## PEDOMAN TRANSLITERASI
Arab Latin Arab  Latin = a =  f = b =  q = ts =  k = j =  l = h
=  m
=  kh =  n
= d =  w = dz =  h = r =  ’ = z =  y
= s = sy Untuk Madd dan Diftong = sh = dl
=  â (a panjang) = th
=  î (i panjang)
= zh
=  û (u panjang)
= ‘
=  aw
=  gh =  ay

## ISI

## T RANSLITERASI

## A RTIKEL
Mukhlis
Menimbang Kompatibelitas
Multikulturalisme dan Islam: Ikhtiar Menggagas Pendidikan Islam Multikultural di Indonesia  201-224 Siti Muri’ah Asesmen Akhlak Mulia: Suatu Model Alternatif Penilaian Pembelajaran Agama  225-248 Yusuf Hanafi Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam  249-274
Arsyad Sobby Kesuma Menilai Ulang Gagasan Negara Khilâfah Abû al-A’lâ al-Maudûdî  275-300 Ahwan Mukarrom Al-A’immah min Quraisy: Antara Doktrin dan Kebutuhan Sosial  301-322 Abd. Salam Sistem Kalender Islam dalam Perspektif Evolusi Syari’ah  323-350 Bukhari Desain Dakwah untuk Pembinaan Keagamaan Komunitas Elit Intelektual  351-370 Ahmad Munir Teologi  Properti: Telaah Eksistensi dan Fungsi Kekayaan  371-392

## B OOK R EVIEW
Ahmad Fathan Aniq Discovering Indonesian Islam through Fatâwâ  393-408 I NDEKS

## PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Yusuf Hanafi *
__________________________________________________

## Abstract
Under age marriage is not a new case in Indonesia. This practice has been performed by many people either in villages or big cities for a long time. Its  causes  are  diverse  from  economic  factors,  poor  education,  to  superficial understanding of cultural and religious values. In addition to causing social, psychological  and  health  problems,  under  age  marriage  brings  about  legal problems. For example, Syekh Puji and Ulfa‟s marriage opens controversy areas between traditional, Islamic, national and international laws because each  has  different  juridical  perspectives.  This  fact  causes  at  least  two  legal problems: first, harmony between one law and another; second, challenges for marital legislation in term of under age marriage. This writing is aimed to show  the  urgency  of  marital  law  review  to  answer  legislative  challenges toward Islamic law harmony with globalization era today.
Keywords : Pernikahan Bawah Umur, Legislasi Undang-Undang, Harmonisasi Hukum.
______________
K AUM muslim  seringkali  disudutkan  oleh  pertanyaan  berikut, ―Akankah  Anda  menikahkan  puteri  Anda  yang  baru  berusia  6 atau  9  tahun  dengan  seorang  lelaki  tua  yang  telah  berusia  50 tahun?‖  Mereka  mungkin  akan  terdiam  karena  bingung  atau justru  marah  karena  tersinggung.  Lalu,  pertanyaan  selanjutnya adalah,  ―Jika  Anda  tidak  akan  melakukannya,  bagaimana  Anda
* Penulis  adalah  dosen  Jurusan  Sastra  Arab  Fakultas  Sastra  Universitas Negeri Malang. email: sufi_rmi@yahoo.com
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam ___________________________________________________________
250 Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008
bisa menyetujui pernikahan gadis ingusan berusia 6 atau 9 tahun bernama  ‗Â‘isyah dengan  Nabi  Anda,  Muhammad  bin  ‗Abd  al- Lâh?‖
Nabi  Muhammad  saw.  merupakan uswah  hasanah (teladan yang baik) bagi seluruh umat Islam—di mana perilaku, tindakan, dan  peri  kehidupannya  selalu  dijadikan  sebagai  acuan  dan rujukan.  Namun  sekali  lagi,  dalam  konteks  ―menikahi  gadis  di bawah umur‖ ini, kaum muslim seolah dihadapkan pada pilihan yang  dilematis.  Sebab  bagaimana  pun,  mayoritas  muslim  tidak akan  pernah  berpikir—apalagi  melakukan  tindakan— menikahkan  anak  perempuannya  yang  baru  berusia  6  atau  9 tahun  dengan  seorang  pria  dewasa  yang  lebih  pantas  menjadi bapak bahkan  kakeknya. Jika ada orang tua yang setuju dengan pernikahan  seperti  itu,  kebanyakan  orang,  meski  tidak  semua, akan  mencibir  dan  memandang  sinis,  terlebih  kepada  pria  uzur yang tega menikahi bocah di bawah umur. 1
Belum  lama  ini,  umat  Islam  Indonesia  dihebohkan  oleh pemberitaan  kasus  pernikahan  gadis  di  bawah  umur.  Pujiono Cahyo Widianto, seorang miliarder beristeri satu dan berusia 43 tahun  asal  Semarang  yang  lebih  populer  disapa  Syekh  Puji, menikahi bocah berusia 12 tahun bernama Lutviana Ulfa pada 8 Agustus  2008  lalu.  Lebih  heboh  lagi,  Syekh  Puji  yang  juga berstatus  sebagai  pengasuh  Ponpes  Miftahul  Jannah  itu berencana  menikahi  dua  gadis  ingusan  lain  dalam  waktu  yang tidak  terlalu  lama  untuk  mengenapkan  jumlah  bilangan  isteri yang dikoleksinya menjadi 4 (empat). 2
Ketika  berita  itu  merebak  ke  permukaan,  pro-kontra  pun bermunculan. Mayoritas menolaknya sekaligus menuding Syekh
1 Yusuf  Hanafi,  ―Benarkah  Nabi  Menikahi  Gadis  di  Bawah  Umur?‖, dalam  http://www.islamlib.com  (11  November  2008).  Artikel  tersebut merupakan saduran dari tulisan T.O. Shavanas, ― Was Ayesha  A Six-Year-Old Bridge ‖ dalam http://www.iiie.net/node/58 (06 September 2002).
2 Berita Nasional, ―Syekh Puji Menikahi Bocah Berusia 12 Tahun‖, Suara Media, 26 Oktober 2008, 1.
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam
___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008 251
Puji  mengidap phedophilia ,  yaitu  karakter  kejiwaan  yang mempunyai  ketertarikan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur. Tidak  ketinggalan,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  juga menfatwakan  perihal  keharaman  tindakan  Syekh  Puji  yang mengawini gadis ingusan di bawah umur itu. 3
Syekh  Puji  tidak  tinggal  diam.  Dia  berdalih  bahwa tindakannya  itu  sesuai  dengan  tuntunan  syari‘at,  karena  pernah dicontohkan  oleh  Nabi  Muhammad  saw.  tatkala  menikahi ‗Â‘isyah. 4 Syekh  Puji  tidak  sendiri.  Pembelaan  untuknya,  di antaranya,  datang  dari  Fauzan  al-Anshari  (dulu  Kepala Departemen  Data  dan  Informasi  MMI)  dan  Puspo  Wardoyo (pemilik  Rumah  Makan  Wong  Solo  yang  pernah  memperoleh Poligami  Award).  Pembelaan  serupa  juga  disampaikan  oleh muslimah  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  lewat  juru  bicaranya, Febrianti  Abbasuni. 5 Mereka  berujar,  umat  Islam  yang mengingkari  pernikahan  seperti  itu  berarti  mengingkari  sunnah Nabi, dan pada gilirannya dapat membahayakan keimanannya.
Perkawinan anak di bawah umur ( child  marriage— atau sering juga  diistilahkan  dengan early  marriage ),  di  tengah  menguatnya sorotan  dan  ikhtiar  dunia  internasional  untuk  mereduksinya karena sederet dampak negatif dan bahaya yang ditimbulkannya, ternyata masih menjadi persoalan yang problematis dalam Islam. Seperti  yang  akan  diuraikan  dalam  sub  bahasan  berikutnya, pandangan Islam tradisional yang dikonstruksi di atas paradigma fiqh  klasik  cenderung  melegalkan  praktik  tersebut.  Karena  itu,
3 Iin  Yumiyanti,  ―MUI:  Tak  Masalah  Syekh  Puji  Dipidanakan‖  dalam http://www.detiknews.com/read/  2008/10/22/165612/1024278/10/mui- tak-masalah-syekh-puji-dipidanakan (22 Oktober 2008).
4 Chazizah  Gusnita,  ―Syekh  Puji:  Saya  Punya  Dasar  Agama,  Nggak Ngawur‖, dalamh ttp://www. detiknews.com /read/2008/ 10/23/ 150516/ 1024883/  10/  syekh-puji-saya-punya-dasar-agama-nggak-ngawur  (23 Oktober 2008).
5 Febrianti  Abbasuni , ―Negara  Tidak  Boleh  Membatasi  Usia Pernikahan!‖, dalam http://hizbut-tahrir.or.id/2008/11/21/bolehkah- negara-membatasi-usia-minimal-pernikahan/ (21 November 2008).
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam ___________________________________________________________
252 Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008
tulisan  ini  hadir  untuk  menunjukkan  urgensi  ijtihad  baru  guna menjawab tantangan legislasi menuju harmonisasi hukum Islam di era global dewasa ini.

## Perspektif Fiqh Klasik atas Perkawinan Anak Bawah Umur
Allah swt. mensyari‘atkan pernikahan kepada umat manusia, dan  menetapkan  seperangkat  ketentuan  untuk  mengokohkan bangunannya. Di samping itu, Dia juga memperindahnya dengan ajaran-ajaran etik dan tuntunan-tuntunan moral. Allah swt. telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad saw., sebagai uswah hasanah yang  sepatutnya  diteladani—di  mana  ia  terekam  dalam lembaran-lembaran  sejarah  menikahi  gadis  perawan  ( bikr )  dan janda  ( tsayyib ),  dan  juga  pernah  mengawini  wanita  muda ( shaghîrah )  dan  tua  ( kabîrah ).  Keseluruhan  isterinya  itu  terpilih atas  pertimbangan-pertimbangan  Ilahiyah  yang  jauh  dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi. 6
Belakangan  muncul  perdebatan  seputar  pernikahan  Nabi saw. dengan ‗Â‘isyah yang disebut oleh hampir seluruh literatur hadis  kanonik  ( mudâwwanah )  terjadi  ketika  puteri  Abû  Bakr  itu masih  ―kanak-kanak‖.  Satu  kelompok  menegaskan  bahwa mempraktikkan  pernikahan  model  itu  berarti  ―menghidupkan sunnah Nabi‖. Namun kelompok yang lain berpendapat bahwa kebolehan  menikahi  gadis  yang  masih  di  bawah  umur  itu merupakan hak previlige bagi Nabi saw. saja.
Sejujurnya, jika kita menengok sejarah pengundangan hukum Islam,  maka  kita  akan  menemukan  fakta  bahwa  diskursus  ini nyaris  tidak  terlalu  intens  dibicarakan  (untuk  tidak  mengatakan ―sangat minim‖). Pasalnya, para fuqaha ‟ berpandangan, tidak ada problem  apapun  dalam  pernikahan  suci  tersebut.  Justru  yang
6 Sulayman  al-Qarârî,  ― Tazwîj  al-Banât  Li  Tis‟  Sinîn  bayn  al-Nafy  Wa  al- Itsbât ‖,
dalam
www.ahlalhdeeth.
com/vb/attachment.php?attachmentid=60364&d= 1224443807.
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam
___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008 253
banyak  mengemuka  adalah  kupasan  dan  uraian  perihal keagungan dan keutamaan di balik pernikahan historis tersebut.
Yang  jelas,  berdasarkan  laporan  dari  para  perawi  hadis ( muhadditsîn ), ‗Â‘isyah, Umm al-Mu‟minîn, dinikahi oleh Nabi saw. di usia 6 tahun, dan mulai hidup serumah dengannya pada usia 9 tahun.  Berikut,  hadis-hadis  yang  diriwayatkan  oleh  al-Bukhârî dan Muslim terkait dengan informasi di atas:
―Khadijah wafat 3  tahun sebelum  hijrah Nabi  ke  Madinah. Rasul  saw. sempat  menduda  kurang  lebih  2  tahun  sampai  kemudian  menikahi ‗Â‘isyah yang kala itu ia berusia 6 tahun. Namun, Nabi saw. baru hidup serumah  dengan  ‗Â‘isyah  saat  gadis  cilik  itu  telah  memasuki  usia  9 tahun.‖ 7
―Nabi saw. menikahiku di Mekah saat berusia 6 tahun setelah kewafatan Khadijah.  Namun  beliau  baru  hidup  serumah  denganku  di  Madinah ketika aku telah berusia 9 tahun.‖ 8
Selain  dua  hadis  di  atas,  riwayat-riwayat  hadis  yang memberitakannya  demikian  melimpah  (terdapat  dalam al-Kutub al-Sittah dan kitab-kitab hadis lainnya) sehingga dapat dikatakan bahwa  informasi  perihal  usia  ‗Aisyah  ketika  dinikahi  oleh  Nabi saw. itu telah mencapai level mutawâtir .
Tidak  ada  silang  pendapat  di  kalangan  para  ulama  dalam memahami  bunyi  literal  dari  teks-teks  hadis  di  atas—di  mana mereka menfatwakan kebolehan mengawini gadis ingusan tanpa ada ketentuan batasan usia minimal. Berikut, kutipan pernyataan dari para fuqaha‘ terkait persoalan ini, misalnya, Al-Sarkhasi (w. 490  H),  salah  seorang  ulama  terkemuka  dalam  mazhab  Hanafi, menulis dalam bukunya, al-Mabsûth :
7 Abû  Abd  al-Lâh  Muhammad  bin Ismâil  bin Ibrâhim  bin  al-Mughîrah bin  Bardizbah  al-Ju‘fî, Shahîh  al-Bukhâri ,  Juz  XII  (Kairo:  Dâr  al-Hadîts,
2004), 284.
8 Abû al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayry al-Naysabury, Shahîh
Muslim , Juz VII (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), 244.
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam ___________________________________________________________
254 Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008
―Kita  mendengar  bahwa  Nabi  saw.  menikahi  Â‘isyah  sewaktu  masih kanak-kanak  berusia  6  tahun.  Beliau  baru  hidup  serumah  dengannya saat  Â‘isyah  telah  berusia  9  tahun.  Kehidupan  rumah  tangga  di  antara keduanya hanya berlangsung selama 9 tahun ketika Nabi saw. berpulang ke  hadirat  Ilahi  pada  tahun  11  H.  Hadis  tentang  usia  ‗Â‘isyah  saat dinikahi  oleh  Nabi  saw.  tersebut  merupakan  bukti  perihal  legalitas pernikahan anak-anak (di bawah umur).‖ 9
Dari  kalangan  ulama  mazhab  Mâliki,  Ibn  ‗Abd  al-Barr mengemukakan:
―Abû  Bakr  al-Shiddîq  menikahkan  puterinya,  ‗Â‘isyah  yang  masih berstatus  gadis  belia  di  usia  6  atau  7  tahun.  Oleh  karena  itu,  seorang ayah  boleh  mengawinkan  puterinya  yang  masih  kanak-kanak,  baik perawan maupun  janda, meski  belum  mencapai  usia  menstruasi, tanpa seijinnya‖  (Ibn  ‗Abd  al-Barr,  1407  H:231).  Para  ulama  juga  sepakat bahwa ayah berhak menikahkan anak gadisnya yang masih kanak-kanak tanpa  meminta  persetujuannya,  dengan  dasar  perkawinan  Nabi  saw. dengan Â‘isyah yang kala itu masih berusia 6 tahun.‖ 10
Demikian  pula  al-Syâfi‗î,  dalam  pembahasan  tentang ―meminta izin gadis kecil untuk dinikahkan‖, menyatakan:
‗Â‘isyah dinikahkan oleh ayahnya, Abû Bakr dengan Nabi saw.. Hal itu menunjukkan  bahwa  Abû  Bakr  (sebagai  orang  tua)  lebih  berhak daripada ‛A‘isyah (sebagai anak) dalam persoalan perkawinannya. Sebab, bocah  berusia  7  dan  9  tahun  tentu  belum  memiliki  kedewasaan  yang memadai (untuk mengambil keputusan)." 11
Sedangkan  dari  Mazhab  Hanbali,  Ibn  Qudâmah  menandaskan dalam bukunya, al-Kâfi fi Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal :
―Adapun gadis merdeka, maka ayahnya  memegang otoritas pernikahan puterinya yang masih perawan (tanpa diperselisihkan oleh para ulama).
9 Shams  al-Din al-Sarkhasy, al-Mabsûth, Juz  IV  (Beirut: Dâr  al-Ma‘rifah, 1406 H), 212.
10 Ibn  ‗Abd  al-Barr  al-Namri, al-Kâfi (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-‗Ilmiyah,
1407  H), 231.  Periksa  juga  Ibn  ‗Abd  al-Barr  al-Namri, al-Tamhîd, Juz  XIX (Maroko: Wizârat al-Awqâf wa al-Su‘ûn al-Islâmiyyah, 1387 H), 98.
11 Al-Syâfi‗î, al-Umm, Juz V (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1393 H), 167.
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam
___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008
255
Dasarnya, Abû Bakr al-Shiddiq mengawinkan puterinya ‗Â‘isyah dengan Nabi saw. ketika masih berumur 6 tahun.‖ 12
Dalam konteks ini pula, al-Qarârî mengemukakan: ―Redaksi- redaksi  kutipan  di  atas  merupakan  dalil  yang  paling  fasih  atas kebolehan  menikahkan  gadis  kecil  ( al-Shaghîrah ).  Barangsiapa yang menggugatnya, berarti ia menentang ijmâ `.‖ 13
Perlu pula untuk digarisbawahi bahwa ulama fiqh klasik sama sekali  tidak  memberikan  catatan  definisi  untuk  sebutan  ―gadis kecil‖  ( shaghîrah )  yang  diperbolehkan  untuk  dinikahkan  itu. Penulis tidak menemukan, misalnya, pendapat seorang faqîh yang membatasi  sebutan shaghîrah untuk  anak  yang  telah  berumur  6 tahun—dengan  mengacu  pada  bunyi  literal  dari  hadis-hadis tentang usia ‗Â‘isyah kala menikah. Dan, tidak seorang faqîh pun yang  berfatwa  bahwa  tolok  ukurnya  adalah  datangnya  fase haid—dengan dasar bahwa Allah  saw.  menetapkan dalam salah satu ayat masa ‗ iddah (masa tunggu) bagi shaghîrah yang diceraikan itu  adalah  3  bulan:  ― Perempuan-perempuan  yang  tidak  haid  lagi (monopouse)  di  antara  perempuan-perempuanmu,  jika  kamu  ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah 3 bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. ‖ 14
Yang  dimaksud  dengan  perempuan-perempuan  yang  belum haid dalam ayat di atas itu adalah shaghîrah (gadis-gadis kecil yang masih  di  bawah  umur).  Ayat  di  atas  sekaligus  menegaskan kebolehan shaghîrah yang  belum  mencapai  usia  haid  untuk dinikahkan.  Mengomentari  ayat  di  atas  itu  pula,  Abû  Bakr  al- Jashshâs  menulis  dalam Ahkâm  al-Qur‟ân- nya  sebagai  berikut, ―Allah  swt.  menetapkan  keabsahan  perceraian  gadis  kecil  yang belum mencapai usia haid—padahal talak tidak mungkin terjadi tanpa  didahului  oleh  ikatan  pernikahan  resmi  sebelumnya.
12 ‗Abd Allah bin Qudâmah, al-Kâfi Fiqh al-Imam  Ahmad bin Hanbal, Juz
III (Beirut: al-Maktab al-Islâmi, 1408 H), 26.
13 Al-Qarârî, ― Tazwîj al-Banât li Tis‟ Sinîn bayn al-Nafy wa al-Itsbât ‖, dalam www.ahlalhdeeth.com.
14 Qs al-Thalâq [65]:4.
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam ___________________________________________________________
256 Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ayat  di  atas  melegalkan pernikahan anak yang masih di bawah umur.‖ 15
Pertanyaannya  sekarang,  jika  tolok  ukur  kebolehan mengawinkan shaghîrah itu  bukan  ―usia‖  dan  bukan  pula datangnya  ―haid‖,  lantas  apa  parameter  yang  digunakan  oleh para  fuqaha‘ klasik?  Mereka  menyatakan  bahwa  tolok  ukurnya ialah  kesiapan  si  gadis  untuk  melakukan  ―aktivitas  seksual‖ berikut  segala  konsekuensinya,  seperti  mengandung  (hamil), melahirkan,  dan  menyusui.  Atau  dalam  ungkapan  yang  lebih santun, meminjam istilah al-Qarârî:
Artinya: ― sampai si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik. ‖ 16 Hanya  saja  Ibn  Syubramah  (w.  144  H)  memiliki  pandangan lain—di  mana  ia  melihat  pernikahan  Nabi  saw.  dengan  ‗Aisyah yang  masih  kanak-kanak  itu  merupakan khusûsiyyah- nya. 17 Pendapat  Ibn  Syubramah  ini  banyak  menuai  kritik  dari sejawatnya  para  fuqaha‘ . Dasarnya,  tidak  ada  seorang  pun  dari kalangan  sahabat  maupun  tabi‘in yang  menegaskan  bahwa praktik  pernikahan  Nabi  dengan  ‗Â‘isyah itu  merupakan khusûsiyyah. 18 Lebih  jauh,  Ibn  Syubramah  (dan  orang-orang sependapat dengannya) dituding telah membuka ruang bagi para pembenci Islam untuk mencela kepribadian Nabi saw. Misalnya, dengan  menuding  Nabi  sebagai phedophil, yakni  orang  yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak di bawah umur.
Seperti  diwartakan  oleh  banyak  hadis,  perkawinan  Nabi dengan  ‗Â‘isyah yang  saat  itu  masih  berusia  6  tahun  (ada  juga
15 Abû Bakr al-Jashshash, Ahkâm al-Qur‟ân, Juz  II (Beirut: Dâr Ihya‘ al- Turath al-‗Arabi, 1405 H), 346.
16 Al-Qarârî, ― Tazwîj al-Banât li Tis‟ Sinîn bayn al-Nafy wa al-Itsbât ‖, dalam www.ahlalhdeeth.com.
17 Al-Shawkânî, Nayl al-Awthâr, Juz VI (Beirut: Dâr al-Jill, 1973), 252.
18 Ibn  Hazm  al-Zhâhiri, al-Mahalla, Juz  IX  (Beirut:  Dâr  al-Awfaq  al- Jadîdah, t.t.), 460.
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam
___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008 257
yang  meriwayatkan  7  tahun),  pada  hakekatnya  hanyalah  akad nikah  saja.  Pengasuhan  ‗Â‘isyah,  yang  masih  berstatus  gadis ingusan ( jâriyah ) kala itu, tetap ditangani oleh kedua orang tuanya sampai  ia  mencapai  pubertas  di  usia  9  tahun  (pasca  hijrah  ke Madinah).
Tidak diragukan, praktik Nabi tersebut telah menjadi tradisi sosial  dalam  masyarakat  Arab  sebelumnya,  yang  diamini  oleh utusan  Allah  itu.  Seandainya  hanya  Nabi  saw.  seorang  yang mempraktikkannya,  tentu  setidaknya  kita  akan  mendengar riwayat  yang  memberitakan  pertanyaan  sahabat  mengenai persoalan  tersebut. 19 Sejarah  mencatat  kasus  pernikahan sejumlah  sahabat  dengan  gadis  di  bawah  umur,  seperti  yang dilakukan  oleh  ‗Umar  bin  al-Khattâb  ketika  menikahi  Ummu Kulthum  (puteri  ‗Ali  bin  Abi  Thâlib)  dan  Qudâmah  bin Math‘ghun yang menikahi puteri Zubayr bin ‗Awwâm.
Begitulah,  praktik  tersebut  merupakan  tradisi  hidup  yang lazim  terjadi  dalam  masyarakat  Arab  saat  itu.  Ketika  seorang wanita  telah  siap  secara  seksual  untuk  bereproduksi  (hamil, melahirkan,  dan  menyusui),  maka  ia  akan  dinikahkan  di  usia yang  dini.  Al-Bukhârî  sendiri  mendukung  pendapat  yang menyatakan bahwa tolok ukur dari kebolehan seorang gadis kecil ( jâriyah )  untuk  dinikahkan  adalah  ―kesiapan  ragawi‖-nya  untuk berhubungan seksual yang ditandai dengan tibanya usia pubertas ( bulûgh ). 20 Sandaran  lain  dari  konklusi  ini  adalah  kisah  Umm  Ruman (ibu ‗Â‘isyah) yang kerapkali memberikan kepada puterinya buah ketimun  untuk  mempercepat  proses  pematangan  fisiknya  (agar segera  dapat  hidup  serumah  dengan  Nabi  saw.),  seperti diungkapkan sendiri oleh ‗Â‘isyah berikut ini:
19 Lihat Ibn Qudâmah, al-Mughni II (Amman Yordania: Bayt al-Afkâr al- Duwaliyyah, t.t.), 1600.
20 Al-Shawkânî, Nayl..., 252.
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam ___________________________________________________________
258 Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008 ―Ibu selalu memperhatikan diriku karena ingin agar aku segera dewasa.
Tujuannya,  agar  aku  segera  dapat  hidup  serumah  dengan  Nabi  saw.. Untuk  mewujudkannya,  aku  sering  (diminta  ibu)  mengonsumsi  kurma dan mentimun agar pertumbuhan fisikku menjadi lebih pesat.‖ 21
Mungkin  muncul  bantahan  terhadap  parameter  kebolehan mengawinkan  anak  perempuan  berdasarkan  tercapainya  usia pubertas  ( bulûgh )  dengan  menggunakan  argumentasi  hadis berikut:  ― Jika  seorang  bocah  mencapai  usia  9  tahun,  maka  ia  telah menjadi seorang gadis dewasa (lady). ‖ 22 Hadis tersebut secara eksplisit memang  menyatakan  bahwa  periode  transisi  perkembangan individu  dari  kanak-kanak  ( jâriyah )  ke  dewasa  ( imra‟ah )  itu ditandai  dengan  tercapainya  usia  9  tahun.  Namun  para fuqahâ‟ menolak hadis tersebut karena di dalam rantai sanad- nya terdapat perawi-perawi  yang  tidak  dikenal  ( majhûl ),  seperti  Abd  al-Mâlik bin Mahran. 23
Dengan  berlandasan  paparan  berbagai  mazhab  tentang hukum  perkawinan  anak  di  bawah  umur,  maka  banyak  negara yang  berpenduduk  muslim  yang  memberlakukannya,  walaupun dari  segi  akibat  perkawinan  dini  bagi  pelaku  tidak  dianalisis secara  saksama  dalam  berbagai  perspektif,  seperti  yang ditampilkan data-data negara yang mempraktikkan berikut.

## Perkawinan  Anak  Bawah  Umur  di  Negara  Berpenduduk Mayoritas Muslim
Meskipun  definisi  pernikahan  di  bawah  umur  ( child marriage/early  marriage )  juga  diperuntukkan  untuk  anak  lelaki ( boys ),  namun,  mayoritas  anak  yang  menikah  di  bawah  usia  18
21 Abû  Bakr  Ahmad  bin  Husayn  bin  Âli  bin  ‗Abd  al-Lâh  al-Bayhaqi, Sunan  al-Baihaqî  al-Kubra, Juz  VII  (Mekah:  Maktabah  Dâr  al-Baz,  t.t.),  254, Hadis Nomer 14246 dan 14247.
22 Ibn al-Jawzi, al-Tahqiq fi Ahâdîst al-Khilâf, Juz II (Beirut: Dâr al-Kutub al-‗Ilmiyah, 1415 H), 267.
23 Al-‗Uqaili, al-Dhu„fâ‟  al-„Uqaili, Juz  III  (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al- ‗Ilmiyah, t.t.), 989.
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam
___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008 259
tahun  adalah  perempuan  ( girls ).  Juga,  walaupun  praktik pernikahan di bawah umur secara global menurun drastis dalam kurun  waktu  30  tahun  terakhir,  namun  kasus-kasusnya  masih marak  terjadi  dalam  kelompok  masyarakat  miskin,  baik  di negara-negara terbelakang maupun berkembang; di Asia Selatan, sekitar  48%  (kurang  lebih  10  juta)  gadis  dikawinkan  sebelum mencapai  usia  18  tahun.  Di  Afrika,  diperoleh  angka  42%; sedangkan di Amerika Latin dan Karibia, gadis yang dinikahkan sebelum berusia 18 tahun mencapai 29%. 24
ICRW  pada  tahun  2007  merilis  rangking  negara-negara dengan  praktik child  marriage tertinggi  di  seluruh  dunia  dengan judul  sebagai  berikut: Top  20  “Hot  Spot”  Countries  for  Child Marriage Ranking Country Percent Married Younger than 1:
1.
Niger 76.6 2. Chad 71.5 3. Bangladesh 68.7 4. Mali 65.4 5. Guinea 64.5 6. Central African Republic 57.0 7. Nepal 56.1 8. Mozambique 55.9 9. Uganda 54.1 10. Burkina Faso 51.9 11. India 50.0 12. Ethiopia 49.1 13. Liberia 48.4 14. Yemen
48.4 15. Cameroon
47.2
16. Eritrea 47.0 17. Malawi
46.9
24 UNICEF  Website  on  Married  Adolescents, Child  Marriage  Advocacy Programme: Fact Sheet on Child Marriage and Early Union (New York: UNFPA, 2004).
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam ___________________________________________________________
260 Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008 18. Nicaragua 43.3 19. Nigeria 43.3
20. Zambia 42.1
Sumber: Demographic Health Survey (DHS) Data 25
Dari  paparan  data  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  angka praktik  pernikahan  anak  di  bawah  umur  di  negara-negara berpenduduk  mayoritas  muslim  sangat  tinggi.  Memang  banyak faktor yang mendorong terjadinya praktik child marriage atau early marriage, mulai  dari  yang  berdimensi  sosial,  ekonomi  hingga budaya. Namun, banyak spekulasi menyebutkan bahwa tingginya angka child marriage ( early marriage ) di negara-negara muslim tidak lepas  dari  faktor  teologis—yakni  justifikasi  doktrin  agama  atas legalitas  praktik  tersebut.  Dan,  dalam  konteks  ini,  pernikahan Nabi  saw.  dengan  ‗Aisyah  yang  masih  ―kanak-kanak‖  dijadikan sebagai model anutan oleh para pemeluk Islam.

## Resiko dan Bahaya dari Perkawinan Anak di Bawah Umur
Mayoritas  negara  telah  mendeklarasikan  bahwa  usia perkawinan  minimal  yang  dilegalkan  ( the  minimun  legal  age  of marriage )  adalah  18  tahun. 26 Kebijakan  tersebut  merupakan implementasi  dari  Konvensi  Hak  Anak  yang  telah  ditetapkan lewat  forum  Majelis  Umum  PBB  tahun  1989.  Meski  demikian, diperkirakan  lebih  dari  100  juta  anak  akan  menikah  di  bawah
25 Jain,  Saranga  &  Kurz,  Kathlee,  ―New  Insights  on  Preventing  Child Marriage: A Global Analysis on Factors and Programs‖, artikel International Center  for  Research  on  Women (ICRW)  untuk The  United  States  Agency  for International Development . April 2007.
26 Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang  telah  ditetapkan  lewat  forum  Majelis  Umum  PBB  tahun  1989. Selengkapnya  baca  Majelis  Umum  PBB,  ―Konvensi  Hak  Anak‖, diterjemahkan  ke  Bahasa  Indonesia  oleh  Susi  Septaviana  dalam http://www.idp-europe.org/Indonesia /docs / Konvensi HakAnak.pdf (20 November 1989).
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam
___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008 261
umur  dalam  satu  dekade  mendatang. 27 Padahal  perkawinan  di usia dini ( early marriage ) mendatangkan banyak resiko dan bahaya, seperti  kematian  di  usia  muda  (dalam  proses  persalinan), terjangkit  problem  kesehatan,  hidup  dalam  lingkaran kemiskinan,  dan  menderita  buta  aksara  (karena  tidak mengenyam pendidikan dasar).

## Kehamilan Prematur (Premature Pregnancy)
Anak-anak, secara definitif, belum dewasa baik fisik maupun emosinya.  Karena  itu,  ibu  kecil  beresiko  melahirkan  bayi prematur dengan berat badan di bawah rata-rata. Hal ini sangat berbahaya  bagi  bayi  tersebut  karena  meningkatnya  resiko kerusakan otak dan mental. Bayi yang lahir dengan berat kurang dari normal mempunyai resiko kematian 20 kali lebih besar pada tahun pertamanya dibanding bayi normal.

## Kematian Ibu (Maternal Mortality)
Ibu  kecil  berusia  antara  10-14  tahun  beresiko  meninggal dalam  proses  persalinan  5  kali  lebih  besar  dari  wanita  dewasa. Persalinan  yang  berujung  pada  kematian  merupakan  faktor paling  dominan  dalam  kematian  gadis  antara  15-19  tahun  di seantero dunia. 28 Di Kamerun, Ethiopia, dan Nigeria, kematian ibu muda berusia di bawah 16 tahun itu 6 kali lebih tinggi dari kematian ibu dewasa berusia antara 20-24 tahun. 29
27 J.  Bruce  &  S.  Clark,  ―The  Implications  of  Early  Marriage  for HIV/AIDS  Policy‖,  brief  based  on  background  paper  prepared  for  the WHO/UNFPA/  Population  Council  Technical  Consultation  on  Married Adolescents (New York: Population Council, 2004).
28 United  Nations,  ―We  the  Children:  End-Decade‖,  Review  of  the Follow-up  to  the  World  Summit  for  Children:  Report  of  the  Secretary- General (A/S-27/3) (New York: United Nations, 2001).
29 UNICEF  Innocenti  Research  Centre,  ―Early  Marriage:  Child Spouses‖,  No.  7.(Florence,  Italy:  UNICEF,  2001).  Lacak  melalui www.unicef-icdc.org/  publications/pdf/digest7e.pdf.
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam ___________________________________________________________
262 Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008

## Tidak Berpendidikan (No Education)
Hampir  bisa  dipastikan,  pengantin  kanak-kanak  itu  adalah generasi putus sekolah. Kesempatan mereka untuk mengenyam level pendidikan yang lebih tinggi menjadi terkebiri bahkan tidak sedikit  pula  yang  tidak  menyelesaikan  bangku  pendidikan  dasar ( primary education ). Akibatnya, banyak di antara mereka yang buta aksara ( illiterate ). 30 Sejumlah riset menyimpulkan, ada korelasi erat antara level pendidikan anak gadis dengan usianya saat pertama kali  menikah.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  yang ditempuhnya,  semakin  lambat  pula  ia  menapaki  jenjang pernikahan  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  memasukkan  dan menahan  anak gadis di bangku sekolah merupakan cara terbaik untuk mencegahnya menikah dini. Berikut,  statistik anak  antara usia  15-19  tahun  di  sejumlah  negara  yang  mengenyam pendidikan dasar maupun yang tidak.

## Problem Kesehatan (Health Problems)
Kerusakan  Tulang  Panggul. Karena  pertumbuhan  tulang  ibu kecil  belum  lagi  lengkap,  resiko  kerusakan cepalopelvic (tulang panggul)-nya  sangat  tinggi.  Pasalnya,  bayi  yang  dilahirkan  jauh lebih  besar  dari  kemampuan  tulang  panggulnya.  Ini  berakibat pada  sulit  dan  lamanya  kelahiran  dan  mengancam  rusaknya organ  bayi  jika  dipaksakan.  Kemungkinan,  karena  nutrisi  yang kurang,  ibu-ibu  muda  sering  keguguran  dan  dapat  terkena preeclampsia dan penyakit-penyakit lainnya. Preeclampsia dan  bentuk  akhirnya, eclampsia, adalah  sebuah penyakit  yang  khusus  bagi  kehamilan. Preeclampsia dicirikan dengan  bertambahnya  tekanan  darah  dan  hilangnya  protein dalam  urine  ( proteinuria ). Preeclampsia yang  memburuk  akan berkembang  menjadi eclampsia, yang  menambah  serangan- serangan penyakit lain dengan sympton yang lebih kompleks.
30 Baca  UNFPA,  ―Afghan  Teens  Speak  Out  Against  Early  Marriage  - World Population Day: A Personal Story‖ dalam http: //www.unfpa.org/news /news.cfm?ID=346&Language=1 (11 Juli 2003).
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam
___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008 263
Hubungan  Seksual  yang  Tidak  Aman. Dikarenakan  mayoritas pengantin  kanak-kanak  harus  berhenti  sekolah  lebih  awal, mereka  pun  tidak  familiar  dengan  isu-isu  dan  layanan-layanan kesehatan  reproduksi  yang  bersifat  dasar  ( basic  reproductive  health issues  and  services ),  termasuk  resiko  tertular  HIV.  Isolasi  dan ketidakberdayaan  juga  turut  menambah  resiko  kesehatan reproduksi mereka—di mana ibu kecil hanya memiliki otonomi diri dan kebebasan bergerak yang sangat terbatas. Tidak jarang, problemnya  adalah  ketiadaan  izin  dari  pasangannya  yang berpikiran  sangat  tradisional  dan  konservatif.  Lebih memprihatinkan  lagi,  dalam  beberapa  kelompok  masyarakat, pengantin kanak-kanak ―diharapkan‖ segera memiliki momongan ( infant ) oleh lingkungannya. 31
Selain persoalan seputar wawasan kesehatan reproduksi yang rendah,  pengantin  kanak-kanak  juga  dihadapkan  pada  problem hubungan  seksual  ( sex  intercourse )  yang  mengerikan.  Menstruasi lazimnya  terjadi  pada  usia  sekitar  12  tahun.  Resiko  kontak seksual  sebelum  menstruasi , misalnya  saja  di  usia  9  atau  11 tahun,  muncul  sebagai  akibat  dari  rendahnya  kadar  hormon estrogen.  Resiko  yang  biasanya  muncul  adalah  trauma  vagina seiring dengan robeknya tisu-tisu di dalamnya. Pasalnya, bagian vulva  dan  vaginal  akan  dipaksa  melebar  tanpa  bisa  kembali normal  seperti  pada  wanita  dewasa.  Infeksi  pasti  akan  muncul karena  lemahnya  jaringan  tisu  yang  belum  diperkuat  oleh hormon estrogen ini. Kanker Cervic (Leher Rahim) merupakan ancaman  terbesar  dalam  hal  ini.  Semakin  muda  si  bocah menikah, maka semakin besar pula resikonya.

## Kekerasan Rumah Tangga (Abuse and Violence)
Gadis-gadis  kecil  yang  dikawinkan  di  usia  dini  lazimnya bersuamikan pria yang jauh lebih tua dari dirinya. Akibat margin usia  yang  sangat  lebar  inilah  hampir  selalu  muncul  problem
31 UNFPA, “ Child  Marriage  Fact  Sheet‖  dalam  http:  //www.unfpa.org /news /news.cfm?ID=346& Language=1 (2005).
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam ___________________________________________________________
264 Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008
komunikasi keluarga maupun seksual  antara kedua belah pihak. Riset  di  16  negara  sub  Sahara  Afrika  memperoleh  data  bahwa selisih  usia  pengantin  perempuan  yang  masih  kanak-kanak dengan pasangannya itu rata-rata terpaut minimal 10 tahun lebih tua.
Model  pernikahan  dengan  selisih  usia  terpaut  jauh  itu  pada gilirannya  sering  menghadirkan  ―mimpi  buruk‖  bagi  pengantin perempuan—di  mana  mereka  mengalami  kekerasan  ( abuse  and violence )  dalam  kehidupan  rumah  tangganya.  Ironisnya,  tindak kekerasan  suami  itu  seringkali  dijustifikasi  secara  normatif  oleh tradisi  (baca:  agama). 32 India  merupakan  negara  dengan kekerasan domestik (baca: KDRT) tertinggi terhadap perempuan yang menikah di usia kisaran 18 tahun.

## Trauma Psikologis
Gadis kecil yang melahirkan bayi merupakan suatu hal yang telah  lama  dielakkan  oleh  dunia  kedokteran.  Situasi  ini  sangat traumatik  bagi  sang  ibu  muda  karena  mencabut  masa  kanak- kanaknya.  Sebelum  ia  belajar  mengenai  hidup  dan  bereaksi secara  tepat  terhadap  dirinya  sendiri,  ia  harus  mengasuh  dan membesarkan  bayi.  Pendeknya,  ia  disegerakan  untuk  menjadi dewasa  secara  tidak  wajar.  Rasa  marah  dan  penolakan  adalah sikap yang umum terjadi dan lazimnya berlangsung dalam jangka waktu  yang  lama  (bahkan  tidak  tertutup  kemungkinan  seumur hidup). Inilah yang kemudian memuncul trauma psikologis yang berkepanjangan.

## Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum Islam
Seperti dikemukakan di awal tulisan ini, masalah perkawinan anak di bawah umur di Indonesia mendadak menghangat akhir- akhir  ini,  khususnya  setelah  heboh  pernikahan  Pujiono  Cahyo
32 R. Jenson & R. Thornton, ―Early Female Marriage in the Developing World‖,  dalam Gender  and  Development, vol.  11,  no.  2,  9-19  (New  York: Gender and Development, 2003).
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam
___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008 265
Widianto alias Syeikh Puji dengan Lutviana Ulfa, seorang gadis yang ditengarai masih berusia di bawah umur (12 tahun dan versi lain  15  tahun).  Padahal  kasus  pernikahan  di  bawah  umur bukanlah  persoalan  baru  di  Indonesia.  Praktik  ini  sudah berlangsung lama dengan begitu banyak pelaku—tidak hanya di kota  besar,  namun  juga  di  pedalaman.  Penyebabnya  pun bervariasi,  mulai  dari  faktor  ekonomi,  rendahnya  pendidikan, dangkalnya  pemahaman  budaya  dan  nilai-nilai  agama  tertentu hingga hamil terlebih dahulu (yang populer dengan istilah married by accident ), dan lain-lain.
Selain  menimbulkan  masalah  sosial,  psikologis,  dan kesehatan,  perkawinan  di  bawah  umur  juga  menimbulkan persoalan  hukum.    Pernikahan  Syekh  Puji  dan  Ulfa,  misalnya, membuka ruang kontroversi antara Hukum Adat, Hukum Islam, serta  Hukum  Nasional  dan  Hukum  Internasional,  karena masing-masing  memiliki  sudut  pandang  yuridis  yang  berbeda. Kenyataan  ini  melahirkan,  minimal,  dua  masalah  hukum. Pertama ,  harmoninasi  hukum  antar  sistem  hukum  yang  satu dengan  sistem  hukum  yang  lain. Kedua ,  tantangan  atas  legislasi hukum  perkawinan  di  Indonesia  terkait  dengan  perkawinan  di bawah umur.
Pasal  7  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menyebutkan  bahwa:  ― perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16  tahun ‖.  Namun,  penyimpangan  terhadap  batas  usia  tersebut dapat  terjadi  ketika  ada  dispensasi  yang  diberikan  oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua  dari  pihak  pria  maupun  pihak  wanita  ( vide pasal  7  ayat  2). Undang-undang  yang  sama  menyebutkan  bahwa  perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.
Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres  No.  1  Tahun  1991,  memuat  perihal  yang  kurang  lebih
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam ___________________________________________________________
266 Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008
sama.  Pada  pasal  15,  KHI  menyebutkan  bahwa  batas  usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan  tambahan  alasan  ―untuk  kemaslahatan  keluarga  dan rumah  tangga.‖  Maka,  secara  eksplisit  tidak  tercantum  jelas larangan  untuk  menikah  di  bawah  umur.  Penyimpangan terhadapnya  dapat  dimungkinkan  dengan  adanya  izin  dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.
Hukum  Islam,  dalam  hal  ini  al-Qur`an  dan  hadis,  tidak menyebutkan  secara  spesifik  tentang  usia  minimum  untuk menikah.  Persyaratan  umum  yang  lazim  dikenal  adalah  sudah baligh,  berakal  sehat,  mampu  membedakan  yang  baik  dengan yang  buruk  sehingga  dapat  memberikan  persetujuannya  untuk menikah.  Pasal  16  KHI  menyebutkan  bahwa  perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
Begitu  pula  halnya  dengan  hukum  adat.  Hukum  adat Indonesia, yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain, adalah  hukum  kebiasaan  tidak  tertulis  yang  tidak  mengenal pembakuan  umur  seseorang  dianggap  layak  untuk  menikah. Biasanya  seorang  anak  dinikahkan  ketika  ia  dianggap  telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Dan, ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu.
Instrumen  Hak  Asasi  Manusia—apakah  yang  bersifat internasional  ( International  Human  Rights  Law )  ataupun  yang sudah  diratifikasi  oleh  Pemerintah  RI—tidak  menyebutkan secara  eksplisit  tentang  batas  usia  perkawinan.  Konvensi  Hak Anak  ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child 1990  yang  telah diratifikasi  melalui  Keppres  No.  36  Tahun  1990)  tidak menyebutkan  usia  minimal  pernikahan  selain  menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18  tahun.  Juga,  setiap  negara  peserta  konvensi  diwajibkan melindungi  dan  menghadirkan  legislasi  yang  ramah  anak,
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam
___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008 267
melindungi  anak  dan  dalam  kerangka  kepentingan  terbaik  bagi anak ( the best interest of the child ).
Konvensi  tentang  ―Kesepakatan  untuk  Menikah,  Umur Minimum  Menikah  dan  Pencatatan  Pernikahan‖  ( Convention  on Consent  to  Marriage,  Minimum  Age  for  Marriage  and  Registration  of Marriages ) 1964 menyebutkan bahwa negara peserta konvensi ini akan  mengupayakan  lahirnya  legislasi  untuk  mengatur permasalahan  umur  minimum  untuk  menikah  dan  bahwasanya pernikahan  yang  dilakukan  di  luar  umur  minimum  yang ditetapkan  adalah  tidak  berkekuatan  hukum,  terkecuali  otoritas yang  berwenang  menetapkan  dispensasi  tertentu  dengan  alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah.
Indonesia  belum  menjadi  negara  pihak  dari  Konvensi  1964 tersebut,  namun  telah  menetapkan  usia  minimum  pernikahan melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alias sepuluh tahun setelah Konvensi tersebut lahir. UU No. 23 Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak—sebagai  instrumen  HAM—juga tidak  menyebutkan  secara  eksplisit  tentang  usia  minimum menikah  selain  menegaskan  bahwa  anak  adalah  mereka  yang berusia  di  bawah  18  tahun.  Disebutkan  pula,  penyelenggaraan perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila  dan  UUD  1945  serta prinsip-prinsip  dasar  Konvensi  Hak-hak  Anak  meliputi:  non diskriminasi;  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak;  hak  untuk hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan;  dan penghargaan terhadap pendapat anak.
Merujuk  pada  hukum  perkawinan  Islam  Indonesia,  sudah nyata  bahwa  perkawinan  di  Indonesia  harus  memenuhi ketentuan batas usia minimum, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun  bagi  wanita.  Kendati  demikian,  pelanggaran  terhadapnya tidak  serta-merta  dapat  ditindak.  Begitu  banyak  terjadi perkawinan  di  bawah  umur,  dan  tak  pernah  ataupun  minim terdengar ada kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, kendati pasal  288  KUHP  telah  menyebutkan  bahwa  barangsiapa  dalam
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam ___________________________________________________________
268 Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008
perkawinan  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  yang diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  bahwa  yang bersangkutan  belum  waktunya  untuk  dikawin,  apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama  4  tahun.  Jika  mengakibatkan  luka-luka  berat  diancam pidana penjara paling lama 8 tahun, dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 12 tahun.
Pernikahan Syekh Puji dengan Ulfa seperti menampar wajah pembuat hukum dan aparat hukum negeri ini. Karena kasus ini sebenarnya  bukan  yang  pertama  dan  bukan  pula  yang  terakhir. Kasus  ini  hanyalah  satu  kasus  yang  mengemuka  dari  ribuan kasus  lainnya  yang  mengendap  dan  membeku  di  bawah permukaan laksana gunung es. Praktik nikah di bawah umur juga mengisyaratkan  bahwa  hukum  perkawinan  Indonesia  nyaris seperti hukum yang ―tidak bergigi‖, karena begitu banyak terjadi pelanggaran terhadapnya tanpa dapat ditegakkan secara hukum.
Memang, urusan perkawinan adalah urusan keperdataan dan atau  urusan  pribadi  warga  negara.  Hal  mana  membuat  banyak pihak  mempertanyakan,  kenapa  masalah  perkawinan  harus diatur  oleh  negara,  bukankah  perkawinan  berada  dalam  ranah privat?  Mengapa  pernikahan  Syekh  Puji  dan  Ulfa  harus dipersoalkan,  bukankah  kedua  mempelai  dan  keluarganya  tak keberatan?
Urusan  perkawinan  memang  berada  dalam  wilayah keperdataan.  Namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang  jelas  menimbulkan  sebab  akibat  dan  hak-hak  kewajiban para  pihak.  Maka,  pengaturan  dari  negara  tetap  perlu.  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  sudah  mencoba  mengatur  dengan mengunifikasi  hukum  perkawinan.  Hukum  agama  dan  hukum adat  diakomodasi  dalam  UU  tersebut,  di  samping  hukum perdata  Barat.  Sungguh  ini  bukan  perkara  yang  mudah,  karena selamanya  unifikasi  di  wilayah  hukum  pribadi  dan  hukum keluarga adalah sesuatu yang sulit. Indonesia adalah negara yang kaya dengan pluralitas hukum dan pluralitas sosial budaya.
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam
___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008 269
Apabila  perkawinan  tidak  diatur  oleh  negara,  maka  akan berpotensi  lahirnya  ketidakadilan  bagi  pihak-pihak  tertentu, utamanya bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Dan, akhirnya  akan  merembet  pada  keluarga  luas,  lingkungan, masyarakat,  hingga  akhirnya  menjadi  problem  negara  juga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 lahir antara lain karena maraknya fenomena kekerasan dalam perkawinan.
Namun,  apabila  negara  mengatur  terlalu  banyak,  dapat  juga berpotensi  pemaksaan  hukum  dan  sentralisasi  hukum  negara. Perlu  ditetapkan  melalui  peraturan  perundang-undangan,  mana masalah  perkawinanan  yang  perlu  diatur  hukum  negara  dan mana  yang  tidak  agar  tidak  mencederai  hak-hak  sipil  warga negara. Inilah tantangan untuk hukum perkawinan kontemporer. Mampukah pembuat hukum dan aparat hukum mengkritisi dan melahirkan  legislasi  di  wilayah  hukum  perkawinan  yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat bersamaan  tetap  melahirkan  keadilan?    Kemudian,    mampukah pembuat hukum dan aparat hukum mengharmonisasi perbedaan klausul  di  berbagai  sistem  hukum  perkawinan  terkait  dengan masalah-masalah perkawinan kontemporer?
Merevisi  UU  No.  1  Tahun  1974  adalah  satu  alternatif  dan tidaklah  terlalu  ambisius. 33 Namun  demikian,  perlu  dipikirkan harmonisasi  dan  lahirnya  legislasi  yang  dapat  mengakomodasi semua  sistem  hukum  yang  hidup  tanpa  harus  mencederai  hak- hak sipil masyarakat dalam wilayah hukum perkawinan.

## Catatan Akhir
Untuk  mereduksi  praktik  pernikahan  anak  di  bawah  umur, menurut penulis, ada beberapa hal yang dapat dilakukan.
33 Baca Ratna Batara Munti, ―Pokok-Pokok Pikiran Usulan Amandemen UU  Perkawinan‖  dalam  situs  LBH  APIK  –  http://www.lbh-apik.or.id (Tahun 2006).
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam ___________________________________________________________
270 Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008
Pertama, gadis dengan pendidikan yang cukup (apalagi tinggi) memiliki  probabilitas  6  kali  lebih  kecil  untuk  menikah  dini dibanding  gadis-gadis  yang  hanya  mengenyam  pendidikan rendah,  terlebih  lagi  tanpa  pendidikan  di  bangku  sekolah  sama sekali.  Itu  artinya,  pendidikan  dapat  berperan  menunda  waktu pernikahan  sampai  pada  usia  yang  cukup.  Selain  itu  melalui pendidikan,  gadis-gadis  muda  dapat  memperoleh  alternatif kesempatan  sekaligus  mengembangkan  potensi  dirinya.  Dan, pada  gilirannya,  diharapkan  dapat  mengangkat  status  sosial- ekonominya ke level yang lebih baik.
Kedua, negara-negara  miskin  di  dunia,  berdasarkan  sejumlah riset,  memiliki  tingkat  praktik  pernikahan  di  bawah  umur  yang sangat  tinggi.  Keluarga-keluarga  di  sana  menikahkan  anaknya sedini mungkin agar dapat segera bebas dari beban pembiayaan atas  diri  anak-anak  gadisnya.  Hal  itu  dilakukan  dengan  diiringi harapan  agar  anak-anaknya  segera  mengalami  perbaikan ekonomi  pasca  pernikahan.  Meski  pada  kenyataannya,  mereka tetap  berada  dalam  lingkaran  kemiskinan  ( the  circle  of  poverty )— bahkan  lebih  buruk  dan  tragis  lagi.  Praktik child  marriage di mayoritas  negara  di  sub  Sahara  Afrika,  Asia  Selatan,  Timur Tengah, dan Afrika Utara terekam sangat tinggi—di mana gadis- gadis  muda  dikawinkan  tidak  lama  setelah  mereka  mencapai pubertas bahkan ada pula yang dinikahkan sebelum itu. 34
Jika  salah  satu  penyebab  tingginya  praktik child  marriage— seperti  dikemukakan  di  atas—adalah  faktor  kemiskinan,  maka solusi  pencegahan  dan  pemecahan  tentunya  adalah  dengan mendorong  akselerasi  perbaikan  ekonomi  dan  kesejahteraan lewat penyediaan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai. 35
34 UNICEF  website  on  Married  Adolescents, Child  Marriage  Advocacy Programme: Fact Sheet on Child Marriage and Early Union (New York: UNFPA, 2004).
35 The  Population  Council,  ―Adolescent  and  Youth  Sexual  and Reproductive  Health:  Charting  Directions  for  a  Second  Generation  of Programming‖, A Report on a Workshop of the UNFPA in Collaboration
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam
___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008 271
Bukti  konkretnya  adalah  negara-negara  yang  sering  disebut sebagai The  East  Asian  Miracles (Taiwan,  Korea  Selatan,  dan Thailand)—di mana negara-negara tersebut secara umum sukses meminimalisir  praktik  pernikahan  di  bawah  umur  berkat pertumbuhan ekonominya yang tinggi.●
Daftar Pustaka
‗Abd Allah bin Qudâmah, al-Kâfi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz III (Beirut: al-Maktab al-Islâmi, 1408 H), 26. Abû  Abd  al-Lâh  Muhammad  bin  Ismâil  bin  Ibrâhim  bin  al- Mughîrah bin Bardizbah al-Ju‘fî, Shahîh al-Bukhâri , Juz XII (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004), 284.
Abû  al-Husayn  Muslim  bin  al-Hajjaj  al-Qushayry  al-Naysabury,
Shahîh Muslim , Juz VII (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), 244. Abû  Bakr  Ahmad  bin  Husayn  bin  Âli  bin  ‗Abd  al-Lâh  al- Bayhaqi, Sunan  al-Baihaqî  al-Kubra, Juz  VII  (Mekah: Maktabah  Dâr  al-Baz,  t.t.),  254,  Hadis  Nomer  14246  dan 14247.
Abû  Bakr  al-Jashshash, Ahkâm  al-Qur‟ân, Juz  II  (Beirut:  Dâr Ihya‘ al-Turath al-‗Arabi, 1405 H), 346.
Al-‗Uqaili, al-Dhu„fâ‟  al-„Uqaili, Juz  III  (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al- ‗Ilmiyah, t.t.), 989.
Al-Qarârî, ― Tazwîj al-Banât  li Tis‟ Sinîn bayn al-Nafy wa  al-Itsbât ‖, dalam www.ahlalhdeeth.com.
Al-Shawkânî, Nayl  al-Awthâr, Juz  VI (Beirut:  Dâr  al-Jill,  1973),
252. Al-Syâfi‗î, al-Umm, Juz V (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1393 H), 167. Chazizah  Gusnita,  ―Syekh  Puji:  Saya  Punya  Dasar  Agama, Nggak  Ngawur‖,  dalam http://www.  detiknews.com  /read/
with  the  Population  Council,  1–3  May  2002  (New  York:  The  Population Council, 2002).
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam ___________________________________________________________
272 Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008
2008/10/23/  150516/  1024883/  10/  syekh-puji-saya-punya- dasar-agama-nggak-ngawur ; diakses 23 Oktober 2008. Febrianti  Abbasuni , ―Negara  Tidak  Boleh  Membatasi  Usia Pernikahan!‖, http://hizbut-tahrir.or.id/2008/11/21/ bolehkah-negara-membatasi-usia-minimal-pernikahan/ ; diakses 21 November 2008.
Ibn  ‗Abd  al-Barr  al-Namri, al-Kâfi (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al- ‗Ilmiyah,  1407  H),  231.  Periksa  juga  Ibn  ‗Abd  al-Barr  al- Namri, al-Tamhîd, Juz XIX (Maroko: Wizârat al-Awqâf wa al-Su‘ûn al-Islâmiyyah, 1387 H), 98.
Ibn al-Jawzi, al-Tahqiq fi Ahâdîst al-Khilâf, Juz II (Beirut: Dâr al- Kutub al-‗Ilmiyah, 1415 H), 267.
Ibn  Hazm  al-Zhâhiri, al-Mahalla, Juz  IX  (Beirut:  Dâr  al-Awfaq al-Jadîdah, t.t.), 460.
Ibn Qudâmah, al-Mughni II (Amman Yordania: Bayt al-Afkâr al- Duwaliyyah, t.t.), 1600.
Iin  Yumiyanti,  ―MUI:  Tak  Masalah  Syekh  Puji  Dipidanakan‖, http://www.detiknews.com/read/
2008/10/22/165612/
1024278/10/mui-tak-masalah-syekh-puji-dipidanakan ;  diakses tanggal 22 Oktober 2008.
J.  Bruce  &  S.  Clark,  ―The  Implications  of  Early  Marriage  for HIV/AIDS  Policy‖,  brief  based  on  background  paper prepared  for  the  WHO/UNFPA/  Population  Council Technical  Consultation  on  Married  Adolescents  (New York: Population Council, 2004).
Majelis  Umum  PBB,  ―Konvensi  Hak  Anak‖,  diterjemahkan  ke Bahasa  Indonesia  oleh  Susi  Septaviana, http://www.idp- europe.org/Indonesia  /docs  /  Konvensi  HakAnak.pdf ;  diakses tanggal 20 November 1989.
R.  Jenson  &  R.  Thornton,  ―Early  Female  Marriage  in  the Developing World‖, dalam Gender and Development, vol. 11,
no. 2, 9-19 (New York: Gender and Development, 2003). Ratna Batara Munti, ―Pokok-Pokok Pikiran Usulan Amandemen UU Perkawinan‖, http://www.lbh-apik.or.id
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam
___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008
273

## Saranga  Jain  &  Kathlee  Kurz,  ―New  Insights  on  Preventing
Child  Marriage:  A  Global  Analysis  on  Factors  and Programs‖,  artikel International  Center  for  Research  on  Women (ICRW)  untuk The  United  States  Agency  for  International
Development . April 2007.
Shams  al-Din  al-Sarkhasy, al-Mabsûth, Juz  IV  (Beirut:  Dâr  al- Ma‘rifah, 1406 H), 212.
Suara Media, ―Syekh Puji Menikahi Bocah Berusia 12 Tahun‖, 26 Oktober 2008, 1. Sulayman al-Qarari, ―Tazwîj al-Banât Li Tis‘ Sinîn bayn al-Nafy
Wa
al-Itsbât‖, www.ahlalhdeeth.com/vb/ attachment.php?attachmentid=60364&d= 1224443807.
The  Population  Council.  ―Adolescent  and  Youth  Sexual  and Reproductive  Health:  Charting  Directions  for  a  Second Generation of Programming.‖ A Report on a Workshop of the  UNFPA  in  Collaboration  with  the  Population  Council, 1–3 May 2002. New York: The Population Council, 2002. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
UNFPA,  ―Afghan  Teens  Speak  Out  Against  Early  Marriage  - World  Population  Day:  A  Personal  Story‖, http:
//www.unfpa.org/news /news.cfm?ID=346&Language=1 ; diakses tanggal 11 Juli 2003.
___________, “ Child Marriage Fact Sheet‖, http: //www.unfpa.org
/news /news.cfm?ID=346& Language=1
UNICEF  Innocenti  Research  Centre,  ―Early  Marriage:  Child Spouses‖,  No.  7.(Florence,  Italy:  UNICEF,  2001), www.unicef-icdc.org/  publications/pdf/digest7e.pdf.
UNICEF  website  on  Married  Adolescents, Child  Marriage Advocacy  Programme:  Fact  Sheet  on  Child  Marriage  and  Early Union (New York: UNFPA, 2004).
Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam ___________________________________________________________
274 Ulumuna , Volume XII Nomor 2 Desember 2008

## UNICEF  website  on  Married  Adolescents,
Child  Marriage Advocacy  Programme:  Fact  Sheet  on  Child  Marriage  and  Early Union (New York: UNFPA, 2004). UNICEF, Early  Marriage:  A  Harmful  Traditional  Practice (New York: United Nations, 2005).
United Nations, ―We the Children: End-Decade‖, Review of the Follow-up  to  the  World  Summit  for  Children:  Report  of the  Secretary-General  (A/S-27/3)  (New  York:  United Nations, 2001).
Yusuf  Hanafi,  ―Benarkah  Nabi  Menikahi  Gadis  di  Bawah Umur?‖, http://www.islamlib.com ;  diakses  tanggal  11
November  2008. Artikel tersebut merupakan saduran dari tulisan  T.O.  Shavanas,  ―Was  Ayesha    A  Six-Year-Old Bridge‖, http://www.iiie.net/node/58.