## H UBUNGAN K ARAKTER P ERMUKIMAN DENGAN P ARTISIPASI M ASYARAKAT DALAM P ENGELOLAAN S AMPAH R UMAH T ANGGA (S TUDI K ASUS : S URODADI , K ELURAHAN S ISWODIPURAN DAN
P ERUM B UMI S

## INGKIL P ERMAI I D
ESA K

## ARANGGENENG ,

## K ECAMATAN B OYOLALI )

## Inarotu Duja, Kuswanto Nurhadi, Isti Andini
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, Surakarta email: inarotuduja@gmail.com
Abstract :
Every citizen who lived in settlements will definitely produce garbage, therefore the volume of waste  continues  to  increase  every  time.  While  the  final  disposal  is  provided  having a  limited capacity, so that the waste management at the community level needs to be improved so that the amount of waste that goes to landfill can be reduced. Waste management at the community level  is  also  done  in  Surodadi,  Siswodipuran  and  Perum  Bumi  Singkil  Permai  (BSP)  I, Karanggeneng,  Boyolali.  But  to  these  two  regions  have  different  treatment  in  processing waste.  The  problem  in  this  research  is  about  how  are  the  relations  between  the  residential character  and  the  community  participation  in  waste  management.  The  method  used  is  the method  of  description  that  describes  the  relationship  between  the  two  factors  through  the depiction of the results of observations, questionnaires and interviews. The results of this study are  the  difference  in  terms  of  residential  character,  waste  management  system  and participation from the community in garbage penelolaan in both regions. Economic conditions have  relation  with  the  community  participation  in  the  management  of  household  waste. Livelihood,  social  and  cultural  interactions  that  evolve  shown  to  has  a  relation  with  the community  participation  in  the  management  of  household  waste.    The  level  of  income  and education  levels  have  no  connection  with  participation  from  the  community  in  waste management.
Keywords: Community Participation, Residentials, Waste Management,

## 1. PENDAHULUAN
Sampah dan permukiman merupakan dua hal  yang  tidak  terpisahkan,  karena  setiap rumah  tangga  pasti  memproduksi  sampah setiap  harinya.  Cara  konvensional  yang digunakan untuk menangani menanani permasalahan  sampah  permukiman  adalah dengan  membuang  sampah  ke  tempat  sampah yan  akhirnya  dibuang  ke  TPA  (Tempat Pembuangan Akhir)
Masalah lain akan timbul ketika kapasitas TPA yang terbatas sedangkan jumlah sampah  terus  bertambah  seiring  dengan bertambahnya  jumlah  penduduk  dan  pola konsumsi masyarakat. Solusinya adalah mengurangi  jumlah  sampah  yang  dibuang  di TPA.
Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan yaitu  dengan    mengolah  sampah  di  tingkat rumah  tangga.  Keberhasilan  pengelolaan sampah  rumah  tangga  tidak  hanya  ditentukan oleh kebijakan pemerintah saja, tetapi ditentukan  juga  oleh  tingkat  keterlibatan masyarakat  dalam  seluruh  tahap  kegiatan  (N. Saribanon  dkk,  2007).  Dengan  memberikan porsi  yang  besar  terhadap  masyarakat  dalam mengelola sampah diharapkan mampu meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap  lingkungan  sekitar.  Hal  ini  sesuai dengan  teori  yang  menyebutkan  bahwa  salah satu  dari  lima  atribut  kota  hijau  adalah kepekaan dan kepedulian masyarakat (Program  Pengembangan  Kota  Hijau  (P2KH)
Pedoman Pelaksanaan 2011).
Seperti  daerah  lain,  Kecamatan  Boyolali juga  memiliki  permasalahan  yang  sama tentang  sampah  rumah  tangga.  Beberapa daerah di Kecamatan Boyolali mulai menerapkan  pengelolaan  sampah  di  tingkat rumah  tangga  untuk  mengatasi  permasalahan sampah  rumah  tangga.    Dua  wilayah  yang telah menerapakan pengelolaan sampah rumah tangga  adalah  permukiman  di  Surodadi, Kelurahan Siswodipuran dan Perumahan Bumi Singkil  Permai  1,  Desa  Karanggeneng, Kecamatan Boyolali.
Kedua wilayah tersebut memiliki karakter permukiman yang berbeda dan cara pengelolaan  sampah  yang  berbeda  pula.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji hubungan karakter permukiman dengan partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Boyolali.

## 2. METODE

## 2.1 Ruang Lingkup
Wilayah  penelitian  dibatasi  di  lingkup wilayah Kecamatan Boyolali. Perumahan yang diambil sebagai wilayah kajian adalah lingkungan perumahan di
Surodadi,
Kelurahan Siswodipuran dan Perumahan Bumi Singkil  Permai  1,  Desa  Karanggeneng, Kecamatan  Boyolali.  Batasan  aspek  yang dibahas  pada  penelitian  ini  dibagi  menjadi  3 kelompok yaitu kelompok karakter permukiman,  sistem  pengelolaan  sampah  dan karakter partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2.2 Metode Analisis
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  kualitatif  di  mana  data  yang  ada akan diolah secara deskriptif.
Menurut Nazir (2005) menyatakan bahwa metode  penelitian  deskriptif  adalah  metode penelitian  dalam  meneliti  sebuah  objek  yang bertujuan  untuk  membuat  deskripsi  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antara
fenomena yang diselidiki.
Adapun  tahapan  analisis  yang  dilakukan adalah: 1. Analisis Identifikasi Karakter Permukiman. 2. Analisis  Identifikasi  Sistem  Pengelolaan Sampah. 3. Analisis Identifikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
4. Analisis  Hubungan  Karakter  Permukiman dengan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengelolaan Sampah.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisis Identifikasi Karakter Permukiman Dalam  melakukan  analisis  identifikasi karakter permukiman dilakukan dengan metode deskripsi dari hasil observasi lapangan dan  studi  dokumen.  Menurut  Dyah  (2010), karakter  permukiman  secara  umum  dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: 1. Fisik Binaan.
Kelompok ini berkaitan dengan kenampakan fisik perumahan. Terdapat perbedaan antara permukiman di Surodadi dan Perum BSP  1 dari segi fisik binaan.  Perumahan  formal (Perum  BSP  1, Desa Karangganeng) lebih memiliki keteraturan dalam penataan wilayah
dibandingkan  dengan  perumahan  swadaya (Surodadi,  Kelurahan  Siswodipuran)  yang tumbuh secara mandiri.
2. Kondisi Ekonomi. Penduduk  Surodadi  lebih  didominasi  oleh warga  yang  telah  menjadi  pensiunan, sedangkan  di  Perum  BSP  1,  didominasi oleh warga yang memiliki mata pencaharian  sebagai  PNS.  Dari  segi pendapatan, kedua wilayah rata-rata penduduknya  memiliki  pendapatan  lebih dari  Rp  1.116.000,00  yang  merupakan
UMR Boyolali.
3. Kondisi Sosial Rata-rata tingkat pendididkan penduduk di kedua  wilayah  sama-sama  tinggi  karena jumlah  penduduk  yang    telah  lulus peruruan tinggi sama-sama tinggi.
Dari  hasil  observasi  yang  telah  dilakukan, di  Surodadi  lebih  banyak  pertemuan  yang diadakan,  mulai  dari  unit  perkumpulan terkecil yaitu pertemuan Dasa Wisma yang ikuti  oleh  ibu-ibu.  Berbeda  dengan  Perum BSP 1 di mana pertemuan yang dilakukan warga  lebih  sedikit  karena  banyak  warga di  Perum  BSP  1  yang  masih  aktif  bekerja sehingga  intensitas  pertemuan  warga  pun agak  jarang  dilakukan.  Dapat  dikatakan bahwa  perumahan  di  Surodadi  memiliki interaksi sosial lebih baik dari pada perum
BSP 1, sehingga budaya yang berkembang masih  dapat  dilestarikan  seperti  kegiatan kerjabakti  dan  gotong  royong  yang  masih kerap dilakukan untuk menjaga kebersihan kawasan.

## 3.2 Analisis Identifikasi Sistem Pengelolaan Sampah
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara yang  telah  dilakukan  maka  diperoleh    sistem pengelolaan  sampah  pada  masing-masing wilayah sebagai berikut:
1. Proses Pengelolaan sampah.
Pada  permukiman  di  wilayah  Surodadi, Kelurahan Siswodipuran proses pengolahan  menggunakan  sistem  bank sampah  dan  pengomposan.  Sedangkan  di Perum  BSP  1,  Desa  Karanggeneng  proses pengolahan
menggunakan sistem
pemilahan sampah organik dan anorganik. 2. Aktor Pengelolaan Sampah.
Masyarakat dilibatkan secara penuh dalam pengelolaan sampah di Surodadi, Kelurahan  Siswodipuran,  tidak  menutup kesempatan pula bagi pihak lain untuk ikut terlibat  dalam  mengelola  bank  sampah, seperti  BLH  dan  pengepul  sampah. Berbeda  dengan  yang  dilakukan  di  Perum BSP  1,  Desa  Karanggeneng  yang  lebih banyak  mengandalkan  pihak  luar  yaitu petugas  kebersihan  untuk  mengangkut sampah dari rumah tangga ke TPS
3. Jumlah timbulan sampah.
Jumlah timbulan sampah dari permukiman di wilayah Surodadi, Kelurahan  Siswodipuran  yang  dibuang  ke TPA berkurang setelah dilakukan pengelolaan  sampah  .  Di  Perum  BSP  1, Desa  Karanggeneng,  jumlah  timbulan sampah  yang  dibuang  di  TPA  memiliki jumlah  yang  tidak  jauh  berbeda  dari sebelum  adanya  pengelolaan  sampah rumah tangga
Sistem  pengelolaan  sampah  di  Surodadi lebih  teratur  dan  mendapat  respon  positif  dari masyarakat,  sedangkan  di  Perum  BSP  1, pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  lebih sederha  yaitu  hanya  dengan  melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Hal ini  dikarenakan  kegiatan  pengelolaan  sampah di  BSP  1  berasal  dari  pemerintah  sehingga
masyarakat  tidak  merasa  memiliki  kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga.
3.3 Analisis Identifikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Dalam analisis identifikasi partisipasi masyarakat terlebih dahulu dilakukan menterjemahkan hasil wawancara yang diperoleh  ke  dalam  indikator  partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  yang telah di susun sebelumnya (Lampiran 1, Tabel 1.).  Kemudian  dihitung  rata-rata  masing- masing wilayah.
Rata − rata   = Total Skor
Jumlah Item Surodadi = 14 5 = 2,80
Perum BSP I = 8 5 = 1,60 Partisispasi masyarakat Surodadi tergolong  dalam  kategori Degree  of  Citizen Power .  Dalam  derajat  ini  masyarakat  dinilai telah mampu dan memiliki kewenangan dalam menentukan pengelolaan sampah rumah tangga  di  wilayahnya.  Hal  ini  dibuktikan dengan  segala  sesuatu  dalam  pengelolaan sampah,  baik  itu  berupa  inisiatif,  sistem pengelolaan,  aturan,  dan  sumberdaya  yang digunakan dalam pengelolaan sampah ditentukan oleh masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  Perum  BSP  1 dalam  mengelola  sampah  tergolong  dalam kategori non-participation .  Hal  ini  diperkuat dengan sedikitnya porsi keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah. 3.4 Analisis Hubungan Karakter Permukiman dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
Pada analisis untuk mengetahui hubungan antara karakter permukiman dengan partisipasi masyarakat  dalam  penelolaan  sampah  dibuat matriks  yang  mengkaitkan  antara  karakter permukiman  dengan  partisipasi  masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3.4.1    Hubungan  Kondisi  Ekonomi  dengan Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan Sampah
Tabel hubungan kondisi ekonomi dengan partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah dapat dilihat di Lampiran 1 pada Tabel 2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa:
1. Kawasan  dengan  dominasi  orang  yang memiliki  mata  pencaharian  yang  lebih fleksibel (dari segi waktu) memungkinkan warganya untuk berkreasi dan memunculkan  ide  dalam  memanfaatkan waktu  dan  tenaga  mereka.  Walaupun kedua wilayah sama-sama memiliki pendapatan  rata-rata  di  atas  UMR,  namun inisiatif untuk mengelola sampah berbeda.
2. Daerah  dengan  dominasi  warga  yang bermata  pencaharian  yang  lebih  fleksibel waktu  kerjanya  memungkinkan  warganya untuk  berkumpul  dan  menyepakati  aturan dalam  pengelolaan  sampah.  Meski  rata- rata  pendapatan  penduduk  di  kedua wilayah  sama-sama  tinggi,  tetapi  dalam proses  penyepakatan  aturan  memiliki perbedaan,  sehingga  tinggi  rendahnya pendapatan  tidak  berpengaruh  dalam penyepakatan aturan.
3. Perbedaan mata pencaharian dan pendapatan tidak mempengaruhi dari mana asal sumberdaya didapat. Hal ini dikarenakan  untuk  memaksimalkan  usaha pengelolaan  sampah  rumah  tangga  tidak bisa hanya mengandalkan sumberdaya dari masyarakat  itu  sendiri,  namun  juga  perlu mencari sumberdaya-sumberdaya lain yang  berasal  dari  luar  untuk  membantu suksesnya  pengelolaan  sampah  rumah tangga di wilayah tersebut.
4. Daerah dengan mayoritas warga pensiunan akan  memiliki  waktu  yang  lebih  banyak untuk terlibat aktif dalam proses pengelolaan  sampah  rumah  tangga.  Pada kedua  wilayah  yang  sama-sama  memiliki rata-rata  pendapatan  yang  tinggi,  tetapi keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pengelolaan sampah berbeda.
5. Daerah  dengan  warga  yang  pensiun, memberikan  kesempatan  bagi  semua warga  untuk  berperan  aktif  sebagai  aktor dalam pengelolaan sampah. Tingkat pendapatan  warga  yang  rendah  tidak menjamin keterlibatan warga dalam mengelola sampah rumah tangga baik.
3.4.2    Hubungan  Kondisi  Sosial  dengan Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan Sampah
Tabel hubungan kondisi ekonomi dengan partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan
sampah dapat dilihat di Lampiran 2 pada Tabel 3. Dari tabel tersebut diketahui bahwa:
1. Kedua wilayah  sama-sama memiliki tingkat  pendidikan  yang  tinggi,  tetapi berbeda  dalam  pengambilan  inisiatif. Wilayah  dengan  interaksi  yang  baik  akan memacu  warganya  untuk  memunculkan ide mengenai pengelolaan sampah. Daerah dengan budaya gotong-royong yang berkembang maka memberikan kesempatan bagi warga untuk memunculkan  ide  mengenai  pengelolaan sampah. 2. Kedua wilayah  sama-sama memiliki tingkat  pendidikan  yang  tinggi,  tetapi berbeda  dalam  penyepakatan  aturan. Interaksi  antar  tetangga  mempengaruhi penyepakatan  aturan  dalam  pengelolaan sampah.  Wilayah  dengan  interaksi  yang baik  akan  memacu  warganya  untuk membuat  dan  menyepakati  peraturan mengenai  pengelolaan  sampah. Daerah dengan budaya gotong-royong yang berkembang maka memberikan kesempatan  bagi  warga  untuk  membuat peraturan tentang pengelolaan sampah. 3. Kedua wilayah  sama-sama memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dan sama- sama  menggunakan  sumberdaya  dari dalam  dan  dari  luar.  Kedua  wilayah berbeda  dalam  interaksi  warga,  tetapi sama-sama  memanfaatkan  sumberdaya dari  dalam  dan  dari  pihak  luar.  Kedua wilayah memiliki perbedaan dalam budaya gotong-royong, tetapi sama-sama menggunakan  sumberdaya  dari  dalam  dan dari luar. 4. Kedua wilayah  sama-sama memiliki tingkat  pendidikan  yang  tinggi,  tetapi berbeda  dalam  peran  aktif  masyarakat dalam  pengelolaan  sampah.  Wilayah dengan  interaksi  yang  baik  akan  memacu warganya  untuk  lebih  aktif  dan  terlibat dalam pengelolaan sampah. Daerah dengan budaya gotong-royong yang berkembang maka memberikan kesempatan  bagi  warga  untuk  aktif berpartisipasi dalam setiap proses pengelolaan sampah. 5. Kedua wilayah  sama-sama memiliki tingkat  pendidikan  yang  tinggi,  tetapi berbeda  dalam  keterlibatan  masyarakat dalam  keterlibatan  masyarakat  sebagai
aktor  pengelola. Wilayah  dengan  interaksi yang  baik  akan  memacu  semua  warganya untuk terlibat aktif sebagai aktor pengelola.  Daerah  dengan budaya  gotong- royong yang berkembang maka memberikan  kesempatan  bagi  semua warga  untuk  aktif  dan  turut  serta  sebagai aktor pengelola.

## 4. KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  dilakukan  mengenai hubungan karakter permukiman dengan partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah  rumah  tangga  yang  telah  dilakukan, diperoleh  beberapa  kesimpulan  yaitu  sebagai berikut:
1. Perumahan  swadaya  dan  perumahan formal  memiliki  beberapa  perbedaan. Surodadi  sebagai  perumahan  swadaya memiliki karakter fisik binaan yang tidak teratur.  Kondisi  ekonomi  baik,  serta memiliki  kondisi  sosial  yang  baik. Perumahan  BSP  1  sebagai  perumahan formal memiliki fisik binaan yang teratur karena  telah  direncanakan  dan  ditata. Kondisi  ekonomi  yang  baik  dan  kondisi sosial  yang  kurang  baik,  terutama  dalam hal interaksi bertetangga.
2. Sistem  pengelolaan  sampah  di  kedua daerah  berbeda.  Perumahan  swadaya
(Surodadi)  memiliki  sistem  pengelolaan sampah yang teratur, sedangkan Perumahan  formal  (Perum  BSP  1) memiliki  sistem  pengelolaan  sampah yang  sederhana,  banyak  bergantung  pada bantuan  pihak  luar  dan  belum  memiliki dampak  yang  nyata  dalam  mengurangi timbulan sampah di TPA.
3. Perumahan  swadaya  Surodadi  memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi ( degree  of  citizen  power ).  Perumahan formal  Perum  BSP  1  memiliki  tingkat partisipasi yang rendah ( non- participation )  karena  masyarakat  hanya diberikan  komunikasi  satu  arah  dari pemerintah.
4. Hubungan  antara  karakter  permukiman dengan  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan  sampah  dapat  dijelaskan melalui beberapa poin berikut ini:
a. Kondisi  ekonomi:  mata  pencaharian memiliki hubungan terhadap partisipasi masyarakat
dalam
pengelolaan  sampah.  Masyarakat yang  memiliki  waktu  kerja  yang tidak  mengikat  atau  lebih  leksibel memungkinkan  untuk  berpartisipasi dalam  pengelolaan  sampah  lebih baik.  Sedangkan  tingkat  pendapatan tidak  memiliki  hubungan  dengan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan sampah. b. Kondisi  sosial:  tingkat  pendidikan tidak  memiliki  hubungan  dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolan sampah. Tingkat pengetahuan yang tinggi tidak menjamin masyarakat memiliki partisipasi yang baik dalam pengelolaan  sampah  rumah  tangga. Sedangkan interaksi sosial dan budaya memiliki hubungan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan  sampah.  Interaksi  yang baik dan budaya mengenai kebersihan  lingkungan  yang  masih berkembang di masyarakat, memberikan dorongan bagi masyarakat untuk berpartisispasi dalam  pengelolaan  sampah  rumah tangga.

## REFERENSI
Direktorat  Jendral  Penataan  Ruang,  2011.
Program  Pengembangan  Kota  Hijau (P2KH)  Panduan  Pelaksanaan  2011 .
Kementrian Pekerjaan Umum
N. Saribanon, E. Soetarto, S. Hadi Sutjahjo, E. Gumbira Sa’id, Sumardjo. 2007.  Jurnal:
Pendekatan Tipologi
dalam Pengembangan  Partisipasi  Masyarakat (Studi  Kasus  :  Pengelolaan  Sampah
Permukiman  Berbasis  Masyarakat  Di Kotamadya  Jakarta  Timur) .    Jurnal Teknik Lingkungan.
Nazir,  Mohammad.  2005. Metode  Penelitian . Jakarta: Ghalia.
Dyah,  Ratih  Wahyu.  2010 . Jurnal: Penataan Permukiman  di  Kawasan  Segiempat Tunjungan  Kota  Surabaya .    Jurnal Tata Kota dan Daerah

## LAMPIRAN  1
Tabel 1. Tabel Penilaian Partisispasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
Variabel Partisipasi Permukiman Surodadi, Kelurahan Siswodipuran Skor Perumahan BSP 1, Desa Karanggeneng Skor Asal Inisiatif Kesepakatan masyarakat 3  Program Pemerintah 1 Proses Penyepakatan Aturan Aturan ditentukan dan disepakati oleh masyarakat 3  Aturan  telah  ditetapkan  tanpa ada kesepakatan dari masyarakat 1 Asal Sumber Daya Sumberdaya  (tenaga,  materi) sebagian berasal dari masyarakat 2  Sumberdaya  (tenaga,  materi) sebagian berasal dari masyarakat 2 Proses Pengelolaan Masyarakat terlibat dalam seluruh proses pengelolaan 3  Masyarakat terlibat dalam sebagian proses pengelolaan 2 Aktor Pengelolaan Seluruh masyarakat merupakan aktor pengelolaan 3  Sebagian masyarakat merupakan aktor pengelolaan 2 Total Skor 14 8 Tabel 2. Tabel Hubungan Kondisi Ekonomi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Variabel Partisipasi Mata Pencaharian Pendapatan Surodadi Perum BSP 1 Surodadi Perum BSP 1 Asal Inisiatif Didominasi oleh penduduk yang memiliki jam bekerja tidak mengikat (pensiunan dan  ibu rumah tangga), memiliki inisiatif dalam mengelola sampah Didominasi dengan penduduk yang masih aktif bekerja, tidak memiliki inisiatif untuk mengelola sampah tetapi beri oleh pemerintah Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, memiliki inisiatif dalam mengelola sampah Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, tidak memiliki inisiatif dalam mengelola sampah Proses Penyepakatan Aturan Didominasi oleh penduduk yang memiliki jam bekerja tidak mengikat (pensiunan dan  ibu rumah tangga), membuat aturan dengan keuntungan ekonomis Didominasi dengan penduduk yang masih aktif bekerja, tidak memiliki kewenangan dalam membuat aturan Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, membuat aturan yang member keuntungan ekonomis Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, tidak memiliki kewenangan dalam membuat aturan Asal Sumber daya Pengelolaan Didominasi oleh penduduk yang memiliki jam bekerja tidak mengikat (pensiunan dan  ibu rumah tangga), memanfaatkan sumberdaya dari dalam dan dari pihak luar Didominasi dengan penduduk yang masih aktif bekerja, sumberdaya diperoleh dari dalam dan dari pihak luar Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, menggunakan sumberdaya masyarakat dan bantuan dari luar Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, sumberdaya diperoleh dari dalam dan dari pihak luar Proses Pengelolaan Sampah Didominasi oleh penduduk yang memiliki jam bekerja tidak mengikat (pensiunan dan  ibu rumah tangga), terlibat aktif dalam pengelolaan sampah Didominasi dengan penduduk yang masih aktif bekerja, kurang terlibat dalam pengelolaan sampah Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, terlibat aktif dalam pengelolaan sampah Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, kurang terlibat dalam pengelolaan sampah Aktor Pengelolaan Sampah Didominasi oleh penduduk yang memiliki jam bekerja tidak mengikat (pensiunan dan  ibu rumah tangga), semua masyarakat terlibat Didominasi dengan penduduk yang masih aktif bekerja,  hanya sebagian warga yang mau berpartisipasi Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, melibatkan semua masyarakat Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, hanya sebagian masyarakat yang terlibat
Inarotu Duja, Kuswanto Nurhadi, Isti Andini, Hubungan Karakater...

## LAMPIRAN  2
Tabel 3. Tabel Hubungan Kondisi Sosial dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
Variabel Partisipasi Kependudukan Interaksi dengan tetangga Budaya Surodadi Perum BSP 1 Surodadi Perum BSP 1 Surodadi Perum BSP 1
Asa l In is ia tif Tingkat pengetahuan yang tinggi, memiliki inisiatif dalam mengelola sampah Tingkat pengetahuan yang tinggi, tidak memiliki inisiatif dalam mengelola sampah Interaksi antar tetangga yang baik, memiliki inisiatif dalam mengelola sampah Interaksi antar tetangga yang kurang baik, tidak memiliki inisiatif dalam mengelola sampah Budaya gotong royong berkembang, memiliki inisiatif dalam mengelola sampah Budaya gotong royong yang kurang berkembang, tidak memiliki inisiatif untuk mengelola sampah
P ro ses P eny epa ka ta n At ura n
Tingkat pengetahuan yang tinggi, memiliki kesempatan untuk membuat peraturan Tingkat pengetahuan yang tinggi, tidak memiliki kewenangan dalam membuat aturan Interaksi antar terangga yang baik, memiliki kesempatan untuk membuat peraturan Interaksi antar tetangga yang kurang baik, tidak memiliki kewenangan dalam membuat aturan Budaya gotong royong berkembang , membuat aturan dengan keuntungan ekonomis Budaya gotong royong berkembang, tidak memiliki kewenangan dalam membuat aturan
Asa l Su m ber da y a P eng elo la a n Tingkat pengetahuan yang tinggi, menggunakan sumberdaya masyarakat dan bantuan dari luar Tingkat pengetahuan yang tinggi, sumberdaya diperoleh dari dalam dan dari pihak luar Interaksi antar terangga yang baik, menggunakan sumberdaya masyarakat dan bantuan dari luar Interaksi antar tetangga yang kurang baik, sumberdaya diperoleh dari dalam dan dari pihak luar Budaya gotong royong berkembang , memanfaatkan sumberdaya dari dalam dan dari pihak luar Budaya gotong royong berkembang, sumberdaya diperoleh dari dalam dan dari pihak luar
P ro ses P eng elo la a n Sa mp a h
Tingkat pengetahuan yang tinggi, terlibat aktif dalam pengelolaan sampah Tingkat pengetahuan yang tinggi, kurang terlibat dalam pengelolaan sampah Interaksi antar terangga yang baik, terlibat aktif dalam pengelolaan sampah Interaksi antar tetangga yang kurang baik, kurang terlibat dalam pengelolaan sampah Budaya gotong royong berkembang , terlibat aktif dalam pengelolaan sampah Budaya gotong royong berkembang, kurang terlibat dalam pengelolaan sampah
Akt o r P eng elo la a n Sa mp a h
Tingkat pengetahuan yang tinggi, melibatkan semua masyarakat Tingkat pengetahuan yang tinggi, hanya sebagian masyarakat yang terlibat Interaksi antar terangga yang baik, melibatkan semua masyarakat Interaksi antar tetangga yang kurang baik, hanya sebagian masyarakat yang terlibat Budaya gotong royong berkembang , semua masyarakat terlibat Budaya gotong royong berkembang, hanya sebagian warga yang mau berpartisipasi