## LEGAL REVIEW OF THE TERMINATION OF INVESTIGATION ORDER REGARDING MURDER CASES  (A Case Study of Murder Against Goat Thieves in Serang City)

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN (Studi Kasus Pembunuhan Terhadap Pelaku Pencuri
Kambing Kota Serang)
Yuliana Riski Universitas Serang Raya yyanariski@gmail.com

## Hasuri
Universitas Serang Raya majalah.assaadah@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to understand the termination of investigation order in the Criminal Code and analyze the Termination of Investigation Order (SP3) in Cases of Justifiable Defense Homicide. This research is descriptive with a normative juridical approach, through legislative approaches using secondary data, then analyzed qualitatively. The results show that the Serang District Attorney's Office (Kejari) issued a Termination of Investigation Order (SP3) against Muhyani (58), a farmer who stabbed a goat thief in Serang due to Justifiable Defense. Justifiable defense that exceeds limits can eliminate the criminal nature of an action and cannot be punished, so the act is not included in criminal acts according to Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code. As stipulated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, reasons for issuing a termination of investigation letter include lack of evidence, actions that do not meet the criteria of criminal acts, or termination carried out in the interest of justice

## Keywords: Termination Of Investigation Order; Forced defense; Murder

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  surat  perintah  penghentian  penyidikan  dalam  Kitab Undang-  Undang  Hukum  Pidana  dan  menganalisis  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP3) Pada Kasus Pembunuhan Pembelaan Terpaksa. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Muhyani (58), peternak yang menusuk si pencuri kambing di Serang dikarenakan Pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat menghilangkan sifat pidana suatu tindakan dan tidak  dapat dipidanai sehingga perbuatan tersebut bukan termasuk kedalam Tindak pidana sesuai Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-  Undang  Hukum  Pidana.  Sebagaimana  dalam  Pasal  109 Ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alasan dikeluarkannya surat penghentian penyidikan seperti kekurangan bukti, tindakan yang tidak memenuhi kriteria tindak pidana, atau penghentian yang dilakukan demi hukum.
Kata Kunci: Surat Perintah Penghentian Penyidikan; Pembelaan Terpaksa; Pembunuhan

## I. PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  menganut  nilai-nilai kehidupan  berdasarkan  Pancasila  dalam
kehidupan nasional dan internasional. Pancasila,  yang  digariskan  secara  khusus dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, menjadi  dasar  negara  yang  mengutamakan kesejahteraan,  ketertiban,  dan  keadilan. Pancasila dianggap sebagai dasar utama untuk menegaskan  supremasi  hukum,  baik  yang tertulis maupun non-tertulis.
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat  (3)  UUD  1945,  Indonesia adalah  negara yang  kokoh  berlandaskan  prinsip-prinsip hukum,  di  mana  hukum  memiliki  kedudukan tertinggi  dalam  pembentukan  negara.  Hukum adalah  undang-undang  yang  dibuat  oleh pemerintah  untuk  mengatur  berbagai  aspek kehidupan  masyarakat,  dan  mereka  yang melanggarnya  akan  dihukum  atau  disanksi. Karena  telah  menjadi  bagian  penting  dari kehidupan sehari-hari, hukum menjadi bagian penting dari struktur masyarakat dan memiliki fungsi  utama  untuk  menjaga  ketertiban  dan kesejahteraan masyarakat . 1
Penegakan  hukum  adalah  proses menggabungkan  nilai-nilai  yang  ditetapkan dalam aturan dan menerapkannya dalam sikap dan tindakan sebagai langkah terakhir menuju kedamaian dalam masyarakat dan negara. Tiga elemen penting yang harus diperhatikan dalam masalah  penegakan  hukum  di  Indonesia  dan secara keseluruhan adalah budaya masyarakat tempat  nilai-nilai  hukum  akan  ditegakkan, organisasi  penegak  hukum,  dan  substansi
1 I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiartha  &  I  Made  Minggu  Widyantara, Pembelaan Terpaksa  Melampaui  Batas  (Noodweer  Exces)  Dalam Tindak  Pidana  Pembunuhan  Begal  Sebagai  Upaya Perlindungan  Diri ,  Vol.  3,  No.  2,  Jurnal  Konstruksi Hukum, April 2022, hlm 1-2.
