## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1178

## PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019-2021
Ernawati 1) , Novi Dirgantari 2) , Hadi Pramono 3) , Hardiyanto Wibowo 4)
1-4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Email: ernawati21502@gmail.com, novidirgantari@ymail.com, pramono.hadi.75@gmail.com, hardiyantowb2@gmail.com

## Abstract
Local  government  financial  performance  is  an  achievement  of  local  government  success  in managing regional finances by utilizing all available resources in their regions. The purpose of this study is to determine the effect of local government size, local original income, capital expenditure and assess the difference in the effect of mining/non-mining area PAD on local government financial performance. This type of research is quantitative research with secondary data sourced from the Examination Results Report on Local Government Financial Statements (LHP LKPD) obtained from requests for information on  the  BPK  RI  E-PPID  service.  The  sampling  method uses  the  total  sampling/census  method  where  the entire population is used as a sample. So that the samples in this study amounted to 39, namely 13 Regencies / Cities in South Kalimantan in 2019-2021. The analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of this study are that the size of local government does not have a significant effect, local original income has a negative and significant effect, capital expenditure has a positive and significant effect, and dummy PAD in mining/non-mining areas has a significant negative effect on the financial performance of local governments.
Keywords : local government size, local original revenue, capital expenditure, local government financial performance
1. PENDAHULUAN
Reformasi 1998 membawa sejumlah perubahan signifikan  dalam  Tata  Kelola Pemerintah  Daerah  di  Indonesia.  Salah  satunya adalah  munculnya  kebijakan  otonomi  daerah. Penetapan kebijakan otonomi daerah disebabkan karena  pembangunan  daerah  secara  keseluruhan tidak  dapat  dikelola  oleh  pemerintah  pusat. Dengan ditetapkannya kebijakan tersebut, pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  mengelola keuangan  daerahnya  sendiri  untuk  pelaksanaan pembangunan daerah, tanpa menunggu pendanaan  dari  pemerintah  pusat  sehingga pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan cepat. Apabila keuangan daerah dikelola dengan baik  akan  menjamin  keberhasilan  dalam penyelenggaraan dan pembangunan daerah yang nantinya  mempengaruhi  peningkatan  kinerja pemerintah  daerah  [1].  Kinerja  pemerintah
daerah  adalah  ukuran  dalam  penilaian  hasil kinerja  yang  telah  dilakukan  pemerintah  daerah [2].  Indikator  untuk  penilaian  atas  kinerja pemerintah  daerah  salah  satunya  yaitu  kinerja keuangan.  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah merupakan  kemahiran  pemerintah  daerah  dalam menggunakan  potensi  daerah  dan  mengelola keuangannya untuk membiayai kebutuhan daerah sehingga  tidak  menunggu  pendanaan  dari pemerintah  pusat  [3].  Bentuk  tanggung  jawab pemerintah  daerah  atas  keuangan  daerah  salah satunya  tercermin  dari  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD).  LKPD  ini  berupa Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  (CALK), laporan  arus  kas,  laporan  neraca  dan  laporan realisasi  anggaran.  Pemerintah  daerah  wajib melaporkan  LKPD  tersebut  setiap  tahunnya. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, laporan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1178
harus  dilaporkan  oleh  pemerintah  daerah  baik ditingkat  kabupaten/kota  maupun  ditingkat provinsi  sebagai  dasar  penilaian  atas  kinerja keuangan [3]. Publikasi
laporan pertanggungjawaban  dimaksudkan  agar  tercapai prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam mengelola keuangan daerah sehingga masyarakat bisa  melihat  bagaimana  kinerja  pemerintah daerah.  Tingginya  mutu  laporan  keuangan  akan mempengaruhi  peningkatan  kinerja  pemerintah daerah [4].
Secara menyeluruh, kinerja keuangan pemerintah daerah tercermin pada hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  dan  hasil  penilaiannya  dapat  terlihat dari  predikat  SAKIP  (Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang diperoleh dari KemenPAN  RB.  Predikat  ini  diberikan  dengan harapan  kinerja  keuangan  setiap  daerah  di Indonesia  dapat  meningkat,  salah  satunya  yaitu kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Tabel 1. Perolehan Predikat SAKIP Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun
2021 No. Kabupaten/Kota SAKIP 1. Kabupaten Banjar B 2. Kabupaten Tanah Laut B 3. Kabupaten Barito Kuala B 4. Kabupaten Kotabaru B 5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan A 6. Kabupaten Hulu Sungai Tengah B 7. Kabupaten Hulu Sungai Utara B 8. Kabupaten Tabalong B 9. Kabupaten Tapin B 10. Kabupaten Balangan B 11. Kabupaten Tanah Bumbu B 12. Kota Banjarbaru B 13. Kota Banjarmasin BB
Sumber: KemenPAN RB
Pada Tabel 1, terlihat bahwa pada tahun 2021  rerata  kinerja  keuangan  di  Kalimantan Selatan  dikategorikan  baik.  Kabupaten  Hulu Sungai  Selatan  mendapatkan  predikat  A  yakni predikat  tertinggi  diantara  kabupaten/kota  lain pada  tahun  2021.  Predikat  tertinggi  selanjutnya yaitu  Kota  Banjarmasin  yakni  mendapatkan predikat  BB.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa
kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan  memiliki tingkat  efisiensi  dan  efektifitas  penggunaan anggaran  yang  cukup  baik  disertai  capaian kinerjanya  pada  tahun  2021.  Masing-masing kabupaten/kota  masih  harus  mengevaluasi  dan memperbaiki kinerja keuangannya untuk mendapatkan  predikat  SAKIP  tertinggi  agar menunjukkan  sudah  menggunakan  anggaran secara  efektif  dan  efisien  dengan  sangat  baik. Apabila pemerintah daerah memiliki kemampuan penyerapan anggaran yang baik, maka pelayanan publik akan terlaksana dengan baik [5].
Gambar  1.  Indeks  Williamson  Kalimantan Selatan Tahun 2019-2022
Kalimantan  Selatan  adalah  daerah  yang sumber  daya  alamnya  melimpah,  meskipun begitu pembangunan daerahnya masih dikategorikan  tidak merata. Hal ini dapat dilihat pada  Gambar  1,  diketahui  bahwa  kesenjangan wilayah di Kalimantan Selatan tahun 2018-2022 yang diukur dengan Indeks Williamson menunjukkan  angka  indeksnya  masih  tinggi. Semakin kecil angka indeksnya, maka kesenjangan  antar  wilayah  menurun [6] . Tingginya angka Indeks Williamson menunjukkan kesenjangan antar wilayah meningkat sehingga menyebabkan tidak meratanya pembangunan daerah. Ketidakmerataan pembangunan daerah
dipengaruhi oleh sumber daya alam yang berbeda serta luas wilayah yang bervariasi [7] . Perbedaan luas wilayah antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan  menentukan  ketersediaan  sumber  daya alam.  Diantara  13  kabupaten/kota,  Kabupaten Kotabaru  merupakan  daerah  yang  paling  luas wilayahnya yaitu sebesar 9.482,73 km².
0.407 0.395 0.395 0.409 0.509 2018 2019 2020 2021 2022 Indeks Williamson

