Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 3, Oktober 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor :228/Pid.Sus/2013/PN.PLW)

## Surya Khamisli
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: s.khamisli@yahoo.com

## ABSTRACT
This  corporate  liability  is  made  possible  through  the  doctrine  of  strict liability  which  in  this  doctrine  of  criminal  responsibility  can  be  charged  to  the perpetrator  of  a  criminal  offense  concerned  with  no  need  to  be  proved  wrong (intentional  /  negligent).  Rather  it  is  emphasized  to  the  consequences  of  his  actions that  have  caused  harm  to  society.The  term  of  criminal  liability  is  called toerekenbaardheid  or  criminal  responsibility  which  leads  to  the  perpetrator's  crime with  the  intention  of  determining  whether  a  defendant  or  suspect  is  accountable  for  a crime  that  occurred  or  not.The  current  Criminal  Code  does  not  regulate  corporate criminal  liability  in  the  sense  of  not  knowing  corporation  as  a  subject  of  crime.  The extension  of  the  legal  subject  in  this  Act  becomes  its  own  particularity  compared  to other  criminal  acts  which  can  be  prosecuted  by  corporations  (legal  entities)  not covered  by  the  Criminal  Code.However,  legal  entities  as  legal  subjects  have  been recognized  in  the  new  Criminal  Code  Bill.  As  for  the  formulation  of  the  problem  are: First,how  the  accountability  of  corporations  in  the  case  of  forest  burning  decision  of the  District  Court  Pelalawan  Number  228  /  Pid.Sus  /  2013  /  PN.  PLW  ?,  Second,  what are  the  forms  of  corporate  responsibility  in  the  case  of  forest  fires?  Third,  how  is  the execution  of  the  judge's  verdict  on  corporations  in  the  case  of  forest  fires?  The research  method  used  is  Juridical  Normative,  a  study  undertaken  to  review  previous studies  on  the  legal  principles  of  corporate  liability  for  environmental  crime  in  the form  of  forest  fires.Based  on  the  discussion  and  analysis,  it  can  be  concluded  as follows:  First,  the  action  of  forest  and  land  burning  cases  conducted  by  Investigator Subdit  IV  of  Riau  Police  Distresskrimsus  in  the  last  4  (four)  years  shows  an  increase in  cases.Where  the  case  of  forest  burning,  causing  3  (three)  residents  died  due  to shortness  of  breath  and  burned  when  extinguish  the  fire,  corporations  as  legal  entities certainly  have  legal  identity.  The  legal  identity  of  a  corporation  is  based  on  its shareholders,  directors  and  other  organs.A  legal  entity  as  a  subject  of  civil  law  may prosecute  and  be  sued  in  a  Court  in  a  civil  or  criminal  relationship.  Second,  criminal liability  can  only  occur  after  a  person  commits  a  criminal  offense  based  on  an element  of  criminal  liability;  accountability,  error  in  the  broadest  sense  and  no
excuses  for  forgiveness  or  justification.Third,  the  enforcement  of  criminal  law  aims  to punish  the  perpetrators  with  imprisonment  or  fines,  corporations  that  commit criminal  offenses  may  be  punished  by  fines  and  levies  in  the  form  of  disciplinary measures  such  as:  forfeiture  of  profits  derived  from  criminal  acts,  whole  or  partial closures and repairs criminal act.
Kata Kunci : Hutan. Tindak Pidana Lingkungan.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  mengatur  perumusan  delik yaitu delik materil dan delik formil yaitu:
1. Delik  materil  adalah  yang  rumusannya  memberikan  ancaman  pidana  terhadap perbuatan  yang  menimbulkan  akibat  dari  perbuatan  (adanya  klausalitas  antara perbuatan dan akibat dari perbuatan).
2. Delik  formil  adalah  delik  yang  rumusannya  memberikan  ancaman  pidana  terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan.
Delik  materil  terdapat  dalam  Pasal  98,  Pasal  99  dan  Pasal  112,  sedangkan  delik formil  terdapat  pada  Pasal  100  sampai  dengan  Pasal  111  dan  Pasal  113  sampai  dengan Pasal  115.  Namun  dalam  kenyataannya  yang  ada  di  lapangan  pelanggaran  hukum terhadap  kerusakan  lingkungan  sangat  banyak,  salah  satunya  adalah  PT.  Adei  terbukti melakukan  tindakan  melawan  hukum  dengan  sengaja  mengakibatkan  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan  hidup.  Teori  yang  penulis  gunakan  dalam  jurnal  ini  yaitu:  a. teori  pertanggungjawaban  pidana  dikenal  beberapa  teori  antara  lain:  teori  identifikasi, teori pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability) dan teori pertanggungjawaban  yang  ketat  menurut  Undang-  undang  (strict  liability).  b.  teori pertanggungjawaban mutlak, c. teori pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  merupakan  refleksi  penulis  terhadap  pertanggungjawaban  korporasi terhadap  pembakaran  hutan  terkait  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Pelalawan  Nomor 228/ Pid.sus/ 2013/PN PLW, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Kasus  Pembakaran  Hutan  Putusan Pengadilan Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.PLW
Korporasi  sebagai  badan  hukum  sudah  tentu  memiliki  identitas  hukum tersendiri.  Identitas  suatu  korporasi  atau  perusahaan  terpisah  dari  identitas  hukum para  pemegang  sahamnya,  direksi  maupun  organ  lainnya.  Dalam  kaidah  hukum perdata  jelas  ditetapkan  bahwa  suatu  korporasi  atau  badan  hukum  merupakan  subjek hukum  perdata  yang  dapat  melakukan  aktivitas  jual  beli,  dapat  membuat  perjanjian atau  kontrak  dengan  pihak  lain,  serta  dapat  menuntut  atau  dituntut  di  Pengadilan dalam hubungan hukum keperdataan.
1. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pembakaran Hutan
Berdasarkan  pandangan  Monistris  tentang  strafbaarfeit  atau  criminal  act berpendapat bahwa unsur- unsur pertanggungjawaban pidana menyangkut pembuat delik yaitu:
a. Kemampuan bertanggungjawab,
b. Kesalahan dalam arti luas (sengaja atau kealpaan),
c. Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar.
2. Eksekusi putusan hakim terhadap korporasi dalam pembakaran hutan
Penegakan  hukum  pidana  merupakan  ultimum  remedium  atau  upaya  hukum terakhir  karena  tujuannya  untuk  menghukum  pelaku  dengan  hukum  penjara  atau denda, jadi disamping pidana denda, korporasi yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhi  hukuman  pokok  berupa  denda  atau  hukuman  tambahan  berupa  tindakan tata tertib sebagai berikut:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
b. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan,
c. Perbaikan akibat tindak pidana,
d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak,
e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak,
f. Menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

## B. Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Kasus  Pembakaran  Hutan  Putusan Pengadilan Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.PLW
Penindakan  kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  dilakukan  oleh  penyidik Subdit  IV  Ditreskrimsus  Polda  Riau  dalam  4  (empat)  tahun  terakhir  menunjukkan peningkatan  kasus.  Angka  penindakan  kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan  semakin meningkat pada tahun 2014 menjadi 9 (sembilan) kasus  yang ditangani oleh penyidik Subdit  IV  Ditreskrimsus  Polda  Riau,  selain  itu  peristiwa  kebakaran  hutan  dan  lahan tersebut  disertai  tindak  pidana  lainnya  seperti  illegal  logging  dan  perambahan hutan.
Di mana proses pemeriksaan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2014 belum sepenuhnya selesai, oleh karena itu implementasi pertanggungjawaban  pidana  korporasi  pembakaran  hutan  dan  lahan  di  Provinsi  Riau, ada  9  (sembilan)  Perusahaan  di  Riau  diduga  terlibat  melakukan  pembakaran  hutan dan lahan di Riau.
Hal  ini  menyebabkan  adanya  asap  hingga  mengakibatkan  tewasnya 3  warga  akibat  sesak  napas  dan  terbakar  saat  memadamkan  api.  Dari  9  Perusahaan itu,  seperti  PT  Multi  Gambut  Industri,  PT  Udaya  Loh  Dinawi,  PT  Adei  Plantation, PT  Jatim  Jaya  Perkasa,  PT  Mustika  Agro  Lestari,  PT  Raksa  Sejati,  PT  Tunggal Mitra  Plantation,  PT  Langgam  Inti  Hiberida  dan  PT  National  Sagu  Prima.  Namun baru  1  (satu)  perusahaan  ditetapkan  sebagai  tersangka  atas  nama  perusahaan  PT National  Sagu  Prima  sedang  PT  Adei  Plantation  sudah  diputus  oleh  Pengadilan Pelalawan.
C. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Korporasi  Yang Melakukan Pembakaran Hutan.
Adapun kasus tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kasus pembakaran hutan dan lahan PT. Adei Plantation Bangkinang di Riau
a. Pasal yang didakwakan.
Pasal  41  ayat  (1)  Juncto  Pasal  46  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam tuntutannya, Jaksa  Penuntut  Umum  berpendapat  bahwa  terdakwa  telah  memenuhi  rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

## 1) Barang siapa.
Terdakwa  selaku  General  Manager  PT.  Adei  merupakan  pemberi perintah/pemimpin  pembakaran  lahan  dalam  rangka  pembukaan  lahan perkebunan.
2) Melawan hukum.
Terdakwa  melanggar  ketentuan  AMDAL,  Kepmenhutbun  Nomor  107
Tahun  1999  dan  SK  Dirjen  Perkebunan  Nomor  38  Tahun  1995  tentang Kewajiban Pembukaan Lahan Tanpa Bakar.
3) Dengan sengaja melakukan perbuatan pembakaran. Pembakaran dilakukan  secara  terencana  dan  sistematis  untuk  menaikkan  PH  dan merubah  parameter-parameter  lain  agar  lahan  gambut  dapat  ditanami Kelapa Sawit.
4) Menimbulkan  perusakan  lingkungan.  Sebagai  akibat  dari  perbuatan terdakwa  telah  terjadi  perusakan  lingkungan  berupa  perubahan  lahan gambut,  yang  mengakibatkan  fungsi  reservoir  berkurang  dan  mengurangi umur pakai.
b. Putusan Pengadilan Bangkinang.
Menyatakan  terdakwa  GB  selaku  General  Manager  PT.  Adei  terbukti melakukan  tindak  pidana  secara  melawan  hukum  dengan  sengaja  melakukan perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun.
c. Putusan Pengadilan Tinggi Riau. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair (dengan  sengaja).  Menyatakan  terdakwa  terbukti  melakukan  perbuatan  pidana karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 8 bulan.
d. Putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi  Riau.  (Dengan  catatan  yang sama bahwa  kesengajaan harus dibuktikan adanya pelaku secara fisik).
2. Kasus pembakaran hutan dan lahan PT. Jatim Perkasa Dumai, di Riau
a. Kasus Posisi.
Bahwa PT. Jatim  Perkasa Dumai  yang berlokasi  di  Dumai,  Riau, diduga  telah
melakukan pembakaran terhadap lahan yang dimilikinya sehingga menimbulkan asap yang mengakibatkan pencemaran udara.
b. Pasal yang didakwakan.
Terdakwa dijerat dengan Pasal 41 ayat (1) Juncto Pasal 46
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Dalam  tuntutannya,  Jaksa  Penuntut  Umum  menguraikan unsur-unsur pasal sebagai berikut:
1) Barang  siapa.  Terdakwa  selaku  Estate  Manager  PT.  Jatim  Perkasa memerintahkan  para  pegawai  untuk  membuka  lahan  dengan  pembakaran hutan dalam rangka pembukaan lahan.
2) Melawan hukum.
3) Dengan sengaja melakukan perbuatan pembakaran.
4) Menimbulkan perusakan lingkungan.
5) Putusan Pengadilan Negeri Dumai.
6) Pengadilan  Negeri  Dumai  menyatakan  bahwa  terdakwa  tidak  terbukti tidak melakukan kesalahan membebaskan terdakwa dari dakwaan.
c. Pengajuan terdakwa selaku manager estate dianggap sebagai pribadi atau tidak dianggap sebagai tindak pidana korporasi, dengan alasan Jaksa Penuntut Umum tidak mengenakan sanksi pidana berupa tindakan tata tertib.
d. Terhadap perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi. Dalam  kasus  yang  pertama,  majelis  hakim  yang  menangani  mulai  dari tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung  sudah  memiliki  kesepahaman  tentang  pertanggungjawaban  pidana korporasi.

## PENUTUP
Artikel  ini  masih  sangat  sumir,  terlalu  banyak  sisi  yang  dapat  dilihat  dari pertanggungjawaban  korporasi  Terhadap  Pembakaran  Hutan  yang  Berkaitan  Dengan Tindak  Pidana  Lingkungan.  Penulis  berkesimpulan  bahwa  terhadap  pertimbangan  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  korporasi  yang  melakukan  pembakaran  hutan, terlihat  belum  seragam.  Hal  ini  terjadi  dalam  kasus  (1)  pembakaran  lahan  PT.  Adei Plantation  Bangkinang  dan  (2)  pembakaran  lahan  PT.  Jatim  Perkasa  Dumai,  meskipun
kasus  posisi  sama,  tetapi  dalam  penerapannya  hakim  menafsirkan  pertanggungjawaban pidana  korporasi  secara  berbeda,  sehingga  terhadap  kasus  satu  terdakwa  dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan dalam kasus kedua terdakwa dibebaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku- Buku
Abdul Kharim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
Abdurrahman,  Pengantar  Hukum  Lingkungan  Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1990
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I , PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
Andi Matalatta, “Santunan Bagi Korban” dalam JE. Sahetapy (Ed.), Victimology Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang- Undang Nomor 41 Tabun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman
Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001  tentang  Pengendalian  Kerusakan  dan/  atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Aturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Perubahan KUHP