## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PT. Mara Jaya Dalam Hal Kebebasan Berserikat Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2000 Tentang serikat pekerja
oleh :
Jauhari Ginting 1 Indah Kurnia Ningsih 2

## Abstract
Freedom  of  association  and  assembly  and  also expression of opinion are basic rights possessed by citizens of a democratic sovereignty  of  the  people.  Based  on  this,  the problem  in  this  thesis  is  how  to  regulate  the legal  protection  of  workers  in  terms  of  freedom of  association,  how  the  implementation  of  legal protection  for  workers  in  terms  of  freedom  of association  at  PT.  Mara  Jaya,  what  are  the obstacles  in  terms  of  freedom  of  association implementation  and  how  to  overcome  these obstacles to PT. Mara Jaya.
This writing uses the library research method to study  secondary  data  related  to  the    problems and field research by conducting interviews and collecting  data  to  the  Chairman  of  PT.  Mara Jaya Medan.
The  legal  protection  arrangement  for workers  in terms  of  freedom  of  association  is  a  guarantee to  create  a  harmonious  relationship  between workers  and  employers  as  partners.  Through  a healthy  industrial  relationship,  there  will  be guarantee  of  an  equal  position  between  the worker  and  the  employer,  the  production process  runs  smoothly  and  business  activities will not be interrupted and the worker will obtain welfare  and  guarantee  of  life  until  his  old  age. Implementation of legal protection for workers in terms  of  freedom  of  association  at  PT.  Mara Jaya  was  not  initially  implemented.  However, nowadays, it has been carried out in accordance with  the  provisions  of  the  legislation  that  is protecting the rights of members, participating in maintaining  order  for  the  continuation  of production, distributing aspirations in a democratic manner, developing the skills and
1 Dosen LLDIKTI dpk Fakultas Hukum UISU.
2 Alumni Fakultas Hukum UISU.
expertise  of  members,  helping  to  advance  the company  and  fighting  for  the  welfare  of members and their families.
Keywords :  Legal  Protection,  Worker,  Freedom of Association.

## Abstrak
Kebebasan  berserikat  dan  berkumpul  serta menyampaikan  pendapat merupakan  hak  dasar yang  dimiliki  oleh  warga  negara  dari  suatu negarahukum  demokratis  yang  berkedaulatan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana  pengaturan  perlindungan  hukum terhadap pekerja dalam hal kebebasan berserikat, bagaimana
implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal kebebasan  berserikat  di  PT.  Mara  Jaya,  apa hambatan  pelaksanaan  dalam  hal  kebebasan berserikat dan bagaimana menanggulangi hambatan  tersebut  terhadap  pekerja  PT.  Mara Jaya.
Penulisan  ini  menggunakan  metode  telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data sekunder  yang  berkaitan  dengan  permasalahan dan  penelitian  lapangan  dengan  melakukan wawancara  dan  pengumpulan  data  terhadap Ketua Serikat Pekerja PT. Mara Jaya Medan.
Pengaturan perlindungan hukum  terhadap pekerja dalam hal kebebasan berserikat merupakan jaminan untuk menciptakan hubungan  yang  harmonis  antara  pekerja dengan  pengusaha  sebagai  mitra.  Melalui hubungan  industial  yang  sehat  akan  terjamin kedudukan  yang  sejajar  antara  pekerja  dengan pengusaha, proses produksi berjalan lancar dan kegiatan  usaha  tidak  tergangu  serta  pekerja memperoleh  kesejahteraan  dan  jaminan  hidup sampai  hari  tuanya.  Implementasi  perlindungan hukum  terhadap  pekerja  dalam  hal  kebebasan berserikat  di  PT.  Mara  Jaya  awalnya  tidak terlaksanakan  di  PT.  Mara  Jaya.  Namun, seakarang    sudah  terlaksana  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yaitu melindungi  hak  anggota,  turut  serta  menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi Menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan  keterampilan  dan  keahlian

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
anggota,  ikut  memajukan  perusahaan  dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarga.
Kata  Kunci  : Perlindungan  Hukum,  Pekerja, Kebebasan Berserikat.

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Kebebasan  berserikat  tercantum  dalam Pasal  28  D  ayat  (2)  Amandemen  ke  4  Undang- Undang  Dasar  1945  yakni  setiap  orang  berhak untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan perlakuan  yang  adil  dan layak  dalam  hubungan kerja.  Pengaturan  tersebut  sebagai  landasan terhadap  penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing (selanjutnya disebut TKA) di Indonesia terhadap kondisi pasar dalam negeri kebutuhan investasi, kesepakatan internasional dan liberalisasi pasar bebas  dengan  berkaitan  dengan  kepentingan nasional untuk memberikan perlindungan terhadap kesempatan tenaga kerja Indonesia.
Pekerja/buruh  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan)  adalah  setiap  orang  yang bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan dalam bentuk lain. Para pekerja yang bekerja di Indonesia  selain  warga  asli juga  terdapat  orang asing  dari  negara  lain  yang  biasanya  disebut dengan  TKA.  Sementara  yang  dimaksud  orang asing  adalah  tiap  orang  bukan  warga  Negara Republik Indonesia.
Menurut Pasal 1 ayat (2) UU
Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat” dan  Pasal  1  angka  (13)  bahwa  tenaga  kerja asing  adalah  warga  negara  asing  pemegang
visa degan  maksud bekerja di wilayah Indonesia.
PT.  Mara  Jaya  yang  didirikan  tahun 1962  berdasarkan  akte  notaris  Ong  Kiem  Lian, No.109 tertanggal 28 Maret 1962. Akta tersebut disahkan  oleh  Mentri  Kehakiman  RI  tertanggal 10 Mei 1962 No. J.A. 54720, dengan nama PT. Perusahaan Perkebunan, Dagang Industri Mara Jaya disingkat menjadi PT.Mara Jaya, berkedudukan  di  Jl.  Kepribadian  No.7  Medan, dengan  memakai  cabang-cabang  perwakilan  di tempat-tempat  lain  yang  ditetapkan  oleh  direksi memberikan  kebebasan  kepada  pekerjanya untuk  membentuk  serikat  pekerja  sebagai wadah  untuk  menyalurkan  aspirasi  pekerja. Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  masih  terlihat banyaknya tenaga kerja di Indonesia yang tidak terpenuhi akan perlindungan hukumnya sedangkan  kewajiban  harus  terus  dijalankan, demikian juga tidak adanya kebebasan- kebebasan  pekerja  dan  hak-hak  pekerja  untuk ikut  serta  dalam  organisai  serikat  pekerja  untuk memperjuangkan  kepentingan  pekerja  dan keluarganya

## B.  Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  dalam  penulisan  ini adalah :
1.  Bagaimana
pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal
kebebasan berserikat ?. 2.  Bagaimana implementasi perlindungan
hukum terhadap pekerja dalam hal kebebasan berserikat di PT. Mara Jaya ?
3.  Apa  hambatan  pelaksanaan  dalam  hal kebebasan berserikat dan bagaimana menanggulangi hambatan tersebut terhadap pekerja PT. Mara Jaya ?

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif  dilakukan  dengan  cara  menela a h  dan menginpretasikan  hal-hal  yang  bersifat  teoritis yang  menyangkut  asas,  konsepsi,  doktrin  dan norma  hukum  yang  bersangkutan    dengan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal kebebasan berserikat.
Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan hukum  utama  dengan  cara  menelah  teori-teori, konsep-konsep,  asas-asas  serta  peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Berdasarkan  sifatnya  maka  penelitian bersifat  deskriptif  yaitu  bermaksud  untuk memberikan gambaran secara  jelas dan terprinci mengenai tinjauan.
Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka  merupakan  dasar  yang  dalam  (ilmu) penelitian  digolongkan  sebagian  data  sekunder. Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  dapat dibedakan menjadi 3 bagian :
a. Bahan  Hukum  Primer  dalam  penelitian  ini adalah  bahan hukum  yang  berkekuatan mengikat yakni  Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia , Undang- undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , ILO Nomor 87 Tahun 1948 ,
Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003
Tentang  Ketenagakerjaan , Undang-undang Nomor  21  Tahun  2000  Tentang  Serikat Pekerja/serikat buruh.
b.  Bahan  Hukum  Sekunder  merupakan
bahan    yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,seperti rancangan Undang-Undang hasil penelitian  dapat  berupa  pakar  hukum
serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal kebebasan berserikat .
a)  Bahan  Hukum  Tersier  merupakan    yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primerdan  bahan  hukum  sekunder seperti kamus, ensiklopedia serta artikel dari internet.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk menghimpun informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, penelitian,  karangan  ilmiah,  tesis  dan  disertai peraturan-peraturan,  ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia  dan  sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  analisis  secara    kualitatif yaitu uraian yang dilkukan peneliti terhadap data yang  terkumpul  tidak  menggunakan statistik atau  matematika  ataupun  sejenisnya  tetapi berupa  uraian-uraian  kalimat  yang  tersusun secara  sistematis  sesuai  dengan  permaslahan yang dibahas dalam penelitian ini.
Dalam  menarik  kesimpulan  penulis menggunakan metode dedukatif yaitu
merupakan cara berfikir yang menarik kesimpulan  dari  suatu  pernyataan  atau  dalil yang  bersifat  umum  menjadi  suatu  pernyataan yang bersifat khusus.
II.  Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap  Pekerja  dalam  Hal  Kebebasan Berserikat
1. Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Pekerja  secara  individual  berada  dalam posisi  lemah  dalam  memperjuangkan  haknya. Dengan pelaksanaan prinsip kebebasan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berserikat,  dapat  diwujudkan  dengan  menjadi anggota  dalam  serikat  pekerja.  Berada  dalam serikat  pekerja,  dapat  meningkatkan  posisi tawar pekerja. 3
Pengakuan kebebasan berserikat tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945 yakni setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.  Prinsip  kebebasan  berserikat  tidak hanya  diatur  di  dalam  konstitusi  Indonesia, melainkan  juga  tercantum  dalam  Pasal  24  ayat (1) dan (2).
Prinsip  kebebasan  berserikat  berfungsi sebag ai  hak  dasar  bagi  pekerja  untuk berorganisasi  dan  membentuk  serikat  pekerja termasuk dalam lapangan hukum perburuhan. 4
Pemerintah  berfungsi  sebagai  pihak yang  mengawasi  kebebasan  tersebut,  dengan maksud  apabila  terjadi  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  pekerjaataupun  serikat  buruh dalam  pelaksanaan  kebebasan  berkumpul, pemerintah  atas  dasar  peraturan  perundang- undangan  yang  berkewajiban  untuk  menindak secara tegas pelanggaran tersebut.
Tindakan  pemerintah  tersebut  tidak termasuk  tindakan  yang  menghalang-halangi pelaksanaan kegiatan serikat buruh namun lebih kepada  tindakan  penertiban  serta  pencegahan pelanggaran  lebih  lanjut.  Oleh  karena  itu  agar dapat dibatasi campur tangan pemerintah dalam kebebasan  berkumpul,  sebaiknya  pekerja  atau serikat  buruh  mematuhi  dan  melaksanakan peraturan  perundang-undangan  yang  memuat tata  cara  pelaksanaan  kebebasan  berkumpul
3 Asri  Wijayanti, Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta,  2009, hal. 71.
4 Bahder Johan Nasution,
Hukum Ketenagakerjaan  Kebebasan  Berserikat  Bagi  Pekerja , Mandar Maju, 2004, hal. 4.
serta  memastikan  kebebasannya  tersebut  tidak mengganggu masyarakat atau ketertiban umum.
Setiap  pekerja  yang  tergabung  dalam serikat  buruh  berhak  untuk  mengutarakan pendapatnya dengan kalimat yang tidak menyinggung, tidak menghina atau merendahkan  pekerja  lainnya  serta  harus menghormati  kebebasan  berpendapat  pekerja lainnya.  Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 28  UUD  Tahun  1945,  pelaksanaan  kebebasan mengeluarkan  pendapat  adalah  dengan  cara lisan dan tulisan.
Berpendapat secara tulisan dapat diekspresikan  dengan  melalui  pers  seperti surat  kabar,  majalah  juga  jurnal-jurnal ilmiah,  baik  yang  berhubungan  dengan pekerja  maupun  untuk  masyarakat  umum. Sedangkan  kebebasan  untuk  mendirikan organisasi  atau  kelompok  berkaitan  erat dengan kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 5
2.  Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya disebut UU Hak Asasi Manusia) yang merupakan hak atas kebebasan pribadi memberikan hak untuk berserikat.
Hak  berserikat  bagi  pekerja  merupakan perwujudan dari hak-hak dasar manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Hak  berserikat  dalam  hukum  ketenagakerjaan secara  penuh  memberikan  kebebasan  kepada pekerja  untuk  berorganisasi  dan  membentuk serikat-serikat pekerja. Pembentukan dan kegiatan  serikat  pekerja  dalam  hubungan industrial mendapat pengaturan secara nasional dan internasional, baik dalam hukum

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ketenagakerjaan maupun dalam berbagai konvensi perburuhan internasional. 6
3.  ILO Nomor 87 Tahun 1948
Pasal  8  ILO  Nomor  87  Tahun  1948 menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  hak- hak dan kebebasan yang diatur dalam konvensi tersebut,  pekerja  dan  pengusaha  harus  tunduk pada  hukum  yang  berlaku  pada  negara  yang meratifikasi  konvensi  tersebut,  yang  dalam  hal ini  adalah  Indonesia  maka  yang  berlaku Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Kalimat
tanpa pembedaan apapun dikaitkan  dengan  yang  tercantum  dalam UUD Tahun 1945 yakni setiap orang, maka kebebasan berserikat ditujukan tanpa adanya  diskriminasi  jenis  kelamin,  warna kulit,  suku  bangsa,  kepercayaan,  dan kewarganegaraan. Sehingga
apabila diartikan,  warga  negara  Indonesia  dan warga  negara  asing  dalam  hal  ini  pekerja asing  dapat  pula  mendirikan  serikat  dan bergabung menjadi anggota serikat buruh. 7
4.  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003
Tentang Ketenagakerjaan
Keberadaan  tenaga  kerja  dan  pengusaha diatur dalam pasal 104 ayat (1) UU Ketenagakerjaan  dinyatakan  bahwa  setiap pekerja/buruh,  demikian  juga  sebaliknya  dalam pasal 105 ayat (1) dinyatakan bahwa pengusaha  berhak  membentuk  dan  menjadi anggota organisasi pengusaha.
Sesuai  dengan  pasal  104  ayat  (1)  UU Ketenagakerjaan,  membentuk  serikat  pekerja merupakan  hak  dari  semua  pekerja/buruh.
Penjelasan pasal 104 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa
6 Bahder  Johan  Nasution, Fungsi  Kebebasan Berserikat  Bagi  Pekerja  Dalam  Hubungan  Industrial Pancasila, Jurnal  Inovatif,  Volumen  Nomor  1  Tahun  2015, hal. 4.
7 Ida Hanifah Lubis, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di  Indonesia , Ratu Jaya, Jakarta, 2009, hal. 73.
kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk  menjadi  anggota  serikat  pekerja/serikat buruh  merupakan  salah  satu  hak  dasar pekerja/buruh.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai serikat  pekerja/serikat  buruh  ini  diatur  dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000.
5.  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2000
Tentang Serikat Pekerja/serikat buruh. Pasal  5  UU  Serikat  Pekerja/Serikat Buruh  menyebutkan  bahwa  setiap  pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat buruh.  Pekerja  adalah  setiap  orang  yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk  lain.  UU  Ketenagakerjaan  menyebutkan bahwa  yang  termasuk  pekerja  tidak  hanya pekerja  berkewarganegaraan  Indonesia  saja, melainkan  pekerja  asing.  Dengan  demikian menyiratkan  bahwa  pekerja  asing  juga  dapat membentuk  dan menjadi  anggota  dalam  serikat buruh di Indonesia.
Menurut  Asri  Wijayanti  menyebutkan bahwa :
Serikat  pekerja  hanya  dapat  didirikan  oleh dan untuk warga negara Indonesia. Serikat buruh dibentuk dengan berdasarkan Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Sedangkan pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja asing  hanya  untuk  jabatan  tertentu  dan waktu  kerja    tertentu,  sehingga  untuk pekerjaan dalam waktu tertentu
menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu,  di  mana  pekerjaannya  tidak bersifat  tetap.  Pekerja  asing  tetap  sebagai warga  negara  asing,  oleh  karena  itu pekerja asing tidak menggunakan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai  dasar  negara  dan  konstitusi. Sehingga  tidak  mungkin  pekerja  asing dapat membentuk serikat buruh di Indonesia  mengingat  pekerja  asing  tidak menggunakan  Pancasila  dan  Undang- undang Dasar 1945. 8
Berdasarkan hal di atas, maka pembentukan tujuan serikat pekerja sebenarnya
8 Asri Wijayanti, Op. Cit , hal. 87.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masih  banyak  dipengaruhi  oleh  pemerintah yakni melalui
undang-undang. Tujuan didirikannya  serikat  buruh  diatur  secara  garis besar namun mencakup segalanya dalam Pasal 4  ayat  (1)  UU  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh yakni serikat buruh bertujuan untuk :
1.  Memberikan perlindungan.
2.  Melakukan pembelaan hak dan kepentingan.
3.  Meningkatkan  kesejahteraan  yang  layak bagi pekerja dan keluarganya. 9
Ketiga  tujuan  tersebut  sangat  krusial dan  merupakan  inti  dari  didirikannya  serikat buruh.  Inilah  suatu  bentuk  kebebasan  yang masih  sangat  dipengaruhi  oleh  pemerintah, meskipun  nyatanya  kebebasan  tersebut  tidak dilanggar  karena  undang-undang  memang mempunyai  wewenang  untuk  membatasinya. Agar tujuan-tujuan dapat tercapai maka dibutuhkan fungsi pelaksananya yakni :
a.  Sebagai  pihak  dalam  pembuatan  perjanjian kerja  bersama  dan  penyelesaian  hubungan industrial.
b.  Sebagai  wakil  pekerja  dalam  lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai tingkatannya.
c.  Sebagai  sarana  menciptakan  hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
d.  Sebagai penyalur aspirasi dalam
memperjuangkan  hak  dan  kepentingan anggotanya.
e.  Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan kerja.
f. Sebagai wakil pekerja
dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.
Satu-satunya pihak yang dapat mewakili pekerja  dalam  perundingan  dan  pembentukan
9 Asri Wijayanti, Ibid , hal. 88.
perjanjian  kerja  bersama  dengan  pengusaha adalah serikat pekerja/serikat buruh, sehingga di sinilah  peran  penting  serikat  pekerja/serikat buruh muncul. Perjanjian kerja bersama biasanya  tercantum  klausula  yang  mendukung kepentingan  pekerja/buruh.  Meskipun  di  dalam satu  perusahan  terdapat  lebih  dari  satu  serikat pekerja/serikat  buruh,  masing-masing  serikat pekerja/serikat  buruh  tersebut  juga  berhak menyalurkan aspirasi anggotanya dalam perundingan  perjanjian  kerja  bersama  dengan pengusaha.  Ketika  perundingan,  peran  aktif masing-masing  perwakilan  serikat  buruh  sangat diperlukan demi memperjuangkan tujuan masing-masing.
Serikat  pekerja/serikat  buruh  dapat berperan  sebagai  wakil  pekerja  dalam  lembaga kerjasama  seperti  lembaga  kerjasama  bipartit, tripartit,  serta  lembaga  yang  bersifat  tripartit lainnya seperti Dewan Pelatihan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan Kerja, dan Dewan
Penelitian, di mana serikat pekerja/serikat buruh bersama lembaga-lembaga tersebut akan membahas  mengenai  kebijakan  yang  berkaitan dengan ketenagakerjaan. 10
Serikat pekerja/serikat buruh juga berperan serta dalam memperjuangkan kepemilikan  saham  pekerja  pada  perusahaan. Pembelian  saham  perusahaan  merupakan  hak setiap orang oleh karena itu pekerja sebenarnya dapat  membeli  saham  perusahaan  tempatnya bekerja.  Terkadang  pekerja  secara  individual tidak mendapatkan perhatian lebih dari pengusaha  sehingga  dalam  memperjuangkan kepemilikan  saham  dibutuhkan  perwakilan pekerja yakni serikat pekerja/serikat buruh.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
B.  Implementasi Perlindungan Hukum
Terhadap  Pekerja  dalam  Hal  Kebebasan

## Berserikat di PT. Mara Jaya
Kebebasan  yang  mendasari  prinsip kebebasan  berserikat  adalah  kebebasan  untuk berkumpul  dan  berpendapat  serta  berekspresi, kebebasan  untuk  mendirikan  dan  bergabung dalam organisasi atau kelompok, serta kebebasan untuk menjalankan fungsi
administrasi organisasi atau kelompok, membuat  aturan  organisasi  atau  kelompok  dan menjalankan  kegiatannya,  di  mana  kebebasan- kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
Prinsip kebebasan berserikat
diaplikasikan melalui serikat buruh yang mempunyai tujuan utama yakni
memperjuangkan  hak-hak  dan  kesejahteraan pekerja, terutama pekerja yang menjadi anggota serikat buruh tersebut.
Kebebasan  berserikat  bagi  pekerja merupakan  hak  dasar  yang  diatur  dalam konstitusi,  oleh  karenanya  wajar  secara  hukum apabila  hak  tersebut  dilindungi  dan  dijamin pelaksanaannya.  Dalam  hubungan  industrial Pancasila  kebebsan  berserikat  bagi  pekerja selain berfungsi untuk instrumen tawar menawar dengan  pengusaha  juga  berfungsi  sebagai sarana perjuangan hak-hak pekerja.
Tujuan yang ingin dicapai dalam hubungan  industrial,  adalah  mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara menciptakan  ketenangan  bekerja  dan berusaha  yang  dilandasi  dengan  prinsip kemitraan dan keseimbangan, berasaskan  kekeluargaan  dan  gotong royong serta
musyawarah untuk
mencapai  mufakat.  Asas  kekeluargaan
dan gotong royong serta asas musyawarah  mufakat  ini  secara  filosofis merupakan  landasan  bagi  sikap  mental
dan sikap sosial dalam hubungan industrial. 11
Fungsi  hak  berserikat  bagi  pekerja dalam  hubungan  industrial,  bertolak  dari  dua permasalahan yang sangat mendasar yaitu :
1. Fungsi kebebasan berserikat sebagai instrumen  perjuangan  hak  bagi  pekerja dalam hubungan industrial Pancasila.
2. Perjuangan  kebebasan  berserikat  bagi pekerja di Negara-negara berkembang.
Secara  umum, masalah-masalah  pokok hubungan industrial di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum ketenagakerjaan. Pengaturan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perlindungan kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,  serta  sebagai  landasan  untuk menciptakan ketenangan kerja yang berkeadilan sosial  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak pekerja seperti hak berserikat bagi pekerja.
Dilihat  dari  segi  fungsinya,  serikat  pekerja merupakan sarana kanalisasi untuk menyampaikan  hasrat,  harapan,  keluhan, saran atau kritik pekerja terhadap pengusaha.  Dalam  sistem  manajemen modern,  sangat  ditekankan  pentingnya pendekatan kemanusiaan ( human approach )  dalam  menumbuhkan  motivasi pekerja.  Selain  itu  jalur-jalur  semi  formal dan  jalur  non  formal  yang  ada  di perusahaan  merupakan  mekanisme  yang sangat  efektif melebihi  jalur  struktural  yang khirarkis.  Dalam  hal  ini  serikat  pekerja berfungsi sebagai jalur semi formal. Melalui serikat  pekerja,  harapan,  petunjuk  dan informasi dari perusahaan dapat disampaikan dengan baik kepada pekerja. 12
11 Sukarno, Pembaharuan  Gerakan  Buruh  di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila, Alumni, Bandung, 2009, hal. 135.
12 Yunus  Shamad , Hubungan  Industrial  di Indonesia , Bina Sumber Daya Manusia, Jakarta, 2005, hal. 49.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Keberadaan hak berserikat yang diwujudkan  dalam  bentuk  serikat  pekerja  dalam hubungan  industrial  mempunyai  dua  fungsi pokok yaitu :
1.  Berfungsi  untuk  melindungi  pekerja dengan  ikut  berperan  menetapkan standar-standar minimum tentang upah, kesehatan kerja, jaminan sosial dan jam kerja bagi pekerja.
2.  Mengatur hubungan kerja antara pengusaha,  pekerja  dan  pemerintah dengan  jalan  menetapkan  peraturan dalam bentuk Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), dengan tujuan merobah  peran  pekerja  dari  yang semula  sebagai  suatu  obyek  menjadi mitra kerja dalam proses produksi. 13
Menurut  UU  Ketenagakerjaan  yang tertuang  dalam  Pasal  102  ayat  (2)  dalam melaksanakan hubungan industrial serikat pekerja mempunyai fungsi yaitu :
1.  Melindungi hak anggota
Serikat  pekerja  yang  telah  mempunyai nomor pencatatan mempunyai kewajiban terhadap anggotanya. Adapun kewajiban serikat pekerja  menurut  UU  Serikat  pekerja/serikat buruh adalah membela anggota dari pelanggaran hak, memperjuangkan kepentingannya dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarga.
2.  Turut  serta  menjaga  ketertiban  demi kelangsungan produksi
Kelangsungan  produksi  akan  dapat berjalan dengan baik apabila ada ketertiban dan kedisiplinan  dari  para  pekerja.  Serikat  pekerja PT. Mara Jaya Perkebunan Batu Rata Kecamatan  Bangun  Purba  turut  serta  menjaga ketertiban  dangan  cara  melaksanakan  semua peraturan  yang  ada  di  perusahaan  PT.  Mara
Jaya  Perkebunan  Batu  Rata  Kecamatan Bangun  Purba  dan  Undang  Ketenagakerjaan dan Undang-undang serikat pekerja.
3.  Menyalurkan aspirasi secara demokratis
Serikat pekerja sebagai organisasi yang mewadahi para pekerja di perusahaan berfungsi sebagai lembaga  penyalur  aspirasi.  Hal  itu juga menjadi  pendorong  utam  para  pekerja  di  PT. Mara  Jaya  Perkebunan  Batu  Rata  Kecamatan Bangun  Purba  untuk  masuk  menjadi  anggota serikat pekerja.
Denga  masuk  menjadi  anggota  serikat pekerja,  maka  pekerja  mempunyai  kesempatan yang  lebih  besar  untuk  didengar.  Contoh penyalur  aspirasi  pekerja  yang  dilakukan  ialah kenaikan  gaji  sesuai  dengan  Upah  Minimum Kota  (UMK)  dan  Kebutuhan  Hidup  Minimum (KHM).
4.  Mengembangkan keterampilan dan keahlian anggota
Peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia bukan hanya tanggung jawab perusahaan  saja  tetapi  tanggung  jawab  semua pihak  tak  terkecuali  serikat  pekerja.  Serikat pekerja di PT. Mara Jaya Perkebunan Batu Rata Kecamatan Bangun Purba meningkatkan
pengetahuan anggotanya dalam berbagai bidang.  Adapun  bidang  yang  digarap  oleh serikat  pekerja  adalah  bidang  ekonomi,  politik dan  olah  raga.  Dalam  bidang  ekonomi,  para anggota diberi pembekalan tentang UU Ketenagakerjaan.  Dalam  bidang  politik  para anggota diberi pembekalan dari Dewan Pimpinan  Cabang  Serikat  Pekerja  tentang kepemimpinan.  Sedangkan  dalam  bidang  olah raga  serikat  pekerja  memberikan  kebebasan kepada para anggotanya untuk mengasah bakat yang mereka miliki.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
5.  Ikut memajukan perusahaan
Serikat  pekerja  di  PT.  Mara  Jaya Perkebunan  Batu  Rata  Kecamatan  Bangun Purba  turut  serta  dalam  usaha  peningkatan produktifitas dan semangat kerja para anggotanya.  Hal  itu  dibuktikan  dengan  adanya penilaian  produktifitas  kerja  setiap  enam  bulan sekali.  Serikat  pekerja  turut  serta  secara  aktif dalam peningkatan afisiensi, efektifitas, produktifitas  dan  semangat  kerja  para  pekerja. Penilaian  tersebut  akan  membuat  semangat kerja  dapat meningkat  yang  diikuti  pula  dengan meningkatnya hasil produksi.
6.  Memperjuangkan  kesejahteraan  anggota beserta keluarga
Salah  satu  tujuan  pembentukan  serikat pekerja  menurut  UU  Serikat  Pekerja/Serikat Buruh  adalah  meningkatkan  kesejahteraan anggotanya.  Kesejahteraan  identik  dengan  isu- isu  ekonomi  yang  meliputi  gaji,  jam  kerja, tunjangan, cuti dan kesehatan dan keselamatan kerja.  Kesejahteraan  anggota  telah  menjadi perhatian utama dalam kegiatan serikat pekerja.
Serikat  pekerja  di  PT.  Mara  Jaya Perkebunan  Batu  Rata  Kecamatan  Bangun Purba memperjuangkan kesejahteraan anggotanya dengan cara mendesak perusahaan agar  memberikan  upah  sesuai  dengan  Upah Minimum  Kota  (UMK)  dan  Kebutuhan  Hidup Minimun  (KHM).  Selain  itu  serikat  pekerja  PT. Mara  Jaya  Perkebunan  Batu  Rata  Kecamatan Bangun  Purba  juga  mengawasi  pelaksanaan PKB.
C. Hambatan  Pelaksanaan  dalam  Hal Kebebasan Berserikat dan Menanggulangi  Hambatan  Terhadap Pekerja PT. Mara Jaya
Menciptakan  hubungan  industrial  yang harmonis  antara  pekerja  dengan  pengusaha sangatlah  penting,  sebab  dengan  terciptnya hubungan  industrial  yang  harmonis  akan meningkatkan  produktivitas  kerja  perusahaan. Namun demikian tidak mudah dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis.  Ada  dua  hambatan  yang  dihadapi oleh serikat pekerja PT. Mara Jaya Perkebunan Batu  Rata  Kecamatan  Bangun  Purba  dalam pelaksanaan  hal  kebebasan  berserikat  pekerja yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.  Kedua  hambatan  tersebut  diuraikan sebagai berikut :
1.  Hambatan Internal
Hambatan  internal  adalah  hambatan yang  berasal  dari  dalam  serikat  pekerja  dan hambatan tersebut dapat berupa :
a.  Faktor Sumber Daya Manusia b.  Kurangnya Komunikasi c.  Minimnya dana 2.  Hambatan Eksternal
Hambatan  eksternal  adalah  hambatan  yang berasall  dari  luar  serikat  pekerja,  yang  berupa Hambatan dari perusahaan, Hubungan industrial  yang  harmonis  akan  tercipta  jika pekerja dan pihak perusahaan saling memahami  hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak. Hal itu dibuktikan dengan pemberian hak pekerja  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku akan tetapi terkadang perusahaan menghambat serikat pekerja.
1.  Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Internal a.  Faktor Sumber Daya Manusia
Serikat pekerja PT. Mara Jaya Perkebunan Batu Rata Kecamatan Bangun Purba berusaha untuk bekerja secara profesional dengan
meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia melalui  pelatihan  dan  pendidikan.  Dengan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adanya  pelatihan  dan  pedidikan  tersebut diharapkan  dapat  menambah  pengetahuan pekerja.
b.  Kurangnya Komunikasi
Komunikasi  yang  baik  harus  terus dibangun  sehingga  Serikat  Pekerja  PT.  Mara Jaya  Perkebunan  Batu  Rata  Kecamatan Bangun  Purba  berusaha  mengatasi  hambatan komunikasi dengan cara perwakilan tiap departemen.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh Nurliansyah  Wakil  Pimpinan  Serikat  Buruh  PT. Mara  Jaya  Perkebunan  Batu  Rata  Kecamatan Bangun Purba bahwa usaha untuk membangun komunikasi dengan cara kalau rapat mengundang  perwakilan  dari  tiap  departemen caranya  engan  melibatkan  kepala  regu.  Kepala regu  itu  akan memberitahukan  hasilnya  ke  tiap- tiap departemen. 14
c.  Minimnya dana
Dana  Serikat  Pekerja  PT.  Mara  Jaya Perkebunan  Batu  Rata  Kecamatan  Bangun Purba  berasal  dari  iuran  anggota.  Dana  yang ada  selama  ini  hanya  bisa  untuk melaksanakan operasional  sehari-hari.  Oleh  karena  itu  pada pengurusan  2019  ini  iuran  anggota  dinaikkan menjadi 1% dari gaji pokok. Hal ini sesuai yang disampaikan  oleh  Nurliansyah  Pimpinan Serikat Pekerja  PT.  Mara  Jaya  Perkebunan  Batu  Rata Kecamatan  Bangun  Purba  bahwa  terkendala masalah  dana  tahun  2019  maka  menaikkan iuran supaya program eksternal dapat terwujud. Iuran  yang  sekarang  masih  terlalu  kecil  belum sesuai  dengan  dasar  anggaran  rumah  tangga Serikat  Pekerja  PT.  Mara  Jaya  Perkebunan Batu Rata Kecamatan Bangun Purba  sehingga berusaha untuk bisa ke arah sana supaya dapat
14 Hasil  Wawancara  dengan  Nurliansyah,  Wakil Pimpinan  Serikat  Buruh  PT.  Mara  Jaya  Perkebunan  Batu Rata  Kecamatan  Bangun  Purba,  Senin  08  Juli  2019  Pukul 10.00 Wib.
menghidupi organisasi tanpa bantuan dari pihak lain. 15
2.  Upaya untuk mengatasi hambatan eksternal
Menurut hasil wawancara dengan Nurliansyah  Wakil  Pimpinan  Serikat  Buruh  PT. Mara  Jaya  Perkebunan  Batu  Rata  Kecamatan Bangun Purba bahwa cara menghadapi perselisihan  secara  prosedural  dalam  hal  ini pengurus  serikat  pekerja  meminta  penjelasan dari  manjemen,  serikat  pekerja  memberikat surat  ke  managemen  minta  penjelasan  secara detail  dari  pihak  managemen  dan  jika  tidak selesai  maka  dilanjutkan  Bipartit,  lalu  ke  dinas ketenagakerjaan,  apabila  belum  selesai  juga serikat  pekerja  membawa  masalah  tersebut  ke lembaga yang lebih tinggi lagi.
Dalam  menjalani  mediasi  tripartit  di dinas  ketenagakerjaa  tersebut  pihak  dinas ketenagakerjaan  memberikan  arahan  sehingga pihak  perusaaan  menyetujui  pekerjanya  untuk ikut  serta  dalam  serikat  serbundo,  dan  untuk yang  di  PHK  dilakukan  pada  pekerja  yang sudah dekat masa pensiun.

## III. Kesimpulan Dan Saran

## A.  Kesimpulan
1.  Pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap pekerja  dalam  hal  kebebasan  berserikat dalam  hubungan  industrial  diatur  menurut Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2000 Tentang  serikat  pekerja  yang  memberikan ruang  dan  jaminan  perlindungan  hukum bagi pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota  serikat  pekerja  sebagai  wadah organisasi dalam rangka membina hubungan  kerja  antara  pekerja  dengan
15 Hasil  Wawancara  dengan  Nurliansyah,  Wakil Pimpinan  Serikat  Buruh  PT.  Mara  Jaya  Perkebunan  Batu Rata  Kecamatan  Bangun  Purba,  Senin  08  Juli  2019  Pukul 10.00 Wib.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pengusaha  guna  terciptanya  ketenangan kerja dalam berusaha.
2.  Implementasi perlindungan hukum terhadap
pekerja  dalam  hal  kebebasan  berserikat  di
PT.  Mara  Jaya  Perkebunan  Batu  Rata Kecamatan Bangun Purba sudah terlaksana sesuai dengan telah terbentuknya organisasi serikat serbundo tersebut dengan ketentuan  Undang-undang  RI  Nomor  21 Tahun  2000  Tentang  Serikat  Pekerja  dan Undang-undang  RI  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3.  Hambatan pelaksanaan dalam hal
kebebasan  berserikat  terhadap  pekerja  PT.
Mara Jaya Perkebunan Batu Rata
Kecamatan Bangun Purba adalah hambatan internal faktor seperti sumber daya manusia, kurangnya  komunikasi,  minimnya  dana. Hambatan  eksternal  yaitu  hambatan  dari perusahaan  dikarenakan  tidak  diberikannya ijin  oleh  perusahaan  PT.  Mara  Jaya Perkebunan  Batu  Rata  Kecamatan  Bangun Purba  dalam  hal  kebebasan  berserikat, maka  dari  itu  pimpinan  serikat  pekerja  PT.
Mara Jaya Perkebunan Batu Rata Kecamatan Bangun Purba mengambil
tindakan untuk diselesaikan di dinas
ketenagakerjaan, B.  Saran 1.  Agar PT. Mara Jaya Perkebunan Batu Rata Kecamatan Bangun Purba harus menjalankan kewajibannya untuk
melindungi  setiap  pekerja  yang  bekerja  di perusahaannya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan untuk memahami hak- hak  para  pekerja  yang  seharusnya  pekerja dapatkan,  dan  memberikan  kebebasan kepada  pekerja  yang  ingin  ikut  serta berorganisasi serikat pekerja tanpa dihalang-halangi dan diacam.
2.  Agar PT. Mara Jaya Perkebunan Batu Rata Kecamatan Bangun Purba memakai peraturan perusahaan, tidak hanya
menggunakan peraturan managemen sendiri,  karena  setiap  pekerja  memiliki kebebasannya  untuk  ikut  serta  dalam organisasi  serikat  pekerja  dan  menjalankan kebebasannya  untuk  berorganisasi  demi mencapai  kesejahteraan,  kehidupan  yang layak, terpenuhinya hak-hak normatif buruh, memberikan perlindungan, melakukan pembelaan hak dan memperjuangkan kepentingannya.
3.  Agar PT. Mara Jaya Perkebunan Batu Rata Kecamatan  Bangun  Purba  memberikan kebebesan kepada pekerja untuk
membentuk  serikat  pekerja  dan  ikut  serta menjadi  anggota,  sehingga  pekerja  dapat memperjuangkan hak-haknya
dan menyampaikan pendapatnya sehingga tercipta  hubungan  industrial  yang  harmonis antara pengusaha dan pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Adrian  Sutedi. Hukum  Ketenagakerjaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
A.  Masyur  Effendi, Hak  Asasi  Manusia, Dimensi Dinamika dalam Hukum Nasional  dan  Internasional , Ghalia Indonesia, Jakarta , 2011.
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta,  2009. Bahder Johan Nasution, Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat  Bagi  Pekerja , Mandar  Maju,
2004.
Bambang    Sunggono., Metode  Penelitian Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo  Perkasa,
Jakarta, 2003.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Chairuddin  K  Nasution  dan  Fauzi  Chairul  F,
Hukum  Perburuhan  (Suatu  Pengantar) ,
FH. UISU, Medan, 2003.
Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja ,  Raja  Grafindo  Perkasa,  Jakarta, 2005.
Eko  Wahyudi, Hukum  Ketenagakerjaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Frans  Magnis  Suseno, Etika  Politik,  Prinsip- Prinsip Moral Dasar Modern, Gramedia, Jakarta, 2011.
F.X  Djumialdi, Perjanjian  Kerja ,  Sinar  Grafika, 2010.
G.  Kartasapoetra, Hukum  Perburuhan  Bidang
Pelaksanaan Kerja , Bina Aksara,
Jakarta, 2005.
Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004 Ida Hanifah Lubis, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan  di  Indonesia , Ratu Jaya, Jakarta, 2009. Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Maimun, Hukum  Ketenagakerjaan  Suatu Pengantar ,.Pradnya  Paramita,  Jakarta, 2013.
Philipus  M  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi
Masyarakat Indonesia , Bina Ilmu,
Surabaya, 2003.
Saiful  Anwar., Sendi-Sendi      Hubungan Pekerja  Dengan   Pengusaha , Fakultas Hukum UISU, Medan, 2007. Sandjun H. Manulang, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
Satjipto  Rahardjo. Penegakan  Hukum  Suatu Tinjauan  Sosiologis ,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2007.
Sentanoe Kertonagoro, Gerakan Serikat
Pekerja,  Studi    Kasus  Indonesia  dan
Negara-Negara  Berkembang ,  Yayasan TKI Indonesia, 2009.
Sukarno, Pembaharuan  Gerakan  Buruh  di Indonesia  dan  Hubungan  Perburuhan Pancasila, Alumni, Bandung, 2009
Yunus  Shamad , Hubungan  Industrial  di Indonesia ,  Bina  Sumber  Daya  Manusia,
Jakarta, 2005.
Yusuf  Subkhi, Perlindungan  Tenaga  Kerja Alih  Daya  (Outsourcing)  Perspektif
Undang-undang  No.  13  Taun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  dan  Hukum Islam, Maliki, Malang, 2012 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2007.
Zaeni  Asyhadi, Hukum  Kerja  :  Hukum Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan Kerja , RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2007.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.

## C.  Internet/Jurnal
Bahder  Johan  Nasution, “Fungsi  Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Dalam Hubungan Industrial  Pancasila”,  Jurnal  Inovatif, Volumen Nomor 1 Tahun 2015.
Siti  Anik,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Tenaga  Kerja  Dan  Pengusaha  Dalam
Menjalankan Perusahaan”, http://eprints.ums.ac.id.jurnal.pdf ,  diakses
13 Mei 2019.