## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 307-320 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Menelusuri Makna Kebencian Antar Golongan Dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*
Yusman, 1 Yusika Riendy 2

## Universitas Pamulang Banten
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1676

## Abstract
The role of information and communication technology in the era of globalization has placed it in a  very  strategic  position  because  it  presents  a  world  without  boundaries,  distance,  space,  and time which has an impact on increasing productivity and efficiency.  The reason for the freedom to express opinions in public as stated in Article 28 of the 1945 Constitution and strengthened by Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public, so that it can be used as  an  excuse  for  account  owners  to  post  anything  in  accordance  with  the  law.  their  will.  As  a result, the war of ridicule and insults on social networks is getting bigger. Accounts that provoke will  actually  be  more  satisfied  with  hot  comments  commenting  on  the  status  of  their  account. Ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA) are social elements that have an important role in human life, therefore, the freedom of each party must be respected and guaranteed. The freedom of  every  society  in  developing  individuals  or  groups  can  make  a  person  able  to  eliminate discrimination; violation of the rights of every community; coercion that would interfere with a person's freedom. For example, some cases of posting can break the relationship between people of the nation.
Keywords: Hate, Information; Electronic

## Abstrak
Peranan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  era  globalisasi  telah  menempatkan  pada  posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak  pada  peningkatan  produktivitas  dan  efisiensi.  Dengan  adanya  alasan  kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum,  sehingga  dapat  dijadikan  alasan  bagi  para  pemilik akun untuk memposting apapun sesuai kehendak mereka. Hasilnya, perang ejekan dan hinaan di jejaring  sosial  menjadi  semakin  besar.  Akun  yang  memprovokasi  justru  akan  semakin  puas dengan  komentar-komentar  panas  yang  mengomentari  status  akunnya.  Suku,  agama,  ras,  dan antargolongan  (SARA)  merupakan  elemen  sosial  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam kehidupan  manusia,  oleh  sebab  itu,  kebebasan  setiap  pihak  harus  dihargai  dan  dijamin. Kebebasan setiap masyarakat dalam mengembangkan individu atau kelompok dapat menjadikan seseorang  mampu  meniadakan  diskriminasi;  pelanggaran  terhadap  hak  setiap  masyarakat; paksaan yang akan mengganggu kebebasan seseorang. Sebagai contoh beberapa kasus postingan yang dapat memecahkan hubungan antar umat berbangsa.
Kata Kunci: Kebencian; Informasi; Teknologi
* Manuscript  received  date:  January  18,  2022,  revised:  February  22,  2022,  approved  for publication: August 30, 2022.
1 Yusman adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang Banten. Email: dosen00977@unpam.ac.id
2 Yusika Riendy adalah Peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang Banten.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  perkembangan  teknologi  bagi  kehidupan manusia  sangat  pesat,  dan  dunia  media  sosial  telah  menjadi  primadona  kehidupan manusia,  mempengaruhi  masyarakat  luas  tidak  hanya  di  luar  negeri  tetapi  juga  di dalam  negeri.  Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  selama  ini  tidak  hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Pengiriman informasi sangat cepat, siapa saja dapat dengan mudah membuatnya, dan akan dikirim dengan sangat cepat  melalui  berbagai  media  sosial  yang  tidak  dapat  terfilter  dengan  baik,  seperti pesan  di  ponsel  seperti  Facebook,  Twitter,  whatsapp,  dll.  Akan.  Sementara  aktivitas yang  semula  lumrah  kini  dapat  dilakukan  melalui  media  sosial,  dan  media  sosial memudahkan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak tersentuh, kemudahan ini  justru  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  umum.  membangkitkan  kepercayaan masyarakat  dan  menyediakan  fasilitas  pendidikan,  dan  beberapa  menggunakan teknologi ini untuk menyebarkan berita palsu.
Pasal 28 (2) UU ITE mengatur hukum positif Indonesia yang digunakan untuk membatasi  kebencian  dan  aktivitas  ilegal  di  media  sosial  yang  terkait  dengan  unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 28 (2) UU ITE menyatakan bahwa “Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tidak  benar  memiliki  kebencian  atau  permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menyebarkan informasi yang bertujuan menghasut.” Ada  tidak  ada  pengertian  yang  jelas  dalam  artikel  ini  dalam  pengertian  pengertian kebencian  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  ini,  Pasal  156  KUHP menitikberatkan  pada  perbuatan  bermusuhan (vijanschap), yaitu  perbuatan  yang dinyatakan  dalam  istilah  yang  isinya  secara  umum  dianggap  memusuhi  sekelompok penduduk Indonesia. Tindakan menyatakan kebencian (Haat) berupa menyatakan diri dengan  kata-kata  yang  dianggap  atau  dinilai  oleh  masyarakat  umum  sebagai kebencian  terhadap  sekelompok  penduduk  Indonesia.  Tindakan  yang  kontennya terbuka untuk umum.
