INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7959-7964 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum
Zainudin Hasan 1 ✉ , Azzahra Bunga Cantika 2 , Hermita Liana Sari 3 , Putu Nanda Karenita Indiana 4
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email: zainudinhasan@ubl.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini membahas terkait benturan Sumber Hukum yang ada di Indonesia. Dijelaskan pada Pasal 7 tentang Hirarki Perundang-Undangan bahwa UUD 1945 ialah sebagai acuan Dasar Hukum tertinggi di Indonesia. Namun di Indonesia dikenal dengan budaya dan adat istiadat, untuk itu adanya Hukum Adat di Indonesia yang dibuat berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Akan tetapi diketahui bahwa peraturan lain tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dimana yang dimaksud dengan peraturan lebih tinggi    ialah  UUD  1945.  Adanya  permasalahan-permasalahan  yang  masih  sering  terjadi  bahwa pelaksanaan Hukum Adat bertentangan dengan UUD 1945, lalu bagaimana langkah yang perlu diambil apabila  Hukum  Adat tersebut  bertentangan  dengan  UUD  1945,  pertentangan  yang  disebabkan oleh adanya perkembangan zaman dan peradaban. Oleh sebab itu perlu adanya perharmonisasian terkait kedua sumber hukum tersebut. Maka penelitian ini dibuat menggunakan metode empiris dengan teknik pengumpulan data secara langsung dan normatif dengan teknik pengumpulan data melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach), hukum adat, teori, buku, untuk dapat dibaca dan kita pelajari bersama.
Kata kunci: Harmonisasi, Sumber Hukum, Jurisprudensi, Konstitusi Tertulis, Filsafat, dan Penerapan Hukum

## Abstract
This research discusses the conflict of sources of law in Indonesia. It is explained in Article 7 concerning the Hierarchy of Legislation that the 1945 Constitution is the reference  for the highest legal basis in Indonesia. However, in Indonesia it is known for its culture and customs, for this reason there is customary law in Indonesia which is made based on the behavior of the people who grow and develop so that it becomes a law that is obeyed unwritten. However, it is known that other regulations may not conflict with higher regulations where what is meant by higher regulations is the 1945 Constitution. There are problems  that  still  often  occur  that  the  implementation  of  customary  law  is  contrary  to  the  1945 Constitution, then what steps need to be taken if the This custom is contrary to the 1945 Constitution, a conflict caused by the development of times and civilization. Therefore it is necessary. harmonization of the two sources of law. So this research was made using empirical methods with direct and normative data collection techniques with statutory approach, customary law, theories, books, and others to be read and studied together.
Keywords : Harmonious, Source of Law, Jurisprudence, Written Constitution, and Application of Law.

## PENDAHULUAN
Tujuan  didirikannya  Negara  Republik  Indonesia  menurut  alinea  4  Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan setiap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan  .  dari  tatanan  dunia.  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka perlu dilakukan infrastuktur dalam  segala  aspek  kehidupan  masyarakat,  baik  itu  ekonomi,  politik,  hukum,  sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur  tingkah  laku  manusia  oleh  penguasa  dan  yang  apabila  dilanggar  diikuti dengan sanksi yang tegas dan nyata. Dalam pengertian yang lebih sempit, hukum adalah aturan.  Pasal 7 tentang Hierarki  Perundang-Undangan  menyatakan  bahwa UUD 1945 merupakan acuan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Namun demikian, permasalahan yang sering muncul adalah penegakan hak adat atau agama yang bertentangan dengan UUD 1945. Filsafat hukum bertujuan untuk menggali pemikiran tentang hukum (legislasi) yang ada dan yang akan datang nantinya dengan mengkaji konsistensi, dan kegunaan adanya  hukum  yang  diciptakan.  Keterkaitan  filsafat  hukum  dengan  perundang- undangan di Indonesia bahwa filsafat hukum memegang peranan yang sangat penting dalam perundang-undangan menuju yang demokratis mengarah pada kebutuhan vital masyarakat. Perubahan tersebut didasarkan pada sebuah pembaharuan sesuai dengan prinsip  kesesuaian  dan  kesetaraan  bahkan  mengikuti  perkembangan  zaman.  Tugas legislasi  nasional  adalah  melindungi,  oleh  sebab  itu  berbagai  perubahan  atau pembentukan  hukum  Indonesia  harus  melalui  langkah-langkah  legal-filosofis  atau memiliki  legalitas  yang  mampu  membimbing  dan  menyesuaikan  kebutuhan  hukum sesuai  dengan  tingkat  perkembangan  di  segala  bidang.  Untuk  memenuhi  kebutuhan
masyarakat  yang  bermacam-macam  dan  selalu  memiliki  perbedaan  pada  umumnya, yang hukum terpelajarnya adalah aturan permainan kehidupan. Hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakat. Yang terpenting, hukum diciptakan sebagai pemenuhan rasa keadilan masyarakat luas
Diketahui bahwa ada beberapa sumber hukum di Indonesia. Salah satu sumber hukum di Indonesia adalah common law, karena common law mungkin sangat tradisional dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman (globalisasi dan teknologi). . Dampak dari kebijakan  hukum  Indonesia  juga  dapat  dirasakan  dalam  menyelesaikan  persoalan- persoalan  dalam  masyarakat  yang  mengingkari  hukum  adat,  yang  sebenarnya  lebih penting.  Misalnya,  meningkatnya  konflik  horizontal  antar  masyarakat  adat  di  suatu wilayah harus diselesaikan dengan bantuan lembaga pemukiman adat. Masalah penting yang muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah perbedaan perdapat dan tujuan antara penguasa dengan tokoh adat atau masyarakat, berdasarkan hak ulayat dan kepentingan umum, yang menjadi beban dan kewajiban negara.

## METODE PENELITIAN
Kajian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data  secara  langsung  dan  yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif  dengan  teknik pengumpulan data melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach), hukum adat, teori, buku, dan lainnya. Meliputi UU Pasal 1 ayat (3) jo 27 ayat (1) jo 28D ayat (1)/UU Nomor 12 Tahun 2011 jo 15 Tahun 2019 jo 13 Tahun 2022/Pasal 7 Hirarki Peundang- Undangan.

## HASIL PENELITIAN
Dalam  sebuah aturan  sistemasi  yang  baik tidak  boleh  ada  permasalahan antar berbagai belah pihak yang bersangkutan. Selain itu, tidak boleh ada tumpang tindih atau bertabrakan  antar  bagian.  Sistem  tersebut  mengandung  beberapa  prinsip  yang memandu  pembentukannya.  Secara  universal,  sistem  hukum  terbagi  menjadi  dua bagian, yaitu  Eropa  Kontinental (sistem hukum sipil) dan Anglo-Saxon (sistem hukum umum). Sistem hukum perdata dalam arti formal sistem hukum perdata meliputi bentuk- bentuk  sumber  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan,  adat  istiadat  dan yurisprudensi.  Negara-negara  hukum  perdata  menempatkan  konstitusi  di  puncak hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Semua  negara  hukum  perdata  memiliki konstitusi tertulis. Sistem Hukum Komando Sistem hukum adalah sistem yang didasarkan pada  yurisprudensi,  yaitu  keputusan  hakim  terdahulu,  yang  menjadi  dasar  bagi
keputusan hakim selanjutnya. Sistem hukum tersebut cenderung mengutamakan atau mengedepankan  hukum  umum,  yaitu  hukum  yang  bekerja  secara  dinamis  mengikuti dinamika masyarakat. Sebaliknya, di Indonesia menurut konsep sistem hukum perdata dan sistem hukum komando, Indonesia mengikuti kedua sistem tersebut dan bergantung pada sistem hukum perdata, tetapi dalam praktiknya masih menggunakan sistem hukum komando.  Dari  kajian  beberapa  pakar  ahli  hukum  menyimpulkan  bahwa  positivisme hukum dan utilitarianisme mendominasi sejarah sistem hukum Indonesia. Kedua aliran ini  melihat  hukum  sebagai  produk  politik.  Sementara  positivisme  hukum  lebih bergantung pada kepastian hukum sebagai satu-satunya tujuan hukum, utilitarianisme melengkapinya  dengan  tujuan  kecukupan.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  dimensi keadilan dapat diabaikan.
Untuk  memahami  kelemahan  kedua  konsep  tersebut,  pakar  hukum  Indonesia Mochtar  Kusumaatmadja  mengemukakan  teori  yang  disebutnya  teori  hukum perkembangan.  Dalam  teori  itu,  Mochtar  mengakui  adanya  hukum  adat  dan  agama. Namun, dia melihat bahwa hukum seharusnya tidak hanya menjadi kondisi yang benar- benar hidup di masyarakat. Hukum juga harus menjadi instrumen reformasi kehidupan (semacam konsep Hukum Roscoe Pound sebagai alat pembentukan sosial). Reformasi yang  disebut  Muchtar  tak  lebih  dari  pembangunan  sesuai  instruksi  pemerintah  Orde Baru. Dengan mentalitas itu, Mochtar kemudian memprioritaskan pembuatan peraturan perundang-undangan di yurisdiksi yang netral (dalam artian tidak terlalu tumpang tindih dengan moral dan agama), dengan tetap membiarkan yurisdiksi yang tidak netral tetap utuh. Pemikiran Mochtar kemudian dimasukkan ke dalam pedoman kebijakan negara pada  tahun  1973.  Pemikiran  seperti  ini  tanpa  sadar  menempatkan  hukum  di  bawah kekuasaan politik (subordinasi) karena hak warga negara, termasuk hak ekonomi, dapat dikorbankan dengan dalih pembangunan (politik pembangunan). , hak politik, sosial dan budaya  masyarakat  adat  dan  pemeluk  agama.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  memiliki sumber  hukum  yang  berbeda.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  terdapat  konflik  antara sumber  hukum  adat  dan  hukum  nasional,  sehingga  diperlukan  harmonisasi  dalam pelaksanaannya. Indonesia merupakan negara dengan  sistem hukum yang menganut hukum perdata dan memiliki banyak peraturan perundang-undangan dari pusat hingga daerah. Akibatnya, peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih baik secara vertikal maupun horizontal. Harmonisasi diperlukan untuk menata peraturan perundang- undangan yang tumpang tindih.
Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, majelis hakim memutuskan putusan tersebut inkonstitusional sebagaimana penjelasan Pasal 2(1) UU Tipikor.
Oleh  karena  itu,  harmonisasi  hukum  dapat  dilaksanakan  sebagai  upaya  atau sebagai langkah-langkah untuk mengatasi adanya perbedaan, pertentangan persoalan dan penyimpangan dalam upaya atau proses untuk mencapai keselarasan, keberlakuan, keserasian, keserasian dan keseimbangan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi hukum sebagai proses dan pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi pertentangan dan penyimpangan.
Menurut  hasil  kajian  empiris,  ketika  terjadi  pertentangan  antara  dua  sumber hukum, undang-undang harus direvisi jika tidak sesuai dengan UUD 1945, tetapi jika tidak sesuai dengan UUD, maka tidak ada. Misalnya, jika sebelumnya dalam perkembangan masyarakat dan teknologi perlu menggunakan tanda tangan asli dalam tanda tangan, sekarang sudah  bisa  dilakukan dengan barcode. Hal  ini menunjukkan bahwa sebagai aturan, telah terjadi perubahan teknologi, aturan juga harus diubah agar tidak muncul masalah dan dianggap sebagai aturan hukum. Pada prinsipnya harmonisasi antar sumber hukum  dapat dilakukan dengan menjembatani kedua kepentingan tersebut sedemikian rupa  sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih,  tujuan  bersama  dapat  dibicarakan  dan kemudian dikodifikasikan menjadi undang-undang, baik di kepolisian daerah, di DPRD kota/kabupaten maupun di DPRD. hukum. di DPR RI, tetapi sumber hukum yang relevan dan  publik  harus  disepakati  antara  pemerintah  dan  para  pihak,  karena  Indonesia bukanlah  negara  individualis  yang  mengutamakan  atau  fokus  hanya  pada  satu kepentingan dan kemudian mencari alasan untuk meloloskan undang-undang ke Trovo. solusi  yang  memuaskan  baik  alasan  maupun  tujuan  berdasarkan  filosofi  hukum  dan penerapan hukum agar efektif dan efisien.

## SIMPULAN
Harmonisasi hukum dapat dilaksanakan dalam suatu usaha atau proses dan upaya yang  dapat  digunakan  untuk  mengatasi  batasan  dalam  sebuah  perbedaan,  macam- macam hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam upaya atau proses merealisasi keselarasan,  kesesuaian,  keserasian  atau  kesamaan  atau  kecocokan,  keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundangan.  Karena pada dasarnya sebuah aturan itu timbul atas adanya larangan-larangan yang dianggap baik dan dan dapat mengatur kehidupan atau tingkah laku manusia baik itu berdasarkan UUD 1945 ataupun Hukum Tertulis.
Hukum Adat yang hidup dan berkembang dalam lingkup kehidupan masyarakat Indonesia,  harus  diperjelas  dan  dipahami  kembali  fungsi  dan  maknanya  dalam pembangunan  substansi  hukum  nasional.  Karena  nyatanya  dalam  lingkup  hidup masyarakat hukum adat  di Indonesia  masih memiliki kearifan lokal dalam menegakan dan  menetapkan  aturan-aturan  yang  berlaku  dalam  menata  kehidupan  kelompoknya secara adil  dan bernurani. Penegakan  hukum dalam kehidupan masyarakat  adat  lada dasarnya harus dilaksanakan melalui proses yang arif dan bijaksana agar nantinya jauh dari sikap ketidak jujuran, ketidak adilan, arogansi, dan kekerasan. Sehingga sikap para penegak hukum pada ruang lingkup masyarakat adat senantiasa akan sebagai titik acuan, sebagai panutan dan disegani oleh para masyarakat atau kelompoknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajar Nurhardianto. “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia.” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 11 (1), 33-44, 2015.
Lastuti Abubakar. “Revitalisasi hukum adat sebagai sumber dalam membangun system hukum Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 13 (2), 319-331, 2013.
Muhammad  Khambali.  “Fungsi  Filsafat  Hukum  dalam  Pembentukan  Hukum  di
Indonesia.” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 3 (1), 2014.
Oly  Viana  Agustine.  “Keberlakuan  Jurisprudensi  Pada  Kewenangan  Penguji  Undang - Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 15 (3), 642-665, 2018.
Sapto Budoyo. “Konsep Langkah Sistematik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.” CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan 4 (2), 2014.
Sitti Mawar.  “Metode  Penemuan Hukum (Interprestasi Dan  Konstruksi) Dala m Rangka Harmonisasi Hukum.” Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 1 (1), 22-33,2020.