## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 6, No. 1, Juni 2024, pp 21-26 p-ISSN: 2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v6i1.2423
21
Komparasi Konstitusi Negara Portugal dengan Negara Uzbekistan Berdasarkan Sifat, Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Negara serta

## Sistem Pemerintahan
Iman Jalaludin Rifa’i *1 , Erga Yuhandra 2 , Haris Budiman 3 , Sarip Hidayat 4 1,2,3,4 Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
* Email: iman.jalaludin@uniku.ac.id
Artikel info
Artikel history: Received; 10-03-2024 Revised: 20-03-2024 Accepted: 24-04-2024 Published: 08-05-2024
Keywords: Comparative Constitutions; Portugal; Uzbekistan;
Kata Kunci
Perbandingan
Konstitusi; Negara Portugal; Negara Uzbekistan;
Abstract. The  constitution  is  a  set  of  principles  that  organize government power, the rights of the governed and the relationship between  the  government  and  the  governed).  In  general,  the constitution  or  basic law  contains 3  (three)  main  points,  namely: First, there is a guarantee for human and citizen rights; Second, the establishment of a fundamental constitutional structure; and Third, there is a division and limitation of constitutional tasks which are also fundamental in nature. The research method in this paper uses normative juridical research methods, namely library law research which  is  carried  out  by  examining  library  materials  or  mere secondary data. In general, there are several differences between the Constitutions of Portugal and the State of Uzbekistan in terms of nature,  procedures  for  amending  the  constitution,  form  of government, form of state, and system of government
Abstrak. Konstitusi  merupakan  kumpulan  asas-asas  yang menyelenggarakan  kekuasaan  pemerintahan,  hak-hak  dari  yang diperintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah). Secara umum konstitusi atau undang-undang dasar berisi 3 (tiga) hal pokok, yaitu: Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia  dan  warga  negara;  Kedua,  ditetapkannya  susunan ketatanegaraan  yang  bersifat  fundamental;  dan  Ketiga,  adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.  Metode  penelitian  dalam  tulisan  ini  menggunakan metode  penelitian    yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan kepustakaan  atau  data  sekunder  belaka.  Secara  umum,  terdapat beberapa perbedaan antara Konstitusi Negara Portugal dan Negara Uzbekistan dalam hal sifat, prosedur perubahan konstitusi, bentuk pemerintahan, bentuk negara, serta sistem pemerintahan.
Coresponden author: Jalan: Jl. Cut Nyak Dhien No.36A, Cijoho, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45513,
Email: iman.jalaludin@uniku.ac.id
Artikel dengan   akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN
Secara umum Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat di pisahkan satu dengan  lainnya.  Bahkan,  setelah  abad  pertengahan  yang  ditandai  dengan  ide  demokrasi  dapat dikatakan  tanpa  konstitusi  Negara  tidak  mungkin  terbentuk.  Konstitusi  merupakan  dasar hukumnya  suatu  Negara.  Dasar-dasar  penyelenggaraan  bernegara  didasarkan  pada  konstitusi sebagai  dasar  hukum.  Negara  yang  berlandaskan  kepada  suatu  konstitusi  dinamakan  Negara konstitusional.  Akan  tetapi,  untuk  dapat  dikatakan  secara  ideal  sebagai  Negara  konstitusional maka konstitusi  negara tersebut  harus memenuhi  sifatsifat  dan  ciri-ciri  dari  konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham (Samudra, 2020) .
Konstitusi  adalah  suatu  kumpulan  asas-asas  yang  menyelenggarakan  kekuasaan  pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah). Secara umum konstitusi atau undang-undang dasar berisi 3 (tiga) hal pokok, yaitu: Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental ( Sihombing, 2019 ).
Dalam menyelenggarakan pemerintahan, konstitusi mempunyai andil yang sangat besar karena merupakan  fundamental  negara,  karena  selain  mengatur  tata  cara  pembentukan  perundang- undangan, konstitusi juga mengatur organ-organ negara dan hubungannya dengan rakyat negara itu sendiri. Konstitusi memiliki fungsi sebagai membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang,  maknanya  tanpa  membatasi  kekuasaan  penguasa,  konstitusi  tidak  akan berjalan  dengan  efektif  dan  bisa  saja  kekuasaan  penguasa  akan  merajalela  dan  bisa  merugikan rakyat  banyak,  melindungi  HAM,  maknanya  bahwa    setiap  penguasa  berhak menghormati/menghargai  Hak  Asasi  Manusia  orang  lain  dan  hak  memperoleh  perlindungan hukum  dalam  hal  melaksanakan  haknya;dan  dijadikan  pedoman  penyelenggaraan  negara berdaulat,  maksudnya  tanpa  adanya  pedoman  konstitusi negara kita tidak akan  berdiri  dengan kokoh ( Hidayanti, n.d.) .
Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  saat  ini  dianggap  sebagai  fenomena  abad  ke-  20,  hal  ini disebabkan  tumbuh kembang  lembaga yang  diprakarsai  oleh  Hans Kelsen  pada tahun  1920 ini lahir  dengan  pesat  di  berbagai  negara  dan  sampai  saat  ini  sudah  78  negara  yang  memiliki Mahkamah Konstitusi dan salah satunya Indonesia ( Chandranegara, 2017 ).
Portugal adalah suatu negara Republik dengan pemerintahannya yang bersifat otoriter, fasistis dan tidak  demokratis,  Portugal  sebagai  kolonialis  Eropa  termasuk  kolonialis  tertua  dan  juga merupakan  kolonialis  yang  paling  terakhir  melepaskan  kolonial-kolonialnya.  Portugal  atau Portugis,  dengan  nama  resmi  disebut  sebagai Republik  Portugis (bahasa  Portugis:  República Portuguesa) adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem semi-presidensial dengan berbentuk republik  konstitusional  di  Eropa  Selatan.  Serupa  dengan  negara  Eropa  bagian  barat  lainnya, perekonomian  Portugal  didominasi  dengan  oleh  sektor  pelayanan  seperti manufaktur  peralatan listrik, tekstil dan produk kayu.
Sampai tahun 1951 negara jajahan Portugal di Asia dan Afrika secara resmi memiliki status koloni dan  ditempatkan  di  bawah  menteri  koloni-koloninya  yang  menetapkan  garis  besar pemerintahannya  yang  dijadikan  propinsi  dan  diberi  otonomi  terbatas,  akan  tetapi  dalam kenyataannya pemerintahan Portugal menganggap sepi aspirasi kemerdekaan rakyat Afrika dan berusaha  menumpas  gerakan-gerakan  kemerdekaan  dan  negara-negara  tersebut  dapat  dianggap masih  tetap  sebagai  negara  jajahan  dan  koloni  sehingga  negara  jajahan  Portugal  di  Afrika berpendapat agar memberikan kemerdekaan kepada negaranya (Rahmat, 2014).
Uzbekistan  merupakan  sebuah  negara  yang  terletak  di  kawasan  Asia  Tengah  dan  merupakan negara  yang  berada  di  antara  berbagai  negara,  secara  Geografi  Politik  negara  tersebut  bisa dikategorikan  sebagai  negara  terkurung  daratan  atau  Land  Lock  State.  Kawasan  Uzbekistan
Komparasi Konstitusi Negara Portugal … (Iman, et all ) | 23 terbentuk dari runtuhnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991. Pasca runtuhnya Uni Soviet tersebut membuat  sebagian  negara-negara  kawasan  Asia  Tengah  untuk  memerdekakan  dirinya  dan membentuk sistem politik pemerintahannya sendiri, seperti Kyrgyzstan yang menginginkan sistem politik yang lebih otoriter, Kazakhstan menginginkan sistem politik otoriter yang lunak, Tajikistan dan Turkmenistan hendak meneruskan  sistem pemerintahan otoriter yang dianggap tepat untuk membangun  stabilitas  domestik  negaranya,  sedangkan  Uzbekistan  menginginkan  sistem pemerintahan republik .

## METODE
Metode  merupakan  suatu  cara,  teknis  atau  bisa  dikatakan  sebagai  sebuah  alat  dan  sarana  ( a  tool )  dalam sebuah penelitian yang lebih menekankan kepada aspek teknis penelitian  ( Qamar et al., 2017 ). Penelitian merupakan kata yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris yaitu research yang memiliki arti yaitu “memeriksa Kembali”. Berdasarkan pengertian tersebut bisa diberikan pengeertian bahwa penelitian merupakan suatu usaha  untuk  melakukan  pencarian  kembali,  dimana  hal  yang  dicari  itu  merupakan  permasalahan- permasalahan yang belum memiliki jalan keluar atau belum terpecahkan. Sementara itu KBBI memberikan pengertian penelitian, yaitu  suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data  yang dialkukan  secara  sistematis  dan  juga  objektif  dimana  hal  ini  dilakukan  untuk  memecahkan  suatu permasalahan atau menguji hipotesis untuk kemudian dikembangkan (Dictionary, 2011).
Metode  Penelitian  berasal  dari  dua  suku  kata  yaitu  metode  berasal  dari  Bahasa  Yunani  methodos  yang berarti cara atau jalan yang ditempuh, dan penelitiaan berasal dari kata research“re” adalah kembali “search” mencari. Mencari kembali yang dimaksud adalah secara terus-menerus melakukan penelitian melalui proses pengumpulan  informasi  dengan  tujuan  meningkatkan,  memodifikasi  atau  mengembangkan  sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan (Darna & Herlina, 2018).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif . Penelitian ini mengunakan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder  dalam  prosesnta  dengan  pendekatan  undang-undangan  (statue  approach), komparasi  ( comparative  approach )  guna  memperoleh  pemahaman  untuk  melihat  ketentuan  dasar  dalam konstitusi dari negara Protugal dan Negara Uzbekistan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perbandingan Berdasarkan Sifat Konstitusi
Konstitusi  Portugal  bersifat  Fleksibel.  yang  berarti  dapat  diubah  melalui  prosedur  yang  lebih mudah  dibandingkan  dengan  konstitusi  kaku.  Portugal  juga  mengatur  mengenai  tindak  pidana pencemaran  nama  baik  yang  diatur  dalam  Código  Penal  (Criminal  Code)  versi  amandemen terbaru no. 79/2021 pada 24/11 tahun terakhir menerima 423 laporan kejahatan di dunia maya dibukanya portal pengaduan secara daring tahun 2016 hingga tiga 180 sampai dengan Pasal 189.22 Kejaksaan Agung di Portugal sejak sosial diatur dalam Bab VI Kejahatan Terhadap Kehormatan, Pasal  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  konvensional  maupun  media  ( Pramodhawardani, 2022) .
Konstitusi Uzbekistan telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang terbagi dalam beberapa bab. Di antaranya pada Bab 5 tentang Ketentuan Umum, Bab 6 tentang Kewarganegaraan, dan Bab 7 tentang Hak Pribadi dan Kebebasan (Kusumawardany & Rosyidin, 2021) .
Sifat konstitusi Negara Uzbekistan adalah kaku atau rigid. Artinya, konstitusi ini lebih sulit untuk diubah dan memerlukan prosedur yang ketat untuk melakukan perubahan. Konstitusi Uzbekistan diterima  pada  tahun  1992  dan  telah  mengalami  beberapa  perubahan  dalam  beberapa  tahun terakhir, namun perubahan-perubahan tersebut masih memerlukan persetujuan yang sulit untuk dicapai.  Perubahan  konstitusi  di  Uzbekistan  memerlukan  persetujuan  dari  dua  pertiga  anggota Majelis Oliy, yaitu badan legislatif negara. Selain  itu, referendum tidak diatur dalam konstitusi sebagai cara untuk mengubahnya. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi Uzbekistan memiliki sifat yang lebih kaku dan sulit untuk diubah.
Uzbekistan merupakan negara populasi terbesar di Asia Tengah dengan jumlah penduduk sekitar

## 24 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
31 juta orang lebih atau 45% dari total keseluruhan penduduk negara-negara di Asia Tengah. Hal ini  otomatis  menjadikan  Uzbekistan  sebagai  pusat  dan  bagian  penting  dari  pembangunan kawasan.86  Negara  ini  menjadi  satu-satunya  negara  double  landlocked  di  Asia  Tengah  yang membagi batas dengan empat negara tetangganya yakni Kazakhstan di bagian utara, Kirgizstan dan  Tajikistan  di  sebelah  timur  serta  Turkmenistan  dan  Afghanistan  yang  berada  di  sebelah selatan.  Pada  bidang  ekspor-impor,  Uzbekistan  unggul  dalam  beberapa  komoditas.  Komoditi ekspor yang utama berasal dari bidang pertanian yang berpusat pada kapas. Uzbekistan tercatat sebagai produsen kapas terbesar ketujuh dan eksportir terbesar kelima di dunia. Negeri ini juga menjadi eksportir dari komoditi lain seperti emas, minyak dan gas alam. Negara-negara tujuan ekspor utamanya antara lain Swiss, Tiongkok, Kazakhstan, Turki dan Rusia. Sedangkan komoditi impor utamanya adalah mesin industri, obat-obatan serta bahan-bahan kimia. Negara asal impor utama Uzbekistan adalah Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, Kazakhstan dan Turki. (Nurfitriani, 2020) .

## Perbandingan Berdasarkan Prosedur Perubahan
Undang-Undang Dasar Portugis 1976 pun telah mengalami 7 kali revisi konstitusional yaitu, pada tahun 1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004 dan 2005. Prosedur perubahan konstitusi di Portugal memerlukan  persetujuan  dari  dua  pertiga  anggota  parlemen  System  Hukum  Portugal,  dari sejarahnya dan perkembangannya Portugal mengalami 6 kali pergantian konstitusinya yaitu: (a) Undang-Undang Dasar Portugis 1822; (2) Piagam Konstitusi Portugis 1826; (3) Undang-Undang Dasar  Portugis  1838;  (4)  Undang-Undang  Dasar  Portugis  tahun  1911;  (5)  Konstitusi  Portugis tahun 1933 dan; (6) Undang-Undang Dasar Portugis 1976.
Prosedur  Perubahan  Konstitusi  Negara  UzbekistanRancangan  amendemen  konstitusi  dapat diajukan oleh Presiden, Majelis Oliy, atau oleh paling sedikit satu perlima anggota Majelis Oliy. Rancangan amendemen harus melalui pembahasan di Majelis Oliy. Kemudian, Majelis Oliy harus memberikan persetujuan awal dengan mayoritas dua pertiga dari jumlah anggota Majelis Oliy. Rancangan  amendemen  kemudian  diajukan  ke  Komisi  Konstitusi,  Hukum,  dan  Hak  Asasi Manusia dari Majelis Oliy untuk memeriksa apakah amendemen tersebut sesuai dengan Konstitusi dan  prosedur  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Setelah  itu,  rancangan  amendemen  dibahas kembali  oleh  Majelis  Oliy.  Kemudian,  Majelis  Oliy  memberikan  persetujuan  final  dengan mayoritas dua pertiga dari jumlah anggota Majelis Oliy. Setelah mendapatkan persetujuan dari Majelis Oliy, Presiden menandatangani amendemen tersebut. Amendemen kemudian diumumkan secara resmi dan mulai berlaku.
Prosedur  perubahan  konstitusi  Negara  Uzbekistan  memerlukan  persetujuan  dari  dua  pertiga anggota Majelis Oliy, yang merupakan badan legislatif negara. Selain itu, referendum tidak diatur dalam  konstitusi  sebagai  cara  untuk  mengubahnya.  Oleh  karena  itu,  perubahan  konstitusi  di Uzbekistan  memerlukan persetujuan yang  sulit  untuk  dicapai  dan  konstitusi cenderung bersifat kaku.

## Perbandingan Berdasarkan Bentuk Pemerintahan
Bentuk  negara  Portugal  adalah  negara  Republik.  Artinya,  kekuasaan  pemerintah  pusat  yang terletak di Lisbon memiliki yurisdiksi atas seluruh wilayah Portugal, termasuk wilayah-wilayah otonominya  seperti  Azores,  Madeira,  dan  negara  bagian  lama  bekas  koloni  Portugis,  seperti Angola, Brasil, dan Mozambik. Meskipun demikian, Portugal juga mengakui hak otonomi tertentu bagi  wilayah-wilayah  otonominya,  terutama  Azores  dan  Madeira.  Wilayah-wilayah  otonom tersebut memiliki pemerintahan lokal yang relatif mandiri dalam mengatur urusan-urusan lokal, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
Bentuk  pemerintahan  Negara  Uzbekistan  adalah  republik  presidensial.  Dalam  sistem pemerintahan  ini,  kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif  terpisah  dan  presiden  merupakan  kepala negara  dan  kepala  pemerintahan.  Presiden  Uzbekistan  memiliki  kekuasaan  yang  luas  dalam mengambil keputusan penting dan menunjuk pejabat pemerintah, termasuk perdana menteri dan
Komparasi Konstitusi Negara Portugal … (Iman, et all ) | 25 anggota kabinet.  Secara  formal,  sistem  pemerintahan  Uzbekistan  terdiri  dari  tiga cabang,  yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang eksekutif dipimpin oleh presiden dan bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah dan administrasi negara. Cabang legislatif terdiri dari dua badan yaitu Majelis  Oliy,  yang  merupakan  badan  legislatif  tertinggi  negara,  dan  Majelis  Daerah,  yang merupakan badan legislatif di tingkat daerah. Cabang yudikatif bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan di Uzbekistan.
Namun  demikian,  kekuasaan  presiden  yang  sangat  besar  dan  tidak  ada  batasan  dalam  masa jabatannya  telah  mempengaruhi  sistem  pemerintahan  Uzbekistan  dan  membuatnya  cenderung otoriter.  Kekuasaan  presiden  Uzbekistan  dalam  mengambil  keputusan  dan  menunjuk  pejabat pemerintahan,  serta  tidak  adanya  batasan  masa  jabatannya,  dapat  menghasilkan  kurangnya keterwakilan dan partisipasi publik dalam pemerintahan.

## Perbandingan Berdasarkan Sistem Pemerintahan
Sistem  pemerintahan  negara  Portugal  adalah  sistem  pemerintahan  parlementer.  Dalam  sistem  ini, kekuasaan  eksekutif  dipegang  oleh  seorang  perdana  menteri  dan  kabinetnya,  sementara  kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional (Assembleia da República). Selain itu, kekuasaan yudikatif dijalankan  oleh  pengadilan-pengadilan  independen  yang  dipimpin  oleh  Mahkamah  Agung  (Supremo Tribunal  de  Justiça).  Dalam  sistem  pemerintahan  parlementer,  perdana  menteri  dan  kabinetnya bertanggung  jawab  kepada  Majelis  Nasional,  yang  merupakan  badan  legislatif  utama  di  Portugal. Anggota Majelis Nasional dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang diadakan setiap empat tahun sekali. Partai politik yang memenangkan mayoritas suara dalam pemilihan umum akan membentuk pemerintahan dan menunjuk perdana menteri. Presiden Portugal adalah kepala negara, namun  peran  presiden  dalam  sistem  pemerintahan  Portugal  lebih  bersifat  simbolis  dan  representatif. Presiden  tidak  memiliki  kekuatan  yang  sebesar  perdana  menteri  dan  kabinetnya  dalam  mengambil keputusan politik, namun presiden memiliki beberapa kekuasaan penting, seperti membubarkan Majelis Nasional, menunjuk perdana menteri, dan menyetujui undang-undang yang telah disetujui oleh Majelis Nasional.
Dalam  sistem  pemerintahan  Portugal,  kekuasaan  yudikatif  dilakukan  oleh  pengadilan-pengadilan independen  yang  dipimpin  oleh  Mahkamah  Agung.  Hakim-hakim  yang  bertugas  di  pengadilan- pengadilan  tersebut  tidak  terikat  oleh  keputusan-keputusan  pemerintah  atau  parlemen,  dan  berfungsi untuk memastikan keadilan dan melindungi hak-hak rakyat. Secara keseluruhan, sistem pemerintahan parlementer di Portugal adalah sistem yang cukup stabil dan demokratis, dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang jelas dan terpisah.

## SIMPULAN DAN SARAN
Adapun  kesimpulan  pada  penelitian  ini  adalah: terdapat beberapa perbedaan antara Konstitusi Negara Portugal dan Negara Uzbekistan dalam hal sifat, prosedur perubahan konstitusi, bentuk pemerintahan, bentuk negara, serta sistem pemerintahan. Pertama, sifat Konstitusi Negara Portugal adalah  fleksibel,  yang  berarti  dapat  diubah  melalui  prosedur  yang  lebih  mudah  dibandingkan dengan konstitusi kaku. Sementara itu, Konstitusi Negara Uzbekistan lebih bersifat kaku dan sulit diubah. Kedua, prosedur perubahan konstitusi di Portugal memerlukan persetujuan dari dua pertiga anggota parlemen,  sementara di  Uzbekistan, persetujuan  dari  dua  pertiga  anggota  Majelis Oliy diperlukan.  Selain  itu,  rakyat  Portugal  juga  dapat  memilih  untuk  mengubah  konstitusi  melalui referendum, sedangkan di Uzbekistan, referendum tidak diatur dalam konstitusi. Ketiga, Portugal memiliki bentuk pemerintahan republik parlementer, di mana kepala negara adalah Presiden dan kepala  pemerintahan  adalah  Perdana  Menteri.  Di  sisi  lain,  Uzbekistan  memiliki  bentuk pemerintahan republik presidensial, di mana Presiden juga berfungsi  sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Keempat, Portugal dan Uzbekistan sama-sama merupakan negara republik, tetapi  Portugal  memiliki  sistem  multipartai  dengan  partai-partai  politik  yang  berperan  dalam pembentukan  pemerintahan.  Sementara  itu,  di  Uzbekistan,  Partai  Demokratik  Nasional Uzbekistan  adalah  partai  politik  yang  dominan  dan  memainkan  peran  penting  dalam  sistem

## 26 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
pemerintahan. Kelima, sistem pemerintahan Portugal didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi parlementer,  di  mana  kekuasaan  berada  pada  parlemen  dan  rakyat.  Di  Uzbekistan,  sistem pemerintahan  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  presidensial,  di  mana  kekuasaan  berada  pada presiden dan pemerintah.

## DAFTAR RUJUKAN
Chandranegara, I. S. (2017). Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis). Al-Qisth Law Review , 1 (1), 28.
Darna, N., & Herlina, E. (2018). Memilih metode penelitian yang tepat: Bagi penelitian bidang ilmu manajemen. Jurnal Ekonologi Ilmu Manajemen , 5 (1), 287 – 292.
Dictionary, I. (2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka .
Hidayanti, P. (n.d.). KONSTITUSI DAN LANDASAN HUKUM .
Kusumawardany,  C.,  &  Rosyidin,  M.  (2021).  Analisa  Pengaruh  Idiosinkratik  Islam  Karimov Terhadap Sistem Kerja Paksa Sektor Industri Kapas di Uzbekistan. Journal of International Relations , 8 (1), 10 – 20.
Nurfitriani,  Y.  (2020).  Penolakan  Uzbekistan  Dalam  Keanggotaan  Eurasian  Economic  Union (Eaeu) Tahun 2015. Repository.Uinjkt.Ac.Id .
Pramodhawardani, R. I. (2022). KAJIAN KOMPARATIF PENGATURAN PENCEMARAN NAMA BAIK  DI  DUNIA  MAYA  DALAM  HUKUM  PIDANA  INDONESIA  DAN  PORTUGAL . Universitas Muhammadiyah Malang.
Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  Research  Methods) .  CV.  Social  Politic  Genius (SIGn).
Rahmat,  M.  G.  (2014).  DAMPAK  REVOLUSI  BUNGA  DI  PORTUGAL  TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT TIMOR PORTUGIS (1974-1976) ||
perpustakaan.upi.edu. Universitas Pendidikan Indonesia , April 1974 .
Samudra, K. P. (2020). Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19. Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman , 7 (2).
Sihombing,  E.  N.  A.  M.  (2019).  Perilaku  Lgbt  Dalam  Perspektif  Konstitusi  Negara  Republik Indonesia  Dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/Puu-Xiv/2016. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 5 (1).