Informasi  yang  dipublikasikan  baik  individu  maupun  bisnis  melalui  media sosial dan elektronik dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran, bahkan perilaku individu  atau  kelompok  ketika  dikirimkan  dan  dibaca  oleh  banyak  orang.  Sayang sekali jika informasi yang dikirim tidak akurat, apalagi jika informasi itu palsu (hoax) dengan  judul  yang  sangat  provokatif  sehingga  menyesatkan  pembaca  dan penerimanya  ke  opini  negatif.  Pendapat  negatif,  tuduhan,  penyebar  kebencian  yang menyerang  atau  takut  suatu  pihak  dapat  mengancam  dan  merugikan  pihak  terlapor, yang dapat merusak reputasinya dan menimbulkan kerugian serius.
Masyarakat  saat  ini  sebagai  sasaran  dari  target  penyebaran  hoax  harus  bisa memproteksi  diri  mereka  dengan  sumber  pengetahuan  yang  pasti  sebagai  tameng dalam  menangkal  isu  isu  yang  berkembang  dalam  penyampaian  sebuah  informasi hoax. Sehingga dengan demikian setidaknya isu isu yang terjadi dapat menangkal hal hal  negatif  yang  timbul  oleh  karena  isu  hoax  tersebut,  fenomena  berita  hoax dipaparkan  dalam  beberapa  pasal  yang  siap  ditimpakan  kepada  penyebar  hoax tersebut  antara  lain,  KUHP,  Undang-Undang  No.19  Tahun  2016  sebagai  pengganti
Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu,  penyebar  berita  hoax  juga  dapat  dikenakan  pasal-pasal  terkait  ujaran  kebencian dan  pasal-pasal  yang  diatur  dalam  undang-undang  pidana  dan  non  pidana  lainnya. Karena  peraturan  pemerintah,  jumlah  penyebar  hoax  semakin  meningkat  dan  tidak berbanding  lurus  dengan  jumlah  proses.  Ini  juga  harus  tinggi.  Sayang  sekali pemerintah hanya memblokir situs hoax, karena masih tidak mungkin merayu banyak pelaku  hoax.  Sementara  itu,  pembuat  berita  nakal  dapat  terus  menciptakan  ancaman dan  memperluas  jangkauan  mereka.  Sebagai  aturan,  pemerintah  memiliki perlindungan  hukum  yang  memadai  untuk  memerangi  hoaks  dan  mencegah penyebaran dampak negatif hoaks. Pasal 28 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, dan UU Pengecualian Ras Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rasisme adalah beberapa produk sah yang dapat digunakan untuk melawan penyebaran berita palsu.  Selain  produk  hukum,  pemerintah  mengekang  wacana  pembentukan  Badan Siber  Nasional,  yang  selain  menggunakan  program  Internet  Sehat  dan  Trust+Positif, dapat  memerangi  penyebaran  informasi  menyesatkan  di  garda  terdepan.  Saya.  Kami telah  menerapkan  fitur  sensor  yang  memblokir  halaman  dan  situs  web  yang  diduga mengandung materi negatif yang melanggar hukum Indonesia saat ini.
Setiap  orang  memiliki  kebebasan  untuk  menyampaikan  pendapatnya. Kebebasan  berpendapat  pada  awalnya  diatur  oleh  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia (UDHR) yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada 10 Desember 1948. Kebebasan  berbicara  sesuai  dengan  Pasal  19  UDHR,  menyatakan:  Ini  termasuk kebebasan  untuk  berpendapat  tanpa  gangguan  dan  untuk  mencari,  menerima  dan menyampaikan  informasi  dan  gagasan  melalui  semua  media,  tanpa  memandang batas.” 3
Kebebasan  mengeluarkan  pendapat  merupakan  hak  asasi  dan  hak konstitusional setiap warga negara yang pelaksanaannya harus dijamin dan dijunjung tinggi  oleh  negara  sehingga  dilindungi  dengan  cara  diatur  di  dalam  peraturan perundang-undangan  tertinggi  di  negara  Indonesia  yaitu  di  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yakni Pasal 28E ayat (3) dan 28F.
Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Sedangkan Pasal 28F UUD  NRI  1945  menyatakan  bahwa:  “Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya, serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis  saluran  yang  tersedia”. Selain itu, kebebasan mengeluarkan pendapat juga diatur di dalam undang-undang, di antaranya  di  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 23 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Pasal  4
3 E. Makarim, Kompilasi Hukum Telematika (PT RajaGrafindo Persada 2003), hal. 191
ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  International  Covenant  on  Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
Hak menyatakan pendapat merupakan hak yang tidak dapat dikurangi, tetapi menurut sejumlah pasal dalam ICCPR menyatakan bahwa hak menyatakan pendapat merupakan hak yang dapat dibatasi (derogable right) jika dinilai dapat membahayakan keselamatan  negara.  Berdasarkan  Pasal  20  ayat  (2)  ICCPR,  hak  berbicara  dan berpendapat  dapat  dibatasi  jika  pendapat  yang  dilakukan  menganjurkan  kebencian atas  dasar  kebangsaan,  ras  dan  agama  yang  merupakan  hasutan  untuk  melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Selain itu, berdasarkan Pasal 28 UUD 1945, kebebasan  berpendapat  juga  dibatasi  oleh  kewajiban  untuk  menghormati  hak  asasi orang lain.
Kebebasan  menyatakan  pendapat  melalui  teknologi  informasi  dalam penggunaan  dan  pemanfaatannya  dapat  dibatasi  dengan  mempertimbangkan pembatasan  yang  telah  ditetapkan  undang-undang  dengan  tujuan  untuk  menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 4
Teknologi  informasi  merupakan  kebutuhan  masyarakat  saat  ini  yang  tidak dapat  dibendung.  Di  samping  dapat  memberikan  banyak  manfaat  bagi  peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, namun di sisi lain teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan  hukum. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  merupakan  payung  hukum  negara  Indonesia  pertama dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam  Penjelasan  Umum  UU  ITE  terbaru  disebutkan  bahwa  diperlukan penegasan  peran  pemerintah  dalam  mencegah  penyebarluasan  konten  ilegal  yang memiliki muatan melanggar hukum guna melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik.
Konten  ilegal  yang  dimaksud  seperti  adanya  Informasi  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan,  perjudian,  penghinaan atau  pencemaran  nama  baik,  pemerasan  dan/atau  pengancaman,  penyebaran  berita bohong  dan  menyesatkan  sehingga  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam Transaksi  Elektronik,  serta  perbuatan  menyebarkan  kebencian  atau  permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
4 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  merupakan  payung  hukum  negara  Indonesia  pertama  dalam  bidang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Sebagai pokok permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis memfokuskan penelitian dalam beberapa pertanyaan, yaitu; Bagaimana makna sesungguhnya terkait Kebencian antar golongan yang terkandung dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE?; Bagaimana akibat hukum yang timbul akibat kebencian antara golongan?

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  atau  penelitian perpustakaan  yang  mengkaji  studi  dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan,  teori  hukum,  dan  juga  berupa pendapat  para  pakar  hukum.  Penelitian  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perubahan  perundang-undangan  guna  mengetahui  kesesuaian  aturan- aturan sehingga memberikan gambaran terhadap dampak Positif dan negatifnya.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Rasa Kebencian dalam Hukum Positif di Indonesia
Suka atau tidak suka, harus kita akui bahwa permasalahan global media sosial akhir-akhir ini banyak menimbulkan konflik di dalam negeri, seperti ujaran kebencian dan  penistaan  agama.  Membela  ekspresi  politik,  pengkhianatan,  keputusan  politik masing-masing, dan menghina keputusan lain yang semula dibuat di dunia nyata kini bergeser  ke  dunia  maya.  Maka  tak  heran  jika  intensitas  berita  bohong (fake  news) dan/atau  berita  hoax  di  media  sosial  sangat  viral  di  media  sosial.  Penyerang  dan korban  demas  pressor  bukan  lagi  individu,  tetapi  lebih  kompleks.  Aktor  yang menyebarkan  hoax  tidak  hanya  disebarkan  oleh  penjahat,  tetapi  banyak  aktor  yang dimainkan  hanya  untuk  bersenang-senang,  ofensif  secara  politis,  ekspresif,  atau mencari sensasi.
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  kita  sering  mendengar  desas-desus  yang  tidak diketahui asal usulnya. Kadang dari peristiwa kecil, tapi di berita peristiwanya sangat besar  atau  sebaliknya.  Berita  juga  dapat mempengaruhi  kehormatan  umat  Islam,  dan tidak jarang rumah tangga menjadi berantakan karena  berita yang tidak selalu benar. Tidak semua berita yang dikutip itu benar. Juga, tidak semua berita yang disebutkan itu benar. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk waspada guna mengantisipasi  pihak-pihak  yang  ingin  menyebarkan  berita  bohong.  Korban  hoax tidak  sembarangan.  Staf  intelektual  dapat  dengan  mudah  meneruskan  dan  berbagi pesan yang belum dikonfirmasi. Itulah beberapa hal terkait bahaya berita bohong/hoax dan disampaikan moderator dari berbagai sudut pandang.
Beberapa  materi  ini  diharapkan  dapat  membantu  masyarakat  umum memahami  hoaks  dan  cara  mengatasinya.  Dengan  demikian,  masyarakat  terhindar dari  hasutan  pemberitaan  yang  tidak  benar  yang  mengganggu  tatanan  kehidupan sosial.  Indonesia  adalah  negara  multikultural,  dan  perbedaan  masyarakat  Indonesia dapat  diakibatkan  oleh  perbedaan  budaya,  namun  karena  konsep  negara  kesatuan sebagai  dasar  negara  dan  negara,  nilai-nilai  Indonesia  menjadi  perekat  negara
Indonesia. Dari sudut pandang lain, keyakinan hukum bahwa negara Indonesia harus diatur  dalam  kehidupan  rakyat  Indonesia  dinyatakan  dalam  Pasal  1  (3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.  Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Di  dalamnya, kekuasaan  negara  dibatasi  dan  ditentukan  oleh  undang-undang,  dan  dananya, termasuk pemerintah, harus ditetapkan dengan undang-undang.
Oleh  karena  itu,  dalam  suatu  negara  hukum  selain  persamaan (equality) terdapat  juga  pembatasan (restriction). Batas-batas  kekuasaan  ini  juga  berubah-ubah, bergantung  kepada  keadaan.  Namun,  sarana  yang  dipergunakan  untuk  membatasi kedua  kepentingan  itu  adalah  hukum,  baik  negara  maupun  individu  adalah  subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum kedudukan  dan  hubungan  individu  dengan  negara  senantiasa  dalam  keseimbangan, kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. 5
Peran  Negara  dalam  keseimbangan  masyarakat  diperlukan,  karena  Negara yang  membuat  regulasi  dan  yang  menegakannya.  Konsepsi  negara  hukum  yang dianut Indonesia tidak hanya dari dimensi formal, melainkan dalam arti materiil atau lazim  dipergunakan  terminologi  negara  kesejahteraan  (welfare  state)  atau  “negara kemakmuran”.  Ini  artinya  tidak  ada  campur  tangan.  Kebebasan  berpendapat  dan berekspresi  menjadi  ciri  negara  demokratis  dan  merupakan  hak  setiap  orang  dan menjadi salah satu hak yang dijamin Negara dalam konstitusi.
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) menjamin hak setiap orang dalam menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya serta hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak tersebut juga mencerminkan penyelenggaraan negara yang menganut demokrasi. Namun begitu, implementasi hak berpendapat  dan  berekspresi  tersebut  bagaimana  pun  tetap  dibatasi  oleh  hak  asasi orang  lain.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  tercipta  keselarasan  bagi  negara  dalam memberikan perlindungan terhadap setiap warganya. Terlebih bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, dan keyakinan.
Secara  umum  bahwa  ujaran  kebencian  harus  memenuhi  unsur,  sebagai berikut: 6 .
1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. terdapat dua makna  yang  tidak  bisa  dipisahkan  yaitu:  a).  Berbagai  bentuk  tingkah  laku manusia  baik  lisan  maupun  tertulis.  Misal  pidato,  menulis,  menggambar.  b). Tindakan  tersebut  ditujukan  agar  orang  atau  kelompok  lain  melakukan  yang kita  anjurkan/sarankan.  Tindakan  tersebut  merupakan  dukungan  aktif,  tidak sekadar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.
5 Rukmana Amanwinata, “Sistem Pemerintahan Indonesia”, dalam Dialektika, Vol. 2, No. 2-2001, hal. 25, dalam Kamarusdiana, “Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, dalam Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hal. 151
6 Sulasi  Rongiyati,  “Surat  Edaran  Kapolri  Tentang  Ujaran  Kebencian:  Menjaga  Kebebasan Berpendapat  Dan  Harmonisasi  Kemajemukan”,  dalam  Majalah  Info  Singkat  Hukum,  Hukum  Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015, hal. 10.
2. Diskriminasi:  pembedaan,  pengecualian,  pembatasan,  atau  pemilihan  yang mengakibatkan  pencabutan  atau  pengurangan  pengakuan,  perolehan,  atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Kekerasan:  setiap  perbuatan  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
4. Konflik  sosial:  perseteruan  dan/atau  benturan  fisik  dengan  kekerasan  antara dua  kelompok  masyarakat  atau lebih  yang  berlangsung  dalam  waktu  tertentu dan  berdampak  luas  yang  mengakibatkan  ketidakamanan  dan  disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
5. Menghasut:  mendorong  atau  mempengaruhi  orang  lain  untuk  melakukan tindakan  diskriminasi,  kekerasan  atau  permusuhan.  Apakah  orang  yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga  tidak  perlu  dibuktikan.  Yang  bisa  dijadikan  dasar  untuk  melihat apakah  ini  hasutan  antara  lain:  Intonasi  (tone)  yang  bisa  menunjukan  intensi dari  ujaran  tersebut  untuk  menghasut;  konteks  ruang  dan  waktu  ujaran tersebut diutarakan.
6. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan lain lain.
Pasal 28 (2) UU ITE mengatur hukum positif Indonesia yang digunakan untuk membatasi  kebencian  dan  aktivitas  ilegal  di  media  sosial  yang  terkait  dengan  unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Bahkan, ada satu kasus yang sepertinya melanggar ketentuan pasal tersebut. Seperti halnya Buni Yani yang membagikan video editan  Facebook  di  media  sosial.  Bunyani  disebut-sebut  menyebarkan  kebencian  di media sosial. Melalui akun media sosialnya, Buniyani membagikan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Di sana, Ahok mengutip ayat 51 Sla Armida. 7 Akibat tersebarnya video  tersebut,  sebagian  umat  Islam  meyakini  bahwa  agamanya  telah  tercemar  oleh Ahok,  yang  justru  berujung  pada  aksi  unjuk  rasa  menuntut  Ahok  dipenjara  karena dicurigai melakukan penistaan agama. 8
Akibat penyebaran video tersebut, Bunyani diduga menyebarkan kebencian di media  sosial,  sehingga  melanggar  Pasal  28  (2)  UU  ITE.  Berdasarkan  ketentuan  pasal tersebut, BuniYani menyebarkan ujaran kebencian di media sosial yang mengandung unsur  SARA.  Terkait  hal  tersebut,  pernyataan  Buni  Yani  sendiri  mengatakan  bahwa tujuan  penyebaran  video  tersebut  bukan  untuk  menyebarkan  kebencian,  termasuk unsur  SARA,  tetapi  untuk  mendorong  pengguna  media  sosial  lainnya  untuk membahasnya.
7 Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hal. 199.
8 Rivki,  Herianto  Batubara,  Jumat  4  November  2016  “Petisi  Proses  Hukum  Buni  Yani  Muncul, Diteken Lebih dari 50 Ribu Orang.
Sebab,  berdasarkan  kesaksian  Buniyani,  terdapat  berbagai  penafsiran ketentuan  Pasal  28  (2)  UU  ITE  tentang  penggunaannya  dalam  kasus  Buniyani,  yaitu opini  dan  ekspresi  di  media  sosial.  Padahal,  ketentuan  Pasal  28  (2)  UU  ITE  tetap mensyaratkan  pernyataan  niat  kebencian  dan  perbuatan  yang  dianggap  melanggar ketentuan Pasal tersebut.
Pertama , mengatakan merupakan suatu tindak pidana formil. Selesainya tindak pidana  terletak  pada  selesainya  perbuatan.  Alasannya  dalam  rumusan  pasal,  tidak secara  tegas  melarang  menimbulkan  akibat  tertentu.  Hal  tersebut  terletak  pada  frasa “ditujukan  untuk”  dalam  rumusan  pasal  tersebut,  yang  bisa  diartikan  bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian. Berdasarkan penjelasan  tersebut,  membutuhkan  pembuktian,  bahwa  perbuatan  menyebarkan tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa benci. Caranya dengan melogikan wujud dari perbuatan tersebut menurut sifat dan keadaannya dapat menimbulkan kebencian antar golongan dan sebagainya yang disadari dan dikehendaki si pembuat. 9
Kedua ,  perbuatan  tersebut  termasuk  tindak  pidana  materiil.  Tindak  pidana selesai sempurna jika akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Alasan pendapat kedua adalah dalam hubungannya dengan pembuktian.  Perasaan  permusuhan  dan  kebencian,  hanya  ada  dalam  hati.  Tidak  bisa diketahui  dan  dibuktikan  sebelum  ada  wujud  nyata  dari  tindakan  yang menggambarkan rasa ketidaksenangan atau permusuhan tersebut. Dalam hal ini, jika perbuatan  telah  terwujud  sementara  akibat  tidak  timbul,  kejadian  itu  termasuk percobaan, pelakunya sudah dapat dipidana.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  ketentuan  Pasal  28  (2)  UU  ITE  masih menimbulkan  multitafsir.  Namun  pada  kenyataannya,  ketentuan  pasal  tersebut  telah digunakan  untuk  menyelesaikan  banyak  kasus  yang  melanggar  isi  pasal,  antara  lain kasus Sandy Hartno, Alexander Arn, dan Muhammad Rokisun. Ketiga kasus tersebut memiliki  latar  belakang  yang  berbeda  dan  akhirnya  divonis.  Dalam  pelaksanaan penggunaan  pasal  di  lembaga  peradilan,  aparat  penegak  hukum  khususnya  hakim harus  menggunakan  penafsiran  hukum  untuk  memahami  bahwa  perbuatan  tersebut melanggar pasal.

## 2. Pengaturan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE di Masa Mendatang
Ketentuan Pasal 28 (2) UU ITE saat ini digunakan untuk menyelesaikan kasus- kasus  yang  terjadi  di  masyarakat.  Namun  dalam  kaitannya  dengan  penggunaannya menimbulkan permasalahan tersendiri di masyarakat. Mengandung unsur SARA dan terbukti dengan banyaknya perilaku yang tidak menyukai media sosial, namun tidak dapat  dipidana.  Selain  itu,  banyak  perbuatan  yang  sebenarnya  tidak  melanggar ketentuan Pasal ini dianggap melanggar Pasal ini.
9 Adam  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian,  2011,  Tindak  Pidana  Informasi  &  Transaksi  Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayumedia Publishing, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi II), hal. 132.
Hal  ini  menimbulkan  kesulitan  bagi  polisi  sendiri,  karena  banyak  pemangku kepentingan  telah  mengambil  langkah  di  kantor  polisi  untuk  saling  memberi  tahu tentang  tindakan  ini.  Ketentuan  Pasal  28  (2)  UU  ITE  saat  ini  dianggap  sebagai pembatasan yang tidak jelas atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. 10 Hal  ini  disebabkan  sejumlah  tindakan  yang  diyakini  telah  melanggar ketentuan  pasal  tersebut.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  penggunaan  pasal  ini  dalam kehidupan  sosial  akan  lebih  jelas  di  masa  depan.  Pasal  28  (2)  UU  ITE  terbaru  masih menimbulkan  multitafsir  maksud  dari  ketentuan  pasal  tersebut.  Hal  ini  disebabkan kurangnya penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang masih perlu dijelaskan, seperti kebencian terhadap masalah dan bentuk penyebaran informasi.
Ada ketidaksepakatan tentang apa yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap  ketentuan  pasal  tersebut.  Ini  mengacu  pada  pelanggaran  format  dan  materi yang coba dilakukan artikel tersebut. Kegiatan kriminal formal, bila dikaitkan dengan suatu  pasal,  tidak  secara  eksplisit  melarang  timbulnya  akibat  tertentu  dari  kegiatan tersebut.  Selain  itu,  undang-undang  mensyaratkan  pembuktian  bahwa  perbuatan  itu dimaksudkan  untuk  menimbulkan  kebencian,  dan  untuk  kejahatan  berat,  jika dikaitkan  dengan  pasal,  terkait  dengan  alat  bukti  itu  sendiri.  Perilaku  ini  terkait dengan  kebencian,  dan  perilaku  lain  hanya  ada  pada  manusia,  sehingga  memiliki konsekuensi  nyata.  Terkait  ketentuan  Pasal  28  Ayat  2  UU  ITE,  diharapkan  harapan daerah  ke  depan  dapat  terpenuhi.  Hal  ini  dilakukan  agar  masyarakat  umum mengetahui pembatasan penggunaan media sosial dan masyarakat umum mengetahui segala perilaku yang dapat dianggap melanggar aturan. Kita juga perlu menanamkan pemahaman dan pemahaman tentang kebencian dan unsur-unsur SARA. Perlu dibuat pasal  khusus  UU  ITE  dan  usulan  lain  terkait  Pasal  28  (2)  yaitu  perbuatan  yang melibatkan pelanggaran unsur SARA di media sosial.
Menurut  komisi  nasional  hak  asasi  manusia  (KOMNASHAM),  dua  hal  yang penting  untuk  diingat  bahwa  Ujaran  kebencian (Hate  speech)  perlu  ditangani  karena Pertama  bertentangan  dengan  Pancasila  Dasar  egara  Indonesia  yaitu  Pancasila menekankan persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan Beradab. Kemudian yang  kedua  Bertentangan  dengan  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Sejak  awal  Indonesia dibangun  oleh  berbagai suku.  Oleh  karena  itu,  semboyan  Indonesia  adalah  Bhinneka tunggal Ika, berbedabeda tetapi tetap satu. 11
Hukum  mengatur  masyarakat  secara  patut  dan  bermanfaat  dengan menetapkan  apa  yang  harus  diharuskan  ataupun  yang  dibolehkan  dan  sebaliknya. Dengan  demikian  menarik  garis  antara  apa  yang  hukum  dan  apa  yang  melawan hukum.  Hukum  dapat mengkualifikasi  sesuatu  perbuatan  sesuai  denan  hukum  tidak merupakan  masalah  dan  tidak  perlu  dipersoalkan,  yang  menjadi  masalah  ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang
10 Ifdhal Kasim, 2001, Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, ELSAM, Jakarta, hal.12
11 Komisi Nasional Hak Asasi Manusi, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), (Jakarta: Komnas HAM, 2015), hal, 9
sungguh-sungguh  terjadi (onrecht  in  actu) maupun  perbuatan  melawan  hukum  yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).
Kalau  tata  hukum  dilihat  secara  skematis,  maka dapat  dibedakan  adanya  tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Sejalan dengan itu, terapat berturut-turut  sistem  sangsi  hukum  perdata,  sistem  sangsi  pidana  dan  sistem  sangsi hukum  administrasi  (tatausaha  negara).  Ketiga  sistem  penegakan  hukum  tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut  aparatur  (alat)  penegak  hukum  yang  mempunyai  aturannya  sendiri-sendiri pula. Aparatur yang dimaksudkan di sini ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat  eksekusi  pidana,  sedang  peraturan-peraturan  yang  dikatakan  lebih  lengkap ialah antara lain ketentuan-ketentuan hukum acara pidana.
Undang-undang  kekuasaan  kehakiman,  undang-undang  tentang  kepolisian, undang-undang tentang kejaksaan. Kalau prevensi diartikan secara luas, maka banyak badan  atau  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya, ialah  pembentuk Undag-undang,  polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja, dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dia mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya  dapat  dipandang  sebagai  upaya  untuk  menjaga  agar  orang  yang bersangkutan  serta  masyarakat  pada  umumnya  tidak  melakukan  tindak  pidana. Namun, badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban pencegahan ini adalah  kepolisian.  Usaha  mencegar  kejahatan  adalah  bagian  dari  politik  kriminil. Politik  kriminil  ini  dapat  diberi  arti  sembpit,  lebih  luas  dan  paling  luas.  Dalam  arti sempit  politik  kriminil  itu  digambarkan  sebagai  keseluruhan  asas  dan  metode  yang menjadi  dasar  dari  reaksi  terhadap  pelanggaran  hukum  yang  berupa  pidana.  Dalam arti  yang  lebih  luas  ia merupakan  keseluruhan  fungsi  dari  aparatur  penegak hukum, termasuk  di  dalamnya  cara  kerja  pengadilan  dan  polisi,  sedangkan  dalam  arti  yang paling  luas  ia  merupakan  keseluruhan  kebijkan,  yang  dilakukan  melalui  perundang- undangan  dan  badan-badan  resmi  yang  bertujuan  untuk  menegakkan  norma-norma sentral dari masyarakat. 12
Selama ini, ujaran kebencian (hate speech) berdampak pada pelanggaran HAM ringan  hingga  berat.  Selalu  awalnya  hanya  kata-kata,  baik  di  media  sosial,  maupun lewat  selebaran,  tapi  efeknya  mampu  menggerakkan  massa  hingga  memicu  konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya suatu tindakan dari para  aparat  dan  penegak  hukum  khususnya  Kepolisian  untuk  mencegah  dan melakukan  tindakan  preventif  maupun  represif  dalam  menangani  kasus  ujaran kebencian (hatespeech) ini.  Apabila  tidak  ditangani  dengan  efektif  efisien  dan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  akan  berpotensi  memunculkan konflik  sosial  yang  meluas,  dan  berpotensi  menimbulkan  tindak  diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.
Namun  sebelum  melakukan  tindakan  penindakan  bahwa  prinsip  ujaran kebencian  adalah  mendahulukan  pencegahan  daripada  penegakan  hukum.  Dengan
12 Hamzah Andi, Hukum Pidana Di Bidang Komputer, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987) hal. 56
beberapa pertimbangan, karena pemidanaan adalah ultimum remedium atau tindakan paling  akhir;  prinsip  cost  and  benefit  untuk  menghindari  kerugian  yang  lebih  besar (material, social, konflik, ekonomi, nyawa, dan lain-lain); prinsip kehati-hatian: potensi terlanggarnya  hak  lain  secara  tidak  sah (unjustified  restriction) ;  backfire:  penindakan justru  akan  memperbesar  skala  konflik  menghindari  penghukuman  yang  tidak berdasar pada hukum (due process of law).
Penegakan  hukum  adalah  jalan  terakhir,  secara  sederhana  dapat  dijelaskan pada gambar dibawah ini: Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak  pidana  ujaran  kebencian,  setiap  anggota  Polri  wajib  melakukan  berbagai tindakan  preventif.  Jika  tindakan  preventif  sudah  dilakukan,  namun  tidak menyelesaikan  masalah,  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  melalui  upaya  penegakan hukum  sesuai  dengan  KUHP,  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  UU  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi Ras  dan  Etnis,  UU  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial,  dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
Hate  speech  (Ucapan  Penghinaan  atau  Kebencian)  adalah  tindakan komunikasi  yang  dilakukan  oleh  suatu  individu  atau  kelompok  dalam  bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal  berbagai  aspek  seperti  ras,  warna  kulit,  etnis,  gender,  cacat,  orientasi  seksual, kewarganegaraan,  agama,  dan  lain  lain.  Dalam  arti  hukum,  Hate  speech  adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya  tindakan  kekerasan  dan  sikap  prasangka  entah  dari  pihak  pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.
Ujaran  Kebencian  harus  dapat  ditangani  dengan  baik  karena  dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta  melindungi  keragaman  kelompok  dalam  bangsa  ini  yang  mana  bahwa pemahaman  dan  pengetahuan  atas  bentuk-bentuk  ujaran  kebencian  merupakan  hal yang  penting  dimiliki  oleh  personel  Polri  selaku  aparat  negara  yang  memiliki  tugas memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum  serta perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  sehingga  dapat diambil  tindakan  pencegahan  sedini  mungkin  sebelum  timbulnya  tindak  pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.  Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan ketentuan  pidana  lainnya  di  luar  KUHP.  Dengan  memperhatikan  pengertian  ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan  konflik  sosial  yang  meluas,  dan  berpotens  menimbulkan  tindak diskriminasi,  kekerasan,  dan/atau  penghilangan  nyawa.  Terkait  dengan  perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE belakangan ini yang sedang terjadi dan  masih  dalam  proses  peradilan  yaitu  kasus  Buni  Yani.  Buni  Yani  diketahui menyebarkan  kebencian  Facebook  di  media  sosial  dengan  membagikan  video  pidato Ahok  di  Kepulauan  Seribu.  Hal  ini  mengacu  pada  Slaalmida  51, Pasal  28  Ayat  2  UU ITE.  Ini  didasarkan  pada  informasi  tambahan  dalam  teks  video  pra-pengiriman.
Namun,  menurut  pelaku  sendiri,  tujuannya  bukan  untuk  memancing  kebencian, melainkan mengajak pengguna media sosial berdiskusi.
Hal  ini  memperdalam  pemahaman  bahwa  ada  pelanggaran  HAM  terkait kebebasan berbicara dan berekspresi di media sosial. Berdasarkan deklarasi ini, norma bersifat ambigu dan memerlukan pembaruan terkait artikel.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa:  Pengaturan kebencian  diatur  dengan  beberapa  tindakan  positif,  terutama  Pasal  28  (2)  Undang- Undang  Perdagangan  Informasi  dan  Elektronik  Nomor  11  Tahun  2008.  Pasal  28  ayat (2)  UU  ITE  yang  secara  eksplisit  mengatur  tentang  kebencian  masih  menimbulkan multitafsir. Atau norma yang tidak jelas.
Hal  ini  memperhitungkan  realitas  sosial  yang  masih  sulit  diatasi  ketika berhadapan  dengan  peristiwa  terkait  kebencian  di  media  sosial.  Perubahan  terakhir UU  ITE  yaitu  UU  Informasi  dan  E-Commerce  Tahun  2016  No.  19  amandemen  UU Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  No.  11  tahun  2008  amandemen.  Tidak  ada perubahan  terbaru  pada  undang-undang  ITE  terbaru.  UU  ITE  terbaru  berfokus  pada sanksi  dan  perubahan  ketentuan  selain  Pasal  28  (2),  sehingga  penyebab  kebencian tetap ambigu.

## Saran
Undang-undang  yang  saat  ini  membahas  RUU  pidana  (DPR  dan  pemerintah) perlu  mengembangkan  batasan  dan  tindakan  yang  jelas  terhadap  pasal-pasal  yang terkait  dengan  ujaran  kebencian,  penghinaan,  pencemaran  nama  baik,  dll.  Dalam hal ini,  perumusan  perilaku  yang  dapat  diklasifikasikan  sebagai  ekspresi  jahat, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Dengan batasan dan penanggulangan yang jelas,  pasal-pasal  terkait  ujaran  kebencian  seharusnya  tidak  menimbulkan ketidakpastian  hukum  karena  rentan  terhadap  multitafsir  yang  dapat  menghambat hak atas kebebasan berbicara, menulis, dan berekspresi.

## REFERENSI:
Amanwinata,  Rukmana.  2016.  “Sistem  Pemerintahan  Indonesia”,  dalam  Dialektika, Vol.  2,  No.  2-2001,  hal.  25,  dalam  Kamarusdiana,  “Qânûn  Jinâyat  Aceh  Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, dalam Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli.
Andi, Hamzah. 1987. Hukum Pidana Di Bidang Komputer, Jakarta: Sinar Grafika.
Chazawi,  Adam;  dan  Ardi  Ferdian,  2011,  Tindak  Pidana  Informasi  &  Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayumedia Publishing, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi II).
Chazawi,  Adami,  2016,  Hukum  Pidana  Positif  Penghinaan,  Media  Nusa  Creative, Malang.
Chazawi,  Adami.  2016,  Hukum  Pidana  Positif  Penghinaan,  Cetakan  II  Edisi  Revisi,
Media  Nusa  Creative,  Malang,  (selanjutnya  disingkat  Adami  Chazawi  I),  hal. 199.
I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal 8 (4), 11685-11695.
Kasim, Ifdhal. 2001, Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, ELSAM, Jakarta.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusi, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), (Jakarta: Komnas HAM, 2015), hal, 9
Makarim, E. 2003. Kompilasi Hukum Telematika, PT RajaGrafindo Persada.
Rivki,  Herianto  Batubara,  Jumat  4  November  2016  “Petisi  Proses  Hukum  Buni  Yani Muncul, Diteken Lebih dari 50 Ribu Orang
Rongiyati,  Sulasi.  2015.  “Surat  Edaran  Kapolri  Tentang  Ujaran  Kebencian:  Menjaga Kebebasan  Berpendapat  Dan  Harmonisasi  Kemajemukan”,  dalam  Majalah  Info Singkat Hukum, Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November.
Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9 (1).
Suhendar, S; Yunus, NR; A Rezki, 2022. A. Criminalization of Birth Certificate Forgery in Minors' Marriages. Mizan: Journal of Islamic Law 6 (1).
Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. Good Governance and Leadership; Sustainable  National  Development  with  Good  Governance  and  Leadership  in Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (2), 2021.
Yunus,  N.R.;  Anggraeni,  RR  Dewi.;  Rezki, Annissa.  (2019).  "The Application  of  Legal Policy  Theory  and  its  relationship  with  Rechtsidee  Theory  to  realize  Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran  Corona  Virus  Covid-19,"  Salam:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).
Yusman, Y; Rezki, A; Yunus,  NR. The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the  Rights  and  Obligations  of  Workers  in  Companies  Declared  Bankrupt  In Indonesia. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (1)
Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison Of Legal Policies Against Racism  In  Football  In  Indonesia  And  The  European  Union.  NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 11696-11705

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE)  merupakan  payung  hukum  negara  Indonesia  pertama dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan Konflik  Sosial,  dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.