## IMPLIKASI OVERCAPACITY TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

## IMPLICATIONS OF OVERCAPACITY FOR CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN INDONESIA
Ilham Panunggal Jati Darwin Magister Hukum Universitas Indonesia ilhampanunggal.ui2018@gmail.com

## Abstrak
Overcapacity  sederhananya  dapat  disebabkan  oleh  tingginya  jumlah  napi  yang  masuk  yang  tak berbanding  lurus  dengan  kapasitas  Lembaga  pemasyarakatan,  besaran  jumlah  napi  yang  masuk  dengan jumlah  narapidana  yang  keluar  amat  tak  berimbang,  jumlah  narapidana  baru  jauh  melebihi  jumlah  masa pidana  penjaranya  dan  jumlah  narapidana  yang  keluar,  permasalahan  lembaga  pemasyarakatan  yang penuh sesak telah menjadi permasalahan yang kian berlarut-larut serta menimbulkan banyak dampak baik terhadap  para  narapidana  maupun  negara,  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  penelitian  ini  bertujuan untuk  membahas  bagaimanakah  implikasi  overcapacity    terhadap  Lembaga  pemasyarakatan  di  indonesia, dengan  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  yakni  dengan  studi  kepustakaan,di  tarik  kesimpulan bahwa  permasalahan  Overcapacity  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  baik  permasalahan  Lembaga Pemasyarakatan  yang  sudah  tidak  memadai  hingga  masih  minimnya  pidana  yang  non-penjara,  serta pandangan  stigma  “penjahat”  dari  masyarakat  yang  turut  membentuk  seseorang  untuk  kembali  menjadi residivice,  kemudian   overcapacity   berdampak  pada kesehatan  fisik  dan  mental  para  narapidana,  tercatat banyak  narapidana  yang  meninggal  baik  faktor  penyakit  maupun  bunuh  diri,  selain  itu  juga  berdampak besar terhadap anggaran yang kian meningkat setiap tahunnya.
Kata Kunci: Lapas; Tahanan; Kapasitas Lapas; Overcapacity.

## Abstract
Overcapacity  can  simply  be  influenced  by  the  number  of  prisoners  who  enter  that  is  not  directly proportional to the prison capacity, the number of prisoners who enter the innumerable amount of prisoners who come out, the number of prisoners in prison that is complicated becomes increasingly protracted, which also  affects  both  prisoners  and  the  countries,  Based  on  this  issue,  this  paper  aims  to  discuss  how  the implications  of  overcapacity  to  correctional  institutions  in  Indonesia,  using  quantitative  research  methods with  literature  studies,  conclude  due  to  the  problem  of  overcapacity  by  several  factors,  both  the  Penal Institution debate which is inadequate to the minimum prison. People, as well stigmatised the "villain" can make  prisoners  return  as  recidivism,  then  how  the  overcapacity  impact  on  the  health  and  mentality  of inmates, Noted many prisoners who ended with both disease and suicide, while also increasing broad for the sake of a budget that is increasing every year.
Keywords: Correctional Institution, Prisoners, Life Quality, Overcapacity.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Ilham  Panunggal  Jati  Darwin,  “Implikasi Overcapacity Terhadap  Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia ”, Jurnal Cepalo , 3 (2), (2019): 77-84.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1847

## A. Pendahuluan
Gagasan  mengurung  seseorang  serta  memenjarakan  saat  ini  lebih  dikenal  dengan  konsep  gagasan,  ide untuk menempatkan seseorang kedalam sebuah tempat pengasingan dengan maksud agar ia tidak melakukan
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2019: hlm. 77-84. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
segala  perbuatan  jahat  serta  kejahatan-kejahatannya,  konsep  ini  telah  dikenal  sejak  abad  ke  lima  sebelum masehi.  Pada  awalnya,  sekitar  tahun  1670  belum  mengenal  konsep  hukuman  kurungan,  namun  dikenal sebuah pemidanaan dengan melakukan sandra terhadap pelaku dengan tebusan sejumlah uang serta diberikan potongan  atau  penggantian  bentuk  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku.  Negara  inggris  sekitar  tahun 1200-1400  saat  zaman  abad  pertengahan  telah  muncul  konsep  hukuman  dengan  mengurung  pada  rumah ibadah (cruch), dengan  menempatkan  nya pada bilik  di dalam cruch yang  muncul di kota Bridwedell (pada sekitar  abad  16)  kemudian  muncul  lagi  konsep  hukuman  kurungan  dengan  melakukan  pekerjaan  tertentu seperti  yang  tercatat  didalam  Act  of  1576  dan  Act  of  1609  serta  pidana  kurungan  seperti  di  dalam  Act  of 1711. Howard Jones menjelaskan, semenjak kerajaan Mesir sekitar tahun 2000 (SM) sudah di kenali konsep menahan seseorang dalam sebuah tempat dalam proses proses peradilan, juga dikenal demi menahan pelaku demi proses peradilan lain seperti di romawi pada jaman kekuasaan raja Justianus abad 5 (SM).
Penghukuman  dengan  memberikan  dilihat  sebagai  upaya  untuk  memperbaiki  akhlak  sang  pelaku  dan dianggap hukuman yang manusiawi, kemudian dikenal dua jenis hukuman yaitu saat malam dikurung sendiri dan  saat  siang  bekerja  bersama-sama. 1 Saat  menjalani  hukuman  kerja  paksa  terpidana  tidak  diperbolehkan untuk  saling  berbincang  dan  mengobrol  tentang  permasalahan  yang  berhubungan  dengan  pekerjaannya. Maka sebab itu maka sistem ini disebut juga dengan “Silent Sistem”. Masa-Masa hukuman memperkerjakan tahanan  ini  berjalan  semenjak  zaman  ke-19  atau  akuratnya  dimulai  sejak  tahun  1872  sampai  tahun  1905. Dicirikan  atas  munculnya  dua  tipe  hukum  pidana;  satu  yakni  hukum  pidana  yang  spesifik  bagi  masyarakat Indonesia  serta  kedua,  pidana  spesifik  bagi  masyarakat  Eropa 2 .  Untuk  Masyarakat  pribumi  serta  golongan Timur  Asing  diberlakukan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  khusus,  yaitu kitab “Wetboek  van Strafrecht  voor  de  Inlanders  in  Nederlandsch  Indie” ,  bila  diartikan  maka  berarti  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  bagi  masyarakat  pribumi  yang  berada  dalam  Hindia  Belanda.  Masyarakat  pribumi  disebut sebagai masyarakat “Inlanders”. Saat masa tersebut konsep pemidanaan dengan memberikan bekerja adalah hukuman  yang  kerapkali  diberikan  kepada “inlanders” .  Jangka  waktu  berapa  durasi  hukuman  ini  amat beragam dan berbeda-beda dapat sepanjang hidupnya, namun juga dapat di jatuhkan selama sehari. Penjara merupakan  gambaran  masyarakat  jajahan  saat  itu.  “Ada  orang-orang  penjajah  yang  penuh  hak  dan  ada masyarakat  terjajah  yang  penuh  wajib,”    seperti  yang  ditulis  Koesnoen  dalam Politik  Pendjara  Nasional 3 . Asal-usul  munculnya  lapas  di  negara  Indonesia  ini  sangat  terkait  dengan  kisah  pembentukan  negara indonesia,  yang  mengalami  saat-saat  berat  pada  saat  Belanda  dan  Jepang  melakukan  penjajahan.  Berbagai zaman telah berlalu, banyak kisah disetiap zaman yang telah tercatat yang kemudian berbagai zaman tersebut memiliki kisahnya tersendiri. 4
Selepas  negara  Indonesia  merdeka  gagasan  untuk  mengurung  seseorang  dan  penjara  tidak  juga menerapkan konsep pengayoman  yang baik, penjara atau lapas justru saat ini beralih fungsi sebagai sebuah lokasi  “penampungan”  untuk  pelaku  tindak  pidana,  dan  sudah  menjadi  fakta  bahwa  pada  saat  ini  sebagian besar  penjara  atau  lembaga  pemasyarakatan  serta  rumah  tahanan  negara  (rutan)  di  Indonesia  mengalami overcapacity yang  sangat  parah.  Keadaan  demikian  kian  memburuk  hingga  kini,  hal  tersebut  dicipu  oleh banyak  sebab  Kepala  Sub  Direktorat  Komunikasi  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  (Ditjen  PAS) Kementerian  Hukum  dan  HAM,  Akbar  Hadi  Prabowo.  Menjabarkan  setidaknya  terdapat  empat  faktor terjadinya overcapacity Pertama,  faktor  banyaknya  kejahatan  yang  terjadi  setiap  hari.  Kedua,  kurangnya proses  ( pre-trial  detention )  atau  penahanan  dalam  Lembaga  kepolisian  dan  kejaksaan.  Ketiga,  faktor banyaknya  napi  dan  tahanan  yang  tidak  lagi  dapat  ditampung  oleh  kapasitas  Lembaga  pemasyarakatan  dan rumah  tahanan.  Keempat,  hal  tersebut  juga  di  dukung  oleh  oleh  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  99 Tahun  2012.  PP  itu  dirasa  sangat  menyulitkan  napi  untuk  dapat  mengajukan  potongan  masa  tahanan  atau pembebasan bersyarat. 5
Tabel  kantor  wilayah  cabang  Lembaga  pemasyarakatan  di  33  provinsi  yang  mengalami Overcapacity sejak tahun 2017 hingga 2019
1 Departemen  Kehakiman  Rl, Dari  Kepenjaraan  Kepemasyarakatan,Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan ,  Jakarta:  Departemen Kehakiman Rl, (1983), hlm. 11.
2 Petrusirawan Panjaitan, Pidana Penjara Mau Kemana , Jakarta: Ind-hill CO, (2007), hlm. 47
3 Hendaru Tri Hanggoro. Cerita Dari balik Jeruji Besi. Tersedia Online di https://historia.id/politik/articles/cerita-dari-balik-jeruji- besi-vqjAB , dikutip pada tanggal 05 Mei 2019 pada pukul 23:41 WIB.
4 Romli Atmasasmita, Dari Pemendjaraan ke Pembinaan Narapidana , Bandung: Alumni, hlm. 49.
5 Mihardi. Ditjen Pas Ungkap Empat Penyebab Lapas Kelebihan Kapasitas . Tersedia Onile pada https://nasional.sindonews.com/read/1161936/13/ditjen-pas-ungkap-empat-penyebab-lapas-kelebihan-kapasitas-1481310610 , dikutip pada Tanggal 19 Februari 2019, Pukul 08.32 WIB.

## Tabel. 1.0 tahun 2017
Tabel 1.1 tahun 2018

## Tabel 1.3 tahun 2019 6
Kemudian  lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Masyarakat  kemudian  juga  mengatakan  bahwa,  sakit adalah  salah  satu  faktor  nomor  satu  yang  menjadi  sebab  angka  kematian  tahanan  di  dalam  tahanan  serta lapas-lapas di Indonesia sepanjang 2016 dan 2017. Kemudian besarannya sebesar 47,5% di tahun 2016 dan 60,25%  di  tahun  2017.  Serta  dalam  kumulatif  besaran  jumlah  kematian  tahanan  dan  narapidana  pada  2016 sebanyak 120 kasus, kemudian pada tahun 2017 sebanyak 83 kasus. Lantas kondisi lapas yang tertutup dan kurangnya  sinar  matahari  juga  merupakan  faktor  yang  membuat  penyebaran  penyakit  semakin  mudah menyebar, bentuk bangunan yang pengap tanpa ventilasi yang baik serta jumlah narapidana di dalam tahanan yang  melebihi  batas  memperburuk  keadaan,  salah  satu  penyakit  yang  menyebar  dalam  kondisi  seperti  ini adalah  TBC  (Tuberkolosis) 7 .  Sementara  itu,  faktor  bunuh  diri  adalah  faktor  tertinggi  kedua  penyebab kematian  dilapas,  tercatat  sekiranya  terdapat  43  kejadian  bunuh  diri  dalam  kurun  waktu  2017-2018 kebelakang. 8
Lapas  yang  buruk  adalah  masalah  pelik.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  di  uraikan  maka permasalahan  yang  akan  di  kaji  adalah  bagaimanakah  implikasi  overcapacity  dalam  Lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia,  dalam  penelitian  ini  akan  dilihat  apakah  faktor  overcapacity  serta  bagaimana dampak nya terhadap Lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian  kuantitatif  dengan  mendasarkan  dengan  metode  studi  pustaka  dalam  mengkaji  permasalahan  di dalam  Lembaga  pemasyarakatan,  serta  penulis  juga  memanfaatkan  data  statisik  dari  Badan  Pusat  Statistik serta berbagai data – data yang turut dapat menunjang penelitian berikut serta  menjadi  pedoman penelitian. Penulis  memanfaatkan  pola  logika  deduktif  dalam  menarik  hasil  dari  permasalahan  yang  peneliti  teliti, sehingga hasil yang di dapatkan menjadi lebih jelas dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

## B. Pembahasan
1. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia
6 Sistem Database Pemasyarakatan.
Data penghuni terakhir perkanwil . Tersedia online pada http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2019/month/8, di kutip pada tanggal. 02 agustus 2019 pukul 13:49 WIB.
7 Evrilda Andani Putri, “Faktor Resiko Tuberkolosis Paru Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”, Jurnal Kesehatan Masyarakat , Vol. 6, No. 1, (2018), hlm. 249.
8 Dylan  Aprialdo  Rachman. Kelebihan  Kapasitas  Dinilai  Perparah  Tingginya  Kematian  Penghuni  Lapas .  Tersedia  Online  pada https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/12270011/kelebihan-kapasitas-dinilai-perparah-tingginya-kematian-penghuni-lapas , dikutip Pada Tanggal 19 Februari 2019, Pukul 08.37 WIB.
Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan bahwa jumlah penghuni di  lembaga  pemasyarakatan  dan  rumah  tahanan  saat  ini  mencapai  55  ribu  di  Indonesia 9 .  Narapidana sebanyak  itu  menghuni  522  lembaga  pemasyarakatan  kemudian  sebagian  besar  napi  adalah  narapidana dengan kasus narkoba. Total narapidana tersebut  mencapai jumlah hingga 46.000 yang tertinggi merupakan kasus  narkoba  hingga  115.000  orang,  sejalan  dengan    banyaknya  kasus  narkotika  yang  terjadi.  Kemudian juga para narapidana tidak diberikan proses rehabilitasi tapi malah dimasukkan kedalam lapas. Kemudian, di peringkat  berikutnya  napi  terbanyak  dalam  Lembaga  pemasyarakatan  dan  rumah  tahanan  merupakan  napi tindak  pidana  kasus  pencurian.  Kemudian,  narapidana  tindak  pidana  teroris  dan  koruptor  turut  memenuhi Lembaga  pemasyarakatan  Indonesia. 10 Kondisi  napi  dalam  lapas  adalah  permasalahan  serius  dalam mewujudkan napi yang baik. Dalam  mengelola lapas setidaknya wajib  melihat delapan faktor yang  menjadi faktor yang memperburuk keadaan lapas seperti yang di utarakan Woolf, antara lain:
a. Kepadatan penjara yang extreme;
b. Kelebihan penghuni;
c. kondisi penjara yang buruk (baik bagi  napi serta staff lapas);
d. kurangnya jumlah staff;
e. staf penjara yang saling rusuh;
f. Buruknya sistem keamanan;
g. "Campuran  Beracun"  dari  panjangnya  jangka  waktu  serta  penahanan  selama  seumur  serta  mental  dari tahanan yang terganggu;
h. Kerusuhan diantara para tahanan.
Overcapacity sederhananya  dapat  disebabkan  oleh  tingginya  jumlah  napi  yang  masuk  yang  tak berbanding  lurus  dengan  kapasitas  Lembaga  pemasyarakatan,  besaran  jumlah  napi  yang  masuk  dengan jumlah  narapidana  yang  keluar  amat  tak  berimbang,  jumlah  narapidana  baru  jauh  melebihi  jumlah  masa pidana  penjaranya  dan  jumlah  narapidana  yang  keluar  lapas 11 .  Institute  for  Criminal  and  Justice  Reform (ICJR)  mengatakan  bahwa  pemangku  kekuasaan  sudah  harus  segera  memberikan  solusi  terkait  dengan permasalahan overcapacity yang ada. Permasalahan overcapacity telah mencapai kondisi overcapacity yang amat  parah,  Tercatat  pada  bulan  September  tahun  2018,  Lembaga  pemasyarakatan  dan  rumah  tahanan menampung 248.340 orang. Sedangkan, jumlah ruang yang tersedia hanya dapat menampung 125.159 orang. Besaran jumlah ini kian  mengalami  kenaikan, lalu pada 2013, jumlah overcapacity menyentuh 143%. Serta tahun 2017, jumlah tersebut mengalami kenaikan  hingga 188%. 12
Lantas  permasalahan  konsumsi  bagi  para  napi  turut  menjadi  permasalahan  tersendiri,  tahun  2018  biaya ini membesar dan membesar hingga Rp. 1,3 triliun, 13 lalu tahun 2019 muncul gagasan agar menaikkan biaya tersebut  ke  angka  Rp.1,67  miliar.  Apabila  di  bagi  secara  merata  pada  Lembaga  pemasyarakatan  di  33 provinsi,  dengan  demikian setiap tahanan  mendapat jatah sebesar Rp.15.000 per-hari atau kisaran Rp.5.000 per-sekali makan. Namun mengingat banyak nya jumlah narapidana dan tahanan yang ada maka, satu tahun APBN yang akan dianggarkan dapat menyentuh angka triliunan rupiah. Makan dengan jatah tiga kali dalam satu hari, dengan lauk yang beragam. 14 Bila disandingkan pada konsumsi tahanan yang berada dalam rumah tahanan  Kemenkum  HAM,  Rumah  tahanan    KPK  terasa  lebih  dirasa  manusiawi  karena  mendapat  jatah makan  sebesar  Rp.40.000  dalam  satu  hari.  Kemudian  dalam  Lembaga  kepolisan  diberikan  biaya  sebesar Rp.30.000.
9 Jie, Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Terus Meningkat . Tersedia Online pada http://www.rmoljateng.com/read/2019/01/31/16397/Jumlah-Penghuni-Lapas-Dan-Rutan-Terus-Meningkat- , di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 20:17 WIB.
10 Taufik Budi , Jumlah Narapidana Narkoba Rajai Lapas di Indonesia . Tersedia Online pada https://news.okezone.com/read/2019/01/31/512/2012132/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia , di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 20:31 WIB.
11 Angkasa. “Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 10 No. 3, (2010), hlm. 214.
12 Devina  Halim, ICJR  :  Rutan  dan  Lapas  di  Indonesia  Sudah  “Extreme  Ovecrowding”. Tersedia  Online  pada https://nasional.kompas.com/read/2018/10/17/23242421/icjr-rutan-dan-lapas-di-indonesia-sudah-extreme-overcrowding ,  dikutip  05 Mei 2019 pada pukul 21:59 WIB.
13 Joko  Susilo. Menkumham  :  lapas  sudah  terlalu  sesak,  biaya  makan  napi  triliunan  rupiah .  Tersedia  Online Pada https://www.antaranews.com/berita/701219/menkumham-lapas-sudah-terlalu-sesak-biaya-makan-napi-triliunan-rupiah , di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pada pukul 22:24 WIB.
14 Andi Saputra. Dijatah APBN Goceng per Makan, Begini Tahanan dan Napi . Tersedia Online pada https://news.detik.com/berita/d- 3482559/dijatah-apbn-goceng-per-makan-begini-menu-tahanan-dan-napi . di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pada pukul 23:34 Wib
Kemudian dengan kondisi SDM petugas pemasyarakatan  yang ada, maka terlihat bahwa hal ini dapat berpengaruh  serta  memperlambat  proses  dari  lapas  tersebut,  selain  itu  permasalahan overcapacity tentu menjadi  penyebab  kurang  optimalnya  pengawasan  serta  perawatan  yang  dilakukan  oleh  petugas    lembaga pemasyarakatan  dan  mengakibatkan  tidak  tercapainya  tujuan  dari  sistem  pemidanaan.  Hal  ini  tak  ayal menyebabkan  banyak  terjadi  penyimpangan  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan 15 .  Pemidanaan  sejatinya bertujuan demi memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat  serta  mengembalikan  sistem  keseimbangan,  keselarasan  dan  keserasian  di  dalam  masyarakat. Maka dijatuhkannya hukuman   kepada   pelaku   kejahatan,  seharusnya tidak  hanya  dilihat  sebagai  suatu balasan atas perbuatan jahat pelaku yang merugikan atau penjeraan semata, namun ada suatu tujuan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya hukuman pidana ketika dijatuhkan adalah untuk merehabilitasi perilakunya dan menyatukan  kembali  narapidana  dengan  masyarakat 16 .  Namun  pada  kenyataan  nya  kurangnya  peran    serta dari masyarakat  dalam  rangka ikut serta dalam pembinaan narapidana. Hal ini  disebabkan  oleh kurangnya kepedulian  masyarakat  terhadap  kesejahteraan  napi  karena  sebagian  anggota  masyarakat  masih  enggan  dan tidak  mau  menerima  kembali  bekas  napi.  Sehingga  hal  tersebut    lah  yang  menyebabkan  belum  tercapainya tujuan  dari  konsep  pemidanaan,  yaitu  untuk  memasyarakatkan  kembali  narapidana    ke    dalam  lingkungan masyarakat.  Faktor    kurangnya    kepedulian  dan  peran  serta  masyarakat  tersebut  lah  yang  sangat mempengaruhi  pencapaian  tujuan  pemidanaan  demi  mengintegrasikan  kembali  para  narapidana  dengan masyarakat.  Kondisi    tersebutlah  seperti    yang    terjadi  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  di  kota  Magelang, kurangnya  partisipasi  dari  masyarakat  Magelang  dalam  membantu  proses  pembinaan  narapidana,  hal  ini disebabkan  oleh  kurangnya  kepedulian  serta  hubungan  baik  dari  lembaga  pemasyarakatan  dengan masyarakat 17 .  Sehingga  sejatinya  amat  diperlukan  suatu  kerja  sama  yang  baik  diantara  lembaga pemasyarakatan dan masyarakat  demi keberhasilan dalam melakukan pembinaan narapidana.
Kemudian  dalam  mencapai  tujuan  pembinaan    maka  juga  harus  juga  ditunjang  dengan pelaksanaan/penerapan  hukum  yang  baik.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  sebuah  tolak  ukur  dari  pada ketidakefektifan hokum, wajib juga memperhatikan faktor- faktor yang juga mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum tersebut. faktor-faktor tersebut antara lain: 18 a. Faktor hukum
b. Faktor penegak hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas
d. Faktor masyarakat
e. Faktor kebudayaan.
Dengan  mempertimbangkan  dengan  baik  kelima  faktor-faktor  diatas  maka  dapat  di  ciptakan  sebuah formulasi  sebuah  kebijakan  yang  dapat  mencakup  dan  melingkupi  berbagai  aspek  dan  elemen  yang menyeluruh  sehingga  dapat  di  ciptakan  sebuah  formulasi  dari  kebijakan  dan  sistem  pemidanaan  yang seyogyanya  dapat  memperbaiki  serta  merehabilitasi  terpidana  dengan  maksimal  serta  baik,  dengan pemidanaan  yang  mumpuni    kemudian  juga  di  dukung  dengan  sistem  pemidanaan  yang  mumpuni    maka dapatlah  di  ciptakan  sebuah  sistem  hunian  yang  dapat  memperbaiki  para  narapidana  secara  lahir  maupun batin, serta kita harus membekali mereka dengan berbagai kemampuan baik soft skill maupun hard skill yang dapat  memberikan  mereka  kemampuan  untuk  berkerja  ketika  mereka  keluar,  serta  dapat  juga  memberikan mereka kesempatan untuk  membuka lapangan pekerjaan baru dengan kemampuannya, ketika  mereka sudah kembali pada lingkungan masyarakatnya.

## 2. Terbatasnya pidana alternatif
Erasmus Napitupulu, direktur Program ICJR mengatakan bahwa, alternatif pemidanaan sejatinya sudah dikenal  lama  dalam  sistem  hukum  Indonesia  di  KUHP,  UU  Narkotika  serta  UU  Sistem  Peradilan  Pidana Anak. Namun pada penerapannya masih belum optimal masih banyak kasus yang diputus penjara. Alternatif penjara yang banyak di kenal adalah antara lain pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta pidana dengan
15 Desy  Maryani,  “Faktor-Faktor  Penyebab Tidak  Tercapainya  Tujuan  Pemidanaan  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia”, Jurnal Hukum Sehasen , Vol. 1 No. 1, (2015), hlm. 14.
16 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi, Prad Pramita, (1986), hlm. 28.
17 Budi  Hermidi, Pembinaan  Narapidana  Sebagai  Upaya  Untuk  Mewujudkan  Tujuan  Pemidanaan  (Studi  Kasus  di  Lembaga Pemasyarakatan Magelang) , Semarang: Universitas Diponegoro, (2001 ), hlm. 20.
18 Seorjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2007), hlm. 05.
cara  mengangsur 19 .  Kemudian  Erasmus  mengatakan  bahwa,  sudah  semestinya  pemerintah  bersama  DPR mengoptimalkan  konsep  pemidanaan  alternatif  sebagai  solusi  dalam  mengatasi  permasalahan  overkapasitas penjara  yang  kian  menjadi  masalah  pelik.  Pidana  alternative  ini  belum  dapat  di  terapkan  secara  maksimal meski  kita  telah  memiliki  beberapa  pidana  alternative  yang  pada  kenyatanya  penegak  hukum  justru  lebih memilih  untuk  menjatuhkan  pidana  penjara  sebagai  putusan  untuk  segala  jenis  tindak  pidana.  Asas Restorative  Justice  seharusnya  yang  harus  menjadi  dasar  dari  sistem  pemidanaan  dan  hukum  di  Indonesia, asas kekeluargaan serta penyelesaian sengketa dengan konsep di luar pengadilan ini masih menjadi hal yang langka  dalam  proses  hukum  kita.  Sehingga  salah  satu  pidana  alternative  yang  seharusnya  di  terapkan  di Indonesia  adalah  pidana  kerja  sosial  dengan  konsep  yang  menekankan  sistem  yang  humanisasi,  dengan sistem  pelayanan  masyarakat  yang  demikian  pelaku  dapat  segera  kembali  diterima  di  dalam  masyarakat, dengan memasukkan pelaku kedalam penjara justru dapat memberikan stigma buruk khususnya bagi pelaku anak-anak, dengan stigma dan label buruk bagi  pelaku anak dibawah umur justru dapat membentuk pribadi seorang anak menjadi seorang dengan kepribadian buruk di kemudian hari.
Sistem  pemidanaan  Indonesia  saat  ini  dibentuk  demi  melindungi  kepentingan  seorang  individu  dan  hak asasi manusianya serta melindungi kepentingan masyarakat luas, serta juga melindungi negara dari perbuatan jahat  serta  dari  berbagai  perbuatan  tercela  yang  merugikan  masyarakat,  negara,  serta  individu,  dan  juga menjaga agar para penguasa tidak berlaku  dan bertindak secara sewenang-wenang  kepada para masyarakat. Sudah  dapat  terlihat  bahwa  apabila  ketika  masyarakat  ingin  menuntut  keadilan  melalui  jalur  proses  hukum pidana akan menghadapi kendala, yaitu hukum hukum pidana formil, filsafat hukum pidana, dan pemidanaan yang ada  memang tidak  dirancang secara langsung untuk  merespon  dampak  kejahatan terhadap korban dan masyarakat atau problem sosial kemanusiaan yang menyertainya. 20

## C. Penutup
Perbaikan sistem pemasyarakatan menjadi suatu hal wajib dan mendasar dalam sistem pemidanaan kita, kurangnya  perhatian  terhadap  para  narapidana  justru  membuat  kondisi  narapidana  semakin  memburuk, stigma  negatif  bagi  mereka  sebagai  “penyakit  masyarakat”  yang  harus  disingkirkan  membuat  segala permasalahan  yang  meliputi  sistem  pemasyarakatan  kita  semakin  berlarut-larut.  ke  Pemerintah  harus mengambil  sebuah  langkah  konkret  untuk  membimbing  para  narapidana  keluar  dari  stigma  negatif  dan kembali ke dalam lingkungan masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengembalikan mereka kembali ke masyarakat dan menyeleksi siapa saja yang dapat di masukkan kedalam penjara, penjara tidak dapat lagi menjadi pembuangan akhir bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana.
Pelaku  harus  di  berikan  pembinaan  mendalam  dan  penguatan  finansial  dan  kemampuan  untuk  bekerja sehingga  pelaku  tidak  kembali  menjadi  residivis,  asas  restorative  justice  juga  merupakan  kunci  penting dalam  pembinaan  narapidana,  penegak  hukum  harus  bertindak  sebagai  pihak  yang  menengahi  kedua  pihak baik  melindungi  pelaku  dan  mengadili  pelaku  seadil-adilnya,  kurangnya  pilihan  pemidanaan  juga  menjadi masalah yang harus di perbaiki penegak  hukum mudahnya menggunakan penjara sebagai pilihan utama dan bukan ultimum  remedium membuat  para  pelaku  kian  menumpuk  di  dalam  penjara,  dengan  adanya  pilihan pemidanaan  lain  membuat  narapidana  khususnya  untuk  pidana  di  bawah  6-5  tahun  dapat  di  berikan  pidana non-pemenjaraan sehingga mereka dapat mengabdi kepada masyarakat dan memanfaatkan waktunya dengan membaur dengan masyarakat yang telah ia “ciderai”.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Departemen  Kehakiman  Rl.  (1983). Dari  Kepenjaraan  Kepemasyarakatan,  Direktorat  Jendral Pemasyarakatan . Jakarta: Departemen Kehakiman Rl. Panjaitan, Petrusirawan. (2007). Pidana Penjara Mau Kemana . Jakarta: Ind-hill CO. Atmasasmita, Romli. Dari Pemendjaraan ke Pembinaan Narapidana . Bandung: Alumni. Hamzah, Andi. (1986). Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi. Prad Pramita.
19 Erwin  C  Sihombing. Penjara  Penuh,  Hukuman  Pidana  Non-Penjara  Jadi  Alternatif .  Tersedia  Online  pada https://www.beritasatu.com/nasional/540327/penjara-penuh-hukuman-pidana-nonpenjara-jadi-alternatif ,  di  kutip  pada  tanggal  05 agustus 2019 pukul 09:43 WIB.
20 Muhammad  Fajar  Septianto ,  Pidana  Kerja  Sosial  Sebagai  Alternatif  Pidana  Penjara  Jangka  Pendek, Malang:  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya, (2014), hlm. 15.
Hermidi,  Budi.  (2001 ). Pembinaan  Narapidana  Sebagai  Upaya  Untuk  Mewujudkan  Tujuan  Pemidanaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Magelang) . Semarang: Universitas Diponegoro. Soekanto, Seorjono. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muhammad  Fajar  Septianto ,  Pidana  Kerja  Sosial  Sebagai  Alternatif  Pidana  Penjara  Jangka  Pendek, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2014)

## B. Jurnal
Angkasa.  “Over  Capacity  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  Faktor  Penyebab,  Implikasi  Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 10 No. 3, (2010).
Desy  Maryani,  “Faktor-Faktor Penyebab  Tidak  Tercapainya  Tujuan  Pemidanaan  Lembaga  Pemasyarakatan di Indonesia”, Jurnal Hukum Sehasen , Vol. 1 No. 1, (2015).
Evrilda  Andani  Putri,  “Faktor  Resiko  Tuberkolosis  Paru  Pada  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”, Jurnal Kesehatan Masyarakat , Vol. 6, No. 1, (2018).
C. Internet
Hendaru Tri Hanggoro. Cerita
Dari balik Jeruji Besi. Tersedia Online di
https://historia.id/politik/articles/cerita-dari-balik-jeruji-besi-vqjAB ,  dikutip  pada  tanggal  05  Mei  2019 pada pukul 23:41 WIB Mihardi. Ditjen  Pas  Ungkap  Empat  Penyebab  Lapas  Kelebihan  Kapasitas .  Tersedia  Onile  pada https://nasional.sindonews.com/read/1161936/13/ditjen-pas-ungkap-empat-penyebab-lapas-kelebihan- kapasitas-1481310610 , dikutip pada Tanggal 19 Februari 2019, Pukul 08.32 WIB. Sistem  Database  Pemasyarakatan. Data  penghuni  terakhir  perkanwil .  Tersedia  online  pada http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2019/month/8,  di  kutip  pada  tanggal.  02 agustus 2019 pukul 13:49 Wib Dylan  Aprialdo  Rachman. Kelebihan  Kapasitas  Dinilai  Perparah  Tingginya  Kematian  Penghuni  Lapas . Tersedia  Online  pada https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/12270011/kelebihan-kapasitas- dinilai-perparah-tingginya-kematian-penghuni-lapas ,  dikutip  Pada  Tanggal  19  Februari  2019,  Pukul 08.37 WIB
Jie, Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Terus Meningkat . Tersedia
Online pada http://www.rmoljateng.com/read/2019/01/31/16397/Jumlah-Penghuni-Lapas-Dan-Rutan-Terus- Meningkat- , di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 20:17 Wib Taufik  Budi ,  Jumlah  Narapidana  Narkoba  Rajai  Lapas  di  Indonesia .  Tersedia  Online  pada https://news.okezone.com/read/2019/01/31/512/2012132/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di- indonesia , di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 20:31 WIB Devina Halim, ICJR : Rutan dan Lapas di Indonesia Sudah “Extreme Ovecrowding”. Tersedia Online pada https://nasional.kompas.com/read/2018/10/17/23242421/icjr-rutan-dan-lapas-di-indonesia-sudah- extreme-overcrowding , dikutip 05 Mei 2019 pada pukul 21:59 WIB Joko  Susilo. Menkumham  :  lapas  sudah  terlalu  sesak,  biaya  makan  napi  triliunan  rupiah . Tersedia  Online Pada https://www.antaranews.com/berita/701219/menkumham-lapas-sudah-terlalu-sesak-biaya- makan-napi-triliunan-rupiah , di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pada pukul 22:24 WIB
Andi  Saputra. Dijatah  APBN  Goceng  per  Makan,  Begini  Tahanan  dan  Napi .  Tersedia  Online  pada https://news.detik.com/berita/d-3482559/dijatah-apbn-goceng-per-makan-begini-menu-tahanan-dan- napi . di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pada pukul 23:34 WIB Erwin  C  Sihombing. Penjara  Penuh,  Hukuman  Pidana  Non-Penjara  Jadi  Alternatif .  Tersedia  Online  pada https://www.beritasatu.com/nasional/540327/penjara-penuh-hukuman-pidana-nonpenjara-jadi- alternatif , di kutip pada tanggal 05 agustus 2019 pukul 09:43 WIB