Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 629-634| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4157.629-634

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUMDES SIMPAN PINJAM DALAM PERKARA KREDIT MACET YANG DISEBABKAN ADANYA WANPRESTASI OLEH DEBITUR DI DESA KESIMPAR KARANGASEM
I Putu  Utama  Putra, I Nyoman  Putu Budiartha,  I Wayan  Arthanaya Fakultas  Hukum  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia Utamaputra  1908@gmail.com,  budiartha59@gmail.com,  arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Badan usaha milik desa sebagian besar modalnya dimiliki  desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa itu sendiri. Tujuan pembentukkan badan usaha milik desa adalah untuk membuka lowongan kerja  bagi  masyarakat  dan  hasilnya  menambahkan  pendapatan  desa  itu  sendiri.  Tentu  dalam  mendirikan BUMdes  harus  mengikuti  prosedur  sebagaimana  adanya  dalam  telah  diatur  dalam  Undang -undang  desa. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perlindungan  hukum  BUMdes  simpan  pinjam  terhadap  perkara  kredit macet  di  Desa  Kesimpar dan mengungkapkan penyelesaian kredit macet di  BUMdes Desa Kesimpar. Penelitian ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris  dan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  ialah  pendekatan Perundang-undangan  dan  konseptual.  Adapun  Sumber  data  yang  dipergunakan  adalah  data  primer  yaitu wawancara dengan pihak terkait dan Data Sekunder meliputi peraturan Perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara yang diperoleh dengan para informan yang ada di BUM des Panca Datu Desa Kesimpar. Selanjutnya  data  dianalisis  secara  kualitatif  lalu  ditarik  kesimpulan  secara  induktif.  Hasil  penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap  BUMdes simpan pinjam dalam perkara kredit macet yang disebabkan  adanya  wanprestasi  oleh  debitur  di  Desa  Kesimpar  Karangasem  ini  berpegangan  pada  surat perjanjian dan perlindungan hukum terhadap BUM des diatur pada Pergub Bali Nomor 44  Tahun 2017, Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998,  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  serta  upaya penyelesaian kredit  macet pada BUMDES  Panca Datu melalui  cara represif.
Kata  Kunci :  Bumdes,  Kredit Macet, Wanprestasi

## Abstract
Village-owned enterprises are mostly owned by the village through direct participation originating from the wealth of the village itself. The purpose of establishing a village-owned enterprise is to create job vacancie s fo r the community and as a result increase the income of the village itself. Of course, in establishing BUMdes, you must  follow  the  procedures  as  they  are  regulated  in  the  village  law.  This  study  aims  to  examine  the  legal protection of BUMdes savings and loans against bad credit cases in Kesimpar Village and reveal the settleme n t of bad loans in BUMdes Kesimpar Village. This study uses empirical legal research and the problem approach used is the legislative and conceptual approach. The sources of data used are primary data, namely interviews with  related  parties  and  secondary  data  including  legislation.  Data  were  collected  by  means of interviews obtained with informants in the BUMdes Panca Datu, Kesimpar Village. Furthermore, the data were analyzed qualitatively and then concluded inductively. The results of the study reveal that the legal protection of BUMd e s savings  and loans in the case of bad loans caused by default by debtors in Kesimpar Karangasem Vil lage is holding on to the agreement letter and legal protection for BUMdes is regulated in Bali Governor Regulation Number 44 of 2017, Law of the Republic of Indonesia Number 10 1998, Law Number 4 of 1996 and efforts to settle bad loans at BUMDES Panca Datu through repressive means.
Keywords: Bumdes, Bad Credit, Default

## I. PENDAHULUAN
Untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional  tentunya  pemerintah  pusat  tidak  bisa  hanya mengandalkan  pemerintahan  di  pusat  saja.  Hal  itu  dikarenakan  pembangunan  Nasional  haruslah merata dari masyarakat di kota sampai di pedesaan (Arif & Rosni, 2018). Tentunya pemerintah pusat sulit  menjangkau  seluruh  masyarakat  di  Indonesia,  disinilah  peran  pemerintah  daerah  sangat  penting untuk membantu pemerataan pembangunan berbasis desa dengan menciptakan program-program desa yang inovatif  sehingga bisa terlaksana visi  pembangungan nasional.
Dalam  menjalankan  pemerintahan  desa  dipimpin  oleh  seorang  kepala  desa  atau  yang  disebut nama lain  yang dibantu  oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Peran desa dalam  pembangunan  nasional sangat penting yang mana desa adalah agen  pemerintah terdepan yang dapat  menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan (Paru et al., 2019) & (Pangkey, 2016) .  Upaya  peningkatan  kesejahteraan  dilakukan  dengan  mengupayakan  terbangunnya  sumber- sumber  penghasilan  asli  desa  (PADes).  Pemerintah  desa  harus  mampu  memainkan  peran  untuk membuat  perekonomian  warganya  semakin  baik  dikemudian  hari,  salah  satu  lembaga  yang  bisa didirikan  oleh  desa  untuk  mendongkrak  perekonomian  warganya ialah BUMdes. Tujuan dibentuknya badan  usaha  milik  desa  untuk  mensejahterakan  masyarakat  pada  umumnya  dan  pembangunan nasional  pada  khususnya. Dalam hal memajukan kesejahteraan rakyat untuk mencapai pembangunan nasional  yang  baik  tentunya  sumber  penghasilan  desa  dalam  bentuk  BUMdes  harusnya  berjalan lancar.  Namun  sekarang  ini  tidak  jarang  ditemukan  beberapa  BUMdes  harus  ditutup  terutama  jenis BUMdes simpan pinjam,  ini  disebabkan adanya kredit macet (Suarjaya, 2015)
Kredit  macet adalah keadaan dimana nasabah, baik individu maupun perusahaan, tidak mampu membayar kredit atau kewajibannya tepat waktu. Kredit macet terjadi ketika pihak badan usaha milik desa mengalami kesulitan dalam meminta angsuran dari pihak debitur. Kredit macet menjadi masalah besar  yang  dianggap  sulit  bagi  BUMdes  simpan  pinjam  dikarenakan  jika  terjadi  masalah  tersebut perputaran  uang  akan  mengalami  kendala.  Ketidakmampuan  membayar  tersebut  sering  disebut sebagai Wanprestasi. Wanprestasi merupakan sebuah tindakan yang nantinya akan merugikan sebuah organisasi,  utamanya  jika  yang  mengalami  hal  ini  adalah  BUMdes  pendapatan  desa  juga  akan berkurang (Yahman,  2014) .  Dari  adanya  hal  itu  BUMdes  perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum jika  ada  masalah  terkait  wanprestasi.  Setiap  individu  ataupun  organisasi  berhak  mendapatkan perlindungan  hukum  apalagi  organisasi  yang  dibentuk oleh pemerintah sendiri seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia yaitu dalam pembukaan alenia ke empat
Nasabah  bisa disebut wanprestasi, jika belum terpenuhinya tanggung jawab ataupun lambatnya memenuhi  namun  tidak  sama  dengan  yang  dijanjikan.  Mariam  Darus  Badrulzaman  menyatakan bahwasannya  jika  nasabah  karena  kesalahannya  belum  menjalankan  yang  diperjanjikan,  maka nasabah  tersebut  ingkar  janji.  Kata  karena  salahnya  sangat  bermakna,  dikarenakan  nasabah  belum menjalankan  perjanjian  satupun tidak karena keteledorannya (Prodjodikoro,  2012) .
Indonesia  cukup  banyak  BUMdes  yang mengalami kredit macet dan tidak bisa menyelesaikan sengketa  tersebut.  Sebut  saja  badan  usaha  milik  desa  Panca  Datu  yang  berada  di  Desa  Kesimpar, Kecamatan  Abang,  Kabupaten  Karangasem.  BUMdes  ini  mengalami  masalah  berupa  kredit  macet yang  penyebab  utamanya  adalah  debitur  terlambat  mengembalikan  uang  dan  bahkan  sampai  belum mengembalikan  pinjaman  sampai  waktu  yang  cukup  lama.  Sebuah  BUMdes  dikatakan  mengalami kredit  macet  atau  kredit  kurang  lancar  adalah  ketika  terdapat  tunggakan  pokok  atau  bunga  telah melampaui  270 hari.
Tindakan  wanprestasi  telah  lama  terjadi  terutama  dalam  usaha  bergerak  dibidang  koperasi simpan  pinjam,  terkait  hal  ini  peneliti  terdahulu  telah  banyak  melakukan  penelitian  yang  mengkaji bagaimana  pencegahan  tindakan  wanprestasi.  Salah  satu  penelitin  yang  dilakukan  oleh Wiguna  S et al.,  (2020) mengungkapkan  bahwa  ketelodoran  para  nasabah  dalam  membayar  cililan  menjadi masalah  utama  yang  susah  diselesaikan,  karena  kurangnya  kesadaran  etikad  baik  dari  nasabah. Penelitian  lain  dilakukan  oleh Slamet,  (2013) & (Sari  et  al.,  2019 )  mengungkapkan  bahwa  jika  ada nasabah  yang  sengaja  melakukan  tindakan  wanprestasi  atau  tidak  mau  bayar  kredit,  maka  bisa diselesaikan  melalui  jalur  hukum.  Namun  sebelumnya  kedua  belah  pihak  wajib  mengedepankan penyelesaian non litigasi.
Walaupun  sudah  banyak  penelitian  yang  membahas  masalah  ini,  namun diketahui sampai saat ini  masih  terjadi  masalah  kredit  macet.  Oleh  karena  itu,  peneliti  ingin  melakukan  penelitian  yang bertujuan  untuk  mengkaji  bagaimana  perlindungan  hukum  BUMdes  simpan  pinjam  terhadap perkara kredit  macet  di  Desa  Kesimpar  dan  mengungkapkan  penyelesaian  kredit  macet  di  BUMdes  Desa Kesimpar

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris  dan  pendekatan  masalah  yang  digunakan adalah pendekatan  Perundang-undangan dan konseptual. Sumber  data yang dipergunakan adalah data
primer  yaitu  wawancara  dengan  pihak  terkait  dan  data  sekunder  meliputi  peraturan  Perundang- undangan.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara  yang diperoleh dengan para informan yang  ada  di  BUMdes  Panca  Datu  Desa  Kesimpar.  Analisis  data  yang  diperoleh  dengan  analisis kualitatif  lalu ditarik  kesimpulan  secara induktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan  Hukum  bagi  Bumdes  Simpan  Pinjam  dalam  Perkara  Kredit  Macet  di Desa Kesimpar
Asas  adalah  fondasi  terhadap  terciptanya  sebuah  kaidah  hukum.  Kaidah-kaidah  hukum  tersebut dengan  akhirnya  dikembalikan  terhadap  pedoman-pedoman  hukum  itu,  selain  dikatakan  sebagai fondasi,  asas  hukum  berikut  patut  dikatakan  seperti  maksud  terhadap  kaidah  hukum  ataupun menjadikannya ratio  legis pada sebuah kaidah hukum (Atmadja & Budiartha, 2018). Oleh sebab itu, dengan  terciptanya  asas  hukum,  maka  hukum  tersebut  tidak  hanya  himpunan  kaidah-kaidah, dikarenakan  asas  tersebut  tercantum  perhitungan  serta  tuntutan  etis,  menjadikannya  penghubung diantara  kaidah-kaidah hukum terhadap kehendak sosial serta pendapat etis khalayak umum (Usman, 2017).
Dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional  tentunya  pemerintah  pusat  tidak  bisa  hanya mengandalkan  pemerintahan  di  pusat saja. Namun pembangunan nasional haruslah merata baik pada masyarakat  yang  di  perkotaan  sampai  pada  masyarakat yang ada di pedesaan. Hal ini tentunya sulit untuk  dijangkau  oleh  pemerintah  pusat  diseluruh  wilayah  di  Indonesia,  dan  oleh  sebab  itu  maka disinilah  peran  yang  dimainkan  oleh  pemerintah  daerah sangat penting. Maka  daripada itu salah satu upaya  yang  dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjangkau pembangunan nasional yang berada di  pedesaan  maka  dibentuklah  suatu  lembaga  yang  dinamakan  Badan  Usaha  Milik  Desa  atau biasa disingkat  dengan  BUMdes.  Badan  Usaha  Milik  Desa  sendiri  diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik  Desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  dengan  Kepala  Desa  Kesimpar  I  Gede Intaran pada tanggal 24 Mei 2021, pemberian nama BUMDes didasarkan atas dasar yakni BUMdes di Desa  Kesimpar  ini  diberi  nama  BUMdes  Panca  Dhatu  yang  mana  memiliki  arti  lima  pondasi keimanan. Kami selaku pemerintah desa berharap setiap hal pada BUMDes P anca Datu didasari atas keimanan tentunya dari kelima pondasi tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut oleh sebab itu maka, BUMdes dilaksanakan pemerintah desa bersama-sama krama desa. Penyelenggaraan BUMdes harus menyertakan  khalayak  dimohonkan  agar  bisa  memajukan  sektor  perniagaan krama desa  guna terciptanya  ketentraman  bagi  masyarakat.  Setiap  desa  yang  sudah  mendirikan  BUMdes  dihibahkan uang  dari  pemerintah  sebagai  modal  awal.  Unit  usaha  dari  BUMdes  Panca  Datu  ini  adalah  usaha simpan  pinjam.  Bergerak  bidang  simpan  pinjam  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  dan memberikan wadah menyimpan  uang bagi warga yang ingin  dibantu dalam menyimpan  uangnya .
Badan Usaha Milik Desa Panca  Datu Kesimpar ini memiliki suatu unit pelayanan usaha dalam hal  simpan  pinjam,  dimana  kegiatan  ini  ditujukkan  pada  krama  desa  kesimpar  yang  membutuhkan bantuan  dana  untuk  membuka  usaha  serta  memberikan  wadah  pada  krama  desa  kesimpar  untuk menyimpan  uangnya  secara  aman.  Sejalan  dengan  itu  terdapat  ketentuan  yang  mengatur unit usaha yang terdapat pada BUMdes tercantum dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik  Desa.
Perlindungan  hukum  terhadap  BUMdes  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dilakukan.  Tidak hanya  individu  yang  memerlukan  perlindungan  akan  tetapi  sebuah  organisasi  juga  memerlukan perlindungan.  Jikalau  sebuah  organisasi  tidak  mendapat  perlindungan  hukum  makan  setiap  individu akan  berlaku  semena-mena terhadap organisasi tersebut. Begitu halnya dengan BUMdes yang mana menjadikannya  sebagai  badan  keuangan  desa  yang  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan perekonomian  desa,  meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam  pengelolaan potensi ekonomi desa. Satu diantara unit usaha yang dilaksanakan oleh BUMdes Panca  Datu ialah mengeluarkan pinjaman kredit guna menopang para pengurus ataupun krama desa yang memerlukan dana guna melaksanakan bisnis mereka,  oleh  karena  adanya  kredit  tersebut  pengurus  ataupun krama desa  merasa  tertolong. Pelimpahan kredit belum dapat terlepas terhadap adanya kredit macet yang diperbuat oleh  nasabah.
Pada  dasarnya  pihak  kreditur  yaitu  BUMdes  Panca  Datu  Desa  Kesimpar  hendaknya menggunakan  suatu  prinsip  yang  bernama  prinsip  kehatian-hatian  yang  bertujuan  untuk  membuat suatu analisis yang mendalam terhadap pemberian pelayanan kepada nasabah yang akan mengajukan kredit, agar  di kemudian hari tidak terjadinya suatu tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dikarenakan  menunggak  suatu  pembayaran.  Hal  tersebut  selaras  dengan  ketentuan  yang  ada dalam Pasal  2  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  Sebagaimana Telah Diubah  dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
Dalam  hal  pelimpahan  kredit  dibutuhkan  hadirnya  suatu  agunan  dikarenakan  agunan  adalah satu diantara  dasar diberikannya permintaan kredit sesuai dengan UU No. 10/1998 Perihal Perbankan. Pada  layanan  jasa  keuangan,  apabila  ada  nasabah  yang  mengalami  kredit  macet. Maka selanjutnya, dalam Pergub Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan LPD dapat mengambil  alih  agunan  dalam  rangka  penyelesaian  pinjaman  yang  memiliki  kategori  macet. Selanjutnya  pada  Undang-undang  Perbankan  dijelaskan  bahwasannya  apabila  debitur  cidera  janji maka benda yang dijadikan jaminan tersebut akan dibeli sebagian atau sepenuhnya melalui pelelangan umum  oleh  pihak  bank  selaku  kreditur  guna  melunasi  tunggakan  dari  debitur,  sebagaimana  halnya diatur dalam pasal 12 UU RI No. 10/1998  Perihal.
Dalam  hal  menjaminkan  suatu  kebendaan  berupa  tanah  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang dilakukannya,  maka  harus  dikaitkan  dengan  hak  tanggungan.  Wanprestasi  yang  dilaksanakan  oleh nasabah  bisa  menciptakan  sebuah  akibat  hukum  yang  bisa  dicermati  seraya  melihat  lagi  etika  yang sudah  diperjanjikan  terhadap  perjanjian,  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah khususnya Pasal 6.
Sampai  saat  ini,  dalam  hal  ini  belum  ada  undang-undang  yang  menjadi  landasan hukum untuk BUMdes  dalam  perkara  kredit  macet  hanya  berbekal  surat perjanjian saja, itupun tidak berpengaruh besar  terhadap  niat  beberapa  nasabah  ditambah  dengan  permasalahan  individu  nasabah  itu  sendiri, seperti  yang  diketahui  dan  dilihat  penghasilan  dari  nasabah  disini  hanya  dari  hasil kebun dan ternak. Jadi  bahwasannya BUMdes Panca  Datu Kesimpar ini berpegangan terhadap surat perjanjian dengan landasan  hukum  perjanjian.  Akan  tetapi  terdapat  beberapa  ketentuan  mengenai  perlindungan  hukum terhadap  Badan  Usaha  Milik  Desa  ini  yaitu  terdapat  dalam  Pasal  17  ayat  (1)  Pergub  Bali  Nom. 44/2017  Perihal  Peraturan  Pelaksanaan  Perda  Provinsi  Bali  Nomor  3/2017  Perihal  Lembaga Perkreditan  Desa,  pasal  12  UU  RI  No.  10/1998  Perihal  Perubahan  atas  UU  No.  7/1992  Perihal Perbankan, serta Pasal 6 UU No. 4/1996 Perihal Hak Tanggungan  atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah apabila benda yang dijaminkan  tersebut adalah berupa tanah.

## 2. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Di Bumdes Desa Kesimpar
Kredit  macet  dapat  didefinisikan  menjadi  kredit  yang terjadi kesusahan untuk pelunasan dikarenakan terdapat keadaan yang sengaja ataupun dikarenakan keadaan eksternal diluar kapabilitas dari nasabah sendiri. Kredit macet adalah kesusahan  debitur untuk menuntaskan tugas-tugasnya kepada bank, baik pada  wujud  pelunasan  uang  pokoknya,  pelunasan  bunga,  ataupun  pelunasan  ongkos-ongkos  bank yang membuat tanggung  jawab debitur  yang dimaksud (Dahlan, 2001) .
Dalam  penyaluran  kredit,  tidak  selamanya  kredit  yang  diberikan  kepada  debitur  akan berjalan dengan  lancar  sesuai  dengan  yang  diharapkan  di  dalam  perjanjian  kredit.  Ada  kalanya  debitur melakukan  wanprestasi  atau  istilahnya  menunggak  sehingga  menyebabkan  beberapa  masalah  pada pengelolaan  keuangan  BUMdes.  Begitu  pula  yang  terjadi  di  BUMdes  Panca  Datu  Desa  Kesimpar hampir  sebagian  besar  debitur  wanprestasi.  Tidak  bisa  dipungkiri  pada  BUMdes  Panca  Datu  ini terdapat  masalah  yang  cukup  rumit terutama dalam hal pemberian kreditnya. Banyak sekali nasabah yang menunggak dalam hal pelunasan kewajibannya.
Kredit macet dapat terjadi karena segi internal  maupun eksternal. Segi internal terjadinya kredit macet  adalah  strategi  peminjaman  yang  ekspansif,  berseberangan  terhadap  aturan  langkah-langkah perkreditan, etika yang  tidak baik dari pengurus bank, kurangnya pemahaman mengenai kredit macet. segi  eksternal  terjadinya  kredit  macet  adalah  bangkrutnya  bisnis  nasabah,  penggunaan  daya  saing perbankan  yang tidak normal dari nasabah, dan jatuhnya aktivitas ekonomi serta melambungnya suku bunga kredit (Iswi, 2008)
Dari  pihak  BUMdes  sendiri  upaya  yang  dilakukan  terhadap  nasabah  yang  mengalami  kredit macet ialah dengan penyelesaian secara kekeluargaan melalui kepala dusun dan kelian banjar adatnya, disamping  itu  pihak  BUMdes  juga sering melakukan pendekatan terhadap nasabah yang mengajukan kredit.  Badan  Usaha  Milik  Desa  Panca  Datu  Kesimpar  memiliki  suatu  upaya  menyelesaikan  kredit macet  yang  dilakukan  oleh  debitur  yaitu  upaya  penyelesaian  yang  dilakukan  dengan  cara kekeluargaan  dengan  dibantu  oleh  kepala  dusun  bersama  dengan  kelian  banjar  adatnya,  disatu  sisi pihak  Badan  Usaha  Milik  Desa  Panca  Datu  ini  melakukan  suatu  pendekatan-pendekatan  terhadap nasabahnya  yang  mengajukan  kredit  agar  di  kemudian  hari  debitur  tersebut  tepat  waktu  melunasi tunggakannya.

## IV.   SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  uraian  dan  pembahasan  serta  analisa  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum BUMdes  simpan  pinjam  terhadap  perkara kredit macet  di Desa Kesimpar ini, berpegangan terhadap surat  perjanjian  dengan  landasan  hukum  perjanjian.  Akan  tetapi  terdapat  beberapa  ketentuan mengenai  perlindungan hukum terhadap BUMdes ini yaitu terdapat dalam Pergub Bali No. 44  Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Prov. Bali No. 3 Tahun 2017 tentang LPD, dan UU RI No. 10/1998  Tentang Perbankan, UU RI No. 4/1996  tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda  yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  apabila  benda  yang  dijaminkan  tersebut adalah berupa tanah. Penyelesaian  kredit  macet  di  BUMdes  Panca  Datu  Desa  Kesimpar  ini  melalui  cara  represif,  yaitu dengan  menggunakan  suatu  upaya  berupa  penyelesaian  masalah  kredit  macet  kepada  pihak  debitur dengan  menggunakan  prinsip  negosiasi  yang  berlandaskan  kekeluargaan  tanpa  adanya pengambilalihan  atau  tanpa  melelang  suatu  objek  yang dijaminkan oleh debitur kepada Badan Usaha Milik  Desa Panca Datu Desa Kesimpar.

## 2. Saran
Adapun  saran-saran  yang  dapat  diberikan  berdasarkan  dari  simpulan  diatas  adalah  Untuk  pihak debitur,  hendaknya  dimengerti  pentingnya  kesadaran  hukum  mematuhi  setiap  aturan  perjanjian simpan  pinjam.  Bagi  pengurus  BUMdes  Panca  Dhatu  Desa  Kesimpar,  diharapkan  meningkatkan ketegasan  serta  sanksi  hukum  apabila  ada  nasabah  yang  menunggak  lebih  dari  3  bulan.  Pengurus BUMdes Panca  Datu, hendaknya  memberikan sosialisasi mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan  kredit  yang  dilakukan  oleh  nasabah  dan  menjelaskan  secara  detail  agar  mengetahui dampak dan akibatnya jika tidak melunasinya  tunggakannya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  M.,  &  Rosni,  R.  (2018).  Pemanfaatan  dan  Pengelolaan  Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)
Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan. Jurnal Geografi , 10 (1), 98–104 . Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum . Setara Press: Malang. Dahlan, S. (2001). Manajemen Lembaga Keuangan . Jakarta. Iswi, H. (2008). Hapus Buku & Hapus Tagih . PT. Bina Ilmu Offset: Surabaya.
Pangkey, D. K. A. (2016). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Jurnal Ilmu Politik , 4 (2), 12–24.
Paru,  S.,  Kaunang,  M.,  &  Sumampouw,  I.  (2019).  Peran  Kepala  Desa  Dalam  Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. Jurnal Eksekutif , 2 (2), 1–11. Prodjodikoro,  W. (2012). Asas-asas Hukum Perjanjian . Sumur pustaka: Bandung.
Sari,  N.  L.  A.  S.  H.,  Indrawati, A. A. S., & Putrawan, S. (2019). Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi  Simpan  Pinjam  Karya  Artha  Sedana  dan  Ksp.  Wirartha  Utama  di  kota  Denpasar Selatan. Journal Ilmu Hukum , 7 (8), 1–17.
Slamet,  S.  R.  (2013).  Tuntutan  Ganti  Rugi  dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum:  Suatu  Perbandingan dengan Wanprestasi. Lex Jurnalica (Journal of Law) , 10 (2), 107–120.
Suarjaya,  I.  N.  (2015).  Analisis  Penanganan  Kredit  Macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung.
Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan , 5 (1), 11--19.
Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (3), 255–274.
Wiguna  S,  I.  G.  A.  S.,  Arini,  D.  G.  D.,  &  Suryani,  L.  P.  (2020).  Akibat  Hukum  Kredit  Macet  di Lembaga Perkreditan Desa yang Debiturnya Non Krama. Jurnal Analogi Hukum , 2 (1), 37–41. Yahman. (2014). Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan . Jakarta. Kencana.