## KONSENSUS ANTARA PEMERINTAH, PERUSAHAAN, DAN PEKERJA DALAM MASALAH KETENEGAKERJAAN

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan masyarakat merupakan pokok utama yang dibunyikan dalam UUD 1945, maka kesejahteraan masyarakat merupa- kan tugas pokok yang akan selalu diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Kesejahteraan mas- yarakat tentu tidak lepas dari aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sebagai elemen dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Beragam kebijakan dari seluruh aspek dilahirkan untuk mendukung dan membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat termasuk didalam nya masyarakat yang berada jauh dari wilayah administrasi pemerintahan.
Karakter dari perekonomian nasional yang tidak lepas dari Indikator-indikator pada bidang ekspor, utang luar negeri, investasi, buruh tidak
terampil dan pendidikan. Kesenjangan ekonomi yang semakin hadir ditengah masyarakat tentu menjadi salah satu masalah ketika melakukan pembahasan kesejahteraan masyarakat. Fokus kebijakan makro ekonomi yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia kepada keuntungan yang bersifat jangka pendek, maka perhatian peme- rintah yang tercurah pun tidak maksimal. Curahan perhatian yang dituangkan dalam bangunan struktur ekonomi Indonesia yang mencakup produktivitas, output dan kesempatan kerja. Upaya pemerintah dalam memicu pening- katan kesejateraan juga dapat ditandai dengan tinggi nya tingkat investasi yang masuk di Indo- nesia, dalam menunjang aspek ekonomi. Tinggi nya investasi tentu dimaknai dengan harapan bahwa anak bangsa dapat berada dalam tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dengan menjadi

## Geovani Meiwanda
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract:  Konsesensus antara Pemerintah, Perusahaan, dan Pekerja dalam Masalah Ketenagakerjaan. Development conducted by the government leads to achievements in welfare, welfare can not be separated from three main aspects in support of the economy, education and health. The welfare that a country achieves from the economic aspect can not be separated from macroeconomic policies, investment growth that will lead to industrial and labor policy. Indonesia seeks to increase incoming investment, then the country’s economic growth will be better so that the welfare of Indonesia increases. This article will analyze the investment in Indonesia, not accompanied by the welfare of workers within a company, there is a consensus within the government, the company and workers. The legal product protecting the industry and employment in Indonesia is not present, the profit that is only given to the owner of the company not to the state, whose essence should be when the investment entering the country is ready to present intervention, and protect for the benefit of the welfare of the workers.
Abstrak: Konsesensus antara Pemerintah, Perusahaan, dan Pekerja dalam Masalah Ketenagakerjaan . Pembangunan dilakukan oleh pemerintah mengarah kepada upaya capaian dalam kesejahteraan dari masyarakat, kesejahteraan sendiri tidak lepas dari tiga aspek utama dalam mendukungnya yakni ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan yang dicapai sebuah negara dari aspek ekonomi tidak lepas dari kebijakan ekonomi makro, pertumbuhan investasi yang akan berujung kepada kebijakan industrial dan ketenagakerjaan. Indonesia mengupayakan meningkatnya investasi yang masuk, maka pertumbuhan ekonomi negara akan semakin baik sehingga arah kesejahteraan Indonesia meningkat. Artikel ini akan menganalisis mengenai investasi yang masuk di Indonesia, tidak dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat (pekerja) yang berada didalam sebuah perusahaan, terjadi konsesensus didalamnya antara pemerintah, perusahaan dan pekerja. Produk hukum yang melindungi industrial dan ketenagakerjaan di Indonesia seolah hadir seperti bayangan yang kurang mampu kokoh, profit yang seolah hanya diberikan kepada pemilik perushaan bukan kepada tuan rumah, yang esensi seharusnya adalah ketika investasi masuk negara siap hadir memberi intervensi, dan melindungi demi profit kesejahteraan dari pekerja.
Kata Kunci : Kesejahteraan, Ekonomi Makro, Hubungan Industrial, Peran Pemerintah
pekerja didalam laju nya investasi yang masuk di Indonesia, namun fakta empiris menunjukan bahwa angka pengangguran di Indonesia masih dalam kurva yang tinggi mencapai angka 6% hingga tahun 2017. Tingkat pengangguran me- ngalami fluktuasi, dan di tahun 2015-2017 me- ngalami penurunan. Tren data empiris tersebut menunjukan bahwa persentasi pengangguran di Indonesia dalam status tinggi, hampir mencapai angka 6%. Hal ini menjadi permasalahan tenaga kerja yang akan berdampak pada pertumbuhan ekomoni Negara, dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.
Situasional tersebut membutuhkan keha- diran negara dalam upaya pembangunan eko- nomi nasional, tidak hanya upaya dalam menarik investasi yang masuk ke Indonesia namun bagaimana investasi tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Kontrol pemerintah dalam angkatan kerja, dan juga lapangan kerja harus menjadi perhatian pemerintah agara mampu menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Tidak lepas dari kontrol pemerintah, maka kontrol perusahaan juga tidak terlepas didalamnya, mengamankan asset, modal, upaya peningkatan penghasilan perusahaan, sehingga meningkatkan kesejateraan pekerja maka hal ini akan linear dengan tersedianya lapangan peker- jaan. Untuk pekerja tentu akan mengarah kepada kualitas dalam bekerja. Ketiga titik kunci dalam menghadirkan kesejahteraan masyarakat dalam lapangan kerja, yang disebut dengan hubungan industrial. Hal ini sejalan dengan pengertian Hubungan Industrial menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa hubungan industrial sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
Terlaksananya hubungan industrial akan berdampak secara makro terhadap pertumbu- han ekonomi Negara. Data empiris selanjutnya menujukkan bahwa  masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan. Dapat dilihat bahwa masih terdapat 120,7 juta pekerja di Indonesia
yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, masih banyak perusahaan ataupun pengusaha yang masih belum men- jalankan kewajibannya untuk mendaftarkan para pekerja kedalam jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS). Kewajibannya untuk memastikan ke- sejahteraan dari pekerja, diatur dalam Undang- undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Tidak terdaftarnya para pekerja dari pe- serta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dengan muncul nya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di Indonesian. Angka Pe- mutusan Hubungan Kerja (PHK) memang  me- nujukkan angka penurunan yang setiap tahunnya sejak 2014-2016. Namun kategori dalam angka tersebut masih terbilang tinggi yaitu sebanyak 12.727 orang di tahun 2016, yang menggam- barkan bahwa pada tahun 2016 12.727 orang pekerja tidak lagi memiliki pekerjaan, dan akan berpotensi negatif pada perekonomian dan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.
Hadirnya pemerintah tentu menjadi hal yang dinantikan bagi masyarakat Indonesia dengan situasi tersebut, karena tidak akan lepas dari peran pemerintah untuk mengontrol dan mengasi perusahaan baik dari pusat maupun secara horizontal di daerah lewat Dinas Ketenaga- kerjaan, dan Transmigrasi. Tanggung jawab pe- merintah melalui fungsi pengawasan, merupakan bagian dari keharmonisan hubungan industrial. Action langsung dalam bentuk hadirnya pe- merintah dalam permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia masih nampak sangat abu-abu. Tentu ketika berbicara perusahaan yang tidak mungkin terjangkau secara terpusat namun tetap dapat dijangkau melalui perpanjangan secara horizontal namun tidak dapat sampai. Tidak jarang situasi ini pun dapat memicu konflik bagi masyarakat.
Kehadiran dan keberadaan pemerintah, merupakan sesuatu yang penitng bagi proses ke- hidupan masyarakat, baik dalam suatu kelompok maupun sebagai individu. Kehadiran pemerintah yang lebih awal adalah untuk mengatur dan me- lindungi masyarakat agar senantiasa dalam ke- adaan aman dan tertib dan ketika masyrakat
menginginkan suatu bentuk kehidupan diluar aturan pemerintah, maka saat itulah berbagai bentuk persoalan sosial akan muncul. Masalah- masalah yang tumbuh dan brkembang dalam masyarakat lambat laun juga akan menentuh dan disentuh oleh administrasi Negara sebagai suatu masalah yang mendesak untuk dipecahkan pemerintah (Thoha, 2007).
Menurut Siagian (2003) apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional, pemerintah me- miliki beberapa fungsi tertentu, yaitu : a. Pemerintah sealku stabilisator, baik dalam menjaga stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas sosial budaya.
b. Pemerintah sebagai innovator baik dalam bidang administrasi Negara/ pemerintahan, inovasi konsepsionil dalam ide-ide mengenai pembangunan, serta inovasi dalam system,
prosedur serta tenaga kerja.
c. Pemerintah sebagai pelopor dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dengan adanya kepeloporan dalam satu bidang maka akan mempunyai pengaruh positif terhadap bidang lain.
Pada umumnya, pemerintah menjalankan dua fungsi pokok, yaitu fungsi pemerintahan umum yang terdiri dari fungsi pengaturan (regu- lation) , mengatur kehidupan politik, sosial, ke- tertiban, pertahanan, keamanan termasuk ke- pendudukan. Dalam fungsi ini merupakan mo- nopoli pemerintahan dalam artian pihak lain tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas ini. Kedua, fungsi penyediaan pelayanan masyarakat dalam arti luas, seperti : kesehatan, pendidikan, pos, telekomunikasi, dsb. Fungsi ini tidak merupakan monopoli pemerintah me- lainkan terbua juga kesempatan bagi pihak swasta untuk melakukannya (Sarundajang, 2000).
Dari berbagai pendapat diatas, dapat di- pahami bahwa peran pemerintah adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan berdasarkan hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan tertentu bagi masyarakat. Peme- rintah memiliki andil sebagai regulator, stabili- sator, fasilitator, innovator dan penyedia pela- yanan bagi masyarakat.
Secara makro, kondisi hubungan industrial tidak dapat dilepaskan dengan kondisi supply dan demand tenaga kerja, kebijakan pengu- pahan, kondisi perekonomian global, dan ke- bijakan dibidang ketenagakerjaan. Kondisi hubungan dindustrial berkaitan dengan kondisi dan kebijakan ketenagakerjaan, serta kondisi perekonomian Indonesia (Sumanto, 2016).
Hubungan industrial ini melibatkan seluruh kelompok yang berkaitan dengan proses produksi atau jasa. Hubungan industrial menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga- kerjaan, hubungan industrial adalah suatu system hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari pengusaha, pekerja/buruh dan peme- rintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD RI 1945.
Keterlibatan antara ketiga pelaku tersebut, memiliki ruang lingkup fungsi dari masing-masing- nya, yaitu :
a. Fungsi pemerintah: Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pe- ngawasan, dan melakukan penindakan ter- hadap pelanggaran peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku
b. Fungsi Pekerja/ Buruh: Menjalankan peker- jaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, me- nyalurkan aspirasi secara demokratis, me- ngembangkan keterampilan, keahlian dan ikut memajukan perusahaan, serta memperjuang- kan kesejahteraan anggota dan keluarganya c. Fungsi Pengusaha: menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapa- ngan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis serta berkeadilan.
Tulisan ini akan memaparkan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya untuk mendorong investasi dapat masuk dan semakin memperbaiki makro ekonomi yang ada di Indonesia, namun ternyata kehadiran ter- sebut tidak dapat memperbaiki dan meningkat- kan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dengan tampaknya pekerja lokal yang belum memiliki kepastian kesejahteraan yang konkrit dari perusahaan, dan negara seolah
tidak menotifikasi situasi tersebut. Kesejahteraan masyarakat yang dasarnya merupakan tujuan utama dari pengembangan kebijakan makro ekonomi yang diambil oleh pemerintah. De- industrilisasi merupakan respon terhadap refor- masi struktural liberalisasi perdagangan serta stabilisasi makro, yang berorientasi pasar, suatu ideologi yang mulai diadopsi banyak negara berkembanga sejak tiga puluh tahun terakhir (Wade, 2002).
Indonesia yang terjebak dalam hagemoni oligarki, trickle down effect sebuah pandangan dimana investasi akan menunjang pertumbuhan dari sebuah ekonomi negara. Indonesia terjebat dalam hagemoni oligarki tersebut, investasi yang masuk memang membuka lapangan perkerjaan, namun tidak menyampai pada esensinya yaitu meng- cover masyarakat Indonesia. Tidak se- banding antara jumlah lapangan kerja, dengan profit yang didapatkan terlebih lapangan peker- jaan yang tersedia untuk level menengah ke bawah. Profit yang didapatkan tidak sebanding dan jaminan ketegakerjaan yang tidak ada tentu keadaan ini akan memberi kekhawatiran pada kemudian hari. Kebijakan makro ekonomi yang diambil oleh pemerintah seolah tidak sampai kepada makna sesungguhnya dari hubungan industrial.

## METODE
Penulian ini menggunakan skema kualitatif, studi literatur yang dilakukan secara mendalam guna mempertajam analisis yang dipaparkan. Metode studi literatur digunakan untuk mem- bantu penulis dalam memberikan analisis. Pe- manfaatan sumber pustaka sebagai data skunder untuk memperoleh data penelitian. Berupa buku, e-book, journal, e-journal, dan beragam laporan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia. Data skunder tersebut direduksi dan di sintesis sesuai dengan kebutuhan pembahasan. Analisis mendalam bagaimana pemerintah mem- bangun mitra baik dengan perusahaan agar tidak adalagi kesenjangan dalam urusan ketenaga- kerjaan di Indonesia. Produk Undang-undang yang cukup lengkap dan juga adanya fungsi pe- merintah yang berupa pengawasan ternyata da- lam praktik nya masih kerap terjadi kelonggaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tenaga kerja memiliki peran dan kedudu- kan yang sangat penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kaulitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.  Istilah tenaga kerja juga sangat luas, yaitu meliputi setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa utnuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, baik yang sudah mempunai pekerjaan- dalam hubungan kerja atau sebagai swapekerja - maupun yang belum/ tidak mempunyai pekerjaan (Soepomo, 2001).
Tenaga kerja dapat diliha perumusannya pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga- kerjaan sebagai setiap orang ynag mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Pasal 1). Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja dan pekerja/ buruh dibedakan. Te- naga kerja adalah mereka yang potensial untuk bekerja, berarti bahwa mereka bisa saja belum bekerja. Sedangkan pekerja atau buruh adalah potensi yang sudah terikat hubungan pekerjaan dengan pengusaha dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Irsan, dkk, 2016). Dalam urusan ketenagakerjaan, pemerintah di- harapkan dapat menyusun dan manetapkan pe- rencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acan dalam penyusanan kebijakan, strategi dan implementasi program pembangunan kete- nagakerjaan yang berkesinambungan (Lestari, 2013).
Ketenagakerjaan merupakan permasalah yang sangat menarik yang diperbincangkan serta diperdebatkan oleh hampir seluruh negara ber- kembang di dunia. Bicara mengenai ketenaga- kerjaan maka kita akan berbicara mengenai ekonomi sebuah negara, dan bagaimana tonggak ekonomi sebuah negara hadir dalam sebuah kebijakan ekonomi makro, yang tentu harus bersifat jangka panjang karena akan menghadap kepada hajat orang banyak, yaitu sebuah ke-
sejahteraan. World Bank mengakui pemerintah bukanlah penghalang dalam pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama World Bank juga meragukan peran pemerintah sebagi faktor penentu kesuksesan pembangunan eko- nomi dikawasan tersebut (World Bank, 1993).
Rahmat dan Yustika (2016), memberikan pandangan bahwa untuk kawasan di Asia Timur sendiri dalam menyukseskan keberhasilan pem- bangunan ekonomi nya tidak lepas dari peran pemerintah melalui proses industrialisasi. Peran pemerintah berupa penyedia kondisi yang men- jadi prasayarat penting bagi pertumbuhan eko- nomi, membantu mengalokasi sumber daya menuju ke sektor ekonomi, serta meningkat ka- pabilitas dari sumber daya. Kebijakan industrial ( industrial policy ) merupakan sekumpulan ke- bijakan yang dirancang untung mengembangkan industri-industri tertentu dalam rangka mening- katkan kesejahteraan suatu negara, serta instru- men pemerintahan yang hadir dalam peng- alokasian sumber daya.
Kebijakan industrial merupakan kebijakan yang harus memiliki intervensi dari pemerintah, dan sifatnya tidak tunggal karena kebijakan industrial tidak lepas akan lepas dari  kebijakan lain nya yang mendukung artinya terjadi elaborasi yang baik dalam kebijakan industrial. Situasional dalam artikel ini memaparkan bahwa kebijakan industrial di Indonesia tidak dapat melaksanakan esensi dasar dari hubungan industrial yaitu hagemoni yang baik antara pemerintah, peru- sahaan dan pekerja karena pada akhirnya masih dipertanyakan adalah paket kebijakan ketenaga- kerjaan di Indonesia yang cukup lengkap namun masih kerap sekali terjadi kelonggaran didalam- nya. Hal tersebut menunjukan seolah bahwa pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk me- milih pemenang. Selain mempercundangi pihak lain, pada dasarnya pemerintah dan seolah tidak memiliki kemampuan yang sempurna (Benhassine & Raballand, 2009).
Ekspansi berdirinya perusahaan-perusa- haan baik kelas menengah maupun kelas besar tumbuh di Indonesia, keuntungannya adalah menyerap tenaga kerja lokal (masyarakat Indo- nesia). Peran Pemerintah tidak hanya berbicara mengenai keuntungan dalam penarikan pajak dari
perusahaan namun juga regulasi untuk melindungi masalah tenaga kerja. Permasalahan tenaga ker- ja yang terjadi, membutuhkan peran pemerintah yang memiliki tanggung jawab terhadap ketenaga- kerjaan baik secara mikro maupun makro. Pe- merintah merupakan pihak yang penting dalam hubungan industrial berhak melaksanakan peran sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam menjaga keharmonisan hubungan industrial.
Pemerintah menjalankan dua fungsi pokok, yaitu fungsi pemerintahan umum senagai fungsi pengaturan (regulation) , mengatur kehidupan politik, sosial, ketertiban, pertahanan, keamanan termasuk kependudukan. Dalam fungsi ini me- rupakan monopoli pemerintahan dalam artian pihak lain tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas ini. Kedua, fungsi penye- diaan pelayanan masyarakat dalam arti luas, seperti kesehatan, pendidikan, pos telekomuni- kasi, dan sebagainya, Fungsi ini tidak merupakan monopoli pemerintahan, melainkan terbuka juga kesempatan bagi pihak swasta untuk melaku- kannya (Sarundajang, 2000).
Fungsi pemerintah dalam cakupan hubu- ngan industrial, berupa menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan penga- wasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang-undang ketenaga- kerjaan yang berlaku (Guntur, 2010). Fungsi pemerintah dalam hubungan industrial berdasar- kan fenomena yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Penetapan kebijakan yang dilakukan peme- rintah, telah tertuang dalam berbagai regulasi yang terdiri dari Undang Undang No. 13 Ta- hun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pe- nyelesaian Hubungan Industrial, Undang- Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama serta berbagai peraturan perunda- ngan lainnya yang terkait ketenagakerjaan.
2. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah didalam hubungan industrial adalah berupa pelayanan penempatan tenaga kerja, yang
merupakan kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan ke- mampuannya, dan pemberi kerja dapat mem- peroleh tenaga kerja yang sesuai dengan ke- butuhannya. Bentuk pelayanan ini, diberikan pemerintah melalui Job Fair yang dilakukan oleh pemerintah Kementrian Ketenaga- kerjaan dan Transmigrasi. Pemerintah juga melakukan pelayanan kepada para tenaga kerja untuk dapat meningkatkan kualitas softskill yang dimiliki mellaui berbagai pelatihan. Seperti cara membuat Curriculum Vitae yang baik, trik menghadapi wawan- cara, trik mencari kerja, pelatihan untuk mendalami teknik sepeda motor, pelatihan menjahit, dan sebagainya. Apabila pelayanan dari pemerintah ini dijalankan dengan lebih maksimal, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat PHK di Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 151, yang mengungkapkan bahwa pengusaha, pekerja/ buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus me- ngusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam artian kata, bahwa pemerintah dapat meminimalisir kejadian PHK, bila pemerintah mengawasi prosesnya dan mengevalusi hal-hal yang menjadi pe- nyebab perusahaan melakukan PHK.
3. Melaksanakan fungsi pengawasan. Penga- wasan ketenagakerjaan adalah kegiatan yang mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan ini dilakukan oleh unit terkait dalam pemerintahan yang diputuskan oleh presiden. Bentuk pengawa- san yang dilakukan adalah seperti mengawasi jalannya serikat pekerja, mengawasi pelaksa- naan undang-undang yang terkait, mengawasi hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, mengawasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan, mengawasi jalannya Serikat Pekerja, serta mengawasi segala pelaksanaan maupun pelanggaran mengenai hubungan industrial.
Bentuk pengawasan ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti laporan yang diberikan pihak perusahaan terkait kegiatan industrial, keterlibatan pemerintah didalam Lembaga Tripartit, serta laporan yang diberikan oleh pihak serikat pekerja kepada pemerintah atas berbagai persoalan terkait hubungan industrial di perusahaan. Namun, yang sering kali ter- jadi, adalah system pengawasan yang hanya dilakukan oleh perusahaan kepada peme- rintah, tidak dari pemerintah kepada perusa- haan. Keterlibatan pemerintah yang turun langsung ke perusahaan-perusahaan masih sangat kurang. Bahkan banyak perusahaan yang sering melakukan kegiatan industrial tanpa perlu memberitahukan kepada peme- rintah, yang akan berdampak pada hak kar- yawan yang tidak sesuai, banyaknya jumlah PHK, sehingga tak jarang terjadi demo. Padahal hal tersebut wajib dilakukan, dan sudah tercantum ketentuannya dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seperti keharusan perusahaan untuk melapor- kan kepada pemerintah daerah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan kepada para pekerja/buruh. Bila pemerintah melakukan pengawasan terhadap ini, maka pemerintah dapat mengontrol angka PHK dan pengangguran, dengan mengkaji kembali sebabnya, mengontrol jumlahnya, dan juga dapat mengawasi hak dari para pekerja/buruh yang terkena PHK. Begitu juga dengan kasus perusahaan yang belum men- daftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenaga- kerjaan. Hal ini menunjukkan fungsi penga- wasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan masih sangat kurang. Pa- dahal segala peraturan mengenai hal tersebut sudah jelas tertuang didalam Undang-undang dan perangkatnya.
4. Penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang ber- laku. Penindakan ini sudah tertuang didalam UU No. 13 Tahun 2003, bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan yang telah diatur di dalam UU akan dikenakan sanksi sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga- kerjaan pasal 183. Penindakan ini adalah
bentuk lanjutan dari pengawasan yang dilaku- kan oleh pemerintah kepada pengusaha dan pekerja/buruh, dan bentuk kewajiban bagi perusahaan dan pekerja/buruh yang harus menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku mengenai Ketenagakerjaan.
Secara mikro, pada dasarnya prinsip – prinsip dalam hubungan industrial mencakup seluruh tempat-tempat kerja dimana para pe- kerja dan pengusaha bekerjasama dalam hubu- ngan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Hubu- ngan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan pejanjian kerja yang mempunyai unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Hubungan industrial merupakan hubungan antara pelaku proses produksi barang maupun jasa (pengusaha), pekerja/ serikat pe- kerja, dan pemerintah.
Legal standing atau kekuatan hukum bagi ketenagakerjaan di Indonesia sudah ada, namun kekuatan hukum tentu harus dibarengi dengan asksi nyata dan kebijakan industrial bukan me- rupakan kebijakan yang bersifat tunggal. Jika beberapa pendapat menyebutkan bahwa Kega- galan Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya melalui indsutri strategis, serta pengang- guran yang sebagian besar unskilled dan sebagian besar mengabdikan diri sebagai pekerja pada perusahaan multinasional. Namun konsen- sus yang harus disepakati oleh pemerintah Indo- nesia adalah menjamin kesejahteraan dari masyarakat (pekerja), bagaimana upaya dalam menunjang dari yang awalnya unskilled menjadi profesional (Aprilianti, 2012).
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat mudah terjadi jika tidak hadirnya negara, dalam melakukan negosiasi dalam bentuk upaya peningkatan kapabilitas pekerja. Masalah se- lanjutnya jika PHK terjadi negara dapat menuntut apa kepada perusahaan untuk memastikan ke- sejahteraan bagi pekerja (pesangon), tidak se- dikit perusahaan yang merumahkan pekerja nya tanpa ada uang tolak (pesangon), menelik ke- pada peraturan hukum, Indonesia telah menga- turnya namun masih tetap terjadi kebocoran dalam pelaksanaan nya. Strategi dari negara- negara maju untuk menciptakan efisiensi biaya produksi dengan menggunakan tenaga kerja
yang murah sehingga tidak perlu menggunakan tenaga kerja terampil dan semi terampil dinegeri nya yang berupah tinggi (World Bank, 1995).
Tenaga kerja yang tidak terampil dan tidak terorganisir akan menghadapi sebuah resiko lebih besar secara global, ketimbang dengan pe- kerja yang terampil. Negara harus hadir dalam menjawab kemungkinan tersebut, dan mampu menjadi penyokong dalam upaya peningkatan keterampilan pekerja dengan kebijakan yang cerdas sedini mungkin sebelum tumbuh angkatan kerja selanjutnya. Hadirnya nyata dengan ke- kuatan hukum yang sudah ada untuk angkatan kerja saat ini pun harus dimunculkan, fokus ke- pada bagaimana investasi masuk namun peme- rintah seolah menutup mata bahwa perusahaan multinasional maupun lokal yang hadir di Indo- nesia seolah tidak memberikan profit yang sama bagi pekerja. Hukum adalah payung dari segala kebijakan dan strategi.

## SIMPULAN
Pengawasan merupakan benang merah yang harus dipertegas di dalam kebijakan kete- nagakerjaan di Indonesia, sehingga dapat men- capai titik terbaik terhadap konsesnsus antara pemerintah, perusahaan dan pekerja. Tidak bisa hanya menekankan dalam fungsi pengawasan pemerintah saja, atau jika kewajiban dari pe- rusahaan serta pekerja saja, jika tidak terbungkus dalam satu rumah kesepakatan bersama. Hubu- ngan secara ekonomi antara perusahaan multina- sional dan pemerintah nasional demokratis diatur oleh perbedaan mendasar dalam tujuan masing- masing entitas. Perusahaan selayaknya dituntut untu mampu memaksimalkan kesejahteraan pekerjanya bukan hanya kesejahteraan dari pe- miliknya.
Sebuah kepastian hukum yang layak bagi pekerja menjadi linearitas yang harus dioptimal- kan oleh sebuah negara dalam mengupayakan sebuah investasi masuk kedalam negara. Pe- merintah Indonesia perlu memastikan manfaat yang akan didapatkan ketika investasi masuk ke Indonesia yakni berupa pembangunan, pertum- buhan dan kesejahteraan yang berhasil dicapai. Kehati-hatian dalam menmformulasikan kontrak investasi dan pembuatan kerangka kerja sebuah
kebijakan industrial dan ketengakerjaan ter- masuk kerangka kerja legislatif. Kepastian secara legal agar tidak terjadi sebuah kecendru- ngan dimana keuntungan lebih besar didapat investor daripada tuan rumah ( house country ) dan hak dari stakeholder di negara tuan rumah.

## DAFTAR RUJUKAN
Aprilianti, Indri Dwi. 2012 . Perusahaan Multi (Nasional) dan Kuli-kuli Multi (Nasional): Keniscayaan, atau Konstruksi Ekonomi Politik . Indonesia Bergerak ., Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Benhassine, N., G. Raballand. 2009. Beyond Ideological Cleavages: A Unifiying Framework for Industrial Policies and Other Public Interventions. Economics Systems, Vol. 33, pp. 293-309. Organisasi Perburuhan Internasional. 2015.
Pengawasan Ketenagakerjaan: Apa dan Bagaimana . E-Book ILO: Indonesia, Jakarta.
Purwanti, Nurul Dwi. (2015). Collaborative Governance, Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer . Gava Media: Yogyakarta. Rahmat, Muhammad., Yustika, Ahmad Erani.
2017. Dibawah Bendera Pasar, Dari
Nasional Menuju Liberalisasi Ekonomi .
Empatdua: Malang Sarundjang, SH. 2000. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah . Sinar Harapan: Jakarta Sumanto. 2014. Hubungan Industrial; Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik Pengusaha-Pekerja pada Era Modal Global . Buku Seru: Jakarta.
Thoha, Miftah. 2007. Kepimpinan dalam Manajemen. Raja Grafindo Persada:
Jakarta.
Wade, Robert Hunter. 2002. US Hegemony and The World Bank: The Fight Over People and Ideas. Review of International Political Economy, 9:2, 215-243.