J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah jasa Pemelihara Hewan Ternak sapi Dengan Gabah Hasil Panen (Studi Kasus Desa Beroangin
Kecamatan Mapilli)

## Rahim, Busrah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah
Mandar
Rabd7129@gmail.com

## Abstrak
penelitian  ini  berupa  penelitian  lapangan  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana sistem  upah  jasa  pemelihara  hewan  ternak  (sapi)  dengan  gabah  hasil  panen  di  Desa Beroangin Kecamatan Mapilli  dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah dalam transaksi ini. Lokasi Penelitian berada di Desa Beroangin Kecamatan Mapilli. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  upah  jasa  pemelihara  hewan  ternak  (sapi)  dengan gabah hasil panen hanya dilakukan oleh peternak yang propesinya sebagai petani penghasil gabah dan buruh yang punya lahan dan pakan yang mendukun untuk hewan ternak (sapi). Perhitungan upah buruh pemelihara hewan ternak (sapi) dilihat dari banyaknya sapi yang dipelihara kemudian ditentukan 1 sapi sama dengan 1 karung gabah seberat 100 kg. Apabila terjadi kegagalan panen maka upah akan diganti oleh pemberi kerja dengan upah jenis yang sama  atau  dengan  uang  seharga  gabah  yang  harus  diberikan.  Tinjauan  hukum  Islam terhadap  sistem  upah  dalam  transaksi  ini,  ditinjau  dari  komoditas  yang  dijadikan  sebagai upah  untuk  buruh  yang  sifatnya  tidak  jelas  (Gharar)  diperjelas  oleh  ganti  yang  sudah disepakati  diawal  akad.  Transaksi  ini  tidak  bertentangan  dengan  syara’  dan  hukumnya boleh  dilakukan  karena  berlangsung  atas  dasar  suka  sama  suka  diantara  kedua  belah pihak.selain itu sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan  itu  bisa  menjadi  acuan  hukum  dalam  Islam  selama  tidak  merugikan  serta  tidak ada nash yang melarang.
Kata Kunci : Hukum Islam, Sistem upah, jasa.

## Abstract
This  research  is  a  field  research  that  aims  to  find  out  how  the  wage  system  for  keeping livestock  (cow)  with  grain  yields  is  in  the  Beroangin  Village,  Mapilli  District  and  how Islamic  law  reviews  the  wage  system  in  this  transaction.  The  research  location  is  in Beroangin  Village,  Mapilli  District.  The  results  showed  that  the  wage  system  for  keeping livestock (cows) with grain yields was only carried out by breeders whose professions were grain-producing  farmers  and  laborers  who  owned  land  and  feed  that  supported  livestock (cows). Calculation of wages for livestock keeping workers (cows) is seen from the number of cows raised and then determined that 1 cow is equal to 1 sack of grain weighing 100 kg. In the event of crop failure, the employer will replace the wages with the same type of wages or  with  money  for  the  price  of  grain  that  must  be  given.  The  review  of  Islamic  law  on  the wage system in this transaction, in terms of commodities that are used as wages for workers
whose nature is not clear (Gharar) is clarified by the compensation agreed at the beginning of  the  contract.  This  transaction  does  not  conflict  with  syara'  and  the  law  is  permissible because it takes place on a consensual basis between the two parties. Apart from that, such a system  has  become  a  prevailing  custom  in  society  and  this  custom  can  be  used  as  a  legal reference in Islam as long as it is not harmful and does not exist. text that forbids.
Keywords : Islamic Law, Wage system, service.

## I. PENDAHULUAN
Islam menganjurkaan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha untuk mencari  mata  pencaharian  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  dapat mengatasi    segala  urusannya.  Islam  juga  mengajarkan  dasar  dasar  pokok  yang diambil dari Al-Qur’an dan hadist sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepadanya tentang tata cara mencari mata pencaharian karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh syariat Islam.
Dalam  mencari  mata  pencaharian  manusia  selalu  membutuhkan  bantuan Manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya yang diistilahkan dengan kegiatan Mu’amalah. Kegiatan mu’amalah merupakan kegiatan yang menyangkut hubungan antar  manusia.  Transaksi  mu’amalah  banyak  macamnya  salah  satunya  yaitu  upah- mengupah.  Sistem  upah-mengupah  telah  diatur  di  dalam  Al-Qur’an  dan  diperluas penjelasannya  di  dalam  hadist.    Dengan  adanya  dalil-dalil  tersebut,  maka  sudah sepatutnya  manusia  memenuhi  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  di  dalamnya. Upah-mengupah  telah  ditentukan  aturan-aturan  hukumnya  seperti  rukun,  syarat maupun bentuk sewa yang diperbolehkan. Dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. 1
Upah  mengupah  dalam  bahasa  Arab  disebut Al-Ijarah. Ijarah identik dengan  akad  jual  beli,  namun  dalam ijarah kepemilikan  barang  dibatasi  dengan waktu. 2 Dalam  konsep  ijarah,  pemilik  yang  menyewakan  manfaat  disebut mu’jir (orang yang menyewakan) sedangkan pihak lainnya yang memberikan sewa disebut musta’jir (orang  yang  menyewa  atau  penyewa),  dan  sesuatu  yang  diakad  untuk diambil  manfaatnya  disebut ma’jur (sewaan)  serta  jasa  yang  diberikan  sebagai imbalan  manfaat  disebut ajran atau ujrah (upah).  Jasa  atau  pelayanan  diperlukan karena  manusia  membutuhkan  tenaga  atau  keahlian    orang  lain  untuk  memenuhi kebutuhannya.
