## J-MAS

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

## Salsabila Izzatul Islam*, Dyah Ratnawati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur *Correspondence email: salsabilaizzatul108@gmail.com, dratnawati67@gmail.com
Abstrak. Penelitian  bertujuan  menguji  serta  melakukan  analisis  atas  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  terhadap  belanja  daerah pemerintah kota balikpapan tahun 2016-2020. Populasi Laporan Realisasi  APBD Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016-2020 dari  Badan  Pengelola  Keuagan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  Balikpapan.  Jenis  penelitian  ini  mempergunakan  analisis deskriptif, pelaksanaan penelitian dengan pengujian hipotesis deskriptif. Penelitian menghasilkan bahwasanya tidak ada pengaruh signifikan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah, secara signifikan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah memiliki pengaruh signifikan,  tidak  adanya  pengaruh  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  secara  signifikan  terhadap  Belanja Daerah, dan secara signifikan PAD yang Sah berpengaruh pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Balikpapan.
Kata kunci : Regional Original Income (ROI); Regional Expenditures
Abstract.  This  study  aims  to  examine  and  analyze  the  effect  of  local  revenue  (pad)  on  the  local  government  expenditure  of  the Balikpapan City Government in 2016-2020. The population of the Balikpapan City Government APBD Realization Report 2016- 2020  sourced  from  the  Balikpapan  City  Financial  and  Asset  Management  Agency  (BPKAD).  This  type  of  research  uses descriptive analysis, this research was conducted by testing descriptive hypotheses. The results of this study indicate that Regional Taxes  have  no  significant  effect  on  Regional  Expenditures,  Regional  Retributions  have  a  significant  effect  on  Regional Expenditures,  the  results  of  Separated  Regional  Wealth  Management  have  no  significant  effect  on  Regional  Expenditures,  and Legitimate Regional Original Income has a significant effect on Regional Expenditures in the Balikpapan City Government.

## Keywords: Regional Original Income (ROI); Regional Expenditures

## PENDAHULUAN
Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut sistem otonomi daerah. Pemberlakuan Undang- Undang  No.  33  dan  No.  34  tahun  2004  sehingga  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dengan  memberi wewenang guna mengelola keuangan yang bertanggungjawab kepada daerah, nyata serta lebih luas. PAD yakni suatu gambaran kemandirian dari suatu daerah. Selain itu juga diartikan sebagai penerimaan daerah yang murni dimana ini termasuk modal bagi daerah yang utama untuk mendanai pembangunan  serta pemerintahan di  wilayahnya. Otonomi daerah  yang  dijalankan  di  kota  Balikpapan  diharuskan  bisa  menambah  PAD  yang  menjadi  indikator  paling  penting bagi daerah dalam mewujudkan serta menyelenggarakan otonomi daerahnya. Artinya diharapkan PAD dipakai sumber penerimaan pemerintah daerah dalam APBD (Saraswati & Rioni, 2019).
Penggunaan Belanja Daerah yakni mendanai penyelenggaraan operasionalisasi pemerintahan yang merupakan kewenangan kabupaten kota atau provinsi dimana ini meliputi urusan pilihan, urusan wajib, serta dengan penanganan dalam  bidang  yang  bisa  dikerjakan  secara  bersama-sama  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  atau  antar pemerintah  daerah  sesuai  aturan  perundang-undangan.  Belanja  daerah  pada  suatu  daerah  yang  sangat  tinggi  perlu dibarengi  dengan  penerimaan  keuangan  daerah.  Keberhasilan  daerah  terlihat  dari  PAD  dan  kemakmuran  rakyatnya, sehingga dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah itu dapat mengetahui kemandirian suatu daerah. Gambaran  dari  rasio  kemandirian  daerah  yakni  mengenai  tingkat  kemandirian  daerah  atas  bantuan  dari  pemerintah derah lain atau pemerintah pusat (pihak eksternal). Rasio tersebut diperlihatkan oleh rasio PAD atas total pendapatan daerah.  Angka  rasio  PAD  yang  makin  besar  menandakan  kemandirian  daerah  itu  makin  tinggi.  Akan  tetapi  apabila sebaliknya  maka  kemandirian  daerah  tersebut  makin  rendah.  Apabila  terjadi  kenaikan  pada  PAD  di  suatu  daerah menandakan kemampuan daerah akan naik juga dalam hal pengeluaran belanja daerah (Kamaroellah, 2017).
Usaha daerah guna meminimalkan sikap bergantung pada pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yakni Pendapatan  Asli  Daerah.  Bagi  pemerintah  daerah  pendapatan  tersebut  menjadi  bagian  keuangan  paling  besar,  yang mana  hal  itu  perlu  ditingkatkan  secara  terus-menerus  supaya  pelaksanaan  pemerintah  daerah  dapat  berjalan  lancar sehingga  secara  bertahap  daerah  bisa  mandiri  dan  tidak  bergantung  pada  pemerintah  pusat.  Balikpapan  yakni  salah satu  kota  di  Kalimantan  Timur,  Indonesia.  Setiap  daerah  mempunyai  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  dalam periode satu tahun yang berisi APBD yang sudah dianggarkan dan APBD yang telah direalisasikan dalam satu tahun periode tersebut termasuk Pemerintah Kota  Balikpapan. Dalam laporan realisasi  anggaran dapat dilihat berapa besar APBD beserta rinciannya yang telah direalisasikan oleh daerah dalam periode tersebut. Belanja daerah dan PAD yakni komponen yang ada dalam rincian APBD (Asih & Irawan, 2018).
Salsabila Izzatul Islam dan Dyah Ratnawati, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020
Kondisi  darurat  yang  dialami  seluruh  dunia  saat  ini  mempengaruhi  aktivitas  perekonomian  sehingga mempengaruhi  pendapatan  asli  daerah.  Dengan  terjadinya  pandemi  Covid-19  situasi  akan  semakin  buruk  apabila Pemerintah  Daerah  tidak  bisa  menggali  potensi  untuk  peningkatan  PAD.  Sejumlah  dampak  yang  terjadi  khususnya dalam hal ekonomi nasional yakni terjadi keterlambatan dan tidak sesuai target yang ditetapkan, hal tersebut dipenuhi oleh banyak faktor selain karena daya beli dan daya saing masyarakat yang menurun terkhusus saat pandemi ini juga dikarenakan keterbatasan yang tidak bisa dikerjakan sehingga berdampak baik terhadap penurunan penerimaan negara dan daerah (Paramitha, 2021). Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah harus dilaksanakan secara hati-hati dimasa Covid-19 ini, di mana  APBD yakni suatu instrumen kebijakan bagi pemerintah daerah terutama kemampuan pendapatan  asli  daerah  untuk  mendukung  kegiatan  pemerintahan  (Onibala  dkk.,  2021).  Perekonomian  global  pada tahun  2020  sangat  terpengaruhi  dengan  adanya  Covid-19  tidak  terkecuali  bagi  Pemerintah  Kota  Balikpapan.  PAD tahun anggaran 2020 mengalami penaikan dari tahun 2019 senilai Rp26,57 Miliar, sehingga PAD yang direncanakan tahun  anggaran  2020  sebelum  perubahan  menjadi  senilai  Rp715  Miliar  dari  PAD  tahun  anggaran  2019  setelah perubahan  yaitu  senilai  Rp688,4  Miliar  atau  sebesar  3,86%  ( www.kalimantan.bisnis.com diakses  pada  15  Januari 2022).
Masalah yang dapat dilihat yaitu ketidaksesuaian antara teori dengan data yang disajikan diatas. Dimana teori mengatakan apabila PAD meningkat maka Belanja daerah juga meningkat yang menyatakan bahwa kemandirian suatu daerah  sudah  terlaksana  dengan  baik.  Yang  mana  dapat  dikatakan  bahwa  daerah  tidak  mempunyai  ketergantungan terhadap  dana  bantuan  dari  pemerintah  pusat  (Fadli,  2017).  Kemandirian  daerah  di  bidang  keuangan  terlihat  dari besarnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tersebut. (Susilowati et al., 2021)
Bahwasanya  pengelolaan  komponen  PAD  di  Kota  Balikpapan  belum  terlaksana  secara  baik  potensi  yang sebenarnya.  Sesuai  variabel  di  atas  didapat  gambaran  bahwasanya  retribusi  daerah  dan  potensi  pajak  daerah  bagi Pemerintah  Kota  Balikpapan  belum  diketahui,  khususnya  jenis  retribusi  daerah  apa  saja  yang  menjadi  pendapatan yang  potensial  bagi  PAD.  Jenis  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  potensial  jika  ditingkatkan  serta  diketahui pengelolaan  sesuai  potensinya  akan  memberi  tambahan  PAD,  namun  sebaliknya  maka  akan  menimbulkan  kerugian sebab  pemanfaatan  potensinya  tidak  bisa  terlaksana  secara  maksimal  (Abdul  Halim,  2016).  Menurut  Nina  Nasution (2018)  menjabarkan  bahwasanya  kemampuan  pemerintah  serta  sisi  pendapatan  daerah  bisa  menaikkan  pendapatan daerahnya  masih  lemah  secara  berkesinambungan.  Permasalahan  yang  kerap  kali  timbul  yakni  kemampuan pemerintah daerah yang rendah dalam hal menghasilkan prediksi pendapatan daerah berdasarkan kenyataan, memiliki sumber  yang  pasti  dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  sehingga  belum  bisa  dipungut  secara  optimal  dan  pemerintah daerah  mempunyai  kecenderungan  untuk  bergantung  pada  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  dan  dana perimbangan  dibandingkan  mengoptimalkan  PAD  dalam  membiayai  otonomi  daerah  sesuai  potensi  daerah  tersebut. Tujaun  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  pengaruh  sumber-sumber  PAD  Kota  Balikpapan  menggunakan  data- data tahun anggaran  yang  sudah teraudit dan diharapkan penelitian  ini bisa memberi masukan bagi pemerintah Kota Balikpapan.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  kausalisitas  dengan  pendektan  kuantitatif.  Objek  penelitian  ini  yaitu laporan  realisasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  Pemerintah  Kota  Balikpapan  periode  2016-2020.  Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas yakni lain-lain PAD yang sah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah,  pajak  daerah.  kemudian  pada  variable  terikat  yakni  belanja  daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data sekunder  yakni  Laporan  Realisasi  APBD  Pemerintah  Kota  Balikpapan  tahun  2016-2020  dari  Badan  Pengelola Keuagan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  Balikpapan.  Total  sampel  yang  didapat  adalah  10  data  yang  diperoleh komponen  PAD  dalam  Laporan  Realisasi  APBD  Pemerintah  Kota  Balikpapan  perasemester  dalam  kurun  waktu  5 tahun (2016-2020).
Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder ialah data yang memperjelas dan relevan dengan penelitian ini data  yang  digunakan  yaitu  Laporan  Realisasi  APBD  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Balikpapan.  Data  yang digunakan  berupa  laporan  realisasi  APBD  Pemerintah  Daerah  Kota  Balikpapan.  Data  yang  dikumpulkan  adalah Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi APBD pada periode 2016-2020, Lain-lain PAD yang Sah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, retribusi daerah, dan pajak daerah. metode pengumpulan data adalah dokumentasi, dengan Data  yang  dikumpulkan  adalah  Belanja  Daerah  dalam  Laporan  Realisasi  APBD  pada  periode  2016-2020,  Lain-lain PAD yang sah, retribusi daerah, dan pajak daerah yang bersumber dari BPKAD Kota Balikpapan.
Salsabila Izzatul Islam dan Dyah Ratnawati, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

## HASIL

## Sumber: data olahan

## Gambar 1 Normal Probability Plot
Gambar  1  terlihat  bahwasanya  grafik  normal probability  plot memperlihatkan  pola  grafik  normal.  Hal  itu terlihat  dari  penyebaran  titik  mengikuti  garis  diagonal  dan  di  sekitar  garis diagonal.  Maka  dari  itu  kesimpulannya model regresi layak dipakai sebab memenuhi asumsi normalitas. Tabel 1 terlihat bahwasanya  tidak terjadi gangguan multikolinieritas  pada  model  regresi.  Hal  tersebut  terlihat  dari  nilai tolerance setiap  variabel  melebihi  10  %  (0,1). Selain  itu  hasil  hitung  VIF  juga  memperlihatkan  bahwasanya  nilai  VIF  setiap  variabel  kurang  dari  10.  Sehingga kesimpulannya antar variabel bebas pada model regresi tersebut tidak ada multikolinieritas.

## Tabel 1
Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) Pajak Daerah ,286 4,944 Restribusi Daerah ,133 4,938 Hasil Pengelolaan ,279 3,787 Lain-lain PAD ,156 6,431
Sumber: data olahan
Sumber: data olahan
Salsabila Izzatul Islam dan Dyah Ratnawati, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020
Gambar  2  terlihat  tidak  adanya  pola  penyebaran  yang  jelas  pada  titik-titik  pada  grafik scatterplot serta penyebaran  titik  terjadi  di  atas  dan  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  hal  tersebut  memperlihatkan  bahwasanya  pada model  regresi  tidak  terdapat  gangguan  heteroskedastisitas.  Tabel  2  didapat  durbin-watsnon  stat  (dw)  senilai  2,130 berada antara dU (1,863) < d (2,034) < 4-dU (2,137). Maka kesimpulannya model tidak ada autokorelasi.
Tabel 2 Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,992 a ,985 ,973 117053590771,34836 2,034 Sumber: data olahan Tabel 3 Model Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,134 1,428 3,595 ,016 Pajak Daerah -2,767 1,528 -0,59 -1,81 ,130 Restribusi Daerah 85,658 22,469 1,819 3,812 ,012 Hasil Pengelolaan -96,608 52,091 -0,612 -1,86 ,123 Lain-lain PAD 10,523 3,346 0,44 3,145 ,026
Sumber: data olahan
Tabel 3 persamaan regresi linier berganda yang didapat yakni:
1. Sesuai  hasil  persamaan  regresi  diatas,  didapat  konstanta  senilai  5,143.  Hal  itu  menandakan  jika  kondisi  variabel bebas penelitian ini dianggap konstan, maka variabel terikat penelitian ini yakni 5,143.
2. Nilai  koefisien  regresi pada  variabel  (X2)  bernilai  85,658, dan  varibel  (X4)  bernilai  10,523  yang  mana  nilai  itu bernilai positif maka secara positif variabel tersebut berhubungan pada variabel Belanja daerah (Y). berarti apabila Retribusi  daerah  (X2),  dan  Lain-lain  PAD  yang  sah  (X4)  mengalami  kenaikan  satu-satuan  variabel  maka mengakibatkan variabel Belanja daerah (Y) juga meningkat sebesar nilai koefisien regresinya.
3. Koefisien regresi pada variabel (X1) benilai -2,767, dan varibel (X3) benilai -96,608 yang mana nilai itu bernilai negatif  maka  secara  negatif  variabel  tersebut  memiliki  hubungan  terhadap  variabel  Belanja  daerah  (Y).  Berarti apabila  Pajak  daerah  (X1),  dan  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  (X3)  mengalami  kenaikan satu-satuan  variabel  maka  mengakibatkan  variabel  Belanja  daerah  (Y)  juga  meningkat  sebesar  nilai  koefisien regresinya.
Tabel 3 juga menjelaskan bahwa:
1. Variabel Pajak daerah (X1). Tingkat signifikansi pada variabel Pajak daerah (X1) yakni 95% (α =0,05). Sementara angka  signifikansi  (P Value ) senilai 0,130 > 0,05. Sesuai hal  itu, maka ditolaknya H a dan diterimanya H 0 berarti secara signifikan variabel Pajak daerah (X1) tidak berpengaruh pada variabel Belanja daerah (Y).
2. Variabel Restribusi daerah (X2). Tingkat signifikansi pada variabel Restribusi daerah (X2) yakni 95% (α =0,05). Sementara untuk angka signifikansi (P Value ) senilai 0,012 < 0,05. Sesuai hal itu, maka H a diterima dan H 0 ditolak atau artinya secara signifikan variabel Restribusi daerah (X2) berpengaruh pada variabel belanja daerah (Y). 3. Variabel Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3). Tingkat signifikansi pada variabel (X3) yakni 95% (α =0,05). Sementara angka signifikansi (P Value ) yakni 0,123 > 0,05. Sesuai hal itu, maka ditolaknya H a dan diterimanya H 0 secara signifikan artinya variabel Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) tidak berpengaruh pada variabel Belanja daerah (Y).
4. Variabel Lain-lain PAD yang sah (X4). Tingkat signifikansi pada variabel (X4) yakni 95% (α =0,05). Sementara angka  signifikansi  (P Value )  0,026  <  0,05.  Sesuai  hal  itu,  maka  H a diterima  dan  H 0 ditolak  artinya  secara signifikan variabel Lain-lain PAD yang sah (X4) berpengaruh pada variabel belanja daerah (Y).
Tabel 4 Hasil Uji Simultan (Uji F) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 4.440 4 1.110 81,015 ,000 b Residual .685 5 0.137 Total 4.508 9 Sumber: data olahan
Salsabila Izzatul Islam dan Dyah Ratnawati, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020
Tabel  4  hasil  uji  ANOVA (Analysis  of  Variance) pada  penelitian  ini  diperoleh  Angka  signifikansi  senilai 0,000  <  0,05,  dan  tingkat  signifikansi  95%  (α  =0,05),  F  hitung  senilai  81,015.  Sesuai  hal  itu,  maka  ditolaknya  H 0 berarti  variabel  bebas  penelitian  ini  berpengaruh  signifikan  secara  simultan  terhadap  variabel  terikat  penelitian  ini. Sesuai  Tabel  2  Adjusted  R  Square  terlihat  senilai  0,973  atau  97,3%.  Hal  tersebut  menandakan  variabel  bebas  dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 97,3%, sementara untuk sisanya dijelaskan faktor lain diluar penelitian.

## Pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah
Sesuai  hasil  uji  secara  parsial  diperoleh  secara  signifikan  pajak  daerah  berpengaruh  pada  belanja  daerah dengan signifikasi bernilai 0,130 > 0,05, sehingga pajak daerah secara individual tidak mempunyai berpengaruh yang signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Walaupun  pengaruhnya  tidak  signifikan  akan  tetapi  memiliki  potensi  yang  besar dilihat  dari  banyaknya  jumlah  pajak  daerah  yang  masih  belum  dipungut  secara  optimal  oleh  Pemerintah  Kota Balikpapan.  Namun  penerimaan  pajak  daerah  dinilai  tidak  signifikan  dikarenakan  faktor  pembentuk  belanja  daerah Kota  Balikpapan  tidak  hanya  dari  PAD  saja  sebagai  salah  satu  pembentuk  belanja  daerah  melainkan  juga  dari pembiayaan  daerah,  dana  perimbangan  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah.  Hal  ini  juga  disebabkan  karena terjadinya  penurunan  drastis  di  tahun  2020  akibat  Covid-19  yang  mana  seluruh  kegiatan  belanja  daerah  ini  lebih dipusatkan untuk pendanaan kebutuhan pencegahan Covid-19 menyebabkan penerimaan pajak daerah tersebut kurang maksimal dan  sesuai dengan data  yang diperoleh dari Pemerintah Kota Balikpapan bahwa peningkatan pajak daerah berbanding  lurus  dengan  peningkatan  belanja  daerah,  namun  dalam  tahun  2018 belanja  daerah  mengalami  kenaikan yang tinggi, sehingga kenaikan pajak daerah yang ada masih tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan belanja daerah tersebut sehingga dapat mengakibatkan hasil pajak daerah tersebut tidak berpengaruh signifikan.

## Pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah
Hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa retribusi daerah berpengaruh dan signifikan  terhadap belanja daerah  dengan  nilai  signifikasi  0,012  <  0,05,  maka  retribusi  daerah  secara  individual  berpengaruh  dan  signifikan terhadap  belanja  daerah.  Retribusi  Daerah  merupakan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  retribusi  atau  pungutan langsung  yang  ditarik  oleh  pemerintah  daerah  dengan  memberikan  fasilitas  kepada  yang  melakukan  pembayaran. Tidak  semua  daerah  terdapat  retribusi,  sehingga  sulit  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengharapkan  retribusi  daerah dapat berperan besar dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah.

## Pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja daerah
Hasil  pengujian  secara  parsial  diketahui  bahwa  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  tidak mempunyai  berpengaruh  yang  signifikan  terhadap  belanja  daerah  dengan  nilai  signifikasi  0,123  >  0,05,  maka  hasil pengelolaan  kekyaan  daerah  yang  dipisahkan  secara  individual  tidak  mempunyai  berpengaruh  yang  signifikan terhadap belanja daerah. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah hasil pengelolaan kekayaan milik  daerah  yang  dipisahkan  merupakan  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  hasil  perusahaan  milik  daerah  dan pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Yang  dimaksud  dengan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

## Pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap belanja daerah
Hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah dengan nilai signifikasi 0,026 < 0,05, maka lain-lain PAD yang Sah secara individual berpengaruh dan signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Lain-lain  Pendapatan  daerah  yang  sah  merupakan  seluruh  Pendapatan  Daerah selain  PAD  dan  Dana  Perimbangan,  yang  meliputi  hibah,  dana  darurat,  dan  lain-lain  pendapatan  yang  ditetapkan pemerintah.  Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  adalah  pendapatan  keuangan  daerah  yang  diperoleh  dari  lain-lain milik pemerintah daerah (Yusuf Hafandi dan Romadhon, 2020). Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk  membiayai  belanja  daerah  dapat  diupayakan  oleh  daerah  yakni  dengan  cara  yang  wajar  serta  sesuai  peraturan yang ada.

## SIMPULAN
1. Secara signifikan Pajak Daerah tidak berpengaruh pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Secara signifikan Retribusi Daerah berpengaruh pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Secara signifikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Balikpapan.
4. Secara signifikan Lain – Lain PAD yang Sah berpengaruh pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Balikpapan.
Salsabila Izzatul Islam dan Dyah Ratnawati, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik- Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat.
Aryanti,  A. A., Militina, T., & Paminto, A. 2019. Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum serta  dana  alokasi  khusus  terhadap  belanja  daerah  serta  produk  domestik  regional  bruto  di  kota  samarinda. Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda .
Asih,  S.,  &  Irawan.  2018.  Pengaruh  Kontribusi  Pajak  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Dana Bagi  Hasil  Pajak  Terhadap  Belanja  Daerah  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Variabel  Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik , 9 (1), 177–191.
Barmin, R. 2018. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Gorontalo, 26.
Chatra, A. dan Y. 2017. Pengaruh Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bungo. Jurnal Benefita , 2 (2), 122–131. https://doi.org/10.22216/jbe.v2i2.953
Dermawan,  W.  D.  2018.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Belanja  Daerah  (Studi  Kasus  di Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Barat). Jurnal  Edukasi  (Ekonomi,  Pendidikan  Dan Akuntansi) , 5 (2), 153–156. https://doi.org/10.25157/je.v5i2.963 Fadli, F. 2017. Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah? Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan , 16 (2). https://doi.org/10.20961/jiep.v16i2.2312
Fatmawati, A. P., & Ria Sari, N. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Di Pulau Jawa. Land Journal , 2 (1), 1–10. https://doi.org/10.47491/landjournal.v2i1.1034 Ferdiansyah,  I.,  Deviyanti,  D.  R.,  &  Pattisahusiwa,  S.  2018.  Pengaruh  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum, dana  alokasi  khusus,  dan  dana  perimbangan  terhadap  belanja  daerah. Inovasi , 14 (1),  44. https://doi.org/10.29264/jinv.v0i0.3546
Firdausy,  C.  M.  2017.  Kebijakan  dan  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  Pembangunan  Nasional. 85–88, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 25 9th ed.. Universitas Diponegoro.
Hafandi,  Y.,  &  Romadhon.  2020.  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan,
Retribusi  Daerah,  dan  Lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Wonosobo. 3 (2), 182–191. Halim, A. 2016. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat.
Isramiwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil,  fan  Jumlah  Penduduk  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Dengan  Belanja  Daerah  Sebagai  Variabel Intervening  Pada  Kabupaten/  Kota  di  Provinsi  Riau  Tahun  2011  s.d  2015. PEKBIS  (Jurnal  Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis) , 9 (3), 195–213.
Kamaroellah, R. A. 2017. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam , 14 (1), 123.
https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316
Nailufar,  F.,  &  Sufitrayati,  S.  2019.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Belanja
Daerah di Kota Banda Aceh. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis , 10 (1). https://doi.org/10.33059/jseb.v10i1.1126
Nasution,  N.  A.  2018.  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik , 8 (1), 1–19.
Novalistia,  R.  L.  2016. Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Lain-Lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  Sah  dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Ja. Journal Of Accounting , 2 (2), 1–25. Novandy,  A.,  Palampanga,  A.  M.,  &  Ridwan.  2015.  Pengaruh  Belanja  Langsung  dan  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Katalogis , 3, 47–158.
Onibala,  A.,  Rotinsulu,  T.  O.,  &Rorong,  I.  P.  F.  2021.  Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  Kinerja  Keuangan Daerah. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 67 – 89 (22(2)).
Paramitha, A. A. 2021. Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai dampak wabah Covid-19 dalam rangka pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. Urnal Supremasi , 94 – 104 (11(1)).
Permatasari, I. P. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi D.I Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta. Pratomo,  Y.  A.  L.  2016.  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang dipisahkan dan Lain-lain PAD terhadap Belanja Daerah. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
Rosianan,  D.  E.,  &  Nur,  H.  2017.  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dan  Dana  AlokasiUmum  Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur . Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)
Salsabila Izzatul Islam dan Dyah Ratnawati, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020
Saraswati, D., & Rioni, Y. S. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik , 9 (2), 110–120.
Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. 2019. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. Jurnal Manajemen , 5(2). Siregar,  B.  2017. Akuntansi  Sektor  Publik  (Akuntansi  keuangan  Pemerintah  Daerah  Berbasis  Akrual) .  UPP  STIM YKPN.
Sugiyono, P. D. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Susilowati, D., Sitinjak, C. A. D., & Juwari. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. Jurnal GeoEkonomi , 12 (01), 115– 126.
Syafrudin, A. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Kudus Tahun 2004 – 2013. Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang.
Zahari,  M.  2020.  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Belanja  Daerah  di  Provinsi  Jambi.
Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (1), 149. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.131