## STATUS HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI LELANG BERDASARKAN HAK MENDAHULU NEGARA
Legal Status of the Transfer of Land was obtained from Auction Based Country’s Precedence Rights
Kurnia Martini Dwi Putri A.T. Badan Pertanahan Nasional Kota Bandarlampung email: niamartini3110@gmail.com

## Abstract
Tax  is  one  of  the  biggest  fund  sources  proponents  in  Indonesia’s development activities. Tax payment is an obligation for every Tax Subject. They would be reputed to have the debt to Country once they don’t pay the tax. Tax liability is a debt that particularly arises because of law, so it has the precedence  characteristic  over  other  debts.  If  a  Taxpayer  doesn’t  pay  their tax,  Government  can  sell  their  valuable  assets  of  by  the  auction  based  on State  Precedence  Rights.  In  Bandar  Lampung  City,  land  title  transfer registration that is obtained by auction based on Country’s Precedence Right happened  to  the  ownership  land  of  a  personal  property  on  behalf  of individual belonging, which became a company’s tax liability payment, and also  an  object  of  an  inheritance  dispute.  The  land  title  transfer  registration validity  then  became  legally  questionable,  because  the  auction  object  is recorded on behalf of individual ownership, not the Companies. Moreover, it was  under  inheritance  dispute  and  has  been  blockaded  at  The  Bandar Lampung Land Affair Office.
Keywords: Country’s  Precedence  Rights,  Auction,  Land  Certificate Blockage

## Abstrak
Pajak merupakan salah satu pendukung sumber dana terbesar dalam kegiatan pembangunan  Indonesia.  Pembayaran  pajak  merupakan  kewajiban  bagi setiap  Subyek  Pajak.  Mereka  akan  dikenal  memiliki  utang  kepada  Negara
Volume  10  Issue  3,  July-September  2016:  pp.  413-. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
setelah  mereka  tidak  membayar  pajak.  Kewajiban  pajak  adalah  utang  yang sangat  timbul  karena  hukum,  sehingga  memiliki  karakteristik  didahulukan dari  hutang  lainnya.  Apabila  Wajib  Pajak  tidak  membayar  pajak  mereka, Pemerintah  dapat  menjual  hasil  aset  yang  bernilai  tinggi  oleh  yang berdasarkan Hak Mendahulu Negara. Di Kota Bandar Lampung, pendaftaran tanah  judul  transfer  yang  diperoleh  dengan  lelang  berdasarkan  Hak Mendahulu  Negara  terjadi  tanah  kepemilikan  properti  pribadi  atas  nama pribadi  milik,  yang  menjadi  pembayaran  kewajiban  pajak  perusahaan,  dan juga  obyek  sengketa  warisan.  Judul  tanah  validitas  pendaftaran  pengalihan kemudian  menjadi  hukum  dipertanyakan,  karena  objek  lelang  dicatat  atas nama kepemilikan individu, bukan perusahaan. Selain itu, di bawah sengketa warisan dan telah diblokade di Kantor Pertanahan Bandar Lampung.
Kata Kunci: Hak Mendahulu Negara, Lelang, Pemblokiran Sertifikat Tanah

## A. Pendahuluan
Perkembangan zaman menuntut adanya keserasian dalam pembangunan  dari  suatu  negara.  Pembangunan  berkaitan  langsung  dengan penyediaan  sarana  dan  prasarana  untuk  kemaslahatan  hidup  masyarakat  di suatu  negara.  Semakin  baik  dan  terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat  lewat sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  oleh  negara,  diharapkan  semakin sejahteralah masyarakat itu.
Pembangunan  tentunya  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit. Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  memerlukan  pembangunan sarana  dan  prasarana  khusus,  tergantung  kebutuhan  tiap-tiap  daerah.  Salah satu  sumber  dana  penyokong  kegiatan  pembangunan  paling  besar  di Indonesia adalah pajak. Hal ini dapat dilihat dari Penjelasan Umum Atas UU No.  14  Tahun  2015  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Tahun  Anggaran  2016,  yang  berisi:  “Agar  prioritas  sasaran  pembangunan nasional  dan  prioritas  lainnya  tersebut  dapat  tercapai,  salah  satu  hal  yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan Penerimaan Perpajakan dan PNBP.”
Salah satu karakteristik pokok dari pajak  adalah bahwa pemungutannya  harus  berdasarkan  undang-undang.  Hal  ini  disebabkan karena  pada  hakekatnya  pajak  adalah  beban  yang  harus  dipikul  oleh  rakyat banyak,  sehingga  dalam  perumusan  macam,  jenis  dan  berat  rintangannya tarif  pajak  itu,  rakyat  harus  ikut  serta  menentukan  dan  menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. 1
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  tentang
1 Nurmantu, Safri. (2005). Pengantar Perpajakan . Jakarta: Granit, p. 14.
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya akan disebut UU  KUP,  yang  dimaksud  dengan  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan undang-undang dengan cara tidak mendapatkan imbalan secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak dibedakan menjadi dua berdasarkan kewenangan memungut dan mengelolanya, menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara  adalah  pajak  yang  dikelola  oleh  pemerintah  pusat  (Direktorat Jenderal  Pajak)  dan  hasilnya  dipergunakan  untuk  membiayai  pengeluaran rutin  negara  dan  pembangunan  (APBN).  Contohnya:  PPh,  PPN/PPn.BM, PBB,  dan  Bea  Materai.  Pajak  daerah  adalah  pajak  yang  dikelola  oleh pemerintah daerah Tk. I dan II dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran  rutin  dan  pembangunan  daerah  (APBD).  Contohnya:  Pajak Pembangunan  I,  Pajak  Reklame,  Pajak  Bangsa  Asing  (PBA),  dan  Pajak Kendaraan Bermotor. 2
Pembayaran  pajak  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  setiap  subjek pajak.  Namun  pada  kenyataannya,  sering  terjadi  subjek  pajak  menunggak pembayaran  pajak,  sehingga  subjek  pajak  dianggap  berutang  pada  negara untuk melunasi pembayaran pajaknya tersebut.
Utang  pajak  adalah  utang  yang  timbulnya  secara  khusus,  karena negara  (kreditur)  terikat  dan  tidak  dapat  memilih  secara  bebas  siapa  yang akan  dijadikan  debiturnya,  seperti  dalam  hukum  perdata.  Hal  ini  terjadi karena utang pajak timbul karena undang-undang. 3 Dampak timbulnya utang pajak  karena  undang-undang,  mengakibatkan  ia  bersifat  mendahulu  dari utang-utang lainnya
Pasal 21 ayat (3) butir a UU KUP mengatur bahwa, “Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang  atau  badan  yang  ditugasi  untuk  melakukan  pemberesan  dilarang membagikan  harta  wajib  pajak  dalam  pailit,  pembubaran,  atau  likuidasi kepada pemegang saham  atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar pajak wajib pajak tersebut.”
Penagihan  utang  pajak  ialah  serangkaian  tindakan  agar  penunggak pajak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak,  yang  dilakukan dengan menerbitkan: 4
2 Marsyahrul,  Tony.  (2005). Pengantar  Perpajakan .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Widiasarana Indonesia, p. 5.
3 Soemitro, Rochmat. (1998). Asas dan Dasar Perpajakan 2 . Bandung: PT. Refika Aditama,
p. 2.
4 Sutedi, Adrian. (2013). Hukum Pajak . Jakarta: PT. Sinar Grafika, p. 48-49.
1. Surat Teguran,  setelah  melampaui  tujuh hari sejak  saat jatuh tempo  dari Surat  Tagihan  Pajak  (STP)/  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar (SKPKB)/ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
2. Penagihan  Seketika  dan  Sekaligus,  jika  terjadi  suatu  peristiwa  atau keadaan  mendesak  yang  menyebabkan  utang  pajak  tidak  tertagih, aparatur  perpajakan  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  penagihan seketika dan sekaligus,
3. Surat  Paksa,  dikeluarkan  apabila  wajib  pajak  tidak  melunasi  utang pajaknya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah dikeluarkan surat teguran.
4. Penyitaan,  dilaksanakan  oleh  juru  sita  apabila  2x24  jam  sejak  tanggal surat paksa diberitahukan kepada wajib pajak. Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak.
5. Lelang, dapat dilaksanakan terhadap barang milik wajib pajak setelah 14 (empat  belas)  hari  sejak  pelaksanaan  penyitaan.  Penjualan  secara  lelang dilakukan melalui Kantor Lelang Negara.
Serangkaian  tindakan  penagihan  tersebut  mempunyai  jangka  waktu yang  panjang,  sehingga  wajib  pajak  diberikan  waktu  untuk  melunasi  utang pajaknya  pada  negara.  Apabila  yang  bersangkutan  tetap  belum  dapat melunasi utang pajaknya tersebut, maka pemerintah dapat melelang aset-aset dari wajib pajak itu. Aset-aset wajib pajak yang dilelang karena menunggak utang  pajak  penghasilan  ialah  aset  yang  berharga,  dapat  berupa  barang bergerak  maupun tidak bergerak, misalnya tanah.
Tanah  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi  masyarakat Indonesia. Dari sisi sosial dan ekonomis, peran tanah bagi masyarakat sangat tinggi. Segala aspek kegiatan manusia selalu berkaitan dengan tanah, mulai dari untuk tempat tinggal, tempat mencari nafkah, sebagai suatu harta yang dapat  diwariskan,  dan  dapat  menjadi  penentu  status  seseorang  dalam masyarakat.
Berbicara  mengenai  tanah,  maka  akan  berbicara  juga  mengenai lembaga  pemerintah  yang  bertugas  mengurus  perihal  pertanahan  di Indonesia.  Badan  Pertanahan  Nasional    Republik  Indonesia  yang  saat  ini telah  berganti  nama  menjadi  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  adalah suatu  instansi  pemerintah  yang  bergerak  di  bidang  pertanahan,  yang melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan tanah.
Pasal  19  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA)  menetapkan  bahwa  untuk  menjamin kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah Republik Indonesia.
Semakin  berkembangnya  zaman,  jumlah  populasi  manusia  terus meningkat.  Artinya,  kebutuhan  atas  tanah  oleh  tiap-tiap  individu  makin bertambah  pula,  padahal  kondisi  dan  keadaan  tanah  adalah  tetap,  tidak
bertambah.  Oleh  karena  besarnya  arti  dari  suatu  tanah  tersebut,  maka masyarakat membutuhkan suatu jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak mereka akan tanah.
Boedi  Harsono  berpendapat  bahwa  dengan  bertambah  majunya perekonomian  rakyat  dan  perekonomian  nasional  kita,  bertambah  pula keperluan  akan  kepastian  mengenai  soal-soal  yang  bersangkutan  dengan kegiatan-kegiatan ekonomi itu. Tanah rakyat semakin lama semakin banyak tersangkut dalam kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya dalam jual beli, sewa menyewa,  pemberian  kredit  dan  lain-lainnya.  Berhubung  dengan  itulah, semakin  lama  semakin  terasa  pula  perlu  adanya  jaminan  kepastian  hukum dan kepastian hak di bidang pertanahan. 5
Jaminan  kepastian  hukum  tersebut  kemudian  diwujudkan  dalam bentuk  sertipikat  hak  atas  tanah.  Sertipikat  tanah  adalah  dokumen  resmi salinan  buku  tanah  yang  berisi  bukti  pemilikan/penguasaan  hak  atas  tanah, yang menjelaskan dengan detail bentuk, letak, luas, batas-batas bidang tanah, dan sebagainya.
Kepastian  hukum  atas  objek  tanah  (letak,  luas,  dan  batas)  serta kepastian subjek, merupakan syarat pokok untuk mendapatkan perlindungan hukum  hak  atas  pemilikan  tanah.  Hak  atas  sebidang  tanah  yang  sudah terdaftar dan memperoleh sertipikat, mendapat perlindungan justisiabel dari tindakan  sewenang-wenang.  Perlindungan  hukum  itu  sendiri  merupakan upaya  berdasarkan  hukum,  baik preventif maupun represif ,  agar  sertipikat sebagai tanda bukti hak tanah yang kuat memperoleh perlindungan hukum. 6 Bentuk  perlindungan  hukum  pemerintah  di  bidang  pertanahan  ialah adanya  suatu  kewajiban  untuk  melaksanakan  pendaftaran  tanah.  Terkait dengan  pelelangan  tanah  untuk  pelunasan  utang  pajak  berdasarkan    hak mendahulu  negara,  maka  wajib  ditindaklanjuti  dengan  melaksanakan pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  untuk  menjamin kepastian hukum, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. 7
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  meliputi  kegiatan  pendaftaran  tanah untuk pertama kali ( initial registration ) dan pemeliharaan pendaftaran tanah ( maintenance ). 8
Penting  kiranya  bagi  masyarakat  untuk  terus  aktif  memelihara  data pendaftaran  tanahnya.  Hal  ini  karena  sangat  besar  kemungkinan  terjadinya kasus  pertanahan,  berupa  konflik  dan  sengketa  yang  timbul  mengenai
5 Harsono, Boedi. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan, p. 163.
6 Zarqoni, Mohammad Machfudh. (2015). Hak Atas Tanah . Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya,
p. 47.
7 Sutedi, Adrian. (2014). Peralihan Hak Atas Tanah . Jakarta: Sinar Grafika, p. 114.
8 Sumarja, FX. (2010). Hukum Pendaftaran Tanah . Bandar Lampung: Universitas Lampung, p. 20.
pemilikan,  penguasaan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah.  Konflik  dan sengketa  tersebut  banyak  terkait  dengan  perbuatan  hukum,  misalnya  jual beli, tukar menukar, hibah, lelang, wakaf, dan sebagainya, maupun peristiwa hukum, misalnya pewarisan tanah.
Pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan  lelang  karena  hak mendahulu  negara  tidak  diatur  secara  lugas  di  dalam  PP  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah.  Lelang  karena  utang  pajak  dalam  peraturan  ini termasuk  dalam  kategori  lelang  eksekutorial,  dan  disinggung  dalam penjelasan Pasal 41 ayat (4) yang isinya ialah sebagai berikut:
“Lelang  eksekusi  meliputi  lelang  dalam  rangka  putusan  Pengadilan, hak tanggungan, sita pajak, sita Kejaksaan/Penyidik dan sita Panitia Urusan Negara.  Dalam  pelelangan  eksekusi  kadang-kadang  tereksekusi  menolak untuk  menyerahkan  sertipikat  asli  hak  yang  akan  dilelang.  Hal  ini  tidak boleh  mengahalangi  dilaksanakannnya  lelang.  Oleh  karena  itu  lelang eksekusi  tetap  dapat  dilaksanakan  walaupun  sertipikat  asli  tanah  tersebut tidak  dapat  diperoleh  Pejabat  lelang  dari  tereksekusi.”  Berdasarkan  isi  dari penjelasan  pasal  di  atas,  maka  lelang  berdasarkan  hak  mendahulu  negara ialah lelang eksekutorial.
