## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM

## REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS FOR PRODUCTIVE ACTIVITIES AND GENERAL BENEFITS

## M. Kasim
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia Email: m.kasim@stiba.ac.id

## Imran Muhammad Yunus
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia Email: imranyunus@stiba.ac.id

## Ilham Thalib
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: ilhamthalib@gmail.com Keywords : ABSTRACT distribution, Islamic law, productive activities, public benefit, zakat This study aims to find out and understand the form of distribution of zakat  funds  for  productive  activities  and  public  benefit  in  the  view  of Islamic law. The problems that the authors raise in this study are; First, what form is the distribution of zakat funds for productive activities and public benefit? Second, how is the review of Islamic law regarding the distribution  of  zakat  funds  for  productive  activities?  Third, how  is  the review of Islamic law regarding the distribution of zakat funds for public benefit?  This  research  is  a  qualitative  descriptive  research  (non- statistical), which focuses on the study of manuscripts and texts, using normative  and  historical  approaches  and  using  deductive  and comparative  analysis  methods.  The  research  results  found  are  as follows;  The  distribution  of  zakat  funds  for  productive  activities  is divided  into  two  forms,  namely:  non-investment  and  investment. Meanwhile, the form of distribution of zakat funds for the public benefit is  that  zakat  is  distributed  to other  than  mustahik  mentioned  by  Allah SWT.  such  as  building  bridges,  repairing  roads,  and  so  on.  The distribution  of  zakat  funds  is  permitted  in  other  forms  as  needed, productive goods such as goats, razors, etc., as well as in the form of business capital if the distribution is disbursed directly to the mustahik (non-investment). Kata kunci : ABSTRAK distribusi, hukum Islam, kegiatan produktif, maslahat umum, zakat Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  bentuk pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum dalam tinjauan hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama , bagaimana bentuk pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum? Kedua , bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  pendistribusian  dana  zakat untuk  kegiatan  produktif? Ketiga ,  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam terhadap  pendistribusian  dana  zakat  untuk  kemaslahatan  umum?
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus  pada  studi  naskah  dan  teks,  dengan  menggunakan  metode pendekatan  normatif  dan  historis  serta  menggunakan  metode  analisis

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
deduktif  dan  komparatif.  Hasil  penelitian  yang  ditemukan  adalah sebagai  berikut;  Pendistribusian  dana  zakat  untuk  kegiatan  produktif terbagi dua bentuk yaitu: non investasi dan investasi. Sedangkan bentuk pendistribusian dana zakat untuk kemaslahatan umum yaitu zakat yang disalurkan  kepada  selain  mustahik  yang  disebutkan  Allah  swt.  seperti membangun jembatan, memperbaiki jalan, dan sebagainya. Pendistribusian  dana  zakat  dibolehkan  dalam  bentuk  lain  sesuai kebutuhan, barang-barang produktif seperti kambing, pisau cukur, dan lain-lain, serta dalam bentuk modal usaha jika penyalurannya di- tamlik - kan langsung kepada para mustahik (non investasi).
Diterima : 28 November 2022; Direvisi : 29 November 2022; Disetujui : 29 November 2022; Tersedia online : 2 Desember 2022
How  to  cite :  M.  Kasim,  Imran  Muhammad  Yunus,  Ilham  Thalib.  “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap Pendistribusian  Dana  Zakat  untuk  Kegiatan  Produktif  dan  Kemaslahatan  Umum”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 3, No.3 (2022): 321-338. doi: 10.36701/bustanul.v3i3.673.

## PENDAHULUAN
Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu membayarnya  dan  diberikan  untuk  mereka  yang  berhak  menerimanya.  Bukan  hanya sebagai kewajiban semata, zakat juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi moral, sosial,  dan  ekonomi  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  dan  pengentasan kemiskinan. 1 Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 110.
نِ م مُكِسُفنَِلِ ْاوُمِ دَقُ ت اَمَو َۚ َةٰوَكَّزلٱ ْاوُتاَءَو َةٰوَلَّصلٱ ْاوُميِقَأَو ريِۡصَب َنوُلَم عَ ت اَِبِ ََّللّٱ َّنِإ َِِّۗللّٱ َدنِع ُهوُدَِتَ   يَۡخ Terjemahnya:
Dan laksanakanlah salat  dan tunaikanlah zakat  dan segala kebaikan yang  kamu kerjakan  untuk  dirimu,  kamu  akan  mendapatkannya  (pahala)  di  sisi  Allah, Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 2
Zakat menurut syara’ adalah hak yang wajib pada harta atas ketentuan Allah swt. 3 Mālikiyyah  memberikan  definisi  bahwa  zakat  adalah  mengeluarkan  sebagian  harta tertentu  yang  telah  mencapai  nisab  kepada  orang  yang  berhak  menerima,  jika kepemilikan,  haul  telah  sempurna  selain  barang  tambang,  tanaman,  dan  harta  temuan. Sedangkan  Hanafiyah  memberikan  definisi  bahwa  zakat  adalah  pemberian  hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditetapkan oleh syari’at. 4 Syāfi’iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah satu nama  untuk  barang  yang  dikeluarkan  dari  harta  dan  badan  (diri  manusia  untuk  zakat fitrah) kepada pihak tertentu. 5
Zakat  merupakan  instrumen  yang  paling  dititikberatkan  untuk  dapat  menjadi solusi  yang  efektif.  Kesenjangan  antar  manusia  dalam  rezeki,  anugerah  dan  perolehan
1 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern , (Jakarta: Gema Insani, 2008 M), h. 67.
2 Kementerian Agama R.I., Alquran dan Terjemahannya, h. 17.
3 Muḥammad  ‘Amīm  al-Iḥsān  al-Barakatī, al-Ta’rīfāt  al-Fiqhiyyah , (Pakistan: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 108.
4 Wahbah ibn Musṭafā al-Zuhailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu ,  Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1788.
5 Wahbah ibn Musṭafā al-Zuhailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , h. 1789.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
pekerjaan  adalah  suatu  yang  pasti  terjadi  dan  hanya  butuh  penanganan  dari  Allah  swt. Artinya, bahwa Allah swt. memberikan kelebihan pada sebagian orang atas sebagian yang lain dalam rezeki. Allah mewajibkan orang kaya untuk memberi kepada orang fakir hak zakat  yang  sudah  ditetapkan,  tidak  enggan  memberikan  dan  tidak  pula  mengharap balasan.  Sehingga  dengan  kewajiban  ini  bisa  menjadi  sarana  paling  utama  untuk mengatasi kesenjangan ini, merealisasikan solidaritas dan jaminan sosial dalam Islam. 6 Pendistribusian dana zakat telah diatur dalam al-Qur’an dan hadis hanya untuk delapan orang yang dipandang berhak menerimanya. Hal ini disebutkan dalam al-Qur`an surah al-Taubah/9: 60. Allah swt. berfirman:
ِمَٰع لٱ َو ِينِكَٰسَم لٱ َو ِءٓاَرَقُف لِل ُتَٰقَدَّصلٱ اََّنَِّإ ِن بٱَو َِّللّٱ ِليِبَس  ِفَِو َينِمِرَٰغ لٱ َو  ِباَقِ رلٱ  ِفَِو مُُبُوُلُ ق ِةَفَّلَؤُم لٱَو اَه  يَلَع َينِل رميِكَح رميِلَع َُّللّٱَو َِِّۗللّٱ َنِ م ةَضيِرَف ِِۖليِبَّسلٱ
Terjemahnya:
Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  muallaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 7
Ayat  ini  menunjukkan  bahwa  dana  zakat  dibatasi  untuk  didistribusikan  hanya kepada  delapan  golongan  tersebut. 8 Penggunaan  dana  zakat  kepada  mustahik  yang delapan tersebut tidak dibedakan antara zakat harta dan zakat fitrah.  Delapan mustahik tersebut adalah: 9
1. Al-Fuqarā’ yakni  orang  yang  fakir  yang  tidak  memiliki  harta  dan  tidak  pula memiliki usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya.
2. Al-Masākīn yaitu orang yang memiliki harta dan usaha namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Al-‘Āmilīn yaitu  orang  yang  bertugas  mengelola  zakat  termasuk  di  dalamnya mengumpul, membagi dan menghitung zakat.
4. Al-Muallafah Qulūbuhum yakni sekelompok orang yang hatinya perlu diperkuat untuk  memeluk  Islam.  Kelompok  ini  sering  pula  diartikan  sebagai  orang-orang yang baru masuk Islam dan keislamannya masih lemah.
5. Al-Riqāb ialah  hamba  yang  membutuhkan  biaya  untuk  memerdekakan  dirinya dari perhambaan.
6. Al-Ghārimīn ialah  orang  yang  berhutang  untuk  memenuhi  kebutuhannya  atau kepentingan umum yang tidak tergolong maksiat.
7. Fī  Sabīlillāh yakni  para  pejuang  yang  secara  sukarelawan  membela  Islam  dan tidak mendapat gaji dan fasilitas dari negara.
8. Ibn Sabīl yakni orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) yang bukan dalam rangka maksiat.
6 Wahbah ibn Musṭafā al-Zuhailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , h. 1790.
7 Kementerian Agama R.I., Alquran dan Terjemahannya, h. 196.
8 Wahbah ibn Musṭafā al-Zuhailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , h. 1750.
9 Wahbah ibn Musṭafā al-Zuhailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), h. 778-783.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Sistem  pendistribusian  dana  zakat  untuk  modal  usaha  pada  delapan  golongan mustahik dapat digunakan ke arah yang lebih baik dengan cara pengentasan kemiskinan dengan kemandirian bagi masyarakat. Sistem penyaluran dana zakat ini tidak lepas dari peran BAZNAS sebagai perantara dalam mengaktifkan upaya mengembangkan ekonomi yang dapat meningkatkan perannya melalui program sistem penyaluran dana zakat yang salah satunya dikembangkan untuk  program  pemberian modal usaha kepada mustahik, dana zakat  pada  awalnya lebih didominasi oleh  para pendistribusian secara konsumtif, namun  demikian  pada  pelaksanaan  yang  lebih  mutakhir  saat  ini,  zakat  mulai dikembangkan  dengan  pola  penyaluran  dana  zakat  secara  produktif.  bisa  diwujudkan dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial guna menambah modal pengusaha kecil.
Metode  penyaluran  dana  zakat  untuk  modal  usaha  yang  saat  ini  mengalami perkembangan  pesat  karena  strategi  ini,  memberikan  dampak  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat karena modal yang berasal dari zakat itu bisa dipergunakan masyarakat untuk pengembangan usahanya. 10
Dalam al-Qur’an dengan jelas Allah swt. memerintahkan bagi yang berkewajiban berzakat  untuk  diambil  zakatnya,  sebagaimana  Allah  swt.  berfirman  dalam  Q.S.  al- Taubah/9: 103.
َُّللّٱَو ِۗ مَُّلِ نَكَس َكَتٰوَلَص َّنِإ ِۖ مِه يَلَع ِ لَصَو اَِبُ مِهيِ كَزُ تَو  مُهُرِ هَطُت ةَقَدَص  مِِلَِٰو مَأ  نِم  ذُخ

## رميِلَع رعيَِسَ
Terjemahnya:
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu  (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  dan  Allah  Maha  mendengar  lagi Maha mengetahui. 11
Maksud dari membersihkan pada ayat di atas adalah membersihkan muzaki dari sifat-sifat kekikiran dalam hati. Adapun maksud dari menyucikan pada ayat di atas adalah menyuburkan sifat baik pada muzaki. 12
Zakat  mampu  memaksimalkan  potensi  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  melalui pengadaan  sarana  dan  prasarana  bagi  masyarakat,  meningkatkan  usaha-usaha produktivitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.  Apabila zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif dan untuk pengadaan sarana dan prasarana,  maka  hal  ini  dapat  memberikan  dampak  positif  yang  lebih  luas  ( multiplier effect ), dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Pengarahan pada hal-hal yang bersifat produktif ini tentu akan bisa menekan laju tingkat kemiskinan.
Jamal  mengemukakan  bahwa  pemanfaatan  zakat  juga  perlu  dilakukan  ke  arah jangka Panjang dan berbagai bentuk. Pertama , Zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif atau tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja dan mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua , sebagian dari zakat yang terkumpul  setidaknya  ada  50%  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  yang  produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin dan pengadaan sarana dan prasarana, misalnya
10 Afdhaluddin, Analisis  Pendistribusian  Dana  Zakat  Bagi  Pemberdayaan  Masyarakat , (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo,2016), h. 7-9.
11 Kementerian Agama R.I., Alquran dan Terjemahannya, h. 203.
12 Ihwan  Wahid  Minu,  “Peranan  Zakat  Dalam  Penanggulangan  kemiskinan  Di  kota  Makassar (Studi Kasus Baznas kota Makassar)”, Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017), h. 28.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
penggunaan  dana  zakat  untuk  membiayai  berbagai  kegiatan  dan  latihan  keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal, mendirikan sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan  sangat  membantu  program  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan,  sosial  dan ekonomi masyarakat. 13
Pendistribusian  dana  zakat  untuk  kegiatan  produktif  dan  kemaslahatan  umum sesungguhnya  mempunyai  konsep  perencanaan  dan  pelaksanaan  yang  cermat  seperti mengkaji  penyebab  kurangnya  pengetahuan  ilmu,  sulitnya  mendapatkan  pelayanan kesehatan,  penyebab  kemiskinan  yang  bersumber  dari  ketidakadaan  modal  kerja, kekurangan lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja, maka dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat  mengembangkan dana  zakat  tersebut.
Melihat  uraian  di  atas  tentang  pendistribusian  dana  zakat,  maka  akan  muncul pertanyaan. Mengapa pendistribusian dana zakat ini hanya diprioritaskan untuk delapan kelompok  saja  yaitu  fakir,  miskin,  amil,  muallaf,  membebaskan  budak  ( riqāb ),  orang yang  berhutang  ( gārimīn ), fī sabīlillāh ,  dan  sabil?  Namun  bagaimana  pendistribusian dana  zakat  ini  digunakan  untuk  kegiatan  produktif  dan  kemaslahatan  umum  dalam tinjauan hukum Islam?
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  dapat  dikemukakan  bahwa  pokok masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaiamana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap pendistribusian  dana  zakat  untuk  kegiatan  produktif  dan  kemaslahatan  Umum? Kemudian dari pokok masalah tersebut akan diuraikan ke dalam submasalah berikut ini:
1. Bagaimana  bentuk  pendistribusian  dana  zakat  untuk  kegiatan  produktif  dan kemaslahatan umum?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif?
3. Bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  pendistribusian  dana  zakat  untuk kemaslahatan umum?
Berdasarkan latar belakang, pokok masalah, dan submasalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.
b. Untuk  mengetahui  dan  memahami  tinjauan  hukum  Islam  mengenai  pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif.
c. Untuk  mengetahui  dan  memahami  tinjauan  hukum  Islam  mengenai  pendistribusian dana zakat untuk kemaslahatan umum.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yaitu metode yang  digunakan  untuk  membuat  gambaran  mengenai  situasi  atau  kejadian,  sehingga metode  ini  berkehendak  mengadakan  akumulasi  data  dasar  belaka. 14 Penelitian  ini menggunakan  metode library  research (kajian  pustaka),  yaitu  kajian  yang  berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. 15
13 Mustafa  Jamal ,  Pengelolaan  Zakat  oleh  Negara  Untuk  Memerangi  Kemiskinan ,  (Jakarta: Korpus, 2004), h. 43.
14 Moh. Nazir, Metode Penelitian , (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h. 55.
15 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  normatif , yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat- pendapat  ulama  yang  telah  ditetapkan  di  dalam  hukum  Islam  secara  menyeluruh. 16 Demikian halnya penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yaitu pendekatan yang digunakan  untuk  mengetahui  sejarah  penerapan  di  zaman  sahabat  dan  generasi  tabiin dengan cara meneliti konsep pemahaman dan pengalaman mereka terhadap hadis-hadis rasulullah  saw.  mengenai  zakat.  Data  penelitian  yang  telah  terkumpul  dan  diolah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif dan komparatif.
Peneliti  menemukan  beberapa  penelitian  terahulu  atau literature  review yang beririsan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
a. Skripsi  yang  berjudul  Penyaluran  Dana  Zakat  Untuk  Pembangunan  Masjid  Dalam Perspektif  Yūsuf  al-Qardāwi  (Studi  pada  kitab fiqih  al-Zakāh )  tahun  2019  oleh Hairuddin. 17 Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bolehnya penyaluran zakat untuk pembangunan masjid melalui kategori fi sabilillāh. Titik pembeda dengan skripsi ini adalah  skripsi  ini  membahas  tentang  penyaluran  dana  zakat  untuk  pembangunan masjid fi  sabīlillāh. Adapun  penyusun  meneliti  tentang  pandangan  hukum  Islam terhadap  pendistribusian  dana  zakat  untuk  kegiatan  produktif  dan  kemaslahatan umum.
b. Skripsi  yang  berjudul  Efektifitas  Sistem  Pengelolaan  Zakat  Untuk  Meningkatkan Usaha  Produktif  Masyarakat  (Studi  Kasus  Baznas  Lampung  Tengah). 18 Hasil penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah  Sistem  pengelolaan  zakat  dapat  meningkatkan secara  efektif  dalam  pengembangan  usaha  usaha  produktif  masyarakat.  Adapun penyusun  meneliti  bagaimana  pandangan  hukum  Islam  terhadap  penyaluran  zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.
c. Skripsi  yang  berjudul  Manajemen  Distribusi  Dana  Zakat  Dalam  Program  Kantin Sekolah Sehat (Studi Kasus di BAZNAS kabupaten Banyumas). 19 Objek penelitiannya adalah bagaimana manajemen distribusi  dana zakat  untuk  dikembangkan dari pihak BAZNAS  kepada  program  kantin  sekolah  sehat.  Adapun  penyusun  meneliti bagaimana  pandangan  hukum  Islam  terhadap  pendistribusian  dana  zakat  untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.
d. Skripsi  yang  berjudul  Pendistribusian  Dana  Zakat  Untuk  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Pada  Badan  Amil  Zakat  Daerah  (Bazda)  Kab.  Karawang. 20 Skripsi  ini
16 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33- 35.
17 Hairuddin, “Penyaluran Dana Zakat  Untuk Pembangunan Masjid Dalam Perspektif  Yusuf al- Qardawi (Studi pada kitab fiqh al-Zakāh )”, Skripsi (Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2019). 18 Khomsatun,  “Efektifitas  Sistem  Pengelolaan  Zakat  Untuk  Meningkatkan  Usaha  Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)”, Skripsi (Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019).
19 Andar Bastiar, “Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Kantin Sekolah Sehat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)”, Skripsi (Purwokerto: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017).
20 Mukhlisin, “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kab. Karawang”, Skripsi (Jakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
membahas  bagaimana distribusi  dana zakat  pada  Bazda untuk  dapat  membantu  dan meningkatkan  taraf  ekonomi  masyarakat  karawang.  Adapun  penyusun  meneliti tentang  pandangan  hukum  Islam  terhadap  pendistribusian  dana  zakat  pada  kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.

## PEMBAHASAN

## A. Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif
Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa pendistribusian dana  zakat  untuk  kegiatan  produktif  terdapat  dua  bentuk  yaitu,  non  investasi  dan investasi. Non investasi maksudnya adalah zakat yang dihak milikkan langsung kepada mustahik  kemudian  dikembangkan.  Adapun  bentuk  investasi  adalah  zakat  yang  tidak langsung diserahkan atau ditamlikkan kepada mustahik.
Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur’an telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima  zakat.  Namun  begitu,  al-Qur’an  tidak  menjelaskan  secara  eksplisit,  bahwa pendistribusian itu berbentuk konsumtif atau produktif sebagaimana dapat disimak dalam Q.S. al-Taubah/9: 60.
اَقِ رلٱ  ِفَِو  مُُبُوُلُ ق ِةَفَّلَؤُم لٱ َو اَه يَلَع َينِلِمَٰع لٱَو ِينِكَٰسَم لٱَو ِءٓاَرَقُف لِل ُتَٰقَدَّصلٱ اََّنَِّإ ِن بٱَو َِّللّٱ ِليِبَس  ِفَِو َينِمِرَٰغ لٱ َو  ِب رميِكَح رميِلَع َُّللّٱَو َِِّۗللّٱ َنِ م ةَضيِرَف ِِۖليِبَّسلٱ
Terjemahnya:
Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  Para  muallaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 21
Berdasarkan  ayat  di  atas  dapat  dipahami,  bahwa  zakat  harus  diberikan  kepada delapan golongan (mustahik) secara menyeluruh seperti urutan yang terdapat pada ayat tersebut,  dan  tidak  boleh  diberikan  kepada  selain  golongan  atau  mustahik  yang  ada. Sedangkan teknis penyaluran zakat kepada para mustahik tersebut tidak ada keterangan yang tegas dari Nabi saw. yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, maupun secara konsumtif atau secara produktif. Akan tetapi Nabi saw. menyalurkannya sesuai  dengan  kebutuhan  hidup  dan  disesuaikan  dengan  persediaan  zakat  yang  ada. Sedangkan dalam kenyataan atau praktek sehari-hari ditemukan adanya pendistribusian dana zakat yang dilakukan secara konsumtif dan secara produktif.
Dengan demikian, masalah pendistribusian dana zakat dibolehkan dalam bentuk lain sesuai kebutuhan barang-barang produktif seperti kambing, pisau, atau alat cukur dan lain-lain,  serta  dalam  bentuk  modal  usaha  jika  penyalurannya  ditamlikkan  langsung kepada  para  mustahik  (non  investasi),  karena  sesuai  dengan  pendapat  jumhur  ulama. Adapun  masalah  permodalan  dana  zakat  atau  pendistribusian  yang  dilakukan  secara investasi, Inilah yang masih perlu dikaji lebih lanjut karena belum ditemukan dalil tentang kebolehannya.  Olehnya  dalam  masalah  ini  perlu  adanya  pertimbangan  tujuan  dan maslahat  ( I‘tibār  al-Maqāṣid  waal-Masāliḥ ).  Sebagaimana  pendapat  Imam  al-Syātibi bahwa tujuan disyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. Namun Maslahat
21 Kementerian Agama R.I. Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 196.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang ingin dicapai dalam tasyri‘ ini hanyalah yang bersifat umum secara mutlak, bukan yang  bersifat  khusus,  yaitu  merealisasikan  kemaslahatan  hamba,  dan  menolak kemudaratan untuk kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat, bukan kemaslahatan yang berdasarkan hawa nafsu atau tradisi. 22
Imam  al-Nawawī  (ulama  bermazhab  syāfi`ī)  menjelaskan  bahwa  zakat  yang disalurkan  kepada  para  mustahik  bisa  saja  dalam  bentuk  modal,  yaitu  berupa  harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir miskin yang memiliki ketermapilan, yakni bisa seharga  alat-alat  yang  dibutuhkan  dan  bisa  pula  lebih.  Besar  zakat  yang  diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan. Bentuk bantuan yang diberikan bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat, masa, jenis usaha dan sifat-sifat individu. 23 Pendapat Imam Nawawī ini memberi peluang yang besar kepada usaha-usaha pengelolaan  zakat  saat  ini  untuk  dikembangkan  secara  produktif  melalui  modal  usaha, sesuai tuntutan di sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang bergerak cepat.
Menurut  Yūsuf  al-Qarḍāwi  pendistribusian  zakat  secara  produktif  dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu: pertama , dengan jalan tarjīḥ , yaitu memilih salah  satu  pendapat  di  antara  pendapat  yang  ada  dalam  fikih  berdasarkan  analisa  dalil yang  terkuat,  atau  memilih  pendapat  yang  terkuat  dan  dipandang  lebih  sesuai  dengan maksud syāri` , kepentingan masyarakat,  dan kondisi  zaman, yang disebut juga dengan ijtihad  selektif  atau ijtihād  intiqā‘ī . Kedua ,  upaya  melahirkan  hukum  baru  atau mengambil  konklusi  hukum  baru  dalam  suatu  permasalahan  yang  belum  pernah dikemukakan  oleh  ulama  terdahulu  melalui  pemahaman  nas,  kias,  dan  pertimbangan maslahat, yang disebut juga dengan ijtihād insyā’ī . 24
Pendistribusian  zakat  secara  produktif  dalam  bentuk  investasi  dengan  cara membangun  proyek  sosial  maupun  proyek  ekonomis  terdiri  dari  dua  bentuk  yaitu: Pertama ,  proyek  tersebut  disediakan  sebagai  lapangan  kerja  bagi  mustahik. Kedua , proyek  yang  dikelola  oleh  institusi  zakat,  keuntungannya  diberikan  kepada  mustahik setiap bulan secara rutin. Kedua model ini dapat dilaksanakan apabila dana zakat tersebut sudah ditamlikkan kepada mustahik, yang kemudian diminta izin kembali untuk dijadikan sebagai saham untuk dikembangkan, di mana status saham tersebut adalah milik bersama mustahik, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
Yūsuf  al-Qarḍāwī  berpendapat  bahwa,  untuk  memberdayakan  fakir  miskin, dibolehkan  kepada  institusi  zakat  untuk  mengembangkan  dana  zakat  jika  hasilnya banyak.  Baik  dengan  cara  mendirikan  pabrik-pabrik  atau  industri,  membeli  tanah pertanian, membangun bangunan sebagai tempat perdagangan dan usaha-usaha lainnya untuk menambah sumber pendapatan yang akan dihakmilikkan kepada fakir miskin agar mereka  mempunyai  penghasilan  yang  tetap.  Hak  milik  mereka  ini  tidak  boleh dipindahkan  kepada  orang  lain,  seperti  menjual  bagiannya  dari  usaha  tersebut,  maka
22 Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhamī Al-Syāṭibī, Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām , jilid. II (t.tp: Dār al-Fikr, t.t.), h. 25.
23 Al-Nawawī, al-Majmū’ Syarh al-Muhażżab , Juz V, (Mesir: ‘Isa al-Halabī wa Syirkāt, t.t), h. 193.
24 Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, Islam Futura 15, no. 2 Februari (2016): h. 308.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
statusnya seperti harta wakaf. 25 Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan harta zakat dalam  jangka  waktu  tertentu,  dengan  berbagai  cara  yang  diperbolehkan  untuk mewujudkan kemaslahatan orang-orang yang berhak menerima zakat. 26
Hal  ini  pernah  dilakukan  oleh  Khalifah  `Umar  bin  Khaṭṭāb,  yang  mana  beliau selalu  memberikan  zakat  kepada  fakir  miskin  tidak  hanya  sekedar  mengisi  perut, melainkan  dalam  bentuk  permodalan  yang  menjadi  hak  milik  mutlak  yang  terdiri  dari binatang ternak dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Beliau pernah berpesan:
اْوُ نْغَأَف ْمُتْ يَطْعَأ اَذِإ
27
Artinya:
Jika kamu memberi zakat kepada fakir-miskin maka cukupkanlah . `Umar bin Khaṭṭāb selalu menjadikan zakat sebagai ajang untuk membuat fakir miskin  menjadi  orang  yang  tidak  membutuhkan  zakat  dan  bantuan  orang  lain  lagi dikemudian  hari.  Maka  kata  “cukup  di  atas  dapat  dipahami  kepada  cukup  selamanya. Perlu diingat, sebagaimana yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin bahwa pengelolaan zakat yang bersifat produktif, harus dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. 28 Karena tujuan utama dari pengelolaan zakat secara produktif adalah untuk menjadikan seorang mustahik menjadi seorang muzaki.
Menurut  mazhab  Hanafī,  zakat  harta  seperti  hewan  ternak  dan  hasil  pertanian, yang diambil dari muzaki dapat berupa nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika perkara  itu  lebih  memudahkan. 29 Kebolehan  mengambil  nilai/harga  zakat  dari  muzaki secara logis membenarkan juga menyalurkan zakat kepada mustahik zakat dalam bentuk modal  maupun  barang-barang,  peralatan  dan  lain-lain,  di  luar  barang  yang  diambil zakatnya.  Disini  terlihat  bahwa  alasan  mazhab  hanafī  yang  paling  kuat  adalah berdasarkan  hadis  Nabi,  yaitu  ketika  Nabi  saw.  mengutus  Mu’āż  ibn  Jabal  ke  yaman untuk memungut zakat dari penduduk yaman. Mu’āż berkata kepada penduduk yaman:
ِعَّشلا َناَكَم ِةَقَدَّصلا  ِفِ ٍسيِبَل ْوَأ ٍصيَِخَ  ِباَيِث ِضَرَعِب  ِنِوُتئُا :ِنَمَيلا ِلْهَِلِ هنع الله يضر رذاَعُم َلاَق ِةَرُّذلاَو ِيۡ ِةَنيِدَلمِبِ ملسو هيلع الله ىلص  ِبَِنلا ِباَحْصَِلِ ريَۡخَو ْمُكيَلَع ُنَوْهَأ
30
Artinya:
Mu`āż  berkata  kepada  penduduk  yaman:  bawalah  kepadaku  baju  khamis  atau pakaian-pakaian lain, yang akan kuambil dan kujadikan sebagai sedekah (zakat) sebagai  pengganti  dari  gandum  dan  jagung  (biji-bijian).  Karena  hal  itu memudahkan  bagi  kamu  dan  lebih  baik  bagi  sahabat-sahabat  Nabi  saw.  di madinah. (H.R. Bukhāri).
25 Yūsuf  al-Qarḍāwī, Aṡar  al-Zakāh  fī  al-Afrād  wa  al-Mujtama‘,  Majallat  Majma‘  al-Fiqh  al- Islāmī (t.tp: t.p, 1984), h. 45.
26 Yūsuf al-Qarḍāwī, Fiqh al-Zakāh , h. 567.
27 Abu ‘Ubayd al-Qāsim ibn Sallam, al-Amwāl (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h. 565.
28 Didin  Hafidhuddin, Zakat  dalam  Perekonomian  Modern ,  cet.  I  (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2002), h. 133.
29 Syams al-Dīn al-Sarkhāsyi, Al-Mabsūṭ , (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), h. 157.
30 Ibn Ḥājar al-Asqalānī, Fatḥu al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (t.t), Al-Maktabah al-Salafiyyah, h. 54.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Mu`āż melakukan perkara itu karena penduduk Yaman terkenal sebagai pembuat kain  dan  celupannya  atau  mempunyai  kemahiran  tekstil  dan  pertenunan,  maka menyerahkan  harga  atau  yang  senilai  dengan  zakat  itu  akan  lebih  memudahkan  bagi mereka, di samping itu juga penduduk Madinah memerlukannya. Karena harta zakat yang ada  di  Yaman  telah  lebih  (surplus)  maka  Mu`āż  menghantar  zakat  yang  lebih  itu  ke Madinah sebagai ibu kota pemerintahan. Langkah ini pernah dilakukan oleh ‘Umar ibn Khaṭṭāb  ra.  seperti  yang  dikutip  oleh  Yūsuf  al-Qarḍāwī,  bahwa  Sa’īd  ibn  Manṣūr meriwayatkan dalam sunannya dari ‘Aṭā’ bahwa ‘Umar mengambil barang-barang yang senilai  sebagai  ganti  dari  perak  dalam  perkara  zakat. 31 Jika  diperhatikan  pendapat- pendapat para ulama tentang teknis distribusi zakat bagi delapan asnaf, mereka memberi pandangan yang berbagai. Perbedaan ini hanya karena berbeda dalam memahami makna Q.S al-Taubah/9: 60.
ِمَٰع لٱ َو ِينِكَٰسَم لٱ َو ِءٓاَرَقُف لِل ُتَٰقَدَّصلٱ اََّنَِّإ ِن بٱَو َِّللّٱ ِليِبَس  ِفَِو َينِمِرَٰغ لٱ َو  ِباَقِ رلٱ  ِفَِو مُُبُوُلُ ق ِةَفَّلَؤُم لٱَو اَه  يَلَع َينِل رميِكَح رميِلَع َُّللّٱَو َِِّۗللّٱ َنِ م ةَضيِرَف ِِۖليِبَّسلٱ
Terjemahnya:
Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  Para  muallaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 32
Menurut Imam Syāfi’i dan beberapa ulama lainnya, zakat wajib disalurkan secara merata kepada kelompok asnaf sebagaimana tersebut dalam ayat di atas. Sebagian besar ulama menyatakan, bahwa ayat tersebut tidak berarti mewajibkan zakat disalurkan secara merata kepada delapan kelompok mustahik zakat. Ulama tersebut adalah Mālik ibn Anas dan beberapa ulama khalaf seperti ‘Umar, Hużaifah, Ibn ‘Abbās, Abū al-`Āliyah, Sa’īd ibn  Zubair,  pendapat  tersebut  adalah  pendapat  mayoritas  ulama  menurut  Ibn  Jarīr. Menurut beliau ayat ini hanya menjelaskan tentang kelompok-kelompok penerima zakat, buka perintah untuk menyalurkan zakat secara merata kepada kelompok tersebut. 33 Sedangkan  menurut  Ibnu  Qayyīm  al-Jauziyyah,  delapan  kelompok  penerima zakat  tersebut  dapat  dibagi  dua  kelompok.  Pertama,  kelompok  yang  mengambil  zakat karena keperluan yang mendesak. Yang tergolong kelompok ini adalah orang-orang fakir, miskin,  hamba  dan  ibnu  al-Sabīl.  Kedua,  kelompok  yang  mengambil  bagian  zakat berdasarkan  kemanfaatan.  Yang  tergolong  ke  dalam  kelompok  kedua  ini  adalah  para petugas zakat, (amil), muallaf, gharim dan fisabillāh. Lebih lanjut ia mengatakan, jika orang yang mengambil zakat itu bukan orang yang memerlukan dan tidak memberikan manfaat  kepada  kaum  muslimin,  maka  ia  tidak  mendapat  hak  dari  zakat. 34 Dengan demikian, mengenai persoalan distribusi dana zakat untuk permodalan usaha produktif, sebagian  ulama  membenarkannya  seperti  pendapat  Imam  al-Nawawī,  yaitu  diberikan dalam  bentuk  modal  perniagaan  dan  perkakas  kepada  fakir  miskin  yang  memiliki
31 Yūsuf al-Qarḍāwī, Fiqh al-Zakāh , Jil. II, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991), h. 805.
32 Kementerian Agama R.I., Alquran dan Terjemahannya, h. 196.
33 Ibn Kaṡīr, Tafsīr al-‘Aẓīm , Jilid II, (Beirut al-‘Ilmiyah, 2000), h. 67.
34 Ibn Qayyīm al-jauziyyah, Zād al-Ma’ād fi Hadyi Khair al-‘Ibād, Juz II, (Beirut: Muassasah al- Risālah, 1979), h. 3.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
keterampilan, yakni boleh seharga perkakas yang diperlukan dan boleh pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh laba. Di samping  itu  juga  dapat  dipahami  dari  pandangan  mazhab  Hanafī,  yang  mengatakan bahwa harta zakat dapat dipungut dalam bentuk nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu,  jika  hal  itu  lebih  memudahkan.  Kebolehan  mengambil  nilai/harga  zakat  tersebut secara  logis  membenarkan  juga  penyalurannya  dalam  bentuk  modal  usaha  kepada mustahik yang memiliki keahlian.

## B. Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kemaslahatan Umum
Mustahik zakat telah ditegaskan secara jelas oleh Allah swt. di dalam al-Qur’an tidak lebih dari delapan golongan. Mereka adalah: 35
1. Al-Fuqarā’ yakni  orang  yang  fakir  yang  tidak  memiliki  harta  dan  tidak  pula memiliki usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya.
2. Al-Masākīn yaitu orang yang memiliki harta dan usaha namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Al-‘Āmilīn yaitu  orang  yang  bertugas  mengelola  zakat  termasuk  di  dalamnya mengumpul, membagi dan menghitung zakat.
4. Al-MuallafahQulūbuhum yakni sekelompok orang yang hatinya perlu diperkuat untuk  memeluk  Islam.  Kelompok  ini  sering  pula  diartikan  sebagai  orang-orang yang baru masuk Islam dan keislamannya masih lemah.
5. Al-Riqāb ialah  hamba  yang  membutuhkan  biaya  untuk  memerdekakan  dirinya dari perhambaan.
6. Al-Ghārimīn ialah  orang  yang  berhutang  untuk  memenuhi  kebutuhannya  atau kepentingan umum yang tidak tergolong maksiat.
7. Fi  Sabīlillāh yakni  para  pejuang  yang  secara  sukarelawan  membela  Islam  dan tidak mendapat gaji dan fasilitas dari negara.
8. Ibn Sabīl yakni orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) yang bukan dalam rangka maksiat.
Jumhur  ulama  mazhab  sepakat  bahwa  tidak  boleh  mendistribusikan  dana  zakat kepada  selain  mustahik  zakat  yang  telah  disebutkan  Allah  swt. 36 seperti  membangun masjid,  jembatan,  irigasi,  saluran  air,  memperbaiki  jalan,  membangun  rumah  sakit, sekolah,  pesantren,  TPQ  (Taman  Pendidikan  Al-Qur’an),  dan  sebagainya.  Namun  ada ulama yang membolehkannya karna memasukan kemaslahatan umum pada makna salah satu dari delapan golongan penerima zakat yaitu Sabīlillāh. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam memaknai Sabīlillāh. Sehingga berakibat pada implikasi hukum yang berbeda.
Wahbah al-Zuhailī berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Sabīlillāh adalah para  pejuang  yang  turut  berperang  mempertahankan  agama  Islam  namun  tidak mendapatkan  gaji  dari  pemerintah.  Pendapat  beliau  dapat  dilihat  di  beberapa  kitab karangannya di antaranya:
35 Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, (Beirut: Al- Risālah, 2006), Juz V, h. 266.
36 Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , h. 1750.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ْمِهْيَلِإ ُعَفَدُيَ ف ،ِدْنُلُا ِناَويِد ِْفِ ْمَُلِ َّقَح  َلَ َنْيِذَّلا َنوُدِهاَجُلما ُةاَزَغلا ْمُه ،ِالله ِلْيِبَس ِْفِ ْوَلَو ْمِِنِْوَعَو ْمِهِتَّمِهُم ِزاَْنِِْلِ
رةَحَلْصَم ُهَّنَِلِ ،ًءاَيِنْغَأ ِرْوُهْمُلُا َدْنِع اْوُ ناَك ِهِب ٍنْغَ تْسُم َوُهَ ف ،ِهيِفْكَي ربِتاَر رقْزِر ُهَل ْنَم اَّمَأَو .رةَّماَع 37
Artinya: Fi Sabīlillāh yakni para prajurit yang berperang tapi tidak mendapatkan gaji oleh dewan  militer,  maka  diberikanlah  kepada  mereka  zakat  untuk  memenuhi kebutuhan  dan  menolong  mereka  walaupun  mereka  tergolong  orang  mampu sebagaimana  pendapat  mayoritas  ulama,  demi  kemaslahatan  secara  umum. Adapun  prajurit  yang  telah  mendapatkan  gaji  tetap  yang  cukup  dan  memadai, maka  mereka  adalah  orang  yang  mampu  (sehingga  tidak  berhak  mendapatkan zakat).
Adapun pendapat Maḥmūd Syaltūt yang merupakan salah satu guru dari Wahbah al-Zuhailī, beliau menjelaskan dalam kitabnya al-Fatāwā : َلََو ،ًةَّفاَك َنْوُمِلْسُلما اَِبُ ُعِفَتْ نَ ي  ِتَِّلا ُةَّماَعلا ُحِلاَصَلما )ِلله ِا ِليِبَس( ٍةَمِلَكِب َدْوُصْق َ لما َّنَأ
ُلَمْشَتَ ف .ِهِنْيَعِب اًدِحاَو ُّصَُتَ
َصَمَو ِميِلْعَّ تلا َروَدَو  ِتاَيَفْشَتْسُلما .ِةَعاَمَلُا ىَلَع ُهُعْفَ ن ُدْوُعَ ي اَهْ يَلِإ اَمَو َةَْيِۡخَّذلاَو َدْيِدَلحا َعِنا
38
Artinya: Bahwa  yang  dimaksud  kata  ( Sabīlillāh )  ialah  segala  sesuatu  yang  mengandung kemaslahatan  umum  yang  manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh  orang  banyak  dan tidak  dibatasi  hanya  beberapa  orang  saja.  Seperti  pembangunan  rumah  sakit, sekolah,  pabrik,  gudang  senjata,  serta  semua  sarana  dan  fasilitas  umum  yang manfaatnya kepada orang banyak.
Perbedaan  pendapat  tentang  konsep Sabīlillāh di  kalangan  ulama,  berimplikasi pada perbedaan pendapat tentang hukum pendistribusian dana zakat untuk kemaslahatan umum  yang  bisa  dirasakan  manfaatnya  oleh  orang  banyak  dan  Maḥmūd  Syaltūt membolehkannya. Ada beberapa ulama yang sependapat dengannya, diantaranya:
Jamāluddīn  al-Qāsim  dalam  kitab  Tafsīrnya  Maḥāsin  al-Ta’wīl  menukil  dari Imam al-Rāzī bahwa: Kata “ Fī Sabīlillāh ” tidak mesti dibatasi hanya pada para pejuang yang  berperang  saja.  Karenanya  Imam  al-Qaffāl  menukilkan  dari  beberapa  Fuqahā’ bahwa  boleh  menggunakan  zakat  untuk  seluruh  bentuk  kebaikan  seperti  mengkafani jenazah,  membangun  benteng  pertahanan  termasuk  juga  membangun  masjid  karena makna Fī Sabīlillāh bersifat  umum  mencakup  semuanya. 39 Jamāluddīn  al-Qāsim  tidak memberikan  komentar  serta  catatan  sedikitpun  terhadap  pendapat  Imam  al-Rāzī  yang dinukil dalam tafsirnya tersebut. Ini menunjukan bahwa beliau sepakat dan tidak menolak pendapat ini. 40
Begitu  juga  halnya  dengan  Muḥammad  Mutawallī  al-Sya’rāwī  dalam  kitabnya Tafsīr  al-Sya’rāwī menjelaskan  bahwa fī  Sabīlillāh juga  bisa  diartikan  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  perbuatan-perbuatan  kebaikan  seperti  membangun  masjid,
37 Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu ,  Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), h. 783784-.
38 Maḥmūd Syaltūt, AL-Fatāwā , (Kairo:Dār al-Syurūq, 2004), h. 111.
39 Muḥammad Jamaluddīn al-Qāsim, Maḥāsin al-Ta’wīl , (Beirut: Dār Ihya’ Kutub al-‘Arabiyyah,
1957), h. 3181.
40 Yūsuf al-Qarḍāwī , Fiqh al-Zakāh , (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991), h. 646.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sekolah,  dan  rumah  sakit. 41 Bahkan  beliau  menjelaskan  juga  dalam  kitab Fatāwā nya bahwa yang dimaksud Sabīlillāh adalah segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan berdasarkan  pandangan  syara’  secara  umum  baik  terkait  dengan  peperangan  dan pertahanan Negara maupun fasilitas dan sarana umum seperti sekolah, rumah sakit dan masjid. 42
Yūsuf al-Qarḍāwī selaku pakar hukum Islam kontemporer juga tidak ketinggalan dalam  memberikan  tanggapan  terkait  masalah  ini.  Beliau  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan Sabīlillāh pada  ayat  penyaluran  zakat  adalah  jihad,  sebagaimana pendapat  mayoritas  ulama,  jihad  adakalanya  dengan  pena  dan  adapula  dengan  lidah sebagaimana  jihad  juga  bisa  dilakukan  dengan  pedang  dan  tombak.  Jihad  juga  bisa mencakup  di  bidang  pemikiran,  pendidikan,  sosial,  maupun  politik  seperti  layaknya seorang pejuang. Semua bentuk jihad tersebut tentu membutuhkan masa dan harta. 43 Yūsuf  al-Qarḍāwī  tetap  memaknai Sabīlillāh sebagai  peperangan  dan  jihad sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Namun beliau memperluas makna jihad tersebut kepada  semua  bentuk  perjuangan  dan  pergerakan  yang  bertujuan  membela  Islam  dan menegakkan  kalimat  Allah  swt.  di  muka  bumi.  Terdapat  riwayat  sahih  dari  Nabi  saw. bahwa beliau pernah ditanya:
.مكتنسلأو مكيديأو مكلاومبأ ينكرشلما اودهاج :لاق ملسو هيلع الله ىلص بِنلا نع هنع الله يضر سنأ نع 44
Artinya:
Dari Anas ra. berkata: “Rasulullah saw. bersabda: “Berjihadlah terhadap orang- orang musyrik itu dengan hartamu, kekuasaanmu dan lisanmu. (HR. Ahmad, Abū Dawud dan Nasā’ī).
Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, macam-macam perjuangan dan kegiatan Islami yang tidak termasuk dalam cakupan makna jihad dengan nash, ia harus disamakan berdasarkan qiyas. 45 Istinbaṭ  hukum  Yūsuf  al-Qarḍāwī  mendasarkan  pada  hadis  dari  Anas  riwayat Imam Aḥmad, Abū Dawud dan Nasā’ī, dan qiyas. Dalam pandangannya, kias mempunyai pintu masuk yang banyak dari bab-bab zakat dan tidak ada satu pun mazhab yang tidak berpendapat demikian. 46
Wahbah al-Zuḥailī, sebagai ulama masa kini dan terkenal dengan pandangan dan pemikirannya yang luas memiliki pendapat sendiri tentang masalah tersebut, meskipun ulama yang berpendapat seperti tersebut terbilang banyak. Menurutnya, dana zakat tidak boleh digunakan untuk sarana dan fasilitas umum.
Di antara ulama yang sependapat dengan Wahbah al-Zuhailī adalah: Abdullāh al-Hararī, dalam kitabnya ‘ Umdah al-Rāghib fī Mukhtṣar Bughyah al- Ṭālib beliau  menuliskan  bahwa  tidak  boleh  memberikan  zakat  untuk  pembangunan masjid,  rumah  sakit,  dan  sekolah.  Siapa  saja  yang  menyalurkan  zakatnya  untuk
41 Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, Tafsīr al-Sya’rāwī, (Kairo: Dār al-Risālah, 1995), Juz 9, h. 227
42 Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, Al-Fatāwā , (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.th), h. 273.
43 Yūsuf al-Qarḍāwī , Fiqh al-Zakāh , h. 646. 44 Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad al-Syaukānī, Nail al-Autār, Juz. 4, (kairo: Dār al-Fikr, 1983 H), h. 675.
45 Yūsuf al-Qarḍāwī , Fiqh al-Zakāh , h. 646. 46 Yūsuf al-Qarḍāwī , Fiqh al-Zakāh , h. 671.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
membangun sekolah, rumah sakit maupun masjid, maka ketahuilah bahwa zakatnya tidak sah  dan  ia  wajib  menarik  kembali  zakatnya  tersebut  dan  memberikannya  kepada mustahik. 47
Begitu  juga  dengan  Abū  Muḥammad  al-Andalusī,  yanga  menyatakan  bahwa fī Sabīlillāh adalah pejuang, maka ia boleh mengambil bagian zakatnya untuk diinfakkan dalam peperangan walaupun ia tergolong orang yang mampu. Zakat tidak boleh diberikan (atas nama Sabīlillāh ) untuk mendirikan masjid, membangun jembatan, membeli mushaf al-Qur’an dan lain-lain. 48
Ibn Qudāmah juga menjelaskan di dalam kitabnya Al-Mughnī bahwa tidak boleh mengalihkan zakat kepada sesuatu yang disebutkan Allah swt. seperti mendirikan masjid, membangun  jembatan,  pengadaan  irigasi,  perbaikan  jalan,  bendungan  pengumpul  air, mengkafankan jenazah, menjamu tamu dan ibadah-ibadah lainnya yang tidak disebutkan oleh Allah swt. 49
Mayoritas ulama sepakat bahwa kata Sabīlillāh, ketika diawali dengan kata infak atau  ṣadaqoh  khususnya  pada  surah  al-Taubah  tentang  para  penerima  zakat,  tidak  ada makna  lain  selain al-ghazwu dan al-jihād yang  artinya  peperangan.  Karenanya fī Sabīlillāh yang  dimaksud  pada  ayat  tersebut  sebagai  sala  satu  yang  berhak  menerima zakat  adalah  orang-orang  yang  turut  serta  berperang  di  jalan  Allah  demi  menegakkan agama Allah dan melakukan perlawanan terhadap orang kafir. Memaknai kata Sabīlillāh dengan  pengertian  umum  kepada  seluruh  perbuatan  kebaikan,  tentu  dapat  memperluas mustahik zakat. Padahal Allah swt. hanya membatasi delapan golongan saja. 50 Rasulullāh saw. bersabda dalam sebuah hadis:
َّلَِإ ٍ ِنَغِل ُةَقَدَّصلا ُّلَِتَ  َلَ :َلاَق ملسو هيلع الله ىلص الله ُلوُسَر َّنَأ هنع الله يضر  يِرْدُلخا ِديِعَس  ِبَِأ ْنَع :ٍةَسْمَِلخ
َناَك ٍلُجَرِل ْوَأ ،ِهِلاَِبِ اَهاََتَْشِا ٍلُجَرِل ْوَأ ،ٍمِراَغِل ْوَأ ،اَهيَلَع ٍلِماَعِل ْوَأ ،ِالله ِلْيِبَس  ِفِ ٍزاَغِل َقَّدَصَتَ ف رينِكْسِم رراَج ُهَل
.ِ ِنَغلِل ُينِكسِلما اَهاَدْهَأَف ِينِكْسِلما ىَلَع
51
Artinya:
Dari Abī Sa’īd al-Khudrī ra. bahwa Rasulullāh saw. berkata: tidak halal sedekah (zakat) diberikan  kepada  orang kaya kecuali pada lima keadaan:  untuk  pejuang dijalan Allah swt. ‘āmil zakat,  orang yang berhutang, seseorang yang membeli zakat  dengan  hartanya,  seseorang  yang  memiliki  tetangga  yang  miskin  lalu  ia memberikan zakat kepadanya namun orang tersebut memberikan zakat itu untuk orang yang kaya. (H.R. Abū Dāwud dan Ibn Mājah)
Al-Nawawī  dalam  kitabnya al-Majmū’  Syarḥ  al-Muḥażżab menjelaskan  bahwa status  hadis  di  atas  adalah  sahih,  selanjutnya  beliau  menjelaskan  hadis  tersebut  di  atas
47 Abullāh  al-Hararī,  ‘ Umdah  al-Rāghib  fī  Mukhtṣar  Bughyah  al-Ṭālib ,  (Kairo:  Syirkah  Dār  al- Masyāri’, 2009), h. 250-251.
48 Abū Muḥammad al-Andalusī, Al-Muharrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz , (Beirut: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), Juz III, h. 50.
49 Abū Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Al-Mughnī , (Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), Juz IV, h. 125.
50 Yūsuf al-Qarḍāwī , Fiqh al-Zakāh , h. 656-657.
51 Abū Dāwud Sulaimā al-Asy’af, Sunan Abī Dāwud , (Istanbul: Dār Sahnūn, 1992), Juz II, h. 772.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menunjukkan bahwa Fī Sabīlillāh yang dimaksud pada ayat tentang penerima zakat ialah orang yang berperang di jalan Allah swt. lebih lengkapnya beliau katakan:
ِالله  ِلْيِبَس ِمْهَس ْنِم ْمِهيِطْعُ ت َنْيِذَّلا  َّلَِإ ِةاَزَغلا ِمْسِبِ ىَطْعُ ي ْنَم ِةَيِناَمَّثلا  ِفاَنْصَلِا  ِفِ َسْيَل َلاَعَ ت
52
Artinya:
Tidaklah  orang  yang  diberikan  zakat  pada  salah  satu  golongan  yang  delapan melainkan diberikan atas bahagian dari Sabīlillāh . Ibn al-`Arabī menukil perkataan Imām mālik dalam Tafsīrnya Aḥkām al-Qur’ān dengan mengatakan bahwa Imām Mālik berkata: makna Sabīlillāh itu banyak, tetapi aku tidak  mendapati  adanya  perbedaan  pendapat  dikalangan  ulama  bahwa  yang  dimaksud Sabīlillāh disni (pada ayat penerima zakat) adalah berperang di jalan Allah. Kecuali ada aṡar yang yang bersumber dari A ḥ mad dan Isḥāq yang mengatakan bahwa Sabīlillāh itu adalah haji. 53
Setelah menganalisis perbedaan pendapat para ulama tersebut, maka dalam hal ini penulis lebih cenderung dan memilih untuk tidak memaknai Sabīlillāh secara luas kepada semua hal yang mengandung maslahat umum, dan tidak pula memaknai Sabīlillāh dengan pemaknaan  yang  terkesan  tekstual.    Penulis  menilai,  kata Sabīlillāh tidak  tepat  jika dimaknai dengan sesuatu yang mengandung kemaslahatan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang banyak. Sehingga berimplikasi kepada kebolehan mengalihkan dana zakat  untuk  membangun,  merenovasi,  memperbaiki  serta  mengadakan  fasilitas  umum. Penulis memaknai sebagaimana pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī tetap memaknai Sabīlillāh sebagai  peperangan  dan  jihad  yang  merupakan  pendapat  mayoritas  ulama,  dan memperluas makna jihad tersebut kepada semua bentuk perjuangan dan pergerakan yang bertujuan membela Islam dan menegakkan kalimat Allah swt. di muka bumi.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:
1. Pendistribusian  dana  zakat  adalah  penyaluran  atau  pembagian  dana  zakat  kepada mustahik  untuk  dikelola  dan  dikembangkan  melalui  kegiatan-kegiatan  produktif  di mana  harta  tersebut  dimanfaatkan  sebagai  modal  untuk  kegiatan  taraf  ekonomi mustahik.  Pendistribusian  dana  zakat  untuk  kegiatan  produktif  terbagi  dua  bentuk yaitu: Pertama, Zakat  diserahkan  langsung  kepada  mustahik  untuk  dikembangkan, artinya  ‘ ain  al-Zakāh yang  ditamilikkan  kepada  mustahik  sehingga  zakat  tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan non investasi. Kedua , Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi, yaitu zakat  tidak  langsung  diserahkan  kepada  mustahik,  dengan  kata  lain, mustawlad  al- Zakāh yang diberikan kepada mustahik. Sedangkan bentuk pendistribusian dana zakat untuk kemaslahatan umum yaitu zakat yang disalurkan kepada selain mustahik yang disebutkan Allah swt. di dalam al-Qur’an sehingga dapat mengakomodir kepentingan
52 Abū Zakariyā Muḥyiddīn ibn Syaraf al-Nawawī, Al-Majmū’ Syarh al-Muhażżab , (Beirut: Dār al-Fikr, t,th.), Juz VI, h. 206.
53 Abū Bakr Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn al-‘Arabī, Aḥkām al-Qur’ān , (Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2002), Juz II, h. 355.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
umat  secara  luas,  seperti  membangun  masjid,  jembatan,  irigasi,  saluran  air, memperbaiki  jalan,  membangun  rumah  sakit,  sekolah,  pesantren,  TPQ  (Taman Pendidikan Al-Qur’an), dan sebagainya.
2. Pendistribusian dana zakat  dibolehkan dalam bentuk  lain sesuai  kebutuhan, barang- barang produktif seperti kambing, pisau cukur dan lain-lain, serta dalam bentuk modal usaha jika penyalurannya ditamlikkan langsung kepada para mustahik (non investasi), karena  sesuai  dengan  pendapat  jumhur  ulama.  Adapun  permodalan  dana  zakat  atau pendistribusian  yang  dilakukan  secara  investasi,  Yusuf  al-Qarḍāwī  berpendapat bahwa, untuk memberdayakan fakir miskin, dibolehkan kepada institusi zakat untuk mengembangkan  dana  zakat  jika  hasilnya  banyak.  Baik  dengan  cara  mendirikan pabrik-pabrik atau industri, membeli tanah pertanian, membangun bangunan sebagai tempat  perdagangan  dan  usaha-usaha  lainnya  untuk  menambah  sumber  pendapatan yang  akan  ditamilikkan  kepada  fakir  miskin  agar  mereka  mempunyai  penghasilan yang tetap.
3. Jumhur ulama mazhab sepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan dana zakat kepada selain  mustahik  zakat  yang  telah  disebutkan  Allah  swt.  seperti  membangun  masjid, jembatan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, membangun rumah  sakit, sekolah, pesantren, TPQ (Taman  Pendidikan Al-Qur’an),  dan sebagainya. Namun  ada ulama yang membolehkannya diantaranya adalah Maḥmūd Syaltūt, Jamāluddīn al-Qāsim dan Muḥammad  Mutawallī  al-Sya’rāwī,  karena  memasukan  kemaslahatan  umum  pada makna  salah  satu  dari  delapan  golongan  penerima  zakat  yaitu Sabīlillāh. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam memaknai Sabīlillāh. Sehingga berakibat pada implikasi hukum yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Abū Dāwūd Sulaimān al-Asy’af. Sunan Abī Dāwud . Juz II. Istanbul: Dār Sahnūn, 1992. Afdhaluddin,  Afdhaluddin. Analisis  Pendistribusian  Dana  Zakat  Bagi  Pemberdayaan Masyarakat . Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo,2016. al-Andalusī, Abū Muḥammad. Al-Muharrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz . Juz III Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
al-Asqalānī,  Ibn  Ḥājar. Fatḥu  al-Bārī  Syarḥu  Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī .  t.tp;  al-Maktabah  al- Salafiyyah, t.th.
al-Barakatī,  Muḥammad  ‘Amīm  al-Iḥsān. al-Ta’rīfāt  al-Fiqhiyyah .  Pakistan:  Dār  al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
Bastiar,  Andar.  “Manajemen  Distribusi  Dana  Zakat  Dalam  Program  Kantin  Sekolah Sehat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)”. Skripsi . Purwokerto: Fak.
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017.
Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern . Jakarta: Gema Insani, 2008 M. Hafidhuddin,  Didin. Zakat  dalam  Perekonomian  Modern .  cet.  I.  Jakarta:  Gema  Insani Press, 2002.
Hairuddin,  Hairuddin.  “Penyaluran  Dana  Zakat  Untuk  Pembangunan  Masjid  Dalam Perspektif Yusuf al-Qardawi (Studi pada kitab fiqh al-Zakāh )”. Skripsi . Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2019.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
al-Hararī, Abullāh. ‘ Umdah al-Rāghib fī Mukhtṣar Bughyah al-Ṭālib . Kairo: Syirkah Dār al-Masyāri’, 2009.
Ibn al-`Arabī. Abū Bakr Muḥammad ibn  ‘Abdullāh. Aḥkām al-Qur’ān .  Beirut:  Dār al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
Ibn Kaṡīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm . Jilid II. Beirut: al-‘Ilmiyah, 2000. Ibn Sallam, Abu ‘Ubayd al-Qāsim. al-Amwāl . Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1986. Jamal , Mustafa. Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan . Jakarta: Korpus, 2004.
al-Jauziyyah,  Ibn  Qayyīm. Zād  al-Ma’ād  fi  Hadyi  Khair  al-‘Ibād .  Juz  II.  Beirut: Muassasah al-Risālah, 1979.
Kementerian Agama R.I. Alquran dan Terjemahannya . Bandung: Cordoba, 2019. Khomsatun,  Khomsatun.  “Efektifitas  Sistem  Pengelolaan  Zakat  Untuk  Meningkatkan Usaha  Produktif  Masyarakat  (Studi  Kasus  Baznas  Lampung  Tengah)”. Skripsi . Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019.
Minu,  Ihwan  Wahid.  “Peranan  Zakat  Dalam  Penanggulangan  kemiskinan  Di  kota Makassar  (Studi  Kasus  Baznas  kota  Makassar). Tesis .  Makassar:  PPs  UIN Alauddin, 2017.
Mukhlisin,  Mukhlisin.  “Pendistribusian  Dana  Zakat  Untuk  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Pada  Badan  Amil  Zakat  Daerah  (Bazda)  Kab.  Karawang”. Skripsi . Jakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. al-Nawawī,  Yaḥyā  bin  Syaraf  Abū  Zakariyya. al-Majmū’  Syarh  al-Muhażżab ,  Juz  V. Mesir: ‘Isa al-Halabī wa Syirkāt, t.t.
Nazir, Moh. Metode Penelitian . Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. al-Qarḍāwī, Yūsuf. Aṡar al-Zakāh fī al-Afrād wa al-Mujtama‘, Majallat Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī . t.tp: t.p, 1984. al-Qarḍāwī, Yūsuf. Fiqh al-Zakāh , Jil. II. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991.
al-Qāsim,  Muḥammad  Jamaluddīn. Maḥāsin  al-Ta’wīl .  (Beirut:  Dār  Ihya’  Kutub  al- ‘Arabiyyah, 1957.
Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Abū Muḥammad. Al-Mughnī ,  juz  IV.  Riyāḍ:  Dār  ‘Ālam  al- Kutub, 1997.
al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad. Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, Juz V. Beirut: Al-Risālah, 2006.
Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019. al-Syāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhamī. Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām , jilid II. t.tp: Dār al-Fikr, t.t.
al-Sarkhāsyi, Syams al-Dīn. Al-Mabsūṭ . Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
Syaltūt, Maḥmūd. Al-Fatāwā . Kairo:Dār al-Syurūq, 2004. al-Sya’rāwī, Muḥammad Mutawallī. Tafsīr al-Sya’rāwī . Juz IX. Kairo: Dār al-Risālah, 1995.
al-Sya’rāwī, Muḥammad Mutawallī. Al-Fatāwā . Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.th. al-Syaukānī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad. Nail al-Autār . Juz. 4. Kairo: Dār al- Fikr, 1983.
Zalikha, Siti. “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”., Islam Futura 15, no. 2 Februari 2016.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
al-Zuhailī,  Wahbah ibn  Musṭafā. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu .   Juz III. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
al-Zuhailī, Wahbah ibn Musṭafā. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu . Juz II. Damaskus:
Dār al-Fikr, 2008.