## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

## Alternatif Desain Pengawasan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Harta Bersih
Ronny Wicaksono 1 , Basri Musri 2
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1 Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 2

## Abstract
This study was made in order to examine the improvement of the taxpayer supervision system based on the potential non-compliance of taxpayers as seen from the value of tax amnesty disclosure of Rp.4,884 Trillion  and  the  low  tax  ratio  in  2017  of  10.7%  (DGT,  2018).  The  system  of  self-assessment, investigation, inspection and supervision by the Account Representative still shows weaknesses with no detection of the value of the asset declaration. This study uses the theory of planned behavior to explain the non-compliance of taxpayers. In controlling the non-compliance, the Directorate General of Taxes can use information data that will be compared with Taxpayer Tax Returns whose data can be obtained based  on  Law  Number  9  of  2017  and  Government  Regulation  Number  31  of  2012.  This  study  was prepared with descriptive methods by conducting interviews, system comparisons existing with those to be submitted, and research on applicable laws and regulations. This research shows the need for more detailed  supervision of taxpayers,  so  that  non-compliance  of taxpayers  in  making  payments and tax reporting can be minimized.
Keywords. tax compliance, supervision, taxation system

## Abstrak
Penelitian ini dibuat dalam rangka meneliti perbaikan sistem pengawasan wajib pajak yang didasarkan dari adanya potensi ketidakpatuhan wajib pajak yang dilihat dari nilai pengungkapan harta tax amnesty sebesar  Rp4.884 Triliun  dan  rendahnya tax  ratio  yang  pada  tahun  2017  sebesar 10.7%  (DJP,  2018). Sistem self assessment , Penyidikan, Pemeriksaan, dan Pengawasan oleh Account Representative masih menunjukkan kelemahan dengan tidak terdeteksinya nilai dari deklarasi harta tersebut. Penelitian ini menggunakan theory planned behavior untuk menjelaskan adanya ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam mengontrol ketidakpatuhan tersebut Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan data informasi yang akan  dibandingkan  dengan  SPT  Wajib  Pajak  yang  datanya  dapat  diperoleh  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012. Penelitian ini disusun dengan metode deskriptif dengan melakukan wawancara, perbandingan sistem yang ada dengan yang akan  diajukan,  dan  penelitian  terhadap  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Penelitian  ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih detail lagi kepada wajib pajak, sehingga ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dapat diminimalisir.
Kata kunci. k epatuhan pajak, pengawasan, sistem perpajakan
Corresponding author. ronny.wckn@gmail.com
How to cite this article. Wicaksono, R., & Musri, B. (2019). Alternatif Desain Pengawasan dan Penghitungan Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  Berdasarkan  Harta  Bersih. Jurnal  Pendidikan  Akuntansi  &  Keuangan,  7 (2), 111–126. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/17129
History of article. Received: Februari 2019, Revision: Mei 2019, Published : Juli 2019

## PENDAHULUAN
Dalam  pengelolaan  APBN  RI,  terdapat sumber  penerimaan  negara  dan  belanja negara. Dalam pengelolaan Keuangan negara yang sehat, maka dibutuhkan keseimbangan dalam  penerimaan  dan  belanja  negara,  dan
dalam perkembangan pertumbuhan pembangunan  Negara,  maka  dibutuhkan jumlah  penerimaan  Negara  yang  semakin meningkat.
Sebagaimana  dijelaskan  pada  gambar  I tentang  APBN  RI  tahun  2019,  bahwa
Ronny Wicaksono 1 , Basri Musri 2 / Alternatif Desain Pengawasan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Harta Bersih
pemerintah  menargetkan  belanja  Negara sebesar  2.461,1  Trilyun  dan  penerimaan perpajakan  sebesar  1.786,4  Trilyun  dan selisihnya  sebesar  296  Trilyun  merupakan pembiayaan  anggaran.  Dari  keseluruhan APBN  2019  tersebut,  belanja  Negara digunakan  untuk  belanja  pemerintah  pusat sebesar  1.634,3  Trilyun,  dan  transfer  ke daerah dan dana desa sebesar 826,8 Trilyun.

## Gambar 1 APBN Republik Indonesia
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran. (2018)
Gambar 1 menunjukkan target penerimaan pajak adalah yang paling besar, sehingga  fluktuasi  pada  penerimaan  pada Direktorat  Jenderal  Pajak  akan  sangat berpengaruh  terhadap  kesehatan  APBN  RI. Untuk  mencapai  penerimaan  pajak  yang maksimal, maka perlu ada sinergi dari wajib pajak dengan pemerintah dalam pemungutan pajak  tersebut.  Wajib  pajak  diharapkan membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku,  dan  pemerintah  berkomitmen penggunaan  pajak  dalam  belanja  negara dilakukan  secara  efisien,  kredibel  dan transparan. Keseluruhannya merupakan tugas  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan peran  serta  masyarakat  dalam  menghimpun penerimaan Negara.
Indonesia  menganut  sistem  perpajakan self  assessment  semenjak  reformasi  pajak tahun  1984.  Sistem  ini  mewajibkan  wajib pajak  untuk  melakukan  penghitungan, pembayaran, dan melaporkan sendiri kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. sistem self assessment  ini  memerlukan  keterbukaan, kesadaran, dan kejujuran wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya.
Sebagaimana dikemukakan Nowak dalam Rahardjo (Rahardjo, 2017) kepatuhan wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya  terpenuhi  dalam  tindakan yang  dilakukan  wajib  pajak  di  mana  wajib pajak tersebut memahami aturan perpajakan yang berlaku, mengisi dan melaporkan surat pemberitahuannya secara jelas dan lengkap, menghitung  jumlah  pajak  terutang  secara benar, dan membayar pajak tepat waktu.

## Tabel 1. Rasio Kepatuhan WP
Sumber    :  Diolah  dari  Laporan  Tahunan  Direktorat Jenderal Pajak 2017  (2018)
Tabel 1 dihitung dari Wajib Pajak yang wajib  menyampaikan  SPT  dibandingkan dengan  SPT  tahunan  yang  diterima  dari efiling,  eform,  maupun  formulir  SPT manual.  Perkembangan  rasio  penyampaian SPT tersebut merupakan salah satu indikator kepatuhan  wajib  pajak  yang  jika  dilihat semakin lama semakin naik, namun kenaikan rasio  pertahunnya  masih  perlu  ditingkatkan lagi.
Selain dari sisi kepatuhan pelaporan SPT secara  formal,  Kepatuhan  wajib  pajak  juga dapat  dilihat  pada  tax  ratio.  Tax  ratio merupakan  perbandingan  antara  Produk Domestik Bruto dan penerimaan Pajak Pusat
Uraian 2017 2016 2015 2014 2013 WP wajib SPT 16.598.887 20.165.718 18.159.840 18.357.833 17.731.736 SPT diterima 12.057.400 12.256.401 10.975.909 10.854.819 9.967.904 Rasio kepatuhan penyampaian SPT 72,64 % 60,78 % 60,44 % 59,13 % 56,22 % Badan 65,32 % 58,18 % 57,55% 47,42 % 47,85 % Orang Pribadi Karya- wan 74,89 % 63,11 % 63,32 % 66,82 % 63,39 %
Orang Pribadi non Karya- wan 61,66 % 43, 90% 41, 21 % 23,48 % 24, 25 %

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
ditambah dengan Penerimaan Sumber Daya Alam. Rasio penerimaan pajak di  Indonesia dibandingkan  dengan  GDP  adalah  12,6% pada 2011, rendah jika dibandingkan dengan negara  ASEAN  yang  memiliki  rasio  15% lebih,  sedangkan  jika  dibandingkan  dengan G20,  tax  ratio  Indonesia  adalah  salah  satu yang  terendah  (Arnold,  2012).  Sedangkan pada tahun 2017 tercatat tax ratio mencapai 10,7  %  (DJP,  2018)  sedangkan  proyeksi  di tahun  2019  mencapai  12,  2  %  (Kemenkeu, 2018)
IMF  pada  tahun  2011  menyatakan bahwa tax ratio Indonesia maksimum berada di  kisaran  21,5%  ,  sebagai  perbandingan  di tahun  2009  rata-rata  tax  ratio  pada  Negara OECD  sebesar  33,8%  (Arnold,  2012). Dikutip  dari  Gunadi  dalam  harinurdin (Harinurdin,  2009)  menyatakan  bahwa terdapat  dua  implikasi  terkait  dengan rendahnya  tax  ratio,  yaitu  menunjukkan kepatuhan  pajak  yang  rendah  yang  berarti nilai  jumlah  pajak  yang  dihimpun  masih belum  sesuai  dengan  basis  pajak,  implikasi kedua yaitu, dengan adanya basis pajak yang belum  dikenakan  pajak  maka  memberikan harapan  dalam  meningkatkan  jumlah  pajak yang masih dapat dihimpun.
Dalam suatu oraganisasi yang memiliki tujuan  menghimpun  penerimaan  keuangan negara,  DJP  perlu  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  supaya  tercapai  tax  ratio  yang lebih  baik  dan  penerimaan  yang  optimal. Disisi lain, perlu adanya perbaikan pengawasan  atas  harta  bersih  sebagai  objek pajak dengan berdasarkan keterntuan perundangan yang berlaku.
Dalam menjelaskan kepatuhan perpajakan,  penelitian  ini  menggunakan theory  of  planned  behavior.  Theory  of planned behavior (perilaku yang direncanakan) merupakan niat dan pandangan atas kontrol perilaku (Harinurdin, 2009).  Ajzen  menggambarkan  bahwa  niat dijelaskan  sebagai  faktor  yang  berpengaruh terhadap individu untuk melakukan perilaku tertentu (Benk et al., 2011)
Penelitian ini disusun untuk melakukan evaluasi  terhadap  sistem  administrasi  dan pengawasan  yang  telah  diterapkan  pada
Direktorat  Jenderal  Pajak,  sehingga  dapat memberikan solusi dalam melakukan penyusunan SOP dan sistem administrasi dan pengawasan  wajib  pajak.  Selain  itu, Penerapan  sistem  ini  diharapkan  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki tax ratio dan rasio penyampaian  SPT  dengan  cara  melakukan wawancara,  observasi,  dan  menggunakan data sekunder lain.

## KAJIAN PUSTAKA
2.1 Theory of Planned Behavior
Penelitian  ini  menggunakan theory  of planned  behavior .  teori  ini  dibuat  dengan asumsi  di  mana  manusia  adalah  makhluk yang  rasional  yang  menggunakan  informasi secara  sistematis,  dan  memikirkan  terkait dengan  akibat  dari  tindakannya  untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu (Achmat, 2010). Niat adalah inti dari teori ini, di mana kinerja perilaku  atau  transformasinya  menjadi perilaku  yang  dilakukan  mungkin  berbeda, tergantung daripada niat dan tujuan individu tersebut  (Benk  et  al.,  2011).  Teori  ini memberikan  pemahaman  dan  memprediksi pengaruh  motivasi  terhadap  perilaku  yang bukan  dalam  kendali  individu.  Kombinasi dari kepercayaan terhadap perilaku, evaluasi hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan normatif, dan motivasi untuk patuh (Benk et al., 2011).
Dilihat dari sudut pandang wajib pajak, theory  of  planned  behavior memberikan pemahaman tentang hal-hal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan kewajiban  perpajakannya.  Sehingga  akan dapat dimengerti faktor-faktor yang mempengaruhi  wajib  pajak  tersebut  untuk mengambil  keputusan.  Blathorne  (2000), bobek dan hatfield (2003) dalam Harinurdin (Harinurdin, 2009) menggunakan tiga indikator  untuk  mengukur  kontrol  perilaku, pertama adalah adanya kemungkinan diperiksa  oleh  pegawai  pajak,  kedua  adalah adanya  kemungkinan  pengenaan  sanksi, sedangkan  indikator  ketiga  adalah  adanya kemungkinan  pelaporan  dari  pihak  ketiga. Kepatuhan  pajak  secara  sukarela  seperti
Ronny Wicaksono 1 , Basri Musri 2 / Alternatif Desain Pengawasan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Harta Bersih
dijelaskan  oleh  yoingco    dalam  harinurdin (Harinurdin,  2009)  memiliki  tiga  faktor penting,  yaitu formal,  pelaporan ( reporting ) dan  material  ( honestly ).  Pendirian  individu, norma  berpengaruh  terhadap  perilaku  yang dihasilkan oleh individu tersebut, contohnya pada  saat  kontrol  perilaku  tidak  bergantung pada keinginan individual, sehingga jika ada sanksi atas perilaku tersebut maka keinginan indivual dapat diabaikan (Benk et al., 2011).
Dari  beberapa  pengertian  terkait theory of plannned behavior , bahwa indikator yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya kemungkinan terperiksa ( detection  risk) ,  sanksi  yang  berat  dan ditegakkan  dengan  tegas,  sehingga  jika  niat wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak akan dapat berbeda pada saat perilaku wajib pajak dikerjakan.
Penghindaran  pajak  adalah  sebuah fenomena umum yang terjadi di seluruh jenis lapisan  masyarakat,  semua  profesi,  semua industri dan semua sistem ekonomi (Tanzi & Shome, 1993). Demi menghindari penghindaran pajak yang dapat menurunkan penerimaan  pajak,  maka  diperlukan  faktor deteksi yang baik dan penegakan sanksi atas ketidakpatuhan.
Persepsi  kontrol  perilaku  mempunyai peran  yang  cukup  besar  dalam  membentuk niat  untuk  mematuhi  peraturan  perpajakan (Harinurdin,  2009).  Tabel  2  menjelaskan bahwa  pada  penelitian  sebelumnya  oleh bobek  dan  hatfield  pada  tahun  2003  dan hanno  dan  violette  pada  tahun  1996 mempunyai  kesimpulan  yang  sama  (dalam Harinurdin,  2009)  Penelitian  sebelumnya menunjukkan bahwa:

## Tabel 2. Penelitian Terdahulu

## Sumber: Harinurdin (2009)
Semakin tinggi Persepsi kontrol perilaku (dengan  indikator  kemungkinan  diperiksa dan  kemungkinan  dikenakan  sanksi)  atas kontrol yang dimilikinya terhadap perusahaan  akan  mendorong  pemenuhan kewajiban perpajakan (Harinurdin, 2009).
Persepsi keadilan atas sistem pajak tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan,  namun sanksi  dan  norma  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  pajak,  sehingga  dalam penyusunan  kebijakan  perpajakan,  perlu pertimbangan  moral,  norma  dan  penerapan sanksi dengan tujuan meningkatkan kepatuhan  pajak  (Benk  et  al.,  2011). Terdapat  4  faktor  yang  digunakan  dalam penelitian  tersebut,  yaitu  norma  moral  dan sosial,  risiko  deteksi,  keadilan  terhadap sistem  perpajakan,  dan  sanksi  perpajakan (Benk et al., 2011)
Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan  verifikasi  memiliki  pengaruh yang  moderate  terhadap  penerimaan  pajak (evi,  2016).  Tingginya    Kepatuhan  wajib pajak akan dapat tercapai jika kemungkinan terperiksa tinggi, dan sanksi tegas diterapkan bagi  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  (Alm, McClelland, & Schulze, 1992)
Studi  terkait  dengan  administrasi  dan pengawasan  menyimpulkan  perlunya  ada peningkatan  administrasi  perpajakan  telah
Peneliti Hasil Blanthorne (2000) Persepsi – kontrol – Perilaku berpengaruh positif – terhadap – niat Bobek dan Hatfield (2003) Persepsi – kontrol – Perilaku dan niat berpengaruh positif terhadap kepatuhan Mustikasari (2007) Persepsi – kontrol – Perilaku berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Niat berpengaruh positif terhadap kepatuhan

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
didengungkan  semenjak  tahun  2002  dan masih banyak yang harus diperbaiki terutama di  bidang  pelatihan  petugas  pajak,  proses peradilan,  bidang  pemeriksaan, internal control dan transparansi (Arnold, 2012).
2.2 Identifikasi Teori pada Permasalahan
Sistem perpajakan di Indonesia berlandaskan Self  Assessment di  mana petugas  pajak  memberikan  kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan  kewajiban  pajaknya,  sehingga sistem  ini  memiliki  faktor  penentu  yaitu kepatuhan  wajib  pajak.  Kepatuhan  tersebut diukur  dengan  kepatuhan  formal,  yaitu penyampaian  dan  pembayaran  tepat  waktu (72%), dan kepatuhan material  yang berupa kewajaran tax ratio (10%)
Pasal 4 Undang-Undang
Pajak Penghasilan  mendefinisikan  objek  pajak, yaitu setiap pertambahan kemampuan ekonomis  yang  diperoleh  dalam  bentuk apapun,  diperoleh  dari  luar  ataupun  dalam negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun  menambah  kekayaan  wajib  pajak (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2008). Konsep  objek  pajak  ini  sangat  luas  dan mencakup semua model penghasilan

## Gambar 2.

## Identifikasi Teori pada Permasalahan
Gambar  2  menjelaskan  indikasi  adanya permasalahan  pada  kepatuhan  wajib  pajak yang  dihubungkan  dengan Theory  of Plannned  behavior untuk  memahami  faktor penyebab ketidakpatuhan tersebut. Beberapa penelitian  terdahulu  terkait Theory  of planned behavior memiliki beberapa
indikator  persepsi  wajib  pajak  terhadap kepatuhan  pajak  diantaranya  kemungkinan diperiksa,  pengenaan  sanksi,  dan  pelaporan dari  pihak  ketiga.  Direktorat  Jenderal  Pajak memiliki Audit coverage ratio sebesar 1,36% yang  terdiri  dari  2,88%  untuk  wajib  pajak badan  dan  0,45%  untuk  wajib  pajak  orang pribadi. Selain itu pembayaran pajak sendiri belum masuk sebagai norma sosial, sehingga terdapat indikasi ketidakpatuhan wajib pajak yang menyebabkan tax ratio rendah.
Dengan  demikian,  Direktorat  Jenderal Pajak  harus  dapat  memperkuat  deteksi terhadap  objek  pajak  dan  melaksanakan sanksi dengan tegas. Deteksi terhadap objek pajak dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi, cara untuk mendapatkan  informasi  mengenai  harta bersih sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang amnesti pajak, dapat diperoleh  dengan  melakukan  penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017  dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 mengakomodir  adanya  pengawasan  secara mendetail  terkait  dengan  objek  pajak. Informasi yang didapatkan akan disandingkan dengan SPT untuk melakukan pengawasan  yang  lebih  mendetail  sehingga basis  objek  pajak  dapat  lebih  banyak  yang dikenakan pajak.

## METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif selalu berorientasi untuk mengaplikasikan rumusan masalah, prosedur, dan metode (Flick et al., 2004).  Selain  itu,  metode  kualitatif  dapat menjelaskan secara rinci, dari sudut pandang individu  yang  berpartisipasi,  dengan  begitu dapat  lebih  memahami  realitas  social,  dan bisa  menceritakan  secara  lebih  detail  dan tepat (Flick et al., 2004).
Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak menggunakan pengukuran,  namun  melakukan  analisis secara mendetail mengenai peraturan perpajakan  yang  berkaitan  dengan  harta bersih,  analisis  cara  melakukan  pemilihan
Ronny Wicaksono 1 , Basri Musri 2 / Alternatif Desain Pengawasan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Harta Bersih
wajib  pajak  yang  akan  diperiksa,  dan melakukan simulasi pengitungan pajak.
Data sekunder digunakan dalam pengumpulan  data  pada  penelitian  ini. Penggunaan  Data  sekunder  diantaranya menggunakan  annual  report  Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017, data APBN 2019 dari  Direktorat  Jenderal  Anggaran,  aturan perundangan  yang  berlaku  dan  beberapa penelitian terkait dengan system pengawasan dan  administrasi  pada  Direktorat  Jenderal Pajak.  Penggunaan  data  APBN  dan  data annual  report  Direktorat  Jenderal  Pajak untuk memperlihatkan permasalahan dengan berdasarkan teori dan pendapat.
Penelitian  atas  system  pengawasan  dan administrasi  tersebut  digunakan  sebagai pembanding  antara  system  yang  sedang berjalan  dengan  model  system  pengawasan yang akan dikonsep berdasarkan aturan yang berlaku. Sedangkan penggunaan aturan yang berlaku, supaya system yang dikonsep tidak memerlukan  aturan  lanjutan  yang  dapat membuat konsep aturan tersebut mentah dan tidak dapat diaplikasikan.
Peneliti  menggunakan  data  dari annual report Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk mempelajari  fenomena  permasalahan  yang terjadi  pada  Direktorat  Jenderal  Pajak. Dengan  berdasarkan Theory  of  Planned Behavior dan penelitian-penelitian sebelumnya,  penulis  memahami  konsep dasar penyebab fenomena turunnya kepatuhan  pajak  di  Indonesia.  Setalah penyebab diketahui, maka dilakukan pengumpulan  data  peraturan  perpajakan terkait  dengan  harta  bersih  yang  dapat digunakan untuk menyusun perbaikan sistem administrasi dan pengawasan milik Direktorat Jenderal Pajak.

## 3.2 Analisis unit
Unit  analisis  pada  penelitian  ini menggunakan single unit . Direktorat Jenderal  Pajak  digunakan  sebagai  analisis
unit  karena  Direktorat  Jenderal  Pajak merupakan  salah  satu  unit  yang  bertugas dalam  menghimpun  penerimaan  negara, namun  demikian  Direktorat  Jenderal  Pajak merupakan  satu-satunya  objek  yang  dapat menjawab  pertanyaan  penelitian  terkait dengan sistem administrasi dan pengawasan wajib pajak dengan berdasarkan harta bersih. Penelitian ini menjembatani antara pengguna sistem dengan objek pemeriksaan pajak, cara untuk  melakukan  pemilihan  wajib  pajak yang akan diperiksa, sampai dengan potensi pajak yang mungkin dapat dihimpun dengan dasar data informasi harta bersih
Direktorat  Jenderal  Pajak  merupakan salah satu unit eselon satu pada kementerian keuangan  yang  memiliki  kantor  di  seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak memiliki  fungsi  menghimpun  pajak  negara, diantaranya pajak penghasilan, pajak pertambahan  nilai,  pajak  penjualan  atas barang  mewah,  pajak  bumi  dan  bangunan selain  sektor  pedesaan  dan  perkotaan,  dan bea materai. Dengan meilhat jenis pajak dan target  penerimaan  yang  harus  dihimpun, Direktorat  Jenderal  Pajak  perlu  melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pajak.
Fungsi  pengawasan  pada  Direktorat Jenderal  Pajak  dilakukan  oleh Account Representative sebanyak  9.725  orang  yang tersebar  di  341  kantor  pelayanan  pajak pratama, madya, khusus maupun wajib pajak besar  (DJP,  2018).  Untuk  mendukung pengawasan  sebanyak  39  juta  wajib  pajak, maka  diperlukan  sistem  yang  efektif  dan efisien.
HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Temuan Penelitian Berdasarkan PMK nomor 79/PMK.01/2015 menyatakan bahwa
himbauan,  konsultasi  dan  analisis,  dan Pengawasan  wajib  pajak  dilakukan  oleh Account  Representative (AR).  AR  dibagi menjadi dua, yaitu AR seksi Pengawasan dan

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
Konsultasi  1  yang  bertugas  melakukan konsultasi,  dan  pelayanan  kepada  wajib Pajak.  Selain  itu  ada  AR  seksi  Pengawasan dan  Konsultasi  2,3,4  yang  memiliki  tugas untuk  melakukan  penggalian  potensi  dan pengawasan kepada wajib pajak.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  AR penggalian potensi dan pengawasan merupakan  ujung  tombak  DJP  dalam hubungan  dengan  wajib  pajak.  Dalam tugasnya  AR  akan  menggunakan  data  yang dimilikinya  untuk  melakukan  pengawasan terhadap wajib pajak. Gambar 3 merupakan proses bisnis A

## Gambar 3 Aliran kerja AR
Gambar  3  menunjukkan  bahwa  hampir semua kegiatan wajib pajak dimulai dari AR. Dalam  pengawasannya,  berdasarkan  SE 15/PJ/2018 AR dapat menerbitkan ketetapan pajak dikarenakan pemeriksaan data konkret, selain  itu  AR  juga  dapat  menerbitkan  STP dikarenakan  wajib  pajak  terlambat,  tidak lapor  atau  bayar.  Atas  hasil  temuan  atau analisa  pengawasan  wajib  pajak,  AR  juga dapat mengusulkan kepada seksi pemeriksaan  untuk  dilakukan  pemeriksaan oleh  fungsional  pemeriksa  atau  langsung dilakukan usulan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
Dari  hasil  ketetapan  pajak  yang dikeluarkan  oleh  AR,  Pemeriksa,  dan Penyidik,  wajib  pajak  dapat  melakukan keberatan  yang  ditangani  oleh  penelaah keberatan yang berada di kanwil dan KPDJP. Proses selanjutnya atas keputusan keberatan, wajib  pajak  dapat  mengajukan  banding  ke pengadilan pajak. Atas ketetapan yang telah inchracht,  maka  penyelesaian  selanjutnya diserahkan  kepada  seksi  penagihan  di  KPP untuk melakukan penagihan pajak.
AR  sebagai  ujung  tombak,  memiliki berbagai macam data yang dapat digunakan. Untuk membantu tugas ar, terdapat beberapa program  bagi  AR dalam  melakukan pengawasan yaitu:
a) Aproweb  untuk  mengakomodir  kinerja AR  dan  penyediaan  data  yang  dapat dieksekusi  oleh  ar,  misalnya  data pengawasan  faktur  pajak,  dan  inisiasi dari CTA
b) SIDJP merupakan program untuk melakukan perekaman ketetapan ataupun administrasi wajib pajak lainya, selain itu digunakan  untuk  melihat  informasi  data wajib  pajak  dari  tanggal  terdaftar, tunggakan,  status  PKP,  sampai  dengan SPT wajib pajak
c) Apportal  digunakan  dalam  pengecekan NTPN,  pengawasan  laporan  keuangan, faktur  pajak,  dan  melihat  data  pihak ketiga
Data yang tersebar di beberapa program pengawasan  tersebut  sebagian  besar  adalah data  terkait  dengan  pengawasan  faktur  dan equalisasi laporan  keuangan.  Program approweb  menampilkan  data  kepemilikan kendaraan bermotor dan kepemilikan saham bagi  wajib  pajak  yang  tidak  mengikuti program  Pengampunan  Pajak.  Penggunaan data ini dikaitkan dengan PP 36 tahun 2017 terkait  dengan  pengenaan  PPh  atas  harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan.
Hal pertama yang dilakukan AR adalah melakukan  himbauan  kepada  wajib  pajak jika  ditemukan  kejanggalan  dalam  laporan SPT  nya.  Setelah  itu  wajib  pajak  dapat menanggapi  temuan  AR.  Jika  bukti  dan jawaban  yang  disampaikan  WP,  ar  dapat menindaklanjutinya dengan melakukan prosedur selanjutnya.
4.2 Pengawasan harta bersih yang berjalan saat ini
Otoritas  sampai  dengan  saat  ini  belum mempunyai  aplikasi  pengawasan  atas  harta bersih.  Pengawasan  yang  mungkin  dapat dilakukan  adalah  dengan  membuka  satu persatu  SPT  tahunan  wajib  pajak  yang  ada pada  SIDJP  dan  membandingkan  dengan harta yang tercantum dalam spt tersebut. Hal
Ronny Wicaksono 1 , Basri Musri 2 / Alternatif Desain Pengawasan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Harta Bersih
ini sangat tidak efektif jika melihat satu AR pada  KPP  Pratama  dapat  memegang  4.000 sampai dengan 16.000 wajib pajak, selain itu penyandingannya berdasarkan laporan wajib pajak  sendiri,  yang  dimungkinkan  wajib pajak  lupa  atau  sengaja  tidak  melaporkan dengan benar.
Sistem pengawasan yang menyandingkan  harta  bersih,  paling  dekat adalah  penyandingan  data  ILAP  (Instansi Pemerintah,  Lembaga,  Asosiasi,  dan  Pihak lain) dengan NPWP dengan dasar Peraturan Pemerintah nomor 36/2017. Model sistem ini adalah  mencari  wp  yang  tidak  ikut  TA namun memiliki harta. Sistem ini menggunakan  data  harta  yang  berasal  dari ILAP  yang  disandingkan  pada  NPWP bersangkutan.  Namun  dengan  prosedur  PP 36/2017  ini  memiliki  beberapa  kekurangan, yaitu:
- AR  tetap  harus  membuka  data  masing- masing SPT Tahunan WP secara manual untuk  menyandingkan  harta  tersebut sudah ada di spt atau tidak
- Tidak  ada  sistem  yang  bekerja  secara otomatis  untuk  membandingkan  data pertambahan
kekayaan
dengan penghasilan yang didapatkan Pada  dasarnya,  data  yang  disajikan dalam PP 36 Tahun 2017 ini merupakan data yang muncul dari ILAP yang penggunaanya terbatas pada mekanisme PP 36 Tahun 2017 yang berakhir pada bulan Juli 2019. Data PP 36/2017 memerlukan penelitian manual baik dengan melihat data SPT dan membandingkan  dengan  data  PP  36/2017 dan melakukan visit untuk menentukan harta tersebut masih dimiliki atau tidak, dikarenakan banyak data dari ILAP tersebut ternyata  sudah  tidak  dimiliki  oleh  wajib pajak
Masalah yang terjadi pada data kepemilikan  kendaraan,  adalah  data  yang dimiliki  oleh  AR  berupa  sebaris  informasi yang  terdiri  dari  NPWP,  plat  nomor,  dan jenis kendaraan. Beberapa data jika disandingkan  dengan  data  samsat  di  DKI, beberapa ada yang tidak sesuai
kepemilikannya. Dalam membuktikan kepada wajib pajak, akan sulit jika AR hanya mendapatkan  sebaris  informasi  tersebut, yang terkadang bisa tidak tepat. Permasalahan  selanjutnya  adalah  kendaraan tersebut diatasnamakan pegawai atau supirnya,  terdapat  beberapa  kasus  di  mana nama  pegawai  dipakai  oleh  atasannya,  dan sewaktu dikonfirmasi ke pegawainya, pegawai  tersebut  mengaku  sudah  tidak bekerja lagi kepada atasannya tersebut.
Masalah yang terjadi pada data kepemilikan saham yang berasal dari notaris adalah ada beberapa akta pendirian perusahaan yang menyatakan bahwa pemegang  saham  akan  menyetorkan  nilai sahamnya ke perusahaan. Hal ini digunakan sebagai  alasan  bahwa  wajib  pajak  tidak memiliki  saham  sehingga  tidak  bisa dianggap sebagai harta bersih. Permasalahan kedua, banyak wajib pajak yang mendirikan perusahaan untuk mengikuti lelang pengadaan,  sehingga  angka  saham  yang tertulis  pada akta perusahaan hanya sebagai persyaratan  formal  saja,  tanpa  adanya  uang yang benar-benar disetor.
Data – data harta bersih yang terdapat di beberapa program tidak saling berhubungan dengan  analisis  pada  SPT.  Sehingga menyulitkan bagi AR untuk menyandingkan dengan  SPT  untuk  mengetahui  kewajaran penghasilan dibandingkan dengan pertambahan  kemampuan  ekonomisnya. Tanpa  adanya  analisis  tersebut,  AR  harus membuka  SIDJP  untuk  melihat  SPT  dan menghitung  kewajaran  antara  pertambahan harta bersih dengan jumlah penghasilan yang diperoleh wajib pajak tersebut dalam jangka satu tahun.

## 4.1.1 Pengampunan Pajak
Hasil  pada  Pengampunan  Pajak  yang telah  dilakukan  di  indonesia  pada  tahun 2016-2017 yang
menghasilkan pengungkapan  harta  senilai  Rp  4.884,26
Triliun menunjukan perlunya ada pengawasan terhadap harta bersih. Pengampunan  Pajak  di  indonesia  telah
dilakukan  3  kali,  yaitu  pada  tahun  1964,
1984, dan 2016 (Pravasanti, 2018) sedangkan menurut data center for indonesia taxation
analysis (Najib,
2018) Pengampunan  Pajak  yang  dilakukan  di indonesia  merupakan  salah  satu  yang tertinggi  di  dunia  dari  sisi  pengungkapan harta dibandingkan dengan italia pada tahun 2009  sebesar  1.179  Triliun,  atau  Chile  di tahun  2015  sebesar  263  Triliun.  Tabel  3 memperlihatkan  jumlah  penerimaan  uang tebusan  dibandingkan  dengan  jenis  Wajib Pajak.

## Tabel 3. Jumlah WP dan Tebusan pada Program Pengampunan Pajak

## Sumber : Annual Report DJP 2017 (2018)
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  program pengampunan  pajak  dapat  mengumpulkan nilai tebusan sebesar Rp 141,54 Trilyun dari 973.426  wajib  pajak.  Dapat  disimpulkan bahwa  Pengampunan  Pajak  di  indonesia berhasil, karena terdapat peningkatan penerimaan negara, dan nilai pengungkapan harta  yang  jauh  lebih  tinggi  daripada Pengampunan  Pajak  di  negara-negara  lain. namun  di  sisi  lain, tingginya pengungkapan harta  bersih  secara  sukarela  menunjukkan pengawasan  atas  harta  bersih  sebagai  hasil dari  objek  pajak  belum  dilakukan  secara maksimal.
Salah satu pertimbangan dari adanya UU pengampunan  pajak  yaitu  bahwa  masih terdapat  masyarakat  yang  belum  patuh  dan sadar  dalam  pelaksanaan  kewajibannya dalam  bidang  perpajakan  sehingga  perlu ditingkatkan, karena masih terdapat
pertambahan  kemampuan  ekonomis  yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Program pengampunan pajak ini merupakan  program  pengampunan  pajak ketiga yang pernah dilakukan indonesia, dan diharapkan  pada  masa  depan  tidak  ada  lagi pengampunan  pajak.  Namun  seandainya  di masa  depan  pemerintah  menginginkan adanya program pengampunan pajak, seharusnya  pada  saat  tersebut  sudah  ada perbaikan  sistem,  sehingga  pengungkapan harta tidak terlalu besar karena otoritas pajak sudah berhasil memajaki objek pajak.
Gambar  4  menunjukkan  jenis  Proporsi harta  bersih  yang  diungkapkan  dalam program pengampunan pajak. Kas dan Setara Kas merupakan nilai terbesar yang dilaporkan pada

## Gambar 4 Persentase jenis harta deklarasi pengampunan pajak
Sumber : Annual Report DJP 2017 (2018)
Dari  jenis  harta  bersih  tersebut,  DJP tidak  memiliki  metode  untuk  melakukan pengawasan  kecuali  dari  laporan self assessment dari  wajib  pajak  pada  SPT. Sehingga  perlunya  suatu  metode  untuk melakukan  pengawasan  atas  kewajaran perolehan harta bersih yang diperoleh wajib pajak.

## 4.3 Peningkatan Tax Ratio
Self  assessment yang  dianut  sistem perpajakan  di  indonesia  semenjak  tahun 1984  membutuhkan  komitmen  kepatuhan dari  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajibannya.  Komitmen  wajib  pajak tersebut  dapat  dilihat  dari  kepatuhannya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.  Kepatuhan  wajib  pajak memiliki  pengaruh  terhadap  penerimaan pajak, sedangkan verifikasi memiliki pengaruh yang moderate terhadap Jenis WP Jumlah WP Proporsi (%) Nilai tebusan (Triliun) Badan UMKM  111.415 11,45 0,69 Non UMKM 125.918 12,94 14,68 Jumlah Badan 237.333 24,38 15,37 OP UMKM  322.189 33,10 7,81 Non UMKM 413.904 42,52 91,36 Jumlah OP 736.093 75,62 99,17 Jumlah Total 973.426 100 114,54
Ronny Wicaksono 1 , Basri Musri 2 / Alternatif Desain Pengawasan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Harta Bersih
penerimaan  pajak  (evi,  2016).  Tingginya Kepatuhan  wajib  pajak  akan  dapat  tercapai jika  kemungkinan  terperiksa  tinggi,  dan sanksi  tegas  diterapkan  bagi  wajib  pajak yang tidak patuh (Alm et al., 1992), dengan demikian perlu adanya suatu sistem pengawasan  atas  objek  pajak  dengan  dasar harta bersih.
Dengan  semakin  bertambahnya  wajib pajak yang pada tahun 2017 mencapai 39 juta wajib  pajak  (DJP,  2018),  maka  DJP memerlukan  infrastruktur  yang  diperlukan untuk  mendeteksi  objek-objek  pajak  secara akurat.  Objek  pajak  dimaksud  sebagaimana dimaksud  di  pasal  4  UU  PPh  yaitu  berupa pertambahan  kemampuan  ekonomis  yang diperoleh  wajib  pajak  baik  dari  indonesia maupun  luar  indonesia  untuk  menambah kekayaan  atau  konsumsi,  pertambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat berupa bentuk dan nama apapun.
Dengan  demikian,  DJP  membutuhkan informasi  dan  data  terkait  objek  pajak tersebut, hal ini dibutuhkan untuk mendeteksi  kemungkinan  ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundangan yang  berlaku.  ketidakpatuhan  wajib  pajak dapat  berupa  tidak  menyampaikan  SPT, tidak mengisi SPT dengan benar, menyembunyikan  penghasilan,  dan  lain sebagainya  baik  dengan  sengaja  maupun tidak.
Gambar 5 merupakan peta strategis DJP, dan  sesuai  dengan  peta  strategis  tersebut, perlu adanya peningkatan pengawasan wajib pajak untuk menuju meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Pengawasan  harta  bersih  merupakan  salah satu  bentuk  peningkatan  pengawasan  wajib pajak, di mana hal ini diperkuat dengan hasil dari  program  pengampunan  pajak,  di  mana masih terdapat harta bersih senilai Rp. 4.884 Triliun yang tidak terdeteksi dalam administrasi perpajakan.

## Gambar 5 Peta strategis DJP 2017
Sumber : Annual Report DJP 2017 (2018)
4.4 Usulan Desain Pengawasan atas Harta bersih Berdasarkan Peraturan
Pemerintah nomor  31  Tahun  2012,    Data  dan  atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan wajib  diberikan  kepada  Direktorat  Jenderal Pajak.  Data  dan  informasi  tersebut  dalam segala  jenis  dokumen  yang  yang  dapat memberikan  informasi  tentang  penghasilan, kekayaan/harta  milik  badan  maupun  orang pribadi  termasuk  kegiatan  usaha  orang pribadi maupun badan. Jenis data yang wajib diberikan diantaranya adalah kekayaan/harta,  utang,  penghasilan  yang diterima,  biaya  yang  dikeluarkan,  transaksi keuangan,  dan  kegiatan  ekonomi  yang dilakukan    oleh  Orang  Pribadi  maupun Badan (Pemerintah Indonesia, 2012).
Pemerintah menyadari bahwa terjadi keterbatasan akses bagi DJP untuk menerima dan  memperoleh  akses  keuangan,  terutama dikarenakan rahasia perbankan sebagaimana tercantum dalam UU Perbankan. Sedangkan diketahui  bahwa informasi  keuangan sangat penting  untuk  kepentingan  perpajakan,  di mana  infomasi  keuangan  baik  berupa tabungan,  deposito,  reksadana,  kredit  dan berbagai  macam  produk  keuangan  lainnya. Selain  dari  informasi  keuangan  untuk kepentingan  perpajakan,  pemerintah  juga
perlu  mengikuti  aturan  dalam  implementasi AEoI  ( Automatic  Exchange  of  Information ) yang  merupakan  suatu  program  pertukaran informasi  keuangan  secara  otomatis  yang dilakukan  hampir  seluruh  negara.  Dengan berdasarkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi Undang- Undang  dengan  UU  No  9  Tahun  2017.  UU tersebut  mengatur  kepentingan  perpajakan untuk  menerima dan memperoleh informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan pelaksanaan Automatic Exchange of Information.
Dengan memanfaatkan UU No 9 Tahun 2017 dan PP No 31 Tahun 2012 dapat dibuat suatu skema pengawasan menggunakan data pembanding dari ILAP. Dengan penggunaan data  ini,  DJP  memiliki  pembanding  untuk menentukan  kebenaran  maupun  kesesuaian antara  SPT  yang  disampaikan  oleh  wajib pajak.
Gambar 6 memperlihatkan proses bisnis secara  sederhana  atas  usulan  perbaikan sistem  dengan  menggunakan  data  ILAP. ILAP  merupakan  data  yang  dihimpun  dari berbagai  macam  instansi  yang  memberikan data  terkait  perpajakan  kepada  Direktorat Jenderal  Pajak.  Pemberian  data  ini  diatur dalam  PP  31  tahun  2012.  Sedangkan  jenis ILAP diatur dalam PMK nomor 228/PMK.03/2017.

## Gambar 6

## Flowchart Desain Alternatif Pengawasan Harta Bersih
Gambar  6  merupakan  proses  awal sampai dengan akhir  secara  garis besar atas penerapan  metode  kewajaran  harta  dengan SPT.  Pertama-tama,  data  ILAP  tersebut dicocokan dengan data NPWP yang ada pada DJP. Data tersebut memiliki persamaan yaitu NIK,  di  dalam  data  NPWP  terdapat  data
Data ILAP Otomasi SPT Cek NPWP Seksi Ekstensifikasi Selesai Account Represenative Himbauan / SP2DK Penjelasan dari WP Lapor / Pembetulan SPT Pemeriksaan SKP wajar Tidak wajar Wajar, sesuai peraturan Wajar dan sesuai peraturan Tidak wajar Tidak wajar Data Internal SPT Ada Tidak ada
Ronny Wicaksono 1 , Basri Musri 2 / Alternatif Desain Pengawasan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Harta Bersih
NIK,  dan  di  sebagian  data  ILAP  juga mengandung  data  NIK  sebagai  identitas. Misalnya data kepemilikan kendaraan bermotor  yang  didapatkan  dari  dispenda masing-masing  daerah.  Tindak  lanjut  atas data  yang  dikumpulkan  dibagi  menjadi  dua kategori, yaitu:
a. kategori pertama adalah data ILAP yang tidak memiliki NPWP, sehingga dirujuk ke  kartu  keluarganya.  Jika  pemilik  data tersebut  merupakan  kepala  keluarga/ sudah  usia  kerja,  maka  dia  akan diteruskan  ke  seksi  ektensifikasi  pada KPP  bersangkutan.  Dalam  kriteria  ini, terdapat tiga variasi tindak lanjut yaitu a.1. Diketahui dalam basis data kependudukan,  memiliki  pasangan yang  memiliki  NPWP  maka  akan dikirimkan  kepada  AR  pengampu NPWP  pasangan  tersebut.  Maka dilanjutkan ke otomasi SPT a.2. Jika individu tersebut masih dibawah  21  tahun,  (asumsi  belum bekerja)  maka  dilihat  pada  data kependudukan  terkait  dengan  orang tua nya,
a.2.1. jika  orang  tuanya  tidak memiliki  NPWP,  maka  atas individu  tersebut  diteruskan  ke seksi  ekstensifikasi  pada  KPP sesuai  dengan  domisili  untuk dilakukan  pemberian  NPWP secara  jabatan  dan  permintaan data  dan  atau  keterangan  atas tambahan  harta  bersih  yang dimiliki a.2.2. jika  orang  tuanya  memiliki NPWP,  maka  atas  informasi individu  tersebut  mengikuti kriteria a.1
a.3. Jika  individu  tersebut  berusia  21 tahun  atau  lebih,  maka  akan diteruskan  ke  seksi  ekstensifikasi pada  KPP  terkait  untuk  dilakukan himbauan/sp2dk
b. kategori  kedua  adalah  data  ILAP  yang memiliki  NPWP,  secara  sistem  akan dibandingkan  dengan  laporan  SPT  nya.
data ILAP dengan daftar harta pada SPT akan dibandingkan antara jenis dan nilai nya.

## Data Internal SPT
Data  ini  merupakan  data  yang  diolah dari  daftar  harta  yang  diinput  oleh  wajib pajak  pada  SPT  Tahunan.  Dalam  SPT  OP data  diambil  dari  kolom  harta  dan  hutang. Data ini bersifat self assessment

## Otomasi SPT
Merupakan  proses  lanjutan  dari  data ILAP yang memiliki NPWP dan data internal SPT.  Proses  ini  melakukan  rekonstruksi perhitungan yang membandingkan penghasilan yang tercatat dalam SPT dengan pertambahan harta bersih yang terdapat dari ILAP maupun data internal SPT. Perhitungan  ini  dilakukan  secara  otomatis yang  nantinya  menghasilkan  kewajaran pertambahan harta bersih. Dalam perhitungan otomasi SPT, hanya melakukan penghitungan atas pertambahan harta bersih pada  5  tahun  pajak  ke  belakang.  Hal  ini berkaitan  dengan  jangka  waktu  daluwarsa penetapan  pajak  selama  5  tahun.  Jika perbandingan  tersebut  wajar,  yaitu  antara penghasilan yang dilaporkan dengan pertambahan  harta  bersih,  maka  atas  data tersebut  selesai.  Jika  sistem  mendeteksi ketidak  sesuaian  antara  perbandingan  harta tersebut,  maka  sistem  akan  meneruskan  ke seksi terkait.
4.5 Simulasi dan perhitungan pajak
Tn  Abang  (K/3)  melaporkan  SPT  di tahun  2018  dengan  penghasilan  dari pekerjaan  kantor  dengan  nilai  penghasilan sebesar Rp 250.000.000 dengan harta berupa tabungan  dengan  perolehan  menurut  SPT Tahun  Pajak  2018  senilai  Rp  100.000.000 dan  rumah  yang  dibeli  tahun  2009  dengan nilai Rp 600.000.000  sedangkan pada tahun 2017 memiliki harta berupa rumah (600.000.000)  dan  tabungan  (50.000.000) dengan  total  Rp650.000.000.  Tabel  4 memperlihatkan perhitungan sederhana pada ekualisasi antara data harta pada SPT dengan

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
penghasilan  yang  dilaporkan  oleh  Wajib Pajak.

## Tabel 4. Perhitungan Ekualisasi Harta dan Pendapatan
Jika  tidak  ada  data  ILAP,  maka  SPT yang dilaporkan wajib pajak tersebut adalah normal,  karena  nilai  selisih  harta  2017  dan 2018  adalah  Rp  50.000.000,-  sedangkan penghasilan pada 2018 sebesar 250.000.000. dengan adanya data ILAP maka perhitungannya  sebagaimana disajikan pada tabel 5 berikut ini.
Tabel 5. Perhitungan Potensi Pajak
Tabel  5  menjelaskan  bahwa  dengan menggunakan  metode  yang  diusulkan, terdapat  potensi  penghasilan  yang  belum dikenakan pajak sebesar Rp 1.500.000.000,- yang  dalam  konsep  desain  ini  akan  muncul sebagai  warning  dalam  sistem  informasi. Konsep  perhitungan  tersebut,  dikerjakan secara  otomatis  dari  sistem  sehingga Account Representative tidak perlu
membuka satu persatu dan enghitung secara manual atas data yang tersedia.

## 4.6 Keterbatasan
Penelitian  ini  tidak  mempertimbangkan cara pengiriman data ILAP dan tepat waktu nya  data  ILAP  tersebut  diberikan  kepada DJP.  Penelitian  ini  juga  terbatas  pada kerangka kerja dan tidak melihat biaya yang digunakan untuk membandingkan cost yang akan  dikeluarkan  baik  berupa  software
Jenis Tahun 2018 Pendapatan berdasarkan SPT Rp 250.000.000,- Data ILAP (perolehan 2018) Mobil  b Rp 500.000.000,- Rumah c Rp 1.200.000.000,- Data SPT Jumlah  harta bersih SPT tahun 2017 Rp 650.000.000,- Jumlah  harta bersih SPT tahun 2018 Rp 700.000.000,- Jenis Tahun 2018 Pendapatan berdasarkan SPT Rp 250.000.000,- a
Data SPT Jumlah harta bersih SPT tahun 2017 Rp 650.000.000,- b Jumlah harta bersih SPT tahun 2018 Rp 700.000.000,- c
Nilai  pertambahan  harta pada SPT (berbeda  jenis  dengan  data ILAP) Rp 50.000.000 b+c
Data
ILAP (perolehan 2018) Mobil b Rp 500.000.000,- d Rumah c Rp 1.200.000.000,- e Nilai  Pertambahan  harta pada ILAP (berbeda  jenis  harta  dengan harta ILAP) Rp 1.700.000.000 d+e Perkiraan penghasilan belum kena pajak Rp 1.500.000.000 a- (b+c)-
(d+e)
Ronny Wicaksono 1 , Basri Musri 2 / Alternatif Desain Pengawasan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Harta Bersih
maupun hardware. Termasuk tidak mempertimbangkan  kemampuan  hardware komputer  yang  tersedia  digunakan  maupun pengadaaannya.
Konsep dari desain yang diajukan masih memiliki  keterbatasan  tentang  data  yang dapat digunakan sebagai pembanding. Tidak semua  data  harta  bersih  terdapat  pada  data ILAP,  contohnya  emas,  ataupun  perjanjian utang  piutang  tanpa  dikumen  legal  oleh notaris.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pentingnya  Pajak  dalam  kehidupan bernegara  tercermin  dalam  APBN  RI, sehingga  perlu  bagi  DJP  untuk  menjaga penerimaan negara secara optimal. Penurunan tax ratio beberapa tahun belakangan ini menunjukkan masih terdapat objek pajak lain yang dapat dikenakan pajak. Hal  ini  tercermin  dari  pengungkapan  harta pada  program  pengampunan  pajak  yang menunjukkan  terdapat  nilai  harta  bersih senilai  Rp  4.884  Triliun  yang  belum dikenakan pajak berdasarkan sistem administrasi perpajakan.
Theory of Planned Behavior memberikan pemahaman bahwa niat merupakan  faktor  penentu  pada  kepatuhan wajib  pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak  akan dapat  tercapai  jika  kemungkinan  terperiksa tinggi, dan sanksi tegas diterapkan bagi wajib pajak yang tidak patuh (Alm, McClelland, & Schulze,  1992),  dengan  demikian  perlu adanya  suatu  sistem  pengawasan  atas  objek pajak  dengan  dasar  harta  bersih.  Metode pengawasan tersebut membutuhkan bantuan banyak  pihak  (ILAP),  tidak  hanya  DJP sendiri.  Dengan  bantuan  informasi  dari ILAP,  maka  DJP  menyusun  suatu  metode untuk  menyandingkan  harta  bersih  yang dimiliki wajib pajak dengan yang dilaporkan oleh  wajib  pajak.  Dengan  adanya  metode pengawasan  yang  lebih  baik,  wajib  pajak diharapkan  memiliki  niat  untuk  lebih  patuh karena  kemungkinan  terdeteksi  semakin tinggi.
Dengan adanya model pengawasan atas harta bersih, bagi wajib pajak yang memiliki niat  untuk  tidak  patuh,  diharapkan  menjadi patuh karena kemungkinan terdeteksi dengan sistem  pengawasan  atas  harta  bersih  ini. Dengan  kepatuhan  tersebut,  diharapkan menaikkan  penerimaan  pajak  dan  berimbas pada naikknya tax ratio di indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmat,  Z.  (2010).  Theory  Of  Planned Behavior, Masihkah Relevan ?, 1–26.
Alm,  J.,  McClelland,  G.,  &  Schulze,  W.  D.
(1992).  Why  do  people  pay  taxes? Journal of Public Economics , (1), 21– 38. Retrieved from
https://www.sciencedirect.com/scienc e/article/pii/004727279290040M
Arnold, J. (2012). Improving the Tax System in  Indonesia. OECD  Economics Department Working Papers , (998).
Benk,  S.,  Cakmak,  A.  F.,  &  Budak,  T. (2011).  An  investigation  of  tax compliance  intention :  A  theory  of planned behavior approach. European Journal  of  Economics,  Finance  and Administrative Sciences , 28 (28), 180–
188.
DJP. (2018). Annual Report 2017 .
evi,  tiolina. (2016). The Effect of Taxpayer Compliance  Against  Increasing  The Tax  Revenue  Agency. International Journal  of  Economic  Perspectives , 10 (2), 84–92.
Flick, U., Kardorff,  ernst von, & Steinke, I. (2004). a  companion  to  qualitative research . london: sage publication.
Harinurdin,  E.  (2009).  Perilaku  Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan. Jurnal  Ilmu Administrasi Dan Organisasi , 16 , 96– 104. Retrieved from http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/ar ticle/viewArticle/610
Kemenkeu.  (2018).  Laporan  Keuangan Kementerian Keuangan 2017 Audited. Kementerian Keuangan RI.
Najib,  M.  (2018).  Meneropong  Kebijakan Pengampunan  Pajak  Menurut  Teori Economic Analysis  Of  Law . Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara (Vol. 4). https://doi.org/10.28986/jtaken.v4i1.1 52
Pemerintah  Republik  Indonesia.  UU  no  36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan,  Sekretariat  Negara  §
(2008).
Pemerintah  Republik  Indonesia.  Pemberian
dan Penghimpunan Data dan
Informasi  yang  Berkaitan  dengan
Perpajakan (2012). Indonesia.
Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan  Keberhasilan  Tax  Amnesty  Bagi Perekonomian Indonesia, (1), 84–94.
Rahardjo, B. T. (2017). Personal
Participation  of  Individual  Taxpayer in  the  Annual  Income  Tax  Return (SPT)  of  Income  Tax  (PPh)  During Amnesty Tax Program Periods 1 and 2 by  Business  Sector  In  DKI  Jakarta Regional  Office  Directorate  General of Taxes, 3 (November), 9–35.
Tanzi, V., & Shome, P. (1993). A Primer on
Tax Evasion Author ( s ): Vito Tanzi and  Parthasarathi  Shome  Published by : Stable URL : Palgrave Macmillan Journals
on Behalf of the International  Monetary  Fund , 40 (4), 807–828. Retrieved from
http://www.jstor.org/stable/3867611 A Primer on Tax Evasion
Ronny Wicaksono 1 , Basri Musri 2 / Alternatif Desain Pengawasan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Harta Bersih
126 | Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan DOI:10.17509/jpak.v7i2.17129 | http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK