## HUMAN RELATIONS SEBAGAI PENUNJANG KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN DI WILAYAH PEMERINTAHAN KABUPATEN SORONG (Studi di Distrik Mariat)
Saiful Ichwan
Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

## ABSTRAK
Secara sekilas human relations terlihat sebagai suatu hal yang biasa dan mudah dilakukan, tetapi sebenarnya tidaklah demikian adanya. Human relations adalah suatu hal yang dinamis dan tidak terlepas  dari  faktor  manusia.  Hubungan  kerja  antara  atasan  dengan  bawahan  misalnya. Komunikasi,  tugas,  dan  tanggung  jawab  atau  pendelegasian  wewenang  akan  sangat  sulit dilakukan  jika  tidak  dibarengi  dengan  proses human  relations yang  baik.  Disadari  atau  tidak , human  relations dapat  memberi  pengaruh-pengaruh  positif  terhadap  motivasi  kerja  seseorang. Teknik-teknik  yang  kurang  tepat  yang  digunakan  oleh  seorang  atasan  dalam  berkomunikasi dengan  bawahannya  komunikasi  vertikal  akan  berakibat  menurunnya  motivasi  kerja bawahannya. Hal ini dapat terjadi karena motivasi berhubungan erat dengan implikasi-implikasi yang  diterima  sebagai  hasil  suatu  komunikasi.  Adapun  komunikasi  horizontal  dalam berkomunikasi  yaitu  berupa  koordinasi  tugas,  penyelesaian  masalah,  pembagian  informasi,  dan resolusi konflik. Kantor Distrik Mariat Kabupaten Sorong adalah salah satu instansi pemerintah yang  mempunyai  organisasi  yang  cukup  baik,  dimana  kegiatan-kegiatan  kerja  dilimpahkan kepada seluruh pegawai, baik pegawai tetap (PNS) maupun pegawai honorer.
Kata Kunci: Human relations , Koordinasi , Penyelenggaraan Pemerintahan.

## PENDAHULUAN
Human  relations secara  harfiah berarti komposit dari interaksi antar manusia,  dalam  segala  aspek  kehidupan. Human  relations ini  biasa  disebut  juga dengan hubungan interpersonal.
Kemampuan  dalam  melakukan  hubungan interpersonal  ini  sangat  penting  demi keberhasilan  individu  di  dalam  semua lapangan  kehidupan,  baik  dalam  kehidupan personal  atau  profesional  seperti  dalam dunia  kerja.  Khususnya  dalam  suatu
organisasi atau suatu instansi, tanpa kemampuan  hubungan  interpersonal  yang baik,  para  manajer,  pejabat  publik  ataupun staf  biasa,  akan  mengalami  kegagalan, karena  kesulitan  di  dalam  memberikan pelayanan yang optimal.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan  Kabupaten Sorong, khusus di Kecamatan/Distrik Mariat memerlukan adanya  seorang  pemimpin  yang  selalu mampu  untuk  menggerakkan  bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung  jawabnya  untuk  berpartisipasi
dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil  guna.  kelancaran  penyelenggaraan tugas  pemerintahan  dan  pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan  aparatur  negara  khususnya pegawai negeri.
Kecamatan/Distrik Mariat Kabupaten  Sorong  dilihat  dari  sistem pemerintahan  Indonesia,    merupakan  ujung tombak  dari  pemerintahan  daerah  yang langsung  berhadapan  dengan  masyarakat luas.  Citra  birokrasi  pemerintahan  secara keseluruhan  akan  banyak  ditentukan  oleh kinerja  organisasi  tersebut.  Masyarakat perkotaan  yang  peradabannya  sudah  cukup maju, mempunyai kompleksitas permasalahan  lebih  tinggi  dibandingkan pada masyarakat tradisional sehingga diperlukan aparatur pelayanan yang profesional.
Sebagai  suatu  disiplin  ilmu  maka human  relations adalah  suatu  studi  tentang hubungan  antar  manusia  yang  mencakup semua  bentuk  interaksi  manusia  dalam kehidupan bermasyarakat. Potensi aktualitas dan  proses  kreativitas  manusia  perlu  digali, diarahkan  dan  dikembangkan  di  dalam wadah masyarakat dan juga organisasi.Peran human relations sangat menentukan aktifitas organisasi  dalam  mencapai  tujuannya.  Oleh
karena  itu, human  relations harus  memiliki evaluasi  prestasi  kerja  bagi  seluruh  orang- orang  yang  ada  di  dalam  organisasi, sehingga organisasi tersebut dapat mengetahui sejauh mana tingkat  pencapaian prestasinya dan hal ini dapat dijadikan tolak ukur untuk pemberian kompensasi. Pengembangan  potensi  diri  serta perbaikan lingkungan kerja dalam melakukan  inovasi  yang  akhirnya  akan meningkatkan motivasi dan juga meningkatkan  prestasi  kerjanya,  maka organisasi  harus  memberikan  insentif  atau membuat  kebijakan  tertentu  dalam  rangka memotivasi pegawainya, agar dapat memberikan  kontribusi  balikan  kepada organisasi,  yaitu  berupa  prestasi  kerja  yang tinggi.
Di dalam konsep ilmu pengetahuan disiplin  ilmiah human  relations termasuk dalam  lingkungan  ilmu-ilmu  sosial  dan mengalami perkembangan di bidang sosiologi, ilmu jiwa sosial, ilmu politik, dan manajemen.  Sejalan  dengan  perkembangan organisasi lembaga, perusahaan dan industri- industri maupun dalam lembaga pemerintahan  yang  menggunakan  teknik manajemen yang akurat serta tepat guna.
Kenyataannya  pendekatan human relations bukan  merupakan  suatu  keadaan yang    positif  melainkan  suatu  aktifitas  yang
dinamis, yaitu suatu kegiatanuntuk mengembangkan  hasil  atau  prestasi  yang lebih  produktif  dan  efektif.  Bila  dipandang dari  seorang  pemimpin  yang  bertanggung jawab  untuk  memimpin  suatu  organisasi atau kelompok.Seorang atasan yang mendapat  umpan  balik  dari  bawahannya, hendaknya menerima secara seksama.
Hambatan human  relations pada umumnya merupakan gangguan, penentangan terhadap suatu usaha komunikasi agar gangguan dan penentangan ini  biasanya  disebabkan  karena  adanya pertentangan  kepentingan , tamak,  iri  hati, apatisme  dan  sebagainya  aktor  kepentingan dan prasangka merupakan faktor yang paling berat  karena  usaha  yang  paling  sulit  bagi seorang  komunikator  ialah  mengadakan komunikasi  dengan  orang  yang  jelas  tidak menyenangi  komunikator  atau  menyajikan pesan  komunikasi  yang  berjalanan  dengan fakta  atau  isinya  yang  mengganggu  suatu kepentingan apabila seseorang dikonfrontasikan dengan suatu bentuk komunikasi  yang  tidak  disukainya  karena mengganggu  kepentingannya  maka  orang tersebut biasanya mencemoohkan komunikasi tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, penulis  bermaksud  meneliti  dengan  judul: ’’ Human  Relations Sebagai  Penunjang
Koordinasi  Dalam  Penyelenggaraan  di Wilayah  Pemerintahan  Kabupaten  Sorong (Studi di Distrik Mariat)”.

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut  Ali  (2006:141), human relations di  artikan  sebagai  keseluruhan rangkaian  hubungan,  baik  yang  bersifat formal, antara atasan dengan bawahan , serta bawahan yang lain yang harus dibina dan di pelihara sedemikian.  rupa sehingga tercipta suatu team  work dan  suasana  kerja  yang intim dan harmonis dalam rangka pencapaian tujuan. Menurut
H.A.W. Widjaja (2002:164), human relations dalam arti luas yaitu  hubungan  antara  seseorang  dengan orang  lain  yang  terjadi  dalam  segala  situasi dan  dalam  semua  bidang  kegiatan  atau kehidupan  untuk  mendapatkan  kepuasan hati. Human  relations dalam  arti  sempit yaitu  hubungan  antara  seseorang  dengan orang  lain  dalam  suatu  organisasi  kantor yang  bertujuan  memberikan  kepuasan  hati para  karyawan  sehingga  para  karyawan  itu mempunyai semangat kerja yang tinggi.
Human  relations adalah  motivasi manusia  dalam  organisasi  membangun kerjasama  yang  secara  efektif    mengisi kebutuhan-kebutuhan dan penerimaan
tujuan-tujuan  organisasi. Human  relations sudah  banyak  diterapkan  dalam  kehidupan organisasi, baik swasta maupun
pemerintahan
namun kenyataan menunjukkan  bahwa  tidak  sedikit  pula instasi  atau  lembaga  pemerintah  yang kurang  memperhatikan  aspek-aspek  tertentu dari  pendekatan human  relations ,  terutama yang  berkaitan  dengan  masalah  kebutuhan yang bersifat psikologis, sosial dan batiniah.
Koordinasi berasal dari kata coordination,  co  dan  ordinare yang  berarti pendekatan  empirik  yang  dikaitkan  dengan etimologi,  koordinasi  diartikan  sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang  sederajat  untuk  saling  memberi informasi  dan  mengatur  /menyepakati  hal tertentu (Ndraha taliziduhu 2003:290) Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai  kewenangan  untuk  menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan  kegiatan-kegiatan  yang spesifik  atau  berbeda-beda  agar  semuanya terarah pada tujuan tertentu.
Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi  dampak negatif spesialisasi  dan mengefektifkan  pembagian  kerja.  Menurut Ndraha  Taliziduhu  dalam  bukunya  yang berjudul Kybernology (2003:293) : Koordinasi  dapat  didefinisikan  sebagai
proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur  yang berbeda-beda  sedemikian  rupa  sehingga  di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah  pada  pencapaian  suatu  tujuan  yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang  satu  tidak  merusak  keberhasilan  yang lain. Menurut Leonard D. White  (dalam Inu Kencana,  2011:33)  :  Koordinasi  adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan  bagian-bagian  pada  waktu yang  cocok,  sehingga  dengan  demikian masing-masing  bagian  dapat  memberikan sumbangan  terbanyak  pada  keseluruhan hasil yang telah di capai.
Koordinasi  menurut  Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu,  sehingga  terdapat  saling  mengisi, saling  membantu  dan  saling  melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan  pelaksanaan  tugas  maupun kegiatan dalam suatu organisasi.
Sistem
Penyelenggaraan
Pemerintahan  Negara  pada  hakikatnya merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme  pemerintahan negara dijalankan oleh  Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan
pemerintahan Negara. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara adalah  sistem  bekerjanya  pemerintahan sebagai  fungsi  yang  ada    pada  Presiden. Pada  dasarnya  Sistem  Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara  tidak  membicarakan Sistem  Penyelenggaraan  Pemerintahan  oleh lembaga - lembaga Negara secara keseluruhan.  Dalam  arti  sempit,  istilah penyelenggaraan  Negara  tidak  mencakup lembaga  lembaga  yang  tercantum  dalam undang undang dasar 1945.  dalam arti luas untuk  istilah  penyelenggaraan  Negara  yang mengacu pada tataran supra struktur politik.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Lokasi    penelitian    merupakan suatu    tempat    atau  wilayah  dimana penelitian  akan    dilakukan.  Adapun    tempat penelitian  yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi  di  Distrik  Mariat  Kabupaten Sorong.

## Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  metode kualitatif  terdapat  beberapa  sumber  data. Sumber data tersebut dapat berupa manusia, peristiwa  atau  aktivitas,  tempat  atau  lokasi, benda,  beragam  gambar  dan  rekaman,
dokumen  atau  arsip,  menurut  Branne,  Julia, (2005:50).
Jenis  yang  di  lakukan  dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan pendekatan  analisis  deskriptif.  Data  yang  di peroleh akan dianalisis serta di deskrisipsikan berdasarkan penemuan fakta- fakta  penelitian  di  lapangan.  Pendekatan inilah  yang  akan  dipergunakan  dalam menjelaskan  fenomena  dan  menganalisis peranan,  kendala,  solusi,  dan  strategis human relations sebagai penujang koordinasi dalam penyelenggaraan di wilayah Distrik Mariat Kabupaten Sorong. Teknik Analisis Data .
Analisis  data  yang  dilakukan  sejak awal  pengumpulan  data  sampai  akhir penelitian. Hal ini di lakukan agar data yang di  peroleh  dapat  dilakukan  pengecekan kembali  di  lingkungan  seandainya  data  itu belum  lengkap  atau  data  yang  masih  di ragukan  kebenarannya.  Teknik  analisis  data di lakukan dengan cara kualitatif.

## HASIL PEMBAHASAN
Dalam konteks pemerintahan,
relasi human relations dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat memberikan  dampak  yang  besar  bagi  para aparatur pemerintahan. Jika aparatur pemerintahan  dapat  mempraktekkan human
relations dengan  baik,  maka  akan  sangat memberikan  pengaruh  kepada  kualitas kebijakan  dan  hasil  yang  baik  bagi kehidupan  masyarakat.  Dalam  lingkup pemerintahan  Distrik  Mariat  Kabupaten Sorong human  relations bisa  membantu aparat pemerintah
Distrik dalam mengembangkan Distrik dan
mensejahterakan masyarakat.
Dalam  sebuah  wawancara  dengan Amat  Daroji,  S.AN.  (Kepala  Distrik  Mariat Kabupaten Sorong): memberikan komentarnya mengenai fungsi human relations ini,  dimana  beliau  mengatakan sebagai beriku :
“  ........Bahwa    fungsi human relations yaitu adanya suatu interaksi, atau hubungan yang pasif, dalam suatu aktivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk  mengembangkan  hasil  yang lebih  produktif  dan  memuaskan oleh    karena  itu  kehadiran human relations dalam  sistem  manajemen suatu  lembaga  sudah  layaknya secara  optimaluntuk  membangun suasana  akrab  dalam  kerja  sama yang  dapat  memberikan  motivasi dalambekerja dengan perasaan puas”.
Dalam  wawancara  di  atas,  secara  tidak langsung  memberikan  penjelasan  bahwa fungsi human  relations sebagai  penunjang koordinasi  penyelenggaraan  pemerintahan Distrik Mariat Kabupaten Sorong.
Dalam hubungannya dengan manajemen sumber daya manusia, komunikasi yang dalam hal ini humanrelations bukan hanya sekedar berarti pengiriman  dan  penerimaan  pesan,  tetapi lebih  jauh  dari  itu,  karena human  relations juga  bertujuan  mengembangkan  potensi sumber daya manusia. Sesuai dengan tujuan tersebut,  pengembangan  potensi  pegawai dalam  suatu  pemerintahan  tidak  akan terlepas  dari  upaya  peningkatan    prestasi kerja  seorang  pegawai.  Seorang  pegawai yang    baik  akan  memberikan  kontribusi yang  lebih  besar  terhadap  keefektifan organisasinya. Jika seorang pegawai termotivasi dengan  baik, maka akan menunjukkan  suatu  pemerintahan  yang berjalan efektif dan hal ini merupakan kunci sukses  bagi  seorang  atasan  dalam  membina lembaga/pemerintahan yang dipimpinnya.
Peran human  relations sangat menentukan  aktifitas  organisasi  dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, human relations harus  memiliki  evaluasi  bagi seluruh  orang-orang  yang  ada  di  dalam organisasi,  sehingga  organisasi  tersebut dapat  mengetahui  sejauh  mana  tingkat pencapaian  prestasinya  dan  hal  ini  dapat dijadikan  tolak  ukur  untuk  pemberian kompensasi, maka organisasi harus
memberikan insentif atau membuat kebijakan tertentu dalam rangka memotivasi pegawainya, agar dapat memberikan kontribusi balikan kepada organisasi.
Dalam  sebuah  wawancara  dengan Winarti Mahmud, S.STP. (Sekretaris Distrik Mariat  Kabupaten  Sorong):  memberikan komentarnya mengenai fungsi humanrelations ini, dimana beliau
mengatakan bahwa:
“  ........Di  dalam  mengembangkan dan
melaksanakan fungsi
humanrelations di  tingkat  Distrik ada  dua  obyek  yaitu:  kepada  para pegawai dan kepada warga masyarakat.  Kepada  para  pegawai di bagi dua yaitu, pegawai sekretariat  Distrik  dan  pegawai Kelurahan  dan  kampung.  Dalam menjabarkan  tugas  dan  fungsi kepada  para  pegawai  dapatlah dilakukan  hubungan  komunikasi aktif dalam rangka memotifasi para pegawai  untuk  menjalani  tugas kedinasan  yang  menjadi  tanggung jawab  tiap  personil  yang  ada  baik sebagai  kepala  seksi  dan  staf  atau sebagai Lurah dan staf.
Pelaksanaan    fungsi human  relations di  Pemerintahan  Distrik  Mariat  Kabupaten Sorong, dalam pemerintahannya menunjukkan  pelaksanaan  relasi  personal antarsesama  warga  masyarakat  dan  antara warga masyarakat dengan pemerintah sehinggamembantu  proses  pembangunan
masyarakat, untuk menunjukkan pelaksanaan  relasi  antar  masyarakat  dengan pemerintah  yang  baik.  Dalam  konteks pemerintahan,  relasi human  relations dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat memberikan  dampak  yang  besar  bagi  para aparatur pemerintahan.Jika aparatur pemerintahan  dapat  mempraktekkan human relations dengan  baik,  makaakan  sangat memberikan  pengaruh  kepada  kualitas kebijakan dan hasil yang baik bagikehidupan masyarakat.  Dalam  lingkup  pemerintahan Distrik  Mariat  Kabupaten  Sorong, human relations bisamembantu  aparat  pemerintah dalam  mengembangkan  Kelurahan  dan Kampung untuk mensejahterakan masyarakatnya.  Satu  tugas  pegawai  Distrik Mariat  adalah  melakukan  fungsi human relations sebagai  penunjang  koordinasi penyelenggaraan  pemerintahan  seperti  yang di  katakan  Kepala  Seksi  Pemerintahan Distrik  Mariat  Kabupaten  Sorong  yaitu Muhammad Unus S,Sos:
“.........Fungsi
humanrelations dalam penyelengaraan
pemerintahan  selalu  dilaksanakan sesuai  dengan  aturan-aturan  dan hukum  yang  berlaku  di  Distrik Mariat  Kabupaten  Sorong  karna  di Kabupaten  Sorong  mempunyai  visi misi yang sama dalam penyelenggaraan  pemerintahannya, dan  hambatannya  Distrik  Mariat sendiri  menaungi  7  Kelurahan  dan
4 Kampung, untuk sistem komunikasinya  masih  kurang  baik dan  cepat  karena  masih  belum memaksimalkan teknologi yang ada sekarang”.
Berdasarkan
informasi yang
didapatkan  dari  wawancara-wawancara  dan studi  pustaka  yang  dilakukan  selama  proses penelitian,  temuan-temuan  yang  ditemukan pada  pegawai  Distrik  Mariat  Kabupaten Sorong    dalam  melakukan  fungsi human relations sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahannya yang intens  di  lakukannya  berupa  suatu  proses interaksi  yang  terjadi  antara  seseorang dengan  orang  lain  untuk  mendapatkan adanya  saling  pengertian,  kesadaran  dan kepuasan psikologis.
Bahwa  komunikasi  interpersonal untuk  mengubah  perilaku  seseorang  lewat interaksi  untuk  membangun  suasana  akrab dalam  kerja  sama  yang  dapat  memberikan motivasi  dalam  bekerja  dengan  perasaan puas, menunjukkan bahwa  perbedaan- perbedaan  paradigma  dan  persepsi  antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan selayaknya dijembatani secara proporsional dan bertanggung jawab. Masing-masing aparatur Distrikmenjalankan tugasnya demi kesejahteraan  masyarakat    Oleh  karena  itu,
peran  masing-masing  aparatur  dilakukan sesuai  dengan  bidangnya  dengan  sasaran utamanya  adalah  mengkomunikasikan  bagi semua warga masyarakatnya.

## B. Faktor-faktor  Menghambat  Fungsi
Human Relations Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Distrik Mariat Kabupaten Sorong.
Fungsi human  relations dalam penyelenggaraan  pemerintahan  merupakan salah  satu  fungsi  sebagai  penunjang  dalam penyelenggaraan pemerintahan di  pengaruhi oleh  beberapa  faktor  yang  secara  umum  di antaranya adalah:

## 1. Faktor Kondisi Sosial Budaya
Faktor  sosial  budaya  berkaitan dengan  kultur  masyarakat  yang  berupa persepsi/pandangan, adat istiadat, dan kebiasaan.  Peserta  didik  selalu  melakukan kontak dengan masyarakat. Pengaruh- pengaruh  budaya  yang  negatif  dan  salah terhadap  dunia  pendidikan  akan  turut berpengaruh  terhadap  perkembangan  dan pertumbuhan  anak.  Peserta  didik  yang bergaul  dengan  teman-temannya  yang  tidak sekolah atau putus sekolah akan terpengaruh dengan mereka.
2. Faktor Komunikasi Dan Informasi Pelaksanaan human relations dalam
pemerintah Distrik Mariat Kabupaten
Sorong  menunjukkan  pelaksanaan  relasi personal antar sesama warga masyarakat dan antara warga masyarakat dengan pemerintah sehingga  membantu  proses  pembangunan masyarakat, namun juga di lain pihak kurang menunjukkan pelaksanaan relasi antar masyarakat  dengan  pemerintah  yang  baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan  terhadap  warga  masyarakat  dan pemerintah Distrik Mariat kabupaten Sorong.  Dari  data  tersebut  dapat  dilihat bahwa ada sebagian warga yang menyatakan bahwa  selama  ini  pemerintah    telah melakukan  praktek human  relations dengan baik. Humanrelations atau relasi kemanusiaan  yang  dilakukan  selama  ini sudah  menyeluruh  dan  menyentuh  segala aspek  kehidupan  masyarakat.  pemerintah sudah  melakukannya  bukan  hanya  lewat kebijakan, namun pertemuan-pertemuan dan juga mendengar apa yang menjadi kehendak warga masyarakat.
Human  relations yang  berfungsi sebagaimana  mestinya  antara  lain  faktor yang  mendasari  interaksi  sosial  dimana melibatkan  individu  secarafisik  maupun psikologis, kemudian faktor yang menentukan interaksi sosial dengan caramenggunakan komunikasi antar individu atau komunikasi interpersonal.Hal itu yangkiranya  belum  bisa  dimanfaatkan  oleh
pemerintah    Distrik  Mariat  Kabupaten Sorong dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada.

## KESIMPULAN
Fungsi human  relations sebagai penunjang dalam penyelenggaraan
Pemerintah Distrik Mariat Kabupaten Sorong  telah  menunjukkan  pelaksanaan relasi  personal  antara  warga  masyarakat dengan  pemerintah  sehingga  membantu proses pembangunan masyarakat menunjukkan pelaksanaan relasi antar masyarakat  dengan  pemerintah  yang  baik. Human  relations yang  baik  adalah  adanya suatu  interaksi,  bukan  sekedar  relasi  atau hubungan yang pasif, untuk mengembangkan  hasil  yang  lebih  produktif dan  memuaskan. Human  relations yaitu tentang  pola-pola  perilaku  dalam  organisasi hendak menciptakan upaya saling pengertian baik  untuk  mewujudkan  suatu  kerjasama antara  keseluruhan  unsur  manusia  dalam organisasi,  karna human  relations bertujuan untuk  mempermudah  tercapainya  tujuan organisasi,  landasan  setiap  hubungan  yang diciptakan  atas  dasar  saling  menghargai, sebab manusia memiliki martabat dan harga diri.

## SARAN
Dalam    menjalankan  fungsi human relations dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada dasarnya meliputi kebutuhan  ekonomi,  psikologis  dan  sosial. Yang  dialami  masyarakat  Distrik  Mariat Kabupaten  sorong,  banyak  kebutuhan  yang menjadi  keinginan  masyarakat.Oleh  karena itu,  maka  pemerintah  bukan  hanya  menjalin komunikasi  pasif  melalui  penyampaian- penyampaian,  namun  harus  menjumpai warganya dan langsung memberikan jawaban  dalam  tindakan  atas  kebutuhan masyarakat  seperti  kebutuhan  ekonomi, kebutuhan  psikologis,  kebutuhan  sosial dengan  kebijakan  di  bidang  sosial  yang kongkret  karena  masyarakat  Distrik  Mariat Kabupaten  Sorong  mempunyai  hak  hidup makmu  dan  sejahtera    sesuai  dengan kebijakan pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrachman  M.A,  Oemi,  2001,  “ Dasar- Dasar  Public  Relations ”,  Citra
Aditya Bakti, Bandung.
Brannen,  Julia.  2005,  “ Memandu  Metode penelitian kualitatif & Kuantitatif “Pustaka  Pelajaran,
Yogyakarta.
Danim  Sudarwan,  2004,  “ Motivasi  Human Relations Dan Pengawasan
SemangatKerja ”,  PT  Rineka Cipta, Jakarta.
E.Utrecht,  1960,  “ Pengantar  Administrasi Negara  Indonesia “,  FHPM Universitas  Negeri  Pradjadjaran, Hal 68. Bandung.
Effendy,  Onong  Uchjana,  2003,  “ Ilmu Komunikasi  Teori  Dan  Praktek ” , PT Remaja Rosdukarya,
Bandung.
H.M.  Faried  Ali,  2006,  “ Filsafat Administrasi ”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hotman  P.Sibuera,  2001, “  Asas  Negara Hukum,  Peraturan  kebijakaan Asas-AsasUmum  Pemerintahan Yang  Baik “  ,  Erlagga  Hal  161. Jakarta.
H.A.W.  Widjaya,  2002,  “ Komunikasi  dan
Hubungan  Masyarakat” PT Bumi Aksara, Jakarta. Hasan, Erliana, 2010, “ Komunikasi Pemerintahan “  PT,  Rifka
Aditama, Bandung.
Idrus,  Muhammad,  2007,  “ Metode penelitian Ilmu-Ilmu sosial (PendekatanKualitatif dan
Kuantitatif) . UII Press, Yogyakarta.
Inu  Kencana  Syatiie,  2002,  “ Sistem Pemerintahan
Indonesia ” ,
Rineka Cipta,
Jakarta.
Inu Kencana Syafiie, 2007, “ Ilmu
Pemerintahan, Edisi Revisi”
mandar maju, bandung.
Johanes  Usfunan,  2002,  “ Perbuatan
Pemerintah  Yang  Dapat  di Gugat “  ,  Djambatan,  Hal  139,
Surabaya.
Moh, Kusnadi  dan Hermaily Ibrahim, 1983,
“ Pengantar Hukum Tata
NegaraIndonesia “ ,  Pusat Studi
Hukum  Universitas  Indonesia dan CV Sinar bakti. Jakarta.
Sugiyono,  2008,  “ Memahami  Penelitian
Kualitatif”, Alfabeta, Bandung.
Santoso.P.B,  1993,  “ Birokrasi  Pemerintah
Orde  Baru  PerspektipKultural danStruktural “  ,  Bina  Aksara,
Jakarta.
Sondang  P.  Siagian,  2007, “  Administrasi
Pembangunan  Konsep,  Dimensi, danStrategisnya ”, PT Bumi
Akasara, Jakarta.
Surianigrat.  Bayu,  1992, “Mengenal  Ilmu Pemerintahan ”  Aksara  Baru  3,
Jakarta.
Sudirman  Ermaya,  2004,  “ Manajemen Pemerintahan Dan Ilmu
Pemerintahan ”,  CV  Ramadhan,
Bandung.