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1178
Sedangkan kabupaten/kota yang paling kecil luas wilayahnya  yaitu  Kota  Banjarmasin  yakni sebesar 72,00 km². Daerah yang luas wilayahnya besar  cenderung  memiliki  sumber  daya  alam melimpah.  Sebaliknya,  daerah  dengan  luas wilayah  yang  kecil  akan  minim  ketersediaan sumber daya alamnya. Ketersediaan sumber daya alam  jika  dikelola  dan  digunakan  untuk pembangunan daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah akan bertambah [8] . Salah satu ketersediaan sumber daya alam pada kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan  adalah bahan  tambang.  Berdasarkan  data  oleh  Dinas Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi Kalimantan  Selatan,  produksi  bahan  tambang yakni  batubara  pada  tahun  2020  mencapai 147.883.848,26  ton.  Potensi  pertambangan apabila dimanfaatkan dengan baik akan meningkatkan  pendapatan  daerah.  Hal  ini dikarenakan  daerah  tambang  akan  memperoleh royalty atau bagi hasil yang lebih tinggi daripada daerah  non  tambang.  Daerah  pertambangan biasanya  mempunyai  kinerja  yang  baik  dalam meningkatkan pendapatan [9] . Namun pernyataan tersebut tidak berlaku untuk pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
Gambar 2.Realisasi PAD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2019-2021
Pada  Gambar  2,  diketahui  bahwa realisasi PAD terendah selama tahun 2019-2021 adalah  Kabupaten  Barito  Kuala  yang  termasuk daerah  non  tambang.  Realisasi  PAD  terendah selanjutnya  yaitu  Kabupaten  Balangan  yang
termasuk  daerah  tambang.  Realisasi  PAD terbesar adalah Kota Banjarmasin diikuti dengan Kota  Banjarbaru  yang  termasuk  daerah  non tambang. Hal tersebut menjelaskan bahwa daerah tambang  yang  seharusnya  mendapatkan  PAD yang  lebih  besar  daripada  daerah  tambang, ternyata  tidak  selalu  benar.  Data  diatas memperlihatkan kinerja keuangan di Kalimantan Selatan masih belum maksimal dalam mengelola keuangan  daerah  dengan  memanfaatkan  potensi pertambangan.  Dalam  pengelolaan  keuangan daerah,  cara  mencegah  terjadinya  penurunan pendapatan  adalah  pemerintah  daerah  harus meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan sumber keuangan [10].
Peningkatan  pendapatan  asli  daerah  disebabkan salah  satunya  oleh  aktivitas  belanja  modal. Pembangunan  infrastruktur  daerah  dari  aktivitas belanja modal, akan meningkatkan investasi yang pada nantinya dapat meninggikan pendapatan asli daerah. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat  dari  adanya  aktivitas  belanja  modal ini. Pelayanan publik dapat lebih optimal apabila belanja modal pemerintah daerah bertambah [11].
Hasil  penelitian  [1]  dari  menunjukkan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh faktor ukuran  pemerintah  daerah,  pendapatan  asli daerah  dan  belanja  modal.  Ukuran  pemerintah daerah dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja  keuangan.  Apabila  ukuran  pemerintah daerah  yang  semakin  besar  menyebabkan besarnya tuntutan masyarakat akan
pertanggungjawaban  dari  pemerintah  sehingga akan  mempengaruhi  kinerjanya  [12].  Riset  [13] dan  [14]  menjelaskan  adanya  hubungan  positif antara  ukuran  pemerintah  daerah  dan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Sebaliknya,  riset dari  [15]  menunjukkan  hasil  terdapat  pengaruh negatif.
Faktor  selanjutnya  adalah  pendapatan asli daerah. Penerimaan daerah  yang didapatkan dari  hasil  pemungutan  sesuai  peraturan  dalam bentuk  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  yang  dipisahkan,  serta lain-lain PAD yang sah yang dapat diberlakukan bagi  seseorang  atau  badan  baik  swasta  maupun pemerintah  disebut  dengan  pendapatan  asli daerah  [16].  Apabila  suatu  daerah  mampu
2019 2020 2021

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1178
meningkatkan  pendapatan  untuk  memenuhi kebutuhan  daerahnya  maka  kinerjanya  dapat dikatakan  baik  [17].  Riset  [18]  dan  [19] menjelaskan terdapat pengaruh antara pendapatan  asli  daerah  dan  kinerja  keuangan. Namun, riset [8] menjelaskan hasil yang berbeda bahwa tidak ada pengaruh positif.
Faktor  lainnya  adalah  belanja  modal. Menurut  [20]  belanja  modal  adalah  anggaran yang  dibelanjakan  untuk  mendapatkan  aktiva tetap maupun aktiva lain yang manfaatnya diatas satu tahun dan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Apabila  pemerintah daerah  menganggarkan  belanja  modalnya  tinggi maka  diharapkan  kinerjanya  akan  semakin  baik [21].  Riset  [22]  dan  [23]  menjelaskan  terdapat hubungan  positif  antara  belanja  modal  dan kinerja  keuangan.  Berbanding  terbalik  dengan riset  [11]  dan  [24]  yang  menjelaskan  belanja modal berpengaruh negatif.
Adanya  perbedaan  perolehan  hasil  yang ditemukan  dari  penelitian  sebelumnya,  perlu dilakukan  penelitian  kembali  untuk  mengetahui hubungan  antara  ukuran  pemerintah  daerah, pendapatan  asli  daerah,  dan  belanja  modal dengan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Tujuan  penelitian  ini  untuk  melihat  hubungan ukuran  pemerintah  daerah,  pendapatan  asli daerah,  belanja  modal,  serta  menilai  perbedaan pengaruh  PAD  daerah  tambang/non  tambang terhadap kinerja  keuangan pemerintah daerah di Kalimantan  Selatan  tahun  2019-2021.  Batasan dalam penelitian ini adalah hanya berfokus pada variabel  ukuran  pemerintah  daerah,  pendapatan asli  daerah,  belanja  modal,  dan  PAD  daerah tambang/non  tambang.  Perolehan  hasil  riset  ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemahaman  dan  perbaikan  kinerja  pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dengan mempertimbangkan  kebijakan-kebijakan  yang akan diambil.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  kuantitatif  adalah  penelitian berbasis  filsafat  potivisme  dan  dipakai  untuk mempelajari  sampel  atau  populasi  tertentu, menggunakan instrument tertentu untuk mengumpulkan  data  dan  analisis  data  sifatnya
statistik  dipakai  untuk  pengujian  hipotesis  yang sudah  ditentukan [25]. Metode  observasi  non partisipan  dipakai  untuk  mengumpulkan  data. Penelitian  ini  memakai  data  sekunder  yakni Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) yang telah  diaudit  oleh  BPK  RI.  Laporan  ini didapatkan dari website E-PPID BPK RI dengan cara mengajukan permintaan informasi. Populasi yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  ialah  seluruh kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan  tahun 2019-2021.  Metode  pengambilan  sampel  yang dipakai  yaitu  metode sampling total/sensus sehingga  semua  populasi  digunakan  sebagai sampel [25]. Metode  sensus  ini  dipakai  karena dari populasi tersebut diperoleh sampel berjumlah  39  sehingga  memenuhi  syarat  untuk dilakukan  analisis  regresi.  Variabel  bebas  pada penelitian  ini  adalah  ukuran  pemerintah  daerah, pendapatan  asli  daerah,  belanja  modal,  dan dummy  PAD  daerah  tambang/non  tambang. Sedangkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah adalah variabel terikatnya. Analisis regresi linear berganda  dipakai  dalam  penelitian  ini  dengan tujuan  menganalisis  hubungan  variabel  bebas dengan  variabel  terikatnya.  Model  persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut:
𝐊𝐊 = 𝛂  +  𝛃₁𝐔𝐏𝐃  +  𝛃₂𝐏𝐀𝐃  +  𝛃₃𝐁𝐌  + 𝛃₄𝐃𝐓𝐍𝐓  +  𝐞
Keterangan: KK :  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah α :  Konstanta
Β 1 ; β 2 ; β 3 ; β 4 :  Koefisien Regresi
UPD :  Ukuran Pemerintah Daerah PAD :  Pendapatan Asli Daerah BM :  Belanja Modal DTNT :  Daerah Tambang/Non Tambang e :  error Definisi Operasional dan Pengukuran

## Variabel
Ukuran  pemerintah  daerah  merupakan besar  atau  kecilnya  ukuran  pemerintah  suatu daerah.  Dalam  penelitian  [26],  proksi  yang digunakan  untuk  mengukur  ukuran  pemerintah daerah  adalah  luas  wilayah.  Penelitian  ini memakai  proksi  luas  wilayah  untuk  menilai

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1178
ukuran pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan  perolehan  pendapatan  daerah  atas hasil  pungutan  yang  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang.  Menurut  [22],  rumus  untuk menghitung PAD sebagai berikut:
𝑃𝐴𝐷 = 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ + 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ + 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑘𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
+ 𝐿𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑎ℎ
Belanja modal (BM) merupakan kegiatan pembiayaan pemerintah daerah untuk menambah jumlah  asset  yang  masanya  lebih  dari  satu periode  anggaran.  Menurut  [22],  rumus  untuk menghitung  belanja  modal  adalah  sebagai berikut:
𝐵𝑀 = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑎𝑛𝑎ℎ + 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑠𝑖𝑛 + 𝐺𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛
+ 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛, 𝐼𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖, 𝑑𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛
+ 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 𝐿𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
+ 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 + 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
PAD Daerah Tambang/Non Tambang (DTNT) diukur  menggunakan  variabel  dummy.  Nilai  0 untuk  Kabupaten/kota  yang  tidak  memiliki sumber daya tambang yang signifikan dan nilai 1 untuk  kabupaten/kota  yang  memiliki  sebagian besar sumber tambang yang signifikan.
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  (KK) merupakan ukuran tercapainya hasil kerja dalam mengelola  keuangan  daerah  oleh  pemerintah daerah.  Penelitian  ini  memakai  rasio  efisiensi untuk mengukur kinerja keuangan Menurut [27], rumus raso efisiensi adalah sebagai berikut:

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖

## = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif menggambarkan data- data  yang  ditunjukkan  dari  nilai  terendah,
terbesar, rata-rata, standar deviasi, rentang, total, varian, kutosis , dan skewness [28] .
Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif UPD PAD BM KK Min. 4,27667 25,031 77 25,333 18 3,50 Max. 9,15723 26,588 16 26,973 54 18,40 Mean 7,521544 8 25,807 8067 26,300 0390 9,2782 Std. Dev 1,242630 72 0,4011 8212 0,3822 9470 3,3857 2 N 39 39 39 39
Sumber: LKPD diolah, 2023
Tabel  2  memperlihatkan  total  sampel pada  penelitian  ini  berjumlah  39.  Rentang  data untuk  variabel  UPD  berkisar  antara  4,27667 hingga  9,15723.  Rentang  ini  menunjukkan perbedaan  nilai  terbesar  dan  terkecil  dalam sampel.  Hal  ini  mengindikasikan  variasi  ukuran pemerintah  daerah  di  Kalimantan  Selatan  dari yang  relatif  kecil  hingga  yang  lebih  besar.  Nilai minimum  ukuran  pemerintah  daerah  senilai 4,27667  yaitu  dari  Kota  Banjarbaru  dan  nilai maksimum  sebesar  9,15723  dari  Kabupaten Kotabaru.  Nilai mean senilai  7,5215448  dengan standar deviasi senilai 1,24263072. Nilai statistik deskriptif  tersebut  mendukung  hipotesis  yang menyatakan  bahwa  ukuran  pemerintah  daerah mempengaruhi kinerja keuangan.
Kabupaten/kota  dengan  ukuran  pemerintah daerah  yang  lebih  tinggi  ini  dapat  berpengaruh pada kinerja keuangan mereka.
Rentang  data  untuk  variabel  PAD berkisar  antara  25,03177  hingga  26,58816.  Hal ini  menunjukkan  variasi  pendapatan  asli  daerah dari nilai terendah hingga tertinggi dalam sampel. Rentang yang relatif kecil ini menandakan bahwa tidak  ada  variasi  PAD  yang  signifikan  diantara kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Pendapatan  asli  daerah  memiliki  nilai  minimum sebesar  25,03177  yaitu  dari  Kabupaten  Barito Kuala  tahun  2020,  dimana  Kabupaten  Barito Kuala  termasuk  daerah  non  tambang  dan  nilai maksimum sebesar 26,58816 dari Kota
Banjarmasin tahun 2021, dimana Kota Banjarmasin termasuk daerah non tambang. Nilai mean senilai 25,8078067 dengan standar deviasi

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1178
senilai  0,38229470.  Nilai  statistik  deskriptif tersebut  menunjukkan  kecenderungan  bahwa PAD  memiliki  variasi  yang  terbatas  diseluruh kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan.  Hal  ini menandakan  konsistensi  relatif  dari  pendapatan asli daerah di daerah-daerah tersebut. Implikasinya, faktor ini mungkin tidak memiliki peran  yang  signifikan  dalam  mempengaruhi kinerja keuangan.
Rentang data untuk variabel BM berkisar antara  25,33318  hingga  26,97354.  Hal  ini menunjukkan  variasi  belanja  modal  tidak memiliki  variasi  yang  signifikan  diantara kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan.  Belanja modal terendah senilai 25,33318 dari Kabupaten Hulu  Sungai  Selatan  tahun  2021  dan  nilai maksimum  sebesar  26,97354  dari  Kabupaten Tanah  Bumbu  tahun  2021.  Nilai mean senilai 26,3000390  serta  nilai  standar  deviasi  senilai 0,38229470.  Nilai  statistik  deskriptif  tersebut menunjukkan  belanja  modal  memiliki  variasi terbatas di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Rentang data untuk variabel KK berkisar antara  3,50  hingga  18,40.  Hal  ini  menunjukkan perbedaan  nilai  terbesar  dan  terkecil  dalam sampel.  Hal  ini  mengindikasikan  variasi  kinerja keuangan di Kalimantan Selatan dari yang relatif kecil  hingga  yang  lebih  besar.  Nilai  terendah kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 3,50 dari  Kota  Banjarbaru  tahun  2021  dan  nilai maksimum sebesar 18,40 dari Kabupaten Barito Kuala tahun 2020. Nilai mean adalah 9,2782 dan nilai  standar  deviasi  adalah  3,38572.  Menurut kriteria kinerja  keuangan, nilai rata-rata tersebut menggambarkan kinerja keuangan di Kalimantan Selatan  diproksikan  dengan  rasio  efisiensi dikategorikan tidak efisien.
Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif Distribusi Frekuensi PAD Daerah Tambang/Non Tambang
Kategori   Frekuensi  Persentase Daerah Non Tambang 0 15 38,5% Daerah Tambang 1 24 61,5% Total 39 100% Sumber: BPS Kalsel, 2023
Tabel diatas menunjukkan bahwa PAD daerah
non  tambang  berkategori  0  memiliki  frekuensi data  berjumlah  15  dengan  persentase  sebesar 38,5% sedangkan PAD daerah tambang berkategori 1 memiliki frekuensi data berjumlah 24  dengan  persentase  sebesar  61,5%.  Dengan demikian, menurut data BPS Kalsel lebih banyak daerah  yang  termasuk  dalam  daerah  tambang dibandingkan dengan daerah non tambang.
Uji Asumsi Klasik
Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik
Model Tolerance VIF Spearman’s rho Sig UPD 0,313 3,195 0,261 PAD 0,646 1,547 0,274 BM 0,849 1,178 0,768 D 0,396 2,525 0,514 One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 c,d Runs Test 0,105ª Sumber: LKPD diolah, 2023

## Uji Normalitas
Tabel  4  menunjukkan  nilai  Asymp.  Sig (2-tailed) senilai  0,200  atas  hasil  uji  normalitas Kolmogorov  Smirnov . Menurut  [28], nilai  Sig  ˃ 5%  menjelaskan  residual  data  berdistribusi normal dan residual data memiliki distribusi tidak normal  dijelaskan  oleh  nilai  Sig  ˂  5%.  Dengan demikian,  residual  data  memiliki  distribusi normal  dalam  penelitian  ini  karena  sigifikansi senilai 0,200 ˃ 5%.

## Uji Multikolinearitas
Diketahui semua variabel bebas menunjukkan nilai toleransi diatas 0,10 dan VIF dibawah 10 atas hasil pengujian multikolinearitas pada  Tabel  4.  Nilai  toleransi  ukuran  pemerintah daerah  (UPD)  senilai  0,313  <  0,10  dan  VIF senilai 3,195 < 10. Nilai toleransi pendapatan asli daerah  (PAD)  senilai  0,646  >  0,10  dan  VIF senilai 1,547 < 10. Nilai toleransi belanja modal (BM) senilai 0,849 > 0,10 dan VIF senilai 1,178 <  10.  Nilai  toleransi  dummy  PAD  daerah tambang/non  tambang  senilai  0,396  >  0,10  dan VIF  senilai  2,525  <  10.  Menurut  [28],  nilai toleransi  diatas  0,10  dan  VIF  dibawah  10

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1178
menggambarkan  tidak  terdapat  multikolineatitas dan  sebaliknya.  Dengan  demikian,  semua variabel  bebas  pada  penelitian  ini  mempunyai nilai  toleransi  diatas  0,10  dan  VIF  dibawah  10 menggambarkan  dalam  model  regresi  tidak terdapat multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4 memperlihatkan hasil pengujian heteroskedastisitas  dengan  uji Rank  Spearman, diketahui nilai Sig masing-masing variabel bebas melebihi  5%.  Menurut  [28],  nilai  Sig  ˃  5% menunjukkan  tidak  ada  heteroskedastisitas, sebaliknya  nilai  Sig  ˂  5%  menunjukkan  ada heteroskedastisitas.  Dengan  demikian,  karena semua variabel bebas mempunyai nilai Sig ˃ 5% maka tidak ada heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Tabel  4  memperlihatkan  hasil  uji Runs Test untuk  uji  autokorelasi , diketahui  nilai  Sig senilai  0,105.  Menurut  [28],  apabila  nilai  Sig  ˂ 5% menunjukkan ada autokorelasi dan nilai Sig ˃ 5% menunjukkan tidak ada autokorelasi. Dengan demikian, dapat dikatakan tidak ada autokorelasi karena nilai Sig sebesar 0,105 ˃ 5%.

