## The Officer Compliance of Interlocutory Decisions of The Administrative Court (The Study of Golkar Party and Persatuan Pembangunan Party)

## Ahmad Gelora Mahardika
Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur.
Email : geloradika@gmail.com
Info Artikel:
| Submission : 23 Agustus 2019                          | Revissions :   4 April 2020                              | Accepted : 1 Juni 2020 : 28 April 2020 : 10 Mei 2020 : 23 Mei 2020

## Abstrack
This  study  aims  to  examine  and  find  out  how  to  determine  the  postponement  of  the  State Administrative  Court  related  to  Political  Parties,  as  well  as  to  evaluate  the  Government's compliance with the Court's Decision even though the decision was in the form of a decision. The focus of this research is related to the government's attitude towards the determination of the delay issued by the Jakarta Administrative Court to the Decree of the Minister of Law and Human Rights related  to  the  management  of  the  United  Development  Party  and  the  Golkar  Party.  The  research method  in  this  article  is  normative  juridical  using  the  legislative  approach  and  looking  at  case studies in the United Development Party and the Golkar Party. The conclusion in this article is that the adjournment of the administrative court adjournment is not effective, especially those related to internal political party disputes.
Keywords : Postponement; Court; Political Party

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 1-14 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Pesoalan sengketa internal partai politik dalam rentang tahun 2014-2015 menghasilkan dua penetapan penundaan  yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha  Negara Jakarta  yaitu terkait  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  tentang  kepengurusan  DPP  Partai Persatuan  Pembangunan  dan  DPP  Partai  Golkar.  Secara  normatif,  penetapan  penundaan memang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dengan  dua  syarat  yaitu,  pertama  permohonan  tersebut  dapat  dikabulkan  apabila terdapat  keadaan  sangat  mendesak  yang  mengakibatkan  kepentingan  penggugat  sangat dirugikan, dan tidak menghalangi kepentingan umum 1 . Sebagai suatu norma yang diatur dalam Undang-Undang, penetapan penundaan merupakan suatu bagian dari putusan Pengadilan yang selayaknya  dipatuhi  oleh  Pejabat  TUN,  namun  menjadi  persoalan  manakala  penetapan penundaan yang dikeluarkan PTUN tidak diindahkan oleh Pejabat TUN terkait.
Pengabaian  terhadap  putusan  pengadilan  tersebut  terjadi  pada  rentang  periode  tahun 2014-2015,  Putusan  sela  PTUN  yang  berbentuk  penetapan  tersebut  menunda  pemberlakuan Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  terkait  Pengesahan  Perubahan  Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar dan PPP yang menurut tafsir subjektif Majelis Hakim PTUN Jakarta dianggap  berpotensi  menyebabkan kepentingan Penggugat  sangat  dirugikan. Kerugian itu  bisa  muncul  bilamana  pemegang  surat  keputusan  menggunakannya  untuk  melakukan sejumlah  tindakan  politik  seperti  memberhentikan  pengurus  yang  tidak  sejalan,  membuat kebijakan  strategis  terkait  arah  kebijakan  partai  hingga  hal-hal  lainnya  yang  merugikan kepentingan penggugat.
Dalam  konteks  peradilan  tata  usaha  negara,  penetapan  penundaan  pelaksanaan  KTUN pada praktik Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia lebih populer dengan istilah schorsing , yaitu suatu tindakan atau sikap yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini bisa dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim, Hakim Tunggal atas dasar permohonan dari pihak penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa selama pemeriksaan berlangsung sampai ada putusan  pengadilan  yang  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap (inkracht  van  gewisjde) , kemudian  penundaan  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  penetapan. 2 Konsekuensi  yuridis dengan  adanya  penetapan  penundaan  pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ( schorsing ) adalah bahwa seluruh tindakan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara terhenti oleh karena yang ditunda adalah daya berlakunya. 3
Merujuk  kata  berhenti  daya  lakunya,  maka  sebenarnya  berlaku  konsep  kembali  ke posisi semua (restitutio in integrum) atau sebelum dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang  sedang  disengketakan. 4 Namun  dalam  konteks  sengketa  internal  partai  politik  pada
1 Indroharto, Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Jakarta:  Sinar  Harapan, 2003). Hal.207
2 Tri Cahya Indra Permana, “Dinamika Sikap PTUN Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 7, no. 2 (2018): 175–94.
3 Asmuni,  “Eksekutabilitas  Penetapan  Penundaan  Pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara,” Perspektif  Hukum 16, no. 1 (2016): 99–121.
4 Abdul  Hakim,  “Menakar  Rasa  Keadilan  Pada  Putusan  Hakim  Perdata  Terhadap  Pihak  Ketiga  Yang  Bukan  Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 361–78.
periode 2014-2015, konsep tersebut  berjalan dengan tidak  efektif. Penetapan Penundaan  yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ditaati ataupun dipatuhi oleh pemegang surat  keputusan  ataupun  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  surat  keputusan tersebut.
Padahal Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan di  dalam  keempat  lingkungan  peradilan  telah  mengeluarkan  petunjuk  jika  tergugat  tidak  mau mematuhi putusan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu:
1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 angka VI. 4. Menentukan:
Apabila  ada  Penetapan  Penundaan  dimaksud  yang  tidak  dipatuhi  oleh  Tergugat,  maka ketentuan  Pasal  116  ayat  (4),  (5)  dan  (6)  dapat  dijadikan  pedoman  dan  dengan menyampaikan  tembusannya  kepada  :  ketua  Mahkamah  Agung  RI,  Menteri  Kehakiman RI,  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  RI  (Surat  Menpan  Nomor  B.471/4/1991 tanggal 29 Mei 1991 tentang Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara).
2. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara Edisi 2009 halaman 52 huruf r.
Menentukan:
Penetapan penundaan  yang tidak dipatuhi  oleh tergugat,  secara kasuistis dapat  diterapkan Pasal  116  Undang-Undang  Nomor  tentang  PERATUN  sebagimana  yang  diterapkan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Merujuk  pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  tersebut  diatas,  selayaknya  tindakan ketidakpatuhan  terhadap  Putusan  Sela  yang  berbentuk  penetapan  adalah  sama  dengan  tidak tunduk pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam artian tindakan tersebut dapat dikategorikan  sebagai  tindakan  yang  melawan  hukum  dan  harus  ada  sanksi  yang  tegas  dari pemerintah atau atasan pejabat tata usaha negara tersebut.
Akan  tetapi  apabila  melihat  tindakan  pemerintah  dalam  hal  ini  Menteri  Hukum  dan HAM  RI  ketika  menangani  sengketa  internal  partai  politik,  putusan  sela  yang  berbentuk penetapan penundaan kerap kali diabaikan. Berdasarkan hal tersebut diatas, artikel ini mencoba untuk untuk menjawab pertanyaan tentang apakah putusan sela PTUN terkait sengketa internal partai  politik telah memberikan kepastian hukum  terkait  kepengurusan partai  politik  yang sah dan bagaimana ketaatan Menteri Hukum dan HAM RI terhadap putusan sela tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  melalui  penelitian  hukum  normatif,  dengan  mengkaji  dan menganalisis  peraturan  perundang-undangan  atau  bahan  hukum  lain  yang  berkaitan  dengan Putusan Sela PTUN atau yang terkait dengan Sengketa Internal Partai Politik, khususnya Partai Golkar  dan  PPP.  Penelitian  hukum  ini  dilakukan  melalui  pendekatan  peraturan  perundang- undangan  ( statutory  approach ). 5 Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dilakukan  dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian.
5 Johni Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). Hal. 300

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 1-14 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Penelitian  hukum  normatif  ini  menggunakan  jenis  data  sekunder  atau  data  yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, sehingga metode pengumpulan data dilaksanakan dengan mencari  pustaka  yang  relevan,  baik  melalui  perpustakaan  maupun  pusat  data  jurnal  daring. Pengumpulan  data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada:  (a)  bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b)  bahan  hukum  sekunder,  berupa  buku  referensi  dan  jurnal  yang  terkait  dengan  tema penelitian  dan  menguraikan  lebih  lanjut  bahan  hukum  primer  dalam  konteks  teoretis  dan implementasi yang relevan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sengketa Internal Partai Politik
Persoalan terkait sengketa internal partai politik pada dasarnya penyelesaiannya tidak terdapat secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  Negara,  akan  tetapi  dikarenakan  pengesahan  surat  keputusan  baik  itu  pembentukan maupun  perubahan  susunan  kepengurusan  partai  politik  diserahkan  kepada  pejabat  tata usaha negara (Menteri Hukum dan HAM RI) maka persoalan sengketa internal partai politik merembet ke ranah peradilan tata usaha negara.
Pada hakikatnya persoalan sengketa internal partai politik penyelesaiannya merujuk ketentuan pada pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik yang berbunyi sebagai berikut: 6

## Pasal 32
1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
2) Penyelesaian  perselisihan  internal  Partai  Politik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
4) Penyelesaian  perselisihan  internal  Partai  Politik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5) Putusan  mahkamah  Partai  Politik  atau  sebutan  lain  bersifat  final  dan  mengikat  secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

## Pasal 33
1) Dalam  hal  penyelesaian  perselisihan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama  60  (enam  puluh)  hari  sejak  gugatan  perkara  terdaftar  di  kepaniteraan  pengadilan
6 Muhammad Anwar Rahman, “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik,” Yuridika 13, no. 2 (2016): 189–218.
negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.
Terlihat  dalam  pasal  tersebut  di  atas,  pada  dasarnya  sengketa  internal  partai  politik seharusnya diselesaikan di Mahkamah Partai dan apabila perselisihan belum berakhir maka penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Pengadilan  Negeri  bukan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.  Namun  dalam  konteks  negara  hukum,  persoalan  sengketa  internal  partai  politik tidak semata-mata konflik antara anggota partai dengan anggota lainnya, akan tetapi konflik tersebut  terkadang  melibatkan  pemerintah  sebagai  pejabat  tata  usaha  negara.  Kondisi tersebut  terjadi  ketika  pemerintah  melanggar  asas  ketidakberpihakan  dalam  mengambil keputusan  untuk  mengesahkan  kelompok  tertentu  serta  mengesampingkan  kelompok lainnya. 7
Keterlibatan  PTUN  dalam  persoalan  tersebut  manakala  ditinjau  dari  aspek  historis dan  filosofis  tujuan  pembentukan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  menurut  Keterangan Pemerintah  di  hadapan  Sidang  Paripurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia mengenai  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  bahwa Peradilan  Tata  Usaha  Negara  itu  diadakan  dalam  rangka  memberi  perlindungan  kepada rakyat.  Hal  ini  dipertegas  kembali  di  dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  angka  1  (satu)  alinea  8  (delapan)  yang mengatakan,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  itu  diadakan  dalam  rangka  memberikan perlindungan  kepada  rakyat  pencari  keadilan,  yang  merasa  dirinya  dirugikan  akibat  suatu Keputusan Tata Usaha Negara. 8
Oleh  karena  itulah  tindakan  orang-orang  yang  dirugikan  oleh  keputusan  tata  usaha negara  secara  hukum  memang  mempunyai legal  standing untuk  mengajukan  gugatan  ke pengadilan  tata  usaha  negara.  Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara meskipun  terkadang  tidak  sesuai  dengan  kehendak  pejabat  tata  usaha  negara  tetap  harus dihormati dan dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum.

## 2. Putusan Sela terkait Sengketa Internal Partai Politik
Salah satu perkara Pengadilan Tata Usaha Negara yang terkait dengan partai politik yang  dalam  proses  persidangannya  terdapat  putusan  sela  adalah  perkara  Partai  Persatuan
7 Asas-Asas  umum  Pemerintahan  yang  baik  terbaru  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan:
Pasal 10 a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan
h. pelayanan yang baik.
8 Asmuni, Penundaan  Pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013).

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 1-14 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Pembangunan  dan  Partai  Golkar. 9 Sebelumnya  artikel  ini  akan  sedikit  mengulas  persoalan internal  partai  politik  PPP  dan  Partai  Golkar  yang  penulis  rangkum  dari  berbagai  sumber namun hanya pada tataran mendasarnya.
Perselisihan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diawali dari perbedaan pandangan politik  antara  Ketua  Umum  Suryadharma  Ali  dengan  Sekretaris  Jenderal  Romahurmuziy terkait  dukungan  bakal  calon  Presiden.  Suryadharma  Ali  mendukung  Prabowo  Subianto, sementara  itu  Romahurmuziy  memilih  untuk  menyerahkan  pada  mekanisme  Anggaran Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  Partai  Persatuan  Pembangunan.  Konflik  itu  kemudian meruncing  hingga  pada  tanggal  16  April  2014  diadakan  rapat  Pengurus  Harian  DPP  PPP yang  hasilnya  adalah  memberhentikan  Suryadharma  Ali  sebagai  Ketua  Umum.  Langkah politik  Romahurmuziy  kemudian  diikuti  dengan  diadakannya  Mukernas  pada  tanggal  24 April  2014  di  Bogor.  Konflik  tersebut  kemudian  berujung  pada  keberadan  dua  Muktamar serta  putusan  Mahkamah  Partai  yang  diabaikan  oleh  Romahurmuziy  dan  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun  2014  kemudian  mengesahkan  Perubahan  Susunan  Kepengurusan  Dewan  Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya tanggal 15-17 Oktober 2014 dengan Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Arsul Sani.
Suryadharma  Ali  kemudian  secara  resmi  mengajukan  gugatan  atas  terbitnya  Surat Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  tersebut  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN)  Jakarta.  Dan  pada  tanggal  24  November  2014,  Majelis  Hakim  mengeluarkan putusan  sela  Nomor:  217/G/2014/PTUN-JKT  yang  berbentuk  Penetapan  Penundaan Pelaksanaan  Objek  Sengketa.  Putusan  sela  berbentuk  penetapan  karena  didasarkan  pada Undang-Undang segala bentuk putusan di luar putusan akhir bentuknya adalah penetapan. 10
Sementara  itu  sengketa  internal  Partai  Golkar  juga  melahirkan  putusan  sela  yang menunda  pemberlakuan  objek  sengketa.  Konflik  Partai  Golkar  diawali  dari  adanya perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan Munas IX pada tanggal 30 November 2014 dan penolakan  Kepanitiaan  Munas  IX  yang  dibentuk  oleh  Ir.  Aburizal  Bakrie  (Ketua  Umum DPP  Partai  Golkar)  sebagai  Pimpinan  Rapat  didampingi  oleh  Idrus  Marham  (Sekretaris Jenderal  DPP  Partai  Golkar)  dalam  Rapat  Pleno  dengan  agenda  pelaporan  hasil  keputusan Rapimnas  VII  pada  tanggal  24-25  November  2014  di  Aula  Kantor  DPP  Partai  Golkar. Namun  dalam  Rapat  Pleno  tersebut,  para  peserta  rapat  yang  tidak  sependapat  dengan pelaksanaan Munas IX berikut dengan kepanitiannya, dipimpin oleh Agung Laksono secara terpisah  membahas  permasalahan  kepemimpinan  DPP  Partai  Golkar  yang  menghasilkan beberapa  substansi  di  antaranya  yaitu  menonaktifkan  Aburizal  Bakrie  dan  Idrus  Marham
9 Jamaludin Ghofur and M. Yasin al Arif, “Suksesi Kepemimpinan Dalam Partai Politik: (Studi Atas Partai Golkar Dan Partai  Persatuan  Pembangunan),” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 24,  no.  4  (2017):  577–600, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art4.
10 Muhammad Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hal. 245-246
sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan sebagai Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar, dan  untuk  mengisi  kepemimpinan  yang  lowong  tersebut  dengan  membentuk  Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) 11 .
Perbedaan pandangan tersebut berakhir di Mahkamah Partai, sayangnya Mahkamah Partai  tidak  mampu  mengeluarkan  putusan  bulat  karena  dua  orang  anggota  Mahkamah memutuskan tidak mau mengeluarkan putusan disisi lain dua lainnya mengeluarkan putusan untuk  memenangkan  Agung  Laksono,  dalam  putusannya  terjadi  perdebatan  dikarenakan anggota  Mahkamah  Partai  Muladi  dan  HAS  Natabaya  memberikan    pendapat  bahwa penyelesaian  selayaknya  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri,  selain  itu  Muladi  dan  Natabaya memberikan rekomendasi sebagai berikut: 12
1. Menghindari bahwa yang menang mengambil semuanya ( the winner takes all);
2. Rehabilitasi yang dipecat;
3. Apresiasi yang kalah dalam kepengurusan;
4. Yang kalah berjanji tidak akan membentuk partai baru;
Disisi  lain,  dua  hakim  lainnya  yaitu  Djasri  Marin  dan  Andi  Matalatta  menyatakan dalam pendapatnya bahwa Ketua DPP versi Agung Laksono adalah yang sah sebagai Ketua Umum Partai Golkar:
1. Mengabulkan  permohonan  pemohon  sebagian  untuk  menerima  kepengurusan  DPP Partai  Golkar  hasil  Munas  Ancol  secara  selektif  dibawah  kepemimpinan  Sdr.  Agung Laksono, dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar dari DPP Partai golkar hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela  (PDLT),  dengan  tugas  utama  melakukan  konsolidasi  partai,  mulai  Musda tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi dan Munas Partai Golkar selambat-lambatnya tahun  2016,  serta  secara  simultan  melakukan  konsolidasi  pada  alat-alat  kelengkapan partai lainnya;
2. Meminta  Mahkamah  Partai  memantau  proses  konsolidasi  tersebut  sampai  tuntas  pada Oktober 2016;
Berdasarkan  putusan  yang  multi  tafsir  tersebut,  beberapa  hari  kemudian,  pada tanggal  23  Maret  2015  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  mengeluarkan  Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 13 tentang Pengesahan  Perubahan  Anggaran  Dasar,  Anggaran  Rumah  Tangga  Serta  Komposisi  dan Personalia  Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai  Golongan  Karya  dengan  Ketua  Umum  Agung Laksono  dan  Sekretaris  Jenderal  Zainudin  Amali  yang  merujuk  pada  Putusan  Mahkamah Partai. Selang beberapa waktu kemudian PTUN memutuskan untuk menunda pemberlakuan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut.
11 Kronologis perselisihan terdapat dalam Putusan Nomor:8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt dan 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr
12 Nalom  Firdaus;  Kurniawan,  “Kekuatan  Putusan  Mahkamah  Partai  Ditinjau  Dari  Sistem  Kekuasaan  Kehakiman Menurut UUD 1945 The Power of the Party Court ’ s Decision : Review From Judicial Power System According to the 1945 Constitution,” Jurnal Konstitusi 14, no. 3 (2017): 644–71.
13 Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor:  M.HH-01.AH.11.01  Tahun  2015  bisa  didapatkan  di  Arsip Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 1-14 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Akan  tetapi  sejauhmanakah  sebenarnya  ketaatan  Pemerintah  terhadap  Putusan  sela tersebut.  Apakah  putusan  sela  terhadap  kedua  partai  tersebut  benar-benar  menghentikan segala aktivitas yang terkait dengan surat keputusan tersebut. Apabila merujuk pada disertasi Asmuni,  dalam  menyimpulkan  pendapat  Webner,  bahwa  ada  enam  hal  yang  dapat disimpulkan tentang penetapan penundaan, yaitu: 14
1. Penundaan  pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  mengakibatkan  daya  laku ( gelding ) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat terhenti untuk sementara waktu ( tijdelijk );
2. Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara mengakibatkan suasana/keadaan hukumnya  ( rechtstoestand )  kembali  pada  keadaan  atau  posisi  semula  ( restitutio  in integrum )  sebelum adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
3. Penundaan  pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  memberi  batasan  ( restricteren ) berlakunya asas praduga sah ( praesumtio iustae causa/vermoeden van rechtmatigheid ).
4. Mengingat  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  adanya  putusan  penundaan  pelaksaan Keputusan  Tata  Usaha  Negara,  maka  dalam  pertimbangan  hukum  hakim  diperlukan alasan-alasan hukum secara filosofis, teoritis dan yuridis.
5. Alasan  kepentingan  umum  tidak  diperlukan  di  dalam  Pasal  67  ayat  (4)  huruf  b  oleh karena  sejak  semula  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  terkait  dengan  kepentingan umum bukan mejadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Instrumen  Hukum  yang  dipergunakan  untuk  menunda  pelaksanaan  Keputusan  Tata Usaha Negara adalah Putusan Sela/Putusan Antara bukan Penetapan
Hal tersebut disepakati pula oleh Lintong Oloan Siahaan yang kemudian menegaskan bahwa  istilah  penundaan  merupakan  pemberhentian  pemberlakukan  surat  keputusan. Kekuasaan  tersebut  diserahkan  pada  pengadilan  dan  ditafsirkan  sebagai  kekuasaan  yang mampu  menghentikan  berlakunya  suatu  keputusan  pemerintah. 15 Ada  dua  keadaan  yang dapat menghentikan asas "vermoeden van rechtmatigheid" atau "presumtio iustea causa". 16 Pertama; keputusan  pemerintah  ditunda  sementara  berlakunya  oleh  putusan  hakim administrasi;  dan Kedua; dinyatakan  batal  atau  tidak  sah  oleh  putusan  hakim  yang berkekuatan  hukum  tetap.  Oleh  karena  itulah  indikator  sederhana  untuk  melihat  apakah suatu  putusan  penetapan  penundaan  tersebut  ditaati  ataukah  tidak  dengan  cara  melihat apakah  setelah  dikeluarkannya  penetapan  penundaan  tersebut  maka  kondisi  kembali  ke keadaan semula (restitution in integrum) ataukah tidak.

## 3. Kondisi Partai PPP dan Golkar Paska Penetapan Penundaan
Paska  dikeluarkannya  penetapan  penundaan  Surat  Keputusan  Nomor:  M.HH- 07.AH.11.01  Tahun  2014  tentang  Pengesahan  Perubahan  Susunan  Kepengurusan  Partai Persatuan Pembangunan  pada tanggal 6 November 2014, selayaknya posisi Ketua Umum dan
14 Asmuni, Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara .
15 Lintong  Siahaan, Wewenang  PTUN  Menunda  Keputusan  Pemerintah (Jakarta:  Perum  Percetakan  Negara,  2006). Hal.12
16 Firna Novi Anggoro, “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh Ptun,” Fiat Justisia 10, no. 4 (2017): 647–70, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803.
Sekretaris  Jenderal  berada  di  posisi  semula  sebelum  munculnya  surat  keputusan  yaitu Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum dan Romahurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal. Akan tetapi  penerapan  di  lapangan  tampak  berbeda,  tercatat  Majelis  Hakim  PTUN  sudah mengeluarkan  putusan  akhir  pada  tanggal  25  Februari  2015  yang  dalam  pokok  isinya mempertahankan  PenetapanPenundaan  Pelaksanaan  Keputusan  Objek  Sengketa  Nomor  : 217/G/2014/PTUN-JKT,  tanggal  6  November  2014  dan  putusan  tersebut  dipertahankan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada Putusan Pengadilan yang membatalkan atau penetapan lain yang mencabut.
Pada  tanggal  10  Juli  2015,  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  kemudian membatalkan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  Nomor:  217/G/2014/PTUN- JKT  dengan  Putusan  Nomor:  120/B/2015/PT.TUN.JKT,yang  salah  satu  amar  putusannya adalah  membatalkan  penetapan  penundaan  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Jakarta 17 .
Dalam  artian  untuk  melihat  sejauh  manakah  ketaatan  Pejabat  TUN    terhadap penetapan  penundaan  adalah  dengan  melihat  apakah  selama  rentang  tanggal  6  November 2014-10  Juli  2015  susunan  kepengurusan  DPP  Partai  Persatuan  Pembangunan  benar-benar telah kembali dalam posisi semula sebelum dikeluarkannya  Surat Keputusan Menteri Hukum dan  HAM  RINomor:  M.HH-07.AH.11.01  Tahun  2014  tentang  Pengesahan  Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan.
Berdasarkan  jejak  digital  yang  penulis  temukan,  pada  rentang  waktu  tersebut Romahurmuziy  masih  menganggap  dirinya  sebagai  ketua  umum  yang  sah  berdasarkan  surat keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  disisi  lain  Djan  Faridz  meskipun  tidak memegang  surat  keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI,  juga  mengklaim  sebagai  ketua umum  yang  sah  menggantikan  Suryadharma  Ali  didasarkan  pada  Muktamar  Luar  Biasa Jakarta  yang  telah  sesuai  dengan  putusan  Mahkamah  Partai  DPP  Partai  Persatuan Pembangunan.
Bahkan  DPP  PPP  versi  Romahurmuziy  menolak  penetapan  penundaan  yang dikeluarkan  oleh  Majelis  Hakim  PTUN  Jakarta  dengan  mengatakan  bahwa  putusan  tersebut bersifat condemnatoir (perintah)  bukan deklaratoir (pernyataan  yang  berlaku  seketika). Menurut Arsul Sani, Sekretaris Jenderal DPP PPP penetapan penundaan yang diputus majelis hakim  PTUN  itu  hanya  bersifat condemnatoir atau  perintah  untuk  menunda  surat keputusan, 18 dalam  hal  ini  adalah  surat  keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, masih  diperlukan  terbitan  surat  keputusan  baru  dari  Menkumham  untuk  melaksanakan penundaan. Hal tersebut dianggap sudah sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN. 19
17 Putusan Nomor: 217/G/2014/PTUN-JKT dan 120/B/2015/PT.TUN.JKT bisa didapatkan di Arsip Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.
18 Sri  Hartini,  Setiati  Widihastuti,  and  Iffah  Nurhayati,  “Eksekusi  Putusan  Hakim  Dalam  Sengketa  Perdata  Di Pengadilan  Negeri  Sleman,” Jurnal  Civics:  Media  Kajian  Kewarganegaraan 14,  no.  2  (2017):  128–38, https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852.
19 ( Hanz  Jimenez  Salim)  https://www.liputan6.com/news/read/2131143/ppp-kubu-romi-putusan-ptun-tidak-otomatis- berlaku diakses pada tanggal 18 Agustus 2019

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 1-14 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Terlihat  dari  kasus  tersebut,  DPP  PPP  versi  Romahurmuziy  pada  hakikatnya memahami bahwa surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun  2014  telah  ditunda  pemberlakuannya  oleh  pengadilan,  akan  tetapi  DPP  PPP menyatakan  bahwa  pemberlakuan  tersebut  belum  berlaku  sebelum  adanya  keputusan  baru, apakah memang seperti itu.
Apabila  melihat  dari  argumentasi  yang  disampaikan,  pada  dasarnya  DPP  PPP mencoba  melempar  bola  panas  ke  ruang  hampa,  karena  pada  hakikatnya  ketika  penetapan penundaan  telah  dikeluarkan  maka  mengakibatkan  daya  laku  ( gelding )  terhadap  Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  terhenti  untuk  sementara  waktu  ( tijdelijk ).  Dalam  artian penetapan penundaan bukanlah putusan yang bersifat condemnatoir melainkan declaratoir. 20
Hal  itu  sejalan  dengan  pendapat  Menurut  W.Riawan  Tjandra  yang  menyatakan  bahwa Putusan akhir menurut sifatnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 21
1. Putusan  yang  bersifat  pembebanan (condemnatoir) yaitu  Tergugat  dibebani  untuk membatalkan surat keputusan yang digugat, tergugat dibebani membayar ganti rugi atau melakukan  rehabilitasi  (Pasal  9,  Pasal  47).  Contoh  surat  pemberhentian  pegawai dibatalkan dan dilakukan rehabilitasi.
2. Putusan  yang  bersifat  pernyataan (declaratoir) yaitu  putusan  yang  hanya  menegakkan suatu keadaan hukum yang sah. Misalnya penetapan dismissal (Pasal 62) contoh gugatan tidak  diterima  atau  tidak  berdasar.  Penetapan  pemeriksaan  perkara  dengan  acara  cepat (Pasal 48).
3. Putusan  yang  bersifat  penciptaan (constitutif) yaitu  putusan  yang  melenyapkan  suatu keadaan hukum atau melahirkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Misalkan tergugat selain dibebani untuk membatalkan surat keputusan yang digugat, juga dibebani kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  Tergugat  untuk  menebitkan  keputusan  tata  usaha negara yang baru (Pasal 97)
Merujuk  pada  klasifikasi  diatas,  putusan  sela  mempunyai  kecenderungan  untuk bersifat declaratoir, sama  seperti  penetapan  dengan  acara  cepat  (Pasal  48)  bukan condemnatoir ataupun constitutif. Hal itu disepakati pula oleh Endra Wijaya, menurut Endra Wijaya  Ketentuan  Pasal  109  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  mengenai  syarat-syarat putusan  pengadilan  juga  berlaku  bagi  penetapan  terhadap  permohonan  penundaan pelaksanaan  keputusan  TUN.  Akibat  hukum  dari  penetapan  penundaan  semacam  itu  ialah menunda dengan seketika bekerjanya keputusan TUN yang digugat tanpa perlu adanya surat keputusan baru. 22 Lebih lanjut lagi menurut Soemaryono, apabila tergugat tetap melaksanakan atau  mengeksekusi  keputusan  TUN  yang  sudah  ditunda  pelaksanaannya  oleh  pengadilan, maka  keputusan  TUN  yang  dikeluarkan  oleh  tergugat  dapat  dinyatakan  cacat  hukum  dan seluruh  kerugian  ditanggung  oleh  tergugat.  Jika  penggugat  merasa  dirugikan  atas  keputusan
20 Rio Christiawan, “Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi,” Jurnal Yudisial 11, no. 3 (2018): 367–84.
21 W.  Riawan  Tjandra, Teori  Dan  Praktik  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Yogyakarta:  Universitas  Atmajaya, 2010).Hal.138
22 Endra  Wijaya,  “Penundaan  Pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Yang  Sedang  Digugat,” Judicial 3,  no.  1 (2007): 10.
TUN  yang  tetap  dilaksanakan  oleh  tergugat,  meskipun  telah  ada  penetapan  penundaan  yang telah  dikeluarkan  oleh  pengadilan,  maka  penggugat  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi secara  perdata  ke  Pengadilan  Negeri  akibat  kerugian  yang  diterima.  Masih  menurut Soemaryono,  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  atas  putusan  penundaan,  apabila  pihak tergugat  merasa  bahwa  keputusan  TUN  yang  dia  buat  itu  sudah  tepat,  adalah  dengan mengajukan  keberatan.  Dan  alasan  pengajuan  keberatan  dari  tergugat  yaitu  adanya  unsur kepentingan  umum  (Pasal  67  ayat  (4)  sub  b  UndangUndang  Nomor  5  Tahun  1986). Pengajuan  keberatan  itu  adalah  dalam  bentuk  surat  bantahan  yang  ditujukan  kepada  Ketua Pengadilan dengan melampirkan bukti-bukti. 23
Apabila  kita  merujuk  pada  asas  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yaitu erga omnes ,  maka  selayaknya  semua  pihak  mematuhi  putusan  yang  berbentuk  penetapan penundaan tersebut.Bahkan ketentuan pasal 116 ayat (4),(5) dan (6) dapat dijadikan pedoman dengan  menyampaikan  tembusan  kepada  Ketua  Mahkamah  Agung  RI,  Menteri  PAN(  Surat Menteri  PAN  Nomor:  B  4714/4/1991  tanggal  29  Mei  1991  tentang  Pelaksanaan  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara) andaikan Tergugat tidak mentaati Penetapan Penundaan.
Namun  fakta  dilapangan,  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  terkesan  melakukan pembiaran,  disisi  lain  DPP  PPP  versi  Romahurmuziy  menyatakan  bahwa  putusan  tersebut bersifat condemnatoir sehingga membutuhkan tindakan Menkumham terlebih dahulu sebelum bisa  berlaku,  dan  Menkumham  menyatakan  bahwa  hanya  tunduk  pada  putusan  akhir  bukan putusan  sela  yang  berbentuk  penetapan  (Pasal  97  ayat  [9]). Inefektivitas  putusan  sela  yang berbentuk  penetapan  terlihat  semakin  jelas  dengan  melihat  aktivitas  kedua  kubu  baik  dari DPP PPP versi Romahurmuziy ataupun Djan Faridz dalam rentang waktu 6 November 2014- 10 Juli 2015.

## Tabel 1
Aktivitas DPP PPP Versi Romahurmuziy dan Djan Faridz Pasca Penetapan Penundaan Bulan PPP Romahurmuziy PPP Djan Faridz November 2014 Menolak penetapan penundaan Berencana mengadakan mukernas Desember 2014 Menolak menghadiri Mukernas Mengadakan Mukernas Januari 2015 Mengadakan Harlah di Gedung Joeang Mengadakan Harlah di Kantor DPP PPP Februari 2015 Mengadakan Mukernas I Menolak Hasil Mukernas Maret 2015 Mendukung adanya Islah Mendukung adanya Islah April 2015 Memberikan rekomendasi untuk pilkada serentak Memberi rekomendasi Mei 2015 Menang  di  PN  Jakarta  Pusat atas Gugatan Majid Kamil Rekomendasi  pilkada ditolak KPU

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 1-14 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Juni 2015 Menawarkan Islah Menolak Islah Juli 2015 Keluar Putusan Banding yang membatalkan penetapan penundaan Keluar Putusan banding yang membatalkan penetapan penundaan
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
Sementara  itu  untuk  kasus  Partai  Golkar  penundaan  dilakukan  pada  tanggal  1  April 2015 sementara itu putusan banding yang membatalkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM  RI    dikeluarkan  bersamaan  dengan  putusan  banding  Partai  Persatuan  Pembangunan yaitu  pada  tanggal  10  Juli  2015.  Perbedaan  rentang  waktu  itu  disebabkan  dalam  kasus sengketa Partai Golkar, proses peradilan dilakukan tidak dengan acara biasa akan tetapi acara cepat.

## Tabel 2
Aktivitas DPP Partai Golkar Versi Aburizal bakrie dan Agung Laksono Pasca Penetapan Penundaan Bulan Aburizal Bakrie Agung Laksono April 2015 Mengeluarkan  SK  Rotasi Alat kelengkapan dewan Menolak adanya rotasi AKD April 2015 Tidak ingin keluar dari ruang fraksi Melakukan pembobolan ruang fraksi Mei 2015 Putusan PTUN memenangkan Aburizal Bakrie Putusan PTUN memenangkan Aburizal Bakrie Mei 2015 Sepakat  Islah  demi  Pilkada Serentak Sepakat  Islah  demi  Pilkada serentak Sumber: diolah dari berbagai sumber.
Terlihat dari jejak digital diatas (tabel 2), penetapan penundaan yang dikeluarkan oleh PTUN  tidak  diindahkan  oleh  DPP  Partai  Golkar  versi  Agung  Laksono  maupun  pemerintah sendiri  dalam  hal  ini  adalah  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI.  Pemerintah  justru  malah menginisiasi  islah  terhadap  dua  kubu  baik  dari  Aburizal  Bakrie  maupun  Agung  Laksono. Padahal apabila merujuk dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak ada kewenangan Menteri Hukum dan HAM RI untuk menginisiasi pelaksanaan Islah.

## D. KESIMPULAN
Putusan sela yang berbentuk penetapan penundaan sebagai produk hukum peradilan tata usaha  negara  pada  hakikatnya  harus  ditaati  oleh  Pejabat  TUN.  Dalam  kasus  yang  terjadi  pada Partai  Golkar  dan  PPP,  pengabaian  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  selaku  pejabat  tata  usaha negara  terlihat  jelas  dengan  menyatakan  bahwa  Tergugat  (Menteri  Hukum  dan  HAM)  hanya tunduk  pada  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap (inkracht  van  gewisjde) ,  disisi  lain  pihak
intervensi masih beralasan bahwa putusan sela adalah putusan yang bersifat condemnatoir yang berarti masih memerlukan penerbitan surat keputusan baru untuk bisa dilaksanakan. Perdebatan terkait  sifat  penetapan  penundaan  pada  hakikatnya  tidak  boleh  menghilangkan  esensi dikeluarkannya penetapan penundaan.
Esensi  dikeluarkannya  penetapan  penundaan  sebagaimana  pada  pasal  67  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  untuk  melindungi kepentingan penggugat yang sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.   Oleh karena itulah perdebatan terkait bentuk  putusan seharusnya tidak menjadi alasan tidak dilaksanakannya penetapan penundaan.
Untuk  mengatasi  problematika  hukum  tersebut  sebenarnya  bisa  dilakukan  dengan melakukan perubahan terhadap Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan menambahkan  kewajiban  bagi  tergugat  untuk  menjalankan  putusan  sela  yang  penetapan penundaan  meskipun  belum  adanya  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap (inkracht  van gewisjde).

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro,  Firna  Novi.  “Pengujian  Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang  Terhadap  Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh Ptun.” Fiat Justisia 10, no. 4 (2017): 647– 70. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitiaan  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2012.
Asmuni.  “Eksekutabilitas  Penetapan  Penundaan  Pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.” Perspektif Hukum 16, no. 1 (2016): 99–121.
———. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara . Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.
Christiawan,  Rio.  “Penetapan  Pengadilan  Sebagai  Bentuk  Upaya  Hukum  Pada  Proses Eksekusi.” Jurnal Yudisial 11, no. 3 (2018): 367–84.
Firdaus;  Kurniawan,  Nalom.  “Kekuatan  Putusan  Mahkamah  Partai  Ditinjau  Dari  Sistem Kekuasaan Kehakiman  Menurut UUD 1945 The Power of the Party Court  ’ s Decision : Review  From  Judicial  Power  System  According  to  the  1945  Constitution.” Jurnal Konstitusi 14, no. 3 (2017): 644–71.
Ghofur, Jamaludin, and M. Yasin al Arif. “Suksesi Kepemimpinan Dalam Partai Politik: (Studi Atas Partai Golkar Dan Partai Persatuan Pembangunan).” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24, no. 4 (2017): 577–600. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art4.
Hakim, Abdul. “Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 361–78.
Harahap,  Muhammad  Yahya. Kekuasaan  Mahkamah  Agung  Pemeriksaan  Kasasi  Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Hartini,  Sri,  Setiati  Widihastuti,  and  Iffah  Nurhayati.  “Eksekusi  Putusan  Hakim  Dalam Sengketa  Perdata  Di  Pengadilan  Negeri  Sleman.” Jurnal  Civics:  Media  Kajian

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 1-14 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kewarganegaraan 14, no. 2 (2017): 128–38. https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852. Indroharto. Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara . Jakarta: Sinar Harapan, 2003.
Permana,  Tri  Cahya  Indra.  “Dinamika  Sikap  PTUN  Terhadap  Sengketa  Pemilihan  Kepala Daerah.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 7, no. 2 (2018): 175–94.
Purnadi, Purbatjaraka, and Soekanto Soerjono. Perihal Kaedah Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
Rahman, Muhammad Anwar. “Penyelesaian Perselisihan  Internal  Partai  Politik.” Yuridika 13, no. 2 (2016): 189–218.
Siahaan,  Lintong. Wewenang  PTUN  Menunda  Keputusan  Pemerintah .  Jakarta:  Perum Percetakan Negara, 2006.
Tjandra,  W.  Riawan. Teori  Dan  Praktik  Peradilan  Tata  Usaha  Negara .  Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.
Wijaya, Endra. “Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Sedang Digugat.” Judicial 3, no. 1 (2007): 10.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan