Vol. 07 No. 02  Bulan Juli Tahun 2016 Hal 143-152 p-ISSN :  2088-6845 e-ISSN : 2442-8604

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang
Masiyah Kholmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang E-mail: masiyah.umm@gmail.com.

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  management  accountability  of  Village Fund Allocation (ADD) in Kedungbetik. This qualitative research through data  reduction  method,  data  presentation,  and  verification  used  as  data analysis.  The  results  indicate  that  the  planning  and  implementation  of ADD in the village of Kedungbetik is accountable, ADD planning is based on  the  program  proposed  from  village  and  evaluated  through  discussion forum  at  the  village  level.  Disbursement  procedures  and  distribution  of ADD  in  accordance  the  rules  of  Jombang  Regent    No.  17  of  2015, Regulation No.113 of  2014 and the allocation of funds based on priorities. Accountability  report  of  the  ADD  integrated with  APBDes  accountability. Management  constraint  is  lack  of  understanding  of  village  officials  in implementation the ADD.
Keywords: Accountability , Accountability of Village, Management

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana  Desa  (ADD)  di  Kedungbetik.    Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  melalui  metode  reduksi  data,    penyajian  data,  dan  verifikasi digunakan sebagai analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Prosedur pencairan dan  penyaluran  ADD  sesuai    dengan  Peraturan  Bupati  Jombang  No.  17
Tahun  2015,    Permendagri    No.113   Tahun 2014 dan alokasi  dana ADD didasarkan  skala  prioritas  (manfaat).  Laporan  pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan  ADD  terintegrasi  dengan  pertanggungjawaban APBDes.    Kendala  pengelolaan  ADD  adalah    kurangnya  pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi dana desa, Pengelolaan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan daerah.  Pemerintahan  daerah  adalah pemerintah  daerah  yang  menyele- nggarakan urusan pemerintah-an menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Pemberian  otonomi  luas kepada  daerah    diharapkan  mampu meningkatkan  daya  saing  dengan  rasa keadilan  dan  kepatutan,  serta    meng- utamakan kepentingan masyarakat setempat.  Konsekuensi  adanya  keten- tuan pelaksanaan otonomi desa, tersedianya  dana  yang  cukup.  Oleh karena  itu,  muncul  adanya  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang  Desa,  bahwa  dana  perim- bangan  keuangan  pusat  dan  daerah yang  diterima  oleh  kabupaten/  kota yang  dalam  pembagiannya  untuk  tiap desa  dibagikan  secara  proporsional yang  disebut  sebagai  Alokasi  Dana Desa (selanjutnya disingkat ADD).
ADD  sebagai  bantuan  stimulan atau  dana  perangsang  untuk  mendo- rong dalam membiayai program penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat  (Permendesa  No.  5  Tahun 2015).  Selain  itu  terdapat  Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  113  tahun  2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam beberapa
situasi, penggunaan  dana  ADD  ini  rawan terhadap  penyelewengan  oleh  pihak yang  seharusnya  bisa  dipercaya  oleh masyarakat  dalam  membangun  desa menjadi  lebih  maju  dan  berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan  kepada  desa  melalui  ADD cukup  besar,  maka  muncul  pertanyaan apakah  desa  beserta  elemen  yang  ada mampu melaksanakan pengelolaan
anggaran  tersebut  secara  baik.  Hal  ini mengingat  bahwa  desa  yang  dulunya melaksanakan  pembangunan  hanya mendapat  bantuan  keuangan  yang terbatas  dan  pengelolaannya  masih sentralistis oleh satuan instansi pemeri- ntahan,  akan  tetapi  setelah  kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa  mendapatkan  alokasi  anggaran yang  cukup  besar  dan  pengelolaannya dilakukan secara mandiri.
Desa memiliki hak dalam mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat,  diatur  dalam Undang-Undang  RI  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa.    Pemerintah  Desa adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  dibantu  perangkat Desa  sebagai  unsur  penyelenggara
Pemerintahan Desa. Badan Per-
musyawaratan  Desa  (BPD) adalah lembaga  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan  yang  anggotanya  meru- pakan  wakil  dari  penduduk  desa berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan ditetapkan secara demokratis.
Salah  satu  tujuan  pengaturan desa  sebagaimana  dijelaskan  pada Undang-Undang  RI  Nomor    6  Tahun 2014  pasal  4,  yaitu  membentuk Pemerintahan  Desa  yang  profesional, efisien  dan  efektif,  terbuka,  serta bertanggungjawab.  Kewenangan  Desa meliputi kewenangan di bidang penye- lenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan  pembangunan  Desa,  pem- binaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan
masyarakat Desa
berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal usul, dan adat istiadat desa . Dalam pandangan Stewart (1984) menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan  dilegitimasi  oleh  syarat- syarat  akuntabilitas  publik,  Swift (2001)    menyatakan  bahwa  ketidak- percayaan  terhadap  organisasi  sebagai alasan  fundamental  atas  permintaan terhadap akuntabilitas perusahaan.
Akuntabilitas  menjadi  indikator  pen- ting  atas  kemampuan  suatu  pemeri- ntahan  dalam  memperoleh  keper- cayaan  masyarakat  dan  menjadi  salah satu parameter dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2011). Peran  penting  akuntabilitas  tersebut dibuktikan  oleh  beberapa  tulisan, seperti World  bank (1992);  UNDP
(1997);  Widodo  (2001);  Sedarmayanti (2003); dan Raba (2006) yang menyatakan bahwa akuntabilitas meru- pakan unsur utama dalam mewujudkan
good governance.
Gray, et al. (1997) memberikan esensi  akuntabilitas  adalah  tentang pemberian  informasi  antara  dua  pihak, dimana  yang  satu  adalah  yang  berta- nggungjawab  memberikan  pen-jelasan atau  justifikasi  terhadap  pihak  yang lain  yang  memiliki  hak  atas  pertang- gungjawaban tersebut. Mardiasmo
(2009:  20)  mendefinisikan  akuntabi- litas  publik  adalah  kewajiban  pihak pemegang  amanah  ( agent )  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  me- nyajikan,  melaporkan,  dan  meng- ungkapkan segala aaktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab- nya  kepada  pihak  pemberi  amanah ( principal )  yang  memiliki  hak  dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Beberapa  penelitian  tentang pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  telah dilakukan,  seperti  Subroto  (2009) mengkaji  dari  sisi  administrasi  penge- lolaan  dana  desa  masih  diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut. Setyoko (2012) meneliti tentang akuntabilitas  administrasi  keuangan program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Melalui laporan administrasi keuangan terdapat kegagalan mewujudkan akuntabilitas  vertikal  dan  horizontal, adminsitrasi  keuangan  ADD  menun-
jukkan pengelolaan keuangan negara di tingkat  desa  belum  berhasil.  Hasil
penelitian
Putra dkk (2013) menunjukkan  bahwa  faktor  pengham- bat  dalam  pengelolaan  ADD  adalah rendahnya SDM perangkat desa. Juliansyah (2013), hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  secara umum pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Salimbatu masih kurang efektif dan belum mampu mewujudkan prinsip pengelolaan ADD yang partisi- patif, responsif, dan akuntabel.
Rosalinda  (2014), mengungkapkan bahwa  tata  kelola  dana  ADD  masih nampak  belum  efektif,  hal  ini  terlihat pada  mekanisme  perencanaan  kurang berjalannya  fungsi  lembaga  desa, partisipasi  masyarakat  rendah  karena dominasi Kepala Desa dan adanya pos- pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga  tidak  ada  kesesuaian  dengan kebutuhan desa.
Sementara Suparman (2014) mengungkapkan  faktor-faktor  yang memengaruhi  keberhasilan  pelaksana- an program ADD dalam pemberdayaan masyarakat  desa  diantaranya:  faktor Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi  dan  penyaluran  dana,  serta koordinasi  yang  masih  belum  sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga  menyebabkan  proses  imple- mentasi  program  Alokasi  Dana  Desa (ADD) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tidak
berjalan  dengan  optimal.  Hasil  temuan penelitian  Irma  (2015)  mengindikasi- kan  bahwa  pengelolaan  administrasi keuangan  ADD  belum  sepenuhnya sesuai  dengan  ketentuan  peraturan daerah.
Berlandaskan pemaparan
diatas peneliti  tertarik  untuk  melakukan kajian  tentang  akuntabilitas  pengelola- an  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Kedungbetik.  Tujuan  penelitian  ini untuk  mendeskripsikan  akuntabilitas pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di Desa Kedungbetik, Kecamatan
Kesamben,  Kabupaten  Jombang  dan untuk  mengidentifikasi  faktor  peng- hambat  yang  memengaruhi    penge- lolaan Alokasi Dana Desa.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif    dengan  metode penelitian  deskriptif  yang  didasarkan pada  tujuan  yang  ingin  dicapai  yaitu memperoleh  gambaran  yang  jelas terkait akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Informan penelitian adalah
informan yang terlibat langsung, memahami  dan  dapat  memberikan informasi  tentang  pengelolaan    ADD.
Informan  penelitian  tersebut  yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Bendahara,  Staf  pemerintahan  desa, Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dan  kepala  dusun.  Instrumen  dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.
Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  pada  penelitian  ini  meliputi wawancara.  Wawancara  adalah  proses pengumpulan  data  atau  informasi melalui  tatap  muka  antara  pihak penanya  ( interviewer )  dengan  pihak yang ditanya atau penjawab ( interviewee ). Selain wawancara, dilakukan penyebaran kuisioner (daftar pertanyaan  terbuka)  terkait  dengan perencanaan  dan  pelaksanaan  program ADD  dan  dokumentasi  berupa  laporan realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa.
Analisis  data  menggunakan pemikiran Miles dan Huberman (2014),  yaitu  analisis  data  model interaktif  yang  terdiri  empat  kegiatan secara  simultan,  yaitu  pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kepala  Desa  dalam  rangka melaksanakan  pengelolaan  keuangan
desa,  dibantu  oleh  Pelaksana  Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD  dari  unsur  Perangkat  Desa (Permendagri  Nomor  113  tahun  2014, Bab  III,  pasal  4),  terdiri  dari:  a)
Sekretaris  Desa  adalah  bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa.  b)  Kepala Seksi  adalah  unsur  dari  pelaksana teknis  kegiatan  dengan  bidangnya.c) Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan
administrasi  keuangan  untuk  mena- tausahaan  keuangan  desa.  Dalam pengelolaan  Keuangan  Desa,  Kepala Desa  melimpahkan  sebagian  kewe- nangan  kepada  perangkat  Desa  yang ditunjuk.
Berdasarkan pada laporan realisasi APBD 2014, Pendapatan Desa Kedungbetik terdiri dari: a) Pendapatan
Asli  Desa  (PADesa),  b)  Hasil  Usaha Desa  (BUMDes  dan  Badan  Kredit Desa),  c)  Hasil  pengelolaan  tanah  kas Desa. d) Hasil swadaya dan partisipasi, e)  Jasa  giro  (bunga  bank),  f)  Alokasi Dana  Desa  (ADD);  g)  Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,  Pemerintah  Kabupaten/Kota dan Desa lainnya; h) Bantuan Pilkades, dan  i) Bantuan posyandu.
Kepala  Desa  mengungkapkan Alokasi  Dana  Desa  adalah  dana  yang bersumber  dari  APBD  yang  dialokasi- kan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pelaksanaan  pembangunan  serta pelayanan masyarakat. Pada tahun2014 Desa  Kedungbetik  menerima  Alokasi Dana  Desa  sebesar    Rp  138.215.628. dan tahun 2015 sebesar Rp 433.00.000. Kenaikan  penerimaan  dana  ADD tahun 2015 sangat signifikan.
Berkaitan  dengan  akuntabilitas pengelolaan  ADD  Desa  Kedungbetik,
Kecamatan Kesamben, Kabupaten
Jombang,  dalam  tataran  praktis  belum sepenuhnya  sejalan  dengan  Peraturan atau Undang-Undang yang telah dibuat oleh  pemerintah  daerah  atau  pusat. Yang  menjadi  pertanyaan  adalah bagaimana  akuntabilitas  ADD  dalam pandangan  subyek  penelitian  dan  apa yang menjadi persoalan dalam pengelolaan ADD?. Bagi  subyek  penelitian,  akunta- bilitas  merupakan  keharusan  bagi  desa dalam bentuk laporan pertang-
gungjawaban agar supaya dana periode berikutnya  dapat  dicairkan.    Penge- lolaan  ADD  mengacu  pada  Per- mendagri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan  Bupati  Kabupaten  Jombang
Nomor  17  tahun  2015  tentang  tatacara pengalokasian dan penyaluran ADD. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala Desa, Kepala Desa menjelaskan bahwa: Alokasi  Dana  Desa  yang diterima  oleh  Desa  akan  digunakan pembiayaan penyelenggaraan pe- merintah  desa  dan  pemberdayaan masyarakat.  Biaya  penye-lenggaraan pemerintah  meliputi  pembangunan fisik  dan  pember-dayaan    sebesar  70
%  dan  30  %  biaya  operasional pemerintah desa. Biaya untuk pemberdayaan  masyarakat  meliputi biaya pembangunan sarana dan prasa- rana  desa,  yaitu  pembuatan  drainase, mengembangkan  BUMDes.  Rencana dana program ADD tahun 2015untuk pember-dayaan  masyarakat  melalui usaha desa dengan beli mesin potong padi  dan  ingin  mengembang-kan lumbung  desa  dengan  pengam-bilan padi  dari  masyarakat  seperti  yang pernah dilakukan pada era orde baru.
Sedangkan ungkapan Staf Pemerintahan Desa sebagai berikut: ...bahwa  pelaksanaan  Alokasi  Dana
Desa (ADD) diawali dengan kegiatan penyusunan  program  ADD  usulan
dari masing - masing dusun. Program yang  dibuat  oleh  dusun  di  evaluasi oleh desa dan alokasi atau pembagian dana  ADD  didasarkan  skala  prioritas (manfaat) bagi dusun tersebut. Setelah  dana  ADD  turun  dilakukan sosialisasi  ke  dusun-dusun.  Dalam pelaporan perta-nggungjawaban
belum  ada  standari-sasi  laporan keuangan  dan  program  kegiatan seringkali  kurang  sesuai  dengan peraturan.  Selama  ini  penggunaan dana sebagian besar untuk pembangunan fisik, misalnya membangun drainase.
Lebih lanjut, Staf pemerintahan desa  menjelaskan  bahwa  pengelolaan ADD kurang ada kejelasan atau aturan dari  Pemerintah  Kabupaten.    Dalam Perbup  Nomor  17  Tahun  2015  tidak ada penjelasan secara terperinci tentang penggunaan ADD dan kebijakan  tergantung  atau  diserahkan ke  desa.    Guna  menunjang  efektivitas pengelolaan  ADD  dilakukan  pelatihan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil kuisioner terkait  dengan  proses  perencanaan ADD,  jawaban  11  informan  yang terlibat langsung dengan  ADD  sebagai berikut:  penyusunan  rencana  kegiatan atau  program  dibiayai  dana  ADD dilakukan oleh Sekretaris Desa, dengan melibatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan melalui forum Musya- warah  Desa  (Musdes)  dan  menyusun Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA) mengacu pada Peraturan Bupati.
Adapun  tim  pelaksana  Rencana  Kerja Anggaran  yaitu    Ketua  (kepala  desa), sekretaris, dan bendahara.
Hasil  wawancara  dengan  staf pemerintahan desa, sebagai berikut: Tahap  proses  perencanaan  Alokas Dana  Desa,  untuk  pengajuan  anggaran ADD  tahun  2016,  bulan  Juli  2015
dilakukan  musyawarah  desa  (musdes) dan  maksimal  bulan  Oktober  usulan sudah  diajukan  dan  bulan  Desember mendapat  persetujuan  dari  pemerintah kabupaten. Sebelum musyawarah desa, dilakukan  musyawarah  di masing- masing  dusun  (terdapat  7  dusun).  Dari hasil musyawarah masing-masing dusun  menghasilkan  program  kegiatan yang    dibiayai  dana  ADD,  kemudian dievaluasi di tingkat desa.
Dalam  penjelasan  atas  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  Badan Permusyawaratan  Desa  merupakan Badan  Permusyawaratan  di  tingkat Desa  yang  turut  membahas  dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Dalam  upaya  meningkatkan  kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memper- kuat kebersamaan, serta me-ningkatkan partisipasi  dan  pemberdayaan  masya- rakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan  Desa  memfasilitasi penyelenggaraan  Musyawarah  Desa. Musyawarah  Desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  adalah  forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan  Desa,  Pemerintah Desa,  dan  unsur  masyarakat  yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan  Desa  untuk  memu- syawarahkan  dan  menyepakati  hal yang bersifat strategis dalam
penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Hasil  Musyawarah  Desa  dalam  bentuk kesepakatan  yang  dituangkan  dalam keputusan  hasil  musyawarah  dijadikan dasar  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa  dan  Pemerintah  Desa  dalam menetapkan  kebijakan  Pemerintahan Desa.
Rancangan  penyusunan  ADD sesuai  dengan  pengelolaan  keuangan desa  sebagaimana  Peraturan  Menteri dalam  Negeri  Republik  Indonesia  No. 113  tahun  2014.  Dari  sisi  perencanaan
ADD  di  desa  Kedungbetik  dapat dikatakan akuntabel, sebagaimana penjelasan    Gray  et  al.  (1997),  bahwa esensi  akuntabilitas  adalah  tentang pemberian  informasi  antara  dua  pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggungjawab  memberikan  pen- jelasan  atau  justifikasi  terhadap  pihak lain yang memiliki hak atas tanggungjawab tersebut. Tahap pelaksanaan proses pencairan  anggaran  ADD,  pemerintah desa  mengajukan  surat  permohonan pencairan  ke  Bupati  c.q    Kepala bagiam  Pemerintahan  Desa  Setda Kabupaten  melalui  Camat  setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping  kecamatan.  Mekanisme realisasi pencairan ADD dalam
APBDes  dilakukan  secara  per  termin, yaitu  terbagi  dalam  2    tahap  oleh Kepala  desa  dan  Bendahara  desa  di bank  yang  telah  ditunjuk.  Untuk realisasi  pencairan  di  tingkat  desa berdasarkan  hasil  musyawarah  desa berkaitan  dengan  dana  ADD  diserah- kan  ke  lembaga  desa  dan  Tim pelaksana  desa.  Dengan  demikian, proses  realisasi  pencairan  dana  ADD sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya.
Realisasi pencairan,
lembaga  desa  membuat  SPJ  untuk mempertanggungjawabkan  dana  yang telah diberikan. Penggunaan ADD terbagi
menjadi  2  (dua),  yaitu  ADD  untuk Operasional  Pemerintah  Desa  desa dan belanja aparatur sebesar 30 % dan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat sebesar  70%.  Pemberdayaan  masya- rakat  dengan  penggunaan  dana  ADD sebagian  besar  masih  dalam  bentuk fisik  seperti  membangun  drainase  dan meningkatkan  pembangu-nan  infra- struktur  berdasarkan  program  skala prioritas  bagi  masing-masing  dusun  di desa Kedungbetik. Hal ini menunjukkan  bahwa  proses  pencairan
dana ADD adanya kesesuaian kebutuhan  oleh  kelompok-kelompok sasaran  dengan  apa  yang  ditawarkan oleh program ini.  Dimaksudkan bahwa kelompok  sasaran  akan  mendapatkan manfaat dari apa yang ditawarkan oleh program, sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi (Kuncoro, 2007: 214).
Berdasarkan  analisis  di  atas, pelaksanaan  dana  ADD  dapat  dikata- kan  akuntabel  dari  sisi  akuntabilitas kebijakan,  dimana  pemerintah  desa telah  melaksanakan  prosedur  pencair- an,  penyaluran  ADD  dan  pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan peraturan Bupati  setempat  dan  Undang-undang RI  No.  6  Tahun  2014.    Adapun penetapan  kebijakan,  program  dan kegiatan  sesuai  dengan  esensi  masalah dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat desa.  Namun,    pelaksanaan  ADD  dari sisi  administrasi  pengelolaan  dana
ADD masih diperlukan adanya perbaikan terutama dalam hal kecukupan  sistem  informasi  akuntansi dan prosedur administrasi. Hasil temuan  ini  sebagaimana  hasil  peneli- tian  sebelumnya  telah  dilakukan  oleh Subroto  (2009),  bahwa  faktor  peng- hambat  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  adalah  kurang  kemampuan  SDM perangkat  desa  dalam  adminstrasi pengelolaan ADD.
Mekanisme  pertanggungjawab- an  dana  ADD  sebagai  berikut:  Kepala desa  membuat  laporan  realisasi  setiap tahun  anggaran  pada  bulan  Januari tahun  anggaran  berikutnya  disertai
Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA) dan  SPJ  dikirim  ke  Bupati  melalui
Camat  dan  dijadikan  syarat  untuk pengajuan  Anggaran  tahun  berikutnya. Bentuk  laporan  pertanggungjawaban penggunaan  ADD  meliputi:    Laporan Realisasi Anggaran, Buku Kas Umum, Buku  Kas  Harian,  Buku  Bank,  Buku Pajak, Buku Rekening atas Nama Desa
dibuat oleh bendahara dengan mengetahui kepala desa (ungkapan staf pemerintahan desa Kedungbetik). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) laporan pertanggung- jawaban  sekurang-kurangnya  memuat (1)  besaran  bantuan,  (2)  jenis  kegiatan yang  dilaksanakan,  (3)  dana  yang sudah diterima/dicairkan, (4)
perkembangan  fisik,  dan  (5)  foto kegiatan  pembangunan  fisik  0%,  50%, dan  100  %.  Laporan  pertanggung- jawaban  dana  ADD  desa  Kedungbetik untuk  tahun  2014  belum  diperinci  atas penggunaan  dana  ADD.  Besaran  dana ADD  yang  diterima  desa  kedungbetik sejumlah Rp 138.215.628.
Ungkapan  salah  satu  aparat  desa “Besaran  keuangan  desa  yang  harus dikelola desa menjadi kesibukan sendiri”  karena  berbagai  aturan  dan ketentuan yang harus dipelajari, sementara  kemampuan  bagian  admi- nistrasi  keuangan  pengelolaan  dana ADD  kurang memadai.
Dalam pelaksanaan program atau kegiatan  terkait  dengan  pengelolaan Alokasi Dana Desa ditemukan persoalan,  yaitu    adanya  beberapa Peraturan, Undang-Undang, dan kebijakan  bermunculan  untuk  penge- lolaaan  keuangan  desa,  termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa (ADD),  hal  ini  menjadikan  kesibukan tersendiri  bagi  aparatur  pemerintah desa  untuk  mengikuti  perkembangan tersebut. Akhirnya,aparatur pemerintah desa mengalami kesulitan dalam pengelolaan  keuangan  desa,  apalagi program  pemerintahan  di  Kabupaten Jombang  untuk  pelaporan  keuangan desa melalui on line .
Berikut  ini  hasil  wawancara peneliti  dengan  informan  berkaitan dengan  hambatan-hambatan  yang  di hadapi  dalam  pengelolaan  dana  ADD.
Kualitas sumber daya manusia Pemerintahan  Desa  di  Kedungbetik
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang  pada  umumnya  tergolong rendah dan belum siap dalam mengelola  keuangan  melalui on  line , tidak  semua  aparatur  pemerintah  desa kedungbetik  dapat  mengoperasikan komputer,  walaupun  desa  kedungbetik sudah  memiliki  wifi  dan  website  Desa Kedungbetik.  Tetapi  masalah  ini  dapat diatasi  dengan  memberikan  bimbingan dan  kesempatan  untuk  mendapatkan pelatihan.  Oleh  karena  itu,  dalam pengelolaan  keuangan  desa  terdapat harapan  besar  untuk  dilakukan  pen- dampingan dari pihak perguruan tinggi dan  tidak  hanya  menunggu  program pelatihan dari pemerintah daerah.
Kurang  kejelasan  Peraturan pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa  yang  telah  dibuat  oleh  peme- rintah  kabupaten  Jombang,  hal  ini menjadi  persoalan  bagi  Tim  Pelaksana Keuangan  Desa  kurang  memahaminya dalam  pengelolaan  ADD.  Untuk  itu, perlu adanya sosialisasi  atau penjelas- an lebih lanjut atas Peraturan pengelolaan ADD dari pihak
pemerintah daerah.
Hambatan-hambatan yang diha- dapi  oleh  pengelola  keuangan  desa ADD,  yaitu  sumber  daya  manusia memiliki  kemampuan  relatif  rendah dalam  pelaksanaan  pengelolaan    ADD dalam  menghadapi  perubahan  pera- turan dan kebijakan pengelolaan keuangan  desa  dan  tidak  semua aparatur  pemerintah  desa  kedungbetik dapat mengoperasikan komputer dengan software yang telah ditentukan. Sosialisasi  penyaluran  dana  ADD masih  terlihat  belum  optimal,  karena masih banyak apartur desa yang belum memahami tentang pengelolaan ADD.

## Penutup
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa di  desa  Kedungbetik  berjalan  sesuai dengan Peraturan Bupati No. 17 Tahun
2015.  Proses  perencanaan  alokasi besaran  dana  berdasarkan  skala  prio- ritas  program  usulan  masing-masing dusun    dan  dievaluasi  di  tingkat  desa dengan  melibatkan  partisipasi  masya- rakat melalui forum musyawarah desa. Penggunaan ADD 30 %   untuk belanja aparatur dan belanja operasional, 70 %
untuk pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan ADD dapat dikatakan  akuntabel,  dimana  prosedur pencairan,  penyaluran,  dan  pelaksana- an  kegiatan  ADD  sesuai  dengan Peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014. Dalam  pelaporan  pertanggungjawaban belum ada standarisasi laporan keuangan. Rendahnya kompetensi yang dimiliki aparat desa dibuktikan dengan adanya beberapa orang aparatur pemerintah  desa  yang  belum  mengu- asai dengan baik pemanfaatan teknologi komputerisasi dalam mendu- kung  efektivitas  pembuatan  laporan pertanggungjawaban  kegiatan  yang dibiayai oleh dana ADD.
Mengatasi kurangnya pema- haman  aparatur  desa  dalam  meng- implementasikan  program  ADD,  maka perlu  adanya  pelatihan  pengelolaan ADD  dari  tim  pendamping  tingkat kecamatan  kepada  pelaksana  teknis pengelolaan  ADD.  Keterbatasan  pene- litian ini pada satu desa dan penggalian data  hanya  pada  aparatur  pemerintah desa  dan  tidak  bersumber  pada masyarakata  desa  yang  terkait  dan aparatur Kecamatan yang berta- nggungjawab  pada  pengelolaan  Alo- kasi Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Gray, R. Owen,D.C. Owens, D. Evans, R.  Zadek,S.  1997.  Struggling With  the  Praxis  of  Social
Accounting; Stakeholders, Accountability, Audit, and Procedures, Accounting, Auditing,  and  Accountability Journal, Vol.  10,  N0.  3,
pp.325-364.
IAI, 2015. Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Materi  diklat manajemen  keuangan  desa. Tim  penyusun  materi  IAI
Wilayah Jawa Timur.
Irma, A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  di  Kecamatan Dolo  Selatan  Kabupaten  Sigi. E-Jurnal  Katalogis,  Volume  2 No. 1, Januari. Hal. 121-137. Juliansyah,  D.  2013.  Studi  Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah, Kabupaten  Bulungan. eJournal Ilmu  Pemerintahan,  Vol.  I,
Nomor 2. 822-834.
Kholmi,  Masiyah,  2011.  Tafsir  atas Konsep  Akuntabilitas  Partai Politik (studi hermeneutika pada sebuah DPD partai politik di Jawa Timur). Desertasi tidak terpublikasikan. Kuncoro,M. 2007. Ekonomi Pembangunan  Teori  Masalah dan Kebijakan. Edisi I.
Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Mardismo.  2009. Akuntansi  Sektor Publik . Penerbit Andi, Yogyakarta. Miles,  M.B,  Huberman,  A  Michael, and  Saldana,  Johnny  (2014)
Qualitative  Data  Analysis:  A
Methods  Source-book ( ed . 3th). London: Sage Publications Inc.
Putra,  C.K.,  Ratih  N.P  dan  Suwondo. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa, jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hl.
1203-1212.
Http://www.google.co.id/.
Diakses  tanggal  1  September 2014.
Raba,  M.  2006. Akuntabilitas,  Konsep dan Implementasi . UMM Press. Rosalinda LPD, Okta . 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. Artikel jurnal , Sedarmayanti. 2003. Good Governance ( Kepemerintahan yang  Baik)  dalam  Rangka Otonomi Daerah . Mandar maju, Bandung. Setyoko,  P.I.  2012.  Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program  Alokasi  Dana  Desa (ADD).Portalgaruda.org/article. Diakses  tanggal  1  September 2014. Stewart,  J.D.  1984.  The  Role  of Information in Public Accountability,  in  Hopwood A.  &  Tomkins,  C.  (eds). Issues in Public Sector Accounting, pp. 13-34. Swift,  T.  2001.  Trust,  reputation,  and corporate  accountability  to stokeholders. UNDP ,  New
York.
Suparman,  Dedi  K,  Dwi  H.  2014. Implementasi program alokasi
dana desa di kecamatan sukadana  kabupaten  kayong
utara. Jurnal  Tesis  PMIS- UNTAN-PSIAN-2014
UNDP.
1997. Governance for Sustainable  Development- A Policy Document.
Widodo,  J.  2001. Good  Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi  dan  Otonomi Daerah . Insan Cendekia, Surabaya.
World  Bank.  1992.  Governance  and
Development. World Bank,
Washington.
.......  Undang-undang  Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
.......  Peraturan  Pemerintah  No.  72 Tahun 2005 tentang Desa.
........  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
......   Peraturan Bupati (Perbup) No. 17 Tahun  2015 tentang  tata  cara pengalokasian dana desa.
......   Permendesa No. 5 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  tahun 2015.