## Uji Hipotesis

## Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis
Model Unstdrd coeff Standrd coeff Uji T Uji T (Sig) Const 128,180 5,081 0,000 UPD 0,440 0,162 1,399 0,171 PAD -7,360 -0,872 - 10,846 0,000 BM 2,589 0,292 4,166 0,000 D -0,584 -0,085 -0,828 0,413 R Square 0,858 Adjusted R Square 0,841 F hitung 51,333 Uji F (Sig) 0,000 b
Sumber: LKPD diolah, 2023

## Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Atas hasil pengujian statistik pada Tabel 5,  persamaan  regresi  yang  dihasilkan  sebagai berikut:
𝐊𝐊 = 𝟏𝟐𝟖, 𝟏𝟖𝟎  +  𝟎, 𝟒𝟒𝟎𝐔𝐏𝐃  −  𝟕, 𝟑𝟔𝟎𝐏𝐀𝐃  +  𝟐, 𝟓𝟖𝟗𝐁𝐌  −  𝟎, 𝟓𝟖𝟒𝐃  +  𝐞
Hasil  persamaan  analisis  regresi  linear berganda diatas, terlihat bahwa 128,180 merupakan  nilai  konstanta.  Nilai  konstanta senilai  128,180  memperlihatkan  bahwa  jika keempat variabel bebas dinilai tetap mengakibatkan peningkatan senilai 128,180 pada kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Koefisien regresi senilai 0,440 memperlihatkan peningkatan  1%  dalam  ukuran  pemerintah daerah,  terdapat  peningkatkan  kinerja  keuangan pemerintah daerah senilai 0,440 dengan menganggap  semua  variabel  lainnya  tetap. Dengan koefisien regresi senilai -7,360 menunjukkan  bahwa  peningkatan  1%  dalam pendapatan asli daerah, terdapat kinerja keuangan pemerintah daerah senilai 7,360 dengan menganggap  semua  variabel  lainnya  tetap.
Dengan koefisien regresi senilai 2,589 menunjukkan  bahwa  belanja  modal  terjadi peningkatan  1%,  terdapat  kinerja  keuangan pemerintah daerah senilai 2,589 dengan menganggap  semua  variabel  lainnya  tetap. Variabel  dummy  PAD  daerah  tambang/non tambang  dengan  koefisien  regresi  senilai  -0,548 menunjukkan  bahwa  peningkatan  1%  dalam daerah tambang/non tambang, terdapat penurunan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah senilai 0,548 dengan menganggap semua variabel lainnya tetap.

## Uji Koefisien Determinasi (R²)
Diketahui  Adjusted  R  Square  senilai 84,1%  atau  0,841  pada  Tabel  5.  Hal  ini menunjukkan  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  dijelaskan  senilai  84,1%  oleh  faktor ukuran  pemerintah  daerah,  pendapatan  asli daerah,  dan  belanja  modal.  Selebihnya  senilai 15,9%  dijelaskan  oleh  faktor  lain  yang  tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

## Uji t
Tabel  5  memperlihatkan  nilai  t tabel dihitung dengan rumus (a/2; n-k-1) = (5%/2; 39- 4-1), diperoleh nilai t tabel sebesar 2,032. Nilai Sig senilai  0,170  ˃  5%  dan  t hitung <  t tabel (1,399  < 2,032)  menyatakan  ukuran  pemerintah  daerah tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Nilai  Sig  senilai 0,000  ˂  5%  dan  t hitung <  t tabel (-10,846  <  2,032) menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1178
negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai Sig senilai 0,000 ˂ 5% dan  t hitung >  t tabel (4,166  >  2,032)  menyatakan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Variabel  dummy  PAD  daerah  tambang/non tambang berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditunjukkan oleh nilai Sig senilai 0,413 > 5% dan t hitung < t tabel (-0,828 < 2,032).

## Uji F
Secara  simultan  ukuran  pemerinah daerah,  pendapatan  asli  daerah,  belanja  modal  , dan  dummy  PAD  daerah  tambang/non  tambang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan karena F hitung > F tabel (51,333 > 2,64) dan nilai  Sig  senilai  0,000  ˂  5%  yang  dapat  dilihat pada Tabel 5.
Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah
Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah
Tabel 5 memperlihatkan nilai Sig senilai 0,170  >  5%  dan  t hitung <  t tabel (1,399  <  2,032), menyatakan  ukuran  pemerintah  daerah  tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Atas hasil statistik deskriptif, diperoleh rentang data untuk variabel UPD  berkisar  antara  4,27667  hingga  9,15723. Rentang data luas  wilayah  yang bervariasi antar daerah  tidak  menunjukkan  peran  signifikan terhadap kinerja keuangan sehingga H1 ditolak.
Hasil  riset  menjelaskan  faktor  luas wilayah  tidak  menjadi  faktor  penentu  utama dalam  kinerja  keuangan  di  Kalimantan  Selatan. Pemerintah  daerah  secara  optimal  belum  dapat mengelola  potensi  daerah.  Hal  ini  terlihat  dari luas  wilayah  Kota  Banjarmasin  yang  hanya seluas  72,00  km²  dan  termasuk  daerah  non tambang  dengan  minimnya  sumber  daya  alam, mampu menjadi pusat pertumbuhan di Kalimantan  Selatan  [6].  Berbanding  terbalik dengan Kabupaten Kotabaru yang luas wilayahnya  sebesar  9.482,73  km²  dan  termasuk daerah  tambang  tetapi  tidak  mampu  menjadi pusat pertumbuhan di Kalimantan Selatan.
Semakin  luas  wilayah  suatu  daerah, mengakibatkan  kinerja  keuangan  pemerintah
daerah  semakin  menurun.  Penyebabnya  yaitu adanya kesulitan yang dialami pemerintah daerah untuk  menjangkau  seluruh  wilayah  dengan  luas yang  besar.  Menurut  teori  kebijakan  publik, pemerintah  daerah  sebagai  lembaga  yang berwenang  diharuskan  menjalankan  fungsi pemerintahan dan mengurus kehidupan masyarakat  diberbagai  aspek  dengan  baik. Kinerja  pemerintah  daerah  dari  suatu  kebijakan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan  lain  sebagainya.  Hal  inilah  yang  menjadi penyebab  luas  wilayah  tidak  berkontibusi terhadap  peningkatan  kinerja  keuangan  di Kalimantan  Selatan.  Perolehan  hasil  dalam penelitian  ini  diperkuat  penelitian  sebelumnya dari  [29],  [30],  dan  [31]  membuktikan  ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Tabel  5  memperlihatkan  nilai  Sig  0,000 <  5%  dan  t hitung <  t tabel (-10,846  <  2,032), menunjukkan pendapatan asli daerah
berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  hasil  statistik  deskriptif,  rentang data  untuk  variabel  PAD  berkisar  antara 25,03177 hingga 26,58816. Rentang data tersebut menunjukkan  kecenderungan bahwa pendapatan asli  daerah  memiliki  variasi  yang  terbatas diseluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Hal  ini  menandakan  konsistensi  relatif  dari pendapatan asli daerah di daerah-daerah tersebut. Implikasinya, faktor ini mungkin tidak memiliki peran  signifikan  dalam  mempengaruhi  kinerja keuangan sehingga H2 diterima.
Hasil  riset  ini  menjelaskan  bahwa pendapatan  asli  daerah  tidak  memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan  di  Kalimantan  Selatan.  Hal  ini disebabkan  karena  rendahnya  PAD  yang diperoleh  tidak  sebanding  dengan  potensi  yang ada salah satunya potensi pertambangan. Daerah pertambangan dengan tingkat korupsi/suap yang rendah akan memperoleh pendapatan yang relatif tinggi [32]. Namun pada kenyataannya, kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan  yang termasuk daerah tambang cenderung memperoleh PAD yang lebih daerah dibandingkan dengan daerah non tambang.

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1178
Adanya berbagai kendala dalam mengelola  PAD  dari  sektor  pertambangan, merupakan masalah tersendiri yang dihadapi oleh Pemerintah  Daerah  di  Kalimantan  Selatan. Masalah-masalah tersebut antara lain, pengelolaan  PAD  terutama  pajak  daerah  yang belum berbasis e-government , konsensi tambang yang  kurang  berpihak  pada  pemerintah  daerah, dan  kurangnya  daya  tawar  pemerintah  daerah setempat  sebagai  pengambil  keputusan  publik [33]. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tidak
memasukkan klausul-klausul tegas yang menempatkan  sejumlah  kompensasi  dalam jumlah  besar  untuk  dialirkan  secara  rutin  dalam bagi  hasil  tambang  sebagai  bentuk  kompensasi kondisi  pasca  tambang  yang  berpotensi  besar menyebabkan  kerusakan  lingkungan.  Selain  itu, akibat adanya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran  untuk  menangani  covid-19  menjadi salah  satu  penyebab  rendahnya  pendapatan  asli daerah  di  Kalimantan  Selatan.  Perolehan  hasil penelitian  ini  diperkuat  penelitian  sebelumnya dari [22], [8], [34], dan [35] yang membuktikan bahwa  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh negatif dan signifikan.

## Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Tabel 5 memperlihatkan nilai Sig senilai 0,000  <  5%  dan  t hitung >  t tabel (4,166  >  2,032), menyatakan  belanja  modal  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah.  Berdasarkan  hasil  statistik deskriptif,  rentang  data  untuk  variabel  BM berkisar  antara  25,33318  hingga  26,97354. Rentang  data  tersebut  menunjukkan  belanja modal  memiliki  variasi  terbatas  di  seluruh kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan.  Dengan demikian, H3 ditolak.
Hasil  riset  membuktikan  belanja  modal berkontribusi  terhadap  peningkatan  kinerja keuangan  di  Kalimantan  Selatan.  Faktor  yang mempengaruhi  adalah  alokasi  belanja  modal digunakan  untuk  meningkatkan  pembangunan beberapa  proyek  infrastruktur  sebagai  dalam menanggulangi  covid-19  salah  satunya  yaitu program  infrastruktur  konektivitas.  Belanja modal  ditujukan  untuk  mendanai  pembangunan infrastruktur daerah demi meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat.  Sejalan  dengan  teori stewardship yang  mendeskripsikan  terdapat hubungan kuat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi.  Pemerintah  daerah  menggunakan anggaran  belanja  modal  untuk  membangun fasilitas  dan  infrastruktur  yang  menunjang kegiatan  pelayanan  kepada  masyarakat.  I nfrastruktur  yang  memadai  akan  memudahkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik  kepada  masyarakatnya.  Perolehan  hasil dalam  penelitian  ini  diperkuat  riset  sebelumnya dari [23], [1], [21], dan [36] yang membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan.
Pengaruh Dummy PAD Daerah
Tambang/Non  Tambang  Terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Tabel 5 memperlihatkan nilai Sig senilai 0,413 > 5% dan t hitung < t tabel (-0,828 < 2,032), ini menunjukkan  dummy  daerah  tambang/non tambang berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, H4 diterima.
Diantara  13  kabupaten/kota,  Kabupaten Balangan,  Kabupaten  Tanah  Laut,  Kabupaten Banjar,  Kabupaten  Kotabaru,  Kabupaten  Tanah Bumbu,  Kabupaten  Tabalong,  Kabupaten  Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin merupakan daerah  tambang.  Sedangkan  Kabupaten  Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kota Banjarbaru, dan  Kota  Banjarmasin  merupakan  daerah  non tambang. Realisasi PAD daerah tambang maupun non tambang masih rendah dan cenderung sama. Daerah  tambang  seharusnya  dapat  memperoleh PAD  yang  lebih  besar  daripada  daerah  non tambang.  Namun  pada  kenyataannya,  realisasi PAD  hampir  sama  dengan  daerah  non  tambang bahkan  ada  yang  lebih  rendah  dibandingkan dengan daerah non tambang. Hal ini dapat terlihat dari hasil statistik deskriptif, nilai minimum PAD sebesar  25,03177  yaitu  dari  Kabupaten  Barito Kuala  tahun  2020,  dimana  Kabupaten  Barito Kuala  termasuk  daerah  non  tambang  dan  nilai maksimum sebesar 26,58816 dari Kota
Banjarmasin tahun 2021, dimana Kota Banjarmasin termasuk daerah non tambang. Hasil penelitian  membuktikan  bahwa  baik  daerah tambang  maupun  daerah  non  tambang  memiliki pola  yang  sama,  yaitu  cenderung  berkinerja