1 Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K.  Lubis, Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 53
2 Dimyauddin  Djuwaini, Pengantar  Fiqh  Muamalah, (Cet.1:  Yokyakarta:  Pustaka Belajar, 2008), h. 153
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Menjual  jasa  atau  layanan  kepada  orang  lain  diperbolehkan  dalam  ajaran Islam.  Sama  halnya  dengan  penjualan  barang  dan  komoditas,  penjualan  jasa diperbolehkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  kehidupannya.  Sebagai  mahluk sosial ( zoon politicon ) dan mahluk ekonomi ( homo economicus ), manusia senantiasa membutuhkan jasa orang lain. Tidak seorang pun manusia di dunia ini yang mampu memenuhi  kebutuhannya  sendirian  tanpa  bantuan jasa  orang  lain,  terlebih  dizaman modern saat ini ketika kebutuhan manusia semakin konfleks, maka kebutuhan akan jasa  orang  lain  semakin  banyak  pula 3 .Adapun  orang  yang  mempunyai  tenaga  dan keahlian membutuhkan uang sebagai bayaran jasa yang dilakukannya.
Terjadinya  perbedaan  antara  orang  kaya  dan  orang  miskin  dalam  hal  harta yang  mereka  miliki  beserta  segala  fasilitasnya  termasuk  juga  derajat  mereka  yang berbeda, semua itu merupakan ketentuan (takdir) Allah, agar supaya mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Disinilah berlaku penjualan jasa kepada orang yang  membutuhkannya,  karena  seseorang  tidak  akan  bisa  melakukan  segala sesuatunya tanpa jasa atau layanan orang lain.
Transaksi upah secara umum dalam Islam telah banyak yang melakukanya. Masyarakat  Islam  di  Indonesia  salah  satunya,  bahkan  yang  beragama  diluar  Islam, juga  mengalami  atau  mengenal  istilah  “upah”.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan banyaknya pekerja, baik itu karyawan perusahaan, pegawai negara, petani, peternak, nelayan,  dan  sebagainya  yang  berada  di  Indonesia.  Di  wilayah  bagian  timur Indonesia  secara  umum  juga  termasuk  dalam  bagian  kategori  tersebut,  secara mengkhusus dibagian Sulawesi Barat. 4
Proses Upah mengupah terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara yang  terlibat dalam  transaksi  sebagai  bentuk  penghargaan  dan  ucapan terima  kasih karena telah menolongnya, baik dalam bentuk pekerjaan fisik ataupun non fisik. Di dunia  peternakan  misalnya,  secara  umum  pada  masyarakat  di  wilayah  Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar khususnya. Dikenal salah satu bidang pekerjaan yang  berbentuk  jasa,  pekerjaan  itu  disebut  buruh  pemelihara  hewan  ternak  (sapi). Buruh pemelihara hewan ternak (sapi) adalah salah satu bidang pekerjaan yang tidak asing lagi di Kabupaten ini, apalagi terkhusus diwilayah Desa Beroangin Kecamatan Mapilli,  pekerjaan  ini  telah  ada  dari  dulu  sampai  sekarang,  dan  pekerjaan  ini termasuk dalam kategori buruh. Namun yang menjadi persoalan dalam pekerjaan ini
3 Prof. Dr. H. Idri, M .Ag., Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi), Ed. I ( Cet Ke 1: Jakarta: PrenadaMedia  Group, 2015). h. 232
4 Andi Sudarmin Azis, J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap  Buruh  Pattei  Anjoro  (Studi  Kasus  Desa  Leko  Pa’dis  Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar, 2017)
adalah  upah  buruh.  Pemberi  kerja  dalam  hal  ini  pemilik  sapi  (yang  membutuhkan jasa)  menjanjikan  upah  berupa  gabah  hasil  panen  sebagai  imbalan  dari  pekerjaan tersebut,  yang  umumnya  kita  ketahui  bahwa  gabah  hasil  panen  merupakan komoditas yang belum pasti hasilnya dalam artian hasil panen gabah bisa saja gagal, dan sesuatu yang tidak pasti itu adalah gharar.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  lapangan,  yang mengandung  makna  bahwa  temuan  tidak  diperoleh  melalui  data  statistik  atau jenis perhitungan  lainnya,  penelitian  ini  menghasilkan  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari perilaku  manusia  yang  diamati,  penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan,  yaitu mengumpulkan  data.  dimana  fenomena  itu  terjadi  diteliti.  Lokasi  penelitian  berada di  Desa  Beroangin,  Kecamatan  Mapilli.  Sumber  informasi  penelitian  ini  adalah sumber  data  primer  dan  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  mengakomodasi observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  pengumpulan  dan  analisis  data diterapkan  dalam  3  (tiga)  cara,  yaitu  metode  induktif,  deduktif  dan  komparatif. Pengujian  keabsahan  informasi  dalam  jenis  kredibilitas  dengan  teknik  pemeriksaan dalam jenis triangulasi

## III. HASIL PENELITIAN

## A. Sistem upah jasa pemelihara hewan ternak (sapi) dengan gabah hasil panen di Desa Beroangin
Upah merupakan salah satu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima  pekerjaan  termasuk  tunjangan,  baik  bagi  pekerja  itu  sendiri  maupun keluarganya.  Biasanya  upah  diberikan  kepada  pekerja  yang  melakukan  pekerjaan berat  dan  lebih  banyak  menggunakan  tenaga/kekuatan  fisik.  Pembayaran  jumlah upah  biasanya  ditentukan  hari  ke  hari  atau  berdasar  pada  jenis  pekerjaan  yang diselesaikan. 5
Pada  transaksi  Upah  pemelihara  hewan  ternak  (sapi)  dengan  gabah  hasil panen yang dilakukan oleh  sebagian masyarakat Desa Beroangin penulis mencoba mendeskripsikan  bagaimana  sistem  tersebut  dilakukan  dan  apa-apa  saja  yang menjadi masalah dalam transaksi ini, serta bagaimana manfaat  dan keuntungannya, dengan  demikian  penulis  turun  langsung  kelapangan  agar  mendapatkan  bukti  yang kongkrit  mengenai  bagaimana  sebenarnya  sistem  upah  pemelihara  hewan  ternak (sapi)  dengan  gabah  hasil  panen  diterapkan  oleh  masyarakat  Desa  Beroangin.
5 F. Winarni dan G. Sugiarso, n Administrasi Gaji Dan Upah, (Yolyakarta: Pusta Widyamata, 2006), h. 16
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Namun  berdasarkan  penelusuran  yang  dilakukan  oleh  penulis  terkait  bagaimana sistem  ini  dilakukan  sebagaimana  yang  berlaku  di  Desa  tersebut,  penulis  tidak menemukan  adanya  ketimpangan-ketimpangan  atau  hal-hal  yang  membuat  salah satu dari kedua belah pihak dirugikan dalam transaksi tersebut.
Adapun  hasil  wawancara  dari  beberapa  masyarakat  Desa  Beroangin  terkait dengan sistem upah pemelihara hewan ternak (sapi) dengan gabah hasil panen akan diklasifikasikan dalam beberapa bagian yaitu :
1. Pemelihara (buruh) dan pemilik sapi (pemberi kerja)
Berangkat dari wawancara Kamaruddin selaku tokoh masyarakat di Desa Beroangin menyatakan :
“Transaksi Upah-mengupah yang dilakukan antara pemelihara sapi dan pemilik sapi dengan perjanjian upah gabah hasil panen, yang dilakukan oleh masyarakat desa  Beroangin  atau  yang  diistilahkan  dengan ma’ammbi,  saping  pare adalah salah  satu  transaksi  dalam  bentuk  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  sebagian masyarakat  setempat  sebagai  mata  pencaharian  yang  sudah  lama  dilakukan, dimana  pemilik  sapi  sebagai  pemberi  kerja  menyerahkan  sapi-sapi  mereka kepada salah satu pemelihara sapi (buruh) untuk dipelihara dengan kesepakatan upah gabah hasil panen. Dalam transaksi seperti ini peternak (pemilik sapi) yang terlibat adalah mereka yang tidak hanya bekerja sebagai peternak namun bekerja juga  sebagai  petani  padi  penghasil  gabah,  para  peternak  ini  (pemilik  sapi) biasanya akan mempekerjakan sapi-sapi mereka kepada pemelihara sapi (buruh) apabila  mereka  turun  sawah  atau  biasa  diistilahkan  dengan merrawung  galung hal ini  disebabkan  karna  ketika  para  petani turun  sawah  (mulai  menabur  benih gabah)  maka  lahan  dan  pakan  untuk  ternak  yang  ada  disawah  akan  hilang  dan secara  otomatis  para  petani  yang    memiliki  hewan  ternak  sapi  akan  sangat kesusahan  untuk  memberikan  pakan  pada  ternak-ternak  mereka  kemudian selanjutnya  pemelihara  yang  dipercayakan  untuk  memelihara  sapi-sapi  mereka adalah  masyarakat  yang  tinggal  disekitar  lahan  serta  pakan  yang  mendukung biasanya pemelihara ini adalah mereka yang punya lahan luas serta pakan yang banyak untuk ternak sapi dan tentunya butuh gabah.”. 6
“Kebanyakan dari kami para peternak yang butuh buruh dan menyewa dengan upah  gabah  adalah  para  petani  penghasil  gabah,  karna  pada  saat  turun  sawah kami  kewalahan  dalam  memelihara  sapi-sapi  kami  akibat  sibuknya  kami disawah  serta  hilangnya  makanan  sapi  disawah,  dan  orang  yang  kami percayakan  untuk  memelihara  sapi-sapi  kami  disaat  seperti  ini  adalah  orang yang mampu, dalam artian orang punya pakan untuk ternak sapi.” 7
6 Kamaruddin, Tokoh Masyarakat Desa Beroangin, Kec. Mapilli Kab. Polman,
Sulbar, Wawancara oleh penulis di Beroangin, 18 April 2021 7 Rahaman, pemilik sapi (pemberi kerja) Desa Bondra, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, Wawancara oleh penulis di Bondra, 18 april 2021
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dipahami  bahwa  transaksi  upah pemelihara  Hewan  ternak  (sapi)  dengan  gabah  hasil  panen  atau ma’ammbi, saping pare dalam  bahasa  sehari-hari  masyarakat  Desa  Beroangin  (bahasa  Mandar)  itu adalah salah satu bentuk kerja sama diantara dua pihak yang sudah lama dilakukan sebagai mata pencaharian masyarakat setempat dimana para pelaku (pemberi kerja) yang  terlibat  menyewa  buruh  dengan  upah  gabah  hasil  panen  dalam  transaksi  ini tidak  hanya  bekerja  sebagai  peternak  tapi  juga  petani  penghasil  gabah  yang membutuhkan  buruh  untuk  memelihara  sapi-sapi  mereka,  kemudian  pihak  buruh (pemelihara)  adalah  mereka  yang  butuh  gabah  dan  kebetulan  punya  pakan  ternak sapi yang banyak serta lahan yang luas. Para peternak dalam transaksi ini biasanya akan  memasukkan  sapi-sapi  mereka  untuk  dipelihara  oleh  buruh  pada  saat  mereka mulai  turun  sawah  atau merrawung  galung dalam  bahasa  sehari-hari  masyarakat Desa Beroangin (bahasa Mandar), hal ini disebabkan karna pada saat mereka mulai turun sawah maka lahan dan pakan untuk ternak sapi yang ada disawah akan hilang dan  secara  otomatis  para  peternak  akan  kesusahan  dalam  memberikan  pakan  pada sapi-sapi mereka, ditambah lagi tidak adanya waktu mereka dalam memelihara sapi akibat sibuknya mereka disawah.
2. Perhitungan upah pada setiap sapi yang di pelihara oleh Buruh
Dalam  hal  ini  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  salah  satu  pemelihara sapi (buruh) dan pemilik sapi dalam transaksi tersebut menuturkan bahwa :
“ Sebagaimana  kebiasaan  kami  penentuan  upah  yang  sudah  disepakati  dengan pemilik sapi hitungannya satu sapi sama dengan satu karung gabah apabila sapi tersebut  punya  anak  maka  upahnya  disesuaikan  dengan  besar  anak  sapi tersebut.” 8
“Seratus kilogram Gabah sama dengan satu ekor sapi, jadi apabila sapi tersebut punya anak namun belum bisa diikat (masih sangat kecil) maka tidak dikenakan sewa tapi bilamana anak tersebut sudah bisa diikat maka akan dikenakan sewa” 9
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  pemelihara  hewan  ternak  sapi (buruh)  dan  pemilik  sapi  (pemberi  kerja)  dapat  diketahui  bahwa  penentuan upah  berdasarkan  kebiasaan  dapat  dilihat  dari  berapa  banyak  sapi  yang dipelihara  oleh  buruh  lalu  kemudian  ditentukan  satu  sapi  sama  dengan  satu karung gabah dengan berat 100 kg, apabila sapi tersebut memiliki anak maka
8 Pak Sahril, pemelihara sapi (buruh) Desa beroangin, Kec. Mapilli Kab. Polman,
Sulbar, Wawancara oleh penulis di Beroangin, 18 april 2021
9 Rahaman, pemilik sapi (pemberi kerja) Desa Bondra, Kec. Mapilli Kab. Polman,
Sulbar, Wawancara oleh penulis di Bondra, 18 april 2021
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
bayaran  upah  yang  akan  dikenakan  pada  anak  sapi  tersebut  disesuaikan dengan besarnya anak sapi berdasarkan kesepakatan diantara dua pihak yang bertransaksi, Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 3.1 Perhitungan upah buruh No   Sapi yang dipelihara buruh Upah gabah Berat (kg) 1. 1 ekor induk sapi 1 karung Gabah 100 kg 2. 1 ekor sapi dewasa 1 karung gabah 100 kg 3. 1  ekor  anak  sapi  yang  sudah bisa di ikat ½ karung Gabah 50 kg 4. 1  ekor  anak  sapi  yang  belum bisa diikat - -

## 3. Lama pemelihara (buruh) memelihara sapi
Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hasrul Buruh pemelihara hewan  ternak  (sapi)  dan  Abdul  Majid  tokoh  Agama  yang  juga  bekerja sebagai Buruh pemelihara hewan ternak (sapi) mengatakan bahwa :
Lamanya tergantung lama tumbuhnya tanaman padi hingga panen, karna mereka  memasukkan  sapi-sapi  mereka  pada  saat  mereka  mulai  menabur benih disawah. 10
Lama kami memelihara sapi hingga mendapatkan upah biasanya 3 bulan lebih, namun biasa juga 4 bulan lebih, karena para pemilik sapi terkadang terlambat memasukkan sapi-sapi mereka kadang juga sangat cepat. 11
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  dapat  dipahami  bahwa  waktu buruh  memelihara  sapi-sapi  para  peternak  hingga  mendapatkan  upah  itu dihitung  dari  berapa  lama  tanaman  padi  ditanam  hingga  panen  atau  sama dengan  3  bulan  lebih  sampai  4  bulan,  hal  ini  dikarenakan  pada  saat  petani turun sawah  (mulai  menabur benih) maka pakan untuk  ternak disawah akan
10 Hasrul, pemelihara sapi (buruh) Desa beroangin, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, Wawancara oleh penulis di Beroangin, 18 april 2021 11 Abdul Majid, pemelihara sapi (buruh) Desa beroangin, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, Wawancara oleh penulis di Beroangin, 18 april 2021
Budaya Islam
_____________________________________________________________________________________________
hilang  sehingga  pemilik  sapi  akan    memasukkan    sapi-sapi  mereka  untuk dipelihara.
Perhitungan  4  bulan  di  atas  dapat  diketahui  dengan  melihat  realita yang terjadi pada proses petani menanam padi, mulai dari pembajakan sawah selama kurang lebih 10 hari kemudian menabur benih dan menunggu hingga benih  tumbuh  selama  kurang  lebih  20  hari,  selanjutnya  benih  yang  tumbuh akan dipindahkan untuk  ditanam kembali, dan lama proses tumbuh tanaman padi hingga panen adalah 90 hari (3 bulan). jadi lama proses tumbuh tanaman padi mulai dari pembajakan hingga panen adalah  120 hari (4 bulan). Adapun perhitungan 3 bulan dapat diketahui karna beberapa sebab yaitu :
a. lambatnya para pemilik sapi menyerahkan sapi-sapi mereka kepada buruh untuk dipelihara  hal  ini  disebabkan  karna  para  petani  terkadang  tidak  serentak  turun sawah  untuk  melakukan  pembajakan  sawah  sehingga  lahan  dan  pakan  untuk ternak  sapi  masih  ada  yang  tersisa  akibat  irigasi  yang  kurang  mendukung, sementara  itu  mereka  para  petani  yang  juga  berpropesi  sebagai  peternak khususnya para pemberi kerja buruh pemelihara hewan ternak sapi, sudah mulai melakukan  pembajakan  sawah  bahkan  ada  yang  sudah  menabur  benih  padi sebagaimana ungkapan salah satu pemilik sapi yang menyatakan bahwa :
“biasai iyapa nadibawai tama saping mua’ purami tau mambubur karna malonggang duai enggeang saping,, 12
Artinya :
“Terkadang kami membawa sapi-sapi kami masuk (untuk dipelihara) ketika kami sudah menabur benih (padi).”
b. Pengembalian sapi kepada pemilik sapi sebelum panen padi, hal ini disebabkan karena  panen  padi  para  petani  juga  kadang  tidak  serentak  dalam  artian  para petani  ada  yang  lebih  awal  panen,  biasanya    mereka  yang  panen  lebih  awal adalah  para  petani  yang  lebih  awal  menanam  padi.  Sebagaimana  yang  kita ketahui  bersama  bahwa  salah  satu  faktor  pendukung  atau  kekuatan  bagi  para peternak untuk pakan sapi-sapi mereka selain rumput segar adalah lahan sawah tempat  tumbuh  tanaman  padi  dimana  sisa  hasil  panen  padi  seperti  batang  dan daunnya adalah makanan pokok bagi ternak sapi, jadi apabila panen sudah tiba maka  sapi  akan  kembali  dilepas  untuk  digembalakan  di  sawah,  sehingga  hal inilah  yang  membuat  para  pemilik  sapi  meminta  kepada  buruh  untuk  segera
12 Kudin, pemilik sapi (pemberi kerja) Desa Bondra, Kec. Mapilli Kab. Polman,
Sulbar, Wawancara oleh penulis di Beroangin, 22 april 2021
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
mengembalikan  sapi-sapi  mereka  sebagaimana  ungkapan  Bapak  Bahari  yang juga  seorang  petani  padi  penghasil  gabah  berpropesi  sebagai  peternak  sapi mengatakan :
“ Mua’ panenmi dini se’iya namalami lao dipa’annai saping momo ndappa ita’ panen, disio tomi dilalang pappiara mappipimbali saping., , 13 Artinya :
Apabila para petani yang lain sudah panen dan lahan untuk sapi sudah ada, meskipun kami (pemilik sapi) belum panen padi, kami akan tetap meminta kepada buruh untuk segera mengembalikan sapi-sapi kami.
4. pemberian upah kepada pemelihara sapi (buruh)
Pemberian upah adalah salah satu kewajiban bagi pemberi kerja yang harus ditunaikan  pada  saat  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  pekerja  (buruh)  sudah  selesai, dimana pemberi kerja dalam hal ini pemilik sapi akan memberikan sesuatu kepada pekerja  (buruh  pemelihara  hewan  ternak  sapi)  berupa  gabah  sebanyak  yang  sudah disepakati  diawal  akad  sebagai  imbalan  dan  ucapan  terimah  kasih  atas  jerih  payah dalam mengembala dan merawat sapi selama beberapa bulan.
Adapun hasil wawancara oleh penulis dengan salah satu buruh pemelihara hewan ternak sapi terkait masalah pengupahan menyatakan bahwa :
“Mua’ dibawami sau saping, dite’e, marondong nabawa tomi tia mai tambota, tapi biasa toandi seminggupa mai pura dibawa sau saping mane nabawa tomi tia  mai  tambota  karna  mua’  diangmo  mala  naengei  l;e’sau  saping,  biasai ndappa paneng nanapisoani sau dibawa saping”. 14
Artinya :
Apabila  sekarang  sapi  diantar  kepemiliknya,  maka  besoknya  mereka  (pemilik sapi)  akan  mengantar  upah  kepada  kami,  tapi  terkadang  juga  satu  minggu setelah  pengantaran  sapi  baru  upah  akan  diantar  kepada  kami  hal  ini dikarenakan  apabila  lahan  sawah  sudah  bisa  ditempati  hewan  ternak  biasanya mereka (pemilik sapi) yang belum panen gabah, meminta agar sapi diantar.
Dari  kutipan  wawancara  yang  telah  dituturkan  oleh  Nadir  dapat  dipahami bahwa  penyerahan  upah  oleh  pemilik  sapi  (pemberi  kerja)  berlangsung  satu  hari setelah  pengantaran  sapi  oleh  buruh  kepada  pemiliknya  namun  terkadang  juga penyerahan upah dilakukan satu minggu setelah pengantaran sapi hal ini disebabkan
13 Bahari, pemilik sapi (pemberi kerja) Desa Bondra, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, Wawancara oleh penulis di Beroangin, 22 april 2021
14 Nadir, pemelihara sapi (buruh) Desa beroangin, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, Wawancara oleh penulis di Beroangin, 23 april 2021
karena  pengembalian  sapi  oleh  buruh  dilakukan  pada  saat  sebelum  pemilik  sapi panen  padi,  dan  secara  otomatis  waktu  para  buruh  memelihara  sapi  akan  terhitung singkat.  meskipun  demikian  waktu  para  buruh  dalam  memelihara  sapi  singkat, namun  upah  tetap  pada  jumlah  yang  sudah  disepakati  dalam  artian  upah  tidak berkurang.
Dalam  hal  pengupahan  pada  transaksi  pemelihara  Sapi  (buruh)  dengan pemilik sapi (pemberi kerja) menjadi kekhawatiran penulis diawal, apabila sewaktu- waktu pemilik sapi yang juga berpropesi sebagai petani penghasil gabah mengalami kegagalan  panen  yang  dapat  mengakibatkan  para  buruh  pemelihara  hewan  ternak sapi  terancam  tidak  mendapatkan  upah  berupa  gabah  seperti  yang  diharapkan sebelumnya,  dalam  hal  ini  berdasarkan  penelusuran  di  lapangan,  penulis menemukan  tiga  alternatif  yang  sudah  disepakati  diawal  akad  apabila  hal  tersebut terjadi yaitu Upah akan diganti dengan uang, upah akan diganti dengan beras dengan takaran  50  kg  beras  persapi  atau  upah  akan  diganti  dengan  gabah  dengan  cara pemilik sapi (pemberi kerja) akan membeli gabah atau beras untuk buruh sebanyak yang  harus  diberikan  berdasarkan  permintaan  pemelihara  (buruh)  sebagaimana pernyataan  salah  satu  pemilik  sapi  (pemberi  kerja)  dan  pemelihara  sapi  (buruh) menyatakan bahwa :
“ketika  kami  gagal  panen  maka  kami  akan  menyesuaikan  apa  yang diinginkan  oleh  para  pemelihara  sapi,  karna  terkadang  mereka  juga  mau mengambil  upah  berupa  uang  dan  terkadang  berupa  Gabah,  jadi  kalau kami  tidak  punya  gabah  untuk  diberikan  maka  kami  akan  beli  gabah sebanyak upah yang harus diberikan. 15
“Dikesepakatan awal memang mereka (pemilik sapi) sudah memberikan pilihan  kepada  kami  ketika  terjadi  kegagalan  panen,  tergantung  kita maunya  apa,  kalau  kita  mau  uang  maka  mereka  akan  memberikan  upah berupa uang sebanyak harga gabah perkarungnya, namun kalau kita tetap ingin gabah maka mereka akan beli gabah untuk kami biasa juga dengan beras seberat 50 kg 1 sapi.” 16
Pernyataan  diatas  cukup  membuktikan  bahwa  dua  pihak  yang bertransaksi  sudah  punya  beberapa  cara  tersendiri  untuk  mengantisipasi kegagalan  panen  yang  kemunkinan  dialami  oleh  para  pemilik  sapi  (pemberi kerja),  hal  ini  tentunya  sudah  memadamkan  rasa  takut  yang  dirasakan  oleh
15 Tahir, pemilik sapi (pemberi kerja) Desa Bondra, Kec. Mapilli Kab. Polman,
Sulbar, Wawancara oleh penulis di Beroangin, 20 april 2021 16 Rasi, pemelihara sapi (buruh) Desa beroangin, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar,
Wawancara oleh penulis di Beroangin, 18 april 2021
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
para buruh yang tadinya terancam tidak mendapatkan upah atau dengan kata lain akan dirugikan dengan pekerjaan ini.
Lebih  jauh  dijelaskan  oleh  bapak  Mashuda  seorang  buruh  yang bekerja  memelihara  Hewan  ternak  (sapi)  dengan  upah  gabah  hasil  panen menyatakan bahwa :
“Mua’  masalah  gagal  panenna  immai  se’iya  le’saue  ndattoi  tau  rua massussai, karna mengerti tau. sawa’ iya ri’o mua’ karae’ parena, tania anu  nabutu-butunni,  melo  tori  tia  macoa,  tapi  namuapami  macoa karae’na pare tania ita mappoelo, elo’na nasang puang’. jadi mua’ bassa indi’  ke’adaan  eee  ita’  mengerti  biasa  sa,apa  sa,apa  mibengang  iyamo diala.” 17
Artinya :
Kalau masalah gagal panen mereka disana, kita tidak pernah menyulitkan, karna  kami  juga  mengerti.  sebab  kalau  mereka  gagal  panen  itu  bukan kesengajaan mereka, mereka juga ingin berhasil namun apalah daya gagal berhasilnya padi bukan kita yang tentukan semua adalah ketentuan Allah SWT. Jadi apabila hal ini terjadi biasanya kami yang mengerti berapapun yang mereka berikan itulah yang kami terima.
Dari  kutipan  wawancara  yang  telah  dituturkan  oleh  bapak  Mashuda maka  dapat  dipahami  bahwa  masyarakat  yang  terlibat  dalam  pekerjaan  ini sebagai  buruh  tidak  pernah  menyulitkan  para  pemilik  sapi  apabila  terjadi kegalan  panen,  hal  ini  dikarenakan  mereka  memahami  bahwa,  kegagalan panen  padi  terjadi  bukan  disebabkan  karena  unsur  kesengajaan  yang dilakukan oleh para pemilik sapi tentunya mereka para petani (pemilik sapi) juga  sangat  menginginkan  hasil  yang  baik  namun  akan  tetapi  berhasil  atau gagalnya  mereka  adalah  ketentuan  Allah  SWT  yang  tidak  bisa  dirubah, begitu  juga  halnya  dengan  Hewan  ternak  sapi  yang  tidak  bisa  dijamin keselamatannya  atau  nyawanya  pada  saat  digembalakan  oleh  pemelihara (buruh)    selama  kurang  lebih  4  bulan,  dalam  hal  ini  para  pemilik  sapi  juga memahami  mereka  selama  bukan  akibat  kelalaian  yang  dilakukan  oleh pemelihara  (buruh),  hal  ini  diungkapkan  oleh  Tahir  salah  satu  pemilik  sapi berpropesi  sebagai  petani  penghasil  gabah  yang  juga  bermitra  dengan  para pemelihara  sapi  dengan  upah  gabah  hasil  panen  menyatakan  bahwa
17 Mashuda, pemelihara sapi (buruh) Desa beroangin, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, Wawancara oleh penulis di Beroangin, 18 april 2021
(“Bilamana  sapi  yang  dipelihara  mati  maka  tidak  ada  tanggung  jawab  bagi pemelihara selama tidak ada unsur kelalaian atau kesengajaan”). 18
Atas dasar inilah yang membuat mereka saling memahami dan tidak pernah  menyulitkan  apabila  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  terjadi.  Beberapa pernyataan  diatas  dibuktikan  oleh  pernyataan  Kamaruddin  lebih  lanjut, sebagai  masyarakat  yang  hidup  dilingkungan  para  pelaku  transaksi pemelihara  hewan  ternak  (sapi)  dengan  upah  gabah  hasil  panen,  beliau menyatakan bahwa :
“Saya  sebagai  masyarakat  melihat  masyarakat  yang  lain  melakukan pekerjaan  ini  tidak  pernah  ada  perselisihan  mengenai  masalah  upah. Terkait  masalah  ketakutan  pemelihara  akan  terjadinya  kegagalan  panen padi  pada  pemilik  sapi  itu  sudah  difikirkan  oleh  kedua  belah  pihak  dan sudah  memiliki  alternatif  yang  tidak  sama  sekali  memberatkan  bagi mereka.  Kenapa  demikian  ?  karna  mereka  sudah  saling  memahami, pemelihara  sapi  memahami  pemilik  sapi  ketika  terjadi  kegagalan  dan begitupun pemilik sapi memahami bagaimana kesulitan pengembala sapi selama  kurang  lebih  4  bulan  lamanya  dalam  mengembala,  tidak  pernah kami  mendapati  mereka  memperhitungkan  ketika  misalnya  sapi-sapi yang digembala kurus maka takaran upah juga dikurangi.” 19
Pernyataan di atas menunjukkkan bahwa sebelum masyarakat terlibat dalam  transaksi  ini  lebih  jauh  mereka  sudah  memikirkan  akan  kegagalan tersebut  olehnya  itu  untuk  menghindari  perselisihan  yang  kemunkinan terjadi,  terlebih  dahulu  mereka  mencari  solusi  yang  tepat  untuk  disepakati lalu kemudian barulah transaksi ini dilakukan, hal inilah yang membuat para pelaku transaksi tidak pernah memperselisihkan masalah upah ditambah lagi mereka sudah saling memahami satu sama lain akan hal ini.

## B. Tinjauan  hukum  Islam  terhadap  sistem  upah  jasa  pemelihara  hewan  ternak (sapi) dengan gabah hasil panen Desa Beroangin
Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bersama  bahwa  dalam  hal mengenai permasalahan konsep upah ini bagi para ulama berpendapat boleh atau  tidak  pelaksanaannya,  namun  penulis  akan  meninjau  sistem  upah pemelihara  hewan  ternak  (sapi)  dengan  gabah  hasil  panen  yang  berlaku
18 Tahir, pemilik sapi (pemberi kerja) Desa Bonra, Kec. Mapilli Kab. Polman,
Sulbar, Wawancara oleh penulis di Beroangin, 20 april 2021 19 Kamaruddin, Tokoh Masyarakat Desa Beroangin, Kec. Mapilli Kab. Polman,
Sulbar, Wawancara oleh penulis di Beroangin, 18 April 2021
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
dikalangan  masyarakat  Desa  Beroangin  ditinjau  dari  hukum  Islam  dari beberapa  sudut  pandang  yang  berlaku  pada  sistem  upah  pemelihara  hewan ternak (sapi) dengan gabah hasil panen tersebut yaitu :
1. Akad  transaksi  upah  pemelihara  hewan  ternak  (sapi)  dengan  gabah  hasil panen
Dalam  istilah  fiqih  akad  secara  umum  berarti  suatu  yang  menjadi  tekad seseorang  untuk  berusaha  dan  berbuat,  baik  yang  muncul  dari  satu  pihak,  seperti sewa, jual beli, gadai dan wakalah. Akad secara khusus berarti hubungan antara ijab dan qabul dalam lingkup yang ditentukan dan berpengaruh dalam sesuatu. 20
Dalam  akad  ijarah  perlu  memiliki  rukun  dan  syarat  sebagai  penentunya, yang keduanya harus dipenuhi karena keduanya dapat menentukan apakah akad juga dianggap  sah  atau  tidak.  Dalam  hal  ini  sebagian  besar  Ulama  berpendapat  bahwa rukun dan syarat ijarah adalah adanya dua orang yang bertransaksi, ijab dan kabul, upah atas jasa yang diberikan oleh pekerja, kesenangan kedua belah pihak dan oleh karena itu objek ijarah adalah beberapa hal yang halal.
Seperti  yang  telah  dituturkan  oleh  salah  seorang  tokoh  agama  yang menyatakan bahwa :
Dalam  Islam  yang  perlu  kita  perhatikan  adalah  akadnya,  ketika  akad  transaksi tersebut  sudah  memenuhi  rukun  dan  syarat,  seperti  adanya  dua  orang  yang berakad,  ijab  dan  qabul,  pekerjaan,  upah,  kemudian  kedua  belah  pihak  yang bertransaksi atas dasar suka sama suka, maka itu dibolehkan namun akan tetapi ketika akadnya bertentangan dengan rukun dan syarat yang sudah saya sebutkan tadi maka jelas transaksi tersebut haram, dan yang paling penting dalam hal ini tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. 21
Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa ketika dalam transaksi muamalah  tidak  ada  salah  satu  pihak  yang  dirugikan  dan  berjalan  atas  dasar  suka sama  suka  diantara  kedua  belah  pihak  maka  hukumnya  mubah  dilalukan,  hal  ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/ 4:29
20 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015) h. 35 21 Pak Rustan, Tokoh Agama Desa Beroangin, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, Wawancara oleh penulis di Beroangin, 26 April 2021
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
ْنَع ًة َراَجِت  َن ْوُكَت  ْنَا ٰٓ َّلَِا  ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْٰٓوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا  َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي ا ْٰٓوُلُتْقَت  َلَ َو ۗ ْمُكْنِّم  ٍضا َرَت اًمْي ِح َر ْمُكِب َناَك َ هللّٰا َّنِا ۗ ْمُكَسُفْنَا ٩٢ 22
Terjemahnya :
“Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu    saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam perniagaan  atas  dasar  suka  sama  suka  di  antara  kamu.  Janganlah  kamu membunuh  dirimu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu”. 23
Dalam transaksi upah pemelihara hewan ternak (sapi) dengan gabah hasil  panen  berlangsung  atas  dasar  suka  sama  suka  karena  keduanya  saling membutuhkan,  dalam  hal  ini  pemilik  sapi  membutuhkan  jasa  berupa  tenaga untuk  membantu  memelihara  sapi-sapi  mereka  dan  disisi  lain  para  buruh (pemelihara  hewan  ternak  sapi)  membutuhkan  gabah  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  mereka,  jadi  yang  ada  dalam  hal  ini  adalah  unsur  tolong menolong.  Transaksi  ini  juga  sudah  sejak  lama  dilakukan,  dan  dalam pelaksanaannya sampai sekarang tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta tidak  ada  pula  yang  mengklaim  bahwa  transaksi  ini  dilaran  dalam  ajaran Islam.
Merujuk  pada  beberapa  pendapat  sebelumnya,  jika  dilihat  dari  akad transaksi  upah  pemelihara  hewan  ternak  sapi  dengan  gabah  hasil  panen dikalangan  masyarakat    Desa  Beroangin  sudah  sesuai  dengan  rukun  dan syarat Ijarah meskipun  akad  dari  transaksi  yang  berlaku  di  kalangan masyarakat Desa Beroangin hanya sebatas ucapan  lisan tidak tertulis.
2. Upah dengan gabah hasil panen
Dalam  Islam  jenis  upah  sudah  diatur  ketentuannya,  sesuatu  yang  haram tidak boleh dijadikan sebagai objek upah seperti menjanjikan komoditas yang belum jelas adanya, Gabah hasil panen memang pada dasarnya adalah sesuatu yang belum jelas  ( garar )  adanya  mengingat  karna  komoditas  ini  baru  akan  ada  setelah mengalami proses yang begitu panjang.
22 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Semarang : PT. Karya Toha Putra , 2002), h.83 23 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, , h. 153
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Para  ulama  berselisih  pendapat  tentang  hukum  mempekerjakan  orang dengan  jenis  imbalan  seperti  ini  sebahagian  mereka  ada  yang  mengizinkan  dan sebahagian yang lain  melarang.
A dapun  dalil  mereka  yang  mengizinkan  adalah  riwayat  Utbah  bin  Nuddar Bahwa  beliau  menceritakan,  “kami  berada  di  tempat  nabi  SAW,  ketika  beliau membaca  surah Tha-sin-mim (Al-Qashas)  sampai  pada  kisa  musa  a.s  lalu  beliau bersabda ::
ِهِنْطَب  ِماَعَط َو ِه ِج ْرَف ِةَّفِع ىَلَعا ًرْشَع  ْوَأ َنْيِنِس َيِناَمَث ُهَسْفَن َرَّجأ ىَسوُم ِّنِإ
24
Artinya :
“Sesungguhnya Musa mempekerjakan dirinya selama delapan atau sepuluh tahun dengan imbalan kesucian kemaluannya dan makanan perutnya”. 25
Pendapat  diatas  adalah  pendapat  yang  dianut  oleh  Malik  dan  para  ulama Mazhab  Hanbali,  lebih  jauh  dijelaskan  bahwa  Para  ualma  Mazhab  Maliki  yang mengizinkan  untuk  mempekerjakan  pekerja  dengan  upah  makanan  yang diamakannya dan pakaian yang dipakainya berpandangan bahwa hal itu disesuaikan dengan  tradisi  yang  berlaku. 26 Hal  ini  dipertegas  oleh  kaidah  ushul  fiqih  dimana sesuatu  yang  sudah  menjadi  kebiasaan  manusia  dalam  ruang  lingkup  masyarakat dapat  dijadikan  landasan  hukum  selama  perbuatan  tersebut  tidak  merugikan  salah satu dari pihak yang bekerja sama. 27
Ulama  yang  tidak  membolehkan  seperti  asy-Syafi’i  Abu  Yusuf, Muhammad,  para  ulama  Hadawiah,  serta  Mansyur  Billah  menganggapnya  tidak boleh disebabkan ketidak jelasan upah . 28 Dalam hal ini meski transaksi dengan upah gabah  hasil  panen  yang  ada  di  Desa  Beroangin  tidak  jelas  adanya  namun  ketidak jelasannya  dipersejelas  oleh  dua  pihak  yang  bertransaksi  dengan  cara  melakukan kesepakatan  diawal  akad,  apabila  sewaktu-waktu  terjadi  kegagalan  panen  maka upahnya  akan  diganti  dengan  upah  jenis  yang  sama  (gabah),  bahkan  mereka  para pemilik sapi (pemberi kerja) menawarkan beberapa pilihan upah dengan jenis yang
24 Sayyid Sabiq , Fiqih Sunnah , terj. Mujahidin Muhayan jilid 5 (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011) h. 156 25 Sayyid Sabiq , Fiqih Sunnah , terj. Mujahidin Muhayan, jilid 5 h. 156 26 Sayyid Sabiq , Fiqih Sunnah , terj. Mujahidin Muhayan jilid 5  h. 157 27 Ahmad Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqih, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 88 28 Sayyid Sabiq , Fiqih Sunnah , terj. Mujahidin Muhayan jilid 5, h. 156
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
lain  seperti  upah  berupa  uang  dan  beras  kepada pemelihara  sapi  (buruh),  Sehingga dalam transaksi ini para buruh tidak pernah dirugikan.

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  kuantitatif  yang  telah  kami  lakukan dilapangan, maka kami dapatmengambi lkesimpulan sebagai berikut.
1. Sistem upah pemelihara hewan ternak (sapi) dengan gabah hasil panen yang berlaku  dikalangan  masyarakat  Desa  Beroangin.  Transaksi  ini  hanya dilakukan  oleh  peternak  yang  tidak  hanya  berpropesi  sebagai  peternak namun juga petani penghasil gabah dan buruh yang punya pakan serta lahan yang  mendukun untuk hewan ternak (sapi), perhitungan upah buruh dilihat dari  banyaknya  sapi  yang  dipelihara  kemudian  ditentukan  satu  sapi  sama dengan  1  karung  gabah  seberat  100  kg  dan  lama  buruh  memelihara  sapi hingga  mendapatkan  upah  tergantung  pada  lama  proses  tumbuh  tanaman padi  hingga panen, adapun ketika pemilik sapi mengalami kegagalan panen padi  maka  upah  akan  diganti  dengan  upah  jenis  yang  sama  dengan  cara pemilik  sapi  akan  membeli  gabah,    atau  jenis  upah  yang  lain  seperti  uang dan beras berdasarkan permintaan buruh.
2. Pandangan  hukum  Islam  terhadap  sistem  upah  pemelihara  hewan  ternak (sapi) dengan gabah hasil panen yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Beroangin  yakni  rukun  dan  syarat  akad  ijarah  sudah  sesuai,  adapun  gabah hasil  panen  yang  dijadikan  sebagai  upah  dari  pekerjaan  ini  hukumnya mubah karna ketidak jelasannya diperjelas oleh ganti yang sudah disepakati oleh  kedua  belah  pihak.  Selain  itu  sistem  pengupahan  ini  juga  sudah menjadi  kebiasaan  yang  terjadi  di  masyarakat  dan  kebiasaan  itu  bisa menjadi hukum.
B. Saran-Saran
Kepada  pelaku  transaksi  pemelihara  (buruh)  dan  pemilik  sapi (pemberi  kerja)  agar  kiranya  melakukan  akad  secara  tertulis  tidak  hanya dengan  lisan  saja,  agar  dapat  mengantisipasi  perselisihan  atau  kejadian- kejadian yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang:PT. Karya Toha Putra, 2002.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Azis,  Andi  Sudarmin.  J-Alif  Jurnal  Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah, Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Buruh  Pattei  Anjoro  (Studi  Kasus Desa  Leko  Pa’dis  Kecamatan  Tinambung  Kabupaten  Polewali Mandar, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar, 2017.
Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank  Syariah, Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2015.
Djuwaini,  Dimyauddin. Pengantar  Fiqh  Muamalah. Cet.1;  Yokyakarta:  Pustaka Belajar, 2008.
Djazuli, Ahmad. Kaidah-kaidah Fiqih, Jakarta : Kencana, 2010.
Idri, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi). Ed. I. Cet. 1; Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Pasaribu,  Chairuman  dan  Suhrawardi  K.  Lubis, Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam .
Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj. Mujahidin Muhayan, Jilid 5 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
.