Avalaible online at : http://ejournal.insud.ac.id/index.php/mpi/index Volume 2, Nomor 2, Juli 2020
PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM AKTUALISASI MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (MPMBS) DI SMP NEGERI 13 MALANG
Rr. Kusuma Dwi Nur Ma’rifati 1, Fahrur Rosikh 2
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban 1 , Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan 2 Email: kusumanur69@gmail.com 1 , frrosikh@gmail.com
Dikirim: 6 Juli 2020 | Direvisi:  17 Juli 2020 | Dipublikasikan: 31 Juli 2020
Abstraksi: Iklim birokratisasi dalam dunia pendidikan begitu kental, terbukti dengan  begitu  dominannya  penguasa  dalam  pengambilan  kebijakan pendidikan. Ironisnya kebijakan yang diambil terjadi tumpang tindih khususnya kebijakan  yang  dulunya  sentralistik  bermasalah  pada  kebijakan  otonomi pendidikan. Sehingga berpengaruh pada peningkatan mutu satuan pendidikan. Adanya tumpang tindih kebiajakan berpengaruh pada kebijakan yang dilakukan pemimpin lembaga, dalam hal  ini  kepala sekolah.  Karena,  maju mundurnya sebuah  institusi  sangat  dipengaruhi  oleh  kebijakan  kepala  sekolah.  Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  peran  kepala  sekolah  begitu  signifikan  dalam melaksanakan program-program yang nantinya akan berdampak kepada mutu satuan  pendidikan.  Fokus  artikel  ini  mencoba  memotret  bagaimana  peran kepala sekolah dalam MPMBS di SMPN 13 Malang. Metode yang digunakan adalah  studi  kasus  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan adanya pemahaman konsep MPMBS dengan baik, dengan ditunjukkan kinerja kepala sekolah yang telah mengarah pada pengembangan visi sekolah yang realistis dan rasional.  Peran  yang  dilakukan  dalam  aktualisasi  MPMBS  yakni  sebagai:  (a) manajer:  dengan  membuat  perencanaan,  pengorganisasian,  menggerakkan warga  sekolah  serta  mengawasi  pelaksanaan  peningkatan  mutu  sekolah.  (b) pendidik: meningkatkan kualitas guru dengan mengirim mengikuti pelatihan, seminar, dan MGMP. Serta meningkatkan prestasi siswa dengan menambah jam pembelajaran, mengadakan try out , dan mengembangkan ekstrakurikuler (c) supervisor:  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  dalam  meningkatkan kinerja PTK dan menyelesaikan permasalahan guru secara baik; (d) pemimpin: melibatkan warga sekolah dalam pengambilan kebijakan. Dari hal diatas dalam implementasi  MPMBS  direkomendasikan  pentingnya  kepala  sekolah  yang berkemampuan, kemauan dan komitmen yang tinggi kearah kemajuan sekolah yang berorientasi pada kemajuan IPTEK agar tercapai sebuah visi yang telah direncanakan secara maksimal.
Kata kunci : Kepemimpinan ; Manajemen; Mutu; Peran; Sekolah.

## Pendahuluan
Negara  berkewajiban  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagai  amanah  dari  Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Amanat konstitusi ini mengisyaratkan bahwa hanya bangsa
yang cerdas yang mampu dan bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di setiap negara menjadi sebuah keniscayaan.
Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui  sejauh  mana  komitmen  masyarakat,  bangsa  atau  pun  negara  dalam  menyelenggarakan Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pendidikan menjadi faktor utama atau penentu bagi masa depan  bangsa. 1 Adapun  tujuan  pendidikan  nasional  adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, mengembangkan  prestasi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman,  bertaqwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan , kreatif, mandiri, sehat jasmani dan rohani dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 2
Mutu pendidikan  yang menyangkut berbagai komponen  sebagai satu kesatuan . oleh karena nya dalam peningkatan mutu pendidikan tidak boleh hanya melihat pada satu sisi saja. Peningkatan mutu  pendidikan  harus  dilihat  dari  unsur  input,  proses  dan  output.  Menurut  Departemen Pendidikan Nasional ada beberapa faktor rendahnya mutu pendidikan di Indonesia meliputi:   (1) Kebijakan  dam  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  menggunakan  pendekatan educational prodaction fuction/ input out put analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen; (2)  Penyelenggaraan pendidikan  nasional  dilakukaan  secara  birokratik,  sentralistik,  sehingga  menempatkan  sekolah sebagai  penyelenggara;  (3)  Peran  serta  masyarakat,  khusunya  orang  tua  siswa  dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim partisipasi masyarakat.
Penyelenggaraan sistem pemerintahan di  Indonesia telah berimbas pada pengelolaan sistem pendidikan, yakni yang semula lebih bersifat sentralistik bergeser kearah desentralistik. Yang mana dinyatakan  secara  implisit. 3 Dengan  harapan  dapat  melaksanakan  kewajiban    dan  bertanggung jawab dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penduduk daerah. Dalam hal ini pada  bidang  pendidikan    untuk  dapat  menerapkan  strategi  yang  tepat  dalam  pengelolaan pendidikan. Yakni adanya kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.  Untuk itu sekolah harus dapat memahami kondisi lingkungan (kelebihan dan kekurangan) untuk kemudian melalui proses perencanaan dalam bentuk program-program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievalusi sesuai dengan visi dan misinya. Sekolah harus menentukan target mutu yang ingin dicapai untuk  setiap  kurun  waktu,  merencanakannya,  melaksanakan  dan  mengoreksi  untuk  kemudian menentukan target mutu untuk tahun berikutnya. Dengan demikian sekolah dapat mandiri tetapi masih dalam rangka acuan kebijakan nasional.
Peningkatan mutu   pendidikan harus dilaksanakan dengan memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada dilembaga pendidikan. Adanya  penerapan   sistem  otonomi  daerah dalam
1 Mu’arif, Wacana Pendidikan Kritis (Jogjakarta: IRCiSoD, 2005), 89.
2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3
3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
Pemerintahan, sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 1999 disebutkan disebutkan adanya pelimpahan wewenang  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dalam  kerangkan  negara  kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, termasuk didalamnya pendidikan. Pengeloaan  khusus  dibidang  pendidikan  yang  dikenal  dengan  otonomi  pendidikan  adalah melatarbelakangi penerapan manajemen berbasis sekolah pada setiap lembaga pendidikan. Dengan penerapan demokrasi pendidikan ini dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, masing-masing lembaga dihadapkan dengan berbagai masalah dan tuntutan seiring perkembangan disegala bidang. Yaitu  sekolah  diberikan  otonomi  yang  lebih  besar  dalam  kewenangan  dan  pengelolaan  dengan menerapkan  keputusan  partisipasif,  dalam  rangka  meningkatakan mutu  pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
Dengan diberlakukannya paradigma baru ini memungkinkan sekolah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, yang menuntut peran masyarakat secara optimal, dan menjamin kebijakan nasional yang terabaikan. Selama ini masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan pendidikan seringkali hanya bersifat “pelengkap”. Sekolah yang merupakan “kepanjangan tangan” pemerintah seringkali meletakkan dan memposisikan masyarakat sebagai pendukung kebijakan sekolah. Karena itu  peran  masyarakat  yang  mestinya  sejajar  dengan  sekolah,  tidak  tampak.  Bahkan  masyarakat dimarjinalkan karena dianggap sebagai pelengkap belaka 4 .
Akan tetapi dengan paradigma baru ini, sekolah sebagai lembaga pendidikan terdepan memiliki wewenang  yang  besar  dalam  mengelola  dan  menentukan  arah  pertumbuhan  dan  perkembagan lembaganya. Selain itu, dengan MPMBS peran serta masyarakat  menduduki tempat yang urgent karena disini sekolah dituntut untuk mandiri walaupun masih harus mengacu pada kebijakan atau acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (tujuan pendidikan nasional). Masyarakatlah yang tahu persis apa yang menjadi kebutuhannya dan apa yang diharapkannya dari generasi muda  di masa mendatang.  Disamping  itu,  setiap  masyarakat  mempunyai  budaya  dan  adat  istiadat  yang beranekaragam, sehingga antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya mempunyai kebutuhan yang berbeda.
Kepala  sekolah  merupakan  faktor  penggerak,  penentu  arah  kebijakan  sekolah  yang  akan menentukan bagaimana tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya yang direalisasikan dengan MPMBS.  Kepala  sekolah  dituntut  senantiasa  meningkatkan  efektifitas  kinerja.  Dengan  begitu, MPMBS  sebagai  paradigma  baru  pendidikan  yang  dapat  memberikan  hasil  yang  memuaskan. Kinerja kepala sekolah dalam kaitannya dengan MPMBS adalah segala upaya yang dilakuakan dan
4 Supriono S. Dan Achmad Sapari, Manajemen Berbasis Sekolah (Jabang Jatim:  Anggota IKAPI, , 2001),  66.
hasil yang dapat dicapai oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan MPMBS disekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Melihat penting dan strategisnya posisi kepala sekolah dalam mewujudkan tujuan sekolah, maka  seharusnya  kepala  sekolah  harus  mempunyai  nilai  kemampuan relation yang  baik  dengan segenap warga di sekolah, sehingga tujuan sekolah dan tujuan pendidikan berhasil dengan optimal. Ibarat  nahkoda  yang  menjalankan  sebuah  kapal  mengarungi  samudra,  kepala  sekolah  mengatur segala sesuatu yang ada di sekolah.
Dari uraian diatas peneliti ingin mencermati SMPN 13 Malang, di sini peneliti ingin mengamati bagaimana sosok peran kepala sekolah sebagai tokoh sentral  di lingkungan pendidikan. Karena dengan adannya  otonomi daerah  kepala sekolah mempunyai  kewenangan keputusan  pertisipatif dalam  memandirikan  dan  memberdayakan  sekolah.  Oleh  karena  itu  peneliti  merasa  interst, bagaimana kepala sekolah mengaktualisasikan MPMBS di sekolahnya.

## Metode Penelitian
Peneltian ini menggunakan pendekatan kualitatif 5 dengan  studi kasus di SMPN 13 Malang. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari: sumber data primer dengan informan:  kepala sekolah, wakil  kepala  sekolah,  waka.  kurikulum,  guru  agama,  kepala  TU,  dan  komite  sekolah.  Sedagkan sumber data sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen struktur organisasi, dokumen tupoksi dan tugas tambahan.
Teknik  pengambilan  data  menggunakan  tiga  teknik,  yakni  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data di lapangan, tahapan selanjutnya adalah proses reduksi data, penyajian  data,  dan  kemudian  verifikasi  data.  Sedangkan  metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskripsi.

## Temuan dan Pembahasan

## Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer
Kepala  sekolah  adalah  manejer  pendidikan  tingkat  sekolah  dan  ujung  tombak  utama  dalam mengelola pendidikan di level sekolah. Kepala sekolah memegang peran poros yang paling penting ( privotal  role )  untuk  keberhasilan  aktualisasi  MPMBS  ,  dan  oleh  karena  itu,  kepala  sekoah  harus mempunyai kemampuan manajerial yang professional dalam mengelola sekolahnya. 6
Kemampuan  manjerial  SMPN  13  Malang  dapat  ditunjukkan  dengan,  membuat  perencanaan peningkatan mutu sekolah, yang dalam pelaksanaan  melibatatkan semua  elemen s ekolah mulai dari
5 Bogdam dan Taylor Mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif beberap kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Baca Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3.
6 Hadiyanto, Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Dini Indonesia, . (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 55.
wakil kepala sekolah, guru, pawa wakil kepala sekolah, koordinator TU, serta komite sekolah. Hal ini sesuia dengnan konsep dari MPMBS yang menuntut dukungan semua pihak, partisipasi masyarakat dan orang tua yang merupakan salah satu aspek peningkatan mutu sekolah. Kepala sekolah juga sudah menetapkan  para  truktur  organisasi  sekolah  beserta  struktur  administarsi  sekolah  beserta  tugasnya pula. Hal ini untuk mempermudah pengevaluasian sekolah.
Salah  satu  arahan  dalam  menggerakkan  guru  dan  staff  adalah  dengan  menerapkan  motivasi Artinya  kepala  sekolah  harus  dapat  mendorong  agar  para  guru  dan  staff  termotivasi  untuk mengerjakan  tugasnya.  Cara  yang  dilakukan  kepala  sekolah  adalah  menggerakkan  guru  dan  staff dalam organisasi sekolah untuk bekerja secara optimal. Dan menggerakkan  pihak eksternal sekolah yaitu komite sekolah yang sebagai partner sekolah dalam melaksnakan peningkatan mutu sekolah.
Dan  evaluasi  menganai  program  peningkatan  mutu  sifatnya  3  bulan  sekali.  Dan  pada  waktu tertentu yang memang membutuhkan kehadiran dewan sekolah kita bisa mendatangkan, karena kami lihat peran dewan sekolah dalam peningkatan mutu sekolah ini sangat urgen. Kepala sekolah beserta dewan  sekolah  biasanya  mengadakan  musyawarah  terlebih dahulu  topik yang disamapaikan  adalah mengenai  permasalah  misalnya  saja  Program  IMTAQ  siswa.  Karena  dalam  program  ini  dewan sekolah sangat mendukung, sehingga kalau ada permasalahan maka kita minta solusi yang terjitu” .

## Peran Kepala Sekolah Sebagai Pendidik
Salah  satu  faktor  yang  paling menentukan  berhasilnya proses  belajar  mengajar  dalam  kelas adalah guru. Karena itu guru tidak saja mendidik melainkan juga berfungsi sebagai orang dewasa yang bertugas  professional memindahkan ilmu  pengetahuan ( taransfer of  knowledge ) atau  penyalur ilmu  pengetahuan  ( transmitter  of  knowledge )  yang  dikuasai  kepada  anak  didik.  Guru  menjadi pemimpin, atau menjadi pendidik, dan pembimbing di kalangan anak didiknya. 7
Kepala sekolah SMPN 13 telah melakukan usaha peningkatan kualitas guru yang merupakan keharusan dalam proses belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan pengjarannya. Usaha kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas guru antara lain: mengadakan pelatihan, mengikuti seminar, diadakannya MGMP di sekolah, dan menghadiri MGMP yang diadakan DIKNAS setiap satu bulan sekali.
Pelaksanaan MPMBS di SMPN 13 Malang, bisa dikatakan sukses dengan program unggulan Marching Bandnya. Karena sekolah yang telah melaksanakan MPMBS harus mampu mengatarkan peserta  didik  mempunyai  skill  atau  keterapilan  yang  akan  membantu  untuk  keberlangsungan hidupnya.  Maka  kepala  sekolah  membuka  program  ekstarkulikuler  yang  memadai  untuk
7 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta Bumi Aksara, 2003), 118.
pengembangan bakat dan minat siswa, mulai dari yang bersifat ilmu pengetahuan misalnya karya ilmiah  remaja  (KIR),  conversation  program  dari  pengembangan  mata  pelajaran  bahasa  inggris, IMTAQ  yaitu  dengn tujuan  peningkatan keimanan  siswa  serta  diharapkan  dapat  berahlak  muli. Biding  non  edukatif  seperti  ekstra  kurikuler  karate,  seni  tari,  komputer,  KIR,  dan  tata  boga, marching  band  terlaksana  penuh  dengan  prestasi  yang  baik,  keberhasilan  kepala  sekolah mewujudkan program ini terbukti dengan diraihnya kejuaraan.

## Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor
Supervisi  ialah  aktivitas  pembinaan  yang  direncanakan  untuk  membantu  para  guru  dan  pegawai sekolah dalam pekerjaan mereka secara efektif. Adapun yang sudah dilakukan  kepala sekolah di SMPN 13  Malang  sebagai  supervisor  dalam  aktualisasi  MPMBS  membuat  perencanaan  pembelajaran  dan program supervisi kegiatan problem solving dengan koordinator guru pembimbing. Dalam pelaksanaan supervisior  kepala  sekolah,  berusaha  mengurangi  permasalah  guru  dalam  meningkatkan  proses belajar mengajar.
Perlu  dipahami  bahwa  setiap  kepala  sekolah  bertanggungjawab  mengarahkan  apa  yang  baik  bagi tenaga kependidikan, dan dia sendiri harus berbuat baik. Kepala sekolah juga harus menjadi contoh, sabar dan penuh pengertian. Seperti motto Ki Hajar Dewantara: Ing ngarsa sung tulada, Ing madya mangun karsa, Tut wuri  handayani Kemampuan  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  untuk  meningkatkan  kinerja tenaga kependidikan. 8
Kepala sekolah sebagai supervisor merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan guru  dalam   peroses  belajar  mengajar,  dalam  program  peningkatan  mutu  sekolah  kepala  sekolah  telah melaksanakan  tugasnya  dengan baik, yaitu bisa meningkatkan  kualitas  gurunya  agar dalam pelaksanaan program yang sudah disepakati bersama bisa terlaksana dengan baik. Program unggulan SMPN 13 Malang dalam Marching Band  telah dipersiapkan pelaksanaannya dalam pementasan di Bali nanti, sehingga bisa menghasilkan  yang  memuaskan.  Karena  fungsi  utama  supervisi  adalah  perbaikan  proses pembelajaran agar peserta didik dapat menyerap secara maksimal segala pesan yang disampaikan guru.
Teknik yang digunakan kepala sekolah SMPN 13 Malang dalam pelaksanaan supervise, yaitu dengan individual  dan  kelompok.  Yaitu  membimbing  guru  dalam  mengatasi  probema  siswa  dan  dan  dalam kelompok membicarakan proses dalam belajar mengajar.
Secara praktek kepala sekolah telah melaksanakan tugasnya sebagai supervisor yang matang, sesuai dengan teknik-teknik supevisi, yaitu perseorangan dan kelompok. Teknik perseorangan dapat dilakukan dengan:  a.  mengadakan  kunjungan  kelas, b. mengadakan  kunjungan observasi,  c. membimbing  guru tentang mempelajari siswa dan atau menngatasi problema yang dialami siswa,
8 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 122
membimbing  guru  dalam  pelaksanaan  kurikulum,  sedangkan  teknik  kelompok  dapat dilakukandengan : a. mengadakan  pertemuan  atau  rapat,  b. mengadakan  diskusi  kelompok , c. mengadakan penataran. 9

## Peran Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin
Figur  kepala  sekolah di era  peningkatan mutu  sekolah dibutuhkan pemimpin yang  mampu meningkatkan  mutu  sekolah.  Apalagi  dengan  diberlakukannya  otonomi  sekolah  maka  kepala sekolah  sebagai  nahkoda  di  sekolahnya  harus  mampu  mengambil  keputusan  yang  cerdas  tidak merugikan  dan  menguntungkan  sebelah  pihak  semata.  Karena  konsep  manajemen  ini menggariskan  bahwa  manajemen  sekolah  sangat  ditentukan  oleh kemampuan  pemimpin  dalam membuat  keputusan-keputusan  yang  bermutu  yang  diperoleh  melalui  langkah-langkah  yang sistematis. 10
Hal itu sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah SMPN 13 Malang sebagai sosok pemimpin yang  arif  dan  bijaksana  karena  dalam  memutuskan  perkara  yang  ada  dalam  sekolah  SMPN  13 senantiasa  melalui  musyawarah  yang  diikuti  oleh  para  dewan  guru  dan  juga  melibatkan  komite sekolah jika ada yang bersifat insidental.
Selain  itu  kepala  sekolah  juga  telah  melaksanakan  tugas  sebagai  pemimpin  sekolah  dengan mengikuti dan mendukung dan memotivasi terhadap program yang kita laksanakan, misalnya pada waktu  pelaksanaan  sholat  berjama’ah  kepala  sekolah  memberi  siaraman  rohani  k epada  segenap dewan guru  dan para. Kepala sekolah selalu mengatakan bahwasanya pekerjaan guru  adalah hal yang mulia. Kepala sekolah, sering mengacungkan jempol dan memberi semangat kepada guru yang telah  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik.  Saya  bisa  memberi  contoh,  progarm  2005  ini  ada IMTAQ yang memang dirilis tahun ajaran sekarang, kepala sekolah senantiasa memberi semangat kepada Bpk. Baidhowi  dengan menyakinkan dan memberi ide agar program yang baru ini bisa terealisasi dengan maksimal”.

## Kesimpulan
Implementasi MPMBS di SMPN 13 Malang sudah optimal sebagaimana data dan pembahasan di atas. Hal tersebut bisa dilihat dari pemahaman kepala sekolah dalam aktualisasi MPMBS. Kepala sekolah sebagai direktur sekolah telah mensosialisaikan ke segenap warga sekolah, mulai dari guru, staf, karyawan, siswa sera wali murid. Kepala sekolah telah melakukan program unggulan/khusus untuk meningkatkan potensi siswa dengan dengan mengadakan program IMTAQ dan handalan
9 Ngalim Purwanto, Supervisi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 122.
10 Sudarwan Danim, Visi baru Manajmen Sekolah ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 229.
SMPN  13  yaitu  Marching  Band.  Kepala  sekolah  juga  melibatkan  orang  tua  dalam  aktualisasi MPMBS,  karena  sekolah  merupakan  partner  orang  tua  dalam  mengantarkan  cita-cita  dan membentuk  pribadi  peserta  didik.  Kepala  sekolah  juga  membuat  iklim  sekolah  dengan  hidup disiplin.  Karena  dengan  hidup  disiplin,  maka  ada  rasa  hormat  terhadap  kewenangan,  hormat terhadap orang lain serta upaya untuk menanamkan kerjasama.
Terkait peran kepala sekolah SMPN 13 Malang dalam aktualisasi MPMBS telah memainkan peran-perannya diantaranya sebagai manager, pendidik, supervisior, pemimpin. Dalam mengatur sekolah, kepala sekolah telah membuat perencanaan peningkatan mutu sekolah sesuai dengan visi misi sekolah, mengorganisasikan penetapan penanggungjawab, dan menggerakkan warga (guru dan karyawan)  sekolah  dalam  peningkatan mutu  sekolah,  serta  mengawasi  pelaksanaan  peningkatan mutu sekolah. Dan di SMPN 13 Malang juga mengadakan evaluasi 3 bulan sekali. Sebagai pendidik, yang sudah dilakukan oleh  kÿÿ3ÿÿ809 epala sekolah dalam meningÿÿtkan kualitas guru antara lain: mengadakan  pelatihan,  mengikuti  seminar,  diadakannya  MGMP  di  sekolah,  dan  menghadiri MGMP yang diadakan DIKNAS. Dan dalam meningkatkan prestasi pserta didik, manambah jam pelajaran,  mengadakan try  out ,  serta  membuka  program  ekstrakulikuler  yang  memadai  untuk pengembangan bakat dan minat siswa, mulai dari yang bersifat ilmu pengetahuan misalnya karya ilmiah  remaja  (KIR),  conversation  program  dari  pengembangan  mata  pelajaran  bahasa  inggris, IMTAQ. Bidang non edukatif seperti ekstrakurikuler karate,  seni tari, komputer, dan tata boga, marching band. Sebagai supervisior kepala sekolah telah melakukan pengawasan dan pengendalian untuk  meningkatkan  kinerja  tenaga  kependidikan  dalam  melaksanakan  program  yang  telah disepakti bersama. Kepala sekolah juga berusaha mengatasi permasalahan guru dengan baik, baik hal menggunakan teknik individual maupun kelompok. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin dalam  mengambil  keputusan  kegiatan-kegiatan  sekolah,  melibatkan  segenap  dewan  guru  dan komite  sekolah.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  sekolah  kepala  sekolah  juga  memberi  motivasi  ke segenap koordinator pelaksana kegiatan, hal ini menunjukkan bahwasanya adanya dukungan dari kepala sekolah

## Daftar Kepustakaan
Arifin, Muzayyin Kapita Selekta Pendidikan Islam. Jakarta Bumi Aksara, 2003.
Danim, Sudarwan Visi baru Manajmen Sekolah . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
Hadiyanto, Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Dini Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Moeloeng, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
Mu’arif, Wacana  Pendidikan  Kritis .  Jogjakarta:  IRCiSoD,  2005.Mulyasa,  E. Menjadi  Kepala  Sekolah Profesional . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
Purwanto, Ngalim Supervisi Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
S. Supriono dan Achmad Sapari, Manajemen Berbasis Sekolah . Jabang Jatim:  Anggota IKAPI, , 2001.