## Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa
Arnapi 1 , Karnaji 2 , Izzah Khalif Raihan Abidin 3 , Rofadan Mina Arsyada 4 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: arnapintt132@gmail.com
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: karnaji@fisip.unair.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: ik.raihanabidin@gmail.com
4 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: rofadhanminaa03@gmail.com

## Abstract
The law will continue to develop to achieve justice. In social life, the Indonesian National Police is essential in ensuring security and order, including demonstrations by certain groups of people. Indonesia, as a democratic country, absolutely guarantees the existence of public opinion, namely freedom of speech, freedom of the press, intellectual freedom, and freedom of religion, as stated in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and detailed in other laws and regulations. Departing from the issue of violence in demonstrations, we will discuss the legal urgency of granting constitutional rights to demonstrations, the status and criminal responsibility of the Indonesian National Police in security and state order. The inconsistency in the recognition of constitutional rights at demonstrations can be seen in the criminal sanctions for the Indonesian National Police who commit acts that violate the law that have not been applied strictly and proportionately.

## Pendahuluan
Gerakan sosial telah ada sejak tahun 1930-an dengan bentuk kerumunan ( crowd ), kemudian berkembang menjadi gerakan yang berlandaskan pada aspek rasional, dan
Media Iuris Vol. 7 No. 1, February 2024                                                                                    p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v7i1.43709                                                                                                     e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 26 February 2023; Accepted 11 August 2023; Available online 29 February 2024.
How to cite: Arnapi, Karnaji, Izzah Khalif Raihan Abidin, Rofadan Mina Arsyada, ‘Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa’ (2024) 7 Media Iuris.
Keywords: Rally;
Constitutional
Rights; Human Rights; Criminal Liability; The
Indonesian National Police.
Copyright © 2024 Arnapi, Karnaji, Izzah Khalif Raihan Abidin, Rofadan Mina Arsyada. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Hukum akan terus berkembang untuk mencapai suatu keadilan. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, Kepolisian Republik Indonesia memegang peranan penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban salah satunya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu. Indonesia sebagai negara demokrasi secara absolut menjamin eksistensi pendapat umum yakni kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan intelektual, dan kebebasan beragama sebagaimana Pasal 28E ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperinci dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Berangkat pada isu kekerasan dalam aksi unjuk rasa, akan dibahas urgensi hukum pemberian hak konstitusi pada unjuk rasa,  kedudukan dan pertanggungjawaban pidana Kepolisian Republik Indonesia dalam keamanan dan ketertiban negara. Inkonsistensi pengakuan hak konstitusi pada unjuk rasa nampak pada sanksi pidana bagi POLRI yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang belum diterapkan secara tegas dan proporsional.
Kata Kunci:
Unjuk Rasa; Hak Konstitusi; Hak Asasi Manusia; Pertanggung- jawaban Pidana; Kepolisian Negara Republik Indo- nesia.
Arnapi, et.al : Paradigma Hukum Kedudukan...
terus mengalami perkembangan hingga menemukan titik keseimbangan. 1 Namun, seiring berjalannya waktu gerakan sosial tidak bisa disamakan hanya dengan adanya kerumunan masa saja. Karena gerakan sosial berkembang pada sebuah gerakang dengan adanya perancangan strategi dan konsep gerakan yang terstuktur. Hal yang demikian memberi arti bahwa gerakan sosial bisa disebut sebagai bagian dari implementasi tindakan demokratis. Pada kondisi ketika terjadi sebuah gerakan, maka ada pihak yang melawan dengan membawa tuntutan dan ada pihak yang menjadi sasaran perlawanan. Terkadang, rasionalitas yang dibangun oleh segelintir pihak digunakan hanya untuk merangsang emosional masa aksi yang ada. Adapun dalam konteks gerakan sosial di Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi target yang kerap menerima perlawanan. Secara kolektif, kelompok masyarakat tersebut dapat melakukan aksinya secara bersama-sama ( collective action ) untuk meningkatkan pengaruh suatu kelompok kepada kelompok lain guna memperoleh status maupun kekuasaan. 2 Pada skala kecil mereka dapat memulai aksi melalui unjuk rasa dengan menyoroti isu perihal tertentu, namun disayangkan apabila ketika muncul rasa ketidakpuasan maka aksi-aksi tersebut akan diwarnai oleh perlawanan dengan kekerasan. Perlawanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dianggap sebagai salah satu cara dalam memperjuangkan eksistensi ideologinya.
Posisi ideologis protes dan sejauh mana posisi itu menantang kondisi saat ini politik atau sosial (melawan adanya perubahan) merupakan indikator kunci kekuatan paradigmatik. 3 Gerakan sosial yang mendukung perlawanan ini dikategorikan atas beberapa agenda yang menjaga relasi kekuasaan tertentu misal patriarki, kapitalisme, globalisasi, dan isu lainnya. 4 Menurut Andrew A Campbell, “ The politically motivated demonstration and direct action has become an increasingly prevalent form of protest and dissent in liberal democracies which poses complex problems for Government and law enforcement
1 Robert Misel, Teori Pergerakan Sosial: Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis (Resist Book 2004) 21.
2 Martin van Zomeren et al., ‘Can moral convictions motivate the advantaged to challenge social inequality? Extending the social identity model of collective action’ (2011), Volume 14 Issue 5 Group Processes and Intergroup Relations 735-753.
3 Danielle K. Kilgo dan Summer Harlow, ‘Protests, Media Coverage, and a Hierarchy of Social Strug- gle’ (2019) Volume 24 Issue 4 The International Journal of Press/Politics 3.
4 Siti Aminah, ‘Gender, Politik, dan Patriarki Kapitalisme Dalam Perspektif Feminis Sosialis’ (2012) Vol. 1, No.2 Jurnal Politik Indonesia 56-57.
agencies ”. 5 (demonstrasi dengan motif politik dan aksi langsung telah menjadi sebuah wujud protes dan perbedaan pendapat yang semakin umum dalam demokrasi liberal yang menimbulkan masalah yang kompleks bagi Pemerintah dan lembaga penegak hukum; penerjemahan bebas oleh penulis). Sejalan dengan argumentasi tersebut, di Indonesia mempunyai garda terdepan dalam menjamin unjuk rasa akan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pada dasarnya setiap manusia di muka bumi ini memiliki kebebasan untuk mengluarkan pendapatnya. 6 Konsep tersebut awalnya diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948. 7 Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan sebagai hak konstitusi, dapat dilihat pada Pasal 28E ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Unjuk rasa di berbagai tempat kerap kali didahului dengan kajian akademik serta penyusunan strategi alur penyampaian pendapat. Salah satunya adalah Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) yang terdiri dari massa elemen buruh, mahasiswa, dan aktivis Masyarakat sipil di Jawa Timur yang pada aksi unjuk rasa menolak RUU Cipta kerja pada 2020 melakukan kajian akademik terlebih dahulu terkait pasal-pasal yang berpotensi merugikan Masyarakat. 8 Adanya mekanisme semacam itu merupakan bukti bahwa unjuk rasa dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk nyata dari gerakan sosial. Selain telah diamanatkan dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Indonesia juga telah melahirkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No.9/1998). Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU 9/1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan
5 Andrew A Campbell, ‘The Politically Motivated Demonstration: Implications For Law Enforcement’ (1978) Volume 11 Issue 2 Australian and New Zealand Journal of Criminology 95.
6 Tiara Kumalasari, ‘Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)’ (2020) Vol 3 No 2 Media Iuris 206.
7 ibid.
8 Nurhadi, ‘Ribuan Massa di Surabaya Gelar Aksi Tolak Omnibus Law’, https://nasional.tempo. co/read/1318280/ribuan-massa-di-surabaya-gelar-aksi-tolak-omnibus-law, diakses pada 3 Agustus 2023.
Arnapi, et.al : Paradigma Hukum Kedudukan...
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada definisi tersebut jelas bahwa Indonesia telah mengakomodir hak warga negara dalam konteks menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam dunia internasional, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sendiri sudah diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.
Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu aspek penting dalam negara demokrasi, tanpa adanya kebebasan tersebut sebuah negara akan kesusahan dalam menciptakan iklim demokrasi yang baik. Hans Kelsen memandang demokrasi sebagai sebuah pendekatan menuju cita-cita yang dirumuskan secara sempurna. 9 Cita-cita tersebut tidak akan dapat terwujud apabila proses pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh segilintir pihak saja, karena tidak ada pendapat yang disampaikan oleh pihak lain dikarenakan tidak ada kebebasan berpendapat. Maka tanpa adanya jaminan terhadap kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan intelektual, dan kebebasan beragama tidak akan ada ciri negara demokrasi yakni keberadaan pendapat umum. 10
Lebih lanjut dalam membahas penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak yang diakui di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya harus secara sadar untuk bertanggung jawab dan tidak menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menikmati suatu hak, harusnya sejalan dengan adanya pemenuhan suatu kewajiban, yakni menaati aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam situasi tersebut dijumpai pada beberapa kasus, Polri akan melakukan tindakan represif/menekan dengan tujuan untuk menjaga dan/atau memulihkan keadaan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No.2/2002) disebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian yaitu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (penebalan oleh
9 H.M. Thallah, ‘Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen’ (2009) Vol. 16 No 3 Jurnal Hukum 417.
10 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Penerbit Nusamedia 2006) 407.
penulis). Maka tindakan-tindakan represif oleh Polri dilarang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan; namun bagaimanakah ketika para demonstran yang memberi stimulus kepada massa terlebih dahulu sehingga terjadi ke- chaos -an dan sejauh manakah hukum memberi perlindungan kepada anggota Polri sebagai institusi yang termasuk cabang kekuasaan eksekutif dalam melindungi dirinya sendiri.
In casu pengambilan tindakan tegas terhadap para demonstran yang anarkis juga terdapat batasan-batasan tertentu. Sehingga dalam konsep pertanggungjawaban hukum pidana, baik Anggota Polri maupun para demonstran akan dibebankan kuat ketika ia bertindak tidak sesuai prosedur hingga merugikan berbagai pihak - Geen Straf Zonder Schuld (tiada hukum tanpa kesalahan). Anggota Polri dalam menjalankan pengamanan unjuk rasa dengan potensi chaos yang besar wajib memahami prosedur dan memerhatikan hak asasi manusia, sehingga tidak ada kejadian yang melapaui kewenangan dan menimbulkan permasalahan baru mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Artikel ini membahas 2 (dua) isu hukum yakni urgensi hukum pemberian hak konstitusi pada unjuk rasa dan kedudukan serta tanggungjawab pidana bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam keamanan dan ketertiban negara.

## Metode Penelitian
Dalam menjawab permasalahan hukum melalui argumentasi hukum yang dilakukan secara analitis dan sistematis, penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ) melalui telaah peraturan perundang-undangan dan regulasi relevan dengan isu yang sedang dikaji, serta pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dengan menggunakan pendapat para ahli (doktrin), 11 asas hukum, dan teori-teori hukum. Berdasarkan pendekatan tersebut, akan diperoleh suatu kerangka hukum dalam menjawab permasalahan hukum atas urgensi hukum pemberian hak konstitusi pada unjuk rasa dan kedudukan serta tanggungjawab pidana Polri dalam keamanan dan ketertiban negara.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media 2017) 93.
Arnapi, et.al : Paradigma Hukum Kedudukan...

## Konsep Hukum Unjuk Rasa Sebagai Hak Konstitusi
Unjuk rasa merupakan salah satu metode dalam menyampaikan pendapat, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No.9/1998. Pada Pasal 1 angka (3) UU No. 9/1998 menjelaskan deskripsi unjuk rasa yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Kegiatan unjuk rasa memang sudah menjadi hal yang lumrah di dalam negara demokrasi. Unjuk rasa menjadi salah satu upaya untuk menyampaikan kritik atas sesuatu yang dipandang salah atau meresahkan oleh massa aksi. Seperti yang dijelaskan pada pendahuluan tulisan ini, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara, artinya pendapat yang dikeluarkan oleh warga negara dilindungi oleh konstitusi sepanjang tidak menyalahi kebebasan yang lain. Unjuk rasa sendiri dapat dipandang sebagai indikator penerapan prinsip demokrasi. 12
Ilmuwan politik bernama Bingham Powel Jr. menyatakan bahwa hak-hak dasar seperti kebebasan berkumpul, berorganisasi, berbicara dan kebebasan pers merupakan ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi. 13 Kebebasan tersebut menjadi penting karena:
1.  kebebasan berekspresi menjadi aspek penting sebagai sarana untuk memastikan pemenuhan diri sendiri sehingga seseorang bisa mencapai potensi maksimalnya;
2.  sebagai sarana pencarian kebenaran dan kemajuan ilmu pengetahuan;
3.  sebagai sarana masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, terutama di area politik; dan
4.  kemampuan masyarakat untuk beradaptasi serta menjaga stabilitas negara. 14
Kebebasan berpendapat menjadi hal yang penting untuk baiknya iklim demokrasi dalam suatu negara. Maka dari itu, sudah benar apabila Indonesia mengatur hak tersebut menjadi hak konstitusional sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi negara. Dengan demikian ada jaminan terkait pelaksanaan hak tersebut. Terlebih pada Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menerangkan bahwa perlindungan, pemajuan,
12 Tri Pranadji ‘Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) Serta Penangannya dalam Alam “Demokrasi” Indonesia’ (2008) Vol. 26 No 2 Forum Penelitian Argo Ekonomi 134.
13 Zalfa Hania Alya dan Dona Bundi Kharisma ‘Kebebasan Berekspresi di Negara Demokrasi Kai- tannya dengan Teori Kedaulatan Rakyat’ (2022), Vol. 1 No 2 Souverignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 232.
14 Marwandianto, et.,al ‘Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP’ (2020) Vol. 11 No 1 Jurnal HAM 2.
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, yang utamanya dilaksanakan oleh pemerintah. Namun konsistensi dalam penegakan hukum masih harus diperkuat untuk meningkatkan kualitas peradaban, demokrasi, dan kemajuan bangsa. 15
Berbeda dengan masa ketika rezim orde baru sedang berkuasa, pemenuhan terkait kebebasan berpendapat menjadi sangat kurang karena masyarakat merasa takut untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Imbas dari hal tersebut iklim demokrasi Indonesia menjadi menurun. Dapat dikatakan demokrasi yang lahir di masa orde baru adalah demokrasi semu atau demokrasi jadi-jadian. 16 Sementara itu ketika masa orde baru, sebelum adanya amandemen terhadap konstitusi Indonesia, telah tertuang Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 tentang adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Akan tetapi pada masa orde baru belum mampu memberikan kebebasan yang optimal terkait kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Terbukti dengan adanya kasus penculikan dan penghilangan warga negara, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) mencatat ada 23 orang yang telah dihilangkan. 17 Kasus tersebut hanya terjadi pada tahun 1997/1998, belum termasuk kasus-kasus lainnya. Hal yang semakin menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat pada masa orde baru belum mampu dihadirkan negara untuk seluruh elemen masyarakat.
Unjuk rasa sendiri terjadi di hampir semua negara demokrasi, dalam prosesnya ada yang berlangsung damai dan terdapat yang berlangsung ricuh. Unjuk rasa yang berlangsung secara damai menjadi bagian dari dinamika politik yang dibentuk dalam iklim demokrasi, sementara unjuk rasa yang berlangsung ricuh akan menimbulkan
15 Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (Sekretariat Jenderal MPR RI 2020) 292.
16 Hartuti Purnaweni, ‘Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa’ (2004) Vol. 3 No 2 Jurnal Administrasi Publik 121.
17 Verelladevanka Adrymarthanino, ‘Daftar Aktivis yang Diculik dan Hilang Tahun 1997/1998, https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/28/080000779/daftar-aktivis-yang-diculik-dan-hil- ang-tahun-1997-1998, diakses pada 3 Agustus 2023.
Arnapi, et.al : Paradigma Hukum Kedudukan...
keprihatinan. 18 Unjuk rasa memang tidak akan bisa dipisahkan dengan negara demokrasi, karena dalam negara demokrasi perbedaan pendapat menjadi hal yang wajar. Alhasil perbedaan tersebut terkadang menimbulkan aksi unjuk rasa sebagai ungkapan protes. Aksi unjuk rasa Women’s March yang berlangsung sehari setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat menghadirkan lebih dari 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu) manusia, aksi tersebut berlangsung secara damai. 19 Hal tersebut menjadi bukti unjuk rasa yang berlangsung damai tidak menghalangi pesan terkait keresahan yang ingin disampaikan oleh massa aksi.
Terdapat beberapa macam penyampaian pendapat di muka umum yang dapat dilihat pada Pasal 9 UU No. 9/1998, yakni unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas. Aturan tersebut secara eksplisit memberikan jaminan akan hak konstitusional khususnya hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, yang menjadi perhatian adalah proses penyampaian pendapat haruslah memperhatikan beberapa hal penting. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39/1999) menjelaskan bahwa setiap orang memang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, baik secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik. Akan tetapi wajib memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa dalam proses penyampaiannya. Ini yang kadang dilupakan oleh para massa aksi dalam menyuarakan pendapat dalam aksi demonstrasinya. Tak jarang dalam satu aksi demonstrasi disertai dengan perusakan fasilitas umum hingga penyerangan terhadap aparat yang menjaga.
Pada aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta, dalam rangka penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja Tahun 2020, ada kericuhan yang dilakukan aksi masa dengan membakar sejumlah fasilitas umum berupa halte Transjakarta Bundaran
18 Prianter Jaya Hairi, ‘Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa’ (2012) Vol. 3 No. 1 Negara Hukum 116. https://doi.org/10.22212/jnh.v3i1.227
19 Benediktra Miranti ‘10 Demontrasi Terbesar yang Pernah Gembarkan Dunia’ (Liputan6,2020) https://www.liputan6.com/global/read/4381289/10-demonstrasi-terbesar-yang-pernah-gempar- kan-dunia, dikunjungi pada 21 Februari 2023.
HI dan Sarinah. 20 Tentu kericuhan yang terjadi hingga perusakan fasilitas umum merupakan hal yang menyalahi batasan-batasan dalam hak menyampaikan pendapat di muka umum. Terlebih adanya serangan yang dilakukan kepada aparat kepolisian merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan. Pasal 28J ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.
Tindakan-tindakan perusakan fasilitas umum, kericuhan, hingga penyerangan terhadap aparat menjadi hal yang malah akan mencoreng demokrasi di suatu wilayah yang mana hak asasi manusia yang lain akan berkurang karena adanya kesewenang-wenangan dalam melakukan kebebasan. Sehingga hal yang semacam itu harus diminimalisir bahkan dihilangkan dari proses pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum; sebagai contoh di negara Filipina pada tahun 1986 pernah melaksanakan unjuk rasa damai yang dikenal sebagai aksi “Gerakan people power ” untuk menumbangkan rezim Ferdinand Marcos 21 dan rakyat Georgia melalui Revolusi Mawar yang ta berdarah pada tahun 2003 dilakukan untuk menggulingkan Eduard Shevardnadze; 22 unjuk rasa damai tetap mampu menyampaikan pesan dengan baik tanpa ada kekerasan maupun kericuhan yang terjadi di dalamnya. Berbagai tindakan berbahaya dalam setiap unjuk rasa bukan tidak mungkin ada kelompok yang tidak sependapat dengan pesan yang ingin disuarakan massa aksi, sehingga seharusnya baik masyarakat maupun Polri tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia lain.
20 Maria Flor ‘Demo Anarkitis, Ini Deretan Fasilitas Umum di Jakarta yang Dirusak Massa Peru- suh’ (Liputan6, 2020) https://www.liputan6.com/news/read/4377582/demo-anarkistis-ini-deretan-fasil- itas-umum-di-jakarta-yang-dirusak-massa-perusuh, dikunjungi pada 23 Februari 2023.
21 Sofia  Tomacruz,  ‘In  1986,  the  Philippines’  People  Power  was  world’s  bright  spot’  <https:// www.rappler.com/newsbreak/iq/people-power-philippines-world-bright-spot-1986/> diakses 29 Juli 2023
22 Charles H. Fairbanks, ‘Georgia’s Rose Revolution’ (2004) Vol. 15 No 2 Journal of Democracy 111.
Arnapi, et.al : Paradigma Hukum Kedudukan...

## Kedudukan dan Tanggung Jawab Pidana Polri Dalam Keamanan dan Ketertiban Negara
Perumusan tugas pokok Polri sebagai penegak hukum, sebagai    pelindung, sebagai pengayom  dan  pelayan masyarakat  terutama dalam lingkup kepatuhan  dan ketaatan  pada  hukum yang berlaku secara tegas diatur dalam Pasal 2 UU No.2/2022. Secara keseluruhan, lahirnya undang-undang tersebut merupakan manifestasi tiga hal mendasar Polri untuk menjalankan fungsi utamanya yaitu Tribrata  dan Catur Prasetya  Polri. 23
Dalam pelaksanaan kewenangan menangani unjuk rasa berdasarkan UU No.9/1998, tugas Polri tercantum dalam Pasal 7 yaitu sebagai aparatur pemerintah yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) melindungi hak asasi manusia, (b) menghargai asas legalitas, (c)  menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan (d) menyelenggarakan pengamanan. Yang dimaksud dengan “aparatur pemerintah” berdasarkan penjelasan Pasal 7 UU No.9/1998 adalah aparatur pemerintah yang menyelenggarakan pengamanan; jika dilakukan penafsiran, melihat subyek hukum yang diatur dalam undang-undang ini salah satunya yaitu Polri ( vide Pasal 1 angka 8 UU No.9/1998 juncto Pasal 1 angka 1 UU No.2/2002) maka Polri merupakan aparatur pemerintah yang wajib menyelenggarakan pengamanan. Namun penyelenggaraan keamanan dalam aksi unjuk rasa ini tidak hanya serta merta menjadi tugas Polri, penanggung jawab aksi tersebut wajib pula menjaga situasi agar aman, tertib, dan damai dan membuat Surat Pemberitahuan untuk diketahui dan diterima oleh Polri. Walaupun memang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah dijamin oleh konstitusi, dalam menggunakannya tetap harus dibatasi agar tidak timbul penyalahgunaan. Pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan tertentu. 24 Kepentingan tersebut meliputi penghormatan atas hak tau nama baik orang lain dan melindungi keamanan
23 Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, ‘Tugas dan Fungsi Polisi  Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila’ (2020) Vol. 2 No 3 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 364.
24 Adam Mushi, [et.,al], ‘Pembatasan Kebebasan Beragama dalam Darurat Kesehatan Virus Korona di Indonesia: Perspektif HAM dan Islam’ (2021) Vol. 4 No 3 Media Iuris 295.
nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat. 25
Setelah penanggung jawab menyerahkan surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang kemudian telah diterima oleh Polri pada bidang tertentu:
1)  Yang disampaikan kepada Mabes Polri, diterima oleh Bidang Pelayanan Masyarakat Badan Intelijen Keamanan melalui Subbidang Kegiatan Masyarakat.
2)  Yang disampaikan kepada Polda, diterima oleh Direktorat Intelkam Polda melalui Seksi Pelayanan Administrasi.
3)  Yang disampaikan kepada Polres, diterima oleh Bagian/Satuan Intelkam Polres.
4)  Yang disampaikan kepada Polsek, diterima oleh unit pelayanan Polsek.
Oleh karena itu Polri berdasarkan Pasal 13 UU No.9/1998 wajib dengan segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan dan melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum. Hal demikian perlu dilakukan secara koordinatif sebagai bentuk partisipatif Polri menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam serangkaian kegiatan unjuk rasa. Apabila tidak melakukan pemberitahuan hingga mengakibatkan gangguan, sebagaimana Pasal 256 juncto Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.1/2023) telah mengakomodir bahwa orang tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Untuk dapat dipahami, UU No.1/2023 memang masih belum berlaku efektif di Indonesia dan akan secara resmi berlaku di Indonesia tiga tahun lagi (sekitar tahun 2026), sehingga ketentuan mengenai sanksi pidana pada UU No.9/1998 dan KUHP masih berlaku.
Terdapat tindakan yang dapat dilakukan oleh Polri dalam menangani unjuk rasa yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perkapolri 7/2012 yaitu dengan: (a) upaya persuasif, (b) memberi peringatan kepada massa untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, (c ) memberi peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bahwa tindakannya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (d) menghentikan dan membubarkan kegiatan, (e) membubarkan massa, (f) melakukan tindakan hukum
25 Pasal 19 ayat (3) Konvenan Hak Sipil dan Politik.
Arnapi, et.al : Paradigma Hukum Kedudukan...
terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis, (g) melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, (h) melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan . Tentu akan menjadi pertanyaan tindakan kepolisian lain yang seperti apa yang dapat dipertanggungjawabkan? batasan-batasan inilah yang kurang dapat dipahami oleh pembaca undang-undang, dan seakan pihak Polri yang dapat merumuskan sejauh mana mereka dapat menentukan tindakannya. Namun apabila melihat ketentuan Pasal 22 Perkapolri 7/2012 yang mana secara konkrit menyatakan bahwa tindakan pejabat Polri harus menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemilihan diksi ‘dapat dipertanggungjawabkan’ ini erat hubungannya dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Berangkat pada asas kesalahan ( liability based of fault ) yang terimplementasikan dalam Pasal 37 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 26 “tidak ada seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”, maka persoalan dapat dipertanggungjawabkan ini dilihat melalui apakah seseorang tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. 27 Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk: 28
a.  memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
b.  menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan c.  menentukan kemampuan perbuatan.
Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana; acting is a pervasive feature of criminal liability . 29 Menurut Didik Endro, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ada beberapa hal yang penting yaitu: 30
26 Implementasi asas kesalahan sebagaimana KUHP telah dimuat dalam UU No.1/2023 Bagian Kedua tentang Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 36-37.
27 Septa Candra, ‘Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang’ (2013) Vol. I No 1 Jurnal Cita Hukum 45. DOI 10.15408/jch.v1i1.2979.
28 Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia (CV Utomo 2004) 15.
29 George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law (Oxford University Press 2000) 420.
30 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014) 63.

## Pertanggungjawaban Pidana
Kemampuan bertanggungjawab pidana dapat diketahui melalui dua cara berdasarkan rumusan Pasal 44 KUHP, dimana dinyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan (kepadanya) karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tindak pidana ( vide Pasal 44 ayat 1 KUHP). Melihat tindakan kekerasan pada setiap kasus aksi unjuk rasa yang sampai menghilangkan nyawa seseorang sudah barang pasti merupakan kesengajaan, sebagaimana uraian sebelumnya, bentuk/corak kesengajaan lebih mengarah pada 1) kesengajaan sebagai maksud (tujuan) / Dolus Als Oogmerk atau 2) kesengajaan sebagai kemungkinan / Dolus Eventualis . Terdapat perbedaan mendasar dari dua bentuk ini yakni dimana pada nomor 1) pelaku tindak pidana (baik demonstran maupun polisi) memang berkehendak atau bertujuan atau bermaksud dan berkeinginan untuk melakukan tindak pidana. Sehingga pelaku berdasarkan kehendak, tujuan, atau maksud atau keinginan akan melaksanakan kehendaknya tersebut. 31 Berbeda dengan bentuk nomor 2) menurut Moeljatno dalam teori yang ia kemukakan yaitu ‘Teori Apa Boleh Buat’ dapat dipahami bahwa pelaku tindak pidana mengetahui dan berkehendak untuk melakukan tindak pidana, serta ia tidak peduli siapa yang menjadi korbannya; kemungkinan adanya akibat secara sadar ia ketahui dan jika benar terjadi maka apa boleh buat, ia harus menyetujui dan berani mengambil risiko. 32
Berdasarkan ketentuan Pasal 16-17 UU No.9/1998 dimana pengenaan sanksi dalam kedua pasal ini utamanya ditujukan kepada penanggung jawab yang melakukan tindak pidana (perbuatan melanggar hukum) sesuai dengan peraturan perundang-
31 ibid 70.

## Bentuk atau Corak Kesalahan
- Dengan kesengajaan
- Dengan kealpaan
Unsur Kesalahan
- Melakukan tindak pidana
- Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab
- Dengan kesengajaan atau kealpaan
- Tidak ada alasan pemaaf
Arnapi, et.al : Paradigma Hukum Kedudukan...
undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok. Pengenaan sanksi kepada anggota Polri juga bisa dikenakan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No.9/1998 “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.
Melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum (Perka Polri 7/2012) terdapat 2 (dua) subjek hukum yaitu peserta unjuk rasa dan aparat yang secara eksplisit akan menerima tindakan tegas dan proporsional apabila melanggar hukum sehingga dalam hal ini jika terdapat dugaan polisi melakukan tindak pidana dalam serangkaian pengamanan kegiatan unjuk rasa, maka ia harus bertanggung jawab secara pidana begitupun sebaliknya peserta unjuk rasa akan menerima sanksi sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Pada proses pengamanan masa yang melakukan unjuk rasa, Polisi sesuai aturan Pasal 9 Perka Polri No. 7/2012 berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a.  memberikan pelayanan secara professional;
b.  menjunjung tinggi HAM;
c.  menghargai asas legalitas;
d.  menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
e.  menyelenggarakan pengamanan.
Sesuai dengan Pasal 9 tersebut, maka polisi dalam mengamankan unjuk rasa dilarang melakukan hal yang melampaui batas. Melampaui batas dapat diartikan bertindak secara berlebihan dan tidak sesuai prosedur yang telah diatur, sehingga dapat dikatakan bahwa polisi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya. 33 Pemberian sanksi sebagai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikurangkan atau digantikan hanya melalui penjatuhan sanksi disiplin, seyogyanya
33 Susi Sasmita, [ et.,al ], “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasaan terhadap Para Pengunjuk Rasa”, (2022) Vol. 3, No. 3, PAMPAS: Journal of Criminal Law .[261] https://doi. org/10.22437/pampas.v3i3.20748.
sanksi pidana sebagaimana dikenakan kepada masyarakat yang melanggar ketertiban unjuk rasa juga dapat diberlakukan kepada POLRI.
Ketika terjadi tindakan kekerasan yang mengakibatkan masa unjuk rasa mengalami luka-luka bahkan hingga meninggal dunia, aparat kepolisian dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi disiplin beserta kode etik profesi kepolisian secara bersamaan. 34 Implementasi penegakan hukum kepada POLRI yang secara khusus inilah yang harus dilaksanakan secara tegas dan patuh sehingga tidak terdapat bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibedakan antara masyarakat atau POLRI.
Hemat penulis penegakan hukum di Indonesia harus secara konsisten menerapkan asas equality before of law ; terlihat dalam hal ini hukum telah berupaya untuk melindungi masyarakat yang taat hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) Perka Polri 7/2012 “terhadap peserta yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan hukum” apabila dilakukan interpretasi gramatikal maka perlindungan hukum ini memberi konsepsi bahwa bagi mereka (peserta) maupun Polri yang tidak taat hukum maka harus diberikan sanksi yang tegas agar peserta yang taat hukum memperoleh dan merasakan perlindungan hukum itu sendiri (penebalan oleh Penulis).

## Kesimpulan
Indonesia telah mengakomodir unjuk rasa sebagai hak konstitusi sebagaimana yang telah dituangkan pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan lahirnya Undang-Undang khusus terkait Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka umum. Menjadikan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai hak konstitusiomal merupakan hal yang dilakukan untuk menjaga stabilitas suatu negara; namun, masih terjadi aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh contohnya dengan merusak fasilitas umum. Hal ini harusnya dimengerti oleh massa aksi bahwa ada batasan atas kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Meski unjuk rasa telah diatur, namun konsep unjuk rasa sebagai hak konsitusi masih tidak sepenuhnya terimplementasi hal tersebut terwujud dalam peraturan yang hanya lebih berat pada
34 ibid 256. https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748.
Arnapi, et.al : Paradigma Hukum Kedudukan...
masyarakat khususnya mengenai sanksi. Penjatuhan sanksi kepada POLRI yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam menertibkan dan mengamakankan unjuk rasa nampak kabur dimana batasan sejauh mana sanksi pidana tersebut harus dikenakan kepada POLRI yang terlibat dalam kericuhan bahkan sampai berdampak pada hilangnya nyawa seseorang saat unjuk rasa. Perlunya pembaharuan peraturan perundang- undangan secara khusus berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi POLRI meski secara umum telah diatur dalam UU No.9/1998 juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun peraturan yang secara khusus ( specialis ) menjadi penting ditetapkan agar tiada celah hukum bagi penegak hukum menerapkan sanksi pidana atas tindakan atau perbuatan POLRI yang melanggar hukum.

## Acknowledgments
-

## Disclosure Statement
Tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan oleh penulis.

## Funding
-

## Daftar Bacaan
Alya ZH and Kharisma DB, ‘Kebebasan Berekspresi Di Negara Demokrasi Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat’ (2022) 1 Sovereignty 229.
Aminah S, ‘Gender, Politik, Dan Patriarki Kapitalisme Dalam Perspektif Feminis Sosialis’ (2012) 1 Jurnal Politik Indonesia 53.
Anshar RU and Setiyono J, ‘Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila’ (2020) 2 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 359.
Brown DK and Harlow S, ‘Protests, Media Coverage, and a Hierarchy of Social Struggle’ (2019) 24 The International Journal of Press/Politics 508.
Campbell AA, ‘The Politically Motivated Demonstration: Implications For Law
Enforcement’ (1978) 11 Australian and New Zealand Journal of Criminology 95.
Candra S, ‘Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang’ (2013) 1 JURNAL CITA HUKUM.
Charles HF, ‘Georgia’s Rose Revolution’ (2004) Vol. 15. No. 2. Journal of Democracy.
Fletcher GP, Rethinking Criminal Law (Oxford University Press 2000).
Flor M, ‘Demo Anarkitis, Ini Deretan Fasilitas Umum Di Jakarta Yang Dirusak Massa Perusuh’ ( Liputan6 ,  2020)  <https://www.liputan6.com/news/read/4377582/ demo-anarkistis-ini-deretan-fasilitas-umum-di-jakarta-yang-dirusak-massa- perusuh> diakses 5 February 2022.
Hairi PJ, ‘Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa’ (2012) 3 Jurnal Negara Hukum 115.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732).
Kumalasari T, ‘Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)’ (2020) Vol 3. No, 2. Media Iuris.
Marwandianto M and Nasution HA, ‘Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP’ (2020) 11 Jurnal HAM 1.
Miranti B, ‘10 Demontrasi Terbesar Yang Pernah Gembarkan Dunia’ ( Liputan6 , 2020) <https://www.liputan6.com/global/read/4381289/10-demonstrasi-terbesar- yang-pernah-gemparkan-dunia> diakses 5 December 2022.
Misel R, Teori Pergerakan Sosial: Kilasan Sejarah Dan Catatan Bibliografis (Resist Book 2004).
Mushi A, [ et.,al ], ‘Pembatasan Kebebasan Beragama dalam Darurat Kesehatan Virus Korona di Indonesia: Perspektif HAM dan Islam’ (2021) Vol. 4. No. 3. Media Iuris.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.
Peter MZ, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media 2017).
Pranadji T, ‘Aksi Unjuk Rasa (Dan Radikalisme) Serta Penanganannya Dalam Alam ”Demokrasi” Di Indonesia’ (2016) 26 Forum Penelitian Agro Ekonomi 132.
Arnapi, et.al : Paradigma Hukum Kedudukan...
Priyatno A, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia (CV Utomo 2004).
Purnaweni H, ‘Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa’ (2004) 3 Jurnal Administrasi Publik.
Purwoleksono DE, Hukum Pidana (Airlangga University Press (AUP) 2014.
Saputra DE, ‘Hubungan Antara Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum’ (2015) 15 Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran.
Sasmita S, [ et.,al ], “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasaan terhadap Para Pengunjuk Rasa”, (2022) Vol. 3, No. 3, PAMPAS: Journal of Criminal Law.
Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal MPR RI 2020).
Sitinjak IVW and Sugama IDGD, ‘Diskresi Polisi Dalam Kerusuhan Demonstran Di Indonesia’ (2020) 9 Kertha Wicara 1.
Sofia  T,  ‘In  1986,  the  Philippines’  People  Power  was  world’s  bright  spot’  < https:// www.rappler.com/newsbreak/iq/people-power-philippines-world-bright- spot-1986/> diakses 29 Juli 2023.
Thalhah H, ‘Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen’ (2009) 16 JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM 413.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang  Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789).
van Zomeren M and others, ‘Can Moral Convictions Motivate the Advantaged to
Challenge Social Inequality?’ (2011) 14 Group Processes & Intergroup Relations 735.
Verelladevanka Adrymarthanino, ‘Daftar Aktivis yang Diculik dan Hilang Tahun 1997/1998, https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/28/080000779/ daftar-aktivis-yang-diculik-dan-hilang-tahun-1997-1998, diakses pada 3 Agustus 2023.
Arnapi, et.al : Paradigma Hukum Kedudukan...
--This page is intentionally left blank--