KONSTRUKSI ORGANISASI MELALUI PERSPEK- TIF COLLABORATIVE GOVERNANCE

## Akadun¹

## ABSTRACT
1 Universitas Sebelas April Sumedang, Jawa Barat, Indonesia akadun@unsap.ac.id Systematic Literature Review aims to carry out organizational construction ac- cording to collaborative governance. The organizational structure of collabora- tive governance is hybrid. Forums can be networked or virtual, even though the secretariat is accommodated in an adhoc structure. In public sector organiza- tions, governmental organizations replicatively use line and staff structures. In private sector organizations, a company may use a functional, divisional, ma- trix, network, or virtual structure. In the organizational structure of collabora- tive governance, the important elements in designing an organization, including the division of labor, departmentalization, chain of command, span of control, decision-making models, and formalization, really depend on the organizational structure whether it is adhoc, network, or virtual.
Keywords : collaborative governance, forum, hybrid, organization.
PENDAHULUAN
Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0) telah merubah paradigma administrasi publik baik dalam tata- nan organisasi maupun manajemen. Jalinan ketiga pilar RI 4.0 (manusia, teknologi, dan bigdata ) mengharuskan setiap organisasi lebih mengedepankan desain organisasi organik daripada meka- nistik. Demikian juga organisasi pemerintahan selayaknya lebih mengedepankan desain organistik dalam menghadapi RI 4.0. Salah satu respon administrasi publik dalam mengadaptasikan perkem- bangan dunia adalah collaborative governance . Collaborative governance bukan konsep yang tiba-tiba muncul melainkkan merupakan per- kembangan dari konsep sebelumnya, yaitu governance . Menurut Davis, G., and Keating, M. (1993), governance menunjukkan pada bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintahan berlangsung, bahwa penyelengga negara bukan hanya pemerintah melainkan juga sektor swasta dan civil society. Kolaborasi ketiganya akan menghasilkan kinerja maksimal dalam pengelolaan negara.
Chotray, V., and Stoker, G. (2009) mendefinisikan governance sebagai  aturan main pembua- tan keputusan kolektif dalam  kondisi pluralitas aktor-aktor dan organisasi-organsiasi, dimana tidak ada sistem kendali formal yang mampu mendikte pola hubungan antara aktor-aktor dan organisasi- organisasi. Chotray, V., and Stoker, G. (2009)) berpendapat bahwa governance memiliki empat ele- men utama, yaitu aturan main, kolektif, pembuat keputusan, dan tidak ada sistem kendali formal yang bisa mendikte pola kerjasama dan dampak yang diperoleh.
Wacana collaborative governance dimulai dari aliran atau struktur jaringan. Struktur jarin- gan menggambarkan relasi antar organisasi yang menekankan pada proses kerjasama tiga pilar go-
Jiapi : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Vol. 4 No. 1  June 2023 Website Journal : http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 04 No 01 June 2023 Website Journal : http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index
vernance . Jaringan menjadi salah satu dimensi yang menentukan keberhasilan collaborative go- vernance yang biasa disebut dengan istilah network governance . Dalam struktur jaringan tersebut bisa saja semua pihak berada pada posisi seimbang atau bisa saja satu pihak atau beberapa pihak mengambil peran pemimpin.
Menurut Povan dan Kenis dalam (Munaf, 2017), network governance akan membentuk struk- tur jaringan dalam tiga bentuk yaitu participant governed network , lead organization governed , dan network administration organization . Dalam kaitannya membangun good governance , colla- borative governance (Ansell and Gash, 2007), menonjolkan karakteristik proses kerjasama di an- tara ketiga pilarnya. Network governance memberi penekanan pada jejaring yang harus dijalin untuk terwujudnya governance (Provan and Kenis, 2008). Partnership governance mengharuskan adanya kemitraan dalam jangka panjang (Munro, 2008), new public governance membuat sektor publik memerintah lebih sedikit (Osborne, 2010), dan sound governance mengkritik bahkan mem- bantah konsep good governance (Farazmand and Carter, 2004) . Kooiman (2003) mengklasifikasi konsep kolaborasi dalam model governance menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Self-Governance , Co-Governance , dan Hierarchy Governance . Self-Governance men- gacu kepada kapasitas entitas sosial untuk mengurus diri mereka secara otonom. Self-Governance memiliki tiga pemikiran: as autopoiesis , as actor constellations , dan as patterns of interaction . As autopoiesis merupakan  sistem sosial yang menutup diri dari lingkungannya. A s actor constellations sebagai proses dinamis antar aktor yang tidak hanya pemerintah tetapi juga ada aktor swasta dan masyarakat. A s patterns of interaction melihat aspek interaksi pemerintah dalam seluruh tingkat agregasi masyarakat serta juga memberikan ruang bagi aktor entitas politik lainnya untuk mempen- garuhi kapasitas pemeritahan.
Secara konseptual menurut Lasker dkk. (2001), kolaborasi telah menjadi instrumen penting bagi manajemen publik karena mampu mendorong para pemangku kepentingan yang berbeda un- tuk memahami perbedaan mereka dan untuk mencapai tujuan bersama dengan menggabungkan sumber daya manusia dan material. Secara empiris kolaborasi dinilai cocok menjadi metode dalam penerapan sistem inovasi daerah.
Menurut O’Flynn (2008) kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat memberikan solusi yang memadai untuk isu-isu kompleks seperti kesenjangan sosial.  Bahkan Sullivan and Skelcher (2002)  menjelaskan  konsep  kolaborasi  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  bentuk  yaitu  berupa kontrak formal dan hukum antara organisasi, jaringan informal dalam hubungan individu berdas- arkan kepercayaan dan timbal balik, dan kemitraan terkait dengan jangka panjang formal dan ber- sama konsensus pengambilan keputusan dan implementasi.
Menurut Agranoff (2003), proses kolaborasi dilatarbelakangi oleh adanya ketergantungan ( in- terdependence ) terhadap pihak lain dari satu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang sulit dicapai secara mandiri. Ketergantungan (interdependence ) seringkali disebabkan oleh kompleksitas pekerjaan, keterbatasan sumber daya, dan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan suatu pro- gram (Raharja, 2008).
Collaboration takes place not only within these organizations but also between and among them…they require people to work together to plan, solve problems, and/or make decisions before action be taken” (D. Strauss, 2002).” Collaboration occurs when people from different organiza - tions (or units within one organization) produce something together through joint effort, resour - ces, and decision making, and share ownership of the final product or service” (Linden, 2002).” “Collaborative management is a concept that describes the process of facilitating and operating in multiorganizational arrangements to solve problems that cannot be solved, or solved easily by single organization. Collaboration is a purposive relationship designed to solve a problem by creating or discovering a solution within a given set of constraints (e.g., knowledge, time, money, competition,, and conventional wisdom ) (Agranoff dan McGuire dalam Raharja, 2008).

## TKONSTRUKSI ORGANISASI MELALUI PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE Akadun¹
Lantas bagaimana konstruksi organisasi dan desain organisasi menurut collaborative gover- nance ? Pertanyaan inilah yang akan dikaji dalam tulisan ini, terutama ditinjau dari perspektif un- sur-unsur pembentuk struktur organisasi dan karakteristik collaborative governance.

## KAJIAN PUSTAKA
Konsep collaborative governance
Konsep Collaborative Governance terus mengalami penguatan secara konseptual seiring den- gan semakin bertambah dan berkembangnya penelitian-penelitian dan jurnal-jurnal ilmiah yang mengembangkan konsep Collaborative Governance sebagai varian baru dari konsep Governance . Hal  ini  ditunjukkan  semakin  komprehensif  beberapa  definisi  yang  dijelaskan  oleh  para  ahli.  An - sell and Gash (2007) mendefinisikan Collaborative Governance sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Kolaborif governance ini diwadahi dalam suatu forum.
Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.  Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non-publik.  Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan. Keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.  Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara ber- sama-sama.  Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.  Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.
Proses collaborative governance Cordery (2004) dan Hartman et. al (2002) yang secara umum mendefinisikan bahwa Colla- borative Governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan ber- sama.  Namun dalam definisi ini tidak dijelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang tergabung di dalam proses tersebut. Hanya saja memang umumnya sebuah kerjasama antar organi- sasi menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasi kapasitas masing- masing pihak.
The processes and structure of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, level of government, and/or the pub- lic, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be ac- complished (Balogh et. al, 2012).  Collaborative Governance merupakan sebuah proses dan struktur dalam manejemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan pubik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.
Substansi dari collaborative governance tidak hanya sebuah pengaturan beberapa lembaga dalam sebuah kepentingan, tetapi lebih pada proses yang bersifat transformatif dan berlaku dalam jangka panjang.
Model collaborative governance Ansell and Gash (2007) terdiri dari empat sistem sebagai be- rikut: starting conditions, institutional system, leadership, and collaborative process. Empat sistem untuk mengukur kesuksesan collaborative governance, pertama collaborative proses sebagai inti collaborative governance, dipengaruhi tiga sistem lainnya yaitu starting conditions, institutional de- sign, dan facilitative leadership. Keempat dimensi collaborative governance tersebut dianalisis dan dioperasionalkan sehingga diperoleh outcome collaborative governance.
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 04 No 01 June 2023 Website Journal : http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index
Gambar 1. Collaborative Governance Model Ansell dan Gash Sumber: Ansell and Gash (2007)
Gambar 1 menjelaskan bahwa proses kolaborasi dipengaruhi oleh starting conditions , institu- tional design , facilitative leadership . Starting conditions menjadi dasar bagi dua/lebih sistem un- tuk melaksanakan kolaborasi. Kondisi awal yang memaksa sistem berkolaborasi antara lain: adanya kesenjangan kekuasaan, sumberdaya, pengetahuan, insentif atau kendala-kendala untuk berparti- sipasi. Pada rancangan institusi ditetapkan peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi. Pimpinan bertugas melakukan mediasi dan memfasilitasi proses kolaboratif. Proses ko- laboratif itu sendiri tidak linier, berulang atau berbentuk siklus.
The collaborative process menggambarkan kolaborasi sebagai pengembangan secara berta- hap. Proses kolaboratif merupakan sebuah siklus yang sering tampak bergantung pada pencapaian siklus yang baik antara berbagai dimensinya. Umpan balik dari kolaborasi mempengaruhi kolabora- si lebih lanjut. Hal ini bahkan sulit untuk mengetahui dari mana untuk memulai proses kolaborasi. Komunikasi merupakan inti dari kolaborasi, maka Ansell and Gash (2007) memulai dengan face to face dialogue yang dijabarkan sebagai berikut : (1) Face to face dialogue , (2) Trust Building , (3) Commitment to the process , (4) Shared Understanding , (5) Intermediate outcome . Starting condition sangat mempengaruhi proses kolaborasi berjalan baik atau tidak, karena system condition (kondisi awal) dapat memfasilitasi atau menghambat sistem antar stakeholder dan antar sistem dan stakeholder . Ansell dan Gash (2007) mengilustrasikan dengan dua titik awal yang berbeda di mana stakeholder memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan. Namun di sisi lain, mereka memiliki visi bersama untuk apa yang mereka ingin capai melalui kolaborasi. Di sini akan terjadi situasi sulit bagi stakeholder karena pertentangan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama, disebabkan tidak semua kepentingan bersama mengakomadir kepentingan pribadi. Untuk lebih komprehensif, Ansell and Gash (2007) menjabarkan menjadi beberapa sistem yaitu: (1) Po- wer/resources , (2) Incentives to participates , (3) Prehistory of antagonism and cooperation . Konsensus dan partisipasi menjadi syarat mutlak governance , namun tanpa adanya kepe- mimpinan yang memfasilitasi unsur-unsur lain untuk bersedia berpartisipasi dan bermusyawarah akan sulit untuk bergerak. Oleh karena itu, dimensi facilitate leadership merupakan dimensi krusial dalam proses kolaborasi. Ansell and Gash (2007) berpendapat kepemimpinan memiliki peranan yang penting untuk membawa stakeholder bersama-sama ke dalam forum dan membuat mereka untuk terlibat satu sama lain dalam semangat kolaboratif dengan para pemimpin untuk menghasil- kan consensus.  Menurut Ansell and Gash (2007), kepemimpinan fasilitatif berkaitan yang pertama, fasilitator berperan untuk memastikan integritas dalam membangun sistem. Mediasi meningkatkan peran dari pihak  ketiga dalam merinci substansi dari sistem negosiasi tersebut sehingga terjadinya ketidakefektifan pemangku kepentingan dalam menjalankan kolaborasi. Kedua, kesuksesan kola- borasi dapat menggunakan para pemimpin yang tidak tunggal secara formal atau informal, karena

## TKONSTRUKSI ORGANISASI MELALUI PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE
tidak hanya mengandalkan kapasitas satu pemimpin. Proses kolaborasi juga dipengaruhi oleh dimensi institusional design . Ansell and Gash (2007) menjelaskan desain kelembagaan mengacu pada aturan dasar untuk kolaborasi. Aturan yang dise- pakati untuk dijalankan berdasarkan pada sistem antar stakeholder . Namun yang menjadi masalah paling mendasar adalah mengenai akses kepada proses kolaboratif itu sendiri.  Proses kolaborasi menekankan bahwa proses harus terbuka dan inklusif. Sementara aturan dasar yang dibuat oleh pemerintah selaku mediator dan penggerak perlu dipahami substansinya oleh stakeholder , karena pada akhirnya desain kelembagaan harus memperhatikan tenggat waktu dan ruang untuk berkola- borasi. Untuk menjelaskan dimensi ini terdapat tiga aspek institutional design yaitu: (1) Participa- tory incluciveness, (2) Forum Exclusiveness, (3) Clear groud rules and process transparency.
Konstruksi organisasi
Konstruksi organisasi merupakan pembangunan konsep organisasi. Pembangunan konsep or- ganisasi berkaitan dengan unsur atau elemen struktur organisasi. Ivancevic et. al dalam Rogahang (2019) menyatakan terdapat empat bagian struktur organisasi, yaitu division of labour, authority, departementalization, dan span of control. McShane dan Glinow dalam Rogahang (2019) menyebut- kan  elemen struktur organisasi meliputi span of control, centralization, decentralization, dan for- malization. Robbins dan Coulter dalam Rogahang (2019) menegaskan terdapat enam elemen kunci dalam mendesain (mengembangkan atau merubah) struktur organisasi, yaitu: work specialization, departementalization, chain of command, span of control, centralization and decentralization, and formalization.
Keenam elemen dasar tersebut akan membentuk model desain organisasi mekanistik atau or- ganik. Teknologi internet memungkinkan para pegawai bekerja tidak hanya di kantor tetapi dapat di rumah, garasi, kafe, restoran, gedung pertemuan, di bandara, atau bahkan di perjalanan. Oleh karena itu struktur organisasi harus mengakomodasi kondisi kerja para pegawai seperti itu. Di sam- ping itu, para pegawai baik sector publik maupun sector privat dituntut bekerja sama dengan orang- orang di luar lingkungan organisasinya.
Pertarungan di era hiperkompetisi bukan tidak hanya miliki perusahaan saja melainkan juga dihadapi oleh pengelola pemerintahan. Kondisi ini menuntut perusahaan maupun pemerintahan memiliki teamwork yang solid, proses operasional terstandar, mapan, dan responsive. Untuk itu perlu dibangun suatu desing struktur organisasi yang tepat, efisien dan efektif sehingga pemerinta - han dan perusahaan mampu menghadapi tantangan pasar dan persaingan yang tinggi serta mem- berikan hasil yang maksimal.
Dalam literatur, struktur organisasi dibagi menjadi struktur organisasi tradisional yang cen- derung mekanistik dan struktur organisasi kontemporer yang cenderung organistik. Struktur orga- nisasi tradisional seperti struktur organisasi lini, lini dan sfat, birokrasi mesin, birokrasi profesiona, fungsional, divisional, dan matriks. Struktur organisasi kontemporer lebih fleksibel dan adaptif ter - hadap perubahan diwujudkan dalam struktur organisasi adhoc, modular, organisasi berbasis tim, jaringan, dan virtual.
Daft dalam Gandara (2018) menuturkan esensi desain organisasi sebagai berikut: Struktur organisasi menyediakan kerangka tanggung jawab, pelaporan hubungan, dan penge- lompokan serta menyediakan mekanisme untuk menghubungkan dan mengkoordinasikan elemen organisasi menjadi satu kesatuan yang koheren.
Struktur organisasi dapat dirancang untuk menyediakan hubungan informasi vertikal dan ho- rizontal berdasarkan pada pemrosesan informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan keselu- ruhaan organisasi.
Alternatif untuk mengelompokan karyawan dan departemen ke dalam desain struktural se- cara keseluruhan termasuk pengelompokan  fungsional, divisi, multifokus, horizontal, dan virtual. Pilihan di antara struktur fungsional, divisi, dan horizontal menentukan di mana koordinasi dan integrasi akan menjadi yang terbesar. Dengan struktur fungsioal dan divisi, manajer juga meman- faatkan mekanisme hubungan horizontal melengkapi dimensi vertikal dan mencapai integrasi de- partemen dan tingkat ke dalam keseluruhan organisasi. Dengan struktur horizontal, aktivitas diatur secara horizontal di sekitar proses kerja inti.

## JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 04 No 01 June 2023
Website Journal : http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index
Struktur jaringan virtual memperluas konsep koordinasi horizontal dan kolaborasi di luar ba- tas organisasi. Kegiatan inti dilakukan oleh pusat sementara fungsi dan aktivitas lainnya dialihda- yakan kepada mitra kelompok.
Struktur matriks mencoba untuk keseimbangan yang sama antara dimensi vertikal dan hori- zontal dari struktur. Sebagian besar organisasi tidak ada dalam bentuk-bentuk murni ini, melainkan menggunakan struktur hibrida yang menggabungkan karakteristik dari dua atau lebih jenis struktur.

## METODE PENELITIAN
Studi menggunakan literature review berkaitan dengan collaborative governance dan unsur pembentuk struktur organisasi dalam membuat konstruksi organisasi menurut collaborative go- vernance . Literature review menggunakan systematic literature review (SLR). Langkah SLR ini mengidentifikasi literature relevan sesuai dengan kepentingan studi tentang konstruksi organisasi menurut collaborative governance , yaitu konsep governance , collaborative , collaborative gover- nance , variabel-variabel collaborative governance , pembentuk unsur struktur organisasi. Pemili- han studi utama yang memfokuskan pada generalisasi “konstruksi organisasi menurut collaborati- ve governance . Fokus konstruksi organisasi menurut collaborative governance adalah pembagian kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, model pengambilan keputusan, dan formalisasi. Langkah selanjutnya menggabungkan dan menggeneralisasikan kontruksi organisasi (pembagian kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, model pengambilan kepu- tusan, dan formalisasi) dengan karakteristik collaborative governance terutama institusional design (forum) dalam mendinamisasikan desain struktur organisasi yang sesuai dengan collaborative go- vernance . SLR sendiri memiliki pengertian sebagai metodologi atau alat analisa yang memproses serta mengumpulkan sejumlah riset untuk kemudian diidentifikasi dan dianalisa. Analisa ini bisa dilakukan baik itu dengan melakukan telaah kritis, pemetaan maupun mengapresiasi berbagai ri- set  sebelumnya  di  dalam  topik  yang  sama.  Maka  dari  itu,  SLR  sangat  efisien  dalam  merangkum berbagai literatur untuk membantu para peneliti menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ditentukan oleh periset.

## HASIL DAN DISKUSI:

## KONSTRUKSI ORGANISASI MENURUT COLLABORATIVE GOVERNANCE
Dalam konstruksi organisasi menurut collaborative governance menggunakan analisis elemen kunci dalam mendesain organisasi serta tipe struktur organisasi. Konstruksi organisasi menurut col- laborative governance didasarkan pada desain kelembagaan collaborative governance yaitu aturan didasarkan pada konsensus antar stakeholder . Proses kolaborasi menekankan konsensus, keterbu- kaan dan inklusivitas di mana pemerintah sebagai mediator. Konstruksi organisasi lebih bersifat forum dengan masing-masing pihak setara, adil, dan merata.
Meskipun struktur organisasi collaborative governance berbentuk forum namun demikian bentuk riilnya bersifat hybrid . Forum dapat bersifat jaringan atau virtual, meskipun untuk sekre- tariat diwadahi dalam struktur adhoc. Dalam organisasi sektor publik, organisasi pemerintahan se- cara replika menggunakan struktur lini dan staf. Dalam organisasi sektor privat, suatu perusahaan dapat saja menggunakan struktur fungsional, divisi, matriks, jaringan, atau virtual.
Dalam struktur organisasi collaborative governance , unsur-unsur penting dalam mendesain organisasi baik pembagian kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali (rentang ma- najemen), model pengambilan keputusan, dan formalisasi sangat tergantung struktur organisasinya apakah bentuk adhoc, jaringan, atau virtual.
Jika struktur organisasi adhoc , pembagian kerja merujuk kesepakatan bersama seseorang mau mengerjakan apa berdasarkan bidang pekerjaan yang mau diselesaikan, akan tetapi pada umumnya ada penanggung jawab, penasehat, ketua, sekretaris, bendahara, bidang atau seksi dan anggota. Bi- dang atau seksi disesuaikan dengan tugas yang mau dikerjakan.  Departementalisasi disesuaikan dengan pekerjaan yang sedang dijalankan. Misalnya dalam pembuatan peraturan daerah maka ter-

## TKONSTRUKSI ORGANISASI MELALUI PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE
dapat bidang yang menangani hukum, bidang pemerintahan atau administrasi negara, dan bidang penyelenggaraan haji (apabila perda tersebut tentang penyelenggaraaan haji).
Perbedaan adhoc dengan virtual adalah dalam hal asal-usul keanggotaan dalam struktur or- ganisasi. Jika adhoc meskipun anggotanya merupakan perseorangan tetapi anggota diajukan oleh organisasi menaungi perseorangan tersebut. Hal ini berbeda dengan struktur organisasi virtual ber- sifat perseorangan (tidak dikirim oleh organisasi).
Rantai komando dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, ketua bidang/seksi, anggota. Ren- tang kendali, penanggung jawab mengawasi ketua, ketua mengawasi sekretaris dan ketua bidang/ seksi, ketua bidang/seksi mengawasi anggota bidang/seksi. Model pengambilan keputusan disent- ralisasi.  Formalisasi merujuk kepada kelembagaannya apakah publik atau non-publik. Kalau publik berarti peraturan perundang-undangan, apabila non-publik maka bentuknya AD/ART.
Pembagian kerja dalam struktur jaringan berdasarkan basis produk dari masing-masing lem- baga/ organisasi/ perusahaan. Departementalisasi juga berdasarkan basis produk dari masing-ma- sing lembaga/organisasi. Misalnya kalau perguruan tinggi maka dapat konsultan manajemen, pem- buat aplikasi, perancang model, atau suatu perusahaan dapat berupa asistensi produk, jasa, dana, tenaga. Kalau komunitas dapat berupa asistensi tenaga atau dana.
Rantai komando dalam collaborative governance berdasarkan MoU atau kontrak kerja, se- dangkan di masing-masing organisasinya sendiri tergantung struktur organisasi masing-masing. Demikian juga, rentang kendali tidak berbeda jauh dengan rantai komando, dalam organisasi ko- laboratif maka sesuai konsensus dalam MoU atau kontrak, sedangkan dalam organisasi masing- masing rentang kendali sesuai dengan struktur organisasi masing-masing.
Model pengambilan keputusan, dalam hal kebijakan  dan teknis bersifat sentralisasi. Formali- sasi mengacu kepada MoU atau kontrak kerja. Dalam struktur organisasi virtual tidak berbeda jauh dengan adhoc. Perbedaannya pada keanggotaan dalam struktur bersifat perseorangan, formalisasi dalam bentuk kontrak kerja.
Fasilitasi kepemimpinan menjadi unsur terpenting dalam struktur collaborative governance . Forum sebagai struktur organisasi memungkinkan kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Model pengambilan keputusan dalam collaborative governance dapat disentralisir pada pemimpin forum yang bersifat kolektif kolegial.
Forum dapat bernasib sama dengan badan koordinasi dalam lingkup pemerintahan untuk me- mecahkan dan menangani permasalahan publik tertentu. Keputusan-keputusan forum tidak dapat dieksekusi karena perbedaan kepentingan dari seluruh organisasi pengirim atau penanggung ja- wab masing-masing organisasi. Jika forum berisi orang-orang dari berbagai organisasi baik publik, swasta, dan masyarakat madani maka forum akan efektif selama untuk mewujudkan kepentingan bersama dari masing-masing organisasi.

## KESIMPULAN
Perkembangan teknologi internet, dunia yang penuh hiperkompetisi, dan teori governance mengharuskan setiap organisasi (terutama publik) untuk berkolaborasi untuk mencapai tujuan or- ganisasi. Collaborative governance didasari realitas kondisi awal bahwa pelaku-pelaku governance tidak memiliki sumber daya (kewenangan, dana, tenaga, peralatan, mesin, kemampuan, pengeta- huan) yang sama dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Meskipun dalam perkembangan terakhir, collaborative governance dapat dilaksanakan manakala pelaku-pelaku governance me- miliki visi dan misi yang sama. Variabel-variabel yang mempengaruhi collaborative governance yaitu starting conditions , institutional design , facilitative leadership , process collaborative , dan outcomes . Starting conditions , institutional design , facilitative leadership merupakan variabel be- bas, collaborative process merupakan variabel intervening , dan outcomes merupakan variabel teri- kat. Konstruksi organisasi dibentuk oleh instutional design di mana forum menjadi rujukan struktur organisasi collaborative governance . Struktur organisasi collaborative governance bersifat hybrid . Forum dapat bersifat jaringan atau virtual, meskipun untuk sekretariat diwadahi dalam struktur ad- hoc. Dalam organisasi sektor publik, organisasi pemerintahan secara replika menggunakan struktur
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 04 No 01 June 2023 Website Journal : http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index
lini dan staf. Dalam organisasi sektor privat, suatu perusahaan dapat saja menggunakan struktur fungsional, divisi, matriks, jaringan, atau virtual. Dalam struktur organisasi collaborative gover- nance , unsur-unsur penting dalam mendesain organisasi baik pembagian kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, model pengambilan keputusan, dan formalisasi sangat tergantung struktur organisasinya apakah bentuk adhoc, jaringan, atau virtual.
REFERENSI Ansell, C., and Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice . Journal of public administration re- search and theory , 18 (4), 543–571. Balogh, S., Emerson, K., and Nabatchi, T. (2012). An integrative framework for collaborative governance . Journal of public administration research and theory , 22 (1), 1–29.
Chotray, V., and Stoker, G. (2009). Governance: From theory to practice . In Governance Theory and Practice (hlm. 214–247). Springer.
Cooper, T. L., Bryer, T. A., and Meek, J. W. (2006). Citizen‐centered collaborative public management . Public adminis- tration review , 66 , 76–88. Cordery, J. L. (2004). Another Case of the Emperor ’snew Clothes? Journal of Occupational and Organizational Psychol- ogy , 77 (4), 481–484. https://doi.org/10.1348/0963179042596432 Davis, G., and Keating, M. (1993). The Future of Governance: Policy Choices . Sydney: Allen and Unwin. Evi Triandini and others, ‘ Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengemban - gan Sistem Informasi Di Indonesia’, Indonesian Journal of Information Systems, 1.2 (2019), 63 <https://doi. org/10.24002/ijis.v1i2.1916>.
Farazmand, A., and Carter, R. (2004). Sound governance: Policy and administrative innovations . Portsmouth: Green- wood Publishing Group. Fosler, R. S. (2002). Working better together: How government, business, and nonprofit organizations can achieve pub - lic purposes through cross-sector collaboration, alliances, and partnerships: Executive summary . Washington DC: Independent Sector.
Gandara, Gagan (2018). Struktur Organisasi Pada Sebuah Kantor Perwakilan Perusahaan Layanan Konten Video Pendek Berbasis Aplikasi Bergerak , https://www.researchgate.net/profile/Gagan_Gandara/publication/348445650_ Struktur_Organisasi_Pada_Kantor_Perwakilan_Perusahaan_Layanan_Konten_Aplikasi_Video_Pendek/ links/5fffc9d9299bf1408893da86/Struktur-Organisasi-Pada-Kantor-Perwakilan-Perusahaan-Layanan-Konten- Aplikasi-Video-Pendek.pdf (diakses pada 29 Mei 2023).
Hartman, C. L., Hofman, P. S., and Stafford, E. R. (2002). Environmental Collaboration. In Potential and Limits (hlm. 21–40). Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Kooiman, J. (2003). Societal governance. In Demokratien in Europa (hlm. 229–250). Springer. Lasker, R. D., Weiss, E. S., and Miller, R. (2001). Partnership synergy: a practical framework for studying and strength- ening the collaborative advantage . The Milbank Quarterly , 79 (2), 179–205. Linden, R. (2002). A Framework for Collaborating.(Partnerships and Networks). The Public Manager , 31 (2), 3. Munaf, Y. (2017). Network Pattern of Regional Election Commission (KPUD) Pekanbaru City Increasing Political Par- ticipation in Society . International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) . Atlantis Press.
Munro, E. R. (2008). Research governance, ethics and access: A case study illustrating the new challenges facing social researchers . International Journal of Social Research Methodology , 11 (5), 429–439.
Newman, J., Barnes, M., Sullivan, H., and Knops, A. (2004). Public participation and collaborative governance. Journal of social policy , 33 (2), 203–223. O’Flynn, J. (2008). Elusive appeal or aspirational ideal? The rhetoric and reality of the ‘collaborative turn’in public policy . Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia , 181–195. O’Leary, R. (2014). Collaborative governance in New Zealand: Important choices ahead . New Zealand: Fulbright. Osborne, S. P. (2010). Introduction the (New) Public Governance: a suitable case for treatment? In The new public gov- ernance? (hlm. 17–32). Routledge.
Provan, K. G., and Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness . Journal of public administration research and theory , 18 (2), 229–252. Raharja, S. D. (2008). Pendekatan Kolaboratif Dalam Pengelolaan Daerah Aliran SungaiCitarum. Disertasi Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia . Skripsi. Universitas Indonesia. Rogahang, H. (2019). Pengaruh Struktur Organisasi dan Tim Proses Terhadap Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah , Jurnal Teknologi Pendidikan , Vol 21, No. 3 (2019).
Strauss, D. (2002). How to make collaboration work. California. Sullivan, H., and Skelcher, C . (2002). Working Across Boundaries: Collaboration in Public Services . London: Palgrave.