Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i6.1695

## IMPLEMENTASI PENINGKATAN KOMPETENSI DALAM MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI PENDIDIKAN BAGI GURU ASN DI KABUPATEN LUMAJANG
Kiki Darma Kasih 18041010128@student.upnjatim.ac.id
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’, Jawa Timur
Arimurti Kriswibowo arimurti.adne@upnjatim.ac.id
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’, Jawa

## Abstrak
Penelitian ini mempunyai tujuan dalam  menganalisis serta menjelaskan informasi mengenai implementasi program  peningkatan  kompetensi  bagi  guru  ASN  yang  ada  di  Kabupaten  Lumajang.  Berpacu  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  2  tahun  2015  tentang  penyelenggara  Pendidikan  pasal  17  yang  menyebutkan bahwa  pendidik  harus  memiliki  kualifikasi  akademik  dan  kompetensi  pendidik,  sehat  jasmani  dan  rohani serta memiliki kemampuan untuk melaksankan tugasnya. Penelitian ini menggunakakan 4 indikator dalam implementasi  dari  Edward  III.  Metode  peneletian  ini  menggunakan  kualitatif  deskriptif  dengan  teknik purposive  sampling  dan  snowball  sampling  yang  menggunakan  teknik  analisis  data.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Lumajang  sudah  melaksanakan implementasi  dengan  baik.  Dibuktikan  dengan  adanya  komunikasi  melalui  program  terkait  melalui whatsaap  grup,  sumberdaya  yang  sudah  dirancang  semaksimal  mungkin,  disposisi  dengan  target  yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program, serta stuktur birokrasi yang sesuai dengan Standar Operating Procedures (SOP). . Kata Kunci: Implementasi, Peningkatan kompetensi, Standar kualifikasi, Guru

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  and  explain  information  regarding  the  implementation  of  competency improvement  programs  for  ASN  teachers  in  Lumajang  Regency.  Racing  in  Regional  Regulation  No.  2  of 2015  concerning  education  providers  article  17  which  states  that  educators  must  have  academic qualifications  and  educator  competence,  be physically  and  mentally  healthy  and  have  the  ability  to  carry out  their  duties.  This  study  uses  4  indicators  in  the  implementation  of  Edward  III.  This  research  method uses descriptive qualitative with purposive sampling technique and snowball sampling using data analysis techniques. The results showed that the Education and Culture Office of Lumajang Regency had carried out the  implementation  well.  Evidenced  by  the  existence  of  communication  through  related  programs  via whatsapp groups, resources that have been designed as optimally as possible, dispositions with targets to be achieved in program implementation, and a bureaucratic structure that is in accordance with Standard Operating Procedures (SOP).
keywords: Implementation, Competency improvement, Qualification standards, Teachers

## PENDAHULUAN
Tujuan  pendidikan  yang  terjamin  sangat  ditentukan  oleh  profesionalitas  seorang  guru. Untuk  dapat  diakui  sebagai  guru  atau  pendidik  profesional,  harus  dibuktikan  dengan  sertifikat mengajar  sebagaimana  dimaksud  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2005  Tentang  Guru  dan  Dosen.  Hal  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  peran  seorang    guru sebagai  tenaga  pendidik  dengan  fungsi  utama  meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional  sebagai fasisilitator internal yang sangat berperan dalam menghasilkan mutu lulusan. 1 Kualitas pendidikan juga  tergantung  pada  beberapa  hal  pentingseperti  halnya:  input  yang  berkaitan  dengan  proses, dukungan lingkungan, serta sarana dan prasarana. Dari segi proses, guru merupakan faktor utama dalam  suasana  pembelajaran,  dimana  pelaksanaan  tugas  secara  profesional  membutuhkan kompetensi  guru.  Sebagai  seorang  guru,  harus  mempersiapkan  beberapa  hal  dalam  pendidikan dengan jangka waktu tertentu yang diimbangi seperangkat mata kuliah serta beban Satuan Kredit Semester yang sebanding dengan jenjang untuk menjadi seorang tenaga pendidikan.
Pendidikan  yang  berkualitas  dapat  ditunjukkan  oleh  kemampuan  dalam  melancarkan proses  pendidikan  maupun  proses  manajemen  sekolah  yang  efektif  serta  efisien  dengan  cara memenuhi  sumber  daya  manusia  sebagai  pelaksana  proses  pendidikan.  Namun  di  Kabupaten Lumajang dapat dikatakan sumber daya manusianya masih kurang. Hal tersebut disampaikan oleh Agus  Setiawan  (Selaku  Pengamat  Ekonomi  yang  ada  di  Lumajang)  mengenai  Indeks Pembangunan Manusia dan menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menjelaskan bahwa di Kabupaten  Lumajang  mempunyai  peringkat  ketiga  dari  bawah  se-  Jawa  Timur  yang  mana merupakan Indeks Peningkatan Manusia terendah ketiga se- Jawa Timur.
Kompetensi  guru  memiliki  arti  sebagai  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  yang menonjol  dalam  bentuk  perilaku  cerdas  serta  sikap  tanggung  jawab  yang  dimiliki  seorang  guru. Seorang  guru  juga  dituntut  dalam  menjalankan  profesinya  sebagai  kemampuan  menguasai  mata pelajaran  dan  berinteraksi  sosial  dengan  guru  lain,  kepala  sekolah  bahkan  masyarakat  luas. Pembangunan  yang  tidak  memadai  dan  pendidikan  yang  berkualitas  akan  membuat  negara Indonesia  tertinggal,  sehingga  salah  satu  aspek  penting  dari  pengembangan  profesional  adalah ketersediaan guru yang profesional. Guru merupakan bagian integral dari sistem pendidikan mikro yang  sangat  strategis  dan  memainkan  banyak  peran  dalam  proses  pendidikan  yang  lebih  luas, terutama di sekolah. Namun dalam data kompetensi guru di Provinsi Jawa Timur melalui Neraca Pendidikan Daerah 2019 menjelaskan bahwa hasil rata-rata ukg pada Kabupaten Lumajang 60,54 yang dikatakan cukup baik.
Implementasi kebijakan ialah sebuah tindakan yang dilakukan beberapa individu maupun pejabat yang melibatkan banyak sekali macam stakeholder dalam memecahkan  masalah-masalah
1 Suwasno, “Analisis Kinerja Guru Dalam Kegiatan Mmusyawarah Guru” 4 (2019): 57–68.
yang    ada    di    masyarakat    atau  kepentingan  publik  yang  meliputi  empat  faktor  kritis  yang mendukung,  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  atau  sikap,  dan  struktur  birokrasi  yang diarahkan  pada  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditetapkan. 2 Pada  beberapa  implementasi  program yang  dijalankan di  Kabupaten  Lumajang  masih  dijumpai  kekurang jelasan  dan  kekurang  tegasan dalam  pendelegasian  wewenang  dari  level  manajemen  kepada  bawahan,  serta  kurangnya konsistensi dalam penunjukkan departemen atau subdivisi dalam melaksanakan rencana kerja yang sedang  dilakukan.  Selain  itu,  dijelaskan  bahwa  kekuatan  komunikasi  dan  kerjasama  antarsektor dan  subbagian  masih  perlu  ditingkatkan,  terutama  dalam  hal  pelaksanaan  rencana  yang implementasinya  memerlukan  kerjasama  dan  solidaritas  antarsubseksi.  Selain  itu,  terdapat perbedaan  organisasi  antara  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Lumajang  dengan Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  sehingga  kinerja  program  pengabdian  yang  dikelola oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  kurang  memadai  karena  sudah  ditetapkan  dan dikelola. oleh bidang atau sub-bagian yang kurang relevan.
Kabupaten  Lumajang  melaksanakan  program  peningkatan  kompetensi  sejak  tahun  2017, program ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 pasal 17  yang  menyebutkan  bahwa  pendidik  harus  memiliki  kualifikasi  akademik  dan  kompetensi pendidik,  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  memiliki  kemampuan  untuk  melaksankan  tugasnya. Dalam mendukung keberhasilan program tersebut guru tenaga  kependidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang mengadakan sebuah bimbingan teknis serta workshop yang rutin  dilaksanakan  setiap  tahunnya  selama  3  (tiga)  hari.  Hal  ini  sebagai  fasilitas  pengembangan potensi  peserta  didik  untuk  mengaktualisasikan  berbagai  potensi  yang  dimiliki  oleh  Kelompok Kerja Guru maupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dengan dilaksankannya program tersebut  harus  didasarkan  pada  jumlah  guru  yang  diikutsertakan  sehingga  semua  guru  dapat merasakan manfaat dari program pengembangan.
Maka  dari  itu  Pemerintah  Kabupaten  Lumajang  menetapkan  standar  kompetensi  guru harus  dimiliki secara  maksimal agar  proses  belajar mengajar dapat menjadi lebih  efektif.  Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin  pemerataan  kesempatan  pendidikan,  peningkatan  mutu  pendidikan  dan  relevansi pendidikan  dalam  menghadapi  tantangan  sesuai  dengan  perkembangan  perubahan  kehidupan lokal,  nasional,  dan  global  sehingga  penyelenggaraan  pendidikan  harus  dilakukan  secara terencana,  terarah,  terpadu,  sistematis  dan  berkesinambungan  dalam  satuan  sistem  pendidikan nasional. Jika guru dapat menguasai dan mengimplementasikan seluruh kompetensi dalam proses
2 Arimurti  Kriswibowo  dkk.,  “Public  Inspiration :  Jurnal  Administrasi  Publik  Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid - 19 di Kota Madiun,” Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik 6, no. 1 (2021): 8–18.
pembelajaran, baik di dalam maupun di luar sekolah, diharapkan menjadi guru yang efektif. Guna mencapai tujuan dalam melaksanakan pembelajaran kompetensi guru harus lebih ditingkatkan .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif  yang  mempunyai  tujuan menganalisis serta mendeskripsikan terkait implementasi program peningkatan kompetensi dalam memenuhi  standar  kualifikasi  bagi  guru.  Fokus  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori implementasi  dari  Edward  III.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  data sekunder  dan  data  primer. 3 dengan  teknik  pengambilan  data  yang  terdiri  dari  wawancara  dan dokumentasi.  Kriteria  pada  informan  penelitian  menggunakan purposive  sampling berdasarkan atas  pengalaman,  keterlibatan  atau  mengetahui  dengan  pasti  obyek  yang  sedang  diteliti,  dengan Key Informan Bapak Yusuf Ageng Pangestu, S.Pd selaku kepala Seksi Peningkatan Kompetensi, Penghargaan,  dan  Perlindungan  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  di  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Lumajang.  Untuk  mendukung  pengambilan  data  yang  lebih  relevan, maka  diperlukan  informan  pendukung  yaitu  Ibu  Ria  selaku  staff  Guru  Tenaga  Kependidikan dalam penanganan program peningkatan kompetensi. Sedangkan untuk informan guru yang telah mengikuti  program  di  Kabupaten  Lumajang  menggunakan snowball  sampling atau  secara  acak.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik model interaktif ( interactif model of analysis ). 4 dengan  uji  keabsahan  data  yang  menggunakan  uji credibility,  transferability,  dependability, dan c orfimability .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  hasil  data  wawancara  serta  observasi  yang  dilakukan,  Kompetensi merupakan  sebagian  dari  pengetahuan  yang  berada  dalam  seorang  guru  yang  diperlukan  untuk menunjang  berbagai  aspek  kinerja  sebagai  guru  profesional.  Hal  ini  dapat  dikaitkan  dengan program  perbaikan  diri  dari  pemerintah.  Kompetensi  juga  erat  kaitannya  dengan  seperangkat perilaku  yang  berkaitan  dengan  kemampuan  memenuhi  diri  sendiri  sebagai  pribadipribadi  yang mandiri untuk melakukan transformasi diri, identitas diri dan pemahaman diri. 5
Guru merupakan bagian terpenting dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang perlu mendapat  perhatian  maksimal.  Angka  ini  akan  mendapat  perhatian  khusus  ketika  berbicara tentang pendidikan, karena guru selalu diikutsertakan dalam setiap bagian dari sistem pendidikan.
3 Lexy J Moleong, Metodologi penelitian kualitatif (PT Remaja Rosdakarya, 2021).
4 Miles B. Matthew, Huberman A. Michael, dan Saldana Johnny, Qualitative Data Analysis , SAGE Publications , 2014.
5 Hanifuddin  Jamin,  “Upaya  Meningkatkan  Kompetensi  Profesional  Guru,” Jurnal  Penelitian Pendidikan (2018): 19–36.
Sesuai  dengan  standar  kinerja  yang  dituntut  oleh  standarisasi  nasional  maka  kemampuan  guru untuk memberikan hasil yang memuaskan dalam proses pembelajaran siswa harus dibakukan. 6

## Hasil Temuan
Unsur Tinjauan Komunikasi Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Lumajang  menyampaikan informasi  mengenai  peningkatan  kompetensi  melalui  undangan  yang  dikirim melalui grup whatsapp .
Sumberdaya Dalam  hal  ini  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Lumajang mengelola sumberdaya dengan semaksimal mungkin. Disposisi Program  yang  dijalankan  sudah  mencapai  80%  sesuai  dengan  target  yang ditentukan. Stuktur Birokrasi Pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Lumajang  serta  Standard  Operating  System  (SOP)  yang  dijalankan  tergolong cukup baik.
Dari  adanya  fokus  penelitian  dengan  mengacu  pada  teori  implementasi  komunikasi, sumberdaya,  disposisi  dan stuktur  birokrasi, maka penetapan indikator  penelitian  adalah  sebagai berikut: 7

## 1. Komunikasi
Komunikasi  merupakan  penentuan  dalam  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari pelaksanaan  yang  baik  apabila  para  pembuat  keputusan  sudah  mengetahui  apa  yang  akan dikerjakan. Untuk pencapaian implementasi program juga akan berjalan baik apabila ukuran dan tujuan  kebijakan  yang  dipahami  oleh  kumpulan  individu  yang  bertanggungjawab  dalam pencapaian  secara  tepat  dengan  para  pelaksana. 8 Informasi  tentang  kebijakan  publik  harus diberikan kepada pembuat kebijakan agar para implemetor mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut sehingga maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai seperti yang diinginkan. 9
Berdasarkan  muatan  hasil  penelitian,  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Lumajang memberikan komunikasi atau penyampaian terhadap program dengan baik dan merata terhadap para peserta program peningkatan kompetensi guru. Keberhasilan implementasi program kompetensi guru mensyaratkan agar para pelaksana program (implementor) dapat mengetahui apa
6 As’adut Tabi’in, “kompetensi guru dalam meningkatkan motivasi belajar” 1, no. 2 (2016): 156– 71.
7 Sahya Anggara, “Metode Penelitian,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2015): 1689–99.
8 Abdullah  Ramdhani  dan  Muhammad  Ali  Ramdhani,  “Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik,” Jurnal Publik (2017): 1–12.
9 “Implementasi  Kebijakan  Tentang  Pemungutan  Retribusi  Pasar  Oleh  Unit  Pelaksana  Teknis Pasar  Cikatomas  Dinas  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Kabupaten  Tasikmalaya  Tahun  Anggaran  2017,” Studi Administrasi Publik , 2017, 117–26.
yang  menjadikan  tujuan  serta  sasaran  kebijakan  terhadap  sekelompok  target  ( target  group ). Mengingat adanya komunikasi yang merupakan faktor terpenting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan  program  peningkatan  kompetensi  guru  di  Kabupaten  Lumajang,  sejauh  mana kebijakan  tersebut  sudah  tersampaikan  atau  diterapkan  di  sekolah-sekolah  dari  tingkat  dasar sampai menengah.
Dapat dilihat dari hubungan yang baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang  dengan  beberapa  lembaga  yang  bersangkutan  itu  telah  membuktikan  adanya komunikasi  yang  terjalin  sangat  baik  dan  sudah  memenuhi  persyaratan  yang  ada.  Dalam penguatan  aktivitas  juga  terlihat  pada  implementator  di  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Lumajang  sering  memberikan  informasi  mengenai  kegiatan  program  peningkatan kompetensi melalui grup yang tersedia pada setiap lembaga Pendidikan di Kabupaten Lumajang, meskipun  terkadang  masihterjadi  kesalah  pahaman  apa  yang  sudah  disampaikan  terhadap  para peserta  tidak  sesuai  yang  diharapkan  oleh  bidang  Peningkatan  Kompetensi,  Penghargaan,  dan Perlindungan  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  yang  disebabkan  masih  kurangnya  tentang pemahaman  dalam  literasi.  Dimana  keputusan  kebijakan  serta  perintah  penerapan  harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus secara akurat diterima oleh para  pelaksana.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  sebuah  pendapat  bahwa  komunikasi  berpengaruh besar terhadap berhasilnya implementasi program peningkatan kompetensi, komunikasi yang baik dan efketif akan melancarkan penerapan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada saat kebijakan itu dibuat. 10
Dengan  demikian,  komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari implementasi program peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Lumajang. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga implementasi program harus dikomunikasikan kepada pihak yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.
2. Sumber Daya
Sumberdaya merupakan isi kebijakan yang disampaikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila    pelaksana  tidak  memiliki  sumber  daya  yang  cukup,  maka  pelaksanaannya  tidak  akan berjalan efektif. 11 Sumber daya manusia dapat berwujud seperti halnya kompetensi implementor
10 Agnes  Novianti  dkk.,  “Peningkatan  Kompetensi  Penyuluh  Agama  di  Kabupaten  Toba  Melalui Pelatihan Komunikasi yang Efektif dan Efisien” 2, no. 2 (2022): 229–39.
11 Nursalim, “Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis  Pasar  Cikatomas  Dinas  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Kabupaten  Tasikmalaya  Tahun  Anggaran 2017.”
dan  sumber  daya  finansial.    Sumberdaya  dapat  dilakukan  untuk  memilih  keterampilan apa  yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu kegiatan serta memperkirakan jumlah yang dibutuhkan. 12
Pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Lumajang,  dapat  dilihat  dari kompetensi  petugas  pelaksana  (implemetor)  dalam  kebijakan  kompetensi  guru  yang  berjalan. Diperlukan  adanya  ketersediaan  sumberdaya  yang  handal,  baik  dari  sisi  sumberdaya  manusia, financial serta sarana pendukung yang ada dalam penyelenggaraan suatu bentuk pelayanan yang baik. 13 Faktor  ini  sangat  menentukan  suatu  keberhasilan  kebijakan  dengan  penggunaan  sumber- sumber pendukung yang lainnya. Pada komponen sumberdaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah berusaha sebaik-baiknya dalam anggaran sumberdaya serta pembagian peran dalam pencapaian program-program yang telah diselenggarakan.
Selain  tersedianya  anggaran  dalam  pemenuhan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  dalam kegiatan progam peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, anggaran tersebut juga digunakan dalam memenuhi konsumsi peserta dan narasumber yang dibutuhkan, mengungat pelaksanaan peningkatan program kompetensi ini akan terwujud apabila adanya kehadiran peserta serta narasumber yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Meskipun fasilitas yang diberikan kepada para peserta belum cukup memadahi seperti halnya alat tulis  seperti  pulpen  dan  kertas,  namun  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Lumajang telah  mengupayakan  yang  terbaik  untuk  para  peserta  dan  narasumber  yang  hadir  pada  kegiatan tersebut.
Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa anggaran sumber daya serta pembagian peran sumberdaya  manusia  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Lumajang telah dilakukan secara maksimum meskipun belum sempurna.

## 3. Disposisi
Disposisi  (sikap  pelaksana)  merupakan  kecenderungan  atau merupakan  salah  satu  factor yang  mempunyai  konsekuensi  bagi  implementasi  kebijakan.  Jika  setiap  pelaksana  memiliki kecenderungan  dan  sikap  positifatas  adanaya  dukungan  implementasi  maka  implementasai tersebut  ajab  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  awal.  Ada  kebijakan  yang  dapat diimplementasikan secara efektif dkarena mendapat dukungan dari pembuat kebijakan, sedangkan kebijakan  lain  mungkin  bertentangan  langsung  dengan  pandangan  pembuat  kebijakan  atau kepentingan individu maupun organisasi. 14
12 “Kebijakan dan Manajemen Publik Upaya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Pelayanan Publik terhadap Wisatawan ( Studi Kasus : Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep Madura),” Kebijakan dan Manajemen Publik 5, no. 3 (2017): 1–8.
13 Bahral Djirimu, “‘Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru’” 4 (2019): 74–83.
14 Turhindayani,  “Analisis  Implementasi  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Studi  Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah),” Journal Accounting and Business Information Systems Journal 4, no. 4 (2016): 1–15.
Faktor  ini  berkaitan  dengan  ketanggapan  yang  digambarkan  sebagai  sikap  dan  perilaku Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Lumajang  terhadap  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Pendidikan yang dilihat dari tiga aspek, yaitu : kesadaran pelaksana, petunjuk maupun arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, serta instensitas dari respon tersebut. Komitmen serta dukungan yang serius  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan  agar  dapat mencapai  tujuan  yang  efektif  dan  efisien. 15 Karena  pada  prinsipnya  para  kedua  belah  pihak pelaksana kebijakan sangat mendukung penerapan kompetensi guru yang terlibat dalam kelompok sasaran.
Namun,  peraturan  tersebut  harus  diformalkan  agar  peraturan  tersebut  dapat diimplementasikan secara efektif. Karena otonomi adalah kewenangan atau legitimasi pemerintah untuk  melaksanakan  kebijakan  politik  tertentu.  Ketika  kewenangan  tidak  ada,  maka  kekuasaan pelaksana  di  mata  masyarakat  tidak  terlegitimasi,  sehingga  dapat  menghambat  implementasi kebijakan publik dan terakhir fasilitas. Fasilitas fisik menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan.  Implementor mungkin memiliki  staf  yang  cukup,  mampu  dan  kompeten, tetapi  tanpa fasilitas pendukung (infrastruktur), implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Berkaitan dengan konsep  disposisi  atau  sikap  pelaksana  dalam  menjalankan  kebijakan,  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa faktor  disposisi  (sikap  pelaksana)  dalam  pelaksanaan  program  peningkatan kompetensi  dalam  memenuhi  standar  kualifikasi  pendidikan  bagi  guru  Pegawai  Negeri  Sipil  di Kabupaten Lumajang sudah baik, penuh komitmen dan kesediaan untuk mensukseskan program- program pemerintah. Program ini didukung oleh semua unsur pemerintahan Kabupaten Lumajang sebab mereka merasakan dampak dan manfaat yang positif demi membangun Pendidikan ke arah yang  lebih  baik.  Dengan  demikian,  sikap  ini  menjadi  modal  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Lumajang  dalam  mempersiapkan  setiap  program  peningkatan  kompetensi  guru  yang diciptakan agar mengahasilkan standar Pendidikan yang memadahi.
4. Stuktur Birokrasi
Ada dua karakteristik utama dalam birokrasi, yaitu standar operasional procedur (SOP) dan  fragmentasi.  Standar  Operasional  Prosedur  dikembangkan  sebagai  respon  internal  terhadap keterbatasan  waktu  dan  sumber  daya  para  pelaksana  serta  keinginan  akan  keseragaman  dalam pekerjaan  organisasi  yang  kompleks  dan  tersebar  luas.  SOP  dapat  menghambat  penerapan kebijakan  baru  yang  membutuhkan  cara  kerja  atau  jenis  personel  baru  untuk mengimplementasikan  kebijakan  tersebut,  karena  semakin  besar  kebijakan  tersebut  memerlukan
15 Arifin Tahir, “Kebijakan publik dan good governancy,” 2018, 1–174.
perubahan  cara  biasa  organisasi,  semakin  besar  SOP  menghambat  implementasi. 16 Tetapi  SOP juga  memiliki  manfaat  dimana  organisasi  dengan  prosedur  perencanaan  yang  baik  dan  kontrol yang  sejalan  dengan  program  yang  memungkinkan,  akan  lebih  mampu  beradaptasi  dengan tanggung  jawab  baru  daripada  birokrasi  tanpa  karakteristik  tersebut.  Fragmentasi  dalam  stuktur birokrasi  merupakan  divisi  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  proyek  yang  melibatkan unit di luar organisasi. 17
Konsekuensi  negatif  dari  fragmentasi  birokrasi  mencoba  menghambat  koordinasi. Birokrat  dengan  alasan-alasan  sebelum  organisasinya  sendiri,  mendorong  para  birokrat  untuk tidak  berkoordinasi  dengan  organisasi  lain.  Padahal  koordinasi  kadang  diperlukan  untuk mengalokasikan  wewenang  dan  sumber  daya  untuk  menjalankan  kebijakan  yang  kompleks. Keterbatasan  ini  diperparah  oleh  struktur  tata  kelola  yang  terfragmentasi,  yang  cenderung  tidak berhasil dalam koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam hal ini juga  disampaikan  oleh  beberapa  perwakilan  guru yang  mengalami  hambatan  dalam pelaksanaan bimtek salah satunya adalah kurangnya pemahaman pada saat kegiatan berlangsung serta ketidak tepat waktuan atau kesesuaian dengan jam yang telah ditentukan.
Terkait dengan struktur organisasi dalam implementasi peningkatan program kompetensi dalam  memenuhi  standar  kualifikasi  Pendidikan  bagi  guru  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kabupaten Lumajang,  dapat  disimpulkan  bahwa  sudah  terjalin  koordinasi  dan  kerja  sama  yang  baik  di  tiap unsur,  baik  dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Lumajang  serta  Lembaga Pendidikan  di  Kabupaten  Lumajang.  Setiap  unsur-unsur  tersebut  selaras  sesuai  fungsi  dan perannya  dengan  baik  sehingga  tidak  ada  kendala  yang  berarti  sejak  penyusunan  mengenai rencana  program  kegiatan  hingga  perancangan  anggaran  kegiatan.  Begitu  pula  dengan  bidang yang bertugas dalam kegiatan peningkatan kompetensi ini mengkoordinir serta mengkomunikasikan  segala  hal  terkait  dengan  koordinator  wilayah  kepada  guru-guru  yang mengikuti  program  sudah menjalankan  tugasnya  dengan  sangat  baik  sehingga  tidak  ada  kesalah pahaman  diantara  unsur-unsur  yang  terlibat  dalam  stuktur  birokrasi  yang  ada.  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang juga sudah memenuhi syarat untuk menjalankan kebijakan Program  peningkatan  kompetensi  guru  secara  efektif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kelengkapan struktur  birokrasi  yang  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lumajang  Nomor  2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Pendidikan yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Standar Kualifikasi Pendidikan.
16 “Implementasi  Kebijakan  Program  Pengembangan  Komoditas  Pada  Kawasan  Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone Inter-” 1 (2020).
17 “Analisis  Pelaksanaan  Tindak  Lanjut  Rekomendasi  BPK  dari  Perspektif  Teori  Edwards  III (Kasus pada Kabupaten X di NTT),” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) 2, no. 1 (2017): 58–67.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  uraikan  di  atas  dengan  fokus implementasi peningkatan kompetensi dalam mememenuhi standar Pendidikan bagi guru pegawai negeri  sipil  di  Kabupaten  Lumajang  yang  diukur  dengan  menggunakan    indikator  dari  Edward III. 18 Maka  dapat disimpulkan  sebagai  berikut :  1)  Komunikasi,  dalam  hal ini  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Lumajang  khususnya  di  bidang  Peningkatan  Kompetensi, Penghargaan,  dan  Perlindungan  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  telah  melakukan  upaya-upaya dalam  menyampaikan  informasi  terhadap  para  guru  yang  akan  menjadi  peserta  kegiatan peningkatan  kompetensi  yang  diadakan.  Salah  satunya  dengan  memberikan  undangan  berupa bentuk ditigal yang kemudian dikirimkan terhadap beberapa koordinator wilayah dan di teruskan kepada  kepala  sekolah  serta  guru-guru  melalui  grup whatsapp per  lembaga  Pendidikan.  Hal  ini dilakukan agar semua.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani, Putri Novia, dan Endah Setyowati. “Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dari Perspektif Teori Edwards III (Kasus pada Kabupaten X di NTT).” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) 2, no. 1 (2017): 58–67.
Anggara, Sahya. “Metode Penelitian.” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2015): 1689–99.
———. “Metode Penelitian Administrasi,” 25. Pustaka Setia, 2015.
Djirimu, Bahral. “‘Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru’” 4 (2019): 74–83.
Jamin,  Hanifuddin.  “Upaya  Meningkatkan  Kompetensi  Profesional  Guru.” Jurnal  Penelitian Pendidikan , 2018, 19–36.
Kriswibowo,  Arimurti,  Amelia  Wahyuningtiyas,  Nur  Wandira,  dan  Khusnul  Prasetyo.  “Public Inspiration :  Jurnal  Administrasi  Publik  Kerjasama  Pemerintah  dan  Swasta  Dalam Pengelolaan  Limbah  Medis  Covid  -  19  di  Kota  Madiun.” Public  Inspiration:  Jurnal Administrasi Publik 6, no. 1 (2021): 8–18.
Matthew, Miles B., Huberman A. Michael, dan Saldana Johnny. Qualitative Data Analysis . SAGE Publications , 2014.
Moleong, Lexy J. Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya, 2021.
Novianti, Agnes, Permata Sari, Hermanda Ihut, Tua Simamora, Hanna Dewi, Enda Dwi Karina, dan  Melina  Agustina  Sipahutar.  “Peningkatan  Kompetensi  Penyuluh  Agama  di Kabupaten Toba Melalui Pelatihan Komunikasi yang Efektif dan Efisien” 2, no. 2 (2022): 229–39.
Nursalim.  “Implementasi  Kebijakan  Tentang  Pemungutan  Retribusi  Pasar  Oleh  Unit  Pelaksana Teknis  Pasar  Cikatomas  Dinas  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Kabupaten  Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017.” Studi Administrasi Publik (2017): 117–26.
18 Sahya Anggara, “Metode Penelitian Administrasi” (Pustaka Setia, 2015), 25.
Rahmawati, A, Muh Isa Ansari, Anwar Parawangi, Program Studi, Ilmu Administrasi, Unismuh Makassar,  Program  Studi,  dkk.  “Implementasi  Kebijakan  Program  Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone Inter-” 1 (2020).
Ramdhani,  Abdullah,  dan  Muhammad  Ali  Ramdhani.  “Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik.” Jurnal Publik (2017): 1–12.
Rosita, Risma. “Kebijakan dan Manajemen Publik Upaya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan  Olahraga  Kabupaten  Sumenep  dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Publik  terhadap Wisatawan ( Studi Kasus : Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep Madura).” Kebijakan dan Manajemen Publik 5, no. 3 (2017): 1–8.
Suwasno. “Analisis Kinerja Guru Dalam Kegiatan Mmusyawarah Guru” 4 (2019): 57–68.
Tabi’in, As’adut. “kompetensi guru dalam meningkatkan motivasi belajar” 1, no. 2 (2016): 156– 71.
Tahir, Arifin. “Kebijakan publik dan good governancy,” 2018, 1–174.
Turhindayani. “Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah).” Journal Accounting and Business Information Systems Journal 4, no. 4 (2016): 1–15.