https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## PENERIMAAN MASYARAKAT ATAS KEBIJAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI

## PUBLIC ACCEPTANCE OF PEDULI LINDUNGI APPLICATION USAGE POLICY
Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa, * Maria Puspitasari Prodi Kajian Ketahanan Nasional, SKSG, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat
*Koresponden email: arseniuswisnu@gmail.com

## ABSTRAK
Aplikasi PeduliLindungi merupakan sebuah bentuk respon Pemerintah Indonesia dalam rangka mengatasi ancaman pandemi Covid-19. Aplikasi ini digunakan sebagai instrumen untuk melacak persebaran virus Covid-19 di Indonesia yang dilakukan bersamaan dengan kebijakan publik berupa pembatasan mobilitas masyarakat. Muncul penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap kebijakan PeduliLindungi yang berlaku. Dengan metode studi kasus dan pengumpulan data melalui observasi pada media sosial Twitter, ditemukan bahwa masyarakat memiliki persepsi pro dan kontra mengenai aplikasi PeduliLindungi. Rational choice theory dalam hal  ini  digunakan untuk menjelaskan keputusan masyarakat untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, penggunaan aplikasi dimotivasi oleh keinginan seseorang untuk beraktivitas di ruang-ruang publik. Sebagian memiliki persepsi positif yang  menganggap bahwa aplikasi PeduliLindungi membantu proses pelacakan dan memberikan jaminan rasa  aman  dalam  beraktivitas. Di  sisi lain, terdapat kelompok yang menganggap bahwa  aplikasi PeduliLindungi dapat mempersulit dan mengancam mereka. Hal ini menyebabkan kelompok ini memilih untuk menghindar dari kebijakan tersebut dengan cara (1) mengunduh aplikasi di saat-saat tertentu saja, dan (2) penggunaan aplikasi pihak ketiga yang telah terintegrasi dengan sistem PeduliLindungi. Selain dua  kelompok yang berbeda pendapat, pro  dan  kontra, terdapat kelompok lain yang tidak mengunduh aplikasi PeduliLindungi karena alasan keterbatasan gawai yang dimilikinya.
Kata Kunci: Kebijakan Publik; PeduliLindungi; Penerimaan; Persepsi; Teori Pilihan Rasional

## ABSTRACT
PeduliLindungi application is a form of response of the Government of Indonesia in order to overcome the threat of the Covid-19 pandemic. This application used as an instrument to track the spread of the Covid-19 virus in Indonesia which is carried out in conjunction with public policy in the form of restrictions on community mobility. Emerging public acceptance and rejection about the applicable of PeduliLindungi policy. With the case study method and data collection through observations on social media Twitter's, it was found that the public had pros and cons perceptions about the application. Rational choice theory in this case is used to explain people's decision to use PeduliLindungi application. Based on data analysis that has been done, the use of applications is motivated by one's desire to move in  public  spaces. Some have positive perceptions that assume that PeduliLindungi application helps the  tracking process and provides a guarantee of security in the move. On the other hand, there are groups that consider that PeduliLindungi application can complicate and threaten them. This causes this group to choose to avoid the policy by  (1) downloading the application at  certain times only, and  (2)  use of third-party applications that have been integrated with the Care Protect system. In addition to the two groups of different opinions, pros and cons, there are other groups that do not download PeduliLindungi application for reasons of limited device.
Keywords: Acceptance; PeduliLindungi; Perceptions; Public Policy; Rational Choice Theory

## PENDAHULUAN
Berbagai  macam  kebijakan  publik  muncul dalam rangka menangani kasus pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak 31 Desember 2019. Salah satu  bentuk  kebijakan  publik  sebagai  respon negara-negara di dunia adalah karantina wilayah,
atau lockdown, secara  nasional . Peme-rintahan Tiongkok menjadi negara pertama yang melakukan  karantina  wilayah  dengan  cara  mela- rang  perjalanan  atau  berkegiatan  di  luar  rumah bagi warga negaranya dan banyak menutup  tem- pat  umum  (Sebayang,  2020).  Hal  yang  sedikit
berbeda  terjadi  di  Inggris  dimana  pemerintah menghimbau  masyarakat  untuk  tetap  berada  di rumah  serta  hanya  berkegiatan  jika  diperlukan, seperti  membeli  kebutuhan  makanan  dan  ke- perluan medis (Hamzelou, 2020). Terdapat sedikit perbedaan kebijakan publik yang terjadi di dalam dua negara tersebut. Walau demikian, pembatasan ruang  gerak  masyarakat  di  dalam  ruang-ruang publik tetap terjadi karena kedua negara tersebut mengalami ancaman yang sama.
Selain  Tiongkok  dan  Inggris,  pandemi Covid-19 juga berdampak pada seluruh negara di dunia.  Pandemi  Covid-19  merupakan  bencana yang  tidak  terduga.  Tingginya  tingkat  infeksi, okupansi  rumah  sakit,  dan  kematian  (Warren, Lofstedt,  &  Wardman,  2021)  yang  disebabkan oleh  Covid-19  akhirnya  mengubah  tatanan ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  seluruh  aspek kehidupan  manusia  dan  menyebabkan  ancaman global.  Akhirnya  banyak  negara  yang  mem- berlakukan karantina wilayah karena pembatasan mobilitas  masyarakat  dinilai  tidak  bisa  mengh- ambat laju infeksi Covid-19 (Hamzelou, 2020).
Ternyata  kebijakan  publik  berupa  pemba- tasan  dan  karantina  wilayah  ini  menyebabkan peningkatan  gangguan  psikologis  berupa  gejala kesehatan mental. Mengacu pada penelitian milik (Brooks  et  al.,  2020)  karantina  wilayah  mem- perkuat  gangguan  psikologis  seseorang  sehingga akhirnya  kebijakan  ini  memiliki  dampak  buruk lain bagi masyarakat. Gejala penguatan gangguan psikologis tersebut umumnya berupa peningkatan rasa  cemas  dan  depresi  di  dalam  masyarakat (Brooks  et  al.,  2020;  Holmes  et  al.,  2020).  Oleh karena itu kebijakan publik untuk merespon pan- demi Covid-19 merupakan hal yang rumit karena pembatasan mobilitas masyarakat kurang efektif, namun  di  sisi  lain  karantina  wilayah  dapat  me- nyebabkan gangguan psikologis masyarakatnya.
Berbeda dengan beberapa negara-negara lain yang  menerapkan  karantina  wilayah,  respon Indonesia  untuk  menangani  pandemi  Covid-19 adalah  pemberlakuan  kebijakan  pembatasan  mo- bilitas masyarakat. Keputusan ini didasarkan pada fakta  bahwa  karantina  wilayah  tidak  dapat menjamin  penyelesaian  pandemi,  serta  adanya aspek sosial dan budaya di Indonesia yang harus dipertimbangkan  (Pranita,  2020).  Meski  demi- kian,  cepatnya  penyebaran  virus  Covid-19  yang mengancam  Indonesia  pada  akhirnya  menyebab- kan Pemerintah menggolongkan pandemi Covid- 19  sebagai  bencana  nasional  (Utami,  Pinzon,  & Meliala, 2021). Hingga akhirnya per Maret 2020,
Pemerintah  Indonesia  menetapkan  kebijakan untuk  membatasi  mobilitas  masyarakat  dengan nama  “Pembatasan  Sosial  Skala  Besar”,  atau PSBB  (Junaedi  dan  Salistia,  2020).  Terminologi PSBB ini terus dilakukan pergantian nama seiring berjalannya  waktu,  dengan  mengacu  pada  durasi waktu pelaksanaan kebijakan publik (Andryanto, 2021).
Sebagai  bagian  dari  upaya  mitigasi  lainnya, negara-negara  di  dunia  mengembangkan  sebuah aplikasi  untuk  melacak  persebaran  virus  Covid- 19. Respon  ini  bertujuan  untuk  melindungi  dan mendukung  mobilitas  masyarakat  yang  sempat terhenti karena pandemi. Beberapa negara-negara yang  menggunakan  aplikasi  pelacakan  tersebut adalah  Australia  dengan  aplikasi COVIDsafe , Israel  dengan Hamagen (Li  &  Guo,  2020), Singapura  dengan  aplikasi SafeEntry yang  ter- integrasi  dengan TraceTogether ,  Inggris  dengan aplikasi NHS  Covid-19 ,  Selandia  Baru  dengan aplikasi NZ  COVID  Tracer ,  dan  Irlandia  dengan aplikasi Digital  COVID  Certificate  Cheker (Simorangkir,  2021).  Pengembangan  aplikasi  ini merupakan  respon  pendukung  kebijakan  pem- batasan  mobilitas  bagi  negara-negara  dalam menangani dan tetap bertahan di tengah ancaman pandemi Covid-19.
Pemerintah  Indonesia  juga  melakukan  hal serupa  dengan  meluncurkan  aplikasi Trace- together untuk  melacak  penyebaran  pandemi Covid-19.  Namun,  adanya  kemiripan  nama  dan fungsi  dari  aplikasi  milik  negara  Singapura menyebabkan  aplikasi Tracetogether di  Indo- nesia digantikan oleh PeduliLindungi (Jemadu & Prastya, 2021). Aplikasi yang dibuat melalui kerja sama antara KOMINFO dengan Aptika, Kementerian Kesehatan, dan Telkom ini menjadi bagian  dalam  standar  dasar  proses  pelacakan warga  negara  untuk  mengamankan  warga  dari resiko  penularan  Covid-19.  Masyarakat  di- wajibkan  menggunakan  aplikasi  PeduliLindungi dalam  setiap  kegiatannya  di  ruang  publik. Aplikasi  ini  mencermati  pergerakan  masyarakat yang  terintegrasi  dengan server dalam  sebuah sistem big  data pada  Kementerian  Kesehatan, yaitu New  All  Record atau  NAR  (Sitompul, Meilani,  Salsabila,  &  Hariwangi,  2021).  Dengan kata  lain,  aplikasi  PeduliLindungi  digunakan sebagai  alat  pelacak  persebaran  Covid-19  secara nasional  sebagai  standar  perjalanan  yang  wajib bagi  masyarakat  Indonesia.  Hal  yang  sama  juga berlaku  pada  beberapa  negara  lainnya  dengan
menggunakan  aplikasi  yang  dikembangkan masing-masing negara.
Meski  demikian,  aplikasi  PeduliLindungi memiliki sejumlah masalah selama masa pengembangan  produk  hingga  penggunaannya. Salah  satunya  adalah  banyaknya  izin  akses  yang diperlukan dalam menggunakan aplikasi PeduliLindungi.  Beberapa  permasalahan  pada masa  awal  aplikasi  PeduliLindungi  adalah kewajiban  untuk  mengaktifkan Global  Positio- ning  System, atau  GPS,  aktif  selama  24  jam, aplikasi  yang  sering  berhenti  beroperasi,  OTP sering  gagal  terkirim,  dan  pengumpulan IP address untuk  mengidentifikasi  perangkat  peng- guna  (Rachmatunnisa,  2021).  Fitur-fitur  ini menimbulkan  masalah  penggunaan  baterai  yang boros dan kekuatiran terjadi penyalahgunaan data melalui aplikasi PeduliLindungi.
Salah satu hal yang sempat menjadi wacana yang  meresahkan  masyarakat  adalah  isu  kebo- coran  data  pribadi.  Mengenai  hal  ini,  penelitian dari  (Wijayanto,  Daryono,  &  Nasiroh,  2021) dengan  analisis  forensik  berupa  teknik  statis  dan dinamis, menjelaskan bahwa aplikasi PeduliLindungi tidak memiliki potensi kebocoran data  karena  tidak  ditemukan malware dan database yang  tersimpan  di  dalam  aplikasi.  Dari penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa aplikasi  PeduliLindungi  tidak  memiliki  masalah keamanan  pada  tahap  pemrograman.  Meski demikian, kasus kebocoran sertifikat vaksin dosis kedua  milik  Presiden  Indonesia  saat  ini,  Joko Widodo  (Disantara  et  al.,  2021),  sempat memunculkan  ketidakpercayaan  yang  sangat besar  di  masyarakat.  Dengan  rendahnya  literasi digital masyarakat dan munculnya isu ini, tingkat kepercayaan  masyarakat  Indonesia  terhadap pemerintah  maupun  aplikasi  PeduliLindungi akhirnya menjadi terancam (Rahman, 2021).
Respon  dan  masalah  yang  dihadapi  oleh masyarakat dalam menggunakan aplikasi PeduliLindungi  akhirnya  menyebabkan  Peme- rintah  Indonesia  memperbaiki  aplikasi  tersebut. Aplikasi  yang  ditakutkan  tersebut  merupakan versi  2.2.2  yang  muncul  pada  25  Juni  2020. Sedangkan  aplikasi  yang  saat  ini  berjalan merupakan  versi  3.1.1  yang  sudah  disempurna- kan  bagi  pengguna  Android  berupa  peniadaan fitur  izin  akses bluetooth, kamera,  dan wireless fidelity, atau  WiFi,  dan  akses  data  penyimpanan yang  harus  aktif  setiap  saat  (Dwinanda,  2021). Aplikasi  PeduliLindungi  juga  diberikan  pemba- haruan  secara  berkala  oleh  KOMINFO.  Dengan
kata  lain,  Pemerintah  Indonesia  tetap  berusaha untuk  menjalankan  kebijakan  yang  telah  dibuat dengan  cara  memperbaiki  aplikasi  Peduli- Lindungi berdasarkan  kebutuhan  pemerintah  dan respon masyarakat.
Komunikasi  bencana  merupakan  hal  yang sangat  penting.  Seperti  yang  tertulis  di  dalam penelitian  terdahulu  milik  Putri  dan  Hamzah (2021),  komunikasi  bencana  yang  baik  dapat memberikan  pengetahuan terhadap  publik  terkait bencana  serta  mempersiapkan  masyarakat  dalam rangka  bertahan  di  dalam  keadaan  bencana. Informasi  tentang  pemberlakuan  PSBB  diko- munikasikan  oleh  pemerintah  pada  akhirnya digabungkan  dengan  penerapan  kewajiban  peng- gunaan  aplikasi  PeduliLindungi  dalam  rangka melacak penyebaran Covid-19 secara nasional. Di dalam penerapan aplikasi PeduliLindungi, Herdiana (2021) mengatakan bahwa terdapat tiga aspek  yang  harus  dipertimbangkan,  yaitu  (1) Sistem ,  terdiri  dari  jaminan  keamanan  data  dan aksesibilitas yang mudah; (2) Pemerintah , terdiri dari  pengelolaan,  koordinasi,  dan  pertanggung- jawaban  yang  baik;  dan  (3) Masyarakat ,  terdiri dari jaminan keakuratan data dan alternatif akses bagi  masyarakat  yang  tidak  memiliki  gawai elektronik.
Aplikasi  PeduliLindungi  digunakan  sebagai aplikasi yang memberi informasi terkait Covid-19 di  wilayah  sekitar  pengguna,  pemberian  pe- ringatan  secara  personal,  pengawasan  keamanan pengguna  dari  Covid-19,  pengunduhan  sertifikat vaksin,  pusat  informasi  hasil  tes  Covid-19 pengguna,  serta  bukti  untuk  mengakses  layanan publik  (covid19.go.id)  telah  menjadi  alasan mendasar  mengapa  aplikasi  ini  dikembangkan. Penggunaan  aplikasi  PeduliLindungi  sebagai syarat wajib dalam mengakses ruang publik dalam hal  ini  harus  mempertimbangkan  ketiga  aspek tersebut.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Kurniawati dkk. (2020), kemudahan penggunaan, atau user friendly, memiliki dampak yang paling dominan  terkait  penerimaan  aplikasi  Peduli- Lindungi  bagi  masyarakat  secara  umum.  Hal tersebut  juga  harus  didukung  oleh  jaminan keamanan data yang dimiliki oleh individu karena pada kenyataannya hal ini juga memiliki dampak terhadap  penerimaan  aplikasi  Peduli-Lindungi. Walau  begitu,  penelitian  Kurniawati  dkk.  (2020) hanya  berfokus  pada  aspek  sistem  dari  aplikasi PeduliLindungi dan tidak meng-analisis bagaimana keterkaitan antara aplikasi
PeduliLindungi,  masyarakat,  dan  Pemerintah  In- donesia.
Terdapat aspek pilihan rasional individu yang harus dipertimbangkan dalam proses pene-rimaan masyarakat  terhadap  sebuah  kebijakan  publik. Rational  Choice  Theory, atau  RCT,  muncul karena  seorang  individu  dianggap  seba-gai  aktor rasional  yang  mendasarkan  pilihannya  pada penghitungan yang rasional dari segala informasi yang  tersedia  baginya  (Ganti,  2021).  Individu dilihat  sebagai  pihak  yang  termotivasi  oleh keinginan atau tujuannya dan akhirnya mengekspresikan  preferensi  individu  sesuai dengan  pilihan  yang  tersedia  (Scott,  dalam Browning, Halcli, & Webster, 2000). Keberadaan rewards dan punishment dianggap  sebagai  mo- tivasi  seseorang  dalam  menentukan  suatu keputusan  karena  konsep  ini  memperhitungkan keuntungan  dan  kerugian  dalam  sebuah  pilihan yang dapat diambil oleh seseorang.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui alasan  dan  motivasi  masyarakat  terkait  peneri- maan  penggunaan  aplikasi  PeduliLindungi, terlepas  dari  berbagai  macam  masalah  yang muncul  dari  aplikasi  tersebut.  Tujuan  ini  juga merupakan  pembeda  dari  penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya sebab penelitian yang tersedia  memiliki  fokus  pada  aspek  keamanan sistem  digital  dan  komunikasi  publik  terkait kebijakan aplikasi PeduliLindungi.

## METODE
Pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  metode studi  kasus.  Pengumpulan  data  yang  akan  di- gunakan  adalah  studi  literatur  melalui  media sosial,  yaitu Twitter, yang  berkaitan  dengan respon  masyarakat  mengenai  aplikasi  Peduli- Lindungi.
Data yang didapatkan akan digunakan untuk memetakan  persepsi  dan  motivasi  seseorang  ter- kait  kebijakan  penggunaan  aplikasi  Peduli- Lindungi untuk mengakses fasilitas publik di masa Pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  akan  berfokus pada  pemantauan  proses  penerimaan  kebijakan pasca komunikasi kebijakan publik yang bersifat retrospektif,  dengan  rentang  data  dari  bulan Agustus  hingga  Desember  2021.  Periode  ini diambil  karena  Agustus  2021  merupakan  awal penetapan kewajiban peng-gunaan aplikasi PeduliLindungi di dalam ruang publik. Sedangkan Desember  2021  merupakan  kemunculan  sanksi administratif  jika  masyarakat  Indonesia  tidak
menggunakan  aplikasi  Peduli-Lindungi  selama masa  libur  Natal  2021  dan  Tahun  Baru  2022 (Briantika, 2021).
Model  analisis  yang  digunakan  adalah  ana- lisis  teks,  atau Content  Analysis, sebagai  teknik yang digunakan untuk menjelaskan isi dan karak- teristik  dari  sebuah  pesan  secara  objektif  dan sistematis (Bryman, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  Indonesia  telah  mewajibkan program vaksinasi Covid-19 dalam rangka mena- ngani  kasus  Pandemi  Covid-19  yang  telah  mun- cul  sejak  akhir  tahun  2019.  Komite  Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, atau KPC-PEN,  Airlangga  Hartanto,  menyatakan bahwa  vaksinasi  ini  wajib  karena  dapat  me- ngancam  masyarakat  luas  (Farisa,  2021).  Selain itu,  arahan  ini  telah  dilandaskan  pada  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Penyakit Menular.  Setelah  seseorang  menerima  vaksin, maka  pembuktiannya  akan  diberikan  melalui pemberian  sertifikat  vaksin  untuk  dua  (2)  kali dosis  yang  diterima  oleh  seseorang.  Akibatnya, masyarakat  Indonesia  yang  ingin  beraktivitas  di luar  rumah  diwajibkan  untuk  menunjukkan sertifikat  vaksin  Covid-19  (Bepa,  Salma,  & Aparacitta,  2022)  sebagai  bukti  bahwa  dirinya telah mengikuti program vaksinasi.
Pada  masa-masa  awal  program  vaksinasi, masyarakat memilih untuk  mengunduh dan men- cetak  sertifikat  vaksin.  Kebijakan  ini  akhirnya diperbarui sejak tanggal 28 Agustus 2021 menjadi kewajiban  untuk  menunjukkan  sertifikat  vaksin via aplikasi PeduliLindungi secara langsung, serta scan  barcode untuk check-in dan check-out di setiap  fasilitas  publik  yang  ingin  mereka  akses (Clinten,  2021).  Aturan  ini  tertuang  di  dalam Keputusan  Menteri  Kominfo  Nomor  171  Tahun 2020  sebagai  dasar  bagi  Pemerintah  Indonesia untuk menyelenggarakan proses tra-cing, tracking, dan fencing.
Kebijakan baru ini akhirnya disosialisasikan dari beberapa hari sebelum diwajibkan, termasuk beragam perkembangan kebijakan aplikasi PeduliLindungi  lainnya  melalui  berbagai  media daring di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam hal  ini  berusaha  untuk  mempercepat  program vaksinasi dan mengelola mobilitas masyarakat di tengah  pandemi  Covid-19  melalui  penerapan aplikasi PeduliLindungi (Fastyaningsih, Priyantika,  Widyastuti,  Kismartini,  &  Herawati, 2021).  Sosialisasi  yang  dilakukan  adalah  dengan
memberitakan  manfaat  aplikasi  yang  dapat  me- lindungi masyarakat dari persebaran virus Covid- 19  di  sekitarnya  dan  memudahkan  proses  ke- giatan sehari-hari.
Pemerintah  Indonesia  juga  melakukan  so- sialisasi  terkait  kewajiban  penggunaan  aplikasi PeduliLindungi  di  setiap  ruang  publik  mulai  14 September  2021  (Martinadhia,  Rusyda,  & Saputra, 2021). Aturan lainnya adalah munculnya sanksi  pidana  maupun  administratif  bagi  mas- yarakat yang tidak menggunakan aplikasi tersebut (Manullang  &  Nurwanty,  2022).  Kedua  hal tersebut  merupakan  pemberitaan  lanjutan  terkait perubahan  kebijakan  yang  terjadi.  Pem-beritaan lain yang juga berpengaruh adalah tidak wajibnya penggunaan aplikasi PeduliLindungi mulai Oktober  2021  (Azizah,  2021).  Keputusan  ini diambil  karena  Kementerian  Kesehatan  me- ngadakan  kerja  sama  dengan  beberapa  aplikasi- aplikasi pihak ketiga, seperti Gojek, dalam rangka mengatasi  kesulitan-kesulitan  yang  di-alami  oleh masyarakat dalam mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Beragam  upaya  sosialisasi  yang  dilakukan akhirnya  dapat  meningkatkan  kesadaran  mas- yarakat  pada  aplikasi  PeduliLindungi.  Meski demikian,  respon  masyarakat  Indonesia  terkait aplikasi  PeduliLindungi  membentuk  berbagai macam  opini.  Respon-respon  yang  dikumpulkan melalui media sosial Twitter akhirnya memuncul- kan  kata-kata  kunci  mengenai  aplikasi  Peduli- Lindungi dan dapat divisualisasikan melalui word cloud sebagai berikut.
Gambar1. Word Cloud PeduliLindungi Sumber: Hasil Olahan Pribadi
Dengan  frekuensi  minimal  dua  (2),  muncul visualisasi bahwa “PeduliLindungi” menjadi kata yang  paling  besar  frekuensinya,  lalu  diikuti  oleh kata  “aplikasi”,  dan  “vaksin”  dari  38  kata  yang termasuk  ke  dalam word  cloud .  Hal  ini  mem-
buktikan bahwa tweets yang penulis ambil mem- bicarakan  PeduliLindungi  sebagai  aplikasi  untuk masyarakat yang telah melakukan vaksin .
Selain  tiga  kata  besar  di  atas,  terdapat  kata- kata  lain  yang  dibicarakan  oleh netizen lain  di media sosial Twitter. Patut untuk diketahui bahwa frekuensi  kata  terbanyak  telah  dibedakan  dari ukuran  dan  warna  tulisan.  Ukuran  tulisan  yang besar  dan  berwarna  merah  merupakan  frekuensi terbesar, sedangkan ukuran tulisan yang kecil dan berwarna kuning memiliki frekuensi pengulangan yang lebih kecil. Jika diurutkan berdasarkan word cloud di  atas,  urutan  pengulangan  kata  yang terlihat jumlah fre-kuensinya adalah “PeduliLindungi”, “aplikasi”, “vaksin”, “sertifikat vaksin”,  “ install ”,  “masuk  mall”,  dan  “ scan barcode ”.  Melalui  tujuh  (7)  kata  yang  besar  ini dapat disimpulkan bahwa PeduliLindungi merupakan  aplikasi  yang  digunakan  oleh masyarakat  Indonesia  yang  sudah  vaksin  dan digunakan  untuk  mendapatkan  sertifikat  vaksin yang  dibutuhkan  seseorang  untuk  masuk  mall, atau  pusat  perbelanjaan.  Pembaruan  kebijakan sejak  Agustus  2021  menyebabkan  perubahan motivasi seseorang yang awalnya mengunduh dan menggunakan  aplikasi  PeduliLindungi  sebagai media me-ngunduh sertifikat vaksin,  menjadi alat scan  barcode fasilitas-fasilitas  publik.  Terkait peng-gunaan  terbesar  yang  dapat  dilihat  adalah kebutuhan masyarakat untuk masuk ke dalam mall dan jalan-jalan.
Tanpa  aplikasi  PeduliLindungi,  masyarakat tidak  dapat  mengakses  fasilitas  publik  karena adanya  kewajiban  untuk  melakukan  kegiatan check-in dan check-out menggunakan  aplikasi. Dengan  kata  lain,  Pemerintah  Indonesia  me- maksa  masyarakat  untuk  menggunakan  aplikasi PeduliLindungi.  Terdapat  ancaman  lain  berupa wacana  hukuman  pidana  yang  beredar  di masyarakat  (Briantika,  2021).  Wacana  ini  ter- bukti  berhasil  masuk  di  dalam  benak  kesadaran masyarakat  untuk  mengunduh  dan  menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Masyarakat  menyadari  harus  menggunakan aplikasi PeduliLindungi, suka maupun tidak suka, untuk mengunduh sertifikat vaksin dan masuk ke dalam  mall.  Tanpa  aplikasi  tersebut,  seseorang tidak dapat mengakses ruang-ruang publik karena Pemerintah  Indonesia  juga  mewajibkan  adanya scan  barcode,  check-in, dan check-out sebagai prasyarat  wajib.  Bahkan  saat  ini  di  dalam  mall, seseorang  harus check-in dan check-out berkali-
kali  jika ia masuk ke dalam bioskop atau tempat makan.
PeduliLindungi  merupakan  sebuah  produk kebijakan publik yang berhasil jika mengacu pada banyaknya jumlah ruang publik yang diwajibkan menggunakan  aplikasi  Peduli-Lindungi  untuk dapat diakses, dan melalui tujuh (7) kata terbesar di dalam visualiasi word cloud . Tentu keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari proses evaluasi  dan  perbaikan  kebijakan  publik  yang dikomunikasikan  oleh  Pemerintah  Indo-nesia. Pemberitaan  terkait  dimulainya  kebijakan  dan segala perubahan yang terjadi akhirnya diberitakan  secara  terus-menerus  melalui  media daring.  Pemerintah  sebagai  pemangku  kebijakan berusaha  memahami  permasalahan  yang  dialami oleh  masyarakat  dalam  menjalankan  kebijakan yang  telah  disahkan.  Salah  satunya  adalah  kerja sama  dengan  aplikasi  pihak  ketiga  yang memungkinkan  masyarakat  untuk  menggunakan PeduliLindungi tanpa harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi secara langsung. Dengan adanya  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga, Pemerintah  Indonesia  berharap  permasalahan yang  dialami  oleh  masyarakat  terkait  aplikasi PeduliLindungi  dapat  terselesaikan.  Terdapat penyesuaian dari kebijakan yang telah ada dan hal ini  juga  diberitakan  kepada  masyarakat.  Oleh karena  itu,  proses  komunikasi  kebijakan  publik yang  telah  dilakukan  memiliki  kecenderungan informasi yang simetris. Hal ini berkaitan dengan proses sosialisasi manfaat, perbaikan aplikasi, dan dampak  perubahan  yang  terjadi  secara  umum selama kebijakan PeduliLindungi berlangsung.
Merujuk  pada  teori  pilihan  rasional,  mas- yarakat  Indonesia  memiliki  pilihan  bebas  untuk mengunduh  dan  menggunakan  aplikasi  Peduli- Lindungi  yang  dapat  dipilih  secara  rasional. Terdapat  proses  komunikasi  kebijakan  agar masyarakat mendapatkan informasi terkait kebijakan  PeduliLindungi.  Proses  ini  mem- berikan  peluang  bagi  seseorang  untuk  meng- hitung keuntungan dan kerugian dalam mematuhi kebijakan  tersebut.  Dengan  mendapatkan  infor- masi  terkait  keunggulan  dan  permasalahan  yang dimiliki  oleh  aplikasi  PeduliLindungi,  muncul biaya  yang  harus  dibayar  seseorang  untuk  men- dapatkan keuntungan yang diinginkannya.
Proses komunikasi kebijakan ini melahirkan opini  pro  dan  kontra  di  dalam  masyarakat Indonesia.  Opini  pro  atau dukungan  muncul  dari kelompok  masyarakat  yang  merasa  terbantu  dan dipermudah  untuk  berkegiatan  di  luar  rumah
selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini  dapat  dilihat  melalui  beberapa tweet seperti dari  @lusyant  yang  mengatakan, “Setuju  sih dengan  ini.  Ke  depannya  memang  semua  akan serba digital. Validasi vaksin dan PCR di Peduli Lindungi  bisa  jadi  acuan.  Jelas  memudahkan. Soal keamanan data ya kita serahkan ke ahlinya”. Ia  beranggapan  bahwa  aplikasi  PeduliLindungi terbukti  membantu  dirinya  dalam  beraktivitas sehari-hari  di  luar  ruangan  dan  perkembangan digital  ini  akhirnya  berdampak  positif  bagi dirinya.  Hal  ini  juga  terjadi  bagi  @soleiletrouge yang menulis, “okelah latah, tp jujur gue puas sih sejauh  ini,  krn  membantu  gue  bgt  yg  gamau ribet”. Terlihat  bahwa  opini  pro  dan  dukungan muncul  di  dalam  masyarakat  karena  seseorang merasa  terbukti  dipermudah  aktivitasnya  selama masa PSBB.
Walaupun  begitu,  terdapat  opini  kontra  di balik  keberhasilan  dan  dukungan  penerapan PeduliLindungi  sebagai  kebijakan  publik  di Indonesia.  Aplikasi  PeduliLindungi  dianggap memiliki  berbagai  macam  permasalahan  dan memunculkan  biaya  yang  lebih  besar.  Masalah- masalah aplikasi PeduliLindungi yang terpetakan oleh word  cloud menurut  masyarakat  Indonesia adalah “kebocoran data”, “hp” (atau gawai), “hp hang ”  (atau  gawai  tidak  merespon  sentuhan pemilik),  “hp  jadul”  (atau  gawai  tua  yang spesifikasinya  kurang  memadai),  dan  eror  (atau tidak  dapat  menggunakan  aplikasi).  Dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  masyarakat  yang memiliki  keterbatasan  gawai  dan  ketakutan  akan kebocoran  data  yang  berpotensi  terjadi  pada dirinya jika ia menggunakan aplikasi PeduliLindungi.  Munculnya  pemberitaan  terkait kebocoran sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo semakin  memperkuat  ketakutan  masyarakat terkait  keamanan  dan  kerahasiaan  data  pribadi. Akibat  kasus  tersebut,  muncul tweet dari @AREAJULID berupa, “Dis! Punya presiden aja bocor  apalagi  orang  biasa  kayak  kita”. Terlihat bahwa kasus kebocoran data pribadi yang dialami oleh Presiden Indonesia menyebabkan ketidakpercaan masyarakat terhadap pengamanan data pribadi karena suatu saat bisa saja data-data pribadi dirinya yang bocor ke publik.
Permasalahan  lainnya  adalah  optimalisasi aplikasi PeduliLindungi yang masih kurang. Salah satu  indikator  optimalisasi  yang  kurang  adalah hang ,  atau  eror,  yang  dialami  oleh  gawai seseorang.  Ditambah  lagi  gawai  lama  dan  gawai lain  yang  tidak  menggunakan  OS  GMS  maupun
iOS  pada  akhirnya  tidak  dapat  menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Seperti yang disampaikan  oleh  @NrGoodNorBad  di  dalam tweet- nya,  “ Saya  punya  hp  Huawei  p30  pro, install  pedulilindungi  saja  gak  bisa.  Aplikasi paling  sampah  ya  ini  sudah ”.  Masalah  yang dialami  oleh  @NrGoodNorBad  disebabkan  oleh gawai dengan  merek Huawei telah  merubah OS- nya dari GMS menjadi HUAWEI Mobile Services, atau HMS. Perubahan ini dilakukan oleh Huawei sejak  2019  untuk  gawai-gawai  dengan  tahun produksi  2019  ke  atas  (Bestari,  2021).  Hal  ini mengakibatkan  masyarakat  yang  gawainya  tidak menggunakan  OS  GMS  maupun  iOS  pada akhirnya  tidak  bisa  mengunduh  dan  meng- gunakan aplikasi PeduliLindungi.
Hal  ini  menyebabkan  masyarakat  yang menolak  aplikasi  PeduliLindungi  melakukan tindakan yang irasional, yaitu pemanfaatan celah untuk  tetap  diperbolehkan  beraktivitas  di  luar rumah  seperti  kelompok  pendukung  kebijakan publik. Berkaca pada data yang telah dikumpulkan,  terdapat  dua  teknik  penghindaran yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok penentang aplikasi PeduliLindungi. Penghindaran pertama adalah pengunduhan aplikasi hanya saat ingin  beraktivitas  di  ruang  publik.  Sebuah tweet milik @catmerade menyuarakan pendapat berupa, “ install  peduli  lindungi  –  scan  –  masuk  mall  – jalan2 – keluar mall/check out - uninstall ”. Selain itu, Tweet milik  @damprad  yang  berisi, “ komunitas baru banget install aplikasi pedulilindungi  sebelum  nglewatin  pintu  masuk mall ”.  Opini  tersebut  juga  serupa  dengan tweet dari  @sarpavra  yang  berisi,  “ Busuk  kali  ini  app pedulilindungi  Kalau  ga  krn  spiderman  bsk ndeeh ”. Terlihat bahwa ketiga opini ini berfokus pada pilihan seseorang untuk mengunduh aplikasi PeduliLindungi  karena  adanya  keterpaksaan  saat mereka  ingin  mengakses  ruang  publik  dan melepasnya setelah ia tidak memerlukan aplikasi tersebut.  Individu  tersebut  akhirnya  memilih untuk mengunduh aplikasi PeduliLindungi karena adanya  keinginan  untuk  mendapatkan  suatu keuntungan,  seperti  @catmerade  dan  @damprad yang ingin masuk mall dan @sarpavra yang ingin diperbolehkan masuk bioskop dan menonton film Spiderman .  Ketiga  opini  ini  mencerminkan dorongan  emosional  seseorang  yang  dapat memengaruhi  keputusan  rasionalnya  terkait dengan  penolakan  individu  atas  penerapan kebijakan aplikasi PeduliLindungi.
Sedangkan  penghindaran  kedua  merupakan kesempatan  yang  dilegitimasi  oleh  Pemerintah Indonesia,  yaitu  kerja  sama  pemerintah  dengan aplikasi  pihak  ketiga.  Pembaruan  kebijakan  ini muncul  karena  Pemerintah  Indonesia  melihat bahwa  masyarakat    pada  kenyataannya  meng- alami permasalahan tertentu saat ingin mematuhi kebijakan  penerapan  aplikasi  PeduliLindungi. Cara ini akhirnya digunakan oleh @titanrahadian melalui tweet- nya, “Sekarang  saya  ngga  pake aplikasi  itu.,  bisa  pake  aplikasi  e-commerce  aja lumayan  mengurangi  space”. Melalui tweet tersebut,  penggunaan  aplikasi-aplikasi  pihak ketiga yang telah terintegrasi dengan PeduliLindungi,  seperti  aplikasi e-commerce, Tokopedia,  Traveloka,  Grab,  Gojek,  dan  JAKI; dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk penghindaran  yang  diizinkan  oleh  Pemerintah Indonesia.
Masyarakat  melakukan  sebuah  reaksi  untuk mendapatkan  keinginannya  sesuai  dengan  aturan yang berlaku. Bagi seluruh masyarakat, penggunaan  aplikasi  PeduliLindungi  merupakan hal yang wajib saat seseorang ingin beraktivitas di luar  rumah.  Ada  beberapa  orang  yang  me- nganggap  bahwa  kewajiban  penggunaan  aplikasi PeduliLindungi merupakan sebuah hukuman, atau punishment. Ada juga yang memiliki opini bahwa ancaman  sanksi  pidana  saat  seseorang  tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi merupakan sebuah hukuman. Saat seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkannya berupa “jalan-jalan”, maka ia akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Ini merupakan aspek rasionalitas yang  dipilih  oleh  seseorang  karena  ia  ingin mendapatkan ke-inginannya, atau reward . Masyarakat  membuat  keputusan  untuk  meng- gunakan  atau  tidak  menggunakan  aplikasi  yang didasarkan  pada  semua  informasi  di  media  dan internet  di  dalam  penghitungannya  sendiri.  De- ngan informasi yang baik, seseorang dengan sadar memilih untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi  sebagai  salah  satu  syarat  utama jika  mereka  ingin  bebas  bepergian.  Hal  ini  ber- beda bagi orang yang mendapat informasi buruk. Seseorang akhirnya menolak untuk menggunakan aplikasi  tersebut  dengan  melakukan  penghin- daran tertentu.
Terkait  dengan  aspek  individualitas,  mas- yarakat  memiliki  preferensi  tertentu  dalam menyesuaikan  diri  ke  dalam  kebijakan  publik. Ada yang mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.  Terdapat  pula  pilihan  lain  be-
rupa penggunaan aplikasi pihak ketiga yang telah terintegrasi  dengan server PeduliLindungi.  Se- dangkan aspek temporalitas, mengacu pada aturan kewajiban untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi  selama  masa  Pandemi  Covid-19 yang masih berlaku hingga saat ini.
Terlihat bahwa keberhasilan kebijakan publik berupa  penggunaan  aplikasi  Peduli-Lindungi sangat bergantung pada informasi yang jelas dan menunjukkan kemanfaatan praktis dari kebijakan tersebut. Gabungan kedua pola tersebut merupakan kunci dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah  Indonesia  agar  masyarakat  tetap menjalankan  kebijakan  publik  yang  telah  dibuat. Selain  itu,  diperlukan  konsistensi  dan  pening- katan  layanan  aplikasi  PeduliLindungi,  khusus- nya  kemudahan  penggunaan  dan  jaminan keamanan data pribadi, agar kebijakan publik ini tetap  berjalan  dan  diterima  dengan  baik. Perbaikan-perbaikan  tersebut  merupakan  faktor penunjang  yang  akhirnya  akan  berdampak  pada keberhasilan penerapan kebijakan publik PeduliLindungi di masa pandemi Covid-19.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pemantauan  proses  pene- rimaan  kebijakan  pasca  komunikasi,  dapat  di- katakan  kebijakan  penerapan  aplikasi  Peduli- Lindungi  telah  memenuhi  standar  kebijakan publik.  Adanya  proses  evaluasi  dan  perbaikan aplikasi  juga  berdampak  positif  terhadap  kepa- tuhan  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  tentu  didu- kung  oleh  aturan  hukum  yang  memaksa,  infor- masi yang diterima masyarakat, dan peningkatan layanan  dalam  menggunakan  aplikasi  Peduli- Lindungi.
Meski  demikian,  penggunaan  aplikasi  di- motivasi  oleh  keinginan  seseorang  untuk  ber- aktivitas  di  ruang-ruang  publik.  Terdapat  perbe- daan  opini  pemanfaatan  pada  saat  pengimple- mentasian  kebijakan  publik.  Sebagian  memiliki persepsi positif yang secara rasional menganggap bahwa aplikasi PeduliLindungi membantu proses pelacakan  dan  memberikan  jaminan  rasa  aman dalam  beraktivitas.  Sedangkan  kelompok  yang kontra  cenderung  melakukan  tindakan  irasional, dengan  cara  melakukan  penghindaran  agar  se- seorang  dapat  menjalankan  aktivitas  di  ruang publik tanpa terkendala.
Beberapa  alasan  masyarakat  tidak  meng- unduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi adalah  tidak  adanya  dukungan  sistem  operasi gawai,  penggunaan  daya  gawai  yang  boros,
interface aplikasi  PeduliLindungi  yang  dianggap buruk, dan kebocoran data pribadi. Oleh karena itu muncul dua bentuk penghindaran kebijakan, yaitu (1) mengunduh aplikasi di saat-saat tertentu saja, dan  (2)  penggunaan  aplikasi  pihak  ketiga  yang telah terintegrasi dengan sistem Peduli-Lindungi. Penghindaran kedua cenderung bersifat menyubstitusi  peran  aplikasi  PeduliLindungi  ya- ng dilegitimasi oleh Pemerintah Indonesia dalam proses pembaruan kebijakan publik.
Masyarakat  Indonesia  akhirnya  memiliki informasi dan pilihan lain yang dapat disesuaikan dengan  rasionalitas  dan  individualitas  untuk mengunduh  dan  menggunakan  aplikasi  Peduli- Lindungi. Penghitungan untung rugi  berdasarkan rasionalitas pribadi yang dilakukan pada akhirnya membentuk  preferensi  yang  berbeda,  dalam rangka  mendapatkan  keinginan  dan  keuntungan yang  diharapkan  serta  tidak  mendapatkan  hu- kuman  selama  proses  tersebut  berlangsung. Dengan kata lain, motivasi seseorang mengunduh dan  menggunakan  aplikasi  PeduliLindungi  mau- pun aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi dengan PeduliLindungi  tidak  didasarkan  pada  kesadaran akan pentingnya kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Andryanto,  S.  D.  (2021,  July  23).  Gonta-ganti Istilah Penanganan Covid-19: PSBB Hingga Terkini  PPKM  Level  4. Retrieved  from https://Nasional.Tempo.Co/Read/1486390/G onta-Ganti-Istilah-Penanganan-Covid-19- Psbb-Hingga-Terkini-Ppkm-Level-4 .
Azizah, K. N. (2021, September 28). Bulan Depan,
Naik  KA  dan  Pesawat  Tak  Wajib  Punya Aplikasi  PeduliLindungi. Retrieved  from https://Health.Detik.Com/Berita- Detikhealth/d-5743016/Bulan-Depan-Naik- Ka-Dan-Pesawat-Tak-Wajib-Punya- Aplikasi-Pedulilindungi .
Bepa, C. M., Salma, S. J., & Aparacitta, Y. (2022).
Efektivitas  Instruksi  dan  Surat  Edaran Menteri  terhadap  Kewajiban  Penggunaan Aplikasi  PeduliLindungi. Jurist-Diction , 5(1), 35. Retrieved from https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32868
Bestari,  N.  P.  (2021,  June  3).  Huawei  Resmi ‘Ceraikan’  Android,  Pakai  HarmonyOS  di Ponselnya. Retrieved from
https://Www.Cnbcindonesia.Com/Tech/2021
0603083113-37-250182/Huawei-Resmi-
Ceraikan-Android-Pakai-Harmonyos-Di- Ponselnya .
Briantika,  A.  (2021,  December  24).  Masalah  di Balik  Sanksi  Pidana  bagi  Warga  Tak  Pakai PeduliLindungi. Retrieved from https://Tirto.Id/Masalah-Di-Balik-Sanksi- Pidana-Bagi-Warga-Tak-Pakai-
Pedulilindungi-Gmy1 .
Brooks,  S.  K.,  Webster,  R.  K.,  Smith,  L.  E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin,  G.  J.  (2020,  March  14).  The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet . Lancet Publishing Group. Retrieved from https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(20)30460-8
Browning,  G.,  Halcli,  A.,  &  Webster,  F.  (2000). Understanding Contemporary Society: Theories  of  the  Present (1st  ed.).  London: Sage Publications Ltd.
Bryman, A. (2012). Social Research Methods (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
Clinten,  B.  (2021,  August  11).  Cara  Melihat Sertifikat  Vaksin  dan  Scan  QR  Code  di Aplikasi  PeduliLindungi  sebagai  Syarat
Masuk Mal. Retrieved from https://Tekno.Kompas.Com/Read/2021/08/1 0/09050037/Cara-Melihat-Sertifikat-Vaksin-
Dan-Scan-Qr-Code-Di-Aplikasi- Pedulilindungi?Utm_source=dlvr.It&utm_ medium=twitter .
Disantara,  F.  P.,  Joansyah,  D.,  Wildani,  S.,
Fatikhatul, A. L., Yustiningrum, A., & Fefty, D. (2021). Tripartite Collaborative Institutions:  Skema  Konvergensi  Institusi Untuk Mewujudkan Ketahanan Siber Indonesia. Istinbath:  Jurnal  Hukum ,  18(2),
194–215.  Retrieved  March  30,  2022  from https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.364 1.
Dwinanda,  R.  (2021,  January  5).  PeduliLindungi Matikan Fitur Bluetooth, Kamera dan WiFi.
Retrieved from https://Www.Republika.Co.Id/Berita/Qmgfe k414/Pedulilindungi-Matikan-Fitur-
Bluetooth-Kamera-Dan-Wifi .
Farisa,  F.  C.  (2021,  January  8).  Pemerintah Tegaskan  Masyarakat  Wajib  Divaksinasi Covid-19. Retrieved from https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/0 1/08/13411591/Pemerintah-Tegaskan- Masyarakat-Wajib-Divaksinasi-Covid-
19?Page=all .
Fastyaningsih,  A.,  Priyantika,  D.,  Widyastuti,  F. T., Kismartini, K., & Herawati, A. R. (2021). Keberhasilan Aplikasi
PeduliLindungi terhadap  Kebijakan  Percepatan  Vaksinasi dan  Akses  Pelayanan  Publik  di  Indonesia. GEMA  PUBLICA:  Jurnal  Manajemen  Dan Kebijakan Publik , 6(2), 95–109.
Ganti, A. (2021, July 21). Rational Choice Theory.
Retrieved
from
https://Www.Investopedia.Com/Terms/r/Rati onal-Choice-Theory.Asp .
Hamzelou,  J.  (2020,  March  28).  World  in Lockdown. New Scientist , 245(3275), 7. Herdiana,  D.  (2021).  Aplikasi  Peduli  Lindungi: Perlindungan Masyarakat  dalam Mengakses Fasilitas  Publik  di  Masa  Pemberlakuan Kebijakan PPKM. Jurnal Inovasi Penelitian , 2(6), 1685–1694.
Holmes,  E.  A.,  O’Connor,  R.  C.,  Perry,  V.  H.,
Tracey,  I.,  Wessely,  S.,  Arseneault,  L.,  … Bullmore, E. (2020, June 1). Multidisciplinary  research  priorities  for  the COVID-19  pandemic:  a  call  for  action  for mental health science. The Lancet Psychiatry .  Elsevier  Ltd.  Retrieved  from https://doi.org/10.1016/S2215-
0366(20)30168-1
Jemadu, L., & Prastya,  D. (2021, September 24).
Kominfo  Ceritakan  Awal  Mula  Pembuatan Aplikasi  PeduliLindungi. Retrieved  from https://Www.Suara.Com/Tekno/2021/09/24/ 222006/Kominfo-Ceritakan-Awal-Mula- Pembuatan-Aplikasi-Pedulilindungi .
Junaedi,  D.,  &  Salistia,  F.  (2020).  Dampak
Pandemi  Covid-19  terhadap  Pertimbuhan Ekonomi Negara-Negara
Terdampak. Prosiding  Simposium  Nasional  Keuangan Negara 2020 , 2(1), 995–1115. Kurniawati,  Khadapi,  M.,  Riana,  D.,  Arfian,  A., Rahmawati, E., & Heriyanto. (2020). Public Acceptance of Pedulilindungi Application in the Acceleration of Corona Virus (Covid-19) Handling. In Journal of Physics: Conference Series (Vol.  1641).  IOP  Publishing  Ltd.
Retrieved from https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1641/1/012026
Li,  J.,  &  Guo,  X.  (2020). COVID-19  Contact- tracing  Apps:  a  Survey  on  the  Global Deployment and Challenges . Retrieved from https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.03599
Manullang, S. O., & Nurwanty, I. I. (2022). Kajian Sosiologi  Hukum  Budaya  Scan  Aplikasi
Peduli  Lindungi  Pada  Kawasan  Publik  di Kota  Besar. Binamulia  Hukum ,  10(2),  187–
193.
Retrieved
from https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.631 Martinadhia, D. T., Rusyda, M. H., & Saputra, R.
H.  H.  (2021).  Analisis  Permasalahan  Pada Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dalam Perspektif Hukum Nasional. Padjajaran Law Review , 9(2). Pranita,  E.  (2020,  April  2).  Indonesia  Tak  Pilih
Lockdown sebagai Solusi, Ini Alasannya….
Retrieved from https://Www.Kompas.Com/Sains/Read/2020 /04/02/110000123/Indonesia-Tak-Pilih- Lockdown-Sebagai-Solusi-Ini-Alasannya- ?Page=all .
Putri, C. E., & Hamzah, R. E. (2021). APLIKASI PEDULILINDUNGI MITIGASI
BENCANA  COVID-19  DI  INDONESIA. Jurnal Pustaka Komunikasi , 4(1), 66–78.
Rachmatunnisa.  (2021,  September  9).  Ini  15
Masalah  di  Aplikasi  PeduliLindungi  yang
Harus Diperbaiki.
Retrieved from https://Inet.Detik.Com/Security/d-
5716818/Ini-15-Masalah-Di-Aplikasi-
Pedulilindungi-Yang-Harus-Diperbaiki . Rahman,  A.  (2021,  September  26).  Rendahnya Kepercayaan  Masyarakat  akan  Pengaruhi Penerapan Aplikasi PeduliLindungi. Retrieved from https://Www.Merdeka.Com/Uang/Rendahny
a-Kepercayaan-Masyarakat-Akan- Pengaruhi-Penerapan-Aplikasi- Pedulilindungi.Html .
Sebayang, R. (2020, March 16). Termasuk China,
Ini  11  Negara  yang  Lockdown  Gegara Covid-19. Retrieved from
https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/202 00316115516-4-145119/Termasuk-China- Ini-11-Negara-Yang-Lockdown-Gegara- Covid-19 .
Simorangkir,  T.  (2021,  August  20).  Here  are
Countries  That  Utilize  the  Check-In  and Tracing Systems. Retrieved from https://Corona.Jakarta.Go.Id/En/Artikel/Me nengok-Sistem-Check-in-Dan-Tracing-Di- Negara-Negara-Lain .
Sitompul,  T.  H.,  Meilani,  P.,  Salsabila,  S.,  & Hariwangi,  L.  L.  (2021).  SILACAK: Bagaimana  Penggunaan  Aplikasi  Pelacakan Kasus Kontak Erat COVID-19 di Indonesia.
Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM) , 9(2), 127– 137. Retrieved from https://doi.org/10.47007/inohim.v9i2.357
Utami,  Y.  P.  D.,  Pinzon,  R.  T.,  &  Meliala,  A. (2021).  Evaluasi  Kesiapan  Rumah  Sakit Menghadapi  Bencana  Non-Alam:  Studi Kasus  Covid-19  di  Rumah  Sakit  Bethesda Yogyakarta. Jurnal  Kebijakan  Kesehatan Indonesia : JKKI , 10(02), 100–106. Warren,  G.  W.,  Lofstedt,  R.,  &  Wardman,  J.  K. (2021).  COVID-19:  the  winter  lockdown strategy in five European nations. Journal of Risk Research , 24(3–4), 267–293. Retrieved from https://doi.org/10.1080/13669877.2021.1891 802
Wijayanto, H., Daryono, D., & Nasiroh, S. (2021).
Analisis  Forensik  Pada  Aplikasi  Peduli Lindungi Terhadap Kebocoran Data Pribadi. Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIKomSiN) ,  9(2),  11.  Retrieved  from https://doi.org/10.30646/tikomsin.v9i2.572