Page 276
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat         ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)

## IMPLEMENTASI PROGRAM KIOS E-PAKLADI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Muhammad Azzam Taufiqurrahman 1 , Hendra Sukmana 2
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
hendra.sukmana@umsida.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  guna  menganalisis  serta  mendeskripsikan  terkait  dengan Implementasi  Program  Kios  E-Pak  Ladi  Dalam  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.  Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  yakni  dengan  meninjau  perundang- undangan,  observasi,  dan  wawancara.  Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  yakni menggunakan  reduksi  data,  kemudian  disusul  oleh  penyajian  data  dan  menarik  kesimpulan. Program  Kios  E-Pak  Ladi  adalah  program  pelayanan  kedudukan  yang  jadi  dengan  elektronik dalam  kepengurusan administrasi  kependudukan, seperti KTP,  Akta  kematian, Akta  kelahiran, surat  pindah,  dan  lain-lain.  Peraturan  Perundang-undangan  Nomor  24  Tahun  2013  tentang Administrasi  kependudukan  ialah  suatu  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam penerbitan  dokumentasi  dan  data  kependudukan  dengan  melalui  pendaftaran  penduduk, pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi  administrasi  kependudukan,  serta  pendayagunaan terhadap hasil guna proses pelayanan publik dan pembangunan dalam bidang lain. Implementasi Program E-Pak Ludi bertujuan guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan berjalan efektif dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan pemerintah berbasis elektronik sistem. Implementasi  Program  Kios  E-PakLadi  menghadirkan  permasalahan  dan  tantangan,  terutama terkait dengan sosialisasi antar masyarakat dan sarana prasarana. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui  bahwa  Program  Kios  E-PakLadi  dalam  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan sudah  berjalan  dengan  baik  dalam  persebarannya  di  berbagai  desa  di  Pasuruan,  akan  tetapi masih  kurang  optimal  dalam  hal  sosialisasi  secara  meluas  dan  rata  serta  dalam  hal  sarana prasarana masih perlu dikembangkan.
Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Kios e-PakLadi

## ABSTRACT
This study aims to analyze and describe related to the Implementation of the E-Pak Ladi Kiosk Program in Population Administration Services. The type of research used in this study is qualitative using a descriptive approach. The data collection method used is by reviewing legislation, observation, and interviews. The method  of data  analysis  in this study  is  using  data  reduction,  then  followed  by  presenting  the  data  and  drawing conclusions. The Kiosk E-Pak Ladi program is a position service program that can be done electronically in the management of population administration, such as ID cards,
Page 277
death certificates, birth certificates, transfer documents, and others. Legislation Number 24 of 2013 concerning population administration is a series of structuring and controlling activities  in  the  issuance  of  population  documentation  and  data  through  population registration,  civil  registration,  management  of  population  administration  information, and utilization of results for public service processes and development in other fields . Implementation  of  the  E-Pak  Ludi  Program  aims  to  realize  population  administration services  that  run  effectively  and  efficiently  by  optimizing  the  use  of  electronic-based government  systems.  The  implementation  of  the  E-PakLadi  Kiosk  Program  presents problems  and  challenges,  especially  related  to  socialization  between  communities  and infrastructure.  The  results  of  this  study  show  that  the  E-PakLadi  Kiosk  Program  in Population Administration Services has been running well in its distribution in various villages  in  Pasuruan,  but  it  is  still  not  optimal  in  terms  of  widespread  and  even socialization and in terms of infrastructure facilities still need to be developed.
Keywords : Implementation, Population Administration Services, E-PakLadi Kiosk

## PENDAHULUAN
Pelayanan publik ialah suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah guna memenuhi segala  kebutuhan  warganya  dalam  bentuk  jasa  maupun  barang.  Dimana  dalam  hal  ini dilaksanakan  terkait  dengan  pelaksanaan  dari  ketentuan  perundang-undangan  seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,  (Pusat,  Undang-undang  (UU)  tentang  Pelayanan  Publik,  2009),    Peraturan  ini diperuntukkan  guna  memberikan  kepastian  hukum  yang  berkorelasi  antara  masyarakat dengan  penyelenggara  dalam  pelayanan  publik.  Lalu,  dikuatkan  lagi  dengan  adanya Perpres  Nomor  96  Tahun  2018      (Presiden,  2018)  tentang  Persyaratan  dan  Data,  cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pemerintah daerah dapat membangun Kios pelayanan administrasi penduduk secara online pada Desa dan Kelurahan. Permendagri Nomor  7  Tahun  2019  Tentang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  secara  daring, guna mengatur terkait mekanisme dan persyaratan dari permohonan dokumen. Lain dari pada  itu,  peraturan  tentang  pelayanan  publik  berorientasi  guna  terlaksananya  batasan serta korelasi yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban dari seluruh pihak yang terlibat dengan proses penyelenggaraan pada pelayanan publik yang layak  sebagaimana  telah  sesuai  dengan  asas-asas  umum  dari  pemerintah  dan  koperasi yang  baik,  guna  terpenuhnya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan Peraturan  Perundang-undangan  serta  tercapainya  akan  perlindungan  dan  kepastian hukum  bagi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  (Dr.  Erwan  Agus Purwanto, 2016).
Pelayanan  publik  dalam  arti  lain  ialah  produk  birokrasi  yang  diterima  oleh masyarakat.  Pelayanan  publik  yang  memiliki  kualitas  adalah  pelayanan  yang  telah
Page 278
memenuhi harapan masyarakat dikarenakan pelayanan ialah hak yang harus didapatkan oleh  yang  membutuhkan.  Dalam  melaksanakan  pelayanan  publik  juga  harus  sesuai sebagaimana  standar  pelayanan,  karena  dalam  hal  ini  merupakan  tolak  ukur  yang diperuntukkan sebagai pedoman dalam proses penyelenggaraan terhadap pelayanan dan landasan  penilaian  pada  kualitas  pelayanan  sebagai  kewajiban  sekaligus  janji  dari pemerintah  terhadap  warga  dalam  rangka  pelayanan  yang  cepat,  mudah,  terukur, terjangkau, dan pelayanan yang berkualitas, (Jamil Bazarah, 2021).
Sedangkan  menurut,  (Risnandar,  2014)  pelayanan  adalah  suatu  mekanisme berinteraksi  terbaru  guna  menguhubungkan  antara  pemerintah  dengan  warga  serta berbagai kalangan yang memiliki kepentingan, dengan cara melibatkan penggunaan dari teknologi  informasi  (terutama  internet)  ini  bertujuan  guna  memperbaiki  kualitas  dari pelayanan.  Peningkatan  dari  kualitas  pelayanan  publik  ialah  suatu  terobosan  guna meningkatkan  kualitas  serta  inovasi  dari  pelayanan  publik  di  setiap  lembaga pemerintahan  secara  berskala  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  serta  harapan  seluruh masyarakat. Peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik dilakukna guna membangun rasa  kepercayaan  setiap  warga  terhadap  pelayanan  publik  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan warga dengan menjadikan keluhan mereka sebagai sarana guna melakukan perbaikan pada pelayanan publik, (Risnandar, 2014).
Kepala  Dispendukcapil  Kabupaten  Pasuruan  menjelaskan  bahwasannya  dalam menerapkan program Kios e-PAKLADI dengan dengan menciptakan kios-kios pelayanan administrasi  kependudukan  (Adminduk)  di  lingkup  desa  atau  kelurahan  yang sebagaimana  beracuan  pada  Permendagri  Nomor  7  Tahun  019  yakni  guna  lebih mendekatkan pelayanan dengan masyarakat. Permendagri berisi tentang ketentuan yang menyatakan  bahwasannya  desa  dan  kelurahan  memungkinkan  dalam  membuka pelayanan  administrasi  secara  online  pada website, (dukcapil.kemendagri.go.id,  2021). ((PERMENDAGRI), 2019)
Kios  e-PAKLADI  telah  diberlakukan  sejak  bulan  Oktober  2020  dan  total keseluruhan Kios E-PAKLADI saat ini pada tahun 2022 telah tersebar di 278 desa dari 341 desa, 24 kelurahan, dan 24 kecamatan. Selanjutnya diharapkan dapat meningkatnya kualitas desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan terpasangnya sistem Kios E-PAKLADI secara menyeluruh dan merata. Pada tempo dulu pelayanan dengan melalui pelayanan publik tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Pasuruan dinilai telah sukses dalam mengendalikan terkait kendala geografis seperti jarak tiap  warga  dengan  tempat  medapatkan  pelayanan.  Maka,  warga  Kabupaten  Pasuruan terkhusus  bagi  mereka  yang  kesulitan  dalam  mengakses  pelayanan  secara  online  agar dapat  lebih  dekat  jarak  dengan  adminduk  karena  adanya  pelayanan  administrasi kependudukan telah dapat dilakukan dalam lingkup desa, (Pasuruan, Data Realisasi Kios
Page 279
e-PakLadi, 2020). Berikut adalah perbandingan data realisasi Kios e-PakLadi di berbagai desa di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020-2022, yaitu:
Tabel 1.1 Perbandingan Data Realisasi Kios E-PakLadi Pada tahun 2020-
2022 TAHUN DESA 2020 21 Desa 2021 223 Desa 2022 278 Desa
Sumber: pasuruankab.go.id
Dari  tabel  di  atas  dijelaskan  bahwa  perbandingan  dari  tahun  2020  pada  saat Implementasi Program Kios e-PakLadi di Kabupaten Pasuruan hingga saat ini pada tahun 2022 penerapannya sudah cukup baik. Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Pasuruan  melakukan  uji  coba  implementasi  Program  e-PakLadi  di  21 Desa, seiring berjalannya waktu hingga tahun 2021 penerapannya meningkat dan tersebar di 223 Desa, hingga pada saat ini sudah mencapai 278 Desa dan kios yang tersebar dari 341 Desa yang ada di Kabupaten Pasuruan.
Dengan adanya bentuk pelayanan publik yang baru ini sebagaimana diciptakan oleh Dispendukcapil  Kabupaten  Pasuruan  yakni  guna  lebih  memudahkan  proses  pelayanan dengan  warga  sekitar.  Kios  tersebut  dilokasikan  di  Balai  Desa  atau  Kantor  Desa  yang bagi setiap masyarakat tidak diharuskan lagi untuk datang ke Kecamatan guna mengurus segala  proses  pelayanan  kependudukan.  Mulai  dari  KTP,  Akta  Kelahiran,  KIA  (Kartu Identitas Anak), Kartu Keluarga (KK), Akta Kematian, dan SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia.
Kios e-PAKLADI memiliki tujuan yakni masih banyaknya warga yang berdatangan ke  Kantor  Dispendukcapil  yang  bertempatan  di  Raci  sebagaimana  guna  melakukan pengurusan  administrasi  kependudukan.  Namun,  dengan  adanya  Kios  e-PAKLADI  ini menyebabkan layanan terhadap administrasi kependudukan yang dapat dilaksanakan di setiap desa maupun kelurahan. Kepala Dispendukcapil juga menjelaskan  bahwasannya dengan alur kepengurusan seperti KTP dan KIA dilakukan di Dispendukcapil. Kemudian, berkas digital akan dikirim melalui aplikasi Kios e-Pakladi dan akan dikirim oleh petugas yang bersangkutan ke kecamatan masing-masing. Apabila proses tersebut telah selesai, pemohon  dapat  dengan  langsung  untuk  mengambil  berkas  fisik  di  kantor  desa  sebab,
Page 280
petugas  yang  bersangkutan  akan  mengantar  berkas  fisik  tersebut  ke  desa  yang  telah terakses Kios e-PAKLADI, (pasuruankab.go.id, 2020).
Implementasi Program Kios E-PakLadi ini merupakan penerapan program berbasis IT dalam kepengurusan administrasi kependudukan. Dalam hal penerapan masih terdapat permasalahan antara lain: 1) Sosialiasi antar masyarakat, Masyarakat belum mengetahui betul terkait program  e-PakLadi,  sosialisasi  antar perangkat  desa  dan warga desa  yang masih  sering  terjadi  kesalahpahaman.  2)  Sarana  dan  Prasarana,  keterkaitan  sarana  dan prasarana adalah fasilitas. Terutama dalam internet, sering terjadi gangguan internet dan juga  erorr.  Kedua  indikator  tersebut  yang  masih  menjadi  permasalahan  dan  tantangan dalam  penerapan  program  Kios  E-PakLadi  dalam  Pelayanan  Administrasi Kependudukan.
Dalam  Implementasi  Program  Kios  E-PAKLADI  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan,  terdapat  beberapa  indikator  yang  dapat  mempengaruhi  berjalan  atau tidaknya  pelayanan  administrasi  tersebut.  Ada  dua  indikator  permasalahan  dalam Implementasi  Kios  e-PAKLADI  dalam  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di Kabupaten Pasuruan, antara lain:
a. Sosialisasi Yang Kurang
Sosialisasi  yang  kurang  salah  satu  nya  adalah  sosialisasi  antar  masyarakat  dalam Program Kios e-PAKLADI ini masih kurang dalam pengertian masyarakat. Dimana dalam hal  kepengurusan  administrasi  kependudukan, banyak masyarakat  yang tidak bisa  menerapkan  e-PAKLADI  ini.  Pengumpulan  berkas,  keterlambatan  mengetahui info Kios e-PAKLADI, dan kurang memahami program e-PAKLADI itu sendiri. Hal ini salah satu yang memicu permasalahan terkait Implementasi Kios e-PAKLADI itu sendiri.
b. Sarana dan Prasarana
Dalam  Sistem  sering  mengalami trouble dikarenakan  adanya  pembaruan  dari Dispendukcapil  dan  adanya  kendala  terhadap  server.  Selain  itu  adapula  penghambat terkait  jaringan  internet  karena  kondisi  wilayah  yang  berada  di  sekitar  lereng pegunungan dan menyebabkan koneksi internet tidak stabil sehingga proses pelayanan menjadi terhambat.
Dalam  hal  ini,  Penelitan  terdahulu  dijadikan  sebagai  pedoman  peneliti  pada  saat melakukan penelitian dan penulis dapat lebih memperbanyak teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan adanya  analisis terkait dengan penelitian terdahulu dinilai dapat mempermudah peneliti dalam meninjau perbandingan dan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan penelitian.
1. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Erva  Mutiara  Hati  pada  tahun  2022.  Dalam penelitiannya  yang  berjudul INOVASI  PELAYANAN  ADMINISTRASI
Page 281
KEPENDUDUKAN  MELALUI  KIOS  e-PAKLADI  (Kios  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  Langsung  Jadi)  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Pasuruan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dimana informan dalam penelitian tersebut ialah pegawai  dinas  dan  masyarakat  yang  sebagaimana  berdasarkan  dengan  teknik purposive  sampling  dan  menjadikannya  sebagai  key  informan.  Teknik  analisis  data dalam  penelitian  tersebut  menggunakan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya pelaksanaan Kios e-PAKLADI telah berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Persamaan penelitian ialah subjek yang diteliti yakni Kios e-PAKLADI dimana jenis dan  metode  pendekatan  dalam  penelitian  yang  digunakan  juga  memiliki  kesamaan yakni  deskriptif kualitatif dan terkait dengan pelayanan administrasi  kependudukan. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini ialah teori penelitian yang dipakai, dimana peneliti menggunakan teori inovasi dan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis yakni teori implementasi, (Hati, 2022).
2. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mochammaad  Syahuril  Kirom  pada  tahun  2021 dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “ Implemetasi  Program  Kios  e-PAK  LADI Stud i  Kasus  di Desa  Parerejo  Kecamatan  Purwodadi  Kabupaten  Pasuruan”. Teknik penelitian yang digunakan yakni observasi diikuti dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan terkait faktor pendukung dan faktor penghambat pada saat melakukan program e-PAKLADI, serta ada pula faktor  pendukung  yakni  kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  aplikasi  dari dispendukcapil  yang  kemudian  ada  pula  faktor  penghambat  saat  melakukan proses  e-Pakladi  yakni  gangguan  jaringan  dan  SDM  masyarakat.  Persamaan dengan  penelitian  sebelumnya  yakni  subjek  yang  diteliti  memiliki  kesamaan yakni  Kios  e-Pakladi  yang  mana  jenis  dan  metode  pendekatan  penelitian  yang digunakan  memiliki kesamaan  yakni  deskriptif  kualitatif. Sedangkan  perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek penelitian sebelumnya adalah  Penerapan  Kios  e-PakLadi  di  Desa  Parerejo  Kecamatan  Purwodadi Kabupaten  Pasuruan  dan  penelitian  ini  mencakup  semua  wilayah  di  Kabupaten Pasuruan  yang  berkaitan  dengan  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan. Perbedaan  selanjutnya  adalah  peneliti  sebelumnya  menggunakan  teori Implementasi  Kebijakan  Mazmanian  dan  Sabitier,  sedangkan  penelitian  ini menggunakan teori Implementasi dari Grindle, (KIROM, 2021)
Berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa  permasalahan  terkait  Program  Kios  e- PakLadi masih belum dikatakan optimal. Dimana masyarakat atau penduduk sekitar dalam memahami Program tersebut masih awam, tidak bisa memahami dengan cepat dan perlu bimbingan serta pembelajaran atau uji coba. Yang kedua dalam hal sarana
Page 282
prasarana  di  beberapa  desa  masih  kurang  menyediahkan  dengan  lengkap,  terkait fasilitas yang seharusnya sudah ada, tetapi masih belum ada atau belum terpenuhi. Sehingga  dalam  penelitian  ini  memiliki  tujuan  guna  mengetahui  Implementasi Program  Kios  e-PakLadi  dalam  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di Kabupaten Pasuruan ini sudah sampai tahap mana dan perkembangannya seperti apa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  yakni dengan  meninjau  perundang-undangan,  wawancara,  observasi.  Teknik  analisis  data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  dilakukan  pada  setiap  saat  pengumpulan  data sedang  berjalan,  dan  pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu.  Miles  dan  Huberman (1984 dalam Sugiyono 2008) menjelaskan bahwasannya aktivitas dalam proses analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan akan berlangsung secara terus menerus. Metode  yang  digunakan  dalam  analisis  data  adalah  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan yang terkait tentang Implementasi Program Kios e-PakLadi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan. (Hubermen, 1984)
Menurut  (Sugiyono,  2016)  penelitian  kualitatif  ialah  penelitian  yang  memiliki manfaat guna meneliti akan kondisi objek yang alamiah, digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat induktif sebagaimana sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Guna memahami  dan  meneliti  fenomena  yang  ada,  peneliti  harus  terus  menggali  informasi terkait dalam penelitian (Sinaga & Batubara, 2021).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang membahas terkait dengan Pelayanan  Publik,  pelayanan  publik  ialah  kegiatan  dan  aktivitas  atau  tuntutan  dari proses pelayanan bagi setiap masyarakat dan penduduk guna mendapatkan atas barang, jasa,  dan  atau  pelayanan  administrasi  yang  sebagaimana  telah  difasilitasi  oleh  para penyelenggara  pelayanan  publik.  Bentuk  dari  suatu  pelayanan  yang  telah  difasilitasi oleh  pemerintah  salah  satunya  adalah  bentuk  pelayanan  administrasi  kependudukan, (Pusat, Undang-undang (UU) tentang Pelayanan Publik, 2009)
Secara  Teori,  Menurut  Marilee  S.  Grindle,  (dalam  Subarsono,  2011:93) Keberhasilan  dalam  Implementasi  dipengaruhi  oleh  dua  variable  besar,  yakni  Isi Kebijakan (content of policy) yang antara lain : Kepentingan yang dapat mempengaruhi akan kebijakan, Jenis dari manfaat, Derajat dari perubahan yang diinginkan, Kedudukan dari pembuat kebijakan, Pelaksana program, Sumber daya dan Lingkungan Implementasi (context of implementation) terdiri dari : Kekuasaan, Kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat,  karakterisitik  lembaga  penguasa,  dan  kepatuhan  daya  tanggap.    Pelayanan
Page 283
administrasi  dapat  berjalan  jika  adanya  sebuah  program-program  yang  mempunyai sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi sasaran yang hendak di capai serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dua variabel beserta indikator menurut Marilee S. Grindle, (Grindle, 1980) antara lain :
Isi Kebijakan (Content of policy)
a) Kepentingan yang mempengaruhi Kebijakan
Di balik alasan dalam membentuk sebuah kebijakan terhadap publik atau masyarakat dalam lingkungannya,  ada pula tujuan  yang hendakdicapai  atau suatu  kepentingan dalam  meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Sehingga  berusaha memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan di wilayah  Kabupaten  Pasuruan.  Kebijakan  publik  dapat  dikatakan  sukses  jika realitanya di lapangan dapat memperlihatkan fakta sesuai dengan keinginan. Dalam indikator  ini,  Adanya  Kebijakan  Program  Kios  e-PakLadi  untuk  memberikan  atau memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  hal  kepengurusan  administrasi kependudukan.  Dengan  begitu  masyarakat  Kabupaten  Pasuruan  tidak  perlu  repot- repot pergi ke Dispendukcapil, dan bisa di lakukan di Desa terdekat atau Kecamatan setempat.
b) Jenis Manfaat
Eksistensi  Kios  Elektronik  Pelayanan  Kependudukan  Langsung  Jadi  (Kios  e-Pak Ladi)  Pemkab  Pasuruan  telah  memberikan  kemudahan  dan  percepatan  waktu pengurusan beragam layanan kependudukan, mulai dari KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA), maupun jenis layanan kependudukan lainnya. Wakil Bupati Mujib Imron kepada Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasuruan juga menyampaikan bahwa “Kabupaten  Pasuruan  terus  mengoptimalkan  pelayanan  publik,  dimana  layanan Kios  e-¬Pak  Ladi  di  Dispendukcapil  bisa  diakses  di  desa  /  kelurahan.  Kehadiran Kios  e-Pak  Ladi  memberikan  kemudahan  pelayanan  administrasi  kependudukan, seperti cetak KTP juga bisa lebih cepat, 1x24 jam di Pemdes”.
c) Derajat Perubahan yang diinginkan
Dalam hal perubahan yang diinginkan oleh Kabupaten Pasuruan adalah menerapkan Program  Kios  e-PakLadi  secara  meluas  di  semua  desa  yang  ada  di  Kabupaten Pasuruan. Kepala Dispendukcapil Yudha Tri Widya Sasongko menyatakan “Terus berupaya menambah kios e-Pak Ladi di desa-desa. Memang belum bisa semuanya. Tapi, boleh dibilang, penyebarannya sudah relatif merata ”. Dan memang pada saat ini  sudah  mencapai  278  Desa  dan  kios  yang  tersebar  dari  341  Desa  yang  ada  di Kabupaten Pasuruan.
d) Kedudukan Pembuat Kebijakan
Page 284
Kedudukan  pembuat  kebijakan  program  Kios  e-PakLadi  di  Kabupaten  Pasuruan adalah  Kepala  Dispendukcapil  Kabupaten  Pasuruan.  Kedudukan  Kepala Dispendukcapil dapat bertanggung jawab kepada Bupati dengan melalui Sekretaris Daerah  yang  sebagai  unsur  pelaksana  terhadap  urusan  pemerintahan  di  bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.
e) Pelaksana Program
Pelaksana  pada  Program  Kios  e-PakLadi  ini  adalah  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Yang diserbarluaskan di semua kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Pasuruan.
f) Sumber Daya yang terlibat
- Kepala Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan
- Perangkat Dinas
- Perangkat Kecamatan
- Perangkat Desa
- Masyarakat
Lingkungan Implementasi Kios E-PakLadi
a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat
Pada  Implementasi  Kios  e-PakLadi  di  Kabupaten  Pasuruan  dalam  kekuasaanya terdapat pada Kepala Dispendukcapil dan perangkat dinas,kecamatan,serta desa yang sudah  tersedia  Kios  e-PakLadinya.  Dengan  adanya  Kios  e-PakLadi  memiliki kepentingan  yang  memudahkan  masyarakat  dalam  hal  kepengurusan  administrasi kependudukan.  Kios  e-PakLadi  menguntungkan  masyarakat,  dengan  tidak menyulitkan  atau  membuat  ribet  dalam  hal  kepengurusan  layanan  KTP,  Akta Kelahiran,  Akta  Kematian,  KIA  (Kartu  Identitas  Anak),  Kartu  Keluarga  (KK)  dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia.
Strategi yang dilakukan Kepala Dispendukcapil dalam membuat Kebijakan Program Kios e-PakLadi ini adalah inovasi pelayanan publik yang menarik.
Kepala Dispendukcapil Yudha  Triwidya  Sasongko  juga mengatakan  "Banyak  yang mendapatkan kemudahan. Mereka tidak perlu susah harus ke kantor Dispendukcapil untuk mengurus KTP, KK dan lainnya. Cukup ke kantor desa saja. Memangkas waktu dan  tidak  ribet," urainya.  Ia  mengaku,  akan  terus  mengoptimalkan  program  ini. Menurutnya, ini adalah  terobosan agar masyarakat  mendapatkan kemudahan. Satu hari  bisa  jadi,  dengan  catatan  semua  berkas  terpenuhi.  "Ini  akan  kami  evaluasi  , termasuk  permasalahan  jaringan  yang  terjadi  di  beberapa  desa.  Karena  faktor lingkungan  yang  aksesnya  susah.  Cuma  akan  kami  fasilitasi  semua," tambah  dia. Dengan  hal  ini,  Kepala  Dispendukcapil  juga  berusaha  untuk  memperluas mengembangkan program Kios e-PakLadi dengan menyebarluaskan di seluruh desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan.
Page 285

## b. Karakteristik Lembaga Penguasa
Keberhasilan dari program Kios e-PAK LADI adalah ukuran yang terpenting dalam suatu  penilaian  dari  adanya  sebuah  kebijakan  akan  pencapaian  suatu  lembaga pemerintahan guna memenuhi kebutuhan warganya. Keberhasilan dari program ini terletak  pada  efektifitas  suatu  program  yang  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan kemampuan dari operasional pada setiap tetlaksananya program kerja sesuai dengan tujuan yang sudah di tetapkan.
c. Kepatuhan Daya Tanggap
Situasi  di  lapangan  terkait  dengan  suatu  kepengurusan  terhadap  dokumen kependudukan  dapat  diketahui  bahwasannya  langkah-langkah  dari  pelayanannya terlalu  rumit  yakni,  dengan  adanya  persyaratan  tambahan,  adanya  pungutan  liar, jangka waktu dalam membuat dokumen memerlukan waktu yang lama, dan masih adanya warga  yang tidak sadar akan pentingnya dari dokumen kependudukan itu. Adanya masalah-masalah yang membuat warga enggan dalam mengurus dokumen kependudukan dan lebih memilih untuk mengurus dokumen kependudukan dengan melalui  calo.  Mereka  beranggapan  bahwasannya  dengan  mengurus  dokumen melalui  calo,  maka  dokumen  kependudukan  yang  diajukan  akan  cepat  untuk terselesaikan  walaupun  harus  memerlukan  biaya  yang  besar  guna  mengurusnya. Permasalahan yang ada dalam proses kepengurusan data dokumen kependudukan di Kabupaten Pasuruan meliputi data yang non aktif, data ganda dan data alih status. Berikut adalah data kepemilikan dan wajib memiliki dokumen kependudukan antara lain :
Tabel 2 Data Kepemilikan dan Wajib Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2021
Jenis Layanan Keterangan KTP Wajib KTP Rekam Belum Rekam Persen 1.201.283 1.167.514 33.769 97.19% Akta Kelahiran 0-17 Tahun Kepemilikan Target Usia Persen 439.310 329.447 18 kurang 1 hari 74.99% KIA 0-16 Tahun Kepemilikan Target Usia Persen 414.439 70.502 17 kurang 1 hari 17.01% Sumber : pasuruankab.go.id
Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwasannya target dari usia kepemilikan akta lahir 18 kurang 1 hari, akta kelahiran diperlukan sejak bayi lahir, akan tetapi data tersebut  dapat  terlihat  bahwa  109.863  yang  belum  mempunyai  dan  membuat  akta
Page 286
kelahiran.  Selisih  tersebut  dapat  dikatakan  cukup  banyak  pada  saat  ini.  Dengan demikian, kepemilikan dokumen kependudukan di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan  sangat  rendah  dibandingkan  dengan  Kabupaten/Kota  lain.  Serta  dengan terlihatnya  kepengurusan  dokumen  yang  masih  belum  memenuhi  target.  Dengan adanya  masalah  tersebut,  pemerintah  juga  berusaha  dalam  mewujudkan  pelayanan yang  prima  pada  masyarakat.  Dengan  adanya  Implementasi  Kios  e-PakLadi  dalam Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di  Kabupaten  Pasuruan  berpengaruh  penuh terhadap pelayanan publik. Mengurus hal administratif kependudukan menjadi mudah dan cepat dan dapat diselesaikan dengan ketentuan waktu yang seharusnya.  Prosedur pelayanan telah diterapkan sesuai dengan SOP dan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat.
Produktivitas  terhadap  pelayanan  dapat  ditinjau  dari  total  keseluruhan  pada penerbitan yang banyak, sehingga dapat terbilang bahwasannya dalam penerbitan ini telah berjalan dengan efektif. Hal ini telah didukung dengan adanya sosialisasi  yang dilakukan  kepada  setiap  warga  agar  masyarakat  memperoleh  informasi,  konsultasi, serta  bimbingan  terkait  dengan  pentingnya  dokumen  kependudukan  untuk meningkatkan  suatu  pengetahuan,  kesadaran  dan  juga  keinginan  masyarakat  guna mendapatkan  hak    serta  melaksanakan  kewajiban  dalam  kependudukan.  Dengan demikian, pada saat pelayanan dilakukan, warga akan berdatangan guna mendapatkan pelayanan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  standar  pelayanan  publik  yang  berdasarkan dengan  Keputusan  Menteri  PAN  Nomor  17  Tahun  2017  diantaranya  prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya, produk pelayanan, sarana dan prasaranan serta kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan. Begitupun dengan kinerja pegawai dalam  melayani  masyarakat  telah  cukup  baik.  Sehingga  para  warga  dapat  merasa tertolong dalam proses pembuatan dokumen kependudukan. Selain itu, dengan melalui pelayanan  ini  warga  tidak  diperlukan  lagi  untuk  jauh-jauh  ke  Dispendukcapil  dan kecamatan  dan  dapat  mempermudah  masyarakat  dari  segi  waktu,  jarak  tempuh,  dan biaya. (Birokrasi P. M., 2017)

## SIMPULAN
Dapat  disimpulkan  bahwa Implementasi  dari  program  Kios  e-PakLadi  dalam pelayanan  administrasi  kependudukan  merupakan  program  pelayanan  kependudukan langsung jadi secara elektronik dalam kepengurusan administrasi kependudukan, seperti KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat  Pindah, dan lain sebagainya.  Bentuk  dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah salah satunya yakni pelayanan administrasi kependudukan.
Dalam  Implementasi  Program  Kios  E-PAKLADI  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan, terdapat  beberapa indikator  yang  dapat  berpengaruh pada berjalan atau
Page 287
tidaknya  pelayanan  administrasi  tersebut,  ada  dua  indikator  permasalahan  dalam Implementasi  Kios  e-PAKLADI  dalam  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di Kabupaten  Pasuruan  yang  pertama  yaitu  sosialisasi  antara  masyarakat  dalam  Program Kios  e-PAKLADI  ini  masih  kurang  dalam  pengertian  masyarakat.  Dimana  dalam  hal kepengurusan  administrasi  kependudukan,  banyak  masyarakat  yang  tidak  bisa menerapkan e-PAKLADI ini. Pengumpulan berkas, keterlambatan mengetahui info Kios e-PAKLADI, dan kurang memahami program e-PAKLADI itu sendiri.
Hal  ini  salah  satu  yang  memicu  permasalahan  terkait  Implementasi  Kios  e- PAKLADI  itu  sendiri,  yang  kedua  dalam  sarana  prasarana  Dalam  Sistem  sering mengalami trouble dikarenakan  adanya  pembaruan  dari  kantor  Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan dan adanya kendala server . Dan juga adapun penghambat terkait dengan  kendala  pada  jaringan  internet,  dikarenakan  pada  kondisi  wilayah  tersebut berada  di  daerah  lereng  pegunungan  sehingga  jaringan  internet  tidak  stabil  dan terhambatnya proses pelaksanaan pelayanan.
Keberhasilan  dalam  Implementasi  Program  Kios  e-PakLadi  dalam  pelayanan administrasi  kependudukan  juga  ditinjau  dengan  teori  menurut  Marilee  S.  Grindle (dalam  Subarsono,  2011:93).  Keberhasilan  dari  Implementasi  dipengaruhi  oleh  dua variable beserta indikatornya yakni Isi Kebijakan (content of policy) ) dan Lingkungan Implementasi (context  of  implementation) .  Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan menciptakan program Kios e-PakLadi dan mengharapkan agar program tersebut dapat berhasil guna mengatasi permasalahan pelayanan kependudukan tentang permohonan dan  penerbitan  dokumen  sejenis  kartu  keluarga  dan  lain-lain.  Dan  dapat  dikatakan bahwa Implementasi Kios e-PakLadi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten  Pasuruan  sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai  kebijakan  dan  program  dari Dispendukcapil  Kabupaten  Pasuruan,  akan  tetapi  masih  perlu  dikembangkan  lagi dalam hal sosialisasi dan sarana prasarana, agar Kios e-Pakladi tersebar secara merata.

## DAFTAR PUSTAKA
(PERMENDAGRI), P. K. (2019). Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Secara  Daring. JAKARTA PUSAT: BN 2019/ NO 152; PERATURAN.GO.ID : 34 HLM.
Birokrasi,  P.  M.  (2017). Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja  Unit  Penyelenggara Pelayanan  Publik. Jakarta  Pusat:  BN.2017/NO  877,PERMENPAN.GO.ID  ;  6 HLM.
Page 288
Dr.  Erwan  Agus  Purwanto,  D.  D.  (2016). Modul  Pelayana  Publik. Jakarta:  Lembaga Administrasi Negara RI.
Grindle,  M.  S.  (1980). Political  and  Policy  Implementation  in  The  Third  World. New Jersey: Prince University Press.
Hati, E. M. (2022). INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEN
DUDUKAN  MELALUI  KIOS  e-PAKLADI. PASURUAN:  Universitas  Muhammadiyah Sidoarjo.
Hubermen, M. d. (1984). Analisis Data Kualitatif.
Jamil  Bazarah,  A.  J.  (2021).  KONSEP  PELAYANAN  PUBLIK  DI  INDONESIA (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). DEDIKASI .
KIROM,  M.  S.  (2021). IMPLEMENTASI  PROGRAM  KIOS  “E-PAK  LADI” PELAYANAN  KEPENDUDUKAN  LANGSUNG  JADI  SECARA  ELEKTRONIK (Studi di Desa Parerejo,Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan). Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan.
Lintartika,  G.  (2021,  Maret  26).  Kios  E-PAKLADI  Mudahkan  Masyarakat  Kabupaten Pasuruan Urus Dokumen Kependudukan.
Pasuruan, P. K. (2020). Data Realisasi Kios e-PakLadi. Pasuruan: pasuruankab.go.id.
Presiden.  (2018). Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil. Jakarta: Peraturan Presiden.
Pusat,  P.  (2009). Undang-undang  (UU)  tentang  Pelayanan  Publik. Jakarta  Pusat:  LN. 2009/ No.112 , TLN NO. 5038, LL SETNEG : 45 HLM.
Risnandar. (2014). Analisis E-Government  Dalam  Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tengah. e-Jurnal Katalogis .
Shenia  Agustin,  L.  M.  (2022).  The  Success  of  the  Population  Administration  Service Program Through the e-PAK LADI Kiosk in Pasuruan Regency. IJPPR .
Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung:
Alfabeta.
Muhammad Azzam Taufiqurrahman, Cs: Implementasi Progam ….
Page 289
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat         ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)