Dicky Yusuf, [Vol 5, No 1, 2018]
E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743

## KINERJA PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA
FIELD PERFORMANCE FAMILY PLANNING OFFICER
Dicky Yusuf 1 , Rajindra 2 ,  Haris Abd Kadir 3 , Marwana 4 , Mutmainnah 5 1,2,3,4,5 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu Email: dickyyusuf@gmail.com

## ABSTRAK
Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas adalah melalui program Keluar- ga  Berencana  (KB).  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja Petugas  Lapangan  KB  dalam  melaksanakan  tugas  penyuluhan  KB.  Penelitian  yang  digunakan    adalah penelitian  deskriptif  yang  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  secara  mendalam  tentang  kondisi empirik yang ada di lapangan. Penelitian ini menentukan obyek Tentang Kinerja Petugas Lapangan KB, PPKBD dan SUB PPKBD. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang representatif. Responden penelitian ini adalah Mayarakat PUS, Tokoh Agama, Aparat Desa di Wila- yah Penelitian. Populasi penelitian ini adalah masyarakat PUS di Kabupaten Donggala yang tersebar dise- luruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Donggala. Penentuan besaran sampel berdasarkan karakter- istik  Kecamatan,  maka  diperoleh  sampel  Kecamatan  sebesar  10  Kecamatan.  Setiap  Kecamatan  diambil 30 sampel minimal dari masyarakat PUS, aparat Desa dan tokoh agama masing-masing 2 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Penyuluh Lapangan KB dalam melaksanakan  tugas  penyuluhan  KB  sudah  tergolong  baik.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja PPKBD  dalam  melaksanakan  tugas  penyuluhan  KB  juga  tergolong  baik.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja SUB PPKBD dalam melaksanakan tugas penyuluhan KB juga termasuk kategori baik.
Kata Kunci : Kinerja Petugas, Keluarga  Berencana

## ABSTRACT
One effort to realize a quality family is through family planning program (KB). The purpose of this study to determine the factors that affect the performance of Field Officers KB in implementing KB exten- sion tasks. The research used is descriptive research which is used to give deep picture about the empirical condition  in  the  field.  This study  determines  the  object  of  Performance  of  Field  Officer  of  KB,  PPKBD  and SUB  PPKBD.  Data  collection  was  done  through  questionnaires  distributed  to  representative  respondents. The respondents of this research are EUS Community, Religion Leader, Village Apparatus in Research Area. The population of this study is the EFA community in Donggala District spread throughout the District with- in  Donggala  District.  Determination  of  the  size of  the  sample  based  on  the  characteristics of  the  District, then obtained a sample of District by 10 Districts. Each of the sub-districts was drawn by 30 minimal sam- ples from the EFA community, village officials and religious leaders of each sample. The results showed that factors affecting the performance of family planning instructors in carrying out extension work were good. Factors that affect the performance of PPKBD in carrying out extension KB tasks are also quite good. Fac- tors affecting the performance of SUB PPKBD in carrying out extension KB tasks are also included good cat- egory.
Keywords : Performance Officer, Family Planning
Article History:
 Received 9 Januari 2018
 Revised 24 Februari 2018
 Accepted 28 Februari 2018

## Sekretariat
Editorial: Kampus Fekon UNISMUH PALU - Palu 94118, Sulawesi Tengah, Indonesia
Telp/HP: +6281245936241, Fax (0451) 425627
E-mail: jsm.fe.umpalu@gmail.com OJS: http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JSM
Dicky Yusuf, [Vol 5,No 1, 2018]
E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743

## PENDAHULUAN
Pembangunan keluarga adalah upaya  mewujudkan  keluarga  berkualitas, harmonis  dan  sejahtera  dalam  lingkungan yang sehat. Pembangunan ini perlu dipriori- taskan  dengan  pertimbangan  rasional  bah- wa keluarga merupakan unit sosial ekonomi terkecil  dalam  masyarakat  yang  menjadi landasan  dasar  pengembangan  suatu masyarakat  yang  unggul.  Keluarga  juga mempunyai  sejumlah  peran  strategis  yang tidak  dapat  digantikan  oleh  peran  sebuah lembaga.  Terbentuknya  keluarga  berkuali- tas akan melahirkan masyarakat dan bangsa yang sejahtera dan berkualitas. Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas ada- lah  melalui  program  Keluarga  Berencana
(KB)  yang  dalam  Undang-undang  (UU)  No- mor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan  bahwa  “Keluarga  Berencana adalah  upaya  mengatur  kelahiran  anak,  ja- rak  dan  usia  ideal  melahirkan,  mengatur kehamilan,  melalui  promosi,  perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkuali- tas.”
Visi  Program  KB  Nasional  saat  ini adalah  terwujudnya  “Keluarga  Berkualitas 2015.”  Adapun  misinya  sebagaimana tertu- ang  dalam  Renstra  Program  KB  Nasional tahun  2005-2009  adalah:  “Membangun  se- tiap  keluarga  Indonesia  untuk  memiliki anak  ideal,  sehat,  berpendidikan,  sejahtera, berketahanan dan terpenuhi hak-hak repro- duksinya melalui pengembangan kebijakan, penye-diaan layanan promosi, fasilitasi, per- lindungan,  informasi  kependudukan  dan keluarga, serta penguatan kelembagaan dan jejaring KB” (BKKBN, 2006a).
Sejumlah pembuktian
empirik menunjukkan  manfaat  pelaksanaan  pro- gram  KB.  Menurut  Organisasi  Kesehatan Dunia  (WHO),  bila  perempuan  bisa menga- tur kehamilannya, angka kematian ibu akan berkurang hingga sepertiganya. Ibu berkesempatan  mengembangkan  potensi dirinya  dan  anak  yang  dilahirkan  menjadi lebih sehat dan cerdas karena perhatian dan nutrisinya  cukup  (BKKBN  online,  19  April 2009).  Program  KB  berkontribusi  mening- katkan gizi ibu dan anak, mutu tenaga kerja, produktivitas,  partisipasi  sekolah,  tingkat
pendidikan  tinggi  dan  tabungan  pribadi.  Pro- gram  KB  menu-runkan  konsumsi,  biaya kesehatan reproduksi dan juga biaya pendidi- kan. Program KB juga berperan dalam menga- tasi  perangkap  kemiskinan  (proverty  trap) (Sugiri Syarief, 19 Juni 2009).
Jika  pelaksanaan  program  keluarga berencana (KB) tidak berhasil, akan mengaki- batkan  ledakan  jumlah  penduduk  yang akhirnya  dapat  menimbulkan  masalah  sosial seperti keterbatasan lapangan kerja, kemiski- nan,  keterbatasan  pangan  dan  meningkatnya pengangguran  (BKKBN  online,  27  Februari 2010).  Selain  untuk  kesehatan  ibu,  anak  dan kesejahteraan  keluarga,  KB  juga  dapat  men- ciptakan  kondisi  positif  bagi  pembangunan Nasional  dan  Daerah.  Pertumbuhan  ekonomi terutama  ekonomi  secara  mikro  tidak  akan berjalan  jika  tidak  didukung  SDM  yang  me- madai.
Sebaliknya,  pembangunan  kualitas SDM tidak akan tercapai tanpa dukungan per- tumbuhan ekonomi secara memadai. Pertum- buhan  ekonomi  dan  pembangunan  kualitas sumberdaya  manusia  akan  sulit  terlaksana jika  jumlah  penduduk  tidak  terkendali (Progresif  Jaya,  11  Maret  2007).  Sebuah kajian yang dilakukan oleh Saleh (2005).
Perkembangan  penduduk  yang  tidak terkendali juga dapat memunculkan permasa- lahan  lingkungan  hidup  yang  sehat.  Di  satu sisi  pertambahan  penduduk  dunia  terus  ter- jadi,  di  sisi  lain  adanya  keterbatasan  sum- berdaya  tanah,  air,  hutan  dan  perikanan (Population Matters, 2000). Pesatnya pertum- buhan  jumlah  penduduk  juga  meningkatkan produksi  timbunan  sampah  yang  dapat  be- rakibat  fatal  jika  tidak  ditangani  dengan benar.  Kasus  puluhan  orang  meninggal  di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah Bandung  adalah  salah  satu  buktinya.  Kondisi ini tidak saja dapat terjadi di Kota-Kota besar, melainkan juga Kota-Kota sedang dan bahkan Kota kecil (Harian Pikiran Rakyat, 03 Agustus 2009).
Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  pro- gram  KB  bukan  hanya  berperan  dalam  men- gurangi kemiskinan tetapi juga dapat mencip- takan  lingkungan  yang  sehat.  Kajian  Ascobat Gani di DKI Jakarta menunjukkan bahwa sela- ma  tahun  1990-2000,  program  KB  telah  ber- hasil mencegah kelahiran penduduk sebanyak 1.818.270  jiwa.  Dari  hal  ini,  Pemerintah  DKI
Dicky Yusuf, [Vol 5, No 1, 2018]
E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743
dapat menghemat Rp2,59 trilliun untuk biaya pendidikan  dasar  dan  Rp3,3  triliun  untuk biaya kesehatan dasar (Kesrepro.info, 30 Sep- tember 2007).
Jika jumlah penduduk dapat direduksi dan  dikendalikan  akan  berdampak  positif bagi  dunia  sebagaimana  yang  diharapkan dari kesepakatan Tujuan Pembangunan Mile- nium (Millenium Development Goals/MDGs). Sekjen  PBB  Khofi  Anan  (2002)  menyatakan bahwa  pengentasan  kemiskinan  dan  kelapa- ran,  tidak  dapat  dicapai  jika  masalah kependudukan  dan  kesehatan  reproduksi tidak ditangani secara baik. Ini berarti diper- lukan upaya yang lebih keras untuk mening- katkan  hak  azasi  perempuan,  investasi  pen- didikan, investasi kesehatan dan KB.
Manfaat  yang  multi  dimensi  tentang pentingnya  mereduksi  dan  mengendalikan penduduk,  maka  seharusnya  program  KB menjadi prioritas Pemerintah. Seiring dengan diterapkannya  otonomi  Daerah,  program  KB mengalami pergeseran paradigma. Berdasar- kan  Keputusan  Presiden  Nomor  103  Tahun 2001  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi, Kewenangan  dan  Susunan  Organisasi  dan Tata  Kerja  Lembaga  Pemerintah  Non  Depar- temen,  program  KB  tidak  lagi  dilaksanakan sentralistik  di  bawah  koordinasi  BKKBN, melainkan  didesentralisasikan  atau  dis- erahkan  kepada  Daerah.  Jadi,  Kabupaten/ Kota memiliki kemandirian dalam menangani masalah  KB,  termasuk  urusan  anggaran  dan personilnya.
Pada awal pelaksanaan desentralisasi tahun  2004,  sebagian  besar  Kabupaten/Kota menunjukkan komitmen yang rendah. Hal ini tampak  dari  bentuk  kelembagaannya  yang digabung  dengan  badan/dinas/kantor  yang dianggap  sejenis.  Bentuk  kelembagaan  dari 331 Kabupaten/Kota yang sudah dituangkan dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah) dan 81 Kabupaten/Kota dalam bentuk SK Bupati/ Walikota  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Dinas utuh sebanyak 31 Kabupaten/Kota, (2) Dinas merger  sebanyak  151  Kabupaten/ Kota), (3) Dinas  insert  (yang  diintegrasikan  ke  Dinas lain) sebanyak 8 Kabupaten/Kota, (4) Badan utuh  sebanyak  52  Kabupaten/Kota,  (5)  Ba- dan  merger  sebanyak  91  Kabupaten/Kota dan (6) Kantor utuh sebanyak 46 Kabupaten/ Kota.
Kondisi lain yang terjadi di era desen- tralisasi  KB  adalah  berkurangnya  banyak
penyuluh  KB,  baik  karena  beralih  tugas menjadi pejabat struktural di tingkat Kabu- paten/Kota/Kecamatan,  menjadi  tenaga administrasi  maupun  karena  pensiun. Menurut  Kepala  BKKBN,  saat  ini  jumlah petugas  lapangan  KB  sekitar  24.500  orang pada  skala  Nasional.  Padahal  idealnya,  se- tiap Desa mempunyai dua petugas lapangan KB (Antara News, 29 Januari 2010).
Berbagai kondisi di atas menyebab- kan  terbengkalainya  aktivitas  penyuluhan KB  yang  merupakan  ujung  tombak  keber- hasilan  KB  terutama  di  Wilayah  Pedesaan. Dampaknya  adalah  meningkatnya  pertum- buhan penduduk dengan pesat. Tahun 2006 laju  pertambahan  penduduk  mencapai  1,6 persen  per  tahun.  Hal  ini  dinilai  sangat mengkhawatirkan,  karena  berarti  setiap tahun terdapat kelahiran 3-4 juta bayi.
Kepala  BKKBN  memperkirakan  ta- hun  2008-2014  akan  terjadi  ledakan  ke- lahiran  bayi  (baby  boom)  tahap  kedua, setelah  yang  pertama  terjadi  tahun  1970- an. Penyebab hal ini terjadi karena saat ini kondisi  keluarga  Indonesia  sedang  men- galami  masa  produktif  yang  ditandai dengan  meledaknya  kaum  usia  muda  (20- 30 tahun), dapat diprediksi angka kelahiran juga  akan  meledak  (BKKBN  online,  29 Agustus 2008).
Menurut  hasil  Sensus  Penduduk Tahun  2010,  jumlah  penduduk  Indonesia sudah  mencapai  237.556.363  jiwa  dengan laju  pertumbuhan  penduduk  1,49  persen per  tahun  (Wikipedia,  3  Desember  2010). Jumlah ini bertambah 32,5 jiwa sejak tahun 2000.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  se- tiap bulannya bertambah 270.833 jiwa, se- tiap harinya bertambah sebesar 9.027 jiwa, setiap  jam  bertambah  377  jiwa  dan  setiap detik bertambah 1,04 (1-2 jiwa) (Burton, 17 Agustus 2010).
Sebagian  besar  dari  keluarga  yang memiliki  anak  banyak  adalah  mereka yang kurang  mampu  dan  tinggal  di  wilayah pedesaan.  Hasil  Survei  Demografi  dan Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  2007  menun- jukkan  bahwa  rata-rata  jumlah  anak  yang dilahirkan  dari  seorang  perempuan  usia produktif  (Total  Fertility  Rate/TFR)  turun menjadi  2,6,  namun  TFR  di  wilayah pedesaan  masih  lebih  tinggi  dibandingkan di perkotaan yakni 2,8 berbanding 2,3 (BPS et al., 2008).
Dicky Yusuf, [Vol 5,No 1, 2018]
Pemantauan  Peserta  KB  Aktif  Me- lalui  Mini  Survei  di  Indonesia  Tahun  2004 (BKKBN – Puslitbang KB dan Kesehatan Re- produksi,  2004)  menunjukkan  bahwa pemakaian  alat/cara  KB  lebih  banyak dijumpai  pada  wanita  dengan  tahapan keluarga KS 2 ke atas daripada wanita dari keluarga  miskin  (Pra  KS  dan  KS  1).  Hasil SDKI  tahun  2007  juga  menyatakan  bahwa 50,4  persen  kalangan  suami  masih menginginkan  mempunyai  lebih  dari  dua anak. Adapun pada pasangan yang memiliki tiga anak hidup, hanya 78,9 persen laki-laki (suami)  yang  menyatakan  tidak  ingin menambah  anak  lagi  (BKKBN  online,  30 Maret 2009).
Berbagai  kondisi  di  atas  terjadi  ka- rena  rendahnya  tingkat  pengetahuan  PUS tentang KB dan Kesehatan Reproduksi (KR). Menurut  Kepala  BKKBN,  70  persen  pasan- gan  keluarga  muda  usia  di  atas  20  tahun tidak  mengenal  KB  (BKKBN  online.  9  No- vember 2010). Beberapa penelitian (antara lain Utsman, 2002; Triyono dan Uminastiti, 2002; Siti Amanah et al., 2009) memperkuat hal ini.
Terbengkalainya  penyuluhan  KB ikut  berdampak  pada  masih  tingginya  AKB dan  AKI.  Menurut  Direktur  Jenderal  Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan,  rata-rata  AKB  pada  periode 2003-2007 relatif stagnan di kisaran 34 per 1.000 kelahiran, padahal target MDGs pada tahun  2015  adalah  19  per  1.000  kelahiran (Ibubayi.com.  21  April  2010).  Untuk  AKI, tahun  2007  angkanya  masih  228/100.000 kelahiran  hidup,  padahal  targetnya  adalah 102  per  100.000  kelahiran  hidup  (Tim  Na- sional  Percepatan  Penanggulangan  Kem- iskinan/TNP2K, 26 Maret 2010).
Semakin  banyak  anak  terutama  di kalangan  keluarga  miskin  akan  menurunk- an  kualitas  keluarga  dan  pada  akhirnya menurunkan kualitas masyarakat dan bang- sa  Indonesia  secara  umum.  Berdasarkan data  Indeks  Pembangunan  Manusia/IPM (Human  Development  Index/HDI  Report 2006),  menurut  Kepala  BKKBN  (2007),  In- donesia  hanya  menempati  urutan  ke-108 dari  177  Negara  yang  dikaji.  Berbagai  kon- disi  ini  dikhawatirkan  akan  melahirkan  se- buah “generasi yang hilang” (lost of genera- tions),  yakni  sebuah  generasi  yang  tidak mampu  berkontribusi  dan  beradaptasi
dengan  jaman,  yang  terjadi  justeru  hanya menjadi beban bagi bangsa dan negaranya.
Pelaksana  penyuluhan  dan  pelayanan KB  (non-medis)  adalah  para  Penyuluh  KB (PKB).  Mereka  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  yang  berstatus  tenaga  fungsional  yang bertugas  membina  satu  atau  lebih  Desa. Sekarang  ini,  tidak  sedikit  dari  mereka  yang bertambah  jumlah  Desa  binaannya  disebab- kan  berkurangnya  jumlah  PKB  akibat  pindah ke jalur struktural maupun pensiun.
Dalam  menjalankan  tugas,  mereka biasanya  dibantu  secara  sukarela  oleh  para Kader  KB  yang  merupakan  penduduk  setem- pat.  Dengan kedekatan  tempat  tinggal  ini,  di- harapkan  Kader  lebih  mampu  memotivasi, memberikan  spirit  dan  menggerakkan  PUS agar secara sadar mau dan mampu menerap- kan  perilaku  ber-KB.  Untuk  lebih  memper- cepat proses perubahan perilaku ini, diharap- kan  partisipasi  para  kader  dengan  mem- berikan contoh/teladan kepada PUS yang lain. Di  sisi  lain,  dengan  sifat  pekerjaannya  yang sukarela, mereka rentan untuk meninggalkan pekerjaannya.  Untuk  itulah,  PKB  dituntut mampu membina dan memotivasi serta men- gapresiasi  mereka  agar  tidak  meninggalkan pekerjaannya dan tetap memiliki kinerja yang baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan    adalah penelitian  deskriptif  yang  digunakan  untuk memberikan  gambaran  secara  mendalam tentang  kondisi  empirik  yang  ada  di  lapan- gan.  Penelitian  ini  menentukan  obyek  Ten- tang  Kinerja  Petugas  Lapangan  KB,  PPKBD dan  SUB  PPKBD.  Pengumpulan  data  dil- akukan  melalui  penyebaran  kuesioner  kepa- da responden yang representatif. Responden penelitian  ini  adalah  Mayarakat  PUS,  Tokoh Agama,  Aparat  Desa  di  Wilayah  Penelitian. Populasi  penelitian  ini  adalah  masyarakat PUS  di  Kabupaten  Donggala  yang  tersebar diseluruh  Kecamatan  dalam  wilayah  Kabu- paten  Donggala.  Penentuan  besaran  sampel berdasarkan  karakteristik  Kecamatan,  maka diperoleh  sampel  Kecamatan  sebesar  10 Kecamatan.  Setiap  Kecamatan  diambil  30 sampel minimal dari masyarakat PUS, aparat Desa dan tokoh agama masing-masing 2 sam- pel.
Dicky Yusuf, [Vol 5, No 1, 2018]
E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743

## HASIL
PLKB  dapat  dikatakan  berperan  dalam menurunkan tingkat kelahiran, terutama di kalangan keluarga miskin Laju  pertumbuhan  penduduk  yang  tid- ak  diimbangi  dengan  tingkat  kesejahteraan akan  berdampak  pada  pembangunan  suatu Daerah. Jumlah tingkat kelahiran yang tinggi, senantiasa tidak dibarengi juga dengan kuali- tas hidup yang layak di masyarakat, sehingga menimbulkan  banyak  masalah  utamanya masalah ekonomi. Untuk itu diperlukan sua- tu  upaya  untuk  meminimalisir  persoalan pertumbuhan  penduduk.  Badan  Keluarga Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan (KBPP)  Kabupaten  Donggala  sebagai  insti- tusi  pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan memiliki tanggungjawab dalam menurunkan tingkat  kelahiran  terutama  dikalangan keluarga miskin di wilayah Kabupaten Dong- gala.  Penyuluh  Lapangan  Keluarga  Ber- encana  (PLKB)  sebagai  lokomotif  ditengah masyarakat memiliki peranan penting dalam menjalankan tugas tersebut.
Berdasarkan informasi responden apa- rat  Desa  diwilayah  sampel  menunjukkan bahwa terdapat 85 persen aparat Desa mem- persepsikan  Penyuluh  Lapangan  Keluarga Berencana  (PLKB)  dapat  berperan  dalam menurunkan  tingkat  kelahiran,  terutama dikalangan  keluarga  miskin,  namun  masih terdapat 15 persen atau 3 aparat Desa yang mempersepsikan PLKB tidak dapat berperan dalam menurunkan tingkat kelahiran, teruta- ma  bagi  kalangan  keluarga  miskin.  Kondisi ini  mengindikasikan  peran  PLKB  dalam menurunkan  tingkat  kelahiran,  utamanya bagi  masyarakat  miskin  cukup  baik,  dalam memberikan pemahaman mengenai Program KB, namun upaya itu harus senantiasa terus ditingkatkan secara maksimal sehingga ting- kat  pertumbuhan  penduduk  terutama menekan  tingkat  kelahiran  masyarakat miskin dapat terwujud. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada grafik dibawah ini :
PLKB  dapat  dikatakan  ikut  berperan mensejahterakan  keluarga,  terutama Gakin
Upaya  untuk  terus  menekan  angka kemiskinan  di  Kabupaten  donggala  terus digalakkan  oleh  pemerintah  Daerah,  salah satunya  adalah  memlalui  progrm  KB,  diten- gah  kondisi  ekonomi  dengan  keterbatasan pendapatan,  masyarakat  diharapkan  pula dapat  menekan  biaya  (high  cost),  apalagi bagi  keluarga  miskin.  Semakin  besar jumlah anggota keluarga akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran, maka biaya hidup anggota keluarga miskin juga akan bertambah. Peran  Penyuluh  Lapangan  Keluarga Berencana  (PLKB)  dalam  mensejahterakan keluarga miskin, berdasarkan informasi yang diperoleh  dari  aparat  Desa  menun-jukkan bahwa  terdapat  65  persen  responden  mem- persepsikan  PLKB  mempunyai  peranan  be- sar dalam mensejahterakan keluarga miskin, sedangkan  10  persen  responden  memper- sepsikan PLKB tidak berperan dalam mense- jahterakan  ke-luarga  miskin.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  peran  para  Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana untuk mense- jahterakan  para  keluarga  miskin  sudah cukup  baik,  upaya  PLKB  tersebut  dilakukan dengan  melakukan  sosialisasi  dan  penyulu- han  kepada  sejumlah  anggota  keluarga  ten- tang  pentingnya  program  KB  dalam  mem- bangun keluarga sejahtera.
PLKB  dapat  memberikan  yang  terbaik bagi  masyarakat  sekitar,  terutama keluarga miskin
Sebagai lokomotif pembangunan keluarga  sejahtera  di  Kabupaten  Donggala PLKB  harus  senantiasa  melaksanakan perannya  untuk  menekan  jumlah  keluarga miskin,  olehnya  PLKB  diharapkan  dapat memberikan  peran  yang  terbaik  bagi masyarakat tempat ia melaksanakan tugas.
Menurut informasi dari para aparat De-
Dicky Yusuf, [Vol 5,No 1, 2018]
sa yang dijadikan responden dalam kajian ini menunjukkan  bahwa  terdapat  sebesar  75 persen  sependapat PLKB dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat sekitar, teruta- ma  keluarga  miskin,  sedangkan  terdapat  10 persen  aparat  Desa  mempersepsikan  PLKB tidak  dapat  memberikan  yang  terbaik  bagi masyarakat  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya. Namun terdapat aparat Desa yang tidak  dapat  memberikan  pendapatnya terkait  dengan  peran  PLKB  terhadap masyarakat yaitu sebesar 15 persen. Hasil ini mengindikasikan  bahwa  walaupun  peran PLKB sudah cukup memberikan upaya yang sangat  baik dalam  membangun  keluarga se- jahtera, akan tetapi masih sangat diperlukan pendekatan  yang  baik  kepada  masyarakat, hal  ini  karena  masih  terdapat  persepsi  apa- rat Desa yang masih dianggap belum maksi- mal dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditengah-tengah  masyarakat.    Terutama penyusunan  agenda  kegiatan  yang  tepat sasaran  dan  terpadu  dari  para  Penyuluh Lapangan  Keluarga  Berencana.    Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :
Komunikasi  secara  umum  PLKB  dengan masyarakat
Keberhasilan  program  keluarga  ber- encana  akan  di  capai  secara  baik  dari  hasil kinerja  tenaga  Penyuluh  Lapangan  Keluarga Berencana  yang  diikuti  oleh  tingkat  pema- haman  masyarakat  sebagai  objek  sasaran program, ada keterpaduan penyampaian me- lalui jalinan komunikasi.
Berdasarkan informasi responden secara  umum  oleh  aparat  Desa mempersep- sikan  sebesar  60  persen  komunikasi  PLKB dengan  masyarakat  cukup  baik,  sedangkan sebesar 10 persen dipersepsikan tidak adan- ya  jalinan  komunikasi  dari  pihak  PLKB dengan masyarakat. Hasil ini dapat disimpul- kan bahwa tingkat komunikasi secara umum dilakukan  dengan  baik  oleh  PLKB  terhadap masyarakat, olehnya itu, maka upaya ini ha- rus terus dilakukan dan sangat perlu diting-
katkan karena faktor komunikasi merupakan faktor penentu dari tingkat keberhasilan pa- da  pencapaian  keikutsertaan  masyarakat sebagai  objek  sasaran program KB,  yang di- canangkan  oleh  pemerintah.  Untuk  lebih jelasnya  dapat  diperhatikan  Grafik  berikut ini.

## Upaya  mendapat  dukungan  dari  jajaran Kepala Desa demi suksesnya program KB di wilayahnya
Program  pemerintah  mengenai  keluar- ga  berencana  akan  berjalan  terarah  dan selaras.  Apabila  semua  pihak  ikut  ber- tanggung  jawab  maupun  memberikan dukungan. Salah satu pihak diharapkan turut berperan adalah Kepala Desa.
Berdasarkan  informasi  ditanggapi  oleh para  aparat  Desa  sebesar  80  persen  kepala Desa memberikan dukungan terhadap PLKB, sedangkan masih terdapat 10 persen kepala Desa  kurang  mendukung  PLKB.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  kepala  Desa  sebagian besar  ikut  andil  untuk  menyampaikan pent- ingnya  keberhasilan  program  KB  kepada masyarakatnya, agar dapat menjalankan pro- gram  keluarga  berencana  yang  dicanangkan oleh  pemerintah  Kabupaten  Donggala  me- lalui  sosialisasi  dari  para  tenaga  PLKBnya. Sehingga  antara  kualitas  hidup  dan  standar kesehatan ibu dan anak yang terjamin dapat tercapai  dengan  baik.  Lebih  jelasnya  dapat dilihat pada grafik berikut :
Dicky Yusuf, [Vol 5, No 1, 2018]
E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743

## PEMBAHASAN
Tugas  dan  tanggung  jawab  PLKB  di wilayah kerja masing-masing banyak menemukan  dinamika  yang  beragam,  dina- mika tersebut terkadang menjadi faktor pen- dorong,  namun    juga  bisa  menjadi  faktor pengahambat.  Kondisi  wilayah  kerja  PLKB bisa menjadi kendala apabila tidak didukung oleh sarana dan prasana seperti fasilitas ken- daraan  agar  dapat  membantu  penyelesaian tugas.
Faktor  komunikasi  merupakan  salah satu  elemen  penting  yang  mempengaruhi efektifitas  kegiatan,  dalam  melaksanakan tugasnya,  PLKB  juga  di  harapkan  dapat melakukan  komunikasi  dengan  berbagai pihak  yang  dapat  mendukung  pencapaian hasil pekerjaan.
Berdasarkan  informasi  aparat  Desa bahwa  PLKB  dominan  sudah  memiliki  sara- na  komunikasi  untuk  mendukung  tugasnya dengan  persentase  sebesar  70  persen,  na- mun  masih  terdapat  beberapa  PLKB  yang dipersepsikan oleh aparat Desa belum mem- iliki sarana komunikasi yaitu sebesar 20 per- sen,  hasil  ini  memberikan  gambaran  bahwa kondisi  PLKB  sudah  dapat  menggunakan fasilitas  komunikasi  untuk  mendukung  pen- capaian  hasil  kerja.  Namun  patut  menjadi perhatian  penting  terkait  persepsi  PLKB yang  belum  memaksimalkan  komunikasi, sehingga  diharapkan  ada  intervensi  baik secara  langung  maupun  tidak  langsung terkait  penyediaan  sarana  komunikasi  bagi PLKB  sehingga  proses  dan  arus  komunikasi bisa berjalan efektif.
Program  Keluarga  Berencana  dari Pemerintah  Kabupaten  Donggala  sangat ditentukan  oleh  partisipasi  seluruh  elemen masyarakat,  pihak  –  pihak  lain  diharapkan berperan  serta  untuk  saling  memberikan dukungannya,  peran  tanggungjawab  PLKB untuk  melaksanakan  tugas  tidak  secara madiri akan berhasil apabila tidak didukung oleh  elemen/perangkat  Desa  diwilayah  ker- janya,  salah  satunya  adalah  lembaga  Tim Penggerak  Pemberdayaan  Kesejahteraan Keluarga  (TP-PKK).  Tidak    hanya  itu  tetapi Stakeholder  yang  berkaitan  dengan  pem- bangunan  KB  adalah  seluruh  tenaga  medis yang ada diwilayah kerja PLKB, selain pusk- esmas,  dokter,  bidan  swasta  juga  sangat  di- harapkan  dapat  mendukung  seluruh  pro- gram tersebut.
Keberhasilan  program  keluarga  ber- encana  akan  di  capai  secara  baik  dari  hasil kinerja  tenaga  Penyuluh  Lapangan  Keluarga Berencana  yang  diikuti  oleh  tingkat  pema- haman  masyarakat  sebagai  objek  sasaran program, ada keterpaduan penyampaian me- lalui jalinan komunikasi.
Kegiatan  merupakan  bagian  dari rentetan  program  yang  dilaksanakan  secara terencana  melalui sebuah kebijakan, sebagai tenaga penyuluh, PLKB dalam melaksanakan tugas  dan  fungsinya  dimasyarakat,  harus dapat  menyesuaikan  dengan  mekanisme perencanaan yang telah dibuat.
Salah  satu  tugas  dari  PLKB  adalah melakukan  penyuluhan  kepada  masyarakat pasangan  usia  subur  (PUS)  untuk  dapat melaksanakan  program  KB,  langkah  inilah yang dapat mengantisipasi tingginya tingkat kelahiran di Desa.
Keberhasilan program KB sangat diten- tukan  oleh  kemampuan  PLKB  memberikan pemahaman yang baik dan dapat dimengerti sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

## KESIMPULAN
Dari  uarain  diatas  disimpulkan  bah- wa Faktor-faktor yang mempengaruhi kiner- ja Penyuluh Lapangan KB dalam melaksanakan  tugas  penyuluhan  KB  sudah tergolong baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi  kinerja  PPKBD  dalam melaksanakan tugas penyuluhan KB juga ter- golong baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi  kinerja  SUB  PPKBD  dalam melaksanakan tugas penyuluhan KB juga ter- masuk  kategori  baik.  Olehnya  itu  maka artikel  merekomendasi  perlu  meningkatkan pengetahuan,  sikap  dan  keterampilannya dalam  menerapkan  ide-ide  yang  efektif  dan inovatif  untuk  menarik  PUS  terlibat  dalam program KB.  Kemampuan di bidang kepem- impinan  menjadi  perlu  dan  penting  dimiliki oleh  PLKB,  karena  PLKB  adalah  pengelola dan  ”manager”  pelaksanaan  program  KB  di tingkat  desa.  Dengan  demikian,  mereka  ha- rus  mampu  mengelola  dan  mengarahkan segala  sumberdaya  yang  ada  (manusia,  sis- tem  sosial,  sarana  dan  prasarana  dan  se- bagainya)  di  wilayahnya.  Termasuk  dalam hal  ini  adalah  memotivasi  para  Kader  KB (PPKBD  dan  Sub  PPKBD)  yang  membantu tugas  penyuluhan  dan  pelayanan  KB.  Ke- mampuan lain yang perlu dimiliki dan diper-
Dicky Yusuf, [Vol 5,No 1, 2018] E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743
hatikan  oleh  PLKB,  PPKBD  dan  Sub  PPKBD adalah  kemampuan  professional  selaku penyuluh KB. Hal ini menjadi hal yang urgen, karena tantangan KB dan kependudukan se- makin  kompleks,  sehingga  membutuhkan figur  penyuluh  yang  tidak  saja  menguasai bidang  tugasnya,  melainkan  juga  memiliki komitmen  dan  etos  kerja  yang  kuat  dalam menjalani profesinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Keputusan     Kepala     Badan     Koordinasi Keluaraga    Berencana    Nasional    No- mor 379/HK-010/F2/2004 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  Republik  Indonesia  Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004  tentang  Jab- atan  Fungsional  Penyuluh  Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya Mangkunegara,  Anwar,  Prabu,  2007, Eval- uasi  Kinerja  Sumber  Daya  Manusia, Cetakan Ketiga, Bandung, Refika Adita- ma Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Re- publik  Indonesia  Nomor  PER/09/ M.PAN/5/2007  Tahun  2007  tentang Pedoman  Umum  Penetapan  Indikator Kinerja  Utama  di  Lingkungan  Instansi
Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  46    Tahun    2011    tentang Penilaian    Prestasi    Kerja    Pegawai
Negeri Sipil Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  87    Tahun    2014    tentang Perkembangan  Kependudukan,  Pem- bangunan  Keluarga,  Keluarga  Ber- encana dan Sistem Informasi Keluarga Robbins,  Stephen  P.  1996,  Perilaku  Organ- isasi:   Edisi   Bahasa   Indonesia Jilid I dan II, Jakarta, PT Prin Halindo