## ANALISIS YURIDIS TENTANG IZIN KAWIN TERHADAP ANAK LAKI - LAKI DI BAWAH UMUR
1 Anisatul Badriyah anisatulbadriyah@staici.ac.id
1 STAI Cendekia Insani-Situbondo, Indonesia.

## Abstrak
Perkawinan  merupakan  bahwa  calon  mempelai  telah  baligh  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan,  untuk  mewujudkan tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa  adanya  perceraian  dan  mendapatkan  keturunan  yang  baik  pula.  Jenis  penelitian  yang dilaksanakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan masalah secara konseptual ( Conceptual Approach) dan Undang-undang ( Statute Approach) . Pasal 7 ayat (1) Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  menyatakan  bahwa “Perkawinan  hanya diizinkan jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur 19 (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun ”,  Maksudnya  adalah  untuk  menjaga  kesehatan suami-isteri  dan  keturunan,  Sedangkan  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa, “Dalam  hal penyimpangan dalam ayat pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1)  untuk  melakukan  suatu  perkawinan,  maka  walinya  harus  mengajukan  permohonan  dispensasi  perkawinan  ke  Pengadilan Agama.

## Kata kunci
Izin Kawin, Anak Laki-Laki di Bawah Umur

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  asas  atau  prinsip  perkawinan  yang ditentukan dalam Undang-undang perkawinan adalah bahwa  calon suami  isteri itu  harus  telah  masak  jiwa raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan, agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara baik  tanpa  adanya  perceraian  dan  mendapatkan keturunan  yang  baik  pula.  Untuk  itu  harus  dicegah adanya  perkawinan  yang  masih  di  bawah  umur (Sudarsono,  2005).  Sebagaimana  dalam  Al-Qur’an surat  An-Nisa’  ayat  1yang  artinya:  “Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri  yang  satu  (Adam)  dan  (Allah)  menciptakan pasangannya  (Hawa)  dari  (dirinya),  dan  dari keduanya  Allah  memperkembang  biakkan  laki-laki dan  perempuan  yang  banyak.  Bertakwalah  kepada Allah yang dengan nama-Nya  kamu saling  meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
Di  samping  itu,  perkawinan  mempunyai hubungan  dengan  masalah  kependudukan.  Ternyata batas  umur  yang  lebih  rendah  bagi  seorang  wanita untuk  kawin,  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  batas  umur yang  lebih  tinggi.  Dalam  hal  hak  anak,  seperti  yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan  bahwa  orang  tua  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  untuk  mencegah  terjadinya perkawinan  di  usia  anak-anak.  Sehingga  mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan,  hak  untuk  tumbuh  berkembang  sesuai dengan usianya dan  pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa.
Perkawinan  mempunyai  maksud  agar  suami dan  istri  dapat  membentuk  keluarga  yang  kekal, maka  suatu  tindakan  yang  mengakibatkan  putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan  untuk  mencegah  tindakan  kawin  cerai berulang  kali,  sehingga  suami  atau  istri  benar-benar saling  menghargai  satu  sama  lain.  Sejalan  dengan perkembangan  kehidupan  manusia,  muncul  suatu permasalahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  yaitu hamil  sebelum  menikah . Dilihat  dari  faktor lingkungan  atau  faktor  sosiologis  yang  terjadi  saat ini  semakin  bebas  dalam  hal  pergaulan  anak  yang menyebabkan  anak  zina,  yang  mungkin  dilatar belakangi  oleh  faktor  intern  dalam  keluarga  yaitu kurangnya pengawasan orang tua atau perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak maupun faktor ekstern  yaitu  dari  faktor  lingkungan  atau  faktor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus  dalam  pergaulan  yang  terlalu  bebas.
Setelah  anak  hamil  sebelum  nikah  kemudian  orang tua  menutup  malu  dengan  buru-buru  menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya masih di bawah batas  umur  ketentuan  Undang-undang,  sehingga kadang-kadang  ketika  pengantin  duduk  bersanding perut  anak  perempuan  kelihatan  sudah  besar,  tentu ini akan menjadi aib bagi keluarga.
