Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PROMOTER DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Satuan Narkoba Sub Direktorat 3 Polda Lampung)
Chandra Wijaya 1 , Zainab Ompu Jainah 2 , Zainudin Hasan 3
1 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
2 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
3 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Promoter  is  the  concept  of  professionalism  of  the  National  Police,  the  main policy of the Promoter is the prevention of illicit traffic and narcotics abuse in Lampung Province. The research problem that will be discussed in this paper is how  the  efforts  of  the  Lampung  Police  Narcotics  Unit  in  overcoming  illicit trafficking  and  drug  abuse  in  the  Lampung  Regional  Police  jurisdiction  and what are the inhibiting factors in overcoming illicit trafficking and drug abuse in  the  jurisdiction  of  Polda  Lampung.  Juridical  normative  and  empirical research  methods,  using  secondary  and  primary  data,  obtained  from  library research and field studies and data analysis with qualitative juridical analysis.
Based on the results of research and discussion, it is known that the efforts of the  Lampung Polda  Narcotics Unit  in  overcoming illicit  trafficking and  drug abuse in the Lampung Regional Police jurisdiction are carried out in 3 (three) ways  of  pre-emptive,  preventive  and  repressive  efforts  in  overcoming  illicit trafficking  and  drug  abuse.  Inhibiting  factors  including  legal  factors,  law enforcement factors and the lack of informants are inhibiting factors because very  few  people  are  willing  to  be  police  informants.  The  suggestion  that  the writer can convey is that the Lampung Police Narcotics Unit should optimize guidance to the community in efforts to combat illicit traffic and drug abuse and it is hoped that the Lampung Police Narcotics Unit will improve coordination between  elements  of  the  criminal  justice  system,  so  as  to  provide  positive synergy  in  efforts  to  combat  illicit  trafficking  and  abuse.  drugs  in  the jurisdiction of the Lampung Regional Police will be achieved very well.

## Kata Kunci:
Promoter; Drug Crime; Lampung Police Narcotics Unit
Cite this paper: Chandra Wijaya, Z. O. J. Z. H., 2021. Implementasi Penegakan Hukum Promoter Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Guna  mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka  diperlukan  peraturan  perundang-undangan  khusus  yang  mengatur  mengenai Tindak Pidana Narkotika, dengan di bentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
tentang Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang bertujuan untuk mengatur  mengenai  pemanfaatan  Narkoba  guna  kepentingan  pengobatan,  kesehatan, mengatur  tentang  rehabilitasi  medis  dan  sosial  dan  menegaskan    berbagai  hal  dari ancaman pidana berupa penjara, denda, rehabilitasi sampai dengan hukuman mati.
Masalah  narkoba  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  umumnya  terjadi  pada  kalangan remaja, hal ini merupakan suatu hal yang sangat merisaukan mengingat remaja-remaja ini adalah generasi muda yang menjadi harapan bangsa untuk meneruskan kelangsungan hidup  bangsa  secara  terhormat.  Seiring  dengan  waktu  dan  semakin  pesatnya  laju pertumbuhan pembangunan ternyata permasalahan penyalahgunaan narkoba bukannya menjadi  surut  tapi  bahkan  bertambah  meningkat,  terutama  di  wilayah  hukum  Polda Lampung.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal dengan judul : Implementasi Penegakan Hukum Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya) dalam Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Lampung (Studi Pada Satuan Narkoba Sub Direktorat 3 Polda Lampung).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  merumuskan  permasalahan  sebagai berikut :
1. Bagaimana upaya Satuan Narkoba Polda Lampung dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Lampung ?
2. Apakah  faktor-faktor  penghambat  dalam  penanggulangan  peredaran  gelap  dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Lampung ?

## Kerangka Teori
Pidana berasal dari bahasa Belanda kata straf, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman, walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht .
Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi)  baginya  atas  perbuatan-perbuatan  yang  telah  melanggar  larangan  hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana ( strafbaar feit ). 1
Wirjono Projodikoro  menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 2 Simons merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya  yang  dinyatakan  sebagai  dapat dihukum.  J.E  Jonkers,  merumuskan  peristiwa  pidana  ialah  perbuatan  yang  melawan
1 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I . Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.
2 Wirjono Prodjodikoro. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . Eresco, Jakarta,               hlm. 50.
hukum  ( wederrechttelijk )  yang  berhubungan  dengan  kesengajaan  atau  kesalahan  yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 3
Mengetahui unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk dibuktikan melalui suatu  proses  sistem  peradilan  pidana,  merupakan  hal  pemeriksaan  di  persidangan, apabila  unsur-unsur  itu  salah  satu  di  antaranya  tidak  terbukti,  maka  perbuatan  itu bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
Menurut Moeljatno unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :
1. kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. unsur melawan hukum yang objektif;
5. unsur melawan hukum yang subjektif. 4
Menurut  Leden  Marpaung  mengatakan  bahwa  pertanggung  jawaban  pidana  adalah kesalahan dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) kesalahan, yaitu :

## 1. Sengaja
Pengertian  sengaja  dalam  hukum  pidana  adalah  kemauan  untuk  melakukan  atau tidak  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  atau  diperintahkan  oleh undang-undang.  Pengertian  sengaja,  dalam  hukum  pidana  dikenal  2  (dua)  teori sebagai berikut :
a. Teori Kehendak ( Wilstheorie )
Menurut  Von  Hippel,  sengaja  adalah  kehendak  membuat  suatu  tindakan  dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu.
b. Teori Membayangkan ( Voorstellingstheorie )
Menurut Frank dalam bukunya Festschrift Gieszen Tahun 1907, bahwa manusia tidak  mungkin  dapat  menghendaki  suatu  akibat;  manusia  hanya  dapat mengingini,  mengharapkan  atau  membayangkan  ( voorstellen )  kemungkinan adanya sebab akibat. Adalah ”sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dar i suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. 5
Berdasarkan 2 (dua) jenis teori tersebut dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori jenis kesengajaan, yaitu :
a. Kesengajaan dengan maksud ( opzet als oogmerk );
b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti ( opzet als zekerheidsbewustzijn );
c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan ( dolus eventualis ). 6
2. Culpa
3 Simons. 1992. Kitab Pelajaran Hukum Pidana . Pioner Jaya, Bandung, hlm. 127.
4 Moeljatno.  2008. Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi . Rineka Cipta, Jakarta, hlm.  63.
5 Leden Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.
6 Ibid , hlm. 15.
Culpa atau kealpaan adalah tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan  lebih ringan hukumannya. 7 Pada umumnya kealpaan ( culpa ) dibedakan atas :
a. Kealpaan  dengan  kesadaran  ( bewuste  schuld ).  Dalam  hal  ini,  si  pelaku  telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia mencegah, tetapi timbul juga akibat tersebut.
b. Kealpaan  tanpa  kesadaran  ( onbewuste  schuld ).  Dalam  hal  ini,  si  pelaku  tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. 8
Pada umumnya hukum pidana materiil diatur dalam KUHP dan Hukum pidana formil diatur  oleh  KUHAP,  namun  adakalanya  dalam  suatu  perundang-undangan  diatur sekaligus antara hukum materiil dan formalnya yang lazim disebut hukum pidana khusus atau  ada  yang  menyebutnya  peraturan  perundang-undangan  pidana  khusus.  Pada dasarnya  pidana  dan  tindakan  adalah  sama  ialah  berupa  penderitaan.  Perbedaannya hanya terletak, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana.
Hukum  Pidana  adalah  sanksi  definisi  Hukum  Pidana  ini  diberikan  dengan  lapangan hukum  yang  lain  yaitu  bahwa  hukum  pidana  sebenarnya  tidak  mengadakan  norma sendiri melainkan sudah  terletak dalam lapangan hukum  lain, dan sanksi pidana yang diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar Hukum Pidana. 9
Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  terhadap  tindak  pidana  menurut  Barda  Nawawi Arief, menyamakan antara pengertian penegakan hukum dengan fungsionalisasi, beliau mengatakan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat Hukum Pidana dapat terwujud secara konkrit. Jadi istilah fungsionalisasi Hukum Pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkritisasi Hukum Pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum. 10
Menurut  Soedarto  mengatakan  membicarakan  penegakan  hukum  tidak membicarakan  bagaimana  hukumnya,  melainkan  apa  yang  dilakukan  oleh  aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum. 11
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  tegaknya  atau  berfungsinya norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  pelaku  dalam  lalu  lintas  atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-konsep  hukum  yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. 12
7 Ibid, hlm. 25.
8 Ibid , hlm. 27.
9 Bambang Poernomo. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana . Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19.
10 Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Alumni, Bandung, hlm. 157.
11 Soedarto. 1996. Kapita Selekta Hukum Pidana . Alumni, Bandung, hlm. 113.
12 Dellyana Shant. 1998. Konsep Penegakan Hukum . Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  penegakan  hukum  adalah  kegiatan  menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  didalam  kaidah-kaidah/pandangan  nilai  yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan hidup. 13
Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa karakteristik negara hukum terlihat jelas karena adanya ketegasan pemisahan kekuasaan sehingga terlihat bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan penguasa. Negara berkewajiban untuk  dapat  mewujudkan  terselenggaranya  peradilan  yang  adil  dengan  menjamin terciptanya  suatu  keadaan  dimana  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan keadilan  ( justice  for  all ),  hal  ini  menciptakan  konstitusi  yang  melindungi  kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara. 14
Berdasarkan hal tersebut di atas, salah satu dari perwujudan negara hukum adalah adanya  implementasi  penegakan  hukum  promoter  (profesional,  modern,  terpercaya) dalam  penanggulangan  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkotika  di  Provinsi Lampung.
Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika menjelaskan  bahwa  Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  bersalah  dari  tanaman  atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika menjelaskan  pengertian  dari  psikotropika  yaitu  zat  atau  obat,  baik  alamiah  maupun sintetis  bukan  narkotika,  yang  berkhasiat  psikoaktif  melalui  pengaruh  selektif  pada susunan  saraf  pusat  yang  menyebabkan  perubahan  khas  pada  aktivitas  mental  dan perilaku.
Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian  juga  dibidang  penelitian  untuk  pendidikan  pengembangan  ilmu  dan penerapannya. Disamping manfaat tersebut, apabila narkotika disalahgunakan atau salah pemakaiannya  dapat  menimbulkan  akibat  sampingan  yang  sangat  merugikan  bagi perseorangan serta menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta  nilai-nilai  kebudayaan. Karena  itu  terhadap  perbuatan,  penyimpangan,  pengedaran  dan  penggunaan  narkoba tanpa pembahasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan.
13 Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima . Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.
14 Jimly Asshiddiqie. Op. Cit ., hlm. 21.
Polisi  merupakan  mitra  masyarakat  yang  difungsikan  oleh  Negara  untuk  menjaga keamanan,  pengayoman,  perlindungan,  ketertiban  dan  ketentraman  dalam  kehidupan masyarakat.
Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun  kadangkala  pranata  ini  bersifat  militaristis,  seperti  di  Indonesia  sebelum  Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli. Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda politie yang mengambil dari bahasa Latin politia berasal dari kata Yunani politeia yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk  menyebut  “orang  yang  menjadi  warga  Negara  dari  kota  Athena“,  kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota“ dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota“.  Oleh  kar ena  pada  jaman  itu  kota  merupakan  Negara  yang  berdiri  sendiri.  Yang disebut juga Polis , maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan Negara, juga termasuk kegiatan keagamaan. 15
Secara yuridis tugas dan wewenang Polri telah diatur dalam konstitusi dan berbagai produk  peraturan  perundang-undangan.  Arahan  yuridis  sebagaimana  termuat  dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, misalnya, secara tegas mengatur bahwa “Polri sebagai alat Negara  yang  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  bertugas  melindungi,  mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Hal senada diatur pula dalam Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor : VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, “Polri merupakan alat  Negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, menegakkan  hukum,  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat”.
Menurut  Paul  M.  Whisenand  dan  James  L.  Cline  dalam  bukunya  Erlyn  Indarti, mengatakan bahwa polisi bekerja dalam 3 (tiga) kategori fungsional peran,          yakni:
1. Penegakan hukum (pemberantasan kejahatan);
2. Pemeliharaan ketertiban (penjaga ketenangan);
3. Pelayanan masyarakat (bantuan masyarakat). 16
Berdasarkan  hal  tersebut,  lembaga  kepolisian  di  Indonesia  tidak  hanya  berperan sebagai bagian dari penegakan hukum yang terpola dalam sistem peradilan pidana (SPP), melainkan  lebih  jauh  dari  itu  berperan  juga  sebagai  lembaga  penjaga  keamanan  dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. 17 Menurut Satjipto  Raharjo  mengatakan  karakteristik  peran  yang  dimainkan  oleh  lembaga kepolisian itu ternyata jauh lebih luas dalam melakukan kontrol sosial bagi masyarakat, baik yang bersifat pre-emprif, preventif maupun represif. Dalam tradisi Perancis, peran
15 Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian . Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1-2.
16 Erlyn Indarti. 2000. Diskresi Polisi . Lembaga Penerbit Undip, Semarang, hlm. 46.
17 Ibid , hlm. 47.
lembaga  kepolisian  yang  demikian  itu  kurang  lebih  sam a  dengan  “ Ia  police administration” . 18
Ketika  lembaga  kepolisian  menjadi  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana  maka tindakannya pun harus dapat dikembalikan ke dalam konteks sistem besar tersebut. Apa yang  dapat  dilakukan  dan  seberapa  jauh  aparat  kepolisian  dapat  bertindak  selalu ditentukan  oleh  tempatnya  di  dalam  sistem  tersebut.  Singkat  kata,  aparat  kepolisian harus bertanggung jawab terhadap proses bekerjanya hukum melalui sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Menurut  Lawrence  M.  Friedman  mengatakan  bahwa  aplikasi  terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika harus dilakukan melalui penegakan hukum yang terkait dalam 3 (tiga) faktor  sistem hukum yaitu sisi Perundang-undangan ( substance) kemudian lembaga penegakan hukum (structure) dan budaya hukum (legal culture) ini adalah  mengaplikasikan  budaya  hukum  dari  penegak  hukum  harus  cakap,  jujur, berdedikasi, dan integritasnya terjamin, dengan demikian pemberantasan tindak pidana narkotika berjalan efektif. 19
Menurut  Siswanto  Sunarno  mengatakan  bahwa  jenis  narkotika  yang  beredar secara gelap di Indonesia, di dominasi oleh sabu-sabu ( ice ) dan ekstasi ( xtc ). Sabu-sabu ini hampir seluruhnya berasal dari dataran Cina, demikian pula sindikat pengedarnya di duga  kuat  mempunyai  hubungan  erat  dengan  sindikat  Cina  di  Indonesia.  Untuk  jenis ekstasi,  Indonesia  dapat  di  katakan  sebagai  produsen,  terbukti  dengan  terungkapnya pabrik gelap ekstasi ( clandestein laboratory ) di Tangerang. 20
Kebiasaan setiap pelaku untuk melakukan penyalahgunaan narkoba adalah pada awalnya  mencoba  sehingga  merasa  ketagihan  dan  pada  akhirnya  untuk  memenuhi kebutuhan/ketergantungannya  dengan  berbagai  cara,  sehingga  inilah  awal  terjadinya kejahatan seperti tindak pidana kekerasan, perkosaan sampai dengan white collar crime dalam bentuk kejahatan terorganisir ( organized crime ).
Menurut  Zainab  Ompu  Jainah  dalam  Jurnal  hukumnya  mengatakan  bahwa Indonesia  dalam  satu  dasawarsa  ini  semakin  gencar  memerangi/  memberantas narkotika, walaupun demikian tetap saja negara kita selalu tergolong sebagai salah satu negara tertinggi dalam kasus narkotika ditambah lagi peyelundupan kelas internasional yang  semakin  marak  sehingga  sangat  sukar  sekali  dalam  menanggulanginya.  Hal  ini merupakan pukulan yang sangat keras bagi bangsa dan negara Indonesia yang tentunya tidak ingin mendapatkan predikat tersebut. Istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu “narcotics” yang artinya “obat bius”. Dalam bahasa Inggris di kenal juga dengan kata drug . Pengertian narkotika yang lainnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan
18 Satjipto Raharjo. 2010. Penegakan Hukum Progresif. Kompas, Jakarta, hlm. 26.
19 Lawrence M. Friedman. 1996. Teori dan Filsafat hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum (Susunan I) . RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.
20 Siswanto  Sunarno.  2009. Ekstradisi  dan  Bantuan  Timbal  Balik  dalam  Masalah  Pidana:  Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional . Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 190.
penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa  nyeri  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan. 21
Kendala besar dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia adalah terlalu  banyaknya  orang  yang  akan  terkena  ancaman  pidana  jika  undang-undang dijalankan  dengan  sungguh-sungguh.  jika  ada  kasus-kasus  penyalahgunaan  narkotika tertentu yang tidak ditangani secara serius dapat disimpulkan karena alasan tersebut di atas. Sehingga seringkali dijumpai beberapa kasus narkotika yang bisa hilang begitu saja dengan alasan yang dicari-cari oleh pihak yang berwenang dan oleh pelaku itu sendiri dengan  menyatakan  tes  urine  negatif,  masih  dalam  perawatan  rehabilitasi  dan  lain sebagainya sehingga pada akhirnya kasus itu akan hilang dengan sendirinya.
Pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  pada  saat  pembentukan  suatu badan/lembaga  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  tidak  memberlakukan peraturan tersebut secara surut, artinya terhadap beberapa kasus narkotika yang sudah lewat adalah kesalahan kolektif yang harus dipertanggung jawabkan oleh semua orang adapun  kasus  yang  besar  seperti  penyelundupan  narkotika,  peredaran  gelap  dan penyalahgunaan narkotika akan disidik oleh penyidik.
Perlu  dilakukan  upaya  preventif  seperti  dibongkarnya  sindikat  peredaran  gelap narkotika yang dibarengi dengan sistem penyuluhan dan upaya-upaya seperti dibukanya panti  rehabilitasi,  adanya  rekrutmen  Pemerintah  dalam  pembinaan  keterampilan sehingga  terbukanya  lapangan-lapangan  pekerjaan  bagi  korban  pelaku  tindak  pidana narkotika. Dengan demikian secara tidak langsung Pemerintah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperbaiki taraf hidupnya sehingga ada political will untuk dapat memberantas tindak pidana narkotika dan tindak pidana lainnya.

## METODE
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris  serta  menggunakan  sumber  dan  jenis  data. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian yaitu :
1. Pendekatan Masalah Pendekatan  masalah  dengan  mengacu  pada  permasalahan  yang  terdapat  dalam penelitian jurnal ini.

## 2. Sumber dan Jenis Data
Data  merupakan  sumber  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer.
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
a. Prosedur Pengumpulan Data
21 Zainab  Ompu  Jainah.  2011. Membangun  Budaya  Hukum  Masyarakat  Penegak  Hukum  dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional) . Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm. 2.
Guna  melengkapi  pengujian  hasil  penelitian  ini  digunakan  prosedur  pengumpulan data yang terdiri dari :
1) Studi Kepustakaan ( Library Research )
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  mengadakan  studi  kepustakaan ( Library  Research ).  Studi  kepustakaan  dimaksudkan  untuk  memperoleh  arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah  literatur  yang  menunjang,  peraturan  perundang-undangan  serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2) Studi Lapangan ( Field Research )
Pengumpulan  studi  Lapangan  ( Field  Research )  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara yaitu :
a) Pengamatan ( Observation ) Pengamatan  ( Observation )  yaitu  pengumpulan  data  secara  langsung terhadap  objek  penelitian  untuk  memperoleh  data  yang  valid  dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan.
b) Wawancara ( Interview ) Wawancara  ( Interview )  yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara  melakukan wawancara ( interview ) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang  bersifat  terbuka  dengan  Narasumber  yang  berkaitan  dengan permasalahan.
b. Prosedur Pengolahan Data Setelah  data  terkumpul  selanjutnya  adalah  melakukan  pengolahan  data  yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokan data  secara sistematis. Kegiatan  pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
1) Klasifikasi  data,  yaitu  dengan  cara  mengelompokkan  data  sesuai  dengan permasalahan yang akan dibahas.
2) Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
3) Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.
4. Analisis Data
Setelah  data  terkumpul  secara  keseluruhan  baik  yang  diperoleh  dari  hasil  studi pustaka  dan  studi  lapangan,  kemudian  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif  yaitu dengan  mendeskripsikan  permasalahan  berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan  analisis  data  maka  kesimpulan  secara  deduktif  suatu  cara  berfikir  yang didasarkan  fakta-fakta  yang  bersifat  umum  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## HASIL DANPEMBAHASAN

## Upaya Satuan Narkoba Polda Lampung dalam Menanggulangi Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polda Lampung
Upaya  penanggulangan  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkoba  di  wilayah hukum Polda Lampung dengan cara melakukan kegiatan operasi rutin maupun operasi khusus. Upaya Satuan Narkoba Polda Lampung dalam menanggulangi peredaran gelap dan  penyalahgunaan  narkoba  di  Wilayah  Hukum  Polda  Lampung  dilakukan  dengan  3 (tiga) cara yaitu:
1. Upaya Pre-emtif
Merupakan  suatu  upaya  yang  sangai  mendasar  dan  paling  awal  dalam  mencegah timbulnya  faktor-faktor  kriminogen  atau  kejahatan  narkoba  pada  tahap  sedini mungkin, Pada Satuan Narkoba Polda Lampung ada Unit bimbingan dan penyuluhan (Binluh), yang mempunyai tugas memberi pengetahuan, bimbingan dan penyuluhan tentang bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, dengan memberikan penyuluhan  pada  sekolah-sekolah,  pesantren,  karang  taruna,  ormas  kepemudaan dan organisasi kemasyarakat lainnya. Upaya Pre-emtif tersebut telah sering dan atau rutin dilakukan oleh Satuan Narkoba Polda Lampung.

## 2. Upaya Preventif
Usaha  mencegah  kejahatan  yang  merupakan  bagian  dan  politik  kriminal.  Politik kriminal dapat diberi anti sempit lebih luas dan paling luas. Penegakan norma-norma sentral  ini  dapat  diartikan  sebagai  penanggulangan  kejahatan.  Kegiatan  yang dilakukan  oleh  Satuan  Narkoba  Polda  Lampung  yang  bersifat  preventif  misalnya, melakukan  kerjasama  dengan  seluruh  pengelola  tempat-tempat  hiburan,  karaoke, kafe dan diskotik yang ada di Provinsi Lampung, dengan memasang spanduk, stiker dan  new  stiker  pada  tempat  hiburan,  kafe,  diskotik  dan  room  karaoke  serta  new stiker dilayar TV pada saat akan pemutaran lagu karaoke berupa himbauan tentang larangan dan bahaya narkoba.

## 3. Upaya Represif
Represif merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian sesudah terjadinya kejahatan, yang termasuk tindakan represif misalnya, melakukan penangkapan,  penahanan,  penyitaan  dan  penggeledahan  serta  melakukan penyidikan tethadap pelaku tindak pidana sehingga diajukan kepada jaksa penuntut umum.  Tindakan  represif  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Narkoba  Polda  Lampung adalah  berupa  penangkapan,  penahanan  terhadap  tersangka.  Penyitaan  terbadap barang bukti, alat-alat (prekusor), hasil kejahatan narkoba. Penggeledahan rumah, tempat-tempat  hiburan,  sarana  angkutan.  Pengambilan  darah  dan  atau  urine tersangka  yang  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana  peredaran  gelap  dan penyalahgunaan  narkoba.  Tindakan  represif  yang  dilakukan  oleh  Polda  Lampung khususnya oleh Satuan Narkoba merupakan salah satu upaya yang paling efektif guna menekan  angka  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkoba  di  wilayah  hukum
Polda  Lampung,  dimana  setiap  tahunnya  angka  penyalahgunaan  narkoba  terus meningkat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dianalisis  bahwa  upaya  Satuan  Narkoba  Polda Lampung  dalam  menanggulangi  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkoba  di wilayah  hukum  Polda  Lampung  dilakukan  dengan  3  (tiga)  cara  upaya  Pre-emtif  yang merupakan suatu upaya paling awal dalam mencegah timbulnya faktor kriminogen atau kejahatan  narkoba  pada  tahap  sedini  mungkin,  misalnya  mengajak  masyarakat  untuk berupaya  aktif  dalam  upaya  penanggulangan  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan narkoba dan menangkal setiap gejala yang terjadi, upaya preventif yaitu usaha mencegah kejahatan  yang  merupakan  tugas  dan  fungsi  para  penegak  hukum  yang  bertujuan menegakkan norma norma sentral dan masyarakat dan upaya represif yang merupakan suatu  tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Narkoba  Polda  Lampung  sesudah terjadinya  kejahatan  dengan  melakukan  penangkapan,  penahanan,  penyitaan  dan penggeledahan  serta  melakukan  penyidikan  tethadap  pelaku  tindak  pidana  pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

## Faktor-Faktor  Penghambat  dalam  Penanggulangan  Peredaran  Gelap  dan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polda Lampung
Faktor-faktor  penghambat  dalam  penanggulangan  peredaran  gelap  dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

## 1. Faktor Hukum
Polisi  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkoba  telah menjalankan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  seperti  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  KUHAP  dan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian Polri dapat  dikatakan  telah  menjalankan  tugas-tugas  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku. Namun dalam menghadapi keadaan tertentu atau situasi dimana tidak ada peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur keadaan yang dihadapi, maka dalam keadaan tersebut polisi tidak dapat mengambil suatu keputusan yang benar-benar dianggap  tepat.  Hal  ini  bukan  berarti  tingkat  profesionalisme  polisi  dalam menterjemahkan suatu  peraturan  perundang-undangan sangat terbatas, tapi  tidak lain hanyalah semata-mata polisi tidak ingin dipersalahkan karena melanggar hak- hak  asasi  manusia.  Sebagai  contoh  :  polisi  sebenarnya  mengetahui  bahwa  si tersangka  yang  dituju  dan  ditangkap  adalah  bandar  narkoba,  namun  bila  bandar tersebut  ditangkap  dan  pada  dirinya  tidak  cukup  terdapat  barang  bukti,  maka tentunya  polisi  tidak  dapat  mengambil  tindakan  apa-apa  kecuali  melepaskannya. Diambilnya  tindakan  demikian  karena  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat mengajukan tersangka dalam proses peradilan pidana sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah barang bukti. Menghadapi  kenyataan  ini  menurut  penulis  bila  terdapat  hal-hal  tertentu  yang kiranya  memang  akan  mengancam  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat,  bangsa dan negara sewajarnya kepada polisi diberi wewenang untuk melakukan  tindakan lain sehingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai.
2. Faktor Penegak Hukum
Dalam  rangka  penegakan  hukum  dan  implementasi  penegakan  hukum  bahwa penegakan  keadilan  tanpa  kebenaran  adalah  suatu  kebijakan.  Penegakan  tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan, dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga  penegak  hukum  (inklusif  manusianya)  keadilan  dan  kebenaran  harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Dengan demikian salah satu  kunci  mentalitas  atau  kepribadian  penegak  hukum  itu  sendiri.  Dalam  hal menyangkut  kepribadian  dan  mentalitas  penegak  hukum,  selama  ini  ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenang itu sering timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau  perbuatan-perbuatan  lain  yang  dianggap  melunturkan  citra  dan  wibawa penegak hukum, contohnya seperti dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba  telah  diungkap  beberapa  aparat  hukum  yang  terlibat  melakukan penyalahgunaan narkoba.
3. Faktor Sarana dan Prasarana
Untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  diharapkan  tentunya  tidak  terlepas  pula  dari fasilitas pendukungnya. Ada beberapa  sarana  yang  dipergunakan dalam mencapai sasaran tersebut antara lain manusia, dana, bahan-bahan material, metode dan juga mesin  dan  lain  sebagainya.  Dari  beberapa  sarana  di  atas  menurut  dapat dikategorikan  kedalam  perangkat  lunak  dan  perangkat  keras.  Salah  satu  contoh perangkat lunak adalah pendidikan yang diterima oleh aparat  polisi. Seperti  telah dikatakan  di  atas,  mengenai  kualitas  polisi  yang  belum  memadai  membuat  polisi dalam menjalankan tugasnya mengalami hambatan. Dengan kualitas yang kuat untuk menghadapi modus kejahatan yang makin lama makin canggih tentunya akan dapat mengimbangi tindakan kejahatan tersebut, paling tidak mendekati hasil yang akan dicapai.

## 4. Kesadaran Hukum Masyarakat
Hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  bernegara  merupakan  alat  yang memegang peranan sangat penting. Hubungan masyarakat dengan hukum ini dapat dipahami sesuai dengan adanya hubungan hukum dengan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas untuk mengatur kepentingan hidup dan untuk menghindari sengketa manusia menciptakan aturan yang mereka bentuk sendiri dan mereka berlakukan terhadap  kehidupan  mereka  sendiri  diperlukan.  Diperlukan  adanya  kesadaran hukum  dari  masyarakat  tersebut.  Hanya  permasalahan  yang  timbul  adalah  taraf kesadaran atau kepatuhan hukumnya, yaitu apakah kepatuhannya tinggi sedang atau rendah.  Berkaitan  dengan  tindak  pidana  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan narkoba, tingkat kesadaran hukum yang tinggi tercapai apabila warga masyarakat mematuhi hukum dan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika relatif rendah, sehingga perilakunya merupakan tingkah laku hukum. Secara sepintas tampak  bahwa  penegakan  hukum  akan  berhasil,  apabila  derajat  kesadaran  dan kepatuhan  hukum  masyarakat  juga  tinggi.  Namun  pendapat  ini  tidak  semuanya benar, karena kepatuhan hukum belum tentu diketahui secara pasti.
5. Kurangnya Informan Faktor  lain  yang  juga  menjadi  penghambat  adalah  kurangnya  informan,  sangat sedikit masyarakat  yang bersedia dijadikan informan  kepolisian. Dengan berbagai alasan klasik seperti tidak adanya kepastian besar kecilnya honor yang harus mereka terima  dalam  setiap  memberikan  infonnasi  akurat  tentang  adannya  pelaku  atau jaringan  kejahatan  narkoba  dan  atau  juga  dengan  alasan  belum  adanya  jaminan keamanan yang harus di terima oleh seorang informan dalam kehidupannya sehari hari dan masih banyak segudang alasan lain mereka tidak bersedia menjadi informan kepolisian.  Padahal  keberadaan  seorang  informan  merupakan  salah  satu  faktor penentu  keberhasilan  kepolisian  dalam  setiap  mengungkap  kejahatan  peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotiika di Provinsi Lampung.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dianalisis  bahwa  faktor  penghambat  dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika meliputi faktor hukum dimana  Polisi  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  telah menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-undang Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  KUHAP  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian Polri dapat dikatakan telah  menjalankan  tugas-tugas  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Faktor  penegak hukum  dalam  rangka  penegakan  hukum  dan  implementasi  penegakan  hukum  bahwa penegakan  keadilan  tanpa  kebenaran  adalah  suatu  kebijakan  dan  kesadaran  hukum masyarakat, hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara merupakan alat yang memegang peranan sangat penting.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Upaya Satuan Narkoba Polda Lampung dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan  narkoba  di  wilayah  hukum  Polda  Lampung  dilakukan  dengan  3 (tiga)  cara  upaya  Pre-emtif  yang  merupakan  suatu  upaya  paling  awal  dalam mencegah timbulnya  faktor kriminogen atau  kejahatan  narkoba pada tahap  sedini mungkin,  misalnya  mengajak  masyarakat  untuk  berupaya  aktif  dalam  upaya penanggulangan  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkoba  dan  menangkal setiap  gejala  yang  terjadi,  upaya  preventif  yaitu  usaha  mencegah  kejahatan  yang merupakan  tugas  dan  fungsi  para  penegak  hukum  yang  bertujuan  menegakkan norma  norma  sentral  dan  masyarakat  dan  upaya  represif  yang  merupakan  suatu tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Narkoba  Polda  Lampung  sesudah terjadinya  kejahatan  dengan  melakukan  penangkapan,  penahanan,  penyitaan  dan penggeledahan serta melakukan penyidikan tethadap pelaku tindak pidana pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
2. Faktor  penghambat  dalam  penanggulangan  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan narkoba meliputi faktor hukum dimana Polisi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan  narkoba  telah  menjalankan  peraturan  perundang-undangan  yang ada, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian Polri dapat dikatakan telah menjalankan tugas-tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu  kebijakan  dan  kesadaran  hukum  masyarakat,  hukum  dalam  kehidupan masyarakat dan bernegara merupakan alat yang memegang peranan sangat penting. Hubungan  masyarakat  dengan  hukum  ini  dapat  dipahami  sesuai  dengan  adanya hubungan hukum dengan masyarakat serta kurangnya informan merupakan faktor penghambat  dikarenakan  sangat  sedikit  masyarakat  yang  bersedia  dijadikan informan kepolisian.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  maka  penulis  dapat  menyarankan  sebagai berikut :
1. Hendaknya  kepada  Satuan  Narkoba  Polda  Lampung  mengoptimalkan  pembinaan kepada  masyarakat  dalam  rangka  mengajak  segenap  unsur  kelompok  masyarakat agar bahu membahu merapatkan barisan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ditengah masyarakat, sehingga dapat meningkat grafik kejahatan narkoba yang cenderung terus naik pada titik nadinya akan sangat membahayakan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  akibat rongrongan bahaya kejahatan narkoba.
2. Diharapkan kepada Satuan Narkoba Polda Lampung meningkatkan koordinasi antar lintas  aparat  kepolisian  dengan  instansi  terkait  dan  pemerintah  daerah,  terutama koordinasi antar unsur criminal justice system , Mahkejapol. Dengan saling koordinasi diharapkan akan memberikan sinergi positif maka upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Lampung akan tercapai dengan sangat baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku : Abdul Manan. 2003. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Kecana Prenada Media Group, Jakarta.
Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I . Rajawali Pers, Jakarta.
Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Alumni, Bandung.
Bambang Poernomo. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana . Ghalia Indonesia, Jakarta.
Dellyana Shant. 1998. Konsep Penegakan Hukum . Liberty, Yogyakarta.
Erlyn Indarti. 2000. Diskresi Polisi . Lembaga Penerbit Undip, Semarang.
Jimly Asshiddiqie. 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional . Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
Lawrence M. Friedman. 1996. Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis  Atasi Teori-Teori Hukum (Susunan I) . RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Leden Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta.
Moeljatno.  2008. Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi . Rineka Cipta, Jakarta.
Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian . Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Satjipto Raharjo. 2001. Polisi Pelaku dan Pemikir . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Simons. 1992. Kitab Pelajaran Hukum Pidana . Pioner Jaya, Bandung.
Siswanto  Sunarno.  2009. Ekstradisi  dan  Bantuan  Timbal  Balik  dalam  Masalah  Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional . Rineka Cipta, Jakarta.
Soedarto. 1996. Kapita Selekta Hukum Pidana . Alumni, Bandung.
Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Wirjono Prodjodikoro. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . Eresco, Jakarta.

## Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya :
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  Nomor  8 Tahun  2009 tentang  Implementasi  Prinsip  dan  Standar  Hak  Asasi  Manusia  dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## Sumber Lainnya :
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  2000. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Balai Pustaka, Jakarta.
Yan  Pramadya  Puspa.  2008. Kamus  Hukum  Belanda-Indonesia-Inggris .  Aneka  Ilmu, Semarang.
Zainab  Ompu  Jainah.  2011. Membangun  Budaya  Hukum  Masyarakat  Penegak  Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi tentang  Lahirnya Badan Narkotika  Nasional) . Jurnal  Ilmu  Hukum  Volume  2  Nomor  2.  Fakultas  Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
Zainudin Hasan.  2017. Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal  54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung .  Keadilan  Progresif Volume  8  Nomor  2.  Fakultas  Hukum  Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
http://promoter.polri.go.id/landing/, diakses Tanggal 12 September 2020.