Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## PROSES INTEGRASI DAN IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU

## Hasan Warso Syahputra
1 Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas, Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
email: bangcacan@gmail.com

## Abstract
Riau Province Government considered to be foremost in preparation and planning for the implementation of  SDGs  in  Indonesia.  However,  SDGs  is  an  United  Nation  policy  introduced  into  Riau  Province development  planning,  the  concept  of  SDGs  can  be  in  accordance  with  the  direction  of  development policies and can also be something foreign, contradictory or even become a burden in its implementation in  the  regions.  This  study  aims  to  see  how  the  process  of  integration  and  implementation  of  SDGs  in regional development, especially poverty alleviation in Riau Province, also revealed what obstacles were faced  by  the  Riau  Province  government.    This  a  qualitative  descriptive  research  methods  by  collecting information  in  various  ways  such  as  direct  observation,  document  review,  recording  and  through  direct interviews  with  selected  informants  from  Regional  Services  that  deal  with  poverty  alleviation  in  Riau Province.  The results showed that there were 17 indicators in Riau Province's RPJMD that were in line with SDGs indicators, and as many as 15 SDGs indicators that could be proxied into RPJMD indicators, while  217  indicators  were  not  in  the  RPJMD  and  needed  to  be  developed.  In  the  RAD  SDGs  of  Riau Province in 2017-2019 4 targets and 26 poverty SDGs indicators have been set which are supported by various programs implemented by several relevant services and other non-government parties.
Keywords: Integration, Planning, Implementation, Poverty
1. Pendahuluan :
Pemerintah  Provinsi  Riau  adalah  pemerintah daerah  yang  dianggap  terdepan  oleh  BAPPENAS  RI dalam  persiapan  dan  perencanaan  implementasi  SDGs, hal  ini  ditunjukan  salah  satunya  yaitu  sebagai  provinsi yang  pertama  menetapkan  RAD  TPB/SDGs  Provinsi Riau  Tahun  2017-2019  melalui  Peraturan  Gubernur Riau  No  33  tahun  2018  tanggal  5  Juni  2018.  Selain  itu Pemerintah  Provinsi  Riau  telah  beberapakali  menerima kunjungan provinsi lainnya dalam rangka studi banding kesiapan  dan  perencanaan  SDGs,  seperti  pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Provinsi Gorontalo,  pemerintah  Provinsi  Jambi,  pmerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan  pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Selain  itu pemerintah  Provinsi  Riau  telah  mendapat  asistensi langsung dari UNDP dalam proses persiapan, perencanaan dan implementasi SDGs hingga akhir 2019.
Sejalan dengan tujuan 1 SDGs yaitu “Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun”,  maka Provinsi Riau juga memiliki isu kemiskinan yang  perlu dituntaskan.  Pengentasan  kemiskinan  menjadi  suatu agenda wajib yang harus dilakukan pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan amanat UUD 1945 pada alinea ke 4. Amanat  ini    tertuang  dalam  beberapa  pasal  yang  ada dalam  UUD  1945  antara  lain  :  Pasal  27  ayat  2  “tiap  – tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", Pasal 28 H ayat  1“setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan hidup yang  baik dan  sehat  serta  memperoleh  pelayanan kesehatan”  dan  juga  Pasal  34  ayat  2  yaitu  “negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Pengentasan  kemiskinan  merupakan  upaya  yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang
Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
terjadi  ,    untuk  mempercepat  penanganan  kemiskinan maka  hal  ini  perlu  dilakukan  bersama  sama  antar pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Adanya intervensi  kebijakan  dari  pemerintah  provinsi  dan kabupaten/kota diharapkan dapat mempercepat pengentasan  kemiskinan,  mengingat    permasalahan kemiskinan  merupakan  permasalahan  dasar  yang  perlu segera  diselesaikan  dalam  kehidupan  masyarakat. Dengan  adanya  konsep  SDGs  diharapkan  dapat memberikan warna dalam upaya pengentasan kemiskinan  di  provinsi  Riau.  SDGs  menggunakan pendekatan  Multidimension  Poverty  Approach  (MPA) dalam memandang kemiskinan di Provinsi Riau.
Perpres  Nomor  59  Tahun  2017  mengamanatkan kepada  masing-masing  pemerintah  daerah  untuk mengintegrasikan SDGs kedalam Perencanaan pembangunan  dan    menyusun  Rencana  Aksi  Daerah (RAD)  SDGs  yang  juga  selaras  dengan  Rencana  Aksi Nasional  (RAN)  SDGs.  Namun  SDGs  merupakan kebijakan asing yang diintroduksi kedalam perencanaan pembangunan  Indonesia  termasuk  kedalam  dokumen perencanaan  provinsi  Riau,  agenda  SDGs  bisa  saja sesuai  dengan  arah  kebijakan  pembangunan  dan  bisa pula  menjadi  sesuatu  yang  asing,  bertentangan  atau bahkan menjadi beban tersendiri dalam implementasinya di  daerah.  Di  sisi  lain  pemerintah  Provinsi  Riau    telah memiliki  konsep  arah  kebijakan  pembangunannya sendiri  yang  tertuang  dalam  dokumen  perencaanaan lima  tahunan  atau  yang  biasa  disebut  dengan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) maupun  dokumen  perencanaan  tahunan  yaitu  Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD).  Sehubungan dengan hal  tersebut  maka  perumusan  masalah  yang  coba dibangun dalam dalam jurnal ini adalah:
a. Bagaimana
proses
intergrasi dan implementasi  SDGs  dalam  pembangunan daerah  khususnya  pengentasan  kemiskinan di Provinsi Riau?
b. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi  dalam proses  integrasi  dan  implementasi  SDGs tersebut?
Kemiskinan  merupakan  suatu  kondisi  dimana seseorang  merasa  tidak  sanggup  untuk  memenuhi kebutuhan dasarnya. Beberapa pendapat ahli seperti Sen (1997);  Alkire  (2015)  menunjukkan  bahwa  penyebab kemiskinan  justru  bersifat  multidimensional.  Artinya
banyak  faktor  diluar  kemampuan  untuk  konsumsi  yang mampu  membuat  sesorang  menjadi  miskin.  Karena  itu, pemerintah  melalui  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) membuat  kriteria  kemiskinan,  agar  dapat  menyusun secara  lengkap  pengertian  kemiskinan  sehingga  dapat diketahui  dengan  pasti  jumlahnya  dan  cara  tepat menanggulanginya.
Pengertian kemiskinan antara satu Negara dengan Negara  lain  juga  berbeda.  Pengertian  kemiskinan  di Indonesia dibuat oleh BPS. Lembaga tersebut mendefinisikan  kemiskinan  dengan  membuat  kriteria besarannya  pengeluaran  per  orang  per  hari  sebagai bahan  acuan.  Dalam  konteks  itu,  pengangguran  dan rendahnya  penghasilan  menjadi  pertimbangan  untuk penentuan  kriteria  tersebut.  BPS  menggunakan  konsep kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  (basic  needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  makanan  dan  bukan makanan  yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran.  Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata  pengeluaran  perkapita  perbulan  dibawah  garis kemiskinan.
Secara  umum  akibat  yang  akan  timbul  dalam permasalahan kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraaan  bagi  kalangan  miskin  yaitu  tidak terpenuhinya  kebutuhan  dasar  yang  meliputi  kebutuhan sandang,  pangan  dan  papan,  hilangnya  hak  akan pendidikan,  hak  akan  kesehatan,  tersingkirnya  dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, termarjinalkan  dari  hak  akan  perlindungan  hukum,  hak atas  rasa  aman,  hak  atas  partisipasi  terhadap pemerintahan dan keputusan publik, hak atas spiritualitas,  dan  hak  akan  kebebasan  hidup  (Mutaqien, 2006)
SDGs menempatkan masalah kemiskinan sebagai prioritas  utama  yang  harus  diselesaikan,  untuk  itu  dari 17  tujuan  SDGs  maka  tujuan  Mengakhiri  Kemiskinan Dalam  Segala  Bentuk  Dimanapun  menjadi  tujuan  yang pertama  dalam  pencapaian  SDGs.  SDGs  melihat kemiskinan dengan sudut pandang kemiskinan multidimensi atau yang biasa kita kenal Multidimension Poverty  Approach  (MPA).  Pendekatan  Kemiskinan multidimensi  adalah  pendekatan  yang  memandang kemiskinan  yang  dilihat  dari  beberapa  dimensi  seperti kondisi  kesehatan  yang  buruk,  kurangnya  pendidikan, standar  hidup  yang  tidak  memadai,  kurangnya pendapatan, ketidakberdayaan, kualitas kerja yang buruk dan ancaman dari kekerasan. Pendekatan
Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
multidimensional dapat menggabungkan berbagai indikator  untuk  menangkap  kompleksitas  kemiskinan, dengan demikian maka kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dikeluarkan dengan lebih baik.
Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)  merupakan  agenda pembangunan  global  periode  2016-2030  sebagai transformasi  Millenium  Development  Goals  (MDGs) untuk  menjangkau  kelompok  masyarakat  yang  sangat rentan. SDGs meneruskan prioritas-prioritas pembangunan  MDGs  yang  meliputi  penanggulangan kemiskinan,  kesehatan,  pendidikan,  ketahanan  pangan, dan  gizi,  serta  tujuan-tujuan  yang  lebih  luas  dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs juga menjanjikan masyarakat  yang  lebih  damai  dan  inklusif,  sehingga keterlibatan pihak-pihak atau yang lebih dikenal dengan platform  merupakan  keharusan  dalam  implementasi SDGs.  Pada  dasarnya  SDGs  dan  MDGs  memiliki persamaan  yaitu  tujuan  yang  sama,  hal  tersebut  karena SDGs  melanjutkan  tujuan  utama  dari  MDGs  yaitu perihal  penanggulangan  kelaparan  dan  kemiskinan  di dunia.  Sebagai  kelanjutan  dari  MDGs,  SDGs  memiliki beberapa  perbedaan  salah  satu  perbedaannya  adalah MDGs  hanya  mempunyai  8  tujuan  sedangkan  SDGs memiliki 17 Tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169  target.  SDGs  mempunyai  17  tujuan  dengan  169 target,  dimana  tujuan  dan  target-target  dari  SDGs  ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas  serta  tingkat  pembangunan  yang  berbeda  dan menghormati  kebijakan  serta  prioritas  nasional.  Tujuan dan  target  SDGs  tidaklah  berdiri  sendiri,  perlu  adanya implementasi yang dilakukan secara terpadu.Berdasarkan  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional Tujuan dari SDGs adalah sebagai berikut:
•Pilar Sosial
1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan  kesejahteraan  seluruh  penduduk semua usia.
4. Menjamin  kualitas  pendidikan  yang  inklusif dan  merata  serta  meningkatkan  kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan
memberdayakan kaum perempuan
• Pilar Lingkungan
1. Menjamin  ketersediaan  serta  pengelolaan  air bersih  dan  sanitasi  yang  berkelanjutan  untuk semua
2. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
3. Mengambil  tindakan  cepat  untuk  mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
4. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan  sumber  daya  kelautan  dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
5. Melindungi, merotasi, dan meningkatkan pemanfaatan  berkelanjutan  ekosisten  daratan, mengelola  hutan  secara  lestari,  menghentikan penggurunan,  memulihkan  degadrasi  lahan, serta
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
6. Menjadikan  kota  dan  permukiman  inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
• Pilar Ekonomi
1. Meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang inklusif  dan  berkelanjutan,  kesempatan  kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
2. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
3. Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara
4. Menjamin  pola  produksi  dan  konsumsi  yang berkelanjutan
5. Menguatkan  masyarakat  yang  inklusif  dan damai  untuk  pembangunan  berkelanjutan, menyediakan  akses  keadilan  untuk  semua  dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif disemua tingkatan.
• Pilar Hukum dan Tata Kelola
Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi  kemitraan  global  untuk  pembangunan berkelanjutan.
Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Pemerintah Provinsi Riau juga senantiasa harus siap mengikuti perubahan dalam perencanaan pembangunan  daerah  sebagaimana  terjadi  beberapakali perubahan  peraturan  perundang-undangan  sebagai pedoman  penyusunan  rencana  pembangunan  daerah dimulai  dari  Permendagri  Nomor  8  Tahun  2008, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 hingga Permendagri Nomor  86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Dan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Hal tersebut menunjukan kesiapan  pemerintah provinsi  Riau  sebagaimana  yang  disampaikan  (Achilles A. Armenakis, dalam Shonhadji, 2012) yang menyampaikan  bahwa  kesiapan  (readiness)  adalah penanda  kognitif  terhadap  perilaku  dari  penolakan  atau dukungan terhadap upaya perubahan dan titik kedewasaan yang berupa kesiagaan, kesiapan, kematangan untuk dapat menerima dan memperaktekan tingkah-laku tertentu.
Integrasi berasal dari bahasa inggris “integration”  yang  berarti  peleburan,  istilah  integrasi dapat  diartikan  sebagai  pembauran  atau  penyatuan  dari unsur-unsur  yang  berbeda  sehingga  menjadi  kesatuan yang  utuh  atau  bulat.  Integrasi  meliputi  kebutuhan  atau kelengkapan  anggota-anggota  yang  membentuk  suatu kesatuan  dengan  jalinanhubungan  yang  erat,  harmonis dan  mesra  antara  anggota  kesatuan  itu.  Istilah  integrasi dapat  dipakai  dalam  banyak  konteks  yang  berkaitan dengan  hal  pengaitan  dan  penyatuan  dua  unsur  atau lebih  yang  dianggap  berbeda,  baik dari  segi  sifat,  nama jenis dan sebagainya.  Pengertian Integrasi Perencanaan Pembangunan  mengacu  pada  Pasal  9  Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan  keseluruhan  unsur/bagian/kegiatan pembangunan  sebagai  satu  kesatuan  faktor  potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan  satu  dengan  lainnya,  dengan  menyatukan beberapa  kewenangan  kedalam  satu  proses  terpadu  dan fokus  yang  jelas  serta  mempertimbangkan  dimensi keruangan dalam perencanaan.
Pengertian  implementasi  dikemukakan  oleh Solichin  Abdul  Wahab  dalam  bukunya  Analisis
Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan  Negara  yaitu:“Implementasi  adalah tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan- tujuan yang telah  digariskan dalam keputusan kebijakan”  (Wahab,2001:65).  Sedangkan  menurut Permendagri  Nomor  86  tahun  2017  yang  dimaksud dengan implementasi pembangunan daerah adalah usaha yang  sistematik  untuk  pemanfaatan  sumber  daya  yang dimiliki  Daerah  untuk  peningkatan  dan  pemerataan pendapatan  masyarakat,  kesempatan  kerja,  lapangan berusaha,  meningkatkan  akses  dan  kualitas  pelayanan publik  dan  daya  saing  daerah  sesuai  dengan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

## 2. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti  memakai  metode penelitian  kualitatif  dengan  dengan  mengumpulkan informasi-informasi  dengan  berbagai  cara  seperti pengamatan  langsung,  penalaahan dokumen,  pencatatan serta melalui hasil wawancara langsung (deep interview) dengan informan terpilih. Untuk menghasilkan data dan informasi  yang  akurat    peneliti  akan  menetapkan beberapa  kriteria  tertentu  terhadap  informan  penelitian. Pemilihan  informan  menggunakan  metode  purposive sampling.  Dengan  teknik  ini  peneliti  menentukan pengambilan  sampel  dengan  cara  menetapkan  kriteria khusus  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  sehingga diharapkan  dapat  menjawab  permasalahan  penelitian. Adapun  kriteria  informan  penelitian  adalah  sebagai berikut:
a. Pejabat/staf  berkompeten  yang  menangani bidang perencanaan;
b. Pejabat/staf  yang  pernah  terlibat  dalam penyusunan  Rencana  Aksi  Daerah  SDGs Provinsi Riau
c. Pernah/sedang  terlibat  dalam  menangani penyusunan dokumen perencanaan;
d. Ditempatkan/bekerja pada bidang perencanaan sekurang-kurang terhitung tahun 2017.
e. Pejabat struktural di OPD yang terkait dengan tugas pengentasan kemiskinan.
f. Akademisi  yang  terlibat  dalam  penyusunan RAD SDGs (SDGs Center UNRI)
Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Pemerintah Provinsi  Riau,  khususnya  kepada  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  yang  membidangi  perencanaan  yaitu BAPPEDA  Provinsi  Riau  dan  instansi  teknis  yang berkaitan dengan kemiskinan seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan,  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Perdagangan Koperasi  dan  UKM,  serta  Perwakilan  UNDP  Indonesia yang  ditempatkan  di  BAPPEDA  Provinsi  Riau  untuk mengasistensi  implementasi  SDGs  di  Provinsi  Riau. Adapun waktu penelitian  adalah tahun 2017 s/d 2019.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Sebagai  bentuk  komitmen  pemerintah  provinsi Riau dalam agenda pencapaian pembangunan berkelanjutan global (SDGs) adalah dengan mengintegrasikan  indikator  SDGs  kedalam  berbagai dokumen  perencanaan  pembangunan.  Peran  pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs adalah dengan membuat kebijakan, merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan  pembangunan  yang  mendukung  terhadap pencapaian  hasil-hasil  pembangunan  berkelanjutan. Indikator-indikator  pembangunan  daerah  yang  telah ditetapkan  secara langsung dan tidak langsung memiliki keterkaitan  tujuan-tujuan  SDGs.  Dengan  demikian, pemerintah daerah dapat mengadopsi pola pembangunan global    dan  mengintegrasikannya  kedalam  dokumen rencana pembangunan daerah.
Proses  Intergrasi  dan  Implementasi  SDGs  Dalam Pembangunan  Khususnya  Pengentasan  Kemiskinan di Provinsi Riau

## A. Penyusunan Indikator SDGs Provinsi Riau
Dari  241  Indikator  SDGs  Global  yang dijadikan  panduan  dalam  penyusunan  SDGs  nasional, dimana  terdapat  beberapa  indikator  SDGs  Global tersebut  yang  diproksi  dalam  Indikator  SDGs  Nasional, demikian  halnya  dengan  Indikator  SDGs  nasional terdapat beberapa indikator tersebut yang diproksi dalam Indikator  SDGs  Provinsi  Riau,  sehingga  terjadinya beberapa  penambahan  indikator  pada  Pilar  tertentu. Tetapi  juga  terdapat  beberapa  indikator  SDGs  Nasional yang  tidak  diakomodir  dalam  Indikator  SDGs  Provinsi Riau  sehingga  terjadi  beberapa  pengurangan  indikator SDGs  dengan  beberapa  pertimbangan  diantaranya karena indikator tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah  Provinsi  Riau  dan  pertimbangan  lainnya karena ketidaktersediaan data baik dalam jangka pendek, menengah  dan  jangka  panjang.  Dengan  demikian Pemerintah  Provinsi  Riau  telah  menetapkan  17  Tujuan,
94  Target  dan  247  Indikator  SDGs  Provinsi  Riau. Sedangkan khusus untuk indikator kemiskinan, pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan sebanyak 26 indikator terkait kemiskinan yang menjadi acauan dalam program  kegiatan  serta  pengukuran  keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau.

## B.    Pengintegrasian  dan  Penyelarasan  Indikator SDGs Provinsi Riau
Tahap  awal  proses  pengintegrasian  SDGs  ke dalam perencanaan pembangunan daerah adalah dengan melakukan identifikasi terhadap tujuan-tujuan yang telah ditetapkan  dalam  dokumen  pembangunan  daerah provinsi  Riau  yaitu  dokumen  RPJMD  2014-2019. Proses  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauhmana kesesuaian  antara  target  dan  indikator  RPJMD  dengan dokumen  SDGs.  Untuk  melihat  bagaimana  keselarasan indikator  TPB/SDGS  dengan  RPJMD  Provinsi  Riau Tahun  204-2019  maka  kita  dapat  melakukan  review keselerasan  dengan  menyandingkan  tujuan-tujuan  yang ada dalam RPJMD dengan tujuan tujuan yang ada pada SDGs.
Berdasarkan pada hasil review pemetaan terdapat kesesuaian  antara  indikator  SDGs  dan  indikator  revisi RPJMD  Provinsi  Riau  2014-2019  menunjukkan  bahwa banyak sasaran dan indikator yang belum sama di antara keduanya. Walaupun demikian sudah ditemukan adanya kesamaan  ataupun  kemiripan  antara  indikator  RPJMD dengan  indikator  SDGs,  sesuai  dengan  pedoman  dari Bappenas  RI  maka  klasifikasi  keselarasan    indikator sebagai berikut:
1) Sama (Similar/Matched) yaitu indikator RPJMD  yang  sesuai  dengan  indikator  SDG’s, pada  indikator  similar/matched    konsep  dan cara  pengukurannya  sama  dengan  metadata indikator SDG’s.
2) Hampir  sama  atau  (Proxy),  yaitu  indikator RPJMD dimana konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi atau komponen dalam menjawab indikator SDG’s
3) Akan  dikembangkan  (Will  be  Develop)  yaitu indikator  SDG’s  yang  belum  dimiliki pemerintah  provinsi  dan  belum  ada  proksinya karena metadata global belum tersedia.
Mengacu  kepada  pedoman  pengklasifikasian indikator  diatas  maka  hasil  dari  review  keselarasan indikator  Provinsi  Riau  dapat  disimpulkan  sebagai
Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
berikut;  secara  keseluruhan  ada  17  atau  sekitar  (7%) indikator  di  dalam  RPJMD  Provinsi  Riau  yang  selaras dengan  indikator  SDGs,  dan  terdapat  sebanyak  15 indikator  (6,02%)  yang  dapat  diproxykan  ke  dalam indikator  RPJMD,  sedangkan  217  indikator  belum  ada di  dalam  RPJMD  dan  perlu  dikembangkan  (will  be developed) di dalam dokumen perencanaan pembangunan.    Untuk  lebih  jelasnya  tentang  analisis keselarasan    indikator    Provinsi  Riau  dapat  dilihat  pada grafik berikut ini:
Gambar  1.  Keselarasan  Indikator  SDGs  dengan Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 Sumber: Sekretariat  SDGs  Provinsi  Riau  2019,  data diolah
Khusus untuk pengentasan kemiskinan padaTujuan  1  SDGs  Mengakhiri  Kemiskinan  Dalam Segala Bentuk Dimanapun yang terdiri dari 26 indikator maka  hasil  keselarasannya  adalah  sebanyak  4  (empat) indikator  atau  sebanyak 15%  yang  selaras/sama  dengan indikator  RPJMD,  4  (empat)  indikator    atau  sebanyak (15%)  hampir  sama  (proxy),  dan  18  (delapan  belas) indikator atau sebanyak (70%) yang dapat dikembangkan  di  Provinsi  Riau  (will  be  develop), sebagaimana dapat dilihat dalam grafik berikut:
Gambar  2.  Keselarasan  Indikator  Kemiskinan  SDGs Dengan  Perubahan  RPJMD  Provinsi  Riau  Tahun  2014- 2019
Sumber:  Sekretariat  SDGs  Provinsi  Riau  2019,  data diolah
C.  Penyusunan  Rencana  Aksi  Daerah  (RAD)  SDGs Provinsi Riau
Dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan maka provinsi Riau memerlukan langkah- langkah  konkret  yang  dituangkan  dalam  sebuah dokumen  Rencana  Aksi  daerah  (RAD).  RAD  akan
menjadi  panduan  dalam  pelaksanaan  program  dan kegiatan  dalam  pencapaian  tujuan-tujuan  SDGs.  Dalam hal  ini  matrik  RAD  tidak  hanya  dibebankan  kepada pemerintah melainkan termasuk non pemerintah, dimana nantinya  rencana  aksi  daerah  SDGs  Provinsi  Riau merupakan  perwujudan  dari  kolaborasi  dan  pembagian peran  pemerintah  dan  non  pemerintah  yang  diwakili pihak swasta, lembaga organisasi sipil (LSM), pilantropi dan  akademisi.  Kemitraan  antar  pemangku  kepentingan pembangunan  di  semua  tingkatan  dapat  meningkatkan daya guna dan intergrasi pembangunan.
Gambar  3.  Alur  Proses  Penyusunan  RAD  SDGs Provinsi Riau Sumber :Bappeda Provinsi Riau, 2019.
Matriks  RAD  SDGs  Provinsi  Riau  merupakan tahapan  akhir  dalam  pengintegrasian  SDGs  dalam dokumen  perencanaan.  Dengan  demikian  maka  kedua dokumen  tersebut  melengkapi  satu  sama  lainnya.  Pada dasarnya  ada 3 (tiga) jenis matrik yaitu matriks 1 yang berisi  rangkuman  indikator  SDGs  provinsi  Riau  dan penetapan  target-terget  pencapaiannya,  selanjutnya matriks  2  yang  berisi  penjabaran  matriks  1  dengan memunculkan  program  dan  kegiatan  yang  mendukung tercapainya  target  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan pada  matriks  1.  Dan  matriks  3  merupakan  penjabaran matriks 1 yang berisi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak non pemerintah.
Khusus  untuk  pengetasan  kemiskinan  di
Provinsi Riau  dijabarkan didalam RAD SDGs provinsi Riau Tahun 2017-2019 tujuan 1  “Mengakhiri
Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun” melalui 19  program  dan  60  kegiatan  (terlampir)  dengan  total jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 60.947.943.700,-  (Enam  Puluh  Milyar  Sembilan  Ratus Empat  Puluh  Tujuh  Juta  Sembilan  Ratus  Empat  Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
Analisis  Kesiapan  Pemerintah  Provinsi  Riau  Dalam Integrasi dan Implementasi SDGs Khususnya Dalam
Rangka Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau
Untuk  melihat bagaimana  kesiapan  pemerintah Provinsi Riau dalam mengintegrasikan dan mengimplementasikan SDGs khususnya dalam pengentasan  kemiskinan  dimulai  dengan  melihat
7%6% 87% Similar Proxy Will be develop 16% 15% 69%
Similar Proxy Will be develop
Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
bagaimana  tanggapan  para  informan  kunci  khususnya terkait  pemahaman,  penerimaan,  komitmen,    serta upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  pengintegrasian maupun  pengimplementasian  SDGs.  Berdasarkan  hasil wawancara  peneliti  terhadap  11  (sebelas)  informan kunci menunjukan bahwa hampir keseluruhan informan memahami  SDGs  dengan  sangat  baik,  hanya  1  (satu) informan yang sekedar mengetahui.
Pemahaman  terhadap  SDGs  tidak  hanya  pada lingkungan  BAPPEDA  Provinsi  Riau  saja,  beberapa informan  dari  OPD  terkait  juga  memahami  SDGs  dan prinsip-prinsipnya dengan baik. Dari berbagai wawancara yang dilakukan peneliti terhadap keseluruhan    informan  maka  penulis  mencoba melakukan pemetaan untuk melihat sejauhmana
kesiapan
pemerintah provinsi Riau dalam pengintegrasian  dan  implementasi  SDGs  khususnya dalam  pengentasan  kemiskinan,  sebagaimana  yang digambarkan dalam grafik berikut:
Gambar  4  Pemetaan  Persepsi  Informan  Terhadap Kesiapan Implementasi SDGs di Provinsi Riau
Sumber : wawancara, data diolah
Hasil pemetaan  diatas menggambarkan bahwa hampir  semua  informan  memahami  konsep  SDGs dengan  baik,  mendukung  dan  menyatakan  siap  untuk mengimplementasikan  SDGs  di  provinsi  Riau,  namun prosentase  itu  berkurang  ketika  ditanyakan  pertanyaan yang  sifatnya  lebih  implemtatif  seperti  “apakah  sudah menggunakan  indikator  SDGs”  ataupun  “apakah  ada alokasi khusus terkait SDGs”.
Analisis  Kendala  Integrasi  dan  Implementasi  SDGs Khususnya Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau
Ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam proses  pengintergrasian  SDGs  dan  implementasi  SDGs, hal  ini  dapat  dimaklumi  karna  setiap  proses  perubahan tentu  saja  menghadapi  beberapa  tantangan  dan kendala. Salah  satu  kendala  yang  muncul  dalam  penelitian  ini adalah  masalah  pemahaman  dan  komitmen  ASN terhadap  SDGs.  Persamaan  persepsi  terhadap  SDGs merupakan  hal  penting  yang  harus  dimiliki  aparatur
perencana. Persepsi yang berbeda-beda akan menyebabkan  lambatnya  proses  pengintegrasian  atau bahkan  mengamai  kebuntuan,  hal  ini  dimungkinkan karena  SDGs  masih  dianggap  sesuatu  yang  baru  dan asing.
Komitmen  pimpinan  dalam  implementasi SDGs  juga  menjadi  hal  krusial,  pilihan  untuk melaksanakan  SDGs  atau  tidak,  terkait  dengan  apakah isu  SDGs  telah  menjadi  isu  utama  (mainstreaming) dalam kebijakan pimpinan. Pemerintah daerah dihadapkan dengan berbagai isu dan amanat pembangunan  yang  harus  dilaksanakan,  keterbatasan sumber  daya  dan  anggaran  menjadikan  pemerintah provinsi Riau harus lebih cermat melaksanakan program kegiatan sebagaimana juga dengan kebijakan pimpinan.
Selain  pemahaman  dan  komitmen,  kendala dalam  integrasi  dan  implementasi  SDGs  adalah  terkait dengan  ketersediaan  data  pendukung  capaian  indikator dan  perbedaan  definisi  dan  cara  perhitungan  indikator SDGs,  mengingat  indikator  SDGs  telah  menggunakan metadata  yang  jelas  disertai  dengan  definisi,  cara perhitungan dan disagregasi data, sementara sebahagian besar  OPD  masih  mengunakan  indikator  yang    datanya telah tersedia.
Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SDGs tahun  2017  yang  dilakukan  tim  Sekretariat  SDGs Provinsi Riau maka di dapatkan hasil dari 247 indikator SDGs  Provinsi  Riau  hanya  30  indikator  atau  sebesar 12%  yang  dapat  dievaluasi.  Hasil  evaluasi  tersebut menyebutkan  bahwa  13  indikator  mancapai  target  yang ditentukan,  7  indikator  belum  mencapai  target  tetapi capaian  membaik  dari  tahun  sebelumnya,  10  indikator memerlukan  perhatian  khusus  karena  capaiannya menurun/memburuk  dari  tahun  lalu  sedangkan  sisanya sebanyak  217  indikator  tidak  dapat  dievaluasi  karena ketidaktersediaan data pendukung.
Kendala  lainnya  adalah  masih  lemahnya kordinasi  dan  adanya  hambatan  terkait  kewenangan pemerintah  daerah.  Pelaksanaan  SDGs  memerlukan koordinasi  yang  baik  antar  OPD,  stake  holder  dan pemerintah  kabupaten/kota,  karena  pada  prinsipnya Pemerintah  Provinsi  Riau  hanya  dapat  bertindak  sesuai kewenangannya  sementara  banyak  indikator-indikator SDGs yang pelaksananya adalah pemerintah kabupaten/kota.  alam  hal  ini  pihak  pemerintah  Provinsi Riau  hanya  menjalankan  peran  sebagai  koordinator pembangunan  daerah.  Hal  ini  dapat  kita  contohkan untuk  pencapaian  indikator    1.4.1.(g)  Angka  Partisipasi
Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Murni  (APM)  perempuan/laki-laki  di  SD/MI/sederajat dan  indikator  1.4.1(h)  Angka  Partisipasi  Murni  (APM) perempuan/laki-laki  di  SMP/MTs/sederajat,  kedua indikator tersebut secara kewenangan dimiliki pemerintah  kabupaten/kota  dan  juga  pihak  non pemerintah  seperti  yayasan  pendidikan  memiliki  peran yang besar dalam peningkatan akses layanan pendidikan didaerah.
Masalah  keterbatasan  anggaran  juga  menjadi kendala  dalam  implementasi  SDGs,  hal  ini  tidak  dapat dipungkiri  karena  pada  periode  2014-2019  pemerintah Provinsi Riau mengalami defisit anggaran dan beberapa kali  mengalami  rasionalisasi  anggaran.  Provinsi  Riau sebagai  salah  satu  daerah  penghasil  migas  dan komoditas  unggulan  lainnya  di  Indonesia  mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan khususnya terkait  transfer  dana  bagi  hasil  migas  dari  Pemerintah Pusat  ke  Provinsi  Riau  dan  hal  ini  tentunya  sangat mempengaruhi    kekuatan  keuangan  daerah  dalam mencapai  target  pembangunan.  Sementara  pendapatan daerah  dari  pajak  dan  retribusi  terkait  komoditas unggulan  juga  mengalami  penurunan  akibat  penurunan harga komoditas unggulan tersebut.

## 4. Kesimpulan
Proses  Integrasi  Dan  Implementasi  Sustainable Development  Goals  (SDGs)  Dalam  Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Riau Pemerintah Provinsi Riau telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Riau sebagaimana  amanat  Perpres  Nomor  59  Tahun  2017 tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan.  Pengintegrasian  dan  penyelarasan  SDGs kedalam  dokumen  perencanaan  tersebut  dapat  kita  lihat dalam  keselarasan  antara  keduanya.  Hasil  evaluasi menunjukan  bahwa  terdapat  17  indikator  di  dalam RPJMD  Provinsi  Riau  yang  selaras  dengan  indikator SDGs,  dan  sebanyak  15  indikator  SDGs  yang  dapat diproxykan  ke  dalam  indikator  RPJMD,  sedangkan 217 indikator  belum  ada  di  dalam  RPJMD  dan  perlu dikembangkan (will be developed).
Pelaksanaan program pengentasan  kemiskinan di Provinsi  Riau  tercantum  dalam  Rencana  Aksi  Daerah (RAD)  SDGs  Provinsi  Riau  Tahun  2017-2019    pada tujuan  1  SDGs  yang  diimplementasikan  kedalam    19 program  dan  60  kegiatan  dengan  total  jumlah  anggaran sebesar  Rp.  60.947.943.700,-.Tujuan  1  SDGs  ini menyasar  kepada  4  target  dan  26  indikator  kemiskinan SDGs  dimana  hasil  review  terhadap  26  indikator tersebut  terdapat  4  (empat)  indikator  yang  selaras/sama
dengan  indikator  RPJMD,  4  (empat)  indikator  hampir sama  (proxy)  dan  18  (delapan  belas)  indikator  yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau (will be develop).
Beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam  proses pengintegrasian  dan  implementasi  SDGs  di  Provinsi Riau  antara  lain;  belum  meratanya  pemahaman  dan komitmen  ASN  terhadap  SDGs,  ketersediaan  data pendukung  capaian  indikator  yang  masih  minim, perbedaan  pemahaman,  definisi  dan  cara  perhitungan indikator-indikator  SDGs,  masih  lemahnya  koordinasi dengan  pemerintah  kabupaten/kota  dan  pihak  non pemerintah  dan  belum  maksimalnya  perlibatan  non pemerintah  dalam  implementasi  SDGs,  serta  defisit anggaran  menyebabkan  keterbatasan  anggaran  untuk implementasi dan evaluasi SDGs..

## 5. Daftar Pustaka
Ansell C, Alison Gash, (2007) Collaborative Governance in Theory and Practice, University of California, Berkeley.
Alkire,  Sabina,  et  all.(2015).  Multidimensional  Poverty Measurement  and  Analysis,  Oxford  University Press: New York.
Armenakis,  A.A.,  Harris,  S.G.,  and  Mossholder,  K.W. (1993).  Creating  Readiness  for  Organizational Change, Human Relations, 46 (June), 681-703
Kuncoro, Mudrajad, (2004), Otonomi dan Pembangunan  Daerah  :  Reformasi,  Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta, Erlangga.
Soalichin  Abdul  Wahab  (2014),  Analisis  Kebijakan Publik  :  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model- model  Implementasi  Kebijakan,  Jakarta,  Bumi Aksara.