## MODE WACANA BAHASA KEKUASAAN
Enie Hendrajati *

## Abstrak
Manusia  dilahirkan  tidak  terlepas  dari  kegiatan  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan politik.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  manusia  bukan  saja  sebagai  makhluk sosial,  ekonomi,  dan  budaya,  akan  tetapi  juga  termasuk  makhluk  politik. Dengan dasar bahwa manusia adalah makhluk politik yang ekuivalen makhluk dengan  naluri  berkuasa  maka  perilaku  sosial-politiknya  akan  terpancar  dalam bahasa dan perilaku berbahasanya. Manusia dalam berkegiatan dengan siapa pun,  tentang  apa  pun,  kapan  pun,  dan  dengan  saluran  apa  pun  cenderung tidak  bisa  netral  dari  hasrat  dan  naluri  untuk  mempengaruhi,  menguasai, mempertahankan, dan  atau memperluas tindakan lainnya.
Mode wacana menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa, hal yang diharapkan  oleh  para  pelibat  dari  bahasa  yang  digunakan,  mode  retoriknya, apa yang diharapkan pelibat dari gaya bahasa yang digunakan, apakah  gaya bahasa  yang  digunakan  dapat  digolongkan  sebagai  didaktik,  membujuk, menjelaskan dan semacamnya.
Bahasa  kekuasaan  yang  merupakan  keniscayaan  atau  naluri  kemanusiaan tampaknya  bergerak  dalam  lingkup  derajat  antara;  berkisar  antara.  Manusia dalam  berbahasa  dengan  naluri  ”transaksi”,  bahkan  ”berduel”  dapat  dengan bebas  bergerak  antara  yang  sarkastis  hingga  yang  eufemistis  (substansinya tetap  naluri  menguasai,  bertransaksi,  bernegosiasi,  dan  duel)  asalkan  masih dalam standar deviasi tertentu, atau batas kenormalan dan kelaziman. Melebihi batas kenormalan berarti abnormal, tidak lazim, gila dan adu fisik.
Bahasa  dan  kekuasaan  adalah  dwitunggal.  Dalam  komunikasi  kebahasaan akan  selalu  ada  nuansa-nuansa  saling  dominasi,  kekuasaan,  pengaruh, autoritas.Mode  wacana  yang  menyertainya  dapat  bercorak  retorik-persuasif, baik yang tampak rasional-persuasif maupun yang bercorak retorik emosional- persuasif, bahkan yang bercita rasa agresif-dogmatis.
Kenyataan  bahwa  bahasa  dengan  mode  retorik  seperti  itulah  yang mengundang alternatif paradigma-teoritis sehingga kajian dan analisis bahasa dan  wacana  tidak  sekedar  dari  paradigma  empirisme-positivisme,  tetapi  juga dari paradigma fenomenologi, bahkan dengan paradigma discursive-practice .
Kata  kunci: mode  wacana,  kekuasaan,  bahasa,  fenomenologi,  empirisme- positivisme, discursive-practice.
Kebudayaan universal  cenderung tidak terlepas  dari hidup  dan kehidupan manusia.  Dimana  pun  dan  kapan  pun  manusia  dilahirkan  tidak  terlepas  dari kegiatan  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  politik.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa manusia  bukan  saja  sebagai  makhluk  sosial,  ekonomi,  dan  budaya,  akan  tetapi juga  termasuk  makhluk  politik.  Sebagaimana  kata  yang  lain,  kata  politik  dapat dipahami  dari  beberapa  macam  definisi.  Dan  Nimmo  dalam  bukunya,
* Dosen pada Jurusan MKU FMIPA ITS.
“ Komunikasi  Politik:  Komunikator,  Pesan,  dan  Media, ”  (1993:8)  memaparkan bahwa politik: (1) adalah siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana; (2) adalah pembagian  nilai-nilai  oleh  yang  barwenang;  (3)  kekuasaan  dan  pemegang kekuasaan;  (4)adalah  pengaruh;  (5)  adalah  tindakan  yang  diarahkan  untuk mempertahankan  atau  memperluas  tindakan  lainnya,  (6)  adalah  pembicaraan untuk mempertahankan pembicaraan.
Definisi  politik  tersebut  bukan  sekedar  mengisyaratkan  dan  meneguhkan, akan  tetapi  memastikan  bahwa  manusia  itu  adalah  makhluk  politik.  Artinya, manusia  dalam  berkegiatan  dengan  siapa  pun,  tentang  apa  pun,  kapan  pun,  dan dengan  saluran  apa  pun  cenderung  tidak  bisa  netral  dari  hasrat  dan  naluri  untuk nmempengaruhi,  menguasai,  mempertahankan,  dan    atau  memperluas  tindakan lainnya. Pemahaman tentang politik semacam ini tidak saja berada dalam lingkup setting formal-institusional, seperti eksekutif, legeslatif, dan yudikatif, akan tetapi juga  bisa  dalam  lingkup  dan  setting  informal-noninstitusional,  misalnya percakapan  antara  dua  orang  di  jalan,  di  rumah,  dengan  teman  atau  bukan,  pagi atau sore hari, tentang masalah apa pun.
Dengan  dasar  bahwa  manusia  adalah  makhluk  politik  yang  ekuivalen makhluk dengan naluri berkuasa maka pertanyaannya adalah bagaimana perilaku sosial-politiknya  terpancar  dalam  bahasa  dan  berhubungan  dengan  perilaku berbahasa?  Norman  Fairclough  (1992:43)  memaparkan  hubungan  bahasa  dan kekuasaan ke dalam dua posisi, yaitu:
1) kekuasaan dalam wacana atau power in discourse , dengan kongkretisasinya:  (a)  kekuasaan  dalam  wacana  percakapan  bersemuka atau power  in  face-to-  face  spoken  discourse ,  (b)  kekuasaan  dalam wacana  lintas  kultural,  atau power  in  cross-cultural  discourse ,    (c) kekuasaan tersembunyi dalam wacana media massa, atau hidden power of the discourse of the mass media ;
2) kekuasaan di luar wanaca atau power behind discourse , dengan paparan tentang  kekuasaan  negara  kaitannya  dengan  bahasa  nasional,  bahasa
standar, kekuasaan dan aksesnya ke dalam wacana, tipe-tipe wacana, dan semacamnya.

## Bahasa dan Kekuasaan
Adakah  bahasa  kekuasaan  itu?  Jika  ada,  bagaimana  menjelaskan  adanya? Apakah  terlalu  gegabah  jika  dengan  serta  merta  dikatakan  bahwa  bahasa kekuasaan  itu  adalah  bahasa  yang  digunakan  penguasa;  singkatnya,  bahasa penguasa? Apakah setiap penguasa selalu atau tidak selalu menggunakan bahasa kekuasaan? Siapakah sebenarnya penguasa itu? Apakah setiap diri manusia adalah penguasa sehingga bahasa kekuasaan itu pun ada pada setiap diri manusia?
Bahasa  adalah  cermin  diri.  Cermin  pikiran,  perasaan,  kemauan,  kapasitas- kapasitas,  sikap,  pandangan  hidup,  dan  sebagainya.  Di  dalam  bahasa,  semuanya itu tergambar, tercermin, terpancar. Bahasa mencerminkan struktur diri, citra diri, jati  diri,  baik  diri  sebagai  aku  –  individual  -  maupun  diri  sebgai  kita,  kami,  atau bangsa  (kolektif).  Bahasa  adalah  Anda;  bahasa  menunjukkan  bangsa.  Itulah kesimpulan  yang  populer,  yang  menguatkan  tesis  bahwa  manusia  dan  bahasa tidak  terpisah  meskipun  keduanya  berbeda.  Berkenaan  dengan  pandangan  atau pemahaman tersebut, beberapa ahli pikir berikut ini memberikan penjelasan yang serupa.
Dedy dan Yosal  (1994:82): ”Bagaimana cara  yang menjadi  kebiasaan Anda berbahasa  telah  tertanam  secara  mendalam  di  alam  bawah  sadar  Anda  sehingga bahasa Anda mencerminkan struktur diri dan pandangan Anda.”
”Setiap  pernyataan  adalah  tindakan  ”penciptaan  makna”,  yaitu  tindakan pembentukan  diri  serta  pengungkapan  jati  diri  dari  sang  pembicara”  (Hikam, 1996:80). Selanjutnya Hikam, (dalam Yudi Latif, 1996:77) menegaskan: ”Bahasa dan  praktek  kebahasaan  tidak  lagi  dimengerti  dalam  konteks  perspektif konvensional,  yaitu  sebagai  alat  dan  medium  netral  yang  dipakai  untuk menjelaskan kenyataan sosial-politik. Namun, semakin disadari bahwa bahasa, di dalam  dirinya,  tampil  sebagai  representasi  dari  dan  ruang  bagi  pagelaran (deployment) berbagai  macam  kuasa.  Oleh  karena  itu,  bahasa  lantas  dilihat  pula
sebagai  salah  satu  ruang    ( space )  tempat  konflik-konflik  berbagai  kepentingan, kekuasaan, proses hegemoni dan hegemoni tandingan terjadi.”
Mochtar  Pabottinggi  (dalam  Yudi  Latif,  1996:161):  ”bahasa  Indonesia mewakili  suatu  kuasa  tertentu;  ia  mewakili  suatu  iklim  politik  tertentu. Pemakaiaannya tidak bisa berarti lain dari konfirmasi atau penyesuaian diri pada kuasa atau iklim politik tersebut”.
Pandangan  beberapa  ahli  pikir  tersebut  di  atas  mengisyaratkan  bahwa manusia  dan  bahasanya  bukan  semata-mata  tidak  terpisah,  akan  tetapi  manusia sebagai  subyek  pengguna  bahasa  berperan  sangat  sentral  dan  dominan  dalam penciptaan  dan  pengungkapan  suatu  makna  dan  maksud.  Jika  benar  demikian, maka  pemahaman  dan  konfirmasi  terhadap  makna  kata,  kalimat,  atau  wacana tidak  bisa  otonom  atrau  independen,  lepas  terpisah  dari  subyek.  Tidak  bisa semata-mata menggunakan ukuran logis-gramatikal.
Jika bahasa adalah Anda (bagaimana Anda adalah bagaimana bahasanya) maka  apakah  Anda  berkuasa?  Manusia  normal  cenderung  selalu  berada  dalam proses interaksi sosial, yaitu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana  kelakuan  individu  yang  satu  mempengaruhi,  mengubah,  atau  memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya (Gerungan, 1983:61).
Dalam  semua  antarhubungan  kemanusiaan,  baik  di  antara  dua  atau  lebih dari dua manusia, terdapat suatu unsur kekuasaan sebagai unsur struktural. Selalu terjadilah  semacam  adu  mengadu  kekuasaan  yang  menghasilkan  suatu keseimbangan,  yang  kadang-kadang  bersifat  stabil,  kadang-kadang  tidak  stabil (Mayor Polak, 1979:103).
Arnold  M.  Rose  mengajukan  ”hipotesis  multi-pengaruh”  untuk menggambarkan  realitas  sosial  sebagai  sebuah  konflik  (dalam  Dedy  dan  Yosal, 1994:103). Beberapa asumsi teoritis itu memperjelas bahwa setiap manusia adalah berkuasa,  meskipun  cenderung  tidak  disadari.  Faktor  psikologi  (egoisme- individual), sosial (interdependensi), dan psikososial (imitasi, sugesti, simpati, dan identifikasi) yang cenderung mendasarinya.
Berdasarkan  paparan  tentang  hubungan  antara  bahasa,  manusia  dan kekuasaan  dapatlah  ditarik  suatu  proposisi:  jika  bahasa  (A)  tidak  terpisah  dari manusia  (B),  sementara  manusia  (B)  tidak  terpisah  dengan  kekuasaan  (C)  maka kesimpulannya  adalah  bahasa  (A)  tidak  terpisah  dengan  kekuasaan  (C).  Bahasa rumusnya: Jika A=B, sementara B=C, maka dengan sendirinya A=C.

## Mode Wacana Bahasa Kekuasaan
M.A.K.  Halliday  (1992:16)  membagi  menjadi  tiga  pokok  bahasan  yang dapat  digunakan  untuk  menafsirkan  konteks,  atau  lingkungan  terjadinya pertukaran  makna,  yaitu:  (1)  medan  wacana,  yang  menunjuk  pada  hal  yang sedang  terjadi,  pada  watak  tindakan  sosial  yang  sedang    berlangsung;  apa sebenarnya  yang  disibukkan  oleh  para  pelibat?  (2)  Pelibat  wacana,  yaitu  orang- orang  yang terlibat,  sifat para pelibat,  kedudukan dan peranan mereka;  (3) mode atau sarana wacana, menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa, hal yang diharapkan  oleh  para  pelibat  dari  bahasa  yang  digunakan,  mode  retoriknya,  apa yang  diharapkan  pelibat  dari  gaya  bahasa  yang  digunakan,  apakah    gaya  bahasa yang digunakan dapat digolongkan sebagai didaktik, membujuk, menjelaskan dan semacamnya.
Artikel ini membahas bahasa kekuasaan dari segi mode wacananya. Tidak membahas  medan  wacana  dan  pelibat  wacana  bahasa  kekuasaan.  Oleh  karena bahasa  dan  kekuasaan  berhubungan,  sedangkan  kekuasaan  tidak  terlepas  dari politik  maka  sangat  relevan  jika  pembahasan  tentang  mode  wacana  bahasa kekuasaan menyertakan bidang politik.
Dalam  membicarakan  masalah  politik,  David  V.J.  Bell  mengkategorikan suatu  pembicaraan  sebagai  pembicaraan  politik  menjadi  tiga  bagian,  yaitu:  (1) pembicaraan kekuasaan, (2) pembicaraan pengaruh, dan (3) pembicaraan autoritas (  Nimmo,  1993:75).  Pembicaraan  kekuasaan  cenderung  sarat  dengan  ancaman- ancaman,  sangsi-sangsi,  janji,    dominasi  karena  pelibat  wacana  komunikasi merasa  memiliki  kemampuan  dan  kompetensi  untuk  merealisasikannya.  Bahasa rumusnya:  Jika  Anda  melakukan  X,  saya  akan  melakukan  Y.  Di  sini  X  adalah sikap atau tindakan orang lain yang diharapkan oleh pembicara; Y adalah maksud
yang  dinyatakan  untuk  memberikan  lebih  banyak  (janji)  atau  lebih  sedikit kenikmatan  (ancaman  atau  sangsi)  atas  sesuatu  apabila  sikap  atau  tindakan  yang diharapkan pembicara dilakukan.
Pembicaraan  pengaruh  terjadi  cenderung  tanpa  ancaman,  janji-janji,  dan sangsi-sangsi.  Alat  tukar  pembicaraan  pengaruh  adalah  nasihat,  permintaan, dorongan, dan peringatan. Pembicara yang akan mempengaruhi pendengar hanya dengan  modal  prestise  atau  reputasinya  dapat  memanipulasi  persepsi  atau pengharapan orang lain (pendengar) terhadap kemungkinan mendapatkan untung atau  rugi.  Bahasa  rumusnya:  Jika  Anda  melakukan  X,  Anda  akan  mendapatkan sesuatu mengalami Y.
Pembicaraan  autoritas  tidak  menggunakan  alat  tukar  sangsi-sangsi  atau ancaman-ancaman, janji, dan syarat-syarat. Karena kewenangannya maka sah-sah saja,  bahkan  benar-benar  saja.  Faktor  adat,  kapasitas,  kompetensi,  kedudukan resmi  merupakan  faktor  penentunya.  Bahasa  rumusnya:  Lakukan  X,  jalankan  X, atau sebaliknya. Jadi, lebih berbentuk perintah daripada bentuk bersyarat. Ketiga bentuk pembicaraan tersebut dalam praktik cenderung bersimbiosis.
Berdasar  pada  tiga  model  pembicaraan  tersebut,  bagaimana  mode retorik/wacana  bahasa  kekuasaan?  Meskipun  dapat  bercorak  rasional-persuasif, akan  tetapi  mode  wacana/retorik  bahasa  kekuasaan  cenderung  lebih  bercorak emosional-persuasif.  Rasional-persuasif  berarti  bahwa  gaya  dan  bahasa  yang digunakan  rasional  dan  wajar  dengan  tujuan  pembuktian  kebenaran  obyek  dan persesuiaan/kesepakatan rasional. Dengan demikian, makna signifikan dan makna atau pengertian bersama dicapai melalui  proses transaksi rasional (lebih bercorak argumentatif-persuasif).
Mode  wacana  atau  retorik  bahasa  kekuasaan  cenderung  lebih  bercorak emosional-persuasif.  Maksudnya,  gaya  dan  bahasa  yang  digunakan  lebih memanfaatkan  pendekatan  dan  aspek-aspek  psikologis.  Jadi,  yang  menjadi  titik tuju  adalah  psikologi  atau  emosi  subyek  atau  pelibat  wacana.  Makna  signifikan dan  makna  atau  pengertian  bersama  dicapai  melalui  proses  transaksi  emosional- psikologis.  Oleh  karena  itu,  mode  wacana  yang  dibangun  dengan  corak
emosional-persuasif  cenderung  lebih  menggayakan  pesan  atau  makna  (gaya bahasa).
Membuat  kategorisasi  dikhotomis  antara  dua  model  dan  gaya  retoris  itu tidaklah  mudah  karena  masalah  rasional  dan  emosional  adalah  masalah  obyektif dan  subyektif.  Berikut  ini  diberikan  beberapa  contoh  kalimat  yang  umum  dan populer, tetapi bernuansa bahasa penguasa.
1). Persuasi bercorak agresif-dogmatis.
a.   Mereka adalah orang-orang Komunis.
b.   Mereka adalah tidak bersih lingkungan
2). Persuasi yang menunjukkan derajat kekuatan persuasi.
c.   Pameran rumah.
d.   Pameran tempat tinggal.
3). Persuasi yang menunjukkan intensitas bahasa/makna (intensitas bobot sikap). e.   positif.......hamba hukum, pengatur lalu-lintas.
f.    netral.......polisi
g.   negatif.......oknom polisi.
Contoh  (a)  dan  (b)  berkategori  agresif-dogmatis  karena  kata adalah (mendefinisikan)  berarti  atau  berkesan  akan  membuat  kategorisasi, kepastian (batas),  identitas.  Padahal  daur  kehidupan  manusia  akan  bergerak  dan  terus berproses personalisasi. Dengan adalah berpotensi agresif-dogmatis dan politis.
Contoh  kalimat  (c)  kata rumah lebih  lemah  daya  persuasinya  daripada kalimat  (d) tempat  tinggal .  Dengan  ungkapan  atau  pernyataan  (d)  berarti pembicara,  secara  semantis  berpotensi  mendominasi  makna  dan  maksud komunikasi.
Dengan  beberapa  contoh  tersebut  kiranya  dapat  dikatakan  bahwa  setiap pernyataan  atau  bahasa  yang  kita  gunakan  cenderung  bercorak  persuasif,  yaitu bernuansa bahasa kekuasaan, baik disadari atau tidak disadari, langsung atau tidak langsung.

## Bahasa Kekuasaan: Antara Absolutisme dan Relativisme
Bahasa kekuasaan dengan segala mode, corak, dan gayanya (sebagaimana dipaparkan  di  atas)  merupakan  konsekuensi  atau  akibat  naluri  manusia  untuk ”berkuasa”. Berkuasa dalam pengertian struktural dan fungsional,
▪ dari yang bersifat sarkastis hingga yang bersifat eufemistis;
▪ dari yang bersifat eksplisit hingga  yang bersifat implisit;
▪ dari  yang  bersifat  emosional-persuasif  hingga  yang  bersifat  rasional- persuasif;
▪ dari bersifat otoriter-totaliter hingga yang bersifat demokratis-anarkis;
▪ dari yang bersifat absolut hingga yang bersifat relatif.
Dengan  dasar  tersebut  maka  bahasa  kekuasaan  yang  dalam  artikel  ini dinyatakan sebagai naluri kemanusiaan tampaknya bergerak dalam lingkup derajat antara  atau  berkisar  antara.  Meminjam  istilah  statistik,  yaitu  distribusi  normal maka  orang  dalam  berbahasa  dengan  naluri  ”transaksi”,  bahkan  ”duelnya”  itu dapat  dengan  bebas  bergerak  antara  yang  sarkastis  hingga  yang  eufemistis (substansinya  tetap  naluri  menguasai,  bertransaksi,  bernegosiasi,  dan  duel) asalkan  masih  dalam  standar  deviasi  tertentu,  atau  batas  kenormalan  dan kelaziman.  Melebihi  batas  kenormalan  berarti  abnormal,  tidak  lazim,  gila/adu fisik.  Standar  deviasi  yang  dimaksud,  misalnya  adalah  pandangan  hidup  atau ideologi. Sekali lagi, bahasa kekuasaan adalah sesuatu yang naluriah, pasti, hanya keberadaannya  cenderung  ”berderajat  antara”,  seberapa  tampak  eksplisit  atau nuansa-nuansa,  pernik-pernik  naluri  kekuasaan  itu  dalam  bahasa  antara  lain ditandai munculnya kata atau istilah seperti:
▪ toleransi,  yaitu  tidak  ada  pihak  yang  mengalah,  masing-masing  saling mempertahankan, tetapi  kedua belah pihak saling menghormati sehingga tidak ada permusuhan;
▪ kompromi,  yaitu  kedua  belah  pihak  bersedia  mengalah  untuk  kemudian saling memberi dn menerima, take and give ;
▪ rekonsiliasi, yaitu rujuk;
▪ genjatan senjata, yaitu menunda permusuhan;
▪ arbitrase,  yaitu  menggunakan  pihak  ketiga  untuk  menyelesaikan masalah/konflik/duel.

## Paradigma Teoretis
Tiga  paradigma    teoretis  yang  akan  dipaparkan  di  sini,  yaitu  empirisme- positivisme,  fenomenologi,  dan discurve  pratice .  Faham  empirisme-positivisme memiliki  kerangka  pemahaman  bahwa  bahasa  adalah  hasil  refleksi  kategori- kategori  mental  kognitif  manusia.  Segala  pengalaman  mental  kognitifnya diekspresikan  dalam  bahasa  tanpa  perlu  curiga  terhadap  adanya  distorsi-distorsi, selama  ia  dinyatakan  secara  logis-gramatikal.  Lambang    atau  kata-kata,  kalimat, dan  bahasa  merupakan  representasi  langsung  dari  obyek  atau  pengalaman. Pandangannya terhadap bahasa sangat polos. Ia hanya melihat bahasa sebatas alat dan  mereduksinya  menjadi  sekedar  perkara  gramatika.  Akibatnya,  terpisahlah antara  subyek  dengan  obyek;  berarti  putus  pulalah  upaya  untuk  membongkar makna-makna subyektif dan kontekstual.
Faham  fenomenologi  berpandangan  bahwa  bahasa  dan  wacana  justru diatur  dan  dihidupkan  oleh  pengucapan-pengucapan  yang  bertujuan.  Setiap pernyataan  adalah  tindakan  penciptaan  makna,  yakni  tindakan  pembentukan  diri serta  pengungkapan  jati  diri  dari  sang  pembicara  (Hikam,  1996:80).  Subyeklah yang menciptakan makna sehingga menjadi realitas. Lambang bukan representasi langsung  dari  obyek;  dengan  kata  lain,  kata-kata  atau  lambang  dalam  wacana tidak  memiliki  makna  intrinsik  yang  independen.  Jadi,  bahasa  selalu  subyektif atau  intersubyektivitas.  Dengan  paradigma  semacam  ini  maka  analisis  bahasa berarti  analisis  subyek  atau  makna-makna  subyektif,  termasuk  motif-motif dasarnya.  Pernyataan  dan  pengucapan  tidak  bisa  diterima  secara  polos  dan  apa adanya,  meskipun  ia  tampak  logis-gramatikal.  Makna  subyektif  harus  ditelusuri dengan  melampaui  makna  polos  atau  makna  obyektifnya.  Metodenya  adalah interpretasi dan interaksi simbolis.
Faham discursive- practive . Berbeda dengan dua faham terdahulu, paham ini  menganggap  bahwa  gramatika  dan  subyek  tidak  lagi  sebagai  titik  tolak analisis.  Ia  lebih  menekankan  kepada  konstelasi  kekuatan  apa  yang  ada  dalam
proses  pembentukan  dan  reproduksi  makna.  Faham  ini  meyakini  bahwa  faktor hubungan  kekuasaan  adalah  inheren  dalam  setiap  wacana.  Kuasa  dianggap senantiasa  berada  dalam  setiap  proses  wacana.  Dengan  pemahaman  ini,  bahasa dan wacana senantiasa terlibat dalam hubungan kekuasaan terutama dalam proses pembentukan  subyek.  Pendekatan  ini  unggul  dalam  kepekaannya  terhadap  kuasa yang  dianggap  senantiasa  hadir  dalam  setiap  wacana.  Dengan  demikian  ada keterbukaan  dalam  mengkaji  dua  kutup  yang  berlawanan,  yaitu  posisi  yang berkuasa dan posisi yang dikuasai, baik makna yang dengan sendirinya juga hadir. Bagaimanapun  juga,  kuasa,  dalam    dirinya  juga  senantiasa  mengandaikan perlawanan.

## Kesimpulan
Bahasa,  manusia,  dan  kekuasaan  tidak  terpisah,  dan  saling  berhubungan. Bahasa  dibentuk  manusia,  dan  dengan  kekuasaannya  manusia  memanfaatkan bahasa,  yang  difahami  tidak  polos  dan  tidak  netral  untuk  menggelar kekuasaannya.  Dengan  demikian  bahasa  dan  kekuasaan  adalah  dua  dalam  satu (dwitunggal).  Artinya,  dalam  komunikasi  kebahasaan  akan  selalu  ada  nuansa- nuansa  konflik,  saling  dominasi  (akibat  interdependensi),  kekuasaan,  pengaruh, autoritas, paling ”apes” nuansa toleransi.
Mode  wacana  yang  menyertai  kenyataan  bahasa  seperti  itu  adalah  corak retorik-persuasif,  baik  yang  tampak  rasional-persuasif  maupun  yang  bercorak retorik emosional-persuasif, bahkan yang bercita rasa agresif-dogmatis.
Kenyataan  bahasa  dengan  mode  retorik  seperti    itulah  yang  mengundang alternatif paradigma-teoritis sehingga kajian dan analisis bahasa tidak sekedar dari paradigma  empirisme-positivisme,  tetapi  juga  dari  paradigma  fenomenologi, bahkan dengan paradigma discursive-practice .

## Daftar Pustaka
Fairclough, Norman. 1983. Language and Power . Singapore: Longman Singapore Publishers (Pte) Ltd.
Gerungan, W.A. 1983. Psychologi-Sosial Suatu Ringkasan . Jakarta: PT Eresco.
Hikam,  Muhammad  A.S.  1996.  ”Bahasa  dan  Politik:  Penghampiran  ”Discursive Practice”. H. 77. dalam Yudi Latif dan Idi Subandi Ibrahim (Ed). Bahasa dan  Kekuasaan:  Politik  Wacana  di  Panggung  Orde  Baru.Bandung: Mizan.
Halliday, M.A.K. dan   Ruqaiya Hasan.1992. Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek- aspek  Bahasa  dalam  Pandangan  Semiotik  Sosial .  Penerjemahan  Drs. Asruddin  Baron  Tou,  MA  dari Language,Context,  and  Text:  Aspect  of Language in a Social- Semiotic Perspection.
Malik, Dedy Djamaluddin dan Yosal  Iriantara (Ed) 1994. Komunikasi  Persuasif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nimmo,  Dan.  1993. Komunikasi  Politik:Komunikator,  Pesan,  dan  Media . Penerjemah  Tjun  Surjaman  dari Political  Commonication  in  Amerika . Cetakan II. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Pabottinggi,  Mochtar.19996.  “Bahasa,  Kramanisasi,  dan  Kerakyatan”.  Hal.  161. Dalam Yudi Latif dan Idi Subandi Ibrahim (Ed). Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru. Bandung : Mizan. Polak, Mayor. 1979. Sosiologi suatu Buku Pengantar Ringkas.Jakarta: PT Ichtiar Baru.