## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
Oleh: Hamidah 1

## Abstract
The background of Civic Education appearance is started with the long history  of  the  Indonesian  nation  which  began  from  the  struggle  and defense  of  independence  until  the  completion  of  independence  even continued until the reform era. The spirit of the nation's struggle which is  a  spiritual  mental  force  has  released  tremendous  strength  in  the physical struggle. Moreover in facing globalization and the future to fill independence requires a non-physical struggle in accordance with their respective  fields  of  profession.  The  non-physical  struggle  requires  a means  of  educational  activities  for  every  Indonesian  citizen  in  general and students as prospective scholars in particular, namely through Civic Education.
Keyword : Implementation, Education, Civic

## PENDAHULUAN
Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama  penjajahan,  kemudian  di  lanjutkan  dengan  era  perebutan  dan  mempertahankan kemerdekaan  sampai    era  pengisian  kemerdekaan  menimbulkan  kondisi  dan  tuntutan yang  berbeda  sesuai  dengan    zamannya.  Semangat  perjuangan  bangsa  yang  tak  kenal menyerah  telah  terbukti  pada  Perang  Kemerdekaan  17  Agustus  1945.  Semangat perjuangan  itu  merupakan  kekuatan  mental  spritual  yang  dapat  melahirkan  sikap  dan prilaku  heroik  dan  patriotik  serta  menumbuhkan  kekuatan,  kesanggupan  dan  kemauan yang luar biasa.
Kemerdekaan  bangsa  Indonesia  yang  diperoleh  melalui  perjuangan  keras  itu harus  dimiliki  oleh  setiap  warga  negara  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, selanjutnya harus diisi dengan upaya pembangunan untuk para pemuda sebagai generasi penerus  yang  bertugas  mengisi  kemerdekaan,  mempertahankan  kelangsungan  hidup bangsa dan negara. Apersepsi itu hanya akan tumbuh jika para pemuda memahami dan menghayati  sejarah  perjuangan  yang  dilaksanakan  oleh  para  penegak  kemerdekaan bangsa.  Dengan  demikian  apersepsi  akan  menimbulkan  rasa  senang,  sayang,  cinta, keinginan untuk memelihara, melindungi dan membela negara.
Semangat  perjuangan  bangsa  yang  merupakan  kekuatan  mental  spritual  yang melahirkan  kekuatan  yang  luar  biasa  dalam  masa  perjuangan  fisik.  Sedangkan  dalam menghadapi  globalisasi  dan  menatap  masa  depan  untuk  mengisi  kemerdekaan,  kita memerlukan  perjuangan  non  fisik  sesuai  dengan  bidang  profesi  masing-masing  . Perjuangan non fisik tersebut memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara  Indonesia  pada  umumnya  dan  mahasiswa  sebagai  calon  cendeiawan  pada
1 Penulis Adalah Dosen FTIK IAIN Padangsidimpuan.
khususnya,  yaitu  melalui  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Pendidikan  Kewarganegaraan adalah nama dari suatu matakuliah yang terdapat dalam kurikulum Perguruan Tinggi.

## A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Moral terdiri dari dua kata, yaitu Pendidikan dan Kewarganegaraan. Pendidikan  Kewarganegaraan  dijadikan  bahan  dalam  pembelajaran  Pendidikan Pancasila  dan  kewarganegaraan.          Belajar  tentang  Pendidikan  Kewarganegaran  pada dasarnya  adalah  belajar  tentang  keindonesiaan,  belajar  untuk  menjadi  manusia  yang berkepribadian  Indonesia,  membangun  rasa  kebangsaan  dan  mencintai  tanah  air Indonesia.  Dalam  hal  ini  seorang  sarjana  atau  profesional  sebagai  bagian  dari masyarakat  Indonesia  yang  terdidik  perlu  memahami  tentang  Indonesia,  memiliki kepribadian  Indonesia,  memiliki  rasa  kebangsaan  Indonesia  dan  mencintai  tanah  iar Indonesia.  Dengan  demikian  ia  menjadi  warga  negara  yang  baik  dan  terdidik  dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis.
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional tentang  dasar  fungsi  dan  tujuan  pendidikan  Pasal  2  dikatakan:  “  Pendidikan  Nasional Berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negeri  Republik  Indonesia  Tahun 1945  “.  Selanjutnya  Pasal  3  dikatakan;”  Pendidikan  Nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,bertujuan  untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 2
Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah  air,  meningkatkan  rasa  kebangsaan,  kesetiakawanan  sosial,  kesadaran  pada sejarah  bangsa,  sikap  menghargai  jasa  para  pahlawan  dan  berorientasi  ke  masa  depan. Jiwa-jiwa  ini  di  kalangan  mahasiswa  hendak  dipupuk  melalui  Pendidikan Kewarganegaraan.  Kehidupan  kampus  pendidikan  tinggi  dikembangkan  sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan dan berkepribadian  Indonesia.  Sehingga  mahasiswa  dapat  bersikap  positif  terhadap  fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan.