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1178
menurun saat memiliki PAD yang meningkat jika dilihat dari rasio efisiensi.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  dapat dikatakan  ukuran  pemerintah  daerah  tidak berpengaruh  signifikan  sehingga  H1  ditolak. Pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  negatif  dan signifikan  sehingga  H2  diterima.  Belanja  modal yang berpengaruh positif dan signifikan sehingga H3  ditolak.  Variabel  dummy  PAD  daerah tambang/non  tambang  berpengaruh  negatif signifikan  sehingga  H4  diterima.  Implikasi penelitian  ini  adalah  pemerintah  kabupaten/kota di  Kalimantan  Selatan  diharapkan  mampu meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dengan mengelola  potensi  pertambangan  yang  ada sehingga  dapat  meningkatkan  efisiensi  kinerja serta dapat meminimalisir ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan daerah.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya  menggunakan  tiga  variabel  dan  satu tambahan  variabel  dummy  yakni  daerah  yang termasuk daerah tambang/non  tambang menurut BPS Kalsel untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah  daerah.  Selain  itu,  penelitian  ini hanya  menggunakan  sampel  13  kabupaten/kota di  Kalimantan  Selatan  selama  tahun  2019-2021 sehingga mempengaruhi hasilnya.
Saran  bagi  peneliti  selanjutnya  yaitu dapat  memasukkan  faktor  berbeda  dalam menganalisis  kinerja  keuangan  pemerintah daerah seperti intergovernmentalrevenue , pertumbuhan  ekonomi,  dan  lain  sebagainya. Tahun  penelitian  dapat  ditambahkan  tidak terbatas  selama  3  tahun.  Selain  dengan  luas wilayah,  ukuran  pemerintah  daerah  dapat memakai  proksi  seperti  total  asset,  jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Rasio lain seperti rasio pertumbuhan, kemandirian, dan efektivitas dapat dipakai untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

## 5. REFERENSI
[1] N.  M.  D.  P.  Sari  and  I.  K.  Mustanda, “Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah, Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah,” E-Jurnal  Manaj.
Univ.  Udayana ,  vol.  8,  no.  8,  pp.  4759– 4787, 2019, doi: 10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02. [2] A.  T.  Sulistyo,  “Analisis  Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur,” Indones. Treas. Rev.
J.  Perbendaharaan  Keuang.  Negara  dan Kebijak. Publik , vol. 3, no. 1, pp. 43–59,
2018, doi: 10.33105/itrev.v3i1.22.
[3] V. Verawaty, A. K. Jaya, I. Puspanita, and N. Nurhidayah, “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera Selatan,” Mbia , vol. 19, no. 1, pp. 21–37, 2020, doi: 10.33557/mbia.v19i1.560.
[4] Nirwana and Haliah, “Determinant factor of the quality of financial statements and performance of the government by adding contextual factors: Personal factor, system/administrative  factor,” Asian  J. Account.  Res. ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  28–40, 2018, doi: 10.1108/AJAR-06-2018-0014.
[5] D. Suhardjanto, D. Nuraini, M. S. Salim, and  R.  Fatmawati,  “The  Analysis  on Local  Government  Public  Services  in Borneo  and  Sumatera  Districts/Cities,” Rev. Integr. Bus. Econ. Res. , vol. 7, no. 3, pp.  267–280,  2018,  [Online].  Available: https://search.proquest.com/docview/208 8913299?accountid=17242
[6] BPS Kalsel, “Tinjauan Produk Domestik Regional  Bruto  Kabupaten  /  Kota  Se Kalimantan Selatan Tahun 2022,” 2023.
[7] N.  Destaria  and  A.  Ginting,  “Analisis Pengaruh  Ketimpangan  Pembangunan  , Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Terhadap Kemiskinan di Regional Kalimantan,” vol. 04, no. 2, pp. 84–101,
2023.
[8] N. K. N. I. Putri and N. P. A. Darmayanti, “Pengaruh  Pad  Dan  Dana  Perimbangan Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Di  Wilayah  Sarbagita  Provinsi Bali,” E-Jurnal  Manaj.  Univ.  Udayana , vol.  8,  no.  5,  pp.  2834–2861,  2019,  doi: 10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09.
[9] OECD, “Enhancing Well-Being in mining regions:  Key  issues  and  lessons  for developing  indicators,” Organ.  Econ. Coop. Dev. , vol. 1, no. 2, pp. 1–36, 2018,

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1178
[Online]. Available: https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelo pment/Wellbeing_MiningRegions_3rdO ECDMeeting_PreConference.pdf [10] N.  P.  G.  S.  Antari  and  I.  B.  P.  Sedana, “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” E-Jurnal Manaj. Univ. Udayana , vol. 7, no. 2, pp. 1080–1110, 2018, doi: 10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19. [11] C.  D.  Heryanti,  Wahidahwati,  and  B. Suryono, “Pertumbuhan Ekonomi
Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur,”
J. Ilmu dan Ris. Akunt. , vol. 8, no. 8, pp. 1–21, 2019.
[12] I. A. Banunaek, H. A. Manafe, and M. E. Perseveranda, “Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah,  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  dan Leverage  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Suatu  Kajian  Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah),” J.  Manaj.  Pendidik.  Dan  Ilmu
Sos. ,  vol. 4,  no. 1, pp. 49–59, 2022,  doi: 10.38035/jmpis.v4i1.1372.
[13] N. Nurhayati and A. Hamzah, “Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Ukuran Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah,” Ekon. Akunt. Dan Manaj. , vol. 1, no. 2, pp. 22– 34, 2020, [Online]. Available: https://journal.uniku.ac.id/index.php/jea m
[14] B. W. Safitri, N. Dirgantari, E. Hariyanto, and  D.  Winarni,  “Anggaran  Terhadap Kinerja  Keuangan  Daerah  (  Di  Provinsi Jawa,”  vol.  5,  no. 2, pp.  401–409,  2022, doi: 10.37600/ekbi.v5i2.695.
[15] M.  A.  M.  Mahadewi  and  S.  A.  P.  A. Indraswarawati, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Dearah, Belanja Modal, Dana
Perimbangan,  Dan  Pendapatan  Asli Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota/Kabupaten  Di Provinsi Bali,” Hita Akunt. dan Keuang. , no. April, pp. 9–21, 2023.
[16] N.  Ketut  and  A.  Anggreni,  “Pengaruh PAD,  Dana  Perimbangan  dan  Belanja Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan
Daerah  Kabupaten  Badung  Provinsi Bali,” vol. 8, no. 3, pp. 1315–1345, 2019, doi: 10.24843/EJMUNUD.2019.v8.i3.p6. [17] H.  K.  Bilqis  and  N.  Priyono,  “Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020,” J. Econ. , vol. 2, no. 2, pp. 612–621, 2023, doi: 10.55681/economina.v2i2.340. [18] N. D. Prastiwi and A. W. Aji, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,  Dana  Keistimewaan  Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah,” Kaji. Bisnis  Sekol.  Tinggi  Ilmu  Ekon.  Widya Wiwaha , vol. 28, no. 1, pp. 89–105, 2020, doi: 10.32477/jkb.v28i1.45.
[19] A. Maulina, M. Alkamal, and N. S. Fahira, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah,” J.  Inf.
Syst. Applied, Manag. Account. Res. , vol. 5,  no.  2,  pp.  390–401,  2021,  doi: 10.52362/jisamar.v5i2.
[20] E.  T.  Nauw  and  I.  bUDI  Riharjo,
“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran  Pemerintah  Daerah  Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” J. Ilmu dan Ris. Akunt. , vol. 10, no. 6, pp. 1– 17, 2021, doi: 10.52362/jisamar.v5i2.373.
[21] K. Digdowiseiso, B. Subiyanto, and R. D. Cahyanto,  “Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah,” Fair  Value  J.  Ilm. Akunt.  Dan  Keuang. ,  vol.  4,  no.  6,  pp. 2572–2580, 2022.
[22] S.  Mulyani  and  H.  Wibowo,  “Pengaruh Belanja  Modal,  Ukuran  Pemerintah Daerah,  Intergovernmental  Revenue  Dan
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja
Keuangan  (Kabupaten/  Kota  Di  Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015),” Kompartemen , vol. XV, no. 1, pp. 57–66,
2017.
[23] Y. Alvini, Y. M. Basri, and M. A. Hasan, “Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1178
Tingkat  Kekayaan  Daerah,  Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah  Pusat  dan  Belanja  Modal Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah
Daerah  (Studi  pada  Kabupaten/Kota  se- Provinsi  Riau  Periode  2011-2016),” J. Online Mhs. Bid. Ilmu Ekon. , vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2018.
[24] N. Febrianty and G. H. Putra, “Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah,  Dan  Belanja  Modal  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Pada  19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun  2018-2021,” J.  Kendali  Akunt. , vol.  1,  no.  2,  pp.  30–46,  2023,  doi: 10.59581/jka-widyakarya.v1i2.154.
[25] Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif  dan  R&D ,  2nd  ed.  Bandung: Alfabeta, 2022.
[26] M.  I.  C.  Siregar,  “Pengaruh  Pendapatan
Asli  Daerah  (PAD)  dan  Karakteristik Pemerintah  Daerah  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua,” J.  Apl. Manajemen, Ekon. dan Bisnis , vol. 5, no. 1, pp. 26–42, 2020, doi: 10.51263/jameb.v5i1.111.
[27] A.  Halim, Akuntansi  Keuangan  Daerah . Jakarta: Salemba Empat, 2008.
[28] I. Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan  Program  IBM  SPSS  25  Edisi  9 ,
9th  ed.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
[29] N.  A.  Millenia,  “Pengaruh  Ukuran Pemerintah  Daerah,  Kemakmuran  dan
Intergovernmental  Revenue  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan,” J. Syntax Admiration , vol. 3, no. 6, pp. 786–803, 2022.
[30] A.  C.  Dewanti,  N.  Masnila,  and  S. Aprianti, “PENGARUH UKURAN
PEMERINTAH DAERAH DAN UKURAN  LEGISLATIF  TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI,” Akuntanika , vol.
8, no. 2, pp. 111–116, 2022.
[31] A.  F.  Ramahdani  and  S.  Trisnaningsih, “Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap
Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Surabaya,” J.  Econ.  Bussines  Account. , vol. 6, no. 1, pp. 301–310, 2022.
[32] M. Konte and R. C. Vincent, “Mining and quality  of  public  services:  The  role  of local  governance  and  decentralization,” World  Dev. ,  vol.  140,  p.  105350,  2021, doi: 10.1016/j.worlddev.2020.105350.
[33] F.  N.  Anugrah,  “Analisis  Yuridis Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Mantimin  Coal  Mining  (MCM)  Di Pegunungan Meratus Provinsi Kalimantan  Selatan,” Jendela  Inf.  dan Gagasan Huk. , vol. 8, no. 1, pp. 183–200,
2020.
[34] F. Thalib and D. Ekaningtias, “The effect of  original  LG  revenue,  balancing  fund, and  capital  expenditure  on  LG  financial performance  in  regencies  in  East  Java Province,” Indones. Account. Rev. , vol. 9, no. 1, p. 39, 2019, doi: 10.14414/tiar.v9i1.1704.
[35] M. Jauhariah, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  dan  Belanja  Modal terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kota  Bogor  tahun  2014-2021,” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, 2022.
[36] N.  Niswani,  R.  Firdaus,  and  others,
“Pengaruh belanja modal, dana perimbangan  dan  pendapatan  asli  daerah terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota  Provinsi  Aceh  Tahun 2016-2020,” J. Akunt. Malikussaleh , vol. 1, no. 1, pp. 64–77, 2022.