ANALISA RASIO KEUANGAN APBD SEBAGAI TOLAK UKUR PENILAIAN KINERJA KEUANGAN  PADA PEMDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2007-2009

## Danang Prio Utomo
STKIP Hamzanwadi Selong, email: danang_irenk@yahoo.com

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  kinerja  keuangan Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  dalam  mengelola  keuangan  daerah berdasarkan  rasio  keuangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) selama tahun anggaran 2007-2009.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  Komparatif.  Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  perhitungan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  tahun  anggaran  2007-2009.  Alat  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  rasio  kemandirian,  efektifitas  dan  efisiensi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  aktivitas  (keserasian),  Debt  Service  Coverage Ratio dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  diketahui  bahwa  ada  sebagian  besar rasio  selama  tiga  tahun  mengalami  fluktuasi,  untuk  rasio  kemandirian  di Kabupaten  Lombok  Timur  masih  rendah  sekali  dengan  rata-rata  5,12  dan  tiap tahunnya  mengalami  penurunan.  Rasio  efektifitas  mengalami  peningkatan  tiap tahunnya  dengan  nilai  rata-rata  98,59  dan  efisiensi  APBD  yang  mengalami fluktuasi pada Kabupaten Lombok Timur dikatakan  efektif tetapi kurang efisien.
Analisis  rasio  belanja  rutin  terhadap    APBD  cukup  baik  dengan  nilai  78,85. Analisis rasio belanja pembangunan terhadap APBD berada  pada kategori cukup baik  dengan  nilai  20,28. Debt  Servise  Coverage  Ratio Pemerintah  Kabupaten Lombok Timur berada di atas DSCR minimal yang telah ditetapkan yakni sebesar 2,5.  Pertumbuhan  PAD  Kabupaten  Lombok  Timur  sebesar  6,68  %  berada  pada kategori sangat rendah.
Kata kunci: Rasio Keuangan APBD, Kinerja Keuangan

## ABSTRACT
This research is aimed at finding out the capability of East Lombok government in taking  care  of  the  district’s  monetary  based  on  the  district’s  income  and  budget plan (APBD) from 2007 until 2009.
The design of this research is comparative research. The data used in this research is the report of the district’s income and budget plan from 2007 until 2009. The instruments  used  in  this  research  to  analyze  the  data  are  the  independent  ratio, effective  and  efficiency  of  the  district’s  income  and  budget  plan,  the  activities, debt service coverage ratio and the growth of district’s real income ratio.
The  research  revealed  that  most  of  the  ratio  in  three  years  time  fluctuated,  the independent  ratio  in  East  Lombok  is  low  around  5,12  and  decreases  each  year. The effective ratio increases each year and the average is around 98, 59, while the efficiency  of  the  district’s  income  and  budget  plan  which  fluctuated  was considered effective but  not efficient. The analysis of the routine outcome to the district’s  income  is  in  good  category  with  78,85  score.  The  analysis  of  the development  outcome  to  the  district’s  income  is  in  good  category  with  20,28 score. The government’s debt service coverage ratio is above the fixed minimum DSCR 2.5. The growth of East Lombok’s true income (PAD) is very low at 6,68 % growth.
Key words: financial ratio of APBD, financial performance

## PENDAHULUAN
Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan baru dalam pengelolaan  keuangan  daerah.  Secara  aplikatif  misi  kedua  UU  ini  adalah dilaksanakannya  desentralisasi  yang  diharapkan  akan  menghasilkan  dua  manfaat nyata  yaitu  pertama,  mendorong  meningkatkan  partisipasi,  prakarsa  masyarakat dalam  pembangunan,  serta  mendorong  pemerataan  hasil-hasil  pembangunan dengan  memanfaatkan  potensi  yang  ada  dimasing-masing  daerah.  Kedua, memperbaiki  alokasi  sumberdaya  produktif  melalui  pergeseran  peran pengambilan  keputusan  publik  ketingkat  yang  paling  rendah  yang  memiliki informasi yang paling lengkap.
Pembaharuan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan anggaran ini dituangkan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pelaksanaan antara lain :
1. PP  Nomor  106  tahun  2000  pengelolaan  dan  pertanggung  jawaban  dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. PP Nomor 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah.
3. PP Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan
4. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  harus  dilakukan  secara  tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatutan.
Untuk  menjamin  dilaksanakannya  pengelolaan  keuangan  daerah  tertib,  taat  pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  efektif,  efisien,  transparan  dan bertanggung jawab dibutuhkan tidak hanya pengawasan internal yang melibatkan aparat  pengawasan  fungsional  daerah  tetapi  juga  dibutuhkan  pengawasan eksternal yang mendasar dengan meningkatkan peran DPRD dan masyarakat luas dalam  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintah,  karena  nantinya  pemerintah daerah bertanggung jawab kepada DPRD.
Didalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  daerah,  APBD  sebagai  intrumen kebijakan dalam pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena:
1. APBD  merupakan  alat  bagi  pemerintah  untuk  mengarahkan  pembangunan sosial  ekonomi,  menjamin  kesinambungan  dan  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat.
2. APBD  diperlukan  karena  adanya  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  yang tak  terbatas  dan  terus  berkembang,  sedang  sumberdaya  yang  ada  terbatas. APBD  diperlukan  karena  adanya  masalah  keterbatasan  sumberdaya,  pilihan dan treade off .
3. APBD  diperlukan  untuk  meyakinkan  bahwa  pemerintah  telah  bertanggung jawab  terhadap  rakyat.  Dalam  hasil  ini  APBD  merupakan  instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah.
Pentingnya  APBD  sebagai  instrumen  kebijakan  yang  utama  perlu  mendapat perhatian baik oleh masyarakat dan DPRD melalui penguatan fungsi pengawasan dengan  cara  optimalisasi  peran  DPRD  sebagai  kekuatan  penyeimbang  ( Balance Power )  dan  partisipasi  masyarakat  baik  langsung  maupun  secara  tidak  langsung sebagai  bentuk  sosial  kontrol.  Pengawasan  mengacu  kepada  tindakan  atau kegiatan  yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintah (Mardiasmo, 2002: 213).
Salah  satu  perangkat  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pemerintah  daerah dalam  mengelola  keuangan  di  dalam  APBD  adalah  dengan  melakukan  analisa terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  melalui  analisa  rasio  keuangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (ABPD)  yang  telah  ditetapkan  dan dilaksanakan dimana hasil analisa rasio keuangan ini selanjutnya akan digunakan sebagai tolak ukur dalam:
1. Menilai  kemandirian  keuangan  daerah  dalam  membiayai  penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasi pendapatan daerah.
3. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
4. Mengukur  sejauh  mana  aktivitas  pemerintah  daerah  dalam  membelanjakan pendapatan daerah.
5. Melihat  pertumbuhan/  perkembangan  perolehan  pendapatan  dan  pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
Menurut  Widodo  dalam  (Abdul  Halim,  2001:  261)  penggunaan  anslisis  rasio keuangan  pada  APBD  dilakukan  dengan  cara:  ”membandingkan  hasil  yang dicapai  satu  periode  dengan  periode  sebelumnya  sehingga  dapat  diketahui
Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja ...
kecenderungan  yang  terjadi,  selain  itu  dapat  pula    dilakukan  dengan  cara membandingkan  rasio  keuangan  pemerintah  daerah  tertentu  dengan  rasio keuangan  pemerintah  daerah  lain  yang  terdekat  ataupun  yang  potensi  daerahnya relatif  sama  untuk  dilihat  bagaimana  rasio  keuangan  pemerintah  daerah  tersebut terhadap pemerintah daerah lain”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kabupaten Lombok  Timur  dalam  mengelola  keuangan  daerah  berdasarkan  rasio  keuangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  selama  tahun  anggaran  2007 sampai dengan tahun 2009 ”.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  komperatif. Penelitian  Komperatif  dapat  juga  diartikan  sebagai  penelitian  yang  bersifat membandingkan  variabel-variabel  yang  diteliti  dengan  tujuan  dapat  menjelaskan obyek yang diteliti melalui data yang terkumpul (Sugiyono, 1994:6). Penelitian ini dilakukan  di  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  (DPPKA) Kabupaten Lombok Timur.

## 1. Alat Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  Rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur. Adapun Prosedur analisisnya sebagai berikut :
a. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah
Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan  dan  palayanan kepada  mayarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retrebusi  sebagai sumber pendapatan asli daerah.
Rasio kemandirian =
Pusat ah Pemer Bantuan PAD int
Menurut Mardiasmo, 2001 dalam (Nataludin:69) kriteria kemandirian.
Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan
Kreteria kemandirian keuangan % Kemandirian Rendah sekali Rendah Sedang Tinggi 0% - 25%
25% - 50%
50% - 75% 75% - 100%

## b. Menghitung Rasio efektifitas dan efisiensi APBD
Rasio  efektifitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  pendapatan/  penerimaan  daerah  yang  direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah.
Rasio Efektifitas = Daerah Riil Potensi n Berdasarka ditetapkan yang Pendapa Penerimaan et T Daerah Pendapa Penerimaan alisasi tan / arg tan / Re
Kriteria kinerja keuangan yang efektif menurut Medi, 1996 adalah :
Tabel 2. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan
Kriteria % Efektifitas Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif Keatas 100%
90% - 100%
80% - 90% 60% - 80%
Kurang 60%
Rasio  efisiensi  adalah  rasio  yang  menggambarkan  perbandingan  antara besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  dengan  realisasi  pendapatan  yang diterima.