Kewarganegaraan dalam bahasa latin  disebut “ CIVIS “ selanjutnya dari kata “ CIVIS  “  ini  dalam  bahasa  Inggris  disebut  “  CIVIC  “  artinya  mengenai  warga  negara atau  kewarganegaraan.  Dari  kata  Civic  lahir  kata  “  CIVICS  “,  Ilmu  Kewarganegaraan dan  Civic  Education,  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Istilah  Pendidikan  Kewargaan, menurut  Rosyada  secara  subtantif  tidak  saja  mendidik  generasi  muda  menjadi  warga negara  yang  cerdas  dan  sadar  akan  hak  dan  kewajibannya  dalam  konteks  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  yang  merupakan  penekanan  dalam  istilah  Pendidikan Kewarganegaraan,  melainkan  juga  membangun  kesiapan  warga  negara  menjadi  warga dunia ( global society ). 3
Di  Indonesia  istilah  “  warga  negara  “  adalah    terjemahan  dari  istilah  bahasa Belanda  onderdaan  yang  bersifat  semi  warga  negara  atau  kawula  negara.  Munculnya istilah  tersebut  karena  Indonesia  memiliki  budaya  kerajaan  yang  bersifat  feodal sehingga  dikenal  istilah  kawula  negara  sebagai  terjemahan  dari  onderdaan.  Setelah
2 Hamid Darmadi. Pengantar Pendidikan Pancasila , (Bandung: Alafabeta, 2010), h. 7.
3 Tukiran  Tanuredja. Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Perguruan  Tinggi  Muhammadiyah , (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2.
Indonesia  memasuki  era  kemerdekaan  dan  era  modern,  istilah  kawula  negara  telah mengalami  pergeseran  dan  tidak  digunakan    lagi  dalam  konteks  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  di  Indonesia  saat  ini,  tetapi  dengan  istilah  “  civics  “  seperti  penjelasan diatas, yang berarti disiplin ilmu kewarganegaraan.
Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga  negara  seperti  zaman  Yunani  Kuno  yang  hanya  meliputi  angkatan  perang,  artis dan ilmuan. Menurut undang-undang  yang berlaku saat ini warga negara adalah warga suatu  negara  yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  yang meliputi  TNI,  Polri,  petani,  pedagang  dan  profesi  serta  kelompok  masyarakat  lainnya yang  telah  memenuhi  syarat  menurut  undang-undang.  Seperti    yang  tertuang    didalam Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
Pendidikan  Kewarganegaraan  menurut  Zamroni,    adalah  pendidikan  demokrasi yang  bertujuan  untuk  mempersiapkan  warga  masyarakat  berpikir  kritis  dan  bertindak demokratis,  melalui  aktifitas  menanamkan  kesadaran  kepada  generasi  baru  bahwa demokrasi  adalah  bentuk  kehidupan  mayarakat  yang  paling  menjamin  hak-hak  warga masyarakat. 4 Demokrasi  adalah  suatu  learning  process  yang  tidak  dapat  begitu  saja meniru  dan  mentransformasikan  nilai-nilai  demokrasi.  Selain  itu,  Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan prilaku politik sehingga  yang bersangkutan memiliki  political  knowledge,  awarenes,  attitude,  political  efficacy  dan  political participatin,  serta  kemampuan  mengambil  keputusan  politik  secara  rasional  dan menguntungkan bagi masyarakat dan bangsa. 5
Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga  negara,  yang  selanjutnya  ia  juga  berkaitan  dengan  istilah  pendidikan kewarganegaraan.  Kemudian  secara  Yuridis,  istilah  kewarganegaraan  dan  pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundangan berikut ini. “Kewarganegaraan  adalah  segala  hal  ihwal  yang  berhubungan  dengan  warga  negara. (Undang-Undang RI  No 12 Tahun 2006 Pasal 1  Ayat 2) Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan  untuk  membentuk  peserta  didik  menjadi  manusia  yang  memiliki  rasa kebangsaan  dan  cinta  tanah  air.  (Undang-Undang  RI  No  20  Tahun  2003,Penjelasan pasal 37)”. 6
Pendidikan  kewarganegaraan  merupakan  usaha  untuk  membekali  mahasiswa dengan  pengetahuan  dan  kemampuan  dasar  berkenaan  dengan  hubungan  antar  warga negara  dengan  negara.  Sedangkan  secara  terminologis,  Pendidikan  Kewarganegaraan adalah  program  pendidikan  yang  berintikan  demokrasi  politik  yang  diperluas  dengan sumber-sumber  pengetahuan  lainnya,  pengaruh-prngaruh  positif  dari  pendidikan sekolah,  masyarakat  dan  orang  tua.  Kesemuanya  itu  diproses  guna  melatih  para mahasiswa  untuk  berpikir  kritis,  analitis,  bersikap  dan  bertindak  demokratis  dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pendidikan Kewarganegaraan memang sangat penting bagi suatu negara, hal ini dapat  dilihat  dari  sejumlah  literatur  dan  hasil  penelitian  tentang  pendidikan kewarganegaraan  di  sejumlah  negara.  Berikut  ini  adalah  istilah  kunci  pendidikan kewarganegaraan hasil penelusuran Udin S. Winataputra  sebagai berikut :
4 Zamroni. Pendidikan Untuk Demokrasi Tantangan menuju Civil Society, (Yogyakarta:  Bigraf Publishin, 2001), h. 10.
5 Tukiran Tanuredja. Pendidikan Kewarganegaraan.... Ibid , h. 3.
6 Dirjen  Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan. Pendidikan  Kewarganegaraan  untuk  Perguruan Tinggi , (Jakarta: Ristek Dikti, 2016), h. 7.
1).  Pendidikan  Kewarganegaraan  (Indonesia),  2).  Civics,  Civic  Education (USA),  3).  Citizenship  Education  (UK),  4).  Ta’limatul  Muwwatanah,  Tabiyatul Watoniyah (Timteng), 5). Educacion Civicas (Mexico), 6). Sachunterricht (Jerman), 7). Civics,  Social  Studies  (Australia),  8).  Social  Studies  (USA,  New  Zaeland),  9).  Life Orientation (Afrika Selatan), 10). People and Society (Hongaria ), 11). Civics and Moral Education (Singapore), 12). Obscesvovedinie (Rusia), 13). Pendidikan Sivik (Malaysia), 14).  Fuqarolik  Jamiyati  (Uzbadiekistan  ),  15).  Grajdanskiy  Obrazavanie  (Russian- Uzbekistan). 7
Adanya  sejumlah  istilah  yang  digunakan    dibeberapa  negara  menunjukkan bahwa setiap negara menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan meskipun dengan istilah yang beragam.
Secara  historis,  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Indonesia  awalnya diselenggarakan  oleh  organisasi  pergerakan  yang  bertujuan  untuk  membangun  rasa kebangsaan  dan  cita-cita  Indonesia  merdeka.  Secara  sosiologis,  Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di  masyarakat  yang  mengajak  untuk  mencintai  tanah  air  dan  bangsa  Indonesia.  Secara politis,  Pendidikan  Kewarganegaraan  Indonesia  lahir  karena  tuntutan  konstitusi  atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistim ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

## B. Konsepsi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Undang-Undang  Dasar  1945  mengamanatkan  upaya  untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran  nasional  yang  diatur  dengan  undang-undang.  Oleh  karena  itu  suatu  negara sangat  memerlukan  pembekalan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni  (Iptek)  yang berlandaskan  nilai-nilai  Pancasila,  nilai-nilai  keagamaan  dan  nilai-nilai  perjuangan bangsa.  Nilai-nilai    dasar  negara  tersebut  menjadi  panduan  dan  mewarnai  kenyakinan warga  negara  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia melalaui pembangunan nasional di bidang pendidikan.
Berlandaskan  Konfrensi  9  (sembilan)  Menteri  Pendidikan  dari  negara-negara berpenduduk  terbesar  di  dunia  (termasuk  Indonesia)  di  New  Delhi  pada  tahun  1996 disepakati  suatu  pandangan  dan  berpendapat  bahwa  pendidikan  abat  XXI,  harus berperan efektif antara lain dalam hal:
1. Mempersiapkan  pribadi,  sebagai  warga  negara  dan  anggota  masyarakat  yang bertanggung jawab.
2. Menanamkan  dasar  pembangunan  berkelanjutan  (sustainable  development)  bagi kesejahtraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang beroreantasi pada penguasaan, pengembangan, dan  penyebaran  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni  demi  kepentingan kemanusiaan.
Senada  dengan  pandangan  pendidikan  abat  XXI  konfrensi  dunia  tentang Pendidikan  Tinggi  yang  diselenggarakan  oleh  UNISCO  di  Paris  yang  di  hadiri  140 negara  (termasuk  Indonesia)  menyepakati  bahwa  tanggung  jawab  pendidikan  tinggi adalah :
7 Udin  S.  Winata  Putra. Kata  Pengantar,  Dalam  Buku  Pendidikan  Kewarganegaraan  (Civic Education) , (Jakarta: IAIN Press, 2003), h. 23.
a. Tidak  hanya  meneruskan  nilai-nilai,  mentrasfer  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan seni,  tetapi  juga  melahirkan  warganegara  berkesadaran  tinggi  tentang  bangsa  dan kemanusiaan.
b. Mempersiapkan  tenaga  kerja  masa  depan  yang  produktif  dalam  konteks  yang dinamis.
c. Mengubah  cara  berpikir,  sikap  hidup  dan  prilaku  berkarya  individu  maupun kelompok  masyarakat  dalam  rangka  memprakarsai  perubahan  sosial  yang diperlukan serta mendorong perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas. 8
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pendidikan  Tinggi,  progran  sarjana  merupakan  jenjang  pendidikan  akademik  bagi lulusan  pendidikan  menengah  atau  sederajat  sehingga  mampu  mengamalkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  melalui  penalaran  ilmiah.  Lulusan  program  sarjana diharapkan  akan  menjadi  intelektual  atau  ilmuan  yang  berbudaya,  mampu  memasuki dan  menciptakan  lapangan  kerja,  serta  mampu  mengembangkan  diri  menjadi profesional.  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  mengemukakan  bahwa  profesional  adalah pekerjaan  atau  kegiatan  yang  dapat  menjadi  sumber  penghasilan,  perlu  keahlian, kemahiran  atau  kecakapan,  memiliki  standar  mutu,  ada  norma  dan  diperoleh  melalui pendidikan profesi. 9
Tujuan    utama  Pendidikan  Kewarganegaraan  adalah  untuk  menumbuhkan wawasan  dan  kesadaran  bernegara,  sikap,  serta  prilaku  yang  cinta  tanah  air  dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional dalam diri para  mahasiswa      calon  sarjana/ilmuan  warga  negara  yang  sedang  mengkaji  dan  akan menguasai  iptek  dan  seni.  Kualitas  warga  negara  akan  ditentukan  terutama  oleh kenyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di samping derajat penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  dipelajarinya,  yang  merupakan  misi atau  tanggung  jawab  Pendidikan  kewarganegaraan.  Pendidikan  Kewarganagraan  ini dilaksanakan  oleh  Depdiknas  di  bawah  kewenagan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi .
Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  berhasil  akan  menumbuhkan  sikap  mental yang  cerdas,  penuh  rasa  tanggung  jawab  dari  mahasiswa.  Sikap  ini  disertai  dengan prilaku yang :
1) Beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  menghayati  nilai-nilai falsafah bangsa.
2) Berbudi pekerti luhur, disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3) Rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
4) Bersifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5) Aktif  memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  seni  untuk  kepentingan kemanusiaan dan negara. 10
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan warga negara NKRI diharapkan mampu “ Memahami,  menganalisis  dan  menjawab  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dangan cita- cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 “. Secara khusus pendidikan tinggi berperan mempersiapkan pribadi, anggota masyarakat (warga
8 Hamid Darmadi, Pengantar .... .,h. 20.
9 Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pendidikan ...... , h. 5
10 Sumarsono. Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 6
negara) sehingga mampu dan termotivasi serta berpartisipdi aktif dalam aktualisasi dan institusionalisasi  masyarakat  madani.  Untuk  itu  perguruan  tinggi  harus  mampu menghasilkan  “  Manusia  yang  unggul  secara  intelektual,  anggun  secara  moral, kompeten  dalam  penguasaan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni,  serta  memiliki komitmen tinggi untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat sosial “.

## C. Visi, Misi dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan
Menurut  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Depertemen Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  :  43/DIKTI/Kep/2006  Tentang Rambu-Rambu  Pelaksanaan  Kelompok  Mata  Kuliah  Pengembangan  Kepribadian  di Perguruan  Tinggi,  visi    kelompok  matakuliah  pengembangan  kepribadian  (MPK)  di perguruan  tinggi  merupakan  sumber  nilai  dan  pedoman  dalam  pengembangan  dan penyelenggaraan  program  studi  guna  mengantarkan  mahasiswa  memantapkan kepribadiannya  sebagai  manusia  Indonesia  seutuhnya.  Dalam  hal  ini  diaktualisasikan lewat Pendidikan Kewarganegaraan.
Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri harus merupakan pendidikan yang baik dan  berkualitas.  Pertama,  tentang  materi  PKn  yang  awalnya  lebih  bernuansa  bela negara,  hendaknya  dimasukkan  pula  materi  yang  menunjang  sikap  wawasan kebangsaan,  menyajikan  realita  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  mencakup kehidupan  masyarakat.  Kedua,  metode  penyampaian  yang  awalnya  lebih  banyak bersifat indoktrinasi,  harus  dirubah menjadi  yang lebih demokratis  yang berpusat pada mahasiswa. Lebih banyak kita libatkan mahasiswa untuk bersama-sama mendiskusikan masalah-masalah aktul yang terjadi di negara kita. Ketiga, keteladanan, bagaimana agar para mahasiswa ini mendapatkan contoh atau teladan yang baik dari para penyelenggara pemerintahan dan pemimpinya.
Keputusan tersebut menjadi dasar penyelenggaraan program studi di Perguruan Tinggi  terdiri  atas  kurikulum  inti  dan  kurikulum  institusional.  Kurikulum  inti merupakan  kelompok  bahan  kajian  dan  pelajaran  yang  harus  di  cakup  dalam  suatu program  studi  yang  dirumuskan  dalam  kurikulum  yang  berlaku  secara  nasional. Kurikulum inti terdiri atas kelompok matakuliah pengembangan kepribadian, kelompok matakuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk perciri ilmu pengetahuan dan  keterampilan,  keahlian  berkarya,  sikap  berprilaku  dalam  berkarya  dan  cara berkehidupan bermasyarakat sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai mahasiwa dalam menyelesaikan dalam suatu program studi.
Menurut  Basrie,  visi  Pendidikan  Kearganegaraan  di  perguruan  tinggi  menjadi sumber  nilai  dan  pedoman  penyelenggaran  program  studi  dalam  mengantarkan mahasiswa  mengembangkan  kepribadiannya  selaku  warga  negara  yang  berperan  aktif menengakkan demokrasi menuju masyarakat madani. 11 Sedangkan menurut Cipto, visi Pendidikan  Kewarganegaraan  adalah  mendidik/mengembangkan  mahasiswa  maupun masyarakat  agar  menjadi  warga  negara  yang  beriman  yang  demokratis  dan berkeadaban. 12
Agar  kurikulum  tersebut  dapat  menyentuh  tataran  operasionalnya,  maka  pada tahun  2002    Direktorat  Pembinaan  Akademik  dan  Kemahasiswaan  Dirjen  Pendidikan Tinggi  Departemen  Pendidikan  Nasional  telah  menerbitkan  Modul  Acuan  Proses Pembelajaran  Matakuliah  Pengembangan  Kepribadian  untuk  Perguruan  Tinggi,  visi,
11 C.  Basrie. Modul  Acuan  Proses  Pembelajaran  MK.  Kewarganegaraan ,  (Jakarta:  Depdiknas, 2002), h. 179.
12 Cipto. Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta: Lp3 UMY, 2002), h. 1
misi dan kompetensi MPK tersebut termasuk didalamnya Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan sebagai berikut :
a) Visi  Pendidikan  Kewarganegaraan  :  Menjadi  sumber  nilai  dan  pedoman penyelenggaraan  progran  studi  dalam  mengantarkan  mahasiswa  mengembangkan kepribadiannya.
b) Misi  Pendidikan  Kewarganegaraan  :  membantu  mahasiswa  selaku  warga  negara agar  mampu  mewujudkan  nilai-nilai  dasar  perjuangan  bangsa  Indonesia  serta kesadaran  berbangsa,  bernegara  dalam  menerapkan  ilmunya  secara  bertanggung jawabterhadap kemanusiaan.
c) Kompetensi  MPK  :  Bertujuan  untuk  menguasai  kemampuan  berpikir,  bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual.
Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab  yang  harus  dimiliki  oleh  seseorang  agar  ia  mampu  melaksanakan  tugas-tugas dalam  bidang  pekerjaan  tertentu.  Kompetensi  lulusan  Pendidikan  Kewarganegaraan adalah  seperangkat  tindakan  cerdas,  penuh  rasa  tanggung  jawab  dari  seorang  warga negara  dalam  berhubungan  dengan  negara  dan  memecahkan  berbagai  masalah  hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, Wawasan Nusantara dan Ketahann Nasional. Sedangkan sifat cerdas yang dimaksudkan tersebut  tampak  pada  kemahiran,  ketepatan  dan  keberhasilan  bertindak.  Selanjutnya sifat  bertanggung  jawab  disini  tampak  pada  kebenaran  tindakan  ditilik  dari  nilai  ilmu pengetahuan dan teknologi, etika maupun kepatuhan ajaran agama dan budaya. 13
Visi  dan  Misi  di  atas    dijabarkan  ke  dalam  kompetensi  kelompok  MPK  yang bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta uraian mengenai dasar substansi kajian kelompok matakuliah pengembangan kepribadian. Jadi Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :
1) Mengantarkan  peserta  didik  memiliki  wawasan  kesadaran  bernegara  untuk belanegara  dan  memiliki  pola  pikir,  pola  sikap  dan  prilaku  untuk  cinta  tanah  air Indonesia.
2) Menumbuhkembangkan  wawasan  kebangsaan,  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional.
3) Menumbuhkembangkan  peserta  didik  untuk  mempunyai  pola  sikap  dan  pola  pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional. 14
Fokus  utama  kompetensi  Pendidikan  Kewarganegaraa  bahwa  tujuan pembelajaran  yang  dikembangkan  pendidikan  kewarganegaraan  adalah  terbentuknya prilaku  (sikap),  oleh  karena  itu  pendidikan  kewarganegaran  senantiasa  mementingkan terbentuknya  sikap  atau  prilaku.  Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  berfokus  pada dimensi  afektif  mengharapkan  setelah  pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan selesai  ada  sikap  tertentu  yang  tertanam  pada  pesertadidik.  Oleh  krena  itu  pendidikan kewarganegaraan  secara  umum  berkehendak  mengembangkan  peserta  didik  menjadi warga negara Indonesia yang baik. Namun demikian sebagai kajian ilmiah, pendidikan kewarganegaraan tidak meninggalkan aspek akademik.
13 Dikti. Penyempurnaan  (GBPP)  Pendidikan  Kewarganegaraan  Pada  Perguruan  Tinggi  di Indonesia , (Jakarta: Depdiknas, 2000), h. 5.
14 Hamid Darmadi, Pengantar. .....,h. 61.

## D. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Ciri  khas  Pendidikan  Kewarganegaraan  sangat  erat  dengan  perjalanan  sejarah bangsa  Indonesia.  Praktik  pendidikan  kewarganegaraan  merupkan  sikap  dan  prilaku warga  negara  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Oleh  karena itu  matakuliah  Pendidikan  Kewarganegaraan  harus  selalu  menyesuaikan  atau  sejalan dengan  dinamika  dan  tantangan  sikap  serta  prilaku  warga  negara  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan adalah wahana untuk  mengembangkan  dan  melestarikan  nilai  luhur  dan  moral  yang  berakar  pada budaya  bangsa  Indonesia  yang  diharapkan  dapat  mewujudkan  dalam  bentuk  prilaku dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa sebagai warganegara dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
Perguruan  Tinggi  (kampus)  adalah  salah  satu  wahana  strategis  untuk mengembangkan  dan  mencapai  tujuan  pendidikan  melalui  proses  pendidikan  yang menyatukan  pengembangan  ranah  pengetahuan,  keterampilan  serta  sikap,  dan  nilai untuk  mengembangkan  kepribadian  dan  perwujudan  diri  mahasiswa.  Di  samping  itu, Pendidikan  Kewarganegaraan  juga  dimaksudkan  sebagai  usaha  untuk  membekli mahasiswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara sesama warganegara  maupun antara warganegara dengan negara agar menjadi  warganegara  yang  dapat  diandalkan  oleh  bangsa  dan  negara.  Dalam  hal  ini Perguruan  Tinggi  berperan  strategi  dalam  mempersiapkan  warganegara  (mahasiswa) intelektual  yang  cerdas  dan  mampu  memiliki  motivasi  kuat,  berpartisifasi  aktif mengaktualisasi masyakat madani.
Dikatakan Perguruan Tinggi (kampus) sebagai salah satu wahana strategis untuk mencapai  tujuan  pendidikan  karena  Perguruan  Tinggi  (kampus)  memiliki  program terarah  dan  terencana  serta  memiliki  komponen-komponen  pendidikan  yang  saling berinteraksi  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  pendidikan.  Demikian  juga  saling berperannya  berbagai  bidang  studi  yang  secara  integratif  membina  tercapainya  sifat- sifat  yang  diharapkan  dimiliki  oleh  seseorang  warganegara  Indonesia  yang  terdidik. Dari  uraian  ini  bahwasanya  Perguruan  Tinggi  (kampus)  mempunyai  tugas  untuk mewujudkan  tujuan  pendidikan  yang  salah  satu  komponen  yang  turut  bekerjasama dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Pendidikkan    Kewarganegaraan  berusaha  membentuk  manusia  seutuhnya sebagai  perwujudan  kepribadian  Pancasila  yang  mampu  melaksanakan  pembangunan masyarakat Pancasila. Tanpa Pendidikan Kewarganegaraan, segala kepintaran atau akal, ketinggalan  ilmu  pengatahuan  dan  teknologi,  keterampilan  dan  kecekatan,  tidak memberi  jaminan  pada  terwujudnya  masyarakat  Pancasila. 15 Ungkapan  tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan kewarganegaraan mempunyai kedudukan  yang sangat penting  sekali,  khususnya  dalam  pembentukan  kepribadian  manusia  Indonesia  , notabene  suatu  kepribadian  yang  dijiwai  oleh  nilai-nilai  Pancasila.  Karena  itu Pendidikan  kewarganegaraan  sama  sekali  tidak  bisa  dilepaskan  dari  Pendidikan nasional, dalam  arti  merupakan satu kesatuan dalam sistem Pendidikan nasional untuk mewujudkan Pendidikan nasional.
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan pancasila dan unsur-unsur yang dapat mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Pancasila
15 M. Daryono. Pengantar Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan , (Jakarta: Rhineka Cipta, 2011), h. 29
secara  formal  mendasari  kegiatan  nagara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pendidikan pada hakikatnya mengandung 3 jenis kegiatan :
1. Mendidik  adalah  merupakan  kegiatan  membentuk  kepribadian  individu  atau kelompok;
2. Mengajar adalah menanamkan kemampuan berpengetahuan;
3. Melatih adalah segala usaha untuk memupuk anak supaya terampil mempraktikkan kemampuannya dalam bermasyarakat.
Pendidikan  Kewarganegaraan  dirancang  dengan  maksud  untuk  memberikan pengertian  kepada  mahasiswa  tentang  pengetahuan  dan  kemampuan  dasar  berkenaan dengan  hubungan  antara  warga  negara  dengan  negara  serta  pendidikan  pendahuluan bela  negara  sebagai  bekal  agar  menjadi  warga  negara  yang  dapat  diandalkan  oleh bangsa  dan  negara.  Sejalan  dengan  pengembangan  dan  penerapan  kurikulum  berbasis kompetensi  di  perguruan  tinggi,  maka  mahasiswa  harus  memiliki  kompetensi  yang mencakup  tiga  aranah,  yaitu  kognitif,  afegtif  dan  psikkomotorik.  Dengan mempertimbangkan ciri khusus Pendidikan Kewarganegaraan maka lulusan  yang telah menempuh matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan diharuskan memiliki kompetensi :
1. Civic  Konwlegde,  yaitu  kompetensi  yang  berkaitan  dengan  pengetahuan  yang berhubungan  dengan  keilmuan  kewarganegaraan.  Sehingga  mahasiswa  harus menguasai keilmuan, teori tentang negara, terbentuknya masyarakat dan sebagainya.
2. Civic  skill,  kompetensi  yang  menyangkut  kemampuan/  ketrampilan  untuk memasuki masyarakat sebagai warganegara yang baik. Pada dimensi ini ketrampilan Kewarganegaraan dibagi menjadi dua;
a. Intellectual  skill,  maksudnya  mahasiswa  harus  mempunyai  kemampuan  dan kecerdasan  yang  menyangkut  pemecahan  hidup  kemasyarakatan  sebagai warganegara.
b. Partisipatory  skill,  berupa  kemampuan  mahasiswa  untuk  dapat  ikut  serta  dalam kegiatan  kemasyarakatan,  sehingga  dalam  masyarakat  mereka  dapat  sepenuhnya berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan warganegara.
3. Civic  disposition,  yakni  terbentuknya  watak  mahasiswa  dari  masyarakat  yang nantinya  akan  diterjuni.  Apabila  masyarakat  yang  akan  mereka  terjuni  adalah masyarakat  Indonesia,  maka  melalui  Pendidikan  Kewarganegaraan  akan  terbentuk warga  masyarakat  yang  berwatak  dan  berjiwa  Pancasila,  sebagai  watak  dan  jiwa warganegara Indonesia yang baik.
Berdasarkan SK Dirjen  Dikti nomor 38 tahun 2002 pasal ini menyebutkan ada 4 metodologi  pembelajaran Mata Kuliah Kepribadian, khususnya matakuliah pendidikan Kewarganegaraan, yaitu;
1) Pendekatan;  menempatkan  mahasiswa  sebagai  subjek  pendidikan,  mitra  dalam proses  pembelajaran,  dan  sebagai  umat,  anggota  keluarga,  masyarakat,  dan  warga negara.
2) Metode proses  pembelajaran ;  pembahasan secara kritis  analitis,  induktif,  deduktif, dan  reflektif  memulai  dialog  kreatif  yang  bersifat  parsipatoris  untuk  menyakini kebenaran substansi dasar kajian.
3) Bentuk aktivitas proses pembelajaran; kuliah tatap muka secara bervariasi, ceramah, dialog  kreatif[diskusi]interaktif,  metode  inquiry,  studi  kasus,  penugasan  mandiri, seminar  kecil  dan  berbagai  kegiatan  akademik  lainnya  yang  lebih  menekankan kepada pengalaman belajar peserta didik secara bermakna.
4) Motivasi;  menumbuhkan  kesadaran  bahwa  pembelajaran  pengembang  kepribadian merupakan kebutuhan hidup. 16
Mencapai  kompetensi  kewarganegaraan  yang  dituju,  seperti  tersebut  di  atas maka  mahasiswa  perlu  diberi  peluang  berpengalaman  belajar,  mengetahui,  dan menguasai materi intruksional sebagai berikut :
1) Filsafat  bangsa  Indonesia  yaitu  filsafat  Pancasila,  identitas  nasional,  hak  dan kewajiban  warganegara  Indonesia,  HAM,  kehidupan  demokratis  berkeadaban, dan kemampuan mengkritisinya;
2) Pengetahuan  tentang  konstitusi  pemerintah  negara  dan  warganegara,’’rule  of law’’partisipasi aktif warganegara dalam kontrol sosial dan keputusan publik.
3) Pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila,nilai-nilai merebut dan  mengisi  kemerdekaan  Indonesia  serta  nilai-nilai  luhur  bangsa  yang dihormati secara nasional.
Tujuan  Pendidikan  Kewarganegaraan  (civic  education)  di  Perguruan  Tinggi Muhammadiyah  dimaksudkan  untuk  mendidik/mengembangkan  mahasiswa  maupun masyarakat agar :
a) Mampu  mengeksplorasi  nilai-nilai  Islam  untuk  diimplementasikan  dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.
b) Mampu  mengembangkan  nilai-nilai  demokrasi  yang  meliputi  keadilan,  taat hukum,  kebebasan  berpendapat  dan  berasosiasi,  keterwakilan  serta  majority rules.
c) Mampu  mengembangkan  kehidupan  kewargaan  dan  nilai-nilai  komunitas yang  meliputi  penghargaan  atas  hak-hak  individu,  kebutuhan  lokal,  dan kepentingan bersama.
d) Mampu mengembangkan sikap kritis  untuk mewujudkan pemerintahan  yang bersih, meliputi partisipasi sosial, pelayanan secara adil, keterbukaan, checks and balannces.
e) Menyadari  pentingnya  identitas  nasional  yang    meliputi  reorientasi  nation building dalam keberagaman, independensi dan kebangsaan nasional.
f) Mampu  mengembangkan  ikatan-ikatan  sosial  di  dalam  masyarakat  yang majemuk, meliputi toleransi, keadilan sosial, acceptance.
g) Mampu  mengembangkan  kehidupan  pribadi,  meliputi  cenderung  pada kebenaran, kejujuran, kesopanan dan tolong menolong.
h) Mampu  mengembangkan  kehidupan  ekonomi  yang  sehat  meliputi kesejahtraan sosial yang baik dan persaingan yang kompetitif.
i) Mampu  mengembanggkan  nilai-nilai  keluarga  dalam  kehidupannya,  yang meliputi  rasa  tanggung  jawab,  dukungan,  perlindungan,    Akhlak  dan kebersamaan. 17
Secara  umum,  Pendidikan  Kewarganegaraan  bertujuan  untuk  mengembangkan potensi  individu  warganegara  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  setiap  individu memiliki  wawasan,  watak,  serta  keterampilan  intelektual  dan  sosial  yang  memadai sebagai  warganegara.  Dengan  demikian  setiap  wargnegara  dapat  berpartisipasi  secara cerdas  dan  bertanggung  jawab  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan  masyarakat,  bangsa dan  negara  Indonesia  serta  dunia.  Oleh  karena  itu,  bahwa  dalam  setiap  jenjang pendidikan  diperlukan  Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  akan  mengembangkan
16 Hamid Darmadi, Pengantar…, h. 40.
17 Tukiran Tanuredja, Pendidikan Kewarganegaraan…, h. 18.
kecerdasan  mahasiswa  melalui  pemahaman  dan  pelatihan  keterampilan  intelektual. Proses  ini  diharapkan  akan  bermanfaat  sebagai  bekal  bagi  mahasiswa  untuk  berperan dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungannya.
Pada  era  reformasi  dewasa  ini  yang  diperlukan  adalah  Campus  Based  Civic Education.  Campus  Basd  Civic  Education  yang  memiliki  tujuan  untuk  memberikan kesempatan  kepada  para  mahasiswa  guna  mempersiapkan  diri  untuk  memasuki kehidupan  yang  demokratis  diorganisir  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  kampus. Campus Based Civic Education  tersebut memiliki tiga pilar  yaitu : a) anti kekerasan, b) konstitusionl,  c)  memberikan  sesuatu  yang  riil  bagi  kemampuan  masyarakat.  Oleh karena itu, Campus Based Civic Education memiliki karakteristik sebagai berikut :
Memberikan  perkuliahan  yang  menyangkut  sistem  pemerintahan  sejarah perjuangan bangsa dan demokrasi.
Mendiskusikan  peristiwa-peristiwa  baik  yang  bersifat  lokal  nasional  maupun internasional secara bebas dan terbuka.
Memberikan  kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  berpartisipasi  dalam kehidupan riil masyarakat.
Memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  trlibat  aktif  dalam  civic educaton di kampus.
Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam keidupan politik kemahasiswaan, dan Memperbanyak  kegiatan  simulasi  bagaimana  prosedur  dan  proses  demokrasi berjalan. 18
Proses  belajar  mengajar  Pendidikan  Kewarganegaraan  belum  bisa  dikatakan paripurna,  bila  hanya  berlangsung  dengan  kegiatan  mengajar  dan  menerima  pelajaran saja  oleh  dosen  dan  mahasiswa.  Oleh  karena  itu  pendidikan  harus  dapat  menyajikan kesempatan - kesempatan untuk berbuat dan bertindak berdasarkan apa  yang dipahami seseorang  maupun  kesempatan  untuk  berteori  tentang  solusi  yang  ideal  dari  berbagai masalah.  Dengan  demikian,  kurikulum  harus  dapat  diperkenalkan  kepada  mahasiswa dengan berbagai cara belajar maupun berbagai jenis pengetahuan, sehingga dengan hal- hal  ini  mampu  mempersiapkan  mahasiswa  untuk  merencanakan  masa  depannya  dan masyarakatnya serta dapat berperan aktif dalam merealisasikannya.
Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Perguruan  Tinggi  bertujuan  membantu mahasiswa :
1. Mengembangkan  potensinya  untuk  menguasai  Ilmu  pengetahuan,  keterampilan dan  sikap  kewarganegaraan  dan  nilai-nilai  yang  diperlukan  dalam  rangka penerapan  ilmu,  profesi  dan  keahlian  serta  berpartisipsi  dalam  kehidupan bermasyarakat dari komuniti setempat, bangsa dan dunia.
2. Menjadi  warganegara  yang  cerdas,  demokratik  berkedaban  dan  bertanggung jawab,  menggalang  kemampuan  kompetitif  bangsa  di  era  globalisasi.  Rumusan Civics International tentang “ Civic Education “  yang efektif mencakup :
3. Pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya;
4. Pemahaman  tentang  “  rule  of  law  “  dan  Hak  Asasi  Manusia  seperti  tercermin dalam rumusan-rumusan perjanjian dan kesepakatan Internasional dan lokal;
5. Penguatan  keterampilan  partisifasi  yang  akan  memperdayakan  peserta  didik untuk  merespon  dan  memecahkan  masalah-masalah  masyarakat  secara demokratis:
18 Tukiran Tanuredja, Pendidikan Kewarganegaraan ...., h. 30
6. Pengembangan  budaya  demokrasi  dan  perdamaian  pada  lembaga-lembaga pendidikan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat. 19
Sesuatu  perbuatan  supaya  tetap  berada  pada  keseimbangan  perlu  mempunyai patokan  sebagai  alat  kontrol  untuk  perbuatan  atau  tingkah  laku  manusia  Indonesia adalah  moral  Pancasila  yang  rumusan  sila-sila  Pancasila  terdapat  dalam  UUD  1945, sehingga  dapat  dikatakan  manusia  Indonesia  yang  baik  adalah  manusia  yang berpancasila.  Oleh  karena  itu  Pendidikan  Kewarganegaran  juga  mengajarkan  sila-sila dalam  Pancasila  sebagai  suatu  kebulatan  yang  utuh  kepada  semua  mahasiswa  atau warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, keturunan, agama  dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial , warna kulit dan sebagainya.
Peran  perguruan  tinggi  sangat  strategis  dan  krusial.  Fungsi  perguruan  tinggi sebagai institusi pendidikan tidak saja terfokus hanya pada aspek ekonomi atau politik saja,  tetapi  tidak  kalah  pentingna  dengan  peran  sosio  kulturalnya.  Menurut  Husin Perguruan  Tinggi  dituntut  tanggung  jawab  untuk  menjalankan  peran  sebagai  agen integrasi  sosial,  yaitu  menciptakani  identitas  budaya  bersama.  Mengarahkan  secara bersama-sama  individu-individu  di  kampus  dari  berbagai  kelas  sosial,  etnik,  budaya, kepercayaan,  agama  dan  menghubungkannya  ke  dalam  masyarakat  yang  lebih luas/global. Perguruan tinggi harus dapat menjadi perekat bangsa. 20
Pendidikan Kewarganegaran di Perguruan Tinggi harus didesain dengan sasaran pembelajaran  yang  aplikatif  dan  diproses  secara  logis  dan  jelas  manfaatnya  bagi warganegara    dan  mahasiswa  yang  mengantarkan  mahasiswa  menjadi  “  intellectual capital  “    yang  dapat  keperanannya  mampu  menjadi  “  human  capital  “  yang  pada gilirannya mampu dan bersedia mengubah struktur masyarakat ( stuctural capital ) yang menjadi  anggota  masyarakat,  warganegara  cerdas  dan  kompeten  dalam  penguasaan iptek dan “ concem “ pada “ cocial trust “ dan “ human activities “ (customer capital).

## PENUTUP
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan paragdigma pembelajaran demokratis, yakni  orientasi  pembelajaran  yang  menekankan  pada  upaya  pemberdayaan  mahasiswa sebagai bagian warga negara Indonesia secara demokratis. Dengan demikian tujuan dari Pendidikan  Kewarganegaraan  adalah  untuk  membangun  karakter  (character  building) bangsa Indonesia  yang antara lain : Pertama , Membentuk kecakapan partisifatif warga negara  yang  bermutu  dan  bertanggung  jawaban  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Kedua, Menjadikan  warga  negara  Indonesia  yang  cerdas,  aktif,  kritis  dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa. Ketiga ,  Mengembangkan  kultur  demokrasi  yang  berkeadaban,  yaitu  kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.
Dengan  orientasi  ini,  mahasiswa  diharapkan  tidak  hanya  sekedar  mengetahui pengetahuan tentang kewarganegaraan tetapi juga mampu mempraktekkan pengetahuan yang  mereka  peroleh  selama  mengikuti  perkuliahan    Pendidikan  Kewarganegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA
19 Komarudin  dan  Azyumardi  Azra, Pancasila,  Demokrasi,  HAM,  dan  Masyarakat  Madani , (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 24.
20 Husin. Etika  Multikultural  dan  Tanggung  Jawab  Perguruan  Tinggi  :  Sebuah  catatan Pengantar , (Surabaya: Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya, 2003), h. XVI
Azra,  Komarudin  dan  Azyumardi. Pancasila,  Demokrasi,  HAM,  dan  Masyarakat Madani , Jakarta: Prenada Media, 2010
Basrie,  C. Modul  Acuan  Proses  Pembelajaran  MK.  Kewarganegaraan ,  Jakarta: Depdiknas, 2002
Cipto. Pendidikan Kewarganegaraan , Yogyakarta: Lp3 UMY, 2002
Darmadi, Hamid. Pengantar Pendidikan Pancasila , Bandung: Alafabeta, 2010
Daryono,  C. Pengantar  Pendidikan  Pancasila  &  Kewarganegaraan ,  Jakarta:  Rhineka Cipta, 2011
Dikti. Penyempurnaan (GBPP) Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi di Indonesia, Jakarta: Depdiknas, 2000
Dirjen  Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan. Pendidikan  Kewarganegaraan  untuk Perguruan Tinggi , Jakarta: Ristek Dikti, 2016
Husin. Etika  Multikultural  dan  Tanggung  Jawab  Perguruan  Tinggi  :  Sebuah  catatan Pengantar , Surabaya: Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya, 2003
Putra,  Udin  S.  Winata. Kata  Pengantar,  Dalam  Buku  Pendidikan  Kewarganegaraan Civic Education) , (Jakarta: IAIN Press, 2003
Sumarsono. Pendidikan  Kewarganegaraan ,  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, 2007
Tanuredja, Tukiran. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah , Bandung: Alfabeta, 2009
Zamroni. Pendidikan  Untuk  Demokrasi  Tantangan  menuju  Civil  Society, Yogyakarta: Bigraf Publishin, 2001