Vol. 4, No. 1,  Februari 2021 P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4 DOI:
al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4 Copyright © 2019, al-Afkar Journal

## PENYUSUNAN DAN PENYESUAIAN STATUTA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
(PTKIS)
Muhammad Al Mighwar UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: malmighwar@gmail.com
Received Revised Accepted 20 Desember 2020 05 January 2021 23 Maret 2021

## ARRANGEMENT AND ADAPTATION OF STATUTA OF PRIVATE ISLAMIC UNIVERSITY

## Abstract
In the assessment of the National Higher Education Accreditation Board (BAN-PT) and the Corruption  Eradication  Commission  (KPK),  one  of  the  causes  of  the  weak  quality  of accreditation  and  governance  of  State  Islamic  Religious  Higher  Education  (PTKIN)  is statutory regulations that are not in accordance with applicable regulations. In some Private Islamic Religious Higher Education (PTKIS) there is still confusion and difficulty in drafting and  adjusting  their  Statutes,  apart  from  a  lack  of  understanding  of  human  resources,  also because the new Statute regulations as a substitute for Decision of the Minister of Religion (KMA)520/2001  have  not  been  published,  let  alone  the  special  PTKIS  Statute.  This  study aims to describe and analyze the preparation and adjustment of the PTKIS Statute based on the  Statute  regulations  in  KMA  520/2001  and  the  Regulation  of  the  Minister  of  Research, Technology  and  Higher  Education  (Permenristekdikti)  16/2018.  This  research  used descriptive  method  with  a  qualitative  approach.  The  data  collection  techniques  are documentation study, interview and observation. While data analysis is data reduction, data presentation, and drawing conclusions / verification. This study found that the drafting and adjustment  of  the  PTKIS  Statute  based  on  the  integration  of  KMA  520/2001  and Permenristekdikti  16/2018  was  the  best  choice  for  PTKIS  rather  than  preserving  the “adoption and adaptation” culture of other tertiary institutions without fully understanding the  legal  basis.  The  findings  of  this  study  indicate  the  need  for  a  special  PTKIS  statute regulation from the Indonesian Ministry of Religion, as has the issuance of a special Private Higher Education (PTS) statute from the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud). Keywords : Drafting, Adjustment, Statute, Private Islamic Religious Higher Education
Vol. 4, No. 1,Februari  2021 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Muhammad Al-Mighwar
Penyusunan dan Penyesuaian......

## Abstrak
Dalam  penilaian  Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi  (BAN-PT)  dan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  salah  satu  penyebab  lemahnya  mutu  akreditasi  dan  tata kelola  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri  (PTKIN)  adalah  regulasi  Statuta  yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada sebagian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam  Swasta  (PTKIS)  pun  masih  ada  kebingungan  dan  kesulitan  untuk  menyusun  dan menyesuaikan  Statutanya,  selain  karena  lemahnya  pemahaman  SDM,  juga  karena  regulasi Statuta  yang  baru  sebagai  pengganti  Keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  520/2001  belum terbit,  apalagi  Statuta  khusus  PTKIS.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  penyusunan  dan  penyesuaian  Statuta  PTKIS  berbasis  regulasi  Statuta  dalam KMA  520/2001  dan  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi (Permenristekdikti)  16/2018.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumentasi, wawancara dan  observasi.  Sedangkan  analisis  datanya  adalah  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  penyusunan  dan penyesuaian Statuta PTKIS berbasis integrasi KMA 520/2001 dan Permenristekdikti 16/2018 menjadi pilihan terbaik PTKIS daripada melestarikan budaya “adopsi dan adaptasi” Statuta perguruan tinggi lain tanpa memahami secara utuh dasar hukumnya. Temuan penelitian ini menunjukkan  perlu  adanya  regulasi  Statuta  khusus  PTKIS  dari  Kemenag  RI,  sebagaimana telah terbitnya Statuta khusus Perguraun Tinggi Swasta (PTS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebuayaan (Kemendikbud).
Kata Kunci : Penyusunan, Penyesuaian, Statuta, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta

## Pendahuluan
Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Swasta  (PTKIS)  dan  juga  Perguruan  Tinggi Keagamaan  Islam  Negeri  (PTKIN),  yang  sebelumnya  bernama  Perguruan  Tinggi  Agama Islam  Swasta  (PTAIS)  dan  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  (PTAIN),  merupakan bagian  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  (PTKI),  yang  sebelumnya  bernama  Perguruan Tinggi  Agama  Islam  Islam  (PTAI),  sebagai  penyesuaian  istilah  dalam  pasal  30  UU  12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Sejak  awal  berdirinya,  PTKI  terus  dibenahi,  dari  mulai  desain  awalnya  sebagai lembaga  pendidikan  tinggi khusus bidang kajian keagamaan  (keislaman),  kemudian  di  era reformasi  dilakukan  program  integrasi  keilmuan  agama  dan  umum  (seperti  integrasi Fakultas  Tarbiyah  dan  Keguruan,  Fakultas  Hukum  dan  Syariah)  berdasarkan  SK  Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor 3389 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama  Islam,  Fakultas  dan  Jurusan  pada  PTAI, 1 sampai  baru-baru  ini  sedang  digencarkan upaya  penyesuaian  diri  dengan  empat  kebijakan  Kemendikbud  “Merdeka  Belajar-Kampus Merdeka”  yang  meliputi  empat  program:  (1)  pembukaan  program  studi  baru;  (2)  sistem akreditasi  perguruan  tinggi;  (3)  kebebasan  menjadi  PTN-BH;  dan  (4)  hak  belajar  tiga semester di luar program studi. 2
Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Islam  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam Kementerian  Agama  RI  (Diktis  Dirjen  Pendis  Kemenag  RI)  memandang  upaya-upaya
1 Ibnu Hasan, “Meninjau Ulang Kebijakan Pemerintah Bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam”, ISLAMADINA XVII, no. 2 (2016):1.
2 Syamsul Arifin dan Moh. Muslim, “Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, P-ISSN 2620-861X E-ISSN 2620-8628, (tanpa tahun): 1
Vol. 4, No. 1,Februari  2021 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Muhammad Al-Mighwar
Penyusunan dan Penyesuaian......
pembenahan  PTKI  tersebut  sebagai:  (1)  Momentum  Internasionalisasi  ( Go  Internasional ) Program  studi  keagamaan;  (2)  Kesempatan  PTKI  untuk  mengimplementasikan  integrasi ilmu  dalam  langkah  konkrit  di  program  studi;  dan  (3)  tantangan  untuk  PTKI  untuk membuktikan  distingsinya.  Hal  ini  sesuai  dengan  Visinya  “Menjadikan  Pendidikan  Tnggi Islam  Indonesia  Menjadi  Rujukan  Pendidikan  Tnggi  Islam  Dunia”,  dan  Misinya “Memperluas  Akses  Pendidikan  Tinggi  Keagamaan  Islam;  Meningkatkan  Mutu,  Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; Memperkuat Sistem Tata Kelola PTKI; Mengembangkan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berbasis Integrasi Ilmu dan Moderasi Islam”. 3
Cita-cita luhur Diktis Dirjen Pendis Kemenag RI tersebut diharapkan dapat dicapai oleh  PTKI  di  Indonesia  yang  jumlahnya  luar  biasa,  dimana  jumlah  PTKIS  (649)  ternyata lebih  banyak  daripada  jumlah  PTKIN  (58).  Hal  ini  nampak pada  data Diktis Dirjen  Pendis Kemenag  RI  tahun  2020,  bahwa  di  Indonesia  ada  707  PTKI  dengan  1.054.660  Mahasiswa (Mhs.)  pada  1.425  Fakultas/Jurusan  (Fak./Jur.  dan  2.939  Program  Studi  (Prodi),  dengan rincian 58 PTKIN dengan 649.075 Mhs. pada 299 Fak./Jur. dan 1285 Prodi (17 UIN dengan 132 Fak./Jur.  dan  724  Prodi  [56,34%],  34  IAIN  dengan  144  Fak./Jur.  dan  509  Prodi  [39,61  %],  7 STAIN dengan 7 Fak./Jur. dan 52 Prodi [4,05 %]) dan 649 PTKIS dengan 405.594 Mhs. pada 1126 Fak./Jur. dan 1654 Prodi (96 FAI dengan 233 Fak./Jur. dan 337 Prodi [20,37 %], 53 Institut dengan 159 Fak./Jur. dan 339 Prodi [20,5 %], 500 STAIS dengan 734 Fak./Jur. dan 978 Prodi [59,13 %]). 4
Luhurnya  cita-cita  dan  harapan  Diktis  terhadap  PTKI,  termasuk  PTKIS  yang kuantitasnya begitu besar tersebut nampaknya belum diimbangi dengan realita kualitasnya, baik  akademik  maupun  nonakademik,  yang  indikatornya  dapat  dilihat  dari  dua  penilaian. Pertama ,  indikator  penilaian  BAN-PT  terhadap  peringkat  akreditasi  Prodi  dan  Institusi PTKI.  Hal  ini  dikuatkan  oleh  pernyataan  Direktur  Diktis,  Suyitno,  “ If  you  want  to  see  the quality of Higher Education you see through their accreditation,” 5 yang relevan dengan tujuan akreditasi itu sendiri yaitu untuk menilai dan menentukan kelayakan dan mutu Prodi dan institusi perguruan tinggi berdasarkan 9 kriteria akreditas dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT), serta untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mahasiswa agar memperoleh layanan pendidikan tinggi yang bermutu. 6
Data  BAN-PT  per  6  Agustus  2016  menunjukkan:  (1)  akreditas  Prodi,  peringkat akreditasi PTKIN adalah 169 Prodi terakreditasi A, 718 Prodi terakreditasi A, dan 299 Prodi masih terakreditasi C. Sedangkan PTKIS baru 13 Prodi terakreditasi A, sebagian B (383 Prodi) dan mayoritas C (1039 Prodi); dan (2) akreditas Institusi, peringkat akreditasi PTKIN adalah 3 institusi terakreditasi A, mayoritas terakreditasi B (28), 19 terakreditasi C, dan 5 institusi belum  terakreditasi.  Sedangkan  PTKIS  belum  ada  satupun  yang  terakreditasi  A,  baru  7 institusi  terakreditasi  B,  dan  mayoritas  masih  terakreditasi  C  (14).  Masih  ada  480  institusi yang  belum  mengajukan  akreditasi.  Peringkat  akreditasi  PTKIN  lebih  baik  dibandingkan PTKIS,  tetapi  masih  jauh  di  bawah  PTN. 7 Dirjen  Pendis,  Mohammad  Ali  Ramdhani menyatakan  bahwa  Kemenag  RI  terus  berupaya  mengembangkan  mutu  PTKI,  antara  lain
3 Mamat S. Burhanuddin, Pembelajaran Kampus Merdeka di PTKI (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020: 1- 12): tersedia online: https://posdheso.com/
4 Mamat S. Burhanuddin, op.cit. : 3-4.
5 Tersedia online: http://pendis.kemenag.go.id (2 Februari 2021).
6 Permenristekdikti 32/2016.
7 Sururin, “Peta Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”, Jurnal At-Taqaddum 9, no. 1 Juli (2017): 95.
Vol. 4, No. 1,Februari  2021 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Muhammad Al-Mighwar
Penyusunan dan Penyesuaian......
tahun  2021  ini  Kemenag  RI  menganggarkan  dana  Rp.  22  miliar  untuk  akreditasi  791  Prodi PTKI  (PTKIN  dan  PTKIS),  dan  menetapkan  perubahan  bentuk  3  PTKIS,  yaitu  IAIN  Sunan Giri Bojonegoro menjadi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sunan Giri Bojonegoro, STIT Manbaul Ulum Jambi menjadi STAI Manbaul Ulum Jambi, dan STIT Inter Muhammadiyah Batam menjadi STIT Internasional Muhammadiyah Batam. 8
Kedua , indikator penilaian KPK terhadap Tata Kelola Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) tahun 2018, yang menemukan empat permasalahan umum pada 179 PTKL di  20  Kementerian/Lembaga,  yaitu:  (1)  Regulasi:  penyelenggaraan  PTKL  tidak  sesuai ketentuan  yang  berlaku;  (2)  Kelembagaan:  Kelembagaan  PTKL  tidak  jelas;  lambatnya stakeholders menindaklanjuti perubahan kebijakan pemerintah terhadap PT Kesda; (3) Tata Kelola:  monitoring  dan  pembinaan  akademik  dan  nonakademik  tidak  dilakukan  secara tertruktur;  tidak  jelasnya  definisi  anggaran  pendidikan  tinggi  dan  pendidikan  kedinasan PTKL;  dan  (4)  Belum  sinkronnya  kebutuhan  industri  dengan  luaran/output  PTKL; permasalahan kualifikasi tenaga pendidik PTKL. 9
Khusus  untuk  PTKI  di  lingkungan  Kemenag,  KPK  menemukan  dua  aspek masalah. Pertama ,  Aspek  Regulasi,  seperti  adanya  Statuta  yang  ketentuannya  melebihi  kewenangan PTKIN  berstatus  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  dan  Satuan  kerja  (Satker).  Hal  ini menimbulkan  Potensi  Masalah,  yaitu  Statuta  tidak  menjadi  dasar/landasan  bagi  PTKIN, khususnya  untuk  ketentuan  yang  tidak  sesuai  bahkan  melebihi  kewenangannya.  KPK memberikan rekomendasi kepada Kemenag, yaitu melakukan review pedoman penyusunan statuta pada PTKIN sesuai ketentuan yang berlaku, memperbaiki proses penyusunan statuta PTKIN sehingga tidak lagi terjadi statuta yang melebihi kewenangan PTKIN, dan melakukan review  dan  revisi  statuta  PTKIN  yang  menyalahi  dan  tidak  sesuai  kewenangan. 10 Sebagai tindaklanjutnya, Diktis  Kemenag  sedang  melakukan  finalisasi  PMA  Tata  Cara  Penyusunan Statuta, Ortaker Dan Kriteria Jabatan Organisasi PTKN. 11 Kedua , Aspek Tata Laksana, seperti belum  optimalnya  kelembagaan  dan  fungsi  SPI  di  PTKIN  dan  belum  optimalnya  fungsi Dewan  Pengawas  di  PTKIN.  Hal  ini  menimbulkan  Potensi  Masalah,  yaitu  tidak  adanya kegiatan audit baik pre maupun post audit yang dilakukan internal PTKIN sehingga fungsi kontrol  internal  PTKIN  lemah,  dan  tidak  optimalnya  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban Dewan Pengawas. KPK memberikan rekomendasi kepada Kemenag, yaitu menyusun aturan tentang SPI di lingkungan PTKIN, mengoptimalkan peran dan fungsi dewan pengawas pada PTKIN  BLU,  dan  Memenuhi  keanggotaan  dan  komposisi  Dewan  Pengawas. 12 Sebagai tindaklanjutnya,  Diktis  Kemenag  sedang  melakukan legal  drafting PMA  tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan PTKN. 13
Tindak  lanjut  Diktis  atas  rekomendasi  KPK  terkait  aspek  Regulasi  Stauta  dan  Tata Laksana tersebut sangat ditunggu-tunggu karena sangat urgen secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, urgensinya adalah untuk memperbaharui Keputusan Menteri Agama (KMA) 520/2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tnggi Agama (PTA) yang belum diubah, dimana konsiderannya masih berdasarkan UU 2/1989 yang telah diubah dengan UU 20/2003  tentang  SISDIKNAS  dan  PP  60/1999  yang  sudah  beberapa  kali  dirubah  dengan
8 Tersdia online: https://amp-kompas-com
9 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kajian Tata Kelola Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) (Jakarta: Direkorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2018: iv): tersedia online: https://www.kpk.go.id
10 KPK, op.cit ., : 85.
11 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), “Kemenag Finalisasi PMA Tata Cara Penyusunan Statuta, Ortaker Dan Kriteria Jabatan Organisasi PTKN”, tersedia online: https://diktis.kemenag.go.id/
12 KPK, op.cit ., : 86.
13 Diktis, loc.cit .
Vol. 4, No. 1,Februari  2021 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Muhammad Al-Mighwar
Penyusunan dan Penyesuaian......
17/2010 dan PP 66/2010 tentang Pendidikan Tinggi. Sementara itu, PTN termasuk  PTS telah memiliki  payung  hukum  Statuta  yang  baru  yaitu  Permenristekdikti  16/2018  tentang Pedoman  Tata  Cara  Penyusunan  Statuta  Perguruan  Tinggi  Swasta.  Sedangkan  secara sosiologis,  urgensinya  adalah  untuk  memberi  kepastian  hukum  kepada  PTKIN  dalam penyusunan Statuta, yang sebelumnya terjadi kegelisahan yuridis-akademis antara merujuk pada KMA 520/2001, Permenristekdikti 16/2018 dan parundangan lainnya, atau memadukan keduanya.
Namun  demikian,  kemudian  muncul  pertanyaan,  yaitu  apakah  PTKIS  dalam penyusunan  Statuta  beserta  Tata  Kelolanya  nantinya  juga  merujuk  pada  regulasi  Menag yang diperuntuhkkan untuk PTKN? Padahal secara strurktur kelembagaan berbeda dimana PTKIS diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang juga terikat dan harus menyesuaikan dengan  UU  tentang  Yayasan?  Apakah  tidak  sebaiknya  regulasi  Statuta  dan  Tata  Kelola PTKIS  dibuatkan  PMA  tersendiri  sebagaimana  halnya  PTS  di  lingkungan  Kemendikbud (seperti Permenristekdikti 16/2018), sehingga memiliki kepastian hukum tersendiri dan tidak terulang  kembali  “budaya  adopsi  atau  adaptasi”  Stauta  dan  Tata  Kelola PTKIN  oleh PTKIS (baik  sebagian  atau  seluruhnya) 14 .  Sebab,  hal  ini  berakibat  pada  ketidakmandirian  dan ketidakjelasan  PTKIS  dalam  penyusunan  peraturan  dan  prosedur  operasional  turunannya, seperti  Rencana  Jangka  Panjang  (25  tahunan),  Rencana  Jangka  Menengah  atau  Rencana Strategis (5 tahunan), dan Rencana Anggaran Tahunan (1 tahunan).
Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  perlu  mendapat  perhatian  serius,  terlebih  lagi  jika melihat  fakta  di  rata-rata  PTKIS  yaitu  terjadinya  konflik  internal  antara  Badan Penyelenggara  dan  Pengelola  PTKIS  (yang  mirip  kasusnya  dengan  PTS),  yang  seringkali menghambat  kemajuan.  Masalah  ini  muncul  timbul  karena  adanya  masalah-masalah substansial  lain  yang  mendahuluinya,  antara  lain:  (1)  masalah  penataan  peraturan,  yaitu kurangnya  kesadaran  hukum  Badan  Penyelenggara  dan  pimpinan  PTKIS;  (2)  masalah  tata kelola  perguruan  tinggi,  yaitu  kurangnya  pemahaman  Badan  Penyelenggara  dan  pimpinan perguruan tinggi tentang tata kelola perguruan tinggi, menganggap perguruan tinggi sebagai milik  pribadi,  kurangnya  pelatihan  manajemen  perguruan  tinggi,  dan  tidak  memandang perlu  statuta  perguruan  tinggi;  (3)  masalah  prinsip  nirlaba,  yaitu  kurangnya  pemahaman tentang  motif  pendirian  dan  pengelolaan  perguruan  tinggi;  dan  (4)  masalah  otonomi perguruan tinggi, yaitu kurangnya pemahaman tentang hakikat perguruan tinggi. 15
Pertanyaan dan masalah itu juga dirasakan oleh salah satu PTKIS di Jawa Barat, yaitu STAI  Bhakti  Persada  (STAI  Bhaper)  Majalaya  Bandung,  yang  telah  terakreditasi  C  untuk Institusinya dan terakreditas C untuk dua Prodinya (S1 Manajemen Pendidikan Islam/ HES dan  S1  Hukum  Ekonomi  Syariah/HES).  Nilai  C  ini  stagnan  sejak  berdirinya  tahun  2008, padahal sudah tiga kali reakreditasi dan berusia 13 tahun (2008-2021). Lalu apa masalahnya? Wakil  Ketua  I  STAI  Bhaper,  Dedi  Ruswandi,  selaras  dengan  temuan  KPK,  bahwa  masalah utamanya  ada  pada  Regulasi  Statuta  dan  Tata  Kelola  yang  lemah.  Hal  ini  terjadi  akibat lemahnya pemahaman SDM, termasuk penyelenggara dan pimpinan, untuk menyusun dan menyesuaikan  Statuta  sesuai  regulasi  Dikti  yang  begitu  banyak  dan  saling  berkaitan. ,16 Masalah  utama  ini  juga  terjadi  pada  beberapa  PTKIS  di  Jawa  Barat,  meskipun  ada  yang sudah baik, sebagaimana diakui oleh Koordinator Asosiasi Dosen DPK Jawa Barat, Manpan Drajat. 17
14 Wawancara dengan Manpan Drajat (Koordinator Asosiasi Dosen DPK. Jawa Barat), 20 Desember 2020.
15 Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemendikbud, Stauta PTS , 2015
16 Wawancara dengan Dedi Ruswandi (Wakil Ketua STAI Bhakti Persada Majalaya Bandung Jawa Barat), 2-7 September 2020. Observasi di STAI Bhakti Persada Majalaya Bandung, 2018-2020.
17 Wawancara dengan Manpan Drajat, loc.cit .
Vol. 4, No. 1,Februari  2021 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Muhammad Al-Mighwar
Penyusunan dan Penyesuaian......
Memperhatikan  masalah  tersebut,  penelitian  ini  akan  mendeskripsikan  dan menganalisis  bagaimana  penyusunan  dan  penyesuaian  Statuta  PTKIS  berbasis  regulasi pendidikan Tinggi (Dikti) yang berlaku pada Kemenag RI dan Kemendikbud RI.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan metode studi kepustakaan ( library research ) dengan pendekatan kualitatif, dengan dua langkah. 18 Pertama , pengumpulan data, dilakukan melalui studi  dokumentasi,  yaitu  pencermatan  atau  penelaahan  terhadap  sumber  primer  yaitu dokumen-dokumen  regulasi  Dikti  tentang  Statuta  seperti  UU  12/2012,  UU  Yayasan,  KMA 520/2001, Permenristekdikti  16/2018,  dan  sumber sekunder  yaitu  artikel  jurnal  dan  sumber internet  lainnya.  Sebagai  pelengkap  data,  dilakukan  observasi  sehari-hari  dan  wawancara terhadap para penyelenggara, pimpinan, dosen dan mahasiswa PTKIS, seperti STAI Bhaper, ditambah  dengan  Koordinator  Asosiaosi  Dosen  DPK  Jawa  Barat  yang  dipandang  tahu tentang kondisi PTKIS di Jawa Barat.
Kedua ,  analisis  data,  dilakukan  melalui:  (a)  reduksi  data,  dimana  data  yang ditampilkan diringkas, diklasifikasikan, difokuskan pada hal-hal utama yang penting untuk menemukan  ide  dan  pola  utama;  (b)  penyajian  data,  dimana  data  yang  telah  direduksi kemudian ditampilkan dalam deskripsi yang tertata yang didukung oleh gambar atau bagan; dan  (d)  penarikan  kesimpulan/verifikasi,  yang  merupakan  hasil  penelitian  yang  menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  dan  pembahasan  penelitian  ini  meliputi  urgensi  Urgensi  Penyusunan  dan penyesuaian  Statuta  PTKIS,  Peta  Regulasi  Penyusunan  dan  penyesuaian  Statuta  PTKIS, Tahap Penyusunan dan penyesuaian Statuta PTKIS, Sistemati dan Materi Statuta PTKIS.

## Urgensi Penyusunan dan penyesuaian Statuta PTKIS
Secara etimologi, penyusunan artinya proses, cara, perbuatan menyusun. Menyusun itu  sendiri  artinya  mengatur  secara  baik;  menempatkan  secara  beraturan. 19 Penyusunan artinya  proses,  cara,  perbuatan  menyesuaikan.  Menyesuaikan  itu  sendiri  artinya mencocokkan, mengakurkan, mengepaskan; menyelaraskan; menyepadankan; menyerasikan;  menyamakan. 20 Sedangkan  statuta  artinya  anggaran  dasar  suatu  organisasi (misalnya  perguruan  tinggi), 21 yang  dalam  pasal  1  angka  16  PP  4/2014  dinyatakan  “Statuta perguruan  tinggi  adalah  peraturan  dasar  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi  yang  digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi”.
Dengan  demikian,  penyusunan  dan  penyesuaian  Statuta  PTKIS  dapat  berarti pengaturan  dan  penyelarasan  anggaran/peraturan  dasar pengelolaan  PTKIS  dengan  aturan yang  berlaku  yang  digunakan  sebagai  landasan  penyusunan  peraturan  dan  prosedur operasional di PTKIS.
Penyusunan  dan  penyesuaian  Statuta  PTKIS  yang  sesuai  dengan  regulasi  baru  dan tuntutan  perkembangan  zaman  sangatlah  urgen  dan  mendesak  dilakukan.  Hal  ini mengingat  statuta  ibarat “pondasi rumah”  yang  menentukan  tepat  tidaknya  arah  dan kuat tidaknya  “bangunan”  PTKIS.    Oleh  karena  itu,  regulasi  yang  baru  menyebutkan  bahwa
18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2002: 198); M. B. Miles and M. A. Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru , 2012.
(3 Februari 2021) 19 Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia online: https://kbbi.web.id./penyusunan.hml
20 Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia online: https://kbbi.web.id./penyesuaian.hml (3 Februari 2021)
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia online: https://kbbi.web.id./statuta.hml (3 Februari 2021)
Vol. 4, No. 1,Februari  2021 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Muhammad Al-Mighwar
Penyusunan dan Penyesuaian......
“Perguruan  Tinggi  wajib  memiliki  Statuta”  (Pasal  60  ayat  (5)  UU12/2012),  karena  “Statuta perguruan  tinggi  adalah  peraturan  dasar  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi  yang  digunakan sebagai  landasan  penyusunan  peraturan  dan  prosedur  operasional  di  Perguruan  Tinggi” (Pasal  1  angka  16  PP  4/2014),  “Fungsi  dan  peran  Perguruan  Tinggi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  melalui  kegiatan  Tridharma  yang  ditetapkan  dalam  statuta Perguruan  Tinggi”;  “Ketentuan  lain  mengenai  kegiatan  kokurikuler  dan  ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi” ( Pasal 14 ayat (3) UU 12/2012).
Sebagai  bahan  pertimbangan  PTKIS  dan  Diktis  Dirjen  Pendis  Kemenag  RI  dalam finalisasi PMA yang baru tentang Statuta PTKN sebagai pengganti KMA 520/2001 yang lama (masih  berkonsideran  pada  UU  2/1989  dan  PP  60/1999)  dan  penyusunan  Statuta  PTKIS, yang  biasanya  berkonsideran  pada  peraturan  Kemendikbud  RI,  maka  penyusunan  dan penyesuaian  Statuta  PTKIS  dapat lesson  learned pada  Permenristekdikti  16/2018  tentang Pedoman  Tata  Cara  Penyusunan  Statuta  Perguruan  Tinggi  Swasta  (sudah  berkonsideran pada  regulasi  terbaru  seperti  UU  20/2003,  UU  12/2012,  PP  66/2010,  dan  PP  4/2014)  atau memadukannya dengan KMA 520/2001 tersebut.

## Peta Regulasi Penyusunan dan Penyesuaian Statuta PTKIS
Berdasarkan UU 12/2012, PP 46/2009, dan Permenristekdikti 16/2018, Statuta PTS/PTKIS terdiri dari dua regulasi/pengaturan, yaitu Regulasi Tridharma dan Regulasi Tata Kelola yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
Regulasi  Tridharma,  mencakup  pengaturan  tentang  Tridharma  perguruan  tinggi (pendidikan  dan  pengajaran,  penelitian,  pengabdian  kepada  masyarakat),  Etika  Akademik dan  Kode  Etik,  Kebebasan  Akademik,  Kebebasan  Mimbar  Akademik,  Otonomi  keilmuan, Gelar  dan  Penghargaan.  Sedangkan  Regulasi  Tata  Kelola,  mencakup  Otonomi,  Pola Pengelolaan, Tata Kelola, dan Akuntabilitas Publik.
Selain merujuk pada regulasi Dikti, Statuta PTKIS juga harus menyesuaikan dengan regulasi Yayasan, karena penyelenggara PTKIS adalah Badan Penyelenggara, yang biasanya berbentuk  Yayasan.  Regulasi  Yayasan  yang  dapat  dirujuk,  antara  lain  UU  16/2001  j.o.  UU 28/2004 dan PP 63/2008 j.o. PP 2/2013.

## Tahap Penyusunan dan Penyesuaian Statuta PTKIS
Dalam  Penyusunan  dan  Penyesuaian  Statuta  PTKIS  dapat  ditempuh  tiga  tahap. Tahap pertama ,  Pembentukan  Tim  Perumusan,  Penyusunan,  dan  Penetapan,  dengan rincian: (a)Tim Perumusan, terdiri dari organ Komisi Senat, Pimpinan PTKIS, Ketua Prodi, Kepala Lembaga, Perwakilan Badan Penyelenggara, dan Narasumber. Mekanisme tugas Tim ini adalah menentukan garis besar Statuta, membentuk Tim Penyusun Statuta, memberikan Masukan  Pada  Tim  Penyusun,  menetapkan  agenda  dan  jadwal  penyusunan;  (b)  Tim Penyusunan, terdiri dari Komisi Senat dan Tim Ahli dari beberapa Prodi. Mekanisme tugas Tim  ini  adalah  merencanakan  agenda  dan  jadwal  penyusunan,  mengumpulkan  dan menyediakan data, analisa awal dari data, menyusun pelaporan, mengkaji perundangan dan peraturan  berkenaan  dengan  Statuta,  mengevaluasi  Statuta  lama,  mengumpulkan  data internal dan eksternal berkenaan tugas utama PTKIS, SWOT Analysis Visi, Misi dan Tujuan PTKIS,  menyusun  Organ  Pokok    dalam  penyelenggaraan  PTKIS,  menyusun  tugas  dan wewenang  Organ  Pokok,  menyusun  urusan  PTKIS,  Rapat  Pleno  penetapan Layout statute, mmembawa hasil tiap bab dari tim penyusunan ke rapat pleno Senat /Ketua, Rapat Pleno isi Statuta, menyusun Draft Statuta dan mengusulkannya; dan (c) Tim Penetapan,  terdiri dari Badan  Penyelenggaran  dan Tim Adhoc. Mekanisme  tugas  Tim  ini  adalah  Badan
Vol. 4, No. 1,Februari  2021 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Muhammad Al-Mighwar
Penyusunan dan Penyesuaian......
Penyelenggara  membentuk  Tim adhoc Statuta,  Tim  adhoc  mengkaji  usulan  statuta  dari Senat /Ketua, hasil tim adhoc didiskusikan dengan pimpinan PTKIS dan Senat, Tim adhoc menyusun final Statuta, terakhir Badan Penyelenggara menetapkan Statuta.
Kedua , Penetapan Organ, Aras Kewenangan, dan Urusan PTKIS, dengan  rincian: (a) Penetapan Organ, yaitu menetapkan Organ Pokok PTKIS yang akan diatur dalam Statuta. Organ Pokok PTKIS yang diatur aras kewenangannya secara rinci di dalam Statuta ada tiga, yaitu  Pengurus  Badan  Penyelenggara,  Rektor,  Ketua,  atau  Direktur;  dan  Senat  PTKIS. Sedangkan Organ lain selain Organ Pokok antara lain organ Fakultas, organ lembaga lain seperti  LPPM/P2M,  dan  organ  Biro,  di  dalam  Statuta  PTKIS  hanya  diatur  jumlah maksimumnya  saja.    Nama  dan  aras  kewenangan  dari  setiap organ  lain ,  diatur  dalam Peraturan  Badan  Penyelenggara  (terpisah  dan  berkedudukan  lebih  rendah  dari  Statuta PTKIS)  yang  memiliki  fleksibilitas  lebih  tinggi  daripada  Statuta  PTKIS.  Fleksibilitas  ini diperlukan  untuk  mengantisipasi  perubahan  tata  kelola  PTKIS  untuk  menghadapi kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  dalam  suatu  masa  tertentu;  (b)  Penetapan Aras  Kewenangan,  yaitu  menetapkan aras  kewenangan Badan  Penyelenggara  dan  PTKIS. Penetapan  aras  kewenangan organ  pokok sangat  diperlukan  agar  dapat  dicegah  konflik kewenangan antara Badan Penyelenggara dengan PTKIS yang dapat berakibat negatif pada perkembangan  PTKIS;  dan  (c)  Penetapan  Urusan  PTKIS,  yaitu  menetapkan  urusan  PTKIS sesuai  aras  kewenangannya,  yang  meliputi  urusan  “bidang  akademik  dan  nonakademik”; atau    urusan  “Tridharma”;  atau  pembagian  urusan  lain  sesuai  kebijakan  Badan Penyelenggara.
Ketiga ,  Penyusunan  Bagan  Hubungan  Pembagian  Urusan  Pengelolaan  dan  Aras Kewenangan  Badan  Penyelenggara  dan  PTKIS.  Di  sini  dapat  digunakan  Teori  Michael  L Smith  and  James  Erwin  yaitu RACI ( Responsible,  Accountable,  Consult,  Inform ),  untuk menentukan secara tepat the right man in the right place . Aras Kewenangan ini terdiri dari redaksi  “Mengusulkan”  ( output- nya  Naskah  Usulan,  Studi  Kelayakan,  atau  Naskah Akademik),  “Mempertimbangkan”  ( output- nya  Dokumen/Berita  Acara  Pemberian Pertimbangan, Saran, atau Rekomendasi), “Memutuskan” ( output- nya Surat Keputusan atau Peraturan),  “Melaksanakan”  ( output- nya  Laporan  Pelaksanaan),  dan  “Mengesahkan” ( output- nya  Surat  Pengesahan)  urusan  PTKIS.  Misalnya,  urusan  Akademik  (Umum: pengertian istilah, Dasar, visi, misi, dan tujuan, dst), seperti contoh tabel berikut.
N O BIDANG  / URUSAN ARAS KEWENANGAN ORGAN POKOK DALAM STATUTA Unsur Penyusun Kebijakan* Unsur Pelaksana Akademik* Unsur Pengawas Bidang Akademik* PENGURUS HARIAN BADAN PENYELENGGARA REKTOR/KETUA PTKIS SENAT PTKIS Memu tuskan Memper timbang kan Menge sahkan Melaksa nakan Memutu skan Mengus ulkan Melaksa nakan Memutu skan Memper timbang kan Mengus ulkan Melaksa nakan AKADE MIK 1 Umum Pengertia n istilah Dasar Visi, misi,  dan tujuan 3 - 4 - - 1 5 - 2 - -
2 dst
Tabel  di  atas  menunjukkan  urutan  pemrosesan  suatu URUSAN di  PTKIS  sesuai kewenangan  masing-masing ORGAN  POKOK .  Misalnya,  untuk  urusan  “Visi,  Misi,  dan
Vol. 4, No. 1,Februari  2021 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Muhammad Al-Mighwar
Penyusunan dan Penyesuaian......
Tujuan”  PTKIS,  Rektor/Ketua  (angka  1)  yang  berwenang  “mengusulkan”  setelah  menerima usul  dari  Prodi,  Senat  (angka  2)  yang  berwenang  “mempertimbangkan”,Pengurus  Harian Badan  Penyelenggara  (angka  3  dan  4)  yang  berweang  “memutuskan  dan  mengesahkan”, kemudian kembali lagi kapada Rektor/Ketua (angka 5) yang berwenang “melaksanakan”.

## Sistematika dan Materi Statuta PTKIS
Untuk  sistematika  dan  materi  Statuta  PTKIS,  dapat  mneyeleraskan  atau mengintegrasikan Permenristekdikti 16/2018 dan KMA 520/2001, sebagaimana tabel berikut.

## INTEGRASI SISTEMATIKA DAN MATERI STATUTA
Permenristekdikti 16/2018 (Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS) KMA 520/2001 (Pedoman Penyusunan Statuta PTA) PENDAHULUAN (konsideran Peraturan Yayasan) A. Pendahuluan PEMBUKAAN
(L atar  belakang  pendirian  STAI,  Semangat  yang  menjiwai  pendirian  STAI, Lulusan  yang  hendak  dihasilkan,  Bagaimana  dan  dalam  suasana  seperti  apa proses  pembelajaran,  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  akan dilakukan, Nilai-nilai yang mendasari proses di atas)
BAB I KETENTUAN UMUM
B. Ketentuan Umum
A. Pengertian Istilah
B. Dasar
C. Visi, Misi, dan Tujuan C. Visi, Misi, dan Tujuan BAB II IDENTITAS D. Identitas
A. Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian
B. Lambang
C. Mars dan Himne
D. Bendera
E. Busana Akademik
E. Susunan Organisasi (dapat termasuk BAB IV C) F. Tata Kerja (dapat termasuk BAB IV C) BAB IIII PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
A. Pendidikan G. Kurikulum dan Pengembangan Program Studi H. Penyelenggaraan Pendidikan I. Penilaian Hasil Belajar
B. Penelitian
C. Pengabdian kepada Masyarakat
D. Etika Akademik dan Kode Etik
E. Kebebasan  Akademik,  Kebebasan  Mimbar  Akademik,  dan Otonomi Keilmuan J. Kebebasan Akademik, Otonomi Keilmuan, dan Kode Etik F. Sistem Penjaminan Mutu Internal
G. Gelar, Sebutan Lulusan, dan  Penghargaan K. Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan BAB IV SISTEM PENGELOLAAN
A. Otonomi Perguruan Tinggi
1. Prinsip Pengelolaan
2. Otonomi di bidang Akademik
3. Otonomi di bidang Nonakademik
B. Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi
1. Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana
2. Pola Pengelolaan Anggaran
3. Pola Pengelolaan Kerja Sama
4. Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan
5. Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan
C. Tata Kelola Perguruan Tinggi
1. Pengaturan unsur organisasi PT
2. Pengaturan nama dan susunan organ PT
3. Pengaturan nama dan jumlah unit
4. Pengaturan fungsi, wewenang dan tanggung jawab
5. Pengaturan masa jabatan
6. Pengaturan persyaratan jabatan
7. Pengaturan tata cara pengangkatan dan penetapan
Vol. 4, No. 1,Februari  2021 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Muhammad Al-Mighwar
Penyusunan dan Penyesuaian......
8. Pengaturan Dosen  dan Tenaga  Kependidikan / KETENAGAAN
9. Pengaturan Mahasiswa dan Alumni
L. Tenaga Kependidikan
M. Mahasiswa dan Alumni
D. Akuntabilitas Publik
1. Kewajiban  menjalankan  visi  misi  PT  Nasional  sesuai  izin STAI dan Prodi
2. Target  kinerja  Yayasan  sesuai  peraturan  perundang- undangan
3. SN-Dikti dan SPT melalui penerapan SPMI
4. Laporan  Tahunan poin  1,  2  dan  3  kepada  Yayasan  dan Ringkasan Laporan Tahunan kepada masyarakat
N. Sarana dan Prasarana (dapat termasuk BAB IV B.1) O. Pembiayaan (dapat termasuk BAB IV B.2 & 4)
P. Pengawasan dan Akreditasi (dapat termasuk BAB III F)
Q. Kerjasama  Perguruan  Tinggi (dapat  termasuk  BAB  IV B.3) BAB V KETENTUAN PERALIHAN R. Ketentuan Peralihan BAB VI KETENTUAN PENUTUP S. Penutup

## Simpulan
Penyusunan dan penyesuaian Statuta PTKIS berbasis regulasi pendidikan tinggi dan Yayasan  secara  tepat  dan komprehensif  berdampak  pada ketepatan penyusunan  peraturan dan  prosedur  operasional  turunannya  dalam  rangka  penjaminan  mutunya,  demikian  pula sebaliknya.  Untuk  menjamin  kepastian  hukum  sesuai  dengan  kekhasannya,  diperlukan adanya  regulasi  Statuta  khusus  PTKIS  di  lingkungan  Kemenag  RI,  sebagaimana  telah terbitnya Statuta khusus PTS di lingkungan Kemendikbud. Sebelum adanya Statuta Khusus PTKIS  dari  Kemenag  RI,  integrasi  regulasi  Statuta  dalam  KMA  520/2001  dan Permenristekdikti 16/2018 nampaknya menjadi pilihan terbaik PTKIS daripada melestarikan budaya  “adopsi  dan  adaptasi”  Statuta  perguruan  tinggi  lain  tanpa  memahami  secara  utuh dasar hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Syamsul  dan Muslim,  Moh.,  “Tantangan  Implementasi  Kebijakan  “Merdeka  Belajar,
Kampus  Merdeka”  Pada  Perguruan  Tinggi  Islam  Swasta  Di  Indonesia”,  Universitas Muhammadiyah Surakarta, P-ISSN 2620-861X E-ISSN 2620-8628, (tanpa tahun).
Burhanuddin,  Mamat  S., Pembelajaran  Kampus  Merdeka  di  PTKI (Jakarta:  Direktorat Pendidikan  Tinggi  Keagamaan  Islam,  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020): tersedia online: https://posdheso.com/
Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Keagamaan  Islam,  “Kemenag  Finalisasi  PMA  Tata  Cara Penyusunan  Statuta,  Ortaker  Dan  Kriteria  Jabatan  Organisasi  PTKN”,  tersedia  online: https://diktis.kemenag.go.id/
Hasan, Ibnu, “Meninjau Ulang Kebijakan Pemerintah Bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam”, ISLAMADINA XVII, no. 2, Juni 2016.
http://pendis.kemenag.go.id
Husni,  Karna.  “Manajemen  Startegi  Mutu  Guru  Dalam  Pembelajaran  Ekonomi.”  Al-Afkar,
Journal For Islamic Studies 1, no. 1 (2018): 69–78.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia online: https://kbbi.web.id./ KMA 520/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tnggi Agama (PTA). Komisi Pemberantasan Korupsi, Kajian Tata Kelola Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) (Jakarta:  Direkorat  Penelitian  dan  Pengembangan  KPK,  2018):  tersedia  online: https://www.kpk.go.id
Peraturan Pemerintah 4/2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
Vol. 4, No. 1,Februari  2021 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Muhammad Al-Mighwar
Penyusunan dan Penyesuaian......

## Permenristekdikti  16/2018  Tentang  Pedoman  Tata  Cara  Penyusunan  Statuta  Perguruan Tinggi Swasta
Sururin, “Peta Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”, Jurnal At- Taqaddum 9, no. 1 Juli (2017).
Undang-Undang 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Wawancara  dengan  Dedi  Ruswandi  (Wakil  Ketua  STAI  Bhakti  Persada  Majalaya  Bandung Jawa Barat), 2-7 September 2020.
Wawancara  dengan  Manpan  Drajat  (Koordinator  Asosiasi  Dosen  DPK.  Jawa  Barat),  20 Desember 2020.