Dalam  hal  ini  merupakan  bentuk  tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pihak anak lelaki dan  keluarga  lelaki  calon  pengantin,  dan  pihak wanita  berhak  menuntut  haknya  untuk  dinikahi karena  sudah  dihamili  oleh  anak  lelaki  tersebut. Selain itu ditinjau dari segi kesejahteraan anak yang dikandung  oleh  wanita  yang  sudah  hamil  sebelum nikah  dan  nasib  anak  yang  tidak  mempunyai  bapak bila lahir kelak yang menyebabkan bahan pergunjingan  dalam  masyarakat  yang  menyebabkan aib  bagi  keluarga  perempuan.  Maka  hakim  dalam memberikan  pertimbangan  harus  berdasarkan  rasa keadilan  dan  rasa  kepatutan  bagi  masing-masing pihak  maupun  bagi  nilai  sosial  masyarakatnya. Hakim  sebagai  pembuat  keputusan  harus  memiliki pemahaman,  wawasan,  serta  kepekaan  terhadap hukum,  dengan  tepat  berpijak  pada  peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku  serta  nilai-nilai yang bersumber dari keyakinan hati nuraninya.(Hilman Hadi Kusuma, 2013)
Tujuan  perkawinan  adalah  ibadah  tetapi perkawinan  juga  bertujuan  untuk  membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  ( Undang-undang Tentang  Perlindungan  Anak,  UU  No.  23  Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, ps. 26 ayat  (1). ,  n.d.).  Untuk  dapat  mewujudkan  tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah telah masak jiwa  raganya.  Oleh  karena  itu,  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  menentukan  batas  usia  untuk melangsungkan  perkawinan.  Ketentuan  batas  usia kawin  telah  diatur  pada  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  mengatakan bahwa  ”Perkawinan  hanya  diizinkan jika  pihak  pria sudah  mencapai  umur  sembilan  belas  tahun sedangkan  pihak  perempuan  sudah  mencapai  umur enam  belas  tahun.”  Pada  usia  tersebut  bagi  laki-laki dan perempuan dianggap sudah matang perkembangan  fisik  dan  psikologisnya  sehingga memahami resiko dari setiap tindakannya.
Hal  tersebut  diperkuat  dalam  salah  satu  asas yang di anut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974: ”Undang-undang  Perkawinan  menganut  prinsip bahwa calon suami-istri masak jiwa dan raganya. Hal ini  sangat perlu untuk mewujudkan tujuan perkawinan,  ialah  agar  anak-anak  yang  dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan anak-anak yang sehat.
Disamping itu batas umur rendah mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih  tinggi  hal mana  adalah  bertentangan  dengan  usaha  pemerintah untuk membatasi kelahiran dengan menyelenggarakan  program  Keluarga  Berencana.” Dalam  hukum  Islam,  batas  usia  kawin  tidak ditentukan  oleh  usia  melainkan  kedewasaan  ( akil baliq). Sehingga  bila  seseorang  sudah  mencapai tahap tersebut dan merasa siap untuk hidup berumah tangga  maka  tidak  ada  larangan  baginya  untuk melangsungkan perkawinan.
Penetapan  batas  usia  kawin  dalam  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan dimaksudkan  agar  orang  yang  melangsungkan perkawinan  telah  matang  dalam  berpikir,  matang fisik dan psikologisnya. Dengan begitu kemungkinan keretakan  rumah  tangga  dapat  terhindari.  Itu  karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagian lahir dan batin.
Sebenarnya  perkawinan  di  bawah  umur dimungkinkan  menurut  Pasal  7  ayat  (2)  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  pihak  pria  maupun wanita.  Permohonan  dispensasi  dilakukan  dengan mengajukan  permohonan  tertulis  kepada  pengadilan agama  bagi  mereka  yang  beragama  Islam  dan pengadilan umum bagi lainnya. Apabila permohonan tersebut  disetujui  maka  pasangan  tersebut  dapat melangsungkan perkawinan.
Perkawinan  di  bawah  umur  ini  bukanlah sesuatu  yang  baru  di  Indonesia.  Praktek  ini  sudah banyak  terjadi  baik  di  perkotaan  maupun  di pedesaan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  kasus  di Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo  yaitu  Daniel  Ady  Yuliansyah  pada  sa’at ini  baru  berusia  18  tahun,  dan  bermaksud  menikah dengan seorang wanita bernama Qurratul Mustakima,  kedua  calon  mempelai  tidak  ada hubungan  nasab  dan  sesusuan  dan  keduanya beragama  Islam,  ayah  Pemohon  tidak  memberi  izin kawin kepada Pemohon sedang ayah calon mempelai wanita telah merestui dan sanggup menjadi wali atas maksud  kedua  calon  mempelai,  Pemohon  merasa khawatir  akan  menimbulkan  kemudharatan  bagi Pemohon dan calon istrinya berbuat yang menyalahi norma  agama  apabila  pernikanannya  tidak  segera dilaksanakan;
Anak  adalah  penerus  kehidupan,  masa  depan bangsa dan negara karena itu memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang  fisik,  mental  dan  spiritualnya  secara
maksimal  (Darwan  Prinst,  1997).  Oleh  karena  itu, anak  memiliki  hak  untuk  memperoleh  pendidikan, bermain,  mengembangkan  kreativitas,  tumbuh, berkembang  dan  mendapatkan  perlindungan.  Anak juga  adalah  subjek  kehidupan,  bukan  objek  yang dapat  diperlakukan  sesuka  hati  oleh  orang  dewasa (orang  tua).  Orang  tua  memiliki  kewajiban  dan tanggung  jawab  untuk( Undang-undang  Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109  Tahun  2002,  TLN  No.  4235,  ps.  26  ayat  (1). , n.d.):
1. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. menumbuh  kembangkan  anak  sesuai  dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan;
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak- anak.
Melihat  pada  kasus  di  atas,  Daniel  Ady Yuliansyah  merupakan  anak  di  bawah  umur  yang memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Seorang  anak  berhak  untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya karena perkawinan di bawah umur memiliki sisi negatif bagi perkembangan anak. Setiap anak berhak untuk dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi.
Namun  kemungkinan  perkawinan  mereka bukan  keinginan  orang  tua  melainkan  kehendak sendiri. Tentu saja pemicu itu semua bisa dilihat dari berbagai  aspek  seperti  aspek  ekonomi,  rendahnya pendidikan,  pemahaman  budaya  dan  nilai-nilai agama  tertentu.  Seharusnya  orang  tua  dapat mengorbankan  perasaan  egoisnya  demi  kebahagian dan  kesejahteraan  anaknya.  Dalam  kasus  apapun baik  itu  karena  kondisi  ekonomi  ataupun  yang lainnya, anak tetap harus menjadi prioritas utama.
Menurut  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, disebutkan  kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Seharusnya  orang  tua  lebih  serius  dengan  tanggung jawab  dalam  menjalankan  kewajibannya  untuk menjaga  dan  mencintaianak.  Selain  orang  tua, partisipasi  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan negara  juga  penting  untuk  melindungi  anak. Pemerintah  harus  lebih  berperan  aktif  dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
Hakim  harus  mengadili  perkara  berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, juga berdasarkan  atas  keyakinan  yang  seadil-adilnya  dan sejujur-jujurnya  dengan  mengingat  akan  kebebasan
yang  dimiliki  hakim  dalam  memeriksa  dan memutuskan  perkara.  Hal  ini  nampaknya  yang membuat hakim berpendirian lain, karena pertimbangan  mengenai  pemberian  ijin  perkawinan bagi  anak  di  bawah  umur  ditinjau  dari  segi  norma kesusilaan dan norma kepatutan atas nilai-nilai moral dalam  masyarakat,  tanggung  jawab  pihak  laki-laki, hak  dari  pihak  perempuan  yang  telah  hamil,  serta nasib  anak  dalam  kandungan  bila  lahir  kelak  bila tanpa  bapak  dengan  kata  lain  anak  tersebut  bukan anak yang sah.
Perkawinan  di  bawah  umur  yang  dilakukan  oleh anak-anak  telah  melanggar  beberapa  peraturan, antara  lain  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Seorang anak  yang  seharusnya  dijamin  pertumbuhan, perkembangan serta hidupnya malah harus menghadapi  perkawinan  yang  tentunya  termasuk pengeksploitasian  anak  secara  seksual.  Namun, apakah  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dapat memberikan  perlindungan  bagi  anak-anak  dibawah umur  terutama  mengenai  perkawinan  di  bawah umur.
2. Metode
a. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  hukum  yang  digunakan penulis  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian deskriptif,  yaitu  pemaparan  yang  bertujuan  untuk memperoleh  gambaran  (deskripsi)  lengkap  tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai  gejala  yuridis  yang  ada,  atau  peristiwa hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2014).
b. Metode Pendekatan Masalah
Metode  pendekatan  masalah  yang  penulis gunakan  untuk  memperoleh  informasi  terhadap  isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan  metode  pendekatan  secara  konseptual ( Conceptual  Approach) dan  metode  pendekatan Undang-undang  ( Statute  Approach) .  Dalam  metode pendekatan secara Konseptual ( Conceptual Approach) penulis gunakan untuk menelaah beberapa konseptual dari pandangan para ahli hukum guna  membangun  suatu  argumentasi  hukum  dalam memecahkan  terhadap  isu  hukumnya.  Sedangkan pendekatan secara Undang-undang ( Statutute Approach) penulis  gunakan  untuk  melakukan  telaah terhadap peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.
c. Sumber Data Atau Bahan Hukum
Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  rangka penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kepustakaan (library  research) yang  bersifat  yuridis  normatif. Data  yang  dikumpulkan  berupa  data  sekunder  yang terdiri dari(Soekanto & Mamudji, 2010):
1) Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan-bahan hukum  yang  sifatnya  mengikat  dan  terdiri dari  peraturan  Perundang-undangan  atau sebagai  perangkat  hukum,  yang  terdiri  dari  : Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2) Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.  Bahan  hukum  sekunder  berupa  buku- buku,  jurnal,  serta  hasil  riset  yang  berkaitan dengan  Hukum  Perkawinan  dan  Hukum Perceraian  khususnya  yang  membahas  tentang perlindungan  hukum  terhadap  anak  serta akibatnya terhadap anak akibat perceraian untuk melengkapi data-data yang telahada.
3) Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan sebagai  pelengkap  dari  kedua  bahan  hukum sebelumnya  atau  biasa  disebut  bahan  referensi (bahan  acuan,  bahan  rujukan).  Berupa  :  kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya
d. Metode Analisis Data Dalam  penelitian  ini  teknis  analisa  data  yang diperlukan adalah bersifat kualitatif, yaitu menguraikan  data  secara  bermutu  dalam  kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif  sehingga  memudahkan  pemahaman  dan interpretasi data (Soekanto & Mamudji, 2010). Data yang  berhasil  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif, sehingga  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  agar mendapatkan  gambaran  lengkap  dan  sistematis mengenai  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawahumur.
3. Hasil dan Pembahasan
a. Perkawinan Di bawahUmur
Perkawinan  di  bawah  umur  menurut  agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum  baligh  atau  belumdapat  mensturasi  pertama bagi  seorang  wanita.  Menurut  Indaswari  batasan kawin  muda  adalah  perkawinan  yang  dilakukan sebelum  umur  16  tahun  bagi  perempuan  dan  19 tahun  bagi  laki-laki,  batasan  usia  ini  mengacu  pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.
Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  dan  seorang
wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan  No  1  tahun  1974  dan  kedua  calon mempelai  tersebut  belum  siap  secara  lahir  maupun batin,  serta  kedua  calon  mempelai  tersebut  belum mempunyai  mental  yang  matang  dan  juga  ada kemungkinan  belum  siap  dalam  halmateri.(Syafiq Hasyim, 2010)
b. Batasan Umur Melakukan Perkawinan Batas  umur  melakukan  perkawinan  menurut fiqhislam, tidak adanya ketentuan Fiqh tentang batas usia  minimal  dan  maksimal  untuk  menikah,  kiranya sesuai  dengan  pandangan  umat  ketika  itu  tentang hakikat perkawinan. Menurut mereka perkawinan itu tidak  dilihat  dari  segi  hubungan  kelamin  saja,  tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan kekeluargaan.(Muhammad Baqir al-Habsyi, 2013)
Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu akan menimbulkan hak  dan  kewajiban  timbal  balik  antara  suami  dan istri, Adanya hak dan kewajiban atas suami dan istri mengandung  arti  bahwa  pemegang  tanggung  jawab dan  hak  kewajiban  itu  sudah  dewasa,  memiliki kemampuan  bertindak  hukum  secara  sempurna. Sehingga  perkawinan  harus  dilakukan  oleh  orang yang sudah dewasa (baligh). Tanda-tanda kedewasaan (baligh) untuk laki-laki antaralain:
1) Ihtilam, yaitu keluarnya mani karena mimpi.
2) Tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh  secara  mutlak,  baik  menyangkut  hak Allah atau hak anak Adam.
3) Mencapai  usia  tertentu,  Para  ulama  berbeda pendapat  mengenai  hal  ini,  Menurut  ulama madzhab  hanafiyah  anak  laki-laki  yang  belum berusia  delapan  belas  tahun  belum  bisa dikatakan  baligh.  Sedangkan  menurut  mereka pertumbuhan  anak  perempuan  bisa  dikatakan dewasa  ketika  sudah  mencapai  tujuh  belas tahun.  Mereka  beralasan  bahwa  ketentuan dewasa  menurut  syara’  adalah  ihtilam  (mimpi basah)  dan  menurut  mereka  ihtilam  tidak diharapkan  lagi  datangnya  jika  umur  sudah mencapai  delapan  belas  tahun  dan  karena  itu mereka  menetapkan  bahwa  usia  dewasa  itu setelah umur delapan belastahun.
4) Ulama  Syafi’iah  menentukan  bahwa  masa dewasa  itu  mulai  umur  15  tahun.  Tetapi  ketika umur  belum  sampai  15  tahun  anak  laki-laki ataupun  perempuan  sudah  ihtilam,  maka  sudah dikatakan dewasa. Disamakannya masa kedewasaan  untuk  pria  dan  wanita  adalah karena  kedewasaan  itu  ditentukan  dengan  akal. Dengan  akallah  terjadi  taklif,  dan  karena  akal pulalah adanya hukum.
5) Adapun  tanda-tanda  baligh  anak  perempuan bisa  seperti  laki-laki,  namun  ditambah  dengan keempatnya, yaitu haidh, berkembangnya alatalat untuk berketurunan, serta membesarnya buah  dada.  Para  ulama  telah  sepakat  bahwa haidh  merupakan  tanda  baligh  bagi  seorang wanita.  menurut  Fiqh  tidak  disebutkan  secara jelas  batasan  usia  untuk  menikah,seseorang diperbolehkan  untuk  menikah  jika  sudah dewasa (baligh) memiliki kemampuan bertindak hukum  secara  sempurna  (ahliyyahalada’al- kamilah) (Aisyah Dachlan, 1998).
c. Batas  umur  melakukan  perkawinan  menurut kompilasi hukum islam Pada  pasal  15  ayat  (1),  yaitu:  “untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkwinan  hanya  boleh  dilakukan  calon  mempelai yang  telah  mencapai  umur  yang  ditetapkan  dalam pasal  7  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  yakni calon  suami  berumur  sekurang-kurangnya  berumur 19  tahun  dan  calon  isteri  sekurang-kurangnya  16 tahun.”  Dan  pada  ayat  (2),  “bagi  calon  mempelai yang  belum  berumur  21  tahun  harus  mendapati  izin yang  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  6  ayat (2),  (3), (4), dan (5)  Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.”(Nuansa Aulia, n.d.)
d. Batas  umur  melakukan  perkawinan  menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
TentangPerkawinan
Dalam BAB II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (2), yaitu : “untuk melangsungkan perkawinan seorang  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  harus mendapat  izin  kedua  orang  tua.”  Sedangkan  pada pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  perkawinan  : ”perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pria  sudah mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai umur 16 tahun. Dan pada ayat (2) “dalam hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini  dapat meminta  dispensasi  nikah  kepada  penngadilan agama  atau  penjabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua orang  tua  pihak  pria  maupun  wanita.  Dan  ayat  (3) “ketentuan-ketentuan  menganai  keadaan  salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat  (3)  dan  (4)  Undang-undang  ini.  Berlaku  juga dalam  hal  permintaan  dispensasi  tersebut  ayat  (2) pasal  ini  dengan  tidak  mengurangi  yang  dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) (Nuansa Aulia, n.d.).
e. Batas  umur  melakukan  perkawinan  menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPer)
BAB  IV  perihal  perkawinan  pasal  29,  yakni “laki-laki  yang  belum  mencapai  umur  18  tahaun penuh  dan  perempuan  yang  belum  mencapai  umur 15  tahun  penuh,  tidak  diperkenankan  mengadakan
perkawian.  Namun  jika  ada  alasan-alasan  penting, pemerintah  berkuasa  menghapuskan  larangan  ini dengan memberikan dispensasi (Penghimpun solahudin, 2008).
f. Usia Ideal Menikah
Menikah adalah mempersatuan antara laki-laki dan  perempuan  untuk  membangun  keluarga  atau rumah tangga yang harmonis atau sakinah mawadah dan  rahmah,  untuk  bisa  menciptkan  semua  itu  perlu banyak  factor  pendukung  dalam  pernikahan  salah satunya  adalah  usia,  dimana  usia  juga  ikut  andil dalam  menciptakan  keluarga  yang  harmonis  karena dalam  melakukan  pernikahan  harus  siap  baik  dari sikis  dan  psikis,  Batas  usia  dalam  melaksanakan perkawinan  sangatlah  penting  karena  didalam perkawinan  menghendaki  kematangan  psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan  meningkatnya  kasus  perceraian karena  kurangnya  kesadaran  untuk  bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang  sukses  sering  ditandai  dengan  kesiapan memikul tanggung jawab.
Penentuan  batas  umur  untuk  melangsungkan pernikahan sagatlah penting. Karena suatu perkawinan  menghendaki  kematangan  biologis  dan psikologis,  maka  dari  penjelasan  umum  Undang- undang  perkawinan  dinyatakan  bahwa  calon  suami istri  itu  harus telah  masak  jiwa raganya  untuk  dapat melangsungkan  perkawinan  agar  suapaya  dapat mewujudkan  perkawinan  secara  baik  tanpa  berahir perceraian  dam  mempunyai  keturunan  yang  sehat. Selain  pembatasan  umur  dalam  pasal  6  ayat  2  UU perkawinan mencantumkan ketentuan yang mengahruskan  setiap  orang  pria  wanita  yang  belum mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun, mendapatkan izin kedua orang tua untuk melangsungkan  pernikahan,  apabila  izin  tidak  dapat diperoleh  oleh  orang  tua,  pengadilan  dapat memberikan izin tersebut.(Abdi Koro, 2012)
Pernikahan  yang  dilakuan  diusia  muda  atau seorang  remaja  secara  teori  sangat  rawan  dengan permaslahan  karena  dalam  diri  remaja  masih  sangat labil  dalam  bertindak,  karena  emosi  dalam  diri remaja  belum  terbentuk  sempurna  emosianalitas remaja berada di antara emosionalitas anak-anak dan orang dewasa (Dadang Sulaeman, 1995). Selain dari sudut  pandang  emosional  dari  sudut  pandang kesehatan  pun  juga  mempunyi  pengaruh  untuk pernikahan  yang  di lakukan  di usia remaja,  masalah kesehatan  berkaiatan  erat  dengan  si  perempuan karena  apabila  seorang  perempuan  menikah  muda kemungkinan  akan  terjadi  kehamilan  di  usia  remaja yang  menjadi  masalah  pokok  karena  memilikiresiko tinggi  saat  melahirkan,  kecacatan  bayi,  bahkan
kematian  ibu  atau  anak.  Pembagian  usia  yang  di kemukakan  Carlot  Buhlerr  Comenius  megadakan pembagian  pertumbuhan  yang  di  muat  dalam bukunya,  pembagian  itu  antara  lain  masa  vital  0-2 tahun,  masa  kanak-kanak  2-6,  masa  sekolah  6-12, masa remaja 12-18 tahun, masa dewasa 21-24 tahun. Jadi secra teori orang bisa dianggap dewasa minimal berusia  21  tahun  karena  dalam  diri  orang  dewasa umumnya  menunjukan  kematagan  jasmani  dan rohani.  Orang  telah  memiliki  keyakinan  dan pendirian  yang  tetap,  telah  memikirkan  secara bersungguh- sungguh tentang hidup berkeluarga dan telah menerjunkan diri kedalam masyarakat (Muzakir & Sutrisno, 2003).
Mengutip dari anjuran BKKBN bahwa usia yang ideal  utuk  melangsungkan  pernikahan  yaitu  20-25 untuk perempuan dan 25-30 untuk pria, jika merujuk dari  anjuran  itu  secara  teori  kemungkinan  untuk membentuk  keluarga  yang  harmonis  bisa  tercapai karena  dari  segi  usia  udah  dewasa,  kemungkinn kematangan  dari  emosi,  kesiapan  bertanggung jawab,  ekonomi,  kematangan  berfikir  itu  sudah  bisa terpenuhi,  akan  teapi  lain  halnya  dengan  Undang- undang  pernikahan  disitu  Undang-undang  memberi batasan  minimum  menikah  yaitu  19  tahun  laki-laki dan  16  tahun  perempuan  tetapi  di  kelanjutan pasalnya  berbunyi  jika  usia  calon  pengantin  kurang dari  21  wajib  meminta  ijin  kepada  orang  tua,  jadi secara  tidak  langsung  jika  usai  belum  21  tahun  itu belum dianggap dewasa maka dari itu harus meminta ijin orang tua. Jadi alangkah baiknya usia ideal untuk melakukan  pernikahan  jika  sudah  dewasa  karena kemungkinan kesiapan berkeluarga lebih matang.
4. Penutup
Penutup kali ini akan kami berikan simpulan dan saran serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang  telah  membantu  menganalisis  yuridis  tentang izin kawin terhadap anak laki-laki di bawah umur

## 4.1 Kesimpulan
Dasar hukum yang berhubungkan dengan izin perkawinan  bagi  anak  di  bawah  umur  Pasal  6  ayat (1)  dan  Pasal  7  ayat  (1)  (2)  menjadi  dasar  hukum bagi  hakim  dalam  menentukan  penetapannya,  yaitu Pasal  6  ayat  (1)  yang  berbunyi,  “ Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ”. Maksudnya,  perkawinan  mernpunyai  rnaksud  agar suami  dan  isteri  dapat  membentuk  keluarga  yang kekal  dan  bahagia,  dan  sesuai  dengan  hak  azasi manusia,  maka  perkawinan  harus  disetujui  oleh kedua  belah  pihak  yang  melangsungkan  perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun
Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  yang  menyatakan  bahwa “Perkawinan hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai
umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun ”, Maksudnya adalah  untuk  menjaga  kesehatan  suami-isteri  dan keturunan,  Sedangkan  Pasal  7  ayat  (2)  Undang- undang Perkawinan menyatakan bahwa, “Dalam hal penyimpangan  dalam  ayatpasal  ini  dapat  minta dispensasi  kepada  Pengadilan  atau  pejabat  lain yang  diminta  oleh  kedua  orang  tua  pihak  pria  atau pihak  wanita”. Maksudnya,  apabila  seorang  atau kedua  calon  pengantin  tidak  memenuhi  ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka  walinya  harus  mengajukan  permohonan dispensasi perkawinan ke PengadilanAgama.
Selain  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  dan  Pasal  7 ayat  (1)  (2)  Undang-  undang  Perkawinan  No.  1 Tahun  1974,  dasar  hukum  bagi  hakim  yang  lain adalah Pasal 15 dan Pasal 53 KHI.
Pasal 15 1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan  hanya  boleh  dilakukan  calon mempelai  yang  telah  mencapai  umur  yang ditetapkan  dalam  pasal  7  Undang-undang  No.1 tahun  1974  yakni  calon  suami  sekurang- kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  isteri sekurang-kurangnya berumur 16tahun.
2. Bagi  calon  mempelai  yang  belum  mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun1974.
Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 KHI ini secara  jelas  telah  membatasi  umur  calon  mempelai (calon  suami  dan  istri),  sesuai  dengan  Undang- undang yang berada di atasnya yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-  undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974. Namun  demikian,  aturan  hukum  tersebut  tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. Maka  terbukti  bahwa  anak  laki-laki  belum  cukup umur  untuk  melakukan  perkawinan,  akan  tetapi jika anak laki-laki telah mempunyai keinginan yang kuat dan telah mampu secara fisik, kedua calon mempelai dan  orangtua  mempelai  wanita  telah  merestui  serta sanggup  menjadi  wali  untuk  menikahkannya,  orang tua mempelai wanita lebih mengkhawatirkan apabila tidak  dinikahkan  akan  lebih  membawa  madlarat kedua  belah  calon  mempelai,  maka  Majelis berpendapat untuk menghidari hal-hal yang dilarang oleh  agama,  maka  sudah  sepatutnya  seorang  anak laki-laki  yang  belum  cukup  umur  dan  calon  istrinya segera  dinikahkan,  sebagaimana  kaidah  Fiqih  yang artinya  “Menolak  kerusakan  didahulukan  dari  pada mendapatkan kemaslahatan“

## D AFTAR PUSTAKA
Abdi Koro. (2012). Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri . Bandung: PT Alumni. Abdulkadir Muhammad. (2014). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Aisyah Dachlan. (1998). Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga . Jakarta: Jamunu. Dadang Sulaeman. (1995). Psikologi Remaja . Bandung: Mandar Maju. Darwan Prinst. (1997). Hukum Anak Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hilman Hadi Kusuma. (2013). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama . Bandung: Mandar Maju. Muhammad Baqir al-Habsyi. (2013). fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan) . Bandung: Mizan. Muzakir, A., & Sutrisno, J. (2003). Psikologi Pendidikan . Bandung: Pustaka Setia. Nuansa Aulia. (n.d.). Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan, cet.II . Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia. Penghimpun solahudin. (2008). kitab Undang-undang hukum pidana, acara pidana, dan perdata . Jakarta: Visimedia. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 1 . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sudarsono. (2005). Hukum Perkawinan Nasional, cet. III . Jakarta: Rineka Cipta. Syafiq Hasyim. (2010). Menakar Harga Perempuan . Bandung: Mizan.
Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, ps. 26 ayat (1). (n.d.)
.