Vol. 19 No. 1 Maret 2010

## I. PENDAHULUAN
stilah liberalisasi perdagangan yang dua dekade lalu masih diperbincangkan sebagai salah satu isu ekonomi kini sudah menjadi nyata adanya. Banyak negara dalam perkembangan terakhir ini yang mencoba mencari alternatif ke arah liberalisasi melalui perdagangan bebas kawasan (Hutabarat, dkk, 2007). Kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China atau lebih dikenal dengan China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) merupakan satu wujud konkrit dari berbagai bentuk liberalisasi. Secara eksplisit pelaksanaan CAFTA merupakan bentuk pelaksanaan perdagangan internasional tanpa campur tangan pemerintah. Lalu-lintas barang dan jasa internasional akan berlangsung secara sempurna tanpa adanya barrier to entry berupa tarrifs dan non tarrif barriers.
AFTA didirikan pada intinya adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara- negara ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan
meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Secara teknis pelaksanaan AFTA adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN di mana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5 persen) dan hambatan non-tarif lainya bagi negara-negara anggota ASEAN melalui skema Common Effective Prefential Tarrifs for ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA).
CEPT adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. Dalam skema CEPT-AFTA barang – barang yang termasuk dalam tariff scheme adalah semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian.
Dalam CAFTA disepakati penurunan dan penghapusan tariff perdagangan barang, dengan tiga skenario yaitu: (a) Early Harvest Programme (EHP); (b) Normal Track Programme; (c) Sensitive dan Highly Sensitive. The Early Harvest Programme (EHP),
I

## Strategi Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan Asean-China Untuk Komoditas Pertanian
Oleh : Purbayu Budi Santosa Teguh Santoso

## RINGKASAN
Perdagangan bebas Cina-ASEAN (CAFTA) mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010. Khusus untuk produki pertanian  beberapa komoditas masih belum diliberalisasi, karena masuk dalam kelompok produk sensitive list atau higly sensitive list. Akan tetapi semua produk yang masuk dalam SL dan HSL akan diliberalisasi mulai tahun 2015. Neraca perdagangan Indonesia untuk sektor pertanian dan Indeks Spesialisasi Perdagangan menunjukkan bahwa kekuatiran bagi Indonesia sebelum diberlakukan liberalisasi CAFTA. Salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk menghadapi perdagangan bebas adalah dengan membangun dan mengembangan pertanian melalui konsep agropolitan, yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia.  Keberhasilan pelaksanaan pendekatan agropolitan memerlukan kemauan politik (political will) dari pemerintah, tanpa itu akan sulit diujudkan.
kata kunci: CAFTA, Indeks Spesialisasi Perdagangan dan Agropolitan
tujuannya adalah mempercepat implementasi penurunan tarif produk dimana program penurunan tarif bea masuk dilakukan secara bertahap dan efektif dimulai pada 1 Januari 2004 bagi produk EHP dan menjadi 0% pada 1 Januari 2006.
Cakupan produk yang masuk kedalam EHP adalah produk yang masuk kedalam Chapter 01 s/d 08 yaitu: Hewan hidup (01), Daging dan produk daging dikonsumsi (02), Ikan (03), Dairy product/Produk susu (04), Produk hewan lainnya (05),Tumbuhan (06), Sayuran dikonsumsi kecuali jagung manis (07) dan buah-buahan dikonsumsi (08). Jumlah Kelompok EHP meliputi 530 pos tarif (HS 10 digit). Sementara, produk–produk spesifik yang ditentukan melalui Kesepakatan Bilateral, antara lain Kopi, Minyak Kelapa/CPO, Bubuk Kakao (HS 1806.10.00.00), barang dari karet, dan perabotan. Pada Normal Track programme penurunan tarif bea masuk dimulai sejak tanggal 20 Juli 2005, yang menjadi 0% pada tahun 2010, dengan fleksibilitas pada produk- produk yang akan menjadi 0% pada tahun 2012.(Firman dan Rahman, 2009) Komoditas high sensitive list, seperti beras, jagung, kedelai, dan gula, tarifnya diturunkan pada 1 Januari 2015. Sementara itu, komoditas sensitive list, yaitu cengkeh dan tembakau, baru diturunkan tarifnya sebesar 20 persen pada 1 Januari 2012. (Gatot Irianto, 2010)
Kondisi beberapa tahun terakhir arus impor komoditas pertanian mengalir dengan derasnya membanjiri pasar domestik, sehingga sebagai bangsa yang menyebut dirinya sebagai bangsa agraris,  kinerja sektor pertanian patut dipertanyakan. Diberlakukannya  skema perdagangan CAFTA kinerjanya  semakin mendapatkan ujian, terlebih lagi bahwa komoditas pertanian yang termasuk dalam kategori SL dan HSL akan diberlakukan tarif nol persen. Nantinya  produk-produk dalam komoditas pertanian akan diperdagangan antar negara tanpa restriksi apapun. Kondisi tersebut harus menjadikan perhatian  bagi para pengambil kebijakan untuk menyelamatkan pasar domestik dari serbuan produk-produk pertanian negara lain.
Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan oleh Hutabarat,dkk (2007) menunjukkan bahwa
pemberlakuan kawasan perdagangan bebas ASEAN menyebabkan impor Indonesia atas berbagai produk meningkat tajam. Impor jeruk mandarin meningkat setiap tahunnya sebesar 76 persen, diikuti oleh komoditas bawang putih (74 persen), tembakau jenis virginia (40 persen) dan buah jeruk (15 persen). Indonesia merupakan negara pengekspor tepung tapioka terbesar kedua di dunia setelah Thailand, tetapi dalam perdagangan regional ASEAN menunjukkan kinerja intra industri tapioka yang tidak baik. Indonesia justru banyak mengimpor pati ubi kayu dari Thailand.
Mengingat komoditi sektor pertanian merupakan komoditas yang penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan merupakan sektor yang sensitif dalam kancah liberalisasi perdagangan bebas, maka diperlukan strategi dan upaya yang maksimal untuk mengeliminir dampak negatif perdagangan bebas CAFTA, meningkatkan daya saing produk sektor pertanian Indonesia baik untuk domestik maupun luar negeri, serta meningkatkan kinerja sektor pertanian Indonesia. Sehingga tujuan dalam penulisan ini adalah; (a) Melihat kondisi sektor pertanian Indonesia termasuk kinerja ekspor-impor sektor pertanian; serta (b)  Menjabarkan strategi khusus pembangunan sektor pertanian dengan menggunakan konsep agropolitan untuk meningkatkan daya saing  sektor pertanian.

## II. K I N E R J A  S E K TO R   P E R TA N I A N INDONESIA
Kontribusi sektor pertanian pada beberapa tahun terakhir dalam pembentukan PDB Indonesia terus mengalami penurunan. Bisa dikatakan telah terjadi perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia. Selama tiga tahun terakhir, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan memberikan kontribusi yang cukup besar dan terus meningkat dalam pembentukan PDB.
Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa selama tiga  tahun terakhir, semua sektor pengalami peningkatan kontribusi terhadap pembentukan PDB, kecuali sektor pertanian, perikanan, kehutanan (sumbangannya pada tahun 2008 sebesar 13,6%) dan sektor penggalian dan pertambangan (8,27%).
Vol. 19 No. 1 Maret 2010
Kondisi tersebut dapat pula diartikan bahwa telah terjadi perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia. Sektor pertanian yang tadinya menjadi prime mover perekonomian dalam dua dekade sebelumnya telah tergantikan oleh sektor industri pengolahan.
Pertanian seharusnya menjadi leading sector dalam perekonomian nasional untuk
menghadapi liberalisaasi perdagangan, karena Indonesia mempunyai comparative dan competitive advantege dalam sektor ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Namun karena arah kebijakan pembangunan yang selama ini kurang berpihak  pada pemberdayaan sektor p e r t a n i a n ,   m e n y e b a b k a n   a n u g e r a h sumberdaya alam dan pertanian belum bisa dioptimalkan untuk meningkatkan
Vol. 19 No. 1 Maret 2010
Lapangan Usaha 2006 2007 2008 Produk Domestik Bruto 1.847.292,9 1.963.974,3 2.082.103,7 Pertanian, Peternakan, Kehutanan, 262.402,8 (14,2%) 271.586,9 (13,8%) 284.337,8 (13,6%) Pertambangan dan Penggalian 168.028,9 (9,1%) 171.361,7 (8,7%) 172.300,0 (8,27%) Industri Pengolahan 514.100,3 (27,8%) 538.077,9 (27,4%) 557.765,6 (27,87%) Listrik, Gas dan Air Bersih 12.251,1 (0,7%) 13.525,2 (0,7%) 14.993,7 (0,82%) Konstruksi 112.233,6 (6,1%) 121.901,0 (6,2%) 130.815,7 (6,28%) Perdagangan, Hotel dan Restoran 312.520,8 (16,9%) 338.945,7 (17,2%) 363.314,0 (17,44) Pengangkutan dan Komunikasi 124.975,7 (6,7%) 142.944,5 (7,2%) 166.076,8 (7,9%) Keuangan, Persewaan dan Jasa 170.074,3 (9,2%) 183.659,3 (9,3%) 198.799,6 (9,5%) Jasa-jasa 170.705,4 (9,2%) 181.972,1 (9,3%) 193.700,5 (9,3%) Sumber:BPS (Indikator Ekonomi Indonesia ,2009) Tabel 1. Produk Domestik Bruto (Harga Konstan 2000)  Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2006-2008 (Juta Rp)
Negara 2001 2002
2003 2004 2005 2006 Indonesia 4,1 2,6 3,8 2,8 2,7 3,0 Malaysia -0,2 2,9 6,0 4,7 2,6 5,2 Thailand 3,2 0,7 12,7 -2,4 -3,2 4,4 Vietnam 3,0 4,2 3,6 4,4 4,0 3,4 Singapura -2,0 -23,5 1,9 12,7 -1,9 -12,7 Laos 3,8 4,0 2,2 3,5 2,5 - Kamboja 2,7 -3,5 10,5 0,9 15,7 5,5 Brunei 5,8 5,2 11,3 12,0 1,3 -9,9 Filipina 3,7 4,0 3,8 5,2 2,0 3,8 Myanmar 8,7 6,0 11,7 11,0 11,8 - China 2,8 2,9 2,5 6,3 5,2 5,0
Tabel 2. Pertumbuhan GDP Sektor Pertanian Negara-Negara ASEAN dan China : 2001 - 2006
Sumber: Key Indicator of Developing Asian and Pasific  Countries, ADB 2007
kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagai negara agraris, pertumbuhan sektor pertanian Indonesia belum menunjukkan kinerja yang memuaskan, bahkan pertumbuhan sektor pertanian dalam pembentukan PDB lebih rendah dibandingkan Myanmar, Vietnam, Malaysia dan China.
Dengan pertumbuhan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDB yang ditampilkan pada Tabel 2 seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah khususnya para pengambil kebijakan di bidang pertanian. Angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja sektor pertanian di Indonesia belum teroptimalkan. Hadirnya Cina dalam CAFTA perlu menjadi perhatian tersendiri, dengan agregat pertumbuhan ekonomi rata-rata > 8 % per tahun serta pertumbuhan sektor pertanian dalam pembentukan GDP > 5 % selama 3 tahun terakhir di mana ekspansi produk pertanian China bisa mengancam keberadaan komoditas pertanian domestik. Sekarang ini dapat dengan mudah dijumpai produk-produk pertanian impor China, di pusat perbelanjaan, pinggir jalan, hingga pasar t r a d i s i o n a l .   P e r b e r l a k u a n   k a w a s a n perdagangan bebas CAFTA, pastinya akan berpengaruh terhadap kinerja sektor pertanian. Jika liberalisasi komoditas pertanian dilaksanakan, dikhawatirkan terjadinya serbuan produk pertanian impor akan membanjiri domestik dan pada ujungnya kontribusi produk
pertanian terhadap pembentukan ekspor netto akan semakin berkurang.
III. KONDISI EKSPOR-IMPOR DAN DAYA

## SAING KOMODITAS PERTANIAN
Jika berbicara pada aspek perdagangan internasional dan liberalisasi perdagangan, kita tidak bisa lepas dari transaksi barang dan jasa antar negara yaitu ekspor dan impor. Indonesia sejak lama dikenal sebagai pengekspor komoditas pertanian, namun juga dikenal sebagai pengimpor komoditas pertanian khusunya untuk produk sayuran dan buah-buahan. Berikut adalah perkembangan nilai ekspor dan impor komoditas pertanian Indonesia.
Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa secara umum ekspor beberapa komoditas pertanian Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan terdapat  pada komoditas kopi, teh dan biji coklat. Komoditas sayur mayur  juga mengalami peningkatan, namun merupakan penyumbang devisa terkecil dengan kecilnya nilai impor. Ekspor buah-buahan dalam empat tahun terakhir juga mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap sektor  pertanian masih rendah sekali. Padahal buah-buahan sebenarnya merupakan komoditi yang mempunyai prospek pasar yang cerah. Namun, pengembangan buah di Indonesia pada umumnya masih bersifat tanaman pekarangan
PANGAN  62 Vol. 19 No. 1 Maret 2010 Kelompok Komoditas 2005 2006 2007 2008 Kopi 497.777.000 583.187.000 633.920.000 988.829.000 Teh 47.872.000 51.080.000 73.344.000 125.054.000 Rempah-rempah 153.392.000 188.457.000 258.447.000 283.644.000 Getah Karet 6.403.000 14.640.000 12.247.000 16.247.000 Biji Coklat 468.279.000 620.286.000 623.282.000 856.025.000 Tembakau 62.897.000 57.238.000 56.734.000 73.684.000 Buah-buahan 73.643.000 86.985.000 113.170.000 125.403.000 Sayur-mayur 35.930.000 42.714.000 40.229.000 45.267.000
Tabel 3.  Perkembangan Total Nilai Ekspor Beberapa Komoditas Pertanian Indonesia (USD 000) : 2005 – 2008
Sumber: BPS, 2009b (cek??)
dan mutunya masih relatif rendah dan kalha bersaing dengan buah impor. Hal ini ditunjukkan akan permintaan buah segar impor di dalam negeri yang cukup tinggi, di mana buah-buahan impor dengan mudahnya dapat terlihat dan diperoleh di swalayan-swalayan maupun pasar tradisonal (Analisis Komoditi Ekspor, BPS, 2009)
Impor komoditas sayur dan buah mempunyai nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas yang lain. Jika dilakukan perbandingan  dengan Tabel 4, secara kasar dapat dihitung bahwa hampir semua komoditas mempunyai nilai surplus dalam ekspor dan impor, kecuali komoditas sayuran dan buah yang mempunyai nilai defisit. Perhatian serius semua pihak untuk terus
mengembangkan kedua komoditas tersebut yang pada dasarnya dapat mendatangkan devisa atau setidaknya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Secara agregat, komoditas ekspor produk pertanian Indonesia masih bisa menghasilkan devisa bagi negara karena ekspor netto yang positif. Diberlakukannya  liberalisasi perdagangan dalam skema CAFTA, dikahawatirkan nilai impor produk pertanian akan semakin meningkat.
Pada tahun 2004, 2007 dan 2008 Indonesia mengalami defisit perdagangan komoditas pertanian dengan  nilai yang cukup besar, bahkan tahun 2008 defisit Indonesia mencapai nilai minus $ 559,9 juta  lebih besar dari surplus tertinggi sepuluh tahun terakhir
PANGAN  63
Vol. 19 No. 1 Maret 2010 Kopi dan Teh 22.089.627 34.791.471 105.932.425 24.485.062 Sayur-mayur 127.410.992 190.648.806 245.079.448 24.485.062 Biji Coklat 85.455.086 76.031.448 83.053.903 15.698.721 Tembakau 180.353.606 191.263.748 267.794.339 73.787.116 Daging 84.714.606 98.992.401 164.254.810 23.903.438 Buah-buahan 217.484.837 327.843 435.436.524 42495.304 Kelompok Komoditas 2005 2006 2007 2008 (Mei)
Tabel 4.  Perkembangan Total Nilai Impor Beberapa Komoditas Pertanian Indonesia (Dalam
Ribu US S) :2005 - 2008
Sumber: Depperind, 2009.
Tahun Ekspor Impor Selisih (X-M) 2000 2.728,7 2.298,8 429,9 2001 2.453,5 2.382,9 70,6 2002 2.589,0 2.364,7 224,3 2003 2.542,6 2.330,4 212,2 2004 2.513,4 2.820,6 -307,2 2005 2.906,8 2.414,3 492,5 2006 3.398,5 2,919,0 479,5 2007 3.689,0 3.891,5 -202,5 2008 5.056,1 5.612,1 -555,9 Tabel 5. Perkembangan Total Ekspor – Impor Sektor Pertanian Indonesia (USD juta)
Sumber: BPS (diolah oleh PUSDATA Depperind, 2009)
yakni pada tahun 2005 sebesar 492,5 juta $. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagai negara agraris Indonesia belum bisa menjadi tuan rumah bagi produk pertaniannya sendiri, melainkan sudah menjadi pangsa impor bagi produk pertanian negara lain. Hutabarat, dkk., (2007) menyatakan bahwa komoditas impor produk pertanian yang dominan adalah produk primer yang sebenarnya bisa tumbuh dengan baik di Indonesia, meliputi buah-buahan seperti apel, jeruk dan pir merupakan penyumbang devisa bagi pemerintah China. Semakin terbukanya kran perdagangan dengan dengan adanya skema EHP dll hingga penerapan tarif nol persen dikhawatirkan akan memperlebar jurang defisit perdagangan komoditas pertanian Indonesia.
Besarnya impor juga tidak lepas dari pengaruh daya saing produk, baik dalam bentuk harga produk, kualitas dan kuantitas produk. Struktur pasar dengan adanya liberalisasi perdagangan menjadi mendekati pasar persaingan sempurna atau paling tidak persaingan monopolistis. Struktur pasar demikian  mekanisme pasarnya  price taker, dan dengan memakai asumsi harga internasional adalah tertentu (given), maka indikator daya saing bukan lagi harga melainkan dari sisi produksi.
Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya saing suatu komoditas ekspor. Indeks ini bisa memberi gambaran mengenai kecenderungan Indonesia dalam
perdagangan dunia dari suatu produk. Indeks ini membandingkan neraca perdagangan (ekspor netto) dari Indonesia dari suatu produk dengan total perdagangan (ekspor + impor) dari Indonesia untuk produk tersebut. Jika nilainya diatas 0,5 hingga 1 menandakan bahwa Indonesia cenderung menjadi suatu negata pengekspor netto (ekspor > impor) dari produk yang bersangkutan, dan jika nilainya 0,5 hingga -0,41 (Tulus Tambunan, 2005). Kalau indeksnya naik berati daya saingnya meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Berikut adalah ISP beberapa komoditas pertanian Indonesia pada tahun 2001-2005:
Berdasarkan data Tabel 5 menunjukkan bahwa komoditas yang mempunyai daya saing yang tinggi adalah kopi, teh dan produk sayuran. Sementara produk yang sangat tidak memiliki daya saing adalah tepung dan gula. Untuk komoditas tepung, memang Indonesia tidak mempunyai sumberdaya alam yang memadai untuk mencukupi kebutuhan domestik, apalagi untuk ekspor. Namun untuk komoditas gula, buah dan kacang di mana Indonesia juga mempunyai potensi alam yang cukup besar untuk kedua komoditas tersebut, seharusnya Indonesia bisa menjadi pengekspor atau minimal memenuhi kebutuhan domestik. Semakin rendahnya daya saing dan cenderung sebagai pengimpor, liberalisasi perdagangan sektor pertanian akan berdampak negatif terhadap pembangunan pertanian dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu diperlukan upaya serius dari pelbagai pihak yang terkait
PANGAN  64 Vol. 19 No. 1 Maret 2010
Buah dan Kacang (HS 08) -0,15 -0,24 -0,14 -0,17 -0,03 Produk Sayuran 0,81 0,85 0,85 0,83 0,74 Gula -0,63 -0,55 -0,68 -0,58 -0,77 Kopi, Teh 0,84 0,92 0,93 0,92 0,95 Daging -0,4 -0,34 -0,35 -0,61 -0,74 Tepung -0,8 -0,74 -0,79 -0,36 -0,63 Tabel 6.  Indeks Spesialisasi Perdagangan beberapa Komoditas Pertanian Indonesia : 2001 - 2005
Sumber: PCTASS, Departemen Perindustrian 2008
Kelompok Komoditas
NILAI ISP 2001 2002 2003 2004 2005
dengan sistem pertanian di Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan daya saing komoditas pertanian Indonesia untuk menghadapi CAFTA.

## IV. STRATEGI PEMECAHAN DENGAN
AGROPOLITAN Guna menghadapi adanya liberalisasi perdagangan komoditas pertanian dalam kerangka CAFTA pada 2015 perlu dilakukan upaya khusus untuk mengeliminir dampak negatif pemberlakuan skema EHP dan lain- lain, skema CEPT pada komoditas pertanian. Kebijakan yang dilakukan menyangkut aspek teknis mikro dan makro pertanian mutlak harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang memiliki daya saing. Pembangunan ekonomi pertanian tidak hanya bertumpu pada peningkatan kapasitas produksi semata, akan tetapi semestinya mendasarkan diri kepada  pola agrisbisnis (Purbayu Budi S , 2005, dan 2010).
Menurut Saragih (1988) sektor agribisnis terdiri dari: pertama, subsektor agribisnis hulu (upstream agribusiness) yaitu kegiatan ekonomi (industri dan perdagangan) yang menghasilkan sarana produksi input bagi pertanian primer; kedua, subsektor pertanian primer (on farm agribusiness) yaitu kegiatan usaha tani yang menggunakan sarana produksi untuk menghasilkan produk pertanian primer dan; ketiga, subsektor agribisnis hilir (downs stream agribusiness) yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan (industri hasil p e r t a n i a n / a g r o i n d u s t r i ) .   S e h i n g g a pembangunan pertanian dengan pola agribisnis, pembangunan pertanian tidak hanya d i l a k u a n   s e c a r a   p a r s i a l   m e l a i n k a n mengubungkan antara sub-sub sektor dalam pertanian. Sebagai contoh sukses penerapan pola agribisnis, Thailand merupakan salah satu negara yang dapat melakukan penetrasi pasar internasional dalam pemasaran produk pertanian komersial (agrisbisnis) yang dimilikinya. Kemajuan yang dicapai Thailand tersebut tidak terlepas dari kekuatan dan kemauan seluruh masyarakat untuk pengembangan komoditas unggulan dalam rangka meningkatkan pendapatan para petaninya.
Sektor pertanian selama ini identik dengan kawasan perdesaan, di mana kualitas SDM rendah, tidak terdapat sarana dan prasarana yang memadai serta akses kredit dan pasar yang susah, sehingga diperlukan strategi untuk mengembangkan pola agribisnis secara lebih terstruktur dalam konsep kewilayahan. Produk hasil panen tidak harus busuk di tengah jalan karena perjalanan yang ditempuh dari desa ke pusat perdagangan terlalu jauh. Para tengkulak tidak harus mengeluarkan biaya transportasi yang besar untuk mendatangkan produk pertanian dari desa ke kota. Penerapan konsep agrobisnis secara spesifik pada suatu lingkup wilayah diaplikasikan dalam konsep agropolitan.
Sebagaimana tertuang dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan agropolitan didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
Strategi pembangunan pertanian agrpolitan pada prinsipnya adalah mendorong kegiatan sektor pertanian dan sektor komplemennya di wilayah perdesaan melalui pembangunan agropolitan (kota kecil di lingkungan pertanian) atau mikropolitan (kota m e n e n g a h - k e c i l )   a t a u   m e r u p a k a n pembangunan  pusat-pusat pelayanan pada kota-kota kecil yang diberikan beberapa perlengkapan infrastruktur fasilitas publik perkotaan. Pembangunan kota-kota kecil ini pada dasarnya dapat dilakukan melalui berbagai upaya kebijaksanaan dengan insentif ekonomi yang menggairahkan. Karena pembanguna kota-kota besar sudah cenderung mengarah kepada pertumbuhan yang tidak terkendali, maka dengan pembangunan kota- kota kecil, diharapkan dapat mengurangi dampak dari aglomerasi yang berlebihan yang sudah terjadi pada kota-kota besar yang berpenduduk di atas 2,5 juta orang harus dikurangi.
Persoalan pembangunan agropolitan  pada dasarnya tergantung kepada penentu
PANGAN  65
Vol. 19 No. 1 Maret 2010
akan dihadapkan pada pilihan-pilihan antara memperluas kota besar yang sudah ada atau dengan membangun kota-kota kecil yang baru dalam rangka desentralisasi spasial. Persoalan utama dengan demikian yang dihadapi dalam pembangunan agropolitan memerlukan kekuatan kemauan politik (political will) dan kekuatan (persaingan pasar) untuk menghasilkan sejumlah pusat-pusat pertumbuhan yang optimum (Rustiadi dan Pranoto, 2007).Suatu kawasan agropolitan harus memiliki ciri-ciri yaitu sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut didominsi oleh kegiatan pertanian dan atau agribisnis dalam suatu kesisteman yag utuh dan terintegrasi mulai dari:
a. Pusat agropolitan yang mencakup:
l Pusat perdagangan dan transportasi pertanian (agricultural trade/transport center)
l Penyedia jasa pendukung pertanian (agricultural support services) seperti perbankan, asuransi dan pusat penelitian dan pengembangan;
l Pasar konsumen produk non-pertanian (non agricultural consumer market);
l Pusat industri pertanian (agro-based industry);
l Penyedia pekerjaan non pertanian (non- agricultural employment);
l Pusat agropolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/Kabupaten) b. Unit-unit Kawasan Pengembangan (hinterland) yang mencakup:
l Pusat produksi pertanian (agricultural production);
l Intensifikasi pertanian (agricultural intensification);
l Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (rural income and demand for non agricultural goods and services);
l Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (cash crop p r o d u c t i o n   a n d   a g r i c u l t u r a l diversification).
c. Terdapatnya Sektor Unggulan yang merupakan:
l S e k t o r   u n g g u l a n   y a n g   s u d a h berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya;
l Kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal)
l Mempunyai skala ekonomi (daya saing tinggi) yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor d. Memiliki sistem kelembagaan yang mendukung berkembangnya kawasan agropolitan seperti adanya organisasi petani, organisasi produsen agribisnis, dan lain-lain.
e. Memiliki prasarana dan sarana yang m e m a d a i   u n t u k   m e n d u k u n g pengembangan sistem dan usaha agribisnis seperti jalan, sarana irigasi, air bersih, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, listrik, pusat informasi pengembangan agribisnis, fasilitas umum, dan fasilitas sosial (Rustiadi dan Pranoto, 2007).
Kawasan agropolitan merupakan kawasan perdesaan yang secara fungsional merupakan kawasan dengan kegiatan utama adalah sektor pertanian. Dengan demikian penetapan kawasan agropolitan harus memperhatikan: (a) Pengertian sektor pertanian ini adalah dalam arti luas meliputi beragam komoditas yaitu: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun kehutanan; (b) Kawasan agropolitan bisa pula dilihat dari persyaratan agroklimat dan jenis lahan, sehingga bisa pula dibedakan dengan: pertanian dataran tinggi, pertanian dataran menengah, pertanian dataran rendah, serta pesisir dan lautan; (c) Kondisi sumberdaya manusia, kelembagaan dan kependudukan yang ada juga menjadi pertimbangan: (d) Aspek posisi geografis kawasan agropolitan; dan (e) Ketersediaan infrastruktur (Rustiadi dan Pranoto, 2007).
Berdasarkan uraian konsep dan tipologi kawasan agropolitan dapat pula bahwa konsep agropolitan adalah aplikasi sistem agribisnis dalam skema kewilayaan yang memperhatikan
PANGAN  66 Vol. 19 No. 1 Maret 2010
t i p o l o g i   k a w a s a n   p e r m u k i m a n   d a n agroekosistem, sumber daya dan infrastruktur yang tersedia, serta fasilitas penunjang pertanian berbasis komoditas pertanian unggulan. Menurut Rustiadi dan Pranoto (2007), suatu kawasan agropolitan ditetapkan oleh kriteria-kriteria sebagai berikut: a. Memiliki komoditas dan produk olahan pertanian unggulan. Komoditas dan produk olahan pertanian unggulan menjadi salah satu persyaratan penting bila akan mengembangkan kawasan agropolitan. Komoditas pertanian unggulan yang dimaksud seperti tanaman pangan (jagung,  padi), hortikultura (sayur-mayur, b
u n g a
, dan buah-buahan), perkebunan (kakao, sawit, kopi), perikanan darat/laut (udang, berbagai jenis ikan), dan peternakan (sapi, babi).
b. Memiliki daya dukung potensi fisik yang
baik. Daya dukung lahan untuk pengembangan agropolitan harus sesuai syarat dengan jenis komoditas unggulan yang akan dikembangkan meliputi antara lain; kemiringan lahan, ketinggian, kesuburan lahan, dan kesesuaian lahan. c. Luas lahan dan jumlah penduduk yang memadai. Untuk memperoleh hasil produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan perlu luas lahan yang memadai dalam mencapai skala ekonomi (economic of scale) dan skala ekonomi (economic of scope) d. Tersedianya dukungan prasaran dan sarana. Tersediaanya prasaran dan sarana permukiman dan produksi yang memadai untuk mendukung kelancaran usaha tani dan pemasaran hasil produksi. Prasarana dan sarana tersebut antara lain adalah jalan poros desa, pasar irigasi, terminal, listrik dan lain sebagainya.
PANGAN  67
Vol. 19 No. 1 Maret 2010
TIPOLOGI AGROEKOSISTEM
1. pesisir/pantai 2. Dataran rendah/non- pantai
3. Dataran tinggi
Komoditas Primer (KP) 1. Tanaman Pangan 2. Tanaman Holikultur (sayur mayur/buah) 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan (darat, laut, agromarine) 6. Perhutani 7. Wanapolitan 8. Agrowisata Sistem Pengolahan (SPo) 1. Sorting Packing 2. Industri Olahan Makanan 3. Industri Non Makanan Distribusi dan Pasar (DP) 1. Pusat-pusat pengumpul distribusi skala kecil/lokal 3. Sub terminal agribisnis 2. Pusat-pusat pengumpul skala sedang Subsistem Penunjang (Spu) 1. Kios/toko saprotan 2. Lembaga Keuangan Komoditas Primer Produk Olahan Unggulan TIPOLOGI KAWASAN AGROPOLITAN BERDASARKAN POTENSI UNGGULAN TIPOLOGI TIPOLOGI BERDASARKAN PERMUKIMAN 1. Monosentrik 2. Polisentrik 3. Network/tanpa pusat Skala Agropolis 1. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) 2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 3. Kota kecil/menengah
Gambar 1: Tipologi Kawasan Agropolitan (Rustiadi,dan Pranoto 2007)
Pengembangan konsep agropolitan dalam jangka panjang harus dikembangkan guna meningkatkan kinerja sektor pertanian yang dapat mensejahterakan rakyat. Selain itu, pengembangan kawasan agropolitan juga dapat mengurangi permalahan kependudukan dan lahan, serta akan memberikan multiplier effect yang cukup besar dalam perekonomian karena adanya pembanguan infrastruktur yang akan meningkatkan kapasitas perekonomian nasional dari sektor pertanian Pada dasarnya bukan hal susah untuk mengembangkan kawasan agropolitan di Indonesia, karena faktor utama yakni komoditas unggulan, lahan dan sumberdaya alam merupakan faktor yang melimpah di Indonesia.
Berkaitan dengan adanya liberalisasi perdagangan, pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif utama dalam menghadapi liberalisasi perdagangan dalam bidang pertanian. Fokus utama pengembangan kawasan agropolitan dalam jangka pendek adalah mengembangkan kawasan agropolitan dengan komoditas unggulan buah-buahan, karena seperti yang ditampilkan pada Tabel 4 dan Tabel 5 yang menunjukkan bahwa impor komoditas pertanian hortikulutura (buah dan sayur-mayur), perkebunan (gula) dan tanaman pangan (beras dan kedelai). Untuk ke semua komoditas tersebut, banyak daerah di Indonesia yang mempunyai daerah yang sangat berpotensi untuk pengembangan kawasan agropolitan dengan komoditas unggulan tersebut, seperti daerah Kabupaten Bandung (Buah-buahan dan Sayur-mayur), Wonosobo (Sayur-mayur), dan Malang (Buah- buahan).
V. DAMPAK PENGEMBANGAN KAWASAN A G R O P O L I T A N   T E R H A D A P P E N D A P A T A N :   B E B E R A P A PENGALAMAN
Selain untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi pada produk-produk pertanian guna menghadapi liberalisasi perdagangan p e r t a n i a n ,   p e n g e m b a n g a n   k a w a s a n agropolitan juga dapat menigkatkan pendapatan para petani. Berdasarkan hasil penelitian Pranoto (2005, dalam Rustianto dan Pranoto 2007) yang melakukan penelitian
dampak pengembangan kawasan agropolitan terhadap pendapatan petani di empat Kabupaten, yakni Cianjur, Brebes, Pemalang d a n   S l e m a n   m e n u n j u k k a n     b a h w a pengembangan kawasan agropolitan secara umum dapat meningkatan pendapatan para petani yang lebih tinggi dari pada dalam kawasan non-agropolitan. Dalam penelitian tersebut dilakukan analisis finansial keluarga (rumah tangga) petani dengan mengiventarisir seluruh pendapatan, baik yang bersumber dari kegiatan pertanian maupun non-pertanian. Kawasan non agropolitan diambil yaitu pada desa-desa di daerah hinterland-nya  kawasan garopolotan pada kawasan yang sama. Ringkasan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut:
Dari ringkasan hasil penelitian pada Tabel 7 tersebut menunjukkan bahwa dampak pengembangan kawasan agropolitan terhadap tingkat pendapatan petani berbeda-beda antar kawasan agropolitan. Perbedaan secara statistik umumnya bersifat signifikan, dan sangat erat kaitannya dengan tingkat perkembangan wilayah dan kondisi biofisik lingkungan kawasan masing-masing kawasan agropolitan. Sarana dan prasarana jalan dan pemasaran yang dibangun berkaitan dengan program pengembangan agropolitan, serta kawasan agropolitan yang berdekatan dengan kawasan wisata, secara tidak langsung juga memberikan peluang positif bagi petani untuk memperoleh pendapatan dari sektor non peertanian, sperti perdagangan dan jasa. Hal tersebut tidak dapat dinikmati oleh petani yang tinggal di lokasi yang belum tersentuh program pengembangan agropolitan. Peningkata penghasilan sektor pertanian dan non pertanian pada akhirnya berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan total petani. Pendapatan total petani pada kawasan agropolitan secara signifikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan petani pada kawasan non-agropolitan (Rustiadi dan Pranoto, 2007).
Sehingga dengan kenyataan diatas, dibutuhkan pembangunan infrastruktur fisik yang cukup memadai untuk mengembangkan kawasan agropolitan di daerah lain yang mempunyai potensi di Indonesia. Dibutuhkan
sarana dan prasarana penunjang kawaan agropolitan, baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga pembangunan sektor pertanian Indonesia ke depan hendaknya juga ditunjang dengan modernisasi sektor pertanian yang mempunyai linkage dengan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas produk pertanian serta dapat meningkatkan pembangunan petani.

## VI. PENUTUP
Liberalisasi perdagangan bebas kawasan ASEAN-China beberapa waktu yang lalu telah diterapakan termasuk juga untuk komoditas pertanian yang tidak termasuk dalam kategori Sensitive List (SL), dan beberapa waktu yang akan datang tepatnya pada tahun 2015 komoditas pertanian yang terkategori SL juga menyusul untuk diliberalisasikan.
K i n e r j a   s e k t o r   p e r t a n i a n   d a l a m perekonomian Indonesia menunjukkan tren
yang menurun sejak beberapa tahun terakhir, yang ditandai dengan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian bukan lagi menjadi prime mover dalam perekonomian nasional yang telah tergantikan oleh sektor industri dan sektor perdagangan. Kinerja ekspor impor komoditas pertanian memang masih menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun dalam dua tahun terakhir, secara umum neraca perdagangan komoditas pertanian Indonesia berada dalam posisi defisit. Komoditas holtikukltura yang seharusnya dapat tumbuh subur di Indonesia justru memberikan kontribusi yang cukup besar dalam impor nasional. Bahkan komoditas tersebut sama sekali tidak mempunyai daya saing, yang ditunjukkan dengan Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) yang bernilai negatif.
Menghadapi liberalisasi kawasan perdagangan bebas kawasan China-ASEAN, diperlukan upaya serius dari pemerintah.
Tabel 7.  Perbandingan Tingkat Rata-rata Pendapatan Petani pada Kawasn Agropolitan dan Non-agropolitan Tahun 2005
Keterangan: ** = berbeda sangat nyata/signifikan ( á = 0.01); *= berbeda nyata ( á =0.05); tn
= tidak berbeda nyata Sumber: Pranoto,2005 Cianjur Brebes Pemalang
Sleman Agropolitan Non-Agropolitan t-test P Agropolitan Non-Agropolitan t-test P Agropolitan Non-Agropolitan t-test P Agropolitan Non-Agropolitan t-test P 41.4
6.1 **(3.88)
0 23.9
19.1
tn(0.53) 0.3 26.6 8.9 **(3.10) 0.002
14.4
8.8 *(1.68)
0.052
Pendapatan Total (Rp juta/tahun) Lokasi Kawasan
P e n g e m b a n g a n   k o n s e p   a g r o p o l i t a n m e r u p a k a n   a l t e r n a t i f   u t a m a   u n t u k meningkatkan kinerja sektor pertanian. Dengan mengaplikasikan sistem agribisnis dalam konsep pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian, yang berdasar komoditas unggulan, tipologi kawasan, sumberdaya alam, serta faktor-faktor penunjang lainya, akan dapat memberikan multiplier effect yang cukup besar dalam perekonomian. Karena pengembangan kawasan agropolitan sama saja dengan perbaikan dan penataan infrastruktur perekonomian nasional. Selain itu, dengan potensi yang dimiliki beberapa daerah khususnya potensi pertanian holtikulura, pengembangan konsep kawasan agropolitan yang berbasis pada produk holtikuktura (buah-buahan dan sayur-mayur) akan dapat  mengurangi besarnya impor dengan adanya substitusi impor, atau bahkan menjadi komoditas ekspor. Secara umum, b a n y a k   d a e r a h   d i   I n d o n e s i a   d a p a t dikembangkan menjadi kawasan agropolitan, sehingga dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah dalam pengembangan kawasan agropolitan. Beberapa daerah di Indonesia yang telah mengaplikasikan konsep kawsan agropolitan juga telah bisa meningkatkan pendapatan para petaninya. Jika diaplikasikan secara total, pengembangan kawasan agropolitan merupakan cara strategis guna membangkitkan perekonomian nasional dalam era liberalisasi pedagangan.

## DAFTAR PUSTKA
Asian Development Bank, 2007. Key Indicators of Developing Asian and Pasific Country Badan Pusat Statistik. 2009a. Analisis Komoditi Ekspor. Jakarta
Badan Pusat Statistik. 2009b. Indikator Ekonomi Indonesia. Jakarta
Badan Pusat Statistik. 2009c. Indikator Sosial Ekonomi. Jakarta Departemen Perindustrian. 2008. Indeks Spesialisasi P e r d a g a n g a n .   D i   a k s e s   d a r i www.depperind.go.id
Departemen Perindustrian.2009. Perkembangan Ekspor Impor Komoditas Pertanian. Di akses dari
Hutabarat, Budiman, M Husein Sawit, Saktyanu
K . D ,   2 0 0 7 .   “  A n a l i s i s   K e s e p a k a t a n Perdagangan Bebas Indonesia-China dan Kerjasama AFTA  Serta Dampaknya Terhadap P e r d a g a n g a n Komoditas Pertanian Indonesia”. Laporan Akhir
Penelitian TA 2007 Pusat analisis Sosial
Ekonomi dan Kebijakan. Bogor
Jayadinata, Johara T. dan I.G.P. Pramandika. 2006. Pembangunan desa dalam perencanaan. Bandung: Penerbit ITB
Mutakin, Firman dan Aziza Rahmania. 2009. Dampak Penerapan ASEAN China Free Trade Agremenent Bagi Perdagangan Indonesia. J u r n a l   E c o n o m i c   R e v i e w.   N o .   2 1 8 . Santosa, Purbayu Budi, 2005a. ”Strategi Pengembangan Agribisnis Pangan”. Majalah Pangan. Jakarta:  BULOG.
Santosa, Purbayu Budi, 2010b. Politik Beras dan Beras Politik, Buntelan Opini Terseleksi tentang Politik Pertanian, Kemandirian, dan Pembangunan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Rustiadi, Ernan dan Sugimin Pranoto. 2007. Agropolitan Membangun Ekonomi Perdesaan.
Jakarta: Penerbit Crestpent Press
Saragih, Bungaran. 2010. Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
Steger, Manfred B. 2002. Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar. Terjemahan Heru Prasetia.
Yogyakarta: Lafadl Pustaka.
Stiglittz, Joseph E. 2002. Globalization and Its Discontents. New York: WW Norton Sutanto, Jusuf, dkk. (ed). 2006. Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban. Jakarta:
Kompas.
Tu l u s ,  Ta m b u n a n .   2 0 0 5 .   I m p l i k a s i   d a r i Globalisasi/Perdagangan Bebas Dunia
Terhadap Ekonomi Nasional.Bahan Diskusi dalam Seminar Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Dept. PU. Jakarta, 1 Juli 2005.
BIODATA PENULIS :
Purbayu Budi Santosa adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang sekarang menjabat sebagai PD III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni).
Teguh Santoso adalah alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, anggota kelompok diskusi masalah sosial ekononomi Mesindotama Semarang dan sekarang makasiswa Pascasarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta.