FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2023, Vol.8 No. 2

## R E L E V A N S I   T E O R I   K L A S I K   D A L A M   K O N T E K S A D M I N I S T R A S I   PU B L I K   M O D E R N
Fifi Febriandiela 1 , M. Fachri Adnan 2
Universitas Negeri Padang e-mail: fififebriandiela1702@gmail.com ,

## Abstract
This  research  aims  to  explore  the  relevance  of  classical  theory  in  the  context  of  modern  public administration.  Classical  theory,  involving  concepts  such  as  division  of  labor,  hierarchy,  and management principles, was developed in the 19th and early 20th centuries by thinkers such as Max Weber,  Frederick  Taylor,  and  Henri  Fayol.  Even  though  this  theory  emerged  in  the  early industrialization  period,  the  question  that  arises  is  to  what  extent  these  concepts  are  still  relevant  in dealing  with  the  complexity  and  dynamics  of  public  administration  today.  The  research  method involves  analyzing  literature  to  examine  key  aspects  of  classical  theory  and  then  identifying  how those  aspects  can  be  applied  or  adapted  in  modern  public  administration.  The  research  results  show that while some classical theoretical concepts remain relevant, adjustments need to be made to match the challenges and environmental changes faced by public institutions today. These findings provide insight into how to combine the legacy of classical theory with innovations that suit the dynamics of modern public administration. The implication is the need to develop an adaptive and results-oriented management model, which can combine the advantages of classical concepts with the needs of society and the changing environment.
Keywords: Relevance, Classical Theory, Modern Public Administration

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  relevansi  teori  klasik  dalam  konteks  administrasi publik  modern.  Teori  klasik,  yang  melibatkan  konsep-konsep  seperti  divisi  kerja,  hierarki,  dan prinsip-prinsip manajemen, dikembangkan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh para pemikir seperti  Max  Weber,  Frederick  Taylor,  dan  Henri  Fayol.  Meskipun  teori  ini  muncul  pada  periode industrialisasi  awal,  pertanyaan  yang  muncul  adalah  sejauh  mana  konsep-konsep  tersebut  masih relevan  dalam  menghadapi  kompleksitas  dan  dinamika  administrasi  publik  saat  ini.  Metode penelitian  melibatkan  analisis  literatur  untuk  memeriksa  aspek-aspek  kunci  teori  klasik  dan kemudian mengidentifikasi bagaimana aspek-aspek tersebut dapat diterapkan atau disesuaikan dalam administrasi  publik  modern.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sementara  beberapa  konsep  teori klasik tetap relevan, perlu ada penyesuaian untuk mencocokkan tantangan dan perubahan lingkungan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga publik saat ini. Temuan ini memberikan wawasan tentang cara menggabungkan  warisan  teori  klasik  dengan  inovasi  yang  sesuai  dengan  dinamika  administrasi publik  modern.  Implikasinya  adalah  perlunya  pengembangan  model  manajemen  yang  adaptif  dan berorientasi  pada  hasil,  yang  dapat  menggabungkan  keunggulan  konsep-konsep  klasik  dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan yang terus berubah
Kata Kunci : Relevansi, Teori Klasik, Administrasi Publik Modern

## Template / Pedoman Penulisan Artikel pada
DOI :  - Received : Accepted : Published
:
Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. LATAR BELAKANG
Teori organisasi klasik, yang umumnya dikenal sebagai teori manajemen abad ke-19 dan  awal  abad  ke-20.  Ide-ide  ini  berbeda  dengan  gaya  pemikiran  hubungan  manusia  yang populer pada tahun 1930an dan 1940an. Fokus akhir makalah ini adalah pada pelajaran yang dapat  diambil  dari  kerangka  teoritis  awal  untuk  administrasi  publik  kontemporer,  berbagai proses,  pendekatan,  dan  kegiatan  pemerintahan  dan  politik  yang  dikenal  sebagai "administrasi  publik."  Administrasi  publik  secara  sederhana  didefinisikan  sebagai  semua proses,  organisasi,  dan  individu  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  undang-undang  dan peraturan lain yang diadopsi atau dikeluarkan oleh badan legislatif, pengadilan, dan eksekutif politik (Gordon, 1978).
Tentu  saja,  tujuannya  bukan  untuk  membahas  semua  topik  yang  ada  di  bidang administrasi publik. Hal ini karena bidang tersebut sangat eklektik dan tidak mungkin untuk dilakukan.  Makalah  ini  hanya  membahas  topik  dan  pendekatan  utama.  Untuk  membedakan antara  studi  dan  praktik  administrasi  publik,  upaya  dilakukan.Sebagian  besar,  penelitian tentang administrasi publik dimulai pada akhir tahun 1800-an.
Administrasi publik dianggap berbeda dan terpisah dari politik dari sekitar tahun 1887 hingga  awal  tahun  1920-an.  Karya  Woodrow  Wilson  (1887)  dan  Frank  Goodnow  (1900) adalah awal dari konsep dikotomi antara politik dan administrasi. Wilson (1887) menyatakan bahwa  masalah  administratif  tidak  selalu  merupakan  masalah  politik.  Dia  menulis, mengatakan:
“Administrasi  adalah  bisnis.  Ia  tidak  terpengaruh  oleh ketidaksepakatan  politik  dan  perselisihan;  dalam  banyak  hal,  ini berbeda  dengan  dasar  studi  konstitusi  yang  masih  diperdebatkan” (Wilson, 1887:209-210).
Perspektif  Wilson  tentang  pemerintahan  yang  netral  dan  bebas  dari  politik  dan perumusan  kebijakan  membentuk  dasar  pemikirannya.  Ia  mendorong  pengembangan  ilmu administrasi dalam upaya untuk membuat administrasi menjadi lebih profesional dan efektif. Tujuan dari ilmu administrasi ini adalah untuk menemukan prinsip-prinsip umum yang akan membantu administrator melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Politik dan Administrasi Goodnow,  yang  diterbitkan  pada  tahun  1900,  adalah  permintaan  penuh  semangat  untuk memastikan bahwa partai politik bertindak adil dan responsif. Seperti Wilson, birokrasi harus mengawasi program legislatif secara objektif dan non-politik.
Kedua  penulis  tersebut  menulis tentang  masa  reformasi  Amerika  yang  bias  terhadap tindakan  politisi  yang  berlebihan.  Sebagian  besar  alasan  mereka  untuk  memisahkan  politik
dari  administrasi  berasal  dari  kebutuhan  untuk  memberi  pejabat  administratif  lebih  banyak kebebasan  untuk  melakukan  keputusan  dan  kekuasaan  secara  mandiri.  Meskipun  para  ahli teori administrasi publik kemudian tidak setuju dengan dikotomi Wilson, paradigmanya tetap mendominasi  pemikiran  sebagian  besar  praktisi  dan  sarjana  administrasi  public,  periode pemerintahan publik tradisional.
Selain  secara  konseptual  membedakan  masalah  politik  dari  masalah  administratif, banyak  metode  ilmiah  yang  disarankan  selama  periode  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan efisiensi operasi sektor publik dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar  yang diambil dari sektor  swasta.  Saran  ini  sejalan  dengan  gagasan  Wilson  bahwa  prinsip-prinsip  bisnis  dapat diterapkan pada sektor publik.
Tidak  lama  dahulu,  penelitian  tentang  administrasi  publik  lebih  cenderung menekankan hubungan antara politik dan administrasi daripada membedakan keduanya. Para ahli  teori  sistem  menekankan  bahwa  semua  komponen  sistem  politik  saling  berhubungan. Mereka mengakui bahwa badan legislatif tidak membuat semua keputusan. Ini sesuai dengan teori  pembuatan  kebijakan  publik.  Sebagian  besar  dibuat  di  gedung  kantor  administrasi, menurut mereka. Semua orang sekarang setuju bahwa keputusan yang dibuat oleh eksekutif politik  biasanya  terstruktur  dan  terkadang  ditentukan  oleh informasi  yang  dikumpulkan  dan disebarluaskan oleh pejabat administratif.
Peralihan dari perbedaan antara politik dan administrasi adalah hasil dari kegelisahan akademis  tentang  perbedaan  tersebut.  Ini  juga  menunjukkan  bahwa  cabang  administratif pemerintahan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan dan memberikan nasihat ahli  kepada  masyarakat.  tanggung  jawab  politik  untuk  memfasilitasi  proses  membuat kebijakan (Gulick 1937).
Administrasi  publik  sebagai  bidang  akademis  masih  dalam  proses  menentukan identitasnya. Sebagian besar penulis berpendapat bahwa administrasi publik adalah gabungan dari berbagai disiplin ilmu, bukan suatu bidang tersendiri. Mereka mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, bidang ini banyak mengambil dari bidang lain, terutama sosiologi, psikologi, ekonomi,  dan  politik.  Terdapat  perbedaan  yang  tidak  jelas  antara  administrasi  publik  dan bidang  lain,  menurut  Gordon.  Menurut  Gordon  (1979),  ada  perdebatan  tentang  posisi intelektual dan institusional administrasi publik.
Di bidang administrasi publik, makalah ini tidak dimaksudkan untuk menjadi risalah. Sebaliknya, ini hanyalah sebuah ulasan bidang ilmu, dan fokusnya adalah pada masalah yang sebagian besar membentuk gagasan administrasi publik kontemporer.

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  yaitu  metode literature  review .  Teknik  tinjauan  pustaka merupakan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  mengenai  Relevansi  Teori  Klasik dalam  Konteks  Administrasi  Publik  Modern.  Tinjauan  pustaka  adalah  teknik  penelitian kualitatif  yang  melibatkan  penggunaan  berbagai  sumber  online,  seperti  buku,  jurnal,  dan artikel, sebagai bahan referensi topik penelitian (Marzali, 2016).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Teori Administrasi Publik Klasik dan Neo Klasik
Dalam bagian ini, kami akan membahas berbagai teori dari sudut pandang klasik dan neo-klasik.

## 3.1.1. Prinsip Administrasi
Aliran  pemikiran  lain  yang  berfokus  pada  "prinsip-prinsip  administrasi"  muncul saat  Taylor  berfokus  pada  proses  administrasi.  Karya  insinyur  pertambangan  Perancis Henri  Fayol  adalah  inspirasi  bagi  aliran  pemikiran  ini.  Dalam  karyanya,  Fayol menjelaskan  berbagai  prinsip  administrasi,  termasuk  pembagian  kerja,  kewenangan, disiplin,  kesatuan  komando  dan  pengarahan,  subordinasi  kepentingan  pribadi  pada kepentingan  bersama,  remunerasi,  sentralisasi,  rantai  komando  skalar,  dan  kepentingan Bersama,  Keteraturan,  kesetaraan,  stabilitas  kepemilikan,  inisiatif,  dan  moral  (Gulick, Luther, dan Urwick, L., 1937; Norman Cuthbert, 1970).
Prinsip  Fayol,  seperti  Taylor,  ditujukan  untuk  mencapai  efisiensi.  Dia  berharap prinsip-prinsipnya  akan  digunakan  sebagai  pedoman  umum  untuk  membantu administrator  memahami  lingkungan  organisasi  mereka.  Ide  Fayol  diterima  baik  di Amerika  Serikat  dan  Perancis.  Dua  anggota  Komite  Presiden  Ilmu  Administrasi  yang didirikan  oleh  Roosevelt  di  Amerika  Serikat  mengakui  kerja  Fayol  dan  memasukkan tulisannya  dalam  risalah  terkenal  mereka  yang  berjudul  Papers  on  the  Science  of Administration (Gulick dan Urwick, eds., 1937). Dalam penelitian ini, salah satu anggota Komite, Gulick, meminjam dari Fayol, menguraikan bagaimana manajemen melibatkan perencanaan, pengorganisasian staf, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan pengagungan.
Menurut  penulis  (1937)  akronim  terkenal  ini  menyampaikan  perspektif administrasi  yang  telah  memengaruhi  pembelajaran  dan  pemikiran  para  ahli  teori  dan praktisi administrasi publik selama berbagai generasi.  Herbert Simon (1946), salah satu kritikus  terkenal  dari  prinsip-prinsip  administrasi,  menyatakan  bahwa,  seperti  halnya peribahasa,  prinsip-prinsipnya  tidak  jelas  dan  ambigu,  dan  mengandung  istilah  yang tidak  didefinisikan  dengan  baik.  Selain  itu,  dia  membantah  gagasan  bahwa  prinsip- prinsip  tersebut  bersifat  ilmiah  dengan  mengatakan  bahwa  mereka  bukanlah  hasil penelitian  empiris  yang  bertujuan  untuk  menetapkan  dasar  bagi  bagaimana  organisasi berfungsi dengan baik.

## 3.1.2. Model Birokrasi Max Weber
Max Weber juga harus disebutkan dalam kaitannya dengan pendekatan "prinsip- prinsip  administrasi".  Weber  terkait  dengan  pendekatan  klasik  karena  ia  mengambil posisi  yang  sama  seperti  yang  diambil  oleh  sebagian  besar  penulis  klasik  mengenai hubungan  yang  tepat  antara  politisi  dan  administrator.  Menurut  pendapatnya,  birokrat harus  menjadi  pelayan  netral  bagi  para  penguasa  politiknya,  ini  merupakan  posisi  yang termasuk  dalam  pilihan  klasik  antara  politik  dan  administrasi.  Fokusnya  adalah  titik tolaknya. Berbeda dengan Taylor dan Fayol, yang berfokus pada proses, Weber berfokus pada struktur administrasi.
Dalam  argumennya,  Weber  membedakan  tiga  jenis  otoritas.  Masyarakat tradisional  memiliki  penguasa  yang  menikmati  otoritas  pribadi  berdasarkan  kebiasaan. Hal  ini  didasarkan  pada  penghormatan  terhadap  yang  kekal,  kebenaran,  dan  kesesuaian dengan kebiasaan. Wewenang kepala suku adalah contohnya. Yang kedua adalah otoritas karismatik,  di  mana  seorang  pemimpin  memperoleh  kekuasaan  berdasarkan  sifat pribadinya.  Percaya  pada  kekuatan  magis,  wahyu,  atau  kepahlawanan  pemimpin, pengikut tunduk pada otoritas tersebut (Weber, 1947). Terakhir, ada otoritas hukum yang memungkinkan  para  pengikutnya  mengakui  kompetensi  hukum  orang  yang  berkuasa. Peraturan  dan  perundang-undangan  menetapkan  bahwa  mereka  yang  memiliki wewenang  bertindak  sesuai  dengan  tugas  mereka.  Otoritas  inilah  yang  mendasari gagasan Weber tentang birokrasi.
Dari  rangkaian  sifat  yang  lebih  luas  yang  ditawarkan  oleh  Weber,  enam  sifat harus mendapat perhatian khusus:
a. Hierarki  wewenang:  keputusan  mengatur  lokus  pengambilan  keputusan.  Berbagai macam,  masing-masing  dibuat  pada  tingkat  organisasi  yang  berbeda.  Kantor  yang
lebih  tinggi  mengawasi  dan  mengendalikan  semua  kantor  yang  lebih  rendah.  Dalam hierarki  administrasi,  setiap  pejabat  bertanggung  jawab  kepada  atasannya  terhadap bawahannya.  Ini  berarti  bahwa  mereka  berhak  mengeluarkan  arahan  yang  berkaitan dengan cara dinas bekerja.
b. Pembagian kerja: Pembagian kerja yang jelas hanya memungkinkan pekerjaan untuk ahli tertentu di posisi tertentu.
c. Personalitas:  Standar  rasional  harus  mengatur  operasi  tanpa  memperhatikan  pikiran orang  lain.  Ketidakberpihakan  dan  efisiensi  bergantung  pada  menghilangkan pertimbangan  pribadi  dari  urusan  resmi.  Perspektif  tidak  memihak  menghasilkan perlakuan yang adil bagi setiap pelanggan.
d. Kualifikasi Teknis: Dalam organisasi birokrasi, pekerjaan didasarkan pada kualifikasi teknis  dan  dilindungi  dari  pemecatan  sewenang-wenang.  Kinerja,  kompetensi,  dan kualifikasi teknis kandidat menentukan promosi dan penempatan.
e. Spesifikasi  Prosedural:  Aturan  dan  regulasi  yang  jelas  menentukan  bagaimana anggota  organisasi  harus  mengikuti  metode  yang  ditentukan  organisasi  dalam berbagai situasi (Jackson 1982).
f. Kontinuitas:  Diharapkan  bahwa  anggota  mengejar  karir  mereka  di  dalam  organisasi. Kantor  adalah  pekerjaan  bergaji  penuh  waktu  dengan  prospek  kemajuan  karir  yang teratur (Beetham 1987).
Menurut  Max  Weber,  ciri-ciri  ini  menggambarkan  jenis  organisasi  ideal  yang rasional dan efisien. Tujuannya jelas dan jelas. Dalam hierarki piramidal, jabatan diberi lebih  banyak  wewenang  seiring  dengan  posisi  seseorang  dalam  organisasi.  Kesuksesan terletak  pada  jabatan,  bukan  pada  individu  yang  memegangnya.  Pemilihan  anggota didasarkan  pada  kualifikasi  mereka,  bukan  reputasi  mereka.  Senioritas  dan  kinerja menentukan promosi. Para pejabat yang bekerja dalam birokrasi memberikan pelayanan yang konsisten dan netral, yang sangat penting untuk keberhasilan negara.
Beberapa  orang  menentang  model  ini.  Menurut  banyak  akademisi,  penekanan Weber  pada  aspek  formal  organisasi  mengabaikan  struktur  hubungan  informal  yang menjadi  bagian  dari  operasi  organisasi  secara  nyata.  Ketika  model  difokuskan  pada perilaku  yang  bergantung  pada  aturan,  hal  itu  dapat  menyebabkan  hasil  yang  tidak diinginkan,  seperti  pergeseran  tujuan  ketika  aturan  menjadi  tujuan  itu  sendiri.  Parsons mempertimbangkan  potensi  konflik  antara  otoritas  birokrat  yang  berasal  dari  keahlian teknis  dan  otoritas  yang  berasal  dari  posisi  mereka  dalam  hierarki  (Parsons  1960).  Jika
hal-hal  tidak  sesuai,  anggota  organisasi  yang  lain  tidak  akan  tahu  siapa  yang  harus dipatuhi:  yang  berkuasa  atau  yang  ahli.  Gouldner  (1959),  menyadari  bahwa  gagasan birokrasi bebas nilai tidak masuk akal karena setiap orang membawa nilai-nilai mereka sendiri, yang pada gilirannya mempengaruhi birokrasi.

## 3.1.3. Teori Organisasi Neoklasik
Pendekatan  neo-klasik  adalah  perluasan  dari  pendekatan  manajemen  klasik.  Ini berasal  dari  pendekatan  klasik,  tetapi  memperluas  dan  memperbaruinya  (Sarker  dkk., 2013). Sebaliknya, teori neo-klasik memasukkan elemen yang lebih manusiawi ke dalam ilmu  manajemen  dan  organisasi.  Ia  berasal  dari  kendala  teori  klasik.  Pendekatan neoklasik  menekankan  hubungan  sosial  atau  manusia  antara  operator,  peneliti,  dan supervisor  (Hersey  dan  Blanchard  1997).  Ini  didasarkan  pada  eksperimen  Hawthorne. Tabel berikut menggambarkan karakteristik utama teori klasik dan neoklasik:
Tabel 1: Ciri-ciri Teori Klasik dan Neo-Klasik
Dari  tahun  1930  hingga  1950,  para  ahli  teori  hubungan  manusia  menentang anggapan para ahli teori klasik. Salah satu hal yang menyatukan para ahli teori ini adalah kebencian  mereka  terhadap  pendekatan  rekayasa  manusia  yang  menyimpang  dari kerangka manajemen ilmiah dan mengakibatkan kehancurannya dipekerjakan. Beberapa
orang  juga  tidak  menyukai  gagasan  Weberian  tentang  hierarki  dan  upayanya  untuk mencapai  efisiensi  tanpa  mempertimbangkan  bagaimana  persyaratan  efisiensi mempengaruhi perilaku dan kesejahteraan seseorang.
Karya  Argyris  (1960),  Herzberg  (1964),  Likert  (1967),  Maslow  (1943), McGregor  (1960),  dan  Vroom  (1964)  menunjukkan  aliran  hubungan  manusia  yang dibangun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mayo (1933), Roethlisberger, dan Dickson  (1939).  Karena  pekerjaan  mereka,  para  ahli  teori  ini  telah  menunjukkan kekurangan  penulis  klasik.  Kaum  klasik  berfokus  pada  insentif  ekonomi,  tetapi mengabaikan  komponen  penting  lainnya  yang  memengaruhi  perilaku  individu  non- ekonomi.
Serangkaian  penelitian  yang  dilakukan  di  Hawthorne  Works  dari  Western Electric  Company  di  Chicago  pada  tahun  1927,  bekerja  sama  dengan  Universitas Harvard,  menumbuhkan  aliran  hubungan  manusia.  Salah  satu  temuan  penting  dari penelitian  ini  adalah  bahwa  aktor  sosial  dan  kelompok  sangat  penting  dalam mempengaruhi  perilaku  kerja  individu.  Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  faktor- faktor  non-keuangan  seperti  kondisi  kerja  yang  lebih  bahagia,  sikap  mental,  dan dinamika kelompok, semuanya cenderung mempengaruhi produktivitas karyawan. (Elton Mayo, 1933)
Hasil  dari  eksperimen  Hawthorne  membuka  pintu  ke  dunia  manajemen  yang baru. Sehubungan dengan fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial, telah ditunjukkan bahwa  memperlakukan  karyawan  sebagai  individu  yang  memiliki  tanggung  jawab dibandingkan  dengan  memperlakukan  mereka  hanya  sebagai  bagian  dari  mesin. Pentingnya  kebutuhan  sosial  akhirnya  ditekankan  oleh  penelitian  tambahan. Mengembalikan manusia ke dalam organisasi tak berdarah yang dibahas oleh Weber dan para  ahli  teori  administrasi  klasik  adalah  bagian  dari  pendekatan  hubungan  manusia, seperti yang ditunjukkan dengan tepat oleh Jackson (1982).
Di lokasi ini, mungkin diperlukan peringatan. Meskipun saya telah mengacu pada perkembangan  logis  dan  korelasi  ide,  seringkali  sulit  untuk  menarik  hubungan  sebab akibat  di  antara  ide-ide  tersebut.  Tujuan  dari  manajemen  ilmiah  Taylor  adalah  untuk menemukan  prinsip-prinsip  dasar  gerak  yang  terlibat  dalam  melakukan  tugas  fisik  dan kemudian menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan tugas apa pun. Studi waktu dan gerak adalah alat utama dalam upaya ini. Meskipun analisisnya sebagian besar dilakukan oleh  sektor  swasta,  banyak  peminat  di  sektor  publik  menarik  manajemen  ilmiah.  Salah
satu  upaya  pertama  untuk  menganalisis  metode  kerja  secara  menyeluruh  dan memperkirakan  bagaimana  manajemen  mempengaruhi  produktivitas  adalah  manajemen ilmiah.  Teori  ini  memiliki  pengaruh  yang  terukur  pada  evolusi  teori  manajemen  dan organisasi selanjutnya, meskipun tidak lagi dianggap sebagai teori yang komprehensif.
Gerakan  manajemen  ilmiah  dilengkapi  dengan  pendekatan  "prinsip-prinsip administrasi".  Fokus  manajemen  ilmiah  adalah  pelaksanaan  tugas  fisik,  sedangkan pendekatan  "prinsip-prinsip  administrasi"  adalah  struktur  organisasi  formal.  Akibatnya, meskipun alat dasar analisis manajemen ilmiah adalah studi waktu dan gerak, pendekatan "prinsip-prinsip  administrasi"  adalah  bagan  organisasi  formal.  Identifikasi  pekerjaan yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  dan  pengelompokan  dan  koordinasi pekerjaan  tersebut  sedemikian  rupa  sehingga  efisiensi  organisasi  dapat  dimaksimalkan adalah  masalah  umum  yang  dibahas  oleh  para  ahli  teori  "prinsip  administrasi".  Mereka berusaha  untuk  menciptakan  "ilmu  administrasi"  yang  sama  berlaku  baik  di  sektor pemerintah  maupun  swasta.  Tidak  diragukan  lagi,  analisis  mereka  tidak  sesistematis Manajemen  Ilmiah.  Prinsip-prinsip  umum  yang  telah  ditentukan  sebelumnya dimaksudkan untuk diterapkan secara khusus, bukannya mengandalkan generalisasi yang dibangun  secara  induktif  dari  akumulasi  observasi  tertentu,  seperti  yang  dilakukan manajemen ilmiah.
Teori  birokrasi  ideal  Weber  sangat  mirip  dengan  jenis  organisasi  klasik  yang jelas. Dia memilih jenis organisasi di mana otoritas didistribusikan secara hierarkis. Pada umumnya,  otoritas  formal  berada  di  puncak  organisasi  hierarkis.  Ini  pada  dasarnya adalah perspektif yang dianut oleh sebagian besar penulis klasik. Pendekatan hubungan manusia  bertujuan  untuk  mengubah  struktur  organisasi  yang  sangat  dianut  oleh  para penulis  klasik.  Perubahan  besar  dalam  penelitian  tentang  organisasi  ditunjukkan  oleh perhatian yang lebih besar terhadap sikap dan perasaan karyawan serta kesadaran bahwa perilaku  individu  dipengaruhi  oleh  kelompok  sosial.  Pendekatan  hubungan  manusia berfokus  pada  aspek  sosial  dan  psikologis  perilaku  organisasi,  menjangkau  kebutuhan manusia yang lebih luas yang dianggap penting untuk mendorong karyawan organisasi.
Pendekatan  neo-klasik  menganggap  organisasi  sebagai  sistem  sosial  yang dipengaruhi  oleh  perasaan  dan  pola  budaya  individu  yang  berpartisipasi  dalamnya. Diakui  juga  bahwa  dinamika  kelompok,  kepemimpinan,  motivasi,  partisipasi,  dan lingkungan  kerja  adalah  faktor  penting.  Metode  ini  mengubah  keyakinan  bahwa karyawan hanyalah alat dan membangun  keyakinan bahwa mereka adalah sumber daya
yang  berharga.  Ringkasnya,  berbagai  aliran  pemikiran  telah  berubah  dalam  berbagai cara, dan banyak di antaranya sekarang ada dalam teori dan praktik administrasi publik. Komponen  kemanusiaan  organisasi  kurang  diperhatikan  oleh  para  ahli  teori  klasik. Meskipun  mereka  menyadari  bahwa  kepemimpinan,  inisiatif,  kebajikan,  kesetaraan, esprit  de  corps,  dan  keselarasan  antara  aspek  manusia  dan  teknis  diperlukan  dalam pekerjaan, fokus utama mereka adalah memastikan bahwa karyawan yang mereka rekrut akan  "sesuai  dengan  persyaratan  organisasi  mekanis"  (Morgan  1998:39).  Organisasi swasta dan publik jelas menunjukkan ciri-ciri dari berbagai teori organisasi yang dibahas sebelumnya.

## 3.2. Administrasi Publik Modern
Administrasi publik adalah bidang ilmu yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal  abad  ke-20  karena  revolusi  industri,  kemajuan ekonomi,  dan  pembentukan  negara modern.  Berdasarkan  model  klasik  administrasi  publik,  administrasi  publik  memiliki banyak karakteristik. Ini termasuk penghormatan terhadap supremasi hukum, pemisahan ketat  antara  administrasi  dan  politik,  dan  pelayanan  publik  yang  baik.  Model  ini  juga beroperasi berdasarkan prinsip anonimitas dan netralitas politik.
Pemerintah dianggap sebagai lembaga utama yang bertugas menjaga kepentingan umum.  Struktur  kekuasaan  hierarkis  dan  vertikal.  Peraturan  yang  jelas  mengatur pelayanan  publik  dan  pejabat  terpilih  bertanggung  jawab  atasnya.  Pegawai  negeri diharapkan hanya memberikan arahan penyediaan fasilitas.
Teori-teori ini memberikan dimensi yang sangat penting yang membentuk negara modern  dan  modus  operandinya.  Supremasi  hukum,  dualisme,  kewarganegaraan, kepentingan  publik,  dan  peran  pemerintah  adalah  masalah  yang  berasal  dari  kerangka tersebut, yang akan menjadi subjek diskusi selanjutnya.

## 3.2.1. Aturan Hukum
Konsep  negara  hukum  adalah  dasar  dari  berbagai  teori  yang  dibahas.  Dalam masyarakat  mana  pun  yang  rasional,  supremasi  hukum  adalah  dasar  dari  semua keputusan  pemerintahan.  Dalam  skenario  ini,  undang-undang  tidak  terpengaruh  oleh kekuatan  politik.  Artinya,  dalam  masyarakat  yang  beraturan,  diharapkan  bahwa  semua warga  negara  menerima  perlakuan  hukum  yang  sama,  dan  tidak  ada  seorang  pun  yang dilindungi  dari  hukum.  Dengan  cara  yang  sama,  birokrasi  publik  diharapkan  dapat melaksanakan  kebijakan  dan  keputusan  administratif  secara  adil  dan  tidak  memihak dengan  berpedoman  pada  berbagai  undang-undang  administrasi  publik  yang  dilindungi
oleh  supremasi  hukum.  Meskipun  diakui  secara  luas,  asumsi  logis  ini  berbeda-beda dalam konteks berbagai negara dan masyarakat.
Pertimbangan  pribadi  dan  tekanan  politik  semakin  memengaruhi  administrasi publik,  dan  penerapan  aturan  dan  regulasi  yang  ketat  berdasarkan  keutamaan ketidakberpihakan  dan  supremasi  hukum  mungkin  tidak  selalu  menjadi  norma  di beberapa  negara.  Di  beberapa  negara,  tampaknya  ada  kecenderungan  patrimonial  yang kuat  yang  mengancam  supremasi  hukum  yang  adil  dan  kemampuan  lembaga  publik untuk bekerja secara profesional tanpa hambatan (Bakker, JI 1988).

## 3.2.2. Dualisme
Saat  ini,  pemerintah  menghadapi  tantangan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan realitas  abad  ke-21  karena  beberapa  fitur  administrasi  publik  klasik.  Metode  yang berbeda diperlukan untuk waktu yang berbeda. Permasalahan praktis yang kompleks dan realitas  abad  ke-21  harus  dipertimbangkan  saat  membangun  praktik  masa  lalu.  Teori klasik  administrasi  publik  mencerminkan  perspektif  dualis  yang  mendominasi  abad  ke- 20.  Pandangan  ini  akan  melihat  masalah  dari  kedua  sisi  publik  dan  privat.  Dalam keadaan  seperti  ini,  kepentingan  swasta  akan  ditinggalkan  kepada  pasar  dan  keputusan yang dibuat oleh individu (Bourgon 2011:10).
Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan dan merasionalisasi penggunaan sumber daya publik secara adil dan merata ketika masalah tersebut bersifat publik dan dianggap berada dalam ranah publik. Akibatnya, kinerja publik dan efisiensi sebagai  pedoman  administrasi  diharapkan  dicapai  melalui  mekanisme  dan  aturan administrasi  yang  dilindungi  oleh  supremasi  hukum.  Sebagian  besar  masalah  saat  ini berhubungan  dengan  kepentingan  swasta,  publik,  dan  masyarakat.  Ini  menunjukkan bahwa  untuk  menyelesaikan  sebagian  besar  masalah  yang  dihadapi  masyarakat  sehari- hari, diperlukan perspektif multifaset dan pendekatan multifaset.
Lihat  dunia  melalui  peta  mental  dualistik  yang  tertanam  dalam  model administrasi  publik  abad  ke-20.  Ini  ditunjukkan  oleh  perbedaan  konvensional  antara administrasi dan politik, serta antara pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya. Untuk mencapai  tujuan  politik  seperti  mengurangi  kemiskinan,  mengurangi  defisit  anggaran, atau  meningkatkan  sistem  kesehatan,  diperlukan  banyak  kerja  sama  dan  kolaborasi antara sektor swasta dan publik.
Teori  klasik  administrasi  publik  telah  menginternalisasi  dan  melembagakan perspektif  dualisme  tentang  dunia,  yang  ditunjukkan  oleh  berbagai  perbedaan  antara
fakta  dan  nilai,  cara  dan  tujuan,  pemikiran  dan  tindakan,  dan  sebagainya  membuat keputusan  dan  menerapkan  kebijakan  (Svara  2001).  Pemerintah  saat  ini  menghadapi beberapa masalah paling kompleks dan rumit di zaman kita.

## 3.2.3. Kewarganegaraan
Sejak  akhir  abad  ke-20,  gagasan  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  sama  di  bawah  hukum  menjadi  populer  dalam  diskusi  administrasi publik.  Ini  adalah  prestasi  yang  luar  biasa.  Undang-undang  memberikan  hak  dan kewajiban kepada setiap warga negara. Di antara hak-hak ini adalah hak untuk memilih dan  memilih  mereka  yang  mewakili  kepentingan  warga  negara  dan  mengambil keputusan atas nama mereka.
Dalam  banyak  hal,  teori  dasar  administrasi  publik  "mengecilkan"  kontribusi warga negara (Ostrom 2000). Hal ini meremehkan peran yang dimainkan oleh keluarga, komunitas,  dan  masyarakat  dalam  menghasilkan  hasil  publik  dan  membangun masyarakat yang layak. Kewarganegaraan sekarang dianggap sebagai konsep yang lebih luas  dan  memiliki  definisi  dan  makna  yang  lebih  luas  (Denhardt  dan  Denhardt  2003). Masyarakat  adalah  anggota  keluarga,  negara,  dan  komunitas.  Mereka  juga  memiliki kebebasan  untuk  memilih  komunitas  yang  mereka  sukai  di  mana  pun  mereka  berada (Dagger 1997). Konsep warga negara global telah menjadi norma di dunia modern yang terhubung.  Politik  partisipasi,  di  mana  individu  berpartisipasi  dalam  komunitas  untuk mencapai  hasil  yang  ditetapkan,  semakin  terkait  dengan  politik  kewarganegaraan (Pranger 1968).

## 3.2.4. Kepentingan  U mum
Kepentingan  publik  ditentukan  oleh  otoritas  politik,  menurut  teori  klasik administrasi  publik.  Melaksanakan  kemauan  politik  sama  dengan  membuat  keputusan mereka  (Bourgon  2011).  Dalam  hal  ini,  warga  negara  tidak  berpartisipasi  secara langsung  dalam  memilih  wakil  mereka  atau  memberikan  legitimasi  kepada  kekuatan politik.  Saat  ini,  kepentingan  publik  dapat  didefinisikan  sebagai  upaya  kolektif  yang melibatkan  pemerintah  dan  berbagai  pihak  lain.  Di  dunia  di  mana  kekuasaan  dan wewenang  tersebar  luas,  pemerintah  mencapai  hasil,  yang  melibatkan  masyarakat sipil, warga negara, sektor publik, dan sektor swasta (Stone 1997). Semakin jelas bahwa tidak ada pemerintah yang dapat mengontrol seluruh kekuatan negara.
Salah satu karakteristik administrasi publik abad ke-21 adalah koordinasi operasi besar  yang  melampaui  kendali  pemerintah  (Bourgon  2011).  Penyebaran  pendekatan pemberian layanan non-tradisional, non-hierarki, dan non-pemerintah telah menjadi topik utama  dalam  reformasi  sektor  publik  selama  tiga  puluh  tahun  terakhir  (Kettl  2000). Pelayanan  publik  saat  ini  semakin  tidak  langsung,  tidak  berwujud,  dan  kompleks. Akibatnya,  beberapa  Untuk  memenuhi  berbagai  tuntutan  masyarakat,  diperlukan tindakan  yang  direncanakan  dengan  cermat  dan  mendapatkan  dukungan  dari  rata-rata warga (Bourgon 2011).

## 3.2.5. Peran Pemerintah
Pemerintah  dilihat  oleh  teori  klasik  administrasi  publik  sebagai  penyedia  utama pelayanan  publik.  Ini  tidak  lagi  sesuai  dengan  fungsi  yang  seharusnya  dimainkan  oleh sebagian  besar  pemerintah  di  abad  kedua  puluh  satu.  Saat  ini,  tugas  pemerintah  adalah menggabungkan  partisipasi  pemerintah,  masyarakat,  dan  masyarakat  ke  dalam  sistem pemerintahan  bersama  yang  fleksibel.  Pemerintah  harus  berkembang  bersama masyarakat (Rotmans et al., 2001).

## 4. SIMPULAN
Teori  klasik  administrasi  publik  yang  berasal  dari  abad  ke-20  memberikan  fondasi yang  kuat  untuk  administrasi  publik  modern.  Teori-teori  ini  mencakup  prinsip  supremasi hukum,  komitmen  terhadap  proses  hukum  dalam  melayani  kepentingan  publik,  kepedulian terhadap  efisiensi  penyediaan  layanan,  dan  transparansi  dalam  penggunaan  dana  publik.  Ini meletakkan  dasar  bagi  sistem  akuntabilitas  yang  kuat  di  setiap  tingkat  administrasi  publik. Sistem  administrasi  publik  yang  dibangun  berdasarkan  kerangka  teoritis  klasik  ini  telah terbukti  sangat  stabil  dalam  berbagai  situasi  di  seluruh  dunia.  Tidak  mampu  menyesuaikan diri,  organisasi  publik  yang  berasal  dari  abad  ke-20.  Mereka  dirancang  untuk  menyediakan layanan  publik  dalam  jumlah  besar  dan  mencapai  tujuan  tertentu.  Mereka  tidak  diharapkan dapat  beradaptasi  dengan  cepat  dengan  keadaan,  dan  karena  itu  mereka  tidak  siap  untuk berinovasi  atau  menemukan  cara  baru  untuk  memenuhi  misi  mereka.  Untuk  menghindari jebakan yang terkait dengan kecenderungan alami untuk perubahan, organisasi sektor publik harus  menyesuaikan  sistem  internal  mereka  untuk  mengatasi  berbagai  masalah  lingkungan yang  semakin  meningkat,  yang  mencakup  masalah  politik,  teknologi,  sosial,  dan  ekonomi. menolak transformasi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Argyris,  C.  1960.  Understanding  Organisational  Behaviour.  Dorsey  Hoomewood:
Illinois.
Bakker, J. I. (Hans). 1988. "Patrimonialism, Involution and the Agrarian Question in Java: A Weberian Analysis of Class Relations and Servile Labor".
Chap.  16,  pg.  279-301  in  Gledhill,  John  (ed.)  State  and  Society:  The Emergence  and Development of Social Hierarchy and Political Centralisation. London: Unwin Hyman, Ltd.
Bourgon,  J.  2011.  A  New  Synthesis  of  Public  Administration:  Serving  in  the  21st Century. Canada: McGill-Queens University Press.
Bourgon,  J.  2008.  The  Future  of  Public  Service  A  Search  for  a  New  Balance. Australian Journal of Public Administration, 67, No.4, pp: 390-404.
Copley, Frank Barkley. 1993. Frederick W. Taylor: Father of Scientific Management, Routledge/Thoemmes Press.
Dagger, R. 1997. Civic Virtues: Rights, Citizenship and Republican Liberalism. New York: Oxford University Press.
Denhardt,  J.V.  and  Denhardt,  R.B.  2003.  The  New  Public  Service:  Serving,  Not Steering. Armonk, NY: M.E Sharpe.
Fayol,  Henri.1949.  General  and  Industrial  Management.  (Translated  by  C.  Storrs), London: Pitman.
Goodnow,  F.J.  1900.  Politics  and  Administration  :A  Study  in  Government.  New York: Russell and Russell, pp: 17-26.
Gordon, G.J.1978. Public Administration in America. New York: St. Martins Press.
Gouldner, A. W. (1959). "Organizational Analysis." in Sociology Today. edited by R.
K. Merton, L.
Broom and L. S. J. Cottrell. New York: Basic Books, 400-428.
Gulick,  Luther.  and  Urwick, L.  eds.  1937.  Papers on the  Science  of  Administration.
New York: Institute of Public Administration.
Gulick  Luther,  1965.  `The  Twenty-Fifth  Anniversary  of  the  American  Society  for Public Administration,' Public Administration Review 25,1.
Hersey, P and Blanchard, K. 1977. Management of Organisational Behaviour. 3rd ed.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Herzberg,  F.  1964.  The  Motivation-Hygiene  Concept.  Personnel  Administration, January-February.
Jackson,  P.M.  1982.  The  Political  Economy  of  Bureaucracy.  Oxford:  Philip  Allan Publishers Ltd.
Kettl,  D.F.  2000.  The  Global  Public  Management  Revolution:  A  Report  on  the Transformation of Governance. Washington, D.C.: The Brookings Institution.
Likert, R. 1967. The Human Organisation. McGraw-Hill.
Maslow, A. A. 1943. A Theory of Motivation. Psychological Review, 50 (4):370:96.
Mayo,  E.  1933.  The  Human  Problems  of  an  Industrial  Civilization.  New  York:
Viking.
Morgan,  G.  1998.  Images  of  Organisation:  The  Executive  Edition.  London:  Sage Publications.
McGregor, D.M.1960. The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill.
Norman,  Cuthbert.  1970.  Fayol  and  the  Principles  of  Organizations,  In  Anthony Tillet  et  al.,  eds,  Management  Thinkers  (  Harmondsworth,  Middlesex, Penguin,:108-39.
Parsons, T. 1960. Structure and Process in Modern Societies. Illinois: Free Press.
Pranger,  R.J.  1968.  The  Eclipse  of  Citizenship:  Power  and  Participation  in Contemporary Politics. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Roethlisberger, F. and Dickson, W. 1939. Management and the Worker. John Wiley. Rose, R. 1974. The Problems of Party Government. London: Macmillan.
Rose,  Michael.  1975.  Industrial  Behaviour:  Theoretical  Development  Since  Taylor,
London: Allen Lane.
Rotmans,  J.,  Rene,  K.  and  Marjolein,  A.  2001.  More  Evolution  than  Revolution: Transition  Management  in  Public  Policy.  The  Journal  of  Futures  Studies, Strategic Thinking and Policy 3 (1), 15-31.
Sarker S.I., Rafiul, M. and Khan,  A. 2013. Classical and Neoclassical Approaches of Management: An Overview. Journal of Business and Management, 14 (6), 1-5.
Simon,  Herbet.  A.  1946.  The  Proverbs  of  administration.  Public  Administration Review, 6 (1), 53-67.
Stone,  D.1997.  Policy  Paradox:  The  Art  of  Political  Decision  Making.  New  York:
W.W. Norton.
Svara,  J.  H.  2001.  The  Myth  of  the  Dichotomy:  Complementarity  of  Politics  and Administration  in  the  Past  and  Future  of  Public  Administration.  Public Administration Review , 61, (2), 176-83.
Taylor,  Frederick  W.  1911.  The  Principles  of  Scientific  Management  .New  York: Harper  Bros.,  5-29  Taylor,  Frederick  W.  1947  .  Principles  of  Scientific Management. New York, Harper and Row.
Vroom, V.H. 1964. Work and Motivation. New York: McGraw-Hill. Weber, M. 1947. The Theory of Social and Economic Organisation. London: Oxford University Press.
Wilson, Woodrow. 1887. The Study of Administration. Political Science Quarterly 2,
(2), 197-222.