## Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945

## Sofyan Jailani
Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara FH Unila
Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  apa  yang  dimaksud  Kemerdekaan  pada Kekuasaan  Kehakiman  yang  dijalankan  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi  Pendekatan  secara  normatif  serta  dengan  analisis  Perspektif  mampu menjabarkan  Kemerdekaan  pada  Kekuasaan  Kehakiman  yakni  kemerdekaan dalam memberikan putusan, internal hakim, serta sistem dalam rangka menegakan keadilan  dan  kepastian  hukum.  Karena  independensi  kekuasaan  kehakiman merupakan  salah  satu  dasar  untuk  terselenggaranya  pemerintah  yang  demokratis di bawah rule of law.
Key word: Kekuasaan Kehakiman, Kemerdekaan, dan Hakim

## I. Pendahuluan
Pasal  1  ayat  (3)  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945) menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  negara hukum.
UUD  tahun  1945  merupakan sumber  dari  hukum  positif  yang berlaku di indonesia. Dengan munculnya  konsep rechstaat dari Freidrich  Julius  Stahl,  yang  diilhami oleh  Immanuel  Kant.  Menurut  Stahl unsur-unsur negara hukum (rechstaat) 1 adalah 1). Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia; 2) Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan  untuk  menjamin  hak-hak itu. Pada waktu yang hampir bersamaan  muncul  pula  konsep negara hukum (rule of law) dari A.V. Dicey  yang  mengemukakan  unsur dari  pada rule  of  law adanya supremasi aturan-aturan hukum
(supremacy  of  the  law) yaitu  tidak adanya  kekuasaan  yang  sewenang-
1 Ridwan  Hr, Hukum  Administrasi  Negara , (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2002), hlm 3.
wenang (absence of arbitrary power). Adapula  konsep  negara hukum  pancasila 2 dimana  ciri-ciri hubungan  yang  erat  antara  agama dan  negara  yang  bertumpu  pada ketuhanan yang Maha Esa kebebasan agama  dalam  arti  positif  ateisme tidak  dibenarkan  dan  komunisme dilarang  asas  kekeluargaan  dan kerukunan  dengan  unsur  utamanya adalah  sistem  konstitusi,  persamaan dan peradilan yang bebas.
Salah  satu  materi  muatan  atau bidang  yang  diatur  dalam  bidang UUD  tahun  1945  adalah  mengenai kekuasaan kehakiman. Sejalan
dengan  ketentuan  tersebut  maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh  kekuasaan  lainya  untuk
2 Azhary,  H.M.  Tahir, Negara  Hukum : Suatu  Studi  tentang  Prinsip-Prinsipnya,
Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya  pada  Periode  Negara Madinah dan Masa Kini . ( Bogor: Kencana, 2003)
menyelenggarakan  peradilan  guna menegakan hukum dan keadilan 3 . Pembagian  kekuasaan  negara kedalam  lembaga-lembaga  negara juga sejalan dengan logika demokrasi yang menghendaki diferensiasi peran antarlembaga  negara  dan  situasi saling mengawasi antarlembaga negara  guna  menghindari  pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan, pengaturan dan pembatasan kekuasaan  itu  juga  menjadi  ciri konstitusionalisme dan juga merupakan  tugas  dari  konstitusi sehingga  kemungkinan  kesewenang- wenangan kekuasaan dapat dikendalikan. 4 Kekuasaan  kehakiman  sejak awal  kemerdekaan  diniatkan  sebagai cabang  kekuasaan  yang  terpisah  dari lembaga-lembaga politik seperti Legislatif dan Presiden serta memiliki  hak  untuk  menguji  yakni hak menguji formil (formele
toetsingrecht) dan  hak  menguji
meteril (materiele toetsingrecht) . 5 Sebelum eksisnya negara hukum modern Imanuel kant menyebutkan bahwa disamping adanya  perlindungan  Hak  Asasi Manusia,  juga  terdapat  pemisahan kekuasaan dalam negara yang menjamin  keberadaan  lembaga  yang berfungsi memisahkan persengketaan warga  dalam  negara  penjaga  malam (klassiekerechtstaat). 6
3 Jimly  Asshiddiqie, Pokok-pokok  Hukum Tata Negara Indonesia , (Jakarta: PT Bhuana ilmu populer, 2007), hlm 512
4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan
Konstitusionalisme Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 138
5 Abu  Daud  Busroh, Sistem  Pemerintahan Republik  Indonesia, (Jakarta:  Bina  Aksara,
2001)
6 Sudargo  Gautama. Pengertian  tentang negara hukum, dalam Muhtadi . Pengawasan Hakim  Indonesia, universitas  andalas, 2008, hlm 122
Penegasan  bahwa  kekuasaan kehakiman  ialah  kekuasaan  yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah berhubung  dengan  hal  itu  harus termaktub  dalam  Undang-Undang tentang  kedudukan  para  hakim,  bila dihubungkan  dengan  asas  negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tak lain sebagai  penegasan  bahwa  Indonesia adalah negara hukum.
Seperti diketahui syarat sebagai negara hukum ialah adanya peradilan yang  bebas  dan  tidak  terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak, 7 yang  berwenang  memeriksa  dan mengadili  serta  memberikan  putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya  untuk  menegakan  hukum dan  keadilan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.
Badan  pemegang  kekuasaan kehakiman  harus  dapat  bekerja dengan  baik  dalam  tugas-tugasnya sehingga  dihasilkan  suatu  putusan yang  obyektif  dan  tidak  memihak dan  senantiasa  menjunjung  tinggi hukum  dan  keadilan  karna  sejatinya kekuasaan ini adalah kekuasaan yang bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  lain. Namun  dilema  yang  terjadi  di Indonesia  dengan  system  rekrutmen Hakim  Agung    yang  terkontaminasi dengan  unsur  politis  atau  masuknya politisi kedalam  jajaran  Hakim Agung,  seperti  halnya  Hakim  yang berasal  dari  Politisi  seperti  Gayus Lumbun.  Karena  perekrutan  yang terjadi  melalui  suatu  komisi  dan diusulkan  kepada  lembaga  politik maka penegakan hukum oleh Kekuasaan Kehakiman yang
7 Moh  mahfud  MD, Dasar  dan  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia ,  (Jakarta:  Rineka Cipta, 2000), hlm 117
merupakan  kekuasaan  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan akan semakin sulit. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka apakah yang dimaksud Kemerdekaan Hakim menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya. II. Pembahasan
Dalam usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  berarti suatu Kekuasaan yang berdiri sendiri dan  tidak  dalam  intervensi  dari kekuasaan lainya dalam menjalankan tugasnya  untuk  menegakan  hukum dan  keadilan 8 maka  sesuai  dengan tuntutan  reformasi  di  bidang  hukum telah  dilakukan  perubahan  terhadap Undang-undang  Nomor  14/1970 9
tentang  ketentuan-ketentuan  pokok kekuasaan kehakiman
dengan perubahan  menjadi  Undang-undang
Nomor  35/1999 10 melalui  perubahan tersebut  telah  diletakan  kebijakan bahwa  segala  urusan  mengenai peradilan  baik  yang  menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi dan  finansial berada dibawah  satu  atap  yakni  Mahkamah Agung,  yang  harus  dilaksanakan paling  lambat  lima  tahun  sejak diundangkanya  UU  No.  35/1999 yang berarti bahwa sejak diundangkanya  undang-undang  ini pembinaan  badan  peradilan  umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan  tata  usaha  negara  berada dibawah  Mahkamah  Agung  yang kemudian  kembali  diubah  dengan UU  No.  4/2004 11 dan  kemudian
8 Sudarsono. Kamus  Hukum ,  (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta,1992), hlm 274
9 LNRI 74    tahun 1970
10 LNRI 147 tahun 1999
11 LNRI 08   tahun 2004
belakangan  ini  terjadi  perubahan kembali  dengan  UU  No.  3/2009 12 tentang  perubahan  kedua  dari  UU No.14/1985 tentang kekuasaan kehakiman.  Dengan  demikian,  telah berkali-kali perubahan undang- undang kehakiman bahkan perubahan  terjadi  pada grand  norm atau Konstitusi. Untuk memastikan terwujudnya  kekuasaan  kehakiman yang  merdeka  diperlukan  jaminan yang tegas dalam konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam amandemen  UUD  1945  tidak  hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka,
Pasal  24  Ayat  (1)  UUD  1945 menegaskan  bahwa  :  “... kekuasaan kehakiman  merupakan  kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan.” Tidak hanya itu, Pasal 24 Ayat
(2)  UUD  1945  mengamanatkan bahwa  kekuasaan  kehakiman  tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah  Agung  tetapi  juga  oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahkan  bagi  seorang  hakim,  Pasal 24A  Ayat  (2)  UUD  1945  secara eksplisit  menentukan,  hakim  agung harus memiliki integritas dan kepribadian  yang  tidak  tercela,  adil, profesional,  dan  berpengalaman  di bidang hukum
Khusus untuk menjaga  kemandirian  dan  integritas hakim,  amandemen  UUD  1945  juga memunculkan  sebuah  lembaga  baru, yaitu Komisi Yudisial namun apakah kemerdekaan  Kekuasaan  Kehakiman oleh Mahkamah Agung dan
Mahkamah  Konstitusi  telah  berjalan tanpa intimidasi dari lembaga lain.
Kekuasaan  Kehakiman  yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah
12 LNRI 03   tahun 2009
Agung  dan  badan  peradilan  yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan  peradilan  militer,  dan lingkungan  peradilan  tata  usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi  sebagaimana  termaktub ketentuan  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD Tahun 1945 13 yang memiliki wewenang  mengadili  pada  tingkat pertama  dan  terakhir  dan  bersifat final  dalam  menguji  undang-undang terhadap UUD Tahun 1945.
Hal  ini  berarti  kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah  Konstitusi  dan  diawasi oleh Komisi Yudisial dimana kekuasaan kehakiman tersebut merupakan kekuasaan  kehakiman yang  merdeka  dan  bertanggung jawab  yang  merupakan  perwujudan dari  asas  kedaulatan  rakyat,  negara hukum,  dan  pemisahan  kekuasaan. namun  demikian,  terdapat  perbedaan diametral antara konsep merdeka dan bertanggungjawab  dari  kekuasaan kehakiman.
Makna  merdeka  menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk
13 UUD  tahun  1945  amandemen  ketiga, Pasal 1 ayat (2) dan  (3); pasal 3 ayat (1),(3), dan  (4);  pasal  6  ayat  (1)  dan  (2);  pasal  6A ayat  (1),(2),(3);  dan  (5);  pasal  7A,  pasal  7B ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6), dan (7); pasal 7C; pasal  8  ayat  (1)  dan  (2);  pasal  11  ayat  (2) dan (3); pasal 17 ayat( 4); BAB VIIA, pasal 22C ayat (1),(2),(3) dan (4); pasal 22D, ayat (1),(2),(3),  dan  (4);  BAB  VIIB,  pasal  22E ayat  (1),(2),(3),(4),(5),  dan  (6)  pasal  23 ayat(1),(2),(3);  pasal  23A;  pasal  23C;Bab VIIIA;  pasal  23E  ayat  (1),(2),  dan(  3)  pasal 23F; ayat (1) dan (2); pasal 23G ayat (1) dan (2), pasal 24 ayat (1)dan( 2); pasal 24A ayat (1),(2),(3),(4),  dan  (5),  pasal  24B  pasal (1),(2),(3),  dan  (4);  pasal  24C  ayat (1),(2),(3),(4),(5),dan  (6)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945
pada  apapun,  sedangkan  makna bertanggungjawab  justru  menunjuk- kan sebaliknya dalam perkataan lain, kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka bermakna  kekuasaan  yang  tidak terikat,  lepas,  dan  tunduk  pada kekuasaan  yang  lain,  sedangkan kekuasaan kehakiman yang bertanggungjawab  justru  bermakna kekuasaan  kehakiman  berada  dalam kaitan  dengan  dan  tunduk  pada kekuasaan yang lain dengan demikian, terdapat kontradiksi antara kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka dan  kekuasaan  kehakiman  yang bertanggungjawab. Apabila secara esensial kekuasaan kehakiman adalah merdeka, apakah kekuasaan kehakiman harus tetap bertanggungjawab dan apabila kekuasaan  kehakiman  bertanggung jawab, maka kepada siapa dan dalam hal apa kekuasaan kehakiman bertanggungjawab  harus  dilakukan dalam beberapa literatur ilmu hukum,  dikenal  adanya judicial independence (kemerdekaan yudisial)  dan judicial Kemerdekaan yudisial adalah accountability (akuntabilitas yudisial). Kemerdekaan dari segala macam bentuk pengaruh dan campur tangan kekuasaan lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif.
Independen  dapat  pula  diartikan sebagai “ The state of quality of being independent,  esp  a  country  freedom to  manage  all  its  affair,  whether external or internal, without countrol by another country. 14
Jadi kemerdekaan yudisial lebih bersifat struktural kelembagaan, yakni dalam hubungan antar  lembaga  kenegaraan  atau cabang kekuasaan.
14 Blacks  law  Dictionary,  Seven  edition (USA: West group, 1999), hlm 774
Menurut Bagir manan, Kekuasaan Kehakiman memang lemah dibandingkan dengan kekuasaan  legislatif  karna  secara konseptual  tatanan  politik.  Dalam kenyataan  yang  terjadi  kehakiman selalu  tidak  berdaya  menghadapai tekanan  politik  untuk  menjaga  agar kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka tetap  utuh  atau  tanpa  campur  tangan pihak/lembaga  lain  serta  sistem administrasi, misalnya anggaran belanja.  Selama  sistem  anggaran belanja kekuasaan kehakiman tergantung pada kebaikan hati pemerintah  sebagai  pemegang  kas negara, maka berbagai upaya memperkuat  kekuasaan  kekuasaan kehakiman akan mengalami berbagai hambatan. 15
Karena  berbagai  penyebab  di atas, upaya membebaskan kekuasaan kehakiman  dari  pengaruh  kekuasaan lain  merupakan  perjuangan  terus- menerus.  Bagaimanapun,  kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah  satu  prinsip  penting  dalam negara  demokrasi.  Shimon  Shetreet dalam Judicial  Independence:  New Conceptual Dimentions and Contemporary  Challenges membagi independence of the judiciary
menjadi empat hal yaitu 16 :
1. S ubstantive independence (independensi  dalam  memutus perkara);
2. Personal independence (misalnya adanya  jaminan  masa  kerja  dan jabatan);
15 Bagir  Manan, Restrukturisasi  Badan Peradilan,  dalam  Majalah  Hukum  Varia
Peradilan Tahun XX. No. 239,(
Jakarta,2005 )
16 Saldi  isra, Kekuasaan  Kehakiman  Yang
Merdeka  dan  Bertanggung  Jawab  di Mahkamah Agung ( 2010)
3. internal  independence (misalnya
independensi  dari  atasan  dan rekan kerja) dan 4. collective independence (misalnya adanya partisipasi pengadilan  dalam  administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan budget pengadilan).
Kemudian  independensi  yang tak kalah pentingnya ialah kebebasan atau  kemerdekaan  hakim  dalam menfsirkan hukum, karna Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instrumen dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman memiliki suatu putusan yang bersifat final, hal ini  tentunya  tidak  ada  upaya  hukum lain maka pembatasan dan
pemantauan  Mahkamah  Konstitusi agar tujuanya tidak keluar dari tujuan utama  penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman  yakni  menegakan  hukum dan keadilan. 17
Prinsip  kekuasaan  kehakiman yang  merdeka  menghendaki  agar hakim  terbebas  dari  campur  tangan, tekanan  atau  paksaan,  baik  langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan  lembaga  lain,  teman sejawat,  atasan,  serta  pihak-pihak lain  di  luar  peradilan.  Sehingga Hakim  dalam  memutus  perkara hanya  demi  kadilan  berdasarkan hukum dan hati nurani sulit memang tapi  bukanlah  merupakan  yang  hal tak mungkin bagi tegaknya Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Dalam pandangan Hakim Agung  Artidjo  Alkostar,  tidak  ada bangsa  yang  beradab  tanpa  adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu  tiang tegaknya
17 Zulkarnain  Rildwan,  dalam  Jurnal Konstitusi ,  Kompetensi  Hakim  Konstitusi dalam  penafsiran  konstit usi  (  Jakarta:  MK, 2011), hlm 85
negara  yang  berdaulat.  Salah  satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka. 18
Mengenai  kebebasan  hakim, hakim  itu  pada  asasnya  bebas,  tetapi kebebasanya  tidak  mutlak  karna kebebasan  hakim  tersebut  diabatasi baik  secara  makro  maupun  secara mikro,  faktor-faktor  yang  membatasi secara  makro  ialah  sistem  politik, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan sebagainya faktor yang membatasi  hakim  secara  mikro  ialah
Pancasila,  UUD,  Undang-Undang, Kepentingan  umum,  Kesusilaan,  dan kepentingan  para  pihak  jadi  Hakim didalam  memeriksa  dan  memutus perkara  tidak  boleh  bertentangan dengan  Pancasila,  UUD,  Undang- Undang, Kepentingan umum, Kesusilaan,  dan  kepentingan  para pihak 19

## III. Penutup
Makna kemerdekaan Kekuasaan  Kehakiman  baik  pada Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi dalam menegakan  Kepastian  dan  Keadilan Hukum  adalah  kemerdekaan  untuk memutus perkara menurut pandangan  hukum  hakim  tanpa intervensi; kemerdekaan secara personal  dalam  hal  jabatan  dan  hak yang  harus  diperoleh  oleh  hakim,; kemerdekaan secara
internal
Kekuasaan  Kehakiman  seperti  pada
18 Artidjo Alkostar, Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa , dalam  Majalah  Hukum  (Jakarta:  Varia Peradilan, 2005), No. 238 19 Sudikno  Mertokusumo,  Kemandirian Hakim  ditinjau  dari  struktur  lembaga kehakiman,  sebagaimana  diposting  dalam http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/ kemandirian-hakim-ditinjau-dari- struktur.html diakses  pada  tanggal  4  juni 2012 pukul 23:22 wib
atasan dan rekan kerja,; kemerdekaan dalam partisipasi pengadilan termasuk dalam hal budget
pengadilan;  Kemudian  independensi yang  tak  kalah  pentingnya  ialah kebebasan  atau  kemerdekaan  hakim dalam  menfsirkan  hukum.  Dan independensi  kekuasaan  kehakiman merupakan  salah  satu  dasar  untuk terselenggaranya  pemerintah  yang demokratis di bawah rule of law. 20
Dan  mengingat  profesi  hakim merupakan  suatu  profesi officium nobile maka  harapanya  dasar-dasar independensi yang diagungkan dalam menegakan hukum dan keadilan  dipertegas  dalam  konstitusi sebagai grandnorm dalam pelaksanaan kekuasaan Kehakiman. Daftar Pustaka Hr, Ridwan, 2002 Hukum Administrasi  Negara ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta. Azhary,  H.M.  Tahir,  2003, Negara
Hukum : Suatu  Studi  tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya  pada  Periode Negara  Madinah  dan  Masa
Kini . Kencana, Bogor. Asshiddiqie,  Jimly,  2007, Pokok- pokok  Hukum  Tata  Negara Indonesia ,  PT  Bhuana  ilmu popular, Jakarta. ------------------------2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. Daud  Busroh,    Abu  ,  2001, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia , Bina Aksara,
Jakarta.
Muhtadi,  2008, Pengawasan  Hakim Indonesia , Tesis Magister
Hukum Universitas Andalas.
20 Opcit hlm 85
Mahfud MD, Moh, 2000, Dasar dan
Struktur Ketatanegaraan Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta.
Sudarsono.  1992, Kamus  Hukum, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Blacks law Dictionary , Seven edition (USA: West group, 1999 Majalah  Hukum  (Jakarta:  Varia
Peradilan, 2005), No. 238. Sudikno Mertokusumo , http://sudiknoartikel.blogspot.c om/2008/03/kemandirian-
hakim-ditinjau-dari- struktur.html
Majalah  Hukum  Varia      Peradilan, Tahun  XX.  No.  239,  (Jakarta, 2005)
Saldi  Isra, Kekuasaan  Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Agung, Jakarta 2010
Jurnal  Konstitusi , PKKPUU-MKRI, Vol. 2, 2011.