Makna Konsep Akuntabilitas dan Transparansi dari Perspektif Al-Kindi
Armizha Rahmatika 1 , Isnalita 2 1,2 Universitas Airlangga armiie.rahmatika@gmail.com 1 , isnalita@feb.unair.ac.id 2

## ABSTRACT
Cases of bribery involving auditors and auditees become one form of fraud that is difficult to detect. This is because of both parties are equally enjoying the benefits of the  outcome  of  such  unethical  and  immoral  behavior.  The  increasing  number  of corruption  cases,  specifically  bribes  in  the  government  sector  from  year  to  year  in Indonesia  makes  the  role  of  public  sector  auditors  such  as  BPK  RI  questioned.  In addition,  some  of  the  perpetrators  of  corruption  are  adherents  of  Islam,  which  is interesting to criticize because Islam is a religion that upholds the value of honesty and truth.  This  research  used  qualitative  research  method  with  postmodernism  paradigm because the researcher wanted to study the relevance of classical Islamic philosopher, Al-Kindi’s thought with the truth value in the accountability and transparency principle. It  is  done  as  an  effort  to  integrate  the  meaning  of  accountability  and  transparency principle according to accounting with truth value according to Al-Kindi’s thought to get deeper meaning which if useful for auditor in carrying out its function, in order to work in accordance with professional ethic code by upholding ethics and morality value .
Keywords: bribery, fraud, truth value, accountability, Al-Kindi

## ABSTRAK
Kasus  suap  yang  melibatkan  auditor  dan  auditee  menjadi  salah  satu  bentuk fraud yang  sulit  terdeteksi.  Hal  tersebut  dikarenakan,  kedua  pihak  sama-sama menikmati  keuntungan  atas  hasil  dari  perilaku  yang  tidak  etis  dan  tidak  bermoral tersebut. Peningkatan jumlah kasus koruspi – suap di sektor pemerintahan dari tahun ke  tahun  di  Indonesia  menjadikan  peran  auditor  sektor  publik  seperti  BPK  RI dipertanyakan. Selain itu, sebagian pelaku korupsi merupakan penganut agama Islam, dimana  hal  tersebut  menarik  untuk  dikritisi  karena  sesungguhnya  Islam  merupakan agama  yang  menjunjung  tinggi  nilai  kejujuran  dan  kebenaran.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma postmodernisme karena peneliti ingin menelaah relevansi dari pemikiran filsuf islam klasik, Al-Kindi dengan nilai  kebenaran  dari  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi.  Hal  tersebut  dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya integrasi makna prinsip akuntabilitas dan transparansi menurut  akuntansi  dengan  nilai  kebenaran  menurut  Al-Kindi  sehingga  didapatkan pendalaman  makna  yang  sekiranya  bermanfaat  bagi  auditor  dalam  menjalankan fungsinya dan senantiasa bekerja sesuai dengan kode etik profesi dengan menjunjung tinggi nilai etika dan moralitas.
Kata Kunci : suap, fraud , nilai kebenaran, akuntabilitas, Al-Kindi

## PENDAHULUAN
Auditor bertanggungjawab untuk memberikan opini atas keandalan informasi yang  disajikan  oleh  manajemen  dalam  laporan  keuangan,  sehingga  dapat  diperoleh suatu keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut telah bebas dari bias dan salah saji material.  Ikatan  Akuntan  Indonesia  telah  menerbitkan  Standar  Akuntansi  Keuangan sebagai  pedoman  bagi  auditor  agar  dapat  melaksanakan  audit  yang  sesuai  dengan prosedur  sehingga  menghasilkan  suatu  output  yang  dapat  dipertanggungjawabkan. Selain itu, kode etik profesi juga diterbitkan guna menjaga objektifitas, independensi, dan  integritas  auditor,  yang  mana  bila  dilakukan  dengan  baik  akan  mendatangkan kepercayaan masyarakat.
Pada tingkat negara, kepercayaan masyarakat akan diperoleh ketika pemerintah telah terselenggara secara adil, bersih, akuntabel, dan transparan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah dengan mendirikan suatu lembaga negara yang independen, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang bertugas untuk memeriksa  kewajaran  informasi  keuangan  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan institusi  pemerintah  untuk  selanjutnya  memberikan  opininya.  BPK  RI  memberikan suatu opini dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu antara lain kesesuaian dengan  standar  akuntansi  pemerintah,  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan,  pengungkapan  yang  mencukupi,  dan  sistem  pengendalian  intern  yang efektif.
Adanya skandal fraud di tahun 2016 yang menyeret anggota BPK dalam kasus jual beli opini yang terungkap pasca dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK menyebabkan kepercayaan publik terhadap BPK menghilang. Hal itu dikarenakan adanya  dugaan  suap  yang  melibatkan  petinggi  BPK  dalam  memberikan  opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemendesa tahun anggaran 2016 dimana  sebelumnya  BPK  memberikan  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian.  Peristiwa suap  tersebut  dapat  terjadi  ketika  selama  pelaksanaan  audit  terdapat  intervensi  yang menyebabkan  hilangnya  sikap  independen  dari  diri  auditor.  Auditor  diharuskan independen saat melakukakan pelaksanaan audit karena adanya tanggungjawab moral yang diembannya, yang mengharuskan auditor mengungkapkan informasi yang benar dan  akurat  sehingga  tidak  menghasilkan  temuan  yang  bias  dan  menyesatkan  yang meningkatkan  potensi  terjadinya fraud .  Penelitian  terdahulu  menemukan  bahwa baiknya  pelaksanaan  audit  di  sektor  publik  dapat  menjadi  salah  satu  elemen  kunci dalam melawan korupsi di tingkat domestik (Gustavson & Sundström, 2016; Otalor & Eiya, 2013)
Asosiasi  Pemeriksa  Keuangan  Bersertifikat  (ACFE)  membagi fraud menjadi tiga  kategori,  yaitu:  kecurangan  laporan  keuangan  ( fraudulent statement ), penyimpangan  aset ( asset  misappropriation ),  dan korupsi (Tuanakotta, 2010). Kasus suap  yang  melibatkan  auditor  BPK  RI  dapat  dikategorikan  sebagai  korupsi  karena auditor dan auditee saling menikmati keuntungan atas tindak kecurangan yang mereka lakukan  bersama.  Korupsi  merupakan  salah  satu  jenis fraud yang  banyak  terjadi  di negara  berkembang  karena  lemahnya  penegakan  hukum  dan  rendahnya  kesadaran untuk menerapakan mekanisme governance yang baik .
Albrecht  di  tahun  1984  mencetuskan  adanya fraud  scale yang  mendasari terjadinya fraud , yaitu: tekanan situasional, kesempatan untuk melakukan kecurangan dan  integritas  personal  dimana  integritas  personal  mengacu  pada  kode  etik  personal yang  dimiliki  oleh  tiap  individu  (Dorminey et  al. ,  2012).  Beliau  juga  menyebutkan bahwa  inti  dari  tindakan fraud adalah  pelanggaran  terhadap  etika,  kejujuran  dan tanggung jawab. Selain itu, fraud dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: rasionalisasi,
tekanan,  dan  kesempatan  (Cressey,  1950).  Rasionalisasi  dan  tekanan  berkaitan  erat dengan  kondisi  psikologis  pelaku fraud, dimana  keduanya  berpengaruh  besar  pada moralitas dan etika individu (Ramamoorti, 2008) . Fraud terjadi ketika terdapat tekanan yang memotivasi seseorang untuk melakukan kecurangan, kemudian didukung dengan pembenaran diri (rasionalisasi) bahwa yang mereka lakukan bukanlah suatu kejahatan, dan  adanya  kesempatan  yang  mendorong  terjadinya fraud yang  disebabkan  oleh lemahnya pengendalian internal.  Hal itu didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Coram et al., 2008) dimana organisasi yang mempunyai fungsi internal audit yang baik akan memiliki peluang yang lebih besar dalam mencegah terjadinya fraud .
Risiko  terjadinya fraud dalam  suatu  lembaga  dapat  dikurangi  dengan  cara melaksanakan governance yang  baik,  dimana  terdapat  sanksi  yang  harus dipertanggung-jawabkan  bila  tidak  dilakukan  sebagaimana  seharusnya.  Seluruh penyelenggara  negara,  baik  eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif  juga  diharuskan memiliki komitmen penuh dalam bekerja sama untuk menegakkan tata kelola yang baik dan  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  secara  bersama-sama.  Peraturan Pemerintah  No.60  tahun  2008  menjelaskan  tentang  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah (SPIP), sebagai suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  sebagai  salah  satu  bentuk pertanggungjawabannya,  instansi  pemerintah  daerah  diharuskan  untuk  menerbitkan informasi yang akuntabel dan transparan.
Pemerintah juga perlu melakukan reformasi audit internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan negara (Ayuningtyas, 2012).  Reformasi audit ini bertujuan agar pelaksanaan audit di lingkungan instansi pemerintah dapat berjalan lebih baik sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Salah satu  bentuk  reformasi  audit  adalah  adanya  pelaporan  aktivitas  pengelolaan  dan pertanggungjawaban keuangan di institusi pemerintah secara transparan dan akuntabel.
Implementasi  prinsip  akuntabilitas  dan  tranparansi  diharapkan  dapat menjembatani  konflik  kepentingan  antara  masyarakat  dengan  pemerintah,  karena pemerintah  akan  terdorong  untuk  menyampaikan  informasi  secara  akurat  dan  tepat waktu  kepada  masyarakat.  Akuntabilitas  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban pemerintah  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  (contohnya:  pengelolaan  keuangan negara)  yang  dilakukannya  sehingga  dapat  menghasilkan  suatu  informasi  yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa ada yang perlu disembunyikan (transparan). Kedua prinsip ini sangat berguna dalam mewujudkan suatu mekanisme governance yang baik atas upaya pemerintah mencegah terjadinya korupsi (Ferry & Eckersley, 2015).
Prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan mengedepankan nilai kebenaran merupakan  suatu  hal  mutlak  yang  perlu  diimplementasikan  oleh  pemerintah  untuk mengembalikan  kepercayaan  masyarakat.  Penyimpangan  perilaku  auditor  saat melakukan fraud tentunya  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  baik  internal  maupun eksternal. Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan alasan apa yang mendasari seseorang melakukan fraud - korupsi dalam bentuk suap (Puspasari & Suwardi, 2012). Robbins (2006) perilaku individu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali atau berasal dari dalam diri individu seperti karakeristik, kepribadian, dan  motivasi.  Sedangkan,  perilaku  yang  disebabkan  oleh  faktor  eksternal  adalah perilaku yang diyakini berasal dari luar diri individu seperti pengaruh sosial dari orang lain.  Berdasarkan  teori  atribusi,  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  kebenaran  dapat
membentuk perilaku auditor agar sesuai dengan nilai etika dan moralitas yang terdapat dalam kode etik sehingga auditor dalam menjalankan profesinya dengan baik.
Implementasi  nilai  kebenaran  dengan  baik  dapat  membatasi  rasionalisasi individu  ataupun  organisasi  agar  tetap  sesuai  dengan  nilai  moral  yang  ada  sehingga potensi terjadinya fraud dapat diminimalisir. Beberapa dekade terakhir, dimana jumlah kasus  korupsi  di  Indonesia  yang  semakin  meningkat  membuktikan  bahwa  tingkat moralitas  individu  semakin  menurun.  Hal  tersebut  dikarenakan  hilangnya  kesadaran akan nilai kebenaran yang bersumber dari diri maupun dari Ilahi yang disebabkan oleh banyaknya tekanan yang mendorong manusia untuk tamak dan serakah. Oleh karena itu, penulis ingin menggali kembali definisi prinsip akuntabilitas dan transparansi yang bersumber dari nilai kebenaran menurut filsuf Islam klasik terkemuka, yaitu Al-Kindi. Pencarian makna kembali dilakukan penulis sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas  dan  transparansi  dengan  bersumber  pada  pemikiran  filsuf  Islam  klasik sehingga dapat dan mengingatkan auditor akan makna sesungguhnya dari akuntabilitas dan  transparansi.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  berkontribusi  dalam  memperluas pemahaman  auditor  dalam  memaknai  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  dari perspektif seorang filsuf Islam.

## METODE
Metode  penelitian  kualitatif  digunakan  karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  fenomena  yang  ada  dengan  menekankan  subjektivitas  peneliti  dengan berdasarkan  data  yang  akurat  dan  relevan.  Peneliti  melakukaan  penelahaan  atas pemikiran para ahli yang ada dalam artikel, buku, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.  Paradigma  postmodernisme  diigunakan  karena  peneliti  bukan  hanya mengkritik  suatu  makna  tetapi  juga  meletakkan  nilai-nilai  baru  ke  dalam  makna tersebut.  Peneliti  memilih  tema fraud dalam  bentuk  suap  di  B{K  RI  karena  dalam beberapa  tahun  terakhir  banyak  terungkap  kasus  korupsi  yang  melibatkan  instansi pemerintah  tersebut  dan  masih  terdapat  sedikit  penelitian  yang  menelitinya.  Hal tersebut menjadi  suatu topik yang menarik untuk dikritisi karena hampir 100% individu yang terlibat kasus suap di Indonesia merupakan penganut agama Islam, padahal Islam sendiri sangat menjunjung tinggi nilai kebenaran.

## PEMBAHASAN

## A. Fraud dalam BPK RI
Adanya indikasi fraud dalam laporan keuangan Kemendesa di tahun anggaran 2016 menyebabkan BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian. Indikasi tersebut  dikarenakan  adanya  pembengkakan  biaya  operasional  yang  tidak  dapat ditelusuri alirannya. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menutupinya aparat instansi pemerintah  tersebut  berupaya  menyuap  atau  memberikan  uang  pelicin  untuk memuluskan tujuannya dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.  Pelaksanaan  audit  pemerintah  yang  sesuai  dengan  standar  akan  meningkatkan transparansi  kebijakan  publik  dan  mengurangi  pengeluaran  yang  boros  (Blume  & Voigt, 2011). Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diterbitkan oleh BPK atas  Laporan  Keuangan  Kementerian  Desa  dan  PDTT  2016  diharapkan  mampu meningkatkan  kepercayaan  publik  atas  keberhasilan  instansi  tersebut  dalam melaksanakan amanat rakyat.
Pelaku suap menyiratkan bahwa opini BPK RI merupakan suatu penghargaan atas  pencapaian  instansi  yang  dapat  memberikan  sinyal  positif  pada  publik  atas
keberhasilan  suatu  instansi  dalam  mengelola  dana  pemerintah.  Hal  tersebut menandakan bahwa opini BPK RI memiliki kekuatan legitimasi yang memaksa instansi pemerintah  untuk  menerbitkan  laporan  keuangan  yang  memenuhi  kriteria  yang disyaratkan oleh BPK. Suatu instansi pemerintah akan terdorong untuk merasionalkan tindakannya menyuap auditor BPK RI sebagai suatu hal yang benar untuk dilakukan ketika salah satu kriteria tidak terpenuhi. Perilaku yang tidak etis tersebut dikarenakan tingkat  kesadaran  individu  atas  pengaruh  nilai  kebenaran  dalam  kehidupan  manusia masih rendah.
Fraud dapat  terjadi  dikarenakan  rendahnya  nilai  moralitas  yang  dimiliki individu,  dimana  moralitas  memiliki  kaitan  erat  dengan  etika  (Ramamoorti,  2008). Sedangkan, etika memiliki hubungan dengan rasionalisasi yang mendasari terjadinya fraud .  Alasan  rasionalisasi  tersebut  didasarkan  adanya  tekanan  atau  motivasi  yang mendasari  individu  tersebut  untuk  mencapai  sesuatu  yang  sebenarnya  tidak  dapat dicapainya dan  bertentangan dengan nilai kebenaran, sehingga mereka akan terpaksa untuk  mencari  pembenaran  untuk  perbuatannya.  Selain  itu,  rasionalisasi  untuk melakukan fraud dalam sektor pemerintahan akan terjadi ketika tekanan yang muncul diikuti dengan kesempatan yang terbuka lebar (7 ).

## B. Sejarah Singkat Pemikiran Al-Kindi
Al-Kindi  merupakan  satu-satunya  murid  Aristoteles  yang  berasal  dari  Timur sehingga dalam proses pengembangan ilmu yang telah dipelajarinya dari filsuf Yunani, Al-Kindi  menempatkannya  dalam  konteks  baru,  sebelum  akhirnya  Al-Kindi meletakkan dasar-dasar filosofi baru. Perbedaan cara pandang antara Al-Kindi dengan filsuf  Yunani  dalam  memandang  teologi  mengakibatkan  Al-Kindi  lebih  memilih menyesuaikan  pengetahuan  yang  diperolehnya  dengan  doktrin  agama.  Hal  tersebut akan  bermanfaat  bagi  pencarian  makna  baru  mengenai  nilai  kebenaran  karena pemikiran Al-Kindi merupakan hasil pengembangan ilmu yang telah disesuaikan oleh doktrin agama dan pemikiran para ahli filsafat sebelumnya.

## C. Relevansi  Pemikiran  Al-Kindi  tentang  Prinsip  Akuntabilitas  dan  Transparansi dengan Akuntansi Modern
Akuntansi merupakan ilmu pengetahuan yang bersumber pada data historis dan bukti  yang  relevan  dan  reliabel  yang  melalui  serangkaian  proses  sehingga menghasilkan suatu outcome , yaitu berupa informasi yang benar dan akurat. Outcome tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban auditor kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh keahlian dan kondisi psikologinya, dimana auditor diharuskan mempertimbangkan  moralitas  dan  profesionalitasnya  dalam  menjalankan  fungsinya. Bentuk  pertanggungjawaban  tersebut  dinamakan  dengan  akuntabilitas.  Adanya akuntabilitas auditor kepada masyarakat akan mendorong keterbukaan informasi yang dimiliki auditor (transparansi), dimana apabila kedua prinsip tersebut mengedepankan nilai  kebenaran  dan  kejujuran  maka  informasi  yang  dihasilkan  bebas  dari  tendensi apapun  yang  lahir  dari  kepentingan  pribadi.  Hal  itu  menyebabkan  individu  berusaha untuk mengakui kebenaran yang ada di dalam dirinya dengan jujur sehingga ia tidak akan berupaya untuk merasionalkan suatu perilaku yang sejatinya salah menjadi suatu hal  yang  benar  untuk  dilakukan.  Hal  itu  akan  mencegah  individu  tersebut  untuk melakukan fraud karena  ia  akan  mengikuti  hati  nuraninya  bukan  akalnya  yang mendorongnya untuk merasionalisasikan perbuatan tidak etisnya.
Nilai kebenaran manusia juga perlu disertai dengan nilai kebenaran Ilahi agar dapat meningkatkan nilai moralitas individu dalam memaknai kehidupan. Menurut Al-
Kindi,  jalan  menuju  kebahagiaan  duniawi  dapat  diwujudkan  dengan  mengurangi keinginan  memiliki  semua  harta  benda  eksternal  seminimal  mungkin.  Hal  tersebut memotivasi individu untuk tidak terpengaruh oleh tekanan yang disebabkan oleh rasa keserakahan yang ada dalam diri manusia. Jalan menuju kebahagiaan duniawi lainnya adalah dengan mengenal Allah dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat membawa kita lebih dekat kepada-Nya. Upaya ini dapat dilakukan untuk menjaga individu agar senantiasa memikirkan dan melakukan kebaikan, sehingga dapat mengindari perilaku yang tidak etis dan tidak bermoral.
Prinsip  yang  mengedepankan  nilai  kejujuran  dalam  kehidupan  sudah seharusnya  bersifat  universal.  Hal  tersebut  selaras  dengan  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi  yang  mengedepankan  nilai  kebenaran  dalam  akuntansi.  Secara  tidak langsung,  akuntansi  merupakan  ilmu  yang  mengajarkan  kebenaran  dan  kejujuran. Akuntansi telah mendorong individu untuk berbuat benar dalam segala aktivitas, baik aktivitas  ekonomi  maupun  non-ekonomi,  bukan  hanya  ‘berbuat  baik’.  Hal  itu dikarenakan masih adanya pertentangan terkait definisi ‘berbuat baik’. Nilai kebaikan akan berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung dari perspektif mana orang tersebut melihatnya. Sedangkan, nilai kebenaran akan mengacu pada nilai moral yang terdapat pada masyarakat, dimana moral sendiri bersumber dari nurani manusia.
Hati nurani merupakan anugerah dari Ilahi yang dapat menjadi petunjuk bagi manusia  dalam  memisahkan  kebenaran  dengan  kejahatan.  Sikap  yang  dilakukan dengan  bersumber  dari  hati  nurani  niscaya  akan  mendatangkan  manfaat  yang  baik karena  Allah  menunjukkan  perilaku  yang  baik  dan  mulia  di  mata-Nya  melalui  hati nurani.  Individu  yang  perilakunya  sejalan  dengan  hati  nuraninya  akan  cenderung bersikap  jujur  dan  menjunjung  tinggi  nilai  kebenaran.  Hal  tersebut  akan  mendorong individu  untuk  berperilaku  etis  dan  bermoral  walaupun  terkadang  muncul  beberapa konflik yang disebabkan oleh nafsu duniawi sehingga diperlukan juga keimanan yang kuat.  Integrasi  sikap  jujur  dan  keimanan  yang  kuat  akan  mencegah  individu  untuk melakukan fraud walaupun ada kesempatan.
“ Ketahuilah  bahwa  dalam  jasad  terdapat  segumpal  daging.  Jika  ia  baik,  maka  baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. ” (HR. Bukhari No.52 dan HR. Muslim No 1599)
“ Di  dalam  hati  mereka  terdapat  penyakit,  maka  Allah  menambah  penyakit  tersebut, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih akibat apa yang mereka dustakan. ” (QS: Al-Baqarah: 10)
Sejak  tahun  2009  institusi  Badan  Pemeriksa  Keuangan  juga  telah  melakukan serangkaian  upaya  untuk  meningkatkan  mutu  hasil  pemeriksaan  BPK  dengan  tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPK. Hal tersebut dilakukan BPK dengan melaksanakan peer review yang dilakukan oleh institusi sejenis yang berasal dari Belanda dan Polandia. Tujuan peer review ini adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian  mutu  BPK  telah  didesain  dan  diimplementasikan  secara  efektif  untuk memberi  keyakinan  yang  memadai  bahwa  BPK  telah  mengimplementasikan  standar pemeriksaan, kebijakan pemeriksaan, serta prosedur secara memadai.
Upaya BPK dalam mencari nilai kebenaran tersebut perlu diapresiasi sebagai salah  satu  bentuk  dukungan  untuk  meminimalisir  kesempatan  yang  memungkinkan oknum-oknum instansi pemerintah untuk melakukan kecurangan akuntansi. Al-Kindi mengajarkan  bahwa  dalam  kehidupan,  hendaknya  kita  menjunjung  tinggi  nilai kejujuran nilai kebenaran, apapun bentuknya dan darimana pun asalnya. Baik pelaku
suap maupun penerima suap dalam kasus tersebut dapat dinilai tidak menghargai nilai- nilai  kejujuran  dan  kebenaran.  Keduanya  memilih  menutup  mata  sehingga  mereka berupaya  merasionalisasi  perilakunya  sebagai  suatu  hal  yang  benar  untuk dilakukan.Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  Al-Kindi  menegaskan bahwa dalam mencari dan mengakui nilai kebenaran, manusia dapat mendapatkannya darimana pun.
“ Kita  seharusnya  tidak  menjadi  malu  menghargai  kebenaran  dan  mendapatkan  di mana  pun  datangnya,  bahkan  jika  itu  berasal  dari  ras  yang  jauh  dan  negara  yang berbeda dari kami. Tidak ada yang harus didambakan untuk para pencari kebenaran dari kebenaran itu sendiri, dan tidak ada kekeliruan dari kebenaran, atau meremehkan salah satu dari orang yang berbicara atau menyampaikan itu. ”
“ Kita tidak boleh malu untuk mengakui kebenaran dari sumber apa pun datang kepada kita,  bahkan  jika  itu  dibawa  kepada  kami  oleh  mantan  generasi  dan  bangsa  asing. Baginya yang mencari kebenaran tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada kebenaran itu sendiri. ”

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntansi  bukan sebatas  angka.  Akuntansi  merupakan  gabungan  dari  ilmu  sosial  dan  ilmu  jiwa. Kaitannya  dengan  ilmu  sosial,  adalah  peranan  akuntansi  dalam  mendorong  individu untuk  menghasilkan  informasi  yang  benar  dan  akurat  sehingga  menghasilkan  opini yang  kredibel  dan  nantinya  dapat  mendatangkan  manfaat  bagi  para  penggunanya. Sedangkan, kaitannya dengan ilmu jiwa adalah akuntansi mendorong pelakunya agar bertindak  sesuai  dengan  nilai  kebenaran  manusia  dan  nilai  kebenaran  Ilahi.  Adanya nilai  kebenaran  manusia  akan  mendorong  auditor  untuk  mempertanggungjawabkan perannya  dalam  masyarakat,  yaitu  sebagai  orang  yang  dipercayai  masyarakat  untuk menghasilkan informasi yang benar, tepat, kredibel dan akuntabel.
Sementara  itu,  dengan  adanya  nilai  kebenaran  Ilahi,  auditor  akan  terdorong untuk  mengungkapkan kebenaran  dan  kejujuran  walaupun  terkadang  keduanya  tidak sesuai dengan keinginan. Selain itu, adanya nilai kebenaran Ilahi mendorong auditor untuk  berperilaku  baik  karena  dalam  dirinya  tidak  ada  keserakahan  yang mengedepankan nafsu duniawi semata. Hal ini akan mencegah individu untuk bersikap tamak dan membenarkan setiap perilaku tidak etisnya, salah satunya korupsi. Terakhir, akuntansi merupakan ilmu yang  mengharuskan pelakunya untuk menyelaraskan akal dan nurani, demi terciptanya kebaikan bagi masyarakat semesta.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayuningtyas,  H.  (2012).  Pengaruh  Pengalaman  Kerja,  Independensi,  Objektifitas, Integritas, dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Audit. Diponegoro Journal of Accounting, 1 (02), 1-10.
Blume, L., & Voigt, S. (2011). Does organizational design of supreme audit institutions matter? A cross-country assessment. European Journal of Political Economy, 27 (2), 215-229.
Coram, P., Ferguson, C., & Moroney, R. (2008). Internal audit, alternative internal audit structures  and  the  level  of  misappropriation  of  assets  fraud. Accounting  & Finance, 48 (4), 543-559.
Cressey, D. R. (1950). The criminal violation of financial trust. American Sociological Review, 15 (6), 738-743.
Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M.-J., & Riley Jr, R. A. (2012). The evolution of fraud theory. Issues in Accounting Education, 27 (2), 555-579. El-Ehwany,  Ahmed  Fouad.  Al-Kindi.  A  History  of  Muslim  Philosophy  Volume  1, Book 3. Pakistan
Ferry, L., & Eckersley, P. (2015). Accountability and transparency: a nuanced response to Etzioni. Public administration review, 75 (1), 11-12.
Gustavson,  M.,  &  Sundström,  A.  (2016).  Organizing  the  Audit  Society:  Does  Good Auditing  Generate  Less  Public  Sector  Corruption? Administration  &  Society , 0095399716674306.
Otalor, J. I., & Eiya, O. (2013). Combating corruption in Nigeria: The role of the public sector auditor. Research Journal of Finance and Accounting, 4 (4), 122-131. Puspasari, N., & Suwardi, E. (2012). Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal  Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi:  Studi  Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah. Jurnal. FEB UGM, Yogyakarta . Ramamoorti,  S.  (2008).  The  psychology  and  sociology  of  fraud:  Integrating  the behavioral  sciences  component  into  fraud  and  forensic  accounting  curricula. Issues in Accounting Education, 23 (4), 521-533.
Tuanakotta,  T.  M.  (2010).  Audit  Forensik  dan  Audit  Investigatif:  Jakarta:  Salemba Empat.

## Sumber Internet
Kumar,  Asnawi.  Al-Kindi  Filosof  Muslim  Pertama,  diakses  melalui  tribunnews.com tanggal 24 Juni 2016.
Editorial, Tim. Al-Kindi, diakses melalui muslimheritage.com tanggal 24 Juni 2016.