## PENILAIAN KUALITAS DATA HASIL INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PARTISIPATIF
Gandhis Sulistyorini 1 , Mujiati 2 , Sri Kistiyah 2
1 Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Jl. MT Haryono No. 90, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
Naskah diterima: 26 April 2021; revisi: 15 Mei 2021; disetujui: 19 Mei 2021
Abstract: The big challenge for the whole Land Offices in Indonesia is the increasing target of PTSL and the Inventory task of Control, Ownership, Use and Utilization Land (IP4T) of 10 million hectares as a means of obtaining objects for Agrarian Reform. Therefore, the Head of the Madiun Land Office thought about  land innovation through utilizing Participatory IP4T activities. This Participatory IP4T is a pilot project which will be implemented in the whole Land Offices in Indonesia. This study aims to determine the quality of the results of Participatory IP4T in Madiun Regency based on quality standards, accuration, completeness, updated, consistency, and relevance and refer to applicable regulations. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through informant interviews, observations at the Village Office and Land Office, and document studies. The results of the research in 3 villages of Madiun Regency get the 'Quality' category. Sequentially, the calculation results in Mlilir Village, Wungu Village and Banaran Village are 64 points, 69 points and 74 points.
Keyword: Data Quality, Participatory IP4T, Work Map
Abstrak: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan Program Strategis Nasional, yang menjadi tantangan seluruh kantor pertanahan di  Indonesia. Target  PTSL yang semakin meningkat dan tugas Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 10 juta hektar sebagai sarana untuk mendapatkan objek Reforma Agraria. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menghasilkan  inovasi  IP4T Partisipatif yang merupakan pilot project yang selanjutnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas hasil IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun berdasarkan standar kualitas akurat,  lengkap, update , konsisten, dan relevan serta mengacu pada peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif  dengan pendekatan  kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi di Kantor Desa/Kelurahan dan Kantor Pertanahan, serta studi dokumen. Hasil penelitian mengenai kualitas data hasil IP4T Partisipatif di 3 desa/kelurahan termasuk dalam kategori ‘Berkualitas’. Secara berurutan poin hasil penghitungan di Kelurahan Mlilir, Kelurahan Wungu dan Desa Banaran adalah 64 poin, 69 poin dan 74 poin. Penilaian tersebut dikatakan berkualitas karena nilainya di atas 50 poin.
Kata kunci: Kualitas Data, IP4T Partisipatif, Peta Kerja
2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No. 05 Banyuraden, Yogyakarta Email : mujiati.budiyono@yahoo.co.id

## A. Pendahuluan
Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada masa pemerintahannya tahun 2014- 2019 mencanangkan Sembilan Program Prioritas (Nawacita). Dalam Nawacita yang ke-5, pemerintah  bercita-cita untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diimplementasikan melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dengan tujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum  hak atas tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.
Kegiatan yang  dimulai pada tahun 2017 dengan target sebanyak 5 juta bidang tanah, tahun 2018 meningkat menjadi 7 juta bidang tanah. Selanjutnya tahun 2019, target PTSL sebanyak 9 juta bidang tanah dan terus dilakukan sampai target seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga dibebani tugas untuk melaksanakan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 10 juta hektar sebagai sarana untuk mendapatkan objek Reforma Agraria (Fisco, 2015).
Tantangan berat bagi Kantor Pertanahan seluruh Indonesia, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Pada  tahun 2017 target PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun sebanyak 20.500 bidang dan pada tahun 2018 menjadi 64.000 bidang tanah.  Kendala yang dialami adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Oleh karena itu, Kepala Kantor Pertanahan, memikirkan inovasi pertanahan dengan memanfaatkan kegiatan IP4T (Ermawati 2018). Pelaksanaan IP4T oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun tahun 2018 ditambahkan unsur partisipatif yaitu dengan melibatkan kerjasama stakeholder . Dalam Slamet (1994) dijelaskan bahwa partisipasi disini berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.
Kerjasama dalam pelaksanaan IP4T Partisipatif ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, Komando Distrik Militer 0803/Madiun, Kepolisian Resor Madiun, Kepolisian Resor Madiun Kota, Kejaksaan Negeri Madiun dan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Kegiatan pendataan dan pemetaan di lapangan dilakukan oleh Tiga Pilar Desa, yaitu Kepala Desa yang dibantu Kepala Dusun, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).
Penilaian Kualitas Data Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan … 177
Hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai pelaksanaan IP4T Partisipatif dan pemanfaatan hasil IP4T dalam PTSL, seperti yang pertama , Liliyani (2019), yang menuliskan tahapan kegiatan IP4T Partisipatif yang melibatkan para pihak dan manfaat dari hasil IP4T Partisipatif untuk kegiatan PTSL di Kabupaten Madiun. Selanjutnya, kedua , Priyanta (2019) menuliskan tentang pelaksanaan IP4T di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, mengetahui kesesuaian pengukuran IP4T dibandingkan dengan prosedur dalam PTSL, dan mengetahui sejauh mana peta hasil kegiatan  IP4T dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan percepatan PTSL. Penelitian terdahulu belum melihat kualitas hasil IP4T Partisipatif apabila dimanfaatkan untuk keperluan PTSL sebagai peta kerja. Kemudian penelitian ketiga oleh Sam at.al (2020) terkait IP4T di sepadan pantai, hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan pantai kelurahan Bintarore dengan RTRW. Sedangkan penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas hasil IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun baik data spasial maupun data tekstual berdasarkan standar kualitas akurat, lengkap, update , konsisten, dan relevan serta mengacu pada peraturan yang berlaku Inovasi IP4T Partisipatif ini merupakan pilot project dalam pendataan dan pemetaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang selanjutnya dilaksanakan dan diterapkan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. (Bagus 2018). IP4T Partisipatif mendorong pelaksanaan pemetaan satu desa lengkap di Kabupaten Madiun dapat terealisasi  sekaligus menghasilkan manfaat maksimal untuk stakeholder terkait.
Dalam Nugroho, dkk  (2019), Pemerintah Kabupaten Madiun mendukung IP4T Partisipatif karena dapat membantu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Madiun. Selain itu, hasil IP4T Partisipatif dimanfaatkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai peta kerja PTSL, sehingga dapat mendukung percepatan penyelesaian PTSL di Kabupaten Madiun.
Berdasarkan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Tahun 2019, sebelum pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah harus disediakan peta kerja yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mendeliniasi dan memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Ruang lingkup penelitian ini adalah kualitas data hasil IP4T Partisipatif yang digunakan sebagai peta kerja PTSL dengan  menggunakan indikator kualitas.  Hapis (2016, 103) Indikator kulaiatas yaitu akurat, lengkap, update , konsisten, dan relevan.  Pengertian kualitas menurut ISO 8402 (Quality Vocabulary) yang dikutip dalam Lestari (2015), didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang
menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan.

## B. Metode
Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif  dari data indikator kualitas akurat, lengkap, update , konsisten yang relevan yang dilakukan penilaian.  Pengambilan  Pengambilan data melalui wawancara dengan informan, observasi di Kantor Desa/Kelurahan dan Kantor Pertanahan, serta  studi dokumen. Informan  yang terkait dengan kegiatan IP4T Partisipatif: Kepala Seksi  Penataan Pertanahan  dan  Seksi Infrastruktur Pertanahan;  Panitia Ajudikasi PTSL atau Satuan Tugas Fisik dan Yuridis; serta Kepala Desa/Lurah atau Tiga Pilar Desa.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen hasil kegiatan IP4T Partisipatif Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dengan sampel Desa Milir, Wungu dan Banaran dilakukan pengelompokan sesuai kategori dalam indikator kualitas yang meliputi akurat, lengkap, update , konsisten dan relevan. Selanjutnya, paparan data yaitu dengan  menampilkan poin-poin penilaian berdasarkan data yang memenuhi kategori kualitas dalam bentuk tabel dan dilakukan penentuan klasifikasi dari hasil pengolahannya. Hasil akhir dari paparan data  dilakukan analisis deskriptif  membuat kesimpulan mengenai kualitas data hasil kegiatan IP4T Partisipatif untuk peta kerja PTSL.
.
C. Data Hasil IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun
Kegiatan IP4T Partisipatif menghasilkan output berupa data P4T masing-masing bidang tanah yang ditabulasi dalam bentuk excel dan peta A0 hasil deliniasi oleh Tiga Pilar Desa. Kedua data tersebut diolah menggunakan aplikasi Arcgis sehingga dapat menghasilkan 4 peta yaitu Peta Penguasaan  Tanah, Peta Pemilikan  Tanah, Peta Penggunaan Tanah dan Peta Pemanfaatan Tanah. Berdasarkan  Laporan Evaluasi IP4T Partisipatif, target keseluruhan bidang di Kabupaten Madiun berjumlah 407.124 bidang, realisasi pendataan P4T sebanyak 138.786 bidang (34,09%). Realisasi pendataan bidang tanah terbanyak dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonsari dengan persentase realisasi sebesar 62,60%. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit melaksanakan pendataan P4T ini adalah Kecamatan Pilangkenceng dengan persentase realisasi 15,83%.
Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi kegiatan IP4T tersebut yang hanya terealisasi sebesar 34,09%, maka Forkopimda dan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun perlu melakukan evaluasi terhadap terhadap masing-masing peran dalam Tim IP4T supaya dapat menjadikan kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan IP4T Partisipatif
Penilaian Kualitas Data Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan … 179
di Kabupaten Madiun menjadi pembelajaran bagi Kabupaten/Kota lainnya yang akan melaksanakan kegiatan IP4T Partisipatif secara serentak di wilayahnya.

## 1. Kualitas Data Hasil IP4T Partisipatif
Data hasil IP4T yang berupa data spasial dan tekstual mengenai P4T dalam satu desa/kelurahan perlu diketahui kualitasnya dalam mendukung program pemerintah terutama PTSL. Adanya data hasil IP4T yang berkualitas dapat membantu pekerjaan petugas pengumpul data fisik dan yuridis PTSL yang selama ini memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, ketersediaan data IP4T yang berkualitas juga mampu menghemat tenaga dan biaya. Sehingga data yang dihasilkan tersebut dapat membantu secara maksimal PTSL di Kabupaten Madiun.
Data tekstual dan spasial yang dihasilkan dari kegiatan IP4T Partisipatif ini dapat digunakan untuk mendeteksi lokasi dari bidang-bidang tanah yang telah terdaftar (K4). Sehingga dapat menempatkan bidang-bidang tanah K4 tersebut sesuai dengan lokasi yang sebenarnya dan menghindari tumpang tindih bidang tanah K4 di peta pendaftaran. Oleh karena itu, data yang dihasilkan dari IP4T ini diharapkan memiliki kualitas yang baik agar semua bidang tanah yang telah terdaftar di peta pendaftaran dapat tertata dengan rapi sesuai dengan letak yang sebenarnya dan sesuai dengan letak real di lapangan. Kualitas data hasil IP4T Partisipatif ini dinilai melalui 5 indikator yaitu akurat, lengkap, update , konsisten dan relevan yang dijabarkan 88 poin penilaian dalam bentuk tabel. Kelima indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Akurat
Arti akurat dalam hal ini mengandung unsur kebenaran berdasarkan  fakta yang ada, sehingga keakuratan data tekstual hasil IP4T Partisipatif dapat dilihat dari kebenaran dalam pengisian data di formulir P4T yang telah disediakan. Sedangkan keakuratan data spasial dapat dilihat dari hasil deliniasi pada peta dasar disesuaikan dengan batas bidang tanah yang sebenarnya. Sehingga, dalam pelaksanaan IP4T Partisipatif ini dapat dilihat keakuratannya dengan adanya patok batas bidang tanah di lapangan. Selain itu, kebenaran data spasialnya dapat diketahui berdasarkan letak bidang tanah di peta dan citra telah sesuai dengan kenyataan.
Secara lebih detail, penilaian kualitas dengan indikator akurat terhadap data tekstual IP4T Partisipatif dilakukan terhadap 10 contoh bidang tanah yang dijabarkan dalam 16 poin data yaitu: NIS, Nama pemilik/yang menguasai, Alamat, No KTP (NIK), Pekerjaan, Umur, Tahun memiliki tanah, Nomor Identifikasi Bidang (NIB)/  Nomor Objek Pajak (NOP),  Lokasi/alamat objek,  Luas tanah (Perkiraan),
Perolehan tanah, Pemilikan tanah (terdaftar/ belum terdaftar), Penggunaan bidang tanah saat ini,  Jenis pemanfaatan bidang tanah saat ini,  Sengketa, konflik dan perkara, Kategori PTSL (K1, K2, K3, dan K4). Sedangkan penilaian kualitas dengan indikator akurat terhadap data spasial dilihat dari 2 poin penilaian yaitu: 1) Deliniasi bidang tanah sesuai dengan patok batas bidang tanah sehingga bentuk bidang tanah sesuai dengan kenyataan di lapangan; 2) Letak bidang tanah sudah sesuai pada citra dan peta. (Dibantu dengan menggunakan GPS Navigasi).
b. Lengkap
Data yang lengkap memiliki maksud data yang dibutuhkan dalam kegiatan dapat dipenuhi secara keseluruhan. Kelengkapan data spasial hasil IP4T Partisipatif dapat diamati pada 1 poin penilaian keselurahan yaitu kelengkapan bidang-bidang tanah yang terpetakan dalam satu desa tersebut, sehingga dapat dikatakan menghasilkan peta desa lengkap. Sedangkan penilaian kualitas terhadap data tekstual dengan indikator lengkap dapat dilihat dari lengkap atau tidaknya pengisian data yang dibutuhkan pada daftar isian/formulir yang telah disediakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan. Data yang perlu diisi dalam formulir tersebut terdapat 27 poin diantaranya:  NIS, nama pemilik atau yang menguasai tanah, alamat,  No.  KTP (NIK),  Pekerjaan,  Umur,  Status perkawinan,  Jumlah anggota keluarga,  Domisili saat ini,  Tahun memiliki/menguasai tanah,  Nomor Identifikasi Bidang (NIB)/ Nomor Objek Pajak (NOP),  Lokasi/ alamat objek,  Luas tanah, Penguasaan tanah,  Perolehan tanah,  Pemilikan tanah (terdaftar/ belum terdaftar), Penggunaan bidang tanah saat ini, Jenis pemanfaatan bidang tanah saat ini, Indikasi tanah terlantar,  Sengketa, konflik dan perkara,  Potensi tanah objek landreform, Kategori PTSL (K1, K2, K3, dan K4), Nilai tanah, Sertipikat dijaminkan atau tidak, Potensi akses,  Bantuan yang pernah diterima,  Pendapatan (sebelum dan sesudah menerima sertipikat)
c. Update
Hasil IP4T yang berupa data spasial dapat dikatakan update dalam 1 poin penilaian yaitu apabila batas bidang tanah hasil deliniasi merupakan batas bidang tanah yang sebenarnya di lapangan (terbaru) saat pengambilan data (tahun 2018), terutama apabila pada tahun 2018 tersebut terjadi kebaruan data batas bidang tanahnya. Begitu pula dengan data tekstual yang dihasilkan IP4T Partisipatif ini, dapat dinyatakan update jika dalam pengisian data dalam daftar isian/formulir baik terkait P4T merupakan data terbaru yang ada di lapangan. Hal tersebut dijabarkan menjadi 4 poin penilaian yaitu: 1) Nama pemilik  atau  yang menguasai tanah; 2)
Penilaian Kualitas Data Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan … 181
Pemilikan tanah (terdaftar/ belum terdaftar); 3) Penggunaan bidang tanah saat ini; 4) Jenis pemanfaatan bidang tanah saat ini.
d. Konsisten
Konsisten data hasil IP4T Partisipatif berkaitan dengan keseragaman dalam tata cara pengisian daftar isian dan keseragaman dalam format pewarnaan peta P4T di Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan IP4T Partisipatif. Sehingga hasil IP4T tidak menimbulkan multitafsir bagi instansi atau orang yang memanfaatkan data tersebut.
Penilaian kualitas data hasil IP4T Partisipatif terhadap data tekstual dijabarkan dalam 15 poin, diantaranya: NIS, Nama pemilik atau yang menguasai, Alamat, No KTP (NIK),  Pekerjaan,  Umur,  Tahun memiliki tanah,  Nomor Identifikasi Bidang (NIB)/ Nomor Objek Pajak (NOP),  Lokasi/alamat objek,  Luas tanah (Perkiraan), Perolehan tanah, Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan, Sengketa, konflik dan perkara, Kategori PTSL (K1, K2, K3, dan K4), Nilai Tanah. Sedangkan penilaian kualitas data spasial berdasarkan indikator konsisten dilihat pada Legenda dan Pewarnaan pada Peta Pemilikan Tanah, Peta Penguasaan Tanah, Peta Penggunaan Tanah dan Peta Pemanfaatan Tanah.
e. Relevan
Data yang relevan dalam penelitian ini adalah data hasil IP4T Partisipatif harus berkaitan dan berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PTSL. Data tekstual dan data spasial dari IP4T Partisipatif dapat dikatakan relevan apabila data tersebut dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan data PTSL baik untuk peta kerja maupun untuk pengisian data yuridis PTSL.
Penilaian terhadap data tekstual dilakukan terhadap masing-masing bidang tanah dengan 15 poin penilaian sebagai berikut:  Nama  pemilik  atau yang menguasai,  Alamat,  No KTP (NIK),  Pekerjaan,  Umur,  Tahun memiliki tanah, Nomor Identifikasi Bidang (NIB)/ Nomor Objek Pajak (NOP), Lokasi/alamat objek, Luas tanah (Perkiraan),  Perolehan tanah,  Pemilikan tanah (terdaftar/ belum terdaftar), Penggunaan bidang tanah saat ini, Jenis pemanfaatan bidang tanah saat ini, Sengketa, konflik dan perkara, Kategori PTSL (K1, K2, K3, dan K4). Sedangkan untuk penilaian terhadap data spasial dilakukan secara keseluruhan dengan 3 poin penilaian yang merupakan kebutuhan data dalam PTSL, yaitu: 1) Batas bidang- bidang tanah; 2) Batas administrasi, 3) Unsur geografis, seperti sungai, jalan dan lain-lain.
Berdasarkan penjelasan di atas, penilaian kualitas data IP4T Partisipatif dibagi menjadi 2 yaitu penilaian secara keseluruhan dan penilaian per bidang tanah. Untuk penilaian per bidang tanah dilakukan dengan cara mengambil 10 contoh bidang tanah secara acak dari bidang-bidang tanah peserta PTSL pada setiap desa/kelurahan yang sudah ditentukan, yaitu Kelurahan Mlilir, Kelurahan Wungu dan Desa Banaran. Hasil penilaian dibagi menjadi 3 kategori yang telah ditentukan yaitu:  Berkualitas, apabila jumlah poin yang dihasilkan antara 61-88 poin;  Cukup Berkualitas, apabila jumlah poin yang dihasilkan antara 31-60 poin;  Tidak Berkualitas, apabila jumlah poin yang dihasilkan antara 0-30 poin.
Hasil penilaian kualitas data IP4T terhadap data spasial dan tekstual di 3 desa/kelurahan adalah sebagai berikut:
1. Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo
Berdasarkan hasil penelitian oleh Peneliti dengan 10 contoh bidang tanah, kualitas hasil kegiatan IP4T Partisipatif dalam mendukung percepatan PTSL termasuk dalam kategori ‚Berkualitas‛ dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

## Tabel 1. Hasil Penilaian Kualitas Hasil IP4T Kelurahan Mlilir (10 bidang)
Bidang ke- Penilaian terhadap Data Tekstual IP4T Penilaian terhadap Data Spasial IP4T Jumlah (Poin) Akurat  Lengkap  Update  Konsisten  Relevan  Akurat  Update 1 13 20 3 13 12 1 0 62 2 9 20 3 11 8 1 0 52 3 10 18 3 9 8 1 0 49 4 10 14 3 9 9 2 1 48 5 11 15 4 8 10 2 1 51 6 12 16 4 10 12 2 1 57 7 14 21 4 13 14 2 1 69 8 11 17 4 10 10 2 1 55 9 16 21 4 13 15 2 1 72 10 11 16 4 9 10 2 1 53 Jumlah Poin 568 Rata-rata 57
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2020
Penghitungan kualitas terhadap data tekstual dan spasial didapatkan dari jumlah ceklist yang memenuhi 5 indikator penilaian. Untuk penilaian terhadap 10 contoh bidang tanah di Kelurahan Mlilir, poin-poin yang didapatkan selanjutnya dijumlah dan dirata- rata. Hasil dari rata-rata tersebut, ditambahkan dengan poin yang didapat dari penilaian kelurahan. Hasil rata-rata penilaian 10 bidang tanah adalah 57 poin yang dapat dilihat pada Tabel 1 di atas. Sedangkan poin yang didapat dari penilaian kelurahan dapat dilihat
Penilaian Kualitas Data Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan … 183
pada Tabel 2 yaitu 7 poin. Sehingga jumlah poin keseluruhan adalah 64 poin. Berdasarkan jumlah poin keseluruhan yang didapat disimpulkan bahwa data hasil IP4T Partisipatif Kelurahan Mlilir adalah ‚berkualitas‛.
Tabel 2. Hasil Penilaian Kualitas Hasil IP4T Kelurahan Mlilir No Penilaian terhadap Data Spasial IP4T Jumlah (Poin) 1 Lengkap 1 2 Konsisten 4 3 Relevan 2 Jumlah 7 Rata-rata Penilaian Per Bidang 57 Total Poin 64 Sumber: Pengolahan Data Primer, 2020

## 2. Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu
Penghitungan kualitas data hasil IP4T Partisipatif di Kelurahan Wungu yang dilakukan oleh Peneliti yaitu mengambil 10 contoh bidang tanah. Kelurahan Wungu mendapatkan hasil penilaian kualitas data IP4T Partisipatif dengan kategori Berkualitas. Berikut hasil penghitungannya terdapat pada Tabel 3 dan 4.
Tabel 3. Hasil Penilaian Kualitas Hasil IP4T Kelurahan Wungu (10 bidang)
Bidang ke- Penilaian terhadap Data Tekstual IP4T Penilaian terhadap Data Spasial IP4T Jumlah (Poin) Akurat  Lengkap  Update  Konsisten  Relevan  Akurat  Update 1 8 20 4 13 7 2 1 55 2 7 19 3 10 7 1 1 48 3 8 19 3 11 7 2 1 51 4 14 20 4 13 13 2 1 67 5 14 21 4 13 13 2 1 68 6 14 20 4 12 13 1 0 64 7 15 21 4 14 14 2 1 71 8 14 20 4 13 13 2 1 67 9 13 19 4 12 12 2 1 63 10 15 21 4 14 14 1 0 69 Jumlah Poin 623 Rata-rata 62
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2020
Selanjutnya dilakukan penghitungan perbidang dan secara keseluruhan, sama dengan cara yang sama dengan penghitungan di Kelurahan Mlilir. Sehingga didapatkan kualitas datanya adalah ‘Berkualitas’ dengan nilai 69 poin. Nilai tersebut didapatkan dari penilaian per bidang dan penilaian kelurahan. Jumlah poin dari 10 contoh bidang adalah 623 dan hasil rata-ratanya adalah 62 poin. Selanjutnya dilakukan penghitungan poin dari penilaian data spasial secara keseluruhan satu kelurahan seperti pada Tabel 4 didapatkan
7 poin. Kedua poin hasil penilaian tersebut selanjutnya dijumlahkan, sehingga dihasilkan total poin sebesar 69.
Tabel 4. Hasil Penilaian Kualitas Hasil IP4T Kelurahan Wungu No Penilaian terhadap Data Spasial IP4T Jumlah (Poin) 1 Lengkap 1 2 Konsisten 3 3 Relevan 3 Jumlah 7 Rata-rata Penilaian Per Bidang 62 Total Poin 69 Sumber: Pengolahan Data Primer, 2020

## 3. Desa Banaran, Kecamatan Balerejo
Berdasarkan hasil penelitian oleh Peneliti dengan 10 contoh bidang tanah di Desa Banaran, didapatkan nilai kualitas data dengan jumlah 74 yang termasuk dalam kategori Berkualitas dan hasil rekapitulasi hasil penilaiannya terdapat pada Tabel 5 dan Tabel 6 berikut:

## Tabel 5. Hasil Penilaian Kualitas Hasil IP4T Desa Banaran (10 bidang)
Bidang ke- Penilaian terhadap Data Tekstual IP4T Penilaian terhadap Data Spasial IP4T Jumlah (Poin) Akurat  Lengkap  Update  Konsisten  Relevan  Akurat  Update 1 14 21 4 11 13 1 0 64 2 14 21 4 11 13 2 1 66 3 12 17 4 9 11 2 1 56 4 16 22 4 12 15 1 1 71 5 15 22 4 12 14 2 1 70 6 15 21 4 11 14 2 1 68 7 14 21 3 11 9 2 1 61 8 15 22 4 11 14 2 1 69 9 14 21 4 11 14 1 0 65 10 15 21 4 11 14 2 1 68 Jumlah Poin 658 Rata-rata 66
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2020
Berdasarkan data dari Tabel 5 di atas, jumlah poin dari penilaian terhadap 10 bidang tanah adalah 658, sehingga rata-rata yang diperoleh adalah 66 poin. Selanjutnya penilaian data spasial untuk Desa Banaran dengan 3 indikator yaitu lengkap, konsisten dan relevan didapatkan jumlah poin yaitu 8 poin. Sehingga total poin keseluruhan adalah 74 poin. Jumlah poin tersebut termasuk dalam kategori berkualitas.
Penilaian Kualitas Data Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan … 185
Tabel 6. Hasil Penilaian Kualitas Hasil IP4T Desa Banaran No Penilaian terhadap Data Spasial IP4T Jumlah (Poin) 1 Lengkap 1 2 Konsisten 4 3 Relevan 3 Jumlah 8 Rata-rata Penilaian Per Bidang 66 Total Poin 74
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2020
Berdasarkan hasil penilaian kualitas data hasil IP4T Partisipatif dari Kelurahan Mlilir, Kelurahan Wungu dan Desa Banaran didapatkan hasil bahwa data hasil IP4T Partisipatif di ketiga desa/kelurahan tersebut menghasilkan data yang berkualitas dengan poin yang berbeda. Kelurahan Mlilir memiliki poin yang paling terkecil dari ketiga desa/kelurahan tersebut yaitu 64 poin, sedangkan Desa Banaran memiliki poin terbesar yaitu 74 poin. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pengalaman petugas, tingkat kesadaran masyarakat dan pihak Tiga Pilar Desa serta faktor ketersediaan SDM yang melaksanakan tugas pendataan dan entry data.
Kelurahan Mlilir mengalami kendala dalam pengumpulan data P4T yaitu kekurangan SDM yang melakukan pendataan sehingga pelaksana pendataan dan pemetaan ditugaskan kepada ibu-ibu PKK. Hal tersebut mempengaruhi hasil pemetaan bidang tanah yang kurang sesuai dengan kenyataan. Kelurahan Wungu juga mendapatkan penilaian Berkualitas namun poinnya lebih rendah dibandingkan Desa Banaran  yaitu 69 poin. Hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman dari petugas atau pelaksana pendataan P4T sehingga mengakibatkan beberapa bidang tanah memiliki NIS yang sama. Sehingga pihak Kantor Pertanahan mengalami kesulitan untuk melakukan join data antara data spasial dan data tekstualnya.
Untuk Desa Banaran mendapatkan penilaian data hasil IP4T dalam kategori Berkualitas dengan poin tertinggi. Hal ini dikarenakan pihak desa sendiri menyadari pentingnya data pertanahan P4T tersebut, sehingga dari pihak desa melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik mungkin. Selain itu, masyarakat Desa Banaran sangat mematuhi hal-hal yang disampaikan oleh pihak desa terkait pelaksanaan IP4T Partisipatif ini. Sehingga tercipta kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat.

## 2. Pemanfaatan Data Hasil IP4T Partisipatif
Berdasarkan penilaian hasil IP4T Partisipatif yang dilaksanakan pada Kelurahan Mlilir, Kelurahan Wungu, dan Desa Banaran yang mendapatkan kategori penilaian Berkualitas. Maka data spasial dan data tekstual dari ketiga desa/kelurahan tersebut
dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan dari Kantor Pertanahan dan instansi lainnya. Kegiatan IP4T Partisipatif yang didukung oleh berbagai pihak memberikan harapan bagi semua terkait pemanfaatan hasil dari IP4T ini. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun meyakini bahwa dengan adanya hasil IP4T Partisipatif ini membantu Kantor Pertanahan dalam memperbaiki data pertanahan dari akar. Berdasarkan data Komputerisasi Kantor Pertanahan Per 31 Oktober 2018, data pertanahan terkait letak dan posisi bidang tanah terdaftar yang belum valid pada peta pendaftaran sebanyak 83.879 bidang atau 55,11% dari jumlah bidang tanah terdaftar (Rangga 2019). Sehingga, menurut Wahyu selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan, Kepala Kantor Pertanahan berinisiatif untuk memanfaatkan hasil kegiatan IP4T untuk menempatkan bidang-bidang tanah pada peta pendaftaran tersebut (K4) pada posisi yang sebenarnya.
Selain itu, hasil IP4T Partisipatif digunakan untuk membantu percepatan PTSL baik dari data spasial batas bidang tanah maupun data tekstual P4T. Dengan tersedianya data- data tersebut, pengumpul data fisik PTSL tidak perlu melaksanakan pengukuran secara menyeluruh dalam satu blok, hanya mengukur pada bidang yang belum bersertipikat saja. Sedangkan bidang tanah yang sudah bersertipikat, hanya dilakukan deliniasi pada citra. Selain itu, pengumpul data yuridis juga dipermudah dengan adanya data excel P4T yang dapat dijadikan sebagai Daftar Nominatif PTSL. Sehingga petugas pengumpul data fisik dan yuridis dapat menghemat waktu dalam melaksanakan pekerjaan PTSL yang biasanya memakan waktu cukup lama. Pada Tabel 7  dapat diketahui perbandingan ketersediaan data dari hasil IP4T Partisipatif dan kebutuhan data dalam kegiatan PTSL. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui adanya beberapa data yang dibutuhkan dalam PTSL yang sudah tersedia dalam hasil IP4T, sehingga data dari IP4T tersebut dapat digunakan sebagai peta kerja dan daftar nominatif dalam kegiatan PTSL.
Tabel 7. Ketersediaan Data IP4T Partisipatif dan Kebutuhan Data dalam PTSL
No Ketersediaan Data Hasil IP4T Partisipatif Kebutuhan Data dalam PTSL 1 DATA TEKSTUAL Data subjek: a) Nama pemilik atau yang menguasai tanah dan alamat b) No KTP (NIK) c) Pekerjaan d) Umur
e) Status perkawinan f) Jumlah anggota keluarga
g) Domisili saat ini
h) Tahun memiliki/ menguasai tanah DATA YURIDIS (untuk DI 201 dan Surat Pernyataan) a) Letak bidang tanah b) Luas c) NIB d) Nama yang berkepentingan
e) KTP/ NIK f) Usia g) Pekerjaan
h) Tempat tinggal
i) Badan hukum, akta pendirian dan lain-lain.
Penilaian Kualitas Data Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan … 187
No Ketersediaan Data Hasil IP4T Partisipatif Kebutuhan Data dalam PTSL Data objek: a) Nomor Identifikasi Bidang (NIB) b) Nomor Objek Pajak (NOP) c) Lokasi/ alamat objek d) Luas tanah
e) Penguasaan tanah
f) Perolehan tanah g) Pemilikan tanah (terdaftar/ belum terdaftar) h) Penggunaan  bidang tanah saat ini i) Jenis pemanfaatan bidang tanah saat ini j) Indikasi tanah terlantar k) Sengketa, konflik dan perkara
l) Kategori PTSL (K1, K2, K3, dan K4) m) Nilai tanah j) Bukti kepemilikan/ penguasaan k) Bukti perpajakan
l) Kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah
m) Bangunan di atas tanah (pemanfaatan tanah)
n) Status tanah
o) Beban atas tanah
p) Bangunan kepentingan umum dan sosial (jika ada) q) Perkara/ sengketa atas tanah r) Batas bersebelahan 2 DATA SPASIAL Deliniasi bidang tanah yang dituangkan dalam 4 macam peta yaitu Peta Penguasaan Tanah, Peta Pemilikan Tanah, Peta Penggunaan Tanah, dan Peta Pemanfaatan Tanah, DATA FISIK (untuk Perencanaan Pengukuran dan Pemetaan, khususnya Peta Kerja PTSL) Peta kerja digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mendeliniasi dan atau memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang  belum terdaftar. Selain itu memuat titik-titik dasar teknik, unsur geografis, dan batas administrasi.
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2020
Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa data yang dibutuhkan dalam PTSL yang tidak ada pada hasil kegiatan IP4T  Partisipatif di Kabupaten Madiun, diantaranya sketsa bidang tanah dan persetujuan batas bidang tanah dari tetangga bersebelahan. Data beban atas tanah yang dibutuhkan dalam data PTSL sebenarnya sudah terdapat pada kolom formulir P4T, namun pada data hasil  IP4T pelaksana banyak yang tidak mengisi kolom tersebut. Sehingga pengumpul data yuridis perlu mengumpulkan data-data yang belum terisi dalam hasil IP4T tersebut.
Adanya kegiatan IP4T Partisipatif dalam rangka percepatan pelaksanaan PTSL sama artinya dengan mempercepat dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah. Selain itu, dengan tercapainya penyelesaian PTSL dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan
peluang dalam peningkatan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Bagi pihak desa, kegiatan IP4T ini sebenarnya memberikan manfaat yang begitu besar dalam pengadaan peta desa dan data pertanahan desa. Adanya pendataan P4T tersebut, pihak desa dapat mengetahui lokasi dan pemilik masing- masing bidang tanah, data bidang tanah yang sudah dan belum bersertipikat, batas desa berbasis bidang tanah serta potensi desa. Hasil kegiatan IP4T Partisipatif ini juga dianggap mampu untuk menghindari terjadinya potensi sengketa konflik pertanahan di masyarakat. Selain itu, pelaksanaan IP4T dengan melibatkan masyarakat dapat meningkatkan sinergitas antar pihak dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Pemanfaatan hasil kegiatan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun oleh instansi terkait, diantaranya adalah:
a. Penyiapan data Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) Pemerintah Kabupaten Madiun dapat memanfaatkan hasil IP4T dengan menganalisis daerah pertanian yang dapat ditentukan sebagai LP2B Kabupaten Madiun. Setelah lokasi LP2B yang dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan rekomendasi dari Dinas Pertanian, lahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Penetapan lahan pertanian berkelanjutan ini bertujuan untuk melindungi pertanian dan kebutuhan pangan di  wilayah Kabupaten Madiun.
b. Updating Peta Blok PBB
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat melakukan update peta blok Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menyesuaikan bentuk dan jumlah bidang tanah terbaru yang merupakan hasil dari kegiatan IP4T Partisipatif Kabupaten Madiun. PBB P2 ini merupakan dasar pemungutan dan penagihan PBB oleh para petugas pemungut tingkat desa/kelurahan terhadap para wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga dapat mempercepat dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Dibyo 2020).
c. Penyiapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan ketelitian berbasis bidang.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun mempersiapkan revisi RTRW untuk Tahun 2019-2029, mengingat dinamika pembangunan yang sangat dinamis, diantaranya pembangunan jalan tol dan
Penilaian Kualitas Data Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan … 189
double track kereta api, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan laju investasi serta proses ijin (Jumali 2019). Dalam pelaksanaan revisi tersebut, Bappeda dapat memanfaatkan hasil IP4T Partisipatif terkait penggunaan tanah yang terbaru (tahun 2018).
d. Peta Potensi Investasi
Hasil IP4T Partisipatif yang menyajikan data P4T bidang-bidang tanah tentu sangat berguna bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun dalam menyusun Peta Potensi Investasi (Kusuma 2019). Peta tersebut menjadi pedoman dan memberikan gambaran bagi para investor untuk mengetahui investasi yang sesuai di daerah Kabupaten Madiun.
e. Pihak Bhabinkamtibmas dapat mendeteksi sengketa pertanahan sejak dini dengan menggunakan data tekstual IP4T Partisipatif.
f. Pihak Babinsa dapat mengetahui batas territorial wilayahnya dan memetakannya dengan berbasis bidang.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualitas data hasil IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun, dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas data hasil IP4T Partisipatif di 3 desa/kelurahan mendapatkan jumlah poin yang termasuk dalam kategori ‘Berkualitas’. Secara berurutan poin hasil penghitungan di Kelurahan Mlilir, Kelurahan Wungu dan Desa Banaran adalah 64 poin, 69 poin dan 74 poin. Hal tersebut menggambarkan tingkat keseriusan dari Tiga Pilar Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan IP4T Partisipatif di wilayah Desa Banaran lebih besar. Selain iu, masyarakat di wilayah Kalurahan Milir dan Wungu sebagian besar memiliki tingkat aktivitas yang tinggi sehingga partisipasi dalam kegiatan IP4T Partisipatif menjadi kurang maksimal. Ditambahkan lagi dengan kondisi di Kelurahan Mlilir sebagai wilayah urban, memiliki kendala yaitu petugas yang melaksanakan pemetaan adalah ibu-ibu PKK yang kurang membaca lokasi dalam citra. Walaupun demikian, melihat poin dari kualitas data hasil IP4T Partisipatif di 3 desa/kelurahan yang masuk dalam kategori berkualitas, maka dapat disimpulkan bahwa data hasil IP4T Partisipatif tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu percepatan kegiatan PTSL sebagai peta kerja dan daftar nominatif awal.

## Daftar Pustaka
Bagus, R (2018).  Inventarisir  Tanah di Desa-desa, BPN Libatkan Tentara dan Polisi’,
Tribun Jatim, 7 Maret 2018, dilihat pada 6 Agustus 2020, https://jatim.tribunnews.com/2018/03/07/inventarisir-tanah-di-desa-desa-bpn- libatkan-tentara-dan-polisi
Dibyo,  (2020).  Bapenda Kabupaten Madiun Telah Menyerahkan SPPT PBB-P2’, Berita Lima, 16 Maret 2020, dilihat pada 6 Agustus 2020, https://beritalima.com/bapenda- kabupaten-madiun-telah-menyerahkan-sppt-pbb-p2/
Ermawati, R (2018).  Wow, inovasi IP4T Partisipatif BPN Kabupaten Madiun jadi percontohan nasional, Solopos, 7 Maret 2018, dilihat pada 15 Januari 2020, https://www.solopos.com/wow-inovasi-ip4t-partisipatif-bpn-kabupaten-madiun- jadi-percontohan-nasional-900808
Fisko, F. (2015). Pentingnya Peta Desa. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 1(1), 69-73.
Laporan Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif Kabupaten Madiun Tahun 2019.
Lestari, I. G. (2015). Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 di Perusahaan Konstruksi. Ganec Swara , 9(1), 121-126.
Liliyani, P., Nugroho, T., & Andari, D. W. T. (2020). Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif di Kabupaten Madiun.
Jurnal Tunas Agraria , 3(2), 157-176.
Halpis, AE (2018). Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kota Lubuklinggau Tahun 2014 ( Tesis) Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka.
Jumali, Jatim Pos Online.  (2019, November 14), Gelar FGD Sempurnakan Konsep Revisi RTRW Kabupaten Madiun ,  Diakses tanggal 6  Agustus 2020  dari https://www.jatimpos.co/jatim/mataraman/1000-gelar-fgd-sempurnakan-konsep- revisi-rtrw-kabupaten-madiun
Kusuma, Beritatrends.com. (2019, November 20). DPMPTSP Kabupaten Madiun Rilis Buku Peta Potensi Investasi , Diakses tanggal 6 Agustus 2020, dari https://beritatrends.com/2019/11/20/dpmptsp-kabupaten-madiun-rilis-buku-peta- potensi-investasi/
Nugroho, A., Suharno, &  Wahyuni,  (2019).  Participatory mapping: relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan. (Studi  di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur), Himpunan Policy Brief Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia , 170-175.
Penilaian Kualitas Data Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan … 191
Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Tahun 2019 Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan.
Priyanta, R (2019). Pemanfaatan Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) untuk Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (Desa Blimbing Kidul dan Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu ), (Skripsi) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Rangga (2019, Januari, 27). Evaluasi dan Proyeksi Pencapaian Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Tahun 2018,  Diakses tanggal 6 Agustus 2020 dari https://www.slideshare.net/Rangga1985/kantor-pertanahan-kab-madiun
Sam, I. M., Setiowati, S., & Riyadi, R. (2020). Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore. Jurnal Tunas Agraria , 3(2), 122-139.
Slamet, Y (1994). Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.