Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 548-552| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3999.548-552

## PENGATURAN KARANTINA TUMBUHAN DALAM PENGAWASAN BUAH IMPOR DI INDONESIA
Ni Putu Wirastha Wisnuswari, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia fararasta870@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Praktik  pemberian  zat-zat  kimia  pada  buah-buahan  agar  tetap  awet  dan  terlihat  segar  masih  tetap  saja ditemukan. Bentuk kecurangan ini dapat terjadi dan bisa lolos masuk ke pasaran buah di Indonesia tidak adanya instansi  yang  khusus  memperhatikan  dan  menjalankan  karantina.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengungkap pengaturan  karantina  tumbuhan  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  serta  model  pengawasan terhadap buah impor yang akan dipasarkan dan dikonsumsi masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  sumber  hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu teknik  studi  dokumen  dan  studi  Kepustakaan.  Setelah  data  dikumpulkan,  maka  selanjutnya  di  analisis  secara deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  karantina  tumbuhan  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2019  Tentang  Karantina  Hewan,  Ikan  dan  Tumbuhan  dan  diatur  pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan. Model pengawasan terhadap buah  impor  yang  akan  dipasarkan  dan  dikonsumsi  masyarakat,  dilakukan  sesuai  prosedur  yakni  setiap  media pembawa  (tumbuhan  dan  bagian-bagiannya  dan/atau  benda  lain)  dikenakan  tindak  karantina  tumbuhan, dilakukan pemeriksaan fisik/visual dan dilanjutkan pemeriksaan kesehatan sesuai target OPTK.
Kata Kunci : Pengaturan Karantina, Pengawasan Buah Impor, Tumbuhan.

## Abstract
The  practice  of  applying  chemical  substances  to  fruits  to  keep  them  fresh  and  look  fresh  is  still  being discovered. This form of fraud can occur and can pass into the fruit market  in Indonesia  in the absence of  an agency that specifically pays attention to  and carries out  quarantine. The purposes  of this study  are  to  reveal the  plant  quarantine  arrangements  in  the  provisions  of  the  legislation  on  the  supervision  and  model  for imported fruit that will be marketed and consumed by the public. The type of research used in this research is normative legal research. Sources of  legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of  law. The  technique  of  collecting  legal  materials  used  in  this  research  is  the  technique  of  document  study  and literature study. After the data is collected, then it is analyzed descriptively. The results of the study show that the  regulation  of  plant  quarantine  is  in  the  Law  of the  Republic  of  Indonesia  Number  21  of  2019 concerning Animal,  Fish  and  Plant  Quarantine  and  is  also  regulated  in  Government  Regulation  Number  14  of  2002 concerning Plant Quarantine. The control model for imported fruit to be marketed and consumed by the public is carried out according to the procedure, namely that each carrier medium (plants and their parts and/or other objects)  is  subject  to  plant  quarantine,  physical/visual  inspection  is  carried  out  and  continued  with  health checks according to the OPTK target.
Keywords: Quarantine Management, Control of Imported Fruits, Plants.

## I. PENDAHULUAN
Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan hidup semakin tinggi, arus perdagangan barang  dan/atau  jasa  semakin  meluas  bahkan  melintasi  batas-batas  wilayah  suatu  Negara  dan kebutuhan masyarakat akan informasi pun semakin tinggi (Adolf, 2009) . Hal tersebut mengakibatkan masyarakat lebih mudah dalam mencari kebutuhan yang mereka perlukan. Kondisi tersebut tentunya memberikan hal yang baik pada para konsumen karena dapat menemukan dan bahkan memilih barang yang mereka inginkan dengan mengklasifikasikan jenis, harga bahkan toko yang menjualnya.
Salah  satu  kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat  adalah  jenis  barang  konsumsi  rumah  tangga, seperti  sayur  mayur,  bahan  makanan  pokok,  atau  pun  buah-  buahan.  Ketertarikan  masyarakat  pada buah-buahan  impor  juga  menjadi  sebab  meningkatnya  kebutuhan  negara  untuk  mengimpor  buah.
Buah-buahan impor selain rasanya yang  enak, bentuk buah  yang besar juga dapat menarik perhatian masyarakat  Indonesia (MS,  2000) .  Konsumsi  buah-buahan  yang  tinggi  di  masyarakat  disebabkan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk kesehatan tubuh terlebih lagi dalam kondisi pandemi Covid- 19  saat  ini,  konsumsi  buah-buahan  dan  vitamin  yang  sifatnya  alami  terus  meningkat.  Kondisi  ini mewajibkan  konsumen  agar  dapat  jeli  untuk  memilih  dan  memilih  mana  buah-buahan  yang  akan dikonsumsi untuk rumah tangganya.
Salah  satu  bentuk  pemenuhan  atas  kebutuhan  buah-buahan  di  pasaran  adalah  dengan melakukan  impor  buah  dari  luar  negeri.  Buah  impor  juga  banyak  beredar  di  pasar  tradisional  dan pasar  modern  yang  ada  di  Kota  Denpasar,  yang  mana  peminat  akan  buah-buah  impor  ini  cukup banyak  dibandingkan  dengan  buah  lokal,  dan  buah  impor  juga  lebih  menguntungkan  bagi  penjual buah-buahan di pasar seperti buah impor apel dan anggur. Dengan adanya budaya masyarakat Hindu yang juga mempergunakan buah sebagai bagian dari “banten” yang dipersembahkan saat upacara juga memberikan dampak semakin banyaknya penggunaan dan konsumsi buah impor.
Namun, sejalan dengan meningkatnya  konsumsi buah-buahan di masyarakat terdapat bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak importir atau pun pemasok buah impor dengan menambahkan zat-zat kimia yang berbahaya. Penambahan zat tersebut dilakukan untuk membuat buah-buah tersebut lebih  awet  dan  tidak  busuk  terutama  selama  proses  pengiriman  dan  masuk  ke  Indonesia.  Indonesia sendiri telah memiliki ketentuan hukum khusus dalam menangani kondisi buah-buahan impor dengan zat  kimia  berbahaya,  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan.
Namun  praktik  pemberian  zat-zat  kimia  pada  buah-buahan  tersebut  agar  buah-buahan  tetap awet  dan  terlihat  segar  masih  tetap  saja  ditemukan.  Penggunaan  zat-zat  kimia  tersebut  akan berdampak pada kesehatan konsumen. Beberapa kasus yang sempat terjadi di Indonesia adalah seperti buah  apel  mengandung  bakteri  Listeria  Monocytogenes  yang  diimpor  dari  California,  Amerika Serikat serta ada juga kasus  jeruk dan apel yang mengandung residu logam berat dan  ada juga yang berformalin. Bentuk  kecurangan ini dapat terjadi  dan bisa  lolos masuk ke pasaran buah di Indonesia disebabkan  tidak  adanya  instansi  yang  khusus  memperhatikan  dan  menjalankan  karantina,  karena selama  ini  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  karantina  hanya  dilaksanakan  oleh  instansi pemerintah  seperti  Kementerian  Pertanian,  Kementerian  Kehutanan  dan  lain  sebagainya.  Sehingga perlunya  penormaan  baru  dengan  pembentukan  lembaga  khusus  yang  melaksanakan  karantina  bagi hortikultura yang diimpor masuk ke Indonesia.
Terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Salah satunya penelitian dari (Patros &  Azilfan,  2016) yang  mengungkapkan  bahwa  pengaruh  implementasi  aturan  karantina  pertanian  di Batam  telah  dilaksanakan  berdasarkan  Perundang-undangan  yang  berlaku.  Adapun  upaya  yang ditempuh oleh Balai Karantina Kelas 1 Batam dalam mengefektifkan aturan karantina dengan Proses peningkatan pelayanan publik di Balai Karantina Kelas 1 Batam adalah mengenai kesadaran petugas itu sendiri harus selalu dibina untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  maka  didapat  suatu  tujuan  penelitian  yaitu  pengaturan karantina  tumbuhan  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  serta  model  pengawasan terhadap buah impor yang akan dipasarkan dan dikonsumsi masyarakat.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  diaplikasikan  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif,  menurut  Soerjono Soekanto,  penelitian  hukum  normatif  didasarkan  kepada  penelitian  kepustakaan  atau  dengan menggunakan  bahan  hukum  sekunder  lainnya (Soekanto  &  Mamudji,  1995) .  Adapun  sumber  bahan hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan  resmi atau  risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim  yang  telah mendapatkan keputusan hukum tetap. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dikumpulkan dengan referensi buku teks, bahan hukum lainnya yang dalamnya mengandung pandangan-pandangan hukum para yuris. Penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mempergunakan buku dan jurnal hukum serta lain sebagainya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Sedarmayanti & Hidayat, 2002) .  Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  dipergunakan  dengan  mempelajari  kamus hukum, ensiklopedia dan bahan hukum tersier lainnya. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang dipergunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan media lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu teknik studi dokumen, dipergunakan untuk melakukan bentuk catatan terhadap sumber bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  selanjutnya  dilakukan  dalam  menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas; Studi Kepustakaan, merupakan teknik yang  dipergunakan  guna  menemukan  data  mempergunakan  penelaah  terhadap  catatan,  buku  yang berkaitan  dan  berhubungan  dengan  isu  hukum  yang  akan  diteliti;  Studi  Internet,  suatu  teknik  yang dipergunakan dengan mengumpulkan bahan atau data yang dicari dengan pertanyaan- pertanyaan atau kata-kata  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  di  internet.  Metode  yang  digunakan  dalam  pengolahan bahan hukum, yaitu metode analisis dengan bahan hukum yang dideskripsikan mengacu pada masalah yang  diteliti  serta  dikaitkan  dengan  doktrin-doktrin  hukum  yang  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Adapun analisis deskriptif dilakukan dengan memberikan suatu gambaran yang komprehensif dan juga sistematis terhadap isu hukum yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Karantina Tumbuhan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Karantina  tumbuh-tumbuhan,  yang  digunakan  di  Indonesia  sejak  kemerdekaan  sampai  awal  tahun 1980-an.  Menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  tanaman  adalah  apa  saja  yang  ditanam:  sayur, bunga, rumput semuanya termasuk tanaman keras, tanaman sela, dan tanaman bermusim. Sedangkan tumbuhan  adalah  semua  yang  tumbuh  di  atau  dari  tanah,  seperti  pohon-pohonan,  perdu,  rumput- rumputan.  Sedangkan  tumbuh-tumbuhan  adalah  semua  jenis  tanaman  apa  saja  yang  tumbuh  di  atau dari  tanah:  pohon  kayu,  buah  buahan,  sayur-sayuran,  bunga-bungaan,  semak  belukar,  rumput- rumputan (Badudu  &  Zain,  2001) .  Pelaksanaan  karantina  tumbuh-tumbuhan  dilakukan  pada  tempat pemasukan  dan/atau  pengeluaran  yang  ada  di  luar  instalasi  karantina,  seperti  gudang,  alat  angkut, pelabuhan,  bandar  udara,  dan  lain  sebagainya).  Dalam  hal  kondisi  tertentu,  pelaksanaan  karantina tumbuh-tumbuhan  dapat  saja  dilaksanakan  pada  tempat  di  luar  tempat  pemasukan  dan/atau pengeluaran.  Karantina  tumbuhan  merupakan  kewajiban  setiap  pihak  importir  dengan  tujuan  untuk menghindari  bahan  yang  diimpor  tersebut  tidak  mengandung  bakteri  dan  penyakit  berbahaya  yang menempel  atau  terkandung  dalam  bahan  tumbuhan  yang  diimpor  ke  Indonesia.  Dalam pelaksanaannya  hukum  yang  dibuat  di  suatu  negara  memiliki  tujuan  yang  diharapkan  guna menjadikan  suatu  negara  yang  sejahtera.  Tujuan  hukum  yaitu,  mencakup  kepastian  hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, 2018) . Dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Karantina  Tumbuhan,  mengenai  setiap  media  pembawa yang telah dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia maupun yang dibawa atau dikirim dari satu area ke area lain di Indonesia harus dilengkapi sertifikat kesehatan, melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan,  dilaporkan  dan  diserahkan  kepada  petugas  karantina  untuk  dilakukan  tindakan  karantina. Selain  kewajiban  di  atas,  sangat  dimungkinkan  adanya  kewajiban  tambahan  yang  ditetapkan  oleh menteri terkait persyaratan teknis dan/atau kelengkapan dokumen terkait karantina tumbuhan.

## 2. Model Pengawasan Terhadap Buah Impor yang akan dipasarkan dan dikonsumsi Masyarakat
Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya  dalam  proses  perdagangan.  Proses  impor  umumnya  adalah  tindakan  memasukan  barang atau  komoditas  dari  negara  lain  ke  dalam  negeri (MS,  2004) .  Kegiatan  impor  melibatkan  2  (dua) negara yang berkepentingan, dalam hal  ini diwakili oleh masing-masing perusahaan dari negara asal dengan  menjalin  perjanjian  berkaitan  dengan  objek  barang  yang  akan  diimpor  ke  negara  tujuan. Pelaksanaan  impor  barang  dalam  jumlah  yang  besar,  harus  dilakukan  dengan  seizin  dari  bea  cukai masing-masing  negara  pengirim  dan  negara  penerima.  Pelaksanaan  impor  penting  dilakukan  untuk memenuhi  kebutuhan  dari  negara  penerima,  selain  impor  adanya  pelaksanaan  ekspor  yang  juga dilakukan  dengan  maksud  dan  tujuan  ekonomis.  Terhadap  model  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Indonesia  mengenai  peredaran  buah-buahan  impor  dilakukan  sebagaimana  prosedur dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2019  Tentang  Karantina  Hewan,  Ikan  dan  Tumbuhan, yakni:
1) Setiap media pembawa, baik itu tumbuhan dan bagian-bagiannya  yang memasuki wilayah negara Indonesia diberlakukan kegiatan karantina tumbuhan dengan metode pemeriksaan secara visual pada objek  impor  dan  pemeriksaan  fisik,  serta  dilanjutkan  dengan  pemeriksaan  standar  adanya  penyakit atau bakteri pada objek tumbuhan impor tersebut;
2) Setiap jenis buah yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-undang  dan  Peraturan Pemerintah.  Tindakan  karantina  tersebut  berupa  pemeriksaan,  pengasingan,  pengamatan,  perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan.
Perlindungan Konsumen adalah bagian  yang  tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Keseimbangan  perlindungan  hukum  dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat  antara  pembeli,  penjual  dan pemerintah,  tidak  adanya  perlindungan  yang  seimbangan  menumbulkan  pembeli  berada  pada  posisi yang  lemah (Astari  et  al.,  2020) .  Sesungguhnya  mekanisme  pengawasan  dan  pelaksanaan  masuknya buah-  buahan  impor  ke  Indonesia  terlebih  dahulu  dilakukan  proses  karantina  yang  dalam  hal  ini adanya  tindakan  berupa  pemeriksaan,  pengasingan,  pengamatan,  perlakuan,  penahanan,  penolakan, pemusnahan  dan  pembebasan.  Kemudian  dalam  hal  pengawasan,  pemeriksaan,  pengasingan, pengamatan,  perlakuan,  penahanan,  penolakan,  pemusnahan  dan  pembebasan  telah  ditetapkan  dan dibatasi  hanya  melalui  4  pintu  masuk  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  14  Ayat  (1)  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar Dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Prosedur karantina tumbuhan dilakukan sebagai upaya mencegah masuk dan berkembangnya hama dan penyakit karantina, yang memiliki potensi merusak kelestarian sumber daya alam hayati, ke wilayah Indonesia dan mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia, serta  mencegah  keluarnya  hama  dan  penyakit  tertentu  dari  wilayah  Indonesia,  dilakukan  tindakan karantina.  Dalam  tindakan  karantina  di  atas,  sanksi  tindakan  yang  diberikan  berupa  penolakan  dan pemusnahan  terhadap  jenis  objek  karantina  yang  teridentifikasi  adanya  penyakit  dan  bakteri berbahaya,  dengan  sanksi  tersebut,  sebenarnya  hama  dan  penyakit  karantina,  hama  organisme pengganggu tumbuhan karantina dapat dicegah penularannya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan karantina tumbuhan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan diatur pada Pasal 2 dan  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Karantina  Tumbuhan  mengenai  setiap media  pembawa  yang  telah  dimasukkan  ke  dalam  wilayah  Indonesia  maupun  yang  dibawa  atau dikirim dari satu area  ke  area lain di  Indonesia harus dilengkapi sertifikat  kesehatan, melalui  tempat pemasukan  yang  telah  ditetapkan,  dilaporkan  dan  diserahkan  kepada  petugas  karantina  untuk dilakukan tindakan karantina. Adapun model pengawasan terhadap buah impor yang akan dipasarkan dan dikonsumsi masyarakat, dilakukan sesuai prosedur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 yakni setiap media pembawa (tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain) yang dimasukkan ke  dalam  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dikenakan  tindak  karantina  tumbuhan,  dilakukan pemeriksaan fisik/visual dan dilanjutkan pemeriksaan kesehatan sesuai target OPTK.

## 2. Saran
Kepada  pemerintah  dalam  hal  ini  institusi  terkait,  sebaiknya  meningkatkan  pengawasan  terhadap masuknya  buah  impor.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan  pembentukan  ketentuan  hukum  yang memperketat  perizinan  masuknya  buah  impor,  sehingga  benar-benar  terseleksi  buah  impor  yang masuk  ke  wilayah  Indonesia  adalah  memang  bebas  dari  segala  jenis  virus  dan  penyakit  tanaman. Kepada  masyarakat  khususnya  yang  sering  mengkonsumsi  buah  impor  agar  lebih  waspada  dan berhati-hati dalam memilih buah impor. Agar selalu memperhatikan anjuran pemerintah atau institusi terkait mengenai perkembangan informasi adanya pelarangan konsumsi merek buah impor tertentu di pasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, H. (2009). Hukum Perdagangan Internasional . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Astari,  A.  A.  M.  A.  R.  L.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  (2020).  Pengawasan  terhadap Transaksi Bisnis E-Commerce dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. Jurnal Konstruksi Hukum , 1 (1), 38–43. Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum . Setara Press, Malang. Badudu, J. ., & Zain, S. M. (2001). Kamus Umum Bahasa Indonesia . Pustaka Sinar Harapan. MS,  A.  (2000). Seluk  Beluk  dan  Teknik  Perdagangan  Luar  Negeri .  Lembaga  Manajemen  PPM  dan
Penerbit PPM, Jakarta. MS, A. (2004). Strategi Memasuki Pasar Ekspor . Lembaga Manajemen PPM, Jakarta.
Patros,  A.,  &  Azilfan,  Y.  (2016).  Pengaruh  Implementasi  Aturan  Karantina  terhadap  Perdagangan Produk Pertanian Antar Negara di Batam. Journal of Law and Policy Transformation , 1 (1), 56– 71. Sedarmayanti, & Hidayat, S. (2002). Metodologi Penelitian . Mandar Maju, Bandung. Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (1995). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Rajawali Pers,Jakarta.