Kebebasan Beragama dan Problematika

## HAM Universal
Akhmad Muamar *
Email: akh_muamar@gmail.com

## Abstract
Today, human rights are always referenced as a measure of freedom to behave. This model of human rights is a typical Western worldview and forced to be applied in all areas, including in converting to other religions. Indeed, human rights and freedom of religion are containing the freedom to follow or embrace any religion or belief which believed. Everyone has the freedom, either individually or community, in public or private space, to manifest his religion or belief in teaching and worshiping. These rights and freedoms are not absolute. If someone demands his rights, he is required to fulfill the obligations of human. Moreover, human rights are essentially limited by the rights of others. The existence of the universal Declaration of Human Rights brings a new problem, because of one of its clause guarantees and protects a person’s right to change his religion or faith. This is certainly contrary to Islam which forbids its ummah to change their religion. Because of this problem, the paper discusses the problems related to universal human rights and religious freedom.
Keywords: Human Rights, Religious Freedom, the Universal Declaration of Human Rights, Apostasy, Sharia Islam.

## Abstrak
Dewasa ini, HAM selalu dijadikan rujukan sebagai ukuran kebebasan dalam berperilaku. HAM model ini adalah ciri khas pandangan hidup Barat dan dipaksakan untuk diterapkan di segala bidang, termasuk dalam hal kebebasan berganti-ganti agama. Memang Hak dan Kebebasan manusia dalam beragama mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri. Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadatannya. Namun hak dan kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Orang yang
* Peserta Program Kaderisasi Ulama Angkatan VI, Institut Studi Islam Darussalam Gontor. Jl. Raya Siman Km. 06. Ds. Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo Jawa Timur. Tlp: (0352) 488220.
menuntut HAM berarti ia dituntut untuk menunaikan kewajiban asasi manusia. Selain itu, pada dasarnya HAM adalah terbatas, yakni dibatasi oleh HAM orang lain. Adanya Deklarasi HAM universal memicu masalah baru karena dalam salah satu pasalnya menjamin hak seseorang dan melindunginya untuk menggonta-ganti agama atau kepercayaannya. Hal ini tentunya bertentangan dalam Islam yang melarang penganutnya untuk murtad. Berangkat dari permasalah ini, makalah ini membahas problematika HAM universal dan kaitannya dengan kebebasan beragama.
Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama, Deklarasi HAM Universal, Murtad, Syariah Islam.

## PENDAHULUAN
H ak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu yang menarik untuk terus dibahas. Dari berbagai definisi yang ada, UU No. 39 tentang HAM mendefiniskannya sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. 1 Kemudian dalam pergaulan internasional standar HAM yang digunakan adalah Deklarasi HAM Universal ( Universal Declaration of Human Rights ) yang dikeluarkan oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. HAM universal ini dianggap telah mewakili seluruh manusia di belahan bumi ini. oleh karena itu, setiap negara anggota PBB harus mematuhi dan melaksanakannya.
Dewasa ini, HAM selalu dijadikan rujukan sebagai ukuran kebebasan dalam berperilaku. HAM menjadi ukuran dalam menakar benar dan salah. Bahkan Jika terjadi pertentangan antara HAM dan syariah, maka syari’ahlah yang harus mengalah. Sebagaimana yang diungkapkan Abdullahi Ahmed An-Na’im, bahwa jika tidak ada ketidaksesuaian antara hak asasi manusia universal dengan syariah, maka syariahlah yang direvisi, untuk menjaga hak-hak asasi manusia universal tersebut. 2 An-Naim berpendapat bahwa pembatasan syariah atas hak-hak asasi manusia
1 Lihat Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (tt: Asa Mandiri, 2009), 3.
2 Abdullahi Ahmed An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, (Yogyakarta: LKiS, Cet. 4, 2004), 285.
dibenarkan oleh konteks historis. Tetapi dalam masa sekarang sudah tidak bisa dibenarkan. 3 Dengan kata lain, bahwa syariah sudah tidak revelan dengan zaman sekarang.
HAM yang dibangun atas konsep Barat dipaksakan untuk diterapkan di segala bidang. Padahal dalam pandangan hidup Barat manusia adalah pusat segala-galanya. 4 Sedangkan pandangan antroposentris seperti ini tidaklah sejalan dengan pandangan agama. Sehingga menjadi tanda tanya besar bagi seorang muslim yang memandang manusia sebagai tolok ukur dalam segala hal. Selain itu, penyusunan HAM universal ini sudah menuai kontro- versi sejak awal. Sebagai contoh, delegasi Arab Saudi merasa keberatan dan menyatakan bahwa Deklarasi HAM tersebut sangat didasarkan pada cara pandang ( wordview ) Barat yang sering berbeda dengan budaya Timur. 5 Perbedaan itu disebabkan pula oleh tradisi budaya Islam mengenai agama dan kehidupan keluarga. 6
Dari pembentukannya yang bermasalah, maka sebagian isi dari deklarasi HAM universal itu juga mempunyai beberapa masalah. Dalam hal ini salah satu pasal yang menjadi pertentangan antara HAM universal dengan dunia Islam adalah pasal 18. Dalam pasal tersebut termuat hak kebebasan beragama. Kebebasan ini termasuk bebas berpindah atau berganti agama. 7 Kebebasan ber- agama seperti yang tertera dalam pasal tersebut jelas menjadi problem tersendiri. Karena dalam Islam tidak dibenarkan seorang muslim berpindah agama. Berangkat dari permasalah ini, penulis ingin membahas problematika HAM universal dan kaitannya dengan kebebasan beragama.
3 Ibid, 282.
4 Nirwan Syafrin, “Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam” dalam Jurnal Tsaqafah, vol. 4. No 2. R. Tsani 1429, 295.
5 Tri Wahyu Hidayati, Apakah Kebebasan Beragama = Bebas Pindah Agama?: Perspektif Hukum Islam dan HAM , (Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JPBOOKS, 2008), 108-109. 6 Antonio Cassese, Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, Dalam A. Rahman
Zainuddin (Penj.) , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 41.
7 Lihat isi Deklarasi Universal HAM PBB, Adnan Buyung Nasution dan A. Patra
M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, YLBHI dan KKAA, 2006), 141. Lihat juga Antonio Cassese, Hak AsasiManusia …, 296,
atau lihat di web http://www.gwu.edu/~erpapers/humanrights/udhr/lang/inz.htm

## HAK ASASI MANUSIA
Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang sangat kompleks. Ini bisa dilihat dari berbagai pandangan yang beraneka ragam mengenai HAM tersebut yang tidak lepas dari sejarah dan konsep pembentukannya.

## 1. HAM Universal
Munculnya hak asasi manusia universal ditandai dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human Rights ) pada tanggal 10 Desember 1948 oleh PBB yang berisi 30 pasal. Deklarasi tersebut diadopsi menjadi standar dan norma mengenai hak asasi manusia saat ini. Dari deklarasi tersebut kemudian diikuti oleh dua covenant pada tahun 1966. Dua covenant itu meliputi kovenan internasional tentang hak- hak sipil dan politik ( International Covenant on Civil and Political Rights ) dan kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ( International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ). 8
Sejarah lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal sering dikaitkan dengan munculnya “Perjanjian Agung” ( Magna Charta ) di Inggris pada tahun 1215. 9 Kemudian diikuti keluarnya Bill of Rights pada tahun 1689. 10 Perkembangan selanjutnya adalah deklarasi kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 11 dan deklarasi Prancis tahun 1789. 12
8 Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional …, 6.
9 Dalam Magna Charta tercantum kemenangan para bangsawan atas Raja Inggris, Raja John. Isi pokok dari Magna Charta tersebut adalah bahwa raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan hendaknya tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat. Lihat C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Knasil, Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini, (Jakarta: Djambatan, 2003), 12. Lihat juga Majda El- Muhtaj, Hak Asai Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana, 2009), 51. 10 Bill of Rights berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhdapa siapa pun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapa pun, tanpa dasar hukum. Lihat Edward C. smith sebagaimana dikutip Majda El-Muhtaj, Ibid ., 52.
11 Deklarasi Amerika menuntut adanya hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka dalam hal ini hidup bebas dari kekuasaan Inggris. Lihat C.S.T Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Sekitar Hak …, 12.
12 Deklarasi Prancis atau Revolusi Prancis bertujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari seorang raja penguasa tunggal negara.
Deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) lahir melalui perdebatan yang panjang pada sidang PBB. Ini terjadi karena pada tahun 1948 situasi politik di dunia masih memanas pasca Perang Dunia II, terutama antara dua kekuatan besar dunia yaitu Barat dan Sosialis. Sedangkan Dunia Ketiga saat itu masih pro-Barat. Mereka belum sepenuhnya menyadari latar belakang politik dan budaya yang berbeda. Mereka juga masih memandang Barat dengan rasa hormat, sebagai orang-orang yang baru melepaskan diri dari ikatan kolonial. 13
Jika dilihat dalam perdebatan di persidangan terebut, setidak- nya negara-negara anggota PBB terbagi menjadi empat kelompok. Kelompok pertama adalah negara Barat yang sejak awal memimpin dan dalam pengertian tertentu menentukan irama perdebatan. Kelompok ini terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara-negara yang mengikuti mereka secara politik. Kelompok kedua adalah negara-negara Amerika Latin yang mendukung persoalan hak-hak asasi manusia. Kelompok lain adalah negara- negara Sosialis. Kelompok ini merupakan satu-satunya kelompok yang mampu menandingi atau menentang tesis-tesis Barat. Kelompok keempat adalah negara-negara Asia yang tidak begitu berpengaruh. Mereka tidak menentang usul-usul Barat dan juga tidak ikut dengan keberatan-keberatan Sosialis. Hanya saja negara- negara Islam yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Pakistan mengemukakan keberatan yang disebabkan oleh tradisi budaya Islam mengenai agama dan keluarga. 14
Hasil pedebatan panjang antara anggota PBB waktu itu akhirnya mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi itu mendapat persetujuan oleh 48 negara sementara 8 negara tidak menyatakan penolakan dan juga tidak menyatakan persetujuan ( abstain ). 15 Dengan 48 negara yang menyetujui, menjadi catatan tersendiri akan keuniversalan Deklarasi tersebut.
Deklarasi ini juga menitikberatka pada hak asasi pemilikan harta, kebebasan, persamaan, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan. Lihat . C.S.T Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Ibid ., 12. Lihat juga Majda El-Muhtaj, Hak Asasi …, 52.
13 Antonio Cassese, Hak Asasi …, 40. 14 Ibid, 40-41.
15 Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional …, 20.

## 2. HAM di Indonesia
Perkembangan HAM di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak Bangsa ini merdeka. Nilai-nilai HAM juga tertuang dalam Pembukaan UUD 45 yang diantaranya menyatakan tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh semua bangsa, oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. 16 Selain itu, lima sila yang menjadi dasar negara juga mengandung hak-hak asasi manusia. 17
Indonesia juga pernah menggunakan Konstitusi RIS dan UUDS 50 yang memuat jaminan HAM secara eksplisit dan luas cakupannya sebelum kembali ke UUD 45. 18 Kemudian per- kembangan selanjutnya adalah UUD 45 yang telah mengalami empat kali amandemen dari tahun 1999 sampai 2002. Dan perubah- an kedua UUD 45 tahun 2000 telah mencantumkan bab khusus tentang HAM yang disebut Bab XA Hak Asasi Manusia. 19
Berbagai instrumen HAM internasional juga telah diadopsi oleh Negara Republik Indonesia. Pengadopsian tersebut antara lain tertuang dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Selain itu negara juga telah meratifikasi dua kovenan internasional (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) melalui UU No. 11/2005 dan UU No. 12/2005. 20

## 3. HAM dalam Islam
Islam telah mengenal nilai-nilai hak asasi manusia sejak 14 abad silam, jauh sebelum dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB. Salah satu momentum dalam sejarah yang merupakan pengakuan dan perlindugnan hak-hak asasi manusia adalah pernyataan Nabi Muhammad SAW pada saat Haji Wada’ tahun 10 Hijriah (623 M) yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, dan keadilan. 21
16 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Knasil, Sekitar Hak … , 15.
17 Ibid, 16.
18 Jimly Asshiddiqie, “Pengantar” dalam Majda El-Muhtaj, Hak Asasi … , vii.
19 Ibid, viii.
20 Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional …, 43.
21 Syamsuddin Arif, Orientalis & Diabolisme Pemikiran , (Jakarta: Gema Insani, 2008), 132-133.
Dalam peradaban Islam hak-hak asasi manusia telah dijalankan sejak lama. Syariat telah menjadikan asas memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta dalam rumusan yang menjamin hak-hak asasi manusia. 22 Kelima asas ini tidak hanya menjadi jaminan hak-hak asasi tapi juga sebagai kefardhuan- kefardhuan, tugas-tugas, dan kewajiban-kewajiban syariat, yang pemiliknya (manusia) tidak boleh melepaskannya atau menyia- nyiakannya meskipun dilakukan dengan kemauan sendiri. 23
Bila ditelaah lebih lanjut, prinsip-prinsip al-Qur’an dan al- Sunnah banyak mengandung nilai-nilai HAM dan juga meninggi- kan martabat manusia. Prinsip-prinsip tersebut telah dituangkan dalam dua deklarasi yang telah dirumuskan menggunakan framework Islam. Yang pertama adalah Universal Islamic Declaration (UID) yang diumumkan pada acara konferensi The Prophet Muhammad and his Message di London pada tanggal 12-15 April 1980. Deklarasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR) yang disahkan di Paris pada tanggal 19 September 1981. Deklarasi tersebut berisi 23 pasal berdasarkan al-Qur‘an dan al-Sunnah yang disusun oleh para sarjana muslim, ahli hukum dan perwakilan dari gerakan dan pemikiran Islam. 24 Kedua adalah Deklarasi Kairo ( The Cairo Declaration of Human Rights in Islam ) yang dikeluarkan oleh Organization of the Islamic Conference (Organisasi Konferensi Islam, OKI), pada tanggal 5 Agustus 1990. Deklarasi tersebut berisi 25 pasal yang menegaskan hak-hak asasi manusia sesuai dengan syariah Islam. 25
Dalam kedua deklarasi di atas dinyatakan bahwa sumber hak- hak tersebut diambil dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam al- Qur‘an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, hak-hak yang terdapat dalam kedua deklarasi tersebut selalu berhubungan dengan Tuhan dan syariah-Nya. Hal ini juga tak lepas dari pandangan Islam tentang
22 Muhammad Imarah, Perang Terminologi Islam Versus Barat , diterjemahkan oleh
Musthalah Maufur (Jakarta: Robbani Press, 1998), 72.
23 Muhammad Imarah, Islam dan Keamanan Sosial, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 109. 24 Lihat naskah lengkapnya di http://www.alhewar.com/ISLAMDECL.html, tanggal 18 April 2010.
25 Lihat naskah lengkapnya di http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm tanggal 10 April 2010.
kedudukan manusia. Dalam pandangan Islam, manusia merupa- kan khalifah (wakil) Allah di dunia. Karena mengemban kuasa yang didelegasikan kepadanya oleh Allah, dan dalam batas-batas yang ditentukan ia dituntut untuk melaksanakan kekuasaan Allah. 26 Dan tugasnya adalah taat dan patuh menjalankan perintah penciptanya untuk kesejahteraan dirinya sendiri. 27 Dari pandangan bahwa manusia adalah khalifah Allah, maka hak-hak asasi manusia dalam Islam adalah hak-hak yang diberikan oleh Allah. 28

## PROBLEMATIKA HAM UNIVERSAL
Membicarakan HAM berarti membicarakan juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB. Ini karena DUHAM telah menjadi rujukan masyarakat internasional dalam rangka pemenuhan hak-hak manusia di muka bumi ini. Akan tetapi, seiring dengan kemunculan DUHAM tersebut permasalahan juga selalu mengiringinya.
Permasalahan-permasalahan yang timbul tidak lepas dari rumusan DUHAM itu sendiri. Fakta dari DUHAM itu memang dibuat oleh sedikit orang yang disetujui oleh 48 delegasi negara. Selain itu, pengaruh dari iklim politik saat deklarasi itu dirumuskan, dapat dilihat bahwa deklarasi itu umumnya menggambarkan pendekatan negara-negara Barat yang liberal. 29 Kemudian dari hasil perumusan itu DUHAM ingin ditujukan untuk seluruh negara dan umat manusia.
Ketika DUHAM diangkat ke ranah internasional yang me- liputi berbagai negara di dunia, dan negara-negara tersebut mempunyai pandangan politik, budaya dan agama yang beragam, maka tak mengherankan jika DUHAM mendapat berbagai masalah. Di antara berbagai masalah yang timbul bisa menyangkut pada norma yang ada di suatu negara atau agama.
26 Maulana Abul A’la Maududi, Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam , diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 2.
27 Nirwan Syafrin, “Kritik Terhadap …”, 295.
28 Maulana Abul A’la Maududi, Hak-hak Asasi …, 10.
29 Antonio Cassese, Hak Asasi …, 48.

## 1. DUHAM dan Negara
Perdebatan tentang DUHAM yang terjadi tidak lepas dari penyempitan makna mengenai HAM itu sendiri. HAM seringkali dimaknai sebagai hak individual. Pemaknaan sempit ini tidak lepas dari sejarah Barat yang melatarbelakanginya. 30 Tidak dipungkiri bahwa Barat yang mendominasi wacana HAM dari awal dirumuskan hingga saat ini.
Dalam perkembangannya, HAM dijadikan norma standar dalam pergaulan dengan dunia luar, khususnya dengan negara- negara Barat. Dengan kekuatan ekonominya dan ketergantungan negara-negara Dunia Ketiga kepada bantuan ekonomi Barat, maka semakin kuat dominasi Barat terhadap negara-negara tersebut. Oleh karenanya, standar Barat lah yang digunakan dalam menilai HAM di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. 31
Tak mengherankan jika banyak penilaian pelanggaran HAM terjadi di negara-negara Dunia Ketiga. Indonesia pun dianggap tidak konsekuen melaksanakan HAM. Ini terjadi karena penilaian tersebut didasarkan pada kacamata HAM Barat yang bersifat individualis, liberal, dan kapitalis. Hal demikian tentu berbeda dengan paradigma pemerintah Indonesia yang selain mengakui hak-hak individu juga mengakui adanya hak-hak kolektif. 32 Dari awal negara Barat sudah terlihat bahwa mereka memang lebih menekankan kepada hak sipil dan politik, sedangkan bagi Indonesia selain hak sipil dan politik, juga dirasa penting me- lindungi hak ekonomi dan budaya yang saling kait mengait. 33
Untuk itu, idealnya dalam usaha untuk memajukan HAM di dunia, bukan dilakukan dengan cara mengangkatnya ke aras internasional, melainkan justru sebaliknya, yaitu membumikan atau mengakarkannya ke dalam sekian banyak masyarakat di
30 Chandra Muzaffar, “Menuju Martabat Manusia” dalam Human’s Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 433.
31 Firdaus, “Implikasi Pengaturan HAM Dalam UUD Terhadap Ius Constituendum” dalam Hak Asasi Manusia: Hakekat, konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat, editor Muladi (Bandung: Refika Aditama, 2009), 11. 32 Hasan Suryono, “Implementasi dan Singkronisasi Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional” dalam Hak Asasi Manusia: Hakekat, konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat, editor Muladi (Bandung: Refika Aditama, 2009), 87.
dunia. 34 Ini kiranya sebagai pengakuan bahwa di dunia ini memang setiap bangsa atau masyarakat memiliki tata sosial dan budaya yang berbeda. Suatu bangsa atau masyarakat akan menjalankan HAM yang universal dengan modal sosial yang dimilikinya. Ia tidak dapat meminjam modal sosial bangsa lain. 35
Perkembangan yang sehat dari usaha pemajuan HAM adalah melalui pengakuan terhadap kemajemukan di dunia ini. Dalam model pemajuan HAM yang demikian itu tidak ada tempat bagi pemaksaan dan dominasi satu konsep HAM tertentu di atas yang lain. Yang ada adalah suasana saling penghormatan dan saling memberi tahu serta saling memperkaya satu sama lain. 36
Pengakuan terhadap kemajemukan serta tidak ada pemaksa- an satu konsep HAM kepada yang lain juga bertujuan untuk menjaga kedaulatan suatu negara. Setiap negara dibiarkan menjalankan hak asasi manusia dengan keadaan masing-masing negara. Dengan begitu, nilai-nilai yang ada di dalam suatu negara tetap dihormati.
Bagi Indonesia yang telah meratifikasi dua kovenan inter- nasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Hak- hak Sipil dan Politik, 37 hendaknya juga menjalankan HAM dengan karakteristik Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan pasal 1(1) Perjanjian Hak-hak Sipil dan Politik tentang hak suatu bangsa dalam menentukan nasib sendiri. 38
Selain itu, dalam melaksanakan hak asasi setiap negara berhak membatasi sesuai dengan ketertiban masing-masing negara. Walaupun hak asasi yang secara eksplisit dinyatakan tanpa batas di dalam kovenan, tetapi pelaksanaannya tetap dapat dibatasi oleh undang-undang dan pertimbangan ketertiban dan keamanan nasional masing-masing negara. Pembatasan-pembatasan tersebut
34 Satjipto Rahardjo, “Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya” dalam Hak Asasi Manusia: Hakekat, konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat, editor Muladi (Bandung: Refika Aditama, 2009), 222.
35 Ibid, 221. 36 Ibid, 225-226. 37 Peratifikasian International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dengan UU No. 11/2005 dan peratifikasian International Covenant on Civil and Political Rights dengan UU No. 12/2005. 38 Pasal 1 (1) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik berbunyi “Semua bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak ini, bebas menentukan status politik dan bebas berupaya mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya.”
misalnya termuat dalam pasal 19 tentang hak kebebasan ber- pendapat dan pasal 21 tentang hak berkumpul dalam Perjanjian Sipil dan Politik. Pasal 19 menyebutkan bahwa pembatasan dilaku- kan untuk menghormati hak dan nama baik orang lain dan untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat. Sedangkan dalam pasal 21 menyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan oleh hukum, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain. 39 Jadi dengan memepertimbangkan ketertiban dan keamanan nasionalnya setiap negara dapat membatasi beberapa hak asasi manusia. Dan negara maju atau Barat tidak boleh memaksakan konsep HAM mereka kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

## 2. DUHAM dan Agama
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB tidak saja menuai masalah dengan negara-negara tapi juga terhadap agama-agama di dunia. DUHAM yang disusun oleh sedikit orang dan didominasi oleh negara-negara Barat ternyata tidak dapat memuaskan semua negara atau masyarakat di seluruh dunia. DUHAM yang lahir dari ketidaknetralan jelas mengakibatkan tidak terakomodirnya ide-ide dari negara lain, terlebih nilai-nilai yang ada dalam berbagai agama di dunia. Akibatnya, hampir semua agama merasa tidak puas dengan Deklarasi tersebut meskipun tidak dilakukan dengan terus terang. Selain itu, ketidakpuasan juga timbul karena desakan kepada agama-agama di dunia untuk mendukung Deklarasi atau dokumen lain yang berkaitan dengan HAM. Desakan kepada agama-agama tersebut nampaknya dilatarbelakangi adanya asumsi bahwa agama sebagai penghalang pelaksanaan dan penyebaran HAM. Akhirnya agama didudukkan berhadap-hadapan dengan HAM. 40
39 Suwandi, “Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia” dalam Hak Asasi Manusia: Hakekat, konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat, editor Muladi (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 40., lihat juga Moh. Mahfud MD., Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) 130.
40 Hamid Fahmy Zarkasyi, “Hak dan Kebebasan Beragama; Dalam Perspektif Islam, DUHAM dan Keindonesiaan”, makalah dalam Lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak
DUHAM memang dirasakan bernilai sekuler. Hal ini karena pengaruh dari sosio-kultur masyarakat Barat yang mendominasi pembentukannya. Maka tidak heran jika agama-agama merasa tidak puas dan kemudian utusan berbagai masyarakat agama di dunia mengusulkan perubahan atau revisi Deklarasi tersebut. Dalam hal ini, sebagai tonggak awalnya adalah peluncuran acara Project on Religion and Human Right , pada bulan Juli tahun 1993 di New York. Perkembangan selanjutnya adalah pada ulang tahun ke-50 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan ulang tahun ke-50 fakultas Religious Studies di universitas McGill, Montreal, utusan berbagai agama mengusulkan satu dokumen revisi DUHAM PBB. Dokumen itu disebut Universal Declaration of Human Rights by the World’s Religions. 41 Kemudian dokumen revisi tersebut didiskusikan di berbagai tempat pada acara konferensi inter- nasional seperti di California, New York, Durban, Berlin, Barcelona pada acara UNESCO, dan terakhir di Genting Highlands Malaysia pada bulan November 2002. 42
Sejalan dengan ketidakpuasan agama-agama, Islam juga mempunyai persoalan sendiri terhadap DUHAM. Pada masa perumusannya, secara umum Deklarasi tersebut dapat diterima Umat Islam dan negara-negara Islam. 43 Akan tetapi, ada beberapa pasal dalam DUHAM yang tidak dapat diterima oleh Umat Islam. Bahkan hal ini sudah diperdebatkan dari awal persidangan perumusan Deklarasi tersebut. Arab Saudi dan Pakistan yang memimpin negara-negara Islam pada persidangan itu merasa keberatan dengan pasal-pasal mengenai agama dan kehidupan keluarga. 44 Pasal-pasal tersebut adalah pasal 18 tentang hak kebebasan beragama dan pasal 16 tentang hak berkeluarga yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pasal 18 yang berkaitan dengan kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Dalam pasal
Asasi Manusia, 10 Tahun Reformasi, Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia , Jakarta 8-11 Juli 2008.
41 Dalam Universal Declaration of Human Rights by the World’s Religions ini terdapat 30 pasal, sama dengan DUHAM PBB, yang berbeda adalah dokumen tersebut tidak hanya mencantumkan hak-hak asasi manusia, tapi juga kewajiban-kewajibannya. Selain itu unsur- unsur keagamaan juga dimasukkan dalam deklarasi.
42 Lihat Arvind Sharma, “Towards a Declaration of Human Rights by the World’s Religions” sebagaimana dikutip Hamid Fahmy Zarkasyi, “Hak dan Kebebasan …”
43 Hamid Fahmy Zarkasyi, “Hak dan Kebebasan …”
44 Antonio Cassese, Hak Asasi …, 41.
tersebut termasuk menjamin kebebasan untuk berganti agama. Pasal tersebut jelas bertentangan dengan Islam yang melarang umatnya untuk berpindah agama. Sedangkan pasal 16 menyatakan hak perkawinan yang tidak dibatasi bangsa, negara maupun agama. Pasal ini juga melegalkan perkawinan beda agama yang tidak dapat diterima kalangan muslim. 45
Pada dasarnya Islam tidak bertentangan dengan HAM. Bahkan Islam menjunjung tinggi martabat manusia. Ia dimuliakan dari makhluk-makhluk lain. 46 Allah menciptakan manusia sebaik- baik ciptaan. 47 Nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur‘an dan al-Sunnah bila disarikan banyak memuat jaminan terhadap HAM. Hal ini telah dibuktikan oleh Umat Islam dengan perumusan dua deklarasi tentang hak asasi manusia dalam pandangan Islam, yakni Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR) 1981 dan The Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI) 1990. Pasal- pasal yang terkandung di dalam dua deklarasi tersebut diambil dari prinsip-prinsip al-Qur‘an dan al-Sunnah yang merupakan pegangan hidup umat Islam.
Kedua deklarasi HAM Islam menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi martabat manusia dan juga hak-hak asasinya. Di sini ada letak kesamaan tujuan antara Deklarasi Universal HAM PBB dan Deklarasi HAM Islam. Tujuan tersebut adalah memuliakan martabat dan pengakuan hak-hak asasi manusia. Akan tetapi, bila diperhatikan lebih lanjut terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara Deklarasi Universal HAM PBB dan Deklarasi HAM Islam. Sebagaimana telah diketahui bahwa HAM PBB dibentuk melalui pengalaman sejarah Barat yang sekuler, sedangkan HAM Islam dibentuk berlandaskan keimanan kepada Allah.
Perbedaan rumusan HAM Barat dan HAM Islam dapat di- lihat dari konsep martabat dan hak asasi itu sendiri. Di dalam HAM Barat, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang didapat manusia dari segi kealamiahannya. Sebagaimana disebutkan dalam
45 Hamid Fahmy Zarkasyi, “Hak dan Kebebasan …”
46 Allah berfirman yang artinya, “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak- anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. 17:70)
47 Allah berfirman yang artinya, “sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. 95:4)
mukadimah DUHAM: “Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia, merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia.” 48 Sedangkan dalam Islam HAM merupakan pemberian dari Allah. Manusia tunduk dan patuh dengan hukum-hukum Allah karena dalam pandangan Islam manusia merupakan khalifah -Nya di bumi. 49
Perbedaan konsep HAM Barat dan Islam, dapat disimak dari pemaparan Hibbah Rauf Izzat dan Nirwan Syafrin berikut:
“Sesungguhnya, dasar titik tolak hak asasi manusia dalam misi Barat merupakan hak alamiah yang berkaitan dengan kodrat manusia dari segi alamiahnya, dengan tidak melihat pemikiran dan metodologinya. Padahal hak-hak manusia menurut syariat Islam didasarkan pada penghormatan kepada Tuhan dan berkaitan dengan konsep amanah, istikhlaf , penghambaan kepada Allah, pemakmuran bumi, dan tidak terpisah dari hak-hak Allah yang memiliki keterkaitan dengan syariat yang telah diatur oleh-Nya.” 50
“… bahwa HAM bukan konsep yang netral; ia dibangun atas landasan filosofis dan pandangan hidup ( worldview ) masyarakat Barat sekuler yang secara diametral bertentangan dengan pandang- an hidup Islam. Dalam pandangan hidup Barat manusia merupakan pusat segala-galanya. Ia memiliki otoritas penuh untuk menentukan baik dan buruk bagi dirinya. Tidak ada institusi lain yang dapat mengatur hidup dan kehidupannya. Dia memiliki kebebasan mutlak. Bahkan Tuhan pun tidak berhak untuk turut campur mengaturnya.” 51
Jadi jelas terlihat perbedaan yang mendasar antara HAM Barat dengan HAM Islam. HAM Barat menafikan adanya unsur ketuhanan dalam memandang hak-hak manusia. Manusialah yang menjadi ukuran dalam membangun konsep HAM. Sedangkan
48 Lihat isi Deklarasi Universal HAM PBB, Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional …, 137. 49 Allah berfirman yang artinya, “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi’. Mereka berkata: ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami seantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’.” (QS. 2:30)
50 Hibah Rauf ‘Izzat, Wanita dan Politik Pandangan Islam, judul asli al-Mar`ah wa al-‘Amal al-Siyasi, Ru`yah Islamiyyah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 70. 51 Nirwan Syafrin, “Kritik Terhadap …”, 295.
dalam pandangan Islam HAM tidak lepas dari unsur ketuhanan. Setiap manusia dalam menjalankan hak-haknya, atau dalam menjaga hak-hak orang lain, ia akan selalu dimintai pertanggung- jawaban oleh Tuhan.
Di samping adanya perbedaan yang mendasar dengan HAM Islam, HAM Barat juga mempunyai kelemahan tersendiri. Kelemahan tersebut terletak pada kekeliruan ide-ide dasar HAM. Ide-ide HAM Barat berawal dari pandangan tentang manusia sebagai suatu makhluk yang harus dijamin segala kebebasannya, kecuali yang bersinggungan dengan kebebasan orang lain. Masyarakat dipandang sebagai kumpulan manusia yang ingin mewujudkan tujuan bersama sehingga bersedia hidup bersama dengan sebuah aturan. Peran negara sebatas untuk menjamin agar semua individu di masyarakat itu masih memiliki kebebasannya. Pandangan ini kemudian dianggap universal dan harus diwujud- kan di masyarakat manapun di seluruh dunia. Akan tetapi, dalam mewujudkan perlindungan hak-hak kebebasan tersebut tidak ada standar batasan dan metodenya. 52 Hal ini mengakibatkan batasan HAM mengikuti kepentingan golongan atau negara yang lebih kuat dari yang lain. Sehingga tidak heran jika satu negara adidaya melanggar HAM negara lain atau warga negara lain tanpa rasa salah karena ia beranggapan dalam misi penegakan HAM.
Dalam pandangan Islam, HAM merupakan karunia Allah sehingga semua muslim dan penguasa yang mengakui dirinya sebagai muslim harus menerima, mengakui, dan melaksanakan- nya. 53 Tidak hanya kewajiban kelompok atau negara dalam menjalankan perlindungan dan pelaksanaan HAM, akan tetapi setiap individu juga wajib melindungi hak-hak tersebut. Tidak ada sifat individualistis yang meniadakan hak-hak orang lain, karena hak-hak tersebut disertai sanksi oleh Allah. Di sini letak kelebihan HAM konsep Islam yang dilandasi oleh kepercayaan kepada Allah dan tunduk pada syariat-Nya. Dalam hal ini, Hibbah Rauf menyatakan:
“Hak-hak asasi manusia menurut pandangan syariat bukanlah hak individu atau kelompok yang saling menafikan antara sebagian
52 Fahmi Amhar, “HAM: Antara Ide dan Fakta” dalam Majalah Al-Wa’ie No. 76 Tahun VII 1-31 Desember 2006, 30.
53 Maulana Abul A’la Maududi, Hak-hak Asasi …, 10.
kelompok terhadap sebagian yang lain. Akan tetapi, kepentingan manusia mewajibkan syariat untuk menjaganya melalui negara, kelompok, dan juga individu. Jika negara gagal melaksanakannya, individu-individu dan kelompok-kelompoklah yang akan me- nanggungnya.” 54
Perbedaan konsep antara HAM Barat dengan HAM Islam juga berimbas kepada tataran praktisnya. Islam sering dihadapkan dengan HAM Barat yang dianggap universal. Bahkan penerapan syariah dituding menghalangi kebebasan dalam HAM dan Pembatasan-pembatasan dalam syariah dianggap melanggar HAM. Berbagai persepsi semacam itu tentunya tidak lepas dari hegemoni Barat di dunia dewasa ini. Di mana hak-hak dan kebebasan manusia dalam konsep HAM Barat harus dipenuhi.
Dalam menyikapi konflik antara syariah dan HAM Universal, Abdullahi Ahmed An-Na’im, pemikir Islam kontemporer kelahiran Sudan, memposisikan syariah harus tunduk kepada HAM universal. An-Na’im menilai bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia oleh syariah dibenarkan dalam konteks historis. Dan syari’ah sudah tidak relevan untuk masa sekarang. Selebihnya ia berkata:
“Sekali lagi ditegaskan, beralasan bahwa pandangan syariah yang membatasi hak-hak asasi manusia dibenarkan oleh konteks historis dan bahwa ia merupakan perbaikan atas situasi yang ada tidak untuk mengatakan bahwa pandangan ini masih dibenarkan. Sebaliknya saya berpendapat bahwa karena pandangan syari’ah tentang hak-hak asasi dibenarkan oleh konteks historis, maka selesailah sudah pembenaran itu, karena konteks historis sekarang sudah berbeda sama sekali. Dengan kata lain, syariah sebagai sistem hukum praktis tidak dapat mengesampingkan konsepsi hak-hak asasi manusia yang berlaku pada suatu waktu yang diusahakan untuk diterapkan pada abad kedelapan, hukum Islam modern tidak dapat mengesampingkan konsep hak asasi manusia mutakhir jika ia harus diterapkan sekarang.” 55
Selanjutnya, menurut An-Na’im dalam menanggapi ketidak- sesuaian antara syariah dan HAM universal adalah merevisi syariah dengan tujuan untuk memelihara HAM universal tersebut. Dia menyadari ketidaksesuaian dan menjadikannya sebagai argumen-
54 Hibah Rauf ‘Izzat, Wanita dan Politik … ,  70.
55 Abdullahi Ahmed An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, (Yogyakarta: LKiS, Cet. 4, 2004), 282.
nya dalam memperbaharui hukum Islam. 56 Dari pernyataan tersebut jelas bahwa An-Na’im sangat mendukung HAM universal dan menundukkan syariah yang bertentangan dengan HAM universal tersebut.
Pandangan An-Na’im semacam ini jelas menimbulkan kontroversi di kalangan Umat Islam. An-Na’im terkesan menempat- kan HAM universal di atas segala-galanya, termasuk syariah. Hal ini karena An-Na’im terlanjur menerima dan memandang HAM sebagai sistem norma universal yang tanpa cacat. Ia tidak melihat HAM universal sebagai sistem norma yang dibangun di atas epistemologi sekuler, yang menempatkan manusia sebagai penguasa mutlak atas dirinya. HAM universal dilatarbelakangi pandangan antroposentis yang menganggap manusia memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan menentukan apa yang terbaik untuk dirinya, dan tidak ada institusi lain di atasnya yang berhak mengatur hidup dan kehidupannya. Padahal dalam pandangan Islam, ada kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Aturan apapun yang dibuat manusia, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh Allah. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik antara HAM dengan syariah, seharusnya HAM yang diubah dan diseusai- kan dengan aturan syariah, bukan justru syari’ah yang diubah. 57
Selain itu, alternatif yang ditawarakan An-Na’im akan me- nolak banyak aturan hukum al-Qur‘an. Oleh karenanya, gagasan An-Na’im yang secara nyata memotong akar umat Islam dari prinsip-prinsip yang memandunya merupakan lebih sebagai kamuflase dan bunuh diri yang samar. 58
Sebagaimana permasalahannya dengan negara, bahwa konsep HAM Barat tidak bisa memaksa negara lain untuk menerima sesuai dengan konsepnya. Begitu juga dengan agama, HAM dalam pandangan Barat tidak bisa memaksa Umat Islam untuk mengikuti konsep HAM Barat. Dan hendaknya umat Islam tetap memahami dan melaksanakan HAM dengan konsep sendiri.
56 Ibid, 285. 57 Adang Djumhur Salikin, Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam; Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na’im , (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 272-273.
58 Ziauddin Sardar, “Beberapa Pemikiran Tentang Sebuah Alteratif Imperium Hak Asasi Manusia” dalam Human’s Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 393.

## KEBEBASAN BERAGAMA
Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, DUHAM telah berhadap-hadapan dengan agama karena nilai-nilai di dalam keduanya saling bertentangan. Salah satu nilai yang bertentangan adalah mengenai kebebasan beragama. Dalam masalah ini dapat dipetakan ke dalam dua persoalan besar, yaitu tentang kebebasan seseorang memeluk dan menjalankan ajaran suatu agama, dan kebebasan berganti agama.

## 1. Kebebasan Memeluk dan Melaksanakan Ajaran Agama
Dalam ajaran Islam, Perundang-undangan Indonesia, mau- pun DUHAM, semuanya menjamin hak setiap orang untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama merupakan hak fundamental seseorang. Mengenai hal kebebasan beragama tersebut dapat dilihat dari prinsip dan dasar hukum berikut.

## a. Islam
Dalam Islam, prinsip kebebasan beragama tertuang dalam Surat al-Baqarah ayat 256: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat…” Juga dalam Surat Yunus ayat 99: “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?”
Abul A’la Maududi menjelaskan, meskipun tidak ada ke- benaran dan kebaikan yang lebih baik daripada Islam, dan meski- pun orang-orang muslim ditugaskan untuk mengajak manusia memeluk Islam, namun mereka tidak diminta untuk menyebar- kan iman melalui kekerasan. Siapa pun yang memeluk Islam adalah melakukan atas pilihannya sendiri. Muslim harus mengakui dan menghormati keputusan orang-orang yang tidak menerima Islam; tidak ada tekanan-tekanan moral, sosial, maupun politik yang dikenakan terhadap mereka untuk mengubah keyakinannya. 59
59 Maulana Abul A’la Maududi, Hak-hak Asasi … , 33.
Islam juga melarang umatnya untuk mencela sembahan- sembahan orang-orang non-muslim. 60 Larangan ini juga termasuk kepada pemimpin-pemimpin atau orang yang dihormati di kalangan mereka. Tidak dibenarkan dalam Islam untuk menggunakan kata-kata celaan terhadap mereka sehingga melukai perasaan mereka. 61
Kebebasan beragama juga telah dinyatakan dalam dua Deklarasi HAM Islam. Dalam Deklarasi London/Paris (UIDHR) terdapat tiga pasal yang menyatakan tentang kebebasan beragama, yaitu pasal 10, 12(e), dan 13 yang berbunyi sebagai berikut:
1. Pasal 10 (a) “Prinsip al-Qur`an tidak ada paksaan dalam agama” akan mengatur hak-hak agama minoritas non-muslim. (b) Dalam sebuah negara muslim, minoritas keagamaan akan mendapatkan pilihan untuk diperintah dengan menghormati urusan personal dan sipilnya berdasarkan hukum Islam atau dengan hukum mereka sendiri.
2. Pasal 12 (e) Tak seorangpun boleh merendahkan atau mengejek keyakinan agama orang lain atau memicu permusuhan publik melawan mereka; menghormati perasaan agama orang lain adalah kewajiban semua muslim.
3. Pasal 13 Setiap orang memiliki hak kebebasan hati nurani dan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya. 62
Sedangkan dalam Deklarasi Kairo (CDHRI), kebebasan beragama termuat dalam pasal-pasal berikut:
1. Pasal 10 Islam adalah agama yang fitrah. Dilarang menjalankan segala bentuk paksaan pada seseorang atau mengeksploitasi kemiskinannya atau kebodohannya untuk berpindah agama atau menjadi atheis.
2. Pasal 18 (a) Setiap orang berhak untuk hidup dengan aman, baik bagi dirinya, agamanya, keluarganya, kehormatannya dan kekayaannya. 63
60 Allah berfirman yang artinya, “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah …” (QS. al-An’am 108)
61 Maulana Abul A’la maududi, Hak-hak Asasi …, 33-34. 62 Lihat naskah aslinya di http://www.alhewar.com/ISLAMDECL.html, tanggal 18 April 2010
63 Lihat naskah aslinya di http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm, tanggal 10 April 2010

## b. Perundang-undangan Indonesia
Dalam hal kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia, perundang-undangan Indonesia telah mengaturnya. Antara lain dalam UUD 1945 pada pasal 28E ayat 1 yang menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal 29 ayat 2 juga menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Bahkan pasal 28I menyatakan bahwa hak beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 64
Selain diatur dalam konstitusi negara Indonesia, kebebasan beragama juga diatur perundang-undangan lain, yaitu UU No. 39/ 1999 tentang HAM tepatnya pasal 22 yang menyatakan: (1) “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” dan (2) “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” 65

## c. DUHAM
Kebebasan beragama juga termuat dalam DUHAM dan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Adapun pasal yang mengaturnya adalah pasal 18 dalam DUHAM dan pasal 18 kovenan internasional hak-hak sipil dan politik, yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, ber- ibadah dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.” 66
64 Lihat UUD ’45 dan Amandemen, (Solo: Giri Ilmu, T. Th), 19-21.
65 Lihat Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (T. Tmp: Asa Mandiri, 2009), 10-11.
66 Lihat isi Deklarasi Universal HAM PBB, Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional…, 141.
Sedangkan Pasal 18 kovenan internasional hak-hak sipil dan politik berbunyi:
1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama- sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau ter- tutup, untuk mengajarkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu ke- bebasannya utnuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan se- seorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara-negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk meng- hormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinan masing-masing. 67
Dari prinsip-prinsip dan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang harus diakui. Oleh karena itu, dalam menjamin hak-hak dan kebebasan beragama berbagai aturan dan undang-undang turut mengaturnya. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau kepercayaan warga negaranya.
Akan tetapi, perlu juga diatur bahwa dalam melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan itu, tentu harus mengedepankan unsur ketertiban dan penghormatan nilai-nilai ajaran agama atau kepercayaan pihak lain. Islam pun telah melarang bagi muslim memaksa atau mengeksploitasi kemiskinan atau kebodohan orang lain untuk masuk Islam. Tidak boleh mencela orang-orang non- muslim yang dapat menyakiti perasaannya.
67 Lihat isi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional…, 163.
Dalam perundangan-undangan Indonesia juga diatur undang-undang yang membatasi hak dan kebebasan setiap individu. Seperti dalam pasal 28J UUD 1945  yang menyatakan bahwa:
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Pembatasan hak dan kebebasan juga dapat dilihat dalam beberapa pasal dalam UU No. 39/1999 tentang HAM. Pasal-pasal tersebut antara lain pasal 70 dan 73. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa implementasi kebebasan HAM tidak boleh melanggar HAM orang lain, keamanan, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Hal ini juga sejalan dengan pasal 18 (3) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.
Jadi dalam menjalankan kebebasan beragama, setiap warga negara Indonesia juga harus mematuhi pembatasan-pembatasan seperti telah ditentukan dalam aturan di atas. Sebagaimana dalam kasus permohonan pengujian UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak per- mohonan tersebut dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah demi menjaga ketertiban umum dan menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan pasal-pasal mengenai pembatasan hak dan kebebasan lainnya.

## 2. Kebebasan Berganti Agama
Salah satu problem DUHAM dalam pandangan Islam adalah mengenai pasal 18 DUHAM. Pasal tersebut memuat hak dan kebebasan beragama disertai dengan kebebasan berganti agama atau kepercayaan. Hal tersebut tak lepas dari pembentukan DUHAM yang sekuler dan tidak memandang nilai-nilai agama. Sehingga bergonta-ganti agama tidak menjadi masalah bagi orang- orang sekuler.
Sedangkan menurut Islam, berpindah dari agama Islam ke agama lain (murtad) adalah hal yang dilarang dan dosa besar. Kemurtadan merupakan suatu bentuk kekufuran yang paling buruk. Bahkan kufur setelah Islam lebih buruk dari pada kufur yang asli. 68 Apabila orang yang murtad itu meninggal dalam keadaan kafir, maka ancaman neraka telah menantinya di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217:
“…, Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”
Berkaitan dengan DUHAM, maka hendaknya Umat Islam tetap dengan kepercayaan dan keyakinannya. Tidak bermain-main dalam beragama. Sehingga dapat menghindari ancaman dosa dan neraka dari Allah SWT. Dan yang perlu diingat bahwa penhancuran akidah dan hilangnya identitas umat lebih berbahaya daripada hilangnya harta dan rumah bahkan terbunuhnya beberapa orang di antara umat itu sendiri. 69

## KEBEBASAN MENAFSIRKAN AGAMA
Kebebasan menafsirkan agama merupakan salah satu persoalan yang muncul dalam kasus permohonan pengujian UU tentang penodaan agama. Bagi kelompok pemohon, kebebasan menafsirkan agama dipandang sebagai hak setiap orang. Selain itu, salah satu pijakan mereka dalam menggugat UU. penodaan agama adalah paham relativisme kebenaran. Dari paham tersebut, satu kelompok tidak boleh mengklaim kelompok lain adalah menyimpang. Negara juga tidak boleh membatasi orang untuk melakukan penafsiran dan negara tidak boleh mengambil tafsir satu kelompok sebagai tafsir resmi negara.
Argumen para pendukung pencabutan UU penodaan agama yang dipengaruhi oleh paham relativisme ini dapat dilihat dari berbagai pernyataannya. Di antaranya adalah yang diungkapkan Franz Magnis Suseno, pada persidangan tanggal 10 Februari 2010
68 Yusuf Al Qardhawy, Fiqh Prioritas; Sebuah kajian Baru Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, diterjemahkan oleh Bahruddin F., (Jakarta: Rabbani Press, 1999), 188.
69 Ibid, 189.
ia menyatakan bahwa penilaian (penyimpangan agama) itu berdasarkan satu pihak yang belum tentu juga mewakili kebenaran yang diinginkan oleh nilai agama dan benar menurut Tuhan. 70 Selain itu, Thamrin Amal Tamagola juga menyatakan hal yang senada pada persidangan tanggal 10 Maret 2010. Ia menyatakan bahwa kebenaran tidak bisa dimiliki secara mutlak dan tunggal oleh seorang maupun kelompok karena agama merupakan tafsir dan selalu berkembang dan ada perbedaan sesuai konteks. 71
Dari argumen-argumen yang ada, mereka menganggap bahwa agama merupakan produk tafsir yang relatif. Sehingga tidak ada yang boleh menganggap tafsiran seseorang atau kelompok tentang agama sebagai bentuk penyimpangan. Hal ini mengakibat- kan anggapan bahwa setiap orang boleh melakukan penafsiran. Anggapan-anggapan semacam ini jelas merupakan suatu kesalahan besar. Dalam Islam ada konsep ijma’ atau kesepakatan-kesepakatan dan juga ajaran-ajaran pokok. Sebagai contoh bahwa Umat Islam mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, shalat lima waktu adalah wajib, dan lain sebagainya. Sehingga orang yang mengaku muslim tetapi tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir atau ia tidak menganggap shalat lima waktu itu wajib, maka ia telah menyimpang dari agama Islam.
Adapun kebebasan setiap orang dalam menafsirkan agama juga merupakan suatu kekeliruan. Islam bukan agama sembarang- an yang siapa saja boleh menafsirkan ajaran Islam. Ada kriteria atau syarat khusus bagi seseorang dalam menafsirkan al-Qur‘an dan juga dalam menggali hukum-hukum Islam. Para ulama shalih selalu berhati-hati dan takut jika apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, karena ancama neraka bagi siapa saja yang berbohong atas nama Nabi. Sebagai mana Nabi telah bersabda: “Siapa saja yang berdusta atas namaku, maka hendaknya menyedia- kan tempatnya di neraka” (HR. al-Bukhari)
70 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website. Berita InternalLengkap& id=3710, diakses tanggal 7 Juni 2010.
71 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page= website. Berita InternalLengkap& id=3806.

## PENUTUP
Dalam mengembangkan HAM hendaknya tidak ada pemaksaan dan dominasi dari satu konsep HAM tertentu di atas yang lain. Negara yang lebih “besar” tidak memaksa negara “kecil” untuk mengikuti model HAM-nya. Begitu juga tidak ada paksaan untuk agama-agama dalam melaksanakan HAM dengan meng- gunakan satu pandangan tertentu.
HAM Universal yang sekuler bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai ‘kitab suci’ yang harus diikuti. Islam mem- punyai pedoman sendiri yang wajib diikuti oleh segenap penganutnya yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah. Karena dalam menjalankan segala aktivitasnya manusia akan dimintai per- tanggungjawaban oleh Allah. Maka jalan yang jelas adalah petunjuk dari Allah yang harus diikuti. Hal ini juga termasuk dalam memaknai konsep kebebasan beragama dan juga kebebasan menafsirkan agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Amhar, Fahmi. 2006. “HAM: Antara Ide dan Fakta” dalam majalah Al-Wa’ie, edisi No. 76 Tahun VII 1-31 Desember 2006.
An-Na’im, Abdullahi Ahmed. 2004. Dekonstruksi Syari’ah.
Yogyakarta: LKiS.
Arif, Syamsuddin. 2008. Orientalis & Diabolisme Pemikiran . Jakarta: Gema Insani.
Cassese, Antonio. 2005. Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
El-Muhtaj, Majda. 2009. Hak Asai Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Kencana.
Hidayati, Tri Wahyu. 2008. Apakah Kebebasan Beragama = Bebas Pindah Agama?: Perspektif Hukum Islam dan HAM . Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JPBOOKS.
Imarah, Muhammad. 1999. Islam dan Keamanan Sosial, diterjemah- kan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
Imarah, Muhammad. 1998. Perang Terminologi Islam Versus Barat , diterjemahkan oleh Musthalah Maufur. Jakarta: Robbani Press.
‘Izzat, Hibah Rauf. 1997. Wanita dan Politik Pandangan Islam, judul asli al-Mar`ah wa al-‘Amal al-Siyasi, Ru`yah Islamiyyah. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Knasil. 2003. Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini. Jakarta: Djambatan.
Maududi, Maulana Abul A’la. 2005. Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam , diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja.
Jakarta: Bumi Aksar.
Muladi (ed.). 2009. Hak Asasi Manusia: Hakekat, konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat, editor Muladi. Bandung: Refika Aditama.
Muzaffar, Chandra, dkk. 2007. “Menuju Martabat Manusia” dalam Human’s Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pilar Media.
Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen. 2006. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia . Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, YLBHI dan KKAA.
Al Qardhawy, Yusuf. 1999. Fiqh Prioritas; Sebuah kajian Baru Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, diterjemahkan oleh Bahruddin F., Jakarta: Rabbani Press.
Salikin, Adang Djumhur. 2004. Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam; Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na’im . Yogyakarta:
Gama Media.
Syafrin,  Nirwan, 1429 H. “Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam” dalam jurnal Tsaqafah, vol. 4. No 2. R. Tsani 1429.
Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2009. T. Tmp: Asa Mandiri.
UUD ’45 dan Amandemen. T. Th. Solo: Giri Ilmu.
Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2008. “Hak dan Kebebasan Beragama; Dalam Perspektif Islam, DUHAM dan Keindonesiaan”, makalah dalam Lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia, 10 Tahun Reformasi, Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia , Jakarta 8-11 Juli 2008. http://www.gwu.edu/~erpapers/humanrights/udhr/lang/inz.htm http://www.alhewar.com/ISLAMDECL.html http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm http://www.worldsreligionsafter911.com/default.asp http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website. BeritaInternalLengkap&id=3941