Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 238-242| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Ramot H.P  Limbong,  I  Gusti  Bagus Suryawan, I Nyoman  Sutama Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Partai  politik  dapat dilihat  sebagai badan hukum  yang dapat dimintai  pertanggung jawaban secara pidana karena dilihat  dari  karakterisik  partai  politik  adalah  badan hukum.  Pembubaran  partai  politik  menjadi  salah  satu isu hukum yang diatur dalam peraturan perundang -undangan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini  dilakukan  dengan tujuan  menguraikan  bagaimana  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi dalam  pembubaran partai politik  di  Indonesia dan bagaimana mekanisme  pembubaran partai  politik.  Penelitian  ini  didesain dengan menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif  dan  pendekatan  perundang -undangan. Sumber  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  sumber  bahan  hukum  primer  dan  sumber  bahan  hukum  sekunder.  Teknik pengumpulan bahan hukum  yang digunakan yaitu teknik  studi pustaka. Bahan hukum  yang dikumpulkan  diolah dan dianalisis  dengan menggunakan argumentasi  hukum.  Hasil  analisis data penelitian ini  menunjukkan  bahwa pasal  73  ayat  (1)  UU  No.  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  menentukan  pelaksanaan  putusan pembubaran partai politik  dilihat didalam  pasal 71,  dilakukan dengan pembatalan pembubaran dalam  peme rintah. Selain  itu,  prosedur perkara  pembubaran partai  politik  di  Mahkamah  Konstitusi adalah dimulai  dari  pengajuan permohonan, pendaftaran permohonan dan jadwal  sidang, pemeriksaan  pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim,  putusan Mahkamah Konstitusi. Pembubaran partai politik dapat berakibat terhadap hak dan kewajiban  eksternal, akibat terhadap jabatan yang terpilih,  akibat terhadap status pengurus dan anggota serta akibat terhadap hak dan kewajiban  internal.
Kata  Kunci: Mekanisme,  Partai Politik,  Pembubaran

## Abstract
Political parties can be seen as legal entities that can be held criminally liable because characteristically political parties are seen as legal entities. The dissolution of political parties is one of the legal iss ues that is regulated in Indonesian laws and regulations. Based on this back ground, this research was conducted with the aim of outlining how the authority of  the Constitutional Court in the  dissolution of political parties in Indonesia and how the mechanism  of  dissolution of  political parties.  This  research  was  designed using a  normative legal research approach and a legislative approach. Sources of legal materials used were primary legal sources and secondary legal sources.  The  legal  material  collection technique used  was  literature  study  technique. Legal  materials collected were processed and analyzed using legal arguments. The results of the analysis of this research data indicated that article 73 paragraph (1) of Law no. 24 of 2003 concerning the Consti tutional Court determine the implementation of  the  decision to  dissolve political parties seen  in  article 71,  carried  out  by  canceling the dissolution  in  the  government.  In  addition,  the  procedure  for  the  dissolution  of  political parties  in  the Constitutional Court is to begin with the submission of applications, registration of requests and trial schedules, preliminary hearings, trial hearings, judges' deliberations, decisions of the Constitutional Court. The dissolution of  political parties can have  an impact  on external rights and obligations, the elected officials,  the  status of management and members as well as the internal rights and obligations.

## Keywords: Mechanism, Political Parties, Dissolution

## I. PENDAHULUAN
Konsep Negara hukum yang demokratis adalah Negara yang memiliki gagasan dan kekuasaan tertinggi yang  dalam  suatu  pemerintahan  adanya  keadilan  dan  kedaulatan  yang  berada  di  tangan  rakyat. Kekuasaan yang tertinggi  dalam Negara hukum adalah aturan hukum. Dari sisi konsep Negara hukum, hukum  mencerminkan  kepentingan  dan  keadilan  rakyat karena hukum  itu  dibuat  melalui  demokrasi.
Semua aturan hukum yang dibuat melalui  demokrasi tidak akan bertentangan dengan konstitusi  sebagai hukum tertinggi  (Holcombe, 2001; Olatunji,  2013; Radjab, 2013; Suhartini,  2019).
Partai politik  merupakan suatu sarana bagi  warga Negara untuk  berpartisipasi  dalam mengolah Negara, sehingga  terbentuknya suatu lembaga dan melahirkan  sejarah yang panjang.  Partai politik  ini mempunyai  peran penting  dalan suatu bernegara karena sangat eratnya aktivitas dalam pemerintahan. Untuk  menghindari  pembubaran  diperlukannya  mekanisme  hukum  yang  memberikan  kelangsungan hidupnya  suatu partai. (Budiarjo,  2013)
Dalam partai politik,  perkembangan kontestasi pemilu  membentuk suatu sistem yang demokrasi dan pemilu  demokrasi. Setelah Indonesia memiliki  mahkamah konstitusi,  maka dalam hal pembubaran suatu partai, kewenangan berada dalam tangan mahkamah konstitusi  yang berwewenang dalam proses peradilan  danmemiliki  jaminan  akan  keterbukaan  proses  pengadilan(Antari,  2014;  HSB,  2013; Setyaningrum,  2010).  Pembubaran  partai  politik  diyakini  sebagai  mekanisme  untuk  melakukan pengawasan terhadap partai poltik.
Berdasarkan latar  belakang  di  atas, penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mendeskripsikan bagaimana  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  membubaran  partai  politik  di  Indonesia  dan bagaimanamekanisme pembubaran partai politik.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini doktrinal  atau sering  disebut  sebagai penelitian  perpustakaan  atau studi  dokumen.  Untuk membahas rumusan masalah, penelitian  ini  menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah dalam  penelitian  ini.  Sumber data penelitian  ini  adalah hasil  dari catatan, pendapat para ahli,  dan Undang-Undang tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum yang digunakan  adalah bahan hukum  primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh  melalui  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  dan bahan hukum sekunder,  yaitu  bahan hukum  yang  diperoleh  dari  hasil  buku-buku,  pendapat dari  masyarakat, serta doumen yang berkaitan tentang partai politik  seperti Undang-undang yang ada di Indonesia.
Dalam  rangka  memperoleh  data  yang  relevan  dengan  pembahasan  tulisan  ini,  teknik pengumpulan  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka. Bahan hukum  yang  dikumpulkan dalam  penelitian  ini  baik  dari bahan hukum  primer maupun  data sekunder disusun  secara sistematis, diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif  dengan  menggunakan  interprestasi  hukum  dan  argumentasi hukum secara deduktif-induktif.Setelah  itu hasilnya disajikan  secara deskriptif analisis.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik
Kebebasan kelompok  untuk  membuat  sebuah  partai  dijamin  oleh  badan  hukum.  Disamping  harus memenuhi  syarat, hak,  dan kewajiban,  partai politik  juga  tidak  luput  dari  pelanggaran  aturan-aturan yang  bisa  mengakibatkan  pembumbaran.Pelanggaran  itu  tidak  semua  bisa  dijadikan  untuk membubarkan  partai  politik,  sanksi  bagi  partai  politik  terbukti  melangggar  aturan  dikenai  sanksi administrstif  dan sanksi pidana  (Widayati,  2011).  Bentuk sanksi dilihat  dari kutipan  pasal 47 ayat (5) undang  undang  nomor  2  tahun  2008  diberikan  hukuman  berupa  sanksi  adminstratif,  pembekuan sementara partai politik  yang disahka oleh lembaga yang mejaga martabat partai politik  dan anggota.
Sepatutnya  makna  sanksi  pidana  tidak  lebih  dari  persoalan  alamiah  yang  memiliki  makna kesatuan hukum. Oleh sebab itu, pembuat peraturan yang hanya mengatur pertanggung jawaban pidana pengurus  badan korporasi  tercantum dalam  pasal 59 KUHP, yaitu  dalam  hal  pelanggaran ditentukan pidana terhadap yang bersangkutan ternyata tidak ikut campur dalam tindak pidana. Ketika partai politik disebut  sebagai badan hukum,  maka partai politik  tersebut masuk dengan subjek  hukum  pidana,  yaitu apakah partai politik  dapat mempunyai kesalahan baik yang dilakukan  secara sengaja maupun kelalaian atau kealpaan.Sejatinya  partai politik  tidak  dapat diproses pidana,  tetapi pengurus partai politik  dapat diproses  secara pidana dalam  pemidanaan  yang dijatuhkan  kepada pelaku  supaya dapat berpengaruh untuk  mayarakat,  terutama  untuk  yang  akan  melakukan  pelanggaran.  Tujuan  pemidanaan  adalah mencegah para pelaksana atau anggota partai politik  mengulangi  melanggar aturan hukum.
Setelah  membahas  tentang  larangan  dan  pembubaran  partai  politik  menurut  Undang-undang Nomor  2 Tahun 2008  tentang Partai Politik  pada sub Bab sebelumnya,  maka berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal tersebut, dapat dipahami  dalam sebuah partai pemerintah memiliki  kekuasaan
untuk mengawasi pelanggaran baik dalam dapartemen dalam negeri atau dapartemen hukum dan HAM diatur  dalam  undang  undang.  Putusan Mahkamah Konstitusi  dalam  permohonan  pembubaran  partai tersebut wajib diputuskan  dalam jangka waktu paling  lambat 60 hari kerja setelah permohonan dibuat dalam registrasi perkara konstitusi.
Syarat  dalam  mengajukan  pembubaran  harus  mengikuti  instruksi  dari  Mahkamah  Konstitusi salah  satunya  yang  pertama harus melakukan  permohonan  kedua permohonan  harus sesuai  dengan idiologi,  asas, tujuan dan kegiatan politik  yang bersangkutan.Jika salah satu dari ketiganya ditemukan bukti  adanya  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  Undang-undang  Dasar Negara Republik  Indonesia 1945,  maka  Mahkamah  Konstitusi  dapat  membubarkan  Partai  Politik  yang  bersangkutan  dengan putusan bersifat final  dan mengikat.  Dengan demikian  dalam pembubaran itu  dilakukan  oleh menteri dengan mengumumkan  dalam bentuk berita Negara berdasarkan putusan pengadilan  yang berkekuatan tetap.  Artinya  adalah  Pembubaran  partai  tersebut  tidak  dari  putusan  pengadilan  melainkan  sejak diumumkanya  dalam berita Negara.
Selama ini  partai politik  bubar karena membubarkan diri  atas kemauannnya sendiri  bahkan juga dengan gabungan  dengan partai lain. Dengan masalah lainya  yang membubarkan partai politik  adalah murni  mahkamah konstitusi.  Pemerintah hanyalah  bertindak  sejak administratur  yaitu  memuat dalam berita  Negara secara resmi.Pasal 73 ayat (1) UU No.  24  Tuhan  2003  tentang  Mahkama h  Konstitusi menentukan,pelaksanaan putusan pembubaran partai politik  dilihat  didalam  pasal 71, dilakukan  dengan pembatalan  pembubaran  dalam  pemerintah.  Sedangkan  pasal  47  menetukan  putusan  mahakamah konstitusi  memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jika dipahami  secara sederhana saja, ketentuan diatas menunjukkan  bahwa putusan Mahkamah Konstitusi  dalam  perkara  ini  bersifat  deklaratior  dengan  menyatakan  bahwa  partai  politik  yang bersangkutan bubar atau dibubarkan  sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka.
Wewenang Mahkamah Konstitusi  mengadila  dari  tingkat  pertama sampai  yang  terakhir  yang bersifat final untuk  (Amsari, 2019):
a) menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara RepublikIndonesia  Tahun 1945;
b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan  oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c) memutus pembubaran partai politik;  dan
d) memutus perselisihan  tentang hasil pemilihan  umum.
Meskipun  Mahkamah  Konstitusi  baru  dibentuk  zaman  era reformasi,lembaga  ini  mempunyai kedudukan  yang  sama dengan  lembaga  lainnya  yang  telah  ada sebelumya.  Oleh  karena itu,  dalam pelaksanaan  tugas  Mahkamah  Konstitusi  lebih  mudah  dan  cepat.  Membubarkan  Partai  Politik merupakan kewenangan yang dimiliki  oleh  lembaga Negara, yaitu  Mahkamah Konstitusi.  Mahkamah Konstitusi  merupakan  salah satu lembaga  kehakiman  yang  berfokus pada pengawalan serta penafsir konstitusi.  Oleh  karenanya,  Mahkamah  Konstitusi  diberikan  kewenangan  untuk  menyelesaikan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi  yang terjadi. Pembubaran Partai Politik  menjadi  kewenangan Mahkamah  Konstitusi  karena telah  diatur  di  dalam  UUD NRI berdasarkan kepada beberapa alasan termasuk diantaranya pelanggaran konstitusional.

## 2. Mekanisme dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia
Adapun beberapa tatacara dalam perkara pembubaran partai politik  di  Mahkamah Konstitusi  sebagai berikut(Azed & Amir, 2005):
a) Pengajuan Permohonan
b) Pendaftaran Permohonan dan Jadwal Sidang
c) Pemeriksaan Pendahuluan
d) Pemeriksaan Persidangan
e) Rapat Permusyawaratan Hakim
f) Putusan Mahkamah konstitusi
Berhubungan pembahasan mengenai hukum  yang dicita-citakan yang akan datang ada prosedur dalam pembubaran partai politik  diindonesia  ada dua tahap, pertama yaitu tahap pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi,  dan kedua yaitu tahap persidangan di Mahkamah Konsitusi.
Putusan  pembubaran  partai  politik  yang  dijatuhkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana penulis  uraikan diatas kemudian menimbulkan  akibat hukum antara lain:
a) Pelarangan hak hidup  partai politik  dan penggunaan simbol-simbol  partai tersebut di  seluruh Indonesia;
b) Lararangan mengunakan simbol  simbol  partai yang dibubarkan;
c) Memberhentikan semua pejabat yang berasal dari partai yang dibubarkan;
d) Melarang mantan pengurus partai yang dibubarkan  dalam kegiatan politik;
e) Pengambilan kekayaan yang dimiliki  partai yang dibubarkan  kepada Negara.
Pembubaran partai  politik  di  Mahkamah  Konstitusi  diawali  dengan  mengajukan  permohonan oleh  pemohon,  yang  mana  pemohon  dalam  perkara  pembubaran  partai  politik  adalah  pemerintah, pemerintah  adalah  pemerintah  .Permohonan  yang  telah  memenuhi  kelengkapan  dicatat  dalam  buku registrasi  perkara konstitusi  (BRPK) kemudian  pemeriksaan perkara yang dilakukan  dalam  beberapa tahap.Pertama, pemeriksaan adminstratif. Kedua, pemeriksaan pendahuluan. Ketiga, tahap pemeriksaa n persidangan.  Keempat,  tahap  permusyawaratan  dan  pengambilan  keputusan.  Kelima,  tahap penyampaian  pengumuman  keputusan  serta  kedudukan  hukuman  pemohon  didalam  perkara pembubaran partai politik  di Mahkamah Konstitusi  dianggap  sah apabila telah memenuhi  syarat yang telah ditentukan.
Jika dilihat  pada zaman Orde Lama dan sebelum Reformasi, peraturan mengenai akibat hukum yang timbul  oleh  karena pembubaran suatu partai politik  termuat didalam  Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960. Sedangkan pada masa setelah Reformasi, ketentuan akibat hukum pembubaran partai politik  di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat (2). Adapun beberapa akibat hukum yang mucul dari pembubaran partai politik  tersebut, sebagai berikut:
a) Akibat terhadap hak dan kewajiban yang menyangkut dilaur
b) Akibat  terhadap  jabatan  yang  terpilih  seperti  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Anggota  DPD, Anggota DPR dan DPRD
c) Akibat terhadap status pengurus dan anggotanya
d) Akibat terhadap hak dan kewajiban yang didalam.
e) Pengaturan tentang akibat hukum dalam pembubaran tersebut.
Timbulnya  masalah  antara pribadi  pengurus dengan  pribadi  keanggotan  bukan masalah antara oranisasi,tetapi  masalah pribadi  antara perorangan. Jika masalah itu terjadi antara pengurus yang secara resmi mewakili  instiutusi  dengan pribadi  anggotanya,maka  itu  ada hubungan  hukum  dengan institusi partai dan anggota partai. Jadi, hal itu  juga disebut  permasalahan yang harus diselesaikan  sendiri  oleh partai politik.
Pembubaran partai politik  menjadi salah satu isu hukum yang diatur dalam peraturan perundang- undangan  di  Indonesia,  sehingga  dalam  suatu pembubaran partai politik  akan selalu  memiliki  akibat hukum,  tak terkecuali kepada anggotanya yang duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan temuan  awal,  baik  dalam  Undang-undang  No. 24  Tentang  Mahkamah  Konstitusi  maupun  Undang- undang No. 2 Tahun 2008  tentang Partai Politik,  tidak  ada pasal yang mengatur secara tegas mengenai akibat  hukum  yang  terjadi  kepada  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  apabila  partai  politiknya dibubarkan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data penelitian  ini,  ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu:  pertama, Mahkamah  konstitusi  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  melakukan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  untuk  penyelenggara  pengadilan  dan  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan.MK berwewenang mengadilan dalam tingkat pertama sampai yang terakhir yang putusannya bersifat nyata. Membubarkan  partai  politik  yang  melanggar  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia merupakan  kewenagan  yang  dimiliki  oleh  lembaga  Negara,  yaitu  Mahkamah  Konstitusi  untuk membubarakan partai. Kedua, ada beberapa prosedur perkara pembubaran partai politik  diMK,  yaitu: mengajukan  permohonan,mendaftarkan  permohonan,melihat  jadwal  sidang  perkara,memeriksa pendahuluan,  pemeriksaaan persidangan,rapat  para hakim  dan putusan MK. Selain  itu,  ada beberapa akibat  hukum  dari  pembubaran  pertai  politik  tersebut,  yaitu  akibat  kepada hak  dan  kewajiban  dari eksternal,terhadap jabatan yang dipilih,akibat  terhadap pengurus dan para angggota,akibat terhadap hak dan kewajiban internal dan pengaturan mengenai akibat dalam hukum pembubaran.

## 2. Saran
Selain  hasil  penelitian,  ada beberapa saran  yang  perlu  disampaikan  kepada  beberapa pihak,  yaitu: kepada pengurus partai untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan hukum dan undang- undang  yang berlaku,  sehingga  pembubaran partai  tidak  terjadi,  dan bagi  penegak hukum  khususnya Mahkamah  Konstitusi  untuk  memberlakukan  hukum  yang  seadil-adilnya,  sehingga  keamanan  dan ketentraman Negara tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Amsari,  F. (2019). Bisakah MK Memutus Sengketa Lembaga Negara yang Terkait dengan Dirinya? Retrieved from https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ula  san/lt5cd543f6991ff/bisakah-mk- memutus-sengketa-lembaga-negara-yang-terkait-dengan-dirinya/
Antari,  P. E. D. (2014). Kewenangan Pembubaran Partai Politik  oleh  Mahkamah Konstitusi  Ditinjau dari  Perspektif Hak Asasi  Manusia  (Ham). Jurnal Magister Hukum Udayana , 7 (3),  383–394. https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i03.p03
Azed, A. B., & Amir, M. (2005). Pemilu dan Partai Politik di Indonesia . Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Budiarjo,  M. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Holcombe,  R.  G.  (2001).  Constitutions  and  Democracy. The Annals of the American Academy of Political and Social Science , 7 (1), 1–11. https://doi.org/10.1177/000271623316900102
HSB,  A.  M.  (2013).  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Neutralizer  terhadap  Lembaga  Politik. Jurnal Rechtsvinding , 2 (3),  315–330.  Retrieved  from  https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART  2 JURNAL VOLUME 2 NO 3_PROTEKSI-1.pdf
Olatunji,  F. O. (2013). Democracy and the Challenge  of the Rules of Law in Developing  Democratic Society. Beytulhikme  An  International  Journal  of  Philosophy , 3 (2), 67-79–79. https://doi.org/10.18491/bijop.44013 Radjab, S. (2013). Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme, Rule of Law dan HAM . 8 (2), 93– 101. Retrieved from http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/download/1282/1246 Setyaningrum,  M.  (2010). Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Upaya  Penyelesaian Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Universitas Islam Indonesia).  Retrieved  from  https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8645/RTN 254.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Suhartini.  (2019).  Demokrasi  dan  Negara  Hukum. Jurnal  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Balikpapan , 11 (1). https://doi.org/10.36277/.v11i1.42
Widayati.  (2011). Pembubaran Partai Politik  dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum , XXVI (2).
Undang-Undang Nomor2 Tahun2011tentangPartai Politik