Di Kota Bandar Lampung, umumnya pendaftaran tanah karena lelang hak atas tanah terjadi karena kredit macet hak tanggungan, sedangkan lelang berdasarkan hak mendahulu negara jarang sekali terjadi.  Hal ini juga masih belum  adanya  peraturan  lebih  lanjut  terkait  lelang  tersebut  di  lingkungan Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  meskipun  lelang  berdasarkan  hak mendahulu  negara  jarang  ada,  namun  ternyata  di  Kantor  Pertanahan  Kota Bandar Lampung peralihan hak karena lelang ini pernah terjadi.
Tanah  tersebut  berjenis  hak  milik  dan  merupakan  harta  pribadi  atas nama  perorangan,  yakni  Tuan  A,  dimana  tanah  itu  sedang  dalam  keadaan sengketa  waris,  dan  sempat  dmintakan  pencatatan  pemblokiran  selama  30 (tiga puluh) hari di kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung oleh salah satu pihak  yang  bersengketa  untuk  persiapan  pengajuan  blokir  dengan  sita jaminan.
Pada  saat  bersamaan,  tanah  tersebut  dilelang  oleh  Kantor  Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  berdasarkan  permintaan  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Tanjung  Karang  Bandar  Lampung,  untuk pelunasan tunggakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disebut sebagai PT. XYZ) milik Tuan A.
Tanah yang dipersengketakan itu dilelang setelah masa 30 (tiga puluh) hari pencatatan di buku tanah selesai, dan kini telah beralih ke pihak ketiga (pembeli  lelang).    Pihak  yang  memohon  blokir  merasa  haknya  dirugikan karena  terjadinya  peralihan  hak  tersebut,  dan  mempertanyakan  keabsahan
peralihan  hak  karena  lelang  berdasarkan  hak  mendahulu  negara  terhadap tanah  yang  bersangkutan, karena tanah  itu tercatat  atas  nama  perseorangan, dan bukan atas nama PT.  Terlebih lagi tanah itu sedang dalam sengketa dan sudah  dilakukan  pencatatan  blokir  di  Kantor  Pertanahan  kota  Bandar Lampung.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  Peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dalam  bentuk  tesis  dengan  judul  “Status  Hukum Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Yang  Diperoleh  Dari  Lelang  Berdasarkan  Hak Mendahulu Negara.”
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimanakah status hukum peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari lelang berdasarkan hak mendahulu  negara  terhadap  tanah  yang  sedang  dalam  sengketa?;  kedua, bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  terkait  dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena lelang berdasarkan hak mendahulu negara terhadap tanah yang sedang dalam sengketa?
Jenis  penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif  diikuti  dengan  pendekatan  secara  empiris.  Tipe penelitian  ini  adalah  eksploratori.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini berupa: data primer, data sekunder, dan data tersier. Prosedur pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  pustaka,  studi  dokumen  dan wawancara.  Pengolahan  data  dilakukan  dengan  menggunakan    seleksi  data, klasifikasi  data,  dan  penyusunan  data.  Analisis  data  menggunakan  analisis kualitatif.

## B. Pembahasan
1. Status  Hukum  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Yang  Diperoleh  Dari Lelang Berdasarkan Hak Mendahulu Negara Terhadap Tanah Yang
Sedang Dalam Sengketa
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  oleh  karenanya,  segala sesuatu yang menyangkut kehidupan bernegara harus diatur dengan hukum. Begitu pun halnya dengan permasalahan peralihan hak atas tanah.
Peralihan  hak  atas  tanah  yang  dilaksanakan  di  Kantor  Pertanahan merupakan  salah  satu  bentuk  dari  kegiatan  pemeliharaan  data  pendaftaran tanah,  dan  terjadi  karena  adanya  peristiwa  hukum  yang  menyebabkan terjadinya  perubahan  data,  baik  data  yuridis  maupun  data  fisik.  Peralihan yang terjadi karena perubahan data yuridis misalnya karena jual-beli, tukar- menukar, hibah, inbreng , waris, lelang, dan sebagainya.
Umumnya peralihan hak atas tanah karena lelang yang didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung adalah lelang yang terjadi karena kredit macet hak tanggungan. 9
Meskipun  peralihan  hak  karena  lelang  yang  dilaksanakan  di  Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  karena  masalah  tunggakan  pembayaran hak  tanggungan,  tidak  berarti  bahwa  masalah  utang-piutang  adalah  satu- satunya penyebab mutlak dilaksanakannya lelang hak atas tanah.
Lelang  bisa  saja  terjadi  karena  sebab-sebab  yang  lain  di  luar permasalahan  utang-piutang.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  PMK  No. 27/PMK.06/2016, yang membagi lelang dalam tiga jenis, yaitu: 10 a. Lelang Eksekusi;
b. Lelang Noneksekusi Wajib; dan
c. Lelang Noneksekusi Sukarela.
Lelang  Eksekusi  meliputi  lelang  dalam  rangka  pelaksanaan  putusan pengadilan,  hak  tanggungan,  sita  pajak,  sita  Kejaksaan/Penyidik  dan  sita Panitia Urusan Piutang Negara. 11 Jadi, selain hak tanggungan, adapula lelang yang  dilaksanakan  karena  sebab-sebab  lainnya,  salah  satunya  ialah  Lelang Eksekusi Pajak.
Peralihan  hak  karena  Lelang  Eksekusi  Pajak  di  Kantor  Pertanahan Kota  Bandar  Lampung  terjadi  pada  sebidang  tanah  pertanian  bersertipikat jenis hak milik an. Tuan A, untuk pembayaran utang pajak PT. XYZ.
PT.  XYZ  adalah  badan  usaha  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT), dimana  yang  dimaksud  dengan  PT  ialah  badan  hukum  yang  merupakan persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  PT  dan  peraturan pelaksana lainnya. 12
Sebagai  subjek  hukum,  PT  XYZ  adalah  wajib  pajak,  sehingga  ia mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. 13 Bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan  ialah  membayar  pajak,  salah  satunya  berupa  pembayaran  PPh Pasal  25  dan  PPN.  Untuk  memenuhi  hak  dan  kewajiban  PT  di  bidang perpajakan,  maka  dibutuhkan  orang-perorangan  yang  bertindak  sebagai wakil PT atas nama PT. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) No. 28 Tahun 2007 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya akan disebut UU KUP, orang yang dimaksud adalah pengurus badan/PT.
9 Wawancara  dengan  Sutrisno,  Pegawai  Loket  Balik  Nama  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar Lampung, Tanggal 21 Juli 2016 Pukul 14.00 WIB.
10 Pasal 5 PMK Nomor 27/PMK.06/2016. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
11 Lihat Pasal 40 ayat (4) PMNA/KBPN RI No. 3 Tahun 1997.
12 Pasal 1 ayat (1) UU PT
13 Lihat Pasal 2 UU KUP.
Pengurus  PT  dalam  UU  No.  40  tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  (UU  PT)  disebut  organ  PT.  Organ  Perseroan  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terdiri dari :

## a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai  wewenang  yang  tidak  diberikan  kepada  Direksi  atau  Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang PT dan/atau anggaran dasar. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama  Perseroan  dan  tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. 14
Menurut  I.  G.  Widjaja,  sejak  sebuah  PT  berstatus  sebagai  badan hukum,  maka  sejak  saat itu  hukum    memperlakukan  Pemegang  Saham  dan Pengurus  (Direksi)  terpisah  dari  PT  itu  sendiri  yang  dikenal  dengan  istilah separate  legal  personality ,  yaitu  sebagai  individu  yang  berdiri  sendiri. Dengan  demikian  pemegang  saham  yang  mempunyai  kepentingan  dalam kekayaan  PT,  juga  tidak  bertanggung  jawab  atas  utang-utang  perusahaan atau PT. 15
Pembatasan  tanggung  jawab  pemegang  saham  diatur  dalam  Pasal  3 ayat (1) UU PT, yang menyatakan bahwa, “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama perseroan melebihi saham yang dimiliki.”
Menyikapi  isi  Pasal  3  ayat  (1)  UU  PT  tersebut,  Yahya  Harahap memberikan  pendapat  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  “pertanggung jawaban terbatas”, yaitu: 16
a. Perseroan  Terbatas    tidak  bertanggung  jawab  terhadap  utang  pemegang saham ( not liable of its shareholders ), sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan;
b. Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya terbatas harga saham yang mereka investasikan ( their lose is limited to their investment ); Pemegang  saham,  tidak  bertanggung  jawab  lebih  lanjut  kepada kreditur perseroan atas harta pribadinya.

## b. Direksi
Direksi  adalah  Organ  Perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai
14 Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007.
15 Kurniawan. (2014). Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing, p. 64.
16 Harahap, M. Yahya. (2009). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, p. 59.
dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan  serta  mewakili  Perseroan,  baik  di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

## c. Dewan Komisaris
Dewan  Komisaris  adalah  Organ  Perseroan  yang  bertugas  melakukan pengawasan  secara  umum  dan/atau  khusus  sesuai  dengan  anggaran  dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Kewajiban pembayaran pajak belum dipenuhi oleh perusahaan karena satu  dan  lain  hal  pada  saat  perusahaan  masih  aktif.  Ketika  perusahaan tersebut pailit, utang pajaknya masih juga belum dibayarkan.
Negara  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  Pratama  Tanjung  Karang  segera  mengambil  tindakan  pengamanan harta-harta  dari  PT.  XYZ  agar  tidak  jatuh  ke  tangan  kreditur-kreditur  lain sebelum  utang  kepada  negara  dilunasi.  Setelah  aset-aset  PT.  XYZ dipergunakan  seluruhnya  untuk  membayar  utang  pajak  pada  negara  dan ternyata  jumlahnya  belum  menutup  seluruh  utang  pajaknya,  maka  KPP Pratama  melaksanakan  lelang  pada  sejumlah  harta  milik  Tuan  A  selaku pemilik PT. XYZ, salah satunya adalah lelang terhadap sertipikat tanah milik pribadi Tuan A. Pendaftaran  peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota  Bandar  lampung  kemudian  segera  dilaksanakan  oleh  pihak  ketiga (pembeli lelang) setelah lelang selesai dilaksanakan.
Terjadinya  peralihan  hak  atas  tanah  ke  tangan  pihak  ketiga  selaku pembeli lelang kemudian menimbulkan keberatan dari salah satu pihak yang bersengketa, yang menilai peralihan itu tidak sah. Keberatan-keberatan yang diajukan salah satu pihak ahli waris adalah:
a. Tanah  yang  dilelang  adalah  harta  perorangan  dan  bukan  harta  PT.  Pada saat dilaksanakan lelang, tanah itu bersih dari utang-piutang dengan pihak manapun.
b. Tanah  yang  dilelang  adalah  tanah  yang  sedang  dalam  sengketa  waris, yang sudah dimintakan blokir di Kantor Pertanahan kota Badar Lampung. Peralihan hak atas tanah karena lelang itu terkesan sewenang-wenang dan melanggar hak waris dari para ahli waris Tuan A yang berhak atas tanah.
Untuk  dapat  menentukan  sah  atau  tidaknya  peralihan  hak  atas  tanah tersebut,  maka  akan  ditelaah    terlebih  dahulu  dasar  hukum  negara  dapat melaksanakan lelang terhadap tanah milik perorangan untuk melunasi utang dari PT.
Istilah  perseroan  terbatas  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  Perseroan  dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham.  Adapun  kata  terbatas  merujuk  pada  tanggung  jawab
pemegang  saham  yan  luasnya  hanya  terbatas  pada  nilai  nominal  semua saham yang dimilikinya. 17
Suatu  Perseroan  Terbatas  sebagai  perusahaan  bisnis  sedikitnya memiliki lima karakteristik struktural, yaitu: 18 a. Legal Personality (badan hukum);
b. Limited Liability (tanggung jawab terbatas);
c. Transferable Shares (saham dapat dialihkan);
d. Centralized Management (manajemen terpusat);
e. Shared Ownership (saham dapat dialihkan).
Persoalan  pertanggungjawaban  terbatas  tersebut  tidaklah  mutlak. Dalam  keadaan  tertentu  tanggung  jawab  terbatas  tersebut  tidak  berlaku karena  ada  pengecualiannya.  Di  sini  terlihat  bahwa  UUPT  menganut piercing  corporate  veil atau  menyingkap  tabir atau  cadar  perseroan.  Secara sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  tanggung  jawab  Pemegang  Saham  dan juga  pengurus  (Direksi  dan  Komisaris)  dapat  menjadi  tidak  terbatas,  dalam hal-hal tertentu. 19
Kata piercing berarti  mengoyak  atau  menembus,  sementara  kata veil berarti  kerudung  atau  cadar,  maka  pengertian piercing  the  corporate  veil secara harfiah adalah cadar badan hukum dikoyak atau ditembus. Doktrin ini mengajarkan  bahwa  ada  kemungkinan  membebankan  tanggung  jawab  atas pihak lain yang bukan perusahaan itu sendiri, sungguhpun perbuatan tersebut dilakukan secara sah oleh dan atas nama perusahaan sebagai badan hukum. 20
Doktrin Piercing  The  Corporate  Veil  Piercing  The  Corporate  Veil bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil, terutama bagi phak luar perseroan  dari  tindakan  sewenang-wenang  atau  tidak  layak  yang  dilakukan atas  nama  perseroan,  baik  yang  terbit  dari  suatu  transaksi  dengan  pihak ketiga  ataupun  yang  timbul  dari  perbuatan  menyesatkan  atau  perbuatan melawan  hukum.  Pada  dasarnya  doktrin  ini  akan  diterapkan  jika  terdapat keadaan  bahwa  sangat  tidak  adil  jika  dalam  hal  yang  demikian,  tanggung jawab hanya dimintakan pada perusahaan sebagai badan hukum semata. 21
Keberadaan doktrin Piercing the Corporate Veil dalam UU PT dapat dilihat dalam beberapa pasal dari UU PT, yaitu:
17 Khairandy,  Ridwan.  (2007).  “Perseroan  Terbatas  Sebagai  Badan  Hukum”, Jurnal  Hukum
Bisnis , 26: 5.