hukum  yang  akan  ditegakkan.  Ini  sangat terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh penegak  hukum,  seperti  polisi,  jaksa,  hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat . 2
Menurut  Satjipto  Raharjo,  penegakan hukum sangat penting untuk mengembangkan konsep  kemanfaatan  sosial,  keadilan,  dan kebenaran. Sebagai representasi dari kesadaran  manusia,  hukum  sangat  penting untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,
menjaga ketertiban, dan memberikan keamanan.  Pemerintah  menetapkan  aturan, tetapi beberapa orang melanggarnya. Ilmuwan hukum pidana memperhatikan aturan hukum pidana
Indonesia,  di  mana  perbuatan  pidana mencakup  pelanggaran  peraturan  yang berpotensi mengakibatkan hukuman. Kesalahan yang melibatkan elemen kesengajaan hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pembelaan  terpaksa,  juga  dikenal  sebagai noodweer, adalah upaya untuk mempertahankan hak dan menghapus ketidakadilan,  membebaskan  pelaku  dari hukuman pidana. Dengan kata lain, meskipun tindakan  dan  unsur-unsur  tindak  pidana  telah
2 Herman  Josep  Mario  Renrusun  and  Frans Simangunsong,  ‘ Penghentian  Penyidikan  Perkara Tindak  Pidana  Oleh  Kepolisian  Dengan  Alasan Pembelaan  Terpaksa (Noodwear)’, Seminar Nasioanal Hukum Dan Pancasila ‘Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Transnasional’ 2, no. 2 (9 June 2023).
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
terpenuhi, undang-undang memberikan pengampunan dalam situasi tertentu . 3
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  1946,  atau  KUHP,  merupakan  dasar. Kecuali  diatur  secara  berbeda,  semua peraturan  hukum  pidana  didasarkan  pada KUHP  ini.  Struktur  KUHP  terdiri  dari  tiga bagian:  Bagian  I  membahas  aturan  umum, Bagian II membahas kejahatan, dan Bagian III membahas  pelanggaran.  Bagian  II  KUHP menjelaskan  jenis  kejahatan  yang  dimaksud, yang mencakup hal-hal seperti yang berkaitan dengan  keamanan  negara,  martabat  Presiden dan  Wakil  Presiden,  kesusilaan,  nyawa,  dan lainnya.  Sebaliknya,  Bagian  I  KUHP membahas  berbagai  aturan  umum,  seperti persyaratan  untuk  penghapusan  pidana,  atau gronden strafuitsluiting.
Dalam  Bagian  III  Buku  I  KUHP membahas faktor-faktor yang dapat menghapus,  mengurangi,  atau  memperb erat pidana, yang  dapat menjadi dasar pencabutan  pidana  terhadap  pelaku  yang terlibat dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal  44  hingga  Pasal  52a  KUHP.  Alasan pencabutan pidana sendiri dibagi menjadi dua kategori: alasan pemaaf dan alasan pembenar.
Alasan  pemaaf,  yang  diatur  dalam KUHP,  termasuk  gangguan  jiwa  (Pasal  44 KUHP) dan pembelaan terpaksa yang melebihi batas,  atau  yang  dikenal  sebagai noodweer exces (Pasal  49  ayat  (2)  KUHP),  bertujuan
untuk menghilangkan kesalahan pelaku tindak pidana  sehingga  perbuatannya  tidak  dapat dipidana,  meskipun  perbuatannya  masih dianggap melanggar hukum.
Alasan pembenar, di sisi lain, bertujuan untuk menghilangkan sifat melanggar hukum dari  pelaku  tindak  pidana.  Pasal  49  ayat  (1)
KUHP mengatur pembelaan terpaksa (noodweer), yang  menyatakan  bahwa  jika seseorang  melakukan  tindakan  pembelaan terpaksa  untuk  diri  sendiri,  orang  lain, kehormatan,  kesusilaan,  atau  harta  benda, karena  terdapat  serangan  atau  ancaman serangan  yang  sangat  dekat  dan  bersifat melawan  hukum,  seseorang  tidak  dapat dipidana.
Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pembelaan terpaksa (noodweer), yang  menyatakan  bahwa  setiap orang  yang  terpaksa  melakukan  perbuatan yang  dilarang  tidak  akan  dipidana  jika perbuatan tersebut dilakukan sebagai pembelaan  terhadap  serangan  seketika  yang melanggar  hukum  terhadap  dirinya  sendiri atau  orang  lain,  kehormatan  dalam  arti kesusilaan, atau harta benda .
Penerbitan  surat  perintah  penghentian penyidikan  (SP3)  oleh  Kepolisian  adalah tindakan  dimana  penyidik  memberitahukan kepada  penuntut  umum  bahwa  penyidikan sebuah  perkara  telah  dihentikan.  SP3 mengikuti  formulir  yang  telah  ditetapkan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
dalam Keputusan Jaksa  Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 yang  mengatur  Administrasi  Perkara  Tindak Pidana,  yang  merupakan  perubahan  dari Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994.  SP3  dikeluarkan  setelah penetapan  seseorang  sebagai  tersangka. Menurut KUHAP, kewenangan untuk menghentikan  penyidikan  merupakan  hak penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa jika penyidik menghentikan penyidikan karena kurangnya bukti yang cukup, karena peristiwa tersebut  tidak  merupakan  tindak  pidana,  atau karena alasan hukum lainnya, maka penyidik harus  memberitahukan  keputusan  tersebut kepada  penuntut  umum,  tersangka,  atau keluarganya . 4
Dalam  kasus  yang  berkaitan  dengan penghentian  penyidikan  dengan  alasan pembelaan terpaksa (noodweer) yang terjadi di kota  serang  pada  Jumat,  24  Februari  2023 sekitar  pukul  04.00  WIB  di  Kampung Ketileng,  Kelurahan  Teritih,  Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Saat itu, seorang pria yang  bekerja  sebagai  peternak  bernama Muhyani  (58)  memergoki  pencuri  bernama Waldi  dan  satu  rekannya  hendak  mencuri kambing  di  kandang.  Pencuri  tersebut diketahui membawa senjata tajam yaitu golok. Namun,  maling  belum  sempat  membawa kabur kambing karena ketahuan oleh Muhyani,
4 Willa Wahyuni, ‘Terbitnya  Surat  Penghentian Penyidikan  di  Kepolisian’ ,  Hukumonline.com,  31
January
2023.
Muhyani lantas membela diri dengan memakai senjata  tajam  berupa  gunting  untuk  menusuk tubuh pencuri tersebut hingga tewas.
Kasus  pembelaan  terpaksa  yang  telah diperhatikan oleh masyarakat telah menimbulkan  banyak  perhatian.  Masyarakat berpendapat  bahwa  korban  tidak  seharusnya dituntut  karena  mereka  tetap  merupakan korban dalam situasi tersebut, meskipun kasus tersebut  mengakibatkan  luka  parah  atau bahkan  kematian  bagi  pelaku  pencurian. Menurut  masyarakat,  setiap  orang  berhak untuk  melindungi  diri  mereka  sendiri  dengan melakukan pembelaan diri.
Berdasarkan  pemaparan  dari  latar belakang  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  surat  perintah  penghentian penyidikan  dalam  Kitab  Undang-  Undang Hukum  Pidana  dan  Untuk  Mengetahui  Surat Perintah  Penghentian  Penyidikan  (Sp3)  Pada Kasus Pembunuhan Pembelaan Terpaksa.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan yaitu  yuridis  normatif  yang  bersifat  kualitatif adalah  penelitian  yang  mengacu  pada  norma hukum  yang  terdapat  norma  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan serta norma-norma yang hidup dan
https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-surat- penghentian-penyidikan-di-kepolisian- lt63d8ef97137db/accessed on 11 Maret 2024
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
berkembang  dalam  Masyarakat . 5 dengan mengunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus, pendekatan  perundang-undangan  atau statute appoach, pendekatan  kasus  atau case approach. pendekatan perundangan-undangan biasanya digunakan untuk membaha permasalahan  norma  konflik  atau  conflicten van  normen,  sementara  pendekatan  kasus disamping  digunakan  untuk  pembahasan permasalahan  norma  kabur  atau vague  van normen yang  berbasis  berbasis  interpretasi, juga  dapat  digunakan  untu  pembahasan kekosongan norma atau norma kosong . 6 Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer,  yang  meliputi  peraturan  undang- undang yang terkait dengan subjek penelitian, dan  bahan  hukum  sekunder,  yang  meliputi literatur,  hasil  penelitian,  artikel,  jurnal,  dan bacaan yang terkait dengan subjek penelitian. Selain  itu,  sumber  hukum  tersier,  seperti kamus dan ensiklopedia hukum.
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Surat Perintah Penghentian

## Penyidikan (SP3) Dalam KUHP
Dalam suatu perkara tindak pidana yang telah  terjadi  maka  dilakukan  suatu  proses penyelidikan,  sebelum  memulai  proses penyidikan.  Sebagimana  telah  dalam  Pasal  1
5 M.A.  Prof.  Dr.  Zainuddin  Ali, Metode Penelitian  Hukum ,  ed.  Wulandari  Leny,  Ed.1  Cet.7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
6 Prof.  Dr.  I  Made  Pasek  Diantha  S.H.,  M.S, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam
angka  (5)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan  pengertian  penyelidikan  adalah sebagai berikut: serangkaian tindakan penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak pidana  guna  menentukan  dapat atau  tidaknya dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang diatur dalam undang- undang ini.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan pengertian tentang  penyidikan  sebagai  berikut:  penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang  ini  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti  yang  yang  terjadi  dan guna menemukan tersangkanya.
Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan atau SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan  penyidikannya.  SP3  diberikan dengan  merujuk  pada  pasal  109  ayat  (2)
KUHAP,  yaitu:  Jika  yang  menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan  pada  penuntut  umum  dan tersangka/keluarganya, Jika yang
menghentikan  penyidikan  adalah  penyidik PNS,  maka  pemberitahuan  penyidikan disampaikan  pada  penyidik  Polri,  sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan, dan penuntut umum. 7
Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
7 Shanti  Rachmadsyah.  S.H, ‘SP3’, Hukum Online.Com, 11 October 2010. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sp3-cl624/ accessed on 12 Maret 2024
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
Bahwa  penghentian  penyidikan  harus disampaikan  dalam  bentuk  surat  penghentian penyidikan tidak diatur dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Ini  berbeda dengan  proses  penghentian  penuntutan  yang diatur  dengan  tegas  dalam  undang-undang. dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP yang menyatakan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan. “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan  penuntutan  karena  tidak terdapat  cukup  bukti  atau  peristiwa  tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan  hal  tersebut  dalam  surat ketetapan” . 8
Menurut  Pasal  109  Ayat  (2)  KUHAP pengehentian  penyidikan  dalam  suatu  kasus dapat dikarenakan kekurangan bukti, tindakan yang  bukan  merupakan  tindak  pidana,  dan penghentian yang dilakukan demi hukum.
1. Kekurangan bukti Penyidik dapat menghentikan penyidikan  jika  mereka  tidak  memiliki bukti  yang  cukup  untuk  menuntut tersangka atau bukti yang mereka peroleh tidak  memadai  untuk  membuktikan kesalahan tersangka di hadapan
pengadilan.  Untuk  mengetahui  kapan hasil  penyidikan  dianggap  cukup  bukti, dan  harus  memastikan  kapan  hasilnya
8 Elsa Ananda Putri and Suciyani, ‘ Penghentian Penyidikan  Kasus  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di  Polres Boyolali’ ,  Jurnal Al  Hakim:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Studi  Syariah,  Hukum  Dan  Filantropi  4,  no.  2 (November 2022).
dianggap  cukup  bukti.  Ketika  terdapat minimal  dua  bukti  yang  sah  yang  dapat membuktikan bahwa suatu tindak pidana telah  terjadi  dan  tersangka  adalah pelakunya, bukti ini dianggap cukup.
Penyidik harus memperhatikan dan memahami Pasal 183 hingga 186 KUHAP, terutama  Pasal  183,  yang  menekankan pentingnya minimal dua alat bukti. Pasal 184, ayat (1) KUHAP, menjelaskan jenis alat bukti yang sah yang dapat ditampilkan di hadapan pengadilan, antara lain:
a. Keterangan Saksi;
b. keterangan ahli;
c. Dokumen;
d. Petunjuk; dan
e. Keterangan pelaku
Oleh  karena  itu,  selama  proses penyidikan,  penyidik  harus  memastikan bahwa  setidaknya  dua  bukti  sah  tersedia untuk membuktikan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana . 9
2. Tindakan  yang  bukan  merupakan  tindak pidana Jika hasil penyidikan dan pemeriksaan  menyimpulkan  bahwa  apa yang  dituduhkan  kepada  seseorang  tidak termasuk dalam perbuatan pidana sebagaimana  diatur  oleh  KUHP,  maka penyidik  memiliki  wewenang  untuk menghentikan  penyidikan.  Meskipun
9 Ofriyanto Lantu, ‘Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KUHAP’ , Lex Crimen 8 (October 2015): 53–54.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
diakui  bahwa  terkadang  sulit  untuk dengan  pasti  menentukan  apakah  suatu tindakan  merupakan  kejahatan  atau pelanggaran, terutama dalam kasus-kasus yang  berkaitan  dengan  hukum  perdata seperti  perjanjian  utang-piutang  yang mencurigakan.  Penyidik  harus  mengacu pada unsur delik dari tindak pidana yang dituduhkan  untuk  menentukan  apakah suatu  peristiwa  dapat  dikategorikan sebagai  tindak  pidana.  Ini  karena  sebuah tindak  pidana  memiliki  unsur  delik  yang harus dipenuhi.
Jika  penyidik  memutuskan  untuk menghentikan penyidikan karena peristiwa  tersebut  tidak  dapat  dianggap sebagai  tindak  pidana,  maka  penyidik tidak  dapat  memulai  penyidikan  ulang, karena  perkara  tersebut  diluar  cakupan hukum pidana, kecuali jika ada bukti yang kuat yang menunjukkan sebaliknya . 10
3. Penghentian yang dilakukan demi hukum "Setelah  penyidik  menyelesaikan penyidikan  atau  setelah  jaksa  penuntut umum  menerima  dan  meninjau  hasil penyidikan dari penyidik" adalah definisi penghentian demi hukum.
a. Jika sesuai dengan ketentuan Pasal 76 KUHP,  perkara  tindak  pidana  yang melibatkan tersangka telah mencapai nebis in idem atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10 Johana Olivia Rumajar , ‘Alasan
Pemberhentian  Penyidikan  Suatu  Tindak  Pidana Korupsi’ , Lex Crimen 3 (August 2014).
b. Dalam  kasus  di  mana  tersangka meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP.
c. Dalam hal mana hak untuk menuntut tersangka  telah  gugur  ,  Pasal  78 KUHP mengatur bahwa: (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: 1. mengenai semua pelanggaran  dan  kejahatan  yang dilakukan dengan percetakan, sesudah  satu  tahun;  2.  mengenai kejahatan  yang  diancam  dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah  enam  tahun;  3.  mengenai kejahatan  yang  diancam  dengan pidana  penjara  lebih  dari  tiga  tahun, sesudah dua belas tahun; 4. mengenai kejahatan  yang  diancam  dengan pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan  belas  tahun,  masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.”
Untuk  menghitung  jangka  waktu yang  diatur  ini,  kita  juga  harus mempertimbangkan Pasal 79 KUHP, yang menyatakan: Tenggat waktu dimulai pada hari  setelah  tindakan  dilakukan,  kecuali dalam  kasus  berikut:  pemalsuan  atau
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
perusakan  mata  uang,  tenggat  waktu dimulai  setelah  barang  palsu  atau  mata uang rusak digunakan; kejahatan tertentu, batas  waktu  dimulai  setelah  korban dibebaskan  atau  meninggal  dunia;  dan untuk  pelanggaran  tertentu,  batas  waktu dimulai setelah daftar pelanggaran dikirim ke  kantor  panitera  pengadilan,  sesuai dengan  aturan  yang  mengatur  transmisi daftar pelanggaran. 11 3.2 Analisis Surat Perintah Penghentian  Penyidikan  (Sp3) Pada Kasus Pembunuhan

## Pembelaan Terpaksa
Sebagaimana  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), Pasal  44,  Pasal  48,  Pasal  49,  Pasal  50,  dan Pasal 51 memberikan penjelasan rinci tentang alasan-alasan  yang  mendasari  penghapus pidana.  Namun,  fokus  utama  pembahasan adalah  mengenai  alasan  penghapus  pidana terkait situasi pembelaan terpaksa (noodweer) yang  diatur  dalam  pasal  44  mengenai pembelaan  terpaksa  dalam  dua  bentuk: pembelaan terpaksa (noodweer) dan
pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas (noodweer  exces) yang  terdapat  dalam  Pasal 49 KUHP yang berbunyi:
1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri  maupun  untuk  orang  lain,
11 Reza Pahlevi, Emmilia Rusdiana, Batas Waktu Penetapan Sp3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)  Terkait  Kewenangan  Kepolisian  Pada Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi , Vol  8  No.3,  Novum: Jurnal Hukum, 2021, hlm 7.
kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri  maupun  orang  lain,  karena  ada serangan  atau  ancaman  serangan  yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan  terpaksa  yang  melampaui batas,  yang  langsung  disebabkan  oleh keguncangan  jiwa  yang  hebat  karena serangan itu, tidak dipidana.
3. Untuk  penerapan  berlakunya  pasal  49 maka  harus  memuat  unsur-unsur  dan syarat-syarat pembelaan terpaksa (noodweer) dan  pembelaan  terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces).
Menurut  Andi  Hamzah  bahwa  unsur- unsur suatu pembelaan terpaksa (Noodweer) tersebut  antara  lain  adalah Pembelaan  itu  bersifat  terpaksa;  Yang dibela  ialah  diri  sendiri,  orang  lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri  atau  orang  lain;  Ada  serangan sekejap  atau  ancaman  serangan  yang sangat dekat pada saat itu; Serangan itu melawan hukum . 12
Pembelaan  terpaksa,  juga  dikenal sebagai noodweer , merupakan bentuk rechtsverdediging , yang merupakan hak untuk memberikan  tanggapan  yang  sah  menurut hukum  terhadap  suatu  serangan.  Tindakan tanggapan  ini  dianggap  sah  menurut  hukum bukan karena orang yang mengalami serangan
12 Halimah  Annisaa  and  Bambang  Santoso , ‘Telaah  Pembelaan  Terpaksa  (Noodweer)  Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan’, Verstek 10, no. 4 (11 July 2023): 716, https://doi.org/10.20961/jv.v10i4.72912.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
melakukannya, tetapi karena tindakan pembelaan  tersebut  merupakan  bentuk rechtsverdediging. Dalam  situasi  seperti  ini, seseorang  berhak  untuk  bertindak  balas terhadap serangan dan melindungi diri sendiri atau  orang  lain.  Hingga  saat  ini,  konsep noodweer masih digunakan sebagai salah satu alasan untuk menghapus pidana . 13
R. Soesilo mengatakan bahwa
pembelaan  darurat  atau noodweer  excessive adalah hal yang sama. Terjadi ketika serangan yang  tiba-tiba  atau  mengancam  terjadi  pada saat yang sama di mana batas-batas kebutuhan pembelaan  dilampaui.  Salah  satu  contohnya adalah  ketika  seseorang  menggunakan  pistol untuk  membela  diri,  padahal  menggunakan kayu  adalah  bentuk  pembelaan  yang  lebih efektif.  Undang-undang  memperbolehkan pelampauan batas-batas ini, selama disebabkan  oleh  perasaan  tergoncang  hebat yang  timbul  akibat  serangan  tersebut.  Rasa jengkel  atau  marah  yang  sangat  kuat,  yang sering disebut sebagai "mata gelap", biasanya merupakan  tanda  perasaan  sangat  tergoncang ini . 14
R.  Soesilo  menulis  dalam  bukunya "Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta Komentar—Komentar  lengkap  Pasal  demi Pasal"  bahwa  berikut  adalah  syarat-syarat pembelaan darurat:
13 Saiful Bahri, ‘ Problema Dan Solusi Peradilan Pidana  Yang  Berkeadilan  Dalam  Perkara  Pembelaan Terpaksa’, Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 1 (31 March 2021): 131, https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.415.
14 Nanang  Tomi  Sitorus,  Fitria  Ramadhani Siregar, and Wenggedes Frensh, ‘Penetapan Tersangka
a. Untuk  melakukan  pembelaan,  tindakan yang diperlukan harus diambil. Di situasi di  mana  tidak  ada  pilihan  lain, pembelaan  ini  harus  sangat  penting. Dalam  situasi  seperti  ini,  harus  ada keseimbangan yang jelas antara serangan yang diterima dan pembelaan. Contohnya,  seseorang  tidak  boleh membunuh  atau  melukai  orang  lain untuk  membela  kepentingan  yang  tidak penting.
b. Pembelaan  atau  pertahanan  tersebut hanya harus dilakukan untuk melindungi kepentingan  yang  disebutkan  dalam pasal tersebut, yaitu tubuh, kehormatan, dan  harta  benda  diri  sendiri  atau  orang lain.
c. Serangan  yang  melanggar  hak  dan menimbulkan  ancaman  harus  terjadi secara tiba-tiba atau pada saat yang tidak diduga.
Andi  Hamzah  juga  mengatakan bahwa pembelaan memerlukan keseimbangan  yang  tepat  antara tanggapan  terhadap  serangan  atau ancaman yang diterima. Serangan tidak boleh  melampaui  kebutuhan  dan keharusan.  Prinsip  subsidiaritas,  atau subsidiariteit, menyatakan bahwa harus ada  keseimbangan  yang  proporsional
Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Pencurian  Yang Melakukan  Pembelaan  Terpaksa  (Noodweer)  Dalam Hukum  Pidana  Indonesia’ , Riau  Law  Journal ,  vol.  5, 2021, https://rlj.ejournal.unri.ac.id.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
antara kepentingan yang dipertahankan dan  digunakan  dalam  respons  serta kepentingan yang mungkin dikorbankan . 15
Pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh korban pencurian tersebut
dianggap  sebagai  pembelaan  terpaksa yang  melampaui  batas,  yang  langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat  karena  serangan  tersebut  dan mengakibatkan
kematian pada seseorang.
Noodweer  Exces ,  juga  dikenal
sebagai  pembelaan  diri  dalam  keadaan terpaksa, adalah alasan yang
menghilangkan  sifat  hukum  pidana positif sehingga membatalkan tindakan yang  secara  umum  termasuk  dalam tindak  pidana.  Hal  ini  disebut  sebagai alasan pembenaran suatu tindakan yang biasanya  dianggap  sebagai  tindak pidana,  atau  dapat  disebut  sebagai fait justificatif . Oleh karena itu, orang yang melakukan tindakan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban . 16
Kasus  seorang  perternak  dikota serang  membunuh  pelaku  pencurian kambing  dianggap  sebagai  pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dimana tidak  dapat  dikenakan  pidana  sesuai
15 Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, and  Fonny  Tawas,  ‘ Kajian  Terhadap  Pembelaan Terpaksa (Noodwear) Dalam Tindak pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ’, Lex Privatum 4 (April 2021): 4–4.
dengan Pasal 49 KUHP serta memenuhi unsur-unsur  dan  syarat  –  syarat pembelaan  terpaksa  dan  Tindakan tersebut  bukan  merupakan  tindak pidana.
Sebagimana  dalam  Pasal  109 Ayat (2)  KUHAP  penghentian  penyidikan dalam  suatu  kasus  dapat  dikarenakan Tindakan  tersebut  bukan  merupakan tindak  pidana  sehingga  dikeluarkanlah Surat perintah pengehentian penyidikan (SP3) pada kasus tersebut.
Kejaksaan  Negeri  (Kejari)  Serang menghentikan  kasus  Muhyani  (58), peternak  yang  menusuk  si  pencuri kambing  di  Serang,  Banten.  Surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2)  dikeluarkan  Kajari  Serang setelah  dilakukan  ekspose  atau  gelar perkara  di  Kejaksaan  Tinggi  (Kejati) Banten. Ekspose dipimpin  langsung Kajati  Banten  Didik  Farkhan  dan Aspidum  Jefri  Penanging  Meakapedua dan  juga  Kajari  Serang  Yusfidly  serta Kasi  Pidum  dan  jaksa  penuntut  umum dari Kejari Serang. fakta perbuatan yang digali  oleh  jaksa  penuntut  umum, ditemukan bahwa telah terjadi pembelaan terpaksa (noodweer)
sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal
16 I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiartha  &  I  Made  Minggu  Widyantara, Pembelaan Terpaksa  Melampaui  Batas  (Noodweer  Exces)  Dalam Tindak  Pidana  Pembunuhan  Begal  Sebagai  Upaya Perlindungan  Diri ,  Vol.  3,  No.  2,  Jurnal  Konstruksi Hukum, April 2022, Hlm 5.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
49 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan  pembelaan  terpaksa  untuk diri  sendiri  maupun  orang  lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda diri  sendiri  maupun  orang  lain,  karena serangan  atau  ancaman  serangan  yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”  Dan  sesuai  dengan  pasal  139 KUHAP,  yang  berbunyi:  “setelah penuntut umum menerima atau menerima  Kembali  hasil  penyidikan yang  lengkap  dari  penyidik,  ia  segera menentukan  apakah  berkas  perkara  itu sudah  memenuhi  persyaratan  untuk dapat  atau  tidak  dilimpahkan  ke pengadilan.” Pihak kejaksaan menyimpulkan  bahwa  perkara  tersebut ditutup  dan  tidak  dilimpahkan  ke pengadilan . 17

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  jurnal  penelitian  ini mencakup Surat Perintah Penghentian
Penyidikan  (SP3)  menjadi  instrumen  yang penting  dalam  penghentian  penyidikan, walaupun  tidak  diatur  secara  tegas  dalam KUHP,  dengan  alasan  seperti  kekurangan bukti, tindakan yang tidak memenuhi kriteria tindak  pidana,  atau  penghentian  yang dilakukan  demi  hukum  sesuai  dengan  Pasal 109  Ayat  (2)  KUHAP.  Penyidik  harus
17 Tim  detikcom, ‘6  Fakta  Pria  Bunuh  Maling Kambing  Di  Serang  Disetop  Perkaranya’, detikNews, 16  December  2023  https://news.detik.com/berita/d-
memastikan  adanya  minimal  dua  bukti  sah untuk  menghentikan  penyidikan.  Pembelaan darurat atau noodweer excessive terjadi ketika batas  kebutuhan  pembelaan  dilampaui  akibat keguncangan jiwa yang hebat karena serangan tersebut.  Hal  ini  memungkinkan  pelampauan batas  kebutuhan  pembelaan,  tetapi  harus disebabkan  oleh  perasaan  tergoncang  hebat yang  muncul  akibat  serangan.  Pembelaan terpaksa  yang  melampaui  batas  dapat menghilangkan sifat pidana suatu tindakan dan tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban. Contohnya,  ketika  seseorang  menggunakan tindakan  yang  tidak  proporsional  untuk membela diri, seperti menggunakan senjata api saat  seharusnya  cukup  dengan  tindakan yang lebih  ringan.  Kasus  seorang  peternak  yang membunuh pencuri kambing dianggap sebagai pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas.
Hal ini mengakibatkan penghentian penyidikan  oleh  kejaksaan,  sesuai  dengan Pasal  109 Ayat  (2)  KUHAP.  Pihak  kejaksaan menyimpulkan  bahwa  perbuatan  tersebut merupakan  pembelaan  terpaksa  yang  sesuai dengan  Pasal  49  KUHP,  sehingga  tidak dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip pembelaan  terpaksa  dalam  sistem  hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
7093788/6-fakta-pria-bunuh-maling-kambing-di- serang-disetop-perkaranya/3 accessed on 23 Maret 2024
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024

## Book
Prof.  Dr.  Zainuddin  Ali,  M.A. Metode Penelitian Hukum . Edited by Wulandari Leny. Ed.1 Cet.7. Jakarta: Sinar Grafika,
2016.
Prof.  Dr.  I  Made  Pasek  Diantha,  S.H.,  M.S.
Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta:
Prenada Media Group, 2016.

## Journal
Annisaa,  Halimah,  and  Bambang  Santoso . ‘Telaah Pembelaan Terpaksa (Noodweer)  Dalam  Perkara  Tindak Pidana Penganiayaan’ . Verstek 10, no. 4 (11 July 2023): 716. https://doi.org/10.20961/jv.v10i4.72912.
Bahri,  Saiful.  ‘ Problema  Dan  Solusi Peradilan  Pidana  Yang  Berkeadilan
Dalam  Perkara  Pembelaan  Terpaksa’. Jurnal  Wawasan  Yuridika  5,  no.  1  (31 March 2021): 131. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.415. Elsa Ananda Putri, and Suciyani. ‘Penghentian Penyidikan Kasus Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di  Polres Boyolali’. Jurnal  Al  Hakim:  Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Dan  Filantropi  4,  no.  2  (November 2022). Johana Olivia Rumajar. ‘Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi’ . Lex Crimen 3 (August 2014).
Kermite, Dean Praditya, Jeany Anita Kermite, and  Fonny  Tawas. ‘Kajian  Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodwear) Dalam Tindak  [Idana  Kesusilaan  Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana’ . Lex  Privatum 4  (April 2021): 4–4.
Konstruksi  Hukum,  Jurnal,  and  |  Issn.
‘ Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana
Pembunuhan  Begal  Sebagai  Upaya Perlindungan  Diri’ 3,  no.  2  (2022): 2746–5055. https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4847.40 6-413.
Lantu,  Ofriyanto. ‘Kewenangan  Jaksa
Penuntut  Umum  Dalam  Mengeluarkan Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan (SP3) Menurut KUHAP’ . Lex Crimen 8 (October 2015): 53–54.
Pahlevi, Reza, and Emmilia Rusdiana. ‘Batas Waktu  Penetapan  Sp3  (Surat  Perintah Penghentian Penyidikan) Terkait Kewenangan  Kepolisian  Pada  Perkara Tindak Pidana Korupsi’ , n.d. Renrusun,  Herman  Josep  Mario,  and  Frans Simangunsong. ‘Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Oleh Kepolisian  Dengan  Alasan  Pembelaan Terpaksa (Noodwear)’. Seminar Nasioanal  Hukum  Dan  Pancasila ‘Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana
Transnasional’ 2, no. 2 (9 June 2023).
Tomi  Sitorus,  Nanang,  Fitria  Ramadhani
Siregar, and Wenggedes Frensh. ‘Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer)  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia’. Riau  Law  Journal.  Vol.  5,
2021. https://rlj.ejournal.unri.ac.id.

## Regulations
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## Website
Shanti  Rachmadsyah,  S.H.  ‘SP3’.  Hukum Online.Com, 11 October 2010. https://www.hukumonline.com/klinik/a/ sp3-cl624/ accessed on 12 Maret 2024
Tim  detikcom.  ‘6  Fakta  Pria  Bunuh  Maling Kambing Di Serang Disetop Perkaranya’.  detikNews,  16  December 2023. https://news.detik.com/berita/d- 7093788/6-fakta-pria-bunuh-maling- kambing-di-serang-disetop-perkaranya/3 accessed on 23 Maret 2024
Willa Wahyuni. ‘Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan di Kepolisian’. Hukumonline.com,  31  January  2023.
https://www.hukumonline.com/berita/a/t erbitnya-surat-penghentian-penyidikan- di-kepolisian-lt63d8ef97137db/ accessed on 11 Maret 2024.