E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 42-53
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163
PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP OBJEK SENGKETA YANG BERADA DI TANGAN PIHAK KETIGA DALAM PENANGANAN PERKARA PERDATA
Mhd. Teguh Syuhada Lubis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapt. Mukhtar Basri Nomor 3, Medan – Sumatera Utara Email: mhdteguhsyuhada@umsu.ac.id

## Abstrak
Hukum  Acara  Perdata  mengatur  lembaga  yang  disebut  penyitaan  properti  (conservatoir beslag)  yang  diatur  dalam  Pasal  261  RBG  atau  227  Ayat  (1)  HIR.  Pasal  261  RBG menjelaskan  sebagai  berikut:  Jika  ada  alasan  yang  masuk  akal,  bahwa  seseorang  berhutang, sebelum  keputusan  dibuat,  atau  sebelum  putusan  yang  mengalahkannya  tidak  dapat dilaksanakan,  tetapi  untuk  memberikan  kepastian  dan  rasa  keadilan  bagi  pihak-pihak  dalam perkara  perdata  peran  lembaga  diperlukan  jaminan  penyitaan.  Lembaga  penyitaan  dianggap mampu menjaga barang yang disengketakan dari tindakan terdakwa sehingga dapat menjamin kepentingan penggugat dapat dilindungi. Dalam praktiknya, jaminan penyitaan dalam gugatan tersebut diberikan oleh hakim dan dinyatakan sah dan bernilai akan secara otomatis menjadi penyitaan  eksekusi  untuk  mendukung  keputusan.  Pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan hak-hak objek yang disengketakan dalam gugatan perdata harus, atas permintaan orang yang bersangkutan,  Ketua  Pengadilan  Distrik memberikan  perintah  untuk menyita  objek  sengketa untuk  dijaga.  Dalam  praktiknya,  jaminan  penyitaan  tidak  selalu  berjalan  dengan  baik, terutama  untuk  penyitaan  agunan,  di  mana  objek  sengketa  berada  di  tangan  pihak  ketiga, sehingga  pentingnya  meninjau  proses  penyitaan  ada  di  tangan  pihak  ketiga  dalam  objek tersebut. penanganan kasus perdata.

## Kata Kunci: Sita, Jaminan, Pihak, Objek, Sengketa

## Abstract
Civil  procedure  Code  regulates  an  institution  called  the  seizure  of  property    (conservatoir beslag)  which  is  regulated  in  Article  261  RBG  or  227  Paragraph  (1)  HIR.  Article  261  The RBG explains as follows: If there are reasonable grounds, that a person is in debt, before the decision is made, or before the verdict that defeats it cannot be implemented, but in order to provide  certainty  and  a  sense  of  justice  for  the  parties  in  the  civil  case  the  role  of  the institution is needed confiscation guarantee. The confiscation institution is considered able to keep  the  disputed  goods  from  the  defendant's  actions  so  that  it  can  guarantee  the  plaintiff's interests can be protected. In practice the seizure guarantee in the lawsuit is granted by the judge and declared valid and valuable will automatically become executorial seizure in order to support the decision. Parties with an interest in the rights of the object disputed in a civil suit shall, at the request of the person concerned, the Chairperson of the District Court give the  order  to  confiscate  the  object  of  the  dispute  in  order  to  safeguard.  In  practice,  seizure guarantees  do  not  always  go  well,  especially  for  collateral  seizure,  where  the  object  of  the dispute is in the hands of a third party, so that the importance of reviewing the confiscation process is in the hands of third parties in the object of handling civil cases.
Keywords : Seizure, Security, Third, Object, Dispute
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163

## PENDAHULUAN
Hubungan  antara  manusia  dengan  manusia  dalam  praktik  sehari-hari  seringkali  dapat menimbulkan  hubungan  hukum,  yang  mana  dalam  hubungan  tersebut  anatara  yang  satu dengan  yang  lainnya  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  para pihak  sehingga  dalam  istilah  hukum  dikenal  hukum  perdata  materil  dan  hukum  perdata formil.  Hukum  perdata  materil  adalah  suatu  kumpulan  dari  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  keperdataan  (privat) antara pihak  yang satu  dengan  pihak  lainnya,  sedangkan  hukum  perdata  formil  adalah  peraturan  perundang- undangan  yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak- hak  keperdataan  sesuai  dengan  hukum  perdata  materil  mengandung  sanksi  yang  sifatnya memaksa (Sarwono, 2011, h. 3-4).
Hukum acara perdata positif yang masih berlaku hingga saat ini adalah RBG dan HIR, khusus  diluar  Jawa  dan  Madura  seperti  kita  yang  ada  di  Sumatera  berlaku  penuh  ketentuan RBG sebagai hukum acara perdata positif, sesuai dengan ketentuan Aturan Peralihan Pasal II dan  IV  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  tanggal  18  Agustus  1945.  Namun  RBG dan  HIR  tidaklah  merupakan  aturan  yang  lengkap  yang  mampu  mencakup  semua  ruang lingkup hukum acara perdata positif di Indonesia. Peraturan-peraturan yang melengkapi RBG dan  HIR  contohnya  antara  lain:  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  juncto  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor  20  Tahun  1947  tentang  Banding  (hanya  berlaku  untuk  daerah  Jawa  dan  Madura), Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  R.V. (Reglement  of  de  Burgerlijke Rechtsvordering), yang dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam prakteknya dua aturan ini masih dijadikan acuan pelengkap bila ada aturan-aturan yang tidak jelas (Retnowulan Sutanto, 2009, h. 6).
Para pihak yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan tentunya akan beracara sesuai hukum  acara  perdata  yang  berlaku  mulai  dari  pengajuan  tuntutan  hak  sampai  jatuhnya putusan pengadilan. Tentunya para pihak tidak hanya mengharap putusan pengadilan semata yang  berisi  penyelesaian  perkara  yang  diselesaikan  dimana  didalamnya  ditentukan  dengan pasti  hak  maupun  hubungan  hukum   para  pihak  dengan  objek  yang  dipersengketakan  (M. Yahya  Harahap,  2008,  h.  797).  Namun  sudah  pasti  putusan  tersebut  mempunyai  kekuatan eksekusi  sehingga  putusan  pengadilan  tersebut  dapat  dilaksanakan  seluruhnya  sehingga tercapai apa yang disebut Rule of Law atau demi tegaknya hukum dan keadilan.
Putusan  tidak  ada  artinya  apabila  tidak  dapat  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu  putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu berkekuatan untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Walaupun putusan pengadilan  itu  dapat  dilakukan  dan  mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  tetapi   banyak  pihak yang  masih  merasa  khawatir  bahwa  selama  proses  persidangan  berlangsung  tergugat  akan menjual barang-barangnya atau dengan jalan lain mengalihkan hak atas barangnya, sehingga
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163
jika  waktunya  telah  tiba  putusan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  hendak dilaksanakan,   barang  yang  menjadi  objek  persengketaan  tidak  dapat  dieksekusi  karena barang  tersebut  tidak  berada  ditangan  tergugat  lagi  atau  berada  ditangan  pihak  ketiga  yang tentunya sangat merugikan bagi pihak penggugat.
Hukum  acara  perdata  diatur  sebuah  lembaga  yang   bernama  Lembaga  Sita  Jaminan (conservatoir  beslag) yang  diatur  dalam Pasal  261  RBG  atau  227  ayat  1 Herzien  Inlandsch Reglement (HIR).  Pasal  261  RBG  menjelaskan  sebagai  berikut:  Jika  ada  persangkaan  yang beralasan,  bahwa  seorang  berhutang,  sebelum  dijatuhkan  putusan  atasnya,  atau  sebelum putusan  yang mengalahkannya  belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau  membawa  barangnya  yang  bergerak  ataupun  yang  tidak  bergerak,  dengan  maksud menjauhkan  barang  itu  dari  para  penagih  hutang,  maka  atas  permintaan  orang  yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah supaya disita barang itu akan  menjaga  hak  memasukkan  permintaan  itu,  selain  daripada  itu  kepada  orang  yang meminta diberitahukan pula, bahwa ia akan menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri yang  akanditentukan,  seboleh-bolehnya  dalam  persidangan  yang  pertama  akan  datang  untuk menyebut dan meneguhkan gugatan (Retnowulan Sutanto, 2009, h. 472).
Di  dalam  prakteknya  sita  jaminan  yang  dalam  gugatan  dikabulkan  oleh  hakim  dan dinyatakan  sah  dan  berharga  otomatis  akan  menjadi  sita  eksekutorial  dalam  rangka mendukung putusan tersebut.   Namun tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan secara sebenar-benarnya  yaitu  secara  paksa  oleh   pengadilan.  Hanya  putusan  yang  bersifat condemnatoir sajalah  yang  dapat  dilaksanakan,  sedangkan   putusan  yang  bersifat declaratoir dan consitutif tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya (Retnowulan Sutanto, 2009, h. 109).
Secara yuridis, pengertian sita jaminan adalah sita yang merupakan upaya hukum yang diambil  oleh  Pengadilan  sebagai  tindakan  yang  mendahului  pemeriksaan  pokok  perkara ataupun  mendahului  putusan.  Jadi  sita  jaminan  dapat  dilakukan  sebelum  pengadilan memeriksa  pokok  perkara  atau  pada  saat  proses  pemeriksaan  perkara  sedang  berjalan, sebelum Majelis Hakim (Pengadilan) menjatuhkan putusan (R. Soeparmono, 2006, h. 40).
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  hakim  sekali  lagi  harus  teliti  dalam  memeriksa suatu   permohonan  sita  jaminan.  Para  hakim  harus  benar-  benar  melihat  suatu  permohonan sita  jaminan  secara  utuh  dan  menyeluruh  tidak  hanya  melihat  syarat  dan  pertimbangan hukumnya  saja  tetapi  harus  melihat  fakta  yang  ada  di  lapangan  agar  putusan  nanti  dapat dilaksanakan dan mencerminkan rasa keadilan bagi  para pihak.
Perkara pelunasan hutang kadang-kadang di dalam waktu pelaksanaan sita jaminan ada pihak  ketiga  yang  mengaku  bahwa  barang  yang  disengketakan  tersebut  adalah  miliknya. Sehingga  pelaksanaan  sita  jaminan  dalam  beberapa  perkara  kasus  objek  yang  hendak  disita merupakan warisan yang belum terbagi waris dan pihak ketiga tersebut merupakan ahli waris yang berhak pula atas barang  yang disita. Sehingga kepentingan hukum atas barang tersebut terganggu  dengan  adanya  sita  jaminan  tersebut.  Di  dalam  pelaksanaan  di  tempat  barang tersebut berada belum tentu berjalan mulus.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Pelaksanaan Sita Jaminan...(Mhd. Teguh Syuhada Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 42-53
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163
Sita jaminan yang berada di tangan pihak ketiga dapat menjadi alasan bahwa pentingnya mengkaji  lebih  dalam  proses  pelaksanaan  sita  jaminan  yang  berada  di  tangan  pihak  ketiga dalam  objek  penanganan  perkara  perdata  maka  penulis  tertarik  untuk  menuangkan  dalam bentuk  tulisan  ini  dengan  judul  Pelaksanaan  Sita  Jaminan  Terhadap  Objek  Sengketa  Yang Berada di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penaganan Perkara Perdata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum.  Penelitian  hukum  adalah  penelitian  yang diterapkan  atau  diberlakukan  khusus  pada  ilmu  hukum  (Istanto,  2007,  h.  29).  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  yang  bertujuan  untuk  mencari  jawaban  atau  solusi  dari  fokus permasalahan yang diteliti sehingga dapat menjadi referensi untuk perubahan dibidang hukum yang  lebih  baik.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  pustaka,  penelitian  pustaka merupakan penelitian yang mencari data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti lalu akan dirangkum dengan baik untuk kemudian dapat diketahui apa yang menjadi permasalahan dan  apa  yang  dapat  menjadi  jawaban  serta  solusinya.  Penulis  menggunakan  pendekatan perundang-undangan,  filosofis,  serta  konseptual  dalam  penelitian  ini.  Analisis  data  yang digunakan  adalah  analisis  kualitatif  yang  memadukan  data  dari  beberapa  sumber  menajdi uraian kalimat yang mudah dibaca dan dipahami.

## PEMBAHASAN
Pengaturan  Sita  Jaminan  Terhadap  Objek  Sengketa  Yang  Berada  Di  Tangan  Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata
Sita  jaminan  atau  Conservatoir  beslag  diatur  dalam    Pasal  227  ayat  1  HIR,  Pasal  261 Ayat  1 Rechtreglement  voor  de  Buitengewesten (RBG),  atau  Pasal  720 Reglement  op  de Rechtvordering (Rv) adalah menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut, tujuannya agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses  persidangan  berlangsung,  sehingga  pada  saat  putusan  dilaksanakan,  pelunasan pembayaran  utang  yang  di  tuntut  penggugat  dapat  terpenuhi,  dengan  jalan  menjual  barang sitaan itu.
Bertitik  tolak  dari  penggarisan  Pasal  277  ayat  1  HIR,  pelaksanaan  sita  jaminan  pada dasarnya  hanya  terbatas  pada  sengketa  perkara  utang-piutang  yang  ditimbulkan  oleh wanprestasi.  Dengan  diletakkannya  sita  pada  barang  milik  tergugat,  barang  itu  tidak  dapat dialihkan  tergugat  kepada  pihak  ketiga,  sehingga  tetap  utuh  sampai  putusan  berkekuatan hukum  tetap.  Apabila  tergugat  tidak  memenihi  pembayaran  secara  sukarela,  pelunasan  ganti rugi itu, diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang.  Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat sebagai debitur dimaksudkan: (M. Yahya Harahap, 2008, h. 322)
a. Bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita)
b. Tetapi di peruntukkan melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat. Seperti  yang  dijelaskan,  dalam  arti  sempit  berdasarkan  Pasal  227  ayat  1  HIR,  sita jaminan  hanya  dapat  diterapkan  dalam  perkara  utang-piutang.  Akan  tetapi  dalam  praktik,
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Pelaksanaan Sita Jaminan...(Mhd. Teguh Syuhada Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 42-53
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163
pelaksanaan diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari:
a. Wanprestasi  berdasarkan  Pasal  1243 jo .  Pasal  1247  KUHPerdata  dalam  bentuk penggantian biaya, bunga dan keuntungan yang akan diperoleh, atau
b. Perbuatan  melawan  hukum  (PMH)  berdasarkan  Pasal    1365  KUHPerdata  dalam  bentuk ganti rugi materill dan imaterill.
Penjaminan  pemenuhan  pembayaran  tuntutan  ganti  rugi  yang  diajukan  penggugat berdasarkan  wanprestasi  atau  PMH,  dapat  meminta  kepada  pengadilan  agar  diletakkan  sita jaminan  terhadap  barang  milik  tergugat.  Dengan  demikian,  praktik  pengadilan  telah memperluas (extend) penafsiran  utang  meliputi  ganti  rugi,  sehingga  terhadap  sengketa  yang demikian dapat dibenarkan untuk menerapkan sita jaminan yang diatur Pasal 227  ayat 1 HIR atau  Pasal  720  RV,  perluasan  pelaksanaan  tersebut  bertitik  tolak  dari  rasio,  bahwa  elemen pokok tuntutan utang, pada dasarnya sama dengan tuntutan ganti rugi. Sama-sama berbentuk pemenuhan pembayaran prestasi berupa uang kepada penggugat.
Sita jaminan ternyata telah di perluas juga meliputi segketa hak milik atas benda tidak bergerak.  Perluasan  ini  dianggap  perlu,  karena  sita  revindikasi  yang  diatur  dalam  Pasal  226 HIR tidak mencakup sengketa hak milik atas barang tidak bergerak, akan terdapat kekosongan hukum, sehingga tidak mungkin melindungi penggugat atas tindakan tergugat yang beriktikad buruk  selama  proses  persidangan  berlangsung,  tergugat  leluasa  menjual  atau memindahtangankan  barang  itu  kepada  pihak  ketiga  tanpa  ancaman  hukuman  jika  tidak diletakkan  sita  jaminan  terhadapnya.  Sehubungan  dengan  gambaran  kekosongan  hukum tersebut, cukup alasan menerima perluasan pelaksanaan sita jaminan meliputi sengketa milik atas  barang  tidak  bergerak.  Perluasan  itu  sudah  diterima  sebagai  keniscayaan,  bahkan  tidak pernah lagi dipersoalkan lagi dalam praktik.
Menempatkan  atau  menahan  harta  kekayaan  tergugat  yang  berkedudukan  sebagai debitur  di  bawah  penjagaan  pengadilan. Tujuannya,  agar  keutuhan  barang  itu  tetap  terjamin nilai dan keberadaannya sampai putusan memperolah kekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak  memenuhi  pembayaran  secara  sukarela  maka  harta  kekayaan  tergugat  yang  disita tersebut  dijual  lelang,  dan  harga  yang  diperoleh  dipergunakan  untuk  membayar  utang  atau ganti  rugi  yang  dibebankan  kepada  tergugat.  Sedang  apabila  gugatannya  tentang  sengketa milik  atas  barang  tidak  bergerak,  sita  jaminan  yang  diletakkan  bertujuan  untuk  menjamin keutuhan  dan  keberadaan  barang  sehingga  terpelihara  selama  proses  pemeriksaan berlangsung.  Dengan  demikian,  pada  saat  putusan  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  barang tersebut  dapat  dieksekusi  rill  dengan  jalan  mengosongkan  atau  membongkar  bangunan  yang ada di atasnya serta sekaligus menterahkan kepada penggugat.

## Objek Sita Jaminan
Di  dalam  sengketa  milik,  terbatas  atas  barang  yag  disengketakan,  mengenai  hal  ini sudah  dijelaskan  pada  pembahasan  prinsip  pokok  penyitaan.  Kebolehan  meletakkan  sita jaminan  atas  harta  kekayaan  tergugat  dalam  sengketa  hak  milik  atas  benda  tidak  bergerak yaitu  hanya  terbatas  atas  objek  barang  yang  diperkarakan  dan  tidak  boleh  melebihi  objek
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163
tersebut.  Pelanggaran  atas  prinsip  itu,  dianggap  sebagai  penyalahgunaan  wewenang  dan sekaligus  merupakan  pelanggaran  atas  tata  tertib  beracara,  sehingga  penyitaan  itu dikategorikan sebagai undue process atau tidak sesuai dengan hukum acara.

## Terhadap objek dalam sengketa utang atau ganti rugi
Objek  sita  jaminan  dalam  perkara  utang-piutang  atau  ganti  rugi  dapat  diterapkan alternatif berikut:
a. Meliputi seluruh harta kekayaan tergugat
Sepanjang  utang  atau  tuntutan  ganti  rugi  tidak  dijamin  dengan  agunan  tertentu,  sita jaminan dapat diletakkan di atas seluruh harta kekayaan tergugat. Pelaksanaan yang demikian bertitik  tolak  dari  ketentuan  Pasal  1131  KUHPerdata jo .  Pasal  227  ayat  1  HIR,  yang menegaskan:
1) Segala  kebendaan  debitur  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak,  menjadi tanggugan untuk segala perikatan perseorangan (Pasal 1131 KUHPerdata).
2) Barang  debitur  (tergugat)  baik  yang  bergerak  dan  tidak  bergerak  dapat  diletakkan  sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditor (penggugat).
Kebolehan  menyita  seluruh  harta  milik  tergugat  dalam  sengketa  utang  atau  ganti  rugi harus memperhatikan prinsip yang digariskan Pasal 197 ayat 8 HIR, Pasal 211 RBG:
1) Dahulukan  penyitaan  barang  bergerak,  jadi  yang  pertama-tama  disita,  barang  bergerak. Apabila  nilai  barang  bergerak  yang  disita  mencukupi  untuk  melunasi  jumlah  gugatan, penyitaan dihentikan sampai disitu saja.
2) Kalau  barang  bergarak  tidak  mencukupi jumlah tuntutan,  baru  diporbolehkan  melatakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak, memperhatikan tata tertib penyitaan tersebut, dilarang langsung menyita barang tidak bergerak, jika tergugat memiliki barang bergerak. Namun, apabila sama sekali tidak ada barang yang bergerak, barulah dapat langsung disita barang tidak bergerak.
3) Terbatas pada barang agunan; jika perjanjian utang-piutang dijamin dengan agunan barang tertentu:
4) Sita  jaminan  dapat  langsung  diletakkan  di  atasnya  meskipun  bentuknya  barang  tidak bergerak
5) Dalam  perjanjian  kredit  yang  dijamin  dengan  agunan  barang  tertentu,  pada  barang  itu melekat  sifat  spesialitas  yang  memberi  hak  separatis  kepada  kreditor,  oleh  karena  itu prinsip mendahulukan penyitaan barang bergerak disingkirkan oleh perjanjian kredit yang dijamin dengan agunan.
Sita  jaminan  atas  benda  bergerak  dapat  terjadi  apabila  perjanjian  kredit  tidak  dijamin dengan agunan barang tertentu atau jaminannya berbentuk fidusia. Penjelasan tentang hal itu, tidak  memerlukan  uraian  lagi,  karena  pada  dasarnya  sama  dengan  prinsip  umum  yang dijelaskan  pada  prinsip-prinsip  pokok  penyitaan.  Sedang  tata  caranya  sama  dengan pelaksanaan sita revindikasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal  yang perlu diingatkan, antara lain:
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 42-53
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163
1) Barang sitaan tetap diletakkan pada tempat semula, boleh dipindahkan ke tempat yang lain Dengan syarat, apabila hal itu perlu untuk keamanan dan keselamatan barang.
2) Penjagaan  dan  penguasaan  diserahkan  kepada  tergugat  (tersita).  Tidak  boleh  diserahkan penjagaan  dan  penguasaannya  kepada  penggugat  juga  dilarang  menyerahkan  penjagaan dan penguasaannya kepada pihak ketiga atau kepala desa.
3) Tidak  boleh  diletakkan  sita  jaminan  atas  permintaan  penggugat  lain  seperti  yang dijelaskan, khusus terhadap penyitaan barang bergerak berlaku asas yaitu Saisie sur saisie ne  vaut yang  digariskan  Pasal  463  Rv,  yaitu  pada  saat  yang  bersamaan  tidak  boleh diletakkan sita terhadap barang yang sama. Yang dapat dilakukan atas permintaan sita yang belakangan  adalah  sita  penyesuaian  dengan  jalan  membuat  berita  acara  penyesuaian (process verbaal van vergelijkende beslag)
4) Secara  kasuistis  dapat  di  bebankan  jaminan  kepada  penggugat  secara  kasuisitis  dapat diterapkan  ketentuan  Pasal  722  Rv  dalam  pelaksanaan  sita  jaminan.  Menurut  pasal tersebut. Pengabulan sita jaminan yang diminta penggugat dibarengi dengan perintah atau persyaratan,  sita  jaminan  baru  dilaksanakan  apabila  penggugat  membayar  biaya,  serta kerugian  dan  bunga  yang  mungkin  timbul  akibat  penyitaan  tersebut.  Dalam  hal  yang demikian penyerahan uang jaminan, harus diberikan bersamaan dengan perintah penyitaan Mengenai  berapa  besarnya  uang  jaminan  yang  harus  diberikan  penggugat  atas  penyitaan itu,  dapat  ditetapkan  pengadilan  melalui  sidang  insidentil.  Seperti  yang  telah  dijelaskan, ketentuan  ini  dapat  diterapkan  secara  kasuistis.  Oleh  karena  itu  ketentuan  Pasal  722  Rv, tidak  boleh  dijadikan  sebagai  syarat  yang  bersifat  generalisasi  terhadap  setiap  penyitaan barang bergerak.
5) Tersita berhak mengajukan bantahan. Pasal 724 Rv memberi hak kepada tergugat (tersita) untuk segera mengajukan bantahan terhadap sita jaminan yang diletakkan terhadap barang bergerak. Bantahan dapat diajukan di luar sidang atau dalam sidang insidentil. Dapat juga diajukan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.
Tidak  terdapat  perbedaan  pokok  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  sita  jaminan  atas barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dengan demikian, tidak berbeda dengan tata cara pelaksanaan  sita  revindikasi,  uraian  yang  dikemukakan  pada  bagian  itu,  berlaku  juga  dalam hal  ini.  Selanjutnya,  penjelasan  tambahan  yang  dikemukakan  dalam  sita  jaminan  barang bergerak meliputi juga terhadap sita jaminan barang tidak bergerak.
Agar terdapat kepastian hukum mengenai hasil yang timbul dari objek sita jaminan yang melekat  padanya  dan  akan  dibayarkan  kepada  penggugat  bersama-sama  dengan  hasil penjualan  barang  sita  jaminan,  pengadilan  harus  mempertimbangkan  dan  menegaskannya dalam  penerapan  sita.  Sita  Jaminan  di  Tangan  Pihak  KetigaPenyitaan  barang  tergugat  yang berada di tangan pihak ketiga disebut conservator beslog onder derden atau disingkat derden beslag. Dalam praktik dan penulisan disingkat dengan sita pihak ketiga . Tujuannya memberi hak kepada penggungat untuk mengajukan penyitaan terhadap hak milik tergugat yang berada di  tangan  pihak  ketiga,  untuk  melindungi  kepentingan  kreditor  (penggugat),  agar  terjamin pemenuhan pembayaran  yang dituntut. Ada beberapa hal yang  perlu diperhatikan terkait sita
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163
jaminan pada pihak ketiga.

## b. Pengaturan
Ketentuan mengenai sita pihak ketiga diatur dalam Pasal 197 ayat 8 HIR dan Pasal 211 RBG  dapat  diletakkan  sita  meskipun  barang-barang  itu  berada  di  tangan  pihak  ketiga. Ketentuan  Pasal  197  ayat  8  HIR  tersebut  dasarnya  berkenaan  dengan  sita eksekusi  terhadap pihak  ketiga  ( executorial  beslag  order  derden). Namun,  ketentuan  tersebut  berlaku  dan diterapkan pada sita jaminan terhadap pihak ketiga ( conservator beslag onder derden) , karena Pasal  227  ayat  3  HIR  memuat  penegasan  yaitu  aturan  tata  cara  pelaksanaan  sita  jaminan, tunduk kepada ketentuan Pasal 197, 198, dan 199 HIR (M. Yahya Harahap, 2008, h. 406).
c. Syarat Permintaan Sita Pihak Ketiga
Syarat  yang  mesti  dipenuhi  agar  dapat  diletakkan  sita  kepada  pihak  ketiga,  dijelaskan dalam Pasal 728 Rv.

## d. Barang objek sita pihak ketiga
Mengenai  barang  apa  saja  yang  dapat  dijadikan  objek  sita  pihak  ketiga,  disebut  dalam Pasal 197 ayat 8 HIR maupun Pasal 728 Rv, yang terdiri dari:
1) Uang tunai.
2) Surat berharga ( commercial paper) , seperti bill of change, promissory note, cheque, bond, money order dan sebagainya.
3) Tagian atau utang pihak ketiga kepada tergugat.
4) Penyitaan Berdasarkan Perintah.
Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  197  ayat  1  HIR,  bahwa  setiap  penyitaan  harus berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan pengadilan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu  prinsip  pokok  penyitaan  dalam  segala  bentuk.  Oleh  karena  itu,  sita  pihak  ketiga  yang tidak didukung surat penerapan, tidak memiliki dasar hukum.
Pemberitahuan sita pihak ketiga, meliputi dua pihak:
1) Pemberitahuan kepada pihak ketiga
Hal ini diatur dalam Pasal 730 Rv, jika juru sita hendak menjalankan sita pihak ketiga atas barang  milik  tergugat  yang  ada  di  tangannya,  tindakan  itu  harus  diberitahukan  kepada kantor:
a) Penyimpanan atau pemegangnya.
b) Kepada penyimpanan kas atau rekening.
c) Surat pemberitahuan penyitaan itu:
a.1. Ditandatangani pihak ketiga tersebut
b.1. Penandatanganan secara formil dikategorikan sebagai tindakan mengetahui.
d) Kalau  penyitaan  pihak  ketiga  dilakukan  kepada  perorangan,  pemberitahuan  langsung disampaikan kepadanya
e) Apabila  pihak  ketiga  menolak  menandatangani  asli  surat  pemberitahuan,  juru  sita membuat catatan atas penolakan itu.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 42-53
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163
2) Pemberitahuan kepada Tergugat
Selain  pemberitahuan  kepada  pihak  ketiga,  Pasal  731  Rv  mewajibkan  penyampaian pemberitahuan penyitaan kepada tergugat (debitur).

## Pelaksanaan  Sita  Jaminan  Terhadap  Objek  Sengketa  Yang  Berada  Di  Tangan  Pihak Ketiga Pada Perkara Perdata
Pembahasan  kali  ini  Pasal  227  HIR/261  RBG  menentukan  bahwa  "Jika  terdapat sangkaanyang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankanbarang miliknya  dengan  maksud  akan  menjauhkan  barang  tersebut  daripenggugat,  maka  atas permohonan  penggugat,  pengadilan  dapat  memerintahkanagar  diletakkan  sita  atas  barang tersebut  untuk  menjaga/menjamin  hak  dari  sipenggugat".  Sepatutnya  pihak  yang  berwenang menilai  adanya  persangkaan  yangberalasan  adalah  hakim  dan  bukan  penggugat.  Memang tergugat  memiliki  hakmengajukan  fakta  tentang  adanya  persangkaan,  tetapi  kewenangan penilaianakhirnya tetap terletak di tangan hakim.
Secara tegas tentang penjagaan sita atas harta yang tidak bergerakmisalnya tanah tidak ada  diatur  dalam  undang-undang.  Undang-undang  hanyamengatur  mengenai  penjagaan  sita atas barang yang bergerak sesuai denganketentuan Pasal 197 ayat 9 HIR/212 RBG. Penyitaan atas  benda  tak  bergerak,tidak  boleh  mengurangi  hak  tersita  untuk  memakai,  menguasai  dan menikmatinya.Rumah  atau  tanah  yang  disita,  tetap  berada  di  bawah  penjagaan  dan penguasaantersita,  dan  tersita  tidak  boleh  dilarang  untuk  menguasai,  memakai danmenikmatinya.  Yang  dilarang  ialah  untuk  menjual  atau  memindahkannya  kepadaorang lain sebagaimana termaktub dalam Pasal 199 HIR/214 RBG.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  barang  sitaan  tidak  dilarang  untuk  tetapdikuasai, diusahai  dan  dinikmati  pihak tersita  (tergugat).  Sejalan  dengan  ketentuanitu,  undang-undang tidak memperkenankan penyerahan penguasaan ataupenjagaan barang sitaan benda yang tidak bergerak  kepada  penggugat.Penyerahan  penguasaan  atau  penjagaan  barang  sitaan  ke  tangan penggugat, berarti hakim telah mengeksekusi perkara sebelum perkara yang bersangkutanmemperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam kasus penyitaan terhadap harta di  dalam  putusan,  penggugatmeminta  sita  jaminan  dengan  argumen  tersendiri,  yaitu  agar gugatan  penggugattidak  menjadi  sia-sia (ilusionis) serta  dikhawatirkan  adanya  upaya  para tergugatmelepaskan  diri  dari  kewajibannya  untuk  membayar  ganti  kerugian  yangdiputuskan oleh pengadilan.

## Tata Cara Pelaksanaan Sita Jaminan
Mengenai  tata  cara  pelaksanaan  sita  jaminan  dijelaskan  dalam  Pasal  227  ayat  3  HIR. Tata  caranya  tunduk  kepada  ketentuan  yang  digariskan  Pasal  197,  198  dan  199  HIR. Penegasan  ini  sama  dengan  yang  diatur  dalam  Pasal  226  ayat  3  HIR  yang  menyatakan  tata cara sita revindikasi mengikuti cara dan syarat yang digariskan Pasal 197 HIR. Bertitik tolak dari  Pasal  226  ayat  3  HIR,  tata  cara  dan  syarat  pelaksanaan  sita  jaminan  dengan  sita revindikasi,  tunduk  kepada  ketentuan  Pasal  197  HIR  sepanjang  objek  sita  jaminan  adalah barang  bergerak.  Akan  tetapi,  apabila  objeknya  adalah  barang  tidak  bergerak  harus  ditaati
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163
ketentuan  Pasal  198  HIR,  yaitu  mendaftarkan  dan  mengumumkan  berita  acara  penyitaan  di kantor pendaftaran yang berwenang untuk itu.
Sehubungan  dengan  itu,  oleh  karena  tata  cara  penyitaan  revindikasi  sama  dengan  sita jaminan  maka  tata  cara  penyitaan  yang  diuraikan  pada  sita  revindikasi,  berlaku  seleruhnya pada sita jaminan yang terdiri dari:
a. Dilaksanakan  berdasarkan  penetapan  pengadilan.  Dituangkan  dalam  bentuk  surat penetapan yang diterbitkan oleh ketua Pengadilan Negeri atau Majelis yang bersangkutan berisi  perintah  kepada  panitera  atau  juru  sita  untuk  melaksanakan  sita  jaminan  terhadap harta kekayaan tergugat.
b. Penyitaan dilaksanakan panitera atau juru sita.
c. Memberitahukan  penyitaan  kepada  tergugat  yang  berisi  Hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  dan jam serta tempat penyitaan agar tergugat  menghadiri penyitaan, namun seperti yang telah dijelaskan, kehadiran tergugat tidak menjadi  syarat keabsahan pelaksanaan sita.
d. Juru  sita  dibantu  dua  orang  saksi.  Dijelaskan  nama,  pekerjaan,  dan  tempat  tinggal  saksi dalam  berita  acara  sita  saksi  harus  penduduk  Indonesia  paling  rendah  berumur  21  tahun orang yang dapat dipercaya.
e. Pelaksanaan  sita  dilakukan  di tempat  barang  terletak  juru  sita  dan  saksi  datang  di  tempat barang yang hendak disita, dan tidak sah penyitaan yang tidak dilakukan di tempat barang terletak.
f. Membuat  berita  acara  sita,  hal-hal  pokok  yang  harus  dimuat  dalam  berita  acara  sita jaminan tanggal dan nomor surat penetapan jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun penyitaan, nama,  pekerjaan,  dan  tempat  tinggal  saksi,  rincian  satu  per  satu  jenis  barang  yang  disita, Penjelasan  pembuatan  berita  acara  dihadapan  tersita  (jika  hadir),  Penjelasan  penjagaan barang sitaan diserahkan kepada tersita, dan ditandatangani juru sita dan saksi.
Berdasarkan urian di atas dengan adanya pencatatan tentang hal itu dalam berita acara, secara  formil  dan  resmi  pemohon  berkedudukan  sebagai  pemegang  sita  penyesuaian,  maka: Meletakkan  barang  sitaan  di  tempat  semula;  Menyatakan  sita  sah  dan  berharga  (M.  Yahya Harahap, 1990, h. 321)..
Demikian pokok-pokok tata cara dan syarat sita jaminan. Untuk memperoleh penjelasan yang  lebih  lengkap.  HIR/RBG  sama  sekali  tidak  mengatur  upaya  hukum  khusus  bagi pihaktersita untuk melawan instrumen sita jaminan.Memang pada dasarnya sitajaminan tidak ditujukan  untuk  melakukan  eksekusi/penjualan  terhadap  obyek  sita  dan  sekedar  melarang tersita  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  barang  tersebut.  Namun,  sita  jaminan tersebut  tetap  dapat  menimbulkan  kerugianterhadap  tersita.Sebaliknya  Rv  justru  memuat ketentuan yang secara khusus mengaturperlawanan terhadap sita jaminan, Pasal 724 dan 725 Rv  memberikan  kesempatanbagi  tersita  untuk  mengajukan  bantahan  baik  dengan  sidang singkat di hadapanketua (pengadilan) maupun dihadapan sidang raad van justitie .Perlawanan inidiajukan  dalam  suatu  pemeriksaan  atas  sah  dan  berharga  atau  tidaknya  sitajaminan,  yang harus diadakan 8 (delapan) hari setelah sita ditetapkan.
Mengenai  tata  cara  pemberian  sita  penyesuaian,  perlu  diperhatikanPutusan  Mahkamah
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Pelaksanaan Sita Jaminan...(Mhd. Teguh Syuhada Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 42-53
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163
Agung  Nomor  1326  K/Sip/1981  tanggal  19  Agustus  1982  yang  menyebutkan  jika  barang yang  hendak  disitajaminankan  telah  disita  dalamperkara  lain,  atau  telah  dijaminkan  kepada orang lain atau telah disita eksekusi,Pengadilan Negeri hanya boleh memberi dan melakukan sita  penyesuaian (vergelijkende  beslag) dengan  jalan  mencatat  dalam  berita  acara  bahwa barangyang  bersangkutan  telah  dan  sedang  berada  di  bawah  sita  jaminan  atau diagunkankepada pihak lain.
Cara  untuk  mengetahui  status  barang  sedang  berada  di  bawah  penyitaan  atau  agunan dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain: (M. Yahya Harahap, 1990, h. 321)
1. Berdasarkan  pengetahuan  hakim  atau  juru  sita  sendiri  yang  bersumber  dari  berita acara sita yang ada di pengadilan, atau
2. Dari  keterangan  tergugat  sendiri  di  dalam  atau  di  luar  persidanganberdasarkan dokumen  berita  acara  sita  atau  perjanjian  kreditBilamana  ditemukan  fakta  tentang status barang yang sedang berada dalampenyitaan atau diagunkan, permohonan yang dapat  diajukan  terhadapnya  adalahsita  penyesuaian,  bukan  bentuk  sita  yang  lain. Dengan adanya pencatatan tentanghal itu dalam berita acara, secara formil dan resmi pemohon berkedudukan sebagai pemegang sita penyesuaian

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pengaturan  Pelaksanaan  Sita  Jaminan  Objek  Sengketa  Yang  Berada  Di  Tangan  Pihak Ketiga  Pada  Perkara  Perdata  diatur  dalam  Pasal  197  ayat  8  HIR  dan  Pasal  211  RBG. Ketentuan  Pasal  197  ayat  8  HIR  tersebut  dasarnya  berkenaan  dengan  sita eksekusi  terhadap pihak ketiga ( executorial beslag order derden). Namun, karena Pasal 227 ayat 3 HIR memuat peneasan yaitu aturan tata cara pelaksanaan sita jaminan, tunduk kepada ketentuan Pasal 197, 198, dan 199 HIR.  Pelaksanaan Sita Jaminan Pada Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak  Ketiga  Penyitaan  barang  tergugat  yang  berada  di  tangan  pihak  ketiga  disebut conservator beslog onder derden atau disingkat derden beslag. Dalam praktik dan penulisan disingkat  dengan sita  pihak  ketiga .  Tujuannya  memberi  hak  kepada  penggungat  untuk mengajukan penyitaan terhadap hak milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga, untuk melindungi  kepentingan  kreditor  (penggugat),  agar  terjamin  pemenuhan  pembayaran  yang dituntut.Sehubungan dengan itu, oleh karena tata cara penyitaan revindikasi sama dengan sita jaminan  maka  tata  cara  penyitaan  yang  diuraikan  pada  sita  revindikasi,  berlaku  seluruhnya pada sita jaminan yang terdiri dari dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, Penyitaan dilaksanakan  panitera  atau  juru  sita,  Memberitahukan  penyitaan  kepada  tergugat,  Juru  sita dibantu dua orang saksi, Pelaksanaan sita dilakukan di tempat barang terletak, membuat berita acara sita, Meletakkan barang sitaan di tempat semula, Menyatakan sita sah dan berharga.

## Saran
Di  dalam  rangka  pelaksanaan  Sita  Jaminan  Objek  Sengketa  Yang  Berada  Di  Tangan Pihak  Ketiga  Pada  Perkara  Perdata  terkait  dengan  peraturannya  harus  dapat  lebih  dipahami dengan jelas oleh para penegak hukum yang bertugas melaksanakannya.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Pelaksanaan Sita Jaminan...(Mhd. Teguh Syuhada Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 42-53
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163

## DAFTAR PUSTAKA
Harahap,  M.  Yahya.  (1990). Permasalahan  dan  Penerapan  Sita  Jaminan  (Conservatoir Beslag) . Bandung: Pustaka.
Harahap, M. Yahya. (2008). Hukum Acara Perdata . Jakarata: Sinar Grafika.
Sarwono. (2011). Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
Soeparmono,  R.  (2006). Masalah  Sita  Jaminan  dalam  Hukum  Acara  Perdata .  Bandung: Mandar Maju.
Sutanto,  Retnowulan., &    Oeripkartawinata,  Iskandar.  (2009). Hukum  Acara  Perdata  dalam Teori dan Praktek . Bandung: CV Mandar Maju.