Rasio Efisiensi =
Daerah Penerimaan alisasi Daerah n Pengeluara
Biaya Re /
Kriteria kinerja keuangan yang efisien menurut Medi, 1996 adalah :
Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Kriteria % Efektifitas Tidak Efisien Kurang Efisien Cukup Efisien Efisien Sangat Efisien Keatas 100%
90% - 100%
80% - 90%
60% - 80%
Kurang 60%
c. Menghitung rasio aktifitas
Rasio Keserasian
Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi  dananya  pada  belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan  secara optimal.
Rasio Belaja Rutin terhadap APBD =
Belanja
Total Rutin Belanja Total
Menurut  Mardiasmo,  1999  dalam  (Widodo:65)  Kriteria  tingkat  belanja rutin dapat dinilai sebagai berikut :
Tabel 4. Kriteria Tingkat Belanja Rutin Kriteria % Tingkat Belanja Rutin Baik Cukup Baik Kurang Baik
Dibawah 40% 40% - 80% 80% - 100% Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD = Belanja Total n Pembanguna Belanja Total
Tabel 5. Kriteria Tingkat Belanja Pembangunan
Kriteria
%
Tingkat Belanja Rutin Kurang Baik 0% - 10%
Cukup Baik
Baik 10% - 40% Diatas 40% d. Menghitung Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  menggunakan  sumber dana  yang  lain  selain  pendapatan  asli  daerah,  pemerintah  daerah  dapat menggunakan  alternatif  sumber  dana  yang  lain  yaitu  dengan  melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
DSCR =
Pinjaman Biaya Bunga Anggsuran Pokok Total BW DAU BD PAD
     ( ) (
Keterangan :
PAD = Pendapatan Asli Daerah BD = Bagian Daerah dari PBB DAU = Dana Alokasi Umum BW = Belanja Wajib
e. Menghitung rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.
Rasio  pertumbuhan  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatakan  keberhasilan  yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Hal ini bermanfaat untuk mengevaluasi  potensi-potensi  mana  yang  perlu  mendapat  perhatian. Menurut  Anto  Dajan  (dalam  Armayani,  2001  :  21)  pertumbuhan  dapat dinilai dengan formulasi dan kriteria sebagai berikut:
Pertumbuhan PAD = Po Po Pn  x 100%
Keterangan :
Pn = PAD tahun ke-n Po = PAD tahun ke- n-1
Tabel 6. Kriteria Tingkat Pertumbuhan Kriteria % Tingkat Pertumbuhan Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi 0% - 10%
11% - 20% 21% - 30% Diatas 40%

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian
1.  Perkembangan Penerimaan Daerah
Sebagaimana telah kita ketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  merupakan  instrumen  kebijakan  yang  dipakai  sebagai  alat  untuk meningkatkan  pelayanan  umum  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, didalam  pengelolaan  APBD  harus  mengacu  pada  norma  dan  prinsip; transparansi  dan  akuntabilitas,  disiplin  anggaran,  keadilan  anggaran  serta efisiensi dan efektifitas anggaran.
Untuk  menjaga  dan  meningkatkan  kesinambungan  penyelenggaraan pemerintah  dan  pembangunan  di  daerah  diperlukan  sumber-sumber pembiayaan  yang  berasal  dari  penerimaan  daerah.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1999  Pasal  79  dan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  1999  pasal  3  dan  4  dikatakan  bahwa  sumber  pendapatan/ penerimaan daerah terdiri atas:
a.  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  berasal  dari  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah, hasil  pengelolaan kekayaan daerah  yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.
b.  Dana Perimbangan
c.  Pinjaman Daerah
d.  Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Adapun  besarnya  kontribusi  penerimaan  daerah  dalam  pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2007-2009 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 7. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007-2009
No Komponen Pendapatan Tahun Anggaran 2007 2008 2009 1 2 3 4 PAD Dana Perimbangan Pinjaman Daerah Pendapatan  Lain- lain 33.742.033.869,36 618.504.503.053,00 - 21.190.374.000,00 34.904.413.611,26 684.138.994.457,00 - 13.049.367.700,00 39.030.491.599,90 724.541.275.996,00 - 61.570.935.300,79 Pendapatan 673.436.910.922,36 732.092.775.768,26 825.142.702.896,69
Sumber  :  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  (DPPKA)
Lombok Timur
Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa  secara  umum  pendapatan  daerah mengalami  peningkatan  yang  cukup  berarti  dari  tahun  ketahunnya. Proporsi terbesar dalam pembentukan pendapatan daerah didominasi oleh Dana  Perimbangan  yang  bersumber  dari  pemerintah  pusat.  Hal  ini mengindikasikan bahwa dalam membiayai pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan masih memiliki ketergantungan yang besar dari pemerintah pusat.
Adapun  kemampuan  pemerintah  dalam  merealisasikan  pendapatan dibandingkan target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 8. Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2007-2009
Tahun Rencana Realisasi % 2007 2008 708.358.016.197,00 759.556.792.121,00 682.483.974.846,95 746.317.158.555,19 96,35 98,26
2009 815.735.588.617,00 825.142.702.896,69 101,15
Sumber  :  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  (DPPKA)
Lombok Timur
Berdasarkan  tabel  di  atas  secara  umum  pencapaian  target  penerimaan daerah selama tahun anggaran 2007-2009 menunjukkan hasil  yang cukup baik.  Hal  ini  menunjukkan  efektifnya  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan daerah.
2.  Perkembangan Pengeluaran Daerah
Berdasarkan  penetapan  target  penerimaan  daerah  sebagaimana  dijelaskan di atas untuk mendistribusikan hasil penerimaan tersebut maka ditetapkan pula  pengalokasiannya  dalam  bentuk  belanja  rutin  dan  belanja pembangunan.  Adapun  terget  dan  realisasi  belanja  rutin  dan  belanja pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 9. Rencana dan Realisasi Pengeluaran Daerah
Jenis Belanja Ket. Tahun Anggaran 2007 2008 2009 Belanja Rutin Rencana Realisasi % 491.427.071.548,00 462.497.721.898,70 95,35 591.635.291.085,00 570.609.135.661,00 96,64 693.285.113.546,00 658.698.791.105,00 94,56 Belanja Pembangunan Rencana Realisasi % 188.387.140.899,00 175.221.865.516,00 93.01 153.134.292.137,00 144.557.041.373,00 94,40 108.562.940.655,00 102.783.653.103,00 94,68 Total Belanja APBD Rencana Realisasi % 679.814.212.447,00 637.719.587.414,70 93,81 744.769.583.222,00 715.166.177.034,00 96,03 823.693.974.201,00 781.962.936.696,00 94,93
Sumber  :  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  (DPPKA)
Lombok Timur
Berdasarkan tabel  di atas dapat  diketahui  secara  umum peningkatan  yang cukup berarti terjadi pada belanja rutin dari tahun ketahunnya. Sedangkan belanja pembangunan mengalami penurunan tiap tahun. Peningkatan yang
terjadi  pada  tiap  tahun  pada  belanja  rutin  berdampak  pada  penurunan jumlah  belanja  pembangunan.  Hal  ini  disebabkan  terjadinya  perubahan pada  perubahan  sistem  anggaran  yang  lebih  menekankan  kepada peningkatan  dan  pencapaian  tingkat  pelayanan  diberbagai  bidang  kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Analisis ini  pada dasarnya  dilakukan untuk  mengetahui  perkembangan Rasio keuangan  pada  Pemda  Kabupaten  Lombok  Timur  Tahun  Anggaran  2007- 2009. Dalam analisis ini terlebih dahulu dilakukan perhitungan terhadap.
1. Analisis Perkembangan Rasio
Berdasarkan  hasil  perhitungan yang  telah  dilakukan  diketahui perkembangan  rasio  keuangan  APBD  pada  Kabupaten  Lombok  Timur tahun Anggaran 2007-2009 adalah sebagai berikut :
Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) (dalam %) No. Jenis Rasio Tahun Anggaran 2007 2008 2009 1. 2. 3. 4.
5.
6. Rasio Kemandirian Rasio Efektifitas Rasio Efisiensi Rasio Aktivitas (Keserasian) - Rasio Belanja Rutin Terhadap ABPD - Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD Debt Services Coverage Ratio Rasio Pertumbuhan PAD 5,35 96,35 93,44 72,52 27,48 7,95 4,77 5,04 98,26 95,83 79,79 20,21 3,22 3,44 4,97 101,15 94,77 84,24 13,14 4,41 11,82
Sumber : Lampiran 4, 5, 6, 7 dan 8 (diolah)
Berdasarkan  Tabel  di  atas  dapat  dihitung  pertumbuhan  yang  terjadi  pada masing-masing rasio dalam tabel berikut ini :
Tabel 11. Pertumbuhan Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) (dalam %) No. Jenis Rasio Tahun Anggaran 2007 2008 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rasio Kemandirian Rasio Efektifitas Rasio Efisiensi Rasio Aktivitas (Keserasian) - Rasio Belanja Rutin Terhadap ABPD - Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD Debt Services Coverage Ratio Rasio Pertumbuhan PAD 0 0 0 0 0 0 0 - 5,65 1,98 2,56 10,02 - 26,46 - 59,50 - 27,88 - 0,80 2,94 - 1,11 5,58 - 34,98 36,96 243,60
Sumber : Lampiran 9 (data diolah)
Berdasarkan  tabel  10  dan  11  di  atas  dapat  diketahui  pertumbuhan  dan kecenderungan  yang  terjadi  pada  rasio  keuangan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Lombok Timur. Pada tahun 2008 terdapat empat (4) jenis rasio yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya  dan  tiga  (3)  rasio  yang  mengalami  peningkatan,  hal  ini ditunjukkan  dengan  nilai  pertumbuhan  yang  positif  pada  rasio  efektifitas sebesar 1,98%, pada rasio efisiensi sebesar 2,56% dan rasio  belanja rutin sebesar 10,02%.
