## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder
Dalam Perspektif Hukum Progresif
Reza Mahendra, Elizabeth Siregar, Erwin Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: rezamahendra1420@gmail.com

## ABSTRAK
Urgensi pada penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana implementasi  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  terhadap  Pelecehan  seksual yang dilakukan oleh pengidap fetishistic disorder dalam kaitannya terhadap  perkembangan  hukum  progresif  yang  menjadi terobosan ditengah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sekarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua bagian.  Pertama,  bagaimana  peran  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2022  terhadap  pelecehan  seksual  pengidap fetishistic disorder. Kedua,  bagaimana  peran  hukum  progresif  dalam menangani  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  pengidap fetishistic  disorder untuk  mengisi  kebuntuan  hukum  tersebut. Hasil  yang  didapatkan  dalam  penelitian  ini  belum  mampu menjawab dan memberikan kepastian hukum terhadap korban maupun pelaku pelecehan seksual pengidap fetishistic disorder , karena  dalam  Pasal  5-6  Undang-Undang  tersebut  hanya memberikan definisi bahwa unsur materiil dari pelecehan seksual hanya  ditujukan  kepada  organ  tubuh  seksual  baik  dilakukan secara  fisik  maupun  non  fisik.  berbeda  terhadap  pengidap fetishistic disorder yang hasrat seksualnya terhadap organ tubuh non  seksual  atau  pada  benda-benda  non  seksual  yang  barang tentu  pasal  tersebut  tidak  dapat  diterapkan  untuk  mengatasi kejahatan  seksual  tersebut.  Penelitian  ini  penting  dilakukan karena  pelecehan  seksual pengidap  fetishistic  disorder telah memakan  korban.  Sebagai  upaya  untuk  menjawab  kebuntuan hukum  tersebut  penulis  merekomendasikan  gagasan  hukum progresif sebagai jawaban untuk memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.
Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Hukum Progresif

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2024-02-19 Accepted: 2024-03-05 Publish: 2024-03-05

## KEYWORDS:
Fetishistic Disorder, Progressive Law, Sexual Harassment

## ABSTRACT
The  urgency  of  this  study  is  made  to  find  out  how  the implementation  of  Law  Number  12  of  2022  concerning Criminal Acts of Sexual Violence against Sexual Harassment committed  by  people  with  fetishistic  disorder  in  relation  to progressive legal developments which is a breakthrough amid the loss of public trust in the current law. The formulation of the problem in this study is in two parts. First, what is the role of Law Number 12 of 2022 on sexual harassment of people with fetishistic disorder. Second, how is the role of progressive
law in dealing with sexual harassment committed by people with  fetishistic  disorder  to  fill  the  legal  impasse.    results obtained  in  this  study  have  not  been  able  to  answer  and provide legal certainty for victims and perpetrators of sexual harassment with fetishistic disorder, because in Articles 5-6 of the Law only provide a definition that the material element of sexual  harassment  is  only  directed  at  sexual  organs  both physically  and  non-physically.  In  contrast  to  people  with fetishistic  disorder  whose  sexual  desire  is  for  non-sexual organs or on non-sexual objects which of course the article cannot  be  applied  to  overcome  these  sexual  crimes.  This research  is  important  because  sexual  abuse  of  people  with fetishistic disorder has taken its toll. In an effort to answer the legal impasse, the author recommends progressive legal ideas as  an  answer  to  provide  legal  certainty  to  the  problem. method used in this study is normative juridical research with a legal approach and a case approach.

## A. PENDAHULUAN
Terkait dengan kejahatan kesusilaan merupakan salah satu kejahatan krusial yang  terus  berkembang  hingga  saat  ini,  karena  kejahatan  tersebut  merupakan kejahatan  yang  menimbulkan  ketidaknyamanan  sehingga  dalam  praktiknya sangatlah  mengganggu  masyarakat.  Kenyataannya  juga,  kejahatan  kesusilaan merupakan salah satu penyimpangan moral dan merusak tata norma yang ada dalam masyarakat.  Ini  tidak  hanya  mengganggu  kemaslahatan  nasional  tetapi  juga mengganggu  kemaslahatan  internasional.  Terkait  dengan  kejahatan  kesusilaan tersebut,  salah  satu  bentuk  kejahatannya  adalah  penyimpangan  seksual.  Dalam modus operandinya, praktik penyimpangan seksual itu sendiri, kepada pengidapnya mengaplikasikan  objek  seksual  yang  pada  hakikatnya  tidak  wajar  sebagai  bentuk pengaplikasia dari masalah seksual yang dideritanya. Sedangkan ketika dilihat dalam perspektif lainnya, penyimpangan seksual pada eksistensinya dikenal dengan istilah paraphilia, dari makna para (Penyimpangan) dan philia (ketertarikan atau cinta). 1 Dalam Jurnal Internasional yang ditulis oleh Diana Dragu dan Delcea Cristian memberikan pengertian bahwa gangguan fetishistik merupakan:
Fetishistic Disorder is a diagnosis listed in the DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition) given to people who are sexually aroused by things or a particular portion of their body that isn't usually thought of as sexy. A  fetish  can  be  created  for  almost  any  bodily  part  or  item.  Clothing,  footwear, stockings,  gloves,  hair,  and  latex  are  among  examples.  (Comfort,  1987).  In  the
1 Wisnu Sri Hertinjung, Ludya Nurfidausa, dan Septie Nur Aulia, “Peran Pola Asuh Orang  Tua  Dengan  Penyimpangan  Seksual:  Literature  Review” ,  Epigram,  Vol  19  No.  1, 2022, hlm. 98. (https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/epigram/article/view/4448).
absence of a partner, fetishists may utilize the desired object for sexual enjoyment by touching, sniffing, licking, or masturbating with it. (Meston & Frohlich, 2013). 2 Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  diambil  pengertian  bahwa  gangguan fetishistik  merupakan  perbuatan  yang  tidak  benar  atau  perbuatan  menyimpang. Penyimpangan  seksual  ini  dilakukan  di  mana  pelaku  mengembangkan  perasaan senang  untuk  hal-hal  non-seksual  atau  bagian  tubuh  yang  bukan  objek  seksual. Kemudian penyimpangan tersebut di aplikasikan dengan cara dengan tiadak adanya pasangan,  serta  penyimpangan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  lain  yaitu  dengan menyentuh,  mencium,  menjilati,  atau  masturbasi  dengan  objek  non  seksual  atau bagian  tubuh  yang  esensinya  tidak  dapat  menarik  hasrat  seksual.    Pada  pengidap gangguan fetishisic  disorder ini  sendiri  terjadi  objek  ketertarikan  seksual  berulang dan  terus  menerus.  kondisi  fetisistik  yang  konkrit  termasuk  rambut,  tangan,  kaki, pakaian  dalam,  tekstil,  dan  barang-barang  tidak  hidup  lainnya  serta  bagian  tubuh yang bukan organ seksual. 3
Selain itu seseorang di diagnonas menderita gangguan fetishistik ada beberapa gejala yang menimpanya:
1. Objeknya bukan seseorang
2. Orang yang sudah beranjak dewasa yang menolak hasrat seksual tersebut.
3. Anak kecil
4. Perbuatan yang merugikan, menyiksa, pelaku sendiri maupun korbannya. 4
Urgensi dilakukannya penelitian ini karena dalam perkembangannya penderita gangguan  fetishistik  telah  menyebabkan  kerugian  bagi  orang  lain  melalui pelanggaran  seksual  mereka.  Salah  satu  contoh  gangguan  fetishistik  adalah  fetish kain  jarik  terhadap  tersangka  Gilang  Aprilian  Nugraha  Pratama,  mahasiswa Universitas  Airlangga.  Dalam  pratiknya,  da  25  korban  akibat  gangguan  fetisistik Gilang, yang ia lakukan selama periode waktu 2015 hingga 2020. Gangguan fetishistik tersebut dilakukan dengan mencari korban melalui platform media sosial Instagram, setelah itu Gilang mengutarakan bahwa ia sedang melakukan studi untuk skripsinya dan  membutuhkan  bantuan  korban,  lalu  gilang  meminta  nomor  telepon  korban. Gilang  menjelaskan  bahwa  dalam  penulisan  skripsinya  yang  ia  lakukan  dengan membungkus korban dengan lakban dan kain jarik. Setelah mendapatkan apa yang ia ingingkan Gilang mengirimkan pesan rayuan yang tidak wajar yang mengarah pada perbuatan  asusila  kepada  korban  dan  menginginkan  korban  untuk  memerankan
2 Diana Dragu dan Delcea Cristian, “Fetishistic Disorder”, International Journal of Advanced Studies in Sexology, Vol 9 No. 2, 2020, hlm. 73.
(https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=66069).
3 Atrri Fatriliya, “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual  Fetish  Kain  Jarik  Bermodus  Penelitian  Akademik  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby)”, Skripsi  Sarjana  Hukum  Universitas  Hasanuddiin,  2021, hlm. 25.
4 Ester  Lianawati, “Penyimpangan  Seksual  Jenis,  Penyebab,  dan  Penangannya”, Jurnal  Psikologi,  Universitas  Kristen  Krida  Wacana,  2020,  hlm  3-4.    Diakses  dari https://www.academia.edu/43098170/PENYIMPANGAN_SEKSUAL_JENIS_PENYEBAB_ DAN_PENANGANANNYA, pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 19:33 WIB.
kembali skenario dari awal karena ada yang tidak beres. Korban curiga dan menolak permintaan Gilang. Gilang depresi dan ia mengklaim bahwa jika permintaan itu tidak dipenuhi, gilang akan kumat dan bunuh diri. 5
Adapun  substansi  putusan  Hakim  nomor  2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby memutuskan atas perbuatan pelecehan seksual gilang tersebut dijerat Pasal 27 Ayat (4)  juncto  Pasal  45  Ayat  (4)  dan  atau  Pasal  29  juncto  Pasal  45B  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Berdasarkan unsur  materiil  dari  pasal  tersebut  bahwa  gilang  dijerat  atas  tindakan  pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik. Dalam kasus lain juga di jelaskan, yaitu  kasus  endorses  mukena  dengan  kronologi  Setelah  hampir  menjadi  korban pelakunya,  seorang  netizen  mengungkapkan  keinginan  pelaku  yang  jelas  untuk seorang  wanita  dengan  mata  diperban.  Pada  6  Agustus  2021,  dia  memposting kejadian ini ke Twitter Insiden itu dimulai ketika korban men-tweet tentang matanya yang  diperban  dan  matanya  yang  sakit  beberapa  hari  sebelumnya.  Setelah  itu, seseorang membalas dengan pesan pribadi melalui pesan menanyakan bagaimana keadaan  matanya  yang  sebelumnya  mengganggu.  Pelaku  juga  meminta  beberapa gambar  korban  dengan  mata  diperban.  Korban  pertama-tama  tidak  waspada terhadap orang tersebut. Sampai saat itu, pelaku telah mengikuti profil media sosial korban. Korban kemudian berusaha untuk menegaskan kembali akun pelaku tetapi ditolak.  Namun  pada  akhirnya,  korban  dapat  menelusuri  cerita  pelaku  kembali  ke sana. Selain itu, penjahat me-retweet beberapa akun ofensif dan mengotori beranda akun  korban  dengan  gambar  seksi.  Ketika  korban  membuka  akun  pelaku  karena curiga, dia menemukan banyak gambar korban sebelumnya.
Melihat  permasalahan  di  atas,  Indonesia  sudah  menyediakan  payung  hukum untuk  mengatasi  kebuntuan  terhadap  pelecehan  seksual,  karena  pada perkembangannya  pelecehan  seksual  banyak  dilakukan  dalam  berbagai  macam bentuk  modus  operandi.  Pengaturan  terhadap  perbuatan  asusila  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun sayangnya, Undang-undang tersebut, belum menjelaskan secara komprhensif tentang  tindakan  seksual  menyimpang  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  dengan gangguan  fetisistik.    Karena  ketika  dilihat  dalam  pasal  5  dan  6  dari  segi  subtansi materiilnya hanya memberikan definisi bahwa sesuatu dikatakan perbuatan asusila ketika perbuatan tersebut dilakukan secara fisik maupun non fisik.
Seterusnya, perbuatan asusila tersebut ditujukan kepada organ tubuh seksual. Meskipun undang-undang ini sudah memberikan istilah pelecehan seksual fisik dan non-fisik. Tetapi dapat dipahami dari segi makna  bahwa unsur materiil dari undang- undang  tersebut  tidak  dapat  diaplikasikan  ketika  tindakan  seksual  tersebut diarahkan pada organ tubuh non-seksual. Pada akhirnya, undang-undang tersebut masih memuat norma yang tidak jelas atau kabur substansinya ketika disandingkan dengan  perbuatan  seksual  menyimpang fetishistic  disorder ,  sehingga  dalam
5 CNN  Indonesia, “Kronologi  Heboh  Kasus  Fetish  Gilang  Bungkus  Kain  Jarik”,
diakses
dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200731084638-20-
530908/kronologi-heboh-kasusfetish-gilang  bungkus-kain-jarik.  Pada  tanggal  05 November 2022 pukul 13:55 WIB.
implementasinya perwujudan pasal demi pasal  dalam undang-undang tersebut sulit diterapkan  pada  penyimpangan  seksual  yang  dilakukan  oleh  penderita  gangguan fetisistik.
Agar sejalan dengan tujuan mayoritas masyarakat, kecaman terhadap mereka yang terlibat dalam penyimpangan seksual saat menderita gangguan fetisistik harus ditingkatkan  dengan  keputusan  untuk  memperlakukannya  sebagai  kejahatan. Kegiatan asusila seksual ini merupakan perbuatan merendahkan martabat yang tidak mewakili esensi nilai-nilai Pancasila karena melanggar martabat manusia. Pelecehan seksual  oleh  mereka  yang  menderita  gangguan  fetisistik  benar-benar  melanggar standar  sosial  daripada  mencerminkan  dan  bertentangan  dengan  keyakinan Pancasila.
Sebagai terobosan dari permasalahan diatas, sangat penting untuk keluar dari status quo saat ini yaitu dengan memberikan rekomendasi kepada aparat penegakan hukum untuk membebaskan diri dari cara berhukum yang terpacu pada prosedural formal. Ini hanya dapat dilakukan dengan bantuan paradigma hukum progresif yang berkomitmen kuat untuk mengejar kebenaran, kemanusiaan, dan keadilan.
Penegakan  hukum  progresif,  menurut  Satjipto  Rahardjo 6 adalah  menjunjung tinggi  semangat  dan  makna  dari  hukum.  Lebih  luasnya,  bukan  hanya  frasa  hitam- putih  dari  peraturan.  Penegakan  hukum  adalah  manifestasi  dari  kecerdasan intelektual dan spiritual. Sederhananya, manifestasi penegakan hukum diaplikasikan dengan keuletan, empati, percaya diri, dan kontribusi terhadap problem isue bangsa, serta ketabahan untuk mencari win-win solution (solusi terbaik). Solusi terbaik untuk isu tersebut adalah dengan cara menemukan hukum oleh hakim.
Hakim dapat melakukan penafsiran terhadap bahasa hukum dengan cara yang mempertahankan  makna  aslinya.  Dalam  situasi  ketika  ada  ketentuan  hukum  yang dapat secara langsung ditetapkan dalam kejadian aktual saat ini, interpretasi hukum akan  berlangsung.  Oleh  karenanya  berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang dijelaskan diatas penelitian ini akan mengkaji bagaimana cara pengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetishistic disorder dimana hakim dapat melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran dalam yang berpacu pada paradigma berpikir hukum progresif.

## B. METODE PENELITIAN
Demi menjawab dan memudahkan dalam penulisan artikel ini, metodologi yang diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan melakukan  pendekatan  terhadap  undang-undang  dan  memberikan  kasus  konkrit sebagai inti dari permasalahan.

## C. PEMBAHASAN
1. Makna Pelecehan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Diantara  peran  hukum  adalah  berfungsi  sebagai  sarana  untuk memajukan atau membela kepentingan manusia. Memastikan hukum hak asasi
6 Mukhidin, “Hukum  Progresif  Sebagai  Solusi  HukumYang  Mensejahterakan Rakyat”, Jurnal  Pembaharuan  Hukum,  Vol  I  No.  3,  2014,  hlm.  269. (http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488).
manusia diterapkan dengan benar dan tepat adalah salah satu terobosan yang harus diaplikasikan untuk melindungi kepentingan manusia agar kemaslahatan tetap terjamin adanya. Dewasa ini, Sudah ada banyak aturan dan peraturan yang mengendalikan  perilaku  kriminal.  Dari  sekian  banyaknya  undang-undang memberikan  penjelasan  menyeluruh  tentang  delik  yang  dapat  mengakibatan suatu  nestapa,  sayangnya  sangat  sedikit  undang-undang  dan  peraturan  yang secara tegas secara formil dan meteriil mengklarifikasi dan memberikan definisi yang jelas terhadap hak-hak korban dan bagaimana sebab suatu kejahatan dari aspek pelaku kejahatan itu sendiri. Terkait dengan perbuatan asusila, di dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual Menyebutkan:
a. Pasal 5
Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik  yang  ditujukan  terhadap  tubuh,  keinginan  seksual, dan/atau  organ  reproduksi  dengan  maksud  merendahkan harkat  dan  martabat  seseorang  berdasarkan  seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  9  (sembilan) bulan  dan/  atau  pidana  denda  paling  banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
b. Pasal 6 1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/  atau  organ  reproduksi  dengan  maksud merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang berdasarkan  seksualitas  dan/atau  kesusilaannya  yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun  dan/  atau  pidana  denda  paling  banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 2. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/  atau  organ  reproduksi  dengan  maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)  tahun  dan/  atau  pidana  denda  paling  banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 3. Setiap  Orang  yang  menyalahgunakan  kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu  muslihat  atau  hubungan  keadaan  atau memanfaatkan  kerentanan,  ketidaksetaraan  atau ketergantungan  seseorang,  memaksa  atau  dengan penyesatan  menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan atau  membiarkan  dilakukan  persetubuhan  atau perbuatan  cabul  dengannya  atau  dengan  orang  lain, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua belas)  tahun  dan/  atau  pidana  denda  paling  banyak Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
Sayangnya dalam Undang-undang ini belum menjelaskan secara komprhensif  tentang  tindakan  seksual  menyimpang  yang  dilakukan  oleh orang-orang dengan gangguan fetisistik.  Karena ketika dilihat dalam pasal 5 dan  6  dari  segi  subtansi  materiilnya  hanya  memberikan  definisi  bahwa sesuatu  dikatakan  perbuatan  asusila  ketika  perbuatan  tersebut  dilakukan secara  fisik  maupun  non  fisik.  Seterusnya,  perbuatan  asusila  tersebut ditujukan kepada organ tubuh seksual. Meskipun undang-undang ini sudah memberikan  istilah  pelecehan  seksual  fisik  dan  non-fisik.  Tetapi  dapat dipahami  dari  segi  makna    bahwa  unsur  materiil  dari  undang-undang tersebut  tidak  dapat  diaplikasikan  ketika  tindakan  seksual  tersebut diarahkan pada organ tubuh non-seksual.  Bukankah dalam suatu undang- undang harus mencerminkan hal berikut:
Lex Certa , yang mengatakan bahwa pembuatan undang-undang harus membangun kegiatan yang dianggap tindak pidana harus secara  tepat  dan  rinci,  haruslah  mendefinisikannya  dengan tepat  untuk  mencegah  formulasi  ambigu  karena  formulasi ambigu  atau  terlalu  rinci  dapat  menyebabkan  ambiguitas hukum. 7 Lex Stricta berfungsi sebagai cerminan kepastian hukum dalam situasi di mana undang-undang harus dibuat secara tepat untuk menghindari  interpretasi  ambigu  yang  dapat  menimbulkan ketidakpastian  hukum.  Hukum  juga  harus  dibuat  secara kongkrit  untuk  menghindari  diperluas  terhadap  kepentingan subjek yang melakukan tindakan dan untuk memastikan bahwa rumusan pidana tanpa analogi. 8
Topo  Santoso  kembali  menegaskan  bahwa  terdapat  beberapa pelanggaran terhadap prinsip lex certa dan lex stricta , antara lain: 1. Dalam  pasal-pasal  yang  mengandung  norma,  perintah,  bahkan larangan, disebutkan bahwa suatu perbuatan tertentu dilarang dan dapat  dihukum  dengan  pidana,  namun  penggeledahan  Bab Ketentuan  Pidana  tidak  menemukan  ketentuan  pidana  yang mengacu pada atura tersebut. 2. Di  mana  ada  ketidakcocokan  antara  subjek  kejahatan  dan konsekuensinya, aturan pidana tidak jelas. 3. Kegagalan  untuk  merumuskan  perilaku  kriminal  yang  ditentukan dalam  hukum  pidana  dengan  cara  yang  konsisten  dengan  subjek yang tunduk pada aturan, peraturan, atau larangan.
Ketika  berpandangan  pada  pendapat  R.  Soesilo  "KUHP  dan Komentarnya," upaya cabul didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar dan menganggu moralitas atau perilaku buruk lainnya yang dilakukan dalam suasana gairah seksual. Misalnya, mencium, meraba-raba payudara, meraba-
7 Andi Sofyan dan Nur Aziza, Hukum Pidana , Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 24.
8 Shidarta, “Asas “Legalitas””, diakses dari https://business-
law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/.  pada  tanggal  05  November  2022  Pukul 14:12 WIB.
raba  anggota  kemaluan,  dan  lain  sebagainya. 9 Pada  akhirnya,  undang- undang  tersebut  masih  memuat  norma  yang  tidak  jelas  atau  kabur substansinya ketika disandingkan dengan perbuatan seksual menyimpang fetishistic disorder , sehingga dalam implementasinya perwujudan pasal demi pasal  dalam undang-undang tersebut sulit diterapkan pada penyimpangan seksual  yang  dilakukan  oleh  penderita  gangguan  fetisistik.  Maka  ketika memahami  makna  pelecehan  seksual  dalam  undang-undang  tersebut  ada dua makna yang dapat ditarik kesimpulan:
a. Makna Pelecehan Seksual yang dilakukan secara Non Fisik
Dapat diartikan bahwa dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2022  memberikan  penjelesan  bahwa  representasi  dari  pelecehan seksual  itu  tidak  hanya  dilakukan  dengan  menyentuh  tubuh  korban secara  langsung  melainkan  dapat  dilakukan  cara  tidak  menyentuh. Selain  itu,  pelecehan  seksual  dapat  dilakukan  dengan  tujuan  untuk merendahkan  harkat  dan  martabat  korbannya  yang  ditujukan  kepada tubuh  atau  organ  tubuh  seksual.  Artinya  secara  makna,  tubuh  seksual adalah organ tubuh yang digunakan sebagai hasrat dalam bereproduksi. Cara  yang  dilakukan  adalah  dengan  menggunakan  mekanisme  gerak tubuh yang tidak wajar dapat berupa ajakan untuk melakukan perbuatan asusila  dengan  mengolok-ngolok  korban  dengan  memberikan  nada godaan  kepada  korban  atau  gerak  tubuh  yang  tidak  pantas  tanpa  ada kontak  fisik  sedikitpun  untuk  menyentuh  korban.  Secara  tempat  dan pelaksaanannya,  pelecehan  seksual  non  fisik  ini  dapat  terjadi  dimana saja  baik  itu  melalui  sosial  media  dan  dunia  nyata.  Ketika  dikaitan dengan pengidap gangguan fetishistik ini sendiri, menurut hemat penulis ini sangat sulit untuk diterapkan. Karena mengingat objek seksual dari pengidap fetishistik disorder ini sendiri adalah organ tubuh non seksual atau pada benda mati yang pada hakikatnya benda tersebut tidak dapat digunakan atau tidak dapat dijadikan sebagai objek seksual. Pada contoh kasus yang berikan yaitu kasus gilang bungkus ini menjadi bukti konkrit bahwa terjadi kekaburan hukum terhadap pelecehan seksual fetishistik disorder,  walaupun  dalam  pelaksaannya  terdapat  penjelasan  bahwa gilang  memaksa  korban  untuk  melakukan  keinginnan  gilang,  karena terjadi  kekosongan  hukum  maka  hakim  menerapkan  pasal  yang  tidak berkaitan dengan pelecehan seksual fetishistic disorder. Oleh karenanya, menurut  penulis  pasal  tersebut  masih  sulit  diterapkan  karena  secara jelas dikatakan bahwa pelecehan seksual secara non fisik itu ditujukan pada organ tubuh seksual.
b. Makna pelecehan seksual secara Fisik
9 Tri  Jata  Ayu  Pramesti, “Dapatkah  Menjerat  Pidana  Anak  yang  Melakukan Pencabulan” , Di akses dari
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5125d3aaf3911/dapatkahmen jera-pidana-anak-yang-lakukan-pencabulan/  pada  tanggal  20  Februari  2023  pukul 11.00 WIB.
Dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2022 telah menjelaskan bahwa  pelecehan  seksual  dapat  dilakukan  dengan  cara  menyentuh langsung  tubuh  korban  dengan  tujuan  merendahkan  harkat  dan martabat korban. Ini menjadi suatu permasalahan dan paradoks karena sama seperti dijelaskan dalam pasal 5 bahwa objek yang dituju dalam pasal 6 ini adalah organ tubuh seksual. Sedangkan kontekstualisasi dari fetishistic disorder ini sendiri bukanlah tubuh yang secara general adalah tubuh  utuh  sebagaimana  pandangan  masyarakat.  Dalam  praktik  dan modus operandinya ini pada pengidap gangguan fetishistik seperti yang terjadi pada kasus gilang tersebut bahwa korban disuruh membungkus tubuhnya  dengan  kain  jarik  lalu  gilang  terus  menyuruh  korban. Kemudian, kasus fetish mukenah dimana korban disuruh pakai mukenah lalu  dililit  dengan  lakban.  Secara  materiil,  apa  yang  menjadi  modus operandi  yang  dilakukan  oleh  pengidap fetishistik  disorder ini  sulit dikatakan  bahwa  hal  tersebut  merupakan  pelecehan  seksual  karena ketika  disandingkan  dengan  undang-undang  nomor  12  Tahun  2022 kasus tersebut belum bisa diaplikasikan pasal tersebut. kemudian dalam undang-undang  tersebut  tidak  memberikan  definisi  jelas  makna  kata “tubuh” yang dimaksud. Apakah tubuh utuh ataukah bentuk tubuh lain yang  dapat  menjadi  objek fetishisic  disorder. Sehingga  penulis  dapat menarik  kesimpulan  bahwa  dalam  pasal  6  ini  hanya  dapat  diterapkan ketika  memang  pada  praktiknya  pelecehan  seksual  secara  fisik  itu dilakukan  dengan  cara  menyentuh  tubuh  seksual  korban  secara langsung atau dengan adanya kontak fisik antara pelaku dan korban.

## 2. Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Penyimpangan Sekual Pengidap Fetihistic Disorder
Sebagai  terobosan  dari  permasalahan  diatas,  sangat  penting  untuk keluar dari status quo (keadaan saat ini) yaitu dengan memberikan rekomendasi kepada aparat penegakan hukum khususnya hakim ( judge ) untuk membebaskan diri dari cara berhukum yang hanya terpacu pada prosedural formal atau hukum yang  selalu  bersifat  prosuderal  tanpa  ada  keberanian  untuk  keluar  dari  hal tersebut,  sehingga  pada  akhirnya  nilai  keadilan  ( the  value  of  justice )  yang  di dapatkan itu hanya fairness of procedure atau keadilan yang hanya terpacu pada kontekstualisasi  tekstual  undang-undang.  Sejatinya,  ketika  berpandangan kepada  kasus  yang  ditawarkan  yaitu  kasus  fetish  kain  jarik  ini  menjadi permasalahan  karena  terjadi  kekaburan  norma  yang  pada  akhirnya implementasi  penerapan  hukum  oleh  hakim  terhadap  kasus  tersebut  hanya keadilan  prosuderal  yang  di  dapatkan  dan  implikasinya  keadilan  subtansial sangat  minim  perannya.  Karena  hakim  dalam  amar  putusan  tersebut menjatuhkan Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (4) dan atau Pasal 29 juncto Pasal  45B  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Berdasarkan  unsur  materiil  dari  pasal  tersebut  bahwa gilang  dijerat  atas  tindakan  pemerasan  dan/atau  pengancaman  melalui  media elektronik.  Hal  ini  menurut  hemat  penulis,  tidak  memberikan  definisi  materiil yang jelas terhadap kasus tersebut yaitu fetishistic disorder.
Kemudian,  ketika  berkaca  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak memberikan definisi yang komprehensif  dan  konkrit  mengenai  tindak  pidana  pelecehan  seksual  yang dimaksud ketika pada implementasinya dikaitkan dengan gangguan fetishistik. Menurut  hemat  penulis,  ini  hanya  dapat  diaplikasikan  dengan  bantuan paradigma  hukum  progresif    ( progressive  law) yang  pada  komitmennya  kuat untuk  mengejar  kebenaran  ( truth ),  kemanusiaan  ( humanity ),  dan  keadilan ( justice ).  Penegakan  hukum  progresif,  menurut  Satjipto  Rahardjo 10 adalah menjunjung tinggi semangat dan makna dari hukum itu sendiri. Lebih luasnya, pada  manifestasinya  tidak  hanya  tektualisasi  hitam-putih  dari  peraturan konstitusi. Penegakan hukum adalah manifestasi dari kecerdasan intelektual dan spiritual.  Sederhanya,  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  dilakukan  dengan keuletan, empati, percaya diri, dan dedikasi terhadap penderitaan bangsa, serta ketabahan untuk mencari jalan keluar yang lebih baik.  Maka hukum progresif menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Salah satu cara untuk memberikan kepastian  hukum  dalam  hukum  progresif  adalah  dengan  cara  menemukan hukum oleh hakim.
Ada 5 kontekstualisasi dalam hukum progresif:
1. Hukum progresif dimulai dengan premis bahwa hukum adalah institusi yang dimaksudkan  untuk  membantu  orang  menjalani  kehidupan  yang  adil, makmur  dan  bahagia.  Hukum  progresif  tidak  menganggap  aturan  hukum sebagai  institusi  yang  tidak  dapat  diubah  dan  sebaliknya  mendasarkan keputusannya sebagian besar pada seberapa baik hal itu dapat bermanfaat bagi orang.
2. Hukum progresif menolak gagasan bahwa orang pada implementasinya baik dan  mengantongi  karakter  seperti  empati  dan  kepedulian  terhadap  orang lain, yang merupakan blok bangunan penting untuk kemajuan sistem hukum di  masyarakat.  Menurut  hukum  progresif,  peran  hukum  bukanlah  peran seorang  raja  melainkan  alat  yang  digunakan  untuk  memberikan  rahmat kepada manusia demi kepentingan nasional.
3. Etika  hukum  progresif,  atau  isi  moral,  adalah  perhatian  konstan  tentang bagaimana mendesak hukum untuk melayani negara secara lebih efektif.
4. Hukum  progresif  untuk  memperkuat  dan  meningkatkan  standar  hukum dalam konstitusi negara . Mereformasi sistem hukum sebelumnya didorong oleh  hukum  progresif.  Tujuan  hukum,  paradigma  yang  digunakan,  dan pengetahuan hukum hanyalah beberapa contoh dari banyak komponen yang membentuk cara hukum.
5. Dalam Hukum Progresif, Penafsiran teks hukum tidak dapat dihindari karena dalam  hukum  progresif  urgensi  krusialnya  untuk  membaca  teks  dalam undang-undang. Penafsiran hukum adalah inti dari hukum, dan pernyataan ini  bahkan  bukan  hiperbola.  Hampir  tidak  mungkin  untuk  menegakkan hukum tanpa meninggalkan ruang untuk interpretasi.
10 Mukhidin, “Hukum  Progresif  Sebagai  Solusi  HukumYang  Mensejahterakan Rakyat”, Jurnal  Pembaharuan  Hukum,  Vol  I  No.  3,  2014,  hlm.  269. (http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488).
Dalam  hal  seperti  ini  harus  ada  keberanian  oleh  vigur  seorang  hakim untuk menerapkan hukum.  Dalam undang-undang nomor 48 Tahun 2009 pasal 1  ayat  5  tentang  kekuasaan  kehakiman  ketika  ditarik  maknanya  bahwa  hakim merupakan  seseorang  yang  padanya  diberikan  wewenang  oleh  negara berdasarkan  aturan  konstitusi  untuk  memutuskan  suatu  perkara  yang  terjadi dalam  masyarakat.  Istilah  "penerapan  hukum"  mengacu  pada  tindakan melaksanakan  hukum  persis  seperti  yang  dimaksudkan  untuk  dilakukan.  Jika hukum tidak pernah dipraktikkan, itu tidak bisa lagi disebut hukum. Orang dan tindakan mereka selalu menjadi faktor dalam penerapan hukum. Dalam situasi ini diperlukan untuk melaksanakan hukum yang telah dilanggar, dan diantisipasi bahwa dengan implementasinya yang demikian, hukum akan menjadi nilai yang kongkrit. Setiap undang-undang sifatnya masih kaku dan tidak mampu mengikuti kemajuan kontemporer, meninggalkan celah hal inilah yang kemuidan harus di isi oleh hakim sebagai aparat penegakan hukum. 11
Tujuan menciptakan hukum adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip umum  yang  berlaku  secara  universal.  Jika  hukum  biasanya  dilaksanakan  oleh hakim,  maka  hakim  juga  dapat  membuat  hukum  yang  dapat  diterapkan  oleh hakim dan berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat, seperti keputusan yang berisi  prinsip-prinsip  hukum  yang  dikembangkan  dalam  menanggapi  kejadian tertentu  tetapi  memiliki  penerimaan  universal  sebagai  mengikat. 12 Penulis menganjurkan  kepada  hakim  untuk  melakukan  penafsiran  dalam mengaplikasikan hukum terhadap gangguan hasrat seksual yang dilakukan oleh pengidap gangguan fetishistik, ada dua cara yaitu dengan melakukan penafiran gramatikal dan penafsiran ekstensif.
Penafsiran  gramatikal  merupakan  penafsiran  yang  dilakukan  dengan cara melihat kontekstualisasi tata bahasa dalam undang-undang hal ini dilakukan ketika  adanya  suatu  undang-undang  yang  memberikan  definisi  terkait  dengan tindak  pidana  tertentu  tetapi  belum  jelas  unsur  materiilnya  atau  adanya beberapa undang-undang yang mengatur tentang delik yang sama tetapi masih terjadi konflik materiil terkait dengan penjelasan undang-undang tersebut, atau adanya  suatu  tindak  pidana  ternyata  belum  ada  undang-undang  yang mengaturnya.
Intrepretasi  gramatikal  ini  seyogyanya  memiliki  tujuan  ketika  adanya suatu undang-undang yang bermasalah maka akan diperjelas makna dan isinya agar  terhadap  tindak  pidana  yang  dihadapi  dapat  diberikan  kepastian  hukum secara  kongkrit  dan  komprehensif.  Ketika  dikaitkan  dengan  undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pasal 5 dan 6  jika  ditarik  kesimpulanya  makna  dari  pelecehan  seksual  itu  adalah  dapat dilakukan secara fisik dan non fisik. Ketika dikaitkan dengan gangguan fetishistik yang objek seksualnya bukanlah tubuh atau dengan kata lain kata “tubuh” pada pengidap  fetishistik  disorder  ini  masih  samar-samar  maka  hakim  dapat
11 Andi  Zainal  Abidin, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Bagian  pertama, CV.  Pustaka Setia, Bandung, 1984, hlm. 33.
12 Pontang  Moerad, pembentukan  hukum  melalui  putusan  pengadilan  dalam perkara pidana, PT. Alumni, Bandung, hlm. 80.
menafsirkan  bahwa  makna  kata  tubuh  dalam  undang-undang  tersebut  dapat diterapkan kepada pengidap fetishistic disorder.
Kemudian, penafsiran ekstensif yaitu dengan memperluas makna dalam undang-undang  tersebut.  Karena  menerapkan  makna  ketentuan  khusus  untuk ketentuan  umum  sesuai  dengan  norma-norma  gramatikalnya,  interpretasi ekstensif  adalah  interpretasi  yang  lebih  luas  dari  interpretasi  gramatikal. Penafsiran ini melampaui apa yang diizinkan oleh penafsiran gramatikal untuk menjelaskan ketentuan Undang-Undang.  Dalam hal ini, pengadilan menerapkan aturan  tata  bahasa  karena  diharuskan  memperjelas  makna  karena  tujuan  dan sasarannya terlalu abstrak. Pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  hakim  dapat  memperluas maknanya,  karena  ketika  dilihat  dari  segi  kriminasisi  suatu  perbuatan  pidana gangguan  fetishistik  ini  masih  samar-samar  unsur  pidananya  karena  ketika dilihat dari segi undang-undang gangguan fetishistik ini belum dapat diterapkan karena objek seksualnya adalah organ tubuh non seksual atau benda mati yang pada  hakikatnya  sangatlah  tidak  wajar  untuk  dijadikan  sebagai  objek  untuk memuaskan hasrat seksual.
Kemudian  secara  jelas,  undang-undang  tersebut  hanya  memberikan definisi bahwa pelecehan seksual itu hanya dilakukan pada organ tubuh seksual dengan  tujuan  merendahkan  harkat  dan  martabat  manusia.  karena  gangguan fetishistik  ini  sudah  merugikan  orang  lain,  maka  penulis  merekomendasikan bahwa walaupun undang-undang ini tidak memberikan definisi yang jelas hakim dapat  menggunakannya  karena  dari  segi  makna  adanya  suatu  unsur merendahkan  harkat  dan  martabat  manusia  dalam  gangguan  fetishistik  ini sendiri.  Oleh  karenanya,  penulis  berpendapat  bahwa  terkait  dengan permasalahan  diatas  merupakan  permasalahan  yang  sangat  urgen  dan  krusial dalam penangannya. Manifestasi dari hukum tidak akan terejawantahkan secara maksimal  ketika  cara  berhukum  kita  selama  ini  hanya  terpacu  pada  undang- undang.
Ketika undang-undang sudah mengatakan demikian maka hakim harus melakukan  dan  menerapkan  undang-undang  tersebut.  padahal  pada  fakta empirisnya pasal yang diterapkan bertolak belakang dengan apa yang menjadi tindak  pidana  yang  dilakukan.  Hukum  progresif  merupakan  terobosan  yang sangat  kongkrit  karena  ditengah  merosotnya  value  hukum  sekarang  sehingga nilai  keadilan  itu  sangat  sedikit  di  rasakan.  Hal  ini  berimplikasi  bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang dianggap cakap dalam  tugas  dan  fungsinya  mengejewantahkan  keadilan  itu  secara  absolut ditengah-tengah masyarakat.

## D. SIMPULAN
Berdasrkan permasalahan diatas maka dapat ditarik dua kesimpulan:
1. Fetishistic  Disorder bahwa  gangguan  fetishistik  merupakan  perbuatan  yang tidak benar atau perbuatan menyimpang. Penyimpangan seksual ini dilakukan di mana pelaku mengembangkan perasaan senang untuk hal-hal non-seksual atau  bagian  tubuh  yang  bukan  objek  seksual.  Kemudian  penyimpangan tersebut  di  aplikasikan  dengan  cara  tanpa  pasangan  serta  penyimpangan tersebut  dilakukan  dengan  cara  lain  yaitu  dengan  menyentuh,  mencium,
menjilati, atau masturbasi dengan objek non seksual atau bagian tubub non seksual  tersebut.  Objek  ketertarikan  seksual  berulang  dan  kondisi  fetisistik yang  konkrit  termasuk  rambut,  tangan,  kaki,  pakaian  dalam,  tekstil,  dan barang-barang  tidak  hidup  lainnya  serta  bagian  tubuh  yang  bukan  organ seksual.
2. Terjadi  kekaburan  norma  yang  mengkrucut  untuk  mengatur  pelecehan seksual  yang  dilakukan  oleh  pengidap  gangguan  fetishistik,  karena  telah terjadi  kekaburan  norma  walaupun  dalam  praktiknya  ada  undang-undang yang  mengatur  tentang  perbuatan  asusila  yaitu  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Sekual  tetapi  belum menjelaskan  rincian  yang  kongkrit  terhadap  pelecehan  seksual  ketika disandingkan  dengan Fetishistic  Disorder. Maka  untuk  mengatasi  problem tersebut di berikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum khususnya hakim  untuk  menemukan  hukum  melalui  penafsiran,  yaitu  penafsiran gramatikal  dan  ekstensif  dengan  mempertimbangkan  cara  kerja  hukum progresif yang mengingingkan bahwa implementasi dari keadilan itu jangan hanya  keadilan  prosuderal  tetapi  juga  keadilan  subtansial  sehingga terwujudnya keadilan komprhensif yang dirasakan seluruh masyarakat. Pun, Perlu didefinisikan secara jelas pelecehan seksual oleh penyandang gangguan fetishistik melalui  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023 Tentang KUHP atau melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  dengan  Memperhatikan Catatan  Khusus,  guna  mengisi  ambiguitas  hukum  dan  diharapkan  dapat menanggulangi pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang gangguan fetisistik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekeran Seksual, Nomor 12 Tahun 2022.
______________________,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman

## Buku
Andi  Zainal  Abidin, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Bagian  Pertama ,  CV.  Pustaka  Setia, Bandung, 1984.
Andi Sofyan dan Nur Aziza , Hukum Pidana , Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 24.
Pontang  Moerad ,  Pembentukan  Hukum  Melalui  Putusan  Pengadilan  Dalam  Perkara Pidana, PT. Alumni, Bandung.

## Jurnal/Majalah Ilmiah
Atrri Fatriliya, “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Fetish  Kain  Jarik  Bermodus  Penelitian  Akademik  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby)”, Skripsi  Sarjana  Hukum  Universitas  Hasanuddiin, 2021.
Diana  Dragu  dan  Delcea  Cristian, “Fetishistic  Disorder” ,  International  Journal  of Advanced Studies in Sexology, Vol 9 No. 2, 2020.
(https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=66069).
Husnin Nahri Yarza, Maesaroh dan Eka Kartikawati, “Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja  Dalam  Mencegah  Penyimpangan  Seksual”, Jurnal  Pengabdian Masyarakat, Vol 16 No. 1, 2019. (http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/sarwahita/article/view/10768). Mukhidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi HukumYang Mensejahterakan Rakyat”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol I No. 3, 2014, hlm. 269.
(http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488).
Wisnu Sri Hertinjung, Ludya Nurfidausa, dan Septie Nur Aulia, “Peran Pola Asuh Orang Tua Dengan Penyimpangan Seksual: Literature Review” , Epigram, Vol 19 No. 1,
2022. (https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/epigram/article/view/4448).

## Internet
CNN Indonesia, “ Kronologi Heboh Kasus Fetish Gilang Bungkus Kain Jarik”, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200731084638-20- 530908/kronologi-heboh-kasusfetish-gilang bungkus-kain-jarik.
Ester  Lianawati, “Penyimpangan  Seksual  Jenis,  Penyebab,  dan  Penangannya”, Jurnal Psikologi,  Universitas  Kristen  Krida  Wacana,  2020,  hlm  3-4.    Diakses  dari https://www.academia.edu/43098170/PENYIMPANGAN_SEKSUAL_JENIS_PEN YEBAB_DAN_PENANGANANNYA,
Shidarta, “Asas “Legalitas””, diakses dari https://business- law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/. Tri Jata Ayu Pramesti, “Dapatkah Menjerat Pidana Anak yang Melakukan Pencabulan” diakses
dari
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5125d3aaf3911/dapat kahmenjera-pidana-anak-yang-lakukan-pencabulan