## ( DISHARMONIZATION OF THE LAW ON THE PROVISIONS OF THE EXTENSION OF VISIT RESIDENCE PERMITS IN THE LATEST GOVERNMENT REGULATIONS RELATING TO IMMIGRATION )
DISHARMONISASI HUKUM TENTANG KETENTUAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN PADA PERATURAN PEMERINTAH TERBARU YANG BERKAITAN DENGAN KEIMIGRASIAN
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/xxx

## Asto Yudho Kartiko
Astoyudhokartiko6@gmail.com
Politeknik Imigrasi Rinaldi Rachmansyah rinaldip588@gmail.com Politeknik Imigrasi
Abstract: Indonesia  is  a  favorite  country  for  foreigners  to  invest.  Therefore, Indonesia has an immigration policy in the form of immigration residence permits stipulated in Law Act No. 6 of 2011 on Immigration, Government Regulation No. 31  of  2013  on  the  Implementation  of  Law  Act  No.  6  of  2011  on  Immigration, Government Regulation Number 26 of 2016 concerning the second amendment of Government Regulation Number 31 of 2013, and Ministry of Human Right and Law  Regulation  Number  27  of  2014  concerning  the  procedure  of  applying  for immigration  residence  permits  including  Residence  Permits.  Over  time  in  the covid-19  pandemic,  the  Indonesian  government  issued  Government  Regulation Number  48  of  2021,  which  is  the  third  change  from  Government  Regulation Number  31  of  2013.  However,  in  Government  Regulation  Number  48  of  2021 experiencing  disure  to  the  provisions  of  the  extension  of  The  Visit  Residence Permit.  The  formulation  of  the  problems  obtained  is  what  is  the  reason  the government issued PP Number 48 of 2021 and how there is legal disharmony in Government  Regulation  Number  48  of  2021  regarding  the  provisions  of  the extension  of  The  Visit  residence  permit.  Research  methods  used  in  the  form  of normative legal research with a statute approach. The result of the study is that the government issued Government Regulation Number 48 of 2021 for the recovery of the national economy through regulatory reforms to make it easier for foreigners to invest in Indonesia; furthermore, the location of legal disharmony in PP No. 48 of 2021 regarding the provisions of the extension of visiting residence permits is in the provisions of the extension of residence permits from single trip, multiple trip,  and  VOA visas.   with the equivalent rules such as Government Regulation Number 31 of 2013 and Government Regulation Number 26 of 2016 and especially the rules of Ministry of Human Right and Law Regulation Number 27 of 2014.
Keywords:  Legal  Disharomnization,  Government  Regulation  Number  48  of 2021, and Ministry of Human Right and Law Regulation Number 27 of 2014
Abstract : Indonesia menjadi negara favorit untuk orang asing berinvestasi. Oleh karena  itu,  indonesia  memiliki  kebijakan  keimigrasian  berupa  izin  tinggal keimigrasian yang diatur pada UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,
PP  Nomor  31  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan  UU  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian, PP Nomor 26 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua dari PP  Nomor  31  Tahun  2013,  dan  PERMENKUMHAM  Nomor  27  Tahun  2014 mengenai prosedur permohonan izin tinggal keimigrasian termasuk Izin Tinggal Kunjungan.  seiring  berjalannya  waktu  di  masa  pandemi  covid-19,  pemerintah indonesia mengeluarkan PP Nomor 48 Tahun 2021, yaitu perubahan ketiga dari PP Nomor 31 Tahun 2013. Tetapi, didalam PP Nomor 48 Tahun 2021 mengalami ketidakselarasan  terhadap  ketentuan  perpanjangan  Izin  Tinggal  Kunjungan. Rumusan  masalah  yang  didapat  adalah  apa  yang  alasan  pemerintah mengeluarkan PP Nomor 48 Tahun 2021 dan bagaimana letak ketidakharmonisasi hukum dalam PP Nomor 48 Tahun 2021 mengenai ketentuan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan. metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian adalah pemerintah mengeluarkan PP Nomor 48 Tahun 2021 untuk pemulihan perekonomian nasional melalui  reformasi  regulasi  untuk  mempermudah  orang  asing  berinvestasi  di indonesia;  selanjutnya  letak  ketidakharmonisasian  hukum  dalam  PP  Nomor  48 Tahun  2021  mengenai  ketentuan  perpanjangan  izin  tinggal  kunjungan  berada pada bagian ketentuan perpanjangan izin tinggal dari visa single trip, multiple trip, dan VOA dengan aturan sederajatnya seperti PP Nomor 31 Tahun 2013 dan PP  Nomor  26  Tahun  2016  serta  aturan  khususnya  yaitu  PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014.
Kata  kunci  :  Disharomnisasi  Hukum,  PP  Nomor  48  Tahun  2021,  dan PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014

## 1. PENDAHULUAN
Imigrasi merupakan suatu hal yang mengurus bidang arus lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain. Pada Negara Indonesia hal imigrasi diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketika ingin pergi ke wilayah Indonesia, maka perlu dipahami faktor yang mendominasi orang asing atau para imigran datang adalah faktor ekonomi,  khususnya  orang  asing  yang  ingin  berinvestasi.  Hal  tersebut  tercatat  dalam Borderless  Business  Studies  Survey yang  dilakukan  oleh Standard  Chartered menunjukkan  bahwa  perusahaan  Amerika  Serikat  dan  Eropa  menjadikan  Negara Indonesia  berada  diposisi  ke  4  untuk  kawasan  Asia  Tenggara  sebagai  negara  favorit mengenai  peluang  membangun  dan  memperluas  sumber  daya,  penjualan,  atau  operasi perusahaan  selama  enam  sampai  dua  belas  bulan  ke  depan.  Berdasarkan  hasil  studi tersebut, bahwa sebanyak 42 persen dari perusahaan AS dan Eropa. 1
Berdasarkan  hal  tersebut,  Indonesia  memiliki  peluang  menjadi  negara  yang dikunjungi oleh orang asing yang ingin melakukan bisnis dengan skala besar kedepannya. Oleh  karena  itu,  Indonesia  memiliki  kebijakan  untuk  orang  asing  dengan  berbagai kebutuhan  termasuk  kebutuhan  bisnis  untuk  tinggal  di  Indonesia  dalam  waktu  yang sementara yaitu Izin Tinggal Keimigrasian yang di atur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan  UU Nomor 6 Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian,  dan  PERMENKUMHAM  Nomor  27  Tahun  2014 Tentang  Prosedur  Teknis  Pemberian,  Perpanjangan,  Penolakan,  Pembatalan  dan
1 liputan6.com, “Survei: Indonesia Masuk 5 Besar Tujuan Investasi Favorit Perusahaan AS Dan Eropa,” last modified 2021, https://www.liputan6.com/bisnis/read/4509628/survei-indonesia-masuk-5-besar- tujuan-investasi-favorit-perusahaan-as-dan-eropa.
Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.
Menurut  Pasal  7  UU  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undang, hirarki peraturan perundang – undangan di Indonesia sebagai berikut :
1. UUD NRI 1945
2. TAP MPR
3. UU/ PERPPU
4. PP
5. PERPRES
6. PERDA Provinsi
7. PERDA Kab/kota
Selain itu, menurut pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi :
(1) Jenis    Peraturan    Perundang-undangan    selain  sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal    7    ayat    (1)  mencakup    peraturan    yang    ditetapkan    oleh    Majelis Permusyawaratan    Rakyat,    Dewan    Perwakilan    Rakyat,  Dewan    Perwakilan Daerah,  Mahkamah  Agung, Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan, Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri,  badan, lembaga,  atau  komisi  yang setingkat  yang  dibentuk dengan  Undang-Undang  atau  Pemerintah  atas perintah Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota,  Kepala Desa atau yang setingkat.
(2) Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Berdasarkan  pasal  tersebut,  maka  PERMENKUMHAM  Nomor  27  Tahun  2014 merupakan perwujudan dari PP Nomor 31 tahun 2013 karena memiliki kewenangan dari PP tersebut. Begitupun dengan PP Nomor 31 tahun 2013 yang juga perwujudan dari UU Nomor 6 tahun 2011 karena memiliki kewenangan didalam UU tersebut. Oleh karena itu, PERMENKUMHAM dan PP memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak berlawanan ketentuan peraturan di atasnya. Seiring berkembangnya zaman, PP Nomor 31 tahun 2013 mengalami perubahan sebanyak 3 kali dan perubahan terakhir adalah PP nomor 48 tahun 2021.
Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  peraturan  tersebut  diciptakan  untuk melaksanakan  ketentuan  pasal  106  dan  pasal  185  huruf  b  UU  Nomor  11  Tahun  2020 tentang cipta kerja yang berbunyi :
“ semua  peraturan  pelaksanaan  dari  undang-undang  yang  telah  diubah  oleh  undang- undang  ini  dinyatakan  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 bulan ” .
Tetapi, menurut Hakim MK, Saldi Isra menyatakan bahwa proses pembentukan undang-undang cipta kerja mengalami cacat dan harus diperbaiki karena tidak memenuhi asas pembentukan perundang-undangan karena terdapat peraturan yang dibentuk dalam Undang-undang cipta kerja yang berbenturan dengan peraturan undang-undang lainnya. 2
2 CNN Indonesia, “Hakim MK Sebut Pembentukan UU Cipta Kerja Cacat Dan Harus Diulang,” last modified 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211203171823-12-729618/hakim-mk- sebut-pembentukan-uu-cipta-kerja-cacat-dan-harus-diulang.
Pernyataan  hakim  MK  tersebut  juga  didukung  oleh  Mahfud  MD  sebagai MENKOPOLHUKAM  dan  pernah  menjadi  Hakim  MK  mengatakan  bahwa  undang- undang tersebut inkonsistusional karena terdapat ketentuan yang melanggar UUD 1945. Mahfud MD menambahkan bahwa MK juga memutuskan terhadap UU Cipta Kerja yaitu inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun dan harus dilakukan perbaikan. 3
Oleh  karena  itu,  peneliti  juga  sependapat  karena  ketentuan  yang  tidak  relevan tidak hanya didalam UU Cipta Kerja, tetapi juga terdapat pada turunan UU cipta kerja yakni  PP 48 Tahun 2021 dengan PERMENKUMHAM No 27 tahun 2014, yaitu pada Pasal 136 dan 137 PP Nomor 48 tahun 2021 dengan Pasal 12 ayat (1), 13 ayat (1), dan 14 ayat  (1)  PERMENKUMHAM  Nomor  27  tahun  2014  mengenai  perpanjangan  Izin Tinggal  Kunjungan.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  asas  hukum  yaitu lex  specialis derogat legi generalis 4 .
Selain  itu,  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  UU  Nomor  12  Tahun  2011  juga  disebutkan bahwa  asas  peraturan  perundang – undangan  harus  memenuhi  unsur  keseimbangan, keserasian,  dan  keselarasan.  Berdasarkan  2  pernyataan  tersebut,  maka  peraturan perundangan – undangan  harus  mempunyai  keharmonisan  ketentuan  antar  peraturan lainnya dan materi muatan perundang – undangan tidak boleh berlawanan dengan aturan lainnya  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal.  Melihat  permasalahan  tersebut,  maka tulisan ini memiliki rumusan masalah berupa :
1. Apa alasan Pemerintah Mengeluarkan PP Nomor 48 Tahun 2021?
2. Bagaimana bentuk ketidaharmonisan hukum terhadap ketentuan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dalam PP Nomor 48 tahun 2021?