Pada  tahun  2009  penurunan  terjadi  pada  tiga  (3)  jenis  rasio  yakni  rasio Kemandirian,  rasio  efisiensi  dan  rasio  belanja  pembangunan  terhadap APBD  sedangkan  peningkatan  untuk  rasio  yaitu  rasio  efektifitas,  belanja rutin  terhadap  APBD, Debt  Services  Coverage  Ratio, dan  pertumbuhan PAD  mengalami  pertumbuhan  yang  positif  dari  tahun  sebelumnya. Dimana peningkatan terbesar tejadi pada rasio pertumbuhan PAD sebesar 243,60%.
Pertumbuhan  rasio  keuangan  APBD  selama  tahun  anggaran  2007  sampai dengan  tahun  anggaran  2009  menunjukkan  tingkat  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mengurangi  ketergantung  pembiayaan  dari pemerintah  pusat  yang  ditunjukkan  dengan  pertumbuhan  yang  hampir mendekati  nilai  positif  pada  tahun  2009.  dari  sisi  efektifitas mengalami peningkatan  setiap  tahunnya  walaupun  pada  sisi  efisiensi  mengalami penurunan pada tahun 2009 hingga mencapai angka negatif. Dari sisi rasio aktivitas  pertumbuhan  belanja  rutin  mengalami  peningkatan  pada  tahun 2008  dan  penurunan  pada  tahun  2009  sedangkan  pada  rasio  belanja pembangunan  hanya  mengalami  penurunan  tiap  tahunnya. Debt  Services Coverage  Ratio mengalami  pertumbuhan  yang  negatif  pada  tahun  2008 namun  pada  tahun  2009  peningkatan.  Dari  sisi  pertumbuhan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan yang cukup drastis.
2. Analisis Komparasi Per Rasio Keuangan
Tabel 12. hasil perhitungan rasio Keuangan (dalam %)
No. Jenis Rasio Tahun Anggaran Rata- rata Kriteria 2007 2008 2009 1. 2.
3. 4.
5.
6.
7. Rasio Kemandirian Rasio Efektifitas Rasio Efisiensi Rasio Belanja Rutin Rasio Belanja Pembangunan DSCR Pertumbuhan PAD 5,35 96,35 93,44 72,52 27,48 7,95 4,77 5,04 98,26 95,83 79,79 20,21 3,22 3,44 4,97 101,15 94,77 84,25 13,14 4,41 11,82 5,12 98,59 94,68 78,85 20,28 5,19 6,68 Rendah sekali Efektif Kurang efisien Cukup baik
Cukup baik
-
Sangat rendah
Sumber : Lampiran 4, 5, 6, 7 dan 8 (diolah)
a. Analisis Rasio Kemandirian
Analisis  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin
besar  nilai  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  semakin kecilnya  tingkat  ketergantungan  pemerintahan  daerah  kepada pemerintahan pusat.
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dalam lampiran 4 maka dapat dilihat pada tabel 12 di atas menggambarkan tingkat kemandirian keuangan  daerah  selama  tahun  anggaran  2007-2009  masih  rendah sekali dan tiap tahunnya mengalami penurunan.
b. Analisis Rasio Efektifitas
Analisis  rasio  efektifitas  APBD  dilakukan  untuk  mengetahui perbandingan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan pendapatan/ penerimaan daerah yang direncakan dibanding target yang ditetapkan. Semakin besar nilai rasio efektifitas menunjukkan semakin baiknya  efektifitas  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan pendapatan/ penerimaan yang direncakan.
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dalam lampiran 5 maka dapat  dilihat  pada  tabel  12  di  atas  menggambarkan  efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria efektif  (<100%)  yang  tiap  tahunnya  mengalami  peningkatan  hal  ini menunjukkan bahwa Ho ditolak Ha diterima.
c. Analisis Rasio Efisiensi
Analisis  rasio  efisiensi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan  dengan  realisasi  penerimaan/  pendapatan  daerah  yang diterima pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Semakin rendah nilai rasio  efisiensi  yang  dicapai  pemerintah  daerah  menunjukkan  semakin baiknya kinerja pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang  ditunjukkan  dengan  semakin  tingginya  derajat  efisiensi  yang
dicapai,  sebaliknya  bila  semakin  tinggi  nilai  rasio  efisiensi  yang dicapai  pemerintah  daerah  berarti  menunjukkan  kurang  efisiensinya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada lampiran 5, maka dapat  dilihat  pada tabel  12 di  atas menunjukkan  masih kurang efisien dalam    pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  pada tahun  anggaran  2007-2009  dengan  tingkat  kriteria  94,68%  yang  tiap tahunnya mengalami fluktuasi.
