IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019
Ajeng Ayu Wulandari 1* , Isabella 2 , Doris Febriyanti 3

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  to  implement  forest  and  land fire  disaster  management  policies  in  Ogan  Ilir.  The  research  method  used  in this  research  is  qualitative  research.  The  results  show  that  by  using  Edward III's  theory  to  analyze  there  are  four  indicators,  including  Communication,
Resources,  Disposition,  and  Birocration.  First  is  communication,  information delivery  is  only  in  the  form  of  banners  and  banners  that  are  installed  near village  settlements.  Second,  resources  are  also  sufficient  to  consist  of  110 Regional  Disaster  Management  Agency  personnel  and  28  volunteers.  Third, Disposition, this indicator is the lack of responsiveness given by the personnel of the Village Task Force and the Subdistrict Task Force to the community in Palemraya  Village  when  forest  and  land  fires  occur.  Fourth,  Bureaucratic Structure, on this indicator the author finds irregularities in the bureaucratic structure,  this  can  be  seen  from  the  disaster  management  procedures  which are  too  convoluted  and  a  waste  of  time.  Based  on  the  results  of  the  research and discussion, it can be concluded that the Implementation of the Forest and Land Fire Disaster Management Policy in Ogan Ilir Regency in 2019 has gone well  although  there  are  several  obstacles  faced  by  the  Ogan  Ilir  Regency Regional Disaster Management Agency and the parties in the implementation of the policy. However, all can be overcomed. Suggestions in this study are the Regional  Disaster  Management  Agency  of  Ogan  Ilir  Regency  can  provide socialization  to  the  community,  can  minimize  the  flow  of  procedures  in handling  fire  disasters  and  the  Regional  Disaster  Management  Agency  of Ogan Ilir Regency can further improve responsiveness in the field when a fire occurs.
Keywords: Implementation, Forest and Land Fires, Management

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Ogan  Ilir. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dengan  menggunakan  teori Edward  III  untuk  menganalisis  terdapat  empat  indikator  yaitu  Pertama Komunikasi, penyampaian informasi hanya berupa spanduk dan spanduk yang dipasang  di  dekat  pemukiman  desa.  Kedua  Sumber  daya,  juga  cukup  terdiri dari  110  personel  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  dan  28
1,2,3 Universitas Indo Global Mandiri, Jl. Jend. Sudirman Km. 4 No. 629 Sumatera Selatan Indonesia 2017610014@students.uigm. ac.id
relawan.  Ketiga  Disposisi,  pada  indikator  ini  kurangnya  daya  tanggap  yang diberikan oleh aparat Satgas Desa dan Satgas Kecamatan kepada masyarakat di Desa  Palemraya  saat  terjadi  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Keempat  Struktur Birokrasi,  pada  indikator  ini  penulis  menemukan  kejanggalan  pada  struktur birokrasi,  hal  ini  terlihat  dari  prosedur  penanggulangan  bencana  yang  terlalu berbelit-belit  dan  membuang-buang  waktu.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun  2019  telah  berjalan  dengan  baik  walaupun  terdapat  beberapa  kendala namun  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Ogan  Ilir  dan pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan  ini  dapat mengatasinya.  Saran  dalam  penelitian  ini  adalah  Badan  Penanggulangan
Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Ogan  Ilir  dapat  memberikan  sosialisasi kepada  masyarakat,  dapat  meminimalisir  alur  prosedur  dalam  penanganan bencana  kebakaran  dan  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Kabupaten  Ogan  Ilir  dapat  lebih  meningkatkan  ketanggapan  di  lapangan  saat terjadi kebakaran.
Kata Kunci: Implementasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Penanggulangan

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  sumber  daya  alam  hutan  yang  berlimpah  di  setiap  daerah. Hutan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia, karena hutan memberikan sumber kehidupan dan manfaat yang besar (Sahuda, 2020). Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan  adalah  suatu  kesatuan  ekosistem  berupa  hamparan  lahan  berisi  sumber  daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu  dengan  lainnya  tidak  dapat  dipisahkan.  Akan  tetapi,  Indonesia  adalah  daerah rawan  bencana.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  peristiwa  yang  sering  melanda  di berbagai wilayah. Salah satunya yaitu kebakaran hutan dan lahan. Bencana merupakan suatu  kejadian  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  kehidupan  manusia,  baik  sebagai individu maupun masyarakat (Kartika et al., 2018).
Menurut  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB),  kebakaran  hutan dan  lahan  adalah  suatu  keadaan  dimana  hutan  dan  lahan  dilanda  api,  sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai  lingkungan.  Kebakaran  hutan  dan  lahan  sering  kali  menyebabkan  bencana  asap yang  dapat  mengganggu  aktivitas  dan  kesehatan  masyarakat  sekitar.  Dampak  negatif yang  ditimbulkan  oleh  kebakaran  hutan  dan  lahan  cukup  besar,  seperti  turunnya keanekaragaman  hayati,  menurunnya  nilai  ekonomi  hutan  dan  produktifitas  tanah, perubahan iklim, serta mengganggu transportasi darat, laut maupun udara.
Mengantisipasi  efek  dari  bencana  di  Indonesia,  pemerintah  membentuk  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat, sedangkan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (Nugraha et al.,  2020).  Kegiatan  perlindungan  hutan  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang- undang  No.  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan,  hutan  mempunyai  tiga  fungsi  utama yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.
Undang-Undang  No.  24  tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian  upaya  yang  meliputi  penetapan  kebijakan  pembangunan  yang  berisiko timbulnya  bencana,  kegiatan  pencegahan  bencana,  tanggap  darurat  dan  rehabilitasi. Adapun tujuan dari penanggulangan bencana pasal 4, yaitu memberikan perlindungan kepada  masyarakat  dan  ancaman  bencana,  menyelaraskan  peraturan  perundang- undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,  terpadu,  terkoordinasi,  dan  menyeluruh,  menghargai  budaya  lokal, membangun  partisipasi  dan  kemitraan  publik  serta  swasta,  mendorong  semangat gotong  royong,  kesetia  kawanan  dan  kedermawanan,  menciptakan  perdamaian  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Upaya-upaya  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  telah  dilakukan  oleh pemerintah  (Asteriniah  &  Sutina,  2018).  Pencegahan  penanggulangan  bencana merupakan  hal  yang  sangat  penting,  yang  harus  mendapatkan  perhatian  lebih  oleh pemerintah melalui lembaga yang telah dibentuk, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah  daerah.  Sesuai  dengan    Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007  Pasal  5 tentang  penanggulangan  bencana  disebutkan  bahwa  penyelenggara  penanggulangan bencana  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  dan  pemerintah  daerah.  Beberapa penelitian  menunjukkan  kebijakan  Pemerintah  telah  berupaya  menangani  kebakaran hutan  dan  lahan  baik  dalam  bentuk  peraturan  maupun  program  akan  tetapi  Karhutla tetap terjadi (Sarah, 2021).
Sumatera  Selatan  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  memiliki  potensi  rawan kebakaran  hutan  dan  lahan.  Total  keseluruhan  hutan  dan  lahan  yang  terbakar  di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 mencapai 6015 hektar. Kabupaten Ogan Ilir merupakan  hasil  pemekaran  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  yang  dibentuk  melalui Undang-Undang  No.  37  Tahun  2003  dan  di  resmikan  pada  tanggal  07  Januari  2004. Berdasarkan data rekapitulasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan pada tahun 2019, Kabupaten Ogan Ilir mencapai 936,08 hektar hutan dan lahan yang terbakar.
Peningkatan  jumlah  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  terjadi  secara  signifikan selama  tahun  2019  membuat  pemerintah  melakukan  berbagai  cara  sebagai  langkah penanganan  dan  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan,  salah  satu  contohnya dengan membentuk Satuan Tugas Posko Desa yang baru dibentuk pada tahun 2019 dan bertugas di desa-desa yang telah ditentukan (R.Tambunan, 2021).

## Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

## Konsep Implementasi
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Ulfah  et  al.,  2019),  implementasi  adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Pada suatu saat tindakan- tindakan ini, berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola- pola  operasional  serta  melanjutkan  usaha-usaha  tersebut  untuk  mencapai  perubahan baik  yang  besar  maupun  yang  kecil  yang  diamanatkan  oleh  keputusan-keputusan kebijakan tertentu (Febriyanti, 2016).
Pada  pendekatan implementing  problem  approach ,  George  C.  Edward  III mengemukakan  dua  pertanyaan  pokok,  yaitu  pertama,  apa  saja  prasyarat  bagi  suatu implementasi  agar  berhasil  dan  kedua,  apa  saja  penghambat  utama  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Berdasarkan  kedua  pertanyaan  tersebut  Edward
mengidentifikasikan  empat  variabel  penting  yang  mempengaruhi  keberhasilan  proses implementasi,  yaitu:  Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi,  dan  Struktur  Birokrasi (Ariyanti, 2015).
Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi
Implementasi
Kebijakan

## Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

## Faktor Komunikasi
Menurut  Agustino  (Sallolo  et  al.,  2022) ,  ”komunikasi  merupakan  salah -satu variabel  penting  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  publik,  komunikasi sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan pu blik”.  Diperlukan  komunikasi  yang  efektif  antara  pelaksana  program  kebijakan dengan  kelompok  sasaran (Harera  &  Hidayat,  2018) .  Komunikasi  memiliki  peran yang  sangat  penting  terhadap  keberlangsungan  suatu  kegiatan  atau  program  dalam suatu  organisasi      untuk  menciptakan  hubungan  yang  baik  antar  kelompok  maupun individu.  Komunikasi  juga  merupakan  factor  penting  dalam  inovasi  sector  publik (Kusumasari  et  al.,  2019)  dan  transformasi  sector  publik  (Sudrajat,  2021) ( View  of Model Kepemimpinan Di Universitas Sulawesi Barat , n.d.)

## Faktor Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan factor penting  dalam  Kinerja  organisasi  publik  (Al- Swidi et al., 2021). Sumber daya menjadi factor penting karena meskipun isi kebijakan telah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif  (Pratiwi  et  al.,  2022).  Pengembangan  dan  inovasi  bidang-bidang  dan  sumber daya menjadi potensi   andalan   dari   daerah (Akadun, 2022).  Sumber daya tersebut berupa sumber daya manusia, informasi, fasilitas, dan sumber dana.

## Faktor Disposisi
Faktor  disposisi  atau  sikap  pelaksana  sebagai implementor yang  berperan penting dalam hal tersebut yaitu terdapat pada unsur pimpinan (Thabrani et al., 2018). Karakteristik yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis  (Lettiyani  et  al.,  2020).  Disposisi  atau  sikap  para  pelaksana  dalam implementasi  suatu  kebijakan  sangat  menentukan  akan  keberhasilan  suatu  kebijakan (Bella Dwi Hastuti et al., 2021).

## Faktor Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  yang  ringkas  dan  fleksibel  akan  memberi  kontribusi  dalam memberikan  kemudahan  dalam  melakukan  kerjasama  dan  koordinasi  dalam  proses implementasi  suatu  kebijakan  Click  or  tap  here  to  enter  text..  Struktur  birokrasi memiliki  peran  dalam  Kinerja  yang  baik  pada  organisasi  publik (Suzuki  &  Hur, 2019) .  Seluruh  proses  program  pemerintahan  harus  mampu  menggunakan ketersediaan sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  yang  akan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  yang  bersifat  deskriptif  adalah  suatu  penelitian  yang berusaha  untuk  memberikan  gambaran  suatu  kondisi,  sifat,  karakteristik,  dari  suatu fenomena atau obyek penelitian, atau hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel,  gejala  atau  suatu  keadaan  (Ulfah  et  al.,  2019).  Pendekatan  kualitatif  adalah penelitian  yang  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  tentang  orang,  perilaku  yang diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia (Rizki,  2019).  Dimana  menurut  Soegianto  (Wirdayanti,  2021),  penelitian  kualitatif
bertujuan  untuk  menjelaskan  suatu  fenomena  dengan  sedalam-dalamnya  dengan  cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya pula, yang menunjukan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang di teliti.
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama  dan  data  sekunder  digunakan  sebagai  data  pendukung  penelitian.  Data  primer merupakan data utama yang diperoleh melalui observasi secara langsung dari informan atau  objek  penelitian.  Informan  berasal  dari  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten  Ogan Ilir,  Manggala Agni Kabupaten Ogan Ilir,  Kepala Desa beserta  Ketua RT dan warga Desa Palemraya Kabupaten Ogan Ilir. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber  pustaka  seperti  buku,  publikasi  pemerintah,  jurnal,  laporan,  hingga  berbagai situs  terkait  informasi  penelitian  yang  dapat  menunjang  kelengkapan  data  penelitian agar penelitian ini dapat berjalan akurat dan sesuai dengan kenyataannya.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam penelitian  kualitatif  pada  umumnya  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data  model  interaktif  yang  dikemukakan  oleh  Miles,  Huberman,  dan  Saldana  dibagi dalam empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Keempat alur tersebut adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Ulfah et al., 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan seluruh  kegiatan  yang  meliputi  aspek  perencanaan  dan  penanggulangan  bencana kebakaran  hutan  dan  lahan,  sebelum,  saat  dan  sesudah  terjadi  bencana  kebakaran hutan  dan  lahan  yang  dikenal  sebagai  siklus  manajemen  bencana.  Berikut  beberapa wilayah di Kabupaten Ogan ilir yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan:
Tabel  1. Wilayah di Kabupaten Ogan Ilir yang mengalami kebakaran hutan dan lahan tahun 2019
No Nama Desa Wilayah Jumlah 1. Muara Baru Pemulutan 2 hektar 2. Teluk Kecapi Pemulutan 3 hektar 3. Sungai Rambutan Indralaya Utara 3 hektar 4. Palemraya Indralaya Utara 15 hektar 5. Tanjung Dayang Indralaya Selatan 2 hektar

## Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel 2019
Menurut  data  tabel  1,  terdapat  beberapa  nama  wilayah  di  daerah  Kabupaten Ogan Ilir yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk meminimalisir bencana kebakaran  hutan  dan  lahan  tersebut  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten  Ogan  Ilir  melakukan  pengkoordinasian,  pemantauan  serta  melakukan komando  pelaksanaan  penanggulangan  bencana  skala  kota/kabupaten  pada  saat tanggap darurat.
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  dirumuskan  peneliti  untuk mengetahui  Bagaimana  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Bencana  Kebakaran Hutan  dan  Lahan  di  Kabupaten  Ogan  Ilir  Tahun  2019, peneliti  menggunakan  teori kebijakan  yang  di  kemukakan  oleh George  Edwards  III  untuk  melihat  sejauh  mana tingkat keberhasilan kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di
Kabupaten  Ogan  Ilir,  yang  meliputi  empat  variabel  yaitu  Komunikasi,  Sumber  Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

## KOMUNIKASI
Komunikasi  yaitu  interaksi  yang  menekankan  bahwa  setiap  kebijakan  akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi penyampaian informasi yang efektif antara pelaksana implementor dengan para kelompok sasaran (masyarakat). Menurut Edward III,  proses  komunikasi  kebijakan  dapat  dipengaruhi  tiga  hal  penting,  yaitu  transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
Berikut  wawancara  mengenai  bagaimana  bentuk  sosialisasi  yang  dilakukan dalam  memberikan  pemahaman  tentang  kebakaran  hutan  dan  lahan,  seperti  yang diungkapkan  oleh  narasumber  (LK)  yang  menjabat  sebagai  Kepala  Seksi  Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir:
“Disini  kami  belum  memberikan  sosialisasi  secara  langsung  kepada masyarakat  desa  yang  sering  terjadi  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Kami selaku pihak BPBD hanya memasang baliho atau spanduk sebagai bentuk peringatan di kawasan penduduk setempat. ” (Wawancara LK, Senin 28 Maret 2022).
Selanjutnya wawancara mengenai bagaimana komunikasi dan koordinasi yang terjalin dalam pelaksanaan program kebijakan dengan narasumber (ER) sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir:
“Dalam  hal  komunikasi  dan  koordinasi  ini  dari  pemerintah  daerah  tidak berjalan  sendiri  melainkan  berkoordinasi  dengan  beberapa  pihak  seperti Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Provinsi,  Babinsa  dan  Babinkamtibmas setempat,  Koramil  setempat,  Manggala  Agni,  Perangkat  Desa  setempat  dan  yang terakhir yaitu Satgas Kecamatan dan Satgas Desa .” (Wawancara ER, Senin 28 Maret 2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dalam  Implementasi Kebiijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir  Tahun  2019  terkait  dengan  indikator  komunikasi,  masih  belum  berjalan  dengan optimal.  Sosialisasi  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah (BPBD) hanya dilakukan pada lingkup perangkat desa saja seperti Kepala Desa dan Ketua RT sebagai perwakilan masyarakat desa mengenai penanggulangan bencana kebakaran  hutan  dan  lahan,  serta  pihak  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD) hanya memasang baliho atau spanduk di kawasan penduduk. Hal ini menjadi penyebab  kurangnya  pemahaman  dari  masyarakat  umum  Desa  Palemraya  mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi warga penduduk sekitar.
Adanya  pengetahuan  yang  baik  dari  pihak  pelaksana  mengenai  dasar  hukum yang melandasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan baik itu peraturan dari pemerintah pusat hingga peraturan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan yang seringkali menjadi hambatan dalam program kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa Palemraya ini adalah faktor alam, faktor cuaca dan faktor territorial.  Serta, adanya bentuk koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, TNI, POLRI, Manggala Agni, Satgas Kecamatan, Satgas Desa.

