## VOL. 20 NO. 2, DESEMBER 2012
ISSN 1693 – 122X
Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman
Ketua Penyunting Moh. Mashur Abadi
Sekretaris Penyunting Ah. Fawaid

## Anggota Penyunting
Mohammad Kosim, Ainurrahman Hidayat, Moh. Hefni, Muchlis Sholichin, Mulyadi, Edi Susanto, Erie Hariyanto, Umar Bukhory, Alfisah Nurhayati
KARSA merupakan  jurnal  terakreditasi  berdasarkan  Keputusan  Direktur  Jenderal Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor 80/DIKTI/Kep/2012, yang terbit dua kali setahun (Juni dan Desember) oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan. Jurnal ini memuat tulisan hasil penelitian, kajian aplikasi  teori,  gagasan  konseptual,  dan  resensi  buku  tentang  masalah-masalah  sosial  dan budaya keislaman.
Alamat : STAIN Pamekasan Jl. Pahlawan km. 04 Pamekasan, Telp/fax:+62324-322551; Home Page: http://karsa.stainpamekasan.ac.id; E-mail: jurnalkarsa@gmail.com.
Redaktur  menerima  sumbangan  tulisan  yang  berisi  hasil  penelitian,  kajian  aplikasi  teori, gagasan  konseptual,  dan  resensi  buku  tentang  masalah-masalah  sosial  dan  budaya keislaman  yang  secara  nyata  memajukan  ilmu  pengetahuan  karena  mengandung  temuan dan/atau  pemikiran  orisinal.  Naskah  tulisan  hendaknya  asli,  belum  pernah  diterbitkan dalam  media  cetak  maupun  elektronik  dan  juga  tidak  sedang  dipertimbangkan penerbitannya  dalam  bentuk  lain.  Setiap  naskah  akan  dinilai  dan  diseleksi  oleh  tim penyunting  dengan  melibatkan  mitra  pebestari  berkepakaran  terkait  di  bidangnya  secara anonim.

## KARSA
ISSN 1693 – 122X
Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman
VOLUME 20 NO. 2 DESEMBER 2012

##  Editorial
 Pengenalan Metodologi Filosofis dalam Kajian Fikih Budaya dan Sosial Idri 165 -175
 Rekonstruksi  Hukum Islam dan Implikasi Sosial Budaya Pasca Reformasi di Indonesia
Muwahid Shulhan 176 - 196
 Sentuhan Adat dalam Pemberlakukan Syariat Islam di Aceh (1514-1903) Khamami Zada 197-210
 Perempuan Madura di Antara Pola Residensi Matrilokal dan Kekuasaan Patriarkat Mohammad Hefni 211-227
 Tradisi Ngunya Muslim Pegayaman Bali
Moh. Mashur Abadi dan Edi Susanto    228-241
 Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan Muh. Rusli  242 -256
 Aspek Pemidanaan Hukum Perkawinan dalam Perspektif Siyâsah Syar’iyyah Khaeron Sirin 257-275
 Membaca Kembali ‘Illah Doktrin Idah dalam Perspektif Ushûl al-Fiqh Abdul Helim 276-296
 Keabsahan Pengangkatan Wâli Muhakkam di Madura Berdasarkan Fikih  Syâfi’î Moh. Zahid 297-311

## EDITORIAL
Fakta  betapa  hukum  dan  aturan  perundang-undangan  hanya  mungkin dibaca, tapi tidak dihayati, apalagi ditaati, menjadi potret keseharian kita. Anehnya, bila  yang  melanggar  hukum  dari  kalangan  punggawa,  hukum  tak  mempan menjeratnya.  Sebaliknya,  bila  jelata  yang  melanggar,  begitu  sergap  aparat  hukum meringkusnya.
Ihwal kesaktian hukum itu hanya terjadi pada kelompok lemah telah menjadi fakta  telanjang.  Beragam  kasus  besar  di  negara  ini,  meskipun  telah  meringkus sejumlah  tersangka,  namun  belum  mampu  menjerat  pelakunya.  Tapi  di  sisi  yang lain, tidak sedikit kasus remeh-temeh yang pelakunya disanksi yang hukuman yang tidak masuk akal.
Apakah  ini  lantaran  aturan  yang  begitu  melimpah  sehingga  keadilan  di negeri ini belum nyata mewujud? Saya kembali teringat ungakapan Marcus Tullius Cicero  (106  SM  –  43  SM)  yang  sangat  terkenal,    “ The  more  laws,  the  less  justice, semakin  banyak  hukum  atau  undang-undang,  semakin  tidak  adil.  Ungkapan  ini seolah  menegaskan  bahwa  aturan-aturan  itu  sendiri  yang  melahirkan  persoalan, melahirkan  para  pembangkang, laws  create  criminals, lantaran  aturan-aturan  itu dirumuskan  bukan  untuk  menyejahterakan  warga.  Tetapi  sebaliknya  hanya  untuk kepentingan ‘politik negara.’
Coba  kita  amati,  betapa  dalam  setiap  perumusan  dan  penetapan  undang- undang,  transaksi  politik  jauh  lebih  dominan  ketimbang  membela  kepentingan warga. Kemaslahatan warga hanyalah slogan yang tidak terwujud dalam kenyataan. Produk hukum lebih banyak diarahkan oleh tarikan kepentingan politik, ketimbang idealisme  untuk  menyejahterakan  warga, bonum  commune .  Hasilnya,  bukannya merebut  keadilan,  malah  sebaliknya  kian  menyuburkan  ketidakadilan.  Padahal hukum terparipurna adalah kesejahteraan warga sebagaimana diungkapkan Cicero. Salus populi suprema est lex , kemaslahatan warga adalah hukum paripurna.
Seharusnya  kita  bisa  belajar  bagaimana  Rasulullah  SAW  secara  taat  asas menjalankan  aturan-aturan  hukum  kepada  siapa  pun.  Bahkan  suatu  ketika Rasulullah  marah  ketika  ada  pelanggar  hukum  melobi  Usamah  ibn  Zaid  untuk meringankan sanksinya. Nabi SAW. kemudian bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya  yang  membinasakan  orang-orang  terdahulu  sebelum  kalian  adalah jika ada orang terpandang di antara mereka mencuri mereka membiarkannya; jika orang  yang  lemah  di  antara  mereka  mencuri,  mereka  menetapkan  hukuman atasnya.  Demi  Zat  yang  Muhammad  berada  di  tangan-Nya,  sekiranya  Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya.”
Sabda Nabi tersebut mengingatkan kepada kita betapa hukum dengan segala rumusannya  harus  secara  konsisten  dijalankan  oleh  aparat  yang  integritasnya
terawat  untuk  kemudian  bisa  membangun  budaya  hukum  ( legal  culture ),  di  mana kesadaran  hukum  ( legal  awareness )  dan  kepatuhan  hukum  ( legal  obedience )  bisa berlangsung secara alami, tanpa tekanan, apalagi ancaman. Ini pula yang diusulkan Lawrence  M.  Friedman  melalui  teori  sistem  hukumnya  bahwa  penegakan  hukum akan maksimal jika sistem hukum yang terdiri dari struktur,  substansi,  dan budaya hukum bisa selaras berjalan.
Pesan tentang kebijaksanaan ala Nabi ini menjadi pesan yang terus ditularkan dari generasi ke genarasi. Melalui pesantren dan berbagai institusi pendidikan yang ada,  misalnya,  pendidikan  kebijaksanaan  ini  ditularkan,  dihayati,  dan  dilakoni dengan  setulus  hati.  Tentu  kita  tidak  perlu  putus  harapan.  Betapa  pun  prahara pembangakangan  terhadap  hukum  setiap  hari  kita  saksikan  di  layar  televisi,  kita baca  di  koran-koran,  namun  itu  hanya  sebagian  kecil  para  pembangkang.  Masih banyak  orang-orang  baik  yang  luput  dari  sorotan  media  yang  bisa  menikmati kehidupan mereka dengan bercocok tanam, berdagang seadanya, menangkap ikan, dan lain sebagainya tanpa terbersit sedikitpun untuk melakukan tindakan koruptif dan  tindakan  melawan  hukum  lainnya.  Ternyata,  diam-diam,  bagi  mereka, agamalah yang menjadi tameng hidupnya. Agama tidak cukup hanya mengajarkan hidup  di  sini  dan  saat  ini,  tapi  juga  hidup  di  sana  dan  saat  nanti.  Keyakinan semacam  ini  yang  mengikat  mereka  untuk  bertahan  menjalani  hidupnya  dengan membangun budaya hukum yang baik. Kekuatan agama jauh melampaui rumusan- rumusan  produk  hukum  yang  prosesnya  sarat  dengan  kepentingan  menjunjung kepentingan elite dan menjinakkan para jelata.[]