d. Analisis Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD
Analisis  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  gambaran  aktifitas pemerintah  daerah  dalam  mengalokasikan  dananya  pada  belanja  rutin secara  optimal.  Kinerja  pemerintah  dinilai  baik  berdasarkan  rasio  ini apabila persentase rasio belanja rutin terhadap APBD bernilai <40%.
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada lampiran 6, maka dapat  dilihat  pada  tabel  12  di  atas  yang  menunjukkan  persentase alokasi dana belanja rutin terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  pada  Kabupaten  Lombok  Timur  selama  tahun Anggaran  2007-2009  menunjukkan  hasil  yang  cukup  baik  dengan presentase  78,85%  yang  tiap  tahunnya  mengalami  peningkatan sehingga Ho ditolak Ha diterima.
e. Analisis Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD
Analisis  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  gambaran  prioritas  alokasi dana  pada  belanja  pembangunan  secara  optimal  oleh  pemerintah daerah.  Kinerja  pemerintah  dinilai  baik  berdasarkan  rasio  ini  apabila persentase  alokasi  dana  belanja  pembangunan  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  >40%.  Semakin  besar  nilai  rasio belanja  pembangunan  menunjukkan  semakin  besarnya  alokasi  dana
Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja ...
yang  ditujukan  untuk  penyediaan  sarana  dan  prasarana  ekonomi  bagi masyarakat.
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada lampiran 6, maka dapat  dilihat  pada  tabel  12  di  atas  menunjukkan  persentase  alokasi dana  pembangunan  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  pada  Kabupaten  Lombok  Timur  tahun  anggaran  2007-2009 menunjukkan  persentase  yang  cukup  baik  yaitu  20,28%  dan  tiap tahunnya mengalami penurunan.
f. Analisis Debt Service Coverage Ratio
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam  menutupi  atau  membayar  pinjaman  maupun  bunga  pinjaman sebagai  alternatif  sumber  dana  lain.  Pinjaman  dapat  dilakukan sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada lampiran 7, maka dapat  dilihat pada tabel  12 diatas menunjukkan  rata-rata Debt  Servise Coverage Ratio Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  berada di  atas DSCR  minimal  yang  telah  ditetapkan  yakni  sebesar  2,5.  Apabila DSCR  bernilai  0,  itu  disebabkan  tidak  pernah  dilakukan  pinjaman selama  tahun  anggaran  tersebut.  Sedangkan  pada  Kabupaten  Lombok Timur  dari  tahun  anggaran  2007-2009  mengalami  fluktuasi  dan menunjukkan hasil di atas 2,5 yakni 5,19.
Tabel 13. Kemampuan Peminjaman yang Dapat Dilakukan
Tahun Batas Maksimal Pinjaman dan Bunga 2007 2008 2009 38.158.075.609,60 10.960.656.042,80 16.308.764.716,00
Rata-rata 21.809.165.456,10
Sumber : Lampiran 7 (diolah)
Berdasarkan  tabel  13  di  atas  diketahui  jumlah  pinjaman,  bunga,  dan biaya pinjaman  yang dapat  dilakukan tiap tahunnya.  Pada tahun 2007 merupakan  batas  maksimal  pinjaman  dan  bunga  yang  tertinggi dibanding dengan tahun selanjutnya.
g. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.
Analisis  ini  dilakukan  untuk  mengukur  seberapa  besar  perbandingan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  yang  dicapai  dari  periode keperiode  berikutnya.  Semakin  tingginya  nilai  rasio  pertumbuhan pendapatan  asli  daerah  menunjukkan  semakin  baiknya  kinerja pemerintah  dalam  mempertahankan,  menggali  dan  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  sebagai  komponen  utama  penerimaan  dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada lampiran 8, maka dapat  dilihat  pada  tabel  12  di  atas  menunjukkan  sangat  rendahnya pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  selama  tahun  2007-2009  pada Kabupaten  Lombok  Timur.  Meskipun  pada  tahun  2009  mengalami peningkatan sebesar 11, 82% tetapi belum bisa mencapai > 30%.

## B. Pembahasan
Dari  hasil  analisis  data  dapat  diketahui  bahwa  sangat  rendahnya  tingkat kemandirian  keuangan  pada  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur disebabkan  kurangnya  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  berasal  dari  retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, hal ini dibuktikan oleh realisasi  retribusi  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  selalu  lebih rendah  dari  targetnya  dari  tahun  anggaran  2007-2009,  sehingga  dalam
Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja ...
membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan  Pemerintah Kabupaten  Lombok  Timur  masih  sangat  tergantung  dengan  Pemerintah propinsi/pusat. ini terbukti dari tabel dan grafik di bawah :
Tabel 14. Pendapatan Asli Daerah 2007-2009
Tahun Retribusi Daerah Lain-lain PAD yg sah PAD Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 2007 17.622.543.125  15.437.841.596 12.464.933.850 9.791.450.500 39.655.168.105 33.742.033.869 2008 19.499.375.185  17.824.451.144 11.830.670.790 7.488.585.162 42.016.545.975 34.904.413.611 2009 21.402.475.185  19.206.775.206 9.855.610.790 6.756.063.493 44.016.545.975 39.030.491.600
Sumber  :  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  (DPPKA)
Lombok Timur
45.000.000.000 – Target 42.000.000.000 – 39.000.000.000 – Realisasi 36.000.000.000 –
33.000.000.000 –
30.000.000.000 –
2007 2008 2009
Gambar 2. Pendapatan Asli Daerah 2007-2009
Berdasarkan  rasio  efektifitas  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  kinerja  pemerintah  daerah  Lombok  Timur  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  tahun  2007-2009  dapat  dikatakan  efektif  terlihat  pada penerimaan  yang  berasal  dari  transfer  pemerintah  pusat  –  dana  perimbangan yang  terealisasi  hampir  mendekati  target  yang  dicapai  sedangkan  lain-lain pendapatan  yang  sah  melebihi  target  yang  diinginkan.  Rasio  efisiensi  pada anggaran  APBD  kinerja  pemerintah  dari  analisis  yang  dilakukan  dikatakan
kurang efisien karena pengeluaran APBD hampir mendekati pendapatan yang diterima pemerintah. Hal ini terbukti pada tabel di bawah :
Tabel 15. Penerimaan dan Pengeluaran APBD 2007-2009
Tahun Anggaran Rencana Penerimaan APBD Realisasi Penerimaan APBD Pengeluaran APBD 2007 2008 2009 708.358.016.197,00 759.556.792.121,00 815.735.588.617,00 682.483.974.846,95 746.317.158.555,19 825.142.702.896,69 637.719.587.414,70 715.166.177.034,00 781.962.936.696,00 Sumber  :  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  (DPPKA)
Lombok Timur
Berdasarkan rasio aktivitas (keserasian), apabila dilihat dari rasio belanja rutin dan  belanja  pembangunan  terhadap  APBD  menunjukkan  hasil  yang  cukup baik ini disebabkan karena belanja rutin yang  berasal dari belanja operasi dan belanja  tak  terduga  lebih  besar  daripada  belanja  pembangunan  yang  berasal dari belanja modal. Ini dapat dilihat pada tabel di bawah :
Tabel 16. Belanja APBD 2007-2009
Jenis Uraian Tahun 2007 2008 2009 Belanja Rutin Belanja Operasi 462.107.301.299 568.500.167.661 678.204.283.593 Belanja Tak Terduga 390.420.600 2.108.968.000 975.000.000 Belanja Pembangunan Belanja Modal 175.221.865.516 144.557.041.373 102.783.653.103 Total Belanja 637.719.587.4145 715.166.177.034 781.962.936.696
Sumber  :  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  (DPPKA)

## Lombok Timur
Berdasarkan Debt  Service  Coverage  Ratio Pemerintah  Kabupaten  Lombok Timur  berada  di  atas  DSCR  minimal  yang  telah  ditetapkan.  Maka  dari  hasil perhitungan  yang  telah  dilakukan,  ini  menunjukkan  Pemerintah  Kabupaten Lombok  Timur  telah  mampu  menutupi  atau  membayar  pinjaman  maupun bunga pinjaman selama tahun anggaran 2007-2009. Dapat dilhat pada jumlah komulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari
Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja ...
jumlah penerimaan umum APBD. Ketentuan jumlah komulatif ini merupakan batas  paling  tinggi  jumlah  pinjaman  daerah  yang  dianggap  paling  layak menjadi beban APBD. Ketentuan ini bertujuan  memberikan pedoman kepada daerah  agar  dalam  menentukan  jumlah  pinjaman  jangka  panjang  perlu memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi semua kewajiban daerah atas pinjaman daerah.
Berdasarkan  rasio  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah,  kinerja  Pemerintah Kabupaten  Lombok  Timur  dikategorikan  sangat  rendah  dikarenakan  PAD yang  terealisasi  lebih  kecil  daripada  target  yang  diinginkan,  dengan  begitu kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lombok  Timur  masih  belum  dapat dikatakan  berhasil  karena  belum  mampu  memberdayakan  sektor  yang potensial  dan  meningkatkan  keberhasilan  yang  dicapai  dalam  periode  tahun 2007-2009. Selain itu juga disebabkan karena masih rendahnya Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Modal.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, maka dapat diketahui tolak ukur kinerja keuangan  pemerintah  dalam  mengelola  keuangan  daerah  berdasarkan  rasio keuangan  APBD  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan.  Apabila  dilihat  dari  rasio kemandirian,  rasio  efektifitas  APBD  rasio  efisiensi  APBD,  rasio  aktivitas (keserasian), Debt  Services  Coverage  Ratio dan  rasio  pertumbuhan  pendapatan asli  daerah  maka  pengelolaan  keuangan  di  Kabupaten  Lombok  Timur menunjukkan  kemandirian  keuangan  yang  sangat  rendah.  Tingkat  kemampuan peminjaman  yang  cukup  baik  yang  melebihi  batas  minimal  2,5  dan  rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah sangat rendah.
Dari hasil temuan tersebut di atas maka disarankan sebagai berikut:
1.  Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur
a. Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  perlu  melakukan  upaya-upaya intensifikasi  berupa  optimalisasikan  retribusi  daerah  serta  memberikan
sangsi  yang  tegas  bagi  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  dan ekstensifikasi  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  yang  sangat potensial  dan  masih  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  mewujudkan eksistensi daerah melalui kemandirian dalam bidang pendanaan.
b. Perlunya  pendataan  perhitungan  potensi  sumber-sumber  pendapatan daerah,  agar  lebih  realistis.  Hal  ini  berguna  bagi  daerah  dalam meningkatkan konsistensi efektifitas pengelolaan APBD.
c. Untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  khususnya  pembangunan sarana  dan  prasarana  perekonomian  yang  berdampak  bagi  peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Timur  dapat  melakukan  peminjaman  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku yaitu DSCR minimal 2,5
2.  Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  ingin  meneliti  permasalahan  yang  sama diharapkan  untuk  bisa  lebih  baik  dari  peneliti-peneliti  sebelumnya  dengan tetap  mengupayakan  pendekatan  yang  berbeda,  baik  dari  segi  prosedur maupun teori-teori yang menunjang penulisnya.

## DAFTAR PUSKATA
Alwi,  Syafaruddin,  (1993), Alat-alat  dalam  Pembelajaran, Yogyakarta,  ANDI Offset.
Arikunto,  Suharsimi.,  (2006). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Bastian, Indra, (2001), Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Yogyakarta, BPFE
Boediono  dan  Kaster,  Wayan.  (2004), Statistika  dan  Probabilitas. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  (1997), Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
Halim,  Abdul,  (2001), Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah,
Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
Halim, Abdul, (2002), Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah,
Jakarta, Salemba empat.
Harapap,  Sofyan  Syafari,  (1999), Akuntansi  Keuangan  atas  Laporan  Keuangan,
Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Kansil, dkk, (2004), Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafien.
Kitab  Perundangan  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemda  dan  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah dan Daerah, Pusat Indo Data Indo (PIDI).
M.  Hakkumulloh,  (2010), Analisis  Kinerja  Keuangan  pada  Koperasi  Unit  Desa (KUD)”Setia Utama” di Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur tahun 2005-2009, Skripsi STKIP Hamzanwadi Selong.
Mardiasmo, (2002), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, ANDI Offset.
Mardiasmo,  (2002), Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah, Yogyakarta, ANDI Offset.
Medi,  (1996), Analisis  Efektifitas  Efisiensi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah , Jakarta, Rineka cipta.
Munawir, S, (1995), Analisis Laporan Keuangan, Yogyakarta, Liberty
Munir,  Badrul,  (2003), Perencanaan  Anggaran  Kinerja  Memangkas  Inefisiensi Anggaran Daerah, Yogyakarta, Samawa Center.
Munir,  H  Dasril,  dkk,  (2004), Kebijakan  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah, Yogyakarta, YPAPI
Muslich,  Mohamad,  (2000), Manajemen  Keuangan  Modern, Jakarta,  Bumi Aksara.
Nasution, Ebed, (2003), Analisis Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah serta Kontribusi  Dalam  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Lombok Barat, Tahun 1995/1996-1999/2000
Sawir,  Agnes,  (2001), Analisis  Kinerja  Keuangan  dan  Perencanaan  Keuangan Perusahaan, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono, (1994), Metode Penelitian Administrasi, Bandung, ALFABETA.
Suprihatin, Amin, (2008), Otonomi Daerah dari Masa Kemasa Cetakan I, Klaten, Cempaka Putih.
Usman,  Husnaini,  (1995), Metodologi  Penelitian  Sosial, Jakarta,  PT  Bumi Aksara.
Zaki, Baridwan, (1990), Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta, BPFE.