  Pada  dasarnya,  terdapat  pembatasan  terhadap  kewenangan  menteri pelaksana  tugas  dalam  menjalankan  tugasnya.  tugasnya  ini  dibatasi  oleh  :  masa  atau tenggang  waktu  kewenangan,  wilayah  atau  daerah  berlakunya  kewenangan,  dan  cakupan bidang atau materi kewenangan.
Pada  prinsipnya,  surat  keputusan  menteri  merupakan  pelaksana  dari  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Akan  tetapi  tidak  semua  jabatan  menteri  dapat
3 Sunaryati  Hartono,  Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20,  Alumni,  Bandung, 1994, hlm. 134.
diperbolehkan  untuk  membentuk  suatu  surat  keputusan.  Hal  ini  dikarenakan  adanya perbedaan sumber kewenangan yang menjadi batasan untuk menteri bertindak.
Oleh  sebab  itu,  tidaklah  mudah  untuk  menentukan  apakah  suatu  keputusan  itu benar-benar  merupakan  keputusan  yang  dikeluarkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  atau tidak.  Produk-produk  hukum  semacam  itu  semata-mata  hanya  dilihat  dari cara pembentukannya saja, bukan dari sifat materi atau isinya.
Berkaitan dengan permasalahan Surat Keputusan Menteri Pelaksana Tugas ESDM tentang  Pembubaran  Unit  Organisasi  Ad  Hoc  di  Lingkungan  Kementerian  ESDM  dapat diakui  keabsahannya  apabila  :  peraturan  perundang-undangan  memberikan  kewenangan bagi  terbentuknya  keputusan  dan/atau  memerintahkan  secara  langsung  pemabentukan keputusan  tersebut;  materi  muatan  keputusan  tersebut  sesuai  dengan  yang  ditentukan peraturan  perundang-undangan;  dan  dasar  hukum  kewenangannya  dalam  membentuk keputusan  tersebut  dirumuskan  secara  kronologis  sesuai  hierarki  peraturan  perundang- undangan.
Akan  tetapi,  surat  Keputusan  Menteri  Pelaksana  Tugas  ESDM  tentang Pembubaran Unit Organisasi Ad  Hoc di  Lingkungan  Kementerian ESDM tidak memiliki keabsahan hukum karena terdapat kecacatan terhadap aspek kewenangan, aspek prosedur maupun aspek substansinya.
3.2. Akibat  Hukum  Terhadap  Surat  Keputusan  Nomor  6572K/70/MEM/2016 yang  Dikeluarkan  oleh  Pelaksana  Tugas  Menteri  ESDM  Dihubungkan dengan  Undang  -  Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi

## Pemerintahan
Suatu  keputusan  atau  ketetapan  ( beschikking )  dapat  dikatakan  “tidak  sah  ( niet- rechtsgeldige )” apabila dibentuk menurut cara lain atau telah memberinya isi lin daripada yang  secara  langsung  telah  ditetapkan  oleh  perturan  perundang-undangan  yang  menjadi dasar  terbentuknya  keputusan  tersebut.  Selama  keputusan  atau  ketetapan  ( beschikking ) belum dibatalkan, keputusan atau ketetapan ( beschikking ) itu “sah” ( rechtsgeldige ).
Penting untuk diperhatikan bahwa, “sah” atau “tidak sah” nya suatu keputusan atau ketetapan  ( beschikking )  ada  pada  ranah  validitasnya,  bukan  pada  ranah  efektifitasnya.
Suatu norma hanya dianggap valid apabila norma tersebut termasuk kedalam suatu sistem norma.  Sedangkan  efektifitas  adalah  kondisi  diamana  norma-norma  tersebut  benar-benar
diterapkan  dan  dipatuhi  (dalam  pengertian  subjek  hukum  berbuat  sesuai  dengan  norma tersebut). Suatu norma dikatakan valid bukan karena norma tersebut efektif.
Berdasarkan  hal  ini  dapat  diketahui  bahwa,  penyebutan  suatu  keputusan  atau ketetapan ( beschikking ) sebagai “ niet-rechtsgeldige” atau “tidak sah” bukanlah yang dapat dilakukan  secara  asal-asalan.  Suatu  keputusan  atau  ketetapan  ( beschikking )  tidak  dapat dikatakan  “tidak  sah”  hanya  dengan  melihat  terdapat  suatu  permasalahan  dalam pelaksanaan  keputusan  atau  ketetapan  ( beschikking )  tersebut.  Suatu  keputusan  atau ketetapan  ( beshikking )  hanya  bisa  diakatakan  “tidak  sah”  apabila  terdapat  pertentangan dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  bagi  terbentuknya keputusan itu, yakni dalam cara pembentukannya dari sisi isinya.
Berkenaan  dengan  pembentukannya,  Surat  Keputusan  Menteri  Pelaksana  Tugas dalam Penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Surat Keputusan Menteri Pelaksana  Tugas  ESDM  Nomor  6572  K/70/MEM/2016  tentang  Pembubaran  Unit Organisasi  Ad  Hoc  Di  Lingkungan  Kementerian  ESDM  ini  “tidak  sah  ( niet- rechtsgeldige)”, karena  terdapat  suatu  pertentangan  dengan  cara  pembentukannya  dan sumber kewenangan dalam pembentukannya.
Namun,  dalam  permasalahan  ini  terdapat  pendapat  lain  dimana  Surat  Keputusan Nomor  6752  K/70/MEM/2016  Tentang  Pembubaran  Unit  Organisasi  Ad  Hoc  di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dikeluarkan oleh Luhut Binsar  Pandjaitan  selaku  PLT  menteri  ESDM  yang  dapat  dikatakan  sah  secara  prosedur apabila sudah mendapatkan izin dari presiden.
Bagaimanapun  PLT  menteri  merupakan  pembantu  presiden  dalam  menjalankan pemerintahan  atau  selaku  pelaksana  teknis  pemerintahan,sehingga  terhadap  Surat Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  PLT  menteri  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk diskresi / fries ermessen . Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  diskresi  / fries  ermessen adalah  Keputusan  dan/atau tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  oleh pejabat  pemerintahan untuk  mengatasi persoalan  konkret  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak  lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Surat  Keputusan  menteri  pelaksana  tugas  ESDM  Nomor  6572  K/70/MEM/2016 tentang Pembubaran Unit Organisasi Ad Hoc Di Lingkungan Kementerian ESDM ini telah mengesampingkan  asas  kemanfaatan  yang  dimana  seharusnya  asas  kemanfaatan menjadi
bagian  penting  daam  pejabat  pemerintahan  membuat  suatu  keputusan  ataupun  tindakan, terutama lagi permasalahan sektro energi dan sumber daya mineral ini merupakan perihal yang  sangat  strategis  karena  mempunyai  peran  yang  cukup  banyak  dalam  pembangunan nasional.
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  diatas  yang  telah  diuraikan  di  atas,  Penulis menyimpulkan  bahwa  Surat  Keputusan  Menteri  Pelaksana  Tugas  ESDM  Nomor  6572 K/70/MEM/2016  tentang  Pembubaran  Unit  Organisasi  Ad  Hoc  Di  Lingkungan Kementerian ESDM telah melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admininstrasi Pemerintahan yang berbunyi :
(1) Penggunaan diskresi dikategorikan mencampur adukan wewenang apabila : a. Menggunakan  diskresi  tidak  sesuai  dengan  tujuan  wewenang  yang diberikan;
b. Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28; dan/atau
c. Bertentangan dengan AUPB.
Akibat  hukum  dari  penggunaan  diskresi  yang  dimaksud  dalam  Pasal  31  ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Admininstrasi  Pemerintahan  adalah dapat dibatalkan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU - BUKU
Abdul  Ghoffar,  2009, perbandingan  Kekuasaan  Presiden  Indonesia  Sebelum  Perubahan Undang - Undang dasar Negara Republik   Indonesia Tahun 1945 dengan Delapan Negara Maju , Kencana, Jakarta.
Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara   yang Bersih dan Bertanggung Jawab , Jurnal Pro Justisia Edisi IV,
Universitas Parahyangan, Bandung.
Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta.
--------------------, 1999, Lembaga Kepresidenan, Gama Media , Yogyakarta.
--------------------, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Jakarta 2003.
C.S.T. Kansil, 2005, Sistem Pemerintahan Indonesia , Edisi Revisi, Bumi   Aksara, Jakarta.
E. Utrecht, 1990, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, T. Ichtiar Baru, Jakarta.
Faried  Ali, 2012, Hukum  Tata  Pemerintahan  Heteronom  dan  Otonom ,  Refika  Aditama, Bandung.
H.A.S Natabaya, 2006, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia , Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
H. A. Muin Fahmal, 2008, P eran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang   Layak Dalam Mewujudkan  Pemerintahan  Yang  Bersih ,  penerbit  Kreasi  Total  Media, Yogyakarta.
Indroharto, 1991, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pengadilan  Tata Usaha Negara , cetakan Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
---------------------,  1993, Usaha  Memahami  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara, Buku I. Sinar Harapan, Jakarta.
---------------------  1999, Perbuatan  Pemerintah    Menurut  Hukum  Publik  dan  Hukum Perdata, LPP HAN, Jakarta.
Irfan  Fachruddin,  2004, Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan , Alumni, Bandung.
J.  Salusu,  1996, Pengambilan  Keputusan  Stratejik:  Untuk  Organisasi  Publik  dan Organisasi Nonprofit , Grasindo,Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie,  2006, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi ,  Seretariat  Jenderal  dan  kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia, Jakarta.
---------------------, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta.
---------------------, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Rajawali Pers,
Jakarta.
Kuntjoro Purbopranoto, 1978, beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, cetakan ke-2, Alumni, Bandung. Lutfi Effendi, 2004, Pokok-Pokok Hukum Administras i, Bayumedia
Publishing, Malang. Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Pembentukannya , Kanisius, Yogyakarta.
M. Daud Silalahi, 1982, Hukum Antar Wewenang, LITERA, Bandung.
Mochtar Kusumaatmadja, 1975, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara, Alumni, Bandung.
Muchsan,  1981, Beberapa  catatan  penting  hukum  administrasi  negara  dan  peradilan administrasi negara di Indonesia. Liberty. Yogyakarta. hlm. 73.
Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti.
Ni’matul Huda, 2005, Negara Hukum, Demokrasi dan Judisial Review , UII Pers, Jakarta.
Nomensen Sinamo, 2010, Hukum Administrasi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta.
Parlin M. Mangunsong, Pembatasan Kekuasaan Melalui Hukum   Administrasi, dalam Dimensi -Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi   Negara , UII Press, Yogyakarta.
Philipus M. Hadjon, 1994, Tentang Wewenang, Universitas Airlangga, Surabaya.
---------------------,  1995, Pengertian  dasar  tentang  tindak  Pemerintahan ,  Copy- Perc&stensil Jumali, Surabaya.
---------------------,  1997, Tentang Wewenang, Liberty, Yogyakarta.
---------------------,  2004, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia, Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta.
---------------------, 2005, Pengantar Hukum Administrasi   Negara  :Introduction  to  the
Administrative Law , Gadjah Mada   University Press,
Yogyakarta.
Raisul Muttaqien, Hans Kelsen: Teori Umum Hukum dan Negara   (Terjemahan), Nusa Media,Bandung.
Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Graindo Persada, Jakarta.
---------------------, 2010, Hukum Administrasi Negara , Cet.9,Rajawali Pers, Jakarta.
---------------------,2013, Hukum Administrasi Negara, Cet 9 , Rajawali, Jakarta.
Riant  Nugroho,  2008, Public  Policy:  Teori  Kebijakan-Analisis  Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi , Evaluasi, Risk  Managament  dalam  Kebijakan Publik,  Kebijakan  Sebagai  Fifth  Estate,  Metode  Penelitian  Kebijakan ,  Elex  Media Komputindo, Jakarta.
Rosjidi Ranggawidjadja, 1987, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan:  Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya , Bina Aksara, Jakarta.
Safri Nugraha, 2007, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Depok:   Center  for  Law and Good Governnance Studies (CLGS) FHUI.
---------------------, 2007, Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum  Pemerintahan yang Baik . BPHN. Jakarta.
SF. Marbun, 2009, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.
Sjachran  Basah,  1985, Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Peradilan  Administrasi  di Indoneisa, Alumni, Bandung.
---------------------,1992,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sikap  TIndak  Administrasi Negara, Alumni, Bandung, hlm. 53
Sri Mamudji, 2007, Hukum Administrasi Negara , CLGS FH UI, Depok.
Sunaryati Hartono, 2011, Bandung, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke- 20 , Alumni, Bandung.
Ujang Charda S, 2009, Disiplin Ilmu Hukum : Sebuah Pengembaraan  dalam Memahami Fondasi, Struktur, Arsitektur & Kesejarahan Ilmu   Hukum, Bungo Abadi, Bandung.
Wirjono  Prodjodikoro,  2000, Perbuatan  Melanggar  Hukum;  Dipandang  Dari  Sudut Hukum Perdata , Mandar Maju, Bandung.

## PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerinahan.
Surat  Keputusan  Menteri  Pelaksana  Tugas  Nomor  6572  K/70/MEM/2016  tentang Pembubaran  Unit  Organisasi  Ad  Hoc  Di  Lingkungan  Kementerian  Energi  dan  Sumber Daya Mineral.

## SKRIPSI, ARTIKEL, DAN JURNAL
Bambang Giyanto, Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam
Pengambilan
Keputusan Kebijakan Publik , Jurnal, diakses pada tanggal 5 Februari 2018, pukul 23.00 WIB.
http://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2015/03/Presentasi-m enteri-esdm- 150330-Rakor-MESDM-dengan-BPK-RI.pdf
Wendi  Triana, Batas  Kewenangan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap Partai  Politik  dan  Kedudukan  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Menyangkut Kepengurusan Partai Politik ,  Skripsi,  Fakultas  Hukum UNPAD, Bandung; 2017.

## MEDIA ELEKTRONIK
Aloysius Diaz Aditya, Menteri ESDM Klaim CoE Energi Bersih Siap Beroperasi, https://eksplorasi.id/menteri-esdm-klaim-coe-energi-bersih siap-
beroperasi/2230, diakses pada tanggal 25 Juli 2018, Pukul 22.24   WIB.
Ferial,
Center Of
Excellence Energi
Bersih Siap Beroperasi,
http://ebtke.esdm.go.id/post/2016/04/03/1176/center.of.excellence.energi.bersih.sia p.beroperasi, diakses pada tanggal 25 Juli 2018, Pukul 22.32 WIB.
Gayus  T.  Lumbuun ,  Pro  Kontra  Rencana  Pembuatan  Peraturan  untuk  Melindungi Pejabat Publik, http://www.hukumonline.com, diakses tanggal 16 September 2018.
Micom  , Luhut  Bedah  Ulang  Struktur  Kementerian  ESDM, http://m.mediaindonesia. com/read/detail/63391-luhut-bedah-ulang-stru ktur-kementerian-esdm,
diakses pada tanggal 25 Juli 2018, Pukul 23.54 WIB.
Ronna  Nirmala, Alasan  Luhut  bubarkan  tim  adhoc  bentukan    Sudirman Said , https://beritagar.id/artikel/berita/alasan-luhut-bubarkan-tim-adhoc-bentukan- Sudirman -said, diakses pada tanggal 25 Juli 2018, Pukul   20.43 WIB
Safrezi Fitra, Masalah Kelistrikan, Pemerintah Bentuk Unit Baru ,
https://katadata.co.id/berita/2015/01/13/masalah-kelistrikan-pemerintah-bentuk-unit-baru, diakses pada tanggal 25 Juli, Pukul 23.08 WIB.
Wicaksana Dramanda, Pejabat Negara
Dan Pejabat Pemerintah, www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat- pemerintahan , diakses pada tanggal 5 Februari 2018, Pukul 00.01 WIB.