## SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA  BERBASIS MANAJEMEN RISIKO  DI DESA RINDU HATI  KECAMATAN TABA PENANJUNG KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Nurna  Aziza 1) ,  Irwansyah 1) ,  Fitrawati  Ilyas 1) ,  Ilham  Putra  Laksana 1) ,  Fenny Gustiana 1) , Muhammad Rifqi Syafdel 1)
1) Program Studi Akuntnasi Universitas Bengkulu, Bengkulu *Corresponding author: nurnaaziza@unib.ac.id

## Informasi Artikel
Terima : 21-02-2022 Revisi : 20-04-2022 Disetujui : 20-05-2022
Kata Kunci:
Pengelolaan Dana
Desa, Manajemen
Resiko

## ABSTRAK
Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko.  Risiko-risiko  tersebut  dapat  disebabkan  oleh  lingkungan internal  maupun  eksternal  pengelola  keuangan  itu  sendiri.  Besarnya potensi risiko yang akan muncul seperti; Risiko perencanaan, Risiko implementasi, Risiko penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban,  dan  Risiko  pengawasan,  serta  minimnya instrument  pengendalian  risiko,  menjadi  dasar  pertimbangan pentingnya  dilakukan  sosialisasi  pengelolaan  dana  desa  berbasis manajemen  risiko.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  maka dilaksanakan sosialisasi strategi pengelolaan keuangan desa berbasis manajemen  risiko  yang  dilakukan  di  Desa  Rindu  Hati  kecamatan Taba Penanjung kabupaten Bengkulu Tengah. Sosialisasi pengelolaan  dana  desa  berbasis  manajemen  risiko  meliputi;  (a) Manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, (b) Manajemen risiko penatausahaan, pelaporan, dan  pertanggung  jawaban  keuangan,  dan  (c)  Strategi  menurunkan potensi risiko pengelolaan dana desa. Dari sosialisasi pengabdian ini dan  hasil  evaluasi  dari  kegiatan  maka  di  peroleh  kesimpulan  bahwa perangkat desa telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan dana desa berbasis risiko.

## PENDAHULUAN
Kebijakan pembangunan desa
sudah  dilakukan  pemerintah.  Beberapa program pembangunan desa yang sangat  popular  dimasanya  seperti;
ABRI  Masuk  Desa  (AMD),  Program Inpres  Desa  Tertinggal,  Listrik  masuk Desa, Program Peningkatan Infrastruktur  Pedesaan  (PPIP)  dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri  (PNPM).  Undang- Undang Desa Tahun 2014 menempatkan  desa  sebagai  subjek
pemerintahan  dan  pembangunan  yang betul-betul berangkat dari bawah.
Pasal  72  Undang-Undang  tentang Desa  menyebutkan  bahwa  pendapatan desa  bersumber  dari  alokasi  APBN, atau  dana  desa  bersumber  dari  belanja pusat  dengan  mengefektifkan  program yang  berbasis  desa  secara  merata  dan berkeadilan.  Tahun  2015  pemerintah mengambil kebijakan percepatan pembangunan pedesaan dengan membuat  regulasi  tentang  keuangan desa. Sejak tahun 2015–2019
pemerintah  telah  mengucurkan  Dana Desa sebesar Rp 257,67 triliun.
Besarnya jumlah dana yang
diterima  oleh  masing-masing  desa membuat potensi penyalahgunaan
semakin  besar  pula.  Supriadin  (2017) Fakta  menunjukkan  banyak  Dana  Desa yang  tidak  digunakan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh adalah  pernyataan  dari  Presiden  Joko Widodo  yang  menyebutkan  sebanyak 900  kepala  desa  tersangkut  kasus hukum akibat penyalahgunaan
mengenai  Dana  Desa.  Hal  tersebut mengharuskan;  (a)  Semua  kepala  desa dan  perangkat  desa  mampu  mengelola dana  tersebut  secara  transparan  dan akuntabel agar terhindar dari permasalahan hukum. (b) KPK mengemban  tugas  yang  cukup  berat dalam aktivitas pengawasannya. Pengelolaan keuangan
desa merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko.  Risiko-risiko  tersebut  dapat disebabkan  oleh  lingkungan  internal maupun  eksternal  pengelola  keuangan itu sendiri. Besarnya potensi risiko yang akan muncul seperti; Risiko perencanaan, Risiko implementasi, Risiko  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban, dan Risiko pengawasan, serta minimnya instrument pengendalian  risiko,  menjadi  dasar pertimbangan pentingnya dilakukan sosialisasi pengelolaan dana desa berbasis  manajemen  risiko.  Untuk meminimalisir  resiko-resiko  tersebut (Yusmaniarti  et  al.,  2021)  dalam pengelolaan keuangan desa harus melalui  tahapan-tahapan  nya  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  yang  menerapkan asas-asas  pengelolaan  keuangan  desa yang meliputi asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disipilin anggaran. Hasil  analisis  situasi  di  Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Pananjung Kabupaten Bengkulu Tengah
menemukan  beberapa  faktor  yang bersifat  kelemahan  dan  kekuatan  dalam pengelolaan  dana  desa.  Sumber  faktor- faktor  tersebut  berasal  dari  internal  dan eksternal pemerintahan desa. Kelemahan,  kekuatan,  dan  sumber kelemahan dan kekuatan dalam
pengelolaan  dana  desa  disajikan  pada tabel 1.
Tabel. 1 Hasil Analisis Situasi Desa Rindu Hati, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah No.  Faktor Internal Faktor Eksternal 1. Tingkat  pendidikan sudah baik. Besarnya ADD- ON 2. Pemahaman peraturan pemerintahan desa masih rendah. Kurang pengawasan  dari masyarakat 3. Koordinasi dengan pihak  terkait  belum maksimal. Pengawasan  oleh Bank Bengkulu sudah. 4. Kinerja perangkat desa belum maksimal. Regulasi tata kelola keuangan desa sudah baik. 5. Kapabilitas perangkat desa masih rendah. Kurangnya transparansi. 6. Pengetahuan administrasi masih rendah. Kondisi politik yang tidak menentu 7. Pembangunan berfokus pada infrastruktur. Masih ada proposal pembangunan bersifat  keinginan (bukan berdasar pada kebutuhan) 8. Kualitas hasil pembangunan  belum sesuai dengan perencanaan 9. Sistem  pengendalian internal masih lemah. 10. Sejak tahun lalu Dana Desa tidak
berjalan
sebagaimana mestinya Berdasarkan  tabel  1  di  atas,  ada beberapa  hal  yang  menjadi  faktor pendorong naiknya potensi risiko pengelolaan
dana desa yaitu;
pemahaman  peraturan  pemerintahan desa  yang  masih  rendah,  koordinasi dengan pihak terkait yang tidak optimal, kapabilitas perangkat desa yang rendah, pengetahuan  administrasi  yang  rendah,
pembangunan berfokus pada infrastruktur,  dan  sistem  pengendalian internal.  Potensi  risiko  pengelolaan dana  desa  dapat  diturunkan  atau dihindari  dengan  adanya  implementasi manajemen  risiko  pada  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan  kegiatan pembangunan desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor  9  Tahun  2020  Pasal  1,  ayat  2 menjelaskan  bahwa  manajemen  risiko adalah  proses  yang  proaktif  dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan  Risiko,  termasuk  berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. Peraturan  tersebut  mewajibkan  semua level  di  Kementerian  DPDTT  termasuk di pemerintahan desa melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi dalam melakukan aktifitas perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan
pelaporan  keuangan  atas  pelaksanaan pembangunan.  Penilaian  risiko  sangat membantu  kepala  desa  dan  perangkat desa dalam kelancaran proses pembangunan,  proses  akuntansi  dan keuangan,  serta  penyediaan  dokumen pertanggungjawaban keuangan,
Sosialisasi  strategi  pengelolaan keuangan  desa  berbasis  manajemen risiko ini dilakukan di Desa Rindu Hati kecamatan  Taba  Penanjung  kabupaten Bengkulu Tengah. Sosialisasi pengelolaan dana desa berbasis manajemen risiko meliputi; (a) Manajemen  risiko  dalam  perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan  desa,  (b)  Manajemen risiko  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggung jawaban keuangan, dan (c) Strategi  menurunkan  potensi  risiko pengelolaan dana desa.
Persepsi  Masyarakat  dan  Perangkan Desa terhadap Risiko
Persepsi masyarakat dan perangkat desa berdasarkan  tingkat  kepentingan  dari berbagai  resiko.  Persepsi  masyarakat dan  perangkat  desa  terhadap  risiko perencanaan  terdiri  dari  keselarasan dengan  RPJMD  kabupaten,  keterlibatan masyarakat,  dan  pembahasan  dalam perencanaan.  Persepsi  masyarakat  dan perangkan desa terhadap risiko pelaksanaan  terbagi  menjadi  angaran masuk,  pelaksanaan  kegiatan,  dan kualitas  produk.  Sedangkan  persepsi masyarakat dan perangkat desa terhadap risiko  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban terdiri dari pencacatan kekayaan desa, dan penerapan  siskuedes.  Serta  persepsi masyarakat dan perangkat desa terhadap risiko pengawasan terdiri dari pengawasan  masyarakat,  dan  system pengendalian internal.
Adapun resiko  yang paling sering dihadapi  oleh  desa  Dari  berbagai macam  risiko  tersebut,  risiko  dalam prencanaan yang paling besar pengaruhnya adalah keterlibatan masyarakat  dalam  hal  pengambilan keputusan, kemudian diikuti oleh pembahasan  dalam  perencanaan  dan yang terakhir adalah keselarasan dengan RPJMD kabupaten yang kurang (Mutmainah & Pramuka, 2017).
Kemudian dari risiko pelaksanaan yang  paling  kuat  pengaruhnya  adalah keterlambatan  angaran  masuk,  yang dikuti  oleh  pelaksanaan  kegiatan,  dan kualitas produk yang dihasilkan. Sedangkan  dari  risiko  penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban faktor  yang  paling  besar  pengaruhnya adalah  pencacatan  kekayaan  desa,  dan selanjutnya  adalah  tentang  penerapan siskuedes.  Serta  faktor  dari  risiko pengawasan yang paling tinggi pengaruhnya  adalah  pengawasan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  yang  masih sangat  minim,  dan  dikuti  oleh  system pengendalian internal yang masih minim.

## Manajemen Risiko di Tingkat Desa
Manajemen  resiko  di  tingkat
masyarakat desa biasanya lebih
difokuskan  kepada  pengurangan  risiko dalam pelaksanan kegiatan. Hal tersebut sangat  berpengaruh  terhadap  kualitas pekerjaan  yang  dihasilkan  terutama pembangunan  dibidang  infrastruktur. Walaupun  pada  dasarnya  cepat  atau lambatnya  anggaran  masuk  ke  kas  desa tidak  bisa  dikondisikan  oleh  perangkat desa sebagai kuasa pengguna anggaran, tetapi  dalam  pelaksanaan  kegiatannya menjadi  tolok  ukur  baik    atau  tidaknya hasil  akhir  dari  suatu  pekerjaan  yang dibuat.  Oleh  karenanya,  upaya-upaya yang  dilakukan  untuk  mengurangi ketidaksempurnaan  dalam  pelaksanaan, perangkat  desa  selalu  memberikan masukan-masukan  tentang  efek-efek yang diakibatkan jika dalam pengerjaan kegiatan tidak maksimal akan bepengaruh pada ketahanan dan lamanya  penggunaan  hasil  pekerjaan oleh  masyarakat.  Manajemen  risiko  di tingkat  desa  lebih  mengutamakan  pada aspek  sosial,.  Hal  ini  dikarenakan  oleh kultur  masyarakat  yang  ada  di  desa, apabila  suatu  pekerjaan  tersebut  tidak dilakukan  dengan  baik  atau  melanggar ketentuan  yang  berlaku  maka  sanksi sosial  yang  menjadi  sanksi  yang  akan didapatkan.
Strategi Memperkecil Risiko Pengelola Dana Desa. Strategi untuk memperkecil risiko pengelolaan  dana  desa  dapat  dilakukan melalui;  Penguatan  regulasi  tentang pengelolaan  dan  tata  pemerintahan,
Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, Peningkatan  koordinasi,  Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat, dan Peningkatan pemahaman dalam
perencanaan  dan  pengawasan  pada kegiatan di desa. Strategi  penguatan  regulasi  dalam
pengelolaan dan tata pemerintahan desa perlu dilakukan untuk membantu kepala
desa dan perangkatnya dalam penyusunan  perencanaan  kegiatan  dan keuangan  desa.  Peningkatan  kualitas perencanaan  perlu  dilakukan  untuk memaksimalkan  perencanaan,  RAB, dan  dokumen  lainnya  yang  harus dibuat. Tata cara dan kaidah teknis atau unsur  akademis  baik  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan  perlu ditingkatkan untuk mendapatkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan  yang  lebih  baik.  Kordinasi pengelolaan keuangan desa perlu ditingkatkan  untuk  mendapat  jaminan pengelolaan  keuangan  tepat  sasaran. Regulasi  belum  mengatur  secara  jelas dan detail tentang pengelolaan keuangan desa. Penguatan kapasitas dan kapabilitas  kepada  perangkat  desa sangat penting untuk dilakukan khususnya  untuk  tim  PTPKD  dan  TPK Desa  harus  lebih  sering  dilakukan. Peningkatan pemahaman dan pengawasan  pada  semua  aspek  sangat penting  untuk  dilakukan.  Mengingat selama  ini  pengelolaan  keuangan  desa masih minim pengawasan dan
kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran.

## METODE PELAKSANAAN Kerangka Pemecahan Masalah
Dalam  upaya  mewujudkan  tujuan kegiatan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka pemecahan masalah yang akan dilaksanakan meliputi :
a. Memberikan  sosialisasi  dengan  cara memberikan  wawasan  dan  ilmu pengetahuan  tentang  implementasi manajemen  risiko  pada  program kegiatan pembangunan desa.
b. Diskusi  atau  tanya  jawab  mengenai;
(1) Cara mengimplementasikan manajemen  risiko  pada  program pembangunan  desa,  dan  (2)  Manfaat implementasi manajemen risiko pada program pembangunan desa.

## Khalayak Sasaran
Khalayak  sasaran  dalam  kegiatan ini  adalah  Kepala  desa,  perangkat  desa, dan  tokoh  masyarakat  di  Desa  Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

## Metode Penerapan Pengabdian
Ada  2  rancangan  pelaksanaan kegiatan pengabdian:
a. Jika  kondisi  Pandemik  Covid-19 mereda ,  tahap  kegiatan  pengabdian
ini  yaitu  Tim  berkunjung  ke  Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memberikan sosialisasi dengan menggunakan metode  ceramah,  tanya  jawab  dan diskusi mengenai implementasi manajemen  risiko  pada  pengelolaan dana  desa  atau  pengelolaan  dana desa  berbasis  manajemen  risiko, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuan dilakukan kunjungan  langsung  adalah  untuk mengetahui  secara  langung  apakah; penggunaan dana desa, proses perencanaan pembangunan desa,
proses  pelaksanaan  pembangunan desa, dan proses pengawasan
pelaksanaan pembangunan desa
sudah  sesuai  dengan  aturan  yang ditetapkan dan apakah sudah mempertimbangkan  factor  risiko.
Berikut  gambar  tahapan  kegiatan pengabdian:
Tabel. 3 Tahapan Kegiatan Pelatihan b. Jika  kondisi  Pandemik  Covid  19 belum reda , maka kegiatan pengabdian dilakukan dengan memberikan video penjelasan mengenai  implementasi  manajemen risiko  pada  pengelolaan  dana  desa, sehingga  kepala  desa,  perangkat desa,  dan  tokoh  masyarakat  dapat menonton penjelasan tersebut.

## Keterkaitan
Agar program ini dapat terlaksana secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka kegiatan ini akan melibatkan pihak yang terkait.

## Rancangan Evaluasi
Evaluasi  akan  dilakukan  selama kegiatan  pelatihan  berlangsung  yaitu pada bulan ke tiga dan lima (bulan ke-2 dan 3).
Tabel. 2
Jadwal Pelaksanaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Desa Rindu  Hati  memiliki  karakteristik wilayah  khas  pedesaan  yang  dikelilingi oleh suagai berupa hamparan persawahan,  dan  perbukitan.  Desa Rindu  Hati  berbatasan  dengan  Desa Tanjung  Heran  di  sebelah  utara, berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang di  sebelah timur, Kabupaten Seluma di sebelah selatan dan
berbatasan  dengan  Desa  Taba  Teret  di
sebelah  barat.  Desa  Rindu  hati  adalah Desa Binaan Universitas Bengkulu.

## Gambar 3.  Melaksanakan Perizinan Lokasi Kegiatan Pengabdian
Sebelum  dilaksanakan  kegiatan, tim  pengabdian  menemui  Plt  kepala desa  (sekretaris  desa)  untuk  meminta izin dan koordinasi persiapan pelaksanaan  kegiatan  pada  tanggal  5
November  2021.  Berikut  foto  proses izin dan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  telah  dilaksanakan  dengan lancar dan masayarakat (peserta) dengan  antusias  memenuhi  undangan tim  dan  tetap  hadir  sampai  kegiatan selesai.  Kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  dalam  bentuk  sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa berbasis risiko. Kegiatan terlaksana berkat kerjasama  antara  Tim  Pelaksana  Dosen Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dengan  Desa  Rindu  Hati,  serta  dibantu oleh  3  (tiga)  orang  mahasiswa.  Peran mahasiswa  adalah  menyiapkan  proses kegiatan  dan  membantu  memberikan pemahaman  kepada  peserta  terkait mataeri yang disampaikan oleh tim.
Pada awal kegiatan, peserta mengisi  presensi.  Selain  itu,  dalam masa pandemi wabah virus COVID-19, peserta dibagikan masker dan
handsanitizer.  Hal  tersebut  dilakukan untuk  memastikan  protokol  kesehatan tetap dijalankan, sehingga dapat terhindar  penularan  virus  corona  baik antar  peserta  maupun  dengan  para narasumber  dan  panitia.  Ada  fasilitas
sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan dalam  proses  sosialisasi  yaitu  ruangan pertemuan  kantor  desa,  papan  tulis, spindol,  materi  yang  dibagikan  kepada peserta, sound  system ,  LCD  Proyektor, meja, kursi, sarana lainnya. Kegiatan sosialisasi dimulai dengan  menyajikan  materi  mengenai manajemen  risiko  terutama  dalam pengelolaan  keuangan  (dana  desa), meliputi  pengertian  manajemen  risiko, manfaat  manajemen  risiko,  kerangka manajemen risiko, dan proses manajemen    risiko.  Selanjutnya,  tim mengadakan  diskusi  dan  Tanya  jawab dengan  peserta.  Hasil  diskusi,  tim memperoleh informasi bahwa dana desa untuk  Desa  Rindu  Hati  sudah  tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengelola  dana  desa  menghadapi  risiko pengelolaan dana desa. Tim dan peserta sama-sama mengidentifikasi risiko pengelola dana desa sehingga diharapkan tahun depan bisa memperoleh kembali dana desa tersebut.
Berdasarkan  identifikasi  risiko pengelolaan  dana  desa  yang  banyak sekali  risiko-risiko  yang  telah  dihadapi anatara  lain:  1.  perencanaan  kegiatan yang  tidak  berbasis  kinerja,  hanya berbasis output sehingga anggaran habis begitu saja; 2. manfaat dana desa belum dirasakan  oleh  masyarakat  karena penggunaan  dan  lebih  banyak  membeli peralatan  bukan  pengembangan  desa yang  bersifat  pengembangan  usaha (bernilai tambah bagi masyarakat).
Kegiatan Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 15 November  2021  bertempat  di  Kantor desa Desa Rindu Hati.
Gambar. 4 Penyampain materi Gambar. 5 Peserta kegiatan
Metode  yang  digunakan  dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian
adalah:  Metode  sosialisasi,  diskusi, tanya  jawab,  pemberian  tugas  untuk mengidentiifkasi  risiko  dan  menyusun rencana  mitigasi  risiko  pengelolaan dana desa. Cara mengukur dan
mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan pelaksanaan sosialisasi adalah dengan melakukan evaluasi.  Hal ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat  ini  dan  sekaligus  untuk dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Evaluasi kegiatan ini dilaksanakan  dalam  tiga  tahap,  yakni: Tahap  pertama:  Pre-Test/Observasi, dilakukan pada Tahap pertama (sebelum  peserta  sosialisasi  diberikan materi
terdiri dari pengertian manajemen  risiko,  manfaat  manajemen risiko,  kerangka  manajemen  risiko,  dan proses manajemen risiko. Evaluasi pada tahap awal kegiatan dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau data mengenai  kemampuan  dasar  yang dimiliki  peserta  tentang  manajemen risiko  pengelolaan  dana  desa. Tahap
kedua ,  evaluasi  dilakukan  pada  saat proses pelaksanaan kegiatan berlangsung  dimana  dilakukan  Tanya jawab untuk melihat kemampuan peserta  untuk  mengidentifikasi  risiko dan  pengendalian  lingkungan.  Selain itu,  untuk  mengetahui  tingkat  keaktifan dan partisipasi aktif peserta, kedisiplinan,  antusias  dan  motivasi peserta. Tahap ketiga : Post-Test, evaluasi  dilakukan  pada  akhir  kegiatan (setelah  peserta  sosialisasi  memperoleh materi),  dengan  membagi  beberapa kelompok  kecil  berdasarkan  tugas pokok  dan  fungsi  pada  masing-masing tempat  Kerja  para  peserta,  kemudian diberikan  tugas  menyelesaikan  tugas secara  mandiri  sampai  menghasilkan laporan masing-masing. Kegiatan dimaksudkan  untuk  mengukur  sejauh mana  perubahan  tingkat  pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti sosialisasi ini. Adapun indikator  yang  dijadikan  tolok-ukur penilaian/evaluasi  pelaksanaan  kegiatan sosialisasi ini adalah :
(a) Mengetahui pengetahuan dan pemahaman  kepada  kepala  desa, perangkat desa, dan peserta tentang pentingnya  pengelolaan  dana  desa berbasis risiko.
(b) Mengetahui Kepala desa, perangkat desa, dan peserta mampu menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan desa berbasis risiko.
(c) Memperkuat  pengendalian  intern pada  perencanaan,  pelaksanaan, dan pengawasan program
pembangunan desa.
(d) Ke  depan,  Kepala  desa,  perangkat desa, dan peserta mampu melaksanakan program pembangunan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Mutmainah,  I.,  &  Pramuka,  B.  A. (2017).  Penerapan  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  dan  sistem
pengendalian  intern  pemerintah  di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Jurnal
Ekonomi,  Bisnis,  Dan  Akuntansi (JEBA) , 19 (04), 1–12.
Yusmaniarti, Y., Sholihah, L. N., Khair,
U., & Marini, M. (2021). Embodiment  of  Good  Governance through Accountability and Transparency  in  the  Management of Village Fund Allocations. BIMA
Journal (Business, Management, & Accounting  Journal) , 2 (2),  123– 166. https://doi.org/10.37638/bima.2.2.1 23-166 Asbeni.,  Sunardi.  2018.  Manajemen
Risiko Pengelolaan Keuangan
Desa. Jurnal  polinela. Hal.  104- 114. Kementerian  DPDTT.  2020.  Peraturan
Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020 Tentang  Penerapan  Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi Republik Indonesia HANAFI,  Mamduh  M.  Risiko,  Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management. Manag.  Res.  Rev , 2014, 1-40. .
Miftahuddin.  2018.  Akuntabilitas  dan
Transparansi Pemerintahan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. Skripsi  FEB  Universitas
Islam Indonesia