## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290
PROSES SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19
Bintaria Aulia Kumara 1 *, R. Widodo Triputro 2 1,2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD ” Yogyakarta, Indonesia Korespondensi Penulis: 1 * bintariakumara@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dan proses  pengangkatan  pejabat  terpilih  dari  seleksi  terbuka  di  Pemerintah  Kota  Yogyakarta.  Seleksi Terbuka  Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  selama  masa  pandemi  virus  Covid-19  di Pemerintah Kota Yogyakarta berbeda dari tahun-taun sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh data  secara  langsung  kepada  responden  dan  data  sekunder  berupa  dokumen  kegiatan.  Teknik pengumpulan  data    menggunakan  cara  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri dari 3 tahapan yaitu: 1) persiapan 2) pelaksanaan 3) monitoring dan evaluasi.

## Kata kunci: Seleksi Terbuka, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

## ABSTRACT
This study aims to determine the open selection process for primary high leadership positions and the process of appointing elected officials from open selection in the Yogyakarta City Government. The Open Selection for Filling the Position of Pratama High Leader during the Covid-19 virus pandemic in  the  Yogyakarta  City  Government  is  different  from  previous  years.  The  research  method  used  is descriptive qualitative. The object of the study was carried out at the Personnel and Human Resources Development  Agency  (BKPSDM)  of  Yogyakarta  City.  The  data  used  is  data  obtained  directly  to respondents  and  secondary  data  in  the  form  of  activity  documents.  Data  collection  techniques  use interviews and documentation. The results showed that the Implementation of the Open Selection for Filling  the  Position  of  Primary  High  Leader  consists  of  3  stages,  namely:  1)  preparation  2) implementation 3) monitoring and evaluation.

## Keywords: Open Selection, Primary High Leadership Positions
Informasi Artikel: Submit: 24-6-2022 Revisi: 22-07-2022 Diterima: 27-8-2022
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Salah  satu  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  pada  saat  ini  adalah  dengan  dilakukannya proses seleksi terbuka jabatan pimpinanan tinggi pratama di lingkungan instansi pemerintah. Pengisian jabatan untuk mengisi kekosongan suatu organisasi perangkat daerah merupakan hal yang  ssangat  penting  untuk  dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan  seorang  pemimpin  harus

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290
menduduki  jabatan  yang  tepat  demi  berjalannya  suatu  organisasi.  Seperti  dengan  konsep manajamen sumber daya manusia, yan dikenal dengan konsep “ The Right Man In The Right Place and Right Man In The Right Job ” (Hasibuan, 2005 : 14).
Seleksi  terbuka  harus  mempertimbangkan  faktor  kompetensi,  kualifikasi,  dan persyaratan  yang  dibutuhkan  oleh  jabatan  yang  dimiliki  oleh  pegawai.  Yang  pada  akhirnya akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Seleksi terbuka itu sendiri merupakan salah satu  bentuk  realisasi  dari  asas  umum  pemerintahan  baik.  Diharapkan  dengan  pelaksaanan seleksi jabatan secara terbuka akan terwujud kompetisi secara adil dan transparan. Pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka merupakan kesempatan untuk membuktikan apakah kinerja dan pelayanan aparatur sipil negara akan semakin baik atau buruk. (Ratih Rohani, 2015, Implikasi Promosi Jabatan Secara Terbuka Terhadap Manajemen Aparatur Sipil Negara di Indonesia)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu  perwujudan  dari  regulasi  untuk  mewujudkan  Reformasi  Birokrasi  dalam  Manajemen pegawai. Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan yang  lowong  secara  kompetitif  dengan  didasarkan  pada  sistem  merit.  Dengan  sistem  merit, maka  pelaksanaan  promosi  jabatan  didasarkan  pada  kebijakan  dan  manajemen  ASN  yang dilakukan  sesuai  dengan  kualifikasi,  kompetensi,  dan  kinerja  secara  adil  dan  wajar  dengan tanpa  membedakan  latar  belakang  politik,  ras,  warna  kulit,  agama,  asal  usul,  jenis  kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sehingga hal ini bisa menjamin tersedianya para pejabat struktural yang memiliki kompetensi jabatan sesuai kompetensi dan persyaratan yang diperlukan oleh jabatan tersebut. Dengan sistem merit dan promosi terbuka akan dapat menjamin kesinambungan karier ASN yang bersangkutan.
Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 108 disebutkan bahwa pengisian jabatan  pimpinan  tinggi  baik  utama,  madya  maupun  pratama  dilakukan  secara  terbuka  dan kompetitif  di  kalangan  PNS  dengan  memperhatikan  syarat  kompetensi,  kualifikasi, kepangkatan,  pendidikan  dan  latihan,  rekam  jejak  jabatan,  dan  integritas  serta  persyaratan jabatan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  pengisisan  JPT Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional, sedangkan JPT Pratama dilakukan secara nasional, atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Pada pasal 109 disebutkan bahwa untuk pengisian JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan  Presiden  yang  pengisiannya  dilakukan  secara  terbuka  dan  kompetitif  serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290
Dalam rangka mewujudkan keterbukaan dan transparansi dalam pengangkatan pejabat eselon  dua  yang  merupakan  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  di  suatu  Organisasi  Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan seleksi terbuka untuk pertama kalinya di tahun 2016. Pada tahun ini, pelaksanaan Seleksi terbuka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Peraturan Menteri  Pendagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara  Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2015  Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Seleksi  Terbuka  JPT  pratama  yang  kedua  dilakukan  pada  tahun  2019.  Pada  saat  itu terdapat  14  kekosongan  jabatan  eselon  II  di  Pemerintah  Kota  Yogyakarta.  Pemerintah  Kota Yogyakarta  masih  berpedoman  dengan  Peraturan  Menteri  Pendagunaan  Aparatur  Negara Nomor 13 Tahun 2014. Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta No. 24 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di  Pemerintah  Kota  Yogyakarta.  Pada  tahun  yang  sama,  pemerintah  Kota  Yogyakarta menyelenggarakan  Seleksi  Terbuka  untuk  Sekretaris  Daerah.  Dalam  seleksi  tersebut Pemerintah  Kota  Yogyakarta  menggunakan  pedoman  yang  baru  yaitu  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  nomor  15  tahun  2019  tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah.
Tahun 2020 dan 2021 merupakan awal mula Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan seleksi  terbuka  pada  masa  pandemi.  Terdapat  perbedaan  dari  seleksi  terbuka  pada  tahun sebelumnya.  Dengan  adanya  surat  edaran  dari  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi  Secara  Terbuka  dan  Kompetitif  di  Lingkugan  Instansi  Pemerintah  Dalam  Kondisi Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) merupakan pedoman Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama.
Pelaksanaan  Seleksi  Terbuka  JPT  Pratama  pada  masa  pandemi  mengalami  perubahan dibandingkan  dengan  pelaksanaan  pada  tahun-tahun  sebelumnya.  Yang  semula  peserta mengumpulkan  berkas-berkas  lamaran  ke  Kantor  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia, karena adanya pandemi panitia seleksi menggunakan sistem informasi manajemn  untuk  peserta  mengunggah  berkas  lamaran  dan  kelengkapan  lainnya.  Selain  itu waktu untuk pelaksanaan seleksi terbuka menjadi lebih singkat.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif  yaitu    metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  yang  obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisi  data  bersifat induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada  generalisasi (Sugiyono,  2009:1).  Sedangkan  dalam  Moleong  (2016:6),  penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain-lain  secara  holistic  dan dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Teknik  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan  setelah  selesai  di  lapangan.  Dalam  hal  ini  Nasution  (1988)  dalam  Sugiyono  (2014:89) menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan  bagi  penelitian  selanjutnya  sampai  jika  mungkin,  teori  yang  grounded”.  Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. Penulis melakukan wawancara terhadap 8 informan yang terdiri Panitia Seleksi, Sekretariat Panitia Seleksi, dan Para Peserta Seleksi. Lalu setelah seluruh data terkumpul, dilakukan analisis data dengan menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada kementerian, kesekertariatan lembaga negara, lembaga  non  struktural,  dan  instansi  daerah  dilakukan  secara  terbuka  dan  kompetitif dikalangan  ASN  dengan  memperhatikan  syarat  kompetensi,  kualifikasi,  kepangkatan, pendidikan  dan  latihan,  rekam  jejak  jabatan,  dan  integritas  serta  persyaratan  lain  yang dibutuhkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Seleksi  terbuka  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  bertujuan  mendapatkan  dan  menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tepat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari instansi

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290
pemerintahan  yang  bersangkutan.  Dan  hal  tersebut  akan  memiliki  pengaruh  dalam  upaya peningkatan kualitas aparatur sipil negara di Kota Yogyakarta.
Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN adalah lembaga Non-Struktural yang bertugas untuk  menjaga  netralitas  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara,  melakukan  pengawasan  atas pembinaan  profesi  Aparatur  Sipil  Negara  dan  melaporkan  pengawasan  dan  evaluasi pelaksanaan  kebijakan  manajemen  Aparatur  Sipil  Negara  kepada  presiden.  Dengan  adanya tugas KASN tersebut diharapkan adanya transparansi dalam setiap kegiatan seleksi terbuka di seluruh Indonesia. ( www.kasn.go.id diakses tanggal 8 Januari 2022).
Komisi  Aparatur Sipil  Negara dalam mengawasi  proses Seleksi Terbuka JPT Pratama meiliki  aplikasi  bernama  SIJAPTI.  Sistem  Informasi  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  (SIJAPTI) adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh  alur  proses  pengisian  JPT  di  lingkungan  instansi  pemerintah,  mulai  dari  konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta dokumentasi database JPT.  Pengembangan  Aplikasi  SIJAPTI  adalah  untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas, profesionalisme,  kinerja  serta  akses  dalam  penyampaikan  dokumen  rencana  seleksi    dan pengawasan pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). (Jurnal Sisfokom 8(2):199 diakses tanggal 8 Januari 2022).
Aplikasi SIJAPTI tersebut bertujuan untuk mempermudah melakukan pelayanan kepada instansi  yang  melaksanakan  Seleksi  Terbuka  JPT  Pratama.  Para  pengguna  aplikasi  tersebut dapat melakukan 3 fungsi utama yaitu input database, konsultasi, dan pengisian seleksi JPT. Diharapkan dengan adanya SIJAPTI mempermudah proses pelaksanaan seleksi terbuka.
Seleksi  terbuka  pengisian  JPT  pada  instansi  pemerintah  dapat  dilakukan  apabila memenuhi salah satu persyaratan yaitu terdapat posisi JPT yang lowong, karena pejabat yang menduduki jabatan tersebut sudah memasuki masa pensiun, mutasi ke jabatan/instansi/daerah lain, meninggal dunia, diberhentikan dari posisi JPT atas kemauan sendiri ataupun tidak atas kemauan sendiri; lalu terdapat jabatan yang pejabatnya masih aktif, namun akan lowong dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan atau kurang dikarenakan pejabat tersebut akan memasuki usia pensiun; dan yang terakhir terjadi restrukturisasi organisasi, dimana terdapat jabatan-jabatan yang baru dibentuk dan perlu diisi sebagai akibat pemecahan dan/atau penggabungan jabatan. Terdapat  3  (tiga)  tahapan  dalam  pelaksanaan  seleksi  terbuka  JPT  Pratama  yaitu  tahap persiapan, tahap pelaksanaan serta tahap monitoring dan evaluasi.
1. Tahapan Persiapan
Pembentukan panitia seleksi

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290
Pembentukan panitia seleksi harus mendapatkan rekomendasi dari KASN. Sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2019, Panitia seleksi terdiri dari beberapa unsur seperti Pejabat  pimpinan  tinggi  terkait  dari  lingkungan  Instansi  Pemerintah  yang  bersangkutan, Akademisi, Pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi. d. Untuk  Panitia  Seleksi  dari  internal  harus  memiliki  kedudukan  minimal  sama  dari jabatan yang akan diisi. Lalu Panitia seleksi berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45%. Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi dibantu oleh sekretariat  yang  dilaksanakan  oleh  unit  organisasi  yang  membidangi  urusan  kepegawaian. Sebagaimana Hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier JPT dan JA, beliau mengatakan bahwa :
“Untuk pembentukan pansel kita berdasarkan permenpan dan perwal yang sudah ada. Makanya tidak ada intervensi. Untuk internal 45%. Jumlahnya 5 orang yang internal 1 orang, yang eksternal 4 orang. Yang dalam Sekretaris Daerah, yang dari luar  BKN Kanreg Yogyakarta, akademisi dari Dosen Fisipol UGM. Yang dari DIY kita bersurat ke  Gubernur  DIY  mengirimkan  surat  permohonan  untuk  menjadi  anggota  pansel dengan menentukan nama yang menjadi anggota pansel. menyebutkan bahwa di kota akan  dilaksanakan  seleksi  terbuka  dikarenakan  adanya  jabatan  yang  kosong.  Kami meminta kepala BKD DIY untuk menjadi anggota Pansel karena beberapa pengalaman beliau dibidang kepegawaian. Kebetulan disetujui oleh pihak provinsi”. (Wawanacara tanggal 27 Desember 2021).
Dari  pernyataan  Bapak  Brahmanti  selaku  sekretariat  pansel,  hal  serupa  juga  diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Wahyudi selaku anggota Pansel, bahwa :
“Saya  mendapat  surat  dari  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia.  Surat  tersebut  ditujukan  kepada  Dekan  Fisipol  UGM,  berisi  permohonan menjadi anggota pansel dengan menunjuk langsung nama saya”. (wawancara dengan Bapak Wahyudi tanggal 7 Januari 2022).
Dari  pernyataan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  terkait  dengan  pembentukan  panitia seleksi Jabatan Pimpinan  Tinggi Pratama di  Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur    perundang-undangan  dimana  jumlah  panitia  harus berjumlah ganjil  dan memiliki  latar belakang dan pendidikan sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini membuat penulis berkeyakinan bahwa pemilihan panitia seleksi sudah matang

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290
dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berikut Table Susunan Paniti Seleksi tahun 2021 :
NO NAMA JABATAN DALAM PANITIA SELEKSI JABATAN DALAM INSTANSI 1 Ir.  AMAN  YURIADIJAYA, M.M. Ketua Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta 2 WINARTA, S.Sos, SH Sekretaris Direktur Independent Legal Aid Institute (ILAI) 3 Dra.  ANJASWARI  DEWI, MM Anggota Kepala Kanreg I BKN Regional Yogyakarta 4 R.  AGUS  SUPRIYANTO, SH, M.Hum Anggota Tenaga Ahli Bidang Kepegawaian 5 Prof. Dr. WAHYUDI KUMOROTOMO, MPP Anggota Dosen Fisipol UGM
Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 02/PANSEL/TAHUN 2021

## Pengumuman Jabatan yang Lowong dan Pendaftaran.
Pengumuman Seleksi Terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta telah  disusun  dan  dilaksanakan  sebaik-baiknya.  Pengumuman  dilakukan  pada  media  online seperti  website  BKPSDM  dan  Pemerintah  Kota  Yogyakarta.  Serta  untuk  instansi  sekitar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dikirimkan surat pemberitahuan. Pendaftaran pada masa pandemi covid-19 dilakukan selama 5 hari kerja sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  52 Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Secara  Terbuka  dan Kompetitif  di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah  Dalam  Kondisi  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jika peserta yang mendaftar kurang dari 3 orang maka perlu dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Gunawan, beliau mengatakan bahwa :
“Pada masa pandemi seperti ini, pendaftaran seleksi terbuka dilakukan selama lima hari kerja. Ini kami lakukan sesuai dengan Surat Edaran dari Kemenpan RB tentang Pelaksanaan  Seleksi  JPT  pada  masa  Covid-19.  Kami  mengikuti  semua  aturan  yang terdapat pada surat edaran tersebut” (wawancara tanggal 5 Januari 2022).

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pendaftaran sesuai dengan aturan yang ada. Jika ada perubahan pada aturan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengikuti perubahan perturan tersebut.

## Tahapan Pelaksanaan

## Seleksi Administrasi
Calon  Peserta  yang  akan  mengikuti  Seleksi  Terbuka  harus  memenuhi  syarat administrasi. Pada masa pandemic seperti saat ini, para peserta diwajibkan menginput berkas syarat administrasi pada sistem informasi manajemen (SIM) pendaftaran seleksi terbuka JPT Pratama. Berkas dan tata cara yang dibutuhkan sudah terdapat di pengumuman Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemerintah Kota Yogyakarta.
Namun,  dengan  penggunaan  sim  tersebut  terjadi  beberapa  kendala.  Contoh  kendala yang sering dialami peserta adalah berkas yang mereka upload tidak terbaca oleh panitia. Atau yang baru terjadi adalah peserta tidak bisa melakukan pilihan pendaftaran seleksi untuk periode yang  sudah  ditetapkan.  Maksut  dari  hal  ini  adalah,  periode  yang  muncul  pada  sim  tersebut adalah periode seleksi tahun sebelumnya. Hal ini membuat pihak BKPSDM harus melakukan koordinasi dengan Kominfo untuk melakukan perbaikan sistem, seperti yang dikatakan Bapak Brahmanti berikut ini:
“Kendala pada sistem sudah kami coba untuk melakukan perbaikan. Setiap terdapat kendala  sudah  berkoordinasi  kepada  pranata  komputer  dari  Kominfo.  Memang terkadang  terjadi  trouble  pada  sistem  tersebut,  bisa  memang  karena  jaringan internetnya atau sistem itu sendiri” (wawancara tanggal 2 Maret 2022).
Jadi dengan penggunaan sim tersebut masih terdapat kendala teknis. Maka dari itu perlu dilakukan peremajaan sim secara berkala. Hal ini agar sim tersebut dapat digunakan dengan semaksimal  mungkin.  Setelah  semua  peserta  mengupload  berkas  tersebut  dan  telah  sampai pada hari akhir pendaftaran, maka dilakukan pengumuman tahapan seleksi administrasi. Pada pengumuman tersebut juga terlampir jadwal tahapan seleksi selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Dina Vita beliau mengatakan bahwa :
“Setelah  tahapan  seleksi  administrasi  selesai,  maka  dilakukan  pengumuman  hasil seleksi  administrasi.  Pada  pengumuman  tersebut  juga  kami  berikn  jadwal  tahapan seleksi yang akan para peserta ikuti”. (wawancara tanggal 5 Januari 2022).

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290

## Uji Kompetensi
Pelaksanaan  uji  kompetensi  berpedoman  pada  Standar  Kompetensi  Jabatan.    Standar kompetensi  jabatan  terdiri  dari  standar  kompetensi  manajerial,  standar  kompetensi  sosio kultural, dan standar kompetensi teknis. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksudkan  sebagai  standar  kompetensi  jabatan  yang  wajib  dimiliki  oleh  PNS  baik  untuk staff  sampai  dengan  yang  menduduki  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  dan  menjadi  dasar dalam mengembangkan kompetensi dari Pejabat tersebut guna kelancaran karir dan kinerjanya yang  akan  mendatang.  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  telah  memiliki  Peraturan  Walikota Yogyakarta  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Walikota  Yogyakarta Nomor  76  Tahun  2020  tentang  Standar  Kompetensi  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Uji Kompetensi dilakukan menggunakan UPT Penilaian Kompetensi milik BKPSDM. Seluruh  peserta  yang  lolos  seleksi  administrasi  mengikuti  Uji  Kompetensi.  Namun  sebelum mengikuti  uji  kompetensi  para  peserta  diwajibkan  mengisi  data  dan  menjawab  beberapa pertanyaan pada sim e-assessment.
Seperti halnya dengan sim Pendaftaran Seleksi JPT, dalam penggunaan sim e-assessment inipun  terdapat  kendala  yang  dirasakan  oleh  beberapa  peserta.  Peserta  mengeluhkan  bahwa mereka tidak bisa mengakses sim tersebut. Hal ini sesuai dengan keluhan yang dirasakan oleh Ibu Lucia Daning.
“e-assessment  waktu  saya  mendaftar  itu  dari  siang  sampai  malam  belum  bisa  saya akses. Tulisannya akses ditolak. Padahal teman-teman lain sudah bisa akses. Jadi saya coba menghubungi sekretariat pansel untuk membantu. Dari pihak sekretariat pansel sudah  mencoba  membantu  saya.  Alhamdulillah  akhirnya  malam  itu  bisa  saya  akses setelah saya refresh sim tersebut”
Dari  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Lucia  Daning  tersebut,  saya  mencoba  meluruskan kepada  pihak  UPT  Assessment  Center,  yaitu  Ibu  Diah  selaku  Assesor,  beliau  mengatakan bahwa :
“e-assessment merupakan suatu hal baru dilingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi  kami  tetap  mencoba  menggunakan  SIM  tersebut  dengan  semaksimal  mungkin. Berupaya  melakukan  koordinasi  juga  dengan  secretariat  pansel  yang  berhubungan langsung dengan peserta. Jika terdapat kendala maka akan kami bantu berkonsultasi dengan  pihak  kominfo.  Walupun  terdapat  kendala,  tetapi  terdapat  kelebihan.  E- assessment dapat menjadi data base yag terkoneksi dengan Sim Kepegawaian sehingga

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290
pengambilan  data  lebih  valid.  Sedangkan  kekurangannya  aplikasi  kurang  “friendly user”, masih ribet cara mengoperasikannya. Lalu fiturnya berulang, kurang praktis, dan yang terakhir format hasil print out laporan belum optimal sehingga masih harus dua kali kerja untuk menyelesaikannya”
Pernyataan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sim  tesebut  perlu  untuk  di  upgrade  agar mudah diakses dan lebih simple. Karena ada beberapa pengguna merupakan orang yang sudah berumur, lain jika yang mengoperasikan sim tersebut adalah kalangan milenial. Mereka pasti akan  lebih  cepat  menguasai  penggunaan  sim  tersebut.  Uji  Kompetensi  mempunyai  bobot penilaian 25%. Metode yang digunakan adalah dengan Assesment Center yaitu menggunakan beberapa tes yaitu:
- Paper and Test Intray
- Leader Group Disscussion (LGD)
- Presentasi dan Wawancara
Setelah seluruh proses uji kompetensi dilaksanakan, pihak UPT PKP memberikan hasil pelaksanaan tersebut kepada panitia seleksi dan secretariat panitia seleksi untuk dimasukkan pada data olahan hasil seleksi.

## Penulisan Makalah
Setelah  melalui  tahapan  penilaian  kompetensi,  peserta  melaksanakan  tahapan  penulisan makalah on the spot . Pelaksanaan penulisan makalah dilakukan di Ruang Rapat BKPSDM dan difasilitasi  oleh  Sekertariat  Pansel.  Sekretariat  Pansel  menyiapkan  kelengkapan  yang  akan digunakan  dalam  penulisan  makalah.  Seperti  laptop,  alat  tulis,  dan  printer.  Pelaksanaan penulisan makalah dibuka oleh Ketua Panitia Seleksi yaitu Bapak Sekretaris Daerah.
Pelaksanaan penulisan makalah dilakukan selama 3 jam. Para peserta diberikan materi berupa  RPJMD  yang  nantinya  akan  dihubungkan  dengan  makalah  yang  akan  mereka  tulis. Setelah  peserta  melakukan  penulisan  makalah,  peserta  diwajibkan  menyimpan  file  tersebut pada masing-masing laptop yang telah mereka gunakan. Namun penulis melihat adanya peserta yang masih mengalami kebingungngan dalam penggunaan laptop. Seharusnya untuk jabatan eselon  II,  para  peserta  sudah  mahir  dalam  penulisan  makalah  menggunakan  laptop.  Hal  ini membuat  sekretariat  pansel  juga  membantu  peserta  yang  mengalami  kesulitan  saat  akan menyimpan  file  atau  mencari  file  yang  peserta  tulis.  Tetapi  tidak  sedikit  pula  peserta  yang sangat mahir dalam mengoprasikan laptop. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Budi Santosa, beliau mengatakan bahwa:

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290
“Dalam pelaksanaan penulisan makalah sudah sangat baik. Dimulai dengan sambutan dari  Bapak  Sekretaris  Daerah  serta  Bapak  kepala  BKPSDM.  Selanjutnya  seluruh sarana  seperti  laptop,  alat  tulis,  dan  printer  juga  sudah  disediakan  oleh  panitia. Peserta hanya tinggal duduk dan menulis makalah”

## Presentasi Makalah dan Wawancara
Tahapan selanjutnya adalah presentasi makalah dan wawancara. Pelaksanaan presentasi makalah  dan  wawancara  dilaksanakan  di  Ruang  Rapat  Sekretaris  Daerah.  Peserta  memiliki waktu  sebanyak 35 menit  untuk  melakukan prsentasi makalah dan wawancara. Para peserta membuat  sendiri  bahan  untuk  paparan  dalam  bentuk  power  point.  Pelaksanaan  presentasi makalah dan wawancara memiliki presentase 35%. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 15 tahun 2019. Penulis mencoba mewawancarai peserta dan panitia seleksi terbuka JPT Pratama, beliau mengatakan bahwa :
“Saat saya mengikuti presentasi makalah dan wawancara sudah berjalan dengan baik. Panitia  mempersiapkan  laptop  dan  pointer.  Saat  wawancara  saya  ditanya  tentang makalah yang saya. Ada sedikit pertanyaan yang memang keluar dari makalah yang saya tulis tetapi itu berkaitan dengan kepemimpinan”
Sedangkan Bapak R. Agus selaku panitia seleksi beliau mengatakan bahwa :

## “Saya  selaku  anggota  Pansel,  terkadang  memberikan  pertanyaan  diluar  makalah.
Yang lebih sering saya tanyakan adalah motivasi dan tujuan mereka dalam mengikuti seleksi terbuka ini”
Semua peserta mempunyai kesempatan yang sama untuk presentasi di depan tim Panitia Seleksi. Panitia Seleksi bersikap obyektif dan profesional kepada semua peserta. Obyektifitas dapat dilihat bahwa semua peserta diberi kesempatan yang sama secara adil dalam mengikuti presentasi makalah dan wawancara sesuai dengan jadwal dalam undangan yang telah diterima oleh masing-masing peserta.

## Pengumuman Hasil Akhir
Proses penulisan makalah dan wawancara sekaligus dengan pengisian form penilaian penulisan makalah dan wawancara. Form tersebut di isi oleh tim pansel. Pansel mengolah hasil setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai. Semua hasil tiap tahapan direkap. Pansel

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290
memilih 3 (tiga) calon sesuai urutan tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Pejabat Yang  Berwenang.  Berdasarkan  rekapitulasi  seleksi  administrasi  dan  rekam  jejak,  uji kompetensi,  penulisan  makalah,  dan  presentasi  makalah  dan  wawancara.  Maka  Pansel memutuskan  3  (tiga)  nama  untuk  setiap  formasi  yang  dibuka.  Pengumuman  hasil  akhir diunggah  di  web  BKPSDM.  Pengumuman  tersebut  berdasarkan  uruan  abjad  bukan  nilai tertinggi.
Setelah itu Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengiriman laporan hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama ke KASN. Laporan tersebut dikirimkan agar mendapatkan rekomendasi dari  KASN  untuk  melakukan  pelantikan.  Penulis  melihat  bahwa  adanya  upaya  untuk menciptakan  sistem  pengisian  JPT  secara  terbuka  dan  transparan.  Hal  ini  untuk  menghapus stigma negative tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebelumnya. Akan tetapi yang  masih  menjadi  permasalahan  adalah  tidak  dipublikasikannya  hasil  nilai  setiap  tahapan ataupun peringkat dari 3 besar tersebut.
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
Pelantikan  dilakukan  setelah  mendapatkan  surat  rekomendasi  dari  KASN.  Surat Rekomendasi ijin pelantikan di unggah di SIJAPTI oleh  KASN. PPK memiliki hak prerogatif untuk memilih salah satu nama dari 3 besar kandidat. Pengawasan setiap tahapan proses seleksi Terbuka  JPT  Pratama  merupakan  wewenang  dari  KASN.  Pengawasan  dilaksanakan  secara preventif  maupun  represif  melalui  penerbitan  rekomendasi  berdasarkan  laporan  yang disampaikan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) maupun atas inisiatif  sendiri dari KASN.
Selanjutnya  BKPSDM  mempersiapkan  segala  kelengkapan  pelaksanaan  pelantikan. Berkoordinasi  dengan  berbagai  pihak.  Bagian  Umum  dan  Protokol  untuk  mempersiapkan tatalaksana  acara.  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  untuk  mempersiapkan  dokumentasi, naskah  sambutan. Backdrop ,  bahkan  media  zoom  meeting  jika  dilaksanakan  secara  online. Lalu  selanjutnya  Dinas  Kesehatan  untuk  tenaga  kesehatan.  Dan  yang  terakhir  Kementerian Agama untuk permohonan rohaniawan.
Untuk  pelkasanaan  pelantikan  dan  Pengambilan  sumpah  pada  masa  pandemic  tahun 2020  dilakukan  di  beberapa  titik  lokasi.  Hal  ini  dikarenakan  harus  melaksanakan physical distancing. Pelantikan  biasanya  dilaksanakan  di  Grha  Pandawa  Kompleks  Balaikota Yogyakarta,  tetapi  karena  adanya  physical  distancing  yang  mengharuskan  jumlah  peserta dalam sebuah kegiatan maksimal 30 orang, maka untuk sebagian peserta pelantikan dan tamu undangan disebar ke beberapa titik lokasi.
Monitoring dan Evaluasi

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290
Menurut  Nalahudin  (2010),  monitoring  adalah  suatu  proses  untuk  mengatasi permasalahan  yang  ditemui  setelah  informasi  dikumpulkan  dan  dianalisis  dari  penerapan program  yang telah  dilaksanakan. Sementara itu evaluasi adalah kegiatan untuk  mengetahui efektifitas program, pencapaian program serta dampak dari program yang telah dilakukan. Hal itu diketahui dari informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya.
Tujuan monitoring adalah untuk mengetahui apakah program yang telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mengetahui saran yang baik untuk digunakan. Sedangkan tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana program sudah tercapai dan akibat atau dampak yang ditimbulkan dari program yang telah dilakukan (Suharto, 2010).
Pemerintah  Kota  Yogyakarta  dalam  pelaksanaan  seleksi  terbuka  sudah  melakukan monitoring  pada  seleksi  terbuka,  monitoring  dapat  dilihat  dari  saat  terjadinya  masalah  pada penggunaan sistem informasi manajemen. Permasalahan yang ditemui lalu dicarikan solusinya. Sedangkan  untuk  evaluasi  dilakukan  di  akhir  pelaksanaan.  Sekretariat  panitia  seleksi berdiskusi  tentang  segala  kekurangan  saat  proses  seleksi.  Mencermati  apa  yang  menjadi masalah lalu mencoba memperbaiki  jika kegiatan tersebut dilakukan kembali.

## 2. Kendala dan Faktor Sukses Pelaksanaan Seleksi
a. Kendala
Pelaksanaan Seleksi terbuka oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tidak lepas dari kendala.  Seleksi  terbuka  pada  masa  pandemi  jauh  berbeda  dengan  pola  lama  yang dilaksanakan sebelumnya menimbulkan banyak perubahan yang harus dilakukan bagi penyelenggara kegiatan. Pada masa pandemic seluruh peserta diwajibkan mengunggah persyaratan pada sim pendaftaran JPT. Hal itu menjadi salah satu kendala dikarenakan sim  tersebut  sering  mengalami  masalah  seperti  saat  ada  salah  satu  peserta  yang meyakini sudah melakukan pengunggahan berkas. Tetapi saat secretariat panitia seleksi mengecek, berkas tersebut belum terunggah. Masalah lain pada penggunaan sim terjadi saat  diharuskan  mengunggah  berkas  foto.  Banyak  dari  peserta  yang  tidak  dapat menggunggah foto dikarenakan size dari file foto yang mereka unggah melebih batas maksimum.  Peserta  harus  mengecilkan size foto  tersebut  agar  bisa  terunggah  di  sim tersebut.
Kendala  kedua  yang  penulis  dapatkan  adalah  pada  jumlah  pelamar.  Jumlah pelamar mengalami kekurangan dikarenakan factor keraguan ataupun faktor dalam hal persyaratan. Faktor keraguan muncul ketika calon peserta belum mengerti bagaimana proses  setiap  tahapan  yang  berlangsung.  Ataupun  peserta  berfikiran  bahwa  seleksi

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290
merupakan suatu hal formalitas saja. Sedangkan untuk hal persyaratan, sebagai contoh saat  pengisian  Inspektur  Inspektorat  hanya  bisa  untuk  peserta  yang  memiliki  diklat pengawasan.  Sedangkan  pegawai  yang  memiliki  sertifikat  diklat  pengawasan  adalah pegawai dari Inspektorat. Jika BKPSDM tidak memberikan diklat pengawasan kepada seluruh  pegawai  maka  dapat  disimpulkan  jika  terjadi  kekosongan  pada  Inspektur Inspektorat hanya dapat diisi oleh pegawai dari Inspektorat.
b. Faktor Sukses
Faktor  sukses  dalam  penyelenggaraan  seleksi  dapat  dilihat  dari  peran  serta antara  Walikota  dan  para  panitia  seleksi.  Faktor  kepemimpinan  dalam  pelaksanaan pengelolaan  organisasi  adalah  dengan  cara  mengintegrasikan berbagai  kegiatan  yang diselenggarakan  oleh  satuan  kerja  dalam  organisasinya  demi  terwujudnya  tingkat kinerja  pegawai  yang  baik.  Dengan  demikian  pengembangan  kinerja  hanya  dapat diperoleh dari dedikasi, loyalitas, kesungguhan disiplin, ketepatan dalam menggunakan metode atau cara bekerja yang tampak selama pegawai melakukan volume atau beban kerjanya.  Dalam  pelaksanaan  seleksi  terbuka,  peran  serta  seorang  pemimpin menentukan arah dan tujuan akhir dari proses seleksi tersebut. Birokrasi di Indonesia pada umumnya menganut hierarki sehingga kepemimpinan merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi karena birokrat di tingkat puncak adalah sebagai pembuat keputusan strategis. Walikota Yogyakarta dengan membentuk Tim Pansel dan Sekretariat  pansel  membuktikan  bahwa  adanya  gaya  kepemimpinan  partisipatif. Menurut  pendapat  Hasibuan  (2011:162),  gaya  kepemimpinan  partisipatif  merupakan cara seseorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya tersebut merupakan salah  satu  posisi  kunci  dimana  seorang  pemimpin  harus  bisa  mempengaruhi, mengarahkan,  dan  menunjukan  kemampuannya  agar  semua  tujuan  perusahaan  bisa tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Faktor sukses kedua adalah terpenuhinya Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah  Panitia  Seleksi  dan  Sekretariat  Panitia  Seleksi.  Sumber  Daya  Manusia  yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup untuk melakukan seleksi terbuka. Panitia Seleksi  terdiri  dari orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Mereka dapat bekerjasama dengan Sekretariat Pansel dalam setiap tahapan seleksi. Sekretariat Panitia  Seleksi  yang  terdiri  dari  pegawai  BKPSDM  juga  sangat  sigap  dalam mempersiapkan kelengkapan dari setiap tahapan yang akan dilakukan. Begitu pula jika

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290
ada  kesulitan  dari  para  peserta  seleksi,  secretariat  segera  membantu  dan  menyarikan solusi yang tepat.

## KESIMPULAN
Proses  Pengisisan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  secara  terbuka  di  lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan prosedur yang ada. Pelaksanaan seleksi dibantu oleh Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi. Tata cara pelaksanaan seleksi dimulai dengan tahapan persiapan , lalu tahapan pelaksanaan, pelantikan dan  pengambilan  sumpah,  dan  yang  terakhir  monitoring  dan  evaluasi.  Dari  segala  hal  yang baik,  dalam  pelaksanaan  seleksi  masih  ada  beberapa  kekurangan  dalam  pelaksanaan  seleksi tersebut.  Diantaranya  pada  jumlah  pelamar  yang  kurang  atau  bahkan  sesuai  dengan  syarat minimum,  sim  yang  masih  mengalami  kendala,  dan  hasil  akhir  seleksi  yang  tidak dipublikasikan.
Untuk  mengatasi  masalah  kekurangan  pelamar  BKPSDM  dapat  memberikan sosialisasi  sebelum  pelaksanaan  Seleksi  Terbuka  JPT  Pratama.  Untuk  kendala  yang  terjadi pada sim, pihak Kominfo dan BKPSDM sebelum pembukaan seleksi terbuka harus mengecek kesiapan  dari  sim  yang  akan  digunakan.  Transparansi  dalam  hal  nilai  dari  masing-masing tahapan juga diperlukan untuk menghindari tanggapan negative. Para peserta mempunyai hak untuk mengetahui nilai dari setiap tahapan seleksi terbuka yang telah mereka ikuti. Hal ini juga dapat  memberikan  manfaat  bagi  para  peserta  seleksi  agar  dapat  melihat  kekurangan  dan kelebihan pada diri mereka masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasibuan, Melayu SP. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta  : PT Bumi Aksara _____, Melayu SP. (2011). Manajemen Sumber  Daya Manusia. Edisi Revisi  . Jakarta  :  PT Bumi Aksara
J Lexy, Moleong. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2016.
Nalahudin, Muhlisin, 2010, Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Perawat  di Puskesmas Melati
Kabupaten Sleman, Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Ratih Rohani, Joko Setiono, S.H., M.Hum, 2015, Tesis : Implikasi Promosi Jabatan Secara Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta.
Suharto  E,  2010.  Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat.  Refika  Aditama. Bandung.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment Hal: 168-183 DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.290
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2019 yang berisi tentang Tata Cara Pengisian JPT Pratama Secara Terbuka di Pemerintah Kota Yogyakarta
www.kasn.go.id diakses tanggal 3 Januari 2022