## Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2018  Tentang Tatalaksana  Administrasi  Kependudukan  Pada  Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Sutriyosi 1 , Wahyuni Furi Valensi 2 , Lutia Nazla 3 , Budi Wahyu Rianto 4 , Bambang Asri Prayogi 5
1,5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muba
2 Sekretariat DPRD Kab. Muba
3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
4 Satreskrim Polsek Mariana Email:  sutriyosi@gmail.com 1 ,  wahyuni.dprd.muba@gmail.com 2 ,  lutianazla@gmail.com 3 , budiwahyurianto69@gmail.com 4 , asriyogi71@gmail.com 5

## Abstract
The  title  of  this  research  is  "Implementation  of  Regional  Regulation  Number  7  of  2018 concerning  Population  Administration  Management  in  Sekayu  District,  Musi  Banyuasin Regency", aims 1) To find out how to implement Regional Regulation Number 7 of 2018 which has  been  applied  to  the  Sekayu  District  Office,  Musi  Banyuasin  Regency.  2)  To  find  out  the factors that support and hinder the implementation of Regional Regulation Number 7 of 2018 at the  Sekayu  District  Office,  Musi  Banyuasin  Regency.  This  type  of  research  is  a  qualitative descriptive method. The purpose of this descriptive study is to make descriptions, descriptions or paintings  systematically,  factually  and  accurately  regarding  the  facts,  characteristics  and relationships between the phenomena being investigated. Types and Sources of Data used in this study  are  1)  Primary  data,  namely  data  obtained  directly  from  the  source,  namely  people  who have  been  designated  as  research  respondents  who  will  be  interviewed.  2)  Secondary  Data, namely data obtained indirectly, namely by quoting or recording from documents. The results of the  analysis  are  that  in  general,  the  implementation  of  Perda  No.  7/2018,  the  e-KTP  creation program in Sekayu District, Musi Banyuasin Regency has not run optimally. This is indicated by the failure to achieve the specified target  of 26,000 required KTPs. In addition, this program also  faces  various  problems  including  the  problem  of  lack  of  coordination  with  other  SKPDs, unavailability  of  Standard  Operating  Procedures  (SOP)  or  implementation  instructions  and technical  instructions  (operational  and  technical  guidelines),  a  lack  of  e-KTP  officers  in  sub- districts  and  sub-districts,  lack  of  equipment,  lack  of  public  awareness,  long  bureaucratic structure  for  implementing  e-KTP  and  unclear  division  of  authority  between  SKPDs  in implementing e-KTP. Based on the research results, several things can be recommended, namely: 1)  The  Department  of  Population  and  Civil  Registration  should  strengthen  coordination  and consultation and involve other SKPDs related to the institutional implementation of e-KTP; The Ministry  of  Home  Affairs  must  provide;  2)  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  or
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi
implementation instructions and technical instructions (operational and technical guidelines). At a lower level, this SOP must be elaborated again with a Regent regulation or a Regulation of the Head of the Sekayu District Civil Registry Service, Musi Banyuasin District so that it is easily understood by the implementor;
Keywords: Implementation of Regional Regulation Number 7 of 2018

## Abstrak
Judul  Penelitian  ini  adalah  “Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2018 tentang  Tatalaksana  Administrasi  Kependudukan  Pada  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten Musi Banyuasin ”, bertujuan 1)Untuk mengetahui cara implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 yang telah diterapkan pada Kantor Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 2)Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam  implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2018  pada  Kantor  Kecamatan Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  adalah metode  deskriptif  kualitatif,  Tujuan  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jenis dan Sumber Data Yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  1)Data  Primer  yaitu  data  yang  diperoleh langsung  dari  sumbernya,  yaitu  orang  yang  telah  ditetapkan  sebagai  responden penelitian  yang  akan  diajak  wawancara.  2)Data  Sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh secara  tidak  langsung,  yaitu  dengan  cara  mengutip  atau  mencatat  dari  dokumen- dokumen. Hasil analisa adalah Secara umum, Implementasi Perda Nomor 7 tahun 2018 program  pembuatan  e-KTP  di  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin  belum berjalan  dengan  maksimal.  Hal  ini  ditandai  dengan  tidak  tercapainya  target  yang ditentukan  yaitu  sebanyak  26.000  wajib  KTP.  Di  samping  itu,  program  ini  juga menghadapi  berbagai  masalah  di  antaranya  masalah  minimnya  koordinasi  dengan SKPD  lain,  tidak  tersedianya  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  atau  petunjuk pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  (juklak  dan  juknis),  kurangnya  petugas  e-KTP  di kecamatan  dan  di  kelurahan,  minimnya  peralatan,  kurangnya  kesadaran  masyarakat, panjangnya  struktur  birokrasi  pelaksana  e-KTP  dan  tidak  jelasnya  pembagian wewenang  antar  SKPD  dalam  mengimplementasikan  e-KTP  Berdasarkan  hasil penelitian  maka  dapat  direkomendasikan  beberapa  hal  yaitu:  1)Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebaiknya memperkuat koordinasi dan konsultasi serta melibatkan SKPD  lainnya  yang  terkait  dengan  implementasi  e-KTP  secara  kelembagaan; Kementerian Dalam Negeri harus menyediakan; 2)Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak danjuknis). Di level bawah, SOP ini  harus  dijabarkan  lagi  dengan  peraturan  Bupati  atau  Peraturan  Kepala  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin agar mudah dipahami oleh implementor;
Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi

## Pendahuluan
Pelayanan  bagi  organisasi  bukan  merupakan  sesuatu  yang  kebetulan dimilikinya.  Pelayanan  yang  dimiliki  oleh  organisasi  pada  hakikatnya merupakan  suatu  akibat  dari  persyaratan  kerja  yang  harus  dipenuhi  oleh pegawai, sedangkan terbentuknya persyaratan itu sendiri harus diupayakan oleh pimpinan organisasi. Adapun persyaratan yang memungkinkan pegawai untuk bersedia  bekerja  dengan  penuh  semangat  banyak  macamnya.  Salah  satu diantaranya  ialah  kemampuan  pegawai  dalam  melaksanakan  kewajiban  dan tanggungjawabnya juga adanya partisipasi dari masyarakat.
Masyarakat mengharapkan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan  di  Kecamatan  Sekayu  serta  prosedur  persyaratan  pelayanan dipermudah  karena  masyarakat  menganggap  prosedur  yang  berlaku  biasanya masih  berbelit-belit,  karena  masih  harus  melampirkan  persyaratan  yang  tidak berkaitan  dengan  administrasi.  Keluhan  atau  pengaduan  masyarakat  atas pelayanan  selama  ini  ditempat  sebelumnya  merupakan  input  yang  berharga karena  dengan  demikian  dapat  mengevaluasi  pelayanan  yang  selama  ini diberikan kepada masyarakat.
Salah satu program yang langsung diterapkan sekarang ini oleh Kecamatan Sekayu  adalah  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  melakukan pelayanan  kepada  masyarakat  adalah  berupa  penerapan  program  Kartu  Tanda Penduduk  Elektronik  atau  disebut  juga  e-KTP.  Program  e-KTP  merupakan program  pemerintah  pusat  untuk  mewujudkan  data  base  masyarakat  dengan sistem  komputerisasi  dan  online  secara  nasional.  Dalam  pelaksanaanya  di Kecamatan Sekayu masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penerapan KTP elektronik ini. Misalnya, tidak tampilnya tanda tangan si pemilik di permukaan KTP  dan  belum  dilakukannya  penyimpanan  rekaman  iris  mata  di  chip  e-KTP, sehingga  masyarakat  yang  telah  mendapatkan  e-KTP  harus  mengulang  lagi pembuatan e-KTP di Kantor Camat Sekayu.
Kesiapan  petugas  pelayanan  di  Kecamatan  Sekayu  dalam  memenuhi kebutuhan  pelayanan  sangat  berpengaruh  bagi  kualitas  pelayanan  masyarakat dibidang  kependudukan.  Sikap  dan  perilaku  akan  membawa  pengaruh  yang besar  terhadap  kualitas  pelayanan.  Apabila  petugas  pelayanan  Kecamatan Sekayu memiliki sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan konsep pelayanan prima, maka masyarakat enggan untuk melapor apabila terjadi permasalahan di bidang  kependudukan  termasuk  e-KTP  terhadap  diri  dan  keluarganya. Sebaliknya sikap dan perilaku petugas baik dan sesuai dengan konsep pelayanan prima, maka masyarakat akan mudah diminta untuk mematuhi persyaratan dan peraturan  di  Kecamatan  Sekayu.  Jumlah  penduduk  yang  seharusnya mempunyai  KTP  (  17  tahun  atau  yang  telah  menikah)  sebanyak  60.613  jiwa, sedangkan jumlah E-KTP yang sudah diterbitkan sebanyak 58.919 buah.
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti “Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Tatalaksana Administrasi  Kependudukan  pada  Kantor  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi Banyuasin“.

## Landasan Teori

## 1. Teori Kebijakan
Banyak  definisi  yang  dibuat  oleh  para  ahli  untuk  menjelaskan  arti kebijakan.  Thomas  Dye  (1981:78)  menyebutkan  kebijakan  sebagai  pilihan pemerintah  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  (whatever government  chooses  to  do  or  not  to  do).  Sementara  Lasswell  dan  Kaplan (1988:56)  yang  melihat  kebijakan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected program of goals, values and practices).
Kebijakan publik berdasarkan pemikiran dari Chandler dan Plano (1988:34) ialah  pemanfaatan  yang  strategis  terhadap  sumber  daya  yang  ada  untuk memecahkan  masalah-masalah  publik  atau  pemerintah.  Selanjutnya  dikatakan bahwa  kebijakan  publik  merupakan  suatu  bentuk  intervensi  yang  dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting dari  pada  pembuatan  kebijakan,  kebijakan  akan  sekedar  berupa  impian  atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip apabila tidak diimplementasikan(Wahab, 2001:59).
Sabatier  dan  Mazmanian  (1983:67)  mengemukakan  bahwa  implementasi merupakan  pengejawantahan  keputusan  mengenai  kebijakan  mendasar, biasanya  tertuang  dalam  suatu  undang-undang,  namun  juga  dapat  berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan-keputusan  tersebut  menjelaskan  masalah-masalah  yang  hendak ditangani,  menentukan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  dan  dalam  berbagai  cara menggambarkan struktur proses implementasi tersebut.
Nugroho  (2004:179)  menyebutkan  bahwa  pada  prinsipnya  ada  empat  hal yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan suatu implementasi kebijakan, yaitu: (a)Tepat kebijakan, (b)Tepat pelaksanaan, (c)Tepat target, (d)Tepat lingkungan.
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi

## 3. Program e-KTP
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan  identitas  tunggal  setiap  penduduk  dan  berlaku  seumur  hidup. Nomor NIK yang ada di e -KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM),  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
Fungsi e -KTP  yaitu,  (1)Sebagai  identitas  jati  diri,  (2)Berlaku  nasional, sehingga  tidak  perlu  lagi  membuat  KTP  lokal  untuk  pengurusan  izin, pembukaan  rekening  Bank,  dan  sebagainya,  (3)Mencegah  KTP  ganda  dan pemalsuan  KTP,  (4)Terciptanya  keakuratan  data  penduduk  untuk  mendukung program pembangunan.
E -KTP juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa/ KTP nasional, keunggulan tersebut diantaranya: (1)Identitas jati diri tunggal, (2)Tidak dapat dipalsukan, (3)Tidak dapat
digandakan,  (4)Dapat  dipakai  sebagai  kartu  suara  dalam  Pemilu  atau Pilkada  (E-voting),  (4)Biaya  paling  murah,  lebih  ekonomis  daripada  biometrik yang  lain,  (5)Bentuk  dapat  dijaga  tidak  berubah  karena  gurat-gurat  sidik  jari akan  kembali  ke  bentuk  semula  walaupun  kulit  tergores,  (6)Unik,  tidak  ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.
Dalam  pelaksanaannya,  penggunaan e -KTP  terbukti  masih  memiliki kelemahan.  Misalnya  tidak  tampilnya  tanda  tangan  sipemilik  di  permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus  tersendiri  bagi  sebagian  orang.  Misalnya  ketika  melakukan  transaksi dengan  lembaga  perbankan, e -KTP  tidak  di  akui  karena  tidak  adanya  tampilan tanda  tangan.  Ada  beberapa  kasus  pemegang e -KTP  tidak  bisa  bertransaksi dengan  pihak  bank  karena  tidak  adanya  tanda  tangan.  Tanda  tangan  yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat ( card reader ). Akhirnya  pihak  pemegang e -KTP  terpaksa  harus  meminta  rekomendasi  dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank. Syarat dan prosedur pengurusan e -KTP
1. Berusia 17 tahun
2. Menunjukkan surat pengantar dari kepala desa/ kelurahan
3. Mengisi  formulir  F1.01  (bagi  penduduk  yang  belum  pernah  mengisi/belum ada  data  di  sistem  informasi  administrasi  kependudukan)  ditanda  tangani oleh kepala desa/kelurahan
4. Foto kopi Kartu Keluarga (KK)
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi

## Prosedur

## Kerangka Pemikiran
Pada  penelitian  ini,  model  penelitian  yang  dapat  digunakan  sebagai landasan  teori  yang  mendukung  penelitian  terhadap  pelaksanaan  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  26  Tahun  2009  tentang Penerapan  KTP  berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan  di  Kecamatan  Sekayu Kabupaten  Musi  Banyuasin  adalah  model  implementasi  kebijakan  menurut George  C.  Edward  III,  yang  ditentukan  oleh  factor  Komunikasi,  sumber, disposisi dan struktur birokrasi
Gambar 1.    Kerangka Pemikiran
Perekaman sidik jari menggunakan fingerprint scanner Pengiriman rekaman sidik jari dan data lain dari kecamatan ke pusat Encoding  rekaman  sidik jari di pusat untuk mendapatkan minutioe Memasukan seluruh data ke dalam Chip Pengiriman hasil Pemadanan 1:N dari pusat ke kecamtan Pemadanan 1:N (pencocokan minutiae dengan rekaman seluruh sidik jari Pemadanan 1:N
(Pencocokan sidik jari pemegang KTP dengan data dalam chip
Bagaimana Implementasi
Perda No. 7 Tahun  2018 pada Kantor Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

## Teori G.C. Edward III
Faktor-Faktor:
- Komunikasi
- Sumber daya
- Disposisi - Struktur birokrasi Implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 Pelaksanaan Tatalaksana Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sekayu
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi

## Metode Penelitian
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian deskriptif  kualitatif.  Menurut  Moh.  Nazir  (1999;63),  bahwa  metode  deskriptif adalah  suatu  metode  dalam  meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu  obyek, suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada masa sekarang.
Fokus  penelitian  ini  adalah  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  7 Tahun  2018  Di  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin  yang  terbagi dalam  2  (dua)  bagian  yaitu  pelaksanaan  program  E-KTP  dan  faktor  yang mendukung  dan  menghambat  Implementasi  Kebijakan  Perda  Nomor  7  Tahun 2018.
Penentuan informan menggunakan  teknik purposive , dimana hanya orang- orang  atau  pihak-pihak  tertentu  saja  yang  akan  dijadikan  sebagai  sumber informasi. Informan kunci adalah Kepala Bagian dan Staf pegawai yang bekerja pada  bagian  administras  kependudukan  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi Banyuasin sedangkan informan pendukung adalah 3 orang yaitu Camat, Kepala Seksi  dan  Lurah.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ,yaitu  reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pemahaman atas  informasi  kemudian  mencari  makna  dari  catatan  mengenai  keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat serta proposisi. Lokasi  penelitian  di  Kantor  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin dengan  waktu  penelitian  selama  4  bulan  dimulai  pada  Bulan  Nopember  2020 sampai dengan Bulan Februari

## Pembahasan

## 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2016  Tentang    Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Musi Banyuasin dan Peraturan  Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 76 Tahun 2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata Kerja  Kecamatan  Sekayu  terdiri  dari:  (1)Camat,  (2)Sekretariat,  (3)Seksi Pemerintahan,  (4)Seksi  Ketentraman  dan  Ketertiban,  (5)Seksi  Pemberdayaan Masyarakat,  (6)Seksi  Kesejahteraan  Sosial,  (7)Seksi  Pelayanan  Umum, (8)Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.  Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018
Dalam  penelitian  ini  peneliti  melihat  implementasi  program  e-KTP merupakan  sebuah  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Negara,  dalam  rangka
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi
memberikan  kemudahan  bagi  warganya  dalam  mengurus  administrasi kependudukan,  dalam  hal  ini  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP).  Untuk  itu  dalam implementasi program e- KTP ini juga dilihat faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi  Kebijakan  atau  program  tersebut  dari  perspektif  teori  George  C. Edward III. Dipakai Teori ini karena model George C. Edward III cocok dengan karakteristik  program,  yang  merupakan  program  e-KTP  secara  nasional  yang ditetapkan secara top down.

## 3.  Implementasi  Kebijakan  Program  e-KTP  di  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten Musi Banyuasin
Untuk  menganalisis  implementasi  program  e-KTP  di  Kecamatan  Sekayu Kabupaten  Musi  Banyuasin,  teori  yang  dijadikan  rujukan  adalah  teori implementasi  kebijakan  George  C.  Edward  III.  Dalam  teori  ini,  implementasi kebijakan  dipengaruhi  oleh  faktor  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur  birokrasi.  Bagaimana  pengaruh  keempat  faktor  tersebut  dalam implementasi program e-KTP di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dijabarkan sebagai berikut.
a) Komunikasi
Dari  hasil  triangulasi  data  diketahui bahwa  koordinasi  antar  SKPD  belum berjalan  maksimal.  Salah  satu  contoh  adalah,  koordinasi  antara  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dan  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  (Bappeda),  serta  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  Kabupaten  Musi Banyuasin belum berjalan maksimal. Hal ini terjadi karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku leading sector implementasi program e-KTP merasa tidak harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SKPD lain karena tidak ada aturan yang mengatur itu. Bappeda sebagai institusi perencana pembangunan di daerah  harus  dilibatkan  dalam  setiap  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pembangunan  dan  administrasi  pemerintahan.  Keterlibatan  Bappeda  dalam perencanaan  yang  akan  dilakukan  oleh  setiap  SKPD  terkait  dengan  sistem perencanaan anggaran.
Setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  SKPD  harus mengkonsultasikannya  dengan  Bappeda,  karena  Bappeda  yang  melakukan estimasi  anggaran  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  program  tersebut. Fakta membuktikan lemahnya koordinasi antar SKPD adalah Dinas Komunikasi dan  Informatika  tidak  dilibatkan  secara  institusional  (kelembagaan).  Padahal program e-KTP merupakan salah satu program yang berkaitan dengan teknologi informasi yang seharusnya juga melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai  unit  organisasi  yang  bertugas  mengurus  teknologi  informasi  di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi
Esensi  keterlibatan  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  adalah  untuk memperkuat  kapasitas  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  di  bidang  IT, karena  melalui  program  e-KTP  diharapkan  adanya  proses  alih  teknologi  ke daerah.
b) Sumber Daya
Berdasarkan  kenyataan  dilapangan  bahwa  jumlah  sumber  daya  manusia yang  tersedia  dalam  implementasi  program  e-KTP  di  Kecamatan  Sekayu Kabupaten  Musi  Banyuasin  belum  mencukupi  untuk  melayani  semua masyarakat yang membutuhkan e-KTP. Di mana kebutuhan dalam pelayanan e- KTP  ini  minimal  membutuhkan  10  tenaga  operator,  yaitu  dengan  perkiraan  4 orang untuk entri data, 2 orang untuk pengambilan foto, 2 orang untuk sidik jari dan 2 orang untuk tanda tangan.
Sementara  itu,  untuk  sumber  daya  peralatan  yang  tersedia  di  Kecamatan Sekayu  masih  minim.  Sumber  daya  peralatan  tersebut  terdiri  dari  komputer yang memiliki jaringan dan sistem e-KTP, mesin foto, mesin sidik jari dan mesin pembaca  tanda  tangan.  Selama  ini  mesin  yang  tersedia  untuk  masing-masing keperluan  hanya  satu  buah.  Hal  ini  jelas  tidak  sebanding  dengan  beban  atau jumlah masyarakat wajib KTP yang akan dilayani.
Minimnya peralatan yang dimiliki dalam implementasi program e-KTP di Kecamatan  Sekayu  bisa  dimaklumi,  karena  program  ini  merupakan  proyek  di kecamatan  pemekaran  di  mana  peralatan  disediakan  seluruhnya  oleh Kementerian  Dalam  Negeri.  Kementerian  Dalam  Negeri  belum  siap menyediakan  peralatan  yang  mencukupi.  Selain  itu,  faktor  distribusi  peralatan juga  menjadi  kendala.  Peralatan  e-KTP  kerap  kali  terlambat  didistribusikan  ke daerah sehingga daerah mengalami kekurangan peralatan untuk menjalankan e- KTP.
c).  Disposisi
Dalam pelaksanaan program e-KTP, kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan adalah rendahnya kemauan masyarakat untuk datang ke kantor camat karena alasan ekonomi. Selain itu kondisi ini jadi makin sulit karena minimnya personel  kelurahan  dalam  mengorganisir  masyarakat  wajib  KTP  yang  ada  di kelurahannya untuk datang ke kantor camat serta jarak dari kelurahan ke kantor camat  yang  cukup  jauh.  Jarak  yang  cukup  jauh  antara  rumah  masyarakat  dan kantor  camat  mengurangi  antusiasme  warga  datang  ke  kantor  camat  untuk mengurus e-KTP.
Permasalahan  tersebut  menjadi  salah  satu  akibat  tidak  tercapainya  target yang  telah  ditetapkan.  Dari  26.000  wajib  KTP  yang  menjadi  kuota,  yang terealisasi hanya 7.401 wajib KTP. Artinya, target yang dicapai oleh Kecamatan Sekayu kurang dari 30 persen. Jumlah ini masih kecil jika dibandingkan dengan target  yang  dibebankan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri.  Tidak  tercapainya
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi
target  yang telah  ditentukan,  memaksa  pemerintah  untuk  melanjutkan  kembali sisa target yang belum terealisasi tersebut di tahun 2019.

## d) Birokrasi
Pencetakan  hasil  jadi  e-KTP  yang  dimonopoli  oleh  Kementerian  Dalam Negeri  menimbulkan  ekses  negatif,  yaitu  keterlambatan  dalam  distribusi  hasil jadi  e-KTP  kepada  wajib  KTP  yang  telah  mengurus  e-KTP  di  daerah.  Struktur birokrasi pencetakan e-KTP yang masih panjang menyebabkan inefisiensi waktu dalam  pembuatan  e-KTP  karena  terjadinya  keterlambatan  distribusi  e-KTP. Masyarakat  mengeluhkan  lamanya  proses  pencetakan  e-KTP,  bahkan  untuk mendapatkan e-KTP butuh waktu satu bulan terhitung sejak mereka melakukan proses akhir pembuatan e-KTP di kecamatan.
Di samping itu, hubungan atau pembagian kewenangan antar SKPD dalam pelaksanaan  program  e-KTP  juga  tidak  jelas.  Pemerintah  Kabupaten  Musi Banyuasin  tidak  mengatur  secara  baku  pembagian  kewenangan  antar  SKPD dalam  implementasi  program  e-KTP.  Akibatnya,  masing-masing  SKPD  tidak mengetahui  secara  jelas  tanggungjawab  dan  kewenangannya  dalam implementasi program e-KTP, terutama bagi SKPD di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kecamatan Sekayu.
Fakta lain yang ditemukan di lapangan adalah tidak tersedianya Standard Operating  Procedure  (SOP)  atau  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis (juklak  dan  juknis)  e-KTP,  sehingga  implementor  di  level  bawah  kesulitan melaksanakan  program  ini.  SOP  diperlukan  sebagai  pedoman  dan  pengarah dalam  pelaksanaan  e-KTP.  Melalui  SOP,  birokrasi  di  tingkat  bawah  memiliki panduan baku mengenai pelaksanaan e-KTP.
Namun,  dalam  implementasi  e-KTP,  Departemen  Dalam  Negeri  selaku penanggung-jawab  kegiatan  tersebut  tidak  menyediakan  SOP  e-KTP. Departemen Dalam Negeri hanya memberikan catatan-catatan presentasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tidak tersedianya SOP pelaksanaan e-KTP  mengakibatkan  sulitnya  petugas  menginterpretasikan  proses  pembuatan e-KTP.  Salah  satu  persoalan  yang  terjadi  di  Kecamatan  Sekayu  adalah  tidak munculnya  tanda-tangan  wajib  KTP  di  e-KTP  yang  sudah  dicetak  oleh Departemen Dalam Negeri.

## 4.  Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan E-KTP
Mengacu  kepada  pendapat  George  C.  Edward  III  (1980:10)  ada  4  variabel yang  mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  kebijakan. Empat faktor atau variable yang dimaksud  adalah: (1) komunikasi; (2) sumber- sumber daya; (3) sikap, dan (4) birokratik.
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi
Faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  sosialisasi  Teknis  Proses Pembuatan  E-KTP  (Program  pembuatan  e-KTP)  pada  penelitian  ini  terdiri  dari faktor  yang  memudahkan,  faktor  yang  mendukung  dan  faktor  yang memungkinkan.
1) Faktor yang memdorong
Faktor  yang  memudahkan  dalam  pelaksanaan  Pedoman  Teknis  Proses Pembuatan  E-KTP  merupakan  faktor-faktor  yang  mendukung  keberhasilan pelaksanaan  program  sehingga  dapat  dengan  mudah  kebijakan  direalisasikan. Faktor  yang  memudahkan  ini  dilihat  dari  indikator  yang  dijelaskan  dalam pembahasan berikut:
a. Pendidikan
Dari  hasil  pengamatan  didapatkan  bahwa  tingginya  pendidikan  tidak selamanya  berhubungan  dengan  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman materi  yang  diberikan.  Hal  ini  terlihat  bahwa  pegawai  yang  berpendidikan rendah  juga  mampu  dalam  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  dari materi yang diberikan dari penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop.
b. Pengetahuan
Dapat  hasil  pengamatan  didapatkan  bahwa  pengetahuan  pegawai  pada Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin cukup tinggi terhadap sosialisasi Pedoman  Teknis  Proses  Pembuatan  E-KTP  baik.  Pegawai  mampu  menerima upaya  pemerintah  untuk  melaksanakan  Pedoman  Teknis  Proses  Pembuatan  E- KTP,  sehingga  dengan  pengetahuan  yang  ada  pelaksanaan  program  dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon dari pegawai.
c. Sikap
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  sikap  pegawai  terhadap Pedoman  Teknis  Proses  Pembuatan  E-KTP  (Program  pembuatan  e-KTP)  di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mendapat tanggapan dan respon yang  baik  oleh  pegawai,  hal  ini  dapat  mendukung  pemerintah  dalam melaksakan  program.  Karena  dengan  sikap  yang  baik  maka  pemerintah  dapat dengan  mudah  melaksanakan  program  dan  rnendapat  dukungan  dari  pegawai dan nantinya diharapkan mendapat dukungan dari masyarakat.

## 2) Faktor yang menghambat
Faktor  -  faktor  yang  menghambat  terlaksananya  Pedoman  Teknis  Proses Pembuatan  E-KTP  dalam  penelitian  ini  adalah  sarana  dan  prasarana  stimulan. Berikut  pembahasan  mengenai  indikator  tersebut:  Tersedianya  prasarana  dan sarana  yang  memadai  merupakan  komponen  penting  dalam  mendukung lancarnya  pelaksanaan  program.    Bila  prasarana  dan  sarama  tidak  tersedia maka  merupakan  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  program.  Dalam Program  pembuatan  e-KTP  sarana  utama  adalah  alat  dan  prasarana
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi
penyuluhan,  bimbimngan  teknis  dan  workshop.  Di  samping  penyediaan  alat dan  dukungan  sarana  dan  prasarana  lainnya  diusahakan  kelengkapan  dan kesempurnaannya  yaitu  berupa  mobil  pelayanan,  mobil  penerangan  dan tempat penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop.

## 3) Faktor Yang Memperkuat
Faktor  yang  memperkuat  merupakan  faktor  -  faktor  yang  memperkuat agar  pelaksanaan  Pedoman  Teknis  Proses  Pembuatan  E-KTP  dapat  berjalan dengan baik, faktor ini adalah pelaksanaan penyuluhan itu sendiri. Penyuluhan mengenai program penertiban yang dimaksud  pada penelitian ini adalah suatu kegiatan  pemberian  informasi  oleh  pemberi  materi  kepada  pegawai  tentang Pedoman Teknis Proses Pembuatan E-KTP. sehingga mereka mengerti, mau dan mampu  menolong  dirinya  sendiri  beserta  masyarakat  untuk  selalu  berbuat sesuai  dengan  standar  yang  berlaku.  Kegiatan  ini  mempunyai  tujuan  untuk meningkatkan  pengetahuan,  membentuk  sikap  dan  mengarahkan  perilaku individu pegawai.

## Simpulan
1)  Secara umum, Implementasi Perda Nomor 7 tahun 2018 program pembuatan e-KTP  di  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin  belum  berjalan dengan  maksimal.  Hal  ini  ditandai  dengan  tidak  tercapainya  target  yang ditentukan  yaitu  sebanyak  26.000  wajib  KTP.  Di  samping  itu,  program  ini juga  menghadapi  berbagai  masalah  di  antaranya  masalah  minimnya koordinasi  dengan  SKPD  lain,  tidak  tersedianya  Standard  Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan,  kurangnya  kesadaran  masyarakat,  panjangnya  struktur  birokrasi pelaksana  e-KTP  dan  tidak  jelasnya  pembagian  wewenang  antar  SKPD dalam  mengimplementasikan  e-KTP.  Sementara  itu,  nilai  positif  yang ditemui  adalah  tingginya  kemauan  (disposisi)  aparat  birokrasi  pelaksana (implementor)  e-KTP,  terutama  implementor  di  tingkat  kecamatan.  Hal  ini patut  diapresiasi  karena  di  tengah  keterbatasan  personel  dan  peralatan, petugas kecamatan mampu menjalankan tugas mengentri dan memverifikasi data,  mengambil  foto,  sidik  jari  dan  tanda  tangan  7.401  wajib  KTP  dengan baik.
2)  Adapun  faktor  yang  mempengaruhi,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berkut:
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi

## a)  Faktor yang memudahkan, antara lain:
1. Pendidikan,  tingkat  pendidikan  pegawai  yang  mengikuti  penyuluhan, bimbingan  teknis  dan  workshop  cukup  baik  sehingga  menjadi  faktor pendukung pelaksanaan program.
2. Pengetahuan  pegawai  pada  Kecamatan  Sekayu  terhadap  proses  program pembuatan e-KTP cukup baik.
3. Sikap yang muncul pada masyarakat dalam melaksanakan program dinilai cukup baik sehingga program dapat terlaksana.
b) Faktor yang menghambat.
1. Tersedianya  prasarana dan sarana  yang memadai  merupakan komponen penting dalam mendukung lancarnya pelaksanaan Program Pembuatan e- KTP.
c.) Faktor yang memperkuat.
1. Materi  penyuluhan,  bimbingan  teknis  serta  workshop  itu  sendiri  menjadi faktor yang memperkuat pelaksanaan program.

## Saran
Dari  hasil  penelitian,  peneliti  dapat  memberikan  saran  kepada  beberapa pihak sebagai berikut :
1. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  sebaiknya  memperkuat koordinasi  dan  konsultasi  serta  melibatkan  SKPD  lainnya  yang  terkait dengan  implementasi  e-KTP  secara  kelembagaan;  (2)  Kementerian  Dalam Negeri harus menyediakan;
2. Standard  Operating  Procedure  (SOP)  atau  petunjuk  pelaksanaan  dan petunjuk  teknis  (juklak  danjuknis).  Di  level  bawah,  SOP  ini  harus dijabarkan  lagi  dengan  peraturan  Bupati  atau  Peraturan  Kepala  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi Banyuasin agar mudah dipahami oleh implementor;
3. Pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  seharusnya  menambah  petugas pelaksana  di  kecamatan  dan  kelurahan.  Selain  itu,  Kementerian  Dalam Negeri hendaknya menambah peralatan komputer, alat foto, sidik jari dan mesin  scan  tanda  tangan  wajib  KTP  sehingga  sebanding  dengan  jumlah wajib KTP suatu kecamatan;
4. Bekerjasama dengan media massa untuk mensosialisasikan program eKTP sehingga masyarakat termotivasi untuk mengurus e-KTP. Pemerintah juga dapat  mengoperasikan  mobil  e-KTP  keliling  sehingga  bisa  menjangkau masyarakat yang berada jauh dari pusat kecamatan;
5. Kementerian  Dalam  Negeri  sudah  seharusnya  mendistribusikan  mesin pencetakan hasil jadi e-KTP sehingga kewenangan pencetakan hasil jadi e-
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi
KTP  berada  di  masing-masing  kecamatan.  Dengan  demikian,  waktu pencetakan dapat diperpendek.

## Daftar Pustaka
Anderson, J. E. 1984. Pembuatan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Arikunto,Suharsimi, (1996), Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:
Rineka Cipta.
Chandler, Ralph C, Plano, dan Jack C. 1988. The Public Administration Dictionary . John Wiley & Sons
Danim, Sudarwan (2000), Pengantar Studi Penelitian Kebanyakan, Jakarta:PT. Bumi Aksara
Dye,  Thomas  R.  1981. Understanding  Public  Policy.  3 th Edition Engelwood  Clifs, NJ; Prentice Hall
Edwards  III,  George C.  (1980), Implementing  Public  Policy,  Six  Edition,  Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc
Harold  D.  Laswell,  Abraham  Kaplan.  1970. Power  and  Society,  New  Haven:  Yale University Press
Islamy,  M:Irfan(2001), Prinsip  prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara, Jakarta:Bumi Aksara
Juliantoro, Dadang (2000), Ar us Bawah Demokrasi. Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Yokyakarta: Lapera Pustaka Utama
Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Trio Rimba Persada Jakarta
Mazmanian, daniel a and paul a. Sabatier.1983. Implementation And Public Policy . USA: Scott Foresman and  Company.
Muhajir. 2000. Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Raka serasin.
Moleong,  Lexy.,  (1994), Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  Remaja  Rosda Karya.
Nazir, Moh., (2000), Metodologi Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nasution.,(2000), Method Research (Penelitian ilmiah), Jakarta: PT.Bumi Aksara.
Rahmat,(1997), Metode Penelitian Komunikasi , Bandung : Remaja Karya.
Riant  Nugroho.  2003. Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi.
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi

## Jakarta: PT Alex Media Komputindo
Silalahi,  Ulbert.,(2002), Studi  Tentang  llmu  Administrasi ,  Bandung:  Algensindo Ofset.
Sugiyono.,(1999), Metode Penelitian Administrasi , Bandung, Alfabeta Bandung.
Surahkrnad  (1995), Pengantar  Penelitian  Ilmiah  :  Metode  dan  Teknik ,  Bandung: Transito.
Suwatno,.et.,al (2002), Manajemen Modern , Bandung : Zafira.
Suganda., (1992), P engantar Administrasi Negara , Jakarta: Intermedia.
Soedjadi,  (1995), Organisasi  And  Metode  Penunjang  Proses  Manajeme n,  Jakarta: PT.Toko Gunung Agung.
Wahab,  Solichin  Abdul,  (1997), Analisis  Kebijaksanaan  :  Dari  Formulasi  Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara , Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
Zamzam,  F.,  &  Aravik,  H.  (2016). Manajemen  SDM  Berbasis  Syariah .  Bogor:  CV.
RWTC Success.
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi