## JURNAL RISET MANAJEMEN
Vol. 6, No. 1, Januari 2019, 75 - 95
ANALISIS  PENGARUH  PENGETAHUAN  PERPAJAKAN, SOSIALISASI,  PELAYANAN,  SANKSI  PERPAJAKAN,  DAN TINGKAT  PENDIDIKAN  WAJIB  PAJAK  TERHADAP KESADARAN  WAJIB  PAJAK  MEMBAYAR  PBB  P2

## Yunita Isna Ratri
Alumni Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Email: yunitanedtha@gmail.com

## Achmad Tjahjono
Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Email: cahyoww2015@gmail.com

## Abstract
The Analysis Influence of Knowledge Taxation, Socialization, Service, Tax Sanctions and Education Level of Taxpayer Awareness Paying PBB P2. Skripsi Starta One (S1) Accounting Departement STIE Widya Wiwaha Yogyakarta 2018. The purpose of this research is to know influence of Knowledge Taxation, Socialization, Service, Tax Sanctions and Education Level of Taxpayer Awareness Paying PBB P2 with using multiple linear regression and dummy’s variable. The sample in this research includes 120 respondences who are in the District of Prambanan, village Bokoharjo, Madurejo, Sambirejo, Sumberharjo, Wukirharjo, Gayamharjo. The sampling method is convenience sampling. The collected of data to use primary data with questionnaire technique and secondary data that is data taken from DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah). The results of the research to drawn that the partial, knowledge taxation has a positive relationship and significantly influence the awareness of paying taxpayers PBB P2, and Services have a positive relationship and significant effect on the awareness of paying taxpayers PBB P2. By mutual independent variables affect the awareness of paying taxpayers PBB P2 as a dependent variable.
Keywords:  Knowledge of Taxation, Socialization, Service, Tax Sanction, Education Level of Taxpayer and Awareness of Taxpayer Paying PBB P2.

## PENDAHULUAN
Peningkatan perekonomian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejah- teraan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri. Salah satu sum ber pem biayaan pem bangunan maupun perbaikan insfrastruktur dalam negeri adalah melalui pajak yang dipungut
kepada wajib pajak. Karena pajak adalah sebuah konstribusi wajib pajak kepada negara baik orang pribadi maupun badan bersifat memaksa namun tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung karena digunakan untuk kebutuhan bersama dan kemakmuran rakyat. Sedangkan Pajak Daerah adalah
ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PBB P2
pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. Dengan diterbitkannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pem erintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB  P2). Realisasi penerimaan pembayaran PBB P2 minggu pertama September 2017, penerimaan PBB baru mencapai 46,08% (solopos.com, SLEMAN). Realisasi penerimaan PBB P2 tahun pajak 2017 per kecamatan capainnya bervariasi antara 38,59% sampai 93,71%. Penerimaan PBB P2 Kecamatan Prambanan pada Kelurahan W ukirharjo sudah lunas (100%) targetnya Rp 22,7 juta.  Upaya yang dilakukan untuk percepatan penerimaan PBB sebelum jatuh tempo dengan berbagai cara antara lain dengan pembayaran PBB panutan, pekan pembayaran PBB secara terus menerus, imbauan pembayaran PBB kepada seluruh wajib pajak PBB, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak PBB P2 tergantung pada pengetahuan wajib pajak tentang pajak. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang pajak seharusnya semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan mereka. Masyarakat akan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak apabila sebelumnya telah memiliki pengetahuan tentang pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendidikan perpajakan harus mulai ditanamkan sejak dini, khususnya dilingkungan sekolah. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi yang harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Pelayanan diduga memberikan pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu,
pelayanan perpajakan akan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Asumsi semakin tinggi mutu pelayanan yang diberikan maka tingkat kesadaran perpajakn membayar PBB P2 semakin tinggi. Jika pembayaran PBB dilakukan setelah jatuh tempo, maka wajib pajak PBB akan, mendapatkan sanksi administrasi berupa  bunga 2% dan sanksi pidana. Dengan semikian harapan masyarakat selaku wajib pajak sanksi pajak salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, karena fungsi sanksi pajak untuk m engatur kelom pok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 di Kecamatan Prambanan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Teori Pembelajaran Sosial
Dalam penelitian Faza dan Umi (2017) Teori pembelajaran sosial merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat belajar secara langsung melalui proses pengamatan dan pengalaman. Teori ini memandang bahwa tingkah laku manusia bukan semata-mata reflek atau stimulus, melainkan juga atas reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Bandura (1977) dalam teorinya, menjelaskan bahwa terdapat empat proses dalam pembelajaran sosiali meliputi :
1. Proses Perhatian ( attentiona l).
2. Proses Penahanan ( retention ).
3. Proses Reproduksi Motorik.
4. Proses Penguatan ( reinforcement ).