18 Hansmann,  Henry  dan  Kraakman,  Reiner.  (2014). “What  is:  Corporate  Law?” Dalam Kurniawan. Op.Cit., p. 58.
19 Ais, Chatamarrasjid. (2004). Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 8.
20 Gifis,  Steven  H.  dalam  Fuady,  Munir.  (1996). Hukum  Bisnis  Dalam  Teori  dan  Praktek,
Buku Ketiga . Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, p. 97.
21 Kurniawan. Op.Cit. , p. 81.

## a. Pemegang Saham
Doktrin  ini  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  yang  merupakan perkecualian  dari  Pasal  3  ayat  (1)  UU  PT  yang  menyatakan  bahwa Pemegang  saham  perseroan  tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian  perseroan  melebihi  saham  yang  dimiliki.  Perkecualian  tanggung jawab Pemegang saham pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
1) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2) pemegang  saham  yang  bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  itikad  buruk  memanfaatkan  perseroan  untuk kepentingan pribadi;
3) pemegang  saham  yang  bersangkutan  terlibat  dalam  perbuatan  melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4) pemegang  saham  yang  bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak langsung  secara  melawan  hukum  menggunakan  kekayaan  perseroan, yang  mengakibatkan  kekayaan  perseroan  menjadi  tidak  cukup  untuk melunasi utang perseroan.
Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU PT tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan pihak mana yang sebenarnya dilindungi dengan diberlakukannya  prinsip piercing  the  corporate  veil .  Namun  demikian dengan melihat pada ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT dapat diketahui bawa perlindungan diberikan pada kreditor PT. 22

## b. Direksi
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Direksi  harus  melaksanakannya dengan  itikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  97  ayat  (2)  UU  PT.  Tidak  ada  rumusan  yang  jelas  mengenai  unsur “itikad  baik”  dan  “penuh  tanggung  jawab”.  Sutan  Remy  Sjahdeini menyatakan  bahwa  kedua  unsur  tersebut  dapat  dikaitkan  dalam standar  of care atau standar kehati-hatian, yaitu: 23
1) Anggota  Direksi  tidak  boeh  melakukan  kegiatan-kegiatan  atas  beban biaya  perseroan,  apabila  tidak  memberikan  sangat  kecil  manfaat  pribadi yang diperoleh oleh anggota Direksi yang bersangkutan.
2) Anggota  Direksi  tdak  boleh  menjadi  pesaing  bagi  perseroan  yang dipimpinnya.
3) Anggota  Direksi  harus  menolak  untuk  mengambil  keputusan  mengenai sesuatu  hal  yang  diketahuinya  atau  sepatutnya  diketahui  akan  dapat
22 Kurniawan.  (2014).  “Tanggung  Jawab  Pemegang  Saham  Perseroan  Terbatas  Menurut Hukum Positif”, Jurnal Hukum Mimbar Hukum . 26(1): 80-81.
23 Sjahdeini,  Sutan  Remy.  (2001). “Tanggung  Jawab  Pribadi  Direks  dan  Komisaris”, Jurnal
Hukum Bisnis . 14: 100.
mengakibatkan  perseroan  melanggar  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku  sehingga  perseroan  terancam  dikenai  sanksi  oleh  otoritas yang berwenang.
4) Anggota  Direksi  dengan  sengaja  atau  karena  kelalaian  nya  telah  tidak melakukan  atau  telah  tidak  cukup  melakukan  upaya  atau  tindakan  yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan.
5) Anggota  Direksi  dengan  sengaja  atau  karena  kelalaiannya  telah  tidak melakukan  atau  telah  tidak  cukup  melakukan  upaya  atau  tindakan  yang perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan perseroan.
Jika  Anggota  Direksi  melaksanakan  tugasnya  tidak  memenuhi  unsur itikad  baik  dan  tanggung  jawab,  maka  ia  dapat  dimintakan  pertanggung jawaban  baik  secara  pribadi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  97  ayat  (3) maupun  secara  renteng  antar  Anggota  Direksi  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 97 ayat (4) UU PT.
Pertanggungjawaban pribadi Direksi juga diatur dalam Pasal 104 ayat (2)  UUPT,  yang  menyatakan  bahwa,  “Dalam  hal  kepailitan  terjadi  karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh  kewajiban  perseroan  dalam  kepailitan  tersebut,  setiap  anggota Direksi secara  tanggung  renteng  bertanggung  jawab  atas seluruh  kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”
Penagihan pembayaran utang pajak PT kepada Direksi diatur Pasal 32 ayat  (2)  UU  KUP  dan  penjelasannya,  bahwa  pengurus  badan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  bertanggung  jawab  secara  pribadi  dan/atau  renteng atas  pembayaran  pajak  yang  terutang,  kecuali  apabila  dapat  membuktikan dan  meyakinkan  Direktur  Jenderal  bahwa  mereka  dalam  kedudukannya benar-benar  tidak  mungkin  dibebani  tanggung  jawab  atas  pajak  yang terutang tersebut.

## c. Komisaris
Komisaris dapat dimintakan pertanggung jawaban baik secara pribadi (Pasal  114  ayat  (3))  maupun  secara  tanggung  renteng  (Pasal  114  ayat  (4)) UU PT, jika dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada  Direksi  tidak  dilaksanakan  dengan  itikad  baik,  kehati-hatian,  dan bertanggung jawab.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka pengenaan lelang terhadap tanah pribadi untuk pelunasan utang pajak PT adalah sah, karena telah sesuai dan tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku.  Meskipun  dalam  UU  PT dinyatakan  bahwa  harta  pribadi  organ  PT  terpisah  dengan  harta  perseroan, namun  Undang-undang  ini  masih  membuka  kemungkinan  untuk  menagih pembayaran  kepada  organ  PT  sepanjang  dalam  melaksanakan  tugasnya dilaksanakan tidak dengan itikad baik maupun tanggung jawab.
Prinsip pertanggungjawaban terbatas pemegang saham perseroan tidak terancam  dan  tetap  kokoh  sekalipun  ada  doktrin  penerobosan  atau penyingkapan  tabir  perseroan.  Doktrin  ini  akan  dipakai  karena  perseroan hanyalah suatu topeng atau menyembunyikan maksud sesungguhnya. 24 Jadi, hukum akan melindungi Pemegang Saham, Direksi, maupun Komisaris yang mempunyai itikad baik.
Mengenai  unsur  kesalahan  dan  kelalaian,  terkait  dengan  pelunasan utang  pajak  memang  belum  diberikan  batasan  yang  jelas  dalam  UU  PT. Artinya, harus ada pembuktian terlebih dahulu bahwa ada unsur kesengajaan atau  kelalaian  dari  Direksi  atas  penunggakan  utang  pajak  PT.  XYZ,  yang menyebabkan lelang dapat dilaksanakan.
Pada  dasarnya  pembayaran  pajak  adalah  kewajiban  yang  lahir  dari undang-undang bagi setiap subjek pajak, baik itu perorangan maupun badan hukum, yang besaran dan cara penghitungannya telah diatur dalam undang- undang  pajak.  Penunggakan  pembayaran  pajak  PPh  maupun  PPN  oleh  PT. XYZ adalah bentuk kesalahan dan kelalaian dari pengurus PT, sehingga KPP Pratama  mempunyai  dasar  yang  kuat  untuk  melelang  aset  pribadi  Tuan  A untuk pelunasan utang pajak PT. XYZ.
Implikasi dari sahnya penuntutan utang pajak PT. XYZ menggunakan tanah  pribadi  Tuan  A  menyebabkan  tanah  tersebut  dapat  dilelang  oleh KPKNL dan dapat didaftarkan peralihan haknya di Kantor Pertanahan.
Sampai  sejauh  ini,  bisa  dikatakan  bahwa  peralihan  hak  atas  tanah tersebut  adalah  sah  sebab  telah  memenuhi  syarat-syarat  formal  lelang diantaranya  Surat  Keterangan  Pendaftaran  Tanah  (SKPT)  dari  Kantor Pertanahan,  kecuali  bisa  dibuktikan  sebaliknya  oleh  mereka  yang berkepentingan.
2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pihak-Pihak  Yang  Terkait  Dalam Pelaksanaan  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Karena  Lelang Berdasarkan Hak Mendahulu Negara Terhadap Tanah Yang Sedang Dalam Sengketa
Dalam  pendaftaran  tanah,  baik  pertama  kali  maupun  pemeliharaan data  pendaftaran  tanah,  sangat  dimungkinkan  terjadi  sengketa  dan  konflik kepentingan  antara  pihak-pihak  yang  terkait.  Begitu  pula  halnya  dengan peralihan  hak  karena  lelang  berdasarkan  Hak  Mendahulu  Negara  terhadap bekas tanah atas nama Tuan A yang kini telah beralih ke tangan pihak ketiga (pembeli  lelang).  Peralihan  hak  ini  menimbulkan  rasa  ketidakpuasan  dari para  ahli  waris.  hal  ini  dapat  dimaklumi,  karena  setiap  orang  berhak  untuk mempertahankan haknya.
24 Chatamarrasjid. Op.Cit., p. 16.
Menurut  Pasal  834  KUHPerdata,  seorang  ahli  waris  berhak  untuk menuntut  supaya  segala  apa  saja  yang  termasuk  harta  peninggalan  si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut  maksudnya  penuntutan  itu  harus  ditujukan  pada  orang  yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. 25
Di  lain  pihak,  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung,  KPP Pratama  Tanjung  Karang,  dan  KPKNL  selaku  instansi  yang  terkait  dengan proses  lelang  hingga  beralihnya  hak  atas  tanah,  akan  mempertahankan tindakan administrasi yang dilakukannya. Begitu pun dengan pembeli lelang yang akan mempertahankan hak yang telah ia peroleh sebagai pemilik tanah yang sah.
Peralihan  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  dari  lelang  berdasarkan  hak mendahulu  negara  yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Tanjung  Karang, KPKNL Bandar Lampung, dan Kantor Pertanahan Bandar Lampung adalah sah  sebab  terpenuhinya  unsur  kesengajaan  dan  kelalaian  Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU KUP dan Pasal 97 ayat (3) dan  (4)  UU  PT,  maka  perlindungan  hukum  bagi  ketiga  instansi  tersebut adalah dibebaskan dari segala tuntutan.
Terhadap  KPP  Pratama  Tanjung  Karang,  perlindungan  hukum diberikan  karena  KPP  melaksanakan  tugas  negara  berdasarkan  hak mendahulu  negara.  Hak  ini  menjadi  dasar  bagi  KPP  Pratama  Tanjung Karang untuk menagih utang pajak dari PT. XYZ melalui prosedur dan cara- cara yang diatur oleh hukum.
Pada  dasarnya,  hak  mendahulu  negara  ialah  hak  tagih  Negara  atas utang pajak dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Pengenaan hak mendahulu ini  berlaku  untuk  semua  jenis  pajak,  baik  itu  Pajak  Pusat  maupun  Pajak Daerah. 26
Hak Mendahulu Negara diatur dalam pasal 21 ayat (1) UU KUP yang menyatakan  bahwa  negara  mempunyai  hak  mendahulu  atas  barang-barang milik penganggung pajak dan hak mendahulu lainnya.
Hak Mendahulu Negara diatur dalam pasal 21 ayat (1) UU KUP yang menyatakan  bahwa  negara  mempunyai  hak  mendahulu  atas  barang-barang milik penganggung pajak dan hak mendahulu lainnya.
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  21  ayat  (3a)  diatur  bahwa  dalam  hal  wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator, atau orang,  atau  badan  yang  ditugasi  untuk  melakukan  pemberesan  dilarang membagikan  harta  Wajib  Pajak  dalam  pailit,  pembubaran,  atau  likuidasi
25 Subekti. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT. Intermasa, p. 96 .
26 Wawancara dengan Prayoga, Pegawai KPP Pratama Tanjung Karang, Tanggal 16 Agustus 2016 Pukul 14.15 WIB.
kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum  menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
Jika dilihat dari rumusan pasal tersebut, maka Negara mempunyai hak yang diistimewakan dan hak yang didahulukan dalam pelunasan utang-utang pajak di atas kreditur-kreditur lainnya.
KPP  Pratama  Tanjung  Karang  selaku  fiskus  pajak  mempunyai  hak untuk  menerbitkan  surat  paksa  dan  surat  perintah  melaksanakan  penyitaan. Dalam  hal  wajib  pajak  tidak  melunasi  utang  pajak  sebagaimana  ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar setelah jatuh tempo pembayaran, maka  fiskus  mempunyai  hak  untuk  menerbitkan  Surat  Paksa  agar  Wajib Pajak  dalam  waktu  yang  ditentukan  yaitu  2x24  jam  harus  melunasi  utang pajaknya.  Apabila  dalam  jangka  waktu  tersebut  Wajib  Pajak  tetap  tidak melunasinya,  maka  fiskus  dapat  menindaklanjutinya  dengan  menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, agar terhadap harta kekayaan Wajib Pajak  dilakukan  penyitaan  guna  sebagai  jaminan  untuk  melunasi  utang pajaknya. 27
UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19  Tahun  1997  Tentang  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa  (UU  PPSP) memberikan kedudukan yang sangat kuat terhadap surat paksa. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (1) UU PPSP yang berisi:
“Surat Paksa
berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA",  mempunyai kekuatan  eksekutorial  dan  kedudukan  hukum  yang  sama  dengan  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”
Kedudukan  surat  paksa  diperjelas  lagi  di  penjelasan  Pasal  7  ayat  (1) UU  PPSP  yang  menyatakan  bahwa  tujuan  Surat  Paksa  diberikan  kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  adalah  agar  tercapai efektivitas  dan  efisiensi  penagihan  pajak  yang  didasari  Surat  Paksa, ketentuan  ini  memberikan  kekuatan  eksekutorial  serta  memberi  kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Dengan  demikian,  Surat  Paksa langsung  dapat  dilaksanakan  tanpa  bantuan  putusan  pengadilan  lagi  dan tidak dapat diajukan banding.
Pelaksanaan  lelang  sertipikat  hak  atas  tanah  berdasarkan  hak mendahulu  negara  karena  penunggakan  utang  pajak  dilaksanakan  setelah dilakukannya penagihan utang pajak oleh KPP Pratama. Penagihan tersebut berupa  penerbitan  Surat  Teguran,  Penagihan  Seketika  dan  Sekaligus,  Surat Paksa, Penyitaan, dan lelang.
27 Ilyas,  Wirawan  B.  dan  Burton,  Richard.  (2007). Hukum  Pajak  Edisi  3 .  Jakarta:  Salemba Empat, p. 160-161.
Melaksanakan lelang adalah kewajiban bagi Kepala KPKNL ataupun Pejabat  Lelang  Kelas  II,  sepanjang  permohonan  lelang  yang  diajukan kepadanya sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subyek dan Obyek Lelang. 28
Di  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung,  masalah  kewarisan rentan  menimbulkan  sengketa,  baik  antar  ahli  waris  itu  sendiri,  ahli  waris dengan  pihak  ketiga  yang  mempunyai  kepentingan  terhadap  tanah  waris, maupun antara ahli waris dengan badan hukum. 29
Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa  pidana  terkait  dengan  pemilikan,  transaksi,  pendaftaran, penjaminan,  pemanfaatan,  penguasaan,  dan  sengketa  hak  ulayat.  Suatu sengketa tentu subjeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah  itu antar  individu,  kelompok,  organisasi,  bahkan  lembaga  besar  sekalipun seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun negara. 30
Sengketa  waris  adalah  merupakan  sengketa  perdata,  mengenai  siapa yang  lebih  berhak  atas  suatu  bidang  tanah.  Biasanya,  jika  terjadi  sengketa waris,  salah  satu  pihak  akan  mengajukan  pencatatan  blokir  sertipikat  di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.
Mengenai  blokir  sertipikat  sendiri  sering  menimbulkan  kesalahpahaman  di tengah masyarakat. Kesalahpahaman tersebut antara lain: 31 a. Blokir tidak berbatas waktu. Setelah suatu obyek hak atas tanah diblokir, maka  tanahnya  akan  terus status  quo sampai  ia  sendiri  yang  mencabut blokirnya;
b. Blokir  Berlaku  selama  30  (tiga  puluh)  hari  dan  setelahnya  dapat diperpanjang lagi secara terus-menerus setelah masa 30 (tiga puluh) hari selesai.
Menyikapi  kesalahpahaman  masyarakat  mengenai  blokir,  Bapak Badarudin  Umar  selaku  Kepala  Seksi  Hak  Tanah  dan  Pendaftaran  Tanah Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  menerangkan  mengenai  blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997  bahwa,  “Sebenarnya  blokir  yang  dimaksud  oleh  Pasal  126  ayat  (2) bukanlah pencatatan selama 30 (tiga puluh) hari, melainkan blokir yang yang terjadi  karena  perintah status  quo dari  hakim  diikuti  adanya  putusan  sita jaminan.  Jadi,  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  yang  dimaksudkan  ialah  waktu yang  disediakan  oleh  Kantor  Pertanahan  kepada  Pemohon  untuk mempersiapkan pengajuan sita jaminan di pengadilan. Apabila setelah waktu
28 Lihat Pasal 13 PMK. 27/PMK.06/2016.
29 Wawancara  dengan  Badarudin  Umar,  Kepala  Seksi  Hak  Tanah  dan  Pendaftaran  Tanah Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, 18 Agustus 2016, Pukul 13.10 WIB.
30 Limbong, Bernhard. (2014). Politik Pertanahan . Jakarta: Margaretha Pustaka, p. 65.
31 Wawancara dengan Luthfi Muchtaedy, Petugas Loket Pendaftaran Hak Atsa Tanah Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Tanggal 16 Agustus 2016 pukul 14.10 WIB.
30 (tiga puluh) hari yang diberikan oleh Kantor Pertanahan, Pemohon blokir tidak melakukan tindak lanjut berupa pengajuan sita jaminan di pengadilan, maka blokir tersebut akan gugur dengan sendirinya. 32 Sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) adalah suatu tindakan hukum yang diambil  Pengadilan  mendahului  putusan.  Artinya,  sita  telah  dilakukan  atas harta Tergugat  sebelum  diperiksa  pokok  perkara  atau  dapat  dilakukan  pada saat  proses  perkara  sedadng  berjalan,  sebelum  Pengadilan  menjatuhkan putusan.  Peranan  upaya  sita  jaminan  di  dalam  praktek  beracara  di  muka Pengadilan  amatlah  penting  dan  memegang  peranan  yang  tidak  kecil  pula. Dengan  dilakukannya  tindakan  penyitaan  atas  barang/harta  kekayaan Tergugat  tersebut,  maka  sementara  ia  kehilangan  wewenang  untuk menguasai  dan  barang-barang  tersebut  disimpan  ( diconserveer )  untuk jaminan  serta  tidak  boleh  dialihkan,  digelapkan  atau  dipindahtangankan kepada orang lain. 33
Sita  jaminan  dimaksudkan  guna  menjamin  kepentingan  Penggugat atau  terjamin  haknya  sekiranya  gugatan  dikabulkan  nanti  dan  undang- undang  menyediakan  upaya  untuk  menjamin  hak  tersebut,  yaitu  dengan penyitaan ( arrest, beslag ). 34
Setelah  blokir  gugur,  maka  keadaan  sertipikat  kembali  sebagaimana keadaan  semula  sebelum  terjadinya  blokir.  Artinya,  pada  sertipikat  yang bersangkutan  dapat  dilaksanakan  perbuatan  hukum  sebagaimana  sertipikat pada umumnya, termasuk lelang.
Usai  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sebagaimana  yang  diberikan  oleh Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  berakhir,  Pemohon  belum menyerahkan  sita  jaminan  dari  pengadilan  untuk  memblokir  sertipikat, sehingga  berdasarkan  aturan  hukum,  maka  tanah  akan  kembali  ke  kondisi semula,  sehingga  boleh  dilakukan  perbuatan  hukum  apapun  terhadap  tanah yang bersangkutan, termasuk lelang.
Lelang dilaksanakan dengan asas kehati-hatian, setelah masa 30 (tiga puluh) hari pencatatan di buku tanah berakhir. Mengenai obyek lelang yang sedang  diblokir  di  Kantor  Pertanahan,  tidak  lantas  menghentikan  proses dilaksanakannya lelang.
Negara  bisa  dipandang  memiliki  kedudukan  yang  kecil  dan  remeh apabila  setiap  blokir  membatalkan  lelang.  KPKNL  menghormati  prosedur blokir  yang  dilaksanakan  di  Kantor  Pertanahan,  akan  tetapi  tidak  semua blokir dapat membatalkan lelang. Siapa saja bisa memblokir sertipikat jika ia
32 Wawancara  dengan  Badarudin  Umar,  Kepala  Seksi  Hak  Tanah  dan  Pendaftaran  Tanah Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, 18 Agustus 2016, Pukul 13.10 WIB.
33 Soeparmono,  R.  (2006). Masalah  Sita  Jaminan  (C.B)  Dalam  Hukum  Acara  Perdata . Bandung: Mandar Maju, p. 3-5.
34 Mertokusumo, Sudikno. (1998). Hukum Acara Perdata di Indonesia . Yogyakarta: Liberty, p. 48-58.
merasa  berkepentingan,  namun  akan  ditelaah  pula  apakah  ada  kepentingan lain yang lebih besar dari kepentingan Pemohon blokir. 35
Kepala  Kantor  Pertanahan  hanya  boleh  menolak  berkas  permohonan apabila  dokumen  persyaratan,  yang  diajukan  ke  Kantor  Pertanahan  tidak lengkap. 36 Jika  setelah  dipelajari  ternyata  prosedur  perolehan  hak  sesuai hukum,  dan  berkas-berkas  persyaratan  peralihan  hak  sudah  lengkap,  maka peralihan hak wajib untuk dlaksanakan.
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pembeli  lelang  adalah  jaminan kepastian  hukum  kepemilikan  tanah  dengan  cara  pendaftaran  peralihan  hak atas tanah/ balik nama lelang di Kantor Pertanahan. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum.
Hal ini sejalan dengan asas aman pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 dan Penjelasannya bahwa pendaftaran tanah di  Indonesia  dilaksanakan  dengan  maksud  untuk  menunjukkan,  bahwa pendaftaran  tanah  perlu  diselenggarakan  secara  teliti  dan  cermat  sehingga hasilnya  dapat  menjamin  kepastian  hukum  sesuai  tujuan  pendaftaran  tanah itu sendiri.
Setelah  seluruh  persyaratan  balik  nama  tersebut  dilengkapi,  Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung selaku instansi pemerintah yang bergerak di  bidang  pelayanan  pertanahan  tidak  boleh  menolak  menerima  berkas permohonan peralihan hak tersebut.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian, maka dapat ditarik beberapa simpulan, antara lain:
a. Peralihan  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  dari  lelang  berdasarkan  hak mendahulu negara, yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung adalah sah sebab telah memenuhi syarat-syarat formal lelang.
b. KPP  Pratama  Tanjung  Karang  dan  KPKNL  dalam  melaksanakan  lelang tanah untuk pelunasan utang pajak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, Pasal 97 ayat (3) dan (4) UU PT, serta syarat formal lelang,  sehingga  perlindungan  hukumnya  ialah  dibebaskan  dari  segala tuntutan hukum. Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli lelang adalah jaminan  kepastian  hukum  kepemilikan  tanah  melalui  pendaftaran peralihan hak atas tanah/ balik nama di Kantor Pertanahan.
35 Wawancara  dengan  dengan  Andri  Dwinanto,  Kepala  Seksi  Lelang  KPKNL  Kota  Bandar Lampung Tanggal 5 Agustus 2016 Pukul 15.00 WIB.
36 Pasal  6  ayat  (3)  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  No.  1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

## 2. Saran
a. Hak  mendahulu  negara  adalah  suatu  sarana  penting  bagi  negara  untuk menjamin  terpenuhinya  kewajiban-kewajiban  untuk  memikul  beban perpajakan. Hal ini karena kas negara harus mempunyai kepastian untuk mendapatkan  penghasilannya,  dan  tidak  dapat  membiarkan  begitu  saja anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau menunaikan kewajibannya  dalam  bersama-sama  memikul  beban  pemerintah. Mengingat  pentingnya  hak  mendahulu  negara  dalam  penyelenggaraan tertib  administrasi  perpajakan,    perlu  adanya  peraturan  yang  lebih mendetail mengenai hak ini, mengingat hak ini hanya diatur di dalam satu pasal baik di UU KUP dan UU PPSP.
b. Perlu  penyuluhan  mengenai  kegiatan  pertanahan,  terutama  mengenai pemblokiran  sertipikat,  sebab  intensitas  permohonan  pengajuan pemblokiran  termasuk  sering  terjadi,  namun  banyak  masyarakat  yang belum  benar-benar  mengerti  mengenai  blokir.  Blokir  sertipikat  bisa mempunyai  dampak  yang  besar  karena  dapat  mengganggu  hak  dari pihak-pihak  yang  mempunyai  kepentingan  atas  tanah,  sehingga pemblokiran tidak dapat sembarang dilaksanakan. Pengajuan, pencabutan,  kapan  gugurnya  blokir  perlu  diberikan  pemahaman  kepada masyarakat.
c. Hendaknya  bagi  masyarakat  memiliki  kesadaran  bahwa  pembayaran pajak  adalah  kewajiban,  dimana  bila  tidak  membayarnya  akan mendapatkan  konsekuensi,  misalnya  penyitaan  harta  penanggung  pajak. Jika penyitaan dan pelelangan harta dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang  berlaku  dan  penanggung  pajak  memang  terbukti  beritikad  buruk tidak membayar pajak, maka ia harus menerima konsekuensinya itu.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Ais,  Chatamarrasjid.  (2004). Penerobosan  Cadar  Perseroan  dan  Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Fuady,  Munir.  (1996). Hukum  Bisnis  Dalam  Teori  dan  Praktek,  Buku Ketiga . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Harahap,  M.  Yahya.  (2009). Hukum  Perseroan  Terbatas . Jakarta:  Sinar Grafika. Harsono,  Boedi.  (2008). Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya .  Jakarta: Djambatan.
Ilyas,  Wirawan  B.  dan  Burton,  Richard.  (2007). Hukum  Pajak  Edisi  3 . Jakarta: Salemba Empat.
Kurniawan.  (2014). Hukum  Perusahaan  Karakteristik  Badan  Usaha Berbadan  Hukum  dan  Tidak  Berbadan  Hukum  di  Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing. Limbong,  Bernhard.  (2014). Politik  Pertanahan .  Jakarta:  Margaretha Pustaka. Marsyahrul,  Tony.  (2005). Pengantar  Perpajakan .  Jakarta:  PT.  Gramedia Widiasarana Indonesia. Mertokusumo,  Sudikno.  (1998). Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia . Yogyakarta: Liberty. Nurmantu, Safri. (2005). Pengantar Perpajakan . Jakarta: Granit. Soemitro,  Rochmat.  (1998). Asas  dan  Dasar  Perpajakan  2 .  Bandung:  PT. Refika Aditama. Soeparmono, R. (2006). Masalah Sita Jaminan (C.B) Dalam Hukum Acara Perdata . Bandung: Mandar Maju. Subekti. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT. Intermasa. Sumarja,  FX.  (2010). Hukum  Pendaftaran  Tanah .  Bandar  Lampung:
Universitas Lampung.
Sutedi, Adrian. (2014). Peralihan Hak Atas Tanah . Jakarta: Sinar Grafika. ____________. (2013). Hukum Pajak . Jakarta: PT. Sinar Grafika.
Zarqoni,  Mohammad  Machfudh.  (2015). Hak  Atas  Tanah .  Jakarta:  PT. Prestasi Pustakaraya.

## B. Jurnal
Khairandy,  Ridwan.  (2007). Perseroan  Terbatas  Sebagai  Badan  Hukum ; Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 26: 5. Kurniawan. (2014). “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut  Hukum  Positif”. Jurnal  Hukum  Mimbar  Hukum .  26(1):  80- 81.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  (2001).  “Tanggung  Jawab  Pribadi  Direksi  dan Komisaris”. Jurnal Hukum Bisnis . Vol. 14: 100.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  19  Tahun  2000  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  19  Tahun  1997  Tentang  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat Paksa
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang  No.  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan
Undang-Undang  No.  14  Tahun  2015  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  No.  1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan PMK. 27/PMK.06/2016 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997