## SUMBER DAYA
Menurut  Edwards  III,sumber  daya  dapat  meliputi  sumber  daya  manusia, informasi,  fasilitas,  dan  sumber  dana.  Pada  indikator  ini  peneliti  ingin  mengetahui
bagaimana sumber daya dapat mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
Berikut  wawancara  mengenai  sumber  daya  yang  ada  untuk  melakukan penanganan  kebakaran  hutan  dan  lahan  sudah  tercukupi,  seperti  yang  diungkapkan oleh  narasumber  (RT)  yang  menjabat  sebagai  Kepala  Seksi  Penanganan  Darurat  dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir:
“Sejauh  ini  untuk  sumber  daya  pelaksanaan  penanganan  kebijakan penanggulangan  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan  dari  pihak Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Kabupaten  sudah  cukup  terpenuhi.  Pihak BPBD  sendiri  terdapat  110  orang  maupun  TRC,  dibantu  lagi  dengan  relawan  yang sekarang  berjumlah  28  orang.  Serta  tidak  hanya  dari  pihak Badan  Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kita dibantu juga oleh TNI, POLRI, Manggala Agni, kadang- kadang juga kita dibantu oleh BPBD Provinsi .” (Wawancara RT, Selasa 5 Juli 2022). Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti,  bahwa  untuk  indikator sumber  daya  yang  ada  dalam  pelaksanaan  penanggulangan  bencana  kebakaran  hutan dan  lahan  sudah  cukup  baik.  Sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam  program kebijakan  penanggulangan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Ogan  Ilir  sudah cukup.  Terlihat  dari  110  personil  yang  terdiri  dari  pihak  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten,  Satgas  Kecamatan,  dan  Satgas  Desa,  serta  28 orang  relawan.  Dimana  100  orang  pihak  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD)  Kabupaten,  2-4  orang  Satgas  Kecamatan,  dan  4-6  orang  Satgas  Desa.  Dan setiap  tahunnya  sudah  mendapatkan  pelatihan  untuk  meningkatkan  kualitas  yang dimiliki para anggota BPBD Kabupaten Ogan Ilir.
Bentuk  prosedur  penanganan  kebakaran  hutan  dan  lahan  dimulai  dari masuknya  laporan  dari  pihak  satgas  yang  bertugas  di  setiap  kecamatan.  Pihak  satgas setempat  tidak  dapat  langsung  memadamkan  api  karena  terbatasnya  sarana  dan prasarana  yang  mereka  miliki  sehingga  pihak  satgas  setempat  membutuhkan  bantuan dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten.
Pihak  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  memiliki kewenangan dalam mengeluarkan surat edaran atau surat perintah kepada para Satgas Kecamatan, Satgas Desa dan para relawan serta melaksanakan sosialisasi kepada para Kepala  Desa  dan  Ketua  RT  di  Kabupaten  Ogan  Ilir.  Dimana  pihak  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  ini  juga  berhak  memberikan arahan  untuk  para  pelaksana  dan  memberikan  sanksi  kepada  pelanggar  terkait  dalam upaya penanggulangan kebakaran dan lahan.
Disini  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  dalam  pelaksanaan  kebijakan kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Ogan  Ilir  sudah  cukup  memadai,  dimana fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang  terdiri  dari  mobil  tangki  air  2,  mobil  pemadam  3, mobil  patroli  2,  dan motor  trill  1  di  setiap  desa  rawan  terjadinya  karhutla,  selang  dan pompa  air.  Sumber  dana  dalam  pelaksanaan  program  kebijakan  penanggulangan bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan  ialah  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD). Dana untuk program ini berkisar kurang lebih 1 Miliyar. Dana tersebut di alokasikan untuk segala kegiatan dalam mendukung keberhasilan program ini, kegiatan ini meliputi:
a. Sosialisasi di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan
b. Kegiatan  patrol  bersama  TNI,  POLRI,  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD) Kabupaten, Satgas Kecamatan, Satgas Desa, dan Relawan
c. Kegiatan  inspeksi/pengawasan  kelengkapan  peralatan  dan  personil  di kehutanan/lahan yang mudah terbakar
d. Apel kesiapsiagaan peralatan dan personil
e. Kegiatan  aktivasi  posko  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  setiap  desa  daerah  rawan bencana
f. Pengadaan  barang/peralatan  untuk  upaya  penanggulangan  kebakaran  hutan  dan lahan
g. Perlengkapan personil
h. Honor untuk relawan di setiap desa.

## DISPOSISI
Disposisi  adalah  sikap  yang  dimiliki  oleh  implementor  dalam  melaksanakan tugasnya  yang  terdiri  dari  kejujuran,  komitmen,  komunikatif  dan  sifat  demokratis. George C.  Edward  III  merujuk  Disposisi  yakni  meru-  pakan  faktor  penting  dalam pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik,  dimana  jika  pelaksanaan  suatu  kebijakan  ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak cuma mengetahui apa yang akan dilakukan tetapimereka harus memiliki kemam- puan untuk melaksanakannya.
Berikut  wawancara  mengenai  sikap  pihak  pelaksana  kebijakan  dalam menghadapi  kendala  yang  terjadi  di  lapangan,  seperti  yang  diungkapkan  oleh narasumber  (NS)  yang  menjabat  sebagai  Staf  Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir:
“……….. ,  saat  di  lapangan  dan  terjadi  masalah  kita  tidak  diperbolehkan langsung  panik,  kita  harus  mencari  solusi  atau  jalan  keluar  dari  masalah  tersebut. Misalnya  terjadi  masalah  dari  sumber  air  yang  tidak  ada  karena  lokasi  kebakaran berada  di  tengah-tengah  lahan,  maka  kita  bisa  meminta  bantuan  dari  pihak Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Provinsi  berupa  waterbombing  yang biasanya dilakukan menggunakan helikopter.” (Wawancara NS, Selasa 5 Juli 2022). Selanjutnya  wawancara  kepada  pihak  sasaran  mengenai  bagaimana  sikap tanggap  pihak  pelaksana  dalam  menanggapi  penanganan  terhadap  hutan  dan  lahan yang terbakar kepada narasumber (LN) sebagai masyarakat Desa Palemraya Kabupaten Ogan Ilir:
“Iya dik orang ini lambat sekali kalo masalah padam kan api. Yang jaga disini juga  tidak  ada  peralatannya  yang  lengkap,  harus  menunggu  orang  kantornya. Sedangkan  api  tadi  sudah  besar  kemana- mana.” (Wawancara  LN,  Rabu  9  Maret 2022).
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti dapat  dianalisis  bahwa  pada  indikator  disposisi,  pihak  implementor  memiliki  sikap yang kurang baik, dimana dapat dilihat dari hasil analisis pada sub indikator disposisi menunjukan sikap pelaksana yang lambat dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut.

## STRUKTUR BIROKRASI
Birokrasi  menurut  Edwards  memiliki  dua  karakter  yaitu  prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi birokrasi. Standard  Operating  Procedures (SOP)  menjadi  sebuah  pedoman  bagi implementor dalam bertindak. Struktur birokrasi menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi yang memberikan perbedaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang.
Berikut wawancara mengenai standar dalam pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP)  penanggulangan  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan,  seperti  yang diungkapkan  oleh  narasumber  (ER)  yang  menjabat  sebagai  Kepala  Pelaksana  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir:
“Untuk  standar  kita  punya  dokumen  kajian  resiko  bencana dan  dokumen rencana  penanggulangan  bencana.  Dokumen  kajian  resiko  bencana  isinya  memuat kajian-kajian dimana saja daerah-daerah yang rawan kebakaran, apa rekomendasi kebijakan-kebijakan  yang  harus  dilakukan,  dan  pemetaan  daerah-daerah  per  desa atau  per  kecamatan  dimana  yang  rawan.  Kemudian  dari  dokumen  kajian  resiko bencana itu setiap lima tahun harus di revisi.” (Wawancara ER, Selasa 29 Maret 2022). Selanjutnya  wawancara  mengenai  pembagian  tugas  dan  wewenang  dalam pelaksanaan  kebijakan  dengan  narasumber  (NA)  sebagai  Staf  Pencegahan  dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir:
“………….. untuk  pembagian  tugas  dan  wewenang  sudah  jelas  ada.  Dimana Satgas  Desa  bertugas  untuk  melaporkan  kegiatan  kepada  Satgas  Kecamatan,  untuk Satgas  Kecamatan  bertugas  melakukan  patroli  lapangan  dan  melaporkan  ke  pihak BPBD  Kabupaten,  dan  pihak Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Kabupaten  ketika  mendapat  laporan  dari  Satgas  Kecamatan  langsung  turun  ke lapangan.” (Wawancara NA, Selasa 5 Juli 2022).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  kepada  informan  terkait dengan  indikator  struktur  birokrasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  penanggulangan kebakaran  hutan  dan  lahan  dapat  dianalisis  bahwa  ketersediaan  SOP  yang  ada  dalam pelaksanaan  penanggulangan  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan  belum  berjalan optimal. Walaupun pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Kabupaten telah  berpedoman  pada  peraturan  pemerintah,  dokumen  kajian  resiko  bencana  dan dokumen  rencana  penanggulangan  bencana.  Namun Standard  Operating  Procedures (SOP) dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan terlalu panjang dan berbelit-belit.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  dapat  dianalisis  pihak  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  sudah  memiliki  standar  dalam pelaksanaan SOP kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang berupa  dokumen  kajian  resiko  bencana  dan  dokumen  rencana  penanggulangan bencana. Akan tetapi dari hasil wawancara di indikator sumber daya dijelaskan bahwa adanya Standard  Operating  Procedures (SOP)  atau  prosedur  dalam  pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang panjang, dimana jika terjadi kebakaran di suatu desa maka akan dilakukan terlebih dahulu ground check lapangan oleh  pihak  Satgas  Kecamatan  apabila  memang  terjadi  kebakaran,  mereka  akan menghubungi  Satgas  Desa  dan  Relawan  untuk  membantu  dalam  pemadaman  api dengan menggunakan sarana satu motor trail , selang dan pompa air.
Apabila  pemadaman  api  tersebut  tidak  dapat  di  padamkan,  mereka  lalu menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten untuk turun ke lapangan membawa sarana dan prasarana yang lebih memadai seperti mobil tangki  air  dan  mobil  pemadam.  Apabila  kebakaran  tersebut  masih  tidak  dapat  di padamkan  pihak  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  akan menghubungi  pihak  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Provinsi  untuk mengirim  bantuan  helikopter  untuk  melakukan  pemadaman  dari  udara.  Terakhir adanya  pembagian  tugas  dan  wewenang  terhadap  pihak  pelaksana  terkait  dengan Implementasi  Penanggulangan  Bencana  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di  Kabupaten Ogan Ilir.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan  maka  peneliti dapat  menyimpulkan  mengenai  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Bencana
Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 sudah berjalan, akan tetapi masih belum optimal.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  menggunakan  teori  dari Edward  III  dengan  mengumpulkan  data-data  secara  primer  maupun  sekunder,  dalam Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Bencana  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di Kabupaten  Ogan  Ilir  Tahun  2019  di  Desa  Palemraya  terdapat  penyimpangan  struktur birokrasi yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan  Ilir.  Penyimpangan  ini  terlihat  dari  Prosedur  penanganan  bencana  yang  terlalu berbelit-belit dan membuang waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Akadun.  (2022). View  of  Pola  Perilaku  ASN  Pasca  Pembentukan  Daerah  Otonom Provinsi Kalimantan Utara . http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/article/view/ 48/17.
Al-Swidi, A. K., Gelaidan, H., & Saleh, R. M. (2021). The joint impact of green human resource  management,  leadership  and  organizational  culture  on  employees’ green  behaviour  and  organisational  environmental  performance. Journal  of Cleaner  Production , 316 ,  128112.  https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2021. 128112
Ariyanti,  I.  H.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Bencana  (  Studi Deskriptif  tentang  Penanggulangan  Bencana  Letusan  Gunung  Kelud  di Kecamatan  Ngancar  Kabupaten  Kediri  ). Kebijakan  Dan  Manajemen  Publik ,
3 (2), 23 – 32.
Asteriniah,  F.,  &  Sutina,  S.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Pengendalian  Kebakaran Hutan  Dan  Lahan  Gambut  Di  Ogan  Komering  Ilir. Jurnal  Abdimas  Mandiri , 1 (2), 71 – 77. https://doi.org/10.36982/jam.v1i2.338 Bella  Dwi  Hastuti,  Anwar,  F.,  &  Darmi,  T.  (2021).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PENGELOLAAN  SAMPAH  DI  KABUPATEN  BENGKULU  SELATAN. Jiapi : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia , 2 (2), 92 – 101. Febriyanti,  D.  (2016). IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PERLINDUNGAN  TKI  PADA TAHAP PRA PENEMPATAN ( Studi Kasus TKI Kota Palembang ) . 1 (2). Harera, F. W., & Hidayat, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran  di  Kota  Semarang. Journal  of  Public  Policy  and  Management Review , 7 (2), 1 – 15.
Kartika,  K.,  Mu’alim,  A.,  &  Riski  Fadhilah,  R.  F.  (2018).  Faktor  Yang  Mempengaruhi Implementasi  Kebijakan  Mitigasi  Bencana  Gempa  Di  Kecamatan  Bandar  Baru Kabupaten  Pidie  Jaya. An-Nadaa:  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat , 5 (2),  77. https://doi.org/10.31602/ann.v5i2.1654
Kusumasari,  B.,  Dwi  Santoso,  A.,  Raya  Palembang  -Prabumulih  Km,  J.,  Selatan,  S.,  & Audori  Fathin,  C.  (2019).  WHAT  SHAPES  PUBLIC  SECTOR  INNOVATION?
Public Policy and
Administration , 18 (4), 430 – 446. https://doi.org/10.13165/VPA-19-18-4-05
Lettiyani,  E.,  Isabella,  &  Kencana,  N.  (2020).  Implementasi  Program  Kampung Keluarga Berencana ( KB ) di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). Jurnal Pemerintahan Dan Politik , 5 (3), 1 – 9.
Nugraha,  S.  A.,  Febriyanti,  D.,  &  Kencana,  N.  (2020).  Evaluasi  Penanggulangan Bencana  Kebakaran  di  Kota  Palembang  (Studi  Kasus  Pada  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018). Jurnal Pemerintahan Dan Politik , 5 (2). https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1033
Pratiwi, R., Isabella, Kencana, N., & Romli, H. (2022). Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan ( Pkh ) ( Studi Pada Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir ). Jurnal Pemerintah Dan Politik , 7 (1), 47 – 55. Rizki, N. P. (2019). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap di Kota Pontianak. Publika , 8 (4), 1 – 14. R.Tambunan, I. R. (2021). Implementasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan  Lahan  Oleh  Satuan  Petugas  Posko  Desa  Di  Kabupaten  Ogan  Ilir . Universitas Sriwijaya.
Sahuda.  (2020). Kebijakan  Politik  Gubernur  Alex  Noerdin  dan  Gubernur  Herman Deru  dalam  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di  Sumatera Selatan . Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Sallolo,  Y.,  Aripin,  S.,  &  Raharjo,  D.  (2022). IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  SISTEM INFORMASI  MANAJEMEN  (SIM-SILUHTAN)  DALAM  PELAKSANAAN PROGRAM  DEKONSENTRASI  PENYULUHAN  PERTANIAN  DI  PROVINSI KALIMANTAN UTARA . 3 (1), 34 – 49.
Sarah,  Y.  Y.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Kebakaran  Lahan Gambut  di  Indonesia:  Konflik  Pelaksanaan  Restorasi  Lahan  Kawasan  Hutan Tanaman  Industri. Journal  of  Education,  Humaniora  and  Social  Sciences (JEHSS) , 3 (3), 1076 – 1088. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.508 Sudrajat, T. (2021). Public Service Transformation during the Covid 19 Pandemic by the General  Election  Commission  of  Bandung  Regency  in  the  Local  Election (Pilkada). JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia , 2 (2), 81 – 91. https://doi.org/10.33830/JIAPI.V2I2.69 Suzuki, K., & Hur, H. (2019). Bureaucratic structures and organizational commitment: findings  from  a  comparative  study  of  20  European  countries. Https://Doi.Org/10.1080/14719037.2019.1619813 ,
22 (6), 877 – 907. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1619813
Thabrani,  A.  B.,  Hakim,  H.,  &  Darmanto.  (2018). IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PENDAFTARAN  TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP  (PTSL) :  MEWUJUDKAN TERTIB  ADMINISTRASI  PERTANAHANKABUPATEN  MAJENE  PROVINSI SULAWESI BARAT . 3 (1), 18 – 33.
Ulfah,  M.,  Erawan,  E.,  &  Zulfiani,  D.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Pengendalian Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  Oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (Uptd) Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (Kphp)  Meratus  Balikpapan. EJournal Administrasi Negara FISIP UNIMAL , 7 (1), 8525 – 8537.
View  of  Model  Kepemimpinan  di  Universitas  Sulawesi  Barat .  (n.d.).  Retrieved December 5, 2022, from https://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/article/view/83/23
Wirdayanti,  L.  (2021). STRATEGI  PENERAPAN  KONSEP  COLLABORATIVE GOVERNANCE  DALAM  REVITALISASI  SUNGAI  SEKANAK  KOTA PALEMBANG . Universitas Indo Global Mandiri.