## Teori Atribusi
Teori atribusi dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak tersebut
terbentuk. Terdapat dua sumber atribusi terhadap perilaku individu yaitu atribusi in- ternal dan atribusi eksternal. Menurut Darwati (2015), atribusi internal merupakan perilaku individu (unsur psikologis yang mendahului perilaku) sedangkan atribusi ekternal merupakan perilaku seseorang individu yang disebabkan oleh kekuatan- kekuatan diluar diri individu ( environmental forces ).

## Pajak
Definisi pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentan ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr . Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2016,h.3) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## Pajak Daerah
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat m em aksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016,h.14).

## Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)
Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2016) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang diguna- kan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

## Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2
Kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi pada dasarnya, kesadaran wajib pajak masih rendah dalam melak- sanakan pembayaran pajaknya, hal ini dikarenakan pembayaran pajak di Indone- sia menggunakan self assessment system, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk m enghitung, m em bayar dan melaporkan pajak terhutangnya. Sehingga sistem ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk melaporkan data yang tidak sebenarnya untuk menghindari jumlah pajak yang besar.

## Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan pajak pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang  m em iliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi diharapkan akan memiliki kesadaran lebih tinggi, karena adanya tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi atapun denda. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan.

## Sosialisasi
Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam penelitian (Sugeng, 2012: 80).

## Pelayanan
Pelayanan pajak merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membantu peningkatan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya apabila WP merasa puas dengan kualitas jasa yang diterima. Hal ini disebabkan karena W P sebagai konsum en yang menikmati layanan jasa, sehingga kualitas jasa dapat menciptakan penilaian terhadap keunggulan suatu jasa (Riana, 2014).

## Sanksi Perpajakan
Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang  tidak m em atuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

## Tingkat Pendidikan
Definisi pendidikan menurut Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yaitu sebagai berikut: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk m ew ujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara.

## Kerangka Teoritis
Berdasarkan penjelasan yang telah terpapar secara terinci pada awal penelitian ini, maka selanjutnya peneliti akan melakukan pengujian untuk menjawab masalah yang akan diangkat, yaitu: menguji apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kesadaran membayar PBB P2. Kerangka teoritis penelitian disajikan pada gambar 1.

## Hipotesis Penelitian
Sugiyono (2012:96) m enjelaskan, “Hipotesis merupakan jaw aban yang sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan m asalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak
Membayar PBB P2
Pengertian pengetahuan perpajakan m enurut Kam us Bahasa Indonesia merupakan segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang

## ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB
PAJAK MEMBAYAR PBB P2
diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam  m engetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak dan juga manfaat yang diperoleh ketika mereka membayar pajak (Jati, 2016). Dalam penelitian tersebut pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

## Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2
Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metodemetode yang tepat menurut (Sugeng, 2012: 80) dalam (Guntur, 2015). Dalam penelitian tersebut Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
H 2 : Diduga sosialisasi berpengaruh positif terhadap kesadaran w ajib pajak membayar PBB P2.

## Pengaruh Pelayanan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2
Pelayanan merupakan bentuk bantuan yang diberikan pada orang lain mengguna- kan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga mampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan. Tercapainya keberhasilan penerimaan pajak dipengaruhi oleh tax payer yang didominasi dari dalam diri individu
tersebut. Kesadaran WP dalam membayar pajak dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Beberapa temuan empiris seperti penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) dalam penelitian (Riana dan Hery, 2014) menunjukkan bahwa sikap WP terhadap pelayanan fiskus memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Semakin tinggi mutu pelayanan yang diberikan maka tingkat kepatuhan perpajakan semakin tinggi.  Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
H 3 : Diduga pelayanan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2
Dalam  penelitian (Febriani, 2017) m enurut Mardiasm o (2011), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan m erupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Purnamasari (2016), sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam m em enuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam penelitian Purnamasari (2016), sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelda (2014), yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan w ajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : H4 :Diduga sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

## Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2
Pendidikan mempunyai pengertian suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik (Siti, 2008). Dalam penelitian tersebut tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak PBB P2. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
H 5 : Diduga tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
Pengaruh Secara Simultan Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2
Semakin tinggi interaksi Pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan diharapkan wajib pajak sadar akan hak dan kewajiban untuk membayar pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh m anfaat daripadanya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :
H 6 : Diduga pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap  kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

## METODA PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada 6 kelurahan di Kecamatan Pram banan Kabupaten Slem an yaitu
Kelurahan Bokoharjo, Kelurahan Madurejo, Kelurahan Sumberharjo, Kelurahan W ukirharjo, Kelurahan Gayamharjo, Kelurahan Sambirejo. Waktu yang direncana- kan dim ulai dari penelitian sam pai terselesainya penelitian ini, yaitu pada bulan Desember 2017 sampai Januari 2018.

## Sumber Data
Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung dari responden w ajib pajak PBB P2 di Kecam atan Pram banan Kabupaten Sleman. Data tersebut berupa kuesioner yang telah dibagikan dan diisi oleh responden. Sementara Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sleman.

## Variabel Penelitian
Menurut  Darmawan (2013), variabel penelitian pada dasarnya merupakan  suatu hal yang dapat berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti yang  bertujuan untuk dipelajari sehingga diperoleh inform asi tentang hal tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.  Dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu:
a. Variabel Dependen atau Variabel Terikat Menurut Darmawan (2013), variabel dependen disebut juga sebagai variabel output, kriteria konsekuen. Variabel terikat m erupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2.
b. Variabel Independen atau Variabel Bebas Menurut Sugiyono (2012), variabel independen sering disebut juga variabel stimulus, predictor, atecendent. Variabel

## ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB
PAJAK MEMBAYAR PBB P2
bebas m erupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulya variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan.

## Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel
Adapun definisi dari masing-masing variabel yang digunakan beserta dengan operasional dan cara pengukurannya adalah sebagai berikut :
a. Kesadaran Wajib Pajak (Y)
Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapat keyakinan dari yang mendorong dilakukan- nya suatu tindakan (padila, 2010) dalam penelitian (Siti, 2008). Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Variabel Kesadaran Wajib Pajak diukur menggunakan kuesioner dengan 17 (tujuh belas) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 1-4.
b. Pengetahuan Perpajakan (X1)
Konsep Pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010:139) yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Um um  dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Variabel pengetahuan perpajakan diukur menggunakan kuesioner dengan 12 (dua belas) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 1-4.
c. Sosialisasi (X2)
Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada
masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar m engetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui m etodem etode yang tepat m enurut Susanto dalam (Sugeng, 2012: 80). Variabel sosialisasi diukur menggunakan kuesioner dengan 10 (sepuluh) item pertanyaan  yang menggunakan skala likert 1-4.
d. Pelayanan (X3)
Pelayanan merupakan bentuk bantuan yang diberikan pada orang lain mengguna- kan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga mampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan. Variabel pelayanan diukur menggunakan kuesioner dengan 5 (lima) item pertanyaan  yang menggunakan skala likert 1-4.
e. Sanksi Perpajakan (X4)
Menurut Resm i (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum  dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Variabel sanksi perpajakan diukur menggunakan kuesioner dengan 4 (empat) item pertanyaan  yang menggunakan skala likert 1-4.
f. Tingkat Pendidikan (X5)
Tingkat Pendidikan, merupakan jenjang pendidikan formal yang sudah diampu wajib pajak selama hidupnya. Tingkat pendidikan wajib pajak akan mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Variabel tingkat pendidikan ini menggunakan variabel dummy, nilai 0 jika pendidikan terakhir responden berada pada jenjang pendidikan non perguruan tinggi dan nilai 1 untuk responden yang berpendidikan di jenjang pendidikan perguruan tinggi.

## Metode Analisis Data
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan metode convenience sam- pling . Adapun analisis data untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi liniear berganda metode dummy.
Sebelum uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan data, yaitu dengan uji validitas untuk mengukur sah atau tidaknya suatu pernyataan dengan koefisien korelasi product moment dari pearson.
Selanjutnya uji reliabilitas data untuk menguji sejauh mana hasil penelitian apakah tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua atau lebih gejala yang sama dengan alat ukur yang sama dengan Cronbach Alpha (Ghozali, 2016). Selanjutnya uji normalitas untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji statistik non parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Selanjutnya uji asumsi klasik untuk menguji apakah model tersebut baik atau tidak. Selanjutnya uji hipotesis dilakukan dnegan menggunakan metode dummy.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Prambanan selama Bulan Desember 2017 sam pai Januari 2018. Penelitian ini menggunakan kuesioner dimana peneliti menginginkan tingkat pengembaliannya yang tinggi, m aka kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden diharapkan langsung diisi oleh responden. Peneliti menyebarkan kuesioner pada Kantor Kecamatan Prambanan, Kelurahan dan pada masyarakat di Kecamatan Prambanan.
Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 150 Wajib Pajak yang berada di wilayah Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 150 buah, jumlah kuisioner yang kembali adalah sebanyak 145 kuisioner dan jum lah kuesioner yang tidak kembali sebanyak 5 kuesioner, sedangkan kuesioner yang dapat diolah sebanyak 120 kuesioner, sebanyak 30 kuesioner dinyatakan rusak karena ada beberapa pernyataan yang belum dijawab atau ada identitas responden yang tidak lengkap.

## Karakteristik Responden
Adapun deskripsi karakteristik responden dalam  penelitian ini dikelompokkan berdasarkan kelurahan, umur responden, jenis kelamin, status, pendidikan terakhir, pekerjaan. Hasil pengum pulan data responden berdasarkan 6 kelurahan dikecamatan prambanan masing-masing kelurahan menunjukkan sebanyak 20 responden. Sedangkan berdasarkan umur, mayoritas responden berusia 41-50 tahun sebanyak 39,17% dari total responden. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin mayoritas berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 50,83% dari total responden. Selanjutnya berdasarkan status wajib pajak mayoritas berstatus menikah yaitu sebesar 88,33% dari total responden. Sedangkan berdasarkan  pendidikan terakhir mayoritas tidak sekolah sampai tingkat SMK/SMA yaitu 55% dari total responden. Sedangkan berdasarkan pekerjaan mayoritas bekerja kategori lainnya yaitu 40,83% dari total responden, pekerjaan PNS 31,67% dan pekerjaaan swasta 27,05%.

## Pengujian dan Hasil Analisis Data

## 1. Hasil Uji Kualitas Data
a. Hasil Uji Validitas
Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Dengan membanding-kan, nilai r hitung dengan r

## ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB
PAJAK MEMBAYAR PBB P2
tabel untuk degree of freedom (df)= 120- 1=119, untuk menguji apakah masing- masing indikator valid atau tidak, nilai r tabel diketahui = 0.1786.  Tabel 1 berikut menun- jukkan hasil uji validitas dari lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi (X2), Pelayanan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), dan Kesadaran Wajib Pajak membayar PBB P2 (Y) dengan 120 sampel responden.
Hasil Uji Validitas untuk variabel pengetahuan perpajakan dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:
Dari tabel 1, variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa tidak seluruh pertanyaan valid, untuk item pertanyaan PP3 dan PP12 r hitung lebih kecil dari r tabel 0,1786 maka dapat disimpulkan bahw a butir pertanyaan dinyatakan tidak valid sehingga harus dikeluarkan dari penelitian. Sedangkan item pertanyaan lainnya r hitung lebih besar dari r tabel 0,1786 maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan dinyatakan valid.
Hasil Uji Validitas untuk variabel sosialisasi dapat dilihat pada tabel  2 berikut ini:
Dari tabel 2 menunjukkan variabel sosialisasi mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.
Hasil Uji Validitas untuk variabel pelayanan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:
Dari tabel 3 diketahui bahwa variabel pelayanan menunjukkan tidak seluruh pertanyaan valid, untuk item pertanyaan PLY1 r hitung lebih kecil dari r tabel 0,1786 maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan dinyatakan tidak valid sehingga harus dikeluarkan dari penelitian.
Sumber: Data primer diolah (2018)
Sumber: Data primer diolah (2018)
Sedangkan item pertanyaan lainnya r hitung lebih besar dari r tabel 0,1786 maka dapat disimpulkan bahw a butir pertanyaan dinyatakan valid.
Hasil Uji Validitas untuk variabel sanksi perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.
Hasil Uji Validitas untuk variabel kesadaran wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5 menunjukkan bahwa semua variabel Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.
b. Hasil Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan sebagai alat pengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konsisten. Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistic Cronbach’s Alpha. Suatu variabel  dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. Hasil Uji Reliabilitas untuk variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Pengetahuan Perpajakan 0,728 Reliabel Sosialisasi 0,829 Reliabel Pelayanan 0,820 Reliabel Sanksi Perpajakan 0,742 Reliabel Kesadaran Wajib Pajak PBB 0,887 Reliabel Sumber : Data primer diolah (2018)
Tabel 6 menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,728, Sosialisasi sebesar 0,829, Pelayanan sebesar 0,820, Sanksi Perpajakan sebesar 0,742, dan Kesadaran Wajib Pajak membayar PBB P2 sebesar 0,887. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60.

## 2. Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi yang normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 7.

## ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB
PAJAK MEMBAYAR PBB P2
Berdasarkan tabel 7 menunjukkan hasil uji normalitas data yang diperoleh melalui uji Kolmogrov-Smirnov sebesar 1,115 dan signifikansi 0,166 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdisribusi normal.

## 3. Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Hasil Uji Multikolonieritas
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya masalah
multikolonieritas dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Faktor (VIF). Regresi yang terbebas dari problem multikolonieritas apabila nilai VIF< 10 dan nilai Tolerance> 0,10 maka data tersebut tidak ada multikolonieritas.
Hasil uji m ultikolonieritas dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF disajikan pada tabel 8.
Berdasarkan tabel 8 diatas terlihat nilai nilai tolerance mendekati angka 1 atau > 0,10 dan nilai VIF disekitar angka 1 atau < 10 untuk setiap variabel yang ditunjukkan dengan nilai tolerance untuk Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0,550, Sosialisasi (X2) sebesar 0,640, Pelayanan (X3) sebesar 0,743, Sanksi Perpajakan (X4) sebesar 0,751, dan Tingkat Pendidikan (X5) sebesar 0,957. Dengan nilai VIF untuk Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 1,817, Sosialisasi (X2) sebesar 1,562, Pelayanan (X3) sebesar 1,347, Sanksi Perpajakan (X4) sebesar 1,332, dan Tingkat Pendidikan (X5) sebesar 1,045. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persam aan regresi tidak terdapat multikolonieritas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

## YUNITA ISNA RATRI & ACHMAD TJAHJONO
b. Hasil Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati tabel 9.
Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel 9 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas signifikansi > 0,05. Hasil ini berarti tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi model dependen melalui nilai RES2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedas- tisitas atau dengan kata lain model regresi ini mengandung homoskedastisitas.
c. Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi  digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyim- pangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu antar anggota sampel. Untuk mengatahui hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 10.
Berdasarkan tabel 10 diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,639. Nilai
dL= 1,6164 dan nilai dU= 1,7896. Sehingga nilai DW 1,639 < DU 1,7896 maka tidak terdapat autokorelasi positif. Dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda terbebas dari asumsi klasik statistik autokorelasi.

## 4. Hasil Uji Hipotesis
a. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Uji regresi linear berganda dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari variabel
ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PBB P2
independen terhadap variabel dependen. Berikut ini disajikan tabel 11 hasil uji regresi linear berganda variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
Berdasarkan tabel 11 diatas dapat disusun persam aan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y= a + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4 × D + e Y= 18,713 + 0,518X1 + 0,240X2 +  0,490X3 + 0,295X4  × – 0,103 + 4,532
Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan konstanta kesadaran wajib pajak(Y) sebesar 18,713. Koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,518, koefisien regresi sosialisasi (X2) sebesar 0,240, koefisien regresi pelayanan (X3) sebesar 0,490, koefisien regresi sanksi perpajakan (X4) sebesar 0,295, koefisien regresi tingkat pendidikan (X5) sebesar -0,103.

## 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi R2
Koefisien  Determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen.  Berikut ini disajikan tabel 12 hasil
uji koefisien determinasi variabel penge- tahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 yaitu: Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar  0,364 yang artinya 36,4% variabel dependen kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi (X2), Pelayanan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), Tingkat Pendidikan (X5), sedangkan sisanya sebesar 63,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pem erintah, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Nilai Ry yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen
sebesar 0,621 yang artinya 62,1% hubungan atau korelasi variabel dependen kesadaran wajib pajak dengan variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi (X2), Pelayanan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), Tingkat Pendidikan (X5), sedangkan sisanya sebesar 38,9% korelasi atau hubungan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 3. Hasil Uji Statistik t Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ( D =5%). Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Bila t hitung < t tabel, variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Bila t hitung > t tabel, variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( D ), maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini disajikan tabel 13 hasil uji t variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan secara individual terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
Pengujian ini menunjukkan tingkat signifikasi 0,05. Pada tabel 13 dapat diketahui membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Bila t hitung < t tabel, variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Bila t hitung > t tabel, variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa:
a. Variabel Pengetahuan Perpajakan
Hasil Pengujian statistik pada variabel Pengetahuan Perpajakan(X1) mempunyai signifikansi 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 3,385 > t tabel 1,984. Nilai ß pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,518, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H1 diterima yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 .
b. Variabel Sosialisasi
Hasil Pengujian variabel sosialisasi(X2) mempunyai signifikansi 0,060 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,897 < t tabel 1,984. Nilai ß pada kolom
Unstandardized Coefficients sebesar 0,240, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H2 ditolak yang menyatakan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran w ajib pajak membayar PBB P2.
c. Variabel Pelayanan
Hasil Pengujian variabel Pelayanan (X3) mempunyai signifikansi 0,037 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 2,110 > t tabel 1,984. Nilai ß
ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PBB P2
pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,490, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H3 diterima yang menyatakan pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
d. Variabel Sanksi Perpajakan
Hasil Pengujian variabel sanksi perpajakan (X4) mempunyai signifikansi 0,194 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung
1,307 < t tabel 1,984. Nilai ß pada kolom
Unstandardized Coefficients sebesar 0,295, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak ber- pengaruh terhadap kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H4 ditolak yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
e. Variabel Tingkat Pendidikan
Hasil Pengujian  variabel Tingkat Pendidikan (X5) mempunyai signifikansi 0,877 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung -0,155 < t tabel 1,984. Nilai ß pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar -0,103, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh
terhadap kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H5 ditolak yang m enyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

## 4. Hasil Uji Statistik Fisher
Berikut ini disajikan tabel 14 hasil uji f variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan secara silmutan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 yaitu:
Dari tabel 14 Uji F diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah 14,631 dengan tingkat signifikan
0,000 karena nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai 0,05 (0,000 < 0,05), m aka dapat disim pulkan bahw a variabel Pengetahuan Perpajakan,
Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

## Pembahasan
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan(X1) mempunyai signifikansi 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 3,385 > t tabel 1,984. Nilai ß pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,518, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Sehingga H1 diterima yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar
PBB P2. Artinya semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka hal tersebut akan m em buat w ajib pajak sem akin m eningkat akan kew ajiban membayar PBB P2. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Jati (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak dan juga manfaat yang diperoleh ketika mereka membayar pajak. Dalam penelitian tersebut pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Dalam penelitian lain menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan akan berfikir untuk membayar pajak daripada terkena sanksi (Suyono, 2016).

## Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sosialisasi(X2) mempunyai signifikansi 0,060 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,897 < t tabel 1,984. Nilai ß pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,240, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Sehingga H2 ditolak yang menyatakan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Artinya bahwa tinggi rendahnya atau sering tidaknya dilakukan sosialisasi tidak mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori pembelajaran sosial, karena seseorang dapat belajar secara langsung melalui proses pengamatan dan pengalaman. Teori
ini m em andang bahw a tingkah laku manusia bukan semata-mata reflek atau stimulus, melainkan juga atas reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait baik Direktorat maupun Pemerintah kepada masyarakat secara khusus. Hasil Penelitian ini berbeda dengan penelitian (Novitasari dkk, 2017) sosialisasi pajak berpengaruh positif, nam un tidak signifikan pada kepatuhan pajak PBB-P2. Pada penelitian ini sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

## Pelayanan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelayanan(X3) mempunyai signifikansi 0,037 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 2,110 > t tabel 1,984. Nilai ß pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,490, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Sehingga H3 diterima yang menyatakan pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Artinya semakin baik pelayanan fiskus terhadap w ajib pajak dalam memberikan informasi, bantuan, dan fasilitas yang memadai bagi wajib pajak, maka hal tersebut akan meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak PBB P2. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) dalam penelitian Riana dan Hery (2014) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Semakin tinggi mutu pelayanan yang diberikan maka tingkat kepatuhan perpajakan semakin tinggi.

## ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB
PAJAK MEMBAYAR PBB P2
Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan (X4) m em punyai signifikansi 0,194 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,307 < t tabel 1,984. Nilai ß pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,295, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Sehingga H4 ditolak yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi eksternal, perilaku seorang individu dapat disebabkan oleh kekuatan-kekuatan diluar dari individu ( environmental forces ). Hal tersebut disebabkan seseorang akan m em bayar pajak jika sesuai dengan kemauannya sendiri bukan karena diberikan sanksi perpajakan dari pemerintah yang sudah diatur dalam  Undang-Undang Peprajakan. Sehingga seberat apapun sanksinya jika wajib pajak tidak memiliki kemauan membayar pajak tetap  tidak memiliki kesadaran membayar pajak PBB P2. Hasil Penelitian ini m endukung penelitian yang dilakukan oleh Imelda(2014), yang m enyim pulkan bahw a sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan (X5) m em punyai signifikansi 0,877 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung -0,155 < t tabel 1,984. Nilai ß pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar -0,103, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib
pajak membayar PBB P2. Sehingga H5 ditolak yang menyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Artinya, bahwa tinggi atau rendahnya pendidikan seseorang wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.  Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi hal ini disebabkan karena wajib pajak di Kecamatan Prambanan pada umumnya tidak menganggap pendidikan sebagai acuan kesadaran dan hanya menganggap bahwa tingginya tingkat pendidikan sebagai status sosial pada diri wajib pajak.  Penelitian ini berbeda dengan Penelitian yang dilakukan Siti  (2008) penelitian tersebut tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak PBB P2.
Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak berpengaruh secara bersama-sama (simultan) Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2
Berdasarkan pengujian hipotesis nilai F hitung adalah 14,631 dengan tingkat signifikan 0,000 karena nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai 0,05 (0,000 < 0,05), maka dapat disim pulkan  bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan secara bersama-sam a (simultan) berpengaruh  secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menjelaskan tentang pajak, melakukan sosialisasi, meningkatkan pelayanan, menetapkan sanksi sesuai undang-undang perpajakan atas PBB P2 dan tingkat pendidikan secara berkala agar masyarakat tahu bahwa pajak yang telah dibayarkan kepada negara sangat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan bersama sehingga masyarakat akan lebih sadar untuk membayar PBB P2.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa poin dibawah ini:
1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 3,385 > t tabel 1,984. Nilai ß pada kolom Unstandardized Co- efficients sebesar 0,518, hasil ini m enunjukkan bahwa H1 diterima. Sehingga semakin luas pengetahuan w ajib pajak tentang pajak dan pem aham an tentang peraturan perpajakan, maka hal tersebut akan m em buat  w ajib  pajak  sem akin meningkat akan kewajiban membayar PBB P2.
2. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,060 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,897 < t tabel 1,984. Nilai ß pada kolom Unstandardized Co- efficients sebesar 0,240, hasil ini menunjukkan bahwa H2 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori pembelajaran sosial, karena seseorang dapat belajar secara langsung melalui proses pengamatan dan pengalaman.
3. Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak mem bayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,037 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 2,110 > t tabel 1,984. Nilai ß pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,490, hasil ini menunjukkan bahwa H3 diterima. Sehingga semakin baik pelayanan fiskus terhadap wajib pajak dalam memberikan informasi, bantuan, dan  fasilitas yang memadai
bagi wajib pajak, maka hal tersebut akan meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak PBB P2.
4. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran w ajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,194 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,307 < t tabel 1,984. Nilai ß pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,295,  hasil ini menunjukkan bahwa H4 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi eksternal, perilaku seorang individu dapat disebabkan oleh kekuatan-kekuatan diluar dari individu (environmental forces).
5. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran w ajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,877 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung -0,155 < t tabel 1,984. Nilai ß pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar - 0,103, hasil ini menunjukkan bahwa H5 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi hal ini disebabkan karena w ajib pajak di  Kecamatan Pram banan pada um um nya tidak menganggap pendidikan sebagai acuan kesadaran dan hanya menganggap bahwa tingginya tingkat pendidikan sebagai status sosial pada diri wajib pajak.
6. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan secara bersama-sama (sim ultan) berpengaruh  secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak mem bayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan nilai F hitung adalah 14,631 dengan tingkat signifikan 0,000 karena nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai 0,05 (0,000 < 0,05), hasil ini menunjukkan bahwa H6 diterima. Hal ini berarti semakin dilakukan variabel- variabel tersebut, maka semakin tinggi
ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PBB P2
kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
7. Nilai Adjusted R Square yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0,364 yang artinya 36,4% variabel dependen kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan(X1), Sosialisasi(X2), Pelayanan(X3), Sanksi Perpajakan(X4), Tingkat Pendidikan(X5), sedangkan sisanya sebesar 63,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Keterbatasan
Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan penelitian sebagai berikut: 1. Penelitian ini mengambil objek di Kecamatan Prambanan dalam  pengam- bilan sampelnya 6 Kelurahan, Namun dalam setiap kelurahan hanya diambil 25 Responden akibatnya belum menggam- barkan keadaan sesungguhnya di Kecamatan Prambanan sebagai objek penelitian.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen pengetahuan perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan,
Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, variabel dependen kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 36,4% sedangkan sisanya sebesar 63,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Saran
Berdasarkan kesim pulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulis memberikan saran antara lain:
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah objek penelitian dan sampel penelitian, yaitu responden yang lebih luas tidak hanya 6 kelurahan dalam satu Kecamatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian, agar dapat diketahui adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Tjahjono, Muhammad F.H (2009). Perpajakan Edisi 2009. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Agus Nurfauzi (2016). “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan perkantoran di kecam atan w anasari kabupaten Brebes”. Skripsi (dipublikasikan).
Semarang: Fakultas ekonomi Univer- sitas Negeri Semarang.
Asridayati (2013). “Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi pada petugas pajak terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam  mendaftarkan diri sebagai w ajib  pajak”. Skripsi (dipublikasikan). Pekan Baru: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru.
Damar, Hario (2006). Gambaran Umum Administrasi di Jepang. Berita Pajak , tahun 38, 1 Maret.

## YUNITA ISNA RATRI & ACHMAD TJAHJONO
Darmawan, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif . Bandung: Rem aja Rosdakarya.
Faza Fakhriyan Wildan (2017). “Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Bantul”. Jurnal Riset Manajemen . Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Febriani Ram adhani Juw anti (2017). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Dalam  Melakukan Pem bayaran Pajak Bum i Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)”. Skripsi . Institut Agama Islam Negeri Surakarta.(Dipublikasikan).
Guntur Jati Wijayanto (2016). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kota Magelang Tahun 2015”. Skripsi (dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Univer- sitas Negeri Yogyakarta.
Hamid (2007). Buku Ajar Riset Keperawatan , Edisi Kedua. Jakarta: EGC. http:// id.m.wikipedia.org/wiki/Pendidikan.
Imam Ghozali (2011). Aplikasi Analisis Mul- tivariate Dengan Program IBM SPSS 19 . Semarang: Universitas Diponegoro
Imelda, Bona (2014). “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Skripsi . Universi- tas Dipenogoro. (Dipublikasikan).
Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang
(2004). Metodologi Penelitian dan Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen , Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Jati, I. G. (2016). “Pengaruh sikap, kesadaran w ajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan”. E-Jurnal Akuntansi Univer- sitas Udayana, 1510-1535.
Jogiyanto (2007). Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi . Yogyakarta: Andi Jogiyanto (2008). Sistem Informasi Keperilakuan . Yogyakarta: ANDI.
Kallgren, R. d. (2000).  “Afocus theory of normative conduct: When norm do and do not affect behavior”. Personality and social psychlogy bulletin , 1002-1012.
Johan Yusnidar, Sunarti, Arik Prasetya (2015).”Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bum i dan bangunan perdesaan perkotaan (studi pada wajib pajak PBB P2 kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)” Jurnal Perpajakan (JEJAK) (Januari).
Mardiasm o(2016). Perpajakan. Edisi 2016.Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Puput Novitasari dan Firdaus Hamta (2017). “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus PBB-P2 Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam)”. E-jurnal. Vol- ume 4 No. 1 Print ISSN : 25031546 Uni- versitas Riau Kepulauan.
Purnam asari, Apriani. S. d. (2016). “Pengaruh pem aham an, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pem erintah dan hukum , serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat)”. Jurnal Universi- tas Soedirman .

## ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB
PAJAK MEMBAYAR PBB P2
Puspitasari, Elen (2016). “Postur Motivasi, Pengetahuan dan Perilaku Pelaporan Peer Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Studi Eksperim en Keputusan Kepatuhan Pajak”. Simposium Nasional Akuntansi XIX , Lampung.
Rajabuddin Nasution (2015). “Faktor-Faktor Yang Mem pengaruhi Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Medan Timur”. Skripsi . Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Resmi, Siti. (2005). Perpajakan Teori & Kasus . Jakarta: Salemba Empat
Riana Widiastuti dan Herry Laksito (2014).
“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan P2 (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten)”. Diponegoro Journal Of Ac- counting. Volume 3, Nomor 2, Halaman
4, 5 & 6.
Riana Widiastuti (2014). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan  P2 ( Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten”. Skripsi . Universi- tas Diponegoro.
Rolalita Lukmana Putri (2016). “Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015”. Skripsi . Universitas Negeri Yogyakarta.
Septiyani Nur Khasanah (2014). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan
Kesadaran Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 “. Skripsi (dipublikasikan). Yogyakarta:  Fakultas Ekonomi Univer- sitas Negeri Yogyakarta.
Siti Kurnia Rahayu (2010). Perpajakan Indonesia , Yogyakarta: Graha Ilmu
Siti Qomaria (2008). “Analisis pengaruh pengetahuan tentang pajak dan tingkat pendidikan w ajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak”. Skripsi (dipublikasikan). Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta.
Soerjono Soekanto (2003). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Raja Grafmdo
Persada.
Sugeng Wahono (2012). Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah . Mojokerto: Gramedia Direct.
Sugiyono (2012). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) . Bandung: Alfabeta.
Suyono, N. A. (2016). “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo”. Jurnal PPKM I , 1-10.
Undang-Undang Sistem  Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003
Utomo, Banyu Ageng Wahyu (2011). “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecam atan Kota Tangerang Selatan”. Skripsi . Universi- tas Islam Negeri Syarif Hidayatullah www.pajak.go.id  www.solopos.com

## YUNITA ISNA RATRI & ACHMAD TJAHJONO