## Wajah Hukum

## Kedudukan Keterangan Ahli di Sidang Pengadilan dalam Pembuktian Perkara Korupsi

## M. Novrianto, Indrajaya
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Correspondence: mnovriantonovrianto28@gmail.com; Indrajaya.palembang@gmail.com
Abstrak. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak pada perekonomian bangsa. Pada umumnya korupsi  dilakukan  oleh  orang-orang  terpelajar  yang  mempunyai  jaringan  luas  di  masyarakat.  Dalam pemeriksaan  perkara  korupsi  di  pengadilan,  kehadiran  ahli  dapat  membantu  hakim  dalam  membuktikan kesalahan  terdakwa.  Keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti  mempunyai  kekuatan  penting  dalam  membuat  terang suatu  tindak  pidana.  Hakim  memutuskan  bahwa  seseorang  benar  dilakukannya  suatu  tindak pidana  ditentukan oleh  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  dan  dia  mendapatkan  keyakinan  bahwa  kejahatan  memang telah terjadi. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan keterangan ahli disidang pengadilan dalam pembuktian perkara korupsi, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.
Kata Kunci : Keterangan Ahli, Tindak Pidana Korupsi
Abstract.  Corruption  is  an  extraordinary  crime  that  has  an  impact  on  the  nation's  economy.  In  general, corruption  is  carried  out by  educated people  who  have  wide  networks  in  society.  When examining  corruption cases in court, the presence of experts can assist the judge in proving the defendant's guilt. Expert testimony as evidence  has  important  power  in  making  clear  a  criminal  act.  The  judge  decides  that  a  person  has  indeed committed a criminal act determined by at least two valid pieces of evidence and he is convinced that a crime has  indeed  occurred.  This  research  is  to  find  out  the  position  of  expert  testimony  in  proving  criminal  acts  of corruption, the research method used is normative research.
Keywords: Expert Statement, Corruption Crimes.

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  gejala  masyarakat  yang  dapat  ditemukan  di  mana-mana.  Sejarah membuktikan  bahwa  hampir  setiap  negara  menghadapi  masalah  korupsi.  Tidak  mengherankan  jika pengertian  korupsi  selalu  berkembang  dan  berubah  tergantung  perkembangan  zaman,  serta  cara penanggulangannya.  Kasus-kasus  korupsi  mulai  terungkap,  baik  yang  dilakukan  oleh  birokrat, eksekutif, maupun yudikatif. 1
Permasalahan korupsi sebenarnya bukanlah permasalahan baru di Indonesia karena sudah ada sejak  tahun  1950an.  Bahkan,  beberapa  kalangan  menilai  korupsi  sudah  menjadi  bagian  kehidupan, suatu  sistem  dan  terintegrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Pemberantasan  korupsi pada  masa  ini  dengan  menggunakan  perangkat  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  seringkali  menjadi  kegagalan.  Kegagalan  ini  antara  lain disebabkan  oleh  berbagai  lembaga  yang  dibentuk  untuk  memberantas  korupsi  tidak  menjalankan tugasnya  secara  efektif,  lemahnya  instrumen  hukum,  dan  aparat  penegak  hukum  belum  sepenuhnya menyadari dampak serius dari tindak pidana korupsi. 2
Tindak  pidana  korupsi  tergolong  kejahatan  luar  biasa  karena  tindak  pidana  korupsi  tersebut tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  merugikan  masyarakat  dan  merugikan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. 3 Hal ini juga akan mengancam pembangunan negara yang kita perjuangkan, yaitu masyarakat adil dan makmur. 4 Jadi dalam hal ini juga diperlukan penegakan
1 Saipuddin  Zahri, Problema  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  Suatu  Kajian  Sengketa  Kewenangan Antar Institusi, (Palembang : Tunas Gemilang Press, 2016), hlm 2.
2 Chaerudin, Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi, (Bandung  :  Refika Aditama, 2009), hlm 1.
3 Vani  Kurnia,  Sahuri  Lasmadi,  Elizabeth  Siregar,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tugas  dan  Kewenangan Jaksa Sebagai  Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, PAMPAS : Journal Of Criminal, Vol 1, No 3 , (2020), hlm 2.
4 Surachmin, Strategi dan Teknik Korupsi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm 19.
hukum  yang  luar  biasa. 5 Hal  ini  menyebabkan  adanya  pengaturan  khusus  mengenai  tindak  pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Menurut  Aziz  Syamsuddin, tindak  pidana  korupsi  adalah  perbuatan  curang  yang  merugikan  keuangan  negara,  atau  penggelapan dana negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. 6
Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia sudah terjadi secara sistematis dan meluas serta banyak  terjadi  baik  di  lembaga  pemerintah  maupun  non-pemerintah  (swasta).  Korupsi  yang  terjadi pada  lembaga-lembaga  pemerintahan  dapat  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  dan kesengsaraan  masyarakat.  Korupsi  pada  sektor  swasta  (pengusaha)  dapat  mengakibatkan  hancurnya dunia usaha yang pada akhirnya akan berdampak pada kesengsaraan masyarakat juga.
Pemberantasan  korupsi  merupakan  salah  satu  agenda  reformasi  di  bidang  hukum  yang ditegaskan  dalam  Ketetapan  MPR  No.  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme.  Ketetapan  MPR  sebagai  ketentuan  yang  mengikat  bagi penyelenggara  negara  hendaknya  dipahami  oleh  aparat  penegak  hukum  sebagai  wujud  keinginan masyarakat untuk mengadili para pelaku tindak pidana korupsi. korupsi yang biasanya dilakukan oleh oknum  penyelenggara  negara  dan  pengusaha.  Begitu  pula  dengan  hakim  sebagai  benteng  terakhir penegakan  hukum,  diharapkan  dapat  menjalankan  perannya  sebagai  hakim  yang  benar-benar bijaksana  dengan  memperhatikan  aspirasi  warga  negara  dalam  mengusut  dan  memutus  perkara korupsi.  Reformasi  hukum  merupakan  elemen  penting  dalam  pemberantasan  korupsi  guna mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  (baik  nasional  maupun  internasional)  terhadap  supremasi hukum dan penegakan hukum.
Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sendiri, lembaga yang berwenang mengusut, dan  mengadili  tindak  pidana  korupsi  dilaksanakan  oleh  berbagai  lembaga  penegak  hukum  yaitu kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini ditentukan baik dalam KUHAP, Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  maupun Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Selain  itu,  proses  hukum  juga  dapat  disidangkan  di  Pengadilan Umum dan Pengadilan Tipikor. 7
Undang-Undang  Pembentukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  pertama  kali  dibentuk  dengan Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Nomor  30  Tahun  2002.  Undang-undang  ini kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019,  dengan  perubahan  kedua  atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2019.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  tahun  2002.  Komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga independen dan bebas dari pengaruh pemerintah.
Dalam mengadili perkara korupsi di pengadilan tipikor, pembuktian mempunyai peranan yang sangat  penting  dalam  menentukan  kesalahan  seseorang.  Alat  bukti  yang  sering  diajukan  oleh  jaksa dan  pembela  atas  nama  terdakwa  adalah  kehadiran  ahli  yang  meminta  pendapatnya  dalam  perkara korupsi.
Didalam Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetang kitab Undang-undang Hukum  Acara  Pidana,  Keterangan  ahli  adalah  keterangan  yang  diberikan  oleh  seseorang  yang memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Keterangan  ahli  mempunyai  peranan  yang  besar  dalam  menentukan  ada  tidaknya  kesalahan yang  dilakukan  oleh  seorang  terdakwa.  Keterangan  ahli  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang mempunyai  peranan  cukup  penting  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP.  Keterangan  ahli mempunyai peranan penting dalam mengungkap suatu peristiwa hukum di persidangan. Berdasarkan keahliannya, seorang ahli akan memberikan informasi secara rinci untuk memperjelas suatu perkara, apalagi jika hal yang terungkap merupakan sesuatu yang hanya dapat dijelaskan oleh seorang ahli.
5 Auria  Patria  Dilaga,  Pengaruh  Keterangan  Ahli  terhadap  Keyakinan  Hakim  dalam  Putusan  Tindak Pidana Korupsi, Pandecta, Vol 8, No 1 , (2013), hlm 107.
6 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 15.
7 Firman Wijaya, Peradilan Korupsi Teori dan Praktik , (Jakarta : Penaku, 2008), hlm 61.
Dari  sini  terlihat  bahwa  seorang  ahli  dalam  bidang  keahliannya  berperan  dalam  memperjelas suatu  perkara  agar  hakim  mempunyai  gambaran  mengenai  perkara  yang  sedang  dihadapinya  dan yakin  terhadap  apa  yang  kelak  menjadi  dasar  putusannya,  dengan  didukung  oleh  pihak-pihak  lain. bukti-bukti yang disajikan dalam kasus tersebut di pengadilan.
Walaupun kriteria penetapan ahli tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, namun menurut C. Djisman Samosir perlu diperhatikan hak-hak yaitu Ahli benar-benar menguasai bidangnya, Ahli harus jujur, tidak memihak, dan konsisten dalam pemeriksaan. 8
Berdasarkan pemikiran yang beranjak dari pemahaman penulis, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimana kedudukan keterangan ahli di sidang pengadilan dalam pembuktian perkara korupsi.

## METODE
Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan undang-undang  dan  pendekatan  konsepual.  Jenis  dan  sumber  dalam  penelitian  terdiri  dari  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## HASIL

## Kedudukan Keterangan Ahli Di Sidang Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Korupsi
Didalam KUHAP dikenal yang namanya Keterangan Ahli, Keterangan Ahli didalam KUHAP tidak  dijelaskan  secara  rinci  apa  dan  bagaimana,  tetapi  seseorang  memberikan  keterangan  ahli  itu menyampaikan  pendapat  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  yang  dimilikinya.  Keterangan  ahli  itu berbeda  dengan  keterangan  saksi.  Keterangan  saksi  memberikan  keterangan  berdasarkan  fakta  yang dilihat, yang didengar, yang dialami sendiri, sedangkan keterangan ahli justru menilai fakta tersebut lalu mencoba menormakan. Dalam penyelesaian perkara keterangan ahli ini dibutuhkan dikarenakan penegak  hukum  polisi,  jaksa,  dan  hakim  mengalami  kesulitan  menormakan  suatu  peristiwa,  maka diperlukanya keterangan ahli dalam menentukan konstruksi hukum dalam suatu perkara.
Dalam penyelesaian perkara korupsi di pengadilan, kedudukan keterangan ahli sangat penting untuk  memberikan  keterangan  untuk  dijadikan  alat  bukti  dalam  pembuktian  perkara  tersebut. Pembuktian merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa.  Secara  teoritis  terdapat empat  teori  mengenai  system  pembuktian, Pertama, system  pembuktian  menurut  undang-undang secara  positif,  system  pembuktian  ini  bergantung  pada  alat-alat  bukti  sebagaimana  disebut  secara limitatif  dalam  undang-undang.  Apabila suatu  perbuatan  terdakwa telah terbukti sesuai  dengan  alat- alat  bukti  sah  menurut  undang-undang,  maka  majelis  hakim  harus  menyatakan  terdakwa  terbukti bersalah  tanpa  mempertimbangkan  keyakinannya  sendiri. Kedua, system  pembuktian  menurut keyakinan  hakim  belaka (conviction  intime) ,  hakim  dapat  menjatuhkan  putusan  hakim  berdasarkan keyakinan  hakim  dengan  tidak  terikat  oleh  suatu  peraturan.  Terbukti  tidaknya  kesalahan  terdakwa semata-mata  ditentukan  atas  penilaian  keyakinan  atau  perasaan  hakim. Ketiga, system  pembuktian berdasarkan  keyakinan  hakim  atas  alasan  yang  logis (laconvinction  raisonnee) ,  hakim  dapat memutuskan  seseorang  bersalah  berdasarkan  keyakinannya  yang  berdasarkan  pada  dasar-dasar pembuktian  disertai  dengan  suatu  kesimpulan  yang  berlandaskan  kepada  peraturan-peratuan pembuktian tertentu. Keempat, system  pembuktian menurut  undang-undang secara  negatif (negative wetteelijke  bewijstheorie), hakim  menyatakan  salah  tidaknya  seseorang  terdakwa  ditentukan  oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dengan alat alat bukti yang sah menurut undang-undang. System ini yang dianut oleh Indonesia.
Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, hakim dapat memberikan penilaian atau pertimbangan terbaik  terhadap perkara  pidana,  kemudian memberikan  putusan  yang  seadil-adilnya menurut aturan yang  berlaku.  Alat  bukti  keterangan  ahli  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  bebas  atau vrijn bewij-kracht. Kekuatan  pembuktian  bebas  atau vrijn  bewij-kracht adalah  nilai/kekuatan  yang terkandung  dalam  alat  bukti  tersebut  tidak  mengikat  hakim  mengenai  nilai/kekuatan  alat  bukti tersebut.  Hakim  mempunyai  kebebasan  untuk  melihat/mengevaluasi  keterangan  ahli  tanpa  ada batasan,  namun  hakim  harus  benar-benar  mempertimbangkan  dan  menilai  keterangan  ahli  secara memadai untuk mencapai keadilan dalam penegakan hukum.
8 Ibid, hlm 168.
Hingga  saat  ini  karena  KUHAP  sendiri  belum  mengatur  secara  spesifik  mengenai  pengertian dan kriteria seorang ahli. Hanya disebutkan bahwa ahli didalam hukum acara Indonesia mempunyai ilmu  yang  terspesialisasi,  namun  tidak  ada  sarana  untuk  mengukur  ilmu  tersebut,  baik  berdasarkan karyanya maupun berdasarkan karya ilmiah yang diterbitkannya.
Menurut  Taqwaddin,  Informasi  yang  diberikan  oleh  ahli  harus  relevan  dengan  kasus  korupsi yang sedang diselidiki dan diadili. Pengetahuan khusus yang dimaksud dalam hukum ini tidak hanya didasarkan  pada  pelatihan  formal  ahlinya,  tetapi  juga  dapat  muncul  dari  pengalaman  praktis  selama puluhan tahun. Namun, sekarang secara umum diterima bahwa gelar universitas atau pelatihan lebih lanjut  di  bidang tertentu  dengan  spesialisasi  atau  sertifikasi  tertentu,  pengakuan sebagai guru,  dosen atau pelatih di bidang tertentu, memberikan pengetahuan keahlian yang khusus.
Kehadiran  ahli  dalam  suatu  persidangan  semata-mata  dimaksudkan  untuk  memberikan keterangan  mengenai  perkara  yang  diperiksa.  Bisa  jadi  ahli  sudah  memberikan  keterangan  dalam rangka pemeriksaan penyidikan, atau saksi tidak pernah memberikan keterangan dari penuntut umum, tersangka, atau pembela.
Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan meminta keterangan ahli pada tingkat penyidikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133  KUHAP.  Menurut  pasal  ini,  keterangan  ahli  diberikan  secara  tertulis  melalui  surat.  Atas permintaan  tersebut,  ahli  menjelaskan  hasil  penelitiannya  dalam  bentuk  laporan.  Cara  kedua, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  179  dan  Pasal  186  KUHAP,  adalah  keterangan  ahli  disampaikan secara lisan dan langsung di pengadilan. 9
KUHAP membedakan secara prinsip antara keterangan ahli yang diberikan oleh seorang ahli di pengadilan dan keterangan ahli yang dibuat secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti tertulis,  misalnya  “ visa  et  refertum” atau  “ expertise” .  Menurut  M.  Yahya  Harahap,  dualisme keterangan  ahli  muncul  karena  keduanya  berupa  informasi  yang  diberikan  oleh  ahli  berdasarkan pengetahuan  di  bidangnya.  Namun  demikian,  dualisme  keterangan  ahli  tidak  perlu  dipersoalkan karena  keduanya  merupakan  alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum  dan  sama-sama  mempunyai kekuatan  pembuktian  yang  mandiri  dan  tidak  mengikat.  Nilai  hukum  pembuktian  keduanya tergantung pada hakim. Hakim dapat menilai keterangan ahli dan menyebutkannya sebagai alat bukti atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti.
Seorang  ahli  yang  memberikan  keterangan  tidak  serta  merta  harus  menyaksikan  atau mengalami kejadian suatu tindak pidana, namun dapat memberikan keterangan tentang sebab akibat suatu  peristiwa  atau  fakta  tertentu  berdasarkan  keahlian,  keterampilan,  pengalaman  atau pengetahuannya  dari  alat  tersebut.  bukti-bukti  yang  ada,  lalu  menyimpulkan  pendapatnya  untuk menjelaskan suatu hal membuat terang perkara.
Dalam  menangani  perkara  korupsi,  BPK  sesuai  kewenangannya  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  Pasal  11  huruf  c  yaitu memberikan  keterangan  ahli  dalam  proses  peradilan  mengenai  kerugian  negara/daerah.  Jadi,  kalau menghitung  kerugian  negara,  sudah  ada  lembaga  negara/pemerintah  yang  berwenang.  Selain  BPK, BPKP dan inspektorat daerah juga mempunyai kewenangan tersebut.
Jika  menyangkut  keterangan  ahli  yang  memperhitungkan  kerugian  negara  oleh  BPK,  BPKP, atau Inspektorat Daerah, yang kemudian menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hakim yang mengadili  perkara  tersebut  biasanya  tidak  terlalu  banyak  bertanya.  Artinya,  mempercayai  informasi ahli dari lembaga resmi tersebut.
Yang  krusial  adalah  kesaksian  para  ahli  mengenai  spesifikasi  dan  kualifikasi  proyek pembangunan  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Misalnya  korupsi  di  dermaga pelabuhan,  pembangunan  gedung  perkantoran,  jembatan,  jalan,  industri  kreatif  digital,  infrastruktur dan  lain  sebagainya.  Tentu  saja  hakim  harus  memperoleh  keterangan  ahli  dalam  perkara  teknis semacam itu, agar perkara yang ditanganinya jelas dan dapat dibuktikan.
Adanya keterangan ahli dimaksudkan untuk memperjelas suatu perkara yang sedang diselidiki atau  diadili  menjadi  jelas,  sehingga  memudahkan  hakim  memahami  suatu  peristiwa  hukum  yang diadili.  Hal  ini  penting  untuk  keperluan  pembuktian  guna  membangun  keyakinan  hakim  bahwa perkara yang disidangkannya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi.
9 Rusli  Muhammad, Hukum  Acara  Pidana  Kontemporer, (Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti,  2007),    hlm 194.
Pasal  184  (1)  KUHAP  mendefinisikan  keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti  yang  sah,  yang menduduki  urutan  kedua  atau  huruf “b”  setelah  keterangan  saksi.  Para penyusun  KUHAP  (Presiden dan  DPR)  memperhatikan  konsistensinya  dan  menganggapnya  sebagai  alat  bukti  penting  dalam mempertimbangkan perkara pidana.
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  khususnya  kemajuan  teknologi  informasi, mempengaruhi semakin canggihnya metode modusoperandi . Oleh karena itu, informasi ahli di bidang tertentu terkait jenis kejahatan tentu menjadi semakin penting.
Seorang  Hakim  pada  saat kuliah  misalnya,  dulu  ia tidak  pernah mempelajari  ilmu  pembuatan jembatan. Oleh karena itu, informasi dari ahli konstruksi jembatan penting untuk memperjelas apakah spesifikasi  dan  kualifikasi  jembatan  yang  diduga  rusak  itu  benar-benar  terjadi  atau  tidak.  Demikian pula seorang hakim belum pernah mempelajari teknologi informasi untuk perusahaan digital. Namun mengingat  kedudukan  dan  kewenangannya  harus  memutus  perkara  korupsi  pengadaan  kegiatan pengembangan  sistem  informasi terpadu pusat  ekonomi  kreatif  berbasis  online, maka informasi  ahli digital tentu sangat dibutuhkan.
Kapan  keterangan  ahli  dapat  diberikan?  Pasal  186  KUHAP  mengatur  bahwa  keterangan  ahli adalah keterangan ahli di pengadilan. Dalam praktiknya, keterangan ahli diminta baik oleh penyidik maupun  jaksa  penuntut  umum.  Hal  ini  tentu  saja  dimaksudkan  agar  penuntut  umum  mendapat dukungan  ilmu  pengetahuan  sehingga  dugaan  tindak  pidana  korupsi  yang  didakwakan  terhadap terdakwa  adalah  benar  dan  tepat.  Jadi,  keterangan  ahli  dapat  diberikan  baik  pada  tahap  penyidikan, tahap penuntutan, maupun pada tahap persidangan di pengadilan.
Maka  Siapa  saja  dapat  meminta  keterangan  ahli,  Apabila  ketua  majelis  hakim  memandang perlu  dan  diinginkan  karena  kedudukannya,  atau  atas  permintaan  penuntut  umum,  tersangka,  atau penasihat  hukum,  ia  dapat  meminta  keterangan  ahli  pada  waktu  pemeriksaan  di  sidang.  Keterangan ahli  dibuat  secara  lisan  dan  diambil  langsung  pada  saat  sidang  di  sidang,  yang  dicatat  oleh  panitera dalam berita acara pemeriksaan sidang.
Sebelum  memberikan  keterangan  ahli,  seorang  ahli  harus  mengucapkan  sumpah  atau pengukuhan  di  pengadilan.  Pernyataan  sumpah  saksi  ahli  adalah  “saya  bersumpah/berjanji  bahwa sebagai ahli saya akan memberikan keterangan yang sesuai dengan keahlian saya dan sesungguhnya tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Setelah proses pengambilan sumpah selesai, maka keterangan ahli  tersebut  menjadi  alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum,  dan  sekaligus  keterangan  ahli  tersebut mempunyai nilai pembuktian.
Apakah  hakim  terikat  oleh  keterangan  ahli,  Hakim  merupakan  jabatan  yang  independen  dan fungsional.  Oleh  karena  itu  hakim  bebas  mengadili  dan  tidak  ada  kewajiban  hakim  menerima kebenaran keterangan ahli. Hakim tidak terikat pada keterangan ahli.
Hakim dapat mengabaikan atau mengabaikan keterangan ahli apabila keterangan ahli itu jelas- jelas bertentangan dengan keyakinannya, padahal gelar ahli itu bertumpuk. Seorang hakim memutus suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kebenaran yang meyakinkannya. Oleh karena itu, keterangan  ahli  hanya  berfungsi  sebagai  alat  untuk  membantu  memperkuat  keyakinan  hakim  dalam mencari kebenaran, sehingga hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan keterangan ahli.

## SIMPULAN
Kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian suatu perkara pidana, termasuk perkara korupsi, merupakan  bagian  dari  alat  pembuktian  dalam  perkara  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  184 ayat  (1)  KUHAP.  keterangan  ahli  diperlukan  untuk  memperjelas  suatu  perkara  pidana  korupsi, terutama  untuk  membantu  menentukan  besarnya  kerugian  negara.  Namun  keterangan  ahli  bukan merupakan keharusan dan tidak harus diterapkan dalam kasus korupsi. Apabila bukti-bukti yang ada dianggap cukup, maka keterangan ahli tidak akan dihadirkandan tidak ada akibat hukum.
Nilai  pembuktian  keterangan  ahli  pada  umumnya  tidak  mempunyai  nilai  pembuktian  yang mengikat  dan  meyakinkan.  Dengan  demikian,  nilai  pembuktian  keterangan  ahli  sama  dengan  nilai pembuktian yang diberikan pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai pembuktian yang melekat  pada  alat  bukti  ahli  adalah  “bukti  bebas”  atau “vrijbewijskracht”. Seorang  ahli  tidak mempunyai  nilai  kekuatan  penuh,  karena  ahli  hanya  terbatas  pada  kemampuan  ilmiahnya  dan  oleh karena itu menyerahkan sepenuhnya kepada hakim.
Sedangkan apabila keterangan ahli hanya satu saja tanpa didukung alat bukti lain, maka hal itu dianggap  tidak  cukup  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa.  Majelis  hakim  memandang
pembuktian  yang  sama  di  persidangan  sebagai  sarana  bagi  majelis  hakim  untuk  menemukan keyakinan hakim yang nantinya dapat dijadikan landasan dalam mengambil keputusan hakim. Bukti- bukti tersebut juga dapat menimbulkan “ dissenting opinion ” dimana hakim memandang suatu perkara pidana korupsi dari sudut pandang yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta : Sinar Grafika, 2014. Chaerudin, Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi, Bandung  :  Refika Aditama, 2009.
Firman Wijaya, Peradilan Korupsi Teori dan Praktik, Jakarta : Penaku, 2008. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007. Saipuddin Zahri, Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi, Palembang : Tunas Gemilang Press, 2016. Surachmin,” Strategi dan Teknik Korupsi”, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

## Peraturan perundang-undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

## Jurnal
Auria  Patria  Dilaga,  Pengaruh  Keterangan  Ahli  terhadap  Keyakinan  Hakim  dalam  Putusan  Tindak Pidana Korupsi, Pandecta, Vol 8, No 1 , (2013).
Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa  Sebagai  Penyidik  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi, PAMPAS  :  Journal  Of Criminal, Vol 1, No 3 , (2020).