## Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
Oleh:

## Pingkan Chandra Dewi Tamaka
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Pingkan_CDTamakaoye@gmail.com
Volume  22  Nomor  1  April  2024:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri.2024 A rticle  History Submission: 08-03-2024 Revised: 19-03-2024 Accepted: 08-04-2024 Published: 30-04-2024

## ABSTRACT
An  explanation  or  explanation  regarding  the  Notary's  oath/pledge  of  office  is  very  necessary  so that there is an understanding or common perception as a guideline for Notaries and other people (as  long  as  the  person  concerned  carries  out  the  position  of  Notary)  which  must  be  obeyed. Accurate  and  detailed  explanations  are  a  necessity  in  order  to  better  understand  the  treasures  of noble values that must be carried out by Notaries in carrying out their position so that they do not only  know normative ethics  but  also internalize their personal  ethics. In  other words, it does  not stop  at  the  level  of  abstract  normative  provisions,  but  also  shows  the  way  to  do  what  should  be done  at  a  practical  level  so  that  the  study  of  legal  professional  ethics  does  not  dry  out.  Not upholding the mandate indicates not having a commitment to the Notary's oath/promise, resulting in  inconsistent  obligations  that  should  be  carried  out  properly  and  correctly  based  on  statutory regulations,  professional  code  of  ethics,  honor  and  responsibility  as  a  Notary.  A  further consequence of the lack of commitment to trust is not being careful in carrying out the position of Notary  Public,  which  can  trigger  legal  problems.  Examples  of  real  cases  that  befell  Notaries  in carrying out their positions would be very valuable lessons if presented as study material.
Keywords : Substitute Notary; Trust; Oath of Office.

## ABSTRAK
Adanya  penjelasan  atau  penjabaran  perihal  sumpah/janji  jabatan  Notaris  sangat  diperlukan  agar terdapat  kesepahaman  atau  kesamaan  persepsi  sebagai  pedoman  bagi  Notaris  maupun  orang  lain (selama  yang  bersangkutan  menjalankan  jabatan  Notaris)  yang  wajib  ditaati.  Penjelasan  yang akurat dan detail merupakan suatu kebutuhan agar lebih mengenal khasanah nilai-nilai luhur yang wajib  diemban  oleh  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  sehingga  tidak  hanya    sebatas  tahu normatif  etik  namun  juga  terinternalisasi  dalam  dirinya  personal  etik.  Dengan  kata  lain  tidak berhenti pada tataran ketentuan-ketentuan normatif yang abstrak, namun juga menunjukkan jalan untuk  melakukan  apa  yang  seharusnya  dilakukan  dalam  tataran  praktis  sehingga  kajian  etika profesi  hukum  tidak  kering.  Tidak  memegang  teguh  amanah  menandakan  tidak  memiliki komitmen  terhadap  sumpah/janji  jabatan  Notaris  sehingga  berakibat  tidak  konsisten  terhadap kewajiban  yang  seharusnya  dijalankan  secara  baik  dan  benar  berdasakan  peraturan  perundang- undangan,  kode  etik  profesi,  kehormatan  dan  tanggung  jawab  sebagai  Notaris.  Akibat  lebih  jauh dari  ketiadaan  komitmen  terhadap  amanah  adalah  tidak  hati-hati  dalam  menjalankan  jabatan Notaris  sehingga  memantik  timbulnya  permasalahan  hukum.  Contoh  kasus  nyata  yang  menimpa Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  akan  menjadi  pembelajaran  yang  sangat  berharga  jika dipaparkan sebagai bahan kajian.
Kata Kunci : Notaris Pengganti; Amanah; Sumpah Jabatan.

## Pingkan Chandra Dewi Tamaka
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris

## A. PENDAHULUAN
Jabatan  yang  dimiliki  oleh  Notaris  merupakan  jabatan  kepercayaan  dimana  seseorang bersedia  mempercayakan  sesuatu  kepadanya  sehingga  selayaknyalah  sebagai  orang  kepercayaan Notaris  memiliki  kewajiban  untuk  merahasiakan  semua  yang  diberitahukan  kepadanya  selaku Notaris,  sekalipun  ada  sebagian  yang  tidak  dicantumkan  dalam  akta. 1 Dengan  demikian  Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh- sungguh  telah  dimengerti  dan  sesuai  dengan  kehendak  para  pihak,  yaitu  salah  satunya  dengan membacakannya,  sehingga  menjadi  jelas  isi  akta  Notaris  tersebut,  serta  memberikan  akses terhadap  informasi,  termasuk  akses  terhadap  perundang-undangan  yang  terkait  bagi  para  pihak penandatanganan akta. 2 Pengamalan kewajiban secara konsisten bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya  berpangkal  dari  adanya  komitmen  yang  diikrarkan  dengan  penuh  kesadaran  disertai keyakinan  menurut  agamanya  dihadapan  menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Pengucapan  ikrar yang  merupakan  keniscayaan  bagi  Notaris  sebelum  menjalankan  jabatannya  termaktub  dalam Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Juncto  Pasal  12  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang  Syarat  dan Tata  Cara  Pengangkatan,  Cuti,  Perpindahan,  Pemberhentian  dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan Notaris  yang  berbunyi  sebagai  berikut:  “Sebelum  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk”. 3
Perihal isi sumpah/janji jabatan Notaris diatur dalam Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 12 ayat (4)  Peraturan  Perundang-udangan  di  atas  tersebut  terdiri  dari  5  alinea,  keduanya  tertulis  dan berbunyi persis sama sebagai berikut : “Saya bersumpah/berjanji :
1. Bahwa  saya  akan  patuh  dan  setia  kepada  Negara  Republik  Indonesia,  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Tentang  Jabatan Notaris serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak.
1 Violette Shania Rachel Mokodongan, ‘Kedudukan Notaris Pada Perlindungan Hak Konsumen Atas Adanya Klausula Baku Dalam Jual Beli Properti’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 21.3 (2024), 1085– 96.
2 Ovina  Viviani  Bambang  Siswanto,  ‘Kekuatan  Hukum  Akta  Otentik  Yang  Distempel  Tanda  Tangan’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 18.3 (2021), 669–75.
3 Yen Yen Anggun dan elly Hernawati, ‘Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 21.3 (2024), 1167– 69.
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
3. Bahwa  saya  akan  menjaga  sikap,  tingkah  laku  saya  dan  akan  menjalankan  kewajiban  saya sesuai  dengan  kode  etik  profesi,  kehormatan,  martabat  dan  tanggung  jawab  saya  sebagai Notaris.
4. Bahwa  saya  akan  merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam  pelaksanaan jabatan saya.
5. Bahwa  saya  untuk  dapat  diangkat  dalam  jabatan  ini,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung,  dengan  nama  atau  dalih  apapun,  tidak  pernah  dan  tidak  akan  memberikan  atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.
Isi  sumpah  jabatan  notaris  sebagai  mana  termaktub  pada  alinea  kedua  diatas  tersebut merupakan  kaidah  moral  berupa  sikap  tingkah  laku  yang  secara  konsisten  wajib  dijaga  selama menjalankan kewajiban jabatan Notaris selaras dengan kode  etik profesi  sebagai  mana dimaksud pada alinea ke-3 Sumpah Jabatan Notaris. 4 Dalam konteks ini, teks alinea kedua Sumpah Jabatan Notaris tersebut dalam perspektif Kode Etik Profesi diunduh dan ditegaskan kembali dalam pasal 3 angka 4 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung 29-30  Mei  2015  yang  tertulis  dan  berbunyi  sebagai  berikut:  Notaris  maupun  orang  lain  (selama yang bersangkutan/ menjalankan jabatan Notaris) wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. 5
Mencermati  isi  sumpah  jabatan  Notaris  pada  alinea  kedua  Pasal  12  ayat  (4)  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang merupakan turunan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, kemudian  dikomparasikan  dengan  Pasal  3  angka  4  Perubahan  Kode  Etik  Notaris  Kongres  Luar Biasa  Ikatan  Notaris  Indonesia  di  Bandung  29-30  Mei  2015  perihal  kewajiban  notaris  dalam menjalankan jabatannya, dalam hal ini kata-katanya sama, hanya saja urutan penempatan katanya yang berbeda. 6
Sejauh  ini  belum  pernah  ada  penjelasan  atau  penjabaran  perihal  isi  sumpah/janji  jabatan Notaris maupun kewajiban Notaris  dalam menjalankan jabatan menurut  Undang-Undang Jabatan
4 Marlina  Br  Purba  Ayu  Maharani  Istiqomah,  ‘Problematika  Hukum  Peran  Notaris  Terhadap  Ijin  Usaha Melalui Sistem Online Single Submission’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 21.3 (2024), 990– 1006.
5 Adrian  Raka  Wiranata  and  Fakultas,  ‘Analisis  Pembuatan  Akta  Notaris  Secara  Elektronik’, Al  Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 19.1 (2021), 408–21.
6 Sonny  Gondo  Hudaya,  ‘Sah  Tidaknya  Pembuatan  Akta  Notaris  Secara  Elektronik  Berdasarkan  Teori Hukum  Positif  Yang  Berlaku’, Al  Qodiri :  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  Dan  Keagamaan ,  19.3  (2022),  566–78 <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578>.
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
Notaris  maupun  Kode  Etik  Notaris  sebagaimana  tertera  diatas  sehingga  secara  normatif  masih kabur.  Tentang  hal  ini  Herlien  Budiono,  menyatakan  bahwa  : 7 Penjabaran  perilaku  Notaris  ke dalam Kode Etik Notaris adalah tidak mudah untuk secara terperinci menguraikan nilai, moralitas dan  etika  umum  kedalam  seperangkat  standar  perilaku  kongkrit  profesi  notaris.  Selama  kendala tersebut juga disebakan tidak adanya metode untuk mendidik serta meningkatkan moral dan etika notaris melalui suatu pendidikan praktis edukatif.
Adanya penjelasan atau penjabaran perihal sumpah/janji jabatan Notaris sangat diperlukan agar terdapat kesepahaman atau kesamaan persepsi sebagai pedoman bagi Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) yang wajib ditaati. Penjelasan yang akurat dan detail merupakan suatu kebutuhan agar lebih mengenal khasanah nilai-nilai luhur yang wajib  diemban  oleh  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  sehingga  tidak  hanya    sebatas  tahu normatif  etik  namun  jugaterinternalisasidalam  dirinya  personal  etik.  Dengan  kata  lain  tidak berhenti pada tataran ketentuan-ketentuan normatif yang abstrak, namun juga menunjukkan jalan untuk  melakukan  apa  yang  seharusnya  dilakukan  dalam  tataran  praktis  sehingga  kajian  etika profesi  hukum  tidak  kering.  Sebagaimana  disinyalir  Sidharta,  yang  menyatakan  pendapatnya, bahwa : 8 Bahan kajian etika profesi hukum di Indonesia menjadi sangat kering dan berhenti pada ketentuan-ketentuan  normatif  yang  abstrak.  Dalam  konteks  ini  adanya  kurikulum  ilmu kenotariatan,  proses  dan  metode  pendidikan  berkelanjutan  yang  memuat  upaya  untuk  secara sistematis  menumbuhkan  sikap  etis  dan  melahirkan  karakter  yang  sesuai  dengan  profesi  Notaris merupakan kebutuhan.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, karena sampai saat ini belum terdapat penjelasan atau penjabaran  perihal  isi  sumpah  jabatan  Notaris  dan  kewajiban  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya  menurut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  maupun  Kode  Etik  Notaris  sebagaimana tertera  diatas  khususnya  perihal  kata  “amanat”,  maka  perlu  peninjauan  dan  pengkajian  lebih mendalam makna kata “amanat” guna mengatasi kegelisahan batin untuk ingin tahu lebih banyak bahwa yang diketahui itu masih meraguragukan, serta tidak pasti yang menyebabkan lebih gelisah lagi. Endang Saifuddin Ashari, mengutip Harsojo memperingatkan : 9
Tetapi    perlu  diingat  bahwa  ilmu  yang  dimiliki  oleh  umat  manusia  dewasa  ini  belumlah seberapa dibandingkan dengan rahasia alam semesta yang melindungi manusia. Ilmuwan-ilmuwan besar biasanya diganggu oleh perasaan agung semacam kegelisahan batin mau tahu lebih banyak
7 Herlin  Budiono, Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia,  Hukum  Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 257
8 Sidharta, Moralitas Profesi Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2009), hlm.45
9 Endang Saifuddin Ashari, Ilmu, Filsafat dan Agama, (Jakarta, Bintang Media, 2017), hlm.27
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
bahwa yang diketahui itu masih meragu-ragukan, serta tidak pasti yang menyebabkan lebih gelisah lagi.  Dan  biasanya  ilmuwan-ilmuwan  besar  adalah  orang-orang  yang  rendah  hati  dan menundukkan kepala, sebagaimana padi makin berisi makin merunduk”. Selanjutnya dalam buku yang sama, Haji Endang Saifuddin Ashari, MA. juga mengutip peringatan Prof. Harsojo:   Bahwa kebenaran  ilmiah  itu  tidaklah  absolut  dan  final  sifatnya.  Kebenaran  ilmiah  selalu  terbuka  untuk peninjauan  kembali  berdasarkan  atas  adanya  fakta-fakta  baru  yang  sebelumnya  tidak  diketahui. Kebenaran  ilmiah  tidak  tergantung  kepada  siapa  yang  menghasilkan  teori  ilmu  itu.  Ilmu mengoreksi dirinya dan ini merupakan satu bagian yang penting dari pada kehidupan ilmu.
Adanya  kegelisahan  batin  untuk  tahu  lebih  banyak  tentang  amanah  didorong  kerendahan hati  apa  yang  penulis  ketahui  masih  meragu-ragukan  atau  samar-samar  karena  belum  adanya penjelasan  yang  akurat  dan  detail.  Disamping  itu  bertolak  dari  kesadaran  bahwa  kebenaran- kebenaran  ilmiah  selalu  terbuka  untuk  peninjauan  kembali  berdasarkan  fakta-fakta  baru  yang sebelumnya  tidak  diketahui.  Juga  yang  tidak  kalah  pentingnya,  jika  mau  jujur  pada  diri  sendiri boleh  jadi  sesungguhnya  tidak  sedikit  yang  belum  memahami  mengenai  urgensi,  makna  dan manfaatnya  mengapa  harus  memegang  teguh  amanah  sebagaimana  isi  sumpah  jabatan  yang diucapkan dalam Sumpah Jabatan Notaris dan apa akibatnya jika melanggar.
Tidak  memegang  teguh  amanah  menandakan  tidak  memiliki  komitmen  terhadap sumpah/janji  jabatan  Notaris  sehingga  berakibat  tidak  konsisten  terhadap  kewajiban  yang seharusnya dijalankan secara baik dan benar berdasakan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi,  kehormatan  dan  tanggung  jawab  sebagai  Notaris.  Akibat  lebih  jauh  dari  ketiadaan komitmen  terhadap  amanah  adalah  tidak  hati-hati  dalam  menjalankan  jabatan  Notaris  sehingga memantik  timbulnya  permasalahan  hukum.  Berdasarkan  hal  tersebut  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya  harus  memahami  dan  mengimplementasikan  amanat  dalam  sumpah  jabatannya. Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  perlu  dikaji  masalah  sumpah/janji  jabatan  Notaris  ditinjau  dari aspek etika profesi dalam bentuk penulisan jurnal hukum dengan judul : Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  Yuridis  Normatif,  sedangkan  Pendekatan  yang dipergunakan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Bahan  hukum yang  dipergunaka  adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Sebagai  cara  untuk menarik  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah  terkumpul  dipergunakan  metode  analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum  diaplikasikan  untuk  menjelaskan  tentang  seperangkat  data,  atau  menunjukkan  komparasi
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan  bahan  hukum  yang  diperoleh,    ditambahkan  pendapat  para  sarjana  yang  mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejauh  ini  belum  pernah  ada  penjelasan  atau  penjabaran  perihal  isi  sumpah/janji  jabatan Notaris maupun kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatan menurut  Undang-Undang Jabatan Notaris  maupun  Kode  Etik  Notaris  sebagaimana  tertera  diatas  sehingga  secara  normatif  masih kabur. Adanya penjelasan atau penjabaran perihal sumpah/janji jabatan Notaris sangat diperlukan agar terdapat kesepahaman atau kesamaan persepsi sebagai pedoman bagi Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) yang wajib ditaati. Penjelasan yang akurat dan detail merupakan suatu kebutuhan agar lebih mengenal khasanah nilai-nilai luhur yang wajib  diemban  oleh  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  sehingga  tidak  hanya    sebatas  tahu normatif  etik  namun  jugaterinternalisasidalam  dirinya  personal  etik.  Dengan  kata  lain  tidak berhenti pada tataran ketentuan-ketentuan normatif yang abstrak, namun juga menunjukkan jalan untuk  melakukan  apa  yang  seharusnya  dilakukan  dalam  tataran  praktis  sehingga  kajian  etika profesi hukum tidak kering.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, karena sampai saat ini belum terdapat penjelasan atau penjabaran  perihal  isi  sumpah  jabatan  Notaris  dan  kewajiban  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya  menurut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  maupun  Kode  Etik  Notaris  sebagaimana tertera  diatas  khususnya  perihal  kata  amanat,  maka  perlu  peninjauan  dan  pengkajian  lebih mendalam  makna  kaa  amanat  guna  mengatasi  kegelisahan  batin  untuk  ingin  tahu  lebih  banyak bahwa yang diketahui itu masih meraguragukan, serta tidak pasti yang menyebabkan lebih gelisah lagi.
Adanya  kegelisahan  batin  untuk  tahu  lebih  banyak  tentang  amanah  didorong  kerendahan hati  apa  yang  penulis  ketahui  masih  meragu-ragukan  atau  samar-samar  karena  belum  adanya penjelasan  yang  akurat  dan  detail.  Disamping  itu  bertolak  dari  kesadaran  bahwa  kebenaran- kebenaran  ilmiah  selalu  terbuka  untuk  peninjauan  kembali  berdasarkan  fakta-fakta  baru  yang sebelumnya  tidak  diketahui.  Juga  yang  tidak  kalah  pentingnya,  jika  mau  jujur  pada  diri  sendiri boleh  jadi  sesungguhnya  tidak  sedikit  yang  belum  memahami  mengenai  urgensi,  makna  dan manfaatnya  mengapa  harus  memegang  teguh  amanah  sebagaimana  isi  sumpah  jabatan  yang diucapkan dalam Sumpah Jabatan Notaris dan apa akibatnya jika melanggar.
Tidak  memegang  teguh  amanah  menandakan  tidak  memiliki  komitmen  terhadap sumpah/janji  jabatan  Notaris  sehingga  berakibat  tidak  konsisten  terhadap  kewajiban  yang
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
seharusnya dijalankan secara baik dan benar berdasakan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi,  kehormatan  dan  tanggung  jawab  sebagai  Notaris.  Akibat  lebih  jauh  dari  ketiadaan komitmen  terhadap  amanah  adalah  tidak  hati-hati  dalam  menjalankan  jabatan  Notaris  sehingga memantik timbulnya permasalahan hukum.
Amanah  berasal  dari  kata amuna yang  bermakna  tidak  meniru,  terpercaya,  jujur,  atau titipan. Kata Amanah diambil dari kata yang berarti pemeliharaan terhadap apa yang diamanahkan. Amanah bisa memiliki arti tenteram, aman, selamat dan harmoni. 10 Kalau amanah menurut kamus besar bahasa  Indonesia amanah memiliki arti sesuatu  yang dititipkan, sesuatu  yang dipercayakan kepada orang lain. 11
Menurut Darimis Amanah memiliki arti benar-benar bisa dipercaya. Yang dimaksud disini bahwasannya manusia yang diberi atau dititipi sebuah amanah harus mampu melaksanakan dengan sungguh-sungguh  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  diamanahkan  kepada  kita. Dengan  demikian,  orang  yang  memberikan  amanah  akan  percaya  kepada  kita  dengan  sendirinya tanpa  harus  kita  menjelaskannya. 12 Menurut  Husein  Muhammad  amanah  merupakan  memelihara titipan  orang  dan  mengembalikannya  kepada  pemiliknya  dalam  bentuk  semula. 13 Akan  tetapi, pengertian  dari  amanah  tersebut  tidak  terbatas  pada  masalah  itu  saja,  melainkan  memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Yakni menyangkut pula dapat menyimpan rahasia orang, menjaga kehormatan  orang  lain,  menjaga  dirinya  sendiri  dan  menunaikan  tugas-tugas  yang  diberikan kepadanya.
Menurut  mantan  notaris  Dr.  Amrul  Partomuan  Pohan,  SH,  LLM  kata  “amanah”  ini terlupakan  saat  pembuatan  dan  persetujuan  RUU  Jabatan  Notaris  tahun  2004. 14 Sebetulnya, katanya, kata “amanah” waktu itu sudah diusulkan dan dibahas di DPR RI. Namun mengapa kata “amanah”  tidak  ada  ketika  Undang-Undang  ini  disetujui  dan  disahkan,  itu  yang  menjadi  tanda tanya besar dan mengherankan dirinya. Amrul ingat sekali, waktu draf awal RUU Jabatan Notaris yang  akhirnya  disetujui  dan  disahkan  sebagai  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004  itu,  kata “amanah” memang disepakati dicantumkan di dalam RUU.
10 Andi Mohamad dan Zulkhairi Muhamad.Konsep Amanah Dalam Pengurusan Islam Dari Sudut Maqasid Syariah  (Penjagaan  Harta).  Proseding  Seminar  antar  bangsa  pengurusan  dan  kepemimpinan  Islam:  Isu  dan cabaran. (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM, Bangi, Selangor). hlm. 2
11 Tim  Prima  Pena. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Edisi  terbaru  (Jakarta  :  Gitamedia  Press,  1998), hlm.42
12 Darimis. REM-BEKAS (Revolusi Mental Berbasis Konseling Spritual Teistik): Upaya Membangun Generasi Berkarakter FAST (Fathonah, Amanah, Siddiq, dan Tabligh). Jurnal Ta’dib. Volume 1 8, No. 1 (Juni 2015).
13 Husein Muhammad, Wasiat Taqwa. hlm. 125
14 http://medianotaris.com/amanah_oh_amanah_berita392.html

## Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
Menurutnya “amanah” ini  harus ada karena bersangkutan dengan sumpah jabatan notaris itu  sendiri  yang  diucapkan  calon  notaris  ketika  disumpah  dan  dilantik.  Lebih  lanjut  Amrul menjelaskan  bahwa  “hilangnya”  kata  “amanah”  mungkin  karena  terlewatkan  dalam  proses pencetakan  Lembaran  Negara.  Sehingga  dengan  telah  diterbitkannya  Lembaran  Negara  itu  tidak ada  lagi  penambahan.  Namun,  katanya,  kemungkinan  lain  hilangnya  kata  “amanah”  ini  ketika masih  dibahas  di  DPR.  Walaua  begitu  ia  menduga  hilangnya  “amanah”  tidak  ada  unsur kesengajaan.  Tapi  semata-mata  terlewatkan  saja,  sebab  waktu  itu  di  dalam  pembicaraan  di  DPR sudah  ada  kesepakatan  untuk  memasukkan  kata  “amanah”  ini  di  dalam  draf  Undang-Undang, katanya  sambil  mengingat  kejadian  waktu  itu  itu  ketika  Ia  termasuk  anggota  tim  dalam pembahasan RUU Jabatan Notaris sebelum tahun 2004 disahkan. 15
Sedangkan arti kata “amanah” menurut Amrul adalah berasal dari kata “aman” yang berarti bahwa  seseorang  memberikan  rasa  aman  bagi  yang  memberikan  amanah  atau  tugas.  Si  pemberi tugas atau amanah ini merasa “aman” karena amanah itu akan dijalankan. Dalam Bahasa Inggris, menurut  Amrul,  “amanah”  adalah “trust” , “trustworthy” yang  berarti  “orang  yang  dapat diandalkan, atau memegang dengan baik apa yang dipercayakan kepadanya. Dari sini disimpulkan bahwa  arti  “amanah”  adalah  dapat  dipercaya  atau  memegang  kepercayaan  yang  diberikan kepadanya. Dari uraian ini Amrul menyatakan bahwa jika seorang notaris tidak amanah maka akan berbahaya sekali. Sebab jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan. 16
Profesionalisme dalam profesi notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bedasarkan  Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesionalitas notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam  melayani  masyarakat  dan  akta  yang  dibuat  di  hadapan  atau  oleh  notaris.  Dimana  notaris tersebut  harus  didasari  atau  dilengkapi  dengan  berbagai  ilmu  pengetahuan  hukum  dan  ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris, sehingga akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris tersebut mempunyai kedudukan sebagai alatbukti yang sempurna dan kuat.
Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang mewajibkan  seorang  notaris  untuk  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris  kecuali  ada  alasan  untuk  menolaknya.Sehubungan  dengan tindakan profesionalitas notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tentunya seorang  notaris  tidak  boleh  menyalahgunakan  wewenang  yang  telah  diberikan  kepadanya berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Penyalahgunaan  wewenang  dalam  hal  ini
16 http://medianotaris.com/amanah_oh_amanah_berita392.html
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
mempunyai  pengertian  yaitu  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  notaris  di  luar  dari  wewenang yang  telah  ditentukan.  Jika  notaris  membuat  suatu  tindakan  di  luar  wewenang  yang  telah ditentukan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak.
Sumpah  suatu  persetujuan  yang  dipakai  oleh  orang-orang  yang  berkuasa,  baik  di  bidang agama,  maupun  di  bidang  sekular  untuk  menjamin  bahwa  orang,  terutama  saksi  di  pengadilan, mengatakan  kebenaran.  Giorgio  Agamben  menyatakan  bahwa  fungsiutama  sumpah  dalam berbagai  bentuknya  adalah  menjamin  kebenaran  dan efficacy dari  apa  yang  kita  ucapan. 17
Sedangkan Alan H. Sommerstein menandaskan bahwa sumpah adalah pernyataan yang diberikan dengan  mengundang  kekuatan  supranatural  sebagai  saksi  atas  ketaatannya,  di  mana  apabila sumpah tersebut dilanggar maka dia bersedia dihukum dan disebut sebagai orang yang terkutuk. 18
Terkait dengan upacara penyumpahan, sumpah adalah kutukan atas orang yang melanggar kata-katanya  sendiri  atau  apabila  dia  tidak  mengatakan  kebenaran.  Gagasan  memohon  kutukan atas  diri  sendiri,  telah  mendorong  beberapa  ahli  mengemukakan,  bahwa  bila  seorang  Ibrani bersumpah atas nama Allah, maka ia telah memberikan kebebasan kepada Allah untuk bertindak, atau  mempercayakan  kepada  Allah  tugas  bertindak  terhadap  seseorang  yang  melakukan  sumpah palsu atau kesaksian. Menurut KUHAP Pasal 187 berbunyi surat sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1)  huruf  c  dibuat  atas  sumpah  jabatan  atau  dikuatkan  dengan  sumpah  adalah  berita  acara  surat lainnya  bentuk  surat  resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang  berwenangatau  yang  dibuat dihadapannya  yang  memuat  keterangan  tentang  kejadian  atau  keadaan  yang  didengar  atau  yang dialami sendiri.
Praktek  berprofesi  berarti  melaksanakan  janji  komitmen  bagi  kaum  profesional,  untuk berkarya  sebaik-baiknya  melalui  hubungan  antara  dia  dan  masyarakat  yang  membutuhkan keahliannya  dan  mempercayainya.  Interaksi  dalam  hubungan  kerja  ini  merupakan  hal  yang terpenting dalam praktek berprofesi. Hubungan kerja ini terutama didasarkan oleh saling percaya. Aturan hubungan kerja professional harus diwujudkan dalam bentuk pegangan yang disatu pihak berbentuk landasan hukum untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan jasa profesional itu, serta untuk menjamin nafkah bagi dan dapat dihasilkannya karya yang terbaik
17 Giorgio  Agamben, The  Sacrament  of  Language:  An  Archaelogy  of  the  Oath. (Stanford,  CA.:  Stanford University Press, 2011) hlm.4
18 Alan H. Sommerstein & Andrew J. Bayliss, Oath and State in Ancient Greece . (Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2013), 3-4
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
oleh profesional.  Dilain  pihak berbentuk kode etik dan kaidah tata laku profesi,  untuk  menjamin terhindarnya tindakan kesewenang-wenangan. Esensi dari peraturan/ perundangan tentang profesi adalah  mengatur  seluk  beluk  interaksi  dalam  praktek  berprofesi,  untuk  tujuan  sebesar-besarnya memperoleh hasil karya yang terbaik dan jaminan perlindungan kepada masyarakat. 19
Model kaum profesional sebagai dukungan dari praktek profesi sendiri. Kaum profesional tanggap  terhadap  klien  tanpa  batas.  Mark  May  mengatakan  pelayan  rohani  tidak  pernah  tahu kemana  mendarat  pekerjaan  khusus  membuat  mereka  terpanggil  untuk  melaksanakannya.Kasus yang paling baik dengan cakap belum memberi landasan profesional. Masalah yang paling banyak bersentuhan  dengan  profesi  kedokteran,  pakar  hukum,  seniman  dan  pelayan  rohani.  Namun seniman tidak memiliki klien seperti para profesional lain. Kaum profesional mendapat legitimasi dari profesi dan dapat dipercaya. 20
Sumpah  jabatan  sudah  menjadi  bagian  integral  dari  sebuah  jabatan.  Kehadirannya  pun sakral  karena  di  dalamnya  mengandung  unsur  religiositas  dan  hukum  formil.  Sangat  berat pertanggungjawabannya,  baik  di  sisi  ketuhanan  maupun  di  hadapan  hukum  manusia.  Sumpah menjadi  roh  pengembanan  jabatan  yang  menuntut  agar  dijalankan  secara  benar  dan  penuh tanggung  jawab.  Sumpah  janji  jabatan  dijadikan  sebagai  tekad  bulat  untuk  bekerja,  menjalankan amanat  yang  telah  diberikan.  Jika  melihat  substansinya,  sumpah  tersebut  sangat  bernilai  luhur. Apabila diimplementasikan pada masa mengemban amanah dalam jabatan, sumpah itu sangatlah ideal untuk menjadi pemandu guna membawa notaris untuk lebih berintegritas dan berkinerja lebih baik. Akan tetapi, banyak yang menganggap pengucapan sumpah tersebut hanya sebagai seremoni dalam  mengawali  suatu  jabatan.  Dengan  begitu,  setelah  sumpah  diucapkan,  semua  berlalu bagaikan debu yang ditiup angin, tidak berbekas dan tidak bisa mewarnai dalam keseharian pada masa mengemban amanah.
Pengangkatan  notaris  melalui  sumpah  jabatan  untuk  memangku  jabatan,  dengan  ruang lingkup luas menyangkut kepentingan orang banyak adalah merupakan sebuah kepercayaan besar yang diberikan oleh negara.  Karena itu penunjukan atas jabatan tersebut  harus dilakukan dengan cara  tepat  dan  seksama.  Tentunya  pemilihan  terhadap  seseorang  untuk  menduduki  suatu  jabatan didasarkan atas pertimbangan kompetensi  dan kelayakannya. Dan yang lebih  penting lagi adalah jabatan  itu  mampu  dijalankan  dengan  penuh  amanah  dan  tanggung  jawab.  Ini  juga  bermakna bahwa jabatan adalah bentuk  pengabdian kepada negara yang dilakukan  dengan penuh kejujuran dan keikhlasan.
19 Daryl Koehn, Landasan Etika Profesi (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm.44
20 Tina Asmarawati, Hukum dan Psikiatri , (Yogyakarta: Deepublish, 2003), hlm.252
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
Sebab  cukup  banyak  orang  yang  cakap,  layak,  dan  mampu  menempati  suatu  jabatan penting, tetapi tidak banyak orang yang mampu menjalankannya dengan amanah, jujur, dan ikhlas. Pertama,  kepercayaan.  Yaitu  sumpah  setia  atas  nama  Tuhan  akan  selalu  berbuat  jujur,  dapat dipercaya  dalam  menjalankan  kepemimpinan  yang  merupakan  nilai  sangat  mendasar  dalam  jiwa seseorang. Ia tidak hanya berlaku bagi seorang pemimpin saja, namun berlaku untuk semua orang yang percaya akan hari pembalasan. Namun demikian, standar amanah dalam kepemimpinan tidak hanya  berhenti  pada  aspek  moral  saja.  Lebih  dari  itu,  amanah  moral  harus  pula  dikawal  dengan amanah profesional yang tidak kalah pentingnya untuk menjalankan tugas-tugasnya. 21
Menciptakan  perangkat  atau  profesi  hukum  yang  baik  sesuai  pada  peraturan  yang  tertulis dengan tindakan di lapangan, membutuhkan kerjasama yang baik  antara   institusi hukum dengan lembaga  pendidikan  hukum.  Kenyataan  yang  terjadi  pada  negara-negara  maju  dalam  hal penerimaan hakim, jaksa, polisi, militer sangat memperhatikan kualitas kemampuan pengetahuan kemahiran  hukumnya.  Seleksi  penerimaan  profesi  hukum  ini  dilakukan  dengan  sangat  ketat  dan bersih  atas  kerja  sama  institusi  hukum  dan  lembaga  pendidikan  hukum.    Profesi  hukum  adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara.
Pada  hakekatnya  keberadaan  lembaga  notariat  sebagai  salah  satu  profesi  hukum disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang otentik. Keberadaan Notaris  diangkat  oleh  penguasa  yang  berwenang  berdasarkan  undang-undang,  bukan  sekedar untuk  kepentingan  pribadi  dari  orang  yang  diangkat  sebagai  Notaris,  tetapi  untuk  kepentingan masyarakat  yang  harus  dilayani  olehnya,  dan  juga  demi  kepentingan  negara. 22 Notaris  adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.
Notaris sebagai salah satu bentuk profesi yang berkaitan dengan hukum mempunyai peran untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia melalui pembuatan akta otentik. Sebagai pejabat umum  Notaris  mempunyai  tugas  yang  berat  yaitu  memberikan  pelayanan  hukum  kepada masyarakat  sebagai  kepanjangan  tangan  dari  Pemerintah  dalam  bidang  hukum  perdata,  yaitu pembuatan akta otentik guna tercapainya kepastian hukum. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  yaitu
21 Agus Saputera. ICW, Makna Sumpah Jabatanhttp://www.antikorupsi.org/id/content/ melaksanakan- sumpah-jabatanTulisan ini diambil dari Media Indonesia, 12 April 2005
22 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta , (Bandung, CV Mandar Maju, 2011), hlm10
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
:“Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan lainnyasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Berwenang, artinya :
a) Seorang  notaris  diangkat  oleh  Menteri  Kehakiman  (sekarang  Menter  Hukum  dan  HAM) dengan  Surat  Keputusan.  Seorang  notaris  yang  meskipun  sudah  diangkat,  tetapi  belum disumpah cakap sebagai notaris, tetapi belum berwenang membuat akta otentik. Demikian juga dengan seorang notaris yang sedang cuti. Seorang notaris yang diskor sebagai notaris dinyatakan tidak cakap ( onbekwaam ). Sering dijelaskan dalam kuliah-kuliah “tidak cakap” mencakup  seluruh  kemampuan  bertindak  sebagai  notaris,  sedang  notaris  tidak  “tidak berwenang” hanya dalam beberapa hal atau keadaan, misalnya bilda berada di daerah yang tidak termasuk dalam wilayah kedudukannya. Bila seorang notaris berada di luar wilayah kedudukannya  dan  ternyata  membuat  sebuak  akta,  maka  ia  bersalah  membuat  pemalsuan material  ( materiele  vervalsing ).  Jenis  akta  yang  dibuat  oleh  seorang  notaris.  Seorang notaris boleh membuat semua akta dalam bidang notariat, tetapi dia tidak boleh membuat berita  acara  pelanggaran  lalu  lintas  atau  keterangan  kelakuan  baik,  yang  semuanya wewenang  kepolisian,  ia  juga  tidak  boleh  membuat  akta  perkawinan,  akta  kematian,  akta kelahiran  (bukan  akta  kenal akte  van  bekenheid )  yang  semuanya  adalah  wewenang pegawai catatan sipil.
b) Seorang  notaris  harus  berwenang  pada  tanggal  akta  dibuat.  Notaris  yang  sudah  diangkat, tetapi belum disumpah dan seorang notaris yang sedang bercuti, tidak berwenang membuat akta  otentik  sampai  penyumpahannya  dilaksanakan,  cutinya  berakhir  atau  cuti  dihentikan atas permintaan sendiri.
c) Notaris telah disebutkan diangkat oleh Menteri. Pengangkatan mana dilakukan untuk suatu wilayah (propinsi– gewest ). Pada jaman penjajahan Belanda, tidak ada pembagian wilayah propinsi  untuk  daerah  di  luar  Jawa  (sehingga  namanya  disebut residentie ).  Selain  batas wilayah  ini,  berlaku  pula  ketentuan  kode  etik  bagi  kalangan  notaris  sehingga  terdapat pembatasan wilayah kerja notaris.
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  harus  memiliki  beberapa  kewenangan  sehingga  akta yang dibuatnya berlaku sebagai sebuah akta otentik. Kewenangan notaris dalam ini meliputi  4 (empat) hal, yaitu :
1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat;
Tidak  semua  pejabat  umum  dapat  membuat  semua  akta.  Sebagai  pejabat  umum,  notaris memiliki kewenangan yang bersifat umum (regel), sedangkan pejabat lain yang dimaksud oleh undang-undang bersifat pengecualian. Notaris hanya berwenang membuat akta-akta yang telah
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
ditugaskan  atau  dikhususkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Pengecualian wewenang yang ditugaskan kepada notaris, antara lain sebagai berikut :
a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata)
b) Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdata)
c) Berita  acara  tentang  penawaran  pembayaran  tunai  dan  konsinasi  (Pasal  1405  dan  1406 KUH Perdata);
d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUHD);
e) Akta catatan sipil (Pasal 4 KUH Perdata).
2) Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  orang,  untuk  kepentingan  siapa  akta  tersebut dibuat;
3) Notaris  tidak  berwenang  untuk  kepentingan  setiap  orang  dengan  maksud  untuk  menghindari terjadinya  tindaka  yang  memihak  dan  penyalahgunaan  wewenang.  Pasal  52  Undang-Undang Jabatan  Notaris  memberikan  pengecualian  kepada  notaris  bahwa  notaris  tidak  diperkenankan membuat  akta  untuk  diri  sendiri,  istri/suami  atau  orang  lain  yang  mempunyai  hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun karena hubungan darah dalam garis  lurus  ke  bawah  dan/atau  ke  samping  sampai  dengan  derajat  ketiga,  serta  menjadi  pihak untuk diri perantaraan kuasa, kecuali suami/istri atau orang tersebut menjadi penghadap dalam penjualan  di  muka  umum,  atau  pemborongan  umum  atau  menjadi  anggota  rapat  yang risalahnya dibuat oleh notaris bersangkutan. Bila notaris tidak menaati ketentuan tersebut, akta notaris  yang  dibuatnya  hanya  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  sama  seperti  surat  di bawah tangan. Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan bahwa akta notaris tidak boleh  memuat  penetapan  atau  ketentuan  yang  memberikan  suatu  hak  atau  keuntungan  bagi notaris,  istri/suami  notaris,  saksi  atau  istri/suami  saksi  serta  orang-orang  yang  mempunyai hubungan  kekeluargaan  dengan  notaris  atau  saksi,  baik  dalam  garis  lurus  ke  atas  atau  bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai derajat ketiga.
4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat;
Wilayah  hukum  notaris  sudah  ditentukan  sesuai  pengangkatannya  sehingga  notaris  tidak diperkenankan membuat akta di luar wilayah wewenangnya. Larangan bagi notaris untuk tidak menjalankan  jabatannya  di  luar  wilayah  yang  sudah  ditentukan  ditegaskan  dalam  Pasal  17 huruf  a  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Apabila  notaris  membuat  akta  di  luar  wilayah kerjanya,  maka  akta  tersebut  dianggap  tidak  sah.  Dalam  hal  ini,  notaris  dianggap  tidak berwenang  untuk  menjalankan  jabatannya  di  luar  tempat  kedudukannya  secara  teratur  (Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris).

## Pingkan Chandra Dewi Tamaka
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris

## 5) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan;
Notaris  tidak  boleh  membuat  akta  selama  ia  masih  dalam  status  cuti  atau  dipecat  dari jabatannya.  Pasal  25  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mewajibkan  notaris  untuk  menunjuk seorang notaris pengganti selama menjalankan cuti. Artinya, notaris tidak diperkenankan untuk menjalankan  jabatannya  selama  cuti.  Notaris  juga  tidak  boleh  membuat  akta  sebelum  ia diambil  sumpahnya  untuk  memangku  jabatan  sebagai  notaris.  Kewajiban  untuk  disumpah terlebih dahulu tercantum pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.
Apabila  salah  satu  persyaratan  di  atas  tidak  terpenuh,  maka  akta  yang  dibuatnya  adalah  tidak otentik  dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Persyaratan tersebut juga berlaku untuk akta-akta yang diharuskan oleh undang-undang dibuat dalam akta notaris. Perbuatan, perjanjian, atau ketetapan yang dinyatakan dalam akta tersebut dianggap tidak sah.
Jabatan  Notaris  adalah  Jabatan  terhormat  ( officium  nobile )  karena  Notaris  selaku  Pejabat Umum  merupakan  jabatan  kepercayaan  ( vertrouwensambt )  dan  secara  personal  Notaris  adalah seorang  yang  dipercaya  oleh  masyarakat  dalam  pembuatan  alat  bukti  berupa  akta  Otentik ( vertrouwens person ). Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris diharuskan memiliki :
1) Moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3) Bertindak  jujur,  mandiri  dan  tidak  berpihak  serta  penuh  rasa  tanggung  jawab  berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
4) Meningkatkan  ilmu  pengetahuan  yang  telah  dimiliki  tidak  terbatas  pada  ilmu  hukum  dan kenotariatan
5) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat
Pasal  15  ayat  (1)  Undang  Undang  Jabatan  Notaris  menegaskan  bahwa  salah  satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang :
1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau benvenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang  mengenai  tempat,  di  mana  akta  itu  dibuat,  hal  ini  sesuai  dengan  tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
5. Mengenai  waktu  pembuatan  akta,  dalam  hal  ini  Notaris  harus  menjamin  kepastian  waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.
Eksistensi  notaris  di  kalangan  pejabat  umum  ( openbaar  ambtenaar )  adalah  untuk mengakomodir  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  hukum  keperdataan.  khususnya  kebutuhan masyarakat  akan  pembuktian  dengan  dilandasi  Undang-Undang  Jabatan  Notaris sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  bahwa    notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  otentik.  Kewenangan  notaris  sebagaimana  dimaksud  Undang  Undang  Jabatan Notaris dengan profesinya sebagai pembuat akta otentik disertai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat  yang  begitu  pesat    dan  dinamis  telah  meningkatkan  intensitas  dan  kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal ini lah yang menjadi landasan filosofis dari terbentuknya Undang Undang Jabatan Notaris melalui produk yang dikeluarkan oleh notaris  yaitu akta otentik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum setiap pengguna jasa Notaris.
Ketentuan  Pasal  1868  KUH  Perdata  yang  menegaskan  bahwa  :  Suatu  akta  otentik  adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Secara khusus diatur dalam ketentuan  Pasal  1 angka (7)  Undang Undang Jabatan  Notaris bahwa :  Akta Notaris adalah  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
Akta  sendiri  adalah  surat  sebagai  alat  bukti  yang  diberi  tanda  tangan,  yang  memuat peristiwa yang menjadi  dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani.  Keharusan    untuk  ditandatanganinya  surat  untuk  dapat  disebut  sebagai  akta  berasal  dari Pasal  1869  KUH  Perdata. 23 Keharusan  adanya  tanda  tangan  tidak  lain  bertujuan  untuk membedakan akta yang satu  dengan akta yang lain  atau dari akta yang  dibuat orang lain. Fungsi tanda  tangan  adalah  untuk  memberi  ciri  atau  untuk  mengindividualisir  sebuah  akta.  Akta  yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifisir dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh  karena  itu  nama  atau  tanda  tangan  yang  ditulis  dengan  huruf  balok  tidaklah  cukup,  karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat. 24
Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut  harus  ditandatangani  namun,  penandatangan  akta  tersebut  juga  harus  di  hadapan  notaris
23 Ahmadi Miru. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak . (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007). hlm. 39-40 24 G.H.S. Lumban Tobing . Peraturan Jabatan Notaris. (Erlangga : Surabaya, 1992), hlm.20

## Pingkan Chandra Dewi Tamaka
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang Undang Jabatan Notaris bahwa : “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Ketentuan Pasal 16 ayat (1)  huruf  l  tersebut  adalah  kewajiban  notaris  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  16  ayat  (1) Undang Undang Jabatan Notaris.
Seorang  notaris  biasanya  dianggap  sebagai  seorang  pejabat  tempat  seseorang  dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar,  ia  adalah  pembuat  dokumen  yang  kuat  dalam  suatu  proses  hukum.  Kedudukan  seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat yang disegani, namun saat ini kedudukannya agak disalahmengerti oleh kebanyakan orang. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh tindakan dan perilaku  para  notaris  itu  sendiri.  Pertama-tama  yang  perlu  diketahui  bahwa  notaris  di  Indonesia mempunyai  fungsi  yang  berbeda  dengan  notaris  di  Negara-negara  Anglo-Saxon notary  public seperti  Singapura,  Amerika  dan  Australia,  karena  Indonesia  menganut  sistem  hukum Latin/Continental.
Notaris  Latin  berkarakteristik  utama  dimana  ia  menjalankan  suatu  fungsi  yang  bersifat publik. Diangkat oleh Pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi pelayanan public dalam bidang hukum,  dengan  demikian  ia  menjalankan  salah  satu  bagian  dalam  tugas  negara.  Seorang  notaris diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh karena kedudukan notaris yang independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Dalam system hukum latin notaris bersifat netral tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua  pihak  yang  terlibat.  Itu  sebabnya  seorang  notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  tidak  bisa didikte  oleh  kemauan  salah  satu  pihak  sehingga  mengabaikan  kepentingan  pihak  lainnya (meskipun  sungguh  sangat  disesalkan  bahwa  sekarang  banyak  notaris  yang  mau  didikte  oleh pengguna jasa/klien sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik profesi).
Setiap  masyarakat  membutuhkan  seseorang  (figur)  yang  keterangan-keterangannya  dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya ( onkreukbaar atau unimpeachable ), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.
Para  notaris  mempunyai  kesamaan  dalam  pekerjaan  dengan  para  advokat.  Keduanya menuangkan  suatu  kejadian  di  bidang  ekonomi  dalam  suatu  bentuk  hukum,  memberi  nasehat
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
kepada  para  pelanggan  dan  kepercayaan  dari  pengguna  jasa/klien  merupakan  dasar  hubungan mereka dengan pengguna jasa/klien. Tetapi ada perbedaan prinsip, yaitu : 25
a) Seorang  notaris  memberi  pelayanan  kepada  semua  pihak,  advokat  kepada  satu  pihak. Seorang  notaris  berusaha  menyelesaikan  suatu  persoalan,  sehingga  semua  pihak  puas; advokat  hanya berusaha  memuaskan satu  pihak.  Kalaupun dalam usaha itu tercapai  suatu konsensus, pada dasarnya ia memperhatikan hanya kepentingan pelanggannya.
b) Pekerjaan seorang notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak- pihak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi. sudah jelas pekerjaan  seorang  notaris  lebih  luas  dari  apa  yang  digambarkan  diatas,  tetapi  adanya perbedaan-perbedaan  nyata  sekali  dalam  hal  tersebut  diatas.  Kalau  seorang  advokat membela  hak-hak  seseorang  ketika  timbul  suatu  kesulitan,  maka  seorang  notaris  harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu (lebih bersifat preventif)
Pada umumnya A. W. Voors (seorang kandidat notaris Di Arnhem, Negeri Belanda, dalam rapat  umum  tahunan  persatuan  kandidat  notaris  tanggal  20-5-1949)  menganjurkan  supaya berpegang pada pedoman sebagai berikut:
Dalam  membela  hak  satu  pihak  diharapkan  seorang  notaris  tidak  ikut  campur,  tetapi  dalam  hal mencari  dan  membuat  suatu  bentuk  hukum  dimana  kepentingan  pihak-pihak  berjalan  parallel, notaris  memegang  peranan  dan  advokat  hanya  memberi  nasehat.  Dilihat  dari  sudut  lain  A.  W. Voors membagi pekerjaan seorang notaris menjadi : 26
a) Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal dan
b) Pekerjaan ekstralegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu.
Pekerjaan  dalam  kategori  legal  dari  seorang  notaris,  menurut  A.W.Voors  adalah  tugas sebagai  pejabat  untuk  melaksanakan  sebagian  kekuasaan  pemerintah  dan  sebagai  contoh disebutnya antara lain : 27
a) Memberi kepastian tanggal;
b) Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
c) Memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan; dan
d) Memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang
Menurut  praeadviseur  itu  pekerjaan-pekerjaan  ini  dilakukan  oleh  seorang  notaris  sebagai suatu  badan  negara  ( organ  van  de  staat )  dan  berdasarkan  itu  maka  tindakannya  mempunyai
25 http://notarisgracegiovani.com/index.php/about/-uncategorised/24notaris-kedudukan-fungsi-dan- peranannya
26 Ibid
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
kekuatan  undang-undang.  Pekerjaan  yang  dilimpahkan  oleh  pemerintah  kepada  seorang  notaries itu adalah sesuatu yang demikian berharga, sehingga harus disimpan baik-baik ( een goed kostelijk om  te  bewaren )  dan  seorang  notaris  harus  menjunjung  tinggi  tugas  itu  serta  melaksanakannya dengan tepat dan jujur”, kata A.W. Voors.  Melaksanakan tugas dengan tepat dan jujur:  menurut Tan  Thong  Kie,  berarti  :  bertindak  menurut  kebenaran  (dalam  bahasa  Belanda naar  waarheid , dalam  bahasa  Inggris truthfully )  sesuai  dengan  sumpah  notaris.  jika  ada  suatu  peristiwa  (rapat umum,  penarikan  lotere,  pembubuhan  tanda  tangan,  dan  lain  sebagainya.),  catatlah  kejadian  itu sebenarnya dan pada saat (tanggal dan jam) yang tepat. 28
Dalam  tindakan-tindakan  hukum  yang  disebut  diatas,  kepercayaan  diberikan  kepada seorang  notaris  untuk  memperhatikan  kepentingan  yang  lemah  dan  yang  kurang  mengerti.  Dan perlindungan  yang  sama  dipercayakan  kepadanya  dalam  semua  tindakan  hukum  lainnya  yang bentuknya diharuskan dengan akta autentik (akta notaris).
Seorang  notaris  harus  menjaga  kepentingan  para  pengguna  jasa/klien  dan  mencari  jalan yang  paling  mudah  dan  murah,  tetapi  janganlah  hal  ini  dipakai  sebagai  alasan  untuk menyelundupkan ketentuan undang-undang. Sebab seorang notaris tidak hanya mengabdi kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Notaris harus  jujur  dan  setia  kepada  setiap  pihak  dan  dengan  bekerja  demikian  barulah  ia  dapat mengharapkan  suatu  penghargaan.  Jika  notaris  melakukan  suatu  penyelewengan,  betapapun kecilnya, sekali waktu pasti akan menjadi bumerang pada dirinya sendiri.
W.Voors itu mengatakan bahwa sikap seorang notaris terhadap masyarakat penting sekali, khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Jangan tergoyah karena kata-kata seorang pembual, bahkan  apabila  seseorang  mengancam  kepada  notaris  lain.  “Kehormatan  dan  martabat  ( eer  en waardigheid ) harus dijunjung tinggi”.  Tan Thing Kie dalam bukunya Studi Notariat : Serba-serbi Notariat edisi tahun 1994 mengutip tulisan tahun 1686 yang dibuat oleh Ulrik Huber tentang sifat- sifat  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  seorang  notaris  :  “ een  eerlijk  man,  tot  het  instellen  van allerhande  schriftuir  bequamen  ende  bij  publijke  authoriteit  daartoe  verordineert (artinya  : seorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk  itu)  dan  ordonansi  saat  intu  menunjukan  bahwa tiada  orang  yang  diijinkan  memegang jabatan notaris melainkan orang-orang yang terkenal sopan dan pandai serta berpengalaman. 29
Mr.  A.G.  Lubbers  menulis  dan  dikutip  oleh  Tan  Thong  Kie  bahwa  di  bidang  notariat terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seorang dalam bidang notariat
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
tidaklah pada tempatnya. Apabila seorang notaris tidak teliti baik secara material maupun formal tentu  kebodohannya  itu  mempertebal  dompet  para  pengacara,  demikian  dikatakan  H.W.  Roeby. Nyatanya  saat  ini  pengangkatan  notaris  tidaklah  menjadi  gerbang  keluarnya  notaris-notaris berkualitas  seperti  tersebut  di  atas,  sehingga  banyak  notaris  yang  tidak  mempunyai  kualifikasi yang  cukup  baik  dan  memadai  bisa  berpraktek  dan  membuat  masyarakat  bingung  akan  hukum yang sebenarnya harus ditaati. 30
A. W. Voors selanjutnya berkata bahwa sifat-sifat ini memang tidak dimiliki setiap orang tapi dapat dipelajari, ditumbuhkan atau ditanam, dan dipelihara. inilah yang paling penting sebab kode etik hanyalah  alat  bantu; ceramah, preadvis hanyalah pembuka mata anggota korps notaris. Dia  juga  mengemukakan  “sudah  barang  tentu  seorang  notaris  menguji  setiap  akta  mengenai kepastiannya  dalam  hukum  dan  menjaga  hak-hak  semua  pihak  dan  jelas  dalam  setiap  kontrak. Inilah  yang  mengakibatkan  bahwa  seorang  notaris  bukanlah  seorang  pemberani  dalam  bidang hukum; ia mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak daripada menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum” 31
Notaris  dalam  menjalankan  profesinya  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat sepatutnya  bersikap  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Ini  penting  karena  Notaris  melaksanakan  tugas jabatannya  tidaklah  semata-mata  untuk  kepentingan  pribadi,  melainkan  juga  untuk  kepentingan masyarakat,  serta  mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin  kebenaran  dari  akta-akta  yang dibuatnya,  karena  itu  seorang  Notaris  dituntut  lebih  peka,  jujur,  adil  dan  transparan  dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode  etik  jabatan  Notaris,  karena  tanpa  itu,  harkat  dan  martabat  profesionalisme  akan  hilang dantidak  lagi  mendapat  kepercayaan  dari  masyarakat.  Notaris  juga  dituntut  untuk  memiliki  nilai moral  yang  tinggi,  karena  dengan  adanya  moral  yang  tinggi  maka  Notaris  tidak  akan menyalahgunakan  wewenang  yang  ada  padanya,  sehingga  Notaris  akan  dapat  menjaga martabatnya  sebagai  seorang  pejabat  umum  yang  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri.
Notaris harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik,  sehingga  susunan  bahasa,  teknis  yuridisnya  rapi,  baik  dan  benar,  karena  disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
Diberlakukannya Undang Undang Jabatan Notaris diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh bahwa : Makna “amanah” dalam sumpah jabatan Notaris  dari  aspek  etika  profesi,  adalah  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dan masyarakat  pengguna  jasa  kepadanya  selaku  pejabat  umum  sekaligus  profesi  untuk  memberikan pelayanan  secara  profesional  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya.    Korelasi  “amanah”  dalam sumpah  jabatan  Notaris  dengan  kewajiban  Notaris  saat  menjalankan  jabatannya,  bahwa  sumpah jabatan  sudah  menjadi  bagian  integral  dari  sebuah  jabatan.  Kehadirannya  pun  sakral  karena  di dalamnya mengandung unsur religiositas dan hukum formil. Sangat berat pertanggungjawabannya, baik  di  sisi  ketuhanan  maupun  di  hadapan  hukum  manusia.  Sumpah  menjadi  roh  pengembanan jabatan  yang  menuntut  agar  dijalankan  secara  benar  dan  penuh  tanggung  jawab.  Sumpah  janji jabatan  dijadikan  sebagai  tekad  bulat  untuk  bekerja,  menjalankan  amanat  yang  telah  diberikan. Jika melihat substansinya, sumpah tersebut  sangat  bernilai  luhur dan    sumpah itu sangatlah ideal untuk menjadi pemandu guna membawa notaris untuk lebih berintegritas dan berkinerja lebih baik.
Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain : Hendaknya perlu ada  perbaikan  atau  revisi  terhadap  Undang  Undang  Jabatan  Notaris  karena  tidak  memberikan penjelasan  mengenai  arti  “amanah”  sedangkan  pengertian  “amanah”  ini  terlalu  luas.  Mestinya diberikan contoh penjelasan mengenai batasan atau kriteria “amanah” itu yang sifatnya fleksibel. Sementara  itu  di  dalam  undang-undang  ini  sendiri  tidak  diberikan  penjelasan  karena  mungkin dianggap sudah jelas. Sebab jika sesuatu yang “sudah jelas”, kemudian dijelaskan lagi maka bisa jadi  tidak  jelas.  Hendaknya  setiap  notaris  dapat  mengimplementasikan  “amanah”  dalam  jabatan yang  diembannya  sebagaimana  ia  ikrarkan  dalam  sumpah  jabatannya  dengan  menjalankan pekerjaan  yang  dia  emban  dengan  baik,  jujur,  tepat  dan  profesional.  Notaris  harus  mempunyai dedikasi dan tanggung jawab terhadap jabatan yang ia jalankan yaitu kepada Allah SWT, kepada pemberi amanah dan diri sendiri.
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Literatur  :
Buku Literatur  :
Kohar A., Notaris dalam Praktek Hukum . Bandung: Alumni, 1983
Liliana, Tedjosaputro, Malpraktek Notaris Dalam Hukum Pidana, CV. Agung, Semarang, 1991
Muhammad Adam, Ilmu Pengetahuan Notariat , Bandung : Sinar Baru, 1985
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , Sinar Grafika, Jakarta, 2002
Notodisoerjo,  R.Soegondo. Hukum  Notariat  di  Indonesia.  Suatu  Penjelasan .  Jakarta  :  CV. Rajawali, 1982
Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta, Bandung : Mandar Maju, 2011
Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, 2008
Tan Thong Kie. Serba-Serbi Praktek Notariat . Bandung : Alumni, 1987

## B. Jurnal Hukum  dan Lain-Lain :
Andi  Mohamad  dan  Zulkhairi  Muhamad.Konsep  Amanah  Dalam  Pengurusan  Islam  Dari  Sudut Maqasid  Syariah  (Penjagaan  Harta).  Proseding  Seminar  antar  bangsa  pengurusan  dan kepemimpinan  Islam:  Isu  dan  cabaran.  (Malaysia:  Universiti  Kebangsaan  Malaysia,  43600 UKM, Bangi, Selangor).
Ayu  Maharani  Istiqomah,  Marlina  Br  Purba,  ‘Problematika  Hukum  Peran  Notaris  Terhadap  Ijin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 21.3 (2024), 990–1006
Hernawati, Yen Yen Anggun dan elly, ‘Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 21.3 (2024), 1167–69
Hudaya,  Sonny  Gondo,  ‘Sah  Tidaknya  Pembuatan  Akta  Notaris  Secara  Elektronik  Berdasarkan Teori Hukum Positif Yang Berlaku’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 19.3 (2022), 566–78 <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578>
Mokodongan,  Violette  Shania  Rachel,  ‘Kedudukan  Notaris  Pada  Perlindungan  Hak  Konsumen Atas Adanya Klausula Baku Dalam Jual Beli Properti’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 21.3 (2024), 1085–96
Siswanto,  Ovina  Viviani  Bambang,  ‘Kekuatan  Hukum  Akta  Otentik  Yang  Distempel  Tanda Tangan’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 18.3 (2021), 669–75 Wiranata,  Adrian  Raka,  and  Fakultas,  ‘Analisis  Pembuatan  Akta  Notaris  Secara  Elektronik’, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 19.1 (2021), 408–21
Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris
Hernawati, Yen Yen Anggun dan elly, ‘Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 21.3 (2024), 1167–69
Hudaya,  Sonny  Gondo,  ‘Sah  Tidaknya  Pembuatan  Akta  Notaris  Secara  Elektronik  Berdasarkan Teori Hukum Positif Yang Berlaku’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 19.3 (2022), 566–78 <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578>
Mokodongan,  Violette  Shania  Rachel,  ‘Kedudukan  Notaris  Pada  Perlindungan  Hak  Konsumen Atas Adanya Klausula Baku Dalam Jual Beli Properti’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 21.3 (2024), 1085–96
Siswanto,  Ovina  Viviani  Bambang,  ‘Kekuatan  Hukum  Akta  Otentik  Yang  Distempel  Tanda Tangan’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 18.3 (2021), 669–75
Wiranata,  Adrian  Raka,  and  Fakultas,  ‘Analisis  Pembuatan  Akta  Notaris  Secara  Elektronik’, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 19.1 (2021), 408–21

## C.  Peraturan Perundangan :

## Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)
Undang  Undang    Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang    Nomor  30

## Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris