Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 1-10
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia
Arif Rachman Eka Permata Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura arifrachman2594@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5128

## Abstrak
Industri  halal  menjadi  sektor  potensial  untuk dikembangkan di  era  digitalisasi ekonomi  sekarang  ini, khususnya  di  Indonesia.  Berlakunya  UU  RI  No.33  Tahun  2014  tentang  jaminan  produk  halal membuktikan  bahwa  pemerintah  mulai  serius  dalam  mengembangkan  industri tersebut.  Selain  melalui regulasi, pemerintah menjalankan program-program sosialisasi dan pendampingan serta pemberian fasilitas pada  pelaku  industri  tersebut  dalam  memperbaiki  kualitas  kelembagan  agar  perkembangannya  bisa maksimal. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar industri halal di Indonesia bisa berkembang, sehingga memiliki dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia. Harapan tersebut tentunya harus ditunjang dengan realitas di masyarakat apakah memang memungkinkan dijadikan sebagai sektor yang potensial sebagai salah satu tumpuan perekonomian di Indonesia.
Untuk  metode  penelitian,  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  studi literatur. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori (theory triangulation). Metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif.
Hasil dari artikel ini memberikan diskripsi bahwa harapan dikembangkannya industri halal ialah untuk memaksimalkan potensi masyarakat muslim yang begitu besarr di dunia mengingat banyak orang muslim atau non muslim yang sadar akan produk halal sangat baik untuk kehidupan, potensi ini harus dikelola melalui  pengembangan  produk  halal  yang  ditunjang  dengan  adanya  regulasi  produk  halal.  Selanjutnya tentunya harapannya ialah sebagai media dalam mengatasi masalah sosial ekonomi, sehingga terwujudnya kesejahteraan. Untuk realitas, industri halal sedang dalam proses pengembangan dan pembenahan melalui regulasi dan program yang terarah.
Kata Kunci : harapan, realitas, regulasi jaminan produk halal.
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 1-10
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)

## Pendahuluan
Kemiskinan  masih  menjadi  permasalahan  mendasar  yang  dihadapi  oleh  bangsa Indonesia (Azhar, et. al.: 2017, 16). Penyebab kemiskinan dapat dilihat dari beberapa kondisi sosial  yang  ada.  Berdasarkan  Kakwani  dalam  Ahmed,  et.  al.  (2017)  dilihat  sebagai  orang miskin  tidak  hanya  dalam  perampasan  material  (diukur  berdasarkan  pendapatan  atau konsumsi) tetapi juga aspek-aspek yang berbeda kehidupan seperti pengangguran, kesehatan yang  buruk,  kurangnya  pendidikan,  kerentanan,  ketidakberdayaan  atau  sosial  pengecualian. Sehingga  Di  Indonesia,  melalui  Perpres  Nomor  18  tahun  2007,  sasaran  pembangunan ekonomi  tahunan  Indonesia  diarahkan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan (Fathurrahman, 2012).  Oleh  karena  itu,  selanjutnya  kebijakan  pemerintah  tersebut  tentunya  harus  diiringi dengan pengembangan sektor startegis, salah satunya yaitu industri halal.
Pemerintah  mengeluarkan  undang-undang  untuk  memaksimalkan  pengembangan industri  halal,  melalui  UU  No  3  Tahun  2014  tentang  jaminan  produk  halal  diharapkan industri ini akan berkembang dengan signifikan. Dalam UU ini, penyelenggara JPH adalah Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  bekerjasama dengan  LPH  (Lembaga Pemeriksa  Halal)  dan  MUI  sebagai  penerbit  fatwa  halal.  BPJPH  berada  di  bawah  dan bertanggungjawab  kepada  menteri.  Selain  itu,  UU  ini  memberikan  kemudahan  bagi pengusaha mikro mendapatkan bantuan dari APBN dan APBD (Nidya Waras Syekti, 2014).
Beberapa  ketentuan  UU  No  33  tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  antara lain  pasal  4  yang  menyatakan  bahwa  produk  yang  masuk,  beredar  dan  diperdagangkan  di Indonesia  wajib  bersertifikat  halal.  Selanjutnya  Pasal  5  ayat  (1)  UU  JPH  mengamanatkan dibentuknya  Badan  penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  yang  menurut  ayat  (5) ketentuan  mengenai  fungsi,  tugas,  dan  susunan  organisasi  BPJPH  diatur  dalam  Peraturan Presiden (Zumar  Amirudin,  2006). Lima  tahun setelah disahkan  undang-undang  ini  semua produk  yang beredar  di  masyarakat  wajib mencantumkan  sertifikat  halal  pada  kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantum pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi (Syafrida, 2017: 165).
Disampaikan oleh Kepala Pusat Registrasi Dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  pada  september  2017,  bahwa  dasar  adanya  penerapan  UU  tersebut ialah  melihat  potensi  jumlah  konsumen  muslim  di  Indonesia  ataupun  dunia  yang  cukup besar,  produk  yang  beredar  di  masyarakat  belum  terjamin  kehalalannya  sehingga  seorang yang sebetulnya paham tentang halâlan thayyiban pada suatu yang dikonsumsi akan ragu dalam membeli dan mengkonsumsi, dampaknya permintaan akan menurun. Selanjutnya banyaknya kasus-kasus  yang ditemukan  dalam  masalah  kehalalan  produk.  Proses  dalam  penataan  dan menjaga  sesuatu  yang  akan  dikonsumsi  oleh  seseorang  menjadi  begitu  penting,  dengan
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 1-10
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
adanya  UU  tersebut  sangat  membantu  dalam  perubahan  paradigma  masyarakat  tentang pentingnya mengkonsumsi sebuat produk yang halâlanthayyiban .
Ma’ruf Amin dalam Panji Adam (2017: 150) menyatakan bahwa makanan halal-haram bukan  hanya  masalah  umatmuslim  saja,  melainkan  juga  berkaitan  dengan  masyarakat  luas pada  umumnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  syariat  Islam  yang  menegaskan  bahwa tujuan  dan  tugas  hidup  manusia  yang  pertama  dan  utama  di  muka  bumi  ini  adalah  untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Lantas bagaimana mungkin ibadah dan doa seseorang dapat diterima  oleh  Allah,  jika  makanan dan minumannya  tidak suci  dan baik.  Karena  itu, agar  ibadah  dan  doa  diterima  oleh  Allah,  maka  harus  berusaha  semaksimal  mungkin  agar makanan dan minuman yang dikonsumsi terjamin halâl dan thayyib -nya, sebagai bagian dari syarat diterimanya ibadah dan doa.
Hal ini terbutkti dengan kata-kata halâlan thayyiban (Q.S 2: 168). Karena tidak semua makanan  yang halâl akan  menjadi thayyib bagi  konsumennya.  Misalnya  penderita  penyakit diabetes, dalam kondisi sakit dengan kadar gula yang tinggi dalam tubuhnya namun tetap saja dia mengonsumsi gula. Hal ini tentu saja membahayakan kesehatan konsumen gula tersebut, walaupun  gula  tersebut halâl untuk  dikonsumsi  namun  tidak  baik/ thayyib bagi  konsumen tersebut.  Melihat  hal  diatas  tentunya  ada  potensi  yang  bisa  dikembangkan  dalam  industri halal  ini,  dengan  adanya  UU  No  33  Tahun  2014  tentang  jaminan  produk  halal  secara implementasi  akan  mendorong  peningkatan  konsumen  akan  produk  halal.  Maka  dari  itu menarik untuk dikaji tentang harapan dan realitas bagaimana penerapan regulasi pemerintah tentang jaminan produk halal di Indonesia.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Harapan (Expected Feeling)
Harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan bebuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya harapan berbentuk abstrak, tidak tampak, tetapi diyakini bahkan terkadang, dibatin dan  dijadikan  sugesti  agar  terwujud. Namun  adakalanya  harapan  tertumpu  pada  seseorang atau sesuatu. Pada praktiknya banyak orang mencoba menjadikan harapannya menjadi nyata dengan  cara  berdoa  atau  berusaha.  Beberapa  pendapat  menyatakan  bahwa  esensi  harapan berbeda dengan "berpikir positif" yang merupakan salah satu cara  terapi/ proses sistematis dalam psikologi untuk menangkal "pikiran negatif" atau "berpikir pesimis".
Teori Harapan atau  Teori  Ekspektansi  ( Expectancy  Theory  of  motivation )  dikemukakan oleh  Victor  H.  Vroom  pada  tahun  1964.  Terdapat  tiga  asumsi  pokok  Vroom  dalam teori harapan. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut :
Setiap  individu  percaya  bahwa  bila  ia  berprilaku  dengan  cara  tertentu,  ia  akan memperoleh  hal  tertentu.  Ini  disebut  sebuah harapan hasil (outcome  expectancy) sebagai
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 1-10
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
penilaian subjektif seseorang atas kemungkinan bahwa suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan orang tersebut. Setiap hasil mempunyai nilai, atau daya tarik bagi orang tertentu. Ini disebut valensi ( valence ) sebagai nilai yang orang berikan kepada suatu hasil yang diharapkan. Setiap  hasil  berkaitan  dengan suatu persepsi mengenai  seberapa sulit mencapai  hasil tersebut.  Ini  disebut harapan usaha (effort  expectancy) sebagai  kemungkinan  bahwa  usaha seseorang akan menghasilkan pencapaian suatu tujuan tertentu. Teori ini menyatakan bahwa kekuatan  yang  memotivasi  seseorang  untuk  bekerja  giat  dalam  mengerjakan  pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu.
Vroom  dalam  Koontz  (1990)  mengemukakan  bahwa  orang-orang  akan  termotivasi untuk  melakukan  hal-hal  tertentu  guna  mencapai  tujuan apabila  mereka  yakin  bahwa tindakan  mereka  akan  mengarah  pada  pencapaian  tujuan  tersebut.  Teori harapan ini didasarkan atas: Pertama harapan ( Expectancy ) adalah suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi  karena  perilaku  atau  suatu  penilaian  bahwa  kemungkinan  sebuah  upaya  akan menyebabkan kinerja yang  diharapkan.  Kedua  nilai  ( Valence ) adalah  akibat  dari  perilaku tertentu  mempunyai  nilai/martabat  tertentu  (daya/nilai motivasi)  bagi  setiap  individu  yang bersangkutan.  Dengan  kata  lain, Valence merupakan  hasil  dari  seberapa  jauh  seseorang menginginkan  imbalan/  signifikansi  yang  dikaitkan  oleh  individu  tentang  hasil  yang diharapkan. Ketiga pertautan ( Instrumentality ) adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat pertama  ekspektansi  merupakan  sesuatu  yang  ada  dalam  diri  individu  yang  terjadi  karena adanya  keinginan  untuk  mencapai  hasil  sesuai  dengan  tujuan  atau  keyakinan bahwa kinerja akan mengakibatkan penghargaan.
Ekspektansi  merupakan  salah  satu  penggerak  yang  mendasari  seseorang  untuk melakukan suatu tindakan. Karena dengan adanya usaha yang keras tersebut, maka hasil yang didapat  akan  sesuai  dengan  tujuan.  Dalam  teori  ini  disebutkan  bahwa  seseorang  akan memaksimalkan  sesuatu  yang  menguntungkan  dan  meminimalkan  sesuatu  yang merugikan bagi  pencapaian  tujuan  akhirnya. Expectancy  Theory berasumsi  bahwa  seseorang mempunyai keinginan  untuk  menghasilkan  suatu  karya  pada  waktu  tertentu  tergantung  pada  tujuan- tujuan  khusus  orang  yang  bersangkutan  dan  juga  pemahaman  seseorang  tersebut  tentang nilai suatu prestasi kerja sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.
Ini  adalah  kepuasan  yang  diharapkan  dan  tidak  aktual  bahwa  seorang  karyawan mengharapkan  untuk menerima  setelah  mencapai  tujuan. Harapan adalah  keyakinan  bahwa upaya yang lebih baik akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Harapan dipengaruhi oleh faktor-faktor  seperti  kepemilikan  keterampilan  yang  sesuai  untuk  melakukan  pekerjaan, ketersediaan sumber  daya yang  tepat,  ketersediaan  informasi  penting  dan  mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 1-10
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)

## 2. Realitas
Realitas atau kenyataan, dalam bahasa sehari-hari berarti "hal yang nyata; yang benar- benar ada". Dalam pengertiannya yang sempit dalam filsafat barat, ada tingkat-tingkat dalam sifat  dan  konsep  tentang  realitas.  Tingkat-tingkat  ini  mencakup,  dari yang  paling  subyektif hingga yang paling ketat: realitas fenomenologis, kebenaran, fakta, dan aksioma.
Realitas    pada  tingkat  yang  lebih  luas  dan  lebih  subyektif,  pengalaman-pengalaman pribadi, rasa ingin tahu, pencarian, dan selektivitas terlibat dalam penafsiran pribadi tentang suatu kejadian membentuk realitas sebagaimana yang dilihat  oleh satu dan hanya satu orang saja  dan  oleh  karena  itu  disebut  fenomenologis.  Bentuk  realitas  ini  mungkin  umum  bagi orang lain juga, pada kadang-kadang juga bisa menjadi sangat unik bagi diri sendiri sehingga tidak pernah dialami atau disetujui oleh orang lain. Banyak dari pengalaman yang dianggap spiritual  seperti  ini  terjadi  pada  realitas  tingkat  ini.  Dari  perspektif  fenomenologis,  realitas adalah  sesuatu  yang  secara  fenomenal  nyata  sementara  non-realitas  dianggap  tidak  ada. Persepsi  individual  dapat  didasarkan  pada  kepribadian  seorang  individu,  fokus,  dan  gaya atribusinya,  sehingga  membuat  hanya  dialah  yang  melihat  apa  yang  ingin  dilihat  atau dipercayainya sebagai kebenaran.

## 3. Regulasi Jaminan Produk Halal
Dasar regulasi  jaminan  produk  halal adalah  Undang-Undang  No  33  Tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur tentang:
1) Jaminan ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan  yang  berasal  dari  bahan  baku  hewan,  tumbuhan,  mikroba,  maupun  bahan  yang dihasilkan  melalui  proses  kimiawai,  proses  biologi,  atau  proses  rekayasa  genetik.  Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan  Produk  yang  mencakup  penyediaan  bahan,  pengolahan,  penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
2) Undang-Undang  ini  mengatur  hak  dan  kewajiban  Pelaku  Usaha  dengan  memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak  halal  pada  kemasan  Produk  atau  pada  bagian  tertentu  dari  Produk  yang  mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3) Dalam  rangka  memberikan  pelayanan  publik,  Pemerintah  bertanggung  jawab  dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 1-10
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
4) Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal  oleh  Pelaku  Usaha  kepada  BPJPH.  Selanjutnya,  BPJPH  melakukan  pemeriksaan kelengkapan  dokumen.  Pemeriksaan  dan/atau  pengujian  kehalalan  Produk  dilakukan oleh  LPH.  LPH  tersebut  harus  memperoleh  akreditasi  dari  BPJH  yang  bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5) Biaya  sertifikasi  halal  dibebankan  kepada  Pelaku  Usaha  yang mengajukan  permohonan Sertifikat  Halal.  Dalam  rangka  memperlancar  pelaksanaan  penyelenggaraan  JPH, Undang-  Undang  ini  memberikan  peran  bagi  pihak  lain  seperti  Pemerintah  melalui anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara,  pemerintah  daerah  melalui  anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan  komunitas  untuk  memfasilitasi  biaya  sertifikasi  halal  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan kecil.  Dalam  rangka  menjamin  pelaksanaan  penyelenggaraan  JPH,  BPJPH  melakukan pengawasan  terhadap  LPH;  masa  berlaku  Sertifikat  Halal;  kehalalan  Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan  alat  pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian,  penjualan,  serta penyajian  antara  Produk  Halal  dan  tidak  halal;  keberadaan  Penyelia  Halal;  dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
6) Untuk  menjamin  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  Undang-Undang  ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

## Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dengan sumber data yaitu data sekunder yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu, dan  sumber  referensi  lainnya.  Studi  literatur  adalah  cara  yang  dipakai  untuk  menghimpun data-data  atau sumber-sumber  yang  berhubungan dengan topik  yang diangkat dalam  suatu penelitian  yang  didapat  dari  berbagai  sumber,  jurnal,  buku  dokumentasi,  internet  dan pustaka.Penelitian ini mencoba menggambarkan tentang harapan dan realitas yang terjadi di Indonesia tentang penerapan/ implementasi adanya regulasi jaminan produk halal.

## 2. Jenis Data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2008: 402).  Data  sekunder ini  merupakan  data  yang  sifatnya  mendukung  keperluan  data  primer
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 1-10
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
seperti  buku-buku, penelitian-penelitian  sebelunya  dan  berbagai  sumber  bacaan  yang berkaitan dengan regulasi jaminan produk halal ataupun industri halal.

## 3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi  teori  ( theory  triangulation ).  Data  atau  informasi  dari  satu  pihak  diperiksa kebenarannya dengan cara memperoleh informasi dari sumber lain (Abdullah dan Saebani, 2014:  73).  Tujuannya  adalah  membandingkan  informasi  tentang  hal  yang  sama  yang diperoleh dari berbagai referensi dan literatur agar ada jaminan tingkat kepercayaannya.

## 4. Metode Analisis Data
Metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan data- data yang diperoleh dari tinjauan literatur serta website terkait disusun menjadi sebuah fakta- fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan.

## Pembahasan

## 1. Harapan Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia
Menurut  Muhamad  Sadi  Ismail  dalam  Panji  Adam  (2017:  158)  doktrin halal  thayib (halal  danbaik/bergizi)  sangat  perlu  untukdiinformasikan  secara  efektif  danoperasional kepada masyarakat, disertai dengan tercukupinya sarana prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halal dimaksud adalah hadirnya pranata hukum yang mapan,sentral, humanis,  progresif,  akomodatif,dan  tidak  diskriminatif,  yakni  UndangUndang  Jaminan Produk  Halal.  Secara  jelas  dalam  hal  ini  UU  merupakan  solusi  dalam  mempercepat pertumbuhan industri halal. Ketika paradigma masyarakat telah terbentuk tentang pentingnya halal thayib maka  implementasi  UU  dikatakan  mulai  berhasil  dan  akan  mempengaruhi perkembangan sub sektor lain di sektor industri halal.
Selanjutnya, harapan tentang implementasi regulasi jaminan produk halal didasari oleh optimalisasi pemanfaatan potensi besar yang dimili oleh pasar produk halal, secara jelas hal tersebut  telah  disampaikan  oleh  Kepala  Pusat  Registrasi  Dan  Sertifikasi  Halal  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada september 2017 ( State of The Global Islamic Economy 2013, Thomson Reuters) meliputi:
1) Pertumbuhan permintaan
produk halal dunia 9,5% dari
2 trilliun USD (2013) menjadi 3,7 triliun USD tahun 2019.
2) Jumlah penduduk dunia th 2013 adalah 7.021.836.029 ±
1,57 milyar beragama Islam.
3) Di Asia Tenggara, pemeluk agama Islam >250 juta.
4) Kesadaran gaya hidup halal meningkat.
5) Konsumsi Muslim global tumbuh 1.626 miliar USD (2018)
sekitar 17,4 % dari total konsumsi dunia.
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 1-10
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
6) Indonesia konsumen terbesar produk halal ±197 miliar USD, Turki (100 miliar USD), Pakistan (93 miliar USD ) dan Mesir (88 miliar USD).
7) Kewajiban pemerintah mengeluarkan Sertifikat halal, secara umum sertifikasi halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalansuatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian  sertifikat  halal  pada  pangan,obat-obatan  dan  kosmetika  untuk  melindungi konsumen muslim terhadap produkyang tidak halal.
Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat  perlindungan  dari  negara.  Sertifikat  halal  tidak  hanya  memberi  manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatka nnilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk  membeli  produk  yang  diperdagangkan  pelaku  usaha.  Logo  sertifikat halalmemberikan  kepastian  hukum  kepada  konsumen  muslim  bahwa  produk tersebuthalal sesuai syariat Islam.

## 2. Realita Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia
Regulasi  jaminan  produk  halal  secara  khususnya  melahirkan  bentuk  nyata  dalam perwujudan  implementasinya,  salah  satunya  ialah  sertifikat  halal,  sertifikat  tersebut  didapat melalui proses sertifikasi. Realita yang ada di Indonesia, sertifikasi muncul disebabkan karena motivasi  kesadaran  akan  produk  halal  sudah  menjadi  bagian  darikebutuhan  kehidupan masyarakat yang mayoritas muslim, sehingga sangat mudah untukmenemukan produk halal di  Indonesia.  Bahkan  lebih  mudah  untuk  mendapatkan  yanghalal  dari  pada  yang  haram. Namun  di  tengah-tengah  melimpahnya  produk  halal,  tidak  jarang  muncul  produk  halal, terutama  yang  dihasilkan  oleh  pabrik  moderen.  Masyarakat  tidak  mudah  mengenali  halal haramnya.  Maka  orientasi  sertifkasi  halal  di  Indonesiadidominasi  oleh  motivasi  untuk melindungi masyarakat muslim sendiri, dan ini sudah diimplementasikan.
Sertifikasi  halal  yang  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  sebenarnya  untuk  memberikan perlindungan hukum  dan  kepastian  hukum  bagi  umat  Islam dalam  mengkonsumsi  produk pangan  maupun  kosmetika  yang  berasal  dari  produsen.  Majelis  Ulama  Indonesia  sendiri bekerjasama LPPOM berupaya semaksimal mungkin untuk menetapkan sebuah produk itu halal atau tidak dengan melakukan penelitian terhadap bahan baku, bahan tambahan, tempat pengolahan bahkan transportasi yang digunakan untuk mengantar produk makanan, tempat penjualan,tempat pengolahan, clean dari babi (Sheilla Chairunnisyah, 2017)
Memang awalnya tidak murni karena hal tersebut namun secara jelas sertifikasi halal di Indonesia pada awalnya merupakan gerakan civil society . Namun dalam perkembangan terakhir Indonesia mengalami pergeseran. Jika selama ini sertifkasi halal ditangani oleh LPPOM MUI yang  merupakan  lembaga  swadaya  masyarakat,  sejak  lahirnya  UU  Jaminan  Produk  Halal,
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 1-10
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
penanganan sertifkasi  menjadi  wewenang  negara  melalui  BPJPH  yang  merupakan  lembaga negara.
MUI memang masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram. Tetapi proses  formalnya,  baik  pemeriksaan  saintifiknya  maupun  dikeluarkannya  sertifkat  menjadi wewenang BPJPH. Meskipun sampai saat  ini belum terealisasi penuh, namun pada saatnya akan terwujud. Sertifikat halal memang membawa manfaat bagi mereka kinerja bisnis dalam hal pandangan Islam, kontribusi sosial, modal finansial, dan manusia modal. Sertifikasi halal adalah  motivasi  untuk  mendapatkan  manfaat  agama,  memberikan  kepuasan  kepada pelanggan  lebih  banyak  peluang  kerja  dan  menghindari  masalah  sosial. Dalam  modal finansial,  ia  berfungsi  sebagai  internal  sumber  daya  untuk  meningkatkan  penjualan  dan memengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Untuk sumber daya manusia, sertifikat halal dapat  memberikan  motivasi  kerja  dan  peningkatan  kualitas  SDM  (Asnidar  Hanim  Yusuf, 2017)
Secara  kesimpulan  jika  membahas  tentang  keseluruhan  regulasi,  dapat  dijelaskan sekilas  bahwa implementasi regulasi  halal  di  Indonesia  tidak  hanya  fokus  ke  UU  No  33 Tahun 2014, maka implementasi regulasi yang bisa diidentifikasi sampai saat ini ialah:
a. UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal ditandatangi tahun2014
b. Kewajiban sertifikasi Halal Mandatori di mulai tahun 2019
c. 3  tahun  setelah  UU  No.  33  thn  2014,  Badan  PenyelenggaraJaminan  Produk  Halal (BPJPH) dibentuk dibawah MenteriAgama RI
d. 2019 Sertifikasi Halal dilaksanakan oleh BPJPH, LPH dan MUIuntuk Fatwa Halal
e. BPJPH di didirikan tanggal 11 Oktober 2017

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  artikel  ini  memberikan  diskripsi  bahwa  harapan  dikembangkannya industri  halal  ialah  untuk  memaksimalkan  potensi masyarakat muslim  yang  begitu  besar  di dunia.  Banyak  orang  muslim  atau  non  muslim  yang  sadar  akan  produk  halal  sangat  baik untuk  kehidupan,  potensi  ini  harus  dikelola  melalui  pengembangan  produk  halal  yang ditunjang dengan adanya regulasi produk halal. Selanjutnya tentunya harapannya ialah sebagai media dalam mengatasi masalah sosial ekonomi, sehingga terwujudnya kesejahteraan. Untuk realitas, industri halal sedang dalam proses pengembangan dan pembenahan melalui regulasi dan program yang terarah.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Boedi, Beni  Ahad  Saebani. (2014).  Metode Penelitian Ekonomi  Islam  (Muamalah) , Bandung: CV Pustaka Setia.
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 1-10
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Adam,  Panji. Kedudukan  Sertifikasi  Halal  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional  Sebagai  Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam , Jurnal Amwaluna, Vol 1 No 1 Januari 2017.
Aminuddin, Muh.  Zumar, Sertifikasi  Produk Halal: Studi  Perbandingan  Indonesia Dan Thailand , Jurnal Shahih Vol. 1 Tahun 2016
Azhar,  Aziz  Harry,  et.  al.  (2017). Zakat  dan  Pemberdayaan ,  Surabaya:  Airlangga  University Press.
Chairunisyah, Sheilla. Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Makanan Dan Kosmetik , Jurnal Edutech Vol 3 No 2 Tahun 2017
Fathurrahman, Ayief  . Kebijakan  Fiskal  Indonesia  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam:  Studi  Kasuh Dalam  Mengentaskan  Kemiskinan , Jurnal  Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan ,  Volume  13, Nomor 1, April 2012.
https://id.wikipedia.org/wiki/Harapan diakses pada tanggal 20 Februari 2019 https://id.wikipedia.org/wiki/Kenyataan diakses pada tanggal 21 Februari 2019 Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Badan  Standardisasi  Nasional  National
Standardization
Agency
of Indonesia http://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=15&jns=2  diakses  pada  tanggal  21  Februari 2019
Sayekti, Nidya Waras. Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan , Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Vol. 5 No.2 Desember 2014
Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.
Syafrida, Sertifikat  Halal  Pada  Produk  Makanan  Dan  Minuman  Memberi  Perlindungan  Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim , Jurnal Adil Vol 7 No 7 Tahun 2017 Yusuf, Asnidar Hanim Dkk. The Role Of Halal Certification In Business Performance In Selangor: A Study  On  Kopitiams ,  Jurnal Fakulty  Of  Economics Nd  Muamalat  Universiti  Sains  Islam Malaysia, 2017.