## Artikel 08
Volume 09, Nomor 03, November 2022
PENGARUH TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TERHADAP KINERJA APARAT SIPIL NEGARA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
THE INFLUENCE OF ADDITIONAL EMPLOYEE INCOME ON THE PERFORMANCE OF THE STATE CIVIL APPARATUS IN THE SERVICE OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION IN CENTRAL SULAWESI PROVINCE
1 Abdul Rahman*, 2 Awaludin, 3 Henni Mande, 4 Ningsih Saputri 1,2,3,4 Universitas Muhammadiyah Palu (*)Email Korespondensi: abdul.rahman@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tambahan  penghasilan pegawai  terhadap  kinerja  aparat  sipil  negara  pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun hasil penelitian berdasarkan analisis regresi linear  sederhana  nilai  koefisien  korelasi  (R)  sebesar  0,340  menunjukkan  adanya  hubungan  yang sedang antara variabel tambahan penghasilan pegawai (X), terhadap variabel kinerja pegawai (Y). Demikian halnya pada R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,115 menunjukkan bahwa 11,5% kinerja  pegawai  ditentukan  oleh  tambahan  penghasilan  pegawai  (X),  sehingga  terdapat  11,5% variabel  lain  yang  tidak  menjelaskan  variabel  tambahan  penghasilan  pegawai  yang  tidak teridentifikasi dalam penelitian ini, yaitu: komitmen, disiplin kerja, budaya kerja, iklim organisasi, kepuasan  kerja  dan  semangat  kerja.Dari  hasil  perhitungan,  dengan  menggunakan  analisis  model regresi  linear  sederhana,  diperoleh  F hitung sebesar  8,873  dengan  tingkat  probabilitas  0,004 (signifikan), serta nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel tambahan penghasilan pegawai  (X) berpengaruh signifikan terhadap  variabel kinerja pegawai (Y) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.
Kata Kunci : Tambahan Penghasilan Pegawai dan Kinerja Pegawai

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  additional  income  of  employees  on  the performance of state civil servants at the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Central  Sulawesi  Province.  As  for  the  results  of  the  study  based  on  simple  linear  regression analysis  the  value  of  the  correlation  coefficient  (R)  of  0.340  indicates  that  there  is  a  moderate relationship between the additional employee income variable (X) and the employee performance variable (Y). Likewise, the R Square (coefficient of determination) of 0.115 indicates that 11.5% of employee performance is determined by additional employee income (X), so that there are 11.5% of  other  variables  that  do  not  explain  the  additional  employee  income  variable  that  are  not identified in this study, namely: commitment, work discipline, work culture, organizational climate, job  satisfaction  and  work  morale.  From  the  calculation  results,  using  simple  linear  regression model analysis, an Fcount of 8.873 is obtained with a probability level of 0.004 (significant), and the  probability  value  is  much  smaller  than  0.05,  this  indicates  that  the  employee's  additional income  variable  (X)  has  a  significant  effect  on  the  employee's  performance  variable  (Y)  at  the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Central Sulawesi Province.

## Keywords: Additional Employee Income and Employee Performance

## PENDAHULUAN
Pemberian  tambahan  penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya  yang  tercantum  pada  pasal  39, yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat  memberikan  tambahan  penghasilan kepada  PNS berdasarkan  pertimbangan yang objektif  dengan  memperhatikan  kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan dari DPRD.
Tambahan penghasilan dimaksud dalam rangka peningkatan  kesejahteraan  PNS  berdasarkan beban  kerja,  tempat  bertugas,  kondisi  kerja, kelangkaan profesi atau prestasi kerja. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun  2005  tentang  pengelolaan  keuangan daerah  pasal  63  ayat  (2)  dan  peraturan Menteri  Dalam  Negeri  no.  13  tahun  2006 tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan daerah  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  59  tahun  2007 dan  Permedagri  No.  21  tahun  2011  tentang perubahan  ke  2  Permendagri  No.  13  tahun 2006,  menyatakan  bahwa  PNS  dapat diberikan  tambahan  penghasilan  sesuai kemampuan  keuangan  daerah.  Kriteria  yang dipergunakan untuk peningkatan
kesejahteraan  tersebut  beragam,  dimana Kumorotomo  (2011)  kriteria  pemberian tunjangan  kinerja  (tambahan  penghasilan) adalah penggunaan pengetahuan atau
keahlian  yang  mendalam,  keterampilan khusus, besarnya resiko yang harus dihadapi, dan berbagai hal yang secara teknis langsung terkait dengan lingkup pekerjaan seseorang.
Petunjuk teknis klasifikasi pemberian  tambahan  penghasilan  pegawai yang  tercantum  dalam  Peraturan  Gubernur Sulawesi  Tengah  Nomor  6  Tahun  2021 tentang  tambahan  penghasilan  pegawai negeri  sipil  di  lingkungan  pemerintah provinsi sulawesi tengah menjelaskan mengenai  pemberian  tambahan  penghasilan pegawai  diberikan  kepada  pegawai  negeri sipil  yang  menduduki  jabatan  pimpinan tinggi  Pratama,  Pegawai  Negeri  Sipil  yang menduduki  jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana dan pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu

## Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian Kuantitatif. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan
menggambarkan  problematika  yang  terjadi. Hal  ini  di  dasarkan  pada  pertimbangan bahwa  peneliti  ingin  memahami,  mengkaji secara  mendalam  serta  memaparkannya dalam  tulisan  ini  mengenai  Pengaruh Tambahan  Penghasilan  Pegawai  terhadap Kinerja  ASN  pada  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Provinsi Sulawesi Tengah.

## HASIL
Tabel 1. Analisis Regresi Sederhana Dependent Variabel Y = Kinerja Pegawai Variabel Reg. Coeff Std. Error Beta t hitung Sig C = Constanta 2,040 0,739 2,761 0,007 X = Tambahan Penghasilan Pegawai 0,502 0,168 0,340 2,979 0,004 R                            = 0,340                                          F hitung = 8,873 R-Square               = 0,115 Durbin-Waston       = 0,745                                         Sig F        = 0,004 Dari Tabel di atas, diperoleh suatu persamaan regresi sederhana sebagai berikut: Y = 2,040 + 0,502 X
Dimana :
ao=  2,040,  artinya  jika  Tambahan Penghasilan  Pegawai  (X)  sama  dengan  nol maka  nilai  kinerja  pegawai  sebesar  2,040 poin;
b  =0,502,  artinya  koefisien  regresi Tambahan  Penghasilan  Pegawai  (X)  sebesar 0,502,  menyatakan  setiap  terjadi  kenaikan  1 Tambahan  Penghasilan  Pegawai  (X),  maka akan menaikkan kinerja pegawai (Y) sebesar 0,502 poin.
Nilai  koefisien  korelasi  sebesar
0,502 menunjukkan adanya   hubungan yang sedang antara variabel Tambahan
Penghasilan  Pegawai  (X),  terhadap  variabel kinerja  pegawai (Y),  dengan  interval koefisien 0,60 – 0,79 ( Arikunto, 1996 : 258). Demikian  halnya  pada R  Square (koefisien determinasi)  sebesar  0,115  menunjukkan bahwa  11,5%  kinerja  pegawai  ditentukan oleh  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  (X), sehingga  terdapat  88,5%  variabel  lain  yang tidak  menjelaskan  variabel  kinerja  pegawai yang  tidak  teridentifikasi  dalam  penelitian ini,  yaitu:  komitmen,  disiplin  kerja,  budaya kerja,  iklim  organisasi,  kepuasan  kerja  dan semangat kerja.
Sedangkan untuk menguji signifikansi pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai  (X)  terhadap  kinerja  pegawai  pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengahdigunakan uji F (Uji Fisher ), sedangkan  Uji-t  tidak  dibutuhkan  apabila perhitungan dilakukan dengan aplikasi komputer  SPSS  karena  tingkat  signifikansi ditentukan oleh perbandingan p (probabiliti > t)  dengan  α,  oleh  karena  semua  nilai  dan variabel Tambahan Penghasilan Pegawai (X) < α pengaruh variabel independen signifikan.
Hasil  perhitungan  seperti  terlihat pada Tabel 5.8 di atas dimana nilai  F hitung = 8,873 pada taraf kesalahan 5% dengan df 1 = 1 dan  df 2 =  68  dengan  nilai  probabilitas  atau tingkat signifikansi 0,004, hal ini menunjukan  bahwa  variabel  Tambahan Penghasilan Pegawai (X) mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel kinerja pegawai (Y) pada Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini yaitu “Di  duga  bahwa  Tambahan  Penghasilan
Pegawai  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  pegawai  pada  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Provinsi Sulawesi Tengah” dapat diterima
kebenarannya ( fail to reject ).

## Pembahasan Penelitian
Hasil  analisis  dari  penelitian  ini mengindikasikan bahwa Tambahan Penghasilan  Pegawai  berpengaruh  terhadap kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Provinsi Sulawesi Tengah. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri  Sipil  pada  Dinas  Pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak  Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan pada
Peraturan  Pemerintah  nomor  12  tahun  2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  nomor  6322); Peraturan  menteri  dalam  negeri  Nomor  77 tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Daerah Negara  Republik  Indonesia  tahun  2020 Nomor  1781);  Peraturan  Daerah  provinsi Sulawesi  Tengah  Nomor  1  tahun  2021 tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  tahun  Anggaran  2021  (Lembaran Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  tahun 2021  Nomor  128,  tambahan  Lembaran Daerah  Provinsi  Sulawesi  tengah  Tahun 2021  Nomor  772);  serta  Peraturan  Gubernur Sulawesi  Tengah  Nomor  6  Tahun  2021 tentang  pemberian  Tambahan  Penghasilan Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  tahun  2021 (Berita  Daerah  Provinsii  Sulawesi  Tengah tahun  2021  Nomor  775);  Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 841/124.1/RO.ORG-G.ST/2021 tentang  perubahan  atas  keputusan  Gubernur Nomor 841/115/RO.ORG-G.ST/2021
tentang Jumlah Dasar Tambahan Penghasilan Pegawai  Negeri  Sipil  Menurut  Kelas  jabatan tahun  2021;  sesuai  daftar  terlampir  pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang  perubahan  atas  keputusan  Gubernur tentang  Besaran  tambahan  Penghasilan Pegawai negeri Sipil Pada Dinas
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.
Volume 09, Nomor 03, November 2022 Analisis  hasil  uji  regresi  sederhana diketahui bahwa variabel tambahan penghasilan  pegawai  dan  kemampuan  kerja secara  simultan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  secara  umum  pegawai di  provinsi  Sulawesi  Tengah  jika  tambahan penghasilan  pegawai  terus  ditingkatkan kualitasnya  maka  akan  berujung  pada peningkatan kinerja pegawai.
Tambahan Penghasilan Pegawai
adalah  tunjangan  yang  diberikan  kepada seluruh  pegawai  pada  lingkungan  kerja instansi  sebagai  bentuk  motivasi  atas  kinerja atau tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan  fungsi  tugasnya.  Tambahan Penghasilan  Pegawai  merupakan  bentuk formulasi  dari  tunjangan  atau  insentif  yang diberikan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah  atas  kinerja  yang  telah  diberikannya kepada  organisasi.  Tambahan  penghasilan pegawai  merupakan  tunjangan  yang  dapat digunakan  sebagai  alat  untuk  memotivasi pegawai  agar  bekerja  secara  maksimal. Dengan  pemberian  tunjangan  atau  insentif yang  sesuai  dengan  kemampuan  pegawai serta  menghargai  kerja  keras  pegawai,  maka pegawai  akan  lebih  bersikap  profesional. Pemberian  tunjangan  atau  insentif  kepada Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  dalam  bentuk tambahan  penghasilan  pegawai  diharapkan meningkatkan  kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah.
Peningkatan  atau  perbaikan  tunjangan tambahan penghasilan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  Provinsi  Sulawesi  Tengah  akan memberikan  kontribusi  yang  besar  pada peningkatan kinerja pegawai yang lebih baik. Dengan demikian disimpulkan apabila tunjangan  tambahan  penghasilan  pegawai semakin  ditingkatkan  maka  akan  kinerja pegawai akan semakin meningkat.
Berdasarkan  hasil  analisis  uji  regresi sederhana maka tambahan penghasilan berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pegawai. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin tinggi tunjangan tambahan
penghasilan
pegawai pada Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak Provinsi Sulteng maka akan
mendorong  peningkatan  kinerja  pegawai. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Provinsi  Sulteng  pada variabel  tunjangan  tambahan  penghasilan yang  terdiri  atas  kelas  jabatan,  beban  kerja dan  kehadiran  menunjukkan  tanggapan  yang baik.  Maknanya  adalah  dengan  tambahan penghasilan  pegawai  disesuaikan  dengan golongan  dan  pangkat  pegawai,  selain  itu pula  tambahan  penghasilan  pegawai  sesuai dengan  beban  kerja,  tanggungjawab,  serta kehadiran pegawai yang tepat waktu.
Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa  semakin baik tunjangan tambahan penghasilan pegawai  negeri  sipil  di  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  akan semakin  meningkatkan  kinerjanya.  Aparat sipil  negara  di  Dinas  Pembeberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Propinsi Sulawesi  Tengah  memahami,  menguasai, menganalisis dan bahkan mampu merencanakan
pekerjaannya sehingga kinerjanya ditingkatkan. Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan  beban  kerja,  tempat  bertugas, kondisi  kerja,  kelangkaan  profesi,  prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan  hasil  penelitian,  maka  dapat disimpulkan bahwa :
1. Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan menggunakan  analisis  regresi  linear sederhana  nilai  koefisien  korelasi  (R) sebesar  0,340  menunjukkan  adanya hubungan  yang  sedang antara  variabel tambahan  penghasilan  pegawai  (X), terhadap  variabel  kinerja  pegawai  (Y). Demikian halnya pada R Square (koefisien  determinasi)  sebesar  0,115 menunjukkan  bahwa  11,5%  kinerja pegawai ditentukan oleh tambahan penghasilan  pegawai  (X),  sehingga terdapat  11,5%  variabel  lain  yang  tidak menjelaskan
variabel
tambahan penghasilan pegawai yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini, yaitu: komitmen,  disiplin  kerja,  budaya  kerja, iklim  organisasi,  kepuasan  kerja  dan semangat kerja.
2. Dari hasil perhitungan, dengan menggunakan  analisis  model  regresi linear sederhana, diperoleh F hitung sebesar 8,873  dengan  tingkat  probabilitas  0,004 (signifikan),  serta  nilai  probabilitas  jauh lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan  bahwa  variabel  tambahan penghasilan  pegawai  (X)  berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  kinerja pegawai  (Y)  pada  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Provinsi Sulawesi Tengah

## SARAN
Adapun  saran,  pada  penelitian  inia adalah :
1. Hendaknya pihak pimpinan perlu mempertahankan dan terus meningkatkan tambahan penghasilan
pegawai,  pada  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Provinsi Sulawesi Tengah, sebab dengan adanya  tambahan  penghasilan  pegawai tersebut  dapat  meningkatkan  kinerja pegawai  serta  memberikan  semangat pegawai  dalam  menyelesaikan  pekerjaan yang dibebankan oleh pimpinan.
2. Diharapkan  kepada  para  pegawai  agar mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah  dalam  indikator  tambahan penghasilan  pegawai  berupa  beban  kerja dan kehadiran. 3. Hasil  Penelitian  ini  hendaklah  dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan  membuat  kinerja  pegawai yang  lebih  baik  melalui  tambahan penghasilan pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Kumorotomo,  Wahyudi.  2011.  Tunjangan Kinerja  Daerah  (TKD)  dan  Upaya Peningkatan  Kinerja  Pegawai:  Kasus di  Provinsi  Gorontalo  dan  Provinsi DKI  Jakarta.  Jurnal  Kebijakan  dan Manajemen PNS. Vol. 5 No. 1 Hal 20- 28.
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  59 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan  Daerah  khususnya  yang tercantum pada pasal 39,
Peraturan  Pemerintah  No.  58  tahun  2005 tentang  pengelolaan  keuangan  daerah pasal  63  ayat  (2)  dan  peraturan Menteri  Dalam  Negeri  no.  13  tahun 2006  tentang  pedoman  pengelolaan keuangan  daerah  yang  telah  diubah dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  59  tahun  2007  dan Permedagri No. 21 tahun 2011 tentang perubahan  ke  2  Permendagri  No.  13 tahun  2006,  menyatakan  bahwa  PNS dapat  diberikan  tambahan  penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Peraturan  Pemerintah  nomor  12  tahun  2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ( Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia nomor 6322);
Peraturan  menteri  dalam  negeri  Nomor  77 tahun  2020  tentang  pedoman  teknis Pengelolaan  Keuangan  daerah  (Berita Daerah  Negara  Republik  Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan  Daerah  provinsi  Sulawesi  Tengah Nomor 1 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  tahun Anggaran  2021  (Lembaran  Daerah Provinsi  Sulawesi  Tengah  tahun  2021 Nomor  128,  tambahan  Lembaran Daerah  Provinsi  Sulawesi  tengah Tahun  2021  Nomor  772);  serta Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang pemberian Tambahan Penghasilan
Bagi Pegawai Negeri Sipil tahun 2021
(Berita  Daerah  Provinsii  Sulawesi Tengah tahun 2021 Nomor 775);
Purnaya, I Gusti Ketut. 2016 . Manajemen Sumber Daya Manusia , edisi I, Andi,.
Yogyakarta.

## Artikel 08
Volume 09, Nomor 03, November 2022
Pora Antonio  de. 2011 . Remunerasi:
Kompensasi  dan  Benefit .  Parninta Offset. Tanggerang. Rivai Dan Ella Sagala , 2013 . Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk. Perusahaan ,
Rajawali Pers, Jakarta.
Riyanto, Y. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan . Penerbit SIC. Surabaya.
R.Terry,  George  dan  Leslie  W.Rue. 2010. Dasar-Dasar  Manajemen . Bumi Aksara. Jakarta.
R.  Supomo  dan  Eti  Nurhayati .  2018. Manajemen Sumber Daya Manusia , Yrama. Widya, Bandung.
Robbins ,  Stephen.  P. 2006 . Perilaku Organisasi . Gramedia. Jakarta.
Robbin,  2012. Managemen  Sumber
Daya  Manusia.  Edisi  Pertama . Alex Media Komputindo. Jakarta.
Sugiyono . 2006 . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &. D . Alfabeta. Bandung. Supriyono.2010. Pengukuran Produktifitas dengan Metode Nilai Tambah .  Direktorat  Produktifitas DIRJEN  Pembinaan  Pelatihan  dan Produktifitas  DEPNAKRETRANS
RI. Jakarta.
Sinambela , Lijan Poltak. 2016 . Manajemen Sumber Daya Manusia . PT. Bumi Aksara.
Jakarta. Simamora , H., 1997 . Manajemen Sumber  Daya  Manusia,  Edisi  2 ,
STIE YKPN,. Yokyakarta
Sulistiyani, Ambar  T.  dn Rosidah . 2003 . Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama.
Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
Undang-  Undang  nomor  5  tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)
Veithzal , Rivai. 2009 . Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Untuk Perusahaan . Raja Grafindo Persada. Jakarta. Wirawan . 2009 . Evaluasi Kinerja
Sumber  Daya  Manusia  Teori Aplikasi  dan.  Penelitian .  Penerbit: Salemba Empat. Jakarta. Yohanes Suhardjo. Dan Adhi, D.K  2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan. Jurnal STIE Semarang .ISSN  2252-7826.Vol.  5 No. 3.