## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Pengaturan Suap Sektor Swasta Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
Audifirdha Meilytia, Elly Sudarti Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: adfrdhaaa@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  1)Untuk  menganalisis  dan mengkaji  pengaturan  suap  di  sektor  swasta  sebagai  salah  satu tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  2)Untuk  mengetahui  urgensi pengaturan suap di sektor swasta sebagai slaah satu tindak pidana korupsi  dalam  perspektif  pembaharuan  hukum  pidana.  Hasil penelitian  ini  dapat  dikemukakan  bahwa  pengaturan  mengenai tindak  pidana  suap  di  Indonesia  belum  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  oleh  karena  itu,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  tidak  memiliki  wewenang  untuk menangani  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  sektor  swasta.  Dan apabila  dilihat  dari  urgensinya,  Indonesia  dianggap  sudah  sangat perlu  melakukan  penyesuaian  peraturan  perundang-undangan dengan United  Nations  Convention  Against  Corruption untuk mengatur secara khusus mengenai tindak pidana suap yang terjadi di  sektor  swasta.  Saran  penulis  kepada  para  penegak  hukum 1)Perlunya  dilakukan  pembaharuan  hukum  dengan  melakukan pembaharuan  terhadap  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana dsan  merevisi  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2)Mengatur tindak pidana suap di sektor swasta secara maksimal, konsisten dan jujur.
Kata Kunci: Korupsi, dan Sektor Swasta, Suap.
KEYWORDS: Bribery, Corruption and Private Sector.

## ABSTRACT
The  purposes  of  this  study  are  1)To  analyze  and  examine  the regulation of bribery in private sector as one of the criminal acts of  corruption  in  Indonesia.  2)To  find  out  the  urgency  of  bribery regulation  in  the  private  sector  as  one  of  the  criminal  acts  of corruption in the perspective of criminal law reform. The result of this study argued that the regulation of bribery in Indonesia has not  been  regulated  in  the  Corruption  Act.  Therefore,  the Corruption Eradication Commission lacks the authority to handle corruption  cases  that  occur  in  the  private  sector.  Above  all,  in view of the urgency, Indonesia has been considered vital to make adjustments  to  legislation  with  the  United  Nations  Convention Against  Corruption  to  specifically  regulate  bribery  occurring  in the private sector. The author’s suggestion to law enforces 1)It is compulsory to ament the law by updating the Criminal Code and revising Law Number 13 of 1999 concerning Amendments to Law Number  20  of  2001  on  Corruption  Eradication.  2)Regulate  the criminal  act  of  bribery  in  the  private  sector  to  the  greatest degree, in a persistent and an upright manner.

## A. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  bukanlah  hal  yang  baru  di  Indone l sia.  Korupsi  di Indone l sia  te l rus  te l rjadi  dan  ramai  di  bicarakan  dari  waktu  ke l waktu.  Hukuman yang dibe l rikan ke l pada para pe l laku tindak pidana korupsi pun tidak me l nimbulkan e l fe l k je l ra ke l pada para pe l laku korupsi. Pada akhirnya korupsi di Indone l sia me l njadi ke l biasaan yang pada akhirnya sulit dihilangkan dan tanpa disadari tindak pidana korupsi pun me l luas dan be l rke l mbang di ne l gara kita.
Istilah korupsi se l sungguhnya sangat luas, me l ngikut pe l rke l mbangan ke l hidupan masyarakat  yang  sangat  komple l ks  se l rta  se l makin  canggihnya  te l knologi, se l hingga me l mpe l ngaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat dimana  be l ntuk-be l ntuk  ke l jahatan  yang  se l mula  te l rjadi  se l cara  tradisional be l rke l mbang ke l pada ke l jahatan inkonve l nsional yang se l makin sulit untuk diikuti ole l h norma hukum yang te l lah ada. 1
Korupsi  dikate l gorikan  se l bagai  ke l jahatan  luar  biasa  ( e l xtra  ordinary  crime l s) kare l na te l lah me l nye l babkan pe l langgaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pe l langgaran HAM disini  diartikan  bahwa  korupsi  me l ngakibatkan  pe l rbuatan  untuk  me l nguasai  dalam be l ntuk  dan  cara  yang  me l nge l sampingkan  hak-hak  manusia  untuk  me l mpe l rkaya diri. Hal  ini  me l ngakibatkan  be l rujung  pada  pe l nde l ritaan  kare l na  ke l miskinan  dan pe l ngangguran.  “Ke l se l mpatan  untuk  hidup  layak  sudah  dirampas  se l cara  tidak manusiawi.  Masyarakat  ke l hilangan  hak  untuk  me l mpe l role l h  pe l ndidikan,  pe l layanan ke l se l hatan dan me l mpe l role l h hidup yang layak”. 2
Te l rdapat  13  buah  Pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang te l lah diubah de l ngan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 te l ntang Pe l mbe l rantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-Pasal te l rse l but me l nje l laskan se l cara te l rpe l rinci me l nge l nai pe l rbuatan-pe l rbuatan  apa  saja  yang  dapat  dike l nakan  sanksi  pidana.  Ke l tiga  puluh be l ntuk/je l nis  tindak  pidana  korupsi  te l rse l but  pada  dasarnya  dapat  dike l lompokkan se l bagai be l rikut:
1. Ke l rugian ke l uangan ne l gara
2. Suap-me l nyuap 3. Pe l ngge l lapan dalam jabatan
4. Pe l me l rasan
5. Pe l rbuatan curang 6. Be l nturan ke l pe l ntingan dalam pe l ngadaan 7. Gratifikasi. 3
Gratifikasi  adalah  pe l mbe l rian  dalam  arti  luas,  yakni  pe l mbe l rian  uang,  barang, rabat ( discount ), komisi, pinjaman tanpa bunga, tike l t pe l rjalanan, fasilitas pe l nginapan, pe l rjalanan  wisata,  pe l ngobatan  cuma-cuma  dan  fasilitas  lainnya.  Se l dangkan  tindak pidana suap diatur di dalam Pasal 5 yaitu:
1 Wendy dan Andi Najemi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal PAMPAS, Vol 1 No.1, 7 Februari 2020, hlm 24. https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965
2 Muhammad Yusuf, Mengapa Korupsi Tetap Tumbuh Subur? , diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/06/130604_forum_korupsi_penjara, pada tanggal 29 April 2022 pukul 18.30.
3 Syamasa  Ardisasmita.  “Definisi  Korupsi  Menurut  Perspektif  Hukum  dan  Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel”, Seminar Nasional  Upaya  Perbaikan  Sistem  Penyelenggaraan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta 23 Agustus 2006, hlm. 4.
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp250.000.000,00  (dua  ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. Memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara karena  atau  berhubungan  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau  janji  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  a  atau  huruf  b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Dalam  Undang-Undang  se l be l narnya  se l tiap  gratifikasi  dianggap  suap.  Antara Pasal  12B  te l ntang  Gratifikasi  dan  Pasal  5  te l ntang  Suap  hanya  me l miliki  pe l rsamaan me l nge l nai subje l k dan obje l knya se l dangkan pe l rbuatannya be l rbe l da. Pe l rbe l daan antara gratifikasi  dan  suap  hanya  te l rle l tak  pada  adanya  ke l se l pakatan  antara  ke l dua  be l lah pihak.  Dalam  pe l ne l rimaan  gratifikasi  tidak  ada  ke l se l pakatan  te l rle l bih  dahulu  dari ke l dua  be l lah  pihak  dan  pe l ne l rima  gratfikasi  wajib  me l laporkan  gratifikasi  yang dite l rima  ke l pada  Komisi  Pe l mbe l rantasan  Korupsi.  Se l dangkan  suap  te l rdapat ke l se l pakatan  antara  pe l mbe l ri  dan  pe l ne l rima  dan  tidak  ada  ke l wajiban  untuk me l laporkan suap yang dite l rima ke l pada Komisi Pe l mbe l rantasan Korupsi.
Namun,  didalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  te l ntang Pe l rubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  te l ntang  Tindak Pe l mbe l rantasan  Korupsi  tidak  bisa  dite l rapkan  pada  se l ktor  swasta.  Se l bagaimana diuraikan  di dalam  Pasal  5  ayat  (2),  bahwa  subje l k  yang  dituliskan  adalah  “pe l gawai ne l ge l ri” atau “pe l nye l le l nggara ne l gara” yang dimana swasta tidak te l rmasuk.
Se l ktor  swasta  me l rupakan  organisasi  yang  be l rtujuan  untuk  me l ndapatkan ke l untungan  atau  laba.  Yang  me l mpe l ngaruhi  se l ktor  swasta  be l rbe l da  de l ngan  se l ktor publik  ialah  tujuan  organisasi,  sumbe l r  pe l ndanaan,  pe l rtanggungjawaban,  struktur organisasi, karakte l ristik anggaran dan siste l m akuntansi. 4 Motif utama dari se l ktor ini adalah  ke l untungan  dan  me l maksimalkan  ke l kayaan  pe l milik  atau  pe l me l gang  saham. Te l ntu  saja  se l ktor  swasta  ini  tidak  te l rmasuk  ke l dalam  kate l gori  “pe l gawai  ne l ge l ri” ataupun “pe l nye l le l nggara ne l gara”.
Indone l sia  juga  me l miliki  pe l ngaturan  me l nge l nai  suap  te l rse l ndiri  di  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1980 te l ntang  Tindak Pidana Suap yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu:
Pasal 2 “Barangsiapa  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  seseorang  dengan maksud  untuk  membujuk  supaya  orang  itu  berbuat  sesuatu  atau  tidak
4 KPBU Kemenkeu, Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta?, diakses dari https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-
1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya- diserahkan-kepada swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20terakhir%2 0ada%20sistem%20akuntansi pada tanggal 7 November 2022 pukul 11.02.
berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya  yang  menyangkut  kepentingan  umum,  dipidana  karena memberi  suap  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  5  (lima)  tahun  dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Pasal 3
“Barangsiapa  menerima  sesuatu  atau  janji,  sedangkan  ia  mengetahui  atau patut  dapat  menduga  bahwa  pemberian  sesuatu  atau  janji  itu  dimaksudkan supaya  ia  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  tugasnya,  yang berlawanan  dengan  kewenangan  atau  kewajibannya  yang  menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya  3  (tiga)  tahun  atau  denda  sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.
Unite l d  Nations  Conve l ntion  Against  Corruption (UNCAC)  me l rupakan  se l buah Konve l nsi PBB yang me l ne l ntang korupsi. Konve l nsi ini ditandatangani ole l h 140 ne l gara di  Me l rida,  Me l ksiko  pada  tanggal  9  sampai  de l ngan  tanggal    11  De l se l mbe l r  2003. Indone l sia  me l rupakan  salah satu ne l gara  yang  me l ratifikasi Unite l d  Nation  Conve l ntion Against  Corruption (UNCAC)  pada  18  April  2006  me l lalui  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2006  te l ntang  Pe l nge l sahan  Konve l nsi  Anti  Korupsi  atau Unite l d  Nation Conve l ntion Against Corruption (UNCAC).
Suap  di  se l ktor  swasta  se l ndiri  sudah  diatur  di  salah  satu  Pasal  UNCAC  yaitu Pasal 21 yang bila dite l rje l mahkan be l rbunyi:
Se l tiap  Ne l gara  Pihak  wajib  me l mpe l rtimbangkan  untuk  me l ngambil tindakan-tindakan  le l gislatif  dan  lainnya  yang  dipe l rlukan  untuk me l ne l tapkan se l bagai tindak pidana yang dise l ngaja, ke l giatan e l konomi atau kome l rsial:
(a) Janji,  pe l nawaran  atau  pe l mbe l rian,  se l cara  langsung  atau  tidak langsung,  ke l untungan  yang  tidak  se l me l stinya  dari  orang  yang me l ngarahkan atau be l ke l rja, dalam kapasitas apa pun, untuk e l ntitas se l ktor  swasta,  agar  ia,  se l suai  arahannya  tugas,  be l rtindak  atau me l nahan diri dari be l rtindak;
(b) Pe l rmintaan atau pe l ne l rimaan, se l cara langsung atau tidak langsung, dari  ke l untungan  yang  tidak  se l me l stinya  ole l h  se l tiap  orang  yang me l ngarahkan atau be l ke l rja, dalam kapasitas apa pun, untuk e l ntitas se l ktor swasta, untuk dirinya se l ndiri atau untuk orang lain, agar ia, dalam  pe l langgaran  tugasnya,  be l rtindak  atau  me l nahan  diri  dari be l rtindak.
Upaya pe l nce l gahan korupsi pada se l ktor swasta juga te l lah dituliskan di dalam Pasal 5 Unite l d Nation Conve l ntion Against Corruption yang me l nyatakan bahwa: “Ne l gara  wajib,  se l suai  de l ngan  prinsip-prinsip  dasar  siste l m  hukumnya, me l nge l mbangkan  dan  me l laksanakan  atau  me l me l lihara  ke l bijakan  anti korupsi yang e l fe l ktif dan te l rkoordinasi yang me l ningkatkan partisipasi masyarakat  dan  me l nce l rminkan  prinsip-prinsip  pe l ne l gakan  hukum, pe l nge l lolaan urusan publik dan ke l kayaan publik se l cara baik, inte l gritas, transparansi dan akuntabilitas.”
Indone l sia  be l lum  me l ngkate l gorikan  tindak  pidana  suap  di  se l ktor  swasta se l bagai  suatu  tindak  pidana  korupsi  kare l na  di dalam  konve l nsi  ini  tindak  pidana suap  di  se l ktor  swasta  te l rmasuk  ke l dalam  tindakan  yang  be l rsifat non-mandatory
yang  be l rarti  be l lum  ada  ke l se l pakatan  antara  para  pe l se l rta  konve l nsi  untuk me l ngkate l gorikan tindakan te l rse l but se l bagai ke l wajiban yang harus dikriminalisasi. Maka  dari  itu,  pengaturan  mengenai  suap  di  sektor  swasta  harus  segera diatur didalam Undang-Undang Pemberantas Tindak Korupsi, agar semua tindak pidana  yang  terkait  dengan  korupsi  khususnya  tindak  pidana  suap  di  sektor swasta  dapat  ditegakkan  dengan  hukum  yang  tentu  saja  bertujuan  untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman masyarakat di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normative,  yang  diperoleh  dari  studi perundang-undangan  (statue  approach),  studi  konseptial  (conseptual  approach),  dan studi kasus (case approach).

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Suap  di  Sektor  Swasta  Sebagai  Salah  Satu  Tindak  Pidana Korupsi di Indonesia
Tindak  pidana  su l ap  di  se l ktor  swasta  su l dah  se l haru l snya  dibe l rantas. Me l nu l ru l t  data  pe l nindakan  KPK  (Komisi  Pe l mbe l rantasan  Koru l psi)  dari  tahu l n 2004  sampai  Nove l mbe l r  2022  me l nu l nju l kkan  bahwa  se l ktor  swasta me l ndominasi tindak pidana koru l psi se l banyak 26 pe l rse l n atau l 370 orang. Angka te l rse l bu l t le l bih tinggi apabila dibandingkan de l ngan tindak pidana koru l psi yang dilaku l kan ole l h anggota DPR atau l DPRD. 5
Namu l n,  se l lama  ini  pe l me l rintah  hanya  be l rfoku l s  ke l pada  tindak  pidana su l ap  yang  te l rjadi  di  kalangan  pe l gawai  ne l ge l ri  atau l pe l jabat  ne l gara  dan  tanpa sadar tindak pidana su l ap di se l ktor swasta ju l ga dapat me l mpe l ngaru l hi ke l ru l sakan pe l rke l mbangan  pe l mbangu l nan  di  su l atu l ne l gara.  Hal  ini  dikare l nakan  Indone l sia be l lu l m  me l nganggap  bahwa  tindak  pidana  su l ap  yang  te l rjadi  di  se l ktor  swasta me l ru l pakan bagian dari tindak pidana koru l psi.
Salah satu l kasu l s su l ap di se l ktor swasta ialah kasu l s PT Inte l rbat. Se l pe l rti laporan  majalah  Te l mpo  me l nge l nai  adanya  tindak pidana su l ap  yang  dilaku l kan PT Inte l rbat te l rhadap Ru l mah Sakit Me l tropolitan Me l dical Ce l nte l r (MMC). Ru l mah sakit ini me l ne l rima u l ang dari PT Inte l rbat se l ju l mlah Rp318 ju l ta se l lama pe l riode l 2013-2014. Inte l rbat te l rcatat te l lah me l laku l kan transaksi se l banyak e l mpat kali ke l pihak  ru l mah  sakit  MMC  de l ngan  total  Rp253  ju l ta.  U l ang  te l rse l bu l t  digu l nakan u l ntu l k be l rbagai ke l pe l ntingan ru l mah sakit. Inte l rbat me l mbe l ri u l ang ke l pada pihak MMC de l ngan tu l ju l an agar pasie l n ru l mah sakit ini me l ne l rima re l se l p obat produ l ksi Inte l rbat  yang  mana  bisa  saja  obat  te l rse l bu l t  tidak  dipe l rlu l kan  ole l h  pasie l n  atau l harganya  du l a  kali  lipat  le l bih  mahal  dibandingkan  obat  biasa  de l ngan  ku l alitas sama. Namu l n tidak ada tindakan dari pe l me l rintah u l ntu l k me l nindaklanju l ti kasu l s ini. 6
5 Pikiran  Rakyat, Data  KPK:  Pelaku  Korupsi  2004-2022  Didominasi  Pengusaha, diakses  dari https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015938891/data-kpk-pelaku-korupsi- 2004-2022-didominasi-pengusaha tanggal 10 Februari 2023 pukul 14.26
6 Manajemen  Rumah  Sakit, Eksklusif:  Suap  Obat,  Bos Rumah  Sakit  Blak-blakan  Terima  Duit, diakses dari https://manajemenrumahsakit.net/2015/11/eksklusif-suap-obat-bos-rumah- sakit-blak-blakan-terima-duit/ pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 14.27
Indone l sia su l dah me l miliki pe l ngatu l ran me l nge l nai su l ap didalam U l ndang- U l ndang  dan  U l ndang-U l ndang  Tindak  Pidana  Koru l psi.  Dilihat  didalam  U l ndang- U l ndang  Nomor  11  Tahu l n  1980  Te l ntang  Tindak  Pidana  Su l ap,  me l ngatu l r pe l nyu l apan  yang  dilaku l kan  mau l pu l n  dite l rima  ole l h  pihak  swasta.  Be l rbe l da halnya  didalam  U l ndang-U l ndang  Nomor  31  Tahu l n  1999  te l rhadap  pe l ru l bahan atas  U l ndang-U l ndang  Nomor  20  Tahu l n  2001  te l ntang  Pe l mbe l rantasan  Tindak Pidana Koru l psi me l ngatu l r pe l nyu l apan yang dilaku l kan ole l h pihak swasta ke l pada pe l gawai ne l ge l ri sipil atau l pe l jabat ne l gara.
Jika dilihat didalam U l ndang-U l ndang Nomor 11 Tahu l n 1980 pada Pasal 2  dan  3,  tidak  ditu l liskan  adanya  u l nsu l r  pe l jabat  pu l blik  dalam  ke l du l a  Pasal te l rse l bu l t. Hal ini be l rbe l da de l ngan ke l te l ntu l an su l ap yang ada di U l ndang-U l ndang Tindak Pidana Koru l psi. Se l hingga tidak he l ran apabila tindak pidana su l ap tidak dise l rtakan  didalam  U l ndang-U l ndang  Tindak  Pidana  Koru l psi  yang  be l rlaku l se l karang.
Se l cara inte l rnasional, su l ap di se l ktor swasta te l lah diatu l r didalam U l nite l d Nations  Conve l ntion  Against  Corru l ption  (U l NCAC) dan  Indone l sia  te l lah me l ratifikasinya  me l lalu l i  U l ndang-U l ndang  Nomor  7  Tahu l n  2006.  Kriminalisasi su l ap  di  se l ktor  swasta  diatu l r  didalam  Pasal  21  U l NCAC  se l cara  ringkas  yang be l rbu l nyi:
“Negara  pihak  wajib  mempertimbangkan  untuk  mengambil  tindakan- tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan,  jika  dilakukan  dengan  sengaja  dalam  rangka  kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan:
(a) Janji,  penawaran  atau  pemberian suatu  keuntungan  yang  tidak semestinya  didapat  kepada  seseorang  yang  memimpin  atau bekerja  dalam  entitas  sektor  swasta,  agar  orang  tersebut bertindak  atau  menahan  diri  untuk  bertindak  dengan  cara melanggar kewajibannya,
Permohonan  atau  penerimaan  keuntungan  yang  tidak  semestinya didapat  oleh  seseorang  yang  memimpin  atau  bekerja  dalam  entitas  sektor swasta,  agar  orang  tersebut  bertindak  atau  menahan  diri  untuk  bertindak dengan cara melanggar kewajibannya”.
Se l lain  me l ngatu l r  kriminalisasi  su l ap  di  se l ktor  swasta,  U l NCAC  ju l ga me l ngatu l r  me l nge l nai  pe l nce l gahan  tindak  pidana  su l ap  di  se l ktor  swasta  yang diatu l r didalam Pasal 12 yang be l rbu l nyi:
1) Negara  wajib  mengambil  tindakan-tindakan,  sesuai  dengan prinsip-prinsip  dasar  hukum  internalnya,  untuk  mencegah korupsi yang melibatkan sector swasta, meningkatkan standar akutansi dan audit di sector swasta, dan jika dipandang perlu, memberikan  sanksi  perdata,  administrative  atau  pidana  yang efektif,  proporsional  dan  bersifat  larangan  bagi  yang  tidak memenuhi tindakan-tindakan tersebut.
2) Tindakan  u l ntu l k  me l ncapai  tu l ju l an  ini  dapat  me l ncaku l p,  antara lain:
a) Me l ningkatkan  ke l rja  sama  antar  instansi  pe l ne l gakan hu l ku l m dan badan swasta te l rkait;
b) Me l ningkatkan pe l nge l mbangan standar dan tata cara yang dirancang u l ntu l k me l njaga inte l gritas badan swasta te l rkait, te l rmasu l k kode l e l tik bagu l pe l laksanaan ke l giatan u l saha dan profe l si  te l rkait  se l cara  be l nar,  te l rhormat  dan  baik,  dan pe l nce l gahan be l ntu l ran ke l pe l ntingan, se l rta bagi pe l ningkatan
pe l nggu l naan  prakte l k  kome l rsial  yang  baik  dan  dalam hu l bu l ngan kontraktu l al u l saha dalam ne l gara;
c) Me l ningkatkan  transparansi  di  badan  swasta,  te l rmasu l k, jika  dianggap  pe l rlu l ,  me l laku l kan  tindakan  yang me l nyangku l t  ide l ntitas  badan  hu l ku l m  dan  orang pe l rorangan  yang  te l rlibat  dalam  pe l ndirian  dan pe l nge l lolaan badan u l saha; d) Me l nce l gah pe l nyalahgu l naan tata cara yang me l ngatu l r badan swasta,  me l lipu l ti  tata  cara  me l nge l nai  su l bsidi  dan  lise l nsi
u l ntu l k  ke l giatan  kome l rsial  yang  dibe l rikan  ole l h  badan pu l blic; e) Me l nce l gah  be l ntu l ran  ke l pe l ntingan  de l ngan  me l nge l nakan pe l mbatasan-pe l mbatasan, jika dipandang pe l rlu l dan u l ntu l k jangka waktu l yang wajar,  te l rhadap  ke l giatan  profe l ssional mantan pe l jabat pu l blic atau l te l rhadap pe l nggu l naan pe l jabat
pu l blic  ole l h  se l ctor  swasta  se l te l lah  ia  me l ngu l ndu l rkan  diri atau l pe l nsion,  jika  ke l giatan  atau l pe l nggu l naan  te l rse l bu l t te l rkait langu l ng de l ngan fu l ngsi yang dipe l gang atau l diawasi
ole l h pe l jabat pu l blic itu l se l lama masa jabatannya; f) Me l ngu l sahakan  agar  pe l ru l sahaan  swasta,  de l ngan me l mpe l rhatikan  stru l ktu l r  dan  u l ku l rannya,  me l miliki pe l nge l ndalian au l dit inte l rnal yang cu l ku l p u l ntu l k me l mbantu l pe l nce l gahan  dan  de l te l ksi  pe l rbu l atan  koru l psi  dan  agar catatan  dan  laporan  ke l u l angan  pe l ru l sahaan  swasta te l rse l bu l t tu l ndu l k pada tata cara au l dit dan se l rtifikasi yang se l su l ai. 3) U l ntu l k  me l nce l gah  koru l psi,  ne l gara  pihak  wajib  me l ngambil tindkaan-tindakan yang dipe l rlu l kan, se l su l ai de l ngan hu l ku l m dan pe l ratu l ran  nasionalnya  me l nyangku l t  pe l nyimpanan  bu l ku l dan catatan,  pe l ngu l ngkapan  laporan  ke l u l angan  se l rta  standar aku l tansi  dan  au l dt,  u l ntu l k  me l larang  pe l rbu l atan-pe l rbu l atan be l riku l t  yang  dilaku l kan  u l ntu l k  me l laku l kan  ke l jahatan  yang dite l tapkan dalam konve l nsi ini;
a) Pe l mbu l atan aku l tansi pe l mbu l ku l an e l kstra; b) Pe l mbu l atan transaksi yang dicatat se l cara ku l rang je l las atau l di dalam bu l ku l e l kstra;
c) Pe l ncatatan pe l nge l lu l aran fiktif;
d) Pe l ncatatan  hu l tang  de l ngan  ide l ntifikasi  obje l k  yang  tidak
be l nar; e) Pe l nggu l naan doku l me l n palsu l ; dan
f) Pe l ru l sakan  doku l me l n  pe l mbu l ku l an  de l ngan  se l ngaja  le l bih awal dari yang dite l tapkan ole l h u l ndang-u l ndang.
Ne l gara pihak wajib tidak me l mbole l hkan pe l ngu l rangan pajak atas biaya- biaya yang me l ru l pakan su l ap, me l ngingat su l ap me l ru l pakan satu l dari u l nsu l r u l tama ke l jahatan be l rdasarkan ke l te l ntu l an Pasal 15 dan Pasal 16 konve l nsi ini se l rta, jika dianggap pe l rlu l , pe l nge l lu l aran lain yang dike l lu l arkan u l ntu l k me l lanju l tkan pe l rilaku l koru l p. Su l ap  di  se l ktor  swasta  be l lu l m  dapat  dikatakan  se l bagai  tindak  pidana koru l psi kare l na be l lu l m diatu l r didalam U l ndang-U l ndang Tindak Pidana Koru l psi. Se l bagaimana  diatu l r  didalam  U l ndang-U l ndang  Nomor  30  Tahu l n  2002  te l ntang Komisi  Pe l mbe l rantsan  Koru l psi,  ke l we l nangan  KPK  dibatasi.  Walau l pu l n  se l cara u l mu l m, su l ap me l ru l pakan salah satu l dari tindak koru l psi te l tapi dalam hu l ku l m di Indone l sia,  tindak  pidana  koru l psi  adalah  apa  yang  diatu l r  didalam  U l ndang- U l ndang  Tindak  Pidana  Koru l psi.  De l ngan  be l gitu l ,  KPK  tidak  dapat  me l nangani pe l rkara  tindak  pidana  su l ap  di  se l ktor  swasta.  Hanya  polisi  dan  jaksa  yang be l rwe l nang  u l ntu l k  me l laku l kan  pe l nyidikan  dan  pe l nu l ntu l tan  be l rdasarkan  apa yang diatu l r didalam U l ndang-U l ndang Su l ap. 7
Indone l sia  me l miliki  landasan  hu l ku l m  me l nge l nai  su l ap  di  se l ktor  swasta dan  te l lah  me l ratifikasi  U l NCAC  de l ngan  U l ndang-U l ndang  Nomor  7  Tahu l n  2006 te l ntang  Pe l nge l sahan  Konve l nsi  Anti  Koru l psi  atau l U l nite l d  Nation  Conve l ntion Against  Corru l ption (U l NCAC)  yang  didalam  salah  satu l Pasalnya  me l nje l laskan langkah-langkah  u l ntu l k  me l nce l gah  te l rjadinya  koru l psi.  Akan  te l tapi,  dalam pe l laksanaannya U l ndang-U l ndang te l rse l bu l t tidak banyak dihirau l kan. Me l ngingat tidak  ada  pe l ngatu l ran  te l gas  yang  me l ngatu l r  me l nge l nai  pe l ngawasan  dan pe l nce l gahan  koru l psi  di  se l ktor  swasta  didalam  U l ndang-U l ndang  Tindak  Pidana Koru l psi  se l pe l rti  U l ndang-U l ndang  Nomor  20  Tahu l n  2001  dan  U l ndang-U l ndang Nomor 30 Tahu l n 2002 te l ntang Komisi Pe l mbe l rantsan Koru l psi.
2. Urgensi  Pengaturan  Suap  di  Sektor  Swasta  Dalam  Perspektif Pembaharuan Pidana
Se l bagai salah satu l ne l gara yang me l ratifikasi U l NCAC, Indone l sia me l miliki pe l ran  aktif  dalam  me l nghadiri  pe l rte l mu l an  yang  diadakan  PBB  se l bagai  be l ntu l k tindak  lanju l t  imple l me l ntasi  dari  U l NCAC.  Ratifikasi  konve l nsi  ini  me l miliki  arti pe l nting antara lain:
1. U l ntu l k  me l ningkatkan  ke l rja  sama  inte l rnasional  khu l su l snya dalam me l lacak, me l mbe l ku l kkan, me l nyita dan me l nge l mbalikkan ase l t-ase l t hasil tindak pidana koru l psi yang dite l mpatkan di lu l ar ne l ge l ri;
2. Me l ningkatkan  ke l rja  sama  inte l rnasional  dalam  me l wu l ju l dkan tata pe l me l rintahan yang baik;
3. Me l ningkatkan  ke l rja  sama  inte l rnasional  dalam  pe l laksanaan pe l rjanjian e l kstradisi, bantu l an hu l ku l m timbal balik, pe l nye l rahan narapidana,  pe l ngalihan  prose l s  pidana,  dan  ke l rja  sama pe l ne l gakan hu l ku l m;
4. Me l ndorong  te l rjadinya  ke l rja  sama  te l knik  dan  pe l rtu l karan informasi  dalam  pe l nce l gahan  dan  pe l mbe l rantasan  tindak pidana  koru l psi  di  bawah  payu l ng  ke l rja  sama  pe l mbangu l nan
7 Oemar Seno Adji. Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik. Crown Publishers, Jakarta,1981, hlm. 83.
e l konomi  dan  bantu l an  te l knis  pada  lingku l p  bilate l ral,  re l gional dan mu l ltilate l ral;
5. Harmonisasi  pe l ratu l ran  pe l ru l ndang-u l ndangan  nasional  dalam pe l nce l gahan dan pe l mbe l rantasan tindak pidana koru l psi se l su l ai de l ngan konve l nsi ini.
U l NCAC  te l lah  me l mpe l rlu l as  pe l nge l rtian  tindak  pidana  su l ap  dalam kate l gori  koru l psi.  Su l ap  tidak  hanya  dinilai  se l bagai  tindak  pidana  te l rhadap pe l jabat  pu l blik  te l tapi  ju l ga  dapat  me l libatkan  pe l jabat  pu l blik  asing  dan  pe l jabat organisasi inte l rnasional. Se l lain itu l , tindak pidana pe l nyu l apan di se l ktor swasta pu l n dikate l gorikan se l bagai tindak pidana koru l psi. 8
Di dalam Pasal 21 U l NCAC, ada tiga hal yang be l rkaitan de l ngan su l ap di se l ktor  swasta.  Pe l rtama,  su l bje l k  hu l ku l mnya  adalah  se l se l orang  yang  me l mimpin atau l be l ke l rja  u l ntu l k  su l atu l badan  se l ktor  swasta.  Ke l du l a,  aktivitasnya  te l rbatas pada se l ktor swasta yang be l rge l rak di bidang atau l dalam me l laksanakan ke l giatan e l konomi,  ke l u l angan  atau l pe l rdagangan.  Ke l tiga,  batasan  se l ktor  swasta.  Ole l h kare l na  itu l ,  dalam  pe l ne l gakan  hu l ku l m  di  bidang  koru l psi  se l ringkali me l mbingu l ngkan kare l na tipisnya pe l rbe l daan antara swasta dan ne l gara. 9
Indone l sia dinilai pe l rlu l me l laku l kan pe l nyu l su l nan U l ndang-U l ndang baru l te l rkait  pe l mbe l rantasan  koru l psi,  bu l kan  U l ndang-U l ndang  pe l ru l bahan  atas U l ndang-U l ndang Pe l mbe l rantasan Koru l psi yang be l rlaku l .
Me l ngacu l ke l pada  ke l te l ntu l an  hu l ku l m  inte l rnasional  dan  te l knis pe l nyu l su l nan pe l ru l ndang-u l ndangan dalam U l ndang-U l ndang Nomor 10 Tahu l n 2004 te l ntang Tata Cara Pe l mbe l ntu l kan Pe l ratu l tan Pe l ru l ndang- U l ndangan,  pe l ru l bahan  me l nge l nai  ke l te l ntu l an  baru l dalam  U l ndang- U l ndang Pe l mbe l rantasan Tindak Pidana Koru l psi me l ncapai le l bih dari 70%. 10
Dipe l rlu l kan  pu l la  pe l ngkajian  me l ndalam  dari  tim  pe l nyu l su l n  u l ntu l k me l ne l mu l kan  aspe l k  sosial,  bu l daya,  e l konomi,  politik  yang  te l rkait  ke l dalam pe l mbe l rantasan  koru l psi.  Hal  ini  dikare l nakan,  pe l mbe l rantasan  koru l psi pascaratifikasi  U l NCAC  bu l kan  hanya  be l rtu l ju l an  u l ntu l k  me l me l njarakan  koru l ptor se l banyak  mu l ngkin  te l tapi  ju l ga  me l mpe l rtimbangkan  se l jau l h  mana  re l le l vansi pe l nghu l ku l man  koru l ptor  de l ngan  ke l manfaatan  te l rbe l sar  dari  aspe l k  e l konomi, sosial, dan bu l daya.
Apabila dibandingkan antara pe l ngatu l ran tindak pidana koru l psi yang te l rte l ra  di  dalam  U l NCAC  de l ngan  pe l ngatu l ran  tindak  pidana  koru l psi  me l nu l ru l t U l ndang-U l ndang  Nomor  31  Tahu l n  1999  te l ntang  Pe l ru l bahan  Atas  U l ndang- U l ndang  Nomor  20  Tahu l n  2001  Te l ntang  Pe l mbe l rantasan  Koru l psi  me l mang me l miliki  pe l rbe l daan  yang  sangat  be l rtolak  be l lakang.  Pe l nyu l apan  di  se l ktor swasta me l nu l ru l t U l NCAC daitu l r se l cara te l gas dalam Pasal 21 hu l ru l f (a) dan (b).
8 United Nations Convention Against Corruption, diakses dari
https://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-e.pdf pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 14.50
9 Ibid. 10 Komisi Hukum diakses dari http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=110
tanggal 15 Februari 2023 pukul 15.03
Maka  dari  itu l ,  dalam  rangka  pe l mbaharu l an  pidana  atau l dalam me l laku l kan  re l visi  te l rhadap  U l ndang-U l ndang  Nomor  31  Tahu l n  1999  te l ntang Pe l ru l bahan  Atas  U l ndang-U l ndang  Nomor  20  Tahu l n  2001  Te l ntang Pe l mbe l rantasan  Tindak  Pidana  Koru l psi  pe l rlu l diatu l r  me l nge l nai  pe l nyu l apan  di se l ktor swasta de l ngan me l ngadopsi dan me l laksanan prinsip-prinsip yang te l rte l ra di dalam U l nite l d Nations Conve l ntion Against Coru l u l ption (U l NCAC) agar tindakan pe l nce l gan  dan  pe l mbe l rantasan  tindak  pidana  koru l psi  dapat  dilaku l kan  de l ngan e l fe l ktif.

## D. SIMPULAN
Pe l ngatu l ran  me l nge l nai  tindak  pidana  su l ap  di  se l ktor  swasta  be l lu l m  diatu l r  di dalam  U l ndang-U l ndang  Tindak  Pidana  Koru l psi.  Hal  ini  me l ngakibatkan me l njamu l rnya  tindak  pidana pe l nyu l apan  yang  te l rjadi  di  se l ktor  swasta.  Pada  kasu l s ini,  Komisi  Pe l mbe l rasntasan  Koru l psi  dinilai  tidak  me l miliki  we l we l nang  u l ntu l k me l nangani  kasu l s  yang  te l rjadi  di  se l ktor  swasta,  dikare l nakan  se l bagaimana  diatu l r didalam  U l ndang-U l ndang  Nomor  30  Tahu l n  2002  te l ntang  Komisi  Pe l mbe l rantasan Koru l psi, KPK tidak dapat me l nangani pe l rkara tindak pidana su l ap di se l ktor swasta, walau l pu l n  su l ap  se l cara  u l mu l m  me l ru l pakan  salah  satu l tindak  pidana  koru l psi  akan te l tapi  tindak  pidana  su l ap  di  se l ktor  swasta  be l lu l m  diatu l r  se l cara  re l smi  didalam U l ndang-U l ndang Tindak Pidana Koru l psi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Suap, Nomor 11 Tahun 1980.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001.
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Tahun 2003.

## Buku
Adji,  Oemar  Seno .  Herziening-Ganti  Rugi,  Suap,  Perkembangan  Delik .  Cetakan  Ke-1. Crown Publishers, Jakarta,1981.

## Jurnal
Wendy,  Andi  Najemi.  “Pengaturan  Uang  Pengganti  Sebagai  Pidana  Tambahan  dalam Tindak  Pidana  Korupsi”, Jurnal  PAMPAS,  1,  1,  (2020):  24 .  doi:  https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965
Internet
Yusuf, Muhammad. “Mengapa Korupsi Tetap Tumbuh Subur?” https://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/06/130604_forum_korupsi_pe njara, diakses 29/04/2022.
KPBU Kemenkeu. “Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar  atau  Pihak  Swasta?”  https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138- 1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak- sepenuhnya-diserahkan-kepada swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20 terakhir%20ada%20sistem%20akuntansi diakses 07/11/2022.
Pikiran  Rakyat.  “Data  KPK:  Pelaku  Korupsi  2004-2022  Didominasi  Pengusaha.” https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015938891/data-kpk-pelaku- korupsi-2004-2022-didominasi-pengusaha diakses 10/02/2023.
Manajemen Rumah Sakit. “Eksklusif: Suap Obat, Bos Rumah Sakit Blak-blakan Terima Duit.” https://manajemenrumahsakit.net/2015/11/eksklusif-suap-obat-bos- rumah-sakit-blak-blakan-terima-duit/ diakses 13/02/2023. United Nations Convention Against Corruption, https://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Conventio n-e.pdf  diakses 15/02/2023. Komisi Hukum.
http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel& id=110 diakses 15/02/2023.

## Seminar
Syamasa Ardisasmita. “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan Announcement Untuk  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Lebih  Terbuka,  Transparan  dan Akuntabel”,  Seminar  Nasional  Upaya  Perbaikan  Sistem  Penyelenggaraan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Jakarta 23 Agustus 2006.