Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama.

## Development and Utilization of Religious Court Information Technology
Muhammad Jazil Rifqi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Email: muhammadjazilrifqi@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 27 Mei 2020 Revisi I 01 Juni 2020 Revisi II 25 Juni 2020 Disetujui 29 Juni 2020 Tujuan  dalam  tulisan  ini  adalah  menelusuri  historisitas  dan  ‎teknologi informasi  yang  ‎digunakan  Peradilan  Agama  dalam  ‎mempermudah menyelesaikan  perkara  yang  ‎menjadi  ‎kompetensinya.  Penelitian kepustakaan  yang  menggunakan  ‎pendekatan  sejarah  ini  ada  ‎dua kesimpulan.  Pertama,  melacak  ‎perkembangan  Peradilan  Agama  tidak bisa terlepas ‎dari histori di ‎masa kerajaan-kerajaan, masa Belanda, masa Jepang  dan  ‎era  ‎Kemerdekaan.  Kedua,  sebagai  penyelesai  sengketa bidang ‎perdata agama, ternyata ‎Pengadilan Agama juga mampu ‎memanfaatkan teknologi informasi dalam ‎mempermudah ‎menyesaikan persoalan-persoalan baik dalam ‎urusan  internal  organisasi  maupun  ‎eksternal  pencari keadilan. ‎Perkembangan terakhir pemanfaatan teknologi telah  ‎diluncurkan  e-‎Court  dan  e-Litigation  dengan  fungsi  melakukan pendaftaran  ‎gugatan  ‎online  (e-filling),  panggilan  elektronik  (e- Summons),  ‎pembayaran  elektronik  (e-Payment),  ‎dan  persidangan elektronik  (e-‎Litigation).  Hal  ini  tidak  lain  adalah  implementasi asas  ‎trilogi  ‎Pengadilan  yang  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat  dan biaya ‎riangan.‎
Kata Kunci: Pengadilan Agama, Sejarah, Teknologi Informasi ‎
The  purpose  in  this  paper  is  to  trace  the  historicity  and information  ‎technology  used  by  the  ‎Religious  Courts  in  making  it  easier to ‎resolve cases that are their competencies. Literature ‎research that ‎uses this historical approach has two conclusions. First, tracking  ‎the  ‎development  of  the  Religious  Courts  cannot  be  separated from  ‎history  in  the  kingdoms,  the  ‎Dutch  period,  the  Japanese  period and  ‎the  Independence  era.  Secondly,  as  a  dispute  in  the  ‎field  of religious ‎civil disputes, it turns out that the Religious Courts are also able to  ‎utilize  ‎information  technology  to  facilitate  resolving  problems  both  ‎in the internal affairs of the ‎organization and external justice ‎seekers. Recent developments in the use of technology ‎have been ‎launched by e-Court and e-Litigation  with  the  functions  of  ‎registering  online  ‎lawsuits  (e-filling), electronic  calls  (e-Summons),  ‎electronic  payments  (e-Payment), and  ‎electronic  trials  (e-litigation).  ‎This  is  none  other  than  the implementation of the Court ‎trilogy ‎principle, which is carried out simply, quickly and with cost.‎
Keywords: Religious Courts, History, Information Technology.

## A. PENDAHULUAN
Peradilan Agama yang memiliki embrio pada masa kerajaan Islam dapat dilacak telah  mampu  menyelesakan  sengketa  keluarga  di  serambi-serambi  masjid  yang seringkali  dikenal  dengan  Pengadilan  Serambi.  Di  masa  kolonial  Belanda  Peradilan Agama mendapatkan tempat dengan dikeluarkannya Stbl. 1882 No. 152 sebagai upaya pengadministrasian  keputusan  Pengadilan  Agama  yang  mengimplementasikan  hukum Islam.  Di  masa  pendudukan  Jepang,  semua  benuk  Pengadilan,  termasuk  Pengadilan Agama,  beserta  sistemnya  tidak  ada  perubahan  yang  signifikan,  regulasi  yang  telah berjalan  di  masa  Belanda  diteruskan  begitu  saja  di  masa  Jepang,  hanya  terdapat pergantian  nama  lembaga.  Meski  memiliki  fungsi  yang  sama,  semua  nama  peradilan buatan  belanda  diubah  menjadi  simbol  nama  Jepang,  seperti Priesterrad (peradilan agama)  diubah  menjadi Sooryoo  Hooin .  Demikian  pula  masa  kemerdekaan,  menurut pasal  2  Aturan  Peralihan  menyatakan  semua  badan-badan  negara  dan  peraturan- peraturan  lainnya  yang  telah  ada  dan  berlaku  sebelumnya  dinyatakan  tetap  ada  dan berlaku.  Selain  Pengadilan  Agama  yang  diperuntukkan  untuk  Jawa  dan  Madura,  atas usul  Departemen  Agama  Pengadilan  Agama  diperbanyak  dan  diperluas  di  penjuru nusantara.  Tidak  cukup  sampai  disini,  manajemen  perkara  Pengadilan  Agama  juga dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era yang terus berubah.
Dalam  rangka  mewujudkan  peraturan  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor 48  tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  bahwa  peradilan  hendaknya  dilakukan dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  Mahkamah  Agung  dan  jajarannya memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  melayani  publik  untuk  menghemat  waktu, biaya,  dan  tenaga.    Untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  terus  berkembang, aplikasi  e-Court  yang  sudah  diluncurkan  oleh  Mahkamah  Agung  RI  pada  29  Maret 2018 merupakan instrumen lembaga peradilan berbentuk pelayanan yang memudahkan para pencari keadilan dalam administrasi perkara, pembayaran, dan pemanggilan secara elektronik.  Daripada  menggunakan  buku  manual,  langkah  yang  diambil  dari  nuansa manual menuju digital ini setidaknya memiliki keuntungan: (1) Kerapian dan kevalidan data yang ter- entry; (2) beban kerja dapat terminimalisir; (3) mempercepat kinerja; (4) tersimpan  di  tempat  yang  aman  dan  tanpa  membutuhkan  luasnya  ruang.  Tidak  hanya urusan  administrasi  saja  ( E-Court) ,  Mahkamah  Agung  beserta  Kelompok  Kerja Kemudahan  Berusaha  juga  merancang  Perma E-Ligitgation atau  bagaimana menjalankan  hukum  acara  secara  elektronik,  dan  sudah  melalui  kegiatan  konsultasi publik  pada  17  Juni  2019.  Pada  19  Agustus  2019,  bersamaan  dengan  pemberlakuan perma ini, masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan sidang secara elektronik pun dapat memanfaatkannya. Dengan demikian, pemanfaatan hukum acara secara elektronik mulai  dari  menggugat,  pengajuan  permohonan,  membayar  panjar  biaya  perkara, pemanggilan  para  pihak,  menyatakan  keberatan  atau  bantahan,  replik-duplik  dalam persidangan, hingga putusan pengadilan elektronik dapat dijumpai di empat lingkungan peradilan sesuai kompetensinya masing-masing. 1

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), yakni ‎ memanfaatkan  literatur  kepustakaan  sebagai  bahan  primernya,  terutama  regulasi
1 Pepy  Nofriandi,  “Rancangan  Perma  E-Litigation  Rampung  Dibahas  Di  Rapim” https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3701/ (Akses 14 Januari 2020).

## Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama
Muhammad Jazil Rifqi
yang ‎ berkaitan  Peradilan  Agama  dan  pemanfaatan  sistem  informasi  yang telah ‎ diimplementasikan.  Dengan  menggunakan  pendekatan  sejarah  guna  mencapai pemahaman ‎ komprehensif, maka pengumpulan data, pengolahan data, reduksi data dan penyajian  data ‎ mengenai  bahasan  terkait  dianalisis  dengan  metode  pola  deduktif. Penelitian  ini ‎ merupakan  penelitian  kualitatif  dan  dilaksanakan  dengan  menggunakan metode ‎ kepustakaan. Dengan metode kepustakaan, peneliti mengkaji buku-buku, jurnal- jurnal, ‎ dan  hasil  penelitian  terkait.  Peneliti  juga  melakukan  kunjungan  elektronik  ke beberapa ‎ lembaga  yang  relevan,  seperti  Badan  Perdailan  Agama  (BADILAG)  dan Mahkamah ‎ Agung. ‎

## C. PEMBAHASAN Sejarah Peradilan Agama
Pada  masa  silam,  di  era  kepopuleran  kerajaan-kerajaan  Islam  yang  sudah memiliki  kejaaan  di  nusantara,  embrio  Pengadilan  Agama  sudah  ditemukan.  Di  mana pada  saat  itu  dalam  menyelesaikan  problematika  keluarga  biasanya  diselenggarakan diserambi  masjid,  yang  seringkali  Pengadilan  Agama  disebut  pula  “Pengadilan Serambi”,  oleh  para  Penghulu,  pejabat  administrasi  setempat.  Menurut  Zaini  Ahmad Noeh,  perkara  yang  diselesaikan  oleh  Peradilan  Agama  sebelum  kedatangan  Belanda adalah mengenai pernikahan, perceraian, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh yang  berdasarkan  hukum  Islam. 2 Kemudian  pada  masa  penjajahan  Belanda,  tepatnya pada  19  Januari  1882,  berdasarkan  usulan  L.W.C  Van  den  Berg , Raja  William  III mengeluarkan  sebuah  keputusan  No.  24,  yang  termuat  dalam  Stbl.  1882  No.  152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di  Jawa dan Madura, (dalam bahasa  Belanda disebut: Bepaling  Betreffende  de  Priesterraden  op  java  en  Madoera), sementara regulasi  adat  atau  Swapraja  mengatur  peradilan  di  luar  jawa  dan  madura . 3 Keputusan tersebut  dalam  upaya  mengadministrasikan  hukum  Islam  melalui  Peradilan  Agama. 4 Dengan  demikian,  kehadiran  peradilan  Islam  secara  bertahap  semakin  mendapat perhatian  dari  pemerintah  kolonial,  sekaligus  menempatkan  para  hakim  untuk  lebih bebas dan leluasa dalam menangani hukum kekeluargaan umat Islam, 5
Tanggal  1  Januari  1937 Pemerintah  Kolonial  Belanda  mengeluarkan  keputusan tentang  pembentukan  Mahkamah  Islam  Tinggi  (Hof  Voor  Islamietische  Zaken)  yang berkedudukan  di  Batavia  sebagai  Pengadilan  Agama  Tingkat  banding  untuk  Jawa  dan Madura  yang  mulai  berlaku  pada  1  Januari  1938.  Mahkamah  Islam  Tinggi  tersebut, sebagaimana  hasil  desakan  para  organisator  agar  pemerintah  menjamin  bahwa mahkamah  Islam  tersebut  dijabat  oleh  kaum  ulama  yang  keahliannya  dalam  hukum Islam tidak diragukan lagi. Pada gilirannya, Mahkamah itu dibuka dengan suatu sidang terbuka pada tanggal 7 Maret 1938 atau 5 Muharram 1357 H, terdiri atas seorang Ketua (K.H.  Moehammad  „Isa)  dan  dua  orang  anggota  (K.H.  Abdoerrachman  dan  K.H. Moechtar),  seorang griffer /panitera  (Mr.  R.P  Notosoesanto),  anggota  pengganti  (H.
2 A. Basiq Jalil, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h.  57.
3 Zaini  Ahmad  Noeh  dan  Abdul  Basit  Adnan, Sejarah  Singkat  Pengadilan  Agama  Islam  di Indonesia (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), h. 32.
4 Ratno Lukito, Pergumulan antara hukum Islam dan Adat di Indonesia (Jakarta: INIS, 1998), h. 32.
5 Oyo  Sunaryo  Mukhlas, Perkembangan  Peradilan  Islam : Dari  Kahin  di  Jazirah  Arab  ke Peradilan Agama di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 134.
Moehammad  Hasan  dan  R.H.  Hasboellah)  dan  satu  orang  panitera  pengganti (Moehammad  Djoenaidi).  Dianggap  sebagai  pegawai  negeri,  semua  orang  tersebut mendapatkan gaji tetap, kecuali para anggota pengganti yang hanya mendapatkan uang dari sidang yang terselenggara. 6
Pada  masa  pendudukan  Jepang  di  Indonesia,  Jepang  menaklukan  Belanda  di wilayah  Indonesia  hanya  memakan  waktu  tidak  lebih  dari  dua  bulan.  Selang  satu minggu  kemudian,  tepatnya  8  Maret  1942,  pulau  Jawa  telah  dikuasai  Jepang.  Dengan kata lain, setelah kurang lebih selama 350 tahun pemerintahan  Belanda menggenggam dan  menguasai  Indonesia  beserta  para  penduduknya,  seketika  kekuasaan  Belanda berpindah  tangan  ke  tangan  Jepang. 7 Hal  ini  memberikan  dampak  terhadap  Jepang untuk  bertaggungjawab  dalam  mengatur  dan  menjalankan  segala  hukum  beserta administrasinya  seperti  yang  telah  dijalankan  pada  masa  Belanda.  Berkenaan  dengan peradilan  agama  tidak  terjadi  peristiwa  atau  perubahan  politik  hukum  penguasa  yang berarti,  kecuali  penggantian  nama  lembaga  dan  simbol  yang  menunjukkan  rezim Belanda. Selama tiga tahun pemerintah kolonial Jepang menguasai Indonesia, umumnya hanya meneruskan ketentuan-ketentuan  yang telah ada. Simbol  nama Peradilan buatan Belanda  juga  diubah  menjadi  simbol  nama  Jepang  tetapi  memiliki  fungsi  yang  sama seperti masa Belanda. 8 Sebagaimana yang termuat dalam UU No.14 tahun 1942 bahwa (1)  Pengadilan  Negeri  yang  berasal  dari Landraad (Belanda) diubah Tihoo  Hooin (Jepang) ; (2) Pengadilan Kepolisian yang pada masa Belanda adalah Landgerecht , pada masa  Jepang  diubah Keizai  Hooin ;  (3) Regetschapsgerecht (Pengadilan  Kabupaten) diubah menjadi Ken Hooin ; (4) Pengadilan Kewenangan pada masa penjajahan disebut Districtsge  Recht diubah Gun  Hooin pada  masa  Jepang;  (5) Hof  voor  Islamietische Zaken diganti nama pada masa Jepang Kaikoo Kooto Hooin (Mahkamah Islam Tinggi) ;
(6) Priesterrad adalah  sebutan  peradilan  agama masa  Belanda  yang  kemudian  diubah Jepang  menjadi Sooryoo  Hooin );  dan  (7) Gunsei  Kensatu  Kyoko gabungan  dari Officieren van Justitie dan voor Landraden . 9
Proklamasi  17  Agustus  1945  mengantarkan  bangsa  Indonesia  ke  alam kemerdekaan dan merupakan titik permulaan perubahan dalam segala bidang. Tentunya, sangat  diharapkan  untuk  segera  membawa  perbaikan  dan  peningkatan  kehidupan bangsa, tidak terkecuali dalam segala bidang hukum dan peradilan. Berdasarkan Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 pasal 2, sebagaimana halnya badan-badan negara dan  peraturan-peraturan  lainnya,  badan  peradilan  agama  berikut  segenap  peraturan perundang-undangan  yang telah ada dan berlaku sebelumnya dinyatakan tetap ada dan berlaku.  Pengadilan  Adat  dan  Swapraja  kemudian  diganti  keberadaannya  dengan kemunculan  Pengadilan  Negeri  berdasarkan  eksisnya  UU  No.  1  Tahun  1951  tentang Tindakan  Sementara  Untuk  Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan  Kekuasaan  dan Acara  Pengadilan  Sipil.  Sedangkan  eksistensi  Peradilan  Agama  dinyatakan  tetap  ada dan pengurusannya diserahkan kepada Departemen Agama. Undang-undang inilah yang mendasari  keluarnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1957  Tentang Pembentukan  Pengadilan  Agama  di  daerah  Luar  Jawa  dan  Madura,  yang  pada  zaman pemerintahan  Hindia  Belanda  hanya  diatur  dengan  peraturan  swapraja  setempat.
6 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama...., h. 36.
7 Ratno Lukito, Pergumulan antara hukum Islam..., h. 50.
8 Ibid., h. 55.
9 Ibid., 52.

## Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama
Muhammad Jazil Rifqi
Dengan  demikian  terjaminlah  keberadaan  Peradilan  Agama  ditempat-tempat  tersebut. Dan  tidak  kurang  pentingnya  dari  hal  itu  adalah  mengenai  diberikannya  kompetensi menangani perkara-perkara kewarisan kepada Pengadilan Agama.
Selanjutnya,  Departemen  Agama  mengusulkan  untuk  membentuk  Pengadilan Agama didaerah Aceh  yang ternyata disetujui  oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan  Pemerintah  No.  29  tahun  1957  tertanggal  6  Agustus  1957  tentang pembentukan Pengadilan Agama di  luar Jawa dan Madura. Tindakan ini  mendapatkan sambutan  yang baik  dari masyarakat  terutama di  daerah Aceh. 10 Demikian pula dalam rangka  mengimbangi  perkembangan  dan  banyaknya  masyarakat  yang  berperkara  di kabupaten/kota/provinsi  yang  baru  tumbuh,  maka  pemerintah  berinisiatif  untuk membuka  cabang  pengadilan  agama  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  tersebut. Seperti  di  Lampung,  Pembentukan  Pengadilan  Agama  Di  Lampung  berdasar keputusuan Menteri Agama No. 25 tahun 1959;
a. Pembentukan  Pengadilan  Agama  Di  tahun  1960  meliputi  18  cabang  di  daerah Kalimantan (Timur, Selatan, Barat), Sumatera (Selatan dan Barat), Jambi, Maluku dan  Nusatenggara  Barat  dengan  munculnya  Keputusan  Menteri  Agama  No.  23 tahun 1960.
b. Pembentukan  Pengadilan  Agama  cabang  di  Balai  Selasa  dan  Lok  Sumawe berdasar Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961.
c. Membentuk  Pengadilan  Agama  tambahan  di  Sulawesi  dan  Maluku  (Keputusan Menteri Agama No. 87 tahun 1966)
d. Pengadilan  Agama  tambahan  juga  dibentuk  di  Kalimantan  Timur,  Kalimantan Tengah, Nusatenggara dan Sumatera.
e. Di Sumatera Utara, Aceh, dan Jambi  juga dibentuk Pengadilan Agama tambahan sesuai Keputusan Menteri Agama No. 34 tahun 1972. 11
Selain  pembentukan  pengadilan  agama  di  berbagai  daerah,  berlangsung  pula upaya penataan beberapa organisasi peradilan, termasuk di dalamnya Peradilan Agama. Undang-undang  nomor  19  Tahun  1964  tentang  ketentuan-ketentuan  pokok  kekuasaan kehakiman  yang  pasal  7-nya  menyatakan  Peradilan  Agama  sebagai  salah  satu lingkungan  peradilan  dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia,  di  masa  orde  baru  dicabut dan  diganti  dengan  UU  No.  14  tahun  1970  tentang  ketentuan-ketentuan  pokok Kekuasaan  Kehakiman,  dalam  pasal  10  ayat  (1)  ini  yang  pada  intinya  menjelaskan, “kekuasaan  kehakiman  diselenggarakan  oleh  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal  ini memperkokoh kedudukan Pengadilan  Agama  yang  setara  dengan  lembaga  yudikatif  yang  lain.  Keberadaan Pengadilan  Agama  semakin  diperkuat  dengan  diundangkannya  beberapa  peraturan untuk  memperkuat  kompetensinya  dalam  menyelesaikan  perkara  bagi  umat  Islam. Misalnya  dikeluarkan  UU  Perkawinan  pada  tanggal  2  Januari  1974  beserta  Peraturan Pelaksanaannya  No.  9  tahun  1975  yang  pada  1  Oktober  1975  secara  efektif diberlakukan.  Tidak  lama  kemudian,  Perma  No.  28  Tahun  1977  tentang  Wakaf  dan pelaksanaannya diundangkan.
10 Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama , (Jakarta: Departemen Agama, 1981), h. 7.
11 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama...., h. 59-61.
Dalam UU No. 14/1970 eksistensi pengadilan banding belum nampak, di ranah sosiologis  kebutuhan  pengadilan  tingkat  kasasi  ini  sangat  dibutuhkan.  Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi untuk memeriksa perkara kasasi dalam kasus perdata  dan  kasus  perdata  yang  tertuang  pada  Perma  No.  1  tahun  1977  beserta  Surat Edaran (SE) No. MA/Pemb/0921/1977. 12 Menteri Agama juga mengeluarkan keputusan pada 28 Januari 1980 Nomor 6 tahun 1980 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tingkat  Banding  bagi  Pengadilan  Agama  adalah  Pengadalan  Tinggi  Agama  (PTA). Sehingga  dengan  keluarnya  keputusan  tersebut  istilah  Pengadilan  Banding  di  masa silam, seperti Mahkamah Islam Tinggi, Kerapatan Kadi atau Kerapatan Kadi Besar, dan Mahkamah  Syariah  Provinsi  dinyatakan  tidak  berlaku.  Beberapa  Cabang  Pengadilan Tinggi  Agama  pun  mulai  didirikan  pada  1982  di  beberapa  wilayah  yang  Pengadilan Agamanya sudah ada. 13
Pada  tanggal  29  Desember  1989,  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  mengenai  susunan  kekuasaan  dan  acara  Peradilan  Agama  disahkan, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 sekaligus menetapkan  kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  memutuskan  di  bidang  ekonomi syariah.  Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 setidaknya mengakhiri segala kekurangan dan  mereduksi  segala  problem  yang  ada  pada  Pengadilan  Agama.  Undang-Undang  ini juga  menghendaki  kesetaraan  dan  kemandirian  Peradilan  Agama  dengan  Peradilan Negara  yang  lain. 14 Disamping  itu  Undang-undang  ini  telah  menetapkan  hukum  acara yang  resmi  berlaku  bagi  Pengadilan  Agama,  sehingga  cara  dan  prosedur  yang  harus dipedomani  oleh  pihak  pengadilan  maupun  pihak  yang  berperkara  dalam  rangka penegakan  hukum  dan  keadilan  menjadi  jelas  dan  baku.  Dengan  demikian  sejak lahirnya  UU  No.  7  tahun  1989  selain  meningkatkan  Pengadilan  Agama  secara  yuridis dalam  sistem  peradilan  nasional,  juga  semua  aturan  yang  meliputi  Stb  1882  No.  152, Stb 1937 No. 116 dan No. 610, Stb 1937 No. 638 dan No. 639 serta PP. No. 45 Tahun 1957, dinyatakan tidak berlaku. 15

## Perkembangan Sistem Penangan Perkara di Lingkungan Peradilan
Tuntutan  untuk  menyelesaikan  perkara  secara  cepat  di  Peradilan  dan  hadirnya informasi  yang  akurat  perlu  dukungan  sistem  teknologi  informasi.  Berbagai  inovasi seiring  berjalannya  waktu  pun  terus  dikembangkan  oleh  Dirjen  Badilag  dalam memanfaatkan  perkembangan  teknologi  guna  memenuhi  tuntutan  tersebut.  Terlacak pada  tahun  1998,  Mahkamah  Agung  (MA)  yang  menaungi  empat  peradilan,  telah mengembangkan  sistem  informasi  Akses  121  untuk  melayani  masyarakat  via  telepon. Pada 2003, sistem ini berkembang dengan nama SIMARI, sampai pada 2006 SIMARI memiliki  8  fitur,  yakni  Sistem  Informasi  Administrasi  Perkara, 16 Sistem  Informasi
12 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama : UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.45.
13 Badri Yatim, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 76.
14 Hasbi  Hasan, Kompetensi  Peradilan  Agama  di  Indonesia  dalam  Rentang  Sejarah  dan Pasang Surut (Depok: Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2010), h. 55.
15 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan..., h. 12.
16 Inti  pengembangan  Sistem  Informasi  Administrasi  Perkara  (SIAP)  adalah  adalah  merekam penerimaan  berkas  perkara  hingga  sampai  perkara  selesai.  Sistem  ini  sangat  membantu  kinerja  pihak internal MA dari mencari nomor kirim pengadilan asal, nomor register dan agenda, mencari alur berkas

## Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama
Muhammad Jazil Rifqi
Administrasi Hukum, 17 Sistem Informasi Kepegawaian MA, Sistem Informasi Logistik, Sistem  Informasi  Perencanaan,  Sistem  Informasi  Keuangan,  Sistem  Informasi Pengawasan  dan  Pembinaan, 18 dan  Portal  Internet  Mahkamah  Agung  dengan  nama domain www. mahkamahagung.go.id.
Terlihat bahwa tidak hanya SIMARI saja  yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan  publik, 19 Badilag  pun  selain  mengedukasi  masyarakat  dengan  menciptakan web  dengan  nama www.badilag.net ,  website  ini  juga  dimaanfaatkan  oleh  lingkungan peradilan agama dalam hal mempercepat informasi yang berkaitan laporan perencanaan, laporan  keuangan,  gambaran  profil  organisasi,  prosedur  berperkara,  jadwal  sidang, daftar perkara yang diputus, panggilan bagi tergugat yang tidak diketahui alamatnya dan sebagainya.  Keterbukaan  informasi  tersebut  diperkuat  Surat    Keputusan    Ketua Mahkamah  Agung  RI  No.  144/2007  mengenai  Keterbukaan  Informasi  di  Lingkungan Peradilan,  yang  mengharuskan  penyelenggaraan  peradilan  untuk  transparan  dan akuntabilitas. 20 Selain  itu,  optimalisasi  pengelolaan  website  secara  profesional  juga diperkuat  dengan  Surat    Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Nomor 0009/DjA/SK/I/2014  Tentang  Tim  Pengelola    Website    Direktorat    Jenderal    Badan Peradilan    Agama    Mahkamah    Agung  Republik  Indonesia. 21 Puncaknya,  pada  2007 Badilag website yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan edukasi tersebut diperbarui tampilannya  dan  domainnya  sebagai  domain  standar  bagi  website  pemerintah,  dari www.badilag.net  menjadi www.badilag.mahkamahagung.go.id . 22
Tidak  berhenti  disitu,  Badilag  juga  telah  mengembangkan  Sistem  Informasi Administrasi  Peradilan  Agama  (SIADPA)  dan  Sistem  Informasi  Kepegawaian (SIMPEG). 23 SIADPA  yang  dikemudian  hari  terintegrasi  dengan  Sistem  Informasi Penelusuran  Perkara  (SIPP)  untuk    empat    lingkungan    peradilan,  sementara  SIMPEG terintegrasi ke  SIKEP.  Selanjutnya  pada tahun  2015  telah  diluncurkan  pula  Sistem Informasi    Manajemen    Tatalaksana    (SIMTALAK)    yang  mengakomodir    dari berbagai    pengembangan    aplikasi    yang    dibutuhkan,    yang    salah  satunya    adalah
perkara,  mengetahui  informasi  majelis  hakim,  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu,  sistem  ini  juga  dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal dalam mencari data yang dibutuhkan pada pengadilan.
17 Sistem  Informasi  Administrasi  Hukum  (SIAH),  yang  tidak  hanya  berupa  dokumen  elektronik, tapi  juga  berbentuk  dokumen  fisik,  adalah  perpustakaan  atau  manajemen  pustaka  yang  dapat  saling membantu bagi para hakim untuk menyajikan, menyimpan, mencari, dan mempelajari berbagai peraturan dari UU, Perma, Surat Edaran Mahkamah Agung, bahkan yurisprudensi.
18 Sistem  Informasi  Kepegawaian  MA  (SIKMA)  adalah  sistem  yang  berfungsi  mengelola  data personal  mulai  pegawai  Mahkamah  Agung  sampai  peradilan  tingkat  pertama.  Sistem  Informasi Pengawasan dan Pembinaan (SIWasbin) berfungsi membantu bidang pembinaan dan pengawasan dalam menunaikan  tugas  merencanakan,  mengawasi,  dan  melaporkan  kegiatan.  Sistem  Informasi  Logistik (SILog)  digunakan  oleh  Biro  Umum  dalam  mengatur  aset  inventaris  yang  Mahkamah  Agung  miliki, sementara  Sistem Informasi Perencanaan (SIRen)digunakan Biro Perencanaan dalam  menyusun rencana anggaran  yang  diperlukan  semua  unit  di  bawah  lingkungan  Mahkamah  Agung,  sedangkan  Sistem Informasi  Keuangan  (SIKeu)  digunakan  Biro  Keuangan  dalam  menyusun  rencana  anggaran  keuangan dalam melaksanakan anggaran kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung.
19 Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2006 , t.t., h.46.
20 Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2010 , t.t., h.316.
21 “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014,” t.t., h. 73.
22 “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2017,” t.t., h.33.
23 Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2007 , t.t., h.93–94.
proses  Tata  Naskah  Dinas  yang  dititik  beratkan  pada  proses  surat  menyurat  secara elektronik,  yaitu  Tata  Naskah  Dinas  Elektronik  (TND-E)  dan  pendokumentasiannya, begitu juga dengan aplikasi lainnya seperti Sistim Penilaian Kinerja Pegawai (SIKP). 24 Perlu  diketahui  bahwa  SIADPA  difungsikan  untuk  mempermudah,  mempercepat  dan mendokumentasikan  proses  penyelesaian  Pengadilan  Agama.  Akhirnya,  SIADPA berkembang  lagi  dalam  bentuk  Pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  dikemas  dalam bentuk Aplikasi SIADPA Plus. 25
Inovasi terus diwujudkan oleh Badilag dengan meluncurkan secara resmi portal tabayun online di saat Dirjen Badilag dipegang Drs. H. Purwosusilo, SH., M.H. Fungsi dari  portal  tersebut  memberikan  fasilitas  pemanggilan  kepada  para  pihak  berperkara dimana  antar  satker  saling  bekerja  sama  untuk  mempermudah  kinerja. 26 Teknis penggunaan dapat dilihat pada Surat Keputusan Badilag Nomor
2273.a/DjA/KP.01.1/SK/VIII/2014  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan    dan Pemanfaatan  Portal  Tabayyun  di  Lingkungan  Badan  Peradilan Agama Mahkamah Agung  Republik  Indonesia. 27 Kemudian  tahun  2016  Sistem  Informasi  Penelusuran Perkara  (SIPP)  dikeluarkan  oleh  MA  untuk  diimplementasikan  ke  empat  lingkungan peradilan  termasuk  lingkungan  Peradilan  Agama  (SIPP  PA)  sebagaimana  tertuang dalam  surat    Dirjen  Badilag  Nomor  Nomor  0458/DjA/HM.02.3/2/2016,  tanggal  11 Februari  2016.  Implementasi  SIPP  pada  Tingkat  Banding  tertuang  pada  surat    Dirjen Badilag  Nomor 1352/DJA/HM.02.3/6/2016,  tanggal  1  Juni  2016. Tujuan diterapkan SIPP  adalah  untuk:  a)  membantu  proses  penyelesaian  administrasi  perkara;  b) memonitor    kinerja    satuan    kerja    dan    aparatur    peradilan;    dan    c)    menjadi    sarana keterbukaan informasi publik.
Sampai  tanggal   21  Desember  2018  seluruh   Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar‟iyah   yang  berjumlah  359  satker  telah menggunakan SIPP versi  terbaru  yaitu 3.2.0-5,  yang  di  dalamnya  telah  terintegrasi  aplikasi  E-Court  dan  53  Pengadilan Agama/Mahkamah    Syar‟iyah    yang    baru    diresmikan    penggunaanya  oleh    Ketua MA. 28 Sejak  diterapkan  di  lingkungan  peradilan  agama  pada  awal  tahun  2016,  SIPP menjadi  Sistem  Informasi  Pengadilan  sebagai  aplikasi  utama,  selain  e-Court    yang dijadikan    untuk    menerima    perkara. 29 Tahun  2018,  e-Court  dilaunching  secara  resmi oleh  Ketua  Mahkamah  Agung,  Prof.  Dr.  H.M.  Hatta  Ali,  S.H.,  M.H.  di  Balikpapan tanggal  13  Juli  2018.  Ditjen    Badilag    langsung    mengeluarkan    aturan  terkait implementasi  e-Court  di  Lingkungan  Peradilan  Agama.  Pada  awal  diluncurkan,  fungsi e-Court  baru  tiga  macam,  yaitu:    1)    untuk  melakukan  pendaftaran  gugatan  online  (e- filing),  2)  untuk  menyampaikan    panggilan/permberitahuan    persidangan  secara elektronik  (e-Summons),    3)    dan  untuk  melakukan  pembayaran  biaya  perkara  secara elektronik (e Payment).  Setelah  setahun  berjalan,  Mahkamah  Agung, melalui Ketua MA  e-Litigation  pada  e-Court  diresmikan  di  gedung  Mahkamah  Agung  Jakarta  pada tanggal  19  Agustus  2019,  bertepatan  dengan  momen  hari  ulang tahun Mahkamah Agung  ke  74,  yang    diatur    dalam  Perma  RI  No.  1  tahun  2019  tentang  Administrasi
24 “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2016,” t.t., h.37–38.
25 “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013,” t.t., 56–57.
26 Ibid., h. 60–61.
27 “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014,” h. 72.
28 “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2018,” t.t., h. 40.
29 “Laporan Pelaksanaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2019,” t.t., h. 31.

## Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama
Muhammad Jazil Rifqi
Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik.    Setidaknya  ada  3  (tiga) hal baru  yang  diatur  dalam  PERMA  tersebut,  yaitu:  1)    penambahan    menu    dan    fungsi persidangan    secara    elektronik    (e-Litigation)  2)    penambahan  meja  e-Court    dan  3) penggunaan tanda tangan elektronik (digital signature). 30

## Prosedur E-Court di Lingkungan Peradilan Agama
Perma  No.  3  tahun  2018  menjelaskan  definisi  e-Court  dalam  pasal  3  adalah sebuah  instrumen  untuk  melayani  masyarakat  dalam  berperkara  di  pengadilan  dengan memanfaatkan teknologi informasi, dari registrasi perkara online, taksiran panjar biaya perkara  online,  pembayaran  online,  pemanggilan  online,  persidangan  online,  dan pengiriman  dokumen  persidangan  secara  online,  dalam  semua  jenis  perkara  sesuai kompetensi di empat lingkungan peradilan. 31 Beberapa fitur di dalam e-Court yaitu:

## a. Pendaftaran Gugatan Online (E-Filing)
Untuk  tahapan  pendaftaran  pengguna  terdaftar  (advokat)  dan  insidentil  (non advokat) yang meliputi pemerintah, perseorangan dan badan hukum sebenarnya hampir sama,  yang  membedakan  hanya  saja  advokat  harus  mengunggah  (1)  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  atau  Surat  Keterangan  pengganti  KTP;  (2)  Kartu  Anggota  Advokat; dan  (3)  Berita  acara  sumpah  advokat  dari  pengadilan  tinggi. 32 Sementara  persyaratan untuk  pengguna  lain  (insidentil)  adalah  (1)  bagi  pegawai  harus  melampirkan  kartu identitas  atau  surat  kuasa  atau  surat  tugas  dari  sebuah  lembaga  yang  diwakilinya;  (2) bagi  perorangan  menunjukkan  KTP  atau  paspor;  (3)  bagi  kerabat/keluarga  calon pengguna terdaftar dengan menunjukkan penetapan pengadilan. 33 Tahapan pendaftaran: (1) mendaftar perkara secara online (e-filling) (untuk pengguna insidentil dengan datang ke  pengadilan  setempat) 34 ;  (2)  memilih  pengadilan  mana  yang  akan  dituju  tentang lokasi  dan  kompetensinya;  (3)  melakukan  pendaftaran  surat  kuasa  khusus;  (4) melakukan  pembayaran  PNBP  pendaftaran  surat  kuasa  (sesuai  tahap  sebelumnya);  (5) memperoleh  nomor  pendaftaran  online;  (6)  memasukkan  data  para  pihak  pihak;  (7) mengupload  dokumen  gugatan  atau  permohonan  dan  surat-surat  persetujuan  untuk melakukan persidangan elektronik; (8) memperoleh taksiran panjar biaya (e-Skum); (9)
30 “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2018,” h.33–37.
31 Pasal 3 perma 3/2018
32 Pasal 4 angka (3) perma 3/2018; dan Pasal 5 angka (2 )Perma 1/2019
33 Pasal 5 ayat (3) Perma 1/2019
34 Dalam  Pasal  3  Keputusan  Dikrektur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor: 271/DJU/SK/PS01/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dijelaskan bahwa  pendaftar  insidentil  atau  advokat  dapat  melakukan  pendaftaran  akun  e-Court  melalui  online dengan  tahapan  (1)  mengakses  e-court  dari  pelbagai  media;  (2)  mendaftar  dan  melengkapi  form  yang telah  disediakan  dengan  menulis  nama  nama  lengkap,  e-mail  aktif,  dan  password  pengguna;  (3)  sistem akan  mengirim aktivasi akun, dan pendaftar  mengaktivasinya di e-mail  yang digunakan  sekaligus email tersebut sebagai domisili elektroniknya; (4) login pada aplikasi e-court; (5) melengkapi data pada sistem baik  pendaftar  insidentil  atau  advokat:  (6)  bagi  advokat,  akan  memperoleh  validasi  status  advokat  yang sah dari pengadilan tinggi yang menyumpah; (7)  jika terdapat pergantian kuasa hukum, maka penguasa pengganti  diharuskan  memiliki  akun  sebagai  pengguna  terdaftar  pada  aplikasi  e-Court;  (8)  setelah  itu, penguasa  pengganti  mengajukan  permohonan  pada  panitera  secara  elektronik  guna  memindahkan kewenangan perkara kepadanya.
membayar panjar biaya perkara online (e-payment); 35 (10) memperoleh Nomor Perkara; (11)  menerima  panggilan  elektronik  (e-Summons);  dan  (12)  melakukan  Persidangan Elektronik (e-Litigasi) 36
b. Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (E Payment)
E-Payment yaitu adanya surat  yang keluar dari aplikasi e-Court untuk melunasi pembayaran panjar biaya secara online (e-Skum). E-Skum tersebut merupakan hasil dari pihak yang mendaftar secara online, dimana pengadilan sudah menetapkan perhitungan panjar  biaya  perkara  secara  otomatis  didasarkan  atas  komponen-komponen  yang  perlu dibayar,  dan  berlaku  secara  elektronik  jika  ada  penambahan  atau  pengembalian  atas biaya  panjar  perkara. 37 Komponen-komponen  biaya  perkara  yang  dimaksud  secara detail  diatur  dalam  perma  No.  3  tahun  2019  mengenai  Biaya  Proses  Penyelesaian Perkara  dan  Pengelolaannya  pada  MA  dan  Badan  Peradilan  yang  ada  di  bawahnya meliputi  biaya  :  (1)  pendaftaran;  (2)  alat  tulis  antor;  (3)  panggilan  penggugat  x2; panggilan mediasi x2; (4) panggilan tergugat x2; panggilan mediasi x2; (5) Materai; (6) Redaksi; (7) Leges. 38 Untuk tahapan melakukan pembayaran adalah sebagai berikut: (a) Pendaftar  mendapatkan  beban  taksiran  panjar  biaya  perkara  disertai virtual  account Pengadilan; (b) Pendaftar membayar sesuai taksiran panjar biaya perkara (e-Skum); (c) Menunggu  antrian  untuk  mendapatkan  konfirmasi  dari  sistem  bahwa  pendaftar  telah melakukan  pembayaran,  jika  terlalu  lama  menunggu  belum  menpatkan  konfirmasi, pendaftar  dapat  melakukan  konfirmasi  secara  manual  dengan  mengisi  formulir  yang tersedia  dalam  e-Court.  Adanya  tambahan  biaya  panjar  atau  adanya  sisa  panjar  biaya dapat  dilakukan  di  e-Court  setelah  tertutupnya  jurnal  keungan  dalam  SIPP; 39 (d)  Pada saat  sistem  telah  mengkonfirmasi  pembayaran,  pendaftar  memperoleh  nomor  perkara registrasi dalam SIPP. 40
c. Pemberitahuan Untuk Bersidang Secara Elektronik (E-Summons)
Panggilan  secara  elektronik  disampaikan  pada:  pemohon/penggugat/kuasa hukum  yang  melakukan  pendaftaran  secara  elektronik,  karena  pendaftar  dianggap telah  memberikan  persetujuannya  untuk  dipanggil  secara  elektronik  pada  saat memberikan  e-mail  yang  tervaldasi  dalam  sistem.  Sementara,  pemanggilan  bagi termohon/tergugat/kuasa  hukumnya  untuk  pertama  kalinya  dilakukan  secara  manual. Kemudian  pada  hari  pertama  persidangan  tergugat/termohon  mendapatkan  tawaran hakim  tentang  kesediaannya  untuk  pemanggilan  secara  elektronik  guna  menghadiri persidangan,  dan  pada  sidang  pertama  pula,  surat  asli  yang  meliputi  surat  gugatan, surat  kuasa  atau  surat  persetujuan  untuk  beracara  secara  elektronik  untuk  tahap selanjutnya  diserahkan  kepada  majelis  sidang. 41 Hal  lain  yang  perlu  diketahui mengenai pemanggilan untuk memenuhi persidangan bagi para pihak berperkara yang bertempat  tinggal  (berdomisili)  di  luar  wilayah  hukum  institusi  pengadilan  di  mana para  pemohon/penggugat,  maka  pemanggilan  kepada  termohon/tergugat/kuasanya
35 Pasal 4 juklak perma 3/2018.
36 Buku Panduan E-Court MA 2019, h. 13-28
37 Pasal 9 perma 3/2018 dan Pasal 10 Perma 1/2019
38 Pasal 8 juklak perma 3/2018.
39 Pasal 11 juklak perma 3/2018.
40 Pasal 10 juklak perma 3/2018.
41 Pasal 15 juklak perma 3/2018.

## Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama
Muhammad Jazil Rifqi
dilakukan  dengan  mengirim  surat  elektronik  ke  domisili  elektroniknya  dan  secara formal prosedur melalui surat panggilan yang ditembuskan ke lembaga pengadilan di wilayah hukum pihak termohon/tergugat bertempat tinggal. 42 Panggilan tersebut hanya meliputi  pengadilan agama, pengadilan  negeri, pengadilan militer, tidak  berlaku bagi perkara dalam pengadilan tata usaha negara. 43

## d. Persidangan  Secara  Elektronik  (E-Litigation)
Dalam  persidangan  yang  dilakukan  secara  elektronik,  majelis  hakim  akan menetapkan  dan  mengumumkan  jadwal  bagi  para  pihak  yang  disampaikan  dalam Sistem  Informasi  Pengadilan  untuk  menyampaikan  gugatan,  jawaban,  replik,  duplik dan kesimpulan. Prosdur dalam beracara secara online pertama harus ada kesepakatan dari  kedua  belah  pihak; kedua Para  pihak  login  pada  sistem  sesuai  dengan  username dan password yang dimiliki; ketiga, mengupload dokumen pada aplikasi paling lambat pada hari dan jam sesuai jadwal yang ditentukan hakim dalam penyampaian jawaban, replik,  duplik,  dan  kesimpulan; keempat, aplikasi  secara  otomatis  mengirimkan dokumen  unggahan  tersebut  kepada  pihak  yang  lawan/dituju  pada  domisili elektroniknya,  sementara  pengirim  akan  mendapatkan  notifikasi  tersampaikannya dokumen tersebut pada pihak yang dituju. 44 Untuk memperkuat  argumentasi tergugat dalam  menyampaikan  Jawaban  harus  menyertakan  bukti  yang  juga  diunggah  dalam sistem.  Permohonan  intervensi  dapat  diajukan  oleh  pihak  ketiga  dan  ia  harus mengikuti  proses  pemeriksaan  pada  persidangan  yang  sedang  berjalan.  Jika  tidak mengikuti proses pemeriksaan persidangan, majelis hakim dapat menolak permohonan tersebut  melalui  adanya  penetapan. 45 Untuk  memperkuat  keterangan  para  pihak, penggugat/tergugat  juga  diberikan  persetujuan  untuk  mencari  pendapat  dari  saksi dan/atau saksi ahli secara elektronik difasilitasi oleh pengadilan. 46
Selesainya  menyampaikan  jawaban,  replik,  dan  duplik  pada  jadwal  yang  telah ditetapkan  tersebut  oleh  para  pihak  berperkara  pada  Sistem  Informasi  Pengadilan majelis  hakim  akan  menetapkan  jadwal  selanjutnya  sampai  berakhirnya  proses persidangan  hingga  putusan/penetapan  dibacakan. 47 Pelaksanaan  pembacaan  putusan dilaksanakan  dengan  cara  mengirim  salinan  putusan  elektronik  yang  sudah  dibubuhi tandatangan  elektronik  majelis  hakim  kepada  para  pihak  dalam  Sistem  Informasi Pengadilan.  Pelaksaan  dengan  prosedur  ini  dianggap  telah  memenuhi  kehadiran  para pihak  dan  dianggap  telah  melaksanakan  pembacaan  sidang  buka  untuk  umum,  dan salinan  putusan  tersebut  berkekuatan  hukum  tetap  dan  memiliki  akibat  hukum  yang sah.  Pengadilan  juga  mempublikasikan  putusan  tersebut  pada  Sistem  Informasi Pengadilan  yang  diperuntukkan  secara  umum. 48 Seluruh  kegiatan  persidangan elektronik meliputi jawaban, replik, duplik merupakan hak bagi para pihak berperkara, sehingga  ketika  mereka  tidak  menyampaikannya  pada  hari  dan  jam  sesuai  jadwal sidang  yang  sudah  ditentukan  majelis  hakim,  haknya  dianggap  tidak  digunakan
42 Pasal 18 juklak perma 3/2018.
43 Pasal 15 Pasal 9 perma 3/2018
44 Pasal 21 juklak perma 3/2018.
45 Pasal 23 perma 1/2019
46 Pasal 24 perma 1/2019
47 Pasal 21 perma 1/2019
48 Pasal 26 perma 1/2019
sebagaimana  mestinya.    Proses  beracara  secara  elektronik  tidak  boleh  terlepas  dari rekaman  Panitera  Pengganti  yang  bertugas  mencatat  seluruh  kegiatan  persidangan elektronik  dalam  Berita  Acara  Sidang  Elektronik. 49 Dan  panitera  pula  yang  bertugas mengirim  salinan  kepada  para  pihak  secara  elektronik  selambatnya  14  (empat  belas) hari setelah pembacaan putusan selain perkara kepailitan, dan untuk perkara kepailitan salinan putusan akan diterima para pihak selammbatnya 7 (tujuh) hari. 50

## D.   PENUTUP Kesimpulan
Eksistensi  Pengadilan  Agama  yang  terlihat  di  masa-masa  Kerajaan  Nusantara dengan sebutan Serambi Masjid ini dikarenakan dalam pelaksanaan sidangnya berada di serambi-serambi  masjid.  Setelah  kedatangan  Belanda,  Pengadilan  Agama  lebih diperkuat dengan keluarnya Stbl No. 152 dengan beragam sengketa hukum Islam yang dapat  diselesaiakan dihadapan penghulu. Tiga setengah abad lebih  Belanda menguasai tanah  nusantara,  digantikan  dengan  Jepang  yang  hanya  menguasai  kurang  lebih  tiga setengah  tahun,  di  mana  Pengadilan  Agama  yang  di  masa  Belanda    bernama Priesterrad, Jepang  hanya  mampu  mengubah  nama  dan  simbolnya  menjadi Sooryoo Hooin. Sementara  semua  hukum  dan  manajemennya  mengikuti  regulasi  Belanda. Begitu  juga  pada  era  kemerdekaan,  semua  lembaga  dan  aturan  yang  telah  ada  masih diberlakukan selama belum ada penggantinya.
Berbagai  inovasi  dikembangkan  oleh  jajaran  yudisial  dapat  dilihat  sejak  1998 dengan  sistem  Akses  121  hingga  perkembangan  terakhir  dengan  di dilaunching nya aplikasi e-Court  pada 29 Maret 2018 dan setahun setelahnya e-Litigation dilaunching. Jadi pencari keadilan telah dapat memanfaatkan mulai pendaftaran pengajuan gugatan, pembayaran,  pemanggilan,  persidangan,  putusan  hakim  berbasis  elektronik.  Hal  ini semata-mata  untuk  mewujudkan  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyebutkan  bahwa  peradilan  dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

## Saran
Melihat  terus  berkembangnya  pemanfaatan  teknologi  informasi  tersebut  oleh badan  yudikatif,  maka  untuk  kedepannya,  agar  terus  berupaya  mengevaluasi  dan mensosialisasikan  e-Court  dan  e-Litigation  agar  masyarakat  dapat  dengan  mudah memanfaatkannya.  Mengingat  kondisi  pandemi  yang  saat  ini  terjadi  dengan  sangat cepat  menyebarluasnya  pandemi  Covid-19  yang  mengharuskan  mematuhi  protokol kesehatan,  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  sangat  dianjurkan  untuk  menggunakan fasilitas pendaftaran dan persidangan secara online tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasan, Hasbi. Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut. Depok: Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2010.
Jalil, A. Basiq, Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
49 Pasal 22 perma 1/2019
50 Pasal 17 perma 3/2018

## Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama
Muhammad Jazil Rifqi
Lukito, Ratno. Pergumulan antara hukum Islam dan Adat di Indonesia. Jakarta: INIS,
1998.
Mukhlas, Oyo Sunaryo. Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
Peradilan  Agama,  Proyek  Pembinaan  Badan, Kompilasi  Perundang-undangan  Badan Peradilan Agama . Jakarta: Departemen Agama, 1981.
Yatim, Badri, Sejarah Peradilan Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
Agama,  Proyek  Pembinaan  Badan  Peradilan. Kompilasi  Perundangan-Undangan Badan Peradilan Agama. Jakarta: Departemen Agama, 1981.
Harahap, M. Yahya. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7
Tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2006. Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2007. Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010.
Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2013.
Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2016.
Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2017. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2018. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2019.
Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara
Elektronik
Keputusan Dikrektur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor
271/DJU/SK/PS01/4/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara
Elektronik
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
Buku Panduan E-Court MA 2019