## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue I, May 2022; 439-448 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.26719
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng
Yuliani Safitri 1* , Abdul Syatar 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 yulianisafitri301@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 27 Agustus 2021 Revised: 27 Agustus 2021 Accepted: 04 February 2022

## How to Cite
Safitri, Yuliani, and Abdul Syatar. 2022. “Peranan Dan Efektivitas Hakim Di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian: Studi Kasus  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Soppeng”.  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazha b  Dan  Hukum. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26719.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan;  1)  Untuk  mengetahui  faktor  yang  menyebabkan  perceraian  pengadilan Agama di Kabupaten Soppeng. 2) Untuk mengetahui upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. 3) Untuk mengatahui faktor pendukung dan penghambat upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. Penelitian ini  merupakan  penelitian  lapangan  (field  research)  dengan  menggunakan  pendekatan  studi  kasus. Lokasi  penelitian  di  Kantor  Pengadilan    Agama  Kabupaten  Soppeng.  Jadi,  penelitian  ini  bersifat deskriptif  kualitatif,  yakni  penulis  menganalisis  dan  menggambarkan  secara  objektif  dan  akurat tentang kegiatan, peristiwa dan keadaan penelitian. Untuk pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Faktor yang menyebabkan perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Soppeng  di  dominasi  diantaranya  kareNa  faktor Ekonomi,mabuk  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT.)  2)  Secara  yuridis-normatif,  upaya perdamaian atau mediasi diatur dalam PERMA No. 2 tahun 2003 yang diganti  dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan diganti lagi dengan PERMA No, 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.3) Faktor pendukung keberhasilan yang didapatkan hakim dalam upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara disebabkan  oleh  faktor  utama  tidak  lain  adalah  penerimaan  dan  keterbukaan  para  pihak  untuk menceritakan masalahnya kepada Hakim. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan upaya hakim menekan angka perceraian adalah: pihak yang tidak menerima sepenuhnya kaidah tentang mediasi, minimnya  pengetahuan  para  pihak  tentang  mediasi,  kurangnya  kemampuan  mediator  dalam membantu  para  pihak  menemukan  solusi  terbaik  dan  tidak  adanya  hakim  mediator  yang bersertifikasi.
Kata kunci: Hakim; Pengadilan Agama Soppeng; Perceraian

## Abstract
The  aim  of  this  study;  1)  To  find  out  the  factors  that  led  to  the  divorce  of  the  Religious  Courts  in Soppeng Regency. 2) To find out the efforts of judges in suppressing the divorce rate in the Soppeng Regency Religious Court. 3) To find out the factors that support and hinder the efforts of judges in suppressing the divorce rate in the Soppeng Regency Religious Court. This research is a field research using a case study approach. The research location is at the Soppeng Regency Religious Court Office.
Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng Yuliani Safitri, et. al.
So, this research is descriptive qualitative, namely the author analyzes and describes objectively and accurately about the activities, events and circumstances of the research. For data collection using the method of observation, interviews and documentation. The data analysis used is data reduction, data presentation  and  data  verification.  The  results  showed  that;  1)  Factors  that  cause  divorce  in  the Religious  Court  of  Soppeng  Regency  to  be  dominated  include  economic  factors,  drunkenness  and domestic  violence  (KDRT.)  2)  Juridically-normatively,  peace  efforts  or  mediation  are  regulated  in PERMA No. 2 of 2003 which was replaced by PERMA No. 1 of 2008 and replaced again with PERMA No, 1 of 2016 concerning Mediation. 3) The supporting factors for the success obtained by the judge in  an  effort  to  reconcile  the  litigants  were  caused  by  the  main  factor  being  none  other  than  the acceptance and openness of the parties to tell the problem to the judge. While the inhibiting factors for the success of judges' efforts to suppress the divorce rate are: parties who do not fully accept the rules of mediation, lack of knowledge of the parties about mediation, lack of ability of mediators in helping parties find the best solution and the absence of certified mediator judges . Keywords: Role, Effort, Judge, and Reducing Divorce Rate

## 1. Pendahuluan
Tujuan  perkawinan  mawaddah  yaitu  membentuk  keluarga  yang  didalamnya  penuh dengan rasa cinta dan semua hal yang berkitan dengan jasmaninya. 1 Perkawinan tidak Cuma penuhi  kebutuhan intim, namun pula ialah  titik dini buat pengembangan komunitas, dari mana warga yang besar bisa dibentuk. 2
Pada  dasarnya  perkawinan  bukan  hanya  jalinan  antara  suami  dan  istri,  namun  pula mempersatukan kedua keluarga dari kedua belah pihak. 3 Kehidupan pernikahan diiringi dengan suka  serta  duka  keluarga,  mereka  wajib  hidup  bersama.  Perihal  ini  kerap  kali  memunculkan konflik jangka panjang, yang umumnya diakibatkan oleh perbandingan visi dan misi, egoisme pasangan  yang  tinggi,  perselisihan  komentar,  minimnya  komunikasi,  perselingkuhan  serta kekerasan dalam rumah tangga, yang pada kesimpulannya mengikis stabilitas keluarga. Apalagi untuk pasangan yang masih sebesar jagung, cuma sedikit yang akhirnya bercerai.
Walaupun  demikian,  kebebasan  itu  sifatnya  tidak  mutlak  karena  hakim  bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas  yang  menjadi  landasannya  melalui  perkara-perkara  yang  diproses  di  pengadilan sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. 4
Mengenai Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974, Pasal 38 mengatur bahwa  perkawinan  dapat  diputuskan  dengan  hukuman  mati,  perceraian  dan  putusan
1 Achmad  Musyahid  Idrus  dan  Fandi, Efektivitas  dan  Kursus  Calon  Pengantin  Terhadap  Pencegahan  Perceraian, Shautuna Vol. 1 No. 3 September 2020. Hlm 279. https://scholar.google.co.id/ , (Diakses 23 Maret 2021)
2 Depag  RI, Pengamalan  Ajaran  Agama  Dalam  Siklus  Kehidupan ,  Dirjen  Bimbingan  Masyarakat  Islam,  Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2006. h. 38.
3 Adriana Mustafa and Arwini Bahram, “Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137.
4 A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, h.57
perkawinan.  Kemudian,  dalam  Pasal  39  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan (majelis hakim) gagal mempertemukan kedua pengadilan tersebut. Pesta. Selain itu diatur pada bagian 2: bahwa harus ada alasan yang cukup untuk bercerai, pasangan tidak dapat lagi hidup rukun, alasan perceraian yang  cukup  dan  tidak  ada  harapan  hidup,  hidup  rukun  dalam  keluarga,  perkawinan  mereka benar-benar putus. 5 Adapun pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

## 2. Literatur Review
a. Pengertian Hakim
Hakim  berasal  dari  kata  dalam  bahasa  arab  yaitu hakimun yang  diambil  dari  akar  kata hakama-yahkumu-hakaman yang artinya memimpin, memerintah, menetapkan, memutuskan. al-hakimu bisa diartikan sebagai hakim pengadilan, bisa juga diartikan sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana. Ada juga yang  diartikan sebagai orang yang teliti, orang yang tepat, orang yang  sempurna. 6
b. Tugas dan Fungsi Hakim
a. Tugas Hakim
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 48  Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1), (2), (3) menyatakan bahwa:
1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik danPedoman Perilaku hakim. 7
Dalam istilah fikih kata hakim juga sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama hal ini dengan Qadhi .
c. Fungsi Hakim sebagai Mediator
Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa mediasi adalah, cara penyelesaian sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan
5 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan Undang-undang No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan , (Penerbit Liberty, Yokyakarta 1986). h. 166
6 Ahmad Warson Munawwir, Qamus Al-Munawwi>r , h. 286-287.
7 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng Yuliani Safitri, et. al.
dibantu oleh mediator. 8 Hakim mediasi dalam kasus ini bertindak sebagai penasihat hukum dan mediator para pihak. Salah satu pihak yang berperan penting dalam menekan angka perceraian adalah  hakim  mediator.  Mediator  umum  adalah  orang  yang  telah  menjadi  ahli  di  bidang pembahasan / perselisihan atau di bidang hukum karena pendekatan yang ditargetkan. 9
Dalam  bukunya,  Nurnaningsih  menyebutkan  bahwa  mediasi  mengandung  unsur-unsur berikut:
1. Mediasi  adalah  sebuah  proses  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
2. Mediator yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator  bertugas  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencari penyelesaian.
4. Mediator  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  mengambil  keputusan  selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa . 10
d. Pengertian perceraian
Perceraian  Adalah  putusnya  ikatan  perkawinan  antara  suami  istri  secara  sah, Perceraian berasal dari kata ‚cerai‛ yang berarti ‚pisah‛ atau putus hubungan. 11 Talak berasal dari kata‚ ithlag ‛, yang artinya ‚melepaskan ataumeninggalkan‛. Sedangkan dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. 12

## 3. Metode Penelitian
Dalam  penyusunan  artikel  ini  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan  (field research) dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama  Kabupaten  Soppeng.  Jadi,  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif,  yakni  penulis menganalisis  dan  menggambarkan  secara  objektif  dan  akurat  tentang  kegiatan,  peristiwa  dan keadaan penelitian. Untuk pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan
8 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h 28
9 Dwi  Rezki  Sri  Astarini, Mediasi Pengadilan  Salah satu  Bentuk Penyelesaian Berdasarkan  Asas  Peradilan  Cepat, Sederhana, Biaya Ringan , h. 92
10 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15-16.
11 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta, Raja Grafindo Persada 1995). h. 71
12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Cet II; Jakarta: Balai Purtaka, 1989) h. 200
dokumentasi.  Adapun  analisis  data  yang  digunakan  adalah  reduksi  data,  penyajian  data  dan verifikasi data.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten soppeng
Berdasarkan  hasil  rekap  transparansi  dokumen  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten Soppeng untuk kasus perceraian pada tahun 2019 dan 20120. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
No Alasan Perceraian 2019 2020 Jumlah 1 Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 461 459 2 Ekonomi 31 30 3 KDRT 14 18 4 Krisis moral 10 21

## Sumber: Panitera Pengadilan Agama Kabupaten soppeng
Alasan  sebagian  besar  perceraian  yang  terjadi  di  Kabupaten  Soppeng  tahun  2019  dan 2020  yakni  Perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  hal  tersebut  bisa  saja  terjadi dikarenakan  antara  suami  dan  istri  dapat  mengetahui  kelemahan  masing-masing,  bahkan perselisihan  dan  pertengkaran  adakalanya  disertai  dengan  tindakan  fisik  seperti  pemukulan, penganiayaan.
Merujuk dari data di atas yang paling sering menyebabkan terjadinya perceraian dari yang tertinggi sampai  terendah  secara berurutan adalah Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ekonomi dan  akhlak faktor  . Ini mengindikasikan bahwa kasus perceraian mengalami peningkatan dengan alasan-alasan faktor perceraian yang masih pasif.
Kenyataannya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.3180/Pdt./1985, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. 13
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung:  No.  90  K/AG/1993  Tanggal  24  Juni  1994,  yang mengamanatkan bahwa perceraian dengan alasan percekcokan terus-menerus (isi pasal 19 f PP No.  9  tahun  1975  tentang  Aturan  Pelaksana  Undang-Undang  Perkawinan)  terpenuhi  apabila
13 Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang HukumPerdata (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 243.
Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng Yuliani Safitri, et. al.
judex facti berpendapat bahwa  alasan  perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah. 14
Adapun faktor-faktor yang lain menyebabkan timbulnya perceraian sebagai berikut:
1. Faktor ekonomi yaitu status ekonomi keluarga akan mempengaruhi kehidupan keluarga, kemungkinan  ini  akan  menimbulkan  ketegangan  dalam  kehidupan  berumah  tangga sehingga membuat keluarga sumbang dan kemungkinan berujung pada perceraian.
2. Faktor kekerasan yaitu faktor kekerasan yaitu ketika suami terluka atau dipukuli atau dengan  kata  lain  menyiksa  tubuh  istri  atau  bahkan  menyebabkan  luka  yang melumpuhkan
3. Krisis  moral,  yaitu  apa  yang  dilakukan  suami  atau  istri  bertentangan  dengan  agama, hukum atau etika yang berlaku. 15
4.2. Peran dan Upaya Hakim dalam menekan angka Perceraian di  Pengadilan Agama   Kabupaten Soppeng
Hakim dalam melaksanakan perannya menangani perkara perceraian merujuk kepada tugas  dan  fungsinya,  yakni  tidak  terlepas  dari  hukum  acara  yang  berlaku  dalam  lingkungan pengadilan  agama,  sehingga  peran  hakim  dalam  menekan  angka  perceraian  di  sini  dominan bersifat yuridis. Sedangkan dalam upaya menekan angka perceraian secara optimal diupayakan hakim proses mediasi.
Untuk mengetahui upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten soppeng maka penulis ambil hasil rekap transparansi kasus cerai gugat dan kasus cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten soppeng untuk kasus perceraian pada tahun 2019 dan 2020

## Sumber: panitera pengadilan agama kabupaten soppeng
Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa tingkat cerai gugat maupun cerai talak di tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019.
1. Analisis Peran dan Upaya Hakim dalam Mendamaikan/memediasi Para Pihak
14 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi (Jakarta: ,2008), h. 115
15 Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Proyek Penyuluhan Agama. h. 285
No. Perkara Yang Diputus Cerai Gugat Cerai Talak Jumlah Keterangan 1 496 111 607 Tahun 2019 2 554 121 675 Tahun 2020
Peran hakim terbatas pada memberikan nasihat atau petuah saja. Pada umumnya, suatu perkara baru diajukan ke pengadilan setelah semua upaya yang dilakukan sebelumnya (di luar pengadilan) tidak membawa hasil.
Hakim  memiliki  peran  melaksanan  tugas  dan  fungsi  pokoknya  berdasarkan  yang ditetapkan oleh  undang-undang  dengan  asas  fleksibilitas  yakni  asas  cepat,  mudah dan biaya ringan  sedangkan  hakim  dalam  pelaksanaanya  mengupayakan  dengan  menilai  Pembuktian Alasan Perceraian yang Diajukan.
a. Terbuktinya alasan perceraian, baik secara fisik maupun psikis
b. Perselisihan bukan dilihat dari penyebabnya
c. Tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan
d. Intensitas terjadinya pertengkaran.
e. Lamanya perpisahan (tidak tinggal bersama).
f. Masih atau tidaknya lagi ada hubungan/interaksi.
g. Keinginan salah satu atau kedua belah pihak untuk berpisah
h. Kesediaan untuk berubah demi meneruskan rumah tangga
i. Kematangan suami-isteri dan faktor anak.
Seorang  hakim  untuk  mendamaikan  suami  isteri  yang  ingin  bercerai  ada  tiga  hal  yang harus dilakukan yaitu :
a. Isteri  diberi  nasehat  tentang  berbagai kemungkinan  negatif  dan  positif  dari tindakannnya itu terlebih apabila sampai terjadinya perceraian, dan yang terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya.
b. Begitupun  sebaliknya  seorang  suami  di beri  nasehat  supaya  memikirkan  untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannnya itu.
c. Mendatangkan pihak  keluarga  yang mengetahui persis  letak  permasalahn    yang terjadi antara suami isteri yang ingin bercerai sebagai juru damai (hakam) untuk bisa mendamaikan antara kedua belah pihak dalam persidangan maupun di luar persidangan.
Bagi  seorang  hakim,  apabila  perkara  yang  dipersengketakan  oleh  orang-orang  yang bersengketa itu sangat serius dan ia berkeyakinan bahwa perkara itu akan dapat selesai kiranya apabila  diselesaikan  lebih  dahulu  tanpa  melalui  proses  pengadilan,  maka  ia  diperkenankan mengangkat seorang atau beberapa orang hakam yang mempunyai keahlian dalam bidang yang diperlukan dalam masalah tersebut untuk diserahi menyelesaikan persengketaaan itu.
Demikian  juga  bagi  orang  yang  bersangkutan  sendiri  dapat  mengankat  hakam  yang mereka  setujui  bersama  untuk  maksud  yang  sama.  Hal  ini  sesuai  dengan  Firman  Allah  SWT dalam surah al-Nisa >’ /4: 35.
Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng Yuliani Safitri, et. al.

## Terjemahnya:
“ Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru  damai  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  juru  damai  dari  keluarga  perempuan.  Jika keduanya  (juru  damai  itu)  bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal. ”

## 4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Hakim Mediator dalam Menekan Angka Perceraian
Keberhasilan  yang  didapatkan  hakim  dalam  upaya  untuk  mendamaikan  adalah penerimaan  dan keterbukaan para pihak untuk menceritakan masalahnya, Pernyataan salah satu hakim/mediator Pengadilan Agama Kabupaten soppeng:
Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten soppeng bahwa Ada beberapa tips  yang  dapat  kita  pertimbangkan,  saat  rumah  tangga  kita  berada  diambang  perceraian. Berikut adalah beberapa di antaranya;
a. Cari Sumbernya
b. Introspeksi
c. Jangan membesarkan masalah
d. Pisah sementara
e. Komunikasi
f. Libatkan keluarga
g. Cari teman curhat
h. Ingat anak
i. Kesampingkan ego pribadi.
j. Jujur pada diri sendiri.
k. Buka lembaran baru
Apapun, komunikasi merupakan fondasi sebuah hubungan, termasuk hubungan dalam perkawinan. Tanpa komunikasi, hubungan tak bakal bisa bertahan. Jadi, seberat apapun situasi yang  tengah  Anda  hadapi,  sebaiknya  tetap  lakukan  komunikasi  dengan  pasangan.  Bahkan setelah Anda dan suami sama-sama hidup terpisah, cobalah untuk tetap berkomunikasi. Coba diskusikan  bersama,  langkah  terbaik  apa  yang  bisa  Anda  berdua  lakukan  untuk  menghindari perceraian, untuk mempertahankan mahligai rumahtangga. Tak mudah memang, tapi jika Anda berdua sudah berpisah untuk sementara waktu, situasi panas barangkali sudah lewat, sehingga Anda berdua sudah siap untuk berkomunikasi. Jangan merasa malu atau gengsi untuk saling menghubungi.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan, faktor utama penghambat tercapainya efektivitas  dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Soppeng  dikarenakan
adanya  pihak  yang  tidak  menerima  sepenuhnya  kaidah  tentang  mediasi  dan  minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi.

## 5. Kesimpulan
Faktor  yang  menyebabkan  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Soppeng  di dominasi diantaranya adalah Faktor Ekonomi  Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Gagal komunikasi, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), merupakan alasan utama dalam aspek Krisis moral dan akhlak, krisis keuangan adalah faktor yang paling banyak terjadi di Kabupaten Soppeng dalam  kurun  waktu  Tahun  2019  dan  2020  berjalan,  jauh    melebihi  jumlah  perkara  perceraian yang  disebabkan  oleh  faktor  atau  alasan  lainnya,  dari  faktor  utama.  Keberhasilan  yang didapatkan hakim dalam upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkaran disebabkan oleh faktor utama tidak lain adalah penerimaan dan keterbukaan para pihak untuk menceritakan masalahnya.  Sedangkan  faktor  penghambat  keberhasilan  upaya  hakim  menekan  angka perceraian  adalah:  pihak  yang  tidak  menerima  sepenuhnya  kaidah  tentang  mediasi  dan minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi. Secara yuridis-normatif, upaya perdamaian atau mediasi  diatur  dalam PERMA No. 2 tahun 2003 yang diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan diganti lagi dengan PERMA No, 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

## Daftar Pustaka
Achmad Musyahid Idrus dan Fandi, Efektivitas dan Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian, Shautuna Vol. 1 No. 3 September 2020. Hlm 279. https://scholar.google.co.id/ ,
(Diakses 23 Maret 2021)
Kementerian  Agama, Pengamalan  Ajaran  Agama  Dalam  Siklus  Kehidupan ,  Dirjen  Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2006. h. 38. Adriana Mustafa and Arwini Bahram, “Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang  Kabupaten  Takalar;  Studi  Kasus  Perbandingan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Adat,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137.
A.  Rahmat  Rosyadi  dan  Sri  Hartini,  Advokat  dalam  Perspektif  Islam  dan  Hukum  Positif, h.57 1 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , (Penerbit Liberty, Yokyakarta 1986). h. 166 Ahmad Warson Munawwir, Qamus Al-Munawwi>r , h. 286-287.
Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h 28
Dwi  Rezki  Sri  Astarini, Mediasi  Pengadilan  Salah  satu  Bentuk  Penyelesaian  Berdasarkan  Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan , h. 92
Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng Yuliani Safitri, et. al.
Frans  Hendra  Winarta, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan Internasional, Edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15-16.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta, Raja Grafindo Persada 1995). h. 71 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Cet II; Jakarta: Balai Purtaka, 1989) h. 200
Soedharyo  Soimin, Himpunan  Yurisprudensi  tentang  HukumPerdata (Jakarta:  Sinar Grafika, 1996), h. 243.
Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi (Jakarta: ,2008), h. 115 Kementerian  Agama  RI,  Direktorat  Jendral  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam,  Proyek Penyuluhan Agama. h. 285