## 2. METODE PENELITIAN

## Jenis penelitian
Jenis  penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal  ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang terpusat pada kaidah – kaidah  atau  beberapa  asas  hukum  terhadap  peraturan  perundang – undangan,  putusan pengadilan, dan beberapa pendapat dari ahli hukum. 5 Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti melakukan dengan pendekatan perundang – undangan ( statute approach ) dengan cara mengklasifikasikan dan menganalisis ketentuan baik secara implisit maupun makna dalam peraturan perundang – undangan dengan memahami dan mempelajari ratio legis , ontologis, asas hukum dan norma – norma yang didalam peraturan tersebut. 6

## Sumber data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data dalam studi metode penelitian hukum yang berasal dari studi kepustakaan seperti studi literatur, buku, ketentuan perundang – undangan, dan putusan pengadilan. Data sekunder tersebut merupakan dasar utama dalam implementasi penelitian hukum. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif terbagi
3 Kompas.com, “Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok T etap Berlaku?,” last modified 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/12/02/16264591/tanggapi - putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja-mahfud-inkonstitusional-kok-tetap.
4 Manan, B. (2004). Hukum positif Indonesia: satu kajian teoritik . FH UII Press.
5 Bachtiar, METODE PENELITIAN HUKUM , ed. Oksidelfa Yanto, 1st ed. (Pamulang – Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018).
6 Ibid.
ke  dalam  3  kategori,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum tersier. 7
1) Bahan hukum primer
Bahan Hukum Primer merupakan jenis data dalam penelitian hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai :
a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Indonesia;
b) Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  Tentang  Peraturan  Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
c) Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Peraturan Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  Tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
d) Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Peraturan Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  Tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; dan
e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
2) Bahan hukum sekunder Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang telah dipublikasikan oleh peneliti lain.
3) Bahan hukum tersier Bahan  Hukum  Tersier  merupakan  pelengkap  dari  bahan  hukum  lainnya  berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier seperti KBBI, PUEBI, dan sebagainya yang berfungsi untuk pelengkap dalam penyusunan dan penjelasan pada penelitian ini.

## Teknik pengumpulan data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penyusunan  jurnal  ini menggunakan metode tinjauan peraturan hukum, berbagai literatur penelitian terdahulu, dan  beberapa  artikel  yang  relevan  terhadap  rumusan  masalah.  Hal  tersebut  dilakukan untuk  mengidentifikasi  data  sumber  hukum  yang  ada,  yang  kemudian  ditelaah  dan dilakukan perbandingan terhadap literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. 8

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Alasan PP Nomor 48 Tahun 2021 Dibentuk
PP Nomor 48 Tahun 2021 dibentuk atas dasar pemulihan ekonomi dari dampak virus corona. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan Haryo Limanseto selaku Kepala  Biro  Komunikasi,  Layanan  Informasi,  dan  Persidangan  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang mengatakan salah satu strategi pemulihan ekonomi  dari  pandemi  virus  corona  yang  masih  berlanjut  adalah  investasi  karena
7 Ibid.
8 Soerjono Soekanto, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM , ed. UI-Press (Depok: Universitas Indonesia, 2019).
investasi  menjadi  hal  utama  untuk  mewujudkan  perekonomian  nasional  secara berkelanjutan. 9
Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagai tombak utama dalam mendorong pergerakan investasi. Selain UU tersebut, aturan turunan yang sejumlah 51 PP yang mengatur berbagai bidang dibuat sebagai bentuk reformasi  regulasi  bertujuan  untuk  mempermudah  perizinan  dalam  melakukan investasi. 10 Alasan  tersebut  dapat  diketahui  dari  bagian  penjelasan  PP  Nomor  48 Tahun  2021  yang  mengatakan  bahwa  UU  Nomor  11  Tahun  2020  diciptakan berdasarkan asas kemudahan berusaha dalam hal peningkatan investasi khususnya Orang  Asing  sebagai  investor  dan  membutuhkan  aturan  pelaksanaannya. 11 Berdasarkan hal tersebut, maka PP Nomor 31 Tahun 2013 diperbaharui menjadi PP Nomor 48 Tahun 2021.
3.2 Disharmonisasi dalam perundang – undangan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,  kata  harmonis  dapat berarti sesuatu yang  berhubungan dengan harmoni atau seia sekata, sedangkan kata harmonisasi diartikan  sebagai  upaya  untuk  menemukan  keselarasan  atau  saling  terhubung. 12 Lawan kata dari harmonis adalah disharmonis. Menurut KBBI, disharmoni  berarti adanya kejanggalan atau ketidakselarasan. 13
Disharmonisasi  perundang – undangan  mempunyai  arti  bahwa  adanya ketidaksesuaian antara peraturan perundang – undangan baik secara materil maupun formil. Hal tersebut bertentangan dengan UUD RI 1945 pada pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum”. Oleh karena  itu,  maka  adanya  disharmonisasi  hukum  mengakibatkan  adanya ketidakpastian hukum. Disharmonisasi peraturan perundang – undangan mempunyai 2 jenis :
1. Disharmonisasi  secara  horizontal,  berupa  ketidaksesuaian  antara  aturan  yang diatas dengan aturan dibawahnya baik secara materil maupun formil.
2. Disharomonisasi  secara  vertikal,  berupa  ketidaksesuaian  antara  aturan  yang sejajar tingkatannya. 14
L.M. Gandhi berpendapat bahwa terdapat 8 faktor penyebab adanya disharmoni dalam perundang – undangan di Indonesia :
1. Perbedaan  antara  jumlah  undang-undang  atau  peraturan  perundang-undangan sehingga beberapa masyarakat kesulitan mengetahui semua peraturan
9 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN and REPUBLIK INDONESIA , “Implementasi UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Raih Peluang Pemulihan Ekonomi,” last modified 2021, https://ekon.go.id/publikasi/detail/2942/implementasi-uu-cipta-kerja-dorong-investasi-raih-peluang- pemulihan-ekonomi.
10 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN and REPUBLIK INDONESIA, “Reformasi Perizinan Berusaha Menjadi Salah Satu Daya Tarik Investasi Ke Indonesia,” last modified 2021, https://ekon.go.id/info-sektoral/15/356/berita-reformasi-perizinan-berusaha-menjadi-salah-satu-daya- tarik-investasi-ke-indonesia.
11 Asto Yudho Kartiko, Biya n Habibie, and Faomasi Zalukhu, “Indonesia ’ s Economic Recovery Through a New Policy on Investors Based on The Perspective of Immigration Law,” legal brief 11, no. September 2020 (2021): 163 – 170.
12 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2008.
13 Ibid.
14 Wasis Susetio, “Disharmoni Peraturan Perundang -Undangan Di Bidang Agraria, ” Bidang Agraria Lex Jurnalica 10 (2013): 135 – 147.
2. Adanya  perbedaan  muatan  materi  baik  secara  implisit  maupun  makna  antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan;
3. Adanya  perbedaan  antara  peraturan  perundang – undangan  dengan  kebijakan instansi pemerintah seperti surat direktur jenderal, keputusan kepala badan, dan juklak  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang dilaksanakan;
1. Adanya  perbedaan  antara  peraturan  perundang – undangan  dengan yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung;
2. Beberapa kebijakan instansi pusat yang saling berbenturan;
3. Adanya perbedaan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
4. Adanya  permasalahan  antara  ketentuan  hukum  dengan  perumusan  pengertian tertentu;
5. Timbulnya benturan dalam wewenang instansi-instansi pemerintah yang diatur peraturan perundang - undangan. 15
Pada  tahun  2020,  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang – undangan  telah mencatat beberapa peraturan yang sedang proses harmonisasi dan yang telah selesai harmonisasi sebagai berikut. 16 Tahun Total pengajuan Sedang proses Selesai harmonisasi 2016 26 2 24 2017 14 1 13 2018 5 2 3 2019 6 1 5 2020 1 1 - Tabel 1 Harmonisasi Rancangan Undang – Undang/ PERPPU Tahun Total pengajuan Sedang proses Selesai harmonisasi 2016 77 17 60 2017 52 10 42 2018 31 20 11 2019 41 4 37 2020 1 - 1 Tabel 2 Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun Total pengajuan Sedang proses Selesai harmonisasi 2016 110 1 109
15 Soegiyono, “Pentingnya Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan,” Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan (2020): 1 – 21.
16 direktorat jenderal peraturan perundang - undangan, “Grafik Disharmonisasi PP,” last modified 2020, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/e-status/index.php/grafik_harmonisasi/selectyear.
2017 95 4 91 2018 34 11 23 2019 49 5 44 2020 5 1 4 Tabel 3 Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden

## 3.3  Bentuk  Disharmonisan  Peraturan  Perundang – Undangan  Dalam  Ketentuan Perpanjangan ITK Dalam PP Nomor 48 Tahun 2021
Sebagaimana  yang  diketahui  ketika  orang  asing  ingin  menetap  di  wilayah indonesia dalam waktu tertentu, maka membutuhkan izin tinggal keimigrasian. Izin tinggal  keimigrasian  terbagi  menjadi  3  jenis,  yaitu  izin  tinggal  kunjungan  yang berasal  dari  visa  kunjungan,  izin  tinggal  sementara  yang  berasal  dari  visa  tinggal sementara atau alih status dari izin tinggal kunjungan, dan izin tinggal tetap yang berasal dari alih status izin tinggal sementara. Aturan pemberian dasar permohonan dan perpanjangan izin tinggal tersebut diatur dalam PP nomor 31 Tahun 2013; PP nomor 26 Tahun 2016; PP Nomor 48 Tahun 2021; dan PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014, termasuk ketentuan perpanjangan izin tinggal keimigrasian. Berikut adalah beberapa bagian pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan perpanjangan izin tinggal kunjungan.
Tabel 4 Perbandingan Ketentuan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Dalam PP nomor 31 Tahun 2013, PP nomor 26 Tahun 2016, PP Nomor 48 Tahun 2021, dan
PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 No. Perbandingan  PP Nomor 31 Tahun 2013 PP Nomor 26 Tahun 2016 PP Nomor 48 Tahun 2021 PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 1. Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari visa single trip Pasal 136 ayat (2) Pasal 136 ayat (2) Pasal 136 huruf a Pasal 13 Jo Pasal 12 ayat (1) 2. Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari visa multiple trip Pasal 136 ayat (3) Pasal 136 ayat (3) Pasal 136 huruf b - 3. Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari VOA (Visa On Ariival) Pasal 137 ayat (2) - Pasal 137 Pasal 14 Jo Pasal 12 ayat (1)
1. Perbandingan Ketentuan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Dari Visa Single Trip PP Nomor 31 Tahun 2013 dengan PP Nomor 48 Tahun 2021

## Pasal 136 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2013
Izin  Tinggal  kunjungan    bagi    pemegang    Visa    kunjungan  1    (satu)    kali perjalanan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 4 (empat) kali dan  jangka  waktu  setiap  perpanjangan  paling  lama 30 (tiga puluh) hari .

## Pasal 136 huruf a PP Nomor 48 Tahun 2021
Izin  Tinggal  kunjungan  bagi  pemegang  Visa  kunjungan  1  (satu)  kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang
2. Perbandingan Ketentuan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Dari Visa Single Trip PP Nomor 26 Tahun 2016 dengan PP Nomor 48 Tahun 2021
Pasal 136 ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2016
Izin  Tinggal  kunjungan  bagi  pemegang  Visa  kunjungan  1  (satu)  kali perjalanan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dapat  diperpanjang  paling banyak  4 (empat) kali dan jangka waktu  setiap perpanjangan  paling  lama  30 (tiga puluh)  hari.

## Pasal 136 huruf a PP Nomor 48 Tahun 2021
Izin  Tinggal  kunjungan  bagi  pemegang  Visa  kunjungan  1  (satu)  kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang
3. Perbandingan Ketentuan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Dari Visa Single Trip PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 dengan PP Nomor 48 Tahun 2021
Pasal 13 Jo Pasal 12 ayat (1) PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1) Perpanjangan  Izin  Tinggal  Kunjungan  dapat  diberikan  kepada  Orang  Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang:
a. berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan; dan
b. berasal dari Visa kunjungan saat kedatangan.

## Pasal 13
(1) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan 1  (satu)  kali  perjalanan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  huruf  a diberikan paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut
4. Perpanjangan
izin tinggal
kunjungan dari BVK (Bebas Visa Kunjungan) Pasal 138 ayat (2) - - -
(2) Perpanjangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan untuk setiap kali perpanjangan

## Pasal 136 huruf a PP Nomor 48 Tahun 2021
Izin  Tinggal  kunjungan  bagi  pemegang  Visa  kunjungan  1  (satu)  kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang
4. Perbandingan Ketentuan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dari Visa Multiple Trip PP Nomor 31 Tahun 2013 dengan PP Nomor 48 Tahun 2021

## Pasal 136 ayat (3) PP Nomor 31 Tahun 2013
Izin  Tinggal  kunjungan  bagi  pemegang  Visa  kunjungan beberapa  kali perjalanan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang
Pasal 136 huruf b PP Nomor 48 Tahun 2021
Izin  Tinggal  kunjungan  bagi  pemegang  Visa  kunjungan  beberapa  kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 180 (seratus  delapan  puluh) hari  sejak tanggal diberikannya  Tanda Masuk dan dapat diperpanjang dengan ketentuan  keseluruhan  Izin Tinggal di  Wilayah  Indonesia tidak lebih dari 12 (dua  belas)  bulan.
5.  Perbandingan  Ketentuan  Perpanjangan  Izin  Tinggal  Kunjungan  dari  Visa Multiple Trip PP Nomor 26 Tahun 2016 dengan PP Nomor 48 Tahun 2021
Pasal 136 ayat (3) PP Nomor 26 Tahun 2016
lzin  Tinggal    kunjungan    bagi  pemegang    Visa  kunjungan    beberapa  kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) tidak dapat  diperpanjang .
Pasal 136 huruf b PP Nomor 48 Tahun 2021
Izin    Tinggal    kunjungan    bagi    pemegang  Visa  kunjungan  beberapa  kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama  180 (seratus  delapan  puluh) hari  sejak tanggal diberikannya  Tanda Masuk dan dapat diperpanjang dengan ketentuan  keseluruhan  Izin Tinggal di  Wilayah  Indonesia tidak lebih dari 12 (dua  belas)  bulan.
6. Perbandingan Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari VOA (Visa On Ariival) PP Nomor 31 Tahun 2013 dengan PP Nomor 48 Tahun 2021
Pasal 137 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2013
Izin  Tinggal  kunjungan  bagi  pemegang  Visa  kunjungan saat  kedatangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  diperpanjang  1  (satu)  kali untuk  waktu  paling lama 30 (tiga puluh) hari

## Pasal 137 PP Nomor 48 Tahun 2021
Izin  Tinggal    kunjungan  bagi  pemegang  Visa  kunjungan  saat  kedatangan diberikan    untuk  waktu  paling    lama  30  (tiga  puluh)    hari  sejak    tanggal diberikannya  Tanda Masuk  dan tidak dapat diperpanjang.
7. Perbandingan Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari VOA (Visa On Ariival) PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 dengan PP Nomor 48 Tahun 2021

## Pasal 14 Jo Pasal 12 ayat (1) PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014
Pasal 12 ayat (1)
Perpanjangan  Izin  Tinggal  Kunjungan  dapat  diberikan  kepada  Orang  Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang:
a. berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan; dan
b. berasal dari Visa kunjungan saat kedatangan
Pasal 14
(1) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan 1 (satu) kali perpanjangan.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Izin Tinggal Kunjungan berakhir.

## Pasal 137 PP Nomor 48 Tahun 2021
Izin  Tinggal    kunjungan  bagi  pemegang  Visa  kunjungan  saat  kedatangan diberikan    untuk  waktu  paling    lama  30  (tiga  puluh)    hari  sejak    tanggal diberikannya  Tanda Masuk  dan tidak dapat diperpanjang.
Peneliti  melihat  adanya  kejanggalan  pada  ketentuan  perpanjangan  izin  tinggal kunjungan didalam PP Nomor 48 Tahun 2021 karena menurut asas lex specialis derogat legi generalis :
1. Beberapa  muatan  materi  atau  ketentuan  yang  ada  didalam  aturan  hukum umum tetap berlaku, kecuali jika terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam hukum khusus;
2. Muatan  materi lex  specialis tingkatannya  harus  sejajar  dengan  beberapa muatan materi lex generalis ;
3. Muatan materi lex specialis harus berada pada lingkup pembahasan hukum yang sama dengan lex generalis . 17
Berdasarkan  asas  tersebut,  maka  PP  Nomor  48  Tahun  2021  mengalami disharmonisasi  antara  aturan  khususnya  yaitu  PERMENKUMHAM  Nomor  27 Tahun 2014 serta aturan yang setingkatnya yaitu PP Nomor 31 Tahun 2013 dan PP Nomor  26  Tahun  2016  pada  bagian  muatan  materi  ketentuan  perpanjangan  izin tinggal kunjungan.

## 4. PENUTUP

## Kesimpulan
Alasan  pemerintah  mengeluarkan  PP  Nomor  48  Tahun  2021  yaitu  pemerintah memperbaharui PP Nomor 31 Tahun 2013 mengenai aturan khusus pelaksanaan dari UU Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrsian  yang  bertujuan  untuk  pemulihan
17 M.Kn. Letezia Tobing, S.H., “Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis,” HukumOnline.Com , last modified 2012, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis- dan-lex-genralis.
perekonomian nasional setelah masa pandemi covid-19 dengan cara mereformasi aturan yang  berdampak  pada  kemudahan  orang  asing  yang  ingin  melakukan  investasi  ke Indonesia.
Jika berpedoman salah satu asas hukum yaitu lex specialis derogat legi generalis, letak  disharmonisasi  hukum  pada  PP  Nomor  48  Tahun  2021  berada  pada  ketentuan perpanjangan izin tinggal keimigrasian dengan aturan yang setingkatnya yaitu PP Nomor 31  Tahun  2013  dan  PP  Nomor  26  Tahun  2016  serta  aturan  khususnya  yaitu PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 sebagai berikut :
1. Bagian ketentuan Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari visa single trip ( Pasal 136 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2013; Pasal 136 ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2016; dan  Pasal  13  Jo  Pasal  12  ayat  (1)  PERMENKUMHAM  Nomor  27  Tahun  2014 dengan Pasal 136 huruf a PP Nomor 48 Tahun 2021)
2. Bagian ketentuan Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari visa multiple trip ( Pasal 136 ayat (3) PP Nomor 31 Tahun 2013 dan Pasal 136 ayat (3) PP Nomor 26 Tahun 2016 dengan Pasal 136 huruf b PP Nomor 48 Tahun 2021 )
3. Bagian Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari VOA (Visa On Ariival) (Pasal 137 ayat  (2)  PP  Nomor  31  Tahun  2013  dan  Pasal  14  Jo  Pasal  12  ayat  (1) PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 dengan Pasal 137 PP Nomor 48 Tahun 2021)

## Saran
Saran yang dapat kami berikan untuk permasalahan tersebut adalah :
1. Sebaiknya dilakukan revisi terhadap ketentuan perpanjangan izin tinggal kunjungan pada PP Nomor 48 Tahun 2021 supaya tidak berbenturan terhadap muatan materi pada  aturan  khusus  perpanjangan  izin  tinggal  lainnya  yang  ada  didalam PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014
2. Apabila  UU  Cipta  Kerja  nanti  telah  diperbaiki  dan  perbaikannya  sudah  disahkan ditahun 2022, maka harus segera diterbitkan permenkumham atau peraturan khusus terbaru untuk menyelaraskan muatan materi perpanjangan izin tinggal keimigrasian lainnya yang ada didalam PP Nomor 48 Tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Bachtiar. METODE PENELITIAN HUKUM . Edited by Oksidelfa Yanto. 1st ed. Pamulang – Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018. CNN Indones ia. “Hakim MK Sebut Pembentukan UU Cipta Kerja Cacat Dan Harus Diulang.” Last modified 2021.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211203171823-12-729618/hakim-mk- sebut-pembentukan-uu-cipta-kerja-cacat-dan-harus-diulang.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL. Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2008. direktorat jenderal peraturan perundang - undangan. “Grafik Disharmonisasi PP.” Last modified 2020. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/e- status/index.php/grafik_harmonisasi/selectyear. Kartiko, Asto Yudho, Biyan Habibie, a nd Faomasi Zalukhu. “Indonesia ’ s Economic Recovery Through a New Policy on Investors Based on The Perspective of Immigration Law.” legal brief 11, no. September 2020 (2021): 163 – 170.

## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, and REPUBLIK
INDONESIA. “Implementasi UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Raih Peluang Pemulihan Ekonomi.” Last modified 2021.
https://ekon.go.id/publikasi/detail/2942/implementasi-uu-cipta-kerja-dorong- investasi-raih-peluang-pemulihan-ekonomi.
———. “Reformasi Perizinan Berusaha Menjadi Salah Satu Daya Tarik Investasi Ke Indonesia.” Last modified 2021. https://ekon.go.id/info -sektoral/15/356/berita- reformasi-perizinan-berusaha-menjadi-salah-satu-daya-tarik-investasi-ke- indonesia.
Kompas.com. “Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?” Last modified 2021.
https://nasional.kompas.com/read/2021/12/02/16264591/tanggapi-putusan-mk- soal-uu-cipta-kerja-mahfud-inkonstitusional-kok-tetap.
Letezia Tobing, S.H., M.Kn. “Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis.”
HukumOnline.Com . Last modified 2012.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis- dan-lex-genralis.
liputan6.com. “Survei: Indonesia Masuk 5 Besar Tujuan Investasi Favorit Perusahaa n AS Dan Eropa.” Last modified 2021.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4509628/survei-indonesia-masuk-5-besar- tujuan-investasi-favorit-perusahaan-as-dan-eropa.
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor  31  Tahun  2013  Tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Indonesia Soegiyono. “Pentingnya Harmonisas i Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.” Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan (2020): 1 – 21. Soekanto, Soerjono. PENGANTAR PENELITIAN HUKUM . Edited by UI-Press. Depok:
Universitas Indonesia, 2019.
Susetio, Wasis. “Disharmoni Peraturan Perunda ng- Undangan Di Bidang Agraria.” Bidang Agraria Lex Jurnalica 10 (2013): 135 – 147.