## KONTRIBUSI UNHCR DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA

## Joko Setiyono
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH No. 1 Kampus Tembalang Semarang jokosetiyono61@yahoo.com

## Abstract
UNHCR  is  the  United  Nations  specialized  organs  formed  for  the  purpose  of  protecting  and guaranteeing human rights and international efforts to humanise refugees, as a result of a war or a prolonged armed conﬂict, internal strife and other domestic issues. Handling refugee who came from Indochina Peninsula, the ethnic Rohingya refugees, East Timor's refugees, at least is clear evidence of the contribution of UNHCR in the handling of international refugee issues in Indonesia.
Keywords : UNHCR, Refugees International, Contributions, Indonesia

## Abstrak
UNHCR merupakan organ khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan melindungi dan menjamin HAM serta upaya memanusiawikan para pengungsi internasional, sebagai akibat dari suatu peperangan ataupun  konﬂik  bersenjata  yang  berkepanjangan,  pertikaian  internal  dan  berbagai  persoalan dalam  negeri  lainnya.  Penanganan  pengungsian  yang  berasal  dari  Semenanjung  Indochina, pengungsi etnis Rohingya, pengungsi eks Timor Timur, setidaknya merupakan bukti nyata adanya kontribusi UNHCR  dalam penanganan permasalahan pengungsi internasional di Indonesia.
Kata Kunci : UNHCR, Pengungsi Internasional, Kontribusi, Indonesia

## A. Pendahuluan
Berbagai  persoalan  internasional menunjukan  kecenderungan  yang  semakin kompleks dalam bidang kehidupan, sehingga m e m e r l u k a n   s t r a t e g i   p e n a n g a n a n k o m p r e h e n s h i f   d a r i   m a s y a r a k a t internasional.  Negara  sebagai  salah  satu subyek  Hukum  Internasional  (Thontowi  & Iskandar, 2006) merupakan change of agency yang  berperan  aktif  dalam  pengembangan dan  pentransformasian  eksistensi  Hukum Internasional  guna  mengatasi  berbagai persoalan  didalamnya.  Seiring  dengan perkembangan  waktu,  eksistensi  negara sebagai  aktor  tunggal  dalam  percaturan internasional  mengalami  pergeseran, dikarenakan  munculnya  berbagai  subjek Hukum  Internasional  selain  negara,  yang dalam  konteks  ini  adalah  munculnya berbagai  organisasi  internasional,  satu d i a n t a r a n y a U n i t e d   N a t i o n s   H i g h
Commissioner  for  Refugee ( UNHCR ) (Setianingsih Suwardi, 2004).
Kemunculan  organisasi  internasional diperlukan  dalam  kerangka  kerja  sama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk m e n e n t u k a n   k e s e j a h t e r a a n   s e r t a memecahkan  berbagai  persoalan  bersama serta  mengurangi  pertikaian  yang  timbul. Organisasi  Internasional  beserta  alat p e r l e n g k a p a n n y a   m e m p u n y a i   h a k , kewajiban  dan  kekuasaan,  sebagaimana dimiliki  alat  perlengkapan  negara  modern yang  juga  diatur  oleh  hukum  konstitusi i n t e r n a s i o n a l   ( M a u n a ,   2 0 0 0 ) .   P a t u t d i k e m u k a k a n ,   w a l a u p u n   o r g a n i s a s i internasional baru muncul abad ke-19, akan tetapi  perkembangannya  yang  sangat  cepat setelah berakhirnya Perang Dunia II, antara lain memiliki ciri sebagai persekutuan antara negara-negara yang secara permanen, dengan tujuan yang sesuai dengan hukum, dilengkapi
1
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Halaman 275-281
dengan organ-organnya. (Parthiana, 1990) Untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan PBB  sebagai  organisasi  internasional, diciptakanlah alat kelengkapan/organ utama, seperti : Majelis Umum, Dewan Keamanan, D e w a n   E k o n o m i   d a n   S o s i a l ,   D e w a n Perwalian,  Mahkamah  Internasional  dan S e k r e t a r i a t   P B B .   S e l a n j u t n y a   u n t u k membantu  kelancaran  tugas  dan  tujuannya, alat  kelengkapan/organ  utama  dibantu  oleh badan-badan  khusus  PBB  antara  lain  : UNESCO); WHO; IMF; ILO; FAO dan lain- lain . Selain itu, ECOSOC mempunyai badan- badan  yang  turut  membantu  badan-badan tambahan (subsidiary organs) yang dibentuk oleh  Majelis  Umum  seperti UNCTAD, U N I C E F,   d a n   U n i t e d   N a t i o n s   H i g h Commissioner for Refugee (UNHCR).
Diantara  banyaknya  alat  kelengkapan maupun specialized  agencies yang  dimiliki PBB,  hanya UNHCR yang  merupakan s u b s i d i a r y   o rg a n s s e r t a   o r g a n i s a s i internasional  khusus  yang  dibentuk  untuk melindungi  dan  menjamin  hak  asasi pengungsi  dari  ketidakadilan.  Fakta  empiris menunjukkan  dengan  adanya  dua  perang dunia  dan  sekitar  ratusan  pertikaian bersenjata,  telah  membuat  jutaan  orang mengungsi  dan  melakukan eksodus ke berbagai belahan dunia yang dianggap aman dari  ancaman  persekusi,  konﬂik  bersenjata atau  kekerasan  politik  lainnya.  Persoalan terkait  dengan  pengungsi  sudah  menjadi perhatian  masyarakat  internasional  sejak berakhirnya Perang Dunia I, utamanya pasca runtuhnya  Kekaisaran  Rusia  (1917)  dan Kekaisaran  Ottoman  Turki  (1918),  yang mengakibatkan  terjadinya  pengungsian massal orang-orang dari wilayah yang berada di  bawah  rezim  baru  (Suprapto,  2001). Permasalahan pengungsi yang telah menjadi persoalan pelik dan kompleks hingga saat ini, menjadi  salah  satu  agenda UNHCR untuk memanusiawikan  para  pengungsi,  orang- orang  yang  dipindahkan,  orang-orang  yang d i p u l a n g k a n   d a n   o r a n g - o r a n g   t a n p a kewarganegaraan, sebagai salah satu korban akibat  perang,  pertikaian  internal  maupun masalah dalam negeri lainnya.
Penghormatan  terhadap  Hak  Asasi Manusia (HAM) merupakan syarat penting untuk mencegah dan menyelesaikan masalah
pengungsi.  Kompleksitas  permasalahan yang  tanpa  diimbangi  dengan  adanya peraturan  standar  minimum  mengenai pengungsi,  menyebabkan  Majelis  Umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi  PBB  tentang  Status  Pengungsi dan  Orang-Orang  Tanpa  Kewarganegaraan ( U n i t e d   N a t i o n   C o n f e r e n c e   o f Plenipotentiaries on The Status of refugees and Stareless Persons ).
Konvensi  1951  merupakan  suatu instrumen  internasional  bagi  pengungsi, yang  rancangannya  dibuat  sebagai  hasil rekomendasi Komisi HAM PBB dan berisi a t u r a n   s t a n d a r   p e r l a k u a n   t e r h a d a p pengungsi.  Konvensi  telah  menetapkan status hukum pengungsi dan mencantumkan ketentuan-ketentuan  tentang  hak  dan kewajiban  mereka  untuk  mendapatkan  apa yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi pada umumnya. Berlakunya Konvensi 1951 terhadap  para  pengungsi  ini  juga  diikuti dengan  berlakunya  Protokol  1967,  yang mengatur  secara  rinci  mengenai  status kedudukan  dari  pengungsi.  Berlakumya Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  telah memberikan  langkah  dan  prinsip  baru mengenai  deﬁnisi  dari  pengungsi  dan perlindungan  signiﬁkan  yang  berbasis  dari status atau kedudukan resmi para pengungsi. Selain  itu,  kedua  instrumen  internasional tersebut juga memberikan arah bagi UNHCR untuk  menjalankan  eksistensinya  didalam melindungi  hak  dan  kewajiban  pengungsi yang tersebar di belahan dunia.
Banyaknya  pelanggaran  HAM maupun hak minimum pengungsi yang terus berkembang,  membuat  kontribusi UNHCR sebagai  organisasi  khusus  PBB  dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan terkait pengungsiaan menjadi sangat penting dan  strategis  dewasa  ini. Terkait  dengan  isu dasar  itulah,  maka  dipandang  perlu  untuk dilakukannnya  suatu  penelitian,  yang  hasil akhirnya  dituangkan  dalam  makalah  ini. Permasalahan  utama  dalam  penulisan  ini a d a l a h :   p e r t a m a ,   a p a k a h   y a n g melatarbelakangi  munculnya UNHCR sebagai  organisasi  internasional  yang menangani  permasalahan  pengungsian? kedua, bagaimana kontribusi UNHCR dalam m e n g a t a s i   p e r m a s a l a h a n   p e n g u n g s i
internasional di Indonesia
B. Pembahasan
1. Latar  Belakang  UNHCR  sebagai Organisasi  Internasional  Di  Bawah PBB  Yang  Diberi  Kewenangan mengatasi  Permasalahan  Pengungsi Internasional
Instrumen  internasional  yang  dapat dipergunakan  sebagai  dasar  hukum  terkait dengan pengungsi internasional, antara lain : pertama, traktat  universal yang  terdiri  dari Konvensi  1951  dan  Protokol  1967;  kedua, traktat  regional diantaranya  Konvensi Organisasi Persatuan Afrika tentang Berbagai Aspek Masalah Pengungsi Di Afrika; ketiga, Hukum Kebiasaan Internasional yang terkait dengan  prinsip non-refoulement ,  dimana semua  negara  terikat  secara  hukum  untuk melarang  melakukan  pengembalian  atau pemulangan  pengungsi  dengan  cara  apapun ke negara atau wilayah dimana kelangsungan hidup  atau  kebebasan  mereka  terancam dikarenakan  ras,  agama,  kebangsaan, keanggotaannya  dalam  kelompok  sosial tertentu atau pendapat politiknya.
Instrumen  hukum  utama  tentang pengungsi  dalam  Konvensi  1951  dan Protokol  1967,  yang  terpenting  adalah  : pertama,  perlindungan  harus  diberikan kepada  semua  pengungsi  tanpa  melakukan pembedaan;  kedua,  standar  minimum perlakuan  yang  harus  diperhatikan  terhadap pengungsi;  ketiga,  pengusiran  seorang pengungsi dari negara suaka merupakan hal yang  sangat  serius;  keempat,  pemberian s u a k a   m e r u p a k a n   b e b a n   y a n g   t i d a k tertanggungkan  bagi  beberapa  negara tertentu;  kelima,  perlindungan  pengungsi merupakan  tindakan  kemanusiaan,  oleh karenanya pemberian suaka tidak seharusnya menimbulkan  ketegangan  diantara  negara- negara;  keenam,  negara  harus  bekerjasama dengan UNHCR dalam  melaksanakan fungsinya  dan  untuk  memfasilitasi  tugas- tugasnya  dalam  mengawasi  diterapkannya konvensi.
P e r m a s a l a h a n   p e n g u n g s i   y a n g didalamnya  juga  menyangkut  HAM, memunculkan  kepedulian  dari  masyarakat i n t e r n a s i o n a l   u n t u k   m e m b e r i k a n perlindungan  melalui  pembentukan  sebuah
organisasi internasional yang bersifat khusus yang  berada  dibawah  naungan  PBB. Berdasarkan SU PBB 1946 telah menyetujui suatu  Resolusi  No.  319A  (IV)  1949  yang meletakkan  dasar  bagi  kegiatan  PBB  yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada para  pengungsi.  Selain  itu,  Resolusi  juga menyebutkan  bahwa  para  pengungsi  atau orang yang terusir yang telah mengemukakan rasa keberatan yang sah untuk dikembalikan ke  negara  asalnva  tidak  harus  tunduk  pada upaya pemulangan tersebut. Hal inilah yang m e n y e b a b k a n   P B B   m e m b e n t u k International  Refugees  Organisation ( IRO ), dengan tujuan utama adalah repatriasi, tetapi k e t e g a n g a n   p o l i t i k   y a n g   a k h i r n y a mencetuskan Perang Dingin telah mengubah arah  kebijakan  menjadi  memukimkan kembali (resettlement) .  Selanjutnya,  tahun 1951 IRO berganti  nama  menjadi UNHCR y a n g   b e r m a r k a s   d i   J e n e w a ,   S w i s s . Pembentukan UNHCR dimaksudkan  untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada p a r a   p e n g u n g s i   i n t e r n a s i o n a l ,   s e r t a mendampingi  para  pengungsi  dalam  proses pemindahan  tempat  menetap  mereka  ke tempat yang baru.
Dalam  perkembangannya  UNHCR tidak  hanya  menolong  orang  yang  terlantar dan kehilangan tempat tinggalnya, tetapi juga menolong  orang  yang  masih  jadi  pengungsi atau hidup dalam pengungsian, memberikan p e r l i n d u n g a n   i n t e r n a s i o n a l   d a n mengupayakan  solusi  permanen  terhadap masalah  pengungsi,  melindungi  atau membantu  kelompok-kelompok  khusus orang-orang yang terusir secara internal dan perbatasan  internasional,  namum  berada dalam situasi seperti yang dialami pengungsi di negara mereka sendiri.
Upaya UNHCR untuk  menemukan solusi permanen atas masalah yang dihadapi, berawal  dari  kebutuhan  akan  berbagai  hak (asasi)  utama  setiap  pengungsi  sebagai individu  makluk  Tuhan  (Moniz,  2013) dilakukan  dengan:  pertama,  mendorong pemerintahan  negara-negara  di  dunia  untuk memberlakukan konvensi dan upaya regional dan  internasional  yang  berkaitan  dengan pengungsi dan orang-orang yang terusir serta menjamin  bahwa  standar  yang  ditetapkan benar-benar  dilaksanakan  secara  efektif; kedua,  mengupayakan  pemberian  suaka
kepada  pengungsi  yakni  menjamin  bahwa kepada  pengungsi  diberikan  rasa  aman  dan mereka dilindungi dari pemulangan paksa ke negara  yang  mereka  khawatirkan  akan melaksanakan  persekusi  atau  penganiayaan terhadap  mereka;  ketiga,  menjamin  bahwa para  pengungsi  diperlakukan  sesuai  dengan standar yang diakui secara internasional dan memperoleh  status  hukum  yang  memadai, termasuk  sejauh  memungkinkan  hak-hak ekonomi  dan  sosial  yang  sama  dengan diberikan kepada warganegara di negara yang memberi mereka suaka; keempat, menjamin penyelesaian permanen bagi pengungsi baik melalui  repatriasi  sukarela  ke  negara  asal m e r e k a ,   a t a u ,   j i k a   h a l   i t u   t i d a k memungkinkan,  menjadi  warga  negara  di negara  yang  menjadi  tempat  tinggal  atau domisili  mereka;  kelima,  membantu re- integarsi pengungsi  kembali  ke  negara a s a l n y a   m e l a l u i   k o n s u l t a s i   d e n g a n pemerintah  yang  bersangkutan  serta memantau  amnesti  atau  jaminan  yang diberikan sebagai syarat kepulangan mereka; keenam,  mengupayakan  keselamatan  ﬁsik pengungsi,  pencari  suaka,  dan returnee, khususnya  keselamatan  mereka  dari  militer dan  tindak  kekerasan  lainya;  ketujuh, memperjuangkan  reuniﬁkasi  keluarga- keluarga pengungsi.
Orang-orang  yang  menjadi  urusan UNHCR adalah semua orang yang kebutuhan perlindungan  dan  bantuannya  menjadi p e r h a t i a n n y a ,   y a n g   m e n c a k u p :   p a r a pengungsi  menurut  Konvensi  Pengungsi Tahun 1951; orang-orang yang melarikan diri dari  konﬂik  atau  gangguan  serius  atas ketertiban  umum,  yaitu  pengungsi  menurut deﬁnisi  Konvensi  Organisasi  Persatuan Afrika dan Deklarasi Kartagena; orang-orang yang  telah  kembali  ke  negara  asal  para p e n g u n g s i ;   d a n   o r a n g - o r a n g   y a n g tersingkirkan di dalam negeri.
2. K o n t r i b u s i   U N H C R   d a l a m Mengatasi  Permasalahan  Pengungsi Internasional Di Indonesia Dewasa  ini,  perlindungan  terhadap pengungsi  masih  menjadi  alasan  bagi keberadaan UNHCR .  Setidaknya  data UNHCR telah  menyebutkan  bahwa  jumlah pengungsi, antara lain berasal dari Afganistan (2,3  juta),  Rwanda  (1,7  juta),  Bosnia  dan
Herzegovina  (1,3  juta),  Liberia  (750.000), Irak  (630.000),  Somalia  (466.000),  Sudan (424.000),  Eritrea  (362.000),  Angola (324.000), dan Sierra Leone (320.000).
Penanganan  permasalahan  pengungsi internasional didorong oleh rasa kemanusiaan u n t u k   m e m b e r i   p e r l i n d u n g a n   d a n memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para pengungsi yang ke luar dari negaranya karena  tidak  mendapat  perlindungan sebagaimana  mestinya.  Patut  dikemukakan bahwa  kedudukan  sebagai  pengungsi  tidak berlaku abadi, artinya bisa berhenti, persoalan yang timbul adalah jangan sampai pengungsi itu  bisa  dirugikan  statusnya  sebagai pengungsi  secara  sewenang-wenang.  Oleh karenanya  pula,  maka  setiap  pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan  ketertiban  umum  di  negara dimana  dia  berada  atau  ditempatkan. Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  telah menentukan siapa yang dapat diakui sebagai pengungsi.  Penetapan  status  sebagai pengungsi  sangat  penting,  untuk  dapat m e n i k m a t i   h a k - h a k   y a n g   d i t e n t u k a n Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  atau tunduk pada kewenangan UNHCR .
Adapun tahapan yang harus dilalui oleh pengungsi  di  suatu  negara,  yaitu  :  pertama, registrasi  pemohon  pengungsi;  kedua, wawancara  tahap  awal;  ketiga,  penentuan status  pengungsi.  Registrasi  pemohon pengungsi  berisi  dokumen  resmi  yang memuat identitas lengkap pengungsi berikut alasan  pergi  dari  negara  asal.  Selanjutnya, UNHCR akan mengeluarkan attestation letter memuat  prinsip non  refoulement ,  yaitu pelarangan suatu negara mengembalikan atau mengusir, maupun mengirim pengungsi dan pencari  suaka  ke  wilayah  dimana  akan terancam  kehidupan  dan  keselamatan pengungsi  dan  pencari  suaka.  Wawancara tahap awal adalah wawancara yang dilakukan oleh UNHCR untuk  menggali  lebih  dalam mengenai  kasus  dari  seorang  pemohon pengungsi  sebelum  diberikan  rekomendasi untuk diterima atau ditolak kasusnya.
Penentuan  status  pengungsi  adalah s u a t u   t a h a p   d i m a n a   s e t e l a h   s e l e s a i wawancara,  dilanjutkan  pada  penyelesaian kasus  hingga  memberikan  laporan  dan
rekomendasi  ditolak  atau  diterima  oleh UNHCR . Bagi yang diterima dan dinyatakan layak  sebagai  pengungsi,  maka  diberikan status  sebagai  pengungsi  internasional  oleh U N H C R m e l a l u i   p e n e r b i t a n re f u g e e c e r t i ﬁ c a t e . P e n a m p u n g a n   s e m e n t a r a pengungsi  yang  telah  memperoleh  status sebagai pengungsi internasional dari UNHCR dan  dipenuhi  kebutuhan  dasarnya  dengan dana  sumbangan  atau  donor  negara-negara anggota.  Pengungsi  yang  berada  di  negara penampungan  yang  belum  meratiﬁkasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka akan kehilangan hak untuk memperoleh pekerjaan. Oleh  karenanya, UNHCR dapat  melakukan penempatan pengungsi di negara peserta.
P e n a n g a n a n   p e n g u n g s i a n   d a p a t dilakukan UNHCR melalui:  repatriasi sukarela, permukiman lokal, dan pemukiman kembali  di  negara  ketiga.  Penangan  melalui repratiasi sukarela  sangat  bergantung  pada faktor kondisi di negara asal yang kondusif, sebagaimana UNHCR mengupayakan pemulangan  47  ribu  pengungsi  Kamboja secara sukarela dari Thailand. Demikian pula pada repatriasi sekitar  1,7  juta  pengungsi Mozambique  yang  kembali  antara  tahun 1 9 9 3 .   S e l a i n   i t u , U N H C R j u g a mengupayakan bantuan-bantuan bagi proyek pemukiman  lokal,  baik  wilayah  pedesaan maupun  kota  kepada  pengungsi.  Bagi pengungsi yang tidak dapat kembali ke negara asal atau tidak merasa aman di negara yang menampungnya,  satu-satunya  solusi  adalah dimukimkan  di  negara  ketiga.  Pada  tahun 1996 sekitar 35.000 pengungsi dari sekitar 40 negara penampung dimukimkan kembali oleh UNHCR ke berbagai negara di dunia.
UNHCR mengidentiﬁkasi  berbagai faktor  penyebab  terjadinya  pengungsian internasional. Faktor politik biasanya terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan penguasa dan  aparat  keamanan  penyebab  terjadinya berbagai  pelanggaran  HAM,  yang  pada akhirnya  menimbulkan  pengungsian  massal ke  negara  lainnya  yang  dapat  memberikan jamainan  keamanan,  kesejahteraan,  dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.  Faktor  ekonomi  pendorong terjadinya  pengungsian  internasional,
utamanya  yang  terkait  dengan  miskinnya suatu negara, krisis ekonomi berkepanjangan, k e l a p a r a n ,   w a b a h   p e n y a k i t   m e l u a s , kriminalitas  meningkat  tajam,  dan  berbagai dampak  negatif  lainnya,  membuat  rakyat lebih  memilih  untuk  meninggalkan  negara asalnya dan mencari penghidupan tempat di negara lain sebagai tempat mengungsi. Faktor agama juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan  terjadinya  pengungsian internasional,  sebagaimana  terjadi  pada pengungsi  Palestina,  Afghanistan,  Etnis Rohingya,  dan  pengungsi  eks  Timor  Timur. Selain  itu,  perang  juga  merupakan  faktor terbesar penyebab pengungsian internasional. Mereka  yang  meninggalkan  negaranya biasanya untuk menghindari dampak perang yang berkepanjanjangan ke negara lain yang aman, seperti halnya peperangan yang terjadi di  kawasan  Timur  Tengah,  Afganistan,  dan kawasan dunia  lainnya.
Indonesia mulai menghadapi persoalan pengungsi  yang  serius  pada  tahun  1975, dimana ribuan orang meninggalkan wilayah semenanjung  Indocina  untuk  mencari perlindungan  di  negara  lain,  sebagai  akibat dari  pergantian  rezim  di  wilayah  tersebut. Kebanyakan  dari  mereka,  terutama  dari Vietnam, menggunakan jalan laut sampai di wilayah  Indonesia.  Terkait  hal  tersebut, setelah  berkoordinasi  dengan UNHCR , pemerintah  Indonesia  menjadikan  Pulau Galang  sebagai  tempat  penampungan  para pengungsi.  Peran UNHCR atas  pengungsi tersebut,  dilakukan  untuk  mencari  solusi efektif melalui fungsi inisiator, fasilitator, dan determinan.
Dari  perspektif  sejarah,  perpecahan antara  etnis  Rohingya  dan  pemerintah Myanmar  sebenarnya  sudah  terjadi  sejak puluhan  tahun  silam  hingga  saat  ini. Penyebab  utama  perpecahan  yang  berlanjut p a d a   s u a t u   k o n ﬂ i k   b e r s e n j a t a berkepanjangan, selain terkait dengan faktor Sara,  juga  ada  faktor  bahasa,  dan  faktor ekonomi  serta  pengelolaan  lahan  pertanian. Dampak  perpecahan  tersebut  menyebabkan terjadinya  arus  pengungsian  besar-besaran etnis  Rohingya  ke  berbagai  wilayah  negara y a n g   d i p a n d a n g   a m a n   d a n   b e r s e d i a
menampung para pengungsi, termasuk dalam wilayah Indonesia.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  dalam kerangka  untuk  menjadikan  warga  etnis Rohingya  menjadi  warga  asli  Myanmar, walaupun  belum  membuahkan  hasil  yang d i h a r a p k a n ,   d i k a r e n a k a n   d a r i   p i h a k pemerintah  Myanmar  sendiri  tidak  mau menerima  etnis  Rohingya  sebagai  warga negaranya dan menganggap sebagai imigran gelap  dari  negara  Bangladesh.  Dalam m e n a n g a n i   p e n g u n g s i   R o h i n g y a   d i Indonesia, UNHCR sebagai  organisasi internasional  telah  menjalankan  perannya untuk memonitor dan mencari penyelesaian terhadap  permasalahan,  serta  menjalankan perannya  sebagai  inisiator,  fasilitator,  dan determinan  dengan  baik.  Menjamin  bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka dan mendapat tempat yang aman di negara lain, dengan  pilihan  kembali  secara  sukarela  ke negaranya,  lokal  integrasi  atau  penempatan ke negara ketiga.
Sebagai  komunitas  yang  sudah  lama menetap  di  sebuah  wilayah  yang  kebetulan sekarang  telah  menjadi  bagian  wilayah  di n e g a r a   M y a n m a r,   t e n t u   s a j a   s u d a h selayaknya  mereka  mendapatkan  hak-hak d a s a r   m e r e k a ,   t e r u t a m a   s t a t u s kewarganegaraan.  Meskipun  Myanmar  tak mungkin  memberikan  kewarganegaraan kepada  Rohingya,  namun  demikian  tetap menawarkan  solusi  berupa  pengiriman ribuan  etnis  Rohingya  ke  negara  lain  atau tinggal di Arakan di bawah pengawasan PBB, namun sayang hingga kini hal tersebut belum dapat direalisasikan, sehingga oleh Indonesia p e r a n U N H C R s e b a g a i   o r g a n i s a s i internasional  di  bawah  PBB  masih  tetap diharapkan.
Terkait  dengan  adanya  pengungsi  etnis Rohingya  di  Indonesia, UNHCR juga  telah berperan  sebagai  inisiator  dengan  baik. Sebagai  catatan  di  tahun  2009,  ada  sekitar 391  pengungsi  Rohingya  mengungsi  ke Indonesia,  yang  mana UNHCR terus memantau  dan  memastikan  sifat repatriasi secara  sukarela  dan  memberikan  bantuan. Para  pengungsi  Rohingya  ditampung  di tempat  pengungsian  dalam  pengawasan
UNHCR,  yaitu  di kamp pengungsian  TNI AL,  kantor  Camat  di  wilayah Aceh,  dan  di beberapa  rumah  warga  lainnya  (Januari, 2013).
Selanjutnya  terkait  dengan  pengungsi warga eks Timor-Timur pasca jajak pendapat tahun 1999, UNHCR telah menjamin bantuan pemulangan  pengungsi  dari  kamp-kamp pengungsian,  setelah  warga  Timor  Timur mengutarakan  keinginan  mereka  untuk meninggalkan  kamp  dan  pulang  ke  negara asalnya dengan rasa aman dan terlindungi.

## C. Simpulan
Berdasarkan  pada  hasil  pembahasan tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan, sebagai berikut:
1. Terkait  pengungsi  internasional,  telah memunculkan  kepedulian  masyarakat internasional  untuk  memberikan perlindungan  kepada  para  pengungsi melalui pembentukan sebuah organisasi internasional  dibawah  PBB,  dengan nama UNHCR .  Berdasarkan  Konvensi 1951  dan  Protokol  1967,  maka  semua pengungsi  itu  wajib  dilindungi  oleh setiap  negara,  baik  negara  tujuan maupun  negara  tempat  transit  para pengungsi international.
2. UNHCR merupakan  sebuah  badan pengungsi  dunia  yang  diberi  mandat oleh PBB untuk melindungi pengungsi dan  membantu  pengungsi  mencari solusi  bagi  keadaan  buruk  para pengungsi  internasional.  Kontribusi UNHCR atas pengungsi internasional di Indonesia,  tampak  dalam  penanganan p e n g u n g s i a n   y a n g   b e r a s a l   d a r i Semenanjung  Indochina,  pengungsi etnis  Rohingya,  pengungsi  eks  Timor Timur,

## DAFTAR PUSTAKA
J anuari, N. (2013). Peran United Nation High o f   C o m m i s s i o n e r   f o r   R e f u g e e s ( U N H C R )   D a l a m   M e n a n g a n i Pengungsi  Rohingya  di  Aceh  Tahun 2 0 0 9 - 2 0 1 0 .   E - J o u r n a l . h i . ﬁ s i p - Unmul.org.
Mauna,  B.  (2000).Hukum  internasional
Pengertian  Peranan  Dan  Fungsi  Dalam Era  Dinamika  Global.  Bandung: Alumni. Moniz,  L.  (2013).  Peranan  United  Nations
H i g h   C o m m i s s i o n   F o r   R e f u g e e s ( U N H C R )   D a l a m   P e n a n g a n a n Pengungsi  Timor  Leste  Di  Indonesia
P a s c a   R e f e r e n d u m   Ta h u n   1 9 9 9 . Bandung.
Parthiana,  I.  W.  (1990).Pengantar  Hukum
Internasional. Bandung: Mandar Maju.
Setianingsih  Suwardi,  S.  (2004).Pengantar
Hukum  Organisasi  Internasional  (1st ed.). Jakarta: UI Press.
Suprapto,  E.  (2001).  Kentuan-ketentuan Utama  Konvensi  1951/Protokol  1967 M e n g e n a i   S t a t u s   P e n g u n g s i .   I n
P e r l u n y a   I n d o n e s i a   M e n g a k s e s i Konvensi  Tentang  Pengungsi  (p.  1). Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter FH Universitas Trisakti. Thontowi, J., & Iskandar, P. (2006). Hukum Internasional  Kontemporer.  Bandung: PT. Reﬁka Aditama.