Volume 1  Issue 1,  March 2017:  pp.  86-104.  Copyright  ©  2017  HOLREV. Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at:
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004

## Legal Protection towards Victim of Domestic Violence in Sidoarjo Regency upon Post of Law 23 of 2004, Domestic Violence
Emy Rosna Wati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo E-mail: emy_lawyer@rocketmail.com
Abstract: Domestic  violence  has  obviously become  “an  ice  mountain”.  In  fact,  the victim usually becomes victim due to domestic violence. However, non-of-them ready to report his or her cases to law enforcer hence they considered to open their family- disgrace and tend to afraid to report because it is obstructed and even intimidated by  a  criminal.  Therefore  Government  has  promulgated  the  Law  23  of  2004, Elimination of Domestic Violence. This study aimed to analyze in Sidoarjo Regency, East Java, Indonesia. The used method is social legal research as well as supported by primer data such as several documents and interviews with the victim of domestic violence that located in Sidoarjo Regency and Integrated Service Center for Women and Children Empowerment {Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan  Anak  (P2TP2A)} .  Furthermore,  this  research  would  be  analyzed  descriptive- qualitative. Accomplished result was to find out the facts and to what extend victim of  domestic  violence  should  be  given  their  rights  as  mentioned  in  the  law  of Elimination of Domestic Violence particularly in Sidoarjo Regency.
Kata kunci: Protection; Domestic Violence.
Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena “ gunung es ” . Dalam kenyataannya korban yang selalu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tidak semuanya  bersedia  melaporkan  kasusnya  kepada  pihak  yang  berwajib.  Dengan alasan  bahwa  mereka  beranggapan  membuka  aib  keluarga  dan  cenderung  takut untuk melaporkan karena dihalang-halangi  bahkan diintimidasi oleh pelaku. Oleh karena  itu  pemerintah  mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Penelitian  ini  dilakukan untuk menganalisa pelaksanaan undang – undang tersebut di Kabupaten Sidoarjo dengan  menggunakan  metode  yuridis  sosiologis  ( socio  legal  research )  ditunjang dengan  data  primer  berupa  dokumen  dan  wawancara  dengan  korban  kekerasan dalam rumah tangga dilingkungan Kabupaten Sidoarjo yang ditangani oleh Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang hendak dicapai adalah menemukan  fakta  sejauh  mana  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat terlindungi  hak-haknya  sebagaimana  tercantum  dalam  undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kabupaten Sidoarjo.
Kata kunci: Perlindungan; Kekerasan; Dalam Rumah Tangga.

## PENDAHULUAN
Hukum pidana secara tradisional diartikan sebagai “bentuk peraturan -peraturan tentang hukuman  atau  pidana,  akan  tetapi,  praktiknya  hingga  sekarang  belum  ada  kesatuan pendapat  untuk  memberlakukan  salah  satu  definisi  hukum  pidana  secara  umum”. 1 Hal tidak adanya suatu pemberlakuan definisi hukum pidana secara umum disebabkan karena “cakupan hukum pidana sangat luas dan para ahli di dalam memberikan definisi hukum pidana  dari  sudut  pandang  yang  berbeda-beda,  sehingga  perbedaan  sudut  pandang tersebut menyebabkan  istilah  hukum  pidana  mempunyai  lebih  dari  definisi”. 2 Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah Belanda “ strafbaarfeit ” yang sebenarnya merupakan istilah resmi  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  sekarang  berlaku  di Indonesia. 3 Kemudian  menurut  Roni  Wiyanto  hukum  pidana,  banyak  sarjana  yang menyebutnya dengan perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana dan lainnya, itu semua merupakan terjemahan dari bahasa Belanda strafbaar feit. 4
Tindak  pidana  atau  perbuatan  pidana  secara  umum  telah  diatur  dalam  KUHP, namun dengan pertimbangan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan  bebas  dari  segala  bentuk  kekerasan  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban dari  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang  kebanyakan  adalah  perempuan,  harus mendapat  perlindungan  dari  negara  dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
1 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia , Mandar Maju, Bandung 2012, h. 3.
2 Ibid.
3 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Refika Aditama, Jakarta, 2008, h. 59
4 Ibid ., h. 160.
Dalam  kenyataannya  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  banyak  terjadi, sedangkan sistem hukum di  Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. 5
Untuk itu diadakan pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi,  khususnya  perempuan,  menjadi  sangat  diperlukan  sehubungan  dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan  perkembangan  hukum  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pengaturan tentang  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  secara  tersendiri  karena mempunyai  kekhasan,  walaupun  secara  umum  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku  sebelumnya,  antara  lain,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  ada  suatu  pembaharuan  hukum  pidana khususnya  mengenai  penganiayaan  pada  umumnya  dan  penganiayaan  dalam  lingkup rumah  tangga  atau  yang  dikenal  dengan  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga, dengan  permasalahan,  yakni “B agaimanakah  perlindungan  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  setelah  berlakunya  Undang-Undang  nomor  23  tahun  2004  di  Kabupaten Sidoarjo? ”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  lapangan  ( field  research )  dikenal  dengan  penelitian  Hukum  Empiris  adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena  belum  tersedia.  Kegiatan  yang  dilakukan  dapat  berbentuk  membuat  pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan, menyusun kuesioner  dan  kemudian  mengedarkan  kuesioner  itu  pada  responden,  melakukan pengamatan (observasi).
5 Konsideran  Bagian  Menimbang  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  menurut  Satijipto  Raharjo,  Perlindungan  hukum  adalah “m emberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. 6 Menurut Maria Theresia Geme “Perlindungan hukum berkaitan dengan  tindakan  negara  untuk  melakukan  sesuatu  dengan  (memberlakukan  hukum negara  secara  eksklusif)  dengan  tujuan  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hak-hak seseorang atau kelompok orang”. 7 Philipus M. Hadjon menyatakan “sara na perlindungan hukum  ada  dua  yaitu  sarana  perlindungan  hukum  preventif  dan  sarana  perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas freisermessen sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan pengadilan dalam lingkungan  peradilan  umum,  instansi  pemerintah  yang  merupakan  lembaga  banding administrasi  dan  badan- badan  khusus”. 8 sarana  perlindungan  hukum  represif  yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku.
Korban kekerasan dalam rumah tangga mendapat perlindungan hukum dari segi preventif sebagaimana dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU PKDRT. Secara preventif, korban perlindungan hukum dapat menempuh jalur hukum dengan  melaporkan  pelaku  tindak  pidana  dalam  lingku  rumah  tangga  untuk ditindaklanjuti sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Perlindungan  hukum  menurut  Satijipto  Raharjo,  Perlindungan  hukum  adalah “memberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. 9 Menurut Maria Theresia Geme “Perlindungan hukum berkaitan dengan  tindakan  negara  untuk  melakukan  sesuatu  dengan  (memberlakukan  hukum negara  secara  eksklusif)  dengan  tujuan  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hak-hak
6 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.
7 Maria Theresia Geme, Perlindungan Hukum terhadap Mayarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara TImur, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 99.
8 Philipus Hadjon M dan Tatiek Sri Djatmiati 2005 Argumentasi Hukum, Yogyakarta :Gajahmada Press
9 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.
seseorang atau kelompok orang”. 10 Philipus M. Hadjon menyatakan “sarana perlindungan hukum  ada  dua  yaitu  sarana  perlindungan  hukum  preventif  dan  sarana  perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas freisermessen sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan pengadilan dalam lingkungan  peradilan  umum,  instansi  pemerintah  yang  merupakan  lembaga  banding administrasi  dan  badan- badan  khusus”. 11 sarana  perlindungan  hukum  represif  yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku.
Korban kekerasan dalam rumah tangga mendapat perlindungan hukum dari segi preventif sebagaimana dalam pasal 351 KUHP dan UU PKDRT. Secara preventif, korban perlindungan  hukum  dapat  menempuh  jalur  hukum  dengan  melaporkan  pelaku  tindak pidana  dalam  lingku  rumah  tangga  untuk  ditindaklanjuti  sebagai  pelaku  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## Perlindungan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Sebelum Diundangkan Undang –

## Undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga
Uraian  sebelumnya  telah  disinggung  bahwa  diundangkannya  UU  PKDRT  sebagai  suatu bentuk pembaharuan dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai aturan yang  bersifat  umum,  sehingga  UU  PKDRT  merupakan  bentuk lex  spesialis  derogat  lex generalis dari  KUHP.  Suatu  dikatakan  sebagai  perbuatan  atau  tindakan,  jika  tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan  atas  kekuatan  ketentuan  pidana  dalam  undang-undang,  yang  ada  terdahulu dari perbuatan itu” , yang dikenal dengan asas legalitas. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut di dalamnya terkandung hal:
1) Suatu  perbuatan  dapat  dipidana  kalau  termasuk  ketentuan  pidana  menurut undang-undang.  Oleh  karena  itu,  pemidanaan  berdasarkan  hukum  tidak tertulis tidak dimungkinkan;
2) Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu. dengan kata lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan.
10 Maria Theresia Geme, Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 99.
11 Philipus Hadjon M dan Tatiek Sri Djatmiati 2005 Argumentasi Hukum, Yogyakarta :Gajahmada Press
Oleh  karena  itu,  ketentuan  tersebut  tidak  berlaku  surut,  baik  mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksi. 12
Penganiayaan sebagai tindak pidana secara umum didasarkan atas ketentuan pasal 351 KUHP, dan penganiayaan (kekerasan) dalam rumah tangga diatur dalam UU PKDRT, yang berarti sesuai dengan asas legalitas telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Hukum  pidana  tidak  hanya  memberikan  pengertian  tentang  perbuatan  yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal  berkaitan  dengan  pengenaan  pidana  dan  cara  bagaimana  pidana  tersebut  dapat dilaksanakan.  Larangan  tersebut  ditujukan  kepada  perbuatannya,  yaitu  suatu  keadaan atau  kejadian  yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan  atau  perbuatan  seseorang,  sedangkan ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana  yang  biasanya  disebut  dengan  perkataan  "barangsiapa"  yaitu  pelaku  perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum.
Di  dalam  ilmu  pengetahuan  hukum  pidana  mengenal  beberapa  jenis  delik  yang penting dalam ajaran causalitas adalah perbedaan antara delik formal dan delik materiil. Delik formal yang dimaksud adalah delik yang telah dianggap penuh dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu hukuman. 13
Tindak  pidana  penganiayaan  dalam  KUHP  diatur  pada  Bab  XX  tentang Penganiayaan mulai dari  Pasal 351 sampai dengan  Pasal 358 KUHP. Pada  pembahasan berikutnya  materinya  dibatasi  mengenai  tindak  pidana  penganiayaan  dalam  Pasal  351 KUHP.
Pasal 351 KUHP menentukan:
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika  mengakibatkan  mati  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
12 D. Schaffmeister, N. Keijzer & Sutorius, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 3
13 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cet. III, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 167.
Di  dalam  rumusan  Pasal  351  (1)  KUHP,  tidak  terdapat  unsur-unsur  dari  pada kejahatan  ini,  hanya  saja  disebutan  kualifikasi  atau  sebutan  penganiayaan  sebagai kejahatan saja.
Penganiayaan menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan, penindasan dan lain sebagainya. Perihal penganiayaan,  Soesilo  mengemukakan  bahwa  perbuatan  itu  misalnya  menempeleng kepala. Walaupun perbuatan itu menimbulkan rasa sakit pada si penderita, namun tidak menyebabkan  menjadi  sakit  dan  dapat  menjalankan  jabatan  serta  dapat  melakukan pekerjaannya  sehari-hari.  Sebaliknya  melukai  jari  kelingkung  seorang  pemain  biola, walau-pun kecil sekali, namun apabila perbuatan itu menyebabkan si pemain biola tidak dapat bermain orkes, satu-satunya profesi yang dapat jalankan, tidak dapat digolongkan sebagai penganiayaan ringan. 14
Penganiayaan sebagaimana Pasal 351 KUHP, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut. Menurut Sugandhi, bahwa “undang -undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari penganiayaan.  Menurut  yurisprudensi,  arti  penganiayaan  adalah  perbuatan  dengan sengaja  yang  menimbulkan  rasa  tidak  enak,  rasa  sakit  atau  luka”. 15 Dikatakan  telah melakukan penganiayaan tidak perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, yang berarti jika perbuatan tersebut dilakukan tidak sengaja, maka tidak dapat dikatakan telah melakukan  penganiayaan. Hal ini berarti bahwa  penganiayaan tersebut merupakan  suatu  bentuk  kejahatan.  Dikualifikasikan  sebagai  kejahatan,  yang  berarti bahwa  rasa  sakit  yang  diderita  oleh  seseorang  disebabkan  karena  tindakan  orang  lain dilakukan dengan sengaja, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sianturi sebagai berikut: “Unsur kesalahan disini harus dengan sengaja”. 16
Unsur  kesengajaan  merupakan  suatu  hal  pokok  dalam  hukum  pidana  yang merupakan  suatu  perbuatan  melawan  hukum.  Perihal  perbuatan  melawan  hukum, Moeljatno membedakannya antara sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum yang materiil. Sifat melawan hukum formal, apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang,  maka  terjadi  kekeliruan.  Letak  melawan  hukum  perbuatan  sudah ternyata,  dari  sifat  melanggarnya  ketentuan  undang-undang,  kecuali  jika  termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Baginya melawan hukum
14 Soesilo, KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal , Poeliteia, Bogor, 1998, h.
15 Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya , Usaha Nasional, Surabaya, 2001, h. 366.
16 Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya , Alumni KHM. PTHM, Jakarta,1989, h. 503.
berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang, sedangkan sifat melawan hukum yang materiil berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang  mencocoki  larangan  undang-undang  bersifat  melawan  hukum.  Baginya  ini  yang dinamakan  hukum  bukanlah  undang-undang  saja,  di  samping  undang-undang  (hukum yang  tertulis)  ada  pula  hukum  yang  tidak  tertulis  yaitu  norma-norma  atau  kenyataan- kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. 17
Selanjutnya  Sianturi  mengemukakan  bahwa  dengan  demikian  petindak menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit atau lukanya objek dan sebagainya. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari si petindak atau  subjek  melakukan  suatu  tindakan  (misalnya  memukul,  memotong,  membedah) adalah untuk membuat sakit atau luka seseorang. 18 Meskipun penganiayaan pada Pasal 351  KUHP  termasuk  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja,  tidak  berarti  terhadap pelakunya akan dijatuhi pidana, karena sebagaimana dikemukakan oleh Sianturi bahwa unsur bersifat melawan hukum  yang  kita anut dalam rangka penerapan hukum pidana memaksa  kita  harus  selalu  mengadakan  penilaian  apakah  tindakan  subjek  bersifat melawan hukum atau tidak. Seorang ayah pada dasarnya sampai suatu tingkat tertentu dipandang  berwenang  "menghajar"  anaknya  yang  nakal.  Karenanya  dipandang  bahwa tindakannya itu tidak bersifat melawan hukum. Sudah barang tentu, apabila melampaui kewajaran maka kepadanya diterapkan Pasal 356. Sampai sejauhmana batas-batas dari kewajaran itu haruslah diselesaikan secara kasuistis. 19
Penganiayaan tersebut apabila berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Pasal 351 KUHP tidak memberikan definisi mengenai luka berat. Luka berat yang dimaksud adalah sebagaimana Pasal 90 KUHP, yang menentukan bahwa:
Luka berat berarti:
1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
17 PAF. Lamintang, Op. cit , h. 130.
18 Sianturi, Loc. Cit .
19 Ibid ., h. 503-504 .
4. mendapat cacat berat;
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
Dengan  penganiayaan  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  351  KUHP,  dijelaskan sebagai berikut:
1) Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;
2) Perbuatan  yang  menimbulkan  rasa  sakit  misalnya  mencubit,  mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya;
3) Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;
4) Perbuatan yang dapat merusak kesehatan misalnya menyiram dengan air aki. 20
Penganiayaan (kekerasan) baik fisik maupun psikis sebelum diundangkannya UU PKDRT  didasarkan  atas  penganiayaan  sebagaimana  diatur  dalam  KUHP,  yang membedakan  antara  penganiayaan  ringan  dengan  penganiayaan  berat.  Penganiayaan dalam  KUHP  didasarkan  atas  laporan  adanya  penganiayaan,  penanganannya  tidak diadakan secara khusus, melainkan sebagaimana pelaku tindak pidana umumnya.

## Perlindungan  hukum  dalam  Undang-Undang  Penghapusan  kekerasan  dalam Rumah Tangga
Perlindungan  menurut  Undang-Undang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. 21
Kekerasan  dalam  Rumah  tangga  diatur  dalam  UU  PKDRT.  Diundangkannya UUPKDRT dengan maksud untuk menjamin keutuhan dalam rumah tangga. Sebagaimana dalam  Penjelasan  Umum  bahwa  keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  yang  bahagia, aman,  tenteram,  dan  damai  merupakan  dambaan  setiap  orang  dalam  rumah  tangga.
20 Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 38
21 Undang – Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapuan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin  oleh  Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya  harus  didasari  oleh  agama.  Hal  ini  perlu  terus  ditumbuh-kembangkan dalam  rangka  membangun  keutuhan  rumah  tangga.  Untuk  mewujudkan  keutuhan  dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga  tersebut,  sebagaimana Penjelasan  Umum  UU  PKDRT.  Hal  tersebut  sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU PKDRT.
Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  dapat  terganggu  jika  kualitas  dan pengendalian  diri  tidak  dapat  dikontrol,  yang  pada  akhirnya  dapat  terjadi  kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. 22
Ketentuan dalam UUPKDRT terdiri atas kekerasan dan rumah tangga. Pengertian kekerasan  menurut  Pasal  16  Rekomendasi  Umum  No.  19  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (yang  selanjutnya  disebut  PBB)  menyatakan,  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini lazim pada semua masyarakat. Dalam hubungan kekeluargaan di segala umur, perempuan menderita segala macam penderitaan,  termasuk  pemukulan,  perkosaan, bentuk-bentuk lain  dari  penyerangan  seksual,  mental  yang  dilakukan  oleh  sikap-sikap  tradisional. Ketergantungan  otonomi,  memaksa  perempuan  untuk  bertahan  pada  hubungan  yang didasarkan  atas  kekerasan-kekerasan.  Pencabutan/  pengambil-alihan  tanggung  jawab keluarga oleh laki-laki dapat juga disebut sebagai bentuk kekerasan dan paksaan. Bentuk- bentuk dari kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga  menempatkan  perempuan  pada  resiko  kesehatan  dan  menghalangi  kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan umum atas dasar suatu kesamaan. 23
Menurut Umu Hilmy mengenai pengertian kekerasan dijelaskan bahwa terminologi kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur
22 Ibid.
23 http://LBH  APIK.Perserikatan  Bangsa  Bangsa.com/ Rekomendasi  Umum  No.  19  tentang  Kekerasan Terhadap Perempuan
barat  umumnya  dipergunakan  secara  bervariasi,  misalnya domestic  violence,  family violence, wife abuse . Gelles mendefinisikan  kekerasan dalam keluarga ( Gamily Violence ) sebagai:  “Seorang  yang  melakukan  tindakan  pemukulan  menampar  menyiksa, menganiaya  ataupun  pelemparan  benda-benda  kepada  orang  lain  yang  menjadi  pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga.” 24
Hal  ini  berarti  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dimaksud  adalah seorang  diartikan  sebagai  suatu  selaku  pemegang  kendali  dalam  rumah  tangga, melakukan tindakan pemukulan menampar menyiksa, menganiaya ataupun pelemparan benda-benda  kepada  orang  lain  yang  menjadi  pokok  persoalan  yang  menyangkut kekerasan dalam keluarga.
Rumah tangga “merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak- anak”. 25 Pada  perkembangan  berikutnya  pengertian  rumah  tangga  diperluas  dengan pertimbangan  “seringkali  dalam  rumah  tangga  juga  ada  sanak  saudara  yang  ikut bertempat  tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah”. 26
Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 angka 1 UUPKDRT adalah setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga. Kekerasan  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas  dilakukan  terhadap  perempuan  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.
Menurut  Pasal  2  UUPKDRT,  Lingkup  rumah  tangga  dalam  Undang-Undang  ini meliputi:
(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
a. suami, istri, dan anak;
24 Penanganan Kasus-kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim , Universitas Negeri Malang, 2006, h. 76 .
25 Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Dalam  Perspektif  Yuridis-Viktimologi ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 61.
b. orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,  pengasuhan,  dan  perwalian,  yang  menetap  dalam  rumah tangga; dan/atau
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
(2) Orang  yang  bekerja  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c  dipandang  sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
Menurut  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UUPKDRT,  bahwa:  Yang  dimaksud  dengan anak  dalam  ketentuan  ini  adalah  termasuk  anak  angkat  dan  anak  tiri.  Yang  dimaksud dengan “hubungan perkawinan” dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.
Perihal jenis kekerasan sebagaimana Pasal 5 UUPKDRT, yang menentukan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.
Satu di antara kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik menurut Pasal 6 UUPKDRT bahwa Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Terhadap  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  fisik  dalam  Pasal  44  UUPKDRT,  yang menentukan:  “ Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.
Ketentuan  Pasal  44  UUPKDRT  sebagaimana  tersebut  di  atas,  di  dalamnya terkandung  unsur  subyeknya  yaitu  setiap  orang,  yang  berarti  orang  perorangan  dalam lingkup rumah tangga, sehingga pelakunya bisa suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang  karena  hubungan  darah,  perkawinan,
persusuan,  pengasuhan,  dan  perwalian,  yang  menetap  dalam  rumah  tangga;  dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Unsur Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT adalah: 1) Melakukan perbuatan kekerasan fisik, 2) dalam lingkup rumah tangga.
Kekerasan menurut Pasal 1 angka 1 UUPKDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Memperhatikan  uraian  sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa kekerasan dalam  lingkup rumah tangga dalam  lingkup kekerasan fisik dapat  dijelaskan bahwa  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  secara  sengaja  dengan  kekuatan  fisik, mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit,  atau  luka  berat  berkaitan  dengan  badan  ini termasuk  juga  perbuatan-perbuatan  lainnya  di  mana  hanya  sepihak  yang menggunakan/digunakan alat.

## Perlindungan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  setelah  berlakunya UUPKDRT
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 digunakan sebagai payung hukum  penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini dianggap sebagai salah satu  peraturan  yang  melakukan  terobosan  hukum  karena  terdapat  beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh undang-undang sebelumnya.
Terobosan hukum yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak hanya dalam bentuk-bentuk  tindak  pidananya  ,  tetapi  juga  dalam  proses  beracaranya.  Antara  lain dengan adanya terobosan hukum untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk . sehingga diharapkan dengan adanya terobosan hukum ini kendala-kendala dalam pembuktian karena tempat terjadinya KDRT umumnya di ranah domestik.
Terobosan  hukum  yang  pertama  diakomodir  dalam  undang-undang  ini  adalah bentuk-bentuk  kekerasan  yang  mencakup  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan seksual  dan  kekerasan  ekonomi  atau  penelantaran  keluarga.  Seperti  sudah  diketahui sebelum  ada  undang-undang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kekerasan  yang  dikenal dalam  hukum  Indonesia  hanya  kekerasan  fisik  dengan  istilah  penganiayaan.  Dengan
demikian  korban  KDRT  yang  selama  ini  terdiskriminasi  secara  hukum  dapat  mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka.
Kekerasan psikis yang menjadi terobosan adalah dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan untuk dilakukan visum et psikiatrum sebagai pembuktiannya.
Kekerasan  seksual  yang  salah  satunya  kekerasan  seksual  terhadap  istri  juga menjadi terobosan baru meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini  diatur  dalam  pasal  8  huruf (a)  yang  berbunyi  “pemaksaan  hubungan  seksual  yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”. Hal ini berarti bahwa undang-undang ini sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik.
Undang-undang  PKDRT  merupakan  peraturan  pertama  yang  mengatur  hak-hak korban.  Hak-hak  korban  KDRT  dalam  undang-undang  Penghapusan  kekerasan  dalam rumah tangga di pasal 10 antara lain mencakup :
1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga  sosial,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan  hukum  pada  setiap  proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.
Sejak advokasi dilakukan , upaya pemulihan korban KDRT menjadi salah satu hal yang tidak terpisahkan dari proses hukum. Dalam hal ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyedia layanan baik layanan medis, psikologis, hukum dan rumah aman.
Upaya pencegahan KDRT merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat.  Hal  ini  terkait  dengan locus terjadinya  KDRT  di  ranah  privat,  sehingga pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya. Kewajiban masyarakat ini diakomodir dalam pasal 14 dan 15 U PKDRT . bahkan dalam pasal 15 dirinci mengenai kewajiban “ Setiap orang yang mendengar,  melihat  atau  mengetahui  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  wajib melakukan  upaya-upaya  sesuai  dengan  batas  kemampuannya  untuk  a)  mencegah
berlangsungnya  tidak  pidana,  b)  memberikan  perlindungan  kepada  korban,  c) memberikan  pertolongan  darurat  dan  d)  membantu  proses  pengajuan  permohonan penetapan perlindungan.

## Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Sidoarjo
Kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Kabupaten Sidoarjo  baik  kekerasan  fisik  dan  atau  kekerasan  psikis.  Kekerasan  fisik  yang  terjadi dilakukan  berupa  pemukulan,  tendangan,  dan  segala  yang  melukai  fisik  sang  istri. Kekerasan psikis yang dilakukan berupa poligami dan penghinaan terhadap istri. Ranah rumah tangga merupakan ranah privat bagi setiap orang. Tidak semua orang mau dan bisa menceritakan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Hal itu yang menjadi kendala  Pemerintah  dalam  menangani  kasus  yang  terjadi.  Karena  korban  cenderung menutupi kasus kekerasan yang terjadi kepadanya.
Di wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo, masih kurang adanya keberanian korban untuk melapor membuat pemerintah kesulitan untuk melakukan pemantauan terhadap warganya.  Pemerintah  kesulitan  untuk  memberikan  perlindungan  karena  pemerintah sendiri tidak mengetahui adanya tindak kekerasan.
Melihat  fenomena  tersebut  beberapa  aktivis  peduli  perempuan  di  Kabupaten Sidoarjo  berinisiatif  untuk  bersatu  dan  membentuk  suatu  lembaga  yang  menggandeng Pemerintah untuk menangani masalah kekerasan perempuan. Lembaga tersebut bernama Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A).  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan P2TP2A untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi. Bentuk kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan P2TP2A adalah ketika ada laporan tindak  kekerasan  terhadap warga Kabupaten Sidoarjo ke P2TP2A, P2TP2A bertindak sebagai pendamping korban dalam tindak penanganan kasus kekerasan yang terjadi. P2TP2A akan bekerja sama dengan aparat kepolisian sebagai penegak hukum dan RSUD Sidoarjo untuk tindakan medis apabila dibutuhkan oleh korban.
Lembaga  yang  berjalan  berdasarkan  SK  Bupati  Kabupaten  Sidoarjo  No.  2  Tahun 2007 menjadi lembaga advokasi bagi korban kekerasan terutama korban kekerasan dalam rumah  tangga  (KDRT)  yang  meningkat  jumlahnya  dan  semakin  marak  diberitakan  di media. Landasan hukum yang digunakan yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Dalam menangani dan mengurangi jumlah kasus kekerasan yang terjadi P2TP2A mengalami  kendala  dari  segi  dana  dan  jumlah  SDM  yang  dimiliki.  Hambatan  mengenai keterbatasan  SDM  diatasi  dengan  mengadakan  pelatihan-pelatihan  guna  meningkatkan pengetahuan dan  kemampuan masing-masing anggota. Selain  kendala tersebut, budaya takut  dan  malu  dari  korban  kekerasan  untuk  melapor  membuat  P2TP2A  kesulitan menangani  masalah  tersebut.  Kurangnya  bentuk  sosialisasi  P2TP2A  tentang  perannya membuat masyarakat kurang mengetahui fungsi dari adanya P2TP2A ini.
Kendala-kendala  tersebut  menyulitkan  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  bersama P2TP2A untuk mengungkap dan menangani kasus kekerasan yang ada. Pemkab Sidoarjo bersama  P2TP2A  perlu  meningkatkan  upaya  sosialisasi  agar  masyarakat  Sidoarjo  lebih mengetahui dan paham akan adanya dan fungsi P2TP2A.
P2TP2A  di  Sidoarjo  pada  awalnya  bernama  Pusat  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (P3A)  Sidoarjo  yang  dibentuk  atas  prakarsa  bersama/sinergi  antara  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan sejumlah  LSM dan kalangan masyarakat peduli  perempuan yang dilandasi oleh karena banyaknya peristiwa-peristiwa tentang ketidakadilan terhadap perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  yang  belum  ada  lembaga  yang  secara  khusus menangani dengan maksimal.
Selanjutnya seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan lembaga itu sendiri maka  sejak  tahun  2012  P3A  berganti  nama  menjadi  P2TP2A,  kemudian  berdasarkan Peraturan  Bupati  Sidoarjo  nomor  59  Tahun  2014  tanggal  22  Desember  2014  menjadi Lembaga Teknis yaitu Pelaksana Teknis Badan (UPTB) P2TP2A Sidoarjo.
Lembaga  ini  memberikan  layanan  bersifat  terpadu  bagi  perempuan  dan  anak korban  kekerasan  berperspektif  gender  yang  meliputi  tindakan  medis,  multikolegal, psikososial, serta pendampingan hukum.
Bentuk pelayanan P2TP2A Sidoarjo ada 2 (dua) macam:
1. Litigasi  (berproses  hukum)  misalnya:  pencabulan/pelecehan  seksual, perkosaan dan KDRT.
2. Non Litigasi (tidak diproses hukum) misalnya: antara suami dan istri, orang tua dan anak yang sedang mempunyai masalah.
Terdapat 2 (dua) cara melapor di P2TP2A bila mengalami tindak kekerasan yaitu :
1. Klien atau korban datang langsung ke kantor P2TP2A
2. Klien atau korban tidak mampu datang, maka pengurus P2TP2A akan outreach atau mendatangi tempat kejadian atau mendatangi rumah korban.
Memperhatikan  uraian  hasil  penelitian  sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat dijelaskan bahwa penanganan KDRT di Kabupaten Sidoarjo ditangani oleh P2TP2A, yang berarti bahwa pasca diundangkannya  UU PKDRT, kekerasan dalam  rumah tangga tidak dilaporkan  kepada  kepolisian  untuk  dilakukan  penyidikan  adanya  kekerasan  atau penganiayaan,  melainkan  dilaporkan  kemudian  ditangani  oleh  P2TP2A.  Penanganan KDRT  oleh  P2TP2A  sejalan  dengan  filosofi  diundangkannya  UU  PKDRT  sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum bahwa untuk menjaga k eutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin  oleh  Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.
Namun dalam penanganan adanya KDRT, banyak kendala tersebut, budaya takut dan malu  dari  korban  kekerasan  untuk  melapor  membuat  P2TP2A  kesulitan  menangani masalah  tersebut.  Kurangnya  bentuk  sosialisasi  P2TP2A  tentang  perannya  membuat masyarakat kurang mengetahui fungsi dari adanya P2TP2A.
Sebagaimana standar operasional prosedur (SOP) sebagai berikut:
KORBAN/ KLIEN
DITERIMA/
IDENTIFIKASI/
REGISTRASI KLIEN MENANDATANGANI FORM PENGADUAN KONSELOR/DIVISI TERKAIT SESUAI KEBUTUHAN KLIEN TINDAKAN • HUKUM • MEDIS
• PSIKOLOGIS
• SHELTER • RUJUKAN LAPORAN
WARGA INFORMASI MEDIA P3M PENGGALIAN
DAN PENGEMBANGA N INFORMASI
(KROSCEK) PENGEMBANGA N INFORMASI:
1. POLISI 2. PIHAK
TERKAIT PENDATAAN IDENTITAS
KORBAN DAN DATA KASUS TERKAIT OUTREACH
Prinsip-prinsip dasar layanan P2TP2A
1. Klien  tidak  dikenakan  beban  biaya  apa  pun  atas  dampak  layanan  yang diperolehnya.
2. Kerahasiaan klien menjadi prioritas penting dalam masa penanganan
3. Tidak melakukan diskriminasi
4. Pelayanan  berkeadilan  dan  menghormati  sisi  kemanusiaan  klien  (martabat, harga diri)
5. Pelayanan cepat atau tanpa birokrasi yang mempersulit klien
6. Kepentingan dan kebutuhan klien adalah prioritas utama
Menghindari ketergantungan klien dengan membangkitkan sifat kemandirian baik dalam mengambil keputusan maupun dalam kehidupan klien pasca penanganan shelter .

## KESIMPULAN
Kasus KDRT di Sidoarjo belum banyak dilaporkan oleh para korban, menjadikan salah satu kendala  dalam  memberikan  penanganan  dalam  upayanya  untuk  mengurangi  atau memperkecil timbulnya korban.
Penanganan korban KDRT dilayani oleh P2TP2A, sehingga telah sejalan dengan UU PKDRT, namun kurang maksimal dalam memberikan penanganan karena korban masih enggan melaporkan adanya KDRT.
Mengenali Korban
➢ Gejala fisik/tampak
➢ Gejala tidak tampak
➢ Karakteristik korban ➢ Kebutuhan korban ➢ Prinsip pendampingan Menentukan bentuk/tingkat/intervensi ➢ Individu ➢ Keluarga ➢ Sosial ➢ Rujukan ➢ Ketrampilan yang dimiliki ➢ Sistem pendukung intern ➢ Jaringan (layanan rujukan) ➢ Bentuk advokasi lain

## Daftar Pustaka
Geme, Maria Theresia, Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Tmur, Disertasi, Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2012. Himly, Umu, dkk., Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berperspektif Gender oleh Jaksa dan Hakim ,  Modul  Pelatihan,  Malang:  Pusat  Pengembangan  Hukum  dan  Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, The Asia Foundation & Universitas Negeri Malang (UM Press) 2006
HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Thesis Dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013.
Konsideran  Bagian  Menimbang  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
LBH APIK, Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta:
LBH APIK 2000.
M, Philipus Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gadjahmada Press 2005.
Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Cetakan III, Jakarta: Rajawali Press 2012.
Prodjodikoro,  Wiryono, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Jakarta:  Refika  Aditama,
2008.
Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti 2000.
Schaffneister, D., N Keijer & Sutorius, Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti 2011.
Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta: Alumni KHM, PTHM 1989.
Soeroso,  Moerti  Hadiati, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Dalam  Perspektif  Yuridis Victimologi , Jakarta: Sinar Grafika 2010.
Soesilo, KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal, Bogor: Poeliteia 1998.
Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya , Surabaya: Usaha Nasional 2001.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Wiyanto, Roni, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju 2012.