JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.3, No.1, Juni 2019, pp. 46~56 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v3i1.44
 46

## PENERAPAN “ASAS KEADILAN” DALAM HUKUM KEPAILITAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR
1 Serlika Aprita, 2 Rio Adhitya
1 Universitas Muhammadiyah Palembang
2 Universitas Sriwijaya e-mail: 5312lika@gmail.com

## Abstrak
Penerapan  asas  keadilan  dalam  hukum  kepailitan  tidak  terbatas  pada  teks  yang  dinormakan,  tetapi bermakna  luas  yang  juga  meliputi  keseluruhan  proses  penjatuhan  putusan  pailit  maupun  penundaan kewajiban  pembayaran utang. Penerapan asas keadilan dalam kasus permohonan pailit PT. Sempati Air yang  terdapat  dalam  Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor  37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.  adalah  dalam rangka  perlindungan  hukum  terhadap  debitor  terhadap  tindakan  sewenang-wenang  kreditor  yang berlomba-lomba  secara  mengklaim  aset  debitor  untuk  kepentingannya.dan  mempunyai  dampak  positif terhadap  peningkatan  nilai  ekonomi  perusahaan  yang  pada  gilirannya  dipergunakan  untuk  membayar utang  kepada  para  kreditornya.  Untuk  mengeksplanasi  permasalahan  pengaturan  tersebut,  peneliti melakukan    penelitian  hukum  normatif  dengan  membahas  permasalahan  apakah  putusan  Pengadilan Niaga  Nomor  37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst  telah  memenuhi  asas  keadilan  bagi  debitor  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang?.  Adapun  kesimpulan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst telah  memenuhi  asas  keadilan  dalam  bagi  debitor  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .
Kata Kunci : Asas Keadilan, Perlindungan Hukum, Debitor

## A. PENDAHULUAN
Pada umumnya krisis moneter yang melanda suatu negara memberi pengaruh  yang  tidak  menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan dan menimbulkan kesulitan besar di kalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya.  Kemampuan  dunia  usaha dalam mengembangkan usahanya
sangat terganggu bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya sangat sulit. (1) Keadaan  tersebut  mengakibatkan timbulnya
masalah-masalah yang berantai yang jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan dunia usaha dalam meneruskan kegiatan
usahanya.Ada  beberapa  faktor  yang mendorong  perlunya  revisi  terhadap undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang,  antara  lain:  Pertama,  untuk menghindari  perebutan  harta  debitor apabila  dalam  waktu  yang  sama  ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya.  Kedua,  untuk  menghindari adanya  kreditor  pemegang  hak  jaminan kebendaan  yang  menuntut  haknya dengan  cara  menjual  barang  milik debitor tanpa
memperhatikan kepentingan  debitor  atau  pihak  kreditor lainnya.  Ketiga,  untuk  menghindari adanya  kecurangan-kecurangan  yang dilakukan  oleh  salah  seorang  kreditor atau debitor sendiri. (2)
Pada  tanggal  18  November  2004 disahkan  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (selanjutnya  disebut  UUK  dan
PKPU).  Pasal  307  UUK  dan  PKPU
47 menyatakan  secara  tegas  menghapus berlakunya Peraturan Kepailitan sebelumnya yaitu Faillisements Verordening  Staatsblad  1905  Nomor 217 jo Staatsblad 1906 Nomor 348 dan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi  Undang-Undang  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135).
UUK  dan  PKPU  setelah  dilakukan revisi  mempunyai  cakupan  yang  lebih luas. Perubahan dalam UUK dan PKPU antara lain adanya asas keadilan sebagai salah  satu  asas  hukum  kepailitan  dan
PKPU. Pengertian asas keadilan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan  Umum  UUK  dan  PKPU adalah  untuk  mencegah  terjadinya kesewenang-wenangan  pihak  penagih yang mengusahakan
pembayaran
tagihannya tanpa memperdulikan kreditor  lainnya.  Pada  penerapannya, UUK dan PKPU masih belum memberikan  keadilan  bagi  debitor,  hal ini dibuktikan dengan adanya perbuatan kreditor  yang  berlomba-lomba  secara sendiri-sendiri  mengklaim  aset  debitor untuk kepentingan masing-masing.
Dalam  hal  ini  hukum  kepailitan berfungsi  sebagai  alat  untuk  menekan debitor agar sesegera mungkin membayar  utang-utangnya.  Hal  ini bertentangan  dengan  asas  keadilan sebagaimana  dianut  oleh  UUK  dan PKPU. Salah satu kasus dimana kreditor berlomba-lomba  secara  sendiri-sendiri untuk  mengklaim  aset  debitor  tanpa memperdulikan  kreditor-kreditor  yang lain adalah kasus permohonan pailit PT. Sempati  Air  yang  terdapat  dalam Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.
Penerapan  asas  keadilan  dalam
mengadili perkara pailit dapat
memberikan  dorongan  kepada  hakim untuk  terlebih  dahulu  melihat  apakah dapat  memenuhi  keadilan  bagi  debitor dari  perbuatan  kreditor  yang  berusaha bertindak sewenang-wenang untuk mendapat  pelunasan  piutang  sesegera mungkin. Dengan demikian, asas keadilan sangat penting menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  putusan  pailit  dengan memperluas makna makna asas keadilan  sebagaimana  yang  disebutkan dalam UUK dan PKPU.

## B. PERMASALAHAN
Permasalahan  yang  akan  dikaji adalah apakah putusan Pengadilan Niaga Nomor  37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst telah  memenuhi  asas  keadilan  bagi debitor  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.

## C. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian hukum normatif, yang dikenal juga dengan penelitian doktrinal. yakni penelitian  kepustakaan yang  mencakup  penelitian  asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal untuk  memperoleh  data  sekunder  yang mencakup bahan hukum primer, sekunder,  dan  bahan  hukum  tertier. (3)
Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan    hukum  yang  objektif (norma  hukum).  Dengan  demikian untuk  kedalaman  analisis  penelitian maka  digunakan  beberapa  pendekatan yaitu  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach ),  yaitu  mengkaji norma-norma  yang  terdapat  dalam ketentuan  perundang-undangan,  dan dengan pendekatan
konseptual
48
( conceptual  approach ),  yaitu  mengkaji konsep-konsep  yuridis  yang  berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan  hukum  kepailitan dan  penundaan  kewajiban  pembayaran utang  yang  berkaitan  dengan  putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst  ditinjau dari  penerapan  asas  keadilan  dalam hukum  kepailitan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan PKPU.

## D. PEMBAHASAN
1. Dasar  Permohonan  Pailit  yang Diajukan  oleh  Pemohon  Pailit Dalam Putusan Nomor: 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst telah  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Sempati Air mengajukan permohonan  pailit  terhadap  dirinya sendiri dikarenakan banyaknya kewajiban  kepada  kreditor  yang  tidak dapat dipenuhi. Perusahaan tidak mengajukan permohonan PKPU terlebih  dahulu  karena  beranggapan perusahaan  tidak  mungkin  lagi  untuk meneruskan  usahanya.  PT.  Sempati  Air tidak mampu lagi melanjutkan usahanya, akibatnya mengalami kesulitan  keuangan  untuk  membayar utang  kepada  kreditornya  dan  juga terpaksa melakukan
pemutusan hubungan  kerja  atas  2.358  karyawan dari  2.395  karyawan  sehingga  pada tanggal  1  Juli  1998  hanya  tinggal  35 orang  saja.  Secara  nyata,  perusahaan sudah  berhenti  membayar  utangnya kepada ratusan kreditor, dengan demikian  maksud  dan  tujuan  adalah untuk  membereskan  utangnya  bukan untuk melanjutkan usahanya atau bukan untuk  menunda  pembayaran  utangnya.
Sehingga  alasan  perusahaan  untuk mempailitkan  dirinya  sendiri  adalah untuk  menghindari  dari  desakan  terus menerus  dari  sebagian  besar  kreditor agar  perusahaan  melunasi  utangnya yang  masing-masing  ingin  didahulukan pembayaran atau pelunasan piutangnya, padahal  mereka  adalah  para  kreditor konkuren.
Adapun  utang  PT.  Sempati  Air kepada  para  kreditor  PT.  Sempati  Air adalah  antara  lain  PT.  PANN  Mukti Finance sebesar US$ 100 ribu atas sewa guna  usaha  (leasing)  pesawat,  PT. Freeport Indonesia, PT. Cicero Indonesia  sebesar  US$33  juta  dan  US$ 61 juta, PT. Aldomas Putra Corporation sebesar  US$  17  juta  dan  beberapa kreditor  lainnya  seperti  PT.  Garuda Indonesa, PT Djakarta Computer Supplies,  Perum  Peruri,  PT.  Mandai Prima, PT Tugu Pratama Indonesia, PT. Pertamina, Bambang Muchtar & Wardhana  Law  Firm,  Hotel  Raya
Makasa,  PT.  Angkasa  Pura  II,PT Merpati  Nusantara,  PT.  Victoria  Graha Saksi,  PT.  Astra  Graphia.  Tbk,  Jasa Rahrja, Otoritas Batam, PT. Bana Kutai dan  PT.  Columbia.  Disamping  itu, masing-masing kreditor bertindak sendiri-sendiri  dengan  menekan  dan mengintimidasi  PT.  Sempati  Air  serta diduga  berusaha  untuk  menguasai  harta kekayaan  PT.  Sempati  Air  secara melawan  hukum  melalui  debt  collector masing-masing kreditor.
Atas  permohonan  pailit  tersebut, Pengadilan  Niaga  dengan  putusannya Nomor  37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal  1  Juli  1999  memutuskan mengabulkan permohonan pailit tersebut  dan  menyatakan  PT.  Sempati Air pailit.
49 2. Pertimbangan  yang  Diberikan oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Pailit Nomor: 37/Pailit/1999/  PN.Niaga/Jkt.Pst Telah  Sesuai  Dengan  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Adapun  pertimbangan  hukum  dari hakim  adalah  bahwa  persyaratan  untuk pailit  telah  terpenuhi  yakni  adanya  dua kreditor  atau  lebih  dan  memiliki  utang yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih.  Disamping  itu  pula,hakim mempertimbangkan bahwa dengan kepailitan  ini  maka  akan  dihindari perebutan  harta  debitor  oleh  para kreditornya  dan  apabila  hal  tersebut terjadi,  maka  akan  terjadi  dimana  yang kuat  mengalahkan  yang  lemah  hal  ini terbukti  dari  masing-masing  kreditor bertindak sendiri-sendiri
dengan
menekan dan mengintimidasi PT. Sempati Air serta diduga akan berusaha untuk  mengusai  harta  kekayaan  PT. Sempati Air. Hakim
mempertimbangkan  juga  bahwa  aset debitor jauh lebih kecil daripada jumlah utangnya  karena  kekayaan  (aset)  dari PT. Sempati Air dibawah 10% (sepuluh persen)  dari  jumlah  utang  yaitu  1 berbanding  15.  Patut  dipuji  pendirian
Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan pailit tersebut  dan  menyatakan  PT.  Sempati Air  pailit  sebagai  bentuk  perlindungan hukum bagi debitor. Hukum Kepailitan Indonesia cenderung melindungi kepentingan kreditur  yang  ingin  mengakses  seluruh harta debitur yang pailit dan
pengelolaan harta beralih kepada kurator. Hikmawanto Juwana berpendapat  bahwa  amandemen  atas Undang-Undang  Kepailitan  cenderung melindungi
kepentingan kreditor.
Menurut Satjipto Raharjo , perlindungan
hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  itu  diberikan  kepada masyarakat agar dapat menikmati semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum. (4) Hal  ini  menunjukkan  bahwa di dalam konsep pengertian perlindungan  hukum  menurut Satjipto Rahardjo adanya  pengakuan  terhadap hak  asasi  manusia.  Hubungan  hukum antara debitor dengan teori
perlindungan  hukum  yaitu  debitor mempunyai  hak  untuk  mendapatkan perlindungan hukum oleh negara sesuai dengan tugas negara sebagaimana diatur dalam  alinea  ke  4  Pembukaan  UUD NRI  Tahun  1945  satu  diantaranya adalah  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia.
Konsep  perlindungan  hukum  ini menunjukkan  bahwa  adanya  peranan pemerintah melalui pembentukan
hukum  untuk  melindungi  kepentingan debitor yang juga tercermin dalam  nilai yang  terkandung  dalam  sila  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang  maha  esa,  kemanusiaan  yang  adil dan  beradab,  persatuan  indonesia  serta kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/ perwakilan. Dalam sila kelima terkandung  nilai-nilai  yang  merupakan tujuan  negara  sebagai  tujuan  dalam hidup  bersama.  Oleh  karena  itu  dalam sila  kelima  terkandung  nilai  keadilan yang terwujud dalam kehidupan bersama  (kehidupan  sosial).  Keadilan tersebut  dijiwai  dan  didasari  oleh hakikat  keadilan  kemanusiaan  yaitu keadilan dalam hubungan manusia  dan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan
masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhan Yang
Maha Esa. (5)
50
Sebagai suatu negara yang berkeadilan  sosial,  bertujuan  untuk melindungi  segenap  warganya  dan seluruh  tumpah  darah,  memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan  warganya.  Sedangkan dalam pergaulan antar bangsa, bertujuan untuk ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi,  dan  keadilan  sosial.  Dalam pengertian ini, negara indonesia sebagai negara  yang  berkeadialn  sosial  dalam mensejahterahkan  warganya,  demikian juga dalam pergaulan masyarakat internasional  yang  berprinsip    dasar pada kemerdekaan serta keadilan dalam hidup bermasyarakat.
Realisasi dan
perlindungan keadilan  dalam  hidup  bersama  pada suatu  negara,  mengharuskan  negara untuk  menciptakan  suatu  peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian tersebut, maka  negara  yang  berkeadilan sosial  harus  berdasarkan  atas  hukum, yang  harus  mengakui  dan  melindungi hak-hak  asasi  manusia  yang  tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Bertolak dari nilai keadilan sosial yang terkandung  dalam  sila  kelima  yaitu keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat indonesia  maka  dapat  dipahami  bahwa nilai  keadilan  yang  dimaksud  telah tertuang dalam konstitusi negara
Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan  konsep  perlindungan hukum    ini  menunjukkan  bahwa Pemerintah Republik Indonesia
memberikan  suatu  jaminan  kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak  dan  dan  kepentingan  hukum  yang dimilikinya  dalam  kapasitasnya  sebagai subjek  hukum. (6) Yang  dimaksud  hak disini adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah
ditentukan  Undang-Undang. (7) Jaminan perlindungan  hukum  yang  diberikan oleh  negara  ini  berkesesuaian  dengan ketentuan  Pasal  1  ayat  3  UUD  NRI
Tahun    1945  menyatakan  bahwa “ Indonesia  adalah  negara  hukum ”.
Jaminan yang dimaksud adalah perlindungan hukum bagi debitor. Konsep dari perlindungan kepentingan  yang  seimbang  itu  adalah sejalan  dengan  dasar  Negara  RI  yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga  kepentingan  orang  banyak  atau masyarakat.  Pancasila  bukan  saja  harus memperhatikan  hak  asasi,  tetapi  harus memperhatikan  juga  kewajiban  asasi seseorang. Berdasarkan sila “Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab” harus dikembangkan sikap tidak semena-mena  terhadap  orang  lain. (8) BPPN  mengajukan  permohonan  kasasi dengan  dalil  bahwa  Majelis  Hakim Niaga  telah  salah  menerapkan  hukum. Terdapat  beberapa  keberatan  BPPN. Tiga diantaranya adalah sebagai berikut: pertama,  BPPN  menyatakan  berhak untuk melakukan permohonan kasasi ini karena  telah  menerima  pengalihan aktiva  macet  (piutang  macet)  dari  PT Bank  Bumi  Daya  (Persero)  dan  BCA masing-,masing  berdasarkan  perjanjian pengalihan  Hak  Atas  Piutang,  BPPN adalah  kreditor  separatis  (preferen); kedua,  PT.  Sempati  Air  mengajukan permohonan  pailit  yang  secara  sukarela dilakukan olehnya tanpa ada persetujuan dari RUPS yang sah, karena tidak  ada  proses  pemanggilan  dan pengumuman di surat kabar sebagaimana disyaratkan
kepada perseroan  terbuka  seperti  hal  PT. Sempati  Air  sesuai  ketentuan  UUPT; Ketiga,  sebagai  akibatnya,  surat  kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum PT Sempati  Air  adalah  tidak  sah  dan bertentangan  dengan  serta  melanggar hukum.
Atas permohonan dari kasasi BPPN
tersebut, Majelis Hakim melalui putusannya Nomor 24 K/N/1999
tanggal  25  Agustus  1999  memutuskan
menolak  permohonan  kasasi  BPPN. Argumentasi  hukumnya  adalah  bahwa dalil  pertama  adalah  hanya  merupakan alasan  yang  merupakan  kewenangan BPPN sebagai kreditor yang
berdasarkan  kepada  UU  Perbankan untuk  mengajukan  atau  menggunakan upaya  hukum  kasasi.  Sedangkan  untuk dalil  kedua,  ketiga  dan  seterusnya Majelis  Hakim  Kasasi  berpendapat bahwa  cukup  ternyata  bahwa  dalam ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  UUK  telah terpenuhi untuk mengajukan
permohonan  pailit  yakni  adanya  dua atau  lebih  kreditor  dan  salah  satu utangnya  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih  sedangkan  kondisi  PT  Sempati Air  sudah  dalam  keadaan  berhenti membayar kerena berhentinya operasionalnya  perusahaan  sehingga benar  untuk  dipailitkan  demi  menjaga berkurangnya aset debitor.
BPPN mengajukan permohonan PK dengan  dalil  bahwa  Majelis  Hakim Kasasi  telah  salah  menerapkan  hukum yaitu  tidak  memberikan  alasan  dan pertimbangan yang cukup atas pendapat yang dikeluarkannya sehubungan dengan  dalil-dalil  BPPN  di  tingkat kasasi.  Satu  diantaranya  adalah  bahwa permohonan  pailit  sukarela  dari  PT. Sempati  Air  tidak  disertai  dengan persetujuan  dari  RUPS  yang  sah,  yang berlaku  bagi  bagi  suatu  perseoran terbuka  seperti  PT  Sempati  Air  sesuai dengan ketentuan UUPT. Atas permohonan peninjauan kemabli tersebut  hakimPK  dalam  putusannya Nomor  25  PK/N/1999  tanggal  7
Desember  1999memutuskan  menolak permohoanan peninjauan kemabli.
Pertimbangan  hukum  majelis  hakim menolak  adalah  tidak  ada  kesalahan berat  dalam  penerapan  hukum  oleh Majelis  hakim  kasasi  dan  lagi  pula permohonan  PK  BPPN  tidak  beralasan. Dengan  demikian  maksud  dan  tujuan permohonan  pailit  diri  sendiri  PT.
Sempati Air adalah untuk membereskan utangnya  bukan  untuk  melanjutkan usahanya  atau  bukan  untuk  menunda pembayaran  utangnya,  sehingga  alasan perusahaan  untuk  mempailitkan  dirinya sendiri adalah untuk menghindari desakan  terus  menerus  dari  sebagian kreditor  agar  perusahaan  melunasi utangnya  yang  masing-masing  ingin didahulukan pembayaran pelunasan piutangnya,  padahal  mereka  adalah kreditor  konkuren.  Atas  permohonan pailit tersebut, Pengadilan Niaga dengan putusannya nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst  tanggal 1  Juli  1999  memutuskan  mengabulkan permohonan pailit tersebut dan menyatakan  PT.  Sempati  Air  pailit (Pengadilan Niaga, 1999).Adapun pertimbangan hukum dari hakim adalah bahwa  persyaratan  untuk  pailit  telah terpenuhi  yakni  adanya  dua  kreditor atau  lebih  dan  memiliki  utang  yang telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih.  Di samping itu pula, hakim mempertimbangkan bahwa dengan kepailitan  ini  maka  akan  dihindari perebutan  harta  oleh  para  kreditornya dan  apabila  hal  tersebut  terjadi,  maka akan terjadi mana yang kuat mengalahkan  mana  yang  lemah  hal  ini terbukti dari beberapa tindakan kreditor telah  melakukan  tindakan  kepada  PT Sempati  Air  antara  lain  mengadakan pemutusan  aliran  listrik,  air  dan  pair kabel ke kantor Sempati. Disamping itu pula,  hakim  mempertimbangkan  bahwa aset  debitor  jauh  lebih  kecil  daripada jumlah utangnya karena kekayaan (aset) PT. Sempati Air sudah berada di bawah 10% (sepuluh persen) dari jumlah utang yaitu  1  berbanding  15,  sehingga konsekuensi  hukum  pada  saat  debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah  diangkatnya  seorang  kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan  harta  debitor  pailit  dan hakim  pengawas  untuk  mengawasi
52
kinerja kurator dalam putusan
pernyataan  pailit  hal  ini  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  15  ayat  1 UUK dan PKPU.
Permohonan  kepailitan  oleh  PT Sempati  Air  adalah  sangat  tepat dikarenakan  para  kreditor  secara  tidak sah  mencoba  menagih  utang-utang mereka  dengan  cara  memaksa  dan menekan perusahaanserta mencoba untuk melakukan perampasaan terhadap harta
perusahaan serta bahwa
perusahaan  sudah  tidak  memungkinkan lagi  melanjutkan  usahanya  karena kesulitan  keuangan  yang  menyebabkan jumlah aset jauh lebih kecil dari jumlah utang  disinilah  makna  sebenarnya  dari perusahaan  yang  sudah  tidak  mampu lagi memenuhi kewajiban karena mengalami  kesulitan  keuangan  serta tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan usahnya dikarenakan beban  utang  sudah  melebihi  beban  aset perusahaan itu sendiri.
Kasus kepailitan di atas menunjukkan perbuatan debitor mempailitkan  dirinya  sendiri  adalah untuk menghindari desakan terus menerus  dari  sebagaian  besar  kreditor yang  ingin  memperoleh  pelunasan piutangnya.  Para  kreditor  ini  tidak  ada yang  rela  untuk  dibayar  belakangan, hampir  semua  ingin  mendapatkan pembayaran lebih dahulu padahal mereka  adalah  kreditor  konkuren  dan kalau semua kreditor ingin mendapatkan pelunasan piutang
sesegera  mungkin  dikhawatirkan  akan ada  kreditor  lain  yang  tidak  mendapat pelunasan  piutang.  Kasus  permohonan pailit  sendiri  PT.  Sempati  Air,  debitor mempunyai  hak  untuk  memperoleh perlindungan hukum.
Keberadaan ketentuan  tentang  kepailitan  sebagai suatu  lembaga  hukum  tidak  hanya bertujuan untuk melindungi hak kreditor untuk
memperoleh pelunasan piutangnya  tetapi  juga  bertujuan  untuk
memberikan  perlindungan  hukum  bagi debitor  dengan  berpedoman  kepada
UUK dan PKPU dalam upaya mewujudkan asas keadilan dengan tegas mengemukakan diadopsinya asas keadilan. Konsep  perlindungan  hukum  bagi debitor  dalam  upaya  menerapkan  asas keadilan dalam hukum kepailitan merupakan  perwujudan  perlindungan hukum  yang  seimbang bagi debitor dan kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan  yang  sejalan  dengan  konsep dari  perlindungan  kepentingan  yang seimbang dengan dasar Negara RI yaitu Pancasila. Berdasarkan konsep perlindungan  hukum  menurut  Pancasila dijelaskan  bahwa  kepentingan  semua pihak  atau  masyarakat  harus  tetap diutamakan, tanpa mengutamakan kepentingan  individu  atau  pribadi.  Atas dasar  penjelasan  tersebut,  menunjukkan bahwa  konsep  perlindungan  hukum menurut Pancasila di dalamnya terkandung  makna  hak  asasi  manusia. Hak  asasi  manusia  yang  dimaksud adalah  mengutamakan  kepentingan  dan kewajiban semua pihak atau masyarakat. Berdasarkan sila “Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab” harus dikembangkan sikap tidak semena-mena  terhadap  orang  lain. Konsep  keadilan  menurut  Pancasila berarti  harus  sama  dan  proporsional, adil  berarti  harus  seimbang  dan  wajar, adil  berarti  harus  memberikan  jaminan atas  tepenuhinya  hak  dasar,  adil  berarti harus  melaksanakan  hak  dan  kewajiban dalam  Undang-undang  secara  konsisten dan  wajar,  dan  adil  berarti  harus aspiratif.
Konsep  perlindungan  kepentingan seimbang  yang  diatur  dalam  Pancasila ini  menunjukkan  adanya  pengakuan terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  1
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan
bahwa:  “hak  asasi  manusia  adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa dan  merupakan  anugerah-Nya  yang wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat dan martabat manusia .”
Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa baik debitor maupun  kreditor  mempunyai  hak  asasi manusia  dimana  hak  ini  melekat  pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai  anugerah  Tuhan  Yang  Maha Esa  harus  dilindungi  oleh  negara, pemerintah,  dan  hukum.  Atas  dasar  ini maka, Undang-Undang Kepailitan harus memberikan  perlindungan  seimbang bagi  debitor  dan  kreditor  sebagai perwujudan  pemenuhan  perlindungan hak asasi manusia. (9) Hal ini dikarenakan suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah
dilandaskan  pada  asas  perlindungan yang  seimbang  bagi  semua  pihak  yang terkait  dan  berkepentingan  dengan kepailitan.  Sehubungan  dengan  itu, Undang-Undang  Kepailitan  yang  baik seyogyanya  tidak  hanya  memberikan perlindungan  bagi  kreditor    dalam memperoleh pelunasan piutangnya didahulukan dari kreditor lainnya padahal mereka adalah kreditor konkuren,  akan  tetapi  dalam  kasus permohonan  pailit  PT.  Sempati  Air sebagai  debitor  juga  perlu  diberikan perlindungan hukum.
UUK  dan  PKPU  telah  mengadopsi asas  keseimbangan  tersebut  dengan menyebutkan  asas  “adil”.  Dalam Penjelasan  Umum  UUK  dan  PKPU antara lain dikemukakan “Pokok-pokok penyempurnaan undang-undang tentang Kepailitan  tersebut  meliputi  segi-segi penting  yang  dinilai  perlu  untuk mewujudkan penyelesaian masalah
utang  piutang  secara  cepat,adil terbuka, dan efektif.”
Keadilan  berasal  dari  kata  adil, menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia  adil adalah  tidak  sewenang-wenang,  tidak memihak dan tidak berat sebelah. (10)
Adil  mengandung  arti  bahwa  suatu keputusan  dan tindakan  didasarkan  atas norma-norma  yang  berlaku  sesuai aturan hukum, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, serta keberlakuannya mempunyai  kedudukan  yang  sama  bagi semua pihak. (11) Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan  Umum  UUK  dan  PKPU menunjukkan  bahwa  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  PKPU  mengadopsi  asas keseimbangan  dengan  menyebutkan asas  keadilan  yang  mempunyai  makna untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan  pihak  penagih yang  mengusahakan  pembayaran  atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan  tidak  memperdulikan  kreditor lainnya. (12)
Suatu  aturan  hukum  positif  harus mencerminkan  asas-asas  hukum  sebab asas  hukum  merupakan  fundamen  dari sistem hukum. (13) Keadilan sebagai asas hukum  apabila  ditinjau  dari  faktor  idiil dapat  diterapkan  apabila  telah  tertuang dalam  aturan  hukum  positif,  hal  ini dikarenakan  aturan  hukum  peraturan perundang-undangan  mempunyai  suatu daya paksa untuk dilaksanakan.
Tercakup  dalam  faktor  idiil  ialah pemahaman  tentang  hukum,  falsafah hukum dan cita hukum suatu masyarakat  tertentu  sedangkan  ditinjau dari  faktor  riil  keadilan  sebagai  asas hukum  penerapannya  adalah  dalam kasus.  Faktor  riil  di  dalam  hukum merujuk  kepada  kondisi  faktual  suatu masyarakat  tertentu  dan  kemungkinan menerapkan hukum dari kondisi faktual tersebut.
54 Faktor  idiil  dalam  setiap  bangsa atau masyarakat tidak mungkin seragam, pasti ada perbedaan
pandangan  tentang  ini  karena  setiap orang memiliki perasaan, kehendak dan cara pikir yang berbeda-beda. Demikian juga  dengan  faktor  riil  yang  ditemukan dalam setiap masyarakat akan menunjukkan  perbedaan.  Setiap  tertib hukum  harus  memperhatikan  kedua faktor ini, baik faktor riil maupun faktor idiil sangat berpengaruh terhadap pembentukkan  dan  ruang  lingkup  asas hukum.
Asas hukum memiliki dua landasan yaitu  asas  hukum  berakar  di  dalam kenyataan kemasyarakatan dan di dalam nilai-nilai yang dipilih masyarakat yang bersangkutan  sebagai  pedoman  hidup, fungsi  asas  hukum  dalam  konteks  ini adalah  menyalurkan  faktor  idiil  dan faktor  riil  berkenaan  dengan  hukum. Keberlakuan atau keabsahan asas hukum  dimana  termasuk  di  dalamnya asas keadilan dilandaskan kepada penerimaan darinya oleh masyarakat hal ini  sebagaimana  dijelaskan  oleh  J.H.
Niewenhuis dalam Herlien Budiono. (14) Menurut pendapat Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya “Hukum  Paradigma,  Metode,  dan Dinamika Masalahnya”,
mengemukakan  mengenai  asas  hukum dalam pembahasannya tentang “Metode Kajian  Hukum  dengan  hukum  yang dikonsepkan  sebagai  Asas  Keadilan dalam  Sistem  Moral  Doktrin  Hukum Alam” menyatakan bahwa asas keadian yang berada pada ranah moral umumnya  terumus  amat  umum  dan seringkali  tidak  tertulis  serta  terbuka untuk  sembarang  tafsir  oleh  siapapun ketika akan diperlukan, walaupun dirumuskan  secara  umum  sebagai  asas belaka, namun norma abstrak ini dalam praktik  kehidupan  berfungsi  sebagai pedoman bagi masyarakat dalam
bersikap dan berperilaku pada
kehidupan sehari-hari. (15)
Hukum  kepailitan  Indonesia  yang berdasarkan kepada asas keadilan sangat relevan dengan konsep pengertian keadilan yang diajarkan oleh
Aristoteles dan John  Rawls . Aristoteles dalam  konsepnya  menyatakan  bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan  dengan  hubungan  antara manusia.  Adil  dapat  berarti  menurut hukum  dan  apa  yang  sebanding  dan semestinya.  Kreditor  dikatakan  berlaku tidak  adil  apabila  ia  mengambil  lebih dari bagian yang semestinya. (16)
Sedangkan konsep keadilan yang diajarkan  oleh John  Rawls yang mengembangkan  konsep justice  of fairness (keadilan  sebagai  kesetaraan), dapat diwujudkan dengan mendistribusikan kebebasan dan kesempatan  kepada  semua  pihak  yang terlibat  dalam  kasus  kepailitan  debitor secara fair dan setara. (17)
Aristoteles dalam bukunya “ Rhetorica” menyatakan
bahwa keadilan ialah memberikan kepada tiap- tiap  orang  apa  yang  berhak  ia  terima yang  memerlukan  peraturan  tersendiri bagi  tiap-tiap  kasus.  Oleh  karenanya hukum  harus  membuat  apa  yang dinamakan “ Algemeene Regels ” (peraturan umum). Berdasarkan ketentuan  ini  menunjukkan  bahwa aturan hukum bertujuan untuk menciptakan  suatu  keteraturan  dalam kehidupan  masyarakat  teratur  demi kepentingan kepastian hukum, meskipun suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan. (18) Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. (19) Pengertian keadilan  sebagaimana  dijelaskan  oleh
Aristoteles menunjukkan bahwa sesuatu dikatakan  adil  apabila  setiap  orang mendapatkan  bagiannya  yang  oleh
55
orang  Romawi  diterjemahkan  dalam bahasa Latin ius suum cuique tribuere . (20) Keseluruhan uraian di atas menunjukkan bahwa asas keseimbangan baik  bagi  debitor  maupun  kreditor merupakan  realisasi  dari  asas  keadilan dimana, asas keseimbangan
menghendaki  adanya  keadilan  dalam arti setiap orang mempunyai kedudukan yang  sama  di  dalam  hukum  ( equality before the law ) sehingga mereka berhak untuk  memperoleh  hak  yang  sama.  Hal ini  diperkuat  dengan  fakta  hukum bahwa  UUK  dan  PKPU  mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan asas “adil” dalam Penjelasan  Umum.  Pengertian  “adil” sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan  Umum  UUK  dan  PKPU adalah baik kepentingan kreditor maupun  debitor  harus  diperhatikan secara seimbang. (21)
Berdasarkan  pendapat John  Rawls menyatakan bahwa cara yang adil untuk mempersatukan  berbagai  kepentingan yang berbeda adalah melalui
keseimbangan  kepentingan  itu  sendiri, tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap  suatu  kepentingan  sehingga tercipta  keadilan  bagi  masing-masing pihak. (22)
Berdasarkan konsep
pengertian keadilan yang diajarkan oleh
Aristoteles dan John  Rawls dalam hubungannya dengan mekanisme kepailitan  asas  keadilan  perlu  menjadi pertimbangan  dan  menjadi  pedoman dalam  tahap  pemberesan  utang  debitor pailit. (23)

## E. PENUTUP
Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor
37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst telah memenuhi  asas  keadian  bagi  debitor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini dikarenakan pertimbangan  hukum  dari  hakim  untuk menyatakan debitor pailit adalah bentuk perlindungan hukum bagi debitor untuk menghindari  perebutan  harta  debitor oleh  para  kreditornya  yang  dilakukan secara  sewenang-wenang  dan  apabila hal  tersebut  terjadi,  maka  akan  terjadi dimana  yang  kuat  mengalahkan  yang lemah  hal  ini  terbukti  dari  masing- masing  kreditor  bertindak  sendiri- sendiri dengan menekan dan mengintimidasi  PT.  Sempati  Air  serta diduga  akan  berusaha  untuk  mengusai harta kekayaan PT. Sempati Air.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Victorianus,  M.H.&  Puang,  R.  2011.
Penerapan  Asas  Pembuktian  Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit .
Jakarta:  PT.  Sarana  Tutorial  Nurani Sejahtera (SATU NUSA).
2. Iriantoro,  C.  2015. Penerapan  Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) .Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 4, Nomor 3; November 2015.
3. Marzuki,  Peter  Mahmud  Marzuki.  2010. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
4. Sulastri,  S.  2010. Tanggung  Jawab
Direksi  Atas  Kepailitan  Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas . Jurnal    Yustitia.  Madura:  Fakultas Hukum  Universitas  Madura,  Volume  1 Nomor 10;November 2010. 5. Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila .Yogyakarta: Liberty. 6. Sukirrno,  T.  2012. Tanggung  Jawab Hukum  Kurator  Terhadap  Harta  Pailit dan  Penerapan  ActioPauliana ,  dalam Rudhy A.Lontoh ,et.al, 2001. Penyelesaian  Utang  Piutang  Melalui Kepailitan  atau  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang . Bandung:Alumni.
7. Santiago,  F.  2012. Pengantar  Hukum
Bisnis . Jakarta: Mitra Wacana Media.
56
8. Situmorang, V. M & Soekarso, H. 1993. Pengantar  Hukum  Kepailitan  Indonesia .
Jakarta: Rineka Cipta.
9. Aling,  D.F.  2009. Perlindungan  Debitur
dan  Kreditur  Dalam  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Serta  Dampaknya Bagi Perbankan . Karya Ilmiah, Departemen  Pendidikan  Nasional  RI. Manado:  Fakultas  Hukum  Universitas SamRatulangi.
10. Santoso,  M.  A.  2012. Hukum,  Moral, dan Keadilan . Jakarta: Kencana.
11. Wiyono,  E.  H.  2007. Kamus  Bahasa Indonesia Lengkap . Jakarta: Akar Media.
12. Hartini,  R. Hukum  Kepailitan .  Malang:
Universitas Muhamadiyah Malang Press;2007. 13. Mertukusumo,  S. Penemuan  Hukum Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Liberty;2006. 14. Budiono,  H. Asas  Keseimbangan  bagi
Hukum  Perjanjian  Indonesia:  Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati  Indonesia. Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti;2006 15. Wignjosoebroto, S. 2008. dalam Djumhana, M. Asas-Asas Hukum Perbankandi  Indonesia .  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti. 16. Nurdin,  A.  2012. Kepailitan  Persero Berdasarkan Asas KepastianHukum . Bandung: Alumni. 17. Nurdin,  A.  2012. Kepailitan  BUMN Persero  Berdasarkan  Asas  Kepastian Hukum . Bandung: Alumni. 18. Soeroso,  R.  2007. Pengantar  Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. 19. Apeldoorn,  L.  J.  V.  1968. Pengantar
Ilmu Hukum . Jakarta: Pradnja Paramita. 20. Marzuki,  P.M.  2009. Pengantar  Ilmu
Hukum . Jakarta: Kencana. 21. Sjahdeini,  S.  R.. Hukum  Kepailitan:
Memahami Faillisements Verordening jo Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998 .
Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti;2002. 22. Kusumaatmadja,  M.  2000. Pengantar Ilmu Hukum . Bandung: Alumni.
23. Nating,  I.  2004. Peranan  dan  Tanggung Jawab  Kurator  dalam  Pengurusan  dan Pemberesan